PARADIGMA DALAM POLA PEMIDANAAN (DARI MODEL PENGHUKUMAN FISIK KE MODEL PEMBINAAN PSIKIS)
Nazifah Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi E-mail : nazifahthojib@gmail.com

## ABSTRAK
Keseimbangan  antara  nilai  kepastian  hukum  dan  ketertiban  sosial  harus  segera diwujudkan  dalam  suatu  perubahan  paradigma  baru.  Hukum  diciptakan  bukan untuk  memberikan  penderitaan  pada  manusia,  melainkan  diciptakan  untuk kebaikan/ kemaslahatan umat manusia. Pemikiran kaum abolisionis dapat dijadikan dasar  perubahan  paradigma  dalam  pemberian  sanksi  pidana/sistem  pemidanaan, dari model pemidanaan yang bersifat fisik menuju kepada model pemidanaan yang bersifat  psikis.  Hal  ini  dirasakan  perlu  mengingat  kurang  mampunya  model pemidanaan yang bersifat fisik memberikan nilai keadilan. Berkaitan dengan model pemidanaan dari yang bersifat fisik menuju model pemidanaan yang bersifat psikis ini, maka yang pertama harus dilakukan adalah perubahan model sistem peradilan pidana  dari  yang  bersifat retributive  justice ke  arah  peradilan  yang  bersifat restorative justice .
Kata kunci: Sistem peradilan pidana.

## ABSTRACT
Balance between the value of the rule of law and social order should be embodied in a new  paradigm  shift.  Law  was  created  not  to  provide  the  human  suffering,  but  was created for the good / benefit of mankind. The abolitionist thought can be used as the basis of a new paradigm shift in the delivery of criminal sanctions / punishment system, on  the  model  of  a  physical  punishment  leads to  models that  are  psychic  punishment. This  is  necessary  given  the  unqualified  conviction  that  physical  models  give  justice. Related to the model of the physical punishment toward a model  that is both psychic punishment, then the first thing to do is change the model of a criminal justice system from retributive justice to restorative justice.
Keyword: criminal justice system
Pendahuluan Manusia  adalah homo  sapiens
(makhluk yang berpikir) yang mencerminkan kaitan antara pengetahuan  yang  bersifat  teoritis dengan  teknologi  yang  bersifat praktis.  Berbeda  dengan  seni  yang
bersifat  estetis,  maka  ilmu  adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia untuk memecahkan masalah- masalah  praktis  dalam  kehidupannya (Jujun S.Suriasumantri,2003:161). Begitu  juga  manusia  untuk  mencapai ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat  perlu  adanya  aturan hukum.
Fungsi  hukum    sendiri  menurut Mochtar  Kusumaatmadja  (2006:14), merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.  Mengingat  fungsinya, sifat  hukum  pada  dasarnya  adalah konservatif.  Artinya  hukum  bersifat memelihara  dan  mempertahankan yang  telah  dicapai.  Fungsi  demikian diperlukan  dalam  setiap  masyarakat, termasuk  masyarakat  yang  sedang membangun,  karena  disini  pun  ada hasil-hasil  yang  harus  dipelihara, dilindungi,  dan  diamankan.  Tetapi masyarakat yang sedang membangun, yang  dalam  arti  masyarakat  yang berubah  cepat,  hukum  tidak  dapat memiliki  fungsi  yang  demikian  saja, hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri.
Hukum  memberikan  seni  dan kreativitas  pada  manusia,  sehingga hukum  terlihat  mempunyai  fungsi yang  multi  dimensional  terhadap manusia,  misalnya  hukum  dapat berfungsi  sebagai  alat  rekayasa  sosial ( tools  of social  engineering )  yang merupakan salah satu aspek pengubah sosial (Sudjono Dirdjosiswono,1996:77). Hukum  sebagai  suatu  aspek pengubah  tentunya  dapat  menjadi suatu  instrumen  yang  kuat  untuk dijalankan  oleh  anggota  masyarakat karena di dalamnya termuat nilai-nilai kesepakatan  dari  masyarakat  sebagai keinginan  bersama  dan  nilai-nilai kebebasan  dari  anggota  masyarakat dalam rangka memberikan keseimbangan. Suatu bangunan hukum  dikatakan  berdiri  tegap  dan baik tentunya  berada  di  atas  struktur pondasi  yang  seimbang,  kerangka
yang seimbang, dinding yang seimbang  dan  atap  yang  seimbang. Ketika  salah  satu  aspek  bangunan  itu tidak  seimbang,  maka  akan  terjadi kemiringan dan memiliki efek negatif, misalnya  ketidaknyamanan,  bahaya tinggi  dan  bahkan  kehancuran.  Oleh karenanya,  apabila  terjadi  bangunan hukum sebagaimana tergambar dalam sketsa  di  atas,  maka  perlu  segera dilakukan  perubahan  atau  perbaikan ( reform ) demi memberikan keseimbangan  atau  dengan  kata  lain memberikan  keadilan  baik  terhadap masyarakat secara keseluruhan maupun  terhadap  individual  sebagai anggota masyarakat. Perubahan terhadap  bangunan  hukum  pada dasarnya harus dilihat secara komprehensif  dan  multi-dimensional, karena keserasian atau keseimbangan atau  keindahan  hukum  sebagai  suatu seni  tidak  dapat  dilihat  pada  satu  sisi saja. Kemiringan suatu bangunan juga ditentukan  oleh  pondasi  dan  tiang- tiang bangunan.
Sebagai  suatu  negara  hukum yang  mempunyai  landasan  filosofi ( groundnorm )  yang  kuat,  sudah selayaknya Indonesia melakukan perubahan-perubahan    hukum  secara komprehensif  dan  multi-dimensional yang  didasarkan  pada  nilai-nilai kebersamaan  demi  mencapai  tujuan akhir  yang  dicita-citakan  oleh  setiap negara  hukum,  yaitu walfare  state (negara sejahtera).
Bertitik  tolak  dari  pentingnya menjaga  keseimbangan  antara  nilai- nilai individu dan nilai-nilai kemasyarakatan, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan sosial.  Salah  satu  perubahan  yang penting  dalam  kehidupan  manusia adalah  perubahan  terhadap  hukum.
Berkaitan dengan masalah
perlindungan  sosial,  salah  satu masalah  sosial  yang  marak  muncul akhir-akhir  ini  adalah  mengenai perkembangan  kejahatan,  sehingga menuntut  ranah  hukum  kriminal ( criminal  law )  untuk  bekerja  lebih keras dalam menanggulanginya.
Usaha-usaha penanggulangan kejahatan  telah  dilakukan  dengan berbagai  cara,  namun  hasilnya  belum memuaskan,  bahkan  kejahatan  tetap terus  berjalan  seperti  fenomena  yang tiada putusnya.
Pandangan di atas menunjukkan bahwa masalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana  merupakan  suatu  problem sosial yang terus-menerus terjadi. Hal ini  terlihat  pula  dari  apa  yang dikatakan  oleh  Herbert  L.  Packer: “usaha  pengendalian  perbuatan  anti sosial  dengan  mengenakan  pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu problem sosial yang mempunyai  dimensi  hukum  yang penting”  (Barda  Nawawi  Arief, 1996:16-17). Namun penulis berpandangan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang sulit untuk ditanggulangi dengan menggunakan  sarana  penal  (pidana) yang  bersifat  konvensional,  artinya selama  ini  kebijakan  penggunaan sanksi  pidana  secara  monolistik, sementara  kejahatan    terjadi  bukan hanya disebabkan perilaku yang bebas saja  dari  pelakunya  (independen), tetapi  jauh  lebih  besar  disebabkan oleh  faktor  luar  dari  diri  pelaku (dependen) yang mempengaruhi psikologisnya.
Sebagai  suatu  usaha  yang rasional  dalam  rangka  mencapai
kesejahteraan
masyarakat, penggunaan sanksi pidana sebenarnya bukan  merupakan  sesuatu  keharusan yang  mutlak,  karena  pada  hakikatnya dalam  masalah  kebijakan  orang berhadapan  pada  penilaian  dan pemilihan  dari  berbagai  alternatif (Sudarto,1977:161),  dengan  demikian masalah pengendalian kejahatan dengan  menggunakan  sanksi  pidana bukan  hanya  merupakan  masalah sosial  seperti  yang  dikemukakan  oleh Herbert  L.  Packer  di  atas,  melainkan juga  merupakan  masalah  kebijakan ( the problem of policy ).
Memang benar, bahwa kejahatan atau  tindak  pidana  merupakan  salah satu bentuk dari perilaku menyimpang  yang  fenomenal  yang selalu  melekat  pada  tiap  bentuk masyarakat,  namun  patut  disadari pula  bahwa  perilaku  menyimpang  itu merupakan  ancaman  yang  nyata terhadap  norma-norma  sosial  yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial (Saparinah Sadli,1976:56).
Keteraturan  sosial  merupakan  bagian dari  kesejahteraan  sosial  sangat mustahil  untuk  dicapai  hanya  dengan sebatas  penggunaan  sanksi  pidana. Lambat  laun  penggunaan  sanksi pidana  diragukan  kemampuannya dalam  menanggulangi  kejahatan,  hal ini  terbukti  dari  munculnya  pemikir- pemikir abolisionis untuk menggantikan  sanksi  pidana  dengan hukum perlindungan sosial. Para pemikir abolisionis mempermasalahkan penggunaan sanksi  pidana  dalam  menanggulangi kejahatan dengan mengatakan
“pidana  merupakan  peninggalan  dari kebiadaban kita masa lalu ( a vestige of our  savage  past )  yang  seharusnya dihindari  (Barda  Nawawi  Arief,
1996:18).  Kemudian  atas  dasar kebiadaban  itu  ada  pendapat  yang mengatakan  bahwa  teori  retributif (pembalasan)  dalam  hal  pemidanaan merupakan a relic of barbarism.
Pemikiran  kaum  abolisionis  ini dapat  dijadikan  dasar  perubahan paradigma  dalam  pemberian  sanksi pidana/sistem pemidanaan, dari model  pemidanaan  yang  bersifat  fisik menuju  kepada  model  pemidanaan yang  bersifat  psikis.  Hal  ini  dirasakan perlu  mengingat  kurang  mampunya model  pemidanaan  yang  bersifat  fisik memberikan  nilai  keadilan  bahkan menjurus  pada  cara-cara  barbarism yang  jauh  dari  nilai  kemanusiaan. Berdasarkan  latar  belakang  masalah di  atas,  maka  diperlukan  suatu lompatan  paradigma  dalam  pola pemidanaan bagi para pelaku kejahatan  dengan  harapan  dapat memberikan  keseimbangan  hukum yang  bermuara  pada  tegaknya  nilai keadilan dan ketertiban. Oleh karenanya  rumusan  masalah  dalam tulisan  ini  adalah:  “ mengapa  model penghukuman  fisik  perlu  diubah dengan model pembinaan psikis dalam sistem pemidanaan ?”.
Metode Penelitian Dalam pengumpulan data/bahan untuk  penulisan  karya  ilmiah  dalam bentuk  makalah  ini,  maka  digunakan metode  penelitian,  yaitu  penelitian kepustakaan ( library research ). Sumber  data  yang  digunakan adalah  sumber  data  sekunder,  yaitu, suatu  data  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian  terhadap  buku-buku  atau literatur  lainnya  yang  memiliki hubungan  dengan  objek  penelitian (Soerjono  Soekanto,1986:12).  Objek penelitiannya berupa penelitian
terhadap peraturan perundang- undangan  dan  peraturan  lainnya mengenai filsafat ilmu dan paradigma dalam  pola  penghukuman  dari  model fisik ke model pembinaan psikis.

## Pembahasan
Sebelum  penulis  membahas tentang  sistem  pemidanaan,  ada baiknya  penulis  singgung  sedikit mengenai paradigma. Paradigma menurut  Thomas  Kuhn  adalah  suatu penempatan  kerangka/cara/metode berfikir  berdasarkan  keilmuan  yang dapat dibuktikan kebenarannya. Paradigma berfungsi sebagai framework bagi  ilmuwan  (pemikir) dalam suatu pengkajian atau penelitian  bidang  tertentu  yang didasarkan pada keyakinan,
komitmen dan konsistensi ( focus ). Perubahan  suatu  paradigma dapat saja terjadi dalam waktu-waktu tertentu,  (dapat  terjadi  dalam  waktu yang  singkat  atau  dalam  waktu  yang sangat  lama).  Sepanjang  belum  ada atau belum muncul pola berfikir yang baru,  maka  paradigma  yang  lama tentang suatu keilmuan akan bertahan
Demikian  pula  halnya  dalam perkembangan keilmuan sistem pemidanaan  yang  ada,  mungkin  saja dalam  keilmuan  ini  diperlukan lompatan paradigma, karena paradigma  lama  dirasakan  tidak mampu lagi memberikan nilai keadilan, memenuhi hasrat kebutuhan hukum pidana  atau  memenuhi  tujuan hukum  pidana  itu  sendiri,  yaitu memberikan  keadilan  dan  ketertiban di tengah masyarakat tertentu.
Perkembangan Sistem Pemidanaan
Perkembangan
sistem pemidanaan  itu  sendiri  sebenarnya
tidak lepas dari perkembangan model peradilan  pidana  yang  ada  di  dunia, dan  model  peradilan  pidana  itu dipengaruhi  oleh  sistem  hukum  yang dianut  oleh  negara  pelaksananya masing-masing.
Idealnya model peradilan  pidana  beserta  dengan sistem  sanksinya  tersebut  harus sesuai dengan ideologi Negara tersebut. Sedangkan  Muladi (1995:1-2) mengatakan  sistem  peradilan  pidana merupakan  suatu  jaringan  ( network ) peradilan  yang  menggunakan  hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun  hukum  pelaksanaan  pidana. Namun  kelembagaan  ini  harus  dilihat dalam  konteks  sosial,  karena  sifat yang  terlalu  formal  jika  dilandasi hanya  untuk  kepentingan  kepastian hukum  saja  akan  membawa  bencana berupa ketidakadilan. Sementara itu Mardjono Reksodiputro (1997:84)  memberikan batasan  tentang  sistem  peradilan pidana,  yaitu  sebagai  suatu  sistem pengendalian  kejahatan  yang  terdiri dari  lembaga-lembaga  kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan pemasyarakatan  terpidana.  Menilik dari  pandangan  tersebut,  Romli Atmasasmita (1996:15-16) berpendapat bahwa: pengertian  sistem  peradilan pidana  dalam  batasan  seperti  itu merupakan  bahasa  manajemen  yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan  dalam  menanggulangi kejahatan,  sedangkan  apabila  sistem peradilan  pidana  diartikan  sebagai suatu  penegakan  hukum,  maka  di dalamnya  terkandung  aspek  aspek hukum  yang  menitikberatkan  kepada operasionalisasi  peraturan  perundng-
undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan  untuk  mencapai  kepastian hukum  ( certainty ).  Di  lain  pihak apabila  pengertian  sistem  peradilan pidana dipandang dari sebagai bagian dari  pelaksanaan social  defence yang terkait  kepada  tujuan  mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam  sistem  peradilan  pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan ( expediency ).
Berdasarkan pandangan- pandangan  tersebut  di  atas,  kiranya dalam  mengenal  sistem  peradilan pidana dapat dilakukan tiga pendekatan, sebagaimana yang dikatakan  oleh  Geoffrey  Hazard (Dalam  Romli  Atmasasmita,  1996:17) yaitu: a. Pendekatan  Normatif  yang memandang keempat aparatur penegak  hukum  sebagai  institusi pelaksanaan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari  sistem  penegakan hukum semata-mata; b. Pendekatan  administratif  yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi  manajemen  yang  memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat  horizontal  maupun  yang bersifat  vertikal  sesuai  dengan struktural  organisasi  yang  berlaku dalam  organisasi  tersebut,  sistem yang digunakan adalah sistem administratif. c. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak  hukum  merupakan  bagian yang  tak  terpisahkan  dari  suatu sistem  sosial,  sehingga  masyarakat
secara  keseluruhan  ikut  bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur  penegak  hukum  tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang  dipergunakan  adalah  sistem sosial. Bagaimana dengan sistem peradilan pidana yang dianut Indonesia? Berbicara mengenai model peradilan pidana yang dilaksanakan di Indonesia  berarti  berbicara  juga tentang  hukum  acara  pidana  dan penegakannya.  Sebagaimana  telah penulis  sampaikan  secara  singkat pada  bagian  di  atas,  hukum  acara pidana  sebagaimana  yang  diatur dalam KUHAP pada dasarnya menganut due  process  law  model namun  penegakannya  masih  sangat kental dengan crime control model . Dalam beberapa praktek penegakan  hukum  pidana  umum, crime control model dapat dilihat pada jenis tindak pidana konvensional yang dilakukan oleh pelaku warungan/warga  marjinal.  Kecepatan dengan  alasan  efisiensi  dalam  rangka mengejar criminal rate sangat diutamakan,  sehingga  meninggalkan perlindungan  hak-hak  tersangka  atau terdakwa.  Contohnya  beberapa  kasus pencurian  dengan  tingkat  kerugian kecil,  seperti  pencurian  semangka, pencurian biji coklat, pencurian piring dan  lainnya  sangat  cepat  diselesaikan dengan cara-cara represif. Para pelaku dianggap musuh masyarakat dan tidak pernah  dilakukan  upaya  penyelesaian dengan  alternatif  lain,  karena crime control  model memang  menganggap seluruh  tindak  pidana  tanpa  kecuali harus  dihadapkan  kepada  pengadilan untuk mendapatkan keputusan hakim.
Efisiensi  dalam  model  ini dimaknai sebagai penghematan prosedural  tanpa  memikirkan  hasil atau  kemanfaatan  dari  tindakan  yang dilakukan. Korelasinya adalah memunculkan  tindakan  represif  dan bersifat konservatif. Acuan penegakan hukum  seperti  ini  adalah retributive justice (peradilan pembalasan).
Selain  dari  itu,  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia  tidak  dilakukan secara  konsekuen  dengan  substansi pengaturan  yang  terdapat  di  dalam hukum  pidana  formilnya  (KUHAP) yang jelas-jelas memberi perlindungan kuat terhadap hak asasi manusia  dalam  satu rangkaian prosedural  yang  telah  diatur  dalam perundang-undangan, yang merupakan    ciri  dari  model due process law . Memperhatikan pandangan Hazard  yang  dihubungkan  dengan pelaksanaan  penegakan  hukum  di Indonesia, maka kita dapat mengatakan  bahwa  sistem  peradilan pidana yang dilaksanakan di Indonesia  masih  berkutat  dengan pendekatan  normatif,  karena  seluruh rangkaian penegakan hukum dilakukan  dalam  rangka  menjalankan peraturan  perundang-undangan,  baik yang  dilakukan  oleh  polisi,  jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kalaupun ada kaitan dengan pelaksanaan manajemen peradilan  itupun  hanya  pemenuhan administratif  yang  telah  diatur  dalam perundang-undangan.
Dengan  model  peradilan  yang demikian,  maka  sudah  barang  tentu sistem  sanksi  yang  diberikan  kepada pelaku tindak pidana didasarkan pada pola-pola  pemenuhan  adminstrasi- birokrasi, paradigma seperti ini sangat
memungkinkan terjadinya penyimpangan  administrasi  dalam pelaksanaan birokrasi organisasi peradilan  pidana.  Demikian  pula sanksi-sanksi  yang  dijatuhkan  (yang berupa fisik) akan sangat tidak efektif dan tidak efisien.
Dalam  sejarah  perkembangan pemidanaan  ada  beberapa  teori  yang dikenal  dalam  sistem  peradilan pidana,  misalkan  saja vergeldings theorien (teori  pembalasan), doel theorien (teori tujuan) dan verenigings theorien (teori gabungan). Teori pemidanaan yang pertama
kali  muncul  adalah Vergeldings
Theorien (teori  pembalasan)  sering pula  disebut  dengan absolute  theory
atau  dikenal  juga  dengan  istilah retributive theory tumbuh dan berkembang  pada  zaman  klasik  yang menerapkan  sistem  hukum  yang dibuat oleh Raja secara langsung. Dalam perkembangan selanjutnya,  teori  ini  memunculkan reaksi  keras  dari  filosof  Aristoteles. Aristoteles (dalam W. Friedmann,1996:10) memunculkan theory  ethisce (teori  keadilan)  yang menekankan  hukum  hanya  bertujuan memberikan  keadilan  ( justice ),  dan keadilan  menurut  beliau  dibagi menjadi  dua  bagian,  yaitu  keadilan distributif  ( distributief  justice )  dan keadilan korektif ( corectief justice ).
Keadilan  distributif  mengacu pada  pembagian  barang  dan  jasa kepada  setiap  orang  sesuai  dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan  yang  sama  terhadap kesederajatan  dalam  hukum  ( equality before  the  law ).  Keadilan  jenis  ini menitikberatkan pada kenyataan fundamental  yang  sangat  mendasar meskipun  banyak  dikesampingkan
oleh  para  filosof  hukum  lain  dalam mempertahankan teorinya.
Keadilan korektif pada dasarnya merupakan  ukuran  teknis  dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan  hukum.  Dalam  mengatur hubungan-hubungan  hukum  harus ditemukan  suatu  standar  yang  umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya,  dan  tujuan  dari  perilaku- perilaku  serta  objek-objek  harus diukur  melalui  suatu  ukuran  yang objektif. Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki  kerugian  masyarakat dan  memulihkan  keuntungan  yang tidak sah.
Teori  keadilan  dari  Aristoteles ini  berkembang  menjadi  teori  tujuan ( utilitarian theory ) yang dalam sistem pemidanaan  dikenal  dengan Doel Theorien atau  sering  pula  dikenal dengan  teori  relativitas.  Dalam  teori ini tujuan pemidanaan adalah memberikan  rasa  jera  pada  pelaku ( special  prevention )  dan  menakut- nakuti masyarakat agar tidak mengikuti  perilaku  tersebut  ( general prevention ). Dalam  perjalanannya,  banyak negara  di  dunia  menggunakan  teori ini,  termasuk  di  Indonesia  dengan sistem  kepenjaraan  yang  merupakan hasil  dari  sistem  pemidanaan  Eropa Kontinental  yang  dipakai  Belanda (berdasarkan asas konkordansi) sampai  akhirnya  diubah  menjadi sistem  pemasyarakatan  pada  tahun 1982.  Sistem  pemasyarakatan  yang dikenal  di  Indonesia  saat  ini  adalah bagian  dari  perkembangan  pemikiran filosof  yang  beraliran sociological Jurisprudence (al:  Roscoe  Pound, Eugene Ehrlich, dll) yang menekankan
bahwa  hukum  yang  baik  adalah hukum  yang  sesuai  dengan  hukum yang hidup dalam masyarakat (Zainuddin  Ali,2009:60).  Aliran  ini kemudian  memunculkan  teori social engineering (Sudjono Dirdjosisworo,1996:77) yang menekankan  bahwa  hukum  adalah alat  rekayasa  sosial  yang  pada dasarnya  konstruksi  hukum  itu berasal  dari  nilai-nilai  yang  hidup pada  masyarakat  ( living  law )  dan dimanfaatkan  sebesar-besarnya  demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam  sistem  pemidanaan,  teori ini  berkembang  ke  arah  kombinasi teori,  yaitu  antara  teori  pembalasan ( absolute  theory )  dengan  teori  tujuan
( relative  theory )  yang  selanjutnya memunculkan open  system  theory dengan  tujuan law  and  other .  Setiap orang  yang  melakukan  kejahatan diberikan  pembalasan  yang  setimpal dengan  tujuan  membuat  jera  pelaku tersebut  dan  sekaligus  menakuti- nakuti  masyarakat.  Sepintas  teori gabungan  ini  seolah-olah  telah memenuhi  hasrat  keadilan  dan  nilai ketertiban  masyarakat,  namun  teori ini jika hendak dijalankan dengan baik dan  benar,  ia  harus  disesuaikan dengan  sistem  peradilan  pidana  yang dijalankan.
Sepanjang sistem peradilan  pidananya  masih  berkutat dengan  model  administratif-birokrasi yang  bersifat  normatif,  maka  sangat sulit  untuk  melaksanakan  teori gabungan.  Karena  nilai  keadilan  yang dimunculkan  oleh  model  peradilan pidana yang adminstratif-birokrasi itu hanya  memenuhi  keadilan  formal, sekedar pemenuhan perundang-
undangan,  akibatnya law  enforcement tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Urgensi Perubahan Sistem Pemidanaan Menyikapi perkembangan sistem pemidanaan sebagaimana yang tergambar di atas, semua sistem yang dianut  tetap  dalam  pola  pemberian hukuman  yang  mengarah  pada  fisik pelaku  kejahatan.  Dapat  dikatakan seluruh sistem tersebut mengedepankan sarana penghukuman fisik untuk memperolah  capaian  atau  tujuan  dari pemidanaan,  yaitu  memberikan  rasa jera dan menakut-nakuti masyarakat.
Dalam  pandangan  para  ahli hukum  pidana,  hukuman  atau  sering disebut  dengan  pidana  diartikan sebagai  suatu  penderitaan  ( infliction ) yang  sengaja  diberikan  kepada  setiap orang  yang  telah  terbukti  melakukan suatu  tindak  pidana.  Fitzgerald mengatakan:  “ punishment  is  the authoritative  infliction  of  suffering  for an  offence ”.Sir  Rupert  Cross juga mengatakan:  “ punishment  means:  the infliction  of  pain  by  the  state  on someone who has been convicted of an offence ”  (Muladi  dan  Barda  Nawawi Arief,1992:2-3)
Dengan  demikian  jelas  pidana ( punishment ) merupakan  penderitaan yang  sengaja  dilekatkan  pada  pelaku kejahatan, terlepas dari apapun tujuan pemidanaan  itu  sendiri.  Para  ahli hukum pidana mekonstruksikan pidana  sebagai  suatu  keharusan  yang dilakukan  dalam  rangka  menemukan keadilan.
Dalam  keilmuan  hukum  pidana termasuk  dalam  dogmatik  hukum pidana,  selalu  menempatkan  pidana sebagai dewa pemberi keadilan. Tidak ada cara lain selain pidana yang dapat memberikan keadilan, sehingga seluruh ketentuan perundang-
undangan  yang  mengatur  tentang tindak  pidana  menempatkan  sanksi pidana di dalamnya. Namun demikian, fakta sosial mengatakan perkembangan kejahatan
terus meningkat  dan  pidana  yang  di tempatkan  sebagai  sarana  untuk mencegah  kejahatan  ternyata  tidak menunjukkan  hasil  yang  diharapkan. Paradigma pemidanaan tampak mandul,  terutama  ketika  berhadapan dengan pelaku-pelaku tertentu. Di tengah-tengah
usaha penanggulangan  terhadap  kejahatan dengan  penggunaan  sarana  penal yang  memunculkan  rasa  pesimistis dari  pemikir  abolisionisme  yang sangat menentang penggunaan sarana penal  (pidana)  dalam  menanggulangi kejahatan. Beberapa pemikir abolisionisme seperti Fillipo Gramatica dan Olof Kinberg melakukan gerakan revolusioner terhadap  pandangan  pemidanaan yang  menekankan  pada  penderitaan terhadap  fisik,  yaitu  menggunakan sarana pidana ( punishment ). Ide  penghapusan  pidana  yang paling  ekstrim  muncul  dari  Fillipo Gramatica  pada  tahun  1947  dalam tulisannya  yang  berjudul La  lotta contra  la  pena ( the  fights  against punishment )  menegaskan:  “hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang” (Dalam Romli Atmasasmita,1996:19).  Tujuan  utama dari  hukum  perlindungan  sosial adalah  mengintegrasikan  individu  ke dalam  tertib  sosial  dan  bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Kemudian  Olof  Kinberg  juga memberikan pandangan sebagai tokoh  abolisionis  dalam  bukunya Le droit  de  punir pada  tahun  1948  yang
mengatakan:
kejahatan pada umumnya  merupakan  perwujudan ketidaknormalan atau ketidakmatangan  si  pelanggar  ( the expression of an offenders’s abnormality or immaturity ) yang lebih memerlukan  tindakan  perawatan ( treatment )  daripada  pidana  (Dalam Romli Atmasasmita, 1996:20)
Pola pemikiran kaum abolisionis ini  sangat  dipengaruhi  oleh  paham determinisme yang menyatakan bahwa  orang  tidak  mempunyai kehendak yang bebas dalam melakukan perbuatan, karena dipengaruhi  oleh  watak  pribadinya, faktor-faktor  biologis  dan  faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian sebenarnya kejahatan  merupakan  manisfestasi dari  keadaan  jiwa  seseorang  yang abnormal,  oleh  karena  itu  pelaku kejahatan  tidak  dapat  dipersalahkan atas  perbuatannya  dan  tidak  dapat dikenakan  pidana.  Ketidaknormalan organik  dan  mental  tidak  dapat diperbaiki  dengan  pidana,  tetapi diperlukan tindakan ( treatment ). Menurut  penulis  pola  pemikiran abolisionis  ini  mengacu  pada  faktor eksternal dari pelaku kejahatan. Orang melakukan  kejahatan  tidak  saja disebabkan  oleh  masalah  internal dirinya, tetapi lebih banyak disebabkan  oleh  masalah  eksternal yang  kemudian  mempengaruhi  ke dalam  dirinya  yang  disebabkan psikologis  yang  tidak  sehat.  Sehingga yang diperlukan bukan pidana ( punishment ) terhadap dirinya,
melainkan tindakan ( treatment ) perbaikan pada faktor psikologisnya.
Penjatuhan pidana melalui proses  peradilan  pidana  justru memperburuk  keadaan  sosial,  karena
bagaimanapun pelaku sebagai individu yang patut mendapat perlindungan hukum,
bukan mendapatkan  penderitaan.  Selain  itu, dalam  mekanisme  kerja  sistem peradilan  pidana  pelaku  tidak  pernah diikutsertakan dalam penentuan tujuan  akhir  dari  pemberian  pidana terhadap dirinya, bahkan para korban kejahatanpun  tidak  pernah  mendapat manfaat  dari  hasil  akhir  suatu peradilan pidana.
Oleh karena itu sudah selayaknya dilakukan perubahan paradigma  sistem  peradilan  pidana dari model penderitaan fisik ke model perbaikan/pembinaan  psikis.  Untuk itu  diperlukan  pemikiran  baru  yang holistik  dan  bersifat  revolusioner terhadap  sistem  peradilan  pidana, sehingga  salah  satu  jalan  menuju welfare state akan tercapai. Salah satu jalannya  adalah  dengan  perubahan paradigma  sistem  pemidanaan  dari model  penyiksaan  fisik  ke  arah
pembinaan  psikis  pelaku  tindak pidana.
Berkaitan dengan model pemidanaan  dari  yang  bersifat  fisik menuju  model  pemidanaan  yang bersifat psikis ini, maka yang pertama harus  dilakukan  adalah  perubahan model  sistem  peradilan  pidana  dari yang  bersifat retributive  justice ke arah peradilan yang bersifat restorative justice . Mengapa demikian?
Karena  jika  dipertahankan  dengan model retributive justice yang mengandalkan  cara-cara  lama  yang bersifat  administrative  birokratis, sulit  bagi  kita  untuk  melakukan perubahan  tersebut. Jadi  landasannya harus restorative justice .
Untuk mengetahui perbandingan antara kedua model peradilan tersebut,  berikut  penulis  sampaikan pandangan  Howard  Zehr  (1990:21) tentang  perbandingan  kedua  sistem peradilan tersebut :
Retributive Justice Restorative Justice 1. Crime defined as violation of the state 1. Crime defined as violation of one person by another 2. Focus on establishing blame, on guilt, on past 2. Focus on problem solving, on liabilities and obligations, on future (what should be done) 3. Adversarial relationship and process normative 3. Dialogue & negotiation normative 4. Imposition of pain to punish and deter/prevent 4. Restitution as a means of restoring both parties goal of reconciliation/restoration 5. Justice defined by intent & process: right rules 5. Justice defined as right relationship and outcomes 6. Interpersonal, confilictual nature of crime obscured, repressed; conflict seen as individual vs the state 6. Crime recognized as interpersonal conflict; value of conflict is recognized 7. One social injury replaced by another 7. Focus on repair of social injury
8. Community on sideline, represented abstractly by state 8. Community as facilitator in restorative process 9. Encouragement of competitive, individualistic values 9. Encouragement of mutuality 10. Action directed from state to offender: a.victim ignored b.offender passive 10. Victim & offender engaged in the process: a.victim rights/needs recognized b.offender encouraged to take responsibility 11. Offender accountability defined as taking punishment 11. Offender accountability defined as understanding impact of action and helping decide how to make things right 12. Offense defined in purely legal terms, devoid of moral social, economic and political dimensions 12. Offense understood in whole context- moral, social, economic, political dimensions 13. “Debt” owed to state and society in the abstract 13. Debt/liability to victim recognized 14. Response focused on offender’s past behavior 14. Response focused on harmful consequences of offender’s behavior 15. Stigma of crime irreparable 15. Stigma of crime reparable through restorative action 16. No encouragement for repentance & forgiveness 16. Possibilities for repentance & forgiveness 17. Dependence upon proxy profesionals 17. Direct involvement by participants. Memperhatikan  kedua  sistem tersebut,  maka  yang  paling  sesuai dengan  cita  hukum  bangsa  Indonesia adalah  sistem  peradilan  restoratif ( restorative justice ), karena restorative justice lebih  dekat  dan  sesuai  dengan nilai-nilai  ideologi  bangsa  Indonesia yaitu  Pancasila  yang  mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam  kaitan  dengan  hal  ini penulis  meminjam  pandangan  John Griffith  yang  telah  mengembangkan family model dalam rangka menampung  sistem  pemidanaan  yang bersifat  psikis. Family  model sangat mengandalkan
cara-cara kekeluargaan  dalam  penyelesaian perkara  pidana  tanpa  melalui  jalur- jalur  formal  peradilan  yang  bersifat administratif tersebut. Memang orientasi family model yang dikemukakan  oleh  Griffith tersebut lebih  mengedepankan  perlindungan tersangka ( offender oriented ) sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Muladi  (1995:70),  namun  jika  kita arahkan  pada  cita  hukum  dan  konsep peradilan restoratif  yang berorientasi whole  oriented ,  maka family  model akan  menjelma  menjadi  model  baru yang lebih komprehensif, artinya akan memberikan keseimbangan kepentingan,  bukan  hanya  pada
terdakwa  dan  korban,  tetapi  juga terhadap masyarakat dan negara.
Bentuk-bentuk sanksi yang mungkin ditawarkan dalam paradigma  baru  sistem  pemidanaan adalah dapat berupa sanksi pemberian rasa malu yang bersumber dari shame  culture yang  dimiliki  oleh bangsa Indonesia, misalnya saja model permaluan  dalam  masyarakat  bugis (sirih).  Atau  meminjam  dari  sistem hukum perdata, yaitu penekanan pada ganti  rugi  atas  kerugian  yang  telah ditimbulkan oleh pelaku ataupun yang lebih  berat  adalah  pengusiran  atau pembuangan  pelaku  dari  masyarakat setempat  atau  dapat  pula  meminjam model-model treatment yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan.
Untuk  pemikiran  ini  menurut penulis  perlu  dilakukan  penelitian mendalam tentang sistem sanksi yang menggantikan  sanksi  fisik  ke  model pembinaan psikis.

## Simpulan
Keseimbangan antara nilai kepastian  hukum  dan  ketertiban sosial harus segera diwujudkan dalam suatu  perubahan  paradigma  baru.
Hukum  diciptakan  bukan  untuk memberikan
penderitaan pada manusia,  melainkan  diciptakan  untuk kebaikan/ kemaslahatan umat manusia. Pergantian  sistem  sanksi  dari yang bersifat fisik ke model pembinaan  psikis  harus  diikuti perubahan  sistem  peradilan  pidana yang  sesuai  dengan  cita  hukum bangsa  Indonesia,  hal  ini  penting mengingat setiap hukum yang diciptakan  harus  sesuai  dengan ideologi  bangsa  sebagai  pedoman yang  harus  diperhatikan,  karena
idealnya  model  peradilan  pidana beserta  dengan  sistem  sanksinya harus sesuai dengan ideologi negara.
Untuk itu pula penulis merekomendasikan  untuk  dilakukan penelitian-penelitian  terhadap  sistem peradilan  pidana  yang  ada  dalam rangka mengembangkan atau membentuk  sistem  peradilan  yang baru  agar  dapat  menampung  sistem sanksi  yang  bersifat  non  fisik  (psikis) tersebut.

## Daftar  Pustaka
Barda  Nawawi  Arief,  2010, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , Genta, Yogyakarta. Barda  Nawawi  Arief , 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Hoaward Zehr, 1990, Changing Lenses: A  New  Focus  For  Crime  and Justice ,  Herald  Press,  Scotdale, PA. Jujun  S.  Suriasumantri,  2003, Filsafat Ilmu  Sebuah  Pengantar  Populer , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Mardjono  Reksodiputro,  1997, Hak Asasi  Manusia  Dalam  Sistem Peradilan Pidana , Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta. Mochtar Kusumaatmadja,2006, Konsep-konsep  Hukum  Dalam Pembangunan , Alumni, Bandung. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung. Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem Peradilan Pidana , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Romli  Atmasasmita,  1996, Sistem Peradilan  Pidana  di  Indonesia , Putra Bardin, Jakarta. Romli  Atmasasmita,  1996, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme , Bina Cipta,
Bandung. Saparinah  Sadli,  1976, Persepsi  Sosial Mengenai  Perilaku  Menyimpang , Bulan Bintang, Jakarta. Sudarto,  1977, Hukum  dan  Hukum
Pidana , Alumni, Bandung. Sudjono Dirdjosisworo, 1996,
Sosiologi  Hukum:  studi  tentang perubahan  hukum  dan  sosial , RadjaGrafindo Persada, Jakarta. Soerjono  Soekanto,  1986, Pengantar Penelitian  Hukum ,  UI  Press,
Jakarta. W.  Friedmann,  1996, Legal  Theory (Terjemahan  Teori  dan  Filsafat Hukum) ,  RajaGrafindo  Persada,
Jakarta. Zainuddin  Ali,  2009, Filsafat  Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.