Artikel ini terdapat di http://journal.uim.ac.id/index.php/darmabakti

## DARMABAKTI

## Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Sosialisasi  Virtual  Kesadaran  Hukum  Hak  Pilih  di  Desa  Panyirapan  Menjelang Pilkada Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2020
Dwi Aryanti Ramadhani 1 , ⁎ , Citraresmi Widoretno Putri 1 , Dian Khoreanita Pratiwi 1
1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2 3 Alamat e-mail: dwiaryanti@upnvj.ac.id , citraresmikimifira@upnvj.ac.id, diankhoreanita@upnvj.ac.id .

## Informasi Artikel

## Kata Kunci :
Sosialisasi Hukum Hak Pilih Pemilukada

## Keyword :
Socialization
Law Suffrage Regional elections

## Abstrak
Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pada awal tahun 2020 badan kesehatan di bawah PBB  sudah  menyatakan  wabah  virus  corona  atau  Covid-19  sebagai  pandemi sehingga  pelaksanaan  pilkada  serentak  tahun  2020  tertunda  sementara. Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  bertepatan  dengan  pandemi  Covid-19 sehingga  kegiatan  dilaksanakan  secara  virtual  dengan  menggunakan  Zoom Meeting  dan  meletakkan  stand  banner  di  kantor  sementara  balai  desa  yaitu rumah  kepala  desa.  Metode  pendekatan  dalam  pengabdian  ini  adalah  metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yaitu dengan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembanguan tidak terkecuali pemilihan kepala daerah. Keterlibatan mitra dalam pelakanaan pemilihan kepala daerah sangat diperlukan yaitu baik partisipasi  politik  warga  dalam  menghindari  adanya  golput  maupun  kesiapan aparat desa didamping KPU dan Bawaslu dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Tahap evaluasi kegiatan secara umum menghasilkan bahwa  sebagian  besar  para  peserta  sosialisasi  mengatakan  materi  yang disampaikan sangat jelas.

## Abstract
Elections  are  an  important  instrument  in  a  democratic  country  that  adopts  a representative  system.  In  early  2020th,  the  health  institution  under  the  United Nations  declared  that  corona  virus  or  Covid-19  as  pandemic  so  that  the implementation of  regional  elections  at  2020th  was  temporarily  postponed.  This activities of community services are carried out virtually by using Zoom Meetings and the installation of banners in the temporary office of the village hall of head’s house because of coincides the Covid-19. The method was used the Participatory Rural Appraisal (PRA), was community participation in every development process including  regional  head  elections.  The  involvement  of  partners  in  organizing regional elections is needed very much both the political participation of citizens in avoiding  un-election  and  the  preparedness  of  village  officials  accompanied  by Electoral  Commission  and  Election  Supervisory  in  the  succeed  of  the  upcoming 2020th  Election.  The  evaluation  stage  of  the  activities  resulted  that  most  of  the participants conveyed that the material was presented clearly .
Citraresmi Widoretno Putri, Dwiaryanti Ramadhani, Dian Khoeranita Putri
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 02-01 (2021)   016 – 022
Pemberdayaan

## 1. Pendahuluan
Pengabdian  kepada  Masyarakat  yang dilakukan adalah tentang kesadaran hukum hak pilih  dalam  rangka  pemilihan  umum  kepala daerah serentak tahun 2020. Pemilihan umum adalah  merupakan  cara  yang  diselenggarakan untuk  memilih  wakil – wakil  rakyat  secara demokratis. Di dalam praktik yang menjalankan kedaulatan  rakyat  adalah  wakil  rakyat  yang duduk  di  lembaga  perwakilan  rakyat  yang disebut  parlemen.  Para  wakil  rakyat  itu bertindak  atas  nama  rakyat  dan  wakil – wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan serta tujuan apa yang hendak  dicapai  baik  dalam  jangka  panjang maupun  jangka  aktu  yang  relatif pendek.  Agar wakil-wakil rakyat benar – benar bertindak atas nama rakyat, wakil – wakil itu harus ditentukan sendiri  oleh  rakyat,yaitu  melalui  pemilihan umum  (general  election).    Sila  keempat Pancasila  berbunyi  Kerakyatan  yang  Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan  /  Perwakilan.  Di  dalam pengambilan  keputusan  lewat  musyawarah mufakat  ini  yang  menjadi  prioritas  utama adalah  :  “kualitas”  itu  sendiri,  yaitu  isi,  bobot dari  usulan  yang  diajukan  .  Pancasila  sendiri merupakan  etika  politik.  Etika  adalah  sebuah cabang  filsafat  yang  berbicara  mengenai  nilai dan moral yang menentukan perilaku manusia dalam  hidupnya.  Manusia  perlu  berkelompok (zoon  politicon)  yang  menampilkan  insan berpikir  sekaligus  insan  usaha  (homo economicus).  Sebagaimana  disebutkan  dalam Pembukaan  Undang – Undang  Dasar  1945 bahwa  Indonesia  adalah  negara  republik  yang berkedaulatan  rakyat  tepatnya  pada  alinea keempat  maka  disimpulkan  Indonesia  adalah negara demokrasi.  Peserta pemilu merupakan partai  politik  dan  individu  yang  dipilih  oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan langsung dengan  memenuhi  persyaratan    sesuai peraturan perundang  undangan.
Adanya partai politik merupakan keharusan dalam  kehidupan  politik  modern  yang demokratis.  Hal  itu  dimaksudkan  untuk mengaktifkan  dan  memobilisasi  rakyat, mewakili kepentingan tertentu , memberi jalan tertentu,  memberikan  jalan  kompromi  bagi pendapat yang berlawanan serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan  damai.    Jika  dilihat  dari  asal  pertama  kali demokrasi lahir adalah di Yunani dengan sistem demokrasi  langsung.  Hal  ini  sesuai  dengan sistem  pemilihan  umum  di  Indonesia. Dijelaskan  pada  instrumen  peraturan    Bab  I tentang  Bentuk dan  Kedaulatan pasal  1 ayat 2 Undang – Undang  Dasar  1945  bahwa Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar. Yang  dilanjutkan  Bab  II  tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat pasal 2 ayat 1 adalah Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  terdiri  atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang – undang.  Kemudian  pada  pasal  6A presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Pada  Bab  VII  B  tentang  Pemilihan  Umum Pasal  22  E  menjelaskan  tentang  Pemilihan Umum.  Pada  ayat  1  tertulis  Pemilihan  umum dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  setiap  lima  tahun. Selanjutnya ayat 2 dikatakan bahwa Pemilihan umum  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Pemilhan  umum diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan umum  yang  bersifat  nasional,  tetap  dan mandiri.
KPU  hari  ini  melakukan  rapat  bersama Komisi II DPR untuk membahas tahapan PKPU Pilkada 2020. KPU menjelaskan ada 270 daerah yang  menggelar  pilkada  serentak  pada  23
Citraresmi Widoretno Putri, Dwiaryanti Ramadhani, Dian Khoeranita Putri
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 02-01 (2021)   016 – 022 Pemberdayaan
September  2020  nanti.Sembilan  provinsi  yang akan  melaksanakan  pemilihan  gubernur meliputi  Sumatera  Barat,  Jambi,  Bengkulu,
Kepulauan Riau,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara,  Sulawesi  Tengah.Terdapat  dua  provinsi yang  seluruh daerah  kabupaten/kotanya  tidak melaksanakan pemilihan pada 2020 mendatang, yaitu Provinsi Aceh dan DKI Jakarta.
Empat  daerah  di  Banten  dipastikan menyelenggarakan  pemilihan  kepala  daerah serentak  tahun  2020  bersamaan  dengan sejumlah
daerah lainnya di Indonesia.Komisioner KPU Banten
Eka Satyalaksmana  di  Serang,  Selasa  mengatakan, empat daerah di Banten yang akan ikut pilkada serentak  pada  2020    yakni  Kabupaten  Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon.Di Provinsi Banten, kata Eka, empat  kepada  daerah  yang  habis  masa jabatannya pada 2021 dan harus melaksanakan pilkada serentak 2020, yakni Wali KotaCilegon habis  masa  jabatannya  17  Pebruari  2021. Kemudian  Bupati  Serang  akan  habis  masa jabatannya  pada  17  Pebruari  2021,  Bupati Pandeglang  habis  masa  jabatannya  pada  23 Maret  2021  dan  Wali  Kota  Tangerang  Selatan habis masa jabatannya pada 20 April 2021.
Pada Hari Rabu tanggal 14 Nopember 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten akhirnya  menetapkan  jumlah  Daftar  Pemilih Tetap  Hasil  Perbaikan  (DPTHP)-2  sebanyak 8.120.415  orang.  Jumlah  ini  disahkan  dalam Rapat  Pleno  Terbuka  Rekapitulasi  Hasil Penyempurnaan  DPTHP  1  dan  Penetapan DPTHP-2  tepat  pukul  22.30  WIB  di  Aula  KPU Provinsi  Banten.Jumlah  tersebut  bertambah 691.279 dari jumlah daftar pemilih sebelumnya sebanyak  7.428.695 orang. Adapun rincian dari jumlah DPTHP-2 terdiri dari 4.016.681 pemilih perempuan  dan  4.103.734  pemilih  laki-laki. Dengan  bertambahnya  jumlah  DPT,  maka berpengaruh  pada  jumlah  Tempat  Peungutan
Suara  (TPS)  sehingga  bertambah  306  TPS  di Banten.
Sebelumnya pemilihan umum kepala daerah serentak  tahun  2020  akan  dilaksanakan  pada tanggal 23 September 2020.Namun awal tahun 2020  badan  kesehatan  di  bawah  PBB  sudah menyatakan wabah virus corona atau Covid-19 sebagai    pandemi.  Pandemi  adalah  kondisi dimana  epidemi  penyakit  yang  menyebar  di wilayah yang luas mencakup lintas benua dalam skala global. Karena memenuhi 3 (tiga) kondisi yaitu  virus  dapat  menyebabkan  penyakit  atau kematian, penularan virus orang ke orang yang berkelanjutan, dan bukti penyebaran di seluruh dunia maka suatu virus bisa dikatakan sebagai pandemi.  Direktur  Jenderal  World  Health Organization (WHO) Tedros Adanom Gebreyesus  mengumumkan  wabah  virus corona  sebagai  pandemi  dan  dikhawatirkan tingkat penyebaran dan  keparahan wabah virus corona bertambah karena kurangnya tindakan untuk memerangi virus.  Berdasarkan data John Hopkins  pada  tanggal  11  Maret  2020  virus corona telah menginfeksi 121.564 orang di 118 negara.  Virus  tersebut  dari  Wuhan,  Hubei, China.  Di  Indonesia  virus  corona  mulai terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Di mana salah seorang warga negara Jepang yang positif mengidap  corona  di  Malaysia  ternyata sebelumnya  memiliki  riwayat  perjalanan  ke Indonesia. Tim dari Indonesia yang melakukan penelusuran telah menemukan dua orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien positif corona.  Kejadian  tersebut  direspon  sangat cepat.  Presiden  Joko  Widodo  mengeluarkan imbauan  yaitu  dengan  kebijakan  bekerja  dari rumah,  belajar dari  rumah dan  beribadah dari rumah  pada  konferensi  pers  di  Istana  Bogor Jawa Barat pada tanggal 15 Maret 2020. Beliau meminta  untuk  segera  menanggapi  status daerah  siaga  darurat  atau  tanggap  darurat bencana non alam guna mengurangi persebaran virus korona.
Citraresmi Widoretno Putri, Dwiaryanti Ramadhani, Dian Khoeranita Putri
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 02-01 (2021)   016 – 022 Pemberdayaan
Kemudian  dikarenakan  pandemi  yang mengeluarkan  kebijakan  bekerja  dari  rumah, belajar  dari  rumah  dan  beribadah  dari  rumah maka  menjadi  tertundanya  secara  sementara pelaksanaan  pilkada  serentak tahun  2020.  Hal ini  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  2 Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota Menjadi  Undang-Undang.  Lebih  lanjut  yang menjadi  pertimbangan  terbentuknya  Perpu Nomor 2 Tahun 2020 adalah bahwa penyebaran Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19  )  yang telah  dinyatakan  sebagai  pandemi  oleh Organisasi  Kesehatan  Dunia  (World  Health Organization)  yang  terjadi  di  sebagian  besar negara-negara  di  seluruh  dunia,  termasuk  di Indonesia,  telah  menimbulkan  banyak  korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke  waktu  serta  telah  ditetapkan  sebagai bencana nasional.
Kemudian  pada  tanggal  11  Agustus  2020 Perpu  Nomor  2  Tahun  2020  ini  ditetapkan menjadi  menjadi  Undang – Undang  Nomor  6 Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Ketiga Atasundang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 Tentangpenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikotamenjadi Undang-Undang
Oleh karena latar belakang tersebut di atas maka tim pengabdian masyarakat menilai perlu diadakan  sosialisasi  terkait  kesadaran  hukum hak  pilih    bagi  warga  di  Desa  Panyirapan Kecamatan  Baros  Menjelang  Pemilukada Kabupaten  Serang  Propinsi  Banten    Tahun 2020.  Semula  awalnya  hanya  materi  terkait dengan  bagaimana  bisa  berpartisipasi  dalam
pemilukada namun ditambah kondisi pandemi Covid-19  juga  menambahkan  penambahan aturan dan kebijakan terkait hal ini.

## 2. Metode Pengabdian
2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian
Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  07 agustus  2020  yang  berlokasi  di  Desa Panyirapan  Kecamatan  Baros  Kabupaten Serang.

## 2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian
Metode  pendekatan  dalam  pengabdian  ini adalah  metode  Participatory  Rural  Appraisal (PRA)    yaitu  dengan  partisipasi  masyarakat dalam  setiap  proses  pembanguan  tidak terkecuali pemilihan kepala daerah. Keterlibatan mitra dalam pelakanaan pemilihan kepala  daerah  sangat  diperlukan  yaitu  baik partisipasi  politik  warga  dalam  menghindari adanya  golput  maupun  kesiapan  aparat  desa didamping KPU dan Bawaslu dalam mensukseskan  pemilihan  kepala  daerah serentak  tahun  2020.  Metode  pengabdian kepada  masyarakat  dengan  menggunakan Zoom  Meeting,  stand  banner  dan  pengisian google form. Metode ini tepat dilakukan dalam Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dikarenakan selain  kondisi  Pandemi  Covid-19  yaitu  balai kepala  desa  yang  biasa  digunakan  sebagai gedung  pertemuan  sedang  dalam  kondisi diperbaiki  sehingga  diganti  dengan  Zoom Meeting  di  rumah  masing – masing.  Tahapan evaluasi  kemudian  masih  dibuka  forum  tanya jawab lewat media sosial.

## 2.3. Pengambilan Sampel
Sampel  yang  digunakan  dalam  kegiatan  ini adalah  masyarakat  di  Desa  Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pengabdian dilaksanakan secara virtual dari Bulan Juli 2020 memasang stand  banner pada kantor  Desa  Panyirapan  Kecamatan  Baros
Citraresmi Widoretno Putri, Dwiaryanti Ramadhani, Dian Khoeranita Putri
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 02-01 (2021)   016 – 022 Pemberdayaan
Kabupaten  Serang  Propinsi  Banten.  Informasi didalamnya  berisi  tentang  Cara  Mengecek Daftar Pemilih Tetap yaitu dengan
1.  Datang  langsung  ke  kantor  desa  atau kelurahan,
2.  Melalui portal https://sidalih3.kpu.go.id
3.  Melalui https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id .
Pada Bulan Maret Tahun 2020 dikarenakan pandemi covid – 19
pemerintah memerintahkan  untuk  bekerja  dari  rumah, belajar dari  rumah  dan  beribadah  dari  rumah. Begitupula hal tersebut menyebabkan ditundanya  pemilihan  kepala  daerah  serentak tahun  2020  dengan  dikeluarkannya  Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut yang  menjadi  pertimbangan  terbentuknya Perpu  Nomor  2  Tahun  2020  adalah  bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19  )  yang  telah  dinyatakan  sebagai  pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization)  yang  terjadi  di  sebagian  besar negara-negara  di  seluruh  dunia,  termasuk  di Indonesia,  telah  menimbulkan  banyak  korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke  waktu  serta  telah  ditetapkan  sebagai bencana  nasional.  Kemudian  pada  tanggal  11 Agustus 2020 maka Perpu Nomor 2 Tahun 2020 diundangkan menjadi Undang – Undang Nomor 6  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Ketiga Atasundang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 Tentangpenetapan Peraturan
Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Pada masa adaptasi kebiasaan baru dengan protokol  kesehatan  para  tim  pengabdian masyarakat awalnya berencana akan datang ke kantor  balai  desa  di  Ddesa  Panyirapan Kecamatan  Baros  Kabupaten  Serang  Propinsi Banten.  Tetapi  ternyata  dari  pihak  tidak memungkinkan karena terdapat renovasi yang besar  sehingga  harus dilakukan  secara  virtual. Berikut adalah bukti gambar bahwa sementara balai  desa  dipindahkan  ke  rumah  Pak  Kepala Desa.  Dimana  informasi  terkait  pemilihan kepala  daerah  serentak  Tahun  2020  yang dipasang di  stand  banner diletakkan di  rumah Pak Kepala Desa sebagai kantor sementara balai desa.
Pengabdian  yang  telah  direncanakan dilakukan  secara  virtual  dengan  bersama dengan  beberapa  perangkat  desa  yang kemudian  menjadi  perakilan  dalam  sosialisasi ini  untuk  kemudian  informasinya  bisa disebarluaskan  kepada  masyarakat  Desa Panyirapan  Kecamatan  Baros  Kabupaten Serang Propinsi Banten.
Gambar 1. Pengabdian secara virtual
Citraresmi Widoretno Putri, Dwiaryanti Ramadhani, Dian Khoeranita Putri
Gambar 2. Stand banner yang di pasang di kantor Kepala Desa
Gambar  di  atas  menunjukkan  pelaksanaan sosialisasi  secara  virtual  tentang  Kesadaran Hukum  Hak  Pilih  Di  Desa  Panyirapan Kecamatan  Baros  Kabupaten  Serang  Propinsi Banten. Selain memasang stand banner sebagai informasi  bagi  warga  di  desa  tersebut  setelah melakukan  sosialisasi  secara  virtual  juga melakukan  kuesioner  menggunakan  google form dengan data sebagai berikut yaitu bahwa sebagian  besar  para  peserta  sosialisasi mengatakan  materi  yang  disampaikan  sangat jelas,  sosialisasi  ini  sangat  penting  dilakukan, Informasi  tentang  pemilu  yang  sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah nama calon kandidat,  peran  partai  politik,  latar  belakang politikus, tata cara pemilu yang baik dan benar, tentang  bagaimana  melaksanakan  pemilu  di tengah  pandemi  covid  19,  dan  bagaimana mengetahui  DPT  Pemilu  dan  informasi terupdate  tentang  pemilu  dan  profil  calon, pembagian  daerah  pilihan.  Hal  ini  kemudian didiskusikan  sehingga  para  peserta  sosialisasi paham terhadap materi ini.

## 4. Simpulan dan Saran
Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat  kali  ini  adalah  bertepata  dengan pandemi  Covid-19  selain  hal  itu  pelaksanaan yang  tadinya  tetap  dilakukan  dengan  tatap muka  dan  menggunakan  protokol  kesehatan dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan  Zoom  Meeting  dan  meletakkan stand  banner  di  kantor  sementara  balai  desa yaitu  rumah  kepala  desa.  Metode  pendekatan dalam  pengabdian  ini  adalah  metode Participatory  Rural  Appraisal  (PRA)  yaitu dengan  partisipasi  masyarakat  dalam  setiap proses pembanguan tidak terkecuali pemilihan kepala  daerah.  Keterlibatan  mitra  dalam pelakanaan  pemilihan  kepala  daerah  sangat diperlukan yaitu baik partisipasi politik warga dalam  menghindari  adanya  golput  maupun kesiapan  aparat  desa  didamping  KPU  dan Baaslu  dalam  mensukseskan  pemilihan  kepala daerah serentak tahun 2020. Selain memasang stand  banner  sebagai  informasi  bagi  warga  di desa  tersebut  setelah  melakukan  sosialisasi secara  virtual  juga  melakukan  kuesioner menggunakan google form dengan data sebagai berikut  yaitu  bahwa  sebagian  besar  para peserta  sosialisasi  mengatakan  materi  yang disampaikan sangat jelas, sosialisasi ini sangat penting  dilakukan,  Informasi  tentang  pemilu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah nama calon kandidat, peran partai politik, latar belakang  politikus,  tata  cara  pemilu  yang  baik dan  benar,  tentang  bagaimana  melaksanakan pemilu  di  tengah  pandemi  covid  19,  dan bagaimana  mengetahui  DPT  Pemilu  dan informasi  terupdate  tentang  pemilu  dan  profil calon,  pembagian  daerah  pilihan.  Hal  ini kemudian  didiskusikan  sehingga  para  peserta sosialisasi paham terhadap materi ini.

## 5. Daftar Pustaka
Amal,  Ichlasul.  1988.    Teori – Teori  Mutakhir Partai  Politik.  Yogyakarta  :  Tiara  Wacana Yogya
Citraresmi Widoretno Putri, Dwiaryanti Ramadhani, Dian Khoeranita Putri
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 02-01 (2021)   016 – 022 Pemberdayaan
ANTARA BANTEN, Empat daerah di Banten pilkada serentak  2020,  diunduh  tanggal  25  Januari 2020, Pukul 09.03,
https://banten.antaranews.com/berita/49064
/empat-daerah-di-banten-pilkada-serentak- 2020, diunduh tanggal 25 Januari 2020
Direktorat  Jenderal  Otonomi  Daerah,  Pilkada
Serentak  Digelar  23  September  2020,  Ini Tahapannya! 9 Juli 2019, https://news.detik.com/berita/d- 4615384/pilkada-serentak-digelar-23- september-2020-ini-tahapannya
,diunduh tanggal 25 Januari 2020 pukul 08.54 Imam  Mawardi,  Norma  Dewi  Shalikhah,  Akhmad Baihaqi,  (2020),  Penguatan  Pendidikan
Karakter Berbasis Budaya Islami Sekolah di MI Muhammadiyah  Sidorejo  Bandongan,  Volume 4, Halaman 83, file:///C:/Users/PERSON~1/AppData/Local/T emp/5673-17364-1-PB.pdf
KPU  Provinsi  Banten,  Sah  !  Daftar  Pemilih  Banten Berjumlah 8.120.415orang,https://kesbangpol.bantenpro v.go.id/read/berita/247/Sah-Daftar-Pemilih- Banten-Berjumlah-8120415-Orang.html ,diunduh tanggal 25 Januari 2020 pukul 11.34 Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang – Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan  Ketiga  Atasundang-Undang  Nomor 1  Tahun  2015  Tentang  penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,  Dan  Walikota  menjadi
Undang-Undang Www.kompas.com,2020,https://www.kompas.com /global/read/2020/03/12/  001124570/who- umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi global?  page=all,  (diakses  tanggal  13  Juli  jam 10.57).