Palita: Journal of Social Religion Research
April-2023, Vol.8, No.1, hal.37-48 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita DOI: http://10.24256/pal.v8i1.3610

## Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui
Pendekatan Politik Lingkungan
1 Muhammad Sibgatullah Agussalim, 2 Ariana, 3 Ramlah Saleh 1,2 Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia
3 Ilmu Perikanan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia 1,2 Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Kota Makassar, 90245
3 Jl. Pemuda, Kabupaten Kolaka, 93561 E-mail: aguspamus21@gmail.com, ariana@unhas.ac.id , ramlahsalehh@gmail.com

## Abstract
The impact of environmental damage caused by mining activities, especially nickel mining, is still  a  common  problem.  There  is  no  shared  awareness  to  protect  the  environment  so  that  it remains balanced  from  various parties,  namely  companies  that  carry  out  mining production, the  government  as  a  regulatory  policy,  and  the  community  as  the  party  that  operates environmental damage due to mining production activities. This study uses an environmental and political approach to describe the problems of environmental damage. The method used in this  research  is  qualitative  research.  Data  and  information  sources  were  obtained  from observations,  discussions,  and  references  to  literature  documents  from  books,  journals,  and electronic  information  media.  The  results  of  this  study  found  environmental  damage  due  to nickel  mining  due  to  several  things,  namely  mining  production  activities  in  forest  areas, problem permissions of mining and the dynamics between profit interests and environmental damage resulting from mining activities.
Keywords: Environmental Damage, Environmental Politics, Government, Nickel mining.

## Abstrak
Dampak  kerusakan  lingkungan  yang  di  akibatkan  oleh  aktivitas  pertambangan  khususnya pertambangan  nikel  memang  masih  menjadi  problem  bersama.  Belum  adanya  kesadaran bersama  untuk  menjaga  lingkungan  agar  tetap  seimbang  dari  berbagai  pihak  yakni perusahaan  yang  melakukan  produksi  pertambangan,  pemerintah  sebagai  regulator kebijakan,  dan  masyarakat  sebagai  pihak  yang  terdampak  kerusakan  lingkungan  akibat kegiatan  produksi  pertambangan.  Studi  ini  menggunakan  pendekatan  politik  lingkungan dalam  mendeskripsikan  permasalahan  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi.  Metode  yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian Kualitatif. Sumber data  dan informasi diperoleh dari  kegiatan  observasi,  dan  diskusi  serta  rujukan  dokumen  literatur  dari  buku,  jurnal,  dan media  informasi  elektronik.  Hasil  studi  ini  mendapatkan  kerusakan  lingkungan  akibat pertambangan nikel karena beberapa hal yaitu kegiatan produksi pertambangan di kawasan hutan,  masalah  perizinan  pertambangan  dan  dinamika  antara  kepentingan  profit  dan kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan.
Kata Kunci : Pertambangan nikel; Pemerintah; Kerusakan lingkungan; Politik lingkungan.
Muhammad Sibgatullah Agussalim, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023 Vol.8 No.1  hal.37-48

## Pendahuluan
Kerusakan  lingkungan  menjadi  topik  yang  terus  diperbincangkan  di berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan solusi dan penanggulangan yang  tepat  serta  untuk  meninjau  kembali  kebijakan  pemerintah  yang berkaitan dengan aspek lingkungan 1 . Kerusakan lingkungan hidup dimaknai sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi  lingkungan    ditandai  dengan  hilangnya  sumber  daya  tanah,  air, udara,  punahnya  flora  dan  fauna  liar,  dan  kerusakan  ekosistem.  Kerusakan lingkungan  terjadi  karena  teraktualnya  potensi  alamiah  lingkungan  yang disebabkan  oleh  faktor-faktor  yang  mempengaruhi,  seperti  gempa  bumi terjadi  disebabkan  oleh  gerakan  lempeng  kerak  bumi,  hujan  badai  terjadi karena  tingginya  suhu  permukaan  air  laut.  Permukaan  laut  yang  memiliki suhu  yang  tinggi  akan  kontras  dengan  suhu  yang  ada  di  bawah  permukaan laut  atau  suhu  di  dalam  air.  Dan  longsor  terjadi  salah  satunya  dikarenakan oleh erosi pada struktur tanah.
Pada  kasus  kerusakan  lingkungan  akibat  pertambangan  nikel sebagaimana pada jurnal yang ditulis oleh Septianto Aldiansyah dan La Ode Nursalam  telah  dapat  diketahui  jelas  memberikan  dampak  bagi  kerusakan lingkungan  seperti  kerusakan  jalan,  pencemaran  air  sungai/DAS,  polusi udara,  keusakan  lahan,  kerusakan  flora  dan  fauna,  hingga  sampai  dampak sosial seperti perubahan perilaku masyarakat dan tidak ada  pemberdayaan kesehatan  masyarakat 2 .  Pada  hasil  penelitian  jurnal  tersebut  mendapatkan kerusakan  lingkungan  akibat  pertambangan  nikel  yang  hanya  berdampak pada  lingkungan  hidup  dan  sosial  saja,  namun  tidak  membahas  faktor penyebab kerusakan lingkungan yang lain dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik.
Kondisi  kausal  yang  lain  ketika  di  analisis  lebih  lanjut  ternyata kerusakan  lingkungan  bukan  hanya  disebabkan  oleh  kondisi  alamiah lingkungan  semata,  melainkan  ada  faktor  sosial  dan  politik 3 . Problem lingkungan  yang  terjadi  tidak  bisa  terlepaskan  dari  faktor  perdebatan implementasi konsep etika lingkungan yang sampai hari ini masih saja tarik ulur  antara  antroposentrisme  dengan  egonsentrisme.  Berangkat  dari  kedua konsep tersebut menentukan kebijakan dan cara pandang pemerintah dalam
1 Kutanegara,  P.  M.  (2014). Membangun  Masyarakat  Peduli  Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
2 Aldiansyah,  S.,  &  Nursalam,  L.  O.  (2019).  Dampak  Pertambangan  Nikel  Pt.Ifishdeco Terhadap  Kondisi  Lingkungan  Hidup  Di  Desa  Roraya  Kecamatan  Tinanggea  Kabupaten Konawe Selatan. Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi , Volume. 4, Nomor. 1 121-122.
3 Dermawan,  M.  K.  (2009).  Perilaku  Merusak  Lingkungan  Hidup:  Perspektif  Individu, Organisasi Dan Institusional. Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 6 No. 1 74-75.
Muhammad Sibgatullah Agussalim, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023 Vol.8 No.1  hal.37-48
mengelola lingkungan hidup. Jika melihat program dan kebijakan pemerintah serta  melihat  dampak  lingkungan  yang  terjadi,  antroposentrisme  masih mendominasi  cara  pandang  pemerintah  dalam  pengelolaan  lingkungan dengan pertimbangan nilai profit dan juga pembangunan 4 .
Kemajuan  pengetahuan  dan  peradaban  manusia,  perkembangan teknologi  di  berbagai  sektor  terus  digencarkan  yang  bertujuan  untuk memudahkan  segala  urusan  dan  kegiatan-kegiatan  masyarakat  pada umumnya.  Industri  pertambangan  nikel  Indonesia  saat  ini  mengalami perkembangan  yang  sangat  signifikan,  dikarenakan  permintaan  pasar  dan investasi  yang  sangat  besar 5 .  Hal  ini  disebabkan  oleh  perkembangan  sosial dan teknologi masyarakat yang menggunakan Nikel (Ni) sebagai bahan baku utama  produksi  baterai (Ion–Lithium) yang  menunjang  transportasi  ramah lingkungan 6 .
Namun  dibalik  projek  kemajuan  teknologi  dan  peradaban  tersebut ternyata  menghasilkan  dampak  yang  serius  bagi  lingkungan  sosial  dan ekosistem 7 . Pertambangan nikel yang gencar dilakukan di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara telah jelas  menghasilkan  dampak  kerusakan  terhadap  lingkungan 8 .  Seperti Deforestasi pada  kawasan  hutan  yang  sudah  tidak  sesuai  dengan  ketentuan Izin  Pinjam  Pakai  Kawasan  Hutan  (IPPKH)  dan  juga  kerusakan  ekosistem pesisir  terjadi  karena  tidak  diantisipasi  dengan  baik  melalui  Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  sebelum  pelaksanaan  kegiatan pertambangan itu dilaksanakan 9 .
Faktor  Politik  memang  dapat  menghasilkan  sebuah  dampak kerusakan lingkungan apabila kebijakan dan sistem politik yang hadir tidak memposisikan lingkungan sebagai entitas yang menyatu dalam pengambilan keputusan  dan  langkah  politik  pemerintah.  Sehingga  lingkungan  hanya
4 Muthmainnah,  L.,  Mustansyir,  R.,  &  Tjahyadi,  S.  (2020).  Meninjau  Ulang  Sustainable Development:Kajian  Filosofis  Atas  Dilema  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Era  Post Modern. Jurnal Filsafat , Vol. 30, No. 1 43.
5 Agung,  M.,  &  Waluyo  Adi, E.  A.  (2022).  Peningkatan  Investasi  Dan  Hilirisasi  Nikel  Di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan , Vol. 6, No. 2 4009-4011.
6 Zaidan, M. (2021). Kajian Bahan Baku Mineral Nikel Untuk Baterai Listrik Di Daerah Sulawesi Tenggara. Jurnal Rekayasa Pertambangan , Vol. 1, No. 1 49-50.
7 Peribadi,  Kasim,  S.  S.,  Juhaepa,  Sarmadan,  Samsul,  &  Montasir,  O.  L.  (2020). Pertambangan  Nikel  Dan  Problematikanya  (Studi  Fenomenologi  di  Kabupaten  Konawe Selatan). ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya , Vol. 4, No. 2 303-306.
8 Rahmayanti, I., Bahtiar, & Yusuf, B. (2020). Dampak Keberadaan Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial, Ekonomi. Jurnal Masyarakat Pesisir dan Perdesaan , Vol. 2, No. 2 147.
9 Soemarwoto,  O.  (2003). Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan. Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Muhammad Sibgatullah Agussalim, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023 Vol.8 No.1  hal.37-48
dianggap  sebagai  objek  atau resource untuk  menghasilkan  pertumbuhan ekonomi semata.
Dari  permasalahan  yang  terjadi  kita  dapat  melihat  bahwa  penyebab kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel juga disebabkan kebijakan pemerintah  yang  masih  kurang  dalam  ketelitian  dan  perhatian  terhadap aspek lingkungan meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar dari industri  pertambangan  tersebut  untuk  menunjang  pertumbuhan perekonomian  daerah  dan  menghasilkan  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) dengan baik 10 .
Kondisi  dilematis  pada  kondisi  ini  memang  terjadi  pada  pemerintah daerah, dengan semangat melakukan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah  tetapi  di  sisi  lain  lingkungan  ekosistem  harus  tergadaikan  dengan rusaknya  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  kegiatan  pertambangan.  Jadi dengan  demikian  diperlukan  upaya  peninjauan  dan  reorientasi  kebijakan pemerintah agar dapat memitigasi dan menanggulangi kerusakan lingkungan melalui  pendekatan  politik  lingkungan.  Politik  lingkungan  adalah  suatu pendekatan  yang  menggabungkan  masalah  lingkungan  dengan  politik ekonomi  untuk  mewakili  suatu  pergantian  tensi  yang  dinamik  antara lingkungan  dan  manusia,  dan  antara  kelompok  yang  bermacam-macam  di dalam  masyarakat  dalam  skala  dari  individu  lokal  kepada  transnasional secara keseluruhan 11 .

## Metode
Metode yang digunakan dalam  penulisan jurnal ini  adalah penelitian kualitatif  yang  menggunakan  sumber  data  primer  dengan  cara  observasi langsung  penulis  di  lokasi  yang  berdampak  kerusakan  lingkungan  akibat kegiatan  pertambangan  nikel  dan  melakukan  investigasi  dokumen  kegiatan pertambangan  nikel.  Melakukan  pengumpulan  data  dan  informasi  melalui diskusi ringan serta wawancara kepada pihak yang terkait. Penelitian ini juga didukung dengan sumber data dan informasi yang diperoleh dari buku yang menunjang tema penelitian, jurnal, serta media informasi elektronik.
Adapun  pendekatan  untuk  melihat  permasalahan  penelitian menggunakan  pendekatan  politik  lingkungan  secara  komprehensif  dengan mengevaluasi  dan  menganalisis  ekonomi  politik  dengan  kebijakan pemerintah pada sektor pertambangan nikel. Pendekatan politik lingkungan
10 Yudistira,  Hidayat,  W.  K.,  &  Hadiyarto,  A.  (2011).  DAMPAK  KEBERADAAN PERTAMBANGAN  NIKEL  TERHADAP  PENAMBANGAN  PASIR  DI  DESA  KENINGAR  DAERAH KAWASAN GUNUNG MERAPI. Jurnal Ilmu Lingkungan , Vol. 9, Issue 2 76.
11 Hidayat,  H.  (2008). Politik  Lingkungan:  Pengelolaan  Hutan  Masa  Orde  Baru  dan Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Muhammad Sibgatullah Agussalim, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023 Vol.8 No.1  hal.37-48
diperkenankan  untuk  mengevaluasi  sebuah  kebijakan  pemerintah  dengan menganalisis  dampak  yang  terjadi  dan  mencari  sebab  permasalahan  yang muncul dengan cara memperhatikan basis nilai moral etika lingkungan.

## Hasil dan Diskusi
Indonesia saat ini telah menjadi pemasok utama dalam industri nikel global.  Dengan  cadangan  sumber  daya  nikel  dan  kualitas  sangat  baik  yang dimiliki, memberikan posisi yang strategis untuk menentukan rantai pasokan nikel dunia. Dan di dalam negeri, pemerintah memberlakukan hilirisasi bagi pelaku  industri  yang  bertujuan  untuk  menambah  nilai  tambah  pada komoditas  nikel  di  pasar  global  maupun  peningkatan  pendapatan  negara.
Kondisi  saat  ini  tentu  saja  berimplikasi  pada  perkembangan  industri pertambanngan  yang  ada  di  daerah  khususnya  daerah  yang  memiliki sumberdaya nikel yang besar seperti di Sulawesi Tenggara.
Pertambangan  Nikel  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  terjadi  tren kenaikan  yang  sangat  signifikan. Berdasarkan  data  dari Badan  Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, produksi nikel sampai beberapa tahun terakhir menghasilkan sekitar 22 ribu ton lebih. Atau kita dapat melihat dari tabel berikut,
Peningkatan  produksi  nikel  tersebut  menjadi  hal  yang  sangat menjanjikan  bagi  pembangunan  dengan  memberikan  sumbangan pendapatan  daerah  yang  sangat  besar. Dalam  perekonomian  regional
Tabel 1. Produksi Hasil Pertambangan Nikel, Feronikel dan Aspal di
Provinsi Sulawesi Tenggara, 2008-2020 Tahun Produksi Nikel Feronikel Aspal 2008 3 000 481 17 567 9 814 2009 3 620 147 57 152 11 899 2010 6 646 032 51 908 7 051 2011 15 119 674 7 779 187 525 2012 18 040 035 12 672 360 568 2013 17 217 330 15 538 458 551 2014 1 075 840 61 183 270 740 2015 915 039 22 000 18 150 2016 1 489 707 3 957 50 951 2017 9 043 233 21 878 17 039 2018 16 926 763 24 135 53 000 2019 22 576 054 119 900 25 846 2020 22 531 686 - 91 000
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra
Muhammad Sibgatullah Agussalim, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023 Vol.8 No.1  hal.37-48
Sulawesi  Tenggara  tahun  2020,  kategori  pertambangan  dan  penggalian memberikan nilai tambah pada Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 26.371,59 miliar rupiah, dan sebesar 18.941,20 miliar rupiah  pada  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Atas  Dasar  Harga  Konstan. Kategori  pertambangan  dan  penggalian  merupakan  penyumbang  terbesar kedua setelah kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  besarnya  kontribusi  kategori  pertambangan  dan penggalian  terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Sulawesi Tenggara 2020, yaitu sebesar 20,26 persen 12 .
Kabupaten  Kolaka  yang  menjadi  salah  satu  daerah  di  Sulawesi Tenggara  yang  memiliki  aktivitas  pertambangan  yang  sangat  aktif  dengan cukup  banyaknya  perusahaan  pertambangan  nikel  yang  bermunculan  yang tersebar di berbagai kecamatan yang dapat kita lihat pada tabel berikut,
12 Media  Nikel  Indonesia.  (2022,  Januari  26).  Retrieved  from  Nikel,  Perusahaan,  dan PDRB  Sulawesi  Tenggara  (Bagian  I):  https://nikel.co.id/nikel-perusahaan-dan-pdrb- sulawesi-tenggara-bagian-i/
Tabel 2. Perusahaan Pertambangan Di Kabupaten Kolak a
WILAYAH NAMA PERUSAHAAN JENIS BAHAN TAMBANG KABUPATEN/ KOTA KECAMATAN Kolaka Pomalaa Akar Mas International, PT Nikel Kolaka Pomalaa Aneka Usaha Kolaka, PD Nikel Kolaka Pomalaa Antam, Tbk, PT Nikel Kolaka Pomalaa Bola Dunia Mandiri, PT Nikel Kolaka Wolo Ceria Nugraha Indotama, PT Nikel Kolaka Tanggetada dan Lambandia Dharma Bumi Kendari, PT Nikel Kolaka Tanggetada dan Lambandia Dharma Bumi Kolaka, PT Nikel Kolaka Tanggetada Pernick Sultra, PT Nikel Kolaka Pomalaa Putra Mekongga Sejahtera, PT Nikel Kolaka Tanggetada, Watubangga, dan Lambandia Toshida Indonesia, PT Nikel Kolaka Wolo Waja Inti Lestari, PT Nikel Kolaka Pomalaa Wijaya Nikel Nusantara, PT Nikel Kolaka Pomalaa Mapan Asri Sejahtera, PT Nikel Sumber : Direktori Perusahaan Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021
Muhammad Sibgatullah Agussalim, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023 Vol.8 No.1  hal.37-48
Banyaknya  perusahaan  pertambangan  di  kabupaten  Kolaka memberikan  peluang  untuk  pemanfaatan  bijih  nikel  dengan  sangat  massif sekaligus juga menghasilkan profit bagi swasta maupun pendapatan daerah. Hanya  saja  dari  beberapa  hasil  observasi  dan  penelusuran  yang  dilakukan oleh  penulis  bahwa  ada  beberapa  perusahaan  yang  melakukan  aktivitas pertambangan tanpa mengantongi IUP dan ada IUP yang telah terbit tetapi di anggap  cacat  secara  prosedural  dan  yang  ironisnya  adalah  perusahaan tersebut dimiliki oleh pemerintah daerah atau BUMD pemda Kolaka.
BUMD  PD.  Aneka  Usaha  Kolaka  di  anggap  memiliki  permasalahan dalam aktifitas  pertambangannya  dikarenakan  telah  melakukan penambangan  pada  kawasan  hutan  lindung  di  blok  Pomalaa  desa  Pesouha tanpa  memiliki  Izin  Pinjam  Pakai  Kawasan  Hutan  (IPPKH)  dari  dinas  LHK Provinsi Sulawesi Tenggara 13 . Dan sebagaimana yang telah di jelaskan dalam jurnal 14 telah di atur dalam regulasi kegiatan pertambangan dan pengelolaan kawasan  hutan  diluar  kepentingan  kehutanan  dibutuhkan  IPPKH  untuk menjamin  konservasi  hutan  tetap  terjaga  dan  tetap  sesuai  dengan peruntukannya pasca penggunaan kawasan hutan sebagai daerah eksplorasi pertambangan.
Itu  menjadi  salah  satu  kebijakan  pemerintah  yang  cenderung  lalai dalam melakukan  kegiatan perizinan.  Dan hal yang lebih ironis lagi saat ini pemerintah pusat dianggap malah lebih melonggarkan izin alih fungsi lahan kawasan  hutan  untuk  kegiatan  investasi  dengan  di  keluarkannya  Undang- undang Cipta kerja 15 .
Eksplorasi kandungan mineral bumi sebenarnya merupakan kegiatan usaha  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  alam  sebagai  prasarana  dalam pembangunan  khususnya  pembangunan  teknologi.  Tetapi  dalam  proses kegiatan  tersebut  ada  hal  yang  sangat  perlu  untuk  kita  perhatikan  secara seksama yakni dampak terhadap lingkungan atau alam itu sendiri 16 .
13 Sultra  Times.  (2022,  Maret  27).  Retrieved  from  sultratimes.com: https://sultratimes.com/2022/03/27/psm-kolaka-resmi-laporkan-pd-aneka-usaha-kolaka- ke-polisi/
14 Cahyadi, S. A., Ichwandi, I., & Nurrochmat, D. R. (2015). EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DENGAN KOMPENSASI LAHAN DI PROVINSI JAWA BARAT. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan , Vol. 2, No. 2  160-161.
15 Setyo,  P.  D.  (2021,  Agustus  4).  Retrieved  from  Forest  Digest: https://www.forestdigest.com/detail/1260/apa-itu-izin-pinjam-pakai-kawasan-hutan
16 Yakin,  A.  (1997). Ekonomi  Sumberdaya  dan  Lingkungan  :  teori  dan  kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan. Jakarta: Akademika Presidno.
Muhammad Sibgatullah Agussalim, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023 Vol.8 No.1  hal.37-48
Pada  perusahaan  lain  yakni  PT.  Waja  Inti  Lestari  yang  beroperasi  di blok  Lapapao  desa  Babarina  kecamatan  Wolo  juga  memiliki  kendala  dalam kegiatan  pertambangannya  yakni  melakukan  eksplorasi  pertambangan  di luar area kawasan IPPKH yang telah ditentukan dan juga sampai masuk pada kawasan  tanjung  di  sekitarnya.  Kasus  yang  lain  PT.  Babarina  Putra  Sulung yang  beroperasi  di  blok  yang  sama  dengan  PT.  WIL  telah  melakukan penambangan  Nikel  tetapi  hanya  memiliki  IUP  galian  C 17 dan  kegiatan  itu memang terbukti menyalahi aturan dan telah di proses hukum di pengadilan negeri Kolaka dengan putusan Nomor 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa 18 .
Dampak  yang  terjadi  dari  aktivitas  pertambangan  di  kawasan  blok Lapaopao  adalah  tercemarnya  perairan  di  sekitar  kawasan  tersebut  yang dihasilkan dari material-material pertambangan yang jatuh masuk ke dalam laut sehingga mengganggu ekosistem pesisir yang ada 19 . Padahal Kabupaten Kolaka  memiliki  lokasi  strategis  pesisir  sebagai  kawasan  Agroindustri  yang memproduksi  rumput  laut  7.324  ton  per  tahunnya 20 yang  menjadikan kabupaten Kolaka sebagai  penghasil kedua  terbesar di  di Provinsi Sulawesi Tenggara 21 .  Kondisi  yang  demikian  terjadi  dapat  menjadi  sebuah  ancaman bagi  lingkungan  dan  masyarakat  sekitar  serta  dapat  merusak  potensi sumberdaya yang ada di sekitar kawasan pertambangan tersebut terkhusus bagi masyarakat petani rumput laut.
Pemerintah melalui Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009 Pasal
2 yang  menyatakan  bahwa  “ pertambangan  mineral  dan/atau  batubara dikelola  berasaskan;  manfaat,  keadilan,  dan  keseimbangan;  keberpihakan dalam  kepentingan  bangsa;  partisipatif,  transparansi,  akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ”. Dengan peraturan tersebut telah termaktub  orientasi  dalam  melakukan  eksplorasi  pertambangan  dengan sangat baik.
Namun  belakangan  ini  penerapan  dalam  menjalankan  amanah undang-undang  tersebut  sepertinya  terjadi  kemunduran  dengan
17 Marzuki,  I.  (2019,  November  12). Portal  Kabupaten  Kolaka .  Retrieved  from  Portal Kabupaten  Kolaka:  http://portal.kolakakab.go.id/pt-wil-dan-pt-pbs-diduga-menambang- secara-ilegal-di-kolaka--
18 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  (2015,  September  22). Direktori  Putusan. Retrieved from https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=210,3
19 Sultan,  S.  (2013,  Desember  23).  Retrieved  from  JERNIH  MEMILIH: https://pemilu.kompas.com/read/2013/12/23/1326124/Lingkungan.di.Wolo.Terbukti.Ter cemari.Limbah.Tambang
20 Kolaka,  P.  (2021,  Juni  23). Portal  Pemda  Kolaka .  Retrieved  from http://kolakakab.go.id/halaman/detail/perikanan
21 Nuryadi,  A.  M.,  Sara,  L.,  Rianda,  L.,  Bafadal,  A.,  Husen,  S.  A.,  &  Hamka,  E.  (2020). Pemilihan  Lokasi  Strategis  Agroindustri  Rumput  Laut  Di  Sulawesi  Tenggara. Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology , Vol. 16, No. 4 282-283.
Muhammad Sibgatullah Agussalim, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023 Vol.8 No.1  hal.37-48
diterbitkannya  Rancangan  Undang-Undang  Omnibus  Law  dengan  tidak  lagi menjadikan  AMDAL  sebagai  syarat  utama  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku usaha  kegiatan  dalam  menerbitkan  izin  usaha  pertambangan  (IUP). Sebagaimana  yang  kita  ketahui,  AMDAL  memiliki  peranan  yang  sangat penting  dalam  menjamin  kegiatan  pertambangan  yang  dilakukan  itu berkelanjutan dan juga berwawasan lingkungan.
Sangat ironi memang dengan alasan mempermudah investasi, jaminan akan  terjaganya  lingkungan  dari  kerusakan  akibat  kegiatan  pertambangan kini  akan  menjadi  terancam.  Padahal  jika  memperhatikan  potensi sumberdaya  yang  lain  dapat  ditingkatkan  pengelolaannya  dengan  baik seperti potensi di bidang pertanian 22 , perikanan 23 , dan perkebunan juga dapat memberikan  sumbangsih  PAD  dan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  sangat baik.  Kemudian  juga  potensi  sumberdaya  tersebut  tadi  tidak  memberikan dampak kerusakan lingkungan seperti di bidang pertambangan.
Dari  serangkaian  kasus  yang  terjadi  bahwa  kerusakan  lingkungan dapat  terjadi  dikarenakan  kebijakan  pemerintah  pada  aktivitas pertambangan  yang  kurang  memperhatikan  kelengkapan  dokumen persyaratan  perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan  pertambangan  dengan semangat  orientasi  perkembangan  pertumbuhan  ekonomi.  Bisa  dikatakan pemerintah  cenderung  lalai  karena  membiarkan  aktivitas  pertambangan berjalan yang telah memberikan dampak kerusakan lingkungan.

## Kesimpulan
Industri  pertambangan  Nikel  saat  ini  memberikan  dampak  yang sangat  besar  bagi  pertumbuhan  ekonomi  dan  masyarakat.  Tetapi pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang baik akan  menghasilkan  sebuah  ketimpangan  bahkan  dapat  kembali  menjadi penghambatan  pertumbuhan  ekonomi  itu  sendiri.  Kerusakan  lingkungan memang  dapat  disebabkan  dari  berbagai  hal  termasuk  oleh  kebijakan pemerintah.  Pemerintah  yang  berposisi  sebagai  regulator  sebaiknya  dapat memberikan  sebuah  kebijakan  dengan  memperhatikan  segala  potensi  dan ancaman terhadap lingkungan untuk senantiasa menjaga keseimbangan dan kelestarian alam dalam artian orientasi kebijakan harus mempertimbangkan nilai etis lingkungan. Karena setiap eksploitasi sumberdaya alam yang tidak
22 KEMENTAN RI. (2023). KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA . Retrieved from pertanian.go.id: https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3551
23 Mardyani, Y., & Yulianti, A. (2020). ANALISIS  PENGARUH SUB SEKTOR PERIKANAN TERHADAP  PERTUMBUHAN  EKONOMI  DI  PROVINSI  KEPULAUAN  BANGKA  BELITUNG. EQUTY : Jurnal Ekonomi , Vol. 8, No. 2 47-48.
Muhammad Sibgatullah Agussalim, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023 Vol.8 No.1  hal.37-48
memperhatikan  dampak  terhadap  lingkungan  dapat  menimbulkan  dampak negatif baik terhadap lingkungan itu sendiri maupun hajat orang banyak 24 . Oleh  karena  itu  pemerintah  sangat  perlu  memperhatikan  kebijakan yang  dalam  artian  pemenuhan  persyaratan  administrasi  sampai  dengan teknis pekerjaan berorientasikan Etika Lingkungan, sehingga agenda-agenda politik  pemerintah  dan  kegiatan  dalam  eksplorasi  pertambangan  tidak memberikan  dampak  yang  merusak  bagi  lingkungan  agar  menghasilkan sebuah  kebijakan  yang  baik  terhadap  lingkungan  dan  masyarakat  demi terwujudnya program pembangunan yang berkelanjutan.

## Ucapan Terimakasih
Terima  kasih  kepada  rekan-rekan  penulis  yang  telah  memberikan saran,  masukan,  dan  bantuan  demi  kelancaran  dan  penyelesaian  jurnal  ini. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Rury Ramadhan.S.IP, Zul Jalal S.H,  dan  bapak  Ir.  Agussalim  Pamus.  M.P  selaku  kepala  Dinas  Perikanan Pemda  Kabupaten  Kolaka  yang  telah  memberikan  dukungannya  selama proses penulisan jurnal.

## Daftar Pustaka
Agung,  M.,  &  Waluyo  Adi,  E.  A.  (2022).  Peningkatan  Investasi  Dan  Hilirisasi Nikel  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Pendidikan ,  Vol.  6,  No.  2 4009-4011.
Aldiansyah,  S.,  &  Nursalam,  L.  O.  (2019).  Dampak  pertambangan  nikel pt.ifishdeco  terhadap  kondisi  lingkungan  hidup  di  desa  roraya kecamatan  tinanggea  kabupaten  konawe  selatan. Jurnal  Penelitian Pendidikan Geografi , Volume 4 Nomor 1 121-122.
Cahyadi,  S.  A.,  Ichwandi,  I.,  &  Nurrochmat,  D.  R.  (2015).  Efektifitas Pelaksanaan  Kebijakan  Penggunaan  Kawasan  Hutan  Dengan Kompensasi  Lahan  Di  Provinsi  Jawa  Barat. Risalah  Kebijakan Pertanian dan Lingkungan , Vol. 2, No. 2 160-161.
Cornelis,  L.  (2007).  Nilai  Strategis  Isu  Lingkungan  Dalam  Politik  Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Vol. 11, No. 2 156-157. Dermawan,  M.  K.  (2009).  Perilaku  Merusak  Lingkungan  Hidup:  Perspektif Individu,  Organisasi  Dan  Institusional. Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  Vol. 6, No. 1 74-75.
24 Retna,  Q.  (2003). Dampak  Kegiatan  Pertambangan  Tanpa  Izin  (PETI)  Terhadap Kualitas  Sumber  Daya  Lahan  dan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  di  Kabupaten  Banjar Kalimantan Selatan . Bogor: Tesis Institut Pertanian Bogor.
Muhammad Sibgatullah Agussalim, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023 Vol.8 No.1  hal.37-48
Hidayat,  H.  (2008). Politik  Lingkungan:  Pengelolaan  Hutan  Masa  Orde  Baru dan Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
KEMENTAN  RI.  (2023). KEMENTERIAN  PERTANIAN  REPUBLIK  INDONESIA . Retrieved from pertanian.go.id: https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=355 1
Kolaka,  P.  (2021,  Juni  23). Portal  Pemda  Kolaka .  Retrieved  from http://kolakakab.go.id/halaman/detail/perikanan
Kutanegara,  P.  M.  (2014). Membangun  Masyarakat  Peduli  Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  (2015,  September  22). Direktori Putusan. Retrieved from https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=210,3 Mardyani,  Y., &  Yulianti, A. (2020).  Analisis Pengaruh Sub Sektor Perikanan Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung. Equty : Jurnal Ekonomi , Vol. 8, No. 2 47-48.
Marzuki,  I.  (2019,  November  12). Portal  Kabupaten  Kolaka .  Retrieved  from Portal  Kabupaten  Kolaka:  http://portal.kolakakab.go.id/pt-wil-dan- pt-pbs-diduga-menambang-secara-ilegal-di-kolaka--
Media Nikel Indonesia. (2022, Januari 26). Retrieved from Nikel, Perusahaan, dan  PDRB  Sulawesi  Tenggara  (Bagian  I):  https://nikel.co.id/nikel- perusahaan-dan-pdrb-sulawesi-tenggara-bagian-i/
Muthmainnah,  L.,  Mustansyir,  R.,  &  Tjahyadi,  S.  (2020).  Meninjau  Ulang Sustainable  Development:Kajian  Filosofis  Atas  Dilema  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  di  Era  Post  Modern. Jurnal  Filsafat ,  Vol.  30,  No.  1 43.
Nuryadi,  A.  M.,  Sara,  L.,  Rianda,  L.,  Bafadal,  A.,  Husen,  S.  A.,  &  Hamka,  E. (2020).  Pemilihan  Lokasi  Strategis  Agroindustri  Rumput  Laut  Di Sulawesi Tenggara. Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology , Vol. 16, No. 4 282-283.
Peribadi,  Kasim,  S.  S.,  Juhaepa,  Sarmadan,  Samsul,  &  Montasir,  O.  L.  (2020). Pertambangan  Nikel  Dan  Problematikanya  (Studi  Fenomenologi  di Kabupaten  Konawe  Selatan). Etnoreflika:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya , Vol. 4, No. 2 303-306.
Rahmayanti,  I.,  Bahtiar,  &  Yusuf,  B.  (2020).  Dampak  Keberadaan Pertambangan  Nikel  Terhadap  Kondisi  Lingkungan,  Sosial,  Ekonomi. Jurnal Masyarakat Pesisir dan Perdesaan , Vol. 2, No. 2 147.
Retna,  Q.  (2003). Dampak  Kegiatan  Pertambangan  Tanpa  Izin  (PETI) Terhadap Kualitas Sumber Daya Lahan dan Sosial Ekonomi Masyarakat di  Kabupaten  Banjar  Kalimantan  Selatan  . Bogor:  Tesis  Institut Pertanian Bogor.
Muhammad Sibgatullah Agussalim, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023 Vol.8 No.1  hal.37-48
Setyo,  P.  D.  (2021,  Agustus  4).  Retrieved  from  Forest  Digest: https://www.forestdigest.com/detail/1260/apa-itu-izin-pinjam- pakai-kawasan-hutan Soemarwoto, O. (2003). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sultan,  S.  (2013,  Desember  23).  Retrieved  from  JERNIH  MEMILIH: https://pemilu.kompas.com/read/2013/12/23/1326124/Lingkunga n.di.Wolo.Terbukti.Tercemari.Limbah.Tambang
Sultra  Times.  (2022,  Maret  27).  Retrieved  from  sultratimes.com: https://sultratimes.com/2022/03/27/psm-kolaka-resmi-laporkan- pd-aneka-usaha-kolaka-ke-polisi/
Yakin,  A.  (1997). Ekonomi  Sumberdaya  dan  Lingkungan  :  teori  dan kebijaksanaan  pembangunan  berkelanjutan. Jakarta:  Akademika Presidno.
Yudistira,  Hidayat,  W.  K.,  &  Hadiyarto,  A.  (2011).  Dampak  Keberadaan Pertambangan Nikel Terhadap Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi. Jurnal Ilmu Lingkungan , Vol. 9 Issue 2 76.
Zaidan, M. (2021). Kajian Bahan Baku Mineral Nikel Untuk Baterai Listrik Di Daerah Sulawesi Tenggara. Jurnal Rekayasa Pertambangan , Vol. 1, No. 1 49-50.