Peran Perguruan Tinggi, Pemerintah Dan Investor Dalam Membangun Wisata Pedesaan 255
Di Jawa Barat Sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan (Dede R. Oktini)

## PERAN PERGURUAN TINGGI, PEMERINTAH DAN INVESTOR
DALAM MEMBANGUN WISATA PEDESAAN DI JAWA BARAT

## SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KEMISKINAN
Dede R. Oktini *

## Abstrak
Jumlah  penduduk  miskin  di  Jawa  Barat  semakin  lama  semakin bertambah, sumber  mengatakan bahwa pada bulan Februari  2005 tingkat kemiskinan  di  Jawa  Barat  hanya  16  %,  sedangkan  per  Juli  2005  naik menjadi  18,7%  dan  estimasi  sementara  untuk  maret  2006  mencapai  22  %. ( www.bps.co.id ).  Jumlah  penduduk  miskin  di  pedesaan  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  di  perkotaan,  misalnya  saja  pada  tahun  2005 persentase kemiskinan di perkotaan hanya 11,37 % sedangkan di pedesaan mencapai  19,51  %.  Demikian  pula  pada  tahun-tahun  sebelumnya  jumlah penduduk  miskin  yang  ada  di  pedesaan  selalu  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  di  perkotaan.  Fenomena  kemiskinan  ini  juga  tampak  dari  aktivitas sehari-hari yang mana di pedesaan lebih terlihat bahwa banyak orang yang hanya  menghabiskan  waktu  dengan  duduk-duduk,  sementara  gadis  dan pemudanya  berkumpul  di  pos-pos  ronda  mengobrol  hal-hal  yang  kurang bermanfaat.
Kondisi  buruk  seperti  ini  tentunya  tidak  bisa  dibiarkan  dan masyarakat  pedesaan  khususnya  di  Jawa  Barat  tidak  bisa  tinggal  diam hanya  mengharapkan  belas  kasihan  dari  pemerintah,  namun  harus  segera bergerak  untuk  berupaya  terlepas  dari    kemiskinan  yang  membelenggu.  Di setiap daearah di Jawa Barat memiliki potensi yakni lahan pertanian seperti sawah,  kebun  dan  ladang  yang  hingga  saat  ini  hanya  dimanfaatkan  sesuai dengan  fungsi  dasarnya  saja  yaitu  menanam  padi  dan  tanaman  lain, padahal  sebenarnya  lahan-lahan  tersebut  dapat  lebih  dimanfaatkan misalnya dijadikan lokasi pariwisata pedesaan tradisional. Namun demikian untuk mewujudkannya tentu diperlukan dukungan dari berbagai pihak yakni Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah berperan dalam mengembangkan sumber  daya  manusia  /  masyarakat  setempat  sebagai  calon  pramuwisata atau calon wirausaha, penghubung antara  calon pramuwisata/ wirausahawan  dengan  pihak  investor,  sedangkan  pemerintah  berperan
* Dede R. Oktini, SE, M.Si., adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unisba
dalam  menyediakan  infrastruktur  seperti  jalan  raya,  listrik  serta  mendidik masyarakat  agar  lebih  mencintai  alam  pedesaan.  Sedangkan  investor berperan  dalam  penyediaan  modal  baik  pembebasan  tanah  maupun  modal kerja bagi calon wirausahawan dalam rangka mewujudkan kawasan wisata yang  diinginkan.  Bila  keempat  pihak  ini  (masyarakat  desa,  Perguruan Tinggi, pemerintah dan investor) dapat bekerjasama dengan baik maka akan terjadi suatu sinergi sehingga diharapkan kemiskinan dapat ditanggulangi.
Kata kunci :  Perguruan Tinggi, Pemerintah, Investor, Wisata Pedesaan, Masyarakat Desa

## 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Indonesia  telah  merdeka  selama  62  tahun  lamanya,  jika  diibaratkan bahwa  Indonesia  itu  adalah  manusia  maka  negara  ini  seharusnya  telah memasuki  usia  lanjut  yang  berarti  untuk  ukuran  sebuah  negara  selayaknya sangat matang baik dari aspek mental, material maupun spiritual.
Pembangunan  di  Indonesia  memang  telah  mengalami  banyak kemajuan  di  berbagai  bidang  walaupun  sempat  pula  mengalami keterpurukan  sejak  tahun  1997,  namun    akhir-akhir  ini  bank  dunia  menilai ekonomi  Indonesia  mengalami  perkembangan  yang  amat  pesat,  sukses dalam  menurunkan  anggaran  pembayaran  hutang,  mampu  meningkatkan pendapatan negara. Keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan perekonomian  sekarang  ini  mengesankan  dengan  meningkatnya  pendapatan per  kapita  penduduk.  Namun  apabila  dianalisis  lebih  mendalam  ternyata yang mengalami peningkatan itu adalah investasi luar negeri, perhitungan ini diperoleh sebagai konsekuensi digunakannya PDB (Produk Domestik Bruto) sebagai  unsur  pendapatan  negara.  Kondisi  ini  menandakan  bahwa  yang makmur  itu  adalah  warga  negara  asing  yang  berada  di  Indonesia  dan melakukan  aktivitas  ekonomi  dan  bukan  penduduk  Indonesia  itu  sendiri (Sutjipto, Pikiran Rakyat,2007).
Kondisi seperti  ini tentu saja sangat menyedihkan  karena orang asing yang  mengeruk  sumber  daya  kemudian  mereka  pula  yang  menikmati, sedangkan  masyarakat  Indonesia  sendiri  baik  yang  berada  di  perkotaan maupun  di  pedesaan  tetap  berada  dalam  belenggu  kemiskinan.  Jika dibandingkan  kemajuan  di  perkotaan  lebih  baik  daripada  di  pedesaan, pembangunan  di  perkotaan  meliputi  pendidikan,  kesehatan,  jasa  perbankan,
Peran Perguruan Tinggi, Pemerintah Dan Investor Dalam Membangun Wisata Pedesaan 257
Di Jawa Barat Sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan (Dede R. Oktini)
teknologi  dan  sebagainya,  namun  demikian  di  pedesaan  atau  pedalaman seakan-akan tidak pernah tersentuh oleh perkembangan zaman dan luput dari perhatian pihak-pihak yang semestinya wajib memperhatikan perkembangan pedesaan.
Di  pedesaan  banyak  dijumpai  orang-orang  menghabiskan  waktu dengan  duduk-duduk  dan  bermain  di  setiap  serambi  rumah  menghitung orang  lewat,  tidak  ada  pekerjaan,  tidak  ada  kesempatan  mengecap pendidikan,  tidak  memiliki  banyak  pilihan.  Sementara  itu  pemuda-pemuda dan gadis-gadis yang masih belia menghabiskan waktu dengan duduk-duduk di  Pos  Ronda  sambil  mengobrol  hal-hal  yang  tidak  bermutu  sehingga waktunya  dari  hari  ke  hari  terbuang  sia-sia.  Kondisi  tersebut  menunjukkan betapa  masyarakat  Indonesia  benar-benar  terpuruk  tidak  berdaya  dalam kemiskinan yang semakin hari dirasakan semakin parah, diperparah lagi oleh kebijakan  pemerintah  yang  terus  menerus  meningkatkan  harga  berbagai produk.
Keadaan  seperti  ini  tentunya  tidak  bisa  dibiarkan  dan  masyarakat pedesaan  khususnya  di  Jawa  Barat  tidak  bisa  tinggal  diam  hanya mengharapkan belas kasihan dari pemerintah atau menunggu kebijakan yang “ramah”,  namun  harus  segera  bergerak  menggeliat  untuk  berupaya  terlepas dari  belenggu  kemiskinan  tadi,  namun  untuk  mewujudkannya  tentu diperlukan dukungan dari berbagai pihak.
Perguruan  Tinggi  sebagai  lembaga  pendidikan  ilmiah  wajib membantu  negara  dalam  memberikan  kontribusi  demi  mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan iman dan takwa. Namun tentunya Perguruan  Tinggi  tidak  dapat  melakukannya  sendirian  melainkan  harus dibantu oleh berbagai pihak terutama pemerintah dan investor. Ketiga pihak ini  jika  digabungkan  bersama-sama  akan  menjadi  suatu  sinergi  yang  kuat yang  diharapkan  mampu  bahu-membahu  dalam  mengentaskan  kemiskinan khususnya di pedesaan Jawa Barat sesuai dengan perannya masing-masing.
Jawa  Barat  bila  dicermati  sebenarnya  merupakan  wilayah  yang memiliki  area  dan  potensi  wisata  alam  yang  luas  dan  beragam,  bahkan merupakan salah satu dari 10 daerah tujuan wisata utama di Indonesia yang paling banyak diminati. Dengan alam dan budaya yang dimiliki, Jawa Barat menawarkan  berbagai  daya  tarik  wisata.  Selain  itu  ditunjang  oleh  potensi pasar  wisatawan  Jawa  Barat  juga  tidak  kalah  besarnya  mengingat  jumlah penduduk  Jawa  Barat  yang  tinggi.  Wisata  alam,  budaya  maupun  buatan tersebar  di  wilayah  Jawa  Barat,  dengan  keunikan  lokal  yang  khas  yang
memperkuat  daya  saing  produk  wisata  Jawa  Barat.  Keragaman  daya  tarik Jawa Barat dinyatakan dengan GURILAPS (Gunung, rimba, air, laut, pantai, sungai dan seni budaya).
Potensi  wisata  lainnya  yang  sampai  saat  ini  belum  banyak dimanfaatkan  dan  belum  berkembang  adalah  wisata  pertanian,  termasuk didalamnya  tanaman  pangan,  perkebunan,  peternakan  dan  perikanan  yang sebenarnya  dapat  dikembangkan  menjadi  daya  tarik  wisata  Agro.  Di  lihat dari  penggunaan  lahan  di  Jawa  Barat  sebenarnya  penggunaan  lahan  untuk pertanian mencapai lebih dari 60%.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  tampak  bahwa  pada  satu  sisi kemajuan  dicapai  di  perkotaan,  namun  di  sisi  lain  keterbelakangan/ ketertinggalan  dan  kemiskinan  masih  banyak.  Namun  mengingat  kondisi alam yang kaya raya, sebetulnya kemiskinan/ketertinggalan tersebut dapat di singkirkan karena masih banyak potensi-potensi wilayah di Jawa Barat yang belum  dimanfaatkan  terutama  tanah-tanah  pertanian  seperti  sawah,  ladang, kebun  di  pedesaan  untuk  dijadikan  sebagai  objek  dan  daya  tarik  wisata dimana terhadap objek tersebut diberikan sentuhan-sentuhan dari masyarakat lokal/  setempat  yang  berfungsi  sebagai  nilai  tambah  pariwisata  pedesaan. Tulisan ini akan  membahas bagaimana peran Perguruan Tinggi, Pemerintah dan  Investor  dalam  membangun  wisata  pedesaan  di  Jawa  Barat  sebagai upaya mengurangi kemiskinan.

## 1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  dapat  di  identifikasi permasalahan sebagai berikut :
a. Bagaimana potensi wisata pedesaan di Jawa Barat ?
b. Bagaimana gambaran wisata pedesaan yang ingin dibangun ?
c. Bagaimana  peran  Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  dan  Investor  dalam membangun  wisata  pedesaan  Jawa  Barat  sebagai  upaya  mengurangi kemiskinan ?

## 1.3 Landasan Teori
Menurut  I  Putu  Gelgel  (2006)  Pemerintah  mengatur  kepariwisataan di  dalam  suatu  produk  perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang  No.  9 tahun 1990 tentang kepariwisataan. Sedangkan pelaksanaannya diatur dalam
Peran Perguruan Tinggi, Pemerintah Dan Investor Dalam Membangun Wisata Pedesaan 259
Di Jawa Barat Sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan (Dede R. Oktini)
Peraturan  Pemerintah  No.67  tahun  1996  tentang  penyelenggaraan kepariwisataan.  Implementasi  lebih  lanjut  diatur  dalam  Keputusan  Presiden maupun Keputusan Menteri.
Tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan seperti yang diatur dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :
a. Memperkenalkan,  mendayagunakan,  melestarikan  dan  meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.
b. Memupuk  rasa  cinta  tanah  air  dan  meningkatkan  persahabatan  antar negara
c. Memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja
d. Meningkatkan  pendapatan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
e. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.
Dalam  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  kepariwisataan  harus dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
a. Kemampuan  untuk  mendorong  dan  meningkatkan  perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
b. Nilai-nilai  agama,  adat  istiadat,  pandangan  dan  nilai-nilai  yang  hidup dalam masyarakat.
c. Kelestarian budayadan mutu lingkungan hidup
d. Kelangsungan usaha pariwisata.
Sedangkan  wisata  pedesaan  menurut  I  Gede  Ardika  (  2007) bercirikan:
a. Perjalanan yang berorientasi menikmati suasana kehidupan pedesaan.
b. Menghormati  serta  memperoleh  nilai  tambah  hidup  dari  budaya,  tradisi masyarakat setempat dan lingkungan alamnya.
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
d. Kehidupan  sehari-hari  masyarakat  setempat  dan  lingkungannya merupakan objek dan daya tarik wisata.
Untuk  mengembangkan pariwisata pedesaan terdapat hal pokok  yang perlu diperhatikan yaitu :
a. Prinsip pokok wisata pedesaan
b. Kriteria dasar pengembangan wisata pedesaan
c. Prinsip perencanaan wisata pedesaan
d. Prinsip keterlibatan masyarakat desa.
Aspiranti  (2007)  berpendapat  bahwa  prinsip  pokok  wisata  pedesaan adalah menumbuhkan kecintaan penduduk setempat dan wisatawan terhadap budaya,  tradisi  dan  lingkungan  setempat.  Sementara  itu  kecintaan  terhadap budaya,  tradisi  dan  lingkungan  mulai  luntur  pada  generasi  muda.  Generasi muda  bahkan  kurang  memahami  budaya  warisan  leluhur  disebabkan masuknya  budaya  asing  ke  daerah-daerah  sebagai  dampak  keunggulan teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Kehadiran  berbagai  teknologi  yang memudahkan  transfer  informasi  dan  komunikasi  menyebabkan  dunia menjadi borderless dan  secara  langsung  memudahkan  terjadinya transfer budaya  terutama  budaya  barat.  Budaya  barat  yang  diterima  oleh  generasi muda  cenderung  bukan  sebagai  motivator  modernisasi  atau  alih  teknologi positif  melainkan  lebih  sebagai  westernisasi  perilaku  dan  gaya  hidup. Generasi  muda  menjadi  lebih  dekat  dengan  budaya  barat  dalam  rutinitas kehidupannya,  yang  terlihat  pada  nilai-nilai  yang  dianut  dan  aplikasinya pada  perilaku.  Hal  ini  mengaburkan  identitas  dirinya  sebagai  anak  bangsa yang  sebenarnya  mempunyai  budaya  sendiri  yang  khas.  Upaya  yang  dapat dilakukan  adalah  melibatkan  generasi  muda  dalam  kegiatan-kegiatan kesenian  dan  budaya  pedesaan  yang  berhubungan  dengan  pariwisata. Kegiatan  tersebut  dapat  berupa  menjaga  kelestarian  lingkungan  dan memasyarakatkan home  stay dengan  memelihara  keunikan  etnik  lokal dengan  bahan-bahan  lokal,  melakukan  kaderisasi  dari  generasi  tua  untuk penguasaan  kesenian  lokal  (tarian,  alat  musik,  produk  kesenian  misalnya lukisan, batik, kerajinan) dan makanan khas lokal.
Kriteria  dasar  pengembangan  wisata  pedesaan  adalah  dengan memunculkan  keberadaan  objek  dan  daya  tarik  wisata  desa  yang  dikaitkan dengan  paket  perjalanan  yang  sudah  ada.  Upaya  mengkaitkan  objek  dan daya  tarik  wisata  desa  menjadi  efektif  apabila  akses  fisik  dan  akses  pasar mudah  diraih.  Pembangunan  infrastruktur  fisik  untuk  mengakses  objek  dan daya tarik wisata tampaknya menjadi urgen dilakukan. Potensi kemitraanpun perlu dilakukan apabila objek dan daya tarik wisata baru akan dibuka. Untuk objek  dan  daya  tarik  wisata  yang  masih  baru,  akan  sangat  rentan  tanpa adanya  dukungan  kemitraan  dari  paket  perjalanan  yang  sudah  ada.  Sistem klustering  objek  dan  daya  tarik  wisata  desa  dengan  paket  perjalanan  dapat dijadikan  alternatif  untuk  memperkuat  paket  perjalanan  lama  dan memperkenalkan  objek  dan  daya  tarik  wisata  baru.  Klustering  akan
Peran Perguruan Tinggi, Pemerintah Dan Investor Dalam Membangun Wisata Pedesaan 261 Di Jawa Barat Sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan (Dede R. Oktini)
menjadikan  bersinerginya  paket  perjalanan  wisata  lama  dengan  objek  dan daya tarik wisata baru.
Prinsip  perencanaan  wisata  pedesaan  adalah  dengan  memperhatikan kelestarian  lingkungan,  memperhatikan  daya  dukung,  menggunakan  bahan- bahan  operasional  yang  ramah  lingkungan (recycle). Hal  ini  terkait  dengan keharusan menjaga kelestarian dan penghijauan lingkungan dalam pariwisata (green  tourism), tidak  mengeksploitasi  alam,  mendidik  masyarakat  desa lebih  memperhatikan  sanitasi  lingkungan  dan  kehidupan  sehat.  Lingkup wisata  pedesaan  yang  perlu  dijaga  yaitu  alam  (gunung,  lembah,  hutan, tebing,  bentang  alam  flora  dan  fauna,  taman  laut)  dan  lingkungan  pedesaan yang  asri  dan  terjaga  akan  mendukung  kedatangan  wisatawan  dan  lamanya wisatawan tinggal.
Prinsip  keterlibatan  masyarakat  desa  adalah  dengan  menjadikan masyarakat  desa  sebagai  subjek  kegiatan  pariwisata.  Selama  ini  daerah wisata  seringkali  didominasi  oleh  pendatang,  sementara  masyarakat setempat  belum  dapat  berpartisipasi  langsung  dalam  kegiatan  akomodasi pariwisata.
Pariwisata  berbasis  masyarakat (Community  Based  Tourism) dapat diaplikasikan  melalui  pengembangan  usaha  mikro  dan  kecil  di  bidang pariwisata pedesaan. Jenis usaha mikro  dan kecil yang dapat dikembangkan yaitu :
a. Akomodasi  pondok  wisata (home  stay) dengan  tetap  memperhatikan keunikan lokal.
b. Usaha  makanan  dan  minuman  dengan  menonjolkan  alat,  penyajian, menu dan bahan setempat dengan pengolahan higienis.
c. Usaha  atraksi  pariwisata,  olah  raga  air,  menangkap  ikan,  kegiatan  di sawah,  di  hutan,  membuat  cindera  mata  (kerajinan  tangan  /  hiasan- hiasan, kaos-kaos khas desa) dengan melibatkan wisatawan.

## 2 Pembahasan

## 2.1 Potensi Wisata Pedesaan Di Jawa Barat
Setiap  wilayah  di  Jawa  Barat  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan menjadi  daerah  pariwisata  khususnya  lahan-lahan  pertanian  seperti  sawah, ladang  dan  kebun  yang  mana  sampai  saat  ini  pemanfaatannya  belum optimal,  namun  hanya  sebatas  fungsi  dasarnya  saja  yakni  sebagai  lahan
pertanian,  padahal  sebenarnya  selain  dapat  dimanfaatkan  sesuai  fungsi dasarnya,  juga  dapat  dimanfaatkan  sebagai  objek  dan  daya  tarik  wisata sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan bagi penduduk setempat. Berikut ini akan disajikan data tentang luas lahan sawah yang dimiliki setiap kabupaten di Jawa Barat.
Luas lahan sawah (dalam Ha) menurut kabupaten di Jawa Barat
No Kabupaten Irigasi teknis (Technical Irrigation) Irigasi setengah teknis (Semi technical irrigation) Irigasi sederhana Non technical Irrigation 01  Bogor 4.542 4.746 12.281 02  Sukabumi 4.249 9.229 6.762 03  Cianjur 15.130 6.139 6.135 04  Bandung 12.095 10.651 5.935 05  Garut 9.538 8.850 9.048 06  Tasikmlya 4.331 4.269 4.790 07  Ciamis 15.290 2.665 7.176 08  Kuningan 4.702 9.224 2.936 09  Cirebon 36.073 8.464 2.670 10  Majalengka 17.434 7.880 5.819 11  Sumedang 3.160 5.112 11.885 12  Indramayu 73.592 11.734 2.976 13  Subang 57.033 10.083 4.650 14  Purwakarta 1.932 2.961 3.183 15  Karawang 80.819 4.637 3.857 16  Bekasi 35.286 7.865 889 Sumber : BPS 2006
Sedangkan  berikut  ini  (h.  299)  tabel  data  tentang  sawah  tadah  hujan, tegal/ kebun dan ladang yang berada di wilayah kabupaten di Jawa Barat.
Jawa  Barat  juga  memiliki  peluang  pariwisata  yang  tinggi  mengingat banyaknya  jumlah  wisatawan  yang  berkunjung  ke  objek  wisata.  Berikut  ini akan disajikan  data mengenai  jumlah  kunjungan  wisatawan  ke  objek  wisata di Jawa Barat menurut kabupaten
Peran Perguruan Tinggi, Pemerintah Dan Investor Dalam Membangun Wisata Pedesaan 263
Di Jawa Barat Sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan (Dede R. Oktini)
Luas sawah tadah hujan, tegal/kebun dan ladang menurut kabupaten
di Jawa Barat No Kabupaten Rain fed Tadah hujan Garden Tegal/kebun Dry field Ladang 01  Bogor 15.409 53.888 - 02  Sukabumi 22.918 71.791 37.953 03  Cianjur 21.348 53.906 41.842 04  Bandung 16.853 54.004 1.233 05  Garut 12.447 74.618 27.531 06  Tasikmlya 22.886 57.251 24.691 07  Ciamis 12.817 74.364 10.221 08  Kuningan 4.217 16.356 11.444 09  Cirebon 1.526 5.498 1.783 10  Majalengka 6.978 24.250 45 11  Sumedang 6.499 33.544 8.727 12  Indramayu 2.519 6.646 3.652 13  Subang 2.706 23.848 - 14  Purwakarta 1.520 11.526 6.260 15  Karawang - 9.960 1.201 16  Bekasi 2.176 15.090 885 Sumber : BPS 2006

## 2.2 Gambaran Wisata Pedesaan yang ingin dibangun
Wisata pedesaan  yang ingin  dibangun  merupakan konsep  yang relatif baru  yang  belum  banyak  diperkenalkan  dan  betul-betul  sangat  tradisional, hal  ini  mengingat  keterbatasan  kemampuan  warga  pedesaan  yang  akan menjadi pramuwisata. Memperhatikan begitu besarnya potensi wilayah Jawa Barat  khususnya  lahan  pertanian  seperti  sawah,  ladang  dan  kebun,  dimiliki oleh seluruh kabupaten  di Jawa Barat dengan luas  yang berbeda-beda. Dari ke 16 kabupaten di Jawa Barat ternyata kabupaten Karawang memiliki lahan sawah  irigasi  teknis (technical  irrigation) terluas  disusul  oleh  kabupaten Indramayu  dan  seterusnya,  sedangkan  sawah  dengan  semi  technical irrigation  paling  luas  dimiliki  oleh  kabupaten  Indramayu  disusul  oleh kabupaten  Subang  dan  seterusnya.  Sawah  dengan  irigasi  sederhana  /  desa (non  technical  irrigation) paling  luas  dimiliki  oleh  kabupaten  Bogor  dan kabupaten Sumedang dan seterusnya. Sampai saat ini pemanfaatan sawah di Jawa Barat hanya difungsikan sebagai penghasil padi saja, padahal jika lebih
dimanfaatkan  lebih  jauh  lagi  tentunya  keberadaan  sawah  tersebut  dapat memberikan  nilai  tambah  berupa  penghasilan  tambahan  bagi  para  pemilik  / petani.  Pada  lokasi  tertentu  yang  dianggap  layak  untuk  dijadikan  tempat beristirahat  (nyaman,  sejuk,  rindang,  ada  pemandangan  yang  cukup  indah, mudah  diakses  oleh  kendaraan  bermotor),  dapat  dibangun  suatu  kawasan wisata berupa saung-saung tempat berkumpul bersama keluarga atau teman- teman,  tentu  saja  ditempat  seperti  itu  disediakan  makanan  berat  yang  unik dan  dimasak  ditempat,  juga  dapat  dikembangkan  makanan  khas  daerah tersebut  atau  cinderamata  yang  produksinya  dapat  melibatkan  pengunjung. Konsep  wisata  seperti  ini  kemungkinan  dapat  berkembang  mengingat ditunjang  oleh  potensi  pengunjung  khususnya  wisatawan  domestik  yang ternyata  tinggi  pula,  dengan  jumlah  terbanyak  adalah  pengunjung  ke kabupaten  Subang  disusul  ke  Cirebon  dan  seterusnya  (lihat  data  jumlah pengunjung wisatawan domestik).
Jumlah  kunjungan  wisatawan  ke  objek  wisata di Jawa Barat menurut kabupaten (Number of tourist visits to tourism object in Jawa Barat
Regency 2005) No Kabupaten Wisman Foreign Wisnus Domestic tourist 01 Bogor 8.499 738.028 02 Sukabumi 9.024 363.425 03 Cianjur 40.844 1.057.467 04 Bandung 43.579 1.525.588 05 Garut 4.951 1.264.549 06 Tasikmlya 6.303 644.903 07 Ciamis 15.870 1.160.401 08 Kuningan 381 521.760 09 Cirebon 145 2.299.464 10 Majalengka 102 177.459 11 Sumedang 16.580 267.038 12 Indramayu 0 79.192 13 Subang 4.974 2.403.092 14 Purwakarta 3.107 248.222 15 Karawang 523 483.250 16 Bekasi 0 300 Sumber : BPS (2007)
Peran Perguruan Tinggi, Pemerintah Dan Investor Dalam Membangun Wisata Pedesaan 265
Di Jawa Barat Sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan (Dede R. Oktini)
Konsep  wisata  pedesaan  seperti  ini  telah  dikembangkan  di  desa Ciroyom, kecamatan Cipeundeuy, kabupaten Bandung Barat, hanya saja ada perbedaan  dalam  hal  lokasi,  dimana  lokasi  yang  dipilih  adalah  di  tepi bendungan  Cirata.  Berdasarkan  informasi  dari  aparat  desa  setempat mengatakan bahwa tempat wisata ini telah dikembangkan sejak 3 tahun yang lalu  dan  sampai  saat  ini  mengalami  perkembangan.  Dalam  satu  hari  pada hari-hari  biasa  /  hari  kerja  rata-rata  jumlah  pengunjung  mencapai  30  motor dan  10  mobil,  sedangkan  pada  hari  sabtu  dan  minggu  rata-rata  jumlah pengunjung  bisa  mencapai  100  motor  dan  30  mobil,  apalagi  jika  hari  libur besar  seperti  lebaran,  17  agustus  atau  hari  raya  lain  bisa  melonjak  sampai tiga  atau  empat  kali  lipat  yakni  300-400  motor  dan  60-90  mobil  dalam sehari. Tentunya keadaan ini sangat membantu mensejahterakan masyarakat setempat yang rata-rata mata pencaharian utamanya adalah petani.
Melihat  perkembangan  yang  dicapai  oleh  desa  Ciroyom  dalam membangun kawasan wisata pedesaan tradisional dengan memanfaatkan tepi bendungan, daerah lainpun dapat meniru / mengikuti konsep tersebut, hanya saja  dengan  menawarkan  lokasi  yang  berbeda,  sajian  makanan  utama  bisa serupa  namun  ditawarkan  pula  makanan-makanan  khas  daerah  setempat ditambah  lagi  dengan  hasil  kreativitas  lain  yang  dapat  dibangun  bersama- sama dengan memberdayakan pemuda-pemuda dan gadis-gadis yang saat ini masih  menganggur, misalnya permainan-permainan  disawah, kebun,  ladang dan  sebagainya.  Dengan  demikian  diharapkan  pendapatan  warga  pedesaan dapat meningkat sehingga kemiskinan di pedesaan akan berkurang.
2.3  Peran  Perguruan  Tinggi,  Pemerintah  dan  Investor  dalam membangun wisata  pedesaan  Jawa  Barat  sebagai upaya mengurangi kemiskinan
Kata “Kemiskinan” bagi rakyat Indonesia  merupakan  kata yang tidak aneh  didengar  karena  memang  setiap  hari  masyarakat  mendengar,  melihat, merasakan  kemiskinan  yang  tidak  pernah  ada  ujungnya,  bahkan  semakin lama  semakin  miskin.  Sejak  tahun  1997  masyarakat  sudah  terbiasa  melihat fenomena-fenomena  buruk  yang  mencerminkan  ungkapan  gejolak  sebagai akibat kemiskinan itu, yang terkadang bagi orang-orang tertentu yang masih memiliki hati nurani merasa iba, menyedihkan, bingung, takut, khawatir dan sebagainya.  Selain  itu  diperparah  lagi  dengan  kerapnya  bencana  alam  yang banyak  menghilangkan  harta  dan  nyawa  orang-orang  yang  masih  produktif
sehingga  sempurnalah  kemiskinan  di  negara  Indonesia  tercinta  ini.  Berikut ini akan disajikan data yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Jawa Barat.
Jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut daerah Tahun Jumlah penduduk miskin Desa Kota Kota & Desa 1996 24,59 9,42 34,01 1998 31,90 17,6 49,5 1999 32,33 15,64 47,97 2000 26,4 12,3 38,7 2001 29,3 8,6 37,9 2002 25,1 13,3 38,4 2003 25,1 12,2 37,3 2004 24,8 11,4 36,1 2005 22,7 12,4 35,1 Sumber : www.bps.co.id
Sedangkan persentase penduduk miskin di Indonesia menurut daerah adalah sebagai berikut :
Persentase penduduk miskin di Indonesia menurut daerah
Tahun Persentase penduduk miskin Desa Kota Kota & Desa 1996 19,78 13,39 17,47 1998 25,72 21,92 24,23 1999 26,03 19,41 23,43 2000 22,38 14,6 19,14 2001 24,84 9,76 18,41 2002 21,1 14,46 18,2 2003 20,23 13,57 17,42 2004 20,11 12,13 16,66 2005 19,51 11,37 15,97 Sumber : www.bps.co.id
Sumber  lain  mengatakan  bahwa  pada  bulan  Februari    2005  tingkat kemiskinan di Jawa Barat hanya 16 %, sedangkan per Juli 2005 naik menjadi 18,7%  dan  estimasi  sementara  untuk  maret  2006  mencapai  22  %. ( www.bps .co.id)
Peran Perguruan Tinggi, Pemerintah Dan Investor Dalam Membangun Wisata Pedesaan 267
Di Jawa Barat Sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan (Dede R. Oktini)
Perguruan  Tinggi  sebagai  lembaga  ilmiah  yang  didalamnya  banyak terdapat  insan-insan  yang  diberi  kemampuan  lebih  oleh  Allah  SWT  dalam hal keilmuan, moral dan spiritual, tentunya tidak bisa hanya diam saja, tidak cukup hanya membaca untuk sekedar ingin tahu kondisi kemiskinan negara, kemudian  tidak  mampu  berbuat  apa-apa,  namun  harus  turut  serta berkontribusi bagaimana mengatasi masalah kemiskinan di negara Indonesia khususnya di Jawa Barat ini.
Berkaitan  dengan  pembangunan  wisata  pedesaan  di  setiap  wilayah yang memungkinkan memenuhi kelayakan, tentunya diperlukan pramuwisata atau pelaku usaha di kawasan lokasi wisata yang dimaksud dan sudah  barang  tentu  sumber  daya  manusia  itu  berasal  dari  daerah  setempat baik  itu  remaja  maupun  dewasa,  wanita  atau  pria.  Namun  demikian, sehubungan dengan konsep yang diambil adalah kawasan wisata, maka para pelaku  usahanyapun  harus  profesional.  Oleh  karena  itu,  Perguruan  Tinggi sesuai  dengan  perannya  yaitu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  melakukan Pengabdian  Kepada  Masyarakat  sebaiknya  aktif  berkontribusi  didalam kegiatan-kegiatan menyangkut pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan  mendidik,  membekali  calon-calon  wirausaha  yang  akan  mengisi lokasi  wisata  pedesaan  yang  dimaksud,  agar  memiliki  kemampuan  untuk menjadi insan  yang bermanfaat, menjadi  wirausahawan  yang tangguh,  yang dikemas dalam kegiatan pelatihan.
Selain  kegiatan  pelatihan  kewirausahaan,  penting  juga  dibangun kesadaran  menyangkut  pemupukan  kecintaan  dan  kebanggaannya  terhadap kekayaan alam  didaerah sendiri sebagai anugrah dari  sang pencipta. Hal ini akan  berdampak  pada  peningkatan  semangat  untuk  mengembangkan usahanya  dan  meningkatkan  daya  kreasi  demi  memanfaatkan  alam  serta menjaga  dan  memelihara  lingkungan  agar  senantiasa    bersih,  nyaman  dan seimbang,  sebagaimana  dinyatakan  oleh Dalibard (dalam  Marpaung,  2002) yang  berbunyi  :  Anggota  masyarakat  harus  menerima  pariwisata  bukan hanya  karena  manfaat  keuangan  yang  ditimbulkan  tapi  karena  masyarakat merasa bangga akan apa yang mereka miliki dan ingin berbagi dengan orang lain.  Pendekatan  ini  mungkin  radikal,  hal  ini  kenyataannya  berdasar  pada emosi dan kebutuhan manusia yang berusia tua : yaitu rasa bangga dan ingin berbagi.  Apabila  pariwisata  dipandang  dari  sudut  ini,  masyarakat  akan menggunakan  sumber  daya  dengan  sebaik  mungkin  dan  kemudian menawarkan  pengalaman  yang  berarti  dan  menyenangkan  pada  wisatawan. Perguruan  Tinggi  juga  dapat  berperan  sebagai  penghubung  antara  calon wirausaha  dengan  investor  /  bank  dalam  hal  penyediaan  modal,  selain  itu
dapat berperan sebagai advisor / penasehat bagi pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan wisata pedesaan.
Kawasan  wisata  pedesaan  itu  sendiri  tidak  dapat  terwujud  tanpa adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah setempat,  yakni  pembangunan  infrastruktur  seperti  perbaikan  jalan  dan listrik yang merupakan syarat utama dapat tercapainya harapan terwujudnya kawasan  wisata.  Pemerintahpun  diharapkan  dapat  mendidik  atau menghimbau  masyarakat  agar  belajar  mencintai  pedesaan  melalui  pesan- pesan  sosial  disampaikan  melalui  media  baik  media  cetak  maupun elektronik,  terutama  pada  remaja-remaja  masa  kini  yang  telah  banyak melupakan  desa,  melupakan  kebudayaan  daerah  sendiri  seakan-akan menganggap  bahwa  desa  dan  budayanya  merupakan  sesuatu  yang  kurang prestise ,  tidak  bergengsi  dan  sebagainya,  cenderung  membanggakan kebudayaan  luar  negeri  yang  serba  modern,  lebih  memilih  tempat-tempat gaul di cafe, restoran, clubbing di perkotaan dan sejenisnya. Sedangkan para orang  tua  dihimbau  untuk  mengajak  anak-anaknya  berekreasi  ke  desa-desa, tanah  pertanian  sambil  memperkenalkan  alam  ciptaan  Tuhan,  sehingga orientasi rekreasi itu tidak hanya untuk bersenang-senang saja namun dibalik itu terdapat pembelajaran yakni mentafakuri alam.
Peran investor tentu saja sangat diperlukan untuk mewujudkan wisata pedesaan  dalam  kaitannya  dengan  permodalan  karena  ada  proses pembebasan  tanah  dari  para  pemilik,  adanya  kebutuhan  modal  usaha  bagi masyarakat calon pramuwisata/ calon wirausahawan. Bila keempat pihak ini (masyarakat  desa,  Perguruan  Tinggi,  pemerintah  dan  investor)  dapat bekerjasama  dengan  baik  maka  akan  terjadi  suatu  sinergi  sehingga diharapkan kemiskinan dapat ditanggulangi.

## 3 Kesimpulan dan saran

## 3.1 Kesimpulan
Fakta  mengatakan  bahwa  jumlah  penduduk  miskin  di  Jawa  Barat semakin  lama  semakin  bertambah,  pada  bulan  Februari    2005  tingkat kemiskinan di Jawa Barat hanya 16 %, sedangkan per Juli 2005 naik menjadi 18,7%  dan  estimasi  sementara  untuk  maret  2006  mencapai  22  %. ( www.bps.co.id ).  Jumlah  penduduk  miskin  di  pedesaan  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  di  perkotaan,  misalnya  saja  pada  tahun  2005 persentase  kemiskinan  di  perkotaan  hanya  11,37  %  sedangkan  di  pedesaan mencapai  19,51  %.  Demikian  pula  pada  tahun-tahun  sebelumnya  jumlah
Peran Perguruan Tinggi, Pemerintah Dan Investor Dalam Membangun Wisata Pedesaan 269
Di Jawa Barat Sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan (Dede R. Oktini)
penduduk  miskin  yang  ada  di  pedesaan  selalu  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  di  perkotaan.  Fenomena  kemiskinan  ini  juga  tampak  dari  aktivitas sehari-hari  yang  mana  di  pedesaan  lebih  terlihat  bahwa  banyak  orang  yang hanya  menghabiskan  waktu  dengan  duduk-duduk,  sementara  gadis  dan pemudanya  berkumpul  di  pos-pos  ronda  mengobrol  hal-hal  yang  kurang bermanfaat.
Keadaan  seperti  ini  tentunya  tidak  bisa  dibiarkan  dan  masyarakat pedesaan  khususnya  di  Jawa  Barat  tidak  bisa  tinggal  diam  hanya mengharapkan belas kasihan dari pemerintah atau menunggu kebijakan yang “ramah”,  namun  harus  segera  bergerak  menggeliat  untuk  berupaya  terlepas dari  belenggu  kemiskinan  tadi.  Di  setiap  daearah  di  Jawa  Barat  memiliki potensi  yakni  lahan  pertanian  seperti  sawah,  kebun  dan  ladang  yang  hinga saat  ini  hanya  dimanfaatkan  sesuai  dengan  fungsi  dasarnya  saja  yaitu menanam  padi  dan  tanaman  lain,  padahal  sebenarnya  lahan-lahan  tersebut dapat  lebih  dimanfaatkan  misalnya  dijadikan  lokasi  pariwisata  pedesaan tradisional. Mengelola wisata pedesaan harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai  berikut  : pertama, bahwa  perencanaan  wisata  pedesaan  harus memperhatikan  kelestarian  lingkungan,  memperhatikan  daya  dukung, menggunakan  bahan-bahan  operasional  yang  ramah  lingkungan (recycle). Kedua, keterlibatan  masyarakat desa adalah  dengan  menjadikan  masyarakat desa  sebagai  subjek  kegiatan  pariwisata. Ketiga, pariwisata  berbasis masyarakat (Community  Based  Tourism) dapat  diaplikasikan  melalui pengembangan usaha mikro dan kecil di bidang pariwisata pedesaan.
Namun  demikian  untuk  mewujudkannya  tentu  diperlukan  dukungan dari berbagai pihak yakni Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia / masyarakat setempat sebagai calon  pramuwisata  atau  calon  wirausaha,  penghubung  antara  calon pramuwisata/  wirausahawan  dengan  pihak  investor,  sedangkan  pemerintah berperan  dalam  menyediakan  infrastruktur  seperti  jalan  raya,  listrik  serta mendidik  masyarakat  agar  lebih  mencintai  alam  pedesaan.  Sedangkan investor berperan dalam penyediaan  modal baik pembebasan tanah  maupun modal  kerja  bagi  calon  wirausahawan  dalam  rangka  mewujudkan  kawasan wisata yang diinginkan. Bila keempat pihak ini (masyarakat desa, Perguruan Tinggi, pemerintah dan investor) dapat bekerjasama dengan baik maka akan terjadi suatu sinergi sehingga diharapkan kemiskinan dapat ditanggulangi.

## 3.2 Saran
Upaya  mewujudkan  wisata  pedesaan  ini  tentunya  tidak  mudah direalisasikan  karena  harus  melalui  kerjasama  dengan  pihak  pemerintah yang  kemudian  dilanjutkan  bernegosiasi  dengan  masyarakat  dan  investor, namun  dapat  diprakarsai  oleh  pihak  Perguruan  Tinggi,  diawali  dengan pengajuan  proposal  kepada  pemerintah  (Dinas  Pariwisata)  untuk mengadakan kerjasama / penelitian  guna  mengetahui  potensi setiap wilayah pertanian/  perkebunan  di  Jawa  Barat,  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan membuat Studi Kelayakan  Usaha untuk setiap wilayah yang terpilih.  Upaya selanjutnya tergantung dari keputusan pihak-pihak yang terkait.
----------------------

## DAFTAR PUSTAKA
I Putu Gelgel. 2006. Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS – WTO) Aplikasi Hukum & Antisipasinya , Bandung, reflika ADITAMA.
Happy Marpaung & Habar. 2002. Pengantar Kepariwisataan , Bandung, Alfabeta
I Gede Ardika. 2007. Pembangunan Kepariwisataan Berbasis Masyarakat, Makalah
Jawa Barat Dalam Angka. 2006. BPS Propinsi Jawa Bara
www.bps.go.Id.17 September 2007-09-21
Tasya Aspiranti. 2007. Pariwisata Jawa Barat (Potensi & Kendala), Makalah