Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI LELANG ATAS PUTUSAN PEMBATALAN PELAKSANAAN LELANG OLEH PENGADILAN

## Oleh  :
Raditya Sri Krisnha Wardhana,

## Suroto

## ABSTRAK
Lelang  dalam  sistem  perundang-undangan  di  Indonesia  tergolong  sebagai  suatu  penjualan  khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya dan telah menjadi alternatif penjualan  yang efektif dan efisien. Akan tetapi dalam praktiknya tidak selalu berfungsi dengan baik karena adanya kendala- kendala dalam pelaksanaannya. Pemenang lelang adalah peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang oleh  Pejabat  lelang  karena  memberikan  penawaran  harga  tertinggi.  Pemenang  lelang  seharusnya mendapatkan perlindungan terhadap hak kepemilikan atas objek lelang. Namun seringkali Pembeli lelang justru  mejadi  pihak  yang  tergugat  dalam  gugatan  lelang  sehingga  pembeli  lelang  mengalami kerugian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana perlindungan hukum pembeli lelang atas putusan pembatalan pelaksanaan lelang oleh Pengadilan, (2) bagaimana upaya hukum pembeli lelang terhadap resiko-resiko yang  timbul setelah pelaksanaan lelang serta (3) bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Dmk.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris, spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data primer dan sekunder. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan yang  dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) perlindungan hukum Pembeli Lelang  dilakukan  secara preventif dan represif. (2) Terhadap resiko-resiko yang timbul setelah pelaksanaan lelang,  pembeli  lelang dapat  melakukan  upaya  hukum verzet , deden  verze t  serta  mengajukan  gugatan ganti kerugian pembeli lelang kepada penjual atau kreditur ke Pengadilan. (3) Pertimbangan hakim dalam  putusan  nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Dmk bertentangan dengan asas lelang khususnya yang berkaitan dengan asas kepastian terhadap pembeli lelang serta tidak berpihak pada pembeli lelang.
Kata Kunci : Eksekusi;  Hak Tanggungan;  Lelang;  Pembeli Lelang;  Perlindungan Hukum.

## ABSTRACT
Auction according to Indonesia statutory system falling under classification of spesial sale which it procedure is different from buy and sale in general. Auction become an effective and efficient  sales alternative. However, in the practice auction doesn't function properly due to constraints in its implementation. Winner of auction is the participant who declared as winner by auction official because
Agus Nuruddin ,
Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan
Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan they gave the highest bid price. They should be obtained the protection of ownership rights to the auction object. However, the auction buyer is often to become a defendant in the auction suit and suffer from loss. Problem in this research is (1) how the   legal protection for the buyer of the decision to cancel the auction by the court, (2) are there any legal remedies auction buyer can do against the risks that arise  after the auction is held, and (3) the analysis of judges' legal considerations on the demak district court  decision number   11/Pdt.g/2020/PN.Dmk. This research used a normative empirical juridical method  with descriptive analytical specifications. Data used in this study are primary and secondary which collected by means of interviews and literature study then analyzed qualitatively. The results (1) state that legal protection  for  the  auction  buyer  is  regulatory  by  preventive  and  repressive.  (2)  Against  the  risks that arise after the auction is held, the auction buyer can take verzet and deden verzet legal remidies, also file a claim for compensation towards the seller or creditor to the Court. (3) The judge's consideration in  the decision number 11/Pdt.g/2020/PN.Dmk contradicting with the principle of the auction, particularly which related to principle of certainty towards the auction buyer and not in favor of the auction buyer.
Keywords: Auction; Auction Buyer; Execution; Legal Protection; Mortgage

## A. Latar Belakang
Bank  pada  umumnya  tidak  akan  memberikan  kredit  begitu  saja  tanpa  tanpa  ada  jaminan yang diberikan dari debitur untuk menjamin kredit yang diperolehnya. Kredit yang diberikan oleh  bank  perlu diamankan  untuk  menghindari  risiko  tidak  berprestasinya  seorang  nasabah.  Dengan demikian  apabila debitur tidak menepati janjinya, bank dapat melaksanakan haknya dengan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur lainnya untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. 1
Salah satu  wanprestasi  debitur  yang sering terjadi  adalah proses  kredit  macet atau  gagal  bayar sehingga  berdasarkan  Pasal  14  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  27/PMK.06 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Lelang, diatur mengenai lelang hak tanggungan dapat dieksekusi. Eksekusi tersebut dilakukan secara lelang sebagai suatu penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya. Sebagai sarana penjualan barang yang khusus saat ini telah menjadi alternatif penjualan yang efektif dan efisien. Kekhususan tersebut tampak pada sifatnya yang transparan dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang dipimpin oleh seorang Pejabat lelang yang independen. 2 9
Pelaksanaan lelang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 27/PMK.06/2016, Pasal 1  angka  1  menyatakan  bahwa  lelang  adalah  penjualan  barang  yang  terbuka  untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau  menurun  untuk  mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
Peranan  lembaga  lelang  dalam  sistem  perundang-undangan  di  Indonesia  masih  sangat  relevan. Pelaksanaan Lelang pada umumnya dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  dan  Lelang (KPKNL)  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  23  PMK  Nomor  27/PMK.06/2016.  Akan  tetapi dalam  praktiknya,  penjualan  barang  secara  lelang  tidak  selalu  berfungsi dengan baik  karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaannya.
1 Adrian Sutedi,  2 0 1 8 , Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, , Jakarta , hlm. 15.
2 Diah Sulistyani Ratna, 2010.  Peranan Pejabat lelang Kelas II dalam Pelaksanaan Lelang di Indonesia, MMH, Jilid 39                No. 2, Juni 2010
Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan

## Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan
they gave the highest bid price. They should be obtained the protection of ownership rights to the auction object. However, the auction buyer is often to become a defendant in the auction suit and suffer from loss. Problem in this research is (1) how the   legal protection for the buyer of the decision to cancel the auction by the court, (2) are there any legal remedies auction buyer can do against the risks that arise  after the auction is held, and (3) the analysis of judges' legal considerations on the demak district court  decision number   11/Pdt.g/2020/PN.Dmk. This research used a normative empirical juridical method  with descriptive analytical specifications. Data used in this study are primary and secondary which collected by means of interviews and literature study then analyzed qualitatively. The results (1) state that legal protection  for  the  auction  buyer  is  regulatory  by  preventive  and  repressive.  (2)  Against  the  risks that arise after the auction is held, the auction buyer can take verzet and deden verzet legal remidies, also file a claim for compensation towards the seller or creditor to the Court. (3) The judge's consideration in  the decision number 11/Pdt.g/2020/PN.Dmk contradicting with the principle of the auction, particularly which related to principle of certainty towards the auction buyer and not in favor of the auction buyer.
Keywords: Auction; Auction Buyer; Execution; Legal Protection; Mortgage

## A. Latar Belakang
Bank  pada  umumnya  tidak  akan  memberikan  kredit  begitu  saja  tanpa  tanpa  ada  jaminan yang diberikan dari debitur untuk menjamin kredit yang diperolehnya. Kredit yang diberikan oleh  bank  perlu diamankan  untuk  menghindari  risiko  tidak  berprestasinya  seorang  nasabah.  Dengan demikian  apabila debitur tidak menepati janjinya, bank dapat melaksanakan haknya dengan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur lainnya untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. 1
Salah satu  wanprestasi  debitur  yang sering terjadi  adalah proses  kredit  macet atau  gagal  bayar sehingga  berdasarkan  Pasal  14  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  27/PMK.06 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Lelang, diatur mengenai lelang hak tanggungan dapat dieksekusi. Eksekusi tersebut dilakukan secara lelang sebagai suatu penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya. Sebagai sarana penjualan barang yang khusus saat ini telah menjadi alternatif penjualan yang efektif dan efisien. Kekhususan tersebut tampak pada sifatnya yang transparan dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang dipimpin oleh seorang Pejabat lelang yang independen. 2 9
Pelaksanaan lelang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 27/PMK.06/2016, Pasal 1  angka  1  menyatakan  bahwa  lelang  adalah  penjualan  barang  yang  terbuka  untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau  menurun  untuk  mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
Peranan  lembaga  lelang  dalam  sistem  perundang-undangan  di  Indonesia  masih  sangat  relevan. Pelaksanaan Lelang pada umumnya dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  dan  Lelang (KPKNL)  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  23  PMK  Nomor  27/PMK.06/2016.  Akan  tetapi dalam  praktiknya,  penjualan  barang  secara  lelang  tidak  selalu  berfungsi dengan baik  karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaannya.
1 Adrian Sutedi,  2 0 1 8 , Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, , Jakarta , hlm. 15.
2 Diah Sulistyani Ratna, 2010.  Peranan Pejabat lelang Kelas II dalam Pelaksanaan Lelang di Indonesia, MMH, Jilid 39                No. 2, Juni 2010
Perlawanan dan keberatan debitur atau pihak ketiga terhadap hasil lelang barang jaminan salah satu kendala  yang sering terjadi  dalam lelang ekskusi  barang jaminan. Adakalanya  pembeli  atau pemenang lelang tidak dapat langsung menikmati barang hasil lelang yang sudah dibelinya melalui lelang yang sah karena masih dihuni oleh debitur, masing sengketa dan bahkan pembeli lelang digugat di pengadilan oleh debitur.
Perlindungan hukum bagi pembeli lelang secara preventif diberikan oleh Vendu Reglement yang dimuat dalam Staatblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapakali diubah dan  terakhir dengan staatblaad nomor 3 tahun 1941 dan  menjadi dasar hukum utama lelang di Indonesia. Itu berarti bahwa ada kepastian hukum hak pembeli lelang atas barang atau benda yang dibelinya melalui lelang atau memperoleh barang dan hak kebendaan atas barang yang dibelinya. Apabila  terjadi gugatan, seharusnya pembeli lelang tidak turut serta sebagai tergugat.
Satu kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pembeli lelang atau pembeli lelang atas gugatan pemilik objek akan dianalisis pada kasus berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor  139 K/Pdt/2015 di   Kota   Demak, dan Putusan  Pengadilan    Negeri    Demak Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Dmk. 10

## B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana perlindungan hukum pembeli lelang atas putusan pembatalan pelaksanaan lelang oleh Pengadilan?
2. Bagaimana upaya hukum pembeli lelang terhadap resiko-resiko yang timbul setelah pelaksanaan lelang?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Dmk?

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris. Penelitan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. 4 Sifat atau spesifikasi penelitian ini  adalah deskriptif  analitis . Sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  diperoleh secara langsung dari sumber asli dengan  melakukan wawancara dan data kepustakaan yang diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Sumber data yang diperoleh  dari lapangan dan studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan Penulis  dalam melakukan penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif.

## D. Tinjauan Pustaka.
1. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi
a. Pengertian  Eksekusi
3 Ari Widodo, Cerita Nenek Buta Huruf yang Jadi Korban Penipuan, Ketakutan Setiap Orang Bersepatu Datang, https://regional.kompas.com/read/2020/02/13/18182551/cerita-nenek-buta-huruf-yang-jadi-korban-penipuan- ketakutan-setiap-orang diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 .
Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan
Eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan dapat diartikan sebagai pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. 5 11 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia  mendefinisikan  eksekusi  sebagai  pelaksanaan  titel  eksekutorial  oleh penerima  fidusia.  Hal  ini  berarti  eksekusi  langsung  dapat  dilaksanakan  tanpa  melalui  putusan pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
Jenis-jenis  eksekusi  pada  hukum  acara  perdata  berdasarkan  isi  dan  perintah  amar  putusan pengadilan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu : 6
a. Membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR)
b. Melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR)
c. Eksekusi Riil (Pasal 1033 RV)
d. Parate Eksekusi (Pasal 1155, 1175 ayat (2) KUHPer)
b. Eksekusi Jaminan
Jaminan  adalah  segala  sesuatu  yang  diterima  kreditur  dan  diserahkan  debitur  untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. 7 Pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada kreditur dimaksudkan untuk dapat memberikan keyakinan bahwa kredit akan dilunasi sesuai dengan perjanjian. Jaminan harus memenuhi persyaratan baik secara hukum maupun secara ekonomi agar menimbulkan  kepercayaan dan  keyakinan  debitur  kepada  kreditur. Adapun syarat-syarat  hukum jaminan meliputi : 8
a) Jaminan harus mempuyai wujud nyata
b) Jaminan harus merupakan milik debitur dengan bukti surat-surat autentiknya
c) Jika jaminan berupa barang yang dikuasakan pemiliknya harus ikut menandatangani akad kredit
d) Jaminan tidak sedang dalam proses pengadilan
e) Jamnan bukan sedang dalam sengketa
f) Jaminan bukan yang terkena proyek pemerintah.
Jaminan kredit dapat  dibedakan menjadi :
1) Jaminan benda tidak bergerak / Hipotek Hipotek  adalah  suatu  hak  kebendaan  atas  benda-benda  tidak  bergerak  untuk  mengambil pengganti daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. 9 Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepada yang berpiutang uang. Apabila utangnya tidak dibayar maka barang-barang yang dibebani hipotek tersebut dapat di jual lelang.
2) Jaminan benda bergerak /Fidusia Fidusia  adalah  pengalihan  hak  milik  atas  benda  sebagai  jaminan  atas  dasar  kepercayaan, sedangkan  bendanya  sendiri  tetap  berada  ditangan  si  debitur  dengan  kesepakatan  bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila hutangnya telah dibayar lunas. Barang-barang yang dapat dijaminkan secara fidusia mulai dari bahan baku yang
4 Bambang Waluyo, 2009, Penelitian Hukum dalam Praktik ,  Sinar Grafika ,  Jakarta, hlm. 24.
5 M Yahya Harahap,  2006, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,  hlm. 6.
6 Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata, Liberty,Yogyakarta,  hlm. 210.
7 M. Bahsan, 2005, Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 148.
8 H. Malayu SP. Hasibuan,  2001, Dasar-dasar Perbankan, Citra Aditya Bakti, Bandung,  hlm. 88-90
9 Thomas Suyatno, et. Al, 2001, Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka,  Jakarta, hlm. 84
10 Sutarno,  2 0 0 9 , Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alpabeta, Bandung,   hlm. 212-213.
Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan
diolah, barang setengah jadi sampai dengan hasil produksi, alat-alat inventaris kantor, inventaris pabrik,  peralatan-peralatan  kantor dan  kendaraan  bermotor. 10 Berdasarkan  Pasal  1  angka  2 Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan fidusia  adalah hak jamin atas benda yang bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
c. Gadai Gadai  adalah  hak  kreditur  atas  suatu  barang  bergerak  yang  diserahkan  kepadanya  oleh  debitur atau oleh orang lain atas namanya untuk mengambil pelunasan suatu utang dari hasil penjualan barang tersebut dan memberi hak preferensi kepada debitur terhadap kreditur lainnya. 11 12

## 2. Hak Tanggungan
Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau  tidak berikut benda-benda  lain  yang merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah itu,  untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur  tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
Hak  Tanggungan  pada  hakekatnya  adalah  hak  jaminan  atas  tanah  untuk  menjamin pelunasan-pelunasan  utang  tertentu  yang  memberikan  kedudukan  diutamakan  kepada  kreditur- kreditur lain.
a. Eksekusi Hak Tanggungan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menetapkan bahwa  apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan hak yang ada pada pemegang Hak Tanggungan adalah menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa memerlukan  persetujuan  lagi  dari  Pemberi  Hak  Tanggungan.  Irah-irah  yang tercantum  pada  sertifikat  Hak  Tanggungan yang merupakan titel eksekutorial yang sama kekuatannya dengan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kreditur dapat melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan.
Pelaksanaan eksekusi  Hak Tanggungan  berdasarkan  Pasal 20 Undang-Undang Nomor  4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagaimana disebutkan di atas dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :
1) Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri Eksekusi  Hak Tanggungan  melalui  Pengadilan Negeri  ini sebenarnya alternatif terakhir setelah  upaya  penjualan  di  bawah  tangan  atau  upaya  penjualan  melalui  balai lelang  swasta  atas kekuasaan sendiri mengalami kegagalan. Namun dalam prakteknya, dijadikan upaya utama dan upaya paksa oleh pihak perbankan untuk penyelesaian hutang debitur.
Terhadap perbuatan hukum pengosongan tanah / objek sita Hak Tanggungan yang telah dilaksanakan eksekusinya, dalam Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dijelaskan apabila yang dilelang adalah tanah / tanah dan rumah yang  sedang ditempati / dikuasai oleh debitur, maka merujuk Pasal 200 HIR atau Pasal 200 Rbg, hak orang
11 Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm. 117.
Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan
yang  barangnya  dilelang  atas  barang-barang  tetap  berpindah  kepada  pihak  pembeli  berdasarkan penentuan bahwa pembeli telah memenuhi semua syarat jual beli dan telah melunasi seluruh biaya yang timbul dari proses lelang.
Pada pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri ini dapat juga  dibantu  oleh  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  yang  ada  di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Namun, KPKNL tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi atau tidak ada kekuatan eksekutorial. 2) Eksekusi Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri atau melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
Mengacu pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  bahwa  apabila  debitur wanprestasi ,  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama  yang mempunyai  hak  untuk  menjual  objek  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut. Penggunaan wewenang menjual objek Hak Tanggungan tersebut  diatur  dalam  Pasal  11  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan, dimana janji-janji tersebut dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Janji ini bersifat fakultatif, artinya tidak mempunyai pengaruh terhadap sahnya akta. Dengan dimuatnya janji tersebut dalam APHT maka janji-janji tersebut mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga. 3) Eksekusi Hak Tanggungan melalui penjualan di bawah tangan Eksekusi atau penjualan dibawah tangan ini bertujuan untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Namun eksekusi ini cukup berat dilaksanakan karena harus memenuhi syarat-syarat ketentuan yang tercantum pada pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai berikut : 12 13
a) Harus ada kesepakatan antara pembeli dan pemegang Hak tanggungan
b) Penjualan tersebut harus menguntungkan semua pihak dengan dapat menghasilkan harga tertinggi c) Ada pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan
d) Penjualan tersebut diumumkan terlebih dahulu sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan
e) Tidak ada pihak yang keberatan.
3. Tinjauan Umum Tentang Lelang
a. Pengertian Lelang
Secara yuridis istilah lelang sebagai “penjualan di muka umum” dipergunakan dalam peraturan lelang sebagaimana termuat dalam Vendu Reglement tanggal 28 Februari 1908 Staatsblad Nomor 189 yang berlaku sejak  1 April 1908.  Pasal 1 Vendu Reglement (VR) menyebutkan bahwa :
penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau
12 Desiana Mulyawardani, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang), Program Magister Kenotariatan PPS UNDIP, Semarang , hlm. 103
penjualan itu, atau diizinkan untuk ikutserta dan diberi kesempatan untuk  menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.” Menurut Pasal 1 angka 1 PMK No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, pengertian  lelang  adalah penjualan  barang  yang  terbuka  untuk  umum dengan  penawaran  harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang  didahului  dengan  Pengumuman  Lelang.  Artinya,  saat  ini  lelang  dapat  dilakukan  dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau lelang online. Secara garis besar syarat dari penjualan secara lelang adalah : - Pengumpulan para peminat
- Adanya kesempatan yang diberikan untuk mengajukan penawaran yang bersaing seluas-luasnya.
b. Jenis-jenis Lelang Jenis-jenis lelang yang secara garis besar dikelompokkan berdasarkan kategorinya adalah sebagai berikut : 1314 1) Lelang Eksekusi Berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lelang eksekusi adalah lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan/penetapan Pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  yang  termasuk  lelang eksekusi antara lain sebagai berikut : a) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Berdasarkan UU Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara, Lelang Eksekusi  Panitia  Urusan  Piutang  Negara  adalah  pelayaan  lelang  yang  diberikan  kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/ Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara atas barang jaminan/sitaan milik penanggung hutang yang tidak membayar hutangnya kepada Negara. b) Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama Adalah Lelang yang diminta oleh panitera Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk melaksanakan keputusan Hakim Pengadilan yang telah berkekuatan pasti, khususnya dalam rangka perdata, termasuk lelang hak tanggungan yang oleh pemegang hak tanggungan telah diminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi kepada Ketua Pengadilan. c) Lelang Eksekusi Pajak Adalah lelang sitaan pajak sebagai tindak lanjut penagihan piutang pajak terhadap negara baik pajak pusat maupun pajak daerah. Lelang eksekusi pajak ini tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri  oleh  penanggung  pajak.  Dasar  hukum  dari  pelaksanaan  lelang  ini  adalah  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak d) Lelang Eksekusi Harta Pailit Adalah lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang kelas I atas perintah Putusan Pengadilan Niaga  yang  dinyatakan  Pailit,  dalam  hal  adanya  gugatan  terhadap  suatu  Badan  Hukum termasuk Perseroan dimana debitur tidak dapat membayar utang-utangnya terhadap kreditur.
13 Purnama T. Sianturi, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Mandar Maju, Bandung, hlm. 56. 14 Ilham Syahputra Prabandaru, 2018, “Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan Yang Telah berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)” , Journal Diversi, Volume 4, Nomor 1, April 2018
Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan
penjualan itu, atau diizinkan untuk ikutserta dan diberi kesempatan untuk  menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.” Menurut Pasal 1 angka 1 PMK No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, pengertian  lelang  adalah penjualan  barang  yang  terbuka  untuk  umum dengan  penawaran  harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang  didahului  dengan  Pengumuman  Lelang.  Artinya,  saat  ini  lelang  dapat  dilakukan  dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau lelang online. Secara garis besar syarat dari penjualan secara lelang adalah :
- Pengumpulan para peminat
- Adanya kesempatan yang diberikan untuk mengajukan penawaran yang bersaing seluas-luasnya.
b. Jenis-jenis Lelang Jenis-jenis lelang yang secara garis besar dikelompokkan berdasarkan kategorinya adalah sebagai berikut : 1314
1) Lelang Eksekusi
Berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lelang eksekusi adalah lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan/penetapan Pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  yang  termasuk  lelang eksekusi antara lain sebagai berikut :
a) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Berdasarkan UU Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara, Lelang Eksekusi  Panitia  Urusan  Piutang  Negara  adalah  pelayaan  lelang  yang  diberikan  kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/ Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara atas barang jaminan/sitaan milik penanggung hutang yang tidak membayar hutangnya kepada Negara.
b) Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama Adalah Lelang yang diminta oleh panitera Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk melaksanakan keputusan Hakim Pengadilan yang telah berkekuatan pasti, khususnya dalam rangka perdata, termasuk lelang hak tanggungan yang oleh pemegang hak tanggungan telah diminta fiat (persetujuan resmi) eksekusi kepada Ketua Pengadilan.
c) Lelang Eksekusi Pajak
Adalah lelang sitaan pajak sebagai tindak lanjut penagihan piutang pajak terhadap negara baik pajak pusat maupun pajak daerah. Lelang eksekusi pajak ini tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri  oleh  penanggung  pajak.  Dasar  hukum  dari  pelaksanaan  lelang  ini  adalah  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
d) Lelang Eksekusi Harta Pailit
Adalah lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang kelas I atas perintah Putusan Pengadilan Niaga  yang  dinyatakan  Pailit,  dalam  hal  adanya  gugatan  terhadap  suatu  Badan  Hukum termasuk Perseroan dimana debitur tidak dapat membayar utang-utangnya terhadap kreditur.
13 Purnama T. Sianturi, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Mandar Maju, Bandung, hlm. 56.
14 Ilham Syahputra Prabandaru, 2018, “Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan Yang Telah berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)” , Journal Diversi, Volume 4, Nomor 1, April 2018
Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan
e) Lelang Eksekusi Barang temuan, sitaan dan rampasan Kejaksaan/Penyidik 14
- Lelang barang temuan adalah barang-barang yang ditemukan oleh Penyidik dan telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya
- Lelang barang sitaan adalah barang-barang yang disita sebagai bukti sitaan perkara pidana yang karena perimbangan sifatnya cepat rusak, busuk dan berbahaya atau biaya penyimpanan terlalu tinggi dijual mendahului keputusan Pengadilan berdasarkan Pasal 45 KUHAP setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan tempat perkara berlangsung.
- Lelang barang rampasan adalah lelang benda yang berasal dari rampasan suatu perkara pidana dan hasilnya disetorkan pada kas negara sebagai hasil penerimaan APBN.
f) Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Adalah lelang terhadap objek fidusia karena debitur cidera janji atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
g) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yaitu  lelang  untuk  melaksanakan amanat  Pasal  6  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu “apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasil  penjualan tersebut.”
h) Lelang Eksekusi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Adalah lelang yang diadakan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai (barang tak bertuan),  barang  yang  dikuasai  Negara  dan  barang  yang  menjadi  milik  Negara  yang merupakan pengelompokan menurut Direktorat Bea dan Cukai.
2) Lelang Non Eksekusi
Lelang  Non  Eksekusi  adalah  lelang  selain  lelang  eksekusi  yang  meliputi  lelang  non  eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela.
a) Lelang Non Eksekusi Wajib Berdasarkan  Peranturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Lelang,  Lelang  Non  Eksekusi  Wajib  merupakan  lelang  untuk  melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
b) Lelang Non Eksekusi Sukarela Merupakan lelang barang untuk melaksanakan kehendak perorangan atau badan hukum/badan usaha  untuk  menjual  barang  miliknya.  Lelang  Non Eksekusi  Sukarela  terdiri  dari  :  lelang sukarela barang milik swasta dan lelang sukarela BUMN/BUMD berbentuk persero.
3) Lelang Konvensional Lelang  konvensional  dilakukan  dihadapan  Pejabat  secara  langsung.  memungkinkan para peserta  lelang  untuk  saling  bertemu  dan “perang” tawar-menawar.  Waktu  pelaksanaan lelang konvensional ini lakukan pada jam dan hari kerja. Tempat pelaksanaannya harus  berada diwilayah  kerja  KPKNL  atau  wilayah  tempat  barang  lelang  berada.  Pengumuman  lelang dilakukan  melalui  surat  kabar  harian  yang  terbit  dan/atau  beredar  di  kota/kabupaten  tempat berada.
4) Lelang Online Lelang Online dilaksanakan tidak perlu dilakukan di depan Pejabat Lelang. Lelang Online dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Email (ALE).

## e) Lelang Eksekusi Barang temuan, sitaan dan rampasan Kejaksaan/Penyidik
14
- Lelang barang temuan adalah barang-barang yang ditemukan oleh Penyidik dan telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya - Lelang barang sitaan adalah barang-barang yang disita sebagai bukti sitaan perkara pidana yang karena perimbangan sifatnya cepat rusak, busuk dan berbahaya atau biaya penyimpanan terlalu tinggi dijual mendahului keputusan Pengadilan berdasarkan Pasal 45 KUHAP setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan tempat perkara berlangsung.
- Lelang barang rampasan adalah lelang benda yang berasal dari rampasan suatu perkara pidana dan hasilnya disetorkan pada kas negara sebagai hasil penerimaan APBN.
f) Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Adalah lelang terhadap objek fidusia karena debitur cidera janji atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
g) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yaitu  lelang  untuk  melaksanakan amanat  Pasal  6  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu “apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasil  penjualan tersebut.”
h) Lelang Eksekusi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Adalah lelang yang diadakan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai (barang tak bertuan),  barang  yang  dikuasai  Negara  dan  barang  yang  menjadi  milik  Negara  yang merupakan pengelompokan menurut Direktorat Bea dan Cukai.
2) Lelang Non Eksekusi Lelang  Non  Eksekusi  adalah  lelang  selain  lelang  eksekusi  yang  meliputi  lelang  non  eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela.
a) Lelang Non Eksekusi Wajib Berdasarkan  Peranturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Lelang,  Lelang  Non  Eksekusi  Wajib  merupakan  lelang  untuk  melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
b) Lelang Non Eksekusi Sukarela Merupakan lelang barang untuk melaksanakan kehendak perorangan atau badan hukum/badan usaha  untuk  menjual  barang  miliknya.  Lelang  Non Eksekusi  Sukarela  terdiri  dari  :  lelang sukarela barang milik swasta dan lelang sukarela BUMN/BUMD berbentuk persero.
3) Lelang Konvensional
Lelang  konvensional  dilakukan  dihadapan  Pejabat  secara  langsung.  memungkinkan para peserta  lelang  untuk  saling  bertemu  dan “perang” tawar-menawar.  Waktu  pelaksanaan lelang konvensional ini lakukan pada jam dan hari kerja. Tempat pelaksanaannya harus  berada diwilayah  kerja  KPKNL  atau  wilayah  tempat  barang  lelang  berada.  Pengumuman  lelang dilakukan  melalui  surat  kabar  harian  yang  terbit  dan/atau  beredar  di  kota/kabupaten  tempat berada.
4) Lelang Online
Lelang Online dilaksanakan tidak perlu dilakukan di depan Pejabat Lelang. Lelang Online dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Email (ALE).

## c. Risalah Lelang
Risalah lelang sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang  merupakan  suatu  akta  otentik,  dan  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan mengikat.  Kewajiban  untuk  membuat  Risalah  Lelang telah  ditentukan  dalam Pasal  77  ayat  (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomr 93/PMK.06/2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 yang menyatakan bahwa “Pejabat Lelang yang melaksanakan Lelang wajib membuat berita acara lelang yang disebut risalah lelang.” Risalah lelang merupakan suatu akta autentik dimana dalam Pasal 1868 KUHPer disebutkan bahwa “suatu akta otentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang -undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Kemudian  dalam Pasal  165 HIR disebutkan bahwa “akta otentik adalah  surat  yang dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai  umum  yang  berkuasa  akan  membuatnya,  mewujudkan  bukti yang  cukup  bagi  kedua  belah  pihak  dan  ahli  warisnya  serta  setiap  orang  yang  mendapat  hak daripadanya yaitu tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu.”

## 4. Perlindungan Hukum
Satjipto  Rahardjo  mendefinisikan  perlindungan  hukum  sebagai  upaya  memberikan pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 15 Dengan kata lain,  perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun.
Unsur-unsur makna perlindungan, dapat ditelaah sebagai berikut:
1) Unsur tindakan melindungi
2) Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi dan dilindungi
3) Unsur cara melindungi
Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum 17 dimana dalam memberikan perlindungan hukum melalui cara membuat peraturan dan menegakkan peraturan.
15 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Jakarta,   hlm. 55
16 Kamus Online, 2020, Perlindungan, https://kbbi.web.id/perlindungan, diakses pada tanggal 20 November 2020.
17 Yuyut Prayuti, dkk,  2020,  P erlindungan Hukum dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor dengan  Lembaga  Pembiayaan  dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen , PAJOUL ( Pakuan Justice Journal Of Law ), Volume 01 Nomor 01, Januari – Juni 2020 18 Ibid. hlm. 9
Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan

## E. Pembahasan

## 1. Perlindungan Hukum Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang Oleh Pengadilan
Putusan  pembatalan  pelaksanaan  lelang  oleh  Pengadilan  dari  gugatan  pembatalan  pelaksanaan lelang adanya perbuatan hukum mengenai perolehan hak atas objek yang diperoleh  debitur sehingga terjadi gugatan pasca lelang yang mengakibatkan kerugian terhadap pembeli lelang yang beretikad baik. Penggugat mendalilkan adanya kesalahan dalam perolehan hak atas  objek yang dijadikan Hak Tanggungan, yang merupakan bagian dalam dokumen persyaratan lelang berakibat pelaksanaan lelang dibatalkan karena tidak terpenuhinya aspek legalitas subjek dan objek karena adanya perbuatan melawan hukum.
Secara  garis  besar  pelaksanaan  lelang  di  Indonesa  berdasarkan  kategorinya dikelompokkan menjadi Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi. Pelaksanaan Lelang yang efisien, adil, terbuka dan akuntabel  harus sesuai dengan asas-asas lelang  yaitu  :asas-asas transparansi, persaingan, kepastian, pertanggungjawaban dan efisiensi. 18
Pada kasus posisi dalam Penelitian kali ini perkara antara Sumiyatun (Inisial S) melawan KPKNL Semarang sebagai Tergugat I, Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sebagai Tergugat II, DSH sebagai Tergugat III, PT. Bank Danamon, Tbk sebagai Tergugat IV, M dan PPAT LA sebagai Tergugat V dan VI merupakan gugatan Lelang Eksekusi yang bermula  dari permohonan  eksekusi  yang  sebelumnya didahului  dengan  permohonan  amaning  kemudian  permohonan  sita dan sita eksekusi terhadap objek sawah kepada Pengadilan Negeri Demak pada  31 Desember 2019 oleh DSH sebagai Tergugat III yang merupakan pembeli lelang yang sah. DSH merasa  sawah tersebut menjadi haknya karena sudah menyelesaikan segala kewajiban yang berkaitan dengan prosedur pelelangan.
PT. Bank Danamon, Tbk melakukan proses pelelangan dikarenakan M sebagai Tergugat V telah menjaminkan sertifikat sawah tersebut sebagai jaminan pemberian kredit  kepada M namun ternyata M cidera janji dan tidak dapat melunasinya. Maka dari itu PT. Bank Danamon,  Tbk selaku kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual tanah sawah tersebut melalui  pelelangan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun proses perpindahan kepemilikan tanah dari Inisial S kepada M dilakukan dengan cara yang bertentangan  dengan undang-undang, PT. Bank Danamon, Tbk telah melaksanakannya sesuai dengan prosedur  pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan dengan selalu memperhatikan prinsip 5C yaitu, character, capacity, capital, condition, dan collateral. PT. Bank Danamon, Tbk beranggapan bahwa PPAT dan PPAT LA lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan AJB atas nama M dengan mengabaikan unsur kehati- hatian. 19 16
Putusan hakim yang menyatakan lelang batal demi hukum dapat menimbulkan implikasi terhadap pembeli lelang menjadi tidak lagi ada suatu perlindungan hukum bagi  pembeli lelang  yang berakibat adanya perubahan hak-hak atas pembeli lelang terhadap objek yang dibelinya melalui lelang. Dalam hal ini pembeli lelang tidak mempunyai kepastian hukum.
Perlindungan hukum preventif pada Pembeli Lelang dapat dilihat dari segi peraturan yaitu instruksi lelang dimana dalam hal ini dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan suatu proses lelang yang dijadikan panduan untuk melakukan lelang. Peraturan instruksi lelang tersebut dibuat untuk
19 Kunto, Wawancara , Bagian Hukum PT. Bank Danamon, Tbk cabang Demak pada hari Kamis 4 Februari 2021
20 Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta,  hlm. 266
Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan
meminimalisir dan mencegah perbuatan-perbuatan yang dianggap dapat terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan  suatu  lelang.  Perlindungan  hukum  represif  menurut  Philipus  Hadjon  sebagaimana disebutkan di atas adalah upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui  badan peradilan. Dalam hal ini pembeli lelang sebagai pemenang lelang mempunyai hak untuk menggugat ke Pengadilan jika memang Ia merasa ada haknya yang dirugikan.

## 2. Upaya Hukum Pembeli Lelang Terhadap Resiko-Resiko Yang Timbul Setelah Pelaksanaan Lelang
Mengacu pada Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak  dapat dibatalkan. Sebagaimana tersurat dalam Pasal 27 dan 28 Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016, lelang  hanya  dapat  dibatalkan  sebelum  dilaksanakan  dengan  permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan. Pembatalan lelang dengan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan disampaikan secara tertulis dan  harus  sudah diterima oleh Pejabat  Lelang  paling lambat sebelum lelang dimulai.
Hal tersebut selaras dengan dengan pernyataan KPKNL Semarang, Ibu Lilis Hijrah yang mengatakan bahwa pelaksanaan lelang atau lelang yang telah dilaksanakan tidak  dapat dibatalkan. Yang dapat dibatalkan adalah risalah lelang. Beliau mengibaratkan seperti bayi yang  dilahirkan, proses kelahirannya tidak dapat dibatalkan akan tetapi jika terjadi gugatan, yang dapat dibatalkan adalah akta kelahirannya. 21 17 Pembatalan lelang setelah lelang dimulai sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal :
a. Force Maejeur.
b. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditangulangi pada pelaksanaan lelang.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 323/K/Sip/1968 menyatakan suatu lelang yang  telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang  yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang  beritikad baik  tersebut  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Namun  dalam  praktiknya banyak sekali gugatan lelang yang menimbulkan putusan oleh hakim lelang batal demi hukum.  Jika  setiap  Hakim dapat mengikuti Yurisprudensi tersebut diatas maka perlindungan hukum terhadap pembeli lelang Hak Tanggungan dapat diberikan kepastian hukum tentang hak pembeli lelang.
Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Dmk ini menarik untuk dianalisis, karena dengan adanya putusan tersebut, DSH selaku pembeli lelang tidak mendapatkan kepastian hukum atas hak-haknya.
Risiko atau akibat adanya putusan atas gugatan pembatalan lelang tersebut antara lain objek lelang kembali kepada kepada keadaan semula yakni kembali menjadi  milik Penggugat, hak pembeli lelang atas objek menjadi berakhir, tidak ada kepastian hukum bagi pembeli lelang serta kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Pembeli lelang tidak ada yang menanggung  baik penyelenggara lelang maupun bank sebagai kreditur. Sekalipun itu uang pokok yang telah dikeluarkan oleh pembeli lelang maupun biaya-biaya lainnya sebagaimana telah diuraikan diatas, hingga saat penelitian ini disusun,
21 Lilis Hijrah, 2021, Wawancara , Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang ,  2 Pebruari 2021.
22 Dedy  Setyawan  Hartanto, Wawancara, Pembeli  Lelang  dengan  Risalah  Lelang  Nomor  172/2011  tanggal  24 Februari 2011,  pada hari Kamis 4 Februari 2021
Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan
DSH 22 belum  mendapatkan  kepastian  dari  penyelenggara lelang dalam hal ini KPKNL apakah uang pokok yang telah dikeluarkan atas pembelian lelang sebidang tanah tersebut akan dikembalikan.
Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada orang atau  badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak  yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa  keadilan,  karena  Hakim  juga  seorang  manusia  yang  dapat  melakukan  kesalahan  atau  kekhilafan sehingga  salah  memutuskan  atau  putusannya  memihak  salah  satu  pihak. Upaya hukum dalam pembatalan lelang jika pada saat prosedur eksekusi masih berjalan  dapat dilakukan adalah verzet melawan eksekusi. Verzet ini dapat diajukan oleh debitur/pemberi Hak Tanggungan, atau diajukan oleh pihak ketiga yang dinamakan deden verzet.
Pada kasus ini, DSH dapat melakukan upaya hukum untuk mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan  kepada  penjual  atau  kreditur  dengan  berdasar  pada  Pasal  1365  KUHPerdata  yang menyebutkan  bahwa “setiap perbuatan  melawan  hukum  oleh  karena  itu  menimbulkan  kerugian  pada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya  menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian” telah terpenuhi.
3.  Analisis pertimbangan hukum Hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pdt.G/2020 /PN Dmk
Berdasarkan  kronologis  peristiwa  hukum  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Demak  Nomor 11/Pdt.G/2020 /PN Dmk, maka agunan hutang berupa sebidang tanah sebagaimana SHM  No. 11/Balerejo adalah benar-benar tercatat atas nama Tergugat V dan dibebani Hak Tanggungan  untuk kepentingan Tergugat IV yang prosesnya telah dilakukan penelitian secara cermat serta pemeriksaan atas status objek tanah yang akan dijadikan agunan kredit oleh Tergugat II selaku instansi pertanahan yang berwenang.
Yang menjadi  pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Risalah Lelang  Nomor 172/2011 tertanggal 24 Februari 2011 tidak sah dan batal demi hukum karena Akta Jual  Beli  antara Penggugat dan Tergugat V menjadi batal karena perbuatan melawan  hukum. Sekiranya Majelis Hakim memandang perlu untuk memahami pengertian lelang itu sendiri, prinsip-prinsip yang ada dalam lelang dan juga ketentuan yuridis yang menjadi pedoman dari pelaksanaan lelang.
Setiap lelang pada dasarnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan  yang berlaku  yang  didasarkan  pada  asas-asas  lelang,  oleh  karenanya  yang  perlu  dipertimbangkan  oleh Majelis Hakim adalah bahwa proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I atas permohonan Tergugat IV terhadap objek lelang berupa sebidang tanah sawah Hak Milik No. 11/Balerejo seluas ± 8.250 m 2 (delapan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang menjadi objek sengketa  dalam perkara ini terakhir tertulis atas nama Tergugat V telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didasarkan pada asas-asas lelang yaitu asas tranparansi ( Transparency ),  asas  persaingan ( Competition ), asas kepastian ( Certainty ), asas pertanggungjawaban ( Accountability), dan asas efisiensi ( Efficiency ). Berdasarkan putusan nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Dmk dapat diketahui bahwa hakim membatalkan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I atas tanah seluas ± 8.250 m 2 (delapan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 yang terletak di Desa Balerejo, Kecamatan  Dempet,  Kabupaten  Demak  bertentangan  dengan  asas  lelang khususnya yang berkaitan dengan asas kepastian terhadap pembeli lelang. Dalam proses kaidah lelang Peneliti menganggap bahwa pentingnya asas-asas lelang dimana salah satunya  adalah asas  kepastian.  Asas kepastian  mengandung pengertian  bahwa  adanya  independensi  Pejabat  Lelang  mampu  membuat  kepastian  bahwa  penawar tertinggi dinyatakan sebagai pemenang dan bahwa pemenang lelang yang telah melunasi kewajibannya
Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan
DSH 22 belum  mendapatkan  kepastian  dari  penyelenggara lelang dalam hal ini KPKNL apakah uang pokok yang telah dikeluarkan atas pembelian lelang sebidang tanah tersebut akan dikembalikan. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada orang atau  badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak  yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi
rasa  keadilan,  karena  Hakim  juga  seorang  manusia  yang  dapat  melakukan  kesalahan  atau  kekhilafan sehingga  salah  memutuskan  atau  putusannya  memihak  salah  satu  pihak. Upaya hukum dalam pembatalan lelang jika pada saat prosedur eksekusi masih berjalan  dapat dilakukan adalah verzet melawan eksekusi. Verzet ini dapat diajukan oleh debitur/pemberi Hak Tanggungan, atau diajukan oleh pihak ketiga yang dinamakan deden verzet.
Pada kasus ini, DSH dapat melakukan upaya hukum untuk mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan  kepada  penjual  atau  kreditur  dengan  berdasar  pada  Pasal  1365  KUHPerdata  yang menyebutkan  bahwa “setiap perbuatan  melawan  hukum  oleh  karena  itu  menimbulkan  kerugian  pada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya  menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian” telah terpenuhi.
3.  Analisis pertimbangan hukum Hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pdt.G/2020 /PN Dmk
Berdasarkan  kronologis  peristiwa  hukum  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Demak  Nomor 11/Pdt.G/2020 /PN Dmk, maka agunan hutang berupa sebidang tanah sebagaimana SHM  No. 11/Balerejo adalah benar-benar tercatat atas nama Tergugat V dan dibebani Hak Tanggungan  untuk kepentingan Tergugat IV yang prosesnya telah dilakukan penelitian secara cermat serta pemeriksaan atas status objek tanah yang akan dijadikan agunan kredit oleh Tergugat II selaku instansi pertanahan yang berwenang.
Yang menjadi  pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Risalah Lelang  Nomor 172/2011 tertanggal 24 Februari 2011 tidak sah dan batal demi hukum karena Akta Jual  Beli  antara Penggugat dan Tergugat V menjadi batal karena perbuatan melawan  hukum. Sekiranya Majelis Hakim memandang perlu untuk memahami pengertian lelang itu sendiri, prinsip-prinsip yang ada dalam lelang dan juga ketentuan yuridis yang menjadi pedoman dari pelaksanaan lelang.
Setiap lelang pada dasarnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan  yang berlaku  yang  didasarkan  pada  asas-asas  lelang,  oleh  karenanya  yang  perlu  dipertimbangkan  oleh Majelis Hakim adalah bahwa proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I atas permohonan Tergugat IV terhadap objek lelang berupa sebidang tanah sawah Hak Milik No. 11/Balerejo seluas ± 8.250 m 2
(delapan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang menjadi objek sengketa  dalam perkara ini terakhir tertulis atas nama Tergugat V telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didasarkan pada asas-asas lelang yaitu asas tranparansi ( Transparency ),  asas  persaingan ( Competition ), asas kepastian ( Certainty ), asas pertanggungjawaban ( Accountability), dan asas efisiensi ( Efficiency ). Berdasarkan putusan nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Dmk dapat diketahui bahwa hakim membatalkan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I atas tanah seluas ± 8.250 m 2 (delapan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 yang terletak di Desa Balerejo, Kecamatan  Dempet,  Kabupaten  Demak  bertentangan  dengan  asas  lelang khususnya yang berkaitan dengan asas kepastian terhadap pembeli lelang. Dalam proses kaidah lelang Peneliti menganggap bahwa pentingnya asas-asas lelang dimana salah satunya  adalah asas  kepastian.  Asas kepastian  mengandung pengertian  bahwa  adanya  independensi  Pejabat  Lelang  mampu  membuat  kepastian  bahwa  penawar tertinggi dinyatakan sebagai pemenang dan bahwa pemenang lelang yang telah melunasi kewajibannya
akan memperoleh barang beserta dokumennya .
Pertimbangan hakim pada  putusan ini Penulis rasa tidak berpihak pada pembeli lelang  karena pada putusan tersebut tidak mencantumkan adanya kewajiban ganti rugi atas biaya-biaya  yang  telah dikeluarkan Tergugat III sehubungan dengan pembelian lelang eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah  Agung Republik Indonesia No. 251.K/Sip/1959 tanggal 26 Desember 1958 menyatakan : “Pembeli yang telah bertindak dengan etikat baik harus dilindungi oleh Undang-Undang dan Jual Beli yang bersangkutan haruslah  dianggap Sah.” Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia No. 1230.K/Sip/1989 tanggal 29 Maret 1982 menyatakan : “Pembeli yang beritikat baik harus dilindungi oleh hukum.” Serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 di dalam butir  ke – IX dirumuskan bahwa : “Perlindungan harus diberkan kepada pembeli yang beritikat baik sekalipn kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah).

## F. Penutup.

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Perlindungan hukum pembeli lelang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, perlindungan hukum preventif pada Pembeli Lelang yang dilihat dari segi peraturan yaitu instruksi lelang dimana dalam hal ini dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan suatu proses lelang yang dijadikan panduan untuk melakukan lelang. Kedua perlindungan hukum represif yang dalam hal ini pembeli lelang sebagai pemenang lelang mempunyai hak untuk menggugat ke  Pengadilan jika memang Ia merasa ada haknya yang dirugikan.
b. Upaya hukum pembeli lelang terhadap resiko-resiko yang timbul setelah pelaksanaan lelang, pembeli lelang dapat melakukan upaya hukum verzet melawan eksekusi apabila prosedur eksekusi masih berjalan, upaya hukum deden verzet yang dapat diajukan oleh pihak ketiga serta mengajukan gugatan ganti kerugian pembeli lelang kepada penjual atau kreditur ke Pengadilan. Pada kasus ini, DSH dapat melakukan upaya hukum untuk mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan kepada penjual atau kreditur (PT. Bank Danamon, Tbk) serta KPKNL dan BPN Demak dengan berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdata karena syarat-syarat perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.
c. Berdasarkan putusan nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Dmk dapat diketahui bahwa hakim membatalkan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I atas tanah seluas ± 8.250 m2   (delapan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 yang terletak di Desa Balerejo,  Kecamatan  Dempet,  Kabupaten  Demak  bertentangan  dengan  asas  lelang  khususnya yang berkaitan dengan asas keadilan terhadap pembeli lelang. Pertimbangan hakim pada putusan ini tidak berpihak pada pembeli lelang karena pada putusan tersebut tidak mencantumkan adanya kewajiban ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan pembeli lelang sehubungan dengan pembelian  lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan  sebagaimana  Yurisprudensi Mahkamah  Agung Republik Indonesia  dan S urat Edaran Mahkamah Agung  (SEMA)  No. 7 Tahun  2012 di  dalam butir ke – 9.
Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan

## 2. Saran
Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut :
a. Hakim  dalam  memberikan  putusan  batalnya  pelaksanaan  lelang  diharapkan  dapat memperhatikan kepastian hukum bagi semua pihak tanpa terkecuali. Penulis berharap putusan hakim yang memberikan perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang beritikad baik dapat dijadikan yurisprudensi dan yurisprudensi yang telah ada dapat dijadikan dasar hukum Hakim dalam mengeluarkan putusan pembatalan lelang, dengan demikian hak-hak pembeli lelang dapat terlindungi.
b. Pemerintah perlu melakukan perubahan hukum yang signifikan terhadap hukum lelang dengan harapan Pemerintah akan dapat mengembangkan pembangunan hukum lelang pada khususnya yang mencerminkan asas kepastian hak-hak pemilik barang lelang.
c. Perlu adanya undang-undang yang  mengatur  mengenai pembaharuan hukum lelang yang di dalamnya memuat peraturan lelang, legalitas barang, harga limit, risalah lelang, hak-hak dan kewajiban-kewajiban penjual maupun pembeli lelang serta sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad,  2000, Hukum Perdata Indonesia Citra Aditya Bakti, Bandung. Adrian Sutedi, 2018, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta. Bambang Waluyo, 2009, Penelitian Hukum dalam Praktik , Sinar Grafika,  Jakarta.
H. Malayu SP. Hasibuan, 2001, Dasar-dasar Perbankan, Citra Aditya Bakti, Bandung. M. Bahsan,  2005, Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. M  Yahya  Harahap,  2 0 0 6 , Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata, Sinar  Grafika, Jakarta.
Purnama  T.  Sianturi,  2013, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Barang  Jaminan  Tidak  Bergerak Melalui   Lelang ,    Mandar Maju, Bandung.
Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Satjipto Raharjo,  2 0 0 0 , Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung,
Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta. Sutarno, 2009, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alpabeta, Jakarta. Thomas Suyatno, et. al,  2 0 0 , Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka, Jakarta.

## Peraturan Peundang-undanngan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Perdata Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Perlindugan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Atas Putusan Pembatalan Pelaksanaan Lelang oleh Pengadilan

## Jurnal , internet dll.
Desiana  Mulyawardani,  2012, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemenang  Lelang  Eksekusi  Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Studi di Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  Semarang), Program  Magister  Kenotariatan  Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Diah Sulistyani Ratna, 2010, Peranan Pejabat lelang Kelas II dalam Pelaksanaan Lelang di Indonesia , MMH Jilid 39 Nomor 2Juni 2020 Ilham Syahputra Prabandaru, 2018, “Pelaksana an Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan  Yang Telah berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)” , Journal Diversi, Volume 4, Nomor 1, April 2018
Yuyut Prayuti, dkk, 2020, „Perlindungan Hukum dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor dengan Lembaga Pembiayaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen‟, PAJOUL ( Pakuan Justice Journal Of Law ), Volume 01 Nomor 01, Januari – Juni 2020
Kamus Online, Perlindungan, https://kbbi.web.id/perlindungan,  diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 20:44
Ari  Widodo, Cerita  Nenek  Buta  Huruf yang  Jadi  Korban Penipuan,  Ketakutan  Setiap Orang  Bersepatu Datang,  https://regional.kompas.com/read/2020/02/13/18182551/cerita-nenek-buta-huruf-yang-jadi- korban-penipuan- ketakutan-setiap-orang diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 .