## PROSPEK PENGATURAN KOMISI KHUSUS PENYUSUN DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Bimo Fajar Hantoro Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada email: bimo.f@mail.ugm.ac.id disampaikan 25/08/2022 – di -review 07/07/2022 – diterima 23/12/2023 DOI: 10.25123/vej.v9i2.5837

## Abstract
Electoral  redistricting  institution  has  a  critical  role  in  determining  whether  a  proportional arrangement of electoral districts can be achieved. In Indonesia, there has been a disparity between electoral  districts  established  by  the  House  of  Representatives  (DPR)  and  the  General  Elections Commission  (KPU),  especially  during  the  2019  DPR  Election.  Using  doctrinal  and  socio-legal approaches, this paper aimsto evaluate the prospect of establishing a separate boundary commission in accordance with the 1945 Constitution. The findings suggest that the establishment of a boundary commission as part of electoral management bodies is normatively feasible. However, it must meet the institutional  requirements  of  being  national,  permanent,  and  independent.  Independency  has  to  be construed as the institution being impartial. By conferring the boundary delimitation authority to a boundary commission, not only would KPU's burden be reduced,  it could also better ensure that the delimitation process adheres to the delimitation principles.
Keywords:
electoral district; boundary commission; electoral management bodies; legislative election.

## Abstrak
Lembaga  penyusun  daerah  pemilihan  (dapil)  memiliki  peran  sentral  dalam  dapat  tidaknya dihasilkan susunan dapil yang proporsional. Dalam konteks Indonesia, terdapat disparitas antara hasil  susunan  dapil  yang  dihasilkan  oleh  pembentuk  undang-undang  dengan  Komisi  Pemilihan Umum (KPU), terkhusus dalam Pemilu Legislatif 2019. Melalui pendekatan peraturan doktrinal dan sosio-legal, tulisan ini menelaah isu mengenai prospek pembentukan komisi khusus penyusun dapil sesuai  Undang-Undang  Dasar  1945.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwasanya  pembentukan komisi khusus penyusun dapil sebagai salah satu unsur penyelenggara pemilu dimungkinkan. Syarat kelembagaan  yang  harus  dipenuhi  komisi  tersebut,  yaitu  bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri. Adapun  sifat  mandiri  yang  dimaksud  harus  dimaknai  sebagai  nonpartisan.  Dengan  melekatkan kewenangan  penyusunan  dapil  kepada  komisi  khusus,  tak  hanya  beban  kerja  KPU  menjadi berkurang, penyusunan dapil yang taat asas juga lebih dapat dijamin.
Kata Kunci:
daerah pemilihan; komisi khusus penyusun dapil; lembaga penyelenggara pemilu; pemilu legislatif.

## Pendahuluan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  22E  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945),  pemilihan  umum  (pemilu) diselenggarakan dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD). 1 Secara  dikotomis,  rezim  pemilu dikategorisasikan  menjadi  dua,  yaitu  pemilu  presiden  dan  wakil  presiden  dan pemilu  legislatif  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota. 2 Spesifik  terhadap  pemilu  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan DPRD  Kabupaten/Kota,  ketentuan  Pasal  168  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (UU  Pemilu)  mengatur  bahwa pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. 3
Sebagai salah satu macam sistem pemilu, sistem proporsional dimaksudkan untuk  meraih  proporsionalitas  dan  meminimalisir  disproporsionalitas. 4 Proporsionalitas sebagaimana dimaksud adalah sebuah kondisi dimana tiap partai politik memperoleh proporsi kursi sesuai dengan proporsi suara yang diperoleh dalam pemilu. 5 Adapun disproporsionalitas dimaknai sebagai deviasi atau selisih antara besaran proporsi kursi  dan proporsi suara yang diperoleh partai politik. 6
Guna  mencapai  kondisi  proporsionalitas  tersebut,  sistem  proporsional menggunakan  distrik  berwakil  banyak  ( multi-member  district )  sebagai  wilayah kompetisi. 7 Penggunaan distrik berwakil banyak tersebut didasarkan pada logika dimana  semakin  banyak  kursi  yang  diperebutkan  pada  suatu  daerah  pemilihan (dapil), maka semakin proporsional pula hasil konversi suara menjadi kursi. 8
Sistem  proporsional  dianggap  mampu  meminimalisir  deviasi  atau  bias karena  penggunaan  batas  wilayah  administratif  sebagai  komponen  pembentuk
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 22E ayat (2).
2 Dian Agung Wicaksono, Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia, 3 Jurnal Rechtsvinding 69, 70, 2014.
3 Undang-Undang R.I., No. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum, L.N.R.I. Tahun 2017 No. 182, Pasal 168 ayat (2).
4 Michael  Gallagher,  Proportionality,  Disproportionality  and  Electoral  Systems,  10  Electoral Studies 33 , 33, 1991.
5 Id.
6 Id.
7 Michel L. Balinski & H. Peyton Young, Fair Representation: Meeting the Ideal of One Man, One Vote, Brookings Institution Press, Washington D.C., 2001, hlm., 87.
8 Raymond La Raja, Redistricting: Reading Between the Line, 12 Annual Review of Political Science 203 , 206, 2009. Lihat juga Andrew Reynolds, Ben Reilly & Andrew Ellis, Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA, International IDEA, Stockholm, 2016, hlm., 88-92.
dapil, sehingga mempersulit praktik gerrymandering . 9 Meski demikian, sistem ini tak lepas dari kemungkinan terjadinya gerrymandering (manipulasi batas daerah pemilihan  untuk  memberi  keuntungan  atau  merugikan  kepentingan  politik tertentu) maupun malapportionment (alokasi  kursi  yang  tidak  sesuai  dengan proporsi  jumlah  populasi). 10 Malapportionment tersebut  dilakukan  dengan mengurangi jatah kursi suatu dapil yang dapat berkonsekuensi pada kemungkinan suatu  partai  dalam  memenangkan  kursi. 11 Penyusunan  dapil  yang  diskriminatif dapat juga dilakukan dengan memecah konsentrasi basis suara ( cracking ) maupun dengan menggabungkan beberapa wilayah yang menjadi basis suara suatu parpol ( packing ). 12 Salah  satu  faktor  yang  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  praktik tersebut adalah institusi yang memegang kewenangan penyusunan dapil. 13
Dalam konteks Indonesia, kewenangan penyusunan dapil dipegang oleh dua institusi,  yaitu  pembentuk  undang-undang  untuk  dapil  anggota  DPR  dan  DPRD Provinsi  dan  Komisi  Pemilihan  Umum  untuk  dapil  anggota  DPRD Kabupaten/Kota. 14 Dengan  kata  lain,  Indonesia  menerapkan  dua  model penyusunan  dapil, legislature  model dalam  penyusunan  dapil  anggota  DPR  dan DPRD  Provinsi  dan electoral  management  bodies  model untuk  penyusunan  dapil anggota  DPRD  Kabupaten/Kota. 15 Model  mana  kemudian  mengalami  perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 yang menggeser kewenangan dari pembentuk undang-undang dalam pembentukan dapil DPR dan DPRD Provinsi menjadi kewenangan KPU sehingga model yang digunakan dalam
9 Ferran Martinez I Coma & Ignacio Lago, Gerrymandering in Comparative Perspective, 24 Party Politics 99 , 99, 2016.
10 Id., hlm., 2.
11 Steve Bickerstaff, Election Systems and Gerrymandering Worldwide, Springer, Cham, 2020, hlm., 22.
12 Id., hlm., 21-22.
13 Id., hlm., 145-147.
14 Undang-Undang R.I., No. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum, L.N.R.I. Tahun 2017 No. 182, Pasal 187  ayat  (5),  Pasal  189  ayat  (5),  dan  Pasal  192  ayat  (5).  Lihat  juga Lisa  Handley  et.  al., Delimitation  Equity  Project:  Resource  Guide,  International  Foundation  for  Electoral  Systems, Arlington, 2006, hlm., 20. Lihat juga Alan Wall et. al., Desain Penyelenggaraan  Pemilu: Buku Pedoman International IDEA, International IDEA, Stockholm , 2016, hlm., 71.
status quo adalah murni electoral  management  bodies . 16 Disamping kedua  model tersebut,  masih  terdapat  satu  model  yang  secara  umum  dianggap  bersifat nonpartisan dan lebih mampu secara teknis dalam melakukan penyusunan dapil, yaitu boundary commission model dimana komisi khusus penyusun dapil menjadi otoritas yang memegang kewenangan penyusunan dapil. 17
Bilamana  pembentuk  undang-undang  menghendaki  kewenangan penyusunan dapil diserahkan kepada suatu komisi khusus penyusun dapil, maka pertanyaan  mendasar  yang  perlu  dijawab  adalah  apakah  pembentukan  komisi khusus penyusun dapil tersebut dimungkinkan untuk dibentuk menurut UUD NRI 1945.  Permasalahan  normatif  dimaksud  akan  dijawab  melalui  dua  perumusan masalah,  yaitu:  (a)  bagaimana  pengaturan  kelembagaan  penyusun  dapil  dalam pemilu  legislatif?  (b)  bagaimana  kemungkinan  pembentukan  komisi  khusus penyusun dapil dalam pemilu legislatif menurut UUD NRI 1945? Dalam menjawab kedua rumusan masalah tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis- normatif  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual. 18 Disamping itu, metode sosio-legal juga digunakan dengan pendekatan kuantitatif. 19 Penggunaan  pendekatan  interdisipliner  dalam  penelitian  ini dimaksudkan  guna  mengevaluasi  dan  melihat  implikasi  kelembagaan  penyusun dapil terhadap penataan dapil dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 serta memberikan  alternatif  format  lembaga  penyusun  dapil  yang  dimungkinkan menurut UUD NRI 1945 . Adapun data yang digunakan ialah data sekunder berupa bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  relevan  dengan
16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945, hlm., 141-142.
17 Id.
18 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Umum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm., 13. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm., 133-135.
19 Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm., 25.
kelembagaan  penyusun  dapil. 20 Data  dikumpulkan  melalui  studi  pustaka  untuk kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## Pembahasan

## Pengaturan  Kelembagaan  Penyusun  Daerah  Pemilihan  dalam  Pemilihan Umum Legislatif
Secara  normatif,  regulasi  terkait  kelembagaan  penyusun  dapil  dalam pemilihan  umum  legislatif  diatur  dalam  UU  Pemilu  dan  peraturan  turunannya. Adapun  dalam  UU a  quo, terdapat  diferensiasi  kewenangan  dalam  penyusunan dapil  dalam  pemilu  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota. Diferensiasi tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal berikut: 21

## Tabel 1: Pengaturan mengenai Diferensiasi Kewenangan Penyusunan Dapil
Dapil Pasal Bunyi DPR 187 ayat (5) 5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan  jumlah  kursi  setiap  daerah  pemilihan anggota DPR sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) tercantum  dalam  Lampiran  III  yang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. DPRD Provinsi 189 ayat (5) 5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan  jumlah  kursi  setiap  daerah  pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  tercantum  dalam  Lampiran  IV  yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Undang- Undang ini. DPRD Kabupaten/Kota 192 ayat (5) 5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  daerah  pemilihan dan  jumlah  kursi  setiap  daerah  pemilihan  anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  diatur  dalam Peraturan KPU.
Sumber: diolah Penulis, 2022.
Berdasarkan tabel di atas, ketentuan Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU Pemilu masing-masing menyatakan bahwa dapil dan jumlah kursi pada tiap
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, hlm., 52.
21 Undang-Undang R.I., No. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum, L.N.R.I. Tahun 2017 No. 182, Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (5).
dapil anggota DPR dan DPRD  Provinsi dicantumkan dalam Lampiran UU Pemilu. Mengingat kedudukan lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu peraturan perundang-undangan, 22 dapat dikatakan dicantumkannya dapil anggota DPR  dan  DPRD  Provinsi  dalam  Lampiran  UU a  quo mengartikan  bahwa  secara implisit penentu dapil anggota DPR dan DPRD Provinsi adalah pembentuk undang- undang, yaitu DPR dan Presiden. Dikuncinya dapil anggota DPR dan DPRD Provinsi dalam  lampiran  juga  mengartikan  bahwa  yang  dapat  mengubah  susunan  dapil tersebut  hanyalah  DPR  dan  Presiden  melalui  perubahan  UU  Pemilu.  Hal  mana menimbulkan  risiko  terjadinya  disproporsionalitas  susunan  dapil  sebagai  akibat terjadinya perubahan demografi penduduk.
Terhadap  penyusunan  dapil  anggota  DPRD  Kabupaten/Kota,  pembentuk undang-undang sejak awal telah secara atributif memberikan kewenangan tersebut kepada  KPU  melalui  ketentuan  Pasal  192  ayat  (5)  UU  Pemilu.  Tepatnya, kewenangan  tersebut  dilekatkan  pada  kewenangan  dari  KPU  untuk  membentuk produk hukum berupa Peraturan KPU. 23 Adapun ketentuan Pasal 192 ayat (5) UU Pemilu  kemudian  ditindaklanjuti  melalui  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penataan  Daerah  Pemilihan  dan  Alokasi  Kursi Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dalam  Pemilihan Umum  (PKPU  16/2017).  Ketentuan  Pasal  23  ayat  (3)  dan  (4)  PKPU a  quo mengamanatkan  penetapan  dapil  anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  melalui Keputusan  KPU  dengan  dilampiri  penetapan  dapil,  jumlah  kursi  Anggota  DPRD Kabupaten/Kota, dan peta dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 24
Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada awalnya menurut UU Pemilu terdapat dua lembaga yang memegang kewenangan dalam menyusun dapil  menurut  UU  Pemilu,  yaitu  pembentuk  undang-undang  untuk  pemilihan umum anggota DPR dan DPRD Provinsi dan KPU untuk pemilihan umum anggota
22 Undang-Undang  R.I.,  No.  12  Tahun  2011,  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, L.N.R.I. Tahun 2011 No. 82, Poin 192 Lampiran II.
23 Undang-Undang R.I., No. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum, L.N.R.I. Tahun 2017 No. 182, Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b.
24 Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum,  No.  16  Tahun  2017,  Penataan  Daerah  Pemilihan  dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, B.N.R.I. Tahun 2017 No. 1870, Pasal 23 ayat (3) dan (4).
DPRD  Kabupaten/Kota.  Dengan  kata  lain,  UU  Pemilu  menggunakan  dua  model penyusunan  dapil,  yaitu legislature  model untuk  pemilu  anggota  DPR  dan  DPRD Provinsi  dan electoral  management  bodies  model untuk  pemilu  anggota  DPRD Kabupaten/Kota. 25 Konfigurasi  mana  kemudian  berubah  melalui  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  80/PUU-XX/2022  yang  menyerahkan  kewenangan penyusunan  dapil,  baik  untuk  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  maupun  DPRD Kabupaten/Kota menjadi murni kewenangan KPU.
Secara konseptual, dalam legislature model , parlemen atau lembaga legislatif menentukan  dapil  melalui  proses  pembentukan  undang-undang. 26 Politik kepartaian  memiliki  pengaruh  yang  dapat  dikatakan  besar  dalam  model  ini, mengingat  anggota  parlemen  merupakan  aktor  yang  berkontestasi  dalam  dapil yang dibentuk. 27 Lebih lanjut, Michael P. McDonald menyatakan bahwa legislature model sejatinya  tidak  terbatas  hanya  pada  proses  penyusunan  dapil  dimana pembentuk  undang-undang  akan  berkontestasi. 28 Hal  mana  dalam  konteks  UU Pemilu dapat dilihat dalam dapil anggota DPRD Provinsi. Kendatipun anggota DPR tidak berkontestasi dalam kontestasi dalam dapil DPRD Provinsi atau sebaliknya anggota  DPRD  Provinsi  tidak  memiliki  peran  formal  secara  langsung  dalam penyusunan  dapil,  afiliasi  partai  politik  di  antara  keduanya  dapat  berpengaruh pada hasil penyusunan dapil anggota DPRD Provinsi. Sehingga demikian, oleh para
25 Lisa  Handley  memberikan  tiga  model  penyusunan  dapil  berdasarkan  lembaga  yang memegang kewenangan penyusunan dapil, yaitu:
1) Boundary Commission Model : model penyusunan dapil oleh suatu komisi secara khusus memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun dapil yang keanggotaannya diisi oleh pejabat publik yang non-partisan ;
2) Electoral  Management  Bodies  Model :  model  penyusunan  dapil  oleh  lembaga penyelenggara pemilu yang independen; dan
3) Legislature Model : model penyusunan dapil oleh parlemen atau lembaga legislatif.
Lisa Handley et. al., supra note 14 , hlm., 20-23.
26 Michael P. McDonald, United States Redistricting: A Comparative Look at the 50 States, dalam Lisa Handley & Bernard Grofman, Redistricting in Comparative Perspective, Oxford University Press, New York , 2008, hlm., 56-57.
27 Lisa Handley, A Comparative Survey of Structures and Criteria for Boundary Delimitation, dalam Lisa Handley & Bernard Grofman, Redistricting in Comparative Perspective, Oxford University Press, New York , 2008, hlm., 269. Lihat juga Heather K. Gerken, Getting from Here to There in Redistricting Reform, 5 Duke Journal of Constitutional Law and Public Policy 1 , 2, 2010.
28 Michael P. McDonald, supra note 26 , hlm., 57.
pakar  model  ini  seringkali  dikritik  karena  dipandang  rawan  dengan penyalahgunaan. 29
Adapun electoral  management  bodies model dipandang  lebih  mampu meminimalisir  bias  politik  dalam  penyusunan  dapil  karena  sifat  kelembagaan lembaga  penyelenggara  pemilu  yang  independen. 30 Dengan  kata  lain,  dapat dikatakan  bahwasanya  sifat  kelembagaan  lembaga  penyusun  dapil  menjadi  titik tolak  argumen  seberapa  besar  bias  politik  yang  mungkin  dihasilkan  oleh  suatu model  penyusunan  dapil.  Dalam  konteks  Indonesia,  pandangan  yang  demikian dapat  diafirmasi  berdasarkan  tingkat  proporsionalitas  suara  dengan  kursi  yang dihasilkan oleh susunan dapil dalam Pemilu 2019.
Adapun tingkat proporsionalitas dapil diukur menggunakan Indeks Gallagher atau Least  Squared  Index (LSq  Index)  yang  merupakan  jenis  indeks disproporsionalitas  yang  paling  lazim  digunakan  dan  memiliki  notasi  sebagai berikut: 31
𝐿𝑆𝑞 = √ 1 2 𝛴(𝑣 𝑖 − 𝑠 𝑖 ) 2
Variabel yang digunakan dalam notasi diatas adalah prosentase perolehan suara partai ( v ) dan prosentase perolehan kursi partai ( s ). Semakin besar besaran indeks yang dihasilkan, semakin besar pula tingkat disproporsionalitas dari suatu susunan dapil. Menggunakan instrumen tersebut, berikut merupakan hasil besaran Indeks Gallagher dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019: 32
29 Heather K. Gerken, supra note 27 . Lihat juga David Schleicher, The Boundary Problem and the Changing Case Against Deference in Election Law Cases: Lessons from Local Government Law, 15 Election Law Journal 247 , 250, 2016.
30 Lisa Handley, 2006, supra note 14 , hlm., 22.
31 Pipit R. Kartawidjaja dan M. Faishal Aminuddin,  Demokrasi Elektoral Bagian I:  Perbandingan Sistem dan Metode dalam Kepartaian dan Pemilu, Sindikasi Indonesia, Surabaya, 2014, hlm., 152.
32 Bimo Fajar Hantoro, Dualisme Kewenangan Pembentukan Daerah Pemilihan  terhadap Prinsip Proporsionalitas dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020, hlm., 153.
Tabel  2:  Indeks  Gallagher  dalam  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
DPR DPRD Provinsi DPRD Kab/Ko Semua Partai Lolos PT Indeks LSq 4.83% 4.03% 3.97% 2.53%
Sumber: Bimo Fajar Hantoro, 2020.
Bias dalam penyusunan dapil dapat pula diukur melalui advantage ratio yang digunakan  untuk  mengukur  derajat  keterwakilan  dari  tiap  partai  politik  dengan menggunakan rumus matematis sebagai berikut: 33
𝐴𝑑𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = %𝑆 %𝑉
Pada notasi di atas, S merupakan jumlah kursi suatu partai dan V merupakan jumlah suara  yang  diperoleh  partai  tersebut.  Besaran  di  bawah  1  menunjukkan  adanya under-representation (tingkat  keterwakilan  rendah)  demikian  pula  sebaliknya.
Adapun besaran advantage ratio dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang telah dilakukan regresi adalah sebagai berikut: 34
Gambar  1:  Perbandingan Advantage  Ratio Pada  Tiap  Tingkatan  Susunan Daerah Pemilihan
Sumber: Bimo Fajar Hantoro, 2020.
33 Rein  Taagepera  dan  Markku  Laakso,  Proportionality  Profiles  of  West  European  Electoral Systems, 8 European Journal of Political Research 423, 425, 1980.
34 Bimo Fajar Hantoro, supra note 32 , hlm., 163.
Ketiga garis lurus dalam gambar di atas menunjukkan tingkat bias yang dihasilkan oleh  tiap  susunan  dapil  di  mana  semakin  horizontal  garis  yang  terbentuk menunjukkan semakin kecilnya bias.
Berdasarkan  besaran  Indeks  Gallagher  dan Advantage  Ratio di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  konfigurasi  kelembagaan  penyusun  dapil  dalam  UU  Pemilu telah menghasilkan disparitas dalam dapil yang dihasilkan. Tepatnya, besaran bias yang  dihasilkan  oleh  dapil  susunan  pembentuk  undang-undang  lebih  besar  bila dibandingkan  besaran  bias  yang  dihasilkan  oleh  dapil  bentukan  KPU.  Hasil  yang demikian  mengafirmasi  argumen  bahwa  susunan  dapil  yang  dibentuk  lembaga nonpartisan akan menghasilkan bias yang lebih kecil dibandingkan susunan dapil yang  dibentuk  oleh  lembaga  yang  partisan. 35 Dengan  kata  lain,  susunan  dapil bentukan  pembentuk  undang-undang  justru  kurang  mampu  menjamin  setidak- tidaknya tiga asas penyusunan dapil, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, dan proporsionalitas. 36
Prospek  Pengaturan  Komisi  Khusus  Penyusun  Daerah  Pemilihan  dalam Pemilihan Umum Legislatif menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dalam  Pemilu  Legislatif  Tahun  2019,  penyusunan  dapil  oleh  lembaga nonpartisan c.q. telah terbukti KPU lebih mampu menghasilkan susunan dapil yang lebih  proporsional  dibandingkan  susunan  dapil  yang  dibentuk  oleh  lembaga partisan c.q. pembentuk  undang-undang.  Dari  kesimpulan  tersebut  sebenarnya dapat  saja  dikatakan  perlunya  kewenangan  penyusunan  dapil  diserahkan
35 Id., hlm., 164.
36 Masing-masing dari ketiga asas tersebut didefinisikan sebagai berikut:
1) Kesetaraan  nilai  suara:  upaya  untuk  meningkatkan  nilai  suara  (harga  kursi)  yang  setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai.
2) ketaatan  pada  sistem  Pemilu  yang  proporsional:  ketaatan  dalam  pembentukan  daerah pemilihan dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh.
3) Proporsionalitas:  kesetaraan  alokasi  dengan  memperhatikan  kursi  antardaerah  pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan.
Undang-Undang R.I., No. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum, L.N.R.I. Tahun 2017 No. 182, Pasal 185 huruf a, b, dan c dan Penjelasan Pasal 185 huruf a, b, dan c.
sepenuhnya  kepada  KPU,  yang  kemudian  diamini  oleh  Mahkamah  Konstitusi melalui  Putusan  Nomor  80/PUU-XX/2022. 37 Kendati  demikian,  sejatinya  masih terdapat alternatif penataan kewenangan penyusunan dapil melalui pembentukan suatu  komisi  khusus  yang  bertugas  menentukan  susunan  dapil.  Konfigurasi tersebut dapat membawa beberapa keuntungan bila dibandingkan mendelegasikan kewenangan penyusunan dapil kepada KPU. Keberadaan komisi khusus dimaksud dapat  mengurangi  beban  kerja  KPU,  sehingga  KPU  dapat  lebih  fokus  terhadap fungsi  utamanya  dalam  penyelenggaraan  pemilu. 38 Disamping  itu,  penyerahan kewenangan tersebut dapat menghindarkan KPU dari keputusan-keputusan yang sensitif, yaitu melakukan penataan dapil. 39
Secara  konseptual,  komisi  khusus  penyusun  dapil  dapat  dikonfigurasi dengan  keanggotaan  yang  memiliki  kompetensi  yang  relevan  dengan  proses penataan dapil, sebagai misal kompetensi di bidang administrasi pemilu, geografi, maupun statistik. 40 Disamping model teknokratis sebagaimana dimaksud, 41 dikenal pula  beberapa  model  lain  keanggotaan  komisi  khusus  penyusun  dapil.  India misalnya,  menerapkan  model  dimana  ketua  lembaga  penyelenggara  pemilu menjabat secara ex officio sebagai salah satu komisioner dengan satu komisioner lainnya ditunjuk oleh pemerintah pusat dengan syarat calon yang diajukan harus merupakan  hakim  atau  pernah  menjadi  hakim  Mahkamah  Agung  dan  satu komisioner lagi dijabat secara ex officio oleh komisioner penyelenggara pemilu dari negara bagian yang bersangkutan. 42 Adapun beberapa negara bagian di Amerika Serikat  seperti  Illinois,  New  Jersey,  dan  Pennsylvania,  menggunakan  model bipartisan dengan keanggotaan komisi diisi oleh komisioner dari dua partai politik
37 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945, hlm., 141-142.
38 Alan Wall et. al., supra note 14 .
39 Id.
40 Id. Lihat juga Lisa Handley et. al., supra note 14, hlm., 20.
41 Colin  Rallings  et.  al.,  Redistricting  Local  Governments  in  England:  Rules,  Procedures,  and Electoral Outcomes, 4 State Politics and Political Quarterly 470 , 471-472, 2004, 471-472. Lihat juga Michael P. McDonald, A Comparative Analysis of Redistricting Institutions in the United States, 2001 – 02, 4 State Politics and Political Quarterly 371 , 384, 2004.
dalam jumlah yang sama dan satu orang dari unsur nonpartisan yang dimaksudkan sebagai  penentu  dalam  hal  terjadi deadlock . 43 Berdasarkan  studi  komparatif McDonald  terhadap  penataan  dapil  di  50  negara  bagian  Amerika  Serikat,  komisi khusus  yang  bersifat  nonpartisan  cenderung  lebih  mampu  meminimalisir terjadinya gerrymandering dan  menghasilkan  susunan  dapil  yang  netral  bila dibandingkan dengan komisi khusus yang bersifat bipartisan atau partisan. 44
Dengan  segala  kelebihan  dan  konfigurasi  kelembagaan  dari  model penyusunan dapil tersebut, hal pokok yang perlu dijawab terlebih dahulu adalah apakah  secara  normatif  pembentukan  suatu  komisi  khusus  penyusun  dapil dimungkinkan menurut UUD NRI 1945. Dengan demikian, komisi khusus tersebut kemudian  menjadi  salah  satu  lembaga  penyelenggara  Pemilu  disamping  KPU, Bawaslu, dan DKPP. 45 Pertanyaan lain yang perlu dijawab adalah kalaupun komisi khusus  dimungkinkan  untuk  dibentuk,  lantas  bagaimana  susunan  keanggotaan yang memenuhi ketentuan norma UUD NRI 1945. Adapun guna menjawab kedua pertanyaan  tersebut,  terdapat  dua  ketentuan  pokok  yang  menjadi  dasar pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilu, yaitu Pasal 22E ayat (5) dan (6) UUD NRI 1945 yang menyatakan: 46
5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang- undang.
Secara  lebih  detail,  terdapat  empat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang memberikan  penafsiran  terhadap  kedua  norma  tersebut,  yaitu  Putusan  Nomor 11/PUU-VIII/2010,  Putusan  Nomor  81/PUU-IX/2011,  Putusan  Nomor  96/PUU- X/2012,  dan  Putusan  Nomor  80/PUU-XX/2022.  Berdasarkan  keempat  putusan tersebut  kemudian  akan  dipetakan  kemungkinan  pembentukan  komisi  khusus penyusun dapil.
43 Id., hlm., 382-383.
44 Michael P. McDonald, supra note 41, hlm., 375-392.
45 Dalam  UU  Pemilu,  terdapat  tiga  lembaga  penyelenggara  pemilu,  yaitu  KPU,  Bawaslu,  dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Undang-Undang R.I., No. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum, L.N.R.I. Tahun 2017 No. 182, Pasal 1 angka 7.
46 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (5) dan (6).
Pertama, dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa frasa “komisi pemilihan umum” dalam Pasal 22E ayat (5) tidak merujuk  pada  sebuah  nama  institusi,  melainkan  pada  fungsi  penyelenggaraan pemilu  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri. 47 Mahkamah  kemudian mempertegas  bahwa  pemaknaan  frasa  tersebut  berkonsekuensi  pada dimungkinkannya  pelaksanaan  fungsi  penyelenggaraan  pemilu  dimaksud  tidak hanya dilaksanakan oleh KPU, melainkan juga oleh lembaga lain seperti Bawaslu dan  DKPP. 48 Sehingga,  pemaknaan  yang  demikian  telah  membuka  pintu pembentukan  komisi  khusus  penyusun  dapil.  Meski  demikian,  Mahkamah Konstitusi  tetap  memberikan  syarat  dan  ukuran  mengenai  sifat  kelembagaan lembaga yang dibentuk sebagai unsur penyelenggara pemilu, yaitu harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 49
Pemaknaan  dari  ketiga  sifat  tersebut  mengalami  pasang  surut  dalam undang-undang penyelenggara pemilu, kendati demikian secara umum ketiganya masing-masing dimaknai sebagai berikut: 50
1) Nasional:  wilayah  kerja  dan  tanggung  jawab  lembaga  penyelenggara pemilu  mencakup  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
2) Tetap:  lembaga  penyelenggara  pemilu  menjalankan  tugas  secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu; dan
3) Mandiri: lembaga penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.
47 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hlm., 111-112. Lihat juga Lusy Liany, Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia, 15 Lex Jurnalica 308, 309- 310, 2018. Lihat juga Jimly  Asshiddiqie,  Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm., 81.
48 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  hlm.,  111-112.  Lihat  juga  Jimly  Asshiddiqie, Konsolidasi dan Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi,  Jakarta,  2006,  hlm.,  237.  Lihat  juga  Khairul  Fahmi, Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi , Rajawali Pers, Depok, 2016, hlm., 128-129.
49 Michael P. McDonald, supra note 41, hlm., 112.
50 Undang-Undang  R.I.,  No.  22  Tahun  2007,  Penyelenggara  Pemilihan  Umum,  L.N.R.I.  Tahun 2007 No. 59, Penjelasan Umum. Lihat juga Saldi Isra dan Khairul Fahmi,  Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm., 71.
Spesifik  terhadap  makna  mandiri,  Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Nomor 81/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa kemandirian lembaga penyelenggara pemilu tidak hanya meliputi kemandirian institusi, melainkan juga kemandirian anggota. 51 Mahkamah  Konstitusi  berpandangan  perlunya  menghindari  penerimaan  anggota penyelenggara  pemilu  dari  unsur  partai  politik. 52 Bahkan,  Mahkamah  Konstitusi dalam Putusan a quo memutus bahwa syarat pengunduran diri dari keanggotaan parpol  oleh  calon  anggota  lembaga  penyelenggara  pemilu  tidaklah  cukup. 53 Mahkamah Konstitusi memandang perlunya  minimal jangka waktu dalam syarat dimaksud untuk menutup celah bagi partai politik memasukkan kadernya ke dalam lembaga penyelenggara pemilu. 54
Kedua,  terhadap  ketentuan  Pasal  22E  ayat  (6)  UUD  NRI  1945  Mahkamah Konstitusi  melalui  Putusan  Nomor  96/PUU-X/2012  menentukan  bahwa permasalahan mengenai penentuan dapil merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang  untuk  menentukan  ( open  legal  policy ). 55 Kendatipun  isu  hukum dalam putusan a quo adalah mengenai kesetaraan nilai suara dalam susunan dapil yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  namun  Mahkamah  Konstitusi  dalam pertimbangan  hukumnya  menegaskan  bahwa  “ kebijakan  hukum  ( legal  policy ) penentuan  dapil  secara  nasional  sesuai  dengan  situasi,  kondisi,  serta  kebutuhan bangsa  dan  negara  merupakan  amanat  UUD 1945  untuk  diatur  dengan  Undang- Undang”. 56 Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwasanya  kewenangan
51 Putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 perihal  Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm., 57.
52 Id.
53 Id.
54 Id. Lihat juga Riri Nazriyah, Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011), 18 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 107, 126, 2011. Lihat juga Alboin Pasaribu, Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada, 16 Jurnal Konstitusi 416, 428-430, 2019.
55 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  96/PUU-X/2012  perihal  Pengujian  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm., 75-76.
pembentuk  undang-undang  dalam  masalah  penataan  dapil  tidak  hanya  terbatas pada  metode  penyusunan  dapil,  melainkan  meliputi  pula  kewenangan  untuk menentukan  kepada  lembaga  mana  kewenangan  penyusunan  dapil  tersebut diberikan.  Hal  tersebut  setidaknya  ditunjukkan  melalui  dinamika  kewenangan penyusunan dapil sebagai berikut: 57

## Tabel  3:  Pergeseran  Kewenangan  Pembentukan  Daerah  Pemilihan  Era Reformasi
Pemilu  Dasar Hukum DPR DPRD Prov DPRD Kab/Ko 1999 UU 3/1999 58 KPU KPU KPU 2004 UU 12/2003 59 KPU KPU KPU 2009 UU 10/2008 60 Pembentuk UU KPU KPU 2014 UU 8/2012 61 Pembentuk UU KPU KPU 2019 UU 7/2017 62 Pembentuk UU Pembentuk UU KPU
Sumber: Bimo Fajar Hantoro, 2020.
Adapun  pemaknaan  tersebut  kemudian  mengalami  pergeseran  melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022. Pergeseran kewenangan pembentuk  undang-undang  dalam  penyusunan  dapil  anggota  DPR  dan  DPRD Provinsi  kepada  KPU  berdasarkan  Putusan a  quo dalam hal  ini  lebih  didasarkan inkonsistensi pengaturan dalam UU Pemilu. 63 Tepatnya, antara beberapa ketentuan dalam UU Pemilu berikut: 64
57 Bimo Fajar Hantoro, supra note 32 , hlm., 82-83.
58 Undang-Undang R.I., No. 3 Tahun 1999, Pemilihan Umum, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 23, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 6 ayat (4).
59 Undang-Undang  R.I.,  No.  12  Tahun  2003,  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  L.N.R.I.  Tahun 2003 No. 37, Pasal 46 ayat (2).
60 Undang-Undang  R.I.,  No.  10  Tahun  2008,  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  L.N.R.I.  Tahun 2008 No. 51, Pasal 22 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), dan Pasal 29 ayat (5).
61 Undang-Undang R.I., No. 8 Tahun 2012, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, L.N.R.I. Tahun 2012 No. 117, Pasal 22 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), dan Pasal 29 ayat (5).
62 Undang-Undang R.I., No. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum, L.N.R.I. Tahun 2017 No. 182, Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 194 ayat (5).
63 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945, hlm., 137-138.
64 Undang-Undang R.I., No. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum, L.N.R.I. Tahun 2017 No. 182, Pasal 12 huruf d, Pasal 167 ayat (4) huruf e, Pasal 187 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (5).
1) Pasal 12 huruf d : “KPU bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilihan umum.”
2) Pasal 167 ayat (4) huruf e : “ Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:
e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;”
3) Pasal 187 ayat (5): “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-U ndang ini.”
4) Pasal 192 ayat (5): “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan  jumlah  kursi  setiap  daerah  pemilihan  anggota  DPRD  provinsi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tercantum  dalam  Lampiran  IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.”
Bila  kemudian  berdasarkan  ketentuan  Pasal  12  huruf  d  KPU  memiliki  tugas menyelenggarakan  seluruh  tahapan  penyelenggaraan  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 167 ayat (4) yang meliputi penyusunan dapil. Maka, ketentuan Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 192 ayat (5) yang justru menyerahkan tugas penyusunan dapil  anggota  DPR  dan  DPRD  Provinsi  kepada  pembentuk  undang-undang  tidak sejalan dengan pengaturan Pasal 12 huruf d dan Pasal 167 ayat (4) huruf e.
Dari  pertimbangan  hukum  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  dalam  hal  ini sejatinya  tidak mengunci  kewenangan  pembentukan  dapil  tersebut  kepada  KPU. Mengingat, penyerahan kewenangan tersebut kepada KPU lebih dikarenakan Pasal 12  huruf  d  dan  Pasal  167  ayat  (4)  huruf  e  UU  Pemilu  telah  menentukan  bahwa penyelenggaraan  tahapan  tersebut  merupakan  tugas  dari  KPU.  Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan a quo dapat dikatakan masih sejalan dengan  Putusan  Nomor  11/PUU-VIII/2010  mengenai pemaknaan  frasa  “komisi pemilihan umum” dalam ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945. Dengan kata lain,  tidak  menjadi  masalah  dan  tidak  pula  bertentangan  dengan ratio  decidendi Putusan  Nomor  80/PUU-XX/2022  bila  kemudian  pembentuk  undang-undang menyerahkan  tugas  penyusunan  dapil  tersebut  kepada  komisi  khusus  penyusun dapil.
Berdasarkan keempat putusan diatas, sejatinya norma ketentuan Pasal 22E ayat  (5)  dan  (6)  UUD  NRI  1945  memungkinkan  pembentukan  komisi  khusus penyusun  dapil  sebagai  salah  satu  unsur  penyelenggara  pemilu.  Adapun kelembagaan  komisi  khusus  dimaksud  harus  memenuhi  syarat  kelembagaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, yaitu bersifat nasional, tetap,  dan  mandiri.  Adapun  sifat  mandiri  sebagaimana  dimaksud  secara  spesifik harus dimaknai sebagai nonpartisan, sehingga komposisi keanggotaan dari komisi khusus penyusun dapil harus berasal dari unsur non-parpol. Dengan kata lain, tidak dimungkinkan adanya keanggotaan komisi khusus yang berasal dari unsur partai politik.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan bahwasanya  secara  normatif  dimungkinkan  untuk  membentuk  komisi  khusus penyusun  dapil  sebagai  salah  satu  unsur  penyelenggara  pemilu.  Dengan mendasarkan  pada  Pasal  22E  ayat  (5)  dan  (6)  UUD  NRI  1945  serta  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  11/PUU-VIII/2010,  81/PUU-IX/2011,  96/PUU- X/2012,  dan  80/PUU-XX/2022,  komisi  tersebut  harus  memenuhi  syarat kelembagaan,  yaitu  bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri.  Adapun  sifat  mandiri tersebut  harus  dimaknai  sebagai  nonpartisan  sehingga  komposisi  keanggotaan komisi khusus tersebut harus berasal dari unsur non-parpol.
Pembentukan komisi khusus penyusunan dapil dalam hal ini dapat menjadi solusi untuk mewujudkan penataan dapil yang lebih taat asas. Hal mana mengingat dalam tataran praktik, hasil susunan dapil yang dibentuk oleh pembentuk undang- undang  justru  menghasilkan  kadar  disproporsionalitas  secara  komparatif  lebih tinggi  sebagaimana  ditunjukkan  berdasarkan  besaran  Indeks  Gallagher  dan Advantage  Ratio .  Pelekatan  kewenangan  penataan  dapil  kepada  komisi  khusus ketimbang KPU dalam hal ini  dapat mengurangi beban kerja KPU, sehingga KPU dapat  lebih  fokus  terhadap  tahapan  pemilu  lainnya.  Hal  demikian  juga  dapat menjamin proses penyusunan dapil yang lebih kompeten dengan diisinya susunan keanggotaan komisi oleh komisioner dengan latar belakang dan kemampuan teknis yang relevan dengan proses penataan dapil.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Alan Wall et. al., Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman International IDEA, International IDEA, Stockholm, 2016
Andrew  Reynolds,  Ben Reilly  &  Andrew  Ellis,  Desain  Sistem Pemilu:  Buku Panduan Baru International IDEA, International IDEA, Stockholm, 2016
Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020
Jimly  Asshiddiqie,  Konsolidasi  dan  Perkembangan  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi,  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi, Jakarta, 2006
Jimly  Asshiddiqie,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara,  RajaGrafindo  Persada,
Jakarta, 2009
Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi, Rajawali Pers, Depok, 2016
Lisa  Handley  et.  al.,  Delimitation  Equity  Project:  Resource  Guide,  International Foundation for Electoral Systems, Arlington, 2006
Michel L. Balinski & H. Peyton Young, Fair Representation: Meeting the Ideal of One Man, One Vote, Brookings Institution Press, Washington D.C., 2001
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum:  Edisi  Revisi,  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2017
Pipit  R.  Kartawidjaja  dan  M.  Faishal  Aminuddin,  Demokrasi  Elektoral  Bagian  I: Perbandingan Sistem dan Metode dalam Kepartaian dan Pemilu, Sindikasi Indonesia, Surabaya, 2014
Saldi Isra dan Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2019
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Universitas  Indonesia  Press,
Jakarta, 2006
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Umum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
Steve Bickerstaff, Election Systems and Gerrymandering Worldwide, Springer, Cham, 2020

## Jurnal:
Alboin Pasaribu, Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada, 16 Jurnal Konstitusi 416, 2019
Colin Rallings et. al., Redistricting Local Governments in England: Rules, Procedures, and Electoral Outcomes, 4 State Politics and Political Quarterly 470, 2004 David Schleicher, The Boundary Problem and the Changing Case Against Deference in Election  Law  Cases:  Lessons  from  Local  Government  Law,  15  Election  Law Journal 247, 2016
Dian Agung Wicaksono, Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia, 3 Jurnal Rechtsvinding 69, 2014. Ferran Martinez I Coma & Ignacio Lago, Gerrymandering in Comparative Perspective, 24 Party Politics 99, 2016
Heather K. Gerken, Getting from Here to There in Redistricting Reform, 5 Duke Journal of Constitutional Law and Public Policy 1, 2010
Lusy Liany, Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia, 15 Lex Jurnalica 308, 2018
Michael  Gallagher,  Proportionality,  Disproportionality  and  Electoral  Systems,  10 Electoral Studies 33, 1991
Michael  P.  McDonald,  A  Comparative  Analysis  of  Redistricting  Institutions  in  the United States, 2001 – 02, 4 State Politics and Political Quarterly 371, 2004. Raymond  La  Raja,  Redistricting:  Reading  Between  the  Line,  12  Annual  Review  of Political Science 203, 2009
Rein  Taagepera  &  Markku  Laakso,  Proportionality  Profiles  of  West  European Electoral Systems, 8 European Journal of Political Research 423, 1980
Riri  Nazriyah,  Kemandirian  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  (Kajian  terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011), 18 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 107, 2011
Antologi:
Michael  P.  McDonald,  United  States  Redistricting:  A  Comparative  Look  at  the  50 States, dalam Lisa Handley & Bernard Grofman, Redistricting in Comparative Perspective, Oxford University Press, New York, 2008.
Lisa  Handley,  A  Comparative  Survey  of  Structures  and  Criteria  for  Boundary Delimitation,  dalam  Lisa  Handley  &  Bernard  Grofman,  Redistricting  in Comparative Perspective, Oxford University Press, New York, 2008.

## Tugas Akhir:
Bimo  Fajar  Hantoro,  Dualisme  Kewenangan  Pembentukan  Daerah  Pemilihan terhadap Prinsip Proporsionalitas dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, Skripsi  Program  Sarjana  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.

## Peraturan Perundang-undangan:
2002 Delimitation Act of India. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  23,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3725).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penataan Daerah  Pemilihan  dan  Alokasi  Kursi  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870).

## Putusan Pengadilan:
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  11/PUU-VIII/2010  perihal  Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  80/PUU-XX/2022  perihal  Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.