Akses Ilegal dalam Pemanfaatan Mangrove untuk Arang Bakau oleh Masyarakat di Batu Ampar, Kalimantan Barat
Rita Bulan 1 *, Sambas Basuni 2 , Nyoto Santoso 2 , M. Bismark 3
1 Pengajar pada Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat
Email: ritabulan@unsulbar.co.id
2 Fakultas Kehutanan, IPB University
3 Peneliti pada Pusat Litbang Hutan, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
ABSTRACT : This study aims to identify the causes of illegal access for the community in carrying out mangrove utilization activities as raw material for charcoal in Batu Ampar District,  Kubu Raya, West  Kalimantan.  This  research  was  conducted  in  3  villages  in  Batu  Ampar  Subdistrict,  namely Batu  Ampar  Village,  Nipah  Panjang  Village  and  Teluk  Nibung  Village. Data  collection  was  done through  field  observations,  in-depth  interviews,  documentation  studies  and  literature  studies.  Data analysis used descriptive analysis method with the Theory  of Access approach according to Ribot and Peluso (2003). The results showed that the causes of illegal access in the use of mangroves as a raw material for charcoal by the community in Batu Ampar Subdistrict were the characteristics of protected  forest resources  as  Common  Pool Resources (CPRs)  and  high  exclusion  costs  and  the obmission  of  local  government. The  communities  get  the  power  of  access  to  protected  forests  in Batu  Ampar  mainly  through  access  to  capital  provided  by  investors  (cukong),  both  collectors  and buyers.
Keywords: mangrove, mangrove charcoal, protected forest, Theory of Access DOI : http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v11i1.5993

## 1.  PENDAHULUAN
Kabupaten  Kubu  Raya  Kalimantan  Barat  memiliki  potensi  sumberdaya  hutan  mangrove seluas  ±99.532,90  ha.  Potensi  ini  memberi  peluang  besar  bagi  pemanfataan  mangrove,  salah satunya  sebagai  bahan  baku  arang  bakau  di  Kecamatan  Batu  Ampar.  Terdapat  perusahaan  dan sejumlah  besar  masyarakat  yang  melakukan  aktivitas produksi  arang bakau  di  daerah ini.  Namun berbeda  dengan  perusahaan  yang  telah  mengantongi  ijin  pemanfataan,  masyarakat  justru melakukan aktivitas ini secara ilegal. Masyarakat mengambil bahan  baku arang di kawasan hutan lindung di sekitar desa mereka.
Menurut  Contreras-Hermosilla  (2001),  terdapat  beberapa  klasifikasi  praktek  hutan  ilegal ( illegal  forest  practices )  meliputi  berbagai  jenis  pelanggaran  terkait  tahapan  alokasi  dan  akuisisi sumber  daya  hutan,  pengelolaan  hutan,  pengolahan  kayu  dan  perdagangan.  Berdasarkan klasifikasi  ini,  pemanfaatan  mangrove  untuk  arang  yang  bahan  bakunya  berasal  dari  kawasan
hutan  lindung  termasuk  dalam  klasifikasi  bentuk  pelanggaran  peraturan  pengelolaan  hutan ( violations  of  forest  management  regulations )  dan  pelanggaran  peraturan  transportasi  dan perdagangan  ( Violations  of  transport  and  trade  regulations ).  Identifikasi  penyebab  akses  ilegal dalam praktek pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Teori Akses menurut Ribot dan Peluso (2003). Teori ini mendefinisikan akses sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu – termasuk obyek material, orang, lembaga, dan simbol.  Akses ini bergantung pada “bundle of power” yang dapat digambarkan dalam dua hal: pertama,  kemampuan  aktor  untuk  mempengaruhi  praktek  dan  ide  atau  gagasan  orang  lain;  dan kedua,  kekuasaan  yang  timbul  dari  efek  relasi-relasi  sosial.    Selanjutnya  Ribot  dan  Peluso  (2003) membedakan  dua  mekanisme  bagaimana  akses  diperoleh,  dikendalikan  atau  dikelola,  yaitu:  (1) akses  berdasarkan  kepemilikan  ( right-based  access )  yang  mengacu  pada  sanksi  hukum, kebiasaan  atau  konvensi  (termasuk illegal  access );  dan  (2)  mekanisme  struktural  dan  relasional dari  akses  ( structural  and  relational  mechanism  of  access )  yang  meliputi  akses  ke  teknologi ( technology ),  modal  ( capital ),  pasar  ( markets ),  tenaga  kerja  ( labor )  dan  peluang  kerja  ( labor opportunities ),  pengetahuan  ( knowledge ),  otoritas  ( authority ),  identitas  ( identities )  dan  hubungan sosial ( social relations ).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  faktor  penyebab  akses  ilegal  bagi masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  pemanfaatan  mangrove  sebagai  bahan  baku  arang  di Kecamatan Batu Ampar, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

## 2.  METODE PENELITIAN

## 2.1  Tempat dan Waktu
Penelitian ini dilakukan dilakukan pada 3 (tiga) desa, yaitu Desa Batu Ampar, Desa Nipah Panjang  dan  Desa  Teluk  Nibung,  Kecamatan  Batu  Ampar,  Kabupaten  Kubu  Raya,  Kalimantan Barat.  Desa  Batu  Ampar  dipilih  secara  sengaja  ( purposive  sampling )  karena  mewakili  kawasan yang  sebagian  besar  masyarakatnya  menjalankan  aktivitas  proses  produksi  arang  bakau.  Desa Nipah Panjang dan Desa Teluk Nibung dipilih secara purposive sampling karena mewakili wilayah sumber  bahan  baku  arang  bakau.  Penelitian  berlangsung  selama  11  (sebelas)  bulan,  mulai November 2015 - September 2016.
(Sumber: Kabupaten Kubu Raya dalam Angka, 2009).

## Gambar 1. Lokasi Penelitian

## 2.2  Bahan dan Alat Penelitian
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  peraturan  terkait  pemanfaatan sumberdaya  hutan,  data/informasi  hasil  verifikasi  lapangan  tentang  implementasinya,  serta  data hasil wawancara. Alat yang digunakan terdiri atas panduan wawancara, notebook , kamera digital, global positioning system (GPS), alat rekam dan alat tulis menulis.

## 2.3  Tahapan Penelitian/Rancangan Penelitian
Tahapan penelitian meliputi pra penelitian, pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan.  Pra  penelitian  dilakukan  dengan  melakukan  pengumpulan  referensi  awal  terkait rencana  penelitian.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  lapangan,  wawancara mendalam  ( in  depth  interview ),  telaah  dokumen  dan  kajian  literatur.  Observasi  dilakukan  dengan mendokumentasi  aktivitas  produksi  arang  bakau.  Wawancara  mendalam  menggunakan  panduan
Desa Batu Ampar Desa Teluk Nibung Desa Nipah Panjang
pertanyaan  yang  berkembang  selama  wawancara  berlangsung.  Wawancara  mendalam  dilakukan terhadap  23  orang  informan,  terdiri  dari  wakil  pemerintah,  LSM,  akademisi,  perusahaan,  tokoh masyarakat dan masyarakat pengrajin arang. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik snowball sampling dengan informan awal dari Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya.

## 2.4  Analisis Data
Analisis  data  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  dengan  pendekatan  Teori  Akses menurut  Ribot  dan  Peluso  (2003)  untuk  menjelaskan  faktor  penyebab  yang  terdentifikasi menyebabkan masyarakat masih melakukan illegal access ke kawasan hutan dalam pemanfaatan hutan  mangrove  sebagai  bahan  baku  arang.  Ribot  dan  Peluso  (2003)  mendefinisikan  akses sebagai  kemampuan  memperoleh  manfaat  dari  sesuatudan    kekuatan  atau  kemampuan  akses tersebut  dapat  diperoleh  melalui  teknologi,  modal,  pasar,  tenaga  kerja  dan  peluang  tenaga  kerja, pengetahuan, kewenangan, identitias sosial dan negosiasi dengan relasi lain.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Ruang Konflik Hak
Konflik yang muncul antara pemerintah dan pengrajin arang di Kecamatan Batu Ampar akibat pertentangan klaim atas kawasan sumberdaya hutan.  Aktor dalam konflik pemanfaatan lahan atau sumberdaya  didalamnya  adalah  individu  atau  kelompok  yang  memiliki  kepentingan  secara langsung  terhadap  lahan  atau  sumberdaya  dalam  lahan  tersebut,  sementara  pengelola  dan pengguna  lahan  adalah  pihak  yang  secara  tidak  langsung  mendukung  atau  menerima  akibat  dari konflik  yang  terjadi  (Faith,  2012 dalam Gamin,  2014).    Pemanfaatan  kayu  mangrove  untuk  arang yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  Kecamatan  Batu  Ampar  merupakan  kegiatan  ilegal  karena bahan bakunya berasal dari hutan lindung (Gambar 2).
(KH. P.Panjang III-IV) (KH S. Lebak – S. Kerawang)
Gambar 2. Lokasi pengambilan bahan baku arang bakau berstatus hutan lindung
Lokasi pengambilan bahan sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2 di atas adalah HL di Kelompok Hutan (KH) Pulau Panjang III dan IV dan HL di KH S. Lebak – S. Kerawang. Karena itu, para pelaku seharusnya mendapatkan sanksi secara hukum negara.
0 O 43’25.12”S; 109 O 31’32.76”E 0 O 45’39.14”S; 109 O 37’8.25”E
Ruang konflik antara pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya dengan hak kepemilikan terletak  pada  klaim  sumberdaya  hutan  di  hutan  lindung.  Klaim  pemerintah  sebagai  pihak  yang berwenang  mengelola  dan  mengatur  pemanfaatan  hasil  hutan  berdasarkan  PP  6/2007 jo PP 3/2008.  Sedangkan  masyarakat  menggunakan  hak  pemanfaatan  sumberdaya  dari  hutan  lindung berdasarkan nilai historis kawasan dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan nilai manfaat sumberdaya hutan. Nilai historis kawasan berkaitan dengan sejarah pemanfaatan hutan mangrove oleh masyarakat yang telah dilakukan sejak lama dan bahkan pernah memperoleh ijin pemanfaatan sebelum Tata Guna Hutan Kesepakatan pada tahun 1982. LPP Mangrove (2002) mengemukakan bahwa  aktivitas  ini  telah  berlangsung  sejak  sekitar  tahun  1906.  Kegiatan  pemanfaatan  hutan mangrove  oleh  masyarakat  ini  pernah  memperoleh  legalitas  dari  Dewan  Pemerintah  Daerah Pontianak  dalam  bentuk  Ijin  Pemilikan  Dapur  Arang  dan  Pengelolaan  Hutan  sejak  tahun  1949. Lokasi  hutan  yang  diberikan  ijin  tersebut  berada  di  sekitar  Batu  Ampar  (Sungai  Limau  sampai Sukamaju  dan  Pulau  Panjang)  [LPP  Mangrove  2002].  Pada  perkembangannya,  fungsi  hutan mangrove  sebagai  lokasi  sumber  bahan  baku  arang  tersebut  diubah  menjadi  hutan  lindung berdasarkan  TGHK  melalui  Keputusan  Menteri  Pertanian  No.757/Kpts/UM/10/1982,  diperkuat dengan  Peraturan  Daerah  No.1  Tahun  1995  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Propinsi (RTRWP) Kalimantan Barat tahun 1995 dan paduserasi RTRWP  dengan TGHK pada tahun 1999. Hutan lindung ini meliputi Pulau Panjang, lokasi sumber bahan baku arang yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sejak saat itu, aktivitas produksi arang yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Batu  Ampar  tergolong  ilegal  karena  bahan  baku  yang  digunakan  berasal  dari  kawasan  hutan lindung.
Pasca  TGHK  dan  terbitnya  SK  259/Kpts-II/2000  tentang  Penunjukan  Kawasan  Hutan  dan Perairan  di  Wilayah  Propinsi  Kalimantan  Barat  seluas  9.178.760  ha,  aktivitas  usaha  arang masyarakat  tidak  berhenti  begitu  saja.  Hal  ini  juga  terindikasi  dari  kecenderungan  peningkatan jumlah dapur arang di Kecamatan Batu Ampar (Gambar 3).
Sumber:  Prasetiamartati  et  al.  2008;    LPP  Mangrove  2000;  LPP  Mangrove  2008;  Siregar  2012; Disbunhuttam 2013; Santoso 2013; studi ini.
Gambar 3.  Tren jumlah dapur arang di Desa Batu Ampar
Berdasarkan  fakta  di  atas,  nampak  bahwa  klaim  sumberdaya  oleh  masyarakat  ini  justru tetap  tegak  dan  mendapat  dukungan  secara  luas  dari  masyarakat.    Meski  masyarakat  tidak memiliki  ijin  pemanfaatan  sebagai  dasar  hukum,  kenyataannya  masyarakat  berperan  sebagai pengguna  yang  mampu  memasuki  ( access )  dan  memanfaatkan  ( withdrawal )  sumberdaya  hutan lindung  dengan  leluasa.  Kondisi  ini  juga  tidak  terlepas  dari  karakteristik  hutan  lindung  sebagai sumberdaya  milik  bersama  atau Common  Pool  Resources (CPRs).  Sifat  sumberdaya  dengan kategori CPRs adalah sebagian bersifat barang publik ( public goods ) dan sebagian besifat barang privat  ( private  goods ).  Hutan  lindung  bersifat  barang  publik  karena  pemanfaatannya  sulit mengeluarkan  pengguna  lain.  Hutan  lindung  juga  bersifat  barang  privat  karena  pemanfaatannya oleh satu pengguna akan mengurangi kesempatan pengguna lain untuk memanfaatkan (Hess dan Ostrom  2007).  Karakteristik  hutan  lindung  lainnya  yang  juga  menyebabkan  pemerintah  sulit mengendalikan akses ilegal di kawasan hutan lindung mangrove di kecamatan Batu Ampar adalah biaya eksklusi yang tinggi ( high exclusion cost ). Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membutuhkan biaya  yang  tinggi  untuk  mengeluarkan  masyarakat  pengrajin  arang  yang  melakukan  penebangan mangrove selama ini. Hal ini menyebabkan pemerintah akhirnya melakukan pembiaran ( obmission ) terhadap  masyarakat  yang  memanfaatkan  kayu  mangrove  dari  kawasan  hutan  lindung  di Kecamatan Batu Ampar.

## 3.2  Mekanisme Akses Ilegal
Karakteristik hutan lindung sebagai sumberdaya milik bersama dan pembiaran yang dilakukan oleh  pemerintah  kemudian  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  beserta  sejumlah  pihak  yang berkepentingan  terhadap  pemanfaatan  mangrove  sebagai  bahan  baku  arang  di  Kecamatan  Batu Ampar.  Pada  sisi  masyarakat,  pengrajin  arang  memanfaatkan  kemampuan  yang  mereka  miliki dengan tetap mengakses kawasan hutan lindung mangrove sebagai sumber bahan baku arang. Di sisi pemerintah daerah, Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya memiliki fungsi kontrol dan pengaturan tetapi tidak dapat menggunakannya. Dalam hal ini, terdapat perangkat  kekuasaan  ( bundle  of  power )  yang  memberi  kekuatan  kepada  masyarakat  sehingga dapat  mengambil  keuntungan  dari  hutan  lindung.  Kekuatan  untuk  mengakses  lahan  dan sumberdaya  alam,  sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya,  dapat  diperoleh  melalui  teknologi, modal, pasar, tenaga kerja dan peluang tenaga kerja, pengetahuan, kewenangan, identitias sosial dan negosiasi dengan relasi lain (Ribot dan Peluso 2003).  Kekuatan (power) yang digunakan oleh pengrajin  arang  dalam  melakukan  illegal  access  pada  pemanfaatan  mangrove  untuk  arang  di Kecamatan  Batu  Ampar  diperoleh  dari  penampung  atau  cukong,  atau  sering  pula  disebut pengumpul.  Pada  konteks  praktek  hutan  secara  illegal,  perambahan  hutan  secara  liar  yang melibatkan  masyarakat  sebagai  tenaga  kerja  yang  dipengaruhi  oleh  kondisi  masyarakatt  yang lemah  dari  sisi  ekonomi  dan  dimanfaatkan  oleh  pada  cukong  sebagai  pemberi  modal  (Sadino, 2011).  Penampung  di  Desa  Batu  Ampar  terdiri  dari:  (1)  penampung  yang  menyediakan  pasar sekaligus  modal  bagi  pengrajin  arang,  selanjutnya  disebut  penampung-pemodal;  dan  (2) penampung  atau  pengumpul  yang  hanya  membeli  atau  menyediakan  pasar,  selanjutnya  disebut penampung-pembeli (Tabel 1, Gambar 4).

## Tabel 1. Tipe penampung arang bakau di Batu Ampar
No Tipe Penampung Peran 1 Penampung-Pemodal - Menyediakan pasar - Menyediakan modal 2 Penampung-Pengumpul - Menyediakan pasar
Gambar 4. Posisi Penampung- Pemodal dan Penampung-Pengumpul dalam Alur Tata Niaga Arang Bakau di Batu Ampar
Akses  ilegal  dibentuk  dan  dipengaruhi  oleh  adanya  identitas  dan  hubungan  sosial  yang tercipta  di  antara  para  aktor  didalamnya  (Ribot  dan  Peluso  2003).  Relasi  antara  penampung (terutama  penampung-pemodal)  dan  pengrajin  arang  berkembang  sehingga  memunculkan  pola hubungan patron-klien (patron-client) dalam pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang di Batu  Ampar.  Scott  (1989)  mengemukakan  bahwa  hubungan patron-klien terbentuk  karena ketidakberdayaan klien atas dirinya sendiri. Pengrajin arang sebagai klien berada di ambang batas (secara  ekonomi)  dan  satu-satunya  cara  untuk  dapat  bertahan  hidup  adalah  dengan  bergantung kepada orang lain, dalam hal ini pemodal, yang memiliki kuasa dan sumberdaya yang dibutuhkan oleh pengrajin arang. Patronase merupakan pilihan pranata ekonomi yang dibangun untuk menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi dan tetap bertahan pada ketidakpastian dan mata pencaharian yang fluktuatif (Mirajiani et al ., 2014).  Pada hubungan patron-client , para pengrajin menjual produk arangnya  kepada  penampung-pemodal  yang  telah  membiayai  sebagian  atau  seluruh  proses produksi  arang.  Munculnya  penampung-pemodal  ini  merupakan  bentuk  upaya  dari  para penampung  untuk  memelihara  dan  mengendalikan  kegiatan  pengrajin  arang  agar  dapat mempertahankan  kekuasaan  mereka  atas  sumberdaya  hutan  mangrove  di  Kecamatan  Batu Ampar.  Ribot  dan  Peluso  (2003)  mengemukakan  bahwa  para  pemodal  yang  mengendalikan peluang kerja dapat mengalokasikan tenaga kerja sebagai bagian dari hubungan patronase. Akses modal  merupakan  suatu  faktor  yang  jelas  dapat  digunakan  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari sumberdaya, dengan tujuan mengendalikan dan mempertahankan akses mereka. Akses ke modal ini  dapat  digunakan  untuk  mengontrol  akses  sumberdaya  melalui  pembelian  kepemilikan,  dapat pula  digunakan  untuk  menjaga  akses  sumberdaya  (Ribot  dan  Peluso,  2003).  Sebagian  besar pengrajin  arang  menjalankan  proses  produksi  arang  dengan  meminjam  modal  pada  para
Pemilik Dapur Arang Kurir Penampung di Batu Ampar Penampung - Pemodal Pembeli dari Pontianak Modal
penampung-pemodal di Desa Batu Ampar. Nazia et al . (2013) mengemukakan bahwa alasan yang menyebabkan  aktivitas  penebangan  liar  sulit  dihentikan  diantaranya  meliputi  dukungan  dari  para penyokong  dana  atau  cukong  yang  beroperasi  layaknya  institusi  kejahatan  yang  terorganisir ( organized crimes ). Salah satu informan di Dusun Telok Air mengungkapkan:
“…cukong di Telok Air ni banyak…ada sekitar 4 atau 5 orang, ada yang dari Pontianak, ada  pula  dari  Desa  Batu  Ampar…yang  dari  Pontianak  ada  yang  datang  sebulan sekali…” (Wawancara Informan, 2015).
Para  penampung-pemodal  juga  berperan  menyediakan  berbagai  kebutuhan  sarana produksi  dan  kebutuhan  rumah  tangga  harian  para  pengrajin.  Umumnya  modal  semacam  ini diberikan  dalam  bentuk  pinjaman.  Pembayaran  atau  pelunasan  pinjaman  nantinya  akan  diambil dari  selisih  antara  harga  arang  dengan  besarnya  pinjaman.  Cara  ini  menyebabkan  hubungan antara  pengrajin  dengan  para  penampung-pemodal  semakin  kuat.  Akses  ke  modal  dalam  bentuk kredit merupakan sarana mempertahankan akses ke sumberdaya (Ribot dan Peluso (2003). Salah satu informan di Desa Batu Ampar mengungkapkan:
“…hubungan  antara  pengrajin  dan  penampung  itu  sangat  kuat…pengrajin  diikat dengan  utang  kepada  penampung..semua  kebutuhan  disediakan  oleh  penampung, termasuk  kebutuhan  hari-hari  masyar akat…musim  paceklik  pengrajin  bisa  berhutang barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, gula dan lain- lain di toko penampung ” (Wawancara Pemerintah Desa, 2015).
Sjaf  (2012)  mengemukakan  bahwa  para  individu  mengkonstruksi  identitasnya  sesuai dengan  konteks  peran  yang  dimainkannya.  Para  pemodal  membangun  identitasnya  melalui perannya  dalam  hal  memberikan  modal  kepada  para  pengrajin  dalam  proses  produksi  arang. Konstruksi  yang  dilakukan  para  pemodal  ini  ditentukan  oleh  habitus  dan  kekuatan  modal  yang dimiliki  untuk  menyusun  strategi  agar  dapat  mempertahankan  kekuasaannya  (Sjaf  2012).  Para penampung-pemodal  dalam  struktur  sosial  masyarakat  di  Desa  Batu  Ampar  dipandang  memiliki kelas  sosial  tertentu.  Mereka  memiliki  identitas  sosial  yang  mapan  dan  diakui  dalam  masyarakat (Hardiman  2009).    Selain  berperan  besar  dalam  mendanai  aktivitas  para  pengrajin  arang,  para penampung-pemodal  ini  juga  berperan  dalam  menentukan  harga  arang  dari pengrajin.  Kondisi ini menyebabkan  para  pengrajin  memiliki  posisi  tawar  yang  lebih  rendah  dibanding  penampung- pemodal.  Upaya  untuk  membantu  pengrajin  dalam  hal  permodalan  pernah  dilakukan  melalui pembentukan Koperasi Panter pada tahun 2000. Koperasi ini beranggotakan para produsen arang dan nelayan di Desa Batu Ampar dan sekitarnya. Tujuannya adalah meningkatkan akses pasar dan harga untuk produsen arang lokal. Hingga tahun 2003, keberadaan koperasi Panter telah berhasil
Diserahkan : 2019-01-30 ; Diterima: 2019-07-31 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
memutus  mata  rantai  antara  pengrajin  arang  dengan  penampung.  Namun  pada  tahun  2004, koperasi  kemudian  mengalami  stagnasi  karena  berbagai  persoalan  internal  dan  pengaruh  politik, terutama sejak pemimpin koperasi berhenti dan aktif dalam kegiatan kepartaian. Prasetiamartati et al .  (2008)  mengungkapkan  bahwa  penampung/pengumpul  dan  beberapa  anggota  masyarakat menentang  kehadiran  Panter  dan  mendiskreditkan  para  pendukungnya  karena  dapat membahayakan  kepentingan  mereka,  seperti  mencoba  untuk  menggantikan  peran  penampung sebagai pembeli dan pendukung modal bagi produsen arang.
Solusi  lain  yang  pernah  diupayakan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  akses  illegal masyarakat  terhadap  hutan  lindung  di  Batu  Ampar  adalah  membuat  usulan  pencadangan  areal HTR untuk pemanfatan mangrove untuk arang pada tahun 2013. Tujuannya agar masyarakat dapat memperoleh  skema  pengelolaan  hutan  dengan  pendanaan  yang  jelas  legal.  Pengusulan  ini difasilitasi  oleh  pemerintah  setempat  melalui  Dinas  Perkebunan,  Kehutanan  dan  Pertambangan Kabupaten Kubu Raya. Ritabulan (2016) mengungkap bahwa hambatan implementasi HTR di Batu Ampar  meliputi:  (1)  kawasan  yang  potensial  untuk  pemanfaatan  mangrove  sebagai  bahan  baku arang  bagi  masyarakat  masih  terkendala  dengan  status  dan  fungsi  kawasan  sebagai  HL;  (2) kurangnya  pengetahuan  masyarakat  pengrajin  arang  terhadap  isi  peraturan  akibat  tidak  adanya sosialisasi; (3) rendahnya kapasitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat pengrajin arang dan tidak  adanya  pemberian  sanksi  yang  tegas  bagi  pelaku  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  tanpa  ijin; serta (4) sebagian besar tugas dan fungsi instansi pemerintah terkait belum dilaksanakan. Karena itu,  solusi  permasalahan  pemanfaatan  mangrove  untuk  arang  bakau  oleh  masyarakat  di  Batu Ampar  membutuhkan  perhatian  dan  keseriusan  dari  berbagai  pihak,  terutama  pemerintah  dengan mempertimbangkan faktor penyebab akses ilegal sesuai temuan dalam studi ini. Masyarakat tetap perlu diberi ruang yang legal dalam mengakses hutan dan mengelolanya dengan pendanaan yang jelas sehingga dapat memutus  mata rantai akses ilegal yang mereka bangun selama ini terhadap hutan lindung di Batu Ampar.

## 4.  KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  faktor  penyebab illegal  access dalam  pemanfaatan  mangrove sebagai  bahan  baku  arang  oleh  masyarakat  di  Kecamatan  Batu  Ampar  adalah  karakteristik sumberdaya  hutan  lindung  sebagai  sumberdaya  milik  bersama  dan  bersifat high  exclusion  cost (biaya eksklusi tinggi) serta adanya pembiaran ( obmission ) dari pemerintah setempat. Ketiga aspek ini  kemudian  dimanfaatkan  dan  memberi  ruang  bagi  para  penampung  ( cukong )  yang  berperan menyediakan  pasar  (penampung-pembeli)  dan  penampung-pemodal  yang  berperan  sekaligus sebagai pemodal bagi para pengrajin arang. Kehadiran para cukong ini lahir dari hubungan sosial yang  kemudian  berkembang  dengan  pola patron-client .  Melalui  pola  ini,  cukong  membuat  ikatan dengan  para  pengrajin  arang  dalam  bentuk  pinjaman  berupa  modal  untuk  biaya  operasional  dan
kebutuhan  harian  pengrajin  arang.  Dengan  demikian,  masyarakat  memperoleh  kekuatan  akses terhadap  hutan  lindung  di  Batu  Ampar  terutama  melalui  akses  modal  yang  disediakan  oleh  para pemodal ( cukong ), baik penampung-pembeli dan penampung-pemodal.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  Badan  Penelitian,  Pengembangan  dan  Inovasi  (BLI),  Kementrian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  Indonesia  dan  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya,  Kalimantan Barat, Indnesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Contreras-Hermosilla, A. (2001). Law compliance in the forestry sector: an overview.  Washington DC (US): World Bank.
Gamin,  B.  Nugroho,  H.  Kartodihardjo,  L.M.  Kolopaking,  R.  Boer.  (2014).  Menyelesaikan  konflik penguasaan  kawasan  hutan  melalui  pendekatan  gaya  sengketa  para  pihak  di  Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 11 (1): 71 – 90.
Hardiman, F. B.  (2009).  Demokrasi deliberatif.  Yogyakarta (ID): Penerbit Kanisius.
Hess,  C.,  E.  Ostrom.  (2007).  Understanding  knowledge  as  common;  from  theory  to  practice.
England (UK): The Mit Press.
[LPP  Mangrove]  Lembaga  Pengkajian  dan  Pengembangan  Mangrove.  (2002).  Laporan  akhir program  lanjutan  uji  coba  pengelolaan  hutan  alam  produksi  oleh  masyarakat  Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat. Pontianak (ID): LPP Mangrove.
Mirajiani,  E.S  Wahyuni,  A.  Satria,  Saharuddin,  T.  Kusumastanto.  (2014).  Transformasi  pranata patronase  masyarakat  nelayan:  Dari  ekonomi  moralitas  menuju  ekonomi  pasar.  Jurnal Komunitas 6 (1): 115 –134.
Nazia, Z., R. Nugroho, W. Atikah. Kajian yuridis mengenai illegal logging di kawasan hutan (Studi kasus  di  Balai  Taman  Nasional  Meru  Betiri  Kabupaten  Jember).    Artikel  Ilmiah  Hasil Penelitian Mahasiswa 2013.
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58751/Zahrotun%20N azia.pdf?sequence=1 [Akses Rabu 22 Juni 2016].
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
Prasetiamartati  B,  H.S.  Tai,  N.  Santoso,  R.  Murtikasari,  C.  Syah.  (2008).  Mangrove  forest  and charcoal production: Case of Batu Ampar, West Kalimantan. Paper submitted for IASC 2008 Global
Conference. http://iasc2008.glos.ac.uk/conference%20papers/papers/P/Prasetiamartati%20_  121401.pdf [Akses Rabu 22 Juni 2016]
Diserahkan : 2019-01-30 ; Diterima: 2019-07-31 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
Ribot, J.C., N. L. Peluso. (2003). A theory of access. Rural sociology society. 68(2):153-181.
Ritabulan,  S.  Basuni,  N.  Santoso,  M.  Bismark.  (2016).  Hambatan  implementasi  kebijakan  Hutan Tanaman Rakyat di Batu Ampar, Propinsi Kalimantan Barat. Jurnal Analisis Kebijakan 13(2):
73 – 84.
Sadino  (2011).  Laporan  Akhir  Tim  Pengkajian  Hukum  tentang  Peran  Serta  Masyarakat  dalam Pemberantasan  Pembalakan  Liar  Hutan  (Ilegal  Logging).  Jakarta:  Kementerian  Hukum  dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Sjaf,  S.  (2012).    Pembentukan  identitas  etnik  dalam  arena  ekonomi  politik  Lokal  di  era desentralisasi  [disertasi]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana IPB.
Scott,  J.  (1989).  The  moral  economy  of  peasant,  rebellion  and  subsistence  in  southeast  asia. Diterjemahkan oleh Hasan Basri. Jakarta: LP3ES.