Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320

## PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK
Ali Dahwir 1 dan Barhamudin 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: dahwirali@yahoo.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: barigama@gmail.com

## Abstract
Sexual  crimes  that  make  children  as  victims  are  extraordinary  crimes  that  threaten  and endanger  children's  psychology  and  can  eliminate  comfort,  peace,  security,  and  order  in society. The problem discussed in this paper is how to apply chemical castration sanctions to perpetrators  of  sexual  crimes  against  children.  In  answering  the  existing  problems,  using normative  legal  research  methods  are  descriptive  analytical.  The  analysis  was  carried  out qualitatively,  using  a  legal  approach,  a  case  approach  and  a  philosophical  approach.  The results  showed  that  the  Indonesian  Doctors  Association  did  not  want  to  be  the  executor  of chemical castration punishment, this was because doctors were bound by an oath and a code of medical ethics. In this code of ethics, philosophically, doctors have the task of trying to heal, not  vice  versa,  namely  by  using  science  to  carry  out  actions  that  are  contrary  to  humanity, namely  revoking  a  person's  health  even  if  only  temporarily.  It  is  the  duty  of  the  police  to enforce the law against the decisions made by the court. The execution can be carried out by nurses  and  skilled  personnel  free  from  the  oath  of  office.  Nurses  carry  out  castration injections on the basis that they have met the criteria that have been set as  requirements for providing health services, as regulated in the Nursing Act.

## Keywords: Punishmant, Crime, Chemical Castration

## Abstrak
Kejahatan  seksual  yang  menjadikan  anak  sebagai  korban  adalah  kejahatan  yang  luar  biasa yang  mengancam  serta  membahayakan  psikologis  anak  serta  dapat  menghilangkan kenyamanan,  ketentraman,  keamanan,  dan  ketertiban  dalam  masyarakat.  permasalahan  yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak  pidana  kejahatan  seksual  terhadap  anak.  Dalam  menjawab  permasalahan  yang  ada, dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  bersifat  deskriptif  analitis.  Analisis dilakukan  secara  kualitatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  undang-undang,  pendekatan kasus serta pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ikatan Dokter Indonesia tidak  mau  sebagai  pelaksana  hukuman  kebiri  kimia,  hal  ini  disebabkan  dokter  telah  terikat pada  sumpah  serta  kode  etik  kedokteran.  Dalam  kode  etik  tersebut  secara  filosofi  dokter memiliki tugas berupaya menyembuhkan bukan untuk sebaliknya yakni dengan menggunakan ilmu pengetahuan melaksanakan perbuatan yang bertentangan dengan perikemanusiaan, yakni mencabut kesehatan seseorang meskipun hanya untuk sementara waktu, dengan melaksanakan kebiri,  pemerintah  memberi  perintah  kepada  Kedokteran  Kepolisian  sebagai  eksekutor,  yang menjadi  tugas  kepolisian  untuk  menegakkan  hukum  terhadap  putusan  yang  telah  ditetapkan oleh pengadilan. Eksekusi dapat dilakukan perawat serta tenaga terampil terbebas dari sumpah jabatan.  Perawat  melaksanakan  suntikan kebiri  atas  dasar  telah  memenuhi kriteria  yang  telah ditetapkan  sebagai  persyaratan  melakukan pelayanan  kesehatan,  sepertidiatur  dalam  Undang- undang Keperawatan.
Kata Kunci: Sansi Pidana;Tindak Pidana; Kebiri Kimia
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320

## PENDAHULUAN
Sebagai  dasar  pijakan  bahwa
Indonesia adalah negara yang berlandaskan  dengan  hukum.  Hal  ini tertuang dalam konstitusi negara Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan  bahwa  negara  Indonesia menjamin hak-hak anak dalam kelangsungan hidup, serta  proses pertumbuhan dan perkembangan, perlindungan  atas  ancaman  kekerasan serta  diskriminsi.  Ketentuan  seperti  ini diuraikan pada  Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Jaminan yang diberikan  oleh  negara  tersebut  tanpa memilih  dan  memilah  warga  negara yang  mana,  baik  berdasarkan  usia, gender,  agama,  suku,  bangsa,  ras  dan lain  sebagainya.  Jaminan  perlindungan tersebut diberikan selaras pada sila ke- 5  Pancasila  “keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Merujuk  kepada  ketentuan  Pasal 13  UU  No  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah ditetapkan Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat;
b. Sebagai penegak hukum; serta
c. Sebagai  perlindungan,  pengayom dan pelayan masyarakat.
Namun demikian keberadaan pihak  kepolisisan  sebagai  pemelihata keamanan dan ketertiban dalam masyarakat belumlah sepenuhnya dapat menjadi  terciptanya  keamanan  dan ketertiban dalam masyarakat. Kenyataan  seperti  ini  tergambar  dari masih  seringnya  terjadi  kejahatan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam  terjadinya  tindak  pidana tersebut,  tidak  jarang  yang  dijadikan sebagai  korban  merupakan  anak  yang mana  mereka  ini  adalah  pihak  yang belum  mampu  melindungi  dirinya sendiri.  Idealnya  seorang  anak  adalah pihak yang harus mendapatkan perlindungan  dan  pengayoman  dari orang  dewasa.  Perkembangan  ilmu pengetahuan  serta  globalisasi  yang telah memberikan dampak negatif pada semua  bidang,  termasuk  teknologi informasi  serta  komunikasi,  yang  telah memunculkan  fenomena  baru  yakni semakin  seringnya  terjadi  kejahatan kekerasan  seksual  anak.  Kejahatan yang  menjadikan  anak  sebagai  korban adalah  suatu  tindak  pidana  keji, terlebih  lagi  apalagi  tindak  pidana tersebut  berbubungan  dengan  tindakan kekerasan seksual.
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320
Dikutip dari merdeka.com bahwa
Kementerian
Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak mengatakan kejahatan seksual terhadap anak  dan  perempuan  telah  menembus angka  tingkat  tertinggi  di  tahun  2020 sekitar 7.191 kasus. Kemudian
TEMPO.CO,  mengemukakan  Komnas Perempuan mengidentifikasi
peningkatan  jumlah  perkara  kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Disepanjang  tahun  2019,  terpantau 2.341 perkara artinya meningkat sebesar 65 persen dari tahun sebelumnya  sebanyak  1.417  kasus. 1
Sementara  itu  pada  tahun  2021, berdasarkan  sistem  informasi  daring perlindungan  perempuan  dan  anak sampai  dengan  3  Juni,  telah  mencapai 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan  dan  anak.  Data  tersebut memberikan  gambaran  bahwa  tindak pidana  terhadap anak  merupakan  suatu kejahatan  yang  semakin  hari  semakin meningkat.
Padahal  apabila  menilik  pada sejarah  perlindungan  terhadap  anak telah dimulai   sejak dideklarasikannya Hak-hak  Anak  tahun  1924  di  Jenewa yang  telah  diklame  pada Universal
1 Syailendra  Persada,  “Kekerasan  Terhadap Anak  Perempuan  Naik  65  Persen  di  2019” https://nasional.tempo.co/read/ ,2021
Declaration  of  Human  Right tahun 1958. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya tanggal 20 Nopember 1958 Majelis Umum PBB melakukan pengesahan  terhadap Declaration  of The  Rights  of  The  Child (Deklarasi Hak-hak  anak).  Permasalahan  anak menjadi topik-topik yang sering dibahas  pada  kongres  PBB,  misalnya tentang The  Prevention  of  Crime  and The  Treatment  of  Offenders .  Saat dilaksanakannya kongres pertama tahun  1955  di  Jenewa  membahas tentang Prevention of Juvenile Delinquency .
Usaha untuk mengalahkan kezaliman  melalu  pelaksanaan  pidana (hukuman)  adalah  suatu  instrumen klasik, layaknya perkembangan manusia  itu  sendiri.  Memang,  sampai dengan  saat  ini,  eksistensi  hukum pidana tetap dipertahankan dan diandalkan  sebagai  metode  untuk masalah  legislatif  pidana.  Sebenarnya, menjelang  akhir  sebagian  besar  item hukum,  cukup  sering  ada  sub-bagian tentang  "pengaturan  pidana". 2 Atribut mendasar  dari  hukum  pidana  yang tidak sama dengan common law adalah
2 Nawawi  Barda  Arif, Beberapa  Aspek Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum  Pidana (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2005).
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320
bahwa
pelaksanaannya tidak bergantung  pada  pengesahan  individu yang terluka oleh demonstrasi kriminal tetapi  diserahkan  kepada  kantor-kantor pemerintah. 3 untuk mengikuti pelaksanaan  hukum  pidana  diteruskan ke  petugas  polisi.  terlepas  dari  apakah hukum  yang  memiliki  kekuatan  atau orang  yang  diberi  kekuatan,  dengan alasan  antara  hukum  dan  kekuatan merupakan  bagian  yang  tidak  dapat dibedakan.
Jadi  dengan  adanya  ketentuan tersebut memberikan kewenangan terhadap  lembaga-lembaga  tertentu untuk  melakukan  penegakan  hukum diseluruh  kedaulatan  negara  Republik Indonesia,  dengan  tujuan  memberikan pengayoman  serta  perlindungan  warga negara  tanpa  melihat  suku,  agama maupun  adat  istiadatnya,  tidak  melihat tua,  muda  ataupun  yang  balita  mereka sebagai warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara melalui aparat penegak hukumnya,  demikian  juga  halnya terhadap  anak-anak  yang  merupakan harapan generasi penerus bangsa Indonesia.
3 Wirjono  Projdodikoro, Azas-azas  Hukum Pidana  di  Indonesia , Cetakan  ke  2 (Bandung: Eresco, 2007).
Pembahasan  tentang  tindakan kekrasan seksual terhadap anak merupakan  permasalahan  yang  sangat komplek  dan  memiliki  banyak  sisi, sehingga akan sangat luas pembahasannya ketika menulis tentang kejahatan  tersebut.  Untuk  menghindari hal  itu  dan  agar  tulisan  ini  menjadi fokus  maka  ditetapkan  permasalahan yang  dibahas  adalah  bagaimanakah implementasi  sanksi  pidana  kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual  terhadap  anak?  Permasalahan tersebut  juga  dijadikan  sebagai  ruang lingkup  dalam  pembahasan  tulisan  ini. Namun demikian tidak menutup kemungkinan  dibahas  juga  hal-hal  lain yang  memiliki  relevansi  dengan  topik tulisan ini.
Metode  penelitian  hukum  yang diterapkan dalam pembahasan permasalahan tulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum  normatif  bersifat  deskriptif analitis,  karena  setelah  memberikan gambaran  tentang  implementasi  sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual  terhadap  anak,  selanjutnya akan  dialasis  secara  hukum.  Analisis secara  hukum  lebih  pada  analisis kualitatif, yakni menjelaskan berdasarkan pendekatan peraturan
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320
perundang-undangan,
pendekatan kasus serta pendekatan filosofis.
Dengan melakukan pendekatan tersebut  diharapkan  pada  kesimpulan akan  didapatkan  gambaran  yang  jelas tentang  implementasi  sanksi  kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual  terhadap  anak,  serta  diakhir tulisan penulis akan dapat memberikan saran  terhadap  penerapan  sanksi  kebiri kimia tersebut.

## PEMBAHASAN
A. Sanksi Dalam Hukum Pidana
Pembahasan tentang sanksi hukum  pidana  sama  halnya  dengan hukuman,  yaitu  siksaan  dan  derita. Pembenaran  hukuman  itu  menyiksa dan  bertahan  lama  atas  dasar  bahwa hukuman  itu  direncanakan  sebagai suatu  hukuman  untuk  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  seorang  individu terhadap kepentingan-kepentingan yang  sah  yang  dijamin  oleh  hukum pidana. 4
Terminologi  kriminal  sebagai kata  independen  benar-benar  terlihat dan terdengar aneh dalam pemberitahuannya.  Karena  itu  lebih lazim  ditambahkan  istilah  hukum
4 Satocid  Kartanegra, Hukum  Pdana  Bagian Pertama (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa).
pidana (criminal law). Untuk mengenalinya dari common law (hukum  privat).  Ini  jika  Anda  melihat kembali pembagian/tatanan hukum dalam  dua  hal,  khususnya  hukum privat  dan  hukum  publik.  Jadi  di sebuah negara aturan ini menonjol.
Pidana  atau  disiplin  adalah nama keseluruhan untuk semua konsekuensi hukum karena mengabaikan  standar  yang  sah.  Jika orang-orang  yang  menyalahgunakan standar  hukum  disiplin.  Penghargaan itu  adalah  hukum  disiplin.  Jika pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana, maka hadiahnya berupa hukuman  pidana.  Menurut  pentingnya referensi  kata  kriminal,  itu  dibedakan sebagai  jenis  kesedihan,  keputusasaan, pelatihan, dan penyesuaian. Hal ini bila dilihat  menurut  pandangan  penafsiran Wetbooek van Strafrecht (WvS), dalam hal  straf  diubah  menjadi  pidana  dan recht dengan undang-undang, seharusnya WvS diubah menjadi KUHP.
Hukuman  dalam  hukum  pidana adalah suatu instrumen dan yang bukan merupakan hal yang dituju oleh hukum pidana, yang bilamana dilakukan hanya merupakan kesengsaraan atau kesengsaraan bagi orang yang
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320
bersangkutan,  yang  disebut  terpidana. Motivasi  prinsip  di  balik  disiplin kriminal
(premis filosofis penghukuman)  adalah  struktur,  yang secara  eksplisit  dapat  dikenal  sebagai penghindaran masyarakat dari serangan, kepentingan  yang  sah  bagi  individu yang dijamin.
Dari  berbagai  persoalan  istilah tersebut, akhirnya istilah pidana muncul  hanya  untuk  menyelamatkan atau menyingkat hukum pidana dengan kata tunggal, khusus pidana. Meskipun demikian,  istilah  disiplin  kadang- kadang digunakan, karena untuk menghindari  kekacauan  dengan  istilah recht  yang  telah  diterjemahkan  dalam bahasa Indonesia sebagai hukum.
Argumentasi  ini  sejalan  dengan pendapat beberapa pakar hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Lamintang diantaranya: 5
1. Van  Hammel  pentingnya  perbuatan salah atau straf sebagaimana ditunjukkan  oleh  hukum  yang  pasti sekarang  adalah  suatu  keabadian yang luar biasa, yang telah dipaksakan  oleh  kedudukan  yang ahli untuk memaksakan suatu perbuatan yang salah demi
5 P.A.F. Lamintng dan Theo Lamintng, Hukum Penintensier diIndonesia Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
kepentingan negara sebagai individu yang  bertanggung  jawab  kepada publik  permintaan  pelanggar,  untuk lebih spesifik secara eksklusif mengingat  fakta  bahwa  individu telah  mengabaikan  pedoman  yang sah  yang  harus  dilaksanakan  oleh negara.
2. Simons  berpendapat  bahwa  disiplin adalah  suatu  kesulitan  yang  hukum pidana  terkait  dengan  pelanggaran suatu  standar,  yang  merupakan pilihan  hakim  yang  telah  diberikan untuk seseorang yang tercela.
3. Algra-Janssen mencirikan kesalahan merupakan  sarana  yang  dipakai penguasa dalam rangka mengingatkan  orang-orang  yang telah  bertindak  demonstrasi  aneh. Tanggapan  dari  para  ahli  telah melepaskan  bagian  dari  tanggungan yang  semestinya  dirasakan  oleh narapidana untuk hidup, kesempatan dan  harta  bendanya,  jika  ia  tidak melakukan kesalahan.
Dari  ketiga  definisi  tentang maksiat  di  atas,  cenderung  terlihat bahwa  maksiat  hanyalah  perangkat sederhana.  Jadi  kesalahan  bukanlah tujuan  dan  tidak  bisa  dengan  cara, bentuk  atau  bentuk  apa  pun  memiliki alasan. Renungan-renungan yang
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320
dihasilkan  oleh  para  esais  Belanda dalam  arti  sesungguhnya  menguraikan kata doel  der  straf dengan  tujuan alasan  disiplin,  meskipun  sebenarnya apa  yang  tersirat  oleh doel  der  straf sebenarnya  adalah  motivasi  di  balik pemidanaan. 6
Mengutuk  sebagai  demonstrasi melawan  penjahat,  dapat  dianjurkan biasanya, tidak terutama karena terpidana  telah  terbukti  bertanggung jawab,  tetapi  karena  disiplin  memiliki konsekuensi  positif  bagi  terpidana, orang  yang  bersangkutan,  dan  lebih jauh  lagi  orang  lain  di  depan  umum. arena.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  ini
juga disebut
hipotesis
konsekuensialisme.
Mengutuk dapat diartikan sebagai  fase  memutuskan  persetujuan dan selanjutnya fase memaksa hukuman  penderitaan  menurut  hukum pidana.  Ketenmtuan  seperti  ini  dapat ditemukan karena Sudarto ingin berpikir bahwa kata pemidanaan merupakan sinonim dari kata hukuman. 7 Sehubungan dengan mengikuti, Soedarto memberikan pendapat bahwa penghukuman memiliki  asal  kata  hukum  sehingga
6 P.A.F. Lamintng dan Theo Lamintng 7 Sudarto, Hukum Pidana (Yogyakarta: Liberty, 1999).
sangat  baik  dapat  diartikan  dengan kata  ”sebagai”  memutuskan  hukum atau menetapkan hukuman.
Kemudian juga Sudarto, memberikan  deskripsi  bahwa  hukum pidana mempunyai ciri khusus yakni:
1. Ini  adalah  pengaturan  otorisasi yang  negatif.  Ini  diterapkan  jika cara atau upaya yang berbeda tidak memadai.
2. Mewakili  bahwa  disiplin  adalah pengaturan  persetujuan  negatif yang  dalam  beberapa  penjelasan sebelumnya  disebut  penderitaan unik.
3. Penghukuman  hanyalah  tindakan elektif.
4. Dengan mengacu pada hipotesis/penilaian  para  pemikir Plato dan Aristoteles bahwa disiplin  itu  dipaksakan  bukan  atas dasar bahwa seseorang telah melakukan  kejahatan,  namun  agar para  pelaku  pelanggaran  tidak mengulangi perbuatan yang menjijikkan  dan  orang  lain  ragu- ragu  untuk  melakukan  kesalahan yang sebanding.
Suatu  penjatuhan  pidana  akan sepenuhnya  efektif  apabila  merujuk pada beberapa tahap perencanaan ini:
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320
1. Pidana tersebut ditetapkan pembentuk Undang-undang.
2. Pemidanaan  dilaksanakan  oleh otoritas yang memiliki kewewenangan.
3. Pemidanaan  dilaksanakan oleh institusi pelaksana yang mempunyai kewewenangan. Pidana  merupakan  penderitaan ataupun nestapa yang secara sadar serta dengan sengaja ditimpakan oleh kekuasaan  yang  berwenang  terhadap seseorang  yang  yang  bertindak  dan tindakan  tersebut  memenuhi  anasir- anasir  suatu  tindak  pidana, 8 sementara itu    Roslan  Saleh  mengemukakan pidana  adalah  reaksi  negara  terhadap delik  yang  dilakukan  oleh  seseorang, dan  wujud  reaksi  negara  tersebut adalah nestapa dengan sadar dibebankan kepada pelakut delik tersebut. 9
Salah  satu  tujuan  pemidanaan adalah pencegahan terjadinya kejahatan di    masa  mendatang,  adapun  tujuan diterapkannya  penghukuman  tersebut sebagai  landasan  memahami  tentang hakekat  dari  hukum  pidana  itu  sendiri.
8 Andrisman  Tri, Azas-Azas  dan  Dasarr Aturaan  Hukum  Pidana  Indonesia (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009).
9 Chazawi Adami, Pelajarann Hukuum Pidaana  I (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2011).
Selanjutnya
Hugo De Gro ot mengemukakan malim pasissionis propter maluum actionis yaitu perasaan sakit  yang  ditimpakan  dikarenakan adanya tindakan jahat. Ketidaknyamanan yang diberikan kepada pembuat kesalahan harus melalui metode keadilan pidana sebagaimana digambarkan dalam hukum pidana formal atau hukum acara pidana.  Pembentukan  hukum  acara pidana  merupakan  landasan  mengatur mekanisme  negara memanfaatkan  hak- hak  istimewanya  untuk  melakukan kesalahan.  Hukum  acara  pidana  itu juga  sering  dikatakan  sebagai  hukum pidana in concreto , hal ini dikarenakan oleh  didalamnya  memiliki  pedoman bagaimana  hukum  pidana  materiil tersebut atau hukum pidana in abstr acto  di  implementasikan  menjadi suatu kenyataan.
Penggunaan  sanksi  hukum  pidana untuk menangani tindak pidana, penegakan  hukum  yang  lebih  solid untuk mengalahkan demonstrasi kriminal akan berurusan dengan masalah pembatasan kapasitas, mengingat jenis atau sifat sasaran yang berbeda  metode  demonstrasi  kriminal yang  bukan  pelanggaran  diskresi. (menurut  pandangan  pelaku,  metode
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320
kegiatan demonstrasi kriminal). operandi)  sering  diurutkan  sebagai kesalahan  kelas  menengah.  Dengan cara  ini,  upaya  dengan  cara  yang berbeda bersama-sama harus digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief menyarankan agar upaya penghindaran pelanggaran  dilakukan  dengan  strategi pendekatan, seperti adanya rekonsiliasi antara  isu-isu  kriminal  pemerintahan dan  isu-isu  sosial  legislatif,  serta terdapatnya  keterikatan  diantara  cara pemberantasan kejahatan dengan sarana penal maupun non-penal . 10
Penghukuman  dipaksakan  pada pelakunya  karena just  deserts adalah hadiah  yang  pantas,  bahwa  mereka ditolak  karena  fakta  bahwa  mereka memiliki  hak  untuk  ditolak  karena perilaku memalukan mereka.
Immanuel  Kant  berpendapat  bahwa perbuatan  salah  adalah  moral;  untuk semua  maksud  dan  tujuan  itu  adalah pengkhianatan  sepanjang  garis  ini kesalahan harus ditolak. Hegel, kesalahan  adalah  pelanggaran  hukum, kesalahan  tidak  ada,  dengan  disiplin kesalahan  dibatalkan.  Sementara  itu,
10 Situmeang  Sahat  Maruli  Tua .  “ Kebijakaan Kriminnal  Dalam  Peneggakan  Hukum  Untuk Mewujudkann  Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Res Nulius Law Journal 1 no. (2019): 27.
Herbart  menyatakan  bahwa  kebencian yang  tidak  diganti  dengan  kesabaran tidak  akan  dinikmati.  Ini  menyiratkan bahwa  insidious  harus  diganti  dengan kebencian juga. Permintaan yang harus dipenuhi adalah pelakunya menghadapi keseriusan  bertahan  saat  dia  membuat orang lain bertahan
B.    Penerapan  Sanksi  Kebiri  Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan  Seksual  Terhadap Anak
Tujuan  negara  Indonesia  yang paling  hakiki  adalah  mewujudkan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sejahtera,  adil  dan  makmur  yang disebarluaskan  secara  merata  baik secara  substansial  maupun  sedalam- dalamnya  berdasarkan  Pancasila  dan UUD 1945, Pemimpin Republik Indonesia,  Joko  Widodo,  dengan  tegas menyatakan  dan  mendukung  beban mutilasi  majemuk.  sanksi  bagi  pelaku pelecehan  seksual  terhadap  anak, karena  dampak  yang  ditimbulkannya. Kegiatan-kegiatan  ini,  bila  dibiarkan berlanjut,  akan  berdampak  buruk  pada perkembangan mental anak-anak. Untuk  situasi  ini,  dapat  berdampak buruk pada usia muda negara Indonesia. Presiden  Joko  Widodo  atau  Jokowi telah  menyetujui  agar  menerapkam
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320
pidana tambahan kepada pelaku kejahatan  kekrasan  seksual  terhadap anak.
Pengaturan tentang pidana terhadap  seseorang  yang  melakukan kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia).  Hal  ini  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  Perppu  No  1  Tahun 2016. Pemberatan sanksi yang dikendalikan  sebagai  kimiyawi  dan pemasangan  alat  pelacak  elektronik dinilai  paling  baik  dan  memberikan efek jera pada pelaku kejahatan seksual terhadap  anak.  Dengan  tujuan  agar pergerakan  pelakunya  bisa  diketahui setelah  selesai  menjalankan  pidananya di  penjara.  Penjatuhan  pidana  pokok dalam  ketentuan  pasal  terhadap  pelaku kejahatan  seksual  terhadap  anak  pun semakin  berat  yakni  ancaman  pidana mati, pidana seumur hidup paling lama 20  tahun  dan  paling  singkat  10  tahun penjara.
Strategi  untuk  menetapkan  pidana apa  yang  dianggap  luar  biasa  untuk mencapai tujuan, pada dasarnya bergerak  ke  arah  tujuan,  tidak  dapat dipisahkan  dari  masalah  memilih persetujuan  elektif  yang  berbeda. Masalah memilih pilihan yang berbeda untuk mendapatkan disiplin mana yang dianggap  luar  biasa,  cocok,  cocok,
terbaik,  atau  menarik  adalah  masalah yang  merepotkan.  Menurut  perspektif masalah pemerintahan kriminal, peningkatan  yang  tidak  terkendali  dari perluasan  kesalahan  dapat  benar-benar disebabkan  oleh  jenis  persetujuan kriminal  yang  tidak  tepat  yang  tidak dibuat-buat. 11
Salah  satu  jenis  hukuman  yang telah  diteliti  dengan  sungguh-sungguh akhir-akhir  ini  adalah  pidana  kebiri kimia.  Pidana  kebiri  kimia  dalam kerangka  hukum  pidana  di  Indonesia bukanlah  merupakan  pidana  pokok, tambahan  atau  pemberatan,  tetapi termasuk dalam tindakan. Pasal 81 ayat 7  Perppu  Nomor  1  Tahun  2016 menegaskan  bahwa  pelaku  kejahatan seperti  ketentuan  dalam  ayat  (4)  dan ayat  (5)  dipidana  dengan  pidana  kebiri kimia  serta  pemasangan  chip.  Bunyi Pasal  81  ayat  (7)  tidak  dapat  dilihat sendiri-sendiri, mengingat rujukan yang  dapat  digantungkan  pada  tindak pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana pedofilia  diwajibkan  untuk  diperiksa sebagaimana  ketentuan  pada  ayat  ayat (4) dan ayat (5).
Pengaturan ini pada dasarnya telah menentukan  jenis  pidana  kekerasan
11 Barda  Nawawi  Arief, Perkembangan Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia (Semarang: Pustaka Magister Undip, 2011).
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320
seksual  terhadap  anak-anak  tergantung kepada siapa yang melakukannya (ayat (4)) dan akibat dari perbuatannya (ayat (5)).  Jika  pelaku  kejahatan  seksual terhadap  anak-anak  menjadi  residivis, mereka  dapat  dijerat  dengan  sanksi tindakan kebiri kimia. Ketentuan seperti  ini  juga  diberlakukan  pada pelaku yang bergantung pada hasil dari kegiatan pelaku, khususnya menyebabkan  lebih  dari  satu  korban, menyebabkan  luka  serius,  masalah mental,  infeksi  yang  tak  tertahankan, hilangnya  kemampuan  regenerasi  serta korban  meninggal  dunia,  para  pelaku ini  dikenakan  pidana  tindakan  kebiri kimia.
Pelaksanaan pidana kebiri sebagaimana  diatur  dalam  UU  No  17 Tahun  2016  dimana  sampai  dengan saat  ini  sistem  serta  prosedural  untuk melakukan  pengebirian  belum  diatur kedalam peraturan turunan dari Undang-undang  tersebut.  Baik  dalam bentuk  Peraturan  Pemerintah  (PP) maupun  Peraturan  Menteri  (Permen). Keadaan  ini  menyebabkan  hakim merasa terhambat untuk mengimplementasikan  aturan  tersebut secara  maksimal  dalam  penanganan dan memutus suatu perkara.
Misalnya,  ada  kasus  pencabulan yang  pelakunya  4  remaja  di  Batulicin Kalimantan  telah  memerkosa  seorang siswa sekolah menengah,  pemerkosaan tersebut  dilakukan  secara  bergilir sementara  pelakunya  sedang  mabuk sehingga korban mengalami pendarahan di kemaluannya dan kemudian  meninggal  dunia.  Karena kekurangan  semen  pedoman  yang  sah sehubungan dengan pelaksanaan disiplin  pengebirian,  otoritas  yang ditunjuk  akhirnya  menghukum  pelaku kejahatan  seksual  dengan  hukuman penjara seumur hidup.
Majelis  Hakim  memiliki  pendapat tentang  apa yang telah ditetapkan pada Pasal  67  KUHP  secara  khusus, terhadap  pelaku  yang  dipidana  mati ataupun  pidana  penjara  maksimal seumur hidup tidak dapat lagi diberikan hukuman  untuk  satu  kesalahan  lagi, kecuali  penjatuhan  pidana  tambahan sebagaimana yang telah diatur Pasal 10 KUHP,  seperti  pencabutan  beberapa hak tertentu, penyitaan terhadap barang tertentu yang diduga memiliki keterkaitan  dengan  tindak  pidana  yang telah  dilakukan.  Namun  demikian secara  fundamental  menurut  hemat penulis  bahwa  hakim  yang  memiliki kewenangan untuk memidana
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320
mengalami kesulitan untuk
menerapkan  pasal  tentang  pidana tambahan  kebiri  kimia  seperti  yang telah ditetapkan pada UU No 17 Tahun 2016.
Sebagaimana  dikemukakan  oleh Hubertus K. Hidayat, bahwa implementasi  pidana  tambahan  kebiri kimia  yang  ada  di  Indonesia  hanya diberlakukan  kepada  pelaku  kejahatan kekerasan  seksual  anak  serta  telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.  Implementasi  dilakukan dengan  penyuntikan  anti androgen dalam  bentuk  cairan  bernama  MPA ( medroxy  progesterone  acetate )  atau disebut depo provena yang disuntikkan terhadap pelaku setelah pelaku menjalankan  hukuman  dasarnya. Depo Provera adalah  obat  profilaksis  yang biasa  digunakan  oleh  kaum  wanita. Obat  ini  juga  dapat  digunakan  kepada laki-laki sebagai pengobatan mengurangi  kemampuan  seksual  laki- laki.  Adapun  cara  penggunaannya adalah  disuntikkan  pada  lengan,  paha dan bagian tubuh lainnya.
Penyuntikan kimia tersebut dilakukan  dalam  dosis  tertentu  oleh dokter  spesialis  secara  bertahap  secara berkala  kepada  para  pedofilia  dengan batasan  paling  lama  2  tahun  yang
berfungsi  untuk  melemahkan  serta melakukan  kontrol  fungsi  gairah  seks pelaku.  Satu  lagi  fungsi  di  balik penghukuman  tersebut  sebagai  sarana pemulihan  melalui  pembinaan  perilaku pelaku  kejahatan  sehingga  aktivitas seksual mereka dapat dikendalikan jika nanti kembali ke masyarakat.
Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI) tidak  akan  menjadi  pelaksana  untuk implementasi  kebiri  kimia    karena spesialis  dibatasi  oleh  janji  dan  kode moral klinis melalui Komite Keistimewaan  Moral  Klinik  (MKEK), yang pada dasarnya spesialis dipercayakan  untuk  memperbaiki,  dan tidak  akan  memanfaatkan  wawasan mereka untuk bertindak dengan tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  hak asasi  manusia  serta  bertentangan  asas kemanusiaan. Berdasarkan pada argumentasi    tersebut  sampai  dengan saat  ini  implementasi  hukuman  kebiri masih  menimbulkan  suatu  kerancuan dalam  penerapannnya  terhadap  pelaku kejahatan  kekerasan  seksual  kepada anak.
Eksekusi pidana tindakan kebiri dilaksanakan  sesuai  dengan  strategi dan metode yang tepat dengan mempertimbangkan  kebebasan  dasar pelakunya dan hukuman yang
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320
dijatuhkan  terhadap  pelaku  kejahatan harus  dapat  membawa  effek  positif sebagai tujuan utama dari tujuasn akhir restorasi  yang  dilakukan.  Hukum merupakan instrumen pengontrol masyarakat, hukum memberikan kekuasaan kepada polisi untuk melaksanakan  suatu  pedoman  sebagai arah yang mana arah tersebut dilengkapi  sesuai  dengan  metodologi dan  kemampuan  yang  digerakkan  oleh organisasi kebutuhan hukum sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang.
Sebagai realitas sosial, masyarakat  setempat  mengharapkan eksekusi  yang  sah  yang  mampu mengatasi  efek  samping  terhadap gejala  yang  timbul,  namun  dalam kenyataannya  implementasi  khusus sebagai ketepatan dalam teknik melaksanakan  kebiri  kimia  tersebut tidak  diatur  secara  menyeluruh  dalam hukum sehingga mengakibatkan ketidakpastian  hukum,  yang  pada akhirnya menyebabkan kerancuan dalam  implementasinya di masyarakat.
Sebagaimana  ditunjukkan  oleh penulis, dalam melaksanakan hukuman pengebirian, penting untuk mengadakan  cara  yang  ampuh  untuk menangani  pelakunya,  hal  ini  harus
dimungkinkan  dengan  memberikan data  dan  klarifikasi  tentang  tindakan kebiri  kimia  yang  merupakan  hak informasi  pelaku  kejahatan  seksual terhadap anak yang harus diperolehnya serta meyakinkan pelaku bahwa tindakan  kebiri  adalah  pengobatan  dan tidak  ada  salahnya  selama  diterapkan dan  diselesaikan  oleh  tenaga  medis yang  benar-benar  berpengetahuan  di bidangnya sebagaimana tertuang dalam ketentuan UU Kesejahteraan Sosial No 36  Tahun  2009  Pasal  24  ayat  (1) Tenaga  kesehatan  wajib  memenuhi kaidah-kaidah  moral,  kaidah-kaidah cakap,  hak-hak  klien  penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pedoman administrasi dan strategi kerja standar.
Untuk melakukan sistem pelemahan  tersebut,  otoritas  publik melalui  presiden  dapat  memberikan permintaan atau perintah kepada tenaga medis  melalui  Dakpol  sebagaimana tercantum  dalam  Pedoman  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  No  12 Tahun  2011  Pasal  1  ayat  (1)  ) ditetapkan ketentuan bahwa Kedokteran  Polri  yang  selanjutnya disingkat  Dokpol  adalah  pemanfaatan ilmu  dan  inovasi  klinik  di  samping ilmu penunjang untuk melayani kewajiban  kepolisian.  Kebiri  adalah
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320
kewajiban  polisi  untuk  menegakkan hukum  atas  pilihan  yang  dibuat  oleh pengadilan.
Dalam  implementasi  pidana kebiri  dilakukan  oleh  tenaga  medis perawat  atau  petugas  perawat  senior dan  tenaga  medis  yang  memiliki keahlian  dibidang  itu,  tidak  dibatasi oleh  hukum  yang  terikat  dengan sumpah,  untuk  menjadi  eksekutor dalam melakukan hukuman pengebirian.  Tenaga  medis  dapat melaksanakan  suntikan  kebiri  karena sesuai  dan  memenuhi  persyaratan administrasi sebagaimana tertuang dalam  UU  Keperawatan  No  38  Tahun 2014  Pasal  1  ayat  (3)  pengaturan umum bahwa administrasi keperawatan negara  adalah  jenis  bantuan  ahli  yang sangat  penting  untuk  bagian  tak terpisahkan  dari  layanan  kesehatan yang  bergantung  pada  informasi  dan tips  keperawatan  yang  berfokus  pada orang,  keluarga,  perkumpulan  atau masyarakat,  baik  yang  sehat  maupun yang sakit.
Untuk menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat tanpa mengurangi  kebebasan  dasar  para pelakunya sebagai narapidana yang hak hidupnya  dijamin  oleh  negara  yang bergantung  pada  hukum,  diperlukan
sistem  khusus  untuk  hukuman  secara manusia,  bukan  berarti  membuang hukuman  pengebirian  yang  kini  sudah menjadi  undang-undang,  namun  jalan melukai  dan  pasca  mutilasi  adalah  hal yang  harus  dipikirkan.  Pertimbangan ini harus diberikan secara perlahan oleh otoritas  publik  agar  tidak  menjadi pelanggaran  terhadap  kebebasan  dasar pelakunya.
Meskipun  penghukuman  atas pelanggaran yang melukai itu berada di atas wewenang hakim, sebelum menentukan  pilihan,  tidak  banyak  jika otoritas  yang  ditunjuk  berkonsultasi terlebih  dahulu  dengan  terapis  dan spesialis kesehatan, karena tidak keseluruhan  kondisi  tubuh  pelakunya wajar  untuk  suntikan  kebiri.  Jika nantinya  hukuman  pengebirian  pasti dilaksanakan,  negara  melalui  polisi harus menghormati hak pelaku sebagai orang yang mulia dengan menitikberatkan pada kemajuan kesehatan pelaku, memberikan penyuluhan melalui pemahaman tentang pengobatan yang harus dilakukan. diketahui dan dirasakan oleh pelakunya untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan setelah proses pengebirian.
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320
Setelah melakukan  kebiri kimia untuk  keuntungan  kemajuan  dalam pemulihan  negara,  pelakunya  juga harus  membantu  pelakunya  dengan menyesuaikan sikapnya melalui perawatan mental dan pendidikan seks, bantuan mental juga diperlukan sebagai bantuan  untuk  pemulihan.  Hal  tersebut dimaksudkan untuk mengubah paradigma pelaku menjadi baik kembali dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
Mengobati  pedofilia  melalui pemulihan seperti memulihkan pecandu  narkotikat,  dimana  keduanya memiliki  ketergantungan  pada  sesuatu, jika  tidak  melalui  siklus  pemulihan, suatu  saat  ketergantungan  tersebut dapat  terulang  kembali  dan  merugikan daerah  sekitarnya.  Penggunaan  hukum menjadi  tolak  ukur  untuk  memberikan konsistensi yang sah secara masyarakat yang  berperan  sebagai  metode  untuk perubahan dan untuk menjamin keamanan.
Pelaksanaan pidana kebiri merupakan  suatu  desakan  yang  sah yang sangat relevan untuk menghadapi globalisasi  saat  ini,  asalkan  dilakukan secara  manusiawi  dan  secara  sadar, hukuman  tersebut  dapat  membawa manfaat yang luar biasa bagi eksistensi
bangsa  dan  negara,  meskipun  manfaat tersebut  belum  ada  dan  belum  terasa saat  ini,  namun  dengan  hadirnya hukum  dan  ketertiban,  para  pelaku kejahatan tidak dapat diandalkan untuk mengulangi  perbuatan  yang  serupa. Hukuman  tambahan  digunakan  untuk menangani  masalah  sosial,  khususnya masalah pedofilia yang dianggap sebagai  jenis  penyakit  sosial  yang melemahkan  ketertiban  masyarakat yang berkelanjutan. Pendekatan legitimasi  melalui  pemberian  hukuman tambahan ditujukan pada tujuan strategi  sosial  yang  terdiri  dari  upaya kesejahteraan dan keamanan masyarakat. 12
Terakhir,  pada  7  Desember 2020, Presiden
Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  70  Tahun  2020  tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan
Pengumuman
Identitas Pelaku Kejahatan  Terhadap  Anak.  Sesuai Peraturan  Pemerintah  tersebut  Tata Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan
Pengumuman Identitas Pelaku
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320
Kejahatan  Terhadap  Anak  adalah penyelenggaraan  zat  kimia  melalui penyuntikan  atau  strategi  yang  lain, yang  dilakukan  terhadap  pelaku  yang pernah  dihukum  karena  melakukan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa  anak  melakukan  hubungan seksual  dengan  dia  atau  dengan  orang lain,  menyebabkan  lebih  dari  1  (satu) korban,  menyebabkan  cedera  serius, gangguan  mental,  infeksi  yang  tak tertahankan,  atau  masalah  reproduksi, dan  juga  korban  meninggal  dunia, untuk  menahan  keinginan  terbesar, bergabung dengan rehabilitasi.
PP tersebut memiliki pemikiran bahwa  untuk  memberantas  kekerasan seksual  terhadap  anak,  memberikan dampak  jera  bagi  pelakunya,  dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan juga untuk melaksanakan  Pasal  81A  ayat  (4)  dan Pasal  82  A  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang- Undang.
Selain  itu,  PP  tersebut  juga menyatakan  bahwa  tindakan  kebiri kimia  dilakukan  dalam  waktu  paling
lama  2  (dua)  tahun.  Dalam  Pasal  6 disebutkan  bahwa  untuk  melakukan kebiri kimia, wajib dilaksnakan dengan melalui  beberapa  tahapan  sebagai berikut:
a. penilaian klinis;
b. kesimpulan; dan
c. pelaksanaan.
Eksekusi pengebirian kimia dilakukan setelah kesimpulan menyatakan  bahwa  pelaku  kekerasan seksual terhadap anak memenuhi syarat untuk  terkena  kebiri  kimia.  Dalam waktu  selambat-lambatnya  7  (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, Jaksa memerintahkan eksekutor untuk melaksanakan tindakan  kebiri  kimia  pada  pelaku kejahatan  seksual.  Kegiatan  kebiri kimia  sebagaimana  dimaksud  dalam huruf b selesai setelah terpidana selesai melaksanakan pidana pokoknya. Pelaksanaan  kebiri  kimia  dilakukan  di rumah  sakit  yang  diklaim  pemerintah atau klinik medis lokal yang ditugaskan. Pelaksanaan  kegiatan  kebiri  kimia tersebut  disaksikan  oleh  Jaksa,  utusan dari dinas yang bertanggung jawab atas masalah pemerintahan di bidang hukum,  dinas  yang  bertanggung  jawab atas  penyelenggaraan  pemerintahan  di bidang sosial, dan dinas yang
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320
bertanggung jawab atas masalah pemerintahan  di  bidang  kesehatan. Eksekusi  kebiri  kimia  dinyatakan dalam  berita  acara,  kemudian  Jaksa memberitahu  orang  yang  bersangkutan atau  keluarga  korban  bahwa  kebiri kimia telah selesai.
Jika  hasil  akhir  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap  anak  tidak  memenuhi  syarat untuk  terkena  kebiri  kimia,  maka pelaksanaan  kegiatan  kebiri  kimia ditunda  paling  lama  6  (enam)  bulan. Selama  jangka  waktu  penangguhan, penilaian klinis ulang dan pemeriksaan ulang  dilakukan  untuk  menjamin bahwa itu layak atau tidak sesuai untuk dilakukan  kebiri  kimia.  Jika  penilaian ulang  klinis  dan  kesimpulan  ulang benar-benar  menyatakan  bahwa  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  tidak pantas, pemeriksa akan memberitahukan  kepada  pengadilan secara  tertulis  yang  memutus  kasus  di tingkat  pertama  dengan  melampirkan hasil  pemeriksaan  ulang  medis  dan kesimpulan ulang.
Jika  pelaku  kekerasan  seksual terhadap anak melarikan diri dari kebiri kimia,  maka  eksekusi  akan  dilakukan penundaan. Untuk penanganan
terhadap  pelaku  yang  melarikan  diri, Jaksa  berkoordinasi  dengan  pihak Kepolisian.  Jika  pihak  yang  bersalah tertangkap  atau  menyerah  setelah melarikan  diri,  Jaksa  berkoordinasi dengan  layanan  yang  mengendalikan masalah  pemerintah  di  bidang  hukum, layanan  yang  menyelesaikan  urusan pemerintah  di  bidang  sosial,  dan layanan  yang  menyatukan  masalah pemerintah  di  bidang  kesehatan  untuk menyelesaikan  tindakan  kebiri  kimia. Jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak  meninggal  dunia,  Jaksa  akan memberitahukan  ke  pengadilan  yang memutus  kasus  tersebut  di  tingkat pertama secara tertulis.
. KESIMPULAN DAN

## REKOMENDASI
Berdasarkan  pada  deskripsi  di atas,  disimpulkan  untuk  melakukan proses  kebiri  kimia,  presiden  sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan mandat atau memerintahkan tenaga kesehatan melalui  Kedokteran  Kepolisian.  Sesuai Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1  ayat  (1)  Dokpol  adalah  pemanfaatan ilmu dan inovasi klinis di samping ilmu penunjang  untuk  membantu  kewajiban
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320
kepolisian.  Tindakan  kebiri  kimia merupakan  bahagian  penugasan  polisi terkait implementasi hukum atas pilihan  yang  ditentukan  pengadilan untuk dilakukan oleh Dakpol.
Implementasi  tindakan  kebiri  kimia juga  dapat  dilakukan  oleh  petugas medis  atau  petugas  senior  dan  tenaga kesehatan  yang  memiliki  keterampilan serta  tidak  dibatasi  oleh  sumpah, sebagai  eksekutor  dalam  melakukan tindakan  kebiri  kimia.  Petugas  dapat melakukan suntikan kebiri kimia karena sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pemberian
pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang
Keperawatan.
Berdasarkan  pada  kesimpulan tersebut  maka  penulis  menyarankan bahwa  untuk  masa  yang  akan  datang pemerintah  harus  menetapkan  pidana kebiri  kimia  sebagai  pidana  pokok dalam hukum pidana Indonesia, hal ini agar  tidak  menimbulkan  pro  kontra tentang  pidana  kebiri  kimia  tersebut. Selain itu pemerintah melalui kewenangannya menetapkan pihak/lembaga yang memiliki kewenangan
untuk menjalankan (sebagai  eksekutor)  terhadap  pidana kebiri  tersebut,  mungkin  dengan  cara
melakukan  pelatihan-pelatihan  kepada pihak/lembaga-lembaga yang ditetapkan sebagai eksekutor.
Ali Dahwir  dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Tewrhadap Anak, Halaman 302-320

## DAFTAR PUSTAKA
Andrisman  Tri, Azas-Azas  dan  Dasarr Aturaan Hukum Pidana Indonesia , Bandar Lampung:
Universitas Lampung, 2009.
Barda  Nawawi  Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia , Semarang: Pustaka Magister
Undip, 2011.
Chazawi  Adami, Pelajarann  Hukuum Pidaana  I ,  Jakarta:  RajaGrafindo
Persada, 2011.
Nawawi  Barda  Arif, Beberapa  Aspek
Kebijakan Penegakan
dan
Pengembangan  Hukum  Pidana ,
Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2005.
P.A.F.  Lamintng  dan  Theo  Lamintng, Hukum  Penintensier  diIndonesia Edisi  Kedua ,  Jakarta:  Sinar
Grafika, 2010.
Satocid  Kartanegra, Hukum  Pdana Bagian  Pertama ,  Jakarta:  Balai
Lektur Mahasiswa.
Situmeang Sahat
Maruli Tua . “ Kebijakaan  Kriminnal  Dalam Peneggakan Hukum Untuk Mewujudkann    Keadilan  Dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia,”
Res  Nulius  Law  Journal 1  no.
(2019): 27.
Sudarto, Hukum  Pidana ,  Yogyakarta:
Liberty, 1999.
Syailendra Persada, “Kekerasan Terhadap  Anak  Perempuan  Naik 65  Persen  di  2019”  https: //nasional.tempo.co/read/ , 2021. Wirjono Projdodikoro, Azas-azas
Hukum  Pidana  di  Indonesia , Cetakan  ke  2 ,  Bandung:  Eresco,
2007.