## HUKUMAN BAGI PELAKU PERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Zainuddin
CEO penaindigo.com
Zainelhasany @ gmail.com

## Abstract
The  crime  of  rape  of  minors  in  the  community  includes  acts  that  are unacceptable  to  common  sense  and  include  in  the  form  of  human  rights violations because of the deprivation of the honor of others. Such acts as a sign  of  mental  and  moral  damage  to  humans.  Therefore,  this  study  has several reasons to do. First, look for the legal basis of the crime of rape of minors  in  Islamic  law  and  positive  law.  Second,  the  difference  in  the punishment of rape of minors in Islamic law and positive law. This research is a qualitative research library. From this research, it can be seen that the application of the law to the crime of rape of minors in the perspective of Islamic law and positive law, as follows: in Islamic law such crime can be categorized as adultery, whereas in positive law the problem of child crime rape in under age is regulated in  the Criminal Code  Article 287 and more specifically  in  Law  no.  35  Year  2014  on  Child  Protection.  The  legal sanctions for such acts in Islamic law differ from the provisions of positive law,  that  the  positive  law  with  prisons  and  fines,  while  Islamic  law  gives sanctions of dera and stoning, while the similarity of both is that in Islamic law and Positive law both prohibit the act of rape underage children and is a very serious category of crime. Keywords Rape, Underage, Islamic Law}, Positive Law Perkosaan, Dibawah Umur,
Hukum Islam, Hukum Positif

## Abstrak
Tindak  pidana  perkosaan  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  terjadi  di masyarakat  termasuk  perbuatan  yang tidak  dapat  diterima  akal  sehat  dan termasuk  dalam  bentuk  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dikarenakan merampas  kehormatan  orang  lain.  Perbuatan  tersebut  sebagai  tanda kerusakan mental dan moral manusia. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki beberapa  alasan  untuk  dilakukan.  Pertama,  mencari  dasar  hukum  tindak pidana  perkosaan  anak  di  bawah  umur  dalam  hukum    Islam  dan  hukum positif.  Kedua,  perbedaan  hukuman  perkosaan  anak  di  bawah  umur dalam  hukum  Islam  dan  hukum  positif.  Penelitian  ini  merupakan  library research  yang bersifat kualitatif. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa penerapan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perkosaan  anak  di  bawah  umur dalam  perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  positif,  sebagai  berikut  bahwa: dalam  hukum  Islam  tindak  pidana  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai perzinahan,  sedangkan  dalam  hukum  positif  permasalahan  tindak  pidana perkosaan  anak  di  bawah  umur  diatur  dalam  KUHP  Pasal  287  dan  lebih khusus dalam UU No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Sangsi hukum atas tindakan tersebut dalam hukum Islam berbeda dari ketentuan dalam  hukum  positif,  bahwa  hukum  positif  dengan  penjara  dan  denda, sedangkan  hukum  Islam  memberikan  sanksi  dera  dan  rajam,  sedangkan persamaan  dari  keduanya  adalah  bahwa  dalam  hukum  Islam  dan  hukum Positif  sama-sama  melarang  tindakan  perkosaan  anak  terlebih  di  bawah umur dan termasuk kategori tindak pidana yang sangat berat.
Pendahuluan
Perkosaan terhadap anak di bawah umur yang  sering  terjadi  di  masyarakat  sudah semestinya  mendapatkan  perhatian  yang serius,  terlebih  bagi  para  pemangku kebijakan.  Pasalnya,  disamping  tindakan tersebut  termasuk  dalam  tindakan  yang tidak  bisa  diterima  akal  sehat  karena  sudah termasuk  dalam  pelanggaran  hak  asasi manusia berupa perampasan kehormatan orang lain, juga sebagai indikasi keroposnya mental sebagai  manusia  normal,  dan  pudarnya  nilai- nilai moral adat ketimuran.
Realitas  tersebut  terjadi  karena  adanya pengaruh  yang  kuat  dari  kemajuan  zaman terlebih teknologi yang terus berkembang dan sudah  barang  tentu  tidak  dapat  diterima begitu saja oleh masyarakat secara serampangan.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan kesadaran  serta  kreativitas  manusia  itu sendiri  dalam  menerima  dan  menghadapi perkembangan zaman, sehingga tidak tenggelam  dalam  arus  globalisasi  (Gusman, 2013:1).
Menurut  Abdul  Wahab  (2001:79),  anak di  bawah  umur  korban  perkosaan  biasanya mengalami  penderitaan  yang  sangat  berat, sebab  kekerasan  yang  dialaminya  akan menjadi  trauma  yang membayangi  perjalanan hidupnya, sebagai contoh kalau bertemu kaum laki-laki,  mereka  tidak  hanya  membencinya, tapi juga takut menjalin relasi dengannya. Hal ini juga berdampak buruk terhadap perkembangan  psikologis,  emosional,  fisik dan sosial korban. Derita psikologis dalam diri korban perkosaan cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan
ketenangannya dirampas oleh pelaku sehingga di tengah lingkungannya merasa dibebani oleh aib (noda) yang melekat dalam dirinya.
Pemicu  terjadinya  kekerasan  seksual didorong  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain: faktor  internal,  seperti  adanya  rasa  dendam pelaku  pada  korban,  atau  juga  terkadang
pelaku  menghadapi  pelbagai  permasalahan, sehingga  korban  lah  yang  menjadi  sarana pelampiasan tersebut. Di samping itu ada pula faktor  eksternal  yang  mempengaruhi,  antara lain:  pengaruh  lingkungan yang bertentangan dengan norma kesusilaan sehingga mendorong pelaku untuk menyalurkan nafsu seksual yang sudah tidak dapat ditahan lagi.
Komnas  Perempuan  mencatat  pada tahun 2015 terdapat 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang menandakan bahwa setiap  hari  paling  tidak  ada  188  kasus kekerasan  terhadap  perempuan.  Melihat  data tersebut, sejumlah kalangan menilai, Indonesia  tidak  berlebihan  jika  dikatakan dalam  kondisi  darurat  kekerasan  seksual (Retta,  2016:30). Maraknya  aksi  kekerasan seksual dan perkosaan terhadap anak di bawah umur membuat masyarakat mendesak pemerintah  untuk  membuat  undang-undang (UU)  yang  dapat  memberatkan  sanksi  dan efek jera bagi pelaku perkosaan.
Dalam pelaksanaanya, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah sejalan dengan  amanat  UUD  tahun  1945  terkait jaminan  hak  asasi  manusia,  yaitu  ‚anak sebagai  manusia  memiliki  hak  yang  sama untuk  tumbuh  dan  berkembang‛.  Kendati payung  hukum  telah  dimiliki,  dalam perjalanannya  UU  tersebut  belum  dapat berjalan  secara  efektif  karena  masih  adanya tumpang  tindih  antar  peraturan  perundang- undangan sektoral terkait dengan definisi anak (Redaksi Sinar Grafika, 2016:V).
Dalam  amandemen  UU  tersebut  juga mempertegas  tentang  perlunya  pemberatan sanksi  pidana  dan  denda  bagi  pelaku kejahatan  terhadap  anak  untuk  memberikan efek  jera  dan  mengantisipasi  terhadap  pelaku atau  korban  agar  tidak  terulang  kembali kejahatan sama. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2014 pasal 1  ayat  2  menjelaskan  bahwa  ‚perlindungan anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin
dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi‛.
Selain itu, untuk lebih memberikan efek jera,  Presiden  Republik  Indonesia  Joko Widodo  telah  menandatangani  PERPPU  No. 1  tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak, leb i h  te patn ya  pada hari  Rabu,  25  Mei 2016. Tujuannya untuk mencegah terulangnya kekerasan  seksual  terhadap  anak,  dengan menerapkan  hukuman  terberat  bagi  pelaku. Hukuman  itu  berupa  pidana  mati  ditambah pengumuman  identitas  pelaku,  kebiri  kimia, dan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik (Japalatu, 2016:29).
Sementara itu dalam pandangan syariat Islam,  perkosaan  dapat  dikategorikan  ke dalam tindakan perzinahan. Perbedaan antara istilah perkosaan dengan perzinahan itu hanya terletak  pada  unsur  terpaksa  atau  tidaknya. Bagi  pemerkosa  dapat  dikategorikan  sebagai pelaku  zina  karena  memaksa  bersetubuh dengan  perempuan  yang  bukan  istrinya, sedangkan  seseorang  di  sebut  juga  berzina jika  melakukan  persetubuhan  dengan  wanita yang  bukan  istrinya.  (Dzubaidah,  2003:144- 145) .
Sedangkan  perkosaan  menurut  kamus bahasa  Indonesia  diartikan  dengan  :  paksa, kekerasan,  gagah,  kuat,  perkasa,  sedangkan memperkosa  berarti  menundukkan  dengan kekerasan,  menggagahi,  melanggar  dengan kekerasan  tindakan  ini  dianggap  melanggar hukum yang berlaku ( Depdikbud, 1993:673 ).
Hukum  Islam  pada  hakikatnya  adalah peraturan Allah Swt untuk menata kehidupan manusia.  Peraturan  itu  dapat  terealisir  dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan  setiap  perintah  dan  menjauhi seluruh  larangan  yang  digariskan  oleh  Allah
Swt  dalam  al-Qur’an  dan  hadis  ( Yanggo,
1996:76 ).Termasuk diantaranya adalah larangan  melakukan perkosaan  yang  di jelaskan dalam al-Qur’an sebagai berikut:
لايبس ءاسو ةشحاف ناك هنإ انزلا اىبرقت لاو . ‚Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang  keji,  dan  suatu  jalan  yang  buruk.‛  (QS. Al-Isra’ : 32)
Agama Islam  telah  mengatur segala hal yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat, antara  lain:  ibadah,  muamalah,  munakahat, jinayat,  dan  jihad  yang  keseluruhan  itu  telah diatur sedemikian rupa untuk keberlangsungan dan  kesejahteraan  kehidupan  manusia.  Abdul Wahab  Khallaf  (1997:200)  menerangkan bahwa syari’at Islam di turunkan di antaranya untuk kemaslahatan manusia dengan melindungi  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan harta  yang  semua  itu  dikategorikan kepada kemaslahatan yang bersifat d}aru>riy  yaitu hal- hal  yang  mesti  adanya,  tidak  boleh  tidak, untuk  menegakkan  agama  dan  kepentingan dunia.
Berdasarkan pada beberapa persoalan di atas,  nampaknya  pemerintah  sudah  berupaya semaksimal  mungkin  untuk  membuat  UU yang  mengatur  tentang  perlindungan      anak, mulai  dari  UU  sampai  PERPPU  yang mengatur tentang pemberatan hukuman untuk pelaku  perkosaan  anak.  Sementara  itu  dalam Islam, hukuman yang diberikan kepada pelaku perkosaan  dirasa  cukup  berat,  karena pelaku    diberi  sanksi  sama  dengan  pelaku zina.  Namun  pada  kenyataannya,  pelaku perkosaan  terhadap  anak  di  bawah  umur masih  sering  terjadi  bahkan  semakin meningkat.
Oleh karena itu tulisan ini dimaksudkan untuk  membahas  secara  mendalam  sekaligus menjawab persoalan terkait penerapan hukuman  tindak  pidana  perkosaan  anak  di bawah umur dalam tinjauan hukum Islam dan hukum  positif,  disamping  juga  untuk
menemukan  persamaan  dan  perbedaan  dari kedua  hukum  tersebut  dalam  memandang penerapan  hukuman  terhadap  tindak  pidana perkosaan anak di bawah umur.
Pengertian Tindak Pidana Dalam  hukum  Islam  tindak  pidana disebut  juga  dengan jari>mah  yang  berarti mengerjakan yang haram dan diberi hukuman atau  meninggalkan  yang  haram  dan  diberi sanksi  hukum. Fuqaha>’  telah  mendefinisikan kejahatan,  yaitu  hal-hal  terlarang  menurut syariat  yang  dicegah  oleh  Allah  dengan had atau takzir. (Hawwa, 2004:657)
Berdasar  pada  definisi  tersebut dapat
dipahami  bahwa  perbuatan  melakukan  atau meninggalkan sesuatu tidak dianggap kejahatan  kecuali  apabila  ia  memiliki hukuman  tetap,  sehingga  apabila  perbuatan melakukan  atau  meninggalkan  sesuatu  tidak memiliki  hukuman  maka itu  bukan  kejahatan (tindak pidana).
Semua  kejahatan  dalam  Islam  adalah sama,  yaitu  perbuatan  haram  yang  dikenai hukuman.  Akan  tetapi  kejahatan  ini  beragam dan berbeda-beda apabila dipandang dari  luar tinjauan  tersebut.  Dalam  hal  ini  kejahatan dapat dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan  perbedaan  cara  pandang  kepadanya, yaitu: (Hawwa, 2004:674-675)
a. Dari  segi  bahaya  kejahatan  terhadap unsur-unsur  dasar masyarakat,  ia dapat dibagi  ke  dalam  kejahatan hudud, qishash dan ta’zir.
b. Dari   segi   maksud   pelaku   kejahatan, ia    terbagi    menjadi    dua    yaitu disengaja dan yang tidak disengaja.
c. Dari  segi  waktu  terungkapnya,  ia terbagi  ke  dalam  kejahatan  yang  tidak jelas  dan  kejahatan  yang  tidak  ada kesamaran di dalamnya.
Sedangkan tindak pidana dalam undang–undang telah menggunakan perkataan strafbaar  feit  untuk  menyebut  apa  yang  kita kenal sebagai ‚tindak pidana‛. Kata feit dalam
bahasa  belanda  berarti  ‚sebagian  dari  suatu kenyataan‛  atau een  gedeelte  van  de werkelijkheid,  sedangkan  strafbaar  berarti ‚dapat  dihukum‛,  hingga  secara  harfiah perkataan strafbaar feit itu dapat diterjemahkan  sebagai  ‚  sebagian  dari  suatu kenyataan  yang  dapat  dihukum,  yang  sudah barang  tentu  tidak  tepat  karena  kelak  akan kita  ketahui  bahwa  yang  dapat  dihukum  itu sebenarnya  adalah  manusia  sebagai  pribadi dan  bukan  kenyataan,  perbuatan  ataupun tindakan.
Pengertian  Perkosaan  dan  Faktor  Penyebab Tindak  Pidana  Perkosaan
Pada  zaman  dahulu,  perkosaan  adalah suatu  usaha  untuk  melampiaskan  nafsu seksual  yang  dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan  cara  yang  dinilai melanggar  menurut  moral  dan  hukum (Muslich, 2005:12). Menurut Sri Esti Wuryani (2008:261) Perkosaan adalah kegiatan seksual yang  kasar,  biasanya  dilakukan  oleh  laki-laki terhadap  perempuan.  Dalam  perkosaan, seorang laki-laki memaksa seorang perempuan melakukan hubungan  seks  dengannya.  Dalam banyak kasus, pelaku perkosaan berlaku brutal atau bahkan membunuh korbannya. Memperkosa  untuk  mendapatkan  perasaan berkuasa  atau  membalaskan  dendamnya terhadap  orang-orang  yang  dia  yakini  telah melukai dirinya dimasa lalu.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, perkosaan  berasal  dari  kata  dasar  perkosa yang  berarti  paksa,  gagah,  kuat,  perkasa. Dengan  demikian  perkosaan  memiliki  unsur pria  memaksa  dengan  kekerasan  untuk bersetubuh  dengan  wanita.  (Depdikbud,  1993 :  673).  Ketentuan  itu  menunjukkan  bahwa unsur  utama  yang  melekat  pada  tindakan perkosaan  adalah  adanya  perilaku  kekerasan yang  terkait  dengan  hubungan  seksual,  yang dilakukan  dengan  jalan  melanggar  hukum. Artinya  tidak  selalu  kekerasan  yang  terkait
dengan  hubungan  seksual  dapat  dapat dikategorikan sebagai kekerasan.
PAF  Lamintang  dan  Djisman  Samosir berpendapat,  ‚perkosaan  adalah  perbuatan seseorang  yang  dengan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya‛.
Bagi  Lamintang  dan  Djisman  Samosir, tindakan  perkosaan  harus  mengandung sejumlah unsur: 1) ada tindakan kekerasan atau ancaman  kekerasan,  2)  memaksa  seorang wanita  untuk  melakukan  hubungan  biologis (seksual/persetubuhan),  3)  persetubuhan  yang dilakukan  harus  di  luar  ikatan  perkawinan. Dari ketiga unsur itu meunjukkan bahwa dalam kasus  perkosaan  harus  bisa  dibuktikan mengenai  adanya  unsur  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  (seperti  diancam  hendak dibunuh,  dilukai  atau  dirampas  hak-hak  asasi lainnya).  Tindakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  itu  dijadikan  jalan  atau  menjadi bagian  dari  perbuatan  yang  targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan (Wahid, 2001:41-42).
Tindak  pidana  perkosaan  sebagaimana diatur  dalam KUHP pasal 285 yang  berbunyi sebagai  berikut,  ‚Barang  siapa  yang  dengan kekerasan  atau  dengan  ancaman  memaksa perempuan  yang  bukan  istrinya  bersetubuh dengan  dia,  karena  perkosaan,  dipidana dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  dua belas tahun‛. Dalam pasal tersebut mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang  bukan  istrinya  disertai  dengan  ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi  penis  kepada  lubang  vagina  dalam hubungan  seks  disertai  dengan  ancaman  dan kekerasan  fisik  terhadap  diri  korban  oleh pelaku.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  yang  dinamakan perkosaan adalah :
a. Suatu hubungan kelamin yang
dilarang  dengan  seorang  wanita  tanpa persetujuannya,
b. Persetubuhan  yang tidak sah oleh pria terhadap  wanita  yang  dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
c. Perbuatan  hubungan  kelamin  yang dilakukan  oleh  pria  terhadap  wanita yang  bukan  isterinya  atau  tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.
Faktor Penyebab Tindak Pidana Perkosaan Karunia  yang  diberikan  oleh  Allah  Swt berupa  hawa  nafsu  sering  kali  tidak  bisa dikendalikan  oleh  manusia,  bahkan  bisa berakibat  merugikan  baik  dirinya  sendiri maupun  orang  lain.  Allah  Swt  juga menghendaki agar manusia mau mengendalikan hawa nafsunya dengan akalnya agar  tidak  terjadi  suatu  kejahatan  atau perbuatan  buruk  yang  sangat  merugikan seperti  perkosaan.  Selain  hawa  nafsu  yang menjadi faktor terjadinya perkosaan, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi manusia  untuk  melakukan  kejahatan  seksual, yaitu : (Wahid, 2001:66-67)
a. Faktor kejiwaan Menurut  seksolog  Naek  L.  Thobing, faktor kejiwaan ini biasanya merupakan refleksi dari terkombinasinya  beberapa  unsur  dari pelaku secara bersamaan, yakni : 1. Unsur anger (amarah) Amarah  biasanya  menimbulkan rasa  dendam,  maka  seseorang sering  kali melakukan pembalasan dengan balas dendam yang menyakitkan  yaitu  dengan  cara memperkosa  atau  pencabulan  dan yang lainnya.
2. Unsur power (kekuatan)
Penggunaan unsur kekuatan terhadap kejahatan ini dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan yang tidak  seimbang.  Hal  ini  terjadi karena  adanya  stres  atau  tekanan terhadap  pelaku.  Faktor  kejahatan ini  terjadi  karena  pelaku  menjadi gambaran  sosok  manusia  yang gagal  mengendalikan  emosi  dan naluri seksualnya.
3. Unsur pedhofilia
Secara  sederhana  dapat  diartikan sebagai suatu tindakan pelampiasan  nafsu  seksual  dengan menjadikan  anak-anak  sebagai instrumen atau sasaran dari perbuatan itu.
b. Faktor  merosotnya  norma  kesusilaan dan kontrol sosial Kejahatan  pencabulan  dapat  terjadi disebabkan  adanya  pergeseran  norma- norma  susila  yang  dianut  oleh masyarakat,  serta semakin menipisnya kontrol  sosial  yang  ada  dalam masyarakat  tersebut.  Faktor-faktor  ini antara  lain  lemahnya  iman  dan pengendalian hawa nafsu serta banyaknya stimulasi seksual.
c. Faktor interaksi dan situasi Faktor  interaksi  dapat  terjadi  melalui hubungan  dan  komunikasi  yang  lebih dekat dan terbuka, seperti tidur dalam satu  kamar  dengan  orang  yang  bukan muhrimnaya.  Faktor  situasi  biasanya terjadi  dikarenakan  ada  kesempatan yang membuat pelaku untuk melakukan kejahatan, seperti jauh dari keramaiaan,  suasana  sepi  dan  ruangan yang  tertutup,  yang  memungkinkan pelaku  leluasa  menjalani  aksi-aksi kejahatannya.
d. Faktor ekonomi Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi  seseorang  melakukan
kejahatan  seksual  seperti  perkosaan. Contohnya  seorang  pria  yang  merasa kesepian  setelah  menduda  ditinggal istri  dan  tidak  memiliki  pekerjaan. Oleh  karena  itu,  ia  akan  selalu dirundung  ketegangan  seksual  dan kegelisahan, sehingga penyaluran seksual  akan  terjadi  dengan  cara apapun termasuk dengan cara pemerkosaan.
e. Faktor  kemajuan  tekhnologi  dan  ilmu pengetahuan
Kemajuan  IPTEK  dan  perkembangan budaya  yang  tidak  diimbangi  dengan keimanan  dan  ketaqwaan  dalam masyarakat akan menimbulkan berbagai konflik dan kehancuran dalam masyarakat tersebut.
Pengertian Anak dan Hak-hak Anak Menurut the Minimum Age Convention nomor  138  (1973),  pengertian  tentang  anak adalah  seseorang  yang  berusia  15  tahun  ke bawah.  Sebaliknya, dalam Convention  on the Rights  of  the  Child  (1989)  yang  telah diratifikasi  pemerintah  Indonesia  melalui Keppres  nomor  39  tahun  1990  disebutkan bahwa  anak  adalah  mereka  yang  berusia  18 tahun.
Sementara itu, UNICEF
mendefinisikan  anak  sebagai  penduduk  yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. UU RI nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, meyebutkan bahwa anak adalah mereka yang  belum  berusia  21  tahun  dan  belum menikah (Hurairah, 2012:31).
Sedangkan menurut KUHP menegaskan, dalam pasal 45, bahwa yang dimaksud anak di bawah umur adalah anak yang berumur kurang dari  16  tahun.  Dan  menurut  pasal  330  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH- Perdata),  orang  yang  belum  dewasa  ialah mereka  yang  belum  berumur  21  tahun  dan belum pernah kawin (Yuwono, 2015:5).
Sementara  itu,  anak  dalam  al-Qur’an sering  disebutkan  dengan  kata walad – awla>d  ,
yang berarti anak yang dilahirkan
orangtuanya,  laki-laki  atau  perempuan,  besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut al-walad  atau  al-mawlu>d,  tetapi disebut janin yang berarti al-mastu>r (tertutup) dan al-kha>fiy  (tersembunyi)  di  dalam  rahim ibu.
Kata al-walad dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga  kata al-wa>lid  dan  al-wa>lidah diartikan  sebagai  ayah  dan  ibu  kandung. Selain  itu,  al-Qur’an  juga  menggunakan istilah t}ifl  (kanak-kanak)  dan  ghula>m (muda- remaja)  kepada  anak,  yang  menyiratkan  fase perkembangan anak  yang perlu dicermati dan diwaspadai  orang  tua,  jika  ada  gejala  kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat. Apalagi  di  masa-masa  remaja  dimana  anak mengalami  masa  puber  dan  transisi  menuju dewasa (Ma’luf, tt:99).
Dalam  UU  No.35  Tahun  2014  tentang perubahan  atas  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  pada  pasal  1 disebutkan  bahwa  ‚anak  adalah  seseorang yang  belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan UU Perkawinan  menetapkan  batas  usia  16  tahun. Jika  dicermati,  secara  keseluruhan  dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak  pada skala  0  sampai  dengan  21  tahun.  Penjelasan mengenai  batas  usia  21  tahun  ditetapkan berdasarkan  pertimbangan  kepentingan  usaha kesejahteraan  sosial  serta  pertimbangan kematangan  sosial,  kematangan  pribadi  dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai  setelah  seseorang  telah  melampaui usia 21 tahun (Hurairah, 2012:31).
Sebagai  generasi  penerus  bangsa,  anak selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya  secara  memadai. Sebaliknya,  mereka  bukanlah  obyek  tindakan kesewenang-wenangan  dan  perlakuan  yang
tidak manusiawi dari siapapun dan dimanapun.
Menurut  Abu  Hurairah  (2012:32)  hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1959,  dengan  memproklamasikan  tersebut, diharapkan  semua  pihak  baik  individu,  orang tua,  organisasi  sosial,  pemerintah,  dan masyarakat  mengakui  hak-hak  anak  tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.  Ada  sepuluh  prinsip  tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:
1. Setiap  anak  harus  menikmati  semua hak  yang  tercantum  dalam  deklarasi ini  tanpa  terkecuali,  tanpa  perbedaan, dan diskriminasi.
2. Setiap anak harus menikmati
perlindungan  khusus,  harus  diberikan kesempatan  dan  fasilitas  oleh  hukum atau  oleh  peralatan    lain,  sehingga mereka  mampu  berkembang  secara fisik,  mental,  moral,  spiritual,  dan sosial  dengan  cara  yang  sehat  dan normal.
3. Setiap  anak  sejak  dilahirkan  harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap  anak  harus  menikmati  manfaat dari jaminan sosial.
5. Setiap  anak  baik  secara  fisik,  mental, dan  sosial  mengalami  kecacatan  harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan,  dan  pemeliharaan  sesuai dengan kondisinya. 6. Setiap anak  bagi  perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang  memerlukan  kasih  sayang dan pengertian.
7. Setiap  anak  harus  mendapatkan pendidikan  secara  Cuma-Cuma  dan atas dasar wajib belajar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun hasus menerima  perlindungan  dan  bantuan yang pertama.
9. Setiap    anak  harus  dilindungi    dari setiap  bentuk   penelantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.
10. Setiap  anak  harus  dilindungi  dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk- bentuk lainnya.
Di  samping  itu,  dalam  pasal  2  UU No.4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:
1. Anak  berhak  atas  kesejahteraan, perawatan,  asuhan  dan  bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya  maupun  dalam  asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk mengembangkan  kemampuan  dan kehidupan  sosialnya,  sesuai  dengan kebudayaan  dan  kebribadian  bangsa, untuk  menjadi  warga  negara  yang baik dan berguna.
3. Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan perlindungan  baik  semasa  kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak  atas perlindungan
terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan  atau  menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui  Keppres  Nomor  39  Tahun  1990. Menurut  KHA  yang  diadopsi  dari  Majelis Umum  PBB  tahun  1989,  setiap  anak  tanpa memandang  ras,  jenis  kelamin,  asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai  hak-hak  yang  mencakup  empat bidang, yaitu:
1. Hak  atas  kelangsungan  hidup, menyangkut  hak  atas  tingkat  hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak  untuk  berkembang,  mencakup hak  atas  pendidikan,  informasi,
waktu  luang,  kegiatan  seni  dan budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan  dan  beragama,  serta hak  anak  cacat  atas  pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus. 3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan  atas  segala  bentuk eksploitasi,  perlakuan  kejam,  dan perlakuan  sewenang-wenang,  dalam proses peradilan pidana. 4. Hak  partisipasi,  meliputi  kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul  dan  berserikat,  serta  hak untuk ikut  serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Kemudian, sejak ditetapkannya UU No. 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang diperbarui oleh  UU  No.  35  Tahun  2014.  Perlindungan anak  Indonesia  telah  memiliki  landasan hukum  yang  lebih  kokoh.  Hak  anak  relatif lebih lengkap dan banyak dicantumkan dalam UU Perlindungan Anak.
Sedangkan menurut hukum Islam, tidak mengenal  istilah  perkosaan,  tetapi  mengenal dengan  istilah  zina.  Dalam    konsepsi  pidana Fiqh  ( al-hudud),  perkosaan  digolongkan tindak  pidana  kejahatan  atas  kehormatan (hak al-‘ardh),  yang  berupa  perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai mati. Tetapi perkosaan berbeda dengan  perzinahan  karena  selain  melakukan kejahatan  kehormatan  terdapat  pula  unsur pemaksaan  dan  kekerasan.  Perzinahan  atau zina  secara  bahasa  berarti fahisyah,  yaitu perbuatan  keji.  Secara  istilah  bahwa  zina merupakan  perbuatan  berhubungan  kelamin antara  seorang  laki-laki  dengan  perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan (Ali, 2007:37). Menurut Abul A‘la
Al-Maududi mengatakan, bahwa fuqaha>‘ berbeda pendapat dalam  mendefinisikan  zina.  Madzhab  Hanafi mendefinisikan  zina  dengan  mengartikan
seseorang  yang  menyetubuhi  wanita  melalui kemaluan  wanita  tanpa  ada  akad  yang  sah. Madzhab Syafi‘i mendefinisikan, zina sebagai masuknya  kelamin  laki-laki  ke  dalam  liang kemaluan  wanita  dengan  penuh  nafsu  dan diharamkan  oleh  syari‘at  Islam.  Madzhab Maliki  mendefinisikannya  sebagai  seorang pria  atau  wanita  yang  bersetubuh melalui kemaluan atau dubur tanpa dasar pertimbangan  hukum  syara‘  (Abu  A‘la  Al- Maududi,1995:51).
Dalam  kamus  istilah  Fiqh  disebutkan ‚zina,  perzinaan  atau  persetubuhan  adalah hubungan  kelamin  antara  laki-laki  dan perempuan  tanpa  ada  ikatan  perkawinan yang  sah.  Yaitu  memasukkan zakar  (kelamin laki-laki) ke dalam farj (kelamin perempuan), minimal  sampai  batas qulfah  (kepala  zakar). Pendapat  ini  suatu  hubungan  seks  dapat dikatakan sebagai perzinaan bila mana terjadi persetubuhan  antara  laki-laki  dan  perempuan di luar hubungan perkawinan yang sah.
Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut  hukum  Islam  jauh  berbeda  dengan sistem  hukum  barat,  karena  dalam  hukum Islam,  setiap  hubungan  seksual  yang diharamkan  itulah  zina,  baik  yang  telah dilakukan  oleh  orang  yang  sudah  berkeluarga maupun  yang  belum  berkeluarga  asal tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan  penuh  kerelaan  tetap  merupakan tindak  pidana  (Wahid  &  Irfan,  2001:123). Perkosaan  juga mengandung unsur perzinaan, yakni  suatu  jenis  persetubuhan  di  luar perkawinan  yang  sah,  dengan  catatan perbuatan  itu  tidak  didasari  kerelaan, melainkan atas dasar paksaan. Faktor paksaan dan  kekerasan  yang  mendukung  keberhasilan perbuatan  itulah  yang  harus  dijadikan  acuan bahwa  perbuatan  itu  melebihi  kasus perzinaan.
Perkosaan  hanya  merupakan  wujud kebutuhan  sepihak  atau  dari  pihak  pelaku, sedangkan  bagi  yang  korban,  kekerasan  itu
membuat  dirinya  menderita  secara  psikis maupun fisik. Dalam perzinaan, derita seperti ini  tidak dirasakan  secara  langsung  oleh pihak  yang  melakukannya,  sedangkan  dalam kasus perkosaan, pihak  korbannya mengalami derita tiada tara.
Hal  itulah  yang  idealnya  disikapi  oleh kalangan penegak hukum yang memberlakukan hukum Islam dalam menyelesaikan  kasus  kejahatan  kesusilaan. Bukan langsung menyamakan atau menganalogkan  dengan  kasus  perkosaan, tetapi harus menghubungkannya dengan jenis, kriteria,  dan  akibat  perbuatan  yang  terjadi (Wahid & Irfan, 2001:126).
Dasar Hukum Tindak Pidana Perkosaan Tindak  pidana  perkosaan  dalam  Islam disebut  dengan jari>mah  zina,  adalah  suatu perbuatan  yang  dilarang  keras  oleh  Islam. Mengenai  kekejian jari>mah  zina  ini,
Muhammad al-Khatib al-Syarbini mengatakan,  zina  termasuk  dosa  besar  yang paling  keji,  tidak  satu  agama  pun  yang menghalalkannya.  Oleh  sebab  itu,  sanksinya sangat  berat,  karena  mengancam  kehormatan dan hubungan nasab (Irfan, 2013:18).
Abdul  Qadir  juga  berpendapat  bahwa zina  ialah  hubungan  badan  yang  diharamkan dan  disengaja  oleh  pelakunya.  Dalam pengertian lain, zina adalah hubungan seksual lawan  jenis  yang  tidak  terkait  dalam perkawinan yang  sah  dengan cara  masuknya alat  kelamin  laki-laki  ke  dalam  alat  kelamin perempuan  tanpa  keraguan (syubhat)  untuk mencapai  kenikmatan  tertentu  (Djubaidah, 2013:145).
Adapun  ayat  al-Qur’an  yang  menjadi dasar  hukum  adalah sebagai berikut:
لايبس ءاسو ةشحاف ناك هنإ انزلا اىبرقت لاو . ‚Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang  keji,  dan  suatu  jalan  yang  buruk.‛  (QS. Al-Isra’ : 32)
Adapun  hukuman  zina  terbagi  menjadi dua,  yaitu  zina muh}s}a>n  dan  ghayr  muh}s}a>n. Zina muh}s}a>n  adalah  zina  yang  pelakunya berstatus  suami,  istri,  duda,  atau  janda. Artinya  pelaku  adalah  orang  yang  masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina ghayr muh}s}a>n adalah zina yang pelakunya masih perjaka atau gadis. Artinya  pelaku  belum  pernah  menikah  secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan. Terhadap  kedua  jenis jari>mah  di  atas,  syariat Islam  memberlakukan  dua  sanksi  yang berbeda.  Sanksi  bagi  pelaku  zina muh}s}an adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu  hingga  meninggal,  adapun  sanksi  bagi pelaku  zina ghayr  muh}s}an  adalah  dicambuk seratus kali (Irfan, 2013:20).
Sanksi  cambuk  bagi  pelaku  zina ghayr muh}s}a>n  secara  ekplisit  ditegaskan  di  dalam firman Allah sebagai berikut :
ةُةيَينِنا زَّزلا
ينِنا زَّزلا يَو اوةُدنِلْجايَف زَّ ةُك دٍد نِحا يَو ايَمةُهْننِم يَةيَاانِم
دٍ يَدْليَج “Pelaku  zina  perempuan  dan  laki-laki  dera lah mereka seratus kali dera” (Q.S. al-Nur: 2). Beberapa  hadis  juga  menjelaskan  bahwa sanksi  pengasingan  menjadi  pelengkap  dari sanksi cambuk adalah sebagai berikut : ‚Dari  Zaid  bin  Khalid  al-Juhari,  ia meriwayatkan,  ‚Aku  mendengar  Rasulullah Saw memerintahkan agar orang yang  berzina ghayr  muh}s}a>n  dicambuk  seratus  kali  dan diasingkan  selama  satu  tahun‛  (HR.  al- Bukhari).
Selain    itu,  ada  juga  hadis  yang  lain  sebagai berikut:
‚Dari  ‘Uba>dah  ibn  S}a>mit},  ia  meriwayatkan, ‚Rasulullah Saw bersabda, ‘Ambil lah dariku, ambil  lah  dariku.  Sesungguhnya  Allah  telah menjadikan  bagi  mereka  jalan  keluar;  pezina perjaka  dengan  gadis  dicambuk  seratus  kali dan  dibuang  selama  satu  tahun,  sedangkan pezina  duda  dengan  janda  dicambuk  seratus kali  dan  rajam‛  (HR.  Muslim  dan  Abu Dawud).
Ayat  dan  Hadis  tersebut  di  atas  tidak hanya  menyebutkan  jumlah  cambukan,  tetapi juga  larangan  untuk  berbelas  kasih  kepada pelaku. Selain itu, proses eksekusi hendaknya disaksikan  oleh  kaum  muslimin  agar menimbulkan  efek  jera  dan  dapat  dijadikan pelajaran berharga.
Sedangkan  menurut  hukum  positif negara  Indonesia,  tindak  pidana  perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: ‚Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  memaksa  perempuan  yang  bukan isterinya  bersetubuh,  maka  dia,  dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun‛.
Selain  itu,  terdapat  juga  pasal  lain sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 290 KUHP,  yang  menyatakan  bahwa  pelaku diancam  dengan  penjara  pidana  paling  lama tujuh tahun .
Tindak  pidana  perkosaan terhadap anak tidak  hanya  dimuat  dalam  KUHP,  melainkan dalam  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dijelaskan  pada  pasal  81  dan  82.  Dari  dasar hukum  tindak  pidana  perkosaan  tersebut, diharapkan  mampu  memberikan  perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dan mampu memberikan  sanksi  yang  maksimal  terhadap pelaku  agar  kejahatan  seksual  menjadi terminimalisir juga dapat terkurangi dikemudian hari.
Metode Penelitian
Kajian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif,  yang  mendasarkan  pada  kajian kepustakaan  ( library  research).  Adapun sumber  data  kepustakaan  dapat  dibagi menjadi dua macam, yakni: pertama, primer, dimana  sumber  data  hukum  Islam  merujuk kepada  al-Qur’an,dan  al-Hadis,  sedangkan sumber  data  hukum  positif  merujuk  pada ketentuan dalam KUHP, dan UU Perlindungan  Anak. Kedua,  sekunder,
dimana  sumber  data  hukum  Islam  merujuk kepada  data-data  yang  diperoleh  dari pendapat  para  ulama  yang  sudah  disusun dalam  sebuah  kitab-kitab  Fiqh.  Sedangkan sumber  data  hukum  positif  merujuk  pada pendapat  ahli  hukum  yang  terdapat  dalam sebuah buku referensi yang relevan.
Adapun  untuk  memperoleh  data-data tersebut,  digunakan  teknik  dokumentasi  dari bahan-bahan  kepustakaan  yang  tersedia. Kemudian  setelah  data  terkumpul  dengan baik,  maka  dilakukan  analisis  data  dengan metode  komparasi,  yakni  dengan  cara membandingkan antara data yang bersumber dari  hukum  Islam  dengan  hukum  positif terkait  penerapan  hukuman  terhadap  tindak pidana perkosaan anak di bawah umur.
Penerapan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak di Bawah Umur Seperti diketahui, syariat Islam mengenal tiga jenis kejahatan, qishash, hudud dan ta’zir.  Qishash  merupakan  pembalasan setimpal  terhadap  kejahatan  pembunuhan, pelukaan,  atau  penganiayaan  dengan  sengaja. Hudud  adalah  kejahatan-kejahatan  yang  jenis pelanggaran  dan  hukumannya  ditentukan langsung  oleh  wahyu  Tuhan.  Beberapa kejahatan  yang  masuk  dalam  kategori  ini adalah  perzinaan,  menuduh  zina,  mencuri, hirabah, dan pemberontakan. Sementara ta’zir merupakan hukuman terhadap suatu kejahatan tertentu  yang  bentuk dan jenisnya diserahkan kepada  pertimbangan  hakim.  (Santoso, 2003:22)
Berdasarkan  kategori  tersebut,  kasus perkosaan terhadap perempuan dalam
peristiwa  sebagaimana  dikemukakan  di  atas dapat  mengambil  dua  bentuk  atau  jenis kejahatan. Pertama,  perzinahan  disertai pemaksaan  penganiayaan  dan  penjarahan. Kedua,  Hirabah  yaitu  keluarnya  sekelompok bersenjata  di  daerah  Islam  dan  melakukan kekacauan,  penumpahan  darah,  perampasan harta, merusak kehormatan, merusak tanaman,
peternakan,  citra  agama,  akhlaq,  dan ketertiban umum, baik dari kalangan muslim, maupun kafir.
Dalam Fiqh, pemaksaan dapat
dikatakan  sebagai  ajakan  untuk  melakukan suatu  perbuatan  yang  disertai  ancaman. Beberapa  syarat  pemaksaan  ( ikrah)  antara lain:
1. Pelaku pemaksaan  memiliki  kekuasaan untuk merealisasikan ancamannya.
2. Objek  pemaksaan  (korban)  tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya  disertai  dugaan  kuat bahwa penolakan atasnya akan mengakibatkan ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan (Muhammad, 2001:213-214) Menurut  Sayyid  Sabiq  (2013:148) penerapan  hukuman  atas  kasus  zina  dengan paksaan (perkosaan), yang dikenakan hukuman  hanya  laki-laki  saja.  Bagi  seorang perempuan  yang  diperkosa  untuk  berbuat zina, tidak ada hadd baginya.
Pada  masa  Rasulullah  Saw,  pernah terjadi  perkosaan,  namun  beliau  tidak  serta merta menjatuhkan hukuman terhadap perempuan  yang  diperkosa.  Dalam  hal perkosaan  ini  tidak  ada  bedanya  antara perkosaan  yang  dilakukan  dengan  jalan memakai  kekuatan  dan  perkosaan  yang dilakukan  dengan  menakut-  nakuti  korban dengan  ancaman.Tidak  terdapat  perbedaan dikalangan ahli Fiqh mengenai hal ini, mereka sepakat  bahwa  perempuan  yang  dipaksa berzina,  tidak  dapat  dihukum.
Sementara untuk  laki-laki  yang dipaksa berbuat  zina,  kontroversi  muncul  di kalangan ahli Fiqh. Mazhab Hanafi memandang bahwa jika pemaksaan itu bersifat penuh, maka tidak dikenakan  hukuman hudu>d.  Sebaliknya,  jika tidak penuh maka dikenakan hukuman hudu>d. Paksaan  tidak  penuh  diartikan  sebagai paksaan yang ancamannya di bawah ancaman penuh.  Pendapat  terkuat  dari  ulama  mazhab
Syafi‘i membebaskan hukuman hudu>d terhadap  laki-laki  yang  dipaksa  berzina,  baik paksaan  penuh  atau  tidak.  Sebagian  ulama mazhab  Maliki  memberikan  bentuk  syarat ancaman,  jika  ancamannya  dibunuh  maka terbebas  dari  hukuman hudu>d,  namun  untuk ancaman selainnya, tetap dikenakan hukuman had.
Persoalan  yang  tersisa  adalah  mengenai pelaku  pemaksaan  bebas,  dalam  arti  tidak dipaksa  pihak  lain.  Terhadap  persoalan  ini, jawaban  Fiqh  adalah  mengacu  pada  teks  al- Qur’an  yang  jelas.  Dan,  ini  disepakati  oleh seluruh  ahli  Fiqh.  Pelaku  perkosaan  dengan kekerasan dikenakan hukuman ganda: pertama,  hukuman  atas  perzinaan  yang dilakukannya,  yaitu  cambukan  100  kali  atau dirajam  dihadapan  khalayak  dan, kedua, hukuman atas penganiayaan (jika menganiaya atau melukai anggota tubuh korbannya), yaitu qishash,  dibalas  dengan  hukuman  yang sebanding  dengan  perbuatannya.  Apabila terbatas  pada  ancaman,  hukumannya  adalah ta‘zi>r.  Dalam hal  ini  keputusan  hakim  yang menentukan hukumannya (Muhammad,
2001:215). Zina  adalah  salah  satu  di  antara  sebab- sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan  penyakit-penyakit  yang  sangat berbahaya,  mendorong  orang  untuk  terus- menerus  hidup  membujang serta  praktek hidup bersama  tanpa  nikah. Dengan demikian  zina  merupakan  sebab  utama daripada kemelaratan,
pemborosan, pencabulan dan pelacuran.
Karena  sebab-sebab  tersebut  diatas  dan sebab-sebab lainnya, maka  Islam  menetapkan hukuman  yang  berat  terhadap  pelaku  zina. Hukuman  tersebut  kelihatannya  memang berat, namun masih lebih ringan dibandingkan dengan  kejahatan  yang  ditimbulkan  oleh perbuatan zina itu sendiri terhadap masyarakat (Sabiq, 2013:89).
Hukuman  untuk  tindak  pidana  zina, terdapat dalam surat an-Nur ayat 2 kemudian lebih  diperjelas  oleh  Rasulullah  saw.  dengan sunnah  qawliah  dan  fi‘liah  (Muhlich, 2005:28)  Berdasarkan  ayat  dan  hadits tersebut,  hukuman  bagi  pezina  ada  dua macam yaitu:
1. Dera  seratus  kali  dan  pengasingan selama  satu  tahun  bagi  pezina  yang belum berkeluarga ( ghayru muhshan).
2. Dera  seratus  kali  dan rajam  bagi  yang sudah berkeluarga ( muhshan).
Kemudian  dalam  perspektif  hukum positif, untuk  merespon  reaksi  masyarakat terhadap  kenyataan  terjadinya  kekerasan seksual pada anak di bawah umur, pada tahun 2002  pemerintah  menerbitkan  UU  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Di dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak  (UUPA)  tersebut  ditentukan  bahwa yang  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  anak adalah  negara,  pemerintah,  masyarakat, keluarga dan orang tua (Yuwono, 2015:9-10). Hal  itu  sebagaimana  yang  termuat  dalam UUD  1945  dan  Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang  Hak  Anak,  UU  No. 23 Tahun  2002  ini  kemudian  diperbaharui melalui  UU  No.  35 Tahun 2014.
Alasan dilakukan perubahan dan pembaharuan  karena  UU  No.  23  Tahun  2002 dipandang  belum  efektif  sebagai  peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan  dan  pemenuhan  terhadap  hak- hak  anak.  Meningkatnya  angka  kekerasan seksual  (perkosaan)  terhadap  anak  juga menunjukkan  bahwa  UU  No.  23  Tahun  2002 belum  mampu  menjadi  alat  untuk  mencegah terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  dan melindungi hak-hak anak (Saraswati, 2015:23- 24).
Penerapan  hukum  terhadap  tindak pidana  perkosaan  anak  di  bawah  umur  diatur pada  KUHP  pasal  287  ayat  1  dan  dalam  UU
No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  kesusilaan yaitu  antara  lain  Pasal  76  D  (persetubuhan dengan  anak)  dan  Pasal  76  E  (pencabulan anak) Selain  itu,  pemerintah  juga mengeluarkan  PERPU  No.  1  Tahun  2016 tentang  perubahan  kedua  atas  UU  No.  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,  yang disahkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada rabu,  25 Mei  2006.  Peraturan  ini  diterbitkan sebagai  salah  satu  upaya  dalam  melindungi anak-anak  dari  kejahatan  seksual  yang semakin  mengkhawatirkan  dan  diangggap sebagai kejahatan yang sangat memperihatinkan sehingga memberikan hukuman  yang  lebih  berat  terhadap  pelaku guna memberikan efek jera.
Analisis  Penerapan  Hukum  Tindak  Pidana Perkosaan Anak Di Bawah Umur
Dalam  penerapan  hukuman  atas  tindak pidana  perkosaan,  dalam  tinjauan  hukum Islam  dan  hukum  positif  dapat  ditentukan titik  perbedaan  dan  persamaannya.  Adapun persamaannya  dalam  tinjauan  keduanya adalah  bahwa  tindak  pidana  perkosaan  dapat dikategorikan  dalam  tindak  pidana  berat, dalam  hukum  Islam  perkosaan dikategorikan dalam zina, dalam hal ini zina yang dilakukan terdapat  unsur  paksaan.  Dalam  Fiqh, pemaksaan  dirumuskan  sebagai  ajakan  untuk melakukan  suatu  perbuatan  yang  disertai dengan ancaman (Muhammad, 2001:213).
Persetubuhan  yang  dipaksa,  para  ulama telah  sepakat  bahwa  tidak  ada  hukuman  had bagi  wania  yang  dipaksa  untuk  melakukan persetubuhan  yang  dilarang  (zina)  (Muslich, 2005:21).  Sementara  pelaku  perkosaan  akan dikenakan  hukuman hudu>d  yaitu  rajam, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada surat an-Nur ayat  2  dan  hadis  riwayat  Muslim  dan Abu Dawud:
Melihat  sanksi  bagi  pelaku  perkosaan diatas,  sanksi hukum  yang dijatuhkan kepada
pelaku  dapat  memberikan  manfaat  kebaikan dan  keadilan  pada  korban  kejahatan  dan pelanggaran maupun pada anggota masyarakat  lainnya.  Kalau  kebaikan  dan keadilan ini bisa ditegakkan, maka kehidupan kemasyarakatan akan terjamin kedamaiannya. Manfaat  khusus  yang  dirasakan  adalah  pihak pelaku  mendapatkan  balasan  yang  adil  atau setimpal  sesuai  dengan  kejahatan  atau pelanggaran  yang  dilakukan.  Begitu  keadilan ini  bisa  ditegakkan,  maka  dimungkinkan anggota masyarakan lainnya tidak akan berani mengikuti  jejaknya  itu  (Wahid  &  Irfan, 2001:94).
Dalam hukum positif, perkosaan anak di bawah umur juga dikategorikan dengan tindak pidana  yang  serius,  karena  berdampak  pada psikologis dan perkembangan anak. Pemerintah  sangat  serius  melihat  kejahatan ini, pada pasal 290 KUHP ayat 2 dan 3 pelaku diancam  dengan  penjara  pidana  paling  lama tujuh tahun, namun dengan berjalannya waktu pasal  tersebut  dirasa  masih  terlalu  ringan untuk  diterapkan,  sehingga  pada  tahun  2000- an  dikeluarkannya  UU  No.  23  Tahun  2002 dengan ancaman hukuman minimal tiga tahun dan  maksimal  15  tahun  kurungan  penjara ditambah  dengan  denda  minimal  Rp 60.000.000  dan  maksimal  Rp300.000.000, kemudian  pemerintah  melakukan  perubahan UU  Perlindungan  Anak  No.  23  Tahun  2002 dengan  UU  No.  35  Tahun  2014  dengan menambah  pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Tidak  sampai  disitu  saja,  pada  tanggal 25  Mei  2016,  Presiden  Joko  Widodo  telah menandatangani  PERPPU  No.  1  tahun  2016 tentang  perubahan  kedua  UUPA,  dengan memberikan  sanksi  hukum  yang  lebih  berat, yaitu  ketentuan  pemberatan  pokok  pidana penjara  menjadi  paling  singkat  10  (sepuluh) tahun  dan  maksimal  20  (dua  puluh  tahun),
pelaku  dipidana  mati,  seumur  hidup,  dapat dikenakan dengan
ketentuan: jika menimbulkan  korban  lebih  dari  satu  orang, mengakibatkan  luka  berat,  gangguan  jiwa, penyakit  menular,  terganggu  atau  hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.  Juga  memberikan  pidana  tambahan berupa  pengumuman  identitas,  kebiri  kimia, pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik  yang bertujuan  untuk  mengetahui  keberadaan mantan narapidana.
Melihat  data  di  atas,  bisa  disimpulkan bahwa kejahatan kekerasan seksual (perkosaan)  sangat    meningkat,  sehingga pemerintah  memberikan  terobosan  hukum dengan  memberikan sanksi pidana  yang lebih berat, bahkan Undang-Undang khusus perlindungan  anak  terjadi  dua  kali  perubahan dengan  dikeluarkannya  PERPU  No.  1  tahun 2016.
Di samping persamaan yang ada dalam tinjauan kedua  hukum  tersebut  di  atas,  dapat  pula dipahami bahwa antara keduanya juga memiliki perbedaan,  yang  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
No Aspek Hukum Positif Hukum Islam 1 Korban Hukum  positif mengkategori kan korban perkosaan melalui  batasan usia, yaitu dewasa atau anak-anak. Tidak  mengenal batas usia, antara  dewasa dan  anak-anak. Kategori hukuman dilihat dari pelaku perkosaan saja. 2 Sanksi Hukum  positif menerapkan hukuman penjara yang diatur dalam pasal 290 KUHP, yang menyatakan bahwa  pelaku diancam dengan  penjara pidana paling lama tujuh Menerapkan hukuman cambuk dan rajam, untuk muhshan dera 100  kali  dan rajam  sedangkan ghair  muhshan. Dera  seratus  kali dan  pengasingan selama satu tahun. Hukum Islam tahun, dan secara  khusus terdapat  dalam UU Perlindungan Anak  No.  35 tahun 2002 pada  pasal  81 dan  82  dengan hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling banyak        tiga ratus juta, kemudian direvisi  dengan UU.  NO.  35 Tahun 2014 dengan  sanksi pidana kurungan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar. Kemudian keluar    PERPU No.    1    tahun 2016 dengan hukuman  yang lebih berat dengan  pidana penjara menajadi paling  singkat 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 20 juga bisa dikenakan hukuman  mati dengan  melihat
tingkat
kekerasan  yang dilakukan  oleh pelaku. menerapkan sanksi utuk pidana perkosaan lebih  berat  dari hukum positif,
walaupun   dalam hukum positif terdapat hukuman mati namun dengan berbagai  syarat tertentu, sedangkan  dalam hukum Islam jika pelakunya muhsan maka langsung mendapatkan hukuman mati.
Perkosaan Dalam  hukum
terhadap  anak termasuk delik biasa, delik persetubuhan dengan  anak dan pencabulan terhadap  anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan.  Delik biasa dapat diproses  tanpa adanya persetujuan dari         yang dirugikan (korban) (Indriadi, 2016) Islam  termasuk delik aduan, yaitu dapat dilakukan  jika ada yang melihat  kurang lebih empat orang yang menjadi  saksi dalam persidangan dan  pengakuan dari pelaku.
Delik dapat diproses jika ada persetujuan dari korban. 4 Istilah Perkosaa n Hukum  positif mengenal dengan  istilah perkosaan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 285. Dalam  hukum Islam, perkosaan dikategorikan dengan  istilah perzinaan dengan paksaan.

## Simpulan
Penerapan  hukum  terhadap  pelaku tindak pidana  perkosaan anak  di bawah umur dalam  hukum  positif  diatur  dalam  pasal  290 KUHP  dan  UUPA  No.  35  Tahun  2014 perubahan  atas  UU  No.  23  Tahun  2002. Penerapan  hukuman  dalam  hukum  positif mutlak  pada  keputusan  hakim,  dalam  sanksi pidana diberikan batasan penjara minimal dan maksimal,  hakim  bisa  menentukan  sanksi pidana  sesuai  dengan  tingkat kekerasan  yang dilakukan  oleh  pelaku.  Sanksi  pada  hukum positif bisa adil dan juga tidak adil tergantung dengan  hakim  sidang,  karena  semua  vonis sesuai  dengan    analisis  yang  dilakukan hakim.  Ini  merupakan celah atau kekurangan hukum  positif  dimana  hukum  tidak  memiliki kedudukan  tetap,  bisa  dikurangi  atau ditambah  melihat  dengan  fakta  dan  barang
bukti.  Lebih  ironis  lagi  jika  hukum  dapat diperjual  belikan  di  pengadilan  untuk meringankan  atau  membebaskan  dari  jeratan hukum.
Sedangkan  dalam  hukum  Islam,  tidak ada  pengampunan,  akad  damai,  pembebasan, pengurangan,  atau  penggantian.  Hukuman hudu>d  dalam  hukum  Islam  adalah  hukuman yang  tidak  bisa  diganti,  sedangkan  hukuman dalam  hukum  positif  bisa  dimaafkan  dan diganti.  Hukuman hudu>d  dianggap  sebagai hukuman Allah karena ia tidak bisa dimaafkan dan diganti dengan hukuman yang lain.
Hukum  Islam  dan  hukum  positif  sama- sama  mengkategorikan  tindak  pidana  yang berat,  sebagaimana  sanksi  yang  diberikan kepada  pelaku  perkosaan  disamakan  dengan perzinaan  dengan  hukuman  dera  dan  rajam, sedangkan  dalam  hukum  positif,  perkosaan anak di bawah umur telah diatur dalam pasal 290 KUHP, juga terdapat UU khusus tentang Perlindungan  Anak  yakni  UU  No.  35  Tahun 2014  kemudian  ingin  dirubah  lagi  dengan dikeluarkannya  PERPU  No.  1  Tahun  2016 dengan  sanksi  yang  lebih  berat  yakni  sampai dengan  hukuman  mati.  Dalam  penerapan hukum  perkosaan  terhadap  anak  dibawah umur,  hukum  positif  dan  hukum  Islam memiliki  perbedaan.  Hukum  Islam,  tidak mengenal  status  umur  korban,  karena  yang menjadi  acuan  adalah  pelaku  saja  yakni muhsan  atau  ghairu  muhsan  untuk  penetapan hukuman perkosaan. Sedangkan dalam hukum positif,  pidana  perkosaan  mengenal  status umur  korban  dengan  kategori  anak-anak atau sudah  dewasa,  dalam  kategori  anak  sudah diatur khusus dalam UU. No. 35 Tahun 2014, untuk korban dewasa diatur dalam pasal Pasal 285 KUHP. Dalam memberikan sanksi, hukum Islam  dan hukum positif memiliki perbedaan, hukum  Islam  memberikan  sanksi  dera  dan rajam, sedangkan hukum positif dengan sanksi hukuman minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun ditambah dengan denda maksimal lima
milyar  rupiah  sebagaimana  yang  tercantum dalam  pasal  81  dan  82  UU.  No.  35  Tahun 2014. Tindak pidana perkosaan anak di bawah umur dalam hukum positif masuk dalam delik biasa  yang  dapat  diproses  tanpa  adanya persetujuan  dari  yang  dirugikan  (korban).  Ini berbeda  dengan  hukum  Islam,  perkosaan termasuk  delik  aduan,  delik  dapat  diproses jika  ada  persetujuan  dari  korban,  sebab bilamana  tidak  mampu  mendatangkan  empat orang  saksi,  maka  akan  dituduh  melakukan kebohongan. Padahal dengan adanya kebohongan, pihak korban akan mendapatkan hukuman  yang  berat,  berupa  80  kali cambukan.
Daftar Pustaka Ali,  Zainuddin.  2007. Hukum  Pidana  Islam,
Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1 Andriani, Durri, dkk. 2012. Metode
Penelitian, Banten: Universitas Terbuka.
Bukha>ri  Al-, Abu  Abdullah  Muhammad  bin
Isma>‘il, Sah}i>h  Al-Bukha>ri,  Indonesia:
Dahlan, Jilid IV.
Depag RI. 2008. Al-Qur’an dan Terjemahnya,
Surabaya  :  Dana  Karya.  Depdikbud, 1993, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
Djubaidah,  Neng.  2003. Pornografi  & Pornoaksi, Jakarta: Prenada Media. Gultom, Maidin. 2015. Perlindungan
Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
Hadi,  Sutrisno.  1987. Metodologi  Reseach  I, Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM. Irfan,  M.  Nurul,  dan  Masyrofah.  2013. Fiqh Jinayah, Jakarta: Pena Grafika. Khallaf,  Abdul  Wahab.  1997. Ilmu  Ushul al-Fiqh,  Jakarta  :  Majlis  Dakwah Islam.
Kusnan,  M.  Rosid.  2008. Hukum  Pidana, Klaten : Cempaka Putih.
Lamintang, P.A.F. 2014. Dasar Dasar Hukum Pidana  di  Indonesia,  Jakarta  :  Sinar Grafika.
Muhammad,  Husain.  2001. Fiqh  Perempuan, Yogyakarta:  LKIS,  Cet.  1.  Muslich, Ahmad  Wardi.  2005. Hukum  Pidana Islam, Jakarta : Sinar Graffika.
Muslim,  (Muslim  bin  Al-Hajjaj  bin  Muslim
Al-Qusyairi Al-Nisaburi), Sahih
Muslim, Semarang: Toha Putera, Jilid II.
Nawawi, Hadani. 1995. Metodologi Penelitian Bidang  Sosial,  Yogyakarta  :  Gajah Mada Press.
Prodjodikoro,  Wirjono.  2008. Asas-Asas Hukum  Pidana  di  Indonesia,  Bandung: Refika Aditama. Qardhawi, Yusuf. 2002. Fatwa-Fatwa Kontemporer  3,  Jakarta:  Gema  Insani Press.
Redaksi  Sinar  Grafika.  2016. Amandemen Undang-Undang  Perlindungan  Anak, Jakarta : Sinar Grafika.
Santoso,  Topo.  2003. Membumikan  Hukum Pidana  Islam,  Jakarta:  Gema  Insani Press, Cet. 1.
Siregar,  Syofian.  2014. Statistik  Parametrik Untuk  Penelitian  Komparatif,  Jakarta  : Bumi Aksara.
Ulwan,  Abdullah  Nasih,  2002, Pendidikan Anak Islam, Jakarta : Pustaka Amani.
Wahid,  Abdul  dan  Muhammad  Irfan.  2001. Perlindungan Terhadap Korban
Kekerasan    Seksual    (Advokasi    Atas Hak  Asasi    Perempuan),    Bandung: Refika Aditama.
Wuryani,  Sri  Esti.  2008. Pendidikan  Seks Keluarga, Jakarta: Indeks.
Yuwono,  Ismantoro  Dwi.  2015. Penerapan Hukum  Dalam  Kasus  Kekerasan Seksual  Terhadap  Anak,  Jakarta:
Pustaka Yustisia.
Skripsi dan Jurnal
Agusta,  Mohamad  Fadhila.  2015.  ‚Tindak Pidana  Perkosaan  Terhadap  Anak
Kandung  dalam  Perspektif  Hukum
Pidana  Islam  dan  Hukum  Positif: (Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks)‛, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Arifah.  2010.‚Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Sebagai korban Pelecehan Seksual‛, Skripsi,  Yogyakarta  :  UIN
Sunan Kalijaga.
Chairina,  Miftahu.  2009.  ‚Tindak  Pidana Pemerkosaan  terhadap  Anak  di  Bawah Umur  dalam  Pandangan  Hukum  Pidana Islam:  Kajian  atas  Putusan PN  Depok‛, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Gusman.  2013.  ‚Tindak  Pidana  Perkosaan Studi  Komparasi  antara  Hukum  Islam dan Hukum Positif‛, Skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. Japalatu,  Alex.  2016. Hukum  Kebiri  bukan solusi,  komunikasi  Keluarga  Nomor Satu,  Jakarta  :  Inspirasi  Indonesia,  Juli, 29.
Kawoan,  Selviyanti.  2015.  ‚Pemerkosaan
Anak  Kandung  Oleh  Orang  Tua  Dalam Pandangan Islam‛, Journal Irfani, 11 (1),
128-141.
Retta. 2016. Siapa Saja Bisa Menjadi Korban, Jakarta : Inspirasi Indonesia, Juli, 30-31.
Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). PERPU  Nomor  1  Tahun  2016,  tentang perubahan  kedua  atas  Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang  No.  23  Tahun  2002,  tentang
Perlindungan Anak.
Undang-undang No.  35, Tahun 2014, tentang Perubahan  atas  UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Internet
Nanang  Ichwan,  ‚Pemerkosaan  di  Desa Masangan Sidoarjo: Siswi SMP Digagahi  13  ABG,  9  Pelaku  masih Anak-anak.‛  Diterbitkan  Pada  30  Juli 2016, dalam http://www.bangsaonline.com/berita/25 093/pemerkosaan- di-desa-masangan- sidoarjo-siswi-smp-digagahi-13-abg-9- pelaku-masih-  anak-anak,  Diakses  pada 10 Oktober 2016, Pukul 23.00 WIB. Anonim, ‚Hakim Vonis Mati 5 Pembunuh dan Pemerkosa Yuyun‛ , Diterbitkan Pada 5 Agustus 2016, dalam http://batampos.co.id/2016/08/05/hakim -vonis-mati-5-pembunuh-dan- pemerkosa-yuyun/,  Diakses  pada  4
Oktober 2016, Pukul 23.15 WIB
Indriadi,  Try,  ‚Proses  Hukum  Kejahatan Perkosaan, Pencabulan dan Perzinahan‛, Diterbitkan  Pada  4  Mei  2016,  dalam http://www.hukumonline.com/klinik/det ail/ lt4f9bb33933005/delik- aduan, Diakses  pada  7  Oktober  2016,  Pukul 10.53 WIB