## ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEJAHATAN KLITIH DAN ANARKISME JALAN OLEH REMAJA

## Eko Nurisman
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia e-mail : eco.nurisman@gmail.com

## ABSTRAK
Eskalasi kejahatan Klitih dan anarkisme jalan oleh remaja semakin liar dan menyimpang dari  pergaulan  sosial  masyarakat.  Awalnya,  istilah  Klitih  merujuk  kepada  aktivitas seseorang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan yang jelas dan cenderung bermakna netral. Akan tetapi, terjadi pergeseran makna dari Klitih sehingga cenderung mengarah kepada  perilaku  anarkis  remaja  di  malam  hari.  Dengan  problema  tersebut,  upaya penegakan  hukum  pidana  menjadi  sesuatu  yang  krusial  dan  wajib  merujuk  kepada Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  guna mempertahankan  asas  perlindungan  anak.  Urgensi  dari  penelitian  ini  untuk menguraikan  skema,  sekaligus  upaya  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  yang  adil sehingga mencapai kesejahteraan sosial ( social-welfare ). Selanjutnya, penulisan hukum ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang  fokus  terhadap  eksistensi konsep hukum sebagaimana tertulis dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan ( law in books ). Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penulisan yuridis normatif ini  yakni  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ).  Berdasarkan gap analysis kejahatan tersebut, hasil penelitian akan mencakup penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Klitih dan anarkisme jalan oleh remaja berdasarkan UU SPPA.
Kata Kunci : Anarkisme, Klitih, Remaja

## ABSTRACT
The escalation of Klitih crime and street anarchism by teenagers is getting wilder and deviates from the social interaction of the community. Initially, the term Klitih referred to a person's activities out of the house at night without a clear purpose and tended to have a neutral meaning. However, there is a shift in meaning from Klitih so it tends to lead  to  adolescent  anarchic  behavior  at  night.  With  this  problem,  efforts  to  enforce criminal  law  are  crucial  and  must  refer  to  Law  Number  11  of  2012  concerning  the Juvenile  Criminal  Justice  System  to  maintain  the  principle  of  child  protection.  The urgency of this research is to describe the scheme, as well as efforts to enforce the law (law enforcement) that is fair to achieve social welfare (social welfare). Furthermore, this  legal  writing  uses  a  normative  juridical  research  method  that  focuses  on  the existence of legal concepts as clearly written in-laws and regulations (law in books). The approach applied in this normative juridical writing is the statute approach. Based on  the  crime  gap  analysis,  the  results  of  the  research  will  cover  the  enforcement  of criminal law against the Klitih crime and street anarchism by juveniles based on the SPPA Law.
Keywords : Anarchism, Klitih, Youth

## PENDAHULUAN
Fase perjalanan kehidupan manusia akan melewati masa transisi atau perubahan dari masa kanak-kanak  menuju  pendewasaan.  Subjek  dari  proses  pendewasaan  tersebut  dikenal  sebagai Remaja. Pada masa ini, remaja mengalami berbagai macam perubahan mulai dari tampilan fisik, psikis,  maupun  psikososial.  Mereka  cenderung  mulai  beradaptasi  dengan  kondisi  sosialnya, melakukan pencarian identitas, dan membentuk hubungan baru. Selain itu, remaja juga mengalami masa pancaroba, yang tentu saja akan mempengaruhi status fisiologis dan psikologisnya sehingga dapat memberikan dampak yang besar kepada kehidupan sosial mereka  (Azizah, 2013). Puncak emosionalitas seperti sifat yang semakin sensitif, perasaan reaktif yang kuat, dan temperamental yang diperlihatkan oleh remaja menandakan bahwa mereka akan menjalani proses sulit menuju pendewasaan  yaitu  keseimbangan  emosi.  Dengan  demikian,  remaja  sebagai  Anak  mendapat perlakuan ‘khusus’ apabila dihadapkan dengan hukum. Hal ini dilakukan untuk memenuhi unsur pendampingan  dan  menjamin  hak  anak.  Tentu  saja,  hak  anak  sudah  termanifestasikan  dalam Konvensi  Hak-Hak  Anak  Tahun  1989  yang  terdiri  dari  4  kategori  hak  yaitu survival  rights , protection rights , development rights , dan participation rights . Dengan mengacu pada konvensi ini, perlindungan bagi anak sangat diutamakan sehingga apabila terjadi problema kompleks yang melibatkan  anak,  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  tanpa  disadari  menghadirkan perbuatan melanggar hukum positif dan kejahatan, maka anak harus diperlakukan secara khusus dalam penanganannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dewasa ini, kompleksitas kejahatan semakin sering dirasakan oleh masyarakat sosial karena manusia selalu berhadapan dengan ‘kejahatan’, baik berasal dari pengalaman diri sendiri, orang lain,  ataupun  narasi  berbagai  media  massa.  Selanjutnya,  Topo  Santoso  &  Eva  Achjani  Z.  juga menjelaskan  bahwa  “ Kejahatan  merupakan  suatu  bentuk  fenomena  yang  kompleks  dan  dapat dipahami dari berbagai perspektif yang berbeda sehingga manusia dapat menangkap komentar yang berbeda antara satu sama lain terkait peristiwa kejahatan. Maka, tidak mudah bagi manusia untuk  memahami  kejahatan  itu  sendiri ”  (Zainuri  et  al.,  2020).  Faktanya,  kejahatan  terutama perilaku anarkis di tengah masyarakat cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, tindakan kriminal juga semakin variatif mengikuti perkembangan dan kemajuan peradaban. Oleh sebab itu, kejahatan sekarang tidak hanya dinilai dari faktor umum seperti ekonomi, sosial, lingkar pergaulan,  dan  keterbelakangan  pendidikan,  tetapi  juga  dinilai  dari  faktor  lain  yaitu  wujud penonjolan identitas individu dan kelompok tertentu. Kejahatan yang dikelola dan dilaksanakan secara terorganisir dengan persiapan yang matang, telah dikendalikan oleh seorang komando yang berkerja  layaknya  profesional  sehingga  modus  tersebut  menunjukkan  indikasi  bahwa  tindakan kriminal  ini  diarahkan  oleh  jaringan  atau  komunitas  tertentu  yang  patuh  terhadap  instruksi komando. Tipe kejahatan ini dikenal dengan istilah ‘Klitih’, yang mana disaksikan secara terbuka dan  sering  terjadi  di  berbagai  daerah  Indonesia.  Akibatnya,  masyarakat  akan  bereaksi  secara langsung terhadap kejahatan ini karena sangat dekat dengan kehidupan sosial dan menimbulkan lebih dari satu orang korban. Aksi Klitih didominasi oleh remaja yang berstatus sebagai pelajar Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dan  juga  Sekolah  Menegah  Atas  (SMA)  sehingga dikategorikan sebagai Juvenile Deliquency atau fenomena kenakalan remaja.
Istilah Klitih dalam Bahasa Jawa merujuk kepada aktivitas seseorang keluar rumah di malam hari  tanpa  tujuan  yang  jelas  dan  cenderung  bermakna  netral  (Fuadi  et  al.,  2019).  Akan  tetapi,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
konteks  penggunaan  kata  Klitih  bergeser  ke  dalam  artian  yang  negatif  karena  identik  dengan perilaku anarkis remaja di malam hari. Klitih juga didefinisikan sebagai perbuatan untuk menyakiti korban dan terkadang berujung kepada tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan beberapa alat  seperti  pisau  atau  samurai  (Prasetyandoko  &  Widowaty,  2021).  Perilaku  agresivitas  yang dilakukan  dengan  sengaja  oleh  sekelompok  remaja  yang  berkeliling  menggunakan  kendaraan untuk melukai orang lain semakin intens terjadi di masyarakat. Salah satu wilayah Indonesia yang masih  kental  dengan  aksi  Klitih  adalah  DI  Yogyakarta.  Perbuatan  kriminal  tersebut  sudah  ada sejak tahun 1990-an dan mulai dikenal kembali dalam pemberitaan media tahun 2016. Selanjutnya, kasus tersebut mulai viral lagi pada tahun 2021 di sosial media Twitter. Unggahan warganet yang menjadi  korban  Klitih  di  DI  Yogyakarta  menjadi trending topik  dengan  kata  kunci  Klitih  dan #YogyaTidakAman (Dzulfaroh, 2022). Dengan demikian, kejahatan Klitih dan perilaku anarkisme remaja  harus  menjadi  sesuatu  yang  perlu  diperhatikan  dan  ditindaklanjuti  oleh  pemerintah setempat.  Hal  ini dikarenakan  motif kejahatan  Klitih ataupun kekerasan oleh komunitas remaja tertentu  menjadi  indikator  penting  yang  harus  diketahui  untuk  menangani  akar  problema  yang terjadi.
Adapun  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  dijadikan  sebagai  bahan  referensi  yaitu “ Analysis  on  Perpetrator  of  Klithih  in  Special  Region  of  Yogyakarta ”  yang  dikaji  oleh  Endro Prasetyandoko dan Yeni Widowaty di tahun 2021 (Prasetyandoko & Widowaty, 2021); “Tinjauan Kriminologis  terhadap  Kejahatan  Penganiayaan  yang  Dilakukan oleh  Anak (Klithih) di  Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh Zainuri, Yanto, dan Hartanti di tahun 2020 (Zainuri et al., 2020); serta “Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul” oleh Irna Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy di tahun 2020 (Septiani & Zuhdy, 2020).  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  dan gap  analysis yang  ada,  maka  penelitian  ini  akan berfokus kepada dua rumusan masalah yakni: 1) bagaimana penegakan hukum pidana kejahatan Klitih yang dilakukan oleh remaja? 2) bagaimana upaya penanganan yang tepat terhadap kejahatan Klitih?

## METODE PENELITIAN
Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang fokus terhadap eksistensi konsep hukum sebagaimana tertulis dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan ( law  in  books ).  Kemudian,  penelitian  ini  mengacu  kepada  berbagai  bahan  hukum  primer  dan sekunder seperti norma-norma dalam regulasi  yang sah (Soekanto & Mahmudji, 2003). Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto juga mengungkapkan bahwa “ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sistem  norma  seperti  asas-asas,  norma,  kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) ” (ND & Achmad, 2010). Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penulisan yuridis normatif ini yakni pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ).  Dengan  pendekatan  tersebut,  maka  bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bermacam referensi buku, jurnal, maupun artikel  lainnya.  Selanjutnya,  data-data  penelitian  tersebut  akan  diolah  dan  dianalisa  lebih  lanjut melalui  teknik  pengolahan  kualitatif  dengan  memilih  data  hukum  yang  mampu  menjawab problema yang hadir yaitu kejahatan Klitih dan anarkisme jalan oleh remaja. Dengan demikian,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
hasil data hukum  tersebut  akan diuraikan secara  deskriptif analisa dan  juga sistematis sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan ilmiah yang menjawab problema yang diajukan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Definisi Anarkisme
Secara terminologi, kata anarki berasal dari Bahasa Yunani yaitu awalan an- atau a- berarti “tidak”,  “ingin  akan”,  “ketiadaan”,  atau  “kekurangan”,  kemudian  ditambah  kata archos yang berarti “suatu peraturan”, “pemimpin”, “kepala”, “penguasa”, atau “kekuasaan”. Kata anarki juga seringkali  diartikan  sebagai  suatu  prinsip  yang  berhubungan  dengan  hal  bernuasa  dekstruktif, kekacauan, dan pemberontakan. Adapun kata anarkis ditujukan kepada subjek yaitu pemberontak, pengacau,  perusuh,  dan  merujuk  kepada  setiap  gerakan  negatif  protes  terhadap  segala  bentuk kemapanan (Widayat, 2014). Selain itu, ketegangan fisikal yang nyata terjadi di tengah masyarakat dikonotasikan dengan  istilah anarkisme sehingga  diposisikan  berseberangan dengan  demokrasi. Anarkisme merupakan suatu teori politik yang bertujuan untuk menciptakan anarkis dan ketiadaan tuan  maupun  raja  yang  berkuasa.  Dengan  adanya  teori  politik  ini,  maka  menghasilkan  suatu kumpulan individu yang bebas berkumpul secara sederajat. Anarkisme tersebut melawan berbagai bentuk kendali hierarkis oleh negara maupun penguasa kapitalis karena dianggap telah merugikan individualitas  mereka.  Dalam  konsepnya,  anarkisme  adalah  sebuah  pola  organisasi  hidup  yang dilakukan  secara  kolektif  dan  berorientansi  kepada  kepemilikan  alat  produksi  oleh  masyarakat. Konsep ini menyakini bahwa kebebasan hanya bisa tercapai dengan upaya dan kekuatan sendiri, bukan melalui bantuan yang berasal dari otoritas seperti negara maupun entitas lainnya (Anjani, 2020).
Anarkisme cenderung menolak kehadiran bentuk otoritas, terutama eksistensi otoritas politik dalam  wujud  negara.  Oleh  karena  itu,  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seorang  anarkis  lebih bertujuan kepada “ without leader ”, bukan “ without order ”. Dalam arti lain, anarki merupakan teori sekaligus  praktik  kebebasan  guna  membela  martabat  individu  dan  menolak  segala  tindakan penindasan.  Apabila  penindasan  dilakukan  oleh  kekuasaan  pemerintah,  maka  anarki  akan membentuk  masyarakat  tanpa  pemerintah.  Sedangkan,  apabila  penindasan  itu  dilakukan  oleh kemunculan  hierarki,  maka  anarki  memilih  menjadi  anti-hierarki.  Dapat  disimpulkan  bahwa pemerintah  dan  hierarki  bukan  ditekankan  sebagai  target  perlawanan,  melainkan  penindasan dalam dua bentuk otoritas tersebut. Di sisi lain, anarkisme tidak hanya berbicara kondisi “tanpa pemerintahan”  atau  “anti-pemerintahan”,  melainkan  lebih  kepada  gerakan  menentang  adanya hierarki atau kehadiran struktur organisasi  yang didukung oleh kekuasaan dalam penguasaanya. Akan  tetapi,  Alexander  Berkman  menyatakan  bahwa  anarkisme  bukanlah  bagian  dari  aksi kekerasan karena anarkisme sesungguhnya memiliki pengertian keteraturan tanpa pemerintah dan keadilan tanpa kekerasan (Filanti, 2021).
Berdasarkan perjalanan historis gerakan anarkisme di Indonesia, aksi anarkisme sudah mulai berkembang di  tahun 90-an, beriringan dengan perkembangan sub-kultural punk, skinhead , dan pemerintahan diktaktor di era Orde Baru. Kemudian, momentum reformasi 1998, juga mendorong kembali  kehadiran  kelompok  anarkis  di  berbagai  kota  Indonesia.  Kelompok  tersebut  aktif melakukan  berbagai  diskusi,  mencetak zine ,  dan  menyebarkan gigs ,  sekaligus  melaksanakan kampanye  lagu  untuk  menyampaikan  pesan-pesan  anarkisme  dan  anti-otoritatian  (Putra,  2018). Selanjutnya,  dalam  jangka  waktu  tahun  1999-2009,  kolektif  dan  kelompok  pendukung  anarkis
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
terus  bermunculan  silih  berganti,  khususnya  di  Bandung  dan  Yogyakarta.  Mereka  melawan berbagai  opini  yang  tersebar  di  media  massa  karena  telah  beranggapan  bahwa  opini  tersebut mendistorsi  dan  memutarbalikan  fakta  terkait  anarkisme.  Adapun  usaha  yang  dilakukan  yaitu mengedarkan  dan  menyebarluaskan  wacana  anarkisme  dengan  menerbitkan zine atau  jurnal berkala  tentang  perspektif  anarkisme  dalam  kehidupan  sehari-hari  (Anjani,  2020).  Walaupun demikian,  kelompok  anarkisme  tersebut  juga  dikenal  dengan  aksi  perusakan  fasilitas  umum, properti, supermarket, dan pos polisi. Oleh sebab itu, literasi mengenai pengertian anarkisme telah mengaburkan bentuk kekerasan biasa seperti penganiayaan, penculikan, dan pembunuhan dengan tindakan kekerasan simbolik seperti perusakan dan vandalisme yang cenderung dikatakan identik dengan aksi anarkisme.

## B. Tinjauan Umum Kejahatan Klitih
Saat ini, belum ada keseragaman dan kepastian pendapat terkait pengertian dari Klitih. Klitih diambil  dari  kosa  kata  Bahasa  Jawa  yang  berarti  “sebuah  kegiatan  dari  seseorang  yang  keluar rumah di malam hari tanpa tujuan”. Akan tetapi, istilah Klitih sekarang diatribusikan dalam artian yang negatif dan merujuk kepada tindakan remaja yang melakukan kekerasan jalan di malam hari secara acak. Perlu diketahui bahwa Klitih bukanlah salah satu bagian dari kejahatan bawaan sejak lahir  maupun  warisan  biologis.  Fenomena  tersebut  dilakukan  begitu  saja  secara  sadar  dan dipikirkan sepenuhnya. Kehadiran Klitih didukung oleh suatu motivasi dan alasan subjektif seperti upaya  balas  dendam,  perasaan  tidak  suka,  kekacauan  golongan  tertentu,  ataupun  hanya  ingin menghabiskan  waktu  luang.  Dikarenakan  pelaku  Klitih  banyak  berasal  dari  remaja  sehingga dikategorikan  sebagai Juvenile  Delinquency atau  kenakalan  remaja.  Walaupun  demikian,  aksi Klitih bukanlah bentuk  kenakalan biasa  karena  cenderung mencari korban untuk  dilukai  secara fisik. Selain itu, komunitas yang sering melakukan aksi Klitih jarang merebut paksa barang dan harta seseorang karena aksi tersebut hanya untuk mencakup rasa puas apabila korban yang telah dilukai  sudah tidak berdaya lagi  dan akan  ditinggalkan  begitu saja. Adapun tujuan dari aksi ini semata untuk menunjukkan bahwa komunitas tersebut memiliki kekuatan ( power ) dan ingin diakui eksistensinya.
Jika  Klitih  dikaitkan  sebagai  aktivitas  kenakalan  remaja,  maka  penyebab  Klitih  dapat dijelaskan melalui Teori Asosiasi Diferensial yang diperkenalkan oleh Edwin Sutherland (1934). Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari dalam jangkauan lingkungan sosial sehingga tingkah laku tersebut dapat dipelajari dengan berbagai cara, bertolak ukur pada apa, dan bagaimana hal itu dipelajari (Saputra, 2014). Teori ini mengungkapkan bahwa ada 9 dalil terkait proses terjadinya kejahtan yakni: 1) kejahatan dipelajari dan bukan didapatkan melalui warisan; 2) kejahatan dipelajari melalui interaksi dan proses komunikasi, baik secara lisan dan bahasa tubuh; 3) adanya komunikasi yang intim dan personal yang memicu kejahatan tersebut; 4)  tingkah  laku  kejahatan  mencakup  teknik,  motif,  dan  alasan  pembenar;  5)  motif  kejahatan didapatkan dari definisi peraturan seperti mencari celah dan alasan yang tepat bagaimana kejahatan dapat  dilakukan,  sekaligus  juga  memperhatikan  hal  yang  dipatuhi  dalam  peraturan;  6)  subjek kejahatan  memiliki  pola  pikir  yang  berpandangan  bahwa  peraturan  memberikan  peluang  untuk berbuat jahat; 7) kehadiran asosiasi diferensial bisa berbeda dalam segi frekuensi, jangka waktu, prioritas, dan intensitas perilaku dilaksanakan; 8) proses mempelajari kejahatan diperoleh dari pola dan mekanisme lazim dalam proses belajar umum; serta 9) kejahatan dianggap sebagai ungkapan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
ekspresi dari kebutuhan nilai umum individu maupun kelompok tertentu. Dengan demikian, Klitih dapat dikategorisasikan sebagai bentuk kejahatan dan mengacu kepada hukuman pidana.
Kejahatan  Klitih  yang  disertai  dengan  penggunaan  senjata  tajam  atau  pemukul  tumpul, memberikan ancaman kekerasan hingga pembunuhan individu sehingga dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “ Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan ”. Selain itu, pelaku  kekerasan  yang  disertai  dengan  aksi  penganiayaan  dapat  dikenakan  Pasal  358  KUHP, berbunyi “ Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat  beberapa  orang,  selain  tanggungjawab  masing-masing  terhadap  apa  yang  khusus dilakukan olehnya, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; (KUHP 90.); 2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati ”.
Apabila pelaku kejahatan Klitih dilakukan oleh remaja atau anak di bawah umur, maka akan digunakan ketentuan yuridis yang legal bagi remaja itu sendiri yaitu melalui penegakan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tentu saja dalam mengadili kasus  remaja  tersebut,  dibutuhkan  ketelitian  dan  kebijaksanaan  hakim  dalam  mengeluarkan putusan  bersalah.  Hal  ini  dikarenakan,  terdapat  beberapa  faktor  yang  berpengaruh  jika  harus mengadili kejahatan oleh remaja. Jika putusan hakim mengacu pada pengembalian anak kepada orang tua wali, hakim harus melihat bagaimana keadaan orang tua maupun wali anak. Jika putusan yang  diberikan  menyatakan  bahwa  anak  menyakinkan  bersalah,  maka  anak  tersebut  akan diserahkan  kepada  negara  untuk  melakukan  proses  pendidikan  melalui  lembaga  sosial  tanpa penjatuhan  pidana  apapun.  Proses  ini  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  perilaku delinkuensi remaja seperti aksi Klitih, sekaligus melindungi kepentingan anak itu sendiri supaya tidak terjerumus kembali dalam tingkah laku Juvenile Delinquency dan perilaku fatal lainnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih oleh Remaja
Penyimpangan  tingkah  laku  sosial  telah  memicu  pelanggaran  hukum  sehingga  perilaku tersebut  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana.  Namun,  hal  yang  menjadi  perhatian  bahwa penyimpangan  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh  individu  dewasa,  melainkan  juga  dilakukan  oleh anak  di  bawah  umur  atau  remaja.  Ada  beragam  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  oleh remaja antara lain dampak negatif yang diperoleh dari akselerasi zaman, arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta gaya hidup orang tua telah membawa perubahan dasar yang sangat berpengaruh kepada diri anak. Selain itu, Juvenile Delinquency adalah  luaran  negatif  yang  dihasilkan  oleh  globalisasi  dan  ditandai  dengan penyalahgunaan  sosial  media  dan  penyimpangan  dalam  lingkaran  pergaulan.  Umumnya,  faktor dominan  yang  mendasari  kehadiran Juvenile  Delinquency berasal  dari  pengaruh  lingkungan, teman  sepermainan,  hingga  faktor  kompleks  dan  personal  lainnya.  Hal  inilah  yang  mendorong eksistensi  Klitih  yang  semakin  terbuka.  Walaupun  dalam  arti  harfiah,  Klitih  bukan  merupakan kategorisasi tindak pidana. Akan tetapi, aksi Klitih yang disertai dengan kekerasan juga dianggap sebagai kejahatan atau perbuatan kriminal. Aksi tersebut dilakukan oleh komunitas sekolah seperti SMP, SMA, hingga SMK, bahkan juga melibatkan anak yang putus sekolah. Tak jarang mereka
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
merencanakan aksi Klitih setelah pulang dari sekolah dan beroperasi hingga malam hari dengan menargetkan individu yang dimusuhi.
Jika berbicara terkait faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh individu terutama anak dan  remaja,  cenderung  sulit  untuk  menguraikan  secara  spesifik  sebab  musabab  aksi  ini.  Dalam tinjauan umum, faktor yang menimbulkan hadirnya kejahatan dibagi menjadi dua hal yakni faktor interen dan faktor eksteren (Rahayu, 2017). Pertama, faktor interen adalah faktor yang berasal dari diri sendiri  yakni  faktor  umur, jenis  kelamin,  pendidikan, agama.  Individu dalam jenjang umur tertentu yang mengalami masa transasi menuju suatu pendewasaan atau remaja berpeluang untuk melakukan  aksi  kenakalan  remaja  dikarenakan  di  usia  ini  mereka  cenderung  sedang  mencari identitas diri dan sangat mudah terbawa arus pergaulan yang menyimpang. Kemudian, faktor jenis kelamin  yang  dimiliki  oleh  individu  juga  berhubungan  dengan  kejahatan.  Hal  ini  dikarenakan, adanya  stigmatisasi  umum  bahwa  laki-laki  lebih  kuat  dari  segi  fisik  dan  tenaga,  dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, kejahatan Klitih dan anarkisme remaja mayoritas dilakukan oleh laki- laki.  Adapun  pendidikan  yang  memengaruhi  keadaan  jiwa  dan  perilaku  individu,  termasuk inteligensi dan pemikiran mereka. Terakhir, agama sebagai unsur pokok dalam kehidupan sehari- hari  dan  bentuk  kebutuhan  spritual  manusia.  Norma  agama  yang  dipatuhi  oleh  manusia mempunyai nilai tertinggi dikarenakan norma tersebut berasal dari keyakinan terhadap Tuhan dan segala  sesuatu  yang  digariskan  adalah  kebaikan.  Norma-norma  tersebut  menunjukkan  apa  saja yang dilarang dan diharuskan oleh agama, dan mana hal yang baik dan buruk dalam kehidupan.
Kedua, faktor eksteren merupakan faktor  yang berasal dari luar diri individu tersebut dan kondisi  lingkungan  sekitarnya.  Selain  itu,  H.  Hari  Saherodji  menyatakan  bahwa  “ Salah  satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik sehingga kadang-kadang dapat dikatakan  kacau,  di  mana  anak-anak  tidak  cukup  mendapatkan  pendidikan  dan  pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang  lain,  nilai  pendidikan  sebagai  alat  untuk  maju,  dan  lain  sebagainya ”  (Rahayu,  2017). Kemudian, pengaruh faktor eksteren tersebut dapat melalui pergaulan kelompok, di mana lingkar pergaulan  berperan  penting  terhadap  perkembangan  anak  dan  remaja.  Apabila  pergaulan  anak dikeliling dengan motivasi untuk belajar dan prestasi, maka anak akan berperilaku sebagaimana tuntutan  kondisi  tersebut.  Fenomena  tersebut  juga  berpengaruh  pada  kondisi  pergaulan  yang kurang baik. Akibatnya, anak akan terbawa arus untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan kekerasan  seperti  Klitih.  Perbuatan  tersebut  hanya  semata-mata  bertujuan  agar  mereka  diakui dalam komunitas yang bersangkutan. Dengan demikian, faktor pemicu kejahatan termasuk Klitih senantiasa berada dekat dengan individu dan perlu adanya penanganan istimewa apabila ada anak maupun remaja yang bertindak menyimpang hingga berbuat kriminalitas.
Aksi  Klitih  yang  disertai  dengan  kekerasan  biasanya  dilatarbelakangi  oleh  minuman beralkohol, dendam/permusuhan antar sekolah, atau demi kesenangan semata. Kemudian, terdapat beberapa  bentuk  kejahatan  yang  digolongan  sebagai  bagian  dari  aksi  Klitih  yakni  tindakan pengeroyokan,  tawuran,  senjata  tajam,  pengrusakan,  vandalisme,  minuman  keras,  hingga penganiayaan.  Eksistensi  kejahatan  Klitih  membuat  masyarakat  semakin  cemas  sehingga penegakan hukum sangat penting guna menyelesaikan problema ini. Dikarenakan subjek tindak pidana Klitih dilakukan oleh remaja, maka tidak selalu dijatuhkan sanksi berupa hukuman penjara. Hukuman  yang  diberikan  dapat  beragam  seperti  mengakomodir  kondisi  belajar  untuk memperdalam  ilmu  tertentu  sesuai  dengan  bakat  dan  minat  mereka  sehingga  tidak  mengulangi
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kesalahan yang sama dan mencegah perbuatan Klitih lainnya. Selain itu, hukuman penjara juga tidak  disarankan  apabila  subjek  tindak  pidana  adalah  anak  dan  remaja,  karena  penjara  akan mengasah  potensi  kriminalitas  mereka.  Walaupun,  hukuman  penjara  diakui  memberikan  suatu perubahan  yang  signifikan  dalam  proses  pembinaannya  di  lembaga  pemasyarakatan,  namun interaksi dan hubungan antar pelaku kriminal bisa memengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA, “ Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yang  selanjutnya disebut  Anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  tahun  yang diduga melakukan tindak pidana ”. Kemudian, anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana seperti kejahatan  Klitih  tetap  harus  mendapat  perlindungan  hukum  dan  berbagai  upaya  penangkapan, penahanan, maupun sanksi penjara hanya dilakukan sebagai upaya terakhir ( ultimum remedium ). Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa “ Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan,  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya ”. Dalam uraian Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “ Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”. Akan tetapi, sistem pemidanan anak di Indonesia terkadang memperlakukan dan menempatkan pelaku anak  layaknya  pelaku  orang  dewasa.  Tentu  saja,  konteks  pemidanaan  sendiri  lebih  berorientasi kepada  personal  tindak  pidana  atau  yang  disebut  sebagai  pertanggungjawaban  individual ( individual responsibility ) karena dianggap mampu untuk bertanggung jawab penuh atas tingkah lakunya.  Namun,  anak  adalah  individu  yang  belum  menyadari  sepenuhnya  tindakan  yang dilakukan  karena  seorang  anak  belum  matang  dari  segi  pemikiran.  Oleh  sebab  itu,  UU  SPPA menganut 10 asas-asas utama yaitu perlindungan; keadilan; non-diskriminasi; kepentingan terbaik; penghargaan,  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang;  pembinaan  dan  pembimbingan; proporsional;  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai ultimum  remedium ;  serta penghindaran pembalasan.
Penegakan pidana bagi anak telah diatur dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok:  a)  pidana  peringatan,  b)  pidana  dengan  syarat  (pembinaan  di  luar  lembaga,  pelayanan masyarakat, pengawasan), c) pelatihan kerja, d) pembinaan dalam kelembagaan, dan e) penjara. Selanjutnya,  pidana  tambahan  yakni  a)  perampasan  keuntungan  dari  tindak  pidana,  dan  b) pemenuhan  kewajiban  adat.  Dengan  uraian  regulasi  tersebut,  ringannya  aksi  kriminal,  keadaan pribadi anak, atau waktu peristiwa dapat dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim agar tidak menjatuhkan sanksi pidana dan bisa mengenakan suatu tindakan tertentu yang memperhatikan segi keadilan  dan  kemanusiaan  anak  (Hananta,  2018).  Hakim  dalam  mengadili  pelaku  anak  dapat menjatuhkan pidana dengan syarat paling lama 2 tahun. Kemudian, hakim juga dapat memutuskan pembinaan di luar lembaga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 1 UU SPPA. Adapun pidana berupa pembatasan kebebasan anak yang diatur dalam Pasal 79 UU SPPA yang  menegaskan  bahwa  “ Pidana  pembatasan  kebebasan  diberlakukan  dalam  hal  Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, paling lama ½  (satu  perdua)  dari  maksimum  pidana  penjara  yang  diancamkan  terhadap  orang  dewasa ”. Berlandaskan  kepada  pasal  ini,  maka  anak  dapat  dijatuhi  pidana  penjara  dan  ditempatkan  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan maksimal ½ dari maksimum hukuman penjara
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
orang  dewasa.  Apabila  anak  menjalani  ½  hukuman  penjara  tersebut  dan  berkelakuan  baik,  ia berhak  mendapatkan  pembebasan  bersyarat.  Selanjutnya,  tindak  pidana  yang  diancam  dengan hukuman  mati  atau  hukuman  penjara  seumur  hidup,  hakim  hanya  dapat  menjatuhkan  pidana penjara  maksimum  10  tahun  dan  sanksi  berupa  hukuman  penjara  adalah  upaya  terakhir  dari penegakan hukum.
Substansi UU SPPA juga mengatur sanksi berupa tindakan bagi pelaku Klitih dan kejahatan anarkisme  oleh  remaja.  Pasal  82  ayat  (1)  UU  SPPA  menguraikan  ada  7  tindakan  yang  dapat diberikan  kepada  anak  yakni  a)  pengembalian  anak  kepada  orang  tua/wali;  b)  penyerahan;  c) perawatan di rumah sakit jiwa; d) perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);  e) kewajiban mengikuti  pendidikan formal ataupun pelatihan; f)  pencabutan surat  izin untuk  mengemudi;  serta  g)  perbaikan  akibat  dari  tindak  pidana.  Jika  anak  dikenakan  sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, wali, atau seseorang, maka anak tersebut tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Widodo, 2016). Di  sisi  lain,  jika  hakim  berpendapat  bahwa  orang  tua,  wali,  maupun  seseorang  tersebut  tidak mampu  untuk  memberikan  pendidikan  dan  pembinaan  yang  cukup  baik,  maka  anak  akan ditempatkan dalam  Lembaga Pemasyarakatan Anak. Di tempat  ini, anak tidak hanya menjalani pendidikan dan pembinaan, melainkan juga mengikuti latihan kerja berupa keterampilan di bidang tertentu  sehingga  anak  dapat  menjalani  kehidupan  yang  mandiri.  Selain  itu,  hakim  juga  dapat menyerahkan anak kepada organisasi sosial berorientasi kemasyarakatan seperti lembaga sosial, panti sosial, maupun pesantren yang dapat fokus terhadap agama mereka. Dengan demikian, anak yang  telah  menjalani  sanksi  tindakan  akan  memiliki  pembekalan  yang  baik  sehingga  dapat diterima kembali dalam masyarakat sosial.

## Skema dan Upaya Penanganan Kejahatan Klitih
Kejahatan  Klitih  yang  semakin  mengkhawatirkan  masyarakat  perlu  ditangani  secara responsif oleh semua pihak, baik aktor pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat itu sendiri. Adanya  upaya  penanganan  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  kebijakan  kriminal  ( criminal policy ). Kebijakan kriminal tersebut mencakup kebijakan dalam bidang hukum pidana materiil, formal, serta pelaksanan hukum guna mencapai kesejahteraan sosial ( social-welfare ). Oleh karena itu,  terdapat  dua  sarana  penanganan  yang  dapat  digunakan  yaitu  sarana  penal  dan  non-penal. Pertama, sarana penal merujuk kepada penanganan represif bagi pelaku tindak pidana. Penanganan tersebut dilaksanakan melalui regulasi dan peraturan perundang-undangan. Dikarenakan tindakan represif menitikberatkan penaganan setelah tindak pidana telah terjadi, maka kebijakan menjadi bagian  yang  krusial  guna  melaksanakan  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  yang  adil.  Ada beberapa tahap dalam penanganan kejahatan melalui “ penal policy ” atau “ penal law enforcement ” yakni:  1)  tahap  formulasi  (kebijakan  legislatif),  2)  tahap  aplikasi  (kebijakan  yudikatif  atau yudisial),  serta  3)  tahap  eksekusi  (kebijakan  administratif).  Oleh  sebab  itu,  pemanfaatan  sarana penal dalam kebijakan hukum pidana terutama di tahap kebijakan yudikatif/aplikatif ( in concreto ) harus  memerhatikan  sejumlah  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  jangka  panjang  sehingga menciptakan  masyarakat  yang  sejahtera.  Selanjutnya,  substansi  kebijakan  penal  terdiri  atas undang-undang terkait dengan kejahatan tersebut yakni KUHP, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak.  Kehadiran  regulasi  tersebut  menjadi  pedoman  aparat  penegak  hukum  dalam menindaklanjuti kejahatan yang terjadi sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kedua, sarana non-penal merupakan penanganan secara preventif atau pencegahan terhadap segala  kemungkinan  kejahatan.  Berdasarkan  pendapat  Barda  Nawawi  Arief  yang  menyatakan bahwa  “ Segala  usaha  yang  rasional  untuk  menanggulangi  kejahatan  harus  merupakan  satu kesatuan  yang  terpadu.  Ini  berarti  kebijakan  untuk  menanggulangi  aksi  kejahatan  dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non- penal ”. Dengan demikian, sarana penal dan non-penal memiliki peran krusial dalam menangani kejahatan  sosial  dalam  kerangka  yang  lebih  besar  yaitu  kebijakan  perencanaan  pembangunan nasional. Menurut Samodra Wibawa, “ Pembuat kebijakan harus mengetahui berbagai hal yakni: (i)  preferensi  nilai  masyarakat  dan  kecenderungannya;  (ii)  pilihan-pilihan  dan  alternatif kebijakan yang tersedia; (iii) konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan; (iv) rasio yang dicapai bagi  setiap nilai  yang dikorbankan pada setiap alternatif kebijakan; dan  (v) memilih alternatif kebijakan  yang  paling  efisien ”.  Kemudian,  Satjipto  Rahardjo  berpandangan  bahwa  “ Selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak  dengan  sendirinya,  artinya  hukum  tidak  mampu  mewujudkan  sendiri  janji-janji  serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum ”.
Optimalisasi  sarana  non-penal  harus  memandang  kenyataan  sosial  yang  dihadapi  oleh masyarakat beserta problema yang terjadi sehingga hukum mampu untuk mengkonstruksi tatatan sosial yang didasari dengan kebijakan sosial. Sarana tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan  negara  yang  tercantum  dengan  jelas  dalam  UUD  1945  dan  Pancasila.  Segala  realisasi pembangunan  harus  berlandaskan  nilai-nilai  Pancasila  dikarenakan  pada  hakikatnya  Pancasila adalah  perpanduan  berbagai  gagasan  mengenai  falsafah  negara  yang  didiskusikan  secara mendalam  dan  menghasilkan  sebuah  kesepakatan  luhur  ( modus  vivendi )  (Zabda,  2016). Kemudian, Jimly Asshidiqie mengungkapkan bahwa “ Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh guru ternyata tidak selalu diselesaikan melalui jalan penal akan tetapi juga bisa diselesaikan melalui  jalan  non-penal  yaitu  penyelesaian  sengketa  di  luar  mekanisme  pengadilan  melalui mekanisme  mediasi  dan  arbitrase ”.  Tentu  saja,  semua  ini  memiliki  relevansi  yang  kuat  dalam menangani  kejahatan  dikarenakan  upaya  tersebut  tidak  hanya  berbicara  terkait  upaya  mencapai keadilan melalui persidangan (penal), tetapi juga melibatkan upaya non-penal yang terkoordinasi dengan baik.
Demi  menangani  kejahatan  Klitih  di  Indonesia,  terdapat  tiga  langkah  utama  yang  dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu upaya pre-emtif, preventif, dan represif. Pertama, upaya pre-emtif adalah langkah awal untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menanamkan nilai dan norma baik kepada masyarakat sehingga terinternalisasi dalam diri individu. Tujuan dari upaya ini adalah menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, walaupun diberikan kesempatan untuk melakukan perilaku melawan hukum. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan lembaga sosial yang bersangkutan untuk memberikan suatu bentuk penyuluhan  atau  sosialisasi.  Jika  berbicara  terkait  kejahatan  Klitih,  maka  program  penyuluhan harus rutin diadakan di berbagai sekolah-sekolah menengah yang menjelaskan akibat hukum dari suatu  kejahatan  berserta  sanksi.  Selain  itu,  aktivitas  penyuluhan  juga  dapat  difokuskan  kepada komunitas daerah, paguyuban masyarakat, dan orang tua untuk menjelaskan tata cara pengawasan anak  dan  memberikan  pendidikan  keagamaan  sehingga  anak  tidak  melakukan  kejahatan  Klitih. Oleh karena itu, koordinasi, kolaborasi, dan dukungan penuh dari masyarakat itu sendiri menjadi sesuatu yang krusial untuk menunjang keberhasilan upaya pre-emtif.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kedua,  upaya  preventif  merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya  pre-emtif  yang  sekaligus mencegah  terjadinya  aksi  kejahatan  dengan  menghilangkan  segala  kesempatan  yang  bisa disalahgunakan oleh individu lain untuk berbuat kejahatan. Upaya preventif ini bermaksud untuk menciptakan perubahan positif dan stabilitas hukum sehingga mengurangi kejahatan yang terjadi di  masyarakat.  Tindakan  preventif  cenderung  lebih  baik  apabila  dimaksimalkan  dibandingkan upaya  represif.  Kemudian,  ada  beberapa  upaya  yang  dapat  dilaksanakan  seperti  meningkatkan penanganan terhadap daerah yang cenderung rawan kejahatan Klitih, rutin melaksanakan patroli jalan,  lebih  gencar  melakukan  penggebrekan  minuman  keras,  dan  melakukan  operasi  khusus dengan tujuan untuk menyisir tempat perkumpulan oknum aksi Klitih oleh aparat satgas tertentu. Ketiga, upaya represif yakni suatu upaya penanggulangan aksi kejahatan dan penegakan hukum ( law  enforcement )  atas  tindak  pidana  yang  telah  terjadi.  Dalam  konteksnya,  upaya  represif bertujuan untuk menindaklanjuti pelaku kejahatan yang melanggar hukum sehingga memberikan efek  jera  dan  introspeksi  terhadap  perbaikan  diri.  Oleh  karena  itu,  upaya  represif  terhadap kejahatan  Klitih  merujuk  kepada  KUHP  dan  UU  SPPA.  Kemudian,  UU  SPPA  mengutamakan adanya  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  dan  diversi.  Hal  tersebut  dijelaskan  secara  tegas dalam UU SPPA bahwa “ Keadilan  restoratif  dan  diversi  dimaksudkan  untuk  menghindari  dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara  wajar ”.  Selain  itu,  upaya  represif  mencakup  asas  pengadilan  anak  yang  identik  dengan hukum  pidana  umum  ( ius  commune ),  yang  hanya  mengenal  penjatuhan  satu  pidana  pokok  dan dilarang melakukan kumulasi dua pidana pokok. Kemudian, perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam penegakan hukum anak menunjukkan bahwa UU SPPA menganut double track system .  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  kebijaksanaan  oleh  hakim  untuk  menjatuhkan  hukuman kepada pelaku anak yang telah melakukan aksi kejahatan Klitih.

## KESIMPULAN
Dewasa ini, kompleksitas kejahatan semakin sering dirasakan oleh masyarakat sosial karena manusia selalu berhadapan dengan ‘kejahatan’, baik berasal dari pengalaman diri sendiri, orang lain,  ataupun  narasi  berbagai  media  massa.  Faktanya,  kejahatan  terutama  perilaku  anarkis  di masyarakat  cenderung  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Selain  itu,  tindakan  kriminal  juga semakin variatif mengikuti perkembangan dan kemajuan peradaban. Kejahatan yang dikelola dan dilaksanakan secara terorganisir dengan persiapan yang matang, telah dikendalikan oleh seorang komando  yang  berkerja  layaknya  profesional  sehingga  modus  tersebut  menunjukkan  indikasi bahwa  tindakan  kriminal  ini  diarahkan  oleh  suatu  jaringan  atau  komunitas  tertentu  yang  patuh terhadap  instruksi  komando.  Tipe  kejahatan  ini  dikenal  dengan  istilah  ‘Klitih’,  yang  mana disaksikan secara terbuka dan sering terjadi di berbagai daerah Indonesia. Akibatnya, masyarakat akan bereaksi secara langsung terhadap kejahatan ini karena sangat dekat dengan kehidupan sosial dan menimbulkan lebih dari satu orang korban. Aksi Klitih didominasi oleh remaja yang berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menegah Atas (SMA) sehingga dikategorikan sebagai Juvenile Deliquency atau fenomena kenakalan remaja. Perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja oleh sekelompok remaja yang berkeliling menggunakan kendaraan untuk melukai orang lain semakin intens terjadi di masyarakat.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kehadiran  Klitih  didukung  oleh  suatu  motivasi  dan  alasan  subjektif  seperti  upaya  balas dendam, perasaan tidak suka, kekacauan golongan tertentu, atau hanya ingin menghabiskan waktu luang. Dikarenakan pelaku Klitih  banyak berasal dari remaja, maka aksi  tersebut dikategorikan sebagai Juvenile Delinquency atau kenakalan remaja. Walaupun demikian, aksi Klitih bukanlah bentuk kenakalan biasa karena cenderung mencari korban untuk dilukai secara fisik. Selain itu, komunitas yang sering melakukan aksi Klitih jarang merebut paksa barang dan harta seseorang karena  aksi  tersebut  hanya  untuk  mencakup  rasa  puas  apabila  korban  yang  telah  dilukai  sudah tidak berdaya lagi  dan akan ditinggalkan begitu saja. Adapun tujuan dari aksi  ini semata untuk menunjukkan  bahwa  komunitas  tersebut  memiliki  kekuatan  ( power )  dan  ingin  diakui eksistensinya.  Faktor  dominan  yang  mendasari  kehadiran Juvenile  Delinquency berasal  dari pengaruh  lingkungan,  teman  sepermainan,  hingga  faktor  kompleks  dan  personal  lainnya.  Hal inilah  yang  mendorong  eksistensi  Klitih  yang  semakin  terbuka.  Secara  umum,  faktor  yang menimbulkan  hadirnya  kejahatan  Klitih  dibagi  menjadi  dua  hal  yakni  faktor  interen  (dalam individu) dan faktor eksteren (luar individu).
Eksistensi kejahatan Klitih membuat masyarakat semakin cemas sehingga penegakan hukum sangat penting guna menyelesaikan problema ini. Oleh karena itu, penegakan pidana bagi  anak telah  diatur  dalam  Pasal  71  UU  SPPA  yang  terdiri  dari  pidana  pokok:  a)  pidana  peringatan,  b) pidana  dengan  syarat  (pembinaan  di  luar  lembaga,  pelayanan  masyarakat,  pengawasan),  c) pelatihan kerja, d) pembinaan kelembagaan, dan e) penjara. Selanjutnya, pidana tambahan yaitu a) perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana, dan b) pemenuhan kewajiban adat. Kemudian, substansi  UU  SPPA  juga  mengatur  sanksi  berupa  tindakan  bagi  pelaku  Klitih  dan  kejahatan anarkisme  oleh  remaja.  Pasal  82  ayat  (1)  UU  SPPA  menguraikan  ada  7  tindakan  yang  dapat diberikan  kepada  anak  yakni  a)  pengembalian  anak  kepada  orang  tua/wali;  b)  penyerahan;  c) perawatan di rumah sakit jiwa; d) perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);  e) kewajiban mengikuti  pendidikan formal ataupun pelatihan; f) pencabutan surat  izin untuk  mengemudi;  serta  g) perbaikan  akibat dari  tindak pidana. Selanjutnya, perumusan sanksi pidana  dan  sanksi  tindakan  dalam  penegakan  hukum  anak  menunjukkan  bahwa  UU  SPPA menganut double  track  system .  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  kebijaksanaan  oleh  hakim  untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku anak yang telah melakukan kejahatan Klitih maupun aksi kriminalitas lainnya.
Berdasarkan problematika yang nyata terjadi di tengah kehidupan sosial masyarakat, perlu adanya  upaya  penanganan  sebagai  wujud  dari  kebijakan  kriminal  ( criminal  policy ).  Kebijakan kriminal  tersebut  mencakup  kebijakan  dalam  bidang  hukum  pidana  materiil,  formal,  serta pelaksanan hukum guna mencapai kesejahteraan sosial ( social-welfare ). Oleh sebab itu, terdapat dua sarana penanganan yang digunakan yaitu sarana penal dan non-penal. Pertama, sarana penal merujuk kepada penanganan represif bagi pelaku tindak pidana. Penanganan tersebut dilaksanakan melalui  regulasi  dan  peraturan  perundang-undangan.  Kedua,  sarana  non-penal  merupakan penanganan secara preventif atau pencegahan terhadap segala kemungkinan kejahatan. Selain dari kedua sarana tersebut, penanganan kejahatan Klitih dapat dilakukan melalui tiga langkah utama yaitu upaya pre-emtif, preventif, dan represif. Pertama, upaya pre-emtif adalah langkah awal untuk mencegah  terjadinya  kejahatan  dengan  menanamkan  nilai  dan  norma  baik  kepada  masyarakat sehingga terinternalisasi dalam diri individu. Kedua, upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang sekaligus dapat mencegah terjadinya aksi kejahatan dengan menghilangkan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
segala kesempatan yang bisa disalahgunakan oleh individu lain untuk berbuat kejahatan. Ketiga, upaya  represif  yakni  suatu  upaya  penanggulangan  aksi  kejahatan  dan  penegakan  hukum  ( law enforcement ) atas tindak pidana yang telah terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjani,  K.  (2020). Kaus  Hitam  dan  Paranoia  Negara:  Stigmatisasi  dan  Pelanggaran  Hak Kelompok Anarko-Sindikalis . Lokataru Foundation https://www.vice.com/id_id/article/j5wmwg/polri-umumkan-perang-pada-musuh-ideologis- baru-gerakan-anarko-sindikalis
Azizah.  (2013).  Kebahagiaan  dan  Permasalahan  di  Usia  Remaja  (Penggunaan  Informasi  dalam Pelayanan Bimbingan Individual). Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling islam , 4 (2), 295–316.
Dzulfaroh, A. N. (2022). Klitih yang Terus Memakan Korban dan Kecurigaan Isu yang Sengaja Dibesarkan . Kompas.
https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/02/090400065/klitih-yang-terus-memakan- korban-dan-kecurigaan-isu-yang-sengaja-dibesarkan?page=all
Filanti,  R.  (2021).  “We  Must  Dig  Our  Trenches,  and  Win  or  Die”:  Voltairine  de  Cleyre’s Transnational Anarchism. Transatlantica , 1 (2), 1–21. https://doi.org/10.4000/transatlantica.17839
Fuadi, A., Muti’ah, T., & Hartosujono. (2019). Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih. Jurnal Spirits , 9 (2), 88. https://doi.org/10.30738/spirits.v9i2.6324
Hananta,  D.  (2018).  Pertimbangan  Keadaan-Keadaan  Meringankan  Dan  Memberatkan  Dalam Penjatuhan Pidana. Jurnal Hukum dan Peradilan , 7 (1), 87–108. https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108
ND, M. F., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris . Pustaka Pelajar.
Prasetyandoko, E., & Widowaty, Y. (2021). Analysis on Perpetrator of Klithih in Special Region of Yogyakarta. Unram Law Review , 5 (1). https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i1.154
Putra, B. S. (2018). Sejarah Lengkap Mengenai Anarkisme dan Sindikalisme dalam Pergerakan Kolonial hingga Revolusi Indonesia . Pustaka Catut.
Rahayu,  M.  (2017).  Keragaman  di  Indonesia  dan  Politik  Pengakuan  (Suatu  Tinjauan  Kristis). Jurnal Pemikiran Sosiologi , 4 (2), 2. https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28577
Saputra,  A.  E.  (2014). Teori  Asosiasi  Diferensial  (Differential  Association  Theory)  Dalam Kriminologi . Kompasiana.
https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/54f96eaaa3331178178b4d9b/teori-
asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi
Septiani, I. D., & Zuhdy, M. (2020). Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih  yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) , 1 (2), 108–116. https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647
Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat . Raja Grafindo Persada.
Widayat, P. A. (2014). Konsep Anarkisme Epistimologis Paul Karl Feyerabend dalam Pendidikan Islam. Jurnal Tarbawiyah , 11 (1), 66–81.
Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Surya Kencana
Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan , 6 (1), 58–82. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339
Zabda,  S.  S.  (2016).  Aktualisasi  Nilai-nilai  Pancasila  sebagai  Dasar  Falsafah  Negara  dan Implementasinya  Dalam  Pembangunan  Karater  Bangsa. Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Sosial , 26 (2), 106–114.
Zainuri, Yanto, & Hartanti. (2020). Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan  oleh  Anak  (Klitih)  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Kajian  Hasil  Penelitian Hukum , 3 (2), 351–365.