DOI : http://10.31983/jrmik.v2i1.4398
Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Volume 2 Nomor 1 (Maret 2019)

## Review of Implementation of Medical Information Release
Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis
Warijan 1)
Martha Marshyntha Nur ‘Afifah 2)
1,2) Poltekkes Kemenkes Semarang Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang Email : warijanrmik@gmail.com

## Abstract
The release of medical information have to follow applicable procedures  because information of the  medical  record  is  confidential  and  should  be  protected  from  unauthorized  persons.  RSUD Kota Salatiga  who  gives  many  services  for  the  release  of  medical  information,  but  in  the  process  of implementation is still found incomplete  of requirements and writing of request form the release of medical  information  and  still  received  by  the  officer  in  charge.  The  purpose  of  this  study  was  to determine the implementation of the release of medical information in RSUD Kota Salatiga. This type of  research  is  descriptive  qualitative.  The  methods  of  data  collection  is  done  by  interview  and observation.  Data  analysis  using  non-statistical  analysis  and  presentation  of  data  in  narrative  form. Research shows that RSUD Kota Semarang possessed 3 flow for release medical information, but there are still not  yet approoriate with  standart  operating  procedurre that available.  There are 3 standard operating procedures that govern to ensure the legal aspect of confidentially of medical record in the implementation of the release of medical information. It needs affirmation and tighten requirements required by patients to demand the release of medical information to avoid abused by irresponsible parties.
Keywords : Release of Medical Information ; Confidentially of Medical Record Information

## Abstrak
Pelepasan  informasi  medis  harus  mengikuti  prosedur  yang  berlaku  karena  informasi  rekam medis  bersifat  rahasia  dan  harus  dilindungi  dari  pihak-pihak  yang  tidak  berwenang.  RSUD  Kota Salatiga  sudah  melayani  banyak  permintaan  pelepasan  informasi  medis,  namun  dalam  proses pelaksanaannya masih ditemukan belum lengkapnya persyaratan dan penulisan formulir permintaan pelepasan  informasi  medis  dan  tetap  diterima  oleh  petugas  yang  menangani.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan  pelepasan  informasi  medis  di  RSUD  Kota  Salatiga.  Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan metode  wawancara  dan  observasi/pengamatan.  Data  di  analisis  menggunakan  analisa  non  statistik dan  disajikan  dalam  bentuk  narasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  di  RSUD  Kota  Salatiga mempunyai 3 alur pelepasan informasi medis, namun masih ada yang belum sesuai dengan standar prosedur  operasional  yang  ada.  Terdapat  3  standar  prosedur  operasional  yang  mengatur  untuk menjamin  aspek  hukum  kerahasiaan  rekam  medis  pada  pelaksanaan  pelepasan  informasi  medis. Perlu  adanya  penegasan  untuk  memperketat  persyaratan  yang  harus  dibawa  oleh  pasien  untuk permintaan pelepasan informasi medis agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kata Kunci: Pelepasan Informasi Medis ; Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor 269/MENKES/PER/III/2008  pasal    1 menyatakan  bahwa  “rekam  medis  adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang  identitas  pasien,  pemeriksaan, pengobatan,  tindakan  dan  pelayanan  lain yang telah diberikan kepada pasien”. Tujuan penyelenggaraan rekam medis adalah untuk menunjang  tercapainya  tertib  administrasi rumah sakit agar berhasil sebagaimana yang diharapkan.  Untuk  itu  maka  sarana pelayanan  kesehatan  wajib  menyediakan fasilitas  yang  diperlukan  dalam  rangka penyelenggaraan, perlindungan dan pemeliharaan  rekam  medis,  agar  tidak rusak,  hilang,  dipalsukan  atau  digunakan oleh orang atau pihak yang tidak berhak.
Isi  rekam  medis  sepenuhnya  merupakan milik pasien dan informasi yang terkandung dalam rekam medis bersifat rahasia. Hal ini dikarenakan  isi  rekam  medis  menjelaskan hubungan  yang  khusus  antara  pasien  dan dokter yang wajib dilindungi dari pembocoran  sesuai  dengan  kode  etik kedokteran  dan  peraturan  perundang- undangan.
Pelepasan informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku dan  dapat diberikan  apabila  pasien  menandatangani serta  memberikan  kuasa  kepada  pihak ketiga  untuk  mendapatkan  informasi  medis mengenai  pasien  tersebut.  Orang-orang yang  membawa  surat  kuasa  harus menunjukkan  tanda  pengenal  (identitas) yang sah kepada pimpinan rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan yang lebih jauh.
Pelepasan  informasi  medis  juga  harus berdasarkan  persetujuan  dari  dokter  yang merawat pasien yang bersangkutan. Dimana hal  ini  diungkapkan  dalam  Permenkes  RI Nomor  269/MENKES/PER/III/2008  pasal 11  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  “Penjelasan tentang  isi  rekam  medis  hanya  boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat  pasien  dengan  izin  tertulis  pasien atau  berdasarkan  peratuan  perundang- undangan”.
Pelepasan informasi dalam hal keperluan pendidikan  dan  penelitian  tidak  diperlukan persetujuan  tertulis  dari  pasien,  namun harus  memperoleh  persetujuan  tertulis  dari pimpinan rumah sakit. Hal ini diungkapkan dalam Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008  pasal  13  ayat (3)  yang  berbunyi  “Pemanfaatan  rekam medis untuk keperluan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan pasien, bila dilakukan untuk kepentingan negara”.
Berdasarkan  studi  pendahuluan,  RSUD Kota  Salatiga  sudah  melayani  banyak permintaan  pelepasan  informasi  medis, diantaranya  yaitu  permintaan  pelepasan informasi  medis  guna  keperluan  asuransi, visum  et  repertum, dan  surat  permohonan penelitian,  serta  sudah  dilaksanakan  oleh petugas  khusus  pembuatan  permintaan pelepasan  informasi  medis  di  bagian  rekam medis. Namun, dalam permintaan pelepasan informasi  medis  masih  ditemukan  belum lengkapnya  persyaratan  dan  penulisan formulir  permintaan  pelepasan  informasi medis dan tetap diterima oleh petugas yang menangani.  Hal  ini  belum  sesuai  dengan standar  prosedur  operasional  yang  ada  dan dikhawatirkan adanya ketidaktepatan terkait masalah kerahasiaan informasi medis pada  pelaksanaan  pelepasan  informasi medis tersebut. Apabila kerahasiaan informasi  pasien  tidak  dijaga  dengan  baik oleh  pihak  rumah  sakit,  tidak  menutup kemungkinan informasi pasien akan disalahgunakan  oleh  pihak  yang  tidak bertanggungjawab.

## 2. Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  deskriptif  kualitatif,  digunakan untuk  mengetahui  gambaran  pelaksanaan pelepasan  informasi  medis  di  RSUD  Kota Salatiga.  Waktu  penelitian  dilaksanakan pada tanggal 18 - 26 Mei  2017 di Bagian Tata Usaha/  Sekretariat  dan  Instalasi  Rekam Medis  RSUD  Kota  Salatiga.  Subjek  dari penelitian  ini  adalah  petugas  bagian  tata usaha/sekretariat  RSUD  Kota  Salatiga, petugas  rekam  medis  yang  bertanggung jawab dalam  pembuatan permintaan
pelepasan  informasi  medis,  dan  dokter.
Sedangkan objek penelitian adalah pelaksanaan pelepasan informasi medis dan Standar  Prosedur  Operasional  yang  terkait dengan  pelaksanaan  pelepasan  informasi medis.
Metode pengumpulan data
menggunakan  metode  wawancara  dan observasi  dan  dianalisis  menggunakan analisis  non  statistik  yang  bertujuan  untuk menjelaskan  atau  mendeskripsikan  keadaan sebenarnya  tentang  pelaksanaan  pelepasan informasi medis di RSUD Kota Salatiga.
3. Hasil dan Pembahasan
a. Alur    Pelepasan  Informasi  Medis  di RSUD Kota Salatiga
Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara  yang  telah  penulis  lakukan, RSUD  Kota  Salatiga  sudah  melayani banyak  permintaan  pelepasan  informasi medis,  diantaranya  yaitu  permintaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi, visum et repertum, dan surat permohonan penelitian.
1) Alur  Pelepasan  Informasi  Medis Untuk  Keperluan  Asuransi  di  RSUD
Kota Salatiga Alur pelaksanaan pelepasan informasi  medis  untuk  keperluan asuransi  dimulai  dari  pihak  pasien atau  keluarga  pasien  yang  membawa surat atau blangko permintaan pelepasan  informasi  medis  ke  Bagian Tata  Usaha/  Sekretariat  RSUD  Kota Salatiga  dilengkapi  dengan  pengisian formulir  permintaan  atau  surat  kuasa apabila  yang  meminta  bukan  pasien sendiri,  fotocopy  rincian  biaya  atau surat  kematian.  Surat  permintaan pelepasan  informasi  untuk  keperluan asuransi  tersebut  didisposisikan  ke Instalasi Rekam Medis untuk selanjutnya  di  proses  oleh  rekam medis.
Untuk  alur  pelepasan  informasi medis kepada pihak asuransi di RSUD Kota Salatiga masih ditemukan pasien atau  keluarga  pasien  yang  tidak membawa persyaratan secara lengkap. Petugas  bagian  tata  usaha/sekretariat
dan  petugas  rekam  medis  tetap menerima permintaan tersebut walaupun pasien atau keluarga pasien tidak  membawa  kartu  identitas  yang sah. Hal ini belum sesuai dengan SPO Pelepasan  Informasi  Rekam  Medis yang  menyatakan  bahwa  pasien  atau keluarga pasien (ahli waris) datang ke RSUD Kota Salatiga dengan membawa fotocopy rincian biaya perawatan, dan fotocopy  KTP  atau  KK  sebagai  bukti identitas diri.
Menurut  Rustiyanto  (2009)  alur pemberian  informasi  rekam  medis kepada  pihak  ketiga  seperti  asuransi yang  pertama  harus  ada  surat  kuasa dari  pasien.  Pemegang  kuasa  harus menunjukkan  identitas  diri.  Selain  itu juga  belum  sesuai  dengan  Permenkes pasal  12  ayat  (4)  yang  menyebutkan bahwa  “Ringkasan  rekam  medis sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dapat  dicatat  atau  di copy oleh  pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan  tertulis  pasien  atau keluarga  pasien  yang  berhak  untuk itu”.
Dalam pelaksanaan pelepasan informasi  untuk  keperluan  asuransi juga masih ditemukan belum lengkapnya pengisian
formulir permintaan  seperti  tidak  adanya keterangan  hubungan  keluarga  dan tanda  tangan  peminta.  Menurut Huffman  (1994)  menyebutkan  bahwa formulir
pelepasan informasi setidaknya  memuat  unsur-unsur yang meliputi  nama  perorangan  atau institusi yang akan menerima informasi dan tanda tangan pasien/kuasa.
2) Alur  Pelepasan  Informasi  Medis Kepada Pihak Kepolisian untuk Visum Et Repertum di RSUD Kota Salatiga Alur pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak kepolisian  untuk visum  et  repertum di RSUD Kota Salatiga dimulai dari pihak kepolisian  yang  menyerahkan  surat permintaan visum  et  repertum ke
Bagian Tata Usaha/  Sekretariat  RSUD Kota  Salatiga  dengan  membawa persyaratan  surat  permohonan  resmi dari kepolisian kepada direktur rumah sakit.  surat  permintaan visum  et repertum tersebut  didisposisikan  ke Instalasi Rekam Medis untuk selanjutnya  di  proses  oleh  rekam medis. Dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan SPO Pelepasan Informasi Rekam Medis yang menjelaskan  bahwa  untuk  keperluan visum  et  repertum dibuatkan  setelah pihak RSUD Kota Salatiga mendapatkan surat permohonan resmi dari pihak kepolisian yang ditandatangani  oleh  pejabat  yang berwenang. Menurut Budiyanto (1997)
visum et repertum pembuatannya harus memenuhi syarat formal, yaitu berdasarkan  atas  permintaan  tertulis dari  penyidik  dan  digunakan  sebagai barang  bukti  dalam  perkara  hukum (pidana).
Namun  didalam  SPO  tersebut belum  disebutkan  jabatan  kepolisian yang  mengajukan  sebagai  pemohon, sehingga dapat memberikan kesempatan  kepada  pihak-pihak  yang tidak  bertanggung  jawab  untuk menyalahgunakan  informasi  pasien untuk kepentingan yang dapat merugikan  rumah  sakit.  Budiyanto (1997)  disebutkan  yang  termasuk dalam  kategori  penyidik  menurut KUHAP  pasal  6  ayat  (1)  tentang pelaksanaan PP  27 tahun  1983  pasal  2 ayat  (1)  adalah  Pejabat  Polisi  NKRI yang diberi wewenang khusus dengan pangkat serendah-rendahnya Pembantu  Letnan  Dua  dan  penyidik pembantu berpangkat serendah- rendahnya  Sersan  Dua.  Jika  penyidik tersebut  adalah  pegawai  negeri  sipil, maka kepangkatannya adalah serendah-rendahnya  golongan  II/b untuk  penyidik  dan  II/a  untuk penyidik pembantu.
3) Alur  Pelepasan  Informasi  Medis Kepada Pihak  Pendidikan atau Penelitian di RSUD Kota Salatiga Alur pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak
pendidikan  atau  penelitian  di  RSUD Kota  Salatiga  dimulai  dari  mahasiswa atau instansi pendidikan yang menyerahkan surat permohonan
penelitian  ke  Bagian  Tata  Usaha/ Sekretariat.  Setelah  di  proses,  surat perijinan  penelitian  dari  direktur didisposisikan  ke  Bagian  Diklat  dan Instalasi  Rekam  Medis.  Mahasiswa/ instansi  pendidikan  dapat  meminta data yang dibutuhkan kepada petugas pengolahan  data  dengan  persyaratan membayar administrasi terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak pendidikan  atau  penelitian  SPO Pelepasan  Informasi  Rekam  Medis yang  menyatakan  bahwa  mahasiswa yang  melaksanakan  penelitian  di
RSUD Kota Salagia diwajibkan menyerahkan  surat  penelitian  dari kampus  yang  ditujukan  kepada Direktur  RSUD  Kota  Salatiga  dan tembusan  ke  Bagian  Diklat  dan Instalasi  Rekam  Medis.  Menurut Rustiyanto (2009) dalam melaksanakan penelitian  di  instansi  pelayanan kesehatan  khususnya  unit  rekam medis,  mahasiswa  diwajibkan  untuk membuat surat pengantar dari kampus atau  akademik  ke  instansi  yang bersangkutan ditujukan kepada direktur  tembusannya  ke  bagian diklat/pendidikan dan pelatihan, setelah disetujui surat tersebut akan di disposisikan  ke  bagian  unit  rekam medis,  melalui  kepala  bagian  rekam medis. Sedangkan menurut Depkes RI (2006)  juga  menyebutkan  bahwa pembukaan  informasi  medis  guna penelitian  atau  riset  tidak  diperlukan persetujuan  pasien,  akan  tetapi  harus dengan  persetujuan  tertulis  dari pimpinan  rumah  sakit.  Hal  ini
dipertegas  juga  dalam  Permenkes  RI Permenkes  RI  No.  269  tahun  2008 pasal  13  ayat  (3)  yang  menyatakan bahwa  pemanfaatan  rekam  medis untuk  keperluan  pendidikan  dan penelitian tidak diperlukan persetujuan  pasien,  bila  dilakukan untuk kepentingan negara.

## b. Petugas  yang  Terkait  dalam  Proses
Pelepasan  Informasi  Medis  di  RSUD Kota Salatiga
Petugas  yang  terlibat  dalam  proses pelepasan informasi medis di RSUD Kota Salatiga adalah sebagai berikut :
1) Direktur  Rumah  Sakit  adalah  pihak yang bertanggung jawab dalam semua proses pelepasan informasi medis.
2) Petugas  Tata  Usaha/  Sekretariat adalah  petugas  yang  memfasilitasi kepengurusan semua surat permintaan pelepasan  informasi  medis  kepada pihak  asuransi,  pihak  kepolisian,  dan surat  permohonan  penelitian  yang ditujukan  kepada  direktur  rumah sakit. Serta memfasilitasi
kepengurusan  surat  balasan  dari direktur rumah sakit.
3) Petugas  rekam  medis  adalah  petugas yang  memfasilitasi  dalam  pembuatan pelepasan  informasi  medis  kepada asuransi, pembuatan visum et repertum dan penyediaan permintaan data guna penelitian.
4) Dokter  adalah  petugas  yang  berhak membuka  informasi  rekam  medis pasien  dalam  permintaan  informasi medis kepada asuransi dan permintaan  kepada  pihak  kepolisian.
Selain  itu  petugas  yang  berhak menandatangani  hasil  permintaan informasi  medis  kepada  asuransi  dan hasil visum et repertum.
Petugas  yang  terkait  dalam  proses pelaksanaan  pelepasan  informasi  medis sudah  sesuai  dengan  teori  yang  ada. Menurut  Rustiyanto  (2009)  pihak  yang bertanggung  jawab  untuk  melindungi informasi  medis  dalam  hal  melepaskan informasi  medis  yaitu  dokter  yang
merawat,  petugas  rekam  medis,  dan pimpinan rumah sakit.
Selain itu dalam proses pelaksanaan di RSUD Kota Salatiga sudah sesuai dengan Standar  Prosedur  Operasional  (SPO) Pelepasan  Informasi  Rekam  Medis dimana  ada  keterkaitan  antara  Direktur, Bagian  Tata  Usaha,  Instalasi  Rekam Medis, dan Dokter.
c. Aspek  Hukum  Kerahasiaan  Rekam Medis  dalam  Pelaksanaan  Pelepasan Informasi Medis di RSUD Kota Salatiga Dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan  informasi  medis  pasien, RSUD  Kota  Salatiga  telah  menetapkan tiga  Standar  Prosedur  Operasional. Adapun prosedur tersebut yaitu prosedur pelepasan  informasi  rekam  medis, prosedur  keamanan  dan  kerahasiaan rekam  medis,  dan  prosedur  peminjaman dokumen rekam medis.
1) Standar  Prosedur Pelepasan  Informasi Rekam Medis
Standar prosedur pelepasan informasi  rekam  medis  mengatur tentang tata cara permintaan pelepasan  informasi  medis  untuk keperluan  asuransi, visum  et  repertum, dan  permohonan  atau  penelitian. Namun  dalam  pelaksanaannya  belum dilaksanakan  secara  optimal.  Hal  ini dikarenakan  petugas  tetap  menerima permintaan pelepasan informasi medis walaupun  pasien  tersebut  tidak membawa  kartu  identitas  yang  sah. Sehingga dikhawatirkan adanya peluang  dalam  pemalsuan  dan  rentan jatuhnya  informasi  ke  tangan  pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dalam  pelaksanaannya  ini  belum sesuai dengan Undang-undang Praktik Kedokteran  Pasal  47  ayat  (2)  yang menyatakan rekam medis sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) harus disimpan dan dijaga
kerahasiaannya  oleh  dokter  atau dokter  gigi  dan  pimpinan  sarana pelayanan kesehatan.
Menurut  Permenkes  RI  Nomor 269/MENKES/PER/III/2008  Pasal  10 ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa informasi  tentang  identitas,  diagnosis, riwayat penyakit, riwayat
pemeriksaan,  dan  riwayat  pengobatan pasien  harus  dijaga  kerahasiaannya oleh  dokter,  dokter  gigi,  tenaga kesehatan  tertentu,  petugas  pengelola dan  pimpinan  sarana  pelayanan kesehatan. Menurut  Guwandi  (2005)  sifat kerahasiaan rekam medis sangat perlu untuk diperhatikan.. Apabila isi rekam medis dipaparkan tanpa ijin penderita, maka  penderita  dapat  menuntut berdasarkan Pasal 322 KUHP Ayat (1) yang menyatakan bahwa barang siapa membuka  suatu  rahasia  yang  wajib disimpannya  karena  jabatan  atau pencahariannya, diancam dengan pidana  penjara  paling  lama  (9) sembilan  bulan  atau  denda  paling banyak sembilan ribu rupiah. Kemudian dapat menuntut berdasarkan  Undang-undang  nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 58 Ayat (1) bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan  atau  kelalaian  dalam pelayanan kesehatan yang
diterimanya.
2) Standar  Prosedur  Keamanan  dan Kerahasiaan Rekam Medis Standar  prosedur  keamanan  dan kerahasiaan  rekam  medis  sudah dilaksanakan sesuai dengan isi prosedur  yang  ada,  dimana  didalam prosedur tersebut menyebutkan bahwa  yang  berhak  menyimpan  dan mengambil  rekam  medis  baik  rekam medis aktif dan in aktif adalah petugas rekam  medis.  Dalam  pelaksanaannya petugas  rekam  medis  yang  harus membawa, mengambil dan
menyimpan  dokumen  rekam  medis dari  ruang  penyimpanan.  Hal  ini
untuk  melindungi  kerahasiaan  dan keamanan rekam medis.
Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  teori yang  ada.  Menurut  Depkes  RI  (2006) untuk melindungi kerahasiaan tersebut,  maka  dibuat  ketentuan bahwa  hanya  petugas  rekam  medis yang diizinkan masuk ruang penyimpanan rekam medis.
Menurut  Hatta  (2013)  kerahasiaan adalah proteksi terhadap rekam medis dan informasi lain pasien dengan cara menjaga  informasi  pribadi  pasien  dan pelayanannya.  Sedangkan  keamanan adalah  perlindungan  terhadap  privasi seseorang  dan  kerahasiaan  rekam medis.  Petugas  rekam  medis  adalah salah  satu  tenaga  kesehatan  yang mengemban  wajib  simpan  rahasia kedokteran.
Selain itu juga sudah sesuai dengan Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008  Pasal  10 ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa informasi  tentang  identitas,  diagnosis, riwayat
penyakit, riwayat pemeriksaan,  dan  riwayat  pengobatan pasien  harus  dijaga  kerahasiaannya oleh  dokter,  dokter  gigi,  tenaga kesehatan  tertentu,  petugas  pengelola dan  pimpinan  sarana  pelayanan kesehatan.
3) Standar Prosedur Peminjaman Dokumen Rekam Medis Standar prosedur peminjaman dokumen rekam medis sudah dilaksanakan sesuai dengan isi prosedur  yang  ada,  dimana  didalam prosedur tersebut menyebutkan bahwa  setiap  peminjaman  rekam medis  harus  mengisi  buku  ekspedisi peminjaman.  Dalam  pelaksanaannya, setiap  rekam  medis  yang  dipinjam untuk kepentingan pelayanan, petugas rekam  medis  akan  mencatatkan  di buku  ekspedisi.  Pengisian  buku ekspedisi bertujuan untuk mengetahui pihak-pihak mana saja yang
meminjam  dan  untuk  menjamin
terjaganya  keamanan  dan  kerahasiaan informasi pasien.
Prosedur  ini  sudah  menjamin kerahasiaan  rekam  medis  sehingga sesuai  dengan  Permenkes  RI  No 269/Menkes/Per/III/2008  Pasal  10 ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa informasi  tentang  identitas,  diagnosis,
riwayat
penyakit, riwayat pemeriksaan,  dan  riwayat  pengobatan pasien  harus  dijaga  kerahasiaannya oleh  dokter,  dokter  gigi,  tenaga kesehatan  tertentu,  petugas  pengelola dan  pimpinan  sarana  pelayanan kesehatan.”
4. Simpulan dan Saran
a. Simpulan
Pelaksanaan pelepasan informasi medis  di  RSUD  Kota  Salatiga  dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Terdapat tiga alur pelaksanaan
pelepasan  informasi  medis  di  RSUD Kota  Salatiga  yaitu  alur  pelepasan informasi  medis  untuk  keperluan asuransi,  alur  pelepasan  informasi medis  kepada  pihak  kepolisian  untuk visum  et  repertum, dan  alur  pelepasan informasi medis kepada pihak pendidikan  atau  penelitian.  Namun, dalam  pelaksanaannya  masih  ada yang  belum  sesuai  dengan  Standar Prosedur Operasional yang ada.
2) Petugas  yang  terlibat  dalam  proses pelepasan  informasi  medis  di  RSUD Kota  Salatiga  adalah  Direktur  Rumah Sakit,  Petugas  Bagian  Tata  Usaha/ Sekretariat, Petugas Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Dokter.
3) Dalam  menjamin  aspek  hukum kerahasiaan  rekam  medis  dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis,  di  RSUD  Kota  Salatiga  sudah memiliki  tiga  Standar  Prosedur  yaitu Standar  Prosedur Pelepasan  Informasi
Rekam  Medis,  Standar  Prosedur
Kerahasiaan  Dan  Keamanan  Rekam Medis, serta Standar Prosedur
Peminjaman Dokumen Rekam Medis.
b. Saran 1) Bagi Petugas Bagian Tata Usaha/Sekretariat Sebaiknya  petugas  bagian  tata usaha/sekretariat  lebih  mempertegas dan  memperketat  persyaratan  yang harus  dibawa  oleh  pasien  untuk permintaan pelepasan informasi
medis.
2) Bagi  Petugas  Rekam  Medis  dan Informasi Kesehatan
a) Sebaiknya  petugas  rekam  medis lebih  memperhatikan  persyaratan permintaan  informasi  medis  pasien untuk menghindari penyalahgunaan  informasi  medis oleh pihak yang tidak berwenang. b) Sebaiknya perlu diadakan sosialisasi tentang Standar Prosedur Operasional  Prosedur  Pelepasan
Informasi  Rekam  Medis  kepada petugas yang terlibat dalam pelepasan informasi medis di RSUD Kota Salatiga. c) Sebaiknya Standar Prosedur
Operasional  Pelepasan  Informasi Rekam  Medis  pada  bagian  alur pelepasan  informasi  medis  kepada pihak  kepolisian  untuk visum  et repertum diperjelas  kembali  jabatan pihak  kepolisian  yang  meminta, sehingga dapat meminimalisir jatuhnya  informasi  medis  pasien kepada pihak yang tidak
bertanggung jawab.

## 5. Daftar Pustaka
Budiyanto,  dkk  .(1997). Ilmu  Kedokteran Forensik . Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
Depkes  RI.  (2006). Pedoman  Penyelenggaraan dan  Prosedur  Rekam  Medis  Rumah  Sakit di  Indonesia  Revisi  II. Jakarta:  Dirjen Bina Yanmed.
Guwandi.  (2005). Rahasia  Medis. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
Hanafiah, Jusuf  & Amir,  Amri.  (2009). Etika Kedokteran  dan  Hukum  Kesehatan,  Edisi 4. Jakarta: ECG.
Hatta, R. Gemala. (2013). Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: UI-Press.
Huffman,  Edna  K,  RRA.  (1994). Health Information  Maangement,  Tenth  Edition, Berweyn,  Illnois  Physcians  Record Company
Idries. A. M. (1997). Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik . Tangerang: Binarupa Aksara Menteri Kesehatan Republik Indonesia.(2008). Peraturan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam  Medis. Jakarta:  Departemen
Kesehatan RI.
Rustiyanto,  Ery.(2009). Etika  Profesi  Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.
Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono.(2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
World  Health  Organization.(2006). Medical Records  Manual  A  Guide  for  Developing Countries. Geneva: WHO.