## EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI MEKANISME FASILITASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) 1
Dewi Nurul Musjtari*, Ani Yunita, Khaeruddin Hamsin Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta dewinurulmusjtari@umy.ac.id

## Abstract
OJK has practiced a model of dispute settlement with facilitation. The purpose of this study was to  determine  the  effectiveness  of  sharia  banking  dispute  settlement  through  OJK  and  the implementation  of  the  dispute  settlement  model  applied.  This  research  is  a  normative  and empirical legal research that uses qualitative analysis. The Financial Services Authority (OJK) in practice has effectively applied the model of dispute resolution with facilitating techniques by clarifying  to  the  parties,  with  the  achievement  of  all  complaints  received  by  OJK  through  the education and consumer protection sections in OJK DIY and Central Java can be completed in accordance  with  the  period,  namely  20  (twenty)  working  days  with  an  extension  of  up  to  30 (thirty) working days with a 100 % success rate.
Keywords: Effectiveness;  Dispute  Settlement;  Islamic  Banking;  Financial  Services  Authority (OJK)

## Abstrak
OJK telah mempraktikkan model penyelesaian sengketa dengan  fasilitasi.  Tujuan penelitian  ini adalah untuk  mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa  perbankan syariah  melalui OJK  dan implementasi model penyelesaian sengketa yang diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  normatif  dan  empiris  yang  menggunakan  analisis  kualitatif  dengan  paradigma konstruktif.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam  praktiknya  telah  efektif  menerapkan  model penyelesaian  sengketa  yang  dikenal  dengan  teknik  fasilitasi,  dengan  melakukan  klarifikasi kepada  para  pihak,  dengan  capaian  seluruh  pengaduan  yang  diterima  OJK  melalui  bagian edukasi  dan  perlindungan  konsumen  di  OJK  DIY  maupun  Jawa  Tengah  dapat  diselesaikan sesuai  dengan  jangka  waktu  yaitu  20  (dua  puluh)  hari  kerja  dengan  perpanjangan  hingga  30 (tiga) puluh hari kerja dengan tingkat keberhasilan 100 %.
Kata  Kunci: Efektivitas;  Penyelesaian  Sengketa;  Perbankan  Syariah;  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)
1 Hasil  penelitian  ini  didanai  oleh  Lembaga  Penelitian,  Publikasi  dan  Pengabdian  Masyarakat  Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta  pada  tahun  pelaksanaan  2018.  Penelitian  dilaksanakan  dalam  rangka  kompetisi Penelitian Unggulan Prodi (PUP).

## A. Pendahuluan
Penyelesaian  sengketa    secara  non- litigasi    yang    memiliki    banyak    manfaat, keuntungan  dan  berkembang  di  masyarakat secara  efektif  adalah  mediasi  (Zaini,  2018). Adapun  manfaat    dan    keuntungan menggunakan    mediasi    antara    lain  bahwa sengketa  dengan  menghadirkan  seorang mediator,  permasalahan  dapat  diselesaikan dengan win-win solution , waktu penyelesaian  tidak  berkepanjangan,  biaya lebih  ringan. Penyelesaian sengketa dengan mediasi  akan  tetap    menjaga  hubungan antara    dua    orang    yang    bersengketa    dan terhindarkannya  persoalan  mereka  dari publikasi  yang  berlebihan.  Salah  satu penyelesaian  sengketa  secara  mediasi  yang berkembang sangat pesat adalah penyelesaian  sengketa  melalui  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK).
Pemahaman masyarakat tentang mediasi melalui OJK belum optimal, selama ini  masyarakat  memahami  mediasi    adalah penyelesaian
sengketa dengan mempertemukan  kedua  belah  pihak  yang dilakukan  oleh  mediator.  Faktanya  terdapat model  lain  yang  diterapkan  di  OJK  dalam penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah. Adapun model yang dimaksud dan diketahui efektif  berhasil  menyelesaikan  sengketa perbankan  syariah  melalui  OJK  adalah model fasilitasi.
Keberadaan  model  fasilitasi  ini  mulai diterapkan  sejak  adanya  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013
(selanjutnya  ditulis  POJK  No.  1  Tahun 2013). Dalam  kenyataannya model  fasilitasi ini  belum  banyak  diketahui  oleh  para  pihak yang  bersengketa  maupun  masyarakat. Model  fasilitasi  jika    diterapkan    dalam penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah dengan
efektif tentu sangat
menguntungkan    bagi    para    pihak    yang bersengketa    terutama    dalam    penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dengan terwujudnya    hal  tersebut  maka  OJK  secara tidak    langsung    juga  membantu  dalam membangun  sistem  hukum  yang  kondusif serta  mendukung  industri  keuangan  syariah sehingga  dapat  memberikan  perlindungan
hukum  bagi  para  pihak  yang  bersengketa untuk mewujudkan perdamaian.
Fasilitasi  yang  telah  dilakukan  oleh OJK  telah  berjalan  dengan  baik,  namun dalam  pelaksanaannya  masih  memerlukan evaluasi. Dalam kenyataannya, penyelesaian sengketa perbankan syariah di OJK berdasarkan  perspektif  sebagian  konsumen dinilai  belum  efektif.  Oleh  karena  itu  perlu digali alasan-alasan belum efektifnya penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah melalui  OJK.  Berdasarkan  alasan  tersebut perlu ditemukan cara-cara agar penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  melalui  OJK agar  dapat  berjalan  secara  efektif  dan memenuhi  harapan  masyarakat.  Terkait dengan  model  Fasilitasi  yang  diterapkan  di OJK  perlu  diketahui  pula  dasar  hukum, alasan  dan  bagaimana  penerapan  model Fasilitasi  dalam  penyelesaian  sengketa perbankan syariah.
Untuk  menguraikan  tentang  pengertian penyelesaian  sengketa,  Salim  H.S.  dan Nurbani    memberikan  definisi  “teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji  dan  menganalisis  tentang  kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor  penyebab  terjadinya  sengketa  dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut”(Salim, 2013).
Adapun ruang lingkup teori penyelesaian  sengketa,  meliputi:  jenis-jenis sengketa,  faktor-faktor  penyebab  timbulnya sengketa  dan  strategi  di  dalam  penyelesaian sengketa  (Salim,  2013)  .  Selain  teori penyelesaian sengketa, dasar yang digunakan  oleh  OJK  dalam  menjalankan tugasnya didasarkan pula pada teori kewenangan.  Menurut  Salim  H.S.  dan Nurbaini,  “Teori  kewenangan  ( authority theory) merupakan  teori  yang  mengkaji  dan menganalisis  tentang  kekuasaan  dari  organ pemerintah
untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum  publik  maupun  hukum  privat”. Adapun “unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan meliputi: adanya kekuasaan,  adanya  organ  pemerintah  dan sifat hubungan hukumnya” (Salim, 2013).
Bank syariah dalam proses penyelesaian sengketa, agar terwujud penyelesaian sengketa  secara  efisien,  efektif,  cepat, sederhana dan biaya ringan selain berpedoman pada beberapa peraturan perundangan  dan  sumber  hukum  lainnya, seharusnya  juga    menerapkan  beberapa prinsip  atau  asas-asas.  Adapun  beberapa prinsip  atau  asas  yang  utama  harus diterapkan  antara  lain  mendasarkan  pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian ( prudential  regulation ).  Selain  itu  Bank Syariah  harus  menjalankan  fungsi  sebagai agent of trust.
Prinsip Syariah didasarkan pada Pasal 1 angka  12  Undang-undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang menyebutkan: Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pengertian  lain  tentang  Prinsip  Syariah diuraikan oleh Gemala Dewi, yang menyebutkan bahwa “Prinsip syariah adalah aturan  perjanjian  berdasarkan  Hukum  Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan  dana/atau  pembiayaan  kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan  sesuai  dengan  syariah,  antara lain  pembiayaan  berdasarkan  bagi  hasil (mudharabah),…” (Dewi, 2006).
Dalam  penerapan  prinsip  kehati-hatian ini  bank  seharusnya  memperhatikan  dan menerapkannya.  Sutan  Remy  Syahdeini menyebutkan bahwa rambu-rambu kesehatan  bank  atau prudential  standards sebagaimana  diuraikan  di  bawah  ini  harus mendapat  perhatian  yang  cermat  dari  setiap bank, baik bank yang semata-mata melakukan  kegiatan  berdasarkan  prinsip syariah  (bank  syariah)  saja  maupun  bank konvensional yang memiliki islamic window (memiliki  cabang-cabang  khusus  syariah). Pelanggaran terhadap rambu-rambu  tersebut diancam  sanksi,  bukan  saja  berupa  sanksi administratif  yang  dapat  dijatuhkan  oleh Bank  Indonesia  terhadap  banknya  maupun terhadap  pengurus  dan  pemiliknya,  amun juga  diancam  sanksi  pidana  penjara  dan
denda  serta  sanksi  perdata  bagi  pengurus bank syariah  yang bersangkutan (Syahdeini, 1999).
Penerapan prinsip kehati-hatian ini juga harus  memperhatikan  asas  itikad  baik  yang obyektif yang berarti patud dan adil. Ridwan Khairandy berpendapat bahwa aturan-aturan yang    dimuat    dalam    kontrak    itu dirumuskan  oleh pribadi-pribadi yang bebas dan  rasional,  maka  aturan  itu  tidak  hanya bersifat  rasional,  tetapi  juga  harus  patut. Teori keadilan oleh John Rawls, memusatkan  perhatiannya  pada  bagaimana mendistribusikan  hak  dan  kewajiban  secara berimbang  dalam  masyarakat,  sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata menanggung  beban  yang  sama.  Demi menjamin  distribusi  yang  patut  serta mendorong  kerjasama  sosial,  maka  menjadi penting  bahwa  prinsip  yang  pertama-tama keadilan yang berfungsi sebagai panduannya haruslah merupakan kesepakatan  yang patut (Khairandy, 2004).
Dalam penyelesaian sengketa di perbankan syariah selain harus memperhatikan  prinsip  syariah  dan  prinsip kehati-hatian sebagaimana telah diuraikan di atas maka perbankan syariah harus menjalankan  fungsi  sebagai agent  of  trust. Irsyad  Lubis  menjelaskan agent  of  trust adalah  “aktivitas  bank  sebagai financial intermediary menjalankan  fungsinya  atas dasar  kepercayaan  yang  diterima  oleh  bank dari kepercayaan masyarakat yang diberikan berupa  amanat  agar  bank  mengelola  dan mengamankan dana yang disimpan masyarakat  di  bank  tersebut.  Fungsi  bank sebagai Agent  of  Trust ini  tentu  tidak terlepas  dari  prinsip  saling  menguntungkan bagi kedua belah pihak”(Lubis, 2010) .
Penelitian yang dilakukan terkait dengan  mediasi  oleh  peneliti  sebelumnya adalah  tentang  mediasi  yang  dilakukan melalui peradilan agama dengan judul “The Reposition  of  Mediation  Process  in  Islamic Economic Dispute Resolution Trough Religious Court After PERMA No. 1 of 2016 (Radliyah,  N.  and  Musjtari,  2017)”.  Pada penelitian  yang  dilakukan  Radliyah  dan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 1-13
Musjtari fokus penelitian adalah mengetahui reposisi  proses  mediasi  dalam  penyelesaian sengketa  ekonomi  Islam  melalui  peradilan agama setelah berlakunya Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016. Penelitian  lain,  dilakukan  oleh  Sawitri dengan  judul  “Mediasi  Perbankan  sebagai Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bank  dan Nasabah  Melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan”, dengan tujuan penelitian “untuk mengetahui mediasi  yang  dilakukan  oleh  OJK  dalam mengatasi sengketa antara bank dan nasabah dan  hambatan-hambatan  yang  timbul  dalam proses  mediasi  setelah  beralihnya  fungsi pengawasan  dari  Bank  Indonesia  ke  OJK” (Sawitri, 2016).
Perbedaan  penelitian  yang  dilakukan penulis  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Sawitri  bahwa  temuan  peneliti  yang ditulis  pada  artikel  ini  untuk  mengetahui beberapa  model  penyelesaian  sengketa perbankan syariah melalui OJK dan mengetahui efektifitas penerapan
penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah melalui OJK.
Belum  efektifnya  mediasi  perbankan yang telah dilakukan selama ini, mendorong penulis melakukan penelitian dengan perumusan permasalahan bagaimanakah efektifitas  penyelesaian  sengketa  perbankan syariah  melalui  OJK  dan  implementasi model penyelesaian sengketa yang diterapkan.  Ukuran  efektifitas  digunakan faktor-faktor  Efektifitas  dalam  penegakan hukum  oleh  Soerjono  Soekanto.  Urgensi penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji efektivitas penyelesaian  sengketa perbankan syariah  dan  untuk  pengembangan  lembaga penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  di Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  digunakan untuk  meningkatkan  kompetensi  peneliti  di bidang  pengembangan  Hukum  Ekonomi Islam.

## B.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tradisi kualitatif (Moleong, 2011). Penelitian lapangan  dilakukan  di  OJK  Semarang  dan DIY.  Penelitian  lapangan,  dilakukan  untuk mengetahui  fakta  sosial  yang  ada  dalam
praktik dan terjadi pada proses penyelesaian sengketa perbankan syariah di OJK Semarang dan DIY. Penelitian ini menggunakan tata aturan socio legal studies. Menurut  Simarmata , “Socio  Legal  Studies melihat  hukum  sebagai  salah  satu  faktor dalam  sistem  sosial  yang  dapat  menentukan dan ditentukan”(Simarmata, 2007) .
Data  sekunder  dalam  penelitian  ini, diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan dan  dokumen  hukum,  yang  meliputi:  1) Bahan  Hukum  Primer,  yang  terdiri  dari:  a) Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2011 dan penjelasannya,  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  No.  01/POJK.07/2013,  2)  Bahan Hukum  Sekunder,  terdiri  dari  buku-buku tentang  perbankan  syariah,  teori  hukum, metodologi penelitian hukum, jurnal, proceeding .  Data  Primer  diperoleh  melalui penelitian  di  lapangan,  yang  dilakukan dengan observasi, wawancara yang meliputi:1) Law  sanction  institution :  Staff OJK  DIY  dan  Jawa  Tengah,  Mediator  dan Fasilitator  di  OJK  2) Role  Occupant: Managemen  Bank  Syariah  dan  Nasabah Bank  Syariah.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  hermeneutika,  sosiologi hukum dan fenomenologi.
Data  yang  ditemukan  pada  penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan  diklasifikasikan  terlebih  dahulu, kemudian diolah berdasarkan analisis deskriptif  kualitatif.  Pengertian  deskriptif adalah  analisis  yang  dilakukan  dengan menggambarkan  secara  jelas  keadaan- keadaan  senyatanya.  Pengertian  kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh responden  dan nara sumber kemudian  diuraikan  sehingga  diperoleh suatu  pengertian.  Berdasarkan  pengertian tersebut  maka  yang  dimaksudkan  deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggambarkan  efektifitas  penyelesaian sengketa perbankan syariah di OJK
Semarang dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Hasil  Penelitian
Untuk menemukan jawaban atas perumusan  permasalahan  pada  penelitian ini,    dilakukan  penelitian  lapangan  dengan melakukan wawancara kepada Bapak Widiono  dan  Bapak  Hans  Ori  Lewi  di  OJK Semarang  yang  dilaksanakan  pada  Hari Kamis,  tanggal  23  Agustus  2018,  Jam 14.00-16.00  WIB,    dengan  hasil  sebagai berikut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan  oleh  OJK  bukan  dikategorikan sebagai  mediasi  namun  disebut  dengan Fasilitasi.  Fasilitasi  merupakan  mekanisme penyelesaian  sengketa  non  litigasi  yang merupakan  bagian  dari  mekanisme  melalui mediasi secara khusus yang didasarkan pada POJK  No.  1  Th.  2013.  Ruang  lingkup penyelesaian  sengketa  melalui  mekanisme fasilitasi  di  OJK  adalah  penyelesaian sengketa keperdataan yang meliputi sengketa  yang  terkait  dengan  finansial  dan pelanggaran  atas  peraturan  perundang- undangan.  Kekhususan  mekanisme  fasilitasi ini,  fasilitator  tidak  memepertemukan  para pihak  dalam  suatu  forum.  Fasilitator menerima  salah  satu  pihak,  misalnya: seorang nasabah atau pihak yang mempunyai permasalahan dengan salah satu pelaku  usaha  jasa  keuangan  (PUJK)  akan menyampaikan  permasalahannya  kepada fasilitator di OJK. Fasilitator akan melakukan  pendataan  dan  membuat check list atas  permasalahan  yang  dihadapai  oleh seorang  nasabah  atau  pihak  tersebut, selanjutnya  fasilitator  akan  menyampaikan permasalahan  tersebut  kepada  pihak  PUJK untuk  dikomunkasikan  kepada  seorang nasabah atau pihak tersebut pada forum lain. Dalam  jangka  waktu  20  (dua  puluh  hari kerja)  pihak  PUJK  diharapkan  dapat menyelesaian permasalahan dan melaporkan hasil  komunikasinya  dengan  nasabah  atau pihak dimaksud.
Penyelesaian sengketa yang telah diselesaikan  di  OJK  Semarang,  pada  tahun 2015: 200 perkara, tahun 2016: 200 perkara, tahun  2017:  300  perkara  dan  hingga  Juli 2018:  200  perkara.  Berdasarkan  data
tersebut  maka  rata-rata  pertahun  225  kasus. Jenis  sengketa  ekonomi  syariah  yang diselesaikan antara lain: sengketa perbankan syariah dan sengketa asuransi syariah.
Pedoman  yang  digunakan  antara  lain Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah,  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,  POJK  No.  1  Th.  2013  tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan  dan    POJK  No.  1  Th.  2014 tentang  Lembaga  Alternatif  Jasa  Keuangan di  Sektor  Jasa  Keuangan,  Surat  Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54 SEOJK.07/2016 tentang Monitoring
Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Keputusan Nomor KEP-01/D.07/2016  tanggal  21  Januari  2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  Di  Sektor  Jasa Keuangan.  Standar  Operating  Prosedur (SOP)  sebagai  acuan  dalam  penyelesaian sengketa  di  dasarkan  pada  SE  OJK  Nomor 2/SEOJK.07/2014  tentang  Pelayanan  dan Penyelesaian  Pengaduan  Konsumen  pada Pelaku Jasa Keuangan.
Proses  fasilitasi    seharusnya  dimulai dengan
Perjanjian Fasilitasi
yang ditandatangani  oleh  Konsumen  dan  Pelaku Jasa  Keuangan  yang  didasarkan  Pada  Pasal 44  POJK  No.  1  Th.  2013.  Namun  dalam praktiknya,  dalam  hal  terdapat  situasi  dan kondisi tertentu fasilitator tidak mempertemukan  kedua  belah  pihak.  Proses penyelesaian  sengketa  dilakukan  dengan jangka  waktu  20  –  30  hari  kerja.  Nilai nominal  yang  disengketakan  maksimal  Rp. 500.000.000,00  untuk  sengketa  perbankan dan  Rp.  750.000.000,00  untuk  sengketa asuransi.  Tingkat  keberhasilan  penyelesaian sengketa 100 % (persen). Contoh kasus yang diselesaikan melalui OJK: nasabah mengajukan  pembiayaan  ke  salah  satu  bank syariah  namun  dalam  praktiknya  bank syariah  menerapkan  biaya  yang  lebih  besar dari yang seharusnya, agen asuransi  syariah tidak menyetorkan premi asuransi.
Luaran  dari  proses  fasilitasi  yang dilakukan oleh OJK adalah Akta Kesepakatan  yang  ditandatangani  oleh
Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Dalam hal tidak terdapat kesepakatan  maka  dituangkan  dalam  berita acara  hasil  fasilitasi  OJK  yang  ditanda tangani  oleh  Konsumen  dan  Pelaku  Usaha Jasa  Keuangan.  Pelaksanaan  atas  Akta Kesepakatan  yang  dibuat  oleh  Konsumen dan PUJK dilaksanakan dengan pengawasan dari  OJK.  Dalam  hal  terdapat  pelanggaran atas  isi  Akta  Kesepakatan  yang  telah  dibuat maka  kepada  PUJK  dapat  dikenakan  sanksi yang didasarkan pada Pasal  53 POJK No. 1 Th. 2013.
Wawancara  dengan  Ibu  Tika  Asteria Diantika  (Kepala  Sub  Bagian  Edukasi  dan Perlindungan  Konsumen  di  OJK  DIY  yang dilaksanakan  pada  Hari  Jum’at,  31  Agustus 2018,  Jam  13.00-15.00  WIB,  dengan  hasil sebagai  berikut.  Pada  prinsipnya  OJK  DIY menerapkan serangkaian peraturan sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  OJK Semarang. Pengaduan nasabah yang diterima  di  OJK  DIY  pada  tahun  2017 sebanyak  200  pengaduan  tertulis  dan  500 pengaduan secara lisan. Pada tahun 2018 per tanggal  28  Agustus  2018  sebanyak  167 pengajuan  tertulis  dan  320  pengaduan langsung. Pengaduan terkait Sistem Layanan Informasi  Keuangan  (SLIK)  sebanyak  1250 pengaduan. Tingkat keberhasilan penyelesaian  100  %.  Ibu  Tika  melengkapi keterangan  dengan  menjelaskan  tahapan penyelesaian  sengketa  perbankan  sebagai berikut:  (a)  Penyelesaian  sengketa  melalui Internal Dispute Resolution (IDR) di PUJK; (b)  Penyelesaian  sengketa  melalui  OJK;  (c) Penyelesaian  sengketa  melalui  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS); (d) Penyelesaian sengketa  melalui jalur non litigasi ke lembaga arbitrase atau pengadilan sesuai dengan perjanjian  (akad)  yang dibuat oleh para pihak.
Contoh  kasus  yang  diselesaikan  melaui OJK antara lain wanprestasi  yang dilakukan PUJK,  pendebetan  kartu  ATM  tanpa sepengetahuan  nasabah,  layanan  yang  tidak lancar.  Dalam  hal  IDR  tidak  berhasil  maka penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  di OJK  dengan  model  fasilitasi  dengan tahapan: (a) Ada bukti IDR dari nasabah; (b)
OJK  memanggil  pihak  lembaga  jasa keuangan terlapor untuk dilakukan klarifikasi  terkait  pengaduan  dari  nasabah. Pada  tahapan  ini  ada  risalah  pertemuan;  (c) Bank  Syariah  menceritakan  peristiwa  yang terjadi dan membawa bukti terkait pelaporan;  (d)  Bank  Syariah  memanggil nasabah,  kemudian  menjelaskan  peristiwa yang  dialami  nasabah,  membuat  risalah  dan dilanjutkan menyampaikan laporan perkembangan  penyelesaian  kasus  ke  OJK;
(e)  Waktu  penyelesaian  kasus  20  (dua puluh) hari kerja; (f) Bank berkirim surat ke OJK terkait penjelasan dan komunikasi yang dilakukan Bank Syariah dengan nasabah; (g)
OJK menyampaikan perkembangan penyelesaian  kasus  kepada  nasabah;  (h) Kasus selesai ( Case Close ).
2. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Mekanisme Fasilitasi oleh OJK Penyelesaian sengketa perbankan syariah  didasarkan  pada  akad  syariah. Eksistensi  akad  syariah  adalah  adanya hubungan  hukum  antara  bank  syariah  dan nasabah.  Dalam  pengelolaan  bank  syariah yang  menjalankan  fungsi intermediary antara penghimpunan dan pembiayaan maka timbul  hubungan  hukum.  Pada  tahapan pembiayaan,  hubungan  hukum  antara  bank syariah  dan  nasabah  didasarkan  pada  Akad Pembiayaan. Penggunaan Akad Pembiayaan dilakukan  berdasarkan  kepatuhan  yang didasarkan  pada  Hukum  Islam  dan  Fiqh Muamalah.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Ahmad Ibrahim yang menyebutkan:
“ Banking and Financial operation undertaken  by  Muslims  will  have  to  be conducted  in  compliance  with  the  shariah laws  and  the  Fiqh  al-Muamalah.  The modern  banking  and  financial  system  has come into being to meet the human needs for financing  from  the  capital  belonging  to others,  other  than  one’s  self  and  these  take the  form  of  either  equity  financing  or  debt financing” (Ibrahim, 1997) .
Bank Syariah dikenal  dengan nama lain yaitu bank tanpa bunga ( la riba bank ),  Bank Islam  ( Islamic  Bank ),  dan    Bank  Nirbunga.
Perbankan  Syariah  mulai  diprakarsai  sejak tahun  1990-an.  Bank  syariah  yang  pertama kali  berdiri  di  Indonesia  dan  murni  syariah adalah
Bank Muamalat
Indonesia.
Hubungan  hukum  antara  bank  dan  nasabah merupakan bagian dari kegiatan  muamalah. Di dalam hukum Islam muamalah dalam arti luas  adalah  aturan-aturan  (hukum)  Allah untuk  mengatur  manusia  dalam  kaitannya dengan  urusan  duniawi  dalam  pergaulan sosial  (Suhendi,  2002).    Setiap  orang  dapat melakukan muamalah seperti dalam hubugan  hukum  antara  parktisi  di  bank syariah,  nasabah  dan  notaris  (Maulin,  M. dan Mulyaningsih, 2014) .
Dalam  praktik  operasionalisasi  bank syariah,  agar  tidak  menyimpang  dari tuntunan  syariah,  maka  pada  setiap  bank syariah  diangkat  manager  dan  pimpinan bank  yang  menguasai  prinsip  muamalah Islam.  Disampin  itu  juga  dibentuk  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  bertugas mengawasi  operasional  bank  dari  aspek kesyariahannya.  Dasar  hukum  yang  utama dalam  mengoperasionalkan  bank  syariah adalah  Al  Qur’an  dan  Hadits.  Berikut  ini akan  dinukilkan  beberapa  ayat-ayat  dalam Al-Qur’an, antara lain: Al-Baqarah: 275, Al- Imran: 130, dan An-Nisa’: 29.
Selain  beberapa  ayat  Qur’an  di  atas maka    berdasarkan  hukum  positif,  landasan dalam  mengopersionalkan  Bank  Syariah adalah  Undang-undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  (UU Perbankan  Syariah).  Peraturan  lainnya  yang khusus  mengatur  tentang  akad  dalam kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah adalah  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 10/16/PBI/2008  tentang  Perubahan  atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan
Dana  dan  Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan Jasa  Bank  Syariah.  Peraturan  lain  yang memberikan  dasar  bagi  beroperasionalnya Perbankan  Syariah  adalah  Undang-undang Nomor  50  Tahun  2009  tentang  perubahan kedua  atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama.  Di  dalam undang-undang  tentang  peradilan  agama
terdapat  pengertian  ekonomi  syariah,  di dalamnya  terdapat  perbankan  syariah  dan adanya kompetensi absolut Peradilan Agama dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syariah.  Didasarkan  pada  Pasal  41  huruf  i Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 Th. 2009 tentang Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  3  Th.  2006 tentang Peradilan Agama.
“Kegiatan muamalah yang terkait dengan  aspek  ekonomi  meliputi  kegiatan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan kualitas  hidup,  seperti:  jual  beli,  simpan pinjam,  utang  piutang,  usaha  bersama  dan sebagainya”.  Hal  ini  sebagaimana  pendapat Perwataatmadja  dan  Antonio..  Di  dalam muamalah dikenal  dengan  Aqad.  Aqad merupakan bagian dari tasharruf . Tasharruf adalah  segala  yang  keluar  dari  seorang manusia  dengan  kehendaknya  dan  syara’ menetapkan beberapa hak.
Suhendi  membagi Tasharruf menjadi dua,  yaitu  “ tasharruf  fi’li dan tasharruf qauli . Tasharruf  fi’li adalah  usaha  yang dilakukan  manusia  dengan  tenaga  dan badannya selain dari lidah, seperti memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang  dalam  jual-beli,  merusak  benda orang  lain. Tasharruf  qauli ialah tasharruf yang  keluar  dari  lidah  manusia  yang  dibagi menjadi  dua,  yaitu  aqdi  dan  bukan  aqdi. Tasharruf  qauli  aqdi adalah  sesuatu  yang dibentuk  dari  ucapan  kedua  belah  pihak yang saling bertalian, seperti jual-beli, sewa- menyewa  dan  perkongsian. Tasharruf  qauli bukan aqdi ada  dua  macam,  yaitu:  (a) Merupakan  pernyataan  pengadaan  dua  hak atau  mencabut  suatu  hak,  seperti  wakas, thalak  dan  memerdekakan;  (b)  Tidak menyatakan  suatu  kehendak,  tetapi  dia mewujudkan  tuntutan-tuntutan  hak,  seperti gugatan,  iqrar,  sumpah  untuk  menolak gugatan”(Suhendi, 2002).
Pembiayaan  bermasalah  dalam  praktik banyak terjadi dan memerlukan solusi. Salah satu    pengertian  pembiayaan  bermasalah adalah  salah  satu  dari  lima  masalah  besar yang dihadapi perbankan nasional. Pengertian pembiayaan  bermasalah menurut
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 1-13
pengertian  bank  adalah  “pembiayaan  yang berada  dalam  klasifikasi  diragukan  dan macet (non  performing  loans )”.  Dalam  hal terdapat  pembiayaan  bermasalah,  bank menjaga  likuiditasnya  dengan  berusaha mengupayakan  penyelesaian  permasalahan yang dihadapinya.
Beberapa  asas  yang  harus  diperhatikan dalam  penyelesaian  sengketa  antara  lain adalah asas kehati-hatian di dalam mengelola  proses  secara  syariah.  Harapan dengan  penerapan  asas  kehati-hatian  akan memberikan kepastian dan mencegah adanya  permasalahan  di  dalam  pelaksanaan akad.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Shaykh  Yusuf  Talal  De  Lorenzo  yang menyebutkan  bahwa:  “ careful  management of  the  shariah  process  will  almost  certainly help  prevent  this  risk  from  becoming  a problem ”  (Lorenzo,  D.  and  Talal,  2007). Pendapat  Shaykh  Yusuf  De  Lorenzo  sesuai dengan  Asas Pacta  Sunt  Servanda yang berarti  bahwa  akad  para  pihak  yang  dibuat secara  sah  mengikat  para  pihak  sebagai undang-undang.
Dalam  pasal  penyelesaian  perselisihan akad  melalui  perbankan  syariah  terdapat tahapan  penyelesaian: Pertama ,  diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Kedua ,  diupayakan  penyelesaian melalui  BASYARNAS.  Selain  penyelesaian melalui  musyawarah  dan  Arbitrase  Syariah maka  ada  alternatif  penyelesaian  sengketa melalui mediasi. “Mediasi  merupakan proses  pemecahan  masalah  di  mana  pihak luar  yang  tidak  memihak  ( impartial )  dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa  untuk  membantu  memperoleh kesepakatan  perjanjian  yang  memuaskan”. Berdasarkan  pengertian tersebut  maka mediator berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan  sengketa  antara  para  pihak namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan
persoalan-persoalan.
Margono berpendapat  dengan mengutip dari  pendapat  Kovact:  bahwa  “mediasi berarti facilitatied negotiation, it process  by
which  a  neutral  third  party,  the  mediator, assist  disputing  parties  in  reaching  a muttually  satisfaction  solution”. (Margono, 2004) . Berdasarkan  rumusan  dari  Margono, dapat  ditarik  beberapa  hal  penting  yaitu sebagai  berikut:  (a)  Mediasi  ialah  suatu proses  penyelesaian  sengketa  berdasarkan perundingan;  (b)  Mediator  terlibat  dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam  perundingan;  (c)  Mediator  bertugas membantu  para  pihak  yang  bersengketa untuk  mencari  penyelesaian;  (d)  Mediator tidak  mempunyai  kewenangan  membuat keputusan selama perundingan berlangsung; (e)  Tujuan  mediasi  adalah  untuk  mencapai atau  menghasilkan  kesepakatan  yang  dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
Thalis  Noor  C  mengutip  pendapat Bambang  Sutiyoso  tentang  mediasi  sebagai “mekanisme  penyelesaian  dengan  pihak ketiga  (mediator)  yang  tidak  memihak (impartial)  yang  turut  aktif  memberikan bimbingan  atau  arahan  guna  mencapai penyelesaian,  namun  ia  tidak  berfungsi sebagai  hakim  yang  berwenang  mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada  pada  tangan  para  pihak  yang bersengketa”. Dengan demikian hasil penyelesaiannya bersifat kompromi. “Pendapat  Sutiyoso  ini  menurut  pendapat Thalis sejalan dengan pendapat Loveinheim”,  yang  menyebutkan  bahwa “ Mediation  is  a  process  in  which  two  or more  people  involved  in  a  dispute  come together,  to  try  to  work  out  a  solution  to their problem with the help of a neutral third person, called the Mediator” (Thalis, 2011). Dalam  perkembangannya,  penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  melalui  OJK dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) ada yang terangkai dengan hukum  acara  perdata  di  pengadilan  negeri maupun  pengadilan  agama.  Penyelesaian sengketa  melalui  OJK  didasarkan  pada:  (a) Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah;  (b)  Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan; (c) POJK No. 1 Th. 2013  tentang  Perlindungan  Konsumen
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 1-13
Sektor Jasa Keuangan dan  POJK No. 1 Th. 2014  tentang  Lembaga  Alternatif  Jasa Keuangan  di  Sektor  Jasa  Keuangan;  (d) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54  SEOJK.07/2016  tentang  Monitoring Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa di  Sektor  Jasa  Keuangan;  (e)  Keputusan Nomor KEP-01/D.07/2016 tanggal 21
Januari  2016  tentang  Daftar  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Sektor Jasa  Keuangan;  (f)  Standar  Operating Prosedur  (SOP)  sebagai  acuan  dalam penyelesaian  sengketa  di  dasarkan  pada  SE OJK  Nomor  2/SEOJK.07/2014  tentang Pelayanan  dan  Penyelesaian  Pengaduan Konsumen  pada  Pelaku  Jasa  Keuangan sebagaimana  telah  diuraikan  pada  bagian pendahuluan di atas.
Hubungan  hukum  antara  bank  dan nasabah  timbul  karena  adanya  pembiayaan dan  didasarkan  pada  Akad  Pembiayaan. Penggunaan  Akad  Pembiayaan  dilakukan berdasarkan  kepatuhan  pada  Hukum  Islam dan  Fiqh  Muamalah.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Ahmad Ibrahim
yang menyebutkan:  “ Banking  and  Financial operation  undertaken  by  Muslims  will  have to  be  conducted  in  compliance  with  the shariah  laws  and  the  Fiqh  al-Muamalah. The  modern  banking  and  financial  system has  come  into  being  to  meet  the  human needs  for  financing  from  the  capital belonging  to  others,  other  than  one’s  self and  these  take  the  form  of  either  equity financing  or  debt  financing” (Ibrahim, 1997) .
Permasalahan  yang  dihadapi  perbankan nasional,  salah  satunya  adalah  pembiayaan bermasalah.
Pengertian
pembiayaan bermasalah menurut pengertian bank adalah “pembiayaan  yang  berada  dalam  klasifikasi diragukan  dan  macet (non  performing loans )”.  Dalam  hal  terdapat  pembiayaan bermasalah,  bank  menjaga  likuiditasnya dengan berusaha mengupayakan penyelesaian permasalahan yang
dihadapinya.  Di  samping  itu  prinsip  kehati- hatian  di  dalam  mengelola  proses  secara syariah  akan  memberikan  kepastian  dan mencegah  adanya  permasalahan  di  dalam
pelaksanaan akad. Penerapan prinsip kehati- hatian  sebagaimana  telah  diuraikan  oleh Gemala  Dewi,  Sutan  Remy  Syahdeini, Ridwan Khaerandy diiringi dengan penerapan  prinsip  syariah.  Prinsip  kehati- hatian  dan  prinsip  syariah  diterapkan  oleh bank  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai agent  of  trust  sebagaimana  dikemukakan oleh  Irfan  Lubis.  Pendapat  demikian  juga sesuai dengan pendapat Shaykh Yusuf Talal De  Lorenzo  yang  menyebutkan  bahwa: “ careful  management  of  the  sharia  process will  almost  certainly  help  prevent  this  risk from becoming a problem ” (Lorenzo, D. and Talal,  2007).    Berdasarkan  asas  dalam  akad maka  diterapkan Asas  Pacta  Sunt  Servanda yang  berarti  bahwa  akad  para  pihak  yang dibuat  secara  sah  mengikat  para  pihak sebagai undang-undang.
Kewenangan OJK dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah didasarkan pada Pasal  29 huruf c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya  ditulis  UU  OJK).  Hal  tersebut dilakukan oleh OJK dalam rangka memberikan  perlindungan  bagi  konsumen dan  masyarakat  sebagaimana  diamanahkan oleh Pasal 28 UU OJK. Menurut Soerjono Soekanto,
“pengertian  efektifitas    hukum    dalam tindakan    atau    realita    hukum    dapat diketahui    apabila  seseorang  menyatakan bahwa  suatu  kaidah  hukum  berhasil  atau gagal  mencapai  tujuannya,  oleh  karena  itu biasanya  diketahui  apakah  pengaruhnya berhasil  mengatur  sikap    tindak    atau perilaku    tertentu    sehingga    sesuai  dengan tujuannya    atau    tidak.    Dalam  masyarakat Indonesia,  efektifitas  hukum  berarti  daya kerja  hukum  dalam  mengatur  dan  memaksa warga  masyarakat  untuk  taat  terhadap hukum.  Efektifitas  hukum  berarti  mengkaji kaidah  hukum  yang  harus  memenuhi  syarat secara  yuridis,  sosiologis  dan  filosofis” (Soekanto, 2008).
Efektifitas hukum  terlebih dahulu  harus dapat  diukur  dengan  melihat  sejauh  mana aturan  hukum  itu  dipatuhi  dan  ditaati  atau tidak  ditaati.  Jika  suatu  aturan  hukum  itu ditaati  oleh  sebagian  masyarakat  maka
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 1-13
aturan  hukum  tersebut  dapat  dikatakan sudah  efektif.  Namun  demikian,  sekalipun ketaatan  terhadap  hukum  itu  sudah  efektif tetapi  masih  dipertanyakan  maka  bisa dikatakan masih jauh
derajat keefektifitasannya.
Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap  suatu  aturan  hukum  karena  hanya kepentingan  yang  bersifat compliance atau hanya  takut  sanksi  maka  derajat  keefektifan hukum  tersebut  masih  sangat  rendah  karena harus  dilakukan  pengawasan  terus  menerus. Berbeda  jika  ketaatan  karena  berdasarkan pada kepentingan yang bersifat internalization yaitu  ketaatan  karena  aturan hukum  tersebut  benar-benar  cocok  dengan nilai  intrinsik  yang  dianutnya  maka  derajat ketaatannya lebih tinggi.
Berdasarkan  Teori  Efektifitas  dari Soerjono Soekanto sebagaimana telah disebutkan  di  atas,  “efektif  atau  tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu  faktor  hukumnya  sendiri  (undang- undang),  faktor  penegak  hukum,  yakni pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan  hukum,  faktor  sarana  atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,  faktor  masyarakat  dan  faktor kebudayaan”.
Beberapa teori  yang telah disebutkan di atas  jika  diterapkan  pada  fakta  dari  hasil penelitian  di  lapangan,  khususnya  di  OJK Jawa  Tengah  dan  DIY  bahwa  penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  yang  dilakukan berhasil selesai 100 %. Hal ini berarti bahwa seluruh  proses  pengaduan  nasabah  yang masuk  dan  diselesaikan  melalui  OJK  telah berhasil diselesaikan.
Jika dikaji
berdasarkan  teori  efektifitas  penegakan hukum  dari  Soerjono  Soekanto  yang menyebutkan
bahwa faktor-faktor penegakan hukum ada lima. Faktor pertama, adalah  faktor  hukumnya  sendiri  dalam  hal ini sudah  ada UU No. 21 Th 2008, UU No. 21  Th.  2011,  POJK  No.  1  Th.  2013,  POJK No.  1  Th.  2014,  SEOJK  No.  54  Th.  2016 dan SEOJK No. 2 Th. 2014.
Faktor kedua adalah penegak hukumnya, dalam hal ini fasilitasi dilakukan oleh  personil  di  bidang  edukasi  dan
perlindungan  konsumen  di  OJK.  Jika kesepakatan tidak terwujud maka kewenangan menyelesaikan sengketa dilanjutkan  atau  diserahkan  ke  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS). Berdasarkan  KEP  No.  01  Th.  2016  sudah ada 6 (enam) lembaga alternatif penyelesaian  sengketa  yang  melaksanakan model  mediasi,  arbitrase  dan  adjudikasi.  6 (enam)  lembaga  tersebut  adalah:  a.  Badan Mediasi  dan  Arbitrase  Asuransi  Indonesia (BMAI,  b.  Badan  Arbitrase  Pasar  Modal Indonesia  (BAPMI),  c.  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Perbankan  Syaraiah  Indonesia (LAPSI),  d.  Badan  Arbitrase  dan  Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAPMI), e. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian  Indonesia  (BMPPI).  Dalam  hal ini  di  masing-masing  LAPS  terdapat personil yang menjadi mediator, arbiter. Jika penyelesaian sengketa melalui  mediator dan arbiter  juga  belum  dapat  menyelesaikan sengeta  antar  nasabah  dengan  bank  syariah. Salah  satu  pihak  dapat  memilih  model adjudikasi ke peradilan agama.
Faktor  ketiga,  sarana  dan  prasarana yang  dimiliki  oleh  OJK  sangat  memberikan dukungan dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah.
Dalam praktiknya  di  OJK  Semarang  juga  melayani proses  fasilitasi  dengan  cara  fasilitator memberikan  tempat  dan  fasilitas  dalam penyelesaian  permasalahan.  Fakta  ini  dapat memperkuat dalam memberikan kemudahan kepada  masyarakat  dalam  penyelesaian sengketa perbankan syariah.
Faktor  keempat,  adalah  masyarakat, dalam  hal  ini  pemahaman  dan  penerimaan masyarakat terhadap keberadaan OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan  adanya  kemauan  untuk  memahami perkembangan  baru  tentang  ruang  lingkup dari  OJK  dalam  menyelesaikan  sengketa.
Masyarakat beranggapan bahwa
penyelesaian  sengketa  melalui  OJK  oleh sebagian  masyarakat  belum  efektif  karena ada  sebagian  masyarakat    yang  pernah ditolak  penyelesaian  melalui  OJK.  Dalam hal  ini  terjadi  karena  belum  adanya pemahaman  masyarakat  tentang  ruang
lingkup  dan  alasan  penolakan  dalam penyelesaian permasalahan,
Faktor  kelima,  budaya  masyarakat, dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan syariah  memerlukan  dukungan  dari  budaya masyarakat  setempat.  Budaya  masyarakat sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses penyelesaian sengketa yang dilakukan  di  OJK.  Seperti  budaya  damai yang  terjadi  di  masyarakat,  jika  hal  ini terdapat  pada  diri  masing-masing  pihak yang  akan  menyelesaikan  sengketa,  yaitu dari  pihak  konsumen  dan  lembaga  jasa keuangan  maka  penyelesaian  sengketa  akan berjalan secara efektif.

## 3. Implementasi  Model  Penyelesaian Sengketa yang Diterapkan
Implementasi  penyelesaian  sengketa  di OJK dilakukan berdasarkan beberapa peraturan  sebagaiman  diuraikan  di  atas. Selain  itu  juga  didasarkan  pada  teori penyelesaian dan teori kewenangan. Berdasarkan  teori  penyelesaian  sengketa menurut  Salim  bahwa  OJK  berwenang dalam  menyelesaiakan  sengketa  perbankan syariah  (Salim,  2013).  “Teori  penyelesaian sengketa  merupakan  teori  yang  mengkaji dan  menganalisis  tentang  kategori  atau penggolongan  sengketa  atau  pertentangan yang  timbul  dalam  masyarakat,  faktor penyebab  terjadinya  sengketa  dan  cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri  sengketa  tersebut”.  Sedangka
Teori  Kewenangan  menurut  Salim  HS adalah “teori yang mengkaji dan menganalisis  tentang  kekuasaan  dari  organ pemerintah untuk
melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan
hukum publik maupun hukum
privat”(Salim,  2013).  Adapun  unsur-unsur yang  tercantum  dalam  teori  kewenangan meliputi:  “adanya  kekuasaan,  adanya  organ pemerintah dan sifat hubungan hukumnya”.
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Neni Sri  Imaniyati  yang  menyebutkan  bahwa Peraturan  OJK  menetapkan  penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan di luar pengadilan atau melalui pengadilan (Imaniyati, 2013). Berdasarkan teori
penyelesaian sengketa dan teori kewenangan tersebut  maka  implementasi  penyelesaian sengketa  di  OJK  dilakukan  dengan  model fasilitasi  yang  berbeda  dengan  mediasi. Untuk  penyelesaian  sengketa  dengan  model mediasi  dilakukan  oleh  LAPS  yang  saat  ini telah  beroperasi  yang  didasarkan  pada Keputusan Nomor KEP-01/D.07/2016.

## D. Simpulan dan Saran
Berasarkan  uraian  pada  pembahasan  di atas  maka  penyelesaian  sengketa  perbankan syariah  melalui  OJK  berjalan  secara  efektif yang  didasarkan  pada  Teori  Efektivitas  dari Soerjono  Soekanto,  Teori  Kekuasaan  dan Teori Kewenangan dari Salim HS.
Efektifitas  penyelesaian  sengketa  ini  juga dilakukan  dengan  penerapan  prinsip  syariah dan keahati-hatian serta  fungsi  bank syariah sebagai agent  of  trus t  dari  masyarakat  yang diperkuat  oleh  keberadaan  OJK.  Efektivitas penyelesaian  sengketa  dapat  dilihat  dengan capaian  seluruh  pengaduan  yang  diterima oleh  OJK  melalui  bagian  edukasi  dan perlindungan  konsumen  di  OJK  DIY maupun  Jawa  Tengah  dapat  diselesaikan 100  %.  Penyelesaian  pengaduan  dilakukan sesuai  dengan  jangka  waktu  yaitu  20  (dua puluh)  hari  kerja  dengan  perpanjangan hingga 30 (tiga) puluh hari kerja. OJK dalam praktiknya telah menerapkan model penyelesaian sengketa dengan teknik fasilitasi  dengan  melakukan  klarifikasi kepada para pihak.
Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  tidak terwujud  kesepakatan  di  antara  kedua  belah pihak  dalam  jangka  waktu  20-30  hari  kerja dengan  kemungkinan  adanya  perpanjangan jika  ada  situasi  dan  kondisi  tertentu  sesuai peraturan  yang  ada  maka  para  pihak  dapat menyelesaikan  melalui  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  dengan pilihan mediasi, arbitrase maupun adjudikasi.  Seyogyanya  model  fasilitasi dengan  cara  klarifikasi  ini  disosialisasikan lebih  luas  kepada  masyarakat  baik  kepada pengguna  jasa  lembaga  keuangan  syariah, PUJK  maupun  nasabah.  Edukasi  kepada masyarakat  khusus  tentang  model  fasilitasi dengan klarifikasi dapat  menjadi  raw  model
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 1-13
penyelesaian  sengketa  alternatif  di  luar penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah. Kekuatan  penyelesaian  sengketa  melalui fasilitasi ini karena fasilitator tidak mempertemukan  para  pihak  dalam  suatu forum.  Hal  ini  dilakukan  untuk  antisipasi adanya  perbedaan  karakter  antara  nasabah dengan  PUJK.  Adapun  kelemahan  dari fasilitasi  adalah  jika  salah  satu  pihak  tidak mempunyai  komitmen  dan  beritikad  tidak baik  (beritikad  buruk).  Peluang  mekanisme fasilitasi adalah kesempatan proses penyelesaian  sengketa  secara  sederhana, cepat  dan  tanpa  biaya  bagi  para  pihak, sedangkan  tantangan  mekanisme  fasilitasi adalah  diperlukan  kedisiplinan,  kejujuran dan  komitmen  yang  tinggi  dari  para  pihak serta diperlukan kompetensi dan profesionalisme dari fasilitator.

## E. Ucapan Terima Kasih
Para  penulis  ingin  menyampaikan ucapan  terima  kasih  yang  terdalam  kepada semua  Pimpinan  di  UMY  dan  LP3M  UMY atas  kesempatan  dan  pendanaan  yang diberikan  kepada  penulis  dalam  melakukan penelitian.  Ucapan  terima  kasih  juga diberikan kepada Pimpinan Fakultas Hukum UMY  atas  dukungan  dalam  pengurusan  ijin penelitian  dan  dukungan  dari  tenaga kependidikan untuk dukungan yang diberikan  dalam  rangkaian  penelitian  dan upaya dalam mempublikasikan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, G. (2006). Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah di Indonesia . Jakarta: Kencana.
Ibrahim,  A.  (1997).  Legal  Framework  of Islamic Banking. Jurnal Undang- Undang, IKIM Law Journal , 1 (1), 6.
Imaniyati,  N.  .  (2013).  Metoda  dan  Bentuk Penyelesaian  Sengketa  Pasca  Lahirnya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No, 93/PUU-X/2012  dan  Peraturan  Otoritas
Jasa  Keuangan  No.  1  Th.  2013. Jurnal Scientica , 1 (1), 74.
Khairandy,  R.  (2004). Iktikad  Baik  dalam Kebebasan
Berkontrak . Jakarta:
Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Lorenzo, D. and Talal, S. . (2007). Shari’ah Compliance  Risk. Chicago  Journal  of International Law , 7 (2).
Lubis,  I.  (2010). Band  dan  Lembaga Keuangan Lain . Medan: USU Press.
Margono,  S.  (2004). ADR  &  Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek
Hukum) . Bogor: Ghalia Indonesia.
Maulin,  M.  dan  Mulyaningsih,  H.  .  (2014). Judicial  Review  Against  The  financial Agreement  in  The  Islamic  Bank  in
Indonesia  Review  of  Act  No.  30  of 2004 Concerning Notary. In International  Proceeding  of  Economics Development  and  Research  Volume  73 (p. 19).
Radliyah,  N.  and  Musjtari,  D.  N.  (2017).
The Reposition of Mediation Process in Islamic  Economic  Dispute  Resolution Through  Religious  Court  After  Perma No.  1  of  2016.  In Proceeding International  Conference  on  Law  and Society .  Yogyakarta:  LP3M  &  Faculty of  Law,  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta.
Salim,  H. ;  N.  (2013). Penerapan  Teori Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi . Jakarta: Raja Grafindo
Persada. Sawitri,  A.  .  (2016). Mediasi  Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian
Sengketa  Bank  dan  Nasabah  melalui Otoritas  Jasa  Keuangan.  Surakarta:  . Surakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas Slamet Riyadi.
Simarmata,  R.  (2007).  Socio-Legal  Studies dan  Gerakan  Pembaharauan  Hukum dalam Digest Law. Society and Development , 1 .
Soekanto,  S.  (2008). Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Suhendi,  H.  (2002). Fiqh  Muamalah .
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Syahdeini, S. . (1999). Perbankan Islam dan Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan  Indonesia .  Jakarta:  Pustaka Utama Grafiti.
Thalis, N. C. (2011). Penyelesaian Sengketa
Perbankan  Syariah. Jurnal  Ekonomi
Syariah Indonesia , 1 (2).
Zaini, A. (2018). Mediasi sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Al  Qiatash,  Jurnal  Hukum Dan Politik , 9 (2), 81.