Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS. Ronggowaluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat-41361 Email: jurnalpositum@gmail.com
ANALISIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM SURAT PERINTAH KERJA DALAM PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI PUTUSAN NOMOR : 190/PDT.G/2017/PN.BTM DAN PUTUSAN KASASI REGISTER NOMOR : 2091 K/PDT/2011)
Suheri Angga, 1 Ningrum Natasya Sirait, 2 Hasim Purba, 3 Mahmul Siregar 4
1 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Email: suheriangga88@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Email: ningrum.sirait@gmail.com 3 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Email:hasimpurba030366@gmail.com
4 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Email: mahmuls@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan prosesnya melalui Swakelola dan Penyedia. Hubungan hukum Pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah surat perintah kerja (SPK).  SPK adalah adalah  surat  yang  digunakan  untuk  memberikan  perintah  kepada  seseorang  agar  melakukan suatu pekerjaan. Keberadaan SPK muncul sebagai bagian dari proses terlaksananya pengadaan barang/jasa yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan  dan  perkembangan  potensi  ekonomi  nasional.  Tujuan  dilakukan  penelitian  ini untuk  mengetahui  kekuatan  hukum  mengikat  dari  surat  perintah  kerja  menurut  hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat  deskriptif  analitis  serta  menggunakan  analisis  data  yakni  data  kulitatif.  SPK  merupakan proses  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  melibatkan  para  pihak  dengan memberikan adanya hak dan kewajiban yang telah disepakati dan mengikatkan dirinya  dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia.

## Kata Kunci : Kekuatan Hukum Mengikat dan Surat Perintah Kerja

## ABSTRACT
Procurement of Goods and Services establishes the process through Self-Management and Providers. The legal relationship of procurement of goods is a work order (SPK). SPK is a letter used to give orders to  someone  to  do  a  job.  The  existence  of  SPK  emerged  as  part  of  the  process  of implementing  the procurement of goods/services which is a very significant government work program, to spur the growth and development of national economic potential. The purpose of this study is to determine the binding legal force of a work order according to the law of the agreement in Indonesia. This research uses the normative juridical method by having an analytical descriptive nature and uses data analysis, namely qualitative  data.  SPK  is  the  process  of  implementing  the  procurement  of  goods  and  services  that involves the parties by providing agreed rights and obligations and bind himself in an agreement in accordance with the law of the agreement in Indonesia.

## Keywords : Binding Legal Force and Work Order

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)

## A. Latar Belakang
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 perihal Pengadaan Barang dan jasa telah menetapkan proses pengadaan barang/jasa melalui Pasal  3 ayat (3) yaitu:  Pengadaan  Barang/Jasa  sebagaimana  dimaksud  di  ayat  (1)  dilaksanakan menggunakan cara :
1. Swakelola; dan /atau
2. Penyedia.
Berdasarkan ketentuan tersebut pengadaan barang dan  jasa pemerintah harus  melibatkan  aneka  macam  pihak  seperti  pemberi  tugas  ( bouwheer ), pemborong,  arsitek  serta  lainnya.  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan    jasa pemerintah  dari  proses  pelaksanaan  melalui  Perencanaan  Pengadaan, Spesifikasi  Teknis/Kerangka  Acuan  Kerja,  Pemaketan  Pengadaan  Barang/Jasa, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, Pengumuman rencana umum  Pengadaan Barang dan  Jasa.
Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah dalam pengadaan barang/jasa wajib  menghasilkan suatu korelasi kerja guna menjaga segala resiko yang bakal muncul.  Pelaku  pengadaan  Barang  serta  jasa  diatur  pada  Pasal  8  peraturan Presiden No 16 tahun 2018 perihal Pengadaan Barang dan  Jasa yaitu :
1. Pengguna Anggaran (PA);
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. Pejabat Pengadaan;
5. Pokja Pemilihan;
6. Agen Pengadaan;
7. PjPHP/PPHP;
8. Penyelenggara Swakelola; serta
9. Penyedia.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
Korelasi aturan Pengadaan barang/jasa yang dipergunakan adalah surat perintah kerja (buat selanjutnya penggunaan kata Surat Perintah Kerja menjadi SPK).  SPK  artinya  merupakan  surat  yang  digunakan  untuk  menyampaikan perintah  kepada  seseorang  supaya  melakukan  suatu  pekerjaan.  keberadaan Surat Perintah Kerja (SPK) timbul menjadi bagian berasal proses terlaksananya pengadaan barang/jasa yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan  perkembangan potensi ekonomi nasional. Pembangunan identik dengan pembangunan sarana serta prasarana umum    oleh  pemerintah  yang  diperuntukkan  bagi  kepentingan  publik  juga penyelenggaran  pemerintahan. Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  adalah  “surat  yang dikeluarkan  oleh  Pejabat  pembuat  Komitmen  yang  isinya  memberi  perintah kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu”. 1 Fungsi Surat Perintah Kerja (SPK) adalah : 2
1. Sebagai surat resmi perintah pengerjaan suatu proyek.
2. Sebagai dokumentasi proyek yang sudah pernah dikerjakan.
3. Alat perkiraan biaya  dan  untung proyek tertentu secara historical .
Surat Perintah Kerja (SPK) mengacu kepada Peraturan Presiden nomor  16 Tahun 2018 perihal Pengadaan Barang dan  Jasa Pemerintah yang merupakan Peraturan  terbaru  setelah  Peraturan  Presiden  Nomor    54  tahun  2010  perihal Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah    Perubahan  pertama  dari  Peraturan Presiden nomor  54 Tahun 2010 yakni terletak pada Peraturan Presiden Nomor 35  Tahun  2011.  Peraturan  Presiden  nomor  70  Tahun  2012  merupakan
1 F.X. Djumialdji, Hukum Bangunan : Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia , (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), 130
2 Konsultasi  Hukum  Online, Perbedaan  antara  perjanjian  kerja  dengan  surat  perintah kerja ¸ http://konsultasi-hukum-online.com/2014/01/perbedaan-antara-perjanjian-kerja-dg-surat- perintah-kerja/ , di akses pada tanggal 27 Juli 2016 Pukul 18:40 WIB

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
perubahan ke 2 dari Peraturan Presiden angka 54 Tahun 2010 perihal Pengadaan Barang dan  Jasa.
Ketentuan  yang  ada  dalam  Peraturan  Presiden  nomor    16  Tahun  2018 perihal  Pengadaan  Barang  dan    Jasa  menyebutkan  perihal  SPK  pada  Pasal  28 yaitu :
Bentuk Kontrak terdiri atas:
1. Bukti pembelian/pembayaran;
2. Kuitansi;
3. Surat Perintah Kerja (SPK);
4. Surat perjanjian; dan

## 5. Surat pesanan
Pada tatanan hukum Perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas- luasnya bagi rakyat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang dianggap  perlu  bagi  tujuannya.  wewenang  pembentukan  aturan  oleh  masing- masing warga negara secara tegas diatur kepastian keberlakuan serta kekuatan daya pengikat bagi para pihak yang menyepakatinya. 3 Perjanjian yang dirancang oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :
1. Adanya kesepakatan  kedua belah pihak.
2. Kecakapan buat melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya Objek
4. Adanya kausa yang halal.
3 R. Subekti, Hukum Perjanjian , (Jakarta : Intermasa, 2005), 13

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
Ketentuan tadi diatas adalah landasan hukum bagi legalitas suatu perjanjian apapun  bentuk  dan    jenis  perjanjian  tersebut, 4 dengan  demikian  jika  pada pembuatan perjanjian, salah  satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian  tersebut  belum  bisa  dikatakan  sah,  syarat-kondisi  tadi  pun  berlaku dalam pembuatan suatu kontrak. pada pembuatan suatu perjanjian atau kontrak dikenal  salah  satu  asas,  yaitu  asas  kebebasan  berkontrak.  Asas  kebebasan berkontrak  adalah  suatu  asas  yang  memberikan  suatu  pemahaman  bahwa setiap  orang  bisa  melakukan  suatu  kontrak  dengan  siapa  pun  dan    buat  hal apapun.
Disitulah penerapan sebuah perjanjian nantinya akan membuahkan hukum dan    munculnya  hak  serta  kewajiban  kepada  para  pihak  tentunya.  Pasal  1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dirancang secara sah berlaku sebagaimana  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya,  menyikapi  hal tersebut Subekti menyebutkan: “Bahwa kita diperbolehkan membentuk perjajian yang berupa dan  berisikan apa saja (atau perihal apa saja) serta perjanjian itu akan mengikat mereka yang menghasilkan seperti undang-undang, atau dengan perkataan lain pada soal perjajian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi  kita  sendiri.  Pasal-pasal  dari  aturan  perjanjian  hanya  berlaku,  jika  atau sekedar  kita  tidak  mengadakan  aturan-aturan  sendiri  dalam  perjanjian- perjanjian yang kita adakan itu”. 5
Pada  putusan  ini,  pertimbangan  Hakim  menyampaikan  bahwasanya  SPK yang  dibuat  Chandra  Kamal  ialah  legal  dikarenakan  Majelis  Hakim  tidak menemukan  bukti  surat  maupun  saksi  yang  menyatakan  serta  menunjukan bahwa SPK yang didesain Chandara Kamal adalah palsu. Majelis Hakim beropini
4 Mohammad Fahrozi, Tinjauan Yuridis perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa  Sawit Antara  PTPN  I  dan  PT  Bangun  Sempurna  Lesatari  (BSL) ,  (Medan  :  Fakultas  Hukum  Universitas Sumatera Utara, 2012), 9
5 Ibid ., 14

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
SPK  tersebut  dirancang  dengan  sudah  memenuhi  kondisi  sahnya  perjanjian sebagaimana  ditentukan  Pasal  1320  KUHPerdata  dan    Majelis  Hakim  pada putusan  ini  mengabulkan  gugatan  sebagian  dengan  menyatakan  SPK  nomor 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017  adalah  paket  pekerjaan  pengadaan Meubeler Meja dan  Kursi untuk Posyandu tanggal 08 Mei 2017 dan  menyatakan Tergugat sudah melakukan perbuatan Wanprestasi serta menghukum Tergugat buat  membayar  kerugian  penggugat,  sebagai  perbandingan  dapat  dilihat  di putusan Kasasi dengan kasus nomor  Register : 2091 K/Pdt/2011 dimana PT. Giri Jaladhi  Wana  dan    Pemerintah  Kota  Banjarmasin  Melawan  Sirat  Mastrasid Pimpinan  CV  Bumi  Mas  Baru  mengajukan  Kasasi  atas  dasar  putusan  nomor  : 55/Pdt/2010/PT.BJM,  lepas  2  Desember  2010  Pengadilan  Tinggi  Kalimantan Selatan  pada  halaman  11  mengungkapkan:  menyatakan  Terbanding/Tergugat serta turut Terbanding/turut Tergugat sudah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
Dalam Kasasi menjelaskan bahwa SPK ini bertentangan dengan Pasal 1338 jo  Pasal  1320  KUH  Perdata,  sebab  Surat  Perintah  Kerja  nomor: 002/P3SA/SPK/VIII/2003 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat (Termohon Kasasi),  bukanlah  merupakan  bentuk  suatu  format  asal  surat  "Perjanjian", sebagaimana layaknya yang dikenal dalam lapangan aturan perjanjian, namun hanyalah berupa Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pendahuluan diatas, maka penelitian ini membahas tentang:
1. Bagaimana  Hak  dan  Kewajiban  para  pihak  dalam  Surat  Perintah  Kerja Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana Kekuatan Hukum Mengikat dari Surat Perintah Kerja Pelaksanaan Proyek  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  menurut  Hukum  Perjanjian

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
Indonesia?
3. Bagaimana  Analisis  Hukum  Terhadap  Putusan  Surat  Perintah  Kerja  Dalam Pelaksanaan  Proyek  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  Berdasarkan Putusan Nomor: 190/Pdt.G/2017/PN.Btm dan Putusan Kasasi Register Nomor: 2091 K/Pdt/2011?

## C. Metode Penelitian

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau  data  sekunder.  Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah, 6 dihubungkan dengan teori-teori hukum  dan  praktek  yang  berkaitan  dengan  surat  perintah  kerja  di  dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa.

## 2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang    digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

## 3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dengan melakukan wawancara dengan Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa  Kota  Langsa, 7 sedangkan  data  sekunder  yang  digunakan  adalah  Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  data  kepustakaan  dan
6 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung : Citra Aditya Bahkti, 2004), 201
7 Dalam  hal  ini,  untuk  nama  Konsultan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Kota  Langsa  tidak dicantumkan dikarenakan pemilik nama tersebut tidak mau namanya dipublikasikan.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
studi lapangan. Pada data kepustakan yang bersumber pada data sekunder yang meliputi  pada  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier, 8 sedangkan  studi lapangan  dilakukan  dengan  cara  pengumpulan  data  secara  langsung  ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data. 9

## 5. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis data kualitatif.

## D. PEMBAHASAN
1. Hak dan  Kewajiban Para Pihak Dalam Surat Perintah Kerja Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang dan  Jasa Pemerintah
Pelaksanaan kewajiban merupakan akibat hukum suatu kontrak/perjanjian pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu pada bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  pada  akibat  hukum  suatu kontrak/perjanjian. kemudian hak serta kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal kembali asal para pihak, maksudnya artinya kewajiban di pihak pertama adalah hak bagi pihak kedua, begitu pun kebalikannya, kewajiban dipihak kedua ialah hak bagi pihak pertama, menggunakan demikian akibat hukum pada sini tidak  lain  ialah  pelaksanaan  dari  pada  suatu  kontrak/perjanjian  itu  sendiri. 10 Prestasi adalah kewajiban yang wajib  dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tadi dapat berwujud: benda, tenaga atau keahlian, tidak berbuat sesuatu. 11 Sebagaimana disebut dalam Pasal 1234 KUHPerdata prestasi terbagi kepada 3 (tiga) macam: menyampaikan sesuatu ( to geven ), berbuat sesuatu ( to
8 Soerjono Soekanto, dkk, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 1
9 Sugiyono, Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung : Alpabeta, 2009), 329
10 Daeng Naja, Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis , Cet 2, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), 21
11 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 68

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
doen ) dan  tidak berbuat sesuatu ( of nien to doen ). 12
Dari  penjelasan  diatas,  disinilah  letak  keseimbangan  berasal  suatu perjanjian sebab sudah menjadi kebiasaan manusia buat saling tergantung. tidak ada manusia yang rela hidup hanya melaksanakan kewajiban tetapi tidak pernah menerima  hak.  Perjanjian  yang  dirancang  oleh  kedua  belah  pihak  secara  sah menjadi  tolak  ukur  hubungan  mereka  pada  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban dimana mereka sepakati bersama dan berlaku sebagai undang-undang baginya. menggunakan  demikian,  Pasal  1339  KUHPerdata 13 memungkinkan  keluarnya hak dan kewajiban bagi para pihak diluar yang disetujui namun diklaim sebagai hak  juga  kewajiban  sesuai  kepatutan,  kebiasaan  serta  undang-undang  yang terdapat.
Pada  pemenuhan  hak  menjadi  pelaksanaan  kewajiban  artinya  suatu konvensi  para  pihak  dalam  kontrak 14 yang  wajib  ditaati,  mengingat  dalam pembuatan  kontrak  para  pihak  melakukannya  atas  dasar  adanya  kebebasan berkontrak, itikad baik dan  janji yang harus ditepati. Kontrak melahirkan hak dan kewajiban  yang  berdasarkan  pada  Pasal  1338  KUHPerdata 15 dan  sudah memenuhi  syarat-syarat  Pasal  1320  KUHPerdata,  sehingga  perjanjian  yang dirancang  merupakan  aturan  atau  undang-undang  yang  mengikat  bagi  para pihak  buat  dilaksanakan.  apabila  di  antara  para  pihak  tidak  melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain sebab melakukan ingkar janji
12 Pasal 1234 KUHPerdata
13 Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi : “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang- undang”.
14 Kontrak  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  SPK,  mengingat  dalam  Pasal  28  Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  salah  satu bentuk Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah SPK.
15 Pasal  1338  KUHPerdata  yang  berbunyi  :  “semua  perjanjian  yang  dibuat  se cara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  suatu  perjanjian  tidak  dapat  ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu. suatu perjanjian harus d ilaksanakan dengan itikad baik”.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
terhadap kontrak yg dirancang. 16
Jadi  pemenuhan  hak  yang  dilakukan  menjadi  pelaksanaan  kewajiban merupakan  perbuatan  aturan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  sebab pembuatan kontrak yang dilakukan oleh para pihak dari dari istilah sepakat dan pihak-pihak yang membentuk kontrak adalah pihak yang cakap pada melakukan perbuatan aturan termasuk kontrak yg dibuat terbatas pada hal-hal tertentu dan tujuan pembuatan kontrak berdasarkan di itikad baik yakni buat sebab-karena yg halal dan  selanjutnya Jika para pihak ingkar berasal apa yang disepakati, maka buat ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1252 KUHPerdata. 17
Dari penjelasan diatas, pada dasarnya hak dan kewajiban sudah tertuang pada  dalam  Surat  Perintah  Kerja  yang  telah  disepakati  para  pihak.  kemudian dalam  pemenuhan  hak  dan    kewajiban  para  pihak,  hak  dari  pemberi  kerja merupakan mendapatkan akibat pekerjaan yang sudah diselesaikan dari pihak penerima kerja/penyedia jasa dan kewajiban pemberi kerja ialah menyampaikan pembayaran  dari  pemberi  kerja  sesudah  pekerjaan  sudah  terselesaikan dilakukan  pihak  penerima  kerja/penyedia  jasa. 18 Terkait  pembayaran  yang dilakukan pemberi kerjadilakukan berdasarkan persentase pekerjaan, meskipun persentase  pekerjaan  sudah  tercapai,  namun  pencairan  wajib    menunggu tahapan aturan pemerintah yang dialokasikan buat pekerjaan tersebut. 19
16 Reinhard  Politon, “ Pemenuhan  Hak  dan  Kewajiban  Sesuai  Kesepakatan  Para  Pihak  Dalam Kontrak  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata ” ,  Jurnal  :  Lex  Crimen  Vol.  VI/No. 3/Mei/2017, 3 17 Ibid ., 4
18 Hasil wawancara dengan Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Langsa pada tanggal 18 November 2019
19 Hasil wawancara dengan Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Langsa pada tanggal 18 November 2019

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)

## 2. Kekuatan Hukum Mengikat Dari Surat Perintah Kerja Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa Pemerintah Menurut Hukum Perjanjian Indonesia
Pemberian SPK tentunya memberikan suatu pengikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain menggunakan hak dan  kewajiban masing-masing pihak buat  berbuat  sesuatu.  pada  tatanan  hukum  perjanjian  di  Indonesia  ( civil  law ) wajib  sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu perihal kondisi sahnya perjanjian yang terdiri berasal: 1. kesepakatan  mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan buat membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu;  4.  suatu  sebab  yang  tidak  terlarang.  salah  satu  syarat  sah  tersebut merupakan  kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  dirinya.  kondisi  ini  adalah bagian  dari  syarat  subjektif  suatu  perjanjian,  dimana  Jika  kondisi  subjektif  ini tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan ( voidable, vernietigbaar ). 20
Keberadaan SPK bersumber dari kebutuhan pemerintah buat memperoleh Barang  dan    Jasa.  Proses  pengadaan  barang  serta  jasa  dimulai  memberikan penawaran (offerte) atas paket pengadaan barang serta jasa sebagaimana yang tertuang pada dokumen pengadaan barang serta jasa oleh pemerintah hingga terjadinya penerimaan oleh pemerintah (acceptance). sesudah proses tersebut selesai  maka  SPK  di  tanda  tangani  kedua  belah  pihak.  Atas  dasar  tersebut lahirnya suatu kesepakatan  yang tertuang dalam bentuk perjanjian yang diberi nama  SPK.  SPK  merupakan  surat  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  pembuat Komitmen  yang  isinya  memberi  perintah  kepada  penyedia  barang/jasa  untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 21
Berdasarkan hal tersebut maka SPK sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu syarat sepakat (the consent of those who bind themselves).
20 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Perikatan  pada  umumnya ,  (Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2004), 94
21 bu Sopian , Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Palembang : In Media, 2014), 130

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
syarat sepakat ini dalam aturan kontrak dikenal dengan asas konsensualisme. Asas  konsensualisme  adalah  asas  yg  menyatakan  bahwa  perjanjian  pada umumnya  tidak  diadakan  secara  formal,  tetapi  cukup  dengan  adanya kesepakatan kedua belah pihak. 22 Sebagai bentuk untuk melaksanakan kontrak. sebagai akibatnya sejauh mana pemahaman dari orang yang menyampaikan dan menerima suatu bentuk kontrak yang dituangkan dalam bentuk SPK. Adanya SPK ini  dianggap  menjadi  bentuk  perjanjian  yang  isinya  saling  menyampaikan  hak dan    kewajiban  terhadap  kedua  belah  pihak  buat    melakukan  sesuatu  serta berbuat sesuatu.
SPK  merupakan  suatu  perjanjian  berdasarkan  dengan  adanya  istilah sepakat untuk mengadakan perjanjian diantara para pihak, maka pada saat itu juga  sudah  terjadi  persetujuan  atas  pernyataan  kehendak  berasal  masing- masing  pihak  ( overeenstemende  wilsverklaring )  yaitu  berupa  pernyataan  para pihak  yang  mendapatkan  tawaran  dinamakan  ekseptasi. 23 Kesepakatan  atau persetujuan  kehendak  itu  adalah  hal  yang  paling  penting  dalam  pembuatan perjanjian, sebab secara umum  tidak terlalu dibutuhkan bentuk formal supaya perjanjian itu mengikat secara hukum yang isinya saling memberikan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu dan  berbuat sesuatu.
Berbicara  wacana  perjanjian  tidak  terlepas  dari  awal  (alfa)  dan    akhir (omega) dari hukum perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum mendasarkan  kepada  landasan  kekuatan  mengikatnya  secara  yuridikal  dalam kehendak  psikis  yang  dinyatakan  oleh  para  pihak  yang  terlibat,  seperti  dalam suatu perjanjian, landasan perbuatan hukum berganda adalah kehendak kedua
22 Salim H.S, Hukum Kontrak ; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 10
23 Samuel M.P Hutabarat, Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2012), 35

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
belah pihak melalui kesepakatan  yang dibuat. 24 Scholten berkata adalah “bahwa dengan membentuk suatu perjanjian dan  menghendakinya, hal tersebut akan mengikatkan diri dan  bukan sebab dari kehendaknya tersebut”. 25
Keterikatan  atau  kekuatan  mengikat  berasal  suatu  perjanjian  timbul  dari kesepakatan    manusia  yang  satu  dengan  yang  lain.  yang  sebagai  landasan kekuatan mengikat adalah perjanjian. Hal ini memberi pandangan  dari  Scholten.
Scholten  berpandangan bahwa “perjanjianlah yang memunculkan atau sebagai asal  keterikatan,  sebagai  akibatnya  suatu  janji  yang  mengikat  tidak  dapat dijelaskan  keterkecuali  informasi  bahwasanya  hal  itu  adalah  janji  dan    hukum sudah memunculkan hukum yang berkenaan dengan hubungan antara individu satu  sama  lain  pada  dalam  rakyat  tertentu,  diantara  individu  tersebut  timbul jalinan  hubungannya  melalui  istilah-kata  yang  disampaikan  satu  terhadap lainnya  keterikatan  pada  istilah-kata  yg  terucap  mempunyai  kekuatan  sama sebagaimana halnya keterikatan di suatu perintah yang diterbitkan sang pihak yang berkuasa di dalam masyarakat”. 26
Selanjutnya,  dalam  ilmu  hukum  Perdata  dikenal  adanya  asas  kekuatan mengikat  “pacta  sunt  servanda”.  dalam  asas  tersebut  menyatakan  bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian dan sifatnya mengikat ke dalam. Asas tersebut telah secara universal diterima dalam  hukum  perjanjian  dimana  asas  “pacta  sunt  servanda”  merupakan landasan (cornerstone) berasal lex mercatoria . Penghormatan setinggi-tingginya kepada  apa  yang  sudah  diperjanjikan,  hal  inilah  yang  acap  kali  dimaksudkan sebagai  kesucian  kontrak  (sanctity  of  contract),  dengan  definisi  bahwa  setiap pihak  pada  perjanjian  bertanggung  jawab  buat  hal-hal  yg  tidak  dijalankan,
24 Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan  Bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia  (Hukum  Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia . (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 297
25 Ibid ., 298
26 Ibid ., 299

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
meskipun  kegagalan  itu  diluar  kekuasaannya  dan    tidak  bisa  dipandang  lebih dahulu pada waktu penandatanganan perjanjian. 27
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas  bahwa  memang  kedua  belah  pihak seharusnya  menganggap  sakral  perjanjian  yang  telah  disetujui  bersama,  lebih karena pada pembuatan perjanjian sesuai pilihan mereka sendiri secara bebas dan    sukarela.  Jadi  sumber  keterikatan  dari  penjelasan  diatas  terletak  pada perjanjian itu sendiri, sebagai akibatnya dapat dikaitkan dengan SPK, karena SPK yang  dibuat  para  pihak  ialah  pengikatan  para  pihak  pada  suatu  kesepakatan yang dibuatnya.
Jadi untuk menentukan kekuatan mengikat dari SPK itu mengacu pada Pasal 1338  KUHPerdata.  pada  Pasal  1338  KUHPerdata  yang  menyatakan  “semua persetujuan  yang  dirancang  sesuai  dengan  undang-undang  berlaku  menjadi undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Persetujuan  itu  tidak  bisa ditarik kembali selain kesepakatan  kedua belah pihak, atau sebab alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, maka dalam hal ini, SPK dapat mengikat para pihak atas kesepakatan yang dirancang olehnya dan  letak kekuatan mengikat dari SPK itu terletak pada SPK itu sendiri.
3. Surat  Perintah  Kerja  pada  pelaksanaan  Proyek  Pengadaan  Barang  dan Jasa  Pemerintah  sesuai  Putusan  nomor    :  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  dan Putusan Kasasi Register nomor : 2091 K/Pdt/2011
Adapun yang menjadi permasalahan dalam kedua putusan tersebut adalah:
a. Kedudukan SPK sebagai Suatu Perjanjian
Merujuk kedua putusan diiatas, dalam hal ini, SPK tidak diakui oleh pihak pemberi kerja dikarenakan SPK yang didesain tidak sesuai pada perjanjian pada
27 Lalang Tri Utomo, “ Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia ” , Jurnal : Diponegoro Law Volume Volume 5, Nomor 4 (2016),

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
umumnya, namun di dalam putusan tersebut hakim beropini lain dimana SPK yang  timbul  dari  pengadaan  barang  dan    jasa  ialah  suatu  bentuk  perjanjian. Sejalan dengan pendapat hakim tersebut dapat melihat Pasal 28 ayat (1) Perpres angka 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan  Jasa, maka bentuk kontrak yang dimaksud Pasal 28 ayat (1) merupakan :
a. Bukti pembelian/pembayaran;
b. Kuitansi;
c. Surat Perintah Kerja (SPK);
d. Surat perjanjian; serta
e. Surat pesanan
Dari ketentuan Pasal 28 ayat (1), bahwasanya SPK ialah suatu kontrak yang ada  di  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah.  Timbulnya  SPK  dikarenakan adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan suatu hubungan kontraktual yakni ada terjadinya penawaran dan  penerimaan yang dilakukan para pihak, hal ini  dapat  dilihat  berdasarkan  Pasal  1313  KUHPerdata  yang  menyebutkan bahwasanya “suatu perjanjian merupakan satu perbuatan menggunakan mana satu orang atau lebih mengingkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” kemudian  hal  tersebut  dikaitkan  dengan  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  yang sesuai di Pasal 1320 KUHPerdata yang mana terdiri dari:
a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
c. Suatu pokok masalah tertentu.
d. Suatu sebab yang tidak terlarang
Dari  ketentuan  pasal  diatas,  bahwasanya  SPK  yang  ada  di  dalam  kedua putusan  tersebut  merupakan  suatu  kontrak  (perjanjian)  yang  legal  sesuai undang-undang.  Hal  ini  sejalan  dengan  putusan  hakim  tersebut,  Konsultan

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
Pengadaan  Barang  serta  Jasa  Kota  Langsa  juga  berpendapat  SPK  ialah  suatu perjanjian dimana SPK merupakan pengikat antara pemerintah menjadi Pemberi Kerja  dengan  Penerima  Kerja  sebagai  Pelaksana  Pekerjaan. 28 Ada  hal  lain  yg menghasilkan  SPK  tadi  bisa  dikatakan  suatu  kontrak  (perjanjian),  hal  ini dikarenakan adanya asas konsensualisme.
Asas  konsensualisme  merupakan  perjanjian  dan  perikatan  yang  ada karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan . Perjanjian itu  telah  sah  apabila  telah  sepakat  mengenai  hal-hal  yang  utama  walaupun belum  terdapat  perjanjian  tertulisnya  menjadi  sesuatu  formalitas.  Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdata.
Dari hal asas konsensualisme tersebut, maka kesepakatan yang dibuat para pihak mempunyai kekuatan mengikat satu sama lain buat mengikatkan dirinya masing-masing, sehingga letak kekuatan hukum mengikat yang terdapat pada kedua  putusan  tersebut  terletak  pada  SPK  itu  sendiri.  Hal  ini  memberikan pandangan  berasal  Scholten.  Scholten  berpandangan  bahwa  “perjanjianlah  yg memunculkan atau menjadi sumber keterikatan, sebagai akibatnya suatu janji yang mengikat tidak dapat dijelaskan keterkecuali informasi bahwasanya hal itu adalah  janji  dan    aturan  telah  memunculkan  aturan  yang  berkenaan menggunakan hubungan antara individu satu sama lain pada dalam masyarakat tertentu. Diantara individu tersebut, muncul jalinan hubungannya melalui kata- kata yang disampaikan kepada satu terhadap lainnya, keterikatan pada kata-kata yang  terucap  memiliki  kekuatan  sama  sebagaimana  halnya  keterikatan  pada suatu  perintah  yang  diterbitkan  oleh  pihak  yang  berkuasa  di  dalam masyarakat”. 29
28 Hasil wawancara dengan Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Langsa pada tanggal 14 November 2019
29 Herlien Budiono, Op. Cit, 299

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
Sebab  suatu  perjanjian  lahir  pada  detik  tercapainya  kesepakatan,  maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (offerte). menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada ketika pihak  yg  melakukan  penawaran  (offerte)  menerima  jawaban  yang  termaktub dalam surat tersebut, karena detik itulah yang bisa diklaim sebagai detik lahirnya kesepakatan . karena perjanjian sudah lahir maka tidak bisa lagi ia ditarik kembali Bila tidak seizin pihak lawan.

## b. Pelaksanaan SPK dalam suatu Perjanjian
Bila  merujuk  dari  kedua  putusan  diatas,  putusan  tersebut  adalah  suatu perkara  wanprestasi  yang  dimana  salah    satu  pihak  telah  lalai  di  dalam memenuhi yang sudah disepakati dalam suatu perjanjian. pada hal ini perjanjian yang dimaksud merupakan Surat Perintah Kerja (SPK). Bila melihat Pasal 28 ayat (1) Perpres nomor  16 Tahun 2018, maka SPK adalah salah satu kontrak yang terdapat di Pengadaan Barang dan  Jasa Pemerintah.
Dari ketentuan Pasal 28 tersebut, maka SPK dibuat berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata  dengan  mengikuti  kondisi  sahnya  suatu  perjanjian  yang berpedoman  Pasal  1320  KUHPerdata.  Tatkala  perjanjian  didesain  sesuai  Pasal 1320  KUHPerdata,  seharusnya  memberikan  kepastian  untuk  menyatakan  SPK merupakan suatu perjanjian meskipun SPK masih banyak yang menyatakan SPK bukanlah suatu format pada perjanjian umumnya, dikarenakan dalam praktek Pengadaan  Barang  dan    Jasa  Pemerintah,  penerbitan  SPK  itu  hanya menggunakan suatu format yang telah ditetapkan oleh LKPP (lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan  Jasa Pemerintah) dan  tidak melibatkan pihak penerima kerja sebagai penerima pelaksanaan pekerjaan.
Dari  permasalahan  yang  ditemukan,  bahwasanya  SPK  yang  dibuat pemerintah  menjadi  dasar  untuk  melakukan  pelaksanaan  pengadaan  barang dan    jasa  pemerintah,  dimana  para  pihak  setuju  untuk  menandatangani  agar

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
terikat dalam pelaksanaan SPK tersebut, akan tetapi proses pembuatan SPK yang dilakukan hanya berpedoman pada format SPK yang telah ditetapkan oleh LKPP, tidak dapat menyatakan SPK itu bukanlah suatu format suatu perjanjian pada biasanya karena para pihak dalam SPK telah setuju dan mengingatkan dirinya yang  berpedoman  pada ketentuannya  mengacu  Pasal  1320  KUHPerdata  serta menjadi dasar hukum bagi para pihak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan  mengikat bagi kedua belah pihak.

## E. KESIMPULAN
1. Dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, SPK merupakan salah  satu  kontrak  yang  ada  di  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah, sehingga kontrak melahirkan hak dan kewajiban yang didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata dan telah memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga pemenuhan hak merupakan sebagai pelaksanaan kewajiban atas suatu kesepakatan para pihak dalam kontrak yang harus ditaati, mengingat dalam  pembuatan  kontrak  para  pihak  melakukannya  atas  dasar  adanya kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji yang harus ditepati. salah satu bentuk  pemenuhan  hak  dari  pemberi  kerja  adalah  menerima  barang  dan jasa dari hasil pekerjaan yang dilakukan penyedia dan kewajibannya adalah melakukan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa, sedangkan dari pihak  penyedia  kewajibannya  adalah  menyelesaikan  pekerjaannya  dan haknya  yakni  menerima  pembayaran  atas  prestasi  yang  telah  selesai dikerjakannya.
2. Dalam  proses  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah melibatkan para Pihak yakni Pihak Pemberi Kerja dan Pihak Penerima Kerja. Para  pihak  kemudian  melakukan  kesepakatan  untuk  melaksanakan  suatu pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk  SPK  dengan  berpedoman  Pasal  28  Peraturan  Presiden  Nomor  16

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah.  Dalam  SPK tersebut  tidak  lepas  dari  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata,  yang  dimana kesepakatan  itu  diikuti  dengan  syarat-syarat  sahnya  suatu  perjanjian  yang ada  di  Pasal  1320  KUHPerdata.  SPK  yang  terbentuk  dari  Pasal  1320 KUHPerdata  dapat  memiliki  kekuatan  mengikat  bagi  para  pihak  yang didasarkan  Pasal  1338  KUHPerdata  dan  letak  kekuatan  mengikat  kembali kepada SPK itu sendiri.
3. Dalam  kedua  putusan  tesebut  Hakim  berpendapat  bahwasanya  SPK  yang dibuat para pihak merupakan suatu perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa yang  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  1313  KUHPerdata,  Pasal  1338 KUHPerdata  dan  Pasal  1320  KUHPerdata.  Sejalan  dengan  putusan  hakim tersebut,  dalam  penelitian  ini  penulis  sependapat  dengan  putusan  hakim yang  menyatakan  SPK  merupakan  suatu  perjanjian,  dimana  SPK  terjadi karena  adanya  kesepakatan.  Kesepakatan  tersebut  di  dalam  asas Konsensualisme  merupakan  suatu  perjanjian  yang  kemudian  atas  dasar kesepakatan tersebut, maka SPK dapat dikatakan perjanjian pada umumnya dan dalam Pasal 28 Presiden Nomor 16 Tahun tentang Pengadaan Barang dan  Jasa  Pemerintah  juga  menyebutkan  SPK  merupakan  dari  kontrak pengadaan barang dan jasa. Jadi dapat disimpulkan SPK merupakan suatu perjanjian  yang  sah  dalam  pelaksanaan  pengadaan  Barang  dan  Jasa pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budiono,  Herlien, Asas  Keseimbangan  Bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia  (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
Djumialdji, F.X, Hukum Bangunan : Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia , PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
Fahrozi, Mohammad, Tinjauan Yuridis perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit   Antara PTPN I dan PT Bangun Sempurna Lesatari (BSL) , Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.
H.S, Salim, Hukum Kontrak ; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika, Jakarta 2010.
Hutabarat,  Samuel  M.P, Penawaran  Dan  Penerimaan  Dalam  Hukum  Perjanjian,
Kompas Gramedia,   Jakarta 2012.
Miru,  Ahmadi, Hukum  Kontrak  Perancangan  Kontrak ,  Raja  Grafindo  Persada,, Jakarta, 2010.
Muhammad,  Abdulkadir, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bahkti, Bandung, 2004.
Muljadi,  Kartini  dan  Gunawan  Widjaja, Perikatan  pada  umumnya ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta,   2004.
Naja, Daeng, Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis , Cet 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Soekanto, Soerjono, dkk, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo   Persada, Jakarta, 2001.
Subekti, R, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 2005.
Sugiyono, Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Alpabeta, Bandung, 2009.
Sopian,  Abu, Dasar-Dasar  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, In  Media, Palembang,  2014.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Suheri Angga. dkk: Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang Dan  Jasa  Pemerintah  (Studi  Putusan  Nomor:  190/Pdt.G/2017/Pn.Btm  Dan  Putusan  Kasasi  Register  Nomor  :  2091 K/Pdt/2011)
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

## Pemerintah
Jurnal :
Politon, Reinhard, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak  Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Jurnal : Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017, hlm. 3.
Utomo, Lalang Tri, Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan  Gas  Bumi  Di  Indonesia, Jurnal  :  Diponegoro  Law Volume Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016,
hlm. 8.

## Website :
Konsultasi Hukum Online, Perbedaan antara perjanjian kerja dengan surat perintah kerja ¸ http://konsultasi-hukum-online.com/2014/01/perbedaan-antara- perjanjian-kerja-dg-surat-  perintah-kerja/ ,  di  akses  pada  tanggal  27  Juli 2016 Pukul 18:40 WIB