PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M JURNAL ILMU HUKUM I KETUT SEREGIG

## ERLINA, B

## MUHAMMAD RAFI
DARAJATI DAN

## MUHAMMAD SYAFEI
RISTI DWI RAMASARI DWI PUTRI
MELATI
OKTA AINITA
NITA RIA ANGKASA FATHUR RACHMAN 1-12 13-20 21-33 34-43 44-53 54-63 64-72

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017 ISSN 1907-560X
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu
hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com
JURNAL
T A HUKUM V OLUME 12 NOMOR 2 - JULI  2017 73-81
Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Anak  Yang
Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Antara  Pemilik  Bangunan  Dengan  Pt.
Indomarco Prismatama
Konsep United Nations Global Compact Dalam Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Terwujudnya Corporate
Sustainability Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas
Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dengan  Cara
Pelangsungan  Perkawinan  Dengan  Warga  Negara Indonesia
Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Analisis  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08 Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban,
Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
Development Of Investment In Indonesia
Implementasi  Penegakan  Hukum  Bagi  Pengedar Narkotika Di Indonesia
ISSN 1907-560X
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit pertama kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung
KETUA PENYUNTING Dr. Erlina B., S.H., M.H.

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.
PENYUNTING PELAKSANA Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum. Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H. Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H. Melisa Safitri, S.H., M.H PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung) Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung Telp: 0721-789825  Fax: 0721-770261
Alamat Unggah Online: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/

## ISSN 1907-560X
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
Penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  bab,  yaitu:  Bab  I Pendahuluan  (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah),  Bab  II  Metode Penelitian,  Bab  III  Hasil  Penelitian  dan  Analisis,  Bab  IV  Penutup (Kesimpulan dan Saran).
IMPLEMENTASI PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM  RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN

## KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Dwi Putri Melati
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura, Bandar Lampung, email : Dwiputri.melati@yahoo.com

## ABSTRACT
Some  of  the  problems  we  encounter  in  married  life,  and  often  the  occurrence  of  violence between husband and wife, then the subject matter in this paper about the handling of the law on  acts  of  domestic  violence  experienced  by  women  under  the  law  no.  3  of  2004  on  the Elimination  of  Domestic  Violence.  Problem  approach  using  normative  juridical  approach (legal  research).  The  victim  can  make  a  complaint  on  the  violent  acts  committed  by  the victim's husband / wife, because in the complaint the authorities will not process the action without any complaints from the victim, it can also be revoked by the victim which in fact is the  husband  /  wife  of  the  perpetrator.  Law  enforcers  must  be  firm  in  handling  cases  of domestic violence, Doers of Domestic Violence really should be processed fairly, victims of domestic violence should get legal protection
Key words : Violence, household, offense complaint

## I. PENDAHULUAN
Setiap  masuia  memiliki  kehidup  an untuk berinteraksi satu sama lain sebagaimana  kita  kehatui  masudia  adalah makhluk  sosial  yang  tinggal  dalam  suatu kelompok yang kita kenal dengan masyarakat.  Kehidupan  masyarakat  yang saling berinteraksi satu sama lain memberikan banyak manfaat dan
kemudahan  namun  tidak  jarang  juga  yang menimbulkan konflik dikalangan masyarakat  itu  sendiri.  Manusia  yang normal  pasti  mempunyai  keinginan  untuk membangun  rumah  tangga  yang  harmonis yang  diikat  dalam  ikatan  suci  perkawinan berbagi  kasih  sayang  antara  sepasang manusia,  namun  bukan  berarti  tidak  ada permasalahan  dalam  kehidupan  berumah tangga.  Beberapa  permasalah  an  kita  temui dalam  kehidupan  berumah  tangga,  bahkan sering  terjadi  kekerasan  antara  suami  dan istri,  yang  mana  kebanyakan  yang  menjadi korban  adalah  perempuan  atau  isteri  yang
cenderung  dikenal  sebagai  kaum  yang lemah,  baik  itu  kekerasan  fisik,  psikis, ekonomi maupun seksualitas.
Setiap  Warga  Negara  Indonesia berhak untuk mendapat pelindungan hukum dan  kebebasan    sebagaimana  yang  tertuang dalam  pembukaan  Undang-  Undang  Dasar Republik Indonesia 1945, sbb:
"Bahwa  sesungguhnya  kemerdeka  an itu  ialah  hak  segala  bangsa  dan  oleh  sebab itu,  maka  penjajahan  diatas  dunia  harus dihapuskan  karena  tidak  sesuai  dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan  Indonesia  telah  sampailah kepada saat yang berbahagia dengan  selamat  sentosa  mengantarkan rakyat  Indonesia  ke  depan  pintu  gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka,  bersatu,  berdaulat,  adil  dan makmur."
"Atas  berkat  rahmat  Allah  Yang Maha  Kuasa  dan  dengan  didorongkan  oleh keinginan  luhur,  supaya  berkehidupan kebangsaan  yang  bebas,  maka  rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia  yang melindungi  segenap bangsa
Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar  negara Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu susunan  negara  Republik  Indonesia  yang berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar kepada :
Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusia an yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/ perwakil  an, serta  dengan  mewujudkan suatu  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia."
Selain itu juga perlindungan terhadap warga  Negara  Indonesia  juga  diatur  dalam UUD 1945 sbb:
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28 B Setiap  orang  berhak  membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta
berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28C
(1) Setiap  orang  berhak  mengembang  kan diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan budaya,  demi  meningkatkan  kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap  orang  berhak  untuk  memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara  kolektif  untuk  membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Pasal 28D
a. Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama dihadapan hukum.
b. Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
c. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
d. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28E
(1) Setiap  orang  berhak  memeluk  agama dan  beribadat  menurut  agamanya, memilih  pendidikan  dan  pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan meyakini  kepercayaan,  menyatakan pikiran  dan  sikap,  sesuai  dengan  hati nuraninya.
(3) Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,  dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G (1) Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat,  dan  harta  benda  yang  di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa  aman  dan  perlindungan  dari ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan hak asasi.
(2) Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat  manusia dan  berhak  memperoleh  suaka  politik dari negara lain.
Pasal 28H
1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik  dan sehat  serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk memperoleh  kesempatan  dan  manfaat yang  sama  guna  mencapai  persamaan dan keadilan.
3. Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia yang bermartabat.
4. Setiap  orang  berhak  mempunyai  hak milik  pribadi  dan  hak  milik  tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
Pasal 28I
a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk  kemerdekaan  pikiran dan hati nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam keadaan apapun.
b.  Setiap  orang  bebas  dari  perlakuan  yang bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apapun dan  berhak  mendapatkan  perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
c.  Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan zaman dan peradaban.
d. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
e.  Untuk  menegakkan  dan  melindungi  hak asasi  manusia  sesuai  dengan  prinsip negara  hukum  yang  demokratis,  maka pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dijamin, diatur,  dan  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan.
Pasal 28J
(1) Setiap  orang  wajib  menghormati  hak asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan orang  lain  dan  untuk  memenuhi
tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Pada  prakteknya  banyak  perempuan yang mendapatkan kekarasan yang dilakukan  oleh  para  suami,  sehingga pemerintah menganggap perlu untuk dibuatkan  undang-undang  guna  melindungi Warga  Negara  Indonesia  dari  kekerasan yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  dengan undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  tangga  yang  mengatur  mengenai penanganan  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Bedasarkan  latar  belakang  di  atas yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah  penanganan  hukum  pada tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  dialami  oleh  perempuan  berdasarkan undang-undang  No.  3  ahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga?

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah dengan mengguna kan pendekatan yuridis normatif (legal research).  Pendekatan  yuridis  normatif adalah  pendekatan  yang  menelaah  hukum sebagai  kaidah  yang  dianggap  sesuai dengan  penelitian  yuridis  normatif  atau penelitian  hukum  tertulis.  Pendekatan yuridis  normatif  dilakukan  dengan  cara melihat,  menelaah  hukum  serta  hal  yang bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas-asas hukum,  sejarah  hukum,  perbandingan hukum,  taraf  sinkronisasi  yang  berkenaan dengan  masalah  yang  akan  dibahas  di dalam penelitian ini.

## III. PEMBAHASAN
Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  merupakan  usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep  hukum  yang  diharapakan rakyat  menjadi  kenyataan.  Penegakan hukum  merupakan  suatu  proses  yang melibatkan  banyak  hal.  (Dellyana,Shant, 1988: hlm, 13)
Pada faktanya manusia hidup bermasyaraka  yang  hidup  dengan  aturan atau  hukum  yang  harus  dilaksanakan  guna menciptakan  kehidupan  yang  nyaman  dan sejahtera, karena hukum mengaur mengenai ingkah  laku  manusia.  Pada  peaksanaannya hukum  meibakan  banyak  pihak  dalam elemen  masyaraka  juga  penegak  hukum seperti  kepolisian,  kejaksaan  dan  pihak pengadian  guna  mencapai  keadilan  yang sebenar-benarnya  dari  tahap  penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga persidangan.Hukum berguna atau berfungksi  untuk  melindungi  kepentingan masyarakat,  oeh  karenanya  hukum  harus ditegakkan.Hukum  adalah  untuk  manusia, maka  pelaksanaan  hukum  atau  penegakan hukum  harus  memberi  manfaat  atau kegunaan  bagi  masyarakat.  Jangan  sampai justru karena hukumnya dilaksanakann atau ditegakkan  timbul  keresahan  di  dalam masyarakat.  ( Sudikno  Mertokusumo,  2010: hlm, . 207-208)
Pada  proses  penegakan  hukum  ada  hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaanya.
Menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa  faktor- faktor tersebut ada lima, yaitu:
1. Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini  akan  dibatasi  pada  undang-undang saja;
2.  Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3.  Sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung penegakan hukum;
4.  Masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5.  Kebudayaan,  yakni  hasil  karya,  cipta, dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa manusia  di  dalam  pergaulan  hidup. (Ishaq, 2012: hlm, 249).

## Tindak Pidana
Perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan  hukum  larangan  mana  disertai ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana tertentu,  bagi  barang  siapa  melanggar larangan tersebut. Moeljatno, 1987: hlm, 54 Ternjadinya  perselisihan  antara  beberapa pihak sering mengakibatkan adanya
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana dikenal dengan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana.
Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan  yang  oleh  suatu  aturan  hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.   (Bambang Peornomo, 1992: hlm, 120)  Perbuatan  atau  tindakan  yang  tidak berdasarkan  hukum    dan  berentangan dengan  hukum,  perbuatan  tersebut  tidak dapat dibenarkan.

## Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kekerasan    dalam    Rumah    Tangga adalah    setiap    perbuatan    terhadap seseorang    terutama    perempuan    yang berakibat    timbulnya    kesengsaraan  atau penderitaan    secara    fisik,    seksual, psikologis    dan    atau    penelantaran  rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau    perampasan kemerdekaan    secara    melawan    hukum dalam    lingkup  rumah  tangga ( Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga ) .
Sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang  Penghapus  kekerasan  dalam  rumah tangga  pada Pasal 5, yakni:
“Seti ap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.”
Permasalahan terkait dengan kekerasan  dalam  rumah  rangga  sangatlah rentan  dan  sensitive,  sehingga  pada  proses penegakan hukumnya membutuhkan pendekatan yang khusus karena menyangkut  dengan  hubungan  suami  isteri dan juga anggota keluarga lainnya.
Saat  ini  pemikiran  masyarakat  sudah semakin  terbuka  dan  paham  tentang kesadaran  hukum,  sehingga  pengaduan
kepada  pihak  yang  berwajib  terkait  dengan indikasi  kekerasan  dalam  rumah  tangga semakin meningkat, dimana korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi dalam  rumah  tangga  ke  pihak  kepolisian, sehingga  setiap  korban  yang  mendapatkan perlakuan  kekerasan  dari  keluarga  dapat segera diberikan perlindungan dari pemerintah Kekerasan Pada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di terangkan sbb:
Pasal 5 “Setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam lingkup rumah tangganya,
dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.”
Pasal 6 “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a  adalah perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”
Pasal 7 “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  b  adalah perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan, hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak berdaya,  dan/atau  penderitaan  psikis  berat pada seseorang.”
Pasal 8 Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a.  pemaksaan  hubungan  seksual  yang dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
b.  pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap salah  seorang  dalam  lingkup  rumah tangganya  dengan  orang  lain  untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Pasal 9
1) Setiap  orang  dilarang  menelantarkan orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, padahal  menurut  hukum  yang  berlaku baginya  atau  karena  persetujuan  atau perjanjian ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2) Penelantaran sebagaimana dimaksud
ayat  (1)  juga  berlaku  bagi  setiap  orang
yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau  melarang  untuk  bekerja  yang layak  di  dalam  atau  di  luar  rumah sehingga  korban  berada  di  bawah kendali orang tersebut.
Kebanyakan  dalam  undang-undang Penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga  merupakan  tindak  pidana  umum, namun  ada  bebarapa  tindak  pidana  yang merupakan tindak pidana aduan antara lain : Pasal  44  ayat  (4)  merupakan  deik  aduan, yakni:
a. Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  5  huruf  a  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau denda  paling  banyak  Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan korban  mendapat  jatuh  sakit  atau  luka berat,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  atau denda  paling  banyak  Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh suami  terhadap  isteri  atau  sebaliknya yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan jabatan  atau  mata  pencaharian  atau kegiatan  sehari-hari,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) bulan atau denda paling banyak
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Dan  Pasal  45  ayat  (2)  merupakan  delik aduan, yakni:
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan  kekerasan  psikis  dalam lingkup  rumah  tangga  sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  5  huruf  b dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp9.000.000,00  (sembilan  juta rupiah).
(2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan oleh suami  terhadap  isteri  atau  sebaliknya yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan jabatan  atau  mata  pencaharian  atau kegiatan  sehari-hari,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) bulan  atau  denda  paling  banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Pada  pasal  diatas  diterangkan  bahwa yang menjadi delik aduan adalah kekerasan yang  dilakukan  oleh  suami  atau  isteri, kerasan yang dimaksud tidak menyebabkan terhambatnya  korban  dalam  menjalankan perkerjaan  dan  kegiatan  sehari-harinya. Sehingga korban dapat membuat pengaduan atas  tindakan  kekerasan  yang  dialaminya yang  dilakukan  oleh  suami/isteri  korban, karena  dalam  delik  aduan  pihak  berwajib tidak  akan  memproses  perbuatan  tersebut tanpa  adanya  pengaduan  dari  korban,  juga dapat  dicabut  oleh  korban  yang  notabene nya adalah suami/isteri pelaku.
Yang  dimaksud  delik  adalah  tindak pidana sebagaimana pendapat para ahli sbb: (Tri Sandrisman, 2007: hlm, 81)
Tindak pidana  adalah perbuatan  yang melanggar aturan hukum pidana sebagaimana  ketentuan  dalam  perundang- undangan.  Beberapa  pendapat  ahli  tentang tindak pidana.
Simons “Tindak  Pidana  adalah  kelakuan (handeling)  yang  diancam  dengan  pidana, yang  bersifat  melawan  hukum,  yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu b ertanggungjawab”
Vos “Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia  diancam  pidana  oleh  peraturan perundang-undangan,  jadi  suatu  kelakuan yang  pada  umumnya  dilarang  dengan ancaman pidana”.
Van Hamel “Tindak  pidana  adalah  kelakuan orang  yang  dirumuskan  dalam  wet  ,  yang bersifat  melawan  hukum,  yang  patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.
Moeljatno
“Perbuatan  pidana  (tindak  pidana - pen)  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”
Peristiwa  kekerasan  dalam  rumah tangga  memang  memberikan  dampak negative bagi korban, sehingganya pemerintah  memberikan  hak-hak  untuk korban  KDRT  yang  diatur  dalam  undang- undang  Penghapusan  kekerasan  dalam rumah tangga pasal 10, antara lain: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat,  lembaga  sosial,  atau  pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
b. pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan kebutuhan medis;
c. penanganan  secara  khusus  berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan e. pelayanan bimbingan rohani. Adapun  kewajiban  pemerinah  dan masyarakat terhadap permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU  tenang  penghapusan  kekerasan  dalam rumah  tangga,  Pemerintah  bertanggung jawab  dalam  upaya  pencegahan  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Dengan  melakukan apa  yang  telah  diatur  pada  pasal  12  dan pasal 13 UU PKDRT, sbb:
Pasal 12
(1) Untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
pemerintah:
a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga;
b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi  tentang  kekerasan  dalam rumah tangga;
d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan  dalam  rumah  tangga  serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
(2) Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan oleh menteri.
(3) Menteri  dapat  melakukan  koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 13
Untuk  penyelenggaraan  pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas  masing-masing  dapat  melakukan upaya:
a. penyediaan  ruang  pelayanan  khusus  di kantor kepolisian;
b. penyediaan  aparat,  tenaga  kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
c. pembuatan  dan  pengembangan  sistem dan  mekanisme  kerja  sama  program pelayanan  yang  melibatkan  pihak  yang mudah diakses oleh korban; dan
d. memberikan perlindungan bagi pendamping,  saksi,  keluarga,  dan  teman korban.
Setiap upaya yang dilakukan pemerintah  harus  sesuia  dengan  fungsinya masing-masing  sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  undang-undang,  sehingga tujuan  penyelenggaraan  dapat  tercapai dengan  bekerja  sama  dengan  pihak-pihak terkait. Oleh karenanya  dalam pasal 15 UU PKDRT  menyatakan  bahwa  setiap  orang yang  mendengar,  melihat,  atau  mengetahui terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
I. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
II. memberikan perlindungan kepada korban;
III. memberikan pertolongan darurat; dan
IV. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindung an.
Apabila  korban  kekerasan  melakukan pengaduan  kepada  kepolisian  maka  korban mendapatkan  perlindungan  dari  pihak  yang berwajib,  sebagaimana  telah  diatur  dalam undang-undang  penghapusan  kekerasan dalam  rumah  tangga  pada  pasal  16,  dalam waktu  1  x  24  (satu  kali  dua  puluh  empat) jam  terhitung  sejak  mengetahui  atau menerima  laporan  kekerasan  dalam  rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan  perlindungan  sementara  pada
korban.Perlindungan  sementara  diberikan paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak  korban diterima atau ditangani,Dalam waktu 1 x 24 (satu  kali  dua  puluh  empat)  jam  terhitung sejak  pemberian  perlindungan,  kepolisian wajib  meminta  surat  penetapan  perintah perlindungan dari pengadilan.
Saat memberikan perlindungan kepada  korban  KDRT  pihak  kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan,  pekerja  sosial,  dan  pihak-pihak lainnya  yang  memberikan  perlindungan bagi si korban.
Korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  berhak untuk mendapatkan bantuan hukum,  sebagaimana Pasal  25 UU PKDRT yang mana advokat wajib untuk :
(1) memberikan  konsultasi  hukum  yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
(2) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan  dalam  sidang  pengadilan dan  membantu  korban  untuk  secara lengkap  memaparkan  kekerasan  dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
(3) melakukan  koordinasi  dengan  sesama penegak  hukum,  relawan  pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
Seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk melaporkan  secara  langsung  kekerasan yang dialami dalam rumah tangga di tempat korban berada maupupun ditempat kejadian si  korban  mengaami  kekerasan  baik  itu secara langsung maupun melalui pihak lain yang mengetahui perkara tersebut.
Apabila  sudah  ada  laporan  atau pengaduan  terkait  dengan  kekerasan  dalam rumah  tangga  maka  pihak  kepolisian  dapat mengambil tindakan seperti yang dijelaskan sbb:
Pasal 35 a. Kepolisian  dapat  menangkap  untuk selanjutnya  melakukan  penahanan  tanpa
surat  perintah  terhadap  pelaku  yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan,  walaupun  pelanggaran tersebut  tidak dilakukan  di  tempat  polisi itu bertugas.
b. Penangkapan
dan
penahanan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan  dan  penahanan  setelah  1  x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
c. Penangguhan  penahanan  tidak  berlaku terhadap penahanan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 36
(1) Untuk memberikan perlindung  an kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan  yang  cukup  karena  telah melanggar perintah perlindungan.
(2) Penangkapan  sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1) dapat  dilanjutkan dengan penahanan  yang  disertai  surat  perintah penahanan  dalam  waktu  1  x  24  (satu kali dua puluh empat) jam.
Pasal 37
(1)  Korban,  kepolisian  atau  relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara  tertulis  tentang  adanya  dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
(2)  Dalam  hal  pengadilan  mendapatkan laporan  tertulis  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  pelaku  diperintahkan menghadap  dalam  waktu  3  x  24  (tiga kali  dua  puluh  empat)  jam  guna dilakukan pemeriksaan.
(3)  Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan  di  tempat  pelaku  pernah tinggal  bersama  korban  pada  waktu pelanggaran diduga terjadi.
Pasal 38
(1)  Apabila  pengadilan  mengetahui  bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan  pelanggaran  lebih  lanjut,
maka  Pengadilan  dapat  mewajibkan pelaku  untuk  membuat  pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan  untuk  mematuhi  perintah perlindungan. (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  pengadilan  dapat  menahan pelaku paling lama 30 hari.
(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  disertai  dengan  surat  perintah penahanan.

## III. PENUTUP
Saat  ini  korban  Kekerasan  KDRT sudah dilindungi dan diatur dalam Undang- Undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam rumah  Tangga  yang  mengatur  mengenai penegakan  hukum    bagi  pelaku  Kekerasan dalam rumah tangga. Korban dapat membuat pengaduan atas tindakan kekerasan  yang  dialaminya  yang  dilakukan oleh  suami/isteri  korban,  karena  dalam delik  aduan  pihak  berwajib  tidak  akan memproses perbuatan tersebut tanpa adanya pengaduan  dari  korban,  juga  dapat  dicabut oleh  korban  yang  notabene  nya  adalah suami/isteri  pelaku.  Selain  delik  aduan  UU PKDRT  juga  mengatur  delik  umumnya, agar  setiap  perbuatan  pidananya  bisa diproses.  Saran  yang  dapat  disampaikan adalah:  Penegak  hukum  harus  tegas  dalam menangani  kasus  KDRT,  Pelaku  KDRT benar – benar  harus  diproses  secara  adil, Korban KDRT harus mendapatkan perlindungan hokum.

## DAFTAR PUSTAKA A. BUKU
Ishaq, Dasar- Dasar  Ilmu  Hukum .  Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Bambang  Poernomo, Asas-asas  Hukum Pidana, Jakarta:  Ghalia  Indonesia,
1992.
Moeljatno. Asas-asas  Hukum  Pidana.
Jakarta: Bina Aksara. 1987.
Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum.
Yogyakarta: Liberty. 1988.
Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum .
Yogyakarta:  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta, 2010.
Tri  Andrisman ,  Hukum  Pidana  Asas-Asas Dan  Dasar  Aturan  Hukum  Pidana Indonesia. UNILA. Bandar Lampung.
2007

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang Undang Dasar  Republik Indonesia 1945
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun   2004 tentang
Penghapusan
Kekerasan
dalam Rumah Tangga

## PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum

## Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit pertama kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Dr. Erlina B., S.H., M.H.

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H. Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung) Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Alamat:

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung Telp: 0721-789825  Fax: 0721-770261
Alamat Unggah Online: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/

## ISSN 1907-560X
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
Penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  bab,  yaitu:  Bab  I Pendahuluan  (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah),  Bab  II  Metode Penelitian,  Bab  III  Hasil  Penelitian  dan  Analisis,  Bab  IV  Penutup (Kesimpulan dan Saran).
PRANATA PRANATA
H U K U M
H U K

## U
M

## JURNAL ILMU HUKUM

## I KETUT SEREGIG
ERLINA, B
MUHAMMAD RAFI DARAJATI DAN MUHAMMAD SYAFEI
RISTI DWI RAMASARI DWI PUTRI MELATI OKTA AINITA
NITA RIA ANGKASA FATHUR RACHMAN 1-12 13-20 21-33 34-43 44-53 54-63 64-72
Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017
ISSN 1907-560X
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa. Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com JURNAL
T A HUKUM
V OLUME 12 NOMOR 2 - JULI  2017
Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Anak  Yang Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Antara  Pemilik  Bangunan  Dengan  Pt. Indomarco Prismatama
Konsep United Nations Global Compact Dalam Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Terwujudnya Corporate Sustainability
Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dengan  Cara Pelangsungan  Perkawinan  Dengan  Warga  Negara Indonesia
Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Analisis  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08 Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
Development Of Investment In Indonesia
Implementasi  Penegakan  Hukum  Bagi  Pengedar Narkotika Di Indonesia
ISSN 1907-560X