Kelembagaan Masyarakat Suku Talang Mamak Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Provinsi Riau
Nurul Qomar 1*, Dhani Adrian Firmansyah 1 , Kausar 2
1 Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Riau
2 Jurusan Agribinis Fakultas Pertanian Universitas Riau
*Email: nqomar@lecturer.unri.ac.id
ABSTRACT: Traditional communities that live side by side with forests have institutions that regulate the relationship between humans and humans and humans with nature. The Talang Mamak tribe is a traditional community that still lives in and around the Bukit Tiga Puluh National Park (TNBT) area. This study aims to identify the application of sustainable local institutional principles by the Talang Mamak Tribe in managing forest resources. Collecting data using observation methods,  in-depth  interviews,  and  literature  studies.  Sampling  using  snowball  sampling  method.  Data  analysis  was carried  out  in  a  qualitative  descriptive  manner,  and  identified  sustainable  local  institutions  based  on  sustainable institutional  principles  designed  by  Ostrom.  The  results  showed  that  the  sustainable  institutional  principles  applied  in forest resource management by the Talang Mamak Tribe include: the rules of the technology used, conformity to local conditions,  collective  institutional  arrangements,  supervision,  sanctions,  conflict  resolution  mechanisms,  recognition  of management rights, and linkages with higher institutional levels.  There are some rules that need to be clarified in the current local institutions because they do not regulate the time for utilization, utilization area, number of resource units, and user limits.
Keywords : institutions, resource, Talang Mamak
DOI: 10.24259/jhm.v15i1.20961

## 1. PENDAHULUAN
Pengelolaan  merupakan  suatu  kegiatan  untuk  mengelola  atau  proses  untuk  melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain, kegiatan pengelolaan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Pengelolaan sumberdaya yang berasal dari hutan umumnya dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hutan dapat dijadikan sebagai modal pembangunan nasional untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan masyarakat, baik dalam aspek  sosial,  ekologi,  maupun  ekonomi    (Sarah,  2013).  Untuk  mempertahankan  ekosistem  asli dengan keragaman sumberdaya hayati dan non hayatinya, pemerintah menunjuk dan menetapkan banyak  kawasan  sebagai  taman  nasional.  Optimalisasi  fungsi  taman  nasional  dilakukan  secara sistematis  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  28  tahun  2011  pasal  1  melalui  kegiatan perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pengawetan, pengendalian, dan pengawasan. Kegiatan-
kegiatan tersebut perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat di dalam dan sekitar, termasuk di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT).
TNBT  ditunjuk  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor:  539/Kpts-II/1995 tanggal 5 Oktorber 1995 seluas 127.698 ha dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas 144.223 ha berada di Provinsi Riau  dan  Provinsi  Jambi  (Balai  TNBT,  2015).  Di  dalamnya  terdapat  beberapa  kelompok masyarakat  dari  Suku  Melayu  dan  Talang  Mamak  yang  hidup  secara  tradisional.  Mereka  hidup berdampingan dengan hutan dan memiliki kelembagaan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.
Kelembagaan merupakan aturan yang mengikat suatu kelompok masyarakat berdasar norma- norma tertentu yang diturunkan secara turun-temurun dalam melakukan interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Kelembagaan merupakan prosedur atau aturan main ( rule  of  the  game )  yang  hadir  di  tengah  masyarakat  untuk  mengatur  suatu  tindakan  tertentu (Syahyuti,  2016).  Kelembagaan  atau  aturan  ditujukan  untuk  mengatur  dan  mengikat  suatu kelompok masyarakat (Suharti et al., 2016).
Pemanfaatan  sumberdaya  hutan  oleh  masyarakat  tradisional  memerlukan  kelembagaan supaya sumberdaya hutan yang merupakan  sumberdaya  milik bersama ( common pool resource- CPRs ) tidak dimanfaatkan secara berlebihan, efisien dan lestari (Qomar et al ., 2016). Pengelolaan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  tradisional  memiliki  kearifan  tersendiri  sehingga  perlu  dilakukan pengkajian,  pengarahan,  dan  pengawasan  yang  lebih  baik  agar  tindakan  eksploitasi  berbasis kearifan tidak menimbulkan kerusakan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kelembagaan  pada  Suku  Talang  Mamak  telah  menerapkan  prinsip-prinsip  kelembagaan  yang berkelanjutan.  Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  penguatan pengelolaan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

## 2. METODE PENELITIAN
2.1 Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Agustus-September  2021  di  Resort  Siambul  Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Belilas Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tepatnya di Desa Rantau Langsat dan Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu (Gambar 1).
Sumber ( source ): Balai TNBT (2021)
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

## 2.2 Metode Pengambilan Data
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena  dalam  penelitian  ini  eksplorasi terhadap objek penelitian serta menjelaskan suatu fenomena yang diteliti, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, monografi desa dan dokumen peraturan desa.
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Observasi yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk menyaksikan secara langsung kegiatan yang dilakukan (Nurdin dan Hartati, 2019).
Wawancara  mendalam  ditujukan  untuk  menggali  informasi  lebih  dalam  tentang  fenomena  yang sedang diamati, pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka (Yona, 2014). Studi dokumen dilakukan untuk  memperkuat  data  primer  yang  didapatkan  dari  buku,  jurnal  ilmiah,  monografi  desa,  dan peraturan desa.
Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  menentukan  populasi  yaitu  masyarakat  Suku  Talang Mamak  yang  melakukan  pengelolaan  sumberdaya  hutan  di  kawasan  TNBT,  sedangkan  sampel dalam  penelitian  ini  yaitu  anggota  masyarakat  Suku  Talang  Mamak.  Teknik  pengambilan  sampel dilakukan dengan metode snowball sampling. Sampel dalam penelitian ini disebut dengan informan.

## 2.3 Analisis Data
Analisis  data  adalah  proses  menerjemahkan  data  mentah  ke  dalam  bentuk  uraian  atau deskripsi  supaya  mudah  dipahami.  Langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk  deskripsikan  data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  analisis  deskriptif  kualitatif.  Analisis  untuk  mengidentifikasi  penerapan  prinsip- prinsip kelembagaan dilakukan dengan menggunakan 8 prinsip desain kelembagaan berkelanjutan oleh Ostrom (1990).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Kondisi Masyarakat Suku Talang Mamak
3.1.1. Sosial Budaya Masyarakat
Berdasarkan hasil  penelitian  yang  dilakukan  didapatkan  6  jenis  mangrove  sejati  yang  banyak ditemukan  pada  stasiun  1,  2  dan  3.  Stasiun  1  merupakan  stasiun  terluar  yang  dekat  dengan  laut ditumbuhi oleh jenis Sonneratia alba dan dan beberapa jenis Rhizophora apiculata. Stasiun 2 atau stasiun tengah yang berada di perairan payau ditumbuhi oleh jenis Rhizophora apiculata , Xylocarpus granatum dan Acrostichum spesiosum . Stasiun 3 atau stasiun yang berada diperairan payau hingga air  tawar  ditumbuhi  oleh  jenis Bruguierra  gymnorrhiza,  Bruguiera  hainesii , Rhizophora  apiculata, Nyipa fruticans dan beberapa ditemukan jenis Sonneratia alba.
Masyarakat  Suku  Talang  Mamak  awalnya  memiliki  kepercayaan  kepada  apa  yang  sudah menjadi  kodratnya  dalam  bahasa  setempat  disebut  dengan  nan  tasirek.  Namun,  seiring  dengan berkembangnya  zaman  masyarakat  lain  mulai  memasuki  permukiman  masyarakat  Suku  Talang
Mamak untuk menetap dan membentuk keluarga. Masuknya masyarakat luar juga membawa sistem kepercayaan baru seperti Katolik dan Islam, sehingga beberapa masyarakat mulai menganut sistem kepercayaan  baru.  Masyarakat  yang  masih  dengan  kepercayaan  nan  tasirek  akan  menyebut  diri mereka  sebagai  Talang  Mamak  Langkah  Lama  atau  orang  adat,  sedangkan  masyarakat  yang menganut sistem kepercayaan baru disebut dengan Talang Mamak Langkah Baru. Bagi masyarakat yang menganut kepercayaan Islam akan menyebut dirinya sebagai Suku Melayu Tua.
Masyarakat  Suku  Talang  Mamak  dahulunya  hidup  dalam  kelompok  di  pinggir  sungai  untuk bertani ladang berpindah. Mereka kemudian mulai menanam karet untuk menandai lahan dan hutan sekaligus  untuk  mempertahankan  keberadaanya  untuk  hidup  menetap  (Sibarani  et  al.,  2021). Masyarakat  Suku  Talang  Mamak  yang  hidup  menetap  dapat  dilihat  dari  bentuk  rumah  yang  semi permanen (Gambar 2).

## Sumber (Source): dokumentasi pribadi
Gambar 2. Pemukiman masyarakat Suku Talang Mamak di Dusun Datai Desa Rantau Langsat
Kehidupan  sosial  masyarakat  Suku  Talang  Mamak  Langkah  Baru  masih  melestarikan  tradisi upacara  adat  seperti  melahirkan,  turun  mandi,  khitanan,  gawai  (upacara  perkawinan),  kemantan (pengobatan  tradisional).  Suku  Talang  Mamak  Langkah  Lama  tetap  melestarikan  tradisi  menggilir atau menyembah raja kerajaan Indragiri yang berlokasi di Rengat untuk menyampaikan hasil bumi.
Tradisi menggilir dilakukan setiap  dua kali dalam satu tahun, yaitu setiap hari raya Idul Fitri dan hari raya  Haji  umat  Islam.  Masyarakat  Suku  Talang  Mamak  Langkah  Lama  yang  melanggar  tradisi tersebut akan termakan sumpah nenek moyang mereka yang berbunyi “ke atas indak bapucuk, ke bawah  indak  baurek,  di  tengah  digiriak  kumbang”  yang  dimaknai  sebagai  hidup  mereka  tidak berguna atau sia-sia (Sibarani et al., 2021).

## 3.1.2. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan
Pemanfaatan  sumberdaya  hutan  oleh  masyarakat  Suku  Talang  Mamak  dilakukan  sejak  lama sebelum  kawasan  di  bagian  hulu  Sungai  Gangsal  tersebut  ditunjuk  sebagai  TNBT.  Pemanfaatan sumberdaya  hutan  dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup,  baik  untuk  membangun  rumah, konsumsi  keluarga,  atau  dijual  ke  pedagang  pengepul  (toke).  Umumnya  masyarakat  masih menggantungkan  kebutuhan  hidupnya  dari  hutan,  karena  sumberdayanya  masih  cukup  tersedia, sementara  aksesibilitas keluar untuk mendapatkan barang substitusi masih sulit. Selain itu, tingkat pendidikan  masyarakat  Suku  Talang  Mamak  juga  masih  rendah  sehingga  pilihan  pekerjaan  atau mata pencaharian lainnya dapat dilakukan terbatas.
Pemanfaatan sumberdaya hutan berupa kayu oleh masyarakat hanya sebatas untuk mendirikan rumah  dan  bangunan  adat  (balai adat  atau  tempat  ibadah).  Jenis  pohon  yang  umumnya  ditebang untuk mendirikan rumah dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jenis kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Talang Mamak sebagai bahan
bangunan No. Nama Lokal Famili Nama Ilmiah 1 Balam Sapotaceae Palaquium burchii 2 Kulim Olacaceae Scorodocarpus borneensis Becc. 3 Marsawa Dipterocarpaceae Anisoptera sp. 4 Medang Lauraceae Litsea spp. 5 Meranti Dipterocarpaceae Shorea sp. 6 Resak Dipterocarpaceae Vatica spp. 7 Sendok-sendok Euphorbiaceae Endospermum duodenum 8 Tembesu Gentianaceae Fragraea fragrans Sumber ( Source ): Hasil observasi dan wawancara
Semua bagian rumah dan bangunan adat di Dusun Datai Desa Rantau Langsat yang berada di dalam kawasan TNBT terbuat dari kayu, sedangkan di Dusun Lemang, Dusun Tualang, dan Dusun Talang  Tanjung  yang  berada  di  luar  kawasan  sudah  mulai  menggunakan  bahan  lainnya,  kecuali untuk tiang, kusen pintu/jendela, dan rangka penopang atap yang masih menggunakan kayu. Suku Talang  Mamak  mempunyai  aturan  larangan  menebang  pohon  untuk  dijual  keluar.  Untuk mengendalikan  pemanfaatan  kayu,  Balai  TNBT  juga  melakukan  pengawasan  dan  pengamanan kawasan dengan melakukan patroli secara berkala, dan melakukan penyuluhan mengenai larangan menebang pohon di kawasan TNBT.
Pemanfaatan  hasil  hutan  bukan  kayu  (HHBK)  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Pemanfaatan  dilakukan  secara  pribadi  maupun  berkelompok. Masyarakat yang bermukim di luar kawasan memerlukan waktu selama 3-4 jam untuk menuju lokasi HHBK.  Pemanfaatan  dilakukan  setelah  matahari  terbit  sekitar  jam  06.00  WIB  hingga  kembali  ke rumah  jam  21.00  WIB  bergantung  pada  seberapa  banyak  HHBK  yang  berhasil  dikumpulkan  oleh masyarakat. Masyarakat akan lebih cepat kembali ke rumah jika HHBK yang ditemukan sedikit atau bahkan  tidak  ada.  Waktu  pemanfaatan  juga  dipengaruhi  oleh  lokasi  pemanfaatan,  semakin  jauh lokasi pemanfaatan HHBK maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memanfaatkan HHBK. Komoditi HHBK yang dimanfaatkan dan komoditas perkebunan yang dibudidayakan oleh masyarakat Talang Mamak dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Komoditi perkebunan dan hasil hutan bukan kayu
No. Nama Lokal Famili Nama Ilmiah Bagian yang dimanfaatkan Peggunaan Flora 1 Aren Arecaceae Arenga pinnata Nira Dijual ke pengepul dan dikonsumsi 2 Meranti Dipterocarpaceae Shorea sp.
Getah/Damar Dijual ke pengepul 3 Duku Meliaceae Lansium domesticum Buah Dijual ke pengepul dan dikonsumsi 4 Durian Bombaceae Durio zibethinus Buah Dijual ke pengepul dan dikonsumsi 5 Jengkol Fabaceae Archidendron Buah Dijual ke pengepul
No. Nama Lokal Famili Nama Ilmiah Bagian yang dimanfaatkan Peggunaan pauciflorum dan dikonsumsi 6 Karet Euphorbiaceae Hevea brasiliensis Getah Dijual ke pengepul 7 Petai Mimosaceae Parkia speciosa Buah Dijual ke pengepul dan dikonsumsi 8 Pinang Arecaceae Areca catechu Biji Dijual ke pengepul 9 Pisang Musaceae Musa paradisiaca Buah, batang dan daun Dijual ke pengepul dan dikonsumsi 10  Rambutan  Sapindaceae Nephelium maingayi Buah Dijual ke pengepul dan dikonsumsi 11  Rotan jernang Arecaceae Daemonorops draco Resin dari buah Dijual ke pengepul 12  Rotan kelukup Arecaceae Daemonorops sp. Buah Dijual ke pengepul 13  Tampui Euphorbiaceae Baccaurea motleyana Buah Dijual ke pengepul dan dikonsumsi 14  Ubi Euphorbiaceae Manihot utilissima Umbi Dijual ke pengepul dan dikonsumsi Fauna 15  Ikan barau  Cyprinidae Hampala macrolepidota Daging Dikonsumsi 16  Ikan baung Bagridae Bagrus nemurus Daging Dikonsumsi 17  Ikan sema   Cyprinidae Tor spp Syn. Daging Dikonsumsi 18  Lebah kelulut Apidae Trigona sp. Madu Dijual ke pengepul dan dikonsumsi 19  Lebah sialang Apidae Apis dorsata Madu dan sarang Dijual ke pengepul dan dikonsumsi
Sumber ( Source ): Hasil observasi dan wawancara
Pemanfaatan  HHBK  dilakukan  di  seluruh  kawasan  TNBT  yang  memiliki  potensi.  Balai  TNBT sudah  melakukan  sosialisasi  mengenai  lokasi  atau  zona  yang  boleh  dimanfaatkan  masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami batas zona pemanfaatan tradisional yang ditentukan  oleh  Balai  TNBT.  Masyarakat  yang  memanfaatkan  HHBK  jauh  kedalam  hutan  dan memerlukan waktu yang lama akan mempersiapkan bekal untuk bertahan hidup. Masyarakat akan mandah (menginap  di  dalam  hutan)  selama  1-5  hari  jika  lokasi  pemanfaatan  damar,  jernang,  dan
kelukup jauh dari permukiman. Masyarakat yang mandah akan mendirikan pondok sederhana untuk beristirahat dan melindungi diri ketika malam hari dan mengantisipasi jika terjadinya hujan. Pondok digunakan untuk bersama rombongan.
Alat yang digunakan untuk mengumpulkan HHBK masih tradisional sehingga dapat mengurangi resiko  terjadinya  kerusakan  hutan  maupun  sungai.  Alat-alat  yang  digunakan  untuk  memanfaatkan HHBK diantaranya pengait, parang, cangkul, kombuik (ambung) dan pancing. HHBK yang berhasil dikumpulkan dari dalam hutan dibawa menuju permukiman dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda  motor  atau  sampan  jika  melalui  jalur  sungai.  Sebagian  masyarakat  Dusun  Datai  menjual HHBK ke Pasar Siberida menggunakan sampan bermotor. Selain karena alasan harga jualnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditawarkan toke di dusun, mereka juga sekaligus berbelanja kebutuhan sehari-hari.
3.2 Penerapan Prinsip-prinsip Kelembagaan yang Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan
3.2.1 Kelembagaan dalam Oengelolaan Sumberdaya Hutan
Kelembagaan masyarakat Suku Talang Mamak hadir di lingkungan masyarakat untuk mengatur interaksi  antara  manusia  dengan  manusia  dan  manusia  dengan  alam.  Kelembagaan  dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Desa Rantau Langsat dan Desa Siambul secara umum memiliki kemiripan.  Menurut  Pamuncak  Desa  Rantau  Langsat,  kemiripan  kelembagaan  terjadi  karena sewaktu  pembuatan  kelembagaan  oleh  leluhur  mereka  tidak  dipisahkan  oleh  wilayah  administrasi seperti saat sekarang. Kelembagaan dapat diartikan sebagai aturan yang mengikat diri sekelompok masyarakat  untuk  mencapai  suatu  tujuan  (Ruttan  &  Hayami,  1984).  Kelembagaan  memiliki seperangkat  aturan  kerja  yang  disusun  untuk  memilih  siapa  yang  berhak  membuat  keputusan, tindakan  yang  diperbolehkan  atau  dibatasi,  aturan  yang  digunakan,  tahapan  yang  harus  diikuti, informasi yang harus dan tidak harus disediakan, dan sanksi bagi yang melanggar aturan (Ostrom, 1990).  Kelembagaan  juga  didukung  dengan  terdapatnya  aturan  di  pemerintahan  Desa  Rantau Langsat  pada  Peraturan  Desa  Nomor  1  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pemanfaatan Berkelanjutan Sumberdaya Alam Desa Rantau Langsat Berdasarkan Hukum Adat.
Pemanfaatan  sumberdaya  hutan  berupa  hasil  hutan  kayu  maupun  hasil  hutan  bukan  kayu dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan bersama dan pemenuhan kebutuhan individu sehari- hari.  Kelembagaan  masyarakat  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  hutan  meliputi;  1)  melarang menebang pohon potensial yang memiliki nilai ekonomi seperti petai dan jengkol; 2) melarang untuk menebang pohon sialang; 3) melarang menjual kayu yang diperoleh dari dalam kawasan hutan, dan; 4)  melarang  menangkap  ikan  menggunakan  racun  atau  setrum.  Masyarakat  yang  melanggar kelembagaan  tersebut  akan  diberikan  sanksi  adat  berupa  denda  yang  akan  disesuaikan  dengan tingkat kesalahan yang dilakukan (Tabel 3). Sanksi bagi masyarakat yang melakukan kesalahan ke 3 kalinya  akan  diserahkan  ke  pemerintah  desa  untuk  dikenakan  hukum  negara.  Hal  ini  dikarenakan orang yang melakukan kesalahan sudah tidak bisa diberikan tunjuk ajar dan dinasehati ke arah yang lebih baik. Masyarakat Suku Talang Mamak mengetahui dengan baik kelembagaan yang diturunkan dari  leluhur  mereka.  Kelembagaan  yang  diterapkan  tidak  membedakan  antara  laki-laki  dan perempuan,  karena  perbuatan  mereka  sama-sama  berdampak  terhadap  kerusakan  hutan  dan berkurangnya sumber mata pencaharian masyarakat. Pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan adat (pelanggaran ringan, sedang maupun berat) juga ditemukan di masyarakat adat  Nenek  Empat  Betung  Kuning  dan  Nenek Limo Hiang  Tinggi,  masyarakat berpendapat  setiap elemen masyarakat harus mematuhi larangan yang diberlakukan dalam pengelolaan hutan karena masyarakat  memiliki  kesadaran  bahwa  hutan  yang  berada  disekitar  mereka harus  lestari  (Ferry  & Ramadani, 2021).
Tabel 3. Sanksi bagi Masyarakat yang Melanggar Kelembagaan
Melanggar Sanksi Pihak yang menyelesaikan Desa Rantau Langsat Desa Siambul Satu kali Beras 1 gantang (1 kg) dan 1 ekor ayam beserta semanis selemak (bumbu dapur) Pamuncak dusun Pemangku adat Dua kali 10 gantang beras dan 1 ekor kambing selemak semanis Pamuncak desa Batin Tiga kali Hukuman negara Pemerintah desa Ria tanjung / Pemerintah desa Menebang pohon 10 gantang beras, 1 ekor kambing selemak semanis , Pamuncak desa Batin
Melanggar Sanksi Pihak yang menyelesaikan sialang kain putih, dan uang sebesar Rp1.200.000
Sumber : Hasil Observasi dan Wawancara
3.2.2 Penerapan Prinsip-Prinsip Kelembagaan yang Berkelanjutan Kelembagaan masyarakat Suku Talang Mamak dalam pengelolaan sumberdaya hutan di TNBT diidentifikasi  menggunakan  delapan  prinsip  kelembagaan  berkelanjutan  yang  dirancang  oleh (Ostrom, 1990). Hasil identifikasi penerapan masing-masing prinsip dijabarkan di bawah ini.

## a. Batasan dalam pemanfaatan sumberdaya
Masyarakat  Suku  Talang  Mamak  memiliki  batasan  terhadap  teknologi,  pemanfaatan sumberdaya hutan dilakukan menggunakan alat-alat yang masih sederhana seperti parang, cangkul, pengait,  pancing,  dan  tombak.  Batasan  penggunaan  teknologi  dalam  pemanfaatan  sumberdaya hutan  bertujuan  untuk  menjaga  lingkungan  sekitar  agar  tidak  rusak  dan  tercemar.  Pemanfaatan sumberdaya yang merupakan milik bersama ( common poll resources-CPRs ) harus memiliki batasan- batasan mengenai teknologi yang digunakan, wilayah pemanfaatan, waktu pemanfaatan, dan atau jumlah  unit  sumberdaya  yang  dimanfaatkan  secara  jelas  (Ostrom,  1990).  Masyarakat  melarang menangkap ikan menggunakan racun dan setrum karena dapat merusak populasi ikan di sungai dan mencemari sungai. Larangan menangkap ikan menggunakan racun dan setrum juga ditemukan pada komunitas nelayan di Cagar Biosfer GSKBB di Riau, masyarakat melarang menggunakan listrik dan racun dalam menangkap ikan karena dapat membunuh semua ikan dan mengganggu kelangsungan hasil tangkapan ikan (Qomar et al., 2016).
Wilayah  pemanfaatan  sumberdaya  hutan  berupa  HHBK  tidak  diatur  dalam  kelembagaan masyarakat  Suku  Talang  Mamak,  kecuali  untuk  ikan  pada  bagian  sungai  yang  dalam  (lubuk)  dan dikeramatkan  ( puaka ).  Pemanfaatan  HHBK  di  kawasan  TNBT  sudah  dibatasi  di  zona  tradisional, namun  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terkait  zonasi  yang  ditetapkan  oleh  TNBT  membuat masyarakat  memanfaatkan  HHBK  di  semua  lokasi  yang  ditemukan  HHBK.  Pemanfaatan  HHBK dilakukan  setiap  memasuki  musim  panen  sedangkan  pemanfaatan  kayu  dilakukan  sewaktu dibutuhkan.  Sewaktu  memasuki  musim  panen  jumlah  unit  sumberdaya  yang  dimanfaatkan  tidak
diatur  dalam  kelembagaan  Suku  Talang  Mamak.  Masyarakat  diperbolehkan  memanfaatkan  HHBK sebanyak  yang  diinginkan  karena  dianggap  keberadaan  HHBK  di  hutan  masih  melimpah  dan mencukupi  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup  masyarakat.  Masyarakat  berpendapat  jika  diberi batasan  jumlah  unit  sumberdaya  yang  dimanfaatkan  akan  berakibat  terhadap  berkurangnya pemasukan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Kelembagaan  masyarakat  Suku  Talang  Mamak  tidak  memberikan  batasan  terhadap  individu maupun  kelompok  yang  memanfaatkan  HHBK,  sehingga  setiap  orang  memiliki  hak  yang  sama dalam  pemanfaatan  HHBK,  termasuk  bagi  masyarakat  di  luar  Suku  Talang  Mamak.  Kondisi  ini berbeda  dengan  pendapat  Ostrom  (1990),  yaitu  kelompok  atau  individu  tertentu  yang  boleh memanfaatkan  sumberdaya  milik  bersama  harus  dijelaskan  secara  rinci.  Namun,  pengguna sumberdaya hutan  berupa HHBK  di  dalam  kawasan hutan  diatur  oleh Balai  TNBT  sebagai  intansi yang  mengelola  kawasan  hutan  tersebut.  Pengguna HHBK  di  dalam  kawasan  hutan  TNBT  hanya diperbolehkan kepada masyarakat yang sudah memiliki kerjasama dengan TNBT dalam kemitraan konservasi. Kerjasama diberikan untuk memberikan akses legal dalam pemanfaatan HHBK.

## b. Kesesuaian kelembagaan dengan kondisi
Pembuatan  kelembagaan pemanfaatan  sumberdaya harus  memperhatikan  kondisi  lingkungan masyarakat,  sesuai  dengan  aturan  penyediaan  (kebutuhan  tenaga,  material  dan  atau  uang)  dan manfaat  yang  diberikan  harus  sebanding  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  (Ostrom,  1990). Kelembagaan  yang  diterapkan  oleh  masyarakat  Suku  Talang  Mamak  yaitu:  melarang  menebang pohon potensial yang memiliki nilai ekonomi, melarang menebang pohon sialang, melarang menjual kayu yang didapatkan dari dalam hutan, dan melarang menangkap ikan menggunakan racun atau setrum.
Kelembagaan  yang  diterapkan  turut  mendukung  kelestarian  hutan  dengan  tidak  menebang pohon  sembarangan  dan  terjaganya  sumberdaya  air.  Dampak  baik  pengelolaan  hutan  dengan adanya  kelembagaan  juga ditemukan  pada  masyarakat  Nagari  Simanau Kabupaten  Solok,  bahwa kelembagaan yang masih diterapkan oleh masyarakat efektif dalam membantu kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan  yang baik, sehingga performa hutan masih baik (Hamzah et al ., 2015).

## c. Pengaturan kelembagaan secara kolektif
Pilar  dari  kelembagaan  dikembangkan  berdasarkan  kebiasaan  nenek  moyang  secara  turun- temurun yang merupakan dimensi kultural-kognitif (Scott, 2008). Kelembagaan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan sudah dibuat oleh leluhur masyarakat Suku Talang Mamak dan diwariskan secara turun-temurun.  Kelembagaan  informal  ini  tidak  tertulis  namun  masyarakat  mengetahui  dan memahami aturan tersebut. Jika terdapat perubahan terhadap kelembagaan yang diterapkan akan dilakukan  musyawarah  adat  yang  dihadiri  oleh  lembaga  adat  dan  beberapa  masyarakat  yang berpengaruh  dalam  lingkungan  sosial.  Pihak-pihak  yang  berpengaruh  dalam  pengoperasian kelembagaan  seharusnya  aktif  dan  ikut  serta  secara  langsung  dalam  memodifikasi  aturan  yang dioperasikan (Ostrom, 1990). Peran masyarakat dalam mengatur pengoperasian kelembagaan juga ditemukan  pada  penelitian  pengelolaan  Hutan  Desa  Muara  Danau  yang  ditinjau  dari  perspektif kinerja  kelembagaan  oleh  Apriandana et al.,  (2021)  dimana  keterlibatan  anggota  dan  pengurus lembaga  dalam  kelola  kelembagaan  memiliki  kinerja  yang  baik  dalam  mengontrol  perilaku masyarakat. Keterlibatan lembaga dan masyarakat dalam mengatur kelembagaan sangat diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
Kelembagaan  masyarakat  Suku  Talang  Mamak  sebelumnya  tidak  tertulis,  hingga  pada  tahun 2009 pemerintah Desa Rantau Langsat dan masyarakat Suku Talang Mamak beserta Balai TNBT dan  LSM  menyusun  dan  mengadopsi  aturan  yang  sudah  ada  dengan  tetap  memperhatikan keberadaan masyarakat yang masih menggantungkan kebutuhan hidup dari hutan. Aturan tersebut tertuang  dalam  Peraturan  Desa  Rantau  Langsat  No.  1  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pemanfaatan Berkelanjutan Sumberdaya Alam Desa Rantau Langsat Berdasarkan Hukum Adat.
d. Pengawasan
Kelembagaan yang sudah dibentuk menjadi tanggung jawab bersama untuk ditaati dan dijalani. Balai  TNBT  menjadi  pihak  yang  mengawasi  setiap  kegiatan  pemanfaatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  di  dalam  kawasan  TNBT.  Pengawasan  juga  melibatkan  mitra  Balai  TNBT  yakni masyarakat  sekitar  hutan.  Menurut  Ostrom  (1990),  pemanfaatan  sumberdaya  idealnya  memiliki pengawas yang melakukan evaluasi dan bertanggungjawab kepada pengguna sumberdaya.
Masyarakat  Suku  Talang  Mamak  dan  lembaga  adat  secara  aktif  ikut  mengawasi  setiap pemanfaatan  yang  dilakukan  di  dalam  kawasan  hutan.  Anggota  masyarakat  yang  kedapatan melakukan tindakan menyimpang akan dilaporkan ke lembaga adat untuk ditindaklanjuti. Masyarakat mengetahui kelembagaan yang sudah dibentuk oleh leluhurnya dan turut aktif dalam pengawasan sumberdaya  untuk  membantu  terwujudnya  kelestarian  sumberdaya  milik  bersama  serta meminimalisir terjadinya konflik di antara sesama pengguna. Pengawasan yang dilakukan terhadap tindakan eksploitasi sumberdaya hutan dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat baik dari lembaga adat  maupun  masyarakat  adat  dan  pihak  instansi  terkait.  Masyarakat  menjadi  pengawas  utama karena  masyarakat  yang  berinteraksi  secara  langsung  dengan  hutan.  Menurut  Ostrom  (1990), pengawasan yang melibatkan masyarakat sangat mendorong terwujudnya kelestarian sumberdaya milik bersama (CPRs).

## e. Sanksi
Kelembagaan  masyarakat  Suku  Talang  Mamak  mengatur  sanksi  bagi  yang  melakukan pelanggaran  dengan  tujuan  untuk  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku.  Sanksi  dalam  bentuk denda berupa:  beras,  ayam,  kambing,  bumbu  dapur,  kain  putih  dan  uang.  Sanksi  yang  diberikan menyesuaikan  dengan  tingkat  kesalahan  yang  dilakukan.  Menurut  Kasper  &  Streit  (1998), penegakan kelembagaan jika tidak didukung dengan adanya sanksi bagi yang melanggar maka tidak ada gunanya.
Sanksi  yang  diberlakukan  telah  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  bahwasanya menjaga keberadaan hutan merupakan kewajiban seluruh elemen masyarakat. Hal ini terbukti dalam 5 tahun terakhir tidak ada masyarakat Suku Talang Mamak yang mendapat sanksi akibat melanggar kelembagaan yang sudah ditetapkan.

## f. Penyelesaian konflik
Masyarakat  Suku  Talang  Mamak  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  saling  menghormati  dan  hidup rukun untuk mencapai kesejahteraan bersama sehingga tidak ada konflik di antara mereka. Konflik adalah pertentangan argumen seseorang dengan orang lain dan/atau suatu lembaga. Konflik terjadi
akibat  tidak  terpenuhinya  ekspektasi  seseorang  (Muspawi,  2016).  Menurut  Ostrom  (1990), kelembagaan  yang  berkelanjutan  dalam  menyelesaikan  konflik  antara  pengguna  dan  petugas diperlukan akses yang cepat dan murah. Di Masyarakat Talang Mamak, penyelesaian konflik harus melalui proses dari lembaga adat di tingkat dusun, selanjutnya jika tidak selesai akan diselesaikan oleh lembaga adat ditingkat desa dan jika melakukan kesalahan yang sama maka akan diserahkan ke pemerintah desa atau instansi terkait untuk diadili dengan hukum negara yang berlaku.

## g. Pengakuan hak pengelolaan dari pemerintah
Balai TNBT sebagai instansi yang melakukan pengelolaan kawasan konservasi dan pemerintah Desa Rantau Langsat dan Desa Siambul sebagai aparatur pemerintah di tingkat bawah mengakui keberadaan  kelembagaan  yang  ada  di  lingkungan  masyarakat  Suku  Talang  Mamak  dan  tidak melarang  dalam  pemberlakuan  aturan  tersebut.  Balai  TNBT  dan  pemerintah  desa  mengakui keberadaan kelembagaan yang hadir di lingkungan masyarakat berdasarkan pengetahuan mereka mengenai pentingnya menjaga keberadaaan kawasan hutan di sekitar pemukiman mereka tinggal. Menurut  Ostrom  (1990),  pengakuan  hak  dari  pemerintah  untuk  mengelola  sumberdaya  ditujukan untuk memberikan akses legal.
Pengakuan  keberadaan  kelembagaan  masyarakat  tradisional  dapat  dilihat  dari  ditetapkannya zona pemanfaatan tradisional di kawasan TNBT. Penetapan zona pemanfaatan tradisonal ditujukan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang sudah lama menempati kawasan tersebut dan masih menggantungkan kebutuhan hidupnya dari sumberdaya hutan di dalam kawasan TNBT. Kelembagaan memiliki pengaruh lebih besar terhadap pengendali perilaku masyarakat karena kelembagaan  hadir  di  lingkungan  masyarakat  akibat  adanya  interaksi  antara  manusia  dengan manusia maupun dengan alam, sehingga kelembagaan yang dibuat oleh masyarakat lebih mudah untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari (Syahyuti, 2016).

## h. Keterkaitan dengan jenjang kelembagaan di atasnya
Kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan di TNBT sudah selaras dengan Peraturan Desa  Rantau  Langsat  No. 1  tahun  2009 dan  pemeritah  desa turut  serta dalam penegakan aturan
tersebut.  Namun,  arsip  peraturan  desa  ini  sempat  tidak  ditemukan  di  kantor  desa  dan  beberapa perangkat  desa  juga  tidak  mengetahui  keberadaannya,  sehingga  diperlukan  penguatan  kembali peraturan  desa  tersebut  supaya  dapat  dijalankan  dengan  semestinya.  Menurut  Ostrom  (1990), pengaturan  kegiatan  pemanfaatan,  penyediaan,  pengawasan,  penegakan  aturan,  resolusi  konflik, dan kegiatan tata kelola idealnya diatur oleh jaringan yang berkaitan dan berjenjang.
Kelembagaan  masyarakat  Suku  Talang  Mamak  selaras  dengan  aturan  dalam  pemanfaatan hasil  hutan  di  kawasan  konservasi,  yaitu  dengan  adanya  kemitraan  konservasi  oleh  Balai  TNBT dalam  bentuk  pemberian  akses  legal  kepada  masyarakat  dalam  pemanfaatan  HHBK.  Pemberian akses  legal  terhadap  masyarakat  juga  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan No. P.43/MENLHK/SETJEN/KUM/1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada Pasal 13 disebutkan bahwa akses legal yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam zona tradisional yaitu: 1) pemungutan HHBK; 2) budidaya  tradisional;  3)  perburuan  tradisional  terbatas  untuk  jenis  yang  tidak  dilindungi;  4) pemanfaatan  sumberdaya perairan terbatas untuk  jenis-jenis  yang  tidak  dilindungi,  atau; 5)  wisata alam terbatas.
Secara  ringkas,  hasil  identifikasi  kesesuaian  prinsip-prinsip  kelembagaan    yang  berkelanjutan (Ostrom, 1990) dengan kelembagaan masyarakat Suku Talang Mamak dapat dilihat pada Tabel  4. Tabel 4. Identifikasai Kesesuaian Kelembagaan yang Berkelanjutan
No Desain Kelembagaan Berkelanjutan (Ostrom, 1990) Kondisi Kelembagaan Masyarakat Suku Talang Mamak Kesesuaian dengan Desain Sesuai  Tidak 1 Batasan pemanfaatan sumberdaya:
- Teknologi
- Wilayah
- Waktu
- Jumlah unit sumberdaya Batasan penggunaan teknologi dalam menangkap ikan dengan melarang menggunakan racun atau setrum Tidak ada batasan wilayah pemanfaatan Tidak ada batasan waktu pemanfaatan
Tidak ada batasan jumlah unit √
× × ×
No Desain Kelembagaan Berkelanjutan (Ostrom, 1990) Kondisi Kelembagaan Masyarakat Suku Talang Mamak Kesesuaian dengan Desain - Pengguna sumberdaya yang dimanfaatkan Tidak ada batasan pengguna sumberdaya × 2 Kesesuaian dengan kondisi Kelembagaan disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat yang masih menggantungkan kebutuhan hidup dari sumberdaya hutan √ 3 Pengaturan kelembagaan secara kolektif Kelembagaan dibuat oleh leluhur masyarakat akibat adanya interaksi manusia dengan alam, modifikasi kelembagaan dilakukan dengan musyawarah adat √ 4 Pengawasan Pengawasan jalannya kelembagaan dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat √ 5 Sanksi Sanksi yang diberikan kepada pelanggar kelembagaan disesuaikan dengan tingkat kesalahan √ 6 Penyelesaian konflik Penyelesaian konflik dilakukan oleh lembaga adat dan pemerintah √ 7 Pengakuan hak pengelolaan dari pemerintah TNBT dan Pemerintah Desa mengakui keberadaan kelembagaan masyarakat Suku Talang Mamak √ 8 Keterkaitan dengan jenjang kelembagaan di atasnya Kelembagaan masyarakat sudah menyesuaikan dengan aturan desa dan TNBT √

## Sumber : Hasil Observasi dan wawancara

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah prinsip-prinsip kelembagaan yang berkelanjutan yang telah diterapkan  dalam  pengelolaan  sumberdaya  hutan  oleh  masyarakat  Suku  Talang  Mamak  meliputi: adanya  batasan  teknologi  yang  digunakan,  kesesuaian  dengan  kondisi,  pengaturan  kelembagaan secara  kolektif,  pengawasan,  sanksi,  mekanisme  penyelesaian  konflik,  adanya  pengakuan  hak
pengelolaan, dan adanya keterkaitan dengan jenjang kelembagaan diatasnya. Kelembagaan di sini tidak  mengatur  batasan  wilayah  pemanfaatan,  waktu  pemanfaatan,  jumlah  unit  sumberdaya,  dan pengguna.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriandana, F., Safe’i, R., Febryano, I. G., & Kaskoyo, H. (2021). Pengelolaan Hutan Desa di KPH Wilayah  VIII  Semendo  dari  Perspektif  Kinerja  Kelembagaan.  Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan Ekonomi Kehutanan, 18(3), 185 – 204.
Balai TNBT. (2015). Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman nasional Bukit Tigapuluh Periode 2015-2024.  In  BTNBT.  Direktorat  Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi  Alam.  Kementerian Kehutana.
Ferry, D., & Ramadani, R. (2021). Kearifan Lokal Masyarakat dalam Upaya Konservasi Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning Kabupaten Kerinci. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 13(1), 30-48. https://doi.org/10.24259/jhm.v13i1.11163
Hamzah,  H., Suharjito,  D.,  &  Istomo,  I.  (2015). Efektifitas  Kelembagaan  Lokal  Dalam  Pengelolaan
Sumber  Daya  Hutan  Pada  Masyarakat  Nagari  Simanau,  Kabupaten  Solok.  Jurnal  Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan, 2(2), 117 – 128. https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v2i2.10979
Kasper, W., & Streit, M. E. (1998). Institutional Economics, Social Order and Public Policy. Edward Elgar.
Muspawi,  M.  (2016).  Manajemen  Konflik  (Upaya  Penyelesaian  Konflik  dalam  Organisasi).  Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, 16(2), 41 – 46.
Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metode Penelitian Sosial. Media Sahabat Cendekia. Surabaya.
Ostrom, E. (1990). Governing the Commons : The Evolution of Institutions for Collective Action. In J. E. Alt & D. C. North (Eds.), Cambridge University Press. Cambridge University Press.
Qomar,  N.,  Basuni,  S.,  Soekmadi,  R.,  &  Soedjito,  H.  (2016).  Local  Institution  in  Utilization  of  the Water Resources of The Giam Siak Kecil - Bukit Batu Biosphere Reserve, in Riau, Indonesia. MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 32(2), 421 – 434.
Ruttan,  V.  W.,  &  Hayami,  Y.  (1984).  Toward  a  Theory  of  Induced  Institutional  Inovation.  Marine Science Bulletin, 20(4), 203 – 223.
Sarah,  F.  A.  (2013).  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Suku  Tengger  dalam  Pengelolaan  Sumberdaya Hutan. In Skripsi (Tidak dipublikasikan). Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Scott, WS. (2008). Institutions and Organizations: Ideas and Interests. 3rd ed (WR Scott (ed.)). Sage.
Sibarani,  R.,  Setiawan,  N.,  &  Anggraini,  S.  P.  (2021).  Masyarakat  Adat  Talang  Mamak  (A.  Fauzi (ed.)). Yayasan LBH Indonesia.
Suharti, S., Darusman, D., Nugroho, B., & Sundawati, L. (2016). Kelembagaan dan Perubahan Hak Akses  Masyarakat dalam Pengelolaan  Hutan  Mangrove  di  Sinjai  Timur,  Sulawesi  Selatan. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 4(2), 165 – 175.
Syahyuti,  S.  (2016).  Alternatif  Konsep  Kelembagaan  untuk  Penajaman  Operasionalisasi  dalam Penelitian Sosiologi. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 21(2), 113 – 127.
Yona, S. (2014). Penyusunan Studi Kasus. Jurnal Ilmu Keperawatan. 10(2): 76-80.