p-ISSN         : 2087-9423
e-ISSN         : 2620-309X

## DAYA DUKUNG LAHAN UNTUK PEMUKIMAN PENDUDUK DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS PERAIRAN DI PULAU-PULAU KECIL (KASUS PULAU-PULAU KECIL SELAT TIWORO KABUPATEN MUNA BARAT)

## LAND CARRYING CAPACITY FOR SETTLEMENT AND  ITS IMPLICATIONS ON WATER QUALITY AT SMALL ISLANDS (CASE STUDY OF TI WORO STRAIT SMALL ISLANDS, WEST MUNA REGENCY)
Romy Ketjulan 1* , Mennofatria Boer 2 , Zulhamsyah Imran 2 dan Vincentius P. Siregar 3 1 Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, FPIK-IPB, Bogor, 16680
2 Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK-IPB, Bogor, 16680
3 Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, FPIK-IPB, Bogor, 16680 *E-mail: romyketjulanuho@gmail.com

## ABSTRACT
Small  islands  are  an  entity  that  has  limitations  to  be  used.  This  study  aimed  to  analyze  the  land carrying  capacity  for  settlement  and  its  implication  on  water  quality  at  small  islands.  The  carrying capacity of land are determined based on an analysis of the minimum space requirements of each in- dividual according to Indonesian National Standards (SNI) 03-1733-2004, while the implications for water quality are determined based on the nutrient load approach. The results of this research showed that the Tiworo archypelago have a total potential land approximately 198.94 ha and about 31.45 ha of  this  amount  has  been  utilized.  Although  the  land  use  is  relatively  small,  however,  there  are  also islands that have been used to exceed their carrying capacity. The human population density of each island has a positive correlation with the level of the land degradation. The total population currently is still tolerated by water bodies, but when the population is suitable with the land carrying capacity will increase the ammonia ratio by  0.086-0.550. This indicates that the land carrying capacity of the Tiworo  chained  Islands  is  not  higher  than the  ability of  the  water  body  in  assimilating the  domestic waste.
Keywords : carrying capacity, settlements, small islands

## ABSTRAK
Pulau-pulau  kecil  merupakan  sebuah  entitas  yang  memiliki  keterbatasan  untuk  dimanfaatkan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  daya  dukung  lahan  untuk  permukiman  penduduk  dan inplikasinya  terhadap  kualitas  air  di  pulau-pulau  kecil.  Daya  dukung  lahan  ditentukan  berdasarkan analisis kebutuhan ruang minimum setiap individu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733- 2004, sedangkan implikasinya terhadap kualitas air ditentukan berdasarkan  pendekatan beban nutrien. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kepulauan  Tiworo  memiliki  total  potensi  lahan  sebesar  198,94 ha.  Lahan  yang  telah  dimanfaatkan  sebesar  31,45  ha.  Meskipun  pemanfaatan  lahan  relatif  tergolong kecil,  namun  terdapat  pulau  yang  dimanfaatkan  telah  melebihi  daya  dukung.  Kepadatan  penduduk setiap pulau memiliki korelasi positif terhadap tingkat degradasi lahan. Total jumlah penduduk saat ini masih  dapat  ditolerir  badan  air,  namun  jika  jumlah  penduduk  sesuai  daya  dukung  lahan,  akan meningkatnya rasio baku mutu amonia sebesar 0,086-0,550. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung lahan  gugus  Kepulauan  Tiworo  lebih  besar  dari  kemampuan  badan  air  dalam  mengasimilasi  limbah domestik.
Kata kunci : daya dukung, permukiman penduduk, pulau-pulau kecil

## I. PENDAHULUAN
Pemukiman  penduduk  di  pulau  kecil merupakan  salah  satu  bentuk  pemanfaatan ruang  di  tengah  isu  “keterbatasan”  pe- manfaatan.  Selain  karena  memiliki  ukuran yang  relatif  kecil,  keterbatasan  pemanfaatan pulau  kecil  juga  dapat  dilihat  dari  aspek ketergantungannya  ( dependence )  terhadap pulau  besar,  letaknya  yang  terisolir  ( insular ) atau  terpisah  dari mainland ,  dan  rentan ( vulnerability ) terhadap perubahan lingkungan  (Bengen et  al .,  2012).  Menurut Fauzi  (2002)  keterbatasan  tersebut  me- rupakan faktor kendala yang harus dipertimbangkan  dalam  melakukan  penge- lolaan.  Meskipun  memiliki  keterbatasan, pulau kecil dan perairan sekitarnya menyediakan  sumberdaya  alam  yang  cukup beragam  dan  produktif,  seperti  terumbu karang,  padang  lamun,  mangrove,  berbagai jenis  ikan,  energi  kelautan,  dan  jasa-jasa lingkungan  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk memenuhi kebutuhan hidup  manusia (Dahuri, 2003).  Keberadaan  sumberdaya  alam  dan jasa  lingkungan  tersebut  diduga  menjadi pemicu  penggunaan  ruang  di  pulau  kecil, meskipun akses terhadap transportasi, pendidikan,  kesehatan,  pasar,  teknologi  dan informasi masih sangat terbatas.
Selain  pemukiman  penduduk,  jenis kegiatan  pemanfaatan  ruang  yang  dapat dilakukan  di  pulau  kecil  cukup  beragam. Berdasarkan Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan  No.  20  tahun  2008  prioritas pemanfaatan  pulau  kecil  diantaranya  adalah untuk  kepentingan  konservasi,  pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya  laut,  pariwisata  bahari,  usaha perikanan  dan  kelautan,  industri  perikanan secara  lestari,  dan  pertahanan  keamanan. Diantara berbagai jenis kegiatan pemanfaatan yang boleh dilakukan, pengembangan pariwisata bahari adalah kegiatan yang cukup populer, dan merupakan salah satu instrumen pembangunan  ekonomi  (Kurniawan et  al ., 2016).  Pengembangan  kegiatan  pertanian yang dikenal  dengan  istilah agromarine juga
merupakan  salah  satu  bentuk  pemanfaatan ruang  yang  dapat  dilakukan  di  pulau  kecil. Kebiasaan  masyarakat  Indonesia  bercocok tanam  menjadikan  aktivitas  pertanian  selalu berdampingan dengan pemukiman penduduk. Namun  demikian  lahan  untuk  kegiatan pertanian  cenderung  mengalami  penurunan akibat bertambahnya luas kawasan pemukiman penduduk (Krisnohadi, 2011).
Sebagai salah satu bentuk pemanfaatan  ruang,  pemukiman  penduduk memiliki  konsekwensi  terhadap  perubahan fungsi lahan. Menurut Rotinsulu et al . (2018) dan    Mekonnen et  al. (2018)  dua  kegiatan tersebut  merupakan  komponen  terbesar  yang berkaitan  erat  dengan  terjadinya  perubahan fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan tersebut juga  berkaitan  dengan  peningkatan  emisi karbon  di  udara  (Wu et  al., 2012).  Selain berdampak pada ekosistem darat, pemukiman penduduk  di  pulau  kecil  juga  menghasilkan limbah  domestik  yang  dapat  meningkatkan konsentrasi  bahan  organik  yang  terkandung dalam  air  (Chen,  2018;  Cao et  al .,  2017). Perubahan-perubahan  tersebut  merupakan implikasi  dari  kegiatan  manusia  yang cenderung  destruktif  terhadap  keberadaan sumberdaya,  khususnya  sumberdaya  alam  di pulau-pulau kecil.
Meningkatnya jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatan kebutuhan manusia  merupakan  faktor  pemicu  ( driving forces )  terhadap  penggunaan  lahan  (Meyer and  Turner,  1992;  Lambin et  al .,  2001; Diposaptono, 2015). Selain berimplikasi pada aspek  sosial  dan  ekonomi,  pertambahan jumlah  penduduk  akan  terus  meningkat sampai  pada  keadaan  dimana  daya  dukung lingkungan  tidak  sebanding  dengan  tekanan yang  diberikan.  Terjadinya  alih  fungsi  lahan merupakan  salah  satu  konsekuensi  logis pertambahan jumlah penduduk yang menyebabkan  hilangnya  vegetasi  daratan, utamanya  ekosistem  mangrove.  Menurut Food  and  Agriculture  Organization (FAO) (2007) Indonesia kehilangan sekitar 40% luas hutan  mangrove akibat  alih  fungsi  menjadi tambak,  pemukiman  penduduk,  industri,  dan
perkebunan. Secara ekologi, hilangnya ekosistem  mangrove berarti hilangnya  fungsi sebagai spawning  ground , feeding  ground dan nursery ground berbagai jenis biota laut. Mengingat  pemukiman  penduduk  memiliki konsekuensi terhadap perubahan fungsi lahan di  pulau  kecil,  salah  satu  upaya  yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menetapkan  kawasan  lindung  di  pulau  kecil sebesar  30%  dari  luas  pulau  sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria No. 17 tahun 2016.
Sebagai  daerah  otonom  baru  yang berusia  ±  4  tahun,  Kabupaten  Muna  Barat membutuhkan  berbagai  kajian  dalam  hal pengelolaan  pulau-pulau  kecil  sebagai  input dalam penentuan kebijakan. Urgensi kebijakan  pengelolaan  pulau  kecil  sangat beralasan karena: (1) karakteristik Kabupaten Muna  Barat  merupakan  wilayah  pesisir  dan kepulauan,  dimana  perairan  Selat  Tiworo merupakan  perairan  utama  yang  dapat menghubungkan dengan wilayah lainnya; (2)
adanya  kegiatan  pemanfaatan  sumberdaya pulau-pulau  kecil  yang  cukup  beragam seperti perikanan tangkap, pemukiman penduduk,  rekreasi  dan  wisata  bahari, budidaya  laut,  dan  transportasi.  Berdasarkan fenomena pemukiman penduduk di Kepulauan  Tiworo,  penelitian  ini  sangat menarik  untuk  menganalisis  keterkaitan pemukiman penduduk terhadap tingkat pemanfaatan  lahan,  daya  dukung,  dan implikasinya terhadap kualitas perairan.

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  gugus Kepulauan  Tiworo  yang  berpenduduk,  yakni Pulau  Tiga,  Pulau  Tasipi,  Pulau  Santigi, Pulau Balu, Pulau Mandike, dan Pulau Bero, Kecamatan  Tiworo  Utara  Kabupaten  Muna Barat  pada  bulan  Desember  2017  sampai dengan Juni 2018.
Potensi dan penggunaan lahan (spasial), dianalisis menggunakan citra satelit
SPOT  6  tahun  2016.  Analisis  daya  dukung lahan untuk permukiman penduduk dilakukan dengan pendekatan analisis kebutuhan  ruang  minimum  setiap  individu sesuai  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  03- 1733-2004.  Implikasi  permukiman penduduk terhadap  perubahan  mutu  air  dilakukan dengan  pendekatan  beban  nutrien  atau keseimbangan  masa,  yakni  membandingkan nilai  paremeter  kualitas  air  hasil  observasi dengan  nilai  baku  mutu  sesuai  Keputusan Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  No. 51/2004.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini berupa data  luas pulau, tutupan lahan,  dan  data  degradasi  lahan  diperoleh dari analisis citra satelit SPOT 6 tahun 2016. Data dan  informasi  yang diperoleh dianalisis dengan  menggunakan  beberapa  alat  analisis sebagai berikut.

## 2.2. Analisis Data
2.2.1. Potensi Lahan Pemukiman
Potensi  lahan  untuk  pemukiman penduduk adalah luas pulau kecil yang dapat dimanfaatkan  setelah  dikurangi  dengan  30% untuk  alokasi  kawasan  lindung  sesuai Pertaruran  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang No.  17  tahun  2016.  Berdasarkan  peraturan tersebut,  maka  potensi  lahan  dapat  dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.
…..…. (1)
2.2.2. Estimasi Daya Dukung Lahan
Analisis daya dukung lahan
merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menentukan  jumlah  maksimum  penduduk  di pulau  kecil.  Jumlah  maksimum  penduduk pulau  kecil  ditentukan  dengan  pendekatan jumlah  unit  rumah  tinggal.  Estimasi  jumlah unit  rumah  tinggal  ditentukan  dengan pendekatan analisis kebutuhan ruang minimum  setiap  individu  sesuai  Standar Nasional  Indonesia  (SNI)  03-1733-2004. Berdasarkan  SNI  03-1733-2004  kebutuhan ruang  minimum  setiap  individu  sebesar  9,6
m 2 . Untuk  mengestimasi  daya  dukung  lahan pulau  kecil  sesuai  standar  SNI  dihitung dengan pendekatan sebagai berikut:
Total luas lantai =  Luas lantai utama + Luas lantai pelayanan
Luas lantai utama =  9,6 x ∑ jiwa per KK Luas lantai pelayanan =    50%    x  luas  lantai utama ..………………………………….. (2)
Koefisien dasar bangunan adalah 50%, maka kebutuhan  kavling  minimum  setiap  KK adalah:
…………………………………………... (3)
Jika  digunakan  asumsi  bahwa  setiap KK  terdiri  dari  4  jiwa,  maka  kebutuhan kavling  minimum  sebesar  115,2  m 2 .  Jika fasilitas  umum  berupa  jalan  lokal  sekunder dengan  lebar  5  m    yang  merupakan  kelas jalan  terendah  untuk  menghubungkan  setiap unit pemukiman, maka jumlah unit bangunan per hektar lahan adalah sebesar 60 unit, yang dapat menampung 240 jiwa.

## 2.2.3. Analisis Degradasi Lahan
Tingkat degradasi lahan yang mencerminkan pemanfaatan sumberdaya lahan  pada  kondisi eksisting dihitung menggunakan persamaan (Rahman, 2009).
……………………. (4)
Keterangan:
DLT =    degradasi  lahan  oleh  lahan terbangun pulau ke-i (%); LT =    luas  lahan terbangun pulau ke-i (km 2 ); A =    luas pulau kecil ke-i (km 2 ).

## 2.2.4. Perubahan Mutu Air
Pendekatan  yang  digunakan  untuk mengestimasi perubahan mutu air didasarkan pada korelasi peningkatan kandungan amonia dalam  air  dengan  peningkatan  jumlah
penduduk.  Hasil  penelitian  Ketjulan et  al . (2019)  menunjukkan  bahwa  penduduk  di Kepulauan  Tiworo  berpengaruh  secara  nyata terhadap  parameter  amonia  di  perairan. Pendekatan  yang  digunakan  mengestimasi perubahan  mutu  air  adalah  persamaan  rasio baku  mutu  (RBM)  sebagai  berikut  (Pindyck and Rubinfeld, 1998):
………………………. (5)
Keterangan: RBM   = Rasio Baku Mutu, a = konstantra, b= koefisien regresi, Pi = jumlah penduduk.
Nilai  konstanta  dan  koefisien  regresi untuk  menduga  nilai  rasio  baku  mutu  air mengacu  pada  hasil  perhitungan  yang dilakukan  oleh  Ketjulan et  al .  (2019).  Nilai konstanta  yang  diperoleh  sebesar  0,07, sedangkan nilai koefisien regresi sebesar 2,34 x  10 -5 .  Nilai  koefisien  regresi  sebesar  2,34  x 10 -5 memiliki pengertian bahwa setiap terjadi pertambahan  penduduk  sebesar  satu  satuan, akan  meningkatkan  nilai  RBM  amonia
sebesar  2,34  x  10 -5 .  Nilai  RBM  sebesar  1 adalah  batas  daya  dukung,  artinya  nilai  hasil pengukuran  parameter  kualitas  air eksisting sama  dengan  nilai  baku  mutu  air  sesuai Keputusan Menteri Negara Ligkungan Hidup No.  51/2004.  Jika  nilai  RBM  >  1  ,  artinya telah  melebihi  daya  dukung,  sebaliknya  jika nilai  RBM  <  1  berarti  belum  melebihi  daya dukung perairan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil
Berdasarkan  hasil analisis  citra satelit SPOT-6, secara keseluruhan gugus Kepulauan Tiworo yang terletak di Kecamatan Tiworo Utara berjumlah 14 pulau. Ukuran  luas  pulau  bervariasi  mulai  dari 0,047-14,70  km 2 .  Pulau  yang  berpenduduk berjumlah  6  pulau,  memiliki  luas  0,047-1,27 km 2 .  Pulau  berpenduduk  yang  berukuran paling  kecil  adalah  Pulau  Tasipi,  sedangkan pulau  yang  berukuran  paling  besar  adalah Pulau Balu. Total luas pulau yang dimanfaatkan  sebagai  tempat  pemukiman penduduk saat ini sebesar 3,07 km 2 .
Gambar 2. Potensi lahan pemukiman penduduk pulau kecil (sumber: analisis data 2019).
Gambar 3. Daya dukung lahan pulau-pulau kecil (sumber: analisis data 2019).
Bentuk  pemanfaatan  lahan  di  daratan Kepulauan Tiworo saat ini adalah pemukiman penduduk. Berdasarkan Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan No.  20  tahun  2008  pemukiman  penduduk merupakan  salah  satu  bentuk  pemanfaatan lahan  yang  boleh  dilakukan  di  pulau  kecil. Namun  demikian,  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang  membatasi  pemanfaatan  lahan  di pulau  kecil  dengan  mengalokasikan  minimal 30%  dari  luas  pulau  untuk  kawasan  lindung (Permen  ATR  No  17/2016).  Mengacu  pada peraturan  tersebut,  maka  potensi  lahan  yang dapat  dimanfaatkan  untuk  permukiman penduduk  dapat  ditentukan  sebagaimana disajikan pada Gambar 2.
Gambar  2  menunjukkan  bahwa  pulau yang  memiliki  ukuran  luas  lebih  besar  juga memiliki  potensi  lahan  yang  lebih  besar untuk dimanfaatkan sebagai lahan permukiman. Berdasarkan analisis kebutuhan ruang minimum setiap individu, daya dukung lahan  pulau-pulau  kecil  sesuai  dengan potensi  lahan  permukiman  tersebut  disajikan pada Gambar 3.
Berdasarkan Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan  bahwa  pulau  yang  memiliki ukuran  lebih  besar,  juga  memiliki  potensi lahan  dan  daya  dukung  yang  lebih  besar untuk  permukiman.  Meskipun  pulau  yang
berukuran  lebih  besar  memiliki  potensi  dan daya  dukung  yang  lebih  besar  untuk permukiman  penduduk,  namun  belum  tentu memiliki  jumlah  penduduk  yang  lebih  besar pula.  Sebagai  contoh  di  Pulau  Tasipi  dan Pulau  Mandike  yang  memiliki  jumlah penduduk  terbesar  kedua  dan  ketiga,  tetapi memiliki ukuran luas lebih kecil dibandingkan  pulau-pulau  kecil  lainnya.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  preferensi penduduk Kepulauan Tiworo terhadap pulau yang lebih besar  relatif  kecil,  sehingga  pulau  yang berukuran  lebih  kecil  justru  memiliki  jumlah penduduk yang lebih besar.
Berdasarkan  observasi  lapangan  yang dilakukan,  pemanfaatan  lahan  di  daratan pulau  hanya  digunakan  sebagai  tempat pemukiman  penduduk.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  kontribusi  setiap  rumah  tangga  terhadap degradasi  lahan  tergolong  kecil  berkisar antara  217-569  m 2 sebagaimana  ditampilkan Gambar 4. Tingkat degradasai lahan atau luas lahan  yang  termanfaatkan  tersebut  sudah termasuk  lahan  yang  digunakan  untuk fasilitas  umum  seperti  bangunan  sekolah, sarana ibadah, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintahan.  Meskipun  secara  keseluruhan tingkat  degradasi  lahan  baru  mencapai  31,45 ha  atau  11,73%  dari  total  luas  pulau,  namun tingkat  pemanfaatan  atau  degradasi  lahan
yang  terjadi  di  Pulau  Tasipi  dan  Pulau Mandike telah mencapai 100%. Kedua pulau tersebut memiliki tingkat kepadatan penduduk  yang  lebih  tinggi  dibanding penduduk pulau lainnya. Tingkat pemanfaatan  lahan  dan  rata-rata  akses  lahan setiap unit rumah tangga yang terjadi disetiap pulau  kecil  disajikan  secara  lengkap  pada Gambar 4.
Pemanfaatan  lahan  pulau  kecil  untuk pemukiman  penduduk  sesuai  dengan  daya dukung  lahan  memberikan  respon  terhadap perubahan mutu air. Dampak yang ditimbulkan  berupa  limbah  domestik  dapat mengakibatkan peningkatan konsentrasi bahan  pencemar  yang  masuk  ke  perairan.
Konsentrasi  amonia  di  perairan  merupakan parameter  kualitas  perairan  yang  memiliki korelasi  dengan  jumlah  penduduk  di  gugus Kepulauan  Tiworo  (Ketjulan et  al., 2019). Hasil  analisis  yang  dilakukan  oleh  Ketjulan et  al. (2019)  menemukan  bahwa  setiap individu  yang  mendiami  gugus  Kepulauan Tiworo memberikan kontribusi berupa peningkatan  nilai  rasio  baku  mutu  amonia sebesar    2,34  x  10 -5 ,  dan  nilai  konstanta amonia di perairan sebesar 0,07.  Jika asumsi pertumbuhan  penduduk  sebesar  1,36%  per tahun  sesuai  dengan  tingkat  pertumbuhan penduduk  saat  ini,  tren peningkatan  nilai RBM  amonia  disajikan  pada  Gambar  5 berikut.
Gambar 4. Tingkat pemanfaatan lahan Kepulauan Tiworo (sumber: analisis data 2019).
(B)
Gambar 5.  (A)  Tren  peningkatan  RBM  amonia,  (B)  tren  penurunan  daya  dukung  perairan (Sumber:  Ketjulan et al ., 2018).
Gambar  5  A  menunjukkan  tren peningkatan  RBM  amonia  di  perairan  yang ditunjukan  pada  sumbu  y  akan  mengalami peningkatan  seiring  dengan  berjalannya waktu  dan  terjadinya  pertambahan  jumlah penduduk  yang  tunjukan  pada  sumbu  x.  Hal ini  mengakibatkan  tren  penurunan  daya dukung  atau  penurunan  mutu  perairan sebagaimana  yang ditampilkan pada Gambar 5B.
Hasil penelitian Ketjulan et al. (2019) menunjukkan bahwa nilai RBM amonia pada persamaan  RBM  =  0,07  +  2,34  x  10 -5 (Pi) belum  melebihi  nilai  RBM  yang  ditetapkan (RBM  <  1).  Nilai  0,07  adalah  nilai  konstan (a)  yang  menunjukkan  nilai  RBM  amonia secara  alami  di  perairan,  sedangkan  2,34  x 10 -5 adalah  nilai  koefisien  regrasi  (b)  yang menunjukkan  besarnya  kontribusi  setiap penduduk  terhadap  besarnya  nilai  RBM amonia.  Berdasarkan  persamaan  tersebut, maka  proyeksi  nilai  RBM  amonia  ber-
dasarkan  jumlah  penduduk  saat  ini,  dan proyeksi  berdasarkan  jumlah penduduk  yang sesuai dengan daya dukung lahan pulau kecil disajikan pada Tabel 1.
Proyeksi nilai RBM amonia berdasarkan  jumlah  penduduk  yang  sesuai dengan  daya  dukung  lahan  pada  Tabel  1 menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  saat ini maupun proyeksi jumlah penduduk sesuai daya  dukung  lahan  masih  berada  dibawah ambang  baku  mutu  air.  Hal  ini  memberikan gambaran  bahwa  jika  pemukiman  penduduk di  pulau-pulau  kecil  sesuai  dengan  daya dukung  lahan,  maka  nilai  RBM  amonia disetiap  pulau-pulau  kecil  masih  berada dibawah  baku  mutu  (RBM  >  1).  Demikian pulau  dengan  permukiman  penduduk  di Pulau  Tasipi,  dimana  walaupun  jumlah penduduk telah melebihi daya dukung lahan, namun  nilai  RBM  amonia  hanya  sebesar 0,086 (RBM < 1).
Tabel 1. Proyeksi nilai RBM amonia pulau-pulau kecil.
No. Pulau Jumlah Penduduk (jiwa) Daya Dukung Lahan (jiwa) Proyeksi RBM Amonia Sesuai Jumlah Penduduk Saat Ini Sesuai Daya Dukung Lahan 1. Tiga 404 18.419 0,079 0,501 2. Tasipi 723 695 0,087 0,086 3. Santigi 308 5 617 0,077 0,201 4. Balu 1.892 20 519 0,114 0,550
No. Pulau Jumlah Penduduk (jiwa) Daya Dukung Lahan (jiwa) Proyeksi RBM Amonia Sesuai Jumlah Penduduk Saat Ini Sesuai Daya Dukung Lahan 5. Mandike 764 1 904 0,088 0,115 6. Bero 463 3 887 0,081 0,161 Sumber: analisis data 2019.

## 3.1. Pembahasan
Pemukiman  penduduk  di  Kepulauan Tiworo  merupakan  bentuk  pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Total  14  pulau  kecil  yang  berada  di  wilayah administrasi  Kecamatan  Tiworo  Utara,  6 pulau  diantaranya  telah  dimanfaatkan  untuk pemukiman penduduk. Aktivitas pemukiman penduduk  yang  dilakukan  merupakan single use activity , karena jenis kegiatan pemanfaatan lainnya seperti pariwisata bahari, dan kegiatan pertanian tidak dilakukan diwilayah tersebut. Tingkat pemanfaatan  lahan  secara  umum  masih tergolong  rendah,  sebesar    31,45  ha  atau 11,73%  dari  total  keseluruhan  pulau-pulau kecil berpenduduk. Rendahnya tingkat pemanfaatan  lahan  karena  jumlah  penduduk tergolong  rendah  dengan  tingkat  kepadatan berkisar antara 4-154 ind/ha.
Meskipun  pemanfaatan  lahan  masih tergolong  rendah,  namun  pemanfaatan  lahan di  Pulau  Tasipi  dan  Pulau  Mandike  telah mencapai  100%.  Kedua  pulau  tersebut memiliki  tingkat  kepadatan  penduduk  yang lebih  besar  dibandingkan  dengan  kepadatan pulau-pulau  kecil  lainnya.  Selain  itu,  kedua tersebut  merupakan  pulau  yang  berukuran paling  kecil  dibandingkan  pulau-pulau  kecil berpenduduk  lainnya.  Oleh  karena  memiliki ukuran yang lebih kecil, tentu memiliki daya dukung  yang  lebih  kecil  pula.  Luas  Pulau Tasipi  sebesar  4,7  ha  memiliki  lahan potensial  untuk  permukiman  penduduk sebesar  3,29  ha,  yang  dapat  menampung penduduk  sesuai  SNI  03-1733-2004  sebesar 695 jiwa.
Saat  ini  pemanfaatan  lahan  di  Pulau Tasipi  telah  melebihi  daya  dukung  lahan, bahkan  tidak  ada  lagi  peruntukan  lahan sebesar 30% untuk kawasan lindung
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tahun 2016.  Jumlah penduduk di pulau tersebut saat ini berjumlah 723  jiwa  telah  melebihi  daya  dukung  lahan. Sementara  itu  jumlah  penduduk  di  Pulau Mandike  meskipun  belum  melebihi  daya dukung  lahan,  tetapi  tingkat  pemanfaatan lahan  atau  lahan  yang  terdegradasi  sudah mencapai  100%.  Jumlah  penduduk  saat  ini sebesar 764  jiwa  masih  lebih kecil dari daya dukung  lahan  sebesar  1.904  jiwa.  Tingginya tingkat  pemanfaatan  lahan  di  pulau  ini disebabkan  rata-rata  akses  lahan  setiap  unit rumah  tangga  lebih  besar  dibandingkan pulau-pulau kecil lainnya sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.
Karakteristik Kepulauan Tiworo yang berukuran  sangat  kecil,  dengan  ukuran berkisar  antara  0,047-1,27  km 2 ,  menjadikan ketersediaan lahan merupakan faktor pembatas.  Meskipun  ketersediaan  lahan  di pulau  kecil  menjadi  faktor  pembatas,  namun preferensi penduduk Kepulauan Tiworo tidak berkaitan  dengan  pulau  yang    berukuran lebih besar. Hal ini memberikan kesan bahwa penduduk  Kepulauan  Tiworo  tidak  memiliki ketergantungan  terhadap  ketersediaan  lahan. Kecenderungan masyarakat Kepulauan Tiworo  mengakses  sumberdaya  lahan  hanya digunakan  untuk  mendirikan bangunan rumah  tinggal.  Rata-rata  akses  lahan  setiap rumah  tangga  berkisar  antara  217-569  m 2 , sudah  termasuk  lahan  untuk  fasilitas  umum seperti bangunan sekolah, kantor pemerintahan,  sarana  ibadah,  dan  sarana untuk  fasilitas  kesehatan.  Fasilitas  umum yang tersedia di gugus pulau kecil berpenduduk  berupa  sekolah  dasar  (SD), sekolah  lanjutan  tingkat  pertama  (SLTP), kantor  pemerintahan,  puskesmas  pembantu, dan  sarana  ibadah.  Berdasarkan  standar
nasional Indonesia, kebutuhan lahan keseluruhan  fasilitas  umum  tersebut  sebesar 3.960  m 2 .  Akses  lahan  setiap  rumah  tangga yang  relatif  kecil  menggambarkan  tingkat degradasi  atau  alih  fungsi  lahan  juga  relatif kecil.  Kondisi  berbeda  ditunjukkan  di pemukiman penduduk Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, dimana dinamika pemanfaatan lahan yang paling sering terjadi adalah  penggunaan  lahan  yang  belum terpakai/lahan  kosong,  dan  juga  perubahan fungsi  lahan  dari  fungsi  yang  satu  menjadi fungsi lainnya (Nurjanah, 2012).
Rendahnya preferensi penduduk terhadap  pulau  yang  berukuran  lebih  luas diduga  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  yakni: (1)  Setiap  penduduk  hanya  memiliki  hak ulayat  pada  pulau  kecil  dimana  mereka tinggal  menetap.  Pengakuan  hak-hak  adat masyarakat tersebut  diakui  secara  konstitusi, yang  telah  tertuang  dalam  pasal  18B  UUD 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati  kesatuan  kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak  hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat.  Bagian-bagian dari  tanah  hak  bersama  tersebut  dapat diberikan  kepada  orang  dan  badan  hukum tertentu  (Hutagalung  dan  Gunawan,  2009). (2)  Telah  terbentuknya  ikatan  jejaring  sosial antar  masyarakat  disuatu  pulau,  sehingga masyarakat  tidak  ingin  meninggalkan  pulau kecil  yang  sudah  dihuni  selama  bertahun- tahun.  Memanfaatkan  jejaring  sosial  bagi masyarakat  merupakan  salah  satu  strategi adaptasi  terhadap  perubahan  lingkungan (Helmi dan Satria,  2012; Petzold  and  Ratter, 2015).  (3)  Karakteristik  gugus  Kepualaun Tiworo  adalah  pulau  berpasir  yang  tidak memungkinkan  untuk  dimanfaatkan  sebagai sumber pendapatan tambahan seperti melalui kegiatan  pertanian  dan  peternakan.  Hal  ini menyebabkan  tidak  adanya  kecenderungan masyarakat  untuk  mengakses  lahan  yang lebih  besar.  Kondisi  ini  berbeda  dengan  pe- manfaatan  lahan  oleh  masyarakat  di  Pulau Masalembu yang memanfaatkan lahan sebagai alternatif penghasilan, yang
kemudian beralih menjadi komoditas unggulan  (Pinuji et  al., 2018).  Menurut Mekonnen et  al .  (2018)  dan  Rotinsulu et  al . (2018)  pertanian  dan  pemukiman  penduduk merupakan  elemen  utama  yang  berkaitan dengan penggunaan lahan. (4) akses terhadap lokasi penangkapan, dimana wilayah penangkapan  yang  memiliki  jarak  yang relatif  lebih  dekat  lebih  menguntungkan dibandingkan  dengan  wilayah  tangkapan yang jauh.
Meskipun tingkat kepadatan penduduk  di  Kepulauan  Tiworo  masih tergolong  rendah,  namun  keberadaannya memiliki  keterkaitan  terhadap  degradasi lahan.  Tingkat kepadatan penduduk  di  setiap pulau  menunjukkan  korelasi  yang  positif terhadap  tingkat  degradasi  lahan.  Semakin besar tingkat kepadatan penduduk, degradasi lahan yang terjadi juga lebih besar (Luo et al., 2017;  Gibson,  2018;  Du  dan  Huang,  2017). Secara  keseluruhan  degradasi  lahan  yang terjadi telah mencapai 31,45 ha atau 11,73%, namun  di  Pulau  Tasipi  dan  Pulau  Mandike telah  mengalami  degradasi  lahan  yang mencapai  100%.  Kedua  pulau  tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan  pulau  berpenduduk  lainnya. Secara umum rendahnya tingkat pemanfaatan lahan  menunjukkan  bahwa  lahan  pulau  kecil hanya dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk.
Total  jumlah  penduduk  Kepulauan Tiworo  saat  ini  sebesar  4.554  jiwa  relatif kecil  dibandingkan  dengan  daya  dukung lahan.  Total  daya  dukung  lahan  pulau  kecil berpenduduk sebesar 51.039 jiwa, sedangkan total  daya  dukung  lahan  yang  tersedia  dan belum  dimanfaatkan  sebesar  46.485  jiwa, lebih  besar  dari  jumlah  penduduk  saat  ini. Jika  pertumbuhan  penduduk  sebesar  1,36% per  tahun  (pertumbuhan  penduduk  saat  ini), tentunya  pulau  yang  berukuran  lebih  kecil dan  memiliki  tingkat  kepadatan  penduduk lebih  tinggi  akan  lebih  cepat over kapasitas di-bandingkan  pulau  dengan  kepadatan penduduk  lebih  rendah.  Dari  6  pulau  yang berpenduduk,  Pulau  Tasipi  memiliki  ukuran
yang  paling  kecil,  dan  tingkat  kepadatan penduduk  yang  paling  tinggi.  Jumlah penduduk di pulau tersebut sebesar 723 jiwa, telah melebihi daya dukung lahan (644 jiwa). Sementara  itu  di  Pulau  Mandike  meskipun tingkat  pemanfaatan  lahan  telah  mencapai 100%  namun  jumlah  penduduk  masih dibawah  daya  dukung  lahan.  Tingginya tingkat  pemanfaatan  lahan  bukan  karena jumlah  penduduk  yang  melebihi  daya dukung  lahan seperti halnya di Pulau Tasipi, tetapi  karena  rata-rata  akses  lahan  setiap rumah tangga  lebih  besar dibandingkan rata- rata  akses  lahan  di  pulau  kecil  lainnya. Sedangkan Pulau Tiga dan Pulau Balu adalah pulau yang memiliki daya dukung lahan yang lebih besar dibanding pulau kecil berpenduduk  lainnya.  Kepadatan  penduduk yang  tinggi,  berpotensi  akan  terjadinya  alih fungsi  lahan  pulau  kecil  yang  tidak berpenduduk  sebagai  tempat  pemukiman penduduk.  Fenomena  per-tambahan  jumlah penduduk  akan  menambah  kompleksitas persoalan  yang terjadi di  wilayah pesisir dan pulau pulau kecil (Diposaptono, 2015).
Implikasi permukiman penduduk juga berkaitan  dengan  perubahan  mutu  air.  Hasil analisis rasio baku mutu yang dilakukan oleh Ketjulan et  al. (2019)  menunjukkan  adanya pengaruh  yang  nyata  jumlah  penduduk Kepulauan  Tiworo  terhadap  konsentrasi amonia  di  perairan.  Kontribusi  setiap penduduk  pulau  kecil  terhadap  nilai  RBM amonia  di  perairan  sebesar  2,34  x  10 -5 . Berdasarkan besarnya
nilai koefisien tersebut,  maka  nilai  RBM  dugaan  sesuai jumlah  penduduk  saat  ini  berkisar  antara 0,077-0,114.  nilai  tersebut  masih  lebih  kecil dari  1,  yang  menunjukkan  bahwa  perairan belum  tercemar  oleh  amonia.  Besarnya  nilai RBM  dugaan  tersebut  tentunya  semakin bertambah  seiring  dengan  pertambahan jumlah penduduk.
Pertumbuhan  penduduk  yang  ber- akibat  pada  pertambahan  jumlah  penduduk pulau-pulau  kecil  juga  berimplikasi  terhadap penurunan  mutu  air.  Ketjulan et  al. (2019) menyebutkan bahwa setiap pertambahan satu
individu penduduk pulau-pulau kecil di Selat Tiworo  mengakibatkan  peningkatan  nilai RBM  amonia  sebesar  2,34  x  10 -5 .  Limbah organik  yang  dihasilkan  oleh  penduduk pulau-pulau  kecil  yang  diduga  mengandung senyawa nitrogen akan terdekomposisi menjadi  ion-ion  yang  lebih  sederhana. Menurut  Fitzgerald et  al. (2014);  Jianlong et al .  (2004);  Effendi  (2003);  Garrido et  al . (1997)  limbah  nitrogen  hasil  dekomposisi bahan  organik  oleh  mikroba  merupakan sumber amonia di perairan. Jika pertumbuhan  penduduk  Kepulauan  Tiworo sebesar  1,36%  per  tahun,  maka  nilai  RBM amonia akan mencapai angka 1 dalam jangka waktu  133  tahun  kedepan  sebagaimana ditampilkan  pada  Gambar  5.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  peningkatan  populasi penduduk yang menghasilkan limbah domestik, memiliki keterkaitan dengan peningkatan  konsentrasi  bahan  organik  yang terkandung dalam air (Chen, 2018; Cao et al ., 2017).  Estimasi  peningkatan  nilai  RBM  dan daya  dukung  amonia  tersebut  merupakan kondisi  aktual  saat  ini,  dimana  tidak dilakukan intervensi terhadap jumlah penduduk  sebagai  salah  satu  sumber  bahan organik.  Besarnya  daya  dukung  perairan pulau-pulau kecil yang mencapai 39.852 jiwa menunjukkan  bahwa  kapasitas  asimilasi badan  air  dalam  mengurai  material  organik lebih besar dibandingkan dengan input bahan organik,  sehingga  tidak  mengakibatkan perairan menjadi tercemar.

## IV. KESIMPULAN
Secara  umum  pemanfaatan  lahan sebagai  tempat  pemukiman  penduduk  di gugus  Kepulauan  Tiworo  masih  berada dibawah daya dukung lahan, kecuali di Pulau Tasipi  dan  Pulau  Mandike. Preferensi penduduk  terhadap  pulau  yang  berukuran lebih  luas  tergolong  rendah,  yang  diduga berkaitan  dengan  hak  ulayat,  ikatan  jejaring sosial,  karakteristik  lahan  darat,  dan  akses terhadap lokasi penangkapan. Tingkat degradasi  lahan  juga  tergolong  rendah,  dan
memiliki  korelasi  yang  signifikan  dengan tingkat  kepadatan  penduduk  yang  mendiami pulau-pulau kecil. Kecenderungan masyarakat  mengakses  sumberdaya  lahan hanya  digunakan  sebagai  tempat  untuk mendirikan  bangunan  tinggal.  Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pemukiman penduduk  sesuai  dengan  daya  dukung  lahan tidak  akan  melebihi  ambang  baku  mutu amonia  di  perairan.  Perspektif  pengelolaan besarnya  daya  dukung  perairan  gugus Kepulauan  Tiworo  yang  melebihi  daya dukung  lahan  menunjukkan  bahwa  ke- tersediaan  lahan di gugus Kepulauan Tiworo merupakan  faktor  pembatas  dalam  pe- ngelolaan pulau kecil.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Publikasi  ini  merupakan  salah  satu bagian  dari  proses  penelitian  dalam  program studi  pengelolaan  sumber  daya  pesisir  dan laut di Institut Pertanian Bogor. Penulis ingin mengucapkan  terima  kasih  kepada  semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Kepada unsur pimpinan Universitas Halu Oleo  yang  telah  memberikan  kesempatan belajar,  juga  kepada  tim  yang  membantu dalam  survei  lapangan  sampai  penelitian  ini dapat diselesaikan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Bengen,  D.G.,  A.S.W.  Retraubun,  dan  S. Saad.  2012.  Menguak  realitas  dan urgensi  pengelolaan  berbasis  eko- sosio sistem pulau-pulau kecil.
Bogor: Pusat Pembelajaran dan Pengembangan  Pesisir  dan  Laut (P4L). ISBN 979-98867-2-4.
Cao, W., R. Li,  X. Chi, N. Chen, J. Chen, H. Zhang    and  F.  Zhang.  2017.  Island urbanization and its ecological consequences:  A  case  study  in  the
Zhoushan Island, East China. Ecological  Indicators ,  76:  1-14. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017
.01.001
Chen,  Y.C.  2018. Effects  of  urbanization  on municipal  solid  waste  composition. Waste  Management ,  79:  828-836. https://doi.org/10.1016/j.wasman.201 8.04.017
Dahuri,  R.  2003.  Keanekaragaman  hayati laut; aset pembangunan berkelanjutan Indonesia.  Jakarta:  Gramedia.  412 hlm.
Diposaptono,  S.  2015.  Membangun  poros maritim  dunia  dalam  perspektif  tata ruang  laut.  Direktorat  Tata  Ruang Laut  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil. Jakarta, 398 hlm.
Du,  X.  and  Z.  Huang.  2017.  Ecological  and environmental  effects  of  land  use change  in  rapid  urbanization:  The case  of  Hangzhou,  China. Ecological Indicators, 81: 243-251.
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017 .05.040
Effendi,  H.  2003.  Telaah  kualitas  air  bagi pengelolaan sumberdaya dan
lingkungan perairan.
Kanisius. Jakarta. 259 hlm. ISBN:979-21-0613- 8.
Fauzi, A. 2002. Valuasi ekonomi sumberdaya pulau-pulau kecil.
Makalah  disampaikan  pada  seminar peluang investasi pulau-pulau kecil di indonesia. Jakarta 10 Oktober 2002.
Fitzgerald,  C.M.,  P.  Camejo,  J.Z.  Oshlag, and  D.R.  Noguera.  2015.  Ammonia- oxidizing  microbial  communities  in reactors  with  efficient  nitrification  at low-dissolved oxygen.
Water
Research, 70: 38-51.
https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.
11.041
Food  and  Agriculture  Organization  (FAO). 2007. The  world’s  mangroves  1980-
2005 .  Rome:  Food  and  Agriculture Organization  of  the  United  Nations. 153p.
Garrido, J.M., W.A.J. van Benthum, M.C.M. van  Loosdrecht,  and J.J.  Heijnen. 1997.  Influence  of  dissolved  oxygen concentration  on  nitrite  accumulation
in a biofilm airlift suspension reactor. Biotechnology  and  Bioengineering , 53: 168-178. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097- 0290(19970120)53:2<168::AID- BIT6>3.0.CO;2-M Gibson,  J.  2018.  Forest  loss  and  economic inequality  in  the  solomon  islands: Using  small-  area  estimation  to  link environmental  change  to  welfare outcomes. Department of Economics, University of Waikato, New Zealand. Ecological  Economics, 148:  66-76. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.201 8.02.012
Helmi,  A.  dan  A.  Satria.  2012.  Strategi adaptasi  nelayan  terhadap  perubahan ekologis.  Makara. Sosial  Humaniora , 16(1):68-78.
Hutagalung,  A.S.  dan  M.  Gunawan.  2009. Kewenangan  pemerintah  di  bidang pertanahan.  Rajawali  Pers.  Jakarta. 224 hlm.
Jianlong,  W.  and  Y.  Ning.  2004.  Partial nitrification  under  limited  dissolved oxygen conditions.
Process
Biochemistry, 3(10): 1223-1229. https://doi.org/10.1016/S0032-
9592(03)00249-8
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2008. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.20/MEN/2008
Tentang pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  dan perairan  di  sekitarnya.  Jakarta.  17 November 2008.
Ketjulan,  R.,  Z.  Imran,  M.  Boer,  and  V.P. Siregar.  2019.  Estimation  of  water carrying  capacity for  settlement activities in small islands. case study: small  islands  of  North  Tiworo District, Muna Regency, Indonesia. J.
Nature  Environment  and  Pollution Technology, 18(2): 435-443.
Kurniawan,  F.,  L.  Adrianto,  D.G.  Bengen,
and L.B. Prasetyo. 2016.
Vulnerability  assessment  of  small islands  to  tourism:  The  case  of  the
Marine  Tourism  Park  of  the  Gili Matra  Islands.  Indonesia. Global Ecology  and  Conservation ,  6:  308- 326. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.0 4.001
Krisnohadi, A. 2011.  Tekanan penduduk dan trend  perubahan  penggunaan  lahan potensial  untuk  pertanian  di  Kota Singkawang Kalimantan Barat. Prosiding Seminar Nasional Budidaya Pertanian. Urgensi dan Strategi Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan Pertanian.  Bengkulu  7  Juli  2011.  36- 43 hlm. ISBN 978-602-19247-0-9.
Lambin,  E.F.,  B.L.  Turner,  H.J.  Geista,  S.B. Agbola,  A.  Angelsend,  J.W.  Bruce, O.T. Coomes, R. Dirzo, G. Fischer, C.
Folkei, P.S. George, K. Homewood, J.
Imbernon,  R.  Leemans,    X.  Li,  E.F. Moran, M. Mortimore, P.S. Ramakrishnan,  J.F.  Richards,  H. Skanes,  W.  Steffen,  G.D.  Stone,  U. Svedin,  T.A.  Veldkamp,  C.  Vogel, and J. Xuy. 2001. The causes of land- use  and  land-cover  change:  moving beyond the myths. Global
Environmental Change , 11: 261-269.
Luo,  J.,  X.  Zhang,  Y.  Wu,  J.  Shen,  L.  Shen, and  X.  Xing.  2017.  Urban  land expansion and the floating population in  China:  For  production  or  for living?. Cities , 74: 219-228. https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.1 2.007
Mekonnen, Z., H. Tadesse, T. Woldeamanuel,
Z.  Asfaw,  and  H.  Kassa.  2018.  Land use  and  land  cover  changes  and  the link  to  land  degradation  in  Arsi Negele  district,  Central  Rift  Valley,
Ethiopia. Remote Sensing Applications: Society and Environment. 12: 1-9. https://doi.org/10.1016/j.rsase.2018.0 7.012 Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup.  2004. Keputusan Menteri Negara
Lingkungan  Hidup  Nomor  51  Tahun
2004 tentang baku mutu air laut untuk biota laut. Jakarta: KLH.
Meyer, W.B. and B.L. Turner. 1992. Human population  growth  and  global  land- use/cover change. Graduate School of Geography and George Perkins Marsh  Institute,  Clark  University.
Annu. Rev. Ecol. Syst, 23: 39-61.
Nurjanah,  R.  2012.  Studi  persepsi  dampak perubahan pemanfaatan
lahan terhadap  kunjungan  wisata  di  pulau pramuka kepulauan seribu . J. Perencanaan  Wilayah  dan  Kota, 23 (2): 139-156.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang
Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2016. Penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jakarta. 14 April 2016.
Petzold, J. and B.M.W Ratter. 2015. Climate change  adaptation  under  a  social capital approach
Ananalytical
framework for small islands. Review.
Ocean  &  Coastal  Management ,  112:
36-43.
https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2 015.05.003
Pinuji,  S.,  M.A.  Suhartanto,  dan  T.  Arianto.
2018. Dinamika dan tantangan penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah  pulau  kecil. J.  Agraria  dan Pertanaha, 4(1): 102-114.
http://dx.doi.org/10.31292/jb.v4i1.21
8
Pindyck,  R.S.  and  D.L.  Rubinfeld.  1998. Econometric  models  and  economic forecast. Irwin McGraw-Hill. p 634.
Rahman,  A.  2009.  Analisis  kerentanan pulau-pulau  kecil  berbasis  spasial  di kawasan Selat Tiworo Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Bogor.  IPB.  149 hlm.
Rotinsulu,  W.,  H.  Walangitan,  dan  A. Ahmad.  2018.  Analisis  perubahan tutupan  lahan  daerah  aliran  sungai Tondano,  Sulawesi  Utara  Selama Periode  Tahun  2002  dan  2015. J. Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan Lingkungan, 8(2): 161-169.
https://doi.org/10.29244/jpsl.8.2.161- 169
Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  03-1733- 2004. Tata cara perencanaan lingkungan  perumahan  di  perkotaan. Badan Standardisasi Nasional 2004.
Wu,  S.,  L.J.  Mickley,  J.O.  Kaplan,  and  D.J. Jacob.  2012.  Impacts  of  changes  in land use and land cover on atmospheric chemistry and air quality over  the  21 st century.  Atmos. Chem. Phys, 12: 1597-1609. https://doi.org/10.5194/acp-12-1597- 2012
Received   : 02 April 2019 Reviewed  : 14 May 2019 Accepted  : 05 September 2019