## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLA PANGAN HARAPAN (PPH) DI KABUPATEN BANDUNG

## FACTORS AFFECTING HOPE FOOD PATTERN (PPH) IN BANDUNG DISTRICT
SYAEFUL ARGANDI* 1 , LUCYANA TRIMO 2 , TRISNA INSAN NOOR 2 Program Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran *Email: syaefulargandi@gmail.com

## ABSTRAK
Salah  satu  cara  mengetahui  kemandirian  pangan  melalui  kualitas  keragaman  konsumsi  pangan  yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH dapat digunakan sebagai ukuran keseimbangan gizi  dan  keanekaragaman  pangan  yang  dikonsumsi  oleh  penduduk  di  suatu  wilayah.  Skor  PPH maksimal,  yaitu  100  menunjukkan  situasi  konsumsi  pangan  yang  beragam  dan  baik  komposisi  serta mutu  gizinya  (Baliwati,  2011).  Pada  prakteknya  capaian  indikator  kualitas  dan  kuantitas  pangan  di Kabupaten Bandung belum tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran keluarga, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan terhadap PPH di Kabupaten Bandung. Metode dasar penelitian ini adalah  metode  eksplanasi  ( Eksplanatory  Research ).  Penentuan  Kecamatan  Paseh  dan  Pasirjambu dilakukan  secara Purposive  Sampling ,  yaitu  ditentukan  kecamatan  tertinggi  dan  terendah  PPHnya. Selanjutnya  ukuran  responden  dengan  menggunakan  teknik  Slovin.  Untuk  mengetahui  faktor-faktor yang  mempengaruhi  PPH di Kabupaten  Bandung  menggunakan  teknik  analisis regresi  berganda dan pengujiannya dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran  keluarga,  tingkat  pendidikan  dan  tingkat  pendapatan  berpengaruh  positif  terhadap  PPH Kabupaten  Bandung.  Artinya  semakin  tinggi  besaran  keluarga,  tingkat  pendidikan  dan  tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula PPH di Kabupaten Bandung.
Kata kunci: besaran keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, Pola Pangan Harapan

## ABSTRACT
One way to know food self-sufficiency through the quality of food consumption diversity as measured by Food Harvest Scale (PPH) scores, hereinafter abbreviated as PPH. PPH can be used as a measure of nutritional balance and food diversity consumed by residents in a region. The maximum PPH score, 100 indicates the diverse food consumption situation and both the composition and quality of nutrition (Baliwati,  2011).  In  practice,  the  achievement  of  food  quality  and  quantity  indicator  in  Bandung Regency has not been achieved. This study aims to determine the size of family, education level, and income level of PPH in Bandung regency. The basic method of this research is the explanatory method (Eksplanatory Research). The determination of Paseh and Pasirjambu sub-districts was conducted by purposive sampling, which is determined by the highest and lowest kecamatan PPH. Furthermore the size of respondents using Slovin techniques. To know the factors that influence the PPH in Bandung regency using multiple regression analysis technique and the test is done by using SPSS 20 program. The result of the research shows that the family size, education level and income level have positive influence on PPH Kabupaten Bandung. This means that the higher the size of the family, the level of education and income level then the higher the PPH in Bandung regency.
Keywords: family size, education level, income level, Food Pattern of Hope (PPH)

## PENDAHULUAN
Jawa Barat berdasarkan
pertimbangannya  bahwa  dalam  rangka mewujudkan  ketahanan  pangan  melalui
ketersediaan,  akses  dan  keamanan  pangan di  Jawa  Barat,  perlu  ditetapkan  Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  tentang Kemandirian Pangan Daerah. Perda

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH
Provinsi Jawa Barat menetapkan Peraturan Daerah  Tentang  Kemandirian  Pangan Daerah No 4 Tahun 2012. Perda mengikat individu  maupun  lembaga  yang  berada dalam  ruang  lingkup  kebijakan  tersebut agar  dicapai  pemecahan  masalah  dalam mewujudkan kemandirian pangan.
Kebijakan  sebagai  tata  kelola  dan  wujud intervensi  terhadap  masyarakat  dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di Jawa Barat.
Implikasi dari adanya Perda Provinsi Jawa  Barat  tentang  Kemandirian  Pangan adalah  keharusan  mendorong  kemandirian pangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh  Jawa  Barat  termasuk  Kabupaten Bandung.  Perda  Provinsi  Jawa  Barat sebagai  pedoman  bagi  Pemerintah  Daerah dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian  pangan  daerah;  dan  pedoman bagi  masyarakat  untuk  berperan  dalam mewujudkan  kemandirian  pangan  daerah termasuk bagi Kabupaten Bandung.
Konsumsi  pangan  merupakan  output pembangunan  ketahanan  pangan  di  suatu wilayah.
Oleh karena itu, penganekaragaman konsumsi
pangan
merupakan isu penting yang harus ditingkatkan upaya pencapaiannya.
Azadbakht dkk (2005)  menegaskan bahwa variasi  makanan  akan  menentukan  tingkat kulitas  kecukupan  gizi.  Variasi  makanan
merupakan  konsep  penting  dalam  promosi kesehatan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui  kuantitas  konsumsi  pangan adalah Angka Kecukupan Energi (AKE).
Kabupaten  Bandung  sebagai  daerah otonom memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan urusan ketahanan pangan, salah satunya yaitu upaya pencapaian  PPH  sesuai  dengan  harapan. Tingkat konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2014 masih berada di bawah standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan. Berdasarkan data Susenas Tahun 2011 yang diolah, penduduk Kabupaten  Bandung  baru  mengonsumsi energi sebesar 98.5% dari AKE atau setara dengan  2.070  kkal/kapita/hari.  Menurut Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.75 tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan adalah 2150 kkal/kapita/hari  dan  57  gram.  Mengacu pada ketentutan maka angka 98.5% dinilai masih kurang seperti dinyatakan dalam data Kementerian  Kesehatan  RI  tahun  2016 kategori  Kurang:  adalah  70≤100%  AKE. Proporsi  asupan  masih  bersumber  pada karbohidrat  sebesar  58%.  Keragaman asupan pangan masih rendah di Kabupaten Bandung.
Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya  untuk  mengoptimalkan  upaya menuju  kemandirian  pangan.  Kebijakan ditujukan untuk mengatasi masalah seperti lemahnya  peningkatan  dan  pengembangan
kinerja organisasi, pengembangan
ketahanan  pangan  yang  terhambat  alih fungsi  lahan,  harga  maupun  teknologi pertanian, serta belum optimalnya penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Kebijakan  Kabupaten  Bandung  pada
tahun 2016 adalah Pengembangan Ketahanan Pangan, Revitalisasi Penyuluhan
Pertanian,  Peternakan,  Perikanan  dan
Kehutanan, Peningkatan
dan pengembangan  kinerja  organisasi.  Fokus utama kebijakan adalah pemantapan distribusi pangan dan percepatan
penganekaragaman  pangan  sesuai  dengan karakteristik daerah di samping peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui upaya pemberdayaan kelompok  pelaku  usaha  dan  pelaku  utama pada bidang agribisnis khususnya komoditas  unggulan.  Langkah  strategis, yang  ditempuh  antara  lain  meningkatkan kesejahteraan  pelaku  usaha  di  bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
Permasalahan dalam PPH di Kabupaten  Bandung  pada  tahun  2016 antara  lain:  1)Masih  tingginya  konsumsi padi-padian  terutama  beras  dan  rendahnya konsumsi  pangan  hewani,  umbi-umbian, serta  sayur  dan  buah;  2)Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu pun masih rendah. Faktor lain yang berpengaruh terhadap PPH antara lain tingkat pendidikan, tingkat pendapatan,
besaran keluarga, budaya, atau  gaya hidup terutama masyarakat yang berada di daerah perkotaan atau pinggiran kota (Retnaningsih, 2007).
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi konsumsi  pangan  adalah  jenis,  jumlah produksi, dan ketersediaan pangan (Harper et  al. 1988).  Selain  itu,  konsumsi  pangan penduduk  juga  dipengaruhi  oleh  faktor ekonomi,  sosial,  pendidikan,  gaya  hidup, pengetahuan, aksesibilitas, dan sebagainya. Bahkan, faktor prestise dari pangan kadang kala  menjadi  sangat  menonjol  sebagai faktor  penentu  daya  terima  pangan (Martianto dan Ariani, 2004).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Duram dan Oberholtzer (2010) bahwa letak geografis termasuk perubahan cuaca mempengaruhi pangan seperti disampaikan bahwa  terdapat  hubungan  yang  kompleks antara perubahan iklim dan pertanian. Lutz dan  Schachinger  (2013)  mengemukakan bahwa  tata  kelola  makanan  secara  lokal merupakan aspek penting dalam pengelolaan  pangan.  Jaringan  makanan lokal  yang  inovatif  berfungsi  untuk menginduksi  perubahan  sosio-ekologis  di tingkat  lokal  dan  mendorong  transformasi yang  lebih  luas  tentang  pangan.  Persoalan inovasi jaringan dalam tata kelola pangan di tingkat lokal masih menjadi masalah seperti di Kabupaten Bandung.
Bastian  dan  Coveney  (2011)  dalam penelitiannya tentang kebijakan pemerintah

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH
lokal  dalam  mengembangkan  ketahanan pangan  menjelaskan  bahwa  pengetahuan lokal  memiliki  peran  penting  untuk mendorong  efektivitas  dalam  kebijakan pangan.  Ditegaskan  mengenai  fungsi kebijakan dalam pangan adalah : “ (i) policy to  create  supportive  environments;  (ii) policy to strengthen community action; (iii) policy  to  support  individual  food  security; and (iv) policy to improve coordination and capacity  for  food  security”. Lang  dan
Barling  (2013)  mengemukakan  isu  nutrisi dan sustainability dalam makanan menjadi isu  penting  guna  menghasilkan  kebijakan yang  dapat  memecahkan  masalah-masalah pangan.
Penelitian tentang PPH terbatas pada aspek-aspek kebijakan, distribusi, penyediaan pangan atau membahas mengenai  faktor  yang  mempengaruhi konsumsi  secara  parsial.  Penelitian  yang menelaah  tentang  bagaimana  PPH  secara menyeluruh  baik  di  level  kebijakan, maupun di level konsumen masih terbatas. Telaah  menyeluruh  akan  menghasilkan sudut  pandang  yang  lebih  luas  tentang pokok  persoalan  belum  tercapainya  PPH. Realitas mengenai persoalan belum terpenuhinya  PPH  merupakan  fenomena masalah  yang  berkaitan  dengan  ketahanan pangan  wilayah  dan  pada  akhirnya  terkait dengan indeks pembangunan manusia. Oleh karena  itu  penelitian  menyeluruh  perlu dilakukan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  perlu dilakukan  memperbaiki  masalah  yang berkaitan  dengan  kurangnya  PPH  di Kabupaten  Bandung  baik  internal  maupun eksternal.  Pada  akhirnya,  kajian  ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk  rekomendasi  perencanaan  konsumsi pangan  penduduk  yang  berujung  pada perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung.  Desain  yang  digunakan  untuk penelitian ini adalah desain kuantitatif, dan teknik  penelitian  yang  digunakan  adalah metode eksplanasi ( Eksplanatory Research ) yaitu apabila peneliti menjelaskan hubungan  atau  pengaruh  kausal  antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis  maka  dinamakan  penelitian penjelasan (Singarimbun, 2003).
Data primer diperoleh dengan melakukan  survey  langsung  di  lapangan. Sumber data diperoleh dengan menggunakan  teknik purposive  sampling .
Purposive sampling adalah teknik pengambilan  sampel  sumber  data  dengan pertimbangan  tertentu,  misalnya  memilih kecamatan  yang  memiliki  PPH  tertinggi dan  terendah  (Sugiyono,  2012).  Reponden yang  dipilih  berjumlah  100  Kepala Keluarga  (KK)  yang  dihitung  ukurannya berdasarkan teknik Slovin. Hal itu

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH
dilakukan  untuk  membantu  penulis  dalam menggambarkan  besaran  keluarga,  tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan dan pola pangan harapan.
Selanjutnya, untuk mengetahui faktor yang  mempengaruhi  PPH  Kabupaten Bandung maka dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
regresiberganda, pengujian tersebut dilakukan dangan menggunakan SPSS 20.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil uji analisis berganda  pengaruh  besaran  keluarga, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan terhadap  PPH  maka  dapat  dihasilkan  uji regresi berganda pada Tabel 1.
Tabel 1. Analisis Regresi Berganda
Pengaruh Besaran Keluarga (X 1 ) PPH
Hasil  olah  data  menunjukkan  bahwa besaran  keluarga  berpengaruh  positif terhadap  PPH  pada  Kecamatan  Paseh  dan
Kecamatan Pasirjambu Kabupaten
Bandung. Hasil olah data tersebut berdasarkan nilai signifikan besaran keluarga  sebesar  0,00<0,05  yang  artinya besaran  keluarga  berpengaruh  positif terhadap  PPH  pada  Kecamatan  Paseh  dan
Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Hal tersebut sesuai dengan nilai t hitung  sebesar  4,15.  Nilai  tersebut  harus lebih besar dari t Tabel, dimana distribusi t dicari pada  = 5% dengan dk (100-3-1) = 96,  maka  diperoleh  t  Tabel  sebesar  1,98.
Oleh  karena  nilai  t  hitung  >  t  Tabel (4,15>1,98) maka Ho ditolak, artinya secara parsial  terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara besaran keluarga berpengaruh terhadap  PPH  pada  Kecamatan  Paseh  dan Kecamatan Pasirjambu
Kabupaten
Bandung.
Undang-Undang  Republik  Indonesia no.21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan  Keluarga  Sejahtera  pada pasal  6  yang  dikutip  oleh  Retno  Puji Rahayu (2006), menyebutkan bahwa dalam mencapai  suatu  peningkatan  status  gizi keluarga  salah  satunya  dapat  dilakukan dengan  pengembangan  kualitas  keluarga melalui penyelenggaraan Keluarga Berencana  (KB)  yang  mengatur  tentang jarak jumlah anggota keluarga.
Hasil  ini  tidak  sejalan  dengan  teori Soetjingsih (1995) bahwa dengan keluarga kecil secara ekonomi lebih menguntungkan sehingga diharapkan kesejahteraan keluarga lebih terjamin dan kebutuhan akan pangan juga  akan lebih terpenuhi daripada keluarga  dengan  jumlah  yang  besar. Kesejahteraan ini dapat dilihat dari semakin idealnya skor PPH. Ketidaksesuaian tersebut  dikarenakan  sebab-sebab  seperti

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH
adanya pembagian atau distribusi makanan yang  tidak  merata  pada  anggota  keluarga sehingga mempengaruhi konsumsi makanan,  status  gizi,  dan  skor  PPH keluarga.
PPH mencerminkan susunan konsumsi  pangan  anjuran  untuk  hidup sehat,  aktif,  dan  produktif.  Berdasarkan skor  pangan  dari  sembilan  bahan  pangan. Ketersediaan  pangan  sepanjang  waktu dalam  jumlah  yang  cukup  dan  harga terjangkau  sangat  menentukan  tingkat konsumsi  pangan  ditingkat  rumah  tangga. Selanjutnya  pola  konsumsi  pangan  rumah tangga  akan  berpengaruh  pada  konsumsi pangan (Depkes RI, 2005). Oleh karena itu, sangat  penting  untuk  menjaga  komposisi pangan  masyarakat  sesuai  dengan  anjuran hidup sehat dan produktif. Sehingga dengan mengupayakan  PPH  yang  baik  diharapkan dapat  terwujud  ketahanan  pangan  di Indonesia. Dalam aplikasinya PPH dikenal dengan  pola  konsumsi  pangan  yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman atau dikenal dengan istilah menu B2SA. Dengan terpenuhinya kebutuhan energi dari berbagai  kelompok  pangan  sesuai  dengan PPH  maka  secara  implisit  kebutuhan  zat gizi lainnya juga terpenuhi. Oleh karena itu skor  PPH  mencerminkan  mutu  gizi konsumsi  pangan  dan  tingkat  keragaman konsumsi pangan.
Maka jelaslah penelitian ini menunjukkan  bahwa  pengaruh  besaran
keluarga  terhadap  PPH  pada  Kecamatan
Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten  Bandung,  jadi  semakin  tinggi besaran  keluarga,  semakin  baik  pula  PPH
Keluarga  pada  Kecamatan  Paseh  dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung,  begitu  pula  sebaliknya  semakin rendah  besaran  keluarga  maka  PPH
Keluarga  pada  Kecamatan  Paseh  dan Kecamatan Pasirjambu
Kabupaten
Bandung juga akan rendah.
Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  (X 2 )

## Terhadap PPH
Berdasarkan  hasil  analisis  yang dilakukan  menunjukkan  bahwa  pengaruh tingkat  pendidikan  terhadap  PPH  pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung berpengaruh positif. Hasil analisis tersebut berdasarkan nilai signifikan tingkat pendidikan sebesar 0,002<0,05 yang artinya tingkat  pendidikan  terhadap  terhadap  PPH pada  Kecamatan  Paseh  dan  Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung berpengaruh  positif.  Hal  tersebut  sesuai dengan  nilai  t  hitung  sebesar  8,75.  Nilai tersebut  harus  lebih  besar  dari  t  Tabel, dimana  distribusi  t  dicari  pada  =  5% dengan dk (100-3-1) = 96, maka diperoleh t Tabel  sebesar  1,98.  Oleh  karena  nilai  t Hitung  >  t  Tabel  (8,75>1,98)  maka  Ho ditolak,  artinya  secara  parsial  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  tingkat

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH
pendidikan terhadap PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan
Pasirjambu Kabupaten Bandung.
Hasil ini sejalan dengan teori Soegeng Santoso  (1999),  bahwa  tingkat  pendidikan memungkinkan  seseorang  memilih  dan mempertahankan  pola  makan  berdasarkan prinsip ilmu sehingga skor PPH juga baik. Perlu ditambahkan bahwa harus diperhatikan aplikasi praktis atau pelaksanaan  dengan  pengertian  makanan yang  kuat  gizi,  biaya  bahan  makanan  dan pengolahan serta sikap, kepercayaan, faktor kebudayaan  dan  emosi  yang  ada  pada seseorang  berkaitan  dengan  makanan Semakin  banyak  pengetahuan  semakin diperhitungkan jenis dan kwantum makanan
yang dipilih untuk
dikonsumsinya. Awam yang tidak mempunyai  cukup  pengetahuan  gizi  akan memilih  makanan  yang  paling  menarik panca indera dan tidak mengadakan pilihan berdasarkan nilai gizi makanan. Sebaliknya mereka yang semakin banyak pengetahuan gizi lebih banyak menggunakan pertimbangan  rasional  dan  pengetahuan tentang  nilai  gizi  makanan  tersebut.  Jika pengetahuan baik, status gizi keluarga akan meningkat  karena  pola  konsumsi  dan keragaman pangan sudah terpenuhi (Achmad Djaeni S, 2000).
Maka jelaslah penelitian ini menunjukkan  bahwa  pengaruh  tingkat pendidikan terhadap PPH pada Kecamatan
Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten  Bandung,  jadi  semakin  tinggi tingkat  pendidikan  pada  Kecamatan  Paseh dan  Kecamatan  Pasirjambu  Kabupaten Bandung,  semakin  baik  pula  PPH  pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu  Kabupaten  Bandung,  begitu pula  sebaliknya  semakin  rendah  tingkat pendidikan  maka  PPH  pada  Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung juga akan rendah.
Pengaruh  Tingkat  Pendapatan  (X 3 )

## Terhadap PPH
Hasil  penelitian  berdasarkan  nilai signifikan sebesar 0,013<0,05 yang artinya tingkat  pendapatan  berpengaruh  positif terhadap  PPH  pada  Kecamatan  Paseh  dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Hal tersebut sesuai dengan nilai t hitung  sebesar  2,53.  Nilai  tersebut  harus lebih besar dari t Tabel, dimana distribusi t dicari pada  = 5% dengan dk (100-3-1) = 96,  maka  diperoleh  t  Tabel  sebesar  1,98. Oleh  karena  nilai  t  hitung  >  t  Tabel (2,53>1,98) maka Ho ditolak, artinya secara parsial  terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara  tingkat  pendapatan  terhadap  PPH pada  Kecamatan  Paseh  dan  Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.
Pendapatan merupakan imbalan yang diterima  oleh  seorang  dari  pekerjaan  yang dilakukannya untuk mencari nafkah. Pendapatan  umumnya  diterima  dalam

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH
bentuk  uang.  Pendapatan  adalah  sumber daya  material  yang  sangat  penting  bagi masyarakat,  karena  dengan  pendapatan itulah seseorang bisa membiayai konsumsinya.  Jumlah  pendapatan  akan menggambarkan  besarnya  daya  beli  dari seseorang. Daya beli akan menggambarkan banyaknya produk dan jasa yang bisa dibeli dan dikonsumsi oleh seseorang dan seluruh angota keluarganya.
Pendapatan dan penerimaan menurut Biro  Pusat  Satatistik  dibedakan  sebagai berikut 1)Pendapatan faktor yang didistribusikan,  yang  dibagi  lagi  menurut sumbernya menjadi: a)Penghasilan gaji dan upah; b)Penghasilan dari usaha sendiri dan pekerjaan bebas; c)Penghasilan dari pemilikan  harta;  2)Transfer  yang  bersifat redistributif,  terutama  terjadi  dari  transfer pendapatan  yang  tidak  mengikat  dan biasanya  bukan  merupakan  imbalan  atas penyerahan barang, jasa atau harta milik.
Hasil  penelitian  menunjukkan  ada hubungan antara tingkat pendapatan terhadap  PPH  pada  Kecamatan  Paseh  dan
Kecamatan
Pasirjambu Kabupaten Bandung.  Hasil  penelitian  menunjukkan keluarga dengan tingkat pendapatan rendah memiliki  skor  PPH  kurang  sebanyak  26 keluarga  (76,4%)  dan  dengan  skor  PPH tinggi  sebanyak  8  keluarga  (23,5%). Keluarga  yang  tingkat  pendapatan  tinggi dengan  skor  PPH  kurang  sebanyak  23 (34,8%)  dan  dengan  skor  PPH  tinggi
sebanyak 43 (65,1%). Hal ini dapat terjadi karena pada suatu keluarga tidak semua dari pendapatan  yang  diperoleh  di  pakai  untuk konsumsi makanan, contohnya pada keluarga  yang  melebihkan  anggaran  untuk pendidikan  anak-anaknya  daripada  untuk makanan  yang  dikonsumsi  sehingga  status gizi anggota keluarga menjadi kurang.
Berbagai upaya perbaikan gizi biasanya berorientasi pada tingkat pendapatan keluarga. Semakin meningkatnya
pendapatan, maka kecukupan  makanan  dapat  terpenuhi. Dengan  demikian  tingkat  pendapatan keluarga  memiliki  faktor  utama  dalam pemilihan bahan makanan yang berkualitas. Besar  kecilnya  pendapatan  rumah  tangga juga  tidak  lepas  dari  pekerjaan  dari  orang tua  serta  tingkat  pendidikan  (Soekirman, 1991).  Dengan  demikian  jika  tingkat pendapatan  perkapitanya  tinggi  maka  skor PPH  tentu  akan  tinggi,  ini  sesuai  dengan pendapat  dari  Djiteng  Roedjito  (1989), bahwa besar kecilnya pendapatan keluarga berpengaruh  terhadap  pola  konsumsi  dan status  gizi  individu,  maka  apabila  suatu keluarga  berpenghasilan  tinggi  maka mereka  mampu  membeli  pangan  bergizi. Selain  itu,  Tingkat  pendapatan  keluarga dapat  digunakan  untuk  dua  tujuan  yaitu konsumsi  dan  tabungan.  Besar  kecilnya pendapatan  yang  diterima  seseorang  akan mempengaruhi pola konsumsi.
Maka jelaslah penelitian ini
menunjukkan  bahwa  pengaruh  tingkat pendapatan terhadap PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten  Bandung,  jadi  semakin  tinggi tingkat pendapatan pada Kecamatan Paseh dan  Kecamatan  Pasirjambu  Kabupaten Bandung,  semakin  baik  pula  PPH  pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan
Pasirjambu  Kabupaten  Bandung,  begitu pula  sebaliknya  semakin  rendah  tingkat pendapatan  maka  PPH  pada  Kecamatan
Paseh dan Kecamatan
Pasirjambu
Kabupaten Bandung.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil
penelitian menunjukkan besaran  keluarga,  tingkat  pendapatan  dan tingkat  pendidikan  berpengaruh  positif terhadap  PPH  pada  Kecamatan  Paseh  dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.  Artinya  jika  porsi  besaran keluarga,  tingkat  pendidikan  dan  tingkat pendapatan  meningkat  maka  PPH  pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan
Pasirjambu Kabupaten Bandung juga akan meningkat.
Keterbatasan pendapatan rumah tangga  merupakan  salah  satu  penghambat dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan rumah  tangga.  Oleh  karena  itu  dalam rangka  mewujudkan  ketahanan  pangan rumah  tangga  perlu  dilakukan  upaya peningkatan pendapatan rumah tangga.
Selain itu, guna meningkatkan PPH di Kabupaten  Bandung  tingkat  pendidikan  di Kabupaten  Bandung  harus  diperhatikan agar  pengetahuan  masyarakat  di  daerah tersebut mengalami kenaikan yang signifikan  tentang  pentingnya  pangan  bagi kehidupan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Analia,  Dewi.  2009.  Analisis  Diversifikasi Konsumsi  Pangan  Rumahtangga  di Sumatera Barat Menuju Pola Pangan
Harapan. Program Pascasarjana Universitas Andalas
Arikunto,  Suharsimi.  2010.  Prosedur
Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik.
Rieneka Cipta, Jakarta.
Badan  Ketahanan  Pangan.  2011.  Direktori Pengembangan  Konsumsi  Pangan.
Jakarta: Badan Ketahanan Pangan.
Baliwati,  Yayuk  Farida.  2007.  Analisis
Ketersediaan Pangan Wilayah
Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)  dan  Pola  Pangan  Harapan. Kerjasama  Bagian  Bina  Ketahanan Pangan  Biro  Bina  Produksi  Setda Provinsi  Jawa  Barat  dengan  Tim
Bagian Kebijakan Pangan Departemen  gizi  Mayarakat  FEMA IPB, Bogor. Baliwati,  Yayuk  Farida.  2011.  Materi Pelatihan Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan Wilayah Berdasaarkan  Ketersediaan  Pangan Wilayah.  Diperbanyak  oleh  MWA Consultant, Bogor
Bastian.,A  dan    Coveney.,J    (2011)  Local evidenced-based  policy  options  to improve foodsecurity in South Australia: the use of local knowledgein  policy  development.
Public Health Nutrition: 15(8), 1497– 1502
Basuki,  H  (2006). Penelitian  Kualitatif Untuk  Ilmu-Ilmu  Kemanusiaan  Dan Budaya. Jakarta

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH
Caraher M., dan Coveney.,J  (2004) Public health  nutrition  and  food  policy. Public Health Nutrition: 7(5), 591–59 Chamberlain.,K (2004) Food and Health:Expanding  the  Agendafor Health  Psychology.  JOURNAL  OF
HEALTH PSYCHOLOGY 9(4 ) 471-
781
David, Fred R. 2006. Manajemen Strategis Edisi  10.  Penerbit  Salemba  Empat,
Jakarta.
Departemen  Kesehatan.  1996.  Panduan  13
Pesan  Dasar  Gizi  Seimbang.  Ditjen Pembinaan  Kesehatan  Masyarakat,
Direktorat  Bina  Gizi  Masyarakat,
Jakarta.
Dewan Ketahanan Pangan. 2006. Kebijakan
Umum  Ketahanan  Pangan  2005- 2009.  Dewan  Ketahanan  Pangan,
Jakarta.
Dewan Ketahanan Pangan. 2011. Kebijakan
Umum  Ketahanan  Pangan  2010-
2014.  Dewan  Ketahanan  Pangan, Jakarta. Firman Noer TA. 2002. Strategi Pengembangan Agribisnis Sapi Potong  di  Kawasan  Sentra  Produksi Koto  Hilalang  Kabupaten  Agam Propinsi  Sumatera  Barat.  Program Studi Magister Manajemen Agribisnis Program Pascasarjana IPB Frankenberger,  TR.  1992. Indicators  and Data Collection Methods for Assessing  Household  Food  Security
di dalam: Maxwell S, Frankenberger
TR. Household Food Security: Concepts, Indocators, Measurements,

## A Technical Review. UNICEF-IFAD
Hardinsyah  dan  Drajat  Martianto.  1992.
Gizi Terapan. PAU Pangan dan Gizi IPB, Bogor
Hardinsyah,  Dodik  B.,  Retnaningsih,
Herawati,  Retno  W.  2002.  Analisis Kebutuhan  Konsumsi  Pangan.  Pusat Studi Kebijakan pangan dan Gizi IPB dan  Pusat  Pengembangan  Konsumsi Pangan  Badan  Bimas  Ketahanan
Pangan, Departemen Pertanian Hardinsyah, Drajat Martianto. 1989. Menaksir  Kecukupan  Energi  dan
Protein  serta  Penilaian  Mutu  Gizi
Konsumsi Pangan. Wirasari, Jakarta. Hardinsyah,  Yayuk  FB,  Martianto  D., Handewi SR, Agus W., dan Subiyakto. 2001. Pengembangan Konsumsi Pangan dengan Pendekatan  Pola  Pangan  Harapan. Pusat  Studi  Kebijakan  Pangan  dan gizi IPB, Lembaga Penelitian IPB dan Pusat  Pengembangan  Ketersediaan pangan Departemen Pertanian
Harper, I. J. , B. J. Draton & J. A. Driskel. 1988.  Pangan,  Gizi  dan  Pertanian (Suhardjo,  penerjemah).  Universitas Indonesia Press, Jakarta.
Hikam,  AS  (2014) Menyongsong  2014- 2019. memeperkuat Indonesia dalam Dunia  yang  berubah. Jakarta  cv. rumah buku
Hutabarat,  J  dan  M.  Huseini.  2006.
Operasionalisasi  Strategi.  PT  Elex Media Komputindo, Jakarta
Kahraman,  Cengiz,  Nihan  Etin  Demirel,
Tufan  Demirel.  2007. Prioritization of  e-Government  Strategies  using  a
SWOT-AHP  Analysis:  The  Case  of
Turkey. European Journal of
Information Systems 16.3 (Jul 2007): 284-298 Khomsan,  Ali.  2002.  Pangan  dan  Gizi dalam Dimensi Kesejahteraan. Jurusan  GMSK  Fakultas  Pertanian IPB, Bogor.
Kriyantono, Rachmat. 2009. Teknik Praktis
Riset  Komunikasi.  Kencana  Prenada Media Group, Malang.
Lang.,T  dan Barling.,D  (2013) Conference
on ‘Future food and health’Symposium  I:  Sustainability and food security. Proceedings of the Nutrition Society (2013), 72, 1–12 Lubis dan Arianti (2011) Dampak Liberalisasi WTO TerhadapKetahanan pangan beras dan gula. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan,  Vol.  5  No.  2.  pp  148- 163 Lutz.,J dan Schachinger.,J  (2013) Do Local Food Networks Foster Socio- EcologicalTransitions  towards  Food

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH
Sovereignty?Learning from Real
Place  Experiences. Sustainability5 , 4778-4796;
Maarif, M.S. dan Hendri T. 2003. Teknik- teknik Kuantitatif Untuk Manajemen. PT.Grasindo, Jakarta
Mahfi,  Tabrani.  2009.  Analisis  Situasi Pangan  dan  Gizi  untuk  Perumusan Kebijakan  Operasional  Ketahanan Pangan dan Gizi Kabupaten Lampung Barat.  Sekolah  Pascasarjana  IPB, Bogor.
Mahmuri.  2005.  Analisis  Situasi  dan Kebijakan  Ketahanan  Pangan  di Kabpaten  administrasi  Kepulauan Seribu. Tesis. Program Studi Magister Manajemen Agribisnis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor Mahmuri.  2005.  Analisis  Situasi  dan Kebijakan  Ketahanan  Pangan  di
Kabupaten  Administrasi  Kepulauan Seribu.  Program  Studi  Magister
Manajemen Agribisnis IPB Marimin  dan  Maghfiroh,  Nurul.  2010. Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok. IPB Press, Bogor Martianto, Drajat dan Ariani. 2004. Analisis
Konsumsi  Pangan  Rumahtangga.
Prosiding Widyakarya Nasional pangan  dan  Gizi  VIII.  17-19  Mei 2004. LIPI, Jakarta
Martianto,  Drajat,  Yayuk  Farida  Baliwati, Dahrulsyah,  dan  Handewi.  2007. Laporan  Akhir  koordinasi  Kebijakan
Solusi  Sistemik  Masalah  Ketahanan Pangan  dalam  Upaya  Perumusan Kebijakan Pengembangan Penganekaragaman Pangan; Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian  Republik  Indonesia,
Jakarta.
Pearce  II,  J.A.  dan  R.B.  Robinson,  2003.
Strategic Management, Formulation,
Implementation,  and  Control . Eight Edition . Irwin Mc Graw-Hall.
Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan. 2011. Peraturan Kepala BKP No 006/Kpts/OT.140./K/01/2011.
Program  Ketahanan  Pangan  Tahun 2011. Peraturan Menteri Pertanian. 2010. Peraturan  Menteri  Pertanian  No 65/Permentan/OT.140/12/2010.
Petunjuk  Teknis  Standar  Pelayanan Minimal  Bidang  Ketahanan  Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Permadi,  B.  1992.  AHP.  Pusat  Antar
Universitas-Studi Ekonomi,
Universitas Indonesia.
Rangkuti,  Freddy.  2008.  Analisis  SWOT Teknik Membedah  Kasus Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Ratan  Lal  dkk.  .2003.  Food  Security  and Environmental Quality in the Developing  World.London  Lewis Publishers.
Saeri, M (2011)  Teori Hubungan Republik Indonesia.  Undang-undang  No  7 Tahun 1996 tentang Pangan.
Salvatore.,D    (  2009)  ekonomi  manajerial dalam  perekonomian  global.  Jakarta. Airlangga
Scherb  dkk  (2012)  Exploring  food  system policy:  A  survey  of  food  policy councilsin the United States. Journal of  Agriculture,  Food  Systems,  and Community  Development. Advance online publication.
http://dx.doi.org/10.5304/jafscd.2012
.024.007
Stewart.,D    dkk  (2014)    Beyond  nutrition and  agriculture  policy:  collaborating for  a  food  policy.  British  Journal  of Nutrition (2014), 112, S65–S74
Rochman, Nurul Taufiq, E. Gumbira Sa’id,
Arief Daryanto, Nunung Nuryartono.
2011. Analysis of Indonesian Agroindustry Competitiveness in Nanotechnology Development Perspective Using SWOT-AHP
Method.  International  Journal  of Business  and  Management  6.8  (Aug 2011): 235-244
Saaty,  Thomas  L.  1991.  Pengambilan Keputusan  Bagi  Para  Pemimpin.  PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
Singarimbun, Masri. 1983. Metode Penelitian Survei. CV Rasma Agung,
Jakarta. Sukari.  2009.  Strategi  Pengembangan Kebijakan  dan  Program  Ketahanan Pangan Kabupaten Administrasi
Kepulauan  Seribu.  Program  Studi
Magister Manajemen Agribisnis IPB
Suryadi, Kadarsah dan Ali Ramdhani. 1998.
Sistem Pendukung Keputusan: Suatu Wacana  Struktural  Idealisasi  dan
Implementasi  Konsep  Pengambilan Keputusan.  PT  Remaja  Rosdakarya, Bandung. Umar, Husein. 2008. Strategic Management in Action . PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Wheelen, Thomas L dan J. David Hunger. 2010. Strategic  Management  and Business  Policy  Twelfth  Edition . Prentice Hall, New Jersey.
Widyakarya  Nasional  Pangan  dan  Gizi VIII.  2004.  Ketahanan  Pangan  dan Gizi  di  Era  Otonomi  Daerah  dan
Globalisasi. LIPI, Jakarta. Vaitkeviciute R., dkk (2014) The relationship  between  food  literacy and  dietary  intake  inadolescents:  a systematic  review.  Public  Health
Nutrition: 18(4), 649–658