Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Ikatan Sosiologi Indonesia E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157
Desa dan Rumah Tangga Petani di Bawah Pembangunan: Kontekstualisasi Pemikiran Sodality S.M.P. Tjondronegoro dalam Agroekologi
Villages and Peasant Households under Development: Contextualizing S.M.P. Tjondronegoro's Concept about Sodality in Agroecology
Gutomo Bayu Aji 1,*)
Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia 12190
*) E-mail korespondensi: gutomoba@gmail.com
Received: March 14, 2021 | Revised: May 24, 2021 | Accepted: June 11, 2021| Online publication: June 17, 2021

## ABSTRACT
This article attempts to contextualize the concept brought forward by S.M.P. Tjondronegoro regarding rural social organization under development. The framework used by  Tjondronegoro makes it possible to re-open the  discussion  on  villages  and  peasants  from  the  point  of  view  of  peasant  household  economic  theory.  The central  question  of  this  discussion  remains  similar  to  Tjondronegoro's  previous  concern,  such  as  the participation  of  rural  communities  under  development.  These  two  approaches  touch  the  basic  theory  that views  participation  from  different  angles.  By  using  the  concept  of  sodality  as  a  cultural  mediation  space, where  cultural  agroecology  is  seen  as  a  representation  of  the  agency  and  actions  of  peasants,  the  issue  of participation  in  rural  development  can  be  seen  more  broadly.  This  effort  places  Tjondronegoro's  concept within the spectrum of agroecological science and movement.
Key words : agroecology, participation, peasant-household economy, rural social organization, sodality

## ABSTRAK
Artikel  ini  berupaya  mengkontekstualisasikan  pemikiran  S.M.P.  Tjondronegoro  mengenai  organisasi  sosial pedesaan di bawah pembangunan. Kerangka  pemikiran  yang digunakan oleh Tjondronegoro  memungkinkan dibukanya  kembali  diskusi  mengenai  desa  di  satu  sisi  dan  petani  dari  sudut  pandang  teori  ekonomi  rumah tangga  petani  di  sisi  lain.  Pertanyaan  sentral  dari  diskusi  ini  masih  sama  dengan  perhatian  Tjondronegoro sebelumnya,  yaitu  mengenai  partisipasi  masyarakat  pedesaan  di  bawah  pembangunan.  Diskusi  dari  kedua pendekatan  ini  menyentuh  teori  dasar  yang  memungkinkan  melihat  partisipasi  dari  sudut  pandang  yang berbeda.  Dengan  menggunakan konsep sodality sebagai ruang  mediasi kultural di  mana agroekologi budaya dilihat  sebagai  representasi  dari  agensi  serta  tindakan  petani,  persoalan  partisipasi  dalam  pembangunan pedesaan dapat dilihat secara lebih luas. Upaya ini memungkinkan pemikiran Tjondronegoro itu diletakkan di dalam spektrum ilmu pengetahuan serta gerakan agroekologi.
Kata kunci : agroekologi, partisipasi, ekonomi rumah tangga petani, organisasi sosial pedesaan, sodality

## PENDAHULUAN
S.M.P.  Tjondronegoro  adalah  seorang  ilmuwan  sosial,  akademisi  sekaligus  intelektual  publik  yang berjiwa asketis. Jalan hidup yang langka di dunia akademik dan institusi riset tempat ia mencurahkan pengabdiannya  pada  bangsa  ini.  Pemikirannya  jujur,  terbuka  dan  membumi,  bahkan  suara  hatinya untuk senantiasa membumikan pembangunan di Indonesia tidak berhenti sampai akhir hayatnya. Salah satu  di  antara  sekian  banyak  karyanya  mengenai  pembangunan  pedesaan tertuang  di  dalam  bukunya yang  berjudul Social  Organization  and  Planned  Development  in  Rural  Java (Tjondronegoro,  1984). Buku  ini  diangkat  dari  disertasinya  di  Universitas  Indonesia  yang  ditulis  dalam  bahasa  Inggris, kemudian diterbitkan oleh Oxford University Press dengan perubahan minimal.
Pemikiran Tjondronegoro tentang organisasi sosial pedesaan di dalam buku itu telah menjadi perhatian sepanjang  pembentukan  struktur  organisasi  pemerintahan  tingkat  ketiga  selama  masa  demokrasi terpimpin.  Partai-partai politik  yang  menjadi  kekuatan  demokrasi  pada  masa pemerintahan  Soekarno telah  mencapai  mufakat  tentang  bentuk  pemerintahan  tingkat  ketiga  yaitu  desapraja.  Suatu  bentuk organisasi  sosial  pedesaan  yang  dimaknai  di  dalam  Undang-undang  19/1965  tentang  Desapraja sebagai  daerah  otonom  tingkat  ketiga  yang  berbadan  hukum.  Namun  demikian,  sebelum  undang- undang  itu  dilaksanakan  secara  penuh,  telah  terjadi  perubahan  kekuasaan  yang  mengubah  lanskap politik nasional secara drastis. Rezim Soeharto yang menguasai pemerintahan Orde Baru menetapkan Undang-undang  5/1979  tentang  Pemerintahan  Desa,  yang  mengubah  desapraja  menjadi  desa,  yang bukan lagi sebagai daerah otonom melainkan sebagai unit administrasi pemerintah pusat.
Publikasi buku Tjondronegoro itu secara internasional telah menyebarkan wawasan kepada komunitas ilmu pengetahuan sosial dan humaniora di dunia  mengenai  perubahan situasi politik di dalam negeri Indonesia,  terutama  pembangunan  pedesaan  di  Indonesia.  Sebagian  kalangan  memunculkan pertanyaan  baru  tentang  desa  yang  merupakan  desa-desa  administratif,  minus  keragaman, top  down dan  membatasi  ekspresi  politik  warga  desa  dalam  pelaksanaan  demokrasi  secara  partisipatif (Arudsothy, 1986). Selain itu,  banyak  kalangan  menaruh perhatian bahwa  desa telah digunakan oleh rezim Orde Baru untuk memperlemah kekuatan-kekuatan politik supra-desa yang marak sebelumnya serta menjauhkan masyarakat desa terutama petani sebagai arena pertarungan politik.
Sebagai  bagian  dari  studi  pembangunan  pedesaan  yang  dipublikasikan  di  masa-masa  studi  tentang petani  sedang  naik  daun  pada  saat  itu,  buku  ini  tidak  lepas  dari  perdebatan  akademik.  Setidaknya terdapat  dua  pokok  pemikiran  yang  merangsang  diskusi  akademik  mengenai  hubungan  antara kerangka pemikiran organisasi sosial pedesaan di dalam buku itu dengan teori ekonomi rumah tangga petani.  Pertama,  kerangka  pemikiran  organisasi  sosial  yang  digunakan  untuk  melihat  desa  sebagai entitas  politik  pemerintahan  modern  yang  cenderung  bersifat  pasif  (van  Ufford,  1985).  Tinjauan terhadap  masalah  ini  setidaknya  telah  disampaikan  Philip  Quarles  van  Ufford  melalui  ulasan singkatnya sebagaimana berikut:
“The peasantry is almost treated as a passive entity, transforming, changing, disintegrating as the pressures from above increase. It almost seems as if 'history' takes hold of them. There are no  counter-forces,  there  is  no  theory  of  the  changing  peasantry  which  takes  the  internal dynamics into account as well as the external.” (van Ufford, 1985, p. 779)
Tinjauan  kritis  yang  disampaikan  oleh  van  Ufford  itu  bisa  membuka  diskusi  lebih  luas  terkait perdebatan  yang  berkembang  saat  itu,  yaitu  ketika  desa  diletakkan  di  dalam  perbincangan  teoritik tentang petani, terutama sesudah munculnya teori moral ekonomi petani yang disampaikan oleh Scott (1977).  Selain  itu,  juga  ketika  desa  diletakkan  di  dalam  perbincangan  teoritik  tentang  komunitas pedesaan  sesudah  munculnya  teori  kemiskinan  petani  yang  disampaikan  oleh  Geertz  (1963)  yang analisisnya  terkait  respons  petani  terhadap  tekanan  eksternal  terkesan  berlebihan.  Perdebatan mengenai  hal  ini  sempat  menghangat  ketika  muncul  kritik  metodologi  yang  melihat  teori  itu  tidak didasarkan pada data empiris (White, 1983), sehingga sempat membuat Geertz merasa gusar saat itu.
Kedua,  perhatian  Tjondronegoro  mengenai  lembaga  tradisional  di  bawah  desa  yang  disebut  dengan istilah sodality, suatu  istilah  yang  menyerupai  “misi  suci”  yang  berakar  dari  teologi  Kristen  zaman kuno  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  spirit  komunalisme  di  bawah  desa.  Dalam  melihat  hal  ini, van Ufford juga mengajukan beberapa pertanyaan kritis sebagai berikut:
“He states that the only viable communal loyalties are to be found at the dukuh, hamlet, level and  advocates  that  the  government  take  these  into  account  in  a  more  „participatory‟
approach. Here the theoretical debate becomes important, because it also has very practical consequences.  How  do  we  look  at  these  dukuh  institutions?  Are  they  to  be  regarded  as  the „remnants‟ of traditional loyalties at the local level? Or are they manifestations of a process in  which  the  peasants  keep  the  outer  forces  out  of  their  way  as  much  as  possible?  Is  this importance  of  dukuh  institutions  not  to  be  regarded  as  a  reaction  against  governmental incursions?” (van Ufford, 1985, p. 779)
Studi  lain  yang  memberikan  perhatian  pada  pentingnya  peran  lembaga  tradisional  di  bawah  desa,  di dalam  dukuh  (dusun,  kampung)  sebenarnya  juga  memperkuat  sodality,  antara  lain  dinyatakan  untuk menyeimbangkan  ketegangan  akibat  perbedaan  kelas  sosial  yang  meningkat  (Schweizer,  1983). Tetapi, penekanan Tjondronegoro agar pemerintah mempertimbangkan hal itu di dalam pembangunan tampaknya  tidak  pernah  didengarkan  oleh  pihak  penguasa.  Sementara  itu,  pembangunan  pedesaan yang  sentralistis  berdampak  pada  perubahan  organisasi  sosial  yang  semakin  formal.  Di  beberapa daerah  seperti  DIY  dan  Jawa  Tengah,  dukuh  direorganisasikan  ke  dalam  struktur  pemerintahan  desa menjadi kepala dukuh dan bayan, kemudian ditetapkan sebagai kepala urusan di dalam pemerintahan desa yang bersifat administratif. Selain itu, potensi sodality semakin terpinggirkan seiring menguatnya pendekatan stakeholder yang dipromosikan oleh Bank Dunia untuk menggeser demokrasi partisipatif menjadi demokrasi perwakilan yang mengutamakan elite pemerintahan serta tokoh-tokoh masyarakat desa dalam pembangunan.
Mengkontekstualisasikan  sodality  saat  ini  tentu  menghadapi  konteks  formalisasi  pemerintahan  desa yang  semakin  kuat.  Tetapi  upaya  ini  dipandang  penting  setidaknya  untuk  menghidupkan  kembali diskusi  akademik  mengenai  masalah  pedesaan  saat  ini  terkait  dengan  ekonomi  rumah  tangga  petani. Salah satu tawaran diskusi yang menjembatani kedua isu tersebut berasal dari ramuan antara dimensi kultural yang terkandung di dalam sodality dengan praktik ekologi budaya petani yang berbasis pada unit  ekonomi  rumah  tangga.  Dimensi  kultural  itu  melihat  sodality  sebagai  ruang  mediasi  yang memperantarai  agensi  serta  tindakan  dari  tekanan  globalisasi  (Appadurai,  1996).  Sementara  itu, pendekatan  terhadap  unit  ekonomi  rumah  tangga  petani  telah  dibangkitkan  kembali  dari  tradisi Chayanovian di bawah tekanan sistem kapitalisme global saat ini (Van der Ploeg, 2009).
Dalam  hal  ini,  pendekatan  unit  ekonomi  rumah  tangga  petani  menempati  posisi  penting  karena organisasi sosial ini seperti atom yang bisa menjadi benteng pertahanan ekonomi rumah tangga petani paling  otonom  dari  berbagai  tekanan  eksternal.  Dalam  uraiannya  mengenai  unit  ekonomi  petani  di beberapa  negara  di  dunia,  Van  der  Ploeg  menggambarkan  contoh-contoh  unit  usaha  ekonomi  petani yang  bersifat  otonom  yang  berakar  dari  pendekatan  ekonomi  rumah  tangga  Chayanovian  sebagai respons  dari  tekanan  sistem  pertanian  kapitalisme.  Dilihat  dari  sudut  pandang  petani  kecil  di  Jawa, praktik  ekonomi  rumah  tangga  serupa  tidak  hanya  bisa  dilihat  dari  perkembangan  usaha  pertanian lestari, melainkan juga yang lebih mapan dalam bentuk agroekologi pekarangan.
Tulisan  ini  berupaya  mengkontekstualisasikan  sodality  yang  bukan  lagi  sebagai  organisasi  sosial  di bawah desa, melainkan sebagai ruang mediasi kultural di antara unit ekonomi rumah tangga petani dan organisasi sosial  desa  di  bawah  tekanan  pembangunan  terutama  sistem  pertanian  dan  pangan  global. Manifestasi  ruang  mediasi  itu  ditemukan  di  dalam  praktik  ekologi  budaya  petani  dalam  bentuk agroekologi pekarangan, yang direpresentasikan melalui ekonomi rumah tangga petani secara kultural. Dilihat  dari  sudut  pandang  ini,  petani  sebenarnya  telah  berpartisipasi  dalam  pembangunan  pedesaan dari bawah: menggerakkan produksi rumah tangga secara adaptif, mengembangkan ekonomi kawasan melalui jaringan pasar  lokal, mencukupi kebutuhan gizi, nutrisi serta kesejahteraan rumah tangganya melalui  praktik  kedaulatan  pangan.  Sudut  pandang  ini  lebih  dinamis  daripada  ketika  petani  dilihat melalui kerangka organisasi sosial desa yang memposisikan pembangunan pedesaan dan revolusi hijau sebagai penentu.

## METODE
Tulisan ini disusun berdasarkan studi kepustakaan terhadap (1) pemikiran S.M.P. Tjondronegoro yang tertuang  di  dalam  buku Social  Organization  and  Planned  Development  in  Rural  Java, (2)  teori ekonomi  rumah  tangga  petani  Chayanovian,  (3)  makna sodality di era  globalisasi  sebagaimana  yang disampaikan oleh Appadurai, dan (4) konteks agroekologi budaya terutama yang terkait dengan studi- studi  pekarangan  di  Jawa . Analisis  terhadap  teks-teks  kepustakaan  tersebut  dilakukan  dengan menempatkan sodality di  dalam  relasi  kontekstual  antara  desa  dan  rumah  tangga  petani  di  mana
agroekologi  dalam  konsep  kebudayaan  setempat  bertahan  sebagai  ruang  mediasi  kultural  di  antara petani  dari  berbagai  tekanan  eskternal.  Analisis  ini  menuntut  pemaknaan  baru  terhadap sodality di dalam  konteks  agroekologi  yang  khas  yang  lebih  sesuai  dengan  kebudayaan  masyarakatnya  sebagai ilmu pengetahuan modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dari kerangka organisasi sosial desa ke ekonomi rumah tangga petani
Di  tengah  optimisme  yang  dibangun  oleh  pemerintah  setidaknya  sebagaimana  terlihat  di  portal Kementerian  Desa,  PDT  dan  Transmigrasi  terhadap  masa  depan  desa  dan  BUMDesa  saat  ini,  tesis tentang  organisasi  sosial  desa  dan sodality yang  disampaikan  oleh  Tjondronegoro  seperti  sedang menghadapi tantangan  ulang. Apakah  konsep otonomi desa di bawah UU 6/2014 tentang Desa  yang berbeda  sama  sekali  dengan  konsep  Desapraja  menyediakan  peluang  perubahan  dari  desa-desa  yang merupakan  unit  administrasi  pemerintahan  pusat  menjadi  desa-desa  yang  masyarakatnya  terutama kalangan  petani  lebih  partisipatif  dalam  pembangunan  dengan  mempertimbangkan  perkembangan makna  spiritualitas  dari  konsep sodality dewasa ini? Pertanyaan ini  tidak  mudah  dijawab  dalam  usia undang-undang  itu  yang  belum  genap  sewindu.  Tetapi,  melihat  undang-undang  itu  yang  tidak mengatur masalah penguasaan tanah di desa di mana sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja  terbesar  di  daerah  pedesaan  saat  ini  (White,  2017),  mungkin  menjadi  petunjuk  bahwa  desa  di bawah  undang-undang  sekarang  bukanlah  organisasi  sosial  pembangunan  yang  merepresentasikan suara mayoritas petani di pedesaan.
Pandangan  terhadap  desa  yang  bernuansa  pesimis,  selain  visi  demokrasi  desa  dalam  undang-undang desa  sekarang  yang  tidak  bergerak  maju  (White,  2017),  semakin  terkesan  suram  dengan  adanya perubahan  Pasal  1  poin  6  UU  6/2014  tentang  Desa  di  dalam  UU  11/2020  tentang  Cipta  Kerja  yang menetapkan BUMDesa sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa atau gabungan desa yang setara dengan  badan  hukum  usaha  lainnya seperti  perusahaan,  koperasi dan sebagainya.  Di  berbagai  media massa,  BUMDesa  memang  terlihat  memberikan  sedikit  lapangan  kerja  terutama  bagi  pemuda  desa, tetapi  sangat  jarang  terdengar  adanya  BUMDesa  yang  merupakan  suatu  badan  usaha  pertanian  yang melibatkan  sebagian  besar  petani  kecil  di  desa  itu.  Para  pengelola  BUMDesa,  yang  terkesan  dipilih dari  kalangan  warga  berpendidikan  yang  pada  umumnya  bukan  petani  mayoritas,  seperti  terbawa euforia  pengembangan  bisnis  yang  bias  kepentingan  kelas  menengah  ataupun  elite  desa,  antara  lain usaha jasa dengan perhitungan keuntungan dari retribusi serta efek usaha kecil yang tercipta dari rantai pelayanannya.
Kenyataan bahwa diversifikasi pekerjaan penduduk desa terutama di kalangan pemuda desa sekarang semakin heterogen di bawah pembangunan  mungkin telah mendapatkan artikulasi yang baik  melalui badan  usaha  itu.  Tetapi  fakta  bahwa  sebagian  besar  lapangan  pekerjaan  di  daerah  pedesaan  masih didominasi sektor pertanian adalah kenyataan lain yang membuktikan bahwa desa dan badan usahanya itu  bukanlah  entitas  yang  sepenuhnya  merepresentasikan  suara  mayoritas  warga  desa,  yaitu  petani kecil.  Fakta  ini  memperlihatkan  bahwa  untuk  melihat  partisipasi  warga  desa,  kerangka  pemikiran organisasi sosial desa bukanlah pendekatan yang bias merepresentasikan karakteristik mayoritas warga desa.  Terutama  untuk  menempatkan  aspirasi  petani  kecil,  teori  ekonomi  rumah  tangga  petani tampaknya lebih bisa mendekati kenyatan.
Melalui Tabel  1  di  bawah ini,  penulis  menjelaskan  perbedaan  kedua  kerangka  pemikiran  itu  melalui beberapa  aspek  penting  yang  perlu  diperhatikan  di  dalam  ruang  mediasi  kultural  atau  praktik agroekologi  di  dalam  budaya  Jawa  yang  khas  yaitu  pekarangan.  Dari  gambaran  umum  setidaknya terdapat  dua  penjelasan.  Pertama,  beberapa  aspek  yang  diperbandingkan  memperlihatkan  perbedaan artikulasi di mana kerangka pemikiran organisasi sosial desa cenderung merepresentasikan pendekatan dari  atas  ke  bawah (top-down  approach) yang  tidak  menyentuh  kepentingan  lapisan  masyarakat pedesaan  paling  bawah terutama  petani  kecil  (Tjondronegoro,  1978), sedangkan  kerangka  pemikiran ekonomi rumah tangga petani terlihat sebaliknya. Kedua, perbedaan pada kedua kerangka pemikiran ini  sebenarnya  bisa  dimediasi  melalui sodality, apabila  konsep  ini  dimaknai  sebagai  ruang  mediasi kultural  sebagaimana  yang  dimaksudkan  oleh  Appadurai  di  atas,  di  mana  petani  memainkan  peran pembangunan  pedesaan  yang  berkelanjutan.  Selain  itu,  apabila  makna  ini  dihubungkan  dengan
pendekatan penghidupan berkelanjutan yang ditawarkan Scones (2015), maka ia bisa digunakan untuk melihat kaitan lebih luas dengan agroekologi.
Tabel 1. Sodality sebagai ruang mediasi di antara kerangka pemikiran organisasi sosial desa dan ekonomi rumah tangga petani
Aspek-aspek mediasi Organisasi sosial Desa Ruang mediasi ( sodality) Ekonomi rumah tangga petani Unit analisis Desa Rumah tangga Kepemimpinan Kepala desa Kepala rumah tangga Keanggotaan Warga desa Individu keluarga Relasi dengan negara Administratif Hak Mekanisme hubungan Top down Partisipasi Sifat relasi Statis Dinamis Politik produksi Revolusi hijau Agroekologi Sistem pasar Sentralistik Pasar lokal Politik pangan Keamanan pangan Kedaulatan pangan
Sumber: Analisis penulis berdasarkan berbagai pustaka
Kritik  terhadap  kerangka  organisasi  sosial  desa  dan  pandangan  tentang sodality di  atas  sebenarnya tidak merepresentasikan pemikiran Tjondronegoro secara utuh dan menyeluruh. Dalam karyanya yang lain yang disunting bersama sejawatnya Gunawan Wiradi, mereka menunjukan pentingnya pendekatan yang memberikan penekanan pada ekonomi rumah tangga petani (Tjondronegoro & Wiradi, 1984). Ia bersama  sang  guru  agraria  itu  memperlihatkan  analisis  yang  tajam  terhadap  pola-pola  penguasaan tanah  di  Jawa  dengan  memberi  penekanan  pada  masalah  distribusi  penguasaan  tanah  terutama  di kalangan  petani  tunakisma.  Dari  analisisnya  itu  bisa  ditengarai  hubungan  kerja  penyakapan  di  Jawa seperti sistem sewa-menyewa lahan pertanian berukuran kecil yang marak di kalangan rumah tangga petani.
Namun  demikian,  analisis  terhadap  struktur  penguasaan  tanah  itu  belum  memberikan  penekanan penuh  terhadap  unit  ekonomi  rumah  tangga  petani.  Analisis  terhadap  unit  ekonomi  rumah  tangga petani dan kaitannya dengan sumber daya produksi serta reproduksi tenaga kerja pertanian sebenarnya telah  dilakukan  dengan  mengesankan  di  dalam  disertasi  Ben  White  berjudul Production  and Reproduction  in  a  Javanese  Village di  Columbia  University.  Di  dalam  karya  ini,  White  melihat ekonomi  rumah  tangga  petani  di  pedesaan  Jawa  sebagai  unit  ekonomi  sebagaimana  yang  digunakan oleh  Chayanov,  tetapi  dengan  pendekatan  yang  lebih  Marxis  yaitu  mempertimbangkan  (reproduksi) tenaga kerja rumah tangga petani sebagai fungsi dari produksi serta keseimbangan sumberdaya secara menyeluruh (White, 1976).
Pandangan White terhadap  unit ekonomi rumah tangga petani di Jawa  pada saat itu tampak berjarak dengan  tradisi  Chayanovian  yang  dipandangnya  ekstra  ekonomis.  Tetapi  melalui  refleksinya  hampir selama  setengah  abad  terakhir  sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam  esai  pendeknya  yang dipublikasikan  di  situs Journal  of  Agrarian  Change dan  mungkin  juga  sesudah  mempertimbangkan perdebatan  yang  kurang  diperlukan  antara  Bernstein  dan  Ploeg  yang  menghidupkan  kembali perbedaan antara Marx dan Chayanov (White, 2018), ia untuk pertama kali menyampaikan pandangan agar pendekatan Chayanovian bisa digunakan untuk melengkapi pendekatan kelas yang diajukan oleh Lenin  sebagai berikut:
“This was the first time that I tried to suggest that class-based and Chayanovian models were more complementary than generally assumed. We need both the Leninist tradition to explain the forces  and  tendencies  which  set  in  motion  processes of  agrarian  class  differentiation,  and the Chayanovian for the co-existing forces and tendencies which explain why in so many parts of the  world,  class  differentiation  has  not  culminated  in  class  polarization,  and  large  masses  of
smallholder  petty  commodity  producers  co-exist  with  (and  often  outnumber)  the  „opposing‟ classes of emerging capitalist farmers and landless workers”. (White, 2020)
Melalui  refleksinya  yang  panjang  terutama  terhadap  masalah  diferensiasi  agraria  di  pedesaan  Jawa serta perdebatan di antara kedua pendekatan itu, ia berpandangan bahwa pertentangan di antara kedua pendekatan  itu  tampaknya  lebih  banyak  terjadi  di  tingkat  asumsi  daripada  ketika  digunakan  sebagai pendekatan  untuk  melihat  masalah  di  lapangan.  Situasinya  akan  berbeda  ketika  berhadapan  dengan kenyataan  di  lapangan  di  mana  berbagai  fakta  empiris  tidak  bisa  didekati  hanya  dengan  satu pendekatan  tunggal,  melainkan  diperlukan  pertimbangan  untuk  melihat  irisan  dari  beberapa  aspek yang ada (White, 2020).

## Unit organisasi agroekologi
Meskipun  White  memberikan  penekanan  sumberdaya  pertanian  pada  lahan  sawah  yang  umumnya merupakan  sawah-sawah  berukuran  kecil,  namun  bukan  berarti  lahan  pertanian  yang  tidak  teririgasi seperti  lahan-lahan  pekarangan  di  sekitar  rumah  tangga  petani  yang  dialokasikan  untuk  tanaman pangan  selain  beras,  kayu-kayuan,  herbal  tradisional,  pakan  ternak  dan  fungsi  ekologis  lain  tidak diperhitungkan.  Lahan-lahan  itu  yang  di  Jawa  Tengah  lazim  disebut  dengan  pekarangan  atau  dalam sebutan  lokal kebon merupakan  bagian  dari  sumberdaya  ekonomi  rumah  tangga  petani  yang  penting dari  generasi  ke  generasi.  Konsep  sumberdaya  pekarangan  di  dalam  perekonomian  rumah  tangga petani  bahkan  dipengaruhi  oleh  pengendalian  terhadap  karakteristik  ekologis  yang  khas  sehingga menyerupai  tutupan  hutan  kecil  di  sekitar  rumah  tangga  dengan  struktur  dan  jenis  tanaman  yang didomestikasi sebagai lumbung kehidupan.
Penjelasan mengenai sumberdaya pekarangan ini setidaknya terlihat dari kesimpulan di dalam disertasi White yang tidak hanya membatasi cakupan konsep cara produksi pada sistem produksi rumah tangga melainkan juga pada sistem mata pencahariannya, sebagaimana disampaikan sebagai berikut:
“The conclusions of this study are …, where changes in systems of human reproduction were viewed as dependent on changes in systems of production or "modes of gaining a livelihood", and  changes  in  the  economic  function  of  the  family  as  providing  the  link  through  which  the former may be translated into appropriate fertility behavior”. (White, 1976, p. 373)
Merujuk  pada  konsepsi  penghidupan  yang  bersumber  dari  mata  pencaharian (livelihood) yang dijelaskan oleh para ahli agraria sebagai penjelasan terhadap diversifikasi pekerjaan di luar pertanian akibat  kemunduran  pertanian  di  pedesaan  saat  ini,  maka  sumberdaya  yang  semakin  penting  saat  ini tidak hanya meliputi lahan pertanian sawah tetapi juga lahan pertanian pekarangan yang  mempunyai peranan di dalam ekonomi rumah tangga petani di pedesaan Jawa.
Melalui  koneksi  dengan  konsepsi livelihood ini,  terutama  mempertimbangkan  pertanian  sawah  yang dikendalikan  secara  ekonomi-politik  melalui  sistem  revolusi  hijau,  agroekologi  pekarangan  di  Jawa menempati  posisi  sumberdaya  ekonomi  rumah  tangga  yang  semakin  diperhitungkan  di  dalam formulasi  White  di  atas.  Di  desa  di  mana  White  melakukan  penelitiannya  antara  kurun  1972-1973, pekarangan  juga  mendapatkan  perhatian  terutama  hubungan  antara  sumberdaya  pekarangan  dengan perekonomian  rumah  tangga  di  desa  itu  (Stoler,  1978).  Melalui  analisisnya,  ia  melihat  bahwa  lahan pekarangan  di  desa  mencakup  15  hingga  75  persen  dari  area  yang  ditanami,  memberikan  20  persen pendapatan rumah tangga dan 40 persen kebutuhan nutrisi rumah tangga.
Studi-studi  pekarangan  sebelumnya,  seperti  yang  pertama  kali  dilakukan  oleh  Ochse  dan Terra  pada tahun  1930-an  yang  ditujukan  untuk  menyelidiki  masalah  kemiskinan  dalam  kaitannya  dengan meningkatnya  populasi  di  pulau  Jawa  dan  studi  pekarangan  yang  dilakukan  oleh  Penny  dan Singarimbun  di  Sriharjo  pada  tahun  1970-an,  telah  memberikan  gambaran  yang  bervariasi  tentang perekonomian rumah tangga petani. Studi-studi ini termasuk studi yang dilakukan oleh Soemarwoto di kebun  talun di  Jawa  Barat  kemudian,  merupakan  studi-studi  awal  tentang  pekarangan  di  bawah pembangunan  yang  memperlihatkan  hubungan  positif  antara  sumberdaya  yang  ada  dengan  ekonomi rumah tangga petani. Walaupun praktik agroekologi khas di pedesaan Jawa ini telah bertahan selama berabad-abad,  namun  menurut  Stoler  perlu  dilakukan  penyelidikan  lebih  seksama  sebagai  dasar kebijakan pembangunan pedesaan dan agraria, sebagaimana berikut ini.
“Javanese  home  gardens  have  survived  for  at  least  nine  centuries  as  economically  and ecologically viable and efficient agro-systems. Before any programs can confidently attempt to
„improve‟ them, intensive studies are needed to evaluate their existing structure and economic importance in rural household production strategies”. (Stoler, 1978, p. 101)
Bukti-bukti yang berasal dari berbagai studi itu menunjukkan bahwa praktik agroekologi pekarangan yang khas di pedesaan Jawa memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkonomian rumah tangga petani.  Tidak  berlebihan  untuk  dikatakan  bahwa  sumberdaya  pertanian  dan  pangan  di  pedesaan  itu meliputi  bukan  hanya  lahan  pertanian  sawah,  tetapi  juga  lahan  agroekologi  pekarangan.  Dengan begitu,  merujuk  pada  formulasi  White  di  atas  di  mana  tenaga  kerja  rumah  tangga  merupakan  fungsi dari  produksi  dan  keseimbangan  sumberdaya  kehidupan  secara  menyeluruh,  agrokeologi  pekarangan juga memainkan peran keseimbangan ekonomis dan ekologis yang sangat penting dalam keberlanjutan sistem produksi. Selain itu, melihat praktik kebudayaannya yang telah bertahan selama berabad-abad, agroekologi  pekarangan  telah  terbukti  mempunyai  peran  dalam  memperkuat  sistem  pangan  dan penghidupan berkelanjutan di tingkat rumah tangga serta lokalitas tertentu.

## Agroekologi budaya
Sebagai praktik agroekologi yang khas yang bersifat adaptif dan yang telah bertahan selama berabad- abad, pekarangan di Jawa termasuk yang bisa dikatakan lambat dalam perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan  modern,  apabila  dibandingkan  dengan  praktik  agroekologi  di  berbagai  belahan  dunia Barat seperti di komunitas otonom Basque di Spanyol ataupun pada gerakan agroekologi di Amerika Latin. Sekalipun sebagai ilmu pengetahuan modern, agroekologi di dunia masih bisa dikatakan sebagai penemuan yang relatif baru. Sebagaimana disebutkan dalam kepustakaan yang ada, istilah agroekologi digunakan pertama kali oleh ahli agronomi Rusia yaitu Bensin pada tahun 1930-an (Wezel & Soldat, 2009).  Istilah  ini  kemudian  berkembang  sebagai  pendekatan  konseptual  dan  metodologis  sejak  awal tahun 1980-an hingga saat ini.
Berkembanganya  agroekologi  sebagai  disiplin  ilmu  pengetahuan  pada  dasawarsa  1980-an  di  dunia sebenarnya  juga  ditandai  dengan  beberapa  studi  mengenai  pekarangan  di  Jawa  sebagaimana disebutkan di atas. Tetapi konteks perkembangannya di dunia, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun gerakan sosial, tidak tumbuh dengan baik di Jawa, terutama sebagai alternatif terhadap sistem revolusi hijau: di mana pemerintah di Indonesia menciptakan sistem ekonomi politik pertanian monokultur, di bawah kendali industrialisasi serta dominasi rezim pangan global. Sebaliknya, rezim Orde Baru justru mengangkat keberhasilan revolusi hijau sebagaimana pencapaian swasembada beras yang pertama kali dalam  sejarah  Indonesia  sebagai  legenda  pada  tahun  1984.  Sistem  ekonomi  politik  pertanian  yang menjadi  dominan  ini  juga  disertai  kontrol  terhadap  organisasi  petani  dan  aktivitas  produksinya sehingga mengakibatkan praktik agroekologi pekarangan di Jawa menjadi kerdil dibandingkan dengan praktik-praktik serupa di belahan dunia lain.
Sementara  itu  di  kancah  global,  agroekologi  mengalami  perkembangan  pesat  sebagai  disiplin  ilmu pengetahuan  modern  yang  semakin  ketat.  Dalam  kurun  waktu  setengah  abad  terakhir,  definisi agroekologi  berkembang  semakin  kompleks.  Pada  awalnya,  agroekologi  didefinisikan  sebagai penerapan konsep dan prinsip ekologi pada desain dan pengelolaan ekosistem pertanian berkelanjutan (Gliessman,  1997).  Tetapi  kemudian  berkembang  mencakup  seluruh  sistem  pangan  (Francis  et  al., 2003), dengan fokus pada ekonomi politik (Gliessman, 2015). Lapangan baru ini kemudian membuka jalan untuk memperluas agroekologi ke dalam perspektif ekologi politik yang secara diskursif dipilah menjadi dua, yaitu (1) wacana kritis ekonomi-politik agraria, dan (2) wacana reflektif gerakan agrarian (Rosset & Altieri, 2017).
Perkembangan  agroekologi  di  dunia  yang  begitu  cepat  juga  tidak  terlepas  dari  kemajuan  gerakan petani  internasional  yang  dicapai  oleh  La  via  Campesina  yang  menyediakan  jaringan  pertukaran pengetahuan di antara petani sebagai basis gerakan kedaulatan pangan; tandingan dari sistem pangan kapitalisme (Val et al., 2019) (Rosset et al., 2019). Menurut mereka, dalam konteks gerakan petani La via  Campesina,  agroekologi  dan  kedaulatan  pangan  juga  disebut  sebagai  proyek  alternatif  untuk kehidupan  berdasarkan  hubungan  baru  antara  manusia  dan  antara  manusia  dengan  alam.  Hal  ini, sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Gliesmann,  telah  meletakkan  agroekologi  di  dalam  konteks ekonomi  politik  ini  sebagai  berikut:  (1)  agroekologi  sebagai  ilmu  pengetahuan,  (2)  agroekologi sebagai praktik, dan (3) agroekologi sebagai gerakan sosial.
Walaupun agroekologi  sebagai  disiplin  ilmu  pengetahuan  mengalami  perkembangan  pesat  di  kancah internasional  dalam  setengah  abad  terakhir,  namun  perkembangan  itu  terkesan  terlepas  dari  dua
konteks  teoritik  yang  menyertainya.  Pertama,  sebagai  disiplin  yang  telah  berkembang  secara interdisipliner kadang-kadang masih digunakan terlalu teknis di satu sisi dan juga terlalu politis di sisi lain.  Kecenderungan  teknis  biasanya  dipengaruhi  oleh  disiplin  agronomi  ataupun  pertanian  yang dalam  fase  perkembangan  definisi  di  atas  sebenarnya  berada  pada  fase  awal  pada  tahun  1980-an. Sementara  itu,  kecenderungan  politis  lebih  dipengaruhi  oleh  dimensi  politik  dari  gerakan  petani internasional  yang  semangat  perlawanannya  terhadap  sistem  pangan  kapitalisme  hampir  menutupi dasar teori yang melandasinya, yaitu teori  ekonomi rumah tangga petani. Dimensi perlawanan petani ini  umumnya  diletakkan  di  dalam  kerangka  pemikiran  yang  lebih  luas  antara  lain  kerangka  „hak‟ sehingga  kalau  bukan  merujuk  pada  subjek  petani  sebagai  individu,  maka  „hak‟  itu  lebih  diangkat sebagai  persoalan  kelompok  ataupun  komunitas,  yang  umumnya  melewatkan  unit  ekonomi  rumah tangga petani.
Kedua,  perkembangan  agroekologi  sebagai  disiplin  ilmu  pengetahuan  juga  terkesan  menjauh  dari dimensi  kultural  yang  melingkupinya.  Hal  ini  antara  lain  disebabkan  karena  perhatian  disiplin  ini cenderung  dikanalisasi  ke  dalam  sistem  pangan  semata,  terutama  dalam  konteks  gerakan  kedaulatan pangan.  Pada  studi  agroekologi  yang  khas  seperti  pekarangan  di  pedesaan  Jawa  sebagaimana dijelaskan  oleh  para  peneliti  terdahulu,  peran  penting  agroekologi  pekarangan  tidak  hanya  terbatas pada sistem pangan, melainkan terkait dengan hampir seluruh fungsi ekonomi dalam kebudayaannya. Agroekologi  pekarangan  di  Jawa  antara  lain  juga  berperan  dalam  penyediaan  serat,  papan,  herbal tradisional, pakan ternak, ritual budaya, daur ulang limbah, iklim mikro serta keberlanjutan ekosistem rumah tangga.
Agroekologi  pekarangan  di  Jawa  mungkin  dikatakan  terlambat  dalam  perkembangannya  sebagai disiplin ilmu pengetahuan modern, sebagaimana agroekologi  yang tumbuh pesat di berbagai belahan dunia  lain. Tetapi  kemampuannya  yang  adaptif,  yang  mempertahankan corak  agroekologi  yang  khas yang lebih sesuai dengan konsepsi agroekologi budaya, menyimpan potensi serta harapan besar dalam dialog  agroekologi  terutama  agar  disiplin  yang  telah  berkembang  secara  interdisipliner  itu  tidak mengalami  penyempitan  pada  kecendrungan  teknis  atau  politis  semata.  Pada  kenyataannya,  praktik agroekologi  pekarangan  di  Jawa  tidak  hanya  memperlihatkan  tandingan  yang  jauh  lebih  mapan daripada sistem pangan cangkokan seperti revolusi hijau, melainkan juga mencakup dimensi kultural yang luas dari kehidupan tradisional masyarakat pedesaan di Jawa.

## Sodality dalam konteks agroekologi budaya
Tantangan kontekstualisasi pemikiran Tjondronegoro saat ini adalah meletakkan perhatian terbesarnya mengenai partisipasi masyarakat pedesaan terutama di Jawa di dalam konteks ruang mediasi kultural yang  mewujud  dalam  bentuk  agroekologi  budaya.  Sebagaimana  dijelaskan  pada  Tabel  1  di  muka bahwa makna baru sodality sebagai ruang mediasi kultural telah memberikan ruang budaya yang lebih longgar  pada  agroekologi  sebagai  representasi  agensi  serta  tindakan  ekonomi  rumah  tangga  petani. Tantangan ini akan terlihat nyata setidaknya pada dua hal berikut. Pertama, sebagaimana disinggung di muka, agroekologi baik sebagai ilmu pengetahuan modern maupun gerakan sosial di Indonesia tidak mengalami  perkembangan  sepesat  praktik-praktik  serupa  di  berbagai  belahan  dunia.  Praktik agroekologi  pekarangan  di  Jawa  misalnya,  terkesan  seperti  mengalami  kemandegan  dalam perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan modern dan gerakan sosial, setelah studi-studi awal yang dilakukan pada tahun 1930-an dan 1980-an. Tidak berkembangnya agroekologi sebagai ruang mediasi kultural  di  bawah  pembangunan  pedesaaan  serta  revolusi  hijau  mungkin  menjadi  hambatan terbesarnya.
Kedua,  agroekologi  budaya  yang  khas  dalam  bentuk  pekarangan  di  pedesaan  Jawa  belum  dipahami sebagai  sistem  ekonomi  rumah  tangga  petani  yang  utuh  dan  menyeluruh.  Sementara  itu, perkembangan  agroekologi  di  dunia  yang  mengalami  penyempitan  makna  dikhawatirkan  membawa kecenderungan elementer pada fenomena agroekologi budaya. Dari sesi metodologi, hal ini juga akan berpengaruh, misalnya, pada penentuan variabel dan indikator yang bisa digunakan untuk memahami partisipasi masyarakat pedesaan melalui gerakan agroekologi budaya dari bawah (bottom up). Dengan kata  lain,  banyak  aspek  dalam  agroekologi  budaya  pekarangan  yang  mungkin  terlepas  dari kecenderungan  perkembangan  pendekatan  di  dunia  saat  ini.  Sementara  itu,  upaya  untuk  memahami agroekologi  secara  lebih  utuh  mulai  diperlihatkan  melalui  jaringan  sistem  pangan  regional  antara dataran  tinggi  di  Bali  dengan  dataran  rendah  yang  telah  berlangsung  selama  berabad-abad,  di  mana
dimensi moral menjadi penekanan yang penting di dalam sistem pangan kapitalisme saat ini  (Reuter, 2019).
Kedua  hal  tersebut  merupakan  tantangan  terbesar  para  peneliti  dalam  menyambung  relevansi pemikiran  Tjondronegoro  saat  ini,  yaitu  mengangkat  praktik-praktik  agroekologi  yang  khas  di nusantara  sebagai  ilmu  pengetahuan  modern,  sekaligus  membumikan  ilmu  pengetahuan  itu  sebagai gerakan  budaya.  Dengan  kata  lain,  memediasi  kehidupan  ekonomi  rumah  tangga  petani  sebagai disiplin  ilmu  pengetahuan  modern  dan  gerakan  agroekologi  budaya  yang  utuh.  Tantangan  ini menuntut  konteks  kebudayaan  yang  bukan  sebagai  pendekatan  dan  metodologi  yang  elementer, melainkan sebagai abstraksi tertinggi dari kompleksitas konseptual (Mills, 2000). Upaya terhadap hal ini  tidak  tertutup  kemungkinan  mengingat  praktik  agroekologi  budaya  yang  khas  dalam  bentuk pekarangan di Jawa telah dikaji sebelumnya secara cukup komprehensif.
Sementara  itu,  menempatkan  agroekologi  dalam  tantangan  kedua,  yaitu  sebagai  gerakan  budaya, berarti  menyelaraskan  gerakan  itu  dengan  praktik  agroekologi  setempat.  Pekarangan  sebagai  kunci dari  gerakan  ini  perlu  dilihat  secara  kritis  terutama  kaitannya  dengan  wacana  politik  yang  melekat pada  gerakan  kedaulatan  pangan.  Karena  agroekologi  pekarangan,  sebagaimana  dijelaskan  di  muka, tidak  sebatas  pada  konteks  pangan  lokal,  melainkan  juga  konteks  ekonomi  yang  luas  dalam kebudayaan masyarakatnya. Dua tantangan tersebut, yaitu mengangkat fenomena agroekologi budaya yang khas dalam bentuk pekarangan di Jawa ke dalam abstraksi tertinggi serta sebagai gerakan budaya yang  kontekstual,  telah  menjadi  bagian  dari  jiwa  intelektual  yang  terkandung  di  dalam  pemikiran Tjondronegoro yang perlu direnungkan saat ini.

## KESIMPULAN
Membaca kembali teori ekonomi rumah tangga petani yang menjadi tumpuan agroekologi, khususnya agroekologi  budaya  yang  khas  dalam  bentuk  pekarangan  di  Jawa,  memungkinkan  melakukan kontekstualisasi  pemikiran  Tjondronegoro  tentang  sodality.  Kontekstualisasi  tentang  hal  itu melampaui kerangka organisasi sosial desa, yang masih terkesan tidak banyak mengalami perubahan sejak  kritik  Tjondronegoro  lebih  dari  tiga  dasawarsa  lalu.  Sodality  perlu  diletakkan  di  dalam  ruang mediasi  kultural  di  mana  agroekologi  budaya  menjadi  representasi  agensi  serta  tindakan  petani  dari tekanan  eksternal.  Melalui  proses  ini  partisipasi  petani  bisa  dilihat  lebih  luas  daripada  jika  dilihat melalui  kerangka  organisasi  sosial  desa.  Sebagaimana  fungsi  agroekologi  budaya  yang  luas  yang mencerminkan  partisipasi mereka,  mungkin  ia juga  telah  menjadi faktor  yang  menjaga  kesimbangan sosial dari berbagai persoalan pembangunan pedesaan seperti penguasaan lahan pertanian yang sempit, ketimpangan  penguasaan  lahan  yang  tajam  yang  disinyalir  telah  memperluas  sistem  penyakapan  di kalangan  rumah  tangga  petani  di  Jawa,  serta  berbagai  persoalan  ekonomi  rumah  tangga  petani  yang tidak termediasi melalui kerangka organisasi sosial desa.
Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa agroekologi budaya yang khas dalam bentuk pekarangan itu lebih  memberikan  jaminan  ekonomi  dalam  kebudayaan  masyarakatnya  daripada  sistem  ekonomi politik  revolusi  hijau  yang  memberikan  kesempatan  monopoli  sumberdaya  pertanian  dan  pangan kepada  sektor  bisnis.  Dalam  hal  ini,  kritik  Tjondronegoro  terhadap  organisasi  sosial  desa  dan kegelisahannya terhadap sodality yang tidak pernah didengarkan oleh pemerintah bisa dikembangkan melalui pendekatan-pendekatan serta metode-metode pengukuran untuk mengembangkan agroekologi budaya  sebagaimana  ukuran-ukuran  yang  telah  dihasilkan  dari  para  peneliti  sebelumnya.  Melalui upaya  ini  mungkin  pembangunan  pedesaan  akan  lebih  memberikan  nuansa  optimisme  di  mata sebagian besar penduduk pedesaan yang merupakan petani kecil, daripada wacana optimisme yang di bangun dari atas pada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Appadurai, A. (1996). Modernity at Large . University of Minnesota Press.
Arudsothy,  P.  (1986).  Review  of  Social  Organization  and  Planned  Development  in  Rural  Java  by Sediono M.P. Tjondronegoro. Contemporary Southeast Asia , 8 (2), 173–175. https://www.jstor.org/stable/25797897
Francis, C., Lieblein, G., Gliessman, S., Breland, T. A., Creamer, N., Harwood, R., Salomonsson, L.,
Helenius,  J.,  Rickerl,  D.,  Salvador,  R.,  Wiedenhoeft,  M.,  Simmons,  S.,  Allen,  P.,  Altieri,  M., Flora,  C.,  &  Poincelot,  R.  (2003).  Agroecology:  The  Ecology  of  Food  Systems. Journal  of Sustainable Agriculture , 22 (3), 99–118. https://doi.org/10.1300/J064v22n03_10
Geertz,  C.  (1963). Agricultural  Involution  The  Processes  of  Ecological  Change  in  Indonesia . University of California Press.
Gliessman,  S.  R.  (1997). Agroecology:  Ecological  Processes  in  Sustainable  Agriculture .  Lewis Publishers.
Gliessman, S. R. (2015). Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems . CRC Press.
Mills, C. W. (2000). The Sociological Imagination . Oxford University Press.
Reuter,  T.  (2019).  Understanding  Food  System  Resilience  in  Bali,  Indonesia:  A  Moral  Economy Approach. Culture, Agriculture, Food and
Environment , 41 (1), 4–14. https://doi.org/10.1111/cuag.12135
Rosset, P. M., & Altieri, M. A. (2017). Agroecology: Science and Politics . Fernwood Publishing.
Rosset, P. M., Val, V., Barbosa, L. P., & McCune, N. (2019). Agroecology and La Via Campesina II. Peasant  Agroecology  Schools  and  the  Formation  of  a  Sociohistorical  and  Political  Subject. Agroecology and Sustainable Food Systems , 43 (7–8), 895–914.
https://doi.org/10.1080/21683565.2019.1617222
Schweizer,  M.  (1983).  Religion  and  Social  Stratification  in  a  Santri  Village  in Klaten,  Central Java. Indonesia  Circle.  School  of  Oriental  &  African  Studies.  Newsletter , 11 (32),  25–34. https://doi.org/10.1080/03062848308729563
Scoones, I. (2015). Sustainable Livelihood and Rural Developments . Practical Action Publishing.
Scott, J. C. (1977). The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia . Yale University Press.
Stoler,  A.  (1978).  Garden  Use  and  Household  Economy  in  Rural  Java. Bulletin  of  Indonesian Economic Studies , 14 (2), 85–101. https://doi.org/10.1080/00074917812331333331
Tjondronegoro,  S.  M.  P.  (1978).  Recent  Indonesian  Rural  Development:  Dilemma  of  a  Top-Down Approach. Southeast Asian Affairs , 139–148. http://www.jstor.org/stable/27908342
Tjondronegoro,  S.  M.  P.  (1984). Social  Organization  and  Planned  Development  in  Rural  Java:  A Study  of  the  Organizational  Phenomenon  in  Kecamatan  Cibadak,  West  Java  and  Kecamatan Kendal, Central Java . Oxford University Press.
Tjondronegoro,  S.  M.  P.,  &  Wiradi,  G.  (Eds.).  (1984). Dua  Abad  Penguasaan  Tanah:  Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa . Gramedia.
Val, V., Rosset, P. M., Zamora Lomelí, C., Giraldo, O. F., & Rocheleau, D. (2019). Agroecology and La  Via  Campesina  I.  The  Symbolic  and  Material  Construction  of  Agroecology  through  the Dispositive  of  “Peasant-to-Peasant”  Processes. Agroecology  and  Sustainable  Food  Systems ,
43 (7–8), 872–894. https://doi.org/10.1080/21683565.2019.1600099
Van der Ploeg, J. D. (2009). The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization . Earthscan.
van Ufford, P. Q. (1985). Review of Social Organization and Planned Development in Rural Java by Sediono M.P. Tjondronegoro. Man , 20 (4), 778–779. https://doi.org/10.2307/2802799
Wezel,  A.,  &  Soldat, V. (2009).  A  Quantitative  and Qualitative  Historical  Analysis  of the  Scientific Discipline  of  Agroecology. International  Journal  of  Agricultural  Sustainability , 7 (1),  3–18. https://doi.org/10.3763/ijas.2009.0400
White, B. (1976). Production and Reproduction in a Javanese Village . Columbia University.
White, B. (1983). “Agricultural involution” and its Critics: Twenty Years After. Bulletin of Concerned Asian Scholars , 15 (2), 18–31. https://doi.org/10.1080/14672715.1983.10404871
White, B. (2017). The Myth of the Harmonious Village. Inside Indonesia . https://www.insideindonesia.org/the-myth-of-the-harmonious-village-2
White, B. (2018). Marx and Chayanov at the Margins: Understanding Agrarian Change in Java. The Journal of Peasant Studies , 45 (5–6), 1108–1126. https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1419191
White,  B.  (2020). „Problems  in  the  Empirical  Analysis  of  Agrarian  Differentiation  Processes‟:  A Reflection . https://www.aqs.org.uk/problems-in-the-empirical-analysis-of-agrarian- differentiation-processes-a-reflection/