ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 2 Nomor 3 Oktober 2021 Halaman 80-98

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 2 TAHUN
2019 TENTANG PEMBERDAYAAN  USAHA MIKRO,

## KECIL DAN MENENGAH

## Sriningsih Hasimi
Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Siningsihhasimi111@gmail.com

## Arrie Budhiartie
Dosen Peogram khusus Hukum administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi budhiartie@unja.ac.id

## Ivan Fauzani Raharja
Dosen Peogram khusus Hukum administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Ivanfauzani_fh@unja.ac.id

## Abstrack
This study aims to find out and analyze how the implementation of Sungai Penuh City Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Empowerment of Micro, Small and Medium  Enterprises  in  Sungai  Penuh  City;  to  find  out  how  the  authority  of  Sungai Penuh  City  Government  in  efforts  to  empower  Micro,  Small  and  medium  enterprises and  how  the  licensing  mechanism  for  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises.  The research method used is empirical juridical and the procedure for sampling is done by purposive  sampling.  Data  collection  techniques  used  through  field  studies,  data obtained directly from the field through respondents. Data analysis in this study used descriptive analysis techniques. The author formulates the formulation of the problem how the authority of the Sungai Penuh City Government in efforts to Empower Micro, Small and Medium Enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises is based on the Sungai Penuh City Regional Regulation. The results of the research that the author obtained were the authority of the Sungai Penuh City Regional Government in the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises. The research method used is empirical juridical and the procedure for sampling is done by  purposive  sampling.  Data  collection  techniques  used  through  field  studies,  data obtained directly from the field through respondents. Data analysis in this study used descriptive analysis techniques. The author formulates the formulation of the problem how the authority of the Sungai Penuh City Government in efforts to Empower Micro, Small and Medium Enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises is based on the Sungai Penuh City Regional Regulation. The results of the research that the author obtained were the authority of the Sungai Penuh City
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
Regional Government in the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises Empowerment seen from the criteria and the implementation of empowerment did not run as it should. This is because the business criteria listed in the Ragional Regulation state that the criteria that enter into Small Business are those who have a net income of fifty million rupiah. In Fact, Small Business actors registered in Sungai Penuh City have a net income pf twenty million rupiah. The licensing mechanism has also not run optimally because thre are still many Micro, Small and Medioum Bussines actros who do not register business permits.
Keywords:  Empwerment,  Micro,  Small  and  Medium  Enterprise,  Authority, Licensi.

## Abatrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Sungai  Penuh  Nomor  2  Tahun  2019  tentang Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  Kota  Sungai  Penuh;  untuk mengetahui  bagaimana  kewenangan  Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh  dalam  upaya pemberdayaan  usaha  Mikro,  Kecil  dan  menengah  dan  bagaimana  mekanisme perizinan  terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah.  Metode  Penelitian  yang digunakan adalah yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan,  data  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  melalui  responden.  Analisis data  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif.  Penulis merumuskan  rumusan  permasalahan  bagaimana  kewenangan  Pemerintah  Kota Sungai  Penuh  dalam  upaya  Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dan bagaimana  Mekanisme  Perizinan  terhardap  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Sungai  Penuh.  Hasil  penelitian  yang  penulis dapatkan  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Sungai  Penuh  dalam  Pelaksanaan Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dilihat  dari  kriteria  dan pelaksanaan  pemberdayaan  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Hal  tersebut dikarenakan  kriteria  usaha  yang  tertera  pada  Peraturan  Daerah  menyebutkan bahwa  kriteria  yang  masuk  kedalam  Usaha  Kecil  adalah  yang  mempunyai penghasilan bersih senyak lima puluh juta rupiah. Pada kenyataannya, pelaku Usaha Kecil yang terdaftar di Kota Sungai Penuh memiliki penghasilan bersih sebesar dua puluh  juta  rupiah.  Mekanisme  perizinan  juga  belum  berjalan  secara  maksimal dikarenakan  masih  banyak  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  yang  tidak mendaftarkan izin usaha.
Kata  Kunci:  Pemberdayaan,  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah,  Kewenangan, Perizinan.

## A. PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia merupakan  Negara  Kesatuan  yang menganut  asas  desentralisasi  dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan  kesempatan  dan keleluasaan  kepada  daerah  untuk
menyelenggarakan  otonomi  daerah. Negara  merupakan  suatu  organisasi yang  memiliki tujuan, adapun tujuan negara  dalam  konteks  negara  sudah tertuang  dalam  alinea  keempat Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945  yang  selanjutnya  disingat menjadi  UUD  1945  menerangkan bahwa,  Indonesia  merupakan  negara hukum yang menganut konsep negara kesatuan. 1
Pasal  18  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menentukan:
“Negara Kesatuan Republik Indonesia di  bagi  atas  daerah-daerah  provinsi dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu mempunyai  pemerintahan  daerah, yang diatur dengan Undang- undang”.
Pasal  20  Undang-Undang  Nomor 12  tahun  2008  tentang  Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah  selanjutnya  disingkat  dengan Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  yang menegaskan bahwa :
(1) Penyelenggaraan  Pemerintahan
1 Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan Pelayanan Publik , Nuansa
Cendikia, Bandung, 2019, hlm. 11.
berpedoman  pada  azas  umum penyelenggaraan  negara  yang terdiri atas:
a. Asas kepastian hukum
b. Asas  tertib  penyelenggaraan negara
c. Asas kepentingan umum
d. Asas keterbukaan
e. Asas proporsionalitas
f. Asas profesionalitas
g. Asas akuntabilitas
h. Asas efesiensi
i. Asas efektivitas (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas  pembantuan  dan  asas dekonsentrasi  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan 2 Berhubungan dengan itu, penyelenggaraan  pemerintahan  yang efisien  dan  pembangunan  yang terarah pada perwujudan kesejahteraan  sosial  dan  berkeadilan bagi  seluruh  wilayah  di  Indonesia mengharapkan perkembangan
otonomi.  Siswanto  Sunarmo  yang
2 Ibid, hlm. 120.
menerangkan bahwa: Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas- luasnya.  Arti  seluas-luasnya  ini mengandung  makna  bahwa  daerah diberikan  kewenangan  membuat kebijakan  daerah,  untuk  memberi pelayanan,  peningkatan  peran  serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Pemikiran  kedua,  bahwa  prinsip otonomi daerah dengan menggunakan  prinsip  otonomi  yang nyata dan bertanggung jawab. 3
Daerah  diberi  kewenangan  yang lebih  besar  untuk  mengatur  dan mengurus rumah tangganya sendiri di dalam  era  otonomi  daerah  sekarang ini.  Sejalan  dengan  kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan  lebih  mampu  menggali sumber-sumber  keuangan  khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan  di  daerahnya.  Maka dalam  hal  ini  tidak  terlepas  dari penyelenggaraaan  perizinan  oleh pemerintah  daerah.  Juniarso  Ridwan dalam bukunya menjelaskan bahwa:
3 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia, Sinar
Grafika, Makasar, 2014, hlm. 8.
Perizinan sebagai sarana penggalian  dan  pemanfaatan  potensi daerah  untuk  sumber  PAD  pada  era otonomi daerah ini dapat dikembangkan  dengan  leluasa  dan optimal tapi tetap profesional dengan mengingat  situasi,  kondisi,  dan  akar aspirasi  daerah.  selanjutnya,  agar pelaksanaan  perizinan  selalu  berada dalam  koridor  hukum,  maka  dalam pelaksanaannya  diperlukan  suatu peraturan  yang  memuat  tentang sanksi  dalam  kegiatan  perizinan dengan maksud ada kepastian hukum. 4 Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) merupakan industri pengolahan  sebagai  sektor  yang mempunyai  peranan  penting,  karena sebagian  besar  jumlah  penduduk Indonesia  berpendidikan  rendah  dan hidup  dalam  kegiatan  usaha  baik dalam  sektor  tradisional  maupun modern.  Dalam  Pasal  3  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah yang  selanjutnya  disingkat  dengan Undang-Undang  No.  20  Tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  disebutkan  bahwa  Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan
4 Juniarso Ridwan, Ibid, hlm. 99.
mengembangkan  usahanya  dalam rangka  membangun  perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 5
Peraturan  Presiden  Nomor  98 Tahun  2014  tentang  Perizinan  untuk Usaha  Mikro  dan  Kecil  selanjutnya disingkat  dengan  Peraturan  Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil
menjelaskan bahwa “Izin Usaha Mikro dan  Kecil  yang  selanjutnya  disingkat dengan  IUMK  adalah  tanda  legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk  izin  usaha  mikro  dan  kecil dalam bentuk satu lembar”. Pasal  2  Peraturan  Presiden  No.  98 Tahun  2014  tentang  Perizinan  untuk Usaha  Mikro  dan  Kecil  menyebutkan bahwa: (1) IUMK dimaksud untuk mendapatkan  kepastian  hukum  dan sarana  pemberdayaan  bagi  pelaku usaha  mikro  dan  kecil  dalam pengembangan usahanya.
(2) Tujuan  pengaturan  IUMK  bagi pelaku  usaha  mikro  dan  kecil untuk:
5 Chyo  Uji  Purnomo,  Margareta  Surya Ningsih, Kismartini, Implementasi Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Batik  dalam Lingkup  Klaster  Btik  Kota  Semarang, Administrasi Publik, hlm. 2.
http://www.fisip.undip.ac.id .
a. Mendapatkan  kepastian  dan perlindungan  dalam  berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
b. Mendapatkan  pendampingan untuk pengembangan usaha;
c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan kelembaga keuangan bank dan non-bank; dan d. Mendapatkan kemudahan dalam  pemberdayaan  dari pemerintah, pemerintah daerah  dan/atau  lembaga lainnya. Kota  Sungai  Penuh  merupakan salah  satu  wilayah  serta  bagian  dari
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.
Penjelasan atas Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun
2008  tentang  Pembentukan  Kota Sungai  Penuh  di  Provinsi  Jambi menyebutkan  bahwa  Provinsi  jambi memiliki  2  (dua)  Kota  dan  9 (sembilan) kabupaten. Untuk menyelenggarakan  berbagai  macam urusan pemerintahan, maka
pemerintah  Kota  Sungai  Penuh membentuk  dinas-dinas  terkait  salah satunya  adalah  Dinas  Koperasi  dan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah Kota Sungai Penuh.
Peraturan  Daerah  Kota  Sungai Penuh  No.  2  Tahun  2019  tentang
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh  No.  2  Tahun  2019  tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pasal 9 menyebutkan  bahwa  pemberdayaan terhadap  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  dapat  dilakukan  dalam
bentuk:
a. Fasilitas Permodalan b. Dukungan Kemudahan memperoleh  bahan  baku  dan fasilitas  pendukung  dalam  proses produksi
c. Pendidikan  dan  pelatihan  untuk meningkatkan kemampuan manajerial,  SDM,  produksi  dan pemasaran, serta mendukung pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah. d. Perlibatan dalam pemeran perdagangan  untuk  memperluas akses pasar, dan Fasilitas  hak  atas  kekayaan intelektual. Setiap  bentuk  pemberdayaan tersebut memerlukan dukungan kegiatan  pendampingan  usaha  yang dapat  dilakukan  oleh  pemerintah daerah,  dunia  usaha,  masyarakat  dan pemangku  kepentingan  lainnya  dan
memerlukan  perlindungan  khusus terhadap  pemberdayaan  tersebut. Salah  satu  upaya  perlindungan pemberdayaan  UMKM  ini  adalah dengan  memberikan  kemudahan perizinan usaha yang telah disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2019 bahwa  penciptaan  iklim  usaha  yang kondusif terhadap Usaha Mikro Kecil, dan  Menengah  dapat  dilakukan dengan cara:
a. Fasilitas pendanaan
b. Penyediaan sarana dan prasarana
c. Penyediaan Informasi usaha
d. Pembentukan kemitraan
e. Kemudahan perizinan
f. Kemudahan kesempatan berusaha
g. Fasilitas promosi dagang, dan
h. Dukungan kelembagaan.
Berdasarkan  Penjelasan  pada Peraturan  Pemerintah  Daerah  Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 di atas, maka tergambar bahwa keikutsertaan dari Pemerintah Daerah dalam  upaya  meningkatkan  ekonomi daerah  sangat    dipelukan,  sebab mekanisme pasar tidak mampu dalam menciptakan  penyesuaian  secara cepat  jika  terjadi  perubahan.  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan  kegiatan  usaha  yang mampu  memperluas  lapangan  kerja
dan  dapat  memberikan  pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat  serta  dapat  berperan dalam  proses  pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Bentuk-bentuk  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah yang sudah ada di Kota Sungai  Penuh  salah  satunya  berupa industri  makanan  yang  termasuk kedalam  kelas  usaha  mikro,  jasa konstruksi  dan  penggilingan  padi masuk  ke  usaha  kecil,  industri  roti masuk  ke  dalam  kelas  usaha menengah serta jenis usaha lainnya.
Jumlah  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  secara  kuantitas  lebih besar  dari  usaha-usaha  lain,  tetapi secara kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  masih  tertinggal  jauh  dari usaha yang lebih besar.
Sementara  itu,  dalam  rangka meningkatkan  fungsi  Pemerintah Daerah,  maka  Pemerintah  Daerah mempunyai kewajiban untuk mendorong,  memberikan  pembinaan, perlindungan pada Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  di  Kota  Sungai  Penuh serta  perlu  dilakukan  Pemberdayaan terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  di  Kota  Sungai  Penuh. Untuk memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tentunya diperlukan
pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan yang telah disampaikan di atas, dapat digambarkan bahwa belum terealisasinya dengan maksimal kebijakan  dari  pemerintah  Kota sungai  Penuh  dalam  Peraturan Daerah  Kota  Sungai  Penuh  No.  2 Tahun  2019  tentang  Pemberdayaan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah, maka di anggap perlu untuk mengkaji lebih  dalam  mengenai  pelaksanaan perda tersebut terkait dengan
Kewenangan  dari  Pemerintah  Daerah Kota  Sungai  Penuh  dan  Mekanisme dari  Perizinan,  mengingat  pentingnya pemberdayaan  dan  pemberlakuan izin  terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil  dan
Menengah di Kota Sungai Penuh. Yang terdidiri dari permasalahan bagaimana  kewenangan  Pemerintah Kota  Sungai  Penuh  dalam  upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  berdasarkan  Peraturan Daerah  Kota  Sungai  Penuh  Nomor  2 Tahun 2019 dan bagaimana Mekanisme Perizinan terhadap Usaha
Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di  Kota Sungai  Penuh  berdasarkan  Peraturan daerah  Kota  Sungai  Penuh  Nomor  2 Tahun 2019.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  Penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah yuridis empiris, yaitu meneliti tentang peraturan  perundang-undangan  yaitu Peraturan  Daerah  Kota  Sungai  Penuh No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah  di  Kota  Sungai  Penuh. Pengertian  hukum  empiris  menurut Bahder Johan Nasution ialah “Fenomena  hukum  masyarakat  atau fakta  sosial  yang  terdapat  dalam masyarakat” 6 .  Dalam  hal  ini  mengkaji pelaksanaan kewenangan Dinas Koperasi,  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Kota  Sungai  Penuh  dan mekanisme perizinan Dinas Penanaman  Modal  Pelayan  Terpadu Satu  Pintu  Kota  Sungai  Penuh  yang mana  belum  terlaksana  secara maksimal. Teknik analisis data yang
digunakan  dalam  penelitian  ini bersifat deskriptif yaitu menganalisis dengan cara mengumpulkan data dan informasi  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.

## C. Kewenangan  Pemerintah  Kota
6 Bahder  Johan  Nasution  “ Metode Penelitian  Ilmu  Hukum, Mandar  Maju,
Bandung, 2008, hlm. 124.
Sungai  Penuh  dalam  Upaya Pemberdayaan  Usaha  Mikro Kecil, dan Menengah berdasarkan  Peraturan  Daerah Kota  Sungai  Penuh  Nomor  2 Tahun 2019
Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh dan Dinas  Penanaman  Modal,  Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota  Sungai  Penuh  memiliki  sruktur organisasi yang tentunya berdasarkan peraturan  dan  diikuti  dengan  adanya tugas dan fungsinya. Dalam melakukan penelitian terkait Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota
Sungai  Penuh  No.  2  Tahun  2019 tentang  Pemberdayaan  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  yakni  dalam pelaksanaan  Peraturan  daerah  ini menjadi  Kewenangan  dari  Dinas Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah
Kota  Sungai  Penuh  dan  Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.
Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  dan Menengah  dibagi  dalam  berbagai bidang, dan bidang yang bertanggung jawab  atas  Pemberdayaan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  adalah Bidang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan
Menengah.
Sedangkan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  Tenaga  Kerja  Kota  Sungai  Penuh juga  dibagi  dalam    berbagai  bidang dan  bidang  yang  bertanggung  jawab atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta  penerbitan  Izin  Usaha  adalah bidang Penanaman Modal dan Bidang Perizinan.
Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  mempunyai  tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  di  Kota  Sungai Penuh.    Sedangkan  Pemerintah Daerah  mempunyai  wewenang  untuk mengawasi berjalannya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  tersebut  agar  dapat memacu pihak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  dalam    meningkatkan jumlah  produksi  ataupun  kualitas produksi.
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh
Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  berasal  dari  delegasi, dikarenakan telah diberikannya wewenang  dari  suatu  badan  atau pejabat  pemerintah  kepada  badan atau  pejabat  pemerintahan  lainnya dan  jika  wewenang  sudah  diberikan,
maka  pemberi  wewenang  tidak
mempunyai wewenang lagi. Pemerintah Daerah telah memberikan  kewenangan  terhadap Pejabat  Pemerintahan  Daerah  untuk melaksanakan  Pemberdayaan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di  Kota Sungai  Penuh  maka  Pemerintah
Daerah  mempunyai  peran  untuk mengawasi berjalannya pemberdayaan Usaha tersebut. Adapun wujud dari kewenangan yang diberikan  adalah  dalam  bentuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Tugas  pokok  dari  Dinas  Koperasi Usaha  Kecil  dan  Menengah  adalah melaksanakan kewenangan  daerah  di bidang  Koperasi  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  serta  melaksanakan tugas pembantuan yang telah
diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah dan Pemerintah Provinsi.
Sedangkan  fungsi  dari  Dinas Koperasi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah Kota Sungai Penuh adalah:
- Menyusun rencana kerja di Bidang

## Usaha Mikro
- Merumuskan  kebijakan  teknis pada pengembangan usaha, kemitraan dan jaringan usaha serta fasilitas  layanan  dan  pembiayaan Usaha Mikro
- Pelaksanaan  Pemberdayaan  dan
Pengembangan Usaha dan kemitraan pada Usaha Mikro - Pelaksanaan  dalam  memfasilitasi layanan  dan  pembiayaan  pada usaha mikro, dan
- Mengevaluasi  serata  penyusunan laporan  pelaksanaan  kerja  di
Bidang Usaha Mikro.”
Beliau  juga  mengatakan  bahwa:
“berbagai  fungsi  yang  dimiliki  oleh Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  Kota  Sungai  Penuh tertuang dalam bentuk yang berbeda- beda sesuai dengan fungsi kedinasan. Fungsi  tersebut  sudah  dijalankan ssecara  jelas  dan  telah  terwujud dalam  penyusunan  rencana  strategis dinas.” 7
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  beberapa  pelaku  usaha  yang termasuk kedalam usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  bahwa  syarat-syarat pengurusan  izin  usaha  yang  harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
1. NPWP
2. Izin Usaha dari desa
3. Pajak Reklame
4. Pajak Kebersihan
5. Pajak bangunan

## Adapun tujuan dari pemberdayaan
7 Wawancara dengan Martono, Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh, Tanggal 15 Februari 2021.
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota Sungai  Penuh  Nomor  2  Tahun  2019 tentang  Pemberdayaan  Usaha  Mikro,
Kecil  dan  Menengah  adalah  sebagai berikut:
1. Untuk mewujudkan struktur perekonomian  di  Daerah  yang seimbang, berkembang dan berkeadilan 2. Agar dapat menumbuhkan serta melindungi  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  menjadi  usaha yang profesional, maju, tangguh dan mandiri 3. Untuk  meningkatkan  peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah,  membuka  lapangan kerja,  mewujudkan  pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi  serta  menghindari rakyat dari kemiskinan. Berdasarkan tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  tersebut,  maka  dapat dilihat apakah tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah  ini  berjalan  sesuai  dengan kriteria  yang  telah  diterangkan  di dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Sungai Penuh  Nomor  2  Tahun  2019  tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  pelaku  Usaha  Mikro  Kota Sungai Penuh, adapun hasil kekayaan bersih  yang  diperoleh  adalah  sebesar Rp.20.000.000.00  (dua  puluh  juta rupiah), sedangkan berdasarkan kriteria yang tertera dalam Peraturan Daerah  Kota  Sungai  Penuh  Nomor  2 Tahun  2019  tentang  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  bahwa  pelaku usaha  yang  terdaftar  dalam  Usaha Mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000.000.00  (lima  puluh juta rupiah). Pelaku  usaha  tersebut  sudah mendaftarkan  izin  usahanya  namun tidak  pernah  mengikuti  pelatihan sebagai  salah  satu  pemberdayaan. Pemeberdayaan tersebut juga janrang dilaksanakan. Sedangkan berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Sungai  Penuh Nomor  2  tahun  2019  pemberdayaan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  ini seharusnya di adakan satu tahun satu kali.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat dilihat  bahwa  kriteria  dari  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dan pelaksanaan  pemberdayaan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di  Kota Sungai  Penuh  belum  berjalan  sesuai
kriteria dan pelaksaan pemberdayaan yang  tertuang  dalam  Peraturan daerah  Kota  Sungai  Penuh  Nomor  2 Tahun  2019  tentang  Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Menurut  data  yang  diperoleh  dari Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro,  Kecil dan  menengah  Kota  Sungai  Penuh, jumlah  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  yang  terdaftar  sebanyak 8772  Usaha.  Usaha-usaha  tersebut terbagi  menjadi  3  bagian  usaha  yaitu Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil  dan  Usaha Menengah.
Martono  selaku  Kepala  Bidang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah juga  mengatakan  bahwa  upaya  dari
Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  dan Menengah  dalam  pengembangan usaha adalah dengan cara meningkatkan pemasaran dan mengikuti  pelatihan  kewirausahaan serta diberikan fasilitas pelatihan bagi pelaku  usaha  dan  memberikan pendampingan  antara  pelaku  usaha dengan pihak ketiga seperti bank dan supermarket.  Pihak  bank  disini berperan  untuk  memperoleh  modal usaha,  sedangkan  pihak  supermarket adalah  wadah  dan/atau  tempat pemsaran  hasil  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  seperti  makanan, kerajinan tangan, dan lain sebagainya.
Setelah di tinjau langsung kelapangan menurut hasil wawancara lain dengan salah satu pelaku Industri
Usaha  Mikro  yaitu  jondra  pengusaha dengan  usaha  cafe  bahwa  cafe tersebut  belum  memiliki  izin  usaha dan tidak pernah mengikuti pelatihan selama  terdaftar  di  Dinas  Koperasi Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota Sungai Penuh.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  beberapa  pelaku  usaha  yang ditemui  terdapat  beberapa  pelaku usaha  yang  terdaftar  izin  usahanya namun  tidak  mengikuti  pelatihan sebagai  salah  satu  pemberdayaan usaha.  Dan  ada  juga  beberapa  usaha yang tidak mendaftarkan izin usahanya  serta  tidak  juga  mengikuti pelatihan usaha. Dari hasil wawancara tersebut, maka terlihat bahwa peranan  dari  Dinas  Koperasi  Usaha Kecil  dan  Menengah  belum  berjalan sebagaimana mestinya. D. Mekanisme  Perizinan  terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Sungai Penuh berdasarkan  Peraturan  Daerah Kota  Sungai  Penuh  Nomor  2 Tahun 2019 Mekanisme tentang Perizinan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di Kota Sungai Penuh menjadi
kewenangan  dari  Dinas  Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sungai Penuh, sumber kewenangan  ini  berlandaskan  pada Peraturan  Daerah  Kota  Sungai  Penuh No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Sungai  Penuh  merupakan  tempat semua  masyarakat  membuat  segala surat  izin  di  Kota  Sungai  Penuh. tujuan  dari  terbentuknya  Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  ini  untuk mempermudah  proses  periziznan, berkualitas, cepat, mudah serta untuk tertib administrasi. Berdasarkan informasi hasil
wawancara  dan  pengumpulan  data yang diperoleh dari Dinas Penanaman
Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kota  Sungai  Penuh,  persyaratan dalam  mendaftarkan  izin  usaha sebagai berikut:
Surat Permohonan
1. KTP
2. NPWP
3. Izin Lingkungan UKL-UPL/SPPL
4. Izin Lokasi
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Pernyataan tunduk kepada
peraturan yang berlaku
7. Surat  pernyataan  kebenaran  dan
keabsahan dokumen
8. Surat  pengantar  dari  RT  atau  RW terkait lokasi Usaha
9. Kartu Keluarga 10. Pas  photo  terbaru  berwarna ukuran  4  x  6  cm  sebanyak  dua lembar 11. Foto  copy  Akta  Otentik Pendiri Perusahaan 12. Mengisi Formulir. Adanya perizinan tentunya mempunyai  tujuan,  perencanaan  dan pelaksanaan,  mafaat  serta  kendala
yang  dihadapi  Pemerintah  Kota Sungai  Penuh  dalam  penerbitan  Izin Usaha  Mikro,  Kecil  dan  menengah. maka, dijelaskan bahwa:
Tujuan  diterbitkannya  izin  dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Ini adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi berapa jumlah Usaha Mikro, Kecil  dan  mennegah  di  Kota  Sungai
Penuh, apa-apa saja bentuk usahanya, agar  usaha  tersebut  mendapatkan perlindungan  hukum.  Dalam  tujuan ini  dimaksudkan  untuk  mewujudkan dan  meningkatkan  perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
peran  usaha  Mikro,  Kecil  dan
Menengah secara berkelanjutan.
Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan dalam pemberdayaan usaha  berupa  pengembangan  usaha, penciptaan iklim usaha dan penertibkan pelaku usaha yang belum memiliki  izin  usaha  harus  dilakukan perencanaan terlebih dahulu.
Perencanaan pemberdayaan usaha Mikro,  Kecil  dan  menengahdisusun untuk  memberikan  araha,  pedoman dan  alat  pengendali  pencapaian tujuan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah
Kota Sungai Penuh.
Pelaksanaan  pemberdayaan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  ini dialkukan  oleh  Pemerintah  Daerah,
Dunia  usaha  dan  masyarakat  yang bertujuan untuk menertibkan perizinan dalam usaha. Sistem, Mekanisme dan Prosedur/SOP  IUMK  adalah  sebagai berikut: Permohonan melakukan
pendaftaran  melalui  OSS  ( Online
Single  Submission) yang  selanjutnya disingkat dengan OSS dengan mengisi data  yang  diperlukan  dalam  aplikasi OSS  (pendaftaran  dilakukan  secara Online),  pemohon  menyampaikan dokumen  persyaratan  ke  loket  atau counter
penerimaan, petugas
memeriksa  permohonan  lengkap dibuat  tanda  terima  bahan  dan diteruskan keproses berikutnya, apabila  tidak  lenkap  permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi,  kepala  seksi  pelayanan memverifikasi  kelengkapan  berkas, permohonan  lengkap  diteruskan  ke proses  berikutnya,  apabila  tidak lengkap  permohonan  dikembalikan kepada front  offic, pemeriksaan
kelapangan  bersama  tim  teknis berdasarkan berkas persyaratan yang disampaikan,  membuat  berita  acara pemeriksaan dan rekomendasi ditolak atau  disetujui.  Jika  ditolak  akan diberikan  surat  penolakan  kepada pemohon dengan dikembalikan kepada  FO.  Jika  disetujui  diserahkan kepada back office. Tahap selanjutnya adalah menerima  berkas,  rekomendasi  tim teknis, dan  berita  acara  pemeriksaan, mencetak permohonan izin/penerbitan  surat  izin,  lalu  kasi memaraf  dan  meyakini  bahwa persyaratan  dan  izin  tercetak  sesuai ketentuan.  Total  waktu  penyelesaian selama 5 hari.
Namun,  saat  ditinjau  kelapangan masih  sangat  banyak  pelaku  usaha yang  tidak  mendaftarkan  Izin  Usaha dengan  alasan  pengurusan  Izin  yang
susah  dan  lama,  sering  dipersulit. Dalam  Pasal  22    Peraturan  Daerah Kota Sungai Penuh No. 2 Tahun 2019 tentang  Pemberdayaan  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  telah  dijelaskan tentang  perlindungan  usaha.  Maka dapat  dilihat  bahwa  ketetapan
Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh  ini belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak masyarakat  Kota  sungai  Penuh khususnya  pelaku  Usaha  yang  tidak mendaftarkan Usahanya.
Seperti  yang  dijelaskan  diatas, seharusnya  Bidang  Perizinan  dapat memberi  kemudahan  dan  tidak mempersulit persyaratan pengurusan izin  usaha.  Akan  tetapi  hal  ini  juga kurang  berjalan  dengan  baik  karena banyaknya  persyaratan  perizinan apalagi  dengan  sistem  mendaftaran izin  usaha  sendiri  secara  online melalui  aplikasi  OSS  tentunya  akan semakin  mempersulit  pelaku  usaha untuk mendaftarkan izin pada usahanya,  terkhususnya  pada  pelaku usaha  yang  sudah  tua/berumur  dan pada  masyarakat  yang  tidak  bisa menjalankan internet.
Begitu  pula  dengan  penempatan lokasi  usaha,  banyak  usaha-usaha yang  tidak  memiliki  izin  dibiarkan menempati  lapak  usaha,  sedangkan
yang  mempunyai  izin  usaha  tidak mempunyai  lapak  usaha  sendiri.  Hal inilah  yang  mesti  diperhatikan  oleh Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh, mengarahkan  agar  pelaku  usaha dapat mendaftarkan izin pada usahanya  dan  Dinas  Perizinan  dapat memberikan kemudahan dalam pendaftaran izin Usaha. Hal tersebut bertujuan agar pelaku usaha dapat mendapatkan perlindungan usaha, kemudahan usaha, dapat memperoleh permodalan  usaha,  serta  yang  lebih penting  adalah  menertibkan  Usaha
Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di  Kota Sungai Penuh.
Candra  selaku  Kepala  Bidang Pelayanan  Perizinan  mengatakan bahwa:  “Banyak  pelaku  usaha  yang tidak  mendaftarkan  izin  usahanya, namun  memang  tidak  ada  tindakan dari Dinas terkait hal ini dikarenakan izin  usaha  tidak  wajib  bagi  pelaku usaha,  siapa  yang  mau  mendaftarkan saja, biasanya usaha yang didaftarkan kebanyakan  usaha  makanan,  karena pelaku  usaha  ingin  mendapatkan BPOM  dari  Usaha  makanannya  itu”. Beliau juga menjelaskan bahwa “salah satu  usaha  yang  tidak  didaftarkan sama  sekali  salah  satunya  adalah usaha anyaman”.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  pelaku  usaha  pondok  jus kayla,  izin  usaha  yang  telah  habis masa  izinnya  tidak  dipepanjang bahkan  telah  habis  masa  izin  sejak tahun  2017,  namun  hingga  sekarang masih  tetap  bisa  berjualan.  Dapat dilihat  bahwa  hal  seperti  inilah  yang memberikan kebebsan terhadap pelaku usaha yang tidak mengantongi izin.
Menurut  hasil  wawancara  penulis dengan  Kepada  Bidang  Perizinan  di atas,  dapat  dilihat  bahwa  masih banyak  usaha  yang  tidak  didaftarkan izinnya,  salah  satunya  adalah  usaha anyaman dan beliau menjelaskan jika izin usaha tidak diwajibkan, tentu saja apa yang beliau sampaikan bertentangan dengan Peraturan Daerah  Kota  Sungai  Penuh  No.  2
Tahun  2019  tentang  Pemberdayaan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah yang  menyatakan  bahwa  kemudahan perizinan  usaha  tergolong  kedalam penciptaan iklim usaha yang kondusif dan dinas terkait dapat menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan  usaha  bagi  pelaku  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 8

## Seperti  yang  di  sebutkan  di  atas
8 Wawancara dengan Candra, Kepala Bidang Perizinan Kota Sungai Penuh, Tanggal 17 Februari 2021.
bahwa  usaha  yang  sama  sekali  tidak didaftarkan  izin  usahanya  adalah usaha  anyaman,  sedangkan  anyaman menjadi  salah  satu  usaha  yang menjadi  sumber    keungan  bagi sebagian  dari  masyarakat  kerinci, terkhusus  pada  desa-desa  tertentu berupa anyaman dari bambu, anyaman rotan dan lainnya. Anyaman ini sudah beredar luas di
Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci dan  juga  dipasarkan  diluar  Daerah Kota  Sungai  Penuh.  Namun,  sangat disayangkan  usaha  anyaman tersebut tidak  didaftarkan  izinnya  dan  tidak ada  pemberdayaan  terhadap  usaha anyaman tersebut.
Apabila  di  daftarkan  izin  pada usaha  kerajinan  anyaman  tersebut, tentu  saja  usaha  tersebut  akan mendapatkan  perlindungan  usaha salah  satunya  perlindungan  hak kekayaan intelektual, dan jika pemberdayaan  usaha    ini  berjalan dengan baik, maka dapat meningkatkan pemasaran usaha. Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah adalah usaha yang mampu memperluas  lapangan  kerja  dan mempunyai  peran  penting  bagi peningkatan perekonomian masyarakat.  Oleh  karena  itu  peran dan  keterlibatan  Pemerintah  Daerah
sangat  diperlukan  untuk  mengawasi pelaksanaan  pemberdayaan  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.
Khususnya  di  Kota  Sungai  Penuh Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  ini dapat  menjadi  kesempatan  yang sangat baik bagi masyarakat yang ada di  daerah  pendesaan  serta  bagi  ibu rumah  tangga  yang  mempunyai pendapatan  rendah.  Terkhususnya  di Kota  Sungai  Penuh  itu  sendiri.  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  ini mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan  supaya  hasil  dari produksinya  mampu  meningkatkan kesejateraan dari
masyarakat,
khususnya di Kota Sungai Penuh. Pada kenyataannya  pelaku  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah masih mengalami kesulitan  baik  dalam  permodalan, kurangnya informasi dalam
pemasaran,  masih  banyak  pelaku usaha  yang  mempunyai  keterbatasan dalam memperoleh bahan baku, susah memperoleh  izin  usaha,  kurang keterampilan  sumber  daya  manusia dan lain sebagainya.
Peran  Serta  dari  Pemerintah Daerah  sangat  dibutuhkan  dalam pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota Sungai  Penuh  No.  2  Tahun  2019 tentang  Pemberdayaan  Usaha  Mikro,
Kecil dan Menengah ini.
Terkhususnya  Pemerintah  Daerah sekali-kali perlu meninjau kelapangan bagaimana kinerja dari dinas Koperasi  Usaha Mikro  dan  menengah serta  dinas  Penanaman  Modal,
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.
1. Kendala-kendala  yang  dihadapi
Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh dalam  penerbitan  Izin  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha  terhadap  Izin  usaha  Mikro, Kecil dan menengah yang menyebabkan  susah  mendapatkan infprmasi  berapa  banyak  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  yang ada  di  Kota  Sungai  Penuh  karena tidak semua pelaku usaha mendaftarkan izinnya. 3. Kurangnya fasilitas dalam meninjau kelapangan seperti kendaraan. Berdasarkan fakta yang ditemukan penulis,  maka  dapat  dilihat  bahwa mekanisme  perizinan  pada  Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Sungai Penuh belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan masih banyak pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan
Menengah  yang  tidak  memiliki  izin, serta  masih  banyak  pelaku  Usaha
yang sudah habis masa izinnya tetapi tidak  diperpanjang  selama  bertahun- tahun  hingga  sekarang  namun  masih bisa berjualan .
E. Kesimpulan Kewenangan  Pemerintah  Daerah Kota Sungai Penuh dalam Pelaksanaan  Pemberdayaan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dilihat dari kriteria dan pelaksanaan pemberdayaan berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Sungai  Penuh
Nomor  2  tahun  2019  tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak berjalan sebagaimana mestinya.  Hal  tersebut  dikarenakan kriteria  usaha  yang  tertera  pada Peraturan  daerah  Kota  Sungai  penuh Nomor  2  Tahun  2019  tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah menyebutkan bahwa kriteria  yang  masuk  kedalam  Usaha Kecil adalah yang mempunyai penghasilan bersih senyak Rp.50.000.000.000.00  (lima  puluh juta  rupiah).  Pada  kenyataannya, pelaku  Usaha  Kecil  yang  terdaftar  di Kota Sungai Penuh memiliki penghasilan bersih sebesar Rp.20.000.000.000.00 (dua puluh juta rupiah). Mekanisme  Perizinan  terhadap
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di
Kota  Sungai  Penuh  berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Sungai  Penuh Nomor  2  Tahun  2019  belum terlaksana dengan baik, sebab:
a. Tidak berjalan dengan baik karena
masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  yang  tidak mendaftarkan izin usaha mereka
b. Berdasarkan  fakta  yang  penulis temukan  banyak  pelaku  usaha yang  tidak  memperpanjang  izin usahanya. c. Kurangnya  sosialisasi  terhadap masyarakat tentang apa pentingnya pemberdayaan dan izin usaha d. Persayaratan pengurusan izin usaha  sesuai  dengan  Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang  perizinan  juga  tidak  sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelaku usaha
e. Kurangnya  Pengawasan  terhadap

## Pemberdayaan Usaha
F. Saran Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh agar  lebih  dapat  memperhatikan  lagi kriteria-kriteria dan Pelaksaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah  yang  sudah  dimuat  dalam Peraturan  Daerah  Kota  Sungai  Penuh
Nomor  2  tahun  2019  tentang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
mennegha  agar  pemberdayaan  usaha dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh hendaknya  mengawasi  dengan  baik bagaimana proses berjalannya
pemberdayaan  usaha  sesuai  dengan
Peraturan  Daerah  Kota  Sungai  Penuh
Nomor  2  Tahun  2019  tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  Kota  Sungai  Penuh  guna agar  Pemberdayaan  Usaha  dapat berjalan dengan lebih baik.

## Ucapan Terima Kasih
Penulisan  Artikel  ini  telah  dibantu oleh  ibu  Arrie  Budhiartie  dan  Bapak
Ivan Fauzani Raharja sebagai pembimbing skripsi perihal substansi dan Teknik penulisan. Tulisan ini juga telah  dikoreksi  oleh  tim  editing  dari Mendapo  Journal.  Terimakasih  atas bantuan  dari  pihak-pihak  terkait sehingga  tulisan  ini  dapat  dibuat sebagaimana mestinya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Artikel/Buku/Laporan
Andrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor  Pelayanan  Publik. Sinar
Grafika, Bandung, 2015. Bahder Johan Nasution “ Metode
Penelitian  Ilmu  Hukum, Mandar
Maju, Bandung, 2008.
Haw  Widjaja, Otonomi  Daerah  dan
Daerah  Otonom, PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
Helmi, Hukum  Perizinan  Lingkungan Hidup, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2012, hlm.77.
Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan  Administrasi  Terhadap Tindakan  Pemerintah, P.T  Alumni, Bandung, 2004. Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara  dan  Kebijakan  Pelayanan Publik , Nuansa Cendikia, Bandung, 2019. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , PT Raja Grafindo, Yogyakarta, 2016. Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Makasar, 2014. Salim HS dan Erlies Sefriani, Penerapan  Teori  Hukum  pada Penelitian  Tesis  dan  Desertasi, Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2013. Solichin Abdul Wahab, Analisis
Kebijakan, Ed.  PT.  Bumi  Aksara, Jakarta, 2005. W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
Chyo  Uji  Purnomo,  Margareta  Surya Ningsih,  Kismartini, Implementasi Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Batik dalam  Lingkup  Klaster  Btik  Kota Semarang, Administrasi  Publik, Hlm. 2.
Ivan  Fauzani  Raharja  dan  Ratna  Dewi, “ Penegakan  Hukum  Administrasi
Negara Terhadap Pelanggaran Perizinan” Fakultas Hukum Universitas  Jambi,  Vol  15,  No.2, Desember 2013. Mariana  Kristiyanti,  Lisda  Rahmasari.
Website Sebagai Media Pemasaran Produk-produk  Unggulan  UMKM di Kota Semarang.
Rasdi, Pemberian  Izin  Usaha  Industri dalam  Pengendalian  Pencemaran Lingkungan  di  Era  Lingkungan berwawasan Lingkungan, 2011.

## Peraturan Hukum
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang  No.20  Tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor  25  Tahun  2008  tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi Peraturan  Presiden  Nomor  98  Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Peraturan  Daerah    Kota  Sungai  Penuh Nomor 2 tahun 2019 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.