## JIEE:
Kualitas  Sumber  Daya  Aparatur  Nagari  Dalam  Meningkatkan Pelayanan  Publik  di  Kenagarian  Sungai  Tunu  Barat  Kabupaten

## Pesisir Selatan
Fina Noviana 1 , Tarma Sartima 2
1,2 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti, Indonesia
* penulis korespondensi: novianafina99@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT

## Article history:
Kualitas  aparatur  cenderung  menjadi    hal  terpenting  dalam menjelaskan  kinerja  organisasi    pelayanan  publik.  Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul  karena  ketidakpuasan  terhadap  kualitas.  Sumber daya  aparatur merupakan orang-orang yang bertugas dalam menjalankan  suatu  proses  pelayanan,  semakin  bagus pelayanan yang diberikan aparatur tentu kualitas akan dinilai baik. Pelayanan Publik merupakan sebagai suatu pemberian Pelayan  (melayani)  keperluan  seseorang  dalam  mencapai suatu tujuan yang di inginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam Pelayanan publik  di  Nagari  Sungai  Tunu  Barat,  Pesisir  Selatan,  serta untuk  mengetahui  Strategi  meningkatkan  kualitas  Sumber daya  Aparatur  dalam  Pelayanan  Publik  Sungai  Tunu  Barat, Pesisir  selatan,  untuk  mengetahui  Faktor-  faktor  yang mendorong meningkatkan pelayanan publik di Nagari sungai Tunu  Barat,  Pesisir  Selatan.  Adapun  metode  pengumpulan data  adalah  dengan  melakukan  observasi  dan  wawancara langsung.  Kendalanya  seperti  latar  belakang  pendidikan aparatur,  kurangnya  sosialisasi  aparatur  mengenai  program maupun pembaruan-pembaruan surat-menyurat, kurangnya partisipasi  masyarakat.  Upaya  yang  dilakukan  yaitu seharusnya  wali  nagari  yang  menjabat  disungai  tunu  barat lebih memperhatikan lagi latar belakang pendidikan aparatur dan juga dalam proses sosialisasi terhadap masyarakat lebih ditingkatkan  lagi  agar  masyarakat  tidak  merasa  ketinggalan informasi,  dan  yang  paling  penting  yaitu  partisipasi masyarakat sangat diperlukan.
Received 11 May 2022
Received  in  revised  form  04 June 2022 Accepted 06 June 2022
Keyword: Kualitas, Sumber Daya aparatur, Pelayanan Publik

## PENDAHULUAN
Tuntunan  masyarakat  terhadap kualitas  pelayanan  aparatur  Peraturan Nagari  perlu  mendapatkan  perhatian serius  dari  instansi-instansi  pemerintah,
baik  pemerintah  provinsi,  Pemerintah Kabupaten.  Hak – hak  beserta  kewajiban sebagainya  dari  penerima  pelayanan, memberi layanan, pemberi pelayanan dan
pihak ketiga dipertimbangkan berdasarkan  nilai-nilai  profesional  dan nilai-nilai sosial mengendalikan
kehidupan  mereka  Pemberian  Pelayan Publik  oleh  Aparatur  Pemerintah  kepada masyarakat
sebenarnya merupakan implikasi  dari  fungsi  negara  sebagai pelayan masyarakat. (Hamid, 2011)
Sehubungan dengan meningkatnya berbagai  tuntutan  kepada  Pemerintah Nagari  Sungai  Tunu  Barat  dalam  hal pelayanan administrasi kepada masyarakat  tentunya  menjadi  salah  satu agenda penting bagi Pemerintahan Nagari untuk  melakukan  penyempurnaan  atau penataan  demi  meningkatkan  mutu pelayannya yang baik. Apalagi upaya wali Nagari  dan  Sekretaris  wali  Nagari  dalam menggiatkan  roda  pemerintahan  untuk melayani masyarakat sangatlah dibutuhkan.  Hal  ini  dapat  dimaksudkan agar  dapat  menyelenggarakan  kegiatan Pemerintahan  dengan  baik  dalam  rangka mengimplementasikan  otonomi  daerah guna mencapai mutu pelayan yang masih mempunyai  beberapa  kelemahan  baik yang menyangkut kelembagaan pelaksanaan tugas atau pokok-pokok dan fungsi,  pelaksanaan  program  kerja  serta ketatalaksanaan  (Speer,  2012).  Sehingga dengan demikian timbulnya timbul permasalahan-permasalahan  yang  harus segera  diatasi  dalam  konteks  pelayanan Administrasi  atau  penataan  organisasi agar  efektivitas  organisasi  Kenagarian menjadi lebih optimal Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari serta Sekretaris dalam menjalankan  Pemerintahannya.  Dahulu wali  Nagari  dibantu  oleh  beberapa  wali jorong  namun  sekarang  Wali  Nagari dibantu  oleh  Sekretaris  Nagari  (SekNag) dan  beberapa    Pegawai  Negeri  Sipil(PNS) yang jumlahnya tergantung pada kebutuhan pemerintahan Nagari tersebut. Untuk memenuhi harapan
masyarakat  Nagari  Sungai  Tunu  Barat, Kecamatan  Ranah  Pesisir,  sejauh  mana tingkat-tingkat kepuasan masyarakat
Nagari  Sungai  Tunu  barat  Mengenai Kualitas kinerja
Pegawainya dalam melayani masyarakat.
Kurang kualitas pelayanan pegawai dan juga masih rendah dapat dilihat pada pengamatan  yang  dilakukan  peneliti  dari keterlambatan  dalam  kehadiran,  tidak berangkat kerja tanpa izin tertulis dan jam istirahat
yang tidak digunakan semaksimal mungkin. Berdasarkan
Peraturan  Pemerintah  No.2  tahun  2018 Pemberian  otonomi  Daerah  diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.  Di  samping  itu  melalui otonomi luas , dalam lingkungan strategis globalisasi,  Daerah  diharapkan  mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan serta potensi dan Keanekaragaman  Daerah  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat
atau kesejahteraan  rakyat  tersebut  dalam lingkungan  strategis  globalisasi  dan menggunakan  prinsip  pemerataan  dan keadilan  salah  satunya  diwujudkan melalui  penetapan  dan  penerapan  SPM (Mulia & Saputra, 2020).
Nagari Sungai
Tunu Barat
merupakan  salah  Satu  Desa  yang  Di Kecamatan Ranah Pesisir disana terdapat desa:  desa  padang  Sirih,  Desa  Koto Marapak, Desa Muara Pandan, Desa pasir Harapan,
Koto Baru. Berdasarkan Permendagri  No.  28  Tahun  2006  Tujuan dari pembentukan
Desa adalah meningkatkan  pelayanan  Publik.  Hal  ini mengakibatkan kualitas Pelayanan Publik menjadi  perhatian  utama  baik  oleh Pemerintah maupun masyarakat.
Diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui  bagaimana  Pelayanan  Publik  di Kenagarian Sungai Tunu Barat, Kecamatan  Ranah  Pesisir,  sehingga  ke
depannya  kedisiplinan  serta  pelayan dalam  kinerja  pegawai  pada  pelayanan  di Pemerintahan Nagari dapat sesuai berjalan efektif, efisien dan bertanggung jawab.
Pendekatan teori atau konsep yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu menggunakan  konsep  kualitas  pelayanan publik  yaitu  terhadap  5  variabel  dalam meningkatkan  kualitas  pelayanan  Publik adalah Tangibles (Bukti  Fisik) Reability (kehandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), Empaty (empati).  Kelima  faktor  di  atas  harus dilaksanakan  secara  bersamaan,  karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan  erat  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kualitas pelayanan (Zeithaml & Parasuraman, 2004).

## METODE PENELITIAN
Di  dalam  penyusunan  ini  penulis menulis  metode  penelitian  deskriptif kemudian  ditunjang  dengan  kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu bentuk penelitian  yang  menggambarkan  suatu permasalahan agar data yang tersedia dan terkumpul  dapat  memberikan  gambaran secermat  mungkin  tentang  keadaan  yang terjadi pada objek penelitian. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh  informasi-informasi  keadaan dan  melihat  variabel  yang  diteliti, sedangkan  pendekatan  yang  digunakan adalah pendekatan kualitatif penelitian ini menggunakan  metode  yang  bersifat deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2019).
Pada  penelitian  ini  yang  menjadi populasi  adalah  Pejabat  Wali  Nagari Sungai Tunu Barat, Aparatur yang ada di Kantor Wali Nagari Sungai Tunu Barat dan 3  orang  masyarakat  terlibat  dalam pelayanan  di  Kantor  wali  Nagari    Sungai Tunu  Barat.  Teknik  penentuan  sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purpose sampling yaitu  teknik berdasarkan  pada  ciri-ciri  atau  sifat-sifat tertentu  yang  di  perkirakan  mempunyai sangkut  paut  erat  dengan  ciri-ciri  atau
sifat-sifat  yang  ada  dalam  populasi  yang sudah di ketahui sebelumnya. “ Purpossive sampling ” dilakukan dengan cara mengambil  subjek  bukan  berdasarkan strata, random atau  daerah  tetapi disasarkan  atas  adanya  tujuan  tertentu (Moleong, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kualitas  Sumber  Daya  Aparatur  dalam Meningkatkan  Pelayanan  Publik  di Nagari  Sungai  Tunu  Barat,  Pesisir Selatan
Kualitas  sumber  daya  aparatur dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di Kenagarian sungai tunu barat, kabupaten pesisir  selatan  yaitu  sudah  memberikan bentuk pelayanan sesuai dengan undang- undang  sebagai  dasar  bentuk  pelayanan yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik serta juga sesuai dengan keputusan Menteri  pendayagunaan  aparatur  Negara nomor  63  Tahun    2003,  namun berdasarkan  jawaban  dari  masyarakat yang  pernah  membutuhkan  pelayanan  di kantor  wali  nagari  tersebut  masih  ada kekurangan  pelayanan  para  aparaturnya yang    tidak  sesuai  dengan  prosedur  atau sesuai  SOP  dalam  melayani  terhadap masyarakat itu menyebabkan secara tidak langsung  kantor  wali  nagari  belum sepenuhnya
memberikan kualitas pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya.
a. Alur  Pelayanan  administrasi  pada kantor  wali  nagari  dalam  pelayanan publik Alur pelayanan yang digunakan oleh  pihak  kantor  wali  nagari  sungai tunu  barat  sesuai  dengan  alur  yang semestinya  namun  aparatur  yang memberikan pelayanan kepada masyarakat  kurang  cepat  tanggap terhadap apa yang dibutuhkan
masyarakat tersebut,
sebaiknya aparatur  yang  bekerja  tersebut  lebih cepat  tanggap  dan  juga  cepat
memberikan  jalan  keluar  jika  ada hambatan yang tidak dapat terpenuhi oleh  aparatur  itu  sendiri  serta  saran penulis    selalu  menggunakan  sistem antrean  tanpa  adanya  perbedaan antara keluarga dengan orang lain.
b. Langkah-langkah  yang  Dilakukan dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Langka-langkah yang akan dilakukan dalam meningkatkan pelayanan adalah selalu menjalankan hal-hal yang berdampak positif seperti memberikan ketegasan kepada aparatur  dan  langkah  yang  lain  yang harus dilakukan seperti cepat tanggap dalam melayani
masyarakat, mendengarkan  keluhan  masyarakat serta  menjaga  kesopanan  sangat penting,  cepat  dan  tepat  tanpa merugikan orang lain dan lain-lain dan juga sebaiknya mencari solusi jika ada permasalahan
c. Strategi meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam Pelayanan Publik Nagari sudah memberikan strategi  untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam
Pelayanan  Publik  di  Nagari  Sungai Tunu barat, Kabupaten Pesisir Selatan sesuai  peraturan  dan  sesuai  SOP semua itu telah dilakukan semaksimal mungkin  namun  yang  diketahui  oleh masyarakat  yaitu  aparatur  yang bekerja  dikantor  wali  nagari  sungai tunu  barat  sebaiknya  menyesuaikan dengan  latar  belakang  pendidikan yang cocok dengan profesinya masing- masing  karena  banyak  ditemukan bahwa  aparatur  yang  bekerja  disana umumnya lulusan SMA serta ada yang sarjana namun latar belakang
pendidikannya  tidak  sesuai  dengan yang  diharapkan,  hal  itu  agar menunjangnya  kualitas  pelayanan yang berbeda pula. Jadi  penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam meningkatkan  kualitas  sumber  daya
aparatur  sudah  maksimal  namun, memang  perlu  ada  beberapa  yang harus  dijadikan sebagai  acuan  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya aparatur  yang  lebih  baik  lagi.  Dalam upaya mewujudkan pelayanan administrasi  yang  baik  untuk  nagari sungai tunu barat ke depannya, maka aparatur  Nagari  serta  masyarakat setempat  harus  memperhatikan  latar belakang  pendidikan.  Para  aparatur yang  bekerja  serta  meningkatkan sumber  daya  aparatur  dengan  lebih giat  dan  juga  baiknya  menyesuaikan lagi dengan latar belakang pendidikan maupun  dalam  melakukan  studi  tiru ke nagari yang memenangkan pelayanan  publik  di  dalam  daerah maupun luar daerah, dan tidak hanya itu  juga  dapat  melakukan  seminar pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan  strategi  pelayanan  di Kantor wali nagari sungai tunu barat
d. Meningkatkan  Fasilitas  Kantor  Wali Nagari Sungai Tunu Barat
Dari  semua  tanggapan  para informan  jawabannya  hampir  sama yaitu  belum  memadai  fasilitas  serta tidak  disediakannya  masker  kepada masyarakat  di  kantor  wali  nagari sungai barat, namun pihak kantor dari wali  nagari  sudah  berusaha  untuk melengkapi  sarana  dan  prasarana  itu ,hanya saja agak terhambat disebabkan  oleh  renovasi  kantor tersebut.
e. Meningkatkan  Kualitas  Sosialisasi Bersama  Masyarakat  Sungai  Tunu Barat. Sosialisasi  kepada  masyarakat sudah  dilaksanakan  namun  dengan berbagai  alasan  dan  kendala  seperti kesibukan  dan  masih  adanya  wabah penyakit/  covid  19  itu  menyebabkan sosialisasi  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan bersama.
Faktor-faktor yang Pendorong Meningkatkan Kualitas Pelayanan

## Publik
Seluruh  faktor    pendorong    agar kualitas  pelayanan  di  kenagarian  Sungai tunu  Barat  sudah  dijalankan  mulai  dari pihak menjabat maupun staf aparatur wali nagari yang bekerja namun lebih ditingkatkan lagi pada dunia kerja. Selain faktor  pendorong    di  atas  peneliti  juga melihat  faktor  penghambat  dari segi  teori yaitu sebagai berikut:
1. Faktor Pendorong
Faktor pendorong yaitu:
a. Semangat  kerja  yang  diberikan pegawai  satu  sama  lain,  berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik  bagi  masyarakat  yang memerlukan layanan.
b. Ketepatan  waktu  dalam  bekerja maksudnya  yaitu  aparatur  yang masuk  jam  kerja  harus  sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan  agar  masyarakat  tidak menunggu aparatur jika membutuhkan pelayanan dan tidak hanya  itu,  saya  juga  memberikan ketegasan kepada pegawai aparatur agar  melakukan  istirahat    sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. c. Melakukan pelatihan serta mengajak aparatur melakukan seminar  mengenai  pelayanan  yang baik  dan  sesuai  dengan  SOP, mengenai bagaimana melayani masyarakat  dengan  baik  sesuai dengan  peraturan  daerah  maupun undang-undang
mengenai pelayanan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh faktor  pendorong  agar kualitas pelayanan di  Kenagarian  Sungai  tunu  Barat  sudah dijalankan  mulai  dari  pihak  menjabat maupun  staf  aparatur  wali  nagari  yang bekerja  namun  lebih  ditingkatkan  lagi pada dunia kerja. Selain faktor pendorong di  atas  peneliti  juga  melihat  faktor
penghambat  dari  segi  teori  yaitu  sebagai berikut:
2. Faktor penghambat a. Tangibles (Bukti Fisik)
Dalam  meningkatkan    kualitas pelayanan tentunya juga harus
meningkatkan sarana prasarana yang ada di Kantor Wali Nagari Sungai Tunu Barat yang diperlukan yaitu:
1) Kurangnya  sarana  dan  prasarana yang  ada  di  Kantor  Wali  Nagari Sungai Tunu Barat Faktor penghambat proses
pelayanan  dalam  bukti  fisik    yaitu sarana  prasarana  masih  kurang dan  terkendala  karena  kantor  wali nagari  dalam  proses  renovasi sehingga  menyebabkan  sehingga menyebabkan  ketidak  nyamanan masyarakat.
2) Kurangnya kenyamanan masyarakat terhadap lokasi pelayanan.  Kendala  yang  terjadi yaitu kurangnya kenyamanan masyarakat  di  kantor  wali  nagari diakibatkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana.
b. Realibility (Kehandalan)
Dalam memberikan pelayanan, kehandalan  dari  petugas  itu  sangatlah penting  karena  jika  petugas  tidak  handal dalam  memberikan  pelayanan  maka masyarakat  yang  dilayani  akan  merasa tidak  puas  dengan  pelayanan  yang diberikan.  Maka  dari itu  kehandalan  dari petugas  sudah  cukup  menguasai  dalam bertugas  namun  ada  juga  mengatakan pelayanan  yang  diberikan  belum  sesuai dengan  standar  atau  belum  memuaskan dengan  pelayanan  yang  diharapkan. Kurangnya  kepandaian  aparatur  dalam memberikan  informasi  terbaru  terhadap masyarakat.  Kendala  yang  terjadi  yaitu kurangnya  kehandalan  aparatur  dikantor wali  nagari  dalam  memberikan  informasi terbaru terhadap masyarakat sungai tunu barat  sehingga  masyarakat  ketinggalan
informasi, dan ada juga yang berpendapat aparatur  juga  sudah  handal  dalam memberikan  pelayanan  namun  sedikit kekurangan yaitu aparatur  kurang handal dalam berkomunikasi dengan masyarakat salah  satunya  yaitu  pembaruan  KK scanner berkode.
c. Responsiveness

## (Pertanggung Jawaban)
1) Memberi  pertanggung  jawaban sebagai aparatur wali Nagari Kendala yang terjadi yaitu masih kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membudayakan  antre  karena disebabkan oleh beberapa alasan  yang  mendesak  yang membuat  aparatur  jadi  susah untuk  mendahulukan  orang yang  datangnya  terakhir  dan juga terkendala dalam membagi waktu  antara  tugas  sebagai aparatur dan dan juga membagi waktu dalam jam istirahat, serta memberikan  pelayanan  diluar jam kerja. Dan ada juga aparatur yang lain memberikan pertanggung  jawaban  sebaik mungkin. 2) Kurangnya pertanggung jawaban Ketepatan waktu ( Responsivenes ) Mengenai ketepatan waktu sudah  baik  hanya  saja  sedikit hambatan  mengenai  pelayanan secara online terkadang jaringan kurang  bagus  dan  juga  listrik mati  itu  akan  menghambat proses pelayanan. Seluruh faktor  pendorong  agar kualitas pelayanan di Kenagarian Sungai tunu  Barat  sudah  dijalankan sebaik  mungkin  mulai  dari pihak  menjabat  maupun  staf aparatur  wali  nagari  yang bekerja, namun dalam melakukan beberapa faktor tersebut  tentu  juga  adanya
penghambat  seperti masyarakat yang butuhkan pelayanan secara online ,  terkadang  dalam melakukan  pelayanan  secara online ada  penghambat  seperti jaringan wifi pada  kantor  yang kurang bagus Itu dapat menghambat proses pelayanan.

## d. Assurance (Jaminan)
Kemampuan dan keramahan  serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan  masyarakat    sudah  bagus. Namun untuk ke depannya agar pelayanan lebih  baik  lagi  perlu  adanya  pelatihan, seminar maupun melakukan studi tiru ke daerah yang telah mendapatkan penilaian terhadap pelayan terbaik dan pengembangan  pegawai  yang  diadakan oleh  pemerintah  karena  masih  ada aparatur  yang  kurang  patuh  dalam memberikan pelayan terhadap masyarakat Kendala  yang  terjadi  yaitu  masih ada kurangnya kesopanan dan keramahan pegawai terhadap masyarakat serta  masih ada  beberapa  pegawai  yang  belum  tepat waktu  masuk  kerja  untuk  memberikan pelayanan  terhadap  masyarakat.  Serta aparatur  kurang  menerapkan  pelatihan- pelatihan  yang    sudah  dilakukan  oleh pemerintah  masih  di  saja  kurang diterapkan pada dunia kerja.
e. Empathy (Empati)
Kendala  yang  terjadi  yaitu  ada beberapa  aparatur  yang  cuek  terhadap masyarakat serta  masih kurangnya sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai pembaharuan terbaru mengenai  ataupun informasi-informasi terkini.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan
Kualitas  Sumber  Daya  Aparatur  dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kenagarian Sungai Tunu Barat, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:
1. Kualitas Sumber daya Aparatur dalam meningkatkan  pelayanan  publik  di Kenagarian Sungai Tunu Barat  pesisir selatan  kurang  baik  dapat  dilihat  dari sikap serta perilaku aparatur terhadap memberikan
pelayanan kepada masyarakat  dan  tidak  hanya  itu  latar belakang  pendidikan  juga  sangat penting  dalam  meningkatkan  kualitas pelayan, dapat kita lihat pada aparatur yang  bekerja  pada  Kantor  Wali  Nagari Sungai Tunu Barat banyak berpendidikan S.Pd,i 2. Strategi meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam Pelayanan  Publik  di  Nagari  Sungai
Tunu Barat, Kabupaten Pesisir Selatan. Strategi  merupakan  salah  satu  faktor pendukung tercapainya suatu kualitas pelayanan  sumber  Daya  aparatur, dalam  kelancaran  proses  pelayanan aparatur  sangat  berperan  penting karena  aparatur  merupakan  ujung tombak  keberhasilan  pelayanan  yang diberikan kepada masyarakat. Strategi yang dilakukan pada Kantor wali nagari yaitu  memberikan  peranan  Kepada sumber  daya  aparatur  yang  bekerja sesuai peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan SOP. Pada strategi meningkatkan kualitas pelayan aparatur  sudah  diberikan  oleh  pihak penjabat  dan  aparatur  pun  sudah menjalankan  namun  ada  beberapa yang belum sesuai dengan semestinya. 3. Faktor-faktor yang Pendorong Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berupa aparatur selalu memberikan  semangat  kerja  serta semua  aparatur  yang  bekerja  selalu menggunakan waktu semaksimal mungkin  dan  tidak  hanya  itu  faktor pendukung lainnya pihak pejabat pada kantor  wali  nagari  Sungai  Tunu  Barat juga melakukan pelatihan serta seminar  mengenai  pelayanan  sesuai dengan  SOP  serta  wali  nagari  yang menjabat  juga  memberikan Reward
atau  apresiasi  bagi  aparatur  yang memberikan nilai positif dalam bekerja. 4. Namun  tidak  lepas  dari  faktor pendorong  tentu  juga  adanya  faktor penghambat  seperti  masih  kurangnya sarana  dan  prasarana,  kurangnya kepandaian aparatur dalam memberikan  informasi  terbaru  kepada masyarakat serta kurangnya kemampuan  dan  keramahan  aparatur terhadap masyarakat perlu ditingkatkan lagi, lalu masih
kurangnya  pelaksanaan  sosialisasi kepada  masyarakat,  dan  yang  paling penting  yaitu  masyarakat  pun  lebih ditingkatkan lagi
partisipasinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan  oleh  pihak  Kantor  Wali Nagari Sungai Tunu barat agar semua yang  berhubungan  dengan  Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama-sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamid, A. A. (2011). Otonomi daerah dan kualitas pelayanan publik.
Academica , 3 (1).
Moleong, L. J. (2016). Metodologi penelitian kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. Jurnal El- Riyasah , 11 (1), 67 – 83.
Speer, J. (2012). Participatory governance reform: a good strategy for increasing government responsiveness and improving public services? World Development , 40 (12), 2379 – 2398.
Sugiyono, P. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)(A. Nuryanto . Alfabeta.
Zeithaml, V. A., & Parasuraman, A.
(2004). Service quality. Cambridge,
MA .