## KEWAJIBAN  INVESTOR  BIDANG USAHA HUTAN TANAMAN INDUSTRI

## Yalid
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Email: yalidmocthar@gmail.com

## Sandra Dewi
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Email: sandradw1998@gmail.com

## ABSTRAK
Kehadiran  perusahaan  PT  Arara  Abadi  di  Riau  tidak  jarang  telah    menimbulkan masalah  dengan  masyarakat  tempatan  seperti  konflik  dan  sengketa  lahan  dengan masyarakat tempatan.  Laporan survey menyatakan bahwa sekitar  113.595  Ha lahan konsesi  milik    PT  Arara    Abadi    telah    diklaim    oleh    masyarakat    lokal.    Walaupun perusahaan    ini    menegaskan    bahwa    setengah    dari    kasus-kasus    ini    telah diselesaikan,  mereka mengakui bahwa 57.000 Ha masih dalam sengketa.  Akan tetapi, perusahaan    ini  tidak  memberi  rincian  penyelesaian  yang  dilakukan  atau    lokasi lahan    yang    dituntut.  Konflik  ini  memunculkan  pertanyaan  yang  laik  dikaji,  yaitu: Pertama, bagaimanakah pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai investor  bidang usaha  Hutan Tanaman Industri (HTI)? Kedua, bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Riau  mengawasi  pelaksanaan  kewajiban  investor    bidang  usaha  HTI  khususnya terhadap  PT  Arara  Abadi?  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan kewajiban  PT  Arara  Abadi  wilayah  operasional  Desa  Kota  Garo  Kecamatan  Tapung Hilir  Kabupaten  Kampar  sebagai  investor  bidang  usaha    HTI.  Selain  itu  juga  untuk menjelaskan  upaya  Pemerintah  Provinsi  Riau  mengawasi  pelaksanaan  kewajiban investor    bidang  usaha  HTI  khususnya  terhadap  PT  Arara  Abadi.  Terkait  dengan kewajiban, PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir  Kabupaten  Kampar  sebagai  investor  bidang  usaha  HTI  diketahui  hanya mematuhi  kewajiban  semua  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang terkendala,  yaitu  terkait    Implementasi  SK  Menteri  Kehutanan  tentang  pemberian HTI.  Untuk  pencegahan,  Pemerintah  Provinsi  Riau  melakukan  mediasi  serta monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban PT Arara Abadi pada khususnya.
Kata Kunci: Kewajiban Investor; Pengawasan; Tanaman Industri

## ABSTRACT
The presence of PT Arara Abadi company in Riau has often caused problems with local communities  such  as  conflicts  and  land  disputes  with  local  communities.  Survey reports  state  that  approximately  113,595  Ha  of  concession  land  owned  by  PT  Arara Abadi have been claimed by local communities. Although the company affirms that half of  these  cases  have  been  resolved,  they  recognize  that  57,000  Ha  is  still  in  dispute. However, the company did not provide details of the settlement made or the location of the land claimed. This conflict raises questions that are worthy to be studied, namely:
First, how is the implementation of obligations of PT Arara Abadi operational area of Garo Town Village Tapung Hilir District Kampar Regency as an investor of Industrial Timber Plantation (HTI)? Secondly, how is the effort of Riau Provincial Government to oversee the implementation of obligation investor of HTI business sector especially to PT Arara Abadi? This study purposes to analyze the implementation of obligations PT Arara  Abadi  operational  area  of  Garo  Village  Village  Tapung  Hilir  District  Kampar regency  as  an  investor  of  HTI  business.  In  addition,  to  explain  the  efforts  of  Riau Provincial  Government  oversee  the  implementation  of  investor  obligations  HTI business sector, especially to PT Arara Abadi. Associated with the obligations, PT Arara Abadi operational area of Garo Town Village Tapung Hilir District Kampar Regency as an  investor  of  HTI  business  is  known  only  to  comply  with  the  obligation  of  all provisions  of  legislation  that  is  constrained,  that  is  related  to  Implementation  of Minister of Forestry Decree on HTI granting. For prevention, the Government of Riau Province  to  mediate  and  monitor  the  implementation  of  the  obligations  of  PT  Arara Abadi in particular.
Keywords: Investor Responsibility; PT Arara Abadi, Industrial Plant Forest

## A. PENDAHULUAN
PT  Arara  Abadi  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang pengusahaan  Hutan  Tanaman  Industri  (HTI)  di  Provinsi  Riau.  Perusahaan  ini bekerja berdasarkan izin Menteri Kehutanan yang menetapkan luasan areal sebesar 299.975  Hektar  (Ha)  melalui  SK  No.  743/kptsII/1996  tanggal  25  Nopember  1996. Areal  HTI  PT  Arara  Abadi  tersebar  pada  4  (empat)  tempat    yang  dikenal  dengan istilah distrik dan setiap distrik tersusun atas beberapa resort.
Sejak pertengahan 1980-an atau tepatnya ditahun 1987 PT Arara Abadi mulai membangun  HTI  untuk  memasok  bahan  baku  pabrik  pulp  PT  IKPP.  Menurut  data perkembangan realisasi  tanaman Izin  Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman  (IUPHHK-HT)  monitoring  s/d  bulan  April  2009  (Ditjen.  BPK,  2009),  PT Arara Abadi telah merealisasikan tanaman seluas 398.269  Ha selama 21 (dua puluh satu) tahun beroperasi atau rata-rata hanya seluas 18.900 Ha setiap tahun. Realisasi penanaman HTI setiap tahun menunjukkan luasan yang bervariasi mulai dari yang terendah  seluas  9.038  Ha  di  tahun  2000  dan  yang  tertinggi  di  tahun  2007  seluas 32.558 Ha (Pattinasarany, 2010: 1).
Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  baik  yang  diperoleh  dari  Kementerian Kehutanan,  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau,  dan  Pengecekan  Informasi  Lapangan, terdapat  46  perusahan  yang  bermitra  dengan  PT  IKPP.  Total  luas  perzinan  HTI perusahaan-perusahaan  ini  termasuk  luas  izin  PT    Arara  Abadi  sendiri  seluas 299.975 Ha adalah seluas 953.139 Ha. Dengan demikian,  berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa PT IKPP melakukan transaksi pembelian bahan baku untuk industrinya  di  atas  lahan  hutan  seluas  hampir  satu  juta  hektar  hanya  di  Provinsi Riau saja  (Indonesian Working Group on Forest Finance, 2010).
Kehadiran  perusahaan  PT  Arara  Abadi  di  Riau  tidak  jarang  telah menimbulkan  masalah  dengan  masyarakat  tempatan  seperti  konflik  dan  sengketa lahan dengan masyarakat tempatan.  Dalam laporan survey dalam penelitian Johny
Setiawan Mundung dkk mencatat  bahwa  sekitar  113.595  Ha lahan konsesi milik PT Arara  Abadi  telah  diklaim  oleh  masyarakat  lokal.  Walaupun  perusahaan  ini menegaskan  bahwa  setengah  dari  kasus-kasus  ini  telah  diselesaikan,  mereka mengakui  bahwa  57.000  Ha  masih  dalam  sengketa.    Akan  tetapi,  perusahaan    ini tidak memberi rincian yang terkait dengan penyelesaian yang dilakukan atau  lokasi lahan  yang   dituntut,  sehingga  tidak   mungkin  melakukan  pemeriksaan  silang tentang    kemungkinan    klaim-klaim    ini    saling    tumpang    tindih    dengan    yang ditemukan oleh tim gabungan tersebut (Mundung dkk, 2007: 27).
PT  Arara  Abadi  dalam  prespektif  penanaman  modal  adalah  investor  yang menurut  Undang-Undang  (UU)  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal mempunyai  hak,  di  samping  juga  dibebankan  kewajiban  dan  tanggung  jawab. Pengaturan tentang kegiatan investasi di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 15 telah menegaskan adanya beberapa kewajiban investor, yaitu:
1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ( to apply the principle of good corporate governance );
2. Melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  ( to  implement  corporate social responsibility );
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal ( to make a report on investment activities and submit it to the Investment Coordinating Board );
4. Menghormati  tradisi  budaya  masyarakat  sekitar  lokasi  kegiatan  usaha penanaman  modal;  dan  ( to  respect  the  cultural  traditions  of  the  community around the location of investment business activities ); and
5. Mematuhi  semua  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  ( to  comply  with all provisions of laws and regulations ).
Terkait  lingkungan  hidup  merupakan  isu  nasional    khususnya    kabut  asap (jerebu), daerah yang tiap tahun mengalaminya adalah Riau.  Penyebab kabut asap umumnya  karena  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Luas  areal  hutan  dan  lahan  yang terbakar  pada  tahun  2015  di  Sumatera  dan  Kalimantan  mencapai  33.977,  25  Ha dengan jumlah kasus kebakaran lahan dan hutan sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) kasus dan 27 (dua puluh tujuh) tersangka  korporasi. Salah satu  anak  usaha Sinar Mas Group yang berafiliasi dengan Asia Pulp and Paper ikut menyumbangkan kabut asap  (http://kabar24.bisnis. com/read/ 20150917/15/473450/anak-usaha- sinar-mas-ikut-terseret-ini-daftar-perusahaan-tersangka-pembakar-hutan-terakhir kali, diunduh 23 Mei 2016, jam 19.00 wib).
Berkaitan dengan isu konflik dan sengketa pertanahan serta lingkungan yang dihadapkan  kepada  HTI  tentunya  menjadikan  PT  Arara  Abadi  sebagai  obyek  yang menarik untuk diteliti khususnya dikaitkan dengan  kewajibannya selaku investor. Beberapa  penelitian  yang  membahas  kajian  terkait  di  antaranya  adalah: Pertama , penelitian Widya Natalia Rares yang mengkaitkan pelaksanaan kewajiban PT pada salah  satu  investor,  tetapi  justru  kesimpulannya  menyadur  secara  utuh  isi  UU  No. 25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.    Widya  Natalia  Rares  menarasikan
kembali  isi  undang-undang  tersebut  khususnya  Pasal  16,  yaitu  tanggung  jawab penanam  modal  diatur  secara  khusus  guna  memberikan  kepastian  hukum, mempertegas  kewajiban  penanam  modal  terhadap  penerapan  prinsip  tata  kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Pengaturan  tanggungjawab penanam  modal  diperlukan  untuk  mendorong  iklim  persaingan  usaha  yang  sehat, memperbesar  tanggung  jawab  lingkungan  dan  pemenuhan  hak  dan  kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan (Rares, 2013: 68).
Kedua, penelitian  Ronal  LH  Sirait  mempunyai  kemiripan  dengan  penelitian Widya Natalia Rares.  Hasil penelitiannya juga sama hanya menyimpulkan tentang tanggung  jawab  berdasarkan  Pasal  16  UU  No.  25  Tahun  2007,  tanpa  ada mengkaitkan  dengan  kenyataan  empiris  (Sirait,  2008:  86).  Oleh  karena  itu, penelitian  yang  akan  penulis  lakukan  merupakan  suatu  hal  belum  pernah  ditulis penulis lain, atau dapat dikatakan sesuatu  yang baru (orisinil).
Ketiga, penelitian berikut Rinaldi  mengemukakan  konflik antara masyarakat Riau  dibeberapa  kabupaten  dengan  PT  Arara  Abadi.  Hasil  penelitiannya menyebutkan    terkait  Surat  Keputusan  (SK)  Menteri  Kehutanan  tentang  HTI  PT Arara “Luas dan letak definitif areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)  ditetapkan  oleh  Departemen  Kehutanan  setelah  dilaksanakan  pengukuran dan penataan batas di lapangan”. Dalam ketetapan kedua SK tersebut yang memuat kewajiban-kewajiban perusahaan diantaranya: Melaksanakan penataan batas areal kerjanya  selambat-lambatnya  2  (dua)  tahun  sejak  ditetapkan  Keputusan  ini. Faktanya  belum  pernah  mendapati  tentang  areal  batas  kerja  yang  dimaksud, tertuang  dalam  sebuah  surat  yang  dipublikasikan  secara  umum  untuk  diketahui khalayak ramai (Rinaldi, Analisis Kasus Agraria PT Arara Abadi versus Rakyat Riau , http://rinaldi-pbr.blogspot.co.id/2008/10/analisis-kasus-agraria-pt-arara- abadi.html , diunduh 11 Mei 2016, jam 20.00 wib).
Rinaldi  dalam  penelitiannya  menyebutkan  terjemahan  ketetapan  tersebut menurut Serikat Tani Riau (STR) adalah perusahaan dalam implementasi kebijakan Menteri  Kehutanan,  pastilah  mendapati  kenyataan  adanya  hal-hal  yang  sudah dikuasai  masyarakat  jauh  sebelum  SK  dikeluarkan.  Konsekuensinya,  perusahaan tidak  dapat  melakukan  klaim  bahwa  kawasan  yang  sudah  dikuasai  masyarakat merupakan  areal  HPH/TI  nya,  dan  ada  tuntutan  jumlah  tersebut  mesti  dikurangi dengan areal yang sudah dikuasai oleh masyarakat (Rinaldi, Analisis Kasus Agraria
PT Arara Abadi versus Rakyat Riau, http://rinaldi- pbr.blogspot.co.id/2008/10/analisis-kasus-agraria-pt-arara-abadi.html , diunduh 11 Mei  2016,  jam  20.00  wib).  Penelitian  Rinaldi  tersebut  tidak  mengkaitkan  dengan kewajiban  investor,  melainkan  catatan  penting  konflik    antara  masyarakat  Riau dibeberapa  kabupaten  dengan  PT  Arara  Abadi.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini asumsinya masih orisinil.  Penelitian ini penting untuk dilaksanakan sebab bilamana dugaan  tersebut  dapat  diungkap  keadaan  yang  sebenarnya  maka  hasil  penelitian
dapat  memberikan  konstribusi  yang  berguna  bagi  ilmu  pengetahuan.  Untuk  itu, kajian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pelaksanaan  kewajiban  PT  Arara  Abadi  wilayah  operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai investor bidang usaha  HTI?
2. Bagaimanakah  Upaya  Pemerintah  Provinsi  Riau  mengawasi  pelaksanaan tanggung  jawab  investor    bidang  usaha  HTI  khususnya  terhadap  PT  Arara Abadi?

## B. METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis  melalui pendekatan empiris  dengan  cara  menelaah  perumusan  masalah  yang  hendak  diteliti  sekaligus memberikan  gambaran  dan  analisis  mengenai    pelaksanaan  kewajiban  investor bidang usaha Hutan Tanaman Industri (Studi di PT Arara Abadi wilayah operasional Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar).

## C. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  kewajiban  PT  Arara  Abadi  wilayah  operasional  Desa  Kota Garo  Kecamatan  Tapung  Hilir  Kabupaten  Kampar  sebagai  investor bidang usaha  HTI
Desa  Kota  Garo  Kecamatan  Tapung  Hilir    yang  menjadi  obyek  penelitian  ini merupakan  salah  satu  desa  yang  terdapat  di  Kabupaten  Kampar  Provinsi  Riau, dipastikan terdapat wilayah HTI PT Arara Abadi.  PT Arara Abadi sebagai investor yang  bergerak  dalam  bidang  HTI  tentunya  dapat  dibebankan  kewajiban sebagaimana ditentukan Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 15 telah menegaskan adanya beberapa kewajiban investor, yaitu:
Pertama , menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ( to apply the principle of good corporate governance ).  Memperhatikan laporan tahunan PT Indah Kiat  yang  merupakan  afiliasi  PT  Arara  Abadi  di  dalam  Sinar  Mas  Group  maka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sudah berjalan secara konsisten.  Pada esensinya  di  PT  Arara  Abadi  sudah  memenuhi  tata  Kelola  perusahaan  yang  baik, yaitu  mengharuskan  adanya  hubungan  yang  seimbang  antar  organ  perusahaan, share  holder, dan stake  holder, pembagian  tugas  dan  kewenangan  dan  tanggung jawab yang jelas diantara organ perusahaan sesuai struktur perusahaan, mekanisme Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS),  mekanisme  kerja  RUPS  sesuai  dengan Undang-Undang  dan  Anggaran  Dasar  Perseroan  Terbatas,  pengurus  perusahaan menerapkan  prinsip  dasar,  yaitu  transparan,  akuntabilitas,  responsibilitas, independen, dan berkeadilan.
Tidak  saja  telah  memenuhi  hal  tersebut,  bentuk  komitmen  penerapan  tata kelola  perusahaan  yang  baik    PT  Arara  Abadi  bahkan  memiliki  komite  audit, pengendalian  internal,  manajemen  risiko  risiko  usaha  salah  satunya  terkait  faktor lingkungan, risiko bencana alam. Terkait resiko bencana alam
sebagaimana  halnya  dengan  bidang  usaha  lain,  bidang  usaha  Perseroan  tidak terhindar  dari  bencana  alam.  Apabila  terjadi  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh kebakaran  ataupun  bencana  alam  lainnya,  baik  kerusakan  atas  fasilitas  pabrik dan produksi Perseroan maupun kerusakan atas konsesi PT Arara Abadi dan mitra usaha  lainnya  sebagai  sumber  utama  bahan  baku  kayu  Perseroan, maka  hal  itu  dapat  mempengaruhi  kegiatan  usaha  Perseroan.    Prioritas  evaluasi akan dilakukan pada risiko dengan kategori “risiko tinggi”.
Untuk dapat mengontrol risiko tersebut, Unit Audit Internal akan memastikan dan menilai  efektifitas  prosedur  pengendalian  pada  setiap  unit  terkait  yang telah  dilakukan  sesuai  dengan Standard  Operating  Procedures (SOP)  dan Working Instructions (WI).
Selain  itu,  di  PT  Arara  Abadi  memiliki    program whistleblowing yang  dibentuk  sejak  tahun  2008.  Sejak  itu,  program  ini  terus  diperkenalkan secara  berkala  dan  berkesinambungan  kepada  seluruh  karyawan  dan  mitra  bisnis Perseroan.  Para stakeholder (karyawan,  customer,  supplier,  transporter  dan sebagainya)  dapat  melaporkan  tindak  pelanggaran  yang  diketahuinya  kepada  tim Ethics  Call  Center (ECC).  Tim  ECC  bertanggung  jawab  langsung  kepada Kepala  Audit  Internal.    Oleh  karena  itu,  dalam  penerapan  tata  kelola  perusahaan yang baik di PT Arara Abadi dapat dikatakan telah memenuhinya.
Kedua ,  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  ( to  implement corporate  social  responsibility/CSR ).  Pelaksanaan  CSR  oleh  sebuah  perusahan memberikan  banyak  manfaat  diantaranya  adalah  mempertahankan  dan mendongkrak brand image perusahaan Hal inilah yang menjadi modal non finansial bagi  perusahaan  bagi stakeholder nya  yang  menjadi  nilai  tambah  bagi  perusahaan untuk  dapat  tumbuh  secara  berkelanjutan.  Perusahaan  meyakini  bahwa  citra perusahaan  yang  positif  adalah  sesuatu  yang  penting  dan  dapat  menyebabkan sukses  yang  berkelanjutan  dalam  jangka  panjang.  Perusahaan  perlu mengkomunikasikan  secara  jelas  tentang  citra  perusahaan  yang  diharapkan, sehingga  dapat  mengarahkan  masyarakat  dalam  mencitrakan  perusahaan  secara positif.
Sebagai bentuk wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat tempatan sekaligus  membantu  Pemerintah  dalam  memerangi  kemiskinan,  mengurangi kesenjangan  sosial  serta  mengatasi  masalah-masalah  bencana  alam  yang  sering dikaitkan  dengan  PT  Arara  Abadi  membagi  2  bentuk  program  CSR,  yaitu Charity dan Suistinable program  yang  memiliki  beberapa  jenis  program  CSR  yang telah membantu dan diimplementasikan pada masyarakat yang berada di sekitar PT Arara Abadi diantaranya terdiri dari berbagai ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sosial dan kerohanian, pendidikan, bidang kesehatan.
Dalam  pelaksanaan  program  CSR,  semua  program  yang  dilakukan  oleh  PT Arara  Abadi  semuanya  telah  terealisasikan  dengan  baik    sebagaimana  dikatakan Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo  (wawancara dengan Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo Ujang Nazar pada tanggal 18 Mei 2016 bertempat di rumah Pejabat  Sementara  Kepala  Desa  Kota  Garo  tersebut).  Masalah  program  CSR
dirasakan  oleh  masyarakat  tidaklah  signifikan  tidak  sampai  menimbulkan  citra perusahaan  dan  persepsi  yang  buruk.  Masalah  itu  hanyalah  persoalan  teknis, terutama lebih mudah diakses bagi  kalangan atau orang-orang yang berkaitan atau yang  ada  hubungan  dengan  pihak  dan  orang-orang  yang  ada  di  lingkup  PT  Arara Abadi, tetapi substansi alokasi CSR memang sudah diberikan.
Terkait dengan kewajiban CSR ini  PT Arara  Abadi bahkan berhasil meraih 3 penghargaan  internasional  Communitas  Awards  dalam  kategori Corporate Social  Responsibility dari Association of Marketing and Communication Professional (AMCP),  Texas,  Amerika.    Setiap  nominator  Communitas  Awards  dinilai efektifitasnya dalam menjalankan pengelolaan organisasi sekaligus usahanya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitarnya. Pengumuman pemenang  dapat diakses melalui situs resmi Communitas Awards.
Menurut Manager  CSR  Indah  Kiat  (Sinar  Mas  Group)  Ketut  Piter  Gegel mengungkapkan bahwa setiap unit pengelolaan hutan tanaman  industri Sinar Mas Forestry  telah  merancang  berbagai  program  CSR  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan   setempat.  Sinar  Mas  Forestry  meyakini  bahwa  pengelolaan  hutan tanaman  industri  yang  lestari   tidak  hanya  sebatas  menjamin  keberlangsungan fungsi  produksi  dan  ekologi  saja,  namun  juga  fungsi   sosialnya.  Oleh  sebab  itu,  PT Arara  Abadi  dan  seluruh  afiliasinya  bertujuan  memberikan  kontribusi  positif  bagi masyarakat di  sekitar  area   konsesi  perusahaan  (wawancara dengan  Manager  CSR Indah Kiat (Sinar Mas Group) Ketut Piter Gegel pada tanggal 26 Mei 2016 bertempat di ruang kerjanya).
Adapun  3  penghargaan  yang  diberikan  pada  program  CSR  yakni,  menanam benih  kemakmuran  di  pedesaan  Riau  sejak  didirikan  pada  tahun  2005.  Balai Pelatihan  &  Pengembangan  Masyarakat  (BPPM)  telah  melatih  dan  mendampingi ratusan petani  buah  di  Provinsi  Riau  agar  lebih  produktif  dan  mampu  bersaing  di pasar modern. Setelah mengikuti pelatihan selama 3 hari, para petani akan kembali ke desa asalnya masing-masing sambil dibekali dengan bibit buah unggulan sebagai modal  bercocok  tanam  dan  dipantau  selama   1  tahun  pertama  sampai  tanaman tersebut  tumbuh  dan  hidup.  Berlokasi  di  Desa  Pinang  Sebatang   Barat,  Kabupaten Siak, Provinsi Riau. BPPM menempati area seluas lebih dari 20 Ha yang menjadikan BPPM kebun percontohan dan pembibitan buah terbesar di Indonesia dengan lebih dari  5.000  pohon   buah  yang  terdiri  dari  spesies  buah  langka,  spesies  buah  lokal, spesies buah bernilai ekonomi tinggi dan  spesies tanaman obat (wawancara dengan Manager CSR Indah Kiat (Sinar Mas Group) Ketut Piter Gegel pada tanggal 26 Mei 2016 bertempat di ruang kerjanya).
Penghargaan kedua yakni, tentang Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Masyarakat  Adat  di  Indonesia  Program  berkelanjutan  dirancang  untuk  membantu salah  satu  masyarakat  adat  asli  Riau,  masyarakat  Sakai,  beradaptasi  dengan kemajuan zaman, namun tetap melestarikan budaya setempat. PT Arara Abadi telah merekonstruksi  Rumah  Adat  Sakai  yang  berlokasi  di  Desa  Kesumbo  Ampai, Kabupaten  Bengkalis, Provinsi Riau. Rumah adat tersebut diharapkan kelak menjadi salah  satu  ikon  Provinsi  Riau  (wawancara  dengan  Manager  CSR  Indah  Kiat  (Sinar
Mas  Group)  Ketut  Piter  Gegel  pada  tanggal  26  Mei  2016  bertempat  di  ruang kerjanya).  Berdasarkan  prestasi  tersebut  maka    kewajiban  program  CSR  telah berjalan sangat baik.
Ketiga,  membuat  laporan  tentang  kegiatan  penanaman  modal  dan menyampaikannya  kepada  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  ( to  make  a  report on  investment  activities  and  submit  it  to  the  Investment  Coordinating  Board ). Kewajiban  ini  dapat  dikatakan  tidak  menjadi  masalah,  karena  secara  rutin dilaporkan.
Keempat,  menghormati  tradisi  budaya  masyarakat  sekitar  lokasi  kegiatan usaha penanaman modal  ( to respect the cultural traditions of the community around the  location  of  investment  business  activities ).  Menurut  Pejabat  Sementara  Kepala Desa Kota Garo, terhadap kewajiban ini dalam pelaksanaannya di  PT Arara Abadi tidak  dijumpai  adanya masalah.  Bahkan  untuk  menghormati  tradisi  masyarakat  di Desa  Kota  Garo  seperti  perayaan  hari  besar  keagamaan  PT  Arara  Abadi    tidak keberatan bila dimintakan bantuan. Begitu juga, dalam berbagai kegiatan dan tradisi masyarakat tempatan lainnya yang berkaitan dengan adat istiadat maupun kegiatan yang  menjadi  even  pemerintahan  setingkat  desa    (wawancara  dengan  Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo Ujang Nazar pada tanggal 18 Mei 2016).
Kelima,  mematuhi  semua  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  ( to comply with all provisions of laws and regulations ) . Untuk kewajiban ini makna luas, dalam  pengamatan  penulis    ada  suatu  kesenjangan  yang  menonjol  terutama dikaitkan dengan implementasi SK pemberian HTI. Dari beberapa kewajiban di atas dikaitkan dengan  keadaan  di  PT  Arara  Abadi  dapat dikatakan  hanyalah  kewajiban mematuhi  semua  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  ini  masih  terkendala. Mematuhi  semua  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  telah disinggung maknanya luas, karena harus dilihat aturan mana yang menjadi sorotan. Fenomena yang menonjol adalah persoalan konflik lahan HTI milik PT Arara Abadi. Mengutip penelitian Litbang Data FKPMR mencatat bahwa sekitar 113.595 Ha lahan konsesi  milik  Arara  Abadi  telah  diklaim  oleh  masyarakat  lokal.  Walaupun perusahaan ini menegaskan bahwa setengah dari kasus-kasus ini telah diselesaikan, mereka mengakui bahwa 57.000 Ha masih dalam sengketa (Mundung, 2007: 27). Lahan HTI PT Arara Abadi didapat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri
Kehutanan  No.  743/Kpts-II/1996  tentang  Pemberian  Hak  Pengusahaan  Hutan Tanaman  Industri  Atas  Areal  Hutan  Seluas  ±  299.975  (dua  ratus  sembilan  puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT Arara Abadi.
Seperti  Desa  Kota  Garo  pastilah  mendapati  kenyataan  adanya  hal-hal  yang sudah  dikuasai  masyarakat  jauh  sebelum  SK  dikeluarkan.  Menurut  penelitian Rinaldi diduga perusahaan belum pernah melakukan inclaving, termasuk dalam hal ini  di  Desa  Kota  Garo  (atau  bahkan  bisa  saja  di  desa  atau  dusun-dusun  lainnya) sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh  Surat  Keputusan  Menteri  tersebut.  Hal  ini belum  termasuk  dengan  perkebunan,  perladangan,  kuburan,  dan  lain  sebagainya sesuai dengan garis yang sudah ditetapkan oleh SK dimaksud.
Enclaving  sendiri  merupakan  pemilikan  hak-hak  pihak  ketiga  di  dalam kawasan  hutan  yang  dapat  berupa  permukiman  dan  atau  lahan  garapan. Keadaan belum  pernah  melakukan inclaving di  Desa  Kota  Garo  tersebut  merupakan persoalan  yang  juga  menjadi  masalah  umum  pada  daerah  lain,  terutama    yang terdapat  konsesi  atau  HTI.  Keadaan  ini  dikemukakan  oleh  Poerwadi  bahwa “keberadaan  kampung  dalam  kawasan  hutan  adalah  sebuah  fakta  yang  tidak  bisa dielakkan.  Dalam  setiap  izin  konsesi  hutan  yang  diterbitkan  oleh  pihak  yang berwenang,  selalu  ditegaskan  bahwa  apabila  di  dalam  areal  yang  diberikan  izin tersebut  terdapat  hak-hak  pihak  ketiga  (salah  satunya  bisa  kampung)  maka  areal yang  menjadi  hak  pihak  ketiga  tersebut  harus  dikeluarkan  ( dienclave )  dari  izin konsesi.  Penegasan tersebut  memberikan koridor  bagi  pelaku  usaha  bahwa  setiap izin  yang  diberikan  bukanlah  areal  yang clean dan clear ,  meskipun  berada  dalam kawasan  hutan.  Sayangnya,  dalam  pelaksanaan  di  lapangan  diperlukan  kejelian untuk  mengindentifikasi  adanya  hak-hak  pihak  ketiga.  Dalam  kasus  keberadaan kampung  yang  secara  historis  memang  sudah  ada  sebelum  izin  diberikan,  proses enclave tidaklah sulit. Situasinya menjadi kompleks ketika sejalan dengan dinamika perkembangan  masyarakat  dan  aksesibilitas  yang  semakin  terbuka,  bermunculan kampung-kampung baru. Sebenarnyalah, opsi enclave bukanlah upaya satu-satunya untuk  menyelesaikan  permasalahan  keberadaan  kampung  di  kawasan  hutan” (Poerwadi, 2006: 12).
Lebih  lanjut  dikemukakan  Poerwadi  terminologi  hutan  sebagai  kumpulan vegetasi pohon-pohonan semata sudah tidak relevan lagi digunakan saat ini, karena pola interaksi masyarakat dengan hutan dewasa ini sudah jauh berbeda. Karenanya opsi  hutan  desa  sebagai  bentuk  pengelolaan  hutan  yang  diinisiasi  dibeberapa tempat,  bisa  menjadi  salah  satu  solusi  cerdas.  Dalam  konteks  ini,  kawasan  hutan yang  didalamnya  ada  kampung,  dikembangkan  pola-pola  pengelolaan  tanpa melepaskan  status  kawasan  hutan.  Sayangnya,  inisiatif  hutan  desa  hingga  saat  ini belum  ada  payung  kebijakan  yang  jelas.  Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  kampung bisa  juga  berada dalam  kawasan  hutan  yang  belum  dibebani  izin. Untuk kasus  ini, kebanyakan  menjadi  status  quo,  karena  biasanya  pihak  yang  berwenang  di kehutanan  tetap  berupaya  untuk  mempertahankan  status  kawasan  hutan ” (Poerwadi, 2006: 12).
Banyak  fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  di  dalam  kawasan  hutan terdapat  kampung,  dusun  dan  bahkan  desa-desa  definitif.  Banyak  kampung  dan dusun  yang  keberadaannya  mendahului  penunjukan  atau  penetapan  kawasan hutan.  Ada  sebagian  kampung  yang  mendapatkan  status enclave (terutama kampung-kampung  yang  ada  di  dalam  kawasan  konservasi),  namun  tidak  sedikit kampung lainnya yang tidak dalam status enclave tetapi berada di dalam kawasan hutan.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  15  huruf  e  UU  No.  25  Tahun  2007,  yaitu investor  wajib  mematuhi  semua  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, kemudian  dikaitkan  dengan  implementasi  SK  Menteri  Kehutanan  tentang pemberian  izin  kepada  PT  Arara  Abadi,  tentunya  sebagai  pemegang  izin  PT  Arara
Abadi haruslah mentaati seluruh aturan.    Karena tidak beralasan hukum PT  Arara Abadi  untuk  tidak  melakukan enclave terhadap  lahan  yang  dimiliki  masyarakat dan/atau mengeluarkan areal desa, tegalan, perkampungan.
Menurut informasi yang penulis dapatkan di Desa Kota Garo juga ada konflik lahan  antara  PT  Arara  Abadi  dengan  masyarakat  tempatan,  baik  perorangan maupun  dengan  kelompok  tani.  Hal  itu,  disebabkan  persoalan  tidak dilaksanakannya  kewajiban enclave terhadap  lahan  yang  dimiliki  masyarakat. Keadaan ini dibenarkan oleh Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo  (wawancara dengan Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo Ujang Nazar pada tanggal 18 Mei 2016  bertempat  di  rumah  Pejabat  Sementara  Kepala  Desa  Kota  Garo  tersebut). Pendapat  yang  sama  juga  dikemukakan  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau  melalui Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan H. Miswaruddin, SP bahwa HTI yang berlokasi di sekitar Kecamatan Tapung termasuk Kecamatan Tapung Hilir di dalamnya ada Desa Kota  Garo  memang  masih  menyisakan  persoalan  konflik  lahan  yang  sampai sekarang  belum  seluruhnya  tuntas  diselesaikan  (wawancara  dengan  Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan H. Miswaruddin, SP pada tanggal 24 Mei 2016 bertempat di ruang kerjanya).
Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan H. Miswaruddin, SP menambahkan sebagian dari kewajiban enclave terhadap lahan yang dimiliki masyarakat telah dilaksanakan oleh PT Arara Abadi. Persoalan tentang pelaksanaan enclave lahan  seharusnya  tidak  dilaksanakan  oleh  PT  Arara  Abadi sendiri, semestinya menjadi tugas Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan yang  menerbitkan  izin  HTI,  dengan  melibatkan  pihak  PT  Arara  Abadi,  wakil pemerintah  di  daerah  sampaikan  kepada  Kepala  Desa.  Tetapi,  Kementerian Kehutanan  justru  tidak  memulainya.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  pelaksanaan enclave lahan dalam areal HTI tidak berjalan sepenuhnya (wawancara dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan H. Miswaruddin, SP pada tanggal 24 Mei 2016 bertempat di ruang kerjanya).
Tetapi,  penulis  berpendapat  berbeda  ketetapan  diktum  keempat  SK  Menhut No.  743/kpts-II/1996  salah  satunya  tidak  dilaksanakannya  kewajiban inclaving bukan  menjadi  harus  dimulai  atau  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian  Kehutanan,  tetapi  mesti  dimulai  dari  penerima  izin.  Analisis  ini berdasarkan  ketentuan  diktum  ke  empat  SK  Menhut  No.  743/kpts-II/1996  pada point 2, yaitu:
“Apabila lahan tersebut ayat 1 (satu) dikehendaki untu k dijadikan areal Hak Pengusahaan  Hutan  Tanaman  Industri  (HPHTI),  maka  penyelesaiannya dilakukan oleh PT Arara Abadi dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang berlaku”
Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah kewajiban enclave harus dilaksanakan oleh  PT  Arara  Abadi  selaku  penerima  HTI.  Dari  adanya  persoalan  konflik  lahan akibat  tidak  dilaksanakan enclave oleh  PT  Arara  Abadi  dapat  dikatakan    PT  Arara Abadi  belum  melaksanakan  kewajibannya  untuk  mematuhi  ketentuan  peraturan perundangan-undangan  khususnya  kewajiban enclave yang  ditetapkan  dalam  SK
Menhut  No.  743/kpts-II/1996.  Dampak  dari  tidak  dilaksanakan  kewajiban enclave telah  memicu  ketegangan  dan  konflik  masyarakat  dengan  PT  Arara  Abadi.  Tidak sedikit masyarakat yang harus menghadapi masalah hukum, atas pendudukan dan klaim lahan di atas HTI PT Arara Abadi yang hingga sekarang belum tuntas.
2. Upaya  Pemerintah  Provinsi  Riau  mengawasi  pelaksanaan  tanggung jawab investor  bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara Abadi PT  Arara  Abadi  adalah  anak  perusahaan  Sinar  Mas  Grup  yang  merupakan salah  satu  dari  perusahaan-perusahaan  terbesar  di  Indonesia.    Reputasi  PT  Arara Abadi  sangat  terkenal  di  Provinsi  Riau,  yaitu  sebagai  pemasok  bahan  baku  kayu terbesar  pada  PT  Indah  Kiat  Pulp  and  Paper  di  Perawang    yang  merupakan perusahaan dalam satu grup.  Prestasi PT Arara Abadi dalam bidang CSR juga dinilai baik dan berprestasi. Tetapi, PT Arara Abadi juga tidak lepas dari isu negatif di Riau, khususnya  terkait  konflik  lahan  dengan  masyarakat  tempatan.  Selain  itu,  dalam sorotan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan PT Arara Abadi dituding  merusak  lahan  gambut  pada  lokasi/wilayah  operasional tertentu  di  Riau. Salah satunya  penambangan gambut Ilegal di Vite Camp Kampung Pinang Sebatang Barat  Kecamatan Tualang,  Kabupaten  Siak,  Provinsi  Riau.    Kawasan  Penambangan Gambut  tersebut  merupakan  kawasan  Hak  Penguasaan  Hutan  Tanaman  Industri (HPHTI) milik perusahaan PT Arara Abadi.  Khusus di wilayah operasional PT Arara Abadi di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, karna tekstur tanahnya keras maka isu perusakan gambut tidak ada.
Konflik  lahan  antara  PT  Arara  Abadi  dengan  masyarakat  tempat  merupakan isu  negatif  yang  melekat  terhadap  PT  Arara  Abadi  inilah  yang  menjadi  fenomena hukum  bila  dikaitkan  dengan  kewajiban  dirinya  selaku  penanam  modal  atau investor khususnya bidang HTI. Sebagaimana telah disinggung dalam dari beberapa kewajiban  yang  menjadi  fenomena  dikaitkan  dengan  keadaan  di  PT  Arara  Abadi maka kewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih  terkendala.  Kewajiban  untuk  mematuhi  semua  ketentuan  peraturan perundang-undangan    memang  bermakna  luas,  karena  harus  dilihat  aturan  mana yang menjadi sorotan.  Fenomena yang menonjol adalah persoalan konflik lahan HTI milik PT Arara Abadi.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  15  huruf  e  UU  No.  25  Tahun  2007,  yaitu investor  wajib  mematuhi  semua  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, kemudian  dikaitkan  dengan  implementasi  SK  Menteri  Kehutanan  tentang pemberian izin kepada PT Arara Abadi di atas tentunya sebagai pemegang izin PT Arara Abadi haruslah mentaati seluruh aturan.  Karena tidak beralasan hukum PT Arara  Abadi  untuk  tidak  melakukan enclave terhadap  lahan  yang  dimiliki masyarakat dan/atau mengeluarkan areal desa, tegalan, perkampungan.
Menurut  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau  melalui  Kepala  Seksi  Pemanfaatan Hutan  H.  Miswaruddin,  SP  persoalan  lahan  atau  izin  HTI  yang  diberikan  kepada investor  seperti  halnya  PT  Arara  Abadi  bukan  kewenangan  daerah,  melainkan kewenangan pusat. Oleh karena itu, persoalan konflik lahan antara PT Arara Abadi dengan masyarakat, posisi Pemerintah Provinsi Riau  hanyalah dengan melakukan
mediasi  (wawancara  dengan  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau  melalui  Kepala  Seksi Pemanfaatan  Hutan  H.  Miswaruddin,  SP  pada  tanggal  24  Mei  2016  bertempat  di ruang kerjanya).
Untuk memaksa PT Arara Abadi agar mentaati pelaksanaan kewajiban enclave sepenuhnya  wewenang  Pemerintah    Pusat.  Pemerintah  haruslah  secara  konsisten dalam menghadapi masalah tuntutan enclave dari masyarakat tempatan.  Menurut Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo kemampuan masyarakat untuk menuntut kewajiban  enclave  ke  Pemerintah  Pusat  tentu  tidak  mudah.  Masyarakat  berada posisi  yang  lemah,  sehingga  tidak  mempunyai  akses  yang  kuat  untuk memperjuangkan  haknya.  Karena  untuk  memperjuangkan  hak  tersebut  mestilah didukung  dengan  advokasi  yang  kuat  dan  mempunyai  dukungan  dana.  Inilah kendala yang dihadapi masyarakat tempatan, sehingga keluhan masyarakat tersebut tidak  terdengar  oleh  Pemerintah  Pusat  (wawancara  dengan  Pejabat  Sementara Kepala Desa Kota Garo Ujang Nazar pada tanggal 18 Mei 2016 bertempat di rumah Pejabat Sementara Kepala Desa Kota Garo tersebut).
Sementara  upaya  yang  bisa  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau hanyalah  mengupayakan  tidak  memperlebar  konflik.  Agar  tidak  memperlebar konflik  tersebut  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau  mengupayakan  terbangun kemitraan  antara  Perusahaan  dengan  masyarakat,  baik  secara  individu  ataupun berkelompok,  bisa  juga  dalam  wadah  koperasi.  Konflik  lahan  ini  tentunya didasarkan  perbedaan  dasar  penguasaan  lahan,  tapi  intinya  masyarakat  butuh ruang untuk berusaha (wawancara dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Kepala  Seksi  Pemanfaatan  Hutan  H.  Miswaruddin,  SP  pada  tanggal  24  Mei  2016 bertempat di ruang kerjanya).
Sebagaimana  telah  disebutkan  pada  intinya  masyarakat  butuh  ruang  untuk berusaha,  kemitraan  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  mengatasi  konflik.  Untuk menjalin  kemitraan  sudah  ada  dasar  hukumnya  karena  berdasarkan  Peraturan Menteri  Kehutanan  No.  P  39/Menhut-II/2013  tentang  Pemberdayaan  Masyarakat setempat  Melalui  Kemitraan  Kehutanan  dan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  No.  P  12/Menlhk-II/2015  tentang  Pembangunan  Hutan  Tananam Industri.  Dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.  P 12/Menlhk-II/2015  diatur  tanaman  pokok  sebesar  70%,  tanaman  kehidupan sebesar 20%, dan tanaman lainnya 10 %. Dalam peraturan sebelumnya juga sudah diatur alokasi tentang tanaman pokok, tananam kehidupan, bedanya peraturan lama masih ada bagian tanaman unggulan.
Dalam  tanaman  kehidupan  tersebutlah  masyarakat  bisa  bermitra  dengan perusahaan.  Adapun  tanaman  kehidupan  tersebut  bisa  jenis  karet,  akasia,  tetapi tidak  boleh  kelapa  sawit.    Agar  pelaksanaan  kemitraan  berhasil,  Dinas  Kehutanan Provinsi Riau berusaha memediasi. Untuk pelaksanaan kemitraan ini memang sudah ada  yang  berhasil  (wawancara  dengan  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau  melalui Kepala  Seksi  Pemanfaatan  Hutan  H.  Miswaruddin,  SP  pada  tanggal  24  Mei  2016 bertempat di ruang kerjanya).
Kemudian untuk melaksanakan agar implementasi kewajiban pemegang HTI, Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau  melaksanakan  monitoring  dan  pengawasan.  Setiap pemegang  HTI  wajib  melaporkan  setiap  bulan  pelaksanaan  HTI.  Setiap  pemegang HTI  wajib  membuat  Rencana  Kerja  Usaha  (RKU)  jangka  waktu  10  tahunan, kemudian  Rencana  Kerja  Tahunan  (RKT).  Pelaksanaan  RKT  tersebut  wajib dilaporkan  setiap  bulan,  sekarang  laporan  dalam  bentuk  online.  Setiap  bulan laporan  tersebut  oleh  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau  direkap  dan  dilaporkan kepada  Gubernur  Riau.  Laporan  tersebut  dimonitor  dan  diawasi  oleh  Dinas Kehutanan  sekali  dalam  setahun.  Tetapi,  kendalanya  tidak  bisa  dimonitor  dan diawasi  secara  keseluruhan,  karena  tidak  semua  didanai,  sedangkan  jumlah pemegangan HTI di Riau saat ini ada sebanyak 58 (lima puluh delapan) perusahaan (wawancara  dengan  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau  melalui  Kepala  Seksi Pemanfaatan  Hutan  H.  Miswaruddin,  SP  pada  tanggal  24  Mei  2016  bertempat  di ruang kerjanya).
Bilamana  ada  temuan  ketidaksesuaian  antara  laporan  dengan  kenyataan pihak  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau  hanya  memberikan  pembinaan,  tetapi  tidak berwenang  memberikan  sanksi,  karena    masalah  sanksi  menjadi  kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
a. Pelaksanaan  kewajiban  PT  Arara  Abadi  Wilayah  operasional  Desa  Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai investor bidang usaha    HTI  masih  ada  ditemukan  persoalan.  Karena  dari  beberapa tanggung  jawab  yang  menjadi  fenomena dikaitkan  dengan  keadaan  di  PT Arara  Abadi  ternyata  hanyalah  kewajiban  mematuhi  semua  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  masih  terkendala.  Menurut  hukum, setiap  investor  wajib  mematuhi  semua  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  kemudian  dikaitkan  dengan  implementasi  SK  Menteri Kehutanan  tentang  pemberian  izin  kepada  PT  Arara  Abadi  tentunya sebagai  pemegang  izin  haruslah  mentaati  seluruh  aturan.        Persoalan konflik  lahan  akibat  antara  masyarakat  dengan  PT  Arara  Abadi penyebabnya  adalah  tidak  dilaksanakan enclave oleh  PT  Arara  Abadi. Karena tidak dilaksanakan kewajiban enclave berdasarkan SK Menhut No. 743/kpts-II/1996.
b. Upaya  Pemerintah  Provinsi  Riau  mengawasi  pelaksanaan  kewajiban investor    bidang  usaha  HTI  khususnya  terhadap  PT  Arara  Abadi  terkait persoalan  lahan  atau  izin  HTI  yang  diberikan  kepada  investor  seperti halnya  PT  Arara  Abadi  bukan  kewenangan  daerah.  Upaya  yang  bisa dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Riau  hanyalah  dengan  melakukan mediasi.  Kemudian  agar  tidak  memperlebar  konflik  Dinas  Kehutanan mengupayakan  terbangun  kemitraan  antara  Perusahaan  dengan masyarakat.

## 2. Saran
a. Agar  pelaksanaan  kewajiban  PT  Arara  Abadi  khususnya  kewajiban mengimplementasikan  SK  Menteri  Kehutanan  tentang  pemberian  izin kepada PT Arara Abadi tentang kewajiban enclave maka disarankan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memaksa dan mengawasi pelaksanaan enclave. Kemudian    dan  disarankan  kepada  PT  Arara  Abadi secara konsisten melaksanakan enclave diseluruh lahan HTI.
b. Terkait penyelesaian persoalan konflik lahan antara masyarakat dengan PT Arara  Abadi  akibat  belum  dilaksanakannya  seluruh enclave maka disarankan  kepada  Pemerintah  Provinsi  Riau  untuk  memediasi  setiap konflik.  Kemudian  untuk  melaksanakan  agar  implementasi  kewajiban pemegang HTI, Dinas Kehutanan Provinsi Riau agar dapat secara maksimal melaksanakan monitoring dan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU, MAKALAH, DAN JURNAL
Natalia, Rares Widya (2013). Tanggung Jawab Investor Dalam Penanaman Modal di Indonesia, Jurnal Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Volume I, Nomor  3 Juli-September.
Willem,  Pattinasarany  et.  al.  (2010). Perkiraan  Penggunaan    Sumber  Bahan  Baku Industri  Pulp  &  Paper    Studi  Advokasi:  PT  RAPP  &  PT  IKPP  di  Provinsi  Riau , /Indonesian Working Group on Forest Finance, Jakarta Selatan.
Peraturan  Pemerintah Nomor  3 Tahun  2008  jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun    2007    tentang    Tata    Hutan  dan  Rencana  Pengelolaan  Hutan  serta Pemanfaatan Hutan.
Mundung, Setiawan Johny, et. al. (2007). Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara  Masyarakat  dengan  Perusahaan ( Studi  Tentang  PT  RAPP,  PT  IKPP,PT CPI  dan  PT  Duta  Palma  2003-2007 ).  Laporan  Final  Penelitian,  Tim  Litbang Data FKPMR, Pekanbaru.
Ronal  L.H,  Sirait  (2008). Kewajiban  dan  Tanggung  Jawab  Penanam  Modal Berdasarkan  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008.
Poerwadi, Soeprihanto (2006). Working Group on Forest Land Tenure, Warta Tenure Nomor 2 - Mei 2006.
B. INTERNET
http://kabar24.bisnis.com/read/20150917/15/473450/anak-usaha-sinar-mas- ikut-terseret-ini-daftar-perusahaan-tersangka-pembakar-hutan-terakhir kali
Kebakaran  Hutan  Sumatera:  Pantauan  di  Kawasan  Hutan  Tanaman  Industri, http://www.mongabay.co.id/2013/07/29/kebakaran-hutan-sumatera-pantauan- di-kawasan-hutan-tanaman-industri .
Rinaldi, Analisis  Kasus  Agraria  PT  Arara  Abadi  versus  Rakyat  Riau , http://rinaldi- pbr.blogspot.co.id/2008/10/analisis-kasus-agraria-pt-arara-abadi.html .

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  743/Kpts-II/1996  tentang  Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 (dua ratus  sembilan  puluh  sembilan  ribu  sembilan  ratus  tujuh  puluh  lima)  hektar  di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT Arara Abadi.
Peraturan  Pemerintah Nomor  3 Tahun  2008  jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun    2007    tentang    Tata    Hutan  dan  Rencana  Pengelolaan  Hutan  serta Pemanfaatan Hutan.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.