## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 13, No. 2, 2017, h. 121-139 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v13i2.738

## Franchise in Islamic Law Perspectives

## Mustofa

## UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: wisnumawon33@gmail.com
Abstract:  Franchising  is  a  trend  of  effective  and  efficient  business development in the present, because it is very beneficial material can also be a smart solution to minimize the sense of prestige or low self-esteem to sell or entrepreneurship for new graduates or scholars who have just completed their studies. Likewise for beginner entrepreneurs who are still afraid of the loss that is always haunting, Francise is one solution. Apart from being able to bring big and fast profits, it can also bring prestige to the managers. The development of a franchise is very fast on the ground and expected to raise questions  whether  the  Francise  sistem  or  franchise  is  in  accordance  with Islamic  values?  In  the  context  of  classical  fiqh,  the  term  franchise  is  not known. For this reason, it is necessary to discuss Islamic economic discourse with this franchise pattern, so that we can speak classically: "can take the bad  and  leave  the  bad"  from  the  franchise  sistem  that  was  born  from  the west. Like clothing fashion that comes from abroad, it must be adapted to the  provisions  of  the  Shari'a,  besides  clothing  is  really  fashionable  and trendy,  but  the  important  thing  must  also  be  to  close  the  genitals.  For  a Muslim,  muamalah  is  worldly  freedom,  for  which  the  perpetrator  is  given the  freedom  to  develop  and  create  according  to  the  progress  of  the  times. Even  so,  freedom  in  making  rules  in  economic  can  not  get  out  of  shari'ah values.
Keywords: Franchise, Copyright, Partnership

## Waralaba dalam Perspektif Hukum Islam
Abstrak: Waralaba merupakan tren pengembangan usaha efektif dan efisien dimasa  kini,  karena  selain  sangat  menguntungkan  secara  materi  juga  bisa menjadi  solusi  cerdas  untuk  meminimalisir  rasa  gengsi  atau  rendah  diri untuk berjualan atau berwiraswasta terutama bagi fresh graduate atau para sarjana  yang  baru  menyelesaikan  studinya.  Demikian  juga  bagi  para pengusaha  pemula  yang  masih  takut  akan  resiko  kerugian  yang  selalu menghantui, Francise  ini  menjadi  salah  satu  solusinya.  selain  bisa mendatangkan  keuntungan  yang  besar  dan  cepat  juga  bisa  mendatangkan prestice  bagi  pengelolanya.  Perkembangan franchise  yang  sangat  cepat ditanah air dekade ini menimbulkan pertanyaan apakah sistem francise atau

## Franchise dalam Perspektif Hukum Islam
waralaba  ini  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam?.  Dalam  konteks  fiqh  klasik memang  tidak  dikenal  istilah franchise maupun  waralaba.  Untuk  itu,  perlu kiranya  wacana  ekonomi  Islam  melakukan  sharing  terhadap  pola  waralaba ini,  agar  seperti  ungkapan  klasik:  " dapat  mengambil  yang  baik  dan meninggalkan  yang  buruk"  dari  sistem  franchise  yang  memang  lahir  dari barat.  Seperti  halnya  mode  pakaian  yang  berasal  dari  luar  negeri,  ia  harus disesuaikan  dengan  ketentuan  syari`ah,  selain  pakaian  itu  betul-betul modis dan trendy, tetapi yang penting juga harus benar-benar menutup aurat. Bagi seorang muslim, muamalah adalah persoalan duniawi, yang bagi pelakunya diberi  kebebasan  untuk  mengembangkan  dan  berkreasi  menurut  kemajuan zaman. Meskipun demikian, kebebasan dalam membuat aturan-aturan dalam bermu`amalah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syari`ah
Kata Kunci: Waralaba, Hak Cipta, Kemitraan

## A. Pendahuluan
Waralaba  ( franchise)  menjadi  sebuah  tren  bisnis  masa  kini  yang menguntungkan  pada  dekade  terakhir  ini,  karena  waralaba  selain  bisa mendatangkan  keuntungan  yang  besar  dan  cepat  juga  bisa  mendatangkan prestice  bagi  pengelolanya.  Desain  yang  cantik,  sistem  penyajian  yang cepat, kualitas yang maksimal, sistem pemasaran yang elegan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk membeli. Kemudian bagi pemilik atau penjualnya waralaba ini bisa menghilangkan rasa rendah diri sebagai penjual, karena  image  yang  muncul  di  masyarakat  bahwa  berjualan  itu  sebuah tindakan  yang  bisa  menurunkan  martabat  apalagi  bagi  mereka  yang  nota bene  seorang  sarjana,  apalagi menjadi  pedagang  kaki  lima  di  pinggir  jalan. Waralaba  ini  bisa  menjadi  solusi  cerdas  untuk  meminimalisir  rasa  gengsi yang  tinggi  untuk  berjualan,  apa  lagi  bagi  para  pengusaha  pemula  yang masih takut akan resiko kerugian yang selalu menghantui.
Ketika  kita  mendengar  kata Franchise,  maka  yang  ada  dalam  otak kita  adalah  restoran  siap  saji  ala  Amerika.  Pandangan  semacam  ini  tidak sepenuhnya  salah,  karena  memang  sekarang  kita  bisa  menjumpai  banyak sekali  restoran  siap  saji  seperti  KFC,  Mc  Donald,  Pizza  hut,  Texas  Fried Chicken,  Dunking  Donuts,  dan  sebagainya  yang  nota  bene  berasal  dari Amerika, dan konon istilah franchise ini memang berasal dari Amerika.
Melihat  prospek  dan  sistem  kerja frenchise  yang  dianggap  sangat efektif dan efisien dalam pengembangan usaha sejak tahun 90-an, pola bisnis ini  banyak  diadopsi  di  Negara  kita  dalam  bentuk  waralaba.  Pada
perkembangannya  pola  waralaba  ini  semakin  diminati  dan  menjadi  tren bisnis  yang  menjanjikan  dengan  resiko  rendah,  terbukti  dengan menjamurnya  pola  bisnis  waralaba  pada  berbagai  sektor  bisnis,  mulai makanan, restoran, laundry, hiburan, mini market dan sebagainya.
Banyak  orang  bertanya-tanya,  apa  sih  hebatnya  waralaba?  Bahkan ada  yang  berpendapat  bahwa Franchise  adalah  sistem  kapitalis  Amerika yang notabene tidak Islami, hal ini perlu diuji lebih lanjut, karena secara riil, kontribusi waralaba sangat signifkan terhadap perekonomian nasional.
B. Sejarah Waralaba
Walaupun Franchise dipopulerkan di negara Amerika Serikat, namun asal  mula  kata Franchise  berawal  dari  Eropa,  yaitu  Perancis  dan  Inggris. Kata Franchise  sendiri bermakna  "kebebasan"  (Freedom).  Di  masa  itu, bangsawan  diberikan  wewenang  oleh  raja  untuk  menjadi  tuan  tanah  pada daerah-daerah  tertentu.  Pada  daerah  tersebut,  sang  bangsawan  dapat memanfaatkan  tanah  yang  dikuasainya  dengan  imbalan  pajak/upeti  yang dikembalikan  kepada  kerajaan.  Sistem  tersebut  menyerupai  royalti,  seperti layaknya bentuk Franchise saat ini.
Di  Amerika  Serikat  sendiri, Franchise  mengalami  booming  pada tahun 60-70an setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2. Pada saat itu, banyak terjadi  praktek  penipuan  bisnis  yang  mengaku  sebagai Franchise,  salah satunya  dengan  cara  menjual  sistem  bisnis Franchise  yang  ternyata  belum teruji  keberhasilannya  di  lapangan.  Selain  itu, Franchisor  pun  lebih  fokus untuk  menjual Franchise  milik  mereka  dibandingkan  membangun  dan menyempurnakan  sistem  bisnis Franchise-nya.   Banyak  investor  baru  yang gagal  oleh  modus  seperti  ini,  hal  ini  menjadi  salah  satu  pendorong terbentuknya IFA ( International Franchise Association) pada tahun 1960.
Salah satu tujuan didirikannya IFA adalah untuk menciptakan iklim industri  bisnis Franchise  yang  dapat  dipercaya,  oleh  karenanya  IFA menciptakan kode etik franchise sebagai pedoman bagi anggota-anggotanya. Walau  begitu,  kode  etik Franchise  masih  perlu  didukung  oleh  perangkat hukum agar dapat memastikan tiap-tiap pihak dalam industri ini terlindungi. Pada tahun 1978, Federal Trade Commission (FTC) mengeluarkan peraturan yang  mewajibkan  setiap Franchisor  yang  akan  memberikan  penawaran peluang waralaba kepada publik untuk memiliki UFOC ( Uniform Franchise Offering  Circular).  UFOC  adalah  dokumen  yang  berisi  informasi  lengkap
mengenai peluang bisnis Franchise yang ditawarkan, seperti: sejarah bisnis, pengelola, hal yang berkaitan dengan hukum, prakiraan investasi, deskripsi konsep bisnis, dan salinan dari perjanjian franchise. Selain itu daftar nama, alamat  dan  nomor  telepon  dari  pemilik franchise  adalah  informasi  yang diwajibkan.  UFOC  bertujuan  untuk  menyampaikan  informasi  yang  cukup mengenai  perusahaan  untuk  membantu  calon franchisee  dalam  mengambil keputusan. 1
Pertumbuhan franchise di Indonesia berawal dari masuknya waralaba asing pada tahun 80-90an. KFC, Mc Donalds, Burger King, Wendys adalah sebagian dari jaringan waralaba asing yang masuk ke Indonesia pada awal- awal  berkembangnya franchise  di  Indonesia.  Perusahaan-perusahaan waralaba lokal pun mulai bertumbuhan pada masa itu, salah satunya adalah yang  termasuk  pelopor  waralaba  lokal  yaitu  Es  Teler  77  an  hingga  kini tercatat lebih dari 50 jenis waralaba di Indonesia.
Pada tahun 1991 berdiri Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) sebagai wadah  yang  menaungi  pewaralaba  dan  terwaralaba.  Diharapkan  dengan berdirinya  AFI  ini  dapat  tercipta  industri  waralaba  yang  kuat  dan  dapat menjadi  pendorong  utama  dalam  pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang berbasiskan usaha kecil dan menengah.

## C. Pola Bisnis Waralaba
Kata waralaba pertama kali diperkenalkan oleh lembaga pendidikan dan  pengembangan  manajemen  (LPPM),  sebagai  padanan  dari  kata franchise. 2
Kata franchise berasial dari bahasa perancis (franchise) yang berarti bebas  dari  kungkungan  atau  belenggu.  Menurut  Winardi, fanchise  berarti hak  istimewa  dari  pemerintah  untuk  sebuah  badan.  Menurut  Martin Mendelson, franchise  format  bisnis  adalah  pemberian  sebuah  lisensi  oleh seorang  ( franchiser)  kepada  pihak  lain  (franchisee),  dan  lisensi  tersebut memberi hak kepada franchisee untuk berusaha dengan menggunakan merk dagang atau nama dagang franchisor, serta untuk menggunakan keseluruhan paket,  yang  terdiri  dari  seluruh  elemen  yang  diperlukan  untuk  membuat seseorang  yang  sebenarnya  belum  terlatih  dalam  bisnis  dan  untuk
1 www.wirausaha.com
2 Amir  Karamoy, Sukses  Usaha  Lewat  Waralaba  I (Jakarta:  Jurnalindo  Aksara Grafika: Jakarta, 1996), 3.
menjalankan bisnis tersebut dengan bantuan yang terus menerus atas dasar dibentukan sebelumnya. 3
Sedangkan  kata  waralaba  berasal  dari Wara  yang  berarti  istimewa, dan laba  yang  berarti  untung.  Jadi,  kata  waralaba  berarti  usaha  yang memberikan keuntungan lebih atau istimewa. 4
IPPM  (Institute  Pendidikan  dan  Pengambangan  Manajemen) mendefinisikan  pewaralaba  adalah  suatu  teknik  atau  metode  pemasaran untuk  mendistribusikan  barang  dan  jasa,  dimana  pewaralaba  menberikan atau menjual pada terwaralaba hak untuk menggunakan nama dagang, citra, dan  sistem  milik  pewaralaba  dengan  imbalan  yang  berupa  uang  pangkal (initial Franchise Fee) dan royalty dari  terwaralaba. Sedangkan pewaralaba memberikan dukungan tetap dan jasa-jasa yang diberikan terwaralaba. 5
Menurut International Franchise Association, secara umum terdapat beberapa bentuk format bisnis waralaba:
a. Unit Franchising
Bentuk  waralaba  ini  adalah  yang  paling  umum.  Dalam  unit franchise,
pewaralaba  memberikan  hak  kepada  terwaralaba  untuk  menjalankan sejumlah  satu  (single)  bisnis  waralabanya  dalam  lokasi/daerah  yang telah  ditentukan.  Ada  2  pihak  yang  berkepentingan  dalam  bentuk  ini, yaitu Pewaralaba dan Terwaralaba.
b. Area Development Franchising
Dalam  area development  franchising,  pewaralaba  memberikan  hak kepada terwaralaba (disebut area developer) suatu daerah tertentu yang harus dikembangkan. Terwaralaba tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk  membuka  dan  mengoperasikan  sendiri  sejumlah  unit  waralaba tertentu  sesuai  dengan  jadwal  rencana  pengembangan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Biasanya,  jika  target  jadwal  rencana pengembangan  waralaba  yang  bersangkutan  tidak  tercapai,  pewaralaba akan  memutuskan  kontrak  perjanjian  pengembangan  waralaba  pada daerah  tersebut.  Walau  begitu,  unit  waralaba  yang  telah  berdiri  tetap
3 Martin  Mendelson, Franchising: Petunjuk  Praktis  Bagi  Franchisor  dan Franchisee, I, (IPPM: Jakarta, 1993). h. 3. 4 Martin Mendelson, Franchising
5 Martin Mendelson, Franchising

## Franchise dalam Perspektif Hukum Islam
dapat dioperasikan oleh terwaralaba. Ada 2 pihak yang berkepentingan dalam bentuk ini, yaitu Pewaralaba dan Terwaralaba.
c. Subfranchising
Subfranchising, kadang disebut juga  master franchising, sifatnya mirip dengan  area development  franchising,  hanya  saja  bentuk  waralaba  ini melibatkan  3  pihak.  Perbedaannya  adalah,  pada  bentuk  waralaba  ini franchisee  memiliki  pilihan  antara  membuka  sendiri  unit  waralabanya atau menjual kembali unit waralaba (sub franchising) kepada pihak lain (ke-3), selama tujuan pengembangan waralaba dalam suatu daerah dapat tercapai. Bentuk kesepakatan ini umum digunakan oleh sistem waralaba internasional (terutama pewaralaba Amerika Serikat), biasanya disebut dengan  “ master  franchising”,  dan  franchisee  sebagai  sub  franchisor disebut sebagai “ master franchisee”.
d. Affiliation or Conversion Franchising
Bentuk waralaba ini terjadi jika seorang pemilik dari suatu bisnis yang telah  berjalan  ingin  berafiliasi  dengan  suatu  jaringan  waralaba  yang telah  terkenal.  Tujuannya  adalah  agar  bisnis  tersebut  dapat memanfaatkan keuntungan dari merek terkenal dan juga sistem operasi dari jejaring waralaba yang bersangkutan. Dalam affiliation franchising ini,  terwaralaba  biasanya  diperbolehkan  untuk  tetap  menggunakan merek lama yang telah mereka miliki diikuti dengan merek terkenal dari sang  pewaralaba.  Bentuk  waralaba  ini  banyak  diterapkan  di  industri perhotelan.
e. Nontraditional Franchising
Pada  bentuk  waraba  ini,  pewaralaba  menjual  waralabanya  untuk ditempatkan pada tempat-tempat tertentu yang khusus. Misalkan, suatu unit waralaba yang dijual didalam lokasi bisnis (mis: ritel) milik orang lain.  Dalam  hal  ini  pewaralaba  membuat  2  perjanjian,  yaitu  perjanjian dengan terwaralaba dan perjanjian dengan pemilik bisnis. 6
Secara  spesifik  terdapat  dua  bentuk  waralaba  yang  berkembang  di Indonesia.
6 www.wirausaha.com.

## a. Waralaba Format Bisnis
Yaitu seorang pemegang waralaba memperoleh hak untuk memasarkan dan  menjual  produk  atau  pelayanan  dalam  suatu  wilayah  atau  lokasi spesifik,  dengan  menggunakan  standar  operasional  dan  pemasaran, 7 contoh: Restaurant, Fast Food, Hotel, dan Convance Store.
b. Waralaba Distribusi Produk
Yaitu  seorang  pemegang  waralaba  memperoleh  lisensi  eksekutif  untuk memasarkan  produk  dari  satu  perusahaan  tunggal  dalam  sebuah  lokasi spesifik, 8 contoh: Keagenan sepatu, pompa bensin, dealer sepeda motor, dealer mobil, dan lain sebagainya.

## D.   Mekanisme Kerja Bisnis Waralaba
Waralaba merupakan suatu sistem dalam pemasaran barang dan jasa yang  melibatkan  dua  pihak,  yaitu  pewaralaba  dan  terwaralaba.  Sistem  ini merupakan  suatu  kiat  untuk  memperluas  usaha  dengan  menularkan  sukses kepada orang lain. Dengan demikian, dalam sistem ini harus terdapat pelaku bisnis  yang  sukses  dan  kesuksesan  yang  diperolehnya  tersebut  akan disebarluaskan kepada pihak lain.
Manfaat utama dari pemilik waralaba adalah minimalisasi resiko dan investasi  modal  yang  diperlukan  untuk  suatu  keperluan  internal.  Namun demikian,  ia  memiliki  tanggung  jawab  tambahan  atas  bisnisnya  yang menuntut banyak usaha. Bagi terwaralaba dapat memiliki suatu sistem yang teruji  yang  dimiliki  oleh  pewaralaba,  yang  dalam  banyak  hal  dilengkapi dengan nama dagang yang sudah diterima khalayak.
Mekanisme kerja dalam waralaba berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling  menguntungkan.  Kesetaraan    berarti  hubungan  kerja  antara pewaralaba  dan  terwaralaba  bersifat  kolegial  (horizontal),  tidak  seperti hubungan  atasan  dan  bawahan.  Kalaupun  ada  hubungan  yang  bersifat vertical,  semata-mata  itu  kewajiban  terwaralaba  dalam  mengikuti  sistem dan  aturan  yang  ditetapkan  pewaralaba.  Saling  menguntungkan  berarti
7 Douglas  J.  Queen, Pedoman  Membeli  dan  Menjalankan  Frenchise  I (PT.  Elek Media Komputindo, 1993), 6.
8 Douglas J. Queen, Pedoman Membeli.

## Franchise dalam Perspektif Hukum Islam
masing-masing  pihak  menciptakan  sinergi  untuk  mencapai  tingkat  laba optimal dan dibagi secara proporsional.
Dalam  mekanisme  kerjanya,  Pewaralaba  memberikan  bantuan manajemen  teknis,  dan  pemasaran  kepada  terwaralaba  selama  keduanya terikat  dalam  kontrak.  Bantuan  yang  diberikan  tidak  hanya    ketika terwaralaba  dalam  kondisi  bisnis  yang  stabil,  tetapi  lebih  khusus  saat terwaralaba  sedanag  mengalami  situasi  krisis.  Atas  bantuan  tersebut menjadi  logis  ketika  terwaralaba  diwajibkan  membayar  sejumlah royalty kepada pewaralaba.
Kemudian  terwaralaba  membayar  izin  menggunakan  merk  dagang dan sistem bisnis. Sedangkan pembayaran royalty digunakan sebagai timbal jasa  atas  bantuan  manajeman,  teknik,  dan  promosi  yang  diberikan  oleh pewaralaba secara kontinyu tersebut.

## E.   Keunggulan dan Kelemahan Sistem Waralaba
a. Keunggulan Bagi Pewaralaba
1. Metode  perluasan  pasar  ( market  expansion);  suatu  wilayah  pasar  atau suatu  pasar  yang  baru  mudah  dikembangkan,  karena  nama  dan  citra perawalaba  dapat  meluas  dengan  cepat  melalui  unit-unit  usaha waralaba.
2. Alternatif  sumber  dana;  modal  untuk  memperluas  usaha  lebih  kecil, karena  sebagian  besar  biaya  untuk  mendirikan  unit  usaha  baru  dipikul oleh pemegang waralaba.
3. Tingkat  laba  lebih  tinggi  yang  diperoleh  dari up-front fee dan  royalty, peralatan dan suplai bahan baku, konsultasi dan sebagainya.
4. Tingkat kegagalan rendah (0,10%). 9
b. Keunggulan Bagi Terwaralaba
1. Memulai suatu bisnis dengan kepercayaan tinggi, karena didukung oleh pewaralaba, perusahaan yang memiliki nama yang dikenal.
2. Menjalankan  bisnis  secara  efisien,  karena  memiliki  sistem  bisnis  yang sudah mapan.
9 Amir Karamoy, Sukses Usaha Lewat Waralaba I , 34.
3. Akses pasar dan perbankan (lembaga pembiayaan) terbuka.
4. Tingkat kegagalan rendah (bisnis independent 76%). 10
c. Kelemahan Bagi Pewaralaba
1. Pewaralaba  tidak  dapat  mendikte,  pewaralaba  jika  terjadi  perubahan- perubahan harus memperbarui musyawarah dengan pihak terwaralaba.
2. Harapan terwaralaba sering terlalu tinggi. Tugas bagi pewaralaba untuk menurunkan harapan tersebut.
3. Jika  pemegang  waralaba  (terwaralaba)  yang  dipilih  tidak  tepat,  maka akan dapat menghancurkan reputasi bisnis pewaralaba.
4. Pewaralaba tidak dapat begitu saja mengakhiri kegiatan waralaba secara sepihak tanpa alasan yang sah. 11
d. Kelemahan Bagi Terwaralaba
1. Adanya  keterikatan  pada  pewaralaba,  dimana  jenis  produk  yang  dijual oleh terwaralaba biasanya terbatas dan sangat bergantung pada prestasi pewaralaba.
2. Biaya/modal yang dikeluarkan tidak sedikit, karena harus membayar fee awal dan royalty.
3. Terwaralaba  tidak  bebas  lagi  menjalankan  usaha,  ia  harus  mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pewaralaba.
4. Terwaralaba  kadang-kadang  diwajibkan  untuk  mencapai  prestasi tertentu misalnya tingkat penjualan yang tinggi. 12

## F.   Waralaba dalam Perspektif Hukum Islam
Dalam  konteks  fiqh  klasik  memang  tidak  dikenal  istilah franchise maupun  waralaba.  Akan  tetapi  pola  waralaba  dalam  pelaksanaannya  lebih menekankan  kepada  dua  masalah  pokok,  yaitu  hak  cipta  dan  kemitraan usaha.  Disisi  lain,  meskipun  pola  waralaba  dalam  khazanah  masyarakat Islam  tergolong  baru,  akan  tetapi  dari  fenomena  yang  berkembang,  bentuk
10 Amir Karamoy, Sukses Usaha Lewat Waralaba I , 34.
11 Jaujir Sumardi, Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional, I , (Bandung: PT. Citra Afitya Bakti, 1995), 34.
12 Jaujir Sumardi, Aspek-Aspek Hukum Franchise , 35.

## Franchise dalam Perspektif Hukum Islam
kemitraan  itu  ternyata  sudah  berlaku  di  beberapa  Negara  yang  notabene mayoritas penduduknya beragama Islam.
Untuk itu, perlu kiranya wacana ekonomi Syari`ah melakukan sharing terhadap pola waralaba ini, agar seperti ungkapan klasik: "dapat mengambil yang  baik  dan  meninggalkan  yang  buruk"  dari  sistem franchise  yang memang lahir dari barat.
1. Tinjauan dari Aspek Hak Cipta
Hak  cipta  dalam  khazanah  hukum  Islam  termasuk  hal  yang  baru, akan tetapi beberapa ahli hukum Islam telah berusaha untuk membahasnya, seperti Fathi  Daroini  menyebut  hak  cipta  sebagai  Haqqul  ibtikar.  Beliau juga  mengatakan  bahwa  hasil  karya  ciptaan  ilmiyah  adalah  pekerjaan  akal dan  merupakan  karya,  maka  ia  adalah  harta. 13 Karya  cipta  yang  bersumber dari  hasil  pemikiran  merupakan  jalan  bagi  perkembangan  dan  kemajuan kebudayaan manusia. Hasil pemikiran itu jikalau dilihat dari kacamata fiqh Islam bisa dimasukkan dalam kategori manfaat, bukan benda. Hal ini dapat dilihat dari hadits yang mengatakan:
Apabila  seorang  manusia  meninggal  dunia,  maka  terputuslah  segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan orang lain, dan anak yang mendoakan orang tuanya. (HR. Ahmad bin Hanbal). 14
Hadis  ini  memberikan  pengertian  bahwa  temuan  itu  adalah  amal (perbuatan),  dan  sumber  manfaat.  Dengan  memanfaatkan  hasil  kreatifitas seorang  yang  pandai  berarti  melanjutkan  amal  shalehnya  yang  tidak mungkin dipotong dengan kematiannya. Ilmu adalah amal yang merupakan sumber  manfaat  secara  syar`i  yang  bekasnya  abadi,  meskipun  penciptanya telah  meninggal. 15 kalau  kita  lihat  dalam  khazanah  fiqh,  maka  akan  kita dapatkan beberapa teori tentang harta.
Menurut Ulama Hanafiah, harta ialah segala sesuatu yang mungkin disimpan dan bisa dimanfaatkan. Menurut Jumhur, harta ialah segala sesuatu yang  mempunyai  nilai  ( qimah)  dan  orang  yang  merusakkan  wajib menanggung  beban  ( dlamah)  kerusakan.  Ulama  hanafiyah  membatasi
13 Fathi    al-Daraini, Al-Fiqh  al-Islami  al-Muqaran  Ma`a  al-Mudzarib (Mathba`ah Thurbin, 1997), 23-25.
14 Ahmad ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal , Juza II dan IV (Beirut: Dar Shadir, t.th.), 11.
15 Fathi  al-Daraini, Al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, 226.
pengertian  harta  kepada  sesuatu  yang  berbentuk  materi  atau  benda  kasat mata. Adapun manfaat dan hak tidak termasuk harta, tetapi termasuk milik. Sedangkan ulama jumhur menganggap manfaat dan hak sebagai harta, sebab maksud dari sesuatu itu adalah manfaatnya bukan semata-mata bendanya. 16
Berdasarkan  pandangan  tersebut  bisa  dipahami  bahwa  nilai merupakan sandaran sesuatu dapat dipandang sebagai harta atau sebaliknya, dan  nilai  itu  dasarnya  adalah  manfaat.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan bahwa  manfaat  merupakan  asal  dalam  memberi  nilai  dan  memandang sesuatu. Sesuatu yang  asalnya belum merupakan harta, apabila dikemudian hari tampak manfaatnya, ia akan menjadi harta selama memberikan manfaat bagi manusia secara umum.
Apabila  manfaat  dikategorikan  sebagai  harta  sebagaimana berlakunya sifat kehartaan terhadap benda, maka terhadap manfaat berlaku juga milik seperti terhadap benda, selama pemanfaatannya itu mudah secara syar`i.
Karya cipta merupakan kemaslahatan umum yang hakiki. Oleh sebab itu,  hak  para  penciptanya  perlu  dilindungi  dengan  undang-undang  dalam rangka  menjaga  hak  dan  kepentingannya  demi  menegakkan  keadilan ditengah masyarakat.

## 2. Tinjauan dari Aspek Kemitraan Usaha
Persekutuan dalam Islam dikenal dengan istilah syirkah. Menurut Isa Asyuri,  defenisi syirkah  adalah  Adanya  ketetapan  hak  atas  semua  objek persekutuan dari dua orang atau lebih secara merata. 17 Artinya bahwa dalam suatu  persekutuan  yang  paling  utama  adalah  distribusi  hak  yang  diperoleh masing-masing  sekutu.  hak  tersebut  akan  diperoleh  manakala  kewajiban yang merupakan ketentuan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak tersebut telah dilaksanakan. hak dan kewajiban disini sifatnya dinamis dan relatif tergantung pada kemampuan seseorang untuk melakukan kualitas dan kuantitas.
16 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1998),
16.
17 Ahmad Isa Asyur, al-Fiqh al-Muyassar fi al-Muamalat (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.),
35.

## Franchise dalam Perspektif Hukum Islam

## G. Menggagas Waralaba Islami
Melihat teori dan praktek pola bisnis waralaba, layak kiranya sistem ekonomi  Islam  melakukan  sharing,  sehingga  umat  mendapat  manfaat  yang lebih besar dari pada madlaratnya. Seperti halnya mode pakaian yang berasal dari  luar  negeri,  ia  harus  disesuaikan  dengan  ketentuan  syari`ah,  selain pakaian  itu  betul-betul  modis  dan  trendy,  tetapi  yang  penting  juga  harus benar-benar menutup aurat.
Bagi seorang muslim, muamalah adalah persoalan duniawi, yang bagi pelakunya  diberi  kebebasan  untuk  mengembangkan  dan  berkreasi  menurut kemajuan  zaman.  Meskipun  demikian,  kebebasan  dalam  membuat  aturan- aturan  dalam  bermu`amalah  tidak  boleh  keluar  dari  prinsip-prinsip  umum, yaitu
1. Segala  bentuk  muamalah  adalah  mubah  (dibolehkan),  kecuali  yang ditentukan lain oleh al Qur`an dan sunnah Rasulullah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa paksaan.
3. Muamalah  dilakukan  atas  dasar  pertimbangan  mendahulukan  manfaat dan menghilangkan madlarat dalam masyarakat.
4. Muamalah  dilaksanakan  dengan  memelihara  nilai-nilai  keadilan, menghindari  dari  unsur-unsur  penganiayaan  dan  pengambilah kesempatan dalam kesempitan. 18
Dengan  mempertimbangkan  kaidah-kaidah  pokok  muamalah  ini, perlu  kiranya  digagas  sebuah  wacana  tentang  waralaba  yang  Islami.  kata Islami bukan diproyeksikan untuk eksklusifitas, akan tetapi justru mengarah pada hal-hal yang inklusif, bahwa Islam selalu up to date, terbuka, dan selalu menjadi rahmatan  lil`alamin.  Hal  ini  dikarenakan  tujuan  hukum  Islam  pada dasarnya  adalah  memelihara  agama,  memelihara  akal,  memelihara  jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
Dalam waralaba ini, perlu kiranya ekonomi Islam memberikan ruang, agar  pola  bisnis  ini  dapat  memberdayakan  umat.  Pemberdayaan  pada dasarnya  memiliki  tiga  pengertian. Pertama,  menciptakan  iklim  yang kondusif  bagi  perkembangan  potensi  dan  sumberdaya  yang  terdapat  atau dimiliki  oleh  seseorang.  Memberdayakan  berarti  membangun  sumber  daya
18 Ahmad Azhar Basyir, Asar al-Urf fi at-Tasyri al-Islam (Mesir: Dar al-Fikr, t.th.),
10.
dengan mendorong ( encourage),  memotivasi  (motivation),  dan membangkitkan  kesadaran  seseorang  terhadap  potensi  yang  dimiliki  serta berupaya  mengembangkannya. Kedua,  memberikan  penyediaan  berbagai sarana  dan  media  yang  dapat  mendorong  terbukanya  akses  seluas  luasnya bagi seseorang ke dalam berbagai kesempatan yang mengakibatkan semakin berdaya. Ketiga,  melindungi  dalam  arti  proses  mencegah  persaingan  tidak sehat  dan  seimbang  dan  eksploitasi  oleh  yang  kuat  atas  yang  lemah. Perlindungan dan pemihakan pada yang lemah berarti tidak mengisolasi atau mempersempit ruang interaksi seseorang. 19
Terdapat  tiga  aspek  utama  dalam  memandang  persoalan  waralaba, yaitu:
1. Aspek Hak Cipta
Hak  cipta  merupakan  harta  bagi  penemunya,  khususnya mazhab jumhur  yang  memandang  harta  bukan  semata-mata  yang  berwujud  materi saja,  manfaat  juga  termasuk  harta.  Hak  cipta  termasuk  dalam  kategori manfaat,  yang  selanjutnya  mengambil  bentuk  materi,  maka  terhadap  hak cipta ini berlaku transaksi jual beli sebagai mana benda materi lainnya. 20
Hak  pencipta  terhadap  ciptaannya  merupakan  hak  individu  yang bersifat  harta  yang  melekat  pada  dirinya.  Ia  merupakan  karya  ilmiyah pribadi  pencipta  dan  ia  bertanggung  jawab  terhadapnya.  Hak  pencipta adalah  hak  yang  diakui  dan  berpindah  kepemilikan  jika  ia  menyerahkan kepada pihak lain. Dalam fiqh Islam, hak milik terhadap benda bergerak bisa berpindah  tangan  yang  diakui  oleh  sebagian  ulama  Hanafiyah,  Malikiyah, dan Imam Ahmad. 21
Jika kita hubungkan pendapat ulama diatas dengan UU HAKI, maka terdapat  kesamaan  antara  keduanya.  Dalam  UU  HAKI  ditegaskan  bahwa pencipta  dapat  mengalihkan  haknya  kepada  seseorang  atau  suatu  lembaga, badan,  atau  perusahaan  untuk  memanfaatkannya,  mengumumkannya, memperbanyak, atau menyiarkan, pihak ini yang dinamakan pemegang atau pemakai hak cipta dalam sistem waralaba adalah terwaralaba.
Perjanjian  waralaba  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  dalam penggunaan hak cipta, jelas tidak bertentanan dengan hukum Islam, karena
19 Moch. Fahrur Rozi, Kontroversi Bisnis MLM (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 47.
20 Wahbah al-Zuhaili, 115.
21 Fathi  al-Daraini, Al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, 284.

## Franchise dalam Perspektif Hukum Islam
isi  perjanjian  maupun  pelaksanaannya  melalui  kesepakatan  kedua  belah pihak.  Kemudian  kedua  belah  pihak  dituntut  untuk  menjaga  kesetiaan  dan kejujuran,  hal  ini  tentu  saja  sesuai  dengan  ayat  al-Qur`an  yang  menyuruh menepati janji, yaitu “ Hai orang-orang yang beriman tepatilah janjimu (QS al-Maidah/5: 1).
Bagi  pihak  pewaralaba  sudah  tentu  berhak  atas  balas  jasa  yang merupakan  fee  atau  royalty,  yang  merupakan  hasil  usahanya.  Apabila fee atau royalty  itu  tidak  dibayarkan  sesuai  dengan  kesepakatan  perjanjian, maka  bisa  disebut  pelanggaran  hat  atas  orang  lain  yang  hal  ini  tentunya bertantangan dengan hukum Islam.

## 2. Aspek Bagi Hasil
Konsep  muamalah  yang  bisa  dijadikan  dasar  penetapan  hukum waralaba adalah syirkah abdan dan syirkah inan, namun dua hal yang perlu menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  beraktifitas  ekonomi  secara  Islami, diantaranya  adalah  masalah  kerelaan  dan  keadilan  dalam  bermu`amalah, yaitu  sukarela  atau  kerelaan.  Hal  ini  sesuai  dengan  bunyi  hadits: “ Sesungguhnya  jual  beli  itu  dilaksanakan  atas  dasar  kerelaan”  (HR.  Ibnu Majah). 22 Sedangkan  dasar  lainnya  adalah  keadilan,  karena  keadilan  inilah yang menjadi tujuan utama, sehingga tercapai kebahagiaan dunia akherat.
Tentang  besarnya  ketentuan  bagian royalty  dari  laba  bersih,  hal tersebut  merupakan  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  yang  tertuang dalam perjanjian waralaba. Kenyataan yang demikian ini adalah dibenarkan adanya karena dalam masalah ini manusialah yang lebih mengerti akan  apa yang  sesuai  bagi  mereka.  Hadis  Rasulullah  saw.:  “ Kamu  sekalian  lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu sekalian.” 23 Disamping itu, ketentuan pembagian  tersebut  bisa  dianggap `Urf  (adapt)  sesuai  dengan  definisi  `urf yang diberikan oleh Abdul Wahab Khalaf, yaitu:
Penetapan hukum terhadap kejadian yang tidak ada nash-nya tidak ada ijma`  (kesepakatan)  terhadapnya  dengan  berpijak  atas  pemeliharaan maslahah mursalah secara mutlak. 24
22 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Mesir:  Isa al-Bab al-Halab wa Syurakah, 1950),
737
23 An-Nawawi, Syarah Sahih Muslim (Mesir: t.p., 1924), 118.
24 Abdul Wahab Khalaf, Ilm Ushul Fiqh (Kairo: ad-Da`wah al-Islamiyah Syabab az- Zahra, 1987), 85-86.
Adat yang telah berjalan tersebut bisa dianggap sebagai hukum yang berdiri  sendiri,  sesuai  dengan  kaidah:  “ Adat  kebiasaan  itu  dapat  mejadi suatu ketetapan hukum”. 25
Kaidah di atas sangat tepat untuk dijadikan dasar legalisasi terhadap praktik  waralaba.  Akan  tetapi,  legalisasi  ini  tidak  bisa  berjalan  sendiri.  Ia harus didukung dengan tujuan utama syari`at, yaitu keadilah disamping juga sama-sama suka. Dengan demikian, bisa terjadi dalam suatu adapt tidak bisa dilegalisasi  dengan  kaidah  diatas,  karena  tidak  dapat  dukungan  dari  salah satu tujuan utama syari`at, baik asas keadilan atau asas suka rela.

## 3. Aspek Cara Penyelesaian Masalah
Permasalahan ataupun persengketaan dalam urusan muamalah adalah sangat mungkin terjadi, baik itu yang dilakukan dengan kesengajaan ataupun tidak. Al-Qur`an telah menyebutkan adanya kemungkinan tersebut, sehingga secara  antisipatif  disebutkan  bagaimana  menyelesaikan  permasalahan  jika hal itu terjadi. Disebutkan dalam al-Qur`an: “ kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (al-Qur`an) dan Rasul (sunnah) nya. (QS al-Nisa`/2: 59).
Penyelesaian yang diinginkan al-Qur`an sangat global sekali, namun, ketentuan  ini  justru  memberikan  peluang  bagi  manusia  untuk mengembangkan  dan  merinci  ketentuanyang  diinginkan  sesuai  dengan kondisinya dengan tetap berpijak pada tujuan utama, yaitu keadilan.
Berkaitan  dengan  permasalahan  diatas,  maka  dimungkinkan  sekali dalam bisnis waralaba pun terjadi persengketaan. Bila tejadi pensengketaan jalan  pertama  yang  ditempuh  adalah  dengan  musyawarah  secara kekeluargaan,  ini  bisa  dilakukan    di  depan  notaris  yang  menjadi  saksi perjanjian.  Jika  tahap  musyawarah  ini  dirasa  tidak  menyelesaikan  masalah, maka  sesuai  perjanjian  kedua  belah  pihak  bisa  menyelesaikan  lewat  Badan Arbitrase ataupun Pengadilan Negeri.
Disamping  itu,  dalam  hal  ini  dapat  juga  digunakan  dalil maslahah mursalah: aturan-aturan yang belum ada dalam syari`at bisa dijasikan sumber hukum selama mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Hal ini
25 Abd  ar-Rahman  bin  Abi  Bakr  Jalal  al-Din  al--Suyuti, Al-Asbah  wan-Nazair ,
(Beirut: Muassanah al-Kutub as-Saqafiyah, 1986), 119.
sesuai  dengan  kaidah  ushul  fiqh: Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang terkuat. 26
Dengan demikian, proses penyelesaian masalah dengan masyawarah dan  penerapan  aturan-aturan  yang  ada  dalam  perjanjian  waralaba  dapat diterima oleh hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip di atas.
Berkaitan  dengan  pengajuan  penyelesaian  masalah  ke  abitrase  atau kepengadilan  Negeri,  ajaran  Islam  telah  memberikan  dorongan  kepada umatnya untuk tidak kaku mengambil tidakan dalam menyelesaikan segala permasalahan. Karena pada dasarnya seorang yang berijtihad atau berusaha untuk  membuat  keputusan,  baik  bagi  dirinya  maupun  orang  lain,itu  sama- sama  mendapatkan  pahala.  Baik  jika  ijtihadnya  benar  atau  salah  sesuai hadits  nabi:  “ Seorang  hakim  jika  berijtihad  menetapkan  hukum  kemudian ketetapannya  itu  benar,  maka  baginya  pahala  dan  jika  ketetapannya  salah maka baginya satu pahala”. 27
Dari  tiga  aspek  pokok  waralaba,  yaitu  mengenai  hak  cipta,  proses "bagi  hasil",  dan  proses  penyelesaian  masalah  yang  timbul  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  pola  bisnis  waralaba  sama  sekali  tidak  bertentangan dengan hukum Islam. bahkan pola bisnis waralaba dapat dimanfaatkan umat Islam sebagai pola pembangunan ekonomi berbasis umat.
Gagasan  waralaba  Islami  tentunya  bukan  serta  merta  latah  dengan istilah  yang  serba  syari`ah  seperti  bank  syari`ah,  asuransi  syari`ah,  ataupun multi  level  marketing  syari`ah,  yang  sekarang  kian  marak.  Akan  tetapi, gagasan waralaba Islami lebih pada tatanan nilai yang dibangun dalam pola kemitraan usaha, yang disitu terjadi beberapa pola muamalah yang sehat dan juga sesuai dengan syari`ah meliputi:
1. Dalam  waralaba  terdapat  unsur  penghargaan  atas  karya  cipta  orang, kreasi, temuan orang lain, yang dituangkan dalam aturan formal, yaitu undang-undang. Penghargaan tersebut tidak sebatas jargon belaka, akan tetapi dalam bentuk riil adalah membayar royalti kepada yang berhak.
2. Dalam  waralaba,  tidak  ada  unsur  eksploitasi  antara  orang  yang  satu dengan yang lain, yang terjadi adalah kesetaraan yang saling menolong dan membutuhkan.
26 Asjmuni  A.  Rahman, Kedudukan  Adat  Kebiasaan  (Urf)  dalam  Hukum  Islam , (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1983), 71.
27 Ahman bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fath al-Bary (t.tp: al-Maktabah as-Salafiah, t.th.), 318.
3. Niat  berwaralaba  adalah  untuk  mempererat  persatuan  umat,  terutama disektor ekonomi. Hal ini bisa dilakukan dengan bentuk riil, menularkan ilmu (dagang) yang di dapatkan kepada  orang lain, dan mungkin tidak terhenti  disitu  saja,  akan  tetapi  lebih  menjaga  tali  ukhuah  secara kontinu dan produktif.
4. Bagi  hasil  dari  keuntungan  berkongsi,  harus  senantiasa  dibagi  seadil- adilnya tanpa ada unsur riba sedikitpun.
5. Secara  makro,  waralaba  barmanfaat  bagi  masyarakat  banyak,  yaitu penyedia lapangan kerja yang luas dan menpunyai fungsi mengentaskan kemiskinan.
6. Waralaba  sesuai  dengan  aturan  Negara.  Sebaliknya,  Negara  juga mempunyai  kewajiban  melindungi  segala  macam  karya  cipta  yang dikomersialkan.  Negara  harus  memupuk  iklim  berinvestasi  lewat  pola waralaba, terutama bagi waralaba lokal, agar masyarakat pribumi lebih merasakan manfaat yang signifikan.
7. Berwaralaba  ataupun  bermitra  usaha  tidak  hanya  diniatkan  meraih keuntungan duniawi saja, akan tetapi juga mengedepankan keuntungan ikhrawi.
Jadi  secara  syari`ah frenchise  atau  waralaba  tidak  bertentangan dengan  nilai-nilai  syari`ah.  Karena  tatacara  dan  aturan-aturan  yang ditetapkan  dalam  konsep  waralaba  tersebut  masih  sesuai  dengan  hukum Islam dan tidak melanggar norma-norma agama dan susila.

## H. Penutup
Mekanisme kerja dalam waralaba berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling  menguntungkan.  Kesetaraan  berarti  hubungan  kerja  antara pewaralaba  dan  terwaralaba  bersifat  kolegial  (horizontal),  tidak  seperti hubungan  atasan  dan  bawahan.  Kalaupun  ada  hubungan  yang  bersifat vertical,  semata-mata  itu  kewajiban  terwaralaba  dalam  mengikuti  sistem dan  aturan  yang  ditetapkan  pewaralaba.  Saling  menguntungkan  berarti masing-masing  pihak  menciptakan  sinergi  untuk  mencapai  tingkat  laba optimal dan dibagi secara proporsional proporsional.
Dalam waralaba ini, perlu kiranya ekonomi Islam memberikan ruang, agar  pola  bisnis  ini  dapat  memberdayakan  umat.  Pemberdayaan  pada

## Franchise dalam Perspektif Hukum Islam
dasarnya  memiliki  tiga  pengertian. Pertama,  menciptakan  iklim  yang kondusif  bagi  perkembangan  potensi  dan  sumberdaya  yang  terdapat  atau dimiliki  oleh  seseorang.  Memberdayakan  berarti  membangun  sumber  daya dengan mendorong ( encourage),  memotivasi  (motivation),  dan membangkitkan  kesadaran  seseorang  terhadap  potensi  yang  dimiliki  serta berupaya  mengembangkannya. Kedua,  memberikan  penyediaan  berbagai sarana  dan  media  yang  dapat  mendorong  terbukanya  akses  seluas  luasnya bagi seseorang ke dalam berbagai kesempatan yang mengakibatkan semakin berdaya.  Ketiga.  Melindungi  dalam  arti  proses  mencegah  persaingan  tidak sehat dan seimbang dan eksploitasi oleh yang kuat atas yang lemah.
Pada  akhirnya  kemudian  dibutuhkan  adanya  gagasan  waralaba Islami,  tentunya  gagasan  ini  bukan  serta  merta  latah  dengan  istilah  yang serba  syari`ah  seperti  bank  syari`ah,  asuransi  syari`ah,  ataupun  multi  level marketing  syari`ah,  yang  sekarang  kian  marak.  Akan  tetapi,  gagasan waralaba  Islami  lebih  pada  tatanan  nilai  yang  dibangun  dalam  pola kemitraan usaha, yang disitu terjadi beberapa pola muamalah yang sehat dan juga sesuai dengan syari`ah
Daftar Pustaka
Al-Asqalani,  Ahman  bin  Ali  bi  Hajar. Fath  al-Bary.  T.tp:  al-Maktabah  as-
Salafiah, t.th.
Al-Asyur, Ahmad `Isa. Al-Fiqh al-Muyassar fi al-Muamalat. Beirut: Dar al-
Fikr, t.th.
Basyir, Ahmad Azhar. Asar al-Urf fi at-Tasyri al-Islam. Mesir: Dar al-Fikr,
t.th.
Al-Daraini, Fathi. Al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma`a al-Mudzarib. Mathba`ah
Thurbin, 1997.
Ibn  Hanbal,  Ahmad, Musnad  al-Imam  Ahmad  Ibnu  Hanbal,  II,  IV.  Beirut:
Dar Shadir, t.th.
Ibn  Majah. Sunan  Ibnu  Majah.  Mesir:  `Isa  al-Bab  al-Halab  wa  Syurakah,
1950.
Karamoy,  Amir. Sukses  Usaha  Lewat  Waralaba  I.  Jakarta:  Jurnalindo Aksara Grafika, 1996.
Khalaf,  Abdul  Wahab.  ` Ilm  Ushul  Fiqh.  Kairo:  ad-Da`wah  al-Islamiyah Syabab az-Zahra, 1987.
Mendelson,  Martin, Franchising,  Petunjuk  Praktis  Bagi  Franchisor  dan Franchisee, I. Jakarta: IPPM: Jakarta, 1993.
Al-Nawawi. Syarah Sahih Muslim. Mesir: t.p., 1924.
Queen, Douglas J. Pedoman Membeli dan Menjalankan Frenchise, I. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 1993.
Rahman, Asjmuni A. Kedudukan Adat Kebiasaan (`Urf) dalam Hukum Islam.
Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1983.
Rozi,  Moch.  Fahrur. Kontroversi  Bisnis  MLM.  Yogyakarta:  Pilar  Media, 2005.
Sumardi,  Jaujir. Aspek-aspek  Hukum  Franchise  dan  Perusahaan
Transnasional, I. Bandung: PT. Citra Afitya Bakti, 1995.
Al-Suyuti,  Abd  ar-Rahman  bin  Abi  Bakr  Jalal  al-Din. Al-Asbah  w  an- Nazair. Beirut: Muassanah al-Kutub as-Saqafiyah, 1986.
Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
www.wirausaha.com