Sistem Akuntansi Pencairan Dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Padadinas Sosial Kota Padang 2020
Zulhendra 1* , Atika Surya Devi 2 1 Akademi Akuntansi Indonesia, zulherndra@gmail.com 2 Akademi Akuntansi Indonesia, atikasurya@gmail.com
Corresponding Author: zulherndra@gmail.com
Info Artikel

## Abstrak
Diterima, 16-09- 2021 Penelitian  ini  dilakukan  pada  Kantor  Dinas  Sosial  Kota  Padang.  Dinas  Sosial merupakan instansi pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  dibidang  sosial  yang  menjadi kewenangan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Akuntansi  Pencairan  dan  Penyaluran  Dana  Program  Keluarga  Harapan  Pada Dinas  Sosial  Kota Padang. Data yang digunakan  merupakan data primer  yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pengurus Program Keluarga Harapan Dinas  Sosial  menangani  kegiatan  penyaluran  dan  sejarah  dari  Kantor  Dinas Sosial  Kota  Padang.  Sistem  Akuntansi  Pencairan  dan  Penyaluran  Dana Program  Keluarga  Harapan  Pada  Dinas  Sosial  Kota  Padang  menggunakan sistem  pencairan  non  tunai,  sedangkan  penyaluran  dana  menggunakan  bank BNI.  Sistem  Akuntansi  merupakan  alat  yang  digunakan  Dinas  Sosial  yang bertujuan  memudahkan  dalam  pencairan  dan  penyaluran  dana  Program Keluarga  Harapan.  Dalam  hasil  penelitian  ini  Dinas  Sosial  sudah  melakukan sistem pencairan dan penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan baik.
Direvisi, 20-09- 2021
Dipublikasi, 29-10-2021 Kata Kunci:
Sistem Akuntansi, Pencairan, Penyaluran Dana
Keywords: Accounting System, Disbursement, Disbursement of Funds

## Abstract
This  research  was  conducted  at  the  Padang  City  Social  Service  Office.  The Social Service is a government agency that has the task of assisting the Mayor in carrying out government affairs in the social sector which is the authority of the region. The purpose of  this study was to  determine the Accounting System for  the  Disbursement  and  Distribution  of  Family  Hope  Program  Funds  at  the Padang  City  Social  Service.  The  data  used  are  primary  data,  namely  data obtained  directly  from  the  administrators  of  the  Family  Hope  Program,  the Social  Service,  handling  distribution  activities  and  history  from  the  Padang City  Social  Service  Office.  The  Accounting  System  for  Disbursement  and Distribution of Family Hope Program Funds at the Padang City Social Service uses a non-cash disbursement system, while the distribution of funds uses a BNI bank. The Accounting System is a tool used by the Social Service which aims to facilitate the disbursement and distribution of the Family Hope Program funds. In  the  results  of  this  study  the  Social  Service  has  carried  out  a  disbursement system and the distribution of the Family Hope Program (PKH) funds has been running well.

## PENDAHULUAN
Instansi  pemerintah  adalah  sebuah  kolektif  dari  unit  organisasi  pemerintah  yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementrian Koordinator  Kementrian  Negara/Departemen/lembaga  Pemerintah  Non  Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemko, Pemkab serta lembaga–lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan APBD. Secara filosofis salah satu arti
penting  keberadaan  Negara  dan  pemerintahan  adalah  untuk  memberikan  pelayanan  kepada warga Negara sesuai dengan kebutuhannya.Instansi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dengan  memberikan  fleksibilitas  dalam  pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
Undan-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik  Negara adalah “Di Indonesia  peranan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  kini  tidak  lagi  sebatas  pada pengelolaan  sumber  daya  produksi  barang  tetapi  juga  melayani  kegiatan  pelayanan  jasa  bagi hajat  hidup  orang  banyak.  Menghadapi  perkembangan  dunia  usaha  yang  semakin  terbuka, maka  penilaian  tingkat  kesehatan  BUMN  sangat  penting  untuk  dilakukan  dengan  baik. Penilaian  tingkat  kesehatan  BUMN/  organisasi  Pemerintah  dapat  diukur  dengan membandingkan hasil  perhitungan  rasio  keuangan yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  Surat Keputusan  Menteri  BUMN.  Keputusan  tersebut  sebagai  kebijakan  pemerintah  yang dimaksudkan  agar  perusahaan-perusahaan  yang  merupakan  bagian  dari  BUMN  dapat menjalankan kegiatannya secara lebih efektif dan efisien.
Dinas  Sosial  Kota  Padang    merupakan  salah  satu  instansi  penyaluran  dan  program keluarga harapan yang akan disebar luaskan ke seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Penyaluran dana program keluarga harapan yang ada di dinas sosial  Kota Padang mengalami tingkat  pengontrolan  dan  transparansi  yang  rendah.  Pemerintah  melakukan  penanggulangan kemiskinan  dengan  membuat  kebijakan  dan  program  pemerintah  sebagai  upaya  percepatan penanggulangan  kemiskinan.  Sejak  2007  pemerintah  telah  melaksanakan  Program  Keluarga Harapan  (PKH),  program  perlindungan  sosial  atau  dikenal  didunia  internasional  dengan Conditional  Cash  Transfer.  Dan  pemerintahan  Kota  padang  mulai  melaksanakan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  pada  bulan  Desember  2014  dengan  jumlah  penerima  bantuan sebanyak 5143 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) dan 25 Pendamping.
Perubahan  sistem  pencairandan  penyaluran  dana  menjadi  non  tunai  ternyata  masih terjadi  problematika  terkait  dengan  penyaluran  dana.  Karena  setiap  sistem  memiliki  siklus pengembangan  yang  terdiri  dari  beberapa  tahap  yaitu  perencanaan  sistem  hingga pengoperasian sistem implementasi dari perubahan sistem ini ternyata masih banyak terdapat masalah  yang  terjadi  dalam  program  iniyaitu  adanya  penyimpangan  dana  karena  kurangnya pemahaman  masyarakat  `sebagai  penerima  dalam  penggunaan  bantuannon  tunai.  Perubahan ini sedikit mengalami hambatan internal maupun eksternal yang membatasi konfigurasi dalam sistem informasi akuntansi yang memicu tindakan dalam problematik terkait penyaluran dana.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Sistem Akuntansi
Pada  dasarnya  sistem  secara  umum  dapat  di  defenisikan  sebagai  sesuatu  totalitas himpunan  bagian-bagian  yang  satu  sama  lain  berhubungan  dan  terbentuk  sedemikian  rupa sehingga  menjadi  satu  kesatuan  yang  terpadu  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Sistem menjelaskan bagaimana proses suatu kegiatan secara mutlak. Mulyadi (2016:2) “Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya,yang berfungsi bersama- sama untuk mencapai tujuan tertentu.”
Akuntansi  suatu  proses  mencatat,  mengklasifikasi,  meringkas,  mengelola  dan
menyajikan data,transaksi serta kejadian  yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan  oleh  orang  lain  dan  mudah  untuk  di  mengerti  untuk  digunakan  sebagai  pedoman untuk  mengambilan  keputusan  serta  tujuan  lainnya.  Akuntansi  berasal  dari  kata  asing  yaitu accounting yang  berarti  dalam  bahasa  Indonesia  adalah  menghitung  atau  mempertanggung jawabkan.
Menurut Dwi Hartati (2011: 5) “Akutansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi  dari  informasi-informasi  ekonomi  untuk  menghasilkan  pertimbangan  dan keputusan-keputusan  dari  pemakai  informasi  tersebut.”  Akuntansi  merupakan  suatu  proses pengumpulan,  pencatatan  dan  peringkasan  informasi  yang  berkaitan  dengan  masalah keuangan, yang dilaporkan kepada pihak yang membutuhkan untuk melakukan suatu penilaian dan pengambilan keputusan.
Sistem Akuntansi adalah Organisasi formulir,catatan,dan pelaporan yang di koordinasi sedemikian  rupa  untuk  menyediakan  informasi  keuangan  yang  dibutuhkan  oleh  manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan ( Mulyadi, 2016:3).
Tujuan  umum  penyusunan  sistem  akuntansi  menurut  Mulyadi  (2016:15)  dalam bukunya yang berjudul sistem akuntansiadalah sebagai berikut:
1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.
3. Untuk  memperbaiki  pengendalian  akuntansi  dan  pengecekan  intern,  yaitu  untuk memperbaiki  tingkat  keandalan (realibility) informasi  akuntansi  dan  untuk  menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
4. Untuk melengkapi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

## Program Keluarga Harapan (PKH)
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2018, program  keluarga  harapan  ditetapkan  untuk  mendukung  pelaksanaan  penyaluran  program perlindungan  sosial  yang  terencana,  terarah,  dan  berkelanjutan  dalam  bentuk  Program Keluarga Harapan  (PKH)  adalah  sebagai bantuan dana  sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut :
1. Menciptakan  perubahan  perilaku  dan  kemandirian  Keluarga  Penerima  Manfaat  dalam mengakses  layanan  kesehatan  dan  pendidikan  serta  kesejahteraan  sosial  yang  akan meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sehingga akan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
Sasaran  PKH  merupakan  keluarga  miskin  dan  rentan  yang  terdaftar  dalam  Data Terpadu  Kesejahteraan  sosial  (DTKS)  yang  memiliki  komponen  kesehatan,  pendidikan,  dan kesejahteraan  sosial  yang  ditetapkan  oleh  Pemberi  Bantuan  Sosial  dan  berada  di  wilayah- wilayah :
a. Pesisir dan pulau-pulau kecil
b. Daerah tertinggal/terpencil; dan atau
c. Perbatasan antarnegara.
Landasan hukum yang menjadi dasar PKH antara lain:
1. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
3. Peraturan  Presiden  nomor  15  Tahun  2010  tentang  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan.
4. Inpres  nomor  3  Tahun  2010  tentang  Program  Pembangunan  yang  Berkeadilan  poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
5. Inpres  nomor  1  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  poin lampiran  ke  46  tentang  Pelaksanaan  Transparansi  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai Bersyarat  Bagi  Keluarga  Sangat  Miskin  (KSM)  Sebagai  Peserta  Program  Keluarga Harapan (PKH).
Dasar pelaksanaan program  keluarga harapan (PKH) sebagai berikut:
1. Keputusan menteri  koordinator  bidang kesejahteraan rakyat selaku  ketua Tim  Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan,  No:  31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007  tentang  "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007.
2. Keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  No.  02A/HUK/2008  tentang  "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.
3. Keputusan Gubernur  tentang  "Tim  Koordinasi Teknis Program  Keluarga  Harapan  (PKH) Provinsi/TKPKD".
4. Keputusan  Bupati/Walikota  tentang  "Tim  Koordinasi  Teknis  Program  Keluarga  Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD".
5. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan

## METODE PENELITIAN
Menurut  Sugiyono  (2017:2)  metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  ciri-ciri ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  pendekatan  deskriptif.  Dengan  metode  deskriptif  dapat diselidiki  kedudukan  (status)  fenomena  atau  faktor  untuk  melihat  hubungan  antarsatu  faktor dengan faktor lainnya. Menurut Sugiyono (2018: 86) metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih  (variabel  yang  berdiri  sendiri)  tanpa  membuat  perbandingan  dan  mencari  hubungan variabel  itu  dengan  variabel  lain.  Menurut  Arikunto  (2019:3)  penelitian  deskriptif  adalah penelitian  yang  dimaksud  untuk  menyelidiki  keadaan,kondisi  atau  hal  lain-lain  yang  sudah disebutkan,yang hasilnya dipaparkan dan bentuk laporan penelitian.
Tujuan  dari  pendekatan  deskriptif  yang  digunakan  peneliti  adalah  untuk  bisa menggambarkan  mekanisme  dan  ke  akuratan  tentang  Pencairan  Dan  Penyaluran  Dana  PKH Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Alur Kerja Penyaluran Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH)
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2018, menjelaskan  bahwa  Alur  kerja  penyaluran  bantuan  sosial  PKH  dilaksanakan  oleh  Subdit Bantuan  Sosial  dengan  bekerja  sama  dengan  subdit  terkait  lainnya  termasuk  Subdit  Validasi dan Terminasi, Subdit Kepesertaan, dan Subdit Sumber Daya. Subdit Validasi dan Terminasi memastikan  data  hasil  validasi,  pemutakhiran  dan  verifikasi  dari  daerah  dapat  diinput,  yang selanjutnya  ditetapkan  sebagai  penerima  bantuan  oleh  Subdit  Kepesertaan.  Subdit  Bantuan
Sosial  mengajukan  bantuan  sosial  sesuai  dengan  penetapan  SK  Direktur  Jaminan  Sosial Keluarga  yang  diproses  oleh  Subdit  Kepesertaan.  Subdit  Sumber  Daya  memastikan pendamping  melakukan  validasi,  pemutakhiran  dan  verifikasi  sesuai  dengan  jadwal  yang ditetapkan.

## Gmbar 1. Alur Kerja Penyaluran Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH)

## Mekanisme  Penyaluran  Bantuan  Dana  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  pada  Dinas Sosial Kota Padang
Penyaluran bantuan dana program keluarga harapan di Dinas Sosial Kota Padang sudah berjalan  selama  tujuh  tahun,mulai  sejak  bulan  Desember  2014  sampai  dengan  sekarang. Adapun  proses  jadwal  penyaluran  bantuan  dana  program  keluarga  harapan  di  Dinas  Sosial Kota  Padang  yaitu  Januari,  Februari,  Maret,  April,  Mei,  Juni,  Juli,  Agustus,  September, November,  Oktober  dan  Desember  adalah  bulan  verifikasi  data/pemeriksaan  kebenaran laporan data peserta PKH, selanjutnya pemutahiran data beserta pengelohan final closing jatuh pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober Dan November, jadwal final closing  dilakukan  setiap  akhir  bulan  bila  mana  tanggal  bertepatan  hari  libur  nasional,  maka pelaksanaan  final  closing  dimundurkan  pada  hari  kerja  berikutnya.  Setelah  itu  di  lanjuti dengan menyiapkan pengajuan data bayar pada bulan Desember, Maret, Juni Dan September, setelah proses tersebut baru jadwal penyaluran bantuan dana PKH di bagi menjadi empat tahap dalam satu tahun yaitu pada bulan Januari, April, Juli Dan Oktober.
Penyaluran  bantuan  dana  program  keluarga  harapan  di  Dinas  Sosial  Kota  Padang dilakukan  tiga  bulan  sekali  yaitu  setahun  empat  kali  penyaluran  bantuan  dana  PKH  yang  di dapatkan oleh peserta. Adapun peserta yang mendapatkan bantuan dana PKH Di Dinas Sosial Kota  Padang  berkisar  54543  orang  peserta  diantara  11  Kecamatan    yaitu  Bungus  Teluk Kabung, Koto Tangah, Kuranji, Lubuk Begalung,  Lubuk Kilangan, Nanggalo, Padang Barat, Padang  Timur,  Padang  Utara,  Padang  Selatan,Pauh  setiap  Kecamatan  ada  terbagi  menjadi beberapa kelompok peserta PKH setiap kelompok ada ketua kelompok yang di tetapkan oleh pendamping PKH, supaya memudahkan dalam mengontrol peserta PKH.
Tabel 1 Jumlah Peserta PKH pada Dins Sosial Kota Padang
No Tahap Jumlah kpm Nominal Realisasi kpm Nominal Total permasalahan 1 Tahap 1 18134 Rp15.621.225.000 17755 Rp15.341.275.000   379 2 Tahap 2 18090 Rp15.431.425.000   17947 Rp15.325.375.000   143 3 Tahap 4 18319 Rp15.166.475.000   18046 Rp15.146.375.000   273
Sumber: File data peserta PKH Dinas Sosial Kota Padang 2020 (diolah)
Adapun  mekanisme  penyaluran  bantuan  dana  program  keluarga  harapan  yang  di laksanakan di Dinas Sosial Kota Padang, dilandaskan pada pedoman umum program keluarga harapan tahun 2020 yang di terapkan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa mekanisme penyaluran bantuan dana program keluarga harapan yaitu :
1. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial;
2. Sosialisasi dan edukasi;
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
4. Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH;
5. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH;
6. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH;
7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan sosial

## Sistem Pencairan atau Penarikan Dana PKH
Menurut  Kementrian  sosial  Republik  Indonesia  tentang  Petunjuk  Teknis  Penyaluran Bantuan  sosial  Non  Tunai    Program  Keluarga  Harapan  tahun  2020  Sistem  Pencairan  atau Penarikan Dana PKH dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :
a. Basic  Saving  Account  Dana  Bantuan  Sosial  PKH  disalurkan  ke  rekening  KPM  dalam bentuk tabungan yang penggunaannya dapat menggunakan Kartu Elektronik Kombo atau Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  yang  dapat  ditarik  secara  tunai.  Apabila  dana  bantuan sosial  PKH  tidak  dicairkan  oleh  KPM  di  periode  tersebut,  maka  nilai  bantuan  PKH tersebut tetap tersimpan dan terakumulasi dalam Rekening Tabungan KPM PKH.
b. Lokasi  Penarikan  Bantuan  Sosial  Program  Keluarga  Harapan  KPM dapat menarik/mencairkan  bantuan  sosial  PKH  dengan  menggunakan  KKS  melalui  agen  Bank, Elektronik  Warung  Gotong  Royong  (e-warong),  ATM  atau  kantor  cabang/unit  bank terdekat.

## Pemberian Status Rekening Bank Penyaluran Dana PKH
Untuk  mengetahui  status  rekening,Bank  penyalur  melaksanakan  konfirmasi  data penerima  bantuan  sosial  melalui  sistem  perbankan  berdasarkan  data  rekening  yang  telah dikirimkan Kemensos melalui aplikasi OMSPAN.Bank penyalur akan memberikan status pada rekening  data  penerima  bantuan  sosial  PKH  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada.Bank  akan memberikan Status rekening dengan Kode sesuai dengan kriterianya sebagaiberikut:
1. Rekening  aktif  (kode  1)  adalah  apabila  informasi  nama  dan  nomor  rekening  penerima bansos PKH sama dengan database bank dan rekening dapat digunakan untuk penyaluran bansos PKH.
2. Rekening  pasif  (kode  2)  adalah  apabila  informasi  nama  dan  nomor  rekening  -  Direktorat JSK  -  Direktorat  SITP,  DJPB  Kemenkeu  RI  -  Bank  penyaluran  no  kegiatan  penjelasan penanggungjawab/  pelaksana  penerima  bansos  PKH  sama  dengan  database  bank  tetapi rekening  telah  ditutup  secara  otomatis  oleh  bank  atau  nonaktif  karena  tidak  terdapat transaksi dalam jangka waktu tertentu (dormant).
3. Rekening  tidak  ditemukan  (kode  3)  adalah  apabila  informasi  nama  dan  nomor  rekening penerima bansos PKH tidak terdapat di database bank.
4. Rekening  dengan  nama  berbeda  (kode  4)  adalah  apabila  informasi  nomor  rekening penerima bansos PKH sama dengan database bank tetapi nama pemilik rekening berbeda dengan database bank.
5. Rekening pasif nama berbeda (kode 5) adalah apabila informasi nomor rekening penerima bansos PKH telah ditutup otomatis oleh bank atau nonaktif karena tidak terdapat transaksi dalam  jangka  waktu  tertentu  (dormant)  dan  nomor  rekening  sama  dengan  database  bank tetapi nama pemilik rekening berbeda dengan database bank.
Setelah  melakukan  pengecekan    status  rekening  bank  melakukan  konfirmasi  hasil pengecekan  status  rekening  kepada  Kemensos  melalui  Aplikasi  OMSPAN.  Hasil  konfirmasi dari  status  rekening  tersebut  akan  disampaikan  ke  kabupaten/kota  untuk  dipastikan kebenaranny  status  rekening  tersebut  untuk  di  tindak  lanjuti.Setelah  Selesai  di  tindak  lanjuti data KPM dan status rekening aktif akan menjadi dasar penetapan SK setiap tahap penyaluran dana PKH.

## Pencairan atau Penarikan Dana PKH
Pencairan  atau    penarikan  dana  PKH  oleh  KPM  dapat    dilakukan    dengan  di  E- warong/Agen  dan  Bank/ATM  dengan  cara  Transfer  Atau  Tarik  tunai.Dana  PKH  yang  sudah ada  dalam  Rekening  tabungan  KPM  dapat  ditarik  sesuai  dengan  kebutuhan  atau keperluan.selanjutnya  KPM  dapat  melakukan  Pengecekan  Saldo  Rekening  Setiap  tahap Penyaluran dana  PKH.  Bagi  Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  lanjut  usia dan  penyandang disabilitas dapat melakukan penarikan dengan cara diwakili oleh keluarga dan penarikan dana dapat dilakukan di E-warong/Agen dan Bank cabang Penyalur/ATM

## Besar Bantuan Sosial  Program Keluarga Harapan (PKH)
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2018, menjelaskan  bahwa  bantuan  dana  sosial  program  keluarga  harapan  adalah  bantuan  berupa uang  kepada  seseorang,  keluarga,  kelompok  atau  masyarakat  miskin,  tidak  mampu,  dan/atau rentan  terhadap  risiko  sosial.  Bantuan  Sosial  adalah  bantuan  berupa  uang,  barang,  atau  jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, ada/atau rentan terhadap resiko sosial. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berupa uang, setelah itu di salurkan  secara  nontunai  dan  dilaksanakan  secara  bertahap  dalam  satu  tahun,  penyaluran bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) melalui bank penyaluran ke rekening peserta Program Keluarga Harapan (PKH) agar dapat di akses melalui kartu keluarga sejahtera(KKS).
Bantuan  dana  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  tetap  hanya  diberikan  pada  tahap pertama  setiap  tahun.  Sementara  itu,  bantuan  komponen  diberikan  kepada  maksimal  empat anggota  keluarga  yang  memenuhi  komponen  program  dan  nilai  bantuan  disebar  pada  tiga tahap  berikutnya  setiaptahun.Besaran  bantuan  dana  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  pada setiap komponen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap rumah tangga miskin peserta program keluarga harapan dapat dilihat diskenario ditabel berikut :
Tabel 2 Besaran Bantuan Dana Komponen Program Keluarga Harapan
Komponen kesehatan Ibu  hamil/nifas,  berhak  mendapatkan  batuan  Rp  3.000.000 per tahun Anak  usia  dini,  berhak  mendapatkan  bantuan  Rp  3.000.000 per tahun. Komponen pendidikan Anak  umur  6-21  tahun  yang  belum  menyelesaikan  wajib belajar Anak SD/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp 900.000 per tahun Anak  SMP/sederajat,  berhak  mendapatkan  bantuan  Rp 1.500.000 per tahun
Anak  SMA/sederajat,  berhak  mendapatkan  bantuan  Rp
2.000.000 per tahun Komponen kesejahteraan sosial Lanjut  usia  atau  70  tahun  ke  atas,  mendapatkan  bantuan  Rp 2.400.000 per tahun, dan penyandang disabilitas berat,mendapatkan bantuan Rp 2.400.000 per tahun
Sumber: Indonesia.go.id-Program keluarga harapan-pkh-2021

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan-pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab-bab  sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Dinas sosial Kota Padang  merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam penyaluran  bantuan  bantuan  dari  kementrian  sosial  Republik  Indonesia  RI  untuk kabupaten/kota.  Oleh  karena  itu  ,  dinas  sosial  kota  padang  memiliki  banyak  program bantuan sosial salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Dinas  sosial  kota  padang  memiliki  sebanyak  11  kecamatan  Di  Kota  Padang  Dinas  sosial kota  padang  mengalami  kesulitan  dalam  penyaluran  kepada  keluarga  penerima  manfaat (KPM) untuk pencairan dana program keluarga harapan . Di karenakan banyak KPM yang pindah kota ,meninggal, tidak diketahui keberadaannya dan kartu yang rusak atau hilang . tetapi para pendamping PKH bisa menyalurkan dana tersebut melalui ahli waris bagi KPM yang  meninggal  dunia  dan    membuatkan  surat  rekomendasi  bagi  KPM  yang  kartunya Hilang  atau  rusak  yang  bertujuan  untuk  Bank  bersangkuta  agar  kartu  KPM  yang  hilang atau rusak dapat segera diganti.
3. Dalam  melakukan  penyaluran  dan  pencairan  terhadap  bantuan  sosial  khusus  program keluarga harapan (PKH) dinas sosial kota padang menggunakan sistem non tunai.
4. Pada setiap tahap  penyaluran dana  bantuan Program  Keluarga Harapan  (PKH)  yang tidak tersalurkan  maka  pendamping  akan  berkoordinasi  langsung  dengan  kepala  keluarga  dan korkab PKH untuk mendata permasalahan. Selanjutnya pendamping akan menindak lanjuti permasalahan itu agar dana bantuan dapat disalurkan semuanya.
5. Sistem  prosedur  perhitungan  dana  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  pada  Dinas  Sosial kota padangi telah sesuai dengan yang diterapkan oleh kementrian sosial RI.

## Saran
Berdasarkan  analisa  yang  penulis  lakukan  maka  penulis  memberikan  saran  sebagai berikut :
1. Untuk  mengurangi  permasalahan  pada  saat  penyaluran,  diperlukan  suatu  kebijakan perencanaan  yang  baik  dan  pendamping  harus  berkoordinasi  yang  baik  dengan  penerima bantuan  supaya  masalah  seperti  KKS  hilang/  rusak  bisa  ditangani  dengan  cepat  sebelum penyaluran tahap berikutnya.
2. Sebaiknya  pendamping  senantiasa  melakukan  pengecekan  kepada  kepala  keluarga  yang sudah mampu untuk dikeluarkan dari penerima bantuan.
3. Untuk meningkatkan kualitas pendamping yang ada dikecamatan sebaiknya korkab selalu melakukan sosialisasi kepada pendamping dan kepala Kelurahan.Karena kepala Kelurahan berperan  untuk  mendata  masyarakatnya  atau  mengusulkan  masyarakat  yang  layak  untuk mendapatkan dana bantuan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahri, Syaiful. 2016. Pengantar Akuntansi Berdasarkan Sak Etap Dan Ifrs . Yogyakarta: Andi Indra Bastian. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar .(Erlangga: Jakarta, 2005)
Marsela  Selli.2020. Sistem  Akuntansi  Pencairan  Dan  Penyaluran  Dana  Program  Keluarga Harapan.Tugas  Akhir .  Program  Studi  Diploma  III  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.Pekanbaru.
Mulyadi, (2016), Sistem Akuntansi . Jakarta: Salemba Empat
Nurhidayati,  Lisa.  2020. Efektivitas  Dana  Program  Keluarga  Harapan  Dalam  Menurunkan Angk  Kemiskinan  Di  Aceh  Barat  Daya  (Studi  Pada  Desa  Pante  Pirak,  Kecamatan Manggeng). Skripsi. Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Uin Ar-Raniry. Banda Aceh.
Rahmawati  Fany.2020. Akuntanbilitas  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Prgram  Keluarga Harapan. Skripsi. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.Surakarta.
Sri Lestari Rahayu, Bantuan Sosial Di Indonesia (Sekarang Dan Ke Depan) . (Bandung: Fokus Media2012), Hlm.129
Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  tahun  2008  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  dan Perwako Padang  No 55 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Padang.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018,
Undan-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik  Negara