## ANALYSIS OF ILLEGAL LOGGING IN FOREST AREAS WITH SPECIAL PURPOSE WITHOUT LEGAL PERMISSION\

## ANALISIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS TANPA IZIN SAH
Hasudungan Sinaga Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia Jln. Letjen T.B. Simatupang No.152 Tanjung Barat Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530 Email: hassinaga@gmail.com
Submisson : 30 Juli 2022 Accepted : 15 Agustus 2022 Publish : 30 September 2022

## bstract
This  study  is  entitled  criminal  act  analysis  of  Illegal  Logging  in  forest  areas  with  special purpose without legal permission: Case Study Decision No. 141/Pid.B/Lh/2021 / Pn.Mii. With the formulation of the problem of how the application of material crime in Illegal Logging in forest areas with special purposes without legal permission and how the basis for the judge's consideration in Decision No. 141/Pid.B/Lh/2021 / Pn.Mii. Using normative juridical methods. Conclusion b.  Based on decision number: 141 / Pid.B/LH/2021 / PN.Mii, accused Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya was found legally and convincingly guilty of committing a criminal offense in the forestry sector in accordance with alternative charges. In this case, the perpetrator is given a criminal sanction in the form of confinement/prison and is also subject to a fine in accordance with Article 82 paragraph (1) letter B Jo Article 12 letter b of the Indonesian Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of forest destruction. In the verdict given by the panel of judges, the perpetrator was sentenced to imprisonment for 1 year and 4 months and a fine of Rp500, 000, 000.00. If the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 1 month.
Keywords: Illegal Logging, Forest Area With Special Purpose, Crime.

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  Analisis  Tindak  Pidana  Illegal  Logging  Di  Kawasan  Hutan  Dengan Tujuan Khusus Tanpa Izin Sah: Studi Kasus Putusan No. 141/Pid.B/Lh/2021/Pn.Mii. Dengan rumusan masalah Bagaimana Penerapan Pidana Materil dalam Tindak Pidana Illegal Logging Di  Kawasan  Hutan  Dengan  Tujuan  Khusus  Tanpa  Izin  Sah  dan  Bagaimana  Dasar Pertimbangan Hakim  dalam Putusan No. 141/Pid.B/Lh/2021/Pn.Mii. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya b. Berdasarkan putusan Nomor: 141/Pid.B/LH/2021/PN.MII, Terdakwa Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  kehutanan  sesuai dengan  dakwaan  alternatif.  Dalam  kasus  ini,  pelaku  diberikan  sanksi  pidana  berupa kurungan/penjara dan juga dikenakan denda sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00. Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
Kata Kunci: Illegal Logging, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, Tindak Pidana.

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara berkembang yang terletak di Asia Tenggara, dimana segala aspek  pengembangan  strategi  sektor-sektor  hingga  Program-program  pembangunan  sosial seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial juga menjadi fokus penting dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan 1 .
Perlunya Memelihara Keberlanjutan Hutan sebagai Penopang Sistem Kehidupan yang Ditentukan dengan Mengacu pada Landasan Konstitusional Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  (Abdurrahman,  1990) 2 .  Definisi  Hutan  Menurut Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan Dasar Hutan adalah area di mana pohon-pohon tumbuh secara kolektif sebagai ekosistem yang hidup bersama dengan makhluk hidup dan lingkungannya, yang ditetapkan sebagai hutan oleh pemerintah 3 .
Definisi  Hutan  Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan adalah suatu ekosistem yang meliputi area lahan dengan sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan, yang tidak dapat dipisahkan satu  sama  lain.  Lebih  lanjut,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  tahun  1999 tentang Kehutanan menegaskan pentingnya menghargai, mengelola, dan memanfaatkan hutan secara optimal serta menjaga keberlanjutannya demi kesejahteraan maksimal bagi masyarakat saat ini dan di masa depan 4 .
Undang-undang  41  Tahun  1999  mengkategorikan  hutan  menjadi  empat  bagian berdasarkan jenisnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 hingga Pasal 9. Pembagian hutan berdasarkan statusnya mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang 41 Tahun 1999, yang merujuk pada pembagian hutan berdasarkan status (kedudukan) orang, badan hukum, atau institusi yang bertanggung  jawab  atas  pengelolaan,  pemanfaatan, dan  perlindungan  hutan  tersebut.  Hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu hutan negara dan hutan hak 5 .
Pembagian  hutan  berdasarkan  fungsinya  diatur  dalam  Pasal  6-7  UU  41  Tahun  1999. Hutan berdasarkan fungsinya diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya. Terdapat tiga jenis hutan dalam kategori ini, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan juga  dapat  dikategorikan  berdasarkan  tujuan  khususnya,  seperti  untuk  penelitian  dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta kepentingan religi dan budaya setempat sesuai dengan Pasal 8 UU 41 Tahun 1999. 6 Pentingnya mencatat bahwa kawasan hutan tersebut tidak
1 Wicaksana,  Kejahatan  Lingkungan  Oleh  Korporasi:  Mencari  Bentuk  Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019.
2 Hamdan,  M,  Tindak  Pidana  Pencemaran  Lingkungan  Hidup,  Bandung:  Mandar  Maju, 2000.Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
3 Rachmat, N, Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Volume 2, No.2, 2022.
4 Tarigan, E, Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Volume 1, No.1, 2019.
5 Esa, A, Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Volume 3, No.2, 2023
6 Zarof Ricar, Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2012
mengubah fungsi utama hutan. Selain itu, terdapat pengaturan khusus untuk kawasan hutan dalam  konteks  regulasi  iklim  mikro,  estetika,  dan  resapan  air  di  dalam  kota  yang  dikenal sebagai  hutan  kota.  Hutan  kota  berperan  dalam  mengatur  iklim  mikro,  memberikan  nilai estetika, serta menjaga penyerapan air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 UU 41 Tahun 1999 7 .
Hutan  Indonesia  memiliki  kekayaan  hayati  yang  sangat  terkenal.  Keanekaragaman tanaman dan satwa yang hidup di dalamnya merupakan potensi yang penting dan tidak boleh diabaikan.  Konsep  kelestarian hutan  saat  ini  mencakup aspek  sosial,  ekonomi, dan  ekologi yang lebih luas daripada hanya menjaga hasil hutan 8 . Dalam konteks ini, pengelolaan hutan berkelanjutan atau sustainable forest management tidak hanya berfokus pada produksi kayu dan  produk  hutan,  tetapi  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, memperbaiki  kualitas  lingkungan,  mencegah  kerusakan  lingkungan,  serta  merehabilitasi lingkungan yang telah mengalami kerusakan baik akibat faktor internal maupun eksternal 9 . Pengaturan  pengelolaan hutan diatur  dalam  Pasal  9  hingga  Pasal  12  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Kemudian, ketentuan tersebut diperbarui dan disempurnakan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  Kehutanan.  Secara  prinsip,  tujuan  pengelolaan  hutan  secara  luas  adalah  untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari hutan dengan cara yang berkelanjutan dan serba guna,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dalam  rangka  membangun  masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila 10 .
Kawasan  Hutan  dengan  Tujuan  Khusus  (KHDTK)  adalah  kawasan  hutan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  umum  seperti  penelitian  dan  pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta kepentingan religi dan budaya, tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan tersebut. KHDTK dapat berupa ekosistem hutan tanaman, hutan sekunder, atau hutan  primer,  dan  memiliki  nilai  dan  manfaat  yang  sama  seperti  kawasan  hutan  lainnya. Undang-undang  nomor  41  tahun  1999  tentang  kehutanan,  pasal  8,  memberikan  wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan KHDTK untuk  keperluan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan aspek budaya tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan 11 . KHDTK adalah kawasan hutan khusus, termasuk hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan  produksi,  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  untuk  tujuan  penelitian  dan  pengembangan, pendidikan  dan  pelatihan,  serta  kepentingan  sosial,  religi,  dan  budaya.  Penetapan  KHDTK penting  untuk  kepentingan  umum  seperti  penelitian,  pendidikan,  dan  kegiatan  budaya. Pengelolaan KHDTK dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 12 .
Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik untuk mengaalisis tindak pidana Illegal Logging di Provinsi Sulawesi Selatan pada Kawasan Hutan Desa Baruga yang sebagian  Kawasan  hutannya  ditetapkan  sebagai  KHDTK  dengan  judul Analisis  Tindak
7 Narlita,  I,    Analisa  Penegakan  Hukum  Illegal  Logging  Dalam  Hukum  Pidana,  Volume  9, No.11, 2021.
8 Ibid.
9 Albar, M, dkk, Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution). 2017.
10 Yusuf, A, Hukum Kehutanan di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
11 Apriyanto, D, Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Alam di Kawasann Hutan dengan Tujuan Khusus, Gunung Bromo, Volume 3, No.1, 2020.
12 Esa, A, Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Volume 3, No.2, 2023
Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Tanpa Izin Sah: Studi Kasus Putusan No. 141/Pid.B/Lh/2021/Pn.Mii. Dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Penerapan Pidana Materil dalam Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Tanpa Izin Sah
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 141/Pid.B/Lh/2021/Pn.Mii Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  dengan  menganalisis  dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta yang diperoleh secara obyektif di lapangan, termasuk  pendapat,  sikap,  dan  perilaku  aparat  penegak  hukum  yang  didasarkan  pada identifikasi hukum dan efektivitasnya 13 .
Penelitian  ini  juga  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normative  yang  bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis  terhadap  permasalahan  hukum  melalui  pemahaman  terhadap  peraturan  perundang- undangan, literatur, serta sumber referensi lain 14 .

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Penerapan Pidana Materil dalam Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Tanpa Izin Sah
Dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terdapat tiga jenis sanksi pidana yang diatur, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan dalam melakukan perbuatan pidana. Pada kasus ini salah satu sanksi pidana yang diterapkan adalah pidana materil atau denda.
Illegal logging semakin meningkat di Indonesia, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi  juga  oleh  para  pengusaha  yang  tidak  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  hutan. Praktik  eksploitasi  hutan  yang  tidak  bijaksana  dalam  rangka  keuntungan  ekonomi  akan memiliki  dampak  negatif  bagi  fungsi  hutan  dan  kehidupan  makhluk  hidup.  Illegal  logging merupakan  tindakan  penebangan  pohon  di  hutan  tanpa  izin  dan  melanggar  hukum  yang berlaku, mengancam fungsi utama hutan. Penebangan liar dapat menyebabkan bencana seperti banjir,  tanah  longsor,  dan  erosi.  Indonesia  memiliki  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  sanksi  dan  larangan  terhadap  pelaku  illegal  logging,  seperti  Undang-Undang Kehutanan  Nomor  41  Tahun  1999  dan  Undang-Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013.
Meskipun  aturan-aturan  telah  mengatur  larangan  dan  sanksi  terhadap  pelaku  illegal logging,  masih  banyak  oknum  yang  tetap  melanggar  dengan  melakukan  penebangan  hutan secara liar. Penebangan liar merupakan pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan, karena melanggar larangan yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan semaunya tanpa mematuhi peraturan yang ada.
Pasal 12 huruf b dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan  Hutan  mengatur  bahwa  seseorang  yang  dengan  sengaja  melakukan  penebangan pohon  di  kawasan  hutan  tanpa  memiliki  izin  usaha  dari  Pemerintah  Pusat.  Dengan  unsur sebagai berikut:
a. Unsur “Setiap Orang” yaitu, Merujuk kepada individu atau subjek hukum pidana yang dituntut  oleh  Penuntut  Umum  sebagai  Terdakwa  di  pengadilan  dan  dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
13 Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
14 Marzuki, M, Penelitian Hukum Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2016
b. Unsur “ Dengan Sengaja” yaitu erdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai  maksud  (opzet  als  oogmerk),  kesengajaan  sebagai  kepastian  (opzet bijzekerheidsbewuszijn), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheidsbewuszijn).  Dalam  ketiga  bentuk  kesengajaan  tersebut,  pelaku memiliki  niat  untuk  melakukan  tindakan  yang  dilarang,  tetapi  berbeda  dalam  hal konsekuensi yang timbul dari tindakannya, yaitu:
a. Pada  kesengajaan  sebagai  maksud,  pelaku  secara  sengaja  menginginkan  terjadinya akibat dari perbuatannya;
b. Pada  kesengajaan  sebagai  kepastian,  pelaku  dengan  sepenuhnya  menyadari  bahwa akibat lain akan terjadi selain dari yang diinginkannya;
c. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain selain dari yang diinginkannya.
c. Unsur “Menebang” yaitu, mengacu pada tindakan memotong (batang, pokok) pohon dengan tujuan dan maksud tertentu. "Pohon" merujuk pada tumbuhan yang memiliki batang berbahan kayu dan memiliki diameter 10 sentimeter atau lebih pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah.
d. Kawasan Hutan yaitu, Merupakan wilayah yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah  sebagai  hutan  yang  perlu  dijaga  keberadaannya.  Pemanfaatan  kawasan hutan  dapat  meliputi  penggunaan  kawasan,  pemanfaatan  jasa  lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu, serta pengumpulan hasil hutan kayu dan non-kayu yang memerlukan izin berusaha dari Pemerintah Pusat.
Perizinan  Berusaha  dari  Pemerintah  Pusat  Merupakan  izin  yang  diberikan  oleh Pemerintah untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dari hutan produksi melalui kegiatan seperti pemanenan, penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

## 2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 141/Pid.B/Lh/2021/Pn.Mii
Pelaku dalam kasus ini, yaitu Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya, melakukan tindak  pidana  penebangan  hutan  yang  memenuhi  unsur  kesengajaan.  Tindakan  tersebut merupakan perusakan hutan dan melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI  No  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan.  Jaksa Penuntut  Umum  mengajukan  dakwaan  kepada  pelaku  untuk  bertanggung  jawab  atas perbuatannya.  Dalam  persidangan,  hakim  menerima  surat  dakwaan  alternatif  dari  Jaksa Penuntut  Umum,  yang  berarti  jika  ada  keraguan  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan, dakwaan ini disusun secara berlapis dengan mengutamakan pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Pasal-pasal  yang  diberlakukan  terhadap  terdakwa  Arman  Alias  Maman  Bin  H. Muhammad  Jaya  didasarkan  pada  fakta  bahwa  perbuatan  terdakwa  memenuhi  unsur  setiap orang  sebagai  subjek  hukum  yang  terkait  dengan  pengerusakan  hutan.  Bukti-bukti  yang ditemukan, keterangan saksi termasuk saksi ahli, dan pengakuan terdakwa telah menguatkan hal ini. Terdakwa bersama-sama melakukan penebangan pohon/pengerusakan hutan tanpa izin. Majelis  hakim  melakukan  musyawarah  untuk  mengambil  keputusan  yang  mencerminkan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pertimbangan tersebut.
Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan dari terdakwa, serta bukti-bukti yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa  telah  memenuhi  syarat  pertanggungjawaban  dan  terdapat  bukti  yang  meyakinkan
Majelis Hakim. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya.
Berdasarkan  putusan  Nomor:  141/Pid.B/LH/2021/PN.MII,  Terdakwa  Arman  Alias Maman  Bin  H.  Muhammad  Jaya  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana di bidang kehutanan sesuai dengan dakwaan alternatif. Sesuai dengan Pasal 82 ayat  (1)  huruf  b  Jo  pasal  12  huruf  b  UU  RI  No  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan,  terdakwa  terbukti  melakukan  penebangan  pohon  dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin pemanfaatan hutan, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang,  dan  melakukan  penebangan  pohon  secara  tidak  sah.  Atas  perbuatan  tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda minimal Rp500.000.000,00 dan maksimal Rp2.500.000.000,00.
Dalam  kasus  ini,  pelaku  diberikan  sanksi  pidana  berupa  kurungan/penjara  dan  juga dikenakan denda sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan serta denda  sebesar  Rp500.000.000,00.  Apabila  denda  tidak  dibayar,  maka  akan  diganti  dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
Menurut peneliti, penjatuhan pidana atau sanksi terhadap pelaku pengerusakan hutan dan penebangan pohon  secara  liar  sebaiknya tidak  hanya meliputi kurungan/penjara  dan denda. Lebih baik jika para pelaku juga diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali (reboisasi) pohon.  Tindakan  ini  penting  karena  perbuatan  tersebut  dapat  merusak  ekosistem  alam, menghilangkan kesuburan tanah, dan mengganggu kekayaan hayati. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada setiap pelaku yang merusak hutan dan melakukan penebangan pohon secara liar seharusnya mencakup kewajiban untuk melakukan penanaman kembali (reboisasi) demi menjaga kekayaan hayati dan ekosistem hutan.

## C. Penutup
Dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terdapat tiga jenis sanksi pidana yang diatur, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan dalam melakukan perbuatan pidana. Pada kasus ini salah satu sanksi pidana yang diterapkan adalah pidana materil atau denda.
Berdasarkan  putusan  Nomor:  141/Pid.B/LH/2021/PN.MII,  Terdakwa  Arman  Alias Maman  Bin  H.  Muhammad  Jaya  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana di bidang kehutanan sesuai dengan dakwaan alternatif. Dalam kasus ini, pelaku diberikan  sanksi  pidana  berupa  kurungan/penjara  dan  juga  dikenakan  denda  sesuai  dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan.  Dalam  putusan  yang  diberikan  oleh  Majelis  Hakim, pelaku  dijatuhi  pidana  penjara  selama  1  tahun  dan  4  bulan  serta  denda  sebesar Rp500.000.000,00. Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
Sebagai  saran  untuk  Pemerintah  sebaiknya  mempertimbangkan  untuk  memperluas sanksi yang diberikan kepada pelaku pengerusakan hutan dan penebangan pohon secara liar. Selain  kurungan/penjara  dan  denda,  pemerintah  harus  mewajibkan  para  pelaku  untuk  aktif melakukan penanaman kembali (reboisasi) pohon.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  Pengantar  Hukum  Lingkungan  Indonesia,  Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti, 1990.
Albar, M, dkk, Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution). 2017. Apriyanto,  D, Kajian Potensi  dan  Strategi  Pengembangan Wisata  Alam di  Kawasann Hutan dengan Tujuan Khusus, Gunung Bromo, Volume 3, No.1, 2020.
Esa,  A,  Tindak  Pidana  Penebangan  Pohon  Tanpa  Izin  Sah  Dalam  Kawasan  Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Volume 3, No.2, 2023.
Hamdan, M, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Bandung: Mandar Maju, 2000.Marzuki,  Mahmud,  Peneliian  Hukum,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2011.
Marzuki, M, Penelitian Hukum Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2016.
Narlita, I,  Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana, Volume 9,
No.11, 2021.
Rachmat,  N,  Hukum  Pidana  Lingkungan  di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, Volume 2, No.2, 2022.
Soerjono,  Soekanto,  penelitian  hukum  normative  (suatu  tinjauan  singkat),  Jakarta:
Rajawali Pers, 2001.
Tarigan, E, Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Volume 1, No.1, 2019. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Wicaksana, Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban  Korporasi  Dan  Pemimpin/Pengurus  Korporasi  Untuk
Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019. Yusuf, A, Hukum Kehutanan di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.