## TINGKAT EFEKTIVITAS MINAT PERTUMBUHAN INVESTASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENANAM MODAL ASING DI JAWA TENGAH
Shalza Bella Yashara 
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

## Abstract
This study aims to analyze: 1) Legal protection for foreign investors against interest in investment growth based on Governor Regulation Number 52 of 2015 concerning Amendments to the Regulation of the Governor of Central Java  Number  52  of  2012  concerning  the  General  Plan  for  Investment  in Central  Java  Province  2012-2025  in  Central  Java  Province;  2)  The influence  of  foreign  investors  on  the  rate  of  economic  growth  in  Central Java Province. Data were analyzed descriptively and using normative legal research  methods.  The  results  of  the  study  found  that  (1)  Pergub  No.52  of 2015 can be said to have included legal protections that encourage/support foreign investors to move forward and in this case the government continues to innovate in issuing policies in the future for the sustainability of foreign investors  to  invest  in  Central  Java.  with  a  clear  planning arrangement/series  which  is  divided  into  several  stages  and  collaborated with the birth of the Job Creation Law which provides legal protection with the  existence  of  standard/standard  references,  particularly  related  to  the requirements and process of business licensing; (2) Foreign Investment has a  significant  effect  and  shows  positive  data  on  the  economic  growth  of Central Java Province economic growth, but is reversed in the reality on the ground where the community has not felt a positive impact on their lives.
Keywords : Central Java Province, Economic Growth, Foreign Investment, Legal Protection.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis:  1)  Perlindungan  hukum  bagi penanam  modal  asing  terhadap  minat  pertumbuhan  investasi  berdasarkan Pergub Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa  Tengah  Nomor  52  Tahun  2012  tentang  Rencana  Umum  Penanaman Modal  Provinsi  Jawa  Tengah  2012-2025  di  Provinsi  Jawa  Tengah;  2) Pengaruh  penanam  modal  asing  terhadap  laju  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi  Jawa  Tengah.  Data  dianalisis  secara  deskriptif  dan  menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Pergub  No.  52  Tahun  2015  dapat  dikatakan  telah  memuat  perlindungan hukum yang mendorong/mendukung penanam modal asing untuk maju dan dalam  hal  ini  pemerintah  terus  berinovasi  dalam  mengeluarkan  kebijakan dimasa  mendatang  guna  keberlangsungan  penanam  modal  asing  untuk berinvestasi  di  Jawa  Tengah  dengan  susunan/rangkaian  perencanaan  jelas yang  terbagi  menjadi  beberapa  tahap  dan  dikolaborasikan  dengan  lahirnya
 Alamat korespondensi: shalzabella21@students.unnes.ac.id
UU  Cipta  Kerja  yang  semakin  memberikan  perlindungan  hukum  dengan adanya  acuan  baku/standar,  khususnya  terkait  dengan  persyaratan  dan proses  perizinan  berusaha;  (2)  Penanaman  Modal  Asing  berpengaruh signifikan  dan  menunjukkan  data  yang  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi  Provinsi  Jawa  Tengah  akan  tetapi  terbalik  pada  kenyataan  di lapangan  dimana  masyarakat  belum  merasakan  dampak  positif  terhadap kehidupannya.
Kata  Kunci : Perlindungan  Hukum,  Penanaman  Modal  Asing, Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Jawa Tengah.

## A. Latar Belakang Masalah
Perlindungan  hukum  adalah  adanya  perlindungan  hukum  terhadap modal yang ditanamkan oleh penanam modal dari negara penerima investasi untuk kegiatan usaha investor. Wujud perlindungan hukum adalah peraturan dari  pemerintah  pusat  yang  berlaku  umum  di  wilayah  Indonesia. 1 Dalam sebuah  negara  salah  satu  unsur  yang  juga  merupakan  langkah  awal pembangunan ialah adanya penanaman modal. Tentunya ada peraturan yang teratur  dalam  penanaman  modal  asing  di  Indonesia  dengan  hukum  yang jelas sehingga tidak tumpang-tindih satu sama lain.
Perlunya  mempersiapkan  peta  penanaman  modal  yang  memuat peluang  apa  saja  yang  komprehensif  sehingga  dapat  dijadikan  pegangan bagi  para  calon  investor,  ketentuan  investasi  yang  komprehensif  sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor jika ia ingin menanamkan modalnya  di  Indonesia  dan  adanya  perlindungan  hukum. 2 Penghambat masuknya  investasi  di  Indonesia  ialah  seringkali  berkaitan  dengan perlindungan  hukum  sehingga  berpengaruh  pada  cuaca  investasi  menjadi tidak kondusif.
Pembahasan  mengenai  aspek  perlindungan  hukum  dalam  kegiatan penanaman  modal  di  Indonesia  menjadi  sangat  penting  oleh  sebab  tiga alasan  diantaranya:  pertama,  pelaksanaan  pembangunan  di  Indonesia  yang dilakukan  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia memerlukan  modal  yang  sangat  besar  dan  disaat  waktu  yang  tepat;  kedua, diperlukan  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  kemajuan bangsa; dan ketiga, pentingnya jaminan hukum bagi penanam modal untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar negara.
Provinsi  Jawa  Tengah  ialah  provinsi  dengan  keberagaman  dan tersebar  di  setiap  daerahnya.  Provinsi  ini  memiliki  wilayah  yang  luas menunjukkan  bahwa  daerah  ini  berpotensi  untuk  menjadi  daerah  yang unggul  dalam  perekonomian.  Melimpahnya  sumber  daya  alam  menjadikan provinsi  yang  memiliki  potensi  besar  dalam  membangun  daerahnya,  dan dapat  meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian.  Terbukti  berdasarkan pengamatan  di  lapangan  dan  sumber  data  yang  valid  bahwa  Provinsi  Jawa
1 Soekamto,  Soerjono.  (1974). Beberapa  Permasalahan  Hukum  dan  Kerangka  Pembangunan Indonesia . Jakarta: UI Press. Hal. 56.
2 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal , Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 103.
Tengah  menjadi  Provinsi  yang  sering  dilirik  oleh  para  investor  dalam penanaman  modal  asing  dan  menjadi  provinsi  yang  menempatkan  posisi pada  urutan  ke-3  dalam  pencapaian  investasi  Penanaman  Modal  Asing  di Indonesia  setelah  Provinsi  Jawa  Barat  dan  DKI  Jakarta.  Daerah  Jawa Tengah didukung oleh iklim investasi yang dapat dikatakan kondusif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang baik, peningkatan infrastruktur, upah yang kompetitif, dan kemudahan perizinan. Infrastruktur yang memadai pun telah dibangun  oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  seperti  Industrial  Park diantaranya  Kawasan  Industri  Wijayakusuma,  Jatengland  Industrial  Park Sayung,  Aviarna  Industrial  Estate,  BSB  Industrial  Park,  Kawasan  Industri Terpadu  Batang,  Kawasan  Industri  Kendal,  Jalan  Tol  Trans  Jawa,  dan berbagai Pelabuhan di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 5,41% dimana lebih tinggi  daripada pertumbuhan nasional sebesar 5,02%.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  terus  berusaha  mendorong masuknya  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  dengan  diterbitkannya  Pergub No.  52  Tahun  2015  yang  isinya  mengenai  Rencana  Umum  Penanaman Modal  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2012-2025.  Kebijakan  penanaman modal  asing  Provinsi  Jawa  Tengah  semakin  diarahkan  untuk  menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing  dan berkelanjutan di  masa yang  akan  datang.  Bercermin  dari  keadaan  sekarang  ini,  pemberitaan mengenai  perlindungan  hukum  dalam  berinvestasi  jarang  terdengar  hal  ini tentu akan sangat  berpengaruh bagi  investor asing yang akan menanamkan modalnya  di  Jawa  Tengah  sehingga  perlu  diketahui  dan  dianalisis  tingkat perlindungan  hukum  guna  memajukan  pertumbuhan  minat  investasi  di Provinsi Jawa Tengah.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah  pada  penelitian  ini  ialah  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi penanam  modal  asing  terhadap  minat  pertumbuhan  investasi  berdasarkan Pergub  No.  52  Tahun  2015  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  bagaimana pengaruh  penanam  modal  asing  terhadap  laju  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi Jawa Tengah.
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait perlindungan hukum bagi  penanam  modal  asing  terhadap  minat  pertumbuhan investasi  berdasarkan  Pergub  No.  52  Tahun  2015  di  Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  terkait  pengaruh  penanam modal  asing  terhadap  laju  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Jawa Tengah.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  normatif,  artinya  penelitian  yang  difokuskan  pada  suatu
aturan  hukum  atau  peraturan-peraturan  yang  kemudian  dihubungkan  dengan kenyataan yang ada di lapangan. 3 Penelitian ini menggunakan data sekunder di mana terdiri atas data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yaitu  berupa  peraturan  perundang- undangan,  yaitu  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  antara  lain  berupa  buku- buku, skripsi, serta artikel baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  studi kepustakaan,  ialah  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  data  tertulis. Setelah  pengolahan  data  selesai,  hasil  penelitian  ini  dideskripsikan  dalam bentuk  penjelasan  dan  uraian  yang  mudah  dipahami  dan  dirangkum  secara umum  yang  didasarkan  fakta-fakta  yang  bersifat  khusus  terhadap  pokok bahasan  yang  diteliti  demi  kepentingan  terpenuhinya  substansi  dalam penulisan hukum ini.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Perlindungan  Hukum  Bagi  Penanam  Modal  Asing  Terhadap Minat Pertumbuhan Investasi Berdasarkan Pergub No. 52 Tahun
2015 di Provinsi Jawa Tengah Instrumen  yang  sangat  berpengaruh  untuk  pembangunan ekonomi  nasional  maupun  daerah  ialah  investasi.  Dalam  investasi perlu  adanya  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum  pada  usaha penanaman modal asing selaras pada peletakan hukum dan ketentuan peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar  disetiap  kebijakan penanaman  modal. 4 Perangkat  hukum  tertulis  di  suatu  negara  yang secara  tegas  berisikan  kejelasan  sehingga  dapat  menjamin  hak  dan kewajiban dengan seimbang sesuai dengan kondisi dalam masyarakat dinamakan  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum  dalam menjalankan usaha bidang penanaman modal, memberikan pengertian bahwa  adanya  satu  dasar  yang  menjadi  pedoman  dalam  berinvestasi. Pemerintah dalam hal ini telah memberikan fasilitas kepada penanam modal  yang  diatur  dalam  Pasal  18  sampai  dengan  Pasal  24  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Pemerintah  daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun  2004 melalui SK Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 telah membentuk Badan Promosi  Investasi  Daerah  (BPID),  yang  sebelumnya  bernama  Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Hal ini bermanfaat untuk  meningkatkan  daya  tarik  investor  yaitu  Penanaman  Modal Dalam  Negeri  dan  Penanaman  Modal  Asing  supaya  bersedia menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur  Jawa  Tengah,  Ganjar  Pranowo  telah  menerbitkan Pergub  Nomor  52  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
3 Amirudin & Asikin, Zainal. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 118.
4 Indonesia . Undang-Undang Penanaman Modal ; UU No. 25 Tahun 2007; LN No.67 Tahun 2007; Tambahan Lembaran Negara No.4724; Penjelasan Pasal 3 Ayat 1.
Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  52  Tahun  2012  tentang  Rencana Umum  Penanaman  Modal  Provinsi  Jawa  Tengah  2012-2025  guna menyinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  dalam  penetapan  prioritas  sektor untuk  pengembangan  penanaman  modal  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Pergub No. 52 Tahun 2015 menjabarkan tentang pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun dalam 4 (empat) tahap, antara lain:
a. Tahap I (2012-2015) Pada  tahap  ini,  ditujukan  untuk  pengembangan penanaman  modal  yang  relatif  mudah  dan  cepat menghasilkan (jangka pendek), dengan langkah- langkah/cara yaitu mendorong atau memfasilitasi penanam modal,  melakukan  berbagai  terobosan  kebijakan  terkait penanaman  modal  yang  mendesak  untuk  diperbaiki  dan diselesaikan,  dan  mengintensifkan  strategi  penanaman modal  dalam  negeri  dan  luar  negeri  di  Jawa  Tengah sebagai daerah tujuan investasi potensial. b. Tahap II (2016-2020) Pada tahap ini, mendorong penanaman modal untuk jangka menengah yaitu percepatan infrastruktur dan energi dengan  melakukan  penyempurnaan  atau  revisi  atas peraturan  daerah  yang  berkaitan  dengan  penanaman modal,  pemberian  kemudahan  penanaman  modal  yang fokus  pada  sektor  pengembangan  infrastruktur,  dan penyiapan kebijakan pendukung dibidang ketenagalistrikan  untuk  ketahanan  energi,  industri  padat karya,  industri  pertanian,  impor  bahan  baku,  bandara, jalan, dan kawasan industri. c. Tahap III (2021-2025) Pada  tahap  ini,  ingin  mewujudkan  pengembangan industri  skala  besar  (jangka  panjang)  diantaranya pembangunan  wilayah  industri  diseluruh  Kota/Kabupaten di  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  pendekatan  klaster industri  melalui  pemetaan  potensi  sumber  daya  dan koordinasi  penyusunan  program  untuk  penanaman  modal yang mendorong industri skala besar. d. Tahap IV (setelah tahun 2025) Pada  tahap  ini,  ditujukan  untuk  pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dengan harapan perekonomian  Jawa  Tengah  yang  didorong  oleh  beragam investasi  telah  tergolong  maju  dan  melakukan  langkah- langkah  untuk  menerbitkan  kebijakan  penanaman  modal yang  inovatif,  menjadi  provinsi  yang  ramah  lingkungan, dan mengembangkan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi.
Sehingga  dalam  hal  ini,  Pergub  No.  52  Tahun  2015  dapat dikatakan telah memuat perlindungan hukum yang mendorong/mendukung  penanam  modal  asing  untuk  maju  dan  dalam hal  ini pemerintah terus  berinovasi  dalam mengeluarkan kebijakan di masa  mendatang  guna  keberlangsungan  penanam  modal  asing  untuk berinvestasi  di  Jawa  Tengah  dengan  susunan/rangkaian  perencanaan jelas  yang  terbagi  menjadi  beberapa  tahap.  Semakin  transparannya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah yang tentu memberikan perlindungan hukum kepada penanam modal asing, serta visi penanaman modal di Jawa Tengah yaitu “Menjadikan Jawa
Tengah  Ladang  Investasi  Tahun  2025”.  Peraturan  ini  juga dikolaborasikan  dengan  lahirnya  UU  Cipta  Kerja  yang  semakin memberikan perlindungan hukum dengan adanya acuan baku/standar, khususnya  terkait  dengan  persyaratan  dan  proses  perizinan  berusaha.
Hal  ini  bertujuan  menghindari  terjadinya  penyimpangan  dibidang perizinan  berusaha  dan  sebagai  implementasi  dalam  meningkatkan tingkat  efektivitas  minat  pertumbuhan  penanaman  modal  asing  di Provinsi Jawa Tengah.
2. Pengaruh  Penanam  Modal  Asing  Terhadap  Laju  Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.
Peningkatan  perekonomian  di  Jawa  Tengah  didorong  oleh beberapa  faktor,  salah  satu  yang  terbesar  ialah  bidang  Penanaman Modal  Asing.  Kontribusi  investasi  dilihat dari  dua  sisi,  pertama  sisi permintaan,  menjadi  rangsangan  untuk  pertumbuhan  ekonomi  demi efektifnya  pertumbuhan;  kedua  sisi  penawaran, akan  menciptakan banyak  cadangan  untuk  perkembangan  modal  untuk  meningkatkan produksi. Untuk daerah yang masih berkembang, investasi akan berfungsi sebagai pasokan modal yang memajukan pertumbuhan perekonomian. Provinsi  Jawa  Tengah  sendiri  telah  memberikan  hasil  pencapaian dengan  rata-rata  pertumbuhan  fluktuasi  mencapai  diatas  100%  target sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  selama  periode  2015-2019. 5
DPMPTSP  Provinsi  Jawa  Tengah  telah  memberikan  data  bahwa Investasi  PMA yang masuk ke Provinsi  Jawa Tengah berasal  dari 42 (empat puluh dua) negara.
Negara  Jepang  menaruh  investasi  sebesar  138  proyek  dengan nilai  US$2,402,  dimana  ini  menjadikan  negara  Jepang  investor penanaman  modal  asing  terbesar  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Urutan kedua yaitu negara Korea Selatan dengan sebesar 442 proyek bernilai US$99,400. Negara Singapura menempatkan posisi ketiga sebesar 263 proyek  bernilai  US$41,467,  sedangkan  Cina  sendiri  sebesar  234 proyek  bernilai  US$35,460  dengan  tempat/lokasi  terbanyak  dalam
5 Performa Investasi di Jawa Tengah (Jateng) Dalam Lima Tahun Terakhir 2015-2019. Tersedia dari https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/p/299/performa_investasi_di_jawa_tengah_(jateng)_dalam_l ima_tahun_terakhir,_2015-2019. (Diakses 1 April 2021).
investasi penanaman modal asing ialah Kabupaten Jepara, Kabupaten Batang,  Kota  Semarang,  dan  Brebes  dengan  investasi  yang  bersektor dibidang listrik, gas, dan air sebesar 86 persen. 6
Secara  data  menunjukkan  data  yang  positif  untuk  laju pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Tengah  namun  pertumbuhan ekonomi  ini  belum  dirasakan  secara  menyeluruh  oleh  masyarakat  di Jawa  Tengah,  bahkan  masih  banyaknya  penduduk  yang  masih  susah untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya  dan  belum  mendapatkan lapangan  pekerjaan,  sehingga  tidak  terlalu  berpengaruh  bahkan  tidak signifikan  dampaknya.  Hal  ini  seharusnya  tidak  terjadi  karena  tidak mencerminkan  hubungan  yang  signifikan  dimana  hingga  saat  ini belum ditemukan asal-usul sebabnya.

## E. Kesimpulan
Dalam Pergub No. 52 Tahun 2015 telah memuat perlindungan hukum yang  mendorong/mendukung  penanam  modal  asing  untuk  maju  dan  dalam hal ini pemerintah terus berinovasi dalam mengeluarkan kebijakan di masa mendatang guna keberlangsungan penanam modal asing untuk berinvestasi di  Jawa  Tengah  dengan  susunan/rangkaian  perencanaan  jelas  yang  terbagi menjadi  beberapa  tahap.  Semakin  transparannya  kebijakan  yang  diberikan oleh  pemerintah  provinsi  Jawa  Tengah  yang  tentu  memberikan perlindungan  hukum  kepada  penanam  modal  asing,  serta  visi  penanaman modal  di  Jawa  Tengah  yaitu  “Menjadikan  Jawa  Tengah  Ladang  Investasi Tahun 2025”. Peraturan ini juga dikolaborasikan dengan lahirnya UU Cipta Kerja yang semakin memberikan perlindungan hukum dengan adanya acuan baku/standar,  khususnya  terkait  dengan  persyaratan  dan  proses  perizinan berusaha. Hal ini bertujuan menghindari terjadinya penyimpangan di bidang perizinan  berusaha  dan  sebagai  implementasi  dalam  meningkatkan  tingkat efektivitas  minat  pertumbuhan  penanaman  modal  asing  di  Provinsi  Jawa Tengah.
Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  di  Provinsi  Jawa  Tengah  pada realitanya  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Meskipun menunjukkan data yang positif untuk laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 100% diatas target yang telah ditetapkan selama periode 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi ini belum  dirasakan  secara  menyeluruh  oleh  masyarakat  di  Jawa  Tengah, bahkan  masih  banyaknya  penduduk  yang  masih  susah  untuk  memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan belum mendapatkan lapangan pekerjaan.
Saran  dari penulisan ini  adalah penulis berharap  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah,  memperhatikan  konsistensi  regulasi  dan  transparansi mengenai investasi agar terjadinya kesinambungan penanaman modal (asing atau domestik), menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat  investasi  dalam  pembangunan  ekonomi,  dan  memperluas kesempatan  kerja  bagi  para  tenaga  kerja  sehingga  pertumbuhan  ekonomi
6 Ibid .
dapat  merata  dirasakan  dampaknya  ke  depannya  dan  semakin  dapat meningkatkan  laju  pertumbuhan  penanaman  modal  asing  di  Provinsi  Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin  &  Asikin,  Z.  (2004). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Raja Grafindo Persada.
Dewi,  S.  L.,  &  Purbadharmaja,  I.  B.  P.  (2013).  Pengaruh  pad,  pma  dan  inflasi terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Bali‖. E-Jurnal  Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana , 2 (11), 502-512. Harjono,  D.  K.  (2007). Hukum  Penanaman  Modal:  Tinjauan  Terhadap Pemberlakuan  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal . PT. Raja Grafindo Persada. Indonesia.  (2007). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007 Tentang Penanaman Modal . Indonesia.  (2021). Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang . Jack,  J.  H.  (1998). International  Competition  in  Services:  a  Constitutional Framework . American Institute for Public Policy Research. Majeed,  T.  M.,  &  Khan,  S.  (2013). The  Determinants  of  Private  Investment and the  Relationship  between  Public  and  Private  Investment  in  Pakistan. Munic Personal RePec Archive Paper No. 49301 Quaid-i-Azam University.
Mamudji,  S.  (2005). Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum .  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Mertokusumo,  S.  (2007). Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar .  Universitas  Atma Jaya Yogyakarta.
Mertokusumo,  S.,  &  Pitlo,  A.  (2013). Bab-bab  tentang  Penemuan  Hukum (2 nd
Ed). Citra Aditya Bakti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2004). Surat Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 Telah Membentuk Badan Promosi Investasi Daerah (BPID) . Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah.  (2010). Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah . Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah.  (2020). Performa  Investasi  di  Jawa  Tengah (Jateng)  Dalam  Lima  Tahun  Terakhir  2015-2019 .  Jatengprov.Go.Id. https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/p/299/performa_investasi_di_jawa_te ngah_(j%0Aateng)_dalam_lima_tahun_terakhir,_2015-2019%0A Sembiring, S. (2007). Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal . Nuansa Aulia. Sembiring, S. (2010). Hukum Investasi . Nuansa Aulia. Sidharta.  (2006). Moralitas  Profesi  Hukum:  Suatu  Tawaran  Kerangka  Berpikir . Refika Aditama.
Sihombing, J. 2009. Hukum Penanaman Modal di Indonesia . Alumni. Soekamto,  S.  (1974). Beberapa  Permasalahan  Hukum  dan  Kerangka Pembangunan Indonesia . UI Press.