## Muhammad Zainuddin Sunarto MEDIASI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama
Universitas Nurul Jadid, Probolinggo Email: zain2406@gmail.com
Abstract : in a marriage relationship, there will must be a conflict between husband and wife, this cannot be denied because each partner has a sectoral ego. The conflict can sometimes be resolved peacefully, but not the least that ends in divorce. The divorce process is arranged, must go through the trial process of the Religious Court with the specified procedural law. The proceedings for a lawsuit in the Religious Court must go through a mediation process between the two parties. Mediation is a way in the process of  resolving  disputes  outside  the  trial  in  the  presence  of  a  third  party  tasked  with reconciling the parties. Mediation is a mandate of the law to be carried out, so that the proceedings in court can be in accordance with the principle, which is fast, simple and inexpensive.  The  necessity  of  conducting  mediation  in  a  court,  especially  a  religious court, is to reduce the number of divorces which is increasing in number over the years. Solving problems through mediation, is also a manifestation of maqashid al-shariah, namely  hifdz  al-nasl,  because  when  there  are  problems  in  marriage,  the  marriage relationship will be damaged and problems will occur. Following up on the maqashid, in Indonesia there was a requirement to carry out mediation in the settlement of every case that went to court. The main objective is to minimize cases that must be decided, so that mediation can be resolved peacefully and safely .
Keywords: Maqashid Al-Shariah, Mediation, Religious Court
Abstrak: Dalam  perjalanan  sebuah  hubungan  perkawinan,  pasti  akan  terjadi konflik  antar  suami  istri,  hal  ini  tidak  bisa  dinafikan  karena  setiap  pasangan memiliki  ego  sektoral.  Konflik  tersebut  terkadang  bisa  diselesaikan  secara  damai, namun  tidak  sedikit  yang  berakhir  dengan  perceraian.  Proses  perceraian  yang ditatur, harus melalui proses persidangan Pengadilan Agama dengan hukum acara yang  telah  ditentukan.  Proses  beracara  sebuah  Gugatan  di  Pengadilan  Agama, harus  melalui  proses  mediasi  antar  kedua  belah  pihak.  Mediasi  merupakan  cara dalam proses  penyelesaian  sengketa diluar  persidangan dengan  adanyapihak  ketiga yang  bertugas  untuk  mendamaikan  para  pihak.  Mediasi  merupakan  amanah undang-undang  untuk  dilaksanakan,  sehingga  proses  beracara  di  pengadilan  bisa sesuai  dengan  asasnya,  yakni  cepat,  sederhana  dan  biaya  murah.  Keharusan pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan,  terutama  pengadilan  agama,  adalah  untuk menurunkan angka perceraian yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Penyelesaian masalah melalui mediasi, juga merupakan manifestasi dari maqashid al-syariah,  yakni  hifdz  al-nasl,  karena  ketika  terjadi  permasalahan  dalam pernikahan,  maka  hubungan  pernikahan  akan  rusak  dan  akan  terjadi permasalahan.  Menindaklanjuti  maqashid  tersebut,  di  Indonesia  telah  diatur keharusan  untuk  melaksanakan  mediasi  dalam  penyelesaian  setiap  perkara  yang masuk ke pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir kasus-kasus yang harus diputus, sehingga dengan mediasi sudah bisa diselesaikan secara damai dan aman .
Keywords: Maqashid Syariah, Mediasi, Pengadilan Agama
PENDAHULUAN
Qodho  atau  di  Indonesia  dikenal  dengan  Pengadilan  Agama telah  mengalami  perkembangan,  hal  ini  didasarkan  pada  keyakinan umat Islam Indonesia sebelum Belanda menjajah Indonesia. Belanda berusaha  menghapuskan  lembaga  Peradilan  Agama  tersebut,  namun usaha  tersebut  tidak berhasil,  sehingga dengan  alasan  tersebut  kaum muslim  di  Indonesiasangat  mendambakan,  Pengadilan  Agama  yang telah  ada,  bisa  disahkan  secara  resmi  melalui  Undang-undang Peradilan Agama.(Basran & Dahlan, 1993)
Kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  makna  yang  dikandung sama dengan kekuasaan peradilan yaitu kekuasaan yang dimiliki untuk menjalankan kewenangan kehakiman di lembaga peradilan, yangpada tujuan  utamanya  adalah  pelaksana  tegaknya  hukum  dan  keadilandi Indonesia.  Tugas  pokoknya  dari  setiap  lembaga  peradilan  adalah menerima,  memeriksa,  mengadili,dan  menyelesaikan  setiap  perkara
baik  pidata  maupun  pidana  yang  diajukan  oleh  masyarakat  kepada peradilan. (Harahap, 1997)
Pengadilan  Agama  yang  di  Indonesia  merupakan  manifestasi dari  aktivitas  keulamaan  dalam  memberi  layanan  keagamaan  kepada masyarakat  yang  beragama  Islam,  dalam  hal  fatwa  maupun penyelesaian  masalah  hukum.  Hal  ini  yang  melatarbelakangi pemikiran  pemerintah,  sehingga  peradilan  agama  pada  masa  lalu diperankan  pada  masa  sistem  ketatanegaraan  kesultanan  sebelum Indonesia merdeka.
Peradilan  Agama  selain  sebagai  corong  pemerintah  dalam menyelesaikan  perkara  yang  dialami  oleh  umat  Islam,  juga  memiliki tanggungjawab terhadap pada aspek penegakan hukum Islam melalui (1)  kesadaran  masyarakat  tentang  beinteraksi  dengan hukum  melalui jalan dakwah Islam, (2) hukum materiil yang menjadi dasar peradilan agama  merupakan  manifestasi  dari  hukum  Islam  yang  umum.  (3) penyelenggara penegakan  hukum yang  berhubungan  dengan perkara hukum keluarga. (4) layanan fatwa hukum, dan (5) manajemen harta dalam  urusan  agama  serta  keluarga.  Kesemuanya  itu  menunjukkan beban yang dipangku peradilan agama.(Abdullah, 1994)
Keberadaan  Pengadilan  Agama  di  Indonesia  mengacu  pada amanah  pasal  10  ayat  (1)  Undang-undang  nomor  14  tahun  1970 tentang  ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman disebutkan  bahwa  terdapat  empat  macam  badan  peradilan,  yaitu Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer,  dan  Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing dari badan peradilan itu memiliki wewenang  untuk  mengadili  perkara  atau  untuk  golongan  rakyat tertentu.(Bisri, 1996)
Undang-undang nomor
7 tahun 1989, semenjak diberlakukannya,  memiliki  dampak  yang  baik  bagi  umat  Islam  di Indonesia, hal ini didasarkan pada perlakukan yang tidak adil terhadap posisi  Peradilan  Agama  di  Indonesia.  Sehingga  dengan diundangkannya  Undang-undang  tentang  peradilan  Agama  memberi angin segar, dan menempatkan posisi peradilan agama sejajar dengan badan  peradilan  yang  lain.  Serta  memiliki  kewenangan  absolut  dan relatif  yang  khusus,  yang  mana  telah  diperbaharui  dengan  ditambah perkara ekonomi syariah, tidak hanya perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, dan shadaqah.(Wahid, 1991)
Pengadilan  Agama  merupakan  salah  satu  pelaksana  badan peradilan  di  Indonesia  dan  hanya  diperuntukkan  bagi  orang  yang beragama  Islam,  didalam  tingkatannya  terdapat  dua  tingkatan
pengadilan,  yakni  Pengadilan  Agama  merupakan  pengadilan  tingkat pertama  yang  berlokasi  di  kabupaten/kota  dan  Pengadilan  Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat kedua yang berlokasi diibu kota provinsi.(Departemen  Agama,  2004)  Perkara yang menjadi wewenang Pengadilan  Agama  hanya  terbatas  dalam  bidang  perkawinan,  wakaf, kewarisan, wasiat, zakat, hibah, infaq, shadaqah, dan yang terbaru dalam bidang  ekonomi  syariah  yang  dilaksanakan  berdasarkan  hukum  Islam, baik  yang  sudah  diundangkan  dalam  hukum  positif  maupun tidak.(Waluyo, 1992)
Pada  dasarnya,  manusia  yang  diutus  kedunia,  yang  mana merupakan  menjadi  khalifah  di  bumi,  merupakan  sebuah  anugerah yang tidak terelakkan. Hal ini sesuai dalam firman Allah:
َيَو اَهيِف ُدِسْفُ ي نَم اَهيِف ُلَعَْتََأ ْاوُلاَق ًةَفيِلَخ  ِضْرَلأا  ِفِ ٌلِعاَج  ِِنِّإ ِةَكِئَلاَمْلِل  َكُّبَر  َلاَق ْذِإَو ءاَمِِدلا  ُكِفْس : ةرقبلا( َنوُمَلْعَ ت َلا اَم ُمَلْعَأ  ِِنِّإ َلاَق َكَل ُسِِدَقُ نَو َكِدْمَِبِ ُحِِبَسُن ُنَْنََو 30 )
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, mereka berkata: mengapa engkau  hendak  menjadikan  di  muka  bumi  itu  orang  yang  akan  membuat kerusakan pada dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasi bertasbih dengan  memuji  engkau  dan  mensucikan  Engkau,  Allah  berfirman: sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tida kamu ketahui . (QS al-Baqarah : 30)
Ayat  tersebut  menjelaskan,  bahwa  manusia  yang  menjadi penghuni  di  bumi,  akan  selalu  membuat  kerusakan  dan  masalah, kecendrungan  untuk  membuat  masalah  atau  konflik  merupakan manifestasi  dari  nafsu  manusia  itu  sendiri.  Karena,  manusia  dibekali dengan akal dan nafsu, berbeda dengan malaikat atau bahkan dengan hewan.  konflik  yang  sering  dilakukan  oleh  manusia,  baik  konflik keluarga, masyarakat, maupun urusan negara sekalipun. Permasalahan tersebut  tidak  bisa  dipungkiri  terjadinya,  terkadang  permasalahan tersebut harus diselelesaikan melalui jalur pengadilan, namun bisa juga diselesaikan melalui jalur mediasi.
Konflik  yang  sering  muncul  di  keluarga,  terkadang  berakhir pada  perceraian.  Akan  tetapi  mengakhir  pernikahan  melalui  jalan perceraian,  tidak  semudah  yang  dibayangkan.  Hal  ini  dikarenakan seluruh  aturan  baik  hukum  Islam  maupun  hukum  positif  sangat melarang adanya perceraian. Perceraian di Indonesia hanya diakui bila dilaksanakan  dimuka  Pengadilan  Agama  bagi  umat  Islam,  bagi  non
muslim  di  Pengadilan  Negeri,  melalui  hukum  acara  yang  telah ditentukan.  Pada  hukum  acara,  penyelesaian  perkara  perdata  harus dimulai  dengan  proses  mediasi  antar  kedua  belah  pihak,  sebelum dimulai proses persidangan dan pembuktian.
Pelaksanaan  mediasi  yang  pada  awalnya  tidak  diatur  secara resmi  dalam  hukum  positif,  telah  diatur  secara  resmi  dan  terdapat keharusan  untuk  melaksanakannya.  Dalam  rangka  mengoptimalkan pelaksanaan  Hukum  Acaradi  pengadilan,  maka  Mahkamah  Agung telah  mengamanahkan  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang prosedur  mediasi  di  pengadilan.  Mediasi  dapat  dipahami  sebagai proses  negosiasi  penyelesaian  sengketa  (konflik)  dengan menggunakan pihak ketiga yang tidak memihak, netral, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil negosiasi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
Keharusan pelaksanaan ini memiliki tujuan khusus,yakni orang yang memiliki kehendak untuk bercerai, akan berubah pikirian. Pada sisi lain hal ini sejalan dengan tujuan utama syariah Islam, atau lebih dikenal  dengan maqashid  syariah .  Sehingga  patut  diperjelas unsur maqashid syariah yang terkandung dalam kewajiban melaksanakan mediasi di pengadilan, terutama dalam perkara perceraian.

## PEMBAHASAN Mediasi sebuah Solusi
Mediasi adalah usaha penyelesaian  perkara melalui jalur diluar pengadilan,  dengan  mencari  pihak  ketiga  yang  netral,  serta  tidak mempunyai  kewenangan  untuk  memutuskan,  menolong  pihak-pihak yang  bersengketa  menjangkau  penyelesaian  (jalan  keluar)  yang  di terima  oleh  kedua  pihak  yang  berkonflik.  Mediasi  merupakan  salah satu diantara beberapa cara dalam penyelesaian sengketa dengan lebih cepat  serta  murah,  selain  dari  itu  bisa  memberi  jalan  yang  semakin mudah  kepada  beberapa  pihak  untumenemukan  cara  dalam menyelesaikan  masalah  yang  memuaskan  serta  memenuhi  rasa keadilan.  Istilah  lain  menjelaskan,  mediasi  merupakan  solusi penyelesaian  perkara  ataupun  konflik  melalui  perundingan  kedua belah pihak serta dibantu oleh seorang mediator.(Soemartono, 2006) Istilah  mediasi  sangat  populer  dan  para  ilmuwan  banyak menjelaskan  pengertiannya.  Istilah  mediasi  berasal  dari  bahasa  latin, mediare yang  berarti  posisi  ditengah.  Hal  ini  menunjukkan  makna peran  mediator  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  ketiga  dalam menjalankan  tugasnya  menjadi  penengah  dalam  menyelesaikan
konflik antara  para  pihak.  Makna  kata  “penengah“  juga  bermakna mediator harus netral dan tidak berpihak dalam menyelesaikan konflik yang ditanganinya. Mediator harus mampu menjaga rahasia para pihak yang  bersengketa  secara  adil  dan  sama,  sehingga  akan  timbul  rasa percaya  dari  pihak  yang  bersengketa  untuk  menyelesaikannya. Penyelesaian  masalah  yang  memakai  pihak  lain,  dan  tidak  memihak kepada  kedua  belah  yang  berperkara,  sangat  membantu  untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.(Abbas, 2011) Hakim  dalam  persidangan  memiliki  peran  yang  sangat  urgent dalam  proses  perdamaian  pihak  yang  berperkara  sebagaimana tercantum,  bahwa  hakim  berkewajiban  untuk  mendamaikan  suamu istri  yang  hendak  bercerai,hal  ini  sesuai  pasal  65  dan  82  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Ayat  (1) hakim  yang  memeriksa  gugatan  perceraian  berusaha  mendamaikan kedua  pihak.  Ayat  (2)  selama  perkara  belum  diputuskan,  usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.(Mubarok, 2004) Pasal  yang  disebutkan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  mediasi telah  diatur,  serta  diperintahkan  untuk  dilaksanakan,  dan  mediasi merupakan  cara  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  diluar persidangan  dengan  adanyapihak  ketiga  yang  bertugas  untuk mendamaikan  para  pihak.  Mediasi  merupakan  amanah  undang- undanguntuk  dilaksanakan,  sehingga  proses  beracara  di  pengadilan bisa sesuai dengan asasnya, yakni cepat, sederhana dan biaya murah. Mahkamah  Agung  sendiri  telah  kembali  mengatur  prosedur pelaksanaan  mediasi  dan  memperkuat  posisi  mediasi  melalui Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  2  tahun  2003,  kemudian diperbaharui  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  1  tahun 2008  dan  terakhir  direvisi  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2016.
Sisi yang lain, al- Qur’an dan Hadist telah member ikan tawaran dalam  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  melalui  dua  cara,  yaitu pembuktian ( adjudikatif ) dan perdamaian (sulh). Sulh merupakan salah suatu proses penyelesaian perkara, yang dalam prakteknya, para pihak bersepakat  untuk  menyelesaikan  perkara  yang  mereka  alami  secara damai,  tanpa  dilanjutkan  ke  dalam  persidangan.  Selain  dari  itu, sulh juga  merupakan  kesempatan  kepada  pihak  yang  bersengkata  untuk mencari  jalan  terbaik  dalam  perkara  yang  mereka  jalani,  serta
penyelesaian perkara mereka tersebut tidak direpotkan dengan proses pembuktian. Sulh juga merupakan anjuran dari firman Allah اَحِلْصُّي ْنَا ۤاَمِهْيَلَع َحاَنُج َلاَف اًضاَرْعِا وَا اًزوُشُن اَهِلْعَ ب ْنِم ْتَفاَخ ٌةَاَرما ِنِاَو اًحْلُص اَمُهَ نْ يَ ب
ؕ ُحْلُّصلاَو ٌْيَخ : ءاسنلا( ... 128 )
Dan  jika  seorang  wanita  khawatir  akan  nusyuz  atau  sikap  tidak  acuh  dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya,  dan  perdamaian  itu  lebih  baik  (bagi  mereka)  ... (QS  an- Nisa’: 128)
Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa dalam perjalanan rumah  tangga,  pasti  ada  permasalahan,  dan  permasalahan  tersebut, tidak harus diselesaikan di pengadilan.  Allah mengajarkan untuk sulh (damai) untuk menyelesaikan berbagai perkara sebelum masuk ranah pengadilan. Sehingga menjadi pelajaran kepada umat manusia, untuk selalu diselesaikan secara damai dalam setiap perkara yang dialaminya. Dalam  ranah  pengadilan  agama  di  Indonesia,  hakim  selalu dituntut  untuk  selalu  menawarkan  perdamaian  kepada  pihak  yang bersengketa,  baik  penggugat  atau  tergugat.  Hal  ini  untuk mempercepat proses perkara dan tidak akan merembet kepada hal-hal yang tidak baik bagi pihak yang bersengketa. Tawaran perdamaian ini harus selalu ditawarkan pada setiap awal persidangan, sampai putusan persidangan berakhir. Namun dalam proses perdamaian, hakim tidak boleh  memaksa  kepada  para  pihak  untuk  berdamai,  karena perdamaian  harus  bersumber  dari  pihak  yang  berperkara,  hakim sebatas memfasilitasi saja.

## Mediasi dalam Hukum Positif
Landasan  hukum  mediator  dalam  melaksanakan  mediasi  di Pengadilan  agama,  tertuang  pada  beberapa  peraturan,  yaitu (Muhammad, 2000):
a. Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 130 dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)  Pasal  154  telah  mengatur  proses  perdamaian dalam  persidangan.  Hakim  wajib  terlebih  dahulu  mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum dimulai pemeriksaan.
b. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1  Tahun  2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama  Menerapkan  Lembaga  Perdamaian  (Eks  Pasal  130 HIR/154 RBg).
c. Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  2  Tahun  2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
d. Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor1  Tahun  2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
e. Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor1  Tahun  2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Tujuan  utama  disusunnya  PERMA  tersebut  adalah  upaya Mahkamah  Agung  untuk  mempercepat,  mempermurah,  dan mempermudah  penyelesaian  perkara  serta  memberikan  kemudahan dalam  penyelesaian  sengketa  tersebut.  Mediasi  merupakan  metode yang  efektif  untuk  mengatasi  penumpukan  perkara  di  pengadilan, yang  mana  telah  dilaksanakan  sejak  masa  nabi,  di  samping  tugas utama pengadilan adjudikatif (memutus perkara). Sehingga kehadiran PERMA  tentang  pelaksanaan  mediasi  bertujuan  untuk  memberikan kepastian, kelancaran, dan kecepatan dalam proses mendamaikan para pihak  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  tanpa  masuk  ke  ranah pembuktian.
Mediasi merupkan bagian yang tidak dapat dipisah dari proses beracara  perdata  di  Pengadilan,  baik  Pengadilan  Agama  maupun Pengadilan  Negeri.  Sehingga  sebelum  masuk  ke  proses  persidangan, pihak  yang  berperkara  dipersilahkan  untuk  melaksanakan  mediasi. Mediator  berperan  penting  pada  pelaksanaan  mediasi,  yang  mana mediator  adalah  orang  yang  telah  memiliki  sertifikasi  mediator  dari lembaga  yang  berwenang,  atau  dari  unsur  hakim  senior  yang  telah diamanahi oleh ketua pengadilan setempat.
Sebelum dikeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  pelaksnaan  mediasi  hanya  menjadi himbauan.  Pelaksanaan  mediasi  dibebankan  kepada  hakim  yang bertugas  menyelesaikan  perkarara,  harus  mengusahakan  perdamaian antar pihak yang berperkara, selama dalam proses persidangan.(Abdul,  2000)  Pasca  dikeluarkannya  Perma  nomor  2 tahun 2003, maka pelaksanaan mediasi masuk menjadi bagian hukum acara yang harus dilaksanakan di Pengadilan tingkat pertama dengan bantun  mediator  atau  hakim  senior.  Sekaligus  menjadi  terintegrasi dalam penyelesaian setiap perkara. Sehingga dengan dilaksanakannya PERMA  nomor  2  tahun  2003  semakin  menguatkan  peraturan pelaksanaan mediasi yang ada sebelumnya.(Abbas, 2011)
Perkembangan  selanjutnya,  peraturan  pelaksanaan  mediasi dirubah  dalam  Perma  nomor  1  tahun  2008,  yang  mengatur  tentang sanksi  bagi  yang  tidak  melaksanakan  mediasi.  Sanksi  yang  berlaku sesuai dengan Pasal 130 HIR/pasal 154 RBg, yakni perkara yang tidak
didahului  dengan  mediasi,  maka  diputus  batal  demi  hukum.  Selain adanya sanksi bagi yang tidak melaksanakan mediasi, PERMA nomor 1  tahun  2008  juga  mengatur  bahwa  semua  perkara  perdata  yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib melaksanakan mediasi. Namun pada pasal 4 terdapat beberapa pengecualian terhadap perkara yang  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Hubungan  Industrial, Pengadilan Niaga, ataupun Badan Arbitrase.
Tujuan  utama  dari  keharusan  pelaksanaan  mediasi  di pengadilan,  terutama  pengadilan  agama,  adalah  untuk  menurunkan angka perceraian yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Hal  ini  disebabkan  berbagai  hal,  salah  satunya  krena  kurang dewasanya  perilaku  kedua  pasangan  tersebut,  sehingga  membuat gampang tersinggung ketika memiliki permasalahan dalam keluarga.

## Perceraian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Sesuai amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa;
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluar atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa
Amanah undang-undang diatas mengartikan bahwa perkawinan  merupakan  ikatan  yang  tanpa  batas  waktu  dan  limitasi masa  ikatannya.  Sehingga  segala  bentuk  cara  untuk  memisahkan, harus  dijauhkan  atau  bahkan  dipersulit.  Namun,  dalam  perjalanan perkawinan  tentunya  tidak  semuanya  berjalan  mulus,  banyak  sebab yang  menyebabkan  ikatan  perkawinan  tersebut  menjadi  terpisah. Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  telah  mengakomodir  kejadian tersebut, dengan telah mengatur kejadian perceraian, yakni pada pasal 39 disebutkan (1) Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri
(3) Tata  cara  perceraian  di  depan  sidang  pengadilan  diatur dalam peraturan perundangan tersebut.
Menurut  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama bahwa pengertian perceraian ada 2 (dua) macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami  terhadap  isterinya,  sehingga  perkawinan  mereka  menjadi  putus dan  seorang  suami  yang  bermaksud  menceraikan  isterinya  harus  lebih dahulu mengajukan permohonan kepada
Pengadilan
Agama.(Departemen Agama, 2004) Sedangkan cerai gugat adalah proses perceraianyang diajukan oleh pihak isteri atau  menggugat suami untuk menceraikannya, hal ini bertujuan supaya perkawinannya menjadi putus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama.(Departemen Agama, 2004) Bisa  diambil  pemahaman,  bahwa  proses  perceraian  yang dilakukan  harus  se  izin  dari  pengadilan  agama  tempat  kedudukan pihak  yang  berperkara.  Dengan  kata  lain,  perceraian  yang  dilakukan diluar pengadilan, tidak dihitung sebagai sebuah percerain. Perceraian diluar pengadilan masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dimana  mereka  sudah  pisah  ranjang  dengan  suami  istri,  ketika  ke pengadilan  agama,  hanya  mengurus  keabsahan  perceraian  mereka, melalui sebuh akta cerai.
Seperti  diketahui  bahwa  perceraian  dalam  Islam  hanyalah merupakan  sebagai  solusi  terakhir  dalam  kehidupan  rumah  tangga, artinya perceraian itu hanya merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi kehidupan keluarga apabila tidak dimungkinkan lagi hidup rukun dan harmonis  sehingga  tidak  bisa  mewujudkan  kehidupan  yang  sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, untuk melakukan perceraian masing-masing  pihak  tidak  mudah  begitu  saja  datang  ke  Pengadilan Agama dan meminta supaya pernikahannya dibubarkan. Tetapi harus mempunyai  alasan-alasan  yang  kuat,  sebagaimana  yang  disebutkan dalam  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  pasal  39  ayat  2,  yaitu untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Pengadilan  agama  sebagai  sebuh  lembaga  yudikatif,  memiliki wewenang  untuk  menyelesaikan  sengketa  perceraian  yang  diajukan oleh suami atau istri. Sebelum dimulai proses persidangan, pihak yang berpekara diwajibkan untuk melaksanakan mediasi yang telah menjadi amanah  sejak  Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  1  tahun  2002 sampai yang terbaru saat ini. Mediasi yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara informal, penyelesaian sengketa
langsung  oleh  kedua  belah  pihak,  waktu  penyelesaian  lebih  singkat, biaya lebih murah, tanpa proses pembuktian. Sehingga dengan proses tersebut,  kedua  belah  pihak  bisa  sama-sama  menang,  tanpa  emosi, dan dendam.(Usman, 2012)

## Maqashid al-Syariah: Pijakan hukum Islam
Pada  prinsipnya  segala  tindakan  yang  diperintahkan  ataupun dilarang  oleh syara’ pasti  mengandung  unsur  kemaslahatan,  baik kemaslahatan  itu  di  dunia,  maupun  di  akhirat.  Sebaliknya  seluruh perbuatan  yang  dilarang  oleh syara’ itu  pasti  mengandung kemafsadatan,  baik  kemafsadatan  itu  di  dunia,  maupun  di  akhirat. Setiap  aturan  yang  terkandung  dalam  al- Qur’an  sebagian  besar merupakan himbauan melakukan kemaslahatan ataupun sebab-sebab menuju  kemaslahatan  tersebut.  Serta  melarang  terhadap  mafsadat ataupun  sebab-sebab  menuju  kemafsadatan  itu  sendiri.  Secara  garis besar kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga bagian:
a. Kemaslahatan dari wajibat (tindakan yang wajib)
b. Kemaslahatan dari mandubat (tindakan yang sunnah)
c. Kemaslahatan mubahat (tindakan yang jawaz)
Kemafsadatan juga dibagi menjadi dua bagian:
a. Kemafsadatan dari makruhat (tindakan yang makruh)
b. Kemafsadatan  dari  muharramat  (tindakan  yang  haram)(Nazir, 2011)
Islam  sebagai  sebuah  agama  dan  tata  aturan  berkehidupan, memiliki  rambu-rambu  panduan  untuk  umatnya  dalam  pelaksanaan hukum ataupun penyelesaian hukumnya. Rambu-rambu tersebut ada maqashid syariah, yang menjadi prinsip atas setiap aturan hukum yang berlaku  di  masyarakat.  Selain  dari  dapat  dipahami  juga  sebagai panduan yang indin dicapai oleh hukum Islam.
Ibnu  ‘Ashur yang  merupakan  salah  satu  ulama  ushul kontemporer,  telah  sepakat  bahwa  Imam  al-Syatibi  adalah  Bapak maqashid al-syariah , sekaligus ulama’ yang meletakkan dasar maqashid al- syariah .  Meskipun  Imam  al- Syatibi  merupakan  ulama’  yang  pertama, tidak bisa digeneralisir bahwa maqashid belum muncul sebelum beliau. Dengan  bahasa  lain,  Imam  al-Syatibi merupakan  ulama’  yang mensistematiskan pembahasan tentang maqashid al-syariah .
Maqasid al- syari’ah secara bahasa tersusun dari dua suku kata, yaitu maqasid dan syariah . Maqasid berarti sengaja atau
tujuan, maqasid merupakan  bentuk  jama’  dari maqsud yang  berasal  dari suku  kata qasada yang  berarti  berkehendak  atau  bermaksud,  yang dimaksudnya adalah setiap tujuan yang diharapakan oleh Syari’ (Allah) kepada makhluq-Nya. Sedangkan syari’ah secara bahasa berarti  jalan, syariah bentuk asal katanya dari syara’ , yakni segala aturan yang disusun oleh Syari’ (Allah) untuk menjamin kemaslahatan kehidupan makhluq. Didalam  al- Qur’an  Allah  swt  menyebutkan  beberapa  kata Syari’ah diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jasiyah dan al-Syura:
ةيثالجا( َنْوُمَلْعَ ي َلا َنْيِذَّلا َءاَوْهَأ ْعِبَّتَ ت َلاَو اَهْعِبَّتاَف ِرْمَلاا َنِم ٍةَعْ يِرَش َىلَع َكَانْلَعَج َُّثُ : 18 ) kemudian  Kami  jadikan  kamu  berada  di  atas  suatu  syariat  (peraturan)  dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. ( QS al-Jasiyah: 18)
ْوُمَو َمْيِهاَرْ بِإ ِهِب اَنْ يَّصَو اَمَو  َكْيَلِإ اَنْ يَحْوَأ يِذَّلاَو اًحْوُ ن ِهِب َّىصَو اَم ِنْيِِدلا َنِم ْمُكَل َعَرَش َىس ْنَأ َىسْيِعَو
: ىرشلا(  ... ِهْيِف اْوُ قَّرَفَ تَ ت َلاَو َنْيِِدلا اْوُمْيِقَأ
13 )
Dia  telah  mensyari'atkan  bagi  kamu  tentang  agama  apa  yang  telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan  apa  yang  telah  Kami  wasiatkan  kepada  Ibrahim,  Musa  dan  Isa  Yaitu: Tegakkanlah agamadan janganlah kamu berpecah belah tentangnya ... (QS al- Syura: 13)
Dua  ayat  di  atas  bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  Syariah disamakan  dengan  Agama.  Dalam  perkembangan  berikutnya,  terjadi penyempitan  akan  makna  syariah  itu  sendiri.  Masalah  yang berhubungan  dengan  aqidah,  tidak  termasuk  dalam  pengertian syariah.  Syaikh  Muhammad  Syaltout  dalam  bukunya Konsep  Maqashid Syari’ah  menurut  al -Syatibi mengatakan  bahwa  syariah  adalah: segala peraturan yang diciptakan oleh Allah Swt untuk dijadikan pedoman oleh setiap umat Islam dalam memperbaiki hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh makhluq.
Beberapa perbedaan pendapat dari ulama’ ketika mendefinisikan  maqasid  al- syari’ah, salah  satunya  Imam  al-Syatibi yang  dianggap  sebagai  bapak maqashid ,  tidak  memberikan  batasan definisi  yang  jelas.  Namun  dari  beberapa  pokok  pikirannya, pengertian maqasid  al- syari‘ah dapat  disimpulkan  sebagai  ilmu  yang ditujukan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dunia  dan  akhirat  bagi
manusia berdasarkan pada aturan-aturan tertentu sehingga dengannya seseorang  akan  menjadi  hamba  Allah  baik  secara  sadar  ( ikhtiyaran ) maupun  terpaksa  ( idtiraran ), ,نيدلازع( 1996 ) walaupun  perbedaan  ini sebenarnya  pada  ranah  redaksional  saja,  akan  tetapi  memiliki substansi  makna  yang  sama.  Diantara  definisi maqasid  al- syari’ah adalah:
a. Tujuan-tujuan,  nilai,  dan  faidah  yang  ingin  dicapai  dari diturunkannya syari’at, baik secara global ataupun secara rinci. Bisa juga  bermakna  tujuan- tujuan  diturunkannya  syari’at  untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia.
b. Kemaslahatan untuk umat manusia yang bersifat segera (di dunia) ataupun di masa yang akan datang (di akhirat), sebagai tujuan dari Allah  karena  telah  masuk  Islam  dan  melaksanakan syari’at -Nya. Maqasid  al- syari’ah  kadang  juga  disebut  dengan  kata - kata  “  al - hikam, al- ‘ illah, al-ma ’ ani, dan al-masalih. , ي  نسيرلا( 1999 ) Perubahan zaman semakin modern, sehingga peristiwa hukum terus  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman,  maka epistemologi  pembahasan  tentang  hal  tersebut  terus  berkembang. Pemahaman  fiqh  masa  lalu,  tentang  kewajiban  menegluarkan  zakat tumbuh-tumbuhan,  hanya  dibatasi  pada  tumbuhan  yang  menjadi makanan  pokok.  Dengan  alasan  itulah  wajib  dizakati  gandum,  padi, jagung  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  kelapa,  sawit,  serta  biji-bijian lainnya – termasuk rempah-rempah walaupun mahal harganya – tidak digolongkan  dalam  tumbuhan  yang  wajib  dizakati.  Begitu  halnya dengan  zakat  profesi,  gaji  dan  pengasilan  yang  sah  lainnya  selain perniagaan,  juga  tidak  wajib  dizakat,  dengan  alasan  tidak  ada ‘illat hukum dan tidak ada dalil teks dari al-Quran dan hadits. Kategorisasi  pembagian  maqashid  berbeda-beda  antara  para ulama’, Abu al- Ma’ali al -Juwaini membagi maqashid pada 5 tingkatan; keniscayaan  ( darurat ),  kebutuhan  publik  ( al-hajah  al-ammah ),  perilku moral  ( al-makrumat ),  anjuran  ( al-mandubat ),  dan  alasan  lainnya.(Auda, 2008)Sedangkan  menurut  al-Ghazali  dalam  kitabnya al-Mustasfa menguraikan  urutan  dari  maqashid,  yakni;  Agama  ( al-diin ),  jiwa  ( al- nafs ),  akal  ( al-aql ),  keturunan  ( al-nasl ),  dan  harta  ( al-mall ).  Imam  al- Syatibi juga  menguraikan tentang isi maqashid dalam tiga hal,  yakni: kemaslahatan  bagi  semuanya  ( maslah  al-mursalah ),  adanya  hikmah dibalik hukum menjadi dasar bagi hukum, dan adanya ketidakpastiaan menuju kepastiaan.(Auda, 2008)
Pendekatan maqasid  al-syariah dalam  pengembangan  hukum Islam  memiliki  kelebihan  dibandingkan  dengan  pendekatan lughah
(bahasa),  karena  dengan maqashid menghasilkan  hukum  Islam  yang bersifat  kontekstual  sesuai  perkembangan zaman.  Sementara dengan pendekatan  kebahasaan lughah seringkali  hukum  Islam  kehilangan fleksibelitasnya;  kaku  dan  kehilangan  konteks.  Sehingga  Imam  al- Gazali  dengan  teori ushul  fiqh -nyamulai  mengupayakan  bagaimana agar  hukum  Islam  selalu  kontekstual  menyesuaikan  dengan perkembangan zaman.
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  bahwa  maqasid  al-sy ari’ah menurut  al-Ghazali  adalah  memelihara  lima  hal  ( ushul  al-khamsah ), yaitu Agama ( al-diin ), jiwa ( al-nafs ), akal ( al-aql ), keturunan ( al-nasl ), dan harta ( al-mall ) . Kelima dasar ini ( ushul al-khamsah ) harus direalisasikan, baik  pada  tingkat  kemaslahatan  yang daruriyyah,  hajiyyah,  tahsniyyah , ataupun  pada  penyempurnanya  secara  hierarkis.  Rinciannya  sebagai berikut:
a. Memelihara al-ushul  al-khamsah pada  tingkatan daruriyyah, yang merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat/tinggi . Contohnya seperti:
1) Syara’  membolehkan untuk  memerangi kafir  harbi yang menyesatkan  dan  memberi  hukuman  kepada  pembuat  bid’ah yang  mengajak  orang  lain  untuk  mengikuti  bid’ahnya,  hal  ini didasarkan bahwa akan melenyapkan agama umat Islam.
2) Syara’ mewajibkan qishas (hukuman  yang  sama  dengan kejahatannya),  sebab  dengan  hukuman  ini  jiwa  manusia  akan terpelihara.
3) Kewajiban had karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara; di mana akal merupakan dasar pembebanan sy ari’at.
4) Kewajiban  had  karena  berzina,  karena  tatacara  dalam melanjutkan telah diatur melalui proses pernikahan.
5) Kewajiban  hokum  potong  tangan  kepada  pencuri,  hal  ini disebabkan  karena  benda  yang  dicuri  itu  merupakan  sumber kehidupan manusia itu akan terpelihara. , يسوطلا( 2014 )
b. Memelihara al-ushul al-khamsah pada tingkatan hajiyyah. Contohnya adalah  pemberian  kekuasaan  kepada  wali  untuk  memberi  izin nikah pada anaknya yang masih kecil.
c. Memelihara al-ushul al-khamsah pada tingkatan tahsiniyyah. Al-Gazali memberi  contoh  bahwa  hamba  sahaya  (budak)  tidak  boleh menjadi saksi dalam sebuah persidangan, meskipun dalam urusan fatwa dan riwayat hadits bisa diterima.( , يسوطلا 2014 )
Dari uraian di atas, unsur maslahah yang terkandung dalam pada setiap syariat adalah untuk memelihara tujuan hukum Islam ( maqasid al-syariah ), yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala cara dalam memelihara tujuan syariah Islam, pasti didalamnya terkandung  unsur  kemaslahatan  dari  salah  satu  dari  lima maqashid syariah. Sebaliknya, setiap perbuatan manusia yang tidak sesuai aturan syariah  maka  didalamnya  pasti  terkandung  mafsadah  yang  harus ditolak, sehingga setiap perbuatan yang mengandung mafsadah pasti tidak memiliki nilai-nilai maqashid syariah .

## Mediasi sebagai pelaksanaan dari Maqashid Syariah
Mediasi  ini  dalam  struktur  hukum,  merupakan  salah  satu  dari beberapa  penyelesaian  masalah/konfliki  dengan  non  litigasi,  yakni tanpa  mengikuti  proses  persidangan  secara  umum.  Dari  pemaparan diatas,  antara  praktek  mediasi  yang  diamanahkan  oleh  PERMA nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan pelaksanaan mediasi sebelum sidang pertama gugatan, perlu ditinjau lebih lanjut dari sisi maqashid syariah. Maqashid syariah disini dalam hifd al-nasl (menjaga keturunan). Pelaksanaan  perkawinan  merupakan  sarana  untuk  menuju  maqashid tersebut.  Namun  dalam  faktanya  yang  terjadi  di  masyarakat  saat  ini, banyak  sekali  pasangan  yang  mengajukan  gugatan,  baik  cerai  talak maupun cerai gugat, di pengadilan.
Secara  garis  besar,  pelaksanaan  mediasi  yang  telah diamanahkan  melalui  Peraturan  Mahkamah  Agung,  merupakan sebuah  bentuk  aturan  yang  ingin  menekan  jumlah  perkara  perdata yang  sangat  banyak,  terlebih  pada  Pengadilan  Agama,  angka perceraian  baik  cerat  guguat  maupun  cerai  talak  semakin  tahun semakin  tinggi.  Tujuan  tersebut  merupakan  manifestasi  salah  satu maqashid  syariah,  yakni  hifd  al-nasl.  Ketika  perceraian  itu  terjadi, tentunya  banyak  akibat  yang  timbul  dari  perkara  tersebut,  semisal perselisihan  kedua  belah  pihak,  rebutan  harta  bersama,  penentuan pengasuhan anak, dan lain sebagainya.
Maqashid  syariah  merupakan  pedoman  berijtihad  yang merupakan dasar dalam menghasilkan syariah yang bisa menyesuaikan dengan  kondisi  masyarakat  modern  ini.  Dengan  kata  lain,  tujuan utama  dari  syariat  Islam  adalah  menjaga  setiap  aturan  yang  berlaku kepada manusia serta menciptakan kemaslahatan yang tidak berhenti saat  tersebut,  namun  akan  berlanjut  sampai  kapan  pun.  Sehingga penetapan setiap syariah harus sesuai dengan maqashid syariah yang
akan  menjadi  pintu  masuk  utama  dalam  menggapai  kesamaan pandangan bagi setiap mujtahid.
Metode  yang  pas  digunakan  dalam  menetapkan  adanya maqashid syariah dalam keharusan pelaksnaan mediasi di pengadilan, bisa dengan beberapa metode, salah satunya;
a. Melaksanakan penelitian terhadap sebuah kejadian baru, baik dari sisi illat (alasan) yang diketahui maupun memiliki kesaman dengan illat yang  lain,  apakah  sesuai  dengan  salah  satu  maqashid  syariah atau tidak.
Mediasi  yang  mana  merupakan  salah  satu  cara  dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Indonesia memiliki dua cara dalam menyelesaikan sebuah permasalah, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi yakni harus menyelesaikan  jalur pengadilan,  sedangkan  jalur  non  litigasi  penyelesaian  masalah diluar  pengadilan,  salah  satunya  adalah  mediasi.  Mediasi  sangat didengungkan oleh Mahkamah Agung, karena punya tujuan besar, yakni  mengurangi  angka  perkara  perdata  yang  semakin  besar jumlah.
Ranah Pengadilan Agama, angka perkara perceraian masih sangat tinggi  dari  setiap  tahunnya,  mahkamah  agung  mengeluarkan SEMA  tentang  mediasi, bermaksud bahwa hubungan pernikahan tetap  terjalin,  sehingga  bisa  menurunkan  keturunan. Hifd  al-nasl (menjaga keturunan) salah satu dari maqashid syariah, yakni tujuan sebuah  perkawinan  adalah  menghasilkan  keturunan,  ketika  sudah terjadi  perceraian,  maka  tujuan  terlaksananya  perkawinan  tidak akan  tercapai.  Dengan  kewajiban  melaksanakan  mediasi  tersebut, setiap  orang  yang  mengajukan  perkara  cerai  gugat  maupun  cerai talak,  bisa  berubah  pikiran  untuk  mengurungkan  niatnya  untuk bercerai.
b. Memakai dalil nash yang qath’i serta dalalah nya jelas.
Praktek  mediasi  bisa  sesuai  merupakan  amanah  yang  telah termaktub  dalam  al- Qur’an,  yakni  proses islah-sulh (perdamaian), sebagai  upaya  penyelesaian  masalah  perceraian,  melalui  jalur  non litigasi.  Hal  ini  disebabkan,  penyelesaian  secara  damai,  sangat dianjurkan, sesuai dalam firman Allah:
ًاحْلُص اَمُهَ نْ يَ ب اَحِلْصُي نَأ اَمِهْيَلَع َحْاَنُج َلاَف ًاضاَرْعِإ ْوَأ ًازوُشُن اَهِلْعَ ب نِم  ْتَفاَخ ٌةَأَرْما ِنِإَو ٌْيَخ ُحْلُّصلاَو ِبَخ َنوُلَمْعَ ت اَِبِ َناَك َِللّا َّنِإَف ْاوُقَّ تَ تَو ْاوُنِسُْتُ نِإَو َّحُّشلا ُسُفنَلأا  ِتَرِضْحُأَو : ءاسنلا( ًاي
128 )
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya,  maka  tidak  mengapa  bagi  keduanya  mengadakan  perdamaian yang  sebenar-benarnya,  dan  perdamaian  itu  lebih  baik  (bagi  mereka) walaupun  manusia  itu  menurut  tabiatnya  kikir,  Dan  jika  kamu  bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak  acuh),  maka  sesungguhnya  Allah adalah  Maha  Mengetahui apa  yang kamu kerjakan . (QS al-Nisa: 128)
Sehingga,  setiap  permasalahan  yang  timbul  dalam  pernikahan, tidak  disarankan  untuk  selalu  diselesaikan  dalam  ranah persidangan. Baik perceraian maupun nusyuz seperti ayat diatas.
Penyelesaian  masalah  melalui  mediasi,  juga  merupakan manifestasi dari maqashid al-syariah, yakni hifdz al-nasl, karena ketika terjadi  permasalahan  dalam  pernikahan,  maka  hubungan  pernikahan akan  rusak dan  akan terjadi permasalahan. Menindaklanjuti  maqshid tersebut,  di  Indonesia  telah  diatur  keharusan  untuk  melaksanakan mediasi dalam penyelesaian setiap perkara yang masuk ke pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir kasus-kasus yang harus diputus,  sehingga  dengan  mediasi  sudah  bisa  diselesaikan  secara damai dan aman.

## PENUTUP
Pelaksanaan mediasi yang telah diamanahkan melalui Peraturan Mahkamah  Agung,  merupakan  sebuah  bentuk  aturan  yang  ingin menekan  jumlah  perkara  perdata  yang  sangat  banyak,  terlebih  pada Pengadilan Agama, angka perceraian baik cerat guguat maupun cerai talak  semakin  tahun  semakin  tinggi.  Tujuan  tersebut  merupakan manifestasi  salah  satu  maqashid  syariah,  yakni hifd  al-nasl .  Ketika perceraian itu terjadi, tentunya banyak akibat yang timbul dari perkara tersebut,  semisal  perselisihan  kedua  belah  pihak,  rebutan  harta bersama, penentuan pengasuhan anak, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, S. (2011). Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional . Jakarta: Kencana .
Abdul,  M.  (2000).  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al Hikmah .
Abdullah,  A.  G.  (1994). Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata Hukum Indonesia . Gema Insani.
Auda,  J.  (2008). Maqasid  al-Shariah  as  philosophy  of  Islamic  law:  a  systems approach . International Institute of Islamic Thought (IIIT).
Basran,  M.,  &  Dahlan,  Z.  (1993). Kodifikasi  Hukum  Islam  di  Indonesia" dalam . Perkembangan  Mutakhir  Hukum  Islam  di  Asia  Tenggara,  Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya . Bandung: Mizan. Bisri, H. (1996). Peradilan agama di Indonesia . RajaGrafindo Persada.
Departemen Agama, R. I. (2004). Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum  Islam.  Jakarta:  Proyek  Peningkatan  Pelayanan  Aparatur Hukum Pusat.
Harahap,  M.  Y.  (1997).  Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan Agama  (Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989). Jakarta:  Pustaka Kartini , 89.
Mubarok,  J.  (2004). Peradilan  Agama  di  Indonesia . Bandung:  Pustaka  bani quraisy .
Muhammad,  A.  (2000). Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  PT . Citra  Aditya Bakti, Bandung .
Nazir,  I.  A.  I.  (2011). Kaidah-kaidah  Hukum  Islam .  Bandung:  Penerbit Nusa Media.
Soemartono,  G.  (2006). Arbitrase  dan  mediasi  di  Indonesia . Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama .
Usman,  R.  (2012). Mediasi  di  Pengadilan  dalam  Teori  dan  Praktik . Jakarta: Sinar Grafika .
Wahid, A. (1991). Hukum Islam di Indonesia: pemikiran dan praktek . Remaja Rosdakarya.
Waluyo,  B.  (1992). Implementasi  Kekuasaan  Kehakiman  Republik  Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta .
( .ا ,ينسيرلا 1999 .) هدئاوف و هدعاوق ، يدصاقملا ركفلا ءاديبلا رادلا :ميرت تابر . . (  .م  .ب  .م  .ح  .أ  ,يسوطلا 2014 .) لوصلأا  ملع  نم  ىفصتسملا
.  Dar  Al  Kotob  Al
Ilmiyah ةيملعلا بتكلا راد .
( .ز .ا ,نيدلازع 1996 .) ةيملاسلاا ةعيرشلل ةماعلا دصاقملا ةاوفصلا راد :ةرهاقلا . .