## Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7
Oktober 2023

## Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi, Mariana
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur e-mail : mdaa343@umkt.ac.id

## Abstract
Israel's attack on the Palestinian Gaza Strip drew an international reaction because of the large number of civilian casualties caused by the attack. This article aims to identify violations of International Humanitarian Law committed by Israel in Gaza after  7  October  2023.  The  research  method  used  is  a  normative  legal  research method using a case approach to determine the law's suitability with the facts in the  case.  The  findings  of  this  article  are  that  Israel  has  committed  violations  of International Humanitarian Law, including violations against civilians and civilian objects,  children,  medical  personnel,  and  journalists,  the  use  of  dangerous chemical weapons, and blocking the entry of humanitarian aid.
Keywords: Al  Aqsa  Flood  Operation,  Hamas,  international  humanitarian  law, Israel,  Palestine.

## Abstrak
Serangan  Israel  ke  Palestina  jalur  Gaza  menuai  reaksi  internasional  karena banyaknya  korban dari warga sipil yang disebabkan serangan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengindentifikasi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang  dilakukan  Israel  di  Gaza  pasca  7  Oktober  2023.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan kasus untuk mengetahui kesesuaian hukum dengan fakta-fakta dalam kasus  itu.  Temuan  artikel  ini  adalah  Israel telah melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, antara lain pelanggaran terhadap warga sipil dan objek sipil,  anak-anak,  tenaga  medis,  jurnalis,  serta  menghalangi  masuknya  bantuan kemanusiaan.
Kata  kunci: Hamas,  Hukum  Humaniter  Internasional,  Israel,  Operasi  Taufan  Al Aqsa, Palestina.

## Pendahuluan
Sejak  7  Oktober  2023,  dunia  menyaksikan  tentara  Israel  telah  melakukan berbagai  serangan  militer  di  Jalur  Gaza.  Pengeboman  secara  berkelanjutan  dilakukan oleh  tentara  Israel  dengan  menyasar  rumah,  gedung,  manusia,  termasuk  anak-anak, perempuan  hamil,  petugas  kesehatan,  dan para  jurnalis.  Dalam  serangan  yang  sudah berlangsung  delapan  bulan  ini  (per-Juni  2024)  telah  terjadi  pelanggaran  atas  hukum perang, antara lain larangan untuk membunuh warga sipil serta larangan membunuh tenaga medis dan menghancurkan rumah sakit. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendalam  tentang  kepatuhan  terhadap  Hukum  Humaniter  Internasional  (HHI)  atau International Humanitarian Law yang harus memandu konflik bersenjata oleh parapihak yang berperang.
HHI, atau sering disebut ‘hukum perang’, merupakan aturan legal yang sangat penting,  yang  harus  dipatuhi  oleh  angkatan  bersenjata  ketika  terjadi  perang.  HHI digunakan untuk mengatur perilaku militer terhadap warga sipil dengan tujuan untuk melindungi  orang-orang yang  tidak  terlibat  konflik  atau  tidak  berpartisipasi  langsung. Tujuan  dari  keberadaan  hukum  ini  adalah  membatasi  atau  mencegah  penderitaan manusia selama konflik bersenjata. HHI juga mengatur perlakuan terhadap prajurit yang terluka  dan  melarang  serangan  kepada  warga  sipil  dan  instansi  serta  penggunaan senjata  tertentu.  Hukum  ini  juga  bertujuan  untuk  menjamin  akses  terhadap  bantuan kemanusiaan bagi warga sipil.
Pembahasan mengenai pelanggaran HHI oleh Israel sudah sejak lama dilakukan oleh berbagai pihak karena sejak lama Israel telah melakukan berbagai aktivitas yang masuk dalam kategori pelanggaran IHL. Antara lain, sebagaimana disampaikan Michael Lynk, Pelapor Khusus untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967:
Sebuah  laporan  mengenai  konflik  Gaza  tahun  2008-2009  menyatakan  bahwa: "...keadilan  dan  penghormatan  terhadap  supremasi  hukum  adalah  dasar  yang sangat  diperlukan  bagi  perdamaian.  Situasi  impunitas  yang  berkepanjangan telah  menciptakan  krisis  keadilan  di  Wilayah  Pendudukan  Palestina  yang memerlukan tindakan."
Laporan tahun 2013 mengenai dampak pemukiman Israel menyerukan kepada Israel:  "...untuk  menjamin  akuntabilitas  penuh  atas  semua  pelanggaran...dan untuk mengakhiri kebijakan impunitas."
Sebuah laporan mengenai konflik Gaza tahun 2014 menyatakan keprihatinannya bahwa:  "...  impunitas  berlaku  di  semua  bidang  atas  pelanggaran  hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional yang diduga dilakukan  oleh  pasukan  Israel...Israel  harus  mematahkan  rekam  jejaknya  yang menyedihkan dalam meminta pertanggungjawaban pelaku kesalahan... "
Sebuah laporan tahun 2019  mengenai aksi demo di Gaza menemukan bahwa: "Sampai  saat  ini,  Pemerintah  Israel  secara  konsisten  gagal  menyelidiki  dan mengadili para komandan dan tentara atas kejahatan dan
pelanggaran…Langkah -langkah  akuntabilitas  yang  langka  timbul  dari  Operasi Cast  Lead  (2008- 09)  dan  Protective  Edge  (2014)…menimbulkan  keraguan  atas kesediaan  negara  untuk  meneliti  tindakan  kepemimpinan  militer  dan  sipil…." (OHCHR, 2021).
Upaya hukum telah dilakukan oleh pihak Palestina dengan mengajukan tuntutan kepada  Mahkamah  Kejahatan  Internasional  (ICC).    Pada  tanggal  1  Januari  2015, Pemerintah  Palestina  mengajukan  deklarasi  berdasarkan  Pasal  12(3)  Statuta  Roma, menerima  yurisdiksi  Mahkamah  Kejahatan  Internasional  (ICC)  atas  dugaan  kejahatan yang dilakukan" di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sejak 13 Juni  2014".  Pada  tanggal  6  Januari  2015,  Sekretaris  Jenderal  PBB  mencatat  aksesi Palestina  ke  Statuta  Roma.  ICC  kemudian  memutuskan  bahwa  dengan  berdasarkan pemungutan suara Majelis Umum PBB yang diadakan pada tanggal 29 November 2012 Palestina telah diakui sebagai Negara Pengamat di PBB, karena itu Jaksa ICC memiliki yurisdiksi ad hoc retrospektif atas wilayah dan warga negara Palestina (Parliamentarians for Global Action, t.t.).
Telah  terdapat  beberapa  studi  terdahulu  yang  membahas  mengenai pelanggaran IHL oleh Israel, antara lain ditulis oleh (Restuningtias, et. al.,  2017) yang meneliti pandangan IHL atas tindakan penawanan anak-anak Palestina yang dilakukan oleh  tentara  Israel.  Sementara  itu,  (Gabriela,  et.al.,  2017)  meneliti  tentang  serangan Israel  terhadap  Palestina  di  Jalur  Gaza  yang  mengandung  pelanggaran  IHL  dan menyimpulkan bahwa Israel belum menerapkan prinsip “proporsionalitas” karena telah menyerang  penduduk  sipil  secara  masif  dan  tidak  berimbang  serta  menggunakan senjata  yang  dilarang,  seperti  bom  fosfor.  Saputro  (2016)  meneliti  apakah  serangan- serangan  yang  dilakukan  oleh  Israel  dapat  dibenarkan  atau  tidak  oleh  IHL.  Kebaruan
artikel ini adalah dalam hal fokus riset yaitu menganalisis pelanggaran IHL oleh Israel pasca 7 Oktober 2023.
Metode  penelitian  ini  adalah  metode  hukum  normatif,  yaitu  menganalisis pelanggaran  kemanusiaan  oleh  Israel  di  Palestina  berdasarkan  perspektif  Hukum Humaniter  Internasional  (HHI).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  norma- norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis dilakukan dengan  jenis  pendekatan  case  approach  (pendekatan  kasus)  untuk  mengetahui kesesuaian  hukum  dengan  fakta-fakta  dalam  kasus  itu.  Dalam  riset  ini,  peraturan perundang-undangan  dipakai  dalam  menganalisis  isi  norma-norma  yang  ada  dalam peraturan  hukum  yang  berlaku,  selanjutnya  pendekatan  kasus  digunakan  untuk mengkaji pengaplikasian norma-norma tersebut dalam konteks kasus-kasus nyata. Data dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  (peraturan  perundang-undangan),  sekunder (literatur,  artikel,  dan  hasil  penelitian  terdahulu),  dan  tersier  (pendapat  ahli  hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

## Hukum Humaniter Internasional (HHI)
HHI  muncul  dalam  rangka  menjamin  perlindungan  korban  dalam  perang, keprihatinan  terhadap  dampak  perang  atau  konflik  bersenjata  yang  sering  kali melemahkan  prinsip-prinsip  kemanusiaan.  Oleh  sebab  itu,  HHI  dibuat  atau  dilahirkan sebagai  instrumen  untuk  mengatur  pelaksanaan  perang  dan  perlindungan  korban perang.  Sisi  hukum  dari  aturan  hukum  internasional  menekankan  bahwa  warga  sipil (semua  non-kombatan)  harus  menghindari  kekerasan  dan  mempunyai  hak  untuk dilindungi  dari  segala  partisipan  dalam  perang.  Hukum  humaniter  internasional mendefinisikan  norma  dan  pembatasan  yang  tegas  dalam  konflik  bersenjata  dengan tujuan  mencegah  banyak  korban  maupun  kerusakan.  Meskipun  demikian,  masih terdapat  pihak  yang  tidak  menaati  aturan  tersebut  dan  mengakibatkan  banyak  jenis pelanggaran pada HHI (Ainayyah, Setiyono dan Supriyadhie, 2020).
Dalam  HHI  kita  mengenal  adanya  Konvensi  Jenewa  dan  Konvensi  Den  Haag. Sistem dari Jenewa dan Den Haag ini mematuhi prinsip kemanusiaan, meskipun dalam format yang berbeda. Hukum Jenewa menekankan prinsip-prinsip kemanusiaan melalui perlindungan  terhadap  tawanan perang dan  warga  sipil  yang  bukan  kombatan dalam perang. Selain itu, dalam hukum Den Haag juga mengakui prinsip kemanusiaan dengan pelarangan pemakaian senjata yang dapat menimbulkan kerugian maupun kerusakan besar dan juga penderitaan, termasuk penggunaan senjata berbahaya (Putri, 2020).
Ketentuan  HHI  tidak  hanya  mengukuhkan  negara  yang  telah  meratifikasi ketetapan  atau  praktik  hukum  ini,  namun  seluruh  warga  sipil,  anggota  kombatan, pemimpin, menteri dan pejabat-pejabat yang lain. Selain itu, ketentuan HHI mengikat kekuatan negara anggota PBB yang ikut dalam konflik, di sisi lain kombatan merupakan pihak yang ikut langsung dalam konflik dan dapat menjadi sasaran kekerasan, namun tetap  mempunyai  hak  atas  perlindungan  sebagai  tawanan  perang,  karena  jika tertangkap,  status  mereka  menjadi  tawanan  perang  bukan  lagi  kombatan.  Prinsip pembedaan, awalnya diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949. Perubahan besar terjadi dengan diadopsinya  Protokol  I  pada  tahun  1977  yang  meratifikasi  pasal  43  protokol  dengan penjelasaan bahwa hanya satu jenis kombatan yaitu angkatan bersenjata reguler dan terorganisir di bawah kepemimpinan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, warga sipil harus dilindungi pada saat konflik (Fahri, 2018).
Selain itu, terdapat juga prinsip pembatasan, yang mana target musuh terbatas. Musuh  hanya  bisa  diserang  dengan  usaha  serangan  minimum,  teritorial  target  yang dibatasi,  seperti  area  tempat  ibadah,  rumah  sakit,  dan  fasilitas  umum  lainnya,  serta prinsip  proporsionalitas.  Pihak  yang  bersengketa  harus  memperhatikan  hal  ini  guna mencapai keseimbangan antara kepentingan dan pengaruh militer perang yang dialami oleh warga sipil (Al Uraidy et al., 2021).
Dalam  Konvensi  Jenewa  1949,  konflik  bersenjata  hukum  humaniter internasional dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: 1) International Armed Conflict IAC (konflik bersenjata internasional), yaitu konflik bersenjata yang berlangsung antar dua  negara  atau  lebih  dan  IAC  juga  menyangkut  kasus-kasus  yang  mana  negara menduduki  sebagian  atau  seluruh  wilayah  tersebut,  walaupun  tidak  ada  perlawanan terhadap  pendudukan.  2)  Non-international  Armed  Conflict  NIAC  (konflik  bersenjata non-internasional), yaitu konflik bersenjata yang bersifat internal antar kelompok dalam satu negara saja (Putri dan Narwati, 2020). Ketentuan HHI yang berlaku dalam IAC dan NIAC  tidak  sama.  Dalam  IAC,  yang  berlaku  adalah  Konvensi  Jenewa  1949  dan/atau Protokol Tambahan I 1997. Sedangkan dalam NIAC, yang berlaku hanya Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan terhadap korban perang dan/atau Protokol Tambahan  II 1997.  Konvensi  Jenewa terdiri  dari empat perjanjian, pertama,  Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran  Darat  (Konvensi  I).  Kedua,  Konvensi  Jenewa  untuk  Perbaikan  Keadaan Anggota  Angkatan  Perang  di  Laut  yang  Luka,  Sakit,  dan  Korban  Karam  (Konvensi  II). Ketiga, Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang (Konvensi III). Keempat, Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang (Konvensi IV) (El- Saha,2023).
Ada  sejumlah  prinsip  dalam  HHI,  antara  lain,  prinsip  kemanusiaan,  dimana nonkombatan semaksimal mungkin harus dijauhkan dari arena pertempuran dan harus diupayakan  korban  jiwa  dan  korban  luka  sesedikit  mungkin;  prinsip  kepentingan, dimana sasaran serangan dalam pertempuran adalah objek militer, bukan objek sipil; prinsip  proporsional,  dimana  sebelum  setiap  serangan  dalam  operasi  militer  harus dipastikan  dulu  bahwa  serangan  itu  tidak  akan  menyebabkan  korban  dan  kerusakan yang berlebihan; prinsip pembedaan, yaitu adanya pembedaan antara kombatan dan orang  sipil;  serta  prinsip  pembatasan,  dimana  metode  dan  alat  perang  tidak  boleh menyebabkan penderitaan yang berlebihan, seperti senjata biologi, senjata kimia, dll. (El-Saha,2023).  Namun,  hingga  kini  sanksi  pidana  yang  efektif  belum  diterapkan terhadap pihak yang bersalah melakukan pelanggaran, sehingga ketentuan HHI masih belum efektif dalam penerapannya.

## Operasi Taufan Al Aqsa
Pada 7 Oktober 2023 Hamas melakukan operasi serangan besar ke dalam wilayah Israel, yang diberi nama operasi “Taufan Al Aqsa.” Untuk menganalisis kasus ini, kita  perlu  menelaah  sejarah  panjang  isu  Palestina-Israel.    Konflik  ini  menjadi  isu internasional  sejak  berakhirnya  Perang  Dunia  I  dan  keruntuhan  Kesultanan  Utsmani. Palestina yang semula berada di bawah Kesultanan Utsmani oleh Liga Bangsa-Bangsa ditetapkan sebagai wilayah mandat Inggris pada tahun 1920. Sebelumnya, pada tahun 1917, Menlu Inggris meril is “Deklarasi Balfour” yang isinya mendukung kelompok Zionis dalam mendirikan negara bagi kaum Yahudi di tanah Palestina. Rencana kelompok Zionis itu sudah dirancang dua puluh tahun sebelumnya, yaitu dalam Konferensi Zionis Dunia di  Basel tahun  1897.  Sejak  dimulainya  masa  mandat  Inggris  tahun  1920  hingga  1946, Inggris memfasilitasi migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina sehingga dalam kurun  waktu  itu,  populasi  Yahudi  di  Palestina  meningkat  dari  6  persen  menjadi  33 persen.  Pada  tahun  1946,  tercatat  ada  376.415  orang  imigran  Yahudi  masuk  ke Palestina, mayoritasnya dari Eropa (Haddad & Chughtai, 2023).
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih mandat atas Palestina yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris. PBB melalui Resolusi No. 181/1947 membagi wilayah tersebut menjadi dua negara, 45% untuk dijadikan negara bagi bangsa Arab-Palestina dan 55% untuk menjadi negara khusus Yahudi. Resolusi itu direspons oleh milisi-milisi Zionis untuk melakukan pengusiran massal terhadap bangsa Arab  di  wilayah  55%  tersebut.  Pada  14  Mei  1948,  negara  Israel  dideklarasikan. Sebaliknya,  bangsa Arab menolak pembagian tersebut dan memicu Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948 yang dimenangkan oleh Israel. Pada tahun 1967, perang Arab-
Israel kembali terjadi dan Israel menguasai wilayah Palestina, seperti Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Dalam kurun waktu 75 tahun (1948-2023), bangsa Palestina hidup dalam pengungsian baik di luar Palestina maupun di dalam wilayah Palestina. Saat ini,  sebanyak  2,2  juta  orang  rakyat  Palestina  berada  di  Jalur  Gaza,  di  mana  mereka diblokade  penuh  oleh  Israel,  sehingga  akses  mereka  terhadap  sandang,  pangan,  dan distribusi  ekspor-impor  sangat  terhambat.  Sebanyak  3  juta  orang  Palestina  berada  di Tepi  Barat  yang  setiap  saat  mengalami  pengusiran,  penangkapan,  bahkan  hak  hidup mereka dirampas oleh Israel (Respati, 2023).
Kondisi yang sangat berat ini memunculkan perlawanan dari bangsa Palestina, yang  disebut  sebagai  “intifada”.  Intifada  dilakukan  sebagai  upaya  melindungi  tanah, rumah, harta benda yang dirampas oleh pihak Israel. Pemerintah Israel juga tak segan- segan mengkonfrontasi warga Palestina, khususnya di Tepi Barat, misalnya penggusuran bangunan tempat tinggal, pelarangan ibadah keagamaan di masjid Aqsa (Kaslam, 2021). Dalam  proses  Intifada  ini,  lahirlah  milisi-milisi  perlawanan  di  Palestina,  salah  satunya adalah  Hamas  terbentuk  pada  tanggal  14  Desember  1987.  Lahirnya  Hamas  dipicu beberapa hal, pertama, karena bagi bangsa Palestina, orang Israel adalah imigran yang melakukan  pendudukan,  bahkan  mendirikan  negara  di  atas  tanah  Palestina.  Kedua, warga Israel melakukan diskriminasi terhadap warga Palestina, sehingga menyebabkan kehidupan  warga  Palestina  tertinggal  jauh  dari  segi  pendidikan,  sosial,  dan  ekonomi. Ketiga, ketidakpuasan rakyat Palestina terhadap PLO yang dinilai semakin lemah dan tak mampu  menahan  tekanan  Israel  dengan  mengubah  cara  berperangnya  dengan  cara damai yaitu berdiplomasi. Perundingan yang dilakukan PLO terbukti tidak efektif karena seringkali  Israel  melanggar  perjanjian  yang  dicapai  dan  semakin  menyudutkan  rakyat Palestina.  Gerakan  Hamas  ini  mampu  menarik  hati  masyarakat  Palestina  dikarenakan Hamas tidak hanya aktif di dalam bidang militer tetapi juga dalam bidang pendidikan dan sosial (Khumairoh and Fadhil, 2019).
Upaya perlawanan secara terus-menerus dilakukan oleh Hamas sejak didirikan tahun 1987, hingga akhirnya pada 7 Oktober 2023 Hamas melakukan operasi serangan besar  yang  diberi  nama  “Taufan  Al  Aqsa,”  yaitu  menerobos  masuk  ke  wilayah  Israel, mengambil banyak sandera dan menyebabkan banyak orang Israel terbunuh. Peristiwa ini dijadikan alasan Israel untuk mendeklarasikan perang sebagai serangan balik ke Jalur Gaza.  Dalam pernyataan resminya, Hamas mengatakan bahwa operasi Taufan Al Aqsa adalah  “langkah  yang per lu dan  respons  normal untuk  menghadapi  semua  konspirasi Israel terhadap rakyat Palestina.” Sejumlah laporan menyebutkan bahwa jumlah korban yang  tewas  akibat  serangan  Hamas  adalah  1.139  orang  dan  sekitar  240  lainnya ditangkap sebagai tawanan. Israel dan negara-negara Barat menuduh pejuang Hamas melakukan  kejahatan  perang  selama  serangan  itu,  termasuk  penyiksaan  dan
pemerkosaan.    Hamas  menolak  keras  tuduhan  itu  dan  menyatakan  bahwa  operasi mereka menargetkan situs militer Israel dan menangkap tentara, dengan tujuan untuk menekan pemerintah Israel agar membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel. Menurut mereka, perjuangan mereka dilandasi atas “komitmen agama dan moral” yang melarang menyakiti warga sipil (Aljazeera, 2024a).
Investigasi yang dilakukan Aljazeera dengan memeriksa rekaman CCTV, kamera dasbor, telepon pribadi, dan kamera depan para pejuang Hamas yang terbunuh dalam operasi 7 Oktober, menemukan bahwa banyak tuduhan beredar yang tidak benar. Tim I-Unit Aljazeera menyimpulkan bahwa klaim tentara Israel mengenai delapan bayi yang terbakar di sebuah rumah di Kibbutz Be’eri tidak benar dan bahkan 12 orang di dalamnya hampir  pasti  dibunuh  oleh  pasukan  Israel  ketika  mereka  menyerbu  gedung  tersebut. Selain  itu,  tim  investigasi  menemukan  bahwa  ratusan  korban  tewas  akibat  serangan helikopter Apache Israel sendiri terhadap massa yang berkumpul di festival musik dekat perbatasan Gaza (Aljazeera, 2024b).
Pada tanggal 20 Mei 2024, Jaksa Internasional Criminal Court (ICC), Karim Khan, mengajukan  permohonan  kepada  ICC  agar  menerbitkan  surat  perintah  penangkapan untuk PM Israel, Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas kejahatan  perang  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  di  Jalur  Gaza.  Keputusan  ICC direncanakan akan dibacakan 24 Juli 2024 (Arnaout, 2024).

## Bentuk Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel Jalur Gaza
Israel  merespon  Operasi  Taufan  Al  Aqsa  7  Oktober  dengan  melakukan pengeboman masif ke wilayah Jalur Gaza, serta melakukan blokade ketat atas makanan, bahan bakar, dan air. Serangan ini berlanjut hingga masa penulisan artikel ini. Menurut data dari Euro-Med Human Rights Monitor, dalam periode 7 Oktober - 12 Juni 2024 (hari ke-250), jumlah korban dan kerusakan di Jalur Gaza adalah sebagaimana tercantum di tabel berikut ini.
Tabel 1. Data Korban dan Kerusakan Akibat Serangan Israel di Jalur Gaza
(7 Oktober - 12 Juni 2024) Jenis dampak serangan Jumlah Keterangan Terbunuh 45.223 Anak-anak: 15.620 Perempuan: 10.173
Terluka 86.240 Menjadi Pengungsi 1.700.000 Rumah yang hancur total 141.920 Rumah yang hancur sebagian 312.000 Jurnalis yang dibunuh 146 Petugas medis yang dibunuh 1126 Fasilitas publik yang  hancur 467 Sekolah 696 Masjid 3 Gereja 361 Fasilitas medis 203 Situs warisan budaya 182 Kantor media

## Sumber: Euro-Med Human Rights Monitor (2024)
Menurut  laporan  Human  Right  Watch  bulan  Maret  tahun  2024,  Israel  telah menerapkan hukuman kolektif terhadap penduduk sipil, merampas hak-hak penduduk sipil  yang  sangat  diperlukan  untuk  kelangsungan  hidup  mereka,  dan  menjadikan kelaparan  penduduk  sipil  sebagai  senjata  perang.  Ini  semua  merupakan  pelanggaran berat  terhadap  Konvensi  Jenewa  keempat  dan  hukum  kebiasaan  kemanusiaan internasional.  Mayoritas  penduduk  Gaza  juga  terpaksa  meninggalkan  rumah  mereka, banyak  di  antaranya  akibat  tindakan  Israel  yang  merupakan  kejahatan  perang.  Pihak berwenang  Israel  juga  telah  membatasi,  menunda,  dan  menghambat  bantuan kemanusiaan  asal  AS  yang  bertentangan  dengan  hukum  dan  kebijakan  AS. Memorandum  ini  membahas  contoh-contoh  pelanggaran  hukum  internasional  yang nyata  dan  bersifat  prima  facie  serta  pembatasan  bantuan  berdasarkan  pengalaman langsung atau investigasi kami, dengan informasi pendukung dari organisasi berita yang kredibel. Mengingat ketidakamanan yang meluas di Gaza dan pembatasan pemerintah Israel  terhadap  masuknya  penyelidik,  jurnalis,  dan  pekerja  bantuan  asing,  kami  yakin bahwa contoh-contoh yang kami kutip di sini mencerminkan pola perilaku yang lebih luas daripada yang saat ini dinilai oleh Pemerintah AS (HRW, 2024).
Berikut ini pendekatan kasus ( case approach ) dari berbagai pelanggaran HHI oleh Israel sejak tanggal 7 Oktober 2023.

## 1. Pelanggaran Terhadap Warga Sipil dan Objek Sipil
Dalam salah satu instrumen hukum humaniter Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang warga sipil dan objek sipil yang dilindungi, menyebutkan bahwa perilaku berikut ini  adalah  pelanggaran  HHI,  yaitu  pembunuhan  yang  dilakukan  dengan  sengaja, penghancuran harta benda secara besar-besaran, menyandera warga sipil, merampas hak tawanan perang atau warga sipil, sengaja menyebabkan penderitaan kepada warga sipil (Mumtazinur, 2019).
Di  antara  kasus  yang  didokumentasikan  oleh  Human  Rights  Watch  adalah sebagai berikut.
Human  Rights  Watch  dan  Oxfam  percaya  bahwa  penggunaan  senjata  peledak dengan  dampak  luas  di  wilayah  berpenduduk  Gaza  oleh  pasukan  Israel menimbulkan  kekhawatiran  yang  signifikan  atas  kepatuhan  Israel  terhadap prinsip-prinsip  hukum  humaniter  internasional  tentang  perbedaan  dan proporsionalitas.  Pada  pertengahan  Desember,  laporan  menunjukkan  bahwa sekitar  setengah  dari  seluruh  amunisi  yang  dijatuhkan  di  Gaza  adalah  “bom bodoh” (dumb bomb) yang tidak terarah. Israel secara rutin menggunakan bom seberat 2.000 pon di daerah padat penduduk di Gaza (HRW, 2024).
Sebagaimana  disampaikan  HRW,  Israel  telah  melanggar  HHI  dalam  prinsip “pembedaan”  (distinction).  Dari  konvensi  Jenewa  Pasal  50  Protokol  Tambahan  1977 secara tegas membedakan warga sipil. Pasal 48 dalam perjanjian tersebut menyatakan jika pihak-pihak yang berkonflik harus membedakan antara sasaran sipil dan kombatan. Pasal  53  juga  mengatur  tentang  perlindungan  benda,  bangunan  budaya  atau  tempat keagamaan.  Pasal  ini  juga  melindungi  objek-objek  penting  bagi  kelangsungan  hidup penduduk sipil, serta pasal 56 yang mendefinisikan perlindungan bendungan, tanggul dan  pusat  pembangkit  listrik  yang  tidak  boleh  menjadi  sasaran  militer.  Struktur bangunan  seperti  bendungan,  tanggul  dan  pembangkit  listrik  yang  secara  khusus dilindungi  dari  serangan  dengan  penghancurannya  sebagian  atau  seluruhnya  dapat menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang luar biasa bagi warga sipil dan objek sipil. Ketika  bangunan  dan  peralatan  ini  adalah  objek  sipil,  maka  tentu  saja  objek  harus dilindungi dari serangan langsung (Melzer, 2021).

## 2. Pelanggaran Terhadap Anak-Anak
Dalam konteks hukum humaniter, anak-anak adalah pihak yang wajib dilindungi. Penyerangan  terhadap  mereka  merupakan  pelanggaran.  Dalam  konteks  hak  asasi manusia, anak-anak tersebut mendapatkan hak dalam hal lex generale. UNICEF secara
berulang  kali  melaporkan  kondisi  anak-anak  selama  dan  setelah  sengketa  bersenjata. Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  di  antara  negara-negara  dan pemerintahan agar anak-anak tidak terlibat dalam sengketa dan menjadi korban konflik perang. Perlindungan hak anak-anak dalam HHI diatur oleh Konvensi Jenewa tahun 1949 protokol  tambahan  dan  konvensi  hak  anak  tahun  1977  (Karamoy,  2022).  Aturan  dan konvensi terkait perlindungan anak korban perang dianggap memadai untuk mengatur dengan  jelas  kewajiban  negara-negara  yang  berkonflik  untuk  melindungi  anak-anak. Namun pihak yang terlibat tidak peduli dengan ketentuan mengenai perlakuan terhadap korban konflik sehingga jumlah korban dari pihak anak-anak terus meningkat. Hingga tanggal  12  Juni  2023,  sebanyak  15.620  anak-anak  telah  tewas  dan  jumlahnya  terus bertambah.

## 3. Pelanggaran  Terhadap Tenaga Medis
Sejak  7  Oktober  2023,  ada  ratusan  rumah  sakit  dan  klinik  di  Palestina  yang diserang  Israel,  antara  lain  rumah  sakit  Al-Shifa  di  kota  Gaza,  rumah  sakit  Indonesia, rumah sakit Al-Ahli, rumah sakit Al-Quds, Al-Rantisi dan Al-Nasr yang terletak di Gaza Utara, Klinik Al-Sweidi (Swedia) di kamp pengungsi Shati. Sebagian besar kondisi rumah sakit tersebut kekurangan pemasokan makanan, air, obat-obatan dan listrik (BBC, 2023).
Laporan  HRW  mendokumentasikan,  salah  satunya,  serangan  pasukan  Israel terhadap ambulans di luar Rumah Sakit al-Shifa pada tanggal 3 November 2023, yang menewaskan 15 orang dan melukai 60 lainnya. Pihak berwenang Israel berdalih bahwa mereka sengaja menyerang ambulans tersebut karena di dalamnya ada para pejuang (militan) yang berbadan sehat. Human Rights Watch telah menyelidiki klaim ini dan tidak menemukan  bukti  apapun bahwa  ambulans  tersebut  digunakan untuk tujuan  militer. Bahkan, jikapun ambulans itu digunakan untuk tujuan militer, tingginya jumlah korban sipil  yang  disebabkan  oleh  serangan  Israel  tersebut  menunjukkan  bahwa  tindakan tersebut melanggar prinsip proporsionalitas (HRW, 2024).
Bentuk penyerangan terhadap tenaga medis oleh tentara Israel telah melanggar HHI  Pasal  16  Konvensi  Jenewa  IV.  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  tenaga  medis  yang termasuk perawat, dokter dan personal lainnya harus dilindungi dan dihormati dalam semua keadaan. Mereka tidak boleh diberi hambatan atau hukuman atas pelaksanaan tugas medis mereka sesuai dengan kode etik medis dan Pasal 9 protokol tambahan I dari Konvensi  Jenewa,  yang  memperkuat  perlindungan  terhadap  personel  medis  dengan melarang serangan terhadap personel medis, instansi medis, sarana transportasi medis dan juga peralatan medis (Chakti Pratama, Novianti dan Yusra Pebrianto, 2021).
Hal-hal yang berkaitan dengan status para relawan medis dalam hukum ini juga dijelaskan dalam pasal 24 Konvensi Jenewa tahun 1994, yaitu: tenaga kesehatan khusus dipekerjakan untuk pengumpulan, pengawalan atau pengobatan orang yang luka dan sakit  atau  untuk  pencegahan  penyakit  yang  khusus  dipekerjakan  pada  pelayanan kesehatan harus dilindungi dan dihormati dengan segala cara. Protokol tambahan juga diperjelas  pasal  12  ayat  1,  yaitu  unit  kesehatan  harus  dihormati  dan  dilindungi  serta tidak boleh menjadi tujuan penyerangan (Susisusanti, 2019). Pengawasan  hukum bagi tenaga  kerja  kesehatan  juga  harus  disempurnakan  lewat  adanya  lencana  tanda pengenal.  Personel  medis  menggunakan  lencana  khusus  ini  untuk  memisahkan  dari pihak  lain  dalam  konflik  perang,  agar  terlindungi  dari  serangan  angkatan  bersenjata (Prastika, 2020).

## 4. Pelanggaran Terhadap Tawanan Perang
Dalam  laporannya  di  bulan  Februari,  UNRWA  telah  mendokumentasikan pembebasan  1.002  tahanan – berusia  antara  enam  hingga  82  tahun – oleh  Israel  di penyeberangan  Karem  Abu  Salem  antara  tanggal  18  Desember  dan  19  Februari. Tahanan  yang  dibebaskan  termasuk  staf  UNRWA,  wanita,  anak-anak,  orang  tua  dan orang-orang  rentan  yang  hidup  dengan  kondisi  seperti  Alzheimer  dan  kanker – semuanya diambil dari Gaza dan ditahan di berbagai lokasi di Israel.
“Dalam sebagian besar kasus, tahanan yang dibebaskan dalam keadaan sangat disorientasi,  kelaparan,  kelelahan  fisik  dan  menunjukkan  tanda-tanda  trauma fisik dan mental, serta mengenakan pakaian kotor, terkadang dengan noda darah yang terlihat.
“Mereka  seringkali  tidak  menyadari  bahwa  perang  masih  berlanjut, terkadang tidak  menyadari  bahwa  mereka  telah  kembali  ke  Gaza,  dan  mereka  tidak mengetahui  keberadaan  atau  nasib  orang  yang  mereka  cintai,”  kata laporan tersebut (Cordall & Pedrosa, 2024).
Menurut  UNRWA,  pembebasan  yang  didokumentasikan  ini  hanyalah  sebagian dari  jumlah  keseluruhan  orang  yang  ditahan  dan  dianiaya  oleh  Israel  di  Gaza. Diperkirakan  ada  sekitar  4000  orang  yang  masih  ditahan  dan  mengalami  penyiksaan. Perlakuan Israel itu melanggar HHI, antara lain bahwa warga sipil yang menjadi tawanan perang  seharusnya  mendapat  bantuan  dari  International  Red  Cross  Commite  (ICRC), suatu komite internasional dalam bidang kemanusiaan yang memiliki peran dalam pasal 126 perjanjian ketiga dan pasal 142 perjanjian keempat dalam konvensi Jenewa 1949.
Dinyatakan bahwa utusan ICRC memperoleh kepercayaan dalam menjalankan beberapa tugas sebagai berikut:
a) berhak memiliki kesempatan untuk berbicara tanpa adanya ancaman hukuman, baik secara langsung atau melalui seorang penerjemah.
b) berhak memasuki seluruh bangunan yang dihuni oleh mereka.
c) memiliki  kebebasan  untuk  mendatangi  tempat  mana  pun  yang  mereka  pilih, tanpa pembatasan atau larangan pada durasi dan intensitas kunjungan.
d) berhak  untuk  mendatangi  seluruh  lokasi  yang  berhubungan  dengan  tawanan terlebih di fasilitas penahanan, penjara dan tempat kerja.
e) harus diperbolehkan mengunjungi area serta beberapa tempat kedatangan para tawanan yang akan dipindahkan.
Dalam  Konvensi  Jenewa  III  ada  ketentuan  tentang  perlindungan  tawanan perang,  antara  lain  tawanan  perang  harus  diperlakukan  dengan  baik  tanpa  adanya diskriminasi  apapun, dijamin  makanan,  minuman, pakaian,  tempat tinggal,  kesehatan fisik dan mental serta hak-hak keagamaan tawanan harus dihormati sehingga terjamin atas kelayakan hidup tawanan perang tersebut (Ayomi, 2020).

## 5. Pelanggaran Terhadap Jurnalis
Konflik  yang  terjadi  antara  Israel-Palestina  seringkali  sasarannya  tidak  dapat dihindarkan bagi para wartawan dan media yang meliput, terkadang ada yang terluka bahkan  meninggal  dunia  dalam  upaya  mereka  untuk  meliput  peristiwa  di  daerah tersebut. Pada tanggal 5 November 2023, terdapat 36 jurnalis terbunuh dalam konflik Israel-Palestina.  Berdasarkan  laporan  Komite  Perlindungan  Jurnalis  (CPJ),  di  antara jurnalis tersebut, terdapat 31 yang merupakan warga Palestina, 4 warga Israel, 1 warga Lebanon. CPJ juga memberi laporan sejumlah 8 jurnalis terluka, 3 jurnalis hilang, dan 8 jurnalis ditangkap oleh militer Israel. Jumlah tersebut tercatat sejak kelompok HAMAS menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober dan serangan balik Israel ke Jalur Gaza (Annur, 2023).
Dalam HHI, pasal yang mengatur tentang perlindungan jurnalis adalah pasal 79 Protokol Tambahan I yang menyebutkan jika jurnalis yang meliput konflik bersenjata di zona  konflik  harus  dihormati  dan  dilindungi.  Mereka  tidak  boleh  dianggap  sebagai sasaran militer kecuali mereka ikut terlibat secara langsung dalam operasi militer. Pasal 79 Protokol Tambahan I menekankan perlunya melindungi jurnalis sebagai warga sipil dan memberikan mereka status yang sama dengan warga sipil lain yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Tujuan dari perlindungan ini untuk memastikan jurnalis dapat
menjalankan  tugas  dengan  aman  dan  independen  selama  meliput  peristiwa  perang. Perlindungan  terhadap  jurnalis  didukung  oleh  prinsip-prinsip  hukum  humaniter  yang menekankan perlunya melindungi warga sipil.

## 6. Pelanggaran terkait Penggunaan Senjata Kimia Berbahaya
Senjata yang penggunaannya dilarang oleh HHI yaitu (1) senjata yang tidak untuk diarahkan pada sasaran militer tertentu (spesifik military target), (2) tidak membedakan mana sasaran militer dan sipil, (3) senjata yang dampaknya tidak dapat dibatasi sesuai dengan persyaratan hukum humaniter internasional. Secara umum penggunaan senjata dilarang  penggunaannya  oleh  hukum  humaniter  internasional  jika  senjata  tersebut kemungkinan menyebabkan kerusakan yang lebih besar dan menimbulkan penderitaan korban perang (Geovanie, Mangku, dan Yuliartini, 2022).
Pada tanggal 10-11 Oktober 2023,  informasi yang diverifikasi oleh Human Right Watch melalui video yang diambil di Lebanon dan Gaza, menunjukkan beberapa ledakan fosfor putih yang digunakan oleh Israel. Fosfor putih yang digunakan untuk menandai garis pandang musuh, memberikan sinyal, hingga menutupi pergerakan pasukan (Dewi, 2023).  Fosfor  putih  adalah  padatan  kristal  lilin  yang  gelap  jika  terkena  cahaya,  zat beracun tersebut berwarna putih hingga kuning transparan dan memiliki bau korek api, tidak  terbentuk  secara  alami  karena terbuat  dari  batuan fosfat.  Fosfor putih  awalnya digunakan  dalam  pestisida  dan  kembang  api,  namun  pihak  militer  kemudian menggunakan bahan ini sebagai bahan bakar pada berbagai jenis amunisi karena dapat terbakar secara spontan jika terkena oksigen diudara (Sitoresmi, 2023).
Dampak  yang  terjadi  apabila  menggunakan  bom  fosfor  putih  yaitu  sebagai berikut.
1) Efek  terhadap  manusia:  bom  fosfor  putih  dapat  menimbulkan  dampak penderitaan  yang  luar  biasa  menyakitkan,  karena  zat  tersebut  mampu membakar daging manusia dengan perlahan sampai hanya tersisa tulang saja.
2) Kerusakan  lingkungan:  selain  membahayakan  manusia,  fosfor  juga membahayakan lingkungan terutama bila digunakan dekat perairan, dampaknya dapat  menyebabkan  kerusakan  ekosistem  dalam  jangka  panjang  dan  air  serta tanah yang tercemari bom fosfor sangat sulit diolah sebagai sumber makanan bagi tanaman yang bermanfat untuk kelangsungan hidup manusia.
3) Dampak  terhadap  kesehatan  manusia  akibat  kontaminasi  paparan  bom:  asap yang  diperoleh  dari  bom  fosfor  apabila  terhirup  dapat  berakibat  pada  gagal jantung,liver dan ginjal (Putra et al., 2023).
Deklarasi  Den  Haag  1899  dianggap  sebagai  perjanjian  internasional  pertama yang  secara  tegas  melarang  penggunaan  senjata  berbahaya  berbahan  kimia.  Dalam Pasal 22 Konvensi Den Haag IV dinyatakan bahwa yang bersengketa tidak menyakiti dan menghabisi nyawa tanpa ampun. Pembatasan senjata diatur dalam pasal 23 konvensi Den  Haag  IV.  Pasal  ini  mencerminkan  prinsip-prinsip  kemanusiaan  dalam  hukum humaniter internasional, termasuk larangan terhadap penderitaan akibat pemakaiaan senjata kimia serta metode peperangan yang tidak manusiawi (Sinaga, 2021).

## 7.  Pemblokiran Bantuan Kemanusiaan
Menghentikan bantuan kemanusiaan dianggap pelanggaran hukum humaniter. Prinsip-prinsip  HHI  menekankan  pentingnya  memastikan  akses  bantuan  kemanusiaan tanpa hambatan bagi warga sipil yang membutuhkan. Terlepas dari pihak mana mereka berada dalam konflik, bantuan berupa suplai makanan, obat-obatan, perawatan medis, air bersih, tempat tinggal dan bantuan lain yang diperlukan untuk kelangsungan hidup warga  sipil  tidak  boleh  dihalangi.  Tindakan  menghalangi  penyaluran  bantuan kemanusiaan  kepada  warga  sipil,  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  HHI    yang menyebabkan kelaparan, kekurangan obat-obatan maupun penyiksaan secara sengaja.
Israel  melakukan  pemblokiran  bantuan  kemanusiaan  ke  Jalur  Gaza  sebagai bentuk  hukuman  kepada  semua  warga  sipil  Gaza  atas  serangan  yang  dilakukan  oleh Hamas.  Meskipun  pada  24  Oktober,  militer  Israel  mengizinkan  truk  pasokan  untuk masuk  melalui  penyeberangan  Rafah  di  bawah  pengawasan  badan-badan  PBB,  pihak Israel melarang pemasukan untuk bahan bakar dengan alasan bahwa bantuan tersebut dapat digunakan Hamas untuk kepentingan perang (Bashi, 2023).
Semua hak dari orang yang dilindungi bersifat wajib dan tidak dapat dicabut. Hak untuk  menolong  adalah  hak  setiap  orang  untuk  menjamin  penghormatan  terhadap kesehatan,  perlindungan  dari  kekerasan, perlakuan  merendahkan  martabat  serta hak asasi  manusia  lainnya  yang  sangat  penting  dalam  kelangsungan  hidup  di  saat  konflik perang.  Hak  ini  juga  mencakup  menerima  dan  memberi  bantuan  kemanusiaan  dari organisasi  nasional  atau  internasional  dan  oleh  negara  pendonor  lainnya.  Organisasi tersebut  harus  memenuhi  sejumlah  persyaratan  yang  ditetapkan  hukum  humaniter yaitu harus mempunyai misi kemanusiaan dan tidak memihak, serta kegiatannya harus benar-benar bersifat kemanusiaan dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau militer (Sandra, 2019).
Pasal  23  Konvensi  Jenewa  IV  menetapkan  prinsip-prinsip  dasar  yang  berlaku dalam pemberian bantuan darurat khususnya bagi warga sipil ibu hamil dan menyusui
serta  anak-anak  di  bawah  usia  15  tahun.  Perjanjian  ini  juga  memberikan  hak  kepada negara-negara  yang  berkepentingan  untuk  mengetahui  isi  dan  tujuan  pengiriman bantuan dan menolak bantuan jika mereka mempunyai alasan bahwa bantuan tersebut tidak  dikirimkan  kepada  para  korban  perang  melainkan  akan  didistribusikan  untuk digunakan dalam perang.

## Simpulan
Israel merespon Operasi Taufan Al Aqsa yang dilancarkan Hamas pada 7 Oktober 2023  dengan  melakukan  pengeboman  masif  ke  wilayah  Jalur  Gaza,  serta  melakukan blokade ketat atas makanan, bahan bakar, dan air.  Menurut data dari Euro-Med Human Rights Monitor per 12 Juni 2024, jumlah korban tewas di atas 45.000 orang, meliputi anak-anak,  perempuan,  jurnalis,  dan  tenaga  medis.  Selain  itu,  jutaan  orang  Gaza menjadi pengungsi, kehilangan tempat tinggal, dan kelaparan. Artikel ini menganalisis jenis-jenis pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang dilakukan Israel sejak 7 Oktober 2023. Ada sejumlah prinsip dalam HHI, yaitu prinsip kemanusiaan, prinsip kepentingan, prinsip proporsional, dan prinsip pembedaan yang telah dilanggar oleh  Israel.  Dalam  artikel  ini  telah  diidentifikasi  7  pelanggaran,  yaitu  pelanggaran terhadap  warga  sipil  dan  objek  sipil,  pelanggaran  terhadap  anak-anak,  tenaga  medis, tawanan perang, dan jurnalis, pelanggaran terkait penggunaan senjata kimia berbahaya, serta pemblokiran bantuan kemanusiaan.
Fenomena  ini  menunjukkan  kesenjangan  kritis  antara  prinsip-prinsip  HHI  dan realitas  pahit  perang,  dimana  hak  hidup  dan  perlindungan  terhadap  penduduk  sipil seringkali  terabaikan.  Meskipun  HHI  menawarkan  kerangka  kerja  untuk  melindungi individu dalam konflik bersenjata, pelaksanaan dan penegakan aturan-aturan ini terus menjadi  tantangan  besar.  Kegagalan  untuk  mematuhi  prinsip-prinsip  HHI mengungkapkan kebutuhan mendesak akan tindakan yang lebih kuat dan bertanggung jawab  dari  komunitas  internasional.  Tindakan  yang  mendesak  itu  mencakup  tekanan diplomatik  agar  Israel  mematuhi  HHI  serta  dukungan  konkret  dalam  pemulihan  dan rekonsiliasi, memfokuskan pada pemulihan hak-hak ekonomi, sosial,dan budaya korban, serta memastikan akses mereka terhadap layanan dasar.

## Daftar Pustaka
Ainayyah, N.H., Setiyono, J. dan Kabul Supriyadhie, H.M. (2020). Analisis Hukum Humaniter Internasional Pada Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Non- Internasional Di Yaman’. Diponegoro Law Journal, [online] 9(2), 441– 455.
Dalam: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27037 [Diakses 19 Desember 2023].
Aljazeera. (2024). Hamas says october 7 attack was a ‘necessary step’ admits to ‘some faults’. [online] Dalam: (https://www.aljazeera.com/news/2024/1/21/hamas -says- october-7-attack-was-a-necessary-step-admits-to-some-faults ) [Diakses 18 Juni 2024].
Aljazeera. (2024). October 7: Forensic analysis shows Hamas abuses many false Israeli claims. [online] Dalam: https://www.ajiunit.com/article/october-7-forensic- analysis-shows-hamas-abuses-many-false-israeli-claims/ [Diakses 19 Juni 2024].
Al Uraidy, A. et al. (2021). Penyerangan Koalisi Arab Saudi Terhadap Yaman Dalam Perspektif Hukum Humaniter. Jurnal Kertha Desa, [online] 9(3), 38 – 50. Dalam: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/108. [Diakses 3 Januari 2024]
Annur, C.M. (2023). 36 Jurnalis Terbunuh dalam Konflik Israel-Palestina, Berikut Daftarnya’. Databoks Katadata. [online]. Dalam:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/06/36-jurnalis-terbunuh- dalam-konflik-israel-palestina-berikut-daftarnya [Diakses 19 Desember 2023].
Arnaout, A. (2024) Netanyahu fears potential ICC arrest warrants for Gaza crimes by July 24. Anadolu Ajansi. [online]. Dalam: https://www.aa.com.tr/en/middle- east/netanyahu-fears-potential-icc-arrest-warrants-for-gaza-crimes-by-july- 24/3258740 [Diakses 19 Juni 2024]
Ayomi, S.E. (2020). Perlakuan Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional. Lex Et Societatis, [online] 8(4). Dalam: https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30920 [Diakses 24 Januari 2024].
Bashi, S. (2023). Israel masih blokir bantuan bagi warga sipil di Gaza. [online] HRW.
Dalam: https://www.hrw.org/id/news/2023/11/01/israel-still-blocking-aid- civilians-gaza [Diakses 19 Desember 2023].
BBC. (2023). Nasib sejumlah rumah sakit di gaza yang lumpuh akibat perang israel- hamas. [online] Dalam: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3g2v4lzvngo [Diakses 26 Desember 2023].
Cordall, Simon Speakman., dan Pedrosa, Veronica. (2024). After the UNRWA Report More Accounts of Israels Torture in Gaza. Aljazeera, [online]. Dalam:
https://www.aljazeera.com/news/2024/3/13/after-the-unrwa-report-more- accounts-of-israels-torture-in-gaza [Diakses 15 Juni 2023]
Dewi, I.R. (2023). Balas Hamas, Israel Guyur Gaza dengan Bahan Kimia Bahaya. CNBC
Indonesia, [online]. Dalam:
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231013105252-37-480274/balas-hamas- israel-guyur-gaza-dengan-bahan-kimia-bahaya [Diakses 26 Desember 2023].
El-Saha, M. Ishom. (2023). Memahami Aturan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional. [online] Kemenag. Dalam: https://kemenag.go.id/kolom/memahami-aturan-perang-dalam-hukum- humaniter-internasional-mbGpW [Diakses 15 Juni 2024].
Euro-Med Human Rights Monitor. (2024). Statistics on the Israeli Genocide in the Gaza Strip (07 October 2023-12 June 2024). [online] Dalam:
https://x.com/EuroMedHR/status/1801017939367170157 [Diakses 17 Juni 2024].
Fahri, M.A. (2018). Perlindungan Penduduk Sipil Ketika Konflik Bersenjata
(Perbandingan Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam). Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, [online]. Dalam:
https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/50527 [Diakses 3 Januari 2024].
Gabriella, I. Setiyono, J., dan Hardiwinoto,. S. (2017). Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional. Diponegoro Law Journal, [online] 6(2), 1-18. Dalam: https://doi.org/10.14710/dlj.2017.16979. [Diakses 17 Juli 2023].
Geovanie, D.G., Mangku, D.G.S. dan Yuliartini, N.P.R. (2022). Penggunaan Drone Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia, [online] 5(1), 1 – 12. Dalam:
https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45902 [Diakses 24 Januari 2024].
Haddad, M., dan Chughtai, Alia. (2023). Palestine and Israel Brief History Maps and Charts. Aljazeera, [online]. Dalam: https://www.aljazeera.com/news/2023/11/27/palestine-and-israel-brief-history- maps-and-charts [Diakses 13 Juni 2024].
HRW. (2024). Israeli Forces’ Conduct in Gaza. [online] Dalam:
https://www.hrw.org/news/2024/03/19/israeli-forces-conduct-gaza {Diakses 16 Juni 2024].
Karamoy, A.O.P. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia Untuk Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Dan Non Internasional. Lex Privatum, [online] IX(11), 98 – 108. Dalam:
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38352 [Diakses 4 Januari 2024].
Kaslam, K. (2021). Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tunjauan Geografi Politik). Review of International Relations, [online] 3(2), 179 – 188. Dalam: https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rir/article/view/23527 [Diakses 6 Januari 2024].
Khumairoh, M.I. and Fadhil, A. (2019). Gerakan Intifadhah dan Kemunculan Hamas (1987-1993). Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, [online] 1(1), 1 – 14. Dalam: https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/view/10478 [Diakse 6 Januari 2024].
Melzer, N. (2021). Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif.
[online] ICRC. Dalam: https://blogs.icrc.org/indonesia/peluncuran-buku-hukum- humaniter-internasional-sebuah-pengantar komprehensif/ [Diakses 24 Desember 2023].
Mumtazinur. (2019). Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang- undangan dan Pranata Sosial, [online] 8(2). Dalam:
https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4218. [Diakses 4 Januari 2024].
OHCHR. (2021). ICC Ruling on Jurisdiction in Occupied Palestinian Territory Welcome Step Towards Justice:  UN Expert. [online] Dalam: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/02/icc-ruling-jurisdiction- occupied-palestinian-territory-welcome-step-towards [Diakses 17 Juni 2024].
Parliamentarians for Global Action. (t.t.). Palestine and the Rome Statute. [online] Dalam: https://www.pgaction.org/ilhr/rome-statute/palestine.html [Diakses 18 Juni 2024].
Prastika, R.D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Di Wilayah Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional. Lex Et Societatis, [online] 8(2). Dalam: https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28488. [Diakses 6 Januari 2024].
Pratama. L. Chakti., Novianti., dan Pebrianto, D, Yusra. (2021). Perlindungan Terhadap petugas Medis di Daerah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Razan Al Najjar). Journal of International Law, [online] 2(1),  58 – 80. Dalam: https://online-journal-unja-ac.id/Utipossidetis/article/view/10984 [Diakses 13 Desember 2023].
Putra, R.M. et al. (2023). Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan Bom Fosfor oleh Israel Kepada Palestina Sebagai Suatu Kejahatan Perang. Jurnal Pendidikan Tambusai, [online] 7(3), 25031 – 25040. Dalam:
https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10583. [Diakses 21 Desember 2023].
Putri, A.R.S. and Narwati, E. (2020). Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat Jurist- Diction, [online] 3(4), 1349. Dalam: https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20210. [Diakses 19 Desember 2023].
Putri, V. (2020). Analysis United States Response on Syria’s Chemical Weapons. PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, [online] 25(1),  1. Dalam:
https://doi.org/10.26418/proyeksi.v25i1.2601 [Diakses 6 Januari 2024].
Respati, R. (2023). konflik palestina-israel: sejarah, akar, masalah, dan upaya penyelesaian. [online] Dalam: https://umsb.ac.id/berita/index/1295-konflik- palestina-israel-sejarah-akar-masalah-dan-upaya-penyelesaian. [Diakses 4 Januari 2024].
Restuningtias, I.R., Hardiwinoto, S., dan Warno, N.D. (2017). Analisis Yuridis Perlindungan Tawanan Anak Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Tawanan Anak Palestina Oleh Tentara Israel). Diponegoro Law Journal, [online] 6(2), 1-16. Dalam: https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17346.
[Diakses 15 Agustus 2023]
Sandra, R. (2019). Bantuan Kemanusiaan Dalam Hukum Humaniter Internasional. terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM, [online] 4(6). Dalam: https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v4i6.5425. [Diakses 10 Januari 2024].
Saputro, Iwan. (2016). Penyerangan Israel Terhadap Orang Sipil Di Rumah Sakit Al-Ahli Palestina Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Konflik Bersenjata Israel Dan Palestina). [online] Universitas Brawijaya. Dalam:
https://repository.ub.ac.id/id/eprint/112829/ [Diakses 20 Juni 2024]
Sinaga, N.L.L., dan T.B. (2021). Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional. Lex Administratum,[online] 9(6),
229 – 239. Dalam:
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.phpadministratum/article/view/34404/323 30. [Diakses 20 Desember 2023].
Sitoresmi,  Ayu Rifka. (2023). Mengenal Bom Fosfor Putih yang Diduga Digunakan israel Saat Gempur Warga Gaza. Liputan 6, [online] Dalam:
https://www.liputan6.com/hot/read/5436886/mengenal-bom-fosfor-putih-yang- diduga-digunakan-israel-saat-gempur-warga-gaza?page=4. [Diakses 26 Desember 2023].
Susisusanti, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa I 1949 Jo Protokol Tambahan I 1977. Fatwa Hukum, [online] 2(2). Dalam: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/33024. [Diakses 24 Desember 2023].