Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013

## MEKANISME PASAR DAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA ADIL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Euis Amalia 
Abstract: Market  Mechanism  and  Fair  Pricing  Policy  in  the  Islamic Economic  Perspective. In  contrast  to  conventional  system,  concept  of Islamic  economy  emphasize  that  market  mechanism  and  price  arrange- ment need to be regulated to create market balance and economic justice, taking into consideration the interest of the parties involved in the market. Reasonable and fair price is the price obtained through the force of supply and  demand.  If  there  exist  actions  such  as zhulm resulting  distortion  or imbalance  market  price,  government  needs  to  take  steps  to  implement price arrangement taking into account factors causing distortion and restore the original price at the balance point.
Keywords: market mechanism, market pricing, fair price, market distortion, policy
Abstrak: Mekanisme  Pasar  dan  Kebijakan  Penetapan  Harga  Adil  dalam Perspektif  Ekonomi  Islam. Berbeda  dengan  sistem  konvensional,    konsep Ekonomi  Islam  menegaskan  bahwa  mekanisme  pasar  dan  penetapan harga  perlu  diatur  untuk  mene-gakkan  keseimbangan  pasar  dan  keadilan ekonomi dengan memper-timbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di  pasar.  Harga  wajar  dan  adil (fair  price) adalah  harga  yang  diperoleh berdasarkan  kekuatan  penawaran (supply) dan  permintaan (demand) . Manakala  terjadi  tindakan-tindakan  yang  bersifat zhulm sehingga  terjadi distorsi pasar atau  harga tidak berada pada titik keseimbangannya, peme- rintah  sangat  berperan  untuk  mengambil  kebijakan  berupa  penetapan harga  dengan  melihat  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  distorsi  tersebut dan mengembalikan harga pada titik keseimbangannya semula.
Kata Kunci: mekanisme pasar, penetapan harga, harga adil, distorsi pasar, kebijakan
Naskah diterima: 14 Juli 2012, direvisi: 25 Oktober 2012, disetujui: 1 November 2012.
 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta. E-mail: euisamalia@yahoo.com

## DAFTAR ISI

## 1    Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam
Euis Amalia

## 23    Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu
Jaih Mubarok & Hasanudin

## 39    Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam
M. Musyafa’
51    Pengaruh Pembiayaan Mudhârabah dan Musyârakah terhadap Pendapatan Bank Muamalat Zaenudin & Yoshi Erlina

## 65    Agama dan Kehidupan Ekonomi Menurut Sjafruddin Prawiranegara
Anwar Abbas

## 79    Mengelola Keuangan Secara Syariah dalam Rangka
Menumbuhkan Good Money Habit Aini Masruroh
97    Persepsi Wâqif dalam Berwakaf Tunai

## Yuke Rahmawati
117 Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

## Maskufa

## 139 Asas Indemnitas dan Kafâlah dalam Asuransi Syariah Desmadi Saharuddin
Euis Amalia: Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil

## Pendahuluan
Ekonomi  Islam  adalah  sebuah  sistem  ekonomi  yang  menjelaskan  segala fenomena  tentang  perilaku  pilihan  dan  pengambilan  keputusan  dalam  setiap unit  kegiatan  atau  aktivitas  ekonomi  dengan  mendasarkan  pada  tata  aturan moral dan etika syariah. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (maqâshid al-syarî‘ah) , yaitu mencapai kebahagiaan di  dunia  dan  akhirat (falâh) melalui  tata  kehidupan  yang  baik  dan  terhormat. Mewujudkan  kesejahteraan  hakiki  bagi  manusia  merupakan  dasar  sekaligus tujuan utama dari syariah Islam (mashlahah al-‘ibâd) . Menurut al-Syâthibî 1 tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan  terhadap  lima  kemaslahatan,  yaitu:  keimanan (al-dîn) ,  ilmu (al- ‘ilm) , kehidupan (al-nafs), harta (al-mâl), dan kelangsungan keturunan (al-nasl) . Jika  salah  satu  dari  lima  kebutuhan  ini  tidak  tercukupi,  niscaya  manusia  tidak mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.
Untuk itu, dalam ekonomi Islam pilar utama adalah aspek etika dan moral Islam itu sendiri. Setiap Muslim perlu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dan memiliki  perilaku homo  islamicus. Artinya,  moral (akhlâq) Islam  menjadi pegangan  pokok  dari  perilaku  ekonomi  yang  menjadi  panduan  mereka  untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak.
Masalahnya,  saat  ini  kondisi  aktual  pasar  global  sudah  bebas  di  mana perdagangan  antarnegara  menjadi  sesuatu  yang  niscaya  sehingga  diperlukan kearifan  tersendiri  dalam  menyikapinya.  Termasuk  Indonesia,  negara  dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ini secara resmi masuk dalam pelaksanaan kesepakatan ASEAN - China  Free  Trade  Area (ACFTA)  pada  1  Januari  2010. Banyak  kalangan  dalam  negeri  khawatir  dengan  diberlakukannya  ACFTA  ini karena  melihat  kondisi  perekonomian  Indonesia,  baik  dalam  tataran  makro maupun mikro yang tidak sebanding dengan dominasi ekonomi Cina.
Terlepas  dari  pro  dan  kontra  soal  ACFTA  yang  merupakan  warisan pemerintahan  Presiden  Megawati  Soekarnoputri—dan  tidak  pernah  diratifikasi melalui  lembaga  perwakilan  rakyat,  tetapi  hanya  melalui  Keputusan  Presiden Nomor  48  Tahun  2004—sedikit  banyak  mendatangkan  kerugian  dibandingkan dengan  manfaatnya,  khususnya  terhadap  industri  manufaktur  dan  tenaga  kerja jika  tidak  segera  diantisipasi  pemerintah.  ACFTA  lebih  mengarah  pada  im- plementasi  zona  baru  prinsip  liberalisme  perdagangan yang  akan  mengganggu
1 Abû  Ishâq  Ibraâhîm  al-Syâthibî, al-Muwâfaqât  fî  Ushûl  al-Ahkam ,  (al-Qâhirah:  Musthafâ Muhammad, t.th), jilid II.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013

## Pendahuluan
Ekonomi  Islam  adalah  sebuah  sistem  ekonomi  yang  menjelaskan  segala fenomena  tentang  perilaku  pilihan  dan  pengambilan  keputusan  dalam  setiap unit  kegiatan  atau  aktivitas  ekonomi  dengan  mendasarkan  pada  tata  aturan moral dan etika syariah. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (maqâshid al-syarî‘ah) , yaitu mencapai kebahagiaan di  dunia  dan  akhirat (falâh) melalui  tata  kehidupan  yang  baik  dan  terhormat. Mewujudkan  kesejahteraan  hakiki  bagi  manusia  merupakan  dasar  sekaligus tujuan utama dari syariah Islam (mashlahah al-‘ibâd) . Menurut al-Syâthibî 1 tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan  terhadap  lima  kemaslahatan,  yaitu:  keimanan (al-dîn) ,  ilmu (al- ‘ilm) , kehidupan (al-nafs), harta (al-mâl), dan kelangsungan keturunan (al-nasl) .
Jika  salah  satu  dari  lima  kebutuhan  ini  tidak  tercukupi,  niscaya  manusia  tidak mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.
Untuk itu, dalam ekonomi Islam pilar utama adalah aspek etika dan moral Islam itu sendiri. Setiap Muslim perlu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dan memiliki  perilaku homo  islamicus. Artinya,  moral (akhlâq) Islam  menjadi pegangan  pokok  dari  perilaku  ekonomi  yang  menjadi  panduan  mereka  untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak.
Masalahnya,  saat  ini  kondisi  aktual  pasar  global  sudah  bebas  di  mana perdagangan  antarnegara  menjadi  sesuatu  yang  niscaya  sehingga  diperlukan kearifan  tersendiri  dalam  menyikapinya.  Termasuk  Indonesia,  negara  dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ini secara resmi masuk dalam pelaksanaan kesepakatan ASEAN - China  Free  Trade  Area (ACFTA)  pada  1  Januari  2010.
Banyak  kalangan  dalam  negeri  khawatir  dengan  diberlakukannya  ACFTA  ini karena  melihat  kondisi  perekonomian  Indonesia,  baik  dalam  tataran  makro maupun mikro yang tidak sebanding dengan dominasi ekonomi Cina.
Terlepas  dari  pro  dan  kontra  soal  ACFTA  yang  merupakan  warisan pemerintahan  Presiden  Megawati  Soekarnoputri—dan  tidak  pernah  diratifikasi melalui  lembaga  perwakilan  rakyat,  tetapi  hanya  melalui  Keputusan  Presiden Nomor  48  Tahun  2004—sedikit  banyak  mendatangkan  kerugian  dibandingkan dengan  manfaatnya,  khususnya  terhadap  industri  manufaktur  dan  tenaga  kerja jika  tidak  segera  diantisipasi  pemerintah.  ACFTA  lebih  mengarah  pada  im- plementasi  zona  baru  prinsip  liberalisme  perdagangan yang  akan  mengganggu
1 Abû  Ishâq  Ibraâhîm  al-Syâthibî, al-Muwâfaqât  fî  Ushûl  al-Ahkam ,  (al-Qâhirah:  Musthafâ Muhammad, t.th), jilid II.
pasar  domestik  dan  mengancam  konsumsi  barang-barang  yang  diproduksi  di dalam negeri.
Pasar  bebas  yang  terjadi  saat  ini  telah  menjadi  segala-galanya.  Ia  seperti ‚tuhan‛ sekaligus ‚hantu‛ karena makanisme pasar yang ada sangat dipengaruhi oleh  adanya  kekuatan superpower yang  berwajah  kapitalisme  dengan  konsep ‚ neo  liberalism ‛.  Pemahaman  in  tentu  sangat  bertentangan  dengan  keadilan pasar yang dikonsepkan oleh para pemikir Muslim. Pemikiran yang dikembang- kan  tentu  diambil  dari  para  tokoh  Muslim  dalam  hal  ini  antara  lain  adalah  Ibn Taymiyyah 2 ,  tokoh  utama  yang  layak  dijadikan  rujukan  mengingat  konsepnya sangat mendalam dan rasional tentang harga yang wajar dan peran pemerintah dalam pengaturannya.

## Konsepsi Pasar
Pasar  dalam  pengertian  ilmu  ekonomi  adalah  pertemuan  antara  per- mintaan  dan  penawaran.  Dalam  pengertian  ini,  pasar  bersifat  interaktif,  bukan fisik.  Adapun  mekanisme  pasar  adalah  proses  penentuan  tingkat  harga  ber- dasarkan kekuatan permintaan dan penawaran 3 . Pertemuan antara permintaan (demand) dan  penawaran (supply) dinamakan equilibrium  price (harga  ke- seimbangan).
Semua  literatur  tentang  ekonomi  yang  tersebar  di  pelbagai  perpustakaan menganggap  bahwa  ide  hukum  pasar supply dan demand adalah  hasil  per- kembangan dari sejarah pemikiran ekonomi.  Sayangnya, sangat minim literatur yang  mengungkapkan  bahwa  teori  mekanisme  pasar  sudah  dikenal  sebelum pertengahan  abad  XVIII.  Bahkan,  Schumpeter 4 dengan  tesisnya  yang  sangat terkenal, ‚Great  Gap  atau  Blank  Centuries‛, betul-betul  berusaha  menafikan keberadaan  dan  kontribusi  ilmuwan  Arab  Islam (Arab-Muslim  Scholars) dalam sejarah perkembangan pemikiran ilmu ekonomi.
Banyak ilmuwan Muslim yang sudah mengemukakan pelbagai pemikiran ekonomi sebelum berkembang menjadi teori ekonomi modern saat ini. Namun, tidak  ditemukan  dalam  literatur  sejarah  pemikiran  ekonomi  yang  ditulis  oleh ilmuwan-ilmuwan  Barat.  Salah  satu  ilmuwan  Muslim  yang  pemikirannya  ber- usaha dinafikan oleh Schumpeter dalam sejarah perkembangan pemikiran ilmu ekonomi  adalah  Ibn  Taymiyyah.  Dia  adalah  salah  satu  ilmuwan  Muslim  yang
2 Ibn Taymiyyah, Majmû‘ Fatâwâ , (Riyâdh: Mathba’ Riyâdh, 1993), Vol. XXIX; Lihat juga, Ibn
Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm , (Lubnân: Dâr al-Kitâb al-Islâmiyyah, 1996).
3 Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar , (Jakarta: LPFEUI, 1999), Cet. IV, h. 26.
4 Joseph A Schumpeter, History of Economic Analysis , (New York: Oxford University Press, 1954), h. 52.
Euis Amalia: Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil
secara  rinci  membahas  tentang  mekanisme  harga  pasar  dan  jenis-jenis  pasar. Artikel  ini  dimaksudkan  untuk  menelusuri  dan  mengangkat  kembali  pemikiran ekonomi Ibn Taymiyyah, khususnya tentang konsep harga pasar yang adil.
Ilmu  ekonomi  berasal  dari  ide,  gagasan,  dan  pemikiran  yang  kemudian dieksperimentasi dan dikembangkan menjadi teori dan model. Pada tataran ide, gagasan,  dan  pemikiran  kontribusi  para  ilmuwan  Arab  Muslim,  khususnya  Ibn Taymiyyah,  dalam  proses  metamorfosis  pemikiran  ekonomi  menjadi  ilmu ekonomi. Adam Smith 5 yang disebut oleh kalangan ilmuwan Barat sebagai ‚the father  of  economic  science‛ hanya  mengemukakan  konsep  dasar  ekonomi dalam  bentuk  pemikiran  sebagaimana  dalam  bukunya, The  Wealth  of  Nation, yang melahirkan istilah ‚invisible hand‛ yang kemudian dikembangkan ilmuwan- ilmuwan  ekonomi  berikutnya  menjadi  konsep  pasar  bebas  dan  hukum  pasar supply-demand .  Sedangkan  ide  tentang  pasar supply dan demand sudah dikemukakan  oleh  ilmuwan  Muslim  jauh  sebelum  Adam  Smith  dilahirkan.  An- tara  Adam  Smith  dan  Ibn  Taymiyyah  hanya  ada  satu  perbedaan,  yaitu  Adam Smith diakui sebagai ‚Bapak Ilmu Ekonomi‛ oleh para ilmuwan ekonomi Barat sedangkan Ibn Taymiyyah yang ilmuwan Muslim dianggap tidak pernah  memi- liki pemikiran ekonomi oleh mereka.
Ibn  Taymiyyah  memiliki  pandangan  tentang  pasar  bebas,  di  mana  suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Dia menga- takan bahwa naik turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman (zhulm) yang dilakukan oleh seseorang. 6
Pernyataan  tersebut  mengidentifikan  bahwa  kenaikan  harga  yang  terjadi disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan atau zhulm para penjual. Perbuatan ini disebut manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Tetapi penyataan ini tidak bisa disamakan dalam segala kondisi, karena bisa saja alasan naik dan turunnya harga disebabkan oleh kekuatan pasar.
Ungkapan  Ibn  Taymiyyah  tersebut  juga  menggambarkan  secara  eksplisit bahwa penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan da- lam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jum- lah  barang  yang  ditawarkan,  sedangkan  permintaan  sangat  ditentukan  oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya
5 Filsafat  kebebasan  dan invisible  hand yang  diajarkan  oleh  Adam  Smith  menjadi  karakter utama  dalam  sejarah  ekonomi  modern  ketika  revolusi    industri  dan  kebebasan  politik  muncul  ke panggung sejarah. Lihat: Charles Hession, ‚The Development of Economics Ideas‛, dalam Arthur L Grey  dan  Jhon  E.  Elliot  (eds.), Economic  Issues  and  Policies:  Reading  in  Introductory  Economics , (USA: Houghton Mifflin Company, 1961), Edisi II, h. 21.
6 Ibn Taymiyyah, Majmû‘ Fatâwâ , Vol. XXIX, h. 5832.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
secara  rinci  membahas  tentang  mekanisme  harga  pasar  dan  jenis-jenis  pasar. Artikel  ini  dimaksudkan  untuk  menelusuri  dan  mengangkat  kembali  pemikiran ekonomi Ibn Taymiyyah, khususnya tentang konsep harga pasar yang adil.
Ilmu  ekonomi  berasal  dari  ide,  gagasan,  dan  pemikiran  yang  kemudian dieksperimentasi dan dikembangkan menjadi teori dan model. Pada tataran ide, gagasan,  dan  pemikiran  kontribusi  para  ilmuwan  Arab  Muslim,  khususnya  Ibn Taymiyyah,  dalam  proses  metamorfosis  pemikiran  ekonomi  menjadi  ilmu ekonomi. Adam Smith 5 yang disebut oleh kalangan ilmuwan Barat sebagai ‚the father  of  economic  science‛ hanya  mengemukakan  konsep  dasar  ekonomi dalam  bentuk  pemikiran  sebagaimana  dalam  bukunya, The  Wealth  of  Nation, yang melahirkan istilah ‚invisible hand‛ yang kemudian dikembangkan ilmuwan- ilmuwan  ekonomi  berikutnya  menjadi  konsep  pasar  bebas  dan  hukum  pasar supply-demand .  Sedangkan  ide  tentang  pasar supply dan demand sudah dikemukakan  oleh  ilmuwan  Muslim  jauh  sebelum  Adam  Smith  dilahirkan.  An- tara  Adam  Smith  dan  Ibn  Taymiyyah  hanya  ada  satu  perbedaan,  yaitu  Adam Smith diakui sebagai ‚Bapak Ilmu Ekonomi‛ oleh para ilmuwan ekonomi Barat sedangkan Ibn Taymiyyah yang ilmuwan Muslim dianggap tidak pernah  memi- liki pemikiran ekonomi oleh mereka.
Ibn  Taymiyyah  memiliki  pandangan  tentang  pasar  bebas,  di  mana  suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Dia menga- takan bahwa naik turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman (zhulm) yang dilakukan oleh seseorang. 6
Pernyataan  tersebut  mengidentifikan  bahwa  kenaikan  harga  yang  terjadi disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan atau zhulm para penjual. Perbuatan ini disebut manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Tetapi penyataan ini tidak bisa disamakan dalam segala kondisi, karena bisa saja alasan naik dan turunnya harga disebabkan oleh kekuatan pasar.
Ungkapan  Ibn  Taymiyyah  tersebut  juga  menggambarkan  secara  eksplisit bahwa penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan da- lam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jum- lah  barang  yang  ditawarkan,  sedangkan  permintaan  sangat  ditentukan  oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya
5 Filsafat  kebebasan  dan invisible  hand yang  diajarkan  oleh  Adam  Smith  menjadi  karakter utama  dalam  sejarah  ekonomi  modern  ketika  revolusi    industri  dan  kebebasan  politik  muncul  ke panggung sejarah. Lihat: Charles Hession, ‚The Development of Economics Ideas‛, dalam Arthur L Grey  dan  Jhon  E.  Elliot  (eds.), Economic  Issues  and  Policies:  Reading  in  Introductory  Economics , (USA: Houghton Mifflin Company, 1961), Edisi II, h. 21. 6 Ibn Taymiyyah, Majmû‘ Fatâwâ , Vol. XXIX, h. 5832.
perubahan penawaran dan/atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak natural (ilâhiyyah). 7
Ibn Taymiyyah dalam bukunya, Majmû‘ Fatâwâ, mengemukakan beberapa faktor  yang  memengaruhi  fluktuasi  permintaaan  dan  konsekuensinya  terhadap harga.  Pertama,  jenis  kebutuhan  manusia  sangat  bervariasi  satu  sama  lain. Tingkat kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau ke- langkaan  barang-barang  yang  dibutuhkan  itu.  Suatu  barang  akan  lebih  dibu- tuhkan pada saat terjadinya kelangkaan daripada saat melimpahnya persediaan.
Kedua,  harga  sebuah  barang  beragam  tergantung  pada  tingginya  jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan semakin tinggi karena jumlah manusia yang membutuhkan sebuah  barang  semakin banyak, maka hargapun akan bergerak naik terutama jika jumlah barang hanya sedikit atau tidak mencukupi.
Ketiga, harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka hargapun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal, daripada jika kebutuhan itu kecil dan lemah.
Keempat,  harga  barang  berfluktuasi  juga  tergantung  pada  siapa  yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Jika ia adalah seorang yang kaya dan terpercaya  dalam  hal  pembayaran  utang,  harga  yang  murah  niscaya  akan  dit- erimanya.
Kelima, harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang diguna- kan dalam bentuk jual-beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah daripada jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.
Keenam,  disebabkan  oleh  tujuan  dari  kontrak  adanya  timbal-balik  ke- pemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Jika si pembayar mampu melakukan  pembayaran  dan  mampu  memenuhi  janjinya,  tujuan  dari  transaksi itu mampu diwujudkan dengannya. Ketujuh, aplikasi yang sama berlaku bagi se- seorang yang meminjam atau menyewa.
Keterangan  di  atas  menunjukkan  betapa  Ibn  Taymiyyah  menghargai  me- kanisme harga. Oleh karena itu, Ibn Taymiyyah sangat setuju apabila pemerintah tidak  mengintervensi  harga  selama  mekanisme  pasar  itu  terjadi  di  mana  kurva supply dan demand bertemu  tanpa  ada  campur  tangan  atau  dengan  kata  lain terjadi perubahan harga karena perubahan genuine supply dan genuine demand .
7 Ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm , h. 24.
Euis Amalia: Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil

## Mekanisme Harga Adil
Mekanisme  harga  adalah  proses  yang  berjalan  atas  dasar  gaya  tarik- menarik  antara  konsumen  dan  produsen  baik  dari  pasar output (barang)  atau- pun input (faktor-faktor  produksi). 8 Adapun  harga  diartikan  sebagai  sejumlah uang  yang  menyatakan  nilai  tukar  suatu  unit  benda  tertentu.  Harga  yang  adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada  waktu  dan  tempat  yang  diserahkan  barang  tersebut 9 .  Definisi  harga  yang adil  juga  bisa  diambil  dari  konsep  Aquinas  yang  mendefinisikannya  dengan harga kompetitif normal, 10 yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand , tidak ada unsur spekulasi. Harga yang adil menurut Ibn Taymiyyah adalah:

## 11
Nilai  harga  di  mana  orang-orang  menjual  barangnya  dan  diterima  secara umum  sebagai  hal  yang  sepadan  dengan  barang  yang  dijual  ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.
Dalam al-Hisbah ,  Ibn  Taymiyyah  lebih  memperjelas  apa  yang  dimaksud dengan Tsaman al-Mitsl , yaitu:
, , , 12 8 Adi Kuswanto, Pengantar Ekonomi ,  (Depok, Gunadarma, 1993), Cet. III, h. 6.
9 Ibn Taymiyyah, Majmû‘ Fatâwâ , Vol. XXIX, h. 522. 10 Penulis Jerman Rudolf Kaulla menyatakan, ‚Konsep tentang justum pretium (harga yang adil)  mula-mula  dilaksanakan  di  Roma,  dengan  latar  belakang  pentingnya  menempatkan  aturan khusus untuk memberikan petunjuk dalam kasus-kasus yang dihadapi hakim, di mana dengan tatan- an itu dia menetapkan nilai dari sebuah barang dagangan atau jasa‛. Tetapi  dia tidak menjelaskan dasar apapun dari pendapatnya. Kaulla, R., Theory of the Just Price, terjemahan bahasa Inggris oleh Robert D. Hogg (London: George Allen, 1940), h. 22.
11 Ibn Taymiyyah, Majmû‘ Fatâwâ , Vol. XXIX, h. 345.
12 Ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm , Cet. I,  h. 16.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013

## Mekanisme Harga Adil
Mekanisme  harga  adalah  proses  yang  berjalan  atas  dasar  gaya  tarik- menarik  antara  konsumen  dan  produsen  baik  dari  pasar output (barang)  atau- pun input (faktor-faktor  produksi). 8 Adapun  harga  diartikan  sebagai  sejumlah uang  yang  menyatakan  nilai  tukar  suatu  unit  benda  tertentu.  Harga  yang  adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada  waktu  dan  tempat  yang  diserahkan  barang  tersebut 9 .  Definisi  harga  yang adil  juga  bisa  diambil  dari  konsep  Aquinas  yang  mendefinisikannya  dengan harga kompetitif normal, 10 yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand , tidak ada unsur spekulasi.
Harga yang adil menurut Ibn Taymiyyah adalah:

## 11
Nilai  harga  di  mana  orang-orang  menjual  barangnya  dan  diterima  secara umum  sebagai  hal  yang  sepadan  dengan  barang  yang  dijual  ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.
Dalam al-Hisbah ,  Ibn  Taymiyyah  lebih  memperjelas  apa  yang  dimaksud dengan Tsaman al-Mitsl , yaitu:
, , , 12 8 Adi Kuswanto, Pengantar Ekonomi ,  (Depok, Gunadarma, 1993), Cet. III, h. 6. 9 Ibn Taymiyyah, Majmû‘ Fatâwâ , Vol. XXIX, h. 522.
10 Penulis Jerman Rudolf Kaulla menyatakan, ‚Konsep tentang justum pretium (harga yang adil)  mula-mula  dilaksanakan  di  Roma,  dengan  latar  belakang  pentingnya  menempatkan  aturan khusus untuk memberikan petunjuk dalam kasus-kasus yang dihadapi hakim, di mana dengan tatan- an itu dia menetapkan nilai dari sebuah barang dagangan atau jasa‛. Tetapi  dia tidak menjelaskan dasar apapun dari pendapatnya. Kaulla, R., Theory of the Just Price, terjemahan bahasa Inggris oleh Robert D. Hogg (London: George Allen, 1940), h. 22.
11 Ibn Taymiyyah, Majmû‘ Fatâwâ , Vol. XXIX, h. 345. 12 Ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm , Cet. I,  h. 16.
Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara- cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami  kenaikan  karena  berkurangnya  persediaan  barang  ataupun karena  bertambahnya  jumlah  penduduk  (permintaan),  maka  itu  semata- mata  karena  Allah  Swt..  Dalam  hal  demikian,  memaksa  para  pedagang untuk  menjual  barang  dagangannya  pada  harga  tertentu  merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan. 13
Ada dua hal yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibn Taymiyyah tentang  masalah  harga,  yakni  kompensasi  yang  setara/adil (‘iwad  al-mitsl) dan harga  yang  setara/adil (tsaman  al-mitsl) .  Dia  berkata,  ‚Kompensasi  yang  setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (nafs al-‘adl)‛ . Iwadh  al-mitsl adalah  penggantian  yang  sepadan  yang  merupakan  nilai harga  yang  sepadan  dari  sebuah  benda  menurut  adat  kebiasaan.  Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, inilah esensi dari keadilan 14 . Adapun tsaman  al-mitsl adalah  nilai  harga  di  mana  orang-orang  menjual barangnya  dapat  diterima  secara  umum  sebagai  hal  yang  sepadan  dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu  tertentu.  Keadilan  yang  dikehendaki  oleh  Ibn  Taymiyyah  berhubungan dengan  prinsip lâ  dharar, yakni  tidak  melukai  dan  tidak  merugikan  orang  lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman.
Konsep Ibn Taymiyyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil memiliki  dasar  pengertian  yang  berbeda.  Permasalahan  tentang  kompensasi yang  adil  muncul  ketika  membongkar  masalah  moral  atau  kewajiban  hukum (berkaitan  dengan  kepemilikan  barang).  Adapun  prinsip-prinsip  itu  berkaitan dengan  kasus-kasus  sebagai  berikut:  Pertama,  ketika  seseorang  bertanggung jawab  menyebabkan  terluka  atau  rusaknya  orang  lain (nufûs) ,  hak  milik (amwâl) ,  keperawanan,  dan  keuntungan (manâfi‘) .  Kedua,  ketika  seseorang mempunyai  kewajiban  membayar  kembali  barang  atau  profit  yang  setara  atau membayar  ganti  rugi  atas  terlukanya  salah  satu  bagian  dari  anggota  tubuhnya. Ketiga,  ketika  seseorang  dipertanyakan  telah  membuat  kontrak  tidak  sah (al-
13 Ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm , Cet. I,  h. 16.
14 Ibn Taymiyyah, Majmû‘ Fatâwâ , Vol. XXIX, h. 521.
Euis Amalia: Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil
‘uqûd  al-fâsidah) ataupun  kontrak  yang  sah (al-‘uqûd  al-shâhihah) pada  pe- ristiwa yang menyimpang (arsh) dalam kehidupan maupun hak milik 15 . Kasus-kasus ini tidak merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompen- sasi  atau  pelaksanaan  sebuah  kewajiban.  Dalam  mendefinisikan  kompensasi yang setara, Ibn Taymiyyah berkata, ‚Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kuantitas  dari  objek  khusus  dalam  penggunaan  secara  umum (‘urf) dan  ber- kaitan dengan nilai dasar (rate/si’r) serta kebiasaan‛. Lebih dari itu dia menam- bahkan  bahwa  evaluasi  yang  benar  terhadap  kompensasi  yang  adil  didasarkan atas  analogi  dan  taksiran  dari  barang  tersebut  dengan  barang  lain  yang  setara (ekuivalen). Inilah yang benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam peng- gunaannya.
Tentang  kompensasi  yang  setara  dan  harga  yang  setara  ia  menguraikan jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrak ada dua macam. Pertama, jumlah kuantitas yang sangat akrab di masyarakat, yang biasa mereka gunakan. Kedua, jenis yang tidak lazim (nadir) , sebagai  akibat  dari meningkat atau menurunnya kemauan (raghâbah) atau  faktor  lainnya.  Ini  menyatakan  harga  yang  setara, agaknya  menjadi  jelas,  bagi  Ibn  Taymiyyah  kompensasi  yang  setara  itu  relatif merupakan fenomena yang lebih bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan. Sedangkan  harga  yang  setara  itu  bervariasi,  dipengaruhi  oleh  pertimbangan kekuatan penawaran dan permintaan.
Dalam analisis ekonomi  dianggap bahwa permintaan suatu barang teruta- ma  dipengaruhi  oleh  tingkat  harganya.  Hukum  permintaan  menguraikan  sifat hubungan  antara  permintaan  barang  dengan  tingkat  harganya.  Hukum  permin- taan  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang  tersebut.  Sebaliknya,  semakin  tinggi  harga  suatu  barang  maka  semakin sedikit  permintaan  terhadap  barang  tersebut .  Begitu  juga  sebaliknya,  hukum penawaran yang menjelaskan tentang hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual.
Ibn  Taymiyyah  menyebutkan  dua  sumber  penyediaan  barang (supply) yaitu  produksi  lokal  dan  impor  yang  diminta.  Kata al-mathlûb yang  dipakai  Ibn Taymiyyah  merupakan  sinonim  dari demand ,  untuk  menyatakan  permintaan atas  barang-barang  tertentu  digunakan raghabat  fi  al-shai’i, misalnya  keinginan atas suatu barang 16 .
15 M.  Umarudin, Ibn  Taymiyyah:  Pemikiran  dan  Pembaharuan  dalam  Buku  Mihrajan  Ibn Taymiyyah , h. 725-726.
16 A. A. Islahi, Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah , (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 105.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
‘uqûd  al-fâsidah) ataupun  kontrak  yang  sah (al-‘uqûd  al-shâhihah) pada  pe- ristiwa yang menyimpang (arsh) dalam kehidupan maupun hak milik 15 . Kasus-kasus ini tidak merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompen- sasi  atau  pelaksanaan  sebuah  kewajiban.  Dalam  mendefinisikan  kompensasi yang setara, Ibn Taymiyyah berkata, ‚Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kuantitas  dari  objek  khusus  dalam  penggunaan  secara  umum (‘urf) dan  ber- kaitan dengan nilai dasar (rate/si’r) serta kebiasaan‛. Lebih dari itu dia menam- bahkan  bahwa  evaluasi  yang  benar  terhadap  kompensasi  yang  adil  didasarkan atas  analogi  dan  taksiran  dari  barang  tersebut  dengan  barang  lain  yang  setara (ekuivalen). Inilah yang benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam peng- gunaannya.
Tentang  kompensasi  yang  setara  dan  harga  yang  setara  ia  menguraikan jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrak ada dua macam. Pertama, jumlah kuantitas yang sangat akrab di masyarakat, yang biasa mereka gunakan. Kedua, jenis yang tidak lazim (nadir) , sebagai  akibat  dari meningkat atau menurunnya kemauan (raghâbah) atau  faktor  lainnya.  Ini  menyatakan  harga  yang  setara, agaknya  menjadi  jelas,  bagi  Ibn  Taymiyyah  kompensasi  yang  setara  itu  relatif merupakan fenomena yang lebih bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan.
Sedangkan  harga  yang  setara  itu  bervariasi,  dipengaruhi  oleh  pertimbangan kekuatan penawaran dan permintaan.
Dalam analisis ekonomi  dianggap bahwa permintaan suatu barang teruta- ma  dipengaruhi  oleh  tingkat  harganya.  Hukum  permintaan  menguraikan  sifat hubungan  antara  permintaan  barang  dengan  tingkat  harganya.  Hukum  permin- taan  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang  tersebut.  Sebaliknya,  semakin  tinggi  harga  suatu  barang  maka  semakin sedikit  permintaan  terhadap  barang  tersebut .  Begitu  juga  sebaliknya,  hukum penawaran yang menjelaskan tentang hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual.
Ibn  Taymiyyah  menyebutkan  dua  sumber  penyediaan  barang (supply) yaitu  produksi  lokal  dan  impor  yang  diminta.  Kata al-mathlûb yang  dipakai  Ibn Taymiyyah  merupakan  sinonim  dari demand ,  untuk  menyatakan  permintaan atas  barang-barang  tertentu  digunakan raghabat  fi  al-shai’i, misalnya  keinginan atas suatu barang 16 .
15 M.  Umarudin, Ibn  Taymiyyah:  Pemikiran  dan  Pembaharuan  dalam  Buku  Mihrajan  Ibn Taymiyyah , h. 725-726. 16 A. A. Islahi, Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah , (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 105.
Konsep harga yang adil menurut Ibn Taymiyyah hanya terjadi  pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada idle ,  sebab  harga  pasar  kompetitif  merupakan  kecenderungan  yang  wajar.  Ibn Taymiyyah  mengungkapkan  bahwa  jika  masyarakat  menjual  barang  dagangan- nya  dengan  harga  normal  (kenaikan  harga  dipengaruhi  oleh  kurangnya  perse- diaan  barang  karena  menurunnya supply barang),  maka  hal  seperti  ini  tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil  dan berada  dalam persaingan sempurna, tanpa unsur  spekulasi.
Perbuatan monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia, menjadi hal yang  ditentang oleh  Ibn  Taymiyyah. Jika  ada sekelompok masyarakat melaku- kan  monopoli,  maka  wajib  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  pengaturan (regulasi) terhadap harga. Hal ini dilakukan untuk menerapkan harga yang adil. Monopoli merupakan perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain, dan  perbuatan  tersebut  adalah  zalim,  monopoli  sama  saja  dengan  menzalimi orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan yang dimonopoli 17 . Konsep Ibn Taymiyyah tentang harga yang setara/adil memiliki kesamaan dengan  konsep  harga  yang  adil  yang  disampaikan  oleh  pemikir  skolastik,  ter- utama Aquinas. Akan tetapi Ibn Taymiyyah memberikan makna yang lebih luas. Ia  menganjurkan  bahwa  dalam  menetapkan  harga  yang  adil  itu  dengan  per- timbangan  apabila  suatu  barang  tersebut  tidak  ada  di  suatu  tempat.  Secara eksplisit,  dia  mengajukan  pertimbangan  untuk  mempertemukan  antara  nilai subjektif dari pembeli dengan nilai subjektif dari penjual.
Tujuan  utama  dari  harga  yang  adil  adalah  memelihara  keadilan  dalam mengadakan  transaksi  timbal-balik  dan  hubungan-hubungan  lain  di  antara anggota  masyarakat.  Pada  konsep  harga  yang  adil  pihak  penjual  dan  pembeli sama-sama  merasakan  adanya  keadilan.  Keadilan  bagi  pihak  pembeli,  Ibn Taymiyyah  menggunakan  contoh  apabila  seseorang  yang  diperintahkan  oleh agama untuk membeli barang-barang tertentu, seperti membeli peralatan untuk ibadah haji, pembeli harus membelinya namun dengan harga yang setara, tidak boleh  membelinya  hanya  karena  mahal  harganya,  karena  penjual  menjual barangnya  dengan  harga  yang  adil,  dan  dengan  harga  yang  sudah  umum  atau sesuai dengan harga pasar. Oleh karena itu, pembeli harus dengan lapang dada membeli  barang  tersebut  jika  suatu  barang  mahal  harganya  (naik)  disebabkan
17 M. Nejatullah Shiddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam , (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 40.
Euis Amalia: Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil
oleh pengaruh supply dan demand maka pihak pembeli tidak merasa dirugikan dan pemerintah pun tidak boleh melakukan intervensi terhadap harga tersebut 18 . Sedangkan  keadilan  bagi  pihak  penjual  adalah  barang-barang  itu  dike- nakan harga paksa  sehingga kehilangan keuntungan normal di  atasnya. Sebab, setiap  orang  memiliki  wewenang  atas  hak  miliknya,  tidak  boleh  seorang  pun mengambilnya, seluruh atau sebagian, tanpa persetujuan penuh darinya dan dia pun menyetujui. Dan memaksa seseorang untuk menjual apapun yang dia tidak memiliki  kewajiban  hukum  untuk  menjualnya  atau  melarang  melakukan  apa yang secara legal dia boleh melakukan adalah keadilan. Tetapi jika alasan yang memaksa seorang penjual dan bila tanpa paksaan dia tidak mau melaksanakan kewajibannya,  dia  bisa  dipaksa  untuk  menjual  barang-barangnya  pada  harga yang ekuivalen untuk melindungi kepentingan lain.

## Penyebab Distorsi Pasar
Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman (zhulm) di pasar dapat menye- babkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidak-seimbangan hal mana pertemuan supply dan demand terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan  disebabkan  oleh  faktor  yang  bersifat  alamiah  yang  tidak  dapat  dihindari oleh  manusia,  seperti:  cuaca,  bencana  alam,  dan  lainnya.  Beberapa  tindakan bukan  alamiah  tetapi  karena  tindakan  kejahatan  seseorang  atau  sekelompok orang di pasar yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar.
Rekayasa Permintaan (Bay’ Najasy)
Transaksi najasy diharamkan karena penjual bekerja sama dengan orang lain  agar  memuji  barangnya  atau  menawar  barangnya  dengan  harga  tinggi  s- ehingga  orang  lain  tertarik  pula  untuk  membeli 19 .  Temannya  yang  merupakan penawar harga barang itu sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang  tersebut.  Dia  hanya  ingin  menipu  orang  lain  yang  benar-benar  ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk  membeli  dengan  harga  tinggi  agar  ada  pembeli  yang  sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi ‚permintaan palsu‛ (false demand).
18 A.A. Islahi, Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah , h.102.
19 Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: IIT-Indonesia, 2002), h. 152.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
oleh pengaruh supply dan demand maka pihak pembeli tidak merasa dirugikan dan pemerintah pun tidak boleh melakukan intervensi terhadap harga tersebut 18 .
Sedangkan  keadilan  bagi  pihak  penjual  adalah  barang-barang  itu  dike- nakan harga paksa  sehingga kehilangan keuntungan normal di  atasnya. Sebab, setiap  orang  memiliki  wewenang  atas  hak  miliknya,  tidak  boleh  seorang  pun mengambilnya, seluruh atau sebagian, tanpa persetujuan penuh darinya dan dia pun menyetujui. Dan memaksa seseorang untuk menjual apapun yang dia tidak memiliki  kewajiban  hukum  untuk  menjualnya  atau  melarang  melakukan  apa yang secara legal dia boleh melakukan adalah keadilan. Tetapi jika alasan yang memaksa seorang penjual dan bila tanpa paksaan dia tidak mau melaksanakan kewajibannya,  dia  bisa  dipaksa  untuk  menjual  barang-barangnya  pada  harga yang ekuivalen untuk melindungi kepentingan lain.

## Penyebab Distorsi Pasar
Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman (zhulm) di pasar dapat menye- babkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan.
Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidak-seimbangan hal mana pertemuan supply dan demand terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan  disebabkan  oleh  faktor  yang  bersifat  alamiah  yang  tidak  dapat  dihindari oleh  manusia,  seperti:  cuaca,  bencana  alam,  dan  lainnya.  Beberapa  tindakan bukan  alamiah  tetapi  karena  tindakan  kejahatan  seseorang  atau  sekelompok orang di pasar yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar.
Rekayasa Permintaan (Bay’ Najasy) Transaksi najasy diharamkan karena penjual bekerja sama dengan orang lain  agar  memuji  barangnya  atau  menawar  barangnya  dengan  harga  tinggi  s- ehingga  orang  lain  tertarik  pula  untuk  membeli 19 .  Temannya  yang  merupakan penawar harga barang itu sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang  tersebut.  Dia  hanya  ingin  menipu  orang  lain  yang  benar-benar  ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk  membeli  dengan  harga  tinggi  agar  ada  pembeli  yang  sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi ‚permintaan palsu‛ (false demand).
18 A.A. Islahi, Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah , h.102. 19 Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: IIT-Indonesia, 2002), h. 152.
Tingkat  permintaan  yang  tercipta  tidak  dihasilkan  secara  alamiah.  Pen- jelasan  grafis bay‘  najasy diperlihatkan  pada  gambar  1.  Pada  awalnya,  permin- taan  terhadap  barang  X  digambarkan  dengan  kurva  D 0 .  Titik  keseimbangan terjadi pada saat Q sebesar Q 0 dan P sebesar P 0 . Kemudian, pelaku bay‘ najasy sengaja menciptakan isu yang tidak berdasar atau melakukan tindakan-tidakan tertentu (misalnya menyuruh temannya untuk pura-pura ingin membeli barang X dengan harga di atas P 0 sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barang X tersebut).  Akibatnya  permintan  terhadap  barang  X  meningkat  secara  tidak alamiah.  Kurva  permintaan  bergeser  ke  arah  kanan  atas,  dari  D 0 menjadi  D 1 . Peningkatan  permintaan  ini  menyebabkan  peningkatkan  harga  yang  tidak alamiah pula, dari P 0 menjadi P 1 . Akibatnya, pelaku bay‘ najasy dapat menikmati tambahan keuntungan yang juga tidak alamiah. Revenue (penerimaan) sebelum najasy dilakukan  adalah  sebesar  P 0 Q 0 .  Setelah najasy dilakukan,  penerimaan bertambah  menjadi  P 1 Q 1 .  Tambahan  penerimaan  ini  merupakan  penerimaan haram.

## Rekayasa Penawaran (Ikhtikâr)
Bersumber dari Sa‘îd ibn al-Musayyab dari Ma‘mar ibn ‘Abd Allâh al-‘Adawî bahwa  Rasulullah  Saw.  bersabda,  ‚Tidaklah  orang  yang  melakukan Ihtikâr itu kecuali ia berdosa.‛ 20 Ihtikâr ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli dan
20 H.r. Muslim, Ahmad,  dan Abû Dâwud.
Gambar 1 Ba’y Najasy (Distorsi Permintaan) 0 P 0 Q 1 Q 0 P 1 P Q S D 0 D 1
Euis Amalia: Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil
atau  penimbunan.  Padahal,  sebenarnya ikhtikâr tidak  selalu  identik  dengan monopoli dan atau penimbunan 21 . Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli  apakah  dia  satu-satunya  penjual  (monopoli)  atau  ada  penjual  lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang. Yang di- larang  adalah  mengambil  keuntungan  di  atas  keuntungan  normal  dengan  cara menjual  lebih  sedikit  barang  untuk  harga  yang  lebih  tinggi,  atau  istilah  ekono- minya disebut monopoly’s rent.
Ketika  seorang  produsen  menimbun  barang  bukan  untuk  persediaan melainkan  hanya  untuk  permainan  agar  harga  semakin  meningkat,  kemudian produsen  akan  menjual  setelah  harga  tinggi  untuk  memperoleh  keuntungan yang  berlipat.  Hal  ini  tidak  diperbolehkan  sebab  akan  menimbulkan  keseng- saraan  bagi  konsumen.  Namun,  apabila  produsen  menimbun  barang  untuk persediaan,  misalkan  dikarenakan  cuaca  yang  tidak  menentu  yang  dapat menyebabkan  tersendatnya  distribusi  barang  sehingga  ketika  barang  tersedia cukup  banyak,  maka  produsen  langsung  menimbun  barang  agar  memiliki persediaan  cukup  untuk  jangka  waktu  yang  lebih  lama.  Hal  ini  diperbolehkan dalam Islam, sebab menimbun barang yang dilakukan bukan bertujuan mencari keuntungan berlipat melainkan untuk persediaan barang.
Suatu  kegiatan masuk ke dalam kategori ikhtikâr, apabila salah satu dari tiga hal ini terpenuhi. 22 Pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan  cara  menimbun  barang  atau  mengenakan  hambatan  masuk (entry- barriers) , agar barang tersebut langka di pasaran. Kedua, menjual dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Ketiga, mengambil  keuntungan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  keuntungan  sebelum tindakan pertama dan kedua dilakukan.
Pada gambar 2, bila produsen berperilaku sebagai monopolis (melakukan ikhtikâr ),  maka  ia  akan  memilih  tingkat  produksinya  ketika  MR=MC,  dengan jumlah  Q  sebesar  Q m ,  dan  P  sebesar  P m .  Dengan  demikian  dia  memproduksi barang lebih sedikit, dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Keuntungan yang dinikmati adalah sebesar kotak P m XYZ. Hal inilah yang dilarang, sebab produsen tersebut sebenarnya dapat berproduksi pada tingkat di mana permintaan sama dengan  penawaran,  atau  ketika  MC=AR.  Pada  tingkat  ini,  jumlah  barang  yang diproduksi lebih banyak, yakni sebesar Q i , dan harganya pun lebih murah, yakni sebesar  P i .  Tentu  saja  keuntungan  yang  dihasilkan  lebih  sedikit,  yakni  sebesar kotak ABCD. Selisih keuntungan antara kotak P m XYZ dengan kotak ABCD inilah yang merupakan monopoly’s rent yang diharamkan.
21 Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islami, h. 154.
22 Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islami, h. 154.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
atau  penimbunan.  Padahal,  sebenarnya ikhtikâr tidak  selalu  identik  dengan monopoli dan atau penimbunan 21 . Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli  apakah  dia  satu-satunya  penjual  (monopoli)  atau  ada  penjual  lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang. Yang di- larang  adalah  mengambil  keuntungan  di  atas  keuntungan  normal  dengan  cara menjual  lebih  sedikit  barang  untuk  harga  yang  lebih  tinggi,  atau  istilah  ekono- minya disebut monopoly’s rent.
Ketika  seorang  produsen  menimbun  barang  bukan  untuk  persediaan melainkan  hanya  untuk  permainan  agar  harga  semakin  meningkat,  kemudian produsen  akan  menjual  setelah  harga  tinggi  untuk  memperoleh  keuntungan yang  berlipat.  Hal  ini  tidak  diperbolehkan  sebab  akan  menimbulkan  keseng- saraan  bagi  konsumen.  Namun,  apabila  produsen  menimbun  barang  untuk persediaan,  misalkan  dikarenakan  cuaca  yang  tidak  menentu  yang  dapat menyebabkan  tersendatnya  distribusi  barang  sehingga  ketika  barang  tersedia cukup  banyak,  maka  produsen  langsung  menimbun  barang  agar  memiliki persediaan  cukup  untuk  jangka  waktu  yang  lebih  lama.  Hal  ini  diperbolehkan dalam Islam, sebab menimbun barang yang dilakukan bukan bertujuan mencari keuntungan berlipat melainkan untuk persediaan barang.
Suatu  kegiatan masuk ke dalam kategori ikhtikâr, apabila salah satu dari tiga hal ini terpenuhi. 22 Pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan  cara  menimbun  barang  atau  mengenakan  hambatan  masuk (entry- barriers) , agar barang tersebut langka di pasaran. Kedua, menjual dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Ketiga, mengambil  keuntungan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  keuntungan  sebelum tindakan pertama dan kedua dilakukan.
Pada gambar 2, bila produsen berperilaku sebagai monopolis (melakukan ikhtikâr ),  maka  ia  akan  memilih  tingkat  produksinya  ketika  MR=MC,  dengan jumlah  Q  sebesar  Q m ,  dan  P  sebesar  P m .  Dengan  demikian  dia  memproduksi barang lebih sedikit, dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Keuntungan yang dinikmati adalah sebesar kotak P m XYZ. Hal inilah yang dilarang, sebab produsen tersebut sebenarnya dapat berproduksi pada tingkat di mana permintaan sama dengan  penawaran,  atau  ketika  MC=AR.  Pada  tingkat  ini,  jumlah  barang  yang diproduksi lebih banyak, yakni sebesar Q i , dan harganya pun lebih murah, yakni sebesar  P i .  Tentu  saja  keuntungan  yang  dihasilkan  lebih  sedikit,  yakni  sebesar kotak ABCD. Selisih keuntungan antara kotak P m XYZ dengan kotak ABCD inilah yang merupakan monopoly’s rent yang diharamkan.
21 Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islami, h. 154. 22 Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islami, h. 154.

## Tadlîs (Penipuan)
Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi  yang  sama  tentang  barang  yang  akan  diperjualbelikan.  Apabila  salah satu  pihak  tidak  mempunyai  informasi  seperti  yang  dimiliki  oleh  pihak  lain (assymetric  information) ,  maka  salah  satu  pihak  akan  merasa  dirugikan  dan terjadi  kecurangan/penipuan 23 .  Alquran  dengan  tegas  telah  melarang  semua transaksi  bisnis  yang  mengandung  unsur  penipuan  dalam  segala  bentuk  terha- dap  pihak  lain.  Seperti  dalam  surah  al-An‘âm  [6]:  152,  ‚Dan  sempurnakanlah takaran  dan  timbangan  dengan  adil.  Kami  tidak  memikul  beban  kepada  sese- orang melainkan sekedar kesanggupannya‛.
Sistem  Ekonomi  Islam  melarang    hal  ini  (ketimpangan  informasi  tentang barang yang akan diperjualbelikan) karena dengan adanya informasi yang tidak sama  antara  kedua  belah  pihak,  maka  unsur  ‚‘ an  tarâdh  minkum ‛  (kerelaan bersama)  dilanggar.  Untuk  menghindari  penipuan,  masing-masing  pihak  harus mempelajari  strategi  pihak  lain.  Dalam  ekonomi  konvensional,  hal  ini  dikenal dengan zero some game theory.
Dalam aplikasinya tadlîs ini dapat terjadi dalam pelbagai bentuk. Pertama, tadlîs kuantitas. Tadlîs (penipuan)  kuantitas  termasuk  juga  kegiatan  menjual
23 Adiwarman A Karim, Ekonomi Mikro Islami, h. 155.
X MC AC Y P m Z 0 Rp Q Q m AR = D Gambar 2 Ikhtikar MR A B Q i P i C D
Euis Amalia: Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil
barang  baik  dalam  jumlah  sedikit  ataupun  banyak.  Misalnya  menjual  baju sebanyak  satu  kontainer.  Karena  jumlah  banyak  dan  tidak  mungkin  untuk menghitung  satu  per  satu,  penjual  berusaha  melakukan  penipuan  dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Dengan menggunakan matriks, kita bisa melihat strategi kedua belah pihak:
Pembeli Curiga Tidak curiga Penjual Jujur 3 , -3 5 , 5 Tidak jujur 0 , -5 1 , 3
Dari  matriks  di  atas  dapat  diketahui  adanya  strategi  dominan.  Apabila penjual berlaku jujur, dia akan memperoleh utilitas yang lebih besar dibanding- kan dengan berlaku tidak jujur. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pilihan terbaik bagi penjual adalah bersikap ‚jujur‛. Di sisi lain, apabila pembeli menaruh curiga kepada  penjual,  maka  pembeli  tersebut  akan  memperoleh  utilitas  negatif. Pembeli  akan  memperoleh  utilitas  positif  bila  tidak  menaruh  curiga  terhadap penjual.  Dengan  demikian  hasil  akhir  yang  terbaik  adalah  penjual  ‚jujur‛  dan pembeli ‚tidak curiga‛ (kanan atas).
Perilaku  penjual  yang  tidak  jujur  di  samping  merugikan  dirinya  juga merugikan  pihak  pembeli.  Apapun  tindakan  pembeli,  penjual  yang  tidak  jujur akan  mengalami  penurunan  utilitas,  begitu  pula  pembeli  akan  mengalami penurunan  utilitas.  Praktik  mengurangi  timbangan  dan  mengurangi  takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini.
Kedua, tadlîs kualitas.  Termasuk  dalam tadlîs kualitas  adalah  menyem- bunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contohnya dalam penjualan mobil bekas. Pedagang menjual mobil bekas, misalnya Toyota Kijang LGX tahun 2001, dengan harga  jual  sebesar  Rp  108.000.000,-.  Pada  kenyataannya,  tidak  semua  penjual menjual  mobil  bekas  dengan  kondisi  yang  sama.  Sebagian  penjual  menjual mobil bekas dengan kondisi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama yaitu Rp 108.000.000,-. Pembeli tidak dapat membedakan mana mobil bekas dengan kondisi rendah dan mana mobil bekas dengan kondisi yang lebih baik, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kondisi mobil bekas yang dijualnya.
Tindakan-tindakan tersebut jelas merupakan kondisi yang dilakukan salah satu  atau  sekelompok  pihak  yang  melakukan  transaksi  sehingga  harga  yang
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
barang  baik  dalam  jumlah  sedikit  ataupun  banyak.  Misalnya  menjual  baju sebanyak  satu  kontainer.  Karena  jumlah  banyak  dan  tidak  mungkin  untuk menghitung  satu  per  satu,  penjual  berusaha  melakukan  penipuan  dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Dengan menggunakan matriks, kita bisa melihat strategi kedua belah pihak:
Pembeli Curiga Tidak curiga Penjual Jujur 3 , -3 5 , 5 Tidak jujur 0 , -5 1 , 3
Dari  matriks  di  atas  dapat  diketahui  adanya  strategi  dominan.  Apabila penjual berlaku jujur, dia akan memperoleh utilitas yang lebih besar dibanding- kan dengan berlaku tidak jujur. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pilihan terbaik bagi penjual adalah bersikap ‚jujur‛. Di sisi lain, apabila pembeli menaruh curiga kepada  penjual,  maka  pembeli  tersebut  akan  memperoleh  utilitas  negatif.
Pembeli  akan  memperoleh  utilitas  positif  bila  tidak  menaruh  curiga  terhadap penjual.  Dengan  demikian  hasil  akhir  yang  terbaik  adalah  penjual  ‚jujur‛  dan pembeli ‚tidak curiga‛ (kanan atas).
Perilaku  penjual  yang  tidak  jujur  di  samping  merugikan  dirinya  juga merugikan  pihak  pembeli.  Apapun  tindakan  pembeli,  penjual  yang  tidak  jujur akan  mengalami  penurunan  utilitas,  begitu  pula  pembeli  akan  mengalami penurunan  utilitas.  Praktik  mengurangi  timbangan  dan  mengurangi  takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini.
Kedua, tadlîs kualitas.  Termasuk  dalam tadlîs kualitas  adalah  menyem- bunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contohnya dalam penjualan mobil bekas. Pedagang menjual mobil bekas, misalnya Toyota Kijang LGX tahun 2001, dengan harga  jual  sebesar  Rp  108.000.000,-.  Pada  kenyataannya,  tidak  semua  penjual menjual  mobil  bekas  dengan  kondisi  yang  sama.  Sebagian  penjual  menjual mobil bekas dengan kondisi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama yaitu Rp 108.000.000,-. Pembeli tidak dapat membedakan mana mobil bekas dengan kondisi rendah dan mana mobil bekas dengan kondisi yang lebih baik, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kondisi mobil bekas yang dijualnya.
Tindakan-tindakan tersebut jelas merupakan kondisi yang dilakukan salah satu  atau  sekelompok  pihak  yang  melakukan  transaksi  sehingga  harga  yang
diperoleh adalah bukan harga wajar melainkan adanya suatu proses penzaliman kepada pihak lain. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah  dalam  sudut  pandang  ekonomi  Islam  manakala  terjadinya  distorsi pasar?  Apakah  dapat  dibenarkan  adanya  kebijakan  tentang  regulasi  harga  oleh pemerintah dan seperti apa regulasi itu dilakukan?

## Regulasi Harga
Regulasi  harga  adalah  pengaturan  tehadap  harga-harga  barang  yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan  kemungkinan  penduduk  memenuhi  kebutuhan  pokoknya  serta  keadilan antara pelbagai pihak yang melakukan transaksi.
Dalam sejarah Islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan pelbagai tradisi  masyarakat  dan  dengan  sistem  hukumnya.  Sebagian  orang  berpendapat bahwa negara dalam Islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi dengan mengharuskan  nilai-nilai  dan  moralitas  atau  menjatuhkan  sanksi  kepada  orang yang melanggarnya. Mereka mempunyai pandangan seperti ini berdasarkan pa- da Hadis Nabi Saw. yang tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat  itu  harga  melambung  tinggi,  hal  ini  berdasarkan  Hadis  yang  diriwayatkan oleh Anas ibn Mâlik 24 : : , : , : ,
Dari  Anas  ibn  Mâlik  R.a.  beliau  berkata,  ‚Harga  barang-barang  pernah mahal  pada  masa  Rasulullah  Saw.‛.  Lalu  orang-orang  berkata,  ‚Ya Rasulullah,  harga-harga  menjadi  mahal,  tetapkanlah  standar  harga  untuk kami‛.  Rasulullah  Saw.  bersabda,  ‚Sesungguhnya  Allahlah  yang  menetap- kan  harga,  yang  menahan,  dan  membagikan  rezeki,  dan  sesungguhnya saya  mengharapkan  agar  saya  dapat  berjumpa  dengan  Allah  Saw.  dalam keadaan  tidak  seorangpun  di  antara  kamu  sekalian  yang  menuntut  saya karena  kezaliman  dalam  pertumpahan  darah  (pembunuh)  dan  harta‛.
24 Abû Dâwud, Shahîh Sunan Abû Dâwud , (Riyâdh: Maktabah al-Ma‘ârif, 1998), Jilid II,  h. 362.
Euis Amalia: Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil
(Diriwayatkan oleh perawi yang lima kecuali al-Nasa’i dan disahihkan oleh Ibn Hibbân)
Berkaitan dengan Hadis di atas, beberapa ulama mengemukakan penda- patnya, antara lain Ibn Qudâmah yang menyatakan bahwa penetapan harga dari pandangan  ekonomis  mengindikasikan  tidak  berjalannya  bentuk  pengawasan atas harga. Dia berkata:
Ini sangat nyata bahwa penetapan harga akan mendorongnya menjadi lebih mahal.  Sebab  jika  para  pedagang  dari  luar  mendengar  adanya  kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu wilayah dimana dia dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga  yang  dia  inginkan,  para  pedagang  lokal  akan  menyembunyikan barang  dagangannya  dan  konsumen  tidak  merasa  puas  dengan  meng- hilangnya barang komoditi kebutuhan mereka, atau tidak mampu membeli karena harganya yang tinggi. 25
Beberapa ulama yang memiliki pendapat serupa, antara lain Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Syâfi‘î. Tetapi, sejumlah ahli fikih Islam mendukung kebi- jakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan menekankan  perlunya  kebijakan  harga  yang  adil.  Ibn  Taymiyyah  menafsirkan Hadis  tentang  penolakan  regulasi  harga,  bahwa  kasus  tersebut  merupakan kondisi  atau  kejadian  yang  bersifat  khusus  bukan  merupakan  kasus  umum. Menurut  dia,  harga  naik  karena  kekuatan  pasar  bukan  karena  ketidaksempur- naan pasar tersebut.
Ibn Taymiyyah mengungkapkan Hadis tersebut menunjukkan betapa Nabi Saw. tidak mau ikut campur tangan dalam masalah regulasi harga-harga barang. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan harga yang dipicu kondisi objektif pasar Madinah bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk  mengejar  keuntungan  belaka.  Pada  saat  itu  pasar  Madinah  kekurangan supply impor atau karena menurunnya produksi, dan hal itu terjadi bukan karena ada pedagang yang sengaja menimbun barang di pasar. Dengan demikian,  Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa kenaikan harga barang-barang pada masa Nabi Saw.  dikarenakan  oleh  bekerjanya  mekanisme  harga  secara  alamiah  bukan karena sebab-sebab kezaliman.
Pada kasus yang lain, dikemukakan oleh Ibn Taymiyyah bahwa Rasulullah Saw. pernah menetapkan harga secara adil saat  terjadi perselisihan antara dua orang.  Kondisi  pertama,  bila  dalam  kasus  pembebasan  budaknya  sendiri,  ia
25 Ibn  Qudâmah, al-Mughnî  ‘alâ  Mukhtashar  al-Kharqî ,  (Bayrût:  Dâr  al-Maktab  al-‘Ilmiyyah, 1994).
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
(Diriwayatkan oleh perawi yang lima kecuali al-Nasa’i dan disahihkan oleh Ibn Hibbân)
Berkaitan dengan Hadis di atas, beberapa ulama mengemukakan penda- patnya, antara lain Ibn Qudâmah yang menyatakan bahwa penetapan harga dari pandangan  ekonomis  mengindikasikan  tidak  berjalannya  bentuk  pengawasan atas harga. Dia berkata:
Ini sangat nyata bahwa penetapan harga akan mendorongnya menjadi lebih mahal.  Sebab  jika  para  pedagang  dari  luar  mendengar  adanya  kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu wilayah dimana dia dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga  yang  dia  inginkan,  para  pedagang  lokal  akan  menyembunyikan barang  dagangannya  dan  konsumen  tidak  merasa  puas  dengan  meng- hilangnya barang komoditi kebutuhan mereka, atau tidak mampu membeli karena harganya yang tinggi. 25
Beberapa ulama yang memiliki pendapat serupa, antara lain Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Syâfi‘î. Tetapi, sejumlah ahli fikih Islam mendukung kebi- jakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan menekankan  perlunya  kebijakan  harga  yang  adil.  Ibn  Taymiyyah  menafsirkan Hadis  tentang  penolakan  regulasi  harga,  bahwa  kasus  tersebut  merupakan kondisi  atau  kejadian  yang  bersifat  khusus  bukan  merupakan  kasus  umum.
Menurut  dia,  harga  naik  karena  kekuatan  pasar  bukan  karena  ketidaksempur- naan pasar tersebut.
Ibn Taymiyyah mengungkapkan Hadis tersebut menunjukkan betapa Nabi Saw. tidak mau ikut campur tangan dalam masalah regulasi harga-harga barang.
Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan harga yang dipicu kondisi objektif pasar Madinah bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk  mengejar  keuntungan  belaka.  Pada  saat  itu  pasar  Madinah  kekurangan supply impor atau karena menurunnya produksi, dan hal itu terjadi bukan karena ada pedagang yang sengaja menimbun barang di pasar. Dengan demikian,  Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa kenaikan harga barang-barang pada masa Nabi Saw.  dikarenakan  oleh  bekerjanya  mekanisme  harga  secara  alamiah  bukan karena sebab-sebab kezaliman.
Pada kasus yang lain, dikemukakan oleh Ibn Taymiyyah bahwa Rasulullah Saw. pernah menetapkan harga secara adil saat  terjadi perselisihan antara dua orang.  Kondisi  pertama,  bila  dalam  kasus  pembebasan  budaknya  sendiri,  ia
25 Ibn  Qudâmah, al-Mughnî  ‘alâ  Mukhtashar  al-Kharqî ,  (Bayrût:  Dâr  al-Maktab  al-‘Ilmiyyah, 1994).
menetapkan bahwa harga yang adil dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan.
Kondisi  kedua,  terjadi  saat  perselisihan  antara  dua  orang,  di  mana  pihak pertama sebagai pemilik pohon yang sebagian pohonnya tumbuh di tanah orang lain.  Pihak  kedua  adalah  pemilik  tanah  yang  merasa  terganggu  oleh  pihak pertama  yang  keluar  masuk  tanpa  izin  ke  areal  tanahnya.  Kemudian  pemilik tanah  melaporkan  hal  tersebut  kepada  Rasulullah  Saw . Selanjutnya  Rasul memutuskan agar pemilik pohon memilih di antara dua hal, yaitu menyerahkan pohon  tersebut  kepada  pemilik  tanah  secara  sukarela  atau  menjual  pohonnya kepada pemilik tanah dengan menerima ganti rugi atau kompensasi yang adil.
Pada kasus ini tampak jelas bahwa dalam  hal penyerahan barang secara sukarela sulit untuk dilaksanakan, maka penjualan barang kepada pembeli yang sangat  membutuhkan  bisa  dilakukan  dengan  cara  dipaksa  oleh  pihak  yang berwenang. Intervensi yang dilakukan Rasulullah Saw. merupakan tindakan yang perlu diambil untuk menghindari timbulnya resistensi bagi pemilik tanah. Pemilik tanah  adalah  pihak  yang  akan  menanggung  kerugian  jika  intervensi  itu  tidak dilakukan.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pelbagai  situasi  dan kondisi Rasulullah Saw. pernah melakukan penetapan harga.
Ibn  Taymiyyah  membedakan  dua  tipe  pengaturan  (regulasi)  harga,  yaitu regulasi harga yang tidak adil di antaranya pengaturan yang termasuk kezaliman, dan  regulasi  yang  adil  dan  dibolehkan.  Jika  pengaturan/penetapan  harga  yang dilakukan  pemerintah  terdapat  unsur  kezaliman  (ketidakadilan)  terhadap manusia dan bersifat memaksa tanpa hak untuk menjual barang yang disukainya atau melarang mereka dari yang Allah telah bolehkan, maka haram hukumnya. Namun,  jika  penetapan  harga  tersebut  mengandung  keadilan  antarmanusia untuk  bertransaksi  jual-beli  dengan  harga  standar  yang  normal  dan  melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan Allah untuk mengambil tambahan di atas harga normal maka hal ini diperbolehkan 26 .
Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibn Taymiyyah mereko- mendasikan penetapan harga oleh pemerintah.  Misalnya dalam kasus  di mana suatu  komoditas  kebutuhan  pokok  yang  harganya  naik  akibat  adanya  manipu- lasi, perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli. Maka dalam  keadaan  seperti  inilah,  pemerintah  harus  menetapkan  harga  yang  adil bagi penjual dan pembeli.
Otoritas  pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan  harga  harus  dirun- dingkan terlebih dahulu dengan penduduk yang berkepentingan, tentang hal ini,
26 Yusuf  Qaradhawi, Peran Nilai  dalam  Perekonomian Islam ,  terjemahan Didin  Hafiduddin, (Jakarta: Robbani Press, 1977), Cet. I, h. 467.
Euis Amalia: Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil
Ibn  Taymiyyah  menjelaskan  sebuah  metode  yang  diajukan  pendahulunya,  Ibn Habîb, menurut dia, pemerintah harus menyelenggarakan musyawarah dengan para  tokoh  perwakilan  dan  pasar.  Yang  lain  juga  diterima  hadir,  karenanya mereka  harus  diperiksa  keterangannya.  Setelah  melakukan  per-undingan  dan penyelidikan  tentang  transaksi  jual-beli,  pemerintah  harus  secara  persuasif menawarkan  ketetapan  harga  yang  didukung  oleh  para  peserta  musyawarah, juga penduduk semuanya. Jadi keseluruhannya harus sepakat tentang hal itu.
Dalam  kitabnya al-Hisbah, penetapan  harga  diperlukan  untuk  mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan  harga  yang  detetapkan  sesuai  keinginan  mereka.  Oleh  karena  itu, regulasi  harga (fixed  price  policy) sangat  mempermudah  usaha  mikro  dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar. Kebijakan ini sering digunakan oleh pemerintah untuk melindungi sektor usaha mikro dari kehancuran.

## Kritik Ekonomi Islam atas Konsep Pasar Kapitalisme
Sistem  pasar  bebas  yang  bertumpu  pada  doktrin laissez-faires dengan paradigma invisible hand yang berprinsip bahwa ekonomi dalam jangka panjang akan selalu ada pada kondisi keseimbangan, telah banyak dikritik karena  tidak menciptakan  suasana  pasar  yang  seimbang  dan  adil,  bukan  saja  oleh  pakar ekonomi Islam tapi juga pakar ekonomi konvensional. Kritik yang sangat terkenal adalah kritik yang berasal dari Jhon Maynard Keynes yang dikutip dalam buku Ali Sakti,  mempertanyakan  apa  yang  dimaksud  ‚jangka  panjang‛  itu,  dengan menegaskan (atas asumsi dan definisinya sendiri tentang jangka panjang) bahwa "in the long run we are all dead" . 27 Bahkan, para penyokong pemikir klasik (yang mengusung  prinsip invisible  hand / laissez-faires), Samuelson  dan  Nordhaus (1992)  mengungkapkan  bahwa  kebutuhan  manusia  senantiasa  jatuh  ke  tangan orang  yang  paling  mampu  membelinya,  bukan  ke  tangan  orang  yang  paling membutuhkannya. Ini merupakan konsekuensi dari pasar bebas, sehingga diper- lukan campur tangan eksternal (kebijakan ekonomi) dalam menekan kecende- rungan yang disebabkan oleh laissez- faires. 28
Pendapat  Sri  Edi  Swasono  dalam  bukunya, Menegakkan  Ideologi  Pan- casila: Daulat Rakyat versus Daulat Pasar, dinyatakan bahwa pasar adalah suatu
27 Ali  Sakti, Analitis  Teoritis  Ekonomi  Islam ,  h.  328.  Lihat  juga  Heilbroner, The  Wordly Philosophers ,  (New  York:  A  Touchstone  Book,  1980).  Lihat  Deliarnov, Perkembangan  Pemikiran Ekonomi , h. 42. 28 Heilbroner, The  Wordly  Philosophers ,  (New  York:  A  Touchstone  Book,  1980).  Lihat Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 42.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
Ibn  Taymiyyah  menjelaskan  sebuah  metode  yang  diajukan  pendahulunya,  Ibn Habîb, menurut dia, pemerintah harus menyelenggarakan musyawarah dengan para  tokoh  perwakilan  dan  pasar.  Yang  lain  juga  diterima  hadir,  karenanya mereka  harus  diperiksa  keterangannya.  Setelah  melakukan  per-undingan  dan penyelidikan  tentang  transaksi  jual-beli,  pemerintah  harus  secara  persuasif menawarkan  ketetapan  harga  yang  didukung  oleh  para  peserta  musyawarah, juga penduduk semuanya. Jadi keseluruhannya harus sepakat tentang hal itu.
Dalam  kitabnya al-Hisbah, penetapan  harga  diperlukan  untuk  mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan  harga  yang  detetapkan  sesuai  keinginan  mereka.  Oleh  karena  itu, regulasi  harga (fixed  price  policy) sangat  mempermudah  usaha  mikro  dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar.
Kebijakan ini sering digunakan oleh pemerintah untuk melindungi sektor usaha mikro dari kehancuran.

## Kritik Ekonomi Islam atas Konsep Pasar Kapitalisme
Sistem  pasar  bebas  yang  bertumpu  pada  doktrin laissez-faires dengan paradigma invisible hand yang berprinsip bahwa ekonomi dalam jangka panjang akan selalu ada pada kondisi keseimbangan, telah banyak dikritik karena  tidak menciptakan  suasana  pasar  yang  seimbang  dan  adil,  bukan  saja  oleh  pakar ekonomi Islam tapi juga pakar ekonomi konvensional. Kritik yang sangat terkenal adalah kritik yang berasal dari Jhon Maynard Keynes yang dikutip dalam buku Ali Sakti,  mempertanyakan  apa  yang  dimaksud  ‚jangka  panjang‛  itu,  dengan menegaskan (atas asumsi dan definisinya sendiri tentang jangka panjang) bahwa "in the long run we are all dead" . 27 Bahkan, para penyokong pemikir klasik (yang mengusung  prinsip invisible  hand / laissez-faires), Samuelson  dan  Nordhaus (1992)  mengungkapkan  bahwa  kebutuhan  manusia  senantiasa  jatuh  ke  tangan orang  yang  paling  mampu  membelinya,  bukan  ke  tangan  orang  yang  paling membutuhkannya. Ini merupakan konsekuensi dari pasar bebas, sehingga diper- lukan campur tangan eksternal (kebijakan ekonomi) dalam menekan kecende- rungan yang disebabkan oleh laissez- faires. 28
Pendapat  Sri  Edi  Swasono  dalam  bukunya, Menegakkan  Ideologi  Pan- casila: Daulat Rakyat versus Daulat Pasar, dinyatakan bahwa pasar adalah suatu
27 Ali  Sakti, Analitis  Teoritis  Ekonomi  Islam ,  h.  328.  Lihat  juga  Heilbroner, The  Wordly Philosophers ,  (New  York:  A  Touchstone  Book,  1980).  Lihat  Deliarnov, Perkembangan  Pemikiran Ekonomi , h. 42.
28 Heilbroner, The  Wordly  Philosophers ,  (New  York:  A  Touchstone  Book,  1980).  Lihat Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 42.
mekanisme  lelangan  belaka,  yang  kuat  (memiliki  dana)  akan  memenangkan lelang. Bagi yang tidak memiliki kekuatan dana akan dikalahkan atau hanya akan menjadi  penonton  dan  berada  di  luar  pagar  transaksi  ekonomi. 29 Lebih  lanjut dikatakannya,  teori  pasar  dibangun  oleh  Adam  Smith  melalui  hubungan  silo- gisme bahwa perekonomian akan efisien bila ada persaingan bebas, selanjutnya persaingan-bebas akan menuntut pasar-bebas sebagai wadahnya. Dengan asum- si logis bahwa ada informasi  sepenuhnya tentang pasar (perfect  information ) 30 . Pasar,  menurut  Adam  Smith  diasumsikan  sebagai omniscient dan omnipotent yang  secara  otomatis self-regulating dan self-correcting .  Pasar  mengatur  meka- nisme ekonomi dan pasar digerakkan oleh tangan ajaib (an invisible hand) . Ini merupakan  penemuan  sosial  terbesar  dalam  peradaban  manusia.  Liberalisme dan individualisme adalah ruh dari sistem ekonomi pasar-bebas yang lebih dike- nal dengan istilah stelsel laissez-faire . Dari sinilah lahir kapitalisme dan selanju- tnya berkembang menjadi imperialisme.
Persaingan-bebas (perfect  information) dan  pasar-bebas (free-market) menurut  Smithian  akan  menjamin  optimasi  manfaat,  yakni  efisiensi  ekonomi. Oleh  karena  itu,  menurut  kaum  fundamentalis  pasar 31 kebebasan  individual haruslah  sepenuh-penuhnya (perfect  individual  liberty) untuk  dapat  meng- optimalkan  pamrih  pribadi (self-interest) yang  menjadi  dasar  akhlak  manusia
29 Sri  Edi  Swasono, Menegakkan  Ideologi  Pancasila:  Daulat  Rakyat  versus  Daulat  Pasar , (Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2005), h. 15. 30 Menurut Swasono, asumsi logis perfect information ini sama sekali tidak realistis. Secara teoretikal  (bukan  empirikal)  pasar-bebas  global  bisa  mendorong  efisiensi  ekonomi  global,  tetapi mengapa  Selatan  harus  membayar  lebih  tinggi  dan  berkorban  lebih  banyak  bagi  efisiensi  Utara? Persaingan-bebas  yang  sempurna  tidak  akan  pernah  ada,  sehingga  pasar-bebas  pun  tidak  akan pernah  ada.  Yang  ada  justru  distorsi-distorsi  pasar  yang  dilakukan  demi  kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik, mengandung insting-insting predatori dan hegemonic , baik yang bersifat laten maupun  yang  potensial,  penuh firqah .  Contoh-contoh  konkret  seperti  peperangan  (dengan  segala bentuk  dan  derivasinya),  pertarungan, clash  of  civilizations (secara  terbuka  atau  terselubung), egoisme nasional, dll., tidak akan memungkinkan adanya persaingan yang bebas dan fair . Ekonomi global (global  economy) tidak  akan  terwujud  dengan  rapi  tanpa  adanya  masyarakat  global (global society) yang  rapi  pula.  Yang  ada  justru  globalisasi  yang  penuh  kepentingan  sehingga  menjadikan masyarakat  terfragmentasi (discriminatory  fragmented  society) .  Fenomena  keretakan  global  ini tampak dengan dibentuknya berbagai macam forum kerja-sama ekonomi regional, dsb.
31 Kaum neoliberalis fundamentalis pasar Indonesia secara sadar atau tidak berusaha men- jual  kedaulatan  dan  ideologi  Negara  demi  kepentingan  ekonomi  sempit  ala  pasar-bebas.  Caranya antara  lain  dengan  mempersiapkan  berbagai  RUU  untuk  menolak  Pasal  33  UUD  NRI  1945  yang merupakan basis paham demokrasi ekonomi, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, yang dikan- dung dalam Pancasila. Bahkan ada yang berhasil menjadi UU (yakni UU Ketenagalistrikan dan UU Migas).  Kedua  UU  ini  sarat  memangku  neoliberalisme,  alat  pelaksanaan  liberalisasi  dan  privatisasi (dan  ‚asingisasi‛),  jelas  secara  sistematis  akan  meminggirkan  dan  meruntuhkan  pereko-nomian nasional.
Euis Amalia: Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil
ekonomi  (konvensional,  pent.).  Itulah  sebabnya  ideologi  ekonomi  pasar-bebas yang berdasarkan sistem laissez faire menolak subsidi dan proteksi. Subsidi dan proteksi dalam kebebasan berkompetisi oleh kaum fundamentalis pasar (market fundamentalism) /kaum  Smithian  diposisikan  sebagai  pemborosan  atau ineffi- ciency ,  yang  tentu  ditentang  sehebat-hebatnya  oleh  kaum  strukturalis.  Ideologi pasar-bebas menempatkan subsidi  dan proteksi sebagai  filantropi, bukan  seba- gai hak sosial dan hak demokrasi ekonomi masyarakat. Ideologi ini tidak mampu melihat subsidi dan proteksi sebagai human investment bagi yang menerimanya, atau sebagai empowerment insani bagi si lemah, apalagi sebagai tuntutan moral dalam  berkehidupan  ekonomi.  Kaum  fundamentalis  pasar  kampus  secara langsung  atau  instingtif  ‚terlibat‛  dalam academic  moral  irresponsibility, meng- hidupkan  penyanjung  materialisme. 32 Tuntutan  ekonomi  tidak  saja  tentang keadilan  sosial,  tetapi  juga  kesejahteraan  bagi  generasi  mendatang 33 .  Terlebih lagi  ketika  sistem  pasar  harus  menanggung  beban  yang  disebabkan oleh meka- nisme bunga (interest rate) , di mana terjadi kecenderungan yang kuat penumpuk- an  harta  khususnya  uang (money  concentration) pada  sekelompok pelaku eko- nomi.  Kecenderungan  ini  kemudian  tentu  memengaruhi  keseimbangan  ekonomi secara keseluruhan. Jurang ketimpangan antara sektor riil dan moneter semakin membuktikan  kekacauan  teori  yang  menjadi  asumsi  dalam  model  ekonomi konvensional.  Ekonomi  konvensional  mendefinisikan  keseimbangan  ekonomi (general equilibrium) dengan mengasumsikan tingkat bunga dan output sebagai variabel  parameternya,  sehingga  bunga  ditempatkan  sebagai  variabel  sentral dalam  penentuan  kebijakan-kebijakan  ekonomi  menuju  pada  kondisi  keseim- bangan. 34 Meskipun dari perspektif kebijakan ada sebagian kelompok (mazhab) pakar  ekonomi  konvensional  mengungkapkan  bahwa  keseimbangan  dan kemajuan  ekonomi  yang  efektif  akan  dapat  dilakukan  melalui  pengelolaan variabel  uang  beredar  secara  tepat,  namun  tetap  saja  mereka  sepakat  bahwa bunga memiliki kekuatan dominan dalam perekonomian.
Diakui  bahwa  keseimbangan  pasar  direfleksikan  oleh  pergerakan  harga dari semua objek yang ditransaksikan dalam pasar tersebut. Hal ini berarti harga merepresentasikan  keseimbangan  tersebut.  Namun  dalam  Islam,  lebih  dari  itu juga  memperhatikan  aspek  lainnya,  yakni  jenis  transaksi  yang  dilakukan  dan barang  yang  ditransaksikan.  Ada  pelbagai  bentuk  transaksi  yang  tidak  diper- kenankan  dalam  Islam,  yaitu  transaksi  yang  berunsur  riba  (termasuk  bunga
32 Thurow, Lester C., The Dangerous Currents: The State of Economics, (New York: Random House, 1983).
33 Stiglizt, Joseph E., The Roaring Nineties: Seeds of Destruction, (London: Allen Lane, 2003).
34 Ali Sakti, Analitis Teoritis Ekonomi Islam , h. 329.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
ekonomi  (konvensional,  pent.).  Itulah  sebabnya  ideologi  ekonomi  pasar-bebas yang berdasarkan sistem laissez faire menolak subsidi dan proteksi. Subsidi dan proteksi dalam kebebasan berkompetisi oleh kaum fundamentalis pasar (market fundamentalism) /kaum  Smithian  diposisikan  sebagai  pemborosan  atau ineffi- ciency ,  yang  tentu  ditentang  sehebat-hebatnya  oleh  kaum  strukturalis.  Ideologi pasar-bebas menempatkan subsidi  dan proteksi sebagai  filantropi, bukan  seba- gai hak sosial dan hak demokrasi ekonomi masyarakat. Ideologi ini tidak mampu melihat subsidi dan proteksi sebagai human investment bagi yang menerimanya, atau sebagai empowerment insani bagi si lemah, apalagi sebagai tuntutan moral dalam  berkehidupan  ekonomi.  Kaum  fundamentalis  pasar  kampus  secara langsung  atau  instingtif  ‚terlibat‛  dalam academic  moral  irresponsibility, meng- hidupkan  penyanjung  materialisme. 32 Tuntutan  ekonomi  tidak  saja  tentang keadilan  sosial,  tetapi  juga  kesejahteraan  bagi  generasi  mendatang 33 .  Terlebih lagi  ketika  sistem  pasar  harus  menanggung  beban  yang  disebabkan oleh meka- nisme bunga (interest rate) , di mana terjadi kecenderungan yang kuat penumpuk- an  harta  khususnya  uang (money  concentration) pada  sekelompok pelaku eko- nomi.  Kecenderungan  ini  kemudian  tentu  memengaruhi  keseimbangan  ekonomi secara keseluruhan. Jurang ketimpangan antara sektor riil dan moneter semakin membuktikan  kekacauan  teori  yang  menjadi  asumsi  dalam  model  ekonomi konvensional.  Ekonomi  konvensional  mendefinisikan  keseimbangan  ekonomi (general equilibrium) dengan mengasumsikan tingkat bunga dan output sebagai variabel  parameternya,  sehingga  bunga  ditempatkan  sebagai  variabel  sentral dalam  penentuan  kebijakan-kebijakan  ekonomi  menuju  pada  kondisi  keseim- bangan. 34 Meskipun dari perspektif kebijakan ada sebagian kelompok (mazhab) pakar  ekonomi  konvensional  mengungkapkan  bahwa  keseimbangan  dan kemajuan  ekonomi  yang  efektif  akan  dapat  dilakukan  melalui  pengelolaan variabel  uang  beredar  secara  tepat,  namun  tetap  saja  mereka  sepakat  bahwa bunga memiliki kekuatan dominan dalam perekonomian.
Diakui  bahwa  keseimbangan  pasar  direfleksikan  oleh  pergerakan  harga dari semua objek yang ditransaksikan dalam pasar tersebut. Hal ini berarti harga merepresentasikan  keseimbangan  tersebut.  Namun  dalam  Islam,  lebih  dari  itu juga  memperhatikan  aspek  lainnya,  yakni  jenis  transaksi  yang  dilakukan  dan barang  yang  ditransaksikan.  Ada  pelbagai  bentuk  transaksi  yang  tidak  diper- kenankan  dalam  Islam,  yaitu  transaksi  yang  berunsur  riba  (termasuk  bunga
32 Thurow, Lester C., The Dangerous Currents: The State of Economics, (New York: Random House, 1983).
33 Stiglizt, Joseph E., The Roaring Nineties: Seeds of Destruction, (London: Allen Lane, 2003). 34 Ali Sakti, Analitis Teoritis Ekonomi Islam , h. 329.
bank),  melakukan  spekulasi,  dan  transaksi  terhadap  sesuatu  yang  diharamkan seperti  daging  babi  (atau  binatang  yang  disembelih  tidak  atas  nama  Allah), khamr , dan lain-lain. Struktur pasar ditentukan oleh kerja sama yang adil. Keterlibatan  pemerintah  dalam  pasar  hanyalah  pada  saat  tertentu  atau bersifat  temporer.  Sistem  ekonomi  Islam  menganggap  Islam  sebagai  sesuatu yang  ada  di  pasar  bersama-sama  dengan  unit-unit  elektronik  lainnya  berdasar- kan landasan yang tetap dan stabil. Dia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen,  dan  juga  sebagai  konsumen. 35 Yang  dimaksud  ‚aturan-aturan  per- mainan‛  ekonomi  Islam  adalah  perangkat  perintah  dan  aturan  sosial,  politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara  baik  melaksanakan  aturan-aturan  ini  dan  mengontrol  serta  mengawasi penampilan  ini.  Berlakunya  aturan-aturan  ini  membentuk  lingkungan  di  mana para individu melakukan kegiatan ekonomi. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada  kerangka  konseptual  masyarakat  dalam  hubungan  dengan  ‚kekuatan  ter- tinggi‛  (Tuhan),  kehidupan,  sesama  manusia,  dunia,  sesama  makhluk,  dan tujuan akhir manusia. 36
Dengan  karakteristik  tersebut,  keseimbangan  ekonomi  Islam  memiliki sesuatu yang berbeda dengan keseimbangan ekonomi yang dikenal dalam dunia ekonomi  konvensional.  Absensi  barang-barang  yang  diharamkan  oleh  Islam mungkin tidak mengubah wajah perekonomian Islam secara siginifikan, namun pelarangan riba dalam perekonomian dan transaksi-transaksi yang mengandung judi dan spekulasi serta kewajiban menjalankan sistem zakat menjadikan meka- nisme  pasar  dalam  Islam  termasuk  indikator-indikator  keseimbangannya  men- jadi berbeda dengan apa yang ada dalam ekonomi konvensional.

## Penutup
Keseimbangan  ekonomi  dalam  sistem  ekonomi  Islam  akan  terbentuk lebih pada keseimbangan sektor riil, bukan berarti mengabaikan sektor moneter tetapi  karena  memang  karakteristik  perekonomian  Islam  adalah  perekonomian riil sehingga keseimbangan ekonomi murni terjadi akibat kesesuaian permintaan dan  penawaran  dalam  pasar.  Sementara  apa  yang  menjadi  definisi  sektor  mo-
35 Monzer  Kahf, The Islamic  Economy: Analytical    Study of   the  Functioning od  the  Islamic Economic  System ,  (T.tt.:  Plainfield  In  Muslim  Studies  Association  of  U.S  and  Canada,  1978),  h.  22. Lihat juga Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , (Jakarta: Gramata, 2008).
36 Monzer  Kahf, The  Islamic  Economy:  Analytical    Study  of    the  Functioning  od  the  Islamic Economic System , h. 23. Lihat juga Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h.283.
Euis Amalia: Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil
neter dalam Islam lebih pada aktivitas investasi dan pengelolaan uang beredar. Keseimbangan  ini  terlihat  pada  gambar  siklus  ekonomi  yang  merujuk  pada aktivitas yang sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Para pemikir Islam pada masa  awal  dan  pertengahan  telah  merumuskan  dengan  sangat  komprehensif tentang  makna  keadilan  dalam  hal  harga  dan  juga  kebijakan  ekonomi  yang sangat  relevan  dengan  kondisi  saat  ini  sehingga  koreksi  terhadap  sistem  yang ada dapat dilakukan. []

## Pustaka Acuan
Amalia, Euis, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005. Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi , Jakarta: Rajawali Pers, 1995. Ibn  Qudâmah, Al-Mughnî  ‘alâ  Mukhtashar  al-Kharqî ,  Lubnân:  Dâr  al-Maktab  al-
‘Ilmiyyah, 1994.
Ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm , Lubnan: Dâr al-Kitâb al-Islâmiyyah, 1996. ---------------, Majmû‘ Fatâwâ , Riyâdh: Matbi’ Riyâdh, 1993. Islahi,  A.A., Konsepsi  Pemikiran  Ekonomi  Ibn  Taymiyyah, Surabaya:  PT.  Bina Ilmu, 1997. Kahf, Monzer, The Islamic Economy: Analytical  Study of  the Functioning on the Islamic Economic System, Plainfield in Muslim Studies Association of U.S. and Canada, 2008. Karim, Adiwarman A., Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: IIIT-Indonesia, 2002. Kuswanto, Adi, Pengantar Ekonomi ,  Depok: Gunadarma, 1993. Qaradhawi, Yusuf, Peran Nilai dalam Perekonomian Islam , diterjemahkan Didin Hafidudin, Jakarta: Robbani Press, 1977. Rahardja,  Pratama  dan  Manurung,  Mandala, Teori  Ekonomi  Mikro  Suatu Pengantar , Jakarta: LPFEUI, 1999. Schumpeter,  Joseph  A., History  of  Economic  Analysis, New  York:  Oxford
University Press, 1954.
Shiddiqi,  M.  Nejatullah, Kegiatan  Ekonomi  dalam  Islam, Jakarta:  Bumi  Aksara,
1996.
Stiglizt,  Joseph  E., The  Roaring  Nineties:  Seeds  of  Destruction, London:  Allen Lane, 2003.
Syâthibî,  al-,  Abû  Ishâq  Ibrâhîm, al-Muwâfaqât  fî  Ushûl  al-Ahkam ,  al-Qâhirah:
Musthafâ Muhammad, t.th, jilid II.
Thurow, Lester C, The Dangerous Currents: The State of Economics, New York: Random House, 1983.