## BOIKOT PRODUK ISRAEL DI INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Oleh
Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi 1) , Anak Agung Adi Lestari 2) , Ni Made Rai Sukardi 3) Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 1,2) ,Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta 3) agustinafh@unmas.ac.id. adilestari@unmas.ac.id, sukardirai@yahoo.com
Abstrak  , Pemboikotan  dalam  dalam  persaingan  usaha  merupakan  salah  satu  perjanjian yang  dilarang.  Hubungan  historis  yang  erat  antara  Indonesia  dan  Palestina  membuat Indonesia  terus  mendukung  kemerdekaan  Palestina.  Salah  satu  reaksi  yang  paling menonjol terhadap konflik ini adalah boikot produk Israel. Perusahaan-perusahaan seperti Danone  dan  Coca-Cola,  Starbucks  yang  terkena  dampak  dari  pemboikotan.harus diluruskan  ke  publik  bahwa  tindakan  boikot  yang  selama  ini  dilakukan  itu  bukan  dalam konteks persaingan bisnis dan tidak melanggar Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  tapi  komitmen  terhadap kemanusiaan . Ajakan  boikot  hanyalah  fanatisme  tanpa  hubungan  agama  karena perusahaan yang datang ke Indonesia hanya ingin berinvestasi.
Kata Kunci : Boikot, Perjanjian yang dilarang, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.
Abstract, Boycotting business competition is one of the prohibited agreements. The close historical relationship between Indonesia and Palestine means that Indonesia continues to support Palestinian independence. One of the most prominent reactions to this conflict was  the  boycott  of  Israeli  products.  Companies  such  as  Danone  and  Coca-Cola, Starbucks  which  are  affected  by  the  boycott  must  make  it  clear  to  the  public  that  the boycott  actions  that  have  been  carried  out  so  far  are  not  in  the  context  of  business competition  and  do  not  violate  Law  No.  5  of  1999  concerning  the  Prohibition  of Monopoly Practices and Competition. Unhealthy business but commitment to humanity. The call for a boycott is just fanaticism without a religious connection because companies that come to Indonesia only want to invest Keywords: Boycott, prohibited agreements, Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition.

## PENDAHULUAN
Agresi Israel ke Gaza pada tahun
2023 mengundang kecaman dari
komunitas  Islam.  Negara-negara  Islam mengecam dan mengkritik Israel. Di sisi lain,  ada  gerakan  massa  di  Indonesia yang  mengecam  Israel  dan  mendukung Palestina.  Pada  bulan  Oktober  dan November  2023,  banyak  demonstrasi mengecam  Israel  terjadi  di  kota-kota
besar  seperti  Jakarta,  Surabaya,  dan Yogyakarta.  Di  Indonesia,  ada  banyak kelompok  yang  aktif  menentang  Israel, bahkan ada yang mendukung pengiriman  militer  ke  Palestina.  Selain itu,  ada  kelompok  yang  aktif  berbicara tentang  pentingnya  boikot  barang- barang  di  Indonesia  yang  diduga memiliki  hubungan  dengan  Israel  dan Zionisme.  Menurut  para  ulama  dunia,
boikot produk Israel adalah upaya kaum muslimin  untuk  melawan  Kezdaliman orang-orang  yang  memerangi  kaum muslimin.  Pembelian  produk  Israel dikaitkan  dengan  penderitaan  kaum muslimin di negara-negara lain yang saat ini mengalami imperialisme. 1
Kebijakan Indonesia untuk boikot  produk  Israel  mencerminkan konsep  boikot  yang  telah  dijelaskan sebelumnya. Boikot mencakup menolak untuk  menggunakan  atau  membeli barang  yang  berasal  dari  atau  terkait dengan Israel sebagai bentuk protes atau penolakan  terhadap  kebijakan  politik, kemanusiaan, atau konflik tertentu yang melibatkan
Israel. 2 Perusahaan
internasional  yang  dianggap  pro-Israel juga  terkena  dampak  ekonomi  dari gerakan ini, yang mengakibatkan penurunan nilai saham mereka
Meskipun  kampanye  boikot  mendapat dukungan,  ada  kekhawatiran  bahwa tindakan  tersebut  dapat  membahayakan ekonomi  Indonesia.  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  telah  mengeluarkan fatwa yang melarang bantuan Israel dan meminta  umat  Islam  untuk  tidak menggunakan barang-barang yang terkait dengan  Israel. Fatwa ini tersebar luas di media sosial, dan situs web telah mendistribusikan  daftar  produk  yang terkait  dengan  Israel.  Namun,  beberapa ekonom  berpendapat  bahwa  boikot terhadap  produk  Israel  mungkin  lebih merugikan  ekonomi  Indonesia  daripada
1 Audra Lali dkk, 2021, Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel , Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2. No.2, h. 152.
2 Prihandono Wibowo Dkk, Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia, Journal Publicuha Vol7 No 1.H 383
Israel.  Perusahaan-perusahaan  seperti Danone dan Coca-Cola, Starbucks yang terkena dampak dari pemboikotan. Aksi boikot yang belakangan terjadi, pemerintah  harus  melanjutkan  tindakan mereka  untuk  melindungi  kepentingan nasional  untuk  menciptakan  kepastian hukum  dan  iklim  usaha  yang  baik, dengan  mengutamakan  perlindungan kepentingan nasional.
Suatu gerakan masyarakat untuk memboikot barang-barang yang berhubungan dengan Israel harus dilakukan  secara  proporsional.  Tenaga kerja dan bisnis lokal yang terlibat dalam rantai  pasokan  produk  juga  dapat terboikot  jika  boikot  dilakukan  secara tidak  sadar.  Konsumen  dalam  negeri mulai  menyerukan  boikot  barang  dan merek  yang  terafiliasi  dengan  Israel sejak konflik antara Hamas dan Israel di wilayah  Gaza  berkembang  menjadi tragedi kemanusiaan. 3

## RUMUSAN MASALAH
aksi  boikot  yang  dilakukan  ini apakah  ada  kaitannya  dengan  boikot dalam  Undang-Undang    No  5  Tahun
1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat,  oleh  karena  itu  penulis  ingin meneliti  mengenai  Apakah  boikot produk  Israel  termasuk  perjanjian  yang dilarang menurut Undang-Undang No 5 Tahun1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat?
3 https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/ 15/boikot-produk-israel-antara-solidaritas- kemanusiaan-dan-dampak-ekonomi-lokal diakses pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 09.00 wita

## PEMBAHASAN
Selama  bertahun-tahun,  konflik antara Israel  dan  Palestina  telah menimbulkan  perbedaan  pendapat  di seluruh dunia. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia telah lama  membantu  Palestina.  Sepanjang sejarah  konflik  Palestina-Israel,  cerita "saudara  seiman"  bukan  sekadar  kata- kata  itu  menjadi  kekuatan  utama  yang mendorong Indonesia untuk mendukungnya. Hubungan historis yang erat  antara  Indonesia  dan  Palestina membuat  Indonesia  terus  mendukung kemerdekaan Palestina. 4
Salah  satu  reaksi  yang  paling menonjol  terhadap  konflik  ini  adalah boikot  produk  Israel.  Ini  bukan  hanya ekspresi  solidaritas  tetapi  juga  tindakan ekonomi  yang  dimaksudkan  untuk memberikan  tekanan  pada  entitas  atau produk  yang  terkait  dengan  konflik. Boikot produk Israel telah menjadi topik kontroversial yang memengaruhi perilaku  investor.  Beberapa  investor telah memilih untuk menghindari bisnis atau  produk  yang  berhubungan  dengan Israel  dalam  upaya  untuk  menunjukkan dukungan  mereka  terhadap  Palestina. Sebaliknya,  investor  tertentu  hanya memperhatikan  pertimbangan  finansial dan  menghindari  pengaruh  politik  pada keputusan  investasi  mereka.  Perilaku investor  mencakup  proses  pengambilan keputusan  investasi,  yang  dipengaruhi oleh  komponen  afektif  dan  kognitif.
4 https://news.detik.com/kolom/d- 7071494/boikot-produk-israel-dan-dukungan- untuk-palestina diakses pada tanggal 13 pukul 10.15 wita
5 https://unusa.ac.id/2023/11/05/dampak- konflik-israel-palestina-pada-boikot-produk- perspektif-perilaku-investor-dan-black-swan- strategy/ diakses pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 10.00
Investor  dapat  menunjukkan  reaksi mereka terhadap konflik Israel-Palestina dengan  boikot  barang-barang  yang terkait dengan wilayah tersebut. 5
Boikot adalah istilah yang berasal dari  bahasa  Inggris "Boycott" ,  yang terinspirasi  oleh  seorang  agen  tanah bernama  Kapten  Charles  Cunningham Boycott.  Secara  umum,  boikot  berarti tidak  memakai,  membeli,  atau  bekerja sama dengan seseorang, organisasi, atau negara  sebagai  bentuk  protes  atau pemaksaan.  Memboikot  bisnis  produk atau  jasa  adalah  salah  satu  alat  untuk melawan  penindasan  dan  kekuasaan. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi keinginan untuk memboikot, seperti perasaan marah atau negatif terhadap suatu produk (Animosity) dan dorongan eksternal yang membuat seseorang tidak merasa
nyaman melakukan sesuatu (self enhancement) . 6 Sedangkan menurut
KBBI, pengertian boikot adalah bersekongkol  menolak  untuk  bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya).
Stephen  F.  Ross  berpendapat bahwa  istilah  "pemboikotan"  memiliki arti luas dan mencakup berbagai bentuk kerja  sama  yang  dilakukan  untuk menghindari  hubungan  bisnis  dengan pihak lain. Dalam kasus St. Paul Fire & Marine  Insurance  Co.  v.  Barry  (1978), Pengadilan mendefinisikan pemboikotan sebagai  "suatu  metode  yang  digunakan
6 Aldi Munandar, 2023, Analisis Sentimen Netizen Indonesia Mengenai Boikot Produk , Journal of Islamic Banking and Economics Volume 3(1). h. 26
untuk  menekan  suatu  pihak  yang dengannya  salah  satu  pihak  memiliki suatu perselisihan, dengan cara menahan atau menekan orang lain untuk memberikan dukungan atau jasa dengan target." 7 Ini  juga  mencakup  tekanan pihak  ketiga  dalam  suatu  perjanjian untuk  tidak  berdagang,  yang  dilakukan sebagai  suatu  sarana  untuk  menekan secara  memaksa.  Beberapa  pesaing diboikot  dalam  upaya  untuk  mengusir mereka  dari  pasar,  sehingga  pemboikot dapat  menjalankan  bisnis  hanya  untuk diri mereka sendiri.  Namun,  tidak perlu untuk memboikot salah satu pihak yang terlibat dalam pelanggaran. Pemboikotan lain menargetkan pelanggan untuk eksploitasi dengan cara yang sama seperti penetapan harga, yaitu menolak  untuk  menjual  kecuali  sesuai dengan persyaratan tertentu. 8 Pemboikotan dalam dalam
persaingan  usaha  merupakan  salah  satu perjanjian  yang  dilarang.  Persaingan usaha  yang  sehat  sulit  dilaksanakan, karena  sejumlah  kebijakan  pemerintah yang  salah  pada  awalnya  menyebabkan pasar  atau  kegiatan  usaha  terdistorsi, persaingan  usaha  yang  sehat  ternyata sulit diterapkan. Sebaliknya,
pertumbuhan  bisnis  swasta  sebenarnya terjadi  di  masyarakat,  atau  konsumen, sebagian besar karena persaingan usaha yang tidak sehat. Perilaku yang menghalangi  atau mencegah persaingan disebut  persaingan  usaha  tidak  sehat. Pelaku  bisnis  yang  ingin  memegang
7 Siti Anisah, 2015, Penegakan dan Pengaturan Hukum Pemboikotan Dalam Antitrust Law Amerika Serikat, Jurnal Media Hukum Vol 22 No 2. H 176
8 Ibid, h. 177
9 Meita Fadhilah, 2019, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi
monopoli  melakukan  hal  ini  untuk menghentikan pesaing baru atau menghapus  mereka  secara  tidak  wajar. Karena ada beberapa elemen persaingan yang  harus  direbut  dan  dipertahankan, seperti  harga,  konsumen,  dan  pangsa pasar,  persaingan  sering  dianggap sebagai  hal  yang  tidak  menguntungkan bagi beberapa pelaku bisnis. Jika banyak pelaku  usaha  terlibat  dalam  proses persaingan, keuntungan mereka berkurang. 9
Oleh karena itu, banyak perjanjian atau  usaha  yang  tidak  adil  bagi  para pelaku  usaha  dan  masyarakat  pada umumnya.
Untuk menghasilkan keuntungan  sebesar  mungkin,  bisnis sering melakukan hal-hal yang merugikan pelanggan. Salah satu bentuk pembatasan  kegiatan  berusaha  pelaku usaha  dalam  Undang-Undang  No.  5 Tahun  1999  adalah  dengan  mengatur perjanjian  yang  dilarang.  Sebelum diperkenalkannya istilah perjanjian yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999, istilah perjanjian  Menurut  Wirjono,  perjanjian adalah hubungan hukum mengenai harta benda  antara  dua  pihak  yang  berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukannya, dan pihak lainnya berhak menuntut perjanjian itu dipenuhi. Namun,  menurut  Subekti,  perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua  orang  setuju  untuk  melakukan sesuatu. 10 Berdasarkan UU No. 5 Tahun
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial , Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3  No.1 h 66
10 Kiagoos Haqqy, 2021, Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol. 5. No. 2.h. 50
1999, yang dimaksud dengan perjanjian adalah  suatu  perbuatan  satu  atau  lebih pelaku  usaha  untuk  mengikatkan  diri terhadap  satu  atau  lebih  pelaku  usaha lain  dengan  nama  apa  pun,  baik  secara tertulis maupun tidak tertulis. UU No. 5
Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:
1. Oligopoli;
2. Penetapan harga;
3. Pembagian wilayah;
4. Pemboikotan;
5. Kartel;
6. Trust;
7. Oligopsoni; 8. Integrasi vertikal;
9. Perjanjian Tertutup;
10.  Perjanjian  dengan  Pihak  Luar Negeri.
Salah  satu  jenis  tindakan  yang diambil  oleh  para  pelaku  usaha  adalah perjanjian pemboikotan, yang dimaksudkan untuk mengeluarkan pelaku  usaha  lain  dari  pasar  yang  sama atau untuk mencegah masuknya pesaing baru  ke  dalam  pasar,  sehingga  pasar dapat bertahan hanya untuk kepentingan pelaku  usaha  yang  terlibat  dalam perjanjian  pemboikotan.  Salah  satu tujuan  pemboikotan  biasanya  adalah untuk menghukum perusahaan lain yang melanggar perjanjian yang menghambat persaingan atau untuk memaksa perusahaan  untuk  melakukan  hal-hal yang  biasanya  bertentangan  dengan persaingan. Namun demikian,
pemboikotan  juga  dapat  dilakukan secara tidak langsung. Misalnya,
perusahaan yang terlibat dalam
perjanjian pemboikotan meminta
perusahaan  yang  memasok  produk mereka  untuk  tidak  memasok  produk yang  sama  kepada  perusahaan  yang menjadi  target  perjanjian  pemboikotan. Jika perusahaan pemasok tidak mengindahkan  larangan  ini,  perusahaan yang  melakukan  pemboikotan  akan memutuskan hubungan Seruan  untuk  memboikot  produk yang terafiliasi pro Israel juga berhubungan dengan pemboikotan yang telah  termuat  dalam  Pasal  10  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  yang menyebutkan  pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian,  dengan  pelaku usaha pesaingnya, yang dapat
menghalangi  pelaku  usaha  lain  untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar  negeri.[15]  Selanjutnya  Pasal  10 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha  dilarang  membuat  perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa  dari  pelaku  usaha  lain  sehingga perbuatan tersebut:
a. Merugikan  atau  dapat  diduga akan  merugikan  pelaku  usaha lain; atau
b. Membatasi  pelaku  usaha  lain dalam  menjual  atau  membeli setiap  barang  dan  atau  jasa  dari pasar bersangkutan.
Pelanggaran atas Pasal 10 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tersebut,  Komisi  dapat  mengenakan tindakan administratif berupa penetapan pembatalan perjanjian baik pada
sebagian  atau  keseluruhannya.  Hal  ini berdasarkan Pasal 118 angka 4 Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta Kerja  yang mengubah Pasal 47 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  juncto  Pasal  7  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2021 tentang  Pelaksanaan  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat.  Selain  pembatalan  perjanjian, Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  Nomor 44  Tahun  2021  menyebutkan  bahwa dapat  pula  dikenakan  denda  dengan ketentuan sebagai berikut:
c. Paling banyak sebesar 50% (lima puluh  persen)  dari  keuntungan bersih  yang  diperoleh  Pelaku Usaha  pasa  Pasar  Bersangkutan, selama  kurun  waktu  terjadinya pelanggaran  terhadap  Undang- Undang; atau
d. Paling  banyak  sebesar  10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu  terjadinya  pelanggaran terhadap Undang-Undang Maka,  sepanjang  seruan  memboikot produk-produk yang terafiliasi pro Israel di  Indonesia  tidak  bertentangan  dengan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999, maka  seruan  untuk  memboikot  produk- produk  yang  terafiliasi  pro  Israel bukanlah suatu pelanggaran hukum, dan menjadi  pilihan  bagi  masyarakat  untuk menyikapinya  secara  bijak.  Tujuan boikot  ke  persaingan  bisnis  itu  ada. Karenanya,  harus  diluruskan  ke  publik bahwa  tindakan  boikot  yang  selama  ini dilakukan  itu  bukan  dalam  konteks
11 Heri Sudarsono, 2008, Telaah Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap
persaingan bisnis tapi komitmen terhadap kemanusiaan . Ajakan  boikot  hanyalah fanatisme tanpa hubungan agama karena perusahaan  yang  datang  ke  Indonesia hanya ingin berinvestasi. Meskipun kita ingin  menciptakan  lapangan  kerja, investasi  diperlukan.  Ajakan  untuk melakukan  pemboikotan  ini  adakan berdampak  pada.  Pemboikotan  produk ini akan meningkatkan permintaan untuk produk  sejenis  yang  tidak  berasal  dari Amerika  Serikat;  akibatnya,  harga produk non-Amerika akan meningkat.Selain  itu,  boikot  ini  akan meningkatkan  tingkat  pengangguran  di industri, dan boikot produk Amerika ini akan mengurangi dana pajak negara.
Di luar itu, franchise terikat pada perjanjian  dan  undang-undang  dengan perusahaan induk Amerika sesuai dengan kontrak yang disepakati bersama karena  urusan  franchise  Indonesia dikenakan  pajak  dan  gaji  pegawai, boikot  produk  ini  akan  menurunkan produksi perusahaan. Akibatnya, pemasukan  pajak  negara  akan  menurun dan  biaya  produksi  akan  meningkat. Kemudian  perusahaan  mungkin  harus mempekerjakan  lebih  banyak  karyawan karena biaya tetap produksi  akan turun. 11 Boikot  terhadap  produk  ini  akan berdampak  pada  penurunan  ekonomi Amerika  Serikat  serta  perekonomian nasional.Produk  ini  dibuat  di  dalam negeri,  seperti  daging  ayam,  sayur,  dan lainnya.  Boikot  produk  ini  akan berdampak  langsung  pada  penghasilan peternak  dan  petani.Selain  itu,  tenaga kerja yang digunakan untuk menjalankan  operasi  perusahaan  dan menghasilkan produk ini sebagian besar
Perekonomian Nasional , UNISIA, Vol. XXXI No. 70, h 420
Raad Kertha, Vol. 07, No. 02 Agustus 2024 – Januari 2025
berasal  dari  dalam  negeri.  Pendapatan turun  sebagai akibat  dari  boikot pemerintah  ini.  Pemerintah  dari  pajak perusahaan  dan  meningkatnya  krisis ekonomi dan sosial akibat pengangguran yang meningkat.
Akibat  banyak bisnis  lokal  yang terafiliasi  dengan  Israel  memanfaatkan boikot  untuk  berbagai  tujuan,  seperti mempromosikan merek pesaingnya meskipun merek tersebut tidak
disebutkan  dalam  daftar  produk  yang harus  diboikot  oleh  gerakan  boikot Palestina  seperti  BDN  Nash,  atau  oleh PBB sebagai perusahaan yang terafiliasi dengan  pemerintah  Israel.  Selain  itu, masyarakat  percaya  bahwa  ada  pihak- pihak tertentu yang memanipulasi boikot melalui  ormas-ormas  yang  tidak  resmi untuk memanfaatkan isu Palestina untuk keuntungan  bisnis  dan  menjatuhkan produk pesaing. Mereka sering melakukan boikot dengan hanya menyebut beberapa nama produk tertentu  sebagai  produk  yang  terafiliasi dengan Israel di media dan sosial media untuk membuat orang
tidak menggunakan produk tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di atas  maka  Boikot  produk  Israel  yang dilakukan oleh masyarakat tidak melanggar Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat,  karena  boikot  yang  dimaksud adalah  hanya  sebatas  ajakan  bukan dengan  menggunakan  suatu  perjanjian seperti  yang  dijelaskan  dalam  Undang- Undang No. 5 Tahun 1999. Memboikot produk-produk yang terafiliasi pro Israel bukanlah suatu pelanggaran hukum, dan menjadi  pilihan  bagi  masyarakat  untuk menyikapinya  secara  bijak.  Tujuan
boikot  ke  persaingan  bisnis  itu  ada. Karenanya,  harus  diluruskan  ke  publik bahwa  tindakan  boikot  yang  selama  ini dilakukan  itu  bukan  dalam  konteks persaingan bisnis tapi komitmen terhadap kemanusiaan\

## DAFTAR PUSTAKA Jurnal
Anisah  Siti,  2015,  Penegakan  dan  Pengaturan Hukum  Pemboikotan  Dalam  Antitrust Law  Amerika  Serikat,  Jurnal  Media Hukum Vol 22 No 2. Fadhilah  Meita,  2019, Penegakan  Hukum Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Oleh Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial , Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3  No.1 Haqqy Kiagoos, 2021, Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol. 5. No. 2.
Lali ,Audra dkk, 2021, Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah  Terhadap  Pemboikotan  Produk Israel ,  Jurnal  Ekonomi  Syariah,  Vol.  2. No.2, Munandar Aldi, 2023, Analisis Sentimen Netizen Indonesia  Mengenai  Boikot  Produk , Journal of Islamic Banking and Economics Volume 3(1). Sudarsono  Heri,  2008, Telaah  Dampak  Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian
Nasional , UNISIA, Vol. XXXI No. 70, Wibowo  Prihandono  Dkk,  Respon  Publik Terhadap  Fatwa  Boikot  Produk  Israel Oleh  Majelis  Ulama  Indonesia,  Journal Publicuha Vol7 No 1.
Website https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/ 15/boikot-produk-israel-antara- solidaritas-kemanusiaan-dan-dampak- ekonomi-lokal  diakses  pada  tanggal  13 Juli 2024 pukul 09.00 wita https://news.detik.com/kolom/d- 7071494/boikot-produk-israel-dan- dukungan-untuk-palestina  diakses  pada tanggal 13 pukul 10.15 wita https://unusa.ac.id/2023/11/05/dampak-konflik- israel-palestina-pada-boikot-produk- perspektif-perilaku-investor-dan-black-
Raad Kertha, Vol. 07, No. 02 Agustus 2024 – Januari 2025
swan-strategy/  diakses  pada  tanggal  13 Juli 2024 pukul 10.00