## Kondisi Aksi Pengungsi Dan Pencari Suaka Terhadap Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016
Conditions of Action for Refugees and Asylum Seekers on the Implementation of Presidential Regulation No. 125 Year 2016
Moh. Arpat Rasyid *
* Email: arpatsyd67@gmail.com Universitas Sawerigading Makassar
Diterima: 18 Mei 2022 / Disetujui: 30 Agustus 2022

## ABSTRAK
Keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia bukanlah hal baru, meskipun Indonesia belum meratifikasi  Konvensi  Pengungsi  1951  dan  Protokol  1967,  yang  berarti  seharusnya  bukan  menjadi kewajiban  Indonesia  untuk  mengurus  mereka.  Dalam  menghadapi  masalah  tersebut,  penelitian  ini menggunakan  metode  empiris  dan  normatif  empiris  untuk  menggambarkan  masalah  yang  diteliti. Peninjauan  kembali  penempatan  Pengungsi  dan  Pencari  Suaka  di  Rumah  Detensi  Imigrasi berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.
Kata Kunci: Pengungsi, Pencari Suaka, Hukum

## ABSTRACT
The existence of refugees and asylum seekers in Indonesia is not new, even though Indonesia has not ratified  the  1951  Convention  on  Refugees  and  the  1967  Protocol,  which  means  it  should  not  be Indonesia's  obligation  to  take  care  of  them.  In  dealing  with  these  problems,  this  study  uses  an empirical  and  normative  empirical  method  to  describe  the  problem  under  study.  Review  the placement of refugees and asylum seekers in the Immigration Detention Center under Law no. 6 of 2011 and Presidential Regulation No. 125 the Year 2016 .
Keywords : Refugees, Asylum Seekers, Law
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Pengungsi dan pencari suaka keluar dari  negara  mereka  dengan  berbagai rencana  dan  harapan  (Shacknove  n.d.). Mendapatkan  negara  penampung  yang terbaik  adalah  hal  yang  mereka  impikan. UNHCR(Nation n.d.), atau United Nation High  Commisioner  of  Refugee adalah sebuah  badan  yang  merupakan  bagian dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) atau United  Nation (UN)  yang  memiliki
tugas  khusus  untuk  mengurus  dan menangani  pengungsi  dan  para  pencari suaka. Tugas mereka termasuk juga untuk menentukan dimana pengungsi dan pencari suaka harus ditempatkan.
Apabila  kita  sebagai  masyarakat Indonesia melihat pemerintah kita mengurus berbagai pengungsi dari seluruh dunia, tentu ada beberapa kelompok yang akan  merasa  bangga,  dimana  negara  dan pemerintahnya dapat terlibat secara
langsung dalam membantu dan memperjuangkan  kemanusiaan.  Tetapi faktanya,  singgahnya  para  pengungsi  dan pencari  suaka  di  Indonesia  memicu timbulnya  suatu  masalah  baru  bagi Indonesia.
Posisi  Indonesia yang  terletak diantara  dua  benua  dan  dua  samudera, yaitu  diantara  benua  Asia  dan  Australia, dan  Samudera  Pasifik  dan  Samudera Hindia,  menjadikan  Indonesia  menjadi tempat  transit  yang  strategis,  baik  untuk pergerakan atau para pengungsi asing asal Asia  yang  bergerak  menuju  benua Australia.  Sejak  tahun  1999,  Indonesia dijadikan  tempat  transit  terutama  untuk orang-orang Timur Tengah yang sebagian besar  menuju  ke  Pulau  Christmas  Island, yang  pada  akhirnya  membuat  pemerintah Indonesia kesulitan dalam hal penanganan pengungsi  tersebut  (Sultoni,  Widagdo, Suryokumoro).
Jikalau  kita  melihat  dari  kacamata hukum, membludaknya jumlah pengungsi dan  pencari  suaka  yang  ada  di  Indonesia bukanlah  hal  yang  patut  untuk  dianggap lazim.  Salah  satu  alasannya  adalah, sebagai  salah  satu  negara  yang  tidak meratifikasi  Konvensi  1951  tentang Pengungsi (Sultoni, Widagdo, Suryokumoro)  yang  mengatur  tentang status  pengungsi  di  dunia  Internasional
dan  siapa  yang  patut  dianggap  sebagai pengungsi  dan  siapa  yang  tidak,  serta Protokol  1967(Nation  n.d.),  Indonesia tidaklah memiliki kewajiban untuk menampung  para  pengungsi  yang  datang dari seluruh penjuru dunia, dengan alasan apapun  yang  mereka  katakan.  Tetapi kenyataannya, Indonesia menerima hampir seluruh pengungsi yang datang ke wilayah  Indonesia. Ketidaklengkapan dan ketidaksiapan
Indonesia dalam menghadapi  kedatangan  mereka  pun tercermin dengan kondisi pengungsi yang sekarang ini ada di Indonesia.
Seluruh  aktivitas  dan  keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia ini  tentu  saja  tidak  bisa  dianggap  sebagai sesuatu  yang  dapat  dilepas  bebas  tanpa pengawasan.  Selain  dapat  menyebabkan situasi yang tidak kondusif di masyarakat sehingga  dapat  menimbulkan  keresahan tersendiri,  situasi  tersebut  juga  dapat mengancam  kedaulatan  dan  keamanan negara.  Contoh  situasi  yang  dapat  terjadi seperti pengungsi(Harper n.d.) dan pencari  suaka  yang  tidur  di  pinggir  jalan karena  mereka  tidak  memiliki  rumah untuk  singgah,  mengemis  demi  mencari uang  karena  mereka  tidak  ada  yang mengurus dan menjamin, hingga melakukan kejahatan demi
melangsungkan  hidup,  menambah  parah situasi yang ada di Indonesia saat ini.
UNHCR, tidak berdiri diam, melakukan  berbagai  hal  untuk  mencegah hal  tersebut.  Tetapi,  pada  akhirnya  pun kembali  ke  pemerintah  Indonesia,  yaitu bagaimana pihak Indonesia akan melaksanakan  dan  membantu  UNHCR sebagai  pihak  yang  bekerja  sama  dalam menanggulangi  masalah  ini.  Pemerintah Indonesia  mengambil  keputusan,  untuk menempatkan para pengungsi dan pencari suaka ini di Rumah Detensi Imigrasi (UU No  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian 2011), yang menurut Undang-Undang No. 6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian seharusnya  bukanlah  sebuah  tempat penampungan  bagi  para  pengungsi  dan pencari  suaka.  Ditempatkan  dibawah naungan  Imigrasi,  tentu  Imigrasi  kembali menjadi salah satu pihak yang bertanggung  jawab  dalam  menanggapi masalah-masalah  tersebut.  Berdasarkan data  dari  International  Organization  of Migration  (IOM),  jumlah  pengungsi internasional  secara  keseluruhan  yang masuk  ke  Indonesia  berjumlah  11,664 (sebelas  ribu  enam  ratus  enam  puluh empat),  yang  mana  secara  jumlah  tentu tidak  bisa  dikategorikan  sebagai  sedikit (Sakharina  n.d.).  Meski  hanya  menjadi tempat  penampungan  sementara  sampai
UNHCR  menentukan  status  mereka sebagai  pengungsi  dan  pencari  suaka, serta  menempatkan  mereka  ke  negara ketiga,  beban  yang  ditanggung  oleh pemerintah  Indonesia  tidaklah  berjumlah sedikit.  Dengan  kondisi  dimana  bantuan dana yang diberikan oleh IOM (International  Organization  of  Migration) pun  masih  tidak  dapat  menutupi  seluruh dana  yang  dibutuhkan,  Indonesia  pun tidak  bisa  menghindar  dari  tanggungan dana  yang  masih  meluber  tersebut (Missbach  2016).  Meski  sebagian  besar diletakkan  di  rumah  detensi  Imigrasi, tetapi  tidak  secara  keseluruhan.  Ada sebagian  pengungsi  yang  diletakkan  di community center, atau bahkan di Rumah Susun  dan  Sewa  seperti  di  Jemundo Sidoarjo (Pamungkas n.d.).
Tujuan  penelitian  adalah  untuk mengetahui  upaya  yang  perlu  dilakukan agar  menghadapi  kondisi  aksi  pengungsi dan pencari suaka yang berdasarkan pada implementasi  Perpres  No  125  Tahun 2016.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  interpretif  dengan  pendekatan etnografi,  yang  mana  objek  penelitiannya dilakukan  dengan  pendekatan sense  of realities ,  artinya  mengutamakan  rasa realitas  dengan  melakukan  pengamatan
fenomena terhadap keberadaan pengungsi dan  pencari  suaka  di  Indonesia  terutama dalam menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan pada keberadaannya.
Penelitian  ini  juga  didukung  dengan pendekatan normatif-empiris dengan melakukan  analisis  atas  keberlakuan hukum  normatif  terhadap  perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun
deretan  dasar  hukum  pendukung  metode penelitian normatif-empiris, yakni :
1. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun
2011 tentang Keimigrasian
2. Peraturan Pemerintah No 125 tahun
2016 Tentang penanganan
pengungsi dari luar negeri.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menghadapi  seluruh  permasalahan yang timbul akibat keberadaan pengungsi dan  pencari  suaka,  tentu  menempatkan Indonesia  dalam  situasi  yang  cukup  sulit. Terlebih  lagi,  sebagai  negara  yang  tidak meratifikasi  Konvensi  1951  dan  Protokol 1967,  tentu  Indonesia  sendiri  secara hukum  memiliki  status  sebagai  negara yang tidak memiliki kewajiban menangani  pengungsi  dan  pencari  suaka. Alasan  utama  Indonesia  turut  serta melibatkan diri untuk menangani masalah ini  adalah  karena  Indonesia  merupakan negara  yang  sangat  menjunjung  tinggi
Hak  Asasi  Manusia.  Melihat  keberadaan pengungsi  dan  pencari  suaka  yang berkeliaran  tanpa  ada  yang  mengurus, tentu Indonesia tidak tinggal diam.
Tetapi, apabila kita lihat perundang- undangan  kita,  tidaklah  ada  satupun Undang-Undang yang mengatur mengenai  Pengungsi  dan  Pencari  Suaka, termasuk  Undang-Undang  No.6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang seharusnya memuat segala peraturan yang terkait dengan Orang Asing tidak memuat sedikitpun  peraturan  mengenai  pengungsi dan pencari suaka.
Setelah  serentetan  rancangan  yang dilakukan  dan  dibuat,  pada  akhirnya muncul  suatu  peraturan  yang  khusus mengatur  tentang  Penanganan  Pengungsi Dari  Luar  Negeri,  yaitu  Peraturan Presiden  No.125  Tahun  2016,  yang  pada akhirnya  menjadi  salah  satu  dasar  hukum untuk  menangani  Pengungsi  dan  Pencari Suaka.  Tercantum  pada  pasal  9  yang berbunyi :
“Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan  darurat  segera  dilakukan tindakan berupa: memindahkan Pengungsi  ke  kapal  penolong  jika kapal akan tenggelam; membawa ke pelabuhan  atau  daratan  terdekat jika  aspek  keselamatan  nyawa Pengungsi dalam keadaan
terancam; mengidentifikasi Pengungsi yang membutuhkan bantuan  medis  gawat  darurat; menyerahkan  orang  asing  yang diduga  Pengungsi  kepada  Rumah Detensi  Imigrasi  di  pelabuhan  atau daratan terdekat.”
Secara  langsung  juga  menyatakan pada  huruf  d  bahwa  orang  asing diserahkan kepada Rumah Detensi Imigrasi.  Hal  ini  juga  sebagai  pernyataan langsung  dari  Perpres  ini  bahwa  Rumah Detensi  Imigrasi  sekarang  menjadi  salah satu  penampungan  utama  bagi  pada pengungsi  dan  pencari  suaka.  Pada  pasal 19  pun  dikatakan  bahwa  Kepolisian Negara  Indonesia  yang  dimaksud  pada pasal  18  wajib  menyerahkan  pengungsi kepada Rumah Detensi
Imigrasi (Peraturan  Presiden  No.  125  Tahun  2016 tentang  Penanganan  Pengungsi  Dari  Luar Negeri n.d.).
Selaku dengan berlakunya Peraturan Presiden  No.125  tahun  2016  ini,  ada beberapa tugas yang baru yang dilaksanakan oleh Rumah Detensi
Imigrasi  selain  dari  yang  telah  tercantum pada  Undang-Undang  No.6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian, antara lain:
1) Menjadi tempat penampungan pengungsi 2) Melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap pengungsi 3) Ikut  melaksanakan  identifikasi  dan pendataan terhadap pengungsi
Beberapa fungsi lainnya yang dilaksanakan oleh Rumah Detensi Imigrasi  ataupun  petugas  yang  ada  di sana,  yang  dilaksanakan  guna  menunjang penanganan  pengungsi  dan  pencari  suaka di  Indonesia,  serta  meningkatkan  kualitas pelayanan yang sekarang telah ada.
Seiring dengan meningkatnya keterlibatan  pihak  Imigrasi,  khususnya Rumah Detensi Imigrasi dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, tentu  kebutuhan  yang  sudah  ada  semakin meningkat.  Meski  begitu,  hingga  kini, kontribusi  dan  bantuan  yang  diberikan pemerintah masih kurang dari segi materi, dan  hanya  mengutamakan  pada  segi supervisi.  Kekurangan  ini  belum  bisa ditutupi,  sehingga  meski  telah  keluar suatu  peraturan  yang  mengatur  tentang penanganan  pengungsi  dari  luar  negeri, masalah ini tidak sepenuhnya teratasi.
Selain  itu,  pada  kenyataannya timbul  suatu  kontroversi  tersendiri  yang timbul  dari  keluarnya  Peraturan  Presiden ini.  Kontroversi  ini  disebabkan  oleh Peraturan  ini  sendiri  dikeluarkan  dengan keadaan yang bertentangan dengan
Undang-Undang No.6 Tahun 2011
tentang  Keimigrasian,  yang  menyatakan bahwa  Rumah  Detensi  Imigrasi  adalah tempat  penampungan  bagi  para  orang asing yang terkena Tindakan Administratif Keimigrasian atau menunggu  deportasi,  yang  oleh  peraturan ini dijadikan sebagai tempat penampungan  bagi  para  pengungsi  dan pencari  suaka,  yang  mana  bukanlah subjek  dari  Rumah  Detensi  Imigrasi. Pertentangan  itu  berakhir  dengan  sebuah omongan  belaka,  yang  pada  akhirnya surut  dan  tidak  dipermasalahkan,  meski situasi di lapangan membutuhkan kepastian.
a) Psikologis dan Kebiasaan
Hidup  dalam  suatu  negara  dengan waktu  yang  sudah  cukup  lama,  jelas manusia  secara  psikologis  telah  memiliki selera dan kebiasaan yang telah mengakar dalam  diri  mereka.  Karakteristik  dan selera yang dimiliki manusia dapat sangat bervariasi,  dan  bahkan  sebagian  manusia mengalami  kesulitan  dalam  beradaptasi dengan  lingkungan  baru  mereka.  Tidak terkecuali  para  pengungsi  dan  pencari suaka yang hidup di Indonesia, yang telah menjalani  kehidupan  mereka  lama  di negara  lain,  bahkan  mungkin  sejak mereka lahir, yang pada akhirnya menanamkan sebuah selera dan kebiasaan yang  akhirnya  mengakar  di  dalam  diri
mereka.  Tentu,  seperti  yang  tadi  telah digambarkan,  ada  sebagian  besar  dari mereka  yang  sulit  melakukan  adaptasi dengan lingkungan di Indonesia, khususnya  suasana  di  Rumah  Detensi Imigrasi.  Kesulitan  dalam  beradaptasi tersebut  terjadi  dalam  beberapa  faktor, seperti  lingkungan  tempat  tinggal  yang berbeda,  cara  bersosialisasi,  pakaian, ataupun  makanan  yang  berbeda  dengan yang mereka dapat sebelumnya atau yang selama ini mereka rasakan.
Selain  dari  itu,  dengan  berada  di tempat baru, khususnya bagi mereka yang sulit  beradaptasi,  kecemasan  mereka terhadap  lingkungan  juga  lebih  tinggi. Mereka  khawatir  dalam  menghadapi segala  hal,  mulai  dari  hal  keamanan mereka, makan mereka, hingga bagaimana  mereka  akan  diperlakukan ataupun  bagaimana  masa  depan  mereka kelak.  Kekhawatiran  itu  timbul  semata- mata  bukanlah  karena  keinginan  mereka, tetapi  memang  keadaan  mendesak  yang sebelumnya  mereka  rasakan  di  negara mereka  membuat  mereka  cenderung untuk  lebih  siaga,  khususnya  di  negara yang  baru  mereka  kunjungi,  yang  belum mereka kenal dengan baik.
Seiring  berjalannya  waktu,  ternyata ada  banyak  kejadian  dan  masalah  yang timbul  dikarenakan  oleh  hal-hal  tersebut,
ataupun  beberapa  hal  lainnya.  Pengungsi dan pencari suaka cenderung lebih sensitif terhadap segala hal. Tidak jarang pengungsi dan pencari suaka ini melakukan  aksi  mogok  makan  sebagai aksi  protes  mereka  terhadap  hal-hal  yang mereka  anggap  kurang  ataupun  tidak mereka sukai. Aksi mogok makan ini pun terjadi  tidak  hanya  di  satu  tempat,  tetapi di  berbagai  tempat  di  seluruh  Indonesia, dan dengan berbagai alasan.

## b) Aksi Mogok Makan
Aksi  mogok  makan  merupakan salah  satu  aksi  populer  yang  dilakukan sebagai  aksi  untuk  protes  akan  sesuatu, yang juga merupakan suatu cara perlawanan  tanpa  kekerasan.  Dalam  aksi mogok  makan  ini,  seseorang  berpuasa untuk melakukan protesnya, yang tujuannya  yaitu  membangkitkan  rasa bersalah  dari  sosok  yang  diprotes, sehingga  kemauan  dari  sang  protestan dapat  dipenuhi.  Aksi  mogok  makan  ini juga bukanlah suatu hal yang asing terjadi di  Rumah  Detensi  Imigrasi.  Pengungsi dan  pencari  suaka  ini  melakukan  mogok makan  sebagai  aksi  protes  mereka. Berbagai  pengungsi  dari  negara-negara seperti  Afghanistan,  Iran,  Bangladesh, dan  negara-negara  asal  para  pengungsi lainnya  pun  pernah  melakukan  aksi mogok makan.
Alasan  para  pengungsi  dan  pencari suaka  ini  melakukan  aksi  mogok  makan sangatlah  bervariasi.  Mereka  merasa bahwa  apabila  mereka  melakukan  mogok makan  ini,  tentu  pemerintah  Indonesia sebagai pihak yang sekarang menjalankan kewajiban  untuk  mengurus  mereka  dan mengawasi  mereka  tidak  akan  tinggal diam  dan  mulai  mengambil  tindakan untuk menyelesaikan masalah yang membuat  mereka  melakukan  aksi  mogok makan  ini.  Terlebih  lagi,  pemerintah Indonesia bisa disalahkan bila sampai ada korban  dengan  terjadinya  aksi  mogok makan  ini,  meskipun  memang  tidak semuanya  merupakan  kesalahan  dari pemerintah  Indonesia  sendiri.  Terkadang, para  pengungsi  dan  pencari  suaka  ini melakukan  aksi  mogok  makan  sebagai aksi  protes  pada  pihak  ketiga,  yang  pada akhirnya  membuat  pemerintah  Indonesia sendiri  kewalahan  dan  hanya  bisa melarikan mereka ke rumah sakit.
Permasalahan pertama yang menjadi  alasan  para  pengungsi  dan pencari  suaka  melakukan  aksi  mogok makan  adalah  karena  keamanan  di Rudenim  yang  masih  kurang.  Kasus  ini terjadi beberapa kali,
Penetapan  status  pengungsi  yang dilakukan  oleh  UNHCR  sering  terhambat dan  butuh  waktu  lama  untuk  dilakukan.
Padahal,  para  pengungsi  ini  sangatlah membutuhkan  status  tersebut  secepat mungkin. Melihat jumlah pengungsi yang sangat membludak, memang bisa dimaklumi bahwa gerak kerja mereka jadi semakin  sulit  karena  beban  yang  berat. Tetapi, para pengungsi tidak bisa memahami  hal  itu,  dikarenakan  mereka pun dalam situasi yang tidak enak. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya mogok  makan  yang  dilakukan  oleh  para pengungsi, yaitu sebagai aksi protes untuk menuntut  status  pengungsi  mereka  agar segera dikeluarkan oleh UNHCR.
Terjadinya  aksi  mogok  makan sebagai cara “ngambeknya” para pengungsi  karena  tidak  ditempatkan  di tempat  yang  mereka  mau  pun  kadang terjadi.  Contohnya,  salah  satu  pengungsi dari negara Irak, Motjaba, melakukan aksi mogok  makan  sebagai  bentuk  protes terhadap  penitipan  dirinya  di  Rumah Detensi  Imigrasi  Jayapura,  Papua,  yang mana  ia  hanya  minum  air  putih  dan terkadang teh manis, tetapi tidak menyantap  nasi,  roti,  ataupun  susu  yang diberikan(Janur n.d.).
Ketidakcocokan  dengan  makanan pun menjadi salah  satu pemicu terjadinya aksi  mogok  makan  yang  dilakukan  oleh para  penghuni  Rumah  Detensi  Imigrasi ini.  Mereka  merasa  tidak  cocok  dengan
makanan  yang  diberikan  kepada  mereka, dan  pada  akhirnya  memilih  untuk melakukan aksi protes tersebut. Memang, sebagian  besar  Rumah  Detensi  Imigrasi memberikan  makan  para  pengungsi  dan pencari  suaka  makanan  seperti  nasi  yang sudah  dimasukkan  dalam  kotak.  Rumah Detensi Imigrasi di Jakarta contohnya. Di Makassar,  petugas  Rudenim  memberikan makan yang telah diporsikan sama secara keseluruhan.  Hal-hal  ini  membuat  para pengungsi, khususnya yang sulit beradaptasi  dengan  makanan  menjadi merasa  bahwa  mereka  lebih  baik  tidak makan.  Tetapi,  Rumah  Detensi  Imigrasi Kupang  melakukan  pendekatan  yang berbeda.  Mereka  dapat  meminimalisir masalah  satu        ini  dengan  membiarkan salah  seorang  perwakilan  dari  masing- masing negara asal pengungsi untuk pergi ke  pasar  dan  membeli  bahan  masakan, dan  membuat  masakan  sesuai  dengan selera masing-masing.
Yang terakhir, dan merupakan salah satu  masalah  utama  yang  menimbulkan aksi  protes  dengan  mogok  makan  di berbagai tempat, yaitu ketidakpastian dari pihak UNHCR dan IOM dalam memberikan  status  pengungsi  kepada mereka  dan  menempatkan  mereka  ke negara ketiga. Berbagai kasus aksi mogok makan terjadi karena alasan ini.
Pemerintah  Indonesia  pun  tidak  bisa melakukan  banyak  hal,  selain  mendesak pihak  UNHCR  dan  IOM  untuk  segera menentukan  status  para  pengungsi  dan menempatkan  mereka  ke  negara  ketiga. UNHCR dan IOM terlalu banyak berjanji dan  kurang  aksi,  sehingga  membuat  para pengungsi  dan  pencari  suaka  ini  kecewa dan  merasa  “digantung”.  Kekurangan  ini pun  hanya  bisa  ditutupi  dengan  kata “maaf” dan “tunggu” yang pada akhirnya mempersulit  kondisi  Indonesia  sebagai negara  penampung,  yang  konsekuensinya harus  menampung  para  pengungsi  dan pencari  suaka  ini  lebih  lama  lagi,  yang akhirnya  menghabiskan  lebih  banyak biaya

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia hanyalah  negara  penampung  sementara, yang  tidak  bisa  memfasilitasi  setiap pengungsi  dan  pencari  suaka  ini  dengan maksimal.  Keberadaan  pengungsi  dan pencari suaka di Indonesia tetap tidak bisa dianggap  sebagai  suatu  prioritas,  terlebih lagi  Indonesia  yang  belum  meratifikasi Konvensi  1951  tentang  Pengungsi  dan Protokol 1967, yang semakin menguatkan alasan  untuk  Indonesia  tidak  terlibat terlalu  jauh  sampai  menjadi  negara penampung utama. Meskipun sekarang ini
jumlah pengungsi dan pencari suaka yang ditampung  sementara  di  Indonesia  ini cukup  banyak,  tetapi  jangka  waktu menampung  yang  semakin  lama  ini membuat  pengeluaran  semakin  besar, sehingga  membuat  kondisi  ekonomi  di Indonesia semakin terguncang.
Diharapkan  dengan  dipusatkannya tugas  pengurusan  pengungsi  dan  pencari suaka di Rudenim ini, kedepannya kinerja dan  prosedur  kerja  akan  semakin  rapi, terstruktur,  dan  terarah,  sehingga  tidak akan  lepas  kontrol  dan  bisa  memberikan output sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Antje  Missbach,  Troubled  Transit:  Asylum Seekers  Stuck  in  Indonesia,  ,  2016, dalam  UMBARA:  Indonesian  Journal of  Anthropology,  Dr.  Selly  Riawanti,
MA
Cahyo  Pamungkas,  Mereka  yang  Terusir:
Studi Tentang Ketahanan Sosial Pengungsi  Ahmadiyah  dan  Syiah  di Indonesia Erica Harper, International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation Sakharina,  Iin  Karita  dan  Kadarudin,  Buku Ajar  Pengantar  Hukum  Pengungsi Internasional : Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional,  dan  Pengungsi  Dalam Negeri United  Nation,  The  United  Nations  High Commissioner  for  Refugees  (UNHCR)
:  The  Politics  and  Practice  of  Refugee
Protection
International  Organization  for  Migration (IOM) Indonesia, Misi IOM di Indonesia, 2010 Shacknove, Andrew E., "Who Is a Refugee?", Ethics 95, No. 2, Januari, 1985
Universitas  Brawijaya,  Alasan  Indonesia Belum  Meratifikasi  Konvensi  1951 Tentang  Pengungsi  Dan  Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia