## KOMPETENSI TENAGA PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA SUNGAITUAK KECAMATAN TANAHGROGOT KABUPATEN PASER

## PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## Oleh
Facridshal Makayasa Yuwono 1 , Muchlis Hamdi 2 , Mansyur Ahmad 3
1) Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri makayasa.211@gmail.com
2, 3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## Abstract
T he Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration is the mandate of Nawacita Jokowi-JK, especially the third Nawacita, namely “Building Indonesia from the periphery by strengthening regions and villages”. An area that has good infrastructure can be ensured that an area has a strong economic condition. If the area has relatively poor infrastructure, its economic condition also tends not to be as bad, because the growth of economic power is greatly affected by the construction of the infrastructure itself. The development of infrastructure from planning, implementation and evaluation must be truly considered by the regional government and village officials. Village assistance is present to carry out community empowerment actions through assistance, organization, direction and facilitation of the Village. The  researcher  was  interested  in  conducting  research  is  The  Competency  of  Village  Office  In Village Infrastructure Development In Sungaituak Village Tanahgrogot Sub District Paser District. This research is aims on finding out and analyzing the Competencies of Village Facilitators in Infrastructure Development, factors that hinder the Competence of Village Facilitators in Village Infrastructure Development and what strategies to improve the Competence of Village Facilitators in Village Infrastructure Development.
This research method uses descriptive research with a qualitative approach. The informants were determined by purposive sampling technique. Data collection techniques are carried out by interview, observation and documentation. The data analysis techniques are by data reduction, data presentation, and conclusion/verification.
The results of the study show that the Village Facilitator Competency is not adequate and maximal so that the development of village infrastructure has not been optimal and some have not  been  fully  realized.  The  factors  that  influence  the  competency  of  the  assistant  staff  are motivation, skills and knowledge. The strategy based on the SWOT analysis is the improvement of regulations regarding village facilitators, Improvement of the system of qualifications of village facilitators, Supervision and evaluation of governmental agencies to more sustainable village facilitators,  Competency  improvement  programs  for  village  facilitators,  village  officials  and village communities in village infrastructure development, village infrastructure development and increasing village facilitator productivity in village development.
Keywords: village facilitator competence, development, village infrastructure.

## Abstrak
K ementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah mandat dari Nawacita Jokowi-JK, khususnya Nawacita ketiga, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. Suatu daerah jika memiliki infrastruktur yang bagus, bias dipastikan sebuah daerah memiliki keadaan ekonomi yang kuat. Jika suatu daerah memiliki infrastruktur yang relatif jelek, keadaan ekonominya pun cenderung tidak begitu bagus, karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur itu sendiri. Pembangunan infrastruktur dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah daerah, perangkat desa dan masyarakat. Pendampingan desa hadir untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kompetensi Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Sungaituak Kecamatan Tanahgrogot Kabupaten Paser. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastruktur, faktor yang menghambat Kompetensi Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa dan Strategi apa untuk meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan kecuali masyarakat menggunakan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Tenaga Pendamping Desa belum memadai dan maksimal sehingga pembangunan infrastruktur desa belum optimal dan ada yang tidak terealisasi keseluruhan. Adapun faktor yang memengaruhi kompetensi tenaga pendamping desa, yaitu motivasi, keterampilan, dan pengetahuan. Strategi yang dilakukan berdasarkan analisis SWOT,  yaitu  perbaikan  peraturan  mengenai  pendamping  desa,  Perbaikan  sistem  kualifikasi perekrutan pendamping desa, Pengawasan dan evaluasi pemerintah kepada pendamping desa harus lebih kontinyu, Program peningkatan kompetensi pendamping desa, perangkat desa dan masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur desa, pengembangan infrastruktur desa serta peningkatan produktivitas pendamping desa dalam pembangunan desa.
Kata kunci: kompetensi tenaga pendamping desa, pembangunan, infrastruktur desa
PENDAHULUAN K ehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau yang biasa disingkat Kemendes PDTT adalah mandat dari Nawacita Jokowi-JK,  khususnya Nawacita ketiga, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bukan hanya sekadar perkara kelembagaan semata, melainkan  mempunyai  dasar  filosofis, membutuhkan bangsa yang mandiri, bermartabat, pemerintah yang kuat dan demokratis.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal (daerah dan desa), yakni pusat yang menghargai lokal, dan lokal yang menghormati pusat. Kemandirian desa akan menjadi fondasi dan kekuatan NKRI, karena di desa bisa dijadikan sebagai pusat pertumbuhan dan kreativitas sosial ekonomi masyarakat sehingga lapangan pekerjaan baru semakin terbuka, pengangguran semakin berkurang, urbanisasi bisa ditekan, dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Facridshal Makayasa Yuwono dkk.: Kompetensi Tenaga Pendamping Desa ....
Undang-Undang No.  6  Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa pada dasarnya otonomi desa memiliki tujuan sebagai berikut.
(1)  memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI;
(2)  memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan;
(3)  mendekatkan perencanaan pembangun- an ke masyarakat;
(4) memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
(5)  menciptakan  efisiensi  pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
(6) menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;
(7) memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
(8) menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintah dan pembangunan;
(9) membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat; dan
(10)merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.
Banyaknya jumlah desa di Indonesia ikut memengaruhi kemajuan pembangunan nasional, dengan demikian untuk
mewujudkan kondisi desa sebagaimana dijelaskan pada tujuan Undang-Undang Desa, tentunya banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan serta seluruh stakeholders. Salah satunya pemerintah menargetkan jumlah desa tertinggal akan berkurang lebih dari yang ditetapkan di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)  2015-2019 sesuai dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015, yaitu berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Upaya mengejar ketertinggalan, desa harusnya dibangun selain fokus pada sumber daya manusia juga pada aspek pembangunan infrastruktur desa yang menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. data kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang menggunakan anggaran dana desa (ADD) di Desa Sungaituak pada 2015-2017 dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 Data Penggunaan Dana Desa Kegiatan Sarana dan Prasarana Desa Sungaituak (2015-2017)
No Kegiatan Sarana dan Prasana Tahun Meter Unit Rencana Dana Desa (RP) Realisasi Dana Desa (RP) 1 Penghamparan Batu Badan Jalan Desa Dusunhilir 2015 0 1 Rp42,062,704 Rp42,062,704 2 Penimbunan dan Pengerasan Badan Jalan RT 09 150 1 Rp31,527,600 Rp31,527,600 3 Pembuatan Badan Jalan Desa RT 01 dan RT 02 0 1 Rp100,160,000 Rp100,160,000
5 Pembuatan Jembatan Titian RT 12 2015 7 1 Rp28,155,000 Rp28,155,000 6 Pembuatan Jembatan Titian RT 09 6 1 Rp20,625,516 Rp20,625,516 7 Pembuatan Jalan Titian RT12 0 1 Rp59,729,008 Tidak Terealisasi 8 Peningkatan Badan Jalan Desa Tanahuruk dan Hamparan Batu di dusun hilir 2016 500 1 Rp581,560,000 Rp581,560,000 9 Pengrehapan Jembatan Jalan Desa Dusunhilir 8 1 Rp49,547,000 Rp49,547,000 10 Pembangunan Jalan Desa 2017 7 Rp581,373,239  Rp571,372,500 11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan 1 Rp24,045,465 Rp24,045,000 12 Pembangunan Jembatan 1 Rp29,182,000 Rp29,182,000 Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser 2018
Tabel 1 menunjukkan bahwa adanya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan Desa Sungaituak pada 2015-2017 berdasarkan berapa kegiatan yang dilakukan, meter, anggaran dana desa (DD) yang direncanakan dan realisasi DD yang telak dilaksanakan. Telah diihat di atas bahwa pada 2015 Desa Sungaituak ada tujuh kegiatan sarana dan prasana yang dianggarkan dalam DD tetapi, ada satu kegiatan yang tidak terealisasi 100%, yaitu kegiatan pembangunan jalan titian Rukun Tetangga 12. Sedangkan, pada 2016 Desa Sungaituak menganggarkan pada DD ada dua kegiatan pembangunan dan hasilnya terealisasi keseluruhan. Berbeda lagi pada 2017 Desa Sungaituak ada tiga kegiatan sarana dan prasana yang dianggarkan dalam DD hasilnya terealisasi keseluruhan akan tetapi tidak terserap 100%, yaitu pembangunan jalan desa yang awalnya rencana DD sebesar Rp581,373,239 dan realisasinya Rp571,372,500 sehingga dikatakan masih tidak terserap 100%.
Berdasarkan tabel di atas bahwa anggaran DD yang telah ada untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasana merupakan salah satu tugas pendamping desa agar terealisasi dengan
baik dan sesuai perencanaan pembangunan yang telah di sepakati bersama. Kenyataannya kegiatan pembangunan sarana dan prasana belum mampu terealisasi keseluruhan.
Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang berkelanjutan, sebagai Representasi dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Mendes PDTT No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bahwa pendataan indeks desa membangun (IDM) dilakukan oleh pendamping desa sebagai petugas peng- input data untuk menentukan status desa bisa dikatakan maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) Pasal 3, indeks desa membangun merupakan indeks kompisit terdiri dari:
a.   Indeks ketahanan sosial (IKS)
b.   Indeks ketahanan ekonomi (IKE) c.   Indeks ketahanan lingkungan (IKL)
Facridshal Makayasa Yuwono dkk.: Kompetensi Tenaga Pendamping Desa ....

## Tabel 2 Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Tanahgrogot Kabupaten Paser 2017
NAMA KECAMATAN KODE DESA NAMA DESA IKS 2017 IKE 2017 IKL 2017 NILAI IDM STATUS IDM 2017 Tanahgrogot 64001401 Janju 0.6971 0.5333 10,000 0.7435 Maju 64001402 Sempulang 0.7314 0.5667 0.6 0.6327 Berkembang 64001403 Tepianbatang 0.7543 0.6167 0.677 0.6729 Berkembang 64001405 Tanahperiuk 0.7486 0.55 0.6 0.6329 Berkembang 64001406 Pepara 0.68 0.4667 0.4667 0.5378 Tertinggal 64001407 Sungaituak 0.5586 0.3833 0.4 0.444 Sangat Tertinggal 64001408 Rantaupanjang 0.64 0.55 0.6667 0.53 Tertinggal 64001409 Jone 0.7257 0.5333 0.6 0.6167 Berkembang 64001410 Padangpengrapat 0.7714 0.55 0.6 0.6627 Berkembang 64001411 Muarapaser 0.6914 0.4833 0.6 0.5916 Tertinggal 64001412 Prepat 0.5657 0.5333 0.6 0.5653 Tertinggal 64001413 Pulaurantau 0.5829 0.4333 15,333 0.5165 Tertinggal 64001414 Sungailangir 0.5029 0.2667 0.6 0.4565 Tertinggal 64001415 Tapis 0.7314 0.4833 0.5333 0.5827 Tertinggal 64001416 Senaken 0.7029 0.65 0.6 0.6732 Berkembang Sumber : Data Indeks Desa Membangun Kabupaten Paser 2017
Data rekapitulasi indeks desa membangun (IDM) Tahun 2017 di Kecamatan Tanahgrogot lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2 di atas yang menunjukkan bahwa data IDM 15 desa berdasarkan perhitungan IKS, IKE, dan IKL dari hasil perhitungan ketiga indeks tersebut maka diketahui status desa bisa dikatakan desa maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Dilihat dari tabel 2 di atas berdasarkan status desa ada 1 desa maju, 6 desa berkembang, 7 desa tertinggal, dan 1 desa yang dikategorikan desa sangat tertinggal yang ada di Kecamatan Tanahgrogot adalah Desa Sungaituak.
Hal ini memberikan gambaran bagaimana pembangunan infrastruktur desa belum optimal yang terjadi di Kabupaten Paser, khususnya di Kecamatan Tanahgrogot Desa Sungaituak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa, yaitu pemberdayaan masyarakat desa adalah
upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Peraturan Mendes PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa menjelaskan pada Pasal 1 ayat (14) yaitu, kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.  Adapun tujuan pendamping desa dalam Pasal 2 Peraturan  Mendes PDTT No. 3 tentang Pendamping Desa, meliputi:
a.  Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;
b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
c. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor; dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Pendampingan desa mengutamakan kesadaran politik warga desa untuk terlibat aktif dalam urusan di desanya secara sukarela sehingga arah gerak kehidupan di desa merupakan aktualisasi kepentingan bersama yang dirumuskan secara musyawarah mufakat dalam semangat gotong royong, serta pendamping desa sejatinya adalah kerja fasilitasi kepada masyarakat desa untuk mampu secara mandiri melakukan pembaharuan dan pembangunan desanya secara mandiri.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa dengan: (a) menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa ; (b) meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa  melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan (c) mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa .
Berdasarkan data dari Kemendes PDTT yang dilansir dari website kementerian tersebut, bahwa pada 2015 sudah merekrut 26.000 tenaga pendamping untuk membantu pembangunan infrastruktur desa, yang terdiri dari 21.000 tenaga pendamping lokal desa, 4.000 pendamping desa di kecamatan, dan 930 tenaga ahli di kabupaten/kota. (http://www.kemendesa. go.id/berita/1462/mendes-marwan- target-entaskan-5000-desa-tertinggal-dan- ciptakan-2000-desa-mandiri. Diunduh pada 28 Juli 2015).
Pendamping terdiri dari pendamping dari unsur pemerintah, pendamping profesional, dan pendamping organik (skala lokal Desa). Seluruh pendamping bertugas untuk melaksanakan pendampingan Desa sebagai operasionalisasi atas kebijakan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 129 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 memandatkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten/kota memiliki tanggung jawab pendampingan desa dalam rangka menuju desa mandiri. Keterbatasan OPD maka perlu dibantu oleh pendamping profesional di kabupaten, kecamatan, dan desa.

## Rumusan Masalah
Apa Strategi Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Sungaituak Kecamatan Tanahgrogot Kabupaten Paser?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan kecuali masyarakat menggunakan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan  penarikan  simpulan/verifikasi  dengan menggunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, dan threats) .
Facridshal Makayasa Yuwono dkk.: Kompetensi Tenaga Pendamping Desa ....

## TINJAUAN PUSTAKA
Kompetensi
Kompetensi merupakan deskripsi dari karakteristik seseorang yang mendasari kinerja dan perilaku seseorang pada tempat kerja. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian kompetensi. Menurut Jackson & Schuler dalam Marwansyah (2012: 35) berpendapat bahwa:
“Competency refers to the knowledge, skill, personality characteristics, and attitude that make it possible for employees to the perform work task and roles”.
Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, karakteristik, kepribadian, dan sikap menjalankan tugas-tugas serta peran-peran dalam pekerjaannya sesuai dengan kaidah.
Kompetensi bukan hanya aspek pengetahuan saja tetapi kemampuan, kepribadian, dan karakteristik juga termasuk di dalamnya. Pada umumnya terdapat kecenderungan pemahaman terhadap kompetensi bahwa kompetensi diidentikkan dengan pengetahuan saja.
Spencer mengatakan (1993: 9) bahwa : “A competency is an underlying characteristic o an individual that is causally related to criterion referenced effective and/or superior in a job or situation.”
Brian E Becher, Mark Huslid, & Dave Ulrich dalam Sudarmanto (2009: 47) mengatakan:
“Kompetensi sebagai acuan pengetahuan keahlian dan kemampuan atau karakteristik pribadi individu yang memengaruhi secara langsung kinerja pekerjaan. Kinerja dipengaruhi secara langsung oleh kompetensi. Kolaborasi dari pengetahuan, keahlian kemampuan dan karakteristik secara langsung akan berpengaruh terhadap kinerja seseorang dalam organisasi.
Lebih lanjut McClelland (1993) dalam Sudarmanto (2009: 48) mengemukakan :
“Kompetensi adalah karakteristik personel yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi.
Sejalan dengan itu Sedarmayanti (2007: 126) mengatakan bahwa:
“Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, dan kemampuan. Kata dasarnya kompeten, berarti cakap, mampu atau terampil. Pada konteks sumber daya manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut/karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam bekerja.
Seperti yang dikemukakan oleh Marshal dalam Sudarmanto (2009: 47) bahwa :
“Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu. Keberhasilan kerja dan pencapaian tujuan pada berbagai situasi juga ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki. Bahkan dapat memungkinkan kompetensi memunculkan orang-orang dengan kinerja yang unggul.”
Kompetensi merupakan kolaborasi dari kemampuan dan keterampilan seperti yang diungkapkan oleh Simanjuntak (2011: 11) bahwa:
“Kompetensi individual adalah adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja. Kompetensi setiap orang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu: (1) kemampuan dan keterampilan kerja, (2) motivasi dan etos kerja”.
Kemudian Wibowo berpendapat (2007: 86) mengatakan bahwa:
“Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan
sesuatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
Berdasarkan  beberapa  definisi  di  atas dapat diidentifikasi bahwa terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan kompetensi. Pada dasarnya konsep kompetensi dapat diartikan sebagai seluruh kemampuan ( total capability ) individu untuk melaksanakan suatu tugas atau peran sesuai dengan standar pekerjaannya. Kompetensi bukan hanya suatu keterampilan, karena kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kesemuanya diwujudkan dalam perilaku untuk melaksanakan suatu peran atau tugas sesuai dengan standar yang diakui bersama.

## Pendamping Desa
Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan  lembaga  non  profit  dalam  upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.
Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberadaan dirinya sendiri, oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan di setiap kegiatan pendampingan.
Pendapat Primahendra (2002: 6) mengatakan bahwa:
Pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator.
Peraturan Mendes PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan desa, yaitu:
Pasal 1 ayat (14) Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan
pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.
Pasal 2 Tujuan Pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a.  meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;
b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
c. meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor; dan
d.  mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.
Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengajak serta dan membimbing masyarakat (individu atau kelompok) untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, agar mampu men- capai kualitas kehidupan yang lebih baik. Program pendampingan ini membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) memiliki integritas dan kualitas, yang mampu berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator, serta berperan sebagai konsultan tempat bertanya bagi kelompok.
Berdasarkan hal tersebut pendampingan bisa diartikan sebagai kegiatan yang menggunakan bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka
Facridshal Makayasa Yuwono dkk.: Kompetensi Tenaga Pendamping Desa ....
menumbuhkembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh, berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Untuk menyukseskan kegiatan pendampingan desa dalam membangun, maka pemerintah menyiapkan tenaga pendamping desa yang terdiri dari: (a) tenaga pendamping profesional; (b) kader pemberdayaan masyarakat desa; dan/atau (c) pihak ketiga (Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015).
Tenaga pendamping profesional terdiri atas: (a) pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan; (b) pendamping teknis berkedudukan di kabupaten; dan (c) tenaga ahli pemberdayaan masyarakat berkedudukan di pusat dan provinsi, dan kader pemberdayaan masyarakat desa berkedudukan di desa.
Pihak ketiga sebagai pendamping desa terdiri dari: (a) lembaga swadaya masyarakat; (b) perguruan tinggi; (c) organisasi kemasyarakatan; atau (d) perusahaan.

## Pembangunan Infrastruktur Desa
` Desa
Secara teoretis, desa mengandung makna yang beragam menurut beberapa pendapat para ahli di antaranya:
1.  Menurut Soetardjo dalam Wasistiono dan Irwan Tahir (2006: 7): “Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Herman Warner Muntinghe di mana dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah di pesisir utara Pulau Jawa. Dan kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa.
2.  Menurut Soetardjo dalam Wasistiono dan Irwan Tahir (2007: 7) menjelaskan
bahwa kata “desa” itu sendiri berasal dari bahasa Hindustan yakni “ swadesi ” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas”.
3.  Menurut Nurcholis (2011: 2) yang dimaksud dengan “desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya”.
4.  Menurut P. J Bouren dalam Nurcholis (2011: 4) juga menyebutkan bahwa: Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hamper semuanya saling mengenal, kebanyakan termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan- ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial”.
5. Menurut Suhartono dalam Simangunsong (2014: 30) menyatakan bahwa desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.
6.  Menurut Mulyadi (2015: 3) menyatakan bahwa:
Desa sebagai komunitas sosial yang mendiami suatu wilayah oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas
dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing- masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri dan secara administratif berada di bawah pemerintah kabupaten.
7. Menurut Beratha dalam Nurcholis (2011: 4) menyatakan bahwa:
Desa sebagai sub unit organisasi pemerintah, mengandung arti kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan atau badan pemerintahan, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.
Pasal 1 Ketentuan Umum Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
Secara substansial Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki perbedaan signifikan dibandingkan regulasi- regulasi yang mengatur pemerintahan desa sebelumnya. Ada beberapa yang pasalnya berusaha memperkuat kapasitas desa, terutama menyangkut aspek pendanaan. Perubahan substansi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut didasari pertimbangan yang menyertainya; yakni: (a) desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, dan sejahtera; serta, (c) desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan dengan Undang-undang.

## ` Pembangunan
Pembangunan secara umum pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Menurut Trijono Lambang (2007: 73) bahwa:
“Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana Mengenai pengertian pembangunan, para  ahli  memberikan  definisi  yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan”.
Siagian (2008: 21) memberikan pengertian berikut.
Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

## ` Infrastruktur
Definisi  infrastruktur  dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan
Facridshal Makayasa Yuwono dkk.: Kompetensi Tenaga Pendamping Desa ....
sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon, dan sebagainya. Ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari publik capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan. Hal ini, hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat.
Peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk menghasilkan barang dan  jasa  disebut  modal  fisik.  Hal  serupa juga dijelaskan dalam Todaro (2006), mengungkapkan tentang infrastruktur, bahwa:
Infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Infrastruktur merupakan suatu wadah untuk menopang kegiatan-kegiatan dalam satu ruang. Ketersediaan infrastruktur memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga  dapat  meningkatkan  efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi dengan meningkatnya efisiensi otomatis secara tidak langsung meningkatkan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah, sehingga menjadi sangat penting peran infrastruktur dalam perkembangan ekonomi.
Infrastruktur mengacu pada fasilitas kapital  fisik  dan  termasuk  pula  dalam kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi
masyarakat dan pembangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi undang- undang, sistem pendidikan dan kesehatan publik, sistem distribusi dan perawatan air, pengumpulan sampah dan limbah, pengelolaan dan pembuangannya, sistem keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan, sistem komunikasi, sistem transportasi, dan utilitas publik.

## ` Pembangunan Desa
Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.
Menurut Adisasmita (2006: 3), menjelaskan pembangunan desa, bahwa:
Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan desa.  Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat perdesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Menurut Hikmat (2001: 64), secara umum pembangunan desa dibagi menjadi dua, yaitu:
1.  pembangunan fisik
2.  pembangunan  non  fisik  atau  mental spiritual.
Pembangunan  fisik  dapat  berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya: jembatan, gorong-gorong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah, dan lain- lain. Sementara itu, pembangunan non fisik berupa pemberian kursus, penyuluhan tentang kesehatan, kewirausahaan, penyuluhan tentang hidup sehat dan lain- lain.
Adapun tujuan dari pembangunan desa menurut Adisasmita (2013: 57) dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Pembangunan desa jangka panjang
2. Pembangunan desa jangka pendek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Sungaituak Kecamatan Tanahgrogot Kabupaten Paser
Berdasarkan observasi di lapangan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa (DPMD) sudah mengupayakan agar peran pendamping harus lebih baik lagi, salah satunya seringnya diadakan pertemuan dengan pendamping desa dengan membahas apa yang menjadi kendala maupun kekurangan yang dialami di lapangan.
Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Hulaimi pada 31 Mei 2019, yaitu:
Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendamping desa, yaitu harus sering diikutkan Diklat yang bersifat teknis mengenai pembangunan desa dengan menganggarkan secara khusus Diklat tersebut, koordinasi yang rutin ke dinas terkait dalam hal ini Dinas
Pemberdayaan Masyarakat desa (DPMD) terkait pembangunan infrastruktur desa baik dari tingkat pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah
daerah. selain itu mengupayakan agar penerimaan tenaga pendamping desa harus melihat tingkat pendidikan dan mengutamakan warga yang ada di daerah sekitar yang sekiranya memenuhi kriteria pendidikan untuk dijadikan tenaga pendamping desa, serta upaya yang tak kalah pentingnya, yaitu surat keputusan (SK) kontrak pendamping desa harus perlu direvisi kembali, terkait masa tugas pendamping, yaitu kurun waktu satu tahun, artinya harus ada namanya pengawasan melekat dari pihak pemerintah daerah apabila kinerja pendamping baik maka SK diperpanjang namun, apabila kinerja pendamping tidak baik maka secara otomatis SK pendamping diputuskan apabila sampai pada waktu yang ditentukan.
Hasil wawancara dengan Arisal Thamrin, Pendamping Teknis Tenaga Ahli Infrastruktur Desa Kabupaten Paser, mengatakan, bahwa:
Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur desa, yaitu jelas harus lebih sering diikutkan Diklat dengan menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan tersebut, perlu ditambahnya personel pendamping lokal desa bahwa satu desa memiliki satu pendamping lokal desa yang melekat tidak saat ini yang di mana satu pendamping lokal desa mendampingi tiga sampai empat desa dalam satu kecamatan serta tidak sampai di situ saja namun pendamping desa siap dengan smartphone yang dimilikinya di mana dengan ada aturan atau petunjuk teknis yang diterbitkan dari kemendes setidaknya pendamping desa harus lebih cepat mengaksesnya. selain itu pendamping desa harus secara terus menerus turun di lokasi pendampingan mengontrol apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi perangkat desa, karena hadirnya pendamping merupakan wujud dari
Facridshal Makayasa Yuwono dkk.: Kompetensi Tenaga Pendamping Desa ....
syarat menyukseskan nawacita presiden membangun dari pinggiran, yaitu desa.
Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan, Zulkarnaen Ottoluw pada 31 Mei 2019 mengatakan, yaitu:
Masalah yang ditemui di lapangan harus di upayakan dan dicarikan solusinya, yang sangat menjadi suatu perhatian bahwa tingkat pendidikan dan pelatihan harus benar-benar sesuai aturan yang berlaku dan hal yang paling utama untuk memberikan suatu pemahaman kepada perangkat desa dan masyarakat dalam pembangunan desa.  Mengupayakan agar senantiasa menyiapkan suatu anggaran khusus kepada pendamping desa guna melaksanakan tugasnya sebagai pendamping desa.
Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur desa dipandang perlu memperhatikan beberapa upaya dan strategi yang sekiranya dijadikan landasan ke depannya.
Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat- sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan konsep manajemen strategis. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui lingkungan desa terkait kompetensi tenaga pendamping desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan, yaitu menggunakan analisis SWOT dalam penentuan alternatif strategi.
Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui strategi apa yang akan digunakan setelah melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang
dimiliki industri. Analisis SWOT adalah suatu alat manajemen untuk mengevaluasi internal dan eksternal organisasi sehingga dapat memberikan informasi mengenai isu- isu penting bagi organisasi/dinas. Analisis SWOT  dimulai  dengan  identifikasi  aspek positif, yaitu strength (kekuatan) dan aspek negatif, yaitu weakness (kelemahan) dari internal organisasi. Sementara itu, dari eksternal  organisasi  dilakukan  identifikasi opportunities (peluang) dan threat (ancaman). Berikut ini langkah-langkah selanjutnya setelah diperoleh analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Kompetensi Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Sungaituak Kabupaten Paser.
Identifikasi faktor-faktor internal dan  eksternal  Identifikasi  faktor-faktor internal dan eksternal ini diperoleh dengan memanfaatkan seluruh hasil analisis. Selanjutnya informasi yang diperoleh dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

## ` Faktor Kekuatan Internal ( Strength )
Ada beberapa faktor internal yang  diidentifikasi  menjadi  kekuatan meningkatkan kompetensi pendamping desa dalam pembangunan desa, antara lain sebagai berikut.
a. Kompetensi teknis ( technical competence ), yaitu memiliki kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program kegiatan sektoral, pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan dan meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa serta pembangunan desa.
b. Kompetensi manajerial ( managerial competence ), yaitu memiliki kemampuan sinergi program pembangunan desa antarsektor; dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.
c. Kompetensi sosial ( Social competence ), yaitu memiliki kemampuan meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
d. Kompetensi intelektual/strategis ( Intelectual/strategic competence ), yaitu memiliki kemampuan pengetahuan yang lebih dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dalam pengorganisasian masyarakat desa serta memiliki kemampuan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa.
` Faktor Kelemahan Internal ( Weakness ) Ada beberapa faktor internal yang diidentifikasi menjadi kelemahan meningkatkan kompetensi pendamping desa dalam pembangunan desa, antara lain sebagai berikut.
a.  Masalah hukum status pendamping desa dan pendamping lokal desa sebatas pegawai kontrak hanya selama 1 tahun.
b. Tingkat pendidikan masih rendah sehingga dalam memberikan pendampingan masih kurang paham.
c.  Kurangnya personel pendamping desa dan pendamping lokal desa
d.  Minimnya anggaran operasional yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pendampingan desa, yaitu masih kurangnya bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat yang tidak bisa terlaksana dikarenakan anggaran yang minim.
e.  Akses menuju desa sulit di jangkau
f.  Tidak sinkronnya pemerintah desa dalam pembangunan desa dengan tenaga pendamping desa dan pendamping lokal desa, hal ini terkadang kemauan perangkat desa berbanding terbalik dengan kemauan pendamping desa. g.  Pembangunan desa belum terealisasi secara optimal dikarenakan banyak faktor, yaitu kurangnya kemampuan perangkat desa dalam pembangunan desa, kurangnya kemampuan pendamping desa dan pendamping lokal desa atau kurangnya ketertlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. h. Rendahnya  kompetensi/kemampuan pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa, serta tidak mampunya pendamping desa memfasilitasi perangkat desa dan masyarakat desa. i.  Tempat tinggal pendamping desa dan pendamping lokal desa cukup jauh.
j. Personel pendamping desa dan pendamping lokal desa tidak berasal dari Desa Sungaituak.
k.  Kurangnya peningkatan kapasitas tenaga pendamping desa dan pendamping lokal desa.
l. Kurangnya pemahaman perangkat desa dan masyarakat desa dalam pembangunan desa khususnya infrastruktur Desa Sungaituak.
` Faktor Peluang Eksternal ( Opportunities )
Ada beberapa faktor eksternal yang diidentifikasi menjadi peluang meningkatkan kompetensi pendamping desa dalam pembangunan desa, antara lain berikut ini.
a. Kesempatan kerja sebagai pendamping desa dan pendamping lokal desa.
b. Dukungan peraturan dan kebijakan pemerintah.
c. Meningkatkan kapasitas kemampuan perangkat desa dan masyarakat dalam pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur desa.
d. Mendapatkan pengetahuan yang luas tentang kebijakan Undang- Undang tentang Desa agar penerapan pembangunan desa sesuai dengan yang
Facridshal Makayasa Yuwono dkk.: Kompetensi Tenaga Pendamping Desa ....
diharapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
i. Tercipta suatu keterampilan memfasilitasi pemerintah desa dan mendorong tata kelola pemerintah desa yang baik serta masyarakat yang memiliki kreativitas yang tinggi.
j. Tercipta keterampilan teknis pendam- ping desa yang handal.
k. Meningkatnya sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi pendamping desa sesuai dengan peraturan tentang mengatur pendamping desa.
l. Meningkatnya perangkat desa dan masya- rakat desa yang memiliki keterampilan dalam suatu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa khusus- nya pembangunan infrastruktur desa.
` Faktor Ancaman Eksternal ( Threats )
Ada beberapa faktor eksternal yang  diidentifikasi  menjadi  ancaman meningkatkan kompetensi pendamping desa dalam pembangunan desa, antara lain sebagai berikut.
a.  Desa tidak akan maju pembangunannya dan dikategorikan tertinggal dikarenakan tidak terealisasi maksimal yang telah direncanakan sebelumnya.
b.  Tidak menjalankan tupoksi pendamping desa akan diputus kontrak kerjanya.
c.  Hilangnya kepercayaan perangkat desa dan masyarakat desa kepada pendamping desa dikarenakan pendamping desa yang kurang berkompetensi.
d. Pemahaman perangkat desa dan masyarakat dalam pembangunan desa akan tertinggal apabila pendamping desa tidak memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis seperti peningkatan kapasitas pengetahuan dari peren- canaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembangunan desa khususnya infrastruktur desa.
e.  Laporan pertanggungjawaban pemba- ngunan desa kurang optimal atau bahkan tidak ada dikarenakan pendamping desa yang belum maksimal memberikan pemahaman secara teori dan teknis dalam pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur desa.
f.  Tidak ada tenaga pendamping desa dan pendamping lokal desa apabila pendamping desa ada yang diputus kontraknya atau pendamping desa jarang hadir ke desa tersebut karena berbagai alasan.
g. Lokasi desa dan tempat tinggal pendamping desa jauh dan sulit dijangkau sehingga adanya keterlambatan bahkan jarang hadir pendamping desa dalam pendampingan yang dilakukan.
h.  Kondisi musim dan cuaca tidak menentu merupakan ancaman bagi pendamping desa dikarenakan medan yang sulit dijangkau atau jalanan menuju desa yang rusak faktor musim dan cuaca menentukan pendamping desa hadir di desa dan melakukan pembangunan desa akan jadi terhambat sehingga tidak terealisasi maksimal.
Berdasarkan  identifikasi  faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi tenaga pendamping desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa tersebut di atas, maka dapat dirumuskan perbaikan strategi peningkatan kompetensi tenaga pendamping desa dengan menggunakan hasil penilaian faktor internal dan faktor eksternal. Strategi yang digunakan adalah dengan mengembangkan kekuatan dan peluang yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan-ancaman yang dihadapi. Berdasarkan penilaian faktor internal dan eksternal dirumuskan alternatif strategi peningkatan kompetensi tenaga pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Sungaituak dengan menggunakan analisis SWOT dalam bentuk matriks seperti disajikan pada Tabel 3.
Tabel A.3 Matriks SWOT Kompetensi Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Sungai Tuak
1 2 3 Kekuatan ( Strength ) Kelemahan ( Weakness ) a. Kompetensi Teknis ( Technical Competense ) (S1) a. Status hukum pendamping desa (W1) b. Kompetensi Manajerial ( Managerial Competence ) (S2) b. Tingkat pendidikan rendah (W2) c. Kompetensi Sosial ( Social Competence ) (S3) c. Kurangnya personil Pendamping Desa (W3) d. Kompetensi Intelektual/Strategik ( Intelectual/ Stategic Competence ) (S4) d. Minimnya anggaran operasional (W4)
e. Akses menuju desa sulit dijangkau (W5)
f. Tidak sinkron antara perangkat desa dan pendamping desa (W6)
g. Pembangunan desa belum terealisasi secara optimal (W7)
h. Rendahnya kemampuan pemahaman pendamping desa
(W8)
i. Tempat tinggal Pendamping Desa Jauh (W9)
j. Personil Pendamping Desa tidak berasal dari desa tersebut
(W10) k. Kurangnya peningkatan kapasitas tenaga pendamping desa dan pendamping lokal desa (W11) l. Kurangnya pemahaman perangkat desa dan
Faktor Internal Fak tor Ek ster nal

## Tabel 3 Matriks SWOT Kompetensi Tenaga Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Sungaituak
Facridshal Makayasa Yuwono dkk.: Kompetensi Tenaga Pendamping Desa ....
masyarakat dalam pembangunan desa (W12) Peluang ( Opportunities ) Strategi Strength Opportunities (SO) Strategi Weakness Opportunities (WO) a. Kesempatan kerja sebagai pendamping desa (O1) a. Peningkatan Kompetensi pendamping desa dalam pembangunan desa (S1 s/d S4, O1 s/d O7) a. Perbaikan peraturan mengenai pendamping desa (W1 s/d W4 dan O2) b. Adanya dukungan peraturan pemerintah (O2) b. Perbaikan sistem kualifikasi perekrutan pendamping desa dan pendamping lokal desa (W2, W3 dan O1, O4 s/d O7) c. Meningkatkan kapasitas kemampuan perangkat desa dan masyarakat mengenai pembangunan desa (O3) c. Pengawasan dan evaluasi pemerintah kepada pendamping desa harus lebih kontinyu (W1, W3 s/d W12 dan O1, O2 s/d O7 d. Pengetahuan tentang kebijakan Undang-Undang tentang Desa (O4) d. Program peningkatan kompetensi pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur desa (W2 s/d W5, W7s/d W11 dan O3 s/d O7) e. Program peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat dalam pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur desa (W2, W6, W7, W12 dan O2s/d O4 dan O8) e. Keterampilan memfasilitasi pemerintah desa dan mendorong tatakelola pemerintah desa yang baik (O5)
f. keterampilan tugas-tugas teknis pembangunan desa (O6)
g. Sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi pendamping desa sesuai
1 2 3
pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa (O7)
h. Perangkat desa dan masyarakat yang memiliki keterampilan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pembangunan desa (O8)
Ancaman ( Threats ) Strategi Strength Threats (ST) Strategi Weakness Threats (WT) a. Desa tidak akan maju pembangunannya (T1) a. Pengembangan kemampuan pendamping desa, perangkat desa dan masyarakat (S1 s/d S4 dan T2 s/d T6, T8) a. Pengembangan pembangunan infrastruktur desa yang lebih maju (W7 dan T1, T5, T8) b. Pemberhentian kontrak pendamping desa dan pendamping lokal desa (T2) b. Peningkatan produktivitas pendamping desa dan pendamping lokal desa (W2 s/d W12 dan T3 s/d T5, T8) c. Hilangnya kepercayaan perangkat desa dan masyarakat terhadap pendamping desa dan pendamping lokal desa (T3)
d. Pemahaman perangkat desa dan masyarakat akan tertinggal (T4)
e. Laporan pertanggungjawaban pembangunan desa tidak optimal dan bahkan tidak ada (T5)
f. Tidak ada pendamping desa dan pendamping lokal desa (T6)
g. Lokasi desa yang sulit dijangkau (T7)
h. Musim dan cuaca yang tidak menentu (T8)
Sumber : Tabel analisis SWOT
1 2 3
Facridshal Makayasa Yuwono dkk.: Kompetensi Tenaga Pendamping Desa ....
Hasil analisis matriks SWOT tersebut, telah dirumuskan tujuh strategi meningkatkan kompetensi pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur desa di lokasi penelitian, yaitu:
a.
Perbaikan peraturan mengenai pendamping desa
Mengupayakan agar Surat Keputusan kontrak tenaga pendamping desa diperpanjang masa tugasnya dan lebih dipertegas lagi aturan mengenai pelaksanaan program-program pendamping desa dalam memfasilitasi segala kegiatan dan peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat dalam pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur desa serta adanya aturan yang mengatur penambahan anggaran pendamping desa dan pendamping lokal desa.
b.  Perbaikan sistem kualifikasi perekrutan pendamping desa dan pendamping lokal desa
Mengupayakan agar penerimaan tenaga pendamping harus melihat tingkat pendidikannya dan melihat jarak tempat tinggal pendamping dengan jarak lokasi yang didampingi atau strateginya pendamping desa dan pendamping lokal desa asli penduduk desa tersebut yang dijadikan tenaga pendamping desa karena apabila asli penduduk desa tersebut pendamping desa dan pendamping lokal desa sangat paham akan kondisi desanya serta agar bisa ditambahkan personel di setiap satu desa ada satu pendamping desa.
c.  Pengawasan dan evaluasi pemerintah kepada pendamping desa harus lebih kontinyu
Pemerintah Kabupaten Paser harus lebih memberikan perhatian pengawasan dan evaluasi secara rutin apabila ada pendamping desa, pendamping lokal desa, perangkat desa dan masyarakat
yang tidak sesuai dengan aturan serta belum tercapainya suatu pembangunan infrastruktur desa secara optimal.
d. Program peningkatan kompetensi pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur desa
Menyiapkan Diklat-Diklat yang dilaksanakan secara rutin terkait peningkatan kompetensi tenaga pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur desa, di mana anggarannya disiapkan dari Pemerintah Kabupaten Paser ataupun dari pemerintahan desa.
e. Program peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat dalam pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur desa
Pendamping desa dan pendamping lokal desa harus sering menyiapkan Diklat- Diklat dan memberikan pemahaman yang dilaksanakan secara rutin terkait peningkatan kompetensi tenaga pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur desa.
f.  Pengembangan infrastruktur desa yang lebih maju
Pendamping desa harus memberikan suatu pemahaman dan motivasi kepada perangkat desa dan masyarakat yang lebih terkini mengenai pengembangan infrastruktur yang lebih modern dan maju sehingga pembangunan tidak mengalami ketertinggalan dari daerah lainnya.
g.  Peningkatan produktivitas pendamping desa dan pendamping lokal desa
Pendamping desa dan pendamping lokal desa harus terus meningkatkan keterampilan dan kreativitas baik meningkatkan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, dan meningkatkan kemampuan intelektual dalam memberikan
suatu pendampingan sehingga akan tercapainya suatu kompetensi tenaga pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam pembangunan infrastruktur desa yang lebih optimal dan maju.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan di atas yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik sebagai berikut.
Kompetensi Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Sungaituak Kecamatan Tanahgrogot Kabupaten Paser belum memadai kondisi tersebut dilihat dari aspek kompetensi pendamping desa melalui indikator motif, sifat, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan. Masa tugas pendamping desa dimulai pada 2 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018, selama melaksanakan tugas pendamping desa dan pendamping lokal desa yang mendampingi bahwa jarang hadir ke desa, hanya beberapa kali saja memberikan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas kepada perangkat desa dan masyarakat bahkan perangkat desa yang menghubungi terlebih dahulu apabila membutuhkan pendamping desa dan pendamping lokal desa sehingga pemahaman perangkat desa dan masyarakat masih sangat kurang dalam pembangunan infrastruktur desa dilihat masih adanya pembangunan yang belum terealisasi keseluruhan. Hal ini merupakan fenomena kegiatan pendampingan dalam pembangunan infrastruktur desa yang belum optimal dan kompetensi pendamping desa dan pendamping lokal desa bisa dikatakan belum maksimal dan masih rendah.
Strategi Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Sungaituak
Kecamatan Tanahgrogot, yaitu:
a.  Perbaikan peraturan mengenai pen- damping desa
b.  Perbaikan sistem kualifikasi perekrutan pendamping desa dan pendamping lokal desa c.  Pengawasan dan evaluasi pemerintah kepada pendamping desa harus lebih kontinyu d. Program peningkatan kompetensi pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur desa
e. Program peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat dalam pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur desa f.  Pengembangan infrastruktur desa yang lebih maju
g.  Peningkatan produktivitas pendamping desa dan pendamping lokal desa.

## SARAN
Berdasarkan hasil uraian pembahasan dan simpulan, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Berdasarkan simpulan di atas yang telah dibahas, maka simpulan yang dapat ditarik sebagai berikut.
1. Pemerintah Kabupaten Paser, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), selaku dinas terkait, agar kiranya menyiapkan anggaran pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur desa serta peraturan lebih dipertegas lagi apabila ada yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan agar berjalan secara optimal.
2. Saran kepada Pemerintah Kabupaten Paser dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), yaitu agar  mampu  mengidentifikasi  dan menindaklanjuti faktor yang menghambat kompetensi tenaga pendamping desa
Facridshal Makayasa Yuwono dkk.: Kompetensi Tenaga Pendamping Desa ....
dalam pembangunan infrastruktur desa.
3. Saran kepada Pemerintah Kabupaten Paser dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), yaitu agar peraturan mengenai pendamping desa lebih diatur seperti perbaikan aturan pelaksanaan Diklat dilaksanakan secara berkelanjutan, menginstruksikan kepada pendamping desa dalam ketentuan hukum tertulis agar senantiasa melakukan koordinasi perkembangan pendampingan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, membuat aturan agar bisa ditambahkan personel di setiap satu desa ada satu pendamping desa serta mengupayakan agar surat keputusan tenaga pendamping desa diperpanjang kontraknya, perbaikan sistem kualifikasi perekrutan pendamping desa dan pendamping lokal desa agar mengutamakan transparansi dengan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, pengawasan dan evaluasi pemerintah agar lebih kontinyu lagi, peningkatan kapasitas pendamping desa, perangkat desa dan masyarakat dilakukan secara kontinyu agar pengembangan pembangunan infrastruktur desa dan produktivitas pendamping desa, perangkat desa dan masyarakat akan lebih maju.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa
Partisipatif . Yogyakarta: Graha Ilmu.
________. 2013. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hikmat, R. Harry. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat . Bandung: Humaniora Utama Press (HUP).
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Marwansyah. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: AlfaBeta.
Mulyadi, Mohammad, 2014, Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif Dan Kualitatif , Penerbit: Publica Institute, Jakarta. Simanjuntak, Payaman J. 2011. Manajemen & Evaluasi Kinerja, Edisi Ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Spencer, Lyle M. & Signe M. Spencer. 1993. competence at Work (Models for Superior Performance). USA: John Wiley & Sons, Inc.
Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Siagian, P. Sondang. 2005. Fungsi-Fungsi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
________. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
Simangunsong, Fernandes, 2014, Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Penerbit: IPDN Press, Bandung.
Todaro, Michael P. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga . Jakarta: Erlangga.
Trijono, Lambang. 2007. Pembangunan dan Perdamaian . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Wasistiono, Sadu dan M. Irawan Tahir. 2006. Prospek Pengembangan desa . Bandung: Fokus media.
Wibowo. 2008. Manajemen Kinerja. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
________. 2012. Manajemen Kinerja . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
Sumber lain:
http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-si- aran-pers/sektor-infrastruktur-priori- tas-penggunaan-dana-desa-2016/. “Se- ktor Infrastruktur Prioritas Penggunaan Dana Desa.” Diakses pada 8 Desember 2018.
http://www.kompasiana.com/merdesa/ mengungkap-celah-permainan-ke- mendes-dalam-seleksi-pendamp- ing-desa-2016-bagian-1_57419b- 119b9373a90988abb4 di unduh pada 8 Desember 2018.
(https://databoks.katadata.co.id/datapub- lish/2016/05/12/belanja-pemerin- tah-untuk-infrastruktur-di-kabupat- en-paser-kalimantan-timur-2001-2012).