## Jurnal

## Kajian Ekonomi dan Pembangunan
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index

## Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Negara-Negara ASEAN
Azmi Ilham Ramadhan 1 , Novya Zulva Riani 2
1,2 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia * Korespondensi: azmiilham.ramadhan07@gmail.com , novyazr@gmail.com

## Abstract:
This study aims to analyze the influence of government governance on poverty in ASEAN countries. This research is descriptive and associative type. The data used is secondary data from 8 countries in ASEAN in 2011-2020 obtained from the Asean Development Bank and the Worldwide Governance Indicators (WGI) of  the  World  Bank  with  government  governance  variables  divided  into  four dimensions,  namely  corruption  control,  political  stability  and  absence  of violance/ terrorism, quality of regulation, voice and accountability. This study uses  panel  data  regression  with  the  Fixed  Effect  Model  approach  assisted  by Eviews 10. The results show that government governance simultaneously has a significant effect on poverty with the following details: 1) Control of corruption has  a  negative  and  insignificant  effect  on  poverty  in  countries  -ASEAN countries,  2)  Political  stability  and  the  absence  of  violance/terrorism  have  a negative  and  significant  effect  on  poverty  in  ASEAN  countries,  3)  Regulatory quality  has  a  negative  effect  and  there  is  no  significant  effect  on  poverty  in ASEAN  countries,  4)  Voice  and  accountability  have  an  effect  positive  and  not significant to poverty in ASEAN countries.
Keywords : Governance, poverty, Fixed Effect Model

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  tata  kelola  pemerintah terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN. Penelitian ini berjenis deskriptif dan  asosiatif.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dari  8  negara  di ASEAN  pada  tahun  2011-2020  yang  diperoleh  dari Asean  Development  Bank dan Worldwide Governance Indicators (WGI) World Bank dengan variabel tata kelola  pemerintah  dibagi  menajdi  empat  dimensi  yaitu  pengendalian  korupsi, stabilitas  politik  dan  ketiadaan  kerusuhan/terorisme,  kualitas  regulasi,  suara dan  akuntabilitas.  Penelitian  ini  menggunakan  regresi  data  panel  dengan pendekatan Fixed Effect Model yang dibantu dengan Eviews 10 . Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  tata  kelola  pemerintah  secara  simultan  berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan rincian sebagai berikut : 1) Pengendalian korupsi  memiliki  pengaruh  yang  negatif  dan  tidak    signifikan  terhadap kemiskinan  di  negara-negara  ASEAN,  2)  Stabilitas  politik  dan  ketiadaan kerusuhan/terorisme  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan di  negara-negara  ASEAN,  3)  Kualitas  regulasi  berpengaruh  negatif  dan  tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN, 4) Suara  dan  akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN.
Kata kunci : Tata kelola pemerintah, kemiskinan, Fixed Effect Model
Kode Klasifikasi JEL : G3, P46

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  isu  global  yang  menarik  perhatian  pemerintah  ataupun  lembaga masyarakat di seluruh dunia. Kemiskinan dipandang sebagai situasi kekurangan kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang layak. Sen and Fields (1983) menggambarkan kemiskinan sebagai suatu masalah kekurangan yang
Info Artikel Diterima: 05 Februari 2024
Disetujui: 23 Februari 2024
Terbit daring: 01 Maret 2024
DOI: -
Sitasi: Ilham, Azmi, R & Zulva, Novya,R (2024). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Negara Negara ASEAN
berupa  tidak  dapat  memenuhi  terhadap  kebutuhan  dasar  hidup  atau  relatif  bila dibandingkan  dengan  standar  hidup  yang  dinikmati  oleh  kelompok  masyarakat  lain  dalam masyarakat yang berpenghasilan tinggi.
Masalah  kemiskinan  di  negara-negara  ASEAN  merupakan  permasalahan  yang  menarik untuk dibahas dan dicari solusinya. Menurut laporan Asean Development Bank (ADB) tahun 2022,  sebanyak  4,7  juta  orang  terjerumus  ke  dalam  kemiskinan  ekstrem  pada  tahun  2021 yang  disebabkan  oleh  pandemi  COVID-19  dan  sebanyak  9,3  juta  pekerja  kehilangan pekerjaannya  dibandingkan  pada  masa  sebelum  pandemi  COVID-19  di  Asia  Tenggara. Pandemi  menyebabkan  peningkatan  pengangguran,  ketimpangan,  serta  kemiskinan  yang memburuk terutama di kalangan perempuan, pekerja muda dan lansia.
Menurut  Liu  et  al.,  (2020)  salah  satu  cara  paling  penting  untuk  mengurangi  kemiskinan adalah investasi keuangan publik berskala besar dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah  berpengaruh signifikan terhadap  perbedaan  struktural  dalam  efek pengurangan  kemiskinan.  Hal  ini  bukti  bahwa  pengeluaran  untuk  pendidikan,  perawatan kesehatan,  jaminan  sosial  dan  infrastruktur  menunjukkan  efek  baik  terhadap  pengentasan kemiskinan.  Selanjutnya  menemukan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  tidak  hanya mendorong  pengurangan  kemiskinan  di  wilayah  tersebut,  tetapi  juga  mengurangi kemiskinan di wilayah yang secara ekonomi dan geografis serupa.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 8. Vietnam 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 32,1 32,1 24,8 24,8 24,8 7. Kamboja 27,6 26 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 18,3 18,3 6. Malaysia 26,5 25,2 25,2 25,2 21,6 21,6 21,6 16,6 16,7 23,7 5. Laos 30,1 25,9 18,9 13,5 14 14 14 12,9 13,5 17,8 4. Indonesia2 12,5 11,4 11,3 11,2 10,9 10,6 9,8 9,4 9,8 10,1 3. Filipina 13,2 13,2 12,6 10,9 10,5 8,6 7,9 9,9 6,2 6,8 2. Myanmar2 12,6 11,1 9,8 8,4 7 7 5,8 5,8 5,8 6,7 1. Thailand2 3,8 1,7 1,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 5,6 8,4
05 10 15 20 25 30 35 Penduduk yang Hidup Dibawah Garis Kemiskinan di Negara-negara ASEAN Tahun 2011-2020

## (Persen)
8. Vietnam
7. Kamboja
6. Malaysia 5. Laos 4. Indonesia2
3. Filipina
2. Myanmar2 1. Thailand2

## Sumber : Asean Development Bank, 2022

## Gambar 1 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Di Negara-negara ASEAN 2011-2020
Gambar  1  menunjukkan  persentase  penduduk  yang  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan  di negara-negara  ASEAN  mengalami  fluktuasi.  Rata-rata  persentase  kemiskinan  di  negara- negara ASEAN dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sekitar 15% dengan persentase rata-rata penduduk  di  bawah  garis  kemiskinan  tertinggi  adalah  Myanmar  sebesar  26,7%  dan persentase rata-rata penduduk di bawah garis kemiskinan terendah adalah Malaysia sebesar 2,36%.  Rendahnya  penduduk  miskin  di  Malaysia  sebabkan  oleh  semakin  luasnya  lapangan kerja yang dapat mengurangi ketimpangan yang tinggi (Kamal Ramlan et al., 2011).
Kemiskinan  dapat  disebabkan  oleh  tata  kelola  pemerintah.  Pemerintah  sebagai  pemangku kebijakan  memiliki  otoritas  untuk  melaksanakan  kewajiban  untuk  menjaga  stabilitas ekonomi  suatu  negara  guna  untuk  mendorong  laju  perekonomian.  Dalam  mengatur
kebijakan,  pemerintah  tentunya  harus  memiliki  kualitas  kelembagaan  yang  kuat  agar kebijakan yang diatur dapat berjalan dengan baik. Menurut Kazim  (dalam Razak & Suhadak, 2019) governance merupakan  proses  penggunaan  otoritas  eksekutif  pada  praktik pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi dalam memajukan pembangunan masyarakat. Keberhasilan good  governance ditentukan  berdasarkan  keterlibatan  antara  sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Menurut  teori,  kebijakan  desentralisasi  memberikan  berkontribusi  baik  terhadap pengentasan  kemiskinan  dan  tata  kelola  pemerintahan,  karena  dengan  desentralisasi masyarakat dapat mengontrol kinerja pemerintahan sehingga masyarakat dapat memberikan opini  dan  masukan  kepada  pemerintah.  Akan  tetapi,  masyarakat  juga  dapat  menolak pelaksanaan    kebijakan  desentralisasi  apabila  kebijakan  yang  digunakan  untuk  mengatasi kemiskinan justru disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk meningkatkan beban ekonomi masyarakat tanpa memperhatikan layanan publik yang layak (Chubb & Peterson, 1989).
Worldwide  Governance  Indicators (WGI) World  Bank mengukur  tata  kelola  pemerintah menggunakan enam dimensi yaitu  efektivitas pemerintah, supremasi hukum, pengendalian korupsi,  stabilitas  politik  dan  tidak  adanya  kekerasan,  kualitas  regulasi,  suara  dan akuntabilitas.  Keenam  dimensi  ini  akan  mempengaruhi  bagaimana  pemerintah  mampu mengatasi kemiskinan dengan efektif.
Dalam  indeks  pengendalian  korupsi , korupsi  merupakan  masalah  yang  berkaitan  erat dengan  negara-negara  berkembang.  Korupsi  di  sektor  publik  dapat  memperburuk  kondisi kemiskinan di negara-negara yang berjuang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan transisi demokrasi.
Negara-negara  yang  mengalami  kemiskinan  kronis  dipandang  sebagai  tempat  berkembang biaknya korupsi yang disebabkan ketimpangan sosial dan pendapatan serta insentif ekonomi yang  menyimpang.  Seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahayu  &  Widodo  (2012)  yang mengungkapkan bahwa kemiskinan tidak mempengaruhi korupsi sementara korupsilah yang menyebabkan kemiskinan.
Word  Bank mendefinisikan  kemiskinan  sebagai  suatu  keadaan  dimana  seseorang  atau sekelompok  masyarakat  tidak  mempunyai  pilihan  atau  peluang  meningkatkan  taraf  hidup untuk  menjalani  kehidupan  yang  sehat  dan  baik  sesuai  dengan  standar  hidup,  memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya (Yulianto, 2005).
Dalam laporan terbaru Bank Dunia yang bertajuk “ East Asia and Pasific economic Update october 2022 ” menetapkan garis kemiskinan ekstrem dari  U$ 1,9 menjadi U$ 2,15 per orang per  hari.  Perubahan  ini  mengacu  pada  paritas  daya  beli  atau purchasing  power  parities (PPP) 2017, akibatnya orang kelas menengah bawah banyak yang jatuh miskin.
Menurut  Chambers  (2006),  kemiskinan  adalah  kumpulan  dari  keterbatasan  kondisi  yang kurang menguntungkan serta saling terhubung satu sama lain yang menyebabkan seseorang sulit  keluar  dari  kemiskinan.  Kondisi  kurang  menguntungkan  yang  dimaksud  di  antaranya kelemahan  fisik,  guncangan  sosial,  keterasingan,  tidak  berdayaan,  dan  kemiskinan  itu sendiri.
Kemiskinan  struktural  disebabkan  oleh  tatanan  kelembagaan  atau  struktur  sosial  dalam masyarakat.  Kebijakan-kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  sebagian  besar  sering membuat sekelompok masyarakat mengalami kerugian yang membuat masyarakat tersebut miskin. Kemiskinan tersebut terjadi dikarenakan minimnya masyarakat dalam memperoleh modal seperti pendidikan, lapangan kerja, kesehatan.
Pemerintah  dalam  mengendalikan  kegiatan  perekonomian  dapat  memperbaiki  kemiskinan dengan  memberikan  pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan  yang  layak,  khususnya  untuk masyarakat miskin. Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial membuat masyarakat terjebak  dalam  situasi  miskin  yang  berlangsung  turun  temurun.  Untuk  mengatasi
kemiskinan struktural tersebut dapat dilakukan dengan cara perubahan secara menyeluruh atau mendasar dalam struktur yang terdapat dimasyarakat.
Menurut  teori  sosial  demokrat,  pemerintah/institusional  memiliki  peran  penting  dalam penanggulangan  kemiskinan.  Teori  ini  memiliki  kelemahan  yang  membuat  tingginya ketergantungan  terhadap  negara  baik  secara  struktur  ataupun  institusi  dalam penanggulangan  kemiskinan.  Meskipun  begitu  terdapat  cara  lain  untuk  mengatasi  hal tersebut yaitu dengan kapabilitas kelompok miskin.
Dalam    teori  sosial  demokrat,  kemiskinan  relatif  lebih  sulit  di  atasi  dalam  membentuk kebutuhan  standar.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  kemiskinan  dipandang  sebagai kemampuan  penduduk  dalam  memenuhi  kehidupan  bukan  untuk  memenuhi  kebutuhan minimum hidup yang harus dipenuhi.
Pendekatan  ini  juga  menciptakan  dimensi  baru  kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  institusi dan struktur yang menghambat akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Prinsip dari pendekatan  ini  adalah  bahwa  kemiskinan  tidak  semata-mata  disebabkan  oleh  kemampuan seseorang,  akan  tetapi  juga  cara  bagaimana  institusi  dan  struktur  masyarakat  dapat menjamin kesetaraan antara kelompok yang berbeda untuk mencapai kemerdekaan.
Governance diartikan  sebagai  cara  untuk  mengelola  penyelenggaraan  publik.  Menurut Wibowo  (2020)  kualitas  tata  kelola  memiliki  peran  penting  untuk  menentukan  kemajuan dalam  suatu  perekonomian.  Kualitas  penyelenggaraan  pemerintahan  tidak  memiliki pendekatan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah perekonomian. Indeks tata kelola lebih berperan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daripada menjadi pembatas dalam kebijakan ekonomi pemerintah.
Berdasarkan  teori  Musgrave  (dalam  Palayukan,  2019)  yang  mengembangkan  model pembangunan  dengan  menghubungkan  perkembangan  pengeluaran  pemerintah  menjadi tiga  kelompok  pembangunan  ekonomi  di  antaranya;  peran  alokasi,  peran  distribusi  dan peran  stabilisasi.  Pada  peranan  alokasi,  pemerintah  berperan  sebagai  produsen  yang penyediaan barang dan jasa untuk dapat dipergunakan oleh masyarakat.
Peran  distribusi,  pemerintah  berperan  sebagai  pemerataan  distribusi  pendapatan masyarakat,  agar  tidak  terjadinya  kesenjangan  akibat  tidak  meratanya  pendapatan masyarakat.  Dan  pada  peran  stabilisasi,  pemerintah  berperan  sebagai  regulasi/regulator yang  mengendalikan  kegiatan  perekonomian  yang  bermuara  pada  perumusan  kebijakan ekonomi dinegara tersebut.
Worldwide  Governance  Indicators (WGI)  World  Bank  membagi  tata  kelola  dunia  menjadi beberapa dimensi yang diantaranya :

## Pengendalian Korupsi ( Control of corruption )
Dimensi  pengendalian  korupsi  mengukur  kewenangan  sipil  dalam  menjalankan  kekuasaan untuk  kepentingan  pribadi  baik  berupa  korupsi  kecil  maupun  korupsi  besar,  beserta perebutan  kekuasaan  bagi  kelompok  tertentu.  Dimensi  ini  juga  dapat  mengukur  kekuatan dan  efektivitas  kebijakan  suatu  negara  serta  kerangka  kelembagaan  untuk  mencegah  dan memberantas korupsi.
Stabilitas  Politik  dan  Ketiadaan  Kerusuhan/Terorisme  ( Politik  stability  and absence of violance/terrorism )
Dimensi  stabilitas  politik  dan  ketiadaan  kerusuhan/terorisme  merupakan  ukuran  persepsi atas  probabilitas  pemerintah  didestabilisasi  melalui  cara-cara  yang  inkonstitusional  atau dengan  cara  kekerasan,  baik  bermotif  politik  maupun  terorisme.  Menurut  A.  Zamakhsyari Baharuddin  (2019)  mendefinisikan  stabilitas  politik  sebagai  sejauh  mana  sistem  politik mampu memanfaatkan kondisi dan kemampuan untuk mengatasi agar terhindar dari konflik yang terjadi dimasyarakat tanpa menggunakan  kekerasan. Dengan kondisi stabilitas politik
Azmi Ilham Ramadhan & Novya Zulva Riani: Pengaruh Tata Kelola …………………. 45
yang  baik  di  suatu  negara  dapat  memberikan  suasana  dan  lingkungan  yang  aman  untuk pembangunan dan kemakmuran bagi masyarakat.
Kualitas Regulasi ( Regulatory quality )
Dimensi  kualitas  regulasi  mengukur  bagaimana  kapabilitas  pemerintah  mampu  dalam membuat  dan  menjalankan  kebijakan  dengan  baik  untuk  memperbolehkan  serta memperkenalkan  pembangunan  sektor  swasta. Organisation  for  Economic  C0-operation and  Development (OECD)  menyebutkan  bahwa  kualitas  sistem  peraturan  suatu  negara sangat  tergantung  pada  pembuatan  peraturan  tersebut.  Pemerintah  memiliki  peran  dalam memastikan  peraturan  yang  dibuat  berjalan  secara  efisien  untuk  menurunkan  tingkat kemiskinan  di  masyarakat.  Indikator  ini  dapat  menggabungkan  berbagai  indeks  untuk mengukur  aspek-aspek  seperti  kontrol  terhadap  upah,  pembatasan  usaha,  serta  kebijakan persaingan usaha.
Suara dan Akuntabilitas ( Voice and accountability )
Para  pemangku  kebijakan  baik  pemerintah,  pihak  swasta  serta  masyarakat  ( civil  socienty ) memiliki  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  umum  dan  lembaga stakeholder .  Kualitas akuntabilitas bergantung terhadap organisasi dan model keputusan yang digunakan, apakah nantinya  akan  menguntungkan  pihak  dalam  atau  luar  organisasi.  Akuntabilitas  terbagi menjadi  4  faktor  dimensi  dalam  sektor  publik  antara  lain  :  1).  Akuntabilitas  kejujuran  dan hukum, 2). Akuntabilitas proses, 3). Akuntabilitas program, 4). Akuntabilitas kebijakan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  data  panel  8  negara  di  ASEAN  dengan  tahun  2011-2020. Variabel  yang  dipakai  yakni  pengendalian  korupsi  (X 1 ),  Stabilitas  politik  dan  ketiadaan kerusuhan/terorisme (X 2 ),  Kualitas regulasi (X 3 ),  Suara dan  Akuntabilitas  (X 4 )  Kemiskinan di  negara-negara  ASEAN  (Y).  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  regresi data  panel  dengan  uji  pemilihan Fixed  Effect  Model (FEM).  Berikut  model  estimasi  dalam penelitian ini antara lain :
(1)
Dimana:
adalah kemiskinan, adalah pengendalian korupsi, adalah stabilitas
politik  dan  ketiadaan  kerusuhan, adalah  kualitas  regulasi, adalah  suara  dan akuntabilitas,   adalah  nilai  konstanta  atau  intersep, i adalah cross  section , t adalah time series ,   adalah koefisien regresi atau slope dan adalah error term.
Variabel terikat ( dependen variable ) dalam penelitian ini adalah Kemiskinan (Y) merupakan Ketidakmampuan  seseorang  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  dengan  satuan  persen. Sementara  yang  menjadi  variabel  bebas  ( Independen  Variable  ) adalah Tata  kelola Pemerintah  yang  terdiri  dari  1)  Korupsi  Kontrol (COC),  2)  Stabilitas  politik  dan  ketiadaan kerusuhan/terorisme (POL),  3)  Kualitas  Regulasi (REG),    dan  4)  Suara  dan  Akuntabilitas (VOICE).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  dibutuhkan  masyarakat  yang  mampu  dan Dalam  penelitian  ini  pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan Eviews10 dengan  jumlah data observasi sebanyak 80.
Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 2 menunjukkan hasil dari pengolahan data sekunder dengan menggunakan Eviews10 diperoleh persamaan regresi panel sebagai berikut:
- 0.147726 + 0.095592 (1)
Berdasarkan  hasil  estimasi  tabel  diatas  dapat  diketahui  nilai  t-hitung  dari  masing-masing variabel. Untuk mengetahui nilai t-tabel maka dicari terlebih dahulu α = 0,05 dengan derajat kebebasan (df) n-k, dimana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel bebas. Nilai derajat kebebasan dicari 80 – 4 = 76, maka memperoleh hasil nilai t-tabel sebesar 1,66515.

## Tabel 2. Hasil Estimasi Fixed Effect Model
Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Periods included: 10
Cross-sections included: 8 Total panel (balanced) observations: 80 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 29.14504 4.097961 7.112082 0.0000 COC -0.161920 0.090471 -1.789758 0.0779 POL -0.144823 0.070547 -2.052869 0.0439 REG -0.147726 0.088129 -1.676237 0.0983 VOICE 0.095592 0.110355 0.866225 0.3894 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.895650     Mean dependent var 15.06125 Adjusted R-squared 0.878769     S.D. dependent var 8.634219 S.E. of regression 3.006278     Akaike info criterion 5.176764 Sum squared resid 614.5642     Schwarz criterion 5.534068 Log likelihood -195.0706     Hannan-Quinn criter. 5.320017 F-statistic 53.05916     Durbin-Watson stat 0.805675 Prob(F-statistic) 0.000000

## Sumber: Data Diolah, 2023

## Pengaruh  Tata  Kelola  Pemerintah  terhadap  Kemiskinan  di  Negara-negara ASEAN
Hasil  analisis  data  dan  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini membuktikan  bahwa  secara  simultan  (bersama-sama)  tata  kelola  pemerintah  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kemiskinan  di  negara-negara  ASEAN.  Namun  secara parsial  hanya  satu  dimensi  stabilitas  politik  dan  ketiadaan  kerusuhan/terorisme  yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.
Dimensi  tata  kelola  yang  lain  seperti  pengendalian  korupsi  dan  kualitas  regulasi    tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan meskipun memiliki hubungan negatif,  serta  dimensi  suara  dan  akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan  tidak  juga  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.
Hal  ini  dibenarkan  oleh  teori  Musgrave  (dalam  Palayukan,  2019)  yang  mengembangkan model  pembangunan  dengan  menghubungkan  perkembangan  pengeluaran  pemerintah menjadi  tiga  kelompok  bagian  yang  di  antaranya;  peranan  alokasi,  peranan  distribusi,  dan peranan stabilisasi. Dalam teori ini pemerintah memiliki peran penting dalam memberantas korupsi.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sumarto et al., 2004) yang  mengatakan  bahwa  dampak  tata  kelola  yang  buruk  akan  berdampak  buruk  juga terhadap  kemiskinan.  Dalam  penelitiannya  menunjukkan  dampak  negatif  tata  kelola merupakan  bentuk  nyata,  sehingga  secara  sistematik  mempengaruhi  banyak  orang  dalam upaya menanggulangi kemiskinan.
Adapun  rincian  hasil  dari  setiap  variabel  tata  kelola  pemerintahan  yang  digunakan  dalam penelitian ini sebagai berikut :

## Pengaruh  Pengendalian  Korupsi  terhadap  Kemiskinan  di  Negara-negara ASEAN
Berdasarkan  dari  hasil  analisis  data  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan  dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa pengendalian korupsi memiliki pengaruh negatif dan tidak terdapat pengaruh yang  signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN. Artinya setiap  peningkatan  dalam  pengendalian  korupsi  akan  mengakibatkan  penurunan  terhadap kemiskinan  di  negara-negara  ASEAN.  Ini  dibuktikan  dengan  nilai  probabilitas  sebesar 0,0779 > 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,161920.
Pengendalian  korupsi  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  kemiskinan  disebabkan  dengan mengendalikan  korupsi  yang  ada  pada  pemerintahan/swasta  membuat  peluang  untuk terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan/jabatan  yang  dimiliki  seseorang  untuk  kepentingan pribadi/kelompok  dapat  dikurangi  serta  dikontrol  sehingga  anggaran  dan  kebijakan  yang ditetapkan dapat tepat sasaran terhadap masyarakat miskin.
Hasil  penelitian  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  (Oliveira  da  Silva  et  al., 2022)  yang  mengemukakan  bahwa  pengendalian  korupsi  berpengaruh  negatif  terhadap kemiskinan. Dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa pengendalian korupsi terdapat hubungan  kausalitas  terhadap  kemiskinan  serta  korupsi  dapat  mempengaruhi  pendapatan kelompok orang miskin dan garis kemiskinan.

## Pengaruh  Stabilitas  Politik  dan  Ketiadaan  Kerusuhan/Terorisme  terhadap Kemiskinan di Negara-negara ASEAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  pengujian  penelitian    dapat  dilihat  bahwa  stabilitas  politik dan  ketiadaan  kerusuhan/terorisme  memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kemiskinan  di  negara-negara  ASEAN.  Artinya  apabila  stabilitas  politik  dan  ketiadaan kerusuhan/terorisme meningkat akan mengakibatkan penurunan terhadap kemiskinan.  Ini dibuktikan  dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0,0439  <  0,05  dan  nilai  koefisien  regresi sebesar -0,144823.
Stabilitas  politik  dan  ketiadaan  kerusuhan/terorisme  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap kemiskinan disebabkan karena dengan terjadinya ketidakstabilan politik ataupun kekerasan bermotif politik, tekanan pemerintah tidak teratur, pengalihan kekuasaan pemerintah secara tidak teratur, gejolak sosial, konflik bersenjata, protes, terorisme, ketegangan internasional, maupun  konflik  eksternal  dan  internal  mengakibatkan  perekonomian  tidak  stabil  yang mengganggu pertumbuhan ekonomi sehingga membuat masyarakat sulit untuk membangun dan memperbaiki hidupnya maupun keluarganya (Mina, 2012).
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  (Li  et  al.,  2021)  yang mengemukakan bahwa kestabilan politik merupakan dasar dalam pelaksanaan pengentasan
kemiskinan  dan  revitalisasi  perdesaan  yang  terarah.  Langkah-langkah  lebih  sulit  untuk mengatasi  kemiskinan  terutama  jika  diwilayah  tersebut  terjadinya  ketidakstabilan  politik, institusi lemah, ekonomi rapuh, konflik dan bencana alam.

## Pengaruh Kualitas Regulasi terhadap Kemiskinan di Negara-negara ASEAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  pengujian  penelitian  diatas  dapat  dilihat  bahwa  kualitas regulasi memilik dampak negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN.  Artinya  apabila  kualitas  regulasi  meningkat  maka  tingkat  kemiskinan  dinegara- negara ASEAN akan menurun. Ini dibuktikan dengan nilai probabilitas 0,0983 > 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,147726.
Kualitas regulasi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan disebabkan karena dengan kualitas  regulasi  yang  baik  dapat  membuat  peraturan  yang  dirancang  sebagai  alat kelembagaan yang sangat diperlukan bagi warga negara, pebisnis, dan pemerintah. Kualitas peraturan  mencerminkan  seperangkat  prinsip  yang  berfokus  pada  cara  negara mempromosikan  reformasi  struktural  pada  kerangka  peraturannya  untuk  memastikan proses  yang  kuat,  transparan,  akuntabilitas,  dan  berwawasan  ke  depan  yang  mendukung penciptaan  dan  pertumbuhan  perusahaan,  peningkatan  produktivitas,  kompetisi,  investasi dan perdagangan internasional.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  (Johnson  et  al.,  1998)  yang mengatakan  bahwa  kualitas  regulasi  berpengaruh  negatif  terhadap  kemiskinan,  yang baik  membantu kaum miskin dengan menciptakan peluang untuk meningkatkan taraf hidup dengan cara meningkatkan pendapatan.

## Pengaruh  Suara  dan  Akuntabilitas  terhadap  Kemiskinan  di  Negara-negara ASEAN
Berdasarkan  hasil  analisis  pengujian  data  penelitian  diatas  dapat  dilihat  bahwa  suara  dan akuntabilitas memiliki dampak positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di negara- negara  ASEAN.  Artinya  apabila  suara  dan  akuntabilitas  meningkat  akan  mengakibatkan kemiskinan  di  negara-negara  ASEAN  akan  meningkat  juga.  Ini  dibuktikan  dengan  nilai probabilitas sebesar 0,3894 > 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,095592.
Suara  dan  akuntabilitas  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap  kemiskinan  disebabkan karena  suara  dan  akuntabilitas  memiliki  kemampuan  untuk  meningkatkan  daya pinjam/utang  suatu  pemerintah  karena  akuntabilitas  yang  lebih  besar  diperlukan  dalam pemungutan  pajak  pemerintah  dan  pengeluaran  pendapatan  karena  memiliki  hubungan langsung  dengan  pembuat  keputusan  politik.  Institusi  pemerintah  juga  memiliki keterbatasan  dalam  menegakkan  pinjaman  negara  yang  lebih  baik  dengan  menyediakan sarana seperti akuntabilitas pemilu (Mehmood et al., 2021).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  (Sittha,  2012)  yang  mengemukakan bahwa  suara  dan  akuntabilitas  memiliki  korelasi  yang  tinggi  dan  tidak  signifikan  secara statistik  terhadap  kemiskinan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  penelitiannya mengemukakan  bahwa  pengentasan  kemiskinan  di  Thailand  berhasil  melalui  jalur  politik yang bukan melalui jalur ekonomi.

## SIMPULAN
Tata kelola pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan rincian sebagai berikut  :  1)  Pengendalian  korupsi  memiliki  pengaruh  yang  negatif  dan  tidak    signifikan terhadap  kemiskinan  di  negara-negara  ASEAN,  2)  Stabilitas  politik  dan  ketiadaan kerusuhan/terorisme  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan  di  negara- negara  ASEAN,  3)  Kualitas  regulasi  berpengaruh  negatif  dan  tidak  terdapat  pengaruh
signifikan  terhadap  kemiskinan  di  negara-negara  ASEAN,  4)  Suara  dan  akuntabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN. Dan oleh  sebab  itu  Pemerintah  diharapkan  dapat  menjalankan  tata  kelola  yang  baik  agar kebijakan  dan  perekonomian  dapat  berjalan  secara  efektif  sehingga  dapat  menurunkan tingkat kemiskinan yang ada.

## DAFTAR RUJUKAN
Zamakhsyari Baharuddin, A. R. (2019). Impeachment Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan  Ketatanegaraan  Islam. Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum , 19 (1). https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9689
Chambers,  R.  (2006).  Concepts  and  measures  What  is  powerty ? International  Poverty Centre Poverty In Focus , December . Chubb, J. E., & Peterson, P. E. (1989). The Problem of Governance. The Brookings Review ,
7 (2), 48. https://doi.org/10.2307/20080095 Johnson,  S.,  Kaufmann,  D.,  &  Zoido-LobatóN,  P.  (1998).  Regulatory  Discretion  and  the Unofficial Economy. In American Economic Review (Vol. 88, Issue 2). Kamal  Ramlan,  W.,  Sulaiman,  N.,  &  Chei  Siang,  L.  (2011).  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Pengurangan Kemiskinan di Malaysia: Satu Pendekatan Dinamik Economic Growth and Poverty Reduction in Malaysia: A Dynamic Approach. Prosiding PERKEM VI Jilid 1 , 1 . Li,  Y.,  Wu,  W.,  &  Wang,  Y.  (2021).  Global  poverty  dynamics  and  resilience  building  for sustainable  poverty  reduction. Journal  of  Geographical  Sciences , 31 (8). https://doi.org/10.1007/s11442-021-1890-4
Liu, W., Li, J., & Zhao, R. (2020). Rural Public Expenditure and Poverty Alleviation in China: A  Spatial  Econometric  Analysis. Journal  of  Agricultural  Science , 12 (6). https://doi.org/10.5539/jas.v12n6p46 Mehmood,  W.,  Mohd-Rashid,  R.,  Aman-Ullah,  A.,  &  Ong,  C.  Z.  (2021).  Country-Level Institutional  Quality  and  Public  Debt:  Empirical  Evidence  from  Pakistan. Journal  of Asian Finance, Economics and Business , 8 (4), 0021 – 0032. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0021 Mina, W. M. (2012). The Institutional Reforms Debate and FDI Flows to the MENA Region: The “ Best” Ensemble. World Development , 40 (9). https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.026
Oliveira  da  Silva,  D.,  Lopes  Ribeiro,  L.,  Tatiwa  Ferreira,  R.,  Martins  Costa,  E.,  &  Urano  de Carvalho Castelar, P. (2022). Causality between corruption and poverty: An analysis for South American countries. Estudios Económicos , 39 (79). https://doi.org/10.52292/j.estudecon.2022.2818
Palayukan,  M.  (2019).  PENGARUH  BELANJA  PEMERINTAH  TERHADAP  INDEKS PEMBANGUNAN  MANUSIA:  STUDI  KASUS  PROVINSI  SULAWESI  TENGGARA.
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan , 12 (2). https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i2.376
Rahayu, I. P., & Widodo, T. (2012). the Causal Relationship Between Corruption and Poverty in  Asean :  a  General  Method  of  Moments  /  Dynamic  Panel  Data  Analysis  Hubungan Kausalitas Antara Korupsi Dan Kemiskinan Di Asean : Generalized Method of Moments /  Dynamic  Panel  Data. Journal  of  Economics,  Business,  and  Accountancy  Ventura , 15 (3), 527 – 536. Razak,  A.,  &  Suhadak.  (2019).  PENGARUH  WORLDWIDE  GOVERNANCE  INDICATORS DAN MACROECONOMIC TERHADAP IHSG ( Studi pada Negara Indonesia , Malaysia , Filipina , Singapura , dan Thailand Tahun. Jurnal Administrasi Bisnis , 70 (1).
Sen, A., & Fields, G. S. (1983). Poverty, Inequality and Development. The Economic Journal ,
93 (369). https://doi.org/10.2307/2232194 Sittha,  P.  V.  (2012).  Governance  and  Poverty  Reduction  in  Thailand. Modern  Economy , 03 (05). https://doi.org/10.4236/me.2012.35064
Sumarto,  S.,  Suryahadi,  A.,  &  Arifianto,  A.  (2004).  Tata  Kelola  Pemerintah  dan
Penanggulangan  Kemiskinan :  Bukti-bukti  Awal  Desentralisasi  di  Indonesia. Kertas Kerja SMERU .
Wibowo, M. G. (2020). PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (GOVERNANCE) SERTA BAURAN  KEBIJAKAN  FISKAL  DAN  MONETER  DALAM  PERTUMBUHAN EKONOMI:  STUDI  DI  NEGARA-NEGARA  ANGGOTA  ORGANISASI  KERJASAMA ISLAM (OKI). Disertasi . Yulianto,  T.  (2005).  Fenomena  Program-Program  Pengentasan  Kemiskinan  di  Kabupaten Klaten (Studi Kasus Desa Jotangan Kecamatan Bayat). Tesis , 1.