## PERLINDUNGAN PRIVASI DAN DATA PRIBADI DALAM ERA EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA
Sinta Dewi Rosadi Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran email: sinta@unpad.ac.id
Garry Gumelar Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran email: garry.gumelar@unpad.ac.id
disampaikan 29/5/18 – di -review 2/6/18 – diterima 24/6/18
DOI: 10.25123/vej.2916

## Abstract
As  a  prerequisite  to  enter  into  the  digital  economic  system,  the  government  should  be  able  to guarantee and secure public trust in online transactions and communications.  At the same time the need  arise  to  secure  and  protect  privacy  and  personal  data.  The  author,  utilizing  a  juridical normative or dogmatic approach, discusses the issue how the Indonesian government should provide better and more reliable protection of privacy and personal data. Notwithstanding the existence of a number  of  rules  from  different  Acts  which  provides  for  such  protection,  these  are  considered  not sufficient  in  providing  certainty  in  the  digital  era.  The  authors  main  argument  is  that  a  legal instrument providing privacy and personal data protection should fulfil three criteria: (1) possessing international character; (2) protecting privacy and personal data as a positive right; and (3) function to co-relate individual to the economic community as such.
Keywords:
Privacy Protection;  Personal Data Protection; Criteria for Privacy and Personal Data Protection; Digital Economy, Indonesian Cyber Law

## Abstrak
Pemerintah Indonesia harus dapat menjamin dan menjaga kepercayaan daring ( online trust ), yakni bila hendak mengembangkan dan masuk ke dalam ekonomi digital.  Bersamaan dengan itu muncul pula kebutuhan akan perlindungan privasi dan data  pribadi yang lebih ketat. Artikel ini,  dengan menggunakan  metoda  yuridis  normatif  atau  dogmatik,  mendiskusikan  persoalan  bagaimana seharusnya  hukum  Indonesia  memberikan  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi.    Dalam kenyataan  Indonesia  memiliki  aturan  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  yang  tersebar  di berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  ketentuan-ketentuan  tersebut  belum  cukup mendorong  pembangunan  ekonomi  digital  Indonesia.    Selain  itu,  sampai  saat  ini  masih  terjadi ketidakpastian perlindungan privasi dan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum  yang  sesuai  dengan  era  digital.  Pandangan  penulis  ialah  bahwa  suatu  instrumen  hukum perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  di  era  ekonomi  digital  setidaknya  harus  memenuhi  3 kriteria: (1) memiliki karakter internasional; (2) melindungi privasi dan data pribadi sebagai hak positif; dan (3) merupakan elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi.
Kata kunci:
Perlindungan Privasi, Perlindungan Data Pribadi;  kriteria perlindungan privasi dan data pribadi; Ekonomi Digital, Hukum Siber Indonesia

## Pendahuluan
Perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  sangat  mempengaruhi perkembangan  ekonomi  digital  di  suatu  negara,  tanpa  terkecuali  Indonesia. Perlindungan  tersebut  merupakan  faktor  penentu  akan  adanya  kepercayaan daring (online trust), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital.  Privasi dan  data  pribadi  menjadi  sebuah  hal  yang  penting  karena  pengguna  dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam.  Salah satu perlindungan privasi dan data  pribadi  tersebut  berkenaan  bagaimana  data  pribadi  tersebut  akan  diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung  jawab  akan  berpotensi  menimbulkan  kerugian  finansial,  bahkan mengancam  keamanan  dan  keselamatan  pemiliknya.  Ancaman-ancaman  yang timbul  dari  lemahnya  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  tersebut  memiliki korelasi  garis  lurus dengan  pertubuhan  ekonomi  yang  dihasilkan  dari  transaksi- transaksi dalam jaringan (online) .
Berita-berita  mengenai  maraknya  penipuan  menggunakan  situs e- commerce (perdagangan elekrtorik) merupakan hal yang sering dijumpai di tanah air. 1 Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya  tingkat kepercayaan masyarakat terhadap situs transaksi perdagangan daring. Masyarakat yang sadar akan hal ini enggan  atau  khawatir  menggunakan  kartu  kredit  yang  melibatkan  privasi  dan data  pribadi.  Seiring  banyaknya  situs e-commerce Indonesia  memerlukan  akan adanya  jaminan  perlindungan  privasi  dan  data  pribadinya.    Kini,  penipuan  yang tumbuh  subur  dengan  memanfaatkan  media  sosial  seperti  facebook  dan Instagram.  Dengan  turunnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  situs-situs perdagangan  online,  juga  perdagangan  online  memanfaatkan  media  dalam jaringan  lainnya,  pertumbuhan  ekonomi  digital  Indonesia  akan  stagnan,  bahkan cenderung turun seiring dengan hilangnya kepercayaan pengguna.
1 Berita  “Tingkat  kepercayaan  pada  e-commerce  masih  rendah”, Merdeka.com, 17  Mei  2013 https://www.merdeka.com/teknologi/tingkat-kepercayaan-pada-e-commerce-masih- rendah.html (diakses 23 Februari 2018, Pukul 8.00 WIB).
Tidak  sedikit  masyarakat  Indonesia  yang  mengeluhkan  aktivitas telemarketing yang masuk ke dalam kategori direct marketing , yaitu menawarkan secara  langsung  produk-produk  keuangan  seperti  asuransi  dan  pinjaman  tanpa agunan.  Masalah  yang  ada  dalam  praktik  semacam  ini  salah  satunya  adalah perpindahan  data  pribadi  nasabah  atau  masyarakat  yang  tidak  sesuai  dengan prinsip  etika.  Data  pribadi  yang  nasabah  beredar  luas  di  kalangan  perusahaan yang menggunakan cara direct marketing menggunakan telefon. Apabila masalah semacam  ini  timbul,  maka  Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat  menjadi  lembaga pengaduan  yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat.  Namun  demikian,  praktik telemarketing tanpa persetujuan masyarakat terlebih dahulu tetap saja marak di Indonesia.
Tak  hanya  kasus direct marketing, kontroversi  juga  terjadi  dalam  praktik permintaan  data  kartu  keluarga  dalam  pendaftaran  kartu  prabayar.  Masalah serius  muncul  ketika  praktik  semacam  ini  dihadapkan  dengan  isu  privasi  dan perlindungan  data  pribadi  konsumen.  Operator  telepon  seluler  dalam  hal  ini menjadi pengumpul, pengolah sekaligus pemroses data pribadi yang secara masif diserahkan  beramai-ramai  oleh  masyarakat  karena  didorong  oleh  kebijakan pemerintah.  Kedua  hal  di  atas  mencerminkan  adanya  masalah  sistemis  dalam faktor  kesadaran  hukum  masyarakat,  faktor  kurang  efektifnya  regulasi  dan penegakan hukum.
Ketidaktertiban yang terjadi dalam hal perlindungan masyarakat di tengah era  ekonomi  digital  memerlukan  hukum  sebagai  penjaga  agar  perkembangan  ke arah  ekonomi  digital  berjalan  dengan  tertib.  Namun  demikian,  perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia dalam instrumen hukum yang khusus belum ada  dan  masih  bersifat  sektoral  sehingga    belum  cukup  untuk  mendorong pembangunan  ekonomi  digital  di  Indonesia.  Untuk  itu,  mula-mula  perlu ditelaah peraturan-peraturan  apa  saja  yang  ada  di  Indonesia  mengenai  privasi  dan  data pribadi yang dapat mendorong perkembangan ekonomi digital. Hal tersebut dapat dilakukan  dengan      menggunakan  metode  penelusuran  hukum.  Selain  itu, berkenaan  degan  hal  moralitas,  perlu  juga  diketahui  bagaimana  seharusnya
perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia dapat responsif terhadap  tren perubahan dari era ekonomi tradisional ke era ekonomi digital.
Topik ini penting untuk diteliti karena Indonesia saat ini tengah berada di era  peralihan  dari  ekonomi  tradisional  ke  era  ekonomi  digital.  Era  Ekonomi Tradisional  merupakan  era  sebelum  teknologi  informasi  berkembang  dengan pesat. Dalam era ekonomi tradisional perdagangan dana atau transaksi-transaksi lainnya  antar  masyarakat  dilakukan  secara  langsung.  Transaksi  semacam  ini menuntut  para  pihak  yang  akan  bertransaksi  hadir  secara  fisik  di  waktu  dan tempat  yang  bersamaan.  Berlainan  dengan  era  ekonomi  digital,  transaksi  yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, dengan demikian muncul suatu era baru yang disebut dengan Era Ekonomi  Digital  (Digital  Economy).  Sebagaimana  Atkinson  dan  McKay 2 dengan tepat menggambarkan era Ekonomi Digital sebagai berikut:
“The  digital  economy  represents  the  pervasive  use  of  IT  (hardware, software,  applications  and  telecommunications)  in  all  aspects  of  the economy,  including  internal  operations  of  organizations  (business, government and non-profit)…”
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  berkembang  dengan  pesat mengubah  cara  masyarakat  menjalankan  bisnis  dan/atau  melakukan  transaksi. Dengan demikian, bermunculan transaksi-transaksi yang dikenal dengan sebutan “ e-transaction”, “e-comerce” dan “ e-business ”.  Indonesia kini tengah berada dalam era  ekonomi  digital.  Klaim  ini  didukung  dengan  keadaan  masyarakat  Indonesia yang  menjadikan  internet,  telepon  seluler  sebagai  suatu  komoditas,  dan komoditas  tersebut  digunakan  oleh  pada  pedagang  dan  penjual  untuk menandakan  transaksi  elektronik  melalui  jaringan  internet.  Hal  ini  menuntut hukum  yang  mengatur  kegiatan  tersebut  dapat  mengikuti  atau  bahkan mengantisipasi perkembangan ke Era Ekonomi Digital.
2 Atkinson,  R.D.  and  McKay,  A.S., Digital  Prosperity:  understanding  the  economic  benefits  of  the information  technology  revolution,  Information  Technology  and  Innovation  Foundat ion, Washington, DC, 2007, hlm 7.
Ketentuan  hukum  terkait  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi    di  Indonesia sampai  saat  ini  masih  bersifat  parsial  dan  sektoral.  Indonesia  memiliki  aturan perlindungan  data  data  pribadii  yang  tersebar  di  berbagai  peraturan  per-UUan, misalnya  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  mengatur tentang  rahasia  kondisi  pribadi  pasien,  sedangkan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perbankan  mengatur  data  pribadi  mengenai  nasabah penyimpan  dan  simpanannya.  Selain  itu  pengaturan  perlindungan  privasi  dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  (telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2013)  dan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016),  serta Peraturan  Pemerintah No.  82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik.
Indonesia  juga  telah  memiliki  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) Perlindungan  Data  pribadi  yang  tengah  digodok  di  DPR.  RUU  tersebut  dibuat dengan dasar bahwa pengaturan yang sudah ada tentang privasi dan data pribadi dipandang  belum  memberikan  perlindungan  yang  maksimal  dengan perkembangan  teknologi,  Informatika  ,  komunikasi  dan  adanya  kebutuhan masyarakat,  serta    perkembangan  pengaturan  privasi  dan  data  pribadi  secara global  dan  praktik  negara  lain.  Substansi  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi diarahkan untuk dapat menjangkau berbagai aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  di  samping  itu  substansi pengaturan  harus  memperhatikan  “ common  elements ” 3 (unsur-unsur  yang mengandung  persamaan)  dari  berbagai  regulasi  perlindungan  privasi  dan  data pribadi  yang  berkembang  baik  dalam  lingkup  internasional,  regional  maupun praktik-praktik  negara  lain.  Jangkauan  dan  arah  pengaturan  dari  Rancangan Undang-Undang  ini  adalah  untuk  memberikan  batasan  hak  dan  kewajiban
3 Lihat  Konsep  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara, 2005.
terhadap  setiap tindakan perolehan dan pemanfaatan (pengelolaan) semua jenis data    pribadi  baik  yang  dilakukan  di  Indonesia  maupun  data  pribadi  warga Indonesia  di  luar  negeri,  baik  yang  dilakukan  oleh  perorangan  maupun  badan hukum (badan publik, swasta, dan organisasi kemasyarakatan). 4
Baik  ketentuan  yang  tersebar  di  berbagai  undang-undang,  maupun ketentuan  yang  terdapat  dalam  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  harus  dapat menjamin ketertiban perubahan masyarakat dari era ekonomi tradisional ke era ekonomi  digital.  Ketentuan-ketentuan  yang  ada  harus  dapat  menjadi  pelindung masyarakat di tengah era ekonomi digital. Artikel ini akan memberikan jawaban atas pemasalahan mengenai apakah ketentuan yang ada dan yang akan dibentuk sudah  cukup  untuk  mendorong  pembangunan  ekonomi  digital  di  Indonesia. Berkenaan  degan  apa  yang  seharusnya  ada  (das  sollen),  artikel  ini  akan membahas diskusi bagaimana seharusnya perlindungan privasi dan data pribadi di  Indonesia  dapat  responsif  untuk  mengantisipasi  tren  perubahan  dari  era ekonomi tradisional ke era ekonomi digital.

## Pembahasan

## Perlindungan  Privasi dan Data Pribadi   di Indonesia
Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik  data. 5 Sebagai  contoh,  nomor  telepon  di  dalam  secarik  kertas  kosong adalah  data.  Berbeda  halnya  apabila  di  dalam  secarik  kertas  tersebut  tertulis sebuah  nomor  telepon  dan  nama  pemilik  nomor  telepon  tersebut,  data  tersebut adalah  data  pribadi.  Nomor  telepon  di  dalam  secarik  kertas  kosong  bukan  data pribadi  karena  data  tersebut  tidak  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan
4 Naskah  Akademik,  Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi,  2015,  Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Dan Cyber Law Center Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, hlm. 116.
5 European  Union  Agency  for  Fundamental  Rights  and  Council  of  Europe, Handbook  on European Data Protection Law , Belgium, 2014, hlm. 36.
untuk  mengidentifikasi  pemilik  data  tersebut,  oleh  karena  itu  dapat  disebut sebagai data pribadi.
Seseorang  yang  dapat  diidentifikasi  adalah  seseorang  yang  dapat dikenali/diidentifikasi  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  berdasarkan nomor  tanda  pengenal  atau    berdasarkan  satu  atau  lebih  faktor  spesifik  dari identifikasi  fisik,  psikologi,  mental,  budaya  atau  sosial.  Entitas  yang  dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah “orang perorangan” (natural person)  bukan  “badan  hukum”  (legal  person). 6 Hak  perlindungan  data  pribadi berkembang  dari  hak  untuk  menghormati  kehidupan  pribadi  atau  disebut the right  to  private  life .  Konsep  kehidupan  pribadi  berhubungan  dengan  manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi. 7
Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang harus diatur. Subyek hukum yang pertama adalah “Pengelola Data  Pribadi”  yaitu  orang,  badan  hukum  publik  atau  swasta  dan  organisasi kemasyarakatan  lainnya  yang  secara  sendiri  ataupun  bersama-sama  mengelola data  pribadi.  Pengelola  Data  Pribadi  melakukan  kegiatan  “pengelolaan  data pribadi”  yang berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan  menggunakan alat  olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  kegiatan  pemrosesan  pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan dan pengamanan data pribadi.
Subyek hukum lainnya adalah “Pemroses Data Pribadi” yaitu orang badan hukum  publik  atau  swasta  dan  organisasi  kemasyarakatan  lainnya  yang melakukan  pemrosesan  data  pribadi  atas  nama  pengelola  data.  Pemroses  Data
6 Mengenai  istilah  “badan  hukum”,  Pasal  1653  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata menyatakan:
Selain  perseroan  perdata  sejati,  perhimpunan  orang-orang  sebagai  badan  hukum  juga diakui  undang-undang,  entah  badan  hukum  itu  diadakan  oleh  kekuasaan  umum  atau diakuinya  sebagai  demikian,  entah  pula  badan  hukum  itu  diterima  sebagai  yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.
7 European  Union  Agency  for  Fundamental  Rights  and Council of  Europe ,    Supra  no  5 ,. hlm. 37.
Pribadi melakukan kegiatan pemrosesan data pribadi yang berupa pengumpulan, perekaman,  pencatatan  dan  atau  penyimpanan  data  pribadi,  atau  pelaksanaan penyusunan,  penyesuaian,  perubahan  data  pribadi,  pemulihan  kembali  data pribadi  yang  telah  dimusnahkan,  pengungkapan  data  pribadi,  penggabungan, pembetulan, penghapusan atau penghancuran data pribadi.
Ketentuan  mengenai  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  merupakan amanah  Pasal  28  G  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia  Tahun  1945  yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya.  Untuk  dapat  melihat  ketentuan tersebut sebagai ketentuan mengenai privasi dan data pribadi, pendapat Warren dan  Brandeis  dalam  karyanya  yang  berjudul  “ The Right to Privacy” menyatakan bahwa  privasi  adalah  hak  untuk  menikmati  kehidupan  dan  hak  untuk  dihargai perasaan  dan  pikirannya. 8 Perlindungan  privasi  berhubungan  erat  dengan pemenuhan hak data pribadi. Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi  ditegaskan  oleh  Allan  Westin.  Ia  mendefinisikan  privasi  sebagai  hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. 9 Definisi yang dikemukakan oleh  Westin  disebut  dengan information  privacy karena  menyangkut  informasi pribadi.  Di  bawah  pasal  28  G  Undang-Undang  Dasar  1945,  perlindungan  data pribadi  di  Indonesia  tersebar  di  berbagai  undang-undang.  Kemudian, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang  diamanatkan  langsung  oleh  Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  yang mengandung  penghormatan  atas  nilai-nilai  HAM  dan  nilai-nilai  persamaan  serta penghargaan  atas  hak  perseorangan  sehingga  perlu  diberikan  landasan  hukum untuk  lebih  memberikan  keamanan  privasi  dan  data  pribadi    dan  menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif
8 Samuel Warren & Louis D. Brandeis, The Right To Privacy , Harvard Law Review, Volume 4, 1890,  hlm.  1  dalam  Sinta  Dewi,  Aspek  Perlindungan  Data  Pribadi  Menurut  Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Refika, Bandung, 2015, hlm 12.
9 Menurut  Alan  Westin:  Privacy  is  the  cla im of individuals, group or  institution to determine for themselves  when,  how,  and  to  what  extent  information  about  them  is  communicated  to others dalam, Allan Westin, Alan F. Westin, Privacy and Freedom, London, 1967, hlm.  7.
Perlindungan  data  pribadi  dalam  bidang  perbankan  telah  diatur  dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berdasarkan ketentuan  tersebut  bank  wajib  merahasiakan  keterangan  mengenai  nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian untuk perlindungan tersebut yaitu: (1) Dalam hal perpajakan, Menteri Keuangan mengeluarkan  perintah  tertulis  kepada  bank  agar  memberikan  keterangan  dan memperlihatkan  bukti-bukti  tertulis  serta  surat-surat  mengenai  keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak; (2) Pimpinan Bank Indonesia  memberikan  izin  kepada  pejabat  Badan  Urusan  Piutang  dan  Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank; (3)  Pimpinan  Bank  Indonesia  memberikan  izin  kepada  polisi,  jaksa,  atau  hakim untuk  kepentingan  peradilan  dalam  perkara  pidana  untuk  memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank; (4) Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain  dalam  rangka  tukar  menukar  informasi  antar  bank;  (5)  Atas  permintaan, persetujuan  atau  kuasa  dari  Nasabah  Penyimpanan  secara  tertulis,  bank  wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan dan (6) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.
Dalam  Era  Ekonomi  digital,  infrastruktur  dan  kegiatan  telekomunikasi menjadi  tulang  punggung  berjalanya  pertukaran  informasi  dan  transaksi elektronik antar masyarakat. Untuk itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi.  Undang-undang  tersebut  telah juga  memiliki  aturan  yang  berkenaan  dengan  data  pribadi.  Pasal  40  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi  mengatur  tentang larangan  kegiatan  penyadapan.  Setiap  orang  dilarang  melakukan  kegiatan penyadapan  atas  informasi  yang  disalurkan  melalui  jaringan  telekomunikasi dalam  bentuk  apapun.  Adanya  larangan  tersebut  merupakan  hal  positif  bagi perlindungan  privasi  dan  data  pribadi.  Selain  itu,  dalam  Pasal  42  ayat  (1) penyelenggara  jasa  telekomunikasi  wajib  merahasiakan  informasi  yang  dikirim
dan  atau  diterima  oleh  pelanggan  jasa  telekomunikasi  melalui  jaringan telekomunikasi  dan  atau  jasa  telekomunikasi  yang  diselenggarakannya.  Lebih jauh, dalam hal privasi dan data pribadi dalam transaksi elektronik, penggunaan setiap  informasi  melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi seseorang  harus  dilakukan  atas  persetujuan  orang  yang  bersangkutan. 10 Hak privasi  mengandung  pengertian  sebagai  berikut: 11 (1)  hak  untuk  menikmati kehidupan  pribadi  dan  bebas  dari  segala  macam  gangguan;  (2)  Hak-hak  untuk dapat  berkomunikasi  dengan  orang  lain  tanpa  tindakan  memata-matai;  dan  (3) Hak  untuk  mengawasi  akses  informasi  tentang  kehidupan  pribadi  dan  data seseorang. Penyelenggaraan sistem elektronik juga berkenaan dengan privasi dan data  pribadi.  Dengan  demikian  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun 2012  diatur  mengenai  perlindungan  data  pribadi  yang  harus  dilakukan penyelenggara sistem elektronik. 12
Beberapa hukum perlindungan privasi dan data pribadi di luar Indonesia, seperi di Uni Eropa Directive membedakan antara data ‘sensitif’ dan ‘non-sensitif’ berdasarkan  tingkat  bahaya  yang  akan  dirasakan  kepada  individu  jika  terjadi diakses  pihak  yang  tidak  bertanggungjawab. 13 Salah  satu  data  yang  termasuk  ke dalam  data  sensitif    adalah  data  mengenai  kesehatan  atau  kondisi  kesehatan seseorang. Indonesia dalam hal ini, telah mengatur mengenai perlindungan privasi dan data pribadi untuk data kesehatan. Indonesia menjamin bahwa  setiap orang berhak  atas  rahasia  kondisi  pribadinya  yang  telah  dikemukakan  kepada penyelenggara  pelayanan  kesehatan 14 Walaupun  demikian,  undang-undang kesehatan tidak menyatakan secara tegas bahwa data pribadi mengenai kesehatan adalah  data  sensitif.  Dengan  demikian  sebenarnya  Indonesia  belum
10 Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).
11 Penjelasan Pasal 26 ) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).
12 Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Peyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
13 EC Data Protection Working Party, Opinion 13/2011 on Geolocation services on smart mobile devices , 16 Mei 2011, Dapat diunduh di:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp185_en.pdf   (diakses pada tanggal 14 Oktober 2014 Pukul 20.00 WIB).
14 Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
membendakan antara data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi sensitif. Padahal,  data  pribadi  sensitif  memerlukan  perlindungan  yang  lebih  tinggi dibandingkan data pribadi umum.
Pengelolaan  administrasi  kependudukan  pun  tidak  luput  dari  pengaturan mengenai  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  .  Setiap  Penduduk  mempunyai hak  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  privasi  dan  data  pribadi    serta  ganti rugi  dan  pemulihan  nama  baik  sebagai  akibat  kesalahan  dalam  Pendaftaran Penduduk  dan  Pencatatan  sipil  serta  penyalahgunaan  data  pribadi  oleh  Instansi Pelaksana. 15 Dengan  demikian  Instansi  Pelaksana  melaksanakan  urusan Administrasi  Kependudukan  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  kerahasiaan dan keamanan data kependudukan. 16 Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari  adanya  kewajiban  negara  untuk,  tidak  hanya  menyimpan,  melainkan  juga melindungi  privasi  dan  data  pribadi  penduduk.  Data  kependudukan  merupakan data pribadi  yang apabila bocor akan mengancam privasi pemiliknya, karena data kependudukan  mencakup  namun  tidak terbatas  pada  tanggal/bulan/tahun  lahir, keterangan  tentang  kecacatan  fisik  dan/atau  mental;  dan  beberapa  isi  catatan Peristiwa Penting.

## Konvergensi Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
Keseluruhan  pengaturan  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  di  atas, khususnya yang berkenaan dengan privasi dan data pribadi saat ini tengah dalam proses  konvergensi.  Terminologi  “konvergensi”  merupakan  istilah  dari  Bahasa Inggris  yang  diserap  ke  dalam  Bahasa  Indonesia.  Terminologi  tersebut  telah mendapat tempat sebagai Bahasa Indonesia yang baku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa  Indonesia,  konvergensi  berarti: 17 “keadaan  menuju  satu  titik  pertemuan atau  memusat.”  Dalam  artikel  ini,  istilah  “Konvergensi  Perlindungan  Privasi  dan
15 Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013).
16 Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013).
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konvergensi (diakses pada 24 Februari 2018, pukul 14.58 WIB).
Data Pribadi” merupakan suatu konsep yang menggambarkan proses atau upaya menggabungkan pengaturan-pengaturan mengenai privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai instrumen hukum ke dalam satu instrumen hukum tersendiri. Dengan demikian perlindungan privasi dan data pribadi memiliki tempat yang sui generis. Keadaan pengaturan mengenai privasi dan data pribadi di Indonesia, saat ini  tengah  berada  dalam  keadaan  yang  divergen,  sebagai  lawan  dari  istilah konvergen.
Konvergensi perlindungan privasi dan data pribadi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga tersebar di berbagai belahan dunia, tanpa terkecuali dalam lingkup negara maupun organisasi internasional. Uni Eropa telah memiliki The  European  Union  DP  Directive ( Directive )  diperkenalkan  tahun  1995  dengan tujuan  untuk  mengharmonisasi  peraturan  nasional  di  antara  negara-negara anggota EU. Directive tersebut dianggap sebagai satu di antara rezim yang paling kuat. Hong Kong telah memiliki Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO) sebagai  peraturan  perundang-undangan  nasional  pertama  yang  mengatur masalah  privasi  dan  data  pribadi  data  secara  komprehensif. 18 Privasi  atas  data pribadi  masyarakat  Malaysia  dilindungi  melalui The Personal Data Protection Act No.  709  of  2010  (PDPA  Malaysia). 19 Sedangkan,      Privasi  dan  data  pribadi  di Singapura dilindungi secara sektoral  oleh The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore (PDPA 2012 Singapura).
Indonesia  saat  ini  tengah  berada  dalam proses  konvergensi  perlindungan privasi dan data pribadi  karena Indonesia telah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi.  Rancangan  Undang-Undang  tersebut  bertujuan  untuk  menggabungkan pengaturan-pengaturan  privasi  atas  data  pribadi  yang  tersebar,  ke  dalam  suatu undang-undang  tersendiri.  Perancangan  Naskah  Akademik  sebagai  fase  awal proses  konvergensi  tersebut  telah  dirampungkan  pada  bulan  Oktober  2015, sebagai hasil kajian, Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Cyber Law Center, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Setelah RUU
18 Greeneaf,  Graham, Asian  Data  Privacy  Laws  -  Trade  and  Human  Rights  Perspectives ,  Oxford University Press, New York, 2014, hlm. 80A
19 Sivarasa  Rasiah,  Badan  Peguam  Malaysia  dalam  Greenleaf,  Graham, Asian  Data  Privacy Laws ,  Oxford University Press, UK, 2014, hlm. 324.
terbentuk, tahapan selanjutnya yang harus ditempuh Kementrian Komunikasi dan Informatika  adalah  mengajukan  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  ke  dalam Program Legislatif Nasional 2018.
Konvergensi perlindungan privasi atas data pribadi penting bagi Indonesia perlu dilakukan  untuk  memberikan    perlindungan  privasi  dan  data pribadi  yang setara  dengan  negara-negara  lain. 20 Pengaturan  yang  akan  disusun  dalam Rancangan  Undang-Undang  diharapkan  akan  menempatkan  Indonesia  sejajar dengan  negara-negara  dengan  tingkat  perekonomian  yang  maju,  yang  telah menerapkan  hukum  mengenai  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi.  terdapat kepentingan  untuk  memberikan  perlindungan  data  pribadi  yang  setara  dengan negara-negara  lain.  Pengaturan  yang  akan  disusun  dalam  Rancangan  Undang- Undang  diharapkan  akan  menempatkan  Indonesia  sejajar  dengan  negara-negara dengan  tingkat  perekonomian  yang  maju,  yang  telah  menerapkan  hukum mengenai  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi.  Hal  ini  akan    lebih  mendorong dan  memperkuat  posisi  Indonesia  sebagai  pusat  bisnis  tepercaya,  yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia.  Hal ini akan lebih  mendorong  dan  memperkuat  posisi  Indonesia  sebagai  pusat  bisnis tepercaya,  yang  merupakan  suatu  strategi  kunci  dalam  ekonomi  nasional Indonesia. Selain itu Rancangan Undang-Undang yang melindungi privasi dan data pribadi  akan  mengatasi  ancaman  penyalahgunaan  privasi  dan  data  pribadi konsumen  dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.
Sangat  disayangkan  proses  pengesahan  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berjalan dengan lambat. RUU Perlindungan Data Pribadi belum dapat diterima untuk masuk ke dalam Program Legislatif  Nasional  tahun  2018. 21 Walaupun  masih  terhambat,  Indonesia  telah mengambil  langkah  usaha  yang  tepat  untuk  dapat  berpindah  dari  keadaan
20 Naskah  Akademik,  Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi,  2015,  Supra  no  4, hlm 116
21 Berita CNN Indonesia, “RUU Perlindungan Data Pribadi Belum Masuk Prolegnas 2018” Hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2018,  https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180120141447- 185-270371/ruu-perlindungan-data-pribadi-belum-masuk-prolegnas-2018 (diakses tanggal 23 Februari 2018, Pukul 17.30 WIB).
pengaturan  privasi  dan  data  pribadi  yang  divergen  ke  pengaturan  yang  bersifat konvergen.

## Hukum  Perlindungan  Privasi  atas  Data  Pribadi  yang  mendukung  Ekonomi Digital
Pendorong  utama  munculnya  Ekonomi  Digital  adalah  internet. Internet menjadi  sebuah  pasar  global  di  mana  para  pelaku  ekonomi  bertemu. 22 Tidak hanya  itu,  internet  juga  memungkinkan  adanya  pola  komunikasi  dan  distribusi informasi  yang  lebih  efisien  untuk  memasarkan  suatu  produk  lebih  luas  lagi dibanding dengan ekonomi tradisional. Teknologi informasi yang semakin murah, cepat, lebih baik dan lebih mudah digunakan memungkinkan berbagai organisasi dan  individu  lebih  terhubung  secara  nirkabel  yang  kemudian  menjadi  pusat kegiatan  ekonomi  dan  sosial. 23 Perkembangan  teknologi  telah  mendorong perpindahan  era  ekonomi  tradisional,  yang  dapat  juga  disebut  dengan  era  “pra- digital” ke era Ekonomi Digital.  Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap privasi dan data pribadi pun dituntut untuk menyesuaikan diri.
Dalam  era  pra-digital,  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  dari pelanggaran yang dilakukan pemerintah atau pihak lain dapat dicapai dengan pola pengaturan  hukum  yang  divergen,  di  mana  pengaturan  privasi  dan  data  pribadi diletakkan dalam undang-undang yang berlainan. Klaim ini didukung oleh praktik- praktik yang berlangsung di dunia. 24 Dalam fase ini, individu di seluruh dunia yang menginginkan hak privasinya terjaga dapat menerapkan mekanisme perlindungan diri  sendiri.  Catatan-catatan  penting  yang  mengandung  privasi  dan  data  pribadi dapat  disembunyikan  di  dalam  laci  lemari  atau  di  dalam  brankas.  Mekanisme pertahanan diri semacam ini akan sulit dilakukan dalam era selanjutnya, yaitu Era Ekonomi Digital.
22 Thomas  M.  Lenard,  Daniel  B.  Britton,  et.al., The  Digital  Economy  Fact  Book, The  Progress  & Freedom Foundation Washington, D.C., 2006,  hlm. 1
23 Id. 24 Stephen  J.  Schulhofer, An  international  right  to  privacy?  Be  careful  what  you  wish  for , International Journal of Constitutional Law, Tahun 2016, Vol. 14, hlm. 240.
Kerangka  Ekonomi  Digital  dengan  jelas  dipetakan  oleh  Edward  J.  Malecki dan Bruno Moriset  sebagai sebuah piramida di bawah ini:
Gambar 1. Piramida Ekonomi Digital 25
Bagian atas dari piramida tersebut disebut dengan “ The spearhead ”. Dalam bagian  tersebut  ditempatkan  temuan-temuan  teknologi  dan  produk  industri silikon  dan  semikonduktor. 26 Walaupun  bukan  merupakan  sektor  yang  besar, namun bagian ini sangat penting karena produk-produknya  merupakan inti dari Komputer  dan  teknologi  informasi.    Bagian  kedua  dari  piramida,  yang  berada  di bawah  “ the  spearhad ”,  terdiri  dari  industri  manufaktur  dan  jasa  komputer  dan telekomunikasi.  Industri ini diberi nama “ core sector ” karena merupakan inti dari Ekonomi  Digital  dan  memungkinkan  sektor-sektor  di  bawah  piramida  bekerja.
27 Bagian  ketiga  disebut  dengan  “ main  body ”,  sebagai  representasi  dari  badan utama  dari  ekonomi  digital.  Termasuk  ke  dalam  bagian  ini  adalah  aktivitas manufaktur  dan  penyediaan  jasa  yang  sangat  bergantung  kepada  teknologi digital. 28 Sebagian besar orang yang bekerja di dalam industri ini menghabiskan waktunya di depan komputer dan alat komunikasi lainnya. Beberapa industri jasa
25 Edward  J.  Malecki  dan  Bruno  Moriset, The Digital Economy: Business organization, production processes, and regional developments, Routledge, London & New York, 2009, hlm. 5.
26 Id. 27 Id. 28 Id.
seperti e-commerce , media dan hiburan serta layanan finansial merupakan bagian dari  industri  ini.  Dasar  dari  Piramida  merupakan  sektor-sektor  yang  tidak dipengaruhi oleh digitalisasi, atau sangat sedikit sekali terpengaruh oleh teknologi digital.  Contoh  dari  sektor  industri  tersebut  adalah  industri  pertanian,  atau  jasa publik seperti asisten rumah tangga, jasa kebersihan sampah, penata rambut, yang mana  sebagian  besar  pelaku  usahanya  tidak  menggunakan  komputer  secara signifikan. 29
Sifat  dari  kegiatan  dalam  industri  tingkat  ke-2  dan  ke-3  piramida menjadikan  individu  yang  ingin  melakukan  kegiatan  ekonomi  secara  digital memberikan privasi dan data pribadinya ke pihak lain. Privasi dan data pribadi ini dapat  dengan  mudah  untuk  disalurkan  kembali  ke  pihak  lainnya.  Bukan  hanya catatan  pribadi,  prilaku  individu  tersebut  secara  online  menjadi  lebih  terekspos terhadap pihak lain. Dengan demikian, peningkatan perlindungan hukum menjadi sangat penting Dalam Era Ekonomi Digital. Tanpa perlindungan hukum yang lebih kuat, tidak lah mungkin mengharapkan dunia ini menjadi surga privasi / “ privacy paradise ”. 30 Cara-cara  tradisional  sebagai  mekanisme  pertahanan  diri  sendiri tidaklah mungkin lagi dilakukan.
File-file mengenai  kesehatan  seseorang,  keuangan,  perjalanan  dan konsumsi  seseorang  akan  sangat  sulit  disimpan  seluruhnya  di  suatu  ruangan secara  fisik.  Korespondensi,  catatan  komunikasi  bahkan  dapat  ditemukan  dan diakses  dari  belahan  dunia  mana  pun,  karena  tercatat  di  basis  dara  provider internet  atau  telekomunikasi.  Fenomena  ini  disebut  dengan  “ Cloud  Storage ”. 31
Para  pemilik  data  tidak  lagi  tahu  di  mana  data  pribadinya  disimpan  secara  fisik, namun  secara  digital  data  pribadinya  dapat  diakses  di  seluruh  dunia.  Dalam keadaan  demikian  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  secara  mandiri merupakan sebuah tantangan yang sulit.
Sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi dan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang sesuai dengan
29 Id . , hlm. 5-7.
30 Stephen J. Schulhofer, Supra no 24, hlm. 241.
31 Id . , hlm. 240.
era digital. Suatu instrumen hukum perlindungan privasi atas data pribadi  di era ekonomi digital setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria:
1. Perlindungan privasi dan data pribadi yang memiliki karakter internasional
Data    di  era  Ekonomi  Digital  tidak  berpindah  secara  fisik  ke  tujuan  yang dapat  diprediksi  seperti  halnya  yang  terjadi  di  Ekonomi  Tradisional.  Dalam suatu  hubungan  ekonomi  antar  individu  dan  perusahaan  privat,  tempat penyimpanan  fisik  privasi  dan  data  pribadi  akan  sulit  ditemukan  apabila transaksi  dilakukan  secara  digital.  Tempat  penyimpanan  data  tersudut  tidak dapat dibatasi lagi oleh lingkup yurisdiksi nasional, karena akan dapat bersifat lintas  negara. 32 Data  tersebut  dapat  pula  diakses  oleh  seseorang  dari  negara lain  selain  negara  pemilik  data.  Degan  demikian  demi  alasan  efektivitas perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  harus  juga  ditunjang  dengan pengaturan-pengaturan yang sifatnya lintas batas negara. Aturan semacam ini diantaranya adalah aturan bahwa transfer data pribadi ke luar wilayah negara harus memerlukan persetujuan khusus, dan hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki perlindungan privasi dan data pribadi setara.
Beberapa instrumen hukum internasional mengatur prinsip-prinsip privasi dan  data  pribadi  yang  diakui  secara  internasional.  Prinsip-prinsip  terbut merupakan  fondasi  bagi  hukum  perlindungan  data  nasional  yang  modern. Salah satu instrumen  internasional  yang  melindungi  privasi  dan  data  pribadi dikeluarkan  oleh Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development (OECD).  Organisasi  internasional  tersebut  mengeluarkan  Pedoman  Privasi (Privacy  Guidelines)  yang    tidak  mengikat  secara  hukum  namun  telah  diakui sejak lama sebagai   pedoman pembuatan norma-norma perlindungan  privasi bagi negara anggota OECD.
Selain  OECD,  Dewan  Eropa/  Council  of  Europe  (CoE)    telah  mengadopsi European Convention for the Protection of Human Rights (ECHR)  tahun  1950. Pada tahun 1981, CoE mengadopsi Convention for the Protection of Individuals
with  Regard  to  Automatic  Processing  of  Personal  Data ( DP  Convention ). 33
Konvensi ini berlaku bagi pengolahan otomatis data pribadi baik dalam sektor privat maupun publik.
Perlindungan data pribadi dan privasi di Uni Eropa telah diakui sebagai hak dasar  dalam The  European  Union  Charter  of  Fundamental  Rights. Sebagai turunan Charter tersebut,  Uni  Eropa  memiliki  legislasi  perlindungan  data pribadi baru pada 2016 yang digunakan untuk melindungi data pribadi di era digital. Legislasi Uni Eropa tersebut dikenal dengan sebutan The General Data Protection Regilation (GDPR) yang diadopsi berdasarkan Regulation 2016/679. Regulasi yang secara esensial menjadi langkah untuk memperkuat pemenuhan hak  dasar  masyarakat  Uni  Eropa  di  Era  digital  dan  secara  langsung  akan berdampak pada dorongan untuk perkembangan bisnis di era digital. Sebagai langkah  lebih  jauh  lagi,  yaitu  pada  sektor  penegakan  hukum,  Uni  Eropa membentuk The  Police  Directive berdasarkan  Directive  2016/680  yang melindungi orang-perorangan  dalam pemrosesan data pribadi yang memiliki unsur pelanggaran kriminal serta penerapan sanksi kriminal atas pelanggaran data pribadi yang dilakukan terhadap subjek data. 34
2. Perlindungan  Privasi  atas  Data    sebagai  elemen  perekat  individu  dan masyarakat ekonomi
Hak  privasi  dan  data  pribadi  menjadi  hak  yang  memiliki  karakter internasional  dalam  ketidakjelasan  statusnya  dalam  perlindungan  hukum nasional.  Dalam  perlindungan  hukum  nasional  terdapat  dua  hal  yang  dapat diperdebatkan. Privasi di satu sisi merupakan hak yang membuat adanya jarak antara  individu  dan  masyarakat. 35 Di  sisi  lainnya,  khususnya  dalam masyarakat  Era  Ekonomi  Digital  privasi  juga  merupakan  sebuah  hak  yang dapat  melekatkan  individual  dengan  masyarakat.  Dengan  adanya
33 Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data , 28 January 1981
34 “Data  Protection  in  the  EU”,  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data- protection-eu_en, diakses pada 12 Mei 2018 Pukul 9.30 WIB.
35 Oliver Diggelmann , Maria Nicole Cleis, How the Right to Privacy Became a Human Right , Human Rights Law Review, Tahun 2014, Vol.14, hlm. 458
perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  maka  individu  akan  memiliki kepercayaan untuk berpartisipasi menjadi masyarakat Era Ekonomi digital.
Perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  dalam  Era  Digital  mengalami  tren penguatan di berbagai negara. 36 Hal ini diakibatkan karena perlindungan  privasi dan data pribadi jauh dari cukup ketika dibandingkan dengan perkembangan yang pesat teknologi internet dan komunikasi. Tidak hanya berhenti di dalam kerangka hukum  nasional  saja,  penguatan  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  juga diperlukan  dalam  kerangka  lintas  batas  negara.  Dalam  hal  ini  perkembangan teknologi dan kasus yang baru-baru ini terjadi mengenai penyadapan merupakan pendorong diperlukannya kerangka hukum perlindungan privasi dan data pribadi yang  lebih  kuat.  Perkembangan  teknologi,  misalnya  perkembangan  yang  dikenal sebagai Internet  of  Things (IoT),  sangat  mengancam  privasi  dan  data  pribadi seseorang.  Dalam  sebuah  teknologi  IoT,  sebuah  alat  ( device )  dapat  dirancang sedemikian rupa untuk secara konstan memonitor setiap kegiatan penggunanya, bahkan mengumpilkan data-data sensitif penggunanya, dan terhubung via koneksi internet. 37 Teknologi  ini  memungkinkan  seseorang  dari  jarak  jauh  mengakses informasi pribadi pengguna alat, karena terhubung via internet. Selain itu, baru- baru  ini  terungkap  kasus  Edward  Snowden  yang  membocorkan  dokumen- dokumen National  Security  Agency (NSA).  Kasus  ini  melahirkan  banyak pembahasan  mengenai  hak  privasi  di  dalam  Era  Digital.  Hubungan  antara  Data pribadi,  penyadapan  dan  perlindungan  privasi  menjadi  sorotan  utama  di  dalam Era  Digital. 38 Dalam  perkembangan  selanjutnya,  khususnya  dalam  konteks Ekonomi  Digital,  hubungan  data  pribadi,  penyadapan  dan  perlindungan  privasi menjadi faktor penentu kepercayaan para pelaku pasar untuk  beraktivitas dalam pasar digital.
Bukan  hanya  di  tingkat  negara,  pengaturan  privasi  dan  data  pribadi yang setara  juga  digalakan  antar  regional  (antar  regional  dengan  negara  lainnya),
36 Zhao,  Bo, The  Internationalisation  of  Information  Privacy:  Towards  a  Common  Protection , Groningen Journal of International Law Tahun 2014, Vol. 2, hlm.13.
37 Lidiya  Mishchenko  , The  Internet  of  Things  :  Where  Privacy  and  Copyright  Collide ,  Santa  Clara computer and high technology law journal, Tahun 2016, Volume33, hlm.114-115.
38 Carly Nyst, The Right to Privacy in the Digital Age , Journal of Human Rights Practice, Tahun 2017, Vol. 9, hlm.117
sebagai  contoh  adalah  adanya  “ Transatlantic Trade of Personal Data ”  antara  Uni Eropa  dengan  Amerika  Serikat.  Dalam  skema  tersebut  data  pribadi  seseorang dapat  di  transfer  dari  Uni  Eropa  ke  Amerika,  serta  sebaliknya,  asalkan  kedua negara  tersebut  memiliki  perlindungan  yang  setara. 39 Dalam  kerangka  semacam ini,  hubungan  perdagangan  Uni  Eropa  dan  Amerika  Serikat  di  Era  digital  sangat dipengaruhi  oleh  aturan  hukum  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi. Perlindungan  yang  setara  merupakan  prasyarat  yang  harus  ada  sehingga pertukaran  data  pribadi  dapat  dilakukan.  Apabila  pertukaran  data  pribadi terhambat,  bukan  hanya  kepentingan  pemerintahan  yang  akan  terhambat, melainkan  lebih  besar  adalah  kepentingan  ekonomi.  Dalam  berbagai  industri 40 , misalnya  kerangka,  pertukaran  data  pribadi  ini  bersifat  sangat  penting  untuk keberlangsungan  sistem  keuangan.  Keberadaan  suatu  Undang-Undang  tentang Perlindungan  atas  Data  Pribadi  merupakan  suatu  keharusan  yang  tidak  dapat ditunda-tunda  lagi  karena  sangat  mendesak  bagi  berbagai  kepentingan  nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya perlindungan atas data dan informasi pribadi. Perlindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, investasi yang bersifat transnasional.

## Penutup
Indonesia  telah  memiliki  aturan  perlindungan    privasi  dan  data  pribadi yang  tersebar  di  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  misalnya  Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi  pasien,  sedangkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan mengatur privasi dan data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.  Selain  itu  pengaturan  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-
39 Emily  Linn  , A Look into the Data Privacy Crystal Ball: A Survey of Possible Outcomes for the EU- U.S. Privacy , Vanderbilt Journal of Transnational Law, Tahun 2017, Vol. 50, hlm. 1358.
40 Lihat  David  Cole  ,  Federico  Fabbrini  , Bridging the transatlantic divide? The United States, the European  Union,  and  the  protection  of  privacy  across  borders ,  International  Journal  of Constitutional Law,  Tahun 2016, Vol.14, hlm.221
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diubah dengan  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2013)  dan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016),  serta  berbagai  peraturan  lainnya. Indonesia  juga  telah  memiliki  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Perlindungan Data  Pribadi    yang  kini  masih  dalam  tahap  pembahasan  intra  Kementerian  dan diharapkan  dapat  segera  diusulkan  dalam  prolegnas  2018.    Konvergensi Perlindungan  Data  Pribadi  penting  bagi  Indonesia  belum  terlaksana,  padahal konvergensi tersebut penting  untuk  memberikan perlindungan privasi dan data pribadi  yang  setara  dengan  negara-negara  lain.  Pengaturan  yang  akan  disusun dalam  Rancangan  Undang-Undang  diharapkan  akan  menempatkan  Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi.
Sampai  saat  ini  masih  terjadi  ketidakpastian  perlindungan  privasi  dan  data pribadi,  karena  Indonesia  belum  memiliki  instrumen  hukum  yang  responsif terhadap  adanya  kebutuhan  masyarakat  untuk  memperoleh  perlindungan  yang lebih  kuat.    Instrumen  hukum  yang  ada  di  era  ekonomi  digital.  Suatu  instrumen hukum  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  di  era  ekonomi  digital  setidaknya harus  memenuhi  3  kriteria:  (1)  memiliki  karakter  internasional;    dan  (2) merupakan  elemen  perekat  individu  dan  masyarakat  ekonomi.    Karakteristik Pertama, perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  harus  juga  ditunjang  dengan pengaturan-pengaturan  yang  sifatnya  lintas  batas  negara.  Aturan  semacam  ini diantaranya adalah aturan bahwa transfer privasi dan data pribadi ke luar wilayah negara  harus  memerlukan  persetujuan  khusus,  dan  hanya  dapat  dilakukan  ke negara yang memiliki perlindungan privasi dan data pribadi setara. Karakteristik Kedua, dalam konteks Era Ekonomi Digital, perlindungan privasi dan data pribadi harus  juga  mencakup  perlindungan  hak  personal.  Dengan  kata  lain  selain  harus merupakan hak-hak negatif yang menuntut negara tidak melakukan sesuatu agar hak  tersebut  terpenuhi,  juga  harus  merupakan  hak-hak  positif  yang  pemenuhan hak nya hanya bias dilakukan dengan peran aktif dari negara. Era Ekonomi digital dengan  segala  karakteristik  khusus  dan  perkembangan  pesatnya  tidak  bisa
menuntut  negara  untuk  hanya  diam,  namun  melakukan  sesuatu  yang  lebih. Karakteristik Ketiga, perlindungan privasi dan data pribadi dapat meningkatkan kepercayaan  individu  untuk  berpartisipasi  menjadi  masyarakat  Era  Ekonomi digital.

## Daftar Pustaka
Buku: Allan Westin, Alan F. Westin,  Privacy and Freedom,  London, 1967. Atkinson,  R.D.  and  McKay,  A.S., Digital  Prosperity:  understanding  the  economic benefits of the information technology revolution, Information Technology and Innovation Foundation, Washington , DC, 2007.
Edward J. Malecki dan Bruno Moriset, The Digital Economy: Business organization, production  processes,  and  regional  developments,  Routledge,  London  & New York , 2009.
European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European Data Protection Law, Belgium, 2014, Greeneaf, Graham, Asian Data Privacy Laws - Trade and Human Rights Perspectives, Oxford University Press, New York , 2014. Thomas  M.  Lenard,  Daniel  B.  Britton,  et.al., The  Digital  Economy  Fact  Book,  The Progress & Freedom Foundation Washington, D.C ., 2006
Sinta  Dewi,  Aspek  Perlindungan  Data  privasi  Menurut  Hukum  Internasional, Regional dan Nasional, Refika, Bandung, 2015.
Jurnal: Carly  Nyst, The  Right  to  Privacy  in  the  Digital  Age,  Journal  of  Human  Rights Practice , Tahun 2017, Vol. 9. David Cole , Federico Fabbrini , Bridging the transatlantic divide? The United States, the  European  Union,  and  the  protection  of  privacy  across  borders, International Journal of Constitutional Law ,  Tahun 2016, Vol.14.
Emily Linn , A Look into the Data Privacy Crystal Ball: A Survey of Possible Outcomes for the EU-U.S. Privacy,  Vanderbilt Journal of Transnational Law ,  Tahun 2017, Vol. 50.
Lidiya  Mishchenko, The Internet of Things : Where Privacy and Copyright Collide, Santa  Clara  computer  and  high  technology  law  journal ,  Tahun  2016, Volume33.
Oliver  Diggelmann,  Maria  Nicole  Cleis, How the Right to Privacy Became a Human Right, Human Rights Law Review , Tahun 2014, Vol.14. Samuel  Warren  &  Louis  D.  Brandeis, The Right To Privacy, Harvard Law Review,
Volume 4, 1890.
Stephen  J.  Schulhofer, An international right to privacy? Be careful what you wish for, International Journal of Constitutional Law , Tahun 2016, Vol. 14.
Zhao,  Bo, The  Internationalisation  of  Information  Privacy:  Towards  a  Common Protection, Groningen Journal of International Law, Tahun 2014, Vol. 2.
Pustaka yang Tidak Dipublikasi:
Konsep  RUU  Perlindungan  Data  privasi  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara, 2005
Naskah  Akademik,  Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  privasi,  2015, Direktorat  Jenderal  Informasi  Dan  Komunikasi  Publik,  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  Dan  Cyber  Law  Center  Fakultas  Hukum, Universitas Padjadjaran
Web Dokumen: Berita CNN Indonesia, “RUU Perlindungan Data privasi Belum Masuk Prolegnas 2018” Hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2018, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180120141447-185- 270371/ruu-perlindungan-data-pribadi-belum-masuk-prolegnas-2018 (diakses tanggal 23 Februari 2018, Pukul 17.30 WIB).
Berita “Tingkat kepercayaan pada e-commerce masih rendah”, Merdeka.com, 17 Mei 2013 https://www.merdeka.com/teknologi/tingkat-kepercayaan- pada-e-commerce-masih-rendah.html (diakses 23 Februari 2018, Pukul 8.00 WIB).
EC Data Protection Working Party, Opinion 13/2011 on Geolocation services on smart mobile devices, 16 Mei 2011, Dapat diunduh di: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp18 5_en.pdf (diakses pada tanggal 14 Oktober 2014 Pukul 20.00 WIB). Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konvergensi (diakses pada 24 Februari 2018, pukul 14.58 WIB).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013).
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data , 28 January 1981
Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO) Hong Kong The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010 (PDPA) Malaysia The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore