## OPTIMALISASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA DALAM BENTUK BPJS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIPINANG

## Aditya Akbar, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail :

## ABSTRAK
Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang  sama  sebagai  manusia.  Hak  yang  sama  sebagai  manusia  sudah seharusnya  tercapai.  Hak  inilah  yang  disebut  sebagai  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Dalam  hal  ini  dapat  dikaitkan  dengan  bagaimana  pembangunan Kesehatan  yang  dibuat  ada  dasarnya  untuk  menyangkut  segala  segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka  yang  sedang  menajalani  hukuman  di  dalam  Rumah  Tahanan  atau Lembaga  Pemasyarakatan.  Pada  penelitian  kali  ini  penulis  menggunakan metode  kualitatif.  Hasil  penelitiannya  adalah  pada  Unit  Pelaksana  Teknis masih perlu peningkatan untuk melakukan program BPJS tersebut supaya lebih optimal.
Kata Kunci : Pemasyarakatan, Kesehatan, BPJS

## ABSTRACT
Humans are the most noble creatures of God and have the same degree as humans. The same rights as human beings should be achieved. These rights are known as Human Rights (HAM). In this case it can be by how Health is made there is a basis for development about everything related to society and takes place in every individual, does not regulate the lives of those who are  sentenced  in  the  Detention  Center  or  Correctional  Institution.  In  this study, the author uses a qualitative method. The result of the research is that the Technical Implementation Unit still needs to be improved to make the BPJS program more optimal.
Keywords : Correctional, health, BPJS

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Manusia  Adalah  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  paling  mulia  dan mempunyai  derajat  yang  sama  sebagai  manusia.  Semua  manusia  berhak memiliki martabat dan derajat yang sama. Manusia bebas mengembalikan dirinya  sesuai  dengan  keinginannya  masing-masing.  Hak  yang  sama sebagai manusia sudah seharusnya tercapai. Hak inilah yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dijelaksan bahwa Hak Asasi Manusia adalah
hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan berdasarkan kodratnya sebagai manusia.
Dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yaitu Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan  merupakan  anugerahnya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  Negara  hukum,  pemerintahan,  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berisi bahwa setiap manusia berhak atas  hak  Kesehatan,  setiap  orang  berhak  atas  pelayanan  Kesehatan  dan setiap orang berhak memperoleh dan memilih pelayanan Kesehatan untuk dirinya  sendiri.  Dalam  hal  ini  dapat  dikaitkan  dengan  bagaimana pembangunan  Kesehatan  yang  dibuat  ada  dasarnya  untuk  menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali  mereka  yang  sedang  menajalani  hukuman  di  dalam  Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan.
Dalam Pasal 14 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan,  menyebutkan  bahwa  “Narapidana  berhak  mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak”. Rutan atau Lapas sebagai instansi  terakhir  dalam  proses  peradilan  pidana  harus  mampu  mencapai tujuan  dijatuhkannya  dalam  usaha  memberikan  perlindungannya  kepada masyarakat melalui pidana pencabutan kemerdekaan berupa pidana penjara dikaitkan  dengan  usaha  pencegahan  kejahatan,  dengan  cara  memberikan pembinaan  dan  Pendidikan  kepada  Narapidana.  Pidana  yang  dijatuhkan, selain  sebagai  imbalan  dari  kesalahan  terpidana  juga  untuk  untuk melindungi masyarakat dari Narapidana.(Sinlae, 2016)
Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan narapidana  sebagai  warga  negara  yang  baik,  juga  bertujuan  untuk melindungi  masyarakat  terhadap  kemungkinan  diulanginya  tindak  pidana oleh Narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat dari pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan  di  Rutan  atau  Lapas  sudah  mengikuti  konsep  Kesehatan yang ada di Indonesia sekarang. Yaitu mengalihkan pembayaran Kesehatan dengan BPJS yang dimiliki oleh setiap Narapidana. Melihat keadaan yang ada bahwa tidak semua Narapidana memiliki BPJS ataupun Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Indonesia Sehat. Lalu dengan konsep seperti itu bagaimana dengan  Narapidana  yang  tidak  memiliki  atau  mengikuti  konsep  yang diberikan  pemerintah  untuk  mengganti  semua  biaya  Kesehatan  dengan BPJS.  Terlebih  kepada  narapidana  yang  kurang  mampu  atau  tergolong miskin.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  penulis  uraikan  diatas  ,  maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pelaksanaan  program  pelayanan  Kesehatan  dengan menggunakan  bagi  Narapidana  di  Rumah  Tahanan  Negara  Klas  I Cipinang?
2. Apakah  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  program  pelayanan Kesehatan dengan BPJS di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah :
1. Untuk  memnuhi  pelaksanaan  pemenuhan  Kesehatan  dengan  program BPJS bagi Tahanan atau Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang.
2. Untuk memnuhi  apa saja  yang dihadapi  oleh petugas pemasyarakatan pada  bagian  Kesehatan  dalam  pelaksanaan  program  BPJS  untuk Narapidana.

## D. Metodologi Penelitian
Pada penelitian ini penulis  menggunakan tipe  penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan fakta yang ada berdasarkan kata-kata. (Sugiyono, 2016)
Metode kualitatif juga sebagai metode artistic karena adanya proses penelitian  yang  lebih  bersifat  seni  atau  kurang  berpola  serta  disebut  juga sebagai  metode  interpretive  karena  hasil  data  penelitian  lebih  sesuai dibandingkan dengan data yang ditemukan dilapangan. Selain itu, metode kualitatif atau metode penelitian naturalistic yaitu penelitian yang dilakukan atas  dasar  yang  alami  tanpa  adanya  perencanaan  sebelumnya.(Sugiyono, 2013)

## E. Tinjauan teori
1. Hak Asasi Manusia
Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  dasar  yang  melekat  pada  diri manusia  yang  bersifat  kodrati  dan  universal  sebagai  anugerah  Tuhan Yang  Maha  Esa  sejak  ia  lahir  di  dunia.  Hak  asasi  manusia  bersifat universal.  Meskipun  setiap  orang  terlahir  dengan  warna  kulit,  jenis kelamin, Bahasa dan budaya yang berbeda. Ia tetap mempunyai hak-hak asasi manusia. Selain bersifat universal hak asasi manusia juga bersifat tidak dapat dicabut. Artinya seburuk apapun perilaku seseorang, ia tidak akan  berhenti  menjadi  manusia  dan  karena  itu  memiliki  hak-hak tersebut.
Secara historis, prinsip tanggung jawab negara memiliki kaitan erat dengan HAM. Hak Asasi Manusia yang dewasa ini telah diatur dalam hukum  hak  asasi  manusia  internasional,  pada  awalnya  dikembangkan melalui (prinsip) tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang
asing  (state  responsibility  for  the  treatment  of  aliens).  Secara  prinsip, terdapat 3 (tiga) kewajiban negara yaitu:
1) Kewajiban untuk menghormati 2) Kewajiban untuk memenuhi
3) Kewajiban untuk melindungi

## 2. Hak atas Kesehatan dan Makanan yang layak
Jaminan  HAM  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  berbagi  peraturan perundang-udnagan.  Dalam  pembukaan  UUD  NRI  tahun  1945  telah dimuat  pernyataan  dan  pengakuan  yang  menjunjung  tinggi  harkat maratabat  serta  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  luhur.  Lebih  jelasnya dalam Pasal 28A-28J telah dimuat tentang hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia. Salah satu amanat konstitusi adalah ha katas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009  tentang  Kesehatan.  Dalam  undang-Undnag  tersebut  diatur  juga tentang  hak  ,  kewajiban  serta  tanggung  jawab  pemerintah  akan ketersediaan pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

## HASIL PENELITIAN

## A. Hasil
Dalam  memaksimalkan  perkembangan  pelayanan  Kesehatan  yang ada  di  Lapas  atau  Rutan  di  seluruh  Indonesia.  Pemasyarakatan  sudah berupaya menutupi kekurangan yang dimiliki dengan strategi-strategi yang dilakukan.
Menurut  data  yang  ada  pengguna  BPJS  di  Indonesia  pada  akhir tahun  2020  adalah  222,5  juta  orang  atau  81,3%  populasi  penduduk  di Indonesia.
Dengan melihat data tersebut membuktikan bahwa hampir seluruh penduduk Indonesia sudah menggunakan BPJS sebagai pelaksanaan uapaya program pemerintah di bidang Kesehatan. Tetapi menurut hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa BPJS yang digunakan oleh Narapidana tidak bisa dicairkan. Terkait anggaran BPJS untuk Narapidana atau Tahanan yang tidak memiliki paying hukum.
Dalam  Penelitian  ini  penulis  lakukan  dengan  observasi  dan pengamatan  di  Rutan  Kelas  I  Cipinang  yang  mengetahui  Program  BPJS yangs edang berlangsung dan apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya permaslaahan BPJS tersebut.
Peneliti  sudah  merangkum  hasil  wawancara  dan  obervasi  yang merupakan  hasil  penelitian  dari  data  penelitian  lapangan  yang  diuraikan berdasarkan factor-faktor implementasi.
Berdasarkan  hasil  observasi  peneliti  lakukan  di  Rutan  Kelas  I Cipinang.  Pelaksanaan  pemenuhan  hak  dan  palayanan  Kesehatan  melalui BPJS ini sduah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.  (Biaggy, 2020)
Pelaksanaan  pelayanan  Kesehatan  dengan  BPJS  mempunyai tahapan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan yang terdiri dari:
a) Semua  Warga  Binaan  dapat  melakukan  pelayanan  Kesehatan dengan menggunakan BPJS atau JKN Nasional.
b) Pelayanan Kesehatan dilakukan di jam kantor yaitu jam 08.00-16.00 diluar jam kantor pelayanan tetap dilaksanakan dengan menunggu petugas Kesehatan dating.
c) Pelaksanaan  BPJS  meliputi  berbagai  keluhan  termasuk  penyakit menular lainnya.
d) Pehatian  khusus  terhadap  warga  binaan  yang  memiliki  penyakit menular sesksual yaitu HIV&AIDS.
e) Dalam  keadaan  urgensi  Poliklinik  dapat  berkoordinasi  dengan Rumah  Sakit  sekitar  untuk  menangani  Warga  Binaan  yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan dengan cepat.
2. Kendala, yang terdiri dari: a) Semua masalah ditemukan di UPT Pemasyarakatan manapun yaitu tidak  dapat  dicairkannya  anggaran  BPJS  karena  tidak  memiliki paying hukum tetap.
b) Tetap memaki BPJS sebagai bentuk pelayanan Kesehatan.
c) Menetapkan  laporan  sehingga  anggaran  untuk  pengobatan  Warga Binaan dapat tersalurkan oleh anggaran lainnya.
d) Fasilitas  Kesehatan  yang  belum  memadai  dengan  menempatkan anggaran  fasilitas  Kesehatan  di  anggaran  lainnya  agar  dapat tersalurkan.

## PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  pelayanan  hak  Kesehatan  Narapidana  berupa  BPJS  di Rutan Kelas I Cipinang
Pada saat  ini Rutan Kelas  I Cipinang sudah melakukan pelayanan Kesehatan dengan baik  dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu perlu  diperhatikan  nilai-nilai  dan  etika  petugas  Pemasyarakatan  sesuai dengan prinsip yang ada.
Saat  ini  warga  BInaan  Pemasyarakatan  dapat  melakukan pengobatan  secara  gratis  dengan  menunjukkan  kartu  BPJS  Kesehatan. Pelayanan Kesehatan untuk warga binaan berlangsung sejak pemberlakuan BPJS  yang  sudah  sitanyakan  Ketika  warga  binaan  baru  dating  atau menghuni Rutan Kelas I Cipinang.
Semua  dilakukan  agar  nantinya  dapat  memudahkan  warga  binaan dalam  memenuhi  hak-haknya  terutama  hak  pelayanan  Kesehatan. Pembentukan  BPJS  ini  dilakukan  untuk  pengobatan  warga  binaan  yang sebenarnya mereka sangat rentang terkena penyakit karena  kondisi kamar hunian yang sduah melibihi kapasitas juga sanitasi yang belum mencukupi kebutuhan warga binaan sehari-hari. Untuk itu jika dari awal mereka tidak memiliki  BPJS  akan  sangat  menyulitkan.  Dan  petugas  pun  mengabari keluarga untuk segera membuatkan BPJS tersebut.
2. Kendala  yang  dihadapi  pada  program  BPJS  terkait  Pelayanan Kesehatan
Pelayanan  Kesehatan  yang  dilaksanakan  pada  Rutan  Kelas  I Cipinang  ini,  sudah  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  tetapi  kendala  yang masih banyak ditemukan dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut harus  segera  diatasi  dengan  upaya  yang  dibuat  oleh  Petugas Pemasyarakatan.
Kendala  dalam  pelaksanaan  BPJS  ini  bahwa  anggaran  yang diberikan  BPJS  tidak  bisa  dicairkan  untuk  menutupi  pengobatan  serta fasilitas  Kesehatan.  Anggaran  untuk  pelayanan  Kesehatan  ini  ada  tetapi tidak  bisa  dipakai,  didasarkan  kepada  paying  hukum  yang  belum  ada. Karenanya, untuk menutupi anggaran tersebut petugas medis atau petugas Poliklinik mengambil anggaran ketempat lain agar bisa terpenuhi. Seperti anggaran  fasilitas  Kesehatan  yaitu  tabung  oksigen  dan  sebagainya  dapat dilakukan  penyempitan  anggaran  untuk  memenuhi  anggaran  terkait pelayanan Kesehatan yang sah.

## KESIMPULAN
Dari penelitian yang telah penulis lakukan bahwa berdarkan hasil observasi dan  pengamatan  serta  data  yang  berhasil  didapatkan  dan  dianalisa  yang  telah penulis  laksanakan.  Pelaksanaan  pelayanan  Kesehatan  di  Rumah  Tahanan  Negar Kelas  I  Cipinang  yang  diterapkan  sudah  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada Unit Pelaksana Teknis masih perlu peningkatan untuk melakukan program BPJS tersebut supay lebih optimal. Apabila hasil penelitian dikaitkan dengan Teori HAM dan Teori Kesehatan dan Makanan yang  layak  maka  pelaksanaan  pelayanan  Kesehatan  di  Rutan  Kelas  I  Cipinang sudah  sesuai  dengan  adanya  program  BPJS  tersebut.  Warga  Binaan  tidak diperkenankan  mengeluarkan  uang  atau  mendapatkannya  dengan  gratis.  Tetapi kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak  petugas  yaitu  anggaran  BPJS  yang  tidak  bisa dipakai  dikarenakan  belum  mempunyai  paying  hukum  yang  kuat  sehingga anggaran  tidak  bisa  dicairkan.  Kendala  ini  yang  menyebabkan  kurang  optimal pelayanan Kesehatan dengan BPJS di Rutan Kelas I Cipinang.

## SARAN
Dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan dengan BPJS di Rutan Kelas I Cipinang sudah maksimal  tetapi  masih belum optimal dikarenakan kendala  anggaran  yang tidak bisa dipakai untuk pelayanan Kesehatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Biaggy, F. (2020). UPAYA PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. Jurnal Hukum , 3 , 14.
Sinlae, R. A. (2016). Pemberian Hak Atas Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana yang Menderita Sakit Berat di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu . 15.
Sugiyono. (2013). Metodelogi penelitian Kuantitatif Kulitatif Dan R&DNo .
Alfabeta.
Sugiyono, P. D. (2016). Memhami penelitian kualitatif . Alfabeta.