## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
SEKTOR AGRIBISNIS DENGAN POLA KEMITRAAN
Korespondensi dengan Penulis:
Sutawi : Telp. +62 341 572 382, +62 341 551 253 Fax. +62 341 562 124 E-mail: sutawi@umm.ac,id

## PEMBIAYAAN SYARIAH PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SEKTOR AGRIBISNIS DENGAN POLA KEMITRAAN

## Sutawi
Program Studi Magister Agribisnis Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Bandung No. 1 – Malang
Abstract: The agribusiness sector faces many problems, mainly lack of capital. High risk and uncertainty characteristics of agribusiness cause financial institution willingness to finance agribusiness very low. By these characteristics, sharia financial institutions have a great opportunity to finance agribusiness sector. The agribusiness sector need flexible finance mainly in the term of  profit and loss sharing. Integrated sharia agribusiness partnership (ISAP) is a solution to overcome capital constraint of agribusiness. ISAP is a partnership program which is involves large-scale enterprises as a nucleus, and small-scale enterprises as a plasm, and the sharia financial institutions as a financial lender in a cooperation agreement. The purposes of ISAP are to improve feasibility of plasm farmers businesses, to increase link and cooperation between nucleus enterprises and plasm farmers, and help the sharia financial institutions to provide finance to micro, small and medium enterprises safely and efficiently.
Keywords: Agribusiness sector, sharia financial institutions,  micro small and medium enterprises, agribusiness partnership
Masalah utama pembangunan pertanian saat ini adalah rendahnya permodalan. Karakteristik usaha pertanian yang mengandung banyak risiko dan ketidakpastian ( risk and uncertainty ) menyebabkan minat lembaga keuangan untuk mendanai usaha sektor ini sangat rendah. Sebagai gambaran, jika pada awal 1970-an alokasi kredit perbankan untuk sektor pertanian mencapai 27% (Soekartawi, 1996), namun pada 2005 menurun hanya 5,3% (Rp 37,2 trilyun) dari sejumlah Rp 701,89 trilyun kredit perbankan (Bank Indonesia, 2006).
Hampir semua pembiayaan usaha di sektor pertanian yang ada selama ini berbasis perhitungan bunga. Menurut Ikhrom (2004), salah satu sebab utama ketertarikan pasar/pemilik modal terhadap perangkat bunga ( interest ) adalah adanya karakteristik pre-determined return (kepastian hasil). Padahal bunga yang bersifat pre- determined berpeluang mengeksploitasi perekonomian, bahkan cenderung menyebabkan resources misallocation dan penumpukan kekayaan pada sekelompok orang. Muhammad (2006) berpendapat bahwa sistem perbankan konvensional berbasis bunga mengandung beberapa kelemahan, seperti: (1) transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis, (2) tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan, (3)
Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 12, No. 3 September 2008, hal. 447 – 458 Terakreditasi SK. No. 167/DIKTI/Kep/2007

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya, (4) sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil, dan (5) dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga yang menarik.
Dengan karakteristik tersebut, lembaga keuangan syariah berpeluang besar untuk diterapkan pada sektor pertanian. Usaha pertanian yang penuh risiko dan ketidakpastian membutuhkan pembiayaan yang lebih fleksibel terutama dalam pembagian keuntungan atau kerugian (profit and loss sharing) dalam berusaha. Selain sistem bagi hasil, lembaga keuangan syariah juga menawarkan produk dengan sistem jual beli, sewa, maupun gadai.

## PEMBIAYAAN SYARIAH
Diawali oleh kelahiran Bank Muamalat pada 1991, sampai Agustus 2006 terdapat 126 lembaga perbankan syariah, yang terdiri 3 bank umum syariah, 19 unit usaha syariah, dan 104 BPR syariah. Meskipun masih sedikit pelaku usaha yang total menerapkan prinsip syariah, perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Sampai Agustus 2006 aset keseluruhan mencapai Rp 23,57 trilyun, dengan nilai pembiayaan Rp 19,03 trilyun, dan dana pihak ketiga Rp 17,1 trilyun. Dari nilai aset bank syariah baru mencatat pangsa pasar 1,55%, sementara dari dana pihak ketiga dan kredit masing-masing 1,47% dan 0,09%. Indikator penting lainnya adalah FDR (finance to deposit ratio) bank syariah rata-rata mencapai 112% dibandingkan 65% LDR (loan to deposit ratio) perbankan konvensional, sementara NPF (Non Performing Financial) Net bank umum syariah hanya 1,69% dibandingkan
NPLs (Non Performing Loans) Net bank umum konvensional sebesar 4,8% (Investor, 2006). Ini berarti bahwa semua dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah ditambah sebagian modal sendiri sudah tersalur dalam bentuk pembiayaan, baik untuk kepentingan produktif maupun konsumtif. Selain itu, pembiayaan bermasalah bank syariah ternyata lebih rendah dibandingkan kredit bermasalah bank konvensional. Mengingat potensinya yang demikian besar, Bank Indonesia mempercepat strategi pencapaian pangsa pasar 5% bank syariah dari tahun 2011 menjadi 2008.
Kehadiran lembaga perbankan syariah, baik bank umum syariah, unit usaha syariah, maupun BPR syariah sangat tepat untuk mengembangkan sektor pertanian. Menurut data BI Januari 2005, total pembiayaan syariah untuk sektor pertanian baru sebesar Rp 851,7 milyar atau sekitar 7,3% dari pembiayaan yang disalurkan (Agustianto, 2005). Mengingat besarnya peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional, peningkatan pembiayaan syariah pada sektor pertanian merupakan langkah strategis untuk mempercepat pangsa 5% bank syariah pada khususnya, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya.

## Tujuh Faktor Dasar
Ashari dan Saptana (2005) mengemukakan tujuh faktor yang melandasi prospek pembiayaan syariah untuk sektor pertanian. Pertama, karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian. Dalam dunia bisnis (termasuk sektor pertanian) fluktuasi besarnya pendapatan sudah menjadi fenomena umum. Skim pembiayaan syariah (terutama dengan bagi hasil), sangat sesuai dengan karakteristik bisnis pertanian sehingga lebih memberikan rasa keadilan karena untung dan rugi akan dibagi bersama-sama. Artinya petani dan pemilik modal akan bersama-sama bertanggung jawab terhadap jalannya usaha. Berbeda dengan kredit konvensional yang berbasis bunga, petani

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
bertanggung jawab penuh dalam menanggung risiko usaha.
Kedua, skim pembiayaan syariah sudah dipraktekkan secara luas oleh petani Indonesia. Secara budaya, banyak petani sudah mengenal model pembiayaan yang menyerupai atau sejalan dengan sistem syariah ( mudharabah ) seperti maro (pembagian hasil 50%:50%) dan mertelu (1:2).
Dengan sosialisasi yang lebih intensif, petani akan lebih mudah dan cepat memahami konsep pembiayaan syariah karena secara historis maupun faktual pernah atau mungkin sedang mempraktekkan model tersebut. Ketiga, luasnya cakupan usaha di sektor pertanian. Usaha di sektor pertanian/agribisnis mencakup beberapa subsistem yang sangat luas, mulai dari subsistem pengadaan saprodi, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil, serta jasa penunjang. Pada semua subsistem ini memungkinkan untuk menggunakan pembiayaan model syariah. Demikian juga dilihat dari cakupan komoditas sektor pertanian yang beragam meliputi tanaman pangan (padi, palawija), hortikultura (sayuran dan buah- buahan), perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan yang masing-masing terbangun sebagai sistem agribisnis tersendiri.
Keempat, produk pembiayaan syariah cukup beragam. Luasnya cakupan usaha dan komoditas pertanian telah diantisipasi dengan produk pembiayaan syariah yang juga beragam. Hal ini memungkinkan nasabah untuk memilih jenis produk pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi dan karakteristik usaha mereka. Kelima, tingkat kepatuhan petani. Usaha pertanian saat ini masih digeluti oleh sebagian besar petani kecil di pedesaan, dan umumnya mereka menghormati aturan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya skim pembiayaan yang sesuai dengan
ajaran agama Islam diharapkan secara emosional akan mempermudah petani dalam menerima sistem pembiayaan syariah. Selain itu prinsip- prinsip yang dijalankan di lembaga pembiayaan syariah mengandung tatanan nilai yang bersifat universal dan tidak eksklusif. Nilai-nilai seperti keadilan dan perlakuan yang sama dalam meraih kesempatan berusaha juga diterima kalangan non muslim.
Keenam, komitmen bank syariah untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dari pengalaman pembiayaan yang dilakukan oleh bank/lembaga syariah selama ini, alokasi pembiayaan terbesar diperuntukkan untuk UKM. Komitmen ini merupakan peluang yang besar untuk sektor pertanian yang mayoritas berskala usaha kecil sampai menengah. Ketujuh, usaha di sektor pertanian merupakan bisnis riil. Hal ini sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah yang menitikberatkan pada pembiayaan pada sektor riil dan melarang pembiayaan pada sektor yang spekulatif.

## Produk Pembiayaan Syariah
Produk pembiayaan syariah yang dapat diterapkan pada usaha agribisnis antara lain: mudharabah , musyarakah , muzara’ah , musaqoh , bai ’ murabahah , bai ’ istishna , bai’ as-salam , dan gadai (rahn) (Tabel 1). Sektor agribisnis yang telah dibiayai perbankan syariah cukup banyak, antara lain: agribisnis tanaman pangan (komoditas padi dan jagung) melalui skim muzara’ah dan salam , agribisnis perkebunan (investasi kelapa sawit dan karet) melalui skim mudharabah , agribisnis peternakan (investasi sapi perah dan penggemukan sapi potong) melalui skim mudharabah , dan agribisnis holtikultura (investasi sayuran, bunga potong, dan salak pondoh) melalui mudharabah dan murabahah .

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N

## Tabel 1. Alternatif Pendanaan sebagai Pemecahan Masalah dalam Sistem Agribisnis
Sumber: Wulandari dan Suroso (2004)
Walaupun ada beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, pola pembiayaan mudharabah dan musyarakah menggunakan konsep ” asset and production based ” merupakan ide utama dan menjadi ”pembeda” dengan lembaga konvensional (Beik, 2005).  Ada beberapa keunggulan yang dimiliki dua pola pembiayaan ini. Pertama , kedua pola tersebut adalah manifestasi dari prinsip risk-profit sharing yang merupakan inti utama sistem perbankan syariah. Kedua , mudharabah dan musyarakah merupakan model pembiayaan investasi yang memiliki dampak nyata terhadap pengembangan sektor riil dan tingkat produktivitas sumberdaya manusia atau umat. Ketiga , konsep mudharabah dan musyarakah akan menggiring perubahan perilaku ekonomi ke arah yang lebih baik dan produktif. Para nasabah (pemilik dana) akan lebih peduli terhadap dana yang disimpannya. Berbeda dengan nasabah bank konvensional yang kurang peduli terhadap dana depositonya karena dijanjikan menerima suku bunga yang tetap.

## KEMITRAAN AGRIBISNIS
Meskipun potensi pembiayaan syariah pada sektor agribisnis sangat besar, namun harus diakui bahwa usaha sektor agribisnis menghadapi sejumlah kendala, baik internal maupun eksternal. Kendala internal UKM agribisnis antara lain: (1) rendahnya kepemilikan dan penguasaaan faktor produksi, (2) kurang mampu memanfaatkan dan memperluas peluang dan akses pasar, (3) memiliki kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan akses terhadap sumber-sumber permodalan, (4) keterbatasan dalam penguasaan teknologi, (5) memiliki kelemahan di bidang organisasi dan manajemen. Sementara kendala eksternalnya antara lain: (1) kurangnya kepercayaan berbagai pihak terhadap kemampuan usaha kecil, (2) iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang kuat dari usaha besar, dan (3) sarana dan prasarana yang kurang memadai.

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah kerjasama usaha dengan pola kemitraan. Menurut  PP  No. 44/1997 tetang Kemitraan, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha  kecil  (UK) dengan usaha menengah (UM) dan/atau dengan  usaha  besar (UB) disertai pembinaan  oleh  UM dan/atau  UB dengan memperhatikan   prinsip   saling memerlukan, saling memperkuat,  dan saling menguntungkan. Kemitraan dibedakan  dalam berbagai pola berdasar derajat keterlibatan pihak UM/UB dalam keputusan produksi. Sesuai Kepmentan 940/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, kemitraan usaha pertanian dapat dilaksanakan dengan pola inti-plasma, sub kontrak,  dagang umum,  keagenan,  atau  Kerjasama Operasional Agribisnis  (Tabel 2).
Tabel 2. Pola Kemitraan Agribisnis
Pola inti-plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Pada pola sub kontrak, kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Pada pola dagang umum, perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. Pada pola keagenan, kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Pada pola Kerjasama Operasional  Agribisnis (KOA), kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Berbagai pola kemitraan usaha pertanian tersebut telah banyak diterapkan pada sektor agribisnis di Indonesia, seperti kemitraan benih jagung hibrida, kemitraan jagung hibrida, kemitraan PIR-Bun, kemitraan ayam pedaging, kemitraan agribisnis pondok pesantren, kemitraan sapi perah, kemitraan hortikultura, kemitraan tembakau, dan sebagainya.

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N

## Tabel 3. Distribusi Daerah Kemitraan Agribisnis di Jawa Timur dan Komoditas yang Diusahakan
Sumber: Andri (2006)
Di Jawa Timur kemitraan agribisnis telah digunakan secara luas oleh banyak industri pengolahaan dan perusahaan agribisnis untuk berproduksi atau mendapatkan suplai bahan mentah yang mereka butuhkan (Tabel 3). Beberapa contoh yang dapat dilihat saat ini seperti misalnya dalam industri perususuan, PT Nestle telah sejak lama melakukan kontrak usaha dengan koperasi susu yang ada di wilayah ini dalam wadah GKSI. Contoh lain juga didapat dalam usahatani tanaman padi, kedelai dan jagung dimana beberapa koperasi pertanian ataupun kelompok tani secara langsung memilih mengusahakan produksinya dalam sebuah kontrak tertulis dengan beberapa perusahaan swasta. Kasus yang sama juga dapat dijumpai pada komoditas sayuran untuk memenuhi pesananan outlet supermarket.
Produksi untuk beberapa jenis benih hibrida seperti jagung, padi dan tanaman hortikultura yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti PT PIONEER, PT BISI dan lain-lain juga diperoleh melalui jalinan kontrak dengan kelompok tani dan koperasi.  Selain itu beberapa contoh serupa juga ditemukan pada komoditas- komoditas yang dibutuhkan oleh sektor-sektor industri seperti tembakau, kapas, tebu, coklat, dan ayam pedaging yang banyak diproduksi melalui kerjasama kontrak dengan petani atau peternak lokal setempat.
Menurut Hafsah (1999), dengan menjalin kemitraan petani memperoleh manfaat antara lain: (1) stabilitas pendapatan (income stability), karena berkurangnya risiko produksi dan pemasaran, (2) peningkatan efisiensi (improved

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
efficiency) melalui bimbingan teknis, manajemen, pengetahuan pasar, dan akses teknologi, (3) keamanan pasar (market security) berkaitan dengan grade dan standar produk yang dihasilkan, dan (4) akses terhadap kapital (access to capital) lebih mudah karena sebagian sarana produksi dipenuhi oleh perusahaan mitra sehingga petani dapat memperbesar skala usahanya. Bagi perusahaan, manfaat yang diperoleh antara lain : (1) terjadinya stabilitas produksi yang menjamin kontinuitas suplai (controlling input supply) , (2) meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, baik tenaga kerja maupun permodalan, (3) menciptakan perluasan pasar dan memperkuat posisi persaingan pasar, dan (4) memperluas kesempatan melakukan ekspansi dan diversifikasi operasional perusahaan.

## KEMITRAAN AGRIBISNIS SYARIAH
Kemitraan usaha pertanian yang telah berkembang dapat disempurnakan lebih lanjut menjadi Kemitraan Agribisnis Syariah Terpadu (KAST). KAST adalah suatu program kemitraan yang melibatkan usaha besar dan usaha menengah (inti), usaha kecil (petani plasma) dengan melibatkan bank syairah sebagai pemberi dana (pembiayaan) dalam suatu ikatan kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepakatan (Gambar 1). Tujuan KAST antara lain adalah untuk meningkatkan kelayakan plasma, meningkatkan keterkaitan dan kerjasama yang saling
memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara inti dan petani plasma, serta membantu bank syariah dalam meningkatkan pembiayaan usaha kecil secara lebih aman dan efisien.
Bank syariah pelaksana akan menilai kelayakan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip bank teknis. Jika proyek layak untuk dikembangkan, perlu dibuat suatu nota kesepakatan (Memorandum of Understanding = MoU) yang mengikat hak dan kewajiban masing- masing pihak yang bermitra (Inti, Plasma/Koperasi, dan Bank). Sesuai dengan nota kesepakatan, atas kuasa koperasi/plasma, pembiayaan perbankan syariah dapat dialihkan dari rekening koperasi/ plasma ke rekening inti untuk selanjutnya disalurkan ke plasma dalam bentuk sarana produksi, dana pekerjaan fisik, dan lain-lain. Dengan demikian plasma tidak akan menerima uang tunai dari perbankan, tetapi yang diterima adalah sarana produksi pertanian yang penyalurannya dapat melalui inti atau koperasi. Petani plasma melaksanakan proses produksi. Hasil produksi plasma dijual ke inti dengan harga yang telah disepakati dalam MoU. Perusahaan inti akan memotong sebagian hasil penjualan plasma untuk diserahkan kepada bank syariah sebagai pengembalian pinjaman dan sisanya dikembalikan ke petani sebagai pendapatan bersih. KAST dapat diimplementasikan pada beberapa komoditas pertanian seperti padi, jagung, perbenihan, ayam pedaging, kedelai,  dan ubi kayu dengan berbagai model tertentu.

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N

## Gambar 1. Kemitraan Agribisnis Syariah Terpadu

## Kemitraan Agribisnis Padi
Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan produktivitas padi, perbaikan kualitas hasil serta menjaga stabilitas harga dan mengatasi permasalahan rendahnya penyaluran pembiayaan syariah maka perlu
dibentuk kemitraan antara petani dengan pengusaha hulu dan hilir melalui PERPADI. Sekaligus sebagai avalis dari petani untuk menjamin penyaluran pembiayaan dari pihak perbankan syariah. Model kemitraan tersebut dapat digambarkan seperti Gambar 2.
Gambar 2. Model Kemitraan Agribisnis Padi

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
Koperasi tani (sebaiknya yang telah berbadan hukum) bermitra dengan penggilingan padi. Peran enggilingan padi antara lain sebagai penjamin untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah dan menyalurkannya kepada Koperasi Tani serta memenuhi kebutuhan saprodi dan alsin untuk budidaya padi. Selain itu, penggilingan padi menampung, membeli, menyimpan dan menggiling gabah milik petani anggota Koperasi, kemudian menjual beras kepada pedagang, koperasi atau sub Dolog setempat. Petani mengembalikan modal pembiayaan bank syariah dalam bentuk natura atau dana kontan kepada koperasi untuk selanjutnya dibayarkan kepada penggilingan padi. Petani mendapatkan penyuluhan dari aparat Pemerintah dan pihak terkait.

## Kemitraan Agribisnis Jagung
Dalam rangka menggerakkan semua potensi yang ada ditingkat masyarakat dan pelaku agribisnis untuk mengatasi kendala yang dihadapi petani (masalah ketersediaan agro input, fluktuasi harga), untuk mengatasi permasalahan yang
dihadapi oleh pabrik pakan ternak (yang meliputi aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas jagung) dan permasalahan rendahnya penyaluran produk pembiayaan syariah, maka dianjurkan terbentuknya konsorsium pengembangan agribisnis jagung sebagai tempat bermitranya petani dengan pengusaha hulu dan hilir. Konsorsium akan berlaku sebagai avalis dari petani untuk menjamin penyaluran produk pembiyaan dari pihak perbankan syariah. Model kemitraan tersebut dapat digambarkan pada Gambar 3.
Dalam kemitraan ini, Koperasi Tani bermitra dengan konsorsium pengusaha hulu dan hilir yang bertindak sebagai avalis. Untuk menjamin pemasaran jagung, konsorsium mengadakan kontrak pembelian jagung dengan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak/Asosiasi Pakan Ternak/Eksportir. Konsorsium menjamin saprodi, modal dan alsin, selain itu petani mendapatkan penyuluhan berkenaan dengan teknologi baru, dalam budidaya jagung. Walaupun demikian, petani dapat berhubungan langsung dengan bank syariah dalam hal penyimpanan dana dalam bentuk tabungan atau deposito.
Gambar 3. Model Kemitraan Agribisnis Jagung

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N

## Kemitraan Agribisnis Perbenihan
Pola kemitraan yang banyak diterapkan dalam produksi dan distribusi benih khususnya benih padi dan jagung oleh industri/perusahaan benih dengan kelompok penangkar dapat dikemukaan pada Gambar 4.
disampaikan kepada industri/perusahaan benih dan selanjutnya diteruskan ke bank/lembaga keuangan syariah pemberi pembiyaan, (4) Calon benih yang dihasilkan oleh kelompok penangkar, dibeli oleh industri/perusahaan benih untuk diproses lebih lanjut sehingga dihasilkan benih
Dalam kemitraan ini melibatkan industri/ perusahaan benih yang juga bertindak sebagai avalis, Bank/lembaga keuangan syariah sebagai pemberi pembiayaan dan Kelompok Penangkar sebagai pelaksana perbanyakan/produksi calon benih. Mekanisme kerja dalam kemitraan ini anatara lain sebagai berikut: (1) Kelompok penangkar binaan industri/perusahaan benih menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dengan bimbingan industri/ perusahaan benih bersama petugas pembina wilayah atau PPL, (2) Pembiayaan yang diajukan berbentuk natura (untuk benih sumber/materi induk, pupuk dan pestisida) yang disuplai oleh industri/perusahaan benih dan biaya langsung untuk operasional kelompok penangkar, (3) RDKK
Gambar 4. Model Kemitraan Agribisnis Perbenihan
berlabel, (5) Pemasaran benih berlabel dilakukan oleh industri/perusahaan benih tersebut atau konsorsiumnya.

## Kemitraan Ayam Pedaging
Model kemitraan ayam pedaging meliputi tiga aktivitas pokok yaitu : (1) pemasokan sarana produksi berupa DOC, pakan dan obat-obatan, (2) pemeliharaan ayam pedaging, dan (3) pemasaran. Perusahaan inti bertanggung jawab dalam pemasokan sarana produksi dan pemasaran hasil produksi berupa ayam hidup, sedangkan peternak plasma bertanggung jawab dalam proses produksi untuk menghasilkan ayam pedaging dengan kualitas baik.

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
Dalam kemitraan ayam pedaging ini, bank syariah berperan dalam pembiayaan pembelian sarana produksi maupun peralatan yang dibutuhkan peternak melalui perusahaan inti. Peternak menjual hasil produksi kepada inti dengan harga yang telah disepakati. Selanjutnya inti akan menjual hasil produksi peternak kepada pedagang, pengolah, maupun perusahaan makanan. Perusahaan inti, yang juga berperan sebagai avalis, akan memotong sebagian hasil penjualan plasma untuk diserahkan kepada bank syariah sebagai pengembalian pinjaman dan sisanya dikembalikan ke petani sebagai pendapatan bersih.

## LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI
Implementasi pembiayaan syariah pada sektor agribisnis dengan pola kemitraan ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, bank syariah mengidentifikasi pola-pola kemitraan yang telah berkembang di berbagai
daerah. Kedua, bank syariah melakukan analisis kelayakan terhadap pola-pola  kemitraan yang telah teridentifikasi. Ketiga, bank syariah menentukan produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan pola kemitraan yang dinyatakan layak untuk dibiayai. Keempat, menjalin kerjasama dengan perusahaan inti yang bersedia menjadi penyalur (channeling) dan avalis (penjamin) pembiayaan yang akan disalurkan kepada petani mitra. Kelima, penyaluran pembiayaan kepada petani mitra melalui perusahaan mitra. Keenam, pemantauan usaha petani mitra bersama perusahaan mitra/inti  sampai pembiayaan yang disalurkan dilunasi dengan perhitungan bagi hasil sesuai akad kesepakatan.

## KESIMPULAN
Sektor agribisnis memiliki peran sangat penting dalam pembangunan nasional, antara lain sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, sumbangannya terhadap PDB,

## Gambar 5. Model Kemitraan Agribisnis Ayam Pedaging

## P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N P E R B A N K A N
kontribusi terhadap ekspor, bahan baku industri, serta dalam penyediaan bahan pangan. Walaupun berperan sangat strategis, sektor agribisnis dihadapkan pada banyak permasalahan, terutama lemahnya permodalan. Karakteristik usaha pertanian yang mengandung banyak risiko dan ketidakpastian menyebabkan minat lembaga keuangan untuk mendanai usaha sektor pertanian sangat rendah. Dengan karakteristik demikian, lembaga keuangan syariah berpeluang besar untuk diterapkan pada sektor pertanian. Usaha pertanian yang penuh risiko dan ketidakpastian membutuhkan pembiayaan yang lebih fleksibel terutama dalam pembagian keuntungan atau kerugian dalam berusaha.
Kemitraan Agribisnis Syariah Terpadu (KAST) merupakan solusi untuk mengatasi kendala permodalan pada usaha pertanian. KAST adalah suatu program kemitraan yang melibatkan usaha besar (inti), usaha kecil (petani plasma) dengan melibatkan bank syairah sebagai pemberi dana (pembiayaan) dalam suatu ikatan kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepakatan. Tujuan KAST adalah untuk meningkatkan kelayakan petani plasma, meningkatkan keterkaitan dan kerjasama yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan antara inti dan petani plasma, serta membantu bank syariah dalam meningkatkan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah secara lebih aman dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustianto. 2005. Pembiayaan Syari’ah untuk Agribisnis . Waspada Online, 20 Mei 2005.
www.waspada.co.id
Andri, K.B. 2006. Melihat Potensi dari Sistem Usaha Tani Kontrak. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Ashari dan Saptana. 2005. Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi . Vol. 23 No. 2 Desember 2005:132-147. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
Bank Indonesia. 2006. Laporan Perekonomian Indonesia 2005 . Bank Indonesia. Jakarta.
Beik, I.S. 2005. Musyarakah dan Mudharabah; Pola Pembiayaan Bank Islam Ideal. Majalah Hidayatullah . Edisi 95/XVIII/September. Yayasan Pers Hidayatullah. Surabaya.
Deptan. 1997. SK Mentan No. 994/Kpts/OT.210/10/
1997 tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian . Departemen Pertanian, Jakarta.
Hafsah, M. J. 1999. Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi . Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
Ikhrom, A. 2004. Pengantar Penerjemah. Dalam Ekonomi Islam di Tengah Ekonomi Global (Said Sa’ad Marthon). Penerbit Zikrul Hakim. Jakarta.
Investor. 2006. Menanti Geliat ‘Si Macan Tidur’.
Investor Edisi 156, 4-16 Oktober 2006.
Muhammad. 2006. Konsep Syariah dan Produk Bank Syariah. Short Course Bank Syariah . Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Yogyakarta.
Soekartawi. 1996. Strategi “Ganda” dalam Pengembangan Agribisnis di Indonesia. Pangan, Vol.VII, No.27.
Wulandari, S. dan Suroso, A.I. 2004. Lembaga Keuangan Syariah Alternatif Strategis Memajukan Sektor Agribisnis. Agrimedia , Vol. 9, No.1.