## Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Perusahaan Pertambangan

## Jade Aurora Kencana Putri
jadeaurorakp@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
This article is titled "Collection of Surface Water Tax against Mining Companies". The problems in this study include: 1) The Validity of Surface Water Tax Collection against Mining Companies, 2) Legal Protection of Surface Water Tax Collection Policy. This research is a type of normative juridical law research with doctrinal research type. This legal research uses a Statute Approach, Conceptual Approach, and case studies. The results of the study found that the collection of Surface Water Tax against mining companies is the authority of the Local Government as regulated by Law No. 28 of 2009, the actions of local governments in conducting surface water tax collection is valid because it meets the three requirements of the validity of government actions, namely authority, substance, and procedures. Then regarding the legal protection of Surface Water Tax collection which includes preventive legal protection in the form of legal objection effort, as well as repressive legal protection in the form of appeal legal efforts in accordance with Law No. 14 Of 2002 about Tax Tribunals.
Keywords: Tax Collection; Surface Water Tax; Mining Company;
Government Action; Legal Protection.

## Abstrak
Tulisan ini berjudul “Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Perusahaan Pertambangan”. Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah 1) Keabsahan Pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Perusahaan Pertambangan, 2) Perlindungan Hukum atas Kebijakan Pemungutan Pajak Air Permukaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian doctrinal research. Penelitian hukum ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan studi kasus. Dari penelitian hukum ini diketahui bahwa  pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap perusahaan pertambangan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, tindakan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Air Permukaan adalah sah karena memenuhi ketiga syarat keabsahan tindakan pemerintahan yaitu wewenang, substansi, dan prosedur. Kemudian mengenai perlindungan hukum atas pemungutan Pajak Air Permukaan yang meliputi perlindungan hukum preventif berupa upaya hukum keberatan, serta perlindungan hukum represif berupa upaya hukum banding sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Kata Kunci: Pemungutan Pajak; Pajak Air Permukaan; Perusahaan Pertambangan; Tindakan Pemerintah; Perlindungan Hukum.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 2, Maret 2022
Jurist-Diction. 2022; 551-572

## How to cite:
Jade Aurora Kencana Putri, ‘Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Perusahaan Pertambangan’ (2022) Vol. 5 No. 2 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 29 Januari 2021; Diterima  18 Februari 2022; Diterbitkan 31 Maret 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i2.34894
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 552 Jade Aurora: Pemungutan Pajak Air...

## Pendahuluan
Sumber pendapatan negara dari pajak tidak hanya dipungut oleh Pemerintah Pusat saja, namun Pemerintah Daerah juga memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. 1 Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur mengenai jenis-jenis pajak daerah.
Pajak Air Permukaan merupakan salah satu jenis pajak yang wewenang untuk melakukan pemungutan ada pada Pemerintah Daerah Provinsi. Namun mengenai pemajakan air permukaan ini tidak mutlak ada pada seluruh daerah di Indonesia, hal ini dikarenakan pemungutan pajak daerah tergantung pada keputusan Pemerintah Daerah masing-masing Provinsi untuk memungut atau tidak suatu jenis pajak daerah. 2
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 28 tahun 2009 pengertian Pajak Air Permukaan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. 3 Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.  15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan diatur mengenai siapa saja pengguna yang dapat dikenakan Pajak Air Permukaan. Pada Pasal 7 diatur bahwa pengguna air permukaan dilihat dari jenis kegiatan usaha yang dilakukan.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093/C/PK/PJK/2020 mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT Freeport Indonesia terkait sengketa pajak air permukaan akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh BAPPENDA Provinsi Papua. Alasan diajukannya permohonan Peninjauan Kembali oleh PT Freeport Indonesia adalah karena penerbitan SKPD tersebut bertentangan dengan Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak
1 Konsideran menimbang huruf c Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menentukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.
2 Nora Galuh Candra Asmarani, ‘Beda Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah’ <https:// news.ddtc.co.id/>, dikunjungi pada tanggal 2 Oktober 2020.
3 Pasal 1 angka 17 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Penghasilan juncto Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Article 27 Vienna Convention juncto Pasal 13 Kontrak Karya juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/ MK.017/1998. Hakim Mahkamah Agung menanggap bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali ini dapat dibenarkan. Berkaca dari kasus antara PT Freeport Indonesia melawan Gubernur Provinsi Papua ini perlu kejelasan pengaturan perundang-undangan mengenai kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak air permukaan terhadap perusahaan pertambangan.
Keabsahan pemungutan pajak air permukaan terhadap perusahaan pertambangan juga merupakan hal yang sangat penting agar pemajakan dapat diimplementasikan dengan baik. Dan apabila terjadi hambatan dalam proses pemungutan pajak, pemerintah daerah dapat melakukan upaya penegakan hukum yang jelas melalui instrumen hukum pajak yang ada. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, masalah yang dibahas di dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:
1.  Keabsahan Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Perusahaan Pertambangan.
2.  Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Terkait Pemungutan Pajak Air Permukaan.
Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif yaitu teknik atau prosedur dengan telaah yang berpedoman pada beberapa asas hukum. maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang- undangan, sehingga dapat menjawab atas isu hukum yang ada. 4

## Metode penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian Doctrinal Research. Permasalahan yang diajukan dan ulasan penyelesaiannya didasarkan pada bahan-bahan hukum untuk menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang

## 554 Jade Aurora: Pemungutan Pajak Air...
Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Perusahaan Pertambangan. Penilitian hukum ini menggunakan gabungan dari beberapa pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual
( conceptual approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ).

## Keabsahan Pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Perusahaan Pertambangan
Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu Keputusan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Kemudian pada ayat (2) diatur bahwa sahnya Keputusan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Artinya adalah setiap tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus memenuhi AUPB.
Keabsahan tindakan pemerintahan dinilai dengan peraturan perundang- undangan. Jika bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural/ formal maka tindakan tersebut cacat prosedur. Jika bertentangan dengan ketentuan- ketentuan yang bersifat materiil/substansial, maka tindakan tersebut cacat substansi. Dan jika dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang maka cacat wewenang. 5

## 1.  Wewenang Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Perusahaan
Pertambangan
Perihal yang menyangkut dengan kewenangan dalam tindakan pemerintah adalah bahwa dalam setiap tindakan pemerintah itu disyaratkan harus bertumpu dan berdasarkan atas kewenangan yang sah. 6 Dalam melaksanakan tindakan pemerintah
5 Sahya Anggara, Hukum Administrasi Negara (Pustaka Setia 2018).[129-130].
6 Bahder Johan Nasution, ‘Tinjauan tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerin- tahan yang Baik’ (2006) V Demokrasi.[133].
kekuasaannya dibatasi oleh wewenang. 7 Kewenangan pemerintah diperoleh melalui tiga sumber, yaitu sebagai berikut. Pertama, kewenangan atribusi adalah pemberian wewenang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kewenangan delegasi yaitu terjadinya pelimpahan wewenang, penyerahan wewenang, atau pengalihan wewenang oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang yang memiliki kewenangan atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lain.
Dan yang ketiga adalah kewenangan yang bersumber dari mandat.
Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan pemerintahan di daerah otonom. Berdasarkan Pasal 279 ayat (2) huruf a jo. Pasal 286 UU No. 23 Tahun 2014 Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak juga mengacu pada peraturan daerah masing-masing provinsi/ kabupaten/kota di Indonesia. Misalnya di provinsi Papua yang juga mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Papua No. 60 Tahun 2012 tentang Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan.
Berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak air permukaan terhadap perusahaan pertambangan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pada intinya mengatur bahwa pajak air permukaan adalah salah satu jenis pajak provinsi. Artinya adalah jenis pajak provinsi kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah daerah provinsi. Kewenangan ini bersumber dari undang-undang.
Dalam hal ini karena penulis melakukan penelitian terhadap PT. Freeport Indonesia yang berkedudukan di Papua, maka yang berwenang untuk melakukan pemungutan
7 Ajeng Kartika Anjani, ‘Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa’ (2019) 2 Jurist- Diction.[752].

## 556 Jade Aurora: Pemungutan Pajak Air...
pajak air permukaan adalah Gubernur Papua. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah provinsi untuk melakukan pemungutan pajak air permukaan.
Tindakan pemerintah daerah provinsi Papua memenuhi syarat keabsahan karena dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Air Permukaan yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Papua (BAPPENDA) tidak megandung cacat wewenang.
2.  Substansi Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Perusahaan Pertambangan Pengkajian mengenai substansi, pemahaman mengenai hal ini harus melihat pada kekuasaan pemerintahan yang berisikan wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat memiliki batasan-batasan substansial. 8 Artinya adalah tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil atau substansial.
a.  Perusahaan pertambangan sebagai wajib pajak air permukaan
Pada Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.  15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan diatur bahwa pengguna air permukaan dilihat dari jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Jenis kegiatan usaha yang dapat dikenakan Pajak Air Permukaan adalah perusahaan non-niaga (PDAM), perusahaan niaga, industri atau penunjang produksi, pertanian, tenaga listrik, dan pertambangan. Sedangkan jenis usaha selain yang disebutkan tidak dikenakan Pajak Air Permukaan. 9
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri tersebut maka perusahaan pertambangan dikatakan sebagai Wajib Pajak Air Permukaan. Pasal tersebut yang menjadi dasar hukum atau landasan pemungutan Pajak Air
8 Bahder Johan Nasution, Op.Cit .[134].
9 Dina Lathifa, ‘Pajak Air Permukaan: Pengertian dan Cara Hitungnya’, <https://www.on- line-pajak.com/>, dikunjungi pada tanggal 9 November 2020.
Permukaan terhadap perusahaan pertambangan di Indonesia. Kegiatan usaha dari perusahaan pertambangan juga melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di sekitar lokasi penambangannya, sehingga dikenakan Pajak Air Permukaan.
b.  Sistem pemungutan pajak air permukaan
Dalam pemungutan pajak di Indonesia dikenal namanya sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem atau mekanisme yang mengatur mengenai bagaimana hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilaksanakan.  Sistem  pemungutan  pajak  ada  3  (tiga)  macam,  yaitu:  official assesment system, self assesment system, dan witholding system.
Sistem Pemungutan Pajak Air Permukaan di Indonesia merupakan Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. 10 Penetapan pajak yang terutang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan utang pajak itu timbul setelah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
Pajak Air Permukaan dipungut di wilayah dimana air permukaan tersebut diambil dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Jadi mekanisme pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di wilayah air permukaan diambil dan/atau dimanfaatkan, yang kemudian akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada Wajib Pajak, dan setelah itu Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan besaran yang tercantum di dalam SKPD yang diberikan kepadanya. Mengenai jumlah pokok pajak yang harus dibayarkan sudah dihitung oleh fiskus, karena di dalam sistem ini yang aktif adalah fiskus sedangkan Wajib Pajak bersifat pasif.
c.  Objek dan Subjek Pajak Air Permukaan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Secara sederhana, pengertian objek pajak adalah segala sesuatu yang akan

## Jade Aurora: Pemungutan Pajak Air...
dikenakan pajak. Pada Pasal 21 ayat (1) UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Namun tentunya tidak semua kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan merupakan objek pajak Air Permukaan, karena dalam ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 memberikan pengecualian.
Subyek pajak adalah pihak-pihak baik orang maupun badan yang akan dikenakan pajak. Subjek pajak air permukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Jadi subjek pajak yang dikenakan Pajak Air Permukaan meliputi orang dan juga Badan.
Subjek pajak orang adalah orang pribadi yang dapat dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Permukaan. Sedangkan subjek pajak badan adalah badan yang dapat dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melakukan pengambilan dan/atau pemamfaatan Air Permukaan.
d.  Tarif Pajak Air Permukaan
UU No. 28 Tahun 2009 mengatur mengenai tarif pajak air permukaan, pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa “Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).” Kemudian pada ayat (2) diatur bahwa “Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. 11
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 tersebut dapat dipahami bahwa hanya menentukan tarif maksimal pajak air permukaan yang dapat dikenakan, mengenai pengenaan tarif tersebut dapat pula lebih kecil tergantung dari peraturan masing- masing daerah. Namun kebanyakan peraturan daerah provinsi di Indonesia mengenakan tarif pajak air permukaan paling tinggi sebagaimana diatur dalam UU tersebut, yakni sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak air permukaan dipungut oleh Pemerintah Daerah tempat air berada.
Kemudian pada Pasal 25 UU No. 28 Tahun 2009 diatur mengenai cara penghitungan besaran pokok Pajak Air Permukaan yang dikenakan, yang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP). Mengenai besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan ini ditetapkan oleh Peraturan Gubernur. Nilai Perolehan Air Permukaan merupakan dasar pengenaan Pajak Air Permukaan yang dinyatakan dalam nilai rupiah.
3.  Prosedur Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Perusahaan Pertambangan
Tindakan pemerintah harus memenuhi tata cara dan prosedur yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan pemerintahan dalam bidang perpajakan atas penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD), harus didasarkan atas prosedur dan tata cara yang benar sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak dasar yang dimiliki oleh wajib pajak. Setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagai landasan terhadap perlindungan hak asasi manusia. 12
Tindakan pemerintah dalam bidang perpajakan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural/formal, apabila bertentangan maka tindakan tersebut cacat prosedur. Hukum pajak formal, memuat tata cara melaksanakan hukum pajak materiil, mulai dari prosedur penyelenggaraan penetapan  utang  pajak,  hak-hak  fiskus  untuk  mengadakan  pengawasan  terhadap wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, serta kewajiban wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak-hak wajib pajak. 13
Asas umum prosedur bertumpu pada tiga landasan utama, yaitu asas Negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental. Asas Negara hukum berkaitan dengan jaminan dan perlindungan hak-hak dasar terhadap kekuasaan pemerintah. Asas demokrasi berkaitan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan
12 Bahder Johan Nasution, Op.Cit .[133] .
13 Sahya Anggara, Hukum Administrasi Perpajakan (CV Pustaka Setia 2016).[9].

## 560 Jade Aurora: Pemungutan Pajak Air...
pemerintah. Sedangkan asas instrumental berkaitan dengan efisiensi atau daya guna dan efektifitas atau hasil guna prosedur pemerintahan. 14
Prosedur pemungutan pajak daerah diatur dalam ketentuan Pasal 96-102 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah juga dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam memungut pajak. Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 diatur bahwa pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan pajak air permukaan terhadap perusahaan pertambangan di Papua juga mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 60 Tahun 2012 tentang Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan.
Pada ketentuan Pasal 49 Perda Papua No. 4 Tahun 2011 diatur mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah termasuk Pajak Air Permukaan. Pada pasal tersebut diatur bahwa pemungutan pajak air permukaan dilarang diborongkan, dan setiap Wajib Pajak Air Permukaan diwajibkan untuk membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah ataupun dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
Penetapan pajak daerah adalah dengan menggunakan SKPD hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP No. 55 Tahun 2016. Setiap Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Pajak Air Permukaan termasuk dalam jenis pajak yang dipungut dengan berdasarkan pada penetapan Gubernur.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Papua No. 4 Tahun 2011 masa Pajak Air Permukaan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, sedangkan untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang bersifat musiman masa pajak adalah jumlah bulan dalam satu musim.
14 Ajeng Kartika Anjani, Op.Cit .[758]. Dikutip dari Philipus M. Hadjon, ‘Tentang Wewenang’ (1997) Vol. XII Yuridika .[9].
Kemudian pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) Perda Papua No. 4 Tahun 2011 jo. Pasal 19 ayat (1) PP No. 55 Tahun 2016 disebutkan bahwa Gubernur dapat menerbitkan STPD jika:
a.  pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b.  dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c.  wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Pada ayat (2) disebutkan bahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Selanjutnya pada ayat (3) diatur bahwa SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
Selanjutnya pada ketentuan Pasal 53 Perda Papua No. 4 Tahun 2011 jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 diatur mengenai penagihan pajak daerah. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. Pajak daerah ini dipungut di wilayah daerah dimana air permukaan tersebut diambil.

## Perlindungan Hukum atas Kebijakan Pemungutan Pajak Air Permukaan
Perlindungan hukum menurut Koerniatmanto Soetoprawiro adalah pemberian jaminan oleh pihak yang berwenang kepada warga negara agar dapat mewujudkan hak dan kewajibannya secara optimal. 15 Berbicara mengenai perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Dalam hal
15 Herini Siti Aisyah et al, ‘Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Supervision in Indonesia’ (2020) Vol. 9 Journal of Drug and Alcohol Research.[2]. Dikutip dari Koeriatwanto Soetoprawiro, ‘Legal protection arrangements, Rights of women and children in citizenship’ (2020) Vol. 3 Pro Justitia Law Journal.[20].

## 562 Jade Aurora: Pemungutan Pajak Air...
ini perlindungan hukum wajib pajak memiliki arti bahwa hak dan kewajiban wajib pajak tidak terlanggar. Sedangkan perlindungan hukum bagi pejabat perpajakan diwujudkan dalam pembenaran atau keabsahan tindakan yang dilakukan untuk memungut serta menagih pajak kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan di Indonesia.
Perlindungan hukum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan untuk melakukan suatu kewajiban. 16 Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, serta untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak dari tindakan pemerintah dalam pemungutan pajak yang sewenang-wenang sehingga hak-hak wajib pajak dapat terpenuhi.
1.  Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif bagi wajib pajak tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum pajak formal yang merupakan peraturan mengenai tata cara penyelenggaraan pemungutan pajak oleh pejabat perpajakan. Mulai dari penetapan utang pajak, kontrol pemerintah terhadap proses penyelenggaraan pemungutan pajak, kewajiban wajib pajak terkait surat ketetapan pajak, serta kewajiban pihak ketiga yang melakukan pemungutan pajak harus sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hukum pajak formal ini memberikan jaminan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan dengan prosedur yang tepat.
Terkait pemungutan pajak air permukaan terhadap perusahaan pertambangan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009) yang mengatur serta memberikan
16 Etty Rochaeti, ‘Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak’ (2012) Vol. 26, No. 01 Jurnal Wawasan Hukum.[501].
perlindungan preventif bagi wajib pajak. Dalam ketentuan Pasal 103 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 diatur bahwa:
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a.  SPPT;
b.  SKPD;
c.  SKPDKB;
d.  SKPDKBT;
e.  SKPDLB;
f.  SKPDN; dan
g.  Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 17
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pada perlindungan hukum preventif, peraturan perpajakan di Indonesia memberikan sarana bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan keberatan dalam hal Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi dan/atau jumlah pajak yang tertuang dalam surat ketetapan pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga tidak sebagaimana mestinya. 18
Dalam hal ini maka perusahaan pertambangan dapat mengajukan keberatan dan/atau menyampaikan pendapat kepada Kepala Daerah yaitu Gubernur Provinsi Papua. Yang dapat mengajukan keberatan bagi perusahaan pertambangan sebagai wajib pajak adalah pengurusnya atau kuasa hukumnya. Pada Pasal 103 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 diatur bahwa keberatan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan-alasan yang jelas mengapa keberatan diajukan. Hal ini juga harmoni dengan ketentuan mengenai keberatan sebagaimana diatur pada Pasal 56-57 Peraturan Daerah Provinsi Papuan No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Kemudian lebih lanjut pada Pasal 103 ayat (3) UU No. 28 tahun 2009 diatur bahwa keberatan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (bulan)
17 Pasal 103 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
18 Direktorat Jenderal Pajak, Direktori Layanan Perpajakan Edisi 1 Tahun 2018 (Direktorat Jenderal Pajak 2018).[396].

## 564 Jade Aurora: Pemungutan Pajak Air...
sejak tanggal surat, kecuali jika wajib pajak bisa menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang di luar kekuasaannya. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya jika telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh wajib pajak.
Berdasarkan ketentuan Pasal 103 UU No. 28 Tahun 2009 dan Pasal 56 Perda Provinsi Papua No. 4 Tahun 2011 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk dapat mengajukan Surat Keberatan. Persyaratan tersebut sifatnya kumulatif, artinya adalah jika salah satu tidak dipenuhi oleh wajib pajak maka akan berakibat pada Surat Keberatan tidak dipertimbangkan.
Kemudian pada ketentuan Pasal 104 UU No. 28 Tahun 2009 diatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan keputusan terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterima. Keputusan tersebut dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila telah lewat jangka waktu sebagaimana ditetapkan namun Kepala Daerah belum memberikan keputusannya maka Surat Keberatan dianggap dikabulkan oleh Kepala Daerah. Hal ini juga harmoni dengan ketentuan Pasal 57 Perda Papua No. 4 Tahun 2011.
Hal ini adalah sebagai contoh. Pada tanggal 10 Agustus 2017 PT Freeport
Indonesia mengajukan Surat Keberatan Nomor 520/TAX-PTFI/VIII/2017 kepada Gubernur Papua atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Juni 2017 Nomor 973/1001/BAPPENDA yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Papua (BAPPENDA). Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tersebut menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPP Papua jumlah pajak air permukaan yang terutang adalah sebesar Rp.35.769.600.000,00,- (tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Dalam hal ini PT Freeport Indonesia dapat melakukan upaya hukum yaitu mengajukan Surat Keberatan beserta alasan-alasan serta bukti-bukti kepada Kepala Daerah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2.  Perlindungan Hukum Represif
Dalam menentukan besarnya pajak yang terutang seringkali terjadi perbedaan atau perselisihan antara perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan petugas pajak. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa di kemudian hari. Sengketa pajak yang seringkali terjadi ditimbulkan karena Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dirasa tidak adil serta merugikan Wajib Pajak. Paulus Effendi Lotulung menyatakan bahwa perlindungan hukum yang dapat ditempuh dalam rangka menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan rakyat adalah sebagai berikut.
1.  Penyelesaian sengketa jalur intern administratif dapat prosedur pengajuan keberatan oleh wajib pajak.
2.  Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan semu.
3.  Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang ada di Indonesia, dapat berupa peradilan khusus mengenai masalah pajak dan peradilan umum. 19
Atas sengketa yang terjadi itu wajib pajak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dan memberikan keadilan bagi wajib pajak. Bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak dapat melalui peradilan pajak, dimana wajib pajak berhak mengajukan banding, gugatan kepada Pengadilan Pajak, serta pengajuan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 20
Terkait penyelesaian sengketa pajak, perusahaan pertambangan sebagai Wajib Pajak Air Permukaan dapat melakukan upaya hukum yaitu mengajukan banding dan gugatan kepada Pengadilan Pajak. Prosedur dan tata cara mengajukan banding diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, berdasarkan ketentuan Pasal 105 diatur bahwa wajib pajak dapat mengajukan banding secara tertulis terhadap keputusan atas keberatan yang diajukannya kepada Pengadilan Pajak. Pengajuan permohonan banding dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan
19 Etty Rochaeti, Op.Cit .[502]. Dikutip dari P. E. Lotulung, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah (Bhuana Ilmu Populer 1980).[83].
20 ibid .

## 566 Jade Aurora: Pemungutan Pajak Air...
atas keberatan diterima serta harus melampirkan putusan keberatan tersebut. Hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 58 Perda Papua No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Dengan demikian apabila perusahaan pertambangan belum puas dengan Keputusan mengenai Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur maka dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak. Banding adalah kelanjutan dari upaya hukum keberatan yang terlebih dahulu dilakukan, objek permohonan banding adalah Surat Keputusan Keberatan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Papua.
Kasus berikut ini adalah sebagai contoh.  Pada tanggal 15 Desember 2017 KPP Papua menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.4/398/Tahun2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan atas nama PT Freeport Indonesia Nomor 520/TAX-PTFI/VIII/2017. Isi Surat Keputusan tersebut adalah menolak permohonan Keberatan yang diajukan oleh PT Freeport Indonesia, maka atas Surat Keputusan yang berisi menolak Keberatan tersebut, PT Freeport Indonesia dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia ini menangguhkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
Pada Pasal 59 Perda Papua No. 4 Tahun 2011 diatur bahwa apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan dilakukan sampai dengan diterbutkannya SKPDLB. Sedangkan apabila keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen), dan apabila permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak
berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Selain upaya hukum banding, PT Freeport Indonesia sebagai Wajib Pajak Air Permukaan juga dapat mengajukan upaya hukum gugatan. Hal ini diatur dalam ketentuan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pada Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa gugatan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
PT Freeport Indonesia dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak atas dasar surat tagihan pajak, surat paksa, atau tindakan pelaksanaan surat paksa yang dilakukan oleh pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak. 21
Kemudian atas putusan banding dan putusan gugatan yang dirasa kurang memberikan keadilan maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002. Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Freeport Indonesia sebagai Wajib Pajak Air Permukaan atas putusan Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung hanya bisa dilakukan 1 (satu) melalui Pengadilan Pajak, dan pengajuan Peninjauan Kembali ini tidaklah menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. pada ketentuan Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2002 diatur mengenai alasan-alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali berikut ini.
a.  Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
b.  Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
c.  Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
d.  Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan
568

## Jade Aurora: Pemungutan Pajak Air...
sebab-sebabnya; atau
e.  Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini PT Freeport mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa SKPD yang diterbitkan oleh BAPPENDA Provinsi Papua bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian alasan diajukannya permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dapat dibenarkan karena memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 huruf e UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

## Kesimpulan
Ruang lingkup keabsahan tindakan pemerintah ada tiga, yaitu wewenang, substansi, dan prosedur. Parameter untuk mengukur keabsahan tindakan pemerintahan dalam melakukan pemungutan pajak air permukaan terhadap perusahaan pertambangan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pajak air permukaan merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (d) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur mengenai hal tersebut. Dengan demikian maka tindakan pemerintah daerah Papua menerbitkan SKPD dan melakukan pemungutan pajak air permukaan terhadap perusahaan pertambangan adalah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Perlindungan hukum bagi perusahaan pertambangan sebagai Wajib Pajak atas pemungutan Pajak Air Permukaan adalah meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pasal 103 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur terkait perlindungan hukum preventif, perusahaan pertambangan dalam hal ini PT. Freeport Indonesia dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Provinsi Papua. Sedangkan mengenai perlindungan hukum represif dalam menyelesaikan sengketa pajak diatur dalam ketentuan Pasal 105, perusahaan pertambangan dapat menempuh upaya hukum yaitu dengan mengajukan banding atas keputusan keberatan serta mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak. Selain itu, apabila perusahaan
pertambangan merasa bahwa putusan Pengadilan Pajak kurang memberikan keadilan maka perusahaan pertambangan dapat pula mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adrian Su tedi, Hukum Pajak, Cetakan ke-3 (Sinar Grafika 2016).
Direktorat Jenderal Pajak, Direktori Layanan Perpajakan Edisi 1 Tahun 2018, (Direktorat Jenderal Pajak 2018).
Mardiasmo, Perpajakan Edisi 2019 (ANDI 2019).
Mustaqiem, Perpajakan dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia, (Buku Litera  2014).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-13 (Kencana Prenada Media Group 2017).
Sahya Anggara, Hukum Administrasi Negara (Pustaka Setia 2018).
____________, Hukum Administrasi Perpajakan (Pustaka Setia 2016).

## Jurnal
Ajeng Kartika Anjani, ‘Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa’ (2019) 2 No.
3 Jurist-Diction.
Bahder Johan Nasution, ‘Tinjauan tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik’ (2006) V No. 2 Demokrasi.
Bambang Arwanto, ‘Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah’ (2016) 31 No. 3 Yuridika.
Dhifa Buntuan, Heince Wokas, ‘Ipteks Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat’ (2018) 02, No. 02 Jurnal Ipteks Akuntansi.
Etty Rochaeti, ‘Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak’ (2012)  26 No. 01 Jurnal Wawasan Hukum.
Herini Siti Aisyah et al, ‘Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages

## 570 Jade Aurora: Pemungutan Pajak Air...
in Licensing, Taxation, and Supervision in Indonesia’,  (2020). 9 Journal of Drug and Alcohol Research.
Mulyati Akib, ‘Analisis Strukmultur Tarif Pajak Dalam Melihat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara)’ (2019) 1 urnal Akun Nabelo.

## Laman
Nora Galuh Candra Asmarani, ‘Beda Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah’ (…) <https://news.ddtc.co.id/> dikunjungi pada tanggal 2 Oktober 2020.
Dina Lathifa, ‘Pajak Air Permukaan ; Pengertian dan Cara Hitungnya (…) <https:// www.online-pajak.com/>, dikunjungi pada tanggal 9 November 2020.
Ageng Prabandaru, ‘Pentingnya Memahami Pajak Air Permukaan Bagi Perusahaan’ (…) <https://klikpajak.id/>, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27).
Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.
Peraturan Gubernur Papua Nomor 60 Tahun 2012 tentang Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan.
Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

## Jade Aurora: Pemungutan Pajak Air...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--