Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 7, No. 1, Juni 2022, pp. 31-51

## KLASIFIKASI AKAD TABARRU’: IMPLEMENTASI AKAD QARDH ATAS
TAKE OVER DI BANK SYARIAH INDONESIA
Dena Ayu 1 , Arzam 2 , Doli Witro 1
1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2 Institut Agama Islam Negeri Kerinci
* arzamzain46@gmail.com

## Abstract
This  article  discusses  the  classification  of  tabarru’  contracts  and  the implementation  of  qardh  contracts  on  the  take  over  in  Indonesian  Islamic banks.  The  research  method  used  in  this  article  was  qualitative  research method.  Data  were  collected  by  using  literature  study  technique.  Data  were collected from several sources as references such as books, articles, and other data  sources.  Data  analysis  techniques  used  were  data  condensation,  data presentation,  and  drawing  conclusions.  This  article  reveals  that  the  tabarru’ contract is a contract that is applied with the concept of helping each other in order  to  achieve  goodness.  There  are  several  classifications  of  tabarru’ contracts, namely the concept of guaranteeing money (qardh, rahn, hiwalah), guaranteeing  oneself  (kafalah,  wakaalah,  wadi’ah)  and  giving  something (hibah, hadiah, wakaf, ZIS). This classification makes it easy to understand the concepts and implementation of the tabarru contract in life, but still prioritize the common good. The implementation of the qardh contract on the take over at  Bank  Syariah  Indonesia  provides  convenience  to  customers  who  need assistance  in  transferring  debt  to  conventional  financial  institutions.  The existence  of  qardh  facilities  on  the  principle  of  helping  each  other  remains sticking to the rules of the Sharia.

## Keywords: Contract, Tabarru’, Qardh, Take Over

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  klasifikasi  akad  tabarru’  serta  implementasi akad  qardh  atas  take  over  di  bank  syariah  Indonesia.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  metode  penelitian  kualitatif.  Teknik pengumpulan data menggunakan cara studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari  beberapa  sumber  untuk  dijadikan  referensi  seperti  buku-buku,  artikel, dan  sumber  data  yang  lainnya.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah kondensasi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Artikel  ini
mengungkapkan  bahwa  akad  tabarru’  merupakan  akad  yang  diterapkan dengan  konsep  saling  tolong  menolong  dalam  rangka  mencapai  kebaikan. Ada  beberapa  klasifikasi  akad  tabarru’  yaitu  konsep  menjamin  uang  (qardh, rahn,  hiwalah),  menjamin  diri  (kafalah,  wakaalah,  wadi’ah)  dan  memberikan sesuatu  (hibah,  hadiah,  wakaf,  ZIS).  Klasifikasi  tersebut  memberikan kemudahan untuk memahami konsep-konsep dan pengimplementasian akad tabarru’  dalam  kehidupan,  dengan  tetap  mengedepankan  kemaslahatan bersama.  Implementasi  akad  qardh  atas  take  over  di  Bank  Syariah  Indonesia memberikan  kemudahan  terhadap  nasabah  yang  membutuhkan  bantuan terhadap  pengalihan  hutang  terhadap  lembaga  keuangan  konvensional. Adanya fasilitas qardh atas prinsip tolong menolong dengan tetap berpegang teguh pada aturan syariat.

## Keywords: Akad, Tabarru’, Qardh, Take Over

## A. Pendahuluan
Muslim terbanyak di dunia berada di Indonesia 1 . Pemeluk agama Islam pada  saat  ini  dapat  dipresentasikan  lebih  dari  85%.  Dengan  pertumbuhan umat  Muslim  yang  tinggi  dapat  mendorong  tumbuhnya  perekonomian berbasis  syariah  di  Indonesia 2 .  Sehingga  menjadi  salah  satu  jasa  keuangan syariah  yang  memfasilitasi  pengelolaan  keuangan  sesuai  dengan  prinsip syariah.  Serta  mewujudkan  kemaslahatan  umat  dengan  menata  kembali kebiasaan dan perilaku ekonomi (mu’amalah) sesuai ajaran syariah 3 .
Jenis  akad  yang  digunakan  oleh  perbankan  syariah  terdiri  dari beberapa  yang  tercermin  dalam  produk-produk  perbankan  syariah.  Menjadi ciri khas tersendiri untuk produk perbankan syariah dikarenakan akad yang
1 Doli  Witro,  ‘Ulama  and  Umara  In  Government  Of  Indonesia:  A  Review  Of  Religion  and State’, Madania ,  vol.  24,  no.  2  (2020),  pp.  135–44;  Betria  Zarpina  Yanti  and  Doli  Witro,  ‘Islamic moderation  as  a  resolution  of  different  conflicts  of  religion’, Andragogi:  Jurnal  Diklat  Teknis Pendidikan dan Keagamaan , vol. 8, no. 1 (2020), pp. 446–57.
2 Dwi  Fidhayanti,  ‘PELAKSANAAN  AKAD  TABARRU  ’  PADA  ASURANSI  SYARIAH (Studi  di  Takaful  Indonesia  Cabang  Malang)’, Jurisdictie ,  vol.  3,  no.  1  (2012),  pp.  12–23, http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2179.
3 Otoritas Jasa Keuangan, Buku Standar Produk Mudharabah Seri Standar Produk Perbankan Syariah  5 (Jakarta:  Otoritas  Jasa  Keuangan,  2019),  https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan- kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah- 5.aspx; Doli Witro, ‘Urgency Building Islamic Economic System In Indonesia Al-Quran Perspective’,
Jurnal Ekonomi Islam , vol. 11, no. 1 (2020), pp. 64–72, http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei.
digunakan 4 .  Oleh  karena  itu,  dalam  melakukan  transaksi  di  perbankan syariah  yang  harus  diperhatikan  adalah  akad-akad  yang  digunakan.  Hal  ini bertujuan  untuk  mengantisipasi  adanya  ketidakjelasan  transaksi  dalam melakukan perjanjian.
Istilah  “akad”  dapat  dikatakan  dalam  hukum  Indonesia  sebagai “perjanjian”.  Sedangkan  kata  akad  yaitu  berasal  dari  kata  al-’aqd    yang mempunyai  arti  mengikat,  menghubungkan  atau  menyambung.  Menurut Syamsul Anwar mendefinisikan akad adalah sesuatu yang melahirkan hukum pada objeknya dan dibutuhkan ijab dan kabul yang membentuk akad 5 . Dalam hal  ini  suatu  hukum  perjanjian  Islam  sangat  mengharuskan  adanya kesepadanan  di  antara  pemberi  akad  atau  yang  menerima  akad,  dengan tujuan  mencapai  kemaslahatan  akad  sehingga  tidak  menyebabkan  kerugian dan kemudharatan kepada masing-masing pihak 6 .
Adapun  yang  berkaitan  dengan  akad,  salah  satu  fokus  pembahasan artikel ini tentang akad tabarru’ yaitu sebuah akad yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk tolong menolong/membantu antar sesama makhluk dan dengan  tanpa  mengharapkan  imbalan  atau  mencari  keuntungan  terhadap pihak lain, melainkan mengharapkan pahala dan keberkahan dari Allah Swt 7 . Pokok-pokok pembahasan akad tabarru’ adalah al-’ariyah, hibah, qardh, wadi’ah,
4 Fasiha  Fasiha,  ‘Akad  Qardh  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah’, Al-Amwal:  Journal  of Islamic Economic Law , vol. 3,
no. 1 (2018), pp. 23–33,
https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/197.
5 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih Muamalat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), p. 68.
6 Neni Sri Imaniyati, ‘Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah’, MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan , vol. 27, no. 2 (2011), pp. 151– 6, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/323.
7 TazkiahAshfia, Sihabudin Sihabudin, and Prayudo Eri Yandono, ‘Analisis Pengaturan Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah’, Jurnal Hukum (2015), pp. 1–22, http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1143;  Doli  Witro,  Neni  Nuraeni, and Muhammad Fauzan Januri, ‘Classification of Aqad in Sharia Economic Law’, Nurani , vol. 21, no. 1 (2021), pp. 55–68, http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/8387.
hawalah, wasiat, kafalah, wakalah, zakat, rahn, al-shulh, al-hajr dan wakaf 8 . Dalam pembahasan akad tabarru’, penulis mengkaji tentang akad qardh di perbankan syariah.   Akad qardh  digunakan  sebagai  sebuah  salah  satu produk  yang ada perbankan  syariah  dipergunakan  nasabah  yang  membutuhkan  dana  dalam memenuhi  kebutuhan  mendesak  dengan  ketentuan  tertentu  dan  untuk pelunasan  pinjamannya  akan  disesuaikan  dengan  batas  waktu  yang  telah ditetapkan atau diangsur 9 .
Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah instansi keuangan yang berprinsip syariah dan memiliki peran penting sebagai salah satu fasilitator keuangan di Indonesia. Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu lembaga keuangan yang meminjamkan  dana  kepada  nasabahnya  tanpa  ada  bunga.  Salah  satu produknya yaitu pembiayaan akad  qardh atas take over dengan menyediakan dana  talangan  atau  mengambil  alih  dengan  pemindahan  hutang  nasabah  di perbankan konvensional ke bank syariah 10 .
Tulisan ini membahas tentang klasifikasi akad tabarru’ yang difokuskan kepada akad  qardh atas take over di perbankan syariah yang bertujuan untuk pelunasan  hutang  di  bank  syariah  Indonesia  sebagai  acuan  kedalamannya. Hasil  penulis  rasa  penting  untuk  dibahas  dikarenakan  akad  tabarru’ merupakan sebuah akad yang membantu dengan tanpa mengharap imbalan. Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  klasifikasi  akad  tabarru’  serta penggunaan akad qardh di perbankan syariah.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  metode penelitian  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  cara  studi kepustakaan.  Studi  kepustakaan  diartikan  sebagai  sebuah  cara  yang
8 Jaih  Mubarok  and  Hasanudin, Fiqh  Mu’amalah  Maliyyah:  Akad  Tabarru’ (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019), pp. iv–vii.
9 Herjanriasto  Bekti  Nugroho,  ‘Prinsip  Kehati-hatian  Pada  Akad  Qardh  Dalam  Perbankan Syariah Di Indonesia’, Al-Amwal : Journal  of Islamic Economic Law , vol. 5, no. 1 (2020), pp. 32–46, https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/1555.
10 Bankbsi.co.id, Sejarah  Perseroan (2021),  https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, accessed 6 Feb 2022.
digunakan  demi  mendapatkan  informasi  yang  signifikan  berdasarkan permasalahan  yang  dikaji 11 .  Informasi    didapatkan  dengan  mencari  indikasi yang bersangkutan dengan akad tabarru’ serta mengumpulkan dari beberapa sumber  untuk  dijadikan  referensi  seperti  kitab  ulama  klasik,  buku,  artikel ilmiah, laporan penelitian dan sumber data yang lainnya. Teknik analisis data yang  digunakan  adalah  kondensasi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan 12 .

## B. Klasifikasi Akad Tabarru’
Dalam  pembahasan  sebelumnya  akad  tabarru’  yaitu  akad  yang digunakan  oleh  dua  orang  dan  bertujuan  untuk  membantu  atau  tolong menolong  tanpa  mengharapkan  imbalan.  Ada  beberapa  pokok-pokok pembahasan akad tabarru’ yang dapat dikategorikan sebagai berikut:
Bagan 1. Pokok-Pokok Pembahasan Akad Tabarru’
11 Ainul Azizah and Budi Purwoko, ‘Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling’, Jurnal BK UNESA , vol. 7, no. 2 (2017), pp. 1–7, https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/18935.
12 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, Qualitative data analysis: a methods sourcebook (California: SAGE Publications, Inc., 2014).
Akad Tabarru ' Meminjamk an Uang Qordh Rahn Hawalah Menjamin Diri Kafalah Wakalah Wadiah Memberik an sesuatu Hibah Hadiah Wakaf ZIS

## 1. Menjamin Uang (Akad Qardh)
Akad qardh menurut Wahbah al-Zuhaili di dalam kitabnya al-Muamalat al-Maliyah al-Mu’asirah  yang dikutip  oleh Jaih Mubarok,  secara bahasa,  qardh atau  al-qath’  yaitu  sebagian  mal  yang  dipinjamkan  kepada  orang  lain (peminjam) 13 . Sedangkan menurut istilah, akad  qardh yaitu sebuah perjanjian atau  perikatan  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  pihak  pertama merupakan yang memiliki mal dan pihak kedua merupakan peminjam mal 14 . Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  akad  qardh  merupakan  pinjaman  mal yang  diberikan  orang  lain  yang  sedang  membutuhkan  dan  tidak mengharapkan  bayaran,  dan  tidak  boleh  memperjanjikan  tambahan pengembalian  karena  tambahan  tersebut  disebut  riba  qardh 15 .  Sebagaimana yang disebutkan kaidah fiqh:
ُّ لُك ُّ ُِّةَداَي ِز ُّ ُّ ن ِم ُّ ُّ ن يَع ُّ ُّ وأ ُّ ُّ ةَعَف نَم ُّ اهط ِرَت شَي ُّ فلسملا ُّ ىلَع ُّ ُِّفِ لَسَتُم لا ُّ َُّيِهَف ُّ اَب ِر
Artinya:
Setiap tambahan benda atau manfaat yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah riba. 16
Sedangkan  menurut  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  19/DSN-MUI/VI/2001 tentang  Qardh  disebutkan  qardh  adalah  pinjaman  yang  diberikan  kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan 17 .
a. Akad Rahn
Secara bahasa ar-rahn  bisa diartikan ats-Tsubuut (tetap) dan ad-Dawaam
13 Mubarok and Hasanudin, Fiqh Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru’ , p. 75. 14 Nurul  Hidayati  and  Agus  Sarono,  ‘Pelaksanaan  Akad  Qardh  Sebagai  Akad  Tabbaru’, Notarius , vol. 12, no. 2 (2019), pp. 931–47.
15 Mubarok and Hasanudin, Fiqh Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru’ , p. 78; Mhd. Rasidin et al., ‘Hadis tentang Jual Beli dan Riba: Implementasi Pada Sistem Kredit’, El  Mudhorib  Jurnal  Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah , vol. 2, no. 1 (2021), pp. 20–9, http://e- journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib/article/view/84.
16 Doli  Witro,  Mohamad  Sar’an,  and  Deden  Effendi,  ‘Qaidah  Furu’  fi  al-Riba  dan Implementasinya’, IQTISHADUNA , vol. 12, no. 1 (2021), pp. 89–101, https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/3017.
17 Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI), Fatwa  Dewan  Syari’ah Nasional  Nomor  19/DSN-MUI/IV/2001  tentang  Al-Qardh (Jakarta:  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI), 2001).
(terus-menerus/kekal).  Sedangkan  secara  istilah,  menurut  pandangan  syara’ merupakan  harta  yang  mempunyai nilai  untuk  validasi  jaminan    (watsiliqoh) utang  atau  barang  yang  dapat  dijadikan  jaminan  untuk  membayar  hutang, baik  sebagian  atau  keseluruhan  hutang  tersebut 18 .  Dengan  demikian  ar-rahn dapat  dipahami  sebagai  harta  yang  dimiliki  oleh  si  peminjam  yang  ditahan sebagai  jaminan  utang 19 .  Dan  harta  tersebut  menjadi  tanggungan  apabila  si peminjam  tidak  bisa  mengembalikan  pinjamannya  atau  melunasinya.  Akad rahn ini juga diperbolehkan dalam hukum Islam. 20
Dalil-dalil  kad  qardh  terdapat  di  dalam  Al-Qur’an,  hadis  Nabi Muhammad  SAW  dan  ijma’  ulama.  Dalil  Al-Qur’an  antara  lain:  Q.S.  al- Baqarah (2): 245 dan Q.S. al-Hadid (57): 11. Sedangkan menurut hadits Nabi Muhammad SAW yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibn Hibban, dan al-Baihaqi dari Abdullah Ibnu Mas’ud Rasulullah SAW bersabda “Tidaklah  seorang  Muslim  yang  memberikan  pinjaman  kepada  Muslim  lainnya sebanyak  dua  kali,  kecuali  laksana  melakukan  satu  kali  sedekah”.  Sedangkan menurut  ijma’(kesepakatan  ulama)  yaitu  membolehkan  adanya  akad  qardh dikarenakan  adanya  al-hajjah  (kebutuhan)  untuk  melakukannya,  dan termasuk  ke  dalam  kategori  tolong-menolong  sesama  makhluk  dalam kebaikan serta ketakwaan 21 .
Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun akad qardh 22 yaitu: a) muqridh (da’in),  adalah  orang  meminjamkan  hartanya;  b)  muqtaridh  (madin),  adalah orang  yang  mendapat  pinjaman;  c)  qardh  (al-ma’qud  ‘alaih),  adalah  mal  yang dipinjamkan;  dan  d)  shigaht  al-’aqd,  yaitu  ijab  dan  kabul.  Sedangkan  syarat
18 Wahbah  Al-Zuhayli, Fiqih  Islam  wa  Adilatuhu,  Jilid  6 (Depok:  Gema  Insani,  2018),  pp. 106–7.
19 Habib  Wakidatul  Ihtiar,  ‘Analisis  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor:  92/DSN- MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn’, An-Nisbah: Jurnal  Ekonomi Syariah , vol. 3, no. 1 (2016), pp. 23–38, http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/274.
20 Doli  Witro,  Arzam  Arzam,  and  Mhd.  Rasidin,  ‘Hadis  tentang  Gadai:  Analisis  Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin’, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , vol. 5, no. 1 (2021), pp. 81–95, https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/5460.
21 Mubarok and Hasanudin, Fiqh Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru’ , p. 80.
22 Ah. Azharudin Lathif, Fiqh Muamalah (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), pp. 151–2.
akad qardh yang harus dipenuhi yaitu: a)  balig dan berakal dalam melakukan akad  (muqridh  dan  muqtaridh);  b)  objek/harta  yang  dipinjamkan  menurut syara’  digunakan/dikonsumsi  (maal  mutaqawwim);  c)  kejelasan  dalam  ijab qobul; dan d) larangan dalam pengambilan pemanfaatan akad qardh.

## b. Akad Hawalah
Menurut  bahasa  hawalah  yaitu  al-intiqaal  artinya  memindahkan 23 . Sedangkan  menurut  Ibrahim  yang  dikutip  Muslich,  hawalah  adalah  berasal dari  kata  hawwala  yang  sinonimnya  yaitu  ghayyara  yang  artinya  mengubah dan  memindahkan 24 .  Sedangkan  menurut  istilah  yang  dijelaskan  di  dalam kitab  al-Inaayah  mendefinisikan  bahwa  hawalah  menurut  ulama  fiqh  yaitu mengalihkan/memindahkan (at-tahwiil) utang dari orang yang berhutang (al- muhiil)  ke  dalam  tanggungan  orang  lain  yang  dibebani  (al-muhaal  ‘alaihi) sebagai jaminan/penguatan (at-Tawatstsuq) 25 .
2. Menjamin Diri (Akad Kafalah)
Secara  bahasa  kafalah  adalah  adh-Dhammu  (menggabungkan),  hamalah, shabir,  dan  za’manah  yang  artinya  jaminan 26 .  Imam  al-Mawardi  mengatakan bahwa dari yang disebutkan tadi termasuk ke dalam kata-kata yang bersifat kontekstual. Arti kafalah secara bahasa 27 yaitu al-dhamin/al-dhaman/al-dhamanah (penjaminan  yang  berkaitan  dengan  mal),  al-hamil/hamalah  (penjamin  yang bersangkutan  dengan  bayaran  sanksi  diyat),  al-za’im/za’amah  (penjamin  yang bersangkutan dengan mal yang totalnya tinggi), al-kafil/kafalah (penjamin yang bersangkutan  dengan  jiwa),  al-shabir  (penjamin  secara  umum).  Sedangkan menurut istilah kafalah diartikan sebuah kesepakatan yang menyatukan dua beban  bertujuan  mencukupi  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  seperti  barang,
23 Al-Zuhayli, Fiqih Islam wa Adilatuhu, Jilid 6 , p. 84; Doli Witro, ‘Qaidah furu’ fi al-hiwalah: Sebuah tinjauan umum’, Qawãnïn: Journal of Economic Syaria Law , vol. 5, no. 1 (2021), pp. 1–12.
24 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2015), p. 447.
25 Al-Zuhayli, Fiqih Islam wa Adilatuhu, Jilid 6 , p. 85.
26 Ibid. , p. 35.
27 Mubarok and Hasanudin, Fiqh Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru’ , pp. 190–1.
utang,  uang,  pekerjaan  atau  beban 28 .  Sehingga  hal  itu,  memberikan ketenangan  bagi  orang  yang  berutang  maupun  orang  yang  memberikan utang 29 .

## a. Akad Wakalah
Secara bahasa wakalah diartikan sebagai perlindungan/melindungi (al- hifzh)  dan  penyerahan/menyerahkan  (al-tafwidh)  dan  pemberian  kekuasaan. Sementara  secara  istilah  walakah  diartikan  sebagai  sebuah  akad  perwakilan atau penyerahan dengan memberikan kekuasaan kepada pihak pertama dan pihak  kedua  sebagai  yang  menerima  kekuasaan  yang  menjadi  wakil  dalam sesuatu yang diwakilkan 30 . Sedangkan menurut Sayyid Sabiq 31 wakalah yaitu “wakkaltu amri ilalla” artinya “aku serahkan urusanku kepada Allah”. Wakalah bisa dikatakan sebagai  perlindungan  dengan rujukan Q.S. Ali  Imran (3): 173 yaitu “cukuplah Allah (menjadi penolong) dan Dia sebaik-baiknya pelindung”.
b. Akad Wadi’ah
Menurut  Sayyid  Sabiq  asal  kata  wadi’ah  yaitu  wada’a  asy-syai’a  adalah meninggalkan  sesuatu.  Sesuatu  tersebut  dititipkan  untuk  dijaga  oleh  orang yang  dititipi 32 .  Secara  harfiah  yaitu  suatu  akad  yang  dikerjakan  oleh  dua pihak.  Pihak  pertama  yang  menyerahkan  kewenangan  untuk  dijaga  oleh pihak  kedua  tanpa  mendapat  imbalan 33 .  Sedangkan  menurut  para  ulama bahwa  akad  wadi’ah  merupakan  titipan  kepada  pihak  yang  diberikan kekuasaan  untuk  menjaganya,  ketika  pemilik  memintanya  maka  harus dikembalikan dan akad ini termasuk salah satu akad tabarru’ 34 .
28 Abd  Rahman  Ghazaly,  Ghufron  Ihsan,  and  Sapiudin  Shidiq, Fiqh  Muamalat (Jakarta: Prenada Media, 2018), p. 205.
29 Muhamad  Izazi  Nurjaman  and  Doli  Witro,  ‘Transformasi  Akad  Tabarru’  Menjadi  Akad Mu’awadhat; Analisis Akad Hiwalah dan Akad Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah’, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah , vol. 6, no. 2 (2021), pp. 162–72.
30 Daeng Naja, Fiqih Akad Notaris (Ponorogo: CV Uwais Inspirasi Indonesia), p. 242.
31 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 5 (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), p. 153.
32 Ibid. , p. 311.
33 Muslich, Fiqh Muamalat , p. 457.
34 Nur  Huda,  ‘Perubahan  Akad  Wadi’ah’, Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam ,  vol.  6,  no.  1 (2015), pp. 129–54.

## 3. Memberikan Sesuatu (Hibah)
Secara  bahasa  hibah  yaitu  al-nihlah  (pemberian  tanpa  imbalan/al- ’athiyah bi la ‘iwadh). Sedangkan secara istilah yaitu sesuai yang dijelaskan di dalam kitab  al-Mughni, Mughni al-Muhtaj karya Ibnu Qudamah,  Hasyiyah Ibn Abidin  dan  Fath  al-Qadir  yaitu  akad  sebuah  akad  yang  dilakukan  oleh  yang bersangkutan masih hidup untuk memindahkan kepemilikan hartanya tanpa mengharapkan  imbalan 35 .  Jika  pengalihan  kepemilikan  terjadi  ketika  sudah meninggal,  maka  ini  dinamakan  dengan  wasiat,  sedangkan  pengalihan kepemilikan  mengandung  imbalan,  maka  ini  dinamakan  dengan  jual  beli. Maka  menurut  Sayyid  Sabiq 36 hibah  secara  umum  yaitu:  a)  pembebasan, adalah apabila penghibahan hutang kepada orang yang mempunyai hutang; b) sedekah, adalah sebuah pemberian/hibah untuk mendapatkan pahala dari Allah  SWT;  c)  hadiah,  adalah  sebuah  pemberian  hibah  yang  tidak  ada kewajiban oleh pihak penerima menggantinya dengan imbalan.

## a. Hadiah
Hadiah merupakan sebuah akad pemberian yang diberikan seseorang ketika  masih  hidup  kepada  orang  lain  tanpa  mengharapkan  belas  jasa  dan imbalan  serta  hadiah  secara  umum  biasa  dikatakan  dengan  rasa hormat/terima  kasih/kekaguman  terhadap  seseorang 37 .  Maka  secara  garis besar hadiah masih termasuk ke dalam kategori hibah.
b. Wakaf
Asal  kata  wakaf  diambil  dari  kata  waqafa-yaqifu-waqfa  yaitu memerhatikan, berhenti, memperlihatkan, meletakkan, ragu-ragu, mencegah, mengabdi,  memahami,  dan  tetap  berdiri 38 .  Secara  umum  wakaf  yaitu
35 Mubarok and Hasanudin, Fiqh Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru’ , pp. 1–2.
36 Sabiq, Fiqih Sunnah 5 , p. 548.
37 Mardani Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh  Muamalah (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), p. 342.
38 Hujriman  Hujriman, Hukum  Perwakafan  di  Indonesia:  (Suatu  Pengantar) (Yogyakarta: Deepublish, 2018), p. 1; Doli Witro, Ike Yulisa, and Ali Hamzah, ‘Management of Productive Waqf in Islamic  Boarding  School  Foundation  Adlanyah  Tampus  Ujung  Gading  Lembah  Melintang  District’, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam , vol. 5, no. 1 (2020), pp. 92–103.
menahan  harta/hak  milik  atas  al-’ain/materi  bendanya  bertujuan  untuk bersedekah  dan  mengambil  kemanfaatan  serta  kefaedahan  dari  harta  tersebut untuk mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Swt 39 . Sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf,  bahwa  wakaf berfungsi  mewujudkan  potensi  dan  manfaat  ekonomis  harta  benda  wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum 40 . c. ZIS (Zakat, Infak, Sedekah)
ZIS  merupakan  singkatan  dari  zakat,  infak,  dan  sedekah  dapat diartikan  sebagai  sebuah  bentuk  ibadah  yang  dilakukan  umat  Islam  demi mendapatkan  pahala  serta  keberkahan  dari  Allah  SWT,  dan  menjadi  salah satu cara untuk saling berbagi sesama manusia, serta membersihkan diri dan harta  yang  dimiliki 41 .  Zakat,  infak,  dan  sedekah  sangat  berhubungan, sehingga di dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang memerintahkan zakat, infak, sedekah  untuk  umat  Islam  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Q.S.  Al- Baqarah (2): 261-262, 265, 267, dan 270 menjelaskan tentang syarat dan fungsi infak.  Dalam  Q.S.  Al-Baqarah  (2):  263-264  menjelaskan  tentang  syarat  dan fungsi  sedekah.  Dan  dalam  QS.  Al-Baqarah  (2):  277  tentang  diperintahkan untuk  berzakat 42 .  ZIS  (zakat,  infak,  sedekah)  dapat  diberikan  pengertiannya secara  umum:  1)  Zakat,  berasal  dari  kata  zakaa-yazku-zaka’an  artinya  berkah, tumbuh  bersih  dan  baik.  Di  dalam  al-Mu’jam  Al  Wasith  bahwa  zakat  secara bahasa  yaitu  berkah,  tumbuh,  suci,  baik,  dan  bersihnya  sesuatu.  Sedangkan zakat secara syara’ adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara’  mewajibkan  untuk  mengeluarkannya  kepada  orang-orang  fakir  dan
39 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), p. 453.
40 Kementerian  Keuangan, Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf (Jakarta: Kementerian  Keuangan,  2004),  https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/036784d8-cd05- 4d16-94e5-5c336019f54a.
41 Ani  Mardiantari,  ‘Peranan  Zakat,  Infak  Dan  Sedekah  (ZIS)  Dalam  Upaya  Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro’, DIKTUM: Jurnal  Syariah  dan Hukum ,  vol. 17, no. 1 (2019), pp. 151–65, http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/640.
42 Mubarok and Hasanudin, Fiqh Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru’ , pp. 241–2.
yang  lainnya  dengan  syarat-syarat  khusus 43 ;  2)  Infak,  dasar  kata  infak  yaitu anfaqa-yunfiqu-infaaqan  artinya  mengeluarkan  atau  membelanjakan.  Dapat dipahami  bahwa  infak  merupakan  mengeluarkan  harta,  membelanjakan harta, dan membayar dengar harta bertujuan untuk kebaikan, berdonasi atau untuk kebutuhan konsumtif dan segala hal yang bersifat untuk diri sendiri 44 ; dan,  3)  Sedekah,  asal  kata  sedekah  yaitu  berasal  dari  bahasa  arab  yaitu shodaqoh atau shidqun yang artinya tindakan yang benar. Sedangkan menurut istilah  yaitu  sebuah  pemberian  yang  mengharapkan  keridhaan  serta keberkahan dan pahala dari Allah SWT dengan memberikan secara ikhlas 45 .

## C. Implementasi Akad Qardh atas Take Over di Bank Syariah Indonesia
Dalam  konteks  Indonesia,  akad  qardh  sudah  familiar  di  Lembaga Keuangan  Syariah  dan  telah  dipraktekkan  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI Nomor  19  Tahun  2001  tentang  akad  qardh.  Sedangkan  yang  membahas tentang  peralihan  hutang  yaitu  menurut  Fatwa  DSN  Nomor  31/DSN- MUI/VI/2002  tentang  pengalihan  hutang  yang  menggunakan  empat  akad yaitu qardh, murabahah, syirkah, dan ijarah 46 . Menurut Rivai yang dikutip oleh Mu’afa  menjelaskan  bahwa  akad  qardh  atas  take  over  merupakan  peralihan hutang  atau  pembiayaan/penyediaan  dana  yang  dilakukan  oleh  bank  Islam terhadap  nasabah  yang  membutuhkan  bertujuan  untuk  melakukan  untuk membantu dengan ketentuan nasabah harus membayar sekaligus atau dengan cicilan 47 .  Bank  Syariah  Indonesia  merupakan  salah  satu  perbankan  yang menerapkan prinsip syariah dengan menggunakan akad qardh sebagai produk
43 Gus Arifin, Zakat, Infak, Sedekah (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), p. 3.
44 Ahmad  Sarwat, Ensiklopedia  Fikih  Indonesia  3:  Zakat (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2019), p. 7.
45 Ghazaly, Ihsan, and Shidiq, Fiqh Muamalat , p. 149.
46 Dhaifina Fitriani, ‘Griya Take Over Dalam Perbankan Syari’ah (Studi Kasus PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta)’, Az Zarqa , vol. 12, no. 1 (2020), pp. 19–41, http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1846.
47 Kun  Zahidan  Mu’afa,  ‘Implementasi  Akad  Qardh  Wal  Murabahah  Atas  Take  Over Pembiayaan  Pensiun  pada  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Banjarnegara’  (Institut  Agama  Islam  Negeri Purwokerto, 2019), http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5170/.
perbankan Syariah. Adapun cara peralihan pembiayaan atau take over di Bank Syariah  Indonesia  dimulai  dengan  cara  adanya  aspek  terpenting  yaitu kesepakatan  bersama  antara  bank  dan  nasabah,  dan  dalam  melakukan perjanjian yaitu dengan adanya kerelaan untuk melakukan akad qardh. Akan tetapi sebelum kesepakatan terjadi harus memenuhi syarat dan ketentuannya tabel 1 dan bagan 2 yaitu:
Tabel  1.  Implementasi  Akad  Qardh  atas  Take  Over  di  Bank  Syariah Indonesia
No.  Rukun Qardh Pelaksanaan pinjaman Syarat Pencairan Dana 1. Muqridh (da’in) yaitu BSI/orang meminjamkan dana. Bank memberikan pinjaman qardh kepada nasabah dan nasabah mengaku menerima pinjaman qardh dan mengaku berhutang kepada bank. Bank berjanji dan mengikat diri untuk melaksanakan pencairan pinjaman, setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
1) Menandatangani Akad qardh ini, jadwal Angsuran dan perjanjian jaminan.
2) Menandatangani akad qardh ini, jadwal angsuran dan perjanjian jaminan. 2. Muqtaridh (madin) yaitu orang/nasabah yang menerima pinjaman. Nasabah setuju bahwa pinjaman qardh tersebut di atas, harus digunakan untuk melunasi hutang nasabah sebagaimana disebutkan dalam awal akad ini.
3. Qardh (al- ma’qud ‘alaih) yaitu objek/harta yang dipinjamkan.
1. Dana qardh akan diberikan oleh bank jika bank telah memperoleh kepastian terlaksananya pengurusan pelunasan hutang nasabah dari kreditur Asal.
2. Pinjaman qardh wajib dilunasi nasabah kepada bank secara sekaligus
lunas.
3. Jangka waktu pembiayaan qardh adalah
maksimum 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal pencairan Pinjaman Qardh dan dengan demikian nasabah wajib melunasi Pembiayaan Qardh selambat-lambatnya
pada akhir jangka waktu akad ini. 4. Nasabah wajib mengambil agunan/objek hutang dari kreditur asal dan menjual kepada bank serta menggunakan hasil penjualan agunan/obyek hutang tersebut untuk
melunasi pinjaman qardh. 4 Shigaht al-’aqd
Tertulis di akta perjanjian.
Bagan  2.  Skema  Implementasi  Akad  Qardh  atas  Take  Over  di  Bank Syariah Indonesia
Hutang di take over pengajuan Pelunasan menggunakan akad Qordh Nasabah BSI Syariah Bank Konvensional Qordh
Akad  qardh  merupakan  akad  pertama  yang  dipakai  sebagai pengalihan  hutang  nasabah  kepada  pihak  perbankan  konvensional  agar asetnya  menjadi  kepemilikan  nasabah  seutuhnya,  Setelah  terselesaikannya implementasi  akad  qardh  atas  take  over  di  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI), nasabah  akan  membayarkan  semua  sisa  hutang  di  perbankan  konvensional. Selanjutnya dilakukan akad al-bay sebagai jual beli aset dari nasabah ke bank. Kemudian diakhiri dengan akad murabahah  sebagai jual beli bank ke nasabah atau  sebagai  skim  pembayaran  (take  over  yang  dilakukan  dari  bank konvensional  ke  bank  syariah).  Akad  murabahah  menjadi  akad  ke  dua  yang digunakan  sebagai  pembiayaan  baru/outstanding  dengan  permohonan tambahan  modal  kerja,  alasannya  untuk  menutupi  penggunaan  akad  qardh yang digunakan di akad pertama dikarenakan aset telah dijualbelikan kepada bank Syariah Indonesia (BSI).  Sedangkan take over yang dilakukan oleh bank syariah  kepada  bank  syariah  lagi,  maka  akad  yang  digunakan  yaitu  akad qardh  dan akad MMQ (musyarakah mutanaqishoh).
Oleh karena itu, adanya skema di atas memberikan kemudahan dalam memahami  praktek  akad  qord  atas  take  over  di  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI). Hikmah akad qardh atas take over dalam perbankan syariah dapat memberikan kemudahan  bagi  nasabah  yang  membutuhkan  bantuan  pelunasan  utang  di perbankan konvensional yang bertujuan untuk menghindari bunga yang ada di lembaga  keuangan konvensional.  Pelaksanaan  ini harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan BSI dengan tetap mengedepankan kemaslahatan.

## D. Kesimpulan
Akad tabarru’ merupakan akad yang diterapkan menggunakan konsep saling  membantu  atau  menolong  dalam  rangka  kebaikan.  Ada  beberapa klasifikasi akad tabarru’ yaitu konsep menjamin uang (qardh, rahn, hiwalah), menjamin diri (kafalah, wakaalah, wadi’ah) dan memberikan sesuatu (hibah, hadiah,  wakaf,  ZIS).  Klasifikasi  tersebut  memberikan  kemudahan  untuk
memahami  konsep-konsep  dan  pengimplementasian  akad  tabarru’  dalam kehidupan,  dengan  tetap  mengedepankan  kemaslahatan  bersama. Implementasi  akad  qardh  atas  take  over  di  Bank  Syariah  Indonesia merupakan  sebuah  cara  yang  dilakukan  nasabah  agar  terhindar  dari bunga/riba  yang  diterapkan  oleh  lembaga  keuangan  konvensional,  yang mana  riba  adalah  haram  dan  dilarang  oleh  syariat,  hal  ini  menjadi  temuan baru dari perbankan syariah untuk menolong nasabah yang ingin keluar dari lembaga  keuangan  konvensional,  dan  memudahkan  nasabah  yang  sedang membutuhkan bantuan terhadap pengalihan hutang dari  lembaga keuangan konvensional. Prinsip akad tabarru’ menjadi esensi pada fasilitas  akad qardh atas  prinsip  tolong  menolong  yang  mana  merupakan  akad  sosial,  dengan tetap berpegang teguh pada aturan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Zuhayli,  Wahbah,  Fiqih  Islam  wa  Adilatuhu,  Jilid  6,  Depok:  Gema  Insani, 2018.
Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
Arifin, Gus, Zakat, Infak, Sedekah, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
Azizah,  Ainul  and  Budi  Purwoko,  ‘Studi  Kepustakaan  Mengenai  Landasan Teori dan Praktik Konseling’, Jurnal BK UNESA, vol. 7, no. 2, 2017, pp. 1– 7, https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk- unesa/article/view/18935.
Bankbsi.co.id, Sejarah Perseroan, 2021,
https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, accessed 6 Feb 2022.
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI),  Fatwa  Dewan Syari’ah  Nasional  Nomor  19/DSN-MUI/IV/2001  tentang  Al-Qardh,  Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2001.
Fasiha,  Fasiha,  ‘Akad  Qardh  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah’,  Al-Amwal: Journal  of  Islamic  Economic  Law,  vol.  3,  no.  1,  2018,  pp.  23–33 [https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.197 ].
Fidhayanti,  Dwi,  ‘PELAKSANAAN  AKAD  TABARRU  ’  PADA  ASURANSI SYARIAH (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)’, Jurisdictie, vol. 3, no. 1, 2012, pp. 12–23 [https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2179 ].
Fitriani,  Dhaifina,  ‘Griya  Take  Over Dalam  Perbankan  Syari’ah  (Studi  Kasus PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta)’, Az Zarqa, vol. 12, no.
1, 2020, pp. 19–41, http://ejournal.uin-
suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1846.
Ghazaly,  Abd  Rahman,  Ghufron  Ihsan,  and  Sapiudin  Shidiq,  Fiqh  Muamalat, Jakarta: Prenada Media, 2018.
Hidayati,  Nurul  and  Agus  Sarono,  ‘Pelaksanaan  Akad  Qardh  Sebagai  Akad Tabbaru’, Notarius, vol. 12, no. 2, 2019, pp. 931–47
[https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29137 ]. Huda, Nur, ‘Perubahan Akad Wadi’ah’, Economica: Jurnal Ekonomi Islam, vol. 6, no. 1, 2015, pp. 129–54
[https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.789 ].
Hujriman,  Hujriman,  Hukum  Perwakafan  di  Indonesia:  (Suatu  Pengantar), Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Ihtiar,  Habib  Wakidatul,  ‘Analisis  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014  Tentang  Pembiayaan  Yang  Disertai  Rahn’,  An- Nisbah:  Jurnal  Ekonomi  Syariah,  vol.  3,  no.  1,  2016,  pp.  23–38 [https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.23-38 ].
Imaniyati,  Neni  Sri,  ‘Asas  dan  Jenis  Akad  dalam  Hukum  Ekonomi  Syariah:
Implementasinya  pada  Usaha  Bank  Syariah’,  MIMBAR:  Jurnal  Sosial  dan Pembangunan, vol. 27, no. 2, 2011, pp. 151–6
[https://doi.org/10.29313/mimbar.v27i2.323 ]. Kementerian  Keuangan,  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2004,
https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/036784d8-cd05- 4d16-94e5-5c336019f54a.
Lathif, Ah. Azharudin, Fiqh Muamalah, Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005.
Mardani,  Mardani,  Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh  Muamalah,  Jakarta:  Prenada Media Group, 2015.
Mardiantari,  Ani,  ‘Peranan  Zakat,  Infak  Dan  Sedekah  (ZIS)  Dalam  Upaya Meningkatkan  Perekonomian  Masyarakat  Kota  Metro’,  DIKTUM:  Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 17, no. 1, 2019, pp. 151–65 [https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.640 ].
Miles,  Matthew  B.,  A.  Michael  Huberman,  and  Johnny  Saldaña,  Qualitative data  analysis:  a  methods  sourcebook,  California:  SAGE  Publications,  Inc.,
2014.
Mu’afa, Kun Zahidan, ‘Implementasi Akad Qardh Wal Murabahah Atas Take Over  Pembiayaan  Pensiun  pada  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Banjarnegara’,  Institut  Agama  Islam  Negeri  Purwokerto,  2019, http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5170/.
Mubarok,  Jaih  and  Hasanudin,  Fiqh  Mu’amalah  Maliyyah:  Akad  Tabarru’,
Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019.
Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2015.
Naja, Daeng, Fiqih Akad Notaris, Ponorogo: CV Uwais Inspirasi Indonesia. Nugroho, Herjanriasto Bekti, ‘Prinsip Kehati-hatian Pada Akad Qardh Dalam Perbankan  Syariah  Di  Indonesia’,  Al-Amwal :  Journal  of  Islamic  Economic Law, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 32–46
[https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1555 ].
Nurjaman,  Muhamad  Izazi  and  Doli  Witro,  ‘Transformasi  Akad  Tabarru’ Menjadi Akad Mu’awadhat; Analisis Akad Hiwalah dan Akad Kafalah di Lembaga  Keuangan  Syariah’,  Al-Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum Ekonomi Syariah, vol. 6, no. 2, 2021, pp. 162–72
[https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8748 ].
Otoritas  Jasa  Keuangan,  Buku  Standar  Produk  Mudharabah  Seri  Standar  Produk Perbankan  Syariah  5,  Jakarta:  Otoritas  Jasa  Keuangan,  2019, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-
kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri- Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5.aspx.
Rasidin,  Mhd.  et  al.,  ‘Hadis  tentang  Jual  Beli  dan  Riba:  Implementasi  Pada Sistem  Kredit’,  El  Mudhorib  Jurnal  Kajian  Ekonomi  dan  Perbankan  Syariah,
vol. 2, no. 1, 2021, pp. 20–9, http://e-
journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib/article/view/84.
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah 5, Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
Sarwat,  Ahmad,  Ensiklopedia  Fikih  Indonesia  3:  Zakat,  Jakarta:  Gramedia
Pustaka Utama, 2019.
Soemitra,  Andri,  Bank  &  Lembaga  Keuangan  Syariah,  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2017.
TazkiahAshfia,  Sihabudin  Sihabudin,  and  Prayudo  Eri  Yandono,  ‘Analisis Pengaturan  Akad  Tabarru’  dan  Akad  Tijarah  Pada  Asuransi  Syariah Menurut  Fatwa  DSN  Nomor  21/DSN-MUI/X/2001  Tentang  Pedoman Umum  Asuransi  Syariah’,  Jurnal  Hukum,  2015,  pp.  1–22, http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/ 1143.
Witro,  Doli,  ‘Ulama  and  Umara  In  Government  Of  Indonesia:  A  Review  Of Religion  and  State’,  Madania,  vol.  24,  no.  2,  2020,  pp.  135–44 [https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3778 ].
----,  ‘Urgency  Building  Islamic  Economic  System  In  Indonesia  Al-Quran Perspective’,  Jurnal  Ekonomi  Islam,  vol.  11,  no.  1,  2020,  pp.  64–72, http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei.
----,  ‘Qaidah  furu’  fi  al-hiwalah:  Sebuah  tinjauan  umum’,  Qawãnïn:  Journal  of Economic Syaria Law, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 1–12 [https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.2897 ].
Witro, Doli, Arzam Arzam, and Mhd. Rasidin, ‘Hadis tentang Gadai: Analisis Hukum  Pemanfaatan  Hewan  sebagai  Barang  Jaminan  oleh  Murtahin’, Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah,  vol.  5,  no.  1,  2021,  pp.  81–95 [https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.5460 ].
Witro, Doli, Neni Nuraeni, and Muhammad Fauzan Januri, ‘Classification of Aqad  in  Sharia  Economic  Law’,  Nurani,  vol.  21,  no.  1,  2021,  pp.  55–68 [https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8387 ].
Witro,  Doli,  Mohamad  Sar’an,  and  Deden  Effendi,  ‘Qaidah  Furu’  fi  al-Riba dan  Implementasinya’,  IQTISHADUNA,  vol.  12,  no.  1,  2021,  pp.  89–101 [https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3017 ].
Witro, Doli, Ike Yulisa, and Ali Hamzah, ‘Management of Productive Waqf in
Islamic  Boarding  School  Foundation  Adlanyah  Tampus  Ujung  Gading Lembah Melintang District’, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 92–103 [https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.6158 ].
Yanti,  Betria  Zarpina  and  Doli  Witro,  ‘Islamic  moderation  as  a  resolution  of different conflicts of religion’, Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, vol.
8, no. 1, 2020, pp. 446–57 [https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i1.127 ].