SINERGITAS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KAWASAN KASULTANAN BANTEN KOTA SERANG SYNERGY OF STAKEHOLDERS IN THE FRAMEWORK OF CREATIVE ECONOMY DEVELOPMENT IN THE SULTANATE OF BANTEN, SERANG CITY
1 Yedi Rusyadi*, Ipah Ema Jumiati, Rina Yulianti Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM. 04. Pakupatan Serang, Banten, Indonesia *E-mail:yedirusyadi@yahoo.com
disubmit: 14 Juli 2022,  direvisi: 18 September 2022, diterima: 10 Oktober 2022

## ABSTRAK
Minimnya creative  center ,  rendahnya  kualitas  SDM  kreatif,  regulasi  yang  kurang  mendukung, lemahnya akses permodalan dan lemahnya metode distribusi pemasaran merupakan hambatan dalam pengembangan  ekonomi  kreatif.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  sinergitas pemangku  kepentingan  melalui  prinsip  koordinasi  efektif  yang  dibangun  dalam  upaya pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang. Koordinasi diantara fungsi pemangku kepentingan yang berbeda merupakan hal penting dalam membangun sinergitas. Oleh kerena itu, sinergitas pemangku kepentingan dapat ditinjau melalui beberapa prinsip koordinasi efektif  diantaranya  koordinasi  melalui  kontak  langsung, koordinasi  pada tahap  awal, koordinasi sebagai hubungan timbal balik dan koordinasi sebagai proses berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode  deskriptif  melalui  pendekatan  kualitatif  dengan  menganalisa  hasil  wawancara  dan  data sekunder yang diperoleh dari hasil studi literature. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemangku kepentingan  tidak  dapat  menjalankan  peran  koordinasi  yang  efektif.  Kondisi  ini  mencerminkan bahwa  sinergitas  yang  dibangun  diantar  pemangku  kepentingan  dalam  kerangka  pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang belum berjalan secara optimal.
Kata kunci: Ekonomi Kreatif, Pemangku Kepentingan, Sinergitas

## ABSTRACT
The lack of creative centers, the low quality of creative human resources, unsupportive regulations, weak access to capital and weak marketing distribution methods are obstacles to the development of the creative economy. The purpose of this study was to analyze the synergy of stakeholders through the principle of effective coordination which was built in an effort to develop the creative economy in the Banten Sultanate Region, Serang City. Coordination between different stakeholder functions is important in building synergy. Therefore, the synergy of stakeholders can be reviewed through several  principles  of  effective  coordination,  including  coordination  through  direct  contact, coordination in the early stages, coordination as a reciprocal relationship and coordination as a continuous process. The study used descriptive methods through a qualitative approach by analyzing the results of interviews and secondary data obtained from the results of the literature study. The results of the study indicate that stakeholders cannot carry out an effective coordinating role. This condition reflects  that the synergy built between stakeholders in the framework of developing the creative economy in the Banten Sultanate Area, Serang City has not run optimally.
Keywords : Creative Economy, Stakeholders, Synergy
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Copyright © 2022 Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. All rights reserved

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  manusia  yang  sangat besar, sumber daya alam yang melimpah dan  sumber  daya  hasil  budaya  yang beragam merupakan tiga faktor penggerak ekonomi  bagi  sebuah  negara.  Ketiga faktor  tersebut  dapat  menjadi  kekuatan dalam rangka
menumbuhkan perekonomian  dibidang  kreatif  suatu negara.  Ekonomi  kreatif  tidak  hanya memberikan  kontribusi  ekonomi,  tetapi juga  memajukan  aspek-aspek  non ekonomi, berbangsa dan bernegara dalam hal memajukan citra dan identitas bangsa, mengembangkan  sumber  daya  yang terbarukan,
dan
mempercepat pertumbuhan  inovasi  dan  kreativitas dalam  negeri.  Dampak  pengembangan ekonomi  kreatif  akan  mempengaruhi keadaan sosial masyarakat, kualitas hidup masyarakat dan perbaikan serta
pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tabel 1. Pertumbuhan Ekspor  Ekonomi Kreatif  menurut  Provinsi  Asal
(2012-2015)
No Prov Nilai FOB (Juta US $) Peran thd Ekspor Nasional 2015 Perubaha n 2015 thd 2014 (%) 2014 2015 1 Jabar 6 559,1  6 499,2  33,56 -0,91 2 Jatim 3 237,7  4 037,4  20,85 24,70 3 Banten 2 921,7  3 033,2  15,66 3,81 Sumber: Badan Ekonomi Kreatif dan BPS (2017)
Kreativitas akan mendorong
dihasilkannya  produk  dan  jasa  yang inovatif  dan  bernilai  tambah  tinggi
sehingga  kelak  Indonesia tidak  akan lagi bergantung  pada  ekspor  bahan  mentah, tetapi  juga  akan  mampu  mengekspor produk  yang  bernilai  tambah  tinggi. Kreativitas  dan  inovasi  juga  akan menjadikan  warisan  budaya  dan  kearifan lokal berkontribusi besar tidak hanya bagi perekonomian  nasional  namun  juga  bagi peningkatan  citra  bangsa  Indonesia  di mata dunia internasional (Setyadi, 2020).
Kontibusi  ekspor  ekonomi  kreatif secara  nasional,  Provinsi  Banten  pada tahun  2015  menempati  urutan  ketiga setelah  Jawa  Barat  dan  Jawa  timur. Provinsi Banten mengalami pertumbuhan nilai ekspor  ekonomi  kreatif  pada  tahun 2015 dibanding tahun 2014,  yaitu sebesar
3,81 persen. Provinsi Banten pada tahun 2015  secara  total  nilai  ekspor  ekonomi kreatif Banten mencapai US $ 3,03 miliar atau setara dengan 15,66 persen terhadap kontribusi  keseluruhan  ekspor  Ekonomi Kreatif  Indonesia.  Nilai  ekspor  ekonomi kreatif  Provinsi  Banten  berdasarkan  sub sektor  pada  tahun  2012  sampai  dengan 2015 secara pertumbuhan didominasi oleh lima  sub  sektor  diantaranya:  sub  sektor kriya, kuliner, fashion, penerbitan dan sub sektor  seni  rupa.    Namun.  dalam perjalanannya,  perkembangan  ekonomi kreatif di Kota Serang menemui barbagai persoalan  pelik  pertumbuhan  sektor ekonomi kreatif yang dasarkan pada usaha mikro kecil tidak lah dapat berdiri sendiri,
dibutuhkan sektor lain sebagai key driver (penggerak) pertumbuhan usaha ekonomi kreatif tersebut.
Kawasan  Kesultanan  Banten  Lama mempunyai history  value yang  sangat tinggi.  Sebagai icon sejarah  Provinsi
Banten yang diyakini mampu
menyumbang  pendapatan  daerah  yang cukup  signifikan  dengan  banyaknya kunjungan  wisatawan  ke  kawasan tersebut.  Oleh  karena  itu,  strategi pengembangan  ekonomi  kreatif  melalui sektor  pariwisata, akan  merangsang kreativitas  untuk  menciptakan  produk- produk  inovatif  yang  memberikan  nilai tambah  dan  meningkatkan  daya  saing yang  lebih  baik  dari  kompetitor  tujuan wisata di daerah lainnya. Pada sisi lainnya, wisatawan akan merasa lebih mempunyai ketertarikan  untuk  berkunjung  ke  daerah wisata  yang  memiliki  produk  khas  yang menarik untuk menjadi media
memorabilia dan souvenir.
Kelemahan pengembangan ekonomi kreatif  di  Kota  Serang  yang  menjadi sorotan diantaranya; pertama, Pemerintah daerah  Kota  Serang  harus  mampu menciptakan  suatu  kebijakan  publik (regulasi)  yang mempunyai  keberpihakan terhadap pelaku ekonomi kreatif. Perencanaan  dan  implementasi  program yang  dicanangkan  seyogyanya  dapat membantu mengoptimalkan sektor ekonomi  kreatif  sehingga  hasil  produknya
dapat memiliki added value dan berakibat efek  ganda  bagi  perekonomian  daerah. Kedua, Wujud ide kreatif-inovatif masyarakat  yang  menghasilkan  produk- produk  kreatif  bernilai  ekonomi  belum dipahami  sepenuhnya  oleh  masyarakat pelaku  ekonomi  kreatif.  Rendahnya  daya saing produk kreatif memerlukan kehadiran  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan  kapasitas  sumber  daya manusia  pelaku  ekonomi  kreatif melalui berbagai bentuk pelatihan,
pembimbingan teknis, dan pendampingan manajerial sehingga dapat menghasilkan produk-produk  atau  karya  ekonomi kreatif  yang  berkualitas  dan  bernilai tinggi. Ketiga, minimnya sarana prasarana serta  fasilitas  bagi  kelas  kreatif  ( creative center) ,  minimnya  akses  pembiayaan (permodalan)  yang  disebabkan  belum sesuainya  skema  pembiayaan  dengan karakteristik  ekonomi  kreatif  yang umumnya belum bankable , high risk high return, cash flow yang fluktuatif , serta aset yang  bersifat intangible ,  serta  lemahnya metode pemasaran dan distribusi produk dan jasa  kreatif  yang  semakin  dekat  dengan konsumen  serta  belum  terjangkaunya teknologi informasi yang dapat mendorong  konsumen  semakin  mudah mendapatkan produk dan jasa kreatif.
Sinergitas  pemangku  kepentingan sebagai  sebuah  basis  alternatif  dinilai mampu  mewujudkan  percepatan  dan
implementasi program Pemerintah. Maka sinergitas  antar  pemangku  kepentingan merupakan  keniscayaan  dalam  rangka upaya  pengembangan  ekonomi  kreatif yang  bersanding  dengan  kerangka pengembangan  sektor  pariwisata  di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang. Konsep  sinergi  membutuhkan  integrasi atau koordinasi di antara fungsi dan bisnis yang berbeda dari portofolio perusahaan, sehingga  struktur  organisasi,  mekanisme koordinasi,  dan  sistem  perusahaan semuanya merupakan isu penting
(Campbell Andrew & Kathleen Summers
Luchs, 1998).
Tabel 2. Perkembangan Wisatawan ke Kawasan Kasultanan Banten Tahun 2017-2021
No Tahun Jumlah Wisatawan Total Wisnus Wisman 1 2017 563.373 4 563.377 2 2018 1.570.640 - 1.570.640 3 2019 10.205.634 - 10.205.634 4 2020 10.991.123 - 10.991.123 5 2021 1.966.236 - 1.966.236 Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Banten
(2021)
Koordinasi  ( coordination )  sebagai proses  pengintegrasian  tujuan-tujuan  dan kegiatan-kegiatan  pada  satuan-satuan yang  terpisah  suatu  organisasi  untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Stoner,  1986).  Marry  Parker  Follett menjelaskan  terdapat  beberapa  prinsip yang harus dijalankan dalam pelaksanaan koordinasi  yang  lebih  baik  (Fox,  1982), yaitu:
1. Koordinasi  melalui  kontak  langsung dari orang yang mempunyai tanggung jawab  terkait (coordination  by  direct contact  of  the  responsible  people concerned) ;
2. Koordinasi pada tahap awal (coordination in the early stages);
3. Koordinasi  sebagai  hubungan timbal balik  dari  semua  faktor  dalam  suatu situasi (coordination as the reciprocal relating  of  all  the  factors  in  a situation);
4. Koordinasi sebagai proses
berkelanjutan (coordination  as  a continuing process);
Komunikasi  sebagai  titik  pusat kekuataan  menyatukan  sehingga  terjadi koordinasi  antara  orang-orang  dan karenanya  akan  bergerak  pada  suatu tindakan  yang  terorganisir.  Kunci  untuk koordinasi yang efektif adalah dilakukannya komunikasi (Stoner, 1986).
Berdasarkan  pada  fakta    dan fenomena yang telah penulis deskripsikan sebelumnya,  maka  persoalan  mengenai sinergitas pemangku kepentingan memiliki  urgensi  yang  penting  untuk dilakukan  kajian  secara  lebih  mendalam dalam  kerangka  pengembangan  ekonomi kreatif di Kawasan Kesultanan Banten.
Dari  berbagai  penelitian  terdahulu mengenai
sinergitas pemangku
kepentingan  yang  dilakukan  oleh  Akbar Pandu Dwinugraha yang berjudul
Sinergitas Aktor Kepentingandalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa (Studi  pada  Desa  Urek-Urek  Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang) (Dwinugraha,  2017),  penelitian  ini mengidentifikasi sinergitas sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang  dapat  menghasilkan  keluaran  lebih baik  dan  lebih  besar  (Hayati,  2014). Menelisik  sinergitas  aktor  kepentingan dari aspek efektivitas koordinasi melalui 6 sub  konsep  yaitu.  hubungan  langsung, perencanaan awal, keberlanjutan, kedinamisan,  tujuan  yang  jelas  dan perumusan  wewenang  dan  tanggung jawab yang jelas.
Selanjutnya  penelitian  Nafizah Hayati  yang  berjudul  Sinergi  Lembaga- Lembaga  Pemerintahan  /  BUMN  dalam Penyaluran  Bantuan  Program  Keluarga
Harapan  (PKH)  di  Kota  Samarinda (Hayati, 2014), penelitian mendeskripsikan bagaimana sinergi antara  pemangku  kepentingan  lembaga pemerintah/BUMN dalam rangka penyaluran  bantuan  PKH  di  Kota Samarinda.  Peneliti  ini  berupaya  untuk memahami kondisi lembaga
pemerintahan/BUMN  yang  bersinergi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kota adalah Dinas Kesejahteraan Sosial  dan  PT.  Pos  Indonesia.    Konsep yang dipakai dari Stephen R. Covey yang menyatakan  bahwa  sinergi  ( synergy )
adalah  saling  mengisi  dan  melengkapi perbedaan  untuk  mencapai  hasil  lebih besar  daripada  jumlah  bagian  per  bagian (Covey,  2004).  Sinergi  merupakan  suatu kerjasama yang dapat terwujud ketika kita bisa  mensinkronkan  bermacam  alternatif keinginan  dengan  cara  komunikasi  yang baik antar anggota tim. Dalam bersinergi, harus  berkoordinasi  satu  sama  lain sehingga terwujudnya suatu kegiatan yang efisien.
Koordinasi merupakan penyelarasan secara teratur atau penyusunan  kembali  kegiatan-kegiatan yang  saling  bergantung  dari  individu- individu untuk mencapai tujuan bersama.

## METODE PENELITIAN
Tujuan  penelitian  ini  diharapkan dapat  menggambarkan  mengenai  peran para  pemangku  kepentingan  melalui konsep  sinergitas  dengan  mengunakan prinsip  pengkoordinasian  yang  dibangun. Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  deskriptif  yang  berfokus  pada gambaran  sinergitas  para  pemangku kepentingan
dalam kerangka pengembangan  ekonomi  kreatif  di Kawasan  Kasultanan  Banten.  Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Aktivitas dalam  anilisis  data  kualitatif  dilakukan secara  interaktif  dan  dilakukan  secara
terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian  kualitatif  dilakukan  sejak sebelum  memasuki  lapangan,  selama  di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono,  2010).  Dalam  penelitian  ini, peneliti menggunakan teknik analisa data model  Milles  dan  Huberman,  di  mana terdapat tiga aktivitas dalam analisis data, yaitu  reduksi  data (data  reduction) , penyajian  data (data  display) ,  dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (conclusion drawing/ verification).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemetaan Stakeholders
Suatu organisasi dan lingkungannya memiliki  sifat  saling  mempengaruhi antara  keduanya  yang  kompleks  dan dinamis.  Kuatnya  hubungan  korporasi, diantara  organisasi  dan  lingkungannya maka akan semakin baik bisnis korporasi yang  dilakukan.  Sebaliknya,  semakin buruk hubungan korporasi yang dibangun maka  akan  semakin  sulit  pencapaian tujuan  bersama  yang  telah  disepakati. Aspek  yang  mempengaruhi  kekuatan hubungan antar para pemangku kepentingan  adalah  didasarkan  kepada tingginya  kepercayaan,  rasa  hormat,  dan kerjasama.
Stakeholders dalam kegiatan pengembangan  ekonomi  kreatif  di
Kawasan  Kasultanan  Banten  dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok antara lain :
1. Stakeholders Primer Stakeholders primer merupakan stakeholder yang  terkena  dampak langsung baik dampak positif maupun dampak  negative  dari  suatu  rencana serta  mempunyai  kaitan  kepentingan langsung  dengan  kegiatan  tersebut, diantaranya masyarakat yang berada di sekitar  Kawasan  Kasultanan  Banten,
Pedagang PKL serta wisatawan.
2. Stakeholders Kunci
Stakeholders kunci adalah mereka yang memiliki  kewenangan  dalam  hal pengambilan kebijakan. Didalam penelitian ini stakeholder kunci adalah stakeholder yang  bertanggung  jawab dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi  kreatif  Kawasan  Kasultanan Banten Kota Serang diantaranya Dinas Pariwisata  Provinsi  Banten,  Dinas Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Banten, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  Kota  Serang  dan  Dinas Koperasi  UMKM,  Perindustrian  dan Perdagangan Kota Serang.
3. Stakeholders Sekunder atau Pendukung
Stakeholders pendukung  merupakan stakeholder yang  tidak  memiliki kepentingan  langsung  terhadap  suatu rencana  tetapi  memiliki  kepedulian yang  besar  proses  pengembangan ekonomi kratif di Kawasan Kasultanan
Banten  diantaranya  Forum  Ekonomi Kreatif  Kota  Serang,  LSM  Lembaga Peduli  Banten  Lama,  dan  Paguyuban Pedagang Kawasan Kasultanan Banten.

## Peran Stakeholders
Dalam  rangka  menjawab  rumusan masalah  yang  telah  ditetapkan,  peneliti menganggap  perlu  untuk  melakukan penjabaran  peran  pemangku  kepentingan yang telah dipetakan sebelumnya, sebagai berikut:
1. Dinas  Pariwisata  Provinsi  Banten memiliki peran dalam urusan pemerintahan  bidang  ekonomi  kreatif dengan  peran  melakukan  perencanaan pedoman  pengembangan  ekonomi kreatif,  menyusun  bahan  kebijakan teknis  serta  operasional,  melakukan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif, melakukan inventarisasi  data  dan  informasi pengembangan sampai kepada melaksanakan penyelenggaraan festival  serta  event  ekonomi  kreatif didalam maupun diluar daerah
( Peraturan  Gubernur  Banten  Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah ). 2. Dinas Koperasi UKM Provinsi Banten merupakan pelaksana urusan
pemerintahan  pemberdayaan  usaha kecil menengah yang berkaitan dengan bidang  pengembangan  usah  ekonomi kreatif  pada  skala  provinsi  dengan melakukan peran melakukan koordinasi pengembangan usaha kecil, pengembangan kewirausahaan, merancang akses pasar, pengembangan  SDM,  melaksanakan pendidikan  dan  pelatihan,  serta pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil ( Peraturan  Gubernur  Banten Nomor  38  Tahun  2017  Tentang  Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi,
Administrator,  Dan  Pengawas  Perangkat
Daerah ,) .
3. Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga  Kota  Serang  merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang ekonomi kreatif di Kota Serang dengan peran melakukan perumusan, penetapan,  dan  pelaksanaan  kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan
pelaksanaan  kebijakan  dan  program, pemberian  bimbingan  teknis  dan supervisi,  pembinaan  dan  pemberian dukungan  kepada  semua  pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif, menyiapkan bahan perumusan kebijakan  fasilitasi  di  bidang  riset, edukasi,  pengembangan  sumber  daya manusia  dan  infrastruktur  ekonomi
kreatif,  koordinasi  dan  sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, edukasi,  pengembangan  sumber  daya manusia  dan  infrastruktur  ekonomi kreatif, perumusan kebijakan,
fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi di bidang  permodalan  dan  pemasaran ekonomi  kreatif ( Peraturan  Walikota Serang  Nomor  18  Tahun  2021  Tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas Pariwisata,  Kepemudaan  Dan  Olahraga Kota Serang , n.d.) .
4. Dinas Koperasi KUKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang merupakan pelaksana urusan
pemerintahan  bidang  usaha  kecil menengah  yang  berkaitan  dengan usaha ekonomi kreatif  di Kota Serang dengan peran melaksanakan koordinasi pemberdayaan  usaha  mikro  kecil  dan menengah, perluasan akses pembiayaan/permodalan  bagi  usaha mikro kecil dan menengah,
mempromosikan  akses  pasar  bagi produk  usaha  mikro  kecil  dan menengah,  pembinaan  dan  bimbingan teknis  anggota  usaha  mikro  kecil  dan menengah,  kemitraan  antar  usaha mikro  kecil  dan  menengah  dan  badan usaha lainnya, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro kecil dan  menengah,  pemberdayaan  dan perlindungan  usaha  mikro,  serta
mempromosikan  akses  pasar  bagi produk  usaha  mikro  kecil  dan menengah (Peraturan Walikota Serang Nomor  21  Tahun  2021  Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kota Serang, n.d.).
5. Forum  Ekonomi  Kreatif  Kota  Serang merupakan  mitra  kerja  pemerintah daerah  dalam  upaya  pengembangan ekonomi kreatif dengan peran memberikan masukan kepada pemerintah  daerah  dalam  formulasi kebijakan  ekonomi  kreatif  untuk meningkatkan  daya  saing  daerah, mengkoordinir instansi/lembaga/ pelaku  usaha  ekonomi  kreatif  di wilayah  Kota  Serang,  memfasilitasi pengembangan UKM melalui klaster/sentra ekonomi kreatif, meningkatkan  kreatifitas  masyarakat dan  inovasi  dalam  pengembangan ekonomi kreatif di tingkat Kota Serang dan  memfasilitasi  pelaku  usaha ekonomi kreatif dalam rangka memperkuat jejaring usaha baik dunia usaha nasional maupun internasional,
6. Organisasi  kemasyarakatan  Lembaga Peduli  Banten  Lama  merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk membantu mengawasi kinerja pemerintah dan wadah penyalur
aspirasi atas hak dan kewajiban warga
negara  dengan  peran  menampung,
memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat,  menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan  masyarakat  dalam bidang pembangunan, ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan
secara berkesinambungan,  ikut  aktif  dalam memelihara  dan  menciptakan  suasana yang  kondusif  di  dalam  kehidupan masyarakat  serta  wadah  penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara.

## Sinergitas
Sinergitas  pemangku  kepentingan dalam  kerangka  pengembangan  ekonomi kratif di Kawasan Kasultanan Banten Kota
Serang dapat ditinjau melalui pelaksanaan prinsip-prinsip koordinasi
efektif sebagaimana teori Mary Parker Follet.
Prinsip  koordinasi  pada tahap awal ( early stages ), pada dasarnya sudah dapat dijalankan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten,  Dinas  Koperasi  UKM  Provinsi Banten,  Dinas  Pariwisata,  Pemuda  dan Olahraga Kota Serang dan Dinas Koperasi KUKM,  Perindustrian  dan  Perdagangan Kota Serang melalui tahapan perencanaan program  kegiatan  baik  rencana  tahunan maupun  lima  tahunan.  Sehingga  proses
perencanaan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi secara langsung ( direct contact ) diantara para pemangku kepentingan walau hanya untuk kebutuhan implementasi program
kegiatan semata.
Namun  demikian,  tidak  adanya organisasi  perangkat  daerah  yang  secara khusus menangani dan bertanggung jawab secara  penuh  di  bidang  ekonomi  kreatif berakibat  pada  tidak  ada  sinkronisasinya serta  lemahnya  kolaborasi  perencanaan dalam  rangka  pengembangan  ekonomi kreatif  tingkat  provinsi  maupun  tingkat kota.  Hal  ini  berakibat  tidak  dapat tercapainya  prinsip  koordinasi  yang bersifat  hubungan  timbal  balik  diantara para  pemangku  kepentingan  ( reciprocal relating). Tahapan  perencanaan  program kegiatan  seringkali  terkendala  seberapa penting  skala  prioritas  sektor  yang  akan dibiayai  akibatnya  aspek  keberlanjutan program  ( continuing  process )  dianggap belum  merupakan  hal  penting  dalam rangka  pengembangan  ekonomi  kreatif. Koordinasi  akan  berjalan  dengan  efektif jika  kerjasama  yang  dilakukan  diantara pemangku  kepentingan  memiliki  tujuan yang  jelas  yang  telah  disepakati  secara bersama-sama.  Maka  sinergitas  yang dilaksanakan oleh berbagai pihak memiliki arah tujuan yang hendak dicapai untuk kepentingan bersama.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemangku  kepentingan  tidak  dapat sepenuhnya menjalankan peran koordinasi yang efektif. Prinsip koordinasi pada tahap awal ( early stages ) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan program kegiatan pemangku kebijakan  yang  secara  bersamaan  juga dilakukan  koordinasi  secara  langsung ( direct contact ) oleh pemangku kebijakan yang  memiliki  tanggung  jawab  terkait pengembangan  ekonomi  kreatif.  Namun belum  sepenuhnya  dapat  ditindaklanjuti oleh  adanya  hubungan  timbal  balik diantara  para  pemangku  kepentingan ( reciprocal  relating) sehingga  aspek pembiayaan  prioritas  menjadi  kendala pada  proses  keberlanjutan  kebijakan ( continuing process ).
Kondisi  ini  mencerminkan  posisi sinergitas yang dibangun diantara
pemangku  kepentingan  dalam  kerangka pengembangan  ekonomi  kreatif  di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang belum berjalan secara optimal.

## Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian, saran dan rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai  bahan  pertimbangan  dalam pengembangan  ekonomi  kreatif  adalah dalam  rangka  implementasi  program
kegiatan  serta  penyelesaian  berbagai permasalahan  pengembangan  ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi Banten maupun  Dinas  Pariwisata  Pemuda  dan Olahraga  Kota  Serang  dapat  membentuk suatu  forum  kolaborasi  antar  berbagai pihak ( collaborative governance) melalui model  kerjasama pentahelix .  Maka dengan  adanya  kolaborasi  pemerintah, akademisi,  dunia  usaha,  masyarakat madani dan media massa diharapkan dapat saling berinteraksi secara sinergis sehingga  dapat  mewujudkan  sebuah kebijakan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Ekonomi Kreatif dan BPS. (2017).
Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif .
Campbell Andrew & Kathleen Summers Luchs. (1998). Strategic Synergy .
International Thomson Business Press. https://archive.org/details/strategicsyner gy0000unse
Covey, S. R. (2004). The Seven Habits of Highly Effective People .
Dinas Pariwisata Provinsi Banten. (2021).
Laporan Data Pariwisata Daerah Provinsi Banten . http://simparda.bantenprov.go.id
Dwinugraha, A. P. (2017). Sinergitas Aktor Kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) , 2 (1), 1 – 7.
Fox, E. M. & L. U. (1982). Dynamic Administration The Collected Papers of Marry Parker Follett . Hippocrene Books. Inc . https://archive.org/details/dynamicadmi nistr0000foll/page/330/mode/2up?view =theater
Hayati, N. (2014). Sinergitas Lembaga- Lembaga Pemerintahan/BUMN dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda.
EJournal Ilmu Pemerintahan , 2 (4), 3482 – 3496.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah . (n.d.).
Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang . (n.d.).
Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang . (n.d.).
Setyadi, S. dan M. B. S. (2020). Potensi dan Prioritas Industri Kreatif Skala Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Banten. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah , 4 (1), 118 – 128.
Stoner, J. A. F. & C. W. (1986). Management . Prentice Hall International Inc. https://archive.org/details/management0 000ston_m9h9/page/n3/mode/2up?view =theater
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (10th ed., Vol. 10). CV. ALFABET.