Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 454-458| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SANTET
Rachmad Alif Al Buchori Ali, I Made Sepud, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia alifal587@gmail.com, sepudmade@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Latar belakang filosofi santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana dikarenakan santet diakui dan dipercaya keberadaannya di  masyarakat,  dan  menimbulkan keresahan, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum  karena  kesulitan  dalam  hal  pembuktiannya.  Maka  dalam  hal  ini  diperlukan  sanksi  pidana  bagi  para pelaku  santet.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisa  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  santet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normative dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data  yang  digunakan  yaitu  sumber  data  primer,  sekunder,  tersier  yang  diperoleh  dari  pencatatan  dan pengutipan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban terhadap pelaku santet memang tidak tertulis atau tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini.  Tetapi  lain  halnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pelaku santet  kini  dapat  dijadikan  suatu  tindak  pidana  walaupun  tidak  secara  spesifik  mencantumkan  kata  santet  di dalam  RKUHP.  Rumusan  tindak  pidana  dalam  pasal  293  RKUHP  semakin  jelas  bahwasannya  pelaku  santet yang  memiliki  unsur-unsur  sebagaimana  dimaksud  dapat  dikenakan  hukuman  penjara  maksimal  5  tahun  dan denda kategori IV.
Kata Kunci : Hukum, Santet, Tindak Pidana

## Abstract
The philosophical background of witchcraft can be classified as a criminal act because witchcraft is recognized  and  believed  to  exist  in  the  community,  and  causes  unrest,  but  cannot  be  prevented  and eradicated  through  law  because  of  difficulties  in  proving  it.  So  in  this  case,  criminal  sanctions  are needed  for  the  perpetrators  of  witchcraft.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  criminal sanctions  against  the  perpetrators  of  the  crime  of  witchcraft.  The  method  used  in  this  research  is normative  with  a  statutory  approach.  The  data  sources  used  are  primary,  secondary,  tertiary  data sources obtained from recording and quoting relevant legal materials. The results of the study reveal that accountability for perpetrators of witchcraft is not written or listed in the current Criminal Code (KUHP). But it is different in the Draft Criminal Code (RKUHP), perpetrators of witchcraft can now be  made  a  criminal  act  even  though  it  does  not  specifically  include  the  word  witchcraft  in  the RKUHP.  The  formulation  of  the  crime  in  Article  293  of  the  RKUHP  is  increasingly  clear  that perpetrators  of  witchcraft  possessing  the  elements  referred  to  may  be  subject  to  a  maximum imprisonment of 5 years and a category IV fine.
Keywords: Law, Witchcraft, Crime

## I. PENDAHULUAN
Santet  dapat  digolongkan  menjadi  tindak  pidana  adalah  karena  santet  diakui  dan  dipercaya keberadaannya  di  masyarakat,  dan  menimbulkan  keresahan,  namun  tidak  dapat  dicegah  dan diberantas melalui hukum karena  kesulitan dalam hal  pembuktiannya. Dengan  alasan tersebut maka perlu dibentuk tindak pidana baru  mengenai  santet  yang  sifatnya  mencegah  agar perbuatan tersebut tidak terjadi.
Masalah kriminalisasi ini sangat erat kaitannya dengan criminal policy. Criminal policy adalah usaha  yang  rasional  baik  dari  masyarakat/pemerintah  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  baik menggunakan  sarana  penal  maupun  non  penal.  Seiring  berkembangnya  zaman,  pembaharuan peraturan  hukum  pidana  memang  perlu  dilakukan  sebagai  kebijakan  hukum  pidana  yang  dapat disebut pula sebagai politik hukum pidana.
Di  Indonesia,  sihir  dikenal  dengan bermacam-macam istilah  yaitu seperti santet, teluh,  guna- guna dan sebagainya.  Indonesia sendiri  belum punya payung  hukum  mengenai  sihir  ini.  Karenanya bila ada orang yang diduga pelaku santet tidak bisa dijerat dengan hukum, akibatnya masyarakat yang menjadi  korban  santet  sering  main  hakim  sendiri  bahkan  orang  yang  diduga  dukun  santet  sering dibunuh warga tanpa pembuktian.
Pakar  hukum pidana UI Prof Dr. Ronny Nitibaskara mengatakan penerapan  pasal  santet  bisa melindungi  orang-orang  yang  difitnah  melakukan  santet.  Karena  dengan  adanya  itu  maka  mereka yang difitnah melakukan santet tidak bisa di main hakim sendiri. Tetapi pakar hukum pidana UI Prof Dr.  Ronny  Nitibaskara  yang  dilibatkan  dalam  pembuatan  Rancangan  KUHP  ini  mengaku  bahwa pasal  santet  tersebut  ada  sisi  negatifnya.  Menurutnya,  draft  pasal  293  Rancangan  KUHP  ini  tidak disusun  dengan  delik  materiil,  karena  adanya  kendala  pembuktian.  Yang  dipidana  bukan pembunuhan  terselubung  oleh  tukang  santet,  melainkan  perbuatan  mereka  yang  mengganggu ketertiban umum.
Banyak  pendapat  yang  mendukung  Undang-undang  ini  walau  banyak  juga  yang  menentang. Yang  mendukung  beralasan  bahwa  korban  sihir  atau  santet  di  Indonesia  sangat  banyak  dan  mereka sangat menderita dan kadang sulit disembuhkan dan akhirnya meninggal tanpa memperoleh keadilan. Sedang  untuk  menjawab  permasalahan  tersebut  perlu  diadakannya  penelitian  atau  pengkajian  lebih mendalam mengenai hukuman pelaku santet.
Menurut (Wicaksana et al., 2020) kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet yang diatur dalam  konsep  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  bukan  delik  santet  namun  berhubungan  dengan masalah santet (kekuatan gaib dan supranatural), khususnya yang berkaitan dengan penawaran bantuan jasa atau sarana  dari  orang  yang  mengaku  memiliki  keahlian  supranatural  (dukun  atau  paranormal)  untuk  melakukan suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana.  Lebih  lanjut,  ketentuan  pidana  mengenai  santet  telah  dikonsepkan  dalam Rancangan  KUHP  dari  tahun  1993  hingga  tahun  2019  dengan  mengalami  beberapa  perubahan (Putra  & Wirasila,  2021) .  Sedangkan  menurut (M  &  Irfan,  2020) masih  banyak  pro  dan  kontra  mengenai  usulan rancangan  Undang-undang  mengenai  sanksi  hukum  dalam  pasal  293  (dulu  Pasal  292  RUU  KUHP tahun 2004) yang mengatur penggunaan Ilmu hitam, terutama dalam hal pembuktiannya.
Berdasarkan  pembahasan  diatas, tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisa  sanksi  pidana  terhadap pelaku tindak pidana santet.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif.  Penelitian  normatif  adalah  pemecahan  masalah berdasarkan  literatur-literatur  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan permasalahan dalam penelitian ini  berdasarkan adanya  kesenjangan  norma  atau  asas  hukum.  Dalam penelitian  ini,  penulis  menggunakan  sumber  data-data  yang  berupa  bahan  hukum terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum tahap pertama adalah mencari bahan hukum yang sesuai dengan topik atau tema penelitian yang akan dilakukan,  setelah  semua  bahan  hukum  yang  diperlukan  dalam  menulis  penelitian  ini  baik  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dan  terkumpul.  Tahapan  selanjutnya  adalah Setelah  semua  bahan  hukum  diperoleh  maka  tahap  selanjutnya  adalah  mengelompokan  bahan hukum  sesuai  dengan  kebutuhan  penelitian  dan  setelah  dikelompokkan  maka  dilakukan  analisis terkait isi dari bahan hukum dan juga mengutip dan mencatat teori-teori ataupun pendapat-pendapat hukum yang dianggap perlu untuk menganalisis isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet
Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Sanksi  pidana  adalah  suatu  hukuman  sebab  akibat,  sebab  adalah  kasusnya  dan  akibat  adalah hukumnya,  orang  yang  terkena  akibat  akan  memperoleh  sanksi  baik  masuk  penjara  ataupun  terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang  dapat  mengganggu  atau  membahayakan  kepentingan  hukum.  Sanksi  pidana  pada  dasarnya
merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.
Sanksi  pidana  merupakan  jenis  sanksi  yang  paling  banyak  digunakan  di  dalam  menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan  jenis  yang  lebih  banyak  tersebar  di  luar  KUHP,  walaupun  dalam  KUHP  sendiri  juga bentuk-bentuknya,  yaitu  berupa  perawatan  di  rumah  sakit  dan  dikembalikan  pada  orang  tuanya  atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.
Dalam Black's Law Dictionary Henry Campbell Black Memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang  dijatuhkan  untuk  menghukum  suatu  penjahat  (kejahatan)  seperti  dengan  pidana  denda,  pidana pengawasan  dan  pidana  penjara).  Berdasarkan  deskripsi  pengertian  sanksi  pidana  di  atas  dapat disimpulkan,  bahwa  pada  dasarnya  sanksi  pidana  merupakan  suatu  pengenaan  suatu  derita  kepada seseorang  yang  dinyatakan  bersalah  melakukan  suatu  kejahatan  (perbuatan  pidana)  melalui  suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.
Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari a. Pidana Mati
Hukum  pidana  tidak  pernah  melarang  orang  mati,  akan  tetapi  akan  melarang  orang  yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (death penalty) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya.  Dilihat  dari  rumusan-rumusan  perbuatan  di  dalam  KUHP,  memperlihatkan  bahwa  ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.  Pidana  mati  merupakan  pidana  yang  paling  keras  dalam  sistem  pemidanaan.  Sungguhpun demikian,  pidana  mati  paling  banyak  dimuat  dalam  hukum  pidana  di  banyak  Negara  dengan  cara eksekusi  dengan  berbagai  bentuk  mulai  dari  pancung,  digantung,  disetrum  listrik,  disuntik  hingga ditembak mati.
b. Pidana Penjara Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud  pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan  yang  dilakukan  dengan  memberikan  penderitaan  kepada  terpidana  karena  telah  dirampas atau  dihilangkan  kemerdekaan  bergeraknya,  disamping  itu  juga  mempunyai  tujuan  lain  yaitu  untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
c. Pidana Kurungan
Pidana  kurungan  adalah  bentuk-bentuk  dari  hukuman  perampasan  kemerdekaan  bagi  si  terhukum yaitu  pemisahan  si  terhukum  dari  pergaulanhidup  masyarakat  ramai  dalam  waktu  tertentu  dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.
Terhadap  pidana  kurungan  ini  yang  dianggap  oleh  membentuk  undang-undang  lebih  ringan  dari pidana penjara dan ini sekaligus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah
1. Menurut  pasal  12  ayat  2  KUHP  lamanya  hukuman  penjara  adalah  sekurang-  kurangnya (minimum)  satu  hari  dan  selama  lamanya  lima  belas  tahun  berturut-turut.  Maksimum  15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, recidive, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
2. Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan  lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.
3. Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat  si terhukum berdiam.
4. Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.
d. Pidana Denda
Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini  diketahui  sejak  zaman  Majapahit  dikenal  sebagai  pidana  ganti  kerugian.  Menurut  Andi  Hamzah, pidana  denda  merupakan  bentuk  pidana  tertua,  lebih  tua  daripada  pidana  penjara,  mungkin  setua
pidana  mati.  Dalam  praktek  hukum  selama  ini,  pidana  denda  jarang  sekali  dijatuhkan.  Hakim  selalu menjatuhkan  pidana  kurungan  atau  penjara  jika  pidana  denda  itu  diancamkan  sebagai  alternatif  saja dalam  rumusan  tindak  pidana  yang  bersangkutan,  kecuali  apabila  tindak  pidana  itu  memang  hanya diancamkan  dengan  pidana  denda  saja,  yang  tidak  memungkinkan  hakim  menjatuhkan  pidana  lain selain denda.
e. Pidana Tutupan Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam  mengadili  orang  yang  melakukan  kejahatan  yang  diancam  pidana  penjara,  karena  terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan  bila  perbuatan  itu  atau  akibatnya  sedemikian  rupa,  sehingga  Hakim  menimbang  pidana penjara  lebih  pada  tempatnya.  Tempat  dan  cara  menjalankan  pidana  ini  diatur  tersendiri  dalam  PP 1948  No.8.  Dalam  peraturan  ini  narapidana  diperlukan  jauh  lebih  baik  dari  pada  pidana  penjara, antara  lain  uang  pokok,  pakaian  sendiri,  dan  sebagainya.  Pengaturan  terkait  santet  ini  memang  tak jarang  terjadi  kesalahpahaman  di  masyarakat,  seakan-akan  yang  diatur  dalam  RUU  KUHP  adalah perbuatan menyantet, menenun, menyihir orang, seperti pertanyaan beberapa orang di awal tulisan ini. Kesalahpahaman  ini  terjadi  tidak  hanya  di  kalangan  awam  hukum  namun  juga  pakar  hukum.  Para pakar hukum ini menyangka bahwa yang ingin diatur dalam RUU KUHP adalah perbuatan/tindakan menyantetnya.
Pengaturan RUU KUHP Pasal 293 berbunyi
1. Setiap  orang  yang  menyatakan  dirinya  mempunyai  kekuatan  gaib,  memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena  perbuatannya  dapat  menimbulkan  penyakit,  kematian,  penderitaan  mental  atau  fisik seseorang,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda paling banyak Kategori IV.
2. Jika  pembuat  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  melakukan  perbuatan tersebut  untuk  mencari  keuntungan  atau  menjadikan  sebagai  mata  pencaharian  atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).
Dari rumusan diatas terlihat bahwa yang diatur pada dasarnya bukan  kegiatan menyantet itu sendiri, namun  mengaku-ngaku,  menawarkan  jasa  dst  seakan-akan  ia  bisa  menyantet  orang  yang  dapat menimbulkan celaka. Pointnya bukan pada apakah ia memang bisa menyantet atau tidak atau bahkan ia telah menyantet atau tidak, namun cukup pada mengaku-ngaku, menawarkan jasa santet itu sendiri. Untuk bisa memahami maksud utama aturan ini kita harus memahami juga letak pasal tersebut dalam RUU KUHP. Dalam RUU KUHP Pasal 293 ini terletak di Bab V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum,  Bagian  Kedua  Penghasutan  dan  Penawaran  Tindak  Pidana,  Paragraf  Kedua  tentang Penawaran Tindak Pidana. Pasal pertama dari paragraf kedua ini, yaitu pasal 291 berbunyi
Setiap  orang  yang  di  muka  umum  dengan  lisan  atau  tulisan  menawarkan  untuk  memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Dengan judul paragraf serta pasal 291 di atas terlihat bahwa yang ingin diatur adalah kegiatan menawarkan  -nya, bukan kegiatan santet itu sendiri. Kalau memang pembuat RUU KUHP ingin mengatur santet maka tentunya pasal ini tidak diletakkan pada Bab V, Bagian Kedua dan Paragraf Ketiga ini, namun pada Bab yang mengatur tentang Pembunuhan atau setidaknya penganiayaan.
Secara konkritnya gambaran perbuatan menawarkan jasa santet ini serupa dengan orang yang menawarkan  jasa  pembunuhan  (pembunuh  bayaran).  Bukan  apakah  si  pembunuh  bayaran  ini  sudah membunuh  orang  atau  tidak,  karena  kalau  ya,  itu  akan  menjadi  delik  tersendiri,  delik  pembunuhan berencana  atau  pembunuhan.  Namun  ketika  ia  sudah  -katakanlah-  mengiklankan  diri  Menyediakan jasa Pembunuhan, Kualitas Terjamin. 10 Pelanggan Pertama Akan Mendapatkan Diskon 25% (Senin harga  Naik)  misalnya,  maka  tindakan  itu  sendiri  sudah  merupakan  tindak  pidana.  Jadi  misalnya  ada yang mengaku-ngaku sebagai dukun  santet, bisa menyantet orang, maka perbuatan  tersebut, terlepas apakah benar/tidak terdakwa bisa menyantet, sudah melanggar Pasal 293 di atas. Cara pembuktianya cukup sederhana yaitu bukan santetnya yang coba dibuktikan, namun apakah benar terdakwa pernah mengaku-ngaku  atau  menawarkan  diri  untuk  menyantet  orang  atau  tidak.  Kalau  penawaran  tersebut dilakukan  secara  tertulis  (memasang  iklan)  berarti  iklan  tersebut  adalah  barang  buktinya.  Kemudian
mencari  alat  bukti  yang  dapat  menunjukkan  bahwa  iklan  tersebut  memang  dibuat  oleh tersangka/terdakwa.  Kalau  ternyata  terdakwa  tidak  pernah  beriklan,  tapi  hanya  lisan,  yang  dicari adalah saksi-saksi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Terkait  tindak  pidana  santet  dalam  hukum  pidana,  dalam  pembahasan  akan  menggunakan  asas legalitas  sebagai  bagian  tinjauanya  atau  pasal  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  santet  yang memiliki  unsur  dan  kesamaan  delik.  Yang  akan  dicegah/diberantas  adalah  profesi  atau  pekerjaan tukang  santet  yang  memberikan  bantuan  kepada  seseorang  untuk  menimbulkan  kematian  atau mencelakakan/menceritakan orang lain. Dengan perkataan lain, yang akan dikriminalisasikan adalah perbuatan menawarkan/memberikan jasa dengan ilmu santet untuk membunuh atau mencelakakan/menceritakan  orang  lain.  Adapun  Sanksi  pidana  pelaku  santet  tidak  diatur  didalam KUHP  tetapi di Rancangan KUHP. Pelaku santet kini dapat dijadikan suatu tindak pidana  walaupun tidak secara spesifik mencantumkan kata santet di dalam RKUHP.

## 2. Saran
Bagi  Pemerintah  perlu  melakukan  pembaharuan  hukum  pidana  khususnya  terhadap  tindak  pidana santet harus dapat segera sahkan, karena dengan masih adanya santet dikhawatirkan akan ada korban santet  selanjutnya karena hukum pidana belum bisa  untuk menjeratnya mengingat  KUHP yang  kita adopsi  dari  warisan  Kolonial  Belanda  tidak  mengatur  masalah  tindak  pidana  santet.  Bagi  Aparat penegak  hukum  perlu  mengingat  dan  menetapkan  bahwa  hukum  untuk  bisa  menjerat  santet dengan  pasal  yang  relevan  serta  dapat  digunakan  secara  maksimal  maka  perlu  ketegasan  dari  pasal tersebut, artinya tidak ada penafsiran ganda sehingga tidak timbul kebingungan apa sebenarnya yang bisa di jerat dengan pasal tersebut. Dan perlunya dilakukan sosialisasi di kalangan masyarakat yang sifat nya kontinuitas supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  B.  N.  (2004). Sistem  Pemidanaan  dalam  Ketentuan  Umum  Buku  I  RUU  KUHP .  Kencana, Yogyakarta.
Baharudin,  E.  (2007).  Perlunya  Pengesahan  Pasal  di  dalam  RUU  KUHP  Mengenai  Santet  (Pro  dan Kontra Seputar Isu Santet di Indonesia). Lex Jurnalica , 4 (2), 101–107. Hamzah, A. (2005). Asas-Asas Hukum Pidana . PT. Yarsif Watampone, Jakarta. M,  M.,  &  Irfan.  (2020).  Sanksi  Hukum  Terhadap  Santet  Dalam  Rancangan  Undang-Undang  KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam. Shautuna , 1 (2), 10–20. Prasetyo,  T.,  &  Barkatullah,  A.  H.  (2012). Politik  Hukum  Pidana  (Kajian  Kebijakan  Kriminalisasi dan Dekriminalisasi) . Yogyakarta Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Putra,  I.  G.  A.  G.  A.,  &  Wirasila,  A.  A.  N.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Delik  Santet  Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Kertha Negara , 9 (2), 73–82.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2004). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat .  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sudarto. (1981). Hukum dan Hukum Pidana . Alumni, Bandung. Sudarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana, dan Hukum Pidana . Alumni Bandung.
Suharto, R. M. (2002). Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan . Sinar Grafika, Jakarta.
Sulistia, T., & Zurnetti, A. (2011). Hukum Pidana Horizon Pasca Reformasi . Rajawali Pers, Jakarta. Wicaksana,  I.  P.  S.,  Putra,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Kebijakan  Hukum Tentang  Pengaturan  Santet  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 3 (1), 411–419.
Pasal  Santet  Dalam  Naskah  Revisi  UU  KUHP’  di  Gedung  DPR  Lantai  17,  Jalan  Gatot  Subroto, Jakarta. (n.d.). Diakses Pada, Selasa (2/4/2020). www.detiknews.com