Categorical Impera ve Immanuel Kant Sebagai Landasan Filosoﬁs Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Djunyanto Thriyana *

## Abstrak
Penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis sering kali menuntut kecepatan, kepas an, dan biaya yang murah. Arbitrase sebagai salah satu metode alterna f penyelesaian sengketa sebaiknya  ideal  agar  dapat  dimanfaatkan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Beberapa prinsip  dalam  arbitrase  mendukung  harapan  para  pebisnis  dalam  menyelesaikan sengketanya.  Namun  demikian,  putusan  arbitrase  juga  sering  menjadi  lambat  karena perilaku  para  pihak  terutama  yang  kalah.  Sebagai  pebisnis  seharusnya  para  pihak mempunyai integritas yang dapat mempertahankan bonaﬁditas dan ik kad baik mengingat dunia bisnis berdasarkan pada kepercayaan. Untuk itu, para pebisnis diharapkan memiliki norma-norma  yang  menyatu  dalam  cara  pandang  atau  ndakan  termasuk  dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Norma moral merupakan norma yang dapat menjadi panduan.  Salah  satu  konsep  ﬁlosoﬁ  yang  berlandaskan  pada  moral  adalah  konsep  yang berasal dari Immanuel Kant. Kant memperkenalkan konsep ' Categorical Impera ve' atau kewajiban  tanpa  syarat  yang  semes nya  dimiliki  oleh  manusia  sebagai  makhluk  berakal dalam mencapai keharmonian dalam kehidupan bersama manusia lain, di bawah hukum kebebasan berdasarkan prinsip-prinsip universal. Konsep ini dapat menjadi landasan ﬁlosoﬁ dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Kata  kunci: arbitrase, categorical  impera ve ,  Immanuel  Kant,  penyelesaian  sengketa, norma moral.

## Immanuel Kant's Categorical Impera ve As A Philosophical Founda on for The Implementa on Of Arbitra on Award

## Abstract
Dispute  resolu on  in    business  requires  immediacy  and  certainty  at  a  reasonable  cost. Arbitra on as an alterna ve method for dispute resolu on should be ideal to be used by the par es in dispute. Principles in arbitra on support expecta ons of businesses in handling dispute. However, arbitra on is inevitably slow due to the behavior of the par es, especially by the  party  at  loss.  Business  stakeholders  ac ng  as  the  par es  should  be  compelled to maintain the integrity and reliability of their businesses, in accordance with the principle of good faith based on trust. Businesses are expected to follow norms coherent between the worldview and its applica on in prac ce for the se lement of a dispute. Moral norm is a norm which can be a guide. One philosophical concept that is based on moral comes from Immanuel Kant. Kant introduced the concept of 'categorical impera ve' or obliga ons that should uncondi onally be owned by humans as sen ent in achieving harmony with other
*  Komisaris Independen Bank Swasta di Jakarta, djun_79@yahoo.co.id, S.H. (Universitas Padjadjaran), M.Com. (Wollongong University, Australia), Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum (Universitas Padjadjaran) .
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 84
humans, under the law of freedom based on universal principles. This concept should be deemed as suitable to be the cornerstone for the philosophy in the se lement of disputes through arbitra on.
Keywords: arbitra on, categorical impera ve, Immanuel Kant, dispute resolu on, moral norm.

## A. Pendahuluan
Suatu sengketa dalam bidang bisnis dapat diselesaikan melalui berbagai cara. Para pihak  dapat  mengajukan  penyelesaian  antara  lain  melalui  pengadilan,  jalan negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan lain-lain sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ( out of court ) dikenal dengan is lah Alterna f Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alterna ve Dispute Resolu on (ADR). Dari  berbagai  metode  APS,  arbitrase  merupakan  metode  yang  memiliki putusan yang ﬁnal dan mengikat ( ﬁnal and binding ).
Secara  prinsip,  arbitrase  merupakan  proses  dengan  melibatkan  pihak  ke ga yang dipilih secara privat dan dibayar oleh para pihak yang bersengketa dengan tata cara atau prosedur yang digunakan untuk mengatur cara penyelesaian sengketa, mengiku  ketentuan arbitrase yang ditentukan oleh hukum/undang-undang atau ditentukan  oleh  badan  arbitrase  tertentu.¹  Meskipun  menjanjikan  kecepatan, kepas an serta biaya rela f murah, putusan arbitrase dalam prak knya tak jarang mendapatkan hambatan dari pihak yang dikalahkan melalui berbagai upaya yang membuat proses pelaksanaan putusan memakan waktu lama. Sudargo Gautama menunjukkan  bahwa  penyelesaian  model  ini  dapat  juga  berjalan  cukup  lama dengan biaya yang banyak. Perkara dimaksud adalah perkara hotel Kar ka Plaza melalui proses arbitrase ICSID yang memakan waktu 12 tahun.²
Sebagai suatu metode penyelesaian sengketa, kecepatan merupakan salah satu prinsip arbitrase yang masih diakui. Prinsip ini juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alterna f Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS).³ Untuk mendukung prinsip ini, pelaksanaan putusan arbitrase sebaiknya dilakukan secara sukarela. Pemilihan arbiter/majelis arbiter, wewenang yang diberikan, serta prosedur yang akan digunakan merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Oleh karenanya, hukum arbitrase sering kali disebut ' law of
¹ Priyatna  Abdurrasyid,  “The  Arbitra on  Law  of  Indonesia”,  dalam  Hendarmin  Djarab,  (et.al.), Prospek  dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M , Bandung: PT Citra Aditya Bak , hlm. 93.
² Sudargo  Gautama, Arbitrase Bank  Dunia  Tentang  Penanaman  Modal  Asing Di Indonesia  dan  Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata , Bandung:  Alumni, 1994, hlm. 8.
³ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alterna f Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) membatasai putusan oleh majelis arbitrase untuk penyelesaian sengketa dalam 6 bulan.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
the par es ' dan ' Law of Procedure '.⁴ Atas dasar itu kesukarelaan dalam menjalankan putusan arbitrase sudah sewajarnya dipahami oleh para pihak yang bersengketa sejak semula.
Kesukarelaan  dalam  menjalankan  putusan  arbiter  dalam  arbitrase  sangat mungkin terjadi jika  ndakan pemenuhan putusan didasarkan pada kewajiban yang mbul dari dalam diri para pihak yang bersengketa. Kewajiban demikian senada dengan  konsep categorical  impera ve dari  Immanuel  Kant.  Kant  menyebut categorical impera ve sebagai norma-norma yang dihaya  yang merupakan suatu keharusan  tanpa  syarat  dan  dasar  kehidupan  moral  manusia.⁵  Norma  moral berangkat  dari  pemahaman  bahwa  manusia  dalam  ber ndak  harus  mengiku prinsip-prinsip tertentu. Menurut Huijbers, prinsip-prinsip ini dirumuskan oleh Kant sebagai  ndakan yang harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga norma tersebut dapat berlaku sebagai prinsip bagi pembentukan hukum secara umum.⁶
Guna memahami lebih lanjut apa yang dimaksud dengan konsep categorical impera ve dan kemungkinannya sebagai landasan ﬁlosoﬁ dalam mengefek an penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka tulisan ini mencoba menggali lebih dalam  konsep  dimaksud  termasuk  kajian  singkat  mengenai  ﬁlsafat  moral  secara historis sebagai fondamen lahirnya konsep Immanuel Kant dimaksud.

## B. Moral Dalam Perspek f Hukum Alam
Immanuel  Kant  dikenal  sebagai  pemikir  hukum  alam  yang  rasional  di  samping beberapa  penganut  lainnya  seper   Samuel  Pufendorf,  Chris an  Thomasius, Chris an Wolf, Rudolf Stammler dan pendasar hukum alam itu sendiri yaitu Hugo de Groot  (Gro us).⁷  Lili  Rasjidi  mengemukakan  bahwa  melalui  Kant-lah  pemikiran hukum alam yang rasional mencapai puncak kegemilangannya.⁸ Hukum alam yang rasional dimaknai sebagai hukum alam yang mendasarkan pada akal/rasio manusia. Menurut  Gro us,  hukum  alam  merupakan  pencetusan  akal  manusia.  Segala sesuatu dalam alam semesta dapat dipahami oleh manusia dengan menggunakan akalnya.⁹ Kant menonjol dalam aliran ini berkat in  ajarannya yang dikenal sebagai idealisme kri s. Alam dianggap hadir di tengah manusia sebagai suatu gejala dan manusia menafsirkan gejala tersebut. Di tengah alam yang menggejala, manusia hidup diatur oleh kaidah kesusilaan.¹⁰
⁴ Hendarmin Djarab (et.al.), Op. cit., hlm. 62.
⁵ Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Jakarta: Yayasan Kanisius, 1982, hlm. 96.
⁶ Ibid. , hlm. 97.
⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum , Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 108.
⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rajidi , Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum , Bandung: Citra Aditya Bak , 2007, hlm.
53.
⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rajidi , Pengantar Filsafat Hukum , Loc.cit . ¹⁰  Boediono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum: Problema k Keter ban Yang Adil , Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 66.

## Categorical Impera ve Sebagai Landasan Filosoﬁs Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Jauh  ke  alam  pikiran  kuno,  para  ﬁlsuf  melihat  manusia  sebagai  bagian  dari semesta alam. Keharusan alam menyebabkan segala hal bisa ada dan lenyap. Pada periode ini keharusan alam demikian dianggap sebagai hukum (nomos). Filsuf-ﬁlsuf pertama  seper   Anaximander,  Herakleitos,  Parmenides  pada  prinsipnya menganggap  keharusan  alam  sebagai  hukum  yang  berlaku  untuk  semesta  alam dak  hanya  berlaku  untuk  manusia.  Belum  ada  perbedaan  antara  hukum  alam maupun hukum posi f.¹¹ Keharusan alam yang mengatur semesta alam termasuk manusia ditentang oleh kaum  Soﬁs  yang  memulai  ak vitas  mengajar  berkeliling polis-polis  negara  Yunani  pada  sekitar  abad  V  sebelum  Masehi.  Mereka  yang diwakili terutama oleh Protagoras menolak bahwa aturan alam menentukan hal-hal yang adil dan baik. Manusia-lah yang menentukan apa yang baik atau buruk dan apa yang  adil  atau  dak  adil.  Manusia  adalah  ukuran  segala-galanya  ( pantoon khrematoon metron anthropos ).¹²
Adalah Socrates yang hidup pada masa kejayaan kaum Soﬁs menolak pendapat yang menganggap manusia merupakan segala-galanya. Menurut Socrates manusia mempunyai  tujuan  hidup  yakni Eudaimonia (kebahagiaan),  namun  kebahagiaan demikian  harus  merupakan  perwujudan  dari  kebaikan  yang  ada  dalam  semua manusia.  Manusia  harus  mampu  mereﬂeksikan  dirinya  agar  dapat  mencapai Eudaimonia (Gnoo  seauton ). Baginya kebenaran  dak bersifat subjek f melainkan objek f. Suatu perbuatan  dak boleh bertentangan dengan hukum alam yang lebih nggi dari hukum posi f.¹³
Di  sisi  lain,  jika  bicara  tentang  'keadilan',  kita  dapat  melihat  pemikiran  Plato sebagai  murid  dari  Aristoteles.  Menurut  Plato,  selain  dunia  nyata  yang  dihadapi manusia  terdapat  juga  dunia  ideal  yang  didalamnya  berpangkal  pada  gagasan manusia tentang kebaikan. Aturan yang baik dari jiwa menjadi fondasi dari aturan negara yang adil. Jiwa terdiri dari  ga bagian, yakni: pikiran; perasaan dan nafsu; serta rasa baik dan jahat. Keadilan terletak pada keseimbangan dari ke ga bagian jiwa tersebut.¹⁴
Menurut  Huijbers,  teori  keadilan  pertama  kali  dibuat  oleh  Aristoteles. Pembedaan hukum alam dan hukum posi f juga pertama kali dilakukan olehnya. Hukum  alam  diar kan  sebagai  hukum  yang  dak  dapat  berubah  dan  berlaku dimana-mana.  Seper   juga  Plato,  Aristoteles  menganggap  manusia  mempunyai tujuan  hidup  untuk  mencapai  kebaikan  yang  ter nggi.  Kebaikan  tersebut  hanya dapat dicapai jika manusia hidup bersama dengan manusia lain dalam polis.¹⁵ Polis bukan hanya memberikan tempat untuk hidup bersama tetapi juga hidup bersama
¹¹  Theo Huijbers, Op.cit ., hlm. 20.
¹² Ibid. , hlm. 21. ¹³  Lihat Theo Huijbers, Ibid. , hlm. 21-22.; Boediono Kusumohamidjojo, Op.cit ., hlm. 28-29.; Lili Rasjidi dan Ira Thania Rajidi, Op.cit ., hlm. 100. ¹⁴  Theo Huijbers, Op.cit. , hlm. 23.
¹⁵ Ibid , hlm. 31.; Boediono Kusumohamidjojo, Op.cit ., hlm.34.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
yang baik. Kebahagiaan yang berada pada tempat yang baik dipandangnya sebagai pencerminan  dari  akal  yang  terwujud  dalam  perilaku  e s  manusia.  Hal  ini  yang membedakannya  dari  pandangan  Plato  yang  menempatkan  kebaikan  ter nggi sebagai bagian dari eidos .¹⁶ Dengan menempatkan e k sebagai hal yang wajib maka ﬁlsafat poli k Aristoteles dikenal mengandung muatan ﬁlsafat e k.¹⁷
Hukum  alam  yang  banyak  mempengaruhi  pemikiran  hukum  Romawi  adalah Kaum Stoa yang berasal dari Yunani. Kaum ini mengembangkan pengakuan atas akal manusia  sebagai  bagian  dari  alam  menjadi  suatu  prinsip  moral.  Selain  kaidah hukum,  ketentuan  yang  mengatur  ngkah  laku  manusia  juga  diatur  oleh  kaidah moral/kesusilaan. Pada saat manusia ditakdirkan hidup sebagai sebagai makhluk sosial dan warga negara, maka ia hidup secara alamiah. Dengan demikian hukum alam sama dengan kewajiban moral ( the law of nature thus become iden ﬁed with a moral duty ).¹⁸ Bagi Kaum Stoa, postulat atau dalil-dalil mengenai akal merupakan kekuatan yang universal. Dalil-dalil tersebut mengikat semua manusia dimanapun. Berdasarkan hal ini, kaum Stoa kemudian mengembangkan ﬁlsafat kosmopolitan yang  pertama  dalam  pemikiran  barat.  Manusia  dikaruniai  dengan  akal  tanpa memperha kan ras dan kebangsaannya sehingga perbedaan negara kota seper Yunani  dan  Barbar  dak  dapat  diterima.  Suatu  negara  dunia  yang  universal didalilkan sebagai tempat di mana manusia hidup sama dan sederajat.¹⁹
Baru pada abad pertengahan terjadi pergeseran dari pandangan manusia yang menentukan segalanya kepada Tuhan sebagai sentral ukuran untuk segala sesuatu. Teologi telah mendominasi dalam banyak aspek kehidupan manusia.²⁰ Kekuasaan gereja  menentukan  jalan  hidup  manusia  sebagai  warga  negara  maupun  sebagai pribadi.  Tuhan  sebagai  pencipta  alam  semesta  yang  bertumpu  pada  Kitab  Injil mendapat  dukungan  dari  Agus nus,  seorang  pemikir  Kris ani  terkemuka.²¹ Menurut Agus nus, rencana semesta alam terletak pada Budi Ilahi yang disebutnya sebagai hukum abadi ( lex aeterna ). Dalam jiwa manusia terkandung Budi Ilahi yang disebut sebagai hukum alam ( lex naturalis ). Prinsip ter nggi dari hukum alam ini ialah: “Jangan berbuat kepada orang lain, apa yang engkau  dak ingin orang berbuat kepadamu.”²²
Landasan ketuhanan dalam ajaran hukum alam mencapai puncaknya melalui teori-teori  kaum  skolas k  yang  terkenal  diantaranya  adalah  Thomas  Aquinas.²³
¹⁶  ' E i d o s '   m e r u p a k a n   i s l a h   Yu n a n i   y a n g   a r n y a   ' e s s e n s i ' ,   L i h a t   W i k i p e d i a ,   “ E i d o s ”, h ps://en.wikipedia.org/wiki/Eidos . ¹⁷  Boediono Kusumohamidjojo, Op.cit ., hlm.34-35.
¹⁸  Lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Op.cit ., hlm.101; W. Friedmann, Legal Theory , Fi h Edi on, New York: Columbia University Press, 1967, hlm. 100.
¹⁹  W. Friedman, Ibid.
²⁰  Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum , Jogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 40. ²¹  Boediono Kusumohamidjojo, Op.cit ., hlm. 45.
²²  Theo Huijbers, Op.cit ., hlm. 38. ²³  Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Op.cit ., hlm. 48.

## Categorical Impera ve Sebagai Landasan Filosoﬁs Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Berbeda dengan Agus nus, Thomas Aquinas membagi lex naturalis sebagai hukum alam primer dan hukum alam sekunder. Hukum alam primer berlaku untuk semua manusia karena bersifat umum ( principia prima communia ). Dalam hukum alam primer  ini  terkandung  ajaran  moral  kaum  Stoa  yakni  “berikanlah  kepada  se ap orang apa yang menjadi haknya ( unicuique suum tribuere )” dan “jangan merugikan seseorang  ( neminem  laedere )”.  Sedangkan  hukum  alam  sekunder  berlaku in abstracto yang dapat ditarik dari hukum alam primer ( principia secudaria magis propria ).  Norma  moral  dari  Kitab  Injil  seper   'jangan  membunuh'  masih  dapat dikecualikan misalnya dalam situasi perang.²⁴

## C. Moral Menurut Immanuel Kant
Kant  yang  lahir  di Konigsberg pada  22  April  1724  disebut  sebagai  ﬁlsuf  handal setelah terbit bukunya The Cri que of Pure Reason pada tahun 1781. Mendelssohn menyebutnya  “ he  who  crushes  everything ”.  Bukunya  sendiri  dianggap  Heine mengandung ' revolu onary thoughts '. Meskipun hingga saat ini ada yang setuju maupun  dak setuju dengan pemikiran Kant, namun tak dapat diingkari perkataan “ you  can  philosophize  with  Kant  or  against  Kant,  but  you  cannot  philosophize without him ”,²⁵ atau yang menurut pendapat Friedmann, Kant telah memberikan “ modern thinking a new basis ” yang  dak dapat diabaikan oleh ﬁlsafat yang lahir sesudahnya.²⁶
Kajian Kant mengenai moralitas tak dapat dilepaskan dari penghormatan dan kekagumannya terhadap dua hal yang selalu mengisi pikirannya, yakni: “the starry heavens above me and the moral law within me” . Menurut pandangan Paul Guyer, Kant menyinggung dua hal besar dalam karirnya di bidang ﬁlsafat. Pertama , Kant ingin  mengetahui  bagaimana  manusia  sebagai  makhluk  yang  merupakan  bagian dari alam dapat memahami alam semesta termasuk yang berada di luar jangkauan secara fisik. Kedua , Kant ingin mengungkap suatu nilai absolut yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk rasional dan bukan hanya sekedar sebagai makhluk alami. Dalam hal ini, bagaimana moral sebagai prinsip yang fundamental adalah pen ng untuk merealisasikan nilai absolut dimaksud.²⁷
Hasil karya Kant terdiri dari  ga bagian yang terkait dengan  ga fungsi kesadaran manusia, yakni: pikiran; kehendak; dan rasa. Bagian pertama yang berhubungan dengan persepsi diulas dalam bukunya The Cri que of Pure Reason ; bagian kedua menyangkut moralitas diuraikan dalam The Cri que of Prac cal Reason ; sedangkan yang ke ga berkenaan dengan este ka dibahas dalam The Cri que of the Power of
²⁴  Theo Huijbers, Op.cit ., hlm.40.
²⁵  Thomas  E.  Hill  Jr.  dan  Arnulf  Zweig, Kant  Groundwork  for  the  Metaphysics  of  Morals ,  New  York:  Oxford University Press Inc, 2002, hlm. 15.
²⁶  W. Friedmann, Op.cit ., hlm. 157. ²⁷  Paul Guyer, Kant , Second Edi on, Oxon: Routledge, 2014, hlm.1-2.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Judgment .²⁸ Pembahasan mengenai moralitas selain dikemukakan dalam buku The Cri que  of  Prac cal  Reason/Kri k  der  Prak schen  Vernun (tahun  1788), sebelumnya telah diketengahkan dalam buku yang terbit tahun 1785 Groundwork for the Methaphysics of Morals/Grundlegung Zur Metaphisik der Si en dan dalam buku  yang  terbit  tahun  1797  yakni Metaphysics  of  Morals/Die  Metaphysik  der Si en .
Dasar  pemikiran  Kant  mengenai  moralitas  merupakan  penjabaran  dari doktrinnya yang terkenal dan kontroversial yang dikenal sebagai ' Transcendental Idealism' . Kant percaya bahwa segala sesuatu bukan hanya didasarkan pada apa yang  tampak  di  hadapan  kita  melainkan  dari  struktur  hukum-hukum  pemikiran manusia  terhadapnya.  Dengan  demikian  pilihan  manusia  dak  semata-mata dikuasai  oleh  hukum  alam  yang  bersifat  menentukan  tetapi  dapat  secara  bebas dibuat berdasarkan pada kepen ngan hukum moral.²⁹
Moralitas menjadi pen ng bagi Kant karena moralitas  dak semata persoalan melakukan  ndakan  baik  dan  benar.³⁰  Moralitas  mengharuskan  pelaku  untuk merealisasikan  ' a  realm  of  ends ',  yakni  suatu  tujuan  dengan  mana  orang  lain diperlakukan  sebagai  tujuan  itu  sendiri.³¹  Menurut  Huijbers,  bidang  kehidupan manusia berada pada tataran das Sollen (bidang yang seharusnya) yang ditandai dengan kehidupan di bawah kewajiban. Kebebasan manusia untuk berbuat sesuatu harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang  dak lain adalah norma-norma moral.³² Guyer menafsirkan, Kant menghendaki kita percaya bahwa “ we are bound by the moral law at all, we must believe that we are free to act in accordance with it ”.³³

## D. Pendekatan Secara Apriori
Dalam pendekatan ﬁlsafatnya, Kant yakin bahwa ﬁlsafat moral, ﬁlsafat poli k, teori pengetahuan, metaphysic ,  ﬁlsafat  mengenai  agama,  este ka  dan  bidang  ﬁlsafat lain-lain saling berhubungan. Keterhubungan tersebut mes  dikembangkan melalui urutan tertentu. Jawaban terhadap pertanyaan mengenai ﬁlsafat yang berkenaan dengan agama, hukum, maupun poli k harus terlebih dahulu menjelaskan prinsip- prinsip dasar moral.³⁴ Ethics atau filsafat moral berhubungan dengan prinsip pilihan untuk ber ndak secara rasional dan dimaksudkan untuk mencari penger an dan penerapan hukum kebebasan ( laws of freedom ) yang merupakan prinsip universal yang melatarbelakangi keharusan untuk melakukan  ndakan tertentu. Moral yang
²⁸  W. Friedmann, Op.cit ., hlm. 158. ²⁹  Paul Guyer, Op.cit ., hlm. 3. ³⁰ Ibid. , hlm. 5. ³¹ Ibid. , hlm. 244. ³²  Theo Huijbers, Op.cit ., hlm. 96. ³³  Paul Guyer, Op.cit . hlm. 244. ³⁴  Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, Op.cit ,  hlm.19.

## Categorical Impera ve Sebagai Landasan Filosoﬁs Pelaksanaan Putusan Arbitrase
dikategorikan  bersifat  material  sehingga  berbeda  dengan  (ﬁlsafat)  logika  yang bersifat murni formal dan berkenaan dengan aturan-aturan berpikir yang sah.³⁵
Dalam menjawab pertanyaan mendasar mengenai ﬁlsafat moral orang harus menggunakan  pendekatan  secara  apriori  dan  dak  dapat  semata-mata  melalui pengamatan maupun pengalaman. Chris ne M Korsgaard menjelaskan pandangan Kant  bahwa  moralitas  berkaitan  dengan  pertanyaan-pertanyaan  prak s,  bukan mengenai  sesuatu  yang  mengada  melainkan  mengenai  sesuatu  yang mewajibkan/mengharuskan, “ moral judgments must therefore be a priori ”. Dengan demikian, “ if there are any moral requirements, then there must be a metaphysics of morals, a body synthe c a priori judgment concerning what we ought to do ”.³⁶ Meskipun  para  ﬁlsuf  hukum  alam  kuno  setuju  bahwa  “ a  priori  ra onal arguments ” sebagai bagian dari persoalan ﬁlsafat moral, namun berbeda dengan Kant,  dasar  pendekatan  mereka  terhadap  persoalan  moralitas  dihubungkan  dan tergantung kepada eksistensi Ketuhanan. Dalam pandangan Kant, ide Ketuhanan dalam  hubungan  dengan  tujuan  moralitas  harus  digunakan  setelah  “ the fundamental  of  ethics  are  established '.  Orang  diharapkan  dak  mencari pembenaran mengenai keputusan berdasarkan moral yang dihubungkan dengan eksistensi Ketuhanan.³⁷
E. The Supreme Principle of Morality sebagai Prinsip Universal Filsafat moral Kant bersifat universal dikarenakan dalam pencarian dan penetapan prinsip  mendasar  mengenai  moralitas  yang  disebut  ' the  supreme  principle  of morality ' sebagai prinsip yang dapat mengarahkan  ndakan manusia dalam bentuk aturan  moral  “ should  be  derivable  from  universal  principles ”.³⁸  ' The  supreme principle  of  morality '  dak  hanya  akan  menjadi  panduan  bagi  moral  dalam pengambilan  keputusan  melainkan  juga  hadir  sebagai  ciri  dari  komitmen  moral. Oleh karena itu, prinsip ter nggi demikian merupakan suatu prinsip universal bagi prinsip pilihan untuk ber ndak secara rasional,³⁹ atau menurut Paul Guyer, Kant “ premises that a moral law must be completely necessary and universal ”.⁴⁰ Dalam pencarian ' the supreme moral principle ' melalui metode apriori, Kant menganalisa concept of good will /kemauan baik dan concept of duty /kewajiban. Bagi Kant, kedua konsep  tersebut  merupakan  konsep  utama  dari  pemikiran  mengenai  persoalan moral.
³⁵ Ibid.
³⁶  Chris ne M Korsgaard dalam buku Goundwork of the Metaphysics of Morals yang disusun oleh Immanuel Kant dan diterjemahkan oleh Mary Gregor (ed), United Kingdom: Cambridge University Press, 1998, hlm. x.
³⁷  Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, Op.cit ., hlm. 46.
³⁸  Chris ne M Korsgaard, Op.cit ., hlm. xi
³⁹  Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, Op.cit. , hlm. 20. ⁴⁰  Paul Guyer, Op.cit ., hlm. 203.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Perihal good will /kemauan baik, Kant berangkat dari cara berpikir yang biasa. Suatu  ndakan yang baik secara moral mempunyai nilai yang baik. Seseorang yang melakukan hal yang benar berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan merujuk pada kemauan  baik.  Ada  banyak  hal  lain  seper   kesehatan  dan  kebahagiaan  sebagai suatu  yang  baik/ good .⁴¹  Namun  demikian,  kemauan  baik  yang  dimaksud  adalah “ good only by virtue of its willing, that is, it is good in itself ”.⁴² Menurut penafsiran Sonny  Keraf,  “kemauan  baik  harus  dinilai  baik  pada  dirinya  sendiri  terlepas  dari apapun  juga”.⁴³  Dengan  perkataan  lain,  kemauan  baik  yang  dimaksud  adalah kehendak untuk melakukan apa yang dianggap benar dan masuk akal tanpa perlu memperha kan  masalah  situasi  atau  perasaan  serta  konsekuensi  yang  mungkin terjadi sebagai akibat dari  ndakan dimaksud.⁴⁴
Dalam  menentukan  bagaimana  suatu  ndakan  dapat  dianggap  baik  secara moral dan bagaimana ketentuan hukum moralnya, Kant kemudian memfokuskan pada kelas tertentu dari  ndakan yang secara moral baik, yakni kemauan baik yang dilakukan berdasarkan kewajiban/ dut y.⁴⁵ Suatu  ndakan yang menekankan pada kewajiban  seseorang  untuk  ber ndak  secara  baik  merupakan  ciri  dari  e ka deontology .  Menurut  e ka deontology, suatu  ndakan  termasuk  kategori  baik bukan  didasarkan  pada  tujuan  atau  akibat  ndakan  tersebut  melainkan  karena ndakan  itu  harus  dilaksanakan  berdasarkan  kewajiban.⁴⁶  Menurut  Sony  Keraf, e ka deontology Kant menekankan pada kejujuran yang mes  ditegakan terlepas dari segala akibat yang mungkin terjadi.⁴⁷
Duty /kewajiban  dalam  pandangan  Kant  merupakan  konsep  norma f  yang mengandung  penger an  seseorang  melakukan  suatu  ndakan  karena  yang bersangkutan  memiliki  alasan  yang  baik  tanpa  memperha kan  apakah  dengan ndakan  demikian  berharap  mencapai  tujuan  personal  tertentu.⁴⁸  Dengan demikian, seseorang yang mempunyai kemauan baik adalah orang yang sepenuh ha  melaksanakan  ndakan karena kewajiban.⁴⁹ Atas dasar itu, Kant menganggap semua  ndakan  yang  bertentangan  dengan  kewajiban  maupun  yang  dilakukan sesuai kewajiban tetapi  dak didasarkan pada kemauan baik, sebagai  ndakan yang dak baik meskipun mungkin berguna.
Dalam  menilai  ndakan,  Kant  mengemukakan  ga  dalil  yang  mes   diiku , yakni:⁵⁰
⁴¹  Chris ne M Korsgaard, Op.cit ., hlm. xi. ⁴²  Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, Op.cit. , hlm. 196.
⁴³  Sonny Keraf, E ka Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya , Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 13.
⁴⁴  Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, Op.cit. , hlm. 42. ⁴⁵  Chris ne M Korsgaard, Op.cit ., hlm. xii. ⁴⁶  Sonny Keraf, Op.cit. , hlm. 23. ⁴⁷ Ibid., hlm.25.
⁴⁸  Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, Op.cit. , hlm. 42-44. ⁴⁹ Ibid ., hlm. 24. ⁵⁰ Ibid. , hlm. 28-37.
Categorical Impera ve Sebagai Landasan Filosoﬁs Pelaksanaan Putusan Arbitrase
1)  Suatu  perbuatan  berdasarkan  kewajiban  mempunyai  nilai  moral.  Nilai moral  diperoleh  dari  kemauan  baik  yang  menjadi  mo f  langsung  dari perbuatan  tersebut.  Dengan  perkataan  lain,  jika  perbuatan  orang dilandaskan pada kemauan baik, maka perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan berdasarkan kewajiban.
2)  Tindakan yang didasarkan pada kewajiban mempunyai nilai moral  dak dikarenakan  tujuan  yang  direncanakan  melainkan  karena  berdasarkan prinsip kemauan baik yang mendasarinya. Meskipun tujuan  dak tercapai namun  ndakan telah dianggap baik bila didasarkan pada hal tersebut.
3)  Kewajiban  merupakan  ndakan  yang  dilakukan  karena  penghormatan terhadap hukum moral. Oleh karenanya, Kant lebih menghorma  hukum moral  yang  bersifat  universal  daripada  penghormatan  terhadap ketentuan-ketentuan dari suatu sistem hukum.

## F. Konsep Categorical Impera ve
Untuk  menyusun  landasan  analisis  mengenai  kewajiban  yang  mempunyai  nilai moral  (kewajiban  moral),  Kant  mengembangkan  konsep  impera f/keharusan.⁵¹ Semua  impera f  diekspresikan  dengan  kata  ' ought /harus'  dan  mengindikasikan hubungan aturan logis yang objek f dengan kemauan yang  dak ditentukan oleh aturan  logis  itu  sendiri.⁵²  Konsep  impera f  ini  terbagi  menjadi Hypothe cal Impera ve dan Categorical  Impera ve .  Konsep  impera f  dak  semata mengandung penger an keharusan dalam penger an biasa seper  'jangan lakukan ini atau itu', akan tetapi lebih merupakan rumusan prinsip–prinsip secara objek f yakni  prinsip  yang  akan  diiku   oleh  manusia  yang  rasional  dalam  pengambilan keputusan.⁵³
Impera f  bersifat hypothe cal /bersyarat  apabila  suatu  perbuatan  dianggap baik  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan.  Kingsmill  menerjemahkan  bahwa hypothe cal  impera ve “ only  says  that  the  ac on  is  good  for  some  purpose, possible  or  actual ”.⁵⁴  Jika  tujuan  masih  merupakan  kemungkinan  maka  disebut problema c impera ves . Sebagai contoh, seorang remaja yang belum mengetahui apa  yang  menjadi  tujuan  dalam  kehidupan  mendatang  mungkin  akan  diajarkan banyak  hal  pen ng  oleh  orang  tuanya.  Sedangkan  tujuan  yang  aktual  disebut assertoric  impera ves .  Kebahagiaan  dikatakan  sebagai  tujuan  yang  aktual  yang diharapkan oleh semua orang.⁵⁵
⁵¹ Ibid., hlm. 49. ⁵²  Immanuel  Kant, The  Metaphysical  Elements  of  Ethics, diterjemahkan  oleh  Thomas  Kingsmill  Abbot, Pennsylvania: Pennsylvania State University, 2005, hlm. 29.
⁵³  Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, Op.cit. , hlm. 50.
⁵⁴ Ibid. , hlm. 31. ⁵⁵ Ibid. , hlm. 51.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Bentuk  impera f  lainnya  adalah categorical  impera ves /keharusan  tanpa syarat. Berbeda dari hypothe cal impera ves , categorical impera ves merupakan ide yang mengekspresikan bahwa suatu  ndakan adalah baik karena seharusnya demikian.  Jadi  bukan  baik  karena  sebagai  sarana  untuk  mencapai  suatu  tujuan tertentu. Menurut Hill, “ you ought to do this, and the reason is not that it promotes your  happiness  or  other  con ngent  ends ”. Categorical  Impera ve menurut  Kant merupakan pengejawantahan dari ' the supreme principle of morality .⁵⁶ Categorical impera ve inilah yang merupakan landasan sebenarnya dari ﬁlsafat moral dan ﬁlsafat hukum Kant.⁵⁷ Kebebasan manusia yang diatur oleh norma-norma moral pada prinsipnya meletakan kewajiban semata. Kewajiban harus dilaksanakan dengan  kemauan  baik  agar  mempunyai  nilai  moral.  Norma-norma  moral  dapat bersifat heteronom karena dipengaruhi oleh tujuan yang ditetapkan sendiri atau berasal dari luar sebagaimana yang dimaksudkan sebagai hypothe cal impera ves . Menurut Kant, norma-norma moral harus bersifat otonom atau mengambil is lah Huijbers  'harus  memiliki  sifat  mewajibkan  sendiri',  sehingga  norma-norma dimaksud dihaya  sebagai suatu keharusan tanpa syarat.⁵⁸
Dalam  memformulasikan  prinsip  berdasarkan categorical  impera ve ,  Kant merumuskan  ga  prinsip  dalam  memperjelas  bagaimana  suatu  kewajiban  yang mempunyai nilai moral seharusnya dilaksanakan oleh manusia yang berakal budi dan memiliki kemauan bebas, yakni:⁵⁹
1)  “ Act on that maxim by which you can at the same  me will that it should become a universal law ”, atau disebut juga dengan ' Universal Law formula/principle '.
2)  “ Act in such a way that you treat humanity, whether in your person or in any other person,  always  at  the  same  me  as  an  end,  never  merely  as  a  mean ”,  atau disebut ' Humanity formula/principle '.
3)  “ Act only on maxims that are consistent with the will's own universal lawgiving ”, atau disebut ' Autonomy formula/principle .
Maxim dimaksudkan sebagai prinsip yang bersifat subjek f atau menyangkut orang  per  orang  yang  menjadikannya  sebagai  prinsip  dalam  melakukan  suatu ndakan. Dalam prinsip universal law, categorical impera ves mengharuskan agar kita ber ndak dengan keyakinan bahwa orang lain dengan keadaan yang serupa akan  melakukan  ndakan  yang  sama  seper   yang  kita  lakukan.  Atau  dengan perkataan lain, prinsip ini sebagai cara untuk menguji kebenaran secara moral dari ndakan yang akan dilakukan. Jika yakin  ndakan yang akan dilakukan sesuai hukum moral  bersifat  universal/umum,  maka  ndakan  demikian  sudah  seharusnya dilakukan.
⁵⁶  Chris ne M Korsgaard, Op.cit., hlm. xi. ⁵⁷  W. Friedmann, Op.cit ., hlm. 159. ⁵⁸  Theo Huijbers, Op.cit ., hlm. 96. ⁵⁹  Thomas E. Hill Jr. dan Arnulf Zweig, Op.cit., hlm. 65–86.

## Categorical Impera ve Sebagai Landasan Filosoﬁs Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Meski  menurut  Hill,  prinsip humanity sebagai categorical  impera ve mempunyai banyak penafsiran, namun dalam beberapa hal cukup jelas. Prinsip ini mengharuskan  agar  kita  memperlakukan  manusia  sebagai  tujuan  eksistensi manusia itu sendiri dan  dak semata memanfaatkannya sebagai sarana. Dengan memahami prinsip humanity ini, orang diingatkan agar dalam memper mbangkan maxim atau  ndakan berdasarkan norma-norma moral pandangan yang bersifat merugikan atau mengancam orang lain  dak boleh diabaikan.⁶⁰
Mengenai prinsip autonomy , Kant menjelaskan bahwa prinsip ini seper  juga prinsip lain yang merupakan variasi dari categorical impera ves memiliki kesamaan yakni keharusan yang melandasi kewajiban bukan berasal dari otoritas luar. Prinsip ini bersifat mengikat mengingat kita makhluk berakal budi yang memiliki kehendak bebas. Dengan demikian, kita dapat mengatur sendiri landasan moral sebagai dasar dalam melakukan suatu  ndakan.⁶¹ Meskipun categorical impera ve merupakan landasan  ﬁlsafat  moral  dan  ﬁlsafat  hukum  dari  Kant,  namun  ﬁlsafat  moral  dan ﬁlsafat  hukum  mempunyai  alam  yang  berbeda.  Friedman  menjelaskan  bahwa moralitas merupakan masalah mo f individu secara internal, sedangkan legalitas merupakan masalah perbuatan yang mengacu pada aturan hukum yang bersifat eksternal.⁶²  Bagi  Kant,  norma-norma  hukum  dak  bersifat  otonom.  Ar nya kewajiban  dalam  norma  hukum  bukan  ada  karena  ia  sebagai  hukum  sehingga keharusan  orang  menaa   hukum  karena  adanya  paksaan.  Aturan  hukum  yang dialami sebagai gejala alam masuk ke dalam bidang akal budi teori s. Dalam bidang teori s, kewajiban  dak ada.⁶³
G. Categorical Impera ve dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Pelaksanaan  putusan  arbitrase  pada  prinsipnya  adalah  untuk  mengakhiri  suatu sengketa. Di Indonesia, pelaksanaan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan dua cara. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 61 UU Arbitrase dan APS yang berbunyi, “Dalam hal  para  pihak  dak  melaksanakan  putusan  arbitrase  secara  sukarela,  putusan dilaksanakan  berdasarkan  Ketua  Pengadilan  Negeri  atas  permohonan  salah  satu pihak  yang  bersengketa”.  Dari  bunyi  pasal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan putusan secara sukarela merupakan pilihan prioritas. Secara moral, penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  yang  berdasarkan  kesepakatan  dan merupakan hukum para pihak sewajarnya menghendaki penyelesaian secara baik- baik dengan cara sukarela. Priyatna menyebutkan bahwa “arbitrase itu baik hanya untuk para pengusaha yang bonaﬁde dan berik kad baik”.⁶⁴
⁶⁰ Ibid., hlm. 76-79. ⁶¹ Ibid., hlm. 84. ⁶²  W. Friedmann, Op.cit. , hlm. 159. ⁶³  Theo Huijbers, Op.cit ., hlm. 99.
⁶⁴  Priyatna  Abdurrasyid, Arbitrase  dan  Alterna ve  Penyelesaiansengketa  (APS) ,  Edisi  ke-2  (Revisi),  Jakarta: Fikaha  Aneska, 2011, hlm. 55.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Ik kad  baik  dalam  bahasa  Kant  merupakan goodwill yang  mencerminkan perbuatan  yang  dilakukan  berdasarkan  kewajiban  yang  memiliki  nilai  moral. Moralitas  menjadi  pen ng  dalam  bidang  bisnis  karena  ciri  utama  bisnis  adalah kepercayaan.  Bonaﬁditas  tercermin  dari  upaya  mempertahankan  integritas  yang hanya  dapat  dilaksanakan  apabila  pebisnis  tersebut  menyadari  pen ngnya ber ndak  berdasarkan  kewajiban  tanpa  ada  kepen ngan  atau  kekhawa ran terhadap  sanksi  tertentu.  Bila  hal  ini  terjadi,  demikianlah categorical  impera ve Kant menghendakinya.
Untuk  mendorong  para  pebisnis  mengejawantahkan  konsep categorical impera ve dalam  ndakan  maupun  penyelesaian  sengketa,  perlu  dilakukan sosialisasi  terus  menerus  pada  saat  memasuki  proses  arbitrase.  Peran  arbiter maupun  lembaga  arbitrase  akan  menentukan  keberhasilannya.  Demikian  juga peran komunitas bisnis tak kalah pen ng dalam membudayakannya.

## H. Penutup
Immanuel  Kant  dengan  ﬁlsafat transendental  idealism -nya  telah  mengukuhkan pemikiran dalam dunia ﬁlsafat bahwa alam termasuk manusia  dak tunduk kepada keharusan  alam  yang  mengaturnya.  Alam  sebagai  suatu  gejala  dapat  ditafsirkan oleh  manusia  sendiri  sebagai  makhluk  rasional  berdasarkan  kaidah moral/kesusilaan.  Dengan  demikian,  manusia  dapat  mencapai  keharmonisan dalam hidup bersama manusia lain di bawah prinsip kebebasan yang mewajibkan manusia  ber ndak  sedemikian  rupa  yang  memungkinkan  makhluk  berakal  lain melakukan hal yang sama.
Kewajiban  merupakan  reﬂeksi  perbuatan  manusia  yang  didasarkan  pada kemauan baik/ goodwill . Perbuatan berdasarkan kewajiban demikian mempunyai nilai moral. Norma moral harus bersifat otonom atau harus mempunyai sifat yang mewajibkan sendiri tanpa syarat. Hanya dengan demikian norma tersebut mengikat manusia  sebagai  mahluk  berakal  dengan  kebebasannya.  Dalam  penerapannya, kewajiban  tanpa  syarat  atau categorical  impera ve disertai  prinsip universal, humanity, dan autonomy .
Dalam  penyelesaian  suatu  sengketa  bisnis, categorical  impera ve dapat menjadi  landasan  ﬁlosoﬁ  yang  mes   dimiliki  olah  para  pihak  yang  bersengketa sebagai  pebisnis.  Putusan  arbitrase  dapat  dilaksanakan  secara  sukarela  untuk mengakhiri  sengketa  secara  cepat  dan  pas ,  apabila  para  pihak  menyadari kewajibannya  sebagai  manusia  yang  mempertahankan  integritasnya  sebagai pebisnis  yang  bonaﬁde  dan  berik kad  baik  dalam  menjaga  kepercayaan  yang menjadi prinsip dalam dunia bisnis.
Categorical Impera ve Sebagai Landasan Filosoﬁs Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Da ar Pustaka Buku
Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum , Kanisius, Jogyakarta, 2009.
Budiono  Kusumohamidjojo, Filsafat  Hukum:  Problema k  Keter ban  Yang  Adil ,
Mandar Maju, Bandung, 2011.
Immanuel  Kant, Goundwork  of  the  Metaphysics  of  Morals ,  diterjemahkan  oleh Mary Gregor (ed), Cambridge University Press, United Kingdom, 1998.
Friedmann, W., Legal Theory , Fi h Edi on, Columbia University Press, New York, 1967.
Hendarmin  Djarab  (et.al.), Prospek  dan  Pelaksanaan  Arbitrase  di  Indonesia: Mengenang  Alm.  Prof.  Dr.  Komar  Kantaatmadja,  S.H.,  LL.M ,  PT.  Citra  Aditya Bak , Bandung.
Hill Jr., Thomas E. dan Arnulf Zweig, Kant Groundwork for the Metaphysics of Morals ,
Oxford University Press Inc, New York, 2002.
Huijbers, Theo, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah , Yayasan Kanisius, Jakarta, 1982.
Kant, Immanuel, The Metaphysical Elements of Ethics, diterjemahkan oleh Thomas Kingsmill Abbot, Pennsylvania State University, 2005.
Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2010. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum , PT. Citra Aditya Bak , Bandung, 2007.
Paul Guyer, Kant , Second Edi on, Routledge, Oxon, 2014. Priyatna Abdurrasyid, H., Arbitrase dan Alterna ve Penyelesaian Sengketa (APS ), Edisi ke-2 (Revisi), Fikaha  Aneska, Jakarta, 2011.
Sonny Keraf, E ka Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya , Kanisius, Yogyakarta, 1998. Sudargo  Gautama, Arbitrase  Bank  Dunia  Tentang  Penanaman  Modal  Asing  Di Indonesia Dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata , Alumni, Bandung, 1994.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alterna f Penyelesaian Sengketa.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]