## PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERKAIT KASUS ALBOTHYL MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Oleh : Wahyu Simon Tampubolon
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu
( Wahyu.tampubolon@yahoo.com )

## ABSTRAKSI
Konsumsi masyarakat terhadap suatu produk obat – obatan dan makanan pada saat sekarang sangat tinggi,  banyak  faktor  faktor  yang  mempengaruhi  masyarakat  mengkonsumsi  obat-obatan  dan makanan salah satunya dengan iklan dan promosi yang dilakukan pihak pelaku usaha dalam menjual dan mengedarkan produk obat dan makanan dengan modal iklan dan promosi tersebut dapat manarik daya tarik konsumen  untuk membeli produk tersebut. Badan Pengawasan obat dan Makanan dalam hal ini  mempunyai peran  dan tanggungjawab terhadap peredaran setiap produk  obat dan makanan guna  memberi  izin  terhadap  setiap  produk  produk  obat  dan  makanan  yang  akan  beredar  di masyarakat, karena Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas dari Pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
Pemerintah  mempunyai  peranan  pengawasan  dan  pemberian  sanksi  yang  tegas  apabila  terdapat kelalaian terhadap peredaran suatu produk obat dan makanan yang dapat membahayakan konsumen, karena  dalam  undang  –  undang  perlindungan  konsumen  juga  diatur  hak  hak  konsumen  untuk mendapat  perlindungan  hukum  dan informasi  yang benar terhadap suatu produk atau jasa. Karena dalam hal ini perlu ada aturan yang mengatur apabila konsumen dirugikan oleh pihak pelaku usaha atau pun kelalaian pemerintah terhadap suatu produk, barang atau jasa yang beredar dimasyarakat, Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.
Badan  Pengawasa  Obat  dan  Makanan  menjadi  pihak  pertama  yang  dipercayai  pemerintah  untuk memberi izin suatu produk dan makanan dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan harus cermat, teliti dan bertindak profesional untuk mengeluarkan izin dan produksi suatu  obat  dan  makanan  yang  akan  diedarkan  kepada  masyarakat  agar  tidak  ada  permasalahan ataupun keluhan terhadap suatu produk obat dan makanan.
Kata kunci : Konsumen, Perlindungan Hukum, albothyl
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perlindungan Konsumen merupakan  segala  upaya  menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat,  baik  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun
mahluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan. Terhadap pruduk
obat-obatan  dan  makanan  yang  dapat membahayakan manusia atau konsumen.  Untuk  memberikan  rasa keamanan  atau  perlindungan  terhadap masyarakat terkait adanya obat-obatan yang  sudah  beredar  dimasyarakat  dan ternyata  mengandung  bahan  bahan yang  dapat  membahayakan  konsumen disini perlu suatu bentuk perlindungan
dari  pemerintah.  Dalam  hal  ini perlindungan konsumen juga mengatur tentang  bidang  kesehatan  menyangkut hal tersebut.
Produk-produk obat dan mkanan terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup manusia termasuk  pada  pola  konsumsinya, sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat   memilih  dan  menggunakan produk obat dan makanan secara benar dan  aman.  Pihak  produsen  dalam  hal menggunakan iklan dan promosi secara gencar  mendorong  konsumen  untuk mengkonsumsi  secara  berlebihan  dan sering kali tidak masuk akal. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan  internasional  dan  gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan  aplikasi  yang  luas  pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila  terjadi  produk  obat  dan makanan  terkontaminasi  oleh  bahan berbahaya  maka  resiko  yang  terjadi akan   berskala  besar  dan  luas  serta berlangsung  secara  amat  cepat.  Untuk itu di Indonesia harus memiliki sistem pengawasan obat dan makanan (SISPOM)  yang  efektif  dan  efesien, mampu  mendeteksi,  mencegah  dan mengawasi  produk-produk  termasuk
untuk melindungi keamanan,
keselamatan dan kesehatan
konsumennya baik di dalam maupun di luar  negeri.  Maka  telah  di  bentuk Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan yang  memiliki jaringan  nasional maupun internasional serta
kewenangan penegakan hokum. Peranan  Badan  Pengawas  Obat
dan Makanan (BPOM) terkait pengawasan  dan  izin  suatu  obat  dan makanan sangat penting karena BPOM merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah  terkait  pengawasan  serta izin  terhadap  suatu  produk  yang  akan diedarkan kemasyarakat atau konsumen.  Zaman  sekarang  banyak sekali produk produk berupa makanan dan obat obatan yang beredar dimasyarakat dan ini menjadi fenomena  terhadap  konsumen  yang tidak  mengetahui  bagaimana  dampak apabila suatu produk – produk tersebut tidak  mendapat  izin  atau  kelayakan oleh BPOM.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang  di  atas,  maka  permasalahan yang akan di bahas dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  peranan,  fungsi  dan tanggung jawab BPOM ?
2. Bagaimana  bentuk  perlindungan hukum  konsumen  terhadap  produk obat-obatan  yang  mengandung  zat berbahaya?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas, maka  yang  menjadi  tujuan  penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan, fungsi dan tanggung jawab
BPOM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan  hukum  konsumen terhadap  produk  obat-obatan  yang mengandung zat berbahaya.
1.4 Manfaat Penelitian
Kegiatan  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis  maupun  praktis,  yaitu:  Dari segi  teoritis,  penelitian  ini  secara umum  memberikan  manfaat  untuk memperbanyak wawasan dan
pengetahuan  tentang  perkembangan tentang hukum perlindungan konsumen dan juga mengetahui lembaga yang berwenang yang ditunjuk pemerintah dalam hal mengeluarkan  izin  peredaran  suatu produk makanan dan obat-obatan yang bisa untuk dikonsumsi.
Manfaat  dari  segi  praktis,  penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, wawasan  dan  menambah  ilmu  bagi semua  pihak  yang  berkaitan  dengan perlindungan  Konsumen,  dan  juga hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap apa saja yang harus diperhatikan  konsumen,  pelaku  usaha
dan  juga  pemerintah  terkait  izin  suatu produk obat-obatan dan makanan yang beredar dimasyarakat

## II.   KERANGKA TEORI
Konsumen  merupakan  orang  yang menggunakan atau memakai suatu barang atau jasa, jadi terhadap hal tersebut perlu Teori  yang  digunakan  sebagai  analisis dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum,  karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara  yang  berdasarkan  atas  hukum. Karena dalam hal ini perlu ada aturan yang mengatur  apabila  konsumen  dirugikan oleh pihak pelaku usaha atau pun kelalaian pemerintah terhadap suatu produk, barang atau  jasa  yang  beredar  dimasyarakat, Negara  wajib  menjamin  hak-hak  hukum warga  negaranya.  Perlindungan  hukum merupakan  pengakuan  terhadap  harkat dan  martabat  warga  negaranya  sebagai manusia.
Mempelajari  Teori  Perlindungan Hukum  ini  menjadi  sangat  penting. Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  karena  menurut  sejarah  dari barat,  lahirnya  konsep-konsep  tentang pengakuan  dan  perlindungan  terhadap hak-hak  asasi  manusia  diarahkan  kepada
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
pembatasan-pembatasan  dan  peletakan kewajiban  masyarakat  dan  pemerintah. Aspek  dominan  dalam  konsep  barat tertang  hak  asasi  manusia  menekankan eksistensi  hak  dan  kebebasan  yang melekat  pada  kodrat  manusia  dan statusnya  sebagai  individu,  hak  tersebut berada  di  atas  negara  dan  di  atas  semua organisasi  politik  dan  bersifat  mutlak sehingga  tidak  dapat  diganggu  gugat. Karena  konsep  ini,  maka  sering  kali dilontarkan  kritik  bahwa  konsep  Barat tentang  hak-hak  asasi  manusia  adalah konsep  yang  individualistik.  Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak- hak  ekonomi  serta  hak  kultural,  terdapat kecenderungan  mulai  melunturnya  sifat indivudualistik dari konsep Barat. Dalam merumuskan  prinsi-prinsip  perlindungan hukum  di  Indonesia,  landasannya  adalah Pancasila  sebagai  ideologi  dan  falsafah negara.  Konsepsi  perlindungan  hukum bagi  rakyat  di  Barat  bersumber  pada konsep-konsep  Rechtstaat  dan  ”Rule  of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi  Barat  sebagai  kerangka  berfikir dengan  landasan  pada  Pancasila,  prinsip perlindungan  hukum  di  Indonesia  adalah prinsip  pengakuan  dan  perlindungan terhadap  harkat  dan  martabat  manusia yang bersumber pada Pancasila.
Terhadap hal tersebut bisa membuat keseimbangan  antara  konsumen,  pelaku
1 Perpres No. 80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan
usaha dan pemerintah dalam menciptakan suatu kesadaran dalam untuk memberikan perlindungan  hukum  terlebih  terhadap konsumen yang berada pada posisi tawar yang lemah.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Badan Pengawasan Obat dan Makanan  (BPOM)  merupakan  sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah  sebagai  fungsi  terhadap produk-produk dan makanan yang beredar atau di pasarkan ke masyarakat. Berdasarkan  Perpres  No.  80  Tentang Badan Pengawasan dan Makanan: 1
1.  Badan Pengawasan Obat Dan Makanan yang  selanjutnya  adalah  lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  di  bidang  pengawasan obat dan makanan.
2.  BPOM berada dibawah dan bertanggungjawab  kepada  Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
3.  BPOM dipimpin oleh Kepala.
Sesuai  pasal  2  Perpres  No.  80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan tugas BPOM adalah: 2
1.  Badan Pengawasan Obat Dan Makanan mempunyai  tugas  menyelenggarakan
2 Perpres No. 80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan
tugas pemerintah di bidang pengawasan  obat  dan  makanan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.  Obat  dan  Makanan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,  prekursor,  zat  adiktif, obat  tradisional,  suplemen  kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.
BPOM  juga  mempunyai  Fungsi terhadap  pelaksanaan  dan  pengawasan obat  dan  makanan  terdapat  pada  pasal (3): 3
Dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan obat dan makanan. BPOM
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan.
b. pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan
makanan.
c. penyusunan  dan  penetapan  norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pengawasan  sebelum  beredar  dan Pengawasan setelah berdedar.
d. pelaksanaan Pengawasan sebelum beredar dan  Pengawasan  setelah berdedar.
e. koordinasi  pelaksanaan  pengawasaan obat  dan  makanan  dengan  instansi pemerintah pusat dan daerah.
3 Perpres No. 80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan
f. pemberian  bimbingan  teknis  dan supervisi  dibidang  pengawasan  obat dan makanan.
g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan obat dan makanan.
h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan,  dan  pemberian  dukungan administrasi  kepala  seluruh  unsur organisasi dilingkungan BPOM.
i. pengelolaan  barang  milik/kekayaan negara  yang  menjadi  tanggunjawab BPOM.
j. pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas dilingkungan BPOM.
k. pelaksanaan  dukungan  yang  bersifat substansif  kepada  seluruh  organisasi dilingkungan BPOM.
Sesuai  pasal  4  Perpres  No.  80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan BPOM mempunyai wewenang: 4
a. menerbitkan  izin  edar  produk  dan sertifikat  sesuai  dengan  standar  dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian  obat  dan  makanan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. melakukan intelijen dan penyidikjan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, dan
4 Perpres No. 80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan
c. pemberian  sanksi  administratif  sesuai dengan ketentuan
perundang-
undangan. Maka  dengan  ketentuan  fungsi BPOM tersebut pihak BPOM menjalankan fungsi dan wewenang sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku,  supaya obat dan makanan yang beredar dimasyarakat memiliki standarisasi untuk di  konsumsim/dipakai  oleh  masyarakat dan  konsumen  mendapat  perlindungan hukum  sesuai  dengan  Pasal  4  Undang- undang
Perlindungan Konsumen
(UUPK), Hak-hak Konsumen adalah : 5
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan yang dijanjikan;
3. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang digunakan;
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
5 Undang undang Perlindungan Konsumen
6. Hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan pendidikan konsumen;
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Upaya  perlindungan  konsumen  di
Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  konsumen  Pasal  2.  Ada  5 asas perlindungan konsumen yaitu: 6
1. Asas Manfaat
Asas  ini  mengandung  makna  bahwa penerapan  UUPK  harus  memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua  pihak,  konsumen  dan  pelaku usaha.  Sehingga  tidak  ada  satu  pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding  pihak  lainnya.  Kedua  belah pihak harus memperoleh hak-haknya.
2. Asas Keadilan
Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7  UUPK  yang  mengatur    mengenai hak  dan  kewajiban  konsumen  serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas
6 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 1999 ), hal. 33
ini  konsumen  dan  pelaku  usaha  dapat memperoleh  haknya  dan  menunaikan kewajibannya secara seimbang.
3. Asas Keseimbangan
Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan  konsumen,  pelaku  usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang,  tidak  ada  pihak  yang  lebih dilindungi.
4. Asas  Keamanan  dan  Keselamatan Konsumen
Diharapkan  penerapan  UUPK  akan memberikan  jaminan  atas  keamanan dan  keselamatan  konsumen  dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku  usaha  mentaati  hukum  dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan
konsumen,  serta  negara  menjamin kepastian hukum. Adapun tujuan Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk: : 7
1. Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri;
2. Mengangkat  harkat  dan  martabat konsumen dengan cara
7 Janus Sidabalok,  Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,  2006), hal.
menghindarkannya  dari  akses  negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalm memilih, menentukan dan    menuntut  hak-haknya  sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian  Hukum  dan  keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa  yang  menjamin  kelangsungan usaha  produksi  barang  dan/atau  jasa, kenyamanan, dan keselamtan konsumen.
Badan Pengawasa Obat dan
Makanan (BPOM) terhadap kasus albothyl yang sudah beredar dimasyarakat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 8
1. Albothyl  merupakan  obat  bebas terbatas berupa cairan obat luar yang mengandung  policresulen  konsentrat dan digunakan untuk hemostatik dan antiseptik  pada  saat  pembedahan, serta penggunaan pada  kulit,  telinga, hidung, tenggorokan (THT),
8
https://health.detik.com/read/2018/02/15/201536/3869860/76 3/penjelasan-resmi-bpom-soal-isu-keamanan-albothyl , diakses tanggal 26 fubruari 2018.
sariawan, gigi dan vaginal (ginekologi).
2. BPOM  RI  secara  rutin  melakukan pengawasan  keamanan  obat  beredar di Indonesia melalui sistem farmakovigilans  untuk  memastikan bahwa  obat  beredar  tetap  memenuhi persyaratan  keamanan,  kemanfaatan dan mutu.
3. Terkait  pemantauan  Albothyl,  dalam 2 tahun terakhir BPOM RI menerima 38 laporan dari profesional kesehatan yang menerima pasien dengan keluhan  efek  samping  obat  Albothyl untuk pengobatan sariawan,
diantaranya efek samping serius yaitu sariawan yang membesar dan berlubang hingga menyebabkan infeksi (noma like lession).
4. BPOM  RI  bersama  ahli  farmakologi dari  universitas  dan  klinisi  dari asosiasi profesi terkait telah melakukan pengkajian aspek keamanan  obat  yang  mengandung policresulen  dalam  bentuk  sediaan cairan  obat  luar  konsentrat  dan diputuskan  tidak  boleh  digunakan sebagai  hemostatik  dan  antiseptik pada saat pembedahan serta penggunaan pada kulit (dermatologi); telinga,  hidung  dan  tenggorokan (THT);  sariawan  (stomatitis  aftosa); dan gigi (odontologi).
5. BPOM  RI  membekukan  izin  edar
Albothyl  dalam  bentuk  cairan  obat
luar  konsentrat  hingga  perbaikan indikasi  yang  diajukan  disetujui.
Untuk produk sejenis akan diberlakukan hal yang sama.
6. Selanjutnya  kepada  PT.  Pharos Indonesia  (produsen  Albothyl)  dan industri farmasi lain yang memegang izin edar obat mengandung policresulen  dalam  bentuk  sediaan cairan obat luar konsentrat diperintahkan  untuk  menarik  obat dari peredaran selambat-lambatnya 1 (satu)  bulan  sejak  dikeluarkannya Surat  Keputusan  Pembekuan  Izin Edar.
7. BPOM  RI  mengimbau  profesional kesehatan dan masyarakat
menghentikan penggunaan obat tersebut.
8. Bagi masyarakat yang terbiasa menggunakan obat ini untuk mengatasi sariawan, dapat
menggunakan  obat  pilihan  lain  yang mengandung benzydamine HCl, povidone  iodine  1%,  atau  kombinasi dequalinium  chloride dan vitamin  C. Bila  sakit  berlanjut,  masyarakat  agar berkonsultasi  dengan  dokter  atau apoteker di sarana pelayanan kesehatan terdekat.
9. Bagi  profesional  kesehatan  yang menerima  keluhan  dari  masyarakat terkait efek samping penggunaan obat dengan  kandungan  policresulen  atau penggunaan  obat  lainnya,  dapat
melaporkan kepada BPOM RI
melalui website: www.e-
meso.pom.go.id .
10. BPOM  RI  mengajak  masyarakat untuk selalu membaca informasi yang terdapat  pada kemasan  obat  sebelum digunakan,  dan  menyimpan  obat tersebut  dengan  benar  sesuai  yang tertera  pada  kemasan.  Ingat  selalu CEK KLIK (Cek Kemasan, informasi pada Label, Izin Edar, Kedaluwarsa). Masyarakat  dihimbau  untuk  tidak mudah  terprovokasi  isu-isu  terkait obat  dan  makanan  yang  beredar melalui media sosial.
Berdasarkan  uraian  diatas  tentang tugas dan fungsi utama dari BPOM adalah melaksanakan  tugas  pemerintahan  di bidang  pengawasan  Obat  dan  Makanan, dan memiliki wewenang untuk menyusunan  rencana  nasional  secara makro di bidangnya, Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan  secara  makro,  Penetapan sistem informasi di bidangnya, Penetapan persyaratan  penggunaan  bahan  tambahan (zat  aditif)  tertentu  untuk  makanan  dan penetapan  pedoman  peredaran  Obat  dan Makanan,  Pemberi  izin  dan  pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi, Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan
pengawasan  tanaman  Obat  dan  juga perlindungan konsumen
memang memiliki  keterkaitan  antara  pemerintah
pelaku  usaha  dan  juga  konsumen,  dalam hal  ini  konsumen  yang  memiliki  posisi terlemah harus mendapatkan perlindungan  hukum  oleh  pemerintah dimana  BPOM  merupakan  instansi  yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pengawasan terhadap obat dan makanan.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  Pembahasan  yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) secara hukum sudah mempunyai  kedudukan  yang  kuat untuk  membuat  suatu  kebijakan  di bidang obat dan makanan dalam rangka pelaksanaan  pengawasan  obat  dan makanan yang beredar di masyarakat,Kedudukan   Badan   POM sebagai   lembaga   Pemerintah   Non Departemen  bila  ditinjau  dari  segi pembentukan  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  maka  sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang  bertanggung  jawab  langsung kepada  Presiden,  diperintahkan  oleh Undang-Undang  untuk  mengajukan prakarsa  kepada  Presiden  dalam  hal pengajuan pembentukan peraturan perundang-undangan sepanjang menyangkut  di  bidang  pemerintah,  di bidang   obat   dan  makanan   dalam rangka  mengambil  suatu  kebijakan
terhadap
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM)  dalam  hal  terkait  adanya pelanggaran  terhadap  izin  beredarnya suatu obat dan makanan yang mengandung  zat  yang  berbahaya mempunyai  aturan  dan  sanksi  yang tegas sesuai dengan ketentuaan perundang-undangan  yang  berlaku untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku :
Sudikno  Mertokusumo,  1999.    Mengenal Hukum  Suatu  Pengantar,  Cet.  Kedua,
Yogyakarta: Liberty,

## Janus  Sidabalok,  2006.  Hukum  Perlindungan
Konsumen  di  Indonesia,  Bandung:  PT.
Citra Aditya Bakti,
Lubis.  M.  Solly,  1994.  Filsafat  Ilmu  dan Penelitian, Bandung: CV. Mandar Maju,

## Nasution.  A.Z,  2001.  Hukum  Perlindungan
Konsumen,  Suatu  Pernyataan,  Cetakan
Kedua Jakarta: Diadit Media,
Waluyo.  Bambang,  1996.  Metode  Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,
Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Perpres No. 80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan
Internet https://health.detik.com/read/2018/02/15/2015 36/3869860/763/penjelasan-resmi-bpom-soal- isu-keamanan-albothyl diakses tanggal 26 fubruari 2018