## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.727

## Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)
Fuadhi Faktawan 1 , Izzy Al Kautsar 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Correspondence email: fuadhi.pasca18@mail.umy.ac.id, alkautsarizzy@gmail.com
Abstrak. Perkembangan sistem tilang harus semakin dinamis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran lalu lintas. Di  Yogyakarta  sendiri  pada  awal  penggunaan  metode  penilangan  berbasis  E-TLE  yang  dimulai  pada  pertengahan  2020  lalu, berhasil merekam 315 pelanggar lalu lintas di wilayah hukum kota Yogyakarta, namun penggunaan metode ini ,masih mendapat penolakan  oleh  beberapa  pengendara  lalu  lintas.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektivitas  penggunaan  tilang elektronik  yang  diterapkan  di  wilayah  hukum  kota  Yogyakarta  dan  menganalisa  aspek  keadilan  dalam  denda  tilang  elektronik serta  ukuran  keadilan  dalam  praktek  e-tilang  saat  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  yuridis  dengan pendekatan statute  approach dan concept  approach .  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  penggunaan  tilang  elektronik  bagi penegak  hukum  dan  pengendara  kendaraan  bermotor  di  wilayah  hukum  kota  Yogyakarta  menunjukan  peningkatan  pada  aspek ketertiban.  Bagi  penegak  hukum,  oknum  yang  melakukan  praktek  suap  menjadi  terminimalisir  sedangkan  bagi  pengendara bermotor merangsang sikap tertib berlalu lintas. Secara konsep keadilan, penggunaan tilang elektronik telah memperhatikan aspek keadilan hukum dari sisi formal prosedural dan aspek keadilan substantif.

## Kata Kunci : E-Tilang, Keadilan, Lalu Lintas
Abstract.  The  development  of  ticketing  system  must  be  more  dynamic  to  solve  various  problems  of  traffic  violations.  In Yogyakarta, an electronic based assessment method that began in mid-2020 managed to record 315 traffic violations, but the use of this electronic ticketing is still being rejected by some traffic users. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the use of e-traffic ticketing which is applied in the legal area of Yogyakarta city and to analyze the aspects of justice in electronic ticket  fines  and  measures  of  justice  in  the  current  practice  of  e-traffic  tickets.  This  study  uses  a  juridical  normative  research method with a statue approach approach and a concept approach. The result of this research is that the use of electronic tickets for law enforcement and motor vehicle drivers in the legal area of Yogyakarta City shows an increase in the aspect of order. For law enforcement, people who practice bribery are minimized, while for motorists it stimulates an orderly attitude in traffic. In the concept of justice, the use of electronic ticketing has paid attention to aspects of legal justice from the procedural formal side and aspects of substantive justice.

## Keyword: E-Traffic Ticketing, Justice, Traffic

## PENDAHULUAN
Sistem transportasi dan alat moda transportasi merupakan suatu hal yang penting bagi pergerakan aktivitas dan mobilitas penduduk di daerah tertentu, utamanya terdapat pada daerah yang padat penduduk. Transportasi  merupakan salah  satu  unsur  penting  dalam  merubah  sistem  kota  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien.  Konsekuensinya  pelanggaran lalu  lintas  terasa  sangat  biasa  untuk  ditemui  terlebih  pelanggaran  yang  menyebabkan  sebuah  insiden  lalu  lintas; kecelakaan  dan  kemacetan.  Bentuk  dari  pelanggaran  lalu  lintas  berupa  penerobosan  lampu  lalu  lintas,  pelanggaran marka,  dan  kelengkapan  surat-surat  mengemudi. 1 Sehingga  memerlukan  upaya  penegakan  hukum  yang  efektif  dan efisien dengan menggunakan tilang elektronik, dalam rangka  mencegah adanya kebiasaan melanggar yang dilakukan oleh  pengendara  lalu  lintas,  maka  aparat  penegak  hukum,  yaitu  polisi  diberikan  wewenang  untuk  mengawasi  dan melakukan penindakan berupa tilang di jalan raya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Penindakan  oleh  jajaran  polisi  lalu  lintas  biasanya  dilakukan  pada  saat terdapat  pelanggaran  dalam  berlalu  lintas,  baik  pada  saat  dilakukan  operasi  atau  ketika  polisi  melihat  adanya potensi/telah dilakukan suatu tindakan pelanggaran. 2
Perkembangan  sistem  tilang  harus  semakin  dinamis  untuk  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  pelanggaran lalu lintas yang semakin berkembang. Salah  satu masalah tersebut adalah minimnya kesadaran tertib lalu lintas yang menjadi  faktor  harus  ditegakkannya  hukum  acara  pidana  demi  tertib  lalu  lintas.  Hukum  acara  pidana  yang  dipakai dalam  menertibkan  lalu  lintas  adalah  hukum  acara  cepat,  yaitu  hanya  menggunakan  satu  orang  hakim  sidang  dan memakai satu alat bukti. Bukti pelanggaran tunggal ini biasanya kita ketahui dengan  nama tilang  yang berarti denda
1 Komang  Sastrini  And  I  Nyoman  Surata,  “Efektifitas  Tilang  Elektronik  (E-Tilang)  Bagi  Pelanggar  Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng,” Kertha Widya 6, No. 2 (2018): 44–63.
2 Rahman  Amin,  Alfin Pratama,  And Iren Manalu, “Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran  Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya,” Kerta Bhayangkara 14, No. 2 (2020): 134–55.
Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar, Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)
yang  dikenakan  oleh  petugas  kepolisian  kepada  pengguna  jalan  yang  melanggar  peraturan.Hukum  acara  tertib  lalu lintas sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 3
Razia  tilang  yang  dilakukan  dalam  rangka  menertibkan  masyarakat  justru  menjadi  lahan  subur  praktik  suap yang dilakukan oleh penegak hukum. 4 Sering kita dengar baik dari berita maupun pembicaraan langsung bahwa dana yang  didapat  pihak  kepolisian  dalam  razia  tilang  tersebut  dikantongi  oleh  oknum-oknum  yang  tidak  seharusnya memiliki  dana  denda  tersebut.  Pemberlakuan  E-TLE  menggunakan  CCTV  untuk  memantau  keadaan  jalan  yang menjadi titik diberlakukannya tilang elektronik. Hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas dan  Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa “untuk  mendukung  kegiatan  penindakan  pelanggaran  di  bidang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  dapat  digunakan peralatan elektronik.”
Dalam perkembangannya, saat ini penerapan Tilang tidak hanya dilakukan secara konvensional oleh Polisi lalu lintas  di  jalan  raya,  namun  telah  menggunakan  peralatan  elektronik  berupa  kamera  CCTV. 5 Metode  ini  dapat mendeteksi  aktivitas  pengendara  kendaraan  bermotor  di  jalan  raya  sehingga  apabila  terjadi  pelanggaran  lalu  lintas maka  kamera  CCTV  tersebut  dapat  mengambil  foto  kendaraan  bermotor  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas tersebut  dan  digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  di  sidang  pengadilan  yang  secara umum  diatur  dalam  Pasal  243  ayat  (3)  huruf  d  dan  Pasal  272  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  serta  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  14  ayat  (3),  Pasal  23  dan  Pasal  28  Peraturan Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  dan  Penindakan Pelanggaran  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.Polri  telah  mempergunakan  system  ini  secara  serentak  di  beberapa wilayah  hukum,  salah  satu  polda  yang  menerapkan  sistem  tilang  elektronik  E-TLE  adalah  Polda  Daerah  Istimewa Yogyakarta. 6
Di  Yogyakarta  sendiri  pada  awal  penggunaan  metode  penilangan  berbasis  E-TLE  yang  dimulai  pada pertengahan  2020  lalu  yang  berhasil  merekam  315  pelanggar  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  kota  Yogyakarta,  namun mendapat sedikit penolakan oleh pengendara lalu lintas. 7 Sehubungan dengan itu, penerapan  Tilang elektronik dapat memberikan  kemudahan  bagi  polisi  lalu  lintas  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas yang terjadi di jalan raya, namun penerapan Tilang elektronik juga mempunyai permasalahan berkaitan dengan bukti rekaman kamera CCTV yang diambil pada saat pelanggaran lalu lintas terjadi diidentifikasi berdasarkan Tanda Nomor Kendaraan  Bermotor  yang  melakukan  pelanggaran  dan  kemudian  surat  konfirmasi  dikirimkan  ke  alamat  pemilik kendaraan  sesuai  dengan  data  registrasi  kendaraan  bermotor.  Hal  tersebut  menjadi  masalah  apabila  kendaraan bermotor  tersebut  sudah  berpindah  tangan  kepada  orang  lain  dan  pemilik  yang  baru  namun  belum  melakukan perubahan  identitas pemilik kendaraan yang  melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut,  maupun penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan. Maka satuan lalu lintas polda DIY tetap melakukan melakukan  razia,  baik  dalam  jangkauan  CCTV  atau  wilayah  yang  belum,  ini  juga  merupakan  langkah  jitu  dalam upaya sosialisasi secara langsung bagi masyarakat atas penggunaan tilang E-TLE di Yogyakarta. 8
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siti  Zubaidah  dan  Nurwahidah  Mansur  dalam  tulisan  berjudul  “Analisis Pelaksanaan Electronic  Traffic  Law  Enforcement Dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Lalu  Lintas”  lebih  menekankan terhadap  pengkajian  prosedur  penegakan  dan  penindakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas,  sedangkan  dalam tulisan ini lebih memberikan penekanan terhadap pengkajian aspek dan nilai keadilan pada penegakan hukum berlalu lintas dengan sistem tilang  elektronik. Penelitian  yang dilakukan oleh  Agung  Asmara, Wahyurudhanto, dan Sutrisno dengan  judul  “Penegakan  Hukum  Lalu  Lintas  Melalui  Sistem  E-Tilang”  mengkaji  pada  penerapan  tilang  elektronik berbasis  CCTV  terhadap  pelanggaran  berkendara  di  jalan  raya  secara  umum,  sedangkan  dalam  tulisan  ini  mengkaji sejauh  mana  efektivitas  penggunaan  tilang  elektronik  dalam  menekan  pelanggaran  lalu  lintas  di  wilayah  hukum Yogyakarta.
Maka  dalam  tulisan  ini  mencoba  untuk  mengetahui  sejauh  mana  efektifitas  pengendalian,  pengawasan,  dan penindakan  oleh  aparat  hukum  terhadap  penggunaan  CCTV  sebagai  mekanisme  tilang  elektronik  dan  menganalisa nilai  keadilan  pada  penerapan  denda  tilang  dengan  sistem  e-tilang  serta  mengukur  nilai  keadilan  setelah  berlakunya
3 Megawati Barthos, “Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan,” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 22 (2018): 739–57.
4 Ardi  Chandra,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Dalam  Menangani Razia Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya,” Legal Opinion 2, No. 1 (2014): 1–10.
5 Ambar Suci Wulandari, “Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia,” Al-Mabsut 14, No. 1 (2020): 1–10.
6 Andry Novelino, “Polisi Sebar Kamera Tilang Elektronik Di 4 Titik Yogyakarta,” 2021,
Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20210323124334-20-620933/.
7 Jauh Hari Wawan, “315 Kendaraan Kena Tilang Elektronik Di Yogyakarta,” 2020, Https://News.Detik.Com/Berita-Jawa- Tengah/D-5164052/.
8 Adika Faris Ihsan, “Ini Lokasi Kamera Tilang Elektronik Di Yogyakarta,” 2021,
Https://Www.Kompas.Com/Otomotif/Read/2021/03/24/120200915/.
Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar, Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)
praktek  tilang  elektronik  Sistem  tilang  elektronik  akan  menggantikan  sistem  tilang  manual  yang  menggunakan blanko/surat  tilang,  dimana  pengendara  yang  melanggar  akan  dicatat  melalui  aplikasi  yang  dimiliki  personel kepolisian. 9 Pada konsepnya, pembayaran denda tilang elektronik akan memberikan kemudahan bagi pelanggar untuk melakukan  pembayaran  denda.  Tapi  pada  faktanya,  masih  banyak  masyarakat  yang  masih  bingung  dalam menyelesaikan  pembayaran  denda  tilang  elektronik,  ditambah  terdapat  ketidakefektifan  pada  proses  pembayaran denda  dan  masih  terdapat  aspek  keadilan  yang  belum  berpihak  pada  masyarakat  umum  pada  penerapan  tilang elektronik.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini. 10 Objek  dari  kajian  ini  adalah  penerapan  tilang elektronik  di  wilayah  hukum  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Pendekatan  yang  digunakan  meliputi  pendekatan perundang-undangan  yaitu  menelaah  dan  mengkaji  seluruh  aturan  yang  berkaitan  dengan  regulasi  penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia, dan pendekatan konsep yaitu memberikan sudut pandang analisis dalam penyelesaian masalah melalui konsep dan/atau nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah aturan Lalu Lintas.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  teknik  studi  dokumen,  karena  tulisan  ini berangkat dari premis normatif. Teknik studi dokumen akan membantu dalam menganalisa kepastian terhadap sumber data  yang  terpercaya  dan  layak  digunakan  untuk  menentukan  tujuan  penelitian. 11 Sumber  data  dalam  tulisan  ini didapatkan dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam tulisan ini adalah UU Lalu Lintas dan  Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu. Bahan hukum sekunder dalam tulisan ini mencakup bahan bacaan seperti artikel dan buku.
Penelitian dengan metode dan pendekatan di  atas  akan diidentifikasi melalui teknik analisa kualitatif sehingga diharapkan  mampu  untuk  menjawab  permasalahan  secara  jelas  dan  terinci  serta  mendalam  mengenai  bagaimana efektivitas  program  E-Tilang  dalam  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  di  kota  Yogyakarta,  bagaimana  makna keadilan  dibalik  penggunaan  e-tilang  bagi  pihak  terkait,  dan  seberapa  jauh  ukuran  keadilan  pada  penindakan  tilang elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektivitas Penggunaan Tilang Elektronik di Wilayah Hukum Yogyakarta
Dalam  melakukan  aktivitasnya  masyarakat  tidak  bisa  dipisahkan  dari  fungsi  dan  peran  penting  sarana transportasi  dalam  menunjang  dan  mempermudah  mobilisasi  pergerakan  massa  dari  satu  titik  tempat  ke  tempat lainnya, dewasa ini masih banyak dijumpai di tengah masyarakat sarana transportasi yang tidak sesuai dengan aturan dan  ketentuan  perundang-undangan  sehingga  perlu  menyusun  peraturan  dan  ketentuan  tentang  pengoperasian  dan peruntukan  sarana  transportasi  yang  sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan  yang  berlaku.  Sebagai  dasar  penindakan terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  untuk  menanggulangi  permasalahan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  penggunaan sarana  transportasi  maka  pemerintah  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  secara  substantif  telah  mengatur  mengenai  penerapan  denda  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas. 12 Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas merupakan dampak dari pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan yang semestinya  dapat  ditanggulangi  dengan  menerapkan  sanksi  pidana  denda  terhadap  tindakan  pelanggaran  lalu  lintas, hal ini merupakan permasalahan yang dapat diangkat dalam pembahasan terkait bagaimana pandangan hukum pidana dalam  menanggulangi  permasalahan  pelanggaran  lalu  lintas  melalui  penerapan  sanksi  denda  melalui  tilang.  Sifat Penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap adanya tilang ini secara langsung akan memberikan edukasi  dan  efek  jera,  secara  yuridis  jika  dilihat  dalam  Pasal  1  ayat  2  Peraturan  Pemerintah  No.  80  Tahun  2012 menyatakan  bahwa  “penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  adalah  rangkaian  tindakan  yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”
9 Dessi Perdani Yuris And Rani Hendriana, “Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas,” Volksgeist 2, No. 1 (2019): 63–71.
10 Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris , Cet. Ke 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm 67
11 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2006). Hlm 26
12 Denico Doly, “Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan : Tantangan Dan Prospek,” Jurnal Dpr: Kajian 20, No. 3 (2015): 219–40.
Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar, Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)
Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar  peraturan. 13 Upaya  yang  dapat  dilakukan  pihak  kepolisian  untuk  menekan  tingginya  angka  pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif berupa tilang yang diharapkan selain untuk memberikan efek jera juga bertujuan  untuk  memberikan  sanksi  dengan  efek  mendidik  kepada  pelanggar.  Dalam  penindakan  pelanggaran peraturan  lalu  lintas  tertentu  tilang  merupakan  alat  utama  yang  diharapkan  mampu  menangani  permasalahan  berlalu lintas  terhadap  pengguna  jalan  yang  seringkali  melakukan  pelanggaran  peraturan  yang  telah  ditetapkan  undang- undang lalu lintas. Ada tiga fungsi utama dalam tilang yaitu: 14 (1) Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri, (2) Sebagai Pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera, (3) Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor.
Data  yang  dihimpun  penulis  melalui  website  Bappeda  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  menunjukan  tren dinamisasi pelanggaran lalu lintas selama periode waktu tahun 2017-2021, lihat dalam tabel berikut:
Tabel 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas Daerah Istimewa Yogyakarta 15 Tahun Jumlah Pelanggaran Jumlah Denda 2017 154.472 Rp 10.372.305.000 2018 404.250 Rp      727.931.000 2019 173.591 Rp 13.566.458.000 2020 74.819 Rp   3.966.307.000 2021* 10.196 Rp      852.545.000
Sistem  Tilang  yang  ada  selama  ini  belum  dikelola  dengan  baik  dan  belum  memberikan  efek  jera  bagi masyarakat pelanggar lalu lintas, hal ini terbukti dengan masih terjadinya penyimpangan oleh oknum sipil dan oknum anggota  polisi  untuk  saling  berkompromi  agar  dapat  lepas  dari  jeratan  hukum  dan  sanksi  tanpa  mengikuti  prosedur yang berlaku, pelaksanaan sanksi tilang dilakukan pada tingkat pencatatan akhir saja setelah sebelumnya pelanggaran- pelanggaran  yang  dilakukan  masyarakat  dicatat  dalam  surat  tilang  dan  terinventarisir  di  divisi  Administrasi.  Sistem informasi  setiap  pelanggaran  oleh  para  pengendara  di  jalan  raya  harus  dapat  menjadi  dasar  penindakan  pelanggaran dalam  tahapan  selanjutnya,  artinya  informasi  pelanggaran  yang  pernah  dilakukan  setiap  orang  harus  selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang. 16
Tentu harapan dari aparat hukum jajaran Polda DIY dalam melakukan tilang elektronik ini adalah menuai hasil berupa  ketertiban  masyarakat  dalam  berkendara  di  jalan  raya.  Ketertiban  masyarakat  bisa  terwujud  ketika  mereka takut  terhadap  hukum  atau  mengalami  rasa  jera  karena  telah  mendapatkan  sanksi. 17 Ketertiban  hukum  dan  ketaatan yang diharapkan ini merupakan wujud jika seorang pengendara kendaraan bermotor mentaati suatu aturan. Sikap takut yang  hadir  nya  dari  dalam  pengguna  fasilitas  lalu  lintas  terhadap  aparat  kepolisian  dan  sanksi  denda.  Melihat  hal tersebut diatas selain dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri dan aparat penegak hukum yang tegas dan berkualitas juga  sangat  diperlukan  adanya  pemberlakuan  sanksi  yang  tegas  dari  suatu  hukum  sangatlah  diperlukan  dalam penanganan  pelanggaran  lalu  lintas  agar  mampu  memberikan  efek  jera  bagi  pelanggar  yang  menganggap  enteng segala  peraturan.  Dalam  hukum  pidana  telah  ditetapkan  sanksi  bagi  pelanggaran  lalu  lintas,  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  tahun  2009 pada  Bab  XX  mengenai  Ketentuan  Pidana,  baik  ketentuan  pidana  kurungan  maupun pidana denda.
Harapan  tersebut  memiliki  potensi  besar  untuk  terwujud,  karena  penggunaan  tilang  elektronik  jika dibandingkan  dengan  daerah  hukum  lainya  terbilang  cukup  efektif  menekan  pelanggaran  lalu  lintas.  Seperti  dalam penelitian yang dilakukan oleh Chusminah, 18 dinyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas dari waktu ke waktu semakin marak  dijumpai  di  kota-kota  besar,  peningkatan  tersebut  atas  dasar  pencatatan  dalam  tilang  elektronik.  Artinya eksistensi  tilang  elektronik  mampu  menjadikan  tugas  aparat  penegak  hukum  lalu  lintas  menjadi  lebih  efisien  karena mampu merekam jejak pelanggaran secara signifikan. Ini menunjukan tingginya efektifitas alat bantu CCTV sebagai
13 Junef Muhar, “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas,” Journal Widya Yustisia 1, No. 1 (2014): 50–65.
14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 211-216.
15 Bappeda DIY, “Data Pelanggaran Lalu Lintas 2017-2021,” 2021, Bapedda.Jogprov.Go.Id/Dataku/ Data_Dasar/Index/.
16 Ib  Rahardian  dan  Ak  Dian,  “Program  Aplikasi  Berbasis  Wap  Untuk  Peningkatan  Akuntabilitas  Sistem  Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka,” Jurnal Online Ict-Stmik Ikmi 1, No. 1 (2011): 40–55.
17 Reza Iswanto, ‘Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Wajib Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan’, Wajah Hukum , 3.1 (2019), 30–41.
18 Sm  Chusminah,  R  Ati  Haryati,  And  Desi  Kristiani,  “Efektivitas  Implementasi  E-Tilang  Kendaraan  Bermotor  Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri,” Widya Cipta 2, No. 2 (2018): 3–9.
Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar, Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)
metode  tilang  elektronik  bagi  aparat  hukum.  Sikap  tertib  dan  sadar  hukum  berlalu  lintas  yang  masih  rendah  oleh masyarakat merupakan unsur yang menjadi faktor krusial meningkatnya pelanggaran lalu lintas di Indonesia. 19 Salah  satu  inovasi  dalam  menangani  tindak  pelanggaran  lalu  lintas  adalah  dengan  menggunakan  tilang elektronik,  tilang  ini  dinilai  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  membantu  tugas  manajemen  administrasi  di  institusi kepolisian  karena  memanfaatkan  teknologi  dengan  mendigitalisasi  seluruh  proses  tilang.  Teknologi  tilang  elektronik ini  selain  mempermudah  tugas  penegak  hukum  juga  mempermudah  masyarakat  yang  terbukti  melakukan  tindak pelanggaran  lalu  lintas  dimana  masyarakat  dapat  memanfaatkan  teknologi  tilang  elektronik  sehingga  dapat mengetahui  besaran  biaya  sanksi  denda  yang  harus  dibayarkan  secara  langsung. 20 Dengan  sistem  operasi  berbasis komputer  dan  android  kepolisian  sebagai  user  akan  mengoperasikan  tilang  elektronik  disisi  lain  kejaksaan  sebagai eksekutor  akan  mengakses  sistem  dengan  menggunakan  sistem  online  melalui  website/situs  internet  dalam  proses sidang manual. Pada sistem tilang elektronik penggunaan kertas tilang/bukti pelanggaran dapat diminimalisir sehingga bersifat  paperless  karena  fungsi  dari  tilang  elektronik  ini  adalah  bukan  sebagai  pengantar  pembayaran  denda  ke Bank/Panitera. aplikasi ini hanya mengirim reminder/pengingat berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan  Polisi  mengenai  kronologis  tilang  yang  akan  diberikan  kepada  pengadilan  atau  kejaksaan  yang  memiliki website dengan integrasi database yang sama. 21
E-tilang  memberikan  suatu  kesempatan  kepada  pelanggar  untuk  menitipkan  denda  langsung  ke  bank  dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking , ATM, atau datang sendiri ke teller. Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar.  Setelah menyelesaikan pembayaran, petugas yang menilang akan  menerima  notifikasi  pada  ponselnya.  Pelanggar  bisa  menebus  surat  yang  disitanya  langsung  dengan  cukup menyerahkan  tanda  bukti  bayar,  maupun  mengambilnya  di  tempat  yang  disebut  dalam  notifikasi.  Untuk  tilang  yang menggunakan proses manual atau masih menggunakan slip merah namun pelanggarnya menghendaki untuk mengikuti sidang maka yang dilakukan prosesnya sama . Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan tersebut, biasanya proses ini akan membutuhkan waktu seminggu  hingga  dua  minggu.  Proses  tilang  yang  dilakukan  adalah  berdasarkan  hasil  rekaman  CCTV  yang  telah dipasang  di  beberapa  titik.  Seluruh  CCTV  yang  dipasang  itu  telah  terkoneksi  dan  dikendalikan  langsung  dengan Automatic Traffic Control System (ATCS) di Kantor Dinas Perhubungan. Para pengendara yang melintas di area yang telah  terpasang  CCTV  ini  jika  terindikasi  melakukan  pelanggaran  maka  secara  otomatis  CCTV  akan  menangkap gambar  pelanggar  lengkap  dengan  plat  nomor  kendaraan  yang  digunakan  saat  melakukan  pelanggaran  sehingga mudah  untuk  dilacak.  Setelah  tertangkap  oleh  CCTV,  gambar  hasil  tangkapan  akan  diproses  oleh  pihak  terkait  dan kemudian  surat  tilang  akan  dikirimkan  ke  alamat  pemilik  kendaraan  sesuai  plat  nomornya.  Karena  kepemilikan Kendaraan  juga  melekat  tanggung  jawab  dan  segala  hal  yang  terjadi  oleh  unit  kendaraan  tersebut  maka  surat  tilang akan  diarahkan  kepada  pemilik  kendaraan.  Sesuai  dengan  UU  ITE,  rekaman  CCTV  merupakan  alat  bukti  yang  sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Bilamana surat tilang telah diterima oleh pelanggar lalu lintas, maka dirinya bisa  melaksanakan  pemenuhan  denda(besaran  denda  adalah  sesuai  dengan  jenis  pelanggaran  berdasarkan  UU  Lalu Lintas)  melalui  bank  dan  selanjutnya  atas  pelunasan  denda  tersebut  didapatkan  bukti  pembayaran  denda  untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri tempat pelanggaran terjadi.
Gambar 1 . Alur Proses Penyelesaian Tilang Elektronik
19 Elsania  Natasya  Susilo,  K  Arvian  Fahmi,  And  Z  Ahmad  Januar,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pengguna  Gps  Saat Mengendarai Kendaraan” 13 (2020): 196–205.
20 Siti  Zubaidah  And  Nurwahidah  Mansyur,  “Analisis  Pelaksanaan  Electronic  Traffic  Law  Enforcement  Dalam  Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas,” Al-Amwal 4, No. 2 (2019): 166–74.
21 Subhave Sandhy, ‘Aplikasi Tilang Berbasis Android’ (Universitas Ilmu Pakuan Bogor, 2016). h 52
Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar, Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)
Proses tilang seperti alur di atas telah banyak digunakan di berbagai Negara, menghasilkan wujud efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penerapan pelaksanaan E-TLE ( Electronic Traffic Law Enforcement ) pengguna lalu lintas dan aparat kepolisian. 22
Penggunaan  kertas  sebagai  tanda  bukti  pelanggaran  tidak  digunakan  dalam  penggunaan  sistem  digital  pada tilang  elektronik  sehingga  mengurangi  biaya  kertas  serta  lebih  ekonomis  dan  efisien,  semua  tindak  pelanggaran  lalu lintas  dicatat  oleh  sistem  digital  dengan  kata  lain  pilihan  untuk  menerapkan  tilang  elektronik  adalah  pilihan  yang sangat  efektif  dan  efisien. 23 Efisiensi  dalam  manajemen  administrasi  dari  sisi  tugas  kepolisian  diciptakan  dengan memanfaatkan  teknologi  dalam  seluruh  proses  tilang  dan  sistem  digitalisasi  notifikasi  waktu  persidangan  yang dikirimkan  kepada  pelanggar  lalu  lintas  maka  dengan  demikian  masyarakat  pelanggar  lalu  lintas  tidak  harus  secara fisik melakukan antrian dalam proses persidangan perkara. Kesadaran hukum dan budaya tertib lalu lintas merupakan faktor utama dalam terciptanya lalu lintas yang kondusif sehingga diharapkan dengan adanya informasi terkait tilang elektronik  dan  kategori  pelanggaran  lalu  lintas  beserta  sanksi  dan  hukumannya  masyarakat  akan  takut  untuk melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  dan  akan  lebih  berhati-hati  dalam  menggunakan  dan  mengoperasionalkan kendaraan  sehingga  pelanggaran  dan  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  diminimalisir  disisi  lain  transparansi  dan akuntabilitas  penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugas,  fungsi  dan  wewenang  dalam  penertiban  pelanggaran  lalu lintas dapat terjaga. 24
Dalam hukum pidana di  Indonesia terdapat beberapa jenis pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana mati dan pidana denda, jenis pidana pokok denda meupakan jenis pidana tertua. 25 Dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum  atau  menebus  kesalahan  dengan  kewajiban  pembayaran  sejumlah  uang  tertentu  atas  pelanggaran  aturan, ketentuan  dan  larangan  yang  telah  dilakukan  merupakan  pengertian  sanksi  denda  yang  saat  ini  secara  umum  telah dikenal oleh masyarakat. dalam buku III KUHP dan Undang-undang diluar KUHP Pidana denda diancamkan sebagai unsur  alternatif  dengan  pidana  kurungan  terhadap  hampir  semua  pelanggaran  yang  ditentukan.  Ukuran  atau kesamarataan pidana denda sebagai alternatif atau sebagai pengganti penjara atau kurungan, dalam perkembangannya, masih fluktuatif namun  demikian ranah pidana denda  hanya dapat disejajarkan atau disamaratakan dengan ancaman pidana  untuk  kejahatan  ringan,  kejahatan  karena  kealpaan,  pelanggaran,  atau  pidana  penjara  jangka  pendek  lainnya. Dapat  dilihat  dari  perkembangan  pembentukan  Undang-undang  diluar  KUHP. 26 Denda  kebanyakan  dibayarkan  di pengadilan,  namun  pada  Negara  tertentu  polisi  dapat  menjatuhkan  tilang  terhadap  pengemudi  yang  melanggar  lalu lintas.
Dalam  sistem  pemidanaan  pelanggaran  Lalu  Lintas,  pelanggaran  lalu  lintas  merupakan  pelanggaran  terhadap norma  dan  klausul  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  1992, dengan  perkembangan  regulasi maka  Undang  Undang  Nomor  14  Tahun  1992  dinyatakan  tidak  berlaku  dan  digantikan  dengan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Dengan regulasi terbaru tersebut maka pidana denda dirumuskan  dengan  penerapan  sanksi  pidana  yang  lebih  berat  bagi  pelanggaran  lalu  lintas  dibandingkan  dengan regulasi-regulasi sebelumnya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 yang menyebutkan: “Dalam  hal  menentukan  maksimum  uang  titipan  untuk  pelanggaran  yang  bersifat  ringan,  sedang,  dan  berat,  Ketua Pengadilan  Negeri  agar  memperhatikan  secara  teliti  keadan  sosial  dan  ekonomi  di  wilayah  hukumnya  masing- masing.”  Dengan  ditetapkannya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  tersebut  maka  ukuran  jumlah  maksimum  dan minimum dalam penerapan dan penjatuhan sanksi pidana denda pada setiap daerah harus memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat dalam hal kemampuan sosial dan ekonominya. 27 Surat edaran tersebut tidak mengikat, namun ketentuan  yang  ada  didalamnya  secara  umum  dipatuhi  oleh  Pengadilan  Negeri,  dengan  alasan  untuk  mengurangi keanekaragaman (disparitas) pemidanaan denda. 28
Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat akan berkoordinasi untuk merumuskan  tabel  denda  tilang  yang  akan  menjadi  pedoman  dalam  penerapan  pidana  denda  tilang,  besaran  denda tilang di masing masing daerah dapat bervariatif sesuai kemampuan dan kondisi  sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar  pertimbangan  pelaksanan  penerapan  pidana  denda.  Dalam  hal  pembuatan  kesepakatan  di  tingkat  daerah  untuk
22 A. Y Putri, E. Effendi, and L Diana, ‘Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Oleh  Kepolisian  Resor  Kota  Pekanbaru’, Jurnal  Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum , 2.2 (2015), 1–15.
23 Abdul Azis, Dias Ayu, And Albertus Novia, “Prototype Data Warehouse Aplikasi Em-Tilang,” Simada 1, No. 2 (2018): 150–58.
24 Agung Asmara, Wahyurudhanto, And Sutrisno, “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang,” Jurnal Ilmu Kepolisian 13, No. 3 (2019): 187–202.
25 Ferdricka  Nggeboe,  “Suatu  Tinjauan  Tentang  Pidana  Denda  Dalam  Hukum  Pidana  Positif  Indonesia  Dan  Rancangan KUHP,” Legalitas 2, No. 1 (2017): 86–105.
26 Ar Suhariyono, Pembaruan Pidana Denda Indonesia (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012). h 24
27 Selfina Susim, “Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusanya Dalam Rancangan Kuhp,” Lex Crimen 4, No. 1 (2015): 225–34.
28 Suhariyono. Supranote 1
Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar, Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)
menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayarkan oleh para pelanggar lalu lintas masih mengacu pada Surat Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  1993  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Tata  Cara  Penyelesaian Perkara  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Jalan  Tertentu,  dengan  dikeluarkannya  SEMA  ini  maka  dapat  dimaknai  sebagai kesepakatan bersama dalam menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh pelanggar lalu lintas dengan memperhatikan  kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  setempat  dan  SEMA  ini  merupakan  produk  kesepakatan bersama  antara  Mahkamah  Agung  bersama  dengan  Menteri  Kehakiman,  Jaksa  Agung  dan  Kepala  Kepolisian Republik  Indonesia  yang  disahkan  pada  tanggal  19  juni  1993,  sehingga  menjadi  dasar  hukum  dalam  menentukan besaran denda tilang dalam pelaksanaan penerapan pidana denda pelanggaran lalu lintas. 29
Sesuai Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Jalan  Tertentu  maka  untuk  menentukan  kisaran  besarnya pidana  denda  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat, 30 setelah  dilakukan  kesepakatan bersama Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor/Kota Besar. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk  tertulis  sebagai  pedoman  bagi  polisi  dalam  melakukan  penindakan  bagi  para  pelanggar  lalu  lintas  dan  bagi Hakim dalam memutuskan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh pelanggar untuk disetorkan kepada negara melalui  jaksa  selaku  eksekutor  negara.  Ketua  Pengadilan  menuangkan  dalam  tabel  jenis  pelanggaran  dan  besarnya pidana  denda  yang  kemudian  menjadi  acuan  bagi  Hakim  dalam  memutuskan  besarnya  pidana  denda  yang  harus dibayarkan  kepada  negara  oleh  pelanggar  setelah  sebelumnya  terjadi  kesepakatan  lisan  antara  ketiga  pihak  Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian.

## Prinsip Keadilan Dalam Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik
Perhatian  pada  praktek  berhukum  sebaiknya  berdasar  pada  aspek  keadilan.  Melihat  Negara  Indonesia  sebagai Negara  hukum  maka  selayaknya  dalam  memandang  aspek  keadilan  perlu  merujuk  pada  dasar  dan  pedoman  negara yaitu Pancasila. Sila yang menghargai aspek keadilan adalah sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima  “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”,  maka  perlu  kiranya  isi  dari  sila  ini  dilaksanakan  sebaik- baiknya  dalam  bernegara  sebagai  tiang  kehidupan  bangsa.  Berdasarkan  sila  tersebut  penjaminan  terhadap  nilai keadilan  harus dilaksanakan dalam hal kemanusiaan dan  sosial. Keterbatasan dalam memahami  hukum menjadi titik lemah  bagi  masyarakat  Indonesia.Jarang  dari  mereka  yang  mampu  memahami  nilai  yang  terkandung  dalam  hukum positif,  hal  ini  dikarenakan  akses  masyarakat  terhadap  aturan  hukum  dinilai  sulit,  mereka  belum  mengetahui  atau setidaknya belum dilakukan sosialisasi.Hal ini menyebabkan kedudukan mereka di mata aparat hukum menjadi lemah, padahal pada dasarnya  kedudukan orang satu dengan lainya adalah setara.Bahkan  justru menjadi korban dari  hukum itu sendiri melihat realitas ini keberpihakan penegak hukum pada masyarakat lemah adalah sebuah keniscayaan karena bagaimanapun moral daripada hukum adalah keadilan.
Menurut  Gustav  Radbruch, 31 dalam  melakukan  kegiatan  berhukum  sebaiknya  memperhatikan  unsur  keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam  teorinya,  akan tepat dan baik jika seorang praktisi  hukum memperhatikan unsur- unsur  ini,  tetapi  dalam  praktek  akan  sangat  sulit.  Tidak  mungkin  jika  ketiga  unsur  ini  dilaksanakan  secara proporsional,  pasti  harus  ada  yang  dikorbankan.  Tidak  adanya  unsur  kejelasan  dalam  hukum  menyebabkan  subyek hukum tidak mendapatkan kepastian atas hak dan kewajiban nya. Namun jika hanya terfokus pada nilai kepastian saja, hanya  akan  membuat  rasa  keadilan  dikorbankan.  Tapi  perlu  diperhatikan  juga  bahwa  unsur  dalam  kepastian  hukum merupakan sebuah anugerah bagi mereka yang mencari keadilan dalam konteks eksistensi kesewenang-wenangan dan arogansi penegak  hukum saat melaksanakan tugas. Kepastian hukum menjamin hak dan  kewajiban tiap orang, tanpa adanya kepastian hukum tentu tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat tidak dapat dipertanggungjawabkan di mata  hukum.  Kepastian  hukum  akan  terealisasikan  dengan  baik  di  masyarakat  apabila  dalam  proses  pembuatan regulasi  tertentu  norma-norma  dasar  yang  baik,  jelas  dan  runtut  dijadikan  sebagai  ruh  undang-undang,  selain  itu implementasi  hukum  dalam  masyarakat  juga  perlu  diperhatikan  melalui  pengawasan  dan  monitoring  pelaksanaan tilang  elektronik.  Dengan  kata  lain  kepastian  hukum  itu  berarti  tepat  hukumnya,  subjeknya  dan  objeknya  serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.
Pada konteks keadilan dalam denda tilang, penulis juga merujuk pada unsur-unsur yang harus ditegakan dalam hukum,  yaitu  kepastian,  kemanfaatan  dan  keadilan.  seorang  penegak  hukum(polisi)  ketika  menangani  dan memutuskan apakah pengendara lalu lintas layak untuk diberikan sanksi berupa denda, tentunya tidak hanya terpaku
29 Sandy  Afriansyah  And Tarmizi,  “Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di  Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 1, No. 2 (2017): 132–45.
30 Agam  Syarief,  ‘Analisa  Dasar  Pemikiran  Hakim  Dalam  Penerapan  Pidana  Denda  Dalam  Perkara  Pelanggaran  Lalu Lintas Di Pengadilan Sukoharjo’ (Universitas Sebelas Maret, 2009). h 45
31 Sudikno  Mertokusumo  dalam  Dolly,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan : Tantangan Dan Prospek.”
Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar, Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)
pada  aturan  normatif  saja.  Untuk  mendapat  keadilan  substantif,  para  penegak  hukum  tidak  hanya  sekedar  menjadi corong UU, tapi dituntut untuk “menemukan hukum” dalam proses hukum itu sendiri, bahkan jika perlu menemukan hukum  dalam  proses  sosial.  Sehingga  para  hakim  tidak  sekedar  tahu  dan  paham  secara  yuridis-normatif,  tapi  juga yuridis-sosiologis. 32
Gambar 2 . Penerapan Tujuan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
Penindakan lalu lintas dilihat melalui pendekatan tujuan hukum yaitu keadilan, memiliki sudut pandang dalam tataran  keadilan  substantif  dan  keadilan  prosedural.  Bilamana  aparat  penegak  hukum  memberatkan  pelanggar  lalu lintas  terhadap  keadilan  prosedural  maka  nilai  kepastian  hukum  akan  tercapai  tanpa  mengindahkan  segala  alasan. Namun sebaliknya bilamana keadilan substantif yang dijadikan sebagai dasar pemberian sanksi berupa teguran, maka nilai  kepastian  hukum  tidak  terwujud.  Perlu  diingat  bahwa  hukum  secara  fundamental  berkeinginan  untuk mewujudkan  keadilan  dalam  jenis  apapun  tergantung  pada  dimensi  masyarakat  tertentu.  Upaya  untuk  mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan suatu rangkaian proses yang dinamis dan memakan  waktu yang lama.
Apabila  penegak  hukum  dihadapkan  pada  masalah  hukum  terutama  yang  menyangkut  masyarakat  lemah  atau miskin,  hendaklah  penegak  hukum  tersebut  mengetahui  dan  mempelajari  latar  belakang  timbulnya  masalah  hukum tersebut sehingga dalam menggali kasus dimaksud, hakim dapat mewujudkan keseimbangan hukum. Aparat penegak hukum  terutama  para  hakim  yang  menjadi  sasaran  bagi  para  pencari  keadilan,  terutama  masyarakat  lemah,  haruslah memiliki  kemampuan  interpretasi,  yakni  usaha  untuk  menggali,  menemukan,  dan  memahami  nilai-nilai  dan  norma- norma  yang  hidup  berkembang  dalam  masyarakat,  untuk  dijadikan  sebagai  bahan  (dasar)  pertimbangan  dalam menyusun  hukum  dan  menetapkan  suatu  keputusan  dalam  menyelesaikan  suatu  permasalahan  yang  timbul  dalam masyarakat,  sehingga  akan  terwujud  tujuan  hukum  itu  sendiri,  yakni  keadilan. 33 Keadilan  akan  terbentuk  melalui hukum yang baik dan tepat, pada konsep nya hukum ini terbentuk oleh prakarsa dari penegak hukum. Maka tercipta nya tujuan hukum cenderung dipengaruhi oleh attitude dari aparat. Bilamana proses penegakan hukum dalam wujud kebenaran dan keadilan telah dilaksanakan dengan tepat, maka unsur adil dan benar akan dapat dirasakan dan terlihat oleh masyarakat. Dalam hal menegakan nilai keadilan dan  kebenaran pada pelanggaran lalu  lintas, sebelum  ada  nya metode  penggunaan  CCTV,  penegak  hukum  seringkali  merasa  kesulitan  ketika  para  pelanggar  berhasil  meloloskan diri  dari  operasi  razia  yang  dilakukan  di  jalan  raya.  Maka  inilah  urgensi  adanya  penggunaan  metode  baru,  dalam rangka menegakan keadilan dan kebenaran bagi mereka yang telah melanggar aturan lalu lintas, melalui penggunaan CCTV untuk merekam indikasi pelanggaran lalu lintas.
Penerapan  tilang  elektronik  juga  mampu  mewujudkan  sikap  aparat  hukum  yang  konsisten  dan  berintegritas ketika  sedang  melakukan  tugas  dan  melaksanakan  wewenang  dalam  penegakan  hukum  pelanggaran  berlalu  lintas. 34 Selain  itu,  seperti  telah  disebutkan  di  atas,  bahwa  sistem  tilang  elektronik  memberikan  solusi  bagi  pihak  kepolisian bilamana sulit untuk melacak pelanggar lalu lintas, karena seluruh data pelanggaran akan  tercatat dalam sistem yang terstruktur  dan  sistematis.  Konsekuensinya  bagi  aparat,  tidak  akan  terjadi  penumpukan  massa  di  jalan  raya(saat melakukan  razia)  dan  penanganan  pelanggaran  lalu  lintas  tidak  akan  terlewat.  Konsekuensi  positif  bagi  masyarakat, tentu  melalui  sistem  tilang  elektronik,  mampu  mengikuti  alur  penyelesaian  pelanggaran  lalu  lintas  secara  transparan selain  itu  masyarakat  dapat  mendapatkan/akses  segala  bentuk  tindakan  yang  merupakan  pelanggaran  lalu  lintas
32 Fawaidurrahman,  “Dilema  Keadilan  Hukum  Di  Indonesia  Membendung  Keadilan  Prosedural  Menuju  Substansial.,” 2010,  Https://Fawaidroh.Wordpress.Com/2010/01/12/Dilema-Keadilan-Hukum-Di-Indonesia-Membendung-Keadilan-Prosedural- Menuju-Substansial.
33 Ali Zainudin, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h 78
34 Sona  Seki  Halawa  and  Mukhlis,  "Penerapan  Sanksi  Denda  Tilang  Bagi  Pelanggar  Lalu  Lintas  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru", JOM Fakultas Hukum , 2.1 (2015), 1–15.
Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar, Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)
sekaligus  bentuk  sanksi  yang  akan  diterima  akibat  tindakan  pelanggaran  lalu  lintas.  Konsekuensi  ini  bisa  berpotensi untuk mewujudkan sikap sadar hukum masyarakat terhadap aturan lalu lintas. 35

## Mengukur Keadilan dalam Penegakan E-Tilang Bagi Pihak-Pihak Terkait
Bilamana  proses  penegakan  hukum  dilaksanakan,  sering  kali  terjadi  pertentangan  antara  unsur  keadilan  dan kepastian,  pertentangan  wujud  abstrak  dari  unsur  keadilan  dibenturkan  dengan  wujud  kenormatifan  dari  unsur kepastian yang prosedural. Pembenaran terhadap aturan hukum yang tidak mencerminkan nilai prosedural masih bisa dibenarkan  sepanjang  abstraksi  keadilan  terakomodir,  atau  sebaliknya  sepanjang  penegakan  hukum  yang  berinduk pada unsur yang normatif adalah benar walaupun tidak mewujudkan keadilan. Sehingga proses menerapkan hukum di masyarakat  tidak  saja  sebatas law  enforcement ,  tetapi  perlu  memperhatikan  pula peace  maintenance ,  karena  proses berhukum  sejatinya  merupakan  rangkaian  menyelaraskan  antara  dasolen  dan  dasein  yang  bermuara  pada  nilai kedamaian.
Saat ini salah satu bentuk penyelarasan unsur keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum lalu lintas adalah proses  penyelesaian  tilang  elektronik  yang  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  proses  tilang  konvensional.  Adil  bagi pelanggar,  karena  bukti  pelanggaran  terekam  dengan  jelas  melalui  metode  penerapan  CCTV,  tidak  seperti  tilang konvensional yang cenderung bergantung pada indra penglihatan seorang aparat yang mana sebagai manusia bisa saja melakukan  kesalahan.  Kepastian  Hukum  juga  terwujud  melalui  prosedur  yang  diterapkan  sesuai  dengan  aturan  lalu lintas  yang  berlaku. 36 Keadilan  yang  terwujud  bagi  aparat  penegak  hukum  pelanggaran  lalu  lintas  adalah  terjaganya kehormatan  aparat.  Informasi  yang  termuat  di  literatur  media  dan  baca  masyarakat  bahwa  terdapat  tindakan menyimpang dari oknum anggota kepolisian dalam melakukan pungutan liar atau bisa disebut pungli yang dilakukan kepada pelanggar adalah tidak benar.
Pasal 4 huruf (b) Peraturan Kepala Korps  Lalu  Lintas Kepolisian Negara Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2018  belum  terlaksana  dengan  tepat  sasaran  terhadap  pelayanan  e-tilang,  hal  ini  disebabkan  mekanisme  yang demikian  justru  terasa  amat  panjang  memakan  waktu  pelanggar  lalu  lintas.  Padahal  seharusnya  mekanisme penyelesaian  pelanggaran  e-tilang  itu  bersifat  sederhana,  cepat,  dan  mudah  dilaksanakan.Proses  ini  justru mencerminkan  ketidakadilan  bagi  pelanggar  lalu  lintas.  Fakta  praktek  e-tilang  menunjukan  bahwa  terdapat ketidakefektifan (2x proses yang sama) dalam melakukan pendaftaran pengemudi/pemilik yang menjadi pelanggar, ini merupakan  konsekuensi  hukum  diterbitkannya  petunjuk,  pelaksanaan,  dan  tata  cara  penyelesaian  pelanggaran  lalu lintas yang memuat bahwa “penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas harus disertai lembar surat tilang yang mana blangko No.14 pernyataan/keterangan tersangka/pelanggar bahwa telah melakukan pelanggaran” 37
Apabila  dalam  penerapan  mekanisme  e-tilang  ini  pada  tahap  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  aparat  hukum dirasa belum optimal maka ini tidak  adil bagi masyarakat. Hingga tulisan ini dibuat, masih banyak masyarakat yang belum  mengetahui  apa  itu  E-Tle,  bagaimana  penerapanya,  dan  bagaimana  prosedur  bagi  pelanggar.  Ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap segala proses tilang elektronik ini termanifestasi dalam  hasil data jumlah e-tilang yang masih minim dibandingkan tilang konvensional, salah satu faktor nya adalah pengetahuan masyarakat tentang e-tilang yang ada. 38
Masih  terdapat  potensi  kecurangan  mekanisme  e-tilang  yang  dapat  dilakukan  oleh  oknum  aparat  hukum.Perlu kiranya  aparat  hukum  memiliki  integritas  tinggi  dalam  menjalankan  tugas  nya  di  lapangan  terlebih  bagi  polisi  lalu lintas. Jika aparat hukum tidak memiliki integritas dan nilai kejujuran yang tinggi, maka pasti akan menemukan “akal dan celah” dalam penerapan e-tilang.Kewenangan untuk melakukan tilang lalu lintas hanya diberikan kepada polisi.. Jika si petugas Polisi berbuat curang, bisa saja dia memutuskan untuk tidak mencatat pelanggaran di aplikasi e-tilang. Apalagi  bila  sebelumnya  sudah  ada  “tawar-menawar”  dengan  pengendara.  Kemungkinan  ini  bisa  terjadi  mengingat besarnya denda maksimal yang harus dibayar. 39
Salah  satu  keuntungan  penggunaan  mekanisme  layanan  e-tilang  adalah  bagi  siapapun  yang  melakukan pelanggaran  maka  imbasnya  ialah  mereka  akan  mendapatkan  bentuk  sanksi  dari  tindakan  mereka  tersebut  berupa denda  atau  hukuman  yang  memiliki  porsi  sama  antara  satu  sama  lain,  tanpa  adanya  unsur  membeda-bedakan  jenis sanksi,  semua  sanksi  yang  diberikan  sama  rata.  inilah  bentuk  keadilan  yang  proporsional  pada  mekanisme  e-tilang.
35 Jupri,  Yoslan  Koni,  and  Roy  Marthen  Moonti,  ‘Penyelesaian  Perkara  Lalu  Lintas  Berbasis  Elektronik  Dalam  Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar’, Al Ishlah , 23.2 (2020), 167–85.
36 Arif  Fansuri,  ‘Sistem  Tilang  Elektronik  Terhadap  Pelanggar  Lalu  Lintas  Berdasarkan  Perma  Nomor  12  Tahun  2016’, Ijtihad , 34.2 (2019).
37 Lutfina Zunia Apriliana And Nyoman Serikat Putra Jaya, “Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang,” Jurnal Komunikasi Hukum 5, No. 2 (2019): 1–11.
38 Anakletus  Mardi  Wayne,  “Efektivitas  Penerapan  E-Tilang  Dalam  Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Di  Wilayah Hukum Polres Banyumas,” Police Studies Review 4, No. 2 (2020): 57–120.
39 Robinsar Ganang Bagus Priyo Sambodo, “Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kota Jambi Dalam Mewujudkan Smart City” (Universitas Jambi, 2021). h 56
Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar, Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)
Hal  ini  dikarenakan  segala  sanksi  telah  diatur  secara  mendetail  oleh  sebuah  sistem  yang  mana  pengaturan  dan pelaksanaanya  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwenang.  Tidak  ada  negosiasi  antara  polisi  dan  pelanggar.  Jelas,  sistem akan  terus  mencatat  pelanggaran,  pelanggar  akan  secara  otomatis  menerima  tilang.  Bagi  kepolisian,  pilihan  untuk melakukan  adopsi  pada  sistem  e-tilang  sangat  efektif  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Paperless , semua pelanggaran lalu lintas dicatat menggunakan sistem digital, sehingga mengurangi biaya administrasi sebagai bukti pelanggaran. 40
Dewasa  ini  bisa  dirasakan  bahwa  dalam  pelanggaran  lalu  lintas,  para  aparat  penegak  hukum  lebih  condong untuk memaknai keadilan sebagai hasil dari pentaatan/kepastian hukum dari UU Lalu Lintas, jika ada yang dilanggar maka harus dihukum  sesuai dengan jenis pelanggarannya (keadilan  harus sesuai dengan hukum), itu adalah  keadilan prosedural.  Barangkali  dengan  adanya  alat  rekam   CCTV  sebagai  alat  bantu  aparat  penegak  hukum  dalam memberantas pelanggaran lalu lintas juga mampu dimaknai sebagai suatu alat bukti yang jelas, transparan dan efisien. Bila  pengendara  ternyata  ditemukan  melalui  alat  rekam  tersebut  tidak  melanggar  lalu  lintas  maka  keadilan  harus ditegakan.  Itulah  wujud  dari  keadilan  bagi  sosial,  mewujudkan  nilai-nilai  keadilan  yang  objektif  tanpa menyengsarakan pihak-pihak tertentu. Hukum bukanlah untuk menyengsarakan, tapi untuk menyadarkan Masyarakat yang  tidak  tahu  akan  hukum,  perlu  mendapatkan  perlakuan  hukum  yang  berbeda.  Hukum  positif  tidak  akan memberikan  keadilan  yang  sebenarnya  untuk  masyarakat  lemah.  Apabila  aparat  penegak  hukum  terlalu  berpatokan pada  teks  yang  tertulis  dalam  Undang-Undang,  ini  tidak  salah.  Namun  beresiko  mencederai  rasa  keadilan  di masyarakat. Dalam menjalankan hukum, aparat seharusnya tak hanya mengejar atau membaca teks Undang-Undang. Namun  aparat  semestinya  juga  menggunakan  pendekatan  hati  nurani  dan  akal  sehat.  Sebab,  ketika  aparat  hanya mengacu pada teks Undang-undang, keadilan yang didapat masyarakat hanya bersifat formal. Berbeda dengan ketika menggunakan  akal  sehat  dan  hati  nurani,  yang  didapat  adalah  keadilan  substansial.  Penggunaan  akal  sehat  dan  hati nurani dalam hukum, dibenarkan oleh KUHP. Aparat hukum bisa menghentikan suatu kasus jika merasa, ketika kasus dibawa ke tingkat lebih tinggi, justru akan melukai rasa keadilan.
Dari  uraian  tersebut  maka  pada  prinsipnya  penerapan  sanksi  pidana  denda  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas dengan  melalui  tilang  elektronik  tidak  hanya  memperhatikan  aspek  keadilan  hukum  dari  sisi  formal  prosedural  tapi juga harus memperhatikan aspek keadilan substantif sehingga para penegak hukum dalam hal ini kejaksaan kepolisian dan  hakim  tidak  hanya  faham  secara  yuridis-normatif,  tapi  juga  yuridis-sosiologis  yakni  usaha  untuk  menggali, menemukan, dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai  bahan  (dasar)  pertimbangan  dalam  menerapkan  hukum  dan  menetapkan  suatu  keputusan  penjatuhan  atau pemberian  pidana  denda  bagi  pelanggar  dan  digantungkan  pada  keadaaan  sosial  dan  kemampuan  ekonomi  pada masyarakat setempat.

## SIMPULAN
1. Penegakan  hukum  e-tilang  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  kota  Yogyakarta  belum  maksimal dalam  menanggulangi  pelanggaran  lalu  lintas  yang  terjadi  di  jalan  raya  karena  kamera  perangkat  ETLE  hanya dapat  mendeteksi  jenis-jenis  pelanggaran  tertentu  di  jalan  raya.  Penindakan  tilang  elektronik  di  wilayah  Hukum Yogyakarta  juga  dirasa  belum  berjalan  dengan  efektif,  alasan  nya  di  kota  Yogyakarta  sendiri  baru  4  titik  lokasi yang dilengkapi dengan  sistem CCTV sehingga perlu kiranya penambahan sarana perekam aktivitas lalu lintas di beberapa lokasi sebagai penunjang penindakan tilang dengan sistem elektronik.
2. Dalam  hal  menegakan  nilai  keadilan  dan  kebenaran  pada  pelanggaran  lalu  lintas,  sebelum  ada  nya  metode penggunaan  CCTV,  penegak  hukum  seringkali  merasa  kesulitan  ketika  para  pelanggar  berhasil  meloloskan  diri dari operasi razia yang dilakukan di jalan raya. Maka inilah urgensi adanya penggunaan metode baru, dalam rangka menegakan  keadilan  dan  kebenaran  bagi  mereka  yang  telah  melanggar  aturan  lalu  lintas,  melalui  penggunaan CCTV untuk merekam indikasi pelanggaran lalu lintas.
3. Penyelarasan unsur keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum lalu lintas melalui proses penyelesaian tilang elektronik  yang  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  proses  tilang  konvensional.  Adil  bagi  pelanggar,  karena  bukti pelanggaran terekam dengan jelas melalui metode penerapan CCTV, bagi aparat penegak hukum pelanggaran lalu lintas adalah terjaganya kehormatan aparat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin, Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2006) Zainudin, Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Fajar,  Mukti,  Dan  Ahmad  Yulianto, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris ,  Cet.  Ke  4  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
40 Sastrini  And  Surata,  “Efektivitas  Tilang  Elektronik  (E-Tilang)  Bagi  Pelanggar  Berkendaraan  Bermotor  Di  Kabupaten Buleleng.”
Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar, Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)

## Artikel/Jurnal
Afriansyah,  Sandy,  And  Tarmizi,  ‘Penjatuhan  Pidana  Denda  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Di  Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , 1.2 (2017), 132–45 Amin,  Rahman,  Alfin  Pratama,  And  Iren  Manalu,  ‘Efektifitas  Penerapan  Tilang  Elektronik  Terhadap  Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya’, Kerta Bhayangkara , 14.2 (2020), 134–55 Apriliana, Lutfina Zunia, And Nyoman Serikat Putra Jaya, ‘Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang’, Jurnal Komunikasi Hukum , 5.2 (2019), 1–11
Asmara,  Agung,  Wahyurudhanto,  And  Sutrisno,  ‘Penegakan  Hukum  Lalu  Lintas  Melalui  Sistem  E-Tilang’, Jurnal Ilmu Kepolisian , 13.3 (2019), 187–202
Azis,  Abdul,  Dias  Ayu,  And  Albertus  Novia,  ‘Prototype  Data  Warehouse  Aplikasi  E-Tilang’, Simada ,  1.2  (2018), 150–58
Barthos,  Megawati,  ‘Kesadaran  Hukum  Pengendara  Sepeda  Motor  Di  Wilayah  Polres  Jakarta  Pusat  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan’, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum ,
4.22 (2018), 739–57
Chandra, Ardi, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Menangani Razia Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya’, Legal Opinion , 2.1 (2014), 1–10
Chusminah, Sm, R Ati Haryati, And Desi Kristiani, ‘Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri’, Widya Cipta , 2.2 (2018), 3–9
Dolly,  Denico,  ‘Penegakan  Hukum  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan : Tantangan Dan Prospek’, Jurnal Dpr: Kajian , 20.3 (2015), 219–40
Fansuri, Arif, ‘Sistem Tilang Elektronik Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016’,
Ijtihad , 34.2 (2019)
Halawa, Sona Seki, And Mukhlis, ‘Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru’, Jom Fakultas Hukum , 2.1 (2015), 1–15
Iswanto,  Reza,  ‘Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Terkait  Wajib  Menyalakan  Lampu  Utama  Pada  Siang  Hari Dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan’, Wajah Hukum , 3.1 (2019), 30–41
Jupri, Yoslan Koni, And Roy Marthen Moonti, ‘Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik Dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar’, Al Ishlah , 23.2 (2020), 167–85
Muhar,  Junef,  ‘Perilaku  Masyarakat  Terhadap  Operasi  Bukti  Pelanggaran  (Tilang)  Dalam  Berlalu  Lintas’, Journal Widya Yustisia , 1.1 (2014), 50–65
Nggeboe, Ferdricka, ‘Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan Kuhp’, Legalitas , 2.1 (2017), 86–105
Putri,  A.  Y,  E.  Effendi,  And  L  Diana,  ‘Efektivitas  Sanksi  Terhadap  Pelanggar  Marka  Jalan  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Oleh  Kepolisian  Resor  Kota Pekanbaru’, Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Hukum , 2.2 (2015), 1–15
Rahardian,  Ib,  And  Ak  Dian,  ‘Program  Aplikasi  Berbasis  Wap  Untuk  Peningkatan  Akuntabilitas  Sistem  Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka’, Jurnal Online Ict-Stmik Ikmi , 1.1 (2011),
40–55
Sastrini,  Komang,  dan  I  Nyoman  Surata,  ‘Efektifitas  Tilang  Elektronik  (E-Tilang)  Bagi  Pelanggar  Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng’, Kertha Widya , 6.2 (2018), 44-63
Setyanto,  Gunarto,  And  Sri  Endah  Wahyu,  ‘Efektivitas  Penerapan  Sanksi  E-Tilang  Bagi  Pelanggar  Lalu  Lintas’,
Jurnal Hukum Khaira Ummah , 12.4 (2017), 742–66 Suhariyono, Ar, Pembaruan Pidana Denda Indonesia (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012)
Susilo, Elsania Natasya, K  Arvian Fahmi,  And Z  Ahmad Januar, ‘Penegakan Hukum  Terhadap Pengguna Gps Saat
Mengendarai Kendaraan’, 13 (2020), 196–205
Susim, Selfina, ‘Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusanya Dalam Rancangan Kuhp’, Lex Crimen , 4.1 (2015), 225–34
Wayne,  Anakletus  Mardi,  ‘Efektivitas  Penerapan  E-Tilang  Dalam  Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Di  Wilayah Hukum Polres Banyumas’, Police Studies Review , 4.2 (2020), 57–120 Wulandari, Ambar Suci, ‘Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia’, Al-Mabsut , 14.1 (2020), 1–10 Yuris,  Dessi  Perdani,  And  Rani  Hendriana,  ‘Pelaksanaan  Sanksi  Denda  E-Tilang  Bagi  Pelanggar  Lalu  Lintas’,
Volksgeist , 2.1 (2019), 63–71
Zubaidah, Siti, And Nurwahidah Mansyur, ‘Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas’, Al-Amwal , 4.2 (2019), 166–74
Fuadhi Faktawan dan Izzy Al Kautsar, Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)

## Skripsi/Tesis
Sambodo,  Robinsar  Ganang  Bagus  Priyo,  ‘Pelaksanaan  Sistem  E-Tilang  Di  Kota  Jambi  Dalam  Mewujudkan  Smart City’ (Universitas Jambi, 2021)
Sandhy, Subhave, ‘Aplikasi Tilang Berbasis Android’ (Universitas Ilmu Pakuwan Bogor, 2016) Syarief, Agam, ‘Analisa Dasar  Pemikiran Hakim Dalam Penerapan Pidana Denda Dalam  Perkara Pelanggaran  Lalu Lintas Di Pengadilan Sukoharjo’ (Universitas Sebelas Maret, 2009)

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana SEMA Nomor 4 Tahun 1993

## Internet
Bapedda.Jogprov.Go.Id/Dataku/Data_Dasar/Index/ Https://Fawaidroh.Wordpress.Com/2010/01/12/Dilema-Keadilan-Hukum-Di-Indonesia-Membendung-Keadilan- Prosedural-Menuju-Substansial.
Https://Www.Kompas.Com/Otomotif/Read/2021/03/24/120200915/ Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20210323124334-20-620933/ Https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Tengah/D-5164052/