## PENDEKATAN HAM PADA SISTEM PEMIDANAAN DAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI
Mahrus Ali Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia e-mail : mahrus_ali@uii.ac.id disampaikan 24/7/19 – di -review 13/9/19 – diterima 4/6/2020 DOI: 10.25123/vej.3364

## Abstract
This juridical normative and empirical study is conducted with the aim at analyzing the relationship between  corruption  and  human  rights  violation.  Two  issues  shall  be  discussed,  i.e.  what  factors inhibits the use of human right approach in corruption cases and what changes can be made to the criminal justice system, especially in relation to the penal judgement. One factor inhibiting the use of a  human  right  approach  in  handling  corruption  cases  in  the  perspective  of  treating  corruption  as pure  criminal  act  wholly  unrelated  to  violation  of  human  rights.    To  rectify  this  situation  and accommodate this human right approach, the author  recommends to prioritize and  use fine  which basic value is social welfare.  Court decision in corruption cases, in addition, should when evaluating elements of crime charges, explicitly describe those rights of the victims which are violated and use this consideration in determining what penal sanction are to be given.
Keywords: corruption, criminal justice system, human rights violation

## Abstrak
Penelitian yuridis normatif dan empiris ini menganalisis keterkaitan korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dua hal yang secara khusus ditelaah adalah alasan mengapa putusan-putusan perkara  korupsi  belum  sepenuhnya  mempertimbangkan  pendekatan  hak  asasi  manusia  dan implikasi  penggunaan  pendekatan  hak  asasi  manusia  terhadap  sistem  pemidanaan  dan  putusan perkara korupsi.  Satu penyebab terjadinya hal di atas adalah masih dipandangnya korupsi sebagai tindak  pidana  murni  dan  tidak  terkait  dengan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.    Rekomendasi sebagai hasil penelitian adalah perlunya pengembangan sistem pemidanaan yang mengakomodir pendekatan  hak  asasi  manusia,  yaitu  dengan  menjadikan  denda  sebagai  pidana  utama  yang formulasinya  mengacu  kepada  konsep  kesejahteraan  sosial.  Pendekatan  ini  dapat  digunakan dalam format putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi dengan menyebutkan secara jelas hak-hak korban yang dilanggar oleh korupsi pelaku di akhir tiap-tiap unsur delik dan penyebutan pelanggaran hak asasi manusia sebagai unsur yang memberatkan sanksi pidana.
Kata kunci : korupsi, sistem peradilan pidana, hak asasi manusia

## Pendahuluan
Hampir  diterima  secara  universal  bahwa  kerangka  dan  dasar pembangunan  adalah  hak  asasi  manusia,  dan  ia  dijadikan  sebagai  norma-norma internasional  yang  melindungi  semua  manusia  dari  tindakan-tindakan
penyalahgunaan politik, hukum dan sosial. Korupsi dalam konteks ini merupakan isu  sentral  hak  asasi  manusia.  Dalam  pengertiannya  yang  sederhana,  korupsi diartikan  sebagai  penyia-nyiaan  sumber  daya  publik  baik  berupa  sumber  utama maupun  sarana  yang  menghambat  laju  pembangunan  yang  di  dalamnya  terkait dengan  dimensi  hak  asasi  manusia.  Korupsi  juga  merupakan  penyebab pelanggaran-pelanggaran  hak  asasi  manusia,  merendahkan  asas  persamaan  di hadapan  hukum  dan  non  diskriminasi.  Meskipun  fakta  ini  tidak  mudah dioperasionalkan,  Transparansi  Internasional  mengakui  bahwa  korupsi  sebagai perbuatan  yang  imoral,  tidak  adil,  dan  melanggar  ide-ide  ideal  kemanusiaan sebagaimana  terdokumentasikan  di  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia. 1
Pertimbangan  bahwa  korupsi  berhubungan  secara  erat  dengan pelanggaran  hak  asasi  manusia,  pembukaan  Konvensi  PBB  tentang  Anti  Korupsi ( United  Nation  Convention  Against  Corruption ),  2003  menyebutkan  secara eksplisit hubungan ini, yaitu ‘prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan  oleh  korupsi  terhadap    stabilitas  dan  keamanan  masyarakat  yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta  mengacaukan  pembangunan  yang  berkelanjutan    dan  penegakan  hukum’. secara konseptual, demokrasi tidak identik dengan hak asasi manusia, tapi prinsip ini  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dengan  ide-ide  hak  asasi  manusia. 2 Penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu elemen kunci penegakan dan pemberantasan korupsi.
Ide  pembangunan  berkelanjutan  mengalami  pergeseran;  dari  ide pembangunan  yang  menitikberatkan  kepada  aspek  ekologis  ke  kerangka  pikir yang juga menekankan pada pembangunan aspek ekonomi dan sosial. Pembukaan Konvensi  PBB  tentang  Anti  Korupsi  juga  mengkaitkan  pembangunan berkelanjutan  dengan  prinsip  negara  hukum.  Konvesi  tersebut  dimulai  dengan pengakuan  atas  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  hak-hak  sipil-politik  yang  hendak
1 Lucy  Koechlin,  An  Evaluation  of  National  Integrity  Systems  (NIS)  From  A  Human  Rights Perspective, International Council on Human Rights Policy, 2011, hlm., 18
2 Matthew  Lister,  There  Is  No  Human  Right  to  Democracy,  But  May  We  Promote  It  Anyway?, Stanford Journal of International Law, 2012, hlm., 259-260.
dipromosikan  dan  dilindungi  dengan  mengacu  kepada  pendekatan  berbasis  hak asasi manusia. 3
Keterkaitan antara korupsi dengan dimensi hak asasi manusia secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bahwa ‘korupsi tidak hanya terkait kerugian keuangan negara, tapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi sosial masyarakat  secara  luas  yang  pemberantasannya  harus  dilakukan  secara  luar biasa’. Pengkaitan korupsi dengan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi sosial setidaknya berimplikasi kepada dua hal. Pertama, perlunya menginternalisasikan prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  ke  dalam  norma  sanksi  pidana/sistem pemidanaan  dalam  UU  Tipikor.  Kedua,  pertimbangan  hukum  hakim  ( ratio dedicendi )  dan  amar  putusan  pengadilan  perkara  tindak  pidana  korupsi  perlu berbasis kepada pendekatan hak asasi manusia sebagai cara yang luar biasa.
Perlunya  pendekatan  hak  asasi  manusia  dalam  sistem  pemidanaan  dan putusan  perkara  korupsi  didasarkan  kepada  dua  pertimbangan.  Pertama, ketika korupsi dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, maka pengaturan sanksi pidana  harus  mampu  mengembalikan  hak-hak  warga  yang  terlanggar  tersebut. Kedua,  beberapa  kasus  korupsi  yang  melibatkan  pejabat  publik  menunjukkan bahwa korupsi memiliki kaitan yang erat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam  perkara  korupsi  dengan  terpidana  mantan  Sekretaris  Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, ia terbukti menerima suap senilai Rp. 3,2 Miliar dari Manajer Pemasaran PT. Duta Graha Indah, Muhammad El-Idris dan Direktur Utama PT. Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang. Uang ini diberikan  sebagai  imbalan  atas  ditetapkannya  PT.  Duta  Graha  Indah  sebagai pemenang lelang pembangunan fasilitas altet Asean Games di Palembang. Melalui suap  ini,  kesempatan  para  pihak  untuk  mendapatkan  hak  yang  sama  atas pelayanan publik hilang.
Dalam perkara lain dengan terdakwa mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, putusan pengadilan menyatakan bahwa ia terbukti bersalah melakukan
3 United Nations Development Programme, The Impact of Corruption on The Human Rights Based Approach To Development, Oslo Governance Centre, hlm., 26
tindak  pidana  korupsi  pengadaan  perlengkapan  kesehatan  di  Provinsi  Banten. Dalam  perkara  ini,  ada  hubungan  yang  erat  antara  praktik  korupsi  dengan pelanggaran  terhadap  hak  atas  kesehatan.  Apabila  ada  seorang  pasen  yang meninggal  dunia  karena  tidak  tersedianya  peralatan  kesehatan  tertentu  yang ternyata dikorupsi oleh terpidana, maka hak atas hidup dilanggar. Sayangnya, sulit untuk  menemukan  putusan-putusan  pengadilan  yang  juga  mempertimbangkan korupsi  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Dimensi  pelanggaran  hak  asasi manusia  dalam  putusan-putusan  pengadilan  perkara  korupsi  jarang dipertimbangkan. Dalam konteks inilah, penelitian ini penting dilakukan.
Berdasarkan uraian di  atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua isu utama. Pertama,  faktor penyebab putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi belum sepenuhnya mempertimbangkan/memasukkan pendekatan/dimensi  hak  asasi  manusia.  Kedua,  implikasi  pendekatan  hak  asasi manusia terhadap sistem pemidanaan dan putusan perkara tindak pidana korupsi.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  terkait  dengan  analisis  keterkaitan  antara  korupsi  dengan  pelanggaran hak  asasi  manusia  dalam  putusan-putusan  pengadilan  serta  sistem  pemidanaan dan putusan perkara tindak pidana korupsi yang berbasis kepada pendekatan hak asasi manusia.
Data/bahan  hukum  diperoleh  melalui  studi  pustaka  tentang  konsep korupsi  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  sistem  pemidanaan,  studi dokumen  putusan  pengadilan  terutama ratio  dedicendi dan  amar  putusan,  dan wawancara  dengan  hakim.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif  melalui  tiga  alur,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  pengambilan kesimpulan.

## Pembahasan

## Kerangka Teoritik Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Diskursus  teoritik  korupsi  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia  secara umum  mengacu  kepada  tiga  hal.  Pertama,  korupsi  secara  langsung  merupakan pelanggaran hak asasi  manusia ( corruption is a direct violation of human rights ).
Menurut  teori  ini,  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  seseorang  digunakan sebagai  sarana  agar  hak-hak  tertentu  terlanggar. 4 Contohnya  adalah  ketika seorang  terdakwa  atau  pengacaranya  menyuap  kepada  hakim  sehingga menyebabkan hakim tidak dapat bertindak independen dan imparsial, maka  hak atas peradilan yang fair telah terlanggar. Contoh lainnya adalah ketika seseorang menyuap  seorang  dokter  dalam  kapasitasnya  sebagai  wakil  negara  untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan  atau  menyuap  kepala  sekolah  negeri  atau rektor perguruan tinggi negeri agar orang tersebut mendapatkan satu tempat di sekolah  atau  perguruan  tinggi  itu,  suap  tersebut  secara  langsung  melanggar  hak atas kesehatan dan pendidikan. 5
Kedua,  korupsi  secara  tidak  langsung  merupakan  pelanggaran  hak  asasi manusia  ( corruption  is  an  indirect  violation  of  human  rights ).  Berihun  A  Gebeye menyatakan sebagai berikut: 6
“Corruption can be an indirect cause for the violation of human rights when it is a necessary condition for the violation of the right. In this case, corruption will  be  an  essential  factor  contributing to  a  chain  of  events that  eventually leads to violation of human rights. Hence, the right is violated by an act that derives from a corrupt act and the act of corruption is a sine qou none for the violation”.
Korupsi  menjadi  faktor  utama  yang  berkontribusi  terhadap  mata  rantai peristiwa/tindakan  yang  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia. 7 Pelanggaran  hak  asasi  manusia  terjadi  karena  tindakan  lain  yang  merupakan turunan dari korupsi. Contohnya adalah pejabat imigrasi yang mengizinkan bahan berbahaya  dan  beracun  dimasukkan  ke  dalam  negeri  dan  ditempatkan  di  dekat pemukiman penduduk. Jika bahan itu ternyata menyebabkan banyak penduduk di pemukiman tersebut sakit atau bahkan meninggal dunia, hak atas kesehatan dan
4 Ardian Adzanela, Corruption as a Violation of Human Rights in South East Europe, International Summer School Sarajevo Alumni Conference “Transitional Justice and Democracy Transition, 29- 30 July 2011 , hlm., 14
5 International  Council  on  Human  Right  Policy,  Corruption  and  Human  Rights:  Making  the Connection, Transparency International, 2009, hlm., 37
6 Berihun  A  Gebeye,  Corruption  and  Human  Rights:  Exploring  the  Relationships,  dalam http://ssrn.com/abstract=2075766 , hlm., 23-24
7 Katharina  Hermann  dan  Alyson  Warhurt,  Corruption:  A  Human  Rights  and  Business Dillemma,Maplecroft, United Kingdom, 2009 , hlm., 8
hak untuk hidup terlanggar secara tidak langsung karena suap tersebut. Penyebab terlanggarnya  hak tersebut bukan disebabkan karena suap, tapi adanya suap itu menjadi faktor penting hak atas kesehatan dan hak untuk hidup terlanggar. 8
Ketiga, korupsi menjadi salah satu faktor pendorong dari beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ( corruption as a remote violation / where corruption is one factor among others ). Contohnya adalah jika  terjadi  korupsi  selama  proses  pemilihan  umum  yang  memengaruhi  akurasi dan kebenaran hasil akhir dari pemilihan umum, maka demonstrasi akan terjadi. Demonstrasi  ini  bisa  jadi  akan  dihentikan  dengan  cara  represif  yang  melanggar hak  asasi  manusia.  Jika  aparat negara  menembak mati,  menyiksa,  atau  menahan secara  sewenang-wenang  para  demonstran,  hal  itu  melanggar  hak  untuk  hidup, hak  untuk  tidak  disiksa,  atau  hak  untuk  bebas  bereskpresi.  Meskipun  demikian, korupsi  dalam  konteks  ini  hanyalah  salah  satu  faktor  pendorong  terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. 9

## Faktor-faktor  Putusan-Putusan  Perkara  Tindak  Pidana  belum  Sepenuhnya Memasukkan Dimensi Hak Asasi Manusia
Putusan-putusan  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  dikaji  dalam keterkaitannya  dengan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dalam  penelitian  ini sebanyak  37  putusan.  Mayoritas  putusan  terkait  tindak  pidana  suap  baik  yang dilakukan  oleh  hakim,  pegawai  negeri  sipil,  penyelenggara  negara,  advokat maupun  pihak  swasta,  dan  sebagian  kecil  terkait  korupsi  kerugian  keuangan negara dan pemerasan. Berdasarkan hasil kajian peneliti, ditemukan bahwa hanya 8  (delapan)  putusan  perkara  korupsi  yang  dalam  pertimbangannya  secara langsung melanggar hak asasi manusia dengan rincian sebagai berikut:
Pertama adalah 3 (tiga) putusan yang mengaitkan korupsi dengan hak atas peradilan  yang fair. Pertama,  Putusan  Nomor:  11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt/Pst dengan terdakwa Urip Tri Gunawan, mantan Kepala Subdirektoral Tindak Pidana Ekonomi  dan  Tindak  Pidana  khusus  lainnya  pada  Direktorat  Penyidikan  Jaksa
8 Berihun A. Gebeye, supra no., hlm., 24
9 International Council on Human Right Policy, supra no., hlm., 28
Agung  Muda  tindak  pidana  khusus  kejaksaan  agung  RI.  Dalam  perkara a  quo , mejalis  hakim  menyatakan  bahwa  terdakwa    yang  menerima  uang  sebesar  USD 660.000 dari saksi Artalyta Suryani karena telah memberitahukan perkembangan penyelidikan  dugaan  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  sifatnya  rahasia  dan memberikan kesempatan agar Sjamsul Nursalim selaku mantan Presiden Direktur PT.  BDNI  tidak  dihadirkan  dalam  proses  penyelidikan  dugaan  tindak  pidana korupsi tersebut melanggar hak atas peradilan yang fair. 10 Kedua, Putusan Nomor: 04/Pidsus/TPK/2011/Pn.Srg  dengan  terdakwa  Dwi  Seno  Wijanarko,  Jaksa  yang ditunjuk  untuk  mengikuti  perkembangan  penyidikan  kasus  atas  nama  tersangka Agus Suharto Sumpono. Dalam perkara a quo , majalis hakim menyatakan bahwa terdakwa  yang  telah  menerima  suap  dari  Ferry  Priatman  Hakim  sebesar  Rp. 500.000.000  agar  tidak  dijadikan  tersangka  bersama-sama  Agus  Suharto Sumpono  juga  secara  langsung  melanggar  ha  katas  peradilan  yang  fair. 11 Ketiga, Putusan Nomor: 14/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.PSt dengan terdakwa Ibrahim. Dalam perkara a quo , majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa yang telah menerima uang  sebesar  Rp.  300.000.000  dari  saksi  Adner  Sirait  selaku  Kuasa  Hukum  dari saksi Darianus Longguk Sitorus, Direktur Utama PT. Sabar Ganda, padaha uang itu diberikan  terkait  keingingan  agar  pengadilan  tingkat  banding  menguatkan putusan  pengadilan  tingkat  pertama  dengan  mengabulkan  gugatan  penggugat tentang  sengketa  hak  pakai  terbukti  melanggar  hak  atas  peradilan  yang fair . Proses peradilan menjadi berjalan tidak semestinya. 12
Kedua  adalah  2  (dua)  putusan  yang  mengaitkan  korupsi  dengan  hak  atas pendidikan. Pertama, Putusan Nomor: 17/Pid.B/TPK/Pn.Jkt.Pst dengan terdakwa Agus  Supriadiyang  telah  mengkorupsi  anggaran  Dinas  Pendidikan  untuk kepentingan  pribadinya. 13 Kedua,  Putusan  Nomor:  54/Pid.B/TPK/2012/P.Jkt.Pst dengan  terdakwa  Angelina  Patricia  Pinken  Sondakh  yang  menerima  suap  dari
10 Putusan Nomor: 11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt/Pst , hlm., 18, 302 dan 304
11 Putusan Nomor: 04/Pidsus/TPK/2011/Pn.Srg, hlm., 12, 87-90, 104, dan 112
12 Putusan Nomor: 14/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.PSt, hlm., 13, 65-67
13 Putusan Nomor: 17/Pid.B/TPK/Pn.Jkt.Pst, hlm., 82, 175, 294,
Mindo  Rosalina  Manulang  terkait  proyek  pengadaan  fasilitas  pendidikan  di Universitas Negeri melanggar hak atas pendidikan. 14
Ketiga  adalah  2  (dua)  putusan  perkara  yang  mengaitkan  korupsi  dengan hak atas lingkungan yang sehat. Pertama,
Putusan Nomor: 13/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa adalah Azirwan, Anggota DPR RI yang telah menerima suap terkait proses pelepasan kawasan hutan lindung. Suap yang diterima terdakwa secara langsung melanggar hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang sehat  dan bersih karena kawasan hutan tersebut beralih fungsi sebagai kawasan bisnis 15 Kedua, Putusan Nomor: 22/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt/Pst dengan  terdakwa  Sarjan  Tahir,  anggota  DPR  yang  telah  menerima  suap  terkait proses pelepasan kawasan hutan lindung. 16
Keempat  adalah  1  (satu)  putusan  yang  mengaitkan  korupsi  dengan  hak atas  kesehatan,  yaitu  Putusan  Nomor:  31/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.Pst  dengan terdakwa  adalah  Madiono,  Kepala  Biro  Perencanaan  dan  Anggaran  Sekretariat Jendral  Departemen  Kesehatan  RI  yang  telah  mengkorupsi  uang  negara  dalam proyek pengadaan Alat Rontgen Portable untuk Pelayan dan Puskesmas di daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Pulau-pulau kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Seljen Depkes RI TA 2007. Dengan korupsi tersebut, hak masyarakat di daerah tersebut untuk menikmati layanan kesehatan secara gratis terlanggar. 17
Putusan yang menyatakan bahwa korupsi secara tidak langsung melanggar hak asasi manusia berjumlah 18 putusan, 18 sedangkan Putusan yang menyatakan
14 Putusan Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/P.Jkt.Pst, hlm., 41-42, 205-306, 327, dan 360
15 Putusan nomor: 13/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst, hlm., 61, dan 66-69
16 Putusan Nomor: 22/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt/PSt, hlm., 117, 131
17 Putusan Nomor: 31/Pid.B/TPK/2009/Pn.Jkt/Pst, hlm., 186-187, 517-518, 523, dan 530
18 Putusan-putusan yang secara tidak langsung melanggar hak asasi manusia, yaitu; 1) Putusan Nomor:  16/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst;  2)  Putusan  Nomor:  23/Pid.B/TPK/2009/Pn.jkt.Pst.;
3) putusan Nomor: 20/Pid.B/TPK/2008/Pn.Jkt.pst.; 4) Putusan Nomor: 27/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst  atas  nama  terdakwa  Hariadi  Sodono;  5)  Putusan  Nomor: 13/Pid.B/TPK/2013/Pn.Pdg; 6)  Putusan Nomor: 18/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt/pst; 7)  Putusan Nomor: 10/Pid.B/TPk/2010/pn.Jkt.Pst; 8) Putusan Nomor: 12/Pid.B/TPK/2009/Pn.Jkt.Pst; 9) Putusan Nomor: 01/Pid.B/TPK/2011/Pn.Jkt.Pst; 10) Putusan Nomor:
18/Pid.B/TPK/2011/Pn.Jkt.Pst;  11)  Putusan  Nomor:  23/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.Pst;  12) Putusan  Nomor:  18/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.Pst;  13)  Putusan  Nomor:  01/Pid.Sus/PN.Tipikor Smg;  14)  Putusan  Nomor.  04/Pid.Sus/2011/PN/Sby;  15)    Putusan  Nomor: 32/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor. Smg; 16) Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2011/PN/Dps atas nama
bahwa  korupsi  tidak  ada  hubungannya  dengan  pelanggaran  hak  asasi  manusia berjumlah  11  putusan. 19 Peneliti  tidak  menemukan  argumentasi  dalam pertimbangan  hukum  hakim  mengapa  pendekatan  hak  asasi  manusia  tidak dipertimbangkan dalam putusan-putusan tersebut.
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  pendekatan  hak  asasi  manusia  belum sepenuhnya dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan-putusan perkara tindak pidana  korupsi.  Berdasarkan  wawancara  dengan  beberapa  hakim,  penelitian  ini mengungkap  bahwa  terdapat  empat  faktor  yang  menyebabkan  hakim  tidak mengaitkan  korupsi  dengan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Pertama,  diskursus korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia merupakan isu yang relatif baru. Saat  dinyatakan  dalam  konsideran  UU  Tipikor  bahwa  korupsi  tidak  hanya merugikan keuangan negara, tapi juga melanggar hak-hak sosial dan masyarakat secara  luas,  wacana  korupsi  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia  belum muncul.  Belum  ada  tulisan  baik  dalam bentuk  buku,  hasil penelitian,  dan  tulisan media massa yang mengeksplorasi lebih lanjut keterkaitan antara keduanya. Para hakim  masih  mengganggap  bahwa  tindak  pidana  korupsi  tidak  lebih  sebagai bidang  hukum  pidana.  Akibatnya,  putusan-putusan  pengadilan  perkara  tindak pidana  korupsi  umumnya  tidak  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  korupsi  selain sebagai  tindak  pidana  murni,  juga  terkait  dengan  pelanggaran  hak  asasi manusia. 20
Pembuktian unsur-unsur delik, penggunaan teori pemidanaan, dan hal-hal yang  memberatkan  belum  mengaitkan  dengan  pelanggaran  hak  asasi  manusia baik  hak  sipil  politik,  hak  ekonomi,  sosial  dan    budaya,  maupun  hak  atas
terdakwa I Gusti Ngurah Putu Ambara; 17) Putusan Nomor:
79/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg; dan 18) Putusan Nomor; 25/Pid.B/TPK/2006/Pn.Jkt.Pst.
19 Putusan yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu  Putusan Nomor:  17/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT/PST,  Putusan  Nomor:  13/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST,
Putusan Nomor: 25/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST, Putusan Nomor: 15/Pid.B/TPK/2009/Pn.Jkt.Pst,  Putusan  Nomor:  10/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt/Pst,  Putusan Nomor:  25/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.Pst,  Putusan  Nomor:  21/Pid.B/TPK/2008/Pn.Jkt.Pst, Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2011/PN/Sby, Putusan Nomor:
19/Pid.Sus/Tipikor/2011/Pn/Bjm,  Putusan  Nomor:  10/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt/Pst,  dam Putusan nomor: 706/Pid.B/2010/Pn.Sby.
20 Wawancara  dengan  GES,  hakim  Pengadilan  Negeri  Wonosari  di  Jogja  Plaza  Hotel  tanggal  16 April 2018
pembangunan. Pembuktian unsur tersebut masih mengikuti pola-pola yang lazim digunakan  dalam  format  putusan  perkara  pidana,  yaitu  menguraikan  kerangka teoritik  terlebih  dahulu,  mengemukakan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di persidangan  berdasarkan  alat  bukti,  dan  menjelaskan  kesimpulan  terbukti tidaknya  unsur  tersebut  dilakukan  oleh  terdakwa.  Teori  pemidanaan  yang digunakan  hakim    berupa  apakah  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa setimpal  dengan  perbuatannya,  mencegah  dirinya  mengulangi  tindak  pidana  di kemudian hari, mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, dan mendidik  dan  mereformasi  terdakwa. 21 Keadaan-keadaan  yang  memberatkan pada  umumnya  terkait  keadaan  terdakwa,  seperti  terdakwa  tidak  mengakui perbuatannya, terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi, dan terdakwa tidak memberikan suri tauladan yang baik. 22
Kedua,  pemahaman  yang  salah  tentang  konsep  pelanggaran  hak  asasi manusia.  Terdapat  perbedaan  konseptual  antara  pelanggaran  hak  asasi  manusia ( human  rights  violation )  dengan  kejahatan  paling  serius  ( the  most  serius  crimes ) dalam  hukum  pidana  internasional.  Konsep  pelanggaran  hak  asasi  manusia memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  tiga  kewajiban  negara  dalam  hukum  hak asasi  manusia,  yaitu  kewajiban  untuk  menghormati  ( obligation  to  respect ), melindungi ( obligation to protect ) dan memenuhi ( obligation to fullfil ).  Kewajiban untuk menghormati menuntut negara, agen atau aparaturnya untuk tidak pernah melakukan tindakan yang dapat melanggar integritas individu atau kelompok atau kebebasan  mereka.  Kewajiban  untuk  melindungi  menuntut  negara,  agen  atau aparatnya  melakukan  segala  tindakan  yang  ditujukan  dalam  rangka  melindungi warga  individu  maupun  kelompok  serta  mencegah  terjadinya  pelanggaran  HAM terhadap  mereka  oleh  pihak-pihak  lain.  Kewajiban  untuk  memenuhi  menuntut negara  untuk  mengambil  langkah  legislatif,  administratif,  judisial  dan  kebijakan
21 Wawancara  dengan  AM,  hakim  Pengadilan  Negeri  Sukabumi  di  Jogja  Plaza  Hotel  tanggal  17 April 2018
22 Wawancara dengan TH, hakim Pengadilan Negeri Mataram di Grand Quality Hotel tanggal 17 Mei 2018
praktis  untuk  memastikan  hak-hak  yang  menjadi  kewajibannya  dapat  terpenuhi hingga pencapaian maksimal. 23
Terjadinya  pelanggaran  hak  asasi  manusia  terkait  dengan  tiga  kewajiban negara itu. Karena negara diposisikan sebagai pemangku kewajiban  dalam rezim hukum  hak  asasi  manusia,  maka  satu-satunya  aktor  pelanggaran  hak  asasi manusia adalah negara. Siapakah yang dimaksud dengan negara itu? Dalam rezim hukum  hak  asasi  manusia,  negara  diartikan  sebagai  setiap  orang  yang  diberi atribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara.
Pelanggaran  hak  asasi  manusia  diartikan  sebagai  ketidakmauan (unwillingness) dan  ketidakmampuan (unablilitas) negara  dalam  melakukan tugasnya  untuk  menghormati (to  respect) ,  memenuhi (to  fulfill) ,  dan  melindungi (to  protect) hak  asasi  warga  negara.  Ada  dua  bentuk  pelanggaran  hak  asasi manusia oleh negara, yaitu by ommision dan by ommission . Pelanggaran hak asasi manusia  dalam  bentuk by  commision terjadi  dalam  kaitannya  dengan  kewajiban negara  untuk  menghormati  hak  asasi  manusia  warga  negara.  Contohnya  adalah negara  dilarang  melakukan  penahanan  sewenang-wenang  terhadap  seseorang tanpa dasar hukum yang jelas. Ketika polisi menangkap dan menahan seseorang secara  sewenang-wenang,  polisi  dianggap  melanggar  hak  asasi  manusia  dalam bentuk by commission . Pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk by ommission terjadi  dalam  kaitannya  dengan  kewajiban  negara  untuk  melindungi  dan memenuhi.  Contohnya  adalah  ketika  seorang  polisi  mengetahui  bahwa  terdapat sejumlah  pekerja  disekap  oleh  seorang  majikan  dan  polisi  tersebut membiarkannya, maka polisi dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Dasar  hukum  pelanggaran  hak  asasi  manusia  adalah  Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengakui sejumlah  kategori  hak  warga  Negara  antara  lain;  a)  hak  sipil-politik  seperti  hak hidup,  hak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  dan  penahanan  sewenang-wenang,  hak untuk  memilih  dan  dipilih  dalam  suatu  pemilihan  umum,  dan  hak  untuk
23 Olivier  De  Schutter,  International  Human  Rights  Law  Cases,  Materials  and  Commentary, Cambridge University Press, London, 2010, hlm., 242-243
mengemukakan  pendapat;  b)  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  seperti  hak  atas pendidikan,  hak  atas  kesehatan,  dan  hak  atas  pekerjaan;  dan  c)  hak  kolektif seperti hak atas air, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak atas lingkungan yang sehat dan bersih. 24
Kejahatan  paling  serius  adalah  terminologi  dalam  hukum  pidana internasional,  yaitu  genosida,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, 25 kejahatan perang  dan  kejahatan  agresi.  Aktor  keempat  jenis  kejahatan  tersebut  adalah individu.  Dasar  hukum  keempat  jenis  kejahatan  tersebut  adalah  Statuta  Roma ( Rome Statute ) yang telah diratifikasi oleh lebih dari 60 negara. 26 Proses peradilan yang digunakan Mahkamah Pidana Internasional ( international criminal court ) di Den Haag, Belanda.
Kejahatan  paling  serius  di  Indonesia  mengacu  kepada  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia.  Sekalipun  judul Undang-undang tersebut adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia, tapi substansinya sebenarnya  mengenai  pengadilan  nasional  tentang  kejahatan  internasional. Indonesia  belum  memiliki  pengadilan  hak  asasi  manusia  seperti  di  Eropa ( European Court of Human Rights ), Amerika Latin ( Inter American Court of Human Rights )  dan  Afrika  ( African  Court  of  Human  Rights ),  sehingga  proses  peradilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara tidak secara khusus melalui pengadilan HAM, melainkan melalui Peradilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Konstitusi.
Perbedaan  kedua  terminologi  hukum  tersebut  penting  dipahami  agar diperoleh pengetahuan yang benar tentang korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia.  Perkara  tindak  pidana  korupsi  tidak  mungkin  diadili  dengan menggunakan  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak Asasi  Manusia.  Tindak  pidana  korupsi  juga  tidak  mungkin  disebut  sebagai
24 Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat in Court System & out Court System, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm., 34.
25 Genosida dimaknai sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok tertentu seperti agama, ras, etnis dan kebangsaan. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan  yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari  serangan  yang  meluas  atau  sistematis  yang ditujukan kepada populasi sipil.
26 Indonesia salah satu negara yang hingga saat ini belum meratifikasi Statuta Roma.
genosida  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  karena  secara  teoritis menyesatkan.  Terminologi  korupsi  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia mengacu  kepada  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia.  Hak  asasi  manusia  dijadikan  sebagai  perspektif  dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi melalui putusan pengadilan sesuai dengan konsideran UU Tipikor bahwa korupsi melanggar hak ekonomi dan sosial masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  hakim  berpendapat  bahwa  korupsi  tidak  ada kaitannya  dengan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Semua  pelanggaran  hak  asasi mengacu dan diadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  yang  mengakui  dua  jenis  pengadilan  HAM,  yaitu pengadilan HAM permanen dan pengadilan HAM ad hoc. Yang pertama mengadili perkara-perkara  genosida  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang  terjadi setelah  diundangkannya  Undang-Undang  tersebut,  sedangkan  yang  kedua berwenang  mengadili  perkara-perkara  genosida  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan dengan syarat  ada  keputusan  politik  dari  DPR  yang  dilegitimasi  melalui  Keputusan Presiden. 27
Ketiga, perkara korupsi adalah murni perkara tindak pidana dan tidak ada hubungannya  dengan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia. 28 Pembuktian unsur objektif dan unsur subjektif mengacu kepada asas-asas hukum pidana yang berkembang dewasa ini. Untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan korupsi  adalah  dengan  membuktian  apakah  terdakwa  terbukti  melakukan perbuatan  yang  dilarang  dan  tidak  memiliki  alasan  pembenar  dikaitkan  dengan fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan.  Setelah  itu,  apakah  pada  diri terdakwa  terdapat  kesengajaan  atau  kealpaan  yang  merupakan  unsur  subjektif. Unsur  ini  perlu  dikaitkan  dengan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di persidangan.  Jika  kedua  hal  tersebut  terbukti,  maka  hakim  menyatakan  bahwa tindak  pidana  korupsi  telah  dilakukan  terdakwa.  Hakim  tidak  perlu  lagi
27 Wawancara dengan FHS, hakim Pengadilan Negeri Maros, Sulawesi Selatan pada 16 Mei 2018 di Grand Quality Hotel, Yogyakarta
28 Wawancara dengan MS, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  pada 15 April 2018 di Jogja Plaza Hotel, Yogyakarta
mengaitkan  korupsi  tersebut  dengan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  karena  itu merupakan tugas komisi nasional hak asasi manusia. 29
Keempat,  hakim  menganut  paham  positivisme  hukum  dalam  memutus perkara  korupsi.  Sekalipun  diskursus  keterkaitan  antara  korupsi  dengan pelanggaran  hak  asasi  manusia  sudah  mulai  mengemuka  dalam  beberapa  tahun terakhir  ini  melalui  berbagai  penelitian  dan  pelatihan, 30 tapi  hal  itu  tidak  bisa dijadikan  sebagai  perspektif  dalam  putusan  pengadilan  perkara  tindak  pidana korupsi.  Ada  dua  alasan  yang  bisa  dikemukakan.  Pertama,  meskipun  konsideran UU  Tipikor  secara  tegas  menyatakan  bahwa  korupsi  tidak  hanya  merugikan keuangan  negara  melainkan  juga  melanggar  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya masyarakat,  tapi  hal  itu  tetap  tidak  bisa  dijadikan  perspektif  dalam  putusan perkara korupsi karena tidak dimasukkan ke dalam rumusan pasal. Kedua, hakim adalah  pelaksana  undang-undang.  UU  Tipikor  tidak  memasukkan  perspektif  hak asasi  manusia  dalam  rumusan  delik,  sehingga  hakim  tidak  perlu  memasukkan dimensi tersebut ke dalam putusannya. 31 Kedua alasan tersebut berbasis kepada ide  positivisme  hukum  yang  berpandangan  bahwa  hukum  itu  hanyalah  yang tertulis  dan  yang  telah  dibuat  oleh  pembentuk  undang-undang.  Hakim  adalah corong  undang-undang  sehingga  tugasnya  adalah  menerapkan  apa  yang  tertulis dan terpahat dalam undang-undang.
Positivisme  adalah  suatu  paham  falsafah  yang  berkembang  di  Eropa Kontinental, khususnya di Prancis dengan dua eksponennya yang terkenal, yaitu Henri  Saint-Simon  (1760-1825)  dan  August  Comte  (1798-1857). 32 Dalam positivisme,  hukum-hukum  yang  berlaku  dalam  ilmu  pengetahuan  alam
29 Wawancara dengan SM, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  pada 16 April 2018 di Jogja Plaza Hotel, Yogyakarta. Wawancara dengan AK, hakim Pengadilan Negeri Bantul pada 17 Mei 2018 di Grand Quality Hotel, Yogyakartaa
30 Penelitian  yang  secara  jelas  menegaskan  bahwa  korupsi  sebagai  pelanggaran  hak  asasi manusia  adalah  yang  dilakukan  oleh  Julio  Bacio  Terracino, Hard  Law  Connection  Between Corruption  and  Human  Rights,  the  International  Council  on  Human  Rights  and  Policy ,  2007. Pelatihan tentang dimensi pelanggaran hak asasi manusia dalam tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UII bekerjasama dengan KPK dan KY. Peserta dari pelatihan ini para hakim tindak pidana korupsi.
31 Wawancara dengan SM, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  pada 16 April 2018 di Jogja Plaza Hotel, Yogyakarta
32 Sutandyo Wignjosoebroto, Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum, Jurnal Wacana , Vol 6, 2000, hlm., 12.
dirumuskan berdasarkan anggapan bahwa alam dapat diidentifikasi dan hasilnya tidak  tergantung  dari  ruang  dan  waktu.  Positivisme  berkembang  berkat  usaha gigih dari August Comte yang menyatakan bahwa terdapat hukum perkembangan yang menguasai manusia dan segala gejala hidup bersama dan itu mutlak. Inilah yang  oleh  Comte  disebutnya  sebagai  hukum  tiga  tahap, 33 yaitu  tahap  teologis, tahap metafisik, dan tahap positif. 34
Pemikiran  positivisme  kemudian  digunakan  dalam  hukum  sehingga menjelma menjadi aliran  positivisme hukum yang lahir pada abad ke-19 dengan dua eksponen utamanya, yaitu John Austin dan Hans Kelsen. Austin mengatakan bahwa hukum itu adalah perintah penguasa, 35 sedangkan Kelsen terkenal dengan teori  hukum  murninya.  ( the  pure  theory  of  law ).  Menurut  Kelsen,  teori  hukum harus  dibedakan  dari  hukum  itu  sendiri.  Hukum  harus  seragam  sehingga  dapat diterapkan  pada  semua  waktu  dan  tempat,  serta  harus  dilepaskan  dari  anasir- anasir  politik  dan  dipisahkan  dari  moral.  Hukum  harus  benar-benar  murni  dan merupakan pencerminan dari proposisi yang “seharusnya”. 36
Konsep  yang  dibangun  aliran  positivisme  hukum  menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para  eksponen  aliran  hukum  kodrat.  Karena  itu,  setiap  norma  hukum  haruslah eksis  dalam  alamnya  yang  objekif  sebagai  norma-norma  yang  positif  ( all  law  is enacted law ), 37 ditegaskan sebagai wujud kesepakatakan kontraktual yang konkrit
33 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah , Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm., 122- 126
34 Pada  tahap  teologis  ini  manusia  percaya  pada  kekuatan-kekuatan  ilahi  di  belakang  gejala- gejala  alam.  Sedangkan  pada  tahap  metafisik  ini  dimulailah  kritik  terhadap  segala  pikiran termasuk  teologis.  Ide-ide  teologi  diganti  dengan  ide-ide  abstrak  dari  metafisika.  Adapaun pada tahap positif gejala-gejala tidak diterangkan lagi oleh suatu idea alam yang abstrak, tetapi gejala diterangkan melalui gejala lain dengan mendapati hukum-hukum di antara gejala-gejala yang  bersangkutan.  Hukum-hukum  tersebut  sebenarnya  merupakan  bentuk  relasi  yang konstan di antara gejala-gejala tersebut. FX. Adji Samekto, Studi Hukum Kritis Kritik terhadap Hukum Modern , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm., 2
35 R.M.W  Dias, J urisprudence, Edisi  Kelima, Butterworhts, London,  1985,  hlm.  346.  Hedar Laudjeng dan Rikardo Simartana, Pendekatan Mazhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum Sumberdaya Alam, Jurnal Wacana , Vol 6, 2000, hlm., 122.
36 Herman  Bakir, Filsafat  Hukum  Desain  dan  Arsitektur  Kesejarahan , PT.  Refika  Aditama, Bandung, 2007, hlm., 330-334
37 George  P.  Fletcher,  Basic  Concepts  of  Legal  Thought,  Oxford  University  Press,  New  York,  1996 , hlm., 33
antara  warga  masyarakat.  Hukum  tidak  lagi  mesti  dikonsepsikan  sebagai  asas- asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah  mengalami  positivisasi  sebagai lege atau lex, guna  menjamin  kepastian mengenai  apa  yang  terbilang  hukum  dan  apa  pula  yang  sekalian  normatif  harus dinyatakan sebagai sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum. 38
Secara ideologis aliran hukum positif meyakini bahwa dalam teori maupun dalam  praktiknya  hukum  itu  akan  dapat  dikonstruksikan  dan  dikelola  sebagai suatu institusi yang netral ( neutrality of law ) dan terlepas dari politik ( law politics distinction ),  mengidealkan  sebagai  hasil  positivisasi  norma-norma  yang  telah disepakati,  yang  berdasarkan  prinsip rule  of  law, dipastikan  akan  mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapapun dari pihak manapun, tidak peduli kelas  sosialnya.  Dari  sini  kemudian  dirumuskan  kaidah  persamaan  di  hadapan hukum ( equality before the law ). Hukum yang dipositifkan itu, karena merupakan kesepakatan,  akan  benar-benar  bersifat  netral  dan  akan  dapat  ditegakkan  oleh badan  yudisial  yang  netral  pula  dalam  posisinya  sebagai  suatu    badan  yang mandiri. 39

## Sistem Pemidanaan dalam UU Tipikor Berbasis Hak Asasi Manusia
Sistem pemidanaan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Sistem pemidanaan dalam arti sempit dilihat sebagai norma-norma hukum pidana substantif,  sebagai  keseluruhan  sistem  aturan/norma  hukum  pidana  materiil untuk  pemidanaan;  atau  keseluruhan  sistem  aturan/norma  hukum  pidana materiil  untuk  pemberian/penjatuhan  dan  pelaksanaan  pidana. 40 Sistem pemidanaan  dalam  arti  luas  menyangkut  aturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  sanksi  (dalam  hukum  pidana)  dan  pemidanaan.  L.H.C.
38 Soetandyo Wignjoseobroto, supra no., hlm., 13
39 Jeremy Waldron, Transcendental Nonsense” and System in the Law, Columbia Law Review, 100, 46,  2000.  Kirstin  T.  Eidenbach,  Critical  Legal  Studies  and  the  Lawless  Frontier,  The  Critical Studies Journal , 2008, hlm., 112.
40 Barda  Nawawi  Arief,  Pembaharuan  Hukum  Pidana  dalam  Perspektif  Kajian  Perbandingan , Cetk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm., 262
Hulsman menyatakan bahwa ‘ the sentencing system is the statutory rules relating to penal sanctions and punishment’. 41
Menurut Andi Hamzah, sistem pidana dan pemidanaan itu sebagai susunan pidana  dan  cara pemidanaan. 42 Barda  Nawawi  Arief  berpendapat bahwa  apabila pemidanaan  diartikan  secara  luas  sebagai  suatu  proses  penjatuhan  atau pemberian  pidana,  sistem  pemidanaan  mencakup  keseluruhan  perundang- undangan  yang  mengatur  bagaimana  hukum  pidana  itu  ditegakkan  atau dioperasionalkan  secara  konkret  sehingga  seseorang  dijatuhi  pidana.  Hal  ini berarti  bahwa  semua  perundang-undangan  hukum  pidana  substantif,  hukum pidana  formil,  dan  hukum  pelaksanaan  pidana  merupakan  satu  kesatuan  sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan dalam arti luas berkaitan dengan sistem hukum nasional. 43 Ruang lingkup  sistem  pemidanaan  dalam penelitian  ini  dibatasi  pada pengaturan  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Bentuk-bentuk  pidana  pokok  dalam  UU  Tipikor  terdiri  atas  pidana  mati, pidana penjara, dan denda. Pidana tambahan berupa 44 :
a. Perampasan barang bergerak  yang berwujud  atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. Pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
41 M.  Sholehuddin,  Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana , Cetk.  Pertama,  Rajagrafindo  Persada, Jakarta, 2003, hlm., 55
42 Andi  Hamzah,  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia:  dari  Retribusi  ke  Reformasi , Cetk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm., 1
43 Sigit Suseno, Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP (Suatu  Analisis),  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012, hlm., 45
44 Pasal 18 UU Tipikor
c. penutupan  seluruh  atau  sebagian  perusahaan  untuk  waktu  paling  lama  1 (satu) tahun; dan
d. Pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan seluruh  atau  sebagian  keuntungan  tertentu,  yang  telah  atau dapat  diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
Pengaturan  tersebut  dalam  perspektif  hak  asasi  manusia  mengandung kelemahan.  Bentuk-bentuk  pidana  tersebut  tidak  ada  kaitannya  dengan pemenuhan  hak-hak  korban.  Meskipun  terdakwa  dijatuhi  pidana  denda  atau pidana penjara yang berat, hak-hak korban tetap saja terabaikan. Oleh karena itu, penting untuk mengubah sistem pemidanaan; dari pendekatan hukum pidana ke pendekatan  hak  asasi  manusia.  Apabila  pidana  penjara  ditempatkan  sebagai pidana pokok dalam sistem pemidanaan di Indonesia, kecenderungan ini dianggap sebagai pengabaian terhadap pendekatan hak asasi manusia.
Berdasarkan UU Tipikor, jumlah denda maksimal adalah 1 M. Hakim tidak memiliki  kewenangan  untuk  menjatuhkan  pidana  kurang  atau  melebihi  jumlah tersebut.  Denda  yang  dibayarkan  terpidana  juga  tidak  ditujukan  untuk memulihkan  hak-hak  korban.  Pengaturan  yang  demikian  jelas  mengabaikan pendekatan  hak  asasi  manusia.  Menurut  pendekatan  hak  asasi  manusia,  pidana denda dalam UU Tipikor perlu ditempatkan sebagai pidana utama menggantikan pidana  penjara,  tapi  formulasinya  diubah  dengan  mengacu  kepada  konsep maksimalisasi kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dapat ditempuh dengan memerhatikan  jumlah  keuntungan  yang  diperoleh  pelaku  dari  melakukan perbuatan yang dilarang, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu, dan pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka penegakan hukum. 45
Kerugian  akibat  tindak  pidana  ini  meliputi  kerugian  sosial  yang ditimbulkan,  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  korban  potensial  untuk melakukan  pencegahan  agar  tidak  menjadi  korban,  dan  kerugian  yang  secara
45 Nuno Garoupa dan Daniel Klerman, Optimal Law Enforcement with a Rent-Seeking Government, American Law and Economics Review , 2002, hlm., 117.
langsung  dialami  oleh  korban. 46 Biaya  penegakan  hukum  pidana  meliputi  biaya pencegahan,  pengungkapan,  penangkapan,  dan  penjatuhan  sanksi  pidana. 47 Semua  itu  harus  diukur  dan  dibandingkan  dengan  jumlah  keuntungan  yang diperoleh pelaku dari melakukan tindak pidana. Semua biaya tersebut kemudian dikalilipat  maksimal  tiga  kali  untuk  mencegah  overpenalisasi  dan  kelebihan penegakan hukum. 48
Sistem  denda  kalilipat  bukan  merupakan  hal  baru  dalam  sistem pemidanaan  di  Indonesia  karena  telah  diatur  dalam  Pasal  130  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan  Pasal  40  ayat  (7) Undang-undang Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi.  Dengan  menerapkan  prinsip  ini, ketentuan  Pasal  18  ayat  (1) huruf  b  UU  Tipikor  tidak  diperlukan  lagi.  Selain  itu, harus  dapat  dipastikan  bahwa  denda  yang  dibayarkan  pelaku  digunakan  untuk memperbaiki/menyembuhkan kerugian yang dialami korban. Sebagai contoh, jika jumlah uang yang dikorupsi oleh terdakwa terkait pembangunan gedung-gedung sekolah  dan  fasilitasnya  di  suatu  wilayah,  denda  yang  dibayarkan  pelaku  harus dialokasikan untuk membangun sekolah tersebut beserta perlengkapannya.
Perubahan lain yang perlu dibuat adalah dengan memperkenalkan pidana kerja  sosial  sebagai  alternatif  pidana  denda.  Bentuk  pidana  ini  belum  dikenal dalam KUHP dan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Meskipun demikian, pidana tersebut memiliki prospek yang baik karena merupakan salah satu bentuk pidana dalam RUU KUHP. Berdasarkan prinsip bahwa kerja adalah pidana, pidana kerja  sosial  dapat  dijatuhkan  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara yang  mengkorup  uang  negara,  menerima  uang,  barang  atau  janji  serta  terlibat dalam pengadaaan barang dan jasa secara tidak fair dengan pihak swasta. Bentuk- bentuknya  bermacam-macam  mulai  dari  menjadi cleaning  service di  suatu pengadilan  atau  di  tempat-tempat  publik  berdasarkan  pengawasan  dari  polisi atau institusi lain hingga dipekerjakan di gedung-gedung pemerintah.
46 Mark A. Cohen, the Economic of Crime and Punishment: Implications for Sentencing of Economic Crime and New Technology Offences, George Mason Law Review, No. 9 , 2000, hlm., 506-507.
47 Id., hlm., 504
48 Richard  A.  Bierschbach,  “Over  Enforcement”,  Georgetown  Law  Journal,  No.  93,  2005,  hlm., 1743-1744.
Bentuk sanksi lainnya adalah pencabutan hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik seperti menjadi Gubernur, Menteri, atau anggota DPR. Ketika ada seorang  Gubernur  yang  korupsi,  salah  satu  sanksi  yang  dijatuhkan  kepadanya adalah mencabut hak dia untuk menduduki jabatan publik selamanya. Sanksi ini sebenarnya menghilangkan kesempatan terdakwa untuk menjadi pegawai negeri atau  penyelenggara  negara  di  kemudian  hari.  Selain  itu,  hak-hak  ini  juga  dapat dibatasi  pemenuhannya  berdasarkan  prinsip-prinsip  pembatasan  dalam  hukum hak asasi manusia internasional. 49

## Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Putusan Perkara Korupsi
Pada umumnya putusan pengadilan pada semua perkara pidana termasuk korupsi  memiliki  format  yang  sama.  Putusan  dimulai  dengan  irah-irah  berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian diikuti dengan uraian  surat  dakwaan  dan  dasar  hukum  penuntut  umum  untuk  mendakwa terdakwa,  yang  diakhiri  dengan  pembuktian,  pertimbangan  hakim,  dan  amar putusan.  Dengan  mengacu  kepada  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  dalam persidangan, hakim membuat kesimpulan tentang fakta hukum berdasarkan alat bukti  yang  ada  untuk  memudahkan  mereka  di  dalam  menilai  dan  mengevaluasi fakta-fakta  hukum  yang  relevan  dengan  unsur-unsur  tindak  pidana  ( actus  reus ) dan kesalahan ( mens rea ) terdakwa.
Apakah  terdakwa  terbukti  bersalah  atas  tindak  pidana  yang  didakwakan adalah  bergantung  kepada  kesesuaiannya  dengan  fakta-fakta  hukum  yang terungkap  di  persidangan.  Tindak  pidana  dalam  konteks  ini  diartikan  sebagai aspek  fisik  suatu  tindak  pidana  yang  dilarang  oleh  hukum . 50 Agar  seseorang terbukti  melakukan  suatu  tindak  pidana,  maka  ia  harus;  1)  melakukan  suatu tindak  pidana  dalam  bentuk  adanya  gerakan  tubuh;  atau  2)  mengabaikan kewajiban  hukum  untuk  bertindak;  dan  3)  perbuatan  tersebut  dilakukan  secara melawan hukum.  Kesalahan merupakan unsur mental. Doktrin kesalahan berasal
49 Bagian B angka 15 sampai 38 Siracusa Principle on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex (1985).
50 Harris’s, Criminal Law, Twenty-Second Edition, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd, New Delhi 2000 , hlm., 15.
dari gagasan bahwa seseorang tidak boleh dipertanggungjawabkan secara pidana dan tidak boleh dijatuhi pidana kecuali orang itu secara moral tercela/bersalah. 51
Hakim  kemudian  mempertimbangkan  penggunaan  teori  pemidanaan  dan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan. Dalam praktik, kedua hal ini tidak  dikaitkan  dengan  hak  asasi  manusia  karena  korupsi  merupakan  bidang hukum  pidana.  Beratnya  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  mengacu kepada  fakta  bahwa  terdakwa  tidak  mengakui  kesalahannya.  Hak-hak  korban dalam konteks ini juga tidak dipertimbangkan dalam putusan pengadilan.
Lalu,  bagaimana  putusan  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang mengakomodasi pendekatan hak asasi manusia?  Menurut peneliti, apabila fakta- fakta hukum semua putusan pengadilan masih mengacu kepada fakta-fakta yang relevan dengan unsur objektif dan unsur subjektif, pendekatan hak asasi manusia mengharuskan  hakim  menyebutkan  hak-hak  korban  yang  dilanggar  akibat perbuatan  pelaku  di  akhir  tiap-tiap  unsur  tindak  pidana.  Hakim  dituntut  untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kerangka teoritik korupsi sebagai pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  diterapkan  pada  suatu  perkara  korupsi. Hakim  juga  harus  mampu  menemukan  hak  apa  yang  dilanggar  oleh  pelaku korupsi.  Pelanggaran  hak  ini  dibatasi  hanya  pada  korupsi  yang  secara  langsung melanggar hak-hak korban. Selain itu, semua perkara korupsi yang dilakukan oleh pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  berkaitan  dengan  pelanggaran  hak asasi manusia dalam konteks yang luas, meski hakim harus mampu memilih hak mana yang secara langsung dilanggar oleh terdakwa.
Seorang  hakim  dalam  perkara  suap  harus  menemukan  pelanggaran  hak asasi  manusia  secara  langsung  akibat  korupsi  pelaku  dengan  mengidentifikasi siapa  yang  memberi  dan  menerima  suap,  kedudukan  terdakwa  sebagai  pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara,  dan  tujuan  serta  motif  yang  mendasari dilakukannya suap. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia antara lain, hak atas peradilan  yang fair apabila  suap  diberikan  oleh  terdakwa  kepada  hakim  untuk
51 Russell Heaton, Criminal Law Textbook, Second Edition, Oxford  University Press,  London,  2006, hlm.,  17. Mike  Molan,  Duncan  Bloy  &  Denis  Lanser,  Modern  Criminal  Law,  Fifth  Edition, Cavendish publishing, London, 2003, hlm., 23.
bebas dari hukuman, hak atas kesehatan dilanggar apabila suap diberikan dalam kaitannya  dengan  pengadaan  peralatan  kesehatan,  hak  atas  kesempatan  yang sama dalam pelayanan publik apabila suap diberikan untuk mendapatkan fasilitas tertentu dari pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam kaitannya dengan lelang  publik,  dan  hak  atas  persamaan  di  hadapan  hukum  kesehatan  terlanggar jika  suap  diberikan  kepada  seorang  guru/dosen  negeri  untuk  diterima  di sekolah/universitas tersebut.
Hakim  juga  perlu  memperluas  konsep  ahli  termasuk  ahli  hak  asasi manusia.  Di  Indonesia  ada  tiga  kategori  ahli,  yaitu  ahli  hukum,  ahli  kedokteran atau  psikologi,  dan  ahli  lain  yang  dapat  membantu  hakim  menjelaskan  aspek teoritik  suatu  tindak  pidana  dan  kesalahan.  Ahli  hak  asasi  manusia  dapat dimasukkan  ke  dalam  ahli  karena  pendapat  yang  disampaikan  berhubungan dengan  doktrin  hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Meskipun  jarang  ditemukan  ahli hak  asasi  manusia  yang  menjadi  ahli  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi, penting  untuk  menghadirkannya  di  depan  sidang  untuk  menjelaskan  relasi  hak asasi  manusia  dengan  korupsi  dan  bentuk-bentuk  hak  asasi  manusia  yang dilanggar akibat korupsi pelaku. Posisi keterangan ahli hak asasi manusia dalam perkara korupsi lebih praktis karena hakim tidak perlu lagi menelaah teori-teori yang ada.
Dalam  konteks  hal-hal  yang  memberatkan,  hakim  perlu  meletakkan  hak- hak  yang  dilanggar  oleh  pelaku  di  dalam  salah  satu  hal-hal  yang  memberatkan. Contoh yang baik mengenai hal ini ditunjukkan dalam putusan pengadilan perkara korupsi dengan terdakwa Angelina Patricia Pinkan Sondakh, mantan anggota DPR. Dalam  perkara a  quo ,  terdakwa  secara  hukum  terbukti  bersalah  menerima  12,5 miliar sebagai suap dari PT. Permai Grup dalam proyek pembangunan wisma atlet dan  universitas  negeri.  Dalam  salah  satu  hal  yang  memberatkan  disebutkan bahwa  perbuatan  terdakwa  melanggar  hak-hak  ekonomi  dan  sosial  masyarakat, yaitu hak atas pendidikan. 52 Sekalipun istilah yang digunakan adalah terminologi umum  dalam  hukum  hak  asasi  manusia,  tapi  hakim  sudah  mengaitkan  antara
52 Putusan Pengadilan Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/P.Jkt.Pst, hlm. 360
korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia. Apabila hakim menemukan juga bahwa  selain  korupsi  terdakwa  juga  melanggar  hak  asasi  manusia,  maka  hal  itu dapat  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  memperberat  pidana  yang  dijatuhkan. Semakin  banyak  terdakwa  melanggar  hak  asasi  manusia,  semakin  berat  pidana yang dijatuhkan kepadanya.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas,  penelitian  ini menyimpulkan  sebagai  berikut.  Pertama,  faktor-faktor  yang  menyebabkan putusan-putusan  perkara  korupsi  belum  sepenuhnya  mempertimbangkan pendekatan hak asasi manusia antara lain diskursus korupsi sebagai pelanggaran hak  asasi  manusia  merupakan  isu  yang  relatif  baru,  pemahaman  yang  salah tentang  konsep  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  perkara  korupsi  adalah  murni perkara tindak pidana, dan hakim menganut paham positivisme hukum di dalam memutus  perkara  korupsi.  Kedua,  sistem  pemidanaan  yang  mempertimbangkan pendekatan  hak  asasi manusia  adalah dengan  menjadikan  denda  sebagai  pidana utama yang formulasinya mengacu kepada konsep kesejahteraan sosial. Alternatif pidana  lain  adalah  pidana  kerja  sosial  dan  pencabutan  hak  terdakwa  untuk menduduki  jabatan  publik  selamanya.  Ketiga,  pendekatan  hak  asasi  manusia dapat digunakan dalam format putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi dengan menyebutkan secara jelas hak-hak  korban yang dilanggar oleh pelaku di akhir tiap-tiap  unsur  delik  dan  memperluas  kategori  ahli  meliputi  ahli  hak  asasi manusia.  Dalam  kaitannya  dengan  hal-hal  yang  memberatkan,  setiap  putusan pengadilan  perlu  menyebutkan  bentuk-bentuk  pelanggaran  hak  asasi  manusia. Semakin  banyak  terdakwa  melanggar  hak  asasi  manusia,  semakin  berat  pidana yang dijatuhkan kepadanya.

## Daftar Pustaka
Buku: Lucy  Koechlin,  An  Evaluation  of  National  Integrity  Systems  (NIS)  From  A  Human Rights Perspective, International Council on Human Rights Policy, 2009 United Nations Development Programme, The Impact of Corruption on The Human Rights Based Approach to Development, Oslo Governance Centre
International Council on Human Right Policy, Corruption and Human Rights: Making the Connection, Transparency International, 2009
Katharina Hermann dan Alyson Warhurt, Corruption: A Human Rights and Business Dillemma, Maplecroft, United Kingdom, 2009
Olivier  De  Schutter,  International  Human  Rights  Law  Cases,  Materials  and Commentary, Cambridge University Press, London, 2010
Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat in Court System & out Court System, Gramata Publishing, Jakarta, 2011. Julio Bacio Terracino, Hard Law Connection between Corruption and Human Rights, the International Council on Human Rights and Policy, 2007.
Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah , Kanisius, Yogyakarta, 1982 FX.  Adji  Samekto, Studi  Hukum  Kritis  Kritik  terhadap  Hukum  Modern , PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
R.M.W Dias, Jurisprudence, Edisi Kelima, Butterworhts, London, 1985
Herman  Bakir, Filsafat  Hukum  Desain  dan  Arsitektur  Kesejarahan , PT.  Refika Aditama, Bandung, 2007
George  P.  Fletcher,  Basic  Concepts  of  Legal  Thought,  Oxford  University  Press,  New York, 1996
Barda  Nawawi  Arief,  Pembaharuan  Hukum  Pidana  dalam  Perspektif  Kajian Perbandingan , Cetk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana , Cetk. Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003
Andi  Hamzah,  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia  :  Dari  Retribusi  ke Reformasi , Cetk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985 Sigit Suseno, Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar  KUHP  (Suatu  Analisis),  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012
Harris’s, Criminal Law, twenty-second edition, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd, New Delhi, 2000
Russell  Heaton,  Criminal  Law  Textbook,  second  edition,  Oxford  University  Press, London, 2006.
Mike  Molan,  Duncan  Bloy  &  Denis  Lanser,  Modern  Criminal  Law,  fifth  edition, Cavendish Publishing, London, 2003.

## Jurnal:
Hedar  Laudjeng  dan  Rikardo  Simartana,  Pendekatan  Mazhab  Hukum  Non- Positivistik dalam Bidang Hukum Sumberdaya Alam, Jurnal Wacana , Vol 6, 122, 2000
Jeremy Waldron, Transcendental Nonsense” and System in the Law, Columbia Law Review, 100, 46, 2000.
Kirstin  T.  Eidenbach,  Critical  Legal  Studies  and  the  Lawless  Frontier,  The  Critical Studies Journal, 112, 2008
Mark A. Cohen, the Economic of Crime and Punishment: Implications for Sentencing of Economic Crime and New Technology Offences, George Mason Law Review, No. 9, 506-507, 2000.
Matthew  Lister,  There  Is  No  Human  Right  to  Democracy,  But  May  We  Promote  It Anyway?, Stanford Journal of International Law, 259-260, 2012.
Nuno Garoupa and Daniel Klerman, Optimal Law Enforcement with a Rent-Seeking Government, American Law and Economics Review, 117, 2002.
Richard  A.  Bierschbach,  Overenforcement,  Georgetown  Law  Journal,  No.  93,  1743- 1744, 2005.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  Permasalahan  Paradigma  dalam  Ilmu  Hukum,  Jurnal Wacana , Vol 6, 12, 2000
Peraturan dan Putusan Pengadilan: Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Siracusa Principle on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex 1985. Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2011/PN/Dps Putusan Nomor. 04/Pid.Sus/2011/PN/Sby Putusan Nomor: 01/Pid.B/TPK/2011/Pn.Jkt.Pst Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/PN.Tipikor Smg Putusan Nomor: 04/Pidsus/TPK/2011/Pn.Srg. Putusan Nomor: 10/Pid.B/TPk/2010/pn.Jkt.Pst Putusan Nomor: 11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt/Pst. Putusan Nomor: 12/Pid.B/TPK/2009/Pn.Jkt.Pst Putusan Nomor: 13/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst. Putusan Nomor: 13/Pid.B/TPK/2013/Pn.Pdg Putusan Nomor: 14/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.PSt. Putusan Nomor: 16/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst Putusan Nomor: 17/Pid.B/TPK/Pn.Jkt.Pst. Putusan Nomor: 18/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.Pst Putusan Nomor: 18/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt/pst Putusan Nomor: 18/Pid.B/TPK/2011/Pn.Jkt.Pst Putusan Nomor: 20/Pid.B/TPK/2008/Pn.Jkt.pst Putusan Nomor: 22/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt/PSt Putusan Nomor: 23/Pid.B/TPK/2009/Pn.jkt.Pst. Putusan Nomor: 23/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.Pst Putusan Nomor: 27/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst Putusan Nomor: 31/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.Pst. Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor. Smg
Putusan Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/P.Jkt.Pst Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg Putusan Nomor; 25/Pid.B/TPK/2006/Pn.Jkt.Pst.

## Konferensi dan Artikel Websitea:
Ardian Adzanela, Corruption as a Violation of Human Rights in South East Europe, International  Summer  School  Sarajevo  Alumni  Conference  “Transitional Justice and Democracy Transition, 29-30 July 2011
Berihun A Gebeye, Corruption and Human Rights: Exploring the Relationships, dalam http://ssrn.com/abstract=2075766