## JURNAL SOLUSI

## Penanggung Jawab
Alief Indita Agustyani, SE., MM
Redaktur Pelaksana Drs. Junaidi Affan, MM

## Dewan Penyunting
Dr. Zainal Mustafa EQ (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)
Drs. H IrfanNursasmita, M.Si,.Ak (Universitas Gadjah Mada) Dr. H Bachruddin, M.Si (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) Dr. Dwi Praptono Agus Harjito (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) Drs. Kadari, M.M.,M.Si., Ak. (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP Yogyakarta )

## Sekretaris
Surya Widya Mukaromah

## Alamat Sekretariat
STIE SBI Yogyakarta Jl.Ring Road Utara No.17 Condong Catur Yogyakarta Phone 0274-887984 Email: lppmstiesbi@gmail.com
Distribusi dan Sirkulasi Bag. Perpustakaan STIE SBI Yogyakarta

## DAFTAR ISI
Krisna Mutiara Wati
Muhammad Robi’ Nurwahyudi
Hardoko Teguh Budi Prasetya, Niken Widyastuti Yunita Fitri Wahyuningtyas, Fatmawati
Tyas Zakiya
Prakasa, Eliya Isfaatun
Rizki Ramadhan, Enita Binawati
Volume 15, Nomor 1, Mei 2020
ISSN 1907-2376

## Jurnal Solusi
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta) ~ 1
Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di  Kabupaten Bantul ~ 17
Pengaruh e-WOM ( Electronic Word of Mouth )
Terhadap Keputusan Pembelian online di Daerah
Istimewa Yogyakarta ~ 33
Penguatan Kelembagaan Sosial – Ekonomi Desa Melalui BUMDes Panggung Lestari di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul ~55
Pengaruh Produk, Harga, Tempat dan Promosi (Marketing Mix) Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Dapur Mpok Duren ~ 63
Perkembangan Perpajakan di Indonesia  ~ 79
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta) ~ 95

## Perkembangan Perpajakan di Indonesia
Tyas Zakiya Prakasa 1) Eliya Isfaatun 2)
Program Studi Akuntansi, STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta
1) tyaszakiya6@gmail.com
2) isfaatuneliya@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the development of taxation in Indonesia in 2012-2017 with variable trends in tax revenue, the number of taxpayers, tax compliance, tax return reporting with e-filing, and the performance of the Directorate General of Taxes. This research is a descriptive analysis research. The type of data used is secondary data with the object of this study is the annual report and the performance report of the Directorate General of Taxes. The research data collection technique is the documentation technique. Based on the analysis that has been done, there is a correlation between the variable trend of tax revenue, the number of taxpayers, taxpayer compliance, SPT reporting with e-filing, and the performance of the Directorate General of Taxes with the development of taxation in Indonesia during 2012-2017. With the conclusion, the trend of tax revenue increases, the number of mandatory increases, the ratio of taxpayer compliance increases, the reporting of tax returns with increasing e-filing and the performance of the Directorate General of Taxes has increased every year.
Keywords: tax revenue, the number of taxpayers, taxpayer compliance, SPT reporting by e-filing, the performance of the Directorate General of Taxes, tax developments.

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah memegang peran yang strategis dalam perekonomian sebagai penyedia dan pemelihara barang-barang publik. Guna menjalankan fungsi dan peran dalam perekonomian, pemerintah memerlukan dana untuk mendanai seluruh kegiatan bernegara. Dana yang digunakan tersebut berasal dari penerimaan pemerintah yang diperoleh dari berbagai sumber. seperti; pajak, pinjaman (hutang), bantuan dari tingkat pemerintah lainnya, biaya administrasi, servis, serta penerimaan bisnis (Poole, 1956). Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Negara Indonesia. Indonesia yang merupakan Negara berkembang dengan jumlah penduduk ditahun 2019 tercatat sebesar 267 juta jiwa. Terdapat beberapa permasalahan didalamnya. Mulai dari permasalahan sosial dan budaya, ekonomi, infrakstruktur, politik, pendidikan, lingkungan dan lain
80 .::.
sebagainya. Peran pajak sangat penting bagi bertumbuhan untuk segala sektor di Indonesia.
Pentingnya penerimaan pajak ini sejalan dengan misi fiskal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP- 443/PJ./2000, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi  yang tinggi. Penerimaan dari pajak sangat diperlukan dalam upaya memandirikan pembiayaan belanja dalam APBN, maka pertumbuhan positif dari sektor ini sangat diharapkan dalam upaya negara mensejahterakan rakyatnya. Begitu besar peran pajak dalam APBN, sehingga Direktorat Jendral Pajak beusaha terus untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tabel 1. berikut adalah perkembangan penerimaan Negara dari tahun 2012 – 2017.
Tabel 1. Penerimaan Negara Tahun 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Perpajakan 85,6% 86,2% 82,3% 74,0% 74,9% 73,3% PNBP 14,3% 13,7% 17,0% 25,7% 24,6% 26,3% Hibah 0,1% 0,1% 0,8% 0,3% 0,5% 0,4% Sumber: www.kemenkeu.go.id/APBN/2017
Dilihat dari komposisinya penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar dibandingkan dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan hibah. Dalam kurun waktu 2012-2017 kontribusi rata-rata penerimaan pajak sebesar 79,38%, sedangkan PNBP 20,26% dan hibah 0,36%. Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa peran penerimaan pajak terhadap pembiayaan anggaran pemerintah dalam beberapa tahun terakhir cukup signifikan. Dalam periode 2012-2017 tersebut, penerimaan pajak meningkat dari Rp 980.518 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 1.343.530 triliun pada tahun 2017. Kontribusi penerimaan dari sektor pajak yang semakin meningkat tidak terlepas dari upaya yang terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, hal tersebut di indikasi turut mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak yang cukup pesat.
Dengan era modernisasi seperti saat ini yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak pada negara dengan berbagai cara dan fasilitas yang sudah diberikan oleh negara. Sistem pembayaran yang berbasis online seperti e-filling, e-billing dan lain sebagainya akan memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak dan mengatur segala perihal yang bersangkutan dengan pajak. Sistem pajak yang sudah berbasis online ini terbukti cukup menambah jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak meningkat dari sebelumnya. Meningkatnya penerimaan pajak penghasilan merupakan akibat dari pertumbuhan ekonomi masyarakat yang disertai kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang semakin baik tidak terlepas dari sistem perpajakan yang saat ini diberlakukan, yaitu self assessment system dimana wajib pajak diberi kepercayaan
penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dalam pengelolaan pajak di Indonesia dilakukan oleh lembaga negara yakni, Direktorat Jendral Pajak (DJP). Direktorat Jendral Pajak adalah salah satu direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan . Setiap tahunnya Direktorat Jendral Pajak membuat laporan tahunan yang berisi tentang penerimaan, anggaran dan realisasi pajak, dan juga berisi peristiwa yang terjadi di Indonesia tentang pajak. Direktorat Jendral Pajak memiliki tugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Tugas yang di emban DJP tesebut membuat DJP berperan besar dalam pelaksanaan pemerintahan. Peran DJP semakin penting dan strategis dalam menunjang kemandirian pembiayaan negara. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya peran penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi selama sepuluh tahun terakhir.
Dari latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah (1) apakah dengan perbaikan dalam system perpajakan (system pelaporan on line / e filling) , penambahan jumlah penduduk, kenaikan tingkat kepatuhan dari tahun 2012 sd 2017 mampu meningkatkan penerimaan pajak ? (2) bagaimana kinerja Direktorat Jendral Pajak selama tahun 2012 sd 2017 ?
Sedang tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan penerimaan pajak tahun 2012-2017. (2) untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan jumlah wajib pajak tahun 2012-2017. (3) untuk mengetahi dan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan selama tahun 2012- 2017. (4) untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan e filling dalam pelaporan pajak oleh wajib pajak tahun 2012-2017. (5) untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan kinerja Direktorat Jendral Pajak selama tahun 2012-2017.

## B. LANDASAN TEORI

## Pengertian Pajak
Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Fungsi Pajak
Menurut Siti Resmi (2012), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).
1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara). Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
82 .::.

## Tyas Zakiya Prakasa, Eliya Isfaatun
2. Fungsi regularend (pengatur). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

## Penerimaan Pajak
Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan asalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
Menurut Hutagaol (2007), penerimaan pajak merupakan Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.
Menurut Suryadi (2006), penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

## Wajib Pajak
Pasal 1 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan “, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ”. Menurut (Mardiasmo, 2011) Wajib Pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain, meningkatnya Jumlah Wajib Pajak khususnya orang pribadi yang melaporkan SPT masa atau tahunannya, tentunya akan mengakibatkan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

## Indikator Jumlah Wajib Pajak
Menurut Fajar Budiman & Nia Anggrie Pratiwi (2010) bahwa indikator dari Jumlah Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan masa atau tahunan. Berikutnya, Atep Adya Barata (2011) mengatakan bahwa indikator dari Jumlah Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya menggunakan surat pemberitahuan masa atau tahunan. Selanjutnya, dikatakan juga oleh Erly Suandy (2008) bahwa yang menjadi pengukur atau indikator dari Jumlah Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT masa atau tahunannya.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajiban, secara disiplin, sesuai peraturan perundangan-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan.
Menurut Gunadi (2005) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah “kepatuhan perpajakan (tax compliance) adalah wajib pajak orang pribadi mempunyai kesediaan
untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”. Sedangkan kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:138) sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.
Dalam Zain (2008) Kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian, yaitu : “suatu iklim kepatuhan dan kesadarannya pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:
1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela merupakan suatu sikap akan sadar pada kewajibannya.

## Surat Pembetitahuan (SPT)
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER/01/PJ/2016, pasal 1 ayat 2, SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS) dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771 S), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.
Menurut Mardiasmo (2011) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Wajib pajak harus mengisi SPT menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

## E-Filing
E-filing menurut Rahayu (2013), mendefinisikan E-filing Merupakan cara pelaporan SPT dengan sistem online dan Real Time dimana penyampaian dapat dilalukan melalui ASP (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh DJP sebagai perusahaan yang menerima penyampaian. Sedangkan pengertian dasar e-filling adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi (OP) maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan jaringan internet melalui ASP (Application Service Provider) atau Penyedia Jasa Aplikasi
lainnya, sehingga WP tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan. Penyampaian SPT melalui pelayanan e-filing atau e-SPT pertama kali diatur dengan Keputusan Dirjen pajak melalui KEP- 05/PJ./2005 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Adapun beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Selain 2 (dua) jenis SPT Tahunan WP OP 1770 S dan 1770 S, untuk jenis SPT lainnya dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider-ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## Direktorat Jendral Pajak (DJP)
Direktorat Jendral Pajak adalah salah satu direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan . Setiap tahunnya Direktorat Jendral Pajak membuat laporan tahunan yang berisi tentang penerimaan, anggaran dan realisasi pajak, dan juga berisi peristiwa yang terjadi di Indonesia tentang pajak.

## Tugas dan Fungsi Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dan fungsi Direktorat Jendral Pajak yakni, perumusan kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

## C.  METODE PENELITIAN

## Jenis  Penelitian
Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiyono: 2009) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

## Sumber Data Penelitian
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, tetapi diperoleh atau dikumpulkan dari lembaga atau instansi terkait, baik dalam bentuk langsung ataupun melalui situs internet. Pada penelitian ini, data yang digunakan
.::. 85
.::. 85
merupakan data runtun waktu ( time series) . Data runtun waktu merupakan data yang digunakan untuk menunjukkan kondisi perkembangan suatu data dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini observasi yang digunakan adalah tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

## Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah Laporan Tahunan (2012-2017) dan Laporan Kinerja (2016-2017) Direktorat Jendral Pajak Indonesia.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik Dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiyono (2015) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dalam Penelitian ini dokumen yang digunakan adalah Laporan Tahunan 2012-2017 dan Laporan Kinerja tahun 2016-2017 Direktorat Jendral Pajak tahun.

## Variabel Penelitian
Segala sesuatu dalam bentuk apapun yang ditentukan peneliti untuk dipelajari dan memperoleh hasil dari informasi tersebut yang kemudian akan ditarik kesimpulannya disebut variabel penelitian (Sugiyono). Pada penelitian ini terdapat lima variabel, yaitu:

## Trend Penerimaan Pajak
Trend Penerimaan pajak pada penelitian ini mempresentasikan penerimaan pemerintah yang berasal dari iuran wajib masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah berdasarkan dasar pengenaan pajak pajak dan diatur dalam Undang-Undang. Pada penelitian ini, data penerimaan pajak yang digunakan adalah total penerimaan pajak pemerintah pusat dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

## Jumlah Wajib Pajak
Wajib pajak adalah masyarakat Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak  baik orang pribadi maupun Badan. Jumlah wajib pajak pada penelitian ini menjelaskan data perkembangan jumlah wajib pajak di Indonesia yang berlangsung selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak pada penelitian ini direpresentasikan sebagai wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajibannya secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata cara perpajakan agar tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan.
86 .::.

## Pelaporan SPT dengan E-filing
Pelaporan SPT dengan E-Filling adalah wajib pajak yang melakukan pelaporan secara on line. Pelaporan SPT dengan E-filing pada penelitian ini di dasari untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan perkembangan wajb pajak yang melaporkan SPT menggunakan e-filing.

## Kinerja Direktorat Jendral Pajak
Kinerja Direktorat Jendral Pajak dalam pengelolaan pajak pada penelitian ini merupakan bentuk penjabaran yang terjadi pada perkembangan perpajakan. Dalam rentan waktu yang terkait bagaimana peran Direktorat Jendral Pajak dalam hal kinerja pada pengelolaan pajak pada tahun 2012-2017.

## Teknik Analisis Data
Dalam Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan tahunan Direktorat Jendral Pajak yang diambil dari www.pajak.go.id. Data variabel terkait Penerimaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pelaporan SPT dengan E-Filling dan Kinerja Direktorat Jendral Pajak. Setiap variabel di rangkum dalam tabel dan dibuat prosentase untuk melihat perubahan prosentase peningkatan maupun penurunan. Masing masing variabel dibuat perbandingan dari tahun 2012-2020. Hasilnya dianalisis untuk melihat perkembangan positif dan negative dan sebab akibat dari perubahan dalam tahun 2012-2017. Membuat kesimpulan hasil analisis dengan mengacu pada perubahan aturan yang terkait selama tahun 2012-2020.

## D.  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Perkembangan perpajakan di Indonesia dari tahun 2012 – 2017 mengalami perkembangan positif dilihat dari perkembangan penerimaan pajak, jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, pelaporan SPT dengan E-Filling dan Kinerja Direktorat Jendral Pajak . Tabel terkait perkembangan penerimaan pajak, jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, pelaporan SPT dengan e filling dan kinerja Direktorat Jendral pajak dapat di lihat pada tabel berikut. Dalam tabel 2 menunjukkan penerimaan pajak selama 6 tahun yaitu tahun 2012 -2-17.

## Penerimaan Pajak
Tabel 2. Penerimaan Pajak 2012-2017 (triliun rupiah) Jenis Pajak 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PPh NonMigas 381,60 417,67 459,07 552,17 630,07 596,46 PPh Migas 83,46 88,73 87,48 50,07 36,05 50,30 PBB 28,97 25,34 23,45 29,28 19,47 16,81
.::. 87
PPN dan PPnBM 337,58 384,68 408,83 423,71 412,20 480,67 Pajak Lainnya 4,21 4,98 6,30 5,62 8,10 6,73 Total Penerimaan 835,83 921,40 985,13 1.060,86 1.10,97 1.151,03
Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak
Penerimaan pajak diperoleh dari 5 jenis pajak yaitu, Pajak penghasilan Nonmigas (PPh Nonmigas), Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN dan PPNBM) dan Pajak Lainnya. Penerimaan PPh Non Migas mengalami kenaikan dari tahun 2013 sd 2016 secara berturut turut dari 36,07 % , 41.4%, 93,1%, 77,9% dan di tahun 2017 mengalami penurunan cukup besar yaitu -33,61. Sedangkan PPh Migas mengalami kenaikan di tahun 2013 sebesar 5,27 % dan tahun 2014 – 2016 berturut turut mengalami penurunan yaitu -1,25%, -37,41%, -14,02% dan tahun 2017 14,25%. Penerimaan PBB mengalami penurunan tahun 2013 – 2017 berturut turut sebesar -3,63%, -1,89%, tahun 2015 mengalami kenaikan  5,83%, tahun 2016-2017 kembali mengalami penurunan -9,81%, -2,66%. PPN dan PPnBM dari tahun 2013-2015 47,1%, 24,15%, 14,88% dan 2017 mengalami kenaikan dan tahun 2016 mengalami penurunan -11.51%. Secara umum penerimaan pajak dari tahun 2012-2017 mengalami peningkatan.

## Target, Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak
Tabel 3. Target, Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Tahun 2012-2017 Tahun Target Penerimaan Pajak (triliun) Realisasi Penerimaan Pajak (triliun) Realisasi Penerimaan Pajak (%) Pertumbuhan Penerimaan Pajak (%) 2012 885,03 835,83 94,4% 12,5% 2013 995,21 921,40 92,58% 10,22% 2014 1.072,38 985,13 91,86% 7,81% 2015 1.294,25 1.060,86 81,97% 7,69% 2016 1.355,20 1.105,97 81,61% 5,85% 2017 1.283,56 1.151,03 89,67% 2,88% Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak
Dalam tabel 3 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2012-2017 trend penerimaan pajak mengalami peningkatan. Peningkatan realisasi pajak dari tahun 2012 -2017 dari target 2012 885,03T menjadi 2017 1.283,56T dan realisasi 2012 835,83T menjadi 2012 1.151,03T. Salah satu yang menjadi pengaruh peningkatan tersebut adalah kebijakan dan peraturan serta kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Namun demikian penerimaan pajak dalam setiap tahunnya belum
mampu melampaui target penerimaan yang telah ditentukan. Dari sisi pertumbuhan dari jumlah penerimaan setiap tahunya mengalami peningkatan tetapi dari sisi pertumbuhan penerimaan mengalami penurunan.

## Jumlah Wajib Pajak
Tabel 4. Tahun 2012-2017 menunjukkan terjadi peningkatan pada Wajib Pajak orang pribadi dan wajib pajak Badan. Artinya masyarakat Indonesia dalam kesadaran kewajiban perpajakan meningkat karena semakin bertambah masyarakat yang mengajukan NPWP. Total wajib pajak mengalami peningkatan, sehingga penerimaan pajak juga mengalami peningkatan.
Tabel 4. Jumlah Wajib Pajak Tahun 2012-2017 Jenis WP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WP Orang Pribadi 22.131.323 25.108.582 27.688.202 30.202.527 33.042.502 35.541.825 WP Badan 2.136.014 2.327.151 2.473.471 2.683.558 2.919.374 3.112.552 WP Bendahara 545.232 562.885 412.755 453.371 484.740 501.141 Total WP 24.812.569 28.004.218 30.574.428 33.339.456 36.446.616 39.151.603 Pertumbuhan WP Orang Pribadi (%) 11,13% 13,45% 10,27% 9,08% 9,40% 7,56% Pertumbuhan WP Badan (%) 9,94% 8,95% 6,28% 8,49% 8,78% 6,61% Pertumbuhan WP Bendahara (%) 7,36% 3,23% (26,67)% 9,84% 6,91% 3,38% Pertumbuhan Total WP(%) 11,17% 12,86% 9,17% 9,04% 9,33% 7,42% Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya maka perkembangan jumlah wajib pajak juga mengalami peningkatan yang pesat dari tahun 2012 hingga tahun 2017.  Dengan demikian perkembangan jumlah wajib pajak yang terjadi selama tahun 2012-2017 merupakan salah tolok ukur perkembangan perpajakan di Indonesia.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Tabel 5 di bawah ini menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak dilihat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Capaian Rasio Kepatuhan dari tahun 2012- 2017 mengalami peningkatan yaitu sebesar 85,91%, 86,48%, 84,45%, 86,32%, 87,10%, 96,85% . Peningkatan ini terjadi karena perubahan dalam sistem administrasi perpajakan yang semakin mudah bagi wajib pajak dalam Informasi pajak yang semakin terbuka, pembayaran, maupun dalam pelaporan.
Tabel 5. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak No Uraian/Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Wajib Pajak Terdaftar 24.812.569 28.004.218 30.574.428 33.339.456 36.446.616 39.151.603 2 Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT 17.659.278 17.731.736 18.357.833 18.159.840 20.165.718 17.653.963 3 Target Rasio Kepatuhan (%) 62,50% 65,00% 70,00% 70,00% 72,50% 75,00% 4 Target Rasio Kepatuhan-SPT (%) (3 x 2) 11.037.049 11.525.628 12.852.301 12.711.888 14.620.146 13.240.472 5 Realisasi SPT 9.482.480 9.966.833 10.852.301 10.972.336 12.735.463 12.823.839 6 Rasio Kepatuhan (%) (5 :2) 53,70% 56,21% 59,12% 60,42% 63,15% 72,64% 7 Capaian Rasio Kepatuhan (%) (5 : 4) 85,91% 86,48% 84,45% 86,32% 87,10% 96,85%
Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perkembangan kepatuhan Wajib Pajak selama tahun 2012 hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan kepatuhan. Meskipun rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun 2012-2017 belum bisa melampaui target rasio kepatuhan yang telah ditentukan. Naiknya rasio kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang dengan kata lain jumlah wajib pajak ikut meningkat. Implikasi penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dan perkembangan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak selama tahun 2012-2017.

## Pelaporan SPT dengan e-Filing
E-Filling adalah sarana yang digunakan dalam melaporkan kewajiban pajak secara on line. Dilihat dari tabel 6 wajib pajak yang melakukan perlaporan pajak menggunakan e filling mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang semula hanya 1,63% meningkat dari 2013-2017 menjadi 2,67%, 7, 71%, 18,06%, 44, 14% , 62,98%   .
Jurnal Solusi, Volume 15, Nomor 1, Mei 2020
90 .::.
Tabel 6. Pelaporan SPT dengan e-Filing Tahun Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Pelaporan SPT dengan e-Filing Persentase Pelaporan SPT dengan e-Filing (%) 2012 17.659.278 288.297 1,63% 2013 17.731.736 472.350 2,67% 2014 18.357.833 1.416.579 7,71% 2015 18.159.840 3.280.363 18,06% 2016 20.165.718 8.901.622 44,14% 2017 17.653.963 11.117.917 62,98% Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perkembangan wajib pajak yang melaporkan SPT menggunakan e-filing mengalami peningkatan yang drastis selama tahun 2012-2017. Pelaporan SPT dengan e-filing selama tahun 2012-2017 selalu melampaui target yang telah ditentukan. dengan kata lain bertambahnya jumlah wajib pajak dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya terbukti meningkatnya pelaporan SPT dengan e-filing. Dengan perkembangan zaman dan mudahnya akses teknologi maka alternatif pelaporan SPT dapat dilakukan dengan mudah oleh wajib pajak.

## Kinerja Direktorat Jendral Pajak
Kinerja Direktorat Jendral Pajak diukur berdasarkan hasil penerimaan pajak, tingkat kepuasan wajib pajak dan indeks penggunaan layanan. Kinerja Direktorat Jendral Pajak dari tahun 2012 – 2017 dapat dilihat pada tabel 7.

## Tabel 7. Indikator Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun 2012-2017
No Indikator Kinerja Utama Capaian 2012 Capaian 2013 Capaian 2014 Capaian 2015 Capaian 2016 Capaian 2017 1 Penerimaan Pajak 94,44% 92,58% 91,86% 81,97% 81,60% 89,68% 2 Persentase Kepatuhan Wajib Pajak 85,91% 93,63% 83,90% 85,71% 87,10% 120,00% 3 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 100,00% 98,89% 99,24% 98,98% 104,33% 108,10% Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak
Kinerja Direktorat Jendral Pajak dalam pengelolaan pajak selama tahun 2012- 2017 mengalami peningkatan hasil yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan terus meningkatnya penerimaan pajak, jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan pelaporan SPT dengan e-filing selama tahun 2012-2017. Faktor yang mempengaruhi adalah secara terus menerus melakukan sosialisasi, pengembangan kemudahan akses teknologi, dan penegakan hukum yang tegas.

## E. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijabarkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Perkembangan trend peneriman perpajakan di Indonesia tahun 2012-2017. Dengan pertumbuhan tahun 2012 sebesar 12,5%, tahun 2013 sebesar 10,24%, tahun 2014 sebesar 6,92%, tahun 2015 sebesar 7,69%, tahun 2016 sebesar 4,25%, dan tahun 2017 sebesar 4,07%. Walaupun realisasi penerimaan pajak selama tahun 2012-2017 belum mampu mencapai target akan tetapi pertumbuhan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2012-2017 terus mengalami peningkatan.  Dengan kata lain apabila penerimaan pajak semakin meningkat, maka perkembangan pajak di Indonesia semakin membaik.
2. Dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia maka perkembangan jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan. Dengan total Wajib Pajak tahun 2012 sebesar 24.812.569 Wajib Pajak, tahun 2013 sebesar 28.004.218 Wajib Pajak, tahun sebesar 2014 30.574.428 Wajib Pajak, tahun sebesar 2015 33.339.456 Wajib Pajak, tahun 2016 sebesar 36.446.616 Wajib Pajak, dan tahun 2017 sebesar 39.151.603 Wajib Pajak. Dengan kata lain apabila jumlah wajib pajak meningkat, maka perkembangan perpajakan di Indonesia akan semakin baik.
3. Perkembangan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tahun 2012-2017. Dengan capaian rasio kepatuhan tahun 2012 sebesar 85,91%, tahun 2013 sebesar 86,48%, tahun 2014 sebesar 84,45%, tahun 2015 sebesar 86,31%, tahun 2016 sebesar 87,10%, dan tahun 2017 sebesar 96,85%. Dengan kata lain apabila kepatuhan wajib pajak meningkat, maka perkembangan perpajakan di Indonesia akan semakin baik.
4. Pelaporan SPT dengan e-Filing di Indonesia tahun 2012-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan persentese tahun 2012 sebesar 1,63%, tahun 2013 sebesar 2,67%, tahun 2014 sebesar 7,71%, tahun 2015 sebesar 18,06%, tahun 2016 sebesar 44,14%, dan tahun 2017 sebesar 62,98%. Dengan kata lain apabila pelaporan SPT dengan e-filing meningkat, maka perkembangan perpajakan di Indonesia akan semakin baik.
92 .::.
5. Kinerja Direktorat Jendral Pajak dalam pengelolaan perpajakan selama tahun 2012-2017 mengalami peningkatan, di ukur dengan Nilai Kinerja Organisasi. Tahun 2012 sebesar 73,34%, tahun 2012 sebesar 98,04%, 2014 sebesar 101,55%, tahun 2015 sebesar 95,77%, tahun 2016 sebesar 100,97% dan tahun 2017 sebesar 105,37%. Dengan kata lain apabila kinerja Direktorat Jendral Pajak meningkat, maka perkembangan perpajakan di Indonesia  semakin baik.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran untuk peneliatan selanjutnya sebagai berikut:
1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan olah data menggunakan statistika agar hasil analisis yang dikeluarkan lebih terperinci.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang kemungkinan besar memiliki pengaruh terhadap perkembangan perpajakan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Barata, Atep Adya. 2011. Indikator Jumlah Wajib Pajak. Jurnal. Mannaki, Ressa.   2015. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap  Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan   Pajak  Pratama  Cimahi  Periode  2013- 2015).   Bandung: Jurusan Akuntansi. Fakultas   Ekonomi dan Bisnis. Universitas Komputer Indonesia.
Budiman, Fajar. Pratiwi, Nia Anggrie. 2010. Indikator Jumlah Wajib Pajak. Jurnal. Mannaki,  Ressa. 2015. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak  Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Cimahi Periode 2013- 2015). Bandung: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Komputer Indonesia.
Direktorat Jendral Pajak. 2000. Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-443/ PJ./2000 tentang Pentingnya Penerimaan Pajak. Jakarta. Indonesia.
Direktorat Jendral Pajak. 2005. KEP-05/PJ./2005 Tentang Penyampaian SPT Melalui e-Filing. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
Gunadi. 2005. Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Lasmanawati, Aas. 2015. Pengaruh Kualitas  Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung. Bandung: Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatama.
.::. 93
Mardiasmo. 2011. Wajib Pajak. Jurnal. Mannaki, Ressa. 2015. Pengaruh Jumlah  Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan  Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi Periode  2013-2015). Bandung: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Komputer Indonesia.
Musgrave. 1989. Fungsi Pemerintah Pada Perekonomian. Skripsi. Wijayanti, Amalia.
2015. Analisis Penerimaan Pajak Indonesia: Pendekatan Ekonomi Makro. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
Poole. 1956. Pengertian Penerimaan Pemerintah. Skripsi. Wijayanti, Amalia. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Indonesia: Pendekatan Ekonomi Makro. Semarang: Universitas Diponegoro.
Rahayu. 2010. Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Lasmanawati, Aas. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung. Bandung: Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatama.
Rahayu. 2013. E-Filing. Jurnal. Nurlaela, Lina. 2017. Pengaruh  Penerapan  E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. Jurnal   W a h a n a Akuntansi. Vol. 02 No 02 Tahun 2017 (Hlm 001-008). Garut: Fakultas Ekonomi. Universitas Garut.
Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Skripsi. Wijayanti, Amalia. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Indonesia: Pendekatan Ekonomi Makro. Semarang: Universitas Diponegoro.
Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum   Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang  No  16  Tahun  2009  Pasal  1 Ayat  2 Tentang  Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Sekretariat Negara.
Jakarta.
Resmi, Siti 2012. Fungsi Pajak. Skripsi. Nuryani. 2016. Analisis Penerimaan Pajak   Pertambahan Nilai (PPN) Di Indonesia. (hlm. 19). Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Suandy, Erly. 2008. Indikator Jumlah Wajib Pajak. Jurnal. Mannaki, Ressa. 2015. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi Periode 2013-2015). Bandung: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Komputer Indonesia.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Bandung.
94 .::.
94 .::.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Bandung.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Bandung.
Zain. 2008. Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Lasmanawati, Aas. 2015. Pengaruh alitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung. Bandung: Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatama.