Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2019-2021)
Putu Etha Naraswari Wira 1 , Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi 2
S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia
e-mail: 1 | etha@undiksha.ac.id, 2 | ayu.wulan@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan Asli Daerah terhadap belanja daerah serta mengetahui terjadi atau tidak fenomena flypaper  effect dalam  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  selama periode  tahun  2019-2021.  Objek  penelitian  ini  mencakup  seluruh  pemerintah  daerah  di  Indonesia yang  mempublikasikan  laporan  realisasi  APBD  tahunan (annual) di  situs  Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  tahun  2019-2021.  Pemilihan  sampel  pada  penelitian  ini menggunakan  teknik purposive  sampling dengan  menggunakan  beberapa  pertimbangan  sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel berpengaruh signifikan dan  mempunyai  hubungan  yang  positif  terhadap  variabel  belanja  daerah.  Nilai  koefisien  DAK  dan SiLPA  <  nilai  koefisien  PAD.  Sehingga,  hal  ini  menunjukkan  tidak  terjadinya  flypaper  effect  pada pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  selama  periode  tahun  2019-2021. Kesimpulannya,  Dana  Alokasi  Khusus,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan tidak terjadinya fenomena flypaper effect.
Kata  kunci: dana  alokasi  khusus,  pendapatan  asli  daerah,  sisa  lebih  perhitungan  anggaran,  belanja daerah, flypaper effect.

## Abstract
This  determine  the  influence  of  Special  Allocation  Funds,  Original  Regional  Income,  and Surplus  Budget  Calculations  on  regional  spending  and  determine  whether  or  not  the  flypaper  effect occurred  in  regional  government  financial  management  in  Indonesia  during  2019-2021.  The  object research  includes  regional  governments  in  Indonesia  that  publish  APBD  realization  reports  the website  of  Directorate  General  Regional  Government  Financial  Balance  2019-2021.  The  sample selection  in  study  used  purposive  sampling  technique  using  several  considerations  according  to desired  criteria.  The  research  results  show  the  DAK,  PAD,  and  SiLPA  variables  have  a  significant effect and positive relationship with regional expenditure variables. DAK and SiLPA coefficient values <  PAD  coefficient  values.  this  shows  that  no  flypaper  effect  on  regional  government  financial management in Indonesia during the 2019-2021 period. The conclusion from research is that Special Allocation  Funds,  Original  Regional  Income,  Surplus  Budget  Calculations  have  a  positive  effect  on regional spending and flypaper effect phenomenon not occur.
Keywords: special  allocation  funds,  original  regional  income,  remaining  over  budget  calculations, regional expenditures, flypaper effect .

## 1.  Pendahuluan
Dalam  rapat  paripurna  DPR  RI  pada  tanggal  29  September  2022  telah  menyetujui bahwa  Rancangan  Undang-undang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) Tahun  2023  guna  disahkan  menjadi  Undang-Undang.  Salah  satu  bagian  penting  dalam belanja  negara  tersebut  yaitu  Dana  Transfer  ke  Daerah  yang  dimana  jumlahnya  mencapai Rp814,72  triliun.  Adapun  rincian  alokasi  per  daerah  secara  resmi  akan  dituangkan  dalam
Peraturan  Presiden  tentang  Rincian  Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Negara  TA  2023, sebagai berikut:
1.  Dana Bagi Hasil (DBH) setiap provinsi sebesar Rp. 136,26 triliun
2.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  sebesar  Rp.  396,00  triliun,  yang  terdiri  dari  bagian  DAU yang  tidak  ditentukan  penggunaannya  sebesar  Rp.  286,77  triliun  dan  bagian  DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 109,23 triliun untuk penggajian formasi PPPK,  pendanaan  kelurahan,  dan  pendanaan  layanan  publik  bidang  pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
3.  Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 185,80 triliun, yang terdiri atas :
a.  DAK  Fisik  sebesar  Rp. 53,42  triliun  guna  mendukung  peningkatan  kualitas SDM, konektivitas  daerah,  pemulihan  ekonomi  dan  pembangunan  infrastruktur,  dan ketahanan pangan.
b.  DAK  Nonfisik  sebesar  Rp.  130,20  triliun,  yang  terdiri  dari  12  jenis  dana  yaitu  : penggabungan  Dana  BOS,  BOP  PAUD,  dan  BOP  Kesehatan  menjadi  Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Serta Dana TPG, meningkatkan efisiensi  pengelolaan  dana  BOSP  dan  Tunjangan  Guru,  serta  pemisahan  dana BOK menjadi dana BOK Dinas dan BOK Puskesmas untuk meningkatkan efisiensi penyaluran.
c.  Hibah daaerah sebesar Rp. 2,08 triliun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tujuan dari Dana Alokasi  Khusus  adalah  sebagai  pendanaan  kegiatan  spesifik  di  suatu  daerah  tertentu  yang berdasarkan  pada  prioritas  nasional  ataupun  merupakan  urusan  daerah.  Sikap  pemerintah daerah  terhadap  proses  pengalokasian  DAK  mengindikasikan  timbulnya  penilaian  bahwa Pemerintah  Pusat  tidak  berlaku  transparan  terhadap  pemberian  DAK  ke  daerah.  Selain  itu, koordinasi  dan  komunikasi  antar  instansi  dalam  pengelolaan  DAK  terlihat  masih  terbatas. Apabila  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  belanja  daerah  menggunakan  lebih  banyak dana transfer pemerintah pusat atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat (unconditional grants) yaitu  DAK  pada  PAD  akan  mengakibatkan  pemborosan  dalam  belanja  daerah. Dengan  adanya  fenomena  tersebut  yang  dimana  ketergantungan  dalam  penggunaan  dana transfer  pemerintah  pusat  dalam  membiayai  belanja  daerah  menjadi  kurang  optimal,  yang dimana PAD yang seharusnya dapat dikembangkan untuk membiayai belanja daerah menjadi tidak  optimal  dan  jika  dana  transfer  DAK  yang  diperolah  suatu  daerah  sangat  besar,  maka pemerintah  daerah  cenderung  akan  lebih  berusaha  untuk  tahun  selanjutnya  DAK  yang didapatkan  daerah  tersebut  tetap  sehingga  mengakibatkan  PAD  menjadi  tidak  signifikan. Dengan  begitu,  pada  penelitian  ini  menggunakan  DAK  sebagai  variabel  guna  mengetahui apakah  daerah  tersebut  lebih  banyak  menggunakan  DAK  daripada  PAD  daerah  tersebut dalam  membiayai  belanja  daerahnya.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Hermanto,  2017)  dan  (Syofyan,  2020)  dalam  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  DAK berpengaruh  positif  terhadap  belanja  daerah.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  hipotesis pertama yang diajukan yakni:
H 1 :Dana Alokasi Khusus (X 1 ) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah Salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk meningkatkan belanja daerah  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Dalam  UU  No.  33  Tahun  2004,  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  oleh  suatu  daerah  yang didapatkan  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Menurut  UU  Nomor 33  Tahun  2004,  Pendapatan  Asli  Daerah  terdiri  dari penerimaan  pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik  daerah,  hasil  pungutan  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  milik  daerah,  dan  pendapatan  asli  daerah  lainnya  yang  sah. Pendapatan Asli Daerah dijadikan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dapat meningkatkan kemandirian  daerah, dimana kemandirian daerah menunjukkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah, pembangunan dan pelayanannya kepada masyarakat.
Dalam meningkatkan kemandirian daerah, peningkatan PAD harus didukung dengan adanya peningkatan belanja daerah pula, hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan harus didukung  dengan  fasilitas  publik  sehingga  nantinya  dapat  menjadi  sumber  PAD  dari  pajak
dan retribusi daerah.Sehingga, dengan adanya alokasi belanja daerah untuk fasilitas publik nantinya  akan  dapat  meningkatkan  PAD  berupa  penerimaan  pajak  dan  dapat  mengurangi adanya  ketergantungan  pemerintah  daerah  terdahap  dana  dari  pemerintah  pusat.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Riduwan,  2021)  menemukan  bahwa  PAD berpengaruh  positif  terhadap  belanja  daerah.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  hipotesis kedua yang diajukan yakni:
H 2 :Pendapatan Asli Daerah (X 2 ) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah Sumber  pendanaan  yang  dikelola  guna  meningkatkan  pengalokasian  belanja  daerah juga  berasal  dari  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA).  Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan  mendiskripsikan  SiLPA  sebagai  selisih  antara  surplus  atau  defisit suatu  anggaran  dengan  pembiayaan  neto.  Terdapat  salah  satu  penyebab  dari  tidak sesuainya  daerah  yang  memiliki  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  yang  berlebihan,  yang dimana SiLPA pada suatu daerah seharusnya berninai nol. Banyaknya daerah di Indonesia yang  tidak  sesuai  dengan  tannggal  pengesahan  APBD  oleh  DPRD  mengakibatkan terhambatnya  realisasi  anggaran  dan  menyebabkan  banyak  daerah  yang  merealisasikan anggarannya pada pertengahan tahun anggaran. Sehingga  anggaran yang tidak terealisasi tersebut  pada  akhir  tahun  anggaran  akan  menjadi  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran (SiLPA).    Dengan  begitu,  hal  ini  menunjukan  bahwa  pemerintah  daerah  dalam  melakukan perencanaan,  penganggaran,  dan  pelaksanaan  program  tidak  sesuai  dengan  tujuan  yang telah ditetapkan.  Penelitian  ini didukung  oleh  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Solikin,  2016) dan  (Marici, 2022) Hipotesisi ketiga yang diajukan yaitu:
H 3 :SiLPA (X 3 ) berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
Belanja  daerah  merupakan  salah  satu  instrumen  kebijakan  fiskal  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah.  Semakin  tinggi  belanja  daerah  yang  dikeluarkan  dapat  diharapkan semakin  meningkatnya  perekonomian  daerah,  yang  dimana  dengan  semakin  meningkatnya belanja  daerah  maka  dana  yang  dibutuhkan  semakin  besar  guna  terpenuhinya  kebutuhan pemerintah  daerah.  Menurut  (Kainde,  2013)  menjelaskan  bahwa  pemerintah  daerah  yang menerima anggaran  belanja  dapat digunakan  sebagai  penunjang  pertumbuhan  pembiayaan melalui  belanja  daerah  sehingga  nantinya  akan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  daerah.  Belanja  daerah  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam mendorongnya  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Menurut  (Juanda,  2016)  menjelaskan  bahwa kualitas belanja daerah dapat tercapai apabila pada prioritas belanja dilakukan sesuai dengan alokasi  yang  telah  ditetapkan,  tepat  waktu,  dan  didukung  oleh  para  pemangku  kepentingan daerah  sehingga  perencanaan  maupun  penganggaran  dapat  berjalan  secara  akuntabel. Apabila  fenomena  tersebut  terpenuhi,  maka  masyarakat  daerah  dapat  merasakan  manfaat yang  diperoleh.  Artinya  setiap  daerah  diwajibkan  untuk  selalu  efektif  dalam  melakukan belanja daerah guna mencapai target pembanguan daerah baik dalam sisi output, outcome, dan impact.
Menurut  (Hofman  et  al,  2006)  mendapatkan  hasil  evaluasi  perimbangan  fiskal  di Negara  Indonesia  yaitu  seluruh  pemerintah  daerah  sangat  bergantung  pada  dana  transfer pemerintah  pusat  guna  membiayai  kesenjangan PAD  yang  sangat  terbatas dengan tingkat belanja  pemerintah  yang  berlaku.  Instrumen  yang  dimanfaatkan  pemerintah  pusat  dalam mengurangi  ketimpangan  fiskal  di  setiap  daerah  yaitu  dengan  cara  diberikannya  dana perimbangan.  Hal  tersebut  terjadi  dikarenakan  pemerintah  daerah  belum  memaksimalkan potensi  fiskal  serta  adanya  kesenjangan  antara  kapasitas  fiskal  yang  dimiliki  daerah terhadap  kebutuhan  daerah  (Suyatno,  2013).  Dengan  demikian,  menjelaskan  bahwa  dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi penunjang utama bagi setiap daerah.
Flypaper effect merupakan kondisi dimana belanja pemerintah daerah lebih cenderung merespon  atau  lebih  banyak  menggunakan  pendapatan  dana  transfer  untuk  kepentingan belanja  daerah  daripada  mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki  daerah  yang  diproksikan dengan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Analisis flypaper  effect berupaya  menunjukan  apakah dalam  suatu  daerah  memiliki  ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  dana  transfer  dari pemerintah pusat serta dapat mengetahui perilaku daerah pada saat terjadinya peningkatan dana transfer yang sepadan terhadap PAD. Penelitian yang dilakukan (Ardanareswari, 2019) dan    (Dewi,  2017)  menjelaskan  bahwa  fenomena flypaper  effect tidak  hanya  terjadi  pada
kabupaten/kota  yang  memiliki  PAD  rendah  namun  juga  dapat  terjadi  pada  kabupaten/kota yang memiliki PAD tinggi. Sehingga hipotesis keempat yang diajukan yaitu: H 4 : Dana  Alokasi  Khusus  dan  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  berpengaruh    lebih  besar daripada Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja Daerah.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  penelitian  ini  merupakan  pengembangan dari  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Solikin,  2016)  dimana  pada  penelitian  yang dilakukan  mendapatkan  hasil  yaitu  variabel  independen  PAD,  DAU,  dan  SiLPA  secara simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Pada  periode  2012 hingga 2014  telah terjadi flypaper  effect pada pengelolaan  keuangan pemerintah  daerah  di Indonesia.  Kebaruan  dari  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu  adanya penambahan  variabel  independen  yaitu  Dana  Alokasi  Khusus,  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran yang dimana kedua varibel tersebut masih sedikit yang menggunakannya sebagai variabel  penelitian  dan  adanya  perbaharuan  tahun  dilakukannya  penelitian  ini  yaitu  tahun 2019-2021.
Selain itu adanya ketidak konsistenan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Solikin, 2016) yang mendapatkan hasil bahwa telah terjadi flypaper effect pada pengelolaan keuangan  pemerintah  daerah  di  kabupaten/kota  yang  diteliti,  sehingga  membuat  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  ini.  Dari  penjelasan  secara  umum  diatas  maka  peneliti akan meneliti sejauh mana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah dan apakah terdapat  flypaper  effect  dalam  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia selama  periode  2019  sampai  2021.  Berangkat  dari  adanya  permasalahan  tersebut,  maka tujuan  dari  adanya  penelitian  adalah  menguji  pengaruh  DAK,  PAD,  dan  SiLPA  terhadap belanja daerah serta mengetahui terjadi atau tidak terjadi flypaper effect dalam pengelolaan keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  selama  periode  2019  -2021.  Dengan  demikian, judul  penelitian  ini yaitu  “Analisis  Flypaper  Effect  Pada  Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus, Pendapatan Asli  Daerah,  Dan  Sisa Lebih  Perhitungan  Anggaran  Terhadap  Belanja  Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2019- 2021)”

## 2.  Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia (34 Provinsi). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive  sampling .  Kriteria  yang  digunakan  dalam  pemilihan  sampel penelitian  adalah  provinsi  di  Indonesia  yang  mempublikasikan  laporan  realisasi  APBD tahunan (annual) di  situs  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Daerah tahun 2019-2021 dan 34 Provinsi di Indonesia yang melaporkan realisasi anggaran di sektor DAK, PAD, SiLPA, dan belanja daerah serta jumlahnya tidak bernilai nol (0) atau minus (-). Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, hasil pengumpulan dan seleksi data penelitian seluruh provinsi  periode  tahun  2019  sampai  2021  berjumlah  102.  Data  yang  digunakan  dalam penilitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang  didapat  secara  tidak  langsung  melalui perantara,  data  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  situs  dapartemen  keuangan  Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djpk.go.id).

## 3.  Hasil dan Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil  pada  penelitian  ini  meliputi  hasil  uji  statistik  deskriptif,  uji  asumsi  klasik,  dan  uji hipotesis. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai minimum, maksimun, mean dan standar deviasi. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1 : Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation X1_DAK 102 26.56 30.75 28.3125 .95470 X2_PAD 102 26.57 31.45 28.4280 1.14673 X3_SILPA 102 24.07 31.00 26.7704 1.34941 Y_BD 102 28.22 31.92 29.5880 .83304

## Valid N (listwise) 102
Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa pada variabel bahwa jumlah  sampel atau N  penelitian  yang  valid  berjumlah  102.  Variabel  Dana  Alokasi  Khusus  (X 1 )  selama  tahun pengamatan  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  28.3125  dari  102  sampel  mendekati  nilai maksimal  sebesar  30.75  dengan  nilai  minimal  sebesar  26.56  dan  standar  deviasinya 0.95470.  Nilai  rata-rata  28.3125  lebih  mendekati  nilai  maksmimum  sehingga  dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus setiap provinsi di Indonesia cenderung baik.
Pada  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (X 2 )  selama  tahun  pengamatan  memiliki  nilai minimal sebesar 26,57, nilai maksimal 31.45, nilai rata-rata 28.4280 dan standar deviasinya senilai  1.14673.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  nilai  rata-rata  28.4280  lebih  mendekati  nilai maksimal sehingga Pendapatan Asli Daerah setiap provinsi di Indonesia cenderung baik.
Variabel  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (X 3 )  selama  tahun  pengamatan  memiliki nilai  rata-rata  sebesar  26.7704  dari  keseluruhan  sampel.  Dan  memiliki  nilai  maksimal sebesar  31.92,  nilai  minimun  24.07,  dengan  standar  deviasinya  senilai  1.34941.  Hal  ini menunjukan bahwa nilai rata-rata SiLPA 26.7704 mendekati nilai maksimum sehingga SiLPA setiap provinsi di Indonesia cenderung baik.
Pada  variabel dependen Belanja  Daerah  (Y)  selama  tahun  pengamatan  memiliki  nilai rata-rata  sebesar  29.5880.  nilai  maksimal  31.92,  nilai  minimun  sebesar  28.22  dengan standar  deviasinya  sebesar  0.83304.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  terjadi  perbedaan  nilai belanja  daerah  terhadap  rata-rata  sebesar  0.83304  dan  nilai  rata-rata  mendekati  nilai maksimal sehingga Belanja Daerah setiap provinsi di Indonesia cenderung baik
Uji  asumsi  klasik  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  uji  normalitas,  uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas digunakan untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi  variabel  independen  dan  variabel  dependen  atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov  Test .  Variabel  penelitian  dikatakan  berdistribusi  normal  apabila  nilai signifikansi  lebih  besar  dari  0,05.  Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan menunjukkan  bahwa  nilai  nilai Kolmogorov  Smirnov  (K-S) sebesar  0,102  dengan  nilai signifikan sebesar 0,011 > 0,05. Hal ini menunjukan bahwa nilai residual berdistribusi secara normal dan dapat digunakan dalam penelitian .
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi  antar  variabel  independen.  Untuk  mendeteksi  ada  tidaknya  multikolinearitas  di dalam  model  regresi dapat dilihat dari besarnya nilai  tolerance dan variance  inflation  factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih besar dari 10% (0.10) dan VIF lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan  model  telah  bebas  dari  masalah  multikolinearitas.  Berdasarkan  hasil  pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai VIF lebih kecil  daripada  10  dan  nilai  tolerance  lebih  besar  dari  0,10,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas.
Uji  asumsi  klasik  yang  selanjutnya  dilakukan  adalah  uji  heteroskedastisitas.  Uji heteroskedasitas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  varians  dari  residual  suatu  pengamatan  ke  pengamatan  lainnya.  Jika probabilitas  signifikan  masing-masing  variabel  independen  >  0,05,  maka dapat disimpulkan tidak  terjadi  heteroskedastisitas  dalam  model  regresi.  Dalam  penelitian  ini  dapat  diketahui bahwa setiap masing-masing variabel bebas tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Residual (AbsRes). Pada Variabel Dana Alokasi Khusus (X 1 ) mendapatkan  hasil  nilai  signifikan  sebesar  0,575,  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (X 2 ) mendapatkan hasil nilai signifikan sebesar 0,504, dan pada variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  (X 3 )  mendapatkan  hasil  nilai  signifikan  sebesar  0.798.  Dengan  didapatkannya seluruh  variabel  memiliki  nilai  signifikansi  >  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  model regresi  tidak  adanya  heteroskedastisitas.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  varians  dari  satu pengamatan dengan pengamatan lainnya masih tetap sama, sehingga data dapat digunakan dalam penelitian.
Uji  asumsi  klasik  yang  selanjutnya  adalah  uji  autokorelasi.  Uji  autokorelasi  bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu
pada  periode  sekarang  dengan  kesalahan  pengganggu  pada  periode  sebelumnya.  Untuk mendeteksi  ada  atau  tidaknya autokorelasi,  penelitian  ini  menggunakan uji Durbin Watson. Dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1.744 lebih besar dari batas  atas  (dU)  yakni  1.738  dan  kurang  dari  (4-dU)  4-1.738  =  2.262.  Maka  sebagaimana dasar  pengambilan  keputusan  dalam  uji Durbin  Watson ,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.
Uji selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh diantara dua variabel independent atau lebih. Uji hipotesis yang pertama dilakukan adalah uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variabel  independent  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen.  Hasil  uji  koefisien determinasi disajikan dalam tabel 2 berikut.

## Tabel 2. Koefisien Determinasi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .943 a .888 .885 .28263
a. Predictors: (Constant), X3_SILPA, X1_DAK, X2_PAD
Berdasarkan  pada  tabel  2,  dapat  diketahui  bahwa  nilai Adjusted  R  Square sebesar 0.885  yang  menunjukan  bahwa  variasi  variabel  dana  alokasi  khusus,  pendapatan  asli daerah,  dan  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  hanya  mampu  menjelaskan  sebesar  88,5% variasi variabel belanja daerah. sedangkan sisanya sebesar 11.5% (100%  - 88,5% = 11.5%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi belanja daerah.
Uji statistik t menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual  dalam  menjelaskan  variansi  variabel  dependen.  Keputusan  statistik  hitung  dan statistik tabel dapat diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan berikut:
a.  Apabila  probabilitas  >  tingkat  signifikan  (0,05),  maka  H0  diterima  dan  Ha  ditolak. Artinya  tidak  ada  pengaruh  signifikan  dari  variabel  independen  secara  individual terhadap variabel dependen.
b.  Apabila  probabilitas  <  tingkat  signifikan  (0,05),  maka  H0  ditolak  dan  Ha  diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
Hasil uji statistik t pada penelitian ini disajikan pada tabel 3 berikut.
Berdasarkan perhitungan t tabel pada tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa nilai t tabel adalah  1.9844.  Sehingga  didapatkan  hasil  :  (a)  (H 1 )  menunjukan  bahwa  variabel  DAK memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  3.997  yang  memiliki  arah  positif  dengan  tingkat  signifikasi sebesar 0.000.  Diketahui bahwa tingkat  signifikasi  lebih  kecil dibandingkan  α  yaitu  0.000 < 0.05 dan memiliki nilai t hitung > t tabel sebesar 3.997 > 1.984 dan H 1 diterima. (b) pengujian (H 2 )  menunjukan bahwa  variabel  PAD  memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  12.519  yang  memiliki arah  positif  dengan  tingkat  signifikasi  sebesar  0.000.  Diketahui  bahwa  tingkat signifikan  α
Tabel 3. Uji Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 7.519 .886 8.491 .000 X1_DAK .161 .040 .184 3.997 .000 X2_PAD .471 .038 .649 12.519 .000 X3_SILPA .154 .025 .250 6.166 .000
yaitu 0.000 < 0.05 dan memiliki nilai t hitung > t tabel yaitu 12.519 > 1.984,  H 2 diterima. (c) pengujian (H 3 ) menunjukan bahwa variabel SiLPA memiliki nilai t hitung sebesar 6.166 yang memiliki  arah  positif  dengan  tingkat  signifikasi  sebesar  0.000.  Diketahui  bahwa  tingkat signifikan  α  yaitu  0.000  <  0.05  dan  memiliki  nilai  t  hitung  >  t  tabel  yaitu  6.166  >  1.984,  H 3 diterima.  (d)  Hasil  yang  didapatkan  dari  penelitian  ini  adalah  nilai  koefisien  DAK  sebesar 0,161  dan  nilai  koefisien  SiLPA  sebesar  0,154  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja Daerah.  Sedangkan,  nilai  koefisien  PAD  sebesar  0,471  berpengaruh  signifikan  terhadap Belanja Daerah dan (H 4 ) ditolak.

## Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan hasil  perhitungan  uji  statistik t  menunjukan  bahwa variabel dana alokasi khusus  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa variabel  X 1 memiliki  kontribusi  terhadap  variabel Y.  Nilai  t positif  menunjukan  bahwa ketika dana  alokasi  khusus  naik,  maka  belanja  daerah  juga  akan  mengalami.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  H 1 diterima  yang  dimana  dana  alokasi  khusus  berpengaruh  positif terhadap  belanja  daerah.  Dana  Alokasi  Khusus  merupakan  dana  yang  bersumber  dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada suatu daerah dengan tujuan guna membantu mendanai kegiatan yang bersifat khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Teori  keagenan  mengkaji  mengenai  hubungan  antara  agen  dengan  principal.  Dalam hal  ini,  pemerintah  mempunyai  kewajiban  sebagai  agen  untuk  mempertanggungjawabkan keseluruhan  aktivitas  kepada  masyarakat  sebagai  principal  yang  tentunya  memiliki  hak dalam  meminta  pertanggungjawaban  kepada  agen.  Bentuk  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  adalah  berupa  penyajian laporan yang kemudian digunakan oleh masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi  pemerintahan  termasuk  mengelola  keuangan. Salah satu bentuk dana yang hendak dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah adalah dana alokasi khusus yang  diperuntukkan  untuk  mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan sesuai  dengan  prioritas  nasional.  Dengan  adanya  dana  alokasi  khusus  ini  tentunya  akan dapat  meningkatkan  dana  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  yang  akan  dikelola  dalam menjalankan  program  kerja  utamanya  untuk  menunjang  perekonomian  daerah  dalam  hal kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  konsep  yang  ada  dan  pengujian  yang  telah  dilakukan  nampak  bahwa dana  alokasi  khusus  memiliki  pengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah.  Hasil penelitian  menyatakan  bahwa  dana  alokasi  khusus  memiliki  hubungan  searah  dengan kinerja  keuangan  yang  berarti  bahwa  semakin  tinggi  dana  alokasi  khusus  maka  kinerja keuangan akan semakin baik pula. Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja  keuangan  adalah  dengan  membandingkan  pendapatan asli  daerah  dengan  transfer pusat/provinsi dan jumlah pinjaman yang dimiliki pemerintah daerah. Kaitannya dengan dana alokasi khusus bahwa dengan semakin tinggi DAK yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin tinggi pula dana yang digunakan menjalankan program kerja sehingga akan dapat meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  karena  lebih  banyak  dana  yang  dapat  dialokasikan untuk  membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai dengan  prioritas  nasional.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  (Bangun,  2019),    (Syofyan,  2020),  dan    (NurRafi,  2023)  yang  menunjukan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan  hasil  perhitungan  uji  statistik  t  menunjukan  bahwa  variabel  pendapatan asli  daerah  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05,  maka  dapat dinyatakan bahwa variabel  X 2 memiliki  kontribusi  terhadap  variabel Y.  Nilai  t positif  menunjukan  bahwa ketika semakin  tinggi  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  dihasilkan  maka  semakin  meningkat  pula Belanja  Daerah  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  H 2 diterima  yang  dimana  PAD  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  daerah.
Pendapatan  Asli  Daerah  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Semakin besar pendapatan asli daerah  tentunya  semakin  baik  pengelolaan  terhadap  sumber-sumber  pendapatan  daerah. Menurut   (Yovita, 2011)  menjelaskan  bahwa  dalam  meningkatkan  Pendapatan Asli  Daerah maka pemerintah daerah harus dapat  menggali sumber-sumber potensi dari daerah seperti dari  sektor  perdagangan,  pariwisata,  pertanian,  dan  peningkatan  pelayanan  kepada masyarakat daerah
Hubungannya dengan teori keagenan yang dimana pemerintah sebagai agen tentunya harus  dapat  mengelola  potensi-potensi  daerah  untuk  mengoptimalkan  pendapatan  asli daerah  melalui  pengelolaan  keuangan  yang  baik  dan  akhirnya  akan  menciptakan  kinerja keuangan  yang  memadai  bagi  pemerintah  daerah  dan  dapat  mempertangungjawabkan kepada  masyarakat  sebagai  principal.Berdasarkan  konsep  yang  ada  dan  pengujian  yang telah  dilakukan  tampak  bahwa  PAD  memiliki  pengaruh  terhadap  belanja  daerah.  Apabila Pendapatan  Asli  Daerah  suatu  daerah  tinggi,  maka  pemerintah  daerah  dapat  menurunkan ketergantungannya  kepada  pemerintah  pusat.  Sehingga  dapat  dijelaskan  bahwa  dengan adanya  kondisi  ini,  akan  mencerminkan  kemandirian  daerah  yang  baik,  yang  dimana pemerintah  daerah  yang  memiliki  PAD  tinggi  dapat  mengalokasikan  anggaran  belanjanya dengan  leluasa  tanpa  harus  bergantungan  terhadap  dana  transfer  yang  diberikan  oleh pemerintah  pusat.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  (Risa,  2021)  dan  (NurRafi,  2023)  yang  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan  pada  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja Daerah.

## Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan  hasil  perhitungan  uji  statistik  t  menunjukan  bahwa  variabel  sisa  lebih perhitungan  anggaran  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05,  maka  dapat dinyatakan  bahwa  variabel  X 3 memiliki  kontribusi  terhadap  variabel  Y.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  semakin  besar  SiLPA  maka  Belanja  Daerah  juga  akan  semakin meningkat.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H 3 diterima  yang  dimana  sisa  lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
Permendagri nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa SiLPA merupakan selisih hasil realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran  selama  satu  periode  anggaran  suatu daerah.  SILPA  yang ada pada periode tertentu  di  suatu  daerah  merupakan  sisa  lebih  atas penggunaan  anggaran  pada  periode  sebelumnya  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk menutupi belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung dimasa yang  akan  datang  sehingga  peranan  SILPA  berpengaruh  besar  pada  komposisi  belanja daerah  dimasa  yang  akan  datang.  Nilai  SiLPA  yang  semakin  tinggi  akan  menunjukkan adanya  ketidakcermatan  dalam  penganggaran  dan  adanya  kelemahan  dalam  pelaksanaan anggaran.  Apabila pada suatu daerah memiliki angka SiLPA yang tinggi pada tahun berjalan mencerminkan kinerja anggaran yang kurang efektif dan efisien yang dilakukan pada daerah tersebut.  Dana  yang  seharusnya  digunakan  untuk  pembiayaan  ataupun  belanja  daerah harus sisa dan tertunda sampai di akhir periode dan belum terealisasikan. Hasil penelitian ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  (Nurhalisa,  2020)  dan  (Abdullah,  2014)  hasil  penelitian menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
Dana  Alokasi  Khusus  dan  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  lebih  besar  daripada Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Daerah  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya fenomena flypaper effect.
Hasil  yang  didapatkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  nilai  koefisien  Dana  Alokasi  Khusus sebesar  0,161  dan  nilai  koefisien  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  sebesar  0,154 berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah.  Sedangkan,  nilai  koefisien  Pendapatan Asli  Daerah  sebesar  0,471  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah.  dikarenakan nilai  koefisien  Pendapatan  Asli  Daerah  lebih  besar  daripada  nilai  koefisien  Dana  Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, secara  keseluruhan 34  Provinsi  di  Indonesia  dalam  periode  tahun  2019-2021  terbukti  tidak
adanya fenomena flypaper effect .
Tidak adanya fenomena flypaper effect pada penelitian ini disebabkan bukan semata- mata  pemerintah  daerah  Provinsi  di  Indonesia  periode  tahun  2019-2021  sudah  mandiri dalam  menghasilkan  pendapatan  asli  daerahnya.  Namun,  dikarenakan  variabel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  hanya  berfokus  pada  variabel  dana  alokasi  khusus  dalam dana  perimbangan,  yang  dimana  diketahui  bahwa  dana  alokasi  khusus  merupakan  dana perimbangan yang sedikit jumlahnya diberikan oleh pemerintah pusat. Dana alokasi khusus yang  diberikan  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  sebesar  Rp.  185,80  triliun  yang hanya diperuntukan untuk kegiatan khusus suatu daerah berdasarkan priotas negara seperti konektivitas daerah, pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan. Sedangkan,  dana  alokasi  umum  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah  sebesar  Rp.  396,00  triliun  yang  diperuntukan  untuk  kegiatan  umu  daerah  seperti penggajian  formasi  PPPK,  pendanaan  kelurahan,  dan  pendanaan  layanan  publik  bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
Selain  itu,  tidak  adanya  fenomena flypaper  effect dalam  penelitian  ini  juga  dapat diketahui  dengan  membandingkan  nilai  maximum  DAK  dengan  nilai  Maxium  PAD.  Dilihat dari  angka  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  nilai  dana  alokasi  khusus  lebih  kecil dibandingkan nilai pendapatan asli daerah yang artinya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sudah pasti lebih sedikit dibandingkan dana yang dihasilkan oleh daerah dalam bentuk pendapatan  asli  daerah,  sehingga  sudah  dapat  dipastikan  tidak  akan  terjadi  fenomena flypaper  effect .  Namun,  apabila  dalam  penelitian  ini  menggunakan  seluruh  dana perimbangan  sebagai  variabel  bebas  maka  sudah  dapat  dipastikan  adanya  fenomena flypaper  effect  yang  dikarenakan  jumlah  total  dana  perimbangan  lebih  besar  dibandingkan dengan  jumlah  dana  pendapatan  asli  daerahnya.  Hasil  tersebut  juga  didukung  dengan penelitian  sebelumnya  yang  dimana  hasil  penelitan  yang  dilakukan  oleh  (Rafi,  2023) mendapatkan  hasil  yaitu  terjadi  fenomena flypaper  effect yang  disebabkan  nilai  koefisien DAU dan DAK lebih kecil dibandingkan dengan nilai koefisien PAD.
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Syofyan, 2020) juga mendapatkan hasil telah terjadinya fenomena flypaper effect yang dikarenakan nilai koefisien dana perimbangan lebih besar  daripada  nilai  koefisien  PAD.  Namun,  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan dilakukan oleh (Khotijah, 2023) dan  (Sema, 2021) yang menyatakan bahwa tidak terjadinya  fenomena flypaper  effect yang  disebabkan  oleh  nilai  koefisien  Pendapatan  Asli Daerah lebih besar dan signifikan daripada nilai koefisien Dana Alokasi Khusus.

## 4.  Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah variabel  DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menjelaskan bahwa ketika DAK  naik, maka Belanja  Daerah  juga  akan  mengalami  kenaikan. Sehingga  pemerintah daerah  belum  dapat mandiri  dalam  memenuhi  kebutuhan  belanja  daerahnya.  Variabel  PAD  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin meningkat pula Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.  Sehingga,  pemerintah  daerah  dapat  dikatakan  mandiri  karena  sudah  dapat memnuhi kebutuhaan belanjanya sendiri secara mandiri tanpa harus adanya ketergantungan pada pemerintah pusat. Variabel SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini menjelaskan  bahwa  nilai  SiLPA  yang  sangat  besar  menunjukkan  masih  kurang  tepatnya pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran atau masih belum optimalnya penyerapan anggaran. Tidak terjadinya fenomena flypaper effect. Hal ini disebabkan oleh nilai koefisien PAD  lebih  besar  dan  signifikan  daripada  nilai  koefisien  DAK  dan  SiLPA  terhadap  Belanja Daerah.  Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah  daerah  sudah  mandiri  dan  tidak adanya ketergantungan dana secara terus-menerus pada dana pemerintah pusat.
Sedangkan  berdasarkan  hasil  penelitian  dan  simpulan  di  atas,  adapun  saran  yang dapat  diberikan  pada  penelitian  ini  adalah  bagi  pemerintah  Provinsi  Indonesia,  diharapkan dengan  adanya  penelitian  ini  dapat  menjadikan  bahan  evaluasi  dan  pertimbangan  dalam pengambulan maupun pembuatan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran
penerimaan  dari  pemerintah  pusat  dan  dalam  menggunakan  dana  pendapatan  daerah dengan lebih efisien dan efektif.  Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah harus  lebih  mengeksplorasi  sumber-sumber  potensi  penerimaaan  baru  yang  ada  disetiap daerah  guna  memenuhi  kebutuhan  belanja  daerah  baik  belanja  rutin  maupun  belanja pegawai  SiLPA  yang  semakin  tinggi  menunjukkan  ketidakcermatan  dalam  penganggaran atau adanya kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. SKPD setiap daerah diharapkan juga untuk dapat lebih mengontrol program yang dilaksanakan agar sesuai dengan prinsip efektif dan efisien. Selain itu, tidak adanya  fenomena flypaper effect di Provinsi Indonesia periode 2019-2021,  sehingga  pemerintah  daerah  diharapkan  untuk  selalu  konsisten  di  tahun-tahun selanjutnya dengan tetap mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama dari  penerimaan  daerahnya  yang  nantinya  tidak  akan  terjadi  fenomena  flypaper  effect. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode tahun yang lebih  panjang  agar  mendapatkan  hasil  yang  lebih  akurat  dan  relevan.  Selain  itu,  dalam peningkatan validasi data hendaknya peneliti selanjutnya mengambil sumber dari BPS tidak hanya  dalam  website  DJPK.  Berdasarkan  hasil  uji  koefisien  determinasi,  diperoleh  nilai Adjusted R Square sebesar 11,5% belanja daerah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan mempertimbangkan variabel lain yang belum diuji  seperti  menggunakan  ketiga  dana  perimbangan  (DAU,DBH,DAK),  belanja  modal  atau dapat menggunakan data non keuangan seperti perilaku oportunistik.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  S.  (2014).  Pengaruh  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  Dan  Pendapatan  Asli Daerah  Terhadap  Belanja  Daerah:  Analisis  Perubahan  Apbd  Kabupaten/Kota  Se- Aceh. Jurnal Telaah Riset Akuntansi . 7(1). 52-27.
Ardanareswari,  S.  (2019).  Fenomena  Flypaper  Effect  pada  PAD,  DAU  dan  Dbh  Serta Pengaruhnya  terhadap  Belanja  Daerah di Pulau Jawa  Tahun  2013-2017. Journal  of Economic. 1(4).
Bangun, S. U. (2019). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Utara Periode 2014-2016:
https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/13520
Dewi,  S.  R.  (2017).  Flypaper  Effect,  PAD,  DAU,  DAK  Terhadap  Belanja  Daerah  Di Kabupaten/Kota Di Indonesia. Journal of Accounting Science. 1(2). 155-174.
Hermanto,  S.  B.  (2017).  Faktor  -  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Belanja  Daerah  Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi . 6(6).
Juanda,  B.  (2016).  Bambang  Juanda  dan  Dedy  Heriwibowo,  Konsolidasi  Desentralisasi Fiskal melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas
Kainde,  C.  (2013).  Analisis  Varians  Dan  Pertumbuhan  Belanja  Daerah  Pada  Pemerintah Kota Bitung
Khotijah, S. (2023).  Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis. Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Manajemen . 3(1). 531-541.
Marici,  S.  (2022).  Flypaper  Effect  Pada  Pengaruh  Dana  Perimbangan,  Pendapatan  Asli Daerah  Dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  Terhadap  Belanja  Daerah  (Studi Pada Kabupaten Lebak Dan Pandeglang Provinsi Banten Periode 2014-2019). Jurnal Riset Akuntansi . 7(1). 58-77.
Nurhalisa,  S.  (2020).Analisis  pengaruh  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  (SiLPA)  terhadap belanja Daerah. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Palopo.
NurRafi, R. (2023).Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Sisa  Lebih
Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA)  terhadap  Belanja  Daerah:  Studi  Empiris  pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera. Jurnal Eksplorasi Akuntansi . 5(1).
Riduwan, A. (2021 ).Analisis Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi . 10(5).
Risa,  F.  (2021).  Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016-2019. AKUA. 1(3). 341-350.
Sema, L. J. (2021). Analisis Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi . 10(5).
Solikin,  A.  (2016).Analisis  Flypaper  Effect  Pada  Pengujian  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (Dau),  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad),  Dan  Sisa  Lebih  Penghitungan  Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014). Jurnal Akuntansi dan Bisnis . 16(1):11.
Suyatno.  (2013).  Retrieved  from  Analisis  Disparitas  Perekonomian  Di Wilayah  Jawa  (Jawa Barat,  Jawa  Tengah  ,  Dan  Jawa  Timur)  Periode  1996 –  2011.  Skripsi  thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Syofyan, E. (2020, Mey). Retrieved from Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana  Alokasi  Khusus,  Dana  Bagi  Hasil  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. 2(2). 2826-2838.
Yovita, F.  M. (2011).Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi  Umum  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  (Studi  Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010).