DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 3 April 2024, Revised: 13 April 2024, Publish: 15 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia
Taqy Fauzan Giyandri 1 , Jona Bungaran Basuki Sinaga 2
1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Cilandak, Indonesia, taqyfauzan@gmail.com 2 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Cilandak, Indonesia, jonasinaga@ipdn.ac.id
Corresponding Author: taqyfauzan@gmail.com
Abstract: In the context of Indonesian politics, the implementation of contemporary political theory faces complex challenges and dynamics. This  article explores key factors influencing the  implementation  of  political  theory  within  a  unique  timeframe  and  geographical setting. The  primary  challenges  involve  adapting  to  globalization,  which  accelerates  the exchange of ideas and policies. Meanwhile, addressing social inequality is a critical element that  needs  to  be  overcome  to  establish  an  inclusive  policy  framework. The  dynamics  of cultural identity also come into focus, requiring a profound understanding of ethnic diversity and local traditions. Information technology, with the rapid development of social media and data  usage,  shapes  the  political  landscape  in  unprecedented  ways. Increasing  societal participation and evolving public expectations become determining factors in the dynamics of contemporary  politics.  Concurrently,  adjusting  to  global  demands,  including  environmental issues  and  human  rights  concerns,  necessitates  responsive  and  progressive  policies. This article  analyzes  how  contemporary  political  theory  is  adapted  and  applied  in  Indonesia, providing  a  deeper  understanding  of  the  unique  challenges  faced  in  integrating  global political theory principles into the local context.
Keyword: Contemporary Political Theory, Challenges, Dynamics.
Abstrak: Dalam konteks politik Indonesia, penerapan  teori politik kontemporer dihadapkan pada tantangan dan dinamika yang kompleks. Artikel ini mengeksplorasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi implementasi teori politik dalam kerangka waktu dan keadaan geografis yang  unik. Tantangan  utama  yang  dihadapi  melibatkan  adaptasi  terhadap  globalisasi  yang mempercepat  pertukaran  ide  dan  kebijakan.  Sementara  itu,  ketidaksetaraan  sosial  menjadi elemen  kritis  yang  perlu  diatasi  untuk  menciptakan  landasan  kebijakan  yang inklusif. Dinamika  identitas  budaya  yang  kompleks  juga  menjadi  sorotan,  memerlukan pemahaman  mendalam  terhadap  keberagaman  etnis  dan  tradisi  lokal.  Teknologi  informasi, dengan  cepatnya  perkembangan  media  sosial  dan  penggunaan  data,  membentuk  lanskap politik  dengan  cara  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya. Partisipasi  masyarakat  yang semakin  meningkat  dan  ekspektasi  publik  yang  berkembang  menjadi  faktor  penentu  dalam dinamika  politik  kontemporer.  Sejalan  dengan  itu,  penyesuaian  terhadap  tuntutan  global, termasuk isu-isu  lingkungan  dan  hak  asasi  manusia,  memerlukan  kebijakan  yang  responsif
dan  progresif. Artikel  ini  menganalisis  bagaimana  teori  politik  kontemporer  diadaptasi  dan diterapkan  di  Indonesia,  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  tantangan unik  yang  dihadapi  dalam  menggabungkan  prinsip-prinsip  teori  politik  global  ke  dalam konteks lokal.
Kata Kunci: Teori Politik Kontemporer, Tantangan, Dinamika .

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  adalah  suatu  sistem  atau  struktur  yang  bertanggung  jawab  atas pengelolaan  dan  penyelenggaraan  urusan  publik dalam  suatu  negara  atau  wilayah  tertentu. Fungsi pemerintahan melibatkan pembuatan kebijakan, pelaksanaan program-program, serta pengawasan  terhadap  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat.  Pemerintahan  biasanya  terdiri dari  berbagai  lembaga  dan  cabang,  seperti  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif,  yang  bekerja bersama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.Pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menjaga  kestabilan,  keamanan,  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Tugas  utama  pemerintahan meliputi  penyusunan  undang-undang,  alokasi  sumber  daya,  pembangunan  infrastruktur, pelayanan  publik,  dan  pengambilan  keputusan  strategis  yang  memengaruhi arah  dan perkembangan  suatu  negara. Aspek-aspek  penting  dalam  pemerintahan  mencakup  aspek politik,  ekonomi,  sosial,  dan  hukum.  Pemerintahan  juga  dapat  beroperasi  dalam  berbagai bentuk, seperti demokrasi, monarki, atau sistem otoriter, tergantung pada struktur politik dan nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat (Santoso, 2004).
Politik pemerintahan merujuk pada dinamika dan interaksi dalam pengelolaan urusan publik  oleh  suatu  pemerintah.  Ini  mencakup  proses  pembuatan,  pelaksanaan  kebijakan,  dan hubungan  antar-lembaga  pemerintah.  Aspek-aspek  politik  pemerintahan  melibatkan perumusan  kebijakan,  alokasi  sumber  daya,  serta  koordinasi  di  antara  cabang-cabang pemerintahan.  Partisipasi  politik  warga  negara,  diplomasi,  dan  konsep-konsep  seperti keadilan  sosial  juga  menjadi  elemen  kunci  dalam  politik  pemerintahan.  Sistem  politik, apakah  itu  demokrasi  atau  otoriter,  turut  membentuk  cara  kekuasaan  didistribusikan  dan kebijakan  dibuat.  Dengan  demikian,  politik  pemerintahan  mencerminkan  dinamika kekuasaan,  nilai-nilai,  dan  aspirasi  masyarakat  yang  menjadi  landasan  bagi  pengelolaan negara (Firnas, 2016).
Politik  kontemporer  merujuk  pada  praktek  dan  dinamika  politik  yang  terjadi  dalam era  saat  ini.  Hal  ini  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan  politik  yang  mencerminkan perkembangan terkini dalam masyarakat, teknologi, dan geopolitik. Politik kontemporer tidak hanya  terbatas  pada  tingkat  nasional,  tetapi  juga  melibatkan  hubungan  internasional,  isu-isu global, serta respons terhadap perubahan-perubahansignifikan dalam tatanan dunia (Marwiyah et al. , 2022).
Dalam  politik  kontemporer,  terdapat  berbagai  tren  dan  isu-isu  krusial  seperti globalisasi, isu lingkungan, ketidaksetaraan, hak asasi manusia, dan perkembangan teknologi. Perubahan  ini  mempengaruhi  bagaimana  kebijakan  dibuat,  bagaimana  kekuasaan didistribusikan,  dan  bagaimana  partisipasi  politik  dilakukan. Sistem  politik  kontemporer mencakup  berbagai  bentuk  pemerintahan,  mulai  dari  demokrasi  hingga  otoriterisme,  dan melibatkan  aktor-aktor  seperti  pemerintah,  partai  politik,  organisasi  masyarakat  sipil, dan individu.  Dinamika  ini  juga  mencerminkan  kompleksitas  hubungan  antarnegara  dan tantangan  global  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam  mempertahankan  stabilitas  dan memenuhi tuntutan masyarakat. Dengan demikian, politik kontemporer menjadi refleksi dari realitas  yang  terus  berubah  dan  beradaptasi  dengan  perkembangan  zaman,  teknologi, dan dinamika masyarakat global (Rachman and Santoso, 2023).
Latar  belakang  tantangan  dan  dinamika  penerapan  teori  politik  kontemporer  di Indonesia  tercermin  dalam  perjalanan  sejarah  dan  perkembangan  sistem  politik  negara  ini.
Sejak  era  reformasi  pada  tahun  1998,  Indonesia  telah  mengalami  transformasi  politik  yang signifikan, beralih dari rezim otoriter menuju tatanan demokratis yang lebih terbuka. Namun, dalam  konteks  demokratisasi  ini,  sejumlah  tantangan  dan  dinamika  muncul,  menguji kapasitas pemerintah untuk mengadopsi dan menerapkan teori politik kontemporer.
Salah  satu  aspek  utama  adalah  keragaman  yang  mencolok  di  dalam  masyarakat Indonesia,  termasuk  keberagaman  etnis,  agama,  dan  budaya.  Tantangan  utama  bagi penerapan  teori  politik  adalah  bagaimana  menyelaraskan  kepentingan  beragam ini  dalam pengambilan kebijakan yang adil dan inklusif. Teori politik seperti liberalisme dan pluralisme menjadi relevan dalam menanggapi kebutuhan masyarakat yang heterogen. Dinamika politik juga  dipengaruhi  oleh  masalah-masalah  ekonomi,  ketidaksetaraan, dan  kemiskinan. Pemerintah  dihadapkan  pada  tugas  menyeimbangkan  pertumbuhan  ekonomi  dengan distribusi  yang  adil  dan keadilan  sosial.  Prinsip-prinsip  teori  ekonomi  politik  dan  keadilan distributif menjadi penting dalam mengatasi ketidaksetaraan (Ar Rasyid et al. , 2023).

## METODE
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  metode  kualitatif dengan fokus pada studi literatur. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan penelitian untuk mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  tantangan  dan  dinamika  penerapan  teori politik  kontemporer  di  Indonesia  melalui  telaah  konsep,  argumen, dan  temuan  dalam literatur-literatur  yang  relevan.  Studi  literatur  ini  akan  melibatkan  analisis  yang  cermat terhadap teori politik seperti liberalisme, pluralisme, dan ekonomi politik, serta mengidentifikasi  aplikasinya  dalam  kebijakan  dan  dinamika  politik Indonesia.  Dengan mendalaminya, penelitian ini berupaya untuk merinci sejauh mana teori politik ini tercermin dan  diadaptasi  dalam  realitas  politik  Indonesia.  Metode  kualitatif  ini  diharapkan  dapat memberikan  pemahaman  kontekstual  yang  kaya  dan  mendalam  terhadap  isu-isu  politik kontemporer yang dihadapi oleh Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## DinamikaPenerapan Politik Kontemporer
Dinamika penerapan politik kontemporer mencerminkan perubahan dan kompleksitas dalam  cara  pemerintahan  dan  masyarakat  menghadapi  isu-isu  politik  modern.  Penerapan politik  kontemporer  tidak  hanya  melibatkan  kebijakan-kebijakan  pemerintah,  tetapi  juga melibatkan  respons  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  menyikapi  perkembangan  zaman. Beberapa dinamika kunci yang mencirikan penerapan politik kontemporer meliputi.
1. Globalisasi
Globalisasi,  sebagai  fenomena  yang  terus berkembang,  tidak  hanya  sekadar merinci  percepatan  pertukaran  informasi,  budaya,  dan  ekonomi  antarbangsa,  melainkan juga  menjadi  landasan  paradigmatik  yang  membingkai  dan  membentuk  dinamika penerapan politik di era kontemporer. Dalam era ini, terjalinnya jaringan komunikasi dan interaksi  global  telah  mendorong  terciptanya  realitas  politik  yang  lebih  terintegrasi  dan saling ketergantungan.
Pengaruh  globalisasi  menciptakan  tuntutan  baru  bagi  pemerintahan  dalam mengelola  kebijakan-kebijakan  domestik,  menuntut  keberanian  untuk  bersifat  lebih terbuka terhadap berbagai pengaruh dan tantangan yang bersumber dari luar batas negara. Penerapan politik yang responsif terhadap arus informasi global, perkembangan ekonomi internasional,  dan  dinamika  budaya  menjadi  esensial  dalam  menjawab  tantangan  global yang berkembang dengan cepat (Noorikhsan et al., 2023).
Selain  itu,  globalisasi  mendorong  pentingnya  kerjasama  internasional  dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Pemerintah dihadapkan pada realitas bahwa  masalah-masalah  seperti  perubahan  iklim,  krisis  kesehatan  global,  dan ketidakstabilan  ekonomi  tidak  lagi  dapat  diatasi  secara  efektif  dalam  konteks  nasional
semata. Kerjasama internasional menjadi imperatif, dan dinamika penerapan politik tidak hanya  harus  mencerminkan  keterbukaan  terhadap  ide-ide  dan  praktik-praktik  terbaik  di dunia,  tetapi  juga kemampuan  untuk  bekerja  sama  dalam  menanggapi  isu-isu  berskala global (Noorikhsan et al., 2023)
Lebih  jauh,  globalisasi  mendorong  pemerintahan  untuk  merinci  strategi  politik yang  mampu  menggabungkan  identitas  lokal  dengan  perspektif  global.  Tantangan  ini memaksa  penerapan  politik  untuk  menavigasi  dan  mengelola  keragaman  budaya,  nilai- nilai, dan kepentingan nasional dengan bijaksana, sambil tetap terbuka terhadap nilai-nilai universal dan aspirasi bersama di panggung dunia.
Dalam  konteks  globalisasi  yang  semakin  rumit,  penerapan  politik  harus  mampu menyelaraskan  kepentingan  nasional  dengan  kerangka  kerja  global,  menciptakan kebijakan-kebijakan  yang  tidak  hanya  memperhitungkan  realitas  lokal  tetapi  juga mengintegrasikan  kearifan  global.  Oleh  karena  itu,  pemahaman  mendalam  tentang implikasi  globalisasi  dalam  penerapan  politik  menjadi  kunci  untuk  membangun  fondasi kebijakan  yang  relevan,  adaptif,  dan  efektif  dalam  menghadapi  kompleksitas tantangan global di abad ke-21 (Ammarnurhandyka, 2023).
2. Teknologi Informasi
Perkembangan teknologi informasi, sebagai pilar utama dalam evolusi masyarakat informasi,  menandai perubahan mendalam dalam lanskap politik, menuntut  adaptasi dan transformasi  dalam  penerapan  politik  kontemporer.  Tidak  sekadar  menjadi  alat  bantu, teknologi  informasi  telah  menjadi katalisator  perubahan  mendasar  dalam  cara  politik dijalankan, memperkenalkan dimensi baru dan mengubah paradigma tradisional (Marwiyah et al., 2022).
Dalam era teknologi informasi, media sosial telah memainkan peran kunci dalam dinamika politik.  Penggunaan  platform  seperti  Facebook,  Twitter,  dan  Instagram  telah melampaui  batasan  geografis  dan  memberikan  akses  langsung  kepada  politisi  dan masyarakat untuk berinteraksi secara real-time. Kampanye politik tidak lagi terbatas pada ruang konvensional, melainkan meluas ke ranah digital, memungkinkan kampanye untuk mencapai  audiens  yang lebih luas, termasuk mereka  yang sebelumnya tidak aktif secara politik.
Analisis  data  besar  (big  data)  menjadi  senjata  utama  dalam  strategi  politik kontemporer. Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan volume besar data memberikan pemahaman  yang lebih mendalam tentang perilaku pemilih, tren opini  publik,  dan  isu-isu  politik.  Dengan  menggunakan  algoritma  dan  model  prediktif, keputusan politik dapat diinformasikan oleh analisis data yang kompleks, memungkinkan kampanye  untuk  disesuaikan  dengan  preferensi  pemilih  dan  meningkatkan  efektivitas pesan politik (Marwiyah et al., 2022).
Ketidaksetaraan  dan  keadilan  sosial  menjadi  poin  sentral  dalam  dinamika penerapan  politik  kontemporer,  mencuatkan  isu-isu  yang  mendesak  untuk  ditangani  dan menciptakan tuntutan baru dalam rancangan kebijakan. Dalam konteks ini, pemerintahan dihadapkan pada tugas berat untuk merespons secara holistik terhadap isu ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia(Ammarnurhandyka, 2023).
Isu  ketidaksetaraan  ekonomi  menjadi  salah  satu  tantangan  utama  yang memerlukan  perhatian  serius  dari  penerapan  politik.  Dinamika  ekonomi  global dan nasional  seringkali  menyebabkan  kesenjangan  antara  kelompok  sosial,  menyulitkan akses  yang  setara  terhadap  peluang  dan  sumber  daya.  Penerapan  politik  kontemporer harus mampu merancang kebijakan ekonomi yang menghasilkan distribusi yang lebih adil dan memperbaiki disparitas pendapatan (Ammarnurhandyka, 2023).
Selain  itu,  isu  ketidaksetaraan  sosial  menyoroti  disparitas  dalam  akses  terhadap pendidikan,  kesehatan,  dan  layanan  sosial  lainnya.  Penerapan  politik  perlu  mengakui bahwa  ketidaksetaraan  ini  dapat  menjadi  penghambat  potensi  pembangunan  sosial  dan
ekonomi.  Oleh  karena  itu,  merancang  kebijakan  yang  mendukung  inklusi  sosial,  seperti peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan, menjadi imperatif dalam merespons ketidaksetaraan sosial.
Tidak kalah pentingnya, tantangan terkait pelanggaran hak asasi manusia menjadi bagian  integral  dari  dinamika  penerapan  politik.  Pemerintah  harus  bersikap  tegas  dalam menjaga  dan  mempromosikan  hak-hak  asasi  manusia,  termasuk  hak-hak  minoritas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Melibatkan masyarakat sipil dan lembaga hak asasi  manusia menjadi  aspek penting dalam memastikan bahwa kebijakan politik benar- benar mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia.
Dalam  menghadapi  dinamika  ini,  penerapan  politik  perlu  mengembangkan strategi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Ini termasuk langkah-langkah untuk menciptakan  kebijakan  fiskal  yang  lebih  adil,  meningkatkan  akses  pendidikan  dan kesehatan,  serta  memperkuat  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  asasi  manusia. Melibatkan  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  juga menjadi  kunci  untuk  memastikan  kebijakan  mencerminkan  berbagai  kebutuhan  dan aspirasi masyarakat.
Dengan  mendalaminya,  penerapan  politik  kontemporer  dapat  menjadi  agen perubahan positif dalam memerangi ketidaksetaraan dan memastikan keadilan sosial yang lebih  luas.  Oleh karena  itu,  pemahaman  yang  mendalam  dan  analisis  yang  holistik terhadap isu-isu ini menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang relevan dan efektif untuk mencapai masyarakat yang lebih inklusif dan adil (Rachman and Santoso, 2023).
3. Krisis Lingkungan
Dalam  era  politik  kontemporer,  krisis  lingkungan  menjadi  salah  satu tantangan paling  mendesak  yang  memerlukan  perhatian  serius  dan  aksi  terpadu.  Perubahan  iklim dan  isu-isu  lingkungan  lainnya  menempatkan  pemerintahan  di  garis  depan  untuk mengeksplorasi  kebijakan  yang  berkelanjutan  dan  menjawab  panggilan  untuk  bertindak secara  signifikan.  Dinamika  kompleks  terkait  krisis  lingkungan  mencakup  berbagai aspek,  termasuk  perubahan  dalam  pola  konsumsi,  keberlanjutan  energi,  dan  keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan (Dharmawan, 2007).
Dalam merespons perubahan iklim, politik kontemporer perlu menggali kebijakan yang  mengarah  pada  transisi  ke  ekonomi  rendah  karbon.  Ini  mencakup  pengembangan dan  promosi  energi  terbarukan,  pengurangan  emisi  karbon,  dan  penerapan  teknologi bersih.  Dinamika  ini  melibatkan  transformasi  dalam  sektor  energi,  transportasi,  dan industri untuk menciptakan model pembangunan yang lebih ramah lingkungan (Dharmawan, 2007).
Pola  konsumsi  juga  menjadi  fokus  utama  dalam  dinamika  penerapan  politik terkait  krisis  lingkungan.  Pemerintah  perlu  mendorong  masyarakat  untuk  mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan, mengurangi pemborosan, dan memilih produk yang ramah lingkungan. Ini mencakup penerapan kebijakan pajak hijau, insentif untuk produk berkelanjutan,  dan  pendidikan  masyarakat  tentang  dampak  konsumsi  terhadap lingkungan.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang signifikan. Politik kontemporer perlu menciptakan mekanisme partisipasi  publik  yang  efektif,  memperkuat  kolaborasi  dengan  organisasi  non- pemerintah, dan memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan ekosistem.
Dalam  menghadapi  dinamika  ini,  politik  kontemporer  juga  dihadapkan  pada tuntutan  untuk  membangun  kesadaran  lingkungan.  Pendidikan  dan  kampanye  informasi menjadi  bagian  integral  dalam  mempersiapkan  masyarakat  untuk  menghadapi  tantangan lingkungan,  memotivasi  perubahan  perilaku,  dan  memberikan  dukungan  terhadap kebijakan pro-lingkungan.
Melihat  kerumitan  dinamika  ini,  penerapan  politik  harus  mengintegrasikan perspektif  lintas-sektoral  dan  mempertimbangkan  dampak  jangka  panjang.  Kebijakan lingkungan  yang efektif  memerlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan  ekologis.  Dengan  demikian,  pemahaman  mendalam  tentang  interaksi  kompleks  ini menjadi  kunci  untuk  merancang  dan  mengimplementasikan  kebijakan  yang  dapat memberikan  dampak  positif  bagi  lingkungan  dan  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan.
4. Kemajuan Identitas dan Kebudayaan
Dalam konteks politik kontemporer, kemajuan identitas dan keberagaman budaya menjadi  poin  sentral  yang  membutuhkan  pemahaman  mendalam  dan  responsif  dari penerapan  politik.  Pengakuan  terhadap  identitas  dan  keberagaman  ini  memperkaya dinamika  politik  dan  menuntut  pemerintah  untuk  mempertimbangkan  aspirasi  serta kebutuhan  berbagai  kelompok  masyarakat  dengan  cermat  dan  inklusif (Rachman  and Santoso, 2023).
Pentingnya  pengakuan  identitas  terutama  tercermin  dalam  penanganan  isu-isu etnis,  agama,  dan  gender. Dalam  era  politik kontemporer,  pemerintahan  perlu menjembatani divisi dan merespons aspirasi masyarakat yang beragam dengan kebijakan yang  inklusif.  Mengakui  dan  menghargai  keragaman  etnis  menjadi  prinsip  kunci  untuk mengatasi ketegangan antar kelompok dan menciptakan masyarakat yang harmonis.
Isu  agama  juga  memainkan  peran  krusial  dalam  dinamika  penerapan  politik. Pemerintah  perlu  menghormati  kebebasan  beragama  dan  menjaga  keseimbangan  antara kebijakan  yang  melindungi  hak-hak  individu  dengan  kepentingan  umum.  Pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama dan kebutuhan umat beragama menjadi dasar dalam merancang  kebijakan  yang  mencerminkan  pluralisme  dan  toleransi (Rachman  and Santoso, 2023).
Selanjutnya,  gender  menjadi  dimensi  penting  dalam  kemajuan  identitas  dan keberagaman  budaya.  Penerapan  politik  harus  memperhitungkan  ketidaksetaraan  gender dan berusaha menghilangkan diskriminasi. Mempromosikan partisipasi perempuan dalam pengambilan  keputusan  politik  dan  melindungi  hak-hak  perempuan  menjadi  bagian integral dalam membangun masyarakat yang adil dan setara.
Lebih  jauh,  pemerintahan  perlu  melibatkan  kelompok  masyarakat  yang terpinggirkan  atau  kurang  terwakili  dalam  proses  politik.  Memberdayakan  kelompok- kelompok ini melalui partisipasi aktif dan konsultasi dapat memastikan bahwa kebijakan yang  dihasilkan  mencerminkan  kebutuhan  dan  aspirasi  mereka.  Dinamika  ini menciptakan  ruang  politik  yang  inklusif,  di  mana  suara  semua  kelompok  didengar  dan dihormati.
Dalam  menghadapi  dinamika  kemajuan  identitas  dan  keberagaman  budaya  ini, penerapan  politik  perlu  mengambil  pendekatan  yang  holistik  dan  adaptif.  Pemahaman mendalam terhadap konteks budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat menjadi landasan  dalam  membentuk  kebijakan  yang  mampu  merangkul  keragaman.  Hanya dengan memahami dan menghargai identitas dan keberagaman budaya, penerapan politik dapat  menciptakan  lingkungan  politik  yang  inklusif,  memperkuat  kohesi  sosial,  dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

## TantanganPenerapan Politik Kontemporer
Tantangan  dalam  penerapan  politik  kontemporer  melibatkan  sejumlah  aspek  yang kompleks  dan  dinamis.  Dalam  menghadapi  realitas  politik  yang  terus  berubah,  pemerintah dan  pembuat  kebijakan  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan  yang  dapat  mempengaruhi efektivitas dan kesuksesan implementasi kebijakan. Berikut adalah beberapa tantangan kunci yang perlu diatasi dalam menerapkan politik kontemporer (Ar Rasyid et al., 2023):
1. Ketidakpastian  Global: Gejolak  dalam  geopolitik  global,  termasuk  ketidakpastian ekonomi dan konflik internasional, dapat menghambat implementasi kebijakan  nasional. Penerapan politik kontemporer harus mampu menavigasi dan merespons dinamika global yang berubah dengan cepat.
2. Teknologi  dan  Privasi: Kemajuan  teknologi,  mesin  pembelajaran,  dan  penggunaan  data besar  membuka  potensi  baru  dalam  politik  kontemporer.  Namun,  tantangan  muncul terkait  dengan  privasi  individu,  keamanan  data,  dan  potensi  penyalahgunaan  teknologi untuk tujuan politik yang tidak etis.
3. Polarisasi  Politik: Tantangan  dalam  memitigasi  polarisasi  politik  di  masyarakat,  yang dapat  menghambat  konsensus  dan  implementasi  kebijakan.  Meningkatnya  ketegangan antarpartai  dan  polarisasi  opini  publik  menjadi  tantangan  dalam  mencapai  kesepakatan politik yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan yang efektif.
4. Perubahan  Iklim  dan  Lingkungan: Krisis  lingkungan,  termasuk  perubahan  iklim, menghadirkan tantangan besar bagi penerapan politik. Menemukan keseimbangan antara kebijakan  yang  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dan  perlindungan  lingkungan merupakan tantangan utama dalam konteks politik kontemporer.
5. Ketidaksetaraan  Sosial  dan  Ekonomi: Masalah  ketidaksetaraan ekonomi  dan  sosial menjadi  tantangan  yang  perlu  diatasi  oleh  kebijakan  politik.  Ketidaksetaraan  dapat menciptakan  ketidakpuasan  masyarakat  dan  mengancam  stabilitas  politik,  sehingga penerapan kebijakan yang mendukung inklusi sosial menjadi krusial.
6. Kesehatan  Global: Krisis  kesehatan  global,  seperti  pandemi  COVID-19,  menunjukkan kompleksitas  dalam  menangani  masalah  kesehatan  yang  melibatkan  aspek  politik, ekonomi,  dan  sosial.  Penerapan  kebijakan  yang  responsif  dan  adaptif  terhadap  situasi kesehatan menjadi tantangan utama.
7. Isu  Hak  Asasi  Manusia: Penerapan  politik  kontemporer  harus  menghadapi  isu  hak  asasi manusia,  termasuk  perlindungan  hak-hak  individu,  kebebasan  berpendapat,  dan mengatasi  diskriminasi.  Memastikan  kebijakan  yang  sejalan  dengan  prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi aspek krusial.
8. Perubahan  Demografis: Perubahan  demografis,  seperti  penuaan  populasi  dan  migrasi, memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi. Penerapan kebijakan yang dapat menanggapi perubahan  demografis  dan  memastikan  inklusi  masyarakat  yang  beragam  menjadi tantangan yang kompleks.
9. Tantangan  Digitalisasi: Peningkatan  ketergantungan  pada  teknologi  dan  transformasi digital  memunculkan  tantangan  dalam  menyelaraskan  perkembangan  tersebut  dengan kebijakan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mendukung inklusi digital.
10. Partisipasi  Publik: Meningkatkan  partisipasi  publik  yang  efektif  dalam  proses pengambilan  keputusan  politik  menjadi  tantangan,  terutama  untuk  memastikan  bahwa suara semua kelompok masyarakat didengar dan diperhitungkan.

## KESIMPULAN
Kesimpulannya, dinamika penerapan politik kontemporer di Indonesia mencerminkan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam  menghadapi  dinamika  global,  pemerintah  Indonesia  harus  memiliki  respons  yang adaptif  dan  inklusi. Aspek  globalisasi  membawa konsekuensi  berupa  tuntutan  kerjasama internasional  dan  keterbukaan  terhadap  pengaruh  global.  Di  sisi  lain,  kemajuan  teknologi informasi memengaruhi cara politik dijalankan, memperkenalkan elemen baru dalam strategi politik  kontemporer.  Ketidaksetaraan  dan  keadilan  sosial  menjadi  tantangan  serius  yang memerlukan  kebijakan  yang  mendukung  inklusi  dan  mengurangi  disparitas  di masyarakat. Krisis  lingkungan,  terutama  perubahan  iklim,  menuntut  kebijakan  yang berkelanjutan  dan  berfokus  pada  perlindungan  lingkungan.  Di  samping  itu,  pengakuan
identitas  dan  keberagaman  budaya  memerlukan  pendekatan  yang  inklusif  dan  menghargai keberagaman masyarakat Indonesia.
Tantangan  tersebut  menciptakan  dinamika  kompleks  dalam  penerapan  politik kontemporer.  Penggunaan  metode penelitian  kualitatif,  seperti  studi  literatur,  diharapkan dapat  memberikan  pemahaman  mendalam  terhadap  isu-isu  ini.  Keseluruhan,  pemerintah perlu menghadapi tantangan ini dengan kebijakan yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

## REFERENSI
Ammarnurhandyka,  M.  (2023)  ‘GLOBALISASI  DALAM  DINAMIKA  KONTEMPORER: STUDI KASUS PERUBAHAN
SOSIAL DAN TRANSFORMASI BUDAYA’, Journal Economic, Technology, Social and Humanities, 1(1), pp. 1–6. Ar Rasyid, H.J. et al. (2023) ‘Menjelajahi Etika: Tinjauan Literatur Terbaru tentang Prinsip- prinsip Etika, Konflik Moral, dan Tantangan dalam Kehidupan Kontemporer’, CEMERLANG :  Jurnal  Manajemen  dan  Ekonomi  Bisnis,  3(2),  pp. 229–237.
Dharmawan, A.H. (2007) ‘Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah  (Livelihood  Sociology)  Mazhab  Barat  dan  Mazhab  Bogor’, Sodality:  Jurnal
Sosiologi Pedesaan, 1(2), pp. 1–40. Available at:
https://doi.org/10.22500/sodality.v1i2.5932.
Firnas,  M.A.  (2016)  ‘Politik  Dan  Birokrasi:  Masalah  Netralitas  Birokrasi  Di  Indonesia  Era Reformasi’, Jurnal review Politik, 06(01), pp. 160–194.
Marwiyah, S. et al. (2022) Dinamika Politik Teori Kontemporer. Malang: UPM Press. Noorikhsan,  F.F. et  al. (2023)  ‘Dinamika  Internet,  Media  Sosial,  dan  Politik  di  Era Kontemporer:  Tinjauan  Relasi  Negara-Masyarakat’, Journal  of  Political  Issues,  5(1), pp. 95–109. Available at: https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131.
Rachman, A.A. and Santoso, G. (2023) ‘Keterampilan Abad 21 Dalam Perspektif Sosial Dan Politik Mempersiapkan Generasi Muda Untuk Tantangan Kontemporer Angela’, Jurnal Pendidikan Transformatif, 02(04), pp. 2–5.
Santoso, P. (2004) Kebijakan Publik, Kebijakan Publik.