p ISSN 2338-168X – E ISSN 2686-5742

## IDENTIFIKASI JEJARING EKOLOGI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG

## IDENTIFICATION OF GREEN OPEN SPACE ECOLOGIGICAL NETWORK IN BANDUNG
Nabilla Dina Adharina *1 , Triagung Aulia Pranoto 2
Institut Teknologi Nasional Bandung 1 2
Jalan PHH. Mustofa Nomor 23 Kota Bandung 1 2 e-mail * : adharinabil@itenas.ac.id 1

## ABSTRAK
Kota  Bandung  merupakan  kota  terbesar  ke  tiga  di  Indonesia.  Pesatnya  pembangunan  menyebabkan  tingginya kompetisi antara kebutuhan ruang untuk produktivitas dan ruang hijau yang memiliki peran dalam memberikan jasa ekosistem. Penyediaan RTH pada suatu kota telah ditetapkan oleh peraturan yang mana diturunkan ke dalam rencana tata ruang, yaitu 30% dari luas wilayah. Meskipun begitu, agar RTH mampu secara maksimal berperan memberikan jasa ekosistem dan berkontribusi dalam mewujudkan kota berkelanjutan, kuantitas RTH bukanlah hal utama. Terbentuknya jejaring ekologi RTH kini telah menjadi indikator penting dalam pengembangan RTH. Konsep ini menekankan terbentuknya jejaring dari keterkaitan satu RTH dengan RTH lainnya yang terhubung melalui jalur hijau. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi seberapa jauh jejaring ekologi RTH di Kota Bandung sudah terbentuk. Hasil analisis menunjukkan bahwa jejaring ekologi RTH belum terbentuk di Kota Bandung, analisis spasial menunjukkan hanya 13% RTH yang sudah terhubung. Hasil dari penelitian ini menekankan bahwa dalam penyediaan RTH tidak cukup hanya dengan melihat distribusi RTH secara kuantitas saja. Bagaimana satu RTH dan RTH lainnya terhubung dengan baik melalui jalur hijau seharusnya menjadi arahan kebijakan  yang  perlu  ditekankan  dalam  penataan  ruang  perkotaan  agar  RTH  dapat  berperan  maksimal  dalam mewujudkan kota berkelanjutan.
Kata Kunci : Bandung, jejaring ekologi, kota berkelanjutan, ruang terbuka hijau.

## ABSTRACT
Bandung is the third biggest city in Indonesia. The massive urbanization has increased the competition between the demand for space for productivity purposes and the demand for green open space which plays an important role in ecosystem services. The urban green open space provision is regulated in ministerial regulation and has been referenced by every spatial planning regulation, it is 30% of total area. However, for maximizing the green space's role in delivering ecosystem services and also contributing to a sustainable city, the quantity of green space is not the prominent thing. Ecological network has now become an important indicator in green open space provision. This concept emphasizes the network created by connection between one green space to the others by green corridor. Thus, this study aims to identify to what extent the whole green open space in Bandung forms an ecological  network.  The  result  depicted  that  the  ecological  network  of  green  open  space  in  Bandung  has  not formed yet, the analysis result showed that only 13% of green open spaces which have already connected to each other by green corridor. This study also addressed that the spatial policy, regarding green open space provision, needs to stress the establishment of ecological networks in order to achieve a sustainable city.
Keywords: Bandung, ecological network, green  open space, sustainable city.

## PENDAHULUAN
Beberapa isu global tentang krisis lingkungan  di  masa  depan  perlu  mendapatkan perhatian khusus dan menjadi agenda kerja serius bagi  seluruh  stakeholders.  Salah  satu  isu  global yang  dimaksud  adalah  penurunan  fungsi  ekologi Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  perkotaan  yang disebabkan  oleh  alih  fungsi  lahan  tanpa  melihat
1 Naskah diterima   : Oktober 2022 Naskah disetujui  : Desember 2022 DOI : https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2022.014.02.7
keberlanjutan  suatu  lingkungan  (Patarkalashvili, 2017).  Salah  satu  upaya  untuk  mengantisipasi krisis  lingkungan  tersebut  adalah  dengan  cara pengelolaan  fisik  lingkungan  kota  melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan  keberlanjutan  lingkungan  kota. Berkelanjutan  yang  dimaksud  adalah  adanya keseimbangan  baik  secara  ekonomi,  sosial maupun  lingkungan,  konsep  ini  disebut  dengan
istilah  kota  berkelanjutan  (Budiharjo,  2005). Ruang  hijau,  salah  satunya  adalah  RTH, merupakan komponen yang keberadaanya mampu berkontribusi  terhadap  pembangunan  kota  yang berkelanjutan (Budiharjo, 2005). Selain itu, RTH berfungsi  untuk  mengembalikan  fungsi  alamiah suatu  kota,  memberikan  ruang  bagi  masyarakat untuk mengekspresikan keberagaman dan keunikan masyarakat dan daerahnya.
Di  tengah  pesatnya  urbanisasi,  penyediaan RTH menjadi isu yang umum bagi kota-kota besar di  Indonesia,  salah  satunya  Kota  Bandung  yang merupakan  kota  terbesar  ketiga  di  Indonesia (Lihat  United  Nation,  Department  of  Economic and Social Affairs, & Population Division, 2018). Menurut  data  BPS  Kota  Bandung  dalam  angka (2018), lahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kota Bandung baru 12,2% dari luas Kota Bandung pada tahun 2018. Padahal berdasarkan Permen PU No.
5/PRT/M/2008 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan  RTH  (Ruang  Terbuka  Hijau)  Di Perkotaan),  total  luas  minimal  RTH  suatu  kota adalah 30%. Dari hasil studi terdahulu menuliskan bahwa  beberapa  RTH  di  Kota  Bandung terlantar dan  terjadi  alih  fungsi  lahan  oleh  bangunan permanen maupun tidak permanen (Puspitojati & Samsoedin, 2015).
Selain  secara  kuantitas,  untuk  dapat berkontribusi  maksimal  dalam  mewujudkan lingkungan kota yang berkelanjutan, ketersediaan RTH  juga  perlu  membentuk  jejaring  ekologi. Menurut  Vimal,  Mathevet,  &  Thompson,  (2012) jejaring  ekologi  adalah  suatu  model  pendekatan perencanaan  yang  memvisualisasikan  konservasi keanekaragaman  hayati  dalam  skala  yang  lebih luas  melalui  RTH  dengan  melihat  hubungan antara  satu  RTH  dengan  RTH  lainnya.  Jejaring ekologi  merupakan  jaringan  yang  terbentuk  dari tiga  komponen  utama  yaitu  patch,  koridor,  dan jaringan  (Cook,  2002).  Patch  menekankan persebaran  RTH  yang  merata  serta  kealamian patch  tersebut;  koridor  menekankan  kepada keberadaan juga kealamiannya; sedangkan jaringan menekankan keterkaitan antara satu RTH dengan RTH lainnya melalui koridor. Berdasarkan hal  tersebut  maka  jejaring  ekologi  menekankan keterkaitan  antar  elemen,  tidak  hanya  kuantitas jumlah  dan  luas  RTH  saja  agar  RTH  mampu memberikan  jasa  ekosistem  di  kota  tersebut. Terhubungnya  antar  RTH  dengan  koridor, kealamian RTH dengan koridor membentuk suatu kualitas  RTH  di  perkotaan.  Selain  itu,  dengan membentuk jejaring ekologi, RTH dapat memainkan  perannya  memberikan  pelayanan ekosistem  bagi  makhluk  hidup,  yaitu  jasa
penyediaan,  jasa  regulasi,  jasa  kultural,  dan  jasa pendukung (Reid, 2005).
Di  sisi  lain,  tingginya  kebutuhan  terhadap pengembangan lahan di Kota Bandung mempengaruhi eksistensi RTH. Selain itu RTH di Kota  Bandung  kini  terfragmentasi  dan  secara kualitas  menurun  akibat  aktivitas  manusia Puspitojati & Samsoedin (2015). Arahan kebijakan  penyediaan  RTH  di  Kota  Bandung sebagaimana  direncanakan  dalam  RTRW  Kota Bandung  Tahun  2011-2031  belum  mendorong pembentukan jejaring ekologi sehingga penyediaan  RTH  masih  ditentukan  berdasarkan jumlah  penduduk  sesuai  dengan  SNI  03-1733- 2004  tentang  tata  cara  perencanaan  lingkungan perumahan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  seberapa jauh  RTH  di  Kota  Bandung  membentuk  jejaring ekologi, terutama RTH publik yang menjadi ranah Pemerintah Kota Bandung sehingga hasil analisis ini dapat memberikan wawasan terkait peran RTH publik  sebagai  salah  satu  aspek  yang  mampu mewujudkan  keberlanjutan  di  Kota  Bandung. Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi  persebaran  patch  dan  koridor RTH  pada  tahun  2022.  Yang  perlu  diperhatikan, penelitian ini melihat pembentuk jejaring ekologi secara  struktur  sehingga  penelitian  ini  tidak melihat  derajat  kealamian  yang  mana  menjadi kelemahan  penelitian  dan  rekomendasi  untuk penelitian  selanjutnya  terkait  jejaring  ekologi  di Kota Bandung. Artikel ini terbagi menjadi  empat bagian  utama,  yaitu  pendahuluan,  materi  dan metode, hasil

## METODE
Untuk  menjawab  seberapa  jauh  jejaring ekologi  RTH  yang  terbentuk  di  Kota  Bandung, penelitian  ini  menggunakan  kuantitatif  deskriptif dengan objek penelitian seluruh populasi RTH dan koridor  yang  tersebar  di  delapan  Sub  Wilayah Kota  (SWK)  Bandung,  yaitu  RTH  sejumlah  637 dan koridor sejumlah 228. Metode Pengumpulan data pada penelitian ini berupa pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan  melakukan  observasi  terhadap  seluruh RTH dan koridor di masing-masing Sub Wilayah Kota  (SWK)  Bandung  sebagai  upaya  triangulasi sumber,  yaitu  triangulasi  antara  data  sekunder yang  berbentuk shapefile dan  data  primer  dari hasil observasi langsung terhadap masing-masing elemen.  Data  sekunder  berupa  peta  guna  lahan Kota  Bandung  tahun  2020  yang  akan  dianalisis untuk  mengetahui  jumlah  dan  persebaran  RTH dan koridor di Kota Bandung. Dalam melakukan
analisis,  penelitian  ini  menggunakan    Sistem Informasi  Geografis  (SIG)  dibantu  dengan ArcMap 10.3.
Analisis  dalam  penelitian  ini  terbagi menjadi tiga analisis utama, yaitu  analisis patch , analisis  koridor,  dan  analisis  jaringan.  Pada analisis patch , patch yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  adalah  RTH  Kota  Bandung  yang dibatasi pada RTH Publik yang melingkupi rimba kota,  taman  kota,  taman  kecamatan,  taman kelurahan,  taman  rukun  warga,  taman  rukun tetangga,  dan  kawasan  pemakaman.  Analisis  ini dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  RTH  yang ada  di  Kota  Bandung  sudah  merata  dengan menggunakan  ArcMap  10,3  untuk  menghitung jarak  satu  RTH  dengan  RTH  lainnya.  Untuk menentukan tersebar merata atau tidaknya RTH di Kota  Bandung,  penelitian  ini  membaginya berdasarkan  standar  deviasi  dari  persebaran eksisting  RTH  di  Kota  Bandung  yang  mampu perbedaan  rata-rata  dari  jarak  seluruh  RTH  di setiap  kecamatan  pada  seluruh  SWK  di  Kota Bandung.
Analisis selanjutnya adalah analisis koridor. Koridor  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini adalah  RTH  berupa  taman  sepanjang  sempadan jaringan  jalan,  RTH  ini  dibatasi  pada  RTH  yang membentuk jaringan dan berada di samping jalan primer, sekunder dan lokal. Sama halnya dengan analisis patch ,  analisis  koridor  juga  melihat persebaran dan kealamian. Analisis ini dilakukan dengan  menghitung  panjang  jalan  primer, sekunder  dan  lokal  yang  tersedia  di  Kota Bandung,  Lalu  setelah  penghitungan  panjang jalan,  dilakukan  juga  penghitungan  panjang koridor  hijau  yang  tumbuh  atau  menutupi  di sepanjang  jalan.  Lalu  dilakukanlah  perhitungan yang nantinya akan muncul selisih antara panjang total  jalan  yang  tertutup  oleh  jalur  hijau  koridor lalu  diseleksi  data  jalan  mana  saja  yang  tertutup oleh  jalur  hijau  koridor,  setelah  menyeleksi  data dilakukan pendekatan perhitungan secara persentase  setiap  jalan  dan  rata-rata  persentase yang tertutup oleh jalur hijau koridor sesuai jalan yang tersedia di setiap kecamatan di seluruh SWK.
Dalam menentukan klasifikasi merata atau tidak  meratanya  koridor,  penelitian  ini  membagi tiga  klasifikasi  dari  rata-rata  presentase  kondisi eksisting  yang  telah  didapatkan  sebelumnya. Selanjutnya  adalah  analisis  jejaring.  Analisis  ini dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  banyak RTH  di  Kota  Bandung  yang  saling  terhubung dengan  RTH  lainnya  melalui  koridor  sehingga membentuk jejaring.
Untuk mengetahui terbentuknya jaringan, analisis ini menggabungkan 2 (dua) shapefile yaitu shapefile
persebaran patch dan shapefile persebaran koridor dengan  metode geoprosessing  tools ( Overlay  – Intersect ).
Setelah melakukan penggabungan 2 shapefile  tersebut  maka  keluar  output  berupa shapefile  yang  berupa  jumlah  titik  RTH  (Ruang Terbuka  Hijau)/patch  yang  tergabung  dengan koridor  dan  membentuk  suatu  jaringan  atau terhubung  satu  sama  lainya  antar  RTH  (Ruang Terbuka Hijau)/ patch dan dilakukan penghitungan jumlah  keseluruhan patch ,  jumlah  patch  yang terhubung  dan  rata-rata  persentase patch yang terhubung dari keseluruhan patch yang berada di setiap  Kecamatan  dan  setelah  mengetahui persentase patch yang terhubung maka dikonversi ke  metode skoring skala  nominal.  Dalam menentukan  klasifikasi  terhubung  atau  tidak terhubungnya patch dengan koridor, penelitian ini membagi  presentasi patch dan  koridor  yang terhubung menjadi  tiga klasifikasi.
Untuk  menentukan  derajat  persebaran patch ,  koridor,  serta  pembentukan  jaringan, penelitian  ini  menggunakan  data  eksisting  dan membaginya berdasarkan tiga klasifikasi. Mengingat terbatasnya studi-studi terdahulu yang berkaitan  dengan  analisis  jejaring  ekologi  di Indonesia masih sangat terbatas, peneliti menyesuaikan indikator masing-masing komponen  jejaring  ekologi  dengan  kondisi  yang ada.  Berikut  ketentuan  dalam  pengelompokan kondisi  persebaran patch ( Tebel  1 ),  jaringan ( Tabel  2 );  serta  pembentukan  jaringan  RTH  di Kota Bandung ( Tabel 3 ).
Tabel 1. Persebaran Patch
Klasifikasi Indikator (Standar Deviasi Jarak antar RTH)  Tersebar merata
 Kurang tersebar merata  Tidak merata  0-100  100-150  150-200
Tabel 2. Persebaran Koridor
Klasifikasi Indikator (Standar Deviasi Jarak antar RTH)  Tersebar merata
 Kurang tersebar merata
 Tidak merata  >50%  30-50%  <30%

## Tabel 3. Jaringan RTH
Klasifikasi Indikator Presentasi Patch yang Terhubung dengan Koridor) Terhubung Kurang terhubung Tidak terhubung >75% 50-75% <50%

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan dalam bagian ini akan terbagi menjadi  tiga  pembahasan,  yaitu  hasil  analisis patch yang  menunjukkan  apakah  RTH  di  Kota Bandung  telah  tersebar  merata;  analisis  koridor yang menunjukkan apakah RTH yang membentuk koridor telah terintegrasi dengan seluruh jaringan jalan  primer,  sekunder,  dan  lokal;  dan  analisis terakhir  adalah  analisis  jaringan  yang  akan menunjukkan seberapa banyak patch dan koridor RTH  di  Kota  Bandung  yang  terhubung  dan membentuk struktur jejaring ekologi.

## Persebaran Patch
Menurut  Cook  (2002),  untuk  membentuk jejaring  ekologi, patch harus  tersebar  merata. Berdasarkan  peta  guna  lahan  tahun  2020  yang dapat  dilihat  pada  Gambar  1,  total  RTH  di  Kota Bandung  telah  mencapai  18,9%  dari  luas administratif  Kota  Bandung.  Secara  visual,  RTH Kota  Bandung  telah  tersebar  di  setiap  SWK. Namun,  berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa Patch atau RTH  yang tersebar  di  Kota  Bandung  belum  bisa dikatakann  telah  merata  secara  keseluruhan. Sebagaimana  dapat  dilihat  pada  Gambar  1. Terdapat  61%  RTH  yang  persebarannya  telah merata,  21%  kurang  merata,  dan  18%  tidak merata. Jika dilihat dari persebaran untuk masing- masing  klasifikasi  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa SWK  yang  memiliki  RTH  tidak  merata merupakan  SWK  yang  berlokasi  di  batas administratif Kota Bandung, yaitu SWK Bojonegara,  SWK  Cibeunying,  SWK  Karees, SWK  Arcamanik,  SWK  Ujungberung  dan  SWK Gedebage.  Pada  SWK  Bojonegara,  SWK Cibeunying, SWK Karees, SWK Arcamanik dan SWK Ujungberung RTH dengan persebaran yang tidak  merata  ditemukan  pada  kawasan  padat pemukiman  dan  perumahan.  Sedangkan  pada SWK  Gedebage  terdapat  banyak  area  industri yang  juga  diikuti  dengan  pesatnya  pertumbuhan permukiman baru seperti town house dan lainnya mengingat  juga  adanya  rencana  teknopolis  pada Kecamatan  Gedebage.    Oleh  karena  itu, pengembangan RTH pada kondisi-kondisi tersebut lebih  terbatas. Meskipun  tingkat urbanisasi  yang  pesat,  Kota  Bandung  memiliki RTH  di  tingkat  lingkungan  yang  cukup  tersebar. RTH  pada  tingkat  ini  memiliki  luas  yang  tidak terlalu  besar,  seperti  49  m ² (Taman  Setra  Ria,
Kecamatan Sukajadi, SWK
Bojonegara) dimanfaatkan  oleh  masyarakat,  salah  satunya sebagai tempat bermain anak.
Kepadatan      lahan        terbangun    akibat
pertumbuhan  pembangunan  permukiman  dan industri tentunya merupakan tantangan pemerintah  di  tengah  pesatnya  urbanisasi  dan tuntutan  untuk  mewujudkan  kota  berkelanjutan. Padatnya  lahan  terbangun  dapat  menjadi  salah satu  faktor  yang  menghambat  terwujudnya  kota berkelanjutan sehingga dibutuhkan inovasi dalam penyediaan  RTH  sebagaimana  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Singapura  dengan  menambah ruang  hijau  potensial  yang  memungkinkan  di tengah padatnya bangunan  (Lihat Tan, Wang, & Sia,  2013).  Dibutuhkan  perencanaan  RTH  yang lebih  moderen  menyesuaikan  dengan  pesatnya pertumbuhan  kota  seperti  penghijauan  dinding dan  atap  sehingga  terbentuk  taman  kota  vertikal (P. Tan, 2012).
Gambar 1 Persebaran RTH Kota Bandung
Gambar 2 Persebaran RTH Kota Bandung

## Persebaran Koridor
Selain patch, dalam  jejaring  ekologi, koridor memliki peran penting dalam menghubungkan satu patch dengan patch lainnya
(Cook, 2002). Koridor dalam penelitian ini dilihat dari  RTH  yang  memanjang  dan  menjadi  bagian dari jalan primer, sekunder, dan lokal. Berdasarkan  hasil  observasi  dan  didukung  oleh analisis spasial didapatkan bahwa secara keseluruhan RTH yang membentuk koridor tidak tersebar pada jaringan jalan primer dan sekunder di Kota Bandung. Terdapat perbedaan persebaran koridor  di  setiap  SWK  berdasarkan  panjang koridor  yang  menutupi  jaringan  jalan.  Dari seluruh  SWK  Bandung,  sebanyak  66%  koridor tidak  tersebar  merata.  Sebagaimana  dapat  dilihat pada  ( Gambar  3) ,  Koridor  belum  membentuk jaringan  yang  secara  merata  tersebar  di  Kota Bandung,  terutama  di  SWK  Tegallega,  SWK Kordon dan SWK Arcamanik. Dikarenakan pada SWK  tersebut  banyak  pengalih  fungsian  atau penyempitan  lahan  salah  satunya  pembangunan trotoar  atau  jalur  pedestrian  yang  menebang vegetasi  koridor  hijau  menjadi  tempat  terbangun tanpa menanam vegetasinya kembali dan adanya pembangunan  bangunan  non  permanen  untuk dijadikan  tempat  pedagang  kaki  lima.  Hal  itu banyak  terjadi  di  ruas jalan  primer  dan sekunder pada  3  SWK  tersebut,  hal tersebut  menunjukkan bahwa  pembangunan  di  Kota  Bandung  belum sepenuhnya  memperhatikan  lingkungan  yang sudah  ada  dan  kewenangan  pemerintah  Kota Bandung untuk zona larangan kawasan terbangun belum sepenuhnya terimplementasi.
Gambar 3. Persebaran Koridor di Seluruh SWK Kota Bandung

## Jaringan RTH
Selain  keberadaan  dan  persebaran  RTH, agar  mampu  memaksimalkan  RTH  dalam memberikan  pelayanan  ekosistem,  salah  satunya adalah  mewujudkan  konservasi  keanekaragaman hayati di perkotaan adalah adanya hubungan dari satu  RTH  dengan  RTH  lainnya  (Vimal  et  al.,
2012).  Meskipun  secara  kuantitas  RTH  di  Kota Bandung  cukup  merata,  ternyata  RTH  di  Kota Bandung  belum  membentuk  jejaring  ekologi. Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  RTH  Kota Bandung  yang  saling  terhubung  melalui  koridor baru  mencapai  13%.  Masih  banyak  RTH  yang belum  terhubung  dengan  koridor  mengingat persebaran  RTH  yang  membentuk  koridor  juga belum  cukup  merata.  Sebagaimana  dapat  dilihat pada Gambar 4, pada SWK Korodon, Tegallega, dan  Bojonegara  memiliki  RTH  yang  belum membentuk  jejaring.  Pada  SWK  Tegallega  dan SWK Bojonegara memiliki persebaran patch yang tersebar  merata  akan  tetapi  tidak  adanya keterhubungan  antara patch satu  dengan  lainnya yang membentuk  suatu jaringan melalui  koridor, hal ini disebabkan karena pesebaran koridor pada SWK  tersebut  tidak  merata  atau  banyak  ruas jaringan jalan yang tidak tertutupi oleh jalur hijau. Sedangkan pada SWK Kordon memiliki persebaran patch dan  koridor  yang  tidak  merata, hal ini disebabkan oleh kawasan padat pemukiman dan  di  beberapa  titik  banyak  kawasan  industri sehingga  menyebabkan  dampak  tinggi  dalam pengalih  fungsian  lahan  menjadi  kawasan terbangun.
Sebesar 13% merupakan angka yang cukup kecil jika dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan pembangunan dan jumlah penduduk Kota Bandung. Kebutuhan akan kota yang asri dan nyaman bagi seluruh makhluk hidup di dalamnya merupakan  kebutuhan  yang  perlu  didorong  oleh seluruh  pihak.  Hasil  analisis  ini  menekankan bahwa,  baik  komponen patch dan  koridor merupakan  komponen  yang  sama  penting  dalam mewujudkan  jejaring  ekologi  RTH  suatu  kota. Jika  hanya  mendorong  pemerataan  jumlah  RTH sebagai patch dan  tidak  mendorong  RTH  yang membentuk  koridor,  jejaring  ekologi  tidak  akan pernah  terbentuk.  Kota  sebagai  tempat  tinggal untuk seluruh makhluk hidup, jejaring ekologi ini merupakan  salah  satu  konsep  yang  dapat memastikan  makhluk  hidup  selain  manusia  juga daya  dapat  bergerak  dan  berinteraksi  di  dalam lanskap  yang  saling  terhubung  (Vimal  et  al., 2012).
Sebagai  pembelajaran,  Singapura  tidak hanya  mendorong  penambahan  jumlah patch melalui  program  penghijauan  kota  sebagaimana disampaikan oleh P. Tan, (2012); P. Y. Tan et al., (2013).  Dalam  membangun  jejaring  ekologi, Pemerintah  Singapura  mengembangkan  program yang  berupaya  menghubungkan  taman-taman publik  dengan  koridor  sehingga  menghasilkan suatu  sistem,  program  tersebut  adalah  program jaringan  penghubung  taman  yang  mana  program
ini disetujui dan disahkan oleh Garden City Action Commite pada tahun 1991(K. W. Tan, 2006). Hal tersebut  sangat  menarik,  mengingat  perencanaan terkait koridor untuk mewujudkan jejaring ekologi sudah  direncanakan  jauh  sebelum  pesatnya urbanisasi yang terjadi di Singapura.

## Gambar 4. Jaringan RTH Kota Bandung

## KESIMPULAN
Hasil  analisis  yang  dalam  penelitian  ini menunjukkan bahwa jejaring ekologi RTH di Kota Bandung  belum  terbentuk.  RTH  publik  sebagai patch yang terhubung dengan RTH publik lainnya melalui  ruang  terbuka  hijau  yang  berbentuk koridor baru mencapai 13%. Pencapaian tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pesat pertumbuhan  Kota  Bandung  yang  terus  menerus membutuhkan ruang untuk pembangunan sehingga terus mengabaikan pengembangan RTH. Meskipun  RTH  di  Kota  Bandung  telah  tersebar merata  namun  terbatasnya  ruang  hijau  yang membentuk  koridor  dan  memiliki  peran  dalam menghubungkan  RTH  satu  dengan  RTH  lainnya menjadi  salah  satu  kendala  sulitnya  jejaring ekologi  terbentuk  di  Kota  Bandung.  Selain berperan  dalam  menghubungkan  satu  RTH dengan  RTH  lainnya,  lebih  jauh  lagi  koridor  ini menjadi  media  bagi  makhluk  hidup  lain,  seperti binatang  yang  hidup  di  lingkungan  perkotaan untuk  berinteraksi  dan  melakukan  mobilisasi  di dalam  kota  (Vimal  et  al.,  2012).  Dalam  analisis jejaring ekologi, Cook (2002) menjelaskan bahwa selain  keberadaan patch, koridor,  dan  jaringan, derajat  kealamian patch juga  memiliki  peran penting.  Derajat  kealamian  dalam  konsep  ini menunjukkan  seberapa  alami  ruang  hijau  yang membentuk jejaring ekologi. Dalam penelitian ini, identifikasi  jejaring  ekologi  dilihat  sebagai struktur saja sehingga hal ini menjadi kelemahan
penelitian  ini  yang  dapat  menjadi  rekomendasi pada  studi  selanjutnya  terkait  jejaring  ekologi  di Kota  Bandung.  Meskipun  begitu,  penelitian  ini menunjukkan bahwa secara struktur saja jejaring ekologi di Kota Bandung belum terbentuk. Untuk memaksimalkan  peran  RTH  dalam  memberikan jasa ekosistem, penyediaan RTH seharusnya tidak lagi  hanya  mempertimbangkan  kuantitas  RTH sebagai patch sebagaimana masih diatur di dalam SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan  perumahan  yang  di  dalamnya menstandarkan 480.000 jiwa populasi penduduk, taman kota minimal harus memiliki luas minimal sebesar  144.000  m ² dan  dalam  dokumen  tata ruang  (Badan  Standarisasi,  2004).  Penyediaan RTH  sudah  seharusnya  mempertimbangkan bagaimana  RTH  yang  ada  di  suatu  kota membentuk jejaring ekologi dengan mengembangkan  jalur  hijau  yang  menjadi penghubung  antar  RTH  serta  kealamian  dari masing-masing. Selain itu, inovasi perlu dilakukan pemerintah agar tetap dapat mewujudkan jejaring ekologi  di  tengah  pesatnya  urbanisasi  di  Kota Bandung. Belajar dari Singapura (lihat K. W. Tan, 2006; P. Tan, 2012; P. Y. Tan et al., 2013), konsep penghijauan  kota  melalui  pengembangan  taman kota vertikal dan jalur hijau menjadi upaya dalam menjawab  tantangan  padatnya  lahan  terbangun untuk  tetap  menyediakan patch dan  koridor sehingga  mampu  mewujudkan  jejaring  ekologi. Dengan mendorong terbentuknya jejaring ekologi RTH  di  perkotaan,  RTH  memiliki  peran  dalam mewujudkan  kota  berkelanjutan  pada  aspek lingkungan.    Selain  itu  juga  mewujudkan  kota sebagai  tempat  yang  nyaman  tidak  hanya  untuk manusia saja tapi seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya.

## PUSTAKA
Badan  Standarisasi.  (2004). SNI  03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan . Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia Jakarta, Indonesia.
Budiharjo,  E.  (2005).  Dan  Sujanto,  D.,“. Kota Berkelanjutan”, Bandung: PT. Alumni .
Cook,  E.  A.  (2002).  Landscape  structure  indices for  assessing  urban  ecological  networks. Landscape  and  Urban  Planning , 58 (2–4), 269–280.
Patarkalashvili,  T.  K.  (2017).  Urban  forests  and green  spaces  of  Tbilisi  and  ecological
problems  of  the  city. Annals  of  Agrarian Science , 15 (2), 187–191.
Puspitojati,  T.,  &  Samsoedin,  I.  (2015).  Kajian Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota
Bandung. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan , 12 (1), 55–66.
Reid,  W.  V.  (2005). Millennium  ecosystem assessment .
Tan,  K.  W.  (2006).  A  greenway  network  for Singapore. Landscape  and  Urban  Planning , 76 (1–4), 45–66.
Tan, P. (2012). Singapore, a vertical Garden City
in  the  making. Architecture  and  Urbanism , 138–141.
Tan,  P.  Y.,  Wang,  J.,  &  Sia,  A.  (2013). Perspectives  on  five  decades  of  the  urban greening of Singapore. Cities , 32 , 24–32.
United  Nation,  Department  of  Economic  and Social Affairs, & Population Division. (2018). World  Urbanization  Prospects:  The  2018 Revision .
Vimal,  R.,  Mathevet,  R.,  &  Thompson,  J.  D.
(2012). The changing landscape of ecological networks. Journal  for  Nature  Conservation , 20 (1), 49–55.