## ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DOMPET DHUAFA DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Orphanage’s Purse as Community Organization in the Perspective of Community Empowerment

## Mohammad Mulyadi
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
Naskah diterima: 15 Juli 2012 Naskah diterbitkan: 22 Desember 2012
Abstract: Community  Empowerment  Program is  not  just  the  responsibility  of  the government  in  tackling social  problems  in  a  community .  Community Empowerment is also the responsibility of all parts of the nation , including community organizations. This conceptempha sizes empowerment to create a self-sufficient community .  Orphanage’s Purse (Dompet Dhuafa) is one of many community organizations in Indonesia and now has spent quite alot of community empowerment efforts . Some of them are health care and education to name but a few.
Keywords : Empowerment, organizations, community.
Abstrak: Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi berbagai masalah sosial yang terdapat di  masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakat  adalah  tanggung  jawab  segenap  komponen bangsa, termasuk di dalamnya adalah organisasi masyarakat. Konsep ini menekankan pada pemberdayaan dengan menciptakan kemandirian masyarakat. Dompet Dhuafa adalah salah satu organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Indonesia dan saat ini telah cukup banyak melakukan  upaya  pemberdayaan  masyarakat.  Beberapa  diantaranya  adalah  pelayanan kesehatan masyarakat dan pendidikan.
Kata Kunci : Pemberdayaan, organisasi, masyarakat.
Pendahuluan Sejak bergulirnya reformasi, demokrasi menjadi  sebuah  ideologi  yang  wajib  bagi segenap  komponen  bangsa.  Perubahan yang  dibawa  era  reformasi  menyebabkan kekuasaan  pemerintah  menjadi  tidak  lagi dominan.  Masyarakat  memiliki  hak  dalam mengambil  keputusan  yang  strategis, mengungkapkan  aspirasi  yang  menjadi kebutuhan  mereka,  sehingga  masyarakat mempunyai  kesempatan  yang  lebih besar  untuk  mengungkapkan  pikiran  dan tuntutannya.  Dengan  kehidupan  politik yang  lebih  demokratis  saat  ini,  membuat banyak  Organisasi  Masyarakat  (Ormas) mulai  meninggalkan  strategi  konfrontatif dengan  pemerintah,  dengan  cara  berusaha menjalin  kerjasama  dengan  pemerintah untuk mengatasi persoalan bangsa.
Ormas  saat  ini  tidak  lagi  memandang pemerintah  sebagai  kekuatan  pengekang bagi kegiatan pergerakan mereka, sebaliknya menganggap pemerintah sebagai mitra yang dapat  memberdayakan  segenap  potensi yang  ada  di  dalam  Ormas.  Pemerintah dapat  melakukan pemberdayan masyarakat melalui Ormas yang mendukung kebijakan pemerintah.
Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah  bagi  partisipasi  masyarakat, untuk  memberikan  kontribusi  yang nyata  dan  bermakna  dalam  setiap  proses pembangunan.  Sehubungan  itu,  Ormas yang tumbuh dan berkembang di berbagai bentuk  dan  orientasi  dalam  masyarakat
Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik  sebagai  instrumen  maupun  strategi dalam  pembangunan  yang  berbasis masyarakat.  Ormas  pada  umumnya merupakan  organisasi  yang  bergerak dalam  bidang  keagamaan,  ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Merujuk pada sejarah dan pengalaman masa  lalu,  bahwa  ide-ide  pembangunan dilakukan  dengan  pendekatan top-down atau secara sentralistis dari atas ke bawah. Hal itu mengakibatkan adanya keikutsertaan masyarakat  dalam  pembangunan,  namun bukan  dalam  pengertian  partisipasi  yang sebenarnya.  Keikutsertaan  tersebut  lebih terlihat  sebagai  bentuk  mobilisasi  yang direkayasa.  Oleh  karena  itu,  kegiatan pembangunan  membuat  masyarakat semakin  bergantung  terhadap  input-input dari  pemerintah.  Masyarakat  menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif, dan tidak inovatif  dalam  memberikan  sumbangan pikiran untuk pembangunan. Secara politik, dengan pendekatan top- down atau sentralistis akan mengakibatkan hak-hak  masyarakat  terserap  ke  dalam kepentingan  pemerintah,  sehingga  tidak muncul  pemikiran  kritis  dari  masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai  kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Kesadaran dan  kesempatan  akan  pentingnya  ikut serta dalam setiap tahapan pembangunan sepatutnya  ditumbuhkan,  mengingat pembangunan  adalah  untuk  manusia  dan seluruh masyarakat Indonesia.
Salah  satu  masalah  yang  ada  sejak dulu  hingga  sekarang  adalah  masalah kemiskinan. Penanganan masalah tersebut bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau tugas  masyarakat  sendiri.  Penanggulangan kemiskinan merupakan tugas bersama antara pemerintah  dan  masyarakat,  serta  seluruh komponen  bangsa  termasuk  di  dalamnya adalah Ormas.
Salah  satu  bentuk  kegiatan  yang dilakukan  dalam  mengatasi  masalah kemiskinan  di  Indonesia  adalah  dengan melakukan  pemberdayaan  masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan  seluruh  unsur  bangsa  adalah dengan strategi pemberdayaan masyarakat,
Mohammad Mulyadi, Organisasi Masyarakat (Ormas) Dompet Dhuafa
dimana masyarakat miskin menjadi subjek untuk  menentukan  nasibnya  sendiri  atau dengan kata lain konsep utamanya adalah memandang inisiatif kreatif rakyat sebagai sumber  daya.  Sementara  pemerintah bersama  elemen-elemen  masyarakat lainnya dapat berperan sebagai fasilitator, regulator,  pendamping,  dan  stimulator sehingga mereka mampu berkembang. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang  belum mencukupi/layak.  Kebutuhan  dasar  itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan,  dan  transportasi.  Bagaimana strategi atau kegiatan yang dapat diupayakan untuk  mencapai  tujuan  pemberdayaan masyarakat?  Salah  satu  strategi  yang dilakukan  oleh  Ormas  Dompet  Dhuafa adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki  masyarakat  ( empowering )  dengan melakukan  peningkatan  taraf    pendidikan, derajat  kesehatan,  dan  akses  ke  dalam sumber-sumber  kemajuan  ekonomi  seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan  pasar.  Masukan  berupa  pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti sekolah dan fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  dapat  dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah.

## Pemberdayaan Masyarakat
Istilah  pemberdayaan  masyarakat mengacu kepada kata empowerment yang berarti  penguatan,  yaitu  sebagai  upaya untuk  mengaktualisasikan  potensi  yang sudah  dimiliki  sendiri  oleh  masyarakat. Untuk
mewujudkan pemberdayaan masyarakat  tersebut  perlu  ada  organisasi yang  mampu  mengelolanya  dengan  baik.
Pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat sangat membutuhkan organisasi yang dapat mengelola  dan  memaksimalkan  potensi yang  ada,  baik  di  masyarakat  maupun organisasi yang lahir di masyarakat. Hal ini
juga berlaku pada organisasi-organisasi yang tidak memiliki kepentingan politik atau motif ekonomi yaitu ormas.
Secara  konseptual,  pemberdayaan atau empowerment merupakan  sebuah proses  perubahan,  beberapa  ahli  yang terangkum  dalam  Suharto  (1997:210-224) mengemukakan  definisi  pemberdayaan dilihat  dari  tujuan,  proses,  dan  cara-cara pemberdayaan, diantaranya:
Pemberdayaan  bertujuan  untuk 1. meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife,
1995). Pemberdayaan menunjuk pada usaha 2. pengalokasian  kembali  kekuasaan melalui  pengubahan  struktur  sosial (Swift dan Levin, 1987). Pemberdayaan  adalah  suatu  cara 3. dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas  diarahkan  agar  mampu menguasai  (atau  berkuasa  atas) kehidupannya (Rappaport, 1984). Pemberdayaan  adalah  sebuah  proses
4. dengan  mana  orang  menjadi  cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, memengaruhi kejadian-kejadian, dan lembaga-lembaga yang  memengaruhi  kehidupannya.
Pemberdayaan  menekankan  bahwa orang  memperoleh  keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan  orang  lain  yang  menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994). Kata  pemberdayaan  ( empowement ) mengesankan  arti  adanya  sikap  mental. Berbagai  definisi  pemberdayaan  di atas  tertuju  pada  kemampuan  orang, khususnya  kelompok  rentan  dan  lemah sehingga  mereka  memiliki  kekuatan atau  kemampuan. Adapun  kekuatan  atau kemampuan  yang  dimaksud  menurut Suharto (2005:58) meliputi:
170 |
Memenuhi  kebutuhan  dasarnya 1. sehingga mereka memiliki kebebasan ( freedom ), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif 2. yang  memungkinkan  mereka  dapat meningkatkan  pendapatannya  dan memperoleh  barang-barang  serta jasa-jasa yang mereka perlukan. Berpartisipasi dalam proses 3. pembangunan dan keputusan- keutusan yang memengaruhi mereka. Dengan  demikian,  pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Dikatakan sebagai  proses  karena  pemberdayaan merupakan  serangkaian  kegiatan  untuk memperkuat  keberdayaan  kelompok lemah  dalam  masyarakat.  Demikian halnya  menurut  Setiana  (2005:7)  bahwa pendekatan  pemberdayaan  masyarakat titik  beratnya  adalah  penekanan  pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri  mereka.  Oleh  karena  itu,pendekatan yang  diharapkan  adalah  yang  dapat memosisikan  individu  sebagai  subjek bukan sebagai objek.
Tujuan  pemberdayaan  menunjuk pada  keadaan  atau  hasil  yang  ingin dicapai.  Sebagaimana  yang  diungkapkan oleh Khambali (2005:8), bahwa hakikat  upaya  meningkatkan  harkat dan  martabat  masyarakat,  terutama yang  pada  saat  sekarang  sedang  tidak mampu  melepaskan  diri  dari  perangkap kemiskinan  dan  keterbelakangan,  yang berarti memberdayakan adalah membantu seseorang/masyarakat menemukan kemampuan menuju
kemandirian. Yang  dimaksud  dengan  kemandirian di  sini  adalah  suatu  kemampuan  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang
bersifat  fisik,  ekonomi,  maupun  sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial,  dan  mandiri  dalam  melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
Beberapa  pengertian  di  atas  jika dihubungkan dengan keberadaan organisasi  masyarakat,  maka  merujuk pada  pemberdayaan  sebagai  sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh Ormas untuk  mengubah  seseorang,  sekelompok orang, organisasi/ komunitas yang kurang beruntung  atau  kurang  berdaya  menjadi lebih baik. Tujuan yang diharapkan adalah mereka  memiliki  daya  atau  kekuatan untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya, memperoleh  barang  dan  jasa  yang diperlukan,  serta  berpartisipasi  dalam proses  pembangunan  dan  keputusan- keputusan yang memengaruhinya. Konsep  pemberdayaan  dalam  wacana kehidupan di masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep kemandirian dan diletakkan pada  kemampuan  tingkat  individu  dan sosial. Mc Ardle (1989) dalam Sedarmayanti (2004:17) mengartikan bahwa: Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang  secara  konsisten  melaksanakan keputusan  tersebut.  Orang-orang  yang telah  mencapai  tujuan  kolektifnya diberdayakan  melalui  kemandiriannya, bahkan  merupakan  keharusan  untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri  dan  akumulasi  pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan.
Pendapat tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih  keberdayaannya,  dengan  demikian pemberdayaan  sangat  jauh  dari  konotasi ketergantungan.
Peran  Ormas  Dompet  Dhuafa  dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat Arah  kebijaksanaan  pembangunan kesehatan  adalah  meningkatkan  kualitas pembangunan  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  kualitas  hidup,  dan  usia  harapan hidup  penduduk.  Secara  implisit  arah kebijakan  pembangunan  kesehatan  itu menyatakan  bahwa  penduduk  yang  sehat merupakan  salah  satu  modal  dasar  dalam pembangunan, sehingga peranannya sangat penting  dalam  menunjang  keberhasilan pembangunan nasional.
Penduduk yang sehat memiliki potensi atau  kemampuan  untuk  meningkatkan produktivitasnya.  Peningkatan  produktivitas berarti  akan  meningkatkan  nilai  tambah ekonomi  atau  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi.  Oleh  karena  itu  peningkatan kualitas  kesehatan  penduduk  memegang peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi.  Peningkatan  kualitas    kesehatan penduduk dapat optimal jika didukung oleh tersedianya  sarana  dan  prasarana  kesehatan yang  memadai,  serta  diimbangi  tersedianya tenaga medis yang berkualitas dan memadai. Laporan  Bank  Dunia  menyatakan dengan  jelas  persoalan  yang  mendesak selain  mengenai  kemiskinan  yang disebabkan  oleh  rendahnya  pendapatan. Dimana Indonesia masih harus menghadapi perjalanan  yang  panjang  dan  sulit  dalam menjalankan  program  yang  secara  drastis akan  mengurangi  kemiskinan  yang  bukan disebabkan  oleh  pendapatan  ( non-income poverty ), yaitu: kurangnya gizi pada sekitar seperempat  jumlah  anak  balita;  tingginya tingkat  kematian  karena  persalinan  (307 kematian  pada  setiap  100.000  kelahiran); dampak  pendidikan  tetap  rendah  (diantara anak  umur  16-18  tahun)  yang  berasal  dari lima  daerah  termiskin,  hanya  55%  yang menyelesaikan  pendidikannya  hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
akses  yang  kurang  untuk  mendapatkan  air yang  bersih  dan  aman  untuk  dikonsumsi (43%  di  daerah  pedesaan,  78%  di  daerah perkotaan  pada  lima  wilayah  terendah). 1 Tantangan  bagi  pemerintahan  saat  ini  dan yang akan datang adalah bagaimana untuk terus meningkatkan keadaan kesehatan dan memberikan perhatian lebih kepada kondisi kesehatan masyarakat miskin. Kesehatan  merupakan  kebutuhan yang  sangat  penting  bagi  masyarakat, bahkan bagi masyarakat miskin dan yang rentan miskin kesehatan menjadi kondisi yang sangat sulit. Kata “Sakit” dan “Masuk Rumah  Sakit”  menjadi  sesuatu  yang menakutkan bagi sebagian masyarakat di Indonesia.  Selain  tidak  memiliki  biaya, sulit  bagi  mereka  untuk  mendapatkan akses layanan kesehatan yang benar-benar bebas biaya dari rumah sakit. Untuk itu, pada tahun 2001, Dompet Dhuafa  mendirikan  Layanan  Kesehatan Cuma-Cuma  (LKC)  di  Ciputat,  untuk memberikan  akses  layanan  kesehatan yang layak dan optimal secara gratis bagi kaum  dhuafa  (masyarakat  miskin).  Saat ini lebih dari 504.438 kaum dhuafa telah terlayani, baik oleh LKC secara langsung maupun program-program kesehatan yang diselenggarakan  di  luar  gedung  LKC. Jumlah  anggota  LKC  sejak  tahun  2001 sampai dengan 2011 adalah 16.009 Kepala Keluarga (KK).
Untuk  mengimplementasikan  visi dan  misinya,  LKC  menjalankan  berbagai macam  program  unggulan  yang  strategis, efektif,  efisien,  dan  terukur.  Hal  ini didukung  dengan  pengelolaan  lembaga yang  akuntabel  dan  profesional,  serta terfokus pada pelayanan sosial yang bersifat nirlaba. LKC terus tumbuh dan mendapat kepercayaan tinggi dari para donatur.
1 “ Making The New Indonesia ,” Work For The Poor , World Bank Jakarta, November 2006.
LKC membagi programnya dalam dua pendekatan.  Pendekatan  pertama  adalah Direct  Program .  Program  ini  bersifat langsung,  dimana  aksi  yang  dilakukan oleh LKC akan dirasakan seketika itu juga oleh  para  penerima  manfaat.  Pendekatan yang  kedua  adalah IndirectProgram , dimana  LKC  berupaya  meningkatkan kualitas  pelayanannya  kepada  para penerima  manfaat  melalui  peningkatan soft  skill .  Dari  sini  diharapkan,  kualitas dan  profesionalisme  pelaksana  program (SDM)  menjadi  lebih  baik.  Selain  itu, dalam indirectprogram tercakup  pula pengembangan  dan  pembangunan  fisik sarana kesehatan.
Secara garis besar, berikut penjabaran program  kegiatan  LKC.Untuk  menjaga amanah para donatur, LKC menggunakan sistem keanggotaan, dimana calon pasien mendaftar dan diverifikasi oleh penyurvei. Jika sesuai dengan kriteria dhuafa, maka anggota (member )  berhak  mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis selama 1 tahun. Dan dapat diperpanjang 1 tahun kemudian dengan proses survei ulang. Saat  ini  LKC  melaksanakan  6 Pelayanan Kesehatan yaitu: 1) promotif, 2) preventif, 3) kuratif melalui  pengobatan di LKC dan Rumah Sehat Terpadu (RST), 4) rehabilitatif, 5) advokasi, dan 6) kemitraan. Salah  satu  contoh  yang  sudah  dilakukan adalah  dalam  kasus  Gizi  Buruk  di  daerah Banten dan kampanye pentingnya Air Susu Ibu  (ASI)  dan  Pemberdayaan  Kesehatan Masyarakat.
Program–program LKC secara detail adalah sebagai berikut :
Klinik  LKC  24  jam/LKC  Cabang/ 1. Gerai  Sehat,terdiri  dari  layananan rawat jalan, rawat inap, dan persalinan normal; Penunjang  Medis,  terdiri  dari 2. laboratorium, radiologi dan fisioterapi;
Rujukan pasien ke RS yang memiliki 3. fasilitas lengkap; Aksi Layan Sehat, berupa pelayanan 4. kesehatan  keliling  yang  menjangkau pasien-pasien  di  daerah  miskin, kumuh,  karena    akses  pelayanan kesehatan yang sulit terjangkau; Khitanan Massal yang dilakukan untuk 5. anak-anak usia sekolah, terutama pada liburan  sekolah.  Cakupan  Wilayah: Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang, dan Bekasi; Pos  Sehat,  yaitulayanan  kesehatan 6. berbasis  masjid  melalui  pemberdayaan masyarakat  sebagai  kader  dengan praktik seminggu 2 kali, durasi 2-3 jam bertujuan  untuk  membantu  masyarakat dhuafa  sekitarnya  dalam  mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara gratis. LKC  mempunyai  28  Pos  Sehat  Mitra yang tersebar di 4 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY),  dengan  masing- masing Pos Sehat mempunyai anggota 250 KK = 1.250 Jiwa. Sigap  Bencana,yaitu  pelayanan 7. kesehatan  di  daerah  bencana  seperti pada peristiwa tsunami Aceh, gempa DIY,  tsunami  Mentawai,  gempa Padang,  bencana  Gunung  Merapi DIY, bencana Wasior Papua, bencana Gunung  Sinabung  Sumatera  Utara, dan lain lain; Tuberculosis
8. (TB) Center ,  yakni pelayanan  pasien  TB  menggunakan strategi  DOTS.  Jumlah  kunjungan dari  bulan  Agustus  2010–Mei  2011 sebanyak  1702  pasien  dengan  angka kesembuhan mencapai 80%;
Positive  Deviance 9. ,  yaitu  sebuah program inovasi yang bertujuan untuk merehabilitasi  balita  gizi  kurang menggunakan  kekuatan  dan  sumber daya lokal;
Mohammad Mulyadi, Organisasi Masyarakat (Ormas) Dompet Dhuafa
Diabetes  Melitus  (DM)  Center 10. ,yaitu pelayanan  DM  secara  holistis,  mulai dari  pemeriksaan  gula  darah  rutin, pengobatan, terapi gizi medik, olahraga (senam  dan  senam  kaki),  edukasi pasien.  DM Center buka  setiap  hari Selasa dan Kamis (Senam DM: 2 kali sebulan,  Senam  Kaki  &  penyuluhan: seminggu sekali); Pojok Laktasi, yaitu pelayanan terpadu 11. meliputi  kegiatan  konseling  menyusui, dari prapersalinan sampai usia 2 tahun, pendidikan  dan  pelatihan  (diklat) manajemen laktasi, perawatan bayi berat lahir rendah dengan metode kanguru dan membentuk komunitas pendukung ASI di masyarakat; Usaha  Kesehatan  Gigi  Sekolah 12. (UKGS),  yaitu  pendidikan  dan pelatihan  kesehatan  gigi  di  sekolah- sekolah  Sekolah  Dasar  (SD)/ Madrasah  Tsanawiyah  (MT).  Untuk sementara  ini  baru  dilakukan  di wilayah  Tangerang  Selatan  dan Bogor; Promotif  dan  preventif    berupa 13. penyuluhan seputar materi tentang: TB, Hipertensi,  Kencing  manis/DM,  ASI, demam berdarah, pola hidup bersih dan sehat. Dalam  perjalanannya,  di  tahun 2007,  Dompet  Dhuafa  bekerjasama dengan  Masjid  Agung  Sunda  Kelapa mendirikan  Rumah  Sehat  Sunda  Kelapa, dan  sampai  dengan  sekarang  tercatat 200.000 kaum dhuafa telah mendapatkan layanan  secara  cuma-cuma.  Dan  untuk lebih  meningkatkan  kualitas  layanan kesehatan  kepada  kaum  dhuafa,  Dompet Dhuafa  di  tahun  2011  mendirikan  RST Zona Madina. RST ini berada ditas lahan wakaf  seluas  7.803  m 2 di  Desa  Jampang Kecamatan  Kemang,  Bogor  Jawa  Barat. RST mengandung pengertian rumah yang
memberikan  pelayanan  kesehatan  bagi masyarakat  yang  membutuhkan,  dengan mengutamakan suasana lingkungan sehat, nuansa  Islami  dan  mengoptimalkan  doa untuk kesembuhan para pasiennya. Layanan yang diberikan kepada pasien adalah  dengan  pendekatan  kehangatan keluarga,  kecepatan  layanan,  kecepatan profesional dengan sentuhan hati. Dari sini diharapkan  lahir  model  layanan  kesehatan yang semua dananya dibiayai oleh dana zakat, infak/sedekah,  dan  wakaf.  Tujuan  utama pembangunan  RST  adalah  meningkatkan jumlah  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat  miskin,  mengintegrasikan seluruh  layanan  kesehatan  kedalam  satu manajemen RST, mengurangi biaya rujukan pasien  ke  RS  milik  pemerintah,  serta membangun paradigma pelayanan kesehatan profesional nonprofit. Kebutuhan dana pembangunan RST  yang  mencapai  kurang  lebih  Rp25 miliar  diharapkan  dapat  diperoleh dengan  mengoptimalkan  potensi  wakaf masyarakat  baik  individu  maupun kelembagaan. Ini saatnya Dompet Dhuafa kembali  membuktikan  bahwa  zakat  dan wakaf  dapat  dijadikan  instrumen  dalam mengurangi kemiskinan, serta melakukan transformasi  gerakan  sosial  menuju pengelolaan wakaf yang profesional.
Peran  Ormas  Dompet  Dhuafa  dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar  (UUD)  1945  Negara  Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa  dan  memajukan  kesejahteraan umum,  maka  untuk  memenuhi  amanat tersebut  pemerintah  bertanggung  jawab menyelenggarakan  pendidikan,  dalam rangka  memenuhi  hak  dasar  setiap  warga negara  untuk  memperoleh  layanan pendidikan yang berkualitas.
Disadari sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam pembangunan  nasional.  Pendidikan  yang berkualitas dapat mengantarkan Indonesia menjadi  bangsa  yang  modern,  maju, makmur,  dan  sejahtera,  yang  tercermin pada keunggulan dan kemampuan bersaing dengan  bangsa-bangsa  lain  di  dunia. Untuk itu, pemerintah telah menempatkan pendidikan  sebagai  salah  satu  prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan  pendidikan  sangat  penting karena  memberi  kontribusi  signifikan pada  upaya  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  dan  menjadi  landasan  yang kuat  dalam  menghadapi  era  global  yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat.
Untuk  meningkatkan  pembangunan suatu bangsa diperlukan sebuah programyang terencana  di  bidang  pendidikan.  Hal  ini membutuhkan  adanya  persentase  penduduk dengan  tingkat  pendidikan  yang  memadai untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi dan  sosial  yang  cepat.  Program  pendidikan dasar  sembilan  tahun  merupakan  salah satu  upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan program  itu,  serta  membekali  anak  didik dengan  keterampilan  dan  pengetahuan dasar  untuk  dapat:  melanjutkan  ke  jenjang pendidikan yang lebih tinggi; menjadi bekal menjalani  kehidupan  dalam  masyarakat; membuat pilihan-pilihan dan memanfaatkan produk-produk  berteknologi  tinggi;  serta mengadakan interaksi.
Sehubungan dengan hal itu, pemerintah telah berupaya memberi layanan pendidikan bagi  segenap  anak  bangsa,  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  taraf  pendidikan penduduk Indonesia, termasuk pelaksanaan Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  Sembilan Tahun. Selama ini, pembangunan pendidikan nasional telah menunjukan hasil positif yang
terlihat  dari  pencapaian  angka  partisipasi pendidikan  pada  semua  jenjang.  Namun realitas  pendidikan  di  beberapa  daerah tertinggal seperti Papua masih menunjukkan kecenderungan bertambahnya angka penduduk  buta  huruf  (Sumber:  BPS-RI,
Susenas 2003-2010).
Berdasarkan  realita  yang  ada,  maka saat  ini  dibutuhkan  segenap  komponen bangsa  untuk  ikut  peduli  terhadap kondisi pendidikan yang cukup tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga lainnya.  Saat  ini  Dompet  Dhuafa  sedang melakukan program mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan sejak usia dini, terutama  untuk  menyiapkan  setiap  anak agar  dapat  menempuh  pendidikan  dasar secara lebih baik. Program pengembangan anak-anak  usia  dini  dilakukan  melalui lembaga pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini  (PAUD),  misalnya:  Taman  Kanak- kanak  (TK), Raudhatul  Athfal , Bustanul Athfal ,  TK Al-Qur’an,  Tempat  Penitipan Anak  (TPA),  dan  kelompok  bermain. Peran lembaga PAUD ini sangat strategis, karena  menurut  berbagai  studi,  anak- anak  yang  mengikuti  PAUD  berpotensi untuk mencapai prestasi lebih tinggi pada jenjang pendidikan dasar.
Pada  pendidikan  dasar,  keberhasilan program  pendidikan  terutama  program wajib  belajar  enam  tahun  dan  sembilan tahun secara umum dapat dievaluasi dari perkembangan  jumlah  murid  ditingkat SD dan SMP. Selain itu Dompet Dhuafa bersama  Yayasan  Lembaga  Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) juga menggagas  kerjasama  program  “Donasi Anak  Indonesia,”  yang  bertujuan  untuk menggalang dana bagi anak-anak kurang mampu  yang  rawan  putus  sekolah  di Indonesia.
Program  Donasi  Anak  Indonesia merupakan kolaborasi program
Mohammad Mulyadi, Organisasi Masyarakat (Ormas) Dompet Dhuafa
penggalangan  dana  untuk  membantu pendidikan anak-anak Indonesia, di mana terdapat 1 juta lebih anak yang rawan putus sekolah. Program Donasi Anak Indonesia memiliki  tujuan  untuk  mengurangi jumlah  anak-anak  rawan  putus  sekolah yang tersebar di seluruh wilayah pelosok mulai dari daerah kumuh perkotaan, desa, kaki pegunungan, daerah tepi pantai, dan pulau-pulau terpencil. Untuk itu, Dompet Dhuafa  bersama  GNOTA  mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program ini dengan menyisihkan sebagian hartanya demi  mewujudkan  cita-cita  anak  bangsa yang  saat  ini  tidak  bisa  sekolah  karena keterbatasan biaya. Donasi yang dihimpun ini nantinya akan disalurkan untuk berbagai program pendidikan anak-anak Indonesia seperti:  pengadaan  alat  belajar,  bantuan sekolah, pendampingan, pelatihan guru di daerah terpencil, dan lain-lain.
Di  tingkat  perguruan  tinggi,  Divisi Pendidikan Dompet Dhuafa mengusahakan agar pemuda sebagai elemen kebangkitan bangsa dapat mengikuti pendidikan tinggi dengan  baik.    Karenanya  pendidikan pemuda dan mahasiswa harus memperoleh perhatian  khusus  untuk  meningkatkan kualitas  suatu  bangsa.  Divisi  Pendidikan Dompet  Dhuafa  berkhidmat  pada peningkatan  kualitas  manusia  melalui pendidikan.  Berbagai  pengalaman  dalam mengelola  beasiswa  investasi  SDM  plus pemberdayaan,  mengantarkannya  untuk memperhatikan  para  aktivis  mahasiswa yang penuh dengan semangat, idealisme, dan  potensi  untuk  perbaikan  suatu bangsa. Padatnya aktivitas akademis dan  nonakademis,  ditambah  dengan rongrongan untuk lebih realistis, membuat aktivis  cenderung  untuk  tidak  seimbang dan  tergadai  idealismenya.  Padahal idealisme tersebut yang membuat mereka
terus berjuang, berkontribusi, dan menebar kemanfaatannya.  Bangsa  indonesia,  ke depannya  membutuhkan  pemimpin  yang berani, cerdas, aktif, dan punya integritas untuk melayani masyarakat. Sesungguhnya para  aktivis  mahasiswa  memiliki  semua modalnya, tinggal bagaimana sistem dapat mendukungnya.  Beasiswa  Aktivis  pun bersumbangsih  untukmendukunglahirnya pemimpin  masa  depan  yang  peduli terhadap permasalahan masyarakat dan  terus  berupaya  untuk  berkontribusi menjadi solusi bagi kompleksnya problem bangsa.  Beasiswa  Aktivis  merupakan investasi  SDM yang dipersiapkan untuk mengelola  biaya  pendidikan,  pembinaan, dan  pelatihan,  serta  pendampingan  bagi aktivis mahasiswa.
Simpulan Banyak Ormas yang melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, namun masih belum  mampu  menunjukkan  hasil  yang signifikan dalam mengatasi permasalahan kesehatan  dan  pendidikan  di  Indonesia. Ormas yang ada saat ini cenderung tidak mengakar  dan  tidak  representatif.  Di samping itu, ditengarai pula bahwa dalam beberapa  hal,  Ormaslebih  berorientasi pada  kepentingan  pihak  luar  masyarakat atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan mereka  kurang  memiliki  komitmen dan  kepedulian  pada  masyarakat  di wilayahnya.
Kondisi Ormas yang tidak mengakar, tidak  representatif,  dan  tidak  dapat dipercaya  tersebut,  pada  umumnya tumbuh  subur  dalam  situasi  perilaku/ sikap  masyarakat  yang  belum  berdaya. Ketidakberdayaan  masyarakat  dalam menyikapi  dan  menghadapi  situasi  yang ada  di  lingkungannya,  pada  akhirnya mendorong  sikap  skeptisme,  masa
bodoh,  tidak  peduli,  tidak  percaya  diri, mengandalkan  bantuan  pihak  luar  untuk mengatasi  masalahnya,  tidak  mandiri, serta  memudarnya  orientasi  moral dan  nilai-nilai  luhur  dalam  kehidupan bermasyarakat, yaitu terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran.
Peran  Ormas  dibutuhkan  dalam membangun lembaga masyarakat yang benar- benar  mampu  menjadi  wadah  perjuangan kaum  ekonomi  lemahyang  mandiri,  serta berkelanjutan  dalam  menyuarakan  aspirasi dan  kebutuhan  mereka.  Selain  itu  juga mampu  memengaruhi  proses  pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, agar lebih berorientasi ke  masyarakat  miskin  ( pro  poor )  dan mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik ( good  governance ),  baik  ditinjau  dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman. Gambaran Ormas seperti dimaksud di atas  hanya  akan  tercapai  jika  orang-orang yang  terlibat  dalam  kepengurusan  Ormas merupakan kumpulan dari orang-orang yang peduli,  memiliki  komitmen  kuat,  ikhlas, jujur, dan rela berkorban, untuk kepentingan masyarakat,  bukan  untuk  mengambil keuntungan  bagi  kepentingan  pribadi atau  kelompoknya.  Hal  ini  bukan  suatu pekerjaan yang mudah, karena upaya-upaya membangun  kepedulian,  kerelawanan,  dan komitmen, pada dasarnya terkait erat dengan proses perubahan perilaku masyarakat. Kurangnya akses layanan kesehatan dan asuransi  yang  dapat  membantu  menutupi biaya  pelayanan  kesehatan,  memengaruhi kemampuan  dari  banyak  individu  dengan pendapatan rendah untuk menjaga kesehatan mereka. Kondisi kehidupan sehari-hari dari kaum dhuafa, misalnya keberadaan mereka dalam  lingkungan  yang  berbahaya  dan kondisi  pekerjaan  (contohnya,  kekerasan lingkungan  dan  polusi)  atau  resiko
pemecatan,  pekerjaan  yang  penuh  tekanan tetapi  hanya  menawarkan  sedikit  imbalan, juga  membawa  dampak  bagi  kesehatan mereka.
Rendahnya  tingkat  kualitas  hidup akibat  minimnya  fasilitas  dasar,  buruknya mutu  SDM,  etos  kerja  yang  lemah  dan sulit  berkembang,  terbatasnya  kemampuan mencari  pekerjaan  yang  layak,  rendahnya kemampuan menabung, sulitnya mengakses sumber-sumber permodalan, adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat miskin dan tertinggal. Masalah- masalah tersebut merupakan sebuah hubungan sebab dan akibat yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, jika ingin sebuah perubahan ke  arah  yang  lebih  baik  maka  diperlukan peran  dari  pihak  eksternal  untuk  membuka lingkaran  tersebut.  Dorongan  perubahan yang  datang  dari  pihak  eksternal  berfungsi untuk  memutuskan  ”rantai  kemiskinan” sehingga membentuk siklus baru yang lebih baik.  Keterlibatan  pihak  eksternal  bersifat menstimulasi  berbagai  faktor  kunci  yang penting  dan  strategis,  agar  bergerak  lebih cepat  dan  terarah  dalam  melakukan  proses perubahan.
Saran Ormas memegang peran penting dan strategis dalam melakukan pemberdayaan ( empowering ),  untuk  meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat miskin dan  tertinggal  dalam  mengorganisir diri.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah masyarakat    secara  mandiri  mampu melaksanakan  program  peningkatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan hidup. Pola  pemberdayaan  masyarakat  yang terkonsep,  sistematis,  terukur,  dan  tepat sasaran  merupakan  upaya  yang  tepat dan  efektif  mendorong  kemandirian masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya.
Inisiatif  dan  keterlibatan  dari  Ormas yang  memiliki  kemampuan,  pengetahuan, akses  terhadap  sumber-sumber  informasi, dan pendanaan, merupakan upaya terobosan untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan dan  ketertinggalan.  Selain  itu  juga  dapat mendorong  kemampuan  masyarakat  agar tidak  mengalami  ketergantungan  pada pemerintah dan pihak lain dalam menentukan perencanaan  hidupnya.  Komitmen  dan semangat  kebersamaan  tersebut  saat  ini dapat  dilakukan  melalui  berbagai  program pengembangan  masyarakat  ( community development) ,  yang  merupakan  kerja sama  pemerintah  dengan  Ormas-ormas  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bappenas. 2000. Dokumen Agenda Penanggulangan  Kemiskinan  Struktural . Jakarta.
Hadiwiguno, Soetatwo, Agus Pakpahan. 1995. Identifikasi  Wilayah Miskin di Indonesia . Jakarta: Prisma.
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.  2005. Buku  panduan  “Kebijakan Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan”. Jakarta.
Korten, David C. 2001. Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela Dan Agenda Global . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kuncoro,  Mudrajad.  2000. Otonomi  dan Pembangunan  Daerah,  Reformasi, Perencanaan,  Strategi  dan  Peluang. Jakarta: Erlangga.
Mulyo,  Sumedi  Andono.  2005. Strategi Nasional  Penanggulangan  Kemiskinan . Jakarta: Bappenas.
Nugroho,  Heru.  2001. Negara,  Pasar,  dan Keadilan  Sosial. Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Sriharini.  2007. Strategi  Pemberdayaan Masyarakat  Miskin .  Yogyakarta:  PT. LkiS Pelangi Aksara.
Suhartini, Rr., A. Halim, Imam Khambali, Abd. Basyid. 2005. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. Suharto,  Edi.  2005. Membangun  Masyarakat
Memberdayakan Rakyat . Bandung: Refika Aditama.
Sumodiningrat,  Gunawan.  2003. Kebijakan Penanggulangan  Kemiskinan  Indonesia
Agenda  Kini  dan  ke  Depan .  Jakarta: Bappenas. Suparjan  dan  Hempri  Suyatno.  2003. Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan  sampai  Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media. Supriatna, Tjahya. 2000. Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan . Bandung: Humaniora Utama Press. Tjokrowinoto,  Moeljarto.  1993. Politik
Pembangunan:  Sebuah  Analisis  Konsep
Arah dan Strategi . Yogyakarta: PT. Tiara
Wacana.