## Good  Governance  dalam  Pemerintah  Daerah

## NOVERMAN DUADJI
Administrasi  Negara  FISIP  Universitas  Lampung,  Jl.  Sumantri  Brojonegoro  No.1 Bandar  Lampung  35144 e-mail:  novermanduadji@yahoo.co.id
Abstract.  The Governance  is  the frame  to reform  the  government ideology,  paradigm, culture  and  management.  Such  as  a  response  action  from  the  government  that  have made  some  policies  as  legal  formal  action.  For  reaching  the  good  governance  and  the government highest performance, so tree of governance principal: accountability, trans- parency  and  participation  must  operate  better  by  the  real  action  that  called  the  revi- talization.  It  is  injection  the  good  governance  values  to  public  business  that  has  a legal  formal  policy.

## Keyword:  Governance,  Government  Performance,  Accountabillity
Abstrak.    Governance  merupakan  kerangka  konsep  untuk  membenahi  ideologi, paradigma,  kultur  dan  manajemen  kepemerintahan  agar  memiliki  kinerja  tinggi. Merespon  hal  ini,  Pemerintah  telah    mengeluarkan  beberapa  kebijakan  sebagai landasan  legal  formal,  mulai  dari  Kebijakan  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  sampai dengan  Kebijakan  Anggaran  Berbasis  Kinerja.    Dalam  rangka  mencapai  good  gover- nance,  guna  menuju  kinerja  pemerintahan  yang  tinggi,  maka  3  pilar  good  gover- nance:  akuntabilitas  (accountability),  transparansi  (transparency),    dan    partisipasi (participation)  haruslah  diimplementasikan  dengan  baik  melalui  tindakan  nyata  dalam bentuk  revitalisasi,  yaitu  penginjeksian  nilai-nilai  good  governance  dalam  praktek- praktek  penyelenggaraan  urusan  publik  dengan  landasan  legal  formal.
Kata  Kunci:  Tata  Kelola,  Kinerja  Pemerintah,  Akuntabilitas

## Pendahuluan
Governance  merupakan  kerangka  konsep ‘filosofis’,  ‘teoritis’  dan  ‘analitis’  yang  sangat berguna  sebagai  landasan  untuk  membenahi idiologi,  paradigma,  kultur  dan  manajemen kepemerintahan (manajemen publik). Konsep gov- ernance  ini  bukan  hanya  ditujukan  sebatas orientasi  internal  organisatoris,  melainkan  juga pada  aspek  eksternal,  output,  outcome  dan  im- pact, yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berk eadila n  dan  adil  be rkemak muran  bagi ra ky atny a se ba ga i pa ra me te r da ri penyelenggaraan  pemerintahan  yang  memiliki kinerja tinggi. Disamping itu pula gagasan ini tentu juga  bersinggungan  dengan  keinginan  untuk meningkatkan  daya  saing  dan  inovasi  aparatur publik  baik  di  tingkat  lokal,  nasional  maupun  di tingkat global.
Tulisa n  ini  m erupa ka n  ref le ksi  f ak ta (persoalan) problem implementasi kebijakan good governance  pada  level  Pemerintah  Daerah  dan akan mencoba memberikan gagasan tentang solusi menuju  good  governance  melalui  penerapan prinsip-prinsip  good  governance.  Adapun  yang menjadi obyek penelitian adalah APBD Kabupaten
Lahat yang ditelaah dari sisi postur dan alokasinya. Adapun  yang  menjadi  dasar  pertimbangan pemilihan lokasi penelitian adalah: (1) Kabupaten Lahat  sebagai  Kabupaten  Induk  yang  sudah dimekarkan menjadi 3 Daerah Otonom Baru (OTB) sehingga peneliti menduga pengelolaan APBD-nya sudah relatif baik; (2)  Sebagai Kabupaten Induk, geliat  ekonomi  dan  pemberdayaan  masyarakat Kabupaten Lahat bukan dampak langsung dari pro- gram  layanan  publik  dan  pembangunan  yang didanai oleh APBD, tetapi terdorong oleh pesatnya kawasan  industri pertambangan  dan  perkebunan melalui  dana-dana  CSR  dan  kemitraan.  Tujuan penelitian  adalah  untuk  menemukan  postur  dan performa  alokasi  APBD  Kabupaten  Lahat  serta merumuskan  konsep  penyempurnaannya.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka artikel ini mengetengahkan bentuk analisis dengan menggunakan metode penelusuran dan pengkajian pustaka  (studi  pustaka),  baik  tentang  dokumen kebijakan operasional maupun mengenai landasan konsep dan  teori dari beberapa sumber referensi serta  diikuti  dengan  wawancara  dengan  satker terkait  sebagai  informan  dan  dijadikan  landasan cross-check  atas  dokumen-dokumen.
Pada bagian ini akan diketengahkan tentang
proble m  im plem enta si  go ve rna nce  da la m pemerintah  daerah berdasarkan  telaah kebijakan sebagai  landasan  legal  formal  dan  kebijakan operasional.
Bila ditinjau secara substantif konseptual UU No. 22 tahun 1999 yang direvisi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa hal mendasar dari nilai-nilai konseptual yang ingin diterapkan dan sekaligus ingin dicapai  oleh kedua pa ke t  ke bija ka n  itu.  Dwiya nto  (2 00 3:25 ) mengemukakan  “nilai-nilai  konseptual  itu  terdiri dari:  (1)  merubah  nilai-nilai  otokratis  sentralistis dan hirarkis menjadi domokratis desentralistis yang fungsional  dalam  penyelenggaraan  dan  interaksi antar lembaga kepemerintahan; (2) meretas nilai birokratis  feodalistis  sebagai  warisan  negara administrasi  kearah  tumbuh-kembangnya  nilai administrasi partisipatif, responsif dan adaptif akan kepentingan  masyarakat;  (3)  mengganti  nilai konsumtif  dan menghambur-hamburkan anggaran kearah pertimbangan prioritas dan jiwa wirausaha (entrepreneurship);  (4)  merubah  perilaku  aktor kepemerintahan yang berjiwa ingin mendapatkan pelayanan  menjadi  abdi,  pelayan  dan  fasilitator masyarakat;  (5)  merubah  ketergantungan  akan sumber daya dari pusat dengan mengembangkan otonom i  (k em andirian),  k eberda ya an  dan ke se ta ra an y ang be rtanggungjaw ab (akuntabilitas);  dan  (6)  menumbuhkembangkan dan  tegaknya  prinsip  check  and  balance,  equity dan equality antar komponen governance.
Upay a me re spon dan s ek aligus memanfaatkan  konsep  tersebut  diatas,  maka kehadiran UU No. 22 tahun 1999 yang direvisi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya  dalam  praktek  penyelenggaraan pemerintahan  lokal  (Kabupaten/Kota)  mulai memaksimalkan  peran  dan  bahkan  berlomba- lomba  untuk  menjadi  pionir  perencana  dan distribusi  dana  APBD  kearah  implementasi  nilai- nilai kepemerintahan yang berjiwa wirausaha (en-
trepre ne urship gov erna nce) se ba ga i pengejawantahan  good  governance.  Namun sangat  disayangkan,  apabila  dicermati  pada aras implementatif, kondisi manajemen pemerintah dan penyelenggaraan  birokrasi  publik  masih  banyak ke le ma ha nnya .  Pe ne ta pa n  ke disiplinan, penghematan,  budaya  kerja,  kualitas  pelayanan, netralitas  birokrasi,  sampai  dengan  penerbitan be rbagai  peraturan  perunda ng-undanga n pe nduk ung  atau  denga n  ka ta   lain  as pe k restrukturisasi  dan  revitalisasi  masih  kental memperlihatkan  wajah  buramnya.  Peningkatan kualitas  kinerja  aparatur  dan  pelayanan  publik ma sih  ja uh  dari  ha ra pa n  da n  ke ingina n masyarakat, pemborosan yang masih juga belum dapat  diperbaiki,  korupsi  yang  masih  merajalela, tarikan  kuat  yang  dilakukan  oleh  pejabat  politik terhadap pejabat birokrasi, merupakan citra yang menggangu  kinerja  birokrasi  pemerintah.
Uraian  diatas  memiliki  keterkaitan  dengan penjelasan  dari  Surkati  (2012)  dengan  topik Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan  Peningkatan Kerjasama  Antar Daerah yang menyatakan bahwa “otonomi daerah dalam  Peraturan  Perundang-undangan  dari  segi penyelenggaraan pemerintahannya tidak terlepas dengan  proses  penerapan  Azas  Desentralisasi, Azas  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan (Medebewind). Undang-Undang dasar 1945 pasal 18,  18  A  dan  B,  dimana  pembagian  daerah  ini diberikan  hak  otonomi  untuk  mengurusi  rumah tangganya  sendiri.  Pembagian  daerah  akan be rkaitan  dengan  geo graf i  dan  pote nsi  di wilayahnya masing-masing yang tidak berimbang. Penerapan  azas  otonomi  daerah  dalam  rangka menjaga  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia antara  pemerintahan  pusat  dan  pemerintahan daerah.  Oleh  karena  itu  persoalannya  adalah bagaimana penerapan azas otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kerjasama antar daerah  secara  nasional  dengan  kondisi  potensi
No Tahun Alokasi  (Proporsi) APBD Anggaran  Rutin Anggar an  Layanan  Publik & Belanja Pegawai (%) dan  Pembangunan(%) 1 2009 8 0 2 0 2 2010 7 5 2 5 3 2011 7 0 3 0 4 2012
7 0
3 0
Tabel 1
Alokasi (Proporsi) APBD Kabupaten Lahat Tahun 2009-2012
Sumber: Dokumen APBD Kabupaten Lahat Tahun 2009-2012
wilayah  yang  tidak  berimbang  seperti  keadaan geografi dan sumber daya manusianya”.
Mengacu  pada  uraian  Surkati  (2012) tersebut diatas, maka sesungguhnya yang menjadi titik  tekan  adalah  perbaikan  dan  peningkatan kualitas pengelolaan anggaran instansi pemerintah atau yang lazim dikenal dengan istilah pengelolaan anggaran  berbasis  kinerja  (performance  budget- ing).    Artinya  setiap  perencanaan  pengalokasian (distribusi)  anggaran  harus  disesuaikan  dengan skala  prioritas  untuk  pencapaian  tujuan,  yaitu peningkatan  dan  percepatan  kesejahteraan masyarakat.  Postur  performance  budgeting  ini tampak  jelas  pada  persentase  alokasi  anggaran (APBD) harus lebih besar proporsinya bagi upaya pembiayaan layanan publik dan pembangunan bagi masyarakat  di  daerah.  Namun  sayangnya  dalam praktek  penganggaran  (alokasi  APBD)  pada kebanyakan propinsi, kabupaten dan kota di Indo- nesia masih lebih besar proporsi belanja rutin dan belanja  pegawai  ketimbang  alokasi  dana  untuk layanan publik dan pembangunan masyarakat.
Sehubungan  dengan  tulisan  ini  menyoroti APBD Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk  memberikan gambaran singkat akan disajikan proporsi  alokasi APBD  Kabupaten Lahat seperti terlihat pada Tabel 1.
Kendati  hampir  semua  satker  anggaran (Dinas dan Badan) Kabupaten Lahat menjelaskan kepada  peneliti  bahwa  APBD  sudah  disusun berdasarkan kinerja dinas dan badan serta secara langsung menyentuh kebutuhan layanan publik dan pe mbanguna n,  nam un  da ri  Tabel  1   dapat dijela ska n  ba hwa   alo kasi  (propo rsi)  AP BD Kabupaten Lahat belum disusun berdasarkan per- formance  budgeting  (anggaran  berbasis  kinerja) dimana masih didapati persentease anggaran ru- tin  dan  belanja  pegawai  masih  lebih  besar ke timbang  anggaran  lay anan  publik  da n pembangunan.  Bahkan  jika  ditelusuri  lebih seksama  usulan-usulan  program  yang  diajukan
masing-masing dinas dan badan masih berlomba- lo mba  ke pa da   penge ja ra n  ta rget  interna l organisasi (kepentingan dan kebutuhan dinas dan badan).  Hal  ini  mengindikasikan  anggaran  yang disusun  be lum  ma mpu  se ca ra   o ptim al dimanfaatkan  bagi  pemberdayaan  ekonomi  dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perspektif demikian juga berkaitan dengan nilai teologi seperti statemen Muhardi (2005) dengan topik ‘paradigma boros dalam kegiatan ekonomi’ yang menyatakan bahwa  “Kegiatan  ekonomi  (economic  activity) sesungguhnya  sudah  ada  semenjak  kehadiran manusia di muka bumi ini. Demikian pula dengan aktivitas ekonomi tersebut akan terus berlangsung selama  manusia  di  muka  bumi  ini  ada.  Dalam ra ngka   m em enuhi  ke butuha n  hidup  atau ekonominya  tersebut,  manusia  atau  sebuah keluarga  dihadapkan  pada  berbagai  pilihan  atau alte rnatif   tinda ka n  da n  ca ra -cara  ya ng ditempuhnya. Tindakan dan cara yang bagaimana yang akan diambilnya akan sangat ditentukan dan dipengaruhi  oleh  sejauhmana  nilai-nilai  yang diyakini seseorang tertanam dalam dirinya. Sikap berlebih-lebihan  dalam  memenuhi  kebutuhan hidup  bukanlah  tindakan  yang  baik,  karena  cara tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi yang benar dan juga syariah Islam. Agama Islam telah mengajarkan  bagaimana  memenuhi  kebutuhan ekonomi secara  seimbang atau  layak, dalam  arti tidak  berlebih-lebihan  (is raf )”.  Kutipan  ini mempertegas  bahwa  paradigma  pengelolaan anggaran (APBD) masih  terkontaminasi  nilai-nilai pemborosan, belum mengarah pada efektifitas dan efisiensi pengelolaan APBD yang semestinya perlu dilandasi nilai moral dan etika aparatur publiknya dalam  kerangka  akhir  akuntabilitas  publik,  baik pada domain akuntabilitas organisasi maupun pada ranah akuntabilitas kepada rakyat sebagai subyek layanan publik dan pembangunan itu sendiri.
Dalam penyelenggaraan layanan publik dan pembangunan  di  Kabupaten  Lahat  ternyata  ada
Tabel 2
Rasio Alokasi (Proporsi) APBD Kabupaten Lahat dengan Dana CSR untuk Layanan Publik
dan Pembangunan Tahun 2009-2012 No Tahun Rasio APBD untuk Anggaran CSR untuk Layanan Layanan Publik  dan  Pembangunan  (%)       Publik dan Pembangunan (%) 1 2009 95 5 2 2010 90 10 3 2011 80 20 4 2012 50 50
Sumber: Laporan Bappeda Kabupaten Lahat Tahun 2009-2012
kontribusi  dana  CSR  dari  industri  pertambangan dan perkebunan  yang cukup  signifikan, baik  dari sisi  jumlah  maupun  peningkatan  rasio  (proporsi) CSR  seperti  terlihat  pada  Tabel  2.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  peningkatan  kualitas layanan publik dan geliat ekonomi (pemberdayaan ekonomi) masyarakat lebih banyak didorong oleh program-program yang didanai oleh CRS industri pertambangan dan perkebunan. Sementara APBD masih  dominan  digunakan  untuk  membiayai kegiatan internal institusi pemerintah (belanja ru- tin dan belanja pegawai).
Untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan kinerja  instansi  pemerintah,  maka  pemerintah mengeluarkan beberapa paket kebijakan sebagai landasan  legal  formal.  Pertama,  terbitnya  Inpres No  7  Tahun  1999  merupakan  salah  satu  upaya pemerintah  untuk  meningkatkan  pelaksanaan pemerintahan (birokrasi publik) yang lebih berdaya guna,  berhasil  guna,  bersih  dan  bertanggung jawab (akuntabel). Kemudian Keputusan Lembaga Administrasi  Negara  Nomor  589/IX/6/Y/99  yang kemudian  disempurnakan  dengan  Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/ 2003  yang  sebagai  landasaran  tentang  perlunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai capaian kinerja (cerminan visi dan misi  organisasi).  Kedua,  difokuskan  melalui pe rbaika n  ma na je me n  ke ua ngan  negara. Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  berupa Instruksi  Presiden  No.  5  Tahun  2004  tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Upaya lainnya untuk  memperkokoh  dan  mendorong  langkah reformasi  manajemen  keuangan  negara,  adalah te la h  disusun  da n  dibe rlak uk anny a  pa ke t perundang-undangan  bidang  keuangan  negara, yaitu:  a)  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara;  b)  Undang-undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara, dan c) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara.  Perubahan mendasar  diterbitkannya  3  (tiga)  paket  Undang- Undang  tersebut  adalah  penerapan  sistem anggaran  berbasis  kinerja  (performance  based budgeting)  dalam  pengelolaan  keuangan  negara dan  juga   termasuk   dida lamny a  mulai  dari pe ne ra pa n pe re ncanaa n kine rja, pertanggungjawaban  dan  pengelolaan  kinerja, evaluasi  kinerja  serta  diberlakukan  pemeriksaan (audit)  kinerja.  Ketiga,  selanjutnya  terbit  pula Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenca naan  Pem bangunan  Nas iona l  ya ng mengatur  dari  aspek  perencanaan,  yang  juga menekankan  manajemen  berbasis  kinerja  dalam setiap  perencanaan  pembangunan  dan  kegiatan dalam lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun  daerah.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah
daerah, juga tidak lepas dari penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut dalam setiap penyusunan rencana   kerja  dan  a ngga ran  seba gaim ana disebutkan dalam Pasal 19 UU No 17 Tahun 2003. Dalam rangka mendukung terwujudnya good gov- erna nce  da la m  pe ny elenggaraa n  ne ga ra , pe ngelolaa n ke ua ngan negara pe rlu diselenggarakan secara profesional, terbuka,  dan bertanggung  jawab  sesuai  dengan  aturan  pokok yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang Dasar  (UUD).  Sesuai  dengan  amanat  Pasal  23C UUD 1945, dalam UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjabarkan aturan pokok yang telah  ditetapkan  dalam  UUD  tersebut  ke  dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah  lama  dikenal  dalam  pengelolaan  keuangan negara,  seperti asas  tahunan, asas  universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas, maupun asas- asas  baru  sebagai  pencerminan  best  practices (penerapan  kaidah-kaidah  yang  baik)  dalam pengelolaan  keuangan  negara,  antara  lain; ak unta bilita s be ro rienta si pada ha sil, profesionalitas,  proporsionalitas,  keterbukaan dalam  penge lola an  k euangan  nega ra,  dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Penerapan anggaran berbasis prestasi/hasil kerja  dimaksudkan  sebagai  upaya  memperbaiki proses penganggaran di sektor publik. Mengingat bahwa  sistem  anggaran  berbasis  prestasi  kerja/ hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam pe ny us unan  renca na   k erja   dan  a ngga ra n kementerian  negara/lembaga/perangkat  daerah, perlu  dilakukan  penyatuan    sistem  akuntabilitas kinerja  dalam  sistem  penganggaran  dengan memperkenalkan  sistem  penyusunan  rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/ perangkat  daerah.  Dengan  penyusunan  rencana kerja  dan  anggaran  kementerian/lembaga/ perangkat  daerah  tersebut  dapat  terpenuhi sekaligus  kebutuhan  akan  anggaran  berbasis prestasi  kinerja  dan  pengukuran  akuntabilitas kinerja  kementerian/lembaga/perangkat  daerah yang bersangkutan. Penerapan anggaran berbasis kinerja  diperlukan  untuk  menegakkan  kinerja organisasi instansi pemerintah, sekaligus sebagai dasar  untuk  meninjau  kembali  program/kegiatan yang tidak berhasil  mencapai target.
Mencermati  hasil  audit  BPKP,  pemeriksaan inspektorat  daerah  maupun  hasil  pengawasan yang dilakukan lembaga legislatif daerah (DPRD), pengalokasian  dana  APBD  Kabupaten  Lahat  dari tahun 2009-2012 tidak diketemukan penyimpangan yang  berarti.  Artinya  secara  legal  formal  tidak diketemukan  indikasi  terjadinya  tindak  pidana (korupsi)  APBD  Kabupaten  Lahat.  Hanya  ada  2 kasus  tindak pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh oknum Kepala Desa yang menggunakan dana Pro-
gram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri  yang  sumber  dananya  dari  dana  sharing Pemerintah Pusat (APBN) dan APBD Kabupaten.
Deskripsi  diatas  hanya  mencerminkan bahwa pengalokasian dana APBD sudah memenuhi prosedur  operasional  baku  (standard  operating procedure)  atau  tidak  menyalahi  tata  cara  dan aturan yang telah ditentukan.  Kendati demikian, jika  ditinjau  dari  konteks  pencapaian  tujuan penyelenggaraan  urusan  layanan  publik  dan pembangunan  bahwa  alokasi  dana  APBD  belum mampu mencapai sasaran off target. Semestinya, orientasi  konseptual  performance  budgeting (anggaran berbasis kinerja) adalah lebih bermuara pada  peningkatan  kualitas  layanan  publik  dan pembangunan,  sehingga  pada  masa  tertentu terjadi akselerasi  dan peningkatan  kesejahteraan masyarakat  yang  bermukim  pada  suatu  wilayah kabupaten  bahkan  menjadi  katalisator  kemajuan ekonomi  dan  pemberdayaan  masyarakat  antar daerah.  Disamping  itu,  penerapan  performance budgeting  (anggaran  k inerja )  pe rlu  juga mempertimbangkan  dimensi  entrepreneurship pemerintah  kabupaten,  yaitu  investasi  yang dikeluarkan dapat menambah jumlah dan sumber pendapatan  baru  bagi  pemerintah  kabupaten, karena anggaran berbasis kinerja itu memiliki arti penting atas keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Sebagaimana diketahui bahwa secara konseptual, “penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja memiliki  keunggulan  tidak  saja  mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas  publik, tetapi juga mendorong pengambilan keputusan dan penyusunan  prioritas  anggaran  yang  lebih  baik, termasuk pengawasan dan pengendalian ke arah outcomes  (World Bank, 1989 dan 1992).
Anggaran  berbasis  kinerja  juga  lebih fleksibel dalam artian dimungkinkannya pergeseran anggaran  dari  satu  jenis  belanja  ke  belanja  lain sepanjang berada dalam lingkup sasaran stratejik yang  sama.  Adanya  fleksibilitas  akan  dapat meningkatkan  keekonomisan  dan  efisiensi. Selanjutnya  adanya  keterkaitan  antara  sasaran stra te jik  de ngan  a lo ka si  dana  ak an  lebih memudahkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ya ng  bersifa t  me ny eluruh,  ba ik   dari  se gi pencapaian sasaran, perumusan dan implementasi program/kegiatan, maupun proses penetapan dan pengendalian  anggaran  dan  analisis  kinerja. Se la njutny a  da la m  ko ntek s  me wujudk an pemerintah  yang kredibel  (high perfoming  govern- ment), penerapan anggaran berbasis kinerja dapat dikategorikan  sebagai  bagian  atau  salah  satu elemen  dari  managing for results   atau   perfor- mance management (World Bank, 1992:35).
Selanjutnya sebagai  pelaksanaan  UU No 1 Tahun  2004,  pemerintah  telah  menerbitkan Peraturan  Pemerintah  No  8  tahun  2006  tentang Pe la po ra n  Ke ua ngan  dan  K inerja   I ns ta ns i
Pe me rintah.  De ngan  a da ny a  PP   terse but, pertanggungjawaban  pelaksanaan  anggaran negara  (APBN/APBD)  tidak  hanya  pada  laporan keuangan saja,  yakni  laporan realisasi anggaran, Neraca,  Laporan  Arus  Kas  dan  catatan  atas La po ra n  Ke ua ngan,  na mun  te rdapat  pula ke wajiban  untuk  menyam paik an  inf orma si mengenai  kinerja  instansi  pemerintah,  yakni prestasi  yang  berhasil  dicapai  oleh  pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Namun demikian perlu ditegaskan pula bahwa  pemahaman  kinerja  instansi  pemerintah tidak dapat semata hanya diukur dari pencapaian atau  penyerapan  penggunaan  anggaran  negara (APBN/APBD). Akan tetapi harus dapat diukur pula prestasi kerja secara keseluruhan dalam suatu unit organisasi  atau  instansi  pemerintah  tersebut khususnya  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsinya.  Dari  penggunaan  anggaran  negara tersebut  harus  memperlihatkan  pula  apakah menunjukkan  tingkat  pencapaian  sasaran  dan tujuan  yang  telah  ditetapkan,  dan  apakah berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
Dalam  Bagian  Penjelasan  atas  PP  No.  8 tersebut diuraikan bahwa pengungkapan informasi tentang  kinerja  ini  adalah  rele van  dengan perubahan  paradigma  penganggaran  pemerintah yang  ditetapkan  dengan  mengidentifikasikan secara jelas keluaran (output)  dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari  setiap program.  Untuk keperluan  tersebut,  perlu  disusun  suatu  sistem akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem  penganggaran,  dan  sistem  akuntansi pemerintahan.  Dari  sisi  pemeriksaan  atau  audit kinerja, maka dengan terbitnya UU No. 15 tahun 2004  membawa  perubahan  sangat  mendasar dalam manajemen keuangan negara, diantaranya adalah  menegaskan  posisi  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal yang akan melakukan  audit  atas  seluruh  penyelenggaraan negara  yang  berimplikasi  pada  pembiayaan  dan anggaran  negara.  P as al  2   dan  pas al  4 , me ny ebutka n  ba hw a  BP K  me la ks anak an pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan  tanggung jawab  keua ngan  negara,  yang  te rdiri  atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang memuat hal-hal:  (a)  Pemeriksaan  Keuangan  adalah pe me riks aa n  atas   laporan  k euanga n;  (b) Pemeriksaan  Kinerja  adalah  pemeriksaan  atas pengelolaan  keuangan  negara  yang  terdiri  atas pemeriksaan  aspek  ekonomi  dan  efisiensi  serta pemeriksaan  aspek  efektivitas;  (c)  Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, misalnya permintaan pihak- pihak berwewenang untuk menindaklanjuti indikasi distorsi  atau  korupsi  anggaran.  Kesemuanya  itu sebagai manifestasi dari Pasal 23E Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang me ngam anatkan  BPK  untuk  me laks anak an pemeriksaan  kinerja  pengelolaan  keuangan negara.  Tujuan  pemeriksaan  ini  adalah  untuk mengidentifikasikan  hal-hal  yang  perlu  menjadi perhatian lembaga perwakilan rakyat (DPR/DRPD). Adapun  untuk  pemerintah,  pemeriksaan  kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah  diselenggarakan  secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. Dengan adanya penegasan mandat untuk  melakukan  pemeriksaan,  maka  instansi pemerintah  dituntut  membuat  pertanggung- jawaban atas seluruh penyelenggaraan kebijakan/ progra m/ke giatan  y ang  be rimplika si  pada penggunaan  keuangan  negara.
Substansi  dari  reformasi  dalam  bidang keuangan  negara  terutama dari  sisi  akuntabilitas atas penggunaan keuangan negara sebagaimana termaktub  dalam UU  No 15  Tahun 2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Ke ua ngan  N egara  me muat  2   (dua)  das ar pertimbangan.  Pertama,  untuk  mendukung kebérhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan negara,  keuangan  negara  wajib  dikelola  secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  rasa keadilan dan kepatutan. Kedua, untuk mewujudkan pengelolaan  keuangan  negara,  perlu  dilakukan pemeriksaan  berdasarkan  standar  pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
Dalam  kaitannya  dengan  budgeting  policy pada  level  pemerintahan  daerah,  penegasan Presiden  tersebut  mengingatkan  pada  beberapa hal  pokok.  Pertama,  perlu  adanya  reformasi manajemen publik untuk mewujudkan good gov- ernance  yang  bercirikan  antara  lain:  bersih, produktif, efisien, tanggap, responsif, terbuka atau transparan,  akuntabel,  dan  harus  lebih  banyak bekerja  daripada  bicara  (do  more  talk  less). Kedua,  melakukan upaya pemberantasan korupsi mulai  sekarang  dimulai  dari  diri  sendiri  dan lingkungan  tem pa t  ke rja  ma sing-m as ing, menghilangkan  niat  dan  kesempatan  untuk me la kuka n  ko rups i  dise rtai  peningk atan kesejahteraan  bagi  aparatur  negara.  Ketiga, memberikan  pelayanan  publik  yang  konkrit, aplikatif, cepat, tepat, mudah, murah, makin baik, terus  menerus  meningkat  dan  tidak  diskriminatif kearah  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik. Keempat,  membuka  ruang  yang  seluas-luasnya untuk  menumbuh-kembangkan  dan  mempupuk te rcipta ny a pa rtis ipas i publik dalam penyelenggaraan tatanan kepemerintahan. Kelima, keterbukaan  akses  informasi  (transparansi) pe ny elenggaraa n  ta ta na n  ke pe me rintahan sehingga mekanisme check and bacance inter dan
intra  institusi  governance  akan  berjalan  sebagai upaya  mengeliminir  terjadinya  tindakan  distortif dan korup.
Dari  sekelumit  uraian  di  atas,  maka  hal pokok  yang  menarik  fokus  perhatian  adalah terjadinya  kontradiksi  penyelenggaraan  tatanan kepemerintahan  artinya  diketemukan  adanya kesenjangan.  Pada  konteks  atau  domain  teori sudah terjadi reformasi dalam segala aspek; tetapi pada  aras  praktek,  reformasi  yang  berimplikasi pada  fleksibelitas,  inovasi,  partisipasi,  dan enterpreneurship  pengelolaan  anggaran  justru dimanfaatkan  dan  peluang  baru  bagi  para  elit birokrasi dan privat kearah perilaku distortif, korup dan tidak akuntabel. Dengan kata lain, perangkat peraturan  tentang  anggaran  berbasis  kinerja  ini masih  menimbulkan  terjadinya  ekses-ekses  dan pola-pola  penghaluskan  tindakan  perilaku  korup aparatur publik yang sangat menyengsarakan dan memarjinalisasikan  masyarakat,  baik  secara ekonomi  (kemakmuran)  maupun  secara  politik, yaitu  masyarakat  dijauhkan  akses  partisipasinya mulai  dari  proses  perumusan,  pelaksanaan  dan evaluasi  pengalokasian  APBD  untuk  membiayai program-program  tertentu.  Oleh  karenanya, penulis  memandang  bahwa  korupsi  sebagai  ‘ex- tra  ordinary  crimes’  (kejahatan  luar  biasa)  yang juga  biasa  disebut  kejahatan  kerah  putih  (white collar  crime)  karena  umumnya  tindakan  ini dilakukan oleh orang-orang terdidik dan terhormat yang memiliki kedudukan penting baik di lingkungan penyelenggara  negara  maupun  di  lingkungan pengusaha  dan  profesional  dengan  suatu  akibat matinya hak-hak asasi/dasar (hak hidup, ekonomi, sosial dan politik) warga negara.

## Analisis
Governance,  yang  diterjemahkan  menjadi tata pemerintahan adalah ‘penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan  negara  pada  semua  tingkat’ (Dwiyanto,  2003:  45).    Tata  pemerintahan mencakup  seluruh  mekanisme,  proses  dan lembaga-lembaga  dimana  warga  dan  kelompok- kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka,menggunakan  hak  hukum,  memenuhi ke wa jiba n  da n  me njem ba ta ni  perbe da an- pe rbeda an  diantara  m ere ka .  L ebih  lanjut, disebutkan  bahwa dalam konteks pembangunan, definisi governance adalah mekanisme pengelolaan sumber  daya  ekonomi  dan  sosial  untuk  tujuan pembangunan,  sehingga  good  governance, dengan demikian, adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang substansial da n pe ne ra pa nnya untuk m enunja ng pembangunan  yang  stabil  dengan  syarat  utama efisien dan relatif merata. Menurut dokumen UNDP se pe rti  dikutif  Dw iy anto   (20 03 :4 9),  ‘tata
pemerintahan  adalah  penggunaan  wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan  negra  pada  semua  tingkat.  Tata pemerintahan  mencakup  seluruh  mekanisme, proses  dan  lembaga-lembaga dimana warga  dan kelompok-kelompok  masyarakat  mengutarakan kepentingan  mereka,  menggunakan  hak  hukum, me me nuhi  k ew ajiban  dan  m enje mbatani perbedaan-perbedaan  diantara  mereka.’    Jelas ba hwa   go od  gov erna nce  a da la h  ma sa la h pe rimbanga n  anta ra   negara,  pas ar  dan masyarakat.
Membangun  good  governance  adalah mengubah cara kerja state, membuat pemerintah accountable,  dan  membangun  pelaku-pelaku  di luar negara  cakap untuk  ikut berperan  membuat sistem  baru  yang  bermanfaat  secara  umum. Da la m  ko ntek s  ini,  tida k  ada   s atu  tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya  dengan  mengubah  karakteristik  dan  cara kerja institusi negara dan pemerintah.  Harus kita ingat,  untuk  mengakomodasi  keragaman,  good governance  juga  harus  menjangkau  berbagai tingkat  wilayah  politik.  Karena  itu,  membangun good governance adalah proyek sosial yang besar. Agar  realistis,  usaha  tersebut  harus  dilakukan secara  bertahap.  Untuk  Indonesia,  fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada.
UN DP   m erek om enda sika n  be be ra pa karakteristik  governance,  yaitu  legitimasi  politik, kerjasama  dengan  institusi  masyarakat  sipil, ke be bas an  be ra sos ia si  da n  berpartisipas i, akuntabilitas  birokratis  dan  keuangan  (financial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi  dan  ekspresi,  sistem  yudisial  yang  adil dan  dapat  dipercaya.  Sedangkan  World  Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik good gov- ernance  adalah  masyarakat  sipil  yang  kuat  dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat  diprediksi,  eksekutif  yang  bertanggung jawab,  birokrasi  yang  profesional  dan  aturan hukum.  Masyarakat  Transparansi  Indonesia me ny ebutka n  se jumlah  indik ator  s eperti: transparansi,  akuntabilitas,  kewajaran  dan kesetaraan, serta kesinambungan. Asian Develop- ment Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa  ‘good governance  dilandasi  oleh  4 pilar yaitu (1) accountability, (2) transparency, (3) predictability  dan  (4)  participation’  (Dwiyanto, 2003:52).
Berikut  ini  adalah  pembahasan  mendalam dari ketiga prinsip tersebut. Akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip dari governance. Prinsip ini  menuntut  dua  hal  yaitu  (1)  kemampuan menjawab    (answerability),  dan  (2)  konsekuensi (consequences).  Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab
secara  periodik  setiap  pertanyaan-pertanyaan yang  berhubungan  dengan  bagaimana  mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya  telah  dipergunakan,  dan  apa  yang  telah dicapai  dengan  menggunakan  sumber  daya tersebut.  Guy Peter (2000)  menyebutkan adanya 3  tipe  akuntabilitas  yaitu:  (1)  akuntabilitas keuangan; (2) akuntabilitas administratif; dan (3) akuntabilitas kebijakan publik.  Akuntabilitas publik adalah  prinsip  yang  menjamin  bahwa  setiap kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  dapat dipertanggungjawabkan  secara  terbuka  oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan  kebijakan.  Pengambilan  keputusan didalam  organisasi-organisasi  publik  melibatkan banyak  pihak.  Oleh  sebab  itu  wajar  apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan anta ra   w arga  pe milih  (co ns tituency )  para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau admin- istrator,  serta  para  pelaksana  di  lapangan.  Dari uraian ini, penulis menegaskan bahwa akuntabilitas itu bukan hanya mengenai tanggung-gugat secara organisasi, yaitu antara bawahan dengan pimpinan organisasi; tetapi yang jauh lebih penting  adalah tanggung-gugat kepada rakyat sebagai pemilik dan subyek  layanan  publik  dan  pembangunan  yang diselenggarakan  oleh institusi  pemerintah.
Prinsip  akuntabilitas  publik  adalah  suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian  penyelenggaraan  pelayanan  dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan  pelayanan tersebut. Sehubungan dengan hal demikian, maka akuntabilitas itu harus ada pada setiap  tahapan  sebuah  program  (kebijakan), te rm as uk   k ebijak an  penga ngga ra n  da n pengalokasian  APBD  kabupaten.  Pertama,  tahap proses pembuatan sebuah keputusan, berupa: (1) Pembuatan  sebuah  keputusan  pelayanan  harus dibuat  secara  tertulis  dan  tersedia  bagi  setiap warga/masyarakat    yang  membutuhkan;  (2) Pembuatan  keputusan  telah  memenuhi  standar etika  dan  nilai-nilai  yang  berlaku,  artinya  sesuai dengan  prinsip-prinsip  administrasi  yang  benar maupun  nilai-nilai  yang  berlaku  di  stakeholders; (3) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil,  dan  sudah  sesuai  dengan  visi  dan  misi organisasi, serta standar yang berlaku; (4) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi,  dengan  konsekuensi  mekanisme pertanggungjawaban  jika  standar  tersebut  tidak terpenuhi; (5) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. Kedua, tahap sosialisasi  keputusan, berupa, (1) Adanya penyebarluasan  informasi  menge nai  suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun  media  komunikasi  personal;  (2)  Adanya ak uras i  da n  ke le ngka pa n  info rm as i  ya ng
berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu  program/kegiatan;  (3)  akses  publik  pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat  dan  mekanisme  pengaduan  masyarakat; dan (4) ketersediaan sistem informasi manajemen dan  monitoring  hasil  yang  telah  dicapai  oleh pemerintah.
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta hasil-hasil  yang  dicapai  (Nirwandar,  1997:39). Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik  oleh  pemerintah,  dan  (2)  hak  masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit  dilakukan  jika  pemerintah  tidak  menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Karenanya prinsip-prinsip transparasi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti : (1) mekanisme ya ng  m enja min  sistem   k eterbuka an  dan standarisasi dari semua  proses-proses pelayanan publik;  (2)  me kanism e  yang  memf asilitasi pertanyaan-pertanyaan  publik  tentang  berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses- proses didalam sektor publik; (3) mekanisme yang memfasilitasi  pelaporan  maupun  penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik  didalam  kegiatan  melayani.  Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung  gugat  kepada  semua  stakeholders yang  berkepentingan  dengan  proses  maupun kegiatan  dalam  sektor  publik.  Transparansi  akan menjamin  semua  tindakan  yang  dilakukan  oleh institusi publik menjadi terang dan jelas sehingga dapat  dikontrol  jalannya  oleh  publik  dan  dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sedini mungkin jika terdapat  kekeliruan  (penyimpangan)  sebelum terjadinya  kegagalan  secara  menyeluruh.
Partisipasi adalah  prinsip bahwa setiap  or- ang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan  di  setiap  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan.  Keterlibatan  karena  aksesnya memang  disediakan  (dibukakan)  dan  dilindungi se hingga   a da   banya k  info rm as i  se ba ga i pengetahuan  yang  akan  membuka  kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif.  Keterlibatan dalam  pengambilan  keputusan  dapat  dilakukan secara  langsung  atau  secara  tidak  langsung. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik,  dan  proses  pembentukannya.  Dengan ketersediaan  informasi  seperti  ini  masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik  yang  muncul  bisa  memberikan  hasil  yang optima l  ba gi  m as ya ra ka t  se rta  me ncegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya
akan  menguntungkan  salah  satu  kelompok masyarakat  saja  secara  tidak  proporsional. Pa rtisipasi  dibutuhk an  da lam   me mpe rkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik, dalam mewujudkan kerangka yang cocok  bagi  partisipasi,  perlu  dipertimbangkan beberapa  aspek,  yaitu:  (1)  partisipasi  melalui institusi  konstitusional  (referendum,  voting)  dan jaringan  civil  society  (inisiatif  asosiasi);  (2) partisipasi  individu  dalam  proses  pengambilan keputusan, civil society sebagai  service  provider; (3)  lokal   kultur  pemerintah (misalnya  Neighbor- hood Service Department di USA, atau Better Man- agement  Transparent  Budget  di  New  Zealand) seperti  dilansir  oleh  Caiden  (1996);  (4)  faktor- faktor  lainnya,  seperti  transparansi,  substansi proses  terbuka  dan  konsentrasi  pada  kompetisi. Kemudian dalam hal penguatan partisipasi publik, beberapa  hal  yang  sebaiknya  dilakukan  oleh pemerintah  adalah:  (1)  mengeluarkan  informasi ya ng  dapat  dia ks es   o le h  publik ;  (2 ) menyelenggarakan  proses  konsultasi  untuk menggali dan  mengumpulkan masukan-masukan dari stakeholders termasuk aktivitas warga Negara dalam  kegiatan  publik;  (3)    mendelegasikan otoritas  tertentu  kepada  pengguna  jasa  layanan publik seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan  bagi  kegiatan  masyarakat  dan  layanan publik; dan  bahkan  yang  paling  ditunggu-tunggu (4)  pemerintah  harus  membuat  terobosan- terobosan  baru  melalui  komitmen  politik  untuk membuat produk-produk kebijakan yang menjadi dasar legal formal penerapan prinsip-prinsip good governance  dan  perlindungan  hak-hak  warga (rakyat).

## Simpulan dan Saran
Dalam rangka mencapai good governance, guna  menuju  kinerja  pemerintahan  yang  tinggi, maka  3  pilar  good  governance:  akuntabilitas, transparansi,  da n  pa rtis ipas i  ha ruslah diimplementasikan  dengan  baik  melalui  tindakan nyata dalam bentuk revitalisasi, yaitu penginjeksian nilai-nilai good governance dalam praktek-praktek penyelenggaraan  urusan  (manajemen)  publik dengan landasan legal formal nyata.
Akuntabilitas  merupakan  prinsip  yang menekankan  pada  kemampuan  menjawab    (an- swerability) dan konsekuensi (consequences) atas penyelenggaraan kepemerintahan sebagai sebuah respon  pemerintah  secara  periodik  atas  setiap pertanyaan-pertanyaan  (keluhan)  publik  dan konsekuensi  yang  harus  diterima  oleh  aparatur publik ke depan sebagai tindakan tanggung-gugat pe ningka ta n  kualitas   pelay anan  publik. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau  k ebebas an  bagi  se tiap  o ra ng  untuk memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan
pemerintahan.  I nformasi  mengenai  proses pembuatan dan pelaksanaan program (kebijakan) se rta  ha sil- ha sil  ya ng  dicapai.  Prinsip  ini menekankan  aspek:  komunikasi  publik  oleh pemerintah  dan hak masyarakat terhadap akses informasi.  Dengan  keterbukaan  pemerintah  atas berbagai  aspek  pelayanan  publik,  maka  akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua stakeholders  yang berkepentingan dengan  proses  maupun  pelaksanaan  program (kebijakan)  sektor  publik.  Sementara  prinsip terakhir adalah partisipasi. Partisipasi menekankan bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan.  Keterlibatan secara  aktif  akan  menjadi  media  interaksi  dan kerjasama  yang  baik,  sharing  informasi  dan pengalaman  antara  pemerintah  dengan  semua komponen  stakeholders-nya  dalam  pengambilan keputusan,  baik  yang  dilakukan  secara  langsung (keterlibatan individu) atau secara tidak langsung, yaitu  melalui  representasi  kolektif  seperti  LMS, lem baga   adat,  kelompo k  kepentingan  dan infrastruktur sosial politik yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agere,  S.  (2000).  Promoting  Good  Governance. Commonwealth  Secretariat  Marlborough House Pall Mall, London,
Caiden, G.E. (1996). The Future of Public Admin- istrations in  Public  Adminis­trations  Under Scrutiny,  Canberra:  Centre  For  Research  in Public  Sector  Management  University  of Canberra,  Institute  of  Public  Administration Aus­tralia,
Dwiyanto, A. (2003). Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta:
Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
Dwiyanto,  A.  (2003).  Teladan  dan  Pantangan Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintah  dan Otonom i  Da erah.  Yo gyak arta :  Studi Kependudukan  dan  Kebijakan,  Universitas Gadjah Mada.
Frederickson,  H.  G.  (1997).  The  Spirit  of  Public
Administration.  San  Francisco;  Jossey-Bass Publisher.
Juwana,  H.  (2006).    Paper:  Politik  Hukum  UU Bidang Ekonomi di Indonesia, MPKP, FE.UI.
Lane,  J.E.  (1995).  The  Public  Sector:  Concepts,
Models and Approaches. London: Sage Publi- cations.
Marschall, M. (1999). From States to People: Civil

## Society  and  Its  Role  in  Gover­nance  in
Mbogori,  Ezra,  (Ed)  CM I  Society  at  the  Mil- lennium. West Hartford: Kumarian Press,  pp. 167-178.
Muhardi. (2005). Paradigma Boros Dalam Kegiatan Ekonomi  dalam  Mimbar,  Jurnal  Sosial  dan Pembangunan, Vol. 21 No 1.B andung: Pusat Penerbitan  Universitas  (P2U)-LPPM  Universi- tas Islam Bandung.
Newland, C.A. (1997). Realism and Public Admin- istration, Public Administration Review, Vol. 57 Number 2.
Nirwandar,  S.  (1997).  Birokrasi  di  Indonesia. Jakarta: Bandiklat Depdagri.
Surkati,  A.  (2012).  Otonomi  Daerah  Sebagai Instrumen  Pertumbuhan  Kesejahteraan  dan Peningkatan  Kerjasama  Antar  Daerah  dalam Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 28 No 1. Bandung: Pusat Penerbitan Universi- tas (P2U)-LPPM Universitas Islam Bandung.
Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan Bebas dari  Korupsi, Kolusi  dan  Nepotisme.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tmdak  Pidana  Korupsi.

## Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang
Keuangan  Negara.
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara.
Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab  Keuangan  Negara.

## Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Pusat dan Daerah.
World Bank. (1989). Strengthening Local Govern- ment in Sub-Saharan Africa, EDI Policy Semi- nar Report No. 21, Washington DC.
World  Bank.  (1992).  Governance  and  Develop- ment, Washington, D.C.