## Meluruskan Makna Demokrasi
Apabila  dihitung  sejak  pertama  kali  diterbitkan,  yaitu  pada  tahun  1976,  maka Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH) ini akan mendekati usia 40 tahun. Satu usia yang bukan saja matang, tapi seharusnya berada pada periode puncak (keberhasilan) – periode emas. Tahun ini (2014), PJIH belum genap berusia 40 tahun, dan masih tersisa dua tahun menuju periode puncak. Saat ini, PJIH ditangani oleh manajemen baru, tepatnya  dikelola  oleh  para  dosen  muda  dengan  semangat  dan  visi  baru  untuk menjadikan PJIH bukan hanya sebagai medium pemenuhan angka kumulatif formal untuk  melengkapi  syarat  kenaikan  pangkat,  tapi  terkandung  hasrat  kuat  untuk menjadikan jurnal ini sebagai wahana yang mampu memfasilitasi interaksi pemikiran yang kritis, objektif, dan jujur.
Dalam perjalanan sejarahnya, PJIH pernah menjadi medium ilmiah yang cukup berwibawa, bukan saja bagi para dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, tapi juga dosen-dosen di fakultas hukum lain di Indonesia. Jurnal ini sempat dipimpin oleh  figur-figur  yang  berwibawa  dan  kompeten  seperti  Prof.  Mochtar Kusumaatmadja,  Prof.  Sri  Sumantri,  dan  Prof.  E.  Saefullah  Wiradipradja.  Seiring dengan perjalanan waktu dan penataan regulasi terkait dengan penerbitan berkala ilmiah kampus, PJIH harus merespon dan melakukan beberapa penyesuaian dengan tujuan pokok untuk menjadikannya sebagai jurnal ilmiah rujukan, bukan saja di level nasional, tapi juga di level internasional. Dalam sisa waktu dua tahun ini, manajemen baru  diberi  mandat  dan  amanat  untuk  membawa  PJIH  pada  periode  puncak keberhasilan,  yakni  pada  tahun  2016.  Keberhasilan  yang  dimaksud  adalah:  satu, keberhasilan antara, yaitu memperoleh akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti); kedua, menggapai keberhasilan yang hakiki yaitu menjadikan artikel- artikel yang dimuat di jurnal ini sebagai artikel rujukan yang ter-indeks oleh Lexis, West Law , dan Scopus .
Penerbitan perdana PJIH tahun ini berbarengan dengan perhelatan demokrasi lima tahunan (Pemilihan Umum). Untuk menyambut perhelatan demokrasi tersebut yang telah dilaksanakan dan berlangsung relatif aman, nomor perdana ini akan dibuka dengan  artikel  kehormatan  yang  ditulis  oleh  Prof.  Bagir  Manan,  mantan  Ketua Mahkamah Agung dan juga Guru Besar Senior Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Unpad,  dan  Susi  Dwi  Harijanti,  Ph.D.,  dosen  senior  Hukum  Tata  Negara  Fakultas Hukum  Unpad,  alumnus the  University  of  Melbourne .  Artikel  dengan  judul,  Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan, dengan sangat kritis menyoroti capaian demokrasi di Indonesia yang cenderung fokus pada aspek prosedural, namun abai terhadap substansi demokrasi yaitu pelibatan rakyat secara substansial (deliberatif).

## Editorial
Demokrasi prosedural rentan untuk menjadi sebuah proses politik yang manipulatif, karena  menjadikan  rakyat  hanya  sebagai  “voters”  (pemilih)  yang  diundang  hadir sekali dalam lima tahun. Artikel ini menawarkan demokrasi konsensus sebagai jalan keluar, satu tawaran bentuk demokrasi yang dianggap lebih mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia sekaligus lebih mendekati pesan ideologis dan historis pendirian negara Republika Indonesia.
Demokrasi konsensus ditawarkan sebagai sarana yang paling pas untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam pengertian ini demokrasi tidak dimaknai secara sempit sebagai  demokrasi  politik  yang  hanya  mengandalkan  partisipasi  rakyat,  yang umumnya dilakukan lewat mekanisme pemilihan umum, tapi juga dimaknai sebagai demokrasi ekonomi yang berujung pada kesejahteraan sosial. Demokrasi konsensus yang  juga  sering  disebut  sebagai  “negotiation  democracy”,  selain  sebagai  koreksi terhadap  demokrasi  mayoritas  yang  rentan  menjadi  bias  yang  menjurus  kepada peminggiran  pihak  minoritas,  juga  dimaksudkan  sebagai  demokrasi  yang  lebih substantif,  karena  membuka  ruang  bagi  adanya  negosiasi-negosiasi  konstruktif. Demokrasi  konsensus  lebih  merupakan  sebuah  demokrasi  yang  berorientasi  pada kualitas ( qualitative democracy ), sedangkan demokrasi prosedural lebih berorientasi pada sisi kuantitas ( quantitative democracy ).
Baik tradisi demokrasi Barat ala Athena-Yunani dengan akar kata “demos” atau “damos”, maupun demokrasi tradisi Timur ala Sumeria dengan   akar kata “dumu”, keduanya mewariskan esensi dan pesan yang sama bahwa demokrasi adalah sesuatu yang terkait dengan mayoritas yang “lemah”, yaitu rakyat. Demokrasi adalah aspirasi mayoritas rakyat untuk menggapai asa kemuliaan sebagai manusia. Oleh karenanya substansi  demokrasi  harus  berwujud  kesejahteraan  ekonomi,  keadilan  sosial, keamanan  dan  kenyamanan  hidup.  Medium  atau  sarana  politik  seperti  pemilihan umum ( general election ) yang menempatkan rakyat sebagai pemilih adalah metode untuk  mencapai  tujuan  demokrasi, ia  hanyalah  prosedur  bukan  esensi demokrasi. Namun,  sejarah  kemudian  mendistorsi  sekaligus  mereduksi  makna  demokrasi menjadi identik dengan pemilihan umum dengan berbagai bentuk dan varian lokal masing-masing  negara.  Demokrasi  hanya  menjadi  prosedur  rutin  politik  daripada esensi sebuah aspirasi publik.
Demokrasi prosedural menempatkan “demos” hanya sebagai objek diam yang diperlukan  dan  ditempatkan  sebagai  stempel  politik  lewat  pemilihan  umum. Sementara itu demokrasi substantif justru menempatkan “demos” sebagai pemilik suara dan aspirasi yang secara langsung dilibatkan dalam setiap proses demokrasi. Para pakar menyebutnya dengan istilah demokrasi deliberatif. Sehubungan dengan hal  ini,  Ilya  Somin  mengatakan  sebagai  berikut: “Advocates  of  'deliberative democracy'  want  citizens  to  actively  participate  in  serious  dialogue  over  political issues,  not  merely  go  to  the  polls  every  few  years (Ilya  Somin:  2010).  Demokrasi deliberatif adalah demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai bagian penting dan menentukan dalam mewujudkan aspirasi demos menuju kemulian sebagai manusia. Demokrasi deliberatif mengubah rakyat dari objek menjadi subjek demokrasi.
Fakta  dan  perjalanan  sejarah  membuktikan  bahwa  demokrasi  deliberatif  yang bermakna  pelibatan  rakyat  secara  verbal  formal  dalam  proses  deliberasi  politik, meskipun  bukan  sebuah  kemustahilan  tapi  sulit  untuk  diwujudkan.  Pemilihan langsung mungkin dikatakan sebagai demokrasi deliberatif yang paling rasional. Tapi yang sebenarnya terjadi bukan proses deliberasi yang membuka ruang bagi rakyat untuk  bicara,  tapi  hanya  sebatas  pengumpulan  suara.  Demokrasi  perwakilan ( representative  democracy )  kemudian  menjadi  pilihan  dengan  tujuan  untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat (semacam Ahlul Halli wal Aqd dalam khazanah Fiqh Politik  Islam)  yang  diharapkan  dapat  mewakili  rakyat  untuk  melakukan  deliberasi politik  yang  jujur  dan  terpercaya.  Namun,  sejarah  membuktikan  demokrasi perwakilan  hanya  menghasilkan  wakil-wakil  yang  lebih  banyak  berbicara  dan bersuara atas nama dirinya, sangat jarang bahkan tidak pernah melakukan deliberasi politik sebagaimana diamanatkan oleh rakyat.
Demokrasi  perwakilan  yang  cenderung  membajak  substansi  demokrasi  harus diakhiri.  Persoalannya  adalah  adanya  kontradiksi  permanen  dalam  bangunan demokrasi  itu  sendiri  yaitu  rakyat  sebagai  pemilik  demokrasi  yang  pasti  berwujud kuantitas, sesuatu yang hampir mustahil untuk dilibatkan secara formal dalam proses deliberasi politik. Namun, ada satu hal yang senantiasa tunggal dan permanen dalam diri demos yaitu aspirasi kemuliaan sebagai manusia yang berwujud kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan hidup, perlindungan HAM, dan seterusnya. Tanpa perlu disuarakan, aspirasi asli demos senantiasa ada dan hidup. Dalam konteks ini maka demokrasi perwakilan dapat melahirkan demokrasi substantif sepanjang para wakil rakyat dapat memahami dan mewujudkan aspirasi tersebut dalam proses deliberasi politik. Dalam kaitan ini, kapabilitas dan etika politik menjadi prasyarat mutlak bagi mereka yang menyediakan dirinya untuk menjadi wakil rakyat.
Para  pendiri  Republik  ini  sudah  mewasiatkan  demokrasi  deliberatif  lewat penggunaan istilah musyawarah sebagaimana termaktub dalam sila ke-4 Pancasila; “ K e r a k y a t a n   y a n g   d i p i m p i n   o l e h   h i k m a t   ke b i j a k s a n a a n   d a l a m permusyawaratan/perwakilan”. Musyawarah adalah terminologi religius yang berasal dari kata “syawara” (bahasa Arab) yang berarti mengumpulkan madu. Dengan makna leksikal  seperti  ini,  kita  harus  mengaitkannya  dengan  hewan  yang  identik  dengan madu yaitu lebah. Lebah adalah hewan yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, tapi  senantiasa  tampil  elegan  dan  berwibawa.  Dia  senantiasa  mendatangi  tempat yang baik yaitu bunga dan pergi membawa kebaikan yang kemudian dikumpulkan dengan sabar yang akhirnya menjadi madu. Lebah tidak pernah mengkonsumsi madu yang dihasilkannya, tapi sepenuhnya didedikasikannya untuk pihak lain di luar dirinya yaitu manusia. Madu adalah minuman sehat dan menyehatkan. Musyawarah adalah suatu  proses  dan  aktivitas  yang  harus  dilakukan  oleh  wakil  rakyat  yang  memiliki karakteristik  seperti  lebah.  Sila  ke-4  dengan  tepat  menggandengkan permusyawaratan/perwakilan  yang  mengisyaratkan  bahwa  musyawarah  tidak  bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya oleh wakil rakyat (perwakilan) yang memiliki karakteristik seperti lebah. Mereka yang senantiasa mendatangi tempat yang baik,
tahu  kebaikan  dan  senantiasa  membawa  dan  menghasilkan  kebaikan.  Selain  itu, mereka  juga  adalah  sosok  yang  harus  sudah  selesai  dengan  dirinya  sendiri,  tidak serakah. Lebah tidak pernah meminum madu yang dihasilkannya. Musyawarah harus menghasilkan produk yang “sehat” dan menyehatkan seluruh rakyat seperti halnya madu.  Dalam  kosakata  publik,  madu  adalah  representasi  dan  simbolisasi  dari kesejahteraan sosial, semua orang mendambakan dan memerlukannya.
Melengkapi wacana demokrasi sejumlah artikel dengan topik mengenai HAM, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara, hukum zakat, dan kejahatan dunia maya ( cybercrime ) yang ditulis para pakar di bidangnya disajikan dalam nomor ini dengan harapan dapat menjadi bahan interaksi keilmuan yang kritis dan objektif. Pemuatan  artikel-artikel  tersebut  telah  melalui  proses  penyuntingan  baik  yang dilakukan oleh mitra bestari maupun editor ahli. Meskipun demikian, substansi dari artikel-artikel tersebut tidak berarti sepenuhnya mencerminkan dan sesuai dengan pandangan redaksi. Artikel-artikel tersebut sepenuhnya merupakan pandangan dan tanggung jawab dari para penulisnya.
Bandung, April 2014 Redaksi