## UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER
Oleh:

## Suphia
Email : suphia@uij.ac.id Fakultas Hukum Universitas Islam Jember
Tioma R. Hariandja Email : Tiomahariandja@uij.ac.id Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

## Abstrak
Peraturan  tentang  penyandang  disabilitas  telah  dimulai  dengan  diratifikasinya  Convention On  The  Rights  Of  Person  With  Disabilities  (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi. Kemudian  dilanjutkan  pada  Tahun  2016  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomer  8 Tahun  2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas  dan  kemudian  diakomodir  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Jember  melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Keseluruhan peraturan tersebut sudah  sinergi  dalam  mewujudkan  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas.  Namun  secara realisasi  peraturan  tersebut  sangatlah  minim  dan  cenderung  susah  untuk  dicapai. Pelaksanaan  Perda  Kabupaten  Jember  Nomor  7  Tahun  2016  di  Kabupaten  Jember,  masih belum efektif  dalam realisasi  penyelengaraan pemerintahan daerah, terbukti dengan  kurang pahamnya masyarakat tentang Perda. Kemudian minimnya fasilitas dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

## Kata Kunci : Hak, Disabilitas, Kabupaten Jember

## Abstract
Regulations  on persons with disabilities have started with the ratification of  the Convention On  The  Rights  Of  Persons  With  Disabilities  through  Law  Number  19  of  2011  concerning Ratification of the Convention. Then continued in 2016 with the issuance of Law Number 8 of 2016  concerning  Persons  with  Disabilities  and  then  accommodated  by  the  Regional Government of Jember Regency through Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Protection and Fulfillment  of  Rights of  Persons with Disabilities. All these regulations  have synergies  in  realizing  the  fulfillment  of  the  rights  of  persons  with  disabilities.  However,  in reality, these regulations are minimal and tend to be difficult to achieve. The implementation of the Regional Regulation of Jember Regency Number 7 of 2016 in Jember Regency, is still not effective in the realization of the implementation of regional government, as evidenced by the lack of understanding of the community about the Regional Regulation. Then the lack of facilities in guaranteeing the rights of persons with disabilities in Jember Regency.
Keywords : Rights, Disability, Jember Regency

## PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang
Kabupaten  Jember,  pada  tahun  2019 sedang  aktif-aktifnya  dalam  pelaksanaan pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas, dibuktikan  dengan  diselenggarakannya  ke- giatan  hari  disabilitas  internasional  yang bertemakan  “ Indonesia  inklusi,  disabilitas unggul .” Bagi masyarakat difabel di Kabu- paten  Jember,  ini  merupakan  kesempatan untuk  menunjukkan  eksistensi  dan  kom- petensi  mereka  yang  tidak  kalah  dengan masyarakat  non  difable.  Bagi  mereka kondisi tidak menjadi penghalanggan untuk memperoleh hak-hak sebagai manusia yang merdeka.
Menurut  data  pemerintahan  daerah Kabupaten  Jember,  bahwa  terdapat  18 (delapan belas) orang difable telah berstatus mahasiswa S1 (Sarjana Strata Satu) dan di- antaranya juga sudah ada yang memperoleh beasiswa S2 (Sarjana Strata Dua/ Magister). 1 Selain itu, demi menjamin hak- hak  disabilitas  pemerintahan  daerah  juga memberikan BPJS kesehatan kepada masyarakat difabel dengan cuma-cuma.
Pada  Tahun  2020,  diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember  (Pilkada  Jember)  dan  sebagai  cata- tan  sejarah  untuk  pertama  kali  ada  seorang
1 Izza, http://www.jemberkab.go.id/difabel-jember- banyak-membantu-pemerintah/ , 3 Desember 2019, januari 2020.
penyandang  difabel  mendaftarkan  diri sebagai  calon  bupati  (Bapak  Kusbandono  - Partai  PDIP).  Walaupun  belum  lolos sebagai  kandidat  calon  bupati,  namun,  hal ini  telah  membuktikan  pada  masyarakat Jember,  bahwa  siapa  saja  boleh  men- daftarkan  diri  sebagai  calon  pimpinan daerah termasuk masyarakat difabel.
Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi tentang  hak-hak  penyandang  disabilitas yaitu Convention On The Rights Of Person With  Disabilities .  Ratifikasi  dilakukan melalui  Undang-Undang  Nomer  19  Tahun 2011  Tentang  Pengesahan Convention  On The  Rights  Of  Person  With  Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).  173  (seratus  tujuh  puluh  tiga) negara yang sudah meratifikasi konvensi ini termasuk  diantaranya  negara  Indonesia. konvensi  ini  berisi  perjanjian  multilateral yang  melindungi  hak  dan  martabat  dari penyandang  disabilitas  dan  memastikan mereka  mendapatkan  kesetaraan  dengan manusia  pada  umumnya,  baik  secara hukum  maupun  secara  sosial  kemasyara- katan.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang  Penyandang  Disabilitas,  memuat seratus  lima  puluh  tiga  Pasal  yaitu  di- antaranya  pengaturan  tentang  hak-hak penyandang  disabilitas  sebanyak  sebelas Pasal.  Konvensi  penyandang  disabilitas mewajibkan  kepada  tiap-tiap  negara  untuk
merealisasikan hak-hak terhadap pe- nyandang  disabilitas,  melalui  peraturan perundang-undangan.  Berikut  penjabaran pelaksanaan  konvensi  dalam  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016: 2
Sedangkan  hak  penyandang  disabilitas perempuan  dan/atau  anak,  memiliki  tam- bahan pasal secara khusus yaitu diantaranya mengatur tentang: 3
2 Erna  Ratnaningsih,  Kewajiban  Negara  dan  Hak Penyandang Disabilitas, https://business- law.binus.ac.id/2016/04/29/kewajiban-negara-dan- hak-penyandang-disabilita/ , Januari 2020 3 Ibid., Erna Ratnaningsih
Pemenuhan  kewajiban  negara  tidak hanya  yang  telah  disebutkan  diatas,  namun juga  meliputi  segala  aspek,  baik  politik, kesejahteraan, pendidikan, memperoleh pekerjaan,  seni  dan  budaya,  komunikasi terpenuhi,  pemanfaat  teknologi,  mem- peroleh  informasi  serta  kesempatan  dalam berolahraga.  Itikad  baik  telah  diwujudkan dalam terbentuknya Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  ini,  namun  tidak cukup  sampai  disitu  saja,  pemerintah  juga harus merealisasikan itikad baik  yang telah dituangkan  dalam  undang-undang  tersebut. Itikad  baik  ini  harus  direalisasikan  dengan adanya kesedian sarana dan prasarana serta sumberdaya  manusia  yang  akan  men- dukung  terwujudnya  amanah  undang- undang.
Tantangan  dalam  merealisasikan  ama- nah  undang-undang  tentang  penyandang disabilitas  salah  satunya  adalah  budaya masyarakat  Indonesia,  yang sampai saat ini masih menempatkan penyandang disabilitas
No. Hak Penyandang Disabilitas dalam Konvensi Isi UU No. 8 Tahun 2016
1.
Hak Sipil dan Politik Hak Hidup Ada Hak Bebas dari stigma Ada Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum Ada Hak Privasi Ada Hak Politik Ada Hak Keagamaan Ada Hak berekspresi, berkomunikasi  dan mendapatkan  informasi Ada Hak Kewarganegaraan Ada Hak Bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksanaan dan eksploitasi Ada 2 Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Hak Pendidikan Ada Hak Pekerjaan Ada Hak Kesehatan Ada Hak Kebudayaan an Pariwisata Ada Hak Kesejahteraan Sosial Ada Hak Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat Ada Hak Pelayanan Publik 3 Hak Khusus lainnya Hak Aksebilitas Ada Hak Hak Perlindungan dari Bencana Ada Hak Habilitasi dan Rehabilitasi Ada Hak Kewirausahaan dan Koperasi Hak Pendataan Hak Keolahragaan No. Hak Penyandang Disabilitas Perempuan dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas
Perempuan dalam UU No. 8 Tahun 2016 1. Jaminan atas hak asasi mereka serta pemenuhan  kebebasan fundamental secarapenuh dan setara Hak Reproduksi 2. Membangun,  mengembangkan dan memberdayakan  perempuan  disabilitas sebagai bagian dari upaya menjamin penikmatan atas hak dan kesetaraan perempuan Hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi 3. Hak mendapat perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis 4. Hak mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual No. Hak Penyandang Disabilitas Anak dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Anak dalam UU No. 8 Tahun 2016 1. Mengedepankan kepentingan anak dalam menentukan  berbagai hal. Hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual. 2. Menjamin kebebasan anak dalam mengemukakan  pendapat mengenai hal yang mempengaruhi  kehidupan anak penyandang disabilitas. Hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh  kembang secara optimal. 3. Hak untuk dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan. 4. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak. 5.
Pemenuhan  kebutuhan  khusus.
6. Pemberlakuaan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu. 7. Mendpatkan  pendampingan sosial.
sebagai mahluk berbeda. Identitas “mahluk berbeda” ini melekat sehingga memberikan keterbatasan  dalam  melakukan  semua kegiatan  sebagaimana  manusia  normal. Akibatnya  mewujudkan  banyaknya  aturan yang  membatasi  para  penyandang  di- sabilitas dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari.
Indonesia  berusaha  mewujudkan  predi- kat sebagai negara inklusi bagi penyandang disabilitas  pada  tahun  2023.  Hal  ini dibuktikan  dengan  sudah  dikeluarkannya undang-undang  tentang  penyandang  di- sabilitas dan aturannya telah mengakomodir semua  lini  kehidupan  secara  menyeluruh. Namun  permasalahannya  dalam  mewujud- kan  sebagaimana  amanah  undang-undang tersebut,  sangat  lambat.  Banyak  yang beralasan  bahwa  hal  itu  terjadi,  karena aturan yang sangat minim. Namun senyatanya keselarasan antara peraturan dan realisasi  baik  di  pemerintah  pusat  dan daerah  belum  ada.  Komitmen  hanya separuh hati, sehingga dikembalikan kepada inisiatif dari Kepala Daerah masing-masing.
Pelaksanaan aturan dalam  penuhan hak penyandang  disabilitas,  jika  diperhatikan akan  berbeda-beda  tiap  daerah/kota  di pemerintah  ini.  Objektivitas  dalam  pelak- sanaannya  akhirnya  tidak  diperoleh,  hanya sekedar  formalitas  kesertaan  dalam  pe- menuhan  hak  bagi  penyandang  disabilitas. Sedangan  hakekatnya  tidak  diperoleh  sama sekali  dalam  pemenuhan  undang-undang
ini.  Selain  itu  dalam  hal  kesertaan  dalam memberikan  masukan  dalam  merealisasi undang-undang penyandang disabilitas, para  penyandang  disabilitas  sering  kali tidak  dilibatkan.  Sehingga  sangat  jelas bahwa  untuk  mewujudkan  terlaksananya undang-undang  ini,  akan  sangat  tidak mudah. 4

## 1.2.Rumusan Masalah
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember (Perda  Kabupaten  Jember)  tentang  difable sudah  ada  pada  tahun  2016,  yaitu  Perda Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlin- dungan  dan  Pemenuhan  Hak-Hak  Penyan- dang  Disabilitas.  Semangat  memberdaya- kan  dan  peduli  terhadap  difabel  di  Kabu- paten Jember, patut mendapatkan perhatian khusus,  untuk  itu  penelitian  kali  ini,  akan membahas  tentang  bagaimana  pengaturan dan  pelaksanaan  Perda  Jember  Nomor  7 Tahun 2016 dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah metode yuridis-empirik yaitu dengan menelaah  Perda  Nomor  7  tahun  2016 tentang  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-
4 Lalu Bintang Wahyu Putra, Tantangan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, https://www.infid.org/penegakanhamhakdisabilita
s/ , Januari 2020
hak  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten Jember  serta  membaca  beberapa  peraturan, peraturan  pelaksana  dan  konsep  tentang perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  di- sabilitas  yang  sudah  ada.  Kemudian  di- lanjutkan  dengan  melakukan  observasi lapangan  yang  mana  terdapat  implementasi masalah  dengan  peraturan  yang  akan dibahas dalam penelitian. Sehingga penelitian  ini  akan  dianalisis  menggunakan penelitian  kualitatif  dengan  bukan  untuk mengeneralisasi  hasil  penelitian,  namun akan  menemukan  kedalam  kasus  melalui informan.

## PEMBAHASAN
3.1.Pengaturan Hak-Hak Disabilitas
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Jember  Nomor  7  Tahun 2016
Menurut  PERDA  Kabupaten  Jember yang disebut dengan penyandang disabilitas di  Kabupaten  Jember  adalah  warga  negara yang  memiliki  hak,  kewajiban,  peran  dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang- Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerin- tah  daerah  adalah  Bupati  dan  perangkat daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pe- merintah  daerah  Kabupaten  Jember.  Pe- nyelenggaraan pemenuhan hak bagi penyandang  disabilitas  menurut  Perda Nomor  7  Tahun  2016,  pemerintah  daerah
wajib  melakukan  perencanaan,  penyeleng- garaan  dan  evaluasi  tentang  pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pe- menuhan  hak  penyandang  disabilitas  dan untuk mengefektivkan pelaksanaannya pemerintah  daerah  wajib  merumuskan dalam rencana induk.
Penyelenggaraan pemenuhan hak disabilitas  dilaksanakan  berdasarkan  hasil penilaian  kebutuhan  penyandang  disabili- tas. Penilaian kebutuhan penyandang disabilitas  dilakukan  oleh  setiap  perangkat daerah.  Kebutuhan  penyandang  disabilitas dibedakan  menjadi  3  (tiga)  kategori  yaitu berat, sedang dan ringan. Selanjutnya dalam hal  tata  cara  dan  penilaian  standar  pada masing-masing kategori diatur dalam peraturan Bupati.
Asas  dan  Tujuan  Perlindungan  dan Pemenuhan Hak Disabilitas
Menurut  Pasal  2  pada  Perda  Nomor  7 Tahun  2016  asas  perlindungan  dan  pe- menuhan hak disabilitas adalah suatu peng- hormatan  terhadap  martabat,  sebagai  oto- nomi  individu,  dilakukan  tanpa  diskrimi- nasi,  adanya  partisipasi  penuh,  mengakui adanya keragaman manusia dan kemanusia- an,  adanya  kesamaan  kesempatan,  kemudi- an  kesetaraan,  aksebilitas,  bebas  dari stigma,  perlunya  privasi  bagi  penyandang disabilitas,  adanya  keadilan  dan  perlindu- ngan  hukum,  kesamaan  dalam  perolehan pendidikan,  pekerjaan,  kewirausahaan,  dan koperasi,  perolehan  pelayanan  kesehatan,
kesempatan  berpolitik,  kebebasan  bera- gama, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata,  kesejahteraan  sosial,  pelayanan publik,  perlindungan  dari  bencana,  habi- litasi  dan  rehabilitasi,  konsesi,  pendataan, hidup  secara  mandiri  dan  dilibatkan  dalam masyarakat,  berekspresi,  berkomunikasi, dan memperoleh informasi,  berpindah tem- pat  dan  kewarganegaraan  dan  bebas  dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
Selain  asas-asas  umum  dalam  per- lindungan  dan  pemenuhan  hak  penyandang disabilitas  diatas,  dalam  Pasal  2  Perda Nomor  7  Tahun  2016  juga  mengatur  ten- tang  asas  yang  khusus  yaitu  bagi  perem- puan  penyandang  disabilitas  dan  bagi  anak penyandang  disabilitas.  Bagi  perempuan penyandang  disabilitas,  asas-asas  yang harus  dihadirkan  adalah  asas  kesehatan dalam  bereproduksi,  menerima  dan  me- nolak  penggunaan  alat  kontrasepsi,  men- dapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi  berlapis,  dan  mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
Asas-asas perlindungan dan pemenuhan hak  bagi  anak  penyandang  disabilitas  di- antaranya  adalah  mendapatkan  perlindu- ngan  khusus  dari  diskriminasi,  penelanta- ran,  pelecehan,  eksploitasi  serta  kekerasan dan  kejahatan  seksual.  Kemudian  men- dapatkan perawatan dari pengasuhan keluarga  atau  keluarga  pengganti  untuk
tumbuh  kembang  secara  optimal.  Di- lindungi  dalam  kepentingan  pengambilan keputusan,  diperlakukan  secara  manusiawi sesuai  dengan  martabat  dan  hak  anak, mendapatkan kebutuhan khusus, diperlukan sama  seperti  anak  normal  guna  tercapai integritas sosial dan pengembanngan individu.  Serta  memperoleh  pendampingan sosial.
Tujuan  dibuatnya  perlindungan  dan pemenuhan hak-hak penyandang di- sabilitas,  menurut  Perda  Nomor  7  Tahun 2016,  tertuang  dalam  Pasal  3  yaitu  guna mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan,  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia  serta  kebebasan  dasar  penyandang disabilitas  secara  penuh  dan  setara,  men- jamin upaya penghormatan, pemajuan, per- lindungan  dan  pemenuhan  hak  sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang  disabilitas.  Mewujudkan  taraf kehidupan  penyandang  disabilitas  yang lebih  berkualitas,  adil,  sejahterah  lahir  dan batin, mandiri serta bermartabat. Kemudian melindungi  penyandnag  disabilitas  dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala  tindakan  diskrimitatif.  Tujuan  yang lainnya  adalah  memastikan  pelaksanaan upaya  penghormatan,  pemajuan,  pelindu- ngan  da  pemenuhan  hak  penyandang disabilitas  untuk  dapat  mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemam- puan  sesuai  bakat  dan  minat  yang  di- milikinya  untuk  menikmati,  berperan  serta
berkontribusi  secara  optimal,  aman,  leluasa dan  bermartabat  dalam  segala  aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Penyandang  disabilitas  menurut  Perda Nomor  7  Tahun  2016  menyebutkan  bahwa penyandang  disabilitas  memiliki  ragam yang  diantaranya  adalah  penyandang  di- sabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual,  penyandang  disabilitas  mental dan/atau  penyandng  disabilitas  sensorik. Ragam  penyandang  disabilitas  tersebut dapat  dialami  secara  tunggal,  ganda,  atau multi  dalam  jangka  waktu  yang  lama  dan ditetapkan  oleh  medis  sesusai  dengan aturan perundang-undangan.
Hak  penyandang  disabilitas  disebutkan pada  Pasal  5  Perda  Nomor  7  Tahun  2016 yaitu: Hak  hidup ,  yang  meliputi  hak  atas penghormatan  integritas,  tidak  dirampas nyawanya,  mendapatkan  perawatan  dan pengasuhan  yang  menjamin  kelangsungan hidup,  bebas  dari  penelantaran,  pema- sungan, pengurungan dan pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eskploitasi  dan  bebas  dari  penyiksaan, perlakuan  dan  penghukuman  lain  yang kejam,  tidak  manusiawi  dan  merendahkan martabat manusia.
Hak  bebas  dari  stigma ,  bagi  penyan- dang  disabilitas  bebas  dari  stigma  adalah hak  bebas  dari  pelecehan,  penghinaan,  dan pelabelan negative terkait kondisi penyandang  disabilitas.  Kemudian hak
privasi, yang  dimaksud  privasi  bagi penyandang disabilitas adalah diakui sebagai  manusia  pribadi  yang  dapat menuntut  dan  memperoleh  perlakuan  yang sama  sesuai  dengan  martabat  manusia didepan  umum,  membentuk  sebuah  ke- luarga dan menlanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, penghormatan rumah dan  keluarga,  mendapat  perlindungan terhadap  kehidupan  pribadi  dan  keluarga serta  dilindungi  kerahasiaan  atas  data pribadi,  surat-menyurat,  dan  bentuk  ko- munikasi  pribadi  lainnya,  termasuk  data dan informasi kesehatan.
Hak  keadilan  dan  perlindungan hukum ,  penyandang  disabilitas  meliputi hak  atas  perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum,  diakui  sebagai  subjek  hukum, memiliki  dan  mewarisi  harta  bergerak  atau tidak  bergerak,  mengendalikan  masalah keuangan  atau  menunjuk  orang  untuk mewakili  kepentingannya  dalam  urusan keuangan,  memperoleh  akses  terhadap  pe- layanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh  penyediaan  aksebilitas  dalam pelayanan  peradilan,  hak  atas  perlindungan dari  segala  tekanan,  kekerasan,  pengania- yaan,  diskriminasi  dan/atau  perampasan atau  pengambilan  hal  milik,  memilih  dan menunjuk  orang  untuk  mewakili  ke- pentingannya  dalam  hal  keperdataan  di dalam  dan  di  luar  pengadilan  serta  hak untuk  dilindungi  atas  kepemilikan  hak kekayaan intelektual.
Hak  Pendidikan ,  yaitu  hak  mendapat- kan  pendidikan  yang  bermutu  pada  satuan pendidikan  disemua  jenjang,  jalur,  dan jenjang  pendidikan  secara  inklusif  dan khusus,  mempunyai  kesamaan  kesempatan untuk  menjadi  pendidik  atau  tenaga kependidikan  pada  satuan  pendidikan disemua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, mempunyai  kesamaan  kesempatan  sebagai penyelenggara  pendidikan  yang  bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan  jenjang  pendidikan  serta  mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik dan  mendapatkan  tambahan  jam  pada  saat ujian dan dukungan dalam kelas.
Hak  Pekerjaan,  Kewirausahaan  dan Koperasi , Hak  Kesehatan ,  penyandang disabilitas  memiliki  hak  kesehatan  dalam memperoleh  informasi  dan  komunikasi yang  mudah  diakses  dalam  pelayanan kesehatan,  memperoleh  kesamaan  dan  ke- sempatan  akses  atas  sumber  daya  dibidang kesehatan,  memperoleh  kesamaan  dan kesempatan  pelayanan  kesehatan  yang aman,  bermutu  dan  terjangkau,  serta memperoleh  kesamaan  dan  kesempatan secara  mandiri  dan  bertanggung  jawab menentukan  sendiri  pelayanan  kesehatan yang  diperlukan  bagi  dirinya,  kemudian memperoleh  alat  bantu  kesehatan  ber- dasarkan  kebutuhannya.  Memperoleh  obat yang  bermutu  dengan  efek  samping  yang rendah,  memperoleh  perlindungan  dari upaya  percobaan  medis  dan  memperoleh
perlindungan dalam penelitian dan pengem- bangan  kesehatan  yang  mengikutsertakan manusia sebagai subjeknya.
Hak  Politik ,  penyandang  disabilitas memiliki hak dalam politik yaitu hak meilih dan  dipilih  dalam  jabatan  public,  me- nyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan dan atau melalui media elektronik, memilih partai  politik  dan/atau  pengurus  organisasi masyarakat  dan/atau  partai  politik,  mem- bentuk  dan  bergabung  dalam  organisasi penyandang  disabilitas  dan  untuk  mewakili penyandang  disabilitas  pada  tingkat  lokal, nasional  dan  internasional.  Selain  itu penyandang  disabilitas  juga  memiliki  hak untuk  berperan  serta  secara  aktif  dalam sistem  pemilihan  umum  pada  semua  tahap dan/atau  bagian  penyelenggaraan,  serta memperoleh  aksebilitas  pada  sarana  dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum,  gubernur,  bupati  atau  walikota  dan pemilihan  kepala  desa  atau  nama  lain  dan memiliki  hak  dalam  memperoleh  pen- didikan politik.
Hak  Keagamaan ,  penyandang  di- sabilitas  memiliki  hak  keagamaan  seperti yang  disebutkan  dalam  Pasal  14  Perda Kabupaten  Jember  Nomor  7  Tahun  2016, bahwa  setiap  penyandang  disabilitas  me- miliki  hak  memeluk  agama  dan  keperca- yaan masing-masing dan beribadat menurut agama  dan  kepercayaanya,  memperoleh kemudahan  akses  dalam  memanfaatkan tempat  peribadatnya,  mendapatkan  kitab
suci  dan  lektur  keagamaan  lainnya  yang mudah  diakses  berdasarkan  kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas, kemudian  mendapatkan  pelayanan  sesuai dengan  kebutuhan  pada  saat  menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya, serta  berperan  aktif  dalam  organisasi keagamaan.
Hak  Keolahragaan pada  Pasal  15,
Hak  Kebudayaan  dan  Pariwisata Pada Pasal  16, Hak  Kesejahteraan  Sosial yang menyebutkan  bahwa  hak  kesejahteraan sosial  bagi  penyandang  disabilitas  meliputi hak  rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial, pemberdayaan  sosial  dan  perlindungan sosial. Hak  Aksebilitas Pasal  18  me- nyebutkan hak aksebilitas bagi penyandang disabilitas meliputi mendapatkan aksebilitas untuk  menafaatkan  fasilitas  publik  dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai  bentuk  aksebilitas  bagi  individu. Kemudian  pada  pasal  19  menyebutkan  hak lainnya  yaitu Hak Pelayanan Publik yaitu hak  mendapatkan  informasi  yang  mudah diakses akan adanya bencana, mendapatkan pengetahuan  tentang  pengurangan  risiko bencana,  hak  mendapatkan  prioritas  dalam proses  penyelamatan  dan  eakuasi  dalam keadaan bencana, hak mendapatkan fasilitas dan saran penyelamatan  dan evakuasi  yang mudah  diakses  dan  hak  mendapatkan prioritas,  fasilitas  dan  saran  yang  mudah diakses di lokasi pengungsian.
Selain  itu  hak  yang  dimiliki  penyan- dang disabilitas adalah Hak Habilitasi dan Rehabilitasi ,  yaitu  meliputi  hak  men- dapatkan  habilitasi  dan  rehabilitasi  sejak dini  dan  secara  inklusif  sesuai  dengan kebutuhan,  bebas  memilih  bentuk  rehabili- tasi  yang  akan  diikuti  serta  hak  men- dapatkan  habilitasi  dan  rehabilitasi  yang tidak  merendahkan  martabat  manusia.  Hak lainnya  adalah Hak  Pendataan yaitu  hak didata  sebagai  penduduk  dengan  disabilitas dalam  kegiatan  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan  sipil,  mendapatkan  dokumen kependudukan  serta  mendapatkan  kartu penyandang disabilitas.
Kemudian Hak  hidup  secara  mandiri dan  dilibatkan  dalam  masyarakat ,  yaitu hak  diperbolehkan  memiliki  mobilitas pribadi  dengan  penyediaan  alat  bantu  dan kemudahan  untuk  mendapatkan  akses, mendapatkan  kesempatan  untuk  hidup mandiri  ditengah  masyarakat,  mendapat pelatihan  dan  pendapingan  untuk  hidup secara  mandiri,  menentukan  sendiri  atau memperoleh bantuan dari pemerintah Daerah  untuk  menetapkan  tempat  tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti,  serta  mendapatka  akses  ke  ber- bagai  pelayanan,  baik  yang  diberikan didalam rumah, ditempat pemukiman, atau- pun  dalam  masyarakat,  dan  mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.
Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh  informasi: meliputi  hak memiliki  kebebasan  berekspresi  dan  ber- pendapat,  mendapatkan  informasi  dan berkomunikasi  melalui  media  yang  mudah diakses dan menggunakan dan memperoleh fasilitas  informasi  dan  komunikasi  berupa bahasa  isyarat,  braile,  dan  komunikasi augmentative  dalam  interaksi  resmi. Hak Kewarganegaraan ,  yaitu  hak  berpindah, mempertahankan,  atau  memperoleh  ke- warganegaraan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta memperoleh,  memiliki  dan  menggunakan dokumen  kewarganegaraan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan  keluar  atau  masuk  wilayah  Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak  Bebas  dari  Diskriminasi,  Pene- lantaran,  Penyiksaan,  dan  Eksploitasi Pasal  26  pada  Perda  Nomor  7  Tahun  2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas meliputi  hak  bersosialisasi  dan  berinteraksi dalam  kehidupan  berkeluarga,  bermasyara- kat  dan  bernegara  tanpa  rasa  takut.  Dan mendapatkan  perlindungan  dari  segala bentuk  kekerasan  fisik,  psikis,  ekonomi, dan seksual.
Kemudian  dijelaskan  lebih  lanjut  pada Pasal 27 bahwa ruang lingkup perlindungan dan  pemenuhan  hak-hak  disabilitas  terkait dengan  keadilan  dan  perlindunga  hukum, pendidikan,  pekerjaan,  kewirausahaan  dan
koperasi,  kesehatan,  politik,  keagamaan, keolahragaan,  kebudayaan  dan  pariwisata serta  kesejahteraan  sosial  dan  aksebilitas, layanan  publik,  penanggulangan  bencana, habilitasi  dan  rehabilitasi,  konsesi,  pen- dataan,  komunikasi  dan  informasi,  perem- puan  dna  anak,  perlindungan  dari  tindakan diskriminasi,  penelantaran,  penyiksaan  dan eksploitasi, pemberitaan serta tempat tinggal.
3.2.Pelaksanaan  Penghormatan,  Perlin- dungan, dan Pemenuhan Hak

## Penyandang Disabilitas
Pemerintah  Daerah  wajib,  melaksana- kan  perencanaan,  penyelenggaraan,  eva- luasi  tentang  penghormatan,  pelindungan, pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas. Pemerintah  wajib  membuat  rumusan  ten- tang  rencana  induk  pelaksanaan  penghor- matan,  pelindungan  dan  pemenuhan  hak- hak penyandang disabilitas. Penyelenggara- an dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan  masing-masing  penyandang  di- sabilitas.  Setiap  perangkat  daerah  memiliki tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  bidang pelayanan  publik  berkewajiban  melaksana- kan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas. Kategori kebutuhan penyandang disabilitas  dibagi  3  (tiga)  yaitu  kategori ringan,  sedang  dan  berat.  Tata  cara  dan standart  penilaian  untuk  masing-masing kelompok diatur dalam peraturan Bupati.
Pemerintah  Daerah  wajib  menjamin dan  melindungi  hak  penyandang  disabilitas
sebagai  subjek  hukum  untuk  melakukan tindakan  hukum yang  sama  dengan masyarakat  lainnya.  Pemerintah  Daerah dalam  rangka  perlindungan  hukum  berupa pelayanan  pendampingan  dan  bantuan hukum  kepada  penyandang  disabilitas bekerjasama  dengan  Lembaga  Bantuan Hukum  dan  organisasi  penyandang  di- sabilitas.  Dalam  melaksanakan  penegakan hukum sebelum pemeriksaan hukum, penyandang  disabilitas  wajib  meminta pertimbangan  atau  saran  dari:  dokter  atau tenaga  kesehatan  lainnya  mengenai  kondisi kesehatan,  psikologi  atau  psikiater  me- ngenai  kondisi  kejiwaan  dan/atau  pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
Apabila  dalam  penyelesaian  hukum  tidak melakukan  pemeriksaan,  maka  dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.
Sedangkan dalam hal penegakan hukum  bagi  anak  penyandang  disabilitas, maka  anak  tersebut  wajib  diijinkan  orang tua  atau  keluarga  anak  dan  pendamping atau  penerjemah  dan/atau  organisasi  di- sabilitas untuk mendampingi dalam penyelesaian hukumnya. Seorang pe- nyandang  disabilitas  dapat  dikatakan  tidak cakap hukum berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Namun pernyataan tidak cakap  juga  dapat  dibatalkan,  jikalau penyandang disabilitas atau keluarga dengan  menghadirkan  atau  melampirkan bukti  dari  dokter,  psikolog,  dan/atau psikiater  bahwa  yang  bersangkutan  dinilai
mampu  dan  cakap  untuk  mengambil  ke- putusan.
Anggaran  dalam  penyelesaian  hukum bagi  penyandang  disabilitas  akan  di- keluarkan oleh pemerintah daerah termasuk sarana  dan  prasarana.  Pemerintah  daerah juga  wajib  melakukan  sosialisasi  tentang perlindungan  hukum  terhadap  penyandang disabilitas  kepada  masyarakat  dan  aparatur negara.  Sosialisasi  sebagaimana  dimaksud antara  lain  yaitu  pencegahan,  pengenalan tindak  pidana  serta  laporan  dan  pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
Dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi  penyandang  disabilitas,  menurut  Pasal 38  Perda  Kabupaten  Jember  Nomor  7 Tahun  2016  menyebutkan  bahwa  pe- nyelenggaraan  akan  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Daerah  dan/atau  masyarakat. Penyelenggaraan  dilakukan  boleh  meng- gunakan  klasifikasi  khusus  bagi  calon dan/atau  peserta  didik  sepanjang  tidak diskriminatif.  Apabila  ditemukan  adanya tindakan diskriminatif dalam pe- nyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas,  maka  dapat  dikenakan  sanksi administrative berupa teguran tertulis dan/atau  membuat  pernyataan  permohonan maaf  yang  diumumkan  melalui  media massa  daerah  selama  tiga  hari  berturut- turut.
Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang  disabilitas  dilakukan  meng- gunakan  sistem  pendidikan  nasional  yaitu
melalui  pendidikan  khusus  dan  sistem pendidikan inklusif. Penyandang disabilitas juga  menggunakan  program  wajib  belajar 12  (dua  belas)  tahun.  Dalam  hal  penyan- dang  disabilitas  yang  tidak  mengikuti pendidikan  formal,  dapat  mengikuti  prog- ram  kesetaraan  untuk  mendapatkan  ijazah pendidikan  dasar  dan  menengah.  Pemerin- tah  Daerah  menfasilitasi  penyandang  di- sabilitas  yang  tidak  mampu  untuk  menem- puh  pendidikan  pada  jalur  pendidikan khusus  melalui  sarana  dan  prasarana  yang aksesibel.  Pemerintah  daerah  juga  wajib memberikan  beasiswa  bagi  penyandang disabilitas  yang  berprestasi  dari  kategori orang  tidak  mampu,  hingga  jenjang  strata satu.  Bagi  penyelenggara  pendidikan  wajib menerima  penyandang  disabilitas  yang berada disekitar wilayah kedudukannya.
Pemerintah  daerah  wajib  menyeleng- garakan sistem pendidikan inklusif minimal tiga  sekolah  jenjang  pendidikan,  yaitu pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak- kanak  dan  sekolah  dasar  dan  minimal  satu sekolah tingkat sekolah menengah pertama, sekolah  menengah  atas  dan/atau  sekolah kejuruan  pada  setiap  kecamatan.  Sistem pendidikan  yang  digunakan  dalam  penye- lenggaraan  pendidikan  bagi  penyandang disabilitas  adalah  menggunakan  kurikulum akomodatif,  yaitu  sistem  pendidikan  yang memberikan  pera  kepada  semua  peserta didik  dalam  suatu  iklim  dan  proses pembelajaran  bersama  tanpa  membedakan
latar  belakang  sosial,  politik,  ekonomi, etnik,  agama/kepercayaan,  golongan,  jenis kelamin, serta kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah menjadi miniatur e masyarakat.
Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandnag disabilitas biasa disebut Sekolah Luar Biasa (SLB). Dalam penyelenggaraan  SLB  wajib  memberikan layanan  pendidikan  yang  berkualitas  serta sesuai  dengan  kondisi  dan  potensi  peserta didik  yang  bersifat  afirmatif.  Pemerintah daerah  wajib  menfasilitasi  pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  ting- kat  pendidikan  usia  dini,  pendidikan  taman kanak-kanak, dasar dan menengah. Pemerintah  daerah  melakukan  monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dan dalam melaksanakan monitoring pemerintah daerah membentuk Tim koordinasi.
Sedangkan  dalam  hal  pelaksanaan  hak pekerjaan,  kewirausahaan,  dan  koperasi, pemerintah  daerah  wajib  menjamin  proses rekrutmen,  penerimaan,  pelatihan  kerja, penempatan  kerja,  keberlanjutan  kerja,  dan pengembangan  karier  yang  adil  dan  tanpa diskriminasi.  Penyediaan  pelatihan  kerja bagi  penyandang  disabilitas  dapat  di- lakukan oleh pemerintah daerah, penyelenggara  rehabilitasi  sosial,  lembaga masyarakat  yang  bergerak  dalam  bidang
pelatihan  kerja  dengan  ijin  dari  pemerintah daerah  dan/atau  perusahaan  penggungan tenaga kerja penyandang disabilitas dengan ijin  pemerintah  daerah.  Pelatihan  kerja wajib memberikan sertifikat kelulusan, bagi peserta yang telah dinyatakan lulus, sebagai bukti  kelulusan.  Penyelenggaraan  pelatihan kerja  dilakukan  secara  berjenjang  yaitu: tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat mahir.
Pada  Perda  ini  juga  mengatur  tentang penempatan  tenaga  kerja  penyandang  di- sabilitas. Pemerintah daerah sebagai penyedia  layanan  informasi  kerja  dan penempatan  tenaga  kerja  dilakukan  oleh perangkat  daerah  dan/atau  lembaga  swasta, berbadan  hukum  yang  memiliki  ijin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau  perusahaan.  Pemerintah  daerah juga  wajib  menyediakan  pelatihan  ke- wirausahaan  bagi  penyandang  disabilitas yang memiliki unit usaha mandiri.
Pemerintah  daerah  wajib  memberikan jaminan,  penghormatan,  perlindungan  dan pendampingan kepada penyandang disabili- tas  untuk  berwirausaha  dan  mendirikan badan  usaha  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Pe- merintah  daerah  melalui  perangkat  daerah yang membidangi wajib memberikan pembinaan,  bantuan  dan  akses  permodalan untuk  usaha  mandiri,  badan  usaha  dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh penyandang  disabilitas.  Pemerintah  daerah
juga  memiliki  kewajiban  untuk  men- fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh  unit  usaha  yang  diselenggarakan  oleh penyandang disabilitas.
Pemerintah  daerah  dan  badan  usaha milik  daerah  wajib  mempekerjakan  paling sedikit  dua  persen  dari  jumlah  seluruh tenaga kerja untuk tenaga kerja penyandang disabilitas.  Penerimaan  harus  berdasarkan ketentuan  yang  berlaku,  dan  tetap  ada jaminan  hak-hak  penyandang  disabilitas dalam  proses  pelaksanaan  seleksi.  Pengu- saha  harus  mempekerjakan  minimal  satu orang  penyandang  disabilitas  dari  seratus orang  jumlah  tenaga  kerja.  Informasi, pelayanan publik dan/atau sosialisasi tentang  penerimaan  tenaga  kerja  penyan- dang  disabilitas  merupakan  tugas  dan fungsi  dari  perangkat  daerah  dibidang ketenagakerjaan.
Upah dan Kontrak kerja bagi penyandang  disabilitas,  pengusaha  yang mempekerjakan penyandang disabilitas wajib  memberi  upah  yang  sama  dengan tenaga  kerja  yang  bukan  penyandang disabilitas  dengan  jenis  pekerjaan  dan tanggungjawab  yang sama. Pengusaha juga wajib memberikan perlindungan bagi tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  sesuai dengan  jenis  dan  derajat  kecacatannya  dan perlindungan  diberikan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas wajib diberi dokumen  perjanjian  kerja  atau  surat
pengangkatan  sebagai  pekerja  dan  dicatat- kan  kepada  pemerintah  daerah.  Apabila pengusaha  tidak  melaksanakan  dan/atau tidak memberikan dokumen perjanjian atau surat  pengangkatan  bagi  tenaga  kerja  atau karyawannya  yang  merupakan  penyandang disabilitas,  maka  akan  dikenakan  sanksi administrasi  berupa  teguran  tertulis  dari Bupati.  Apabila  teguran  telah  dilaksanakan sebanyak  3  (tiga)  kali  dan  tetap  tidak dipenuhi,  maka  pengusaha  akan  diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Pemberian  fasilitas  kerja  bagi  tenaga kerja  atau  karyawan  yang  merupakan penyandang  disabilitas  wajib  dilakukan oleh pengusaha yang memiliki tenaga kerja atau  karyawan  yang  memiliki  kebutuhan khusus.  Fasilitas  yang  dimaksud  harus layak  dan  mudah  diakses  oleh  tenaga  kerja atau  karyawan  yang  berkebutuhan  khusus tersebut  dan  pengusaha  wajib  membuat mekanisme  pengaduan  atas  tidak  ter- penuhinya hak penyandang disabilitas pada tempat  kerja.  Bagi  pengusaha  yang  tidak menyediakan fasilitas yang dibutuhkan bagi tenaga  kerja  atau  karyawan  yang  ber- kebutuhan  khusus,  akan  dikenakan  sanksi yaitu  teguran  tertulis,  penghetian  kegiatan operasional,  pembekuan  ijin  usaha  sampai dengan pencabutan ijin usaha.
Pengusaha dalam mempekerjakan tenga  kerja  atau  karyawan  dengan  ke- butuhan khusus wajib memberikan orientasi kerja  atau  adaptasi  diawal  kerja  untuk
menentukan apa  yang diperlukan, termasuk dalam  hal  kegiatan  pelatihan  dan/atau magang.  Menyediakan  tempat  kerja  yang fleksibel  dengan  menyesuaikan  kebutuhan dari  tenaga  kerja  atau  keryawan  yang berkebutuhan  khusus.  Ada  waktu  untuk istirahat,  membuat  jadwal  kerja  yang fleksibel  dengan  tetap  memenuhi  alokasi waktu  kerja  yang  sudah  ditentukan. Memberikan  asisten  dalam  pelaksanaan pekerjaan  dengan  memperhatikan  ke- butuhan penyandang disabilitas ber- sangkutan.  Pengusaha  juga  wajib  mem- berikan  ijin  cuti  khusus  untuk  kegiatan pengobatan. Pengusaha juga wajib menjamin  bagi  penyandang  disabilitas untuk  memperoleh  hak  berserikat  dan berkumpul  dalam  lingkungan  kerja  serta wajib  memberikan  jaminan  akses  yang setara terhadap manfaat dan program dalam sistem  jaminan  sosial  nasional  ketenaga- kerjaan.
Dalam  hal  pengawasan,  pemerintah daerah  berkewajiban  melakukan  pengawan terhadap perusahaan daerah dan/atau perusahaan  swasta  dalam  hal  pemenuhan kuota  tenaga  kerja  penyandang  disibilitas. Bagi perusahaan daeah dan/atau perusahaan swasta  yang  telah  memiliki  tenaga  kerja penyandang  disabilitas,  akan  mendapatkan insentif  dari  pemerintah  daerah.  Penga- wasan  dilakukan  oleh  tenaga  fungsional pengawasan  tenaga  kerja,  dan  tenaga fungsional pengawasan tenaga kerja
banyaknya sebanding dengan jumlah perusahaan  yang  di  awasi.  Apabila  terjadi perselisihan  hubungan  ketenagakerjaan, maka  pmerintah  daerah  wajib  melakukan mediasi  terhadap  tenaga  kerja  penyandang disabilitas bersangkutan.
Pemerintah daerah wajib memiliki unit layanan  disabilitas pada  dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang ketenagakerjaan. Anggaran pembentukan unit layanan disabilitas berasal  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah,  dan  dalam  pelaksanaannya unit  layanan  disabilitas  lebih  lanjut  diatur dengan peraturan Bupati.
Dalam hal pelayanan kesehatan, pemerintah  daerah  dan  swasta  wajib memastikan  fasilitas  pelayan  kesehatan menerima  pasien  penyandang  disabilitas dan  fasilitas  kesehatan  disediakan  tanpa diskriminasi,  sesuai  standard  an  ketentuan yang  berlaku.  Prinsip  pelayanan  kesehatan yang digunakan adalah kemudahan, keamanan,  kenyamanan,  cepat  dan  ber- kualitas.  Upaya  kesehatan  yang  dilakukan adalah  promotif,  preventif,  kuratif  dan rehabilitastif.
Pemerintah  daerah  wajib  menfasilitasi pemukiman  yang  memiliki  akses  bagi penyandang  disabilitas.  Pemerintah  daerah juga  menyediakan  fasilitas  umum  ling- kungan pertamanan dan pemakaman umum yang  mudah  diakses  oleh  penyandang disabilitas.  Termasuk  dalam  pelayanan
publik bagi penyandang disabilitas, pemerintah  daerah  wajib  menyediakan pelayanan  publik  yang  mudah  diakses  oleh penyandang  disabilitas.  Pelayanan  publik yang  dimaksud  termasuk  pelayanan  jasa transportasi publik. Penyelenggaraan pelayanan  publik  wajib  menyediakan  pan- duan  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik yang  mudah  diakses  oleh  penyandang disabilitas  diatur  lebih  lanjut  dengan peraturan Bupati.
Setiap  penyandang  disabilitas  berhak mempunyai  tempat  tinggal  yang  layak, pemerintah  daerah  menfasilitasi  akses penyandang  disabilitas  dalam  memperoleh tempat  tinggal  yang  layak.  Pemerintah daerah  memberikan  penghargaan  bagi orang  dan/atau  badan  hukum  dan/atau lembaga  negara  dan/atau  penyedia  fasilitas publik  yang  berjasa  dalam  pemberian penghormatan,  pelindungan  dan  pemenu- han  hak  penyandang  disabilitas.  Setiap orang dan/atau badan hukum yang ditunjuk mewakili  kepentingan  penyandang  di- sabilitas  dilarang  melakukan  tindakan  yang berdampak  kepada  bertambah,  berkurang atau  hilangnya  hak  kepemilikan  penyan- dang  disabilitas  tanpa  mendapat  penetapan pengadilan.  Setiap  orang  dan/atau  badan hukum  juga  dilarang  untuk  menghalang- halangi  dan/atau  melarang  penyandang disabilitas memperoleh hak-haknya.
3.3.Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember
Pelaksanaan perlindungan dan pemenu- han hak penyandang disabilitas di Kabupaten  Jember,  belum  bisa  dinyatakan efektif.  Berdasarkan  hasil  interview  pada masyarakat  Kabupaten  Jember,  rata-rata mereka  menyatakan  bahwa  belum  ada sosialisasi  tentang  peraturan  penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintahan  Daerah.  Masyarakat  penyan- dang  disabilitas  di  Kabupaten  Jember, mendapatkan  informasi  tentang  aturan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dari  keaktifan  mereka  dalam  mengikuti perkumpulan-perkumpulan  disabilitas  atau oranganisasi yang konsen tentang disabilitas.  Sedangkan  masyarakat  umum- nya dan/atau bukan penyandang disabilitas, rata-rata acuh tak acuh dalam mencari tahu tentang  pengakuan  dalam  pemenuhan  hak penyandang disabilitas.
Fasilitas  umum  yang  mengakomodir keberadaan penyandang disabilitas di Kabupaten  Jember  sangat  minim,  hanya dapat  dilihat  di  Kantor-Kantor  Pemerinta- han.  Sedangkan  kendaraan  umum,  tempat wisata dan tempat beribadah tidak
disediakan.  Kepedulian  masyarakat  Jember terhadap  masyarakat  yang  memiliki  ke- butuhan  khusus  masih  rendah,  karena masyarakat masih menganggap penyandang disabilitas adalah orang yang terbatas. Kata
“terbatas”  tersebut,  menyebabkan  pem- bentukan  pemikiran  bahwa  penyandang disabilitas  harus  selalu  dibantu.  Sedangkan pemikiran  penyandang  disabilitas  dalam menolong  sesama  penyandang  disabilitas, mereka  peduli  dengan  pemikiran  karena “senasib”.
Dalam  hal  pengurusan  administrasi, bagi  penyandang  disabilitas,  cenderung sulit.  Karena  ada  anggapan,  bahwa  mereka tidak  mampu  dalam  melakukan  aktivitas sehari-hari  sebagaimana  manusia  normal dan/atau bukan penyandang disabilitas.
Masyarakat  penyandang  disabilitas  di Kabupaten  Jember  dalam  menghidupi kehidupannya  sehari-hari  lebih  banyak melakukan usaha kreatif mandiri. Hal inilah yang  membuktikan  bahwa  sebenarnya keterbatasan  bukan  menjadi  penghalang bagi  penyandang  disabilitas  untuk  hidup dan  melakukan  sesuatu  seperti  layaknya manusia  normal  dan/atau  bukan  penyan- dang disabilitas. Mereka memang memiliki keterbatasan,  namun  mereka  bukan  hanya berdiam saja menunggu bantuan dari orang lain.

## KESIMPULAN
Peraturan  tentang  penyandang  di- sabilitas sudah diakomodir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang  Disabilitas.  Pada  Perda  ini, jelas  disebutkan  bahwa  pemerintah  daerah wajib  memberikan  dan  melaksanakan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas berupa  penghormatan  terhadap  martabat, diakui  sebagai  otonomi  individu  dan  di- lakukan  tanpa  diskriminasi,  memiliki  par- tisipasi penuh, mengakui adanya keragaman manusia dan kemanusiaan, adanya kesama- an  kesempatan,  kemudian  kesetaraan, aksebilitas,  bebas  dari  stigma,  adanya privasi,  adanya  keadilan  dan  perlindungan hukum,  kesamaan  dalam  perolehan  pen- didikan,  pekerjaan,  kewira-usahaan  dan koperasi,  memperolehan  pelayanan  ke- sehatan,  kesempatan  berpolitik,  kebebasan beragama,  keolahragaan,  kebudayaan  dan pariwisata,  kesejahteraan  sosial,  pelayanan publik,  perlindungan  dari  bencana,  habili- tasi  dan  rehabilitasi,  konsesi,  pendataan, hidup  secara  mandiri  dan  dilibatkan  dalam masyarakat,  berekspresi,  berkomunikasi, dan  memperoleh  informasi,  berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan  diskriminasi,  penelantaran,  pe- nyiksaan dan eksploitasi.
Pengetahuan  masyarakat  Kabupaten Jember  tentang  peraturan  perlindungan  dan pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas, masih  minim.  Beberapa  masyarakat  yang mengetahui  akan  adanya  peraturan  ini adalah  masyarakat  penyandang  disabilitas, karena  mereka  sering  mendapatkan  infor-
masi  dari  kumpulan  atau  organisasi  yang konsen  pada  penyandang  disabilitas.  Peran pemerintah  daerah  dalam  memberikan pengetahuan  tentang  peraturan  daerah  ini pasif,  sehingga  masyarakat  juga  tidak begitu  mengetahui  tentang  adanya  per- lindungan atas penyandang disabilitas.
Dalam hal fasilitas umum dan pengurusan  administrasi  bagi  penyandang disabilitas di Kabupaten Jember juga masih minim.  Sisi  positifnya  penyandang  di- sabilitas  di  Kabupaten  Jember  cenderung kreatif dan mereka memiliki usaha mandiri. Sehingga respon terhadap keberadaan Perda tentang  difabel  ini  menjadi  baik  pada masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Teks:
Akmal, Hak  Asasi  Manusia  Teori  dan Praktik , UNP Press Padang, 2011;
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2012
Hausechild,  Alexander.  Siti  Fatimah.  Dkk., Kompilasi-Kebijakan  Terkait  dengan Gender,  Disabilitas,  Perlindungan Anak  dan  Partisipasi  Masyarakat , Kementerian PPN.BAPPENAS, Jakarta, 2018;
Nursyamsi,  Fajri,  Dkk., Kerangka  Hukum Disabilitas  di  Indonesia;  Menuju Indonesia  Ramah  Disabilitas ,  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia, 2015;
Triyanto, Negara  Hukum  dan  HAM , Penerbit Ombak, 2013;

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang RI  Nomer 19 Tahun 2011 Tentang  Pengesahan  Convention  The
Rights  Of  Persons  With  Disabilities
(Konvensi
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember
Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak- Hak Disabilitas

## Website:
Erna  Ratnaningsih,  Kewajiban  Negara  dan
Hak Penyandang
Disabilitas,
https://business- law.binus.ac.id/2016/04/29/kewajiban -negara-dan-hak-penyandang- disabilita/ , Januari 2020
Lalu  Bintang  Wahyu  Putra,  Tantangan
Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas, http;//www.infid.org/penegakanhamh akdisabilitas/, Januari 2020

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Suphia,  S.H.,  M.Hum. adalah  Dekan Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Jember.
Memperoleh  gelar  Sarjana  Hukum  pada Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ)  dan  memperoleh  gelar  Magister Humaniora  (M.Hum.)  dari  Program  Pasca Sarjana  Universitas  Merdeka  (Unmer) Malang.
Tioma  R.  Hariandja,  SH.,  MH. adalah Dosen Tetap dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Jember.  Menyelesaikan  pendidikan  Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas
Airlangga  dan  Magister  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Airlangga.