Paradigma Baru Hukum Jaminan: Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan Melalui Digitalisasi dan e-Cash Collateral *
Tarsisius Murwaji**

## Abstrak
Hukum  Jaminan  di  Indonesia  yang  bersumber  pada  hukum  kolonialis  Belanda  ternyata memiliki perkembangan yang sangat lambat, para penyusun perundang-undangan kurang berani  berinisia f  menyusun  Hukum  Jaminan  dengan  paradigma  baru.  Dalam  sistem jaminan menurut hukum posi f, fungsi jaminan ada untuk penutup risiko, yaitu menutupi kerugian  bank  apabila  terjadi  kredit  macet.  Dalam  tulisan  ini  penulis  mengajukan  dan mengkaji  paradigma  baru  dalam  Hukum  Jaminan,  yaitu:  (a)  Hak  Pengelolaan  Daratan Perairan  Kepulauan  sebagai  Jaminan  Performa,  (b)  Digitalisasi  Jaminan  Benda,  dan  (c) Penjaminan Elektronik. Dalam ar kel ini objek pengkajian adalah Hak Pengelolaan (HPL) Daratan Perairan Kepulauan sebagai jaminan performa persyaratan kredit. Tujuan jaminan performa bukan untuk dieksekusi karena keempat persyaratan persetujuan kredit sudah layak.  Dalam  paradigma  baru  ini  jaminan  merupakan  salah  satu  penjamin  kinerja  yang nggi,  ngkat  kesehatan  perusahaan  yang  memadai  dan  keberlangsungan  proyek  yang dibiayai oleh kredit perbankan.
Kata  Kunci :  digitalisasi  jaminan,  hak  pengelolaan  laut,  jaminan  elektronik,  jaminan performa, penutup risiko.

## New Paradigm on Securi es Law: The Right to Manage the Mainland of Internal Waters through Digitaliza on and e-Cash Collateral

## Abstract
Securi es Law in Indonesia, which is based on the law of the Dutch colonialists, turned out to have very slow development. The dra ers of the legisla on lack the ini a ve to draw up legal securi es law with a new paradigm. In securi es system according to posi ve law, the func ons of securi es are to cover risks, which cover the banks' losses in case of bad credit. In this  paper  the  Author  proposes  and  examines  a  new  paradigm  in  the  Law  of  Securi es, namely:  (a)  the  Right  to  Manage  the  Mainland  of  Internal  Waters  as  a  Performance Assurance, (b) Digi za on of Bail Object, and (c) Electronics Assurance. The object of study in this ar cle is the Right of Mainland Island Waters Management (HPL) as a performance securi es credit terms. The func on of performance securi es is not to execute because the four terms for approval of credit are fulﬁlled. In this new paradigm, securi es act as one of
*   Tulisan ini didasarkan pada peneli an yang berjudul: ”Hak Pengelolaan Laut Sebagai Jaminan Kredit Tol antar Pulau di Indonesia” dibiayai oleh DIPA UNPAD 2013.
**   Guru  Besar  Hukum  Ekonomi  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Dipa   Ukur  No.  35  Bandung, mtarsisius@yahoo.co.id ,  S.H.  (Universitas  Padjadjaran),  M.H.  (Universitas  Indonesia),  Dr.  (Universitas Padjadjaran).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
the  guarantor  for  high  performance,  an  adequate  company  performance,  and  the sustainability of projects ﬁnanced by bank credit.
Keywords: digi zing securi es, right of sea management, electronic securi es, performance securi es, risk cover.

## A.   Pendahuluan
Sistem hukum jaminan di Indonesia belum sepenuhnya dapat dipergunakan untuk menjamin kredit bank yang jumlahnya besar, bahkan dapat dikatakan bahwa sudah ke nggalan jaman. Salah satu penyebabnya adalah karena hukum posi f tentang jaminan  masih  bersandar  pada  Sistem  Hukum  Jaminan  Kolonial  Belanda.  Buk keter nggalan  tersebut  adalah  terdapat  32  izin  pembangunan  dan  pengelolaan jalan tol di Indonesia yang sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan nasional baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak tahun 1996 sampai tahun 2014, akan tetapi  dak dapat direalisasikan karena kekurangan dananya.
Salah  satu  penyebab  kekurangan  dana  tersebut  adalah  karena  perusahaan- perusahaan  pemilik  izin  pembangunan  dan  pengelolaan  jalan  tol  dak  mampu menyiapkan  jaminan  yang  besar  untuk  keperluan  pembiayaan  proyek  pem- bangunan  jalan  tol.  Bilamana  permasalahan  ini  dak  segera  dicarikan  solusinya maka dalam waktu dekat ini sebagian besar proyek-proyek skala besar akan segera diambil-alih  oleh  perusahaan  asing,  yang  berpotensi  mengancam  kedaulatan negara dalam bidang ekonomi.
Hukum Jaminan yang berlaku di Indonesia pada saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  (UU  Hak  Tanggungan),  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), dan peraturan tentang gadai hanya mengatur sebatas jaminan yang berupa tanah, rumah, dan barang yang nilainya kecil. Dengan demikian Hukum Jaminan di Indonesia harus dievaluasi, direvisi, dan dikembangkan sehingga dapat dijadikan dasar hukum untuk jaminan-jaminan yang nilainya besar.
Jaminan  menurut  hukum  Indonesia  baik  berupa  jaminan  kebendaan  dan perorangan sangat sulit dijadikan jaminan untuk proyek besar karena:
1.  Nilai jaminan berupa tanah, bangunan, mobil, dan jaminan kebendaan lain nilainya sangat kecil untuk proyek besar. Sebagai contoh, untuk proyek tol yang paling kecil nilainya, yaitu Tol Seroja (Soreang-Pasir Koja) diperkirakan nilainya  Rp.2,5  Triliun  berar   nilai  jaminan  yang  harus  ada  adalah  140% sampai 160% dari nilai proyek, dengan demikian dibutuhkan jaminan benda yang jumlahnya sangat banyak;
2.  Dalam prak k para pengusaha Indonesia harus mendirikan badan hukum yang  berstandar  internasional,  misalnya  badan  hukum  yang  didirikan  di Singapura,  Hongkong,  Kuala  Lumpur,  dan  sebagainya.  Kalau  jaminan
219

## Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan
kebendaan  di  Indonesia,  sedangkan  hukum  yang  dipakai  adalah  hukum negara lain maka akan menimbulkan masalah eksekusi jaminan;
3.  Nilai proyek di Indonesia, misalnya proyek tol, seringkali berubah karena perubahan harga tanah dan harga materiil bahan untuk membangun jalan, seper  semen, besi, dan sebagainya. Perubahan nilai proyek ini harus diiku dengan perubahan perjanjian kredit perbankan dan perubahan jaminan. Perubahan tersebut tentunya  dak mudah dilakukan, dan seandainya dapat dilakukan, maka akan memerlukan waktu yang lama dan biaya besar;
4.  Pengawasan  jaminan:  jaminan  kebendaan,  misalnya  tanah,  bangunan, mobil,  dan  sebagainya  mudah  dialihkan  dan  berpotensi  mengalami  ke- rusakan, misalnya tanah dan bangunan yang terkena bencana alam;
5.  Perubahan peruntukan: pembiayaan besar biasanya berupa pembiayaan jangka panjang minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Dalam  rentang  waktu  yang  panjang  tersebut,  biasanya  jaminan  berupa tanah seringkali mengalami perubahan peruntukan, sehingga menyulitkan untuk dieksekusi;
6.  Pendokumentasian surat-surat jaminan: buk  jaminan berupa surat-surat perlu didokumentasikan secara aman dalam jangka waktu yang lama. Untuk kredit  yang  besar,  tentunya  diperlukan  jaminan  yang  banyak  karena jaminan-jaminan tersebut nilainya kecil, berar  surat-surat buk  jaminan- nya  pun  banyak.  Dengan  demikian,  penyimpanan  dokumen  surat-surat jaminan pun menimbulkan permasalahan.
Dari uraian tersebut di atas, Hukum Jaminan di Indonesia belum sepenuhnya menjamin kepas an hukum dalam proyek infrastruktur dengan dana besar yang berasal dari bank atau lembaga pembiayaan internasional. Dalam kaitannya dengan pembangunan  infrastruktur  berupa  jalan  tol,  dengan  kondisi  geograﬁs  berupa negara  kepulauan,  mengharuskan  Pemerintah  Indonesia  bekerja  sama  dengan investor  membangun  jalan  tol  yang  melintasi  laut  antar  pulau  atau  yang  secara yuridis disebut 'Perairan Kepulauan'.
Pembangunan jalan tol antar pulau memerlukan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan  dengan  jalan  tol  daratan.  Sebagai  perbandingan,  biaya  jalan  tol Soreang-Pasirkoja sepanjang 14 (empat belas) km memerlukan biaya sebesar Rp2,5 triliun, sedangkan pembangunan jalan tol Jembatan Selat Sunda sepanjang 29 km membutuhkan  biaya  Rp270  triliun.  Ar nya,  biaya  yang  diperlukan  untuk membangun jalan tol antar pulau adalah 54 kali lipat biaya pembangunan jalan tol daratan.
Dengan  biaya  yang  jauh  lebih  besar  tersebut  menyebabkan  banyak  per- masalahan  untuk  memperoleh  kredit  sindikasi  nasional  maupun  internasional. Salah satu permasalahan yang krusial adalah mengenai jaminan pokok. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 220
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), jaminan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai dengan kredit tersebut. Dalam hal proyek yang dibiayai adalah jalan tol daratan, maka yang dijaminkan adalah bangunan jalan tol dan tanah yang dipakai untuk jalan tol tersebut. Dalam hal proyek yang dibiayai jalan tol antar pulau, maka yang bisa dijaminkan hanya jembatan tol saja karena tanah  yang  berada  di  bawah  air  laut  yang  menghubungkan  kedua  pulau  belum diatur secara tegas sebagai jaminan kredit bank dan sampai sekarang belum ada bank yang sudah memberikan kredit dengan jaminan Daratan Perairan Kepulauan.¹ Berdasarkan uraian di atas, Penulis memusatkan tulisan tentang jaminan bank yang  berupa  tanah  darat  di  bawah  Perairan  Pedalaman  untuk  menjamin  kredit sindikasi  nasional  maupun  internasional.  Berdasarkan  peneli an  awal  yang dilakukan Penulis, peneli an tentang Daratan Perairan Kepulauan sebagai jaminan kredit  bank  sampai  saat  ini  belum  ada  yang  meneli   dan  merupakan  topik  asli pemikiran dari Penulis.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  dalam  pendahuluan,  maka  dapat  di- rumuskan  permasalahan  yang  akan  dibahas  pada  tulisan  ini  adalah  mengenai bagaimana Jaminan Performa sebagai solusi permasalahan jaminan perbankan di Indonesia dalam rangka pengembangan hukum jaminan di Indonesia, kelayakan penjaminan  Hak  Pengelolaan  Daratan  Perairan  Kepulauan  di  Indonesia  sebagai paradigma baru Hukum Jaminan di Indonesia, serta bagaimana dasar pemikiran tentang digitalisasi sebagai dasar penjaminan secara elektronik di Indonesia.

## B.    Tinjauan Pustaka
Landasan  dasar  Hak  Pengelolaan  (HPL)  adalah  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang memberikan arahan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara dapat diberikan kepada  daerah  swatantra  dan  masyarakat  hukum  adat  sekedar  diperlukan  dan dak bertentangan dengan kepen ngan nasional menurut ketentuan pemerintah. Menurut  hukum  posi f,  HPL  merupakan  pelimpahan  atau  pendelegasian wewenang dari hak menguasai dan sebagai hak publik yang sifatnya administra f. Pasal  ini  mengamanatkan  bahwa  berdasarkan  HPL  yang  dimilikinya,  maka pemerintah daerah mewakili negara. Pendelegasian ini berar  pemerintah daerah melaksanakan 'hak menguasai' pada wilayah yang diatasnya terdapat HPL.
¹   Ar kel ini bersumber pada peneli an dan ar kel penulis sendiri, yaitu: Peneli an Unggulan Fakultas Hukum Unpad yang berjudul: ”Hak Pengelolaan Laut Sebagai Jaminan Kredit Tol antar Pulau di Indonesia” dibiayai oleh DIPA  UNPAD  2013  dan  ar kel-ar kel  yang  dimuat  dalam  Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM  (UII  Yogyakarta, Volume  20  No.  1  Tahun  2012  berjudul  “Transformasi  Jaminan  Kebendaan  menjadi  Jaminan  Tunai  dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional” dan Jurnal Hukum “MIMBAR” (Universitas Gadjahmada, Vol. 25 No. 2 Tahun 2013) berjudul: “Penjaminan Usaha Kecil Melalui Giralisasi dan Transmisi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan  Tunai”.  Dalam  ar kel  ini  yang  dimaksud  dengan  daratan  perairan  adalah  daratan  yang  terletak  di bawah air laut.

## Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan
Dalam  upaya  pemerintah  daerah  memanfaatkan  secara  perdata  harus  ada konversi dari tanah negara menjadi HPL. Dengan adanya pelimpahan kewenangan ini, sebenarnya terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan  memanfaatkan  sendiri  untuk  kepen ngan  instansi  publik  tersebut  sesuai dengan fungsinya.
HPL selain digunakan untuk kepen ngan pemegang hak, juga dapat diberikan hak penggunaannya kepada pihak ke ga berdasarkan perjanjian penggunaan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan Pembatalan  Hak  atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan  (PMNA  9/1999). Selanjutnya, Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak  Pengelolaan  Serta  Penda arannya  (Permendagri  1/1977)  mengatur  bahwa: ”Se ap  penyerahan  penggunaan  tanah  yang  merupakan  bagian  dari  tanah  HPL kepada pihak ke ga oleh pemegang HPL baik disertai atau  dak pendirian bangunan diatasnya,  wajib  dilakukan  dengan  pembuatan  perjanjian  antara  pihak  ke ga dengan pemegang HPL”.
Dasar hukum hubungan pemegang HPL dengan pihak ke ga dapat berupa:
1.  Perjanjian penggunaan hak atas tanah, untuk itu dapat diberikan dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) maupun Hak Pakai; dan
2.  Perjanjian  penggunaan  hak  tanah  dengan  pendirian  bangunan,  berupa pemberian  HGB  atau  Hak  Pakai  disertai  perjanjian  pembangunan  bangunan diatasnya.
Hak atas tanah yang sifatnya keperdataan yang berdiri di atas hak pengelolaan baik hak milik, HGB, maupun hak pakai tunduk pada ketentuan tentang hak tersebut sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksana serta syarat khusus yang tercantum dalam perjanjian dengan pemegang hak pengelolaan.
Hak  atas  tanah  yang  memiliki  pemanfaatan  secara  perdata  sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UUPA (Hak Milik, HGB, Hak Pakai, Hak Sewa, dan lain- lain). Kedudukan hukum hak-hak atas tanah di atas HPL tersebut sama dengan hak perdata yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA. Perbedaannya adalah hak atas tanah di  atas  HPL  mensyaratkan  campur  tangan  pemilik  HPL  dalam  perpanjangan  dan pengalihan kepada pihak lain.
Berdasarkan Permendagri 1/1977 yang diberikan kepada pemerintah daerah, lembaga,  instansi  publik  yang  seluruh  modalnya  dimiliki  pemerintah  atau pemerintah  daerah  untuk  pembangunan  wilayah  industri  dan  pariwisata  dapat diserahkan kepada pihak ke ga dan diberikan dengan HGB atau Hak Pakai sesuai rencana peruntukkan dan penggunaan tanah yang telah disiapkan pemegang HPL.
Investor sebagai pihak ke ga merupakan pemilik HGB atau Hak Pakai di atas HPL. Hak ini meskipun terletak di atas HPL milik daerah, instansi pemerintah, atau
badan  hukum  publik  lainnya  tetap  milik  investor  yang  terda ar  pada  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  dan  menjadi  hak  investor.  Penda aran  ini  dak menghapuskan hubungan hukum dengan pemegang HPL.
Setelah jangka waktu hak atas tanah di atas HPL habis, maka hak atas tanah tersebut jatuh ke pemegang HPL. Pemegang HPL memiliki kewenangan yang luas atas  pergerakan  HGB  atau  Hak  Pakai  diatasnya,  misalnya  perpanjangan  hak, penjaminan, dan pengalihan hak harus dengan izin pemilik HPL. Sifat HGB dan Hak Pakai terjadi pergeseran hak absolut menjadi rela f.
Hak Pengelolaan terjadi bukan sejak diterbitkannya surat keputusan Pemberian HPL  oleh  Kepala  BPN  Indonesia,  melainkan  terjadi  sejak  dida arkan  Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan oleh Pemohon HPL kepada Kepala Kantor Wilayah  BPN  Kabupaten/Kota  yang  wilayah  kerjanya  melipu   letak  tanah  yang bersangkutan.
Menurut  Urip  Santoso,  perjanjian  penggunaan  tanah  antara  pemegang  HPL dengan pihak ke ga dapat dibuat dengan akta notaris, atau akta di bawah tangan. Perjanjian penggunaan tanah memuat ketentuan-ketentuan mengenai:² iden tas pemegang HPL; iden tas pihak ke ga; buk  ser ﬁkat HPL yang akan diserahkan; letak  dan  batas-batas  serta  luas  tanah  HPL  yang  akan  diserahkan  kepada  pihak ke ga; jenis penggunaan bagian tanah HPL; hak atas tanah yang akan dimintakan untuk diberikan kepada pihak ke ga yang bersangkutan; dan keterangan mengenai jangka  waktunya  serta  kemungkinan  untuk  perpanjangan  dan  jangka  waktu perjanjian penggunaan tanah.
Pemegang  HPL  selain  berwenang  menyerahkan  bagian-bagian  tanah  HPL kepada  pihak  ke ga  juga  berwenang  bekerjasama  dengan  pihak  ke ga  dalam menggunakan tanah HPL. Dalam prak k, kerja sama antara pemegang HPL dengan pihak ke ga dalam menggunakan tanah HPL dilakukan dalam bentuk pembuatan perjanjian BOT ( Build, Operate, and Transfer ).
HPL  dak  diatur  dalam  UUPA  tetapi  dalam  PMNA  9/1999  jo.  Permendagri 1/1977. HPL merupakan pelimpahan wewenang dari hak menguasai negara oleh negara kepada badan  hukum publik karena itu hak pengelolaan merupakan hak administra f.  Hak  pengelolaan  hanya  dapat  dimanfaatkan  melalui  hak  perdata (dalam hak perdata ada aspek keperdataan) yang berdiri diatasnya.
Hak atas tanah dalam hukum pertanahan di Indonesia terdiri atas hak publik dan hak perdata yaitu sebagai berikut:

## a.  Hak Publik
Hak atas tanah dalam lingkup hak publik merujuk pada hak administra f dari hak atas  tanah,  yaitu  mengatur  pemanfaatan,  pemeliharaan,  persediaan,  dan peruntukan tanah, bumi, dan air. Dalam hukum pertanahan Indonesia, hak publik
²   Urip Santoso , Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012, hlm. 194-195.
terdiri dari: pertama, hak menguasai oleh negara sebagaimana digariskan dalam Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  jo.  Pasal  2  UUPA  dan kedua, HPL sebagai landasan dasarnya Pasal 2 ayat (4) UUPA dan diatur dalam PMNA 9/1999 jo. Permendagri 1/1977.
Hak pengelolaan merupakan pelimpahan atau pendelegasian wewenang dari hak menguasai dan sebagai hak publik yang sifatnya administra f. Untuk mendapat pemanfaatannya, HPL di atas harus diletakkan kepemilikan hak atas tanah secara perdata. Landasan Hak Pengelolaan tersebut adalah Pasal 2 ayat (4) UUPA:
“Yang memberikan arahan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara dapat diberikan kepada daerah Swantrantra dan masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan  dak bertentangan dengan kepen ngan nasional menurut ketentuan pemerintah”.
Dalam penjelasannya disebutkan bahwa:
“Ketentuan ayat (4) adalah bersangkutan dengan asas otonomi dan medebewind .  Dalam  penyelengaraan  pemerintahan  daerah  soal argaria  menurut  sifatnya  dan  pada  asasnya  merupakan  tugas pemerintah  pusat  (Pasal  33  ayat  (3)  UUD).  Pelimpahan  wewenang untuk  melaksanakan  hak  penguasaan  negara  atas  tanah  adalah mendebewind .  Segala  sesuatunya  akan  diselenggarakan  menurut keperluannya  dan  dak  boleh  bertentangan  dengan  kepen ngan nasional. Wewenang dalam bidang argaria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah.”
Dengan demikian HPL selain digunakan untuk kepen ngan pemegang hak juga dapat diberikan penggunaannya kepada pihak ke ga. Pemberian penggunaan hak atas tanah di atas HPL kepada pihak ke ga dapat diberikan berdasarkan perjanjian penggunaan  tanah  antar  pihak  ke ga  dengan  pemegang  HPL  (Pasal  4  PMNA 9/1999). Untuk mengetahui jelasnya perjanjian ini perlu dilihat kembali ketentuan Pasal 3 Permendagri 1/1997 yang menyebutkan bahwa:
“Se ap penyerahan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah  Hak  Pengelolaan  kepada  pihak  ke-3  oleh  pemegang  Hak Pengelolaan,  baik  disertai  ataupun  dak  pendirian  bangunan  di- atasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis antara pemegang Hak Pengelolaan dan Pihak ke-3 yang bersangkutan.”
Dengan demikian, dalam perjanjian yang merupakan dasar hukum pemegang HPL dengan pihak ke ga dapat berupa:³ pertama, perjanjian penggunaan hak atas tanah  untuk  dapat  diberikan  dalam  bentuk  HGB  maupun  Hak  Pakai  dan kedua,
³   Djuhaendah Hasan, Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebagai Aset Negara dikaitkan dengan UU No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara , Bandung: PT. Citra Aditya Bak , 1996, hlm. 202.
perjanjian penggunaan hak tanah dengan pendirian bangunan berupa pemberian HGB atau Hak Pakai disertai dengan perjanjian pembangunan bangunan diatasnya.
b. Hak Keperdataan
Hak-hak atas tanah  yang sifatnya keperdataan yang berdiri di atas HPL baik Hak Milik, HGB, maupun Hak Pakai tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang hak-hak tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  UUPA  dan  peraturan  pelaksanaannya  serta syarat khusus yang tercantum dalam perjanjian dengan pemegang HPL. Hak atas tanah Perdata (dalam PMNA 9/1999 disebut sebagai tanah hak) adalah hak atas tanah yang memiliki pemanfaatan secara perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal  16  UUPA  (Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  HGB,  Hak  Pakai,  Hak  Sewa,  dsb). Kedudukan hukum HGB dan Hak Pakai di atas HPL adalah sama dengan hak-hak perdata yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA, hanya ada syarat perjanjian antara pemegang HPL dengan investor sebagai pihak ke ga yang memiliki hak tersebut yang melekat pada hak perdata di atas HPL.
Berdasarkan ketentuan Permendagri 1/1997, bagian tanah HPL yang diberikan kepada  pemerintah  daerah,  lembaga,  instansi,  badan  hukum  Indonesia  yang seluruh  modalnya  dimiliki  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  untuk  pem- bangunan dan pengembangan wilayah industri, dan pariwisata dapat diserahkan kepada  pihak  ke ga  dan  diberikan  dengan  HGB  atau  Hak  Pakai  sesuai  rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah disiapkan pemegang HPL.
Dengan  diberikannya  hak  kepada  pihak  ke ga  untuk  menggunakan  hak  atas tanah di atas tanah HPL serta dida arkannya hak tersebut oleh pihak ke ga  dak menghapuskan  hubungan  hukum  dengan  pemegang  HPL.  Setelah  jangka  waktu HGB dan Hak Pakai yang diberikan kepada pihak ke ga jangka waktu berakhir tanah bersangkutan kembali sepenuhnya kepada pemegang HPL. HGB atau Hak Pakai di atas HPL dapat diperpanjang dengan izin pemegang HPL.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) disebutkan bahwa barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya, sedangkan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lain.
Dalam  Pasal  49  UU  Perbendaharaan  Negara  terdapat  larangan  penjaminan barang milik negara. HPL diberikan kepada badan hukum publik antara lain instansi pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  badan  hukum  publik  lainnya.  Dengan demikian, instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum publik itu adalah  pemegang/pemilik  HPL,  HPL  merupakan  aset  negara/daerah.  Tetapi  HPL adalah  hak  administrasi  dan  pemanfaatan  hak  itu  harus  dengan  hak  perdata diatasnya yang dapat merupakan milik pemegang HPL maupun milik pihak ke ga.

## Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan
Menyimak  ketentuan  Pasal  49  UU  Perbendaharaan  Negara,  maka  dapat ditafsirkan  bahwa  yang  dimaksud  itu  adalah  barang  baik  berupa  tanah  maupun bukan tanah yang merupakan milik pemerintah pusat atau daerah, ar nya benda berwujud tanah atau gedung dan sebagainya, sedangkan HPL adalah benda  dak berwujud berupa hak bukan hak atas tanah secara ﬁsik tetapi merupakan hak untuk mengelola  sebidang  tanah  yang  diberikan  kepada  badan  hukum  publik.  Dengan demikian,  HPL  adalah  hak  administra f  yang  bersifat  abstrak.⁴  Dalam  UU  Per- bendaharaan Negara disebutkan bahwa semua barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya,  sedangkan  barang  milik  daerah  adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain.
Pasal 49 ayat (4) UU Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas  tagihan  kepada  pemerintah  pusat/daerah.  HPL  merupakan  benda  dak berwujud  yang  merupakan  aset  negara  karena  instansi  publik  pemilik  HPL mendapatkan  delegasi  dari  negara  untuk  mempergunakan  tanah  negara  sesuai dengan fungsi instansi publik tersebut.
Pasal 49 ayat (5) UU Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa barang milik negara/daerah  dilarang  digadaikan  atau  dijaminkan  untuk  mendapat  pinjaman. Pasal  49  UU  Pembendaharaan  Negara  dapat  ditafsirkan  bahwa  yang  dimaksud barang berupa tanah dan bukan tanah yang merupakan pemerintah pusat maupun daerah,  yaitu  tanah  atau  gedung,  sedangkan  HPL  adalah  benda  dak  berwujud berupa hak, bukan hak atas tanah yang bersifat ﬁsik tetapi merupakan hak untuk mengelola sebidang tanah yang diberikan kepada badan hukum publik.
Ketentuan  Pasal  49  ayat  (4)  dan  (5)  UU  Perbendaharaan  Negara  dak  dapat diterapkan terhadap HGB atau hak pakai milik investor pihak ke ga yang terletak di atas  HPL  milik  negara/daerah  karena  milik  investor  karena  bukan  milik negara/daerah. Seringkali terjadi kesalahpahaman penerapan kedua ayat tersebut karena  dipersamakan  antara  tanah  negara  dengan  hak  atas  tanah  di  atas  tanah negara.
Sementara  itu,  Perairan  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (UU Perairan). Pasal 3 ayat (1) UU Perairan mengatur  bahwa  perairan  Indonesia  melipu   laut  teritorial  Indonesia,  perairan kepulauan,  dan  perairan  pedalaman.  Pasal  3  ayat  (3)  mengatur  bahwa  Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperha kan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
Mengenai pengelolaan perairan diatur dalam Pasal 23 UU Perairan. Pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian
lingkungan  perairan  Indonesia  dilakukan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  nasional  yang  berlaku  dan  hukum  Internasional.  Pasal  23  ayat  (3) mengatur  apabila  diperlukan  untuk  peningkatan  pemanfaatan,  pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan presiden.
Mengenai pengelolaan daratan perairan kepulauan, dalam hukum posi f belum ada pengaturan secara khusus, dengan demikian masih terjadi kekosongan hukum. Sebagai  referensi,  penulis  menggunakan  peraturan  yang  mengatur  substansi hukum  yang  paling  berkaitan,  dengan  penafsiran  yang  meluas  dan  analogi peraturan  tersebut  akan  penulis  gunakan  sebagai  bahan  analisis,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil (UU PWP3K). Pasal 5 UU PWP3K mengatur bahwa pengelolaan wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  melipu   kegiatan  perencanaan,  pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  serta  proses  alamiah  supaya  ber- kelanjutan  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  menjaga keutuhan Indonesia.
Mengenai HPL atau dalam UU PWP3K disebut Hak Pengusahaan, dapat dilihat dalam  Pasal  20  yang  mana  pada  ayat  (1)  ditegaskan  bahwa  Hak  Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan  hak  tanggungan.  Selanjutnya,  ayat  (2)  menetapkan  bahwa  HP-3 diberikan dalam bentuk ser ﬁkat HP-3. Mengenai jangka waktu berakhirnya HP-3 adalah karena jangka waktu habis dan  dak diperpanjang lagi, diterlantarkan, atau dicabut untuk kepen ngan umum.

## C.  Jaminan  Performa  sebagai  Teori  Baru  Pengembangan  Hukum  Jaminan  di Indonesia
Penger an bank menurut Pasal 1 angka (2) UU Perbankan adalah: “Badan usaha yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  me- nyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan/atau  bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dalam menjalankan usahanya,  Perbankan  Indonesia  selalu  menerapkan  prinsip  keha -ha an,  se- bagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  2  UU  Perbankan,  bahwa  “Perbankan Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan menggunakan prinsip keha -ha an”.
Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, yang mana lebih tegas dinyatakan dalam Pasal 3 UU Perbankan yaitu fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.  Selanjutnya  dalam  Pasal  4  UU  Perbankan  dinyatakan  bahwa  “Per-

## Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan
bankan  Indonesia  bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Kegiatan penyaluran dana  melalui  kredit  kepada  masyarakat  merupakan  kegiatan  yang  memegang peranan yang sangat pen ng dalam kehidupan suatu usaha perbankan. Salah satu peran  ak f  pemerintah  dalam  mengatur  kebijakan  perbankan  adalah  dengan menugaskan  lembaga  perbankan  untuk  menyalurkan  atau  memberikan  kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, guna peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (k) UU Perbankan, yang dimaksud dengan kredit yaitu “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  hutangnya  setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian  bunga”.  Dalam  fungsinya  sebagai ﬁnancial intermediaries , salah satu kegiatan utama bank adalah menyalurkan dana kepada  masyarakat  yang  dikenal  sebagai  'Kredit  Perbankan'.  Penerimaan  yang utama dari bank diharapkan dari penyaluran kredit, yaitu berupa bunga. Bisnis bank merupakan  bisnis  yang  sensi f  karena  bersandar  kepada  keyakinan  masyarakat kepada  bank  tersebut.  Bank  dalam  memberikan  kredit  tersebut  harus  mem- perha kan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat, dalam ar  ada keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
Dengan  adanya  keyakinan  tersebut,  bank  berharap  banyak  agar  kredit  yang diberikannya  kepada  nasabah  debitur  dak  menjadi  kredit  bermasalah,  atau bahkan menjadi kredit macet di kemudian hari. Sebelum memberikan kredit, bank harus  melakukan  analisis  yang  mendalam  atas  ik kad  dan  kemampuan  serta kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau  mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
Bank  adalah  badan  usaha  yang  berlandaskan  kepercayaan  masyarakat  dan merupakan  suatu  lembaga  keuangan  di  mana  se ap  perusahaan  maupun perorangan mempercayakan dana-dananya, melalui jasa bank arus barang dan jasa dapat terlaksana dengan lancar dan lalu lintas pembayaran dapat berjalan lebih eﬁsien, karena itu dalam usaha perbankan kepercayaan masyarakat tersebut harus selalu  dijaga.⁵  Menurut  Thomas  Suyatno,⁶  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam makna kredit tersebut yaitu:
1.  Kepercayaan,  yaitu  adanya  keyakinan  dari  pihak  bank  atas  prestasi  yang diberikannya kepada debitur yang akan dilunasi sesuai yang diperjanjikan
⁵   Djuhaendah  Hasan, Kontribusi  Hukum  Perbankan  Terhadap  Penyehatan  Bank, Bandung:  Lawencon,  1999, hlm. 48.
⁶   Thomas Suyatno (et.al.), Kelembagaan Perbankan , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm. 59.
pada waktu tertentu;
2.  Waktu,  yaitu  adanya  jangka  waktu  tertentu  antara  pemberian  dan  pe- lunasan  kreditnya,  jangka  waktu  tersebut  sebelumnya  terlebih  dahulu disetujui atau disepaka  bersama antara pihak kreditur dan debitur;
3.  Prestasi dan Kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan  kontraprestasi  pada  saat  tercapainya  persetujuan  atau  kesepakatan pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur dengan uang dan bunga atau imbalan atau bahkan tanpa imbalan bagi bank syariah; dan
4.  Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut.
Dalam  rangka  melaksanakan  prinsip  keha -ha an,  bank  wajib  melakukan analisis  secara  komprehensif  terhadap  berbagai  aspek,  yang  melipu   watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital) ,  agunan (collateral ),  dan prospek usaha (condi on of economic ) atau yang lazim disebut the ﬁve C of credit analysis (analisis  5C) , sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  Bank  Indonesia. Sehubungan  dengan  analisis  5C,  Penulis  mengajukan  pendapat  baru  dalam pengelompokan jaminan, yaitu jaminan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1.  Jaminan  dalam  ar   luas:  yaitu  jaminan  perusahaan  (nasabah  debitur) terhadap  kinerja  yang  baik  sehingga  sangat  mampu  untuk  memenuhi pelaksanaan  perjanjian  kredit  dan  kelangsungan  hidup  perusahaan, minimal  sampai  jangka  waktu  pelunasan  kredit.  Penulis  berpendapat bahwa analisa 5C merupakan jaminan dalam ar  luas.
2.  Jaminan dalam ar  sempit: yaitu bagian dari jaminan dalam ar  luas, yaitu C keempat: collateral atau agunan. Fungsi jaminan dalam ar  sempit adalah sebagai penutup risiko bilamana terjadi kredit macet.
Seper   telah  diuraikan  dalam  pendahuluan  penulisan  ar kel  ini  bahwa  per- masalahan yang dihadapi oleh para pengusaha besar, menengah, maupun kecil di Indonesia dalam memperoleh kredit perbankan adalah ke daklayakan perusahaan untuk menjamin pengembalian kredit (bank-able). Kondisi ini menunjukkan belum terpenuhi  jaminan  dalam  ar   luas.  Sebagai  solusinya  adalah  analisis  kelayakan kredit difokuskan pada terpenuhinya jaminan dalam ar  sempit (feseable), sebagai senjata ampuh menutup risiko kredit.
Penulis berpendapat bahwa kebijakan perbankan yang melonggarkan jaminan dalam ar  luas dan memperketat jaminan dalam ar  sempit adalah kesalahan besar yang  akan  berdampak  nega f.  Dampak  nega f  tersebut  adalah  perusahaan nasabah debitur akan terus-menerus  dak layak memperoleh kredit perbankan, sementara untuk menyiapkan jaminan yang memadai membutuhkan biaya yang sangat besar. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan nasabah debitur sangat banyak mengorbankan  waktu,  pikiran,  biaya,  dan  tenaga  untuk  menyediakan  jaminan
benda daripada fokus pada bisnis in  perusahaan.
Kondisi tersebut harus diakhiri dengan jalan memperkuat jaminan dalam ar luas  dengan  melonggarkan  jaminan  dalam  ar   sempit.  Dalam  ar kel  ini  Penulis menyampaikan  teori  baru  dalam  hukum  jaminan,  yaitu Jaminan  Performa . Menurut teori ini, dalam hal keempat persyaratan permohonan kredit, yaitu: watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), dan prospek usaha (condi on of  economic )  sudah  terpenuhi,  maka  agunan (collateral )  bersifat  formalitas  saja untuk memenuhi kewajiban bank meneli  kemampuan calon debitur menyiapkan jaminan sebagai persyaratan permohonan kredit.
Teknis analisis dari Teori Jaminan Performa ini dilakukan secara kuan ta f dan kualitas. Teknis analisis kuan ta f dimaksudkan untuk menilai tercapainya standar angka. Misalnya untuk persetujuan kredit disyaratkan pencapaian skor 70% maka apabila  penghitungan  dan  penjumlahan  angka  dari:  watak,  modal,  kemampuan, dan  kondisi  ekonomi  mencapai  skor  80%  maka  secara  logis  permohonan  kredit sebaiknya disetujui dan agunan hanya sebagai formalitas saja. Dasar pemikiran teori baru  ini  adalah  apabila  kinerja  perusahaan  itu  baik,  dalam  ar   bisa  memenuhi perjanjian kredit, maka jaminan menjadi  dak pen ng.
Teori Jaminan Performa ini dilandasi Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja,⁷ bahwa hukum harus bersifat ak f dan digunakan untuk merubah keadaan  dan  kondisi  tertentu  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat.⁸  Selain  itu, kaidah  atau  peraturan  hukum  yang  berfungsi  sebagai  sarana  pembaharuan masyarakat didasarkan atas pemikiran bahwa memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur  kegiatan  manusia  ke  arah  yang  dikehendaki  oleh  pembangunan  atau pembaharuan.⁹
Dalam mencapai tujuan dari pembangunan nasional di bidang ekonomi, yaitu mewujudkan kesejahteraan adil dan merata dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia  harus  diimbangi  dengan  pembangunan  di  bidang  hukum  yang  mampu mengiku   perkembangan  masyarakat.  Keberadaan  hukum  sangatlah  diperlukan sebagai  sarana  untuk  mewujudkan  perubahan-perubahan  yang  ada  dalam masyarakat  demi  mencapai  tujuan  pembangunan  ekonomi,  yaitu  kesejahteraan yang berkeadilan (demokrasi ekonomi). Pemahaman tersebut dikemukakan oleh Roscoe  Pound  yang  dikenal  sebagai  pendasar  aliran sociological  jurisprudence sebagaimana  diyakini  bahwa  hukum  itu  merupakan  alat  untuk  membangun masyarakat (law as a tool of social engineering). ¹⁰
⁷   Perkembangan pemikiran lihat di Khazanah Mochtar Kusumaatmadja yang disusun oleh A p La pulhayat, Padjadjaran Ilmu Hukum , Vol. I No. 3, 2014, hlm. 626-642.
⁸   Friedman, W., Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosoﬁs dan Problema Keadilan, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 143.
⁹   Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional , Bandung: PT. Alumni, 2002, hlm. 13.
¹⁰   Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum , Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 67.

## D.  Penjaminan  Hak  Pengelolaan  Daratan  Perairan  Kepulauan  di  Indonesia sebagai Paradigma Baru Hukum Jaminan
Ide dasar Penulis tentang penjaminan kredit skala besar dalam pembiayaan jalan tol antar  pulau  dengan  jaminan  Hak  Pengelolaan  Daratan  Perairan  Kepulauan dikarenakan  adanya  perkembangan  paradigma  Pemerintahan  Presiden  Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla yang mengarah kepada pembangunan kemari man.  Menurut  E y  R.  Agoes,  di  Indonesia  terjadi  perkembangan  poli k setelah  berakhirnya  masa  pemerintahan  orde  baru.  Dampak  dari  pemerintahan orde baru yang bersifat sentralis s telah melahirkan tuntutan reformasi, antara lain menghasilkan  pengakuan  yang  lebih  luas  terhadap  otonomi  daerah.  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda) memberikan kewenangan daerah di laut. Pasal 27 ayat (1) UU Pemda menetapkan bahwa “Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya”. Kewenangan daerah di laut diatur lebih lanjut pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagai berikut:
(2) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipu :
a.  eksplorasi,  eksploitasi,  konservasi,  dan  pengelolaan  kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
b. pengaturan administra f;
c. pengaturan tata ruang;
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara
(3) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut  diukur  dari  garis  pantai  ke  arah  laut  lepas  dan/atau  ke  arah perairan kepulauan.
(4) Apabila wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua daerah provinsi tersebut.
Ketentuan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan peran lebih banyak ke daerah  ini  ternyata  menimbulkan  berbagai  permasalahan  karena  dalam  pe- laksanaanya  justru  telah  mengakibatkan  adanya  pemisahan  pada  pengelolaan wilayah laut. Suatu hal yang dapat ditafsirkan  dak sesuai dengan cita-cita Wawasan Nusantara  untuk  menjadikan  wilayah  Indonesia  sebagai  satu  kesatuan  dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dampak dari pelaksanaannya

## Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan
telah  menimbulkan  permasalahan  dalam  pengelolaan  laut,  karena  mbulnya berbagai sengketa, saling tangkap kapal, perebutan wilayah, dan lain-lain.¹¹
Akhir-akhir ini juga muncul keinginan dari sejumlah provinsi yang wilayahnya terdiri  dari  pulau-pulau  atau  kepulauan  untuk  membentuk  suatu  kesatuan  baru yang  disebut  provinsi  kepulauan,  dengan  mengiku   asas-asas  yang  diakui  oleh hukum internasional berlaku untuk suatu negara kepulauan, dan  dak untuk bagian dari  suatu  negara.  Dapat  dibayangkan  bahwa  apabila  keinginan  tersebut  di- akomodasikan  maka  patut  dipertanyakan  mengenai  keberadaan  NKRI  serta diakuinya kewilayahan Wawasan Nusantara.
Perwujudan Wawasan Nusantara berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1973 dan 1978 masih kerap terdengar didengungkan di sana sini. Tetapi lain yang diucapkan, lain pula yang dilaksanakan. Pengelolaan laut jauh dari terintegrasi bahkan dapat dikatakan semakin terkapling-kapling secara sektoral. Kecemburuan antar  sektor  telah  melahirkan  keengganan  untuk  sinkronisasi  atau  harmonisasi dalam pengaturan maupun pengelolaannya.
Indonesia  sebagai  Negara  Kepulauan  berdasarkan  Pasal  2  UU  Perairan, berpegang pada 4 (empat) pilar sebagai 4 (empat) unsur penyusun kemerdekaan kebangsaan  Indonesia—yaitu  Pancasila,  UUD  1945,  NKRI,  dan  Bhineka  Tunggal Ika—yang  merupakan  satu  paket  pembicaraan  untuk  mendapatkan  jiwa  yang merdeka dari bangsa Indonesia, baik jiwa merdeka dalam ar  berdikari-berdaulat, maupun jiwa merdeka dalam ar  bertoleransi-bersatu. Salah satunya NKRI yang melambangkan  negara  kesatuan,  kondisi  geograﬁs  Indonesia  sebagai  Negara Kepulauan  pada  prak knya  banyak  menghambat  terwujudnya  NKRI  tersebut karena banyak masalah transportasi, maka dari itu harus segera diimplementasikan pembangunan proyek jembatan tol maupun yang bukan jalan tol.
Pengaturan  secara  khusus  mengenai  Hak  Pengelolaan  Daratan  Perairan Kepulauan menjadi sangat pen ng, dikarenakan di atas Daratan Perairan Kepulauan dapat diletakkan hak-hak atas tanah seper  HGU dan HGB seper  yang terdapat dalam Pasal 16 UUPA dan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan) dapat dijaminkan. Sebagai akibat hukum dari pengaturan tersebut baik kabupaten/kota dan pemerintah pusat berpotensi mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dengan sistem bagi hasil pada proyek-proyek yang  berada  di  atas  Hak  Pengelolaan  tersebut.  Dengan  adanya  pembangunan proyek-proyek  tersebut  dapat  meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  sekitar Perairan  Kepulauan,  misalkan  masyarakat  sekitar  dapat  dijadikan  tenaga  proyek maupun  sebagai  karyawan  yang  bekerja  pada  perusahaan  yang  bergerak  dalam sektor perikanan, sumber daya rumput laut, dan sebagainya.
¹¹   E y  R.  Agoes,  “Aktualisasi  Wawasan  Nusantara  Sebagai  Wawasan  Kewilayahan  Melalui  Prinsip  Negara Kepulauan”, Orasi Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke-56 Unpad, Bandung, 11 September 2013, hlm. 12- 20.
232 PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Mengenai permasalahan hukum dari Hukum Jaminan Perbankan di Indonesia dalam  penjaminan  Hak  atas  Tanah  di  atas  Hak  Pengelolaan  Daratan  Perairan Kepulauan di njau dari peraturan perundang-undangan tentang jaminan sedang terjadi  kekosongan  hukum  karena  pengaturan  penjaminan  Daratan  Perairan Kepulauan belum ada pengaturannya. Sampai sekarang belum ada calon nasabah debitur  yang  mengajukan  permohonan  kredit  dengan  jaminan  Hak  Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan.
Dari aspek perbankan, jaminan perbankan yang baik dapat di njau dari 3 ( ga) aspek, yaitu: aspek hukum, ekonomi, dan strategis. Pada saat ini Daratan Perairan Kepulauan  dak termasuk jaminan yang dikategorikan sebagai jaminan perbankan yang  baik  apabila  dikaji  menurut  3  ( ga)  aspek  tersebut,  dengan  uraian  sebagai berikut:

## 1.  Aspek Hukum
Dalam  aspek  hukum  terjadi  kekosongan  hukum,  dikarenakan  pengaturan khususnya  hanya  mengenai  kewenangan  Hak  Pengelolaan  Perairan  Kepulauan berdasarkan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir sebatas 12 (dua belas) mil, sehingga wilayah tersebut dapat dikatakan merupakan wilayah ' dak bertuan' sebagai akibat Hak  Pengelolaan  dalam  kekuasaan  pemerintah  pusat.  Buk   kepemilikan  pe- merintah daerah dari daratan perairan juga belum ada, karena itu terdapat masalah hukum untuk mengajukan daratan perairan sebagai jaminan perbankan.

## 2.  Aspek Ekonomi
Dari aspek ekonomi sampai saat ini belum ada kegiatan-kegiatan mengenai proyek yang  dilakukan  di  daratan  perairan  antar  pulau  yang  bersifat bank-able untuk dibiayai  oleh  bank.  Menurut  Penulis,  bank  dak  akan  tertarik  untuk  membahas pembiayaan yang dijamin dengan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan.

## 3.  Aspek Strategi
Dari  aspek  strategi, pertama ,  eksekusi  jaminan  Hak  Pengelolaan  atas  Daratan Perairan  Kepulauan  berpotensi  mengalami  kesulitan  bahkan  dapat  dikatakan mustahil dilakukan karena daratan perairan itu milik negara sehingga  dak dapat dieksekusi  melalui  lelang. Kedua ,  belum  ada  kebijakan  mengenai  penjaminan Daratan  Kepulauan  dari  pihak  Otoritas  Perbankan  sehingga  perbankan  belum 'terpikir'  untuk  mendanai  proyek-proyek  yang  dijaminkan  Hak  Pengelolaan tersebut.
Terhadap kelemahan penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan tersebut Penulis berpendapat bahwa pernyataan itu hanya berlaku dalam hal  dak terpenuhinya 'jaminan dalam ar  luas' yaitu penilaian secara kuan tas dan kualitas dari watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), dan prospek usaha (condi on of economic )  dak mencapai skor minimal atau  dak bank-able .
Kondisi  sebaliknya  akan  terjadi  apabila  penghitungan  secara  kuan ta f  dan kualita f  dari  watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), dan
prospek usaha (condi on of economic ) sudah terpenuhi, maka agunan (collateral ) bersifat  formalitas  saja  untuk  memenuhi  kewajiban  bank  meneli   kemampuan calon debitur menyiapkan jaminan sebagai persyaratan permohonan kredit.
Penulis  menyimpulkan  bahwa  kedudukan  Hak  Pengelolaan  Daratan  Perairan Kepulauan  sebagai  jaminan  merupakan  jaminan  yang  baik  di njau  dari  aspek hukum,  ekonomi  dan  strategis  bilamana  tercapai  skor  angka  minimum  peng- hitungan kriteria jaminan dalam ar  luas. Sebaliknya bila skor angka minimum  dak tercapai maka kedudukannya sebagai jaminan yang  dak baik.
Teori  baru  tentang  Jaminan  Performa  ini  akan  merubah  paradigma  hukum jaminan  yang  mengutamakan  pencapaian  jaminan  dalam  ar   luas  dan melonggarkan jaminan dalam ar  sempit.

## E.  Dasar  Pemikiran  tentang  Digitalisasi  sebagai  Dasar  Penjaminan  Secara Elektronik di Indonesia
Dalam  bisnis  internasional,  merupakan  suatu  keharusan  bahwa  kelancaran traksaksi  ﬁnansial  dan  kinerja  pelaku  usaha  agar  selalu  menghindari  hambatan. Untuk mengan sipasi hal tersebut, para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan  yang  seringkali  melibatkan  pihak  ke ga  dalam  likuiditas  dana.  Guna mengakomodasi kepen ngan tersebut, pelaku bisnis yang profesional harus dapat memanfaatkan secara maksimal jasa lembaga keuangan seper  perbankan.¹²
Secara  prak s  peran  jasa  lembaga  perbankan  sebagai  penunjang  ak vitas bisnis,  ialah  dengan  dilakukan  melalui  penerbitan Instrumen  Bank (Bank Instrument). Instrumen bank disediakan oleh industri perbankan untuk membantu peningkatan dan perwujudan kelancaran segala aspek bentuk usaha yang bersifat berkelanjutan.
Salah satu produk industri perbankan yang merupakan instrumen bank yang menjadi  fokus  penulis  adalah  bank  garansi.  Bank  garansi  merupakan  salah  satu instrumen  yang  dapat  dipergunakan  dalam  transaksi  bisnis  dan  bentuk  usaha lainnya  untuk  menjamin  adanya  kecukupan  dan  kemampuan  dalam  melakukan transaksi  ﬁnansial.  Penerbitan  bank  garansi  yang  dilakukan  bank  dan  diberikan kepada  nasabahnya  merupakan  suatu  pelayanan  fasilitas  kredit  secara  langsung dari bank. Peran bank garansi dapat dikategorikan sebagai salah satu komponen in dari sistem transaksi ﬁnansial serta dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta memperlancar  mekanisme  sistem  pembayaran  berbagai  sektor  perekonomian. Kegunaan  bank  garansi  dalam  beberapa  sektor  perekonomian  adalah  sebagai pendukung jaminan arus barang dan jasa dari pelaku usaha yang diperuntukkan kepada penggunanya.
Bank garansi merupakan pendukung dari sebagian besar pergerakan usaha dan berkaitan  dengan  peredaran  yang  dipergunakan  sebagai  alat  tukar  atau  alat pembayaran,  maupun  sebagai  benda  bergerak  yang  memiliki  nilai  ekonomi sehingga  mekanisme  kebijakan  moneter  dapat  berjalan.  Hal-hal  tersebut menunjukkan bahwa bank garansi merupakan instrumen keuangan yang berperan pen ng  dalam  menjalankan  kegiatan  perekonomian  dan  perdagangan  yang merupakan suatu ikatan transaksi.
Perkembangan  ekonomi  yang  semakin  maju  selalu  melibatkan  industri perbankan,  maka  fungsi  bank  garansi  sebagai security  instrument selalu  di- pergunakan  dalam  mengurangi  risiko  transaksi  bisnis  yang  dapat  diandalkan berkaitan dengan persyaratan usaha sehat serta memberikan posisi yang lebih baik bagi penerbit dan penerima bank garansi karena memberikan 'be er nego able term  and  condi on'. ¹³ Dalam  kaitannya  dengan  bank  garansi  sebagai  jaminan dikaitkan  dengan  penjaminan  daratan  perairan  dan  digitalisasi  jaminan,  dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴
Dewasa  ini  mekanisme  penjaminan  benda  dilakukan  dengan  tafsiran  nilai jaminan  yang  dilakukan  dengan  bantuan apraissal (penilai)  formil  (resmi)  ber- dasarkan norma-norma penilaian standar. Setelah dinilai maka jaminan tersebut dilakukan pengikatan jaminan dalam bentuk tertentu, misalnya dengan gadai, hak tanggungan, fidusia, dan hipotek. Nilai tersebut hanya sekedar acuan awal dalam rangka  proses  persetujuan  kredit.  Nilai  penutup  risiko  bergantung  dari  hasil penjualan melalui lelang sehingga  dak ada kepas an hukum.
Teori  hukum  yang  diajukan  penulis  tentang  penilaian  jaminan  adalah imaterialisasi  jaminan.  Imaterialisasi  jaminan¹⁵  pada  dasarnya  merupakan  trans- formasi dari jaminan kebendaan tertentu, misalnya emas ke dalam nilai nominal mata uang tertentu untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam rekening bank. Bank yang melakukan proses imaterialisasi oleh Penulis disebut Bank Penerbit Jaminan. Benda  yang  dijaminkan  disimpan  dalam save  deposit  box pada  bank  tersebut. Selanjutnya bank penerbit akan menerbitkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penjaminan. Sebagai contoh, dokumen-dokumen yang diterbitkan salah satu bank  asing,  yang  menurut  pendapat  Penulis  merupakan  imaterialisasi  jaminan melipu : Acknowledgment  as  to  Bank,  Authen ca on  Le er,  Bank  Coordinate, Bank  Guarantee,  Bank  Statement  for  Promissorry  Notes,  Promissory  Note,
¹³   Roger Leroy Miller dan Gaylord A. Jentz, Fundamental of Business Law , USA: Thomson South-Western, 2005, hlm. 395.
¹⁴   Bank garansi sebagai jaminan dikaitkan dengan penjaminan daratan perairan dan digitalisasi jaminan cash collateral merupakan kerangka pemikiran asli dari Penulis.
¹⁵   Terminologi hukum 'imaterialisasi' jaminan benda merupakan terminologi asli dari Penulis yang sudah penulis publikasikan  dalam  berbagai  ar kel  jurnal  nasional,  dalam  ar   yang  sama  Penulis  juga  mempergunakan terminologi 'giralisasi jaminan' karena hasil dari imaterialisasi tersebut dimasukkan dalam rekening giro bank penerbit.

## Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan
Cer ﬁcate of Heritance and Mandate, Conﬁrma on Le er, Conﬁrma on of Bank Guarantee, Custodian Safe Keeping Cer ﬁcate, Proof of Fund, Proof of Gold, Safe Keeping Receipt, Veriﬁca on Le er, dan Acknowledgement Le er.
Dengan  imaterialisasi  tersebut,  atas  permohonan  pemilik  atau  orang  yang dikuasakan (legal  mandate) untuk  menjaminkan  benda-benda  jaminan  dapat meminjam uang atau kredit lembaga pembiayaan atau perbankan. Jaminan inilah yang  dimaksud  dengan cash  collateral (jaminan  tunai)  yang  berasal  dari imaterialisasi ﬁxed collateral (jaminan benda). Is lah lain yang dapat dipergunakan untuk imateralisasi adalah giralisasi karena hasil imaterialisasi dimasukkan ke dalam rekening  giro  bank  penerbit.  Dengan  demikian  imaterialisasi  tersebut  pada dasarnya merupakan digitalisasi karena berbentuk angka (bukan uang kartal).
Imaterialisasi  jaminan  kebendaan  sampai  menjadi cash  collateral ini  me- rupakan analogi dengan penerbitan uang oleh Bank Sentral. Perbedaannya adalah uang  diterbitkan  oleh  Bank  Sentral  dan  dapat  dicairkan  dan  dipindahtangankan, sedangkan cash collateral diterbitkan oleh suatu bank dan  dak dapat dicairkan tetapi dapat dipindahbukukan (overbooking) . Untuk masa yang akan datang, cash collateral ini  dapat  difungsikan  sebagai  surat  berharga  dan  dapat  dipersamakan dengan uang giral.
Permasalahan yang muncul dari penjaminan cash collateral yang berupa angka- angka itu adalah bagaimana bank penerbit dapat menjamin kredit perbankan antar daerah,  bahkan  antar  negara.  Pertanyaan  ini  dapat  dijawab  dengan  membahas tentang Society Worldwide Interbank Financial Telecommunica on (SWIFT). Menghadapi perkembangan dalam sistem keuangan dan jaminan global yang didukung  oleh  sistem  telekomunikasi  perbankan  internasional  tersebut,  Hukum Perbankan  dan  Hukum  Jaminan  dalam  Sistem  Hukum  Nasional  harus  di- kembangkan  sistem  digitalisasi  jaminan  melalui  Sistem  Keuangan  dan  Jaminan Internasional  yang  sudah  menerapkan  Sistem  SWIFT  dalam  transmisi  jaminan keuangan  internasional.  SWIFT  sebagai  lembaga  internasional  yang  menye- lenggarakan  jaringan  telekomunikasi  untuk  keseragaman  bank-bank  di  seluruh dunia.
Keamanan dan keabsahan berita dalam lalu lintas antar anggota adalah hal yang membedakan SWIFT dengan sarana lain seper public network atau telex . SWIFT memiliki kegunaan sebagai sistem veriﬁkasi dalam dunia perbankan dalam rangka memberikan suatu legi masi atas bank garansi yang digunakan sebagai jaminan utama  bagi  para  pihak  yang  melakukan  transaksi  bisnis  atau  bagi  pemenuhan persyaratan  suatu  proyek  atau  pendampingan  modal  usaha,  juga  merupakan instrumen  yang  dapat  diperjualbelikan  karena  memiliki  nilai  ekonomi  sebagai transferable trading object .
Berdasarkan  prosedur  perbankan  dalam  prak k  transaksi  bank  garansi dilakukan melalui organisasi penyedia layanan pesan ﬁnansial global, yaitu SWIFT
yang memiliki peran pen ng dalam mengimbangi perkembangan industri keuangan sehingga  tantangan  kesiapan  sektor  jasa  keuangan  untuk  se ap  anggota  negara pengguna  SWIFT.  Bank  garansi  secara  ketentuan  prak s  merupakan  instrumen perbankan yang  dak dapat dipisahkan dalam mengatur alur pembayaran jaminan di antara ins tusi keuangan masing-masing negara. Sampai saat ini transmisi bank dilakukan melalui SWIFT yang berkolaborasi dengan komunitas pengguna dan telah melakukan  standarisasi pertukaran  pesan  oleh organisasi yang melakukan  bisnis keuangan.
Pada  bisnis  internasional  yang  menggunakan  bank  garansi  sebagai  alat bertransaksi menggunakan SWIFT, hal ini dapat dilihat sebagai kesempatan besar bagi sesama pelaku bisnis untuk saling berbagi informasi mengenai prak k-prak k terbaik  dalam  industri  serta  menyepaka   jalan  terbaik  untuk  bekerjasama khususnya dalam ruang non-kompe f demi memenuhi tuntutan sektor keuangan Indonesia.
Pemilik  dapat  mengajukan  permohonan  penerbitan  Bank  Garansi  atas  dasar cash  collateral tersebut  di  atas.  Selanjutnya,  dengan  mekanisme  SWIFT,  Bank Garansi  tersebut  dapat  menjamin  kredit-kredit  bank  dari  negara  yang  menjadi anggota SWIFT. Dalam hal terjadi wanprestasi pinjaman atau kredit maka dilakukan pendebetan nilai uang dari cash collateral dengan cara pemindahbukuan keuangan dari rekening cash collateral pemilik pada bank penerbit Bank Garansi kepada bank pemberi kredit atau pinjaman.
Sistem  pengiriman  bank  garansi  dilakukan  melalui  kode Message  Type  (MT) dalam  SWIFT transmission ,  dalam  transaksi  Bank  Garansi  proses  penerbitannya adalah melalui SWIFT MT 799. MT 799 merupakan pre-advise yaitu format yang menggunakan  kode  awalan  angka  '7'  sebagai  pemberitahuan  pertama  untuk bertransaksi dan juga menerangkan atas keberadaan dana yang menjadi jaminan bank garansi. Kemudian format MT 799 ini dapat digunakan oleh bank penerima dengan tujuan untuk diveriﬁkasi agar segala sesuatu yang tertera didalamnya sesuai dengan kepen ngan beneﬁciary pertama.¹⁶
Setelah  bank  penerima  menerima  MT  799  kemudian  di ndaklanju   dengan mengirim  balasan  MT  199  sebagai  bentuk  kesediaan  dan  instruksi  kepada  bank penerbit agar mengirim MT 760 yang merupakan transmisi kedua dari pengiriman bank  garansi.  MT  760  merupakan  buk   keterangan  jaminan  yang  mengikat  atas bank  garansi  yang  dapat  dipergunakan  dalam  menindaklanju   proses  transaksi perbankan  terutama  dalam  penjaminan  dana,  sehingga  bank  penerima  dapat segera  memberikan  atau  mengucurkan  dana  kepada beneﬁciary setelah ﬁnal veriﬁca on dengan mengirim MT 199 atau MT 999, maka segala kewajiban dapat
¹⁶   SWIFT, “SWIFT - The global provider of secure ﬁnancial messaging services”, www.swi .com
dipenuhi dan diketahui bahwa bank memblokir dana atau aset dan memiliki nilai lebih dari jumlah nominal yang dicantumkan dalam bank garansi.¹⁷

## F.  Penutup
Berdasarkan uraian dalam iden ﬁkasi masalah dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Jaminan Performa dapat dijadikan solusi permasalahan jaminan perbankan di  Indonesia  dalam  rangka  pengembangan  hukum  jaminan  di  Indonesia.  Bagi perusahaan  yang  menjadi  nasabah  debitur,  jaminan  performa  ini  akan  memicu peningkatan kinerja dan kesehatan perusahaan. Selain itu, perusahaan akan fokus bekerja sesuai dengan bisnis, karena  dak terbebani urusan jaminan.
Penjaminan  Hak  Pengelolaan  Daratan  Perairan  Kepulauan  di  Indonesia  layak menjadi  paradigma  baru  Hukum  Jaminan  di  Indonesia  karena  daratan  perairan kepulauan merupakan kelanjutan dari tanah daratan sebagai satu kesatuan. Selain itu  penjaminan  ini  menunjang  program  pembangunan  yang  berbasis  pada kemari man.
Dasar pemikiran tentang digitalisasi sebagai dasar penjaminan secara elektronik di Indonesia adalah kondisi ﬁsik geograﬁ negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau membutuhkan sistem jaminan yang bersifat nasional, bahkan internasional. Selain  itu  kemajuan  teknologi  digital  yang  sangat  cepat  dapat  digunakan  untuk menunjang penerapan sistem Jaminan Nasional dan Internasional.
Pada tulisan ini, Penulis menyarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia, dalam  hal  ini  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  untuk  mengubah paradigma  sistem  hukum  jaminan,  yaitu  bahwa  ngkat  kinerja  yang  nggi  serta kesehatan  perusahaan  yang  menjadi  nasabah  debitur  jauh  lebih  pen ng  dari pengorbanan  yang  besar  baik  uang,  tenaga,  dan  pikiran  untuk  menyediakan jaminan.
Saran kedua adalah mengingat bahwa penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan  Kepulauan  ini  hanya  tepat  untuk  pelaku  usaha  besar  yang  mampu mewujudkan penjaminan dalam ar  luas, yaitu perusahaan yang berkinerja  nggi, reputasi nasional dan internasional, dan merupakan perusahaan yang sehat, maka perlu adanya pengaturan se ngkat minimal peraturan pemerintah.
Akhirnya,  mengingat  hasil  akhir  imaterialisasi  jaminan  benda  ini  berbentuk angka-angka  rekening  perbankan  maka  digitalisasi  menjadi  sangat  pen ng. Pemerintah perlu membuat peraturan Sistem Penjaminan Elektronik yang handal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku. Sistem tersebut harus dapat diintegrasikan dengan sistem penjaminan internasional, misalnya SWIFT.
¹⁷   Pembahasan mengenai mekanisme SWIFT ini merupakan hasil diskusi antara Penulis dengan Sdr. Ruddy, S.H., M.H. dalam pembahasan tesis pada Program Magister Hukum Unpad 2014-2015.
Da ar Pustaka Buku
Djuhaendah  Hasan, Hak  Pengelolaan Atas  Tanah  Sebagai  Aset  Negara dikaitkan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , PT. Citra Aditya Bak , Bandung, 1996.
_______________, Kontribusi  Hukum  Perbankan  Terhadap  Penyehatan  Bank, Lawencon, Bandung, 1999.
Friedman, W., Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosoﬁs dan Problema Keadilan,
Rajawali Press, Jakarta, 1990.
Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2002. Miller, Roger Leroy dan Gaylord A. Jentz, Fundamental of Business Law , Thomson South-Western, USA, 2005.
Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional , PT. Alumni, Bandung, 1970.
Thomas Suyatno (et.al.), Kelembagaan Perbankan , PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 1990.
Urip  Santoso, Hukum  Agraria  Kajian  Komprehensif ,  Kencana  Prenada  Media, Jakarta, 2012.

## Dokumen Lain
A p La pulhayat, “Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 3, 2014.
E y  R.  Agoes,  “Aktualisasi  Wawasan  Nusantara  Sebagai  Wawasan  Kewilayahan Melalui Prinsip Negara Kepulauan”, Orasi Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke-56 Unpad, Bandung, 11 September 2013.
SWIFT,  “SWIFT  –  The  global  provider  of  secure  ﬁnancial  messaging  services”, www.swi .com.