## PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA PAMAIT DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022
The Effect of Transparency and Accountability in Management of Village Funds on the Performance of the Pamait Village Government in South Barito District Year 2022
Harlina Kurniaty
STIE Dahanai Dahanai,
Buntok, Kalimantan Tengah, Indonesia
email:
Iylin0722@gmail.com

## Abstrak
Kegiatan  penelitian  ini  dilakukan agar  dapat  mengetahui  kinerja  dari Pemeritahan Desa sebagai ujung tombak keberhasilan program pemerintah selama ini,  apakah  sudah  betul  dilaksanakan  secara  transparan  dan  akuntabilitas,  yang mana tujuan akhirnya nanti bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang betul-betul membutuhkannya.
Teori yang digunakan untuk Transparansi menurut Mardiasmo (2006), Akuntabilitas menurut  Rasul (2002), Kinerja menurut Mohammad Nahsun (2009) Metode  penelitian  menggunakan  Analisis  Kuantitatif    Deskriptif  dengan  teknik pengumpulan data adalah Interview (wawancara), Kuesioner (Angket), Obsevasi, dan Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan 3 Variabel yaitu Transparansi (X1),
Akuntabilitas (X2), dan Kinerja (Y) Pemerintahan Desa Pamait.  Alat Analisis Data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda   dengan menggunakan SPSS  Versi 26.
Pengaruh  Akuntabilitas  (X 2 )  Terhadap  Kinerja  Pemerintahan  Desa, menunjukan  bahwa  nilai  t  hitung  lebih  besar  t  tabel  (2,111  >  1,996)  dan  nilai signifikan  lebih  kecil  dari  0,05  (0,038  <  0,05),  maka  dapat  dikatakan  bahwa Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Pamait. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 dalam penelitian ini H o ditolak dan H a diterima, artinya hipotesis penelitian ini sudah benar. Pengaruh  Transparansi  (X 1 )  dan  Akuntabilitas  (X 2 )  terhadap  Kinerja Pemerintahan  Desa  (Y)  secara  simultan.  Berdasarkan hasil  analisis  regresi  pada tabel diperoleh nilai F hitung < F tabel (2,251 < 2,72) dan nilai signifikan > 0,05 (0,113 >  0,05).  Maka  dapat  disimpulkan  H o diterima  dan  H a ditolak  yang  artinya Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 dalam penelitian ini H o diterima dan H a diterima, artinya hipotesis penelitian ini belum benar.
Kata Kunci: Transparansi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa Keywords : Transparency Accountability Performance Village Administration
Accepted Januari 2023

## Published
April 2023

## Abstract
This  research  activity  was  carried  out  in  order  to  find  out  the performance  of  the  Village  Government  as  the  spearhead  of  the  success  of government programs so far, whether they have been properly implemented in a transparent and accountable manner, which ultimately aims to be felt and utilized by the people who really need them.
The  theory  used  for  Transparency  according  to  Mardiasmo  (2006), Accountability according to Rasul (2002), Performance according to Mohammad Nahsun (2009) Research methods using Descriptive Quantitative Analysis with data  collection  techniques  are  Interviews,  Questionnaires,  Observation,  and Documentation  .  This  study  uses  3  variables,  namely  Transparency  (X1), Accountability (X2), and Performance (Y) of Pamait Village Government. The data analysis tool used is Multiple Linear Regression using SPSS Version 26.
Effect  of  Accountability  (X2)  on  Village  Government  Performance, showing  that the  t-count  value  is  greater than  t-table  (2.111  > 1.996)  and  the significant value is less than 0.05 (0.038 <0.05), so it can be said that Transparency partially affects Village Government Performance in Pamait Village. So it can be concluded that H2 in this study H o is rejected and H a is accepted, meaning that the research hypothesis is correct.
The  Effect  of  Transparency  (X1)  and  Accountability  (X2)  on  Village Government  Performance  (Y)  simultaneously.  Based  on  the  results  of  the regression analysis in the table, the value of F count < F table (2.251 < 2.72) and a significant value > 0.05 (0.113 > 0.05) is obtained. So it can be concluded that H o is accepted and H a is rejected, which means that Transparency and Accountability simultaneously do not significantly influence Village Government Performance, so it  can  be  concluded  that  H3  in  this  study  H o is  accepted  and  H a is  accepted, meaning that the research hypothesis is not correct.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  No.  17  tahun  2003  bertujuan untuk    mengatur  penggunaan  dan  peruntukan  keuangan Negara  secara tepat agar  dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mengatur realisasi penggunaan keuangan yang sesuai dan  dapat  pertanggungjawaban,  sangatlah  perlu  adanya pengaplikasian  dan  peningkatan  sektor  akuntansi  publik yang dilaksanakan untuk menjadi dasar dalam mewujudkan transparansi  dan  akuntabilitas  publik  secara  umum  demi meraih good governance (Mardiasmo, 2006).
Konseptualisasi good governance  banyak menitik beratkan  kepada  tercapainya  demokrasi  bersama,  dalam penyelenggaraan    negara  secara    demokratis  mutlak sebagai  salah  satu  syarat  meraihnya  good  governance, berlandaskan  suatu  tanggungjawab  dilakukan  dengan transparan  dan  akuntabel.  yang  merujuk  kepada Permendagri  No.113  tahun  2014  tentang  Pengelolaan penggunaan Keuangan di Tingkat Desa pasal 2 ayat (1) yang mengatakan  pengelolaan  keuangan  di  tingkat  desa dilaksanakan    sesuai  dengan    asas  akuntabilitas  dan transparansi yang  dilaksanakan secara  disiplin  dan  tertib dan dalam anggaran.
Akuntabilitas serta transparansi pada tata Kelola suatu  pendanaan  di  desa  merupakan  bentuk  pelaksanaan manajemen  keuangan  yang  bagus  yang  tentunya menjunjung  konsep  keterbukaan  serta  logis,  komponen tersebut  akan  mempengaruhi  kinerja  para  pengelola terutama  melalui  penilaian  masyarakat  atas  kinerja tersebut.
Desa  Pamait  merupakan  salah  satu  desa  yang memiliki  luas  batas  wilayah 29,00 Km 2 dan  data  jumlah penduduk  sebanyak 1.019 (September  Tahun  2021) dengan  jumlah  penduduk  Pria  berjumlah 533 ,  penduduk wanita 486 ,  yang  mana  merujuk  dengan  jumlah  Kepala Keluarga adalah 318 KK.
Pemerintahan  dalam  pengelolaan  keuangan  yang tidak  transparan  akan  terlihat  melalui  masyarakat  yang tidak  ikut  dilibatkan  secara  langsung  dalam  mengambil kebijakan.  Survey  pendahuluan  juga  menemukan  bahwa masyarakat  tidak  mengetahui  tentang  adanya  dana  desa dan penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana
desa,  seperti  dilansir  salah  satu  kabar  berita  cetak  dan media  masa  dari  ICW  (Indonesia  Corruption  Watch) maupun  Berita  Kalteng  Kabupaten  Barito  Selatan menyerahkan  berkas  kasus  penyimpangan  dana  desa  di Kecamatan  Dusun  Selatan.  Fenomena  pengelolaan  dana desa  menjadi  sesuatu  hal  yang  menarik  untuk  dapat ditelaah  kedepannya,  berdasarkan  artikel  dan  beberapa sumber  menyatakan  masih  banyak  disajikan  data-data keuangan yang tidak sesuai.
Penelitian  ini  mengukur  pengaruh  Transparansi dan  Akuntabilitas  dalam  pengelolaan      Dana  Desa terhadap  Kinerja  pada  pemerintahan  Desa  Pamait. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  :  (1)  Melakukan  Analisis terhadap  pengaruh  Transparansi  pengelolaan  dana  desa terhadap  Kinerja  Pemerintahan  Desa  Pamait  Kabupaten Barito  Selatan Periode  Maret  2022.  (2)  M enganalisis pengaruh  Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  desa terhadap  Kinerja  Pemerintahan  Desa  Pamait  Kabupaten Barito  Selatan  Periode  Maret  2022.  (3)  Menganalisis pengaruh  Transparansi  dan  Akuntabilitas  dalam pengelolaan  dana  desa  secara  simultan  (Bersama-sama) terhadap  Kinerja  Pemerintahan  Desa  Pamait  Kabupaten Barito Selatan.

## LANDASAN TEORI

## Manajemen
Menurut  KBBI,  Manajemen  adalah  ilmu  &  seni perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  dan  juga pengawasan  pada  usaha-usaha  anggota  organisasi  dan penggunaan sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya.  Manajemen  sendiri memiliki kegiatan/aktivitas memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, serta juga mengembangkan.
Menurut  Stoner  dan  Freeman  (Safroni,  2012:  44) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi dan proses  penggunaan  sumber  daya  organisasi  untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  pengertian  diatas  dapat  ditarik garis  besar  bahwa  Manajemen  merupakan  seni  dan  ilmu
Harlina Kurniaty. 2023. The Effect of Transparency and Accountability in Management of Village Funds on the Performance of the Pamait Village Government in South Barito District Year 2022
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan  para  anggota  organisasi  dan  penggunaan semua  sumber  daya  yang  ada  untuk  mencapai  tujuan organisasi yang telah di tetapkan terlebih dahulu.

## Manajemen Keuangan
Menurut  Sutrisno  (2009)  Manajemen Keuangan  adalah  Sebagai  semua  aktivitas  perusahaan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya  yang  murah  serta  usaha  untuk  menggunakan  dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.
Menurut   Darsono  (2011:101) Manajemen Keuangan merupakan  aktivitas  pemilik  dan  meminjam perusahaan  untuk  memperoleh  sumber  modal  yang semurah- murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seekonomis mungkin untuk menghasilkan laba.
Berdasarkan pengertian diatas Manajemen  Keuangan  merupakan  merupakan  salah  satu fungsi  operasional  perusahaan yang berkaitan  dengan pengolahan keuangan yang pada dasarnya dilakukuan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah.

## Transparansi
Definisi Transparansi menurut Ahli
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) menjelaskan  bahwa  transparansi  mengandung  makna “memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan jujur.akepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggung  jawaban pemerintah  dalam  pengelolan  sumber  daya  yang dipercayakan kepadanya dan  ketaatannya pada peraturan perundang- undangan”.
Menurut Hadi (2010) transparansi merupakan prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  meliputi  informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta  hasil-hasil  yang  dicapai.  Transparansi  yakni  adanya kebijakan  terbuka  bagi  pengawasan,  sedangkan  yang dimaksud  dengan  informasi  adalah  informasi  mengenai
setiap  aspek  kebijakan  pemerintah  yang  dapat  dijangkau oleh publik.

## Prinsip-prinsip Transparansi:
Terdapat  6  prinsip  transparansi  yang  dikemukakan  oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :
1. Adanya  informasi  yang  mudah  dipahami  dan  diakses (dana,  cara  pelaksanaan,  bentuk  bantuan  atau program).
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya  laporan  berkala  mengenai  pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

## Indikator Transparansi
Kristianten  (2006:73),  menyebutkan  bahwa  transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :
1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

## Akuntabilitas

## Definisi Akuntabilitas menurut Ahli
Menurut
Ensiklopedia Kementrian Keuangan, Akuntabilitas  merupakan  salah  satu  karakteristik pemerintahan yang baik (good governance), di mana semua pihak  (baik  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat)  harus mampu  memberikan  pertanggungjawaban  atas  mandat yang  diberikan  kepadanya  ( stakeholders ‐ nya).  Secara umum,  organisasi  atau  institusi  harus akuntabel kepada mereka yang terpengaruh dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.
Menurut  Sjahruddin  Rasul  (2003:08)  akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.
Dalam pasal 7 Undang- Undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggung  jawabkan  kepada  masyarakat  atau  rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  negara  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## Aspek-aspek Akuntabilitas
Menurut  Paul  (dalam  Supriatna,  2001) akuntabilitas  dapat  dibedakan  atas  :  democratic accountability,  professional  accountability,  and  legal accountability.
1. Democratic Accountability. Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara administrative dan politic accountability. Menggarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin  politik.  Pada  negara-  negara  demokratis  , menteri  pada  parlemen.  Penyelenggaraan  pelayanan publik  akuntabel  kepada  menteri/pimpinan  instansi masing-masing.
2. Profesional  Accountability.  Dalam  akuntabilitas profesional,  pada  umumnya  para  pakar,  profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan  norma-norma  dan  standar  profesinya untuk  menentukan  public  interest  atau  kepentingan masyarakat.
3. Legal Accountability. Berdasarkan kategori akuntabilitas  legal  (hukum),  pelaksana  ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan public goods dan public service yang merupakan tuntutan (demand) masyarakat (customer). Dengan akuntabilitas hukum, setiap  petugas  pelayanan  publik  dapat  diajukan  ke pengadilan  apabila  mereka  gagal  dan  bersalah  dalam melaksanakan  tugasnya  sebagaimana  diharapkan masyarakat.  Kesalahan  dan  kegagalan  dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.
Akuntabilitas  dalam  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam legal  accountability  atau  akuntabilitas  yang  pelaksaannya didasarkan atas hukum, dimana pengelolaan keuangan desa
dilakukan sesuai dengan peraturan atau pedoman yang ada dan jika pemerintah desa maupun tim pelaksana keuangan desa melakukan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa  maka  mendapat  sanksi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Indikator Akuntabilitas :
Menurut Sjahruddin Rasul (2003:21),
menyebutkan  bahwa  akuntabilitas  dapat  diukur  melalui beberapa indikator :
1. Pertanggung jawaban hukum
2. Pertanggung jawaban kinerja
3. Pertanggung jawaban program
4. Pertanggung jawaban kebijakan
5. Pertanggung jawaban finansial

## Kinerja

## Definisi Kinerja menurut Ahli
Menurut  Buku  Pedoman  pengukuran  Kinerja  Sektor Publik, Mohamad Mahsun (2006:25) Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu  kegiatan/program/kebijakan  dalam  mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.
Menurut  Mustopadidjaja  (2000:18)  Kinerja  adalah kemampuan dalam usaha  mencapai hasil kerja yang lebih baik  atau  yang  lebih  menonjol  kearah  tercapainya  tujuan lembaga atau perusahaan.
Menurut LAN dan BPKP (Pengukuran kinerja instansi pemerintah)  Kinerja  Instansi  Pemerintah  adalah “Pengukuran  kinerja  merupakan  suatu  metode  untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Pengukuran  kinerja  tidak dimasukkan  untuk  berperan  sebagai  mekanisme  untuk memberikan penghargaan/hukuman (reward/punishment), akan  tetapi  pengukuran  kinerja  perperan  sebagai  alat komunikasi dan alat manajemen untuk pemperbaiki kinerja organisasi”.
Beberapa  pengertian  tersebut  diatas,  dapat  dipahami bahwa  kinerja  adalah  kekampuan  yang  dilakukan  untuk mencapai  hasil  kerja  yang  diharapkan  bersama  kearah tercapainya tujuan lembaga atau perusahaan.
Harlina Kurniaty. 2023. The Effect of Transparency and Accountability in Management of Village Funds on the Performance of the Pamait Village Government in South Barito District Year 2022

## Elemen Pokok Pengukuran Kinerja
Berdasarkan berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain :
1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur  tingkat  ketercapaian  tujuan  dan  sasaran- sasaran organisasi
4. Evaluasi  kinerja  (feedback,  penilaian  kemajuan, organisasi,  meningkatkan  kualitas  pengambilan keputusan dan akuntabilitas)

## Manfaat Penilaian Kinerja
Untuk  itu  penilaian  kinerja  dimanfaatkan  oleh manajemen untuk hal-hal sebagai berikut :
1. Mengelola  operasi  organisasi  secara  efektif  dan efisian  melalui  pemitivasian  karyawan  secara maksimum.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan  dengan    karyawan  seperti  promosi, transfer dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan  karyawan  dan untuk menyediakan kriteria  seleksi  dan  evaluasi  program  pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

## Indikator Kinerja
Menurut  Mohamad  Mahsun  (2006:77),  Indikator kinerja  adalah  ukuran  kuantitatif  dan  kualitatif    yang menggambarkan  tingkat  pencapaian  sasaran  atau  tujuan yang  telah  di    tetapkan,    dengan  pemperhatikan  elemen indikator yang terdiri atas :
1. Indikator  Masukan  (input).  Input  adalah  adalah segala  sesuatu  yang  di  butuhkan  agarpelaksanaan kegiatan  dapat  berjalan  untuk  menghasilkan keluaran.  Indikator  ini  dapat  berupa  dan,  sumber daya  manusia,  informasi,  kebijakan  peraturan
undang-undang, dan sebagainya.
2. Indikator Keluaran (output). Output adalah sesuatu yang di harapkan langsug di capai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
3. Indikator Hasil (outcome). Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek lansung).
4. Manfaat-Dampak (benefit-Impact). Manfaat (Benefit)  adalah  sesuatu  yang  terkait  degan  tujuan ahir  dari  pelaksanaa  kegiatan.  Dampak  (Impact) adalah  pengaruh  yang  di  timbulkan  baik  fositif maupun  negatif  terhadap  setiap  tingkat  indikator berdasarkan asumsi yang telah di tetapkan.

## Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan  Permendagri  nomor  113 tahun 2014 pasal 1 ayat disebutkan bahwa  pengelolaan  keuangan desa    adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggung jawaban keuangan desa.
Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.  Pemerintah  desa  dalam  melaksanakan  pengelolaan keuangan  desa  harus  menggunakan  asas  pengelolaan keuangan  desa  yaitu  keuangan  desa  dikelola  berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, parsisipatif serta dilakukan dengan tertib dan displin anggaran. Pengelolaan keuangan desa  tersebut  di  kelola  dalam  masa  satu  tahun  anggaran yaitu  mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  tanggal  31 Desember.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 113 Tahun 2014 kekuasaan pengelolaan keuangan desa  dipegang  oleh  kepala  desa.  Kepala  desa  adalah pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa  dan mewakili  pemerintah  desa  dalam  kepemilikan  kekayaan milik desa yang dipisahkan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan  pengelolaan  keuangan  wajib  menetapkan Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD) yang  membantu  kepala  desa  untuk  melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan  Desa  (PTPKD)  terdiri  atas  Sekertaris  desa, Kepala  seksi  dan  Bendahara  desa.  Sekertaris  selaku koordinator  pelaksana  teknis  pegelolaan  keuangan  desa bertugas untuk menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa.
Laporan  semester  pertama  berupa  laporan realisasi APB Desa. Laporan yang disampaikan oleh kepala desa  tersebut  terdiri  dari  pendapatan,  belanja,  dan pembiyaan yang telah di tetapkan dengan peraturan desa dan laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisah dari  laporan  penyelengaraan  pemerintah  desa.  Laporan yang  di  maksud  harus  diinformasikan  kepada  masyarakat secara  tertulis  dan  dengan  media  informasi  yang  mudah diakses  masyarakat.  Laporan  keuangan  merupakan struktur  yang  menyajikan  posisi  keuangan  dan  kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan  ini  untuk  kepentingan  umum  adalah  penyajian informasi

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Desa Pamait Kecamatan Dusun Selatan,  Kabupaten Barito Selatan tahun 2022

## Responden Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Masyarakat yang ada di Desa Pamait, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupatan Barito Selatan Tahun 2021 yang berjumlah 76 KK. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Kuesioner.
Metode Analisis Data
• Uji Validitas Data
• Uji reabilitas Data
• Uji Asumsi Klasik
• Analisis Regresi Berganda
Rumus regresi regresi berganda sebagi berikut:
Y= α + b1 X1 + b2 X2  + Ɛ
Rumus untuk mencari koefisien a dan b digunakan rumus :
a = 𝚺𝐘−𝐛𝚺𝐗 𝐧 b = 𝐧𝚺𝐗𝐘−𝚺𝐗𝚺𝐘 𝐧𝚺𝐗𝟐− (𝚺𝐗)𝟐
Keterangan: Y   = Variabel dependen X   = Variabel independen a    = Konstanta (nilai Y apabila X = 0)
b    = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

## Uji T
Rencana  pengajian  hipotesis  yang  di  uji  pada  penelitian  ini adalah mengenai ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel  yang  diteliti,  signifikan  artinya  berarti  atau berpengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan),
H1 :  Di  duga  bahwa  Transparansi  (X 1 )  berpengaruh terhadap Kinerja  Pemerintahan  Desa  (Y)  secara Parsial.
H2 :  Di  duga  bahwa  Akuntabilitas  (X 2 )  berpengaruh terhadap Kinerja  Pemerintahan  Desa  (Y)  secara Parsial.
H3 : D iduga bahwa secara bersamaan Transparansi dan
Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Y) secara Simultan.

## PEMBAHASAN

## Rekapitulasi Jawaban kuisioner
Rekapitulasi Hasil jawaban kuisioner  yang di dapat dari 76 KK,      responden  adalah  Masyarakat  desa  pamait  yang tersebar di  RT.I, RT.II, RT.III dan RT.
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Untuk Untuk Mengukur  Pengaruh Pengaruh  Transparansi Dan Akuntabilitas  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Terhadap Kinerja  Pemerintahan  Desa  Pamait  Di  Kabupaten  Barito Selatan Tahun 2022

## Analisis Hasil Regresi Linear Berganda
Hasil yang diperoleh dalam perhitungan regresi linear berganda adalah Y  =  25,812  +  0,013X 1 +  0,150X 2 dimana  nilai  (a)  sebesar 25,812 dan nilai koefisen (b 1 ) adalah 0,013 dan nilai koefisen (b 2 ) adalah 0,150.
Harlina Kurniaty. 2023. The Effect of Transparency and Accountability in Management of Village Funds on the Performance of the Pamait Village Government in South Barito District Year 2022

## Analisis Regresi Variabel Transparansi (X
1 )
Pengaruh  Transparansi  (X 1 )  nilai  skornya  adalah  0, sehingga  Kinerja  Pemerintahan  Desa  (Y)  nilai  skornya sebesar  25,812.  Kemudian  koefisian  regresi  (b 1 )  pada variabel  Transparansi  (X 1 )  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa sebesar 0,013, artinya jika nilai skor  Kinerja  Pemerintahan Desa (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,013 serta koefisien  akan  bernilai  positif,  artinya  terjadi  hubungan positif  antara  Transparansi  dengan  Kinerja  Pemerintahan Desa.  Semakin  tinggi  nilai  Transparansi  dalam  Pengelolaan Dana  Desa  maka  akan  semakin  meningkat  Kinerja Pemerintahan Desa.
Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  dihubungkan  bahwa Transparansi  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  dapat meningkatkan  Kinerja  Pemerintahan  Desa.  Sehingga Transparansi  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  dapat memberikan  kontribusi  yang  bagus  atau  positif  terhadap Kinerja  Pemerintahan  Desa.  Kemudian  pada  akhirnya Transparansi  terhadap  Kinerja  Pemerintahan  Desa  dapat memberikan  bentuk  keterbukaan  transparan  kepada masyarakat Desa Pamait dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Marni S.Pd I Kepala Desa Pamait :
“ Marni  S.Pd  I mengatakan,  jika  Dana  Desa  (DD)  dalam APBN  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara)  untuk  Desa Pamait setiap tahun selalu diinformasikan kepada masyarakat dengan  acuan  besaran  Pagu  Dana  Desa  dari  pemerintah pusat. Adapun bentuk langkah kegiatan kerja yang  dilakukan Pemerintah  Desa  Pamait  dalam  penyerapan  penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) di masyarakat ialah melaksanakan Musyawarah  Desa  untuk  menetapkan  bidang  prioritas penggunaan  Dana  Desa  (DD)  dan  juga  siapa  saja  warga masyarakat  yang  bisa  memperoleh  hak  dalam  menerima Dana Desa (DD)”
Penjelasan  diatas  dapat  peneliti  jelaskan  bahwa  pada setiap  tahunnya  Dana  Desa  (DD)  tersebut  diinformasikan secara  terbuka  kepada  masyarakat  desa  dengan  besaran keuangan Dana Desa sesuai pagu anggaran dari pemerintah pusat guna keterbukaan secara transparan penggunaan biaya
penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.dalam  Dana  Desa  (DD).  Kemudian  ada  dapat terlihat  bentuk  langkah  kegiatan  kerja  yang  dilakukan Pemerintahan Desa dalam penyerapan penggunaan Anggaran Dana  Desa  (DD)  di  masyarakat  setelah  pagu  Dana  Desa (DD)  diketahui,  Pemerintah  Desa,  BPD  dan  masyarakat melaksanakan Musyawarah Desa untuk menetapkan bidang prioritas penggunaan Dana Desa (DD) tersebut yang akan dilaksanakan  sampai  pada  bentuk  keterbukaan  yang transparan  kepada  semua    warga  masyarakat  yang  berhak merasakan  manfaat  pembangunan  dari  Dana  Desa  (DD), namun  tetap  berkaitan  dengan  BLT  harus  menyesuaikan aturan dan persyaratan yang berlaku dan tidak seluruh warga desa yang akan mendapatkan.
1. Analisis Regresi Variabel Akuntabilitas (X 2 ) Pengaruh  Akuntabilitas  (X 2 )  nilai  skornya  adalah  0, sehingga  Kinerja  Pemerintahan  Desa  (Y)  nilai  skornya sebesar  25,812.  Kemudian  koefisian  regresi  (b 2 )  pada variabel  Akuntabilitas  (X 2 )  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa sebesar 0,150, artinya jika nilai skor  Kinerja  Pemerintahan Desa (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,150 serta koefisien  akan  bernilai  positif,  artinya  terjadi  hubungan positif  antara  Akuntabilitas  dengan  Kinerja  Pemerintahan Desa.  Semakin  tinggi  nilai  Akuntabilitas  dalam  Pengelolaan Dana  Desa  maka  akan  semakin  meningkat  Kinerja Pemerintahan Desa.
Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  dihubungkan  bahwa Akuntabilitas  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  dapat meningkatkan  Kinerja  Pemerintahan  Desa.  Sehingga Akuntabilitas  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  dapat memberikan  kontribusi  yang  bagus  atau  positif  terhadap Kinerja  Pemerintahan  Desa.  Kemudian  pada  akhirnya Akuntabilitas  terhadap  Kinerja  Pemerintahan  Desa  dapat memberikan  bentuk  Pertanggung  Jawaban  Akuntabilitas kepada  masyarakat  Desa  Pamait  dalam  Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Marni S.Pd I Kepala Desa Pamait :
“ Marni S.Pd I mengatakan, Dana Desa (DD) turun adapun bentuk  peraturan  dan  aturan    yang  mengiringi  atas penggunaan  dana  tersebut  dalam  bentuk  pertanggung jawaban  Dana  Desa  dibuat  yang  sampai  pada  dalam penggunaan Dana Desa itu ada pengawasan dan pemeriksaan dari  pemerintah  guna  pertanggung  jawaban  kebenaran pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Pamait.”
Penjelasan  diatas  dapat  peneliti  jelaskan  bahwa  selalu ada  peraturan  yang  mengatur  atas  penggunaan  Dana  Desa (DD) kesetiap desa baik dari Kemendes PDT dan Peraturan Bupati  sebagai  dasar  payung  hukumnya  atas  setelah  Dana Desa  (DD)  tersalurkan,  akan  segera  diminta  kembali pertanggung  jawaban  lengkap  berupa  Nota  dan  kwitansi, photo  dokumentasi  kegiatan  dan  lampiran  Surat  Tugas maupun Surat Keputusan sebagai dasar bukti kebenaran yang ada.  Kemudian  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  atas pengelolaan  keuangan  Dana  Desa  yang  mengacu  pada  LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) maka akan ada pengawasan dan  pemeriksaan  secara  menyeluruh  dilakukan  oleh Pemerintah  bersama  unsur  terkait,  baik  kecamatan,  Dinas PMD,  Kantor  Inspektorat,  BPKP,  BPK,  Kepolisian  dan Kejaksaan.
Analisis  Hipotesis  Uji  t  (Parsial)  dan  Uji  F  (Simultan) dan Variabel yang paling berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan Desa
H 1 Pengaruh Transparansi (X 1 ) Terhadap Kinerja

## Pemerintahan Desa (Y)
Dari tabel diatas menunjukan bahwa nilai t hitung lebih kecil  dari  t  tabel  (0,071  <  1,993)  signifikan  dari  variabel Transparansi  0,944  lebih  besar  dari  0,05  (0,944  >  0,05), artinya  H o diterima  dan  H a ditolak  yang  secara  parsial Transparansi  tidak  berpengaruh  terhadap  Kinerja Pemerintahan  Desa  Pamait, H 1 dalam  penelitian  ini belum benar.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Aparat  Desa bagian  Sekretaris  Desa  Pamait Alsahid,  SE mengatakan bahwa :
“Hal  itu  tidak  berpengaruh  karena  Transparansi  adalah bentuk  Keterbukaan  Pemerintah  Desa  dalam  membuat kebijakan – kebijakan  anggaran  (Keuangan)  Desa,  sehingga dapat  diketahui  dan  diawasi  oleh  masyarakat  (publik)  dan
pemangku  kepentingan  lainnya,  yang  meliputi  proses perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Desa.”
Dari  teori  terdahulu  variabel  Transparansi  (X 1 ) menurut  Mardiasmo  (2006)  adalah  suatu  penyampaian informasi  dari  pemerintah  yang  dilakukan  secara    terbuka terhadap aktifitas kegiatan pengelolaan sumber daya publik terhadap mereka yang memerlukan.
Dari  sudut  pandang  penelitian  terdahulu  dari  Siti Wardah  Pratidina  (2021),  Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  dengan  mengolah  hasil  kuesioner  dan  telah menggunakan  beberapa  pengujian  melalui  software  SPSS versi 18,0, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa tabel Coefficientsa diperoleh persamaan regresi Y = 32,696 +  0,069X1  +  0,200X2.  Konstanta  (a)  =  32,696  bertanda positif  dan  transparansi  0,069  bertanda  positif  serta akuntabilitas  0,200  juga  bertanda  positif  ,  artinya  adalah transparansi  dan  akuntabilitas  mempunyai  hubungan  yang positif  terhadap  kinerja  pengelola  anggaran.  Secara  parsial variabel  transparansi  dan  akuntabilitas  berpengaruh  tetapi tidak  signifikan  terhadap  kinerja  pengelola  anggaran  pada Kantor  Balai  Pengembangan  Kompetensi  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Wilayah I Medan.
Hasil  observasi  temuan  peneliti  pada  saat  melakukan observasi  di  Desa  Pamait  bentuk  Pengelolaan  Dana  Desa yang  dilakukan  oleh  Pemerintahan  Desa  ada  terdapat pelaksanaan  dalam  pengelolaan  Keuangan  Desa,  yang didasari  oleh  adanya  Transparan  /  Keterbukaan  terhadap warga masyarakat. Dengan adanya hubungan yang baik dan harmonis  antara  Pemerintah  Desa  dan  warga  masyarakat berdampak  tidak  terjadinya  mekanisme  pengaduan  dalam bentuk apapun oleh warga masyarakat nya sendiri.
H 2 Pengaruh Akuntabilitas (X 2 ) Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Y)
Dari tabel diatas menunjukan bahwa nilai t hitung lebih besar  dari  t  tabel  (2,111  >  1,993)  signifikan  dari  variabel Akuntabilitas  0,944  lebih  kecil  dari  0,05  (0,038  <  0,05), artinya  H o ditolak  dan  H a diterima  yang  secara  parsial Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Pemerintahan Desa Pamait, H 1 dalam penelitian ini sudah benar.
Harlina Kurniaty. 2023. The Effect of Transparency and Accountability in Management of Village Funds on the Performance of the Pamait Village Government in South Barito District Year 2022
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Mukhlis Azami , Amd Kaur  Keuangan  Desa  Pamait mengatakan bahwa :
“ Tentang  Pengaruh  Akuntabilitas  Terhadap  Kinerja Pemerintahan  Desa  yaitu  sebagai  bentuk  pertanggung jawaban  Pemerintah  Desa  dalam  mengelola  Dana  Desa (DD), yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsif – prinsif pengelolaan keuangan desa.”
Dari  teori  terdahulu  variabel  Akuntabilitas  (X 2 ) menurut  Dr.  Sjahruddin  Rasul  (2003)  adalah  Kemampuan memberi  jawaban  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi  atas tindakan  seseorang  atau  sekelompok  orang  terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.
Dari  penelitian  terdahulu  dari  Risya  Umami  (2017), hasil  hipotesis  terdapat  pengaruh  akuntabilitas  terhadap pengelolaan keuangan desa, hal ini terbukti berdasarkan hasil analisis  pengolahan  data  bahwa  thitung  >  ttabel (6,207>2,017)  sehingga  H2  diterima.  Adapun  adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, karena  pemerintah  desa  sebagai  entitas  pelaporan  telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya  yaitu telah melaksanakan  pelaporan  yang  sesuai  dengan  mekanisme pertanggungjawabannya  dan  kepatuhan  terhadap  standar pelaporan.
Hasil  observasi  temuan  peneliti  pada  saat  melakukan observasi  di  Desa  Pamait  bentuk  Pengelolaan  Dana  Desa yang  dilakukan  oleh  Pemerintahan  Desa  dalam  sistem pengelolaan  keuangan  Desa  berupa  pertanggung  jawaban secara  tertulis  dan  lengkap  semua  disampaikan  mengacu kepada aturan dan ketentuan yang berlaku untuk Dana Desa yang  mana  semuanya  berdasarkan  hasil  Musyawarah  Desa dengan mengambil unsur – unsur program skala prioritas di Desa  itu  sendiri  sehingga  semua  bisa  diterima  oleh masyarakat.  Dengan  adanya  proses  tersebut  mampu menjalin  kebersamaan  dan  keharmonisan  antara  warga masyarakat sendiri dengan pemerintah desa.
H 3 Pengaruh Transparansi (X 1 ) dan  Akuntabilitas (X 2 ) Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Y)
Berdasarkan hasil analisis pada regresi pada tabel 4.56 di peroleh nilai F hitung < F tabel (2,251 < 2,72) dan nilai signifikan > 0,05 (0,113 > 0,05) Maka dapat disimpulkan Ho diterima Ha  ditolak  yang  artinya  Transparansi  dan  Akuntabilitas secara  simultan  (bersama – sama)  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Pamait.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa Pamait Marni S.Pd I mengatakan bahwa :
“Pada  dasar  Transparansi  adalah  bentuk  Keterbukaan Pemerintah  Desa  dalam  membuat  kebijakan – kebijakan anggaran  (Keuangan)  Desa,  sehingga  dapat  diketahui  dan diawasi oleh masyarakat (publik) dan pemangku kepentingan lainnya dan Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban Pemerintah  Desa  dalam  mengelola  Dana  Desa  (DD)  yang berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang – undangan  yang  berlaku  dalam  membawa  jalinan kebersamaan  dan  keharmonisan  antara  warga  masyarakat dengan pemerintah desa pamait.”
Hasil  observasi  temuan  peneliti  pada  saat melakukan  observasi  di  Desa  Pamait  bahwa  benar  adanya pelaksanaan  dalam  pengelolaan  Keuangan  Desa,  yang didasari  oleh  adanya  Transparan  /  Keterbukaan  terhadap warga  masyarakat  dan  sistem  pengelolaan  keuangan  Desa berupa  pertanggung  jawaban  secara  tertulis  dan  lengkap semua disampaikan mengacu kepada aturan dan ketentuan yang  berlaku  untuk  Dana  Desa  yang  mana  semuanya berdasarkan  hasil  Musyawarah  Desa  dengan  mengambil unsur – unsur  program  skala  prioritas  di  Desa  itu  sendiri sehingga semua bisa diterima oleh masyarakat.
H 4 Variabel  yang  paling  berpengaruh  Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Y)
Dari variabel Transparansi (X 1 ) dan Akuntabilitas (X 2 ) yang berpengaruh  yaitu  Akuntabilitas  (X 2 ),  dari  tabel  diatas menunjukan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,111 > 1,993) signifikan dari variabel Akuntabilitas 0,038 lebih kecil dari 0,05 (0,038 < 0,05), artinya H o ditolak dan H a diterima yang  secara  parsial  Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Pamait,
Dari  teori  terdahulu  variabel  Akuntabilitas  (X 2 ) Akuntabilitas adalah Kemampuan memberi jawaban kepada
otoritas  yang  lebih  tinggi  atas  tindakan  seseorang  atau sekelompok  orang  terhadap  masyarakat  luas  dalam  suatu organisasi.
Hasil  observasi  temuan  peneliti  pada  saat  melakukan observasi  di  Desa  Pamait  bentuk  Pengelolaan  Dana  Desa yang  dilakukan  oleh  Pemerintahan  Desa  dalam  sistem pengelolaan  keuangan  Desa  berupa  pertanggung  jawaban secara  tertulis  dan  lengkap  semua  disampaikan  mengacu kepada aturan dan ketentuan yang berlaku untuk Dana Desa yang  mana  semuanya  berdasarkan  hasil  Musyawarah  Desa dengan mengambil unsur – unsur program skala prioritas di Desa  itu  sendiri  sehingga  semua  bisa  diterima  oleh masyarakat.  Dengan  adanya  proses  tersebut  mampu menjalin  kebersamaan  dan  keharmonisan  antara  warga masyarakat sendiri dengan pemerintah desa.

## PENUTUP
Kesimpulan
1. Dari  hasil  Uji  Validitas  pada  variabel  (X 1 )  Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa, dengan pernyataan “Adanya mekanisme pengaduan oleh pihak yang berwenang apabila terjadi  pelanggaran  ketidaksesuaian  Pengelolaan  Dana Desa” pada indikator X 1 Kerangka regulasi yang menjamin Transparansi, memiliki skor nilai T8 / P8 paling tinggi yaitu
0,864.
2. Dari  hasil  Uji  Validitas  pada  variabel  (X 2 )  Akuntabilitas dalam  Pengelolaan  Dana  Desa,  dengan  pernyataan “Kebijakan dalam penggunaan Dana Desa merupakan hasil kesepakatan dalam musyawarah bersama Masyarakat” pada indikator  X 2 Pertanggung  Jawaban  Kebijakan  dan  “Aparat Desa  melakukan  pertanggung  jawaban  keuangan  secara benar dan tepat sesuai dengan pelaksanaan program kerja di Desa berdasarkan hasil Musyawarah Tingkat Desa” pada indikator X 2 Pertanggung Jawaban Finansial, memiliki skor nilai A8 / P8 dan A9 / P9 paling tinggi yaitu 0,947.
3. Dari  hasil  Uji  Validitas  pada  variabel  (Y)  Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa, dengan pernyataan “Adanya mekanisme pengaduan ole h pihak yang berwenang  apabila  terjadi  pelanggaran  ketidaksesuaian Pengelolaan Dana Desa” pada indikator Y Outcome (Hasil), memiliki skor nilai KPD6 / P6 paling tinggi yaitu 0,846.
4. Dari Hasil Uji Reliabilitas pada Variabel Transparansi (X 1 ) dan  Akuntabilitas  (X 2 )  didapat  nilai  Cronbach’s  Alpha  X 1 sebesar 0,734, X 2 sebesar 0,872, X 3. Maka nilai Cronbach’s Alpha 0,734, 0,872 > 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner  tersebut  reliabel  atau  konsisten.  Dari  hasil  uji reliabelitas  pada  variabel  Kinerja  (Y)  didapat  nilai Cronbach’s  Alpha  sebesar  0,829.  Maka  nilai  Cronbach’s Alpha  0,829  >  0,60  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa kuesioner tersebut reliabel atau konsisten.
5. Berdasarkan hasil penelitian Variabel X 1 Transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan  Desa  (Y)  dikarenakan  dalam  pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan baik  kewenangan  maupun  fungsi  tugas  dalam  pelaksanaan pengelolaan  Keuangan  Desa,  hal  ini  didasari  oleh  adanya keterbukaan  terhadap  warga  masyarakat.  Dengan  adanya hubungan yang baik dan harmonis antara Pemerintah Desa dan  warga  masyarakat  berdampak  tidak  terjadinya mekanisme  pengaduan  dalam  bentuk  apapun  oleh  warga masyarakat nya sendiri.
6. Berdasarkan  hasil  penelitian  Variabel  X 2 Akuntabilitas berpengaruh  secara  signifikan    terhadap  Kinerja Pemerintahan  Desa  (Y)  dikarenakan  bahwa  dalam  sistem pengelolaan  keuangan  Desa  berupa  pertanggung  jawaban secara  tertulis  dan  lengkap  semua  disampaikan  mengacu kepada  aturan  dan  ketentuan  yang  berlaku  untuk  Dana Desa yang mana semuanya berdasarkan hasil Musyawarah Desa  dengan  mengambil  unsur – unsur  program  skala prioritas di Desa itu sendiri sehingga semua bisa diterima oleh  masyarakat.  Dengan  adanya  proses  tersebut  mampu menjalin  kebersamaan  dan  keharmonisan  antara  warga masyarakat  sendiri  dengan  pemerintah  desa,  ini  semua mampu  menumbuhkan  musi  percaya  terhadap  kinerja pemerintah desa kedepan.
7. Hasil  yang  diperoleh  dalam  perhitungan  Regresi  Linear Berganda dari rumus Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 adalah Y = 25,812 +  0,013X 1 +  0,150X 2 dimana  nilai  (a)  sebesar  25,812  dan nilai koefisen (b 1 ) adalah 0,013 dan nilai koefisen (b 2 ) adalah 0,150.
8. Hasil dari Uji t (Parsial) perhitungan SPSS 26
Harlina Kurniaty. 2023. The Effect of Transparency and Accountability in Management of Village Funds on the Performance of the Pamait Village Government in South Barito District Year 2022
Transparansi (X 1 ) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Y) Pamait,  diperoleh  hasil  t hitung dari  pengujian  diatas  bahwa t hitung <  t tabel (0,071  <  1,993)  maka  Ho  diterima  dan  Ha ditolak,  artinya  bahwa  tidak  ada  pengaruh  secara  parsial antara  Transparansi  (X 1 )  Terhadap  Kinerja  Pemerintah Desa (Y) Pamait di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.
9. Hasil  dari  Uji  F  (Simultan)  perhitungan  SPSS  26  tentang Pengaruh Transparansi (X 1 ) dan Akuntabilias (X 2 ) Terhadap Kinerja  Pemerintah  Desa  (Y)  secara  Simultan  yaitu diperoleh nilai F hitung < F tabel (2,251 < 2,72) dan nilai signifikan >  0,05  (0,113  >  0,05),  artinya  bahwa  tidak  ada  penagruh antara  Transparansi  (X 1 )  dan  Akuntabilias  (X 2 )  Terhadap Kinerja  Pemerintah  Desa  (Y)  secara  Simultan  di  Desa Pamait.
10. Berdasarkan dari Uji Regresi Parsial (SPSS 26) antara hasil penelitian  variabel  X1  Transparansi  dan  X2  Akuntabilitas secara  bersama – sama  tidak  mempengaruhi  secara signifikan terhadap (Y) Kinerja Pemerintahan Desa, karena dalam  pelaksanaan  pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa dilakukan secara terbuka dan selalu mengacu pada aturan ketentuan bagaimana dalam pelaksanaan penyaluran  Dana Desa yang sudah disesuaikan hasil Musyawarah Desa serta program prioritas ditingkat Desa terhadap bidang  - bidang penggunaan  Dana  Desa.  Didukung  juga  penyampaian pelaporan keuangan Dana Desa secara tepat dan benar bisa dipertanggung jawabkan terhadap pemerintah dan diterima oleh  warga  sendiri.  Ini  semua  mampu  menumbuh kembangkan musi percaya terhadap Pemerintah Desa dan terjalinnya hubungan yang harmonis.

## SARAN
Bahwa kedepannya pemerintahan Desa Pamait tidak hanya dalam memberi informasi kepada warga masyarakat tentang manfaat dan tujuan Dana Desa hanya melewati media sosial dan  baleho  pengunguman  Desa  saja,  tetapi  lebih memanfaatkan  peran  aktif  Perangkat  Desa,  Tokoh Masyarakat  yang  lebih  memahami  dan  mengetahui  alur penggunaan  Dana  Desa.  Ini  sampaikan  secara  langsung
kepada  masyarakat  melewati  temu  maupun  rapat  yang bersifat resmi ditingkat Desa.
Dalam proses pelaksanaan Keuangan Desa kedepannya juga bahwa  setiap  pelaksanaan  penggunaan  Dana  Desa diharuskan  selalu  dikoordinasikan  dan  dilaporkan  kepada kuasa  pengguna  anggaran  (Kepala  Desa),  setelah  itu sebelum  proses  pelaporan  dan  pertanggung  jawaban  agar dilakukan  koordinasi  dan  konsultasi  dengan  tim  perifikasi yang  sudah  terbentuk  baik  ditingkat  kecamatan  dan kabupaten. Dalam hal ini peran dari inspektorat, BPKP dan BPK  sangatlah  membantu  untuk  membenarkan  alur  dari proses pertanggung jawaban dengan baik.
Kedepannya untuk pelaksanaan pelaporan dilakukan secara bertahap  jangan  menunggu  dead  line  waktu  hamper berakhir  baru  ingin  diproses,  jadi  setiap  pelaporan penggunaan Dana Desa dibuat dan dilengkapi dengan tepat dan benar serta sebaiknya dilakukan dengan sistem jemput bola kepada mereka pengguna Anggaran Dana Desa, dan ini memberi kesempatan ruang dan waktu bagi pemerintahan desa  dalam  melakukan  cross-check  atas  kelengkapan lampiran – lampiran  sebagai  data  pelengkap  pertanggung jawaban.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarwati, A. R., Solikhah, F. I., Indriyani, N., Sari, D. A. K.,  Anggraeni,  R.  N.,  Ulfa,  M.,  ...  &  Hidayah,  N. (2022). Pengelolaan Dana Desa.
Andrianto, N. (2007). Good e-government: transparansi dan  akuntabilitas  publik  melalui  e-government. Bayumedia.
Biduri, S. (2018). Akuntansi sektor publik. Umsida Press, 1-197.
Garung  CY,  Ga  LL.  Pengaruh  Akuntabilitas  Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada  Desa  Manulea,  Kecamatan  Sasitamean, Kabupaten  Malaka.  J  Akunt    Transparansi  Dan Akuntabilitas. 2020;8(1):19-27. doi:10.35508/jak.v8i1.2363
Hasliani,  M.  Y.,  &  Yusuf,  M.  (2021).  Pengaruh
Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Desa. YUME:  Journal  of Management, 4(1).
Hikmah, L. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan  Responsif  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan Desa  di  Desa  Kedungringin  Kecamatan  Muncar
Kabupaten  Banyuwangi (Doctoral  dissertation, IAIN Jember).
Husein,  H.,  &  Warandi,  S.  (2020).  Implementasi
Permendagri  No.  113  Tahun  2014  tentang pengelolaan keuangan
desa. Jurnal
Akuntansi, 6(2), 72-98.
Mardiasmo,  M.  B.  A.  (2021). Akuntansi  Sektor  Publik- Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Muin,  A.  (2021).  MANAJEMEN  PENDIDIKAN  (Good Governance  dalam  Lembaga  Pendidikan)  Teori,
Strategi, dan Riset Implementasi.
Raharjo, M. M. I. (2021). Pengelolaan Dana Desa. Bumi Aksara.
Sugiharti,  C.  A.,  &  Hariani,  S.  (2021).  Dampak Akuntabilitas,  Transparansi  Dan  Pengawasan Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal  Riset Manajemen Dan Bisnis, 6(1), 11-18.