## JURNAL EKONOMI EFEKTIF
ISSN : 2622 – 8882, E-ISSN : 2622-9935
Jurnal Ekonomi Efektif, Vol. 4, No. 4, Juli 2022 @Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Pamulang

## ANALISIS STRATEGI PEMASARAN KANTOR KONSULTAN HUKUM
DI BAWAH KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA:

## STUDI PADA FIRMA HUKUM ABC DI JAKARTA
Fauzi Triputra 1 , Marissa Grace Haque 2*
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School, Jakarta, Indonesia marissa.haque@ibs.ac.id 2*
Manuskrip: Mei-2022 Ditinjau: Juni-2022; Diterima: Juni -2022; Online: Juli-2022; Diterbitkan: Juli-2022

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen strategi pemasaran mana yang  paling  tepat  untuk  dipilih  oleh  Firma  Hukum  ABC,  mengingat  bahwa  sebuah  kantor konsultan  hukum  harus  patuh  dan  tunduk  kepada  kode  etik  profesi  yang  telah  disepakati Bersama  di  wilayah  yurisdiksi  NKRI.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode campuran,  dilengkapi  dengan  analisis  deskriptif.  Alat  ukur  yang  digunakan  adalah  analisis SWOT  (kekuatan,  kelemahan,  peluang,  ancaman),  melalui  langkah  pembobotan  “Internal- Eksternal”, kemudian dilengkapi dengan “Strategi Empat Langkah”, agar dapat menentukan strategi  yang  paling  efisien  dan  efektif.  diperlukan  strategi  yang  efektif.  Selain  itu,  untuk kekuatan  perusahaan  dan  untuk  mencapai  pengelolaan  bisnis  yang  berkelanjutan  yang diharapkan, karena hasil penelitian menunjukkan beberapa kelemahan untuk dapat menangkap peluang  sekaligus  menghadapi  ancaman,  pemasaran  digital  dan  inovasi  menjadi  tak terhindarkan.  Ringkasnya,  Kantor  konsultan  hukum  merupakan  sebuah  entitas  manajemen, yang  juga  mengejar  laba  perusahaan,  sehingga  dibutuhkan  strategi  pemasaran  ( marketing strategic ),  agar  perusahaan  mencapai  yang  disebut  dengan  kondisi sustainable  business management.

## Kata Kunci: Analisis SWOT, Matriks Internal - Eksternal, Strategi Empat Langkah

## ABSTRACT
The purpose of this study is to find out which marketing strategy management is the most appropriate for ABC Law Firm to choose, given that a legal consulting firm must comply with and comply with the professional code of ethics that has been mutually agreed upon in the jurisdiction of the Republic of Indonesia. This study uses a mixed methods approach, equipped with descriptive analysis. The measuring tool used is a SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities, threats), through the "Internal-External" weighting step, then equipped with a "Four-Step  Strategy",  in  order  to  determine  the  most  efficient  and  effective  strategy.  an effective  strategy  is  needed.  In  addition,  for  the  company's  strengths  and  to  achieve  the expected  sustainable  business  management,  because  the  research  results  show  several weaknesses to be able to capture opportunities as well as face threats, digital marketing and innovation are unavoidable. In short, a legal consulting firm is a management entity, which
also pursues corporate profits, so a marketing strategy is needed, so that the company achieves what is called a sustainable business management condition..

## Keywords: SWOT Analysis, Internal - External Matrix, Four Step Strategy

## I. PENDAHULUAN
Ketatnya persaingan di dalam beragam jenis bisnis baik untuk barang ataupun jasa, khususnya  di  masa-masa  pandemik  menjelang  melandai  kurva  korban  dari  Covid-19 (namun kini muncul yang baru lagi dengan nama Omicron), ditopang dengan disrupsi bisnis dengan  kehadiran  dunia  serba  digital  dan  AI  ( Artificial  Intelligent ),  melakukan  tindakan bisnis berupa inovasi menjadi tak terelakkan.
Dunia  bisnis  jasa  konsultasi  hukum  dalam  wadah  kantor  konsultan  hukum  juga termasuk di dalamnya. Namun, berbeda dengan jenis usaha jasa konsultasi lainnya, selain dituntut  untuk  secara  berkelanjutan  memberikan  layanan  profesional  serta  kekinian,  juga ‘terpasung’ oleh “kode etik hukum Indonesia” yang jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi.
Lebih  lanjut,  sebuah  manajemen  kantor  konsultan  hukum  adalah  berisikan sekumpulan  orang,  yang  bertindak  dalam  hal  memberikan  nasihat  dan  pendapat  hukum, untuk melaksanakan tugas secara: (1) litigasi; dan (2) non-litigasi. Dijelaskan bahwa, secara garis  besar  litigasi  merupakan  upaya  penyelesaian  sengketa  melalui lembaga  pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kantor konsultan dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun juga firma.
Namun,  kantor  konsultan  hukum  khususnya  “korporasi”,  biasanya  adalah  sebuah entitas  manajemen  dimana  bentuk  badan  usaha  kantor  hukum  adalah  berbentuk  “firma” (Pasal  16 KUHD )  atau  “persekutuan  perdata  atau maatschap ”  (Pasal  1618 KUHPerdata , dan  Pasal  1  angka  4  Kepmenhukham  RI  No.  M.11-HT.04.02  Tahun  2004).  Karena  latar dibelakangi  oleh  sejarahnya  di  Indonesia  yang  pernah  dijajah  Belanda,  kemudian mengadopsi  bentuk  firma  hukum  sejak  masa  lalu  di  Hindia  Belanda  atau  Indonesia. Termasuk  juga  dimana  bentuk  bisnis  jasa  hukum  dibangun  berdasarkan  konsep pertanggungjawaban  perorangan  yang  sama  seperti  pada  profesi  seorang  dokter,  yaitu, mulai  dari:  (1) income (pendapatan);  (2) image (citra);  dan  banyak  hal  lainnya  sangat bergantung  pada  profil  dan  atau  nama  “orang”,  termasuk  di  dalamnya pertanggungjawabannya secara perorangan. Sekalipun, di dalam perkembangannya, terbuka juga untuk kantor advokat di Indonesia untuk mulai mengadopsi konsep-konsep PT, oleh karena  dengan  melakukan corporatizing, yang  ditandai  antara  lain  dengan  adanya pengalihan  tanggung  jawab  pribadi  ke  penanggung  jawab  yang  lebih  tinggi,  kelak  akan dilihat bukan lagi kepada “orangnya”  atau persoonlijk semata, namun juga “kantornya.” Namun, di dalam praktiknya di Indonesia belum terdengar atau muncul bukti bahwa telah  ada  kantor  advokat  yang  bentuk  usahanya  sebagai  PT,  patut  diduga  bahwa  ketika sebuah kantor advokat menggunakan bentuk maatschap , maka masing-masing advokat di dalam  sebuah  kantor  penasihat  hukum  yang  menjadi  teman  serikat,  hanya  akan  dikejar untuk  tindakannya  sendiri  serta  bertanggung  jawab  secara  pribadi  (lihat Pasal  1642 KUHPerdata).
Di  luar  itu,  untuk  kebelanjutan  manajemen  perusahaan,  kantor  konsultan  hukum korporasi  yang  merupakan  sebuah  entitas  non-litigasi  serta  diawasi  dengan  ketat  oleh etikanya,  tetap  harus  berkelanjutan  mendapatkan  kliennya,  sekalipun  persaingan  dengan bisnis sejenis di dalamnya sangatlah ketat. Para pemenang  persaingan pada ranah praktik ( practice area ) di Indonesia, mayoritas kantor konsultan hukum besar dalam praktik aksi korporasi  ( corporate  action ), termasuk  manajemen  perusahaan merger  and  acquisition .
Berdasarkan data dari hukumonline.com (2021) dijelaskan bahwa 91 persen Top Law Firms di Indonesia adalah Corporate Law Firms.
Etika hukum harus terpenuhi sesuai dengan koridor peraturan perundangan atas jasa hukum  yang  diberikan.  Sementara  di  sisi  lain  manajemen  kantor  konsultan  hukum  harus dapat menerima kenyataan bahwa klien berhak menentukan tingkatan mutu dari jasa hukum yang diinginkannya. Tidak jarang klien berani membayar honor tinggi kepada manajemen kantor konsultan hukum. Hal ini dikarenakan manajemen kantor konsultan hukum tersebut dianggap  mampu  memberikan  jasa  hukum  yang  bermutu  tinggi.  Semakin  tinggi kompleksitas suatu persoalan hukum semakin tinggi pula mutu jasa hukum yang diinginkan klien. Etika pemasaran di dalam ranah hukum sangat berbeda dengan ilmu pemasaran pada umumnya di ranah dunia ilmu manajemen. Sehingga setiap manajemen kantor konsultan hukum  yang  ingin  menjadi  lebih  dikenal  harus  berupaya  lebih  keras  menemukan bentuk strategi pemasaran yang paling pas agar mampu berkelanjutan.
Konsep etika adalah topik utama dalam hal hukum dan manajemen kantor konsultan hukum. Etika adalah faktor yang berkontribusi untuk banyak hal, termasuk hal-hal seperti hukum dan kepercayaan. Bahwa etika bukan merupakan sesuatu yang dapat dengan mudah diabaikan.  Beberapa  menganggap  etika  sebagai  serangkaian  aturan  tentang  bagaimana mereka berperilaku baik dalam pengaturan profesional dan pribadi. Yang lain tidak secara sadar  memikirkan  tentang  etika  dan  apa  perannya  dalam  kehidupan  mereka  dan  dalam masyarakat.
Etika dapat menjadi kekuatan yang mengatur semua aspek firma hukum dan sangat penting bagi manajemen kantor konsultan hukum. Etika hadir di berbagai level dan dapat menciptakan  dampak  pada  berbagai  level  juga.  Mereka  yang  bertugas  mengelola  sebuah kantor konsultan hukum, baik itu managing partner atau para lawyer dan staf dari kantor konsultan  hukum  tersebut,  perlu  memperhatikan  keterlibatan  etika  dengan  kemampuan manajemennya.
Etika adalah istilah yang diterapkan pada kode etik yang mempengaruhi dan mengatur perilaku profesional dan kewajiban yang terkait dengannya. Organisasi dan asosiasi profesi yang  menentukan  apa  saja  yang  termasuk  dalam  kode  etik  suatu  industri.  Dalam  sebuah profesi,  kode  etik  terkaitlah  yang  menentukan  perilaku  apa  yang  dapat  diterima  dan  apa yang  tidak.  Agar  mereka  dapat  berpraktik  hukum  secara  legal,  semua lawyer harus bersumpah untuk menegakkan kode etik yang dianut oleh asosiasi pengacara. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berakibat serius untuk seorang lawyer maupun kantor konsultan hukum.
Setiap  aspek  manajemen  kantor  konsultan  hukum  berpotensi  dibentuk  oleh pembatasan  kode  etik  profesi.  Secara  struktural-Penataan  sebuah  manajemen  kantor konsultan  hukum  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  etika.  Ketika  kantor  konsultan  hukum pertama kali dimulai, segala sesuatu tentang kantor diputuskan dengan pengaruh dari aturan perilaku  profesional.  Misalnya,  cara  manajemen  kantor  konsultan  hukum  memilih  nama mereka  didasarkan  pada  aturan  yang  menyatakan  bahwa  nama  dan  informasi  pengenal lainnya  tidak  boleh  menyesatkan  publik.  Seringkali  mengapa  kantor  konsultan  hukum menggunakan nama atau partner atas nama mereka, tetapi hanya anggota yang berpraktik aktif yang sebenarnya merupakan partner . Pembatasan semacam itu membutuhkan banyak perencanaan  dan  pengambilan  keputusan  yang  cermat  ketika  memutuskan  struktur perusahaan.
Perubahan struktural yang dilakukan oleh manajemen kantor konsultan hukum setelah beroperasi juga dapat dipengaruhi oleh etika. Perubahan tersebut harus sesuai dengan aturan perilaku  profesional  untuk  menghindari  pelanggaran.  Peningkatan  penggunaan  teknologi bukanlah  sesuatu  yang  awalnya  dianggap  ketika  kode  etik  pertama  kali  ditulis, menempatkan  penambahan  teknologi  dalam  semacam  zona  abu-abu  etika.  Penggunaan
teknologi  itu  sendiri  tidak  dianggap  sebagai  pelanggaran,  tetapi  dapat  membuka  pintu potensi pelanggaran karena penggunaannya.
Manajemen kantor konsultan hukum akan dipengaruhi oleh struktur dan etika yang membentuknya. Peraturan etika apapun yang tidak mempengaruhi struktur kantor konsultan hukum  tetap  dapat mempengaruhi  operasionalnya.  Interaksi  klien  merupakan  bagian  dari operasional sehari-hari sebuah kantor konsultan hukum, dan bagaimana lawyer dan firma mereka  memperlakukan  klien  dipengaruhi  oleh  etika.  Sebagian  besar  pelanggaran  etika terjadi  atau  ditemukan  melalui  interaksi  dengan  klien,  karena  sebagian  besar  kasus dilaporkan oleh klien yang menyaksikan pelanggaran etika.
Industri global besar seperti layanan hukum tidak memiliki alat ukur kualitas. Tidak sedikit lawyer dan klien mengganti asumsi dengan bukti menilai kualitas manajemen kantor konsultan  hukum.  Reputasi,  daftar  subyektif,  sekolah  hukum,  dan  kesuksesan  finansial adalah penentu umum. Sejauh ini, mereka mengacu kepada kinerja keuangan perusahaan, bukan kualitas. Industri hukum yang mengatur diri sendiri mengukur keberhasilannya dari perspektifnya sendiri bukan dari perspektif klien.
Ukuran kantor konsultan hukum juga merupakan faktor penting dalam kualitas. Ini terkait dengan tarif penagihan, kantor konsultan hukum besar biasanya mengenakan tarif yang lebih tinggi daripada kantor konsultan hukum yang lebih kecil. Ada persepsi umum bahwa kantor konsultan hukum besar mengenakan biaya lebih karena mereka menganggap memiliki lawyers yang  "lebih  baik"  dan  memberikan  hasil  yang  lebih  baik.  Kualitas manajemen  kantor  konsultan  hukum  juga  terkait  dengan  parokialisme  dan  merek. Persentase  yang  sangat  tinggi  dari  para lawyer kantor  konsultan  hukum  besar  lulus  dari sekolah  hukum  ternama.  Mereka  dianggap  sebagai lawyer yang  unggul  bahkan  ketika keunggulan akademis dan silsilah mereka tidak mencerminkan prestasi praktik.
Susskind (2015) mengatakan kemajuan teknologi di era revolusi 4.0. menjadi “alarm” bagi profesi hukum terutama konsultan hukum, pengadilan, dan notaris yang sebelumnya tidak  tersentuh.  Adanya  kemajuan  digital  dan  big  data  serta  hadirnya  mesin  kecerdasan buatan (AI) membuat perubahan cara orang berhukum. Yang menjadi kekhawtiran profesi hukum  adalah  tidak  dibutuhkannya  konsultan  hukum  dan  notaris  sebagai  penyedia  jasa hukum dalam menyelesaikan suatu sengketa. Sekarang telah marak dikembangkan berbagai kecerdasan  buatan  untuk  melakukan  layanan  hukum  seperti  pembuatan  kontrak  bisnis, konsultasi  hukum,  hingga  dapat  beracara  di  pengadilan  sehingga  pengguna  jasa  hukum (klien) dapat bebas memilih. Sebagaimana dunia bisnis, di era disrupsi, teknologi menggilas siapa  saja  yang  tidak  inovatif  dan  efisien,  termasuk  dunia lawyer dan  notaris  yang  telah menjadi industri-bisnis (Putro, 2020).
Mengelola  suatu  manajemen  kantor  konsultan  hukum  bukan  merupakan  pekerjaan yang mudah. Sebagai professional, lawyer dididik untuk menjadi mandiri dan pandai. Dari berbagai  macam  kasus  yang  ditanganinya,  mereka  diharapkan  menjadi professional problem solver . Tentu banyak hal untuk meningkatkan misi dan visi yang akan diraih Firma Hukum ABC, dengan melakukan pelatihan agar meningkatkan sumber daya manusianya, etika, dan kualitas. Menentukan jenis jasa hukum dan kualifikasi lawyer yang dibutuhkan agar  lebih  terspesialisasi,  seperti  perbankan;  pasar  modal;  pertambangan/energi;  dan perburuhan/tenaga kerja.
Dengan  keterbatasan  sumber  daya  pada  saat  ini  serta  tidak  memiliki  tim  untuk melakukan  pemasaran,  untuk  itu  penelitian  ini  memiliki  urgensi  terhadap  Firma  Hukum ABC  dalam  melakukan  pemasaran  agar  dapat  memenangi  persaingan  di  pasar  jasa konsultasi hukum.
Temuannya  selaras,  tapi  topik  penelitian  yang  berbeda.  Menjadikan  salah  satu pertanyaan dalam questioner saya dengan menggunakan jurnal tersebut.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
1. Kode Etik Advokat Indonesia .
Etika  atau ethics memperhatikan atau  mempertimbangkan  tingkah  laku  manusia dalam  pengambilan  keputusan  moral.  Budi  Susanto  (1992),  etika  mengarahkan  atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain. Profesi  hukum adalah  profesi  yang  melekat  pada  dan  dilaksanakan  oleh  aparatur  hukum  dalam suatu  pemerintahan  suatu  negara  (Kansil,  2003).
Memiliki  tingkat  kehati-hatian,  kritis,  ketelitian,  pengabdian  yang  tinggi,  dan ketekunan wajib dimiliki pengemban profesi hukum yang dilakukan secara fungsional dan professional. Pengemban profesi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, anggota  masyarakat,  dan  diri  sendiri.  Pengemban  profesi  hukum  dalam  melakukan tugasnya  harus  berdasarkan  kode  etik  profesinya.  Mereka  harus  mempertanggung jawabkan  akibatnya  apabila  terjadi  pelanggaran  atau  penyimpangan  kode etik  profesi. Dalam  setiap  organisasi  profesi,  biasanya  memiliki  dewan  kehormatan  yang  bertugas menilai dan mempertimbangkan pelanggaran dalam kode etik.
Dalam  menjalankan  profesinya  sebagai  profesi  terhormat  ( officium  nobile ), advokat berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang, serta kode etik. Advokat memiliki kebebasan berdasarkan kepribadian dan kehormatan dan berpegang teguh pada asas keterbukaan, kejujuran, kerahasiaan, dan kemandirian. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) adalah sebagai hukum tertinggi untuk menjalankan profesi, yang melindungi dan menjamin namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan profesinya baik kepada negara, pengadilan, masyarakat, klien, dan terutama kepada dirinya sendiri (Ash-shidiqqi, 2020). Adapun yang menjadikan tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam Kode  Etik  profesi  (Wibowo,  2016),  standar-standar  etika:  (1)  menetapkan  dan menjelaskan tanggung jawab kepada lembaga ( institution ), klien, dan masyarakat pada umumnya;  (2)  membantu  tenaga  ahli  profesi  menentukan  kewajiban  yang  mereka perbuat  apabila  mereka  dihadapkan  oleh dilema-dilema etika  dalam  pekerjaannya;  (3) membiarkan profesi menjaga nama atau reputasi serta fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan yang jahat dari beberapa anggota tertentu; (4) membayangkan/mencerminkan pengharapan moral-moral dari komunitas. Oleh karena itu, menjamin pengemban profesi akan selalu menaati/patuh terhadap Kode Etik profesi dalam melakukan profesi/pelayanannya; dan (5) sebagai dasar dalam menjaga kejujuran, integritas, dan kelakuan dari tenaga ahli profesi.
Tujuan  dari  rumusan  etika  harus  disadari  oleh  anggota  profesi  sebagai  suatu kepentingan  Bersama  bahkan  sebagai  kepentingan  person  profesi  dalam  memberikan arah serta standar dalam melaksanakan profesinya, sehingga layaknya Kode Etik sebagai suatu  Undang-undang.  Bahwa  fungsi  dan  tujuan  kode  etik  untuk  menjujung  tinggi martabat  profesi  dan  menjaga  atau  memelihara  kesejahteraan  para  anggotanya  dengan mengadakan  larangan-larangan  untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya (Ayu, et.al , 2021).
Kode  etik  profesi  belum  dapat  diterapkan  dengan  maksimal,  hal  ini  disebabkan antara lain: pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme dan karena lemah iman (Sinaga, 2020). Yang menjadi kendala dan hambatan lainnya yaitu: penurunan kepedulian sosial, sistem yang sudah usang, dan kesadaran; baik karena belum memahami tujuan dan fungsi kode etik profesi atau karena tidak ingin melaksanakannya sehingga tidak memiliki komitmen pelaksanaan; hukum selalu ketinggalan zaman karena kemajuan  teknologi  yang  tidak  diimbangi  dengan  percepatan  kemajuan  pada  bidang hukum;  rendahnya  kesadaran  untuk  mengembangkan  diri  baik  secara  formal  maupun
informal;  kebijakan  atau  regulasi  yang  belum  memadai  serta  petunjuk  teknis pelaksanaannya;  penyalahgunaan  profesi  hukum  yang  sering  terjadi;  sanksi  kode  etik yang kurang berat; buruknya standar moral; penegakan hukum yang lemah.

## 2. Manajemen Pemasaran untuk Kantor Konsultan Hukum
Meningkatnya  persaingan  bisnis  kantor  konsultan  hukum  seiring  dengan meningkatnya kebutuhan  masyarakat akan jasa hukum. Dengan melakukan bisnis jasa hukum kepada klien, kantor konsultan hukum tetap harus patuh terhadap UU Advokat dan KEAI. Dalam KEAI, terdapat larangan bagi advokat untuk beriklan, sebagai berikut:
a. Pasal 8 huruf b KEAI menjelaskan: “Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian  orang  adalah  dilarang  termasuk  pemasangan  papan  nama  dengan  ukuran dan/atau bentuk yang berlebih-lebihan”;
b. Pasal 8 huruf f KEAI menjelaskan: “Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari  publisitas  bagi  dirinya  dan  atau  untuk  menarik  perhatian  masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah  ditanganinya,  kecuali  apabila  keterangan-keterangan  yang  ia  berikan  itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat.”
Pemanfaatan teknologi seperti internet diharapkan dapat memberikan dampak yang besar  bagi  advokat  di  Indonesia  untuk  mendapatkan  klien  sebab  dunia  maya  tidak mengenal  batas  ruang  dan  waktu.  Sebagian  besar  kantor  konsultan  hukum  memiliki website yang  antara  lain  berisi  profil  kantor  dan  advokat/konsultan  hukum  yang tergabung  di  dalamnya,  serta  penghargaan  yang  telah  dicapai  atau  kasus  kasus  yang pernah  ditanganinya  semata-mata  memberi  kesan  terhadap  klien  maupun  calon  klien. Banyak diantaranya juga memiliki social media dan blog untuk digunakan dalam berbagi konsultasi  dan  informasi  kepada  masyarakat  umum,  sehingga  ini  merupakan  meode beriklan model terbaru.
Jelas sekali hal ini merupakan suatu pelanggaran kode etik, sebagai profesi yang terhormat ( officium nobile ) sangat disayangkan apabila advokat untuk mendapatkan klien merendahkan martabat profesinya dengan beriklan. Hanya sedikit contoh kasus sidang pelanggaran kode etik terkait beriklan diekspos oleh publik, bukan berarti tidak disadari oleh publik apabila advokat yang melanggar kode etik dengan cara beriklan pada media. Pada saat ini, terdapat tren terkait larangan beriklan yang selalu diterobos dengan cara tersamarkan dan bermacam-macam. Salah satunya tren advokat tampil di media massa maupun media sosial dengan memamerkan perkara/kasus yang ditanganinya.
Dengan  maraknya  advokat  yang  menerobos  ketentuan  kode  etik  disebabkan sanksinya yang juga tergolong ringan maka tentu membuat masyarakat merasa khawatir apabila akan menggunakan jasa seorang advokat. Oleh karena kode etik advokat yang sekarang tidak realistis terhadap perkembangan zaman serta meninggalkan lubang/celah hukum  yang  begitu  besar,  maka  advokat  dapat  dengan  leluasa  menyamarkan  praktik beriklannya yang memang berada di area abu-abu.
Jarang  sekali  advokat  dapat  menolak  keinginan  klien,  apabila  klien  sudah menginginkan  kasusnya  diangkat  ke  media  massa.  Misalnya,  dengan  membuat  siaran pers atau  melakukan  jumpa  pers.  Bahkan,  tidak  jarang  juga  malah  advokatnya  sendiri yang meminta klien agar kasusnya diketahui publik. Ketentuan beriklan bagi lawyer di luar negeri pun ternyata tidak sama. Di Hong Kong yang tarif lawyer -nya termahal kedua di  dunia  setelah  Inggris,  ketentuan lawyer beriklan  relatif  lebih  longgar  daripada  di Singapura.  Padahal  di  Inggris,  advokat  dilarang  beriklan.  Sementara  itu,  di  Amerika Serikat  justru  sebaliknya,  banyak  advokat  yang  “jor-joran”  memasang  iklan  untuk merayu kliennya, hukumonline.com (2003).
Advokat  memiliki  dua  keuntungan  apabila  kasusnya  diangkat ke  media  massa. Pertama, kasusnya bakal ketahui publik, dan bisa menggalang opini secara sepihak atas kasusnya. Dan kedua, advokat bisa mempromosikan dirinya secara gratis. Publisitas bagi advokat  seperti  sebuah  koin  dengan  dua  sisi.  Di  satu  sisi,  boleh  jadi  iklan  itu  karena permintan  dari  klien  atau  untuk  publisitas  sang  advokat  atau  kantor  firma  hukumnya. Sementara di sisi yang lain, publisitas yang berlebihan bisa diangap bertentangan dengan kode etik.

## III. METODE PENELITIAN
Deskriptif analisis, adalah pilihan jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian yang dilakukan pada Firma Hukum ABC di Jakarta, yang memiliki makna analisis yang diungkapkan  sebagai  tujuan  guna  memberikan  deskripsi  atau  gambaran  tentang  suatu kenyataan berupa sekumpulan data yang disatukan, atau jumlah atau sum , untuk kemudian menjadi rata-rata atau mean .
Darmadi (1998) menyatakan bahwa analisis deskriptif adalah sebuah cara penelitian yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menyatakan  suatu  situasi  secara  sistematis  untuk digunakan  pada  bidang  tertentu,  yang  sesuai  dengan  fakta  yang  ada,  dan  yang  berupa sekumpulan  atau  beberapa  data  yang  tersedia,  untuk  kemudian  di  dalam  langkah setelahnya  akan  mampu  membantu  untuk  menjawab  permasalahan  di  dalam  penelitian yang dijalankan. Penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan bernama Firma Hukum ABC.
Penelitian  yang  dijalankanakan  berisi  hasil  data  kualitatif  yang  kemudian dikuantifikasikan.  Dimana  hasil  penelitian  yang  kemudian  didapatkan  dari  perusahaan yang  diteliti,  tidak  dapat  dipakai  untuk  menggeneralisasi  perusahaan  sejenis  lainnya  di manapun serta kapapun juga.
Menurut Sugiyono (2013), Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder adalah pengumpulan data, dimana sumber tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui  internet  atau  dokumen  lain.  (Ferina, et  al ,  2015).  Dalam  penelitian  ini,  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  berdasarkan  pada  sumbernya,  yaitu  sumber  primer. Teknik  pengumpulan  data  yang  diperlukan  adalah  melalui:  (1)  data  primer  dengan kuesioner yang diberikan kepada 5 (lima) orang partner dan diperkaya dengan (2) data sekunder dari internet (Ferdinandus, 2020).
Metode  yang  dipakai  adalah  dimulai  dengan  wawancara  mendalam  atau in-depth interview dengan pihak manajemen pimpinan dan beberapa pemangku kepentingan terkait di  pusat  pemerintahan.  Lalu  lebih  lanjut,  teknik  pengumpulan  data  primer  untuk memperoleh data secara metode kualitatif mengikuti langkah yang dilakukan oleh Cooper dan Schindler (2008). Teknik wawancara yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Individual Depth Interview terhadap 4 (empat) orang key person di dalam perusahaan. Isi  dari  wawancara  yang  dilakukan  terkait  dengan  strategi,  manajemen,  serta persepsi prospek ekonomi-bisnis Firma Hukum ABC di Jakarta, yang terkait dengan masa lalu, sekarang, serta harapannya ke depan . Dengan tujuan merumuskan strategi yang tepat Firma  Hukum ABC  guna  lakukan  antisipasi  langkah  stratejik  bagi  pasar  besar  lokal maupun internasional.
Bagi  kegunaan  perumusan  strategi  perusahaan,  peneliti  mengkaji  data  dengan menggunakan Matriks IFE, dan Matriks EFE. Di dalam dunia usaha, pengetahuan tentang kemampuan dan posisi perusahaan atau organisasi adalah penting. Pengetahuan diperoleh dari  pihak  internal  maupun  eksternal  perusahaan,  berupa  informasi  yang  menyangkit tentang: (1) apa yang dibutuhkan konsumen; (2) kapasitas industri; (3) keadaan pemasaran; (4)  kompetensi  utama;  (5)  potensi  ekspansi;  (6)  hal-hal  yang  akan  dilakukan  oleh  para
pesaing;  serta  (7)  peluang-peluang  yang mungkin  ada    yang mana  bila  dikelola  dengan baik serta efektif, keunggulan kompetitif perusahaan dengan mudah dicapai.

## IV. HASIL PENELITIAN
Kuesioner diberikan kepada 4 (empat) orang responden yang merupakan key person yang terkait langsung dengan manajemen puncak perusahaan menjawab kuesioner yang diberikan. Kualifikasi dari para responden, adalah pendidikan minimal adalah S1 (strata satu).
Proses  analisis  pertama  dilakukan  terhadap  strategi  pemasaran  dari  Firma  Hukum ABC. Hasil dan analisis menunjukkan strategi pemasaran STP dan marketing mix yang tepat berdasarkan kuesioner yang dilakukan oleh peneliti.
Berdasarkan  strategi  pemasaran  Firma  Hukum  ABC,  tiga  elemen  dalam  strategi pemasaran  yaitu segmenting , targeting ,  dan positioning ,  menurut  Kotler  (2012),  yaitu sebagai berikut:
1. Segmenting
Segmenting Firma Hukum ABC adalah perusahaan. Hal ini dikarenakan Firma Hukum  ABC  menyadari  bahwa  pada  dasarnya  Firma  Hukum  ABC  tidak  dapat melayani  seluruh  klien  dalam  pasar  jasa  konsultasi  hukum.  Terlalu  banyaknya  klien jasa  konsultasi  hukum  yang  tersebar  dan  berpencar  serta  memiliki  tuntutan  atas kebutuhan dan keinginannya yang bervariatif.
2. Targeting
Targeting dapat ditentukan apabila Firma Hukum ABC telah menentukan segmen pasar .  Sesuai  segmentasi  pasar  Firma  Hukum  ABC,  maka  target  pasar  dari  kantor konsultan  hukum  tersebut  adalah  perusahaan  yang  akan  melakukan  aksi  korporasi, berada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan dengan kecilnya perusahaan, kliennya berpotensi untuk beralih ke pesaing dengan usaha sejenis dan lebih besar.
3. Positioning
Setelah menentukan target pasar, maka selanjutnya harus dirancang positioning . Firma  Hukum  ABC  sebagai  kantor  konsultan  hukum  korporasi  memiliki positioning sebagai  kantor  konsultan  hukum  korporasi  yang  beretika  dengan pricing yang  lebih kompetitif dari pesaing, karena jasa yang ditawarkan sesuai dengan koridor peraturan perundangan  di  NKRI.  Selain  hal  tersebut,  Firma  Hukum  ABC  juga memiliki positioning yaitu menjual jasa dengan teknologi, sehingga klien yang ingin memakai jasa konsultasi hukum dapat menghubungi dimanapun dan kapanpun.
Setelah  menentukan  tiga  elemen  dalam  strategi  pemasaran  yaitu segmenting , targeting ,  dan positioning ,  selanjutnya  penelitian  ini  menentukan  bauran  pemasaran ( marketing  mix ).  Elemen  bauran  pemasaran  yang  dikhususkan  untuk  bidang  jasa khususnya untuk jasa konsultasi hukum yang memiliki batasan terhadap kode etik advokat. Dari  pembobotan y ang  dilakukan  kepada  keempat  pimpinan  puncak  tersebut  atas seluruh elemen SWOT ( Strength-Weakness-Opportunity-Threat ) yang diteliti, didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Ringkasan dari Hasil SWOT ( Strength-Weakness-Opportunity-Threat ) Empat Orang Responden Firma Hukum ABC yang Diteliti SWOT BS DD ZS FK ∑ Rata-rata S 462,500  448,387  448,387  448,387  1,807,661  451,915 W 407,143  372,000  354,545  424,138  1,557,826  389,457 O 462,500  417,241  462,500  468,750  1,810,991  452,748 T 343,478  328,571  372,000  384,615  1,428,665  357,166 Sumber: Diolah oleh Peneliti (2022)
Total S =  BS + DD + ZS + FK ∑ =  4,62500 + 4,48387 + 4,48387 + 4,48387 =  1,807,661 Rata-rata =  451,915 Total W =  BS + DD + ZS + FK
∑ =  4,07143 + 3,72000 + 3,54545 + 4,24138 =  1,557,826 Rata- rata =  389,457
Total O  =  BS + DD + ZS + FK
∑ =  4,62500 + 4,17241 + 4,62500 + 4,68750 =  1,810,991 Rata- rata =  452,748
Total T  =  BS + DD + ZS + FK
∑ =  3,43478 + 3,28571 + 3,72000 + 3,84615 =  1,428,665 Rata- rata =  357,166
Hasil pembobotan atas kuesioner faktor eksternal dan internal tersebut di atas, dapat dilihat lebih jelas sebagai berikut:
Sumber: Diolah oleh Peneliti (2022) Gambar 1. Hasil Analisis SWOT Firma Hukum ABC (2022)
Berikut adalah hasil dari Analisis SWOT pembobotan Faktor Eksternal dan Internal Firma  Hukum  ABC.  Dengan  penjelasan  rinci  bahwa  berdasarkan  hasil  Analisis  SWOT diatas, diperoleh hasil sebagai berikut:
Total Eksternal yang terdiri dari O dan T adalah:
∑ Eksternal = (18,10991 + 14,28665) / 2 = 1,619,828 Rata-rata = 16,19828 / 4 = 404,957 Total Nilai Eksternal atau ∑ Eksternal adalah sebesar 4,04957
Total Internal yang terdiri dari S dan W adalah:
∑ Eksternal = (18,07661 + 15,57826) / 2 = 1,682,744 Rata-rata = 16,82744 / 4 = 420,686
Total Nilai Internal atau ∑ Internal adalah sebesar 4,20686 .
Hasil pembobotan tersebut di atas, didapatkan makna atas hasil Total Skor Internal atau  IFE  sebesar  4,20686  berada  pada  posisi  pada  Bidang  I  (Growth) .  Hal  tersebut memberi gambaran potensi atau harapan baik bagi masa depan Firma Hukum ABC untuk terus  mengembangkan  usahanya  agar  dapat  melakukan  perbaikan-perbaikan  dalam memasarkan  jasa  konsultasi  hukum  dengan  aktif  dan  sesuai  dengan  kode  etik  serta peraturan perundangan yang berlaku di NKRI. Selain itu juga diperlukan dukungan pihak manajemen  dalam  materi  komunikasi  terkait  promosi  tentunya  dengan  tetap mempertimbangkan kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku di NKRI.
Sementara, hasil Total Skor Eksternal atau EFE sebesar 4,04957 berada pada posisi sama yaitu pada Bidang I (Growth) , hal ini menggambarkan kondisi yang baik agar  Firma  Hukum  ABC  terus  mengembangkan  usahanya  untuk  dapat  melakukan perbaikan-perbaikan  dalam  memasarkan  jasa  konsultasi  hukum  dengan  aktif  dan  sesuai dengan  kode  etik  serta  peraturan  perundangan  yang  berlaku  di  NKRI.  Selain  itu  juga diperlukan dukungan pihak manajemen dalam materi komunikasi terkait promosi tentunya dengan tetap mempertimbangkan kode etik serta peraturan perundangan yang berlaku di NKRI.
Posisi Firma Hukum ABC dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat fakta yang dapat dibaca dalam matriks IE, sebagai berikut:
Tabel 2. Matriks Internal-Eksternal atau IE dari Firma Hukum ABC
Total Skor Internal -420686 KUAT RATA-RATA  LEMAH 3,34 - 5.00  1,67 – 3,33 1 – 1,66 Total Skor Eksternal (4,04957) TINGGI I II III 3,34 - 5.00  Growth Growth Stability SEDANG IV V VI 1,67 – 3,33  Growth Stability Retrechment RENDAH VII VIII IX 1 – 1,66 Stability Retrechment Retrechment
Sumber: Diolah oleh Peneliti (2022)
Melalui  matriks  IE  (Internal-Eksternal)  di  atas  terlihat  jelas,  bahwa  posisi  Firma Hukum  ABC  berada  di  kuadran  I,  yang  menunjukan  kekuatan  tinggi  dari  faktor internalnya,  termasuk  juga  terhadap  faktor  eksternalnya.  Terkait  dengan  hasil  yang
didapatkan,  memberikan  gambaran  bahwa  bahwa  Firma  Hukum  ABC  ketika  penelitian dilaksanakan berada dalam posisi: (1) optimis ; serta (2) berkembang secara bekelanjutan. Untuk memanfaatkan keuntungan economics of scale baik dalam pelayanan maupun pemasarannya,  berikut  ini  cara  menentukan  alternatif  strategi  bisnis  yang  tepat  untuk Firma Hukum ABC dengan melakukan analisis menggunakan matriks SWOT.
Berdasarkan hal tersebut di atas, berikut beberapa rekomendasi bagi Firma Hukum ABC atas langkah strategi barunya, sesuai dengan teori Matriks (BCG) Boston Consulting Group dikembangkan oleh Bruce Henderson pada tahun 1970-an, antara lain:
1. Ciptakan
Melalui  penciptaan  ekosistem internal  yang  terdigitalisasi,  Firma  Hukum  ABC akan  tetap  membangun  dan  berkontribusi  dalam  bisnis  jasa  konsultasi  hukum  di Indonesia  serta  tetap  dengan  menjaga  etika  hukum  NKRI.  Selanjutnya,  diperlukan edukasi mengenai keterampilan hukum kepada seluruh sumber daya yang dimilik Firma Hukum ABC. Diharapkan dengan edukasi tersebut, Firma Hukum ABC dapat menjaga kualitas  jasa  yang  ditawarkan  sehingga  klien  makin  banyak  tertarik  akan  jasa  yang ditawarkan oleh Firma Hukum ABC . Selanjutnya, Firma Hukum ABC untuk bersegera melakukan strategi bisnis penetrasi pasar secara intensif. Untuk itu Firma Hukum ABC, harus memperluas dan memperkuat jaringan bisnis kepada perusahaan dalam dan luar negeri.
2. Hapuskan
Firma Hukum ABC agar menghapuskan pelayanan terhadap klien yang kurang efisien. Jika  nasabah  sudah loyal maka  akan  mereferensikan  keluarga,  kolega  kerja maupun jaringannya sehingga akan membantu promosi jasa dari mulut ke mulut. Selain itu, untuk bersegera menghapuskan (i) benchmarking competitor karena dirasa kurang efisien; dan (ii) pricing yang tidak kompetitif dan mengubahya menjadi lebih menarik daripada kantor konsultan hukum pesaing lainnya.
3. Tambahkan
Firma  Hukum  ABC  harus  meningkatkan  kualitas  jasanya  dengan  cara:  (i) memanfaatkan teknologi dalam pelayanan dan promosi; (ii) memiliki admin untuk tetap dapat  membantu partners melakukan  pencatatan;  (iii)  meningkatkan  kualitas  SDM (sumber  daya  manusia)  melalui  pelatihan ; (iv)  menjaga  loyalitas  pelanggan  dengan menjamin  kepuasan  yang  berkelanjutan;  dan  (v)  melakukan  persiapan  internal  guna menghadapi tantangan para pesaing.   Dengan melakukan hal tersebut, Firma Hukum ABC dapat berkontribusi dalam mendukung program pemerintah yang mempermudah semua pihak mendapatkan keadilan dengan asas keterbukaan di Indonesia.
4. Kurangkan
Firma  Hukum  ABC  seharusnya  memprioritaskan  strategi  bisnis  untuk  tetap kepada jasa konsultasi hukum korporasi. Memperluas dan memperkuati jaringan bisnis, tidak  hanya  kepada  BUMN  maupun  BUMD  tetapi  harus  kepada  perusahaan- perusahaan  dari  dalam  maupun  luar  negeri  yang  akan  melaku  aksi  korporasi . Selanjutnya, Firma Hukum ABC juga harus mengurangkan: (i) pelayanan klien yang kurang efisien; dan (ii) peningkatan brand image dengan pihak jasa penilai karena akan meningkatkan cost .
Berdasarkan hasil analisis dari semua metode dan teknik analisis yang telah dibahas sebelumnya, dimulai dari tahap masukan kemudian pada tahap Pencocokan, yaitu matriks SWOT,  matriks  IE  dan  strategi  empat  langkah  teori  Matriks  (BCG) Boston  Consulting Group dikembangkan  oleh  Bruce  Henderson  pada  tahun  1970-an.  Sementara  matriks Grand Strategy tidak dianalisis dalam penelitian ini karena terbatasnya data yang tersedia dari perusahaan, dan juga mengingat beberapa data keuangan internal merupakan rahasia perusahaan dan tidak dapat dipublikasikan untuk umum.

## V. KESIMPULAN
Firma  Hukum  ABC  memusatkan  usaha  pemasarannya  hanya  pada  klien  di  segmen tunggal  yaitu  perusahaan.  Dengan  berkonsentrasi  pada  segmen  tunggal  tersebut,  Firma Hukum  ABC  menargetkan  kepada  perusahaan/badan  hukum  yang  berdiri  berdasarkan peraturan  perundangan  yang  berlaku  di  Indonesia  serta  memposisikan  sebagai  kantor konsultan hukum korporasi yang tetap menjaga etika hukum NKRI dan memberikan pricing yang kompetitif.
Terkait  dengan  9P,  dalam  konteks  Firma  Hukum  ABC  (jasa  konsultasi  hukum) terdapat kode etik advokat di Indonesia maka lebih signifikan adalah (1) POWER karena hubungan  dengan  penguasa,  hal  tersebut  sangat  menentukan  dalam  mendapatkan link kepada klien; (2) PHYSICAL EVIDENCE , pemahaman industri dalam konteks konsultasi hukum masih kurang. Mengingat banyak klien yang masih beranggapan firma hukum yang berkantor di SCBD akan lebih baik dibandingkan firma hukum yang berkantor di ruko kecil; termasuk juga (3) PUBLIC RELATION (PR) karena apabila berhubungan dengan penguasa yang akan menjadi PR secara linean adalah stakeholder tersebut. Diluar dari ketiga P itu sangat kaku dilakukan karena berbenturan dengan kode etik advokat.
Dari  matriks-matriks  dalam  tahapan  pencocokan  ini  telah  dihasilkan  beberapa alternatif  strategi  bisnis  sebagai  rancangan  implikasi  dari  hasil  penelitian  untuk  dapat diterapkan oleh Firma Hukum ABC di Jakarta sebagai sebuah strategi bisnis yang sesuai dan  sebaiknya  digunakan  oleh  para  pimpinan  puncak  manajemen  Firma  Hukum ABC  di Jakarta.  Terutama  pertimbangan  di  dalam  menjalankan  kegiatan  sehari-hari  serta  untuk mengetahui  seluruh  kelemahan  sekaligus  kekuatan  serta  peluang  dan  ancaman  yang  ada. Firma Hukum ABC termasuk dalam kategori sebuah organisasi perusahaan yang sehat dan prospektif.  Namun  kedepannya,  terhadap  kemungkinan  ancaman  dari  faktor  eksternal kiranya perlu melakukan evaluasi kinerja perusahaan. Benchmarking yang telah dilakukan baru sebatas para pesaing yang dari competitive force dalam negeri.
Terlihat  dari  hasil  analisis  SWOT  yang  dilakukan  oleh  peneliti  maka  dalam  proses pengambilan keputusan betul-betul harus matang. Masih banyaknya masyarakat yang lebih tertarik menggunakan jasa konsultasi hukum dari kantor konsultan hukum besar dan telah lama berdiri. Disamping itu, diperlukan juga peningkatan program training yang berkualitas dan berkelanjutan akan menghasilkan kualitas SDM yang mumpuni, handal, dan terampil dalam bidang hukum. Hal tersebut akan memberikan kontribusi yang siginifikan terhadap motivasi untuk berdaya saing.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Ali, A. (1999). Pengadilan dan Masyarakat. Makassar: Hasanuddin University Press. Assegaf, A. F. (2015). Besar Itu Perlu: Perkembangan Kantor Advokat di Indonesia dan Tantangannya. Jurnal Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal , Vol.  VII, Edisi 10 Juli-Desember 2015.
Ash-shidiqqi,  E.  A.  (2020).  Menggagas  Kode  Etik  Advokat  Yang  Humanis  dan Transendental. Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara , Vol. 6, No. 2, p. 1-10. Azizi, Z.; dan Sujono, F. K. (2017). Law firm brand marketing communication in Jakarta (Case  study  in  Ihza  &  Ihza  Law  Firm  Jakarta). In Proceeding  of  International Conference on Communication, Culture and Media Studies (CCCMS) , Vol. 2, No. 2.
Bahar,  W.;  Aziz,  M.  F.;  dan  Lumbantobing,  A.  (2007). Manajemen  Kantor  Advokat  di Indonesia  (Lawfirm  Management  in  Indonesia ).  Jakarta:  Center  for  Finance, Investment and Securities Law (CFISEL)
Bessis, F.; dan Chaserant, C. (2019). A New Analysis of the Market for Legal Services. The  Lawyer,  homo  œconomicus  or  homo  conventionalis?. Historical  Social
Research/Historische Sozialforschung , Vol. 44, No. 1 (167), p. 188-211.
Bourke, J.; Roper, S.; dan Love, J. H. (2020). Innovation in legal services: The practices that  influence  ideation  and  codification  activities .  Journal  of  Business  Research, 109, p. 132–147
Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam , Vol. 4, No. 2, p. 50-67. Chambliss, E. (2019). Marketing legal assistance. Daedalus , Vol. 148, Issue 1, p. 98-105. Darmadi, H. (2011). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Alfabeta. David, F. R. (2009). Manajemen Strategis Konsep, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat. Delarosa,  S.  (2016).  Liberalisasi  Fee  Advokat:  Antara  Perlindungan  Dan  Kompetisi Terhadap Advokat Indonesia. Veritas et Justitia , Vol. 2, No. 2, p. 355-379. Gagner, E. A. (2009), Black’s Law Dictionary, ninth edition. St. Paul: WesT Soemartono,  G.  (2006). Arbitrase  dan  Mediasi  di  Indonesia .  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Wijaya, G; dan Yani, A. (2000). Hukum Arbitrase . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hasibuan, A. (2018). Etika Profesi - Profesionalisme Kerja . Medan: UISU Press. Kotler; dan Keller. (2009). Manajemen Pemasaran, Jilid I, Edisi ke 13. Jakarta: Erlangga Muhammad, R. (2006). Potret Lembaga Pengadilan Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Porter, M. E. (2008). The Five Competitive Forces that Shape Strategy . Harvard Business Review January.
Priyono, F. J. (2010). Kualifikasi Standarisasi dan Lisensi Advokat Asing dalam Rangka Implementasi GATS (General Agreement On Trade In Services). Masalah-Masalah Hukum, Vol. 39, No. 3, p. 195-204. Rangkuti, Freddy JP. (2006). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Salim. (2010). Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sinaga,  N.  A.  (2020).  Kode  Etik  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Profesi  Hukum  Yang Baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , Vol. 10, No. 2. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods) . Bandung: Alfabeta. Sumaryono, E. (1995). Etika Profesi  Hukum .  Yogyakarta: Kanisius. Suparyanto; dan Rosad. (2015). Manajemen Pemasaran . Yogyakarta: In Media. Susskind, R.; dan Susskind, D. (2015). The Future of The Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts . Oxford: Oxford University Press. Susskind, R. (2017). Tomorrow’s Lawyers: An Introduction Your Future . Oxford: Oxford University Press.
Syahrani, R. (2009). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. Tjiptono, F. (2008). Service Manajement Mewujudkan Layanan Prima. Yogyakarta: Andi Offset.
Tjiptono, F. (2019). Strategi pemasaran . Yogyakarta: Andi Wibowo, S. E. (2016). Kode Etik Advokat Indonesia . Surabaya: Narotama University Press Wong,  H.  S. (2019). Legal  Profession  and  Marketing  in  Malaysia:  Direction  towards Hybrid  Profession. International  Journal  of  Recent  Technology  and  Engineering (IJRTE) , Vol. 8, No. 2s, p. 533-536