REKONSTRUKSI  PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN
Sunardi este_enje@yahoo.co.id Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
Abstrak : Wisata  yang mengundang pengunjung untuk mengunjungi lokasi cagar budaya, juga memberikan dampak pertumbuhan dibidang perdagangan dan jasa kepada masyarakat setempat. Kontribusi   pada   pendapatan   asli   daerah   dan   kesejahteraan   masyarakat,   yang   akhirnya pendapatan  asli daerah dan  kesejahteraan masyarakat  tersebut  akan menjadi bagian dengan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor – faktor   yang   berpengaruh   terhadap   pelestarian   cagar   budaya   pada   saat   ini   yang   belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap kesejahteraan daerah, untuk mengetahui dampak negatif pelestarian benda cagar budaya saat ini, serta untuk mengetahui rekonstruksi pelestarian cagar budaya yang berbasis nilai kesejahteraan.
Paradigma   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   konstruktivisme.  Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan yuridis sosiologis atau socio-legal research . Sedangkan analisis data dilakukan dengan metode diskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelestarian cagar budaya yang belum meningkatkan kesejahteraan didaerah saat ini: usaha memperbesar pendapatan asli daerah dan kesejahteraan rakyat dan saat ini belum ada satu pun regulasi yang mengatur secara khusus tentang pelestarian cagar budaya; 2) dampak negatif pelestarian benda cagar budaya saat ini: tidak mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan pendapatan   asli   daerah   dan   kesejahteraan   masyarakat,   hilangnya   peluang   masyarakat   untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta Belum optimalnya Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia; 3)   rekontruksi   nilai   pelestarian   cagar   budaya   dari   yang   di   dasarkan   pada   perlindungan   cagar budaya dengan mnyempurnakan Pasal 3 (d) UU Nomor : 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

## Kata Kunci: Rekontruksi, Pelestarian, Cagar Budaya, Nilai Kesejahteraan
Abstract: Tourism that invites visitors to visit cultural heritage sites also has an impact on growth in   trade   and   services   to   the   local   community.  Contributions   to   local   revenue   and   community welfare, which ultimately local revenue and community welfare will be part of efforts to realize people's   welfare.   The   purpose   of   this   study   is   to   examine   the   factors   that   influence   the preservation of cultural heritage at this time that have not contributed significantly to the welfare of the region, to determine the negative impact of preservation of cultural heritage objects at this time,   and   to   find   out   the   reconstruction   of   value-based   cultural   preservation   preservation welfare.The paradigm used in this study is constructivism.
The research approach used is a sociological juridical approach or socio-legal research method. While data analysis was carried out by qualitative descriptive method.
The results of the study state that 1) the factors that influence the preservation of cultural heritage that have not improved welfare in the region at this time:  efforts to increase regional original income   and   people's   welfare   and   currently   there   are   no   regulations   that   specifically   regulate preservation of cultural heritage; 2) the negative impact of preservation of cultural heritage objects at this time: unable to contribute meaningfully to the increase in local revenue and community welfare, the loss of opportunities for the community to improve their welfare, and the not optimal preservation of cultural heritage in Indonesia; 3) reconstruction of the value of preservation of
cultural heritage from those based on the protection of cultural heritage by perfecting Article 3 (d) of Law Number 11 Year 2010 concerning cultural heritage.

## Keywords: Reconstruction, Preservation, Cultural Heritage, Welfare Value

## PENDAHULUAN
Cagar   budaya   sebagai   salah   satu unsur   dari   pariwisata   dan   kebudayaan mempunyai   peranan   yang   sangat   dominan, karena  cagar   budaya  banyak  tersebar   di seluruh   wilayah   Indonesia. Demikian besarnya peranan cagar budaya dalam dunia kepariwisataan   di   Indonesia,  sehingga pemerintah   menganggap   perlu   mengatur cagar budaya  melalui  peraturan perundang- undangan   yang   mengatur   secara   khusus tentang   kepariwisataan   yaitu   dengan diterbitkannya  Undang-Undang   Nomor:  11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Disebutkan   dalam   Pasal  85  Ayat   (1) Undang-Undang   Nomor:  11  Tahun  2010, bahwa:
“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap   orang   dapat   memanfaatkan   Cagar Budaya   untuk   kepentingan   agama,   sosial, pendidikan,   ilmu   pengetahuan,   teknologi, kebudayaan, dan pariwisata”.
Berdasarkan ketentuan  Pasal 19 Ayat (1)  Undang-Undang  Nomor:  11  Tahun  2010 tersebut   di   atas,   dapat   ditarik   pengertian bahwa   benda   cagar   budaya   dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan   pariwisata.   Adapun   di   bidang kepariwisataan,   pada   dasarnya   Pemerintah telah   mengaturnya   secara   khusus,   yaitu sebagaimana   diatur   dalam  Undang-Undang Nomor:
10
Tahun   2009 tentang Kepariwisataan.
Pemerintah   melalui   Undang-Undang Nomor:  10  Tahun   2009   telah   menyerahkan sebagian   urusan   di   bidang   kepariwisataan kepada   Pemerintah   Daerah   yaitu   seperti yang   tercantum   dalam   Pasal  5  yang  pada pokoknya   menyatakan   bahwa  Pemerintah menyerahkan   sebagian   urusan   dibidang penyelenggaraan   kepariwisataan   kepada Pemerintah Daerah.
Penyerahan   wewenang   dibidang kepariwisataan dari pemerintah pusat kepada pemerintah   daerah   tersebut   di   atas   pada dasarnya   adalah   sejalan   dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagaimana   telah   diatur   dalam  Undang- Undang   Nomor:  23  Tahun   2014   tentang Pemerintahan   Daerah.  Terbitnya  Undang- Undang   Nomor:  23  Tahun   2014  tersebut membuat   Pemerintah   Daerah   berhak menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas   dasar   prakarsa,   kreativitas   dan   peran serta   aktif   masyarakat   dalam   rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.   Dengan   demikian   rakyat   dapat menentukan   nasibnya   sendiri   melalui pemberdayaan   dalam   pembangunan   di daerah.
Kewenangan daerah tersebut di dalam negara kesatuan tidak dapat diartikan adanya kebebasan   penuh   dari   suatu   daerah   untuk menjalankan   hak   dan   fungsi   otonominya sekehendak   daerah   sendiri   tanpa memperhatikan kepentingan nasional secara keseluruhan,   walaupun   tidak   tertutup kemungkinan   memberikan   kewenangan khusus kepada daerah.[1]
Pemerintah
Daerah menyelenggarakan   urusan   pemerintahan yang   menjadi   kewenangannya,   kecuali urusan   pemerintahan   yang   oleh   Undang- Undang  Pemerintahan   Daerah  menjadi urusan   pemerintah.   Urusan   pemerintahan yang   diserahkan   kepada  daerah   adalah urusan wajib dan urusan pilihan.
Dalam   Perda   DKI   9/1999   bangunan Cagar   Budaya   adalah   benda/obyek bangunan/lingkungan   yang   dilindungi   dan ditetapkan berdasarkan kriteria nilai sejarah, umur, keaslian, kelangkaan, landmark /tengaran   dan   nilai arsitekturnya. UNESCO   mendefinisikan kawasan   bersejarah   adalah  “ Group   of buildings:   Group   of   separate   or   connected
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
buildings,   which   because   of   their architecture, their homogeneity ar their place in   landscape,   are   of   outstanding   universal value from the point of view of history, art or science ”.[2]
Deklarasi Universal UNESCO tentang Keragaman   Budaya   diadopsi   dengan   suara bulat dalam konteks yang paling tidak biasa. Ini   datang   setelah   peristiwa   11   September 2001, dan General Conference UNESCO[3], yang bertemu untuk sesi 31 yang, merupakan pertemuan   tingkat   menteri   pertama   yang diselenggarakan setelah peristiwa mengerikan.   Ini   adalah   kesempatan   bagi Amerika   untuk   menegaskan   kembali keyakinan   mereka   bahwa   dialog   antar budaya   adalah   jaminan   terbaik   perdamaian dan menolak mentah-mentah teori bentrokan tak   terelakkan   dari   budaya   dan   peradaban. Seperti instrumen luas adalah yang pertama bagi   komunitas   internasional.   Ini menimbulkan   keragaman   budaya   ke   tingkat warisan   bersama   umat   manusia,   yang diperlukan   bagi   umat   manusia   sebagai keanekaragaman   hayati   bagi   alam   dan membuat   pertahanan   yang   tak   terpisahkan keharusan  etis  dari   penghormatan  terhadap martabat individu.
Urusan   pemerintah   kabupaten/kota yang   bersifat   pilihan   meliputi   urusan pemerintah   yang   secara   nyata   ada   dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan   masyarakat   sesuai   dengan kondisi,   kekhasan,   dan   potensi   unggulan daerah   yang   bersangkutan,   termasuk   di dalamnya   adalah   di   bidang   kepariwisataan dimana   di   dalamnya   mencakup   pula pelestarian cagar budaya.
Adapun   pelestarian   cagar   budaya yang   diharapkan   dapat   meningkatkan pendapatan   asli   daerah   dan   kesejahteraan masyarakat dengan pelestarian benda cagar budaya   dan   promosi   BCB   (Benda   Cagar Budaya)   diharapkan   dapat   mengundang minat   wisatawan   untuk   mengunjungi   benda cagar budaya yang ada. Dengan datangnya wisatawan   di   suatu  cagar  budaya,  tentunya akan   menghasilkan   pemasukan   bagi pemerintah   daerah,   baik   yang   berasal   dari
retribusi   tempat   wisata,   retribusi   tempat parkir,   atau   pun   pendapatan-pendapatan lainnya.
Secara   luas   pariwisata   dipandang sebagai   kegiatan   yang   mempunyai multidimensi   dari   rangkaian   suatu   proses pembangunan.   Pembangunan   sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi   dan   politik.[4]   Hal   tersebut   sejalan dengan   yang   tercantum   dalam   Undang- Undang   Nomor:  10   Tahun   2009   Tentang Kepariwisataan   yang   menyatakan   bahwa Penyelenggaraan   Kepariwisataan   ditujukan untuk   meningkatkan   pendapatan   nasional dalam   rangka   meningkatkan   kesejahteraan dan   kemakmuran   rakyat,   memperluas   dan memeratakan   kesempatan   berusaha   dan lapangan   kerja,   mendorong   pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan   obyek   dan   daya   tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah   air   dan   mempererat   persahabatan antar bangsa.
Pemerintah
daerah yang mempergunakan   industri   pariwisata  sebagai suatu   sarana   untuk   meningkatkan pendapatan   asli   daerah   dan   kesejahteraan masyarakat  adalah   suatu   langkah   yang jitu/tepat.  Namun   sebagai   konsekuensinya, daerah-daerah   tersebut   harus   melakukan pengembangan-pengembangan   terhadap potensi-potensi   pariwisata   masing-masing daerah   dengan   mencari   dan   menciptakan peluang-peluang   baru   terhadap   produk- produk   pariwisata   yang   diunggulkan.  Oleh karena itu perlu diketahui dan dipahami apa saja   faktor   yang   sesuai   faktual   memegang peranan   penting   dalam   pengembangan industri  pariwisata  daerah khususnya   dalam rangka   penerapan   otonomi   daerah, sehingga pada akhirnya pengembangan industri pariwisata daerah diharapkan mampu memberikan   kontribusi   yang   cukup   besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan   masyarakat  sehingga   dapat mendorong   program   pembangunan   daerah, diantaranya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Majunya   industri   pariwisata   suatu daerah sangat bergantung kepada  kebijakan pemerintah   daerah   itu   sendiri   dalam mengatur   pelestarian   pariwisata   melalui perangkat-perangkat hukum daerah.  Dengan pengertian lain, berhasil tidaknya pelestarian cagar   budaya   khususnya   dan   umumnya pelestarian pariwisata di suatu daerah sangat bergantung   pada   kebijakan   pemerintah daerah   yang   tertuang   dalam   perangkat- perangkat hukum daerah.
Untuk   lebih   berhasilnya   tujuan   dari pelestarian   cagar   budaya   dalam   upaya peningkatan   pendapatan   asli   daerah   dan kesejahteraan masyarakat tentunya dibutuhkan   pengaturan   ulang   atau rekonstruksi   hukum   dalam   hal   pelestarian cagar budaya. Rekonstruksi hukum dilakukan dengan   maksud   untuk   menata   ulang   atau menata   kembali   regulasi   pelestarian   benda cagar   budaya,   penelitian   ini   akan   memberi solusi   terhadap   rekonstruksi   hukum   di Indonesia khusunya daerah Kabupaten/Kota sebagai   upaya   meningkatkan   pendapatan asli   daerah   dan   kesejahteraan   masyarakat khususnya   dari   sektor   pelestarian   benda cagar budaya.
Kegiatan   wisata   yang   mengundang pengunjung untuk mengunjungi lokasi cagar budaya,   juga   memberikan   dampak pertumbuhan dibidang perdagangan dan jasa kepada  masyarakat   setempat,   sehingga secara   tidak   langsung   akan   mampu mewujudkan   kesejahteraan.   Demikian   juga retribusi   wisatawan   secara   langsung  akan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang akhirnya   pendapatan   asli   daerah   dan kesejahteraan   masyarakat   tersebut   akan menjadi   bagian   dengan   upaya   mewujudkan kesejahteraan   rakyat.   Oleh   karena   itu, pentinglah   kiranya   penilitian   dengan   judul “REKONSTRUKSI     PELESTARIAN   CAGAR BUDAYA BERBASIS
NILAI
KESEJAHTERAAN”   ini   dilakukan   untuk mencari   jawaban   tentang   rekonstruksi pengaturan   pelestarian   cagar   budaya   yang berbasis nilai kesejahteraan.
Berdasarkan   uraian   latar   belakang   di atas,   maka  permasalahan   yang   akan   dikaji dirumuskan sebagai berikut:
1. Faktor   –   Faktor   apa   saja   yang berpengaruh  terhadap  pelestarian   cagar budaya   pada   saat   ini   belum   mampu memberikan kesejahteraan di daerah?
2. Bagaimanakah dampak negatif pelestarian cagar budaya saat ini?
3. Bagaimanakah   rekonstruksi  pelestariaan cagar   budaya   yang  berbasis   nilai kesejahteraan?

## METODE PENELITIAN
Dalam
penulisan digunakan metodelogi  sebagai berikut:

## 1. Paradigma Penelitian
Paradigma   yang   digunakan   dalam penelitian   ini   adalah   konstruktivisme, karena   penelitian   ini   menggunakan beberapa   teori   sebagai   bahan   referensi yang   akan   memperkaya   pengetahuan peneliti sebelum turun ke lapangan.

## 2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan   penelitian   yang   digunakan dalam   penelitian   ini   adalah   metode pendekatan yuridis sosiologis atau socio- legal   research .[5]  Metode   pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan permasalahan   yang   diteliti   menyangkut hubungan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis.

## 3. Spesifikasi Penelitian
Ditinjau   dari   segi   sifatnya,   penelitian   ini bersifat deskriptif   analitis ,   dalam spesifikasi penelitian ini berupa deskriptif analitis .   Penulis   bermaksud   untuk menggambarkan   dan   menyampaikan secara   rinci,   sistematis   dan   menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan   pengaturan   penggelolaan   cagar budaya   yang   ideal,   serta   peningkatan pendapatan   asli   daerah   dan kesejahteraan masyarakat.
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019

## 4. Analisis Data
Analisis   data   dilakukan   dengan metode   analisis   diskriptif   kualitatif. Metode   penelitian   kualitatif   adalah metode   yang   bersifat   interaktif,[6]  yaitu metode   yang   lebih   menekankan   pada pencarian makna sesuai dengan realitas. Metode   ini   akan   menghasilkan   data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang   dihasilkan   berupa   data   diskriptif mengenai subjek yang diteliti.[7]

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Beberapa   Faktor   Yang   Berpengaruh Terhadap   Pelestarian   Cagar   Budaya Saat Ini Belum Mampu Meningkatkan
Kesejahteraan Didaerah 1. Faktor   –   Faktor   Pariwisata Dipandang Sebagai Kegiatan Multidimensi Sektor pariwisata merupakan sektor   yang   potensial   untuk dikembangkan   sebagai   salah   satu sumber   pendapatan   asli   daerah. Usaha   memperbesar   pendapatan asli   daerah,   maka   program pengembangan dan pendayagunaan   sumber   daya   dan potensi pariwisata daerah diharapkan   dapat   memberikan sumbangan   bagi   pembangunan ekonomi.   Secara   luas   pariwisata dipandang  sebagai  kegiatan  yang mempunyai   multidimensi   dari rangkaian suatu proses pembangunan.  Perspektif  ekonomi, peninggalan  cagar   budaya  seperti itu dianggap sebagai sumber  daya modal non-homogen karena mereka memungkinkan   generasi   set   yang berbeda jasa budaya yang berbeda, termasuk beragam kegiatan budaya dan   fungsi   budaya   yang   beragam yang demikian mengkonfigurasi sisi cagar budaya yanga ada.[8]
Perkembangan   pariwisata juga mendorong dan mempercepat
pertumbuhan   ekonomi.   Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik     konsumsi   maupun   investasi yang   gilirannya   akan   menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan   belanjaannya,   sehingga secara   langsung   menimbulkan permintaan (Tourism Final Demand ) pasar barang dan jasa. Selanjutnya Final   Demand wisatawan   secara tidak   langsung   menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan   baku   ( Investment   Derived Demand )   untuk   berproduksi memenuhi   permintaan   wisatawan akan   barang   dan   jasa   tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan   diperlukan   investasi   di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan   dan   akomodasi   lain, industri   kerajinan   dan   industri produk   konsumen,   industri   jasa, rumah     makan   restoran   dan   lain- lain.[9] Kegiatan   wisata   yang mengundang   pengunjung   untuk mengunjungi   lokasi   cagar   budaya, juga memberikan dampak pertumbuhan dibidang perdagangan dan jasa oleh masyarakat setempat. 2. Faktor-Faktor Wisatawan Memberikan Kontribusi Pada Kesejahteraan Rakyat
Pada   prinsipnya,   jasa   cagar budaya   memberikan   cara   yang mana   dimensi   budaya   kontribusi kehidupan   untuk   kesejahteraan manusia dapat dimanfaatkan dalam pengambilan   keputusan   melalui perbandingan   standar   dengan semua   layanan   kehidupan   yang bersangkutan dengan cagar budaya lainnya.[10] Pelestarian   cagar
Budaya   dalam   nilai   kesejahteraan terdiri   dari   doktrin   dan   ideologi, keyakinan,   gagasan,   nilai   dan norma   ideal   yang   beragam kelompok-kelompok dan aktor-aktor
dalam masyarakat telah memperhatikan negara kesejahteraan.[11] Setelah diberlakukannya   Undang-Undang Nomor:   22   Tahun   1999   tentang
Pemerintahan   Daerah,   yang kemudian   diganti   dengan   Undang Undang   Nomor:   32   Tahun   2004, telah   terjadi   perubahan   paradigma dalam   pemerintahan   daerah,   yang semula lebih berorientasi sentralistik menjadi desentralistik dan menjalankan   otonomi   seluas-
luasnya.
Salah   satu   aspek   penting kebijakan   otonomi   daerah   dan desentralisasi   adalah   peningkatan pelayanan   umum   dalam   rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,   dan   meningkatkan daya   saing   daerah.[12]  Salah pelestarian   cagar   budaya   dengan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat   adalah   dengan membangun   sektor   pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai   salah   satu   sumber pendapatan   daerah.   Usaha memperbesar   pendapatan   asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan   sumber   daya   dan potensi pariwisata daerah diharapkan   dapat   memberikan sumbangan   bagi   pembangunan ekonomi.  Nilai   ekonomi   dari   cagar budaya adalah jumlah kesejahteraan   yang   dihasilkan warisan ke masyarakat dan bentuk- bentuk   immaterial   kesejahteraan.
Kesejahteraan   lebih   dari   sekedar keuntungan finansial. Warisan juga menghasilkan   eksternal   manfaat untuk area lokalisasi.[13] Peningkatan   pendapatan masyarakat melalui usaha perdagangan   dan   jasa   disekitar lokasi   juga   akan   mendorong peningkatan   pendapatan   asli
daerah dan
kesejahteraan masyarakat   secara   tidak   langsung. Namun   demikian   untuk   lebih optimalnya peningkatan pendapatan asli   daerah   dan   kesejahteraan masyarakat   yang   bersumber   dari pelestarian   cagar   budaya   tersebut tentunya tidak bisa terlepas adanya regulasi   pelestarian   cagar   budaya yg  dapat  diterima oleh  masyarakat dan benar-benar dapat dijalankan.
Perkembangan   pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan   ekonomi.   Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik   konsumsi   maupun   investasi yang   pada   gilirannya   akan menimbulkan   kegiatan   produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan belanja,
sehingga secara
langsung menimbulkan   permintaan   ( Tourism Final   Demand )   pasar   barang   dan jasa.   Selanjutnya   Final   Demand wisatawan   secara   tidak   langsung menimbulkan   permintaan   akan barang   modal   dan   bahan   baku ( Investment   Derived     Demand ) untuk     berproduksi     memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan   jasa   tersebut.   Dalam   usaha memenuhi   permintaan   wisatawan diperlukan   investasi   di   bidang transportasi   dan   komunikasi, perhotelan   dan   akomodasi   lain, industri   kerajinan   dan   industri produk   konsumen,   industri   jasa, rumah makan restoran dan lain-lain. Menurut   definisi   yang   luas, pariwisata   adalah   perjalanan   dari suatu   tempat   ketempat   lain,   yang bersifat   sementara   dan   dilakukan perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian   dan   kebahagiaan dengan   lingkungan   hidup   dalam dimensi   sosial,   budaya,   alam   dan ilmu.
3. Faktor   –   Faktor   Kondisi   Cagar Budaya Pada Masa Lampau
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
Pelestarian
terhadap bangunan   bersejarah   dapat didefinisikan   sebagai   suatu   upaya memelihara   dan   melindungi   suatu peninggalan bersejarah baik berupa artefak,   bangunan,   kota   maupun kawasan bersejarah lainnya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkannya   sesuai   dengan fungsi lama atau menerapkan fungsi yang   baru   untuk   membiayai kelangsungan eksistensinya.[14]
Pelestarian  Benda   Cagar Budaya  sebagai   unsur   utama kepariwisataan   Kabupaten/Kota memiliki   prospek   yang   sangat bagus   untuk   dilakukan   pelestarian dalam upaya peningkatan pendapatan   asli   daerah   dan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten/Kota.  Sebagian   besar masyarakat   Indonesia   meyakini pelestarian cagar budaya yang baik akan   mampu   meningkatkan pendapatan   asli   daerah   dan kesejahteraan masyarakat.
4. Faktor   –   Faktor   Regulasi Pelestarian   Cagar   Budaya   Pada Saat   Ini   Yang   Belum Mensejahtrakan Rakyat
Di   balik   potensi   pelestarian cagar   budaya   sebagaimana   telah diuraikan di muka, ternyata  hingga saat ini belum ada satu pun regulasi yang   mengatur   secara   khusus tentang pelestarian cagar budaya di Indonesia khusunya tiap Kabupaten/Kota. Pembangunan daerah   adalah   faktor   kunci   yang berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi negara tuan rumah.   Pengembangan   dan penerapan sistem penilaian potensi wisata   aset   budaya   dan   warisan termasuk budaya, fisik, produk dan nilai   pengalaman   sangat   penting untuk   keberlanjutan   tempat-tempat wisata.[15]
5. Faktor   –   Faktor   Kontribusi Pelestarian   Cagar   Budaya Terhadap Peningkatan

## Kesejahteraan  Didaerah
Dengan   tidak   adanya pengaturan   secara   jelas   mengenai tugas   dan   kewenangan  Dinas Kebudayaan   dan   Pariwisata  di bidang   pelestarian   benda   cagar budaya   menjadikan   pelestarian cagar   budaya   di   Kabupaten/Kota tanpa   arah   yang   jelas   sehingga hasil   yang   dicapai   juga   tidak sebagaimana yang diharapkan atau belum   mampu   memberikan kontribusi   yang   berarti   bagi peningkatan   pendapatan   asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Disampaikan   lebih lanjut   bahwa   paling   tidak   setelah adanya penunjukan Dinas
Kebudayaan   dan   Pariwisata   di Kabupaten/Kota   sebagai   pengelola cagar   budaya,   seharusnya   ada pengaturan   lebih   lanjut   yang mengatur tentang hal-hal apa yang harus   dilakukan   oleh   Dinas Kebudayaan   dan   Pariwisata   di Kabupaten/Kota   dalam   rangka menjalankan   tugasnya   sebagai pengelola   cagar   budaya.   Sehingga semuanya   menjadi   jelas,   baik pekerjaannya, anggarannya, maupun   pertanggungjawabannya. Kondisi   demikian   ini   pendapatan asli   daerah   dan   kesejahteraan masyarakat   akhirnya   menjadikan pelestarian   cagar   budaya   di Kabupaten/Kota mengambang tanpa   arah   yang   jelas   dan   tanpa adanya pertanggungjawaban.
Alasan   belum   mampunya regulasi   pelestarian   benda   cagar budaya   karena   regulasi   yang   ada belum   optimal,   yakni  pihak   dinas yang kurang memperdulikan tempat Khusus Parkir serta yang mengatur tentang pemungutan retribusi parkir
di   beberapa   lokasi   cagar   budaya, belum   secara   khusus   dan   belum secara mendalam mengatur tentang pelestarian   cagar   budaya   di Kabupate/Kota.   Regulasi   yang   ada baru   sebatas   penunjukkan  Dinas
Kebudayaan   dan   Pariwisata sebagai   pelestarian   benda   cagar budaya, baru mengatur pemungutan retribusi parkir.

## Dampak   Negatif   Pelestarian   Benda Cagar Budaya Saat Ini
1. Pelestarian   Cagar   Budaya   Belum Dikembangkan   Untuk   Menambah Peningkatan   Pendapatan   Asli Daerah.
Sisi negatif pelestarian benda cagar   budaya   di   Kabupaten/Kota yaitu   belum   mampu   memberikan kontribusi   yang   berarti   terhadap peningkatan   pendapatan   asli daerah dan kesejahteraan masyarakat   dari  sisi  yuridis   adalah terjadinya   kekosongan   hukum   di bidang   pelestarian   cagar   budaya. Kondisi   pelestarian   cagar   budaya yang belum memberikan kesejahteraan masyarakat akhirnya menjadikan kaburnya pertanggungjawaban   yang   ditunjuk untuk   melaksanakan   pelestarian terhadap   cagar   budaya.  Dampak negatif   pelestarian   benda   cagar budaya   yang   belum   mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap   peningkatan   pendapatan asli   daerah   dan   kesejahteraan masyarakat   dapat   dibedakan menjadi   2   (dua),   yaitu   makro   dan mikro.
Dampak   negatif   pelestarian benda cagar budaya belum mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap   peningkatan   pendapatan asli   daerah   dan   kesejahteraan masyarakat secara ekonomi makro tentunya   adalah   hilangnya   potensi
daerah dari sektor pelestarian cagar budaya.   Selanjutnya   dampak negatif   pelestarian   benda   cagar budaya   yang   belum   mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap   peningkatan   pendapatan asli   daerah   dan   kesejahteraan masyarakat   secara   ekonomi   mikro adalah hilangnya peluang masyarakat   untuk   meningkatkan kesejahteraannya.   Sebagaimana diketahui   bahwa   pariwisata termasuk di dalamnya cagar budaya apabila   dikelola   secara   baik   akan mampu meningkatkan perekonomian   masyarakat,   baik masyarakat   sekitar   lokasi   maupun masyarakat   luas   di   lingkup Kabupaten/Kota.
2. Pelestarian   Cagar   Budaya   Belum Semua   Dibiayai   Oleh   APBD maupun APBN
Upaya untuk tetap
melestarikan   cagar   budaya   telah dilakukan   dengan   beberapa   cara salah   satunya   ditempatkan   Juru Pemelihara   (Jupel)   guna   tetap menjaga   cagar   budaya   yang   ada; dengan   juru   pemelihara   yang   ada diharapkan   akan   tetap   menjaga serta merawat benda cagar budaya yang   selama   ini   tetap   dilestarikan keberadaannya.   Dalam   pelestarian benda   cagar   budaya   perlu keamanan dari kerusakan baik oleh alam   maupun   mahluk   hidup sehingga   perlu   penanganan   oleh pihak yang terkait baik Pemerintah Daerah   maupun   Pemerintah   Pusat salah satu dengan adanya kuncuran dana   baik   oleh  APBD   1,  APBD   2, maupun   APBN   mengingat   jumlah cagar   budaya   cukup   banyak   di Kabupaten/Kota   ternyata   tidak semua cagar budaya mendapatkan dana   pemeliharan   dari   anggaran Pemerintah hanya sekitar 10% dari jumlah   benda   cagar   budaya   yang telah   didanai   pemeliharaan   oleh Pemerintah   sedang   90%   nya
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
bersifat   partisipasi   dari   masyarakat dan pihak ketiga swasta.
3. Peningkatan   Pendapatan   Asli
Daerah   dan   Kesejahteraan Masyarakat belum Optimal Perwujudan dari tanggungjawab bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat   berupa   pemberian ruang   gerak   yang   kondusi   bagi kemanfaatan   sosial   dan   ekonomi publik atau masyarakat. Penyertaan peran   masyarakat     dalam   upaya pelestarian   benda   cagar   budaya harus segera dilakukan, pelestarian bukan   lagi   hak   mutlak   kalangan terbatas   saja.   Langkah   penyertaan masyarakat dalam upaya pelestarian sudah pernah diterapkan   oleh   UNESCO   dan   hal tersebut merupakan hal positif yang dapat   kita   adopsi   untuk   mulai dilakukan   di   tiap   Kabupaten/Kota. Bila   dibandingkan   dengan   hasil pengamatan   di   lapangan   di berbagai negara maka ada satu hal yang   mencolok   yaitu   betapa besarnya   kesertaan   masyarakat lokal   di   dalam   melaksanakan kegiatan   pemugaran,   baik   sebagai organisasi   maupun   kesertaan perorangan   berdasarkan   manfaat yang   diharapkan.   Mereka   cukup jelas   disertakan   di   dalam menentukan,   menyelenggarakan dan   memanfaatkan   kegiatan- kegiatan   pemugaran   cagar   budaya yang   dikelola   oleh   kota   yang bersangkutan. Pendekatan berdasarkan community   based actions di   dalam   pelaksanaan pemugaran   atau   pelestarian lingkungan   dan   bangunan   cagar budaya,   memang   disarankan   oleh UNESCO.
Intinya   adalah   upaya pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak   pada   meningkatnya kesadaran   masyarakat   akan
pentingnya   keberadaan   bangunan- benda   cagar   budaya   sehingga masyarakatlah   nanti   yang   akan lebih   berperan   serta,   pemerintah tinggal mengayomi dan mengawasi sehingga   tidak   keluar   dari   koridor hukum   yang   berlaku   tentang pelestarian. Penyertaan masyarakat dalam   kegiatan   pelestarian   benda cagar   budaya,   selaras   dengan konsep pemerintahan yang di usung sekarang,  yaitu   konsep Good Governance ,   dengan   tiga   pilar utamanya ; pemerintah, swasta, dan masyarakat   yang   salah   satunya meliputi   partisipasi   masyarakat. Untuk   itu   perlu   dilakukan   usaha yang   bertujuan   untuk   memahami landasan hukum keberadaan benda cagar   budaya   serta   kaidah-kaidah yang   harus   dipatuhi   dalam pelestarian   benda   cagar   budaya. Maka   diharapkan   pemanfaatan benda cagar budaya sebagai obyek wisata   tetap   dalam   koridor   prinsip- prinsip   pelestarian.   Dalam   kajian Cultural   Resource   Management salah   satu   aspek   dalam pengelolaan adalah aspek legalitas. Oleh karena itu produk hukum baik yang   berupa   undang-undang maupun   peraturan   pemerintah harus selalu menjadi acuan.
Rekonstruksi   Pelestarian   Cagar Budaya   Yang   Berbasis   Nilai Kesejahteraan
1. Rekonstruksi   Pelestarian   Cagar Budaya   Berdasarkan   Sila   Ke-5 Pancasila Dan UUD NKRI 1945
Rekonstruksi   pengaturan pelestarian   cagar   budaya,   terlebih dahulu   akan   dilakukan   pengkajian terhadap   peraturan   perundang- undangan   di   tingkat   atas   yang mengatur   cagar   budaya,   karena peraturan   perundang-undangan   di tingkat   daerah   tentunya   menindak lanjuti   peraturan   perundang- undangan di atasnya.
Model   tentang   pemanfaatan bangunan   cagar   budaya   untuk kesejahteraan masyarakat berbasis pada   pelestarian   serta   penanaman kesadaran   sejarah   daerah. Langkah-langkah   yang   ditempuh, yaitu   melakukan   kajian   mendalam tentang   bangunan-bangunan   cagar budaya   untuk   mengungkap   nilai sejarah,   arsitektur   dan   kemudian mengkaitkann-ya   dengan   tradisi budaya yang masih berlanjut.[17]
Seluruh   bangunan   cagar budaya   yang   telah   di   identifikasi, kemudian   digolongan   berdasarkan persyaratan
penggolongan bangunan   cagar   budaya   menjadi Gologan   A,   B   dan   C.   Arahan pelestarian bangunan cagar budaya dengan   upaya   rekontruksi.   Usaha untuk melakukan rekonstruksi pada golongan   C   dengan   ketentuan sebagai berikut: 1. Sekurang-kurangnya harus mempertahankan fasad bangunan dan atau bentuk atap bangunan   sesuai   dengan kondisi yang diketahui.
2. Detail   ornamen   dan   bahan bangunan   disesuaikan   dengan gaya   arsitektur   bangunan disekitarnya   untuk   mencapai keserasian lingkungan.
3. Perubahan   tata   ruang   tanpa mengubah   bentuk   dan konstruksi   bangunan   untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masa kini.
4. Dalam   persil   bangunan   cagar budaya   yang   bukan   sebagai situs   bangunan   cagar   budaya dimungkinkan   untuk   adanya penambahan   bangunan   yang terpisah   dengan   bangunan cagar   budaya   dengan   pola selaras parsial.[18]
Berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945 ini, dirumuskan
bahwa   pemerintah   Indonesia berkewajiban
“melaksanakan kebijakan   memajukan   kebudayaan secara   utuh   untuk   sebesar- besarnya   kemakmuran   rakyat”. Rumusan   ini   mejadi   pedoman dalam   menyusun   fasal-fasal   berisi perintah,   larangan,   anjuran, pengaturan,   dan   hukuman   yang menguntungkan   masyarakat.   Isu tentang adaptive   reuse , good governance , desentraliasi kewenangan,   atau   hak-hak   publik selalu   mewarnai   kalimat   dan susunan   pasal   Undang-Undang Nomor:  11  Tahun  2010   tentang Cagar Budaya.
Nilai  Pancasila   digali   oleh nilai   nilai   luhur   nenek   moyang bangsa   Indonesia   termasuk   nilai keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat indonesia.   Karena   digali   oleh   nilai nilai   luhur   bangsa   Indonesia pancasila   mempunyai   kekhasan dan   kelebihan.   Dengan   sila   ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia),   manusia   Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama   untuk   menciptakan   keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.   Dalam   hal   ini dikembangkan   perbuatannya   yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana   kekeluargaan   dan   gotong royong.   Untuk   itu   dikembangkan sikap   adil   sesama,   menjaga keseimbangan   antara   hak   dan kewajiban   serta   menghormati   hak- hak orang lain.

## 2. Pelestarian   Cagar   Budaya   Di
Berbagai Negara Asing
2.1.Negara Cina
kebudayaan   dan   filsafat China   yang   memberikan pengaruh besar terhadap dunia. Filsafat China merupakan salah satu dari filsafat tertua di dunia. Konfusius   sebagai   salah   satu filsuf   China   memberikan
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
sumbangan   besar   terhadap kemajuan   kebudayaan   yang berkembang   dari   masa   ke masa.  Kebudayaan   yang   luar biasa   itu   tak   hanya   berupa bangunan dan gaya hidup. Cara berkomunikasi dengan manusia lainnya   dan   cara   menghargai bumi,   juga   termasuk   dalam ajaran yang diberikan oleh sang filsuf.
2.2.Negara Amerika Serikat
Negara Amerika   Serikat awal-awal berdirinya memberlakukan kebijakan buka pintu   bagi   para   imigran   yang datang dari seluruh dunia. Para imigran   yang   datang   ke Amerika, dan kemudian memilih untuk   menetap   dan   menjadi warga Amerika, oleh pemerintah diminta untuk tidak meninggalkan   kebudayaannya dan   tetap   mempraktekannya selama   tinggal   di  Amerika.   Hal tersebut   membuat   budaya Amerika   Serikat   menjadi multikultural.   Berbagai   macam budaya   dunia   bercampur, namun budaya country dan koboi umu mnya   menjadi   salah   satu lambang   dan   ciri   khas   yang terkenal tentang Amerika.
3. Rekonstruksi  Pelestarian   Cagar Budaya   Yang   Berbasis   Nilai Kesejahteraan
Rekonstruksi nilai pelestarian cagar   budaya   adalah   penambahan pelestarian   cagar   budaya   berupa perlindungan,   pengembangan,   dan pemanfaatan   cagar   budaya   untuk kesejahteraan   rakyat.   Berikut   akan disampaikan   rekonstruksi   Pasal- Pasal   dalam Undang-Undang Nomor:  11  Tahun  2010   tentang Cagar   Budaya,   khususnya   yang
berkaitan dengan pelestarian cagar budaya.
Ketentuan   pasal   tentang pelestarian   cagar   budaya   tersebut di   atas   sulit   dilaksanakan, khususnya   ayat   (2)   yang mengharuskan pelaksanaan pelestarian cagar budaya
dilaksanakan   atau   dikoordinasikan oleh   Tenaga   Ahli   pelestarian. Adapun   yang   dimaksud   dengan tenaga   ahli   pelestarian   menurut ketentuan   Pasal   1   butir   14   adalah orang   yang   karena   kompetensi keahlian   khususnya   dan/atau memiliki   sertifikat   di   bidang Pelindungan,   Pengembangan,   atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
Untuk   diketahui   bahwa hingga   sekarang   belum   ada peraturan   tindak   lanjut   yang mengatur   institusi   pemerintah   atau swasta yang
berwenang menerbitkan   sertifikat   di   bidang Pelindungan,   Pengembangan,   atau Pemanfaatan   Cagar   Budaya, sehingga kegiatan pelestarian cagar budaya belum dapat dilaksanakan.
Berdasarkan   ulasan   Pasal- Pasal   dalam   Undang-Undang Nomor:   11   Tahun   2010   tentang Cagar   Budaya,   khususnya   yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya   tersebut   di   atas,   dapat ditarik pengertian bahwa pelestarian cagar   budaya   di   Kabupaten/Kota belum   dapat   dilaksanakan   secara optimal,   karena   memang   hingga saat   ini   belum   terbit   peraturan pelaksana   sebagaimana   dimaksud oleh   Undang-Undang   Nomor:   11 Tahun 2010

## SIMPULAN
1. Faktor   –   Faktor   Yang   Berpengaruh Terhadap   Pelestarian   Cagar   Budaya Yang Belum Meningkatkan Kesejahteraan Didaerah Saat Ini:
2.1.Usaha   memperbesar   pendapatan asli   daerah  dan   kesejahteraan
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
rakyat, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi   pariwisata   daerah diharapkan   dapat   memberikan sumbangan   bagi   pembangunan ekonomi.
2.2.   Saat   ini   belum   ada   satu   pun regulasi   yang   mengatur   secara khusus   tentang   pelestarian   cagar budaya.   Satu-satunya   regulasi yang   menyangkut   pelestarian cagar   budaya   adalah  Peraturan Daerah   yang   berkaitan   dengan retribusi khusus parkir yang sudah tidak   sesuai   dengan   Tahun   dan biaya perawatan tempat parkir.
2.3.Dampak negatif pelestarian benda cagar budaya saat ini:
1) Dampak  negatif   pelestarian benda   cagar   budaya   yang tidak   mampu   memberikan kontribusi   yang   berarti terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan   masyarakat secara   ekonomi   makro tentunya   adalah   hilangnya potensi   daerah   dari   sektor pelestarian cagar budaya.
2) Dampak   negatif   secara ekonomi   mikro   adalah hilangnya peluang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 3) Belum optimalnya Pelestarian   Cagar   Budaya, Pemerintah   Daerah   belum memiliki   regulasi   maupun komitmen untuk mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengembangan Cagar Budaya karena keterbatasan   tenaga   ahli dan   keterbatasan   dana   di APBN maupun APBD.
2.4.Rekonstruksi     pelestarian   cagar budaya yang berbasis nilai kesejahteraan.
Rekontruksi   nilai   pelestarian cagar   budaya   dari   yang didasarkan   pada   perlindungan cagar   budaya   menjadi   nilai pelestarian  cagar budaya  yang   di dasarkan   pada   perlindungan pemanfaatan   dan   pengembangan cagar budaya yang meningkatkan kesejahteraan rakyat baik di Pusat maupun   di   Daerah.   Rekonstuksi pelestarian   cagar   budaya   yang berbasis   nilai   kesejahteraan dengan   mnyempurnakan   Pasal   3 (d)   Undang-Undang   Nomor   :   11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang   berbunyi   tujuan   Pelestarian Cagar Budaya untuk
kesejahteraan   Pemerintah   Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 53 (1)   direkonstruksi   menjadi Pelestarian   Cagar   Budaya berdasarkan   kajian   akademik, administrasi,   dan   teknis   untuk kesejahteraan   rakyat   serta   Pasal 56   yang   direkonstruksi   menjadi Pemerintah,   Pemda,   dan   setiap orang   berperan   serta   melakukan Perlindungan Cagar Budaya.

## SARAN
Melalui   tulisan   ini,   serta   berdasarkan uraian   di   atas,   maka   penulis menyarankan   beberapa   hal,   sebagai berikut:
1.
Mem
perhatikan   jenis   benda   cagar budaya   yang   ada,   dimana sebagian besar merupakan benda cagar budaya religius yang banyak atau   bahkan   oleh   sebagian masyarakat   muslim   dikatakan wajib   dikunjungi   sebagai   salah satu   bentuk   ibadah,   tentunya menambah kuat prospek ekonomi dari   pelestarian   cagar   budaya yang ada.
2. Perl u   kebijakan   keuangan   daerah diarahkan   untuk   meningkatkan pendapatan   asli   daerah   dan kesejahteraan masyarakat sebagai
sumber utama pendapatan daerah yang   dapat   dipergunakan   oleh daerah   dalam melaksanakan pemerintahan   dan   pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya   guna   memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). 3. Dipe rlukan upaya   pengembangan informasi,   penyusunan   bahan edukasi,   atau   sebagai   objek wisata.
4. Dipe rlukan   penerbitan   peraturan pemerintah   kelestarian   cagar budaya seperti yang tersirat dalam Undang Undang  Nomor: 11 tahun 2010 tentang cagar budaya.
5. Retri busi  tempat   parkir   dan   retribusi tempat rekreasi perlu penyesuaian harga   dengan   membandingkan harga   Kabupaten   ataupun   Kota Tetangga.
6. Perl u penataan dan pengelolaan parkir secara   administrative   guna mengurangi   kebocoran   dana   di parkir,   salah   satunya   adalah dibentuknya UPT (Unit Pelaksana Teknis) Parkir.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Asri   Harahap,   2000, Pembagian Kekuasaan   Pusat   dan   Daerah; Pengalaman   Masa   Lalu   dan   Idaman Masa Depan, Mandar Maju, Bandung.
[2] J.   James   Spillane,   1994, Pariwisata Indonesia,   Siasat   Ekonomi   dan Rekayasa   Kebudayaan, Kanisius,
Yogyakarta.
[3] Miles   and   Hubberman,1992, Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang
Metode-Metode   Baru ,   Universitas Indonesia Press, Jakarta.
[4] Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, (Semarang : Program Studi Magister   Kenotariatan   Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009.
[5] Ronny   Hannitijo   Soemitro,1990, Metodologi   Penelitian   Hukum   dan Jurumetri , Ghalia Indonesia, Jakarta.
[6] UNESCO, Convention   Concerning the   Protection   of   the   World   Cultural and Natural Heritage , 1987.
[7] UNESCO,     Universal   Declaration   on Cultural Diversity, 2001.
[8] Blasius   Suprapta,   2016,   Model Pemeanfaatan   Cagar   Budaya   untuk Kesejahteraan   Masyarakat   Studi Kasus   Event   Malang   Kembali, Universitas Negeri Malang.
[9] Ebru   Günlü,   Kamil   Yağcı,   and   İge Pırnar,   2009, Preserving   Cultural Heritage   And   Possible   Impacts   On Regional Development: Case Of İzmir , Dokuz   Eylül   University,   Faculty   of Business,   Dept.   Of   Tourism Management, Tınaztepe Campus.
[10] Guy   Bäckman,   2016, The   welfare culture   and   the   redesign   of   social elder-care   in   Finland ,   Åbo   Akademi University, Finland, vol.1(2): 130–141.
[11] Idrus   Khoirudin,   2015, Kebijakan Manajemen   Aset   Dinas   Kebudayaan Dan   Pariwisata   Dalam   Upaya Pelestarian   Bangunan   Cagar   Budaya di   Kota   Surabaya , Universitas Airlangga, Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015.
[12] Isabel   Mendes,   2016, Assessing   the Values   of   Archaeological   Heritage , Department   of   Economics,   SOCIUS- CSG   Research   in   Social,   Sciences
Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019
and   Management,   University   of Lisbon.
[13] Martina Kalamarovaa, Erika Loucanovab,   Jan   Parobekc,   and
Mikulas Supind, 2015, The support of the   cultural   heritage   utilization   in historical   town   reserves, Economics and Management, WCBEM, Procedia Economics and Finance 26 (2015) 914 – 919.
[14] Robert   Fisha, Andrew Churchb,   and Michael Winterc, 2016,
Conceptualising   cultural   ecosystem services:   A   novel   framework   for research   and   critical engagement, University   of   Kent,   Canterbury, Ecosystem   Services   21   (2016)   208– 217.
[15] Satriani,   Muh   Alief   Rusli   Putra, Nurwahidah,   dan   Fadhil   Surur,  2016, Kebijakan   Pelestarian   Bangunan Cagar Budaya sebagai Identitas Kota Makasar ,   Fakultas   Sains   dan Teknologi,   Universitas   Islam   Negeri Alauddin Makassar.