Vol.  1 No. 2  Juli  2019

## EFFEKTIVITAS  SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN  HUKUM LINGKUNGAN
Sahat  Maruli  T. Situmeang Fakultas  Hukum  Universitas  Komputer  Indonesia sahat@email.unikom.ac.id

## ABSTRACT
Application sanctions for the perpetrators of environmental crime whether committed by individuals and  carried  out  by  the  corporation  can  be  executed  by  means of administrative law, civil law or through criminal law. Of  some sanctions in its application should be through a thorough and careful assessment  in  accordance  with  the  characteristics,  objectives  and  benefits  of  the  application  of sanctions.  In  this  study,  the  authors  conducted  a  study  on  the  application  of  sanctions  for perpetrators of environmental crimes, either in the form of administrative sanctions, and sanctions in the form of a court decision which is done through a civil action or criminal sanctions proposed by puitusan  court investigator, so they will k now particularly the effectiveness of any sanctio ns to be imposed criminal sanctions against the perpetrators of environmental crimes. The research method used in this research using normative juridical research method, by studying legal norms that exist that can be used as a guide for the implementation  of laws that already exist. Through this study, the researcher has an opinion that the sanctions that are considered most effective to be applied to the perpetrators of environmental crime and the enforcement of environmental laws, namely by means of administrative law with the form of sanctions to freeze and / or revok e the business license of each corporation who have committed crimes environment.
Keywords: Environmental Crimes, Penalties Law, Environmental Law Enforcement

## ABSTRAK
Penegakan  hukum  bagi  para  pelaku  kejahatan  lingkungan  hidup  telah  diatur  dalam  bentuk  sanksi sebagaimana yang telah dimuat dalam Undang -undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.    Penerapakan  sanksi  bagi  para  pelaku  kejahatan  lingkungan hidup  baik yang dilakukan oleh perorangan maupun yang diakukan oleh korporasi dapat dijalankan melalui  sarana  hukum  adminstrasi,  hukum  perdata  maupun  melalui  hukum  pidana.  Dari  beberapa sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ters ebut dalam penerapannya haruslah  melalui  suatu  kajian  secara  seksama  dan  cermat  sesuai  dengan  karakteristik,  tujuan  dan manfaat  dari  penerapan  sanksi  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektifitas  dari suatu sanksi, terlebih sanksi pidana  yang akan dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan lingkungan hidup  melalui  metode  penelitian  yuridis  normatif,    yaitu  dengan  mempelajari  norma -norma  hukum yang ada yang dapat digunakan sebagai suatu  panduan untuk terlaksananya undang -undang yang telah  ada.  Melalui  penelitian  ini,  peneliti    memiliki  suatu  pendapat  bahwa  penerapan  sanksi  yang dianggap  paling  effektif    untuk  diterapkan  bagi  para  pelaku  kejahatan lingkungan hidup dan dalam rangka penegakan hukum lingkungan yaitu melalui sarana hukum administ rasi dengan bentuk sanksi membekukan  dan/atau mencabut ijin usaha setiap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan. Kata kunci :  Kejahatan Lingkungan Hidup, Sanksi Hukum,  Penegakan Hukum  Lingkungan

## PENDAHULUAN
Menurunnya  kesadaran  pemeliharaan  tempat  tinggal  akan  memberi  dampak  yang buruk  terhadap  kehidupan  masyarakat  dan  alam  sekitar. Hal ini terjadi karena masyarakat memiliki  tingkat  kesadaran yang buruk sebagai manusia yang seharusnya berperan sebagai pemelihara  lingkungan  hidupnya  dan  alam    sekitar  tempat  tinggalnya.  Hal  inilah  yang dinilai    masih  sangat  perlu  untuk  dibenahi  dalam  menjaga  kualitas  hidup  dan  alam. Pemanfaatan yang berlebihan terhadap alam, akan menyebabkan kerusakan yang parah dan masyarakat  enggan  untuk  memperbaiki  dan  merawatnya  sebagaimana  seharusnya. Eksploitasi  terhadap  alam  yang  terjadi  secara  terus-menerus  akan  semakin  memperparah
Vol.  1 No. 2  Juli  2019
kerusakan  yang  ada  dan  membutuhkan  waktu  yang  sangat  lama  untuk  memperbaikinnya kembali.  Semakin  parah  kerusakan  maka  akan  semakin  tidak  layak  untuk  ditinggali  oleh manusia,  karena  dampak  buruknya  akan  dirasakan  langsung  oleh  manusia  itu  sendiri. Manusia  memiliki  peranan  penting  dalam  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  alam,  karena hanya  manusia  lah  yang  dapat  melakukan hal tersebut sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki akal. 1 Dalam hal ini Peran manusia sebagai masyarakat merupakan bagian penting dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup,  Sherry  R.  Arnstein  menyebutkan  bahwa  tingkat tertinggi  dalam  peran  serta  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  kontrol  oleh  masyarakat ( citzen control ) 2 .
Kesalahan  yang  ada  dalam  hal  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  semestinyalah penegakan  peraturan  yang  ada  dalam  hal  ini  oleh  para  pelaku  telah  dilanggar    haruslah diberikan  sanksi  yang  setimpal  dengan apa yang telah diperbuatnya. Dewasa ini, kebijakan penggunaan  sanksi  pidana  lebih sering digunakan untuk dapat mengatur serta mentertibkan masyarakat melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan yang telah ada 3 . Penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menyatakan  bahwa  penegakan  hukum  pidana lingkungan  tetap  memperhatikan  asas  ultimum  remidium  yang  mewajibkan  penerapan penegakan  hukum  pidana  sebagai  upaya  terkahir  setelah  penerapan  penegakan  hukum administratif  dianggap  tidak  berhasil.  Istilah  ultimum  remidium  menurut  menteri Kehakiman  Belanda,  Mr.  Modderman  yang  menyatakan  bahwa  yang  dapat  dihukum, pertama  adalah  pelanggaran-pelanggaran  hukum  ini  merupakan akibat  yang  dapat ditentukan  sebab-sebabnya  dan  masing-masing  sebab  memiliki  pengaruh  terhadap terjadinya suatu akibat. Pada dasarnya suatu hukuman tidak bisa dihilangkan,  namun  dalam  ketentuannya  tetaplah  hukuman  pidana  itu  digunakan  sebagaya upaya terkahir 4 .
Berbicara  mengenai  sanksi,  berarti  haruslah  ada  subjek  hukum  yang  melanggar peraturan  perundang-undangan  atau  peraturan  tertulis  lainnya,  dalam  hal  ini  peneliti menitikberatkan  terhadap  pertanggungjawaban  korporasi  sebagai  subjek  hukum  terhadap perusakan  lingkungan  atau  pencemaran  lingkungan.  Menurut  Ismid  CSJ  ada  beberapa macam  dari  pengerusakan  sumber  daya  alam  di  indonesia  salah  satunya  disebabkan  oleh kebijakan-kebijakan  sektoral  dan  ekspolitasi  yang  berlebih  dalam pengelolaan sumber daya alam 5 .  Pertanyaan  yang paling mendasar dalam penelitian ini adalah mengapa peneliti lebih memilih  pertanggungjawaban  korporasi  sebagai  subjek  hukum  dalam  melihat  efektifitas sanksi  pidana  dalam  penegakan  hukum  lingkungan,  karena  hampir  semua  pelanggaran terhadap hukum lingkungan  yang ada dilakukan  oleh dan untuk menguntungkan  korporasi 6 .

## METODE  PENELITIAN
1 Indonesia  Center  For  Enviromental  Law  (ICEL)  dan  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah  Agung, Republik Indonesia, 2014.
2 Sherry  Arnstein, Ladder  of  Citizen  Participation ,  Journal  Of  the  Amrican  Institute  of Palnners, November,  2007.
3 Indonesian Center For Enviromental  Law  (ICEl),  Op. Cit.
4 P.A.F  Lamintang  dikutip  dalam  Widayati,  Lidya  Suryani.  "Ultimum  Remedium  dalam Bidang Lingkungan Hidup." Jurnal Fak ultas Huk um UII 22.1  (2015):  1-24.
5 Slamet  Suhartono  " Corporate  Responsibility  For  Environmental  Crime  In  Indonesia ." Journal of Law  and Conflict  Resolution 9.1  (2017):  1-8.
6 Andri  G.  Wibisana "Kejahatan  Lingk ungan  Oleh  Korporasi:  Mencari  Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk  Kejahatan Lingk ungan Di Indonesia?." Jurnal Hukum  & Pembangunan 46.2  (2016):  149-195.
Vol.  1 No. 2  Juli  2019
Penelitian  yang  dilakukan  bersifat  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  melakukan analisis  terhadap  permasalahan  hukum  melalui  norma-norma  hukum  yang  termuat  dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum doktrinal,  karena  yang  dikaji  adalah  doktrin-doktrin,  prinsip  serta  kaidah  hukum  yang tertulis  dalam  bukum  maupaun  keputusan  hakim  di  pengadilan.  Tipologi  penelitian  ini bersifat  deskriptif  analisis  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan,  menginventarisir,  dan menganalisis kondisi yang sebenarnya tentang perkembangan hukum yang berkaitan dengan efektivitas  sanksi  pidana  dalam  hukum  lingkungan  di  Indonesia.  Data  sekunder  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dari  sumber  primer  berupa  perundang- undangan.  Data  yang  sudah  terkumpul  akan  dianalisis  dengan  penelaahan  terhadap peraturan perundang – undangan hukum Indonesia.

## PEMBAHASAN

## 1. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Definisi  lingkungan  hidup  menurut  Undang-Undang  PPLH  menyebutkan bahwa :
“Lingkungan  Hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya, keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia,  dan  perilakunya,  yang mempengaruhi  kelangsungan  perikehidupan  dan  kesejahteraan  manusia serta makhluk hidup  lain  dan dapat mempengaruhi hidupnya”.
Pengertian  lingkungan  hidup  yang  lebih  menurut  Undang-Undang  PPLH adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di  dalamnya  ada  manusia  dan  segala  tingkah  lakunya  demi  melangsungkan perikehidupan  dan  kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada disekitarnya.  Undang-Undang  PPLH  menyatakan  bahwa  perlindungan  lingkungan hidup  adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan fungsi  lingkungan.  karena  pada  dasarnya  perlindungan  lingkungan  hidup  bukanlah suatu kemewahan yang hanya dapat dilakukan oleh negara maju 7 .
Pencemaran  dan  peruskan  lingkungan  merupakan  bahya  yang  senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu, ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu  kelestariannya  karena  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan.  Istilah pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  seringkali  diacmpuradukan,  padahal keduanya memiliki  realitas sendiri-sendiri,  sebagai berikut :
 Pencemaran  lingkungan  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  makhluk  hidup, zat,  energi,  atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan manusia sehingga melampaui  baku mutu lingkungan  hidup  yang diterapkan.
 Perusakan  lingkugan  hidup  merupakan  tindakan  yamng  dilakukan  oleh seseorang yang dapat mnenimbulkan perubahan baik langsung maupun tidak langsung  terhadap  sifat  fisik,  kimia,  dan/atau  kerusakan  pada  lingkungan hidup.
7 Jean B. Aden, "The relevance of environmental protection in Indonesia." Ecology LQ 4 (1974):  987.
Vol.  1 No. 2  Juli  2019
Perbedaan  mengenai  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  pada dasarnya  memang  tidak  terlalu  mendasar  karena  setiap  orang  yang  melakukan perusakan  lingkungan,  bearti  ia  juga  telah  melakukan  pencemaran  lingkungan ataupun  sebaliknya.    Perbedaan  dari  keduanya  hanya  terletak  pada    tingkat keseriusan  perbuatan  yang  dilakukan  terhadap  lingkungan dan intensitas perbuatan yang  dilakukan  terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan hidup  akibat  perbuatan  tersebut.  Istilah  pencemaran  digunakan  untuk  melukiskan bagaimana  keadaan  alam  yang lebih berat dari sekedar pengotoran bvelaka,  dalam perkembangannya istilah pencemaran lingkungan mengalami  kekhususan sebagaimana berikut 8 :
“Pencemaran  air,  pencemaran  daratan,  pencemaran  udara,  pencemaran angkasa  dab  lain-lain. Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat  terjadi  dalan  bentuk  kerugian  ekonomi  dan  sosial,  serta  gangguan sanitair”.
Definisi  Perusakan  Lingkungan  hidup  menurut  Pasal  1  ayat  16  Undang- Undang PPLH menyebutkan bahwa :
“Perusakan  lingkungan  hidup  diartikan  sebagai  tindakan  orang  yang menimbulkan  perubahan  langsung  dan/atau  tidak  langsung  terhadao  sifat fisik,  kimia,  dan/atau  hayati  lingkungan  hidup  yang  melampaui  kriteria baku kerusakan lingkungan  hidup”.
Perusakan  lingkungan  hidup  berarti  bahwa  lingkungan  tidak  dapat dimanfaatkan  lagi  sebagimana  fungsi  yang  sebenarnya,  dengan  rusaknya  suatu lingkungan  maka  akan  semakin  berkurang  kegunaannya  atau  dengan  kata  lain mendekati  kepunaham,  atau  mungkin  bahkan  telah  punah.  Rusaknya  lingkungan dapat  terjadi  karena  adanya  perbuatan  manusia.  Keruskan  lingkungan  hidup merupakan masalah yang lingkungan yang cukup serius, apabila kita pahami secara seksama  bahwa  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  adalah  hak  dasar  setiap warga negra Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H UUD 1945 9 .
Pemerintah  Indonesia  pada  dasarnya  telah  melakukan  upaya-upaya  untuk dapat  mengurangi  dampak  akibat  dari  perusakan  lingkungan  hidup  yang  tertuang darui  berbagi  bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini  pemerintah telah  bersungguh-sungguh  dalam  menyikapi  perusakan  lingkungan  hidup  yang tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (untuk  selanjutnya  disebut  dengan  UU  PPLH), mengingat  masalah  lingkungan  hidup  berada  dalam  wilayah  hukum  publik sehingga  pemerintah  atau  negara  memiliki  fungsi  serta  kapasitas  dalam  membuat kebijakan  ataupun perencanaan terhadap sistem dan pengelolaan lingkungan  hidup.

## 2. Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Masalah  lingkungan  hidup  bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kulaitas  lingkungan  menyangkut  nilai  lingkungan  untuk  kesehatan,  kesejahteraan
8 Muhammad Erwin, " Huk um Lingk ungan: Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingk ungan Hidup Di Indonesia ." , Refika Aditama, Bandung, 2015.
9 Agus  Widodo, Implementation  Of  Act  No.  32 Of 2009 On Enviromental Management , International Journal of Business, Economic and Law,  Vol.  10,  Issue 4. 2016.
Vol.  1 No. 2  Juli  2019
dan  ketentraman  manusia.  Hilang  dan  berkurangnya  nilai  lingkungan  karena pemanfaatan  tertentu  oleh  manusia.  Menurut  Drupsteen  masalah  lingkungan merupakan  kemunduruan  kualitas  lingkungan  yang  menyangkut  gangguan- gangguan  terhadap  lingkungan  antara  manusia  dan  lingkungan 10 .  Undang-Undang tentang PPLH membagi masalah lingkungan menjadi dua bentuk yaitu Pencemaran Lingkungan  dan  Perusakan  Lingkungan.  Masalah  yang  ditimbulkan  dari pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  dapat  terlihat  dan  dirasakan  oleh  manusia serta terganggunya keseimbangan sumber daya alam serta rusaknya ekosistem yang mengalami  permasalahan lingkungan.
Dalam penjelasan secara  umum  mengenai undang-undang yang membahas terkait  permasalahan  mengenai  lingkungan  yang  mana  sudah  semakin  memburuk dan mengancam kehidupan masyarakat dan alam itu sendiri. Ada sebagian undang- undang  yang  memuat  permasalahan  mengenai  lingkungan,  sanksi  administratif, perdata dan pidana. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa subsidaritas dari sanksi yang  diberikan  terhadap  pelanggaran  tersebut.  Herbert  L.  Packer  menjelaskan dalam  bukunya  yang  berjudul The  Limit  Of  Criminal  Sanction, yang  membahas tentang  suatu  pembenaran  pidana  menyimpulkan  bahwa  pemberian   sanksi pidana adalah  salah  satu  sarana  terbaik  yang  ada  untuk  dapat  menghadapi    masalah- masalah yang terjadi 11 . Pendapat dari kaum konsekuensialis mengatakan mengenai pidana dapat dibenarkan apabila hukum pidana tersebut dapat memberikan dampak positif  sekaligus dapat mencegah hal-hal yang lebih  parah terjadi 12 .
Merujuk  pada  pembahasan  bab  terdahulu  bahwa  sebagaian  besar  pelaku perusakan  lingkungan  hidup  melibatkan  korporasi  maka  penulis  perlu  mendalami bahwasannya  terdapat  pertanggungjawaban  korporasi  dalam  permasalahan lingkungan  hidup.  Fisse  dan  Braithwaite  membagi  tiga hal paling mendasar  dalam mewujudkan  penegakan  hukum  yang  adil  dan  efektif  bagi  kejahatan  korporasi, yaitu  : Pertama, bagian  dari  pertanggungjawaban  kejahatan  korporasi  haruslah berdasarkan  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  oleh  kororasi  tersebut  bukanlah semata-mata  tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  melainkan  oleh  korporasi  itu sendiri. Kedua ,  bahwa  pembagian  dari  pertanggungjawaban  kejahatan  korporasi dilakukan  oleh  semua  pihak  yang  terkait. Ketiga, pertanggungjawaban  individu harus dihindari  agar tidak ada korban dari kejahatan korporasi tersebut 13 .
Sedangkan  menurut  Sutan,  pertanggungjawaban  tindak  pidana  korporasi dapat dilaksanakan jika perbuatan korporasi memenuhi beberapa elemen atau syarat berikut 14 :
Perbuatan  dilakukan  dan  diperintahkan  oleh  anggota/personil  korporasi yang ada pada struktur organisai korporasi tersebut;
10 Araya,  Yulanto.  "Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup  di  Tengah  Pesatnya Pembangunan Nasional." [41] Jurnal Legislasi Indonesia 10.1 (2013).
11 Duff,  Antony,  and  David  Garland.  "A  reader  on  punishment."  (1994). University Press, Oxford.
12 Brent  Fisse  dan Jhon Braithwaite, Corporations, Crime, and Accountability, Cambridge University Press 1993.
13 Slamet  Suhartono, Op. Cit.
14 Amiq,  Bachrul., Administratif  Sanction  In  Enviromental  Law, International  Journal Of Research Granthaalayah,  Vol.  6 June 2018.
Vol.  1 No. 2  Juli  2019
a. Perbuatan  tindak  pidana  dilakukan  di  dalam  kerangka  kerja  dari niatan dan tujuan korporasi tersebut;
b. Tindak  pidana  dilakukan  oleh  pelaku  atau  berdasarkan  perintah  yang diberikan  oleh koporasi;
c. Perbuatan  pidana  tersebut  dilakukan  dengan  maksud  untuk menguntungkan korporasi;
d. Pelaku tidak bisa melepaskan diri  dari pertanggungjawaban pidana;
e. Tindak  pidana  membutuhkan  pebuatan  dan  kesalahan,  kedua  hal  tersebut tidak boleh hanya ditemukan  pada satu orang.
Sebagai  salah  satu  contoh  kasus  yaitu  yang  terjadi  pada  PT  Stanido  Inti Perkasa  (SIP)  di  Bangka  Belitung  telah  terbukti  bersalah  melanggar  Undang- Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dalam  putusannya. Sebagaimana  diketahui  kasus  di  Bangka  Belitung  berawal  dari  operasi penambangan  timah  dengan  Kapal  Isap  Produksi  (KIP)  tak  berrizin  di  kawasan destinasi  wisata  pantai  pasir    padi.  Perusahaan  ini  di  duga  melanggar  Pasal  109 Undang-Undang  PPLH  jo.  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  a  dengan  ancaman  pidana kurungan maksimal 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah).  Namun  dalam  tuntutan,  jaksa  tidak menuntut  pidana  kurungan  hanya  menuntut  pidana  denda,  sehingga  dalam putusannya  Pengadilan  Negeri  Pangkal  Pinang  hanya  memvonis  pidana  denda sebesar  Rp.  1.1000.000.000,00  (satu  miliar  seratus  juta  rupiah)  tanpa memberikan pidana kurungan terhadap pemilik ataupun pimpinan perusahaan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana lingkungan hidup.  Dalam hal ini  masyarakat  sekitar  menilai  bahwa  putusan  yang  telah  dijatuhkan  oleh Pengadilan  Negeri  Pangkalpinang  belum  memenuhi  rasa  kedalian  terhadap masyarakat.  Mengingat  kerusakan  yang  ditimbulkan  dari  aktivitas  perusahaan tersebut  dapat  membuat  kerusakan  ekosoistem  penunjang  wilayah  pesisir  seperti terumbu  karang,  rumput  laut,  biota-biota  laut  bahkan  hutan  mangrove  tidak  dapat berkembang  dengan  baik  akibat  terjadi  degradasi,  namun  tidak  hanya  itu penambangan  timah  dapat  mengakibatkan  abrasi  pesisir  dan  dapat  merusak  laut yang  ada  di  dalamnya.  Sehingga  dapat  berpengaruh  pula  terhadap  perekonomian masyarakat sekitar yang mana mata pencahariannya adalah sebagai nelayan.
Bahwa  dalam  hal  ini  peniliti  berpendapat,  sanksi  pidana  mengenai pertanggungjawaban  korporasi  dalam  masalah  lingkungan  hidup  dan  dipandang masih  belum  efektif  dapat  menyelesaikan  atau  mengurangi  tindakan pengerusakan belum  sepenuhnya  dapat  dijalankan  dengan  semestinya,  contoh  kasus  diatas hanyalah  sebagian  kecil  yang  terlihat, tindak pidana korporasi mengenai lingkungan hidup  seperti  halnya  fenomena  gunung  es  yang  terlihat  dipermukaan  hanya sebagian  kecil  sedangkan  di dasarnya begitu banyak  yang tidak terlihat,  Pasal 116 UU PPLH telah sangat tegas menyebutkan bahwa :
(1). Apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dilakukan  oleh,  untuk,  atau  atas  nama badan usaha, tuntutan pidana  dan sanksi pidana dijatuhkan  kepada :
a. Badan usaha; dan/atau
b. Orang  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan  tindak  pidana  tersebut atau  orang  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  kegiatan  dalam  tindak pidana tersebut.
(2). Apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  orang  yang  berdasarkan  hubungan  kerja  atau  berdasarkan hubungan  lain  yang  bertindak  dalam  lingkup  kerja  badan  usaha,  sanksi  pidana
Vol.  1 No. 2  Juli  2019
dijatuhkan  terhadap  pemberi  perintah  atau  pemimpin    dalam  tindak  pidana tersebut  tanpa  memperhatikan  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  secara  sendiri atau bersama-sama.
Bahkan  dalam  Pasal  117 UU PPLH memberikan pemberatan pada sanksi yang  diberikan  apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup  ditujukan  kepada  pemberi perintah atau pimpinan  yang menyebutkan bahwa :
“jika  tuntutan  pidana  diajukan  kepada  pemberi  perintah  atau  pemimpin tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  116  ayat  (1)  huruf  b, ancaman  pidana  yang  dijatuhkan  berupa  pidana  penjara  dan  denda diperberat dengan sepertiga.”
Jika  melihat  ketentuan  dalam Undang-Undang PPLH dalam permasalahan tersebut  seharusnya  Pengadilan  Negeri  Pangkal  Pinang  dapat  memberikan  sanksi semaksimal  mungkin  baik  sanksi  pidana  maupun    sanksi  tambahan  lainnya  agar dapat  memberikan  efek  jera  terhadap  para  pelaku  perusakan  lingkungan  dan  juga sekaligus  dapat  mengurangi  terjadinya  kerusakan  lingkungan  yang  lebih  luas. Apabila  sanksi  yang  dijatuhkan  tidak  tegas  dan  tidak  memuat  sanksi  tambahan lainnya  berupa  denda  dan  pembekuan  atau  pencabutan  ijin  usaha,  penulis memandang  bahwa  koorporasi  tidak  akan  pernah  jera,  karena  masih  menganggap putusan  hakim  yang  sedemikian  itu  tidak  akan mengkhawatirkan atau ditakuti oleh korporasi  karena  tidak  akan  menimbulkan  kerugian  yang  signifikan  bagi perusahaan dan usahanya masih tetap dapat berjalan, dan  dari hasil usaha tersebut koorporasi  masih  memiliki  kemampuan  untuk  menempuh  upaya-upaya  lainnya, termasuk    membayar  pidana  denda,  tanpa  harus  memikirkan  bagaiamana  upaya pemulihan  lingkungan  yang  telah  rusak  karena  perbuatannya,  sedangkan  dampak kerusakan lingkungan  dapat terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama.
Jika  menalaah  lebih  dalam  atas  putusan-putusan  pengadilan  dalam mengadili  para  pelaku pengrusakan lingkungan melalui penerapan sanksi pidananya cenderung  masih  mengedepankan  asas  premium  remidium,  sedangkan  asas  yang tersirat  dalam  Undang-Undang  PPLH  sangat  mengedepankan  asas  ultimum remedium  yang  lebih  mengedepankan  penyelesaian  administratif.  Jadi  sanksi pidana  terhadap  para  pelaku  pengrusak  lingkungan  merupakan  upaya  atau  obat yang  terakhir  apabila  sanski  asministratif  dan  sanksi  perdata  sudah  tidak  mungkin lagi  diterapkan.  Menurut  hemat  penulis  bahwa  sanksi administratif bagi koorporasi yang  telah  melakukan  pengrusakan  lingkungan  akan  lebih  effektif  dibandingkan dengan  sanksi  perdata  dan  sanksi  pidana,  karena  sanksi  administratif    berupa pembekuan  dan  pencabutan  ijin  usaha  perusahaan  akan  sangat  ditakuti  oleh koorporasi,  dimana  dengan  dibekukannya  ijin  usaha  dan  atau dicabutnya ijin usaha dari  perusahaan  pengrusak  lingkungan  membuat  perusahaan  tersebut  tidak  lagi dapat melakukan kegiatan usahanya, sehingga perusahaan tidak akan lagi mendapat pemasukan  atau  keuntungan  dari  padanya,  dan  ini  sudah  pasti sangat ditakuti oleh setiap  koorporasi.    Dengan  demikian  koorporasi  akan  berpikir  dua  kali  untuk melakukan  atau  mengulangi  melakukan  tindakan-tindakan  berupa  pengrusakan lingkungan.    Oleh  karenanya,  penulis  berpendapat bahwa penerapan  sanksi pidana bagi  koorporasi  yang  melakukan  pengrusakan  lingkungan    masih dirasakan kurang efektif,    karena  selain  penegakan  hukumnya  yang  kurang  juga  dibutuhkan penanganan khusus serta memakan waktu yang lama. Adanya kecenderungan untuk melakukan  dan  atau    melakukan  kembali    perbuatan  yang  sama  sangat  tinggi sebagaimana yang sedang terjadi saat ini.
Vol.  1 No. 2  Juli  2019
Setelah  membahas  dalam  bab  terdahulu  mengenai  masalah  lingkungan hidup  yang  menggunakan  sanksi  pidana  dan  putusannya  dirasakan  tidak memberikan  rasa  keadilan  bagi  masyrakat  penulis  berpendapat  bahwa  sanksi administratif  dapatlah  diberlakukan  terlebih  dahulu,  karena  pada  dasarnya penegakan  sanksi  administratif  merupakan  bagian  dari  penegakan  hukum lingkungan 15 Terlebih  lagi,  dalam  menghadapi  aktivitas  pembangunan  yang berkelanjutan  yang  menjadi  salah  satu  ruh  dalam  sistem  pengelolaan  lingkungan hidup,  instrumen  administrasi  lingkungan  hidup  difungsikan  untuk  menjamin  tertap terpeliharanya  kelestarian  kemampuan  lingkungan  hidup,  sehingga  generasi mendatang  tetap  memiliki  sumber  daya  alam  yang  menunjang  kesejahteraan  dan kualitas kehidupannya.
Selain  itu  penegakan  hukum  administrasi  memiliki  beberapa  keuntungan  jika dibandingkan  dengan penegakan hukum perdata maupun pidana yaitu 16 :
a. Penegakan  hukum  administrasi  di  bidang  lingkungan hidup sebagai perangkat pencegahan;
b. Penegakan  hukum  administrasi  (yang  bersifat  pencegahan  tersebut)  jika dilihat  dari  sudut  pandang  pembiayaan  maka hukum administrasi lebih efisien dibandingkan penegakan hukum perdata.Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi  meliputi  biaya  pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan  pengujian  laboratorium  lebih  murah  jika  dibandingkan  dengan  upaya pengumpulan  bukti,  investigasi  lapangan,  menghadirkan  Ahli  untuk membuktikan    aspek  kausalitas  (sebab-akibat)  dalam  kasus  pidana  dan perdata;
c. Penegakan  hukum  administrasi  lebih  memiliki  kemampuan  mengundang pasrtisipasi  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat    dilakukan  mulai  dari  proses perizinan,  pemantauan    penataan/pengawasan,  dan  partisipasi  dalam mengajukan  keberatan  dan  meminta  pejabat  tata  usaha  negara  untuk memberlakukan sanksi administratif.
Sanksi  administratif  adalah  satu  dari  banyak  sarana  penegakan  hukum 17 , pada  pelaksanaannya,  sering  kali  sanksi  administrasi  menyelesaikan  suatu  tindakan pelanggaran  ketentuan  administrasi  yang  oleh  Undang-Undang  PPLH  memiliki ancaman  pidana  melalui  perumusan  delik  pidana  formal.  Sanksi  pidana  memang memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  pengrusakan  lingkungan,  yang  mana  sanksi tersebut  berupa  pidana  penjara,  ataupun  denda.  Sanksi  pidana  tersebut mempunyai batasan-batasa diantaranya 18 :
a. Apabila  dilihat  dari  sifat  dan fungsi pemidanaan selama ini, yaitu pemidanaan individual  atau  personal  dan  bukan  pemidanaan  yang  bersifat  struktural  atau fungsional.  Pemidanaan  yang  bersifat  individual  atau  personal  kurang memberikakan efek jera pada sisi lain yang berhubungan erat secara struktural atau fungsional  dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) dari si pelaku;
15 Mas Achmad Santosa, Good Governance & Huk um Lingk ungan , Jakart, ICEL, 2001 hlm. 248.
16 J.B.J.M.  ten Berge, Besturen door de Overheid, Deventer, W.E.J.  Tjeenk Willink,  1996.
17 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijak an Huk um Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti,  1996.
Vol.  1 No. 2  Juli  2019
b. Sanksi  pidana  sangat  kaku  dan  terbatasnya  jenis  pidana  (sebagai obat/remidium)  yang  dapat  dipilih  untuk  memidana  terdakwa.  Tidak  seperti penegakan  Hukum  Administrasi  yang  sifatnya  lebih  fleksibel,  Tidak  sedikit dalam  perundang-undangan  selama  ini  digunakan  sistem  perumusan  sanksi pidana  yang  sangat  kaku  dan  bersifat  imperatif  seperti  perumusan  sanksi pidana secara tunggal dan komulatif.
Maka  dari  itu  penulis  berpendapat,  bahwa  implementasi    sanksi administratif  dalam  penegkan  hukum  lingkungan  diberlakukan  terlebih  dahulu, apabila  tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  pemberian  sanksi  adalah  untuk pemulihan fungsi    lingkungan  hidup  ataupun perbaikan pada kerusakan lingkungan hidup akan lebih  efektif  apabila  yang  diberlakukan  adalah  sanksi  administratif.  Karena  tujuan dari  sanksi  pidana  bukanlah  untuk  mengembalikan  fungsi  dari  lingkungan  hidup tetapi  hanya  untuk  memberikan  efek  jera  dan  hanya  menyasar  kepada  subjek hukum  individu,  karena  pada  faktanya  sanksi  pidana  dalam  hukum  lingkumngan dirasakan  masih  sangat  jauh  dalam  menghukum  korporasi  sebagai  subjek  tindak pidana  lingkungan  hidup.  Selain  itu  sanksi  administratif  dipandang  lebih  efektif karena  dalam  penegakan  hukumnya  dapat  dilaksanakan  oleh  organ  atau  badan pemerintah  yang  khusus  memiliki  tugas,  wewenang,  serta  fungsinya  dalam  bidang lingkungan  hidup  sehingga  sumber  daya  manusia  yang  ada  dalam  organ pemerintahan  tersebut  memamng  berkompeten  dalam  bidang  lingkungan  hidup. Berbeda  dengan  sanksi  pidana  dimana  aparat  penegak  hukumnya  yang dilaksanakan  oleh  kepolisian  dimana  tidak  secara  khusus  menangani  permsalahan lingkungan  hidup,  dan  perkara  yang  ditempuh  memiliki  estimasi waktu yang cukup lama serta dengan biaya yang tidak sedikit.

## KESIMPULAN
Efektifitas  sanksi  pidana  dalam  penegakan  lingkungan  hidup  menurut  penulis dirasakan  masih  sangat  tidak  efektif  dibandingkan  dengan  sanksi  administratif,  karena sanksi  administratif  bertujuan  untuk  pemulihan  fungsi    lingkungan  hidup  ataupun  perbaikan pada kerusakan lingkungan hidup akan lebih efektif apabila yang diberlakukan adalah sanksi administratif.  Karena  tujuan  dari  sanksi  pidana  bukanlah  untuk  mengemblaikan  fungsi  dari lingkungan  hidup  tetapi  hanya  untukm  membuat  efek  jera  dan  hanya  untuk  subjek  hukum individu,  karena  pada  faktanya  sanksi  pidana  dalam  hukum  lingkumngan  dirasakan  masih sangat  jauh  dalam  menghukum  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  lingkungan  hidup. Sehingga  lebih  efektif  apabila  sanksi  administratif  yang  diterapkan  dalam  penegakan lingkungan  hidup.

## DAFTAR  PUSTAKA
Aden, Jean Bush. "The relevance of environmental protection in Indonesia." Ecology LQ 4 (1974):  987.
Agus Widodo, Implementation Of Act No. 32 Of 2009 On Enviromental Management , International  Journal of Business, Economic and Law, Vol. 10, Issue 4. 2016.
Amiq,  Bachrul., Administratif  Sanction  In  Enviromental  Law, International  Journal  Of Research Granthaalayah, Vol. 6 June 2018.
Araya, Yulanto. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional." [41] Jurnal Legislasi Indonesia 10.1 (2013).
Vol.  1 No. 2  Juli  2019
Brent  Fisse  dan  Jhon  Braithwaite, Corporations, Crime, and Accountability, Cambridge University  Press 1993.
Duff,  Antony,  and  David  Garland.  "A  reader  on  punishment."  (1994).  University  Press, Oxford.
Erwin,  Muhammad.  "Hukum  Lingkungan:  dalam  sistem  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  di indonesia." , Refika  Aditama, Bandung, 2015.
Indonesia  Center  For  Environmental  Law  (ICEL)  dan  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung, Republik  Indonesia,  2014.
J.B.J.M. ten Berge, Besturen door de Overheid, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996 Mas Achmad Santosa, Good Governance & Hukum Lingkungan .
P.A.F  Lamintang  dikutip  dalam  Widayati,  Lidya  Suryani.  "Ultimum  Remedium  dalam Bidang Lingkungan  Hidup." Jurnal Fakultas Hukum UII 22.1 (2015): 1-24. Sherry  Arnstein, Ladder  of  Citizen  Participation ,  Journal  Of  the  Amrican  Institute  of Palnners, November, 2007.
Suhartono,  Slamet.  "Corporate  responsibility  for  environmental  crime  in  Indonesia." Journal of Law and Conflict Resolution 9.1 (2017): 1-8. Wibisana,  Andri  G.  "Kejahatan  Lingkungan  Oleh  Korporasi:  Mencari  Bentuk Pertanggungjawaban  Korporasi  Dan  Pemimpin/Pengurus  Korporasi  Untuk Kejahatan  Lingkungan  Di  Indonesia?." Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 46.2 (2016):  149-195.