## JUSTICIA SAINS:

## JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University,  Indonesia Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) 2527-4201 ISSN (Online) 2502-1788 Journal Homepage: https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm : 10.24967/jcs.v9i1.3121
Analisis Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
Herlina Ratna Sambawa Ningrum 1
1 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia
Article Info Abstract Corresponding Author: Herlina Ratna Sambawa Ningrum
 liena_81ku@yahoo.com
Page: 110 - 126
History: Submitted: 10-01-2024 Revised: 20-05-2024 Accepted: 25-05-2024 Published: 30-06-2024
Keyword: [ Implementation,  Regulation  of  the Minister  of  Agrarian  Affairs,  East Lampung Regency .]
Kata Kunci: [Implementasi, Peraturan Menteri Agraria, Kabupaten Lampung Timur.]
Copyright  ©  2023  by Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum .
Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum  is licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License .
[This research highlights the issue of land rights as a fundamental issue in society. Implementation of Article 6 paragraph (1) of the Regulation of the  Minister  of  Agrarian  Affairs  and  Spatial  Planning/Head  of  the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases at the East Lampung Regency Land Office is the main focus. The research uses normative and empirical  juridical  methods  with  secondary  and  primary  data  from literature and field studies as well as qualitative juridical analysis. The results of the research are that the implementation of these provisions has been  carried  out  but  has  not  been  optimal.  Factors  inhibiting  the implementation  of  these  provisions  are:  internal  factors,  lack  of understanding by employees at the East Lampung Regency Land Office regarding the stages of resolving land cases, lack of coordination between each section in the East Lampung Regency Land Office, and the absence of employees  who  have  competence  as  Mediator.  .  Meanwhile,  external factors  include  pressure  from  the  community  who  want  their  land problems  to  be  resolved  immediately,  lack  of  socialization  of  existing regulations to the community, and the types of cases and conditions in the field.]

## Abstrak
[Penelitian  ini  menyoroti  permasalahan  hak  tanah  sebagai  isu fundamental  masyarakat.  Implementasi  Pasal  6  ayat  (1)  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Penanganan  dan Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Lampung  Timur  menjadi  fokus  utama.    Penelitian  menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan data sekunder dan primer dari  studi  kepustakaan  dan  lapangan  serta  analisis  yuridis  kualitatif. Hasil  penelitian  yaitu  Implementasi  ketentuan  tersebut  telah dilaksanakan tetapi belum maksimal. Faktor Penghambat Implementasi ketentuan tersebut yaitu: Faktor internal kurangnya pemahaman para Pegawai  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Timur  tentang tahapan penyelesaian kasus pertanahan, Kurangnya koordinasi antara masing-masing  seksi  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Lampung  Timur,  serta  Tidak  adanya  pegawai  yang  memiliki kompetensi sebagai Mediator. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya tekanan  dari  masyarakat  yang  ingin  permasalahan  tanahnya  segera selesai,  kurangnya  sosialisasi  akan  peraturan  yang  ada  kepada masyarakat, dan jenis kasus serta kondisi kasus di lapangan.]
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Tanah merupakan kekayaan alam yang dikuasai negara dan dipergunakan  sebesar-besarnya  kesejahteraan  rakyat,  hal  ini dinyatakan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang dipertegas kembali dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Dasar-Dasar  Pokok  Agraria  dinyatakan;  Atas  dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3  UUD NRI Tahun 1945dan hal-hal sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1,  bumi,  air  dan  ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  negara,  sebagai  organisasi kekuasaan. (Andi Bustamin Daeng Kunu, 2012)
Dengan  diundangkannya  UUPA  yang  berlaku  sejak  24 September 1960, maka bangsa Indonesia telah mempunyai sendiri hukum  agraria  yang  sudah  diunifikasi  dan  bersifat  nasional  yang berdasar Hukum Adat yang sudah  disanir.(Lengkong, 2020)  UUPA memuat Panca Program, azas-azas dan ketentuan-ketentuan pokok agraria  reform  Indonesia,  UUPA  bukan  hanya  memuat  ketentuan- ketentuan tentang perombakan hukum yang lama menjadi hukum agraria  yang  baru.  Sesuai  dengan  namanya  UUPA,  merupakan peraturan dasar pokok-pokok agraria, tentu  memuat pokok-pokok persoalan agraria lainnya.(Istijab, 2018)
Pengertian  “penguasaan”  dan  “menguasai”  dapat  dipakai dalam  arti  fisik,  juga  dalam  arti  yuridis.(Ramadhani,  2021)  Dalam hukum  tanah  kita  dikenal  juga  penguasaan  yuridis  yang  tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik. Kreditor pemegang  hak  jaminan  atas  tanah  mempunyai  hak  penguasaan yuridis  atas  tanah  yang  dijadikan  agunan,  tetapi  penguasaannya secara  fisik  tetap  ada  pada yang  empunya  tanah.(Pangidoan  et  al., 2022) Biarpun bermacam-macam, tetapi semua hak penguasaan atas tanah  berisikan  serangkaian  wewenang,  kewajiban  dan/atau larangan  bagi  pemegang  haknya  untuk  berbuat  sesuatu  mengenai
tanah yang dihaki. Lain lagi hak menguasai dari negara yang meliputi semua  tanah  tanpa  terkecuali.  Hak  menguasai  dari  negara  tidak memberi  kewenagan  untuk  menguasai  tanah  secara  fisik  dan menggunakannya  seperti  hak  atas  tanah,  karena  sifatnya  semata- mata hukum publik.(Boedi Harsono, 2016)
Permasalahan  tanah  yang  muncul  akhir-akhir  ini  semakin kompek dan beragam, faktor pemicunya bukan hanya permasalahan ekonomi  melainkan  faktor  sosial,  budaya  bahkan  harga  diri  atau dalam  adat  lampung  biasa  menyebutnya  dengan  istilah  piil.  Pada dasarnya  sumber  konflik  pertanahan  sekarang  ini  sering  terjadi antara lain disebabkan oleh:
1. Pemilikan/penguasaan  tanah  yang  tidak  seimbang  dan  tidak merata;
2. Ketidakserasian  penggunaan  tanah  pertanian  dan  non pertanian;
3. Kurangnya  keberpihakan  kepada  masyarakat  golongan ekonomi lemah;
4. Kurangnya  pengakuan  terhadap  hak-hak  masyarakat  hukum adat atas tanah (hak ulayat);
5. Lemahnya posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah;
6. Permasalahan  pertanahan  dalam  penerbitan  sertipikat  yang antara lain:
a. Proses penerbitan sertifikat tanah yang lama dan mahal;
b. Sertifikat palsu;
c. Sertifikat tumpang tindih (overlapping);
d. Pembatalan sertipikat.(Mujiburohman, 2018).
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  merupakan  instansi  pemerintah  yang  telah  diberikan kewenangan  oleh  peraturan  perundang-undangan  di  bidang pertanahan  didalam  penyelesaian  sengketa  atau  konflik pertanahan.(Busroh,  2017)  Kewenangan  Kementerian  Agraria  dan
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  penyelesesaian sengketa  atau  konflik  pertanahan  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kewenangan penyelesaian sengketa atau  konflik pertanahan yang dilakukan oleh  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan terobosan baru  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.(Kurniati  &  Fakhriah,  2017) Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari  penumpukan  atau  paling tidak dapat meminimalisir perkara yang masuk di Pengadilan.
Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  atau  konflik  pertanahan yang ada, Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu lembaga mediasi yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan pertanahan dengan mengedepankan prinsip keadilan, yaitu penyelesaian konflik melalui  musyawarah  mufakat  dengan  menghormati  hak  dan kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa  yang  prinsip  dasarnya adalah solusi sama- sama menang atau dikenal dengan istilah “ win- win  solution ”  atau  normatifnya  disebut  jalan  penyelesaian  “ Non- Litigation ”  atau Alternative  Despute  Resulution (ADR),  yang selanjutnya untuk mewadahi pelaksanaan ADR tersebut Pemerintah melalui  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Aturan  inilah  yang  menjadi tolok ukur untuk mengetahui seberapa pentingnya lembaga mediasi didalam penyelesaian konflik tanah. (Montolalu et al., 2023)
Salah  satu  permasalahan  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Lampung  Timur  saat  ini  salah  satunya  adalah  masih banyaknya permasalahan sengketa hak atas tanah dan masih banyak pula  kasus  yang  sama  sering  terjadi  yang  harus  segera  ditangani. Dengan adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang mencabut  peraturan  sebelumnya  yaitu  Peraturan  Menteri  Agraria
Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  11 Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan,  diharapkan dapat  lebih  efektif  dalam  penyelesaian  sengketa  atau  konflik pertanahan yang ada. Sesuai Peraturan  Presiden Nomor 48 Tahun 2020  tentang  Badan  Pertanahan  Nasional,  salah  satu  tugas  dan fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional  adalah  perumusan  dan pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  penanganan  dan  pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan. Melalui Peraturan Menteri Agraria Penyelesaian sengketa pertanahan oleh Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  juga  diharapkan  dapat  menjadi alternatif oleh masyarakat pencari keadilan.
Ada  tiga  jenis  sengketa  tanah  antara  lain  Kasus  Ringan. Dikatakan  kasus  ringan,  karena  pengadaannya  berupa  petunjuk teknis  manajemen,  yang  cukup  melengkapi  perbandingan  dengan petunjuk  perbandingan  kepada  pemohon  atau  pengadu.  Kedua, kasus  sedang.  Ini  adalah  kasus  yang  moderat  karena  melibatkan hukum  dalam  resolusi  dan  kontrol  yang  jelas,  tetapi  tidak menyebabkan gejala sosial, politik, keamanan atau ekonomi. Ketiga, kasus  Berat.  Konflik  mempengaruhi  banyak  orang  dan  dapat dianggap  serius  jika  aspek  hukumnya  cukup  kompleks  untuk menimbulkan  masalah  sosial,  politik  dan  keamanan.(Putu  Diva Sukmawati, 2022)
Dalam
melaksanakan tugasnya menyelesaikan kasus/sengketa  pertanahan,  ada  beberapa  tahapan  yang  harus dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri  Agraria dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.  (Rosy et al., 2020)
“Penanganan Sengketa dan Konflik dilakukan melalui tahapan:
a. pengkajian Kasus;
b. Gelar awal;
c. Penelitian;
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
d. ekspos hasil Penelitian;
e. Rapat Koordinasi;
f. Gelar akhir; dan
g. Penyelesaian Kasus”.
Namun  kenyataan  di  lapangan  masih  banyak  beberapa tahapan  yang  tidak  dilaksanakan  atau  tidak  dilaksanakan  secera berurutan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  6  ayat  (2) Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020 Tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan.  Hal  ini timbul karena banyak faktor, sehingga mengakibatkan penyelesaian kasus/ sengketa yang dilaksanakan tidak berjalan maksimal sesuai peraturan yang ada.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
a. Bagaimanakah implementasi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri
Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur?
b. Apa  Faktor  Penghambat  Implementasi  Pasal  6  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
Tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis – normatif,  hal  ini dikarenakan  penelitian  ini  mencoba  menelaah  data  sekunder  yang diperoleh  oleh  peneliti  dalam  penelitian  kepustakaan/studi  dokumen berkaitan dengan kasus yang menjadi objek penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Pasal 6  ayat (1)  Peraturan Menteri  Agraria dan Tata  Ruang  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Penanganan  dan Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.
Penyelesaian  Kasus  pertanahan  dapat  diselesaikan  melalui Lembaga Kantor Pertanahan (Non Litigasi) dan melalui pengadilan (Litigasi)  baik Peradilan umum  atau  Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap  kasus  pertanahan  pada  akhirnya  memerlukan  cara penyelesaian, harapan  para pihak yang bersengketa tentunya agar terdapat penyelesaian  berkeadilan  yang seadil-adilnya. (Rasmawati et  al.,  2022)Kewenangan  Penanganan  kasus  pertanahan  oleh Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional diluar    pengadilan    dalam    hal    ini  digolongkan  menjadi  3  (tiga) klasifikasi  yaitu  Kasus  Berat,  Kasus  Sedang  dan  Kasus  Ringan. Berdasarkan  Pasal  5  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.(Sadono, 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Joni  Imron  S.Si.,M.H selaku  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Timur, prosedur  penyelesaian  sengketa  pertanahan  lebih  kepada penyelesaian  sengketa  secara  mediasi  melalui  jalur  non  litigasi dimana dalam proses nya tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang  salah,  karena  kewenangan  pembuktian  mengenai  kebenaran materiil adalah kewenangan Pengadilan, namun Kantor pertanahan memfasilitasi ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan mengedepankan kekeluargaan mencari solusi yang terbaik. Nantinya para pihak yang bermasalah akan dipanggil untuk  dilakukan  mediasi,  apabila  mediasi  pertama  tidak  ditemui adanya  kesepakatan  maka  akan  dilanjutkan  ke  mediasi  kedua sampai dengan mediasi ketiga. Sampai dengan mediasi ketiga tidak
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
juga  ditemui  kesepakatan  antara  para  pihak  maka  Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur melalui seksi Pengendalian dan  Penanganan  Sengketa  akan  memberikan  surat  rekomendasi hasil mediasi yang berisi sengketa dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan.
Kemudian menurutnya Dalam hal ini tidak ada kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam menentukan atau  memutuskan, tapi  memang  kita  di  fasilitasi  oleh  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Penangananan  dan Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  untuk  mengatasinya  tapi  tidak semerta-merta  semudah  itu  kita  mengambil  keputusan.  Itu  semua kembali ke para pihak untuk mencapai keputusan bersama karena mediasi  memberikan  kepada  para  pihak  perasaan  kesamaan kedudukan, dan upaya  penentuan hasil akhir  perundingan dicapai menurut  kesepakatan  bersama  tanpa  tekanan  atau  paksaan  dan solusi yang ditawarkan mengarah kepada winwin solution.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Eri Juli Martha, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Timur,  Tahapan  penyelesaian kasus  pertanahan  terdapat  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Penangananan  dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang terdiri dari tahapan pengkajian Kasus,  Gelar  awal,  Penelitian,  ekspos  hasil  Penelitian,  Rapat Koordinasi,  Gelar  akhir,  dan  Penyelesaian  Kasus,  dimana  tahapan yang  dilakukan  bertujuan  untuk  memudahkan  dalam  proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak.
Pada  Pasal  6  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Penangananan  dan  Penyelesaian Kasus  Pertanahan  menjelaskan  mengenai  tahapan  yang  harus  di lakukan  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  pertanahan.  Namun beberapa  praktik  nya  penanganan  sengketa  pertanahan  tidak diselesaikan atau diselesaiakan secara tidak berurtan sebagaimana
diamanatkan daalam pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Penangananan  dan Penyelesaian Kasus. Hal ini dikarenakan dalam menyelesaikan kasus pertanahan  tetap  harus  melihat  kondisi  di  lapangan,  para  pihak, serta seberapa besar kriteria kasus yang sedang ditangani. Apakah masuk  kedalam  kasus  berat,  sedang  atau  kasus  ringan.  Inti  dari penanganan  sengketa  yang  dilaksanakan  oleh  kantor  pertanahan adalah  menyelesaikan  masalah  secara  damai  dengan  waktu  yang lebih singkat dibanding harus menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ferdinand, S.SiT selaku kepala  Seksi  Survey  dan  Pemetaan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Lampung  Timur  bahwa  dalam  tahapan  penyelesaian  kasus pertanahan seksi survey dan pemetaan memegang peranan penting, terlebih  yang  berhubungan  dengan  sengketa  batas.  Dalam pelaksanaannya  seksi  survey  dan  pemetaan  dilibatkan  dalam beberapa  tahapan  penyelesaian  kasus  diantaranya  dalam  hal pengumpulan  data  terkait  data-data  pengukuran  seperti  peta, gambar  ukur,  dll,  juga  ikut  terlibat  dalam  tahapan  penyelesaian kasus seperti gelar awal, mediasi serta tahapan lain sampai dengan gelar  kasus  akhir  yang  dilaksanakan  di  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Nova Maroya, S.ST.,M.H selaku  Kepala  Seksi  Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Timur  menjelaskan  bahwa  seksi penetapan dan pendaftaran tanah  selalu  mengikuti setiap tahapan yang  ada  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  pertanahan  dimana setelah  surat  pengaduan  masuk,  seksi  V  akan  mengirimkan  nota dinas terkait peminjaman warkah terhadap sertipikat yang menjadi objek sengketa. Selanjutnya nota dinas tersebut akan ditindaklanjuti oleh pegawai pada bagian warkah. Seksi penetapan dan pendaftaran tanah  merupakan titik awal dari semua proses pendaftaran tanah.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
119
Dalam  proses  penyelesaian  sengketa  tanah  sangat  diperlukan koordinasi dari beberapa seksi.
Berdasarkan  teori  Sistem  Hukum  Menurut  Lawrence  M. Friedman ada tiga elemen utama dari Sistem Hukum (Legal System), yaitu  Substansi  Hukum (Legal  Substance), Struktur  Hukum (Legal Structure) ,  dan  Budaya  Hukum (Legal  Culture). (Friedman,  2011)
Substansi hukum yaitu mengenai norma, peraturan maupun undang- undang yang dalam hal ini adalah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Struktur hukum dalam hal ini adalah  Sumber  Daya  Manusia  /  Pegawai  yang  ada  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Timur  sebagai  pelaksana  dalam menjalankan  tugas  penyelesaiaan  kasus  pertanahan  di  Kantor Pertanahan.  Budaya  hukum  adalah  iklim  dari  pemikiran  sosial tentang  bagaimana  hukum  itu  (substansi  hukum)  diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan oleh struktur hukum, yang dalam hal ini adalah kurangnya pemahaman para pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten  Lampung  Timur  akan  peraturan  yang  ada,  terlebih mengenai tahapan penyelesaian kasus yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang mengakibatkan  penyelesaian  kasus  pertanahan  tidak  berjalan maksimal.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa Implementasi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Penanganan  dan Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Lampung  Timur  telah  diimplementasikan  tetapi  belum  maksimal karena  masih  ada  penghambat  sesuai  dengan  teori  sistem  hukum dimana substansi hukum dalam hal ini masih di langgar oleh strukur hukum sehingga budaya mengikuti apa yang terdapat dalam struktur hukum.
B. Faktor  Penghambat  Implementasi  Pasal  6  ayat  (1)  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.
Permasalahan  mengenai  pertanahan  pada  saat  ini  tidak pernah  surut  bahkan  terus  meningkat,  penyebabnya  antara  lain keadaan  tanah  yang  terbatas  sedangkan  jumlah  penduduk  yang semakin bertambah, harga tanah yang meningkat dengan cepat serta kondisi masayarakat yang semakin sadar akan kepentingan hak atas tanahnya. Berkaitan dengan hak atas tanahnya tersebut, tentu tidak terlepas  dengan  semakin  banyaknya  kasus  pertanahan.  Dalam penanganan  kasus  pertanahan  sendiri  terdapat  banyak  hambatan baik dari dalam maupun dari luar.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Eri  Juli  Martha, S.H.,M.H,  hambatan  dalam  penerapan  Pasal  6  Ayat  (1)  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur terbagi menjadi 2 yaitu:
1. Hambatan Internal, yaitu:
a. Kurangnya koordinasi antara masing-masing seksi yang ada di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Timur. sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  pelaksanaan    tahapan penyelesaian kasus pertanahan tidak dapat dijalankan sendiri oleh  Seksi  Pengendalian  dan  Penanganan  Sengketa. Koordinasi  dari  masing-masing  seksi  sangat  diperlukan terutama  koordinasi  dari  seksi  Survey  dan  Pemetaan  serta Seksi Pendaftaran Hak dan Penetapan. Sebagai contoh dalam tahapan pengkajian kasus sangat diperlukan koordinasi dari Seksi  Pendaftaran  Hak  dan  Penetapan,  dimana  di  Seksi tersebut  semua  dokumen  pendaftaran  tanah  (warkah) berada,  namun  pada  praktiknya  permohonan  warkah  yang disampaikan  oleh  Seksi  Pengendalian  dan  Penanganan Sengketa  pertanahan  sering  dikesampingkan  dikarenakan
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
mendahulukan  kegiatan  rutin  yang  ada  di  Seksi  tersebut, sehingga  menghambat  tahapan  pengkajian  kasus  yang dilakukan oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Contoh  lain  yaitu,  Pada  Tahapan  Penelitian  Lapang  dimana pada  tahap  ini  diperlukan  koordinasi  dari  Seksi  survey  dan pemetaan  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Lampung Timur karena berkaitan dengan pengambilan data seperti  pengambilan  titik  koordinat,  pengukuran  untuk melihat  luasan  tanahKarena  tidak  hadirnya  petugas  dari Pengukuran  maka  kegiatan  pemeriksaan  lapang  tidak berjalan maksimal.
b. Manajemen  warkah  yang  kurang  baik.  Dimana  dokumen warkah  yang  seharusnya  menjadi  hal  terpenting  terkadang tidak ditemukan atau ditemukan namun tidak lengkap. Hal ini sangat  menghambat  dalam  tahapan  penyelesaian  kasus pertanahan dimana dalam tahapan pengkajian kasus menjadi tidak maksimal.
c. Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Seksi Pengendalian dan  Penanganan  Sengketa  dibandingkan  dengan  Jumlah perkara  serta  sengketa  yang  masuk  tidak  sesuai.  Sebagai contoh jumlah pegawai yang saat ini ada di Kantor Pertanahan Kabupaten  Lampung  Timur  berjumlah  7  Orang  sedangkan jumlah penanganan Perkara yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur yaitu berjumlah 21 Perkara serta 7  Sengketa.  Hal  ini  jelas  menjadi  hambatan,  karena  pada akhirnya dalam pelaksanaannya terbentur dengan waktu dan jadwal  kegiatan  yang  berakibat  tahapan  penangaganan sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  Nomor  21  Tahun  2020 Tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan tidak semua dapat dilaksanakan.
d. Tidak  adanya  pegawai  yang  memiliki  kompetensi  sebagai Mediator  dikarenakan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten
Lampung  Timur  tidak  memiliki  Pegawai  yang  berlisesi Mediator, sehingga hal ini sangat menghambat dalam tahapan Rapat Koordinasi / Mediasi.
2. Hambatan Eksternal, yaitu:
a. Kurangnya  pemahaman  masyarakat  yang  bersengketa mengenai tahapan
penyelesaian kasus pertanhan sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  6  Ayat  (1)  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  Nomor  21  Tahun  2020 Tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan. Para  pihak  hanya  cenderung  menginginkan  permasalahan tanah  nya selesai tanpa melalui  tahapan yang panjang  serta berbelit-belit. Hal ini sangat menghambat dalam penanganan kasus pertanahan dikarenakan tekanan dari para pihak yang menginginkan  masalahnya  segera  diselesaikan  sehingga mengakibatkan  tahapan  penyelesaian  kasus  tidak  semua dapat dilaksanakan.
b. Sengketa  yang  ditangani  bergantung  kepada  Jenis  Kasusnya apakah  masuk  kedalam  kasus  berat,  sedang  atau  ringan.
Sebagai contoh sengketa yang saat ini sedang ditangani oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Timur  yaitu Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Warga  Gunung  Kedatuan  Areal Penggunaan Lain ( Apl )  Terletak Di  Desa Wana Kecamatan Melinting,  Kabupaten  Lampung  Timur,  Provinsi  Lampung Antara Syamsudin Dengan Kepala Desa Wana Dan Agus Salim Cs.  Kasus  ini  mengakibatkan  tidak  semua  tahapan penyelesaian  kasus  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  6 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun  2020  Tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus Pertanahan  dilaksanakan.  Tahapan  penelitian  lapang  tidak dilakukan dalam penyelesaian sengketa ini karena kondisi di
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
123
lapangan  yang  tidak  kondusif  dimana  lokasi  tanah  di  Tutup oleh Pihak Penggarap.
Berdasarkan Teori kebijakan publik menurut Thomas R Dye yang  mengatakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  segala  sesuatu yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak melakukan sesuatu (Public Policy is whatever the government choose to do or  not to do). (Noery,  2022) To do dalam hal  ini  adalah  telah dimplementasikan  nya  dalam    Pasal  6  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  meskipun  belum  maksimal dikarenakan  kurangnya  pemahaman  para  Pegawai  yang  ada  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Timur  tentang  tahapan penyelesaian  kasus  pertanahan  sebagaimana  diatur  dalam peraturan tersebut yang mengakibatkan tidak semua tahapan dalam peraturan  tersebut  dilaksanakan  atau  dilaksanakan  secara  tidak berurutan. Not  to  do dalam  hal  ini  dikarenakan  Kurangnya koordinasi  antara  masing-masing  seksi  yang  ada  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Timur,  Manajemen  warkah  yang kurang baik, kurangnya Sumber daya manusia, serta Tidak adanya pegawai yang memiliki kompetensi sebagai Mediator.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa Faktor Penghambat Implementasi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Lampung  Timur  yaitu  terdiri  dari  faktor  internal  dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu: kurangnya pemahaman para Pegawai yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tentang  tahapan  penyelesaian  kasus  pertanahan,  Kurangnya koordinasi  antara  masing-masing  seksi  yang  ada  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Timur,  Manajemen  warkah  yang kurang baik, kurangnya Sumber daya manusia, serta Tidak adanya
pegawai  yang  memiliki  kompetensi  sebagai  Mediator.  Sedangkan faktor  eksternal  yaitu  adanya  tekanan  dari  masyarakat  yang  ingin agar  permasalahan  tanahnya  segera  selesai,  kurangnya  sosialisasi akan peraturan yang ada kepada masyarakat, dan jenis kasus serta kondisi  kasus  di  lapangan.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  teori kebijakan publik yaitu  memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ( choose to do or not to do).

## IV. KESIMPULAN
Implementasi  Pasal  6  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang  Nomor  21 Tahun 2020 Tentang  Penanganan dan Penyelesaian Kasus  Pertanahan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Timur telah  diimplementasikan  tetapi  belum  maksimal  karena  masih  ada penghambat  sesuai  dengan  teori  sistem  hukum  dimana  substansi hukum  dalam  hal  ini  masih  di  langgar  oleh  strukur  hukum  sehingga budaya hukum mengikuti apa yang terdapat dalam struktur hukum. Faktor  Penghambat  Implementasi  Pasal  6  ayat (1)  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Penanganan dan  Penyelesaian Kasus Pertanahan di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Lampung Timur yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu: kurangnya pemahaman para Pegawai yang ada di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Timur  tentang  tahapan penyelesaian kasus pertanahan, Kurangnya koordinasi antara masing- masing  seksi  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lampung Timur, Manajemen warkah yang kurang baik, kurangnya Sumber daya manusia, serta Tidak adanya pegawai yang memiliki kompetensi sebagai Mediator.  Sedangkan  faktor  eksternal  yaitu  adanya  tekanan  dari masyarakat  yang  ingin  agar  permasalahan  tanahnya  segera  selesai, kurangnya sosialisasi akan peraturan yang ada kepada masyarakat, dan jenis kasus serta kondisi kasus di lapangan. Hal tersebut sejalan dengan teori  kebijakan  publik  yaitu  memilih  untuk  melakukan  sesuatu  atau tidak melakukan sesuatu ( choose to do or not to do).
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
125

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Andrian Sutedi. (2014). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Ctk. Keenam. Sinar Grafika.
B.F. Sihombing. (2019). Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia. Kencana.
Boedi  Harsono.  (2016).  Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Universitas Trisakti.
Friedman, L. M. (2011). Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer. Ghalia Indonesia.
Zakie,  M.  (2013).  Kewenangan  negara  dalam  pengadaan  tanah  bagi kepentingan umum di Indonesia dan Malaysia. Buku Litera.
Jurnal: Andi Bustamin Daeng Kunu. (2012). Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 6(1).
Busroh,  F.  F.  (2017).  Konseptualisasi  omnibus  law  dalam  menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. Arena Hukum, 10(2), 227 – 250. Istijab, I. (2018). Penyelesaian sengketa tanah sesudah berlakunya undang- undang pokok agraria. Widya Yuridika, 1(1).
Kurniati,  N.,  &  Fakhriah,  E.  L.  (2017).  BPN  Sebagai  Mediator  Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah  Di Indonesia Pasca Perkaban No.  11 Tahun 2016. Sosiohumaniora, 19(2), 95 – 105.
Lengkong,  F.  Y.  (2020).  Penyelesaian  Sengketa  Dan  Konflik  Pertanahan Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Lex Privatum, 8(4).
Mengga, M. T. (2020). Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Hak atas  Tanah  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. LEX PRIVATUM, 6(2).
Montolalu,  M. E., Palilingan, T. N., & Setiabudhi, D.  O. (2023). Penyelesaian Sengketa  Pertanahan  Diluar  Pengadilan  Dalam  Kasus  Sertifikat Ganda  Di  Kota  Tondano  Kabupaten  Minahasa.  Lex  Administratum, 11(5).
Mujiburohman,  D.  A.  (2018).  Potensi  permasalahan  pendaftaran  tanah sistematik lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 4(1), 88 – 101.
Noery, P. H. F. ". (2022). Kebijakan Informasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Dalam Menyebarkan Informasi Kepada Publik. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 7(3).
Pangidoan, D., Franciska, W., & Hutomo, P. (2022). (2022). Analisis Yuridis Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda  Hak Atas Tanah  Di Pengadilan Negeri. , 1(2), 105-119. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik
Dan Hukum, 1(2), 105 – 119. Putu Diva Sukmawati. (2022). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Tanah di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2(2).
Ramadhani, R. (2021). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna  Usaha  PT.  Perkebunan  Nusantara  II  Oleh  Para  Penggarap. Seminar  Nasional  Teknologi  Edukasi  Sosial  Dan  Humaniora,  1(1), 860 – 867.
Rasmawati, I., Laturette, A. I., & Pieter Radjawane. (2022). Kedudukan Badan Pertanahan  Nasional  Sebagai  Mediator  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Pertanahan."  2.1  (2022):  .  TATOHI:  Jurnal  Ilmu  Hukum,
2(1), 47 – 68.
Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review, 2(2), 155 – 166.
Sadono,  A.  H.  (2023).  Penanganan  Masalah  Pertanahan  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.". Rampai Jurnal Hukum (RJH),
2(1), 12 – 27.
Sudiro,  A.  A.,  &  Putra,  A.  P.  (2023).  Kepastian  Hukum  Terhadap  Hak  Atas Pendaftaran  Tanah  Dan  Hak  Kepemilikan  Atas  Tanah  Yang  Telah Didaftarkan. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 5(1), 36 – 46.