## BAWASLU DAN PENEGAKAN HUKUM PEMILU
Munandar Nugraha Bawaslu Kota Jakarta Selatan Email : munandar.nugraha@gmail.com

## ABSTRAK
Penegakkan  hukum  pemilu  menjadi  sebuah  keniscayaan  dalam  gelaran  pemilu  yang demokratis dan berketetapan hukum. Lembaga penegak keadilan hukum pemilu menjadi kunci terselenggaranya pemilu yang demokratis dan adil. Sekecil apapun pelanggaran yang terjadi penting  untuk  ditindaklanjuti,  agar  tercapai  dan  terlaksana  demokrasi  yang  substansial. Rekonseptualisasi kelembagaan yang berwenang dalam menegakkan hukum pemilu penting untuk dirumuskan dalam revisi UU Pemilu. Para pegiat dan stakeholders yang konsern pada kajian  kepemiluan  wajib  untuk  memberikan  sumbangsaran,  pemikiran  demi  terwujudnya pemilu dan keadilan pemilu pada pemilu-pemilu selanjutnya.

## Kata Kunci: Bawaslu dan Penegakkan Hukum Pemilu

## ABSTRACT
Election  law  enforcement  is  a  necessity  in  an  election  that  is  democratic  and  has  legal provisions. Election law enforcement agencies are the key to the implementation of democratic and fair elections. No matter how small the violations that occur, it is important to follow up, so  that  substantial  democracy  can  be  achieved  and  carried  out.  The  reconceptualization  of institutions authorized to enforce election law is important to be formulated in the revision of the  Election  Law.  Activists and  stakeholders  who are concerned about electoral  studies  are obliged to provide contributions, ideas for the realization of elections and electoral justice in subsequent elections.
Keywords: Bawaslu and Election Law Enforcement

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Tersurat  dalam  konstitusi  kita  dengan  tegas,  pada  Pasal  1  ayat  (1)  Negara  Indonesia  ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. James  Bryce mendefinisikan konstitusi  sebagai  suatu  kerangka  masyarakat  politik (negara)    yang    diorganisir    dengan    dan    melalui  hukum.    Hukum    menetapkan    adanya lembaga-lembaga   permanen   dengan   fungsi   yang   telah   diakui    dan   hak-hak   yang
ditetapkan. 1 Kostitusi  atau sering  disebut Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun  1945. 2
Tiga ayat dari pasal 1 UUD di atas, bisa menjadi titik tolak kita dalam mengisi  kemerdekaan negeri ini dengan memastikan kedaulatan dapat berjalan sesuai dengan hukum dan konstitusi kita. Sederhananya, kedaulatan itu diterjemahkan dalam pelaksanaan pemilu yang adil, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Secara teori dan praktek, konstitusi juga memiliki banyak fungsi. 3 Pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan  antar  organ negara. Ketiga,  fungsi  pengatur  hubungan  kekuasaan  antar  organ negara  dengan  warga negara. Dan  keempat, fungsi  penyalur  atau  pengalih  kewenangan  dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara. 4
Terkait dengan fungsi yang keempat, dapat ditafsirkan bahwa ada pemilik   asli   kekuasaan sebelum      dilakukan      penyaluran  atau  pengalihan  sumber    kekuasaan    asli    kepada  organ negara. 5 Siapa  pemilik  asli  kekuasaann  itu?  Sesuai  sistem  konstitusi  UUD  1945,  pemilik kekuasaan asli adalah rakyat, 6 sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 di atas. Konstitusi  dalam  sebuah  negara  memiliki  sifat  yang  fundamental,  sehingga  tidak  ada  satu negarapun yang tidak memiliki konstitusi. 7
Sejarah  panjang  negeri  ini  juga  memiliki  bab  khusus  terkait  dengan  perkembangan konstitusinya,  dalam  tulisan  ini  penulis  membatasi  hanya  dalam  konteks  dinamika  dan perkembangan  amandemen  UUD’45  pada  era  reformasi  dan  konsekuensinya  terhadap perkembangan demokratisasi dalam pelaksanaan pemilu.
Sejak  amandemen  UUD  diawal  reformasi,  maka  kedaulatan  rakyat  diterjemahkan  dalam prosedur pemilihan langsung Presiden/Wakil Presiden oleh rakyat  dalam mekanisme pemilu yang sebelumnya dipilih oleh MPR dalam mekanisme sidang paripurna.
Peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  pemilu  menjadi  sangat  penting  dalam perkembangan dan perjalanan demokratisi kita. Sejak era reformasi diawali oleh pelaksanaan
1 Dahlan Thaib, et, al., Teori Hukum dan Konstitusi, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999) hal.12
2 Konstitusi  memiliki  banyak  padanan  bahasa  dari  berbagai  negara,  seperti  di  Ingrris  menggunakan  istilah Constitution,  di  Prancis  dengan  istilah  Constituer  ataupun  padanan  yang  lain  yaitu  grondwet,  grundgesetz, verfasung dan lain-lain. Dan makna konstitusi di indonesia di sebut dengan Undang-undang Dasar, Lihat, Widodo Eka  Tjahajana,  NEGARA  HUKUM,  KONSTITUSI  DAN  DEMOKRASI:  Dinamika  Penyelenggaraan  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jember; Jember University Press, 2015) hal. 4.
3 KONSTITUSIONALITAS PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (PRESIDENTIAL TRESHOLD), Taufiqurrohman Syahuri, Muhammad Helmi Fahrozi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta , Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum Volume1 No. 1 April 2020: 25-34
4 Astim  Riyanto  menambahkan  bahwa  konstitusi  berfungsi  sebagai  penjamin  kepastian  hukum  dalam  praktek penyelenggaraan negara. Lihat, Astim Riyanto, Teori Konstitusi (Bandung; Yapendo, 2000) hal. 344
5 Fungsi pengalihan konstitusi dari rakyat yang berbentuk negara republik dalam sistem demokrasi maupun rakyat yang di pimpin oleh Raja dalam bentuk negara monarki  kepada kodifikasi hukum seperti konstitusi juga dapat dilihat  pada,  Jimly  Asshiddiqie,  Konstitusi  dan  Konstituionalisme  Indonesia,  Cetakan  kedua,  (Jakarta;  Sekjen Kepaniteraan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006) hal. 24
6 Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, (Jakarta; Aksara Baru, 1994) hal. 8
7 Soemantri, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung; Alumni, 1987) hal. 57
pemilu 1999 dan berlangsung secara berkala dalam setiap lima tahun, negeri ini selalu memiliki UU  Pemilu  yang  berganti.  Tentu  ini  adalah  sesuatu  yang  lumrah,  sebagai  bagian  dari konsolidasi  demokrasi  dan  evaluasi  mencari  titik  ideal  dari  pelaksanaan  pemilu  sebelum- sebelumnya.
Sejak  pemilu  1999  hingga  pemilu  2019  (empat  kali  pemilu),  sudah  20  tahun  negeri  ini melaksanakan  pemilu  yang  secara  bersamaan  itu  juga  melakukan  konsolidasi  demokrasi, setidaknya sudah 4 kali UU pemilu berubah.
Secara  kelembagaan,  terjadi  transformasi.  Lembaga  penyelenggara  pemilu  berkembang menjadi  tri  tunggal,  ada  KPU,  Bawaslu  dan  DKPP.  Asas  LUBER  JURDIL  yang  selalu dikampanyekan, tidak hanya untuk peserta pemilu, juga untuk penyelenggara pemilu. DKPP dibentuk  dan  berwenang  memberi  sanksi  kepada  KPU  dan  Bawaslu,  jika  terbukti  terjadi pelanggaran kode etik.
Dalam perjalanannya, kelembagaan dan kewenangan Bawaslu juga bertransformasi. Permanen dari  tingkat  pusat  hingga  kabupaten/kota,  tidak  hanya  mengawasi  dan  memberikan rekomendasi, tetapi kemudian berwenang memutus penyelesaian sengketa proses pemilu (baik antara KPU dengan peserta pemilu, maupun antar peserta pemilu), yang putusannya itu wajib ditindaklanjuti.
Dalam  perkembangan terkini,  terjadi  polemik  dan  dinamika  diskursus  yang  menarik  terkait dengan  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  melalui  mekanisme  pemilu  dan  penegakkan  hukum pemilu.  Ya,  ada  kesadaran  publik  bahwa,  pemilu  tidak  hanya  tentang  memilih  dan  terpilih, tetapi juga tentang bagaimana pemilihan dan keterpilihan itu berjalan sesuai dengan peraturan, sehingga keadilan pemilu dapat terwujud.
Pelanggaran  dan  persengketaan  dalam  pemilu,  sudah  dibuatkan  mekanisme  penanganan, pencegahan  dan  penindakannya  dalam  UU  Pemilu.  Ternyata,  masih  saja  menyisakan permasalahan.  Baik  terkait  dengan  putusan  yang  tidak  dieksekusi,  maupun  putusan  yang tumpangtindih dengan putusan lainnya.
Dalam diskusi webinar yang dilaksanakan oleh Bawaslu Jakarta Selatan pada 15 Juli 2020 lalu dengan tema, Rancang Bangun Skema Penegakkan Hukum Pemilu Menuju Keadilan Pemilu dalam RUU Pemilu, Ahsanul Minan, pakar tata negara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)  menyatakan  bahwa,  terlalu  banyak  ruang  dalam  penyelesaian  sengketa  dan penegakan  hukum  pemilu,  sehingga  terkadang  putusannya  sulit  untuk  dieksekusi.  Atau penanganan penegakkan hukumnya menjadi tidak tuntas.
Permasalahan  ini  yang  kemudian  mendorong  munculnya  berbagai  konsepsi,  bagaimana memastikan pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan dan memiliki kepastian hukum dalam penegakkan hukum pemilu?

## 1.2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan  yang dibangun  secara yuridis normatif, penulis mengumpulkan beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan pada penelitian ini. Termasuk UUD 1945. Kemudian  penelitian  ini  dianalisa  dan  dijelaskan  kembali  melalui  penelusuran  sumber kepustakaan (library research) dari berbagai macam asas-asas hukum dan teori-teori hukum dan  literature yang lainnya.  Serta penjelasan para stakeholders baik secara langsung dalam keterangan di forum diskusi webinar, maupun dalam keterangan tertulis di media.
Sehingga keterkaitannya akan memberikan penjelasan  mengenai  penegakkan hukum pemilu yang  telah  diatur melalui  peraturan  perundang-undangan.  Jika  regulasi  yang  masih  berlaku diperlukan  perbaikan,  agar  mengakomodir  spirit  demokrasi  yang  telah  berjalan,  juga  harus sesuai  dengan  amanat  konstitusi  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.

## 2. Pembahasan

## 2.1. Ragam Ruang Penyelesaian Hukum Pemilu
Berdasarkan  UU  No  7/2017  tentang  Pemilu,  penting  untuk  dipahami  bahwa  penegakkan hukum pemilu pada pemilu 2019 yang lalu terbagi menjadi empat ruang. Pertama, penegakkan hukum  pemilu  yang  berbasis  pada  dugaan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu. Kedua,  dugaan  pelanggaran administrasi  pemilu.  Ketiga,  dugaan  pelanggaran  tindak  pidana pemilu dan keempat, penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh MK.
Pertama, dalam konteks penegakkan hukum pemilu yang berbasis pada dugaan pelanggaran kode etik, UU Pemilu menegaskan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Contoh terhangat adalah, putusan DKPP tentang pemecatan anggota KPU, Evi Novita Ginting Manik karena terbukti melanggar kode etik, secara adminstrastif kemudian putusan  itu diikuti oleh Keputusan Presiden.
Berdasarkan  UU  Pemilu,  sekalipun  yang  bersangkutan  menggugat  kepada  PTUN  atas keputusan presiden itu, dan dimenangkan. Putusan DKPP tetap mengikat. Mengapa? Menurut Prof. Jimly, dalam diskusi daring yang diselenggarakan KPU Jakarta Barat pada 18 Agustus 2020,  tidak  nyambung  putusan  etik  digugat  melalui  putusan  yang  sifatnya  administratif (PTUN). Maka dapat dipastikan bahwa putusan itu tidak dapat dieksekusi.
Akan  tetapi  pada  perkembangannya,  berdasarkan  revisi  Keputusan  Presiden  atas  Putusan PTUN  tersebut,  Ketua  KPU  Arif  Budiman,  dengan  serta  merta  mengaktifkan  kembali  Evi Novita Ginting Manik sebagai Anggota KPU. Sementara dalam UU Pemilu, pasal 458 ayat 14, Penyelenggara  Pemilu  wajib  melaksanakan  putusan  DKPP.  Karena  diatur  juga  dalam  UU Pemilu  bahwa  Putusan  DKPP  bersifat  final  dan  mengikat.  Hal  ini  kemudian  mendorong polemik antara DKPP dan KPU.
Kedua, penegakkan  hukum  yang  berbasis  pada  dugaan  pelanggaran  administratif.  Hal  ini terkait  dengan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu,  UU  Pemilu  juga  menegaskan  bahwa
putusan Bawaslu bersifat final, kecuali yang berkaitan dengan verifikasi parpol peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap (DCT) DPR, DPD, DPRD dan penetapan Pasangan Calon.
Mestinya,  hal  ini  jelas  sejelas-jelasnya.  Akan  tetapi,  dalam  prakteknya,  ternyata  tidak sesederhana itu. Misalnya terkait dengan penetapan daftar calon sementara (DCS), ini bukan yang di kecualikan oleh UU sebagaimana tersebut diatas.
Pada  pemilu  2019  lalu,  ada  PKPU  No  20/2018  yang  melarang  mantan  terpidana  korupsi, mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif (DPR dan DPRD). Banyak putusan Bawaslu Provinsi dan  Kabupaten/kota  yang  memenangkan  para  pemohon,  tetapi  putusan  itu  tidak  langsung ditindaklanjuti oleh KPU.
Mengapa? Alasan KPU karena PKPU tersebut sedang proses judicial review ke MA. Setelah ada putusan MA yang menyatakan PKPU tidak sesuai dengan UU, baru KPU menindaklanjuti. Padahal,  terkait  penyelesaian  pelanggaran  administratif  pemilu,  Pasal  462  UU  Pemilu menegaskan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.
Lain  hal  dengan  PKPU  No  26/2018  yang  mengatur  larangan  pengurus  partai  politik  untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Kasus ini sepertinya sangat personal, karena hanya berdampak pada ketua DPD, petahana yang mau mencalonkan kembali sebagai anggota DPD tetapi disaat yang sama, dirinya juga menjabat sebagai ketua umum partai Hanura.
Ya,  Oesman  Sapta  Odang  (OSO).  Pencalonannya terganjal, mengajukan JR  ke  MA  hingga kemudian ada putusan MA terkait PKPU tersebut yang dimenangkan OSO, tetapi KPU tidak menindaklanjutinya, berlarut hingga tahapan penetapan DCT, dan OSO melakukan gugatan kepada PTUN yang juga dimenangkannya, pun KPU tetap bergeming. Hingga pada 22 Januari 2019  Ketua  PTUN  Jakarta,  Ujang  Abdullah  mengirim  surat  perintah  pelaksanaan  putusan PTUN Jakarta kepada KPU. Faktanya, hingga pemilu usai, KPU tetap tidak menindaklanjuti.
Padahal, pasal 471 UU Pemilu ayat 7 dan 8 ditegaskan bahwa Putusan PTUN bersifat final dan mengikat  serta  tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum  lain.  Dan  KPU  wajib  menindaklanjuti putusan PTUN paling lama 3 (tiga) hari kerja. Dalam konteks ini kita pahami bahwa ada ruang lain dalam penyelesaian proses sengketa proses pemilu ketika ruang di Bawaslu dianggap tidak memberikan keadilan bagi peserta pemilu, yaitu PTUN.
Ruang lain dari penyelesaian sengketa proses pemilu adalah Mahkamah Agung (MA). Dalam hal  terjadi  pelanggaran  administratif  Pemilu  yang  terjadi  secara  terstruktur,  sistematis,  dan masif  (TSM),  Calon  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  DPRD  kabupaten/kota,  dan Pasangan  Calon  yang  dikenai  sanksi  administratif  pembatalan  sebagai  calon,  dapat mengajukan upaya hukum ke MA. Dalam hal putusan MA membatalkan keputusan KPU, KPU wajib  menetapkan  kembali  sebagai  calon  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan MA bersifat final dan mengikat.
Aturan  ini  tidak  digunakan  dalam  pemilu  2019,  karena  tidak  ada  contoh  kasus  terjadinya pelanggaran TSM oleh peserta hingga dikenai sanksi oleh KPU.
Ketiga, penegakkan hukum yang berbasis pada dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. UU Pemilu mengatur penanganan hal ini dengan sebuah mekanisme, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Gakkumdu terdiri dari Bawaslu sebagai leading sektor, penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Penuntut yang berasal dari Kejaksaan. Sifatnya adhoc, dibentuk menjelang pemilu dan berakhir masa tugasnya ketika pemilu selesai.
Semangatnya  Gakkumdu  ini  dibentuk  adalah  untuk  menyamakan  pemahaman  dan  pola penanganan tindak pidana Pemilu, antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Secara  ideal,  UU  Pemilu  juga  mengatur  bahwa,  Penyidik  dan  penuntut  menjalankan  tugas secara  penuh  waktu  dalam  penanganan  tindak  pidana  Pemilu  diperbantukan  sementara  dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
Tetapi  faktanya,  karena  keterbatasan  jumlah  personil  di  instansi  asalnya, doeble  job masih terjadi. Kebanyakan hal ini terjadi di tingkat kabupaten/kota, sehingga efektivitasnya kurang maksimal.  Karena  keterbatasan  waktu  dalam  penanganannya,  tidak  sedikit  yang  kemudian temuan/laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu akhirnya tidak tertangani.
Dalam  konteks  yang  lain,  juga  tidak  sedikit terjadi  perbedaan  perspektif  dalam  memahami dugaan  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu  yang  ketika  hasil  pleno  Bawaslu  dinyatakan melanggar,  tetapi  ketika  dibahas  dalam  Gakkumdu  kemudian  dinyatakan  tidak  memenuhi unsur, sumir. Hal ini tentu biasa terjadi. Lumrah. Karena memang mekanisme itu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Dari  dua  hal  penanganan  pelanggaran  administrasi  dan  pelanggaran  pidana  tersebut, berdasarkan data Bawaslu per November 2019, kinerja Bawaslu dapat dikatakan cukup optimal dalam penyelesaian pelanggaran administrasi di mana dari 16.427 dugaan pelanggaran berhasil ditangani  sebanyak  16.134.  Akan  tetapi,  dalam  penyelesaian  dugaan  pelanggaran  pidana pemilu,  dari  2.789  dugaan  pelanggaran  pidana  hanya  582  kasus  yang  tertangani,  dan  yang diputus sebanyak 345 kasus.
Keempat, penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilu  oleh  MK.  UU  pemilu  mengatur  bahwa Perselisihan  hasil  Pemilu  meliputi  perselisihan  antara  KPU  dan  Peserta  Pemilu  mengenai penetapan  perolehan  suara  hasil  Pemilu  secara  nasional.  Perselisihan  penetapan  perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi  Peserta  Pemilu.  Juga  dapat  memengaruhi  penetapan  hasil  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden.
MK menjadi pengadilan pertama dan terakhir terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Dalam hal proses peradilan, UU Pemilu juga mengatur tentang Majelis Khusus Tata Usaha  Negara  Pemilu  yang  terdiri  atas  hakim  khusus  yang  merupakan  hakim  karier  di
lingkungan  pengadilan  tata  usaha  negara.  Dan  Majelis  Khusus  Tindak  Pidana  Pemilu  yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu.

## 2.2 Perselisihan Hasil dalam Pilkada
Pada  UU  No  10/2016  yang  mengatur  tentang  Pilkada  (Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota), terkait dengan perselisihan hasil diatur dalam pasal 157, bahwa Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. UU ini mengamanahkan agar Badan peradilan khusus dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. Akan tetapi,  untuk  sementara,  perkara  perselisihan  penetapan  perolehan  suara  hasil  Pemilihan diperiksa  dan  diadili  oleh  MK  sampai  dibentuknya  badan  peradilan  khusus.  Putusan  MK bersifat final dan mengikat.
Artinya kedepan, Badan Peradilan Khusus ini menjadi ruang kelima dalam skema penegakkan hukum pemilu/pemilihan. Seperti apa wujudnya? Hingga kini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ini belum ditetapkan. Ada wacana yang sudah disuarakan oleh Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin. Mengutip keterangannya dalam laman berita hukum online,  “Mengingatkan  Kembali  Pembentukan  Badan  Peradilan  Sengketa  Pilkada”. Menurutnya, terdapat empat hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, badan peradilan khusus harus berada di bawah MA. Hal itu sesuai Pasal 27 ayat (1) UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyebutkan,  “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.” Kedua, badan peradilan khusus ini hanya menangani perkara perselisihan hasil pilkada saja. Sedangkan penanganan perkara sengketa hasil pemilu tingkat nasional tetap kewenangan MK.
Ketiga, badan peradilan khusus sengketa pilkada ini merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Putusannya bersifat final dan mengikat demi peradilan cepat dan ada kepastian hukum. Keempat, badan peradilan khusus ini berkedudukan di ibukota provinsi. Berdasarkan empat hal tersebut, pembentukan badan peradilan khusus ini perlu persiapan secara matang. Terkait dengan kesiapan perangkat aturan, personil hakim dan pegawainya yang menguasai masalah kepemiluan, prasarana dan sarana, serta anggaran.

## 2.3 Rekonseptualisasi Gakkumdu
Sentra Gakkumdu sebagai mekanisme penanganan dan penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu  memang  menjadi  isu  tersendiri  yang  menarik.  Tidak  hanya  terkait  dengan mekanismenya, tetapi juga terkait dengan sanksi pidana yang bisa menjerat pelanggar yang terbukti. Secara otomatis, pelanggar yang didakwa akan tercoret sebagai peserta pemilu dan atau mendapatkan sanksi kurungan badan.
Hal  yang  paling  substansial  dalam  penegakkannya,  ternyata  karena  penanganannya  lebih mengikat kepada orang perorang. Bisa jadi yang terbukti melakukan pelanggaran adalah pihak ketiga yang tidak langsung terkait dengan peserta pemilu sebagai pihak yang berkepentingan.
Dalam  konteks  penanganannya,  Bawaslu  menjadi  leading  sektor.  Akan  tetapi  untuk memastikan suatu pelanggaran itu ditindaklanjuti atau tidak, sangat tergantung pada Kepolisian dan Kejaksaan. Karena untuk menentukan suatu kasus dianggap memenuhi unsur dan  dapat ditindaklanjuti, pertimbangan kepolisian dan kejaksaan sangat menentukan. Tidak sedikit suatu dugaan tindak pidana pemilu yang sudah di sepakati oleh Pleno Bawaslu untuk ditindaklanjuti, tetapi tidak berlanjut karena pihak kepolisian dan kejaksaan menyatakan hal itu sumir dan tidak memenuhi unsur.
Direktur  Eksekutif  Perkumpulan  untuk  Demokrasi  (Perludem),  Titi  Anggraeni  (dalam keterangannya  di  media  pada  27/4/19),  menilai  adanya  Sentra  Gakkumdu  hanya memperpanjang birokrasi penegakan hukum pemilu. Sebaiknya Sentra Gakkumdu ditiadakan di  Pemilu  selanjutnya,  dan  tanggung  jawab  masing-masing  lembaga  dikembalikan  sesuai dengan porsinya.
Jadi,  ketika  Bawaslu  menyatakan  suatu  laporan  memenuhi  unsur  tindak  pidana,  maka diteruskan kepada pihak kepolisian, dan kalau pihak kepolisian menyatakan tidak memenuhi unsur,  maka  kepolisian  yang  menghentikan.  Diluar  mekanisme  Sentra  Gakkumdu.  Saat  ini, dengan mekanisme Sentra Gakkumdu, polisi menyatakan tidak memenuhi unsur ketika masih di forum Sentra Gakkumdu. Sementara, yang bertanggungjawab menjelaskan itu kepada publik adalah  Bawaslu.  Sehingga,  untuk  mempertanggungjawabkan  kepada  publik,  Bawaslu  harus membuka hasil pleno tentang suatu laporan atau temuan yang dianggap telah memenuhi unsur pidana, yang kemudian tidak ditindaklanjuti Sentra Gakkumdu.
Sementara itu, menurut Ratna Dewi Petalolo dalam diskusi Ncang Waslu Bawaslu DKI Jakarta pada 11 Agustus 2020 dengan tema, “Kajian Hukum, Penguatan dalam Penanganan Tindak Pidana  Pemilu  dan  Pilkada”,  menegaskan  bahwa  Sentra  Gakkumdu  harus  diperkuat  agar penanganan pelanggaran pidana pemilu bisa lebih efektif. Bahwa masih ada permasalahan di Gakkumdu hari ini, justru harus diperbaiki.
Misalnya,  masih  ada  pemisahan  antara  proses  klarifikasi  Gakkumdu  dan  proses  BAP  di Kepolisian.  Makanya  tidak  heran  jika  kemudian  ada  ide,  agar  penanganan  ini  diserahkan kepada  kepolisian.  Karena  proses  klarifikasi  di  Gakkumdu  bisa  dimentahkan  dalam  proses BAP  oleh  Kepolisian.  Ini  pemahaman  yang  keliru.  Justru  Penguatan  Gakkumdu  sebagai instrumen penegakkan hukum pemilu harus dilakukan, bahwa proses klarifikasi di Gakkumdu haruslah pula dimaknai sama dengan proses BAP.
Ketika Sentra Gakkumdu dihapuskan, kemudian proses penanganan  pelanggaran diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Ini akan memunculkan problem lain. Karena sesungguhnya kemandirian di dalam proses penegakkan hukum pemilu dijamin dalam Pasal 22E ayat 5 UUD yang  menegaskan  bahwa,  Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bawaslu secara tegas didalam UU 7/2017 diberikan kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan.
Jadi, satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan,  baik  laporan  pelanggaran  administrasi  maupun  pelanggaran  pidana,  kode  etik  dan pelanggaran hukum lainnya itu adalah Bawaslu, sebagai penyelenggara.
Nah, kalau penanganan pelanggaran ini dilepaskan kepada lembaga lain, berarti sudah terjadi pelanggaran terhadap UUD. Karena konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada lembaga lain,  termasuk  polisi  dan  jaksa  untuk  menerima  dan  menindaklanjuti  laporan.  Kecuali, dilakukan amandemen terhadap UUD pasal 22E ayat 5 ini.
Jadi kewenangan atribusi untuk melakukan penanganan pelanggaran itu ada di Bawaslu, bukan lembaga  lain.  Pendekatan  Konstitusi  dan  pendekatan  teknis  penanganan  pelanggaran  yang sudah kita lakukan menjadi sangat penting dalam mengawal perubahan UU dalam revisi UU Pemilu kedepan

## 3 Kesimpulan dan Penutup
Kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu dan pencegahan serta  penindakan  pelanggaran  pemilu,  bahkan  Bawaslu  berwenang  melakukan  adjudikasi sengketa  proses  pemilu  antara  KPU  dan  peserta,  juga  antara  peserta  dengan  peserta, menjadikan  Bawaslu  layaknya  “lembaga  super  body”.  Tidak  sedikit  publik  yang mempertanyakan hal ini. Terlebih, ketika melaksanakan fungsi adjudikasinya, Bawaslu yang setara dengan KPU disetiap tingkatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota), seolah menjadi lebih  mulia,  bisa  mengadili  dan  memutuskan  sengketa  proses  pemilu  atas  perselisihan SK/BA/Keputusan  KPU  oleh  peserta  pemilu.  Terlebih  kewenangan  Bawaslu  dalam melaksanakan  fungsi  quasi  peradilan,  tidak  ada  yang  bisa  mengontrol.  Kalau  lembaga peradilan, ada Komisi Judicial yang mengontrol.

## Daftar Pustaka

## Buku dan Jurnal
Astim Riyanto, Teori Konstitusi (Bandung; Yapendo, 2000) hal. 344 Dahlan Thaib, et, al., Teori Hukum dan Konstitusi, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999) hal.12 Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, (Jakarta; Aksara Baru, 1994) hal. 8 Jimly  Asshiddiqie,  Konstitusi  dan  Konstituionalisme  Indonesia,  Cetakan  kedua,  (Jakarta;
Sekjen Kepaniteraan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006) hal. 24 Soemantri, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung; Alumni, 1987) hal. 57 Taufiqurrohman Syahuri, Muhammad Helmi, Konstitusionalitas Pasal 222 Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Presidential Treshold), Jurnal Alwasath Vol.1 No 1, 2020
Widodo Eka Tjahajana, NEGARA HUKUM, KONSTITUSI DAN DEMOKRASI: Dinamika Penyelenggaraan  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  (Jember;  Jember University Press, 2015) hal. 4.
Peraturan Perundang-Udangan UUD NKRI 1945 UU No 7 tahun 2017 Pemilu