## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENERAPAN  KEADILAN  RESTORATIF  SEBAGAI  ALTERNATIF PEMIDANAAN  BAGI  PELAKU  DEWASA  (STUDI  DI  KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA)

## Faissal Malik, Muhammad Amin Hanafi
Fakultas Hukum, Universitas Khairun E-mail : faissalmalik10@gmail.com , aminhanafi76@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023
Diterima: 12 Juli 2023 Terbit: 1 Agustus 2023 Keywords : Restorative Justice, Alternative Sentencing, Adult Offenders. This  research  aims  to  analyze  restorative  justice  legal policies  as  an  alternative  punishment  for  adult perpetrators  in  the  criminal  justice  system  in  force  in Indonesia and the mechanism for resolving criminal cases committed by adults based on the qualifications of the type of  crime.  in  realizing  restorative  justice  at  the  North Maluku  High  Prosecutor's  Office.  The  research  method used  in  this  research  was  carried  out  through  a doctrinaire study of research objects in the form of positive legal  values,  principles  and  norms,  especially  regarding the laws and regulations that regulate the problems of law enforcement agencies in dealing with Restorative Justice as an Alternative to Sentencing for Adult Offenders along with statutory regulations. related invitations. The results of  this  research  show  that  the  Restorative  Justice  Legal Policy as an Alternative to Punishment for Adult Offenders in the Criminal Justice System Applicable in Indonesia is a concept  of  thought  that  responds  to  the  development  of the  criminal  justice  system  by  focusing  on  the  need  for community  involvement  and  victims  who  are  felt  to  be marginalized with mechanisms that work in The current criminal  justice  system  can  be  used  as  the  basis  for  a strategy  for  handling  criminal  cases  whose  aims  are directed towards the good of the perpetrator, victim and society. That the mechanism for resolving cases of criminal acts committed by adults based on the qualifications of the type of criminal act in realizing restorative justice at the North  Maluku  High  Prosecutor's  Office  is  in  accordance with  the  procedures  for  conciliation  in  terminating prosecutions  based  on  restorative  justice,  contained  in articles  7  to  article  14  of  the  Republic  of  Indonesia
Prosecutor's  Regulations  Indonesia  Number  15  of  2020 concerning  Termination  of  Prosecution  Based  on Restorative Justice. Even so, there are still weaknesses in its  implementation  as  the  results  of  research/research, researchers  found  that  criminal  acts  were  handled through diversion efforts carried out by adult perpetrators based  on  the  Monthly  Report  of  Restorative  Justice  (RJ) House  Activities  for  June  2022,  North  Maluku  High Prosecutor's  Office,  out  of  10  (ten)  At  the  District Attorney's Office in North Maluku, there are only two cases that can be handled by the Ternate District Prosecutor's Office. Abstrak Kata kunci : Keadilan Restoratif, Alternatif  Pemidanaan,
Pelaku Dewasa.
Corresponding Author:
Faissal Malik, E-mail : faissalmalik10@gmail.com Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum keadilan  restoratif  sebagai  alternatif  pemidanaan  bagi pelaku  dewasa  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang berlaku  di  Indonesia  dan  mekanisme  penyelesaian perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang dewasa  berdasarkan  kwalifikasi  jenis  tindak  pidana. dalam  mewujudkan  keadilan  restoratif  di  Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  kajian  secara doktriner terhadap obyek penelitian yang berupa nilai, asas  dan  norma  hukum  positif  terutama  mengenai peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur masalah  lembaga  penegak  hukum  dalam  menangani Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Dewasa beserta peraturan perundang-undangan terkait.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa Kebijakan Hukum Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan  Bagi  Pelaku  Dewasa  dalam  Sistem Peradilan Pidana yang Berlaku Di Indonesia adalah suatu konsep  pemikiran  yang  merespon  pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan  pelibatan  masyarakat  dan  korban  yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem  peradilan  pidana  yang  ada  pada  saat  ini  dapat dijadikan  dasar  strategi  penanganan  perkara  pidana yang  tujuannya  diarahkan  kepada  kebaikan  pelaku, korban, dan masyarakat. Bahwa Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang  dewasa  berdasarkan  kwalifikasi  jenis  tindak pidana  dalam  mewujudkan  keadilan  restoratif  di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah sesuai dengan tata cara  perdamaian  dalam  pengentian  penuntutan berdasarkan keadilan restorative, yang terdapat dalam pasal  7  sampai  dengan  pasal  14  Peraturan  Kejaksaan Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun begitu, masih terdapat kelemahan
dalam implementasinya sebagaimana hasil penelusuran/  riset,  peneliti  menemukan  penanganan tindak pidana melalui upaya diversi yang dilakukan oleh pelaku dewasa berdasarkan Laporan Bulanan Kegiatan Rumah Restorative  Justice (RJ)  Bulan  Juni  2022 Kejaksaan  Tinggi  Maluku  Utara,  dari  10  (sepuluh) Kejaksanaan Negeri di Maluku Utara, baru terdapat dua kasus  yang  dapat  ditangani  oleh  Kejaksaan  Negeri Ternate.

## @Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  individu  maupun  kelompok  dalam masyarakat. Sejalan dengan kecenderungan untuk memberikan rasa aman tersebut, penegakan  hukum  menempati  posisi  yang  amat  strategis  dan  menentukan. Masyarakat  berhak  mendapatkan  pemulihan  keseimbangan  akibat  dari  adanya kejahatan. Harapan tersebut dapat terwujud melalui sarana penegakan hukum yang sangat berperan dalam menjaga keselarasan dan jaminan perlindungan hubungan antara  individu,  masyarakat  dan  negara,  sebagaimana  dikatakan  oleh  Jeremy Bentham bahwa  penegakan  hukum  adalah  sentral  bagi  eksistensi  hak.  Dengan demikian, hukum pidana seringkali dianggap sebagai ultimum remedium  dan juga residu  dari  bidang  hukum  lain,  setelah  bidang  hukum  dianggap  tidak  mampu menyelesaikan  konflik  yang  timbul  dalam  masyarakat,  maka  disitulah  hukum pidana mulai difungsikan.
Seiring perkembangan zaman, dunia penegakan Hukum Pidana di Indonesia banyak  dililit  masalah.  Persoalan-persoalan  itu  muncul  ketika  terjadi  penerapan Hukum  Pidana  oleh  aparat  penegakan  Hukum  terkesan”  tembang pilih”,  Putusan Pengadilan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Termasuk praktek Peradilan  yang  kaku,  berbelit-belit  dan  memakan  waktu  yang  lama  juga  telah dianggap sebagai masalah tersendiri dalam praktik penegakan Hukum Pidana yang telah menjadi ancaman bagi keberlangsung Hukum yang berkeadilan.
Kejenuhan  yang  terjadi  dalam  konteks  teori  dan  praktek  sistem  peradilan pidana  yang  telah  gagal  menghadirkan  rasa  keadilan,  telah  mendorong  para  ahli untuk mencari alternatif lain, dimana keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku  tindak  pidana  diberikan  perhatian  yang  lebih  besar.  Korban  dilibatkan secara  langsung  untuk  menentukan  bentuk-bentuk  penyelesaian  yang  sesuai dengan  kebutuhan  asasinya.  Konsep  ini  disebut  dengan  peradilan  restoratif ( restorative justice ). Restorative justice memandang bahwa kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial.
Secara  sederhana, restorative  justice merupakan  alternatif  dalam  sistem peradilan  pidana  dengan  mengedepankan  pendekatan  integral  antara  pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta
kembali  pada  pola  hubungan  baik  dalam  masyarakat. 1 Pada  prinsipnya  model penyelesaian  tindak  pidana  untuk  mencapai  keadilan  subtasial  tersebut  dikenal dengan  konsep Restorative  Justice diakui  sebagai  pola  penegakan  hukum  terbaru yang  mampu  memulihkan  keadaan  pertikaian  kedalam  kehidupan  yang  lebih harmonis. Di mana hak-hak korban yang diperkosa oleh pelaku tindak pidana, dapat dikembalikan atau paling tidak mendekati pemulihan pada keadaan semula. Dalam penerapan restorative  justice pelaku  tetap  dimintai  pertanggungjawaban  supaya dapat  memenuhi  kewajibannya  untuk  memulihkan  hak-hak  korban  yang  telah dilanggarnya tersebut, restorative justice justru menghindari retributive Justice.
Meskipun cara-cara yang digunakan sebagian besar terbilang sudah mengakar dalam  sistem  nlai-nilai  kearifan  lokal  masyarakat.  Konsep Restorative  justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan  kesepakatan  atau  penyelesaian  perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.
Namun, perlu diperhatikan secara komprehensif bahwa penyelesaian dengan penggunaan Restorative Justice tetap harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana. Sehingga, dapat dijadikan dasar strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya  diarahkan  kepada  kebaikan  pelaku,  korban,  dan  masyarakat.  Dengan demikian,  patut  dipertanyakan  tentang  konsep  ideal  kebijakan  hukum  keadilan restoratif  sebagai  alternatif  pemidanaan  bagi  pelaku  dewasa  dalam  kasus  tindak pidana anak melalui upaya diversi, juvenile offenders , tindak pidana yang diancam dibawah 5 (lima) tahun serta dalam kasus tindak pidana ringan.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  kebijakan  hukum  keadilan  restoratif  sebagai  alternatif pemidanaan  bagi  pelaku  dewasa  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimanakah  mekanisme  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  orang  dewasa  berdasarkan  kwalifikasi  jenis  tindak  pidana dalam mewujudkan keadilan restoratif di Kejaksanaan Tinggi Maluku Utara ?

## TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

## 1. Sistem Peradilan Pidana
Peradilan bisa disebut sebagai sesuatu macam penegakan hukum pula, oleh karena aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dengan demikian, maka baru sesudah hukum itu dibuat kita bisa berbicra mengenai adanya dan berjalannya peradilan Perbedaanya adalah,  apabila  komponen  eksekutif,  maka  peradilan  bisa  disebut  pasif,  karena
1 Prayitno, K. P, 2012, Jurnal: Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto.Jurnal Dinamika Hukum, 12(3),407-420. DOI:http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116, hlm. 409.
harus  menunggu  datangnya  piha-pihak  yang  membutuhkan  jasa  peradilan.    Para yustisiabel itu  datang  dengan  membawa  persoalan  mereka  untuk  diselesaikan melalui proses peradilan.
Peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedang pengadilan merupakan salah-satu  lembaga  dalam  proses  tersebut.  Lembaga-lembaga  lain  yang  terlibat dalam  proses  mengadiili  adalah  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Advokad.  Hasil  akhir dari  proses  peradilan  tersebut  berupa  putusan  pengadilan,  atau  sering  juga digunakan  kata  putusan  Hakim,  oleh  Hakimlah  yang  memimpin  sidang  di pengadilan itu. 2 Sebagai manifestsi penegak hukum pidana. Maka lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas, harus dipandang sebagai satu kesatua itu juga yang sering dikenal dengan peristilahan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Seperti kata Sajipto Raharjo , “pada dasarnya keadilan Pidana keadaannya cukup  berbeda.  Salah  satu  ciri  pembeda  yang  menonjol  adalah  bahwa  pada administrasi ini badan-badan yang terlihat cukup banyak dan oleh karnea itu benar- benar  membutuhkan  penegakan  yang  saksama.  Badan-bdan  yang  terlibat  adalah Kepolisian<kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. 3
Sistem  Peradilan  Pidana  sejak  pertama  diperkenalkan  oleh  pakar  Hukum Pidana  dan  para  ahli  dalam criminal  justice  science di  Amerika  Serikat  seiring dengan  ketidakpuasan  terhadap  prosedur  kerja  aparat  penegak  Hukum  dan institusi-institusi  penegak Hukum  yang  didasarkan  pada  pendekatan Hukum  dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efiensi kerja organisasi Kepolisian. Dalam hubungan ini pihak Kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil optimal dalam  upaya  menekan  kenaikan  angka  Kriminalitas,  bahkan  terjadi  sebaliknya, Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi Peradilan Pidana melalui sebuah pendekatan sistem ( system approach ) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun  1958.  Gagasan  ini  kemudian  dilekatkan  pada  mekanisme  administrasi Peradilan Pidana dan diberi nama criminal justice system .
Istilah  ini  kemudian  diperkenalkan  dan  disebarluaskan  oleh The  President’s Crime Commision. Diagram skematik Criminal Justice System telah disusun oleh The Commision’s  Taks  Force  On  Science  And  Technology dibawah  pimpinan  Alfred Blumstein. Sebagai ahli manajemen, Blumstein menerapkan pendekatan manajerial dengan  bertopang  pada  pendekatan  sistem  terhadap  mekanisme  administrasi Peradilan  Pidana.  Sjeak  saat  itu  dalam  penanggulangan  kejahatan  di  Amerika Serikat  diperkenalkan  dan  dikembangkan  pendekatan  sistem  sebagai  pengganti pendekatan  Hukum  dan  ketertiban.  Melalui  pendekatan  sistem  ini,  Kepolisian, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi merupakan instasi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu
2 Sajipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm.182
3 Ibid, Hlm.185
sama lain. 4 Dan dalam membicarakan SIstem Peradilan Pidana, di Indonesia KUHAP selalu menjadi acuannya.
Sistem Peradilan Pidana kemudian yang digariskan oleh KUHAP Tahun 1981 merupakan sebuah Sistem Peradilan Terpadu, yang didirikan di atas direferensiasi fungsi,  antara  subsistem  yang  menjadi  bagian  dari  sistem  tersebut.  Aktifitas menjalankan Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan fungsi  kolaborasi dari Legislator,  Kepolisisan,  Kejaksaan,  Pengadilan,  Lapas,  dan  Lembaga  lain  yang terkait.  Setelah  pemberlakuan  KUHAP  1981  maka  ketentuan  mengenai Het Herzienne  Inlandsch (HIR)  Stbld.  Tahun  1941  No  44  dinyatakan  telah  dicabut KUHAP kemudian memuat sepuluh asas utama dalam menyelenggarakan Peradilan Pidana, Asas-asas tersebut yakni:
1. Perlakuan yang sama di muka umum; Praduga tidak bersalah
2. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti kerugian) dan rehabilitasi
3. Hak supaya mendapat Bantuan Hukum
4. Hak menghadirkan terdakwa di muka Pengadilan
5. Peradilan yang bebas, dan dan dilakukan dengan cepat dan sederhana
6. Peradilan terbuka untuk umum
7. Pelanggaran  atas  hak-hak  warga  negara  (penangkapan,  penahanan, pengeledahan,  dan  penyitaan  harus  dilakukan  berdasarkan  Undang- Undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).
8. Hak  tersangka  untuk  diberitahu  tentang  persangkaan  dan  pendakwaan terhadapnya;
9. Kewajiban Pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya
Menurut Dr. Lilik Muliadi menyatakan bahwa eksitensi Hukum Acara Pidana sangat diperlukan dan sifatnya ensensial dalam rnagka penegakan Hukum Pidana Materil.  Dengan  perkataan  lain.  Yang  sederhana  dapat  dikatakan  secara  makro bahwasannya  ketentuan  Hukum  Pidana  materil  tidak  dapat  apriori  memaksa ( dwingend recht ) apabila tnapa adanya dukungan hukum acara.
Apabila  dkaji  dari  terori  dan  praktik  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia, Hukum Acara Pidana (Hukum acara formal) yang lazim disebut dengan terminologi dalam Bahasa Belanda disbut formeel straf recht atau strafprocesrecht sebagaimana yang  telah  dikemukakan  di  atas  sangat  penting  eksistensinya  guna  menjamin, menegakkan, dan mempertahankan Hukum Pidana materil 5
Sajipto Raharjo meng emukakan bahwa “ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu  Lembaga  Hukum,  seperti  Sistem  Peradilan  Pidana  ( criminal    justice  system
4 Rezafaraby,2014,” Tinjauan Pengaturan dan  Permasalaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu ( SPPT)” https:/?terminalperencana.wordpress.com/2014/08/07/tinjauan – pengaturan-dan-permasalahan-dalam- siste-mperadilan-pidana-Indonesia-menuju-sistem-peradilan-terpadu-sppt/,(diakses,  pada  tanggal  11 Maret 2020)
5 Lilik Mulyadi, Opcit, Hlm 1
SPP )  yaitu,  dengan  pendekatan  Hukum  dan  dengan  pendekatan  yang  lebih  luas, seperti  sosialodi,ekonomi  dan  manajemen.  Dari  segi  professional,  SPP  (Sistem Peradilan Pidana) lazim dibicarakan sebagai  suatu Lembaga Hukum yang berdiri sendir,  di  sini  kita  memberikan  perhatian  pada  asas,  doktrin,  dan  perundangan- undangan yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Tersebut. Dalam Ilmu Hukum. Pendekatan seperti itu disebut Positivis Analitis. 6
Lilik Mulyadi menegaskan bahwa jika dikaji dari prespektif Sistem Peradilan Pidana  ( criminal  justice  system )  maka  di  Indonesia  dikenal  lima  institusi  yang merupakan subsistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Pancawangsa Penegak Hukum, yaitu lembaga Kepolisian (Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002),  Kejaksaan  (Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004), pengadilan  (Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009),Lembaga  Pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995), dan advokad (Undang-Undnag Nomor 18 Tahun 2003). Kelima lembaga yang menjadi bagian dari sebuah Sistem Peradilan Pidana  tersebut  merupakan  unit  penunjang  dalam  memaksimalkan  upaya Penegakkan hukum. 7 Karena itu masing-masing Lembaga diatur  dengan Undang- Undang tersendiri. Begitu juga kewenangan dari masing-masing Lembaga tersebut diatur  sedemikian  rupa  sdupaya  dapat  mencapai  sebuah  keterpaduan  dalam meneggakan Hukum dan Keadilan.
Pada dasarnya, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu terminology yang menunjukkan  mekanisme  kerja  dalam  penanggulangan  kejahatan  dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem, karena itu bagi Remingtong dan Ohlin bahwa criminal  justice  system dapat  diartikan  sebagai  pemakaian  pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi Peradilan Pidana dan Peradilan sebagai suatu  sistem  merupakan  hasil  interaksi  antara  peraturan  perundang-undangan, praktik  administrasi,  dan  sikap  atau  tingkah  laku  sosial,  pengertian  sistem  itu sendiri  mengandung  implikasi  suatu  proses  interaksi  yang  dipersiapkan  secara rasional dan dengan cara efesien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. 8
Melalui Sistem Peradilan Pidana maka kepastian dan keadilan dapat tercapai. Itu pun kalau kelima sub sistem tersebut memaksimalkan perannya masing-masing, Upaya pemaksimalan peran itu sebenarnya bertujuan untuk meraih suatu proses berhukum  yang  utuh.  Baik  untuh  secara  materil  maupun  formil.meski  Sistem Peradilan  Pidana  terkesan  birokratis,  tetapi  tujuan  darinya  Hukum  melulu birokratis.

## 2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana
Ali  Zaidan , 9 Ketika  kita  membicarakan  masalah  birokrasi  keadilan  atau subsistem  penegakan  Hukum,    maka  tidak  lain  merupakan  pembicaraan  yang bersifat  formal,  yakni  berkaitan  dengan  penggunaan  sarana-sarana  atau  institusi
6 Ibid, Hlm.3
7 Ibid
8 Ibid Hlm. 5 9 M.Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, SInar Grafika, Jakarta hlm. 114
Negara  dalam  upaya  dalam menanggulangi  kejahatan  yang  lazim  dikenal  dengan Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System (selanjutnya disebut SPP/CJS). Sistem  Peradilan  Pidana  didefenisikan  sebagai  sistem  dalam  masyarakat  untuk menanggulangu  masalah-masalah kejahatan. Menanggulangi  berarti  di  sini  usaha untuk  mengendalikan  kejahatan  agara  berada  dalam  batas-batas  toleransi masyarakat  Sistem  ini  dianggap  berhasil  apabila  sebagian  besar  dari  laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi kor ban kejahatan” diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang Pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat  Pidana.  Dengan  demikian  tujuan  Sistem  Peradilan  Pidana  dapat dirumuskan sebagai berikut: 10
a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan
c) Mengusahakan  agar  mereka  yang  pernah  melakukan  kejahatan  mengulangi lagi kejahatan.
Kesemua  Komponen  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  harus  bekerja  sekerja secara sistematik, artinya antara subsistem harus terjalin hubungan yang harmonis karena jika tidak akan menggangu efesiensi lembaga dalam usaha menanggulangi kejahatan.  Pendekatan  sistematik  diwujudkan  agar  tercapai  Sistem  Peradilan Pidana  yang  terintegrasi,  Meskipun    kenyataannya  masing-masing  sistem  akan mengejar  tujuannya  masing-masing,  sehinga  angka  kejahatan  menjadi  tidak berkurang  dan  kemungkinan  pelaku  untuk  mengulangi  perbuatannya  semakin besar, Hal ini berarti efektivitas lembaga tersebut tidak efesien. 11
Hiroshi Ishikawa dalam hal ini menyatakan bahwa Criminal justice argencies including  the  police,  prosecution,  judiciary  institution  should  be  compared  with  a chain of gears, and each of them should be pricise and tenacious in maintaining good combination with each other. 12
Pernyataan Horishi tadi memebrikan kita pemahaman bahwa penyelenggaran Sistem  Peradilan Pidana  selalu  memerlukan  sebuah keharmonisan. Hal  itu untuk mewujudkan  cita-cita  sebuah  sistem  yang  padu.  Ibarat  rantai  roda  gigi,  masing- masing gigi bergerak sesuai dengan tugasnya, Namun selalu berhubung dalam suatu tujuan.
Menurut  M.  Ali  Zaidan, 13 tujuan  akhir  dari  Sistem  Peradilan  Pidana  dalam jangjka  panjang  yakni  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  yang  merupakan tujuan  kebijakan  sosial,  dalam  jangka  pendek  yakni  mengurangi  terjadinya kejahatan dan residivisme, jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat diperhatikan bahwa sistem ini tidak berjalan secara wajar.
10 Ibid
11 Ibid, Hlm. 115
12 Horishi  Ishikawa  dalam  Supriyanta,  2009,”KUHAP  dan  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu” https://media.neliti.com  /media/publications/23537-ID-kuhap-dan-sistem-peradilan-pidana-terpadu.pdf, Wacana Hukum, Vol.VIII.1.April (diakses tanggal 25 Mei 2020),Hlm.2
13 M.Ali Zaidan, Op.,Cit , Hlm 116

## B.   Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

## 1. Konsep Keadilan Restoratif
Praktik  penegakan  Hukum  yang  lahir  atas  kekecewaan  terhadap  Peradilan Pidana  yang  terkesan  kaku,  berbelit-belit  dengan  prosedur  yang  membosankan, maka  keadilan  restoratif  dianggap  sebagai  sebuah  praktik  Penegakan  Hukum kontemporer, dengan selalu mengedepankan humanism itu terlihat dalam sebuah Tindak Pidana yang hendak diselesaikan tersebut. Meski sebenarnya dalam praktik Restorative  Justice  menitikbertakan  pada  pertanggungjawaban  pelaku  terhadap korban,  Namun  hak-hak  pembuat  Tindak  Pidana  juga  selalu  dihargai.  Dengan demikian,  keadilan  restoratif  dapat  dimaknai  sebagai  pelengkap  dari  proses peradilan formal.
Disisi lain keadilan restorative dipahami sebagai praktek penegakan  hukum yang  mengacu  dari  cara-cara  Tradisional  ,  adat  istiadat  dan  agama.  Sebab  dalam Adat dan Agama-Agama  tertentu punya mekanisme penyelesaian konflik yang bisa ditafsir  sebagai  keadilan Restorative .  Hanya  saja,  pelaksanaan Restorative  Justice hanya akan efektif apabila diselenggarakan dalam Sistem Peradilan yang kredibel. Sebab tujuannya adalah untuk memperoleh keadilan yang benar-benar efektif juga adil.
Bagir  manan ,  dalam  tulisannya  menguraikan  tentang  subtansi  ” Restorative Justice ” yang berisi prinsip - prinsip, antara lain: “membangun partisipasi bersama anatar pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau  Tindak  Pidana.  Menempatkan  pelaku,  korban  dan  masyarakat  sebagai “stakeholder”  yang  bekerja  bersama  dan  langsung  berusaha  menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak ( win-win solution )” 14
Keadilan Restorative pada  prinsipnya  merupakan  filosofi  (pedoman  dasar) dalam proses perdamaian di luar Peradilan melalui cara mediasi atau musyawarah untuk  mencapai  keadilan  yang  diharapkan  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam hukum pidana, yaitu para pelaku Tindak Pidana (mereka dan keluarga) dan korban Tindak  Pidana  (keluarga)  untuk  menemukan  solusi  terbaik  yang  disetujui  dan disetujui oleh para pihak. Keadilan restorative dikatakan sebagao filosofi (pedoman dasar)  dalam  mencapai  keadilan  dilakukan    oleh  pihak-pihak  di  luar  Peradilan karena merupakan dasar dari proses perdamaian Mahkamah Agung pelaku Tindak Pidana (keluarga mereka) dan korban (keluarga mereka) karena kemunculannya korba/kerugian dari Tindak Pidana ini. 15
One  (the  procedural)  view,  restorative  justice  is  a  process  that  brings  justice together all stake affected by some harm. That hars been affected by the harm and
14 Bagir MananI, 2013, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak  Pidana  yang  Dilakukan  Oleh  Anak-Anak, Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  HAM  RI https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan _akhir_pengkajian_rektorative_justice_anak.pdf
(diakses pada tanggal 11 Maret 2020)
15 Trinita  Yulinda  Sirait  dan  Irma  Cahyaningtyas”Restorative  Justice  Approach  In  The  Settlement  Of Children’s Cases In Indonesia “ Faculty Of Law, Diponegoro University, Legality, ISSN: 1549 -4600,
Vol,27. No 2, September 2019-Febuari 2020,
http;//ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/10160, (diakses pada tanggal 11 Maret 2021). Hlm.232
come to some aggrement as to what should be done … to right any wrogs affered. 16 (pandangan  procedural,  keadilan  restorative  adalah  proses  yang  menyatukan keadilan  semua  pasak  yang  terkena  dampak  bahaya.  Itu  telah  dilakukan  para pemangku kepentingan ini bertemu dalam lingkaran untuk membahas bagaimana mereka telah dipengaruhi oleh kerusakan dan sampai pada suatu persetujuan.
Praktik  penegakan  Hukum  yang  lahir  atas  kekecewaan  terhadap  Peradilan Pidana  yang  terkesan  kaku,  berbelit-belit  dengan  prosedur  yang  membosankan, maka Restorative  Justice dianggap  sebagai  sebuah  praktik  Penegakan  Hukum kontenporer, dengan selalu mengedepankan humanism itu terlihat dalam sebuah Tindak Pidana yang hendak diselesaikan tersebut. Meski sebenarnya dalam praktik Restorative  Justice  menitikbertakan  pada  pertanggungjawaban  pelaku  terhadap korban,  Namun  hak-hak  pembuat  Tindak  Pidana  juga  selalu  dihargai.  Dari pemaknaan Restorative Justice sebagai sarana untuk membawa pelaku bertanggung jawab. Restorative  Justice bisa  juga  dimaknai  sebagai  pelengkap  dari  proses Peradilan Formal.
Disisi lain keadilan Restorative dipahami sebagai praktek penegakan hukum yang  mengacu  dari  cara-cara  Tradisional  ,  adat  istiadat  dan  agama.  Sebab  dalam Adat dan Agama-Agama  tertentu punya mekanisme penyelesaian konflik yang bisa ditafsir  sebagai  keadilan Restorative .  Hanya  saja,  pelaksanaan Restorative  Justice hanya akan efektif apabila diselenggarakan dalam Sistem Peradilan yang kredibel. Sebab tujuannya adalah untuk memperoleh keadilan yang benar-benar efektif juga adil.
Bagir  manan,  dalam  tulisannya  menguraikan  tentang  subtansi”Restorative Justice”  yang  berisi  prinsi -prinsi, antara  lain:  “membangun  partisipasi  bersama anatar pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau  Tindak  Pidana.  Menempatkan  pelaku,  korban  dan  masyarakat  sebagai “stakeholder”  yang  bekerja  bersama  dan  langsung  berusaha  menemuk an penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak ( win-win solution )” 17
Keadilan  Restorative  pada  prinsipnya  merupakan  filosofi  (pedoman  dasar) dalam proses perdamaian di luar Peradilan melalui cara mediasi atau musyawarah untuk  mencapai  keadilan  yang  diharapkan  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam Hukum Pidana, yaitu para pelaku Tindak Pidana (mereka dan keluarga) dan korban Tindak  Pidana  (keluarga)  untuk  menemukan  solusi  terbaik  yang  disetujui  dan disetujui oleh para pihak. Keadilan restorative dikatakan sebagao filosofi (pedoman dasar)  dalam  mencapai  keadilan  dilakukan    oleh  pihak-pihak  di  luar  Peradilan karena merupakan dasar dari proses perdamaian Mahkamah Agung pelaku Tindak Pidana (keluarga mereka) dan korban (keluarga mereka) karena kemunculannya korba/kerugian dari Tindak Pidana ini. 18
16 M Ali Zaidan, Op.,Cit,hlm,224
17 Bagir MananI, 2013, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak  Pidana  yang  Dilakukan  Oleh  Anak-Anak, Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  HAM  RI https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan _akhir_pengkajian_rektorative_justice_anak.pdf
(diakses pada tanggal 11 Maret 2020)
18 Trinita  Yulinda  Sirait  dan  Irma  Cahyaningtyas”Restorative  Justice  Approach  In The  Settlement  Of Children’s Cases In Indonesia “ Faculty Of Law, Diponegoro University, Legality, ISSN: 1549 -4600, Vol,27. No 2, September 2019-Febuari 2020,
One  (the  procedural)  view,  restorative  justice  is  a  process  that  brings  justice together all stake affected by some harm. That hars been affected by the harm and come to some aggrement as to what should be done … to right any wrogs affered. 19 (pandanga  procedural,  keadilan  restorative  adalah  proses  yang  menyatukan keadilan  semua  pasak  yang  terkena  dampak  bahaya.  Itu  telah  dilakukan  …  Para pemangku kepentingan ini bertemu dalam lingkaran untuk membahas bagaimana mereka  telah  dipengaruhi  oleh  kerusakan  dan  sampai  pada  suatu  persetujuan. Tentang apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahn yang dilakukan).

## METODE PENELITIAN

## A. Tipe Penelitian
Karakteristik  keilmuan,  ilmu  hukum  menurut  Bernard  Arief  Sidharta menyatakan  bahwa  ilmu  hukum  termasuk  dalam  kelompok  ilmu  praktis 20 , walaupun  demikian  sebagaimana  ilmu  kedokteran,  ilmu  hukum  menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap  kehidupan  manusia  dan  masyarakat  yang  terbawa  oleh  sifat  dan problematikanya. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum yang bersifat  deskriptif  dan  eksplanatoris.  Penelitian  ini  mempergunakan  dua  macam pendekatan yaitu baik yang doktriner 21 maupun non-doktriner. 22
Dalam penelitian doktriner, peneliti akan melakukan kajian secara doktriner terhadap  obyek  penelitian  yang  berupa  nilai,  asas  dan  norma  hukum  positif terutama  mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah lembaga  kepolisian  dalam  kaitannya  dengan  tugas  dan  wewenangnnya sebagaimana diatur dalam KUHAP, beserta peraturan perundang-undangan

## B.   Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan  atau    dikenal  dengan  bahan hukum  ialah  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelaahan  kepustakaan  terhadap berbagai  literatur  atau  bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan masalah  atau materi  penelitian. Atas dasar itulah, maka tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada  dasarnya  digunakan  untuk  menunjukan  jalan  pemecahan  permasalahan penelitian. 23

## C. Teknik Pengumpulan Data
http;//ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/10160, (diakses pada tanggal 11 Maret 2021). Hlm.232
19 M Ali Zaidan, Op.,Cit,hlm,224
20 Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, hlm, 113
21 Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya , (Editor : Ifdal Kasim dkk), Elsam, Jakarta, hlm 147. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian-penelitian atas hukum  yang  dikonsepkan  dan  dikembangkan  atas  dasar  doktrin  yang  dianut  pengonsepnya  atau pengembangnya.
22 Ibid ,hlm 160, 162. Penelitian hukum non doktrinal merupakan penelitian atas hukum yang dikonsepsikan sebagai  gejala  yang  berada,  bergerak  beroperasi  di  dunia  empiris,  hukum – baik  sebagai  substansi kekuatan sosial maupun sebagai struktur institusi pembuat keputusan in concreto yang berkekuasaan.
23 Bambang Sunggono, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 112
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti ialah studi Kepustakaan,  yaitu  suatu  metode  pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dengan melakukan  penelusuran  terhadap  bahan  pustaka  yakni  mengumpulkan  dan mengkaji  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  hukum,  pendapat  para sarjana  hukum.  Maupun  hasil  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan permasalahan  penelitian  yang  diteliti  yaitu  berupa  jurnal,  artikel,  dasar  hukum perikatan yang bersumber karena perjanjian yang perbuatan tersebut bertentangan dengan UU serta bahan-bahan lainnya yang menunjang penelitian ini.

## D.   Teknik Analisis Data
Analisis  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  akan  menggunakan  metode analisis logika deduktif yang dengan metode analisis normatif kualitatif. 24 Metode analisis logika deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat  umum  terhadap  permasalahan  yang  konkret  yang  diteliti.  Sedangkan metode analisis normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran yang disusun secara  logis  terhadap  hasil  penelitian  terhadap  norma,  kaidah,  maupun  landasan teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kebijakan  Hukum  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  Pemidanaan Bagi  Pelaku  Dewasa  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  Berlaku  Di Indonesia
Keadilan  restoratif  merupakan  proses  penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar sistem  peradilan  pidana  ( Criminal  Justice  System )  dengan  melibatkan  korban, pelaku,  keluarga  korban  dan  pelaku,  masyarakat  serta  pihak-pihak  yang berkepentingan  dengan  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  untuk  mencapai kesepakatan  dan  penyelesaian. Restorative  Justice adalah  suatu  penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait  dalam  suatu  tindak  pidana,  secara  bersama-sama  mencari  penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Oleh karena, perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan  melalui  proses restorative  justice .  Namun,  dalam  praktik  sering  juga perkara  pidana  diselesaikan  melalui  proses  mediasi  yang  merupakan  inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Mediasi inilah yang disebut sebagai Mediasi Penal. 25
Sasaran akhir konsep keadilan restoratif ini mengharapkan berkurangnya  jumlah  tahanan  di  dalam  penjara;  menghapuskan  stigma/cap  dan mengembalikan  pelaku  kejahatan  menjadi  manusia  normal;  pelaku  kejahatan dapat  menyadari  kesalahannya,  sehingga  tidak  mengulangi  perbuatannya  serta mengurangi  beban  kerja  polisi,  jaksa,  dan  lapas;  menghemat  keuangan  negara tidak menimbulkan harmonisasi pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan  ganti  kerugian;  memberdayakan  masyarakat  dalam  mengatasi
24 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta, Alumni, hlm. 98
25 Mansyur  Ridwan,  2010, Mediasi  Penal  Terhadap  Perkara  KDRT  (Kekerasan  Dalam Rumah Tangga) , Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm.166.
kejahatan  dan;  pengintegrasian  kembali  pelaku  kejahatan  dalam  masyarakat. Istilah “penyelesaian di luar pengadilan” umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa  hal  sebagai  berikut:  sebagai  penentu  keluaran  akhir  dari  suatu  kasus sengketa,  konflik,  pertikaian  atau  pelanggaran,  namun  juga  memiliki  wewenang melakukan diskresi/pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan
dengan permintaan kepada
pelaku/pelanggar  agar  mengakomodasi  kerugian  korban.  Istilah  umum  yang populer  adalah  dilakukannya  “perdamaian”  dalam  perkara  pelanggaran  hukum pidana.
Manfaat dari  penggunaan  “penyelesaian  di  luar  pengadilan”  dalam menyelesaikan  kasus-kasus  pidana  adalah  bahwa  pilihan  penyelesaian  pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak  pelaku  dapat  menawarkan  kompensasi  yang  dirundingkan  /  disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama  antar  para  pihak  sendiri,  yaitu  pihak  korban  dan  pelaku,  bukan berdasarkan  kalkulasi  jaksa  dan  putusan  hakim.  Restoratif  Justice  adalah  suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik  beratkan  pada  kebutuhan  pelibatan  masyarakat  dan  korban  yang  dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.
Kemudian  Eva  (2011)  menulis  dalam buku Pergeseran Pemidanaan tentang suatu konsep perkembangan pemikiran tentang pemidanaan yang bergerak kearah orientasi  baru  dimana  penyelesaian  perkara  pidana  merupakan  suatu  hal  yang menguntungkan  bagi  semua  pihak.  Secara  teoritis  terdapat  tiga  model  yang menempatkan hubungan Restorative Justice dengan sistem peradilan pidana yaitu:
a. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana
Dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia terbagi dalam beberapa tahap yakni:

## 1. Tahap Pra Ajudikasi
Penggunaan Restorative  Justice yang  ditawarkan  pada  fase  awal  dari  sistem peradilan  pidana  atau  fase  Pra  ajudikasi.  Penyelesaian  yang  dilakukan biasanya berupa upaya damai yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang digunakan  dengan  menggunakan  penggunaan Restorative  Justice .  Misalnya dalam  kasus  yang  melibatkan  anak,  Polisi  diberikan  keleluasaan  untuk melakukan  upaya  pendahuluan  sebelum  melakukan  tindakan  terhadap tersangka  tindak  pidana  anak  yaitu  bentuk  peringatan  baik  secara  lisan maupun tertulis. Bila tindakan itu telah dilalui, maka polisi dapat merancang sebuah program sebagai bagian dari kewenangan diskresinya sebagai upaya diversi dari proses peradilan pidana.

## 2. Tahap Ajudikasi
Paradigma lama yang ,melekat atas lembaga peradilan sebagaimana banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah lembaga yang seharusnya menjadi tempat mencari  kebenaran  (khususnya  kebenaran  materiil)  dan  keadilan,  telah menjadi lembaga yang hanya menjalankan fungsi prosedural saja. Khususnya dinegara yang menganut sistem hukum civil law dimana asas legalitas harus dijunjung tinggi baik dalam hukum formil maupun materiilnya, menyebabkan hakim  tidak  leluasa  berkreasi  menciptakan  yang  dapat  memenuhi  rasa keadilan  masyarakat.  Melalui  penggunaan Restorative  Justice ,  diversi  tidak hanya dapat dilakukan oleh polisi tapi juga oleh hakim didalam putusannya, termasuk juga putusan hakim untuk mengalihkan jenis pemidanaan.

## 3. Tahap Purna Ajudikasi
Penggunaan Restorative  Justice model  ini  biasanya  merupakan  mekanisme yang ditawarkan pasca putusan atau dalam fase purna ajudikasi. Dalam model tersebut,  maka  program  yang  dirancang  dengan  menggunakan  penggunaan Restorative  Justice ,  merupakan  program  pendamping  dari  pidana konvensional yang dijatuhkan dalam putusan.
a. Diluar  sistem  peradilan  pidana  melalui  lembaga/  institusi  lain  diluar sistem.
Merupakan gambaran dari pandangan dimana penggunaan Restoratif Justice berbanding  terbalik  dengan  Sistem  peradilan  pidana  yaitu  mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut sebagai soft justice karenanya dia harus  berada  diluar  sistem  peradilan  pidana.  sebagai  mana  disampaikan Mc.Cold yang menyatakan bahwa Restorative Justice yang murni adalah jauh lebih baik karena menurutnya ciri dari Restoratif Justice adalah voluntary dan informal conflict resolution .
b. Diluar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum.
Gambaran  dari  sistem  quasi  dimana  titik  berat  disini  adalah  bahwa  model penyelesaian  dengan  penggunaan  Restorative  Justice  tetap  harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana Karena pada dasarnya model penyelesaian  ini  dapat  dijadikan  dasar  strategi  penanganan  perkara  pidana yang tujuannya diarahkan kepada kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat.
Dari  paparan  diatas  disebutkan  bahwa  penggunaan Restorative  Justice hendaknya diprioritaskan pada pelaku pemula:

## 1. Tindak Pidana anak
Bahwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki penanganan khusus yang diberikan guna memberikan perlindungan dan menjamin masa depan  anak  yang  lebih  baik  dan  Penyidik  POLRI  telah  menerapkan penanganan perkara yang melibatkan anak tersebut secara khusus. Perkara pidana yang melibatkan anak yang ditangani oleh Penyidik Polri diselesaikan melalui diversi sebagai implementasi dari penggunaan Restorative Justice.
2. Juvenile offenders .
Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  dan  remaja  bukan  merupakan suatu kejahatan murni, namun yang masih dikategorikan kepada kenakalan remaja. Hal ini terdapat pada tindakan-tindakan yang bukan termasuk pada kategori  kejahatan  serius  dan  mengancam  nyawa  atau  tubuh.  Misalnya tawuran pelajar SMA.

## 3. Tindak Pidana kealpaan
Tindak pidana yang dilakukan murni bukan merupakan kesengajaan ( dolus ) atau  dijadikan  profesi.  Namun  tidak  semua  kealfaan  ini  dapat  digunakan Restorative  Justice karena  beberapa  pasal  dalam  perundang-undangan mengatur pidana kerana kealpaan ( culpa ). Penyidik akan mempertimbangkan kealfaan tersebut pada aspek-aspek lain seperti bobot perkara, kerugian yang diderita dan dampak yang ditimbulkan.

## 4. Tindak Pidana Pelanggaran
Pelanggaran  terhadap  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  sifatnya ringan dan tidak menyebabkan atau manimbulkan pidana yang serius dapat diselesaikan  melalui Restorative  Justice .  Beberapa  pelanggaran  bahkan dianjurkan  untuk  diselesaikan  secara  musyawarah dengan  prinsip Ultimum Remidium  misalnya  terdapat  dalam  Undang-undang  Lalu  Lintas,  Undang- undang Lingkungan Hidup, Peraturan-peraturan Daerah (Perda), dan lainnya.

## 5. Tindak Pidana yang diancam dibawah 5 (lima) tahun
Tindak  pidana  yang  diancam  pidana  dibawah  lima  tahun  dalam  dalam ketentuan  KUHAP  adalah  tindak  pidana  yang  tidak  dapat  dilakukan penahanan,  kecuali  yang  termasuk  dalam  pasal  pengecualian  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  21  ayat  (4)  huruf  a.  Sama  seperti  penjelasan  diatas bahwa  penyidik  dalam  mengambil  pertimbangan  mengenai  penggunaan Restoratif  Justice  dalam  hal  ini  juga  tidak  hanya  sekedar  melihat  lamanya ancaman  pidana.  terdapat  pertimbangan  lain  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya.

## 6. Tindak Pidana Ringan
Tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 205 ayat (1) KUHAP adalah  perkara  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  atau  kurungan  paling lama  3  (tiga)  bulan  dan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp.  7.500  dan penghinaan  ringan.  Demikian  halnya  dengan  tipiring,  Penyidik  juga  dalam waktu-waktu tertentu tetap mengajukan proses hukum secara formal dalam tindak  pidana  ringan.  Contoh;  ketika  bulan  suci  Ramadhan  pelaksanaan Operasi Pekat (penyakit masyarakat) dengan sasaran penjual minuman keras illegal yang kemudian dilakukan penegakan hukum dengan Tipiring.
B. Mekanisme  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  yang  Dilakukan  oleh Orang  Dewasa  Dalam  Mewujudkan  Keadilan  Restoratif  di  Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
Penerapan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  pada  prinsipnya menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah  ditimbulkannya  sebagai  bentuk  rasa  tanggung  jawab.  Perbaikan  kerugian
harus  proporsional  dengan  memperhatikan  hak  dan  kebutuhan  korban.  Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut dalam hal ini  korban dan pelaku, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Hadirnya gagasan dari keadilan restoratif terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga  bertujuan  untuk  menghindarkan  pelakunya  dari  proses  pemidanaan  yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai keadilan pada penyelesaian kasus-kasus pidana yang mendudukan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi.
Sebelum  dilaksanakannya  keadilan  restoratif  melalui  upaya  diversi,  pelaku dewasa  yang  melakukan  tindak  pidana  harus  mempertanggungjawabkan  secara pidana  pula,  yakni  dengan  pemenjaraan  dengan  maksud  memberi  efek  jera  pada pelaku.  Dengan  demikian,  konsep restorative  justice menekankan  pada  kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab.
Perbaikan  kerugian  harus  proporsional  dengan  memperhatikan  hak  dan kebutuhan  korban.  Untuk  menghasilkan  kesepakatan  para  pihak  tersebut,  perlu dilakukan  dialog-dialog  informal  seperti  mediasi  dan  musyawarah.  Keterlibatan anggota komunitas yang relevan  dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan pelaku dalam masyarakat. Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dewasa yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari  suatu  kejahatan.  Penyelesaian  yang  penting  untuk  diperhatikan  adalah memperbaiki  kerusakan  atau  kerugian  yang  disebabkan  terjadinya  kejahatan tersebut.
Keadilan  restoratif  merupakan  proses  penyelesaian  yang  dilakukan  diluar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku,  masyarakat  serta  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  suatu  tindak pidana  yang  terjadi  untuk  mencapai  kesepakatan  dan  penyelesaian.  Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang  dilakukan  oleh  pelaku  dewasa  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  atau melakukan  tindakan  kriminal,  tentunya  dalam  tindakannya  sangat  dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri pelaku tersebut.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  yang  merupakan  induk  dari  hukum  acara  pidana yang  berlaku  secara  umum  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  di Indonesia,  sama  sekali  tidak  mengatur  tentang  penyelesaian  perkara  pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, KUHAP hanya memfokuskan penyelesaian perkara  pidana  melalui Integrated  Criminal  Justice  System yaitu  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  persidangan.  KUHAP  sama  sekali  tidak  memberi peluang untuk menyelesaikan perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. 26
26 Bendry  Almy,  2020,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana Melalui  Upaya  Diversi  Bagi  Pelaku  Dewasa  Dalam  Mewujudkan Keadilan  Restoratif”,  Jurnal  Ilmiah
Nasional Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu P-ISSN: 2599-1892, E-ISSN: 2622-3724 Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 181
Begitu  juga  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  sama sekali  tidak  menyinggung  tentang  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  melalui pendekatan keadilan restoratif. Peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini, yaitu KUHP dan KUHAP dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, karena untuk permasalahan yang dianggap ringan atau permasalahan sepele saja yang seharusnya dapat diselesaikan diluar pengadilan, karena tidak diatur dalam peraturan hukum pidana yang berlaku, harus dilaksanakan melalui prosedur yang panjang dan berbelit-belit, yakni harus
melalui proses penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi, tentunya akan memakan  waktu  dan  biaya  yang  tidak  sedikit,  sehingga  prinsip  peradilan  cepat, sederhana  dan  biaya  ringan  sebagaimana  disebutkan  dalam  angka  3  huruf  e penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Peraturan  hukum  pidana  yang  berlaku  saat  ini  sangat  identik  dengan konsep  pemidanaan  yang  sifatnya  memberikan  penderitaan  atau  siksaan. Tujuan  hukum  pidana  pada  umumnya  adalah  untuk  melindungi  kepentingan orang  perseorangan  (individu)  atau  hak-  hak  asasi  manusia  dan  melindungi kepentingan  masyarakat  dan  negara  dengan  perimbangan  yang  serasi  dari kejahatan/tindakan  tercela  di  satu  pihak  dan  dari  tindakan  penguasa  yang sewenang-wenang di lain pihak.
Hukum pidana adalah hukum sanksi ( bijzondere sanctierecht ), sebab dengan bertumpu  pada  sanksi  itulah  hukum  pidana  difungsikan  untuk  menjamin keamanan,  ketertiban  dan  keadilan  Menurut  konsep  keadilan  restoratif,  sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem  peradilan  seharusnya  ditujukan  untuk  menciptakan  perdamaian,  bukan untuk  menghukum.    Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  pemidanaan  yang  disebutkan dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (R-KUHP)  pasal  51  yang menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan:
a. Mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
b. Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
d. Menumbuhkan  rasa  penyesalan  dan  membebaskan  rasa  bersalah  pada terpidana.
Dengan  diterapkannya  diversi  dalam  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  di Indonesia,  semua  pihak  yang  terkait  dalam  suatu  peristiwa  pidana  akan memperoleh keadilan, yang bermuara kepada tercipta keseimbangan, ketentraman dan kedamaian didalam masyarakat.
Penyelesaian  perkara  dewasa  melalui  upaya  diversi  juga  akan  mengurangi jumlah tahanan dan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan, yang hampir semua di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia mengalami over capacity dua sampai tiga kali lipat,  dan  sudah  dapat  digolongkan  dalam  kategori extreme  over  capacity .  Hal tersebut  tentunya  sudah  tidak  manusiawi,  perlu  adanya  solusi  untuk  mengatasi
permasalahan tersebut, salah satunya adalah melalui penyelesaian perkara pidana melalui  konsep  keadilan  restoratif,  karena output dari  keadilan  restoratif  adalah perdamaian bukan hukuman.
Tujuan  diversi  dapat  diterapkan  dalam  menyelesaikan  perkara  tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, lain adalah sebagai berikut: 27
1. Untuk  mewujudkan  keadilan  dan  penegakan  hukum  secara  benar  dengan meminimalkan pelaksanaan pidana.
2. Untuk mengajak masyarakat agar taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama.
3. Sebagai  upaya  untuk  mendapatkan  nilai  kejujuran,  perlakukan  yang  sama terhadap semua orang dan menuntut petugas tidak membeda-bedakan orang dengan tindakan yang berbeda.
4. Memberikan  kesempatan  kepada  pelanggar  hukum  agar  menjadi  orang yang baik, melalui jalur non formal.
5. Mendorong  pelaku  bertanggungjawab  terhadap  korban  atas  tindak  pidana yang telah dilakukannya, untuk selanjutnya membangun rasa tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi.
Mengenai  hal  tersebut,  peneliti  akan  memfokuskan  penerapan  diversi  di tingkat penuntutan bagi pelaku tindak pidana dewasa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan  Jaksa  Agung  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  Jaksa  Agung. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa UU No. 11/2012 mengehendaki tidak hanya pada tingkat penyidikan saja dapat dilakukan diversi. Namun, diversi dapat dilaksanakan  juga  pada  tingkat  penuntutan. 28 Penuntut  Umum  wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. 29 Diversi dilaksanakan paling lama 30 tiga puluh) hari. 30 Dalam hal proses  Diversi  berhasil  mencapai  kesepakatan,  Penuntut  Umum  menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk  dibuat  penetapan. 31 Dalam  hal  Diversi  gagal,  Penuntut  Umum  wajib menyampaikan  berita  acara  Diversi  dan  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. 32
Jaksa berbeda dengan polisi dalam hal kewenangan diskresi, karena kejaksaan tidak memiliki payung hukum pelaksanaan diskresi seperti pada polisi, jaksa tidak memiliki  aturan  tegas  secara  formil  mengatur  kewenangan  untuk  melakukan diskresi. Yang ada hanya kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum ( deponering ) yang menjadi hak ekslusif Jaksa Agung.
Hampir  seluruh  tindak  kejahatan  yang  ditangani  oleh  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Ini membuktikan bahwa penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejah atan  dimana  “kerusakan”  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  kejahatan  tersebut
27 Ibid., hlm. 187-188
28 Lihat Pasal 7 ayat (1) UU SPPA
29 Pasal 42 ayat (1) UU SPPA
30 Pasal 42 ayat (2) UU SPPA
31 Pasal 42 ayat (3) UU SPPA
32 Pasal 42 ayat (4) UU SPPA
masih bias direstorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula. 33
Berdasarkan  Pasal  35  huruf  a  UU  No.  16  Tahun  2004,  kejaksaan  dalam tugasnya  menetapkan  dan  mengendalikan  kebijakan  penegakan  hukum  dan keadilan  dalam  ruang  lingkup  tugas  dan  wewenangnya,  kejaksaan  dapat mengembangkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan  dalam ruang lingkup restorative  sebagai  bagian  dari  kewenangannya.  Diversi  dan  program  restoratif dapat  dianggap  sebagai  kewenangan  lain  dari  institusi  kejaksaan  berdasarkan undang-undang.
Kejaksaan  memiliki  tugas  dan  wewenang  lain  berdasarkan  undang-undang termasuk melakukan diversi dan restorative justice . Keadilan restoratif merupakan suatu  pendekatan  terhadap  keadilan  atas  dasar  falsafah  dan  nilai-nilai tanggungjawab,  keterbukaan,  kepercayaan,  harapan,  penyembuhan  dan “ inclusiveness ”, yang berfokus pad a reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui  pemberian  kesempatan  para  pihak  yang  terdampak  langsung  oleh kejahatan  yaitu  korban,  pelaku  dan  masyarakat,  dengan  Diversi  Sebagai  Bentuk mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, reparasi dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya. 34
Adapun  Tata  cara  perdamaian  dalam  pengentian  penuntutan  berdasarkan keadilan  restorative  terdapat  dalam  pasal  7  sampai  dengan  pasal  14  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai berikut:

## Pasal 7
1) Penuntut  Umum  menawarkan  upaya  perdamaian  kepada  Korban  dan Tersangka.
2) Upaya  perdamaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
3) Upaya  perdamaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan  pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atastersangka dan barang bukti (tahap dua).

## Pasal 8
1) Untuk  keperluan  upaya  perdamaian,  Penuntut  Umum  melakukan pemanggilan  terhadap  Korban  secara  sah  dan  patut  dengan  menyebutkan alasan pemanggilan.
2) Dalam  hal  dianggap  perlu  upaya  perdamaian  dapat  melibatkan  keluaga Korban/Tersangka,  tokoh  atau  perwakilan  masyarakat,  dan  pihak  lain  yang terkait.
3) Penuntut  Umum  memberitahukan  maksud  dan  tujuan  serta  hak  dan
33 ibid
34 Muladi, 2013,
Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan
Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak , BP Universitas Diponegoro, Semarang.
kewajiban  Korban  dan  Tersangka  dalam  upaya  perdamaian,  termasuk  hak untuk menolak upaya perdamaian.
4) Dalam  hal  upaya  perdamaian  diterima  oleh  Korban  dan  Tersangka  maka dilanjutkan dengan proses perdamaian..
5) Setelah  upaya  perdamaian  diterima  oleh  Korban  dan  Tersangka,  Penuntut Umum  membuat  laporan  upaya  perdamaian  diterima  kepada  Kepala Kejaksaan  Negeri  atau  Cabang  Kepala  Kejaksaan  Negeri  untuk  diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
a) menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
b) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
c) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

## Pasal 9
1) Proses  perdamaian  dilakukan  secara  sukarela,  dengan  musyawarah  untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
3) Penuntut  Umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  tidak  mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun. Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
4) Proses  perdamaian  dilaksanakan  di  kantor  Kejaksaan  kecuali  terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat.
5) Perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
6) Proses  perdamaian  dan  pemenuhan  kewajiban  dilaksanakan  dalam  waktu paling  lama  14  (empat  belas)  hari  sejak  penyerahan  tanggung  jawab  atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

## Pasal l0
1) Dalam  hal  proses  perdamaian  tercapai,  Korban  dan  Tersangka  membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
3) Kesepakatan  perdamaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditandatangani  oleh  Korban,  Tersangka,  dan  2  (dua)  orang  saksi  dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
4) Dalam  hal  kesepakatan  perdamaian  disertai  pemenuhan  kewajiban sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a,  Penuntut  Umum  membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
5) Dalam  hal  kesepakatan  perdamaian  tanpa  disertai  pemenuhan  kewajiban sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b,  Penuntut  Umum  membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
6) Dalam  hal  kesepakatan  perdamaian  tidak  berhasil  atau  pemenuhan kewajiban  tidak  dilaksanakan  sesual  kesepakatan  perdamaian  maka Penuntut Umum:
1. Menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
2. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
3. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
Pasal 11
1) Dalam  hal  kesepakatan  perdamaian  tidak  berhasil  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan
2) kewajiban  yang  tidak  proporsional,  ancaman  atau  intimidasi, sentimen,  perlakuan  diskriminatif  atau  pelecehan  berdasarkan kesukuan,  agama,  ras,  kebangsaan,  atau  golongan  tertentu  terhadap Tersangka  yang  beritikad  baik  dapat  dijadikan  pertimbangan  Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal  pemenuhan  kewajiban  tidak  dilaksanakan  sesuai    kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena factor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.
3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
a) Pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
b) Keadaan  yang  meringankan  dalam  pengajuan  tuntutan  pidana; dan/atau
c) Pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. Sesuai dengan ketentuan peraturan  perundangundangan,  dengan  tetap  memperhatikan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum.
Pasal 12
1) Dalam  hal  kesepakatan  perdamaian  tercapai,  Penuntut  Umum melaporkan  kepada  Kepala  Cabang  Kejaksaan  Negeri  atau  Kepala Kejaksaan  Negeri  dengan  melampirkan  berita  acara  kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
2) Berdasarkan  laporan  Penuntut  Umum  sebagaimana  dimaksud  ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif
kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam  waktu  paling  lama  1  (satu)  hari  setelah  kesepakatan  perdamaian tercapai.
4) Kepala  Kejaksaan  Tinggi  menentukan  sikap  menyetujui  atau menolakpenghentian  penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
5) Dalam  perkara  tertentu  yang  mendapat  perhatian  khusus  dari  plmplnan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6) Dalam  hal  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  menyetujui  penghentian  penuntutan berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  Kepala  Cabang  Kejaksaan  Negeri  atau Kepala  Kejaksaan  Negeri  selaku  Penuntut  Umum  mengeluarkan  Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2  (dua) hari sejak persetujuan diterima.
7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  memuat  alasan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
8) Penetapan  status  barang  bukti  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)  dicatat  dalam  Register  Perkara  Tahap  Penuntutan  dan  Register Penghentian  Penuntutan  dan  Penyampingan  Perkara  demi  Kepentingan Umum.
10) Dalam  hal  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  menolak  penghentian  penuntutan berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  Penuntut  Umum  melimpahkan  berkas perkara ke pengadilan.

## Pasal 13
1) Dalam  hal  upaya  perdamaian  atau  proses  perdamaian  terdapat  tekanan, paksaan,  dan  intimidasi  dari  Korban,  Tersangka,  dan/atau  pihak  lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
2) Penghentian  upaya  perdamaian  atau  proses  perdamaian  sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
a. Menuangkan  tidak  tercapai  upaya  perdamaian  atau  proses  perdamaian dalam berita acara;
b. Membuat  nota  pendapat  bahwa  perkara  dilimpahkan  ke  pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan
Pasal 14
Dalam  hal  kesepakatan  perdamaian  dibuat  pada  tahap  penyidikan  dapat dijadikan  pertimbangan  Penuntut  Umum  untuk  menghentikan  penuntutan berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dengan  memenuhi  syarat  dan  tata  cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
Adanya semangat restorative justice yang berkembang dalam sistem hukum pidana  di  Indonesia  membuat  pergeseran  konsep  pemidanaan  dari retributive Justice menuju restorative  justice .  Tentunya  pergeseran  tersebut  dalam  penilaian Dey Revana 35 dengan sendirinya akan mempengaruhi elemen sistem hukum yang berada di bawahnya, yaitu asas-asas hukum, konsep-konsep dasar hukum pidana dan  substansi  hukum  pidana  dan  praktik  sistem  peradilan  pidana  di  bidang penututan.  Sebagaimana  diversi  terhadap  pelaku  anak,  diversi  terhadap  pelaku dewasa juga tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme, serta yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun.
Kwalifikasi  jenis  tindak  pidana  yang  dapat  diupayakan  diversi  bagi  pelaku dewasa adalah sebagai berikut:
a. Tindak pidana yang ada korban.
b. Bukan  tindak  pidana  serius,  seperti  pembunuhan,  pemerkosaan,  pengedar narkoba dan terorisme.
c. Tindak  pidana  dengan  ancaman  hukuman  tertentum,  yakni  dengan ancaman pidana diatas 7 tahun.
d. Bukan pengulangan tindak pidana.
Implementasi Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pelaku Dewasa di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
Mengenai  implementasi  Diversi  dalam  penanganan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh pelaku dewasa, sebagai studi kasus yang dilakukan penulis dalam Wilayah Kota Ternate. Hasil penelusuran/ riset, peneliti menemukan penanganan tindak  pidana  melalui  upaya  diversi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dewasa. Berdasarkan Laporan Bulanan Kegiatan Rumah Restorative Justice (RJ) Bulan Juni 2022 Kejaksaan  Tinggi  Maluku  Utara,  dari  10  (sepuluh)  Kejaksanaan  Negeri  di Maluku Utara, baru terdapat dua kasus yang dapat ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ternate yakni sebagai berikut:
35 Dey Ravena, 2007, Sistem Pemasyarakatan (Pergeseran Paradigma Pembinaan Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia), Disertasi, Program Doktor Undip, Semarang), hlm. 207
Berdasarkan  uraian  di  atas,dapat  dipahami  bahwa  keberhasilan  dari pelaksaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Ternate, telah sesuai dengan tata cara perdamaian dalam pengentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, yang terdapat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan  Restoratif.  Dengan  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  dapat  pula diterapkan  oleh  Kejaksaan  Negeri  lainnya  di  Provinsi  Maluku  Utara  yakni dilaksanakan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Tidore  Kepulauan,  Kejaksaan  Negeri Halmahera Utara, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Halmahera
Tengah, Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Kejaksaan Negeri Kep. Morotai, serta Kejaksaan Negeri Taliabu .
Mekanisme  penerapan  prinsip  keadilan  restoratif  melalui  upaya  diversi bagi  pelaku anak,  secara  umum  juga  dapat  diterapkan  bagi pelaku tindak pidana dewasa, Namun, ada beberapa perubahan dan penyesuaian, antara lain mengenai tujuan diversi bagi pelaku dewasa, yang secara umum hampir sama dengan pelaku anak, akan tetapi khusus untuk tujuan menghindari stigmatisasi terhadap pelaku dewasa  tidak  diperlukan,  kondisi  psikologis  pelaku  dewasa  tidak  menjadi pertimbangan untuk melaksanakan diversi, karena pelaku dewasa tentu menyadari sepenuhnya  konsekwensi  terhadap  apa  yang  dilakukannya,  dan  tidak  ada  masa depan yang dipertaruhkan, tujuan utama diversi bagi pelaku dewasa adalah untuk menciptakan perdamaian antara pelaku dengan korban dan untuk menumbuhkan rasa  tanggaung  dari  pelaku  jawab  terhadap  korban  serta  menumbuhkan kesadaran dari pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Kebijakan  Hukum  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  Pemidanaan  Bagi Pelaku  Dewasa  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  Berlaku  Di  Indonesia adalah  suatu  konsep  pemikiran  yang  merespon  pengembangan  sistem peradilan  pidana  dengan  menitik  beratkan  pada  kebutuhan  pelibatan masyarakat  dan  korban  yang  dirasa  tersisihkan  dengan  mekanisme  yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. dapat dijadikan dasar strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan kepada kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat.
2. Mekanisme  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang dewasa  berdasarkan  kwalifikasi  jenis  tindak  pidana  dalam  mewujudkan keadilan restoratif di Kejaksanaan Tinggi Maluku Utara telah sesuai dengan tata  cara  perdamaian  dalam  pengentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restorative, yang terdapat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Meskipun  begitu,  masih terdapat kelemahan dalam implementasinya sebagaimana hasil penelusuran/ riset berdasarkan Laporan Bulanan Kegiatan Rumah Restorative Justice (RJ) Bulan Juni 2022 Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dari 10 (sepuluh) Kejaksaan Negeri di Maluku Utara, baru terdapat dua kasus yang dapat ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ternate.
Saran Adapun saran dalam penelitian ini  adalah:
1. Kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan,  pemeriksaan  dan  penentuan  putusan  perkara  pada  sidang pengadilan hendaknya mengutamakan pelaksanaan diversi sebagai salah satu alternatif  dari  pelaksanaan  pidana  penjara.  Kepada  pihak-pihak  terkait
(Penegak Hukum, KPAI, dll). Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversi  kepada  masyarakat.  Kepada  pemerintah,  perlunya  menyediakan sarana  dan  prasarana  diversi  dalam  rangka  memberikan  jaminan perlindungan  kepada  anak.  Kepada  orang  tua  sebaiknya  dapat  memahami terhadap  system  penyelesaian  perkara  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan hukum.
2. Kendala Pelaksanaan Diversi dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  di  Kejaksaan  Tinggi  Maluku  Utara yakni  diantaranya  yaitu. Pertama, perlu  adanya  aturan  hukum  yang  secara tegas  mengatur  mengenai  kekuatan  hukum  atas  kesepakatan  perdamaian antara pelaku dan korban dan kewenangan masing-masing subsistem baik di dalam maupun diluar system peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim, lembaga adat, masyarakat) untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Kedua, kualifikasi  tindak  pidana  yang  dapat  diselesaikan  dengan  menggunakan pendekatan tersebut harus ditentukan secara jelas. Ketiga, harmonisasi aturan hukum  terkait  kelembagaan,  hukum  pidana  materil  maupun  hukum  pidana formil  mutlak  diperlukan  sehingga  kegamangan  petugas  di  lapangan  tidak terjadi, subjektivitas penegak hukum dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang justru dapat menimbulkan persoalan baru juga dapat dihindari dan  upaya  pembaharuan  hukum  melalui  pendekatan  keadilan  restoratif  ini tidak menjadi kontra produktif.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam  Chazawi,  2010, Pelajaran  Hukum  Pidana  1 Cetakan  ke-5 . , Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Andi  Hamzah,  1983, Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Barda  Nawawi  Arief,  2008,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Group, Jakarta. Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum , Mandar Maju,
Bandung.
Ediwarman,  2016, Monograf  Metodologi  Penelitian  Hukum,  Panduan  Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi , Yogyakarta: Genta Publishing.
Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung.
Eva Chahyani, 2012, Restorative Justice Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia , Refika Aditama.Bandung.
Faisal, 2010, Menerobos Positivisme Hukum , Rangkang Education, Yogyakarta.
Fatoni,S. 2016 . Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoriti dan Pragmatis untuk Keadilan . Malang: Setara Press. Herlina,  2014, Restorative  Justice  Sebuah  Konsep  Dalam  Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana , BP Univ. Sumatera Utara, Medan. Komariah  E.  Sapardjaja,  2002, Ajaran  Melawan  Hukum  Materiil  dalam  Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens , Alumni, Jakarta.
M.Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, SInar Grafika, Jakarta.
M. Sholehuddin, 2007, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mahmul Siregar dkk, Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) , BP Univ. Sumatera Utara, Medan.
Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum PIdana , Bina Aksara, Jakarta.
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, Perihal Kaidah Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionime , Putra A. Bardin, Bandung.
Sajpto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
_______,  2009, Penegakan  Hukum:  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Genta  Publishing, Yogyakarta
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  1996, Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada _______,  2001 ,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Rajawali  Press, Jakarta.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  2002, Hukum,  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya , (Editor : Ifdal Kasim dkk), Elsam, Jakarta.
Teguh Prasetyo,2012, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta.