## EVALUASI PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PASAR DI PROVINSI RIAU

## EVALUATION OF PLANNING AND IMPLEMENTATION OF PHYSICAL SAF ASSIGNMENT ON MARKET SECTOR  IN THE RIAU PROVINCE
1

## Andi Setyo Pambudi
Fungsional Perencana Ahli Madya, Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Gedung Bappenas Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Inonesia 12920 .
Email: andi.pambudi@bappenas.go.id
disubmit: 18 September 2022, direvisi: 10 November 2022, diterima: 11 November 2022

## ABSTRAK
Pasar identik dengan aktivitas sehari-hari dalam perdagangan masyarakat Indonesia. Pembangunan infrastruktur  pasar  untuk  pemerataan  pembangunan  memerlukan  investasi  yang  besar  dalam menunjang  tercapainya  manfaat  sosial  dalam  pembangunan  nasional.  Bagi  pemerintah  daerah, infrastruktur  pasar  pembangunannya  terkendala  sumber  pembiayaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  yang  terbatas.  Menyadari  pentingnya  pasar  bagi  pelayanan  publik masyarakat, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi opsi menarik bagi daerah untuk menutup kekurangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keterkaitan perencanaan DAK Fisik dengan perencanaan pembangunan daerah. Dari 34 provinsi di Indonesia, ada 31 Provinsi yang tidak mencantumkan menu kegiatan Bidang Pasar kedalam RKPD. Penelitian menggunakan metode pendekatan mixed  method melalui  analisis  berbasis  kuesioner,  FGD),  studi  literatur  dokumen perencanaan serta kunjungan lapangan. Secara spesifik hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Riau  yang  mendapatkan  anggaran  DAK  Fisik  Penugasan  Bidang  Pasar  terbesar  secara  nasional belum  optimal  ketika  meresponsnya  dalam  dokumen  perencanaan  daerahnya,  khususnya  terkait prioritas  daerah.  Berdasarkan  pengisian  kuesioner,  keseluruhan  OPD  pengelola  DAK  Fisik Penugasan Bidang Pasar menyatakan setuju bahwa pelaksanaan kegiatan DAK berjalan lancar dan realisasi penyaluran anggaran tepat waktu. Sebanyak 75 persen OPD menyatakan bahwa jumlah dana pendamping tidak cukup dialokasikan pemerintah daerah, alokasi tidak cukup proporsional, kegiatan DAK belum sesuai dengan kebutuhan daerah dan kurangnya anggaran DAK.
Kata Kunci: Pasar, DAK, Pemerintah Daerah, RKPD

## ABSTRACT
Market is identical with the daily activities of Indonesian people's trade. The development of market infrastructure for equitable development requires a large investment in supporting the achievement of  social  benefits  in  national  development.  For  local  governments,  market  infrastructure development  is  constrained  by  the  limited  sources  of  Regional  Revenue  and  Expenditure  Budget (RREB)  financing.  Recognizing  the  importance  of  the  market  for  public  public  services,  Physical Special Allocation Fund (SAF) is an attractive option for regions to cover this shortfall. This study aims to evaluate the degree of linkage between physical SAF planning and  regional development planning. Of the 34 provinces in Indonesia, there are 31 provinces that do not include the Market Sector activity menu in the Annual Regional Development Planning (ARDP. The study uses a mixed method approach through questionnaire-based analysis, Focus Group Discussion (FGD), literature study of central-regional planning documents and field visits. Specifically, the results of the analysis show  that  Riau  Province,  which  received  the  largest  physical  SAF  budget  for  Market  Sector Assignments, nationally has not been optimal in responding to it in its regional planning documents,
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Copyright © 2022 Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. All rights reserved
especially  regarding  regional  priorities.  Based  on  filling  out  the questionnaire,  all  LGTO  (Local Government Technical Office) managing the Physical SAF for the Market Sector stated that they agreed that the implementation of SAF activities was running smoothly and that the realization of budget distribution was on time. As many as 75 percent of LGTO stated that the amount of matching funds was not allocated enough  by the regional government, the allocation was not proportional enough,  SAF  activities  were  not  in  accordance  with  regional  needs  and  the  SAF  budget  was insufficient.
Keyword: Market, SAF, Local Goverment, ARDP

## PENDAHULUAN
Dinamika otonomi daerah berdampak pada perubahan fungsi pemerintah  daerah  yang  diterjemahkan dalam  kebijakan,  termasuk  pemanfaatan sumber  daya  alam,  kelembagaan,  sumber daya  manusia  serta  perubahan-perubahan pada  pola  kegiatan  ekonomi  masyarakat (Aini  &  Fauzi,  2019;  GoI,  2014). Pemerintah  daerah  terdorong  untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD) sebesar-besarnya melalui
optimalisasi  potensi  yang  ada  untuk membuka  pintu  investasi.  Pasar  adalah salah  satu  bagian  dari  interaksi  ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan dinamika  tersebut.  Pasar  juga  adalah bentuk  pelayanan  publik  oleh  negara sebagai  penyelenggara  layanan  yang sangat berkaitan langsung dengan kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  Di Indonesia, perdagangan dalam suatu pasar adalah  rutinitas  kegiatan  sehari-hari  yang selaras  dengan  kehidupan  masyarakatnya
(Andriani & Mukti Ali, 2013) . Kebutuhan akan kuantitas dan kualitas pasar adalah sebuah keniscayaan dengan sejalan meningkatnya jumlah  penduduk.  Pasar  tradisional  dan pasar  modern  menjadi  faktor  pendorong
ekonomi  yang  mewarnai  kehidupan  suatu daerah (Masyhuri & Utomo, 2017). Dalam perkembangannya  pasar  modern  mulai menggeser peran pasar tradisional sehingga intervensi pemerintah diperlukan agar  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  tercapai  (Sarwoko,  2008; Zunaidi, 2013).
Pembangunan  infrastruktur  pasar yang  berkualitas  untuk  pemerataan pembangunan memerlukan investasi yang besar  dalam  menunjang  tercapainya manfaat  sosial  dalam  pembangunan nasional.  Berdasarkan  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,  masyarakat  juga  berhak  untuk mendapatkan  pelayanan  publik  terkait keperluannya  sehari-hari  yang  sesuai dengan  standar  pelayanan  (Pambudi  & Hidayat,
2022).
Dalam rangka mempertahankan  pasar  tradisional  untuk dapat  bersaing  dengan  pasar  modern, diperlukan  perubahan  oleh  pemerintah terkait  kesan  pada  fasilitas-fasilitasnya agar  suasananya  dapat  memberikan kenyamanan  ke  palanggannya  (Sugiyarto et al., 2020) .
Dana  Alokasi  Khusus  adalah  salah satu jenis dari Dana Transfer Khusus dari
Pemerintah  Pusat  yang  dialokasikan kepada daerah untuk dilaksanakan sebagaimana  kewenangannya    (Pambudi, 2021b).  Kebijakan  DAK  Fisik  Penugasan bidang  Pasar  akan  diarahkan  untuk melaksanakan  pembangunan/revitalisasi pasar  rakyat  dan  sarana  perdagangan, menjamin  kelancaran  distribusi  pangan, dan akses pangan masyarakat, melindungi konsumen  serta meningkatkan  daya  saing produk Indonesia lainnya guna mendukung pencapaian  sasaran  nasional.  DAK  Fisik penugasan pasar terdiri dari menu kegiatan pembangunan/  revitalisasi  pasar  rakyat, penyediaan  sarana  untuk  mendukung pembentukan unit  metrologi legal, pembangunan depo gerai maritim/ gudang non  SRG  (Sistem  Resi  Gudang), pembangunan  gudang  dan  penyediaan sarana  penunjang  gudang  SRG  serta penyediaan  peralatan  uji  mutu  barang BPSMB  (Balai  Pengujian  dan  Sertifikasi Mutu Barang).
Tujuan  dan  sasaran  DAK  Fisik Penugasan  Bidang  Pasar  yaitu  untuk meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan melalui: 1) pembangunan /revitalisasi pasar rakyat; 2) pembangunan depo gerai maritim; 3) optimalisasi sistem resi gudang serta untuk peningkatan sarana perdagangan  pendukung  perlindungan konsumen  melalui  pembangunan  4) penyediaan  sarana  untuk  mendukung
pembentukan  unit metrologi legal;  dan  5) penyediaan  peralatan  uji  mutu  barang BPSMB.
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Fisik Penugasan  Bidang  Pasar  terdiri  dari  5 menu  kegiatan  yaitu:  1)  pembangunan/ revitalisasi  pasar  rakyat;  2)  pembangunan depo  gerai  maritim;  3)  pembangunan gudang dan pembangunan sarana penunjang  gudang  sistem  resi  gudang;  4) penyediaan  sarana  untuk  mendukung pembentukan  unit  metrologi  legal;  5) penyediaan  peralatan  uji  mutu  barang BPSMB.
Keberlanjutan  program  pemerataan ekonomi tradisional melalui pembangunan pasar dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling  terkait  dan  dinamis  sejak  aspek perencanaan.  Belum  ada  penelitian  yang mengevaluasi  sinkronisasi  perencanaan kebijakan yang berpengaruh pada pembangunan pasar secara holistik dari sisi pemerintah  pusat  (RKP)  dan  daerah (RKPD), dan penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Kesenjangan ini dapat aspek perencanaan, termasuk terkait sinkronisasi pendanaannya dalam bentuk dana transfer khusus. Bagi pemerintah daerah,
pembangunan infrastruktur pasar
terkendala  sumber  pendanaan  PAD  yang terbatas. Sementara itu tuntutan kebutuhan
pembangunan  pasar  untuk  menghidupkan ekonomi  kerakyatan  menjadi  hal  yang mendesak  dilakukan.  Pendanaan  transfer khusus melalui DAK Fisik menjadi pilihan menarik  bagi  Pemda  untuk  memenuhi kebutuhan ini (Ibrahim & Abdul, 2019) .
Pengalokasian  DAK  dalam  konsep yang ideal memerlukan peran yang setara antara  Kementerian  Perencanaan  dan
Kementerian  Keuangan  untuk  menjamin ketepatan  sasaran  sebagaimana  yang dikehendaki  dalam  prioritas  nasional (Pambudi,  2020).  Selama  ini  pemberian alokasi  DAK  dinilai  masih  berorientasi terhadap konsep anggaran berbasis kinerja sehingga  dinilai  belum  efektif  ketika mengedepankan perhatian bukan manfaat/ outcome (Yaqin  &  Herwanti,

## Tabel 1

## Menu Kegiatan dan Rincian DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar
No Menu Kegiatan Rincian Menu Kegiatan 1 Pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat Bangunan utama pasar meliputi atap, selasar/ koridor/ gang, kios, los Sarana pendukung lainnya Revitalisasi bangunan utama pasar yang tidak layak atas rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum Bukan merupakan lokasi pasar penerima DAK Fisik Sarana Perdagangan dan Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan 2 Pembangunan depo gerai maritim Bangunan utama gedung Peralatan Sarana penunjang lainnya 3 Pembangunan gudang dan pembangunan sarana penunjang gudang sistem resi gudang Pembangunan gudang Sistem Resi Gudang (SRG) tanpa Controlled Atmosphere Storage (CAS) dan sarana penunjangnya Pembangunan gudang SRG dengan CAS Pembangunan sarana penunjang khusus terdiri dari pembangunan rumah Rice Milling Unit (RMU), pengadaan RMU,  mesin pengering kopi,
Pengadaan alat angkut termasuk garasi 4 Penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal Peralatan standar uji/ kerja tera dan tera ulang Peralatan pendukung dan pengkondisi ruangan tera dan tera ulang serta penyimpanan standar Perlengkapan pendukung gudang tera ulang
Peralatan standar uji/ kerja untuk penambahan ruang lingkup disesuaikan dengan potensi alat - alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). di wilayah masing-masing sesuai kebutuhan 5 Penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB (Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang)
Penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB
Sumber: (GoI, 2018c)
2019).  Pelaksanaan  dana  alokasi  khusus fisik  membutuhkan  proses  evaluasi sehingga kualitas perencanaan pembangunan dapat ditingkatkan (Pambudi, 2021b; Sulaeman &
Andriyanto,  2021).  Peraturan  Presiden
(Perpres) No. 141/2018 pada Pasal 13 ayat 2  mengamahkan  tentang  nilai  strategis
evaluasi  DAK  pada  proses  kolaborasi melibatkan banyak Kementerian/Lembaga.
Mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur fisik yang didanai DAK Fisik bagi pemerintah daerah, maka keterkaitan perencanaan  pusat  dan  daerah  (RKP  dan RKPD)  adalah  yang  penting  diteliti  lebih dalam  sebagai  masukan  pembangunan nasional dan daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menilai  keterkaitan
perencanaan DAK Fisik dengan perencanaan pembangunan
daerah.
Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan  mixed  method  melalui kuesioner,  FGD,  kunjungan  lapangan  dan studi literatur dokumen perencanaan pusat- daerah  (Sugiyono,  2013) . Penelitian  ini juga  membahas  temuan,  kendala  dan rekomendasi  daerah  yang  didapatkan  dari kuesioner dan FGD terbatas untuk melihat potret  DAK  dari  sisi  pemerintah  daerah, dan  pemerintah  pusat.  Penelitian  dibatasi hanya  menganalisis  DAK  Fisik  Bidang Pasar tahun 2019. Pemilihan bidang pasar
dilandasi  nilai  strategis  pasar  dalam kehidupan sosial masyarakat yang mempengaruhi pembangunan daerah.
Gambar 1. Metode Analisis Kesenjangan Perencanaan Pusat-Daerah Sumber: (Pambudi, 2022)
Bidang  Pasar  menjadi  prioritas pemerintah  daerah  dan  juga  pemerintah pusat  melalui  penanggaran  dana  transfer khusus  sebagai  wujud  negara  hadir  untuk keadilan  sosial.  Analisis  akan  meneliti tentang  kondisi  kebijakan  pembangunan pasar  yang  ada  dengan  dana  DAK  Fisik Penugasan,  melakukan  analisis  studi literatur  terhadap  gap  perencanaan  dan analisis spesifik pada suatu daerah dengan mengambil uji petik Provinsi Riau.
Kuesioner  yang  didistribusikan elektronik kepada pemerintah daerah (diisi melalui google form ) dan secara fisik (diisi manual).  Survei kuesioner dilakukan pada 40  responden  pegawai  pemerintah  daerah di Riau yang berkaitan dengan pelaksanaan alokasi  anggaran  DAK  Fisik  Penugasan Bidang  Pasar  TA  2019.  Responden memberikan  preferensi  atas  pelaksanaan kegiatan DAK bidang pasar tersebut. Dari
40  responden  semua  mengisi  sesuai ketentuan  dan  waktu  yang  ditetapkan. Pengisian  kuesioner  ditujukan  untuk penerima manfaat serta pengelola kegiatan DAK  Fisik  di  Pemerintah  Daerah.
Penggunaan  p latform  Google  Form diharapkan  dapat  mempermudah  alur informasi  data  implementasi  DAK  Fisik Bidang Air Pasar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Nasional DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar dalam RKP
Dalam  RKP  2019,  DAK  Fisik Penugasan  Bidang  Pasar  menunjang pencapaian  PN  2  dengan  PP  5  yaitu Program  Prioritas  Peningkatan  Sistem Logistik. Program Prioritas 5 ini dilakukan melalui 3 (tiga) Kegiatan Prioritas yaitu: 1)
Pengembangan  Sistem  Logistik  dan Jaringan  Pasar  Komoditas  Pertanian  dan Perikanan; 2) Penguatan Industri
Pendukung  Sistem  Logistik;  dan  3) Penyediaan  Infrastruktur  Energi,  Sarana Angkut  dan  Transportasi  Mendukung Sistem Logistik. Target yang ingin dicapai pada  Program  Prioritas  ini  adalah menurunnya biaya logistik, memperlancar arus  barang  dan  meningkatkan  pelayanan logistik. Pasar menjadi bagian sistem titik distribusi menjadi salah satu poin penting mencapai peningkatan sistem logistik.

## Tabel 2 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan
Sistem Logistik No Sasaran/ Indikator 2016 2017  2018  2019 1. Rasio  biaya logistik terhadap PDB (%) 22,4 21,3 20,2 19,2 2. Skor Logistic Performance Index (LPI) 2,98 3,06 3,14 3,22 Sumber: (GoI, 2018c, 2018b) Tabel 3 Sasaran dan Kegiatan yang berhubungan dengan Pasar dalam RKP 2019
Sasaran Kegiatan Melaksanakan pembangunan/
revitalisasi  1000 pasar  rakyat  dan sarana perdagangan, menjamin kelancaran distribusi  pangan dan  akses  pangan masyarakat, melindungi konsumen  serta meningkatkan daya saing produk  Indonesia lainnya guna mendukung pencapaian sasaran nasional
1. Pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat 2. Pembangun  depo gerai maritim/ gudang non-SRG 3. Pembangunan gudang dan penyediaan  sarana penunjang  gudang SRG 4. Penyediaan peralatan  uji  mutu barang BPSMB Provinsi
5. Penyediaan  sarana dalam  mendukung pembentukan  unit metrologi legal
Sumber: (GoI, 2018c, 2018b)
Dalam RKP 2019, salah satu sistem logistik  yang  perlu  ditingkatkan  adalah jaringan  pasar  untuk  komoditas  pertanian dan perikanan. Peningkatan pengembangan sistem logistik dan jaringan pasar  komoditas  pertanian  dan  perikanan
dilakukan melalui
pengembangan
/pembangunan/revitalisasi cold  storage perikanan  di  delapan  provinsi  serta pengembangan  gudang  non-SRG  (Sistem Resi  Gudang/Gerai  Maritim)  di  dua provinsi.
Pembangunan/revitalisasi pasar juga  mendukung  Program  Prioritas Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan
Jasa  Produktif  Lainnya  dengan  Kegiatan
Prioritas (KP) berupa peningkatan
perdagangan dalam dan luar negeri melalui pembangunan/  revitalisasi  pasar.  Target yang  diharapkan  adalah  naiknya  omzet pedagang  sebesar  20  persen  untuk  pasar rakyat  yang  telah  direvitalisasi  di  34
Provinsi khusunya Batam, Bintan, Karimun, Sabang.
Gambar 2. Pendapat Pemda 34 Provinsi tentang Kesesuaian Juknis DAK Bidang Pasar dengan Kebutuhan Daerah (Sumber:Bappenas, 2019)
Dalam PerPres 141/2018, DAK Fisik Penugasan  Bidang  Pasar  memiliki  arah kebijakan
yang diarahkan untuk
melaksanakan  pembangunan/  revitalisasi pasar  rakyat  dan  sarana  perdagangan, menjamin  kelancaran  distribusi  pangan, dan akses pangan masyarakat, melindungi konsumen  serta meningkatkan  daya  saing produk Indonesia lainnya guna mendukung pencapaian  sasaran  nasional.  DAK  Fisik Penugasan Pasar terdiri dari menu kegiatan Pembangunan/Revitalisasi  Pasar  Rakyat, Penyediaan  Sarana  untuk  Mendukung Pembentukan  Unit  Metrologi  Legal, Pembangunan  Depo  Gerai  Maritim/ Gudang Non SRG, Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG serta Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang BPSMB.
Dana Alokasi Khusus Fisik
Penugasan  Bidang  Pasar  memiliki  tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi  pangan  melalui:  1)  Pemba- ngunan/revitalisasi pasar rakyat; 2)  Pembangunan  depo  gerai  maritim; 3)  Optimalisasi  sistem  resi  gudang  serta untuk  meningkatkan  sarana  perdagangan pendukung perlindungan konsumen melalui  pembangunan  4)  Penyediaan sarana  untuk  mendukung  pembentukan unit  metrologi  legal  dan  5)  Penyediaan peralatan  uji  mutu  barang  BPSMB.  Dana Alokasi  Khusus  Fisik  Penugasan  Bidang Pasar  memiliki  keterkaitan  yang  erat dengan penguatan sistem logistik nasional
yang  didorong  melalui  penguatan  sistem logistik  di  daerah.  Pembangunan  pasar rakyat, gerai maritim dan perlengkapan alat metrologi  merupakan  bagian  penguatan sistem  logistik.  Pemerintah  Indonesia mendorong  pengauatan  sistem  logistik salah  satunya  melalui  penguatan  sarana prasarana pelabuhan termasuk pembangunan Gerai Maritim/ Sistem Resi Gudang  hasil  komoditas  kelautan  untuk meningkatkan  daya  saing  produk  ekspor dan pengurangan disparitas harga komoditas  di  wilayah  terpencil  meliputi komoditas  pangan  dan  bahan  dasar material untuk infrastruktur.

## Analisis  Kesenjangan  Perencanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar
Keselarasan
perencanaan
pembangunan  di  pusat  dan  daerah  pada suatu  bidang  DAK  diperlukan  dalam rangka  menjamin  optimalisasi  hasil  yang diharapkan  (Pambudi,  2021a) . Peraturan Presiden  No.  72/2018  tentang  RKP  2019 menetapkan  tujuan  pelaksanaan  DAK
Fisik  Penugasan  Bidang  Pasar  untuk melaksanakan  pembangunan/  revitalisasi 1.000 pasar rakyat dan sarana perdagangan, menjamin kelancaran distribusi  pangan,  dan  akses  pangan masyarakat,  melindungi  konsumen  serta meningkatkan daya saing produk Indonesia  lainnya  guna  mendukung pencapaian  sasaran  nasional.  Peraturan
Presiden No. 72/2018 menetapkan 5 (lima) menu  kegiatan  dalam  skema  DAK  Fisik
Penugasan Bidang Pasar yang menunjang Program Prioritas Nasional yaitu: 1) Pembangunan/Revitalisasi Pasar
Rakyat;  2)  Pembangunan  Depo  Gerai Maritim/Gudang Non Sistem Resi Gudang (Non-SRG) ; 3) Pembangunan Gudang dan Penyediaan  Sarana  Penunjang  Gudang SRG;  4)  Penyediaan  peralatan  uji  mutu barang  Balai  Pengujian  dan  Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi; 5)  Penyediaan  Sarana  dalam  Mendukung
Pembentukan  Unit  Metrologi  Legal. Berdasarkan  hasil  analisis  kesenjangan (RKP-RKPD),  dari  34  Provinsi  hanya  2 Provinsi  yang  telah  sesuai  100  persen  (5 program RKP) dalam dokumen RKPD-nya yaitu  Provinsi  Maluku  dan  Jawa  Barat. Sebanyak 32 Provinsi lainnya belum sesuai dan  bahkan  diketahui  bahwa  16  Provinsi tidak menetapkan menu kegiatan infrastruktur pasar dari alokasi DAK yaitu Provinsi  DKI  Jakarta,  Papua,  Banten,
Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah,
Sulawesi  Tenggara,  Bangka  Belitung, Aceh, Kalimantan Barat, Jambi, Lampung, Kalimantan  Tengah,  Kalimantan  Selatan, Sumatera  Utara,  Sulawesi  Selatan,  dan Jawa  Timur.  Analisis  kesesuaian  ini menunjukkan  seberapa  besar  menu-menu DAK  yang  diberikan  pemerintah  pusat direspons  dengan  dukungan-dukungan kegiatan di daerah sehingga ada titik temu
positif  yang  diharapkan  berdampak  pada seberapa  potensial  sinergi  keberhasilan implementasinya (Pambudi, 2022) . Berdasarkan hasil
analisis kesenjangan  perencanaan  (RKP-RKPD), ada 31 Provinsi yang tidak mencantumkan menu  kegiatan  Bidang  Pasar  kedalam RKPD. Beberapa provinsi seperti Provinsi Maluku  Utara  dan  Sumatera  Utara  hanya mencantumkan satu menu kegiatan Bidang Pasar ke dalam RKPD atau 20 persen telah sesuai  dengan  RKP.  Hasil  analisis  juga menunjukkan  bahwa  Provinsi  Riau menetapkan  dua  program  atau  40  persen sesuai dengan RKP.

## Analisis  Perencanaan  Bidang  Pasar: Studi Kasus Provinsi Riau
Provinsi  Riau  yang  menjadi  lokus
evaluasi perencanaan DAK Fisik
Penugasan  Bidang  Pasar,  memiliki  7 (tujuh)  pelabuhan  utama  mendukung transportasi  laut  untuk  jalur  perdagangan ekspor  impor  dan  pergerakan  logistik. Ketujuh  pelabuhan  tersebut  tersebar  pada beberapa  kabupaten  yaitu  Pelabuhan Dumai di Kota Dumai, Pelabuhan Bandar Sri  Laksamana  Bengkalis  di  Kabupaten Bengkalis,  Pelabuhan  Tanjung  Harapan Selat  Panjang  Kepulauan  Meranti  di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelabuhan Kuala  Enoh  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir, Pelabuhan  Tanjung  Buton  di  Kabupaten Siak,  Pelabuhan  Panipah  di  Kabupaten
Rokan Hilir dan Pelabuhan Sungai Duku di Kota  Pekanbaru.  Provinsi  Riau  menerima anggaran  DAK  Fisik  Penugasan  Bidang Pasar  di  13  (tiga  belas)  provinsi/ kabupaten/ kota dengan anggaran terbesar di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  sebesar  4,1 Miliar  Rupiah  dan  terkecil  di  Kabupaten Kepulauan  Meranti  sebesar  1,3  Miliar Rupiah.
Berdasarkan hasil rekapitulasi anggaran  DAK  Fisik  Penugasan  Bidang Pasar  di  Provinsi  Riau,  terlihat  bahwa beberapa  kabupaten  yang  memiliki pelabuhan  untuk  memperkuat  sistem logistik  daerah  memiliki  anggaran  tidak optimal  (kurang  dari  rata-rata  nasional) meliputi  Kabupaten  Kepulauan  Meranti, Bengkalis,  Indragili  Hilir,  Siak,  Rokan Hilir dan Kota Dumai. Inkonsitensi terjadi ketika  kabupaten  yang  tidak  memiliki pelabuhan  mendapat  alokasi  anggaran DAK terbesar (Kabupaten Indragiri Hulu). Penguatan  pelabuhan  yang  menjadi  lokus kegiatan  DAK  Penugasan  Bidang  Pasar sangat  strategis  untuk  penguatan  sistem logistik. Menu DAK berupa pembangunan Gerai  Maritim/Sistem  Resi  Gudang dilaksanakan di pelabuhan untuk meningkatkan  sistem  logistik  daerah. Berdasarkan hasil analisis dalam Gambar 3 menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  DAK Fisik  Penugasan  Bidang  Pasar  belum cukup  optimal  mendukung  indikator prioritas nasional.
Tabel 4

## Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Provinsi tahun 2019
RKP tahun 2019 (Prioritas Nasional) RKPD Riau tahun 2019 (Prioritas Pembangunan Provinsi) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan
dasar 1. Penurunan Tingkat Kemiskinan 2. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Perbatasan Pengurangan kesenjangan antar  wilayah melalui
penguatan konektivitas dan kemaritiman
1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Perbatasan Peningkatan nilai  tambah ekonomi  dan penciptaan lapangan  kerja melalui pertanian,
industri,
pariwisata  dan jasa  produktif lainnya 1. Pengembangan Pariwisata dan
Pelestarian Nilai-Nilai Budaya
2. Menumbuhkembangkan Industri Manufaktur Pemantapan ketahanan energi,  pangan dan sumber daya air 1. Meningkatkan Produktivitas Pertanian Stabilitas keamanan nasional  dan kesuksesan pemilihan umum - Sumber: (GoI, 2018b, 2018a) Provinsi  Riau  memiliki  alokasi
anggaran  DAK  Fisik  Penugasan  Bidang Pasar  terbesar  secara  nasional.  Alokasi
anggaran  yang  besar  tersebut  seharusnya memiliki  relevansinya  untuk  mendukung program  prioritas  daerah  yang  tertuang dalam  RKPD.  Dokumen  RKPD  Provinsi
Riau ditetapkan melalui Peraturan Gubernur  No.  39  Tahun  2018  tanggal  28 Juni 2018 oleh Gubernur Riau.
Berdasarkan  hasil  sinkronisasi  Rencana Kerja  Pemerintah  tahun  2019  dengan Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah Provinsi  Riau  tahun  2019  bahwa  secara umum  RKPD  telah  relevan  menunjang tema  Prioritas  Nasional  kecuali  tema program  Stabilitas  Keamanan  Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum.
Pada  PN  Pembangunan  Manusia melalui  Pengurangan  Kemiskinan  dan Peningkatan  Pelayanan  Dasar  yang tertuang dalam RKP, Pemerintah Provinsi Riau  telah  mengalokasikan  program Penurunan  Tingkat  Kemiskinan  dan
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Perbatasan, sedangkan program
Peningkatan  Nilai  Tambah  Ekonomi  dan Penciptaan  Lapangan  Kerja  melalui Pertanian,  Industri,  Pariwisata  dan  Jasa produktif  lainnya,  Pemerintah  Provinsi Riau  telah  mengalokasikan  program Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Nilai-Nilai  Budaya  dan  Menumbuh- kembangkan  Industri  Manufaktur.  Pada sektor bidang pasar, seperti tertuang dalam RKP  2019  (PerPres  72/2018)  dan  Juknis
DAK Fisik (PerPres 141/2018),
Pemerintah Provinsi Riau belum menyediakan  program  spesifik  terkait bidang pasar. Atas dasar hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Riau telah memperoleh  anggaran  DAK  Penugasan Bidang Pasar terbesar namun bidang pasar tersebut bukan menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Riau. Tabel 5

## Sinkronisasi Program Pusat-Daerah dalam Konteks DAK Penugasan Bidang Pasar
DAK Penugasan Bidang Pasar dalam RKP 2019 Program dan Kegiatan dalam Perpres No 141 tahun 2018 Program Pembangunan Provinsi dalam RKPD Riau 2019 Program dan Kegiatan dalam Renja Dinas Perdagangan Provinsi Riau 2019 1. Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat
2. Pembangunan Depo Gerai Maritim/Gudan g Non-SRG 3. Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG 4. Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang BPSMB Provinsi 5. Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal 1. Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat 2. Pembangunan Depo Gerai Maritim 3. Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang Sistem Resi Gudang 4. Penyediaan Sarana untuk Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal 5. Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang BPSMB
- Tidak ada
Sumber:  Diolah  dari  (GoI,  2018c,  2018a,
2018b) Berdasarkan data Direktorat Otonomi  Daerah  Bappenas  dan  data Bappeda setempat, Provinsi Riau memiliki alokasi  DAK  Fisik  Penugasan  Bidang Pasar  sebesar  Rp38.899.240.000,00  yang
digunakan  untuk  13  kabupaten/kota termasuk  pemerintahan  provinsi.  Alokasi bidang pasar tersebut merupakan 7 persen dari total DAK Fisik Penugasan di Provinsi Riau sebesar Rp537.152.785.000,00.
Hingga  triwulan  II,  pada  saat  kunjungan Tim  Bappenas  ke  Riau  dilakukan,  pagu DAK  Fisik  Penugasan  tersebut  belum semua  digunakan.  Progres  pelaksanaan saat  itu  masih  dalam  tahap  pengerjaan pembangunan/revitalisasi pasar.
Berdasarkan  data  dari  Direktorat Otonomi  Daerah  Bappenas  dan  Bappeda Provinsi  Riau  dalam  forum  FGD,  semua kabupaten dan kota termasuk pemerintahan provinsi mendapatkan
alokasi  DAK  Fisik  Penugasan  Bidang Pasar, namun dalam proses pengajuan dan pencairan  yang  terinput  pada  aplikasi KRISNA,  Kabupaten  Kampar  tidak mendapatkan  alokasi  DAK  tersebut dikarenakan belum mengajukan pencairan tahap pertama. Persyaratan pencairan tahap pertama  I  adalah  data  lelang,  akan  tetapi Kabupaten Kampar sampai saat ini belum mengajukan  berkas.  Pelaksanaan  tahap kedua memerlukan proses pencairan tahap I  karena  adanya  mekanisme  sistem  DAK berbasis  kinerja  dan  penyaluran  dana sangat bergantung pada realisasi sebelumnya.  Kabupaten  Kampar  tidak dapat melakukan pengajuan baru sehingga dianggap hangus.
Tiga  alokasi  DAK  Fisik  Penugasan Bidang  Pasar  terbesar  di  Provinsi  Riau adalah  Kabupaten  Indragiri  Hulu  sebesar
4,1 milyar rupiah, Kota Pekanbaru sebesar 3,8  milyar  rupiah,  dan  Provinsi  Riau sebesar  3,4  milyar  rupiah.  DAK  bidang

## Tabel 6

## Rincian Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar Provinsi Riau
Kabupaten Rincian Kegiatan Anggaran (Rp) Provinsi Riau Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang BPSMB Provinsi Riau 3.436.560.000 Kota Pekanbaru Revitalisasi Pasar Simpang Baru 900.000.000 Pengadaan peralatan kemetrologian 669.500.000 Pengadaan kendaraan kemetrologian 750.000.000 Revitalisasi Pasar Inpres 1.520.497.000 Kabupaten Rokan Hilir Revitalisasi Pasar Bintang 2.009.399.150 Pembangunan Lanjutan dan Revitalisasi Pasar Bangko Jaya 1.045.000.000 Kabupaten Rokan Hulu Pasar Rakyat Pasar Senin Simpang Harapan 1.574.209.000 Pasar Rakyat Pasar Kamis Pasir Agung 1.200.000.000 Kabupaten Kuantan Singingi Pengadaan Kendaraan Kemetrologian 744.000.000 Pengadaan peralatan Kemetrologian 744.000.000 Pembangunan Pasar Rakyat (Pasar Gunung) 1.659.269.050 Kota Dumai Pasar Medang Kampai Kota Dumai 1.500.314.000 Pasar Bunda Sri Mersing Kota Dumai 1.500.314.000 Kabupaten Pelalawan Pasar Segati 1.126.000.000 Pasar Bagan Limau 1.446.437.550 Kabupaten Indragiri Hilir Pembangunan Pasar Kecamatan Gaung di Kuala Lahang Kecamatan Gaung 1.400.000.000 Pembangunan Pasar Kecamatan Kemuning di Desa Keritang Kecamatan Kemuning 1.278.829.950 Kabupaten Indragiri Hulu Revitalisasi Pasar Rakyat Sungai Akar Kec. Batang Gansal 1.353.080.250 Pengadaan Peralatan Kemetrologian 669.500.000 Pengadaan Kendaraan Kemetrologian 600.000.000 Pasar Rakyat Lirik Kec. Lirik 1.353.080.250 Kabupaten Bengkalis Pengadaan Kendaraan Kemetrologian 599.280.000 Pengadaan Alat standar Uji Kemetrologian Kecamatan Bengkalis Desa Senggoro 668.780.000 Pasar Desa Pambang Pesisir 1.349.747.650 Kabupaten Siak Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk (Pembangunan Sarana   dan Prasarana Pasar Belutu Kec. Kandis) 1.344.899.325 Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk (Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Datuk Syahbandar Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh 1.344.899.325 Kabupaten Kepulauan Meranti Pengadaan Peralatan Standar Kemetrologian Kabupaten Kepulauan Meranti 88.888.000 Pengadaan kendaraan kemetrologian 1.240.711.000 Pengadaan Peralatan Kemetrologian 669.500.000 Pengadaan Kendaraan Kemetrologian 600.000.000 Pasar Rakyat Lirik Kec. Lirik 1.353.080.250
Sumber: (Riau, 2019)
pasar  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu dialokasikan untuk revitalisasi pasar rakyat Sungai  Akar  dan  Lirik,  serta  pengadaan peralatan  dan  pengadaan  kendaraan kemetrologian.  DAK  yang  dikelola  oleh
Kota Pekanbaru digunakan untuk
revitalisasi pasar Simpang Baru dan Pasar Inpres,  serta  pengadaan  peralatan  dan kendaraan  kemetrologian.  Salah  satu revitalisasi Pasar Inpres di Kota Pekanbaru yaitu  memperbaiki  dinding  yang  rentak

## Tabel 7

## Temuan Permasalahan dan Rekomendasi Pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar
No Temuan Permasalahan/ Kendala Rekomendasi 1 Sebagian pasar yang sudah selesai di bangun belum di manfaatkan optimal oleh pedagang dan pembeli (masih transaksi dipinggir jalan/lantai bawah) Perencanaan dan pelaksanaan DAK Pasar masih berorientasi target output , belum mempertimbangkan aspek pemanfaatan (pembeli cenderung membeli dipinggir jalan/lantai bawah karena produknya sama tetapi akses lebih mudah) Perencanaan DAK perlu mensyaratkan adanya regulasi tingkat Pemda untuk pemanfaatan pasar dalam kaitannya dengan pengaturan beda produk tiap lantai, harga produk lebih murah untuk lantai lantai 2 keatas serta subsidi harga kios semakin murah untuk lantai 2 keatas) 2 Beberapa kondisi bangunan pasar masih kurang sesuai dengan juknis yang telah di terbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Minimnya pengawasan dalam proses pelaksanaan sehingga terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Perlunya optimalisasi peran kelembagaan yang dituangkan dalam Petunjuk Operasional DAK Pasar tentang Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan pengawas pasar yang dapat memberikan teguran lisan dan tertulis maupun penghentian proyek jika tidak sesuai aturan yang disepakati dalam perencanaan 3 Sebagian daerah gagal mencairkan DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar Sebagian daerah tidak memenuhi semua persyaratan Rencana Kegiatan (RK) sehingga tidak terjadi kontrak sebagai syarat penyaluran dana Kementerian Keuangan, khususnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar melakukan pendampingan syarat salur tahap 1 dan 2 secara intensif dalam rangka mendorong pemda untuk segera melakukan kontrak sesuai dengan RK yang telah disetujui K/L dan alokasi dalam perpres rincian APBN 4 Sebagian implementasi pembangunan fisik infrastruktur mengalami keterlambatan Belum optimalnya Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik di level daerah Kementerian Dalam Negeri juga perlu mengambil peran koordinasi dalam bentuk Surat Edaran untuk meningkatkan integrasi antar K/L
Teknis pengelola DAK Fisik dan Pemerintah Daerah terkait perencanaan dan penganggaran melalui Aplikasi KRISNA dan pelaksanaan penyaluran melalui Aplikasi OMSPAN 5 Beberapa proposal usulan kegiatan dan anggaran ditolak oleh K/L teknis Peran Kemendagri dan Bappeda Provinsi dalam memverifikasi usulan belum optimal karena rendahnya kapasitas verifikator yang dimiliki (mudah menyetujui, sehingga seringakali tidak menjadi acuan K/L teknis bidang pasar) Perlunya ada pengembangan kapasitas SDM pada setiap lembaga terkait perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
DAK di daerah, khususnya aspek teknis subtansi bidang tertentu
Sumber: Hasil FGD dan Kunjungan Lapangan, (2019)
dengan menggunakan sistem suntik/sistem injeksi.
Anggaran  DAK  yang  dikelola  oleh Pemerintah Provinsi Riau digunakan untuk penyediaan peralatan uji mutu barang Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  Balai Pengujian  dan  Sertifikasi  Mutu  Barang
(BPSMB) Disperindag Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis Daerah BPSMB tersebut merupakan satu-satunya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) milik Provinsi Riau  yang  memberikan  pelayanan  jasa  di bidang  Pengujian  Komoditi,  Kalibrasi Peralatan, dan Sertifikasi Produk
Penggunaan  Tanda  Standar  Nasional
Indonesia (SPPT SNI). Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar digunakan untuk 2  (dua)  unit  barang  yaitu  pengadaan peralatan uji mutu barang BPSMB seharga 1,6  Milyar  Rupiah  yang  akan  digunakan untuk pengujian mutu minyak kelapa sawit dan Atomic  Absorbtion  Spektofotometer
(AAS)  seharga  1,8  Miliar  Rupiah  yang akan  digunakan  untuk  pengujian  air  dan makanan yang berkadar logam tinggi. Alat tersebut  diimpor  dari  Jerman  dengan proses pengadaan melalui e-catalogue.
Kunjungan  lapangan  pemantauan DAK  Fisik  Penugasan  Bidang  Pasar  juga mengunjungi  Pasar  Segati,  Kecamatan Langgam,  Kabupaten  Pelalawan.  Pasar tersebut hanya beroperasi seminggu sekali, yaitu  hari  Sabtu.  Kegiatan  DAK  di  pasar tersebut adalah pembangunan los
ikan/daging/sayur  dan  los  pakaian.  Dari hasil  pemantauan,  ditemukan  bahwa konsultan pengawas masih kurang cermat dalam  melakukan  pengawasan  pekerjaan dimana  masih  terdapat item /volume  yang belum sesuai dengan Detailed Engineering Design (DED).
Gambar 3. Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar Tahun 2019 di Riau (Sumber: Hasil Analisis, 2019)
Pemerintah  pusat  dengan  berbagai kebijakannya memberikan perhatian serius pada penataan pasar tradisional (Nurlaili et al., 2022).
Kegiatan  pemantauan  pelaksanaan  DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar di Provinsi Riau dilakukan juga melalui survei angket (kuesioner)  untuk  melihat  preferensi sejauhmana pemerintah daerah memandang DAK Fisik Penugasan Bidang
Pasar.  Terdapat  8  kabupaten/kota  yang mengisi  angket  kuesioner  dari  12 kabupaten/ kota yang mendapatkan DAK. Berdasarkan pengisian
angket, keseluruhan  OPD  pengelola  DAK  Fisik Penugasan  Bidang  Pasar  menyatakan setuju  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  DAK berjalan  lancar  dan  realisasi  penyaluran anggaran tepat waktu. Sebanyak 75 persen OPD  menyatakan  bahwa  jumlah  dana pendamping  tidak  cukup  dialokasikan pemerintah  daerah,  alokasi  tidak  cukup proporsional, kegiatan DAK belum sesuai dengan  kebutuhan  daerah  dan  kurangnya anggaran DAK.
Gambar 4. Opini Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar Provinsi Riau (Sumber: Hasil Analisis, 2019)

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan
Pendanaan transfer ke daerah melalui DAK  Fisik  untuk  Bidang  Pasar  memiliki peran  yang  penting  bagi  pembangunan pasar  didaerah.  Dalam  RKP  2019,  DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar menunjang pencapaian  PN  2  dengan  PP  5  yaitu Program  Prioritas  Peningkatan  Sistem Logistik.    Berdasarkan  hasil  analisis kesenjangan  perencanaan  (RKP-RKPD), ada 31 Provinsi yang tidak mencantumkan menu  kegiatan  Bidang  Pasar  kedalam RKPD. Beberapa provinsi seperti Provinsi Maluku  Utara  dan  Sumatera  Utara  hanya mencantumkan satu menu kegiatan Bidang Pasar ke dalam RKPD atau 20 persen telah sesuai  dengan  RKP.  Hasil  analisis  juga menunjukkan bahwa Provinsi Riau ada 40 persen sesuai dengan RKP.
Provinsi  Riau  memiliki  alokasi anggaran  DAK  Fisik  Penugasan  Bidang Pasar terbesar secara nasional.
Berdasarkan  hasil  sinkronisasi  Rencana Kerja  Pemerintah  tahun  2019  dengan
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah Provinsi  Riau  tahun  2019  bahwa  secara umum  RKPD  telah  relevan  menunjang tema  Prioritas  Nasional  kecuali  tema program  Stabilitas  Keamanan  Nasional dan  Kesuksesan  Pemilihan  Umum. Meskipun  demikian,  Pemerintah  Provinsi Riau belum menyediakan program spesifik terkait  bidang  pasar.  Hal  ini mengandung
arti bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Riau  telah  memperoleh  anggaran  DAK Penugasan  Bidang  Pasar  terbesar  namun bidang  pasar  tersebut  bukan  menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Riau.
Berdasarkan  pengisian  kuesioner, keseluruhan  OPD  pengelola  DAK  Fisik Penugasan  Bidang  Pasar  menyatakan setuju  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  DAK berjalan  lancar  dan  realisasi  penyaluran anggaran  tepat  waktu.  Secara  umum jumlah  dana  pendamping  tidak  cukup dialokasikan  pemerintah  daerah,  alokasi tidak  cukup  proporsional,  kegiatan  DAK belum sesuai dengan kebutuhan daerah dan kurangnya anggaran DAK.

## Rekomendasi
Implikasi  hasil  penelitian  ini  adalah dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih  baik  dalam  menyusun  dokumen perencanaan  yang  lebih  adaptif  terhadap target-target  prioritas  nasional.  Bagi penerima manfaat dari pembangunan pasar yang didanai DAK Fisik dapat berkontribusi untuk memberikan masukan kepada  pemerintah  terkait  perencanaan pembangunan yang tidak sesuai hasil yang diharapkan.  Informasi  yang  ada  dalam penelitian  dapat  digunakan  sebagai  data pembanding  awal  perbaikan  perencanaan DAK fisik dimasa depan.
Studi literatur terhadap perencanaan pusat-daerah  secara  umum  maupun
terhadap  spesifik  Provinsi  Riau  untuk DAK Fisik Bidang Pasar, merekomendasikan  beberapa  hal  penting untuk perencanaan
berikutnya.
Rekomendasi  ini  juga  berbasis  hasil kuesioner,  FGD  dan  kunjungan  lapangan pada  lokasi  uji  petik  Provinsi  Riau. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain: 1)  Pendanaan  DAK  untuk  pembangunan infrastruktur  pasar  yang  menjadi  target pemerintah  pusat  diharapkan  didukung daerah  yang  tertuang  dalam  dokumen RKPD karena pasar juga adalah kebutuhan daerah;  2)  Kementerian  Keuangan,
khususnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  agar melakukan  pendampingan  syarat  salur tahap 1 dan 2 secara intensif dalam rangka mendorong pemda untuk segera melakukan kontrak sesuai dengan RK yang telah  disetujui  K/L  dan  alokasi  dalam perpres  rincian  APBN;  3)  Perlunya  ada pengembangan kapasitas SDM pada setiap lembaga terkait perencanaan, penganggaran  dan  pelaksanaan  DAK  di daerah  agar outcome (manfaat)  optimal bisa didapat dari anggaran DAK yang ada;
4) Perlunya upaya memastikan perencanaan dan implementasi
pembangunan  pasar  yang  didanai  DAK fisik  dapat  berjalan  selaras  melalui pelibatan  Badan  Pengawas  Badan  Usaha Milik  Daerah  (BUMD)   atau  badan pengawas  pasar  yang  dapat  memberikan
teguran  lisan  dan  tertulis  maupun penghentian proyek jika tidak sesuai aturan yang disepakati dalam perencanaan. Secara khusus,  untuk  pengembangan  pasar  yang akan  didanai  melalui  DAK,  pemerintah pusat sebaiknya mensinergikan perencanaan bidang UMKM dan
sejenisnya  sebagai  upaya  pembangunan yang lebih holistik dan integratif.  Regulasi tentang  penetapan  petunjuk  operasional serta  dukungan  regulasi  tambahan  level pemerintah  daerah  untuk  akselerasi pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini, D. N., & Fauzi, H. (2019). Analisis Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Situbondo. CERMIN: Jurnal Penelitian , 3 (2), 142 – 157. https://doi.org/10.36841/cermin_unar
s.v3i2.459
Andriani, M. N., & Mukti Ali, M. (2013). Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta. Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) , 2 (2),
252 – 269. https://ejournal3.undip.ac.id/index.ph p/pwk/article/view/2351
Bappenas, Dit. P. (2019). Laporan Pemantauan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 .
GoI. (2014). Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
GoI. (2018a). Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2019 (pp. 1 – 100). Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
GoI. (2018b). Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 . Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
GoI. (2018c). Peraturan Presiden (Perpres) No. 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk DAK Fisik . Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
Ibrahim, F. N. A., & Abdul, I. (2019). Effect of Special Allocation Funds (DAK), Capital Expenditures, and Investment on Economic Growth in the Sulawesi Region. Jambura Equilibrium Journal , 1 (1). https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.200 0
Masyhuri, M., & Utomo, S. W. (2017). Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional Sleko di Kota Madiun. Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan , 6 (1), 59. https://doi.org/10.25273/jap.v6i1.129
3
Nurlaili, N., Rina Yulianti, D., Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl Raya Jakarta Km, M., & Serang, P. (2022). Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Lokal di Pasar Petir Kabupaten Serang (Evaluation of
Traditional Market Revitalization in
Realizing Local Economic Development in Petir Market Serang District). Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah , 06 (01), 27 – 36.
Pambudi, A. S. (2021a). Kendala Adaptasi Pemerintah Daerah dalam Implementasi DAK Fisik saat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 11 (1), 1 – 17. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.
1536
Pambudi, A. S. (2021b). Evaluasi On Going Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 Berbasis Intelligence Media Management (IMM). Jurnal Kebijakan Pemerintahan , 1 – 7.
https://doi.org/10.33701/jkp.v4i2.179 2
Pambudi, A. S. (2022). The Challenges of Physical Special Allocation Fund (SAF) Planning for Sustainable Economic Infrastructure Provision. The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning , 3 (2), 118 –
135.
https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i2.3
03
Pambudi, A. S., & Hidayat, R. (2022). Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional.
Bappenas Working Papers , 5 (2),
270 – 289.
https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.13
1
Riau, B. (2019). Paparan Perkembangan Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar
Provinsi Riau Tahun 2019. Bappeda Riau.
Sarwoko, E. (2008). Dampak Modernisasi Keberadaan Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang. Jurnal Ekonomi Modernisasi , 4 (2), 97 – 115. https://doi.org/10.21067/jem.v4i2.88 0
Sugiyarto, S., Purwanto, E., & Kurniawati, S. (2020). Analisis Kelayakan Investasi Pembangunan Kembali Pasar Pahing Kedu Kabupaten Temanggung. Matriks Teknik Sipil , 8 (1), 113 – 119. https://doi.org/10.20961/mateksi.v8i1 .41529
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Manajemen : Pendek atan,
Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi (1st ed.).
Alfabeta.
Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Mendorong Pertumbuhan Pembangunan Daerah di Indonesia. Jurnal Aplikasi Akuntansi , 5 (2), 175 – 200. https://doi.org/https://doi.org/10.2930
3/jaa.v5i2.99
Yaqin, U.A. &  Herwanti, T. (2019). Analisis Permasalahan Pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Pemerintah Daerah. Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan , 1 (2), 123 – 136.
https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i2.
9
Zunaidi, M. (2013). Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Pasca Relokasi dan Pembangunan Pasar Modern. Jurnal Sosiologi Islam , 3 (1), 51 – 64. http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.p hp/JSI/article/view/37