## Constraints of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in Resolving Disputes

## Kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa
Hisyam Asyiqin 1)
1) Institut Daarul Qur’an Jakarta
Email: hisyamasyiqin17@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [06 February 2024] Revised [28 March 2024] Accepted [05 April 2024]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kendala  yang  dialami  oleh  BPSK.  BPSK  (Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen)  ialah  menjadi  wadah  atau  lembaga  yang  dapat  membantu untuk  menyelesaikan  konsumen  diluar  pengadilan.  Dasar  Hukum  pembentukan  BPSK,  adalah pasal 49 ayat (1) UUPK dan Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Adapun tujuan dari pembentukan lembaga BPSK ini ialah untuk melindungi hak-hak dari konsumen maupun pelaku usaha agar memiliki kekuatan hukum tetap dan informasi terkait hak konsumen maupun pelaku usaha  atau  secara  mudahnya  tujuan  dibentuknya  BPSK  ini  untuk  meringankan  sengketa  yang dialami  konsumen  secara  mudah  dengan  tidak  dipungut  biaya  daripada  penyelesaian  masalah melalui  jalur  pengadilan.  Lahirnya  lembaga  BPSK  adalah  hasil  dari  Implemantasi  dari  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi putusan yang dikeluarkan BPSK dirasa kurang tajam dan paten dalam membuat keputusan, hal ini dapat terlihat  dalam  beberapa  putusannya  yang  ditolak  oleh  Pengadilan  terutama  Mahkamah  Agung. Hal  ini  tentunya  berpengaruh  terhadap  integritas  dari  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  BPSK. Dapat  terlihat  dari  kasus  tersebut  bahwa  didalam  menyelesaikan  sengketa  konsumen  BPSK memiliki kendala-kendala didalamnya.

## ABSTRACT
This research aims to determine the obstacles experienced by BPSK. BPSK (Consumer Dispute Resolution  Agency)  is  a  forum  or  institution  that  can  help  consumers  resolve  things  outside  of court. The legal basis for the formation of BPSK is article 49 paragraph (1) UUPK and Minister of Industry  and  Trade  Decree  Number  350/MPP/Kep/12/2001.  The  aim  of  establishing  this  BPSK institution is to protect the rights of consumers and business actors so that it has permanent legal force and information related to the rights of consumers and business actors or simply the aim of establishing  BPSK  is  to  easily  alleviate  disputes  experienced  by  consumers  at  no  cost.  rather than  resolving  problems  through  court.  The  birth  of  the  BPSK  institution  was  the  result  of  the implementation  of  Law  Number  8  of  1999  concerning  the  Consumer  Protection  Law.  However, the  decisions  issued  by  BPSK  are  felt  to  lack  sharpness  and  patentability  in  making  decisions, this  can  be  seen  in  several  of  its  decisions  which  were  rejected  by  the  courts,  especially  the Supreme  Court.  This  of  course  affects  the  integrity  of  the  decisions  issued  by  BPSK.  It  can  be seen from this case that in resolving consumer disputes BPSK has its obstacles.

## KEYWORDS
Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, Arbitrase Syariah
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Salah  satu  negara  yang  memiliki  perkembangan  dan  pembangunan  nasional  yang  cukup  pesat, tentunya  Indonesia  termasuk  kedalam  salah  satu  dari  negara  tersebut.  Tentunya  dalam  suatu pembangunan  dan  perkembangan  dari  sebuah  negara,  terutama  Indonesia  yang  menganut  sistem pancasila  maka  gagasan  dari  sebuah  pembangunan  dan  perkembangan  yang  lahir  di  Indonesia  ini merujuk  pada  nilai-nilai  yang  terkandung  didalam  pedoman  negara  Indonesia  yakni  pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  seperti  yang  tercamtum  dan  berbunyi pada bunyi sila ke-dua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab dan tercantum juga pada bunyi sila ke 5  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  indonesia.  Tentunya  efektivitas  dari  perkembangan  dan pembangunan  nasional  ini  berpengaruh  pula  dengan  perekonomian  yang  terjadi  di  Indonesia,  karena dengan begitu para pelaku ekonomi baik perorangan maupun lembaga akan mencari keuntungan melalui jalur  perekonomian  ini.  Karena  tumbuh  kembang  perekomian  yang  pesat  mengakibatkan  banyaknya beredar produk maupun jasa di kalangan masyarakat terutama masyarakat Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan  perekonomian  disebuah  negara  memiliki  dampak  positif  maupun  negatif.  Dampak positifnya ialah tersedia produk dari barang atau jasa itu sendiri sehingga memudahkan konsumen untuk memilah-milih  dari  produk  itu  sendiri,  kemajuan  dari  perkembangan  informasi  dan  teknologi  juga mendukung  dampak  positif  dari  pertumbuhan  dan  perkekonomian  dari  sebuah  negara,  karena  dengan kemajuan informasi dan teknologi mendukung semakin luasnya informasi atau ruang gerak transaksi baik barang maupun jasa sehingga dapat menjangkau hingga ke luar negeri.
Dibalik dampak positif dari pertumbuhan dan perkembangan perekomian sebuah negara, tentunya didalamnya  juga  terdapat  dampak  negatif.  Karena  dengan  semakin  besar  dan  banyaknya  minat
konsumen  untuk  membeli  atau  menggunakan  produk  baik  barang  ataupun  jasa  yang  diperjualbelikan oleh  produsen  atau  pelaku  usaha,  mengakibatkan  antara  para  pelaku  usaha  satu  dengan  para  pelaku usaha  yang  lainnya  akan  bersaing  untuk  mempertahankan  produk  dagangannya,  hal  tersebut  tanpa disadari  oleh  pelaku  usaha  dapat  mengakibatkan  kerugian  yang  akan  ditimbulkan  oleh  konsumen.Dan kemajuan  dibidang  informasi  dan  teknologi  selain  membawa  dampat  positif  dari  pertumbuhan  dan perkembangan  perekonomian  sebuah  negara,  juga  memberikan  dampak  negatif,  yaitu  sering  kali konsumen  dijadikan objektivitas  pemasaran dari  para pelaku  usaha  dengan  cara  pengiklanan,  promosi, cara  penjualan  dan  penerapan  janji-janji  yang  menggiurkan  dari  pelaku  usaha  agar  mendapatkan keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dan  lebih  menguntungkan  pihak  pelaku  usaha,  dengan  disadari maupun  tanpa  disadari  hal  itu  dapat  merugikan  konsumen.  Sehingga  dengan  seperti  itu  persaingan usaha yang ketat antar sesame pelaku usaha mengakibatkan praktik-praktik yang curang dan illegal yang merugikan  konsumen.Beberapa  hal  yang  mengakibatkan  konsumen  dapat  terperangkap  oleh persaingan-persaingan  tidak  sehat  yang  dijanjikan  atau  diakibatkan  oleh  pelaku  usaha,  salah  satunya karena  rendahnya  kesadaran  dari  hak-hak  konsumen  itu  sendiri.  Hal  itu  karena  kurangnya  pendidikan konsumen  terhadap  konsumen  itu  sendiri.  Dengan  kondisi  seperti  ini,  kemudian  tumbulah  sebagai landasan  untuk  lembaga  pemerintahan  dan  masyarakat  dengan  memiliki  pemikiran  yang  sama  untuk melakukan  upaya  perlindungan  dan  pemberdayaan  konsumen  melalui  lembaga  pembinaan  dan pendidikan  konsumen.  Dengan  begitu,  dibuatnya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk memberikan perlindungan hukum tetap terhadap konsumen. Jika kita  merujuk  pada  pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1946 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusian. Prinsip  tersebut  sangat  relevan  untuk  diterapkan  terhadap  hak-hak  konsumen  sehingga  tidak  ada  yang merasa dirugikan oleh satu pihak maupun sebaliknya.Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan  bahwa  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat,  keselamatan,  kepastian  hukum  seorang konsumen  dibutuhkan  untuk  meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan,  kepeduliaan,  kemampuan,  dan kemandirian dari konsumen itu sendiri. Tentunya dengan pertumbuhan dan perkembangan pererkomian yang semakin berkembang, tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan dan perselisihan diantara pelaku usaha dengan konsumen.
Sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu atau jalan tengah diantara diantara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa konsumen ialah dimana salah satu pihaknya harus ada pihak konsumen yang terlibat.  Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  cara  yang  pertama  dengan  melalui jalur  litigasi  atau  melalui  pengadilan  dan  cara  yang  kedua  dengan  cara  non  litigasi  atau  diluar  litigasi, seperti  proses  penyelesaian  melalui  BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen).  Tetapi  jika melalui  jalur  pengadilan  terdapat  kelemahan  didalamnya  seperti  prosesnya  yang  lebih  lama  daripada menggunakan  jalur  diluar  pengadilan  dan  dalam  harga  yang  relatif  lebih  mahal.Kelebihan  jika menggunakan jalur diluar pengadilan ialah terletak pada prosesnya yang berjalan lebih cepat, serta tidak mentitikberatkan  kepada  para  pihak  terkait masalah  keuangan memberikan peluang besar  untuk  kedua belah  pihak  agar  tercapainya  sebuah  kesepakatan  tanpa  didasari  dengan  faktor  keuangan,  prosesnya lebih  tertutup  jadi  dapat  dijamin  kerahasiaan  diantara  para  pihak  yang  bersengketa.  Lahirnya  BPSK (Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen)  inilah  menjadi  wadah  atau  lembaga  yang  dapat  membantu untuk  menyelesaikan  konsumen  diluar  pengadilan.Dasar  Hukum  pembentukan  BPSK,  adalah  pasal  49 ayat  (1)  UUPK  dan  Kepmenperindag  Nomor  350/MPP/Kep/12/2001.  Adapun  tujuan  dari  pembentukan lembaga  BPSK  ini  ialah  untuk  melindungi  hak-haki  konsumen  maupun  pelaku  usaha  agar  memiliki kekuatan hukum tetap dan informasi terkait hak konsumen maupun pelaku usaha atau secara mudahnya tujuan dibentuknya BPSK ini untuk meringankan sengketa yang dialami konsumen secara mudah dengan tidak dipungut biaya daripada penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan.
Dengan menggunakan penyelesaian diluar pengadilan melalui lembaga BPSK tidak dipungut biaya dan  tergolong  cepat  terhadap  proses  penyelesaian  sengketanya,  karena  dengan  hal  itu  banyak konsumen  yang  lebih  tertarik  untuk  menggunakan  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan.  Dengan uraian yang sudah dipaparkan, maka terdapat  juga faktor-faktor yang menjadi alasan-alasan  konsumen lebih  memilih  dan  tertarik  untuk  menggunakan  lembaga  BPSK  dalam  menyelesaikan  sengketa konsumen, diantaranya ialah:
1.  Dengan  prosedur  tanpa  biaya,  cepat,  dan  terjamin  rahasianya  yang  membuat  BPSK  (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) banyak dipilih oleh konsumen. Jika  kita merujuk pada Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  Sesuai  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Itulah  yang  membuat  penyelesaian  sengketa menggunakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tidak dikenakan biaya.
2.  Salah  satu  pihak  antara  konsumen  atau  pelaku  usaha  dapat  melakukan  gugatan  tertulis  tentang bagaiman  a  terjadinya  sengketa  diantara  kedua  belah  pihak  kepada  BPSK,  Sehingga  tidak  perlu
menunggu persetujuan dari kedua belah pihak terkait pemilihan BPSK untuk menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak.
3.  Dengan  menggunakan  metode  BPSK,  dapat  memilih  terkait  metode  penyelesaiannya,  bisa  dengan mediasi,  konsiliasi,  dan  arbitrase  yang  tentunya  dengan  metode  ini  penyelesaian  sengketa  antara kedua  belah  pihak  dijamin  kerahasiaannya.  Hal  ini  tentu  sangat  penting  bagi  konsumen  dan  pelaku usaha,  karena  jangkauan bisnis  yang  sudah  meng  global.  Keuntungan  yang  didapatkan  oleh  pelaku usaha  ialah  tentunya  brand  image  atau  sebuah  produk  yang  menjadi  objek  sengketa  tidak  akan tercemar dan di klaim buruk oleh masyarakat. Keuntungan yang akan didapatkan dari sisi konsumen ialah,  konsumen  dapat  melakukan  tawar  menawar  ketika  harus  bernegosiasi  untuk  menyelesaikan sengketa.
Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  memandang  lembaga  BPSK  ini  memiliki kedudukan yang seama atau sepadan dengan lembaga peradilan untuk menyelesaikan kasus sengketa. Sehingga BPSK memiliki tingkat yang sama dan sejajar dengan lembaga peradilan yang harus dihormati untuk  setiap  keputusannya.  Tetapi  dalam  praktinya  keputusan  dari  lembaga  BPSK  ini  banyak  yang disanggah dan tidak diterima oleh pengadilan khususnya Mahkamah Agung.Karena dinilai putusan yang dikeluarkan  BPSK  melampaui  kewenangan  dari  Undang-Undang  Perlindunga  Konsumen  (UUPK). Dilansir  dalam  website  Mahkamah  Agung,  mereka  telah  menganulir  atau  menolak  putusan  yang  telah diputuskan  oleh  BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen).  Yang  seharusnya  BPSK  ini  ada  di setiap daerah, tetapi ternyata terdapat banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau oleh lembaga BPSK  sehingga  sulit  untuk  menyelesaikan  kasus  sengketa  konsumen  melalui  jalur  diluar  persidangan dan hal ini semakin membuat lembaga BPSK kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan yang baik dari  pemerintah.BPSK  ini  yang  seharusnya  menjadi  sandaran  bagi  para  konsumen  untuk  mencari keadilan  atas  hak  -haknya  yang  merasa  diambil  dan  tidak  diberikan  semestinya  oleh  pelaku  usaha, dirasa putusan yang dikeluarkan BPSK dirasa kurang tajam dan paten dalam membuat keputusan, hal ini dapat terlihat dalam beberapa putusannya yang ditolak oleh Pengadilan terutama Mahkamah Agung. Hal ini  tentunya  berpengaruh  terhadap  integritas  dari  putusan  yangg  dikeluarkan  oleh  BPSK.  Dapat  terlihat dari kasus tersebut bahwa didalam menyelesaikan sengketa konsumen BPSK memiliki kendala-kendala didalamnya. Berdasarkan pemaparan diatas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah apa yang menjadi  kendala  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dalam  menyelesaikan  sengketa konsumen.

## LANDASAN TEORI
Dalam  Pasal  1ayat  1 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen, Bahwa  yang  dimaksud  dengan  Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen.  Selaim  Aturan  tersebut  dalam penelitian  ini  menggunakan  Teori  Kepastian  Hukum  yang  Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa  putusan dapat  dilaksanakan.Menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kepastian berasal dari kata pasti, yang berarti tetap. Sementara hukum itu sendiri adalah sebuah aturan  yang dibuat  oleh  negara  yang  menjamin  hak dan  kewajiban  setiap  warga  negaranya.  Kepastian hukum  itu  sendiri  memiliki  tugas  yang  sangat  penting,  yaitu  menciptakan  ketertiban  dalam  dalam masyarakat.  (Tony,  2016  :  194)  Dalam  kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  pengertian  hukum  yang  jelas yaitu  perihal  (keadaan)  pasti  (sudah  tetap),  ketentuan,  ketetapan  sedangkan  pengertian  hukum  adalah perangkat  hukum  suatu  negara  yang  mampu  menjamin  hak  dan  kewajiban  setiap  warga  negara,  jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu  memberikan  jaminan  atas  hak  dan  kewajiban  setiap  warga  negaraMaka  dari  tu  hukum  secara hakikat harus memiliki rasa adil yang pasti. Maka hukum tersebut dikatan pasti dalam pelaksanaannya. (Tiara, 2023 : 4)Didalam Undang-Undang  Nomer  8  Tahun  1999 pasal  1  ayat  1  yang  menjelaskan bahwa  perlindungan  konsumen  adalah  upaya  yang  menjamin  kepastian  hukum  dalam memberikan perlidungan   terhadap   konsumen. Terbentuknya   perlindungan   konsumen didasarkan  kepada  asas keadilan,    keamanan,    keseimbangan,    manfaat,    serta    keselamatan  konsumen      dan      kepastian hukum.  Penyelesaian      sengketa      konsumen      dibentuk      oleh  pemerintah  untuk  dapat  menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Pemerintah membentuk badan penyelesaian konsumen ditingkat kabupaten untuk mempermudah para konsumen  yang  merasakan  dirugikan  untuk  meminta  keadilan dengan  seefektif  mungkin. (Joseva. Devi. 2022 : 1181).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu    metode  yuridis-normatif  dengan spesifikasi deskriftif-analitis yaitu penelitian hukum yang  dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji
bahan-bahan  pustaka  yang  mencakup  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  yang berhubungan dengan  kendala-kendala yang dihadapi oleh BPSK dan dan diakitkan dengan teori-teori hukum.Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, menggunakan teknik studi kepustakaan. Adapun studi  kepustakaan  adalah  cara  mengumpulkan  data  dan  menghimpun  dari  berbagai  sumber-sumber, seperti  aturan  perundang-undangan,  literature  buku,  dan  hasil-hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan permsalahan  yang  diteliti.  Dari  semua  data  tersebut  kemudian  dianalisis  sesuai  dengan  rumusan permasalahan dan ditarik kesimpulan dari data-data untuk menjadi hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut istilah    “konsumen”    berasal    dari consumer atau  dalam    bahasa    Belanda    yaitu consument .    Konsumen    secara  harfiah    adalah    orang    yang  memerlukan,    membelanjakan    atau menggunakan,    pemakai    atau    pembutuh.    Konsumen  bisa  juga  diartikan  sebagai  consumer  adalah “lawan  (lawan  dari  produsen)  setiap  orang  yangmenggunakan  barang”Penyelesaian    sengketa konsumen  dapat  dilakukan  dalam  dua  cara  yaitu melalui litigasi dan melalui cara non litigasi. Dimana cara  litigasi  merupakan  cara  yang    ditempuh    dengan    mengajukan    gugatan  ke  pengadilan  secara keperdataan, sedangkan non litigasi adalah cara yang ditempuh di luar pengadilan dengan jalan mencari hasil  kesepakatan  yang  terbaik  untuk  para  pihak.  Kedua  cara        tersebut  diatas  dapat  dipilih  oleh konsumen  dalam  menyelesaikan  sengketa  konsumennya  dengan      pelaku      usaha.      Antara      cara penyelesaian    secara  Litigasidan  Non    litigasi  bukan    merupakan    suatu    tahapan  yang    berkelanjutan artinya    bahwa    konsumen    dapat    langsung    menyelesaikan    di  Pengadilan  tanpa  harus  melakukan penyelesaian terlebih dahulu melalui jalur non litigasi. Dan sebaliknya konsumen juga dapat memilih jalur non litigasi saja tanpa harus dilanjutkan ke Pengadilan.  Tetapi biasanya jalur litigasi akan ditempuholeh konsumen apabila telah gagal dalam menyelesaikan sengketa konsumennya di non litigasi
Dasar  hukum  dibentuknya  lembaga  BPSK  tercantum  dalam  pasal  49  ayat  1  UUPK  (Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen).  Dan  Kepmenperindag  Nomor  350IMPPIKep/1212001.  Yang  mana didalam  peraturan  tersebut  disebutkan  bahwa  BPSK  harus  ada  di  setiap  kota  atau  kabupaten.  BPSK diresmikan  pertama  kali  pada  tahun  2001  dengan  nomor  keputusan  Presiden  Nomor  90  tahun  2001. Kemudian  selanjutnya  dalam  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Kepress  No  9  Tahun  2001  yang  dituang dalam  pasal  90,  tidak  dipungut  biaya  apapun  dalam  melaksanakan  tugas  BPSK,  karena  sebab  biaya tersebut  sudah  ditangguang  oleh  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).Diterbitkan dan diberlakukan Undang-Undang di Indonesia tentunya hal  ini  tidak  terlepas,  agar  semua  hal  atau  kegiatan  yang  terjadi  didalam  sebuah  negara  mempunyai hukum,  peraturan  dan  ketentuannya  sendiri,  sehingga  tidak  menggangu  tatanan  kehidupan  bernegara. Seperti  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  tercantum  didalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999.  Untuk  mengatur  hak-hak  yang  berkaitan  dengan  konsumen,  sehingga  hal  tersebut  tidak merugikan  konsumen  itu  sendiri.BPSK  memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk  menangani  dan  menyelesaikan sengketa  diantara  pelaku  usaha  dan  konsumen,  Anggota  BPSK  terdiri  dari  pemerintah,  konsumen  dan pelaku  usaha.  BPSK  hanya  dapat  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  menteri  perindustrian  dan  menteri perdagangan.  Menurut  pasal  15  ayat  1  Kepmenperindag  No  350/MPP/Kep/12/2001  tentang  pelaksaan tugas dan wewenang dari seorang
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  untuk  konsumen  yang  dirugikan  yang  ingin permasalahannya  dibantu  selesaikan  oleh  BPSK  maka  caranya  dengan  kuasa  yang  ditunjuk  atau keluarga  yang  ditunjuk  untuk  mewakilkan  wajib  datang  ke  lembaga  BPSK  guna  mengajukan  gugatan permohonan  penyelesaian  sengketa  konsumen  baik  secara  tertulis  maupun  lisan,  sesuai  dengan prosedur  dan  melalui  kesekretariatan  pada  lembaga  BPSK.  Tugas  dan  wewenang  BPSK  tidak  hanya menyelesaikan perkara sengketa saja, tetapi adapun hal-hal lainnya yang dapat diselesaikan oleh BPSK yaitu:
a.  Melakukan penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur mediasi, arbitrasi, dan konsiliasi.
b.  Memberikan konsultasi tentang perlindungan hukum konsumen.
c.  Melaporkan  kepada  penyidik  umum  jika  menemukan  hal  hal  yang  melanggar  dari  UUPK  (Undang Undang Perlindungan Konsumen)
d.  Menerima aduan atau keluhan dari konsumen baik secara langsung maupun melalui perantar tentang apa yang merasa dirugikan diantara mereka.
e.  Terjun  langsung  untuk  melihat  dan  memeriksa  secara  langsung  terhadap  sengketa  perlindungan konsumen atau sengketa yang diajukan.
f.  Meminta  kepada  pelaku  usaha  yang  dirasa  melakukan  pelanggaran  terhadap  konsumen  untuk menyelesaikan perkara diantara keduanya.
g.  Menghadirkan para saksi atau ahli dari pihak yang melakukan pelanggaran sengketa konsumen
h.  Meminta  bantuan  penyidik  untuk  memanggil  saksi,  ahli  atau  pihak  yang  berpekara  jika  tidak  mau memnuhi panggilan dari BPSK
i.  Memeriksa  kembali  data  data  atau  dokumen  atau  alat  bukti  yang  lain  yang  akan  dijadikan  sebagai penyelidikan atau pemeriksaan.
j.  Memeriksa  untuk  memutuskan  atau  menetapkan  ada  atau  tidaknya  kerugian  yang  ditanggung  oleh konsumen.
k.  Memberikan putusan kepada pihak yang berpekara.
l.  Menjatuhkan  sanksi  administratif  terhadap  pihak  yang  melanggar  UUPK  (Undang-Undang Perlindungan Konsumen).
Didalam  pasal  23  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen  dicantumkan,  jika  pelaku  tidak korperatif didalam melaksanakan tanggung jawab atau mengingkari untuk ganti rugi kepada konsumen, maka  konsumen  boleh  untuk  melakukan  gugatan  terhadap  pelaku  usaha  dan  melaporkannya  kepada BPSK  atau  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  tempat  konsumen  bertinggal.Konsumen  yang  merasa hak-haknya  telah  dirugikan  dapat  mengajukan  permohonan/pengaduan  ke  sekretariat  BPSK  untuk diselesaikan oleh majelis BPSK wilayah setempat. Dalam Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001  Tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  BPSK  mendefinisikan  arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Arbitrase menurut Pasal 1 angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  alternative  penyelesaian sengketa dinyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa. Menurut Pasal 1 angka (11) Kepmenperindag Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanan Tugas  dan  Wewenang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  dinyatakan  bahwa  arbitrase  adalah proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  yang  dalam  hal  ini  para  pihak  yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. (Faisal, Rachmad. 2018 : 36-37). Cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dapat dilakukan dengan bermacam cara, seperti  halnya  dapat  dilakukan  dengan  cara  mediasi,  konsiliasi,  atau  arbitrasi.  Hal  tersebut  diberikan penuh untuk konsumen yang memilihnya ingin menggunakan cara penyelesaian melalui jalur seperti apa. Jika  para pihak sudah memilih dan memutuskan untuk memilih  salah satu jalur penyelesaiaannya. Lalu dikemudian ternyata dalam proses penyelesaiannya gagal, maka kedua belah pihak atau majelis BPSK dilarang  untuk  melanjutkan  proses  penyelesaian  dengan  cara  yang  lain.  Oleh  sebab  itu,  jika  dalam proses penyelesaian gagal maka akan dilanjut dengan proses penyelesaian di peradilan umum.
Agar  terciptanya  sebuah  putusan  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang  cepat  pada prosesnya, maka  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen  memberikan  batasan  kepada  BPSK,  Setelah  gugatan sengketa  konsumen  diterima,  BPSK  wajib  mengeluarkan  putusan  hanya  dalam  waktu  21  (dua  puluh satu) hari kerja. Dengan proses penyelesaian sengketa konsumen yang singkat sangat menguntungkan konsumen,  untuk  menghindari  biaya  administratif  yang  melonjak.  Hal  ini  juga  menguntungkan  untuk pelaku usaha karna faktor persaingan bisnis dan waktu, jadi mereka akan sangat diuntungkan jika proses penyelesaian  sengketa  konsumen  diputuskan  secara  cepat.Selain  itu,  kewenangan  BPSK  untuk menangani permasalahan sengketa konsumen hanya mencakup pelanggaran pasal 19 ayat 2, pasal 20, pasal  25,  dan  pasal  26.  Sanksi  yang  dijatuhkan  juga  hanya  sanksi  administratif.  Untuk  pelanggaran pelanggaran  yang  termasuk  pelanggaran  pidana  maka  kasus  tersebut  akan  diserahkan  sepenuhnya kepada  peradilan.Hadirnya  sebuah  pengadilan  merupakan  salah  satu  ciri  negara  hukum,  yang  dimana dengan  hadirnya  pengadilan  tersebut  perselisihan  yang  terjadi  diantara  pelaku  usaha  dan  konsumen diharapkan  dapat  diselesaikan  dengan  baik  melalui  jalur  pengadilan.  Tetapi  dengan  tumbuh  kembang hukum  yang  fleksibel,  perselisihan  juga  dapat  diselesaikan  diluar  pengadilan  atau  jalur  non  litigasi. Kelebihan  yang  dirasakan  jika  memilih  jalur  non  litigasi  ialah  perselisihan  yang  timbul  diantara  pelaku usaha  dan  konsumen  akan  lebih  terjaga  kerahasiaannya  dikarenakan,  dengan  melalui  jalur  non  litigasi lebih  mengutamakan  pendekatan  diantara  kedua  belah  pihak  dan  berusaha  mencari  jalan  tengah diantara  kedua  belah  pihak, sehingga  terciptanya  “win  win  solution”  diantara  kedua  belah  pihak  yang berselisih.Seperti yang dapat  dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kemudian lebih spesifik materinya dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar Pasal 27, Pasal 28D  Ayat  1,  dan  pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945.  Diharapkan  hadirnya  Undang  Undang Perlindungan  Hukum  dapat  menjadi  wadah  atau  payung  hukum  untuk  melihat  ada  atau  tidaknya pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hak-hak  konsumen.  Lahirnya  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen,  yaitu  dengan  dibentuknya  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  dapat  menjadi  solusi dalam  penyelesaian  perselisihan  yang  ada  sebagai  lembaga  pelaksana  dari  Undang-Undang  tersebut. Tetapi,  dalam  realita  yang  terjadi,  didalam  penerapan  hukumnya  masih  ditemukan  kebingungan  yang terjadi  antara  pihak  yang  terlibat.Hal  ini  disebabkan  karena  pada  pelaksanaan  ketentuan  hukumnya terkadang  tidak  sejalan  atau  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  sudah  tercantum  dalam  UUPK  (Undang-
Undang  Perlindungan  Konsumen),  adanya  pasal  yang  berlawanan  antara  satu  dengan  yang  lain, ataupun  adanya  perbedaan  putusan  yang  dikeluarkan  pengadilan  dan  lembaga  BPSK  (Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen).  Selain  itu,  waktu  BPSK  dalam  menyelesaikan  sebuah permasalahan biasanya melampaui dari waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Selain dari pada itu, kewenangan BPSK dalam menyelesaikan perkara sengketa konsumen hanya sebatas mediator yang hanya  sebagai  penanya  kepada  pihak pelaku  usaha  dan  konsumen  terakit dengan  permasalahan sengketa  terkait  perlindungan  konsumen,  tentu  saja  kewenangan  tersebut  menjadi  salah  satu  yang mempengaruhi cepat atau lambatnya BPSK dalam membuat keputusan.
Disamping  itu,  hal  yang  menjadi  kendala  BPSK  dalam  memutuskan  sebuah  putusan  atau menyelesaikan  sengketa  konsumen,  juga  didasari  karena  BPSK  bukan  merupakan  bagaian  dari kekuasaan  kehakiman  dan  lembaga  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  BPSK  tidak  mempunyai  hukum  yang kuat dalam putusan yang dikeluarkannya untuk melakukan eksekusi. Terkecuali para pelaku usaha dan konsumen  itu  sendiri  yang  mempunyai  kesadaran  diri  untuk  mengikuti  putusan  atau  aturan  yang dikeluarkan  oleh  BPSK.  Selain  alasan  yang  diatas,  ditemukan  hal-hal  yang  menghambat  BPSK  untuk menyelesaikan sengketa konsumen ialah diantaranya:
a.  Kendala Yang Disebabkan Oleh Kelembagaan/Institusi
Pada  kenyatannya,  masih  ditemukan  beberapa  argumentasi  atau  pendapat  bahwa  BPSK  tidak menjalankan  sepenuhunya  fungsi  yudisial  didalam  kelembagaanya.  Jika  dilihat  secara  struktural, BPSK termasuk  lembaga  yang  masih  dibawah  naungan  dari  Departemen  Perdagangan,  yang mana dalam  menjalankan  tugasnya  masih  terikat  dengan  kewenangan  eksekutif  (dalam  kewenangan eksekutif,  BPSK  termasuk  kedalam  salah  satu  lembaga  yang  berasal  dari  lembaga  pemerintah nonkementerian)  yang  mengakibatkan  kewenangan  tersebut  berbenturan  dengan  fungsi  yudisial  itu sendiri.
Didalam  Undang-Undang  yang  tertera  pada  Nomor  8  Tahun  1999,  didalamnya  diatur  bahwa kewenangan dari BPSK itu sendiri hanya sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus tetapi tidak diiringi  dengan  instrumen  yang  mendukung  untuk  pelaksanaan  keputusannya.  Oleh  karenanya, ditemukan beberapa  sengketa  konsumen  yang dialami anatar pelaku  usaha  dan  konsumen,  mereka merasa  kurang  puas  dengan  putusan  yang  diputus  oleh  BPSK,  sehingga  mereka  mengajukan gugatannya  kembali  di  Pengadilan  Negeri  setempat  dan  tidak  jarang  pula  lembaga  BPSK  yang menjadi objek dari gugatan tersebut.
b.  Kendala Yang Disebabkan Pendanaan
Karena  pada  hakikatnya,  biaya  operasional  dari  administrasi  BPSK  ditanggung  oleh  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan  terkadang  untuk  beberapa  lokasi  daerah  yang  dirasa  minim untuk biaya APBD. Tentunya hal tersebut mempengaruhi kinerja dari BPSK itu sendiri.
c.  Kendala Yang Disebabkan Sumber Daya Manusia
Anggota  BPSK  terdiri  dari  3  lapisan  yaitu,  pemerintahan,  pelaku  usaha,  dan  konsumen.  Anggota BPSK  diharuskan  yang  memiliki  latar  belakang  pemdidikan  hukum,  karena  kinerja  dari  BPSK  itu sendiri adalah untuk mejalankan fungsi peradilan, tetapi dalam realita yang berjalan dalam pemilihan anggota  BPSK  kerap  terjadi  penyimpangan,  dikarenakan  dalam  proses  pengangkatan  anggotanya lebih diutamakan memilih unsur konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Sehingga sering dijumpai anggota-anggota  BPSK  yang  kurang  menguasai  terkait  sengketa  materi  atau  seluk-beluk  pelaku usaha dengan konsumen.
Sebagai  salah  satu  contohnya,  anggota  BPSK  yang  berasal  dari  perwakilan  institui  pemerintahan, kerap  sekali mereka  sudah  terbiasa  dengan  kinerja  didalam  sebuah birokrasi pemerintahan,  struktur antara  atasan  dan  bawahan  yang  terjadi  di  lembaga  pemerintahan  yang  terkadang  struktrur  dan kebiasaan tersebut terbawa sampai ke dalam lembaga BPSK, yang mana perilaku tersebut berpotensi sebagai  salah  satu  faktor  yang  menghambat  kinerja  dari  BPSK  itu  sendiri  sebagai  lembaga  yang independen.  Karena  sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat mengoptimalisasikan  kinerja  BPSK  tersebut,  karena  sebagus  sebuah  lembaga  jika  tidak  didukung dengan  sumber  daya  manusia  yang  berkompetensi  di  bidangnya,  maka  eksistensi  dari  sebuah lembaga tersebut pun akan berpengaruh.
d.  Kendala Yang Disebabkan Peraturan
Hadirnya  sebuah  Undang-Undang  seharusnya  dapat  menjadi  tameng  atau  wadah  bagi  masyarakat yang  sedang  mencari  keadilan,  hal  tersebut  tidak  luput  dengan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen yang seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat atau bagi para konsumen dengan para pelaku  usaha  untuk  mencari  keadilan  serta  menjadi  solusi  atas  sengketa  yang  mereka  rasakan. Dengan  hadirnya  lembaga  BPSK  diharapkan  dapat  menyelesaikan  sengketa  konsumen  dengan cepat, sederhana, dan dengan biaya yang murah. Tetapi karena ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai  dengan  mana  semestinya,  hal  itu  membuat  penyelesaian  sengketa  konsumen  pun  menjadi terhambat dan terganggu, dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Didalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  kurangnya  penjelasan  tentang  teknik  dan pedoman terhadap BPSK tersebut. Tak jarang pula ditemukan antara pasal satu dengan pasal yang lainnya  saling  bertentangan,  sehingga  munculnya  ketidakpastian  dan  kerancuan  dalam  menentukan sebuah hukum. Hal tersebut membuktikan bahwa kurangnya kekonsistenan dalam beracara di BPSK.
e.  Kendala Yang Disebabkan Kurangnya Sosialisasi Terhadap Masyarakat Sering  terjadi  persengketaan  konsumen  yang  timbul  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  atau konsumen  yang  merasa  hak  nya  dirugikan  karena  kurangnya  pengetahuan  tentang  hak  hak konsumen itu sendiri dan bagaimana seharusnya hubungan yang terjalin antara pelaku usaha dengan konsumen.  Faktor  lain  yang menentukan  tingkat  rendahnya  hukum dan  kesadaran  masyarakat  ialah karena  masyarakat  indonesia  itu  sendiri  yang  lebih  cenderung  ingin  hidup  yang  harmoni  dan permisive (serba memperbolehkan dan mengizinkan untuk semua hal). Yang terkadang jika kerugian yang  ditumbulkan  oleh  konsumen  itu  kecil,  maka  mereka  akan  membiarkannya,  hal  itu  salah  satu perilaku  konsumen  yang  enggan  untuk  menuntut  atas  hak-haknya.  Dengan  begitu,  rendahnya konsumen  dalam  mempercayai  terhadap  lembaga  perlindungan  konsumen  dan  timbulnya  sikap permisive diantara individual membuat kurangnya kesadaran antar pihak.
f.  Kendala  Yang  Disebabkan  Akibat  Kurangnya  pemahaman  dari  Badan  Peradilan  terhadap Perlindungan Konsumen
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kurangnya  dukungan  dan  diakui  lembaga  BPSK  oleh  lembaga  peradilan, putusan  yang  dikeluarkan  oleh  BPSK  tidak  adaya  keseragaman  dengan  putusan  yang  dikeluarkan oleh pengadilan negeri yang merujuk pada undang-undang HIR/RBG. Hal lainnnya juga ketika BPSK sudah  mengajukan  tingkat  kasasi  ke  Mahkamah  Agung,  tetapi  ternyata  Mahkamah  Agung  tidak menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Dengan  adanya  beberapa kendala yang terjadi, terutama adanya pertentangan antara perundang-undangan yang lain terutama terkait dengan masalah peradilan.
Selain itu, jika mengacu pada UUPK Pasal 56 ayat (2) seolah-olah menempatkan BPSK sebagai lembaga  pemutus  tingkat  pertama,  sedangkan  Pengadilan  Negeri  (PN)  sebagai  pengadilan  tingkat banding. Hal tersebut semakin ditegaskan ketika regulasi juga menyatakan pihak diberikan kesempatan yang  lebih  luas  luas  untuk  mengajukan  banding  tanpa  harus  dilihat  apakah  dia  pelaku  usaha  atau sebagai konsumen. Keberatan yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak lain adalah upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Namun, agar keputusan BPSK tersebut kekuatan pelaksanaan  putusan  harus  diminta  untuk  menentukan  fiat  eksekusi  pada  Pengadilan  Negeri  (PN)  di tempat  tinggal  konsumen  yang  dirugikan.  Namun  dalam  praktiknya,  sulit  untuk  meminta  fiat  eksekusi melalui  Pengadilan  Negeri  karena  berbagai  alasan  yang  dikemukakan  oleh  Pengadilan  Negeri,  antara lain sebagai berikut :
a. Putusan  BPSK  tidak  memuat  :  Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  sehingga tidak mungkin dapat dieksekusi;
b.  Belum  terdapat  peraturan  atau  petunjuk  tentang  tata  cara  mengajukan  permohonan  eksekusi terhadap  putusan  BPSK,  sehingga  dengan  ini  kekuatan  putusan  BPSK  yang  bersifat  final  dan mengikat belum sepenuhnya dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. Seperti yang telah kita ketahui. (Rida, Hana. 2021 : 12)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  yang  telah  dipaparkan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  Dibuatnya Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dibuat  untuk memberikan  wadah  dan  memberi  informasi  tentang  hak-hak  untuk  konsumen  agar  tidak  merasa dirugikan.  Disamping  itu,  hadirnya undang undang perlindungan  konsumen untuk meningkatkan harkat, martabat,  serta  memberikan  kepastian  hukum  dari  pihak  konsumen  itu  sendiri  serta  meningkatkan kesadaran,  pengetahuan,  kepeduliaan,  kemampuan,  dan  kemandirian  dari  konsumen  tersebut.  Salah satu  alasan  konsumen  memilih  jalur  diluar  pengadilan  atau  non  litigasi  ialah  dinilai  proses  hukumnya dinilai lebih cepat, membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha dan konsumen guna mencapai sebuah kesepakatan tanpa didasari dengan faktor keuangan, serta proses yang relatif tertutup, sehingga aman untuk bisnis antara kedua belah pihak. Dasar hukum pembentukan BPSK tercantum dalam pasal 49  ayat  1  UUPK  (Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen).  dan  Kepmenperindag  Nomor 350IMPPIKep/1212001.  Cara  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  BPSK  dapat  dilakukan  dengan bermacam  cara,  seperti  halnya  dapat  dilakukan  dengan  cara  mediasi,  konsiliasi,  atau  arbitrasi. Disamping  itu,  tentunya  BPSK  memiliki  kendala-kendala  dalam  menyelesaikan  sengketa  konsumen, seperti  halnya  kendala  yang  disebabkan  oleh  kelembagaan,  pendanaan,  sumber  daya  manusia, peraturan,  kurangnya  sosialisasi  untuk  masyarakat  dan  Kurangnya  pemahaman  dari  Badan  Peradilan
terhadap  Perlindungan  Konsumen.  Tentunya  kendala  yang  disebabkan  dari  dalam  maupun  dari  luar institusi  tersebut  mempengaruhi  eksistensi  dari  BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen)  itu sendiri.

## Saran
Untuk  menanggulangi  dan  meminimalisirkan  hal-hal  yang  menghambat  BPSK  untuk menyelesaikan  sengketa  konsumen,  sebaiknya  dilakukan  perbaikan  atas  kekurangan  kekurangan  atau kinerja  yang  dirasa  belum  maksimal  agar  tidak  terjadinya  timpang  tindih  atau  bertolak  belakang  antara undang undang satu dengan yang lain, agar terciptanya keseragaman antara putusan yang diputus oleh pengadilan  negeri  dan  BPSK  itu  sendiri,  serta  diutamakan  keanggotaan  dari  BPSK  itu  sendiri  yang berasal dari calon  calon anggota yang mengerti tentang hukum, karena posisi BPSK itu sendiri berada di ranah pengadilan, dan masyarakat yang mau mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh BPSK.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  Hesti  Dwi.  “Kendala  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK)”. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.
Bagir  Manan  dan  Kuntanan  Magnar.  Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara,  (Bandung:  PT.  Alumni, 2017).
Agustinus Samosir, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dilakukan Badan Penyelasaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, Jurnal Hukum Legal Standing, vol. 2 No.2 September 2018.
Faisal  Riza  dan  Rachmad  Abduh .  “Penyelesaian  Sengketa  Secara  Arbitrase  Untuk  Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ”. Jurnal EduTech Vol. 4 No.1 Maret 2018.
Josefa  Namida  Rosaria,  Devi  Siti  Hamzah  Marpaung .  “Efektivitas  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Melalui Mediasi Dan Arbitrase ”. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 9No. 3Tahun 2022.
Kurniawan,  “Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  Di  Indonesia”,  Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan,  Tahun  ke-41  No.  3,  September  2011, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
Kurniawan,  “Permasalahan  Dan  Kendala  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Badan Penyelesaian  Sen gketa  Konsumen  (BPSK)”,  Jurnal  Dinamika  Hukum,  vol.  12  No.  1,  1  Januari 2012.
Pardamean  Harahap,  “Hambatan-Hambatan  Proses  Penyelesaian  Sengketa  Perlindungan  Konsumen Belum Dapat Berjalan Secara Ef ektif”, LexJurnalica, Vol.15 No.2, Agustus 2018, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.
Rida Ista Sitepu, Hana Muhamad. “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia ” Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Vol 3 No 2. 2021.
R.  Tony  Prayogo,  “Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Aguung  Nomor  1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang- undang” Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13. No 02. Juni 2016.
Samosir.  A.  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Yang  Dilakukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK). Jurnal Hukum Legal Standing, Vol 2 No  (2), 2018.
Siti Halilah, Mhd Fakhrurrohman Arif. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara. Vol 4 No 2. Desember 2021.
Sitepu,  Rida  Ista  dan  Hana  Muhammad,  “Efektifitas  Badan  Penyelesaian  Konsumen  (BPSK)  sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Ko nsumen di Indonesia”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.3 No.2, Universitas Nusa Putra Sukabumi.
Tiara  Aoura  Sari.  Tinjauan  Tinjauan  Yuridis  Kewenangan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (Studi  Putusan  Nomor  523  K/Pdt.Sus-BPSK/2020). JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume X No. 2. 2023
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Kepmenperindag No. 30 IIMPP/Kepll 012001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Sekretariat BPSK