Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## PERAN PARTAI LOKAL DI ACEH BARAT DALAM MEWUJUDKAN POLITIK YANG DEMOKRATIS SESUAI DENGAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Aceh Barat)
Benni Erick (1) ; Budi Handoyo (2)
1, 2 Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh e-mail: (1)benierick18@gmial.com, (2)handoyobudi78@gmail.com

## ABSTRACT
The Aceh local party is an organization formed by a group of Indonesians residing in Aceh on the basis of common desires and ideals to fight for the interests of each individual Acehnese people, the nation and the Indonesian state. In Indonesia's democratic and constitutional system, a local Aceh party is an activity or action carried out by an institution or organization that is regulated and carried out in accordance with applicable legal provisions. This research is an empirical study of how people think towards the law, looking at how they express their opinions and how they act in relation to the law. The results of the study found that local political parties in West Aceh played a role in creating a climate conducive to the unity and unity of the Indonesian nation, increasing people's political participation, and absorbing people's political aspirations. Local parties in Aceh have  played  a  role  in  accordance  with  Indonesia's  constitutional  system.  Despite  the  lack  of political parties in the community, people have not been able to reap the benefits of the existence of local political parties because those who are elected as party representatives in the government do not carry out the role of the party as determined.
Keywords: Local Parties, Democracy, Aceh, Politics

## ABSTRAK
Partai  lokal  Aceh  merupakan  sebuah  organisasi  yang  dibentuk  oleh  sekelompok  warga  negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk  memperjuangkan  kepentingan  setiap  anggota,  masyarakata  Aceh,  bangsa  dan  negara Indonesia.  Dalam  sistem  demokrasi  dan  ketatanegaraan  Indonesia  partai  lokal  Aceh  berperan sebagai aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh suatu lemabaga atau orgainisasi yang diatur dan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif  empiris,  suatu  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan sistem norma yang melihat hukum dari perspektif eksternal dengan menjadikan sikap dan perilaku sebagai objek penelitiannya. Dari penelitian ini diketahui bahwa: (1) partai politik lokal di Aceh Barat memiliki fungsi dan peran sebagai pelaksana pendidikan politik bagi anggota masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat,  penyerapan,  penghimpunan  dan  penyaluran  aspirasi  politik  masyarakat,  serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Aceh Barat. (2) Peran partai lokal di Aceh sendiri terutama di Aceh Barat sudah berjalan sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, pada perkembangannya masyarakat belum bisa merasakan manfaat dari keberadaan partai politik
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
lokal  disebabkan  karena  mereka  yang terpilih  menjadi  perwakilan  partai  di  pemerintahan tidak melaksanakan peran partai sebagaimana yang telah ditetapkan.
Kata Kunci: Partai Lokal, Demokrasi, Aceh, Politik

## Pendahuluan
Demokrasi  di  Indonesia  khususnya daerah  Aceh  terwujud  dari  adanya  partai politik  lokal.  Partai  politik  lokal  telah menjadi  instrumen  utama  rakyat  untuk berkompetensi sesuai dengan kendali institusi-institusi politik yang dapat memberikan  pengaruh  yang  kuat  atas kebijakan-kebijakan  publik.  Selain  itu, demokrasi  juga  mempunyai  hubungan dengan perdamaian. Karena dalam lingkungan  yang  demokratis,  masyarakat sipil  berkembang  dalam  hubungan  dengan komunitas  yang  berbeda-beda,  konflik kekerasan  dapat  dicegah  karena  ketegangan dan konflik-konflik tersebut dapat diregulasikan dan diselesaikan melalui cara- cara  yang  menekankan  pada  perdamaian. Dalam  sebuah  pandangan  bahwa  konflik etnis dapat diselesaikan atau dicegah melalui kerangka  kerja  demokrasi,  karena  melalui demokrasi perbedaan-perbedaan dapat terselesaikan  secara  damai.  Keyakinan bahwa  demokrasi  dapat  menyelesaikan konflik telah membimbing para cendikiawan dan para aktivis perdamaian untuk menyakini bahwa rekontruksi pasca konflik membutuhkan  demokrasi  seperti  halnya demokrasi membutuhkan perdamaian.
Hal  ini  terlihat  pasca  penyelesaian konflik di Aceh, dari pihak Indonesia, transisi demokrasilah  yang  menjadi  dasar  untuk bernegosiasi  dengan  para  pejuang  separatis. Demokratisasi di Indonesia telah memperkuat  posisi  para  pemimpin  untuk berkomitmen dalam mencapai solusi perdamaian  di  Aceh.    Saat  duka  mendalam karena musibah tsunami tentu saja membentuk suasana batin yang jauh berbeda dari  proses  negosiasi  sebelumnya.  Untuk mencapai partisipasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM)  sebagai  kekuatan  politik  daerah, sejumlah  tawaran,  seperti  kewenangan
imigrasi,  pencatuman  kata  “dan  Aceh” dibelakang  setiap  kata  Indonesia  dalam undang-undang dasar. Lagu kebangsaan dan bendera sendiri dan sejumlah tuntutan lainya direlakan  untuk  dikelola  oleh  pemerintah pusat.  GAM  mulai  mengendurkan  tawaran untuk memperjuangkan satu tujuan. Setidaknya  ada  setitik  sinar  perdamaian disana.
Keberadaan partai politik lokal di Aceh merupakan  hasil  kompromi  politik  antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  dalam rangka  menghasilkan  perdamaian  di  Aceh.
Dalam penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) 15
Agustus  2005  antara  Pemerintah  Republik Indonesia  dan  GAM  di  Helsinki,  Finlandia, terdapat  beberapa  butir  kesepahaman  yaitu pemberian  amnesty  kepada  anggota  GAM berikut pemulihan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu bentuk pemulihan hak politik yang begitu ramai dibicarakan adalah keinginan  GAM  membentuk  partai  politik lokal di Aceh.
Penandatanganan  Nota  kesepahaman ini merupakan harapan baru bagi demokratisasi  politik  dan  perdamaian  di Aceh.  Penerapan  MoU  Helsinki  telah menghasilkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh, yaitu: “Partai politik lokal adalah sebuah organisasi yang  dibentuk  oleh  sekelompok  warga negara  Indonesia  yang  berdomisili  di  Aceh secara  suka  rela  atas  dasar  persamaan kehendak dan
cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat,  bangsa  dan  negara  melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK,
Gubernur/Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.”
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Partai  politik  lokal  dianggap  lebih mampu untuk memperhatikan dan memperjuangkan  kepentingan-kepentingan rakyat Aceh. Bisa saja ada partai politik yang hanya ingin menjadi partai politik lokal saja karena  hanya  seperti  itu  kemampuannya. Partai politik lokal tersebut lebih tertarik pada masalah  politik  ditingkat  lokal  sehingga hanya  berminat  mengajukan  calon  dalam pemilu  ditingkat  lokal  (bahkan  mungkin hanya  disatu  provinsi)  konsep  partai  politik lokal akan dapat menampung aspirasi seperti itu.
Partai politik lokal di Aceh mempunyai tujuan dan fungsi yang hampir sama dengan partai  politik  nasional  pada  umumnya. Tujuan umum (mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang- Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Tahun  1945,  mengembangkan kehidupan  demokrasi  berdasarkan  Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat  Aceh)  dan  tujuan  khusus (meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dan  memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh).
Perkembangan  partai  politik  lokal  di Aceh  mengalami  pasang  surut,  hal  ini  bisa dilihat dari jumlah partai politik lokal saat ini yang ada di Aceh yang hanya berjumlah tiga partai  saja  yaitu  Partai  Aceh  (PA),  Partai Damai Aceh (PDA) dan Partai Nasional Aceh (PNA).  Sementara  pada  pemilu  tahun  2009 yang  lalu,  ada  enam  partai  politik  lokal  di Aceh  yaitu:  Partai  Aceh  Aman  Seujahtera (PAAS),  Partai  Daulat  Aceh  (PDA),  Partai Suara  Independen  Rakyat  Aceh  (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA).
Jumlah  ini  akan  terus  mengalami penurunan  dan  penyusutan  sebagai  akibat dari  undang-undang  pemilu  serta  belum terlaksananya  fungsi  partai  politik  secara baik.  Partai  politik  yang  semulanya  di harapkan dapat melakukan sosialisasi politik, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sebagai sarana mempersiapkan kader, sebagai media menghimpun dan menyalurkan kepentingan masyarakat, partisipasi  politik,  sebagai  peredam  konflik, dan melakukan komunikasi politik atas dasar kepentingan  rakyat  dan  penguasa.  Namun, pada  kenyataannya  fungsi  partai  politik tersebut  tidak  berjalan  dengan  baik.  Partai politik  belum  menunjukkan  performance yang memuaskan bahkan semakin hari makin memperlihatkan gejala elitisme dalam pembuatan
kebijakan dengan mengedepankan
kepentingan pribadi,
kelompok dan golongan daripada kepentingan masyarakat dan bangsa. Keberadaan partai politik lokal juga saat ini masih  merupakan  suatu  institusi  yang memiliki  potensi  menjadi  alat  konflik masyarakat daripada sebagai peredam konflik, hal ini terlihat dari adanya pertikaian dan perpecahan antar partai politik lokal.
Berdasarkan  hal  tersebut,  pelaksanaan fungsi  partai  politik  lokal  tidak  berjalan dengan  baik,  keberadaan  partai  politik  lokal belum mampu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, malah menjadi sebaliknya dimana  partai  politik  cenderung  sibuk memperebutkan  kekuasaan,  jabatan,  dan uang.  Sementara  persoalan  yang  membelit rakyat dibiarkan begitu saja, seperti ketidakadilan,  kemiskinan,  ketidakamanan serta  ancaman  rasa  takut  akan  konflik horizontal  maupun  vertikal.  Padahal  ketika pendirian  partai  politik  atau  kampanye pemilu selalu yang dijanjikan akan membela dan  memperjuangkan  kepentingan  rakyat, akan  tetapi  semuanya  adalah  hanya  janji semata.
Saat ini muncul kesadaran di kalangan masyarakat bahwa mereka selama ini hanya
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
dijadikan  obyek  oleh  partai-partai  politik lokal  dengan  janji-  janji  manis.  Namun setelah berkuasa, janji itu kemudian dilupakan.  Bahkan  ada  yang  berpendapat, semua partai politik lokal itu sama, tidak ada bedanya  antara  yang  satu  dengan  yang lainnya.  Mereka  hanya  memperalat  rakyat dengan  mencari  dukungan  untuk  berkuasa. Setelah  berkuasa  lalu  rakyat  dilupakan  dan ditinggalkan.  Sehingga  muncul  pandangan bahwa partai politik lokal hanya merupakan simbol  atau  atribut  demokrasi  yang  hanya untuk dipandang saja, bukan untuk dirasakan atau dinikmati keberadaannya melalui pelaksanaan fungsinya. Dampak posisi partai politik lokal yang seperti ini akan berpengaruh  terhadap  keberadaan  partai politik  lokal  sebagai  lembaga  demokrasi telah tersingkirkan dari kehidupan bermasyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian normatif empiris. Dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah bangunan  sistem  norma.  Pada  dasarnya penelitian  normatif  menggunakan  aturan- aturan dalam ketentuan hukum yang berlaku seperti pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan  dan  pandangan  para ahli.
Penelitian  empiris  adalah  metode penelitian  yang  meneliti  hukum  dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya  adalah  sikap  dan  perilaku sosial  terhadap  hukum.  Serta  penelitian tersebut  juga  didukung  dengan  data  empiris berupa  fakta-fakta  yang  dibutuhkan  dari lapangan demi mencapai hasil yang diinginkan  penulis.  Sehingga,  penulis  dapat mengetahui  apakah  aturan  hukum  tersebut sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  atau hanya  menimbulkan  konflik  yang  justru menimbulkan  ketidaktertiban  dan  kepastian hukum dalam masyarakat.
Penelitian ini juga  menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang itu menggambarkan, melukiskan dan menjabarkan  keadaan  objek  dan  subjek penelitian  secara  kualitatif.  Pendekatan kualitatif  dilakukan  dengan  menjelaskan, menguraikan dan menganlisis secara mendalam hasil penelitian pada tahap analisis kualitatif  sebelumnya.    Dalam  melakukan penelitian  penulis  membutuhkan  beberapa macam data. Pertama data Primer yaitu data utama. Data primer merupakan bahan hukum yang  bersifat  autoritatif  berupa  peraturan perundang-undangan. Kedua, Data Sekunder yaitu  data  pendukung.31  Data  ini  biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori- teori yang  diperoleh  dari  literatur  hukum,  hasil penelitian,  artikel  ilmiah,  maupun  website yang  terkait  dengan  penelitian.  Termasuk pula dalam data sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Dan ketiga, data Tersier merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan  dan  petunjuk  terhadap  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.32 Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus  hukum,  ensikplopedia  hukum,  jurnal hukum,  berita  hukum,  koran  dan  lain sebagainya.

## Hasil dan Pembahasan Sejarah Terbentuknya Partai Aceh
Aceh  merupakan  salah  satu  daerah yang  telah  mengalami  perjalanan  sejarah cukup panjang. Sebagaimana yang diketahui, masyarakat  Aceh  dulu  pernah  berjaya sebagai sebuah kerajaan yang makmur serta memiliki hubungan perdagangan dan diplomatik  yang  luas  dengan  dunia  luar. Bahkan  pada  masa  jayanya  tersebut,  Aceh merupakan pusat penyebaran agama Islam ke beberapa  tempat  di  Indonesia  dan  Asia Tenggara.  Dalam  sejarahnya,  masyarakat Aceh telah mengamalkan nilai-nilai keislaman  yang  begitu  kuat  sejak  zaman kesultanan,  sehingga  Islam  tidak  hanya berperan  sebagai  sebuah  agama  melainkan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
juga  menjadi  adat  yang  melekat  dalam  diri masyarakat Aceh.
Sejarah munculnya Partai politik lokal Aceh,  tidak lepas  dari  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  dan  melatar  belakangi. Terjadinya  distorsi  di  Aceh  sehingga  terjadi konflik  yang  berkepanjangan,  antara  lain konflik  di  Aceh  sebelum  kemerdekaan sampai setelah merdeka, konflik ini bermula ketika  pasca  Pemerintah  Pusat  melakukan peleburan  terhadap  Provinsi  Aceh  ke  dalam Provinsi Sumatera Utara yang menyebabkan kekecewaan  masyarakat  Aceh.yang  pada akhirnya  muncul  gerakan  Darul  Islam (DI/TII)  pimpinan  Tengku  Daud  Beureuh pada tahun 1953.
Sejak itu polemik pun melunak hingga kesepakatan damai pun di prakarsai di Desa Lamteh,  7  April  1957.  Perjanjian  Lamteh dilakukan  oleh  tokoh  lapangan,  yaitu Syamaun Gaharu, Ali Hasjmy, dan Muhammad  Insja  dari  pihak  Republik Indonesia  dan  Hasan  Ali,  Hasan  Saleh,  dan Ishak  Amin  dari  DI/TII.Tgk.  Muhammad Daud Beureueh tidak hadir dalam pertemuan itu.  Baru  bertahun-tahun  kemudian  Daud Beureueh mau turun gunung setelah dibujuk penuh  hormat  oleh  Kolonel  Yasin,  pada  8 Mei tahun 1962. Setelah pergolakan DI/TII, kemudian pada tahun 1967 terjadi pergejolakan  yang  bernama  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM),  Hal  itu  bermula  saat Presiden  Soeharto  mengeksploitasi  Sumber Daya  Alam  Aceh  dengan  memberikan kesepakatan pada perusahaan multi Nasional dari  Amerika  Serikat  untuk  membuka kegiatan pembangunan proyek raksasa yang dilakukan  sangat  tergesa-gesa  tidak  cukup untuk  mempersiapkan  masyarakat  dan lingkungan agar bisa menerima dan berpatisipasi  dalam  pembangunan  tersebut, MoU  Helsinki  memberikan  jalan  baru menuju terbukanya gerbang yang melahirkan Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang  Pemerintahan  Aceh  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2007  tentang
Partai  Politik  Lokal  di  Aceh,  telah  merubah kondisi Aceh.
Transisi  politik  terjadi  dalam  sistem politik  Pemerintahan  yaitu  munculnya kompetisi  antara  partai  politik  nasional  dan lokal serta elit politik dalam mengkonstruksi masa  depan  Aceh  yang  lebih  damai,  aman dan makmur. Hal ini yang kemudian menjadi landasan  awal  terbentuknya  partai  politik lokal di Aceh. Partai Politik di Indonesia saat ini  dapat  dibagi  dua  yaitu  partai  politik Nasional dan partai politik lokal Aceh. Pada pemilu  tahun  2009  terdapat  6  partai  politik lokal  Aceh  yang  ikut  pemilihan  yaitu  Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS), Partai Suara Independen  Rakyat  Aceh  (SIRA),  Partai Rakyat  Aceh  (PRA),  Partai  Aceh,  Partai Bersatu  Aceh  (PBA).  Sedangkan  pada pemilu  tahun  2014  hanya  terdapat  3  partai politik lokal yang lolos untuk ikut pemilihan umum  yaitu  Partai  Aceh  (PA),  Partai Nasional  Aceh  (PNA),  dan  Partai  Damai Aceh (PDA).
Kehadiran  partai  politik lokal  di  Aceh merupakan merupakan jawaban dari konflik berkepanjangan  yang  terjadi  antara  GAM dengan Pemerintah Indonesia yang diselesaikan  melalui  penandatanganan  MoU Helsinki.  Pembentukan  partai  lokal  di  Aceh merupakan bentuk dispensasi hukum karena pada dasarnya belum ada Peraturan Pemerintah  atau  Undang-undang  yang memperbolehkan suatu daerah untuk membuat partai lokal. Dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008 tentang  Partai  politik,  dijelaskan  bahwa kepengurusan  paling  sedikit  60%  (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota  pada  setiap  provinsi  yang bersangkutan,  dan  25%  (dua  puluh  lima perseratus)  dari  jumlah  kecamatan  pada setiap  kabupaten/kota  pada  daerah  yang bersangkutan.  Namun  meskipun  demikian bukan berarti pendirian partai politik lokal di Aceh  saat  ini  tidak  memiliki  dasar  hukum.
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Ketentuan  Undang-  undang  Dasar  Republik Indonesia  tahun  1945  Pasal  28E  ayat  (3), dapat dipahami sebagai suatu bentuk jaminan konstitusional terhadap setiap warga Negara untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan  berkumpul,  yang  salah  satunya  adalah dengan  Varia  Justicia  Vol  12  No.  1  Maret 2016 membentuk partai politik. Di satu sisi, dengan  membaca  ketentuan  yang  terdapat dalam Pasal 28E ayat (3), maka tidak cukup kuat  alasan  untuk  mengatakan  bahwa Undang-undang  Dasar  tahun  1945  menutup kemungkinan kehadiran partai politik lokal di Aceh.
Sejarah  pendirian  partai  ini  sangat panjang,  jauh  sebelum  MOU  Helsinki  dan tsunami  beberapa  aktivis  di  Aceh  telah  ada diskursus  awal  sebagai  strategi  perjuangan untuk membebaskan Aceh dari kondisi yang ambiguitas.  Keterlibatan  rakyat  secara langsung dalam politik sangat penting dalam rangka  memutuskan  mata  dan  eksploitasi pada  pemilu.  Partai  politik  lokal  saat  ini bukan  lagi  sekedar  wacana  umum  dalam perpolitikan  kita,  sebenarnya  sudah  muncul beberapa  tahun  silam.  Munculnya  partai politik lokal ini merupakan hasil kesepakatan perdamain  di  Aceh  yang  merupakan rangkaian penyelesaian konflik Aceh dengan pemerintah  Indonesia.  Adanya  partai  politik lokal merupakan upaya unutuk mengembangkan insentif bagi Gerakan Aceh Merdeka  (GAM)  dan  masyrakat  Aceh berpartisipasi  dalam  proses  politik  di  Aceh. Eksistensi  partai  poltitik  lokal  di  harapkan menjadi  jalan  bagi  perubahan  Aceh  dan tranformasi  bagi  tujuan  politik  GAM  serta terbukanya  ruang  demokrasi  dalam  proses politik  sehinnga  tetap  dalam  lingkaran Negara kesatuan Republik Indonesia.
Munculnya partai politik lokal merupakan bagian dari aspirasi daerah untuk mengiring  partisipasi  masyarakat  dalam kehidupan  politik.  Ini  merupakan  langkah strategis  bagi  penguatan  eksistensi  daerah terhadap pusat, yang nantinya dapat membangun hubungan politik yang
berkesinambungan  antara  pusat  dan  daerah dalam  menyalurkan  aspirasi  dan  percepatan pembangunan. Sehingga antara partai politik nasional  dan  partai  lokal  serta  elit  politik dalam  mengkonstruksi  masa  depan  Aceh selanjutnya  yang  lebih  damai,  aman  dan makmur.

## Fungsi Dan Tujuan Partai Lokal di Aceh
Secara  umum  partai  politik  adalah suatu  kelompok  terorganisir  yang  anggota- anggotanya  mempunyai  orientasi,  nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk  memperoleh  kekuasaan  politik  dan merebut kedudukan politik [biasanya] dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.
Sigmund  Neumann  dalam  bukunya, Modern Political Parties. Mengartikan partai politik  adalah.  “Organisasi  dari  aktivis- aktivis politik yang berusaha untuk menguasai  kekuasaan  pemerintahan  serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan  dukungan  suatu  golongan  atau golongan-golongan  lain  yang  mempunyai pandangan yang berbeda.”
Menurut  perpsektif  Sigmund,  partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan idiologi  sosial  dengan  lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.  Dalam mengukur kinerja  partai  politik  maka  pelaksanaan fungsi partai politik dapat dijadikan alat ukur untuk menilai kinerja partai politik. Adapun fungsi-fungsi  partai  politikm  menurut, Ramlan Surbakti, yaitu:
1. Sosialisasi Politik
Yaitu  proses  pembentukan  sikap  dan orientasi  politik  para  anggota  masyarakat. Melalui sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat  memperoleh  sikap  dan  orientasi terhadap kehidupan politik.
2. Rekrutmen Politik
Ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan  pengangkatan  seseorang atau  kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
dalam  sistem  politik  pada  umumnya  dan pemerintahan pada khususnya.
3. Partisipasi politik
Ialah  kegiatan  wargan  Negara  biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.
4. Pemandu kepentingan
Dapat diartikan untuk menampung dan memadukan  berbagai  kepentingan  yang berbeda  bahkan  bertentangan  maka  partai politik dibentuk.
5. Komunikasi Politik
Ialah  sebagai  proses  penyampaian informasi  mengenai  politik  dari  pemerintah kepada  masyarakat  dan  dari  masyarakat kepada  pemerintah.  Dalam  hal  ini  partai politik  sebagai  sarana  komunikator  politik yang  tidak  hanya  menyampaikan  segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat  juga  menyampaikan  aspirasi kepentingan  berbagai  kelompok  masyarakat kepada  pemerintah.  Keduanya  dilaksanakan oleh partai-partai politik dalam sistem politik demokrasi.
6. Pengendalian konflik
Ialah  partai  politik  sebagai  salah  satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik,  menampung  dan  memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak- pihak  yang  berkonflik  dan  membawa permasalahan  ke  dalam  musyarawah  dewan perwakilan rakyat untuk medapatkan penyelesaian keputusan politik.
7. Kontrol politik
Yaitu  kegiatan  untuk  menunjukkan kesalahan,  kelemahan  dan  penyimpangan dalam  isi  suatu  kebijakan  atau  dalam pelaksanaan  kebijakan  yang  dibuat  dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan  suatu  kontrol  politik  atau pengawasan harus ada tolak ukur yang jelas sehigga kegiatan ini bersifat relative objektif. Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai- nilai  politik  yang  dianggap  ideal  dan  baik
[ideologi] yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang- undangan.
Partai  politik    lokal  adalah  organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara  Indonesia  yang  berdomisili  di  Aceh secara  suka  rela  atas  dasar  persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat,  bangsa  dan  negara  melalui pemilihan anggota
DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati,  dan  walikota/wakil  walikota.  Atau partai lokal adalah anggota kelompok warga Aceh yang teroganisisr yang mempunyai visi dan  misi  bertujuan  untuk  memperoleh kedudukan kekuasaan politik dan kedudukan kekuasaan dalam pemerintahan.
Menurut Pamungkas, karakteristik partai  lokal  di  setiap  negara  pada  dasarnya berbeda-beda  baik  dari  sistem  partai politiknya  ataupun  dari  tujuan  partai lokalnya. Terdapat dua pola sistem kepartaian politik lokal, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Pada sistem partai politik lokal terbuka,  partai  lokal  berhak  mengikuti kompetensi  untuk  memperebutkan  jabatan- jabatan politik yang bersifat nasional melalui pemilu  nasional.  Sementara  dalam  sistem partai  lokal  tertutup,  partai  politik  lokal hanya  dapat  berkompetensi  pada  pemilu lokal.  Pada  sistem  yang  tertutup,  jika  partai lokal berkehendak memiliki pengaruh politik di tingkat nasional maka ia harus berkolaborasi dengan partai politik nasional.
Menurut Sullivan, tujuan partai politik lokal berbeda-beda, namun secara umumnya dapat dikategorikan tiga macam yaitu sebagai berikut:
a. Hak  Minoritas,  partai  politik  lokal bertujuan  melindungi  dan  memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan pendidikan kelompok minoritas tertentu, antara  lain  parpol  lokal  di  Finlandia, Belgia, dan sebagainya.
b. Memperoleh  Otonomi,  partai  politik lokal menginginkan otonomi atau
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
peningkatan  otonomi  untuk  daerahnya, antara lain partai politik lokal di Spanyol, India, Srilanka, dan sebagainya.
Mencapai Kemerdekaan, partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka dan pembentukan  negara  baru,  antara lain  partai politik lokal di Turki (suku kurdi), Skotlandia dan  Wales  yang  merdeka  dari  kerajaan Inggris Raya, di Kanada (Partai Quebecois).
Dalam  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh terdapat  tujuan  partai  politik  lokal.  Tujuan tersebut  dibagi  menjadi  dua  yaitu  tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:
1. Tujuan  Umum  Partai  Politik  Lokal adalah;
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa indonesia sebagaimana dimaksu dalam Pembukaan Undang- Undang  Dasar  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia 1945;
b. Mengembangkan
kehidupan demokrasi  berdasarkan  Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan Rakyat  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia; dan Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.
2. Tujuan Khusus Partai Lokal adalah:
a. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat  Aceh  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara  sesuai  kekhususan  dan keistimewaan Aceh.

## Eksitensi Partai Lokal di Aceh
Secara keseluruhan perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM pasca bencana  tsunami  berlangsung  selama  5 putaran yakni 27-29 Januari, 21-23 Februari, 12-16 April, 26-31 Mei dan 12-17 Juli. Ada
tiga  faktor  utama  yang  menyebabkan terjadinya perundingan-perundingan tersebut,  yaitu  inisiatif  dari  Wakil  Presiden Yusuf Kalla, dampak operasi militer terhadap GAM  dan  perubahan  dinamika  konflik sebagai  akibat  dari  bencana  tsunami.  Yusuf Kalla  bersama  dengan  para  penasehatnya, yaitu  Menteri  Kehakiman  dan  HAM  Hamid Awaluddin, Menteri Komunikasi dan
Informasi Sofyan Djalil, dan Major Jenderal Syarifudin Tipe telah merencanakan perundingan damai tidak lama setelah terpilih menjadi Wakil
Presiden. Berbagai perundingan dan pendekatan dilakukan oleh tim  ini  terhadap  para  pemimpin  GAM  baik yang  berada  di  Malaysia  maupun  Finlandia. Faktor kedua adalah dampak operasi militer yang  selama  ini  dilakukan  oleh  TNI  telah mengganggu jalur suplai dan komunikasi dari GAM,  bahkan  satu-satunya  wilayah  yang masih  dapat  mempertahankan  kapasitas ofensifnya  adalah  Peurelak,  Aceh  Timur. Keadaan  ini  ditambah  lagi  dengan  bencana tsunami dimana kemudian GAM mendeklarasikan gencatan senjata. Kelima putaran
perundingan- perundingan  di  atas  tersebut  menghasilkan Nota  Kesepahaman  atau  dikenal  dengan Memorandum  of  Understanding  di  Helsinki pada  15  Agustus  2005,  adapun  isi  ringkas dari  MoU  tersebut  adalah  sebagai  berikut: MoU meliputi penyelenggaraan pemerintahan  Aceh,  partisipasi  politik, ekonomi,  pengaturan  perundang-undangan,
HAM,  amnesti,  dan  reintegrasi  ke  dalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring Aceh (AMM), dan penyelesaian perselisihan.
Pembentukan  partai  lokal  ini  memang merupakan  salah  satu  hasil  dari  MoU  atau Nota  Kesepahaman  di  Helsinki,  yaitu  Pasal 1.2.1,  yang  berbunyi:  Sesegera  mungkin, tetapi  tidak  lebih  dari  satu  tahun  sejak penandatanganan  Nota  Kesepahaman  ini, Pemerintah  RI  menyepakati  dan  akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
persyaratan  nasional.  Memahami  aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan  Nota  Kesepahaman  ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk  pendirian  partai  politik  lokal  di  Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman  ini  yang  tepat  waktu  akan memberi  sumbangan  positif  bagi  maksud tersebut.  Memenuhi  amanat  dari  MoU Helsinki  ini,  Pemerintah  RI  pada  1  Agustus 2006  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang  di  dalamnya  mengatur  tentang  Partai Politik  Lokal  mulai  dari  Pasal  75  sampai dengan  Pasal  88  dan  aturan  turunannya dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007.
Apabila  dilihat  lebih  lanjut  secara yuridis,  partai  politik  lokal  telah  memiliki tempat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 28 E ayat (3), dapat dipahami sebagai suatu bentuk  jaminan  konstitusional  terhadap setiap warga negara untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Dengan berlandaskan pasal ini maka negara menjamin  hak  warga  negara  mendirikan organisasi  atau  bentuk-bentuk  perserikatan atau  perkumpulan  sesuai  dengan  kebutuhan mereka masing-masing. Jadi di satu sisi pasal 28  E  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  memberikan peluang bagi partai politik lokal di Indonesia sebagai  perwujudan  pelaksanaan  hak  warga negara  untuk  berserikat  atau  berkumpul. Namun di sisi lain pasal 28 UUD NRI 1945 juga  mencantumkan  kalimat  ditetapkan dengan  undang-undang.  Dengan  adanya ketentuan ini maka peluang untuk munculnya partai  politik  lokal  menjadi  tertutup  karena adanya persyarataan untuk kembali merujuk kepada undang- undang dalam hal pembentukan  partai  politik.  Partai  politik lokal di Provinsi Aceh telah mendapat tempat
dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik Indonesia berbeda dengan partai politik lokal di Papua, sebab mengenai partai politik lokal di  Aceh  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan  Aceh  dalam  hal  mengenai pembentukan  partai  politik  lokal  dan dilanjutkan dengan aturan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007
Tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
Partai politik lokal di Aceh menjalankan  fungsi-fungsi  dan  memperoleh kekuasaan  politik  serta  merebut  kedudukan politik  sebagaimana  partai  politik  nasional sesuai  dengan  konstitusional,  namun  dalam pasal  80  ayat  (1)  huruf  d  dan  h  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintahan  Aceh  partai  politik  lokal  di Aceh  hanya  berhak  untuk  memperoleh kekuasaan  politik  dan  merebut  kedudukan politik terbatas di daerah Aceh. Partai politik lokal di Aceh didirikan dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia  dan  diberikan  kekhususan  dari Pemerintah  Indonesia  kepada  Aceh,  oleh karena itu visi maupun misi dari partai politik lokal hanya untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal daerah Aceh maupun nilai-nilai religi.
Dengan demikian eksistensi dari partai politik  lokal  di  Aceh  dalam  sistem ketatanegaraan  tidak  bertentangan  dengan undang-undang lainnya sebab dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal  18  B  disebutkan  bahwa  Negara mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan undang-undang.  Jika  melihat  Pasal  18  B tersebut  maka  partai  politik  lokal  di  Aceh berlaku  sebagai  lex  specialis  derograt  lex generale.

## Sejarah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Aceh Barat
Konflik yang terjadi di Aceh selama 30 tahun yang ditambah dengan bencana gempa bumi dan tsunami membuat Aceh mengalami
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
banyak  kesulitan  dan  kehilangan.  Setelah penanda  tanganan  MoU  tersebut,  perlahan keadaan  aman  dan  damai  mulai  terwujud. Berdasarkan poin dalam MoU, selama tidak lebih dari satu tahun sejak penanda tanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI telah sepakat akan membantu fasilitasi pembentukan partai  – partai politik berbasis di  Aceh  yang  sudah  memenuhi  persyaratan Nasional.
Hasil  perundingan  MoU  Helsinki tersebut  kemudian  dimasukkan  sebagai bagian  dari  Undang  –  Undang  Pemerintah Aceh tahun 2006 (UUPA). Pasal 75 memuat perizinan pembentukan partai politik tersebut.  Pemerintah  Pusat  kemudian  juga mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP) No.20  tahun  2007  mengenai  Partai  Politik Lokal Aceh. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pembentukan partai politik dilegalkan di Aceh secara yuridis melalui pertimbangan UUD 1945 pasal 28 dan 18A. Pada awalnya sejumlah  14  partai  lokal  mendaftar  ke Depkumham,  namun  KIP  Aceh  hanya meloloskan  enam  partai  yang  memenuhi syarat verifikasi. Dari keenam partai tersebut, Partai  Aceh  adalah  satu-satunya  partai  yang menampung  para  mantan  pemberontak Gerakan Aceh Merdeka.
Adapun  visi  misi  yang  hendak dilakukan oleh DPW Aceh Barat antara lain sebagai berikut:
1. Visi DPW Aceh Barat
Membangun citra positif berkehidupan politik  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  serta  melaksanakan mekanisme  partai  sesuai  aturan  Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung  tinggi  Nota  Kesepahaman (MoU)  Helsinki  yang  telah  ditanda  tangani pada  tanggal  15  Agustus  tahun  2005  antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
2. Misi DPW Aceh Barat
Mentranstformasi  dan  membangun
wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra Revolusi  Party  menjadi  Development  Party
dalam  bentuk  tatanan  transparansi  untuk kemakmuran  serta  kesejahteraan  hidup rakyat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

## Peran  Partai  Lokal  Dalam  Mewujudkan Politik Yang Demokrasi
Dalam  melaksanakan  perannya,  Partai Aceh  sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai dengan  tuntutan  UU  No.  11  Tahun  2006 terkait  pemerintahan  Aceh.  Hal  ini  senada dengan  hasil  temuan  yang  sudah  peneliti lakukan  yang  bersumber  dari  salah  satu informan.
Alhamdulillah  Partai  Aceh  di  Aceh Barat selama ini sudah berjalan dengan baik  sesuai  dengan  harapan  pimpinan partai  dan  seluruh  pengurus,  fungsi partai aceh terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang  efektif  dan  adanya  partisipasi politik  terhadap  pemerintahan  yang berkuasa.  Sedangkan  fungsi  partai politik  terhadap  rakyat  antara  lain adalah  memperjuangkan  kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan
perlindungan  dan  rasa  aman,  partai politik  yang  ada  pada  umumnya cenderung  mengarah  pada  tipe  partai politik karismatik.
Dalam  melaksanakan  perannya  partai Aceh  juga  mendapatkan  hambatan  dan gangguan terhadap kendala yang dihadapinya,  baik  dalam  partai  maupun masyarakat.  Namun  partai  Aceh  selalu mengedepankan  musyawarah  dan  mufakat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Hal  ini  sebagaimana  diutarakan  oleh informan, yaitu:
Terkait  dengan  kendala  sudah  pasti ada,  jangankan  partai  yang  besar  kita jalankan  dalam  hal  rumah  tangga  kita saja  sudah  tentu  banyak  problemnya, namun demikian semua kendala partai Aceh  mampu  memberikan  solusi  dan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
jalan keluar terhadap berbagai kendala- kendala  yang  kita  hadapi.  Kemudian setiap ada kendala di partai Aceh, partai Aceh selalu mengedepankan
musyawarah  dan  mufakat,  dimana setelah  musyawarah  tersebut  akan melahirkan  ide-ide  atau  solusi-solusi terhadap kendala- kendala yang dihadapi. Alhamdulillah dengan begitu tidak  ada  masalah  yang  tidak  bisa terselesaikan.  Pimpinan  partai  Aceh tidak  pernah  mengambil  keputusan selain dari hasil mufakat.
Partai  politik  lokal  telah  menjadi instrumen utama rakyat untuk berkompetensi sesuai  dengan  kendali  institusi-institusi politik  yang  dapat  memberikan  pengaruh yang  kuat  atas  kebijakan-kebijakan  publik. Selain  itu,  demokrasi  juga  mempunyai hubungan dengan perdamaian. Karena dalam lingkungan  yang  demokratis,  masyarakat sipil  berkembang  dalam  hubungan  dengan komunitas  yang  berbeda-beda,  konflik kekerasan  dapat  dicegah  karena  ketegangan dan konflik- konflik tersebut dapat diregulasikan dan diselesaikan melalui cara- cara yang menekankan pada perdamaian.
Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia  menurut  UUD  1945,  tidak menganut  suatu  sistem  negara  manapun tetapi  adalah  suatu  sistem  khas  menurut kepribadian  bangsa  Indonesia,  baik  yang menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, tugas dan wewenang  maupun  hubungannya  satu  sama lain menurut UUD 1945.
Hal  ini  sebagaimana  hasil  wawancara peneliti dengan salah seorang responden.
Dalam  hukum  positif  di  Indonesia, pendirian  partai  politik  tentunya  memiliki legal standing yang mengatur agar mempunyai legitimasi dan sah secara hukum. Undang-undang  nomor  2  Tahun  2008, Undang-undang  nomor  2  tahun  2011 merupakan  legal  standing  yang  mengatur danmenjamin  pendirian  serta  keabsahan daripartai  politik.  Politik  memang  dikenal
sebagai  salah  satu  tata  cara  yang  lazim  dan bahkan sudah menjadi kebiasaan oleh setiap pejabat maupun masyarakat di dunia sebagai landasan  dalam  keterlibatan  diri  di  ruang lingkup pemerintahan maupun untuk mendapatkan  sesuatu  hal  yang  diinginkan secara  umum.  Secara  umum,  partai  politik diakui dan diterima sebagai salah satu wadah rakyat  berpartisipasi  dalam  pemerintahan. Keberadaannya  menjadi  sarana  penghubung untuk mengelola berbagai nilai dan kepentingan serta memperjuangkannya masuk  dalam  sistem  politik  melalui  wakil- wakilnya  di  pemerintahan.  Posisi  yang sedemikian  strategis  menempatkan  partai politik  sebagai  kunci  institusi  demokrasi perwakilan  baik  dalam  proses  pembentukan maupun penyelenggaraan pemerintahan Negara.  Atas  fungsi  tersebut,  secara konseptual  partai  politik  dipandang  sebagai salah  satu  institusi  demokrasi  yang  di harapkan  dapat  menopang  terbentuknya pemerintahan  yang  stabil  dan  demokratis, meskipun  pada  kenyataannya  tidak  jarang justru terjadi sebaliknya.
Dalam  tata  hukum  Indonesia,  partai politik lokal diperkenalkan dan dipekenankan  di  Provinsi  Aceh  seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh (UUPA).  UUPA  telah  mengatur  banyak  hal terkait partai politik lokal,  termasuk pengertian,  pembentukan,  asas,  tujuan,  dan fungsi,  hak  dan  kewajiban,  larangan, keanggotaan dan kedaulatan anggota, keuangan, sanksi, hingga pengawasan terhadap  partai  politik  lokal.  Perjalanan partai  politik  lokal  di  Provinsi  Aceh merupakan babak baru dalam perkembangan demokrasi  di  Indonesia.  Pelaksanaan  atas UUPA berkaitan dengan partai politik lokal, pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2007  tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
Dalam  mewujudkan  politik  yang demokrasi  dan  sesuai  dengan  sistem ketatanegaraan  Indonesia,  partai  Aceh  juga
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
melaksanakan  upaya  pembinaan  terhadap kader-kadernya  demi  terciptanya  suatu sistem  politik  yang  benar-benar  demokratis, stabil,  efektif  dan  efisien.  Hal  ini  di ungkapkan langsung oleh seorang juru bicara partai Aceh itu sendiri.
Partai Aceh selalu melakukan pembinaan  kader  serta  simpatisan,  dalam setahun  ada  tiga  sampai  empat  kali  kita melakukannya, salah satunya yaitu pendidikan  politik  bagi  masyarakat  sangat penting dalam usaha meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam berpolitik  secara  sehat  dan  bermutu. Pendidikan  politik  dalam  hal  ini  dimaknai sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang  hak,  kewajiban  dan tanggung  jawab setiap  warga  negara  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Disamping  itu, pendidikan  politik  juga  merupakan  bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang  dilakukan  dewasa  ini  dalam  rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar  demokratis,  stabil,  efektif  dan efisien.  Dalam  hal  tersebut  partai  Aceh mengandalkan  underbaw  partai  guna  untuk menyukseskan  dan  membantu  kegiatan- kegiatan partai.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menjelaskan, DPW Aceh Barat sejak  di  sahkan  oleh  pemerintah  setempat, sudah mulai menerapkan dengan baik fungsi dan  peran  dari  partai  lokal  Aceh  itu  sendiri sesuai  harapan  dari  pimpinan  pusat  partai serta anggota pengurus. Hal tersebut dapat di lihat dari fungsi dan peran DPW Aceh Barat yang menciptakan pemerintahan yang efisies dan  efektif  serta  adanya  partisipasi  politik terhadap pemerintahan yang berkuasa beberapa  tahun  terakhir  di  Kabupaten  Aceh Barat. DPW Aceh Barat juga mengimplementasikan berbagai fungsi utama dari partai lokal Aceh terhadapat masyarakat Aceh Barat dengan memperjuangkan kepentingan  hak-  hak  setiap  warga  negara, memberikan  aspirasi,  dan  nilai-nilai  pada masyarakat  serta  memberikan  perlindungan
dan  rasa  aman,  partai  politik  yang  ada  pada umumnya  cenderung  mengarah  pada  tipe partai politik karismatik.
Kader-kader  dari  partai  lokal  Aceh yang  ada  di  DPW  Aceh  Barat  sudah mengabdi  di  masyarakat  seperti  membantu masyarakat yang terkena musibah, menjenguk  orang  sakit,  menyantuni  anak yatim secara berkala serta melakukan reses- reses  guna  untuk  menampung  seluruh aspirasi  dan  saran  dari  masyarakat,  ini merupakan sebuah nilai yang amat baik bagi partai  aceh,  begitu  juga  dengan  partai  kita pernah  membantu  masyarakat  dalam  hal membantu  memfasilitasi  masyarakat  miskin terkait  masalah  hukum  dan  partai  aceh mendampingi  hingga  masalah  terselasaikan sesuai dengan harapan masyarakat tersebut.
Dalam  tata  hukum  Indonesia,  partai politik lokal diperkenalkan dan dipekenankan  di  Provinsi  Aceh  seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh (UUPA).  UUPA  telah  mengatur  banyak  hal terkait partai politik lokal,  termasuk pengertian,  pembentukan,  asas,  tujuan,  dan fungsi,  hak  dan  kewajiban,  larangan, keanggotaan dan kedaulatan anggota, keuangan, sanksi, hingga pengawasan terhadap  partai  politik  lokal.  Perjalanan partai  politik  lokal  di  Provinsi  Aceh merupakan babak baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.
Pelaksanaan  atas  UUPA  berkaitan dengan partai politik lokal, pemerintah telah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.  Sejalan  dengan  itu  Pemerintah  Aceh telah  menyiapkan  regulasi  terkait  dengan partai  politik  lokal,  diantaranya  adalah Qanun  Aceh  Nomor  8  Tahun  2007  tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan Qanun Aceh Nomor 3  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  Lokal peserta  pemilihan  umum  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Aceh  dan  Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota.
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Pengaturan partai politik lokal dalam regulasi pemerintah  pusat  dan  regulasi  pemerintah daerah menunjukkan eksistensi partai politik lokal dalam tata hukum Indonesia.
Pemilu dinilai sebagai sebuah instrumen penting dalam proses demokrasi di sebuah Negara Republik
Indonesia.
Barometer inilah yang selalu menjadi dilema setiap  berlangsungnya  pemilu  di  Aceh. Dengan  demikian,  jika  dikaitkan  demokrasi lokal,  maka  masyarakat  di  daerah  juga memiliki  hak-hak  sipil  dan  politik  salah satunya  adalah  dengan  pembuktian  partai politik  lokal  di  Aceh  adanya  pemilukada sebagai  bentuk  demokrasi  lokal  sangat mendorong dinamika dan perubahan kehidupan  bermsyarakat  yang  terbuka  di Aceh.  Di  pemilu  tahun  2009  dan  2014 walaupun ada pergesekan antara partai lokal dan partai nasional, tetapi masih dikatagorikan  pesta  demokrasi  di  Aceh berlangsung  aman  dan  damai.  kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia khusunya  di  Aceh.  Secara  kuantitas,  pemilu di  Aceh  memuaskan  jika  dilihat  dari partaisipasi pemilih. Partai Aceh (PA) untuk tingkat partaisipasi masyarakat Aceh didalam pemilu  tahun  2014,  tercatat  jumlah  pemilih sebanyak  77,58  persen,  melebihi  target nasional, dibandingkan dengan pemilu tahun 2009,  yang  tercatat  jumlah  pemilih  75,75% secara formal maupun institusional.
Partai  politik  lokal  di  Aceh  sudah memberikan gambaran dasar dalam menjalankan demokrasi lokal di Aceh, hal itu dikarenakan  partai  politik  lokal  Aceh  dapat menciptakan  hubungan  emosional  antara para kader dan konstituen yang terjalin lebih dekat  karena  orang-orang  yang  mengisi kedudukan  di  partai  politik  lokal  adalah rakyat  Aceh  yang  turut  merasakan  pahitnya saat  terjadi  konflik  sehingga  pemahaman para elit partai tentang kebutuhan masyarakat dengan  mudah  akan  segera  diketahui  dan akan  segera  direalisasikan  walaupun  untuk mencapai  itu  dibutuhkan  waktu  dan  proses
yang  lama  agar  dapat  tercapai  secara maksimal.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan penelitian  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Partai politik lokal terutama partai Aceh merupakan  sarana  baru  bagi  masyarakat Aceh  khususnya  di  Aceh  Barat  dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.  Kehadiran  partai  politik lokal merupakan realisasi dari penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki dan merupakan wujud  dari  realisasi  demokrasi  dan perdamaian  di  Aceh.  Dengan  demikian partai  politik  lokal  di  Aceh  memiliki fungsi  dan  peran  sebagai  pelaksana pendidikan politik bagi anggota masyarakat,  penciptaan  iklim  yang kondusif  bagi  persatuan  dan  kesatuan bangsa  Indonesia  untuk  kesejahteraan rakyat,  penyerapan,  penghimpunan  dan penyaluran  aspirasi  politik  masyarakat, serta  meningkatkan  partisipasi  politik masyarakat di Aceh Barat. Partai Aceh di Aceh  Barat  selama  ini  sudah  berjalan dengan  baik  sesuai  dengan  harapan pimpinan  partai  dan  seluruh  pengurus, fungsi partai aceh terhadap negara antara lain  adalah  menciptakan  pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa.
2. Peran  partai  Aceh  sendiri  terutama  di Aceh Barat sudah berjalan sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, pada perkembangannya masyarakat belum  bisa  merasakan  manfaat  dari keberadaan partai politik lokal disebabkan mereka yang terpilih menjadi perwakilan  partai  di  pemerintahan  tidak melaksanakan  peran  partai  sebagaimana yang telah ditetapkan.
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Saran-Saran
1. Diharapkan  kepada  partai  politik  lokal (Partai  Aceh)  yang  ada  di  Aceh  Barat agar  lebih  aktif  dalam  melakukan sosialisasi  politik  kepada  masyarakat,
agar masyarakat dapat merasakan manfaat  keberadaan  partai  politik  lokal tersebut.
2. Diharapkan agar partai politik lokal harus lebih aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar
masyarakat  mempunyai  kesadaran  yang tinggi akan hak dan kewajibannya dalam negara demokrasi.
3. Kemudian  partai  politik  lokal  juga diharapkan  lebih  mampu  meningkatkan fungsinya  terutama  dalam  menyerap, menghimpun  dan  menyalurkan  aspirasi politik  masyarakat,  serta  meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya di Aceh Barat.
Bagi masyarakat Aceh Barat
diharapkan  agar  lebih  dekat  dengan  pantai lokal  Aceh  dalam  menyalurkan  berbagai aspirasi  hukumnya  dan  lebih  aktif  dalam mengikuti  partisipas  politik  agar  tidak  buta hukum.

## Daftar Pustaka
Abuya  Amran  Waly  Al-Khalidi,  Risalah Tauhid  Tasawuf  dan  Tauhid  Sufi, Diterbitkan  oleh  Majelis  Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia [MPTT-I], Darul Ihsan, 2020.
A  Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak,  Demokrasi Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat Madani,  (Jakarta:  Kencana,  Tahun 2009),
Harry Kawilarang. Aceh dari Sultan Iskandar Muda  ke  Helsinki.  Banda  Aceh: Bandar Publishing 2010
Jimly  Assihiddiqie,  Pengantar  Ilmu  Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pres, Tahun 2012)
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,
,  (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka
Utama, 2008) Mukti fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan
Empris, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010),
Leo  Agustino,  Partai  Lokal  dan  Otonomi
Daerah, (Bandung: Alfabeta, 2014)
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,
(Jakarta: Kencana, 2008), Ramlan  Surbakti,  Memahami  Ilmu  Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasararana, 1992)
Tulus  Widjanarko  dan  Asep  s.  Sambodja,
Aceh  Merdeka  dalam  Perdebatan, (Jakarta:  PT.  Cita  Putra  Bangsa, 1999) Syamsul Hadi, dkk, Disintegrasi Pasca Orde Baru (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). Hasil  wawancara  dengan  Deni  Setiawan S.I.Kom,  Juru  Bicara  DPW  Aceh Barat, tanggal 07 Juni 2022 Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Dasar Hukum  Tentang  Korupsi  Terkait Sektor  Bisnis,  Direktorat  Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan
Jakarta, 2016.