## PENGARUH IDENTITAS TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM ACARA  PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA
Aris Bintania
Sekolah Tinggi Agama Islam Tanjung Pinang Riau

## Abstrak
Identitas merupakan hal pokok yang melekat pada diri seseorang, adanya pemalsuan dan perubahan  identitas  untuk  maksud  yang  tidak  dibenarkan  oleh  hukum  adalah bertentangan.  Untuk  itu  kewaspadaan  terhadap  identitas  ini  penting  menjadi  bagian yang  tidak  terpisahkan  oleh  individu,  masyarakat  bahkan  lembaga  peradilan.  Sebagai bagian upaya menciptakan hukum yang bermartabat dan tepat.

## Abstract
Identity is a subject matter that is inherent in a person, forgery and change of identity for purposes  that  are  not  justified  by  the  law  is  contradictory.  For  that  awareness  of  this important identity becomes an inseparable part by individuals, communities and even the judiciary. As part of the effort to create a dignified and proper law.
Kata Kunci : Identitas, Peradilan Agama; Indonesia

## Pendahuluan
Pengesahan  Undang-Undang  Peradilan  Agama  pada  tahun  1989, merupakan  angin  segar  bagi  penetapan  kewenangan  Peradilan  Agama  di Indonesia.  Peradilan  Agama  memiliki  hukum  acara  khusus  yang  berbeda  denan lingkungan peradilan lainnya.
Namun putusan hakim tidak luput dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak  mustahil  bersifat  memihak.  Maka  oleh  karena  itu,  demi  kebenaran  dan keadilan  setiap  putusan  hakim  perlu  dimungkinkan  untuk  diperiksa  ulang,  agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. 1
Terhadap putusan pengadilan yang dirasakan tidak atau kurang memenuhi rasa  keadilan  dalam  undang-undang  Peradilan  Agama  diberi  ruang  untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum perlawanan (verzet), banding, kasasi, maupun melalui peninjauan kembali. Prinsip demikian, sejalan dengan asas dalam suatu  kekuasaan  kehakiman  yang  dalam  hal  ini  membahas  tentang  Peradilan Agama,  perlakuan  setiap  orang  yang  sama  di  muka  hukum  dengan  tidak membeda-bedakan,  selain  itu  juga  bahwa  setiap  orang  yang  disangka,  ditahan, dituntut,  dan  atau  dihadapkan  di  muka  sidang  pengadilan  wajib  dianggap  tidak bersalah  samapai  adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahan  dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
1 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, (Yogyakarta:  Liberty Yogyakarta, 2009). h. 234.
Apa  yang  terjadi  apabila  identitas  para  pihak  keliru.  Apa  yang  harus dilakukan  agar  putusan  memiliki  hukum  yang  mengikat.    Padahal  identitas  para pihak merupakan hal yang mutlak disebutkan dalam gugatan maupun permohonan yang telah diajukan di muka pengadilan.

## Indentitas Para Pihak dalam Gugatan
Gugatan  adalah  suatu  surat  yang  di  ajukan  oleh  penguasa  pada  ketua pengadilan  agama  yang  erwenag,  yang  memuat  tuntutan  hak  yang  didalamnya mengandung  suatu  sengketa  dan merupakan  landasan  dasar  pemeriksaan  perkara dan  suatu  pembuktian  kebenaran  suatu  hak.  Permohonan  adalah  suatu  surat permohonan  yang  didalamnya  berisi  tuntutan  hak  perdata  oleh  suatu  pihak  yang berkepentingan  terhadap  suatu  hal  yang  tidak  mengandung  sengketa,  sehingga badan  peradilan  yang  mengadili  dapat  dianggap  suatu  proses  peradilan  yang bukan sebenarnya.
Jadi  perbedaan  dari  gugatan  dan  permohonan  adalah  bahwa  permohonan itu  tuntutan  hak  perdata  yang  didalam  kepentingannya  itu  bukan  suatu  perkara sedangkan  gugatan  adalah  surat  yang  diajukan  oleh  penggugat  terhadap tergugat yang  menuntut  tuntutan  hak  yang  yang  didalamnya  berisi  suatu  perkara.  Alam gugatan  inilah  yang  disebut  dengan  pengadilan  yang  sesungguhnya  dan  produk hukum yang dihasilkan adalah putusan hukum.
Prof. Sudikno Mertokusumo, juga mempergunakan istilah gugatan, berupa tuntutan  perdata ( burgerlijke  vordering ) tentang  hak  yang  mengandung  sengketa dengan  pihak  lain. Begitu  juga  Prof.  R.  Subekti,  mempergunakan  sebutan gugatan,  yang  dituangkan  dalam  surat  gugatan.  Dengan  demikian  setiap  perkara perdata,  diajukan  ke  PN  dalam  bentuk  surat  gugatan. Begitu  juga  halnya  dalam praktik  peradilan.  Selamanya  dipergunakan  istilah  gugatan.  Penyebutan  ini dianggap  langsung  membedakanya  dengan  permohonan  yang  bersifat voluntair. Salah  satu  contoh  Putusan  MA  yang  mengatakan  :  selama  proses  perkara  belum diperiksa  di  persidangan,  penggugat  berhak  mencabut  gugatan  tanpa  persetujuan tergugat.
Penyebutan  identitas  dalam  surat  gugatan,  merupakan  syarat  formil keabsahan  gugatan.  Surat  gugatan  yang  tidak  menyebut  identitas  para  pihak, apalagi  tidak  menyebut  identitas  tergugat,  menyebabkan  gugatan  tidak  sah  dan dianggap  tidak  ada.  Tentang  penyebutan  identitas  dalam  gugatan,  sangat sederhana  sekali.  Tidak  seperti  yang  disyaratkan  dalam  surat  dakwaan  dalam perkara  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  143  ayat  (2)  huruf  a  KUHAP  (meliputi nama  lengkap,  agama,  tempat  lahir,  umur  atau  tanggal  lahir,  jenis  kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka).
Identitas  diri  merupakan  komponen  penting  yang  menunjukkan  identitas personal  individu.  Istilah  nama  sering  diartikan  sebagai  kata  sebutan  yang dijadikan  identitas  seseorang  untuk  memanggil  atau  menyebut  suatu  benda  agar berbeda dengan yang lain. Pemberian nama kepada orang  dipilih dari kata sesuai dengan suasana, peristiwa, waktu kelahiran serta unsur yang lainya.
Menurut Pasal 8 BRv gugatan memuat :
1. Identitas para pihak
2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan Identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau mungkin juga agama, umur, dan status kawin.
Dalam  surat  gugatan,  identitas  sangat  penting.  Identitas  yang  dimaksud dalam  surat  gugatan  adalam  identitas para  pihak,  yaitu :  prnggugat,  tergugat  dan tergugat yang berkepentingan. Jika dalam surat gugatan salah menulis nama para pihak,  maka  surat  gugatan  tersebut  akan  disebut  sebagai error  in  persona . Gugatan  yang error  in  persona akan  dengan  mudah  ditangkis  atau  dieksepsi sehingga  apa  yang  anda  mohon  tidak  dapat  dikabulkan.  Ada  tiga  jenis error  in persona:
1. Orang  yang  menggugat  (penggugat)  tidak  memenuhi  syarat,  seperti  tidak mempunyai hak, ataupun tidak cakap hukum seperti ornag gila dan anak-akan, dan juga orang yang berada dibawah pengampuan.
2. Salah sasaran menggugat
3. Kekurangan parapihak.  Atau  dengan  kata  lain  masih  ada  orang  yang berkepentingan yang dapat ditarik menjadi tergugat.
Maka untuk menghindari error in persona , dalam surat gugatan nama para pihak harus dijelaskan secara detail. Bahkan kalau anda tahu boleh juga memakai nama alias.  Dalam  perkara  perdata,  pemakaian  nama alias masih  jarang  sekali. Namun  dalam  hal  pidana  ini  sudah  sering.  Anda  masih  ingat  ketika  dibacakan putusan terhadap Amrozi? Hampir 11 alias yang disandang oleh Amrozi.

## Pemanggilan Para Pihak oleh Pengadilan
Rangkaian  proses  pemeriksaan  persidangan  harus  berjalan  menurut  tata cara  yang  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Pemeriksaan persidangan  pada  tingkat  pertama  di  pengadilan  negeri  (PN),  tingkat  banding  di pengadilan  tinggi  (PT),  dan  tingkat  kasasi  di  Mahkamah  Agung  (MA)  diawali dengan  proses  pemanggilan  (atau  biasa  juga  disebut  panggilan)  dan pemberitahuan.  Pemanggilan  terhadap  tergugat  harus  dilakukan  secara  patut. Setelah  melakukan  panggilan,  jurusita  harus  menyerahkan  risalah  (relaas) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut  yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil. Oleh karena itu, sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. 2
2 Dwimas Andila, Pemanggilan pihak-tinjauan umum , 2009 h. 9
Panggilan  menurut  hukum  acara  perdata  ialah  menyampaikan  secara resmi ( official ) dan patut ( properly ) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara  di  pengadilan,  agar  memenuhi  dan  melaksanakan  hal-hal  yang  diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Meurut pasal 388 dan pasal 390 ayat  (1)  HIR,  yang  berfungsi  melakukan panggilan  adalah juru  sita.  Hanya  yang dilakukan  jurusita  panggilan  dianggap  resmi  dan  sah.  Kewenangan  juru  sita  ini berdasarkan  pasal  121   ayat  (1)  HIR  diperolehnya  lewat  perintah  ketua (majelis hakim) yang  dituangkan  pada  penetapan  hari  sidang  atau  penetapan pemberitahuan. 3
Sebagai  tahapan  sebelum  memasuki  persidangan,  pemanggilan  memiliki peranan  yang  penting  dan  harus  memenuhi  persyaratan  tertentu  sehingga  dapat menjadi alas jalannya persidangan.  Panggilan harus memperhatikan jarak tempat tinggal  dengan  tempat  sidang  dan  hari  panggilan  dengan  hari  sidang  tidak  boleh kurang  dari  tiga  hari  kerja,  kecuali  dalam  keadaan  yang  sangat  mendesak, demikian  ditentukan  dalam  Pasal  146  Reglement  Tot  Regeling  van  Het Rechtswezwn in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg).
Pejabat  yang  memiliki  keweangan  untuk  melakukan  pemanggilan  adalah juru sita (dan/atau juru sita pengganti) di tempat pemberitahuan tersebut. Apabila tidak  bertemu  dengan  yang  akan  dipanggil  di  tempat  kediaman  atau  rumahnya maka  panggilan  dilakukan  melalui  kepala  pemerintahan  setempat  (kepala  desa). Pemanggilan  melalui  kepala  desa  tersebut  tanpa  perlu  bukti  keabsahan penyampaian  dari  kepala  desa  kepada  yang  bersangkutan  hanya  dalam  surat panggilan  wajib  diberi  catatan  tentang  penyampaian  itu.  Sebagaimana  wilayah hukum pengadilan negeri, maka juru sita juga dibatasi oleh yurisdiksi wilayah dari pengadilan negeri tempat juru sita itu bertugas. Konsekuensi hal tersebut, juru sita tidak  dapat  melakukan  pemanggilan  di  luar  wilayah  hukum  pengadilan  negeri yang  bersangkutan.  Delegasi,  ya  apabila  hendak  melakukan  pemanggilan  di  luar wilayah  hukumnya  maka  harus  memohon  bantuan  dari  juru  sita  tempat  dimana pemanggilan  itu  hendak  dilakukan.  Juru  sita  juga  dilarang  melakukan pemanggilan terhadap jurusita terhadap keluarga sedarah / tali perkawinan dalam garis lurus sampai tidak terbatas dan garis ke samping sampai anak saudara laki- laki dan perempuan.
Pemanggilan  para  pihak  untuk  menghadap  sidang  dilakukan  oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak atau kuasanya di tempat tinggalnya. Apabila  para  pihak  tidak  dapat  ditemui  di  tempat  tinggalnya,  maka  surat panggilan  diserahkan  pada  Lurah/Kepala  Desa  untuk  diteruskan  kepada  yang bersangkutan.  Tenggang  waktu  antara  panggilan  para  pihak  dengan  hari  sidang paling sedikit 3 (hari) kerja.
3 M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata , (Jakarta:Sinar Grafika, 2005) h. 213
Apabila tempat kediaman orang  yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai  tempat  kediaman  yang  jelas  di  Indonesia,  maka  pemanggilan dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya, yaitu :
1. Perkara  di  bidang  perkawinan  :  Dipanggil  dengan  pengumuman  di  media masa sebanyak 2 (dua) kali tayangan dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman  pertama  dengan  pengumuman  kedua.  Dan  tenggang  waktu antara  pengumuman  terakhir  dengan  persidangan  ditetapkan  sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan (Pasal 27 PP.9/1975 jo. Pasal 139 KHI).
2. Perkara  yang  berkenaan  dengan  harta  :  Dipanggil  melalui  Bupati/Walikota dalam  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  setempat  dengan  menempelkan surat  panggilan  pada  papan  pengumuman  Bupati/Walikota  dan  papan pengumuman Pengadilan Agama (Pasal 390 (3) HIR/Pasal 718 (3) RBg).
3. Pemanggilan  terhadap  tergugat/termohon  yang  berada  di  Luar  Negri  dikirim melalui  Departemen  Luar  Negri  cq.  Dirjen  dan  Protokol  dan  Konsuler Departemen  Luar  Negri  dengan  tembusan  disampaikan  kepada  KBRI  di Negara yang bersangkutan.
Dalam  hal  jurusita  tidak  bertemu  dengan  orangnya  sendiri  ditempat tinggalnya  atau  dimana  dia  berdiam,  maka  surat  panggilan  itu  disampaikan kepada  istri  atau  anak  sah  dari  yang  bersangkutan,  setidak-tidaknya  orang  yang serumah  dengan  yang  bersangkutan.  Hendaknya  orang  yang  menerima  surat tersebut harus membubuhkan tanda tangan diatas berita acara panggilan tersebut. Yang menyangkut anak hendaknya dibatasi umurnya, ialah anak yang berumur 12 tahun atau lebih. Apabila dirumah yang  bersangkutan tidak terdapat orang-orang yang disebutkan tadi maka barulah surat panggilan disampaikan kepada orang luar atau orang yang paling tepat dalam hal ini adalah ketua RT atau Kepala desa. 4
Kelalaian  dalam  Melakukan  Pemanggilan  dikenal  dengan  istilah  Sah  dan patut  demikian  istilah  yang  sering  dikatikan  dengan  pemanggilan  yang  sah sebagai  tahapan  sebelum  persidangan  yang  memberikan  alsan  dan  menentukan untuk  persidangan  maupun  putusan.  Sah  artinya  dilakukan  dilakukan  oleh  juru sita yang berwenang dengan akta (surat) resmi dan tata cara tertentu dan patut tata caranya dengan memperhatikan tenggang waktu pemanggilan dengan hari sidang (tidak boleh kurang dari tiga hari).
Pemanggilan yang sah ini menjadi penting untuk dapat menjadi alas/dasar persidangan  selanjutnya  yang  membawa  konsekuensi  tertentu  terhadap  putusan pengadilan. Terhadap Penggugat (dan/atau pemohon) yang telah dipanggil secara sah  dan  patut  tidak  dating  tanpa  alasan  yang  sah  maka  akan  diputus  gugur, sedangkan  terhadap  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut  tidak datang  tanpa  alasan  yang  sah  maka  akan  diputus  secara  verstek.  Ketentuan tersebut  tidak  mutlak  karena  dapat  dilakukan  pemanggilan  sekali  lagi,  demikian yang  terjadi  dalam  praktek  selama  ini,  ada  semacam  kebiasaann  tidak  tertulis,
4 Moh. Taufik Makarno. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004). h 45
apabila  pihaknya  hanya  satu  maka  diberi  kesempatan  untuk  dipanggil  sebanyak dua  kali  sedangkan  apabila  lebih  dari  satu  maka  akan  diberi  kesempatan  untuk dipanggil sebanyak tiga kali.
Sedangkan  apabila,  kemudian  ternyata  panggilan  tidak  dilakukan  secara sah  dan  patut  maka  akan  menyebabkan  terganggunya  jalannya  persidangan selanjutnya.  Terhadap  juru  sita  yang  melakukan  panggilan  secara  tidak  sah  dan patut maka kepadanya dapat dihukum untuk mengganti biaya panggilan dan biaya acara persidangan yang batal karena surat panggilannya batal.
‘Kelalaian’  melakukan  pemanggilan  dalam  praktek  ternyata  juga  dilakukan  oleh institusi  pengadilan  negeri.  Kelalaian  ini  sering  kali  muncul  ketika  hendak melakukan  pemanggilan  di  wilayah  pengadilan  negeri  lainnya,  atau  dengan delegasi.  Seringkali  permintaan  delegasi  tidak  memperhatikan  tenggang  waktu yang  cukup  antara  waktu  pemanggilan  dengan  hari  sidang,  karena  dalam  proses surat menyurat permintaan delegasi jelas memerlukan waktu. Selain itu seringkali permintaan panggilan melalui delegasi dijawab dengan tidak cukupnya waktu dan dalam  beberapa  kasus  bahkan  tidak  ada  jawaban  sama  sekali,  apakah  sudah dilaksanakan  pemanggilan  atau  tidak,  sehingga  kesuilitan  untuk  mengurai permasalahannya.  Terobosan  untuk  mengatasi  hal  ini  diantaranya  dilakukan dengan  menembuskan  permintaan  bantuan  delegasi  ke  pengadilan  tinggi setempat,  akan  tetapi  juga  tidak  dapat  mengatasi  dengan  tuntas,  bahkan  dalam beberapa hal terkadang dilakukan pemanggilan langsung oleh juru sita, meskipun sudah  melampaui  yurisdiksi  kewenangan  dengan  alasan  efisiensi  dan  efektifitas pemanggilan.  Hal  ini  tentu  harus  dicarikan  solusi  yang  tidak  melanggar  aturan sebagaimana yang terakhir dilakukan.
Panggilan  Umum.  Pemanggilan  sah  apabila  dilakukan  secara  resmi  dan patut sebagaimana ketentuan di atas. Dalam keadaan tertentu, ada kondisi tertentu dari  pihak  Tergugat  (dan/atau  Turut  Tergugat)  yang  tidak  diketahui  tempat tinggalnya,  tempat  diamnya,  atau  bahkan  tidak  dikenal.  Aturan  mengenai pemanggilan  yang berlaku saat ini adalah ketentuan dalam Pasal 122, Pasal 388, dan  Pasal  390  HIR  (Pasal  146  dan  718  R.Bg.).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 juga mengatur mengenai panggilan ini, sebagaimana Pasal 26 sampai dengan  Pasal  28  PP  tersebut.  Dari  berbagai  ketentuan  mengenai  panggilan terhadap tergugat (dan/atau turut tergugat) yang tidak diketahui tempat tinggalnya (atau  keberadaannya)  atau  tidak  mempunyai  tempat  kediaman  maka  panggilan dilakukan  oleh  juru  sita  dengan  cara  menyampaikan  kepada  Bupati,  yang daerahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan kemudian menempelkannya di papan pengumuman pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 390 HIR/ 718 R.Bg. Selain  dalam  HIR  maupun  RBg  tersebut,  mengenai  panggilan  terhadap  tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, ketentuan dalam Pasal 6 ke 8 Reglement op  de  Rechtsvordering  (RV)  menyebutkan  bahwa  selain  yaitu  selain menempelkan  di  pintu  ruang  sidang,  pengumuman  pemanggilan  tersebut  harus
dimuat dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan.
Panggilan  Umum  dalam  Perkara  Perceraian.  Aturan  panggilan  umum dalam  perkara  perceraian,  ternyata  selain  ketentuan  dalam  HIR  dan/atau  RBg tersebut  juga  diatur  secara  tersendiri  dalam  Pasal  27  PP  Nomor  9  Tahun  1975 dalam Bab V : Tentang Tata Cara Perceraian, yaitu sebagai berikut : (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan  dengan  cara  menempelkan  gugatan  pada  papan  pengumuman  di Pengadilan  dan  mengumumkannya  melalui  satu  atau  beberapa  surat  kabar  atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. (2) Pengumuman melalui surat kabar  atau  surat-surat  kabar  atau  mass  media  tersebut  ayat  (1)  dilakukan sebanyaak  2  (dua)  kali  dengan  tenggang  waktu  satu  bulan  antara  pengumuman pertama  dan  kedua.  (3)  Tenggang  waktu  antara  panggilan  terakhir  sebagai dimaksud  ayat  (2)  dengan  persidangan  ditetapkan  sekurang-kurangnya  3  (tiga) bulan. (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan  tergugat  atau  kuasanya  tetap  tidak  hadir,  gugatan  diterima  tanpa  hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
Pasal 20 ayat (2) menyebutkan dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas  atau  tidak  diketahui  atau  tidak  mempunyai  tempat  kediaman  yang  tetap, gugatan  perceraian  diajukan  kepada  Pengadilan  di  tempat  kediaman  penggugat. Dari  ketentuan  di  atas,  terlihat  ada  perbedaan  pengaturan  mengenai  panggilan umum dalam HIR dan atau RBg terutama mengenai batasan waktu pemanggilan sehingga dapat disebut patut. Jika panggilan umum pada umumnya (diatur dalam HIR,  RBg  atau  RV)  tenggang  waktu  tidak  boleh  kurang  dari  tiga  hari,  maka khusus mengenai perceraian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut disebutkan waktu satu bulan dan sekurangnnya tiga bulan.
Dalam  praktek  ketentuan  mengenai  panggilan  umum  dalam  perkara perceraian  tersebut  ternyata  memunculkan  dua  pendapat  yang  masih  banyak diikuti  sampai  dengan  saat  ini.  Pendapat yang  pertama,  dan  sepertinya  ini  sudah diikuti  sejak  lama  yaitu  bahwa  panggilan  umum  untuk  perkara  perceraian dilakukan sebanyak tiga kali. Yaitu, pertama dengan jarak waktu antara panggilan pertama  dengan  hari  sidang  tidak  boleh  kurang  dari  satu  bulan.  Apabila  tidak hadir pada panggilan pertama tersebut maka akan dipanggil lagi dengan panggilan kedua yang juga jarak waktu antara panggilan dengan hari sidang juga tidak boleh kurang dari satu bulan. Terakhir apabila pada panggilan kedua tersebut juga tetap tidak  datang  maka  akan  dilakukan  panggilan  ketiga  dengan  jarak  waktu  antara panggilan ketiga dengan hari sidang tidak boleh kurang dari tiga bulan.
Apabila pada panggilan ketiga tersebut tetap tidak datang maka baru dapat diputus  secara  verstek.  Satu  satu  tiga  jika  menggunakan  istilah  dalam  judul  di atas.  Pendapat  yang  kedua  adalah  panggilan  cukup  dilakukan  sebanyak  dua  kali dengan  ketentuan,  panggilan  pertama  dengan  jarak  waktu  antara  panggilan pertama dan hari sidang tidak boleh kurang dari satu bulan. Apabila tidak datang
maka  dilakukan  panggilan  kedua  dengan  jarak  waktu  antara  panggilan  kedua dengan  hari  sidang  tidak  boleh  kurang  dari  tiga  bulan.  Setelah  panggilan  kedua ternyata tetap tidak datang maka dapat diputus secara verstek. (mengenai apakah dalam  putusan  verstek  diperlukan  pembuktian  atau  tidak  dalam  praktek  juga timbul  perdebatan,  mungkin  lain  kali  dapat  dituliskan,  biasa  jika  tidak  malas). Kedua  pendapat  tersebut  sepertinya  mempunyai  ‘penggemar  fanatik”  masing- masing. Penulis juga mengalami hal yang sama, pada awal-awal sampai beberapa tahun  bekerja  masih  mengikuti  pendapat  yang  pertama  (mungkin  juga  pengaruh dari senior-senior dalam menyidangkan perkara).
Baru  beberapa  tahun  belakangan  ini,  setelah  sempat  berbincang  dengan beberapa  rekan  sehingga  berusaha  mencermati  kembali  ketentuan  pasal  di  atas. Dalam  penjelasan  pasal  tersebut  disebutkan  cukup  jelas,  sehingga  kesulitan menggali maksud pembuat uu melalui penafsiran otentik dari bunyi pasal tersebut, melakukan penafsiran historis juga kesulitan menemukan sejarah pembentukannya  (padahal  malas  nyari)  sehingga  ‘cukup’  dengan  mencermati bunyi  pasal  dikaitkan  dengan  kebiasaan  dalam  praktek  mengenai  panggilan dengan  satu  tergugat  jika  tidak  datang  pada  panggilan  yang  pertama  diberikan ‘toleransi’ dipanggil untuk kedua kali (dan bukan ketiga kali). Selain itu dengan adanya  surat  edaran  Mahkamah  Agung  yang  baru  mengenai  batas  waktu penyelesaian  perkara,  maka  menurut  penulis  pendapat  kedua  yang  lebih mendekati asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan jika dibandingkan dengan pendapat pertama.

## Permasalahan Indentitas di Pengadilan Agama
Permasalahan  yang  sering  muncul  dalam  perkara  di  Pengadilan  Agama antara lain adalah, Pertama , Pemasluan. Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal  didalam  suatu  masyarakat  yang  sudah  maju,  dimana  data  tertentu dipergunakan  untuk  mempermudah  lalu  lintas  hubungan  di  dalam  masyarakat. Perbuatan  pemalsuan  dapat  digolongkan  pertama–tama  dalam  kelompok kejatahan ”Penipuan”; hingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan.
Kedua ,  perubahan  identitas.  Perbuatan  seseorang  memberikan  gambaran tentang  sesuatu  gambaran  atas  barang  seakan  –  akan  asli  atau  benar,  sedangkan sesungguhnya  atau  kebenaran  tersebut  tidak  dimilikinya.  Karena  gambaran  data ini orang lain terpedaya dan mempercaya bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.
Kasus  ini  banyak  terjadi  pada  peristiwa  perkawian,  sehingga  akan merugikan salah satu pihak, dampak dari pemalsuan dan perubahan data identitas akan  menciptakan  suatu  pembatalan  perkawinan.  Perubahan  identitas  dari  jenis kelamin, nama, umur, dan lain sebagainya adalah sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan dalam sebuah perkawinan.

## Penutup
Panggilan  umum  dalam  perkara  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam  PP Nomor  9  Tahun  1975  ternyata  memiliki  perbedaan  sebagai  kekhususan  dalam perkara  perdata,  dimana  ada  batasan  waktu  antara  pemanggilan  dengan  hari sidang  yang  berbeda  dengan  ketentuan  dalam  HIR,  Rbg  ataupun  RV.  Dalam praktek  ternyata  aturan  pemanggilan  umum  dalam  perkara  perceraian  tersebut juga  ‘ditafsirkan’  berbeda  diantara  para hakim.  Dua  penafsiran  yang  sama-sama diikuti  oleh  kedua  pendukung  fanatik  (baik  hasil  hitung  cepat  maupun  hitung manual).  Perbedaan  mengenai  hal  ini  hendaknya  dapat  dipertemukan  sehingga tercapai  kesatuan  pandangan,  mengingat  hal  tersebut  termasuk  dalam  lingkup hukum acara (yang idealnya adalah seragam) agar tidak menimbulkan pertanyaan dan kebingunan bagi pencari keadilan. Perbedaan ini tidak sama akan berpengaruh kepada  waktu  penyelesaian  perkara  akan  tetapi  juga  biaya  perkara.  Pemanfaatan teknologi  informasi  juga  layak  untuk  dipertimbangkan  dalam  menyusun  aturan mengenai  pemanggilan  umum  dalam  perkara  perceraian  ini  agar  proses persidangan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dapat terwujud.

## Daftar Pustaka
Sudikno  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  Yogyakarta:  Liberty Yogyakarta, 2009
Dwimas Andila, Pemanggilan pihak-tinjauan umum, 2009 M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Jakarta:Sinar Grafika, 2005 Moh.  Taufik  Makarno,  Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata,  Jakarta:Rineka Cipta, 2004