E-ISSN 2581-1002
PENGARUH TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH, TEMUAN AUDIT BPK,
JUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
M Ridwan 1 , M Rizal Yahya *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala e-mail : mridwann2396@gmail.com 1 , rizal_yahya@unsyiah.ac.id *2

## * Corresponding Author

## Abstract
This  research  aims  to  determine  the  influence  of  intergovernmental  revenue,  audit  findings  of  the  BPK,  functional differentiation  and  legislative  size  to  the  level  of  disclosure  of  Local  Government  Financial  Statements  (LKPD) district/city  in  Aceh  in  2015-2017.  The  population  in  this  research  is  the  Regency/city  government  in  Aceh.  The sample techniques in this study used the census method with 69 samples of the BPK-RI test Results Report of 2015- 2017. The independent variables examined in this study were intergovernmental revenue, the BPK audit findings, the number  of  SKPD,  and  the  legislative  measures.  While  the  dependent  variable  is  the  level  of  disclosure  of  Local Government Financial Statements (LKPD). The type of data used in this study is secondary data. The analyses used in this study were multiple linear regression. Subsequent data is processed by using the SPSS test tool. The results of the  study  showed  the  intergovernmental  revenue,  BPK  audit  findings,  the  number  of  SKPD,  and  the  size  of  the legislature  jointly  impacted  the  level  of  LKPD  disclosure.  A  partial  intergovernmental  revenue  and  the  number  of SKPD  have  a  positive  effect  on  LKPD  disclosure  rates,  whereas  BPK  audit  findings  and  legislative  measures negatively affect LKPD disclosure rates.
Keywords: audit findings, functional differentiation, intergovernmental revenue, legislative size, level of disclosure

## 1. Pendahuluan
Pada  era  akuntansi  modern  praktek  akutansi sektor  publik  (ASP)  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga pemerintahan  menerima  atensi  lebih  daripada  yang telah  lalu      dari      pelbagai      kalangan.      Masyarakat menuntut  adanya  transparan  dan  pemerintah  yang akuntabel  terkait  kegiatan    lembaga  pemerintahan dididalam  satu  periode  tertentu  (Khasanah  & Rahardjo,  2014).  Sehingga  dengan  tingginya  tuntutan masyarakat  mengakibatkan  perlunya  penerapan  tata kelola  perihal  publik  yang  baik  (good governance).
Salah  satu  bentuk  untuk  menciptakan  good governance  (GG)  didalam  dikelolanya  keuangan Pemerintah  Daerah  (pemda)  dan  pemerintahan  induk yakni kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban  didalam format  yang sesuai  SAP (Standar  Akutansi  Pemerintahan).  Laporan  Keuangan (LK)  pemda  minimal  berisi  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA),  Laporan  Posisi  Keuangan,      LAK,
dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK) (Setyaningrum  &  Syafitri,    2012).    Sebuah    Standar Akutansi    dibutuhkan  sebagai  pedoman  didalam penyusunan  LK.  Oleh  karena  itu,    tahun    2010 pemerintahan    menerbitkan    PP    terbaru  terkait Standar  Akutansi  Pemerintahan  yakni  PP  No.  71 Tahun    2010    mengenai    Standar    Akutansi Pemerintahan (SAP).
Berlandaskan  SAP,  Peraturan  Pemerintahan (PP),  dan  juga  Undang-Undang  (UU)  yang  berlaku maka  LK  yang  disusun  pemda  akan  sama  seperti peraturan yang sesuai.  Namun,  apakah  pemda  telah menyajikan  informasi    yang  lengkap  didalam  LK Pemda.  Beberapa  hasil  studi  sebelumnya  terkait tingkat  penyajian  wajib  didalam  LK  Pemda  di Indonesia kepada SAP masih minim. Studi Lesmana & Suhardjanto  (2010)  yakni  sebesar  22%,  Hilmi  & Martani  (2012)  44,56%,  Setyaningrum  &  Syafitri (2012)  sebesar  52,09%  dan  Pandansari  (2016)  58%.
Studi  ini  memperlihatkan  bahwasanya  pemda  belum sepenuhnya  menyajikan item penyajian wajib didalam LK.
Studi  sebelumnya memperlihatkan  tingkat penyajian  yang  masih  tergolong  minim  menyebabkan peneliti berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor  yang  memengaruhi  tingkat  penyajian  wajib  LK Pemda.        Feriyanti,        Hermanto,        &        Suransi (2015) berpendapat bahwasanya Tingkat Penyajian LK Pemda dipengaruhi oleh faktor Tingkat Ketergantungan  Daerah.  Pemerintahan      induk      dan provinsi      akan      meminta  penyajian  penggunaan anggaran  sebagai  bentuk  pengawasan  kepada  kinerja pemda  terkait  dana  yang  dipergunakan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.      Semakin besar      tingkat      ketergantungan  daerah  kepada pemerintahan  induk  ataupun  provinsii  maka  dapat menyebabkan  semakin  besarnya  tingkat  penyajian yang  harus  diperlakukan  oleh  pemda.  Pertanggung jawaban  pemda  kepada  penggunaan  biaya  yang bersumber  dari  pemerintahan  induk  ataupunpun provinsi  ialah  sebagai  salah  suatu  bentuk  upaya didalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabel,  guna  meningkatkan  kepercayaan  publik kepada  pemda  bahwasanya  tidak  ada  dana  yang disalahgunakan.
Terdapat  dua  studi  yang  terkait  Tingkat Ketergantungan Daerah.
Ratnasari (2016)
mengemukakan  bahwasanya  tingkat  ketergantungan berpengaruh  kepada  tingkat  penyajian  LK  Pemda. Studi berbeda ditunjukkan oleh Syafitri dan Setyaningrum  (2012)  yakni  tingkat  ketergantungan daerah  tidak  memberi  pengaruh  kepada  tingkat penyajian LK Pemda.
Ratnasari (2016) menyatakan bahwasanya faktor lain  yang  memengaruhi  tingkat  penyajian  LK  Pemda yakni   hasil   dari   temuan   audit   Badan   Pemeriksa Keuangan  (BPK).  Adanya  temuan  audit  disebabkan karena  indikasi  ketidakpatuhan  kepada  UU  dari pemeriksaan  LK  Pemda.  Pemda  akan  diminta  untuk menindaklanjuti  rekomendasi  BPK  terkait  temuan audit  sebagai  bentuk  tingkat  penyajian  pemda  kepada LK.  Hal  ini  ialah  bentuk  pelayanan  pemda  terkait pelaksanaan  kegiatan  pemerintah  kepada  masyarakat. Banyaknya temuan audit BPK akan berdampak kepada tingkat  penyajian  informasi  yang  harus  disajikan ataupun dijelaskan pemda terkait pengelolaan keuangan daerah, sehingga meningkatkan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintahan.
Terkait  jumlah  temuan  audit  BPK  terdapat  dua studi  yang  berbeda.  Studi  Martani  &  Liestiani  (2010) menyajikan bahwasanya temuan audit BPK berpengaruh  kepada  tingkat  pengungakapan  LK Pemda. Sedangkan Hendriyani &  Tahar  (2015)  yang menyajikan  bahwasanya  temuan  audit  BPK  tidak memberi  pengaruh  kepada  tingkat  penyajian  LK Pemda.
Ernawati  (2016)    menyajikan    bahwasanya Jumlah  Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  dapat memengaruhi  tingkat  penyajian  LK  Pemda.  SKPD menggambarkan      jumlah      kegiatan      ataupun prioritaspemda didalam membangun daerahnya, SKPD berkewajiban  mencatat    aktifitas    keuangan    yang dilakukan pada sekitar pemda. Kaitannya ialah apabila sebuah  daerah  semakin  banyak  mempunyai  SKPD mengakibatkan  semakin  rumitnya  sebuah  pemerintah dan berpengaruh  kepada  informasi  –  informasi  yang wajib  disajikan  kepada  masyarakat  didalam  LKPD juga  semakin  banyak,  hal  ini  sebagai  bentuk mengurangi penyimpangan  dan  penyajian  informasi terkait  pengelolaan  keuangan  oleh  SKPD,  dan  juga menciptakan pemerintah yang baik.
Terdapat  perbedaan  studi  terkait  pengaruh jumlah  SKPD  kepada  tingkat  penyajian  LK  Pemda. Ernawati  (2016)  menyajikan  bahwasanya  terdapat pengaruh  dari  jumlah    SKPD    kepada    tingkat penyajian  LK  Pemda.  Sedangkan  Simbolon  & Kurniawan  (2018)  mengatakan  bahwasanya  ketiadaan pengaruh jumlah SKPD kepada penyajian LK Pemda.
Alasan lain yang memengaruhi tingkat penyajian  LK  Pemda  menurut  Rahayu  &  Mardiana (2016)  yakni  ukuran  legislatif,  didalam  hal  ini ditunjukkan  oleh  jumlah  anggota  Dewan  Perwakilan RakyatDaerah  yang  akan  memberi  pressure  kepada pemerintahan  untuk  penyajian  laporan  keungan.  Hal ini  sesuai  dengan  salah  satu  fungsi  dari  DPRD  yakni fungsi  pengawasan  yang  bertugas  mengendalikan lajunya  pemerintah  supaya  sesuai  seperti  apa  yang  di sarankan  masyarakat  dan  memantau  dilaksanakannya pelaporan  dan  penyajian  informasi  keuangan  pemda agar bersifat akuntabel dan transparan.
Terdapat  studi  berbeda  terkait  ukuran  legislatif kepada tingkat penyajian LK Pemda. Studi Setyaningrum & Syafitri (2012) menyajikan bahwasanya  ukuran  legislatif  berpengaruh  kepada tingkat  penyajian  LK  Pemda.  Menurut  Khasanah  &
Rahardjo  (2014)  yang  menyajikan  bahwasanya  tidak adanya  pengaruh  ukuran  legislatif  kepada  tingkat penyajian LK Pemda.
Berdasarkan  situasi  itu  peneliti  berminat  untuk menganalisa  faktor  yang  memengaruhi  penyajian wajib  LKPD  kepada  SAP  yang  berlaku.  Studi  ini memakai  penyajian  wajib  (mandatory  disclosure) dikarenakan  peneliti  akan  membandingkan  antar penyajian  yang  ada  didalam      LKPD      dengan      yang seharusnya      disajikan  menurut  Standar  Akutansi pemerintah.
2. Kajian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis
Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah
Kata  penyajian  yang  berarti  tidak  menutupi bila  dikaitkan  dengan  LK  berarti  sebuah  LK  yang semestinya  menyajikan  informasi  dan  juga  penjelasan yang  lengkap  mengenai  kegiatan  sebuah  unit  upaya tertentu. Adapun maksud penyajian secara umum ialah untuk  menyajikan  informasi  yang  dianggap  penting guna  melayani  pelbagai  pihak  yang  mempunyai keperluan      berbeda-beda      kepada      LK      tersebut (Ghozali  &  Chariri,  2007:38).  Sedangkan  menurut Setyaningrum &  Syafitri  (2012), ada  empat  keperluan dari  pelaporan  laporan  keungan,  yakni  akuntabel, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi.
Salah satu unsur utama sebuah LK pemerintahan ialah  CaLK.  Didalam  PP  No.  71  Tahun  2010  telah disebutkan  CaLK  mencakup  penjelasan  naratif  angka yang tertera dididalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan  Operasional,  Laporan  Perubahan  Ekuitas (LPE),  Laporan  Posisi  Keuangan,  dan  LAK.  CaLK mengandung informasi terkait kebijakan akutansi yang digunakan  sebuah  lembaga  juga  informasi  yang  harus disajikan  berdasarkan  SAP.  Berdasarkan  PP  No.  71 Tahun  2010  Lampiran  I,  CaLK  menyajikan  informasi Lembaga Pelaporan dan Lembaga Akutansi, informasi kebijakan  fiskal,  ikhtisar  pencapaian  target  keuangan, informasi  mengenai  penyajian  LK  dan  kebijakan akutansi  yang  digunakan,  penjelasan  terkait  pos-pos pada  muka  LK,  informasi  yang  diharuskan  SAP  yang tidak  disajikan,  informasi  lain  untuk  penyajian  yang wajar.
Motode  sistem  scoring  jenis  penyajian  wajib dilakukan  didalam  studi  ini.  Maksud  dari  sistem
scorring  ialah  untuk  menyusun  daftar  daftar  periksa penyajian  wajib  berdasarkan  SAP No.  71  tahun  2010. Seperti  yang  telah  dilakukan  oleh  Lesmana  & Suhardjanto  (2010)  dan  Setyaningrum  &  Syafitri (2012).

## Tingkat Ketergantungan Daerah
Menurut Mustikarini & Fitriasari (2012) tingkat ketergantungan  pemda  kepada  pemerintahan  induk ataupun  provinsi  dinyatakan  dengan  besarnya  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dibandingkan  dengan  total pendapatan.
Khasanah  &  Rahardjo  (2014)  memaparkan bahwasanya tingkat ketergantungan daerah ialah jenis pendanaan untuk area yang berasal dari pemerintahan induk ataupun provinsi. Pemerintahan induk ataupun  provinsi  tentunya  menuntut  pengunngkapan detail  kepada  pemda  terkait  pemakaian  anggaran tersebut. Penyajian yang harus dilakukan pemda akan bertambah  banyak  apabila  tingkat  ketergantungan daerah  semakin  besar  pula.  Pertanggungjawaban  atas dana yang di terima oleh pemda tersebut ialah bentuk upaya  kesadaran  dari  pemda  untuk  memenuhi tanggung  jawabnya  secara  transparan  dan  akuntable kepada  penggunaan  anggaran  juga  didalam  bentuk menjaga  kepercayaan  publik  (masyarakat)  kepada pemerintahan.
Menurut  studi  Feriyanti,  Hermanto,  &  Suransi (2015)  menemukan  bahwasanya  terdapat  hubungan signifikan antar tingkat ketergantungan kepada tingkat penyajian LK Pemda.

## Temuan Audit BPK
Temuan  audit  menurut  Hendriyani  &  Tahar (2015)  ialah  kasus-kasus  pada  LK  yang  di  temukan oleh  BPK  didalam  bentuk  ketidakcocokan    dengan implementasi  laporan  dan  identifikasi  sebagai pelanggaran.  Temuan  audit  dapat  memperlihatkan ketidakpatuhan  dengan  kriteria  audit  ataupun mempunyai ruang untuk perbaikan.
Menurut    Khasanah    &    Rahardjo    (2014) temuan  audit  ialah  kasus-kasus  yang  di  indentifikasi oleh  BPK  kepada    LK    Pemda    atas    pelanggaran yang    dilakukan  oleh  wilayah  kepada  ketentuan pengendalian  internal  ataupun      kepada      hukum yang      berlaku.      Pada      studi  Martani    &    Liestiani (2010)    memperlihatkan  bahwasanya  terdapat pengaruh  yang  signifikan  temuan  audit  BPK  kepada
tingkat penyajian LK pemda.

## Jumlah SKPD
Menurut    Permendagri    No.    13    Tahun    2006 mengenai  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, SKPD  ialah  perangkat  daerah  sebagai  pengguna anggaran  /  pengguna  barang.  Didalam  struktur Pemerintahan Indonesia, divisi departemen fungsional didefinisikan sebagai SKPD.
SKPD    ialah    sebuah    lembaga    yang diwajibkan untuk melaksanakan pembukuan kegiatan dilaksanakan  ataupun  yang  berlangsung  di  pemda Setyaningrum  &  Syafitri  (2012).  Menurut  Hilmi  & Martani  (2012)  semakin  besar  jumlah  SKPD  yang dimiliki  oleh  pemda,  semakin  rumit  pemerintahan, semakin  tinggi  tingkat  penyajian  yang  harus dilakukan  oleh  pemda.  Studi  Khasanah  &  Rahardjo (2014) memperlihatkan bahwasanya adanya pengaruh signifikan  antar  variabel  jumlah  SKPD  kepada tingkat penyajian LK Pemda.

## Ukuran Legislatif
Menurut      UU      No.      32      Tahun      2004 Lembaga legislatif ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  ataupun  yang  dikenal  DPRD  ialah  lembaga perwakilan  rakyat  daerah  dan  berperan  juga  didalam pelaksanaan pemerintah. Sedangkan menurut Winarna &  Murni  (2007)  DPRD  ialah  lembaga  yang mempunyai  peran  penting      didalam      mengontrol kebijakan   keuangan sebuah daerah.
Menurut  Setyaningrum  &  Syafitri  (2012) legislatif  atau  DPRD  ialah  lembaga  yang  mewakili masyarakat  dan  mempunyai  fungsi  untuk  mengawasi pemerintahan  agar  selalu  sesuai  untuk  mewakilkan aspirasi  masyarakat  dan  mengevaluasi  pelaksanaan kegiatan pemda dan juga mengawasi pelaporan terkait informasi  keuangan  pemda  agar  tercipta  pemerintah yang transparan.
Pada  Studi  Setyaningrum  &  Syafitri  (2012) memaparkan bahwasanya adanya pengaruh signifikan antar  pengaruh  ukuran  legislatif  kepada  tingkat penyajian LKPD.

## Hipotesis
Hipotesis pada studi ini ialah sebagai berikut: H1:   Tingkat  Ketergantungan,  Temuan  Audit  BPK,
dan Kompleksitas              Pemerintahan yang  diproksikan  dengan  jumlah  SKPD  dan
ukuran  legislatif  berpengaruh  secara  simultan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2015-2017.
H2:  Tingkat  Ketergantungan  Daerah  berpengaruh
terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD
Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2015-2017. H3:   Jumlah    Temuan    Audit    BPK    berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD
Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2015-2017.
H4:  Jumlah  SKPD  berpengaruh  terhadap  Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di  Aceh Tahun 2015-2017.
H5:   Ukuran Legislatif berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan  LKPD  Kabupaten/Kota  di  Aceh Tahun 2015-2017.

## 3.     Metode Penelitian Desain Penelitian
Studi  ini  bertujuan  untuk  menguji  hipotesis. Penelitian  ini  kuantitatif  dimana  tingkat  intervensi dalam  studi  ini  ialah  minimal.  Jenis  investigasi  pada studi ini menggunakan jenis studi kausal. Situasi studi ini  adalah  tidak  diatur.  Unit  analisis  studi  adalah Kabupaten/Kota  di  Aceh,      dan      data      yang digunakan   merupakan   data sekunder. Penelitian ini bersifat pooled data.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh kabupaten/kota    di    Aceh    sebanyak    23 kabupaten/kota yang  terdiri  dari  18  kabupaten  dan 5  kota  dijadikan sebagai populasi penelitian. Adapun rentang  waktu  yang  digunakan  adalah  tiga  tahun yang  di  mulai  dari  tahun  2015    hingga    2017    dan memerlukan    laporan    keuangan  yang    telah    diaudit oleh  BPK,   karena  jumlah    populasi yang dianggap kecil maka studi ini memakai metode sensus.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Studi  ini  berpedoman  kepada  data  sekunder. Definisi  data  sekunder  menurut  Sekaran  &  Bougie (2017:130)  ialah  data  yang  tidak  perlu  dikumpulkan lagi  oleh  peneliti  dikarenakan  data  tersebut  bisa diperoleh  oleh  peneliti  dengan  cara  tidak  langsung yakni melalu media perantara. Didalam studi ini yang dimaksudkan  media  perantar  tersebut  ialah  LKPD yang  telah  diaudit  oleh  BPK  RI  yang  diperoleh  dari
Induk  Informasi  dan Komunikasi (PIK) pada website (www.bpk.go.id). Teknik   pengumpulan   data   yang digunakan      berupa  teknik  dokumentasi  dan permintaan informasi melalui website.

## Operasionalisasi Variabel Variabel Dependen
Menurut Sekaran & Bougie  (2017:77)  variabel terikat      yakni      variabel      yang      menjadi      pehatian dari sebuah studi. Didalam studi ini pengukur tingkat penyajian  memakai  sistem  scoring  yang  memberikan skor dengan membuat daftar checklist penyajian yang telah  diwajibkan  oleh  SAP.  Penggunaan  sistem scoring  ini  serupa  dengan  yang  pernah  dilaksanakan oleh Setyaningrum & Syafitri (2012) dan Lesmana & Suhardjanto (2010).

## Variabel Independen Tingkat Ketergantungan Daerah
Menurut  Ara,  Herwanti,  &  Pituringsih  (2016) tingkat ketergantungan pemda kabupaten ataupun kota kepada      pemerintahan      induk      ataupun      provinsi yang  berbeda-beda  diwujudkan  didalam    bentuk penerimaan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU).  Didalam studi Khasanah & Rahardjo (2014)  dan Ara, Herwanti, &  Pituringsih  (2016)    pengukuran    variabel    tingkat ketergantungan da erah  memakai  perbandingan  antar realisasi  DAU dibandingkan dengan total pendapatan.

## Temuan Audit BPK
Menurut  Khasanah  &  Rahardjo  (2014)  temuan audit ialah pelanggaran yang di indentifikasi oleh BPK kepada  LKPD  atas  pelanggaran  yang  dilaksanakan sebuah  daerah  kepada  sebuah  ketentuan  pengendalian internal maupun kepada UU yang berlaku.

## Jumlah SKPD
Didalam struktur pemerintahan Indonesia, pembagian  departemen  fungsional  diartikan  sebagai SKPD.  Didalam  studi  Hilmi  &  Martani  (2012)  dan Khasanah  &  Rahardjo  (2014)  jumlah  SKPD  diukur dengan  total  seluruh  SKPD  yang  terdapat  didalam sebuah daerah.

## Ukuran Legislatif
Digunakannya  jumlah  anggota  DPRD  didalam melihat  ukuran  legislatif  telah  banyak  dilaksanakan pada studi   sebelumnya   seperti   yang   dilaksanakan
oleh  Gilligan  &  Matsusaka  (2001).  Dalam  studi  yang dilaksanakan  Setyaningrum  &  Syafitri  (2012)  juga memakai  jumlah  anggota  DPRD  sebagai  alat  ukur ukuran legislatif.

## Metode Analisis Data
Model  ini  akan  menguji  pengaruh  tingkat ketergantungan  daerah  (X1)  temuan  audit  BPK  (X2), jumlah  SKPD  (X3)  dan  ukuran  legislatif  (X4)  kepada tingkat  penyajian  LKPD  (Y).  Persamaan  regresi  yang dilaksanakan ialah:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e
Dimana:
Y = Tingkat Pengungkapan LKPD α = Konstanta β1 – β4 = Koefisien Regresi X1 = Tingkat Ketergantungan Daerah X2 = Temuan Audit BPK X3 = Jumlah SKPD X4 = Ukuran Legislatif e =  Error  term,  yaitu  tingkat  kesalahan  dalam
penelitian
4. Hasil dan Pembahasan
Deskripsi Data Penelitian Tabel 1. Deskprisi data penelitian Variabel N Min Max Mean Std. Deviatio n Tingkat Pengungkapan 69 37.74 60.38 46.95 4.739 Tingkat Ketergantungan 69 .33 .64 .46 .056 Jumlah Temuan Audit 69 7.00 24.00 15.10 4.066 Jumlah SKPD 69 31.00 63.00 48.43 8.890 Jumlaah Anggota DPRD 69 20.00 45.00 28.47 7.636 Valid N (listwise) 69 Sumber: Data Sekunder (diolah) 2019

## Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Tabel 2. Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Independen Prediksi Tanda Koefisien Regresi Constant 40,085 Tingkat ketergantingan Positif 27,467 Temuan Audit Negatif -0,358 Jumlah SKPD Positif 0,070 Ukuran Legislatif Negatif -0,134 Variabel Dependen Tingkat Pengungkapan LKPD R Square 0,299 Sumber: Data Sekunder (diolah) 2019
Model  analisa  regresi  pada  studi  ini  ialah untuk mengetahui pengaruh dari tingkat ketergantungan daerah, Temuan audit, jumlah SKPD, dan ukuran legislatif kepada tingkat penyajian LKPD. Berikut  ini  pengolahan  data  dilaksanakan  memakai software SPSS:
Y= 40,085 + 27,467X1 - 0,358X2 + 0,070X3 -

## 0,134X4

## Koefisien Determinasi
Pengaruh    tingkat    ketergantungan    daerah, Temuan  audit,  jumlah  SKPD,  dan  ukuran  legislatif kepada  tingkat  penyajian  LKPD  diketahui  nilai  R Square  sebesar  0,299,  artinya  tingkat  ketergantungan daerah,  Temuan  audit,  jumlah  SKPD,  dan  ukuran legislatif  memberikan  perubahan  kepada  tingkat penyajian LKPD sebesar 29,9%.

## Pengujian Hipotesis Uji Simultan
Uji  simultan  digunakan  untuk  mengetahui kesesuaian  model  variabel  (fit  ataupun  tidak  fit) dengan  kriteria,  jika  nilai  signifikansi  <  0,05  (α=5%), maka model regresi dapat dikatakan fit. Nilai koefisien regresi  variabel    tingkat    ketergantungan    daerah sebesar    β1    =  27,467,  variabel  temuan  audit  sebesar β2 = -0,358, variabel jumlah SKPD sebesar β3 = 0,070, dan jumlah anggota legislatif sebesar β4 = -0,134. Nilai koefisien  regresi  masing-masing  variabel  tidak  sama dengan  nol  ataupun  satu  ß≠0,  yang  berarti  tingkat
ketergantungan  daerah,      temuan      audit,      jumlah SKPD,      dan      ukuran  legislatif  secara  bersama-sama berpengaruh  kepada  tingkat  penyajian  LKPD.  Maka dapat  disimpulkan  bahwasanya  model  studi  ini  fit. Artinya  variabel  independen  memengaruhi  variabel dependen.

## Uji Parsial
Berdasarkan Tabel Regresi dapat diketahui:
a) Nilai koefisien regresi variabel tingkat ketergantungan  daerah  β1  =  27,467.  Nilai koefisien  regresi  ß1≠0,  memperlihatkan  tingkat ketergantungan  daerah  berpengaruh  kepada tingkat penyajian LKPD, hipotesis satu diterima.
b) Nilai  koefisien  regresi  variabel  temuan  audit sebesar  β2    =  -0,358.  Nilai  koefisien  regresi ß2≠0, memperlihatkan temuan audit berpengaruh  kepada  tingkat  penyajian  LKPD. Hipotesis dua bahwasanya temuan audit berpengaruh  kepada  tingkat  penyajian  LKPD diterima.
c) Nilai  koefisien  regresi  variabel  jumlah  sebesar β3    =   0,070.   Nilai   koefisien   regresi   ß2≠0, memperlihatkan    jumlah    SKPD    berpengaruh kepada  tingkat  penyajian  LKPD.  Hipotesis  tiga bahwasanya  jumlah  SKPD  berpengaruh  kepada tingkat penyajian LKPD diterima.
d) Nilai koefisien regresi variabel jumlah legislatif  sebesar  β4  =  -0,134.  Nilai  koefisien regresi ß2≠0, memperlihatkan jumlah
legislatif berpengaruh kepada tingkat penyajian  LKPD. Hipotesis  empat  bahwasanya jumlah  legislatif  berpengaruh  kepada  tingkat penyajian LKPD diterima.

## Pembahasan
Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Temuan  Audit  BPK,  Jumlah  SKPD,  Dan  Ukuran Legislatif  Secara  Simultan  Terhadap  Tingkat Pengungkapan LKPD
Berdasarkan  hasil  pengujian  statistik  diketahui bahwa      variabel      bebas      yaitu      tingkat ketergantungan  daerah,  temuan  audit  BPK,  jumlah SKPD,  dan  ukuran  legislatif  secara  simultan mempengaruh  tingkat  pengungkapan  LKPD.  Hasil pengujian  membuktikan  bahwa  keempat  variabel bebas  tersebut  seluruhnya  mempengaruhi  tingkat pengungkapan LKPD.
Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah

## Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD
Secara      parsial      tingkat      ketergantungan daerah  berpengaruh  kepada  tingkat  penyajian  LKPD. Studi  ini  konsisten  dengan  studi  sebelumnya  yakni studi  Feriyanti,  Hermanto,  &  Suransi  (2015) menemukan bahwasanya terdapat hubungan signifikan antar tingkat ketergantungan kepada tingkat penyajian LKPD.
Menurut Mustikarini & Fitriasari (2012) tingkat ketergantungan  pemda  kepada  pemerintahan  induk ataupun  provinsi  dinyatakan  DAU  bagi  total pendapatan.
Pengaruh      Temuan      Audit      BPK      terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD
Secara parsial jumlah temuan audit berpengaruh  kepada  tingkat  penyajian  LKPD.  Studi ini tidak konsisten dengan  studi   yang  dilaksanakan oleh    Ratnasari    (2016)  terdapat    pengaruh    yang signifikan    antar    temuan    audit  BPK  kepada  tingkat penyajian  LKPD.  Pada  studi  Martani  &  Liestiani (2010) memperlihatkan bahwasanya terdapat pengaruh  yang  signifikan  temuan  audit  BPK  kepada tingkat penyajian LK pemda.
Pengaruh Jumlah SKPD terhadap Tingkat

## Pengungkapan LKPD
Secara    parsial   jumlah   SKPD   berpengaruh kepada  tingkat  penyajian  LKPD.    Studi  ini  konsisten dengan studi yang dilaksanakan Khasanah & Rahardjo (2014)  memperlihatkan  bahwasanya  adanya  pengaruh signifikan  antar  variabel  jumlah  SKPD  kepada  tingkat penyajian  LKPD.  Menurut  Setyaningrum  &  Syafitri (2012) didalam struktur pemerintah Indonesia,
pembagian  departemen  fungsional  diartikan  sebagai SKPD.
Pengaruh Ukuran Legislatif terhadapTingkat Pengungkapan LKPD
Secara  parsial  ukuran  legislatif  berpengaruh kepada  tingkat  penyajian  LKPD.  Studi  ini  konsisten dengan  studi  Gilligan  &  Matsusaka  (2001)  terdapat pengaruh  signifikan  antar  variabel  ukuran  legislatif kepada  tingkat  penyajian  LKPD.  Menurut  UU  No.  32 Tahun  2004  Lembaga  legislatif  ataupun  DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurut Setyaningrum  & Syafitri (2012)
DPRD  ialah  lembaga  yang  mewakili  masyarakat  dan mempunyai    fungsi    untuk    mengawasi  dan mengevaluasi  terkait  beragam  aktivitas  pemda  agar transparan.

## 5.      Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran Kesimpulan
Kesimpulan  dari  analisa  dan  pembahasan  studi ini ialah:
1. Tingkat  ketergantungan  daerah,  temuan  audit, jumlah  SKPD,  dan  ukuran  legislatif  secara bersama-sama  berpengaruh  signifikan  kepada tingkat  penyajian  LKPD  pada Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh.
2. Tingkat  ketergantungan  berpengaruh  kepada tingkat penyajian  LKPD  pada Kabupaten  / Kota di Provinsi Aceh.
3. Jumlah      temuan      berpengaruh      kepada tingkat penyajian LKPD  pada Kabupaten  /  Kota di Provinsi Aceh.
4. Jumlah      SKPD      memengaruhi      kepada tingkat penyajian  LKPD  pada Kabupaten  / Kota di Provinsi Aceh.
5. Ukuran      legislatif      berpengaruh      kepada tingkat penyajian  LKPD  pada Kabupaten  / Kota di Provinsi Aceh.

## Keterbatasan
Penelitian    ini    memiliki    keterbatasan    yaitu pada  studi  ini  pada  variabel  studi  yang  diteliti,  yakni hanaya  variabel  tingkat  ketergantungan  daerah, temuan  audit,  jumlah  SKPD,  ukuran  legislatif,  dan tingkat penyajian LKPD.

## Saran
Berdsasarkan  studi  ini,  maka  saran  dari  studi ini ialah.
a. Kepada    studi    selanjutnya    diharap    dapat memperluas  variabel  studi,  seperti  variabel kemandirian dan ukuran pemda.
b. Untuk  pemda  Kab/Kota  Provinsi  Aceh  tahu mengenai  faktor-faktor  yang  memengaruhi tingkat penyajian LKPD.

## Daftar Pustaka
Ara,  S.  C.,  Herwanti,  T.,  &  Pituringsih,  E.  (2016).
Pengaruh  Karakteristik  Pemda  Dan  Temuan Audit  Bpk Terhadap Kinerja  Pemda  Kabupaten
Di Pulau Sumba. JAFFA , 4 (1), 1–17.
Ernawati,  T.  (2016).  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah Daerah, Jumlah Skpd, Umur Pemerintah Daerah
Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat
Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD). IOSR  Journal  of  Economics and Finance , 3 (1), 56.
Feriyanti,  M.,  Hermanto,  &  Suransi,  N.  K.  (2015).
Determinan Kepatuhan Pada Ketentuan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota
Di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat). Jurnal InFestasi , 11 (2), 171–185.
Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan  Program  IBM  SPSS  21  Update  PLS Regresi . Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). Teori Akuntansi .Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Gilligan,  T.  W.,  &  Matsusaka,  J.  G.  (2001).  Fiscal Policy,  Legislature  Size,  and  Political  Parties:
Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century. National Tax Journal , 54 (1), 57–82.
Hendriyani,  R.,  &  Tahar,  A.  (2015).  Analisis  Faktor-
Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Provinsi  Di  Indonesia. Jurnal  Bisnis  Dan Ekonomi (JBE) , 22 (1), 25–33.
Hilmi,  A.  Z.,  &  Martani,  D.  (2012).  Analisis  Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah
Provinsi. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, 15(1), 61–65.
Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Diponegoro Journal of Accounting, 3(3), 1–11.
Lesmana,  S.  I.,  &  Suhardjanto,  D.  (2010).  Pengaruh Karakteristik  Pemerintah Daerah terhadap Tingkat  Pengungkapan  Wajib  Di  Indonesia. Jurnal STIE Bank BPD Jateng , 6 (2).
Martani,  D.,  &  Liestiani,  A.  (2010).  Disclosure  Of Local  Government  Financial  Statement  In
Indonesia. Global  Review  of  Accounting  and Finance , 3 (1).
Mustikarini, W.  A.,  &  Fitriasari,  D.  (2012).  Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Dan  Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran
2007. Forum: Simposium Nasional Akuntansi , 1 (1).
Pandansari,  T.  (2016).  Tingkat  Ketergantungan,
Kompleksitas Pemerintah dan Tingkat
Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 19 (3).
Rahayu,  A.,  &  Mardiana,  A.  (2016).  Pengaruh Karakteristik,  Kompleksitas  dan  Temuan  Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan  Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel
Moderating  pada  LKPD  Kabupaten/Kota  di Sulawesi  Selatan. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Peradaban , 1 (1), 169–192.
Ratnasari,  A.  D.  (2016).  Pengaruh  Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Periode 2012-
2014). Jurnal  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis, Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta , 1 (1), 1–25.
Republik  Indonesia.  (2004)  Undang-Undang  Nomor 32  Pasal  184  Tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Republik  Indonesia.  (2006)  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2017). Metode  Penelitian untuk Bisnis (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Setyaningrum,  D.,  &  Syafitri,  F.  (2012).  Analisis Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah Terhadap  Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal  Akuntansi  &  Keuangan Indonesia , 9 (2), 154–170.
Simbolon,  H.  A.  U.,  &  Kurniawan,  C.  H.  (2018).
Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah Terhadap  Tingkat Pengungkapan Laporan
Keuangan  Di  Seluruh  Provinsi  Indonesia.
MODUS , 30 (1), 54–70.
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Pendidikan (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D) . Bandung: Alfabeta.
Winarna,  J.,  &  Murni,  S.  (2007).  Pengaruh  Personal
Background, Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap  Peran  Dprd  Dalam  Pengawasan Keuangan Daerah
(Studi  Kasus  Di  Karesidenan  Surakarta  Dan  Daerah
Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2006). Jurnal Bisnis Dan Akuntansi , 9 (2), 136–152.