Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 738-750 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kepastian Hukum Atas Tindakan Bisnis Direksi BUMN Persero Beritikad Baik Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara
Arie Prakoso 1 ✉ , Dani R. Pinasang 2 , Herlyanty Bawole 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email: arie40pr@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kepastian hukum atas tindakan bisnis direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang beritikad baik yang menimbulkan kerugian keuangan negara adalah hal yang sangat penting dalam memastikan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintahan  dan pengelolaan sumber daya negara. Tindakan bisnis yang dilakukan oleh direktur BUMN haruslah berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  hukum  yang  kuat,  mengutamakan  kepentingan  negara  dan masyarakat,  serta  berfokus  pada  pencapaian  tujuan  strategis  yang  telah  ditetapkan.  Kepastian hukum mengacu pada jaminan dan kejelasan bahwa tindakan bisnis yang diambil oleh direktur BUMN yang beritikad baik tidak akan dikenai hukuman atau sanksi yang tidak adil atau semena- mena, asalkan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini  penting  untuk  mendorong  inovasi  dan  pengembangan  usaha  BUMN  tanpa  rasa  takut  akan tuduhan  atau  persekusi  hukum  yang  tidak  berdasar.  Untuk  mencapai  kepastian  hukum  atas tindakan bisnis direktur BUMN yang beritikad baik, diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat antara berbagai lembaga terkait seperti Kementerian BUMN, Komisi XI DPR RI, KPK, Ombudsman, BPKP, dan lembaga lain yang memiliki peran dalam pengawasan dan penerapan hukum terkait BUMN.
Kata Kunci : Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero, Kerugian keuangan negara, Perlindungan hukum.

## Abstract
Legal certainty regarding the business actions of State-Owned Enterprise (SOE) directors with good intentions  that  result  in  financial  losses  to  the  state  is  crucial  in  ensuring  transparency, accountability, and public trust in governance and resource management. Business actions taken by SOE directors must be based on strong legal principles, prioritizing the interests of the state and society,  and  focusing  on  achieving  predetermined  strategic  goals.  Legal  certainty  refers  to  the assurance and clarity that business actions taken by SOE directors with good intentions will not be subjected to unjust or arbitrary punishment or sanctions, as long as these actions are carried out in accordance with applicable rules and regulations. This is important to encourage innovation and development in SOE enterprises without fear of baseless accusations or legal persecution.
To  achieve  legal  certainty  in  the  business  actions  of  SOE  directors  with  good  intentions,  close coordination and collaboration among various relevant institutions, such as the Ministry of SOEs, the XI Commission of the Indonesian Parliament, the Corruption Eradication Commission (KPK), the Ombudsman, the Supreme Audit Agency (BPKP), and other agencies involved in the oversight and enforcement of laws related to SOEs, are required.
Keywords: State-Owned Enterprise (SOE), Financial losses to the state, Legal protection.

## PENDAHULUAN
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  negara  yang dipisahkan.  Dalam  UU  Nomor  19  Tahun  2003  tentangBadan  Usaha  Milik  Negara (selanjutnya disebut UU BUMN). Sebagai artificial person, Persero tidak memiliki daya pikir layaknya  manusia,  sehingga  dalam  menjalankan  perannya  diwakilkan  oleh  Direksi. Pengaturan tentang direksi tidak banyak ditemukan dalam UU BUMN sehingga terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT maka, aturan mengenai  direksi  dapat  mengacu  pada  UU  PT.  Organ  Persero  terdiri  dari  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komsiris. Direksi adalah Organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat pada batas yang ditentukan dalam UU dan/atau Anggaran Dasar. Direksi dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada asas fiduciary  duty  yang  mengharuskan  Direksi  untuk  melakukan  kepengurusan  terbaik demi kepentingan Perseroan. Akibat risiko mengambil keputusan dalam berinvestasi yang
menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, direksi dapat dijerat dengan Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Akibat risiko mengambil keputusan dalam berinvestasi yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara,  direksi  dapat dijerat  dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999  mengenai  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Direksi  bisa  saja  meyakini  tidak korupsi  karena  alasan:  tidak  pernah  memiliki  niat  jahat  sejak  awal,  tidak  merekayasa transaksi  apa  pun,  tidak  memiliki  benturan  kepentingan  apa  pun,  tidak  mengambil keuntungan dan materi apa pun, tidak menerima apa pun, tidak terlibat dan tidak tahu ada yang korupsi. Namun, wilayah delik bagi direksi untuk terkena risiko tuntutan hukum pidana korupsi  sangatlah  luas:  melawan  hukum,  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau korporasi, dan merugikan keuangan negara.
Mengingat  direksi  merupakan  organ  BUMN  yang  berperan  penting  menjalankan suatu  perusahaan  BUMN  sudah  sepatutnya  Direksi  diberikan  perlindungan  dari  risiko investasi.  Karena  peran  vital  dari  Direksi,  sehingga  BUMN  dapat  berkontribusi  penting dalam sistem perekonomian nasional, menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan mengkaji secara komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, khususnya difokuskan pada penelitian yuridis normatif tentang Kepastian Hukum Atas Tindakan Bisnis ( Corporate Action) Direksi BUMN Persero Beritikad Baik Sebagai Risiko Bisnis Yang Berpotensi Terjadinya Kerugian Keuangan Negara. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  mencakup  atau  bersumber  pada, Bahan  hukum  primer,  Bahan  hukum  sekunder,  Bahan  hukum  tertier.  Dalam  teknik pengumpulan data, yang akan diteliti adalah data sekunder.  Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan teknik dokumenter, yaitu dikumpulka n dari tela’ah arsip atau studi pustaka yang ada pada data sekunder. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara pemeriksaan data terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui proses  ( editing)  yaitu  pembenaran  apakah  data  yang  terkumpul  melalui  studi  pustaka, dokumentasi sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik
analisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penelitian ini bahan hukum  dianalisis  secara  kualitatif,  yang  dituangkan  dalam  bentuk  narasi  dengan  cara menguraikan dan menceritakan secara rinci  mengenai pengaturan hukum atas tindakan bisnis direksi BUMN persero beritikad baik yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta  kepastian  hukum  atas  tindakan  bisnis  direksi  BUMN  persero  beritikad  baik  yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Hukum  Atas  Tindakan  Bisnis  Direksi  Bumn  Persero  Beritikad  Baik  Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara
1. Kedudukan Direksi Dalam Organ BUMN Persero (Perseroan Terbatas)
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  BUMN  Pasal  11  menyatakan, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995  tentang Perseroan Terbatas, yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas.  Istilah  perseroan  pada  perseroan  terbatas  menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham- saham  dan  istilah  terbatas  menunjuk  pada  batas  tanggung  jawab  para  persero  atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Ketentuan mengenai direksi persero diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 26 UU BUMN.
Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS, dalam hal ini adalah Menteri.  Dalam  hal  Menteri  bertindak  selaku  RUPS,  pengangkatan  dan  pemberhentian direksi  ditetapkan  oleh  Menteri.  Anggota  direksi  diangkat  berdasarkan  pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,  perilaku yang baik, serta dedikasi yang  tinggi  untuk  memajukan  dan  mengembangkan  Persero.  Pengangkatan  anggota direksi  dilakukan  melalui  mekanisme  uji  kelayakan  dan  kepatutan  (Pasal  16  Ayat  (1)  UU BUMN). Khusus mengenai kedudukan direksi berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) UU PT diatur bahwa,  “direksi  menjalankan  pengurusan  Perseroan  untuk  kepentingan  perseroan  dan sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan”.  Penjelasan  Pasal  92  Ayat  (1)  UU  PT menegaskan bahwa “ketentuan ini menugaskan direksi untuk mengurus perse roan yang antara lain meliputi pengurusan sehari- hari dari perseroan”. Maksud pengurusan sehari - hari tidak dijelaskan dalam UU PT. Namun, dalam Pasal 1 angka 12 PP No. 45 Tahun 2005 diatur  bahwa,  “pengurusan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  direksi  dala m  upaya
mencapai  maksud  dan  tujuan  perusahaan.  Berdasarkan  pengaturan-pengaturan  di  atas dapat  dikatakan  bahwa  mengurus  perseroan  semata-mata  adalah  kewenangan  penuh direksi yang tidak dapat dicampuri organ lain. Pengaturan-pengaturan ini juga memberikan pedoman  kepada  direksi  agar  di  dalam  mengurus  perseroan  selalu  berorientasi  pada maksud dan tujuan perseroan. Pada sisi lain kebebasan direksi dalam mengurus perseroan dijamin oleh Pasal 92 ayat (2) UU PT yang menentukan bahwa, direksi dalam pengurusan perseroan  dapat  mengambil  kebijakan  yang  dipandangnya  tepat,  yang  dalam  sistem common law hal ini dikenal dengan duty to retain discretion. Pada Pasal 92 Ayat (3) UU PT ditentukan bahwa, direksi dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang.
Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka salah satu diangkat sebagai direktur  utama,  dan  selebihnya  sebagai  wakil-wakil  direktur.  Meskipun  masa  jabatan keanggotaan  masing-masing  anggota  direksi  telah  ditentukan  dalam  anggaran  dasar perseroan, namun ketentuan tersebut tidaklah membatasi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk setiap saat memberhentikan salah satu atau lebih anggota direksi sebelum berakhirnya  masa  jabatan  yang  ditentukan  dalam  anggaran  dasar,  baik  dengan mengangkat  penggantinya  yang  baru  maupun  dengan  hanya  memberhentikan keanggotaan  direksi  yang  bersangkutan  selama  dan  sepanjang  syarat  minimum  jumlah anggota  direksi  sebagaimana  ditentukan  dalam  anggaran  dasar  maupun  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  berlaku.  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas memberikan kebebasan kepada para pendiri maupun pemegang saham perseroan untuk menentukan  sendiri  ketentuan  mengenai  pengisian  sementara  jabatan  anggota  direksi dalam hal, karena pemberhentian tersebut, jabatan direksi menjadi lowong atau kurang dari persyaratan minimum yang diperlukan.
Jabatan direksi dalam pengurusan perseroan merupakan jabatan yang penting dan strategis. Direksi adalah organ perseroan terbatas yang melakukan pengurusan perseroan. Hal ini berarti kegiatan operasional perseroan, termasuk konsekuensi yang ditimbulkannya apakah membawa keuntungan atau malah kerugian bagi perseroan, sebagian besar akan bergantung pada dan ditentukan oleh kinerja direksi. Berkenaan dengan peran penting dan strategis  direksi  selaku  pengurus  perseroan  terbatas,  Undang-undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT Tahun 2007) secara tegas mengatur direksi harus bertanggung jawab atas pengurusan yang dilakukan. Terhadap tanggung jawab ini, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan  bersalah  atau  lalai  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Dalam  bisnis,  tidak  ada  garansi  bahwa  keputusan  yang  diambil  akan  memberi keuntungan  sepenuhnya.  Persoalan  tanggung  jawab  dan  perlindungan  hukum  direksi
dalam melakukan pengurusan perseroan sendiri sebenarnya bukanlah hal baru. Terlebih di Indonesia pengaturannya telah ada sejak lama, baik pada UUPT Tahun 2007 maupun UUPT sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.
2.Tindakan  Bisnis  ( Corporate  Action)  Direksi  BUMN  Persero  Yang  Beritikad  Baik  Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Sebagai Risiko Bisnis Yang Harus Dilindungi.
Pada dasarnya Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  telah  memberikan  perlindungan  atas  setiap  tindakan  bisnis  ( corporate  action) direksi  BUMN  persero  yang  beritikad  baik.  Dalam  Pasal  97  Ayat  1  menyatakan  direksi bertanggung  jawab  atas  pengurusan  Perseroan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  92 ayat (1) sedangkan dalam Ayat 2 menyatakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.  Setiap  anggota  direksi  bertanggungjawab  penuh  secara  pribadi  atas  kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan tidak bertanggungjawab dan tidak beritikad baik (Pasal 97 Ayat 3 UU PT). Hal itu berarti, direksi yang  semula  disebutkan  harus  bertanggung  jawab  atas  semua  pengurusan  perseroan, termasuk ketika perseroan mengalamai kerugian, bisa dibebaskan dari tanggung jawab itu. Pembebasan tanggung jawab itu diberikan kepada direksi setelah dibuktikan pengurusan perseroan dilakukan secara profesional atau keahlian (sehingga tidak salah atau lalai), itikad baik,  kehati-hatian,  tidak  punya  benturan  kepentingan  pribadi,  dan  melakukan  tidakan pencegahan.
Ketentuan anggota direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban tersebut, tidak mengurangi hak anggota direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris untuk mengajukan gugatan  atas  nama  perseroan.  Gugatan  yang  diajukan  dewan  komisaris  melaksanakan fungsi  pengawasan  atas  pengurusan  perseroan  yang  dilakukan  oleh  direksi.  Ditilik  dari tujuan perusahaan, maka mendapatkan keuntungan atau laba memang tujuan utamanya. Namun demikian, dalam kegiatan perekonomian, kerugian merupakan bagian dari risiko yang  bisa  saja  dialami.  Karena  itu,  keputusan  dan  kebijakan  direksi  sesungguhnya keputusan dan kebijakan yang penting dan strategis sekaligus berisiko tinggi.
Namun hal ini tidak berarti direksi bebas sepenuhnya dari tanggung jawab atas risiko kerugian  yang  dialami  perseroan.  Pembebasan  tanggung  jawab  hanya  berlaku  apabila prinsip itikad baik, kehati-hatian, upaya pencegahan, dan profesionalitas (keahlian) sudah diterapkan.  Bentuk  perlindungan  hukum  kepada  direksi  dalam  melakukan  pengurusan, sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat ayat (5) UUPT Tahun 2007, merupakan cermin dari prinsip  doktrin business  judgement  rule,  yaitu  aturan  yang  memberikan  kekebalan  atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai
akibat  transaksi  atau  kegiatan  yang  dilakukan  olehnya  sesuai  dengan  batas-batas kewenangan  dan  kekuasaan  yang  diberikan  kepadanya,  dengan  mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad  baik.  Sebagaimana  diketahui  dalam  hukum  perusahaan,  dikenal  adanya  prinsip Business  Judgment  Rule,  yaitu  suatu  doktrin  yang  menetapkan  bahwa  direksi  suatu perusahaan  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  timbul  dari  suatu  tindakan pengambilan  keputusan  apabila  tindakan  direksi  tersebut  didasari  itikad  baik  dan  sifat kehati-hatian. business  judgement  rule  merupakan  aturan  (doctrine  atau  presumption) yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan (direksi) dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan  bahwa kegiatan tersebut telah  dilakukan  dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik serta bertanggung jawab. Business judgement rule mendorong  direksi  untuk  lebih  berani  mengambil  risiko  daripada  terlalu  berhati-hati, sehingga  perseroan  tidak  berjalan.  Prinsip  ini  mencerminkan  asumsi  bahwa  pengadilan tidak  dapat  dapat  membuat  keputusan  yang  lebih  baik  dalam  bidang  bisnis  daripada direksi.  Para  hakim  umumnya  tidak  memiliki  keterampilan  bisnis  dan  mulai  mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta-fakta.
Kepastian  Hukum  Atas  Tindakan  Bisnis  Direksi  Bumn  Persero  Beritikad  Baik  Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara
1. Standar Itikad Baik Atas Tindakan Bisnis ( Corporate Action) Direksi BUMN Persero Kepastian hukum atas tindakan bisnis ( corporate action) direksi BUMN persero yang beritikad baik secara eksplisit telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 97. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  tersebut  telah  menentukan  standar  itikad  baik  direksi dalam  menjalankan  pengurusan  atau  pengelolaan  perseroan  sehubungan  dengan pelaksanaan tanggung jawab penuh direksi. Standar itikad baik direksi dalam pengurusan perseroan wajib menjalankan pengurusan dengan seksama dan berhati-hati ( the duty of the duecare). Itikad baik direksi berlaku penuh dalam menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ( vide: Pasal ayat (2) UUPT). Itikad baik direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan berhubungan erat dengan  ketentuan  Pasal  92  ayat  (1)  UUPT  yang  menentukan,  “Direksi  menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”. Menurut  penjelasan  Pasal  97  ayat  (2)  UUPT,  yang  dimaksud  dengan  penuh
tanggung  jawab  adalah  memperhatikan  perseroan  dengan  seksama  dan  tekun.  Bertitik tolak dari penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPT, standar itikad baik direksi dalam melakukan pengurusan perseroan adalah kewajiban direksi dalam melaksanakan pengurusan dengan wajib berhati-hati ( the duty of the due care). Kewajiban berhati-hati menegaskan kepada anggota  direksi  harus  mematuhi  perundang-undangan  yang  berlaku,  anggaran  dasar, melaksanakan  prinsip-prinsip  GCG  meliputi  profesionalisme,  efisiensi,  transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.
Prinsip  kehati-hatian  dalam  melaksanakan  tugas  mengharus  direksi  wajib mencurahkan  tenaga,  pikiran  dan  perhatian  secara  penuh  pada  tugas,  kewajiban,  dan pencapaian  tujuan  perseroan.  Direksi  dalam  membuat  pertimbangan,  tidak  boleh mengabaikan dan masa bodoh ( ignore) terhadap ketentuan hukum dan anggaran dasar perseroan. Penerapan kewajiban berhati-hati ( duty care) dan itikad baik (good faith) dalam pelaksanaan pengurusan perseroan, perlu dikemukakan prinsip yang berlaku umum, yang disebut  risiko  pertimbangan  bisnis  ( business  judgment  risk).  Bila  anggota  direksi  benar- benar jujur (itikad baik) dalam melaksanakan tanggung jawab perseroan, dan itikad baik tersebut  dibarengi  dengan  pertimbangan  yang  komprehensif  secara  wajar  ( reasonable judgment)  sesuai  pengalaman  dan  ilmu  pengetahuan  serta  kelaziman  praktik  bisnis ( common business practice), meskipun pertimbangan itu salah dan keliru (error judgment), maka  anggota  direksi  tersebut  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  kesalahan pertimbangan yang dilakukan secara jujur ( does not liable for honest mistakes of judgment) atau not liable for any error judgment. Ketentuan standar itikad baik direksi bilamana terjadi kerugian  perseroan,  maka  Pasal  97  ayat  (5)  UUPT  dapat  menjadi  pedoman  untuk menentukan apakah direksi telah melakukan pengurusan perseroan dengan itikad baik atau tidak. Standar itikad baik berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT tersebut bukan hanya dapat diukur  dengan  hasil  akhir  yakni  sesuai  tujuan  untuk  kepentingan  perseroan  dan  sesuai maksud serta tujuan perseroan. Semua rumusan unsur yang telah ditentukan di dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT jika telah terpenuhi dan dapat dibuktikan oleh direksi bahwa dirinya telah melakukan unsur-unsur  sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 97 ayat  (5) UUPT, maka direksi tersebut dapat dikatakan telah melakukan itikad baik dan harus dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum atas terjadinya kerugian perseroan tersebut. Akan tetapi dalam  praktik  korporasi  standar  itikad  baik  tersebut  berbeda-beda,  disesuaikan  dengan kelaziman  usaha  yang  sejenis.  Direksi  dalam  membuat  pertimbangan,  tidak  boleh mengabaikan  dan  masa  bodoh  ( ignore)  terhadap  ketentuan  hukum  maupun  anggaran dasar  perseroan  dan  SOP.  Direksi  wajib  melaksanakan  pengurusan  perseroan  wajib seksama dan berhati-hati melakukan pengurusan yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan
orang dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar. Tanggung jawab direksi dalam melaksanakan pengelolaan perseroan, tidak cukup hanya dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam dalam UUPT maupun dalam anggaran dasar, akan tetapi pengelolaan itu wajib  dilaksanakan  oleh  direksi  dengan  itikad  baik  ( goeder  trouw  atau  good  faith)  dan penuh tanggung jawab. Standar itikad baik tersebut mewajibkan bagi setiap anggota direksi untuk melaksanakan pengurusan perseroan dengan ketekunan dan keuletan yang wajar ( reasonable diligent). Anggota direksi tidak cukup hanya cakap dan jujur (skill and honest), akan tetapi harus cakap, jujur, dan tekun, serta ulet ( skill, honest, and diligent) secara wajar dalam semua keadaan dan kondisi yang dihadapi perseroan.
2. Kepastian Hukum Atas Tindakan Bisnis ( Corporate Action) Direksi BUMN Persero Yang Beritikad  Baik  Menimbulkan  Kerugian  Keuangan  Negara  Dikualifikasikan  Sebagai  Tindak Pidana Korupsi
Kepastian  adalah  perihal  (keadaan)  yang  pasti,  ketentuan  atau  ketetapan.  Hukum secara  hakiki  harus  pasti  dan  adil.  Pasti  sebagai  pedoman  kelakukan  dan  adil  karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Unsur kepastian dalam  hukum  berkaitan  erat  dengan  keteraturan  dalam  masyarakat,  karena  kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup  secara  berkepastian,  karena  dapat  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  diperlukan dalam kehidupannya dalam bermasyarakat. Tujuan hukum tidak hanya menjamin keadilan, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki sarana yang  memadai  dan  efektivitas  untuk  melaksanakan  peraturan-peraturan  yang  ada. Sebagaimana pelaku bisnis pada umumnya,  BUMN,  khususnya persero dalam mengejar keuntungan berpotensi mengalami kerugian dalam kegiatan bisnisnya. Kerugian tersebut seringkali dianggap sebagai kerugian keuangan negara yang pada akhirnya dikualifikasikan sebagai  tindak  pidana  korupsi.  Terkait  permasalahan  dalam  aturannya  yaitu  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak sinkron dengan Undang-Undang lainnya yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan  Negara).  Tidak  sinkronnya  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  atas
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi direksi BUMN persero dalam mengambil tindakan bisnis.
Akibatnya menimbulkan keraguan dan ketakutan bagi direksi BUMN persero dalam mengambil keputusan bisnis karena takut menimbulkan kerugian keuangan negara yang dapat  dijerat  dengan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Selain  itu,  permasalahan penegakan  hukumnya  yaitu  aparat  penegak  hukum  (Kepolisian,  Kejaksaan  dan  KPK) seringkali  tidak  memahami  konsep  badan  hukum,  seperti  PT  atau  Persero.  Juga  tidak memahami  benar  konsekuensi  yuridis  penyertaan  modal  oleh  negara  dalam  bentuk kekayaan negara yang dipisahkan dan BUMN. Akibatnya, tindakan aparat penegak hukum dalam  rangka  memberantas  korupsi  di  BUMN  ternyata  bertentangan  dengan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  19  Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) yang  menjadi  dasar  dan  eksistensi  dan  kegiatan  perusahaan  dimaksud.  Perlu  dipahami bahwa Pasal 11 UU BUMN menyebutkan “terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip  yang  berlaku  bagi  PT  sebagaimana  diatur  dalam  UU  PT.  PT  oleh  hukum dipandang memiliki kedudukan mandiri terlepas dari orang atau badan hukum lain dari orang yang mendirikannya.  Sebagaimana hukum Persero, hukum tindak pidana korupsi juga  merupakan  rezim  hukum  tersendiri  yang  berbeda  dengan  hukum  Persero  dengan perluasan sebagaimana diatur pada Pasal 14 UU Tipikor. Ketentuan dalam UU Tipikor yang dapat digunakan untuk menjerat direksi Persero adalah Pasal 8 yang menyebutkan bahwa “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujurh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga  tersebut  diambil  atau  digelapkan  oleh  orang  lain,  atau  membantu  dalam melakukan perbuatan tersebut”.
3. Kasus-kasus Tindakan Bisnis ( Corporate Action) Direksi BUMN Persero Beritikad Baik yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara .
Ada beberapa kasus tindakan bisnis ( corporate action) direksi BUMN Persero beritikad baik yang menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga oleh penyidik dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu :
Hotasi Nababan adalah Direktur Utama PT. MNA yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Keputusan Rapat PT. MNA pada tahun 2002.PT.
MNA adalah salah satu maskapai penerbangan nasional yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh penerintah Indonesia, yaitu 93,2% milik pemerintah dan 6,8% milik PT. Garuda Indonesia.  Pada  Mei  2016PT.  MNA  mengalami  krisis  sehingga  Hotasi  Nasaban  bersama direksi lainnya berencana untuk menambah dua unit pesawat Boeing 737 family. PT. MNA mengajukan  penawaran leasing  kepada  TALG  kemudian  direspon  dengan  pengajuan proposal  atas  dua  unit  pesawat.    Berdasarkan  pengalaman  PT.  MNA  selama  ini  jika perjanjian sewa batal atau pesawat tidak datang, security deposit selalu dikembalikan oleh lessor. Penyewaan tersebut tidak masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. MNA. Hotasi Nasaban juga tidak melaporkan atau mengajukan perubahan atau persetujuan  kembali  kepada  RUPS  atau  RKAP  yang  telah  disetujui  sebelumnya  agar penyewaan  pesawat  tersebut  dimasukkan  dalam  RKAP.  Permasalahannya  adalah  dalam pelaksaannyaPT. MNA gagal dan mengalami kerugian dan terakhir diketahuiPT. MNA ditipu oleh pihak TALG dan Hume & Associates PC. Berdasarkan hal itu Hotasi Nasaban selaku Direktur UtamaPT. MNA dipidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Perbuatan Hotasi Nasaban dianggap melawan hukum karena kebijakannya menyewa dua unit pesawat tersebut tidak tercantum dalam RKAPPT.
Agar  penilaian  terhadap  tindakan  direksi  Persero  beritikad  baik  dilakukan  secara objektif, penilaian yang paling adil adalah dengan menggunakan doktrin hukum yang ada, yaitu business judgement rule sebagai tolak ukurnya sebab doktrin sebagai pernyataan atau pendapat  seseorang  atau  beberapa  ahli  hukum  merupakan  salah  satu  sumber  hukum. Kerugian BUMN yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum inilah yang disebut sebagai  “kerugian  Negara”  ( state  loss),  sedangkan  kerugian  BUMN  yang  timbul  karena risiko bisnis disebut sebagai “risiko bisnis” ( business loss).
Mengenai keuangan Negara telah dijelaskan pada subbab di atas dengan penegasan bahwa  kekayaan  Persero  bukan  merupakan  keuangan  Negara.  Sedang  mengenai perekonomian  Negara,  menurut  Penjelasan  Umum  UU  Tipikor,  perekonomian  Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usahha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah,  baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yang  bertujuan  memberikan  manfaat,  kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara materil harus ada dan mutlak harus dibuktikan dan merupakan akibat dari tindakan yang bersifat melawan  hukum.  Dengan  demikian,  tindakan  direksi  beritikad  baik  yang  menyebabkan kerugian  Persero  tidak  memenuhi  unsur  ini  karena  kekayaan  Persero  bukan  merupakan

## SIMPULAN
Tindakan  bisnis  Direksi  BUMN  Persero  yang  beritikad  baik  diatur  dalam  undang- undang  perseroan  terbatas.  Meskipun  Tindakan  bisnis  Direksi  BUMN  Persero  tersebut berpotensi  merugikan  keuangan  negara  namun  dengan  adanya  UU  No.40  Tahun  2007 menjadi dasar perlindungan atas tindakan bisnis Direksi BUMN Persero melalui business judgment rule  dimana  direksi suatu perusahaan tidak bertanggung  jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan apabila tindakan direksi tersebut didasari  itikad  baik  dan  sifat  kehati-hatian. Doktrin  business  judgment  rule  di  Indonesia secara  tersurat  tercantum  dalam  Pasal  97  UU  PT  yang  memuat  tiga  butir  penting  yaitu keputusan bisnis tersebut harus diambil dengan itikad baik, dengan tanggung jawab dan diambil untuk kepentingan PT.
Kepastian hukum atas tindakan bisnis direksi BUMN persero yang beritikad baik yang menimbulkan  kerugian  keuangan  negara  sering  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana korupsi oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK). Padahal UU PT No. 40 Tahun  2007  memberikan  perlindungan  atas  tindakan  bisnis  direksi  BUMN  persero  yang beritikad baik. Selain itu, terdapat permasalahan hukum pada pengenaan ketentuan tindak pidana  korupsi  terhadap  tindakan  bisnis  direksi  yang  menyebabkan  kerugian  keuangan negara,  terlebih  lagi  jika  tindakan  direksi  berdasarkan  atas  itikad  baik.  Permasalahan tersebut terdapat baik pada sektor hulu, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron maupun pada sektor hilir, yaitu penegakan hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Muhammad. Itikad Baik sebagai Asas Pokok dalam Hukum Perikatan Nasional. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume14. Nomor  4 Tahun 2019.
Badollahi,  Ismail.  2020.  Pengaruh  Corporate  Action  Terhadap  Pengambilan  Keputusan Dalam Pembelian Saham. Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol.2 Nomor 1
Haris, Freddy. Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Tebatas. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 35. Nomor 1 Tahun 2018
Hartini,  Rahayu.  2017.  BUMN  Persero  (Konsep  Keuangan  Negara  dan  Kepailitan  di Indonesia). Malang : Setara Press.
Khairandy,  Ridwan.  2019.  Korupsi  di  Badan  Usaha  Milik  Negara  Khususnya  Perusahaan Perseroan : Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara. Jurnal Hukum. Volume 16 Nomor 1.
Lestari,  Rani  (et.al.).  2018. “Konsistensi  Pengukuhan  Kedudukan  Kekayaan  Negara  Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam  Kaitannya  engan  Doktrin  Business  Judgement  Rule”.  Jurnal  Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an,Vol.1 No. 2.
Prasetion. 2014. Dilema BUMN, Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR). Jakarta
: Rayyana Komunikasindo.