## PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP UNTUK RENEWABLE ENERGY BERBASIS ANGIN DI INDONESIA
Anisa Rahmawati 1) ; Raldin Alif Al Hazmi 2)
1) anisarahmawati@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) raldinalif@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
Climate change is a serious concern worldwide. In 2023, the highest temperature was recorded in the last 174 years. Energy production, still heavily reliant on fossil fuels, is a major contributing factor to the ongoing climate change. A shift in energy use can enhance sustainability and address climate change. Renewable energy is a hopeful solution for reducing global carbon emissions. Wind energy has the potential to generate 60,647 MW of energy. However, only 135 MW of wind power plants are currently installed, with 75 MW in Sidrap and 60 MW in Janeponto. Learning from the success of other countries in implementing Public-Private Partnership (PPP) schemes in the renewable energy sector, such as South Africa, India, China, and Sri Lanka, can serve as a benchmark for Indonesia in promoting wind- based renewable energy implementation. The implementation of PPP schemes in developing wind-based renewable energy  infrastructure  offers  several  advantages,  including  competition  among  private  entities,  more  economical execution  of  PPP  mechanisms  compared  to  other  procurement  schemes,  synergy  between  the  public  and  private sectors,  the  use  of  modern  technology  and  equipment,  public  oversight  that  can  reduce conflicts  of  interest,  and a reduction in public financial burden. The PPP scheme in wind-based renewable energy infrastructure development can be an effective approach for renewable energy project development. However, the implementation of PPP schemes in renewable energy faces several obstacles, including regulatory, political, and financial barriers. Keywords: Public-Private Partnership, Renewable energy, Wind

## Abstrak
Perubahan  iklim  menjadi  perhatian  serius  seluruh  dunia.  Pada  2023,  suhu  paling  hangat  tercatat  selama  174  tahun terakhir.  Produksi  energi  yang  masih  bergantung  pada  bahan  bakar  berbasis  fosil,  menjadi  faktor  utama  penyebab perubahan  iklim  yang  terjadi.  Pergeseran  penggunaan  energi  dapat  meningkatkan  keberlanjutan  dan  mengatasi perubahan iklim yang terjadi. Energi terbarukan menjadi sebuah harapan bagi penurunan emisi karbon dunia. Energi angin berpotensi dapat menghasilkan 60.647 MW energi. Namun, PLT Angin baru terpasang sebesar 135 MW dengan 75 MW di Sidrap dan 60 MW di Janeponto. Berkaca pada keberhasilan negara lain dalam menerapkan skema KPBU dalam sektor energi terbarukan seperti Afrika Selatan, India, China, dan Srilanka dapat menjadi sebuah benchmarking bagi Indonesia dalam mendorong implementasi energi terbarukan berbasis angin. Pelaksanaan skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan berbasis angin memiliki beberapa kelebihan diantaranya kompetisi antar pihak swasta, pelaksanaan mekanisme KPBU lebih ekonomis daripada skema pengadaan lain, sinergi antara sektor publik dan swasta, penggunaan teknologi dan peralatan modern, pengawasan publik yang dapat mengurangi konflik kepentingan,  dan  pengurangan  beban  keuangan  publik.  Skema  KPBU  dalam  pembangunan  infrastruktur  energi terbarukan berbasis angin dapat menjadi skema yang efektif untuk pengembangan proyek energi terbarukan. Namun, pelaksanaan  skema  KPBU  dalam  energi  terbarukan  menemui  hambatan  diantaranya  hambatan  regulasi,  hambatan politik, dan hambatan finansial.
Kata Kunci: Angin, Energi Baru Terbarukan, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

## PENDAHULUAN
Perubahan iklim  menjadi  perhatian serius seluruh dunia. Pada 2023, suhu paling hangat tercatat selama 174 tahun terakhir. Suhu rata-rata global pada tahun 2023 adalah 1,45 ± 0,12 °C di atas  rata-rata  tahun  1850–1900  (World  Meteorological  Organization,  2024b).  Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat banyak wilayah yang mengalami panas ekstrem pada tahun 2023.  Jepang  mengalami  musim  panas  terpanas  yang  pernah  tercatat  (World  Meteorological Organization, 2024a).
Telah dilakukan banyak konferensi untuk mengatasi perubahan iklim. Sejak 12 Desember 2015  hingga  19  Januari  2018,  172  negara  telah  meratifikasi  Paris  Agreement.  Indonesia
menandatangani Paris Agreement pada 2015 yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-undang (UU)  Nomor  16  Tahun  2016  tentang  Pengesahan  Paris  Agreement  to  The  United  Nations Framework  Convention  On  Climate  Change  (Persetujuan  Paris Atas  Konvensi  Kerangka  Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai  Perubahan Iklim). Konvensi  perubahan iklim yang akan dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri, penggunaan produk, dan pertanian (Daryanti & Charnade, 2022). Ratifikasi atas Paris Agreement memberikan keuntungan bagi Indonesia diantaranya perlindungan wilayah Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, peningkatan pengakuan atas komitmen nasional dalam menurunkan emisi dari berbagai sektor, pelestarian hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta  masyarakat,  memiliki  hak  suara  dalam  pengambilan  keputusan  termasuk  dalam pengembangan modalitas, prosedur dan pedoman pelaksanaan Paris Agreement, dan memperoleh kemudahan untuk mengakses sumber pendanaan, teknologi transfer, peningkatan kapasitas bagi implementasi aksi  mitigasi  dan adaptasi. Setidaknya terdapat  sepuluh  permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia yang masih menjadi memerlukan solusi. Permasalahan lingkungan termasuk  pencemaran  sungai,  pemanasan  global,  perusakan  hutan,  sampah,  banjir,  kerusakan ekosistem laut, polusi udara, masalah air bersih, abrasi, dan pencemaran tanah masih memerlukan solusi penanganan (Novita, 2021).
Produksi  energi  yang masih bergantung  pada bahan bakar berbasis fosil,  menjadi  faktor utama penyebab perubahan iklim yang terjadi (de Coninck et al., 2018). Oleh karena itu, pergeseran penggunaan energi dapat meningkatkan keberlanjutan dan mengatasi perubahan iklim yang terjadi. Energi  terbarukan  menjadi  sebuah  harapan  bagi  penurunan  emisi  karbon  dunia.  Sumber  energi terbarukan  memainkan  peran  penting  dalam  upaya  mencapai  netralitas  karbon  dan  merupakan strategi  mitigasi  utama  untuk  mengurangi  dampak  perubahan  iklim  terhadap  masyarakat  dan lingkungan (European Commission, 2018). Energi terbarukan yang dikonsumsi harus meningkat dari 19% pada tahun 2017 menjadi 65% pada tahun 2050 agar dapat membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 o C (Irena, 2018). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan  Energi  Nasional,  target  bauran  energi  baru  dan  terbarukan  pada  tahun  2025  paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050.
Hal tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goals yang telah diadopsi Indonesia. Salah  satu  indikator  dalam  SDGs  Metadata  energi  bersih  dan  terjangkau  adalah  bauran  energi terbarukan (Bappenas, 2024). Bauran energi terbarukan (%) merupakan hasil penghitungan antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi. Bauran energi terbarukan digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap energi total.
Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 99.093 km 2 dan berada di urutan ketiga negara dengan  garis  pantai  terpanjang  di  dunia  (Badan  Informasi  Geospasial,  2022).  Hal  tersebut memberikan potensi Indonesia memiliki kecepatan angin yang dapat dikonversi menjadi energi. Potensi energi angin di Indonesia telah diidentifikasi dengan nilai sekitar 978 MW dengan rata-rata kecepatan angin berkisar antara 3,5 – 7 m/s. Wilayah dengan potensi terbesar adalah di Sulawesi Selatan, di mana energi listrik yang dihasilkan dapat mencapai lebih dari 200 MW (Adistia et al., 2020). Kecepatan angin yang tinggi (6 - 8 m/s) di onshore terjadi di pesisir selatan pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Maluku, dan NTT. Sementara kecepatan angin di daerah offshore menunjukkan angka lebih dari 8 m/s terjadi di Offshore Banten, offshore Sukabumi, offshore Kupang, offshore Pulau Wetar, dan offshore Kab Jeneponto, dan offshore  Kab  Kepulauan Tanimbar  (Balai  Besar Survei Dan Pengujian Ketenagalistrikan, 2021).
Target  kapasitas  Pembangkit  Listrik  Tenaga Angin  pada  tahun  2025  sebesar  255  MW. Padahal sampai dengan 2021, PLT Angin baru terpasang sekitar 135 MW dengan 75 MW di Sidrap dan  60  MW  di  Janeponto  (Balai  Besar  Survei  Dan  Pengujian  Ketenagalistrikan,  2021). Pengembangan energi angin di Indonesia masih menjadi tantangan nasional. Proyek pembangkit listrik  tenaga  angin  memakan  banyak  biaya  dalam  manufaktur  dan  penyediaan  infrastruktur (Energy Efficiency & Renewable Energy, 2024). Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembiayaan infrastruktur terkait Pembangkit Listrik Tenaga Angin untuk mencapai target bauran energi baru dan terbarukan.
Keterlibatan  pihak  swasta  sebagai  inovasi  dalam  pembangunan  infrastruktur  akan memberikan  peningkatan  infrastruktur  yang  lebih  baik.  Pemerintah  Indonesia  memperkenalkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerjasama dengan swasta berdasarkan prinsip alokasi risiko  yang  proporsional.  Sektor  infrastruktur  KPBU  mencakup  energi  dan  kelistrikan  serta konservasi energi. Pelaksanaan skema pembiayaan dengan KPBU, telah memperoleh hasil yang menggembirakan dalam sektor air minum. Skema KPBU menyediakan pasokan air minum bagi masyarakat  Indonesia  melalui  enam  SPAM  yang  tersebar  di  Indonesia  (Direktorat  Pengelolaan Dukungan  Pemerintah  dan  Pembiayaan  Infrastruktur,  2024).  Menurut  (Al  Hazmi,  2024), pembangunan infrastruktur di Indonesia masih berfokus pada pembangunan yang berkaitan dengan masalah  perekonomian  dan  infratruktur  pendukungnya.  Sehingga  dengan  begitu  dengan mempertimbangkan  isu  keberlanjutan,  sejatinya  Indonesia  juga  harus  mengembangkan pembangunan infrastruktu di sektor energi terbarukan.  Dengan banyaknya cara untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan melalui skema KPBU, diharapkan dapat diadopsi juga  dalam  pembangunan  di  sector  energi  terbarukan.  Hal  ini  dikarenakan  KPBU  dapat mengefesienkan  pembangunan  dengan  kerja  sama  sektor  swasta  dan  dapat  dioptimalkan  untuk mengalihkan risiko kepada sektor swasta (Othman & Khallaf, 2023). Penelitian ini meganalisis terkait pelaksanaan KPBU dalam sektor renewable energy berbasis angin di Indonesia. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan terkait pelaksanaan KPBU di Indonesia serta untuk Pemerintah Indonesia dapat melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan KPBU di Indonesia agar proyek pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan efisien.
.

## KAJIAN PUSTAKA Transaction Cost Theory
Transaction Cost Theory didefinisikan sebagai teori yang berfokus pada upaya, sumber daya, atau biaya yang dibutuhkan dua pihak untuk menyelesaikan pertukaran di luar biaya produk atau layanan  (Williamson,  1979). Tujuan  dari  transaction  cost  adalah  untuk  memaksimalkan  kinerja transaksi  dan  meminimalkan  biaya  dalam  berbagai  transaksi  bisnis.  Teori  biaya  transaksi menganggap transaksi sebagai unit pengukuran paling dasar dan berfokus pada seberapa banyak upaya, sumber daya, atau biaya yang diperlukan bagi dua pihak untuk menyelesaikan pertukaran (Williamson, 1979). Biaya transaksi didefinisikan sebagai biaya di luar biaya produk atau layanan yang diperlukan untuk mempertukarkan produk atau layanan antara dua entitas (Sarkis et al., 2011).
Teori Biaya Transaksi digunakan untuk menjelaskan partisipasi swasta dalam KPBU (Wang et  al.,  2018).  Teori  ini  menghubungkan  tingkat  risiko  yang  akan  diambil  oleh  pihak  swasta tergantung pada manfaat masa depan yang diterima (Fleta-Asín et al., 2020). Risiko terkait biaya dan  manfaat  bergantung  pada  karakteristik  transaksi  (Williamson,  1979),  serta  lingkungan transaksi (Fleta-Asín et al., 2020). Secara umum, semakin rendah biaya partisipasi, semakin tinggi partisipasi swasta dalam pembiayaan KPBU (Wang et al., 2018).

## KPBU
Skema  kerjasama  pemerintah  dan  badan  usaha  di  Indonesia  diatur  melalui  Peraturan Presiden  Nomor  38  Tahun  2015  tentang  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  dalam Penyediaan  Infrastruktur,  Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Nomor  29 Tahun  2018.  Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  yang  selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur  untuk  kepentingan  umum  dengan  mengacu  pada  spesifikasi  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  oleh  Menteri/Kepala  Lembaga/Kepala  Daerah/Badan  Usaha  Milik  Negara/Badan Usaha  Milik  Daerah,  yang  sebagian  atau  seluruhnya  menggunakan  sumber  daya  Badan  Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
Tujuan dari pelaksanaan skema KPBU di Indonesia dilakukan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha, mendorong prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima atau mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna, dan memberikan kepastian pengembalian  investasi  melalui  mekanisme  pembayaran  secara  berkala.  KPBU  di  Indonesia dilakukan  dengan  menjunjung  prinsip  kemitraan,  kemanfaatan,  bersaing,  pengendalian  dan pengelolaan risiko, efektif, dan efisien.

## Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) merupakan pembangkit listrik yang mengubah angin  sebagai  sumber energi  menjadi  energi  listrik  (Laksana et  al.,  2021). PLTB  mengkonversi energi angin menjadi energi listrik menggunakan turbin angin. Turbin angin yang digunakan dalam PLTB berupa wind turbine poros horizontal yang memiliki shaft rotor dan generator pada puncak tower dan harus diarahkan ke arah angin bertiup dan wind turbine poros vertical yang memiliki bilah yang memanjang dengan tinggi 100 meter dengan lebar 50 kaki dengan sumbu vertical (Rifai et al., 2021).
Pembangkit  listrik  tenaga bayu dapat  menghasilkan energi  listrik  dengan keadaan angin yang memutar turbin angin. Kondisi angin ditentukan oleh kecepatan angin. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga bayu ditentukan oleh jenis rotor, kecepatan angin dan jenis generator listrik. Daya listrik yang dihasilkan oleh generator memiliki nilai yang sebanding dengan  diameter  rotor.  Semakin  besar  diameternya,  maka  semakin  besar  daya  listrik  yang dihasilkan (Hamdi, 2016).
Komponen yang terdapat  pada pembangkit  listrik tenaga angin  diantaranya anemometer sebagai  pengukur  kecepatan  angin  dan  mengirim  data  ke  controller,  blades  atau  bilah  kipas, controller sebagai pengontrol yang dihidupkan dan dimatikan sesuai kecepatan angin, generator yang berfungsi mengonversi putaran turbin menjadi Listrik, nacelle atau rumah mesin yang berisi gearbox, generator, alat pengontrol, dan alat pengereman, dan tower.
PLTB merupakan pembangkit dengan sumber energi intermittent yang menghasilkan energi listrik  dalam  jumlah  fluktuatif  (Perusahaan  Listrik  Negara,  2022).  Dibutuhkan  pembangkit cadangan  sebagai  pembangkit  pendukung  yang  berfungsi  untuk  mengantisipasi  ketika  terjadi penurunan  kecepatan  angin  di  bawah  batasan  desain  turbin.  Hal  tersebut  dilakukan  pada  setiap daerah dengan karakter sistem berbeda.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam membahas topik yang menjadi tujuan penelitian.  Menurut  (Abdussamad,  2021)  metode  penelitian  kualitatif  muncul  karena  terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi subjek atau  item  tertentu  secara  mendalam  dan  menyeluruh  (Nasution,  2023).  Pendekatan  ini  sangat efektif dalam memberikan wawasan yang komprehensif tentang berbagai aspek dari subjek yang diteliti,  dengan  mempertimbangkan  konteks  spesifik  dan  unik  dari  setiap  kasus.  Studi  kasus memungkinkan analisis yang mendetail mengenai dinamika yang ada, termasuk faktor-faktor yang mungkin  terlalu  kompleks  untuk  ditangkap  melalui  metode  penelitian  lainnya.  Dalam  konteks penelitian perpustakaan yang dijelaskan oleh (Sari & Asmendri, 2020) , pendekatan ini melibatkan proses pengumpulan pengetahuan dan data dari beragam sumber informasi yang tersedia di dalam perpustakaan itu sendiri. Sumber-sumber tersebut mencakup buku, majalah, dan publikasi berkala lainnya, serta catatan, catatan sejarah, dan dokumen arsip yang sering kali menyediakan konteks historis  yang  penting.  Dengan  demikian,  penelitian  perpustakaan  berfungsi  sebagai  basis pengembangan hipotesis dan teori yang lebih matang, berkat kekayaan informasi dan perspektif yang  ditawarkan  oleh  bahan-bahan  yang  tersedia.  Kombinasi  dari  pendekatan  studi  kasus  dan penggalian  informasi  dari  sumber  yang  luas  memungkinkan  penelitian  ini  menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan terarah.
Dalam  penelitian  ini,  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder,  yang  berarti informasi dikumpulkan secara tidak langsung tanpa melibatkan pengumpulan data langsung dari objek  studi  penelitian  itu  sendiri.  Data  sekunder  dapat  melibatkan  analisis  mendalam  serta pendahuluan  dari  berbagai  sumber  terpercaya  untuk  mendapatkan  informasi  yang  diperlukan. Beberapa contoh sumber data sekunder meliputi literatur yang diterbitkan, peraturan perundang- undang  yang  berlaku,  statistik  yang  tersedia  secara  publik,  buku-buku  referensi,  serta  berbagai sumber digital seperti internet dan basis data online (Sahir, 2021). Peneliti dalam studi ini telah memanfaatkan sumber yang relevan dan kredibel yang diambil dari jurnal-jurnal akademis, situs web, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan topik penelitian. Fokus utama dari  penelitian  ini  adalah  pertimbangan  hambatan  dan  tantangan  dalam  implementasi  KPBU  di sektor energi baru dan terbarukan. Dengan menggunakan data tersebut, peneliti bertujuan untuk menganalisis  pelaksanaan  skema  KPBU  di  Indonesia  dalam  pembangunan  infrastruktur  sector energi  baru  dan  terbarukan.  Penemuan  ini  sangat  penting  bagi  kesuksesan  implementasi  skema KPBU di masa depan dan memberikan wawasan tentang bagaimana memitigasi risiko yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Potensi PLTB
Indonesia  memiliki  berbagai  sumber  energi  baru  terbarukan  yang  tersebar  di  wilayah Indonesia.  Perusahaan  Listrik  Negara  berkomitmen  untuk  memasok  listrik  menggunakan pembangkit listrik terbarukan milik PLN maupun swasta. Potensi energi baru dan terbarukan yang tersebar di Indonesia ditunjukkan dalam tabel berikut.
Tabel 1. Potensi Energi Baru Terbarukan di Indonesia Jenis Energi Potensi Kapasitas Terpasang Pemanfaatan Panas Bumi 29.544 MW 1.438,5 MW 4,9% Hydro 75.091 MW 4.826,7 MW 6,4%
Mini-micro Hydro 19.385 MW 197,4 MW 1% Bioenergi 32.654 MW 1.671 MW 5,1% Surya 207.898 MW 78,5 MW 0,04% Angin 60.647 MW 135 MW 0,22% Gelombang Laut 17.989 MW 0,3 MW 0,002% Sumber : (Perusahaan Listrik Negara, 2022)
Berdasarkan potensi atas energi  baru terbarukan  tersebut,  energi  angin  memiliki potensi paling  besar  diantara  sumber  energi  terbarukan  yang  lain.  Energi  angin  berpotensi  dapat menghasilkan 60.647 MW energi. Namun, PLT Angin baru terpasang sebesar 135 MW dengan 75 MW di Sidrap dan 60 MW di Janeponto  (Balai Besar Survei Dan Pengujian Ketenagalistrikan, 2021).  PLT Angin  tersebut  baru  memanfaatkan  0,022%  potensi  angin  yang  dimiliki  Indonesia. Masih terdapat potensi angin yang sangat besar yang belum dimanfaatkan. Potensi energi angin di Indonesia telah teridentifikasi di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara dan Maluku. Beberapa pengembang telah mengusulkan pembangunan PLTB di beberapa lokasi seperti: Aceh  Besar,  Padang  Sidempuan,  Sukabumi,  Garut,  Banten,  Sidrap,  Tanah  Laut,  Kupang,  Soe- Oelbubuk, Ambon, Nusa Saumlaki, Kei kecil, Tuban dan Jeneponto. Pembangunan PLTB di Lokasi tersebut    masih  membutuhkan  kajian  lebih  lanjut.  Salah  satu  hal  yang  perlu  dicermati  dalam masuknya PLTB ke sistem adalah stabilitas sistem menerima masuknya unit PLTB.
(Safrizal  et  al.,  2021)  melakukan  analisis  potensi  pembangkit  listrik  tenanga  angin menggunaan satelit ASCAT. Kecepatan angin rata-rata pada ketinggian 120 meter mencapai 9,24 m/s,  sedangkan  rata-rata  power  density  sebesar  955,64  W/m2.  Kecepatan  angin  paling  tinggi tercatat di Samudera Hindia dan Laut Arafura. Dengan memperhitungkan jumlah turbin yang dapat dibangun  di  wilayah  ZEE  Indonesia  sebanyak  4.800.292  unit  maka  dapat  menghasilkan  energi listrik sebesar 10.080 GW.
Potensi  energi  angin  yang  sangat  besar  memberikan  peluang  untuk  pemanfaatan  energi terbarukan.  Hal  tersebut  dapat  membantu  mengurangi  ketergantungan  pada  bahan  bakar  fosil, menurunkan emisi gas rumah kaca, dan mendukung keberlanjutan energi di masa depan. Dengan pengembangan  yang  tepat,  energi  angin  dapat  menjadi  pilar  utama  dalam  upaya  Indonesia mencapai target energi terbarukan.

## KPBU dalam Renewable Energy di Negara Lain Afrika Selatan
Pemerintah  Afrika  Selatan  mengadopsi  sistem  penawaran  kompetitif  untuk  pengadaan proyek  energi  terbarukan  yang  disebut  Renewable  Energy  Independent  Power  Procurement Program  (REIPPP).  Program  tersebut  tidak  termasuk  sistem  penawaran  nonkompetitif  yang diterapkan sebelumnya (Othman & Khallaf, 2022). Selain itu, department of energy (DOE) dan the national  treasury’s  PPP  bersatu  dan  membentuk  unit  baru  yang  disebut  “DOE-IPP”  untuk menjalankan  dan  memantau  proyek  dengan  anggota  dari  kedua  belah  pihak.  Unit  DOE-IPP berperan  sebagai  pemecah  masalah  bukan  sebagai  regulator  dengan  tujuan  untuk  membangun kepercayaan antara sektor publik dan swasta. REIPPP berhasil mendapatkan investasi lebih dari $16 miliar dolar untuk kapasitas 5.037 MW pada tahun 2014. Hal ini membuat program tersebut menjadi salah satu dari sepuluh program energi terbarukan yang didanai swasta selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, proyek ini dianggap sebagai upaya publik yang paling berhasil untuk menarik  investasi  swasta  di Afrika  (Rajpurkar,  2015).  Enam  faktor  utama  yang  mengantarkan keberhasilan  proyek  yaitu  personel  yang  berpengalaman,  kemandirian  program,  transfer
pengetahuan,  sistem  penawaran  kompetitif,  pengecualian  dari  peraturan,  dan  perbankan  yang mampu berperan dalam proyek KPBU (Todd & McCauley, 2021) .
India
India mengadopsi Gandhinagar Photovoltaic Rooftop Program dengan tujuan menjadikan ibu kota Gandhinagar menjadi kota bertenaga surya. Program ini mengadopsi skema KPBU dengan pendekatan penawaran kompetitif untuk memilih sektor swasta. Sektor swasta bertanggung jawab untuk  membangun,  membiayai,  memiliki,  mengoperasikan,  dan  memelihara  sistem,  sementara pemilik  atap  menerima  biaya  bulanan  biaya  bulanan  sebagai  kompensasi  dalam  penggunaan atapnya.  Faktor  keberhasilan  program  yaitu  fokus  pemerintah  India  pada  pengurangan  biaya pembangkit  listrik  tenaga  surya,  rencana  dan  kebijakan  energi  surya  yang  lebih  baik  dan  lebih cepat, sehingga menarik investor dalam dan luar negeri, pemerintah menerapkan sistem penawaran kompetitif yang menghasilkan penurunan tarif secara signifikan, sistem atap mudah dipasang, dan sistem atap memanfaatkan atap bangunan tempat tinggal dan pemerintahan (Asian Development Bank, 2021).

## Tiongkok
Tiongkok  mengadopsi  model  peningkatan  teknologi  dan  pengembangan  pasar.  Tingkok melakukan Renewable Energy Development Project (REDP) dalam peningkatan energi terbarukan. Dari tahun 2002 hingga 2007, lebih dari 400.000 SHS (solar house system) dijual melalui REDP senilai  $316  juta  yang  didukung  oleh  Bank  Dunia  (D’Agostino  et  al.,  2011).  REDP  dianggap sebagai  contoh  praktik  terbaik  dalam  penerapan  solar  house  system  karena  skalanya  luas  dan kombinasi komponen teknologi. Komponen Peningkatan teknologi dalam REDP dirancang untuk mempercepat  inovasi  teknologi  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  biaya  peralatan  sekaligus menyediakan  produk  dan  kinerja  berkualitas  tinggi.  Komponen  TI  mencakup  investasi  dan penguatan kelembagaan yang terdiri dari Competitive Grant Facility (CGF) dan Quick Response Facility  (QRF)  untuk  mendukung  produksi  prototipe  dan  pengujian  lapangan  peralatan  baru (D’Agostino et al., 2011).

## Srilanka
Energy  Services  Delivery  Project  dikembangkan  di  Srilanka.  Bagian  dari  proyek  ini berfokus pada peningkatan partisipasi sektor swasta dalam penyebaran teknologi energi terbarukan untuk  tujuan  elektrifikasi  pedesaan  serta  pembangkit  listrik  tambahan.  Target  program  ini mencakup kebutuhan untuk memasang 30.000 SHS, 250 kW melalui 20 sistem pembangkit listrik tenaga  air desa, dan 21  MW  mini-hydro systems  yang terhubung ke jaringan listrik (Sovacool, 2013).  Proyek  ESD  dimaksudkan  untuk  memfasilitasi  transisi  sektor  pembangkit  listrik  di  Sri Lanka yang masih didominasi oleh monopoli sektor publik yang tidak efisien ke sektor swasta. Kebutuhan akan energi terbarukan memainkan peran penting.

## KPBU dalam Renewable Energy
Menurut  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  38  Tahun  2015,  KPBU  didefinisikan  sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan  umum  dengan  mengacu  pada  spesifikasi  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh Menteri/Kepala  Lembaga/Kepala  Daerah/BUMN/BUMD,  yang  sebagian  atau  seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Karena potensi manfaatnya, KPBU dipromosikan secara luas di sektor listrik dan energi di seluruh dunia. Tekanan untuk mengubah model pengadaan publik yang diterima untuk infra energi diperluas  secara  signifikan  setelah  resesi  ekonomi  pada  akhir  tahun  1970an  (Sovacool,  2013). Prinsip dasar skema KPBU dalam sektor energi antara lain kebutuhan pelanggan menggerakkan penyediaan  tenaga  listrik  berbasis  energi  baru  terbarukan,  persaingan  mengurangi  tarif  sesuai
dengan  willingness  to  pay,  dan  monopoli  natural  memerlukan  regulasi  (Cory  &  Lewis,  1997). KPBU dalam penyedian infrastruktur energi terbarukan memainkan peranan penting. KPBU akan meningkatkan efisiensi, transfer teknologi, dan memobilisasi pembiayaan tambahan (Owusu-Manu et al., 2020).
Pelaksanaan  skema  KPBU  dalam  pembangunan  infrastruktur  energi  terbarukan  berbasis angin  memiliki  beberapa  kelebihan  sehingga  hal  tersebut  layak  dan  menjadi  urgensi  dalam penerapannya.  Pertama,  kompetisi  antar  pihak  swasta  (Ferk  &  Ferk,  2017).  Dalam  melakukan pemilihan  pihak  swasta,  pemerintah  akan  memilih  pihak  yang  menawarkan  keuntungan  bagi pemerintah  paling  besar.  Hal  ini  sejalan  dengan  (Wicaksono  &  Karniawati,  2023)  yang menyebutkan bahwa pihak swasta dapat memperoleh keuntungan dari skema KPBU karena proyek yang  dilaksanakan  akan  menghasilkan  pendapatan.  Selain  itu,  kompetisi  pihak  swasta  menjadi sebuah hal yang dapat dipantau oleh pemerintah dalam penyediaan pembangkit listrik tenaga angin. Dengan adanya KPBU, pemerintah dapat memastikan bahwa kompetisi antar perusahaan swasta dalam pengembangan PLTB terjadi secara sehat dan efisien yang akan membawa manfaat besar bagi sektor energi terbarukan di Indonesia.
Kedua,  pelaksanaan  mekanisme  KPBU  lebih  ekonomis  daripada  skema  pengadaan  lain yang tercermin dengan investasi yang lebih kecil untuk mencapai kualitas yang sama atau lebih tinggi  (Ferk  &  Ferk,  2017).  Dalam  (Suhendra,  2017)  bahwa  sektor  swasta  dapat  menawarkan layanan publik yang lebih unggul dan membentuk kemitraan yang seimbang, yang meningkatkan kemampuannya  dalam  mengelola  struktur  pengembalian  risiko      Dalam  skema  KPBU,  risiko proyek  seperti  risiko  keuangan,  teknis,  dan  operasional  dapat  dibagi  antara  sektor  publik  dan swasta. Pembagian risiko ini dapat mengurangi beban finansial pada pemerintah dan meningkatkan keberlanjutan proyek.
Dalam pelaksanaan KPBU di sektor energi terbarukan, salah satu keuntungan utamanya adalah  pengalihan  risiko  ke  mitra  swasta.  Risiko  proyek,  seperti  risiko  keuangan,  teknis,  dan operasional dapat lebih efektif dikelola oleh pihak swasta yang memiliki keahlian dan pengalaman yang  lebih  baik  dalam  mengelola  proyek-proyek  energi  terbarukan.  KPBU  memungkinkan pemerintah  untuk  mendefinisikan  proyek  berdasarkan  hasil  yang  diharapkan  dengan  standar kualitas. Proyek energi terbarukan dapat dirancang untuk mencapai kinerja tertentu dan memenuhi standar  kualitas  yang  telah  ditetapkan.  Pendekatan  ini  mendorong  inovasi  dan  efisiensi  karena pihak  swasta  diberi  kebebasan  untuk  menemukan  cara  terbaik  mencapai  hasil  yang  diinginkan sambil  mematuhi  standar  yang  ketat.  KPBU  dirancang  sebagai  kemitraan  jangka  panjang  yang memfasilitasi  implementasi proyek dengan mempertimbangkan biaya keseluruhan selama masa hidup  proyek  (whole-life  cost). Tidak  hanya  biaya  awal  yang  diperhitungkan  tetapi  juga  biaya operasional  dan  pemeliharaan  jangka  panjang.  Kemitraan  jangka  panjang  ini  memungkinkan adanya perencanaan yang lebih baik dan pengelolaan yang lebih efisien dari sumber daya energi terbarukan yang pada akhirnya mengarah pada proyek yang berkelanjutan dan ekonomis dalam jangka panjang.
Ketiga, KPBU memainkan peran penting dalam pengembangan proyek energi terbarukan dengan  menciptakan  sinergi  antara  sektor  publik  dan  swasta  (Ferk  &  Ferk,  2017).  KPBU memungkinkan  penggunaan  infrastruktur  bersama  yang  dapat  mengurangi  duplikasi  dan meningkatkan  efisiensi  penggunaan  sumber  daya.  Proyek  energi  terbarukan  seperti  pembangkit listrik tenaga angin memerlukan infrastruktur tambahan seperti jaringan transmisi dan jalan akses. Melalui KPBU, infrastruktur tersebut dapat dibangun secara terpadu.
Keempat, penggunaan teknologi dan peralatan modern. Sektor swasta memiliki teknologi yang lebih baik. Dalam kerangka KPBU, sektor swasta dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam
proyek  energi  terbarukan.  Penggunaan  teknologi  dapat  meningkatkan  efisiensi  energi  yang dihasilkan dan mengurangi biaya operasional. Dengan akses ke teknologi modern, proyek energi terbarukan  yang  dilaksanakan  melalui  KPBU  akan  memiliki  standar  kualitas  yang  lebih  tinggi. Teknologi yang lebih canggih dapat meningkatkan kinerja sistem energi terbarukan berbasis angin dan  memastikan  bahwa  energi  yang  dihasilkan  lebih  stabil  dan  dapat  diandalkan.  Selain  itu, penerapan teknologi dapat mengurangi frekuensi dan biaya pemeliharaan.
Kelima, pengawasan publik dapat mengurangi konflik kepentingan. Dalam skema KPBU, sektor  publik  mempertahankan  peran  pengawasan  dan  regulasi  atas  proyek.  Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek energi terbarukan sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut (Haqq & Gultom, 2022) Konflik kepentingan yang sering terjadi  dalam  pembangunan  infrastruktur  dapat  meningkatkan  biaya  pembangunan.  Sehingga diperlukan  pengawasan  untuk  mengurangi  politisasi  dan  perilaku  opportunistik.  Perilaku oportunistik akan memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan dan kualitas proyek yang ditangani. Perilaku oportunistik bisa dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam suatu kontrak KPBU (Haqq & Gultom, 2022).  Sementara itu, peran penyedia layanan dialihkan kepada pihak  swasta  sementara  sektor  publik  fokus  pada  pengawasan  dan  regulasi.  Hal  tersebut  dapat menghilangkan konflik internal dan memungkinkan sektor publik untuk mengawasi proyek dengan lebih objektif dan efektif. Pengawasan dari pemerintah memungkinkan proyek energi terbarukan dapat dijalankan dengan lebih transparan dan berkelanjutan.
Keenam,  pengurangan  beban  keuangan  publik.  Proyek  energi  terbarukan  yang direalisasikan melalui skema KPBU menarik sektor swasta. Pembangunan dan operasional proyek energi  terbarukan  berasal  dari  investasi  swasta  bukan  dari  anggaran  pemerintah.  Hal  tersebut mengurangi tekanan pada keuangan publik dan menghindari peningkatan utang pemerintah.
Berdasar  uraian  tersebut,  skema  KPBU  dalam  pembangunan  infrastruktur  energi terbarukan berbasis angin dapat menjadi skema yang efektif untuk pengembangan proyek energi terbarukan. Hal tersebut dikarenakan adanya kolaborasi yang produktif antara sektor publik dan swasta dalam mengatasi tantangan finansial dan teknis. Pemanfaatan keahlian dan sumber daya dari  kedua  sektor  dapat  mempercepat  implementasi  energi  terbarukan  berbasis  angin, meningkatkan  efisiensi  operasional,  dan  mengurangi  risiko  investasi.  Selain  itu,  skema  KPBU dapat memfasilitasi inovasi dan penerapan praktik terbaik yang diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan  jangka  panjang.  Dengan  skema  KPBU,  energi  terbarukan  berbasis  angin  dapat dikembangkan  dengan  lebih  cepat  dan  efektif  sehingga  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat ekonomi dan lingkungan yang signifikan.

## Hambatan
Salah satu sambatan yang terjadi dalam pembangunan infrastuktur adalah faktor regulasi yang  berbelit  di  Indonesia.  Faktor  regulasi  menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  KPBU  di sektor energi baru dan terbarukan. Pembangunan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan dilakukan  pada  berbagai  titik  di  wilayah  Indonesia  memungkinkan  adanya  regulasi  pemerintah daerah  yang  menghambat  pembangunan  infrasturktur.  Hal  ini  meningkatkan  paparan ketidakpastian yang diterima sektor private. Regulasi di Indonesia terkait dengan energi baru dan terbarukan mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Regulasi  yang  diberlakukan  memberikan  hambatan  karena  belum  dirumuskan  secara komprehensif (Cui et al., 2018). Hal ini juga diungkapkan oleh (Sajida & Kusumasari, 2023) bahwa salah  satu  kunci  keberhasilan  penerapan  skema  KPBU  di  Indonesia  adalah  menyederhanakan proses perizinan dan regulasi terkait KPBU agar lebih efisien. Belum terdapat pengaturan secara spesifik terkait dengan sasaran strategis energi baru dan terbarukan berbasis angin yang dilakukan dengan skema KPBU. Diperlukan perumusan regulasi yang komprehensif untuk memitigasi risiko pelaksanaan penyediaan infrastruktur PLTB di Indonesia.
Hambatan regulasi merupakan hambatan yang umum dihadapi oleh negara di dunia dalam pelaksanaan KPBU di sektor renewable energy. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Cui  et  al.,  2018;  Furumo  &  Lambin,  2020;  Gupta  et  al.,  2017;  Khahro  et  al.,  2021; Komendantova et al., 2012; Leigland, 2018; M. Khodeir, 2018; Mamine & Farès, 2020; Smith et al.,  2019;  Thum-Thysen  et  al.,  2019;  Xu  et  al.,  2010).  Disisi  lain,  faktor  politik  juga  dapat menghambat  pembangunan  infrastruktur.  Ketergantungan  Indonesia  terhadap  industri  batu  bara dalam  penggunaan  energi  menjadi  sebuah  faktor  politik  yang  dapat  mendistorsi  dukungan pemerintah  dalam  penggunaan  energi  baru  dan  terbarukan.  Kemauan  politik  yang  kuat  dari pemerintah dengan menunjukkan komitmen atas energi  baru dan terbarukan sektor angin  dapat menurunkan risiko politik yang dapat mengurangi minat swasta (Helmy et al., 2020). Pelaksanaan pembangkit  listrik  tenaga  bayu  memerlukan  dokumen  kebijakan  yang  eksplisit,  program  yang jelas, prosedur penilaian dan penentuan prioritas, dan kontrak standar untuk implementasi KPBU dalam sektor energi baru dan terbarukan berbasis angin (Helmy et al., 2020). Masih diperlukan peningkatan  dukungan  politik  yang  harus  ditunjukkan  dalam  pembangunan  energi  baru  dan terbarukan  berbasis  angin  dengan  skema  KPBU.  Hambatan  politik  merupakan  hambatan  yang masif yang dialami oleh negara di Asia, Afrika, Eropa, maupun Amerika (Komendantova et al., 2012).
Sejatinya  pembangunan  di  Indonesia  memerlukan  dana  yang  cukup  besar.  Sehingga memerlukan  Skema  Alternatif  untuk  tetap  melanjutkan  pembangunan  infrastruktur.  Menurut (Cheung  et  al.,  2009)  pemerintah  dianggap  kurang  mampu  mengumpulkan  dana  dalam  jumlah yang signifikan untuk proyek-proyek infrastruktur besar. Pelaksanaan energi baru dan terbarukan berbasis angin memerlukan pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha. Dalam alokasi risiko yang dilakukan, diperlukan analisis cost yang dikeluarkan dalam sebuah proyek (Furumo & Lambin, 2020) . Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu dengan mekanisme KPBU menemui  tantangan  dalam  hal  finansial.  Hal  ini  disebabkan  adanya  investasi  awal  yang  cukup besar. Namun, dalam pemberian tarif layanan nantinya, willingness to pay dari masyarakat akan sulit  untuk  menemui  nominal  yang  menguntungkan.  Hal  ini  disebabkan  pemakaian  listrik masyarakat perlu digeser ke pemakaian energi listrik tenaga angin. Dalam pelaksanaannya, akan menimbukan  biaya  pemasangan  jaringan  listrik  ke  rumah-rumah  masyarakat.  Kondisi  ini  dapat mengurangi  minat  swasta  untuk  berinvestasi  dalam  proyek  KPBU  PLTB.  Sesuai  dengan Transaction Cost Theory bahwa berfokus pada upaya, sumber daya, atau biaya yang dibutuhkan dua pihak untuk menyelesaikan pertukaran di luar biaya produk atau layanan (Williamson, 1979). Tujuan dari transaction  cost  adalah untuk  memaksimalkan kinerja transaksi  dan meminimalkan biaya dalam berbagai transaksi bisnis. Sehingga dalam pembangunan infrastruktur di sektor energi terbarukan memerlukan dana yang maksimal serta pelaksanaan KPBU yang optimal.
PLTB merupakan pembangkit dengan sumber energi intermittent yang menghasilkan energi listrik  dalam  jumlah  fluktuatif  (Perusahaan  Listrik  Negara,  2022).  Dibutuhkan  pembangkit cadangan  sebagai  pembangkit  pendukung  yang  berfungsi  untuk  mengantisipasi  ketika  terjadi penurunan  kecepatan  angin  di  bawah  batasan  desain  turbin.  Hal  tersebut  akan  menjadi
pertimbangan  swasta  dalam  melakukan  investasi  melalui  skema  KPBU  dalam  proyek  PLTB. Hambatan finansial ini ditemui oleh beberapa negara di dunia. Hal ini sejalan dengan penelitian (Cui et al., 2018; Furumo & Lambin, 2020; Helmy et al., 2020; Leigland, 2018; Mamine & Farès, 2020; Smirnova et al., 2021; Smith et al., 2019; Thum-Thysen et al., 2019).

## PENUTUP Simpulan
Energi angin di Indonesia berpotensi dapat menghasilkan 60.647 MW energi. Potensi energi angin yang sangat besar memberikan peluang untuk pemanfaatan energi terbarukan. Hal tersebut dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menurunkan emisi gas rumah kaca,  dan  mendukung  keberlanjutan  energi  di  masa  depan.  Namun,  PLT Angin  baru  terpasang sebesar 135 MW. Berkaca pada keberhasilan negara lain dalam menerapkan skema KPBU dalam sektor energi terbarukan seperti Afrika Selatan, India, China, dan Srilanka dapat menjadi sebuah benchmarking bagi Indonesia dalam mendorong implementasi energi terbarukan berbasis angin. Pelaksanaan  skema  KPBU  dalam  pembangunan  infrastruktur  energi  terbarukan  berbasis  angin, memiliki beberapa kelebihan diantaranya kompetisi antar pihak swasta, pelaksanaan mekanisme KPBU lebih ekonomis daripada skema pengadaan lain, sinergi antara sektor publik dan swasta, penggunaan teknologi dan peralatan modern, pengawasan publik yang dapat mengurangi konflik kepentingan,  dan  pengurangan  beban  keuangan  publik.  skema  KPBU  dalam  pembangunan infrastruktur  energi  terbarukan  berbasis  angin  dapat  menjadi  skema  yang  efektif  untuk pengembangan proyek energi terbarukan. Melalui skema KPBU, energi terbarukan berbasis angin dapat  dikembangkan  dengan  lebih  cepat  dan  efektif  sehingga  diharapkan  dapat  memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Namun, pelaksanaan skema KPBU dalam energi terbarukan menemui hambatan diantaranya hambatan regulasi,  hambatan politik, dan hambatan finansial.

## Saran
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada pihak terkait agar dapat memperoleh hasil yang lebih merepesentasikan kondisi pelaksanaan KPBU dalam energi baru dan terbarukan. Pemerintah diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut  peningkatan  implementasi  energi  terbarukan  berbasis  angin  sebagai  sumber  energi  untuk mencapai  bauran energi.  Pemerintah perlu untuk melakukan analisis lebih lanjut  terkait dengan pembagian risiko yang dapat dilakukan dalam skema KPBU dalam implementasi energi terbarukan berbasis angin. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memitigasi dan meminimalkan hambatan pelaksanaan KPBU dalam renewable energy untuk mencapai pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. syakir Media Press.
Adistia, N. A., Nurdiansyah, R. A., Fariko, J., Vincent, V., & Simatupang, J. W. (2020). POTENSI ENERGI  PANAS  BUMI, ANGIN,  DAN  BIOMASSA  MENJADI  ENERGI  LISTRIK  DI
INDONESIA. TESLA: Jurnal Teknik Elektro , 22 (2). https://doi.org/10.24912/tesla.v22i2.9107
Al Hazmi, R. A. (2024). Kerjasama pemerintah dengan badan usaha: Harapan baru pembangunan infrastruktur di Indonesia. Journal of Law, Administration, and Social Science , 4 (6), 1101– 1118. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i6.1010
Asian Development Bank. (2021). Financing clean energy in developing Asia. In Nature Climate Change .
Badan  Informasi  Geospasial.  (2022). Pentingnya  Informasi  Geospasial  Untuk  Menata  Laut Indonesia .  Https://Www.Big.Go.Id/Content/Berita/Pentingnya-Informasi-Geospasial-Untuk- Menata-Laut-Indonesia.
Balai Besar Survei Dan Pengujian Ketenagalistrikan, E. B. T. D. K. E. (2021). Potensi Energi Angin Indonesia 2020 . Bappenas. (2024). SDGs Metadata . Https://Sdgs.Bappenas.Go.Id/Metadata-Indikator-Sdgs/. Cheung,  E.,  Chan, A.  P.  C.,  &  Kajewski,  S.  (2009).  Reasons  for  implementing  public  private partnership  projects. Journal  of  Property  Investment  &  Finance , 27 (1),  81–95. https://doi.org/10.1108/14635780910926685
Cory, B., & Lewis, P. (1997). Reorganisation of the electricity supply industry - a critical review.
Power Engineering Journal , 11 (2). https://doi.org/10.1049/pe:19970201
Cui, C., Liu, Y., Hope, A., & Wang, J. (2018). Review of studies on the public–private partnerships (PPP)  for  infrastructure  projects. International  Journal  of  Project  Management , 36 (5). https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2018.03.004
D’Agostino, A.  L.,  Sovacool,  B.  K.,  &  Bambawale,  M.  J.  (2011). And  then  what  happened? A retrospective  appraisal  of  China’s  Renewable  Energy  Development  Project  (REDP). Renewable Energy , 36 (11). https://doi.org/10.1016/j.renene.2011.03.017
Daryanti,  D.,  &  Charnade,  R.  S.  V.  (2022).  Corruption  Potential  Of  Environmental  Funds  In
Overcoming Climate Change In Indonesia. Corruptio , 3 (2). https://doi.org/10.25041/corruptio.v3i2.2737
de Coninck, H., Revi, A., Babiker, M., Bertoldi, P., Buckeridge, M., Cartwright, A., Dong, W., Ford, J., Fuss, S., Hourcade, J.-C., Ley, D., Mechler, R., Newman, P., Revokatova, A., Schultz, S., Steg, L., & Sugiyama, T. (2018). Strengthening and Implementing the Global Response Supplementary Material. Global Warming of 1.5°C , October .
Direktorat  Pengelolaan  Dukungan  Pemerintah  dan  Pembiayaan  Infrastruktur.  (2024). Daftar Proyek KPBU . Energy  Efficiency  &  Renewable  Energy.  (2024). Advantages  and  Challenges  of  Wind  Energy . Https://Www.Energy.Gov/Eere/Wind/Advantages-and-Challenges-Wind-Energy. European Commission. (2018). A Clean Planet for all. A European long-term strategic vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. Com(2018) 773 . Ferk, B., & Ferk, P. (2017). Top 10 Reasons  Why (Not) and How  (Not) to Implement  PPPs in the   Developing  and   Emerging   Economies.  In The  Emerald  Handbook  of  Public–Private Partnerships in  Developing and Emerging Economies .
Fleta-Asín, J., Muñoz, F., & Rosell-Martínez, J. (2020). Public-private partnerships: determinants of  the  type  of  governance  structure. Public  Management  Review , 22 (10). https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1637014
Furumo, P. R., & Lambin, E. F. (2020). Scaling up zero-deforestation initiatives through public- private partnerships: A look inside post-conflict  Colombia. Global Environmental Change , 62 . https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102055
Gupta, A. K., Trivedi, M., & Kansal, R. (2017). Risk Variation Assessment of Indian Road PPP Projects. International Journal of Science, Environment and Technology , 2 (5). Hamdi. (2016). Energi Terbarukan . Prenada Media.
Haqq,  A.  M.,  &  Gultom,  Y.  M.  L.  (2022).  The  challenge  of  implementing  public-private partnerships: a transaction costs perspective on waste to energy projects in Indonesia. Journal
of  Financial  Management  of  Property  and  Construction , 27 (3),  365–386. https://doi.org/10.1108/JFMPC-09-2020-0058
Helmy, R., Khourshed, N., Wahba, M., & El Bary, A. A. (2020). Exploring critical success factors for public private partnership case study: The educational sector in egypt. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity , 6 (4).
https://doi.org/10.3390/joitmc6040142 Irena. (2018). Global Energy Transformation  a Roadmap to 2050. International Renewable Energy Agency .
Khahro, S. H., Ali, T. H., Hassan, S., Zainun, N. Y., Javed, Y., & Memon, S. A. (2021). Risk severity matrix  for  sustainable  public-private  partnership  projects  in  developing  countries. Sustainability (Switzerland) , 13 (6). https://doi.org/10.3390/su13063292 Komendantova, N., Patt, A., Barras, L., & Battaglini, A. (2012). Perception of risks in renewable energy projects: The case of concentrated solar power in North Africa. Energy Policy , 40 (1). https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.12.008
Laksana,  A.,  Sutisna,  S.,  &  Nursuwars,  F.  M.  S.  (2021).  KONTROL  SISTEM  CHARGING PEMBANGKIT  LISTRIK  TENAGA  BAYU  PT.  LENTERA  BUMI  NUSANTARA BERBASIS INTERNET of THINGS (IoT). Journal of Energy and Electrical Engineering , 3 (1). https://doi.org/10.37058/jeee.v3i1.3390
Leigland, J. (2018). Public-private partnerships in developing countries: The emerging evidence- based critique. World Bank Research Observer , 33 (1). https://doi.org/10.1093/wbro/lkx008 M.  Khodeir,  L.  (2018).  EVALUATING  THE  ROLE  OF  PROJECT  MANAGEMENT EDUCATION TOWARDS ENHANCING ARCHITECTURE STUDENTS COMPETENCY
SKILLS. JES. Journal of Engineering Sciences , 46 (6). https://doi.org/10.21608/jesaun.2018.115009
Mamine,  F.,  &  Farès,  M.  (2020).  Barriers  and  levers  to  developing  wheat-pea  intercropping  in Europe:  A  review.  In Sustainability  (Switzerland) (Vol.  12,  Issue  17). https://doi.org/10.3390/SU12176962
Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (M. Albina, Ed.; Vol. 1). CV. Harfa Creative. Novita, A. A. (2021). Environmental Governance and Climate Change Adaptation in Indonesia.
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 007 (01). https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.6 Othman, K., &  Khallaf,  R. (2022). A REVIEW OF  PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS FOR RENEWABLE  ENERGY  PROJECTS  IN  DEVELOPING  COUNTRIES. Proceedings  of International Structural Engineering and Construction , 9 (1). https://doi.org/10.14455/10.14455/isec.2022.9(1).enr-01
Othman, K., & Khallaf, R. (2023). Renewable energy public-private partnership projects in Egypt: Perception of the barriers and key success factors by sector. Alexandria Engineering Journal , 75 . https://doi.org/10.1016/j.aej.2023.06.009
Owusu-Manu,  D.  G., Adjei,  T.  K.,  Sackey,  D.  M.,  Edwards,  D.  J.,  &  Hosseini,  R.  M.  (2020). Mainstreaming sustainable development goals in Ghana’s energy sector within the framework of  public–private  partnerships:  challenges,  opportunities  and  strategies. Journal  of Engineering, Design and Technology , 19 (3). https://doi.org/10.1108/JEDT-06-2020-0255 Perusahaan Listrik Negara. (2022). Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik .
Rajpurkar,  N.  (2015). Identifying  Best  Practices  in  Public-Private  Partnerships  in  Renewable Energy . MIT Sloan School of Management.
Rifai, T., Gunadi, G. G. R., & Ridwan, E. (2021). Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin) Mikro Turbin Savonius pada Jalan Tol Jatiasih. Jurnal Mekanik Terapan , 2 (2). https://doi.org/10.32722/jmt.v2i2.4423
Safrizal, S., Ardiansyah, H., & Dailami, D. (2021). Pemetaan Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Perairan Indonesia Berdasarkan Data Satelit ASCAT. Jurnal Mekanova: Mekanikal, Inovasi Dan Teknologi , 7 (2). https://doi.org/10.35308/jmkn.v7i2.4137
Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian (T. Koryati, Ed.; 1st  ed., Vol.  1). PENERBIT KBM INDONESIA.
Sajida,  &  Kusumasari,  B.  (2023).  Critical  success  factors  of  Public-Private  Partnerships  in  the education sector. Public Administration and Policy , 26 (3), 309–320. https://doi.org/10.1108/PAP-11-2022-0127
Sari,  M.,  &  Asmendri.  (2020).  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam  Penelitian Pendidikan IPA. Jurnal Penelitian Bidang IPA  Dan Pendidikan IPA , 6 (1), 41–52.
Sarkis, J., Zhu, Q., & Lai, K. H. (2011). An organizational theoretic review of green supply chain management literature. In International Journal of Production Economics (Vol. 130, Issue 1). https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.11.010
Smirnova, E., Kot, S., Kolpak, E., &  Shestak, V. (2021). Governmental support  and renewable energy production: A cross-country review. Energy , 230 . https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120903
Smith, G., Sochor, J., & Karlsson, I. C. M. A. (2019). Public–private innovation: barriers in the case  of  mobility  as  a  service  in  West  Sweden. Public  Management  Review , 21 (1). https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1462399
Sovacool,  B.  K.  (2013).  Expanding  renewable  energy  access  with  pro-poor  public  private partnerships in the developing world. Energy Strategy Reviews , 1 (3). https://doi.org/10.1016/j.esr.2012.11.003
Suhendra,  M.  (2017).  PENYEDIAAN  INFRASTRUKTUR  DENGAN  SKEMA  KERJASAMA PEMERINTAH  DAN  BADAN  USAHA  (PUBLIC-PRIVATE  PARTNERSHIP)  DI INDONESIA. JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK , 1 (1), 41–46. https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i1.97
Thum-Thysen, A., Voigt, P., Bilbao-Osorio, B., Maier, C., & Ognyanova, D. (2019). Investment dynamics in Europe: Distinct drivers and barriers for investing in intangible versus tangible assets? Structural Change and Economic Dynamics , 51 . https://doi.org/10.1016/j.strueco.2019.06.010
Todd, I., & McCauley, D. (2021). Assessing policy barriers to the energy transition in South Africa.
Energy Policy , 158 . https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112529
Wang,  H.,  Chen,  B.,  Xiong,  W.,  &  Wu,  G.  (2018).  Commercial  investment  in  public-private partnerships:  The  impact  of  contract  characteristics. Policy  and  Politics , 46 (4). https://doi.org/10.1332/030557318X15200933925414
Wicaksono, Z. A., & Karniawati, N. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIC PRIVATE
PARTNERSHIP  (PPP)  DALAM  MENINGKATKAN  INFRASTRUKTUR  RISET  DI INDONESIA. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2 (2), 28–33.
https://doi.org/10.54895/jipu.v2i2.2039
Williamson, O. E. (1979). Transaction-Cost Economics : The Governance of Contractual Relations TRANSACTION-COST  ECONOMICS :  THE  GOVERNANCE  OF  CONTRACTUAL RELATIONS. Journal of Law and Economics , 22 (2). World Meteorological Organization. (2024a). State of the Climate in Asia 2023 .
World Meteorological Organization. (2024b). State of the Global Climate 2023 .
Xu, Y., Yeung, J. F. Y., Chan, A. P. C., Chan, D. W. M., Wang, S. Q., & Ke, Y. (2010). Developing a risk assessment model for PPP projects in China-A fuzzy synthetic evaluation approach. Automation in Construction , 19 (7). https://doi.org/10.1016/j.autcon.2010.06.006