## Volume 3 No. 1, Juli  2019
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Good Corporate Governance dalam Rangka Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham

## Yulfasni & Laurensius Arliman S
Fakultas Hukum Universitas Andalas dan STIH Padang Email: yulfasni@gmail.com & laurensiusarliman@gmail.com

## Abstract
All  of  the  principles  of  Good  Corporate  Governance  can  support  the  realization  of  Good  Corporate Governance  in  order  to  prevent  the  misuse  of  shareholder  power  considering  that  the  Piercing  the Corporate Veil principle can be used to prevent illegal acts committed by shareholders, commissioners or directors. Shareholders, commissioners or directors are possible to commit acts against the law and utilize existing  facilities  for  their  personal  interests  by  manipulating  their  actions  or  the  misuse  of  company assets. The research method used in this article is the normative juridical research method. The final goal of  applying  the  Piercing  the  Corporate  Veil  principle  above  is  the  existence  of  Good  Corporate Governance, namely good corporate governance. Therefore, the follow-up to the adoption of the Piercing the Corporate Veil principle is its implementation in Good Corporate Governance, which is a good and correct management system.
Keywords: Responsibility; Limited Liability Company; Good Corporate Governance; Shares

## Abstrak
Seluruh prinsip Good Corporate Governance dapat menunjang terwujudnya Good Corporate Governance dalam  rangka  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  pemegang  saham  mengingat  prinsip  Piercing  the Corporate  Veil  tersebut  dapat  digunakan  untuk  mencegah  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan oleh  pemegang  saham,  komisaris  atau  direksi.  Pemegang  saham,  komisaris  atau  direksi  dimungkinkan untuk melakukan  perbuatan  melawan hukum  dan memanfaatkan  fasilitas  yang  ada  untuk  kepentingan pribadinya  dengan  cara  memanipulasi  perbuatannya  ataupun  penyalah-gunaan  kekayaan  perseroan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian  yuridis normatif. Tujuan akhir dari penerapan prinsip Piercing the Corporate Veil tersebut di atas adalah adanya Good Corporate Governance yaitu tata pengelolaan perseroan yang baik. Oleh karena itu, tindak lanjut dari pengadopsian prinsip Piercing the Corporate Veil tersebut adalah implementasinya dalam Good Corporate Governance yaitu suatu tata pengelolaan yang baik dan benar.
Kata Kunci: Tanggungjawab; Perseroan Terbatas; Good Corporate Governance; Saham

## A. PENDAHULUAN
Integritas seorang anggota direksi perseroan dan dewan komisaris untuk menjaga loyalitasnya sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola perseroan dengan baik
dan  benar  sebagai  pertanggungjawaban  kepada stakeholder (semua  pihak  yang berhubungan  dengan  perseroan),  merupakan  tuntutan  utama  bagi  direksi  dan  dewan komisaris.  Pengendalian  pada  anggota  Direksi  dan  dewan  komisaris  oleh  pemegang saham,  secara  formal  dilakukan  melalui  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang terdokumen  secara  baik  melalui  putusan-putusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS)  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum,  namun  demikian  para pemegang  saham  sering  kali  melakukan  pengendalian  perseroan  melalui  suatu  fakta yang sulit dibuktikan, karena boleh jadi instruksi itu terjadi pada pertemuan-pertemuan non formal yang tidak terdokumentasi.
Penghindaran  dokumentasi  pada  pengendalian  para  pemegang  saham  melalui jalur non formal sering dilakukan karena pengendalian itu melanggar ketentuan dalam Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perusahaan  Terbatas  dan/atau melanggar  doktrin  hukum  korporasi,  sehingga  perlu  dihindari  adanya  dokumentasi. Karena  apabila  pengendalian  itu  terdokumentasi  dapat  dengan  mudah  dibuktikan adanya  pelanggaran  oleh  para  pemegang  saham,  dengan  ancaman  hukum  bagi  para pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPT yakni kehilangan imunitas dan terbatasnya tanggung jawab bagi pemegang saham.
Tujuan  akhir  dari  penerapan  doktrin  hukum  perseroan  tersebut  di  atas  adalah adanya Good  Corporate  Governance yaitu  tata  pengelolaan  perseroan  yang  baik.  Oleh karena  itu,  tindak  lanjut  dari  penerimaan  doktrin  hukum  perseroan  tersebut  adalah implementasinya  dalam Good  Corporate  Governance yaitu  suatu  tata  pengelolaan  yang baik dan benar. Respon keinginan untuk menerapan prinsip Good Corporate Governance pertama kali setelah berbagai doktrin hukum korporasi pertama kali pada tahun 1995 diterima  atau  diadopsi  ke  dalam  hukum  positif  yakni  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1995  tentang  Perseroan  Terbatas,  yang  kemudian  diikuti  oleh  Kementerian  Negara Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dengan  dikeluarkannya  ketentuan  berupa Keputusan  Menteri  BUMN  No.117/M-MBU/2002  tanggal  31  Juli  2002  tentang Penerapan  Praktik Good  Corporate  Gouvernance pada  Badan  Usaha  Milik  Negara. Selanjutnya pada tahun 2006 Bank Indonesia melahirkan ketentuan berupa Perarutan BI
No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Good Corporate Governance pada Bank Umum. 1
Prinsip Good Corporate Governance adalah penerapan lebih khusus detil atas prinsip doktrin  hukum  korporasi  yang  dikemukakan  di  atas.  Dengan  perkataan  lain implementasi  lebih  khusus  dalam  doktrin  hukum  korparasi  adalah  penerapan Good Corporate Governance . Ini berarti sumber inspirasi dan hirarki norma yang menjadi spirit penerapan  prinsip Good  Corporate  Governance adalah  doktrin  hukum  sebagaimana dikemukakan sebelumnya yang telah diimplemtasikan semula dalam Undang-Undang No.  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas  yang  telah  digantikan  dengan  Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dapat dimengerti karena implementasi  doktrin  hukum  korporasi  harus  terlebih  dahulu  dimasukan  dalam klausula  hukum  positif  di  Indonesia,  khususnya  dalam  hukum  perseroan  dan  hal tersebut telah tercermin dalam berbagai pasal yang tersebar dalam Undang-tersebut di atas, walaupun masih tetap perlu diperluas.
Good Corporate  governance adalah  merupakan  kaidah,  norma  ataupun  pedoman korporasi  yang  diperlukan  dalam  sistem  pengelolaan  perseroan  yang  sehat.  Secara formal Good Corporate Governance diatur dalam pasal 1 butir a Keputusun Meneg BUMN tersebut yaitu “suatu proses dan struktur yang digunakan oleh orang perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan  guna mewudujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan perarutan perundangan dan nilai-nilai etika”. Adapun prinsip Good  Corporate  Governance meliputi:  a)  Transparasi  yaitu  keterbukaan  dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi  materiil  dan  relevan  mengenai  perusahaan;  b)  Kemadirian  yaitu  suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profensional tanpa benturan kepentingan dan  pengaruh/tekanan  dari  pihak  manapun  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip  perseroan  yang  sehat;  c) Akuntabilitas,  yaitu  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan  pertanggung-jawaban  Organ
1 1 Laurensius  Arliman  S.  (2016). Lembaga-Lembaga  Negara  Independen  (Di  Dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Yogyakarta: Deepublish, hlm. 21.
Perseroan  sehingga  pengelolaan  perusahaan  terlaksana  secara  efektif;  d) Pertanggungjawaban,  yaitu  kesesuaian  di  dalam  pengelolaan  perusahaan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip  perseroan  yang sehat;  dan  e)  Kewajaran  ( fairness ),  yaitu  keadilan  dan  kesetaraan  di  dalam  memenuhi hak-hak stakeholder yaitu  timbul  berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Beberapa ketentuan penerapan Good Corporate Governance yang berlaku bagi organ perseroan,  yaitu  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  yang secara  khsus  diatur  oleh  Kementerian  BUMN,  antara  lain:  a)  Perlindungan  dan tanggung  jawab  para  Pemegang  Saham  tersebut  antara  lain  dalam  menjalankan wewenangnya pada RUPS dan mereka harus tetap memperhatikan prisip akuntabilitas yaitu tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung  jawab  Direksi  sesuai  dengan  ketentuan  anggaran  dasar  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Dewan Komisaris sebagai pengawas perseroan wajib memenuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berfikir  bebas,  khususnya  memantau  pelaksanaan Good  Corporate  Governance. Untuk efektifitas  fungsi  pengawasan  Dewan  Komisaris,  maka  terhadap  Dewan  Komisaris dilarang untuk merangkap jabatan pada perusahaan tertentu. Oleh karena itu, Dewan Komisaris  perlu  adanya  sarana  untuk  memperolah  informasi  yang  diperlukan  oleh Komisaris  antara  lain  dengan  pembentukan  Komite  di  bawah  Dewan  Komisaris  yang efektif. Di samping itu, terdapat larangan terhadap komisaris untuk melakukan transaki yang  mempunyai  benturan  kepentingan  dan  mengambil  keuntungan  pribadi  dari kegiatan  perseroan,  selain  gaji  dan  fasilitas  yang  diterimanya  sebagai  komisaris  yang ditentukan  dalam  RUPS;  dan  c)  Pengurus  perseroan  adalah  direksi,  sehingga  para anggota direksi wajib mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sesuai maksud, usaha dan  tujuan  perseroan  serta  mentaati  seluruh  ketentuan  dalam  Anggaran  Dasar  dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, untuk efektifitas tugas pengurusan Direksi wajib membuat  tata  tertib  direksi  yang  berisi  pembagian  tugas  dan  kewenangan  anggota Direksi  (direktur  bidang)  serta  pengaturan  dalam  hal  anggota  direksi  tidak  hadir, prosedur dan tata tertib rapat Direksi serta pembentukan sistem pengendalian internal.
Di  samping  itu,  secara  lebih  rinci  Bank  Indonesia  juga  merespon  implementasi Good  Corporate  Governance tersebut  yang  berlaku  khusus  terhadap  badan  hukum perbankan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 jo Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  9/12/DPNP  tanggal  30  Mei  2007  tentang Pelaksanaan Good  Corporate  Governance Bagi  Bank  Umum  yang  intinya  sama  yaitu mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Bank umum serta memberikan tekanan pada aspek transparansi direksi, pembentukan komite-komite,  Fungsi  kepatuhan,  audit  internal  dan  eksternal,  managemen  risiko rencana strategis dan laporan penilaian pelaksanaan Good Corporate Governance dan lain sebagainya.
Atas hal tersebut, permasalahan yang akan dibahahas dalam penelitian ini adalah: 1)  bagaimana  bentuk  pelanggaran  dan  penyimpangan  yang  dilakukan  direksi  adalah direksi  tidak  menjalankan  tugasnya  secara  profesional  sesuai  dengan  keahlian  yang dimilikinya?  2)  bagaimana  penerapan  prinsip good  corporate  governance dalam  rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham?

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  terhadap  objek  penulisan atau  suatu  karya  ilmiah  guna  mendapatkan  data-data,  pokok-pokok  pikiran,  serta pendapat  lainnya  dari  pakar  atau  media  apapun.  Dalam  hal  ini  penulis  memerlukan suatu  metode  yang  berfungsi  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  penelitian.  Dalam pengumpulan  bahan  atau  materi,  didasarkan  pada  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen, yaitu  penelitian  dilakukan  atau  ditujukan  pada  peraturan-peraturan  tertulis  atau disebut  juga  dengan  data  sekunder 2 yang  akan  membahas  tentang  Tanggung  Jawab Perseroan  Terbatas  Dihubungkan  Dengan Good  Corporate  Governance Dalam  Rangka Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham.
2 Laurensius Arliman S. (2018). “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia” . Soumatera Law Review , Volume 1, Nomor 1, hlm. 211.

## C. PEMBAHASAN
1. Bentuk-Bentuk  Pelanggaran  Dan  Penyimpangan  Yang  Dilakukan  Direksi Adalah  Direksi  Tidak  Menjalankan  Tugasnya  Secara  Profesional  Sesuai Dengan Keahlian Yang Dimilikinya
Adapun  bentuk-bentuk  pelanggaran  dan  penyimpangan  yang  dilakukan  direksi adalah  direksi  tidak  menjalankan  tugasnya  secara  profesional  sesuai  dengan  keahlian yang  dimilikinya.  Bentuk-bentuk  pelanggaran  profesional  tersebut,  di  antaranya:  1) Baik  sengaja  atau  tidak,  melakukan  pelanggaran  atas  tugas  yang  diberikan  ( breach  of duty ); 2) Baik sengaja atau tidak, melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan ( omission of duty ); 3) Baik sengaja atau tidak, memberikan pemyataan yang salah ( misstatement ); 4) Baik  sengaja  atau  tidak,  memberikan  pernyataan  yang  menyesatkan  ( misleading statement );  5)  Baik  sengaja  atau  tidak,  melakukan  penyalahgunaan  kewenangan  atau kekuasaan sebagai direksi; 6) Baik sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan  ( breach  of  warranty  or  authorithy  commitment );  dan  7)  Tidak  menjalankan tugasnya sebagai wakil pemegang saham dengan baik.
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  apabila  direksi  terbukti  melakukan  pelanggaran dalam  perseroan  maka  kerugian  yang  di  timbulkan  perusahaan  akan  menjadi tangggung  jawab  direksi  seandainya  semua  kesalahan  atau  kelalaian  tersebut  bisa dibuktikan. 3 Dengan adanya penerapan asas Piercing The Corporate Veil dalam perseroan terbatas tersebut, maka memberikan dampak langsung pada para pengurus perseroan dimana para pengurus perseroan tidak dapat melakukan perbuatan yang menyimpang dari pelaksanaan perseroan. Dengan demikian tidak ada lagi ruang bagi direksi sebagai pengurus  perseroan  untuk  melakukan  perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian bagi perseroan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan Organ Perseroan yang memegang posisi sangat penting adalah direksi. Pada Pasal 1 angka 5 UUPT disebutkan bahwa  direksi  suatu  perseroan  berwenang  dan  bertanggungjawab  penuh  atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
3 I.G. Rai Widjaya. (2003). Hukum Perusahaan . Bekasi: Ksaint Blanc, hlm. 11.
dengan  ketentuan  anggaran  dasar.  Maju  dan  berkembang-nya  perseroan  ditentukan oleh direksi. Direksi menjadikan perseroan hidup, tanpa direksi perseroan tidak dapat menjalankan  kewajibannya.  Segala  hal  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  perseroan dijalankan oleh direksi.
Tugas direksi didasarkan pada doktrin fiduciary duty . Doktrin fiduciary duty berasal dari  sistem  hukum Common  Law yang  mengajarkan  bahwa  antar  direksi dengan perseroan  terdapat  hubungan fiduciary. Direksi  hanya  bertindak  seperti sprang  trustee atau  agen  semata-mata,  yang  mempunyai  kewajiban  mengabdi sepenuhnya  dan dengan  sebaik-baiknya  kepada  perseroan. 4 Munir  Fuady 5 menyatakan  bahwa  Direksi dituntut  harus dapat  mempunyai  kepedulian  dan  kemampuan  ( duty  of  care  and  skill ), itikad  baik, loyalitas,  dan  kejujuran  terhadap  perusahaannya  dengan  derajat  yang tinggi ( high degree ).
Kepercayaan  yang  diberikan  oleh  perseroan  tersebut  harus  dijalankan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  ADRT  PT.  Direksi  yang  menjalankan kepengurusan  perseroan  di  dalam  garis  yang  telah  ditentukan,  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban  (Pasal  97  ayat  (5)  UUPT).  Hal  ini  berakibat  direksi  tidak  dapat dimintai  pertanggungjawaban  atas  kerugian  yang  diderita  oleh  pihak  perseroan  atau pihak  ketiga.  Apabila  direksi  terbukti  menyalahgunakan  wewenang  tersebut  untuk kepentingan  pribadi  atau  golongan  yang  mengakibatkan  perseroan  ataupun  pihak ketiga  mengalami  kerugian,  apakah  direksi  dapat  dimintai  tanggung  jawab  atas kerugian  tersebut?  Dari  ulasan  di  atas  Penulis  ingin  mengupas  mengenai  penerapan fiduciary duty dan piercing the corporate viel dalam UUPT.
Direksi  diberi  dua  fungsi  dalam  mengemban  tugasnya,  yaitu  fungsi  pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi). 6 Fungsi pengurusan seorang direksi dilakukan  ketika  direksi  mengemban  tugasnya  sebagai  seorang  yang  mengurus kegiatan  perseroan  sehari-hari.  Fungsi  perwakilan  adalah  tugas  direksi  mewakili
4 Marwan. (2009). Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition . Surabaya: Reality Pubilser, hlm.
24.
5 Munir  Fuady.  (2002). Doktrin-Doktrin  Modern  dalam  Corporate  Law-Eksistensinya  dalam  Hukum Indonesia . Bandung: Cita Aditya Bakti, hlm. 31.
6 Ridwan  Khairandy.  (2009). Perseroan  Terbatas:  Doktrin,  Peraturan  Perundang-Undangan,  dan Yurisprudensi. Yogyakarta:Total Media, hlm. 49.
perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Begitu besar dan luas kewenangan seorang  direksi  perseroan.  Tugas  yang  diemban  oleh  direksi  ini  harus  dijaga  dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Kewenangan yang diperoleh direksi dari para pemegang saham  ( shareholder) didasarkan  atas  dasar  kepercayaan  ( fiduciary )  untuk  mengurus perseroan  demi  kepentingan  perseroan,  bukan  demi  kepentingan  pemegang  saham atau  pihak  tertentu.  Fidusia  ( fiduciary )  dalam  bahasa  latin  dikenal  sebagai fiduciarius yang  bermakna  kepercayaan.  Secara  teknis  dapat  dimaknai  sebagai  memegang  suatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang. 7
Direksi wajib beritikad baik ( good faith ) dan penuh tanggung jawab dalam setiap melakukan  pengurusan  perseroan.  Hal  itu  dilakukan  berdasarkan  suatu  standar  dari kewajiban  ( standard  of  duty )  yang  paling  tinggi  sesuai  dengan  yang  dinyatakan  oleh hukum. Seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil ( trustee ) atau suatu peran yang  disamakan  dengan  sesuatu  yang  berperan  sebagai  wakil,  dalam  hal  ini  peran tersebut  didasarkan  kepercayaan  dan  kerahasiaan  ( trust and  confidence )  yang  dalam peran  ini  meliputi,  ketelitian  ( scrupulous ),  itikad  baik  ( good  faith ),  dan  keterusterangan ( candor ). Fiduciary ini termasuk hubungan seperti pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung ( guardian ) yang sering disebut dengan duty . 8
Hubungan  antara  direksi  dan  perseroan  tidak  semata-mata  hanya  hubungan pekerjaan  saja  tetapi  juga  hubungan  fidusia  ( fiducia  posion ).  Perseroan  tidak  dapat bertindak  sendiri  dan  sangat  tergantung  kepada  pengurusannya.  Ketergantungan  ini mengharuskan  perseroan  untuk  mempercayai  pengurus  yang  kemudian  melahirkan hubungan  fidusia  dan  lebih  dikenal  dengan fiduciary  duty . 9 Pengurus  harus menjalankan  kepengurusan  dan  kewenangannya  semata-mata  hanya  untuk kepentingan perseroan. Fiduciary duty adalah tugas yang dijalankan oleh direksi dengan penuh  tanggung  jawab  untuk  kepentingan  ( benefit )  orang  atau  pihak  lain  (perseroan).
7 Ridwan Khairandy. (2006). Pengantar Hukum Dagang , cet. 1, Jakarta: FHUII Press, hlm. 56.
8 Try  Widiyono.  (2013).  “Perkembangan  Teori  Hukum  dan  Doktrin  Hukum  Piercing  The Corporrate Veil dalam UUPT dan  Realitasnya serta  Prospektif Kedepannya”. Lex Jurnalica , Volume 10, Nomor 1, hlm. 31.
9 Shinta Ikayani Kusumawardani. (2013). “Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi dalam  Perseroan  Terbatas  (Studi  Perbandingan  Indonesia  dan  Australia)”. Jurnal  Magister  Hukum Udayana , Volume 2, Nomor 1, hlm. 210.
Apabila  terjadi  masalah  manakala  suatu  perseroan  beroperasi  tidak  layak  sehingga menimbulkan  kerugian  pihak  ketiga  atau  pemegang  saham,  dalam  hal  ini  direksi bertanggung jawab sebagai pihak eksekutif berdasarkan doktrin fiduciary duty . 10 Istilah fiduciary duty berasal dari kata duty yang berarti tugas dan fiduciary (bahasa Inggris)  berasal  dari  bahasa  Latin fiduciarus dengan  akar  kata fiducia yang berarti kepercayaan ( trust ) atau fidere yang berarti mempercayai ( to trust ). Jadi, istilah fiduciary diartikan  sebagai  memegang  sesuatu  dalam  kepercayaan  atau seseorang  yang memegang  sesuatu  dalam  kepercayaan  untuk  kepentingan  orang lain.  Bahasa  Inggris menyebutkan  orang  yang  memegang  kepercayaan  dari  orang lain  disebut trustee dan pihak yang dipegang kepentingannya disebut beneficiary . Pada istilah bahasa Indonesia, pemegang kepercayaan disebut sebagai pemegang amanah. 11
Pada  Pasal  97  ayat  (2)  dan  (3)  UU  PT  ditentukan  bahwa  kepengurusan  yang dipercayakan  kepada  direksi  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  dan  penuh tanggung  jawab  penuh  sampai  kepada  harta  pribadi  direksi  apabila  direksi  terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. 12
Milman  dan  Durrant,  ada  situasi  dimana  seorang  direksi  perseroan  mungkin dapat  dituntut  untuk  membayar  kerugian  karena  telah  melakukan  perbuatan melanggar  hukum  ( tortuous  behaviour ).  Kemungkinan  yang  pertama  adalah  tuntutan karena kelalaian yang dilakukan oleh kreditor dari perseroan yang mengalami kesulitan ekonomi. Jenis pertanggungjawaban kedua dapat timbul apabila perseroan melakukan perbuatan  melawan  hukum. 13 Hal  tersebut  juga  dianut  oleh  Indonesia  yang  keudian dituangkan  dalam  Pasal  97  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  UU  PT  disebutkan  bahwa:  1)  Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1); 2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab; dan 3) Setiap anggota
10 Chatamarrasjid Ais. (2003). “Pengaruh Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia”. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6, hlm. 10.
11 Richard Burton Simatupang. (2003). Aspek Hukum dalam Bisnis . cet. 2. Jakarta: PT  Rineka Cipta, hlm. 93.
12 Nindyo  Pramono.  (2001). Sertifikasi  Saham  PT  Go  Public  dan  Hukum  Pasar  Modal  di  Indonesia . Cetakan kedua, Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 89.
13 Neni Sri Imaniyati. (2009). Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi . Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 56.
direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan  bersalah  atau  lalai  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Fiduciary duty yang telah diberikan kepada direksi suatu perseroan menuntutnya untuk  memiliki  standar  integritas  dan  loyalitas  yang  tinggi,  terampil,  serta  bertindak untuk  kepentingan  perseroan  secara bona  fides. 14 Pada  Pasal  97  ayat  (6)  UU  PT ditentukan  bahwa  apabila  anggota  direksi  yang  bersangkutan  bersalah  atau  lalai melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  sehingga  perseroan  dirugikan,  maka  ia bertanggungjawab  penuh  secara  pribadi  dan  pemegang  saham  dapat  mengajukan gugatan  ke  pengadilan  negeri. Fiduciary duty dijalankan  oleh  direksi  dengan  cara: 15 1) Dilakukan  dengan  itikad  baik  ( bona  fides );  2)  Dilakukan  dengan proper  purpose; 3) Dilakukan  dengan  kebebasan  yang  bertanggung  jawab  ( unfetiered  discretion );  dan  4) Tidak memiliki benturan kepentingan ( conflict of duty and interest ).
Tanggung jawab direksi tidak hanya terbatas pada ketidakjujuran yang disengaja tetapi  juga  tanggung  jawab  dalam  tindakan mismanagement ,  kelalaian,  kegagalan  atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan. Itikad baik direksi dapat dilihat ketika  direksi  benar-benar  mementingkan  kepentingan  perseroan, shareholder, dan stakeholder . Proper purpose (tujuan yang benar) dijalankan dengan menaati ADRT PT dan peraturan  perundang-undangan.  Menurut  M.  Yahya  Harahap,  ada  beberapa  aspek pengurusan  yang  wajib  dilakukan  dengan  itikad  baik,  yaitu: 16 1)  Wajib  dipercaya ( fiduciary  duty ),  yakni  selama  dapat  dipercaya  ( must  always  bonafide )  dan  selamanya harus  jujur  ( must  always  honest );  2)  Wajib  melaksananakan  pengurusan  untuk  tujuan yang  wajar  atau  layak  ( duty  to  act  for  proper  purpose );  3)  Wajib  menaati  peraturan perundang-undangan  ( statutory  duty  or  duty  obedience );  4)  Wajib  loyal  terhadap perseroan  ( loyalty  duty ),  tidak  menggunkan  dana  dan  asset  perseroan  untuk kepentingan  pribadi,  wajib  merahasiakan  segala  informasi  ( confidential  duty  of
14 Munir  Fuady.  (2002). Prinsip-Prinsip  Modern  dalam  Corporate  Law  dan  Eksistensinya  dalam  Hukum Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 41.
15 Muladi.  (2010). Hukum  Perusahaan  (Bentuk-bentuk  Badan  Usaha  di  Indonesia) .  Bogor:  Ghalia Indonesia, hlm. 31.
16 M.Yahya Harahap,. (2005). Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29.
information )  perseroan;  dan  5)  Wajib  menghindari  kepentingan  pribadi  dengan kepentingan perseroan ( must avoid conflict of interest ).
Direksi  wajib  melaksanakan  pengurusan  dengan  penuh  tangung  jawab,  yang meliputi aspek: 17 1) Wajib seksama dan hati-hati melakukan pengurusan ( the duty of the due care), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang ( ordinary prudent person) dalam kondisi  yang  wajar  atau  disebut  dengan  kehati-hatian  yang  wajar  ( reasonably  care) ;  2) Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun ( duty to be diligent ), yakni terus menerus secara  wajar  menumpahkan  perhatian  atas  kejadian  yang  menimpa  perseroan;  dan  3) Ketekunan  dan  keuletan  wajib  disertai  kecakapan  dan  keahlian  ( duty  to  display  skill ) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.
Seorang  direksi  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara  pribadi  atas tindakan  yang  telah  dilakukannya  dalam  kedudukannya  sebagai  direksi,  apabila  ia meyakini  bahwa  tindakan  tersebut  merupakan  tindakan  yang  terbaik  bagi  perseroan dan dilakukan secara jujur, beritikad baik, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.  Direksi  tidak  akan  dimintai  pertanggungjawaban  walaupun  salah  dalam mengambil keputusan ( mere errors of judgement ) ketika direksi beritikad baik dan penuh kehati-hatian  dalam  menjalankan  tugasnya.  Hal  ini  akan  membantu  direksi  karena hakim  tidak  diperbolehkan  melakukan  penilaian  bisnis  yang  berbentuk second  guess terhadap  keputusan  bisnis  yang  diambil  oleh  direksi  sesuai  dengan  teori  keputusan bisnis ( business  judgement rule ). Setiap keputusan direksi yang  diambil  dilindungi oleh business  judgement  rule ,  namun  direksi  tetap  harus  beritikad  baik,  berhati-hati,  dan penuh loyalitas dalam menjalankan kepengurusan perseroan.
Posisi  direksi  sebagai  sebuah trustee dalam  perseroan  mewajibkan  direksi  untuk bertanggung  jawab  kepada  perusahaan  secara  keseluruhan  bukan  kepada  pemegang saham baik secara individu maupun kelompok. 18 Direksi tidak boleh bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya ( duty of care ). Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang  direksi  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  untuk  dirinya  sendiri  atas perusahaan  ( duty  of  loyality ).  Pelanggaran  terhadap  kedua  prinsip  tersebut  dalam
17 Woon, Walter . ( 2002). Company Law, Sweet & Maxwell Asia . Selangor: Darul Ehsan, hlm. 210.
18 Joel Seligman. (1995). Corporations Cases and Materials . Boston New York Toronto London: Litile Brown and Company, hlm. 21.
kaitannya dengan fiduciary duty dapat menyebabkan direksi dimintai pertanggungjawaban  hukum  secara  pribadi  baik  oleh  pemegang  saham  atau  pihak ketiga.  Pembenanan  pertanggungjawaban  kepada  direksi,  terlebih  dahulu  harus dibuktikan  adanya  pelanggaran  kewenangan  yang  dimilikinya.  Itikad  baik  yang dimaksud  dalam fiduciary  duty tidak  dijalankan  oleh  direksi  sehingga  dapat  dengan jelas bahwa direksi tersebut melanggar fiduciary duty.
Pada  Pasal  97  ayat  (2)  UU  PT  diwajibkan  setiap  anggota  direksi  untuk  beritikad baik dan penuh tangggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas.  Pasal inilah yang memberikan dasar pemberlakuan fiduciary duty oleh direksi di Indonesia. Fiduciary duty ini berlaku bagi kepentingan perseroan. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 97 ayat (1)  yaitu,  “(1)  Direksi  bertanggung  jawab  atas  pengurusan  Perseroan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  92  ayat  (1)”.  Pada  Pasal  1  butir  5  disebutkan  bahwa,  “Direksi adalah  organ  perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggungjawab  penuh  atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan  ketentuan  anggaran  dasar”.  Direksi  berkewajiban  untuk  mengelola  dan mengurus  kepentingan  perseroan  secara  keseluruhan  bukan  kepentingan  pemegang saham  baik  secara  individu  maupun  kelompok  ataupun  pihak  ketiga.  Hal  ini  sesuai dengan  posisi  seorang  direksi  sebagai  sebuah trustee dalam  perusahaan.  Pelanggaran terhadap  prinsip  tersebut  menyebabkan  direksi  untuk  dimintai  pertanggungjawaban hukumnya  secara  pribadi  terhadap  perbuatan  yang  dilakukannya  baik  kepada  para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.
Direksi  sebagai  penerima  kuasa  dari  perseroan  untuk  menjalankan  perseroan sesuai  dengan  kepentingannya  untuk  mencapai  tujuan  perseroan  sebagaimana  telah digariskan dalam ADRT PT. Direksi diperlakukan sebagai karyawan perseroan, namun dalam  hubungan  atasan  dan  bawahan  dalam  perjanjian  perburuhan,  direksi  tidak diperkenankan  untuk  melakukan  sesuatu  yang  bukan  tugasnya.  Perseroan  sebagai badan  hukum  membawa  konsekuensi  terhadap  tanggung  jawab  terbatas  pemegang saham,  komisaris,  dan  direksi.  Sejak  disahkan  Akta  Pendirian  Perseroan  oleh Menteri Kehakiman  dan  HAM,  status  perseroan  berubah  menjadi  badan  hukum  yang
membawa konsekuensi terbatasnya tanggung jawab. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang melebihi nilai saham yang telah diambilnya 19 .  Pemegang  saham  dalam  kaitannya  dengan  tanggung  jawab  terhadap perseroan hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.
Perseroan sebagai badan hukum membawa konsekuensi terhadap tanggungjawab terbatas  pemegang  saham,  komisaris,  dan  direksi.  Pada  perkembangannya,  prinsip limited liability tidak berlaku mutlak sejak dikenal doktrin piercing the corporate veil , yang dalam  hal  tertentu  tertutup  kemungkinan  dihapusnya  tanggung  jawab  terbatas pemegang  saham,  komisaris,  dan  direksi  perseroan.  Istilah piercing  the  corporate  veil kadang-kadang disebut juga dengan istilah “ lifting the corporate veil ” atau “ going behind the  corporate  veil ”.  Secara  harafiah,  istilah  “ piercing  the  corporate  veil ”  berarti  mengoyak tirai  perusahaan.  Pada  ilmu  hukum  perusahaan,  istilah piercing  the  corporate  law merupakan  suatu  doktrin  atau  teori  yang  diartikan  sebagai  suatu  proses  untuk membebani  tanggung  jawab  ke  pundak  orang  atau  perusahaan  lain,  atas  perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  suatu  perusahaan  pelaku  (badan  hukum),  tanpa  melihat kepada  fakta  bahwa  perbuatan  tersebut  sebenarnya  dilakukan  oleh  pelaku  perseroan tersebut.  Terbatasnya  tanggung  jawab  tersebut  tidak  hanya  berlaku  bagi  pemegang saham  tetapi  juga  berlaku  bagi  organ  perseroan  yang  lainnya  baik  direksi  maupun komisaris.  Pada  hal  tertentu,  tanggung  jawab  terbatas  dapat  dihapuskan  dan dimungkinkan  menembus  harta  pribadi  pemegang  saham.  Hal  inilah  yang  disebut sebagai piercing  the corporate  veil .    Hapusnya  tanggung  jawab  terbatas  antara  lain disebabkan perseroan belum disahkan menjadi badan hukum oleh penguasa/pemerintah, pemegang saham beritikad buruk memanfaatkan perseroanaan untuk  kepentingan  pribadi,  terlibat  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan perseroan, menggunakan kekayaan perseroan sehingga perseroan tidak memiliki cukup kekayaan untuk membayar utang.
19 Gunawan Widjaja. (2004). Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan , Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 87.
Atas  hal  di  atas,  menurut  penulis  setiap  perseroan  harus  memiliki  maksud  dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas yang merupakan landasan bagi direksi mengadakan kontrak dan transaksi bisnis dan menentukan batasan kewenangan direksi melakukan  kegiatan  usaha.Seluruh  kewenangan  dan  tugas  direksi  telah  ditentukan dalam  ADRT  PT.  Peraturan  perundang-undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan yang berlaku dan ketertiban umum. Apabila direksi dengan sengaja berbuat melampaui  kewenangannya,  maka  dapat  dikenakan ultra  vires .  Direksi  yang  dengan sengaja melanggar batas kewenangan tersebut dapat disebut telah melakukan tindakan ultra  vires. Setiap  tindakan ultra  vires batal  demi  hukum  karena  tidak  mempunyai landasan  yuridis.  Tindakan  direksi  tersebut  tidak  mempunyai  kewenangan  baik  dari ADRT PT ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerapan  Prinsip Good  Corporate  Governance Dalam  Rangka  Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham
Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada suatu perseroan terbatas yang  didukung  dengan  regulasi  yang  memadai,  akan  mencegah  berbagai  bentuk overstated ,  ketidakjujuran  dalam financial  disclosure yang  merugikan  para stakeholders , misalnya karena ekspektasi yang melampaui kinerja perusahaan yang sesungguhnya. 20
Prinsip-prinsip Organic  for  Economic  Corporation  and  Development (OECD) berkenaan dengan good corporate governance mencakup lima bidang utama, yaitu (i) hak para  pemegang  saham  ( shareholders )  dan  perlindungannya;  (ii)  peran  karyawan  dan pihak-pihak yang berkepentingan ( stakeholders ) lainnya; (iii) pengungkapan ( disclosure ) yang  akurat  dan  tepat  waktu;  (iv)  transparansi  sehubungan  dengan  struktur  dan operasi  perseroan;  (v)  tanggung  jawab  dewan  (maksudnya  dewan  komisaris  maupun direksi) terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.  Secara  ringkas  prinsip-prinsip  tersebut  dapat  dirangkum  sebagai:  perlakuan yang  setara  ( equitable  treatment atau fairness ),  transparansi  ( transparency ),  akuntabilitas ( accountability ),  dan  responsibilitas  ( responsibility ).  Selanjutnya  oleh  OECD  penjabaran
20 I  Nyoman  Tjager.  (2003). Corporate  Governance-Tantangan  dan  Kesempatan  bagi  Komunitas  Bisnis Indonesia . Jakarta: PT Prenhallindo, hlm. 11.
prinsip-prinsip  di  atas  diterjemahkan  kedalam  enam  aspek,  sebagai  pedoman pengembangan  kerangka  kerja  legal,  institusional,  dan  regulatori  untuk corporate governance di suatu negara. 21
Keenam  aspek  tersebut  adalah:  a)  Memastikan  adanya  basis  yang  efektif  untuk kerangka  kerja  corporate  governance:  Kerangka  kerja  corporate  governance mendukung  terciptanya  pasar  yang  transparan  dan  efesien  sejalan  dengan  ketentuan perundangan,  dan  mengartikulasi  dengan  jelas  pembagian  tanggung  jawab  di  antara para pihak, seperti pengawas, instansi pembuat regulasi dan instansi penegakannya; b) Hak-hak  pemegang  saham  dan  fungsi  kepemilikan:  Hak-hak  pemegang  saham  harus dilindungi  dan  difasilitasi;  c)  Perlakuan  setara  terhadap  seluruh  pemegang  saham: Seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus diperlakukan setara. Seluruh pemegang saham harus diberikan kesempatan yang  sama  untuk  mendapatkan  perhatian  bila  hak-haknya  dilanggar;  d)  Peran stakeholders  dalam  corporate  governance: Hak-hak  para  pemangku  kepentingan ( stakeholders) harus  diakui  sesuai  peraturan  perundangan  yang  berlaku  dan  kontrak kerjasama  aktif  antara  perusahaan  dan  para stakeholders harus  dikembangkan  dalam upaya  bersama  menciptakan  aset,  pekerjaan,  dan  kelangsungan  perusahaan;  e) Disklosur dan transparansi: Disklosur atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai  segala  aspek  material  perusahaan,  termasuk  situasi  keuangan,  kinerja, kepemilikan, dan governance perusahaan; dan e) Tanggung jawab Pengurus Perusahaan (Corporate  Boards):  Pengawasan  dewan  komisaris  terhadap  pengelolaan  perusahaan oleh  direksi  harus  berjalan  efektif,  disertai  adanya  tuntutan  strategik  terhadap manajemen,  serta  akuntabilitas  dan  loyalitas  direksi  dan  dewan  komisaris  terhadap perusahaan dan pemegang saham.
Prinsip-prinsip dasar tersebut sifatnya tidak mengikat dan memberikan pedoman kepada negara-negara untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan dinegara mereka. 22 Forum  for  Corporate  Governance  in  Indonesia (FCGI)  sebuah  organisasi  profesional  non-
21 Laurensius Arliman S. (2015). “Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran”. Jurnal Arena Hukum , Volume 8, Nomor 2, hlm. 210.
22 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik. (2007). Good Corporate Governance-Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Cet. Pertama. Yogyakarta: Total Media, hlm. 34.
pemerintah  (NGO)  yang  bertujuan  untuk  mensosialisasikan  praktek good  corporate governance menjabarkan prinsip-prinsip di atas sebagai berikut: 23
1. Fairness (Kewajaran). Biasanya, penyakit yang timbul dalam praktek pengelolaan perusahaan,  berasal  dari  benturan  kepentingan.  Baik  perbedaan  kepentingan antara  manajemen  (dewan  komisaris  dan  direksi)  dengan  pemegang  saham, maupun  antara  pemegang  saham  pengendali  (pemegang  saham  pendiri,  di Indonesia  biasanya  mayoritas)  dengan  pemegang  saham  minoritas  (pada perusahaan publik biasanya pemegang saham publik). Di tengah situasi seperti ini,  lewat  prinsip fairness ada  beberapa  manfaat  yang  diterapkan  bisa  dipetik. Apa  saja  manfaat  itu? Fairness diharapkan  membuat  seluruh  aset  perusahaan dikelola  secara  baik  dan prudent (hati-hati),  sehingga  muncul  perlindungan kepentingan  pemegang  saham  secara fair (jujur  dan  adil). Fairness juga diharapkan  memberi  perlindungan  kepada  perusahaan  terhadap  praktek perseroan yang merugikan. Pendek kata, fairness menjadi jiwa untuk memonitor dan  menjamin  perlakuan  yang  adil  di  antara  beragam  kepentingan  dalam perusahaan.
2. Disclosure dan Transparency (Transparansi).  Menurut  peraturan  di  pasar  modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat  mempengaruhi  naik  turunnya  harga  saham  perusahaan  tersebut,  atau yang  mempengaruhi  secara  signifikan  risiko  serta  prospek  usaha  perusahaan yang  bersangkutan.  Mengingat  definisi  ini  sangat  normatif  maka  perlu  ada penjelasan operasionalnya di tiap perusahaan. Karenanya kekhawatiran di atas, sebetulnya  tidak  perlu muncul jika kita mampu menjabarkan kriteria informasi material  secara  spesifik  bagi  masing-masing  perusahaan.  Dalam  mewujudkan transparansi  ini  sendiri,  perusahaan  harus  menyediakan  informasi  yang  cukup akurat,  dan  tepat  waktu  kepada  berbagai  pihak  yang  berkepentingan  dengan perusahaan tersebut.
24 Setiap perusahaan diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak  signifikan  pada  kinerja  perusahaan  secara  akurat  dan  tepat  waktu. Selain  itu,  para  investor  harus  dapat  mengakses  informasi  penting  perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.
3. Accountability (Akuntabilitas).  Kerap  ditemukan  di  dalam  perusahaan- perusahaan  Indonesia  tidak  berfungsinya  pengawasan  dewan  komisaris.  Atau justru  sebaliknya,  Komisaris  Utama  mengambil  peran  berikut  wewenang  yang seharusnya  dijalankan  direksi.  Padahal,  diperlukan  kejelasan  tugas  serta  fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme checks and balances kewenangan
23 Sandra Dewi. (2018). “Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan ”. Soumatera Law Review , Volume 1, Nomor 2, hlm. 31.
24 Sandra Dewi. (2018). “Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus Di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau Limited Liability”. Ensklopedia Of Journal, Volume 1, Nomor 1, hlm. 78.
dan peran dalam mengelola perusahaan. 25 Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen  dan  Komite  Audit  sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  Bursa  Efek Jakarta,  merupakan  salah  satu  implementasi  prinsip  ini.  Tepatnya,  berupaya memberdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris.
4. Responsibility (Responsibilitas),  Pertanggungjawaban  perusahaan  adalah kesesuaian  (kepatuhan)  di  dalam  pengelolaan  perusahaan  terhadap  prinsip perseroan yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku  disini  termasuk  yang  berkaitan  dengan  masalah  pajak,  hubungan industrial,  perlindungan  lingkungan  hidup,  kesehatan/keselamatan  kerja,
standar penggajian, dan persaingan yang sehat
Atas  penjelasan  diatas  tersebut,  menurut  penulis  UUPT  sampai  sejauh  ini  telah mengakui  keberadaan  dan  mengakomodasi  berbagai  prinsip  maupun  doktrin-doktrin modern  yang  berlaku  pada  saat  ini.  Tetapi  kesulitan  yang  terjadi,  seberapa  konkrit penerapan  dan  pemenuhan  prinsip  dan  doktrin  dimaksud  dalam  UUPT,  terutama terhadap  upaya  penegakkan  hukumnya.  Meskipun  undang-undang  memberikan peluang dan kesempatan untuk mengajukan gugatan perkara kehadapan persidangan, tetapi  kebanyakan  kasus  pelanggaran  terhadap  prinsip  dan  doktrin  tersebut  tidak secara  transparan  diungkapkan  kepada  publik  atau  diselesaikan  di  luar  pengadilan. Pada  prakteknya  banyak  dijumpai  berbagai  macam  bentuk  pelanggaran  pada  setiap sektor  usaha  termasuk  pada  institusi  perbankan  dan  perusahaan-perusahaan pembiayaan.

## D. PENUTUP
Bentuk  penyimpanganpelanggaran  profesional  atas  di  atas  adalah  baik  sengaja atau  tidak,  melakukan  pelanggaran  atas  tugas  yang  diberikan  ( breach  of  duty );  baik sengaja atau tidak, melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan ( omission of duty ); baik sengaja atau tidak, memberikan pemyataan yang salah ( misstatement ); baik sengaja atau tidak,  memberikan  pernyataan  yang  menyesatkan  ( misleading  statement );  baik  sengaja atau  tidak,  melakukan  penyalahgunaan  kewenangan  atau  kekuasaan  sebagai  direksi; baik sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan ( breach of warranty or
25 Syarif  Bastaman  dan    Junaidi.  (2003). Indonesia: How  to  Implement  Good  Corporate  Governance,
International Financial Law Review 2003. London: PW Reproprint Ltd, hlm. 31.
authorithy  commitment );  dan  tidak  menjalankan  tugasnya  sebagai  wakil  pemegang saham dengan baik.
Seluruh  prinsip Good  Corporate  Governance dapat  menunjang  terwujudnya Good Corporate  Governance dalam  rangka  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  pemegang saham  mengingat  prinsip Piercing  the  Corporate  Veil tersebut  dapat  digunakan  untuk mencegah  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemegang  saham, komisaris atau direksi. Pemegang  saham, komisaris atau direksi dimungkinkan untuk melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan  memanfaatkan  fasilitas  yang  ada  untuk kepentingan  pribadinya  dengan  cara  memanipulasi  perbuatannya  ataupun  penyalah- gunaan  kekayaan  perseroan.  Dengan  demikian  tujuan  akhir  dari  penerapan  prinsip Piercing the Corporate Veil tersebut di atas adalah adanya Good Corporate Governance yaitu tata pengelolaan perseroan yang baik. Oleh karena itu, tindak lanjut dari pengadopsian prinsip Piercing the Corporate Veil tersebut adalah implementasinya dalam Good Corporate Governance yaitu suatu tata pengelolaan yang baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Chatamarrasjid  Ais.  (2003).  “Pengaruh  Prinsip  Piercing  the  Corporate  Veil  dalam Hukum Perseroan Indonesia”. Jurnal Hukum Bisnis , Vol. 22, No. 6.
Gunawan  Widjaja.  (2004). Tanggung  Jawab  Direksi  atas  Kepailitan .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
I.G. Rai Widjaya. (2003). Hukum Perusahaan . Bekasi: Ksaint Blanc.
I Nyoman Tjager. (2003). Corporate Governance-Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia . Jakarta: PT Prenhallindo.
Joel  Seligman.  (1995). Corporations  Cases  and  Materials .  Litile  Brown  and  Company, London: Boston New York Toronto.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang).
Laurensius  Arliman  S.  (2015).  “Tinjauan  Kedudukan  Pengguna  Anggaran  Dan  Kuasa Pengguna Anggaran”. Jurnal Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2.
_______.  (2015).  “Tinjauan  Kedudukan  Pengguna  Anggaran  Dan  Kuasa  Pengguna Anggaran”. Jurnal Arena Hukum , Vol. 8, No. 2.
_______.  (2016). Lembaga-Lembaga  Negara  Independen  (Di  Dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Yogyakarta: Deepublish.
_______. (2018). “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia”. Soumatera Law Review , Vol. 1, No. 1.
Marwan.  (2009). Kamus  Hukum  Dictionary  of  Law  Complete  Edition .  Surabaya:  Reality Pubilser.
Muladi.  (2010). Hukum  Perusahaan  (Bentuk-bentuk  Badan  Usaha  di  Indonesia) .  Bogor: Ghalia Indonesia.
Munir  Fuady.  (2002). Doktrin-Doktrin  Modern  dalam  Corporate  Law-Eksistensinya  dalam Hukum Indonesia , Bandung: Cita Aditya Bakti.
Munir Fuady. (2002). Prinsip-Prinsip Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
M.Yahya Harahap. (2005). Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.
Neni  Sri  Imaniyati.  (2009). Hukum  Bisnis:  Telaah  Tentang  Pelaku  dan  Kegiatan  Ekonomi , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Nindyo  Pramono.  (2001). Sertifikasi  Saham  PT  Go  Public  dan  Hukum  Pasar  Modal  di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Richard Burton Simatupang. (2003). Aspek Hukum dalam Bisnis . Jakarta: PT Rineka Cipta. Ridwan Khairandy. (2006). Pengantar Hukum Dagang . Jakarta: FHUII Press.
________.  (2009). Perseroan  Terbatas:  Doktrin,  Peraturan  Perundang-Undangan,  dan Yurisprudensi. Yogyakarta: Total Media.
Ridwan Khairandy dan Camelia Malik (2007), Good Corporate Governance-Perkembangan Pemikiran  dan  Implementasinya  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Hukum, Cet.  Pertama, Yogyakarta: Total Media.
Sandra  Dewi.  (2018).  “Mengenal  Doktrin  Dan  Prinsip  Piercing  The  Corporate  Veil Dalam Hukum Perusahaan ”. Soumatera Law Review , Vol. 1, No. 2.
______.  (2018).  “Pengaturan  Perseroan  Terbatas  Terhadap  Kasus-Kasus  Di  Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau Limited Liability”. Ensiklopedia Of Journal , Vol. 1, No. 1.
Shinta  Ikayani  Kusumawardani.  (2013).  “Pengaturan  Kewenangan,  dan  Tanggung Jawab  Direksi  dalam  Perseroan  Terbatas  (Studi  Perbandingan  Indonesia  dan Australia)”. Jurnal Magister Hukum Udayana , Vol. 2, No. 1.
Syarif  Bastaman  dan  Junaidi.  (2003). Indonesia:  How  to  Implement  Good  Corporate Governance, International Financial Law Review. London: PW Reproprint Ltd.
Try Widiyono. (2013). “Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The Corporrate Veil dalam UUPT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya”. Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 1.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Woon, Walter . (2002). Company Law, Sweet & Maxwell Asia . Selangor: Darul Ehsan.