## PERILAKU MEMILIH MAHASISWA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI LAMPUNG

## Oleh: Hertanto*

## ABSTRACT
This  study  aims  to:  (1)  identify  trends  in  students  in  selecting  candidates  and political  parties,  (2)  know  the  reasons  students  choose  candidates  and  political  parties, and  (3)  explain  the  factors  that  led  to  the  student  in  choosing  difficult.  To  explain  the purpose  of  this  study  used  a  behavioral  approach  choosing  (voting  behavior).  While  the types of research using qualitative methods of data collection through interviews and open questionnaires.  The  results  showed  that  (1)  students  tend  to  choose  based  nationalist political  party,  the  PDI-P,  the  Democratic  Party,  and  Gerindra.  In  selecting  candidates for  the  legislature  and  the  executive  (the  prospective  governor/vice  governor),  students tend to prefer candidates who are well known and have an emotional attachment; (2) The reasons  students  choose  a  political  party  because  he  felt  the  presence  of  emotional closeness  with  the  concerned  parties  or  the  candidates  (candidates)  are  carried  by  the parties  concerned.  (3)  Students  assume  the  2014  election  had  a  lot  of  trouble  to  vote, because  it  is  only  9.58%  which  assumes  no  difficulty  in  choosing.  While  the  cause  is considered to be the most difficult in choosing is non-technical factors such as too many candidates, the candidates are not known, ballots that are too big, and not accompanied by photographs candidates (DPRD).
Keywords: political participation, voting behavior, political parties, elections.

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Mengapa mahasiswa memilih partai politik  (parpol)  atau  calon  tertentu  dan bukan  parpol  dan  calon  lain  dalam pemilihan  umum  (pemilu)?  Jawaban  atas pertanyaan  itu  dapat  dibedakan  berdasar lima  faktor  sesuai  pendekatan  yang digunakan,  yakni  struktural,  sosiologis, ekologis,  psikologi  sosial,  dan  pilihan rasional  (Surbakti  2002:  145).  Pendekatan structural  melihat  kegiatan  memilih sebagai  produk  dari  konteks  struktur  yang lebih  luas,  seperti  struktur  sosial,  sistem partai,  sistem  pemilu,  permasalahan  dan
program  yang  ditonjolkan  oleh  partai. Pendekatan sosiologis menempatkan kegiatan  memilih  dalam  kaitan  dengan konteks  sosial.  Pilihan  seseorang  pada pemilu dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin,  tempat  tinggal  (desa-kota), pekerjaan,  pendidikan,  kelas,  pendapatan, dan agama.
Pendekatan  ekologis  apabila  dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik  pemilih  berdasarkan  unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan,  dan  kabupaten.  Pendekatan ekologis  ini  penting  karena  karakteristik
* Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
data  hasil  pemilu  untuk  tingkat  provinsi berbeda dengan karakteristik data kabupaten; atau karateristik data kabupaten berbeda  dengan  data  tingkat  kecamatan (Surbakti 2002: 146). Pendekatan psikologis  menekankan  kepada  tiga  aspek variabel psikologis sebagai telaah utamanya  yakni,  ikatan  emosional  pada suatu  partai  politik,  orientasi  terhadap  isu yang  berkembang  dan  orientasi  terhadap kandidiat.  Intinya,  partai  yang  secara emosional  dirasakan  sangat  dekat  dengan seseorang  merupakan  partai  yang  selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.
Pendekatan  pilihan  rasional  lahir sebagai  bentuk  ketidakpuasan  terhadap pendekatan  sosiologis  dan  psikologis. Pendekatan  ini  melihat  kegiatan  memilih sebagai  produk  kalkulasi  untung  dan  rugi (Surbakti  2002:  146).  Bagi  pemilih, pertimbangan  untung  dan  rugi  digunakan untuk  membuat  keputusan  tentang  partai atau  kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat  keputusan  apakah  ikut  memilih atau tidak ikut memilih.
Namun di Negara-negara
Berkembang,  perilaku  memilih  bukan hanya  ditentukan  secara  otonom  oleh pemilih,  tetapi  seringkali  diintervensi  oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari  kelompok  atau  pemimpin  tertentu
(agama, kepala suku/adat,
tuan tanah/majikan, pejabat pemerintah/
birokrasi,  militer,  polisi).  Pengaruh  para pemimpin ini tidak  selalu  berupa persuasi, tetapi  seringkali  berupa  manipulasi, intimidasi, ancaman, dan paksaan (Surbakti  2002:  147).  Sehingga  ada sebagian pemilih yang tidak menggunakan hak  pilihnya  dalam  pemilu.  Angka masyarakat yang tidak memilih atau golput (Golongan  Putih)  dari  pemilu  ke  pemilu terus meningkat.
Kecenderungan  golput  meningkat ditunjukkan  pada  Pemilu  1999  angka golput  sebesar  10,21  persen.  Pada  Pemilu 2004  angka  golput  naik  menjadi  23,34 persen.  Sedangkan  pada  Pemilu  2009 angka  golput  semakin  bertambah  menjadi 29,01  persen.  Jika  golput  atau  "golongan putih" makin banyak, timbul kekhawatiran bahwa pada pemilu nanti "golongan hitam" yang  menang.  Padahal  pemilu  dapat "menentukan" nasib bangsa Indonesia pada masa mendatang (Amin 2014). Setidaknya, ada lima faktor yang membuat orang tidak memilih  karena  adanya  faktor  teknis  dan pekerjaan  merupakan  faktor  internal  serta faktor  ekternal  yang  terdiri  dari  masalah administratif,  sosialisasi  dan  politik. Kelima  faktor  ini  berkontribusi  terhadap meningkatnya angka golput.
Pemilihan umum tahun 2014 adalah pemilu  yang  keempat  pada  periode pascareformasi politik di Indonesia. Pemilu keempat  pascareformasi  untuk  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR
RI); Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI); Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, kabupaten, dan kota; dilaksanakan  pada  9  April  2014  (UU Nomor  8  tahun  2012).  Secara  nasional pemilu  ini  dimenangkan  oleh  Partai
Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDI-P). Sedangkan, Pemilu Presiden
diselenggarakan  pada  9  Juli  2014  yang menghasilkan  pasangan  Presiden  Joko Widodo  dan  Wakil  Presiden  Yusuf  Kalla, yang  dicalonkan  oleh  koalisi  PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI.
Di  Provinsi  Lampung,  pemilu nasional  9  April  2014  dilaksanakan  secara serentak  berbarengan  dengan  pemilukada untuk  memilih  pasangan  calon  gubernur dan  wakil  gubernur  periode  2014-2019 yang dimenangkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri,  yang  dicalonkan  oleh  koalisi  Partai Demokrat,  Partai  Keadilan  Sejahtera, Partai  Karya  Peduli  Bangsa,  dan  Partai Demokrasi  Kebangsaan.  Pemilu  serentak diharapkan menjadi solusi bagi  kemahalan pemilu dalam rangka efisiensi dana, waktu, dan  mengurangi  kejenuhan  masyarakat dalam  memilih.  Dengan  demikian  pemilih di  Lampung  pada  9  April  2014  datang  ke tempat  pemungutan  suara  (TPS)  untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR  RI);  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD  RI);  Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah
(DPRD) provinsi,
kabupaten/kota,  dan  pasangan  calon gubernur/wakil  gubernur.  Artinya  para pemilih di Lampung mencoblos lima kartu suara, satu kartu lebih banyak dibandingkan  dengan  pemilih  di  provinsi lain di Indonesia.
Banyaknya  tingkatan  pemilu  dan jumlah  kartu  suara  ini  akan  menambah tingkat  kesulitan  memilih  bagi  masyarakat di  Lampung,  apalagi  waktu  berakhirnya masa  pencoblosan  tidak  bertambah  (sama secara  nasional,  pukul  08.00-13.00).  Hal ini kemungkinan akan berpengaruh terhadap  tingkat  kesalahan  mencoblos  dan jumlah kartu suara yang tidak sah.

## Rumusan Masalah
Penelitian  ini  mencoba  menjawab  masalah sebagai berikut:
1. Apa kecenderungan memilih mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan  FISIP  Unila  pada Pemilu 2014?
2. Apa  alasan  memilih  mahasiswa Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  FISIP Unila pada Pemilu 2014?
3. Bagaimana  tingkat  kesulitan  dalam memilih  pada  Pemilu  2014  menurut persepsi mahasiswa?
TINJAUAN PUSTAKA A. Pemilihan Umum di Negara Demokrasi
Demokrasi ialah pemerintahan oleh rakyat.  Negara  yang  demokratis  adalah negara  yang  meletakkan  kedaulatan (kekuasaan)  tertinggi  di  tangan  rakyat.
Oleh karena itu, demokrasi sering diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat  (Miriam  2008).  Ciri  khas  dari negara  demokrasi  adalah  pemerintah  yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan  bertindak  sewenang-wenang terhadap  warga  negaranya.  Pemerintah yang terbatas kekuasaannya adalah pemerintah  yang  dibatasi  hak-hak  dan kewajibannya  melalui  konstitusi,  termasuk dibatasi  periode  dan  masa  jabatannya. Untuk  itu,  konstitusi  negara  menetapkan mekanisme untuk memilih dan menyeleksi para  penyelenggara  negara  secara  berkala melalui  pemilihan  umum  (pemilu)  oleh rakyat.
Dengan  demikian,  pemilu  sangat penting  di  negara  demokrasi  untuk membatasi  kekuasaan  pemerintah  agar tidak  absolut/mutlak  dan  sewenang- wenang. Bagi Indonesia, Pemilu
merupakan  sarana  pelaksanaan  kedaulatan rakyat  guna  menghasilkan  pemerintahan negara  yang  demokratis  berdasarkan Pancasila  dan  UUD  1945.  Pemilu dilaksanakan  untuk  memilih  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD), presiden  dan  wakil  presiden  secara langsung  oleh  rakyat,  serta  untuk  memilih gubernur,  bupati,  dan  walikota  secara demokratis (UU Nomor 8 tahun 2012).

## B. Hubungan  Sistem  Pemilu,  Sistem
Kepartaian, dan Sistem Pemerintahan
Dalam negara modern, pada umumnya  presiden  dan  anggota  badan legislatif  dipilih  dalam  pemilihan  umum berdasarkan  sistem  kepartaian.  Sistem kepartaian  adalah  struktur  kompetisi  dan kerjasama partai politik (Pennings & Lane dalam  Sigit  Pamungkas,  2011:  42).  Arena kompetisi  dan  kerjasama  parpol  itu  adalah pemilu.  Sistem  kepartaian  berhubungan erat  dengan  stabilitas  dan  instabilitas pemerintahan.  Hal  ini  terkait  dengan kesesuaian  sistem  kepartaian  dengan sistem  pemerintahan.  Sistem  dua  partai sering  disebut  paling  ideal  untuk  semua sistem  pemerintahan,  baik  presidensiil maupun sistem parlementarian. Sedangkan, sistem multipartai hanya cocok pada sistem pemerintahan  parlementarian  (Sigit,  2011: 55).
Sistem  multipartai  dengan  sistem presidensialisme dianggap kombinasi yang tidak  cocok,  karena  bisa  berakibat  pada rendahnya keberlanjutan stabilitas demokrasi (Mainwaring dalam Sigit, 2011:
55-56).  Mainwairing  menyebutkan  tiga
alasan utama problematik tersebut:
pertama, presidensialisme multipartai
cenderung menghasilkan imobilitas (kemacetan)  atau  jalan  buntu  ( deadlock ) eksekutif  atau  legislatif  yang  membuat destabilitas  demokrasi.  Kedua,  multipartai menghasilkan polarisasi ideologi dibandingkan  sistem  dwipartai.  Ketiga, presidensialisme  multipartai  sulit  dalam membangun koalisi
antarpartai.
Presidensialisme  multipartai  rawan  bagi stabilitas  demokrasi  karena  tidak  adanya insentif  (pendorong)  untuk  membentuk koalisi.  Sementara,  sistem  parlementarian sepanjang  waktu  mengembangkan  insentif untuk  memproduksi  koalisi  mayoritas. Dengan  kata  lain,  logika  politik  sistem parlementer adalah kooperasi dan konsensus,  sedangkan  logika  politik presidensialisme adalah
konflik tersembunyi.

## C. Perilaku Memilih
Dalam  kajian  perilaku  pemilih hanya  ada  dua  konsep  utama,  yaitu; perilaku  memilih  ( voting  behavior )  dan perilaku  tidak  memilih  ( non  voting behavior ).  David  Moon  dalam  Bismar (2011:  1-60),  mengatakan  ada  dua pendekatan teoritik utama dalam menjelaskan  perilaku non-voting yaitu: pertama,  menekankan  pada  karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik  institusional  sistem  pemilu;
dan  kedua,  menekankan  pada  harapan pemilih  tentang  keuntungan  dan  kerugian atas  keputusan  mereka  untuk  hadir  atau tidak  hadir  memilih.  Faktor  yang menyebabkan  masyarakat  untuk  tidak menggunakan hak pilihnya secara sederhana  dapat  diklasifikasikan  kedalam dua  kelompok  besar  yaitu  faktor  internal pemilih dan faktor ekternal. Faktor internal adalah  alasan  pemilih  untuk  tidak menggunakan  hak  pilih  dalam  pemilu bersumber  dari  dirinya  sendiri,  sedangkan ekternal  alasan  tidak  memilih  berasal  dari luar dirinya.
Faktor  teknis  adalah  kendala  yang bersifat  teknis  yang  dialami  oleh  pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan  hak  pilih.  Seperti  pada  saat hari  pencoblosan  pemilih  sedang  sakit, pemilih  sedang  ada  kegiatan  yang  lain serta  berbagai  hal  lainnya  yang  sifatnya menyangkut  pribadi  pemilih.  Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak  datang  ke  TPS  (tempat  pemungutan suara)  untuk  menggunakan  hak  pilihnya. Faktor  teknis  ini  dalam  pemahaman  dapat diklasifikasikan  ke  dalam  dua  hal  yaitu teknis  mutlak  dan  teknis  yang  bisa  di tolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta  merta  membuat  pemilih  tidak  bisa hadir  ke  TPS  seperti  sakit  yang  membuat pemilih  tidak  bisa  keluar  rumah,  atau sedang berada di luar kota.
Teknis  yang  dapat  ditolerir  adalah permasalahan  yang  sifatnya  sederhana yang  melekat  pada  pribadi  pemilih  yang mengakibatkan  tidak  datang  ke  TPS. Seperti  ada  keperluan  keluarga,  atau merencanakan  liburan  pada  saat  hari pemilihan. Faktor pekerjaan adalah pekerjaan  sehari-hari  pemilih.  Faktor pekerjaan  pemilih  ini  memiliki  kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Sebagian  besar  penduduk  Indonesia bekerja  di  sektor  informal,  dimana penghasilanya  sangat  terkait  dengan intensitasnya bekerja. Faktor ektenal faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih  tidak  menggunakan  hak  pilihnya dalam  pemilu.  Ada  tiga  kategori  yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik.
Sosialisasi  atau  menyebarluaskan pelaksanaan  pemilu  di  Indonesia  sangat penting dilakukan dalam rangka memenimalisir golput. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan  pemilu  presiden  hal  ini  belum dimasukkan  pemilihan  yang  lebih  kecil RT/RW.  Faktor  politik  adalah  alasan  atau penyebab  yang  ditimbulkan  oleh  aspek politik  masyarakat  tidak  mau  memilih. Seperti ketidakpercayaan kepada partai, tak punya  pilihan  dari  kandidat  yang  tersedia atau  tak  percaya  bahwa  pemilu  akan membawa  perubahan  dan  perbaikan.
Kondisi inilah yang mendorong masyarakat  tidak  menggunakan  hak pilihnya.  Di  samping  itu,  anggapan  bahwa politik  itu  kotor,  jahat,  menghalalkan segala cara juga memperburuk kepercayaan  masyarakat  terhadap  politik, sehingga  membuat  sebagian  masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku, persepsi,  motivasi,  sikap,  dan  tindakan yang dapat diamati secara holistik (Bogdan &  Taylor  1975).  Data  yang  dikumpulkan mengenai  situasi  atau  kejadian  dan  faktor- faktor yang menjadi fokus penelitian. Data penelitian ini dikumpulkan dari mahasiswa peserta  mata  kuliah  Partai  Politik  dan Pemilihan  Umum  di  Jurusan  Ilmu Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik.  Mahasiswa  yang  dijadikan sebagai  informan  penelitian  ini  berjumlah 184  orang.  Lokasi  penelitian  di  Jurusan Ilmu  Pemerintahan  FISIP  Unila,  Bandar Lampung  dan  data  dikumpulkan  dalam kurun  waktu  9  April  2014  (saat  hari pencoblosan)  sampai  dengan  9  Mei  2014. Mahasiswa  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan sengaja  dipilih  sebagai  informan  dengan asumsi  mereka  sangat  memahami  tujuan
dan  pelaksanaan  pemilu.  Mahasiswa memiliki kesadaran politik dan pengetahuan tentang sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia, sehingga dianggap yang paling siap untuk berpartisipasi dalam pemilu. Data
dikumpulkan  melalui  metode  wawancara dan kuesioner.

## Teknik Analisis
Analisis  dilakukan  secara  kualitatif dengan  menggunakan  tabel  frekuensi, prosentase  dan  penafsiran.  Analisis  data kualitatif  dilakukan  terhadap  data  non- angka,  hasil  wawancara,  catatan  lapangan, artikel,  foto,  gambar,  atau  film.  Analisis kualitatif  mencari  pola  umum  dari deskripsi kata-kata.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kecenderungan  Mahasiswa  Dalam Memilih Partai Politik Perilaku memilih mahasiswa
dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu pertama,  perbedaan-perbedaan  agama, bahasa  dan  nasionalisme.  Kedua,  pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi  latar  belakang  demografi  dan sosial  ekonomi,  seperti  jenis  kelamin, tempat  tinggal  (kota-desa),  pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. Ketiga,  perbedaan  karakteristik  pemilih berdasarkan  unit  teritorial,  seperti  desa,
kelurahan,  kecamatan,  dan  kabupaten. Keempat,  identifikasi  partai  yang  ada  atau keterikatan  emosional  pemilih  terhadap partai  tertentu.  Partai  yang  secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya  merupakan  partai  yang  selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.  Kelima,  pertimbangan  untung  dan rugi  digunakan  untuk  membuat  keputusan tentang  partai  atau  kandidat  yang  dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut  memilih  atau  tidak  ikut  memilih. Pertimbangan lain adalah faktor kebanggaan psikologis, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan  identitas  kelompok,  dan menunjukkan  loyalitas  terhadap  partai.
Sebagian warga masyarakat juga
menggunakan  hak  pilih  berdasarkan informasi  yang  tidak  lengkap  dan  akurat, seperti tradisi, ideologi, dan citra partai.
Namun, dalam kenyataan di negara- negara  berkembang  (seperti  Indonesia) perilaku  memilih  bukan  hanya  ditentukan oleh  pemilih  sebagaimana  disebutkan  oleh keenam  pendekatan  di  atas,  tetapi  dalam banyak  hal  justru  ditentukan  oleh  tekanan kelompok  intimidasi,  dan  paksaan  dari kelompok atau pemimpin tertentu. Kepemimpinan  yang  dimaksud  berupa kepemimpinan tradisional (kepala adat dan kepala  suku),  religius  (pemimpin  agama), patron-klien (tuan tanah-buruh penggarap), dan  birokratik-otoriter  (para  penjabat
pemerintah,  polisi,  dan  militer).  Pengaruh para  pemimpin  ini  tidak  selalu  berupa persuasi, tetapi acap kali berupa manipulasi,  intimidasi,  dan  ancaman paksaan. Namun mahasiswa dengan tingkat kesadaran  politiknya,  setidak-tidaknya diasumsikan  terbebas  dari  pengaruh intimidasi pihak-pihak eksternal.
Berdasarkan analisis data,
kecenderungan  mahasiswa  memilih  parpol untuk  DPR  RI  adalah  Partai  Demokrat (26,60%),  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan  (20,21%),  dan  Partai  Gerindra (11,70%).  Artinya  persepsi  mahasiswa terhadap Partai Demokrat (PD) masih baik, sebagaimana pada Pemilu 2009 dimana PD menang  secara  nasional.  Partai  Demokrat masih paling populer dan disukai oleh para mahasiswa.  Adapun  Partai  Bulan  Bintang (PBB)  dan  Partai  Keadilan  dan  Persatuan Indonesia (PKPI) paling tidak disukai oleh mahasiswa.  Dua  partai  ini  tidak  ada satupun  mahasiswa  yang  memilih  untuk tingkat DPR. Fenomena lain yang menarik pada  Partai  Nasional  Demokrat  (Nasdem) sebagai  pendatang  baru  yang  pertama  kali mengikuti  pemilu.  Partai  Nasdem  bisa mengalahkan partai-partai lama yang sudah beberapa  kali  mengikuti  pemilu,  seperti Partai  Golkar,  PKB,  PPP,  dan  Hanura (lihat tabel 1 pada lampiran).
Adapun,  kecenderungan  mahasiswa memilih  parpol  untuk  DPRD  Provinsi
Lampung adalah
Partai Demokrasi
Indonesia  Perjuangan  (17,02%),  Partai Gerindra  (14,89%),  Partai  Demokrat (13,83%).  Artinya  persepsi  mahasiswa terhadap  Partai  Demokrat  mengalami pergeseran  kepada  PDIP  pada  tingkat provinsi.  Namun,  mahasiswa  yang  tidak memilih  atau  Golput  justru  mengalami peningkatan  dari  6,38%  menjadi  15,96%. Namun  ada  peningkatan  suara  untuk  PBB yang  pada  tingkat  DPR  tidak  dipilih mahasiswa,  dimana  pada  tingkat  provinsi dipilih  oleh  satu  orang  mahasiswa. Sedangkan  Partai  Keadilan  dan  Persatuan Indonesia  (PKPI)  tetap  tidak  mendapatkan satupun  suara  mahasiswa  (lihat  tabel  2 pada lampiran).
Kecenderungan mahasiswa memilih parpol  untuk  tingkatan  DPRD  kabupaten dan  kota  di  Lampung  adalah  Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (17,02%),  Partai  Gerindra  (13,83%),  dan Partai Demokrat (11,70%). Artinya mayoritas  persepsi  mahasiswa  terhadap Partai  pilihan  di  tingkat  provinsi  sama dengan  di  tingkat  kabupaten  kota.  Dalam hal  ini  mahasiswa  konsisten  dalam memilih  parpol  di  Lampung.  Namun, mahasiswa yang tidak memilih atau Golput masih  cukup  besar,  yaitu  13,83%. Sedangkan  Partai  Keadilan  dan  Persatuan Indonesia  (PKPI)  masih  konsisten  tidak dipilih  oleh  mahasiswa  mulai  dari  arena pemilu tingkat DPR, DPRD provinsi, serta
DPRD  kabupaten  dan  kota  (lihat  tabel  3 pada lampiran).
Dengan  demikian,  secara  umum, realitas  perilaku  memilih  menunjukkan bahwa tidak ada mahasiswa yang konsisten dalam memilih satu partai yang sama pada semua  tingkat  arena  pemilihan  (DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota).  Namun  ada  beberapa parpol  yang  tingkat  konsistensinya  tinggi untuk  dipilih  mahasiswa,  yaitu  Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS)  dan  Partai Amanat  Nasional  (PAN).  Sementara, mahasiswa  paling  tidak  konsisten  dalam memilih Partai Demokrat,
karena mengalami  penurunan  yang  sangat  tajam dari level DPR ke DPRD. Fenomena yang sama  terjadi  pada  Partai  Golkar  dan Nasdem  walaupun  pergeseran  suaranya tidak  setajam  Partai  Demokrat.  Fenomena lain adalah meningkatnya jumlah mahasiswa yang tidak memilih dari tingkat DPR  dan  DPRD  (lihat  Tabel  4  dalam lampiran).

## B. Alasan  Mahasiswa  Memilih  Partai Politik dan Calon
1. Alasan Memilih Partai Politik
Secara umum, mayoritas mahasiswa memilih  parpol  karena  alasan  kedekatan emosional dengan parpol yang bersangkutan  atau  dengan  calon  legislatif (caleg)  yang  diusung  oleh  parpol  yang bersangkutan  (lihat  Tabel  5  dalam
lampiran).  Kedekatan  emosional  ini ditunjukkan  dengan  adanya  hubungan persaudaraan,  kekerabatan,  atau  mengenal baik  calon  legislatifnya  (caleg).  Artinya, sebagian pemilih mahasiswa masih mempertimbangkan faktor sentimen primordial dalam memilih pada pemilu.
Alasan  kedua,  mahasiswa  memilih parpol  adalah  karena  ideologi, platform , program  partai,  atau  visi  dan  misi  yang diusung  oleh  parpol.    Pertimbangannya adalah  faktor  kebanggaan  psikologis, seperti  menunaikan  kewajiban  sebagai warga  negara,  menegaskan  identitas kelompok,  dan  menunjukkan  loyalitas terhadap partai. Sebagian warga masyarakat  juga  menggunakan  hak  pilih berdasarkan  informasi  yang  tidak  lengkap dan  akurat,  seperti  tradisi,  ideologi,  dan citra  partai.  Dengan  demikian,  persepsi pemilih  mahasiswa  atas  partai-partai  yang ada  memiliki  keterikatan  emosional terhadap  partai-partai  tertentu.  Partai  yang secara  emosional  dirasakan  sangat  dekat dengannya  merupakan  partai  yang  selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

## 2. Alasan  Memilih  Calon  DPD  RI  dan Pasangan Calon Gubernur
Hasil  perhitungan  akhir  KPU Lampung terhadap perolehan suara terbanyak  empat  calon  DPD  untuk perwakilan  Lampung,  yaitu:    Anang
Prihantoro, Ahmad Jajuli, Andi Surya, dan Syarif.  Ketiga  calon  pertama  sebelumnya berasal  dari  anggota  partai  politik,  yaitu Anang  Prihantoro  dari  PDI-P,  Ahmad Jajuli dari PKS, dan Andi Surya dari Partai Hanura.  Sementara  Syarif  memiliki  basis massa  di  Lampung  Tengah,  sekaligus sebagai  kerabat  dari  Wakil  Bupati Lampung  Tengah,  Mustafa,  yang  sedang menjabat saat ini (2010-2015).
Mayoritas  mahasiswa  (59  orang) tidak  memilih  calon  anggota  Dewan Perwakilan  Daerahnya  (lihat  Tabel  6  pada lampiran).  Alasannya  karena  mereka  tidak ada yang mengenal di antara 26 calon yang ada.  Sedangkan  sebagian  besar  mahasiswa yang  memilih  calon  DPD  karena  alasan kedekatan emosional dengan calon
(hubungan saudara, kerabat dekat, sahabat,
serta  mengenal  baik  calon).  Sebagian mahasiswa  yang  lain  memilih  calon  DPD karena alasan
ketokohan calon (penampilan,  wibawa,  putra  daerah,  dan pencitraan).  Artinya  identifikasi  pemilih terhadap  calon  mempunyai  peranan  besar bagi  mahasiswa  dalam  memilih  calon Dewan Perwakilan Daerah.
Sedangkan  calon  anggota  DPD yang  banyak  dipilih  mahasiswa  adalah Andi  Surya,  berikutnya  Achmad  Syabirin H.A  Koenang,  Syarif,  dan  Ahmad  Jajuli. Tiga calon yang dipilih mahasiswa ini juga dipilih oleh mayoritas masyarakat sehingga menjadi  calon  terpilih,  hanya  Syabirin
Koenang  yang  tidak  terpilih.  Sedangkan Anang Prihantoro yang mendapatkan suara terbanyak  pada  tingkat  daerah  ternyata tidak satu pun dipilih oleh mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat popularitas calon  yang  bersangkutan  rendah  di  mata mahasiswa.
Sementara  itu,  persepsi  mahasiswa dalam  memilih  calon  gubernur  dan  wakil gubernur  Lampung  periode  2014-2019 menunjukkan perilaku yang berbeda antara mayoritas  pemilih  masyarakat  Lampung dengan  para  pemilih  mahasiswa.  Hasil akhir  pemilihan  Gubernur  Lampung  tahun 2014,  berdasarkan  keputusan  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Lampung, dimenangkan oleh pasangan Ridho Ficardo-Bachtiar  Basri  dengan  perolehan total  suara  1.816.533  (44,81%).  Namun, mayoritas  mahasiswa  FISIP  lebih  memilih pasangan  Herman  H.N.-  Zainuddin  Hasan yang memperoleh total suara sah 1.342.763 (32,12%)  dan  menduduki  rangking  kedua dalam  perhitungan  suara  akhir.  Alasan mayoritas  mahasiswa  memilih  pasangan calon  gubernur  adalah  karena  faktor kapabilitas  calon,  terutama  menyangkut aspek pendidikan, performa, dan kepemimpinan  (lihat  Tabel  7  pada lampiran).

## 3. Alasan Mahasiswa Tidak Memilih
Sebagian  besar  mahasiswa  tidak memilih dalam  pemilu 2014 karena alasan teknis:  seperti  sedang  berpergian,  ada keperluan penting, atau berada di luar kota. sebagian  yang  lain  tidak  memilih  karena alasan  administratif:  seperti  tidak  terdaftar di  DPT  wilayah  masing-masing  (lihat Tabel  8  pada  lampiran).  Faktor  teknis adalah  kendala  yang  bersifat  teknis  yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya  untuk  menggunakan  hak pilih.  Seperti  pada  saat  hari  pencoblosan pemilih  sedang  sakit,  pemilih  sedang  ada kegiatan  yang  lain  serta  berbagai  hal lainnya  yang  sifatnya  menyangkut  pribadi pemilih.  Kondisi  itulah  yang  secara  teknis membuat  pemilih  tidak  datang  ke  TPS (tempat pemungutan suara) untuk menggunakan  hak  pilihnya.  Faktor  teknis ini dalam pemahaman
dapat diklasifikasikan  ke  dalam  dua  hal  yaitu teknis  mutlak  dan  teknis  yang  bisa  di tolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta  merta  membuat  pemilih  tidak  bisa hadir  ke  TPS  seperti  sakit  yang  membuat pemilih  tidak  bisa  keluar  rumah,  atau sedang berada di luar kota.
Teknis  yang  dapat  di  tolerir  adalah permasalahan  yang  sifatnya  sederhana yang  melekat  pada  pribadi  pemilih  yang mengakibatkan  tidak  datang  ke  TPS. Seperti  ada  keperluan  keluarga,  atau merencanakan  liburan  pada  saat  hari
pemilihan.  Faktor  kedua  mahasiswa  tidak memilih  dalam  Pemilu  2014  adalah persoalan admisitratif yang bersifat eksternal.  Ada  tiga  kategori  faktor  ektenal yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih  tidak  menggunakan  hak  pilihnya dalam  pemilu,  yaitu  aspek  administratif, sosialisasi dan politik. Faktor adminisistratif adalah faktor yang berkaitan  dengan  aspek  adminstrasi  yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan  hak  pilihnya.  Di  antaranya tidak  terdata  sebagai  pemilih,  tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki  identitas  kependudukan  (KTP). Hal-hal  administratif  seperti  inilah  yang membuat  pemilih  tidak  bisa  ikut  dalam pemilihan.
Ternyata  kecil  alasan  faktor  politik sebagai  alasan  atau  penyebab  mahasiswa tidak  mau  memilih,  yaitu  beralasan ketidakpercayaan  partai  politik.  Dimana, peserta pemilu (calon, parpol) diindikasikan  menggunakan  politik  uang dan  visi  misi  untuk  perubahan  tidak  jelas. (lihat  Tabel  8  pada  lampiran).  Faktor politik mencakup ketidakpercayaan kepada partai,  tak  punya  pilihan  dari  kandidat yang  tersedia  atau  tak  percaya  bahwa pemilu  akan  membawa  perubahan  dan perbaikan.

## C.  Faktor-Faktor  yang  Menyebabkan Mahasiswa Sulit dalam Memilih
Banyak  faktor  yang  menyebabkan mahasiswa  mengalami  kesulitan  dalam memilih  pada  Pemilu  2014  di  Lampung. Mayoritas  mahasiswa  menganggap  Pemilu 2014  banyak  kesulitan  untuk  memberikan suara  dan  9,58%  yang  menganggap  tidak
mengalami  kesulitan  dalam  memilih  (lihat Tabel 9). Sedangkan faktor yang dianggap paling  menyulitkan  dalam  memilih  adalah karena  nonteknis  seperti  terlalu  banyak nama calon, banyak dari calon yang belum dikenal,  kertas  suara  yang  terlalu  besar, dan  tidak  disertai  foto  calon  legislatif (DPRD).
Faktor-Faktor yang Menyebabkan Mahasiswa Sulit dalam Memilih Bentuk Kesulitan F % Teknis (cara pencoblosan, cara melipat kertas suara, kurangnya bilik), 28 29,79 Administrasi (terlambatnya pembagian Kartu Pemilih, DPT yang bermasalah, cara pindah TPS yang rumit), 5 5,32 Nonteknis, seperti terlalu banyak nama calon, banyak dari calon yang belum dikenal, kertas suara yang terlalu besar dan tidak disertai foto calon legislatif (DPRD). 52 55,32 Tidak ada kesulitan 9 9,58 Jumlah 94 100 Sumber: Penelitian 2014 Faktor kesulitan tersebut
mempunyai  dua  dimensi  yang  perlu diperbaiki  di  masa  depan.  Pertama, kesulitan  itu  muncul  sebagai  konsekuensi dari  berlakunya  sistem  kepartaian  dan pemilu yang diterapkan. Sistem multipartai dan  pemilu  proporsional  menyebabkan banyaknya  jumlah  calon  legilatif  yang dimajukan oleh setiap partai. Faktor kedua,
sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan  sistem  pemilu  di  Indonesia sangat  penting  dilakukan  dalam  rangka memenimalisir  golput.  Hal  ini  disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa,
bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan  pemilu  presiden  hal  ini  belum dimasukkan  pemilihan  yang  lebih  kecil RT/RW.  Kondisi  lain  yang  mendorong sosialisi  sangat  penting  dalam  upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat  adalah  dalam  setiap  pemilu terutama  pemilu  di  era  reformasi  selalu diikuti  oleh  sebagian  peserta  pemilu  yang berbeda.  Pada  Pemilu  1999  diikuti sebanyak  48  partai  politik,  pada  pemilu 2004  dikuti  oleh  24  partai  politik  dan pemilu  2009  dikuti  oleh  41  partai  politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Sedangkan  Pemilu  2014  diikuti  oleh  12
parpol  nasional  dan  tiga  parpol  lokal  di Aceh.
Kondisi  ini  menuntut  perlunya sosialisasi terhadap masyarakat. Permasalahan  berikut  yang  menuntut perlunya  sosialisasi  adalah  mekanisme pemilihan  yang  berbeda  antara  pemilu sebelum reformasi dengan pemilu sebelumnya.  Dimana  pada  era  Orde  Baru hanya  memilih  lambang  partai  sementara sekarang  selain  memilih  lambang  juga harus  memilih  nama  salah  satu  calon  di partai  tersebut.  Perubahan  yang  signifikan adalah  pada  pemilu  2009  dimana  pemilih tidak lagi mencoblos dalam memilih tetapi dengan  cara  menandai  (contreng),  namun pemilu  2014  kembali  dengan  cara mencoblos.
Perbaikan lain yang perlu dilakukan adalah  perubahan  tata  cara  memilih  yang saat  ini  dilakukan  secara  manual  perlu diperbaiki  dengan  cara  elektronik  ( e- voting ). Di samping memudahkan, cara ini akan menyingkat waktu yang sangat efektif bagi  para  pemilih.  Sedangkan  untuk mengurangi  para  pemilih  yang  tidak mengenal  para  calon  yang  dimajukan  oleh parpol,  sehingga  lebih  memilih  golput, maka  parpol  harus  mulai  menyadari pentingnya  sosialisasi  para  calon  di  setiap daerah pemilihannya masing-masing.
Kebutuhan ini bukan hanya bagi kepentingan  pemilih  tapi  juga  bagi peningkatan suara pemilih parpol.

## D. Faktor-Faktor yang Perlu Diperbaiki
Di samping faktor sosialisasi, teknis memilih,  dan  peningkatan  peranan  fungsi pendidikan  politik  parpol,  hal  lain  yang perlu diperbaiki adalah mempermudah hak pemilih  walaupun  tidak  terdaftar  dalam DPT,  karena  pemilih  yang  tidak  terdaftar seringkali  bukan  karena  kesalahannya  tapi karena  lalainya  pihak  pendata  awal pemilih. Karena itu, penyusunan DPS/DPT perlu  diperbaiki  tidak tidak selalu menjadi persoalan  besar  setiap  pemilu.  Peraturan undang-undang  partai  politik  perlu  lebih menyederhanakan  jumlah  partai  dan jumlah calon yang berkualitas.
Sebaiknya  masing-masing  parpol dan calon lebih giat lagi menyosialisasikan diri  agar  lebih  dikenal  oleh  para  pemilih. Partai perlu lebih selektif dalam menyeleksi calon agar tidak terlalu banyak calon  yang  tidak  bermutu  sehingga membingungkan  masyarakat.  Calon  harus kredibel,  calon  yang  sedikit  tetapi berkualitas,  dan  partai  politik  dapat menjalankan  segala  fungsinya.  Parpol, calon,  dan  penyelenggara  pemilu  perlu melakukan  sosialisasi  lebih  banyak,  lebih gencar  lagi  kepada  agar  agar  masyarakat tidak  kesulitan  memilih.  Calon  dan  partai memberikan  penyuluhan  yang  cukup  agar masyarakat  lebih  mengenal  calon  yang akan  dipilih.  Sebaiknya  partai  membenahi diri  sebelum  mengikuti  pemilu  agar  tidak sebagai pelengkap kontestan saja.
Aturan
mengenai mekanisme perekrutan  anggota  KPU  perlu  diperbaiki agar terjaring para komisioner yang punya sikap  profesional,  berintegritas,  dan  punya kompetensi.  Penyelenggara  pemilu  perlu lebih  giat  melakukan  sosialisasi  lebih banyak,  terutama  kepada  para  pemilih pemula  dan  lansia.  Perlu  dicoba  pemilu berbasis  teknologi,  penyediaan  sarana  dan prasarana TPS bagi mahasiswa perantauan, memperbesar ukuran bilik suara, memasang  foto  calon,  memperlebar  kertas suara.

## KESIMPULAN
Mahasiswa  cenderung  memilih parpol  yang  pernah  ikut  dan  menang  pada pemilu  sebelumnya.  Sebagian  besar mahasiswa  memilih  untuk  caleg  DPR  RI adalah  dari  Partai  Demokrat  (26,60%), Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan (20,21%),  dan  Partai  Gerindra  (11,70%).
Untuk DPRD Provinsi Lampung, mahasiswa  memilih  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (17,02%),  Partai Gerindra  (14,89%),  Partai  Demokrat
(13,83%).  Sedangkan,  untuk  DPRD kabupaten dan kota di Lampung mahasiswa  memilih  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (17,02%),  Partai Gerindra  (13,83%),  Partai  Demokrat (11,70%).  Artinya  persepsi  mahasiswa terhadap  ketiga  partai  tersebut  positif, dimana  PDI-P  pernah  menang  dalam
pemilu  1999  dan  pada  Pemilu  2009  PD menang  secara  nasional.  Persepsi  juga menunjukkan  bahwa  pilihan  ideologis mahasiswa  adalah  pada  partai-partai  yang berasaskan  nasionalis.  Sedangkan  pilihan mahasiswa  terhadap  calon  (legislatif  dan gubernur,  wakil gubernur) cenderung pada tokoh-tokoh  yang  sangat  dikenal  dan memiliki kedekatan emosional dengan para pemilih mahasiswa.
Dalam  hal  alasan  mahasiswa memilih calon dan partai politik, mayoritas mahasiswa  memilih  parpol  karena  alasan kedekatan  emosional  dengan  parpol  yang bersangkutan  atau  dengan  calon  legislatif (caleg)  yang  diusung  oleh  parpol  yang bersangkutan.  Kedekatan  emosional  ini ditunjukkan  dengan  adanya  hubungan persaudaraan,  kekerabatan,  atau  mengenal baik  calegnya.  Artinya  sebagian  pemilih mahasiswa masih mempertimbangkan faktor  sentimen  primordial  dalam  pemilu. Alasan  kedua  mahasiswa  memilih  parpol dan  calon  adalah  karena  faktor  ideologi, platform , program partai, atau visi dan misi yang  disandang  oleh  parpol  dan  calon.
Pertimbangannya adalah faktor kebanggaan psikologis, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan  identitas  kelompok,  dan menunjukkan loyalitas terhadap partai.
Sementara  itu  untuk  aspek  atau
faktor-faktor yang menyebabkan
mahasiswa  sulit  dalam  memilih  banyak
factor  yang  menyebabkannya.  Mahasiswa mengalami  kesulitan  dalam  memilih  pada Pemilu  2014  di  Lampung.  Mayoritas mahasiswa  menganggap  Pemilu  2014 banyak  kesulitan  untuk  memberikan  suara dan  hanya  9,58%  yang  menganggap  tidak mengalami  kesulitan  dalam  memilih. Sedangkan penyebab yang dianggap paling menyulitkan  dalam  memilih  adalah  faktor nonteknis  seperti  terlalu  banyak  nama calon,  banyak  dari  calon  yang  belum dikenal,  kertas  suara  yang  terlalu  besar, dan  tidak  disertai  foto  calon  legislatif (DPRD).
Salah satu indikator dari pelaksanaan pemilihan umum yang bermutu  adalah  tingginya  partisipasi politik  pemilih.  Partisipasi  politik  yang tinggi  menunjukkan  tingkat  kepercayaan rakyat  terhadap  sistem  politik  dan  para calon  pemimpin  yang  berkompetisi  dalam pemilu. Dengan demikian, lembaga politik (parlemen) dan pemerintahan yang terbentuk  memiliki  mandat  dan  legitimasi yang kuat dari rakyat. Untuk itu, perlu ada perbaikan  dan  peningkatan  kualitas  dari unsur-unsur  yang  terlibat  dalam  pemilu, yaitu  aturan  main  atau  undang-undang pemilu  yang  demokratis,  partai-partai politik  yang  aspiratif,  dan  penyelenggara pemilu  yang  kredibel,  berintegritas,  dan profesional.

## DAFTAR PUSTAKA
Bismar  Arianto. 2011. “Analisis Penyebab Masyarakat  Tidak  Memilih  dalam Pemilu”, Jurnal  Ilmu  Politik  dan Ilmu  Pemerintahan ,  Vol.  1,  No.  1, Hlm. 1-60.
Bogdan,  R.  and  Taylor,  S.J.  1975.
Introduction to Qualitative
Research  Methode .  New  York: John Willey and Sons, 1975.
Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik .  Edisi  Revisi.  Jakarta: Gramedia.
Muhammad  Amin.  2014.  “ Golput  don Politik Uang dalam Pemilu”. Suara Muhammadiyah ,  Edisi  Nomor  07, Tahun  Ke-99,  1-15  April  2014. Hlm. 22-23.
Ramlan  Surbakti,  Didik  Supriyanto,  & Topo  Santoso.  2008. Perekayasaan Sistem  Pemilihan  Umum  untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis . Jakarta: Kemitraan.
______________.  2002. Memahami  Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia
Widiasarana.
Sigit  Pamungkas.  2011. Partai  Politik: Teori  dan  Praktik  di  Indonesia . Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.

## Dokumen
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  2012  Tentang Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## LAMPIRAN

## Tabel 1. Kecenderungan Mahasiswa Memilih Parpol untuk DPR RI
No. Nama Parpol Frekuensi  Persentasi 1. Nasional Demokrat 8 8,51 2. Partai Kebangkitan Bangsa 2 2,13 3. Partai Keadilan Sejahtera 7 7,45 4. PDI-Perjuangan 19 20,21 5. Partai Golkar 3 3,19 6. Partai Gerindra 11 11,70 7. Partai Demokrat 25 26,60 8. Partai Amanat Nasional 8 8,51 9. Partai Persatuan Pembangunan 1 1,06 10.  Partai Hanura 4 4,26 11.  Partai Bulan Bintang 0 0 12.  Partai Karya Pembangunan Indonesia 0 0 Tidak memilih/Golput 6 6,38 Jumlah 94 100 Sumber: Hertanto, penelitian 2014 Tabel 2. Kecenderungan Mahasiswa Memilih Parpol untuk DPRD Provinsi Lampung No. Nama Parpol Frekuensi  Persentasi 2. Nasional Demokrat 4 4,26 2. Partai Kebangkitan Bangsa 1 1,06 3. Partai Keadilan Sejahtera 6 6,38 4. PDI-Perjuangan 16 17,02 5. Partai Golkar 12 12,77 6. Partai Gerindra 14 14,89 7. Partai Demokrat 13 13,83 8. Partai Amanat Nasional 9 9,58 9. Partai Persatuan Pembangunan 2 2,13 10.  Partai Hanura 1 1,06 11.  Partai Bulan Bintang 1 1,06 12.  Partai Karya Pembangunan Indonesia 0 0 Tidak memilih/Golput 15 15,96 Jumlah 94 100 Sumber: Hertanto, penelitian 2014

## Tabel 3. Kecenderungan Mahasiswa Memilih Parpol untuk DPRD Kabupaten/Kota
No. Nama Parpol Frekuensi  Persentasi 3. Nasional Demokrat 5 5,32 2. Partai Kebangkitan Bangsa 2 2,13 3. Partai Keadilan Sejahtera 7 7,45 4. PDI-Perjuangan 16 17,02 5. Partai Golkar 7 7,45 6. Partai Gerindra 13 13,83 7. Partai Demokrat 11 11,70 8. Partai Amanat Nasional 9 9,58 9. Partai Persatuan Pembangunan 6 6,38 10.  Partai Hanura 3 3,19 11.  Partai Bulan Bintang 2 2,13 12.  Partai Karya Pembangunan Indonesia 0 0 Tidak memilih/Golput 13 13,83 Jumlah 94 100 Sumber: Hertanto, penelitian 2014 Tabel 5. Alasan memilih parpol No   Nama Partai DPR-RI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota 1  2 3 4 5 6 Jml  1  2 3 4 5 6 Jml  1  2 3 4 5 6  Jml 1  Nasdem 1 2 3 2 8 2 1 1 4 2 1 1 1 5 2  PKB 1 1 2 1 1 2 2 3  PKS 3 2 2 7 1 4 1 6 1 3 3 7 4 PDI- Perjuangan 4 10 3 2 19 1 3 6 5 1 16 2 6 7 1 16 5  Golkar 1 1 1 3 1 2 5 4 12 1 1 3 2 7 6  Gerindra 4 6 1 11 2 8 4 14 2 1 4 4 2 13 7  Demokrat 3  1 5 9 4 3 25 2 3 5 1 2 13 2 3 6 11 8  PAN 1  1 2 4 8 1 5 3 9 7 2 9 9  PPP 1 1 1 1 2 1 4 1 6 10  Hanura 1 1 2 4 1 1 1 2 3 11 Partai Bulan Bintang 1 1 1 1 2 12  PKP-I Golput 6 15 13 Jumlah 4  7  15  33  18  11 94 6  0  10  26  26  11 94 2  3  12  18  37  9 94 Sumber: Hertanto, penelitian 2014 Keterangan alasan memilih:
1. Kapabilitas calon (pendidikan, performa, kepemimpinan)
2. Track record (rekam jejak) parpol,
3. Ketokohan calon (penampilan, wibawa, putra daerah, pencitraan),
4. Partai (ideologi partai, program partai, visi misi partai, partai baru),
5. Kedekatan  emosional  dengan  partai/calon  (hubungan  saudara,  kerabat  dekat,  sahabat, serta mengenal baik calon),
6. Mobilisasi (pengarahan baik dari keluarga/kerabat dekat).
Tabel 6. Alasan memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) No Nama Calon 1  2  3  4  5  6  Jml 1  Ir. A. Aziz Adyas, S.H. 1 2  H. Achmad Syabirin H.A Koenang, MH. 4 2  1 7 3  Ir. Agusman Effendi 4  Ahmad Farmadi Putra, S.H. 5  H. Ahmad Jajuli, S.I.P. 1  1 3 5 6  Anandatohpati.N. R, S.Psi. 7  Ir. Anang Prihantoro 8  Dr. Andi Surya 3 2 3  1 9 9  Ardian Saputra 10  Arief Budi Atmoko, S.T., M.T. 11  Ir. H. Aryodhia Febriansya, S.H. 1 1 12  H. Ismail Zulkarnain 1 1 13  Iswandi, A.Md. 14  H. Khairudin Gustam, S.E. 15  Moh. Yusuf
16  Muhyidin Tohir, S.Pd. I
17  Ir. H. Nur Zaini 18  Rida Budiyati, S.Kom. 19  H. SM. Herlambang, S.H., M.H. 20  Ir. Suhendra Ratu Prawiranegara 1 3 4 21  H. Suminto Martono, S.H. 1 1 22  Kolonel (Purn) H. Sunardi, S.Sos., M.H. 23  Syarif, S.H. 3 3  1 7 24  Tuti W. Malano 25  Ir. Woro Ary Werdhani 26  Zainal Ma'arif Tidak memilih 59 Jumlah 4  1  10  0  17  3  94 Sumber: Hertanto, penelitian 2014 Keterangan alasan Memilih:
1. Kapabilitas calon (pendidikan, performa, kepemimpinan)
2. Track record (rekam jejak) calon,
3. Ketokohan calon (penampilan, wibawa, putra daerah, pencitraan),
4. Identifikasi partai (ideologi partai, program partai, visi misi partai, partai baru),
5. Kedekatan  emosional  dengan  calon  (hubungan  saudara,  kerabat  dekat,  sahabat,  serta mengenal baik calon),
6. Mobilisasi (pengarahan baik dari pihak lain: keluarga, kerabat dekat, dll).

## Tabel 8. Alasan tidak memilih pada Pemilukada tahun 2014
No Kabupaten/ Kota Jumlah Alasan Tidak Memilih 1 2 3 4 5 6 1 Lampung Barat (Liwa) 3 1 2 2 Lampung Selatan (Kalianda) 3 1 2 3 Lampung Tengah 2 1 1 4 Lampung Timur (Sukadana) 2 1 1 5 Lampung Utara (Kotabumi) 4 1 3 6 Mesuji (Mesuji) 2 1 1 7 Pesawaran (Gedong Tataan) 8 Tanggamus (Kotaagung) 2 1 1 9 Tulang Bawang (Menggala) 10 Tulang Bawang Barat 3 3 11 Way Kanan (Blambangan) 1 1 12 Bandar Lampung 7 5 2 13 Kota Metro 14 Pringsewu 15 Pesisir Barat (Krui) 1 1 Jumlah 30 11 0 14 2 3 0 Sumber: Hertanto, penelitian 2014
Klasifikasi alasan tidak memilih:
1. Administratif: indikatornya yaitu tidak terdaftar di DPT wilayah masing-masing
2. Pengetahuan: tidak paham cara mencoblos
3. Teknis: sedang berpergian, ada keperluan penting, berada di luar kota
4. Ideologis: tidak mengenal calon, asumsi dasar kinerja DPR tidak dirasakan
5. Ketidakpercayaan  partai  politik:  peserta  pemilu  mengindikasikan  menggunakan politik uang, visi misi untuk perubahan tidak jelas.
6. Ekonomi: tidak pulang kampung karena jauh dan memerlukan biaya.