## HARMONISASI HUKUM KONTRAK DAN DAMPAKNYA PADA HUKUM KONTRAK INDONESIA
Samuel Hutabarat email: samuelhut@yahoo.com

## Abstract
International commercial contracts are contracts closed by parties coming from different countries or made under “foreign” legal systems. Parties may have different understandings about how to read the contract  and  therefore  it  is  of  importance  to  include  in  the  contract  a  provision  on  settlement  of disputes  containing  choice  of  forum  and/or  choice  of  law.  A  different  way  to  prevent  conflicts  and disputes  stemming  from  the  interpretation  and  implementation  of  international  commercial contracts is by way of harmonization of national contract laws. Indonesia as an active member of the international (commercial) community should take the initiative to do so.  In other words, revision of the existing Indonesian contract law is much needed.
Keywords: contract, harmonize, international commercial contract

## Abstrak
Kontrak komersial internasional adalah kontrak yang ditutup para pihak yang berasal dari Negara berbeda atau tunduk pada sistem hukum berbeda. Karena ketentuan dalam kontrak dapat ditafsir berbeda  oleh  para  pihak,  maka  kontrak  demikian  itu  harus  memuat  ketentuan  perihal penyelesaian  sengketa  yang  sekaligus  memuat  pilihan  hukum  atau  pilihan  forum  penyelesaian sengketa.  Satu  cara  lain  yang  tersedia  untuk  mencegah  munculnya  sengketa  dan  konflik  hukum dari  kontrak-kontrak  komersial  internasional  adalah  melalui  penyelarasan  hukum  kontrak nasional Negara-negara. Indonesia sebagai anggota aktif masyarakat komersial internasional harus segera  melakukan  prakarsa  untuk  itu.  Dengan  kata  lain,  hukum  kontrak  Indonesia  harus  segera direvisi.
Kata kunci: kontrak, harmonisasi, kontrak komersial internasional

## Pendahuluan
Perkembangan  ekonomi  global  dan  integrasi  ekonomi  serta  tingginya transaksi perdagangan yang secara khusus terjadi pada wilayah regional ASEAN, telah  memberikan  dampak  pertumbuhan  ekonomi  dari  masing-masing  Negara ASEAN.    Tingginya  transaksi  perdagangan  itu  memerlukan  aturan-aturan  yang dapat  menunjang  transaksi  perdagangan  antar  Negara  anggota  ASEAN.  Aturan domestik dari masing-masing Negara tentunya menjadi acuan dari setiap pelaku bisnis  yang  akan  melakukan  transaksi  perdagangan  di  Negara  yang  berbeda. Tentunya  tak  terelakkan  bahwa  aturan  hukum  nasional  yang  relevan  akan
diselaraskan  dengan  kebutuhan  dan  perkembangan  dari  pesatnya  transaksi perdagangan  internasional.  Selain  hukum  domestik  masing  masing  Negara  yang diterbitkan  oleh  pemerintahan  dari  suatu  Negara,  aturan  lainnya  yang  menjadi acuan  para  pihak  pelaku  bisnis  adalah  kontrak.  Hukum  kontrak  Negara-negara ASEAN untuk sebahagian besar dipengaruhi oleh baik hukum Barat dalam bentuk common law ataupun civil law .
Satu  instrumen  terpenting  dalam  transaksi  perdagangan  internasional adalah kontrak.  Kontrak  (dagang) inilah  yang  merupakan  jembatan  penghubung yang  memuat  pengaturan  aktivitas  komersial  ataupun  aktivitas  bisnis 1 .  Dengan kata  lain,  perlu  adanya  kontrak  dagang  internasional  (i nternational  commercial contracts ) 2 yang  berfungsi  sebagai  acuan  perilaku  yang  memuat  hak  dan kewajiban  para  pihak  dalam  kontrak.  Kontrak-kontrak  dagang  internasional  ini dalam  dirinya  sendiri  bersifat  lintas  batas  Negara.    Satu  pendapat  menyatakan bahwa kontrak internasional adalah kontrak yang di dalamnya terdapat unsur dua Negara  atau  lebih,  dan  kontrak  tersebut  dibuat  antara  Negara  dengan  Negara, Negara dengan pihak swasta, atau di antara pihak swasta 3 .  Berbeda dengan itu, Sudargo Gautama menyebut suatu kontrak sebagai kontrak internasional  karena
1 Ricardo  Simanjuntak,  Asas-asas  Utama  Hukum  Kontrak  dalam  Kontrak  Dagang  Internasional: sebuah Tinjauan Hukum, Jurnal Hukum Bisnis Vol 27 No. 4 tahun 2008, hlm., 14.
2 Penulis  menggunakan  istilah  kontrak  dagang  internasional  bukan  perjanjian  internasional, karena  perjanjian  internasional  adalah  perjanjian  yang  diadakan  antara  anggota  masyarakat bangsa-bangsa  dan  bertujuan  untuk  mengakibatkan  akibat-akibat  hukum  tertentu.  Di  dalam Teori  Hukum  Internasional,  Perjanjian  Internasional  dibedakan  ke  dalam  2  (dua)  golongan, yaitu: 1. law making  treaties dan 2. Treaty contracts . Law making treaties merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota  masyarakat  bangsa-bangsa,  sehingga  dengan  demikian  dapat  dikategorikan  sebagai perjanjian  internasional  yang  berfungsi  sebagai  sumber  langsung  hukum  internasional. Treaty contracts adalah  perjanjian  internasional  yang  mengatur  hubungan-hubungan  atau  persoalan- persoalan  khusus  antara  pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian  saja. Treaty  contracts tidak secara  langsung  menjadi  sumber  hukum  internasional.    Nani  Suryani,  Harmonisasi  Hukum Ekonomi  Negara-negara  ASEAN  dalam  menghadapi  Pasar  Bebas  2010,  Jurnal  Ilmu  Hukum, Wacana ParamartaVol VIII, No.1 Mei 2009 Hlm. 42.  Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional,  Bandung,  Bina  Cipta,  1978  Hlm.  109,115  dan  115.  JG  Starke, Introduction  to International Law, London, Butterworths, 1984, hlm., 40-44.
3 Wilis  L.M  Reese,  “ The  Law  Governing  International  Contracts ,”  dalam:  Hans  Smit,  et.  al., International Contracts, New York: Mathew Bender, 1981, hlm., 4.
adanya unsur-unsur asing termuat di dalamnya ( foreign element ) 4 . Secara teoritis, unsur asing yang ada dalam suatu kontrak internasional adalah 5 :
a. Kebangsaan yang berbeda;
b. Para pihak memiliki domisili hukum yang berbeda;
c. Hukum yang dipilih adalah hukum asing;
d. Pelaksanaan kontrak di luar negeri;
e. Penyelesaian sengketa kontrak di luar negeri;
f. Kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri;
g. Obyek kontrak di luar negeri;
h. Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing;
i. Digunakannya mata uang asing dalam kontrak tersebut.
Terlepas  dari  persoalan  definisi  hukum  kontrak  internasional,  perlu dicermati  bahwa  hukum  kontrak  nasional  masing-masing  negara  pada  dasarnya sangat  beragam.  Perbedaan  sistem  hukum  di  masing-masing  Negara  tersebut menjadi  tidak  kondusif  bagi  aktivitas  dunia  bisnis  internasional. 6 Perbedaan sistem hukum nasional serta ketentuan-ketentuan hukum kontrak masing-masing Negara  membuka  peluang  terjadinya  konflik  dan  sengketa.  Selain  itu  perbedaan hukum  nasional  yang  menjadi  acuan  normatif  dari  para  pelaku  transaksi perdagangan  internasional  juga  dapat  menimbulkan  keragu-raguan  dan ketidapastian bagi pihak asing. Bahkan bisa menimbulkan kekecewaan tersendiri karena  apa  yang  pada  awalnya  dipahami  sebagai  hak  dan  kewajiban  masing- masing  pihak  ternyata  harus  ditafsirkan  berbeda  dalam  sistem  hukum  nasional yang ada. 7
Perbedaan  aturan  (hukum  kontrak)  di  masing-masing  Negara  berpeluang besar  menghambat  transaksi  bisnis  internasional  yang  menghendaki  kecepatan
4 Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional, Bandung: Alumni, 1976, hlm., 7.
5 Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional , cet. ke-2, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 29.
6 Supra no 4, hlm., 7.
7 Sudargo Gautama, Hukum Perdata dan Dagang Internasional,  Alumni, Bandung, 1980, hlm. 237.
dan  kepastian. 8 Padahal,  perdagangan  internasional  telah  berkembang  menjadi kebutuhan mendasar untuk menjaga kelangsungan ekonomi dunia yang dicirikan interdependensi  ekonomi. 9 Dalam  lingkup  regional  ASEAN,  perdagangan internasional yang terjadi adalah antara warganegara dari sesama Negara-negara anggota ASEAN atau dari luarnya.  Masalah selanjutnya adalah, meskipun bentuk kontrak  internasional  telah  berkembang,  namun  aturan-aturan  hukum  yang terumuskan  secara  formal  mengenai  kontrak  internasional  belum  cukup berkembang.    Artinya  ada  kebutuhan  untuk  menyesuaikan  hukum  nasional masing-masing Negara terutama di bidang hukum kontrak, salah satunya dengan cara harmonisasi.
Kendati  begitu  ada  perbedaan  pandangan  di  antara  para  ahli  hukum tentang kemanfaatan harmonisasi hukum kontrak nasional. Beberapa ahli hukum kontrak,  sekalipun  sudah  dapat  melihat  manfaat  yang  relevan  dari  harmonisasi hukum  kontrak,  tetap  ragu  tentang  itu.    Padahal  harmonisasi  terbukti  telah memberikan  manfaat  dalam  pengembangan  dan  modernisasi  hukum  nasional. Harmonisasi  pada  akhirnya  mendukung  dan  bukan  menjadi  menghambat perdagangan  internasional.  Hal  serupa  dapat  dikatakan  tentang  hukum  nasional Indonesia yang tumbuh kembang di tengah kawasan regional ASEAN.
Dimaksudkan  di  sini  dengan  harmonisasi  adalah  penyelarasan  aturan- aturan  hukum  yang  bersifat  global  atau  regional  dengan  aturan  hukum  yang bersifat  domestik.  Banyak pendapat  dan  diskusi  yang  dibuat  tentang  pentingnya harmonisasi dalam rangka perdagangan internasional dan ada banyak organisasi, baik  internasional  dan  regional,  antar  pemerintahan  dan  swasta,  yang  bekerja keras  berupaya  mewujudkan  harmonisasi  tersebut.  Dalam  konteks  itu,  secara konkrit  telah  diupayakan  penyelarasan  aturan-aturan  hukum  nasional  di  bidang bea  cukai,  impor  dan  ekspor,  dan  secara  khusus  harmonisasi  bidang  hukum kontrak nasional. Mengapa hukum kontrak nasional penting untuk diharmonisasi?
8 Id.
9 William F.  Fox,  International  commercial  Agreement  A  Primer  on  Drafting,  Negotiation  and Resolving Disputes , Third Edition, The Hague, Kluwer Law International, 1998, hlm., 1.
Alasannya  adalah  karena  perbedaan-perbedaan  yang  ada  dalam  masing-masing hukum  kontrak  nasional  justru  dapat  menjadi  hambatan  untuk  perdagangan internasional.
Salah  satu  upaya  yang  efektif  dalam  harmonisasi  hukum  kontrak internasional  dilakukan  oleh  organisasi  internasional  seperti International Institute  for  the  Unification  of  Private  Law (UNIDROIT).  Harmonisasi  adalah  alat yang  berguna  dalam  memberikan  pilihan  netral  hukum  dalam  menentukan keabsahan  suatu  kontrak  dan  melaksanakan  suatu  kontrak  serta  menyelesaikan suatu  sengketa. International  Institute  for  the  Unification  of  Private  Law (UNIDROIT) telah mengeluarkan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC)  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  Prinsip  UNIDROIT.  Prinsip UNIDROIT  ini  pertama  kali  diterbitkan  pada  1994,  kemudian  dilakukan  revisi pada  2004,  dan  kemudian  sampai  saat  ini  revisi  terakhir  yang  dilakukan  adalah pada 2010. 10
Selain dari UNIDROIT Principles, konvensi PBB lainnya yang memberikan pengaruh  besar  dalam  rangka  harmonisasi  hukum  kontrak  yaitu United  Nations Convention on contracts for International Sale of Goods (CISG 1980). Konvensi ini mengenai  kontrak  jual  beli  barang  secara  internasional  yang  disahkan  di  kota Wina  pada  1980.    CISG  1980  dipandang  sebagai  suatu  perjanjian  internasional pertama yang sifatnya komprehensif di bidang kontrak yang dibuat oleh Negara- negara  di  dunia  sejak  Perdang  Dunia  II. 11 Latar  belakang  hadirnya  CISG  1980 diantaranya  karena  meningkatnya  transaksi  perdagangan  internasional  yang memerlukan  suatu  konvensi  yang  menyeluruh 12 ,  adanya  berbagai  sistem hukum yang  berbeda  yang  mengatur  kontrak  perdagangan  yang  dipandang tidak begitu kondusif bagi perdagangan internasional serta kelemahan 2 (dua) Konvensi Den
10 International Institute for The Unification of Private Law, International Principles of Commercial Contracts, Roma, 2010, Introduction.
11 Kenneth C, Randall dan John E Norris, A New Paradigm for international Business Transaction 71 U Wash L Q 606 (1993) Pada Huala Adof, Instrumen-instrumen tentang kontrak Internasional, Keni Media, Bandung, 2011, hlm. 125.
12 Supra no 7, hlm., 233.
Haag  1964  yaitu  Konvensi  tentang  hukum  yang  berlaku  terhadap  jual-beli internasional ( The Convention Relating to a Uniform Law on The International sale of  Goods (ULIS))  dan  Konvensi  tentang  Pembentukan  kontrak  jual  beli internasional  ( The  Convention  Relating  to  a  Uniform  Law  on  The  Formation  of Contract for the International Sale of Goods ).  Kedua konvensi ini kurang disambut baik oleh banyak pengamat hukum, karena ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam  kedua  konvensi  ini  dipandang  semata-mata  mencerminkan  tradisi-tradisi hukum dan ekonomi yang berlaku pada Negara-negara Eropa Kontinental. 13
UNIDROIT  Principles memberikan  model  pengaturan  bagaimana menyelesaikan sengketa terkait kontrak dagang internasional. Seperti yang telah ditunjukkan  dalam  beberapa  kasus  dimana  pengadilan  telah  menerapkan The International  Institute  for  the  Unification  of  Private  Law ( UNIDROIT  Principles). Prinsip  UNIDROIT  atau  berdasarkan United  Nations  Convention  on  contracts  for International  Sale  of  Goods (CISG  1980) 14 baik  sebagai  sumber  prinsip  umum hukum  dan  sebagai  instrument,  berfungsi  sebagai  acuan  untuk  menafsirkan  dan melengkapi  hukum  kontrak  nasional.    Selain  itu,  beranjak  dari  prinsip-prinsip UNIDROIT  yang  sama,  maka  perbedaan  suatu  sistem  hukum  dengan  sistem hukum  lain  tidak  lagi  menjadi  rintangan  atau  kendala  bagi  para  pihak  dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. 15
Penggunaan UNIDROIT  Principles dan  CISG  1980  dalam  menyelesaikan sengketa  yang  muncul  dari  kontrak-kontrak  dagang  internasional  sebagaimana diilustrasikan  di  atas  merupakan  bukti  nyata  bahwa  keduanya  sebagai  hukum kontrak  modern  yang  netral  mampu  menjembatani  perbedaan  aturan  hukum kontrak  dari  Negara-negara  yang  bersengketa.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  dari
13 Supra no 5, hlm., 126.
14 Lihat  ICC  Awards  No.  8502    0f  1996,  ICC  International  Court  of  Arbitration  Bulletin  72-74. Concerning a contract for the supply of rice entered into between a Vietnamese exporter and French  and  Dutch  buyers.  The  contract  did  not  contain  any  choice  of  law  clause.  The  arbitral Tribunal  decided  to  base  its  wards  on  trade  usage  and  generally  accepted  principles  of international  trade  and  to  refer  in  particular  to  The  1980  Vienna  Convention  on  Contracts  for International Sale of Goods (CISG 1980) or to the Principles of International Commercial Contract Enacted by UNIDROIT as evidencing admitted practices under international trade law .
15 Supra no 5,  hlm., 7.
UNIDROIT Principle yang dimaktubkan di bagian pembukaannya. Baik CISG 1980 ataupun UNIDROIT Principle berupaya agar terciptanya suatu harmonisasi hukum atau  aturan-aturan  dalam  perdagangan  internasional,  sehingga  dapat  menjadi jalan  ke  luar,  jika  terjadi  masalah  dalam  aturan  terkait  dengan  pelaksanaan kontrak  perdagangan  internasional.  Perbedaan  utama  dua  instrumen  ini  tampak dari judul kedua konvensi ini. UNIDROIT Principle memperlihatkan bahwa obyek pengaturan  tidak  secara  tegas  mencantumkan  jual-beli  internasional  dan berupaya    membuat  acuan  umum  hukum  kontrak  internasional  untuk  transaksi yang tidak terbatas pada jual-beli barang internasional. 16
Hukum  kontrak  Indonesia  pada  awalnya  sangat  dipengaruhi  oleh  hukum adat  ( Adat  Law ), 17 yaitu  aturan-aturan  yang  berkembang  sesuai  dengan  adat- istiadat dari masing-masing suku yang ada di Indonesia yang mengatur kehidupan mereka  sehari-hari.  Salah  satu  ciri  khas  dari  kontrak  berdasarkan  hukum  adat, yaitu  suatu  kontrak  menjadi  mengikat  pada  saat  obyek  dari  kontrak  sudah diserahkan dan diterima. Hal ini berbeda dengan hukum Eropa. Kontrak menjadi mengikat  pada  saat  penerimaan,  baik  dilakukan  hanya  secara  lisan  atau  tertulis tanpa panjer sebagai  suatu  tanda  penerimaan. 18 Pemerintah  kolonial  Belanda kemudian  memberlakukan  dua  kitab  Undang-undang  ( Burgerlijke  Wetboek dan Wetboek  van  Koophandel), berdasarkan  asas  konkordansi,  dan  keduanya  ini sampai  sekarang  besar  pengaruhnya  terhadap  perkembangan  hukum  kontrak Indonesia.    KUHPerdata  ini  diberlakukan  di  Hindia  Belanda  berdasarkan maklumat  30  April  1847  (Stb.  1847  nomor  23),  dan  di  Indonesia  kemudian diundangkan melalui Stb. 1848 (mulai berlaku 1 Januari 1848).
Saat  ini,  sebagai  konsekuensi  dari  sistem  terbuka  (dari  buku  III KUHPerdata)  di  Indonesia,  Hukum  Kontrak  memberikan  kesempatan  kepada semua  orang  untuk  bebas  membuat  kontrak,  bahkan  kontrak  asing,  termasuk
16 Id.
17 Lihat  pendapat    Van  Vollenhoven  yang  memberikan  ciri  khusus  dalam  hukum  adat,  yaitu Komunal, Tunai dan Konkrit.
18 Sunaryati  Hartono,  Setiawan,  Taryana  Sunandar, The  Indonesia  Law  on  Contracts,  Institute  of Developing Economies (IDE  JETRO), Japan, 2001, hlm. 3-4.
yang  terkait  dengan  investasi  asing  atau  transaksi  perdagangan  internasional. Beranjak  dari  kenyataan  ini,  maka  di  Indonesia-pun  dapat  ditemui  perbedaan antara  kontrak  yang  dibuat  berdasarkan  hukum  kontrak  Indonesia  dan  kontrak asing.    Juga  dalam  hal  ini  kiranya  ada  kebutuhan  untuk  melakukan  harmonisasi hukum  kontrak  di  Indonesia  dalam  konteks  pengembangan  transaksi-transaksi perdagangan internasional.

## UNIDROIT Principle, CISG 1980 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Sebagaimana  sudah  diindikasikan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  dewasa ini  rezim  yang  paling  penting  untuk  kontrak  perdagangan  internasional  adalah The  United  Nations  Convention  on  Contracts  for  the  International  Sale  of  Goods 1980  (CISG  1980 )  dan  T he  Unidroit  Principles  for  International  Commercial Contracts ( UNIDROIT  Principles ) 19 . CISG  1980 dan UNIDROIT  Principles berlaku untuk  semua  jenis  kontrak  komersial,  namun  keduanya  adalah  dua  rezim  yang berbeda dalam proses pembentukannya. CISG 1980 adalah konvensi internasional antara  negara-negara  berdaulat,  sementara UNIDROIT  Principles merupakan seperangkat  aturan  yang  dikodifikasikan,  dikembangkan  dan  direkomendasikan oleh International  Institute  for  Unification  of  Private  Law (UNDROIT),  yang merupakan organisasi antar pemerintah dari 63 anggota negara 20 sebagai model hukum  dan  hukum  yang  berlaku  untuk  anggota  pada  khususnya  dan  seluruh dunia pada umumnya. CISG 1980 mengikat bagi Negara-negara anggotanya. 21 Hal ini  berbeda  dengan UNIDROIT  Principles yang  berlaku  dengan  tetap memperhatikan kebebasan prinsip otonomi masing-masing pihak dalam kontrak, ketentuan hukum kontrak yang ada pada hukum kontrak domestik suatu Negara
19 Indonesia  sudah  menjadi  anggota  ke  63  dan  telah  meratifikasi  melalui  Peraturan  Presiden Republik Indonesia nomor 59 tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of International Institute for Unification of Private Law.
20 Lihat http://www.unidroit.org/about-unidroit/membership, diakses tanggal 23 Agustus 2015, 12 November 2014, 09:53 Jumlah Anggota dari UNIDROIT adalah 63 negara.
21 http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html,  diakses  23  Agustus  2015,  per tanggal 26 September 2014, UNCITRAL  mencatat 83 negara sudah meratifikasi  CISG, sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi.
serta  prinsip-prinsip  yang  berlaku  pada  hukum  perdata  internasional  Negara masing-masing pihak dalam kontrak.

## Sistematika Dan Ruang Lingkup
UNIDROIT  Principles terdiri  dari  mukadimah  ( preamble )  dan  11  (sebelas) bab yang mengatur mengenai General Provision, Formation and Authority of Agent, Validity,  Interpretation,  Content  and  Third  Party  Rights,  Performance,  Non Performance,  Sett  off,  Assigment  of  Rights,  Transfer  of  Obligation,  Assigment  of Contracts, Limitation of Period dan Plurality of Obligors dan Obligees. Sistematika UNIDROIT  Principles  2010  berbeda  jauh  dengan  revisi  pada  2004  yang  terdiri hanya  10  (sepuluh)  bab.  Perubahan  pada UNIDROIT  Principles 2010  dengan melakukan  penambahan  bab  terkait  dengan Plurality  of  Obligors dan Obligees serta pemisahan pengaturan Limitation Period ke dalam bab tersendiri.
Berbeda  dengan  CISG  1980,  yang  terdiri  dari  6  bab, General  Provision, Obligation  of  the  seller,  Conformity  of  goods  and  third  party  claims,  Remedies  for breach of contract by the seller, Obligation by the seller,  Pasiing of risk, Provisions common to the obligations of the seller and of the buyer, Final Provision .  CISG 1980 merupakan  pengganti  dari the  1964  Uniform  Law  on  The  International  Sale  of Goods .  Konvensi  ini  berlaku  untuk  kontrak  jual-beli  barang  antara  pihak  yang mempunyai tempat usaha di Negara yang berlainan. Tujuan utama dari konvensi ini  adalah  untuk  mengurangi  perbedaan-perbedaan  hukum  di  antara  Negara- negara anggota yang menjadi rintangan bagi perdagangan internasional dan CISG mengkhususkan  pada  kontrak  jual-beli  Internasional. 22 Sementara  itu KUHPerdata  terdiri  dari  4  (empat)  buku  yang  dibagi  menjadi  buku  pertama tentang Orang, buku kedua tentang Kebendaan, buku ketiga mengenai Perikatan dan  buku  ke  empat  mengenai  Pembuktian  dan  Kadaluarsa.  Khusus  mengenai Perjanjian  ada  dalam  buku  ke  tiga  mengenai  Perikatan  yang  terdiri  dari  18 (delapan  belas)  bab  yang  berisi    perikatan  pada  umumnya,  perikatan  yang
22 Viktor Purba, Kontrak Jual Beli Barang Internasional (konvensi Vienna 1980), Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 29.
dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, perikatan yang dilahirkan demi undang- undang, hapusnya perikatan, jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam-pakai,  pinjam-meminjam,  bunga  tetap  atau  bunga  abadi,  perjanjian untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan, dan perdamaian.
Ruang  lingkup  hal-hal  yang  diatur  di  dalam  KUHPerdata  lebih  luas dibandingkan  dengan  UNIDROIT  Principles  dan  CISG  1980.  Hal  ini  dapat  dilihat dari UNIDROIT  Principles yang  hanya  mengatur  kontrak  perdagangan. 23 Dalam KUHPerdata khususnya mengenai perikatan tidak hanya diatur mengenai jual-beli ataupun  perdagangan  saja.    Buku  Ketiga  KUHPerdata  juga  mengatur  mengenai perdamaian,  sewa  menyewa,  pinjam  meminjam,  pinjam  pakai,  pemberian  kuasa dan lainnya.
Selain  itu  buku  Ketiga  KUHPerdata  tidak  memisahkan  antara  kontrak dagang  ataupun  kontrak  dalam  hubungan  perdata  lainnya.  Meskipun  demikian, jika ingin dipahami dalam pengertian kontrak dagang sebagai jual beli, maka hal itu ternyata diatur pada Pasal 1457 KUHPerdata 24 dan yang menyatakan jual-beli sudah  terjadi  sejak  adanya  kata  sepakat  mengenai  barang  dan  harga. 25 Seperti halnya  CISG  1980  yang  hanya  mengatur  tentang  jual  beli  internasional, KUHPerdata mengatur mengenai jual beli dalam Pasal 1457 KUHPerdata, namun tidak memisahkan antara unsur internasional dan nasional.

## Keabsahan Suatu Kontrak
CISG 1980 hanya mengatur proses pembentukan suatu kontrak penjualan beserta hak dan kewajiban penjual dan pembeli yang timbul dari kontrak tersebut.
23 Lihat Preamble dari UNIDROIT Principles 2010 alinea pertama yang menyatakan These Principles set  for  the  general  rules  for  international  commercial  contracts. (terjemahan  bebas  penulis, Prinsip-prinsip ini ditetapkan untuk aturan umum  kontrak dagang internasional).
24 Lihat  Pasal  1457  KUHPerdata:  Jual-beli  adalah  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan  dan  pihak  lain  untuk  membayar harga yang disetujui.
25 Lihat  pasal  1458  KUHPerdata:    Jual  beli  itu  dianggap  telah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak, seketika  setelahnya  orang-orang  ini  mencapai  sepakat  mengenai  kebendaan  tersebut  dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.
Ini  dapat  disimpulkan  dari  bunyi  ketentuan  Pasal  4  CISG  1980. 26 CISG  tidak mengatur  mengenai  keabsahan  dari  suatu  kontrak  ataupun  ketentuan  lain  yang dapat  digunakan  untuk  menentukan  keabsahan  dari  suatu  kontrak. 27 Sebagai contoh dikemukakan kasus yang terjadi antara Hungaria sebagai Penjual dengan Austria sebagai pembeli. Kontrak dibuat untuk tahunan periode 1 Februari 1994 hingga  31  Januari  1995  melalui  perjanjian  Pemasokan.  Setelah  selesai  kontrak tersebut  diperpanjang  untuk  periode  28  Februari  1995  sampai  dengan  29 Februari 1996. Namun sebelum kontrak itu dilaksanakan pemerintah mengakhiri kontrak  itu  dengan  alasan  kontrak  itu  tidak  sah  karena  bertentangan  dengan hukum nasional Austria. 28
Bagian I dari CISG yang mengatur mengenai ruang lingkup penerapan dan ketentuan  umum  ( sphere  of  application  and  general  provisions )  menjabarkan ruang  lingkup  penerapan  dan  ketentuan  umum  yang  terkait  dengan  CISG  1980. Salah  satu  ketentuan  umum  yang  diatur  yaitu  mengenai  keabsahan  dari  suatu kontrak ( validity ).  CISG 1980 dalam Pasal 4 (a) (terjemahan bebas) menetapkan:
Konvensi ini hanya mengatur pembuatan kontrak perdagangan serta hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli yang timbul dari kontrak tersebut.  Secara  khusus,  kecuali  sebagaimana  dengan  tegas dinyatakan lain dalam Konvensi ini, Konvensi tidak mengatur hal-hal berikut ini:
(a) keabsahan  kontrak  atau  setiap  ketentuannya  atau  setiap penggunaannya;
26 Pasal  4  CISG  1980: This  convention  governs  only  the  formation  of  the  contract  of  sale  and  the rights  and  obligations  of    the  seller  and  the  buyer  arising  from  such  a  contract.  In  particular, except as otherwise expressly provided in this convention it is not concerned with : (a) the validity of the contract or any of its provisions or of any usage, (b) the effect which contract may have on the  property  in  the  goods  sold. (terjemahan  bebas  Penulis:  Konvensi  ini  hanya  mengatur pembuatan  kontrak  perdagangan  serta  hak  dan  kewajiban  dari  penjual  dan  pembeli  yang timbul dari kontrak tersebut. Secara khusus, kecuali sebagaimana dengan tegas dinyatakan lain dalam Konvensi ini, Konvensi tidak mengatur hal-hal berikut ini: (a)  keabsahan kontrak atau setiap ketentuannya atau setiap penggunaannya; (b)  dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kontrak terhadap hak milik atas barang yang dijual.)
27 Peter  Huber,  Alastair  Mullis, The  CISG    A  new  textbook  for  student  and  pratitioners ,  Sellier, european Law Publisher, hlm., 64
28 Lihat hasil putusan dari Mahkamah Agung Austria tanggal 22 Oktober 2001 Business Number 1 Whether  77/01g  Source:  Legal  Information  System  (RIS)  of  the  Republic  of  Austria (www.ris.bka.gv.at),  http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=764&step=FullText. diakses tanggal 6 september 2015
Ketentuan pasal 4 (a) secara jelas menyatakan konvensi ini tidak mengatur mengenai  syarat  keabsahan  dari  suatu  kontrak  ( validity ).  Pengecualian  ini tentunya  mempunyai  maksud  tersendiri.    Alasan  pengecualian  ini  dapat  diduga adalah  dalam  rangka  melindungi  kepentingan  para  pihak  yang  berbeda  yang diatur  sejalan  dengan  peraturan  perundang-undangan  domestik  dari  masing- masing Negara (para pihak).  Lagipula, sudah dapat dipastikan bahwa  para pihak lebih  memahami  hukum  Negara  masing-masing  dibandingkan  hukum  Negara mitra  yang  menjadi  rekanan  bisnisnya.  CISG  1980  juga  tidak  mensyaratkan dengan  tegas  adanya  bentuk  formal  suatu  kontrak.  Itu  sebabnya  CISG  1980 mengakomodir  bentuk  kontrak  secara  lisan  maupun  tertulis  sepanjang  hal  itu dapat  dibuktikan  oleh  para  pihak. 29 Namun  demikian,  suatu  ketentuan  hukum kontrak dari masing-masing pihak yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi oleh  para  pihak.  Sebagai  contoh,  jika  hukum  kontrak  suatu  Negara  mewajibkan kontrak  dibuat dalam bentuk tertulis, maka ketentuan itu bersifat memaksa dan mengikat  para  pihak.  Demikian  juga  dalam  hal  suatu  kontrak  tertulis  berisi ketentuan yang menetapkan bahwa perubahan kontrak atau pengakhiran kontrak harus dilakukan secara tertulis, maka keharusan itulah yang mengikat para pihak. Dalam hal para pihak ingin melakukan perubahan ataupun pengakhiran dari suatu perjanjian jual-beli, hal ini dapat dilakukan cukup dengan kesepakatan dari para pihak ( by the mere of the parties ). 30
29 Pasal 11 CISG 1980 :  A contract of sale need not be concluded in or evidenced by writing and it is not  subject  to  any  other  requirement  as  to  form.  It  may  be  proved  by  any  means,  including witnesses. (Terjemahan  bebas  Penulis:  Kontrak  perdagangan  tidak  harus  disepakati  atau dibuktikan  secara  tertulis  dan  tidak  tunduk  kepada  setiap  persyaratan  lain  berkaitan  dengan bentuknya. Kontrak perdagangan dapat dibuktikan dengan cara apapun, termasuk kesaksian.)
30 Pasal 29 (1) CISG 1980: A contract  may  modfied or  terminated  by  the  mere agreement of the parties    (2)  A  contract  in  writing  which  contains  a  provision  requiring  any  modfication  or termination  by  agreement  to  be  in  writing  may  not  be  otherwise  modfied  or  terminated  by agreement. However, a party may be precluded by his conduct from asserting such a provision to the  extent    that  the  other  party  has  relied  on  that  conduct .  (terjemahan  bebas    Penulis:  (1) Kontrak  dapat  diubah  atau  diakhiri  hanya  dengan  persetujuan  para  pihak  yang  terkait.  (2) Kontrak  tertulis  yang  memuat  ketentuan  yang  mensyaratkan  setiap  perubahan  atau pengakhiran dilakukan melalui perjanjian tertulis, sebaliknya, tidak dapat diubah atau diakhiri melalui  perjanjian.  Meskipun  demikian,  satu  pihak  dapat  dilarang  untuk  melakukan  tindakan
Hampir  sama  dengan UNIDROIT  Principle yang  mengakomodir  dan memberikan  kebebasan  bagi  para  pihak  untuk  membuat,  mengubah  serta mengakhiri kontrak itu dan tidak memerlukan persyaratan atau ketentuan lain. 31 Keabsahan  dari  suatu  kontrak  dikaitkan  pada  kesepakatan  para  pihak berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak. UNIDROIT  Principles bertujuan memberikan  solusi  terhadap  masalah  yang  timbul  ketika  tidak  dimungkinkan untuk  menggunakan  sumber  hukum  yang  relevan  dari  hukum  yang  berlaku  di suatu Negara.  Karena itu, UNIDROIT Principles digunakan sebagai sumber hukum yang  dijadikan  acuan  dalam  menafsirkan  ketentuan  hukum  kontrak  yang  tidak jelas. 32 Apabila tidak ditemukan aturan yang berlaku dalam hukum yang berlaku dan  mengatur  kontrak  yang  dibuat  ( governing  law ),  maka UNIDROIT  Principles dapat  digunakan  sebagai  acuan.    Artinya  prinsip-prinsip  yang  ada  menjadi instrumen hukum tambahan yang juga dianggap berlaku dan mengikat. Sebabnya ialah karena prinsip-prinsipnya diambil dari kebiasaan dan praktik yang seragam secara  internasional.  Singkat  kata,  untuk  bagian  terbesar UNIDROIT  Principles dimaksudkan  sebagai  seperangkat  aturan  penyeimbang  untuk  digunakan  di seluruh  dunia tanpa memperhatikan tradisi hukum  dan kondisi ekonomi politik. Dari  segi  formal, UNIDROIT  Principles ini  menghindari  penggunaan  terminologi khusus yang digunakan dalam sistem hukum tertentu.
UNIDROIT  Principles tidak  mengatur    ketidaksahan  kontrak  yang  timbul dari  tidak  dimilikinya  kemampuan/tidak  adanya  kewenangan. 33 Akibatnya, masalah seperti ultra vires , kewenangan lembaga dan lainnya tidak diatur dalam UNIDROIT  Principles .  Alasan  tidak  diaturnya  adalah  adanya  kompleksitas  yang
dengan  tujuan  mempertahankan  ketentuan  tersebut  sepanjang  pihak  lainnya  tersebut meyakini tindakan tersebut).
31 Pasal  3.1.2    UNIDROIT  Principle: A  contract  is  concluded,  modified  or  terminated  by  mere agreement  of  the  parties,  without  any  firther  requirement . ( terjemahan  bebas  Penulis:  Suatu kontrak  terbentuk,  diubah  ataupun  diakhiri  berdasrkan  kesepakatan  para  pihak  dan  tidak memerlukan ketentuan lain).
32 Taryana  Soenandar,  Prinsip-prinsip  UNIDROIT  sebagai  sumber  hukum  kontrak  dan penyelesaian sengketa., Sinar Grafika, Jakarta, hlm., 10.
33 Pasal 3.1.1 UNIDROIT Principles This chapter does not deal with lack of capacity.”, International Institute  for  The  Unification  of  Private  Law, International  Principles  of  Commercial  Contracts , (Roma: 2010).
melekat  pada  masalah  status,  kewenangan,  dan  kebijaksanaan  publik  serta perbedaan  yang  ekstrem  mengenai  bagaimana  hal-hal  tersebut  diberlakukan dalam hukum domestik.  Alhasil persoalan penetapan kewenangan dan kecakapan diserahkan  sepenuhnya  pada  pengaturan  dalam  hukum  Nasional. 34 UNIDROIT Principles hanya mengatur keabsahan kontrak berdasarkan aspek persetujuannya saja.    Pada  dasarnya  prinsip  ini  hanya  mengatur  mekanisme  kesepakatan  para pihak berdasarkan kebebasan berkontrak.  Maka tidak adanya konsiderasi (pada sistem common  law )  dari  kedua  belah  pihak  dan  tidak  adanya  sebab  yang  halal (dalam  sistem civil  law )  tidak  menghalangi  keabsahan  kontrak,  selama  dalam kontrak tersebut terdapat kesepakatan dari para pihak.
Kendati  begitu  pada  bagian  akhir UNIDROIT  Principles kita  temukan pengaturan  perihal  apa  saja  yang  dapat  membuat  kesepakatan  cacat,  yaitu kekeliruan  ( mistake )  baik  dalam  bentuk  kekeliruan  dalam  fakta  maupun kekeliruan  dalam  hukumnya, 35 penipuan  ( fraud ), 36 ancaman  ( threat ), 37 dan perbedaan  besar  ( gross  disparity ). 38 Mengenai  kekeliruan  ( mistake ) UNIDROIT Principles 39 tidak membedakan antara kekeliruan fakta dengan kekeliruan terkait dengan ketentuan hukum yang ada.  Secara umum kekeliruan dapat terjadi pada fakta  maupun  pada  ketentuan  hukum  yang  ada.  Maksudnya  apabila  kekeliruan mengenai fakta dan hukum terjadi, hal itu dapat mengakibatkan para pihak tidak lagi bersedia untuk mengikatkan diri pada kontrak. Kekeliruan tersebut haruslah kekeliruan yang serius dan bukan kekeliruan yang dapat dihindari oleh para pihak yang dalam keadaan wajar membaca dan menyimpulkan isi kontrak.
Selanjutnya, gross  disparity merupakan  pelaksanaan  dari  prinsip  itikad baik ( good faith ) dan transaksi jujur ( fair dealing ) serta prinsip keseimbangan dan
34 Supra no 32, hlm., 64
35 Lihat Pasal 3.2.1. UNIDROIT Principle
36 Lihat Pasal 3.2.5. UNIDROIT Principle
37 Lihat Pasal 3.2.6. UNIDROIT Principle
38 Lihat Pasal 3.2.7. UNIDROIT Principle
39 Pasal 3.2.1. UNDIROIT Principles: Mistake is an erroneous relating to fact or to law existing when contract  was  concluded (terjemahan  bebas  Penulis:  kekeliruan    adalah  asumsi  yang  keliru berkaitan dengan fakta atau hukum yang ada saat kontrak dibentuk)
keadilan. Hal ini dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar di masyarakat. Oleh  karena  itu  diperlukan  bentuk  aturan  yang  dapat  melindungi  pihak  yang memiliki  posisi  yang  tidak  menguntungkan. 40 Salah  satu  pihak  dapat membatalkan  seluruh  atau  sebagian  ketentuan  yang  ada  pada  kontrak,  apabila ketentuan-ketentuan pada  kontrak  itu memberikan  keuntungan  yang  berlebihan secara  melawan  hukum.  Keuntungan  yang  berlebihan  yang  dianggap  tidak dibenarkan itu disebabkan oleh: 41
a. posisi tawar yang tidak seimbang;
b. sifat dan tujuan dari kontrak;
c. faktor-faktor  lain,  sehingga  menimbulkan  hak  untuk  membatalkan  atau mengubah kontrak.
Keuntungan berlebihan secara tidak sah itu harus terjadi atau muncul pada saat  pembuatan  kontrak.    Atau  setidaknya  dengan  memperhatikan  isi  dari ketentuan-ketentuan  pada  kontrak  dapat  diduga  bahwa  salah  satu  pihak  akan mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Namun, hal ini tidak dapat dikaitkan dengan  risiko  yang  timbul  dari  pelaksanaan  kontrak  itu  sendiri.  Jika  dalam pelaksanaan  kontrak  itu,  salah  satu  pihak  mendapatkan  keuntungan  yang  besar dengan  cara  tidak  melawan  hukum,  maka  hal  itu  tidak  dapat  dikatakan  telah terjadi perbedaan yang mencolok ( gross disparity ).
Sebagai  perbandingan  di  dalam  KUHPerdata  Indonesia,  sahnya  suatu kontrak  ditentukan  berdasarkan  kata  sepakat  dari  para  pihak,  kecakapan,  suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. 42 Dua syarat pertama yaitu kata sepakat dan  kecakapan  merupakan  syarat  subjektif.  Disebut  demikian  karena  terkait dengan subyek atau pihak dalam kontrak itu. Dua syarat kedua, hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif karena hal ini terkait dengan obyek dari perjanjiannya.
40 Supra no 32, hlm., 65-66.
41 Id., hlm. 66.
42 Lihat Pasal 1320 KUHPerdata.
Apabila  suatu  kontrak  tidak  memenuhi  unsur  obyektif  pada  Pasal  1320 KUHPerdata tersebut, kontrak menjadi batal demi hukum.  Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.4091 K/PDT/1989 (30 November 1991) yang mempertimbangkan:
Akta  pelepasan  hak  dengan  pemberian  ganti  rugi  dinyatakan  batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan unsur obyektif  pada Pasal  1320  KUHPerdata,  dalam  hal  ini  pihak  pelepas  hak  tidak mempunyai  hak  sedikitpun  untuk  menjual,  menjaminkan,  dan  atau memiliki  objek  perkara  sehingga  perjanjian  pelepasan  hak  dianggap tidak pernah terjadi.
Unsur  sepakat  pada  syarat  perjanjian  menurut  Pasal  1320  KUHPerdata dimaksudkan  bahwa,  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  harus  bersepakat dan setuju mengenai hal-hal yang diperjanjikan, dikehendaki. KUHPerdata sendiri tidak memberikan pengertian ataupun maksud dari kata sepakat. Menurut Herlien Budiono,  kata  sepakat  mencakup  pengertian  tidak  saja  untuk  mengikatkan  diri, tetapi  juga  berhak  atas  prestasi  yang  telah  diperjanjikan.  Dalam  suatu  kontrak, masing-masing  pihak  tidak  saja  mempunyai  kewajiban,  akan  tetapi  berhak  juga atas  prestasi  yang  telah  diperjanjikan.  Suatu  kontrak  sepihak  yang  memuat  hak dan  kewajiban  satu  pihak  untuk  mendapatkan/memberikan  prestasi,  tetap mensyaratkan  adanya  kata  sepakat  dari  kedua  belah  pihak. 43 Sudikno Mertokusumo  selanjutnya  juga  menyatakan  bahwa  kesepakatan  adalah persesuaian  pernyataan  kehendak  antara  satu  orang  atau  lebih  dengan  pihak lainnya.    Apa  yang  harus  sesuai  adalah  pernyataannya,  karena  kehendak  para pihak tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. 44 Sepakat juga tidak akan tercapai jika  kesepakatan  mengandung,  kekhilafan,  paksaan  dan  penipuan. 45 Suatu kekeliruan  dalam  membuat  suatu  kontrak  dapat  terjadi  mengenai  jumlah,  jenis ataupun kualitas serta harga dari barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli.
43 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73-74.
44 Sudikno  Mertokusumo,  Rangkuman  Kuliah  Hukum  Perdata  pada  Salim  HS,  Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.
45 Lihat Pasal 1321 KUH Perdata: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan dan penipuan.
Dalam  hal  suatu  kesepakatan  didasari  atau  tercapai  karena  kekerasan  atau paksaan  serta  ancaman,  maka  hal  itu  haruslah  yang  bersifat  melanggar  hukum, seperti  diancam  untuk  dibunuh,  diculik,  dianiaya.  Suatu  ancaman  yang  tidak bertentangan  dengan  undang-undang  tidak  dapat  dianggap  sebagai  kekerasan, yaitu  ancaman  akan  digugat  di  pengadilan  atau  akan  dilaporkan  kepada  pihak kepolisian.
Pada UNIDROIT  Principles tidak  dipermasalahkan  mengenai  kecakapan atau kewenangan.  Sebaliknya, di dalam KUHPerdata, unsur kedua yaitu mengenai kecakapan  ( capacity )  yang  merupakan  bagian  dari  unsur  subyektif,  mempunyai arti yang penting. Tidak terpenuhinya unsur subyektif menyebabkan kontrak itu dapat  dibatalkan.  Menurut  Pasal  1329  KUHPerdata  pada  dasarnya  setiap  orang berwenang untuk membuat perikatan kecuali yang dinyatakan tidak cakap untuk hal  itu.  KUHPerdata  mengatur  pihak-pihak  yang  dikatakan  tidak  cakap  untuk membuat suatu perjanjian yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan. 46

## Dampak Harmonisasi Hukum Kontrak
Bidang  hukum  yang  penting  untuk  diperhatikan  dalam  perdagangan internasional  adalah  hukum  kontrak.  Perbedaan  pengaturan  hukum  kontrak (nasional)  dalam  suatu  transaksi  perdagangan  internasional  yang  melibatkan pelaku usaha  dari  dua  atau  lebih  negara  yang  berbeda  tentu akan  menimbulkan ketidakpastian  hukum.  Sebagai  contoh,  transaksi  jual  beli  internasional  yang dilakukan oleh pengusaha Vietnam dengan pengusaha Indonesia akan melibatkan dua sistem hukum (keperdataan) yang sama. Sekalipun kedua sistem hukum dua Negara  berbeda  ini  mencirikan  tradisi  hukum civil  law, tidak  berarti  bahwa ketentuan  mengenai  hukum  kontrak  antara  Vietnam  dan  Indonesia  pasti  juga sama. Terlebih lagi jika kita berbicara dengan Negara yang memiliki sistem hukum yang  berbeda,  seperti  halnya  Singapura  dengan  tradisi  hukum common  law dan mempunyai  pengaturan  yang  berbeda  dengan  hukum  kontrak  Indonesia  yang
46 Lihat Pasal 1330 KUHPerdata.
mengikuti  tradisi  hukum  Eropa  Kontinental.    Perbedaan  pengaturan  dan  juga pemahaman  akan  hukum  kontrak  dari  mereka  yang  berasal  dari  tradisi  hukum berbeda tentunya memunculkan potensi konflik.
Untuk itu, maka diperlukan harmonisasi hukum kontrak, satu dan lain dalam rangka  menghilangkan  hambatan  yang  berasal  dari  pengaturan  hukum  kontrak berbeda pada transaksi perdagangan internasional. Tujuannya adalah mendorong kegiatan  ekonomi  dalam  pasar  regional  ASEAN.  Harmonisasi  hukum  nasional pada  aras  regional  dan  hukum  kontrak  pada  khususnya,  akan  memberikan perlindungan  yang  efektif  untuk  para  pelaku  bisnis  yang  berasal  dari  Negara berbeda. Perlindungan itu setidaknya akan muncul ketika risiko terjadinya konflik dengan sengketa akibat dari ketidaktahuan akan aturan hukum kontrak dari rekan bisnis yang berasal dari Negara yang berbeda dapat diminimalisir.
Upaya  harmonisasi  hukum  kontrak  harus  diikuti  dengan  penyesuaian  dalam hukum nasional masing-masing Negara. Harmonisasi dapat menjadi aset budaya baru, nilai baru yang sangat besar bagi masing-masing Negara dan khususnya bagi negara-negara  ASEAN.  Pengalaman  yang  diperoleh  dari  melaksanakan harmonisasi  di  tingkat  nasional  dan  regional  akan  turut  membantu  dan mendukung integrasi ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN. 47
Indonesia  sebagai  salah  satu  Negara  pendiri  dari  ASEAN  memiliki  peran penting baik secara ekonomi dan politik di wilayah regional ASEAN. Peran penting ini  tentunya  harus  dapat  dimanfaatkan  oleh  Indonesia  sebagai  penggerak  dalam rangka harmonisasi hukum kontrak. Ikhtiar ini dapat dimulai dengan mencermati ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  dalam  KUHPerdata  terkait  perjanjian,  serta ketentuan serupa di dalam UNIDROIT Principles dan CISG 1980. Keduanya dipilih sebagai  referensi  karena  penerimaannya  yang  luas  sebagai  acuan  dalam pembuatan kontrak perdagangan internasional.
Di  samping  itu,  sejak  1966  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dengan
47 Mochtar  Kusumaatmaja,  Seminar  on Legal  Aspect  of  Regional  Cooperation:  harmonization  of Laws  in  the  Region .  Asian  Development  Bank,  http://www.adb.org/document/conference/ seminar_cooperation/coop2110.asp.
membentuk United  Nations  Commisions  on  International  Trade  Law  (UNCITRAL) menyatakan  bahwa  hukum  dan  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  transaksi perdagangan internasional dapat kita temukan dalam tiga bentuk  yaitu: 48
a) Konvensi-konvensi Internasional yang ditandatangani oleh Negara-negara;
b) Model  Hukum  ( model  laws )  yang  dibuat  oleh  organisasi-organsisasi internasional ;
c) Kebiasaan-kebiasaan  atau  praktek  Negara-negara  yang  digunakan  dalam perjanjian dagang.
Beranjak  dari  itu,  terbuka  peluang  bagi  Indonesia  untuk  mencermati konvensi-konvensi  Internasional,  model  hukum  serta  kebiasaan-kebiasaan  dari Negara-negara lain dalam melakukan kontrak dagang internasional. Kesemua itu dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum kontrak Indonesia. Apa yang perlu menjadi  tujuan  adalah  menemukan  keseragaman  prinsip.  Keseragaman  prinsip dalam  hukum  kontrak  akan  membuat  pelaksanaan  dari  transaksi  perdagangan internasional menjadi lebih efektif.
Mengganti  ketentuan-ketentuan  tentang  perjanjian  di  dalam  KUHPerdata tentunya  tidak  mudah.  Hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya  RUU  yang  terkait dengan  perjanjian  yang  sampai  sekarang  belum  berhasil  diundangkan.  Namun bersikap pasif dan menunggu juga bukan sikap bijak. Indonesia harus mengambil sikap dan segera melakukan  pembaharuan hukum kontrak,  yakni dengan tujuan mendukung transaksi perdagangan internasional secara umum maupun khusus di wilayah ASEAN.
Satu  hal  yang  dapat  dilakukan  adalah  segera  meratifikasi  CISG  1980 terutama  apabila  dikaitkan  dengan  momentum  Masyarakat  ASEAN  ( ASEAN Community ).  Terhitung sejak tanggal 26 September 2014, sudah 83 Negara yang telah meratifikasi CISG 1980. 49 Singapura merupakan satu-satunya Negara ASEAN
48 John H Jackson, William J. Davey, Second Edition, Amercan Book Serie s, West Publishing Co, St. Paul 1986, hlm. 36. Dalam Artikel Ietje K. Andries, Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Perdagangan Internasional Khususnya Jual Beli Barng Secara Internasional ,  Seri Dasar Hukum Ekonomi  7, Jual Beli Barang Secara Internasional, ELIPS, 1998, hlm. 31.
49 http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html., 8 September 2015.
yang sudah meratifikasi CISG 1980 terhitung sejak 1 Maret 1996. 50 Ratifikasi CISG 1980 juga merupakan salah satu bentuk atau upaya untuk melakukan harmonisasi hukum  kontrak,  khususnya  mengenai  jual-beli  barang  secara  internasional.    Ini akan  berguna  terutama  bagi  Negara-negara  yang  sudah  meratifikasi  CISG  1980 karena mereka mempunya acuan yang sama ketika mengatur transaksi jual beli di antara Negara-negara pihak.
Adapun alasan-alasan lain perlu diratifikasinya CISG 1980, antara lain: 51
1) Dengan makin terbukanya ekonomi Indonesia sebagai dampak dari globalisasi, akan semakin banyak pula transaksi perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan pihak asing. Untuk itu diperlukan perangkat kaidah- kaidah hukum yang mendukung perdagangan internasional.
2) Konvensi  tersebut  merupakan  konvensi  yang  menyeragamkan  kaidah-kaidah hukum  perdagangan  internasional  di  bidang  Kontrak  Jual  Beli  Barang Internasional  yang  dipersiapkan  oleh  UNCITRAL.  Konvensi  tersebut  sudah menjadi  hukum  positif  yang  berlaku  sejak  1  Januari  1988.  Diantara  peserta konvensi tersebut terdapat pula peserta dari negara berkembang.
Sedangkan dalam rangka mendukung transaksi perdagangan internasional yang  dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia,  Indonesia  perlu  menjadi  peserta Konvensi tersebut dengan alasan-alasan khusus: 52
a. Konvensi  tersebut  memuat  asas-asas  yang  terdapat  dalam  hukum  kontrak pada  umumnya  dan  asas-asas  tersebut  tidak  bertentangan  dengan KUHPerdata;
b. Pada  saat  Indonesia  telah  menjadi  peserta  Konvensi,  Indonesia  dapat menyatakan  deklarasi,  yaitu  yang  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  92  (1), Pasal  93  (1),  Pasal  94,  Pasal  95  dan  Pasal  96.  Dengan  adanya  kemungkinan untuk  mengadakan  deklarasi,  kaidah-kaidah  hukum  Kontrak  Jual  Beli
50 Lihat http://wtocenter.vn/vien-convention/members-cisg-0., 8 September 2015
51 Naskah  Akademik  tentang  Ratifikasi  Konvensi  PBB  Mengenai  Kontrak  Jual  Beli  Barang Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013, hlm., 8.
52 Id., hlm.. 9.
Internasional  tetap  dapat  dijadikan  dasar  atau  sebaliknya  tidak  dipakai  atau diubah  oleh  para  pihak  dalam  hubungan  Kontrak  Jual  Beli  Barang Internasional.  Dalam hal ini, asas kebebasan berkontak tetap dihormati.
c. Dengan  meratifikasi  Konvensi  tersebut  berarti  Indonesia  berusaha mengadakan  harmonisasi  hukum  Kontrak  Jual  Beli  Nasional  dengan  Kontrak Jual Beli Internasional dan sekaligus memperbaharui hukum kontral nasional. Secara  umum,  dalam  rangka  perdagangan  internasional  tentu  diperlukan aturan  seragam  yang  berlaku  secara  umum  ( uniforms  rules), 53 otonom,  dan dapat diterima oleh semua Negara.
Bagaimana  dengan  hukum  kontrak  Indonesia?  Perlu  dilakukan  kajian perihal apa saja yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan berbagai kegiatan bisnis  dewasa  ini  dan  apa  yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka  perbaikan  serta penyempurnaannya.  Tujuan  akhirnya,  Indonesia  memiliki  hukum  kontrak  yang modern  yang  dapat  mengakomodasi  kegiatan  bisnis  dewasa  ini.  Perbaikan  dan penyempurnaan  hukum  kontrak  Indonesia  mutlak  harus  dilakukan  mengingat bahwa di era global dewasa ini sistem hukum kontrak Indonesia sudah pasti akan bersinggungan dengan pelbagai sistem hukum lainnya.
Dapat  dicermati  bahwa  ketentuan  mengenai  keabsahaan  kontrak  di  atur secara berbeda antara KUHPerdata dengan UNIDROIT Principles serta CISG 1980 . Di  dalam  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  keabsahan  suatu  kontrak  dikaitkan pada empat syarat: kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu dan sebab yang halal. Sebaliknya seperti sudah dijelaskan sebelumnya UNIDROIT Principles menentukan bahwa keabsahaan suatu kontrak diserahkan kepada kesepakatan masing-masing pihak. CISG  1980 tidak  menentukan  secara  jelas  syarat  keabsahan  kontrak.  Apa yang  dilakukannya  adalah  menyerahkan  persoalan  penentuan  keabsahan  pada hukum nasional dari masing-masing Negara.
53 Menurut  pendapat  Schmitthof uniforms  rules yang  otonom  dan  dapat  diterima  oleh  semua negara  yang  bersifat  universal  disebut  sebagai  New  Lex  Mercatoria.  CM.  Schmittoff, The Unification  of  International  Trade ,  dalam  Chia  –Jui-Cheng, Select  Essays  on  International  Trade Law , Martinus Nijhoff Publisher, 1988, hlm., 221.

## Penutup
Harmonisasi hukum kontrak merupakan jalan tengah yang dapat ditempuh dalam  rangka  pembaharuan  hukum  kontrak  Indonesia.    Dengan  harmonisasi berarti  tidak  memaksakan  suatu  ketentuan  atau  aturan  hukum  kontrak  dari Negara  untuk  berlaku  pada  Negara  lain,  demikian  juga  sebaliknya.    Selain  itu, melalui  harmonisasi  hukum  kontrak,  secara  khusus  Indonesia  tetap  dapat melakukan pembaharuan terhadap hukum kontrak Indonesia.
Pada  saat  sama,  ketika  Indonesia  menghadapi  perkembangan  transaksi atau  perdagangan  modern,  maka  perlu  disediakan  hukum  kontrak  yang  sejalan dengan  standar  yang  ditetapkan UNCITRAL  Principles maupun CISG  1980 .    Di samping  itu  perlu  diperhatikan  kemajuan  teknologi  informasi  yang  jelas  besar pengaruhnya  terhadap  variasi  bentuk-bentuk  transaksi  perdagangan internasional.
Selain itu satu hal yanga perlu diperhatikan ialah ketentuan tentang syarat- syarat  absahnya  suatu  perjanjian.  Ketentuan  dalam  Hukum  Kontrak  Indonesia (KUHPerdata,  khususnya  pasal  1320)  kiranya  masih  layak  dipertahankan  dan diperjuangkan  agar  menjadi  acuan  bersama  ketika  membuat  kontrak-kontrak bisnis  atau  transaksi  internasional.    Asas  yang  termuat  di  dalamnya,  kebebasan berkontrak,  kiranya  tetap  menjamin  kebebasan  bagi  para  pihak  dalam menentukan mekanisme atau ketentuan untuk keabsahan suatu kontrak.

## Daftar Pustaka
Buku: CM.  Schmittoff, The  Unification  of  International  Trade, dalam  Chia  –Jui-Cheng. Select Essays on International Trade Law, Martinus Nijhoff Publisher, 1988. Herlien  Budiono,  Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, cet. ke-2, Refika Aditama,
Bandung, 2008.
John  H  Jackson,  William  J.  Davey,  Second  Edition,  American  Book  Series,  West Publishing Co, St. Paul 1986.
Peter Huber, Alastair Mullis, The CISG  A new textbook for student and pratitioners, Sellier, european Law Publisher, 2007.
Sudikno  Mertokusumo,  Rangkuman  Kuliah  Hukum  Perdata  pada  Salim  HS,
Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominat  di  Indonesia,  Sinar  Grafika, Jakarta,
Sunaryati Hartono, Setiawan, Taryana Sunandar, The Indonesia Law on Contracts, Institute of Developing Economies (IDE  JETRO), Japan, 2001. Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1976. Sudargo  Gautama,  Hukum  Perdata  dan  Dagang  Internasional,  Alumni,  Bandung, 1980
Taryana  Soenandar,  Prinsip-prinsip  UNIDROIT  sebagai  sumber  hukum  kontrak dan  penyelesaian sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Wilis  L.M  Reese, “The  Law  Governing International  Contracts,” dalam:  Hans  Smit, et.al., International Contracts, New York: Mathew Bender, 1981.
Disertasi/Jurnal:
Ietje  K.  Andries,  Unifikasi  dan  Kodifikasi  Hukum  Perdagangan  Internasional Khususnya  Jual  Beli  Barng  Secara  Internasional,    Seri  Dasar  Hukum Ekonomi  7, Jual Beli Barang Secara Internasional, ELIPS 1998.
Naskah  Akademik  tentang  Ratifikasi  Konvensi  PBB  Mengenai  Kontrak  Jual  Beli Barang Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013.
Viktor  Purba,  Kontrak  Jual  Beli  Barang  Internasional  (konvensi  Vienna  1980),
Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

## Internet
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html., 8 September 2015. http://wtocenter.vn/vien-convention/members-cisg-0., 8 September 2015. Mochtar  Kusumaatmaja,  Seminar  on  Legal  Aspect  of  Regional  Cooperation: harmonization  of  Laws  in  the  Region.  Asian  Development  Bank, http://www.adb.org/document/conference/seminar_cooperation/coop21 10.asp.
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=764&step=FullText. diakses tanggal 6 september 2015
http://www.unidroit.org/about-unidroit/membership,  23  Agustus  2015,  Last Updated:  Wednesday,  12  November  2014  09:53   Jumlah  Anggota  dari UNIDROIT adalah 63 negara.
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html, 23 Agustus 2015.