Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, wulanagustinihukum@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara , Indonesia, bennyd@fh.untar.ac.id
DOI : HTTPS://DOI.ORG/10.31949/JPL.V6I1.3852

## PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM
Wulan Agustini 1
Benny Djaja 2

## ABSTRACT
The profession of a Notary as a maker of land deeds will of course be related to responsibilities. The responsibility of a notary is not only in the process of making an authentic deed, but also from the time the authentic deed is created until after the authentic deed is formed. In principle, a deed made by a notary is an authentic deed, but  in  practice the authentic deed can turn  into a private deed for  various reasons. The method used is normative juridical with literature study. The results of the research found that the legal consequences of deeds that are legally flawed can be degraded into private deeds if the deed contains a violation as regulated in Article 1869  of  the  Civil Code. Notary's responsibility for  deeds that are legally defective, the notary can be held administratively responsible, civilly responsible and criminally responsible if he is proven to have made a mistake in carrying out his position as a public official who made an authentic deed.
Keywords: Land Deed ; Legal Effects ; Notary ; Deed with legal defects.
Submitted Desember 1,2022  Revised April 25,2024   Accepted April 27,2024

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024

## Abtsrak
Profesi seorang Notaris sebagai pembuat akta tanah, maka tentu akan berhubungan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab seorang notaris tidak hanya pada proses pembuatan akta otentik saja, tetapi sampai dengan terwujudnya akta otentik sampai pada saat setelah akta otentik itu terbentuk. Akta yang dibuat oleh  notaris pada prinsipnya merupakan akta otentik, namun pada praktek akta otentik tersebut dapat berubah menjadi akta di  bawah tangan dengan berbagai alasan tertentu. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan studi pustaka, Hasil penelitian ditemukan akibat hukum terhadap akta yang cacat hukum  dapat mengalami degradasi menjadi akta di  bawah tangan apabila di  dalam akta tersebut terdapat suatu pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1869  KUHPerdata. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang cacat hukum, notaris dapat diminta pertanggungjawaban secara administratif, tanggung jawab secara perdata dan tanggung jawab secara pidana apabila memang terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat suatu akta otentik.
Kata Kunci: Akta Tanah ; Akibat hukum ; Notaris ; Cacat hukum.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024

## A. Latar Belakang
Hukum  mempunyai  peranan  penting  dalam  mengatur  kehidupan masyarakat.  Bagi  masyarakat  hukum  digunakan  sebagai  perlindungan  yang dapat  memberikan  kepastian,  keamanan  serta  ketertiban  bermasyarakat. Dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik untuk menjamin kepastian, ketertiban  dan  perlindungan  hukum.  Salah  satu  bentuk  untuk  memperoleh kepastian hukum dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai  pejabat  umum  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Notаris  dаlаm menjаlаnkаn  jаbatannyа  hаrus  memperhаtikаn  Pаsаl  16  аyаt  (1)  huruf  a Undаng-Undаng Nomor 2/2014 Perubаhаn Atаs Undаng-Undаng Nomor 30 Tаhun 2004 Tentаng Jаbаtаn Notаris yаng selаnjutnyа disebut UUJN dimаnа pаsаl  tersebut:  “Notaris  mempunyai  kewajiban  bertindak  jujur,  seksama, mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam perbuatan hukum”.
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  harus  mematuhi berbagai ketentuan yang diatur dalam UUJN maupun Kode Etik. Notaris dan produk  aktanya  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  negara  untuk  menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. 1 Jabatan seorang Notaris  adalah  jabatan  mulia,  terhormat  serta  bermanfaat,  selama  jabatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan Kode Etik Notaris,  dan  juga  sepanjang  masyarakat  yang  memakai  jasa  Notaris  percaya terlindunginya  akta  serta  kepentingannya  dipercayakan  oleh  Notaris  tersebut adalah alat bukti yang kuat dan penuh. 2 ”
Diperlukan  kecermatan,  ketelitian,  dan  ketepatan  tidak  hanya  dalam teknik  administratif  membuat  akta,  tetapi  juga  penerapan  berbagai  aturan hukum  yang  tertuang  dalam  akta  bersangkutan  untuk  para  penghadap  serta kemampuan  menguasai  keilmuan  bidang  notaris  secara  khusus  dan  hukum pada umumnya. 3 Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan  dalam  rangka  menciptakan  kepastian,  ketertiban  dan perlindungan  hukum.  Hal  yang  tertuang  dalam  awal  dan  akhir  akta  yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang  sebenar-benarnya  pada  saat  pembuatan  akta. 4 Seorang  notaris  sangat perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, dimana mengatur perbuatan- perbuatan  yang  apabila  di  langgar  maka  akan  mendapatkan  sanksi  yang dijatuhkan. ”
Berkaitan  dengan  profesi  seorang  Notaris  dalam  membuat  suatu  akta, maka  tentu  akan  berhubungan  dengan  tanggung  jawab.  Tanggung  jawab
1 Fikri Ariesta Rahman, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, Yogyakarta, Lex Renaissance No.2 Vol.3, 2018
2 Ghasam  Anand, Minuta  Referensi  Terpercaya  Bidang  Kenotariatan,  Media  Informasi Utama, Edisi I Nomor 04. 004, Surabaya, Mei 2013, hal. 32.
3 Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
4 Tan  Thong  Kie, Studi  Notariat-Serba  Serbi  Praktek  Notaris, (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 2000), hal. 166.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
seorang  notaris  tidak  hanya  pada  proses  pembuatan  akta  otentik  saja,  tetapi sampai dengan terwujudnya akta otentik sampai pada saat setelah akta otentik itu terbentuk. Akta yang dibuat oleh notaris pada prinsipnya merupakan akta otentik, namun pada prakteknya akta otentik tersebut dapat berubah menjadi akta di bawah tangan dengan berbagai alasan tertentu. Pada saat akta otentik dinyatakan tidak sah oleh pengadilan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat sahnya pembuatan akta otentik yang kemudian menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka notaris dapat dimintai suatu pertanggungjawaban. ” Menurut  Satjipto  Rahardjo,  untuk  mendirikan  negara  hukum memerlukan  suatu  proses  yang  panjang,  tidak  hanya  peraturan-peraturan hukum saja  yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legeslatif,  yang dilaksanakan oleh sumber daya  manusia  yang bermoral  baik dan  bermoral  teruji  sehingga  tidak  mudah  terjatuh  diluar  skema  yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan  keadilan. 5 Hukum  sebagai  produk  harus  dapat  menciptakan  kepastian hukum bagi masyarakat. ”
Peraturan perundang-undangan (sebagai salah satu varian bentuk hukum, yakni hukum tertulis, selain itu ada pula hukum tidak tertulis the living law ) yang  gagal  memberikan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat,  pada  akhirnya gagal  menciptakan  ketertiban  hukum  dalam  masyarakat. 6 John  Rawls mengembangkan  gagasan  mengenai  prinsip-prinsip  keadilan  dengan menggunakan  sepenuhnya  konsep  ciptaanya  yang  dikenal  dengan  “posisi asali” ( original  position ) dan “selubung ketidaktahuan” ( veil  of  ignorance ). 7 Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. 8 ”
Asas  kepastian  hukum  diperlukan  dalam  terciptanya  peraturan perundang-undangan  karena  kepastian  hukum  merupakan  prinsip  utama  dari berbagai  macam  prinsip-  prinsip  supremasi  hukum  yang  menurut  Marzena Kordela: “ The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles  of  the rule of law justifies the legal validity of  a defined group of values” . 9 Kepastian  hukum  menurut  Maxeiner  mempunyai  dua  fungsi  yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap
5 Satjipto Raharjo, Membedah Hukum Progresif , Harian Kompas, Media Oktober, 2006, hal. 17.
6 Gunawan Widjaja, Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum, Law Review, Volume VI Nomor I, Juli 2006, hal. 20.
7 Pan Mohamad Faiz, “ Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hal. 140.
8 Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, Jurnal Moralty, Volume 4 Nomor 1, 2018, hal. 62.
9 Samudra  Putra  Indratanto,  Nurainun,  and  Kristoforus  Laga  Kleden, “Asas  Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga negara dan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang ”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume16,  No.  1 (2020), hal. 88–100.

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
perbuatan  pemerintah  yang  sewenang-  wenang  yang  dapat  menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum. ”
Penulisan  ini,  peneliti  menggunakan  beberapa  definisi-definisi  yang memiliki hubungan dengan hal yang akan diteliti, yaitu: 10 ” 1. “ Akibat hukum ”
Akibat  hukum  adalah  suatu  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  hukum, terhadap  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum. 11 Akibat hukum  merupakan  suatu  akibat  dari  tindakan  yang  dilakukan,  untuk memperoleh  suatu  akibat  yang  diharapkan  oleh  pelaku  hukum.  Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang  dilakukan  merupakan  tindakan  hukum  yaitu  tindakan  yang  sesuai dengan hukum yang berlaku. 12 ”
2. “ Tanggung Jawab ”
Tanggung  jawab  berdasarkan  definisi  dari responsibility adalah kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan  memperbaiki  kerusakan  yang  ditimbulkannya.  Kewajiban  tersebut muncul  karena  adanya  aturan  hukum  yang  mengatur  dan  memberikan kewajiban  kepada  subyek  hukum.  Subyek  hukum  yang  dibebani kewajiban  harus  melaksanakan  kewajiban  tersebut  sebagai  perintah  dari aturan  hukum.  Tanggung  jawab  notaris  selaku  pejabat  umum  yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. 13 ”
3. Notaris ”
Menurut UUJN pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “Notaris adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  Undang-Undang  lainnya”.
Mengenai  Pejabat  umum  diartikan  sebagai  pejabat  yang  diserahi  tugas untuk  membuat  akta  otentik  yang  melayani  kepentingan  publik,  dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris. ”
Jabatan  Notaris  hadir  dalam  masyarakat  dengan  kehendak  aturan hukum  yang  berbentuk  negara  sebagai  implementasi  dari  negara  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  tujuan  untuk membantu  masyarakat  dalam  rangka  memberikan  bukti  tertulis  yang bersifat  otentik  mengenai  keadaan,  peristiwa  maupun  perbuatan  hukum dan suatu alat bukti otentik yang diakui oleh negara. 14 ” 4. “ Akta otentik ”
Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk
10 Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Cetakan  ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.47.
11 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 192.
12 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 295.
13 Abdul  Ghofur  Ansori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia:  Perspektif  Hukum  dan  Etika , (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 34.
14 Paulus Effendi Lotulung, “Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya”, Jurnal Renvoi Nomor 2, (Jakarta: Mestika, 2003), hal. 2.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang  untuk  itu  ditempat  akta  itu  dibuat”.  Berdasarkan  ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata maka suatu akta otentik ialah akta yang di dalam bentuk  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  ditempat dimana  akta  dibuatnya. 15 Menurut  UUJN  pada  Pasal  1  angka  7 menjelaskan  pengertian  suatu  akta  notaris  yaitu:  “Akta  notaris  yang selanjutnya  disebut  akta,  adalah  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau dihadapan  notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam undang-undang ini”. ”
“ Akta otentik  adalah  akta  yang dibuat dalam bentuk  yang diisyaratkan dan dibuat oleh pejabat-pejabat ( ambtenaren ) yang berwenang yang menurut atau  berdasarkan  pada  undang-undang  dibebani  untuk  menyatakan  apa  yang telah  disaksikan  ( waarneming )  atau  dilakukannya. 16 Menurut  F.  Eka Sumarningsih, bentuk akta otentik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 17 ”
1. “ Akta partij atau akta pihak ”
Akta partij atau akta pihak yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris artinya  akta  yang  dibuat  berdasarkan  keterangan  atau  perbuatan  pihak yang  menghadap  notaris,  dan  keterangan  atau  perbuatan  itu  agar dikonstatir oleh notaris untuk dibuatkan akta. ”
2. Akta relaas atau akta pejabat ”
“ Akta  relaas  atau  akta  pejabat  yaitu  akta  yang  dibuat  oleh  notaris sebagai pejabat umum yang memujat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris sendiri, misalnya: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). ” Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  penulis  akan  membahas  lebih lanjut  mengenai:  Akibat  Hukum  dan  Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap Akta Yang Cacat Hukum. ”

## B. Identifikasi  Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa  rumusan  masalah  yang  akan  dijadikan  fokus  dalam  penulisan  ini yaitu: ”
1. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang cacat hukum? ”
2. Bagaimana  pertanggungjawaban  notaris  terhadap  akta  yang  cacat hukum? ”
15 Ferdiansyah  Putra, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Yang  Dirugikan  Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris, Bali , Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 4 Nomor 2 , 2018, hal. 27
16 Trimoela Soerjadi, “Beberapa permasalahan Tentang Akta Notaris/PPAT”, (makalah yang disampaikan pada Temu Ilmiah dan Pembinaan serta Pembekalan Anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Surabaya, Garden Palace Hotel, 2003), hal. 3.
17 F. Eka Sumarningsih, Peraturan Jabatan Notaris, Diktat Kuliah, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Diponegoro, (Semarang, 2001), hal. 7.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui serta menganalisis mengenai akibat hukum terhadap akta yang cacat hukum dan bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang cacat hukum.

## D. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu hal yang terdapat dalam ilmu hukum untuk  dapat  mencari  solusi  atas  suatu  permasalahan  serta  memperoleh kebenaran terhadap suatu hal yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau seharusnya. 18 “ Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  ini adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis. Data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang diperoleh  melalui  penelusuran  bahan-bahan  hukum,  literatur-literatur kepustakaan. ” Teknik  yang  dilakukan  dalam  pengumpulan  data  untuk penelitian  ini  adalah  dengan  studi  pustaka (library  research), yaitu  dengan mengumpulkan  data  dan  informasi  dari  buku,  karangan  ilmiah,  peraturan perundang-undangan,  dan  bahan  tertulis  lainnya  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini.  Pendekatan  yang  digunakan  penulis  untuk  memperoleh  data yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ).  Metode  yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis  kualitatif.  Analisis  kualitatif  diutamakan  menggunakan  bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Cacat Hukum ”
“ Menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik  mengenai  pernbuatan,  perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum  yang dibuat dihadapan  atau oleh pejabat yang  berwenang.  Pejabat  yang  berwenang  salah  satunya  ialah  notaris, sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan  profesi  dalam  memberikan  jasa hukum kepada masyarakat,  perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi  tercapainya  kepastian  hukum. Notaris  merupakan  jabatan  berwajah ganda, di satu pihak ia pemangku jabatan negara di pihak lain ia pelaksana profesi. 19 Namun  dasarnya  sama  ialah  mengatur  hubungan  hukum  secara tertulis  antara  berbagai  pihak.  Dimana  pelaksanaannya  atas  dasar permintaan  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  bila  mereka  menginginkan penyelesaian secara baik-baik (damai). ”
“ Kehidupan  masyarakat  yang  berkembang  memerlukan  kepastian hukum  dalam  sektor  pelayanan  jasa  publik.  Salah  satu  pekerjaan  yang menawarkan  pelayanan  jasa  dalam  bidang  hukum  khususnya  hukum perdata  seperti  notaris.  Profesi  notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah
18 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 59-69.
19 Stefani Christanti Hamdani, Endang Pandamdari, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kedudukan Akta Otentik Yang Dibuat Selama Masa Cuti , Jurnal Hukum Adigama, hal.2.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
(PPAT), merupakan suatu profesi khusus di samping profesi luhur lainnya. Kekhususannya  adalah  bahwa  pada  hakikatnya  profesi  ini  terjadi  dalam suatu  pelayanan  pada  manusia  atau  masyarakat,  artinya  meskipun  orang yang menjalankan profesi itu hidup dari profesi tersebut akan tetapi hakikat profesinya menuntut agar bukan nafkah hidup itulah yang menjadi motivasi utamanya, melainkan kesediaan untuk melayani sesama. ” “ Notaris  dan  PPAT  merupakan  suatu  profesi  hukum  yang  sangat berpengaruh dalam sistem hukum, mengingat notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik maupun dibawah tangan. Demikian dapat dikatakan bahwa notaris dan PPAT adalah salah  satu  pilar  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Menjalankan  jabatannya sebagai pejabat umum, PPAT harus senantiasa berpedoman pada Peraturan Pemerintah  dan  Kode  Etik  PPAT.  Notaris  senantiasa  digambarkan menjalankan fungsi sosial, bertanggung jawab serta mempunyai integritas dan  moral  yang  baik,  serta  menjunjung  tinggi  keluhuran  dan  martabat jabatannya.  Tidak  cukup  hanya  dengan  Peraturan  Jabatan  Notaris  tetapi masih  diperlukan  ketentuan  lain  yaitu  Kode  Etik  profesi  dari  organisasi notaris  sebagai  suatu  wadah  tempat  berkumpulnya  notaris  Indonesia.  Hal ini karena  Ikatan Notaris  Indonesia (INI) merasa  perlu menerapkan Kode Etik Notaris sebagai penjelasan tambahan dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris. ”
Pembuatan akta, baik akta relaas maupun akta partij, yang menjadi dasar  utama  atau  inti  dalam  pembuatan  akta  otentik,  yaitu  harus  ada keinginan atau kehendak ( wilsvorming) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud. Secara teoritis akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi sengketa.  Sehingga dalam perkara perdata, akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta  otentik  adalah  benar,  kecuali  ada  alat  bukti  lain  yang  dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut. ” “ Akta yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna, karena akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu: 20 ”
a. Kekuatan  pembuktian  lahiriah  ( uitwendige  bewijskracht )  yang merupakan  kemampuan  akta  itu  sendiri  untuk  membuktikan keabsahanya sebagai akta otentik. ”
b. Kekuatan pembuktian formil ( formele bewijskracht ) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul- betul  diketahui  dan  didengar  oleh  notaris  dan  diterangkan  oleh  para pihak  yang  menghadap,  yang  tercantum  dalam  akta  sesuai  dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. ”
20 Habib Adjie, Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal 26-27.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
c. Kekuatan  pembuktian  materiil  ( materiele  bewijskracht )  yang merupakan kepastian tentang materi suatu akta. ”
Pembuktiannya  cukup  dengan  akta  itu  sendiri  kecuali  adanya  bukti lawan, sehingga jika  ada orang  atau pihak  yang  menilai atau  menyatakan akta  tersebut  tidak  benar,  maka  orang  atau  pihak  yang  menilai  atau menyatakan  tersebut  wajib  membuktikan  penilaian  atau  pernyataannya sesuai dengan aturan hukum. Berbeda dengan perkara pidana, akta notaris sebagai  akta  otentik  merupakan  alat  bukti  yang  tidak  dapat  mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas. ” Praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para  pihak  atau  pihak  ketiga  lainnya,  maka  sering  pula  notaris  ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta  notaris.  Notaris  yang  membuat  suatu  akta  otentik  berdasarkan data/dokumen  palsu  dapat  dikatakan  bahwa  notaris  tersebut  telah melakukan pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen dalam hal  ini lebih mengarah pada keterangan palsu, sebagaimana tercantum pada Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP. ”
Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna, namun akta notaris dalam praktiknya dapat mengalami degradasi atau penurunan kekuatan alat bukti. Degradasi akta notaris diartikan sebagai akta notaris yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun dianggap tulisan dibawah tangan, yang disebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan yang terdapat pada Pasal  1869  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa:  “Satu  akta  yang  tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak  cakapnya  pejabat  umum  yang  bersangkutan  maupun  karena  cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. ”
“ Pasal 1869 KUHPerdata ini memuat ketentuan bahwa suatu akta tidak memiliki  kekuatan  bukti  otentik  dan  hanya  memiliki  kekuatan  bukti  di bawah tangan dalam hal: ”
a. “ Pejabat umum tidak berwenang untuk membuat akta itu ”
b. “ Pejabat Umum tidak mampu (tidak cakap) untuk membuat akta itu ” c. “ Cacat dalam bentuknya ”
“ Pada  Pasal  84  UUJN  yang  berbunyi:  “Tindakan  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  notaris  terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. ”
Akta otentik dianggap dibuat di bawah tangan apabila: ”
a. “ Suatu  perbuatan  hukum  oleh  undang-undang  tidak  diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik ”

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
b. “ Jika  akta  tersebut  kehilangan  otentisitas  karena  tidak  dipenuhinya syarat formal yang dimaksud dalam pasal 1869 KUH Perdata jo. UUJ ”
Akta  di  bawah  tangan  tersebut  haruslah  ditandatangani  oleh  para pihak.  Sepanjang  berubahnya  atau  terjadinya  degradasi  dari  akta  otentik menjadi  akta  di  bawah  tangan  tidak  menimbulkan  kerugian,  notaris  yang bersangkutan  tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  hukumnya melalui  Pasal  1365  KUH  Perdata.  Akta  otentik  yang  dibuat  oleh  notaris yang  isinya  dipalsukan  akan  mengalami  penurunan  kekuatan  sebagai  alat bukti yang terkuat dan terpenuhkarena secara prinsip memiliki suatu cacat hukum. Berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata akta tersebut menjadi akta di bawah tangan, hal ini dikarenakan notaris sebagai Pejabat Umum yang telah diamanatkan  oleh  undang-undang  tidak  membuat  akta  sebagaimana mestinya.
Terjadinya  degradasi  akta,  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  notaris dimana  isinya  terdapat  suatu  kepalsuan  atau  hal  yang  tidak  benar,  tidak sesuai dengan kehendak para penghadap juga dapat dinyatakan batal demi hukum.  Hal  ini  karena  telah  melanggar  syarat  objektif  suatu  perjanjian sebagaimana  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Dinyatakan  batal  demi hukum,  maka  akta  tersebut  dapat  dianggap  tidak  pernah  ada  atau  tidak pernah dibuat, sehingga tidak memiliki akibat hukum terhadap akta tersebut. Sepanjang berubahnya atau terjadinya degradasi dari akta otentik menjadi akta  di  bawah  tangan  tidak  menimbulkan  kerugian,  notaris  yang bersangkutan  tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  hukumnya melalui Pasal 1365 KUHPerdata. Akta otentik yang dibuat oleh notaris yang cacat  hukum  seperti  dibuat  dengan  data/dokumen  palsu  tentu  akan mengalami  penurunan  kekuatan  sebagai  alat  bukti  yang  terkuat  dan terpenuh. ”
2. “ Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum ”
Tanggung jawab notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin  saja  melakukan  kesalahan  atau  lalai  dalam  pembuatan  akta.
Apabila ini terbukti, akta kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau  dapat  dibatalkan.  Apabila  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  yang berkepentingan dengan akta tersebut, Notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. 21 ”
Tanggung jawab merupakan sebuah konsekuensi yang timbul akibat dari  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  individu.  Pertanggungjawaban  yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh  karena  itu  tanggung  jawab  yang  digunakan  dalam  UUJN  adalah tanggung  jawab  berdasarkan  kesalahan.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh Notaris  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  atas  pelanggaran  yang dilakukannya  karena  sengaja  melakukan  perbuatan  tersebut  dan
21 Sri  Utami, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , R epestorium 3, 2015

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
menimbulkan kerugian bagi para pihak. Prinsip pertanggungjawaban yang dipergunakan adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. ” Tanggung  jawab  berdasarkan  definisi  dari responsibility adalah kewajiban  bertanggungjawab  atas  undang-undang  yang  dilaksanakannya dan  memperbaiki  kerusakan  yang  ditimbulkannya. 22 Notaris  mengemban amanat  yang  menyangkut  kepentingan  masyarakat  secara  umum,  oleh karena itu wajib bagi seorang notaris untuk memiliki tanggung jawab secara professional terhadap amanat yang diembannya. Tanggung jawab dan etika profesi  sangat  berkaitan  erat  dengan  integritas  dan  moral,  apabila  tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang notaris tidak dapat diharapkan  memiliki  tanggung  jawab  serta  etika  profesi  yang  baik  pula.
Profesi  muncul  sebagai  hasil  dari  interaksi  diantara  sesama  anggota masyarakat, yang lahir, dikembangkan maupun diciptakan oleh masyarakat itu  sendiri.  Secara  teoritis  dan  teknis  profesi  notaris  harus  memiliki  etika serta  tanggung  jawab  profesi,  oleh  karena  itu  seorang  notaris  harus bertanggung  jawab  terhadap  akta  yang  telah  dibuatnya,  sekalipun  notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya. ”
Tanggung jawab lahir sebagai  akibat dari  adanya kewenangan  yang dimiliki  oleh  masyarakat.  Wewenang  merupakan  suatu  tindakan  hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan berdasar peraturan perundang- undangan yang berlaku yang mengatur jabatan  yang bersangkutan. Setiap wewenang memiliki batasan, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan  yang  mengaturnya.  Wewenang  yang  dimiliki  oleh suatu jabatan dalam hukum administrasi biasanya diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat. ”
Wewenang yang dimiliki notaris merupakan wewenang atribusi, yaitu wewenang  yang  melekat  pada  suatu  jabatan.  Wewenang  yang  dimiliki notaris  merupakan  akibat  dari  jabatan  yang  diembannya.  Notaris  sebagai suatu  jabatan,  dan  setiap  jabatan  di  negara  ini  memiliki  wewenangnya masing-masing. Setiap wewenang harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Apabila  seorang  pejabat  melakukan  tindakan  diluar  wewenangnya,  maka disebut  sebagai  perbuatan  melanggar  hukum.  Suatu  wewenang  tidak muncul begitu saja, tetapi  suatu  wewenang harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. ” Larangan  bagi  notaris  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilarang dilakukan oleh notaris,  dan apabila hal  ini dilanggar maka kepada notaris yang  bersangkutan  dapat  dikenakan  sanksi.  Notaris  memiliki  wilayah jabatan satu propinsi dan mempunyai tempat kedudukan pada satu kota atau satu  kabupaten  wilayah  tersebut.  Notaris  dilarang  meninggalkan  tempat kedudukan  notaris  lebih  dari  7  (tujuh)  hari  kerja,  serta  notaris  tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya.
Tanggung  jawab  merupakan  sebuah  konsekuensi  yang  timbul  alibat  dari
22 Vina  Akfa Dyani, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte , Renaissance, Volume 2 Nomor 1, Januari 2017, hal. 165.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
perbuatan  yang  dilakukan  oleh  individu.  Kemampuan  bertanggung  jawab secara teoritis harus memenuhi unsur yang terdiri atas: ”
a. “ Kemampuan untuk membeda-bedakan antar perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ”
b. Kemampuan  untuk  menentukan  kehendaknya  menurut  keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut ”
Pada hakikatnya segala perbuatan yang dilakukan oleh individu, baik yang  sengaja  maupun  tidak  disengaja  pada  akhirnya  harus  dimintakan tanggung  jawab  terlebih  lagi  apabila  perbuatan  tersebut  berkaitan  dengan suatu  jabatan  atau  profesi.  Tanggung  jawab  merupakan  suatu  prinsip profesionalisme yang merupakan wujud dari sebuah komitmen yang harus dimiliki  oleh  notaris  terhadap  pelaksanaan  jabatannya  sebagaimana  yang telah diatur dalam UUJ. ”
Menurut Abdul Ghofur, tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu: 23 ”
a. Tanggung  jawab  notaris  secara  perdata  terhadap  kebenaran  materiil terhadap akta yang dibuatnya. ”
b. Tanggung  jawab  notaris  secara  pidana  terhadap  kebenaran  materiil dalam akta yang dibuatnya. ”
c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. ”
d. Tanggung  jawab  notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya berdasarkan kode etik notaris. ”
“ Bahwa pertanggungjawaban di satu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan maupun  gugatan  berdasarkan  PMH  (Pasal  1365  KUHPerdata)  dapat menimbulkan  pengambilan  tindakan  di  bidang  hukum  pidana. Pertanggungjawaban  notaris  terutama  terletak  di  bidang  hukum  privat. Sebagai  pejabat,  batasan  wewenang  adalah  ketika  masih  menjadi  pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bila dilihat dari  pengaturan  KUHPerdata  Indonesia  tentang  PMH,  sebagaimana  juga dengan  KUHPerdata  di  negara  sistem  Eropa  Kontinental,  maka  model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut: ”
a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. ”
b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata. ”
c. Tanggung  jawab  mutlak  (tanpa  kesalahan)  dalam  arti  yang  sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. ” Tanggungjawab  karena  kesalahan  sebagaimana  telah  diatur  dalam
Pasal  1365  KUHPerdata  dan  Pasal  1367  KUHPerdata  merupakan  bentuk klasik  pertanggungjawaban  secara  perdata.  PMH  dan  kesalahan,  masing- masing merupakan syarat yang perlu dan secara bersama-sama merupakan
23 Abdul Ghofur Ansori, Op.Cit., hal. 34.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
syarat  yang  cukup  untuk  adanya  tanggung  jawab  berdasarkan  Pasal  1365 KUHPerdata.  Dalam  doktrin  yang  ada  mengenai  tanggung  jawab  atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain dapat dibedakan, yaitu: ”
a. Tanggung jawab kesalahan ( sculd aansprakelijkheid ) ”
Kesalahan  disini  diberi  makna  yang  luas  yang  juga  mencakup sifat  melanggar  hukumnya  perbuatan,  orang  yang  menimbulkan kerugian  pada  orang  lain  bertanggung  jawab  sejauh  kerugian  itu merupakan  akibat  pelanggaran  suatu  norma  dan  pelakunya  dapat menyesali karena melanggar norma tersebut. ”
b. Teori tanggung jawab dengan pembalikan pembuktian ”
Pihak  yang  dirugikan  wajib  membuktikan  bahwa  pelaku  telah melakukan tindakan melanggar hukum, maka disini pelanggaran norma dianggap  ada  dan  selanjutnya  mewajibkan  pelaku  meniadakan anggapan  atau  persangkaan  ini  menunjukkan  bahwa  Ia  tidak  berbuat melanggar hukum. ”
c. Teori tanggung jawab risiko ”
Seorang atasan bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh  perbuatan  melanggar  hukum  oleh  bawahannya  yang  dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya. ” “ Dalam  Pasal  1366  KUHPerdata  ditegaskan  bahwa  setiap  orang bertanggung  jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  kelalaian  atau kurang  kehati-hatiannya.  Prinsip  ini  menyatakan  seseorang  baru  dapat dimintakan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. ” “ Tanggung  jawab  seorang  notaris  timbul  apabila  adanya  kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan  kerugian  bagi  orang  yang  meminta  jasa  pelayanan  notaris tersebut. Perbuatan melanggar hukum oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang  langsung  melanggar  hukum,  melainkan  juga  perbuatan  yang  secara langsung  melanggar  peraturan  lain,  yaitu  peraturan  yang  berada  dalam ruang  lingkup  kesusilaan,  keagamaan,  dan  sopan  santun  dalam masyarakat. 24 ”
Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya. Pertanggungjawaban Notaris dapat dilakukan secara: ”
a. Tanggung jawab administrasi ”
Sanksi administratif bagi notaris yang diatur di dalam UUJ, Kode Etik maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penjatuhan  Sanksi  Administratif Terhadap Notaris. Dalam UUJ telah ditentukan sebagai berikut: ”
1) Teguran lisan ”
2) Teguran tertulis ”
3) Pemberhentian sementara ”
24 R. Wirjono Prodjodikiro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata , (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 6.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
4) Pemberhentian dengan hormat ”
5) Pemberhentian dengan tidak hormat ”
Sanksi  terhadap  Notaris  berupa  pemberhentian  sementara  dari jabatannya  dimaksudkan  agar  notaris  tidak  melaksanakan  tugas jabatannya  untuk  sementara  waktu  sebelum  sanksi  berupa pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian  tidak  hormat dijatuhkan  pada  notaris.  Pemberian  sanksi  ini  dapat  berakhir  dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali  atau  ditindaklanjuti  dengan  sanksi  pemberhentian  dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. ”
b. Tanggung jawab perdata ”
Akta  notaris  yang  batal  demi  hukum  maupun  dapat  dibatalkan, khususnya  karena  mengalami  degradasi  kekuatan  dalam  pembuktian dapat  diajukan  untuk  tanggung  jawab  secara  perdata  dalam  hal dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  kepada  notaris  dengan mendasarkan  pada  hubungan  hukum  notaris  dengan  para  pihak  yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang  dibuat  oleh  Notaris,  maka  yang  bersangkutan  dapat  secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut sehingga notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. ”
c. “ Tanggung jawab pidana ”
Pada  praktiknya,  bila  notaris  terbukti  melanggar  ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik, maka wajib baginya untuk  diberikan  sanksi.  Penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, dimana artinya  disamping  memenuhi  rumusan  pelanggaran  dalam  UUJ,  juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH  Pidana).  Pemeriksaan  kepada  Notaris  harus  dapat  dibuktikan kesalahan  yang  dilakukan  oleh  notaris  tersebut  secara  intelektual, dalam hal ini kekuatan logika hukum sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan notaris

## F. Kesimpulan
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat pembuktian. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang kuat dan terpenuhi, namun pada praktiknya akta  dapat  mengalami  cacat  hukum  hingga  terjadi  degradasi  ketika  tidak terpernuhinya  tiga  (3)  kekuatan  pembuktian.  Akta  di  bawah  tangan  terdapat suatu pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata ketika terjadi  suatu  akta  tidak  memiliki  kekuatan  bukti  otentik  dan  hanya  memiliki kekuatan bukti di bawah tangan. ”
Notaris  dapat  diminta  pertanggungjawaban  secara  administratif, tanggung  jawab  secara  perdata  dan  tanggung  jawab  secara  pidana  apabila memang terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya sebagai

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
pejabat  umum  yang  membuat  suatu  akta  otentik,  namun  Notaris  juga  tidak dapat  diminta  pertanggungjawaban  terhadap  kerugian  yang  timbul  sebagai akibat dari pembuatan akta maupun persiapan dan pelaksanaannya sepanjang bantuan  yang  diberikan  notaris  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan UUJN, peraturan perundang-undangan lainnya dalam batas kecermatan yang wajar. ”

## G. Saran
“ Notaris  dalam  membuat  akta  harus  memenuhi  standar  yang  telah ditentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu UUJN dan Kode Etik sebagai pedoman bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Selain itu notaris  juga  harus  selalu  berhati-hati,  bertindak  teliti  serta  cermat  dalam membuat suatu akta agar akta yang dibuat tetap menjadi akta otentik (memiliki kekuatan kuat dan terpenuh) sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para  pihak  yang  menggunakan  jasa  notaris,  begitu  pula  untuk  melindungi harkat martabat profesi notaris. ” “ Permasalahan yang muncul sebagai akibat dari adanya akta otentik yang mengandung cacat hukum sehingga terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan  telah  menimbulkan  kerugian  bagi  para  pihak,  maka  para  pihak  yang mengalami  kerugian  dapat  melaporkan  notaris  yang  bersangkutan  kepada organisasi  INI  (Ikatan  Notaris  Indonesia).  Selain  itu  dapat  pula  mengajukan gugatan  maupun  tuntutan  ke  pengadilan  guna  mendapatkan  keadilan  serta kepastian hukum. ”

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adjie, Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
Adjie,  Habib .  Hukum  Notariat  di  Indonesia-Tafsiran  Tematik  Terhadap  UU No.  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris ,  Refika  Aditama,
Bandung, 2008.
Ali, Achmad , Menguak Tabir Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008. Amiruddin  dan  H.  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum , Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Ghofur  Ansori,  Abdul ,  Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif  Hukum dan Etika , UII Press, Yogyakarta, 2009. Mahmud,  Peter, Penelitian  Hukum, Cetakan  ke-7,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, 2016.
Soeroso, R, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Thong Kie, Tan , Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
Wirjono Prodjodikiro, R, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata , Mandar Maju, Bandung, 2000.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

## C. Sumber Lainnya
Akfa  Dyani,  Vina, Pertanggungjawaban  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum bagi  Notaris  dalam  Membuat  Party  Acte ,  Renaissance,  Volume  2 Nomor 1, Januari 2017.
Anand,  Ghasam ,  Minuta  Referensi  Terpercaya  Bidang  Kenotariatan,  Media Informasi Utama, Edisi I Nomor 04. 004, Surabaya, Mei 2013.
Ana  Suheri,  Wujud  Keadilan  Dalam  Masyarakat  Di  Tinjau  Dari  Perspektif Hukum Nasional, Jurnal Moralty, Volume 4 Nomor 1, 2018, h. 62.
Ariesta  Rahman,  Fikri .  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Notaris  Dalam Mengenal Para Penghada, Lex Renaissance, Yogyakarta, No.2, Vol.3, 2018.
Effendi Lotulung, Paulus, “Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum  dalam  Menjalankan  Tugasnya ”,  Jurnal  Renvoi  Nomor  2, Jakarta: Mestika, 2003.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 6 Nomor 1, April 2024
Eka  Sumarningsih,  F, Peraturan  Jabatan  Notaris.  Diktat  Kuliah.  Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang,
2001.
Mohamad Faiz, Pan, “Teori Keadilan John Rawls ”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009.
Putra,  Ferdiansyah ,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris, Jurnal Komunikasi Hukum, Bali , Volume 4 Nomor 2 , 2018.
Putra  Indratanto,  Samudra.,  Nurainun,  and  Kristoforus  Laga  Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk  Peraturan  Lembaga  negara  dan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Jurnal  Imu Hukum, Volume 16, No. 1, 2020.
Raharjo,  Satjipto,  Membedah  Hukum  Progresif,  Harian  Kompas,  Media Oktober, 2006.
Soerjadi,  Trimoela, “Beberapa permasalahan  Tentang  Akta  Notaris/PPAT ”, Makalah  yang  disampaikan  pada  Temu  Ilmiah  dan  Pembinaan  serta Pembekalan  Anggota  Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (IPPAT). Surabaya, Garden Palace Hotel, 2003.
Stefani,  Endang,  Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Kedudukan  Akta Otentik Yang Dibuat Selama Masa Cuti, Jurnal Hukum Adigama, hal.2.
Utami, Sri , Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris . R epestorium 3, 2015.
Widjaja, Gunawan, Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum, Law Review, Volume VI Nomor I, Juli 2006.