Jurnal Hukum POSITUM Vol. 8, No.2, Desember 2023, Hal. 299 - 316 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN

## Alisha Zahra Saadiya, Fatma Ulfatun Najicha
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Email: zahrasaadiya66@gmail.com

## ABSTRAK
Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan atau berkelanjutan merupakan salah satu agenda yang  terdapat  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  tahun  2025-2045, tepatnya  di  agenda  8.  Konsep  dasar  pembangunan  berkelanjutan  adalah  pembangunan  yang diselenggarakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  generasi  saat  ini  dengan  memperhatikan  kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang dan memiliki tujuan untuk melestarikan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, perlu untuk dianalisis mengenani hubungan  antara  penataan  ruang  dan  pembangunan  berkelanjutan  serta  pentingnya  pembangunan berkelanjutan  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  penataan  ruang.  Penulisan  artikel  ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menganalis data yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konsep  ( conceptual approach ). Teknik penelusuran bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu hubungan antara pembangunan berkelanjutan  dan  penataan  ruang  terletak  pada  penyelenggaraan  penataan  ruang  berdasarkan  asas berkelanjutan  yang  memiliki  prinsip  yang  sama  dengan  pembangunan  berkelanjutan;  sama-sama memperhatikan  keseimbangan  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan;  sama-sama  bertujuan  untuk menjaga  kelestarian  lingkungan.  Pembangunan  berkelanjutan  yang  memanfaatkan  ruang  dalam pelaksanaannya  penting  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  penataan  ruang  agar  pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai peruntukannya dan agar tidak merusak lingkungan.
Kata Kunci : Kebijakan Penataan Ruang, Pembangunan yang Berkelanjutan

## ABSTRACT
Realizing  sustainable  or  sustainable  development  is  one  of  the  agendas  contained  in  the  2025-2045 National  Long  Term  Development  Plan  (RPJPN),  precisely  in  agenda  8.  The  basic  concept  of sustainable development is development that is carried out to meet the needs of the current generation by taking into account the needs of future generations. will come. Sustainable development is carried out  by  utilizing  space  and  has  the  aim  of  preserving  the  environment.  Therefore,  it  is  necessary  to analyze the relationship between spatial planning and sustainable development and the importance of sustainable  development  for  implementing  spatial  planning  policies.  This  article  was  written  using normative legal research methods. The approaches used to analyze data are the statutory approach and the conceptual approach. The technique for searching legal materials in this research uses document study  techniques.  This  research  uses  qualitative  analysis.  The  results  of  this  research  are  that  the relationship between sustainable development and spatial planning lies in the implementation of spatial planning based on sustainable principles which have the same principles as sustainable development; equally  pay  attention  to  the  balance  of  economic,  social  and  environmental  aspects;  both  aim  to preserve  the  environment.  Sustainable  development  that  utilizes  space  in  its  implementation  is important for implementing spatial planning policies so that space utilization can proceed according to its intended purpose and so that it does not damage the environment.

## Keywords: Spatial Planning Policy, Sustainable Development

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan

## A. PENDAHULUAN
Penataan  ruang  merupakan  suatu  komponen  penting  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  yang  memiliki  perkembangan  dinamis.  Masyarakat memanfaatkan ruang dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga masyarakat tidak bisa lepas  dari  pemanfaatan  ruang.  Pentingnya  keberadaan  ruang  bagi  masyarakat, mendorong  terbentuknya  aturan  mengenai  penataan  ruang  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Alaminya,  ruang  memiliki  struktur  yang  tidak teratur  dimana  akan  menyebabkan  pemanfaatan  ruang  yang  tidak  optimal. 1 Guna mengatasi hal tersebut, diperlukan peran dari berbagai pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, juga pihak swasta. Penataan ruang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu rangkaian proses pembangunan wilayah. Rangkaian proses  pembangunan  wilayah  yang  dimaksud  yaitu  dalam  rangka  pembangunan berkelanjutan  atau  berkesinambungan  yang  merupakan  salah  satu  agenda  dalam Rencana Pembangungan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. 2
Zaman  yang  terus  berkembang  juga  diiringi  dengan  pembangunan  yang  terus dilaksanakan.  Pembangunan  yang  terus  dilaksanakan  tersebut  didorong  oleh kebutuhan  masyarakat  yang  juga  terus  berkembang.  Di  Indonesia  keanekaragaman hayati atau kekayaan sumber daya alam merupakan modal bagi pembangunan. Seluruh masyarakat Indonesia bergantung langsung pada keanekaragaman hayati. Masyarakat memanfaatkan  sumber  daya  alam  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari  hari. 3
Namun,  pembangunan  di  Indonesia  menghadapai  permasalahan  yaitu  pertumbuhan penduduk yang menyebabkan bertambahnya pula kebutuhan terhadap pembangunan. Pertumbuhan  penduduk  menyebabkan  banyaknya  lahan-lahan  yang  dibuka  untuk
1 Imamulhadi., "Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, Dan Norma." Bina Hukum Lingkungan , 6.1, (2021), hlm. 120.
2 Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono, "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan." Nommensen Journal of Legal Opinion 03, (2022) hlm. 59- 60, https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611.
3 Fatma Ulfatun Najicha.. Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. Doktrina: Journal of Law , 5.1, (2022), hlm. 2.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan
mendirikan  bangunan.  Sehingga  menimbulkan  fenomena  berupa  lahan-lahan pertanian yang dikonversi menjadi bangunan di pedesaan serta sedikitnya lahan-lahan terbuka  di  perkotaan.  Pertumbuhan  penduduk  memang  memicu  pelaksanaan pembangunan. Namun selain permasalahan pertumbuhan penduduk, pembangunan di Indonesia juga menghadapi masalah terbatasnya sumber daya. Yang dimaksud sumber daya  yaitu  unsur-unsur  yang  ada  di  lingkungan  yang  terdiri  dari  sumber  daya  alam baik sumber daya alam hayati dan non-hayati serta sumber daya manusia. 4
Ketidakseimbangan  antara  pertumbuhan  penduduk  dan  sumber  daya  ini  akan menimbulkan persaingan antar individu dalam memanfaatkan ruang guna memenuhi kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  kompleks.  Persaingan  antar  individu  dalam memanfaatkan  ruang  akan  berpotensi  mengarah  pada  tindakan  eksploitasi  yang melanggar  batas  pemanfaatan  ideal  yang  ditentukan  dalam  peraturan  yang  berlaku. Juga  dapat  meningkatkan  potensi  penyalahgunaan  pemanfaatan  ruang  yang  akan menyebabkan  rusaknya  lingkungan  sehingga  pemanfaatan  ruang  tidak  dapat terlaksana  dengan  baik.  Apabila  lingkungan  rusak  maka  pembangunan  tidak  dapat terlaksana,  pembangunan  berkelanjutan  pun  tidak  dapat  terwujud. 5 Dari  penjelasan tersebut, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pembangunan berhubungan dengan  pemanfaatan  ruang  yang  berpotensi  menimbulkan  kerusakan  lingkungan. Permasalahan-permasalahan  terkait  pembangunan,  apabila  ditambah  dengan pengaturan yang tidak jelas dan tepat maka akan menghambat pembangunan. Untuk mewujudkan  pembangunan  yang  berkesinambungan  atau  berkelanjutan,  diperlukan suatu  kebijakan  penataan  ruang  yang  mengatur  mengenai  pemanfaatan  ruang  agar ruang  dapat  dimanfaatkan  sesuai  dengan  fungsi  dan  peruntukannya  agar  tidak memmberikan  dampak  negatif  bagi  lingkungan. 6 Penerapan  kebijakan-kebijakan penataan ruang harus dilakukan dengan optimal agar dapat mengatasi permasalahan
4 Nyoman Sukamara, dkk, Dinamika Tata Ruang Dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan , Dinamika Tata Ruang Dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan , 2021, hlm. 1.
5 Ibid, hlm 1-2.
6 Op Cit , hlm 60.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan
pembangunan agar tidak menghambat terlaksananya pembangunan. Berdasarkan latar belakang  tersebut,  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  artikel  ini  yaitu Bagaimana hubungan antara penataan ruang dengan pembangunan berkelanjutan serta Apakah  kebijakan  penataan  ruang  penting  untuk  diterapkan  dalam  pembangunan berkelanjutan.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  artikel  ini  digunakan  metode  penelitian  hukum  normatif. Pendekatan  yang  digunakan  untuk  menganalis  data  yaitu  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ). Penggunaan pendekatan tersebut dalam metode ini dimaksudkan untuk menjelaskan beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tentang  penataan  ruang  dan peran serta masyarakat, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan  Ruang,  Undang-undang  (UU)  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  menjadi  Undang-Undang,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  peraturan  lain  yang  relevan. Teknik  penelusuran  bahan  hukum  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik  studi dokumen  yaitu  dengan  mengumpulkan,  menganalisis,  mengkaji  data-data  yang relevan  dengan  penelitian  ini  dari  berbagai  bentuk  dokumen-dokumen  yang  ada. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mencari prinsip-prinsip hukum, yang  kemudian  dianalisis  mengenai  korelasi  antara  prinsip  hukum  tersebut  yang relevan dengan penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Penataan Ruang di Indonesia
Penataan  ruang  yang  dilaksanakan  dalam  suatu  wilayah  mempunyai  peran penting dalam menentukan penataan pemukiman, pola pembangunan, pengembangan

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan
infrastruktur,  dan  pelestarian  lingkungan.  Umumnya,  tata  ruang  wilayah  memiliki fungsi  untuk  mewujudkan  keseimbangan  antara  aspek  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan.  Tata  ruang  wilayah  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  terkait pemanfaatan  lahan  yang  efisien,  lokasi  pemukiman  yang  sesuai,  pembangunan infrastruktur  yang  terencana,  serta  pelestarian  dan  perlindungan  ekosistem  yang berkelanjutan dengan perencanaan dan pengaturan yang baik. Tata ruang wilayah yang baik merupakan faktor esensial dalam pembangunan berkelanjutan. 7
Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan  Ruang  dijelaskan  bahwa,  ruang  merupakan  wadah  yang  terdiri  dari  ruang darat, ruang laut, serta ruang udara, termasuk juga ruang di dalam bumi yang menjadi satu  kesatuan  wilayah,  tempat  untuk  hidup  bagi  manusia  serta  makhluk  lainnya, melakukan aktivitas, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Kemudian pada pasal 1 angka 2 UU No. 26 Tahun 2007 dijelaskan bahwa tata ruang adalah wujud dari struktur ruang serta pola ruang. Penataan ruang bila diartikan secara tata bahasa yaitu menata ruang, atau menata ruang dengan melalui proses perencanaan. 8 Menurut konsepnya, penataan ruang memberikan corak geografis terhadap kebijakan di bidang ekonomi, sosial,  budaya,  ekologi  masyarakat.  Penataan  ruang  ini  membutuhkan  suatu  aturan yang  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  penyelenggaraannya.  Maka  dari  itu, diperlukan suatu hukum dalam bidang tata ruang atau hukum penataan ruang. Hukum penataan ruang yaitu keseluruhan asas-asas serta aturan yang mengatur tentang proses perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang yang terdiri dari sisi geografis pada kebijakan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi. 9
7 Muhammad Huda Nuryanto dan Fatma Ulfatun Najicha, "Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007." Jurnal Hukum POSITUM , 8.1, (2023), hlm. 97.
8 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
9 Imamulhadi, "Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, Dan Norma." Bina Hukum Lingkungan , 6.1, (2021), hlm. 123.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan
Kegunaan  dari  penyusunan  suatu  perencanaan  yaitu  agar  pemanfaatan  ruang dapat  terlaksana  dengan  terkendali  tanpa  menimbulkan  kerusakan  pada  ekologi. Peraturan-peraturan mengenai perencanaan pemanfaatan ruang perlu untuk dilandasi dengan  konsep-konsep  pemanfaatan  optimal,  lestari,  dan  berkelanjutan.  Untuk mencapai pemanfaatan yang optimal, lestari, berkelanjutan, peraturan-peraturan yang ada  harus  dapat  memberikan  sanksi  sedemikian  rupa  untuk  mengatur  seluruh pemangku  kepentingan  (stakeholders)  merencanakan  serta  mengimplementasikan pemanfaatan  ruang  yang  berkelanjutan  secara  ekonomi,  berkelanjutan  secara  sosial, dan berkelanjutan secara ekologi. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam hukum penataan ruang penting dilakukan, karena perencanaan ruang tidak dapat dilepaskan  dari  aspek  ekonomi,  sosial,  serta  ekologi. 10 Mengingat  aspek-aspek tersebut merupakan hal  penting yang harus ada dan terjaga dalam waktu yang lama secara terus menerus pada kehidupan bermasyarakat.
Berdasarkan pasal 2 UU No. 26 Tahun 2007 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 11
a. keterpaduan;
b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
e. keterbukaan;
f. kebersamaan dan kemitraan;
g. pelindungan kepentingan umum;
h. kepastian hukum dan keadilan; dan
i. akuntabilitas.
Selain  prinsip-prinsip  yang  diatur  dalam  undang-undang  penataan  ruang, penyelenggaraan  penataan  ruang  di  Indonesia  juga  dilaksanakan  berdasarkan  pada prinsip-prinsip  hukum  penataan  ruang  yang  mengandung  kearifan  lokal.  Menurut
10 Ibid , hlm 124.
11 Op.Cit. Pasal 2.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan
penelitian  yang  dilakukan  oleh  Immamulhadi,  prinsip-prisip  penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang mengandung kearifan lokal yaitu: 12

## a. Keseimbangan alam
Prinsip  ini  diyakini  oleh  masyarakat  Adat  Baduy,  Kampung  Naga,  Kampung Kuta,  Kasepuhan  Pancer  Pangawinan,  Cigugur,  dan  Tenganan  Pagringsingan Bali.  Implementasi  dari  prinsip  keseimbangan  alam  yaitu,  masyarakat  adat senantiasa menjaga keseimbangan alam dengan secara konsisten tidak melakukan perubahan  atau  tidak  mengganggu  hubungan  yang  seimbang  dari  unsur-unsur ruang yang ditempati.
b. Prinsip manusia beradaptasi dengan alam bukan sebaliknya
Melalui prinsip ini masyarakat adat meyakini bahwa dalam memanfaatkan ruang, tanda-tanda alam penting untuk diperhatikan dan diikuti. Maksud dari pernyataan tersebut  yaitu  bahwa  dalam  memanfaatkan  ruang  untuk  memenuhi  kehidupan manusia  yang  lebih  sejahtera,  proses-prosesnya  tidak  boleh  mengubah  struktur, tatanan, dan komposisi ruang yang terbentuk  secara  alami.  Proses pemanfaatan ruang harus mengikuti kondisi alam sehingga dalam melaksanakan pembangunan dapat terwujud keserasian, keselarasan serta keseimbangan.
c. Pemanfaatan ruang sesuai fungsi dan peruntukan
Makna  dari  prinsip  ini  yaitu  dalam  memanfaatkan  ruang  manusia  beradaptasi dengan alam bukan justru sebaliknya. Ruang yang memiliki fungsi lindung tidak boleh  dimanfaatkan  untuk  pemukiman,  pertanian,  perkebunan,  dan  sebagainya, sebaliknya  ruang  yang  dapat  dimanfaatan  untuk  pemukiman,  pertanian, perkebunan, dan sebagainya tidak boleh difungsikan untuk fungsi lindung.
d. Prinsip pemanfaatan secukupnya
12 Ibid , hlm 126.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan
Prinsip  ini  berarti  bahwa  masyarakat  adat  meyakini,  di  samping  memenuhi kebutuhan  hidup  mereka,  kebutuhan  makhluk  hidup  lainnya  harus  diperhatikan juga.  Hal  tersebut  dilakukan  guna  menjaga  keseimbangan  alam  dengan  tidak mengambil hak makhluk hidup lainnya di dalam mencukupi kebutuhan hidup.
e. Prinsip tidak boleh bermegah-megahan
Prinsip  ini  mengandung  makna  bahwa  sumber  daya  alam  atau  kekayaan  alam yang  ada  tidak  boleh  dimanfaatkan  untuk  kemewahan  serta  bersenang-senang. Sebanyak  apa  pun  kekayaan  alam  yang  tersedia  tidak  akan  cukup  untuk memuaskan keserakahan manusia.
f. Prinsip comuun
Dalam  prinsip  ini,  masyarakat  adat  melindungi  berbagai  kepentingan  yang berhubungan  dengan  khalayak  umum.  Berdasarkan  kearifan  lokal  kepentingan umum  lebih  utama  daripada  kepentingan  yang  bersifat  individual.  Maksud  dari kepentingan  dalam  makna  comuun  yaitu  kepentingan  untuk  keselamatan  umat manusia yang berkaitan dengan keseimbangan alam, kelestarian lingkungan, dan unsur lain yang mempengaruhi keselamatan seluruh makhluk hidup.
g. Prinsip keadilan lintas makhluk
Berdasarkan  prinsip  ini,  masyarakat  adat  memandang  bahwa  manusia  dan makhluk ciptaan tuhan lainnya memiliki hak atas ruang hidup yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Pemanfaatan ruang oleh manusia harus memperhatikan dan menjaga hak-hak atas ruang hidup yang dimiliki oleh makhluk lainnya.

## 2. Konsep Pembangunan Berkesinambungan atau Berkelanjutan
Berdasarkan  laporan  yang  berjudul “our  common  future” atau  juga  disebut Laporan Brundtland tentang kelestarian lingkungan hidup yang dilakukan oleh WCED ( World  Commission  on  Environment  and  Development ) pada  tahun  1987,  istilah “ sustainable  development’’ atau  pembangunan  berkelanjutan  memiliki  arti  yaitu

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan
paradigma  pembangunan  yang  diselenggarakan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan generasi  saat  ini  dengan  memperhatikan  kebutuhan  generasi  selanjutnya.  WCED menyatakan pengertian tersebut mempunyai dua unsur yaitu kebutuhan dan batasan. WCED berpendapat bahwa unsur pertama yaitu kebutuhan, merupakan kebutuhan dari golongan  miskin  atau  tidak  mampu,  yang  harus  mendapatkan  perhatian  utama  dari segala  tindakan  pemenuhan  kebutuhan.  Sedangkan,  unsur  kedua  yaitu  batasan, merupakan batasan dari daya dukung lingkungan dalam proses memenuhi kebutuhan generasi  saat  ini  maupun  generasi  selanjutnya.  Batasan  ini  muncul  sebagai konsekuensi  dari  perkembangan  organisasi  sosial  serta  teknologi  yang  digunakan dalam  memenuhi  kebutuhan. 13 Mengingat  pembangunan  berkelanjutan  memiliki tujuan  untuk  mewujudkan  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  tersedia  dengan bijaksana. 14 Menurut  Susan  Smith  dalam  Arvin  Asta  Nugraha,  pembangunan berkelanjutan  berarti  meningkatkan  mutu  hidup  generasi  sekarang  dengan mencadangkan  sumber  daya  alam  untuk  generasi  mendatang.  Menurutnya, pembangunan berkelanjutan dapat mewujudkan empat hal yaitu 1) Pemeliharaan hasil- hasil yang dicapai atas sumber daya yang dapat diperbaharui secara berkelanjutan; 2) Melestarikan  serta  menggantikan  sumber  daya  alam  yang  memiliki  sifat  jenuh;  3) Pemeliharaan  sistem-sistem  atau  unsur-unsur  pendukung  ekologis;  4)  Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati. 15
Pada 14 Juni 1992 diadakan konferensi Rio di Rio de Jeneiro yang membahas mengenai  lingkungan  hidup  dan  pembangunan.  Menurut  Wibisana  dalam  Musa Muhajir  Haqqi,  gagasan  mengenai  pembangunan  berkelanjutan,  tercantum  pada prinsip 1, 3 dan 4 Deklarasi Rio yang merupakan gagasan utama dari seluruh prinsip
13 Musa  Muhajir  Haqqi,  "Konsep  Pembangunan  Berkelanjutan  Dalam  Perencanaan  Pembangunan Nasional." Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum , 31.1, (2022), hlm. 14-15.
14 Dicky  Siswanto  Renggi  Tay  dan  Sugeng  Rusmiwari,  "Implementasi  Kebijakan  Pembangunan Berkelanjutan." JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 8.4, (2019), hlm. 220.
15 Arvin  Asta  Nugraha,  I  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani,  dan  Fatma  Ulfatun  Najicha,  "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup." Jurnal Hukum To-Ra :  Hukum  Untuk  Mengatur  Dan  Melindungi  Masyarakat ,  7.2,  (2021),  hlm.  288. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan
dalam deklarasi ini. Prinsip 1 Deklarasi Rio menjelaskan bahwa manusia merupakan pusat perhatian dalam Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut  sesuai  dengan hak yang dimiliki secara  alami  oleh manusia atas kehidupan yang  produktif  serta  dijamin  kesehatannya.  Prinsip  3  Deklarasi  Rio  kemudian menekankan  perwujudan  hak  atas  pembangunan  lingkungan  hidup  guna  memenuhi kebutuhan  generasi  saat  ini  maupun  generasi  mendatang  dengan  seimbang. Sedangkan,  Prinsip  4  memaparkan  mengenai  pentingnya  pertimbangan  lingkungan yang  dirumuskan  dalam  berbagai  kebijakan  negara.  Deklarasi  Rio  menerangkan bahwa  program  pembangunan  berkelanjutan  tidak  akan  terwujud  tanpa  adanya perlindungan lingkungan hidup  yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses  pembangunan.  WCED  berpendapat  bahwa  terdapat  masalah  dalam  konsep pembangunan  dan  lingkungan  hidup  dengan  enam  sudut  pandang.  Enam  sudut pandang  tersebut  mencakup  interdenpendensi,  keberlangsungan,  kesamarataan, keamanan, resiko lingkungan hidup, pendidikan, komunikasi, serta kerjasama dalam dunia internasional. 16
Menurut WCED pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari suatu tahapan pembangunan jangka panjang yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan  kompleks.  Pada  pembangunan  jangka  panjang,  diperlukan  strategi  seimbang antara aspek ekonomi, sosial serta lingkungan yang didukung oleh aspek kelembagaan yang bagus. 17 Apabila ketiga aspek tersebut tidak seimbang maka pembangunan akan terjebak  pada  suatu  model  pembangunan  konvensional  yang  mengutamakan pertumbuhan  ekonomi  saja  dan  kurang  memperhatikan  perkembangan  sosial  serta lingkungan. 18 Pembangunan  berkelanjutan  merupakan  penjajaran  dua  elemen  utama
16 Ibid , hlm. 15-16.
17 Niken  Pratiwi,  Dwi  budi  Santoso,  dan  Khusnul  Ashar,  "Analisis  Implementasi  Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur." JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan , 18.1, (2018), hlm. 2.
18 Muhammad  Suparmoko,  "Pembangunan  Nasional  Dan  Regional." Jurnal  Ekonomika  Dan Manajemen , 9.1, (2020), hlm 41.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan
yaitu pembangunan yang memiliki tujuan untuk senantiasa mengembangkan potensi sebaik mungkin menuju kondisi yang lebih baik, serta berkelanjutan yang bermakna ketahanan dan kelestarian. 19
Istilah-istilah  kunci  dalam  rencana  pembangunan  berkelanjutan  yaitu,  hasil berkelanjutan  dan  kelestarian  lingkungan.  Hasil  berkelanjutan  dengan  menjaga batasan  regeneratif  sistem  alami.  Serta  kelestarian  lingkungan,  yaitu  kegiatan pelestarian  sistem  alami  atau  dengan  mengatasi  permasalahan  yang  terdapat  pada lingkungan  guna  mempertahankan  lembaga  dan  proses  sosial. 20 Dalam  konteks pembangunan  yang  dilakukan  oleh  negara  dan  pemberdayaan  masyarakat,  seluruh rangkaian kegiatannya tidak dapat mengenyampingkan aspek lingkungan pada batas tertentu.  Apabila  kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan  tidak  memberikan perhatian  serius  pada  lingkungan  yang  menyebabkan  rusaknya  lingkungan,  akan menghasilkan anti pembangunan serta anti pemberdayaan. 21 Sehingga dapat dikatakan bahwa  permasalahan  lingkungan  yang  termasuk  juga  kerusakan  lingkungan, disebabkan  karena  keterbelakangan  pembangunan 22 atau  pembangunan  yang  tidak berkembang karena belum dilaksanakan dengan baik.
Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia salah satunya pada Pasal 1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  dijelaskan  mengenai  pembangunan  berkelanjutan. “Pembangunan  berkelanjutan  adalah  upaya  sadar  dan  terencana  yang  memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan,
19 Op.Cit , hlm. 3.
20 Adis Imam Munandar, Agus Heru Darjono, dan Zeffa Aprilasani, Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia (Bypass, 2019), hlm 5.
21 Anastasha  Ruth  Nugroho  dan  Fatma  Ulfatun  Najicha,  "Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat." Jurnal Yustitia , 9.1, (2023), hlm. 109.
22 Farah  Nur  Laily  dan  Fatma  Ulfatun  Najicha,  "Penegakan  Hukum  Lingkungan  Sebagai  Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia." Wacana Pararmarta , 21.2, (2022), hlm. 18. <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184>.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan
dan  mutu  hidup  generasi  masa  kini  dan  generasi  masa  depan.” 23 Selain  itu pembangunan  berkesinambungan  atau  berkelanjutan  merupakan  salah  satu  agenda (agenda  8)  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN  2025- 2045)  Indonesia. 24 Untuk  dapat  mewujudkan  agenda  tersebut,  dalam  kegiatan pembangunan penting untuk memperhatikan bagaimana kondisi atau potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah.
Maka  rencana  pembangunan  memperlukan  suatu  catatan  yang  berisi  tentang potensi-potensi  sumber  daya  alam  yang  terdapat  dalam  lingkup  daerah  (Kabupaten, Kota,  atau  Provinsi)  atau  di  lingkup  negara  (Nasional)  dalam  kurun  waktu  tertentu (biasanya  satu  tahun).  Catatan  ini  dibutuhkan  oleh  negara  yang  memiliki  kekayaan sumber  daya  alam  yang  berlimpah  seperti  Indonesia.  Kekayaan  sumber  daya  alam tersebut  apabila  dimanfaatkan,  dijaga,  dan  dilestarikan  dengan  baik  maka  dapat mendukung  terwujudnya  pembangunan  berkelanjutan. 25 Dari  penjelasan  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  pembangunan  berkelanjutan  berkaitan  erat  dengan kelestarian  lingkungan  hidup.  Hal  tersebut  dikarenakan  suatu  pembangunan berkelanjutan  dilakukan  dengan  memanfaatkan  ruang  yang  merupakan  bagian  dari lingkungan  serta  dengan  mengembangkan  potensi  sumber  daya  yang  ada  di lingkungan tanpa mengabaikan batas daya dukung lingkungan.

## 3. Hubungan  Antara  Tata  Ruang  Dengan  Pembangunan  Berkesinambungan Atau Berkelanjutan
Dalam  UU  No.  26  Tahun  2007,  dijelaskan  bahwa  penataan  ruang diselenggarakan  berdasarkan  sembilan  asas. 26 Salah  satu  asasnya  yaitu  asas keberlanjutan, selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan guna  memenuhi  kebutuhan  generasi  sekarang  dengan  memperhatikan  kebutuhan
23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
24 Kementerian  PPN/Bappenas,  "Indonesia  Emas  2045  Rancangan  Akhir  RPJPN  2025-2045." Indonesia2045 , (2023), <https://indonesia2045.go.id/>.
25 Op. Cit , hlm. 42.
26 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan
generasi mendatang. Penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan asas keberlanjutan memiliki  arti  yaitu  penataan  ruang  diselenggarakan  dengan  memperhatikan kepentingan  generasi  mendatang.  Selain  itu,  berdasarkan  asas  tersebut, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan dengan menjamin kelangsungan serta kelestarian  daya  tampung  dan  daya  dukung  lingkungan.  Konsep  menjamin kelangsungan  serta  kelestarian  daya  tampung  dan  daya  dukung  lingkungan  juga selaras  dengan  dua  unsur  yang  terdapat  dalam  pembangunan  berkelanjutan.  Pada intinya,  pemenuhan  kebutuhan  harus  memperhatikan  batasan  daya  dukung lingkungan.
Begitu  juga  dengan  prinsip-prinsip  penyelenggaraan  penataan  ruang  yang mengandung  kearifan  lokal.  Dimana  prinsip-prinsip  tersebut  menekankan  satu  hal penting  yaitu  pemanfaatan  ruang  tidak  boleh  melampaui  batas  atau  kondisi lingkungan. Usaha pemenuhan kebutuhan lah yang perlu untuk menyesuaikan kondisi alam, bukan sebaliknya. Selanjutnya, penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan memiliki  keterkaitan  lain  yaitu  penataan  ruang  berfungsi  untuk  mewujudkan keseimbangan  antara  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan.  Sedangkan pembangunan berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan  lingkungan  dalam  pelaksanaannya.  Maka  sudah  semestinya,  pembangunan berkelanjutan mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
Kemudian  pada  Pasal  3  UU  No.  26  Tahun  2007,  dijelaskan  bahwa penyelenggaraan  penataan  ruang  memiliki  tujuan  “mewujudkan  ruang  wilayah nasional  yang  aman,  nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan  berlandaskan  Wawasan Nusantara  dan  Ketahanan  Nasional  dengan:  a.  terwujudnya  keharmonisan  antara lingkungan  alam  dan  lingkungan  buatan;  b.  terwujudnya  keterpaduan  dalam penggunaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  buatan  dengan  memperhatikan sumber daya manusia; dan c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan
dampak  negatif  terhadap  lingkungan  akibat  pemanfaatan  ruang.” 27 Tujuan  penataan ruang  tersebut  menunjukkan  bahwa  penataan  ruang  berkaitan  dengan  lingkungan hidup.  Di  sudut  pandang  lingkungan,  ruang  merupakan  bagian  dari  unsur-unsur lingkungan  sebagai  tempat  keberadaan  sumber  daya  alam,  makhluk  hidup,  benda- benda, serta kegiatan atau aktivitas makhluk hidup. Menurut A.V. van den Berg dalam Immamulhadi, hukum tata ruang merupakan sub bagian atau termasuk ke dalam ruang lingkup  dari  hukum  lingkungan.  Pendapat  dari  A.V.  van  den  Berg  tersebut menggambarkan  tentang  keterkaitan  antara  lingkungan  hidup  dan  tata  ruang. 28 Pembangunan  berkelanjutan  juga  berkaitan  erat  dengan  lingkungan  hidup.  Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembangunan berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa adanya perlindungan lingkungan hidup. Kemudian UU PPLH dijelaskan bahwa pembangunan  berkelanjutan  dilaksanakan  untuk  menjamin  keutuhan  lingkungan hidup.  Keberadaan  UU  PPLH  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  untuk mengatasi  permasalahan  lingkungan  hidup  dalam  rangka  mewujudkan  kelestarian lingkungan hidup untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. 29
Hubungan  antara  tata  ruang  dengan  pembangunan  berkelanjutan  dapat  dilihat pada bagan berikut:
27 Ibid. Pasal 3.
28 Imamulhadi, "Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, Dan Norma." Bina Hukum Lingkungan , 6.1, (2021), hlm. 125.
29 Fatma  Ulfatun  Najicha,  Muhamad  Mahrus  Setia  Wijaksana,  dan  Nurita  Wulandari,  "The Optimization  of  Environmental  Policy  to  Achieve  Sustainable  Development  Goals." Journal  of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI), 1.2, (2023), hlm. 99.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan

## Gambar. 1
Dari grafik tersebut  dapat  dilihat bahwa, lingkungan hidup  berada di  atas tata ruang  dan  pembangunan  berkelanjutan.  Hal  tersebut  memiliki  arti  yaitu  lingkungan hidup  merupakan  faktor  utama  atau  faktor  yang  mempengaruhi  penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan dan tata ruang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kelestarian  lingkungan  hidup  merupakan  hal  penting  dalam  proses  pembangunan. Apabila  lingkungan  rusak  maka  pembangunan  berkelanjutan  tidak  dapat  terwujud. Begitu  juga  dengan  penataan  ruang,  ruang  yang  merupakan  bagian  dari  lingkungan perlu  diadakan  suatu  aturan  mengenai  pemanfaatan  ruang  agar  tidak  menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dan tata ruang, sama- sama  memiliki  hubungan  dengan  lingkungan  yang  dapat  dilihat  juga  dalam  tujuan penyelenggaraannya yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Kemudian  mengenai  mengapa  pembangunan  berkelanjutan  yang  termasuk agenda dalam RPJPN Indonesia tahun 2025-2045, penting untuk mengimplementasikan kebijakan dalam penataan ruang. Perihal tersebut terlihat dalam penjelasan pasal 20 huruf b UU No. 26 Tahun 2007, “Kebijakan dan strategi penataan ruang  wilayah  nasional  merupakan  landasan  bagi  pembangunan  nasional  yang
Lingkungan Hidup Pembangunan Berkelanjutan Tata Ruang

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan
memanfaatkan  ruang.” 30 Dikarenakan  suatu  pembangunan  nasional  (termasuk  juga pembangunan  berkelanjutan)  dilaksanakan  dengan  memanfaatkan  ruang,  maka pembangunan nasional perlu untuk mengimplementasikan kebijakan penataan ruang agar dapat mencapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu menjaga kelestarian lingkungan.  Mengingat  kebijakan  penyelenggaraan  penataan  ruang  ada  untuk mencegah timbulnya kerugian terhadap lingkungan dari pemanfaatan ruang.

## D. PENUTUP
Hubungan antara penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan terlihat pada, penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang salah satunya berlandaskan pada asas  keberlanjutan  yang  memiliki  konsep  yang  sama  dengan  pembangunan berkelanjutan, yaitu pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Kedua, pembangunan berkelanjutan sudah semestinya mengimplementasikan  kebijakan  penyelenggaraan  penataan  ruang  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  keseimbangan  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  karena penataan  ruang  memiliki  fungsi  untuk  mewujudkan  hal  tersebut.  Ketiga,  penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan dengan lingkungan hidup yaitu bertujuan untuk menjamin kelestarian lingkungan.
Dalam  pembangunan  berkelanjutan  penting  untuk  mengimplementasikan kebijakan  penataan  ruang.  Suatu  pembangunan  berkelanjutan  dilaksanakan  dengan memanfaatkan  ruang,  maka  penting  untuk  mengimplementasikan  kebijakan penyelenggaraan penataan ruang agar dapat mewujudkan kelestarian lingkungan.
30 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Munandar,  Adis  Imam,  Agus  Heru  Darjono,  dan  Zeffa  Aprilasani, Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia . Bypass, 2019.
Sukamara, Nyoman, I Gusti Putu Anindya Putra, I Komang Gede Santhyasa, Komang Wirawan,  Wahyudi  Arimbawa,  I  Nyoman  Harry  Juliarthana,  and  others, Dinamika Tata Ruang Dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan , Dinamika Tata Ruang Dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan , 2021.

## Jurnal
Arvin  Asta  Nugraha,  I  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani,  dan  Fatma  Ulfatun Najicha,  "Peran  Hukum  Lingkungan  Dalam  Mencegah  Kerusakan  Dan Pencemaran Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 7.2 (2021), 283–98
<https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>
Haqqi,  Musa  Muhajir,  "Konsep  Pembangunan  Berkelanjutan  Dalam  Perencanaan Pembangunan  Nasional", Supremasi  Hukum:  Jurnal  Penelitian  Hukum ,  31.1 (2022), 11–28.
Imamulhadi, "Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, Dan Norma", Bina Hukum Lingkungan , 6.1 (2021), 119–43.
Laily,  Farah  Nur,  and  Fatma  Ulfatun  Najicha,  "Penegakan  Hukum  Lingkungan Sebagai  Upaya  Mengatasi  Permasalahan  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia",
Wacana Pararmarta , 21.2 (2022), 17–26 <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184>
Najicha, Fatma Ulfatun,  Muhamad Mahrus Setia Wijaksana,  dan  Nurita Wulandari,
"The Optimization of Environmental Policy to Achieve Sustainable Development Goals  Fatma", Journal  of  Sustainable  Development  and  Regulatory  Issues (JSDERI) , 1.2 (2023), 98–107.
Niken  Pratiwi,  Dwi  budi  Santoso,  dan  Khusnul  Ashar,  "Analisis  Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur", JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan , 18.1 (2018), 1–13.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Alisha  Zahra  Saadiya,  Fatma  Ulfatun  Najicha : Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan
Nugroho,  Anastasha  Ruth,  dan  Fatma  Ulfatun  Najicha,  "Pemenuhan  Hak  Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat", Jurnal Yustitia , 9.1 (2023), 108– 21.
Nuryanto,  Muhammad  Huda,  dan  Fatma  Ulfatun  Najicha,  "Analisis  Ketentuan Perancangan  Tata  Ruang  Wilayah  Yang  Baik  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007", Jurnal Hukum POSITUM , 8.1 (2023), 96–110.
Simamora, Janpatar, dan Andrie Gusti Ari Sarjono, "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan", Nommensen Journal of Legal Opinion , 03 (2022), 59–73 <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>
Suparmoko, Muhammad, "Pembangunan Nasional Dan Regional", Jurnal Ekonomika Dan Manajemen , 9.1 (2020), 39–50.
Tay,  Dicky  Siswanto  Renggi,  dan  Sugeng  Rusmiwari,  "Implementasi  Kebijakan Pembangunan  Berkelanjutan", JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik ,  8.4 (2019), 217–22.
Ulfatun  Najicha,  Fatma,  "Penegakan  Hukum  Konservasi  Lingkungan  Di  Indonesia Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Berkelanjutan", Doktrina:  Journal  of  Law , 5.1,  (2022), 1–7.

## Website
PPN/Bappenas, Kementerian, "Indonesia Emas 2045 Rancangan Akhir RPJPN 2025-
2045", Indonesia2045 , 2023 <https://indonesia2045.go.id/>

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup