Journal of Natural Resources and Environmental Management 11 (2): 261-275. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.2.261-275
E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Kebuntuan  mempertahankan  Hutan  Lindung  Wosi  Rendani  di  Kabupaten Manokwari, Papua Barat
Deadlock in maintaining Wosi Rendani Protected Forest in Manokwari Regency, West Papua
Mahmud a
a Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Papua, Manokwari Papua Barat, 98314, Indonesia [+62 81298519196]
Article Info: Received: 13 - 01 - 2021 Accepted: 10 - 06 - 2021

## Keywords:
Deadlock, HLWR, negligence, provinces, low empowerment
Corresponding Author: Mahmud , Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Papua; Tel. +6281298519196 Email: mahmudalya6@gmail.com mahmud_thia@yahoo.co.id
Abstract . Protection forest covers 29.7% of the state forest area,  which has role a very important. The research aims to determine what factors cause the deadlock  in  maintaining  the  Wosi  Rendani  Protection  Forest  (HLWR).  The research  method  used  is  descriptive  technique,  development  and  evaluative method.  The  results  showed  that  the  local  and  central  government negligence  in  determining  the  prolonged  HLWR  made  the  area  of  the decrease drastically. The formation of the province of West Papua with the provincial  capital  in  Manokwari,  the  impact  along  the  Drs.  Esau  Sesa  st., there  is  not  an  inch  of  empty  land.  Low  community  participation,  they  feel ignorant of the existence of forests in protecting, protecting and maintaining HLWR. The diversion of the transportation route connecting Sowi with Jalan Trikora Rendani on the east side of the HLWR has made the roads filled with built-up  areas.  Community  empowerment  low  around  make  owners  of customary  rights  to  sell  the  land,  regardless  of  protected  forest.  Through articles  about  deadlock  in  the  designation  of  protected  forests  can  provide new  insights  so  that  they  are  not  repeated  in  policies  to  maintain/release protected forests in Indonesia and even the world.

## How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Mahmud.  2021.  Kebuntuan  mempertahankan  Hutan  Lindung  Wosi  Rendani  di  Kabupaten  Manokwari,  Papua  Barat.  JPSL 11 (2): 261-275. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.1.261-275.

## PENDAHULUAN
Hutan lindung sebagai salah satu paru-paru dunia telah menjadi perhatian serius. Kejadian banjir, tanah longsor  dan  bencana  lain  selalu  dikaitkan  dengan  sejauh  mana  pengelolaan  hutan  lindung.  Luas  hutan  di Indonesia berada  di  posisi  sembilan  sebagai hutan terluas  di dunia dengan t otal  luas  hutan  di  Indonesia  128 juta hektar, terdiri  dari hutan lindung seluas  29.7 juta ha (29.7 %) hutan konservasi luas 27.4 juta ha (27.4 %), hutan produksi 29.3 juta ha (29.3 %), hutan konversi 12.9 juta ha (12.9 %) dan areal penggunaan lain 1.9 juta ha (1.9 %) (KLHK, 2015). Akan tetapi tidak semua orang peduli terhadap hutan di Indonesia, sehingga kerusakan  hutan  terus  terjadi  sekitar  50  ha/hari  hutan  mengalami  kerusakan  sejak  2007.  Menurut  Fisher (2012) kerusakan hutan di daerah tropis menjadi masalah internasional yang memprihatinkan.
Hutan  di  Indonesia  semakin  memprihatinkan  sebagai  dampak  dari  berbagai  persoalan  mendasar  yang melilit  sektor  kehutanan  sangat  kompleks,  akumulasi  berbagai  dimensi  faktor  penyebab  meningkatnya  laju kerusakan  hutan  dan  lahan  (Agus,  2017).  Tuntutan  ekonomi,  lapangan  pekerjaan  yang  sulit  dan  kebutuhan hidup  menuntut  petani  membuka  lahan.  Dengan  demikian  mengakibatkan  petani  terus  mencari  lahan
potensial  yang  subur  dalam  hutan  bahkan  memanfaatkan  lahan  yang  curam  sampai  sangat  curam  seperti hutan  lindung  untuk  usaha  tani,  sehingga  menimbulkan  kerusakan.  Sebagaimana  kerusakan  pada  hutan lindung  di  Jawa  Barat  dengan  luas  23.341  hingga  33.951  ha/tahun  yang  menyebabkan  terbentuknya  lahan kritis  (Ekawati,  2010),  HLWR  yang  tadinya  300.65  ha,  sekarang  tinggal  88  ha  yang  menimbulkan  banjir lebih dari 1 kali dalam setahun pada DAS Wosi.
Kerusakan hutan lindung diawali karena adanya permasalahan dengan masyarakat sekitar, yang mereka perlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Sebagaimana  contoh  dari  kerusakan  Hutan  Lindung Maruni  yang  dimanfaatkan  untuk  penyediaan  bahan  pangan  dengan  cara  membuka  ladang  berpindah  dan pemanfaatan kayu bakar  serta bahan bangunan dengan penebangan liar (Mahmud et al., 2020). Selanjutnya kerusakan  yang  terjadi  pada  Hutan  Lindung  Mutis  Timau  di  Pulau  Timor  yaitu  adanya  perambahan  hutan, penggembalaan  ternak,  perladangan  berpindah  dan  penebangan  liar  (Dako et  al., 2019).  Banyak  program pemerintah  untuk  mempertahankan  keberadaan  hutan  lindung  seperti  hutan  desa,  hutan  rakyat,  hutan kemasyarakatan  dan  jasa  lingkungan  dengan  tidak  merusak  hutan.  Akan  tetapi  program  tersebut  tidak langsung  memberdayakan  masyarakat  lokal  karena  masyarakat  memiliki  tipe  sosial  dan  ekonomi  yang berbeda-beda. Menurut Purnomo dan Mendoza (2011) kerusakan hutan merupakan masalah yang kompleks, sehingga  untuk  mengatasinya  memerlukan  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  faktor-faktor  sosial  dan biofisik.  Dampak  deforestasi  dan  degradasi  hutan  lindung  seperti:  banjir,  longsor,  banjir  bandang  kota Sorong  karena  kerusakan  hutan  lindung  Remu  oleh  pengambilan  galian  C  (Kompas,  2020),  di  Kabupaten Bogor awal 2020 disebabkan oleh penggundulan hutan lindung (Sidiq, 2020).
Demikian  juga  deforestasi  dan  degradasi  telah  terjadi  pada  HLWR  yang  merupakan  bagian  dari  DAS Wosi.  Terdapat  7  DAS  yang  diklasifikasikan  sebagai  DAS  yang  harus  dipulihkan  daya  dukungnya  antara lain:  DAS  Aipiri,  DAS  Arui,  DAS  Prafi,  DAS  Warmare,  DAS  Pami,  DAS  Wosi  dan  DAS  Batusini (BPDASHL Remu Ransiki, 2016). DAS Wosi yang harus dipulihkan daya dukungnya merupakan DAS yang terindikasi  mengalami  penurunan  fungsi  hidrologis  dan  ekologis.  Hal  ini  ditandai  dengan  bertambahnya pusat-pusat  pemerintahan,  pemukiman  penduduk  dan  lahan  pertanian  sebagai  akibat  dari  kebijakan pengembangan  wilayah,  sehingga  berdampak  pada  meningkatnya  kejadian  banjir  beberapa  tahun  terakhir. DAS  Wosi  sebagai  DAS  yang  harus  dipulihkan  daya  dukungnya,  didalamnya  terdapat  HLWR  menjadi tantangan  apakah  HLWR  tetap  dipertahankan  sebagai  hutan  lindung  atau  alih  fungsi.  Jika  tetap dipertahankan  sebagai  hutan  lindung  maka  selain  sebagai  paru-paru  Kota  Manokwari,  bisa  juga diperuntukkan sebagai hutan kota karena jaraknya hanya 3-5 km dari pusat kota (Mahmud et al., 2017) dan memiliki nilai ekonomi potensi air Rp 21 355 503 432/tahun, buah Rp 65 982 607/ha dan stok kayu bakar Rp 58 580 022/ha (Nurapriyanto et al. , 2018).
HLWR  saat  ini  hanya  tersisa  88  ha,  kawasan  tersebut  berubah  fungsi  menjadi  pemukiman,  pertanian, perkantoran  dan  hutan.  Akan  tetapi  yang  sisa  88  ha  masih  belum  jelas,  apakah  tetap  sebagai  hutan  lindung atau  bukan.  Menurut  Mahmud et  al .  (2017)  ada  beberapa  skenario  perubahan  fungsi  HLWR,  yakni  tetap dipertahankan  sebagai  hutan  lindung,  hutan  kota,  hutan  kemasyarakatan, buffer  zone dan  pemukiman. Padahal  HLWR  telah  disahkan  berdasarkan  surat  keputusan  Gubernur  Irian  Jaya  Barat  tanggal  15  Agustus 1969  Nomor:  118/GIB/1969,  akan  tetapi  tidak  ditindaklanjuti  keputusan  oleh  Menteri  Kehutanan  ataupun Pertanian.  Seiring  waktu  dengan  perkembangan  Kota  Manokwari  sebagai  ibukota  provinsi  terdapat  banyak tekanan  terhadap  HLWR.  Sejauh  ini  bagaimana  tantangan  dalam  pengelolaan,  permasalahan  yang berdampak pada berkurangnya luasan HLWR dan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Penelitian ini bertujuan menentukan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kebuntuan pengelolaan HLWR.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  telah  dilaksanakan  di  laboratorium  perencanaan  dan  manajemen  hutan,  di  kawasan  HLWR, Kabupaten Manokwari selama 5 bulan, mulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2020.

## Gambar 1 Peta Hutan Lindung Wosi Rendani

## Alat dan Bahan
Alat dan bahan  yang digunakan adalah seperangkat komputer dengan Software Arc GIS 3.3, kalkulator, microsoft office , GPS, alat lapangan dan alat tulis-menulis, peta HLWR skala 1: 5 000, peta tematik dan hasil survei lapangan.

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian  berdasarkan  teknik  observasi  dan  studi  kasus.  Teknik  observasi  yakni  mencoba  melakukan analisis terhadap variabel kebijakan ekonomi, sosial dan kependudukan serta variabel fisik lingkungan yang diwakili oleh luas area HLWR serta pengaruhnya terhadap perubahan  luas menggunakan  metode deskriptif kuantitatif.  Observasi  dari  pengalaman  dengan  mengamati  operasionalisasi  kebijakan  hutan  lindung  di Indonesia,  secara  nasional  di  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK).  Sedangkan  sebagai kasus adalah masyarakat yang menghuni kawasan HLWR. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini  terdiri  dari  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  survei penggunaan lahan dan wawancara langsung dengan para pihak terkait seperti KPHL dan pemerintah daerah, untuk  mengidentifikasi  permasalahan  HLWR  dan  upaya  solusinya,  serta  saran  dan  rekomendasi  untuk HLWR  di  masa  mendatang.  Data  sekunder  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  peta  penggunaan lahan  tahun  2014  dan  evaluasi  hidrologis  tahun  2016-2019  dari  BPDASHL  Remu  Ransiki.  Evaluasi hidrologis  terdiri  atas:  koefisien  rezim  aliran,  koefisien  aliran  tahunan,  muatan  sedimen,  banjir  dan  indeks penggunaaan air.
1. Koefisien rezim aliran (KRA). KRA adalah perbandingan antara debit maksimum (Qmaks) dengan debit minimum  (Qmin)  dalam  suatu  DAS.  Jika    KRA≤20  sangat  rendah,  20<KRA≤50  rendah,  50<KRA≤80 sedang, 80<KRA≤110 tinggi, KRA>110 sangat tinggi.
2. Koefisien aliran tahunan (KAT). KAT adalah perbandingan antara debit aliran tahunan (Q) dengan tebal hujan  tahunan  (P)  di  DAS.  Jika  KAT≤0.2  sangat  rendah;  0.2<KAT≤0.3  rendah;  0.3<KAT≤0.4  sedang; 0.4<KAT≤0.5 tinggi; KAT>0.5 sangat tinggi.
3. Muatan  sedimen.  Perhitungan  muatan  sedimen  menggunakan  klasifikasi  nilai  MS<5  sangat  rendah, 5<MS≤10 rendah, 10<MS≤15 sedang, 15<MS≤20 tinggi, >20 sangat tinggi.
4. Banjir bobot 2. Perhitungan frekuensi kejadian banjir menggunakan klasifikasi, jika tidak pernah banjir sangat rendah, 1 kali dalam 5 tahun rendah, 1 kali dalam 2 tahun sedang, 1 kali tiap tahun tinggi, lebih dari 1 kali dalam 1 tahun sangat tinggi.
5. Indeks penggunaaan air (IPA) bobot 4. IPA≤0.25 sangat rendah; 0.25<IPA≤0.50 rendah; 0.50<IPA≤0.75 sedang; 0.75<IPA≤1.00 tinggi, IPA>1.00 sangat tinggi.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  pendekatan  kuantitatif  dan pendekatan spasial.

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  sedangkan  kebijakan  dievaluasi  dengan  pendekatan evalusi proses retrospektif. Hal tersebut difokuskan pada masalah/kendala yang terjadi selama implementasi berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deforestasi dan degradasi Hutan Lindung Wosi Rendani (HLWR) sejak lama telah terjadi. Sebagaimana menurut  Mahmud et  al. (2017)  menyatakan  bahwa  deforestasi  HLWR  diawali  dengan  penyerobotan lahan/ enclave ,  pencabutan  tiang  batas,  pemindahan  tiang  batas  dan  pembukaan  lahan  untuk  pertanian. Sulieman  (2018)  menyatakan  bahwa  faktor  utama  penyebab  degradasi  hutan  adalah  perluasan  secara mekanis  pada  hutan  untuk  lahan  pertanian  tadah  hujan,  penebangan  pohon,  kegiatan  penggembalaan  yang buruk  dan  pembangunan  infrastruktur.  Faktor  penutupan  lahan  atau  tata  guna  lahan  memiliki  peran  yang signifikan  dalam  pengurangan  atau  peningkatan  aliran  permukaan  ( run  off ),  sehingga  mengakibatkan  air yang  meresap  ke  dalam  tanah  menjadi  kecil  (Warsilan,  2019). Ketika  masyarakat  berkebun  mereka  sambil mendirikan bangunan/gubuk. Jika telah lama berkebun dan mendirikan gubuk mereka juga mengajak orang lain  untuk  bertanam,  maka  dalam  waktu  lama  menjadi  pemukiman  baru.  Sumber  daya  manusia  (SDM)  di Dinas  Kehutanan  yang  terbatas  dan  masyarakat  lokal  mendirikan  gubuk/ enclave berdampak  pada  lahan pertanian di HLWR menjadi sangat luas. Apalagi yang memulai membuka lahan dan berkebun pemilik hak ulayat, sehingga dinas terkait merasa sedikit takut untuk menertibkan penyerobotan HLWR. Diantara faktor penyebab kebuntuan dalam mempertahankan HLWR seperti di bawah ini:

## Lalai Penetapan HLWR
HLWR  telah  disahkan  berdasarkan  surat  keputusan  Gubernur  Irian  Jaya  Barat  dan  penataan  batas kawasan telah dilaksanakan oleh seksi perencanaan penelitian dan pendidikan Kehutanan (SP3K) Irian Jaya pada tahun 1969. Rekonstruksi batas dilakukan pada tahun 1983 oleh Balai planologi kehutanan VI Maluku- Irian  jaya  dan  pada  tahun  1990  direkonstruksi  lagi  Sub  Balai  Inventarisasi  dan  perpetaan  Hutan  (Sub BIPHUT) Manokwari. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pemerintah daerah tidak segera mengusulkan untuk  ditetapkan  berdasarkan  penetapan  dari  menteri  baik  Menteri  Pertanian  maupun  Kehutanan, sebagaimana contoh hutan lindung di Indonesia (Tabel 1).
Dari Tabel 1 menunjukkan hutan lindung ditetapkan oleh Menteri Pertanian maupun Kehutanan bukan sekedar  penunjukan  oleh  gubernur  sebagaimana  HLWR.  Seharusnya  setelah  HLWR  ditetapkan  oleh Gubernur,  maka  harus  segera  ditetapkan  oleh  Menteri  Pertanian  maupun  Kehutanan,  sehingga  memiliki payung hukum yang kuat. Jika ada payung hukum kuat mungkin tidak akan ada pernyataan seperti menurut Tabura  (2019)  yaitu  saat  dibuat  peta  tata  guna  hutan  yang  merupakan  kesepakatan  yang  dibuat  orang  tua- orang tua terdahulu tidak mengakomodir kawasan HLWR. Lebih lanjut menurut Tabura (2019) menjelaskan dalam  pembuatan  peta  penunjukan  kawasan  hutan  dan  perairan,  kawasan  HLWR  tidak  diakomodir  pada 1999, sehingga kawasan itu tidak terlihat dalam peta.
Tabel 1 Berbagai jenis hutan lindung di Indonesia Hutan Lindung Lokasi Luas (ha) Surat Keputusan Fungsi Utama Remu Kota Sorong 6 581 Menteri Kehutanan No. 783/Menhut- II/2004 tanggal 22 September 2014, Jasa lingkungan Sungai Wain Kota Balikpapan 9782.8 Menteri Kehutanan Nomor 118/Kpts- VII/1998 Pelestarian Orang Utan dan wisata alam Maruni Kabupaten Manokwari 969.84 Menteri Pertanian Republik Indonesia No:820/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 Nopember 1982 Bentang Alam Karst Wehea Kabupaten Kutai Timur 38 000 SK Bupati No. 660/K.472/2014 tahun 2014 dan  SK. Menteri Kehutanan tahun 2013 Pelestarian Suku Dayak Wosi Rendani Kabupaten Manokwari 88 Gubernur 15 Agustus 1969 ,Nomor : 118/GIB/1969. Hidro-orologis Alas Kethu Kabupaten Wonogiri 40 SK. No. 4807 /MENLHK- PKTL/PLA.2/9/2017 pada 20 September 2001. paru-paru kota Wonogiri Gunung Botak Kabupaten Manokwari Selatan 2 000 Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 Bentang Alam Karst
Sementara itu, walaupun HLWR masih tersisa 88 ha maka masih bisa ditetapkan sebagai hutan lindung, mengingat ada juga hutan lindung Alas Kethu di Kabupaten Wonogiri yang luasnya hanya 40 ha (Tabel 1). Memang tidak ada batasan minimal luas hutan lindung, yang penting memenuhi unsur kelerengan, intensitas hujan,  ancaman  jenis  tanah  terhadap  erosi  dan  ketinggihan  diatas  2  000  m  dpl  yang  jika  masing-masing bobot  dijumlahkan  mempunyai  total  skor  di  atas  175.  Setiap  hutan  lindung  memiliki  fungsi  utama  yang menjadi  ciri  khas  kawasan  lindung.  Haruskah  HLWR  yang  tinggal  88  ha  diselamatkan  dengan  membeli kepada  pemilik  hak  ulayat,  sebagaimana  yang  terjadi  di  Taman  Wisata  Alam  (TWA)  Gunung  Meja  di Kabupaten  Manokwari.  Menurut  Imbiri  (2015)  untuk  menyelamatkan  kawasan  hutan  TWA  Gunung  Meja Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Manokwari,  membayar  kompensasi  pembebasan  kawasan  hutan  TWA Gunung Meja pada masyarakat pemilik hak ulayat sebesar 4.6 Milyar pada tahun 2004 dengan menggunakan dana APBD. Sampai saat TWA seluas 460.25 ha aman dan tidak ada lagi yang bisa mengganggu keberadaan hutan  tersebut.  Kawasan  TWA  Gunung  Meja  memiliki  panorama  alam  yang  indah  dan  kemudahan pencapaian  lokasi serta  luas lahan  yang menjamin kelestarian potensi alam, sehingga baik untuk pariwisata dan rekreasi alam. TWA Gunung Meja berada di dalam Kota Manokwari dan memiliki sumber mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya.
Padahal jika HLWR memiliki hukum kuat, bagi siapapun yang melanggar akan dikenai undang-undang. Undang-undang  No.  32/2009  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  pasal  98  yang berbunyi  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  dilampauinya  baku- baku  mutu  air,  mutu  udara  ambien,  baku  mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Pasal 109 setiap orang melakukan  kegiatan dan usaha  tanpa  memiliki  izin  lingkungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36  ayat  (1),  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  satu  tahun  dan  paling  lama  tiga  tahun  dan  denda  paling  sedikit  satu  miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah.
Tentunya  kalau  HLWR  harus  diselamatkan  dengan  membayar  kompensasi  kepada  pemilik  hak  ulayat, ini  merupakan  jalan  terakhir  jika  negosiasi  alot  dan  tidak  mencapai  kesepakatan.  Sementara  itu,  menurut Mahmud  (2016)  dari  persepsi  masyarakat  lokal  yaitu  positif  64.17%,  netral  10.56%  dan  negatif  25.27% terhadap  pengelolaan  berbasis  masyarakat  lokal.  Hal  ini  menunjukkan  masyarakat  lokal  ingin  HLWR  tetap lestari dan tak ingin terjadi kerusakan seperti erosi dan longsor. Selain itu HLWR bagi masyarakat digunakan untuk  menanam  tanaman  buah-buahan  dan  memanfaatkan  mata  air.  Lebih  lanjut  menurut  Mahmud  (2016) dari  sikap  terhadap  pengelolaan  berbasis  masyarakat  lokal  pemilik  hak  ulayat  menerima  75%,  menolak 5.56%  dan  netral  19.44%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  lokal  menginginkan  dari  pengelolaan HLWR mampu meningkatkan taraf hidup, harkat, martabat dan meningkatkan ekonomi. Menurut Kim et al. (2016) pembalakan liar, kurangnya kesempatan ekonomi, pertumbuhan populasi, konflik kepemilikan lahan, perluasan  infrastruktur,  penegakan  hukum  yang  lemah,  dan  pemerintahan  yang  tidak  efektif  di  bidang kehutanan menjadi penyebab kerusakan hutan. Akan tetapi mereka menolak jika hak ulayat tanah dilepaskan begitu  saja  tanpa  ganti  rugi.  Pemilik  hak  ulayat  tetap  menerima  jika  ada  orang/perusahaan  membeli  hak ulayat yang ada di HLWR walaupun berstatus hutan lindung.
Hutan  lindung  harus  dikelola  dengan  baik,  karena  hutan  yang  telah  ditetapkan  sebagai  hutan  lindung mempunyai kriteria dan indikator beberapa diantaranya: kelerengan curam dan ketinggihan lebih  dari 2 000 m  dpl  yang  menjadi  ancaman.  Diantara  ancamannya  yaitu  longsor  jika  ada  gempa  bumi  maupun  hujan dengan  intensitas  tinggi,  contoh  kejadiannya  seperti  longsor  di  Hutan  Lindung  Lematang  Pagaralam (Durrohman,  2019)  dan  tanah  longsor  di  Hutan  Lindung Tahura  Sibolangit  (Supriadi,  2001).  Semenjak diundangkannya  Permendagri  No.  61  tahun  2010,  hutan  lindung  dikelola  oleh  KPHL  Provinsi, Kabupaten/Kota.  Sesuai  dengan  pasal  4  ayat  1  KPHL  Kabupaten/Kota  dan  Provinsi  mempunyai  tugas melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

## Pengalihan Jalur Transportasi Darat
Pembukaan  jalan  baru  pada  awal  tahun  1990-an  menghubungkan  jalan  Trikora  Sowi  dengan  Trikora Rendani  sisi  timur  HLWR  membuat  sepanjang  kanan-kiri  jalan  tersebut  dipenuhi  bangunan  perkantoran, pertokoan, perumahan dan berbagai tempat usaha. Mengingat jalan lama masuk ke areal bandara, jika jalan lama  tetap  dipergunakan  akan  membahayakan  lalu  lintas  dan  pengguna  jalan.  Sementara  itu,  Bandara Rendani harus diperluas dan steril dari kegiatan apapun.
Dari  Gambar  2  memperlihatkan  telah  beralihnya  fungsi  dari  tandon  resapan  menjadi  kawasan terbangun.  Tandon  resapan  merupakan  daerah  yang  cukup  luas,  yang  disediakan  untuk  masuknya  air  dari permukaan tanah ke dalam tanah setelah permukaan jenuh, air mengalir ke sungai. Hilangnya tandon resapan menjadikan  air  yang  seharusnya  tertahan,  terserap  dan  tersimpan  menjadi  aliran  liar.  Berubahnya  daerah resapan  menjadi  daerah  terbangun  akan  mengurangi  bahkan  meniadakan  air  meresap  ke  dalam  tanah. Dampak  yang  ditimbulkan  dari  perubahan    penggunaan  lahan  adalah  menurunnya  kemampuan  resapan  air (Warsilan, 2019).
Fungsi  dari  daerah  resapan  air  sendiri  adalah  untuk  menerima,  menampung  dan  meresapkan  debit  air hujan  yang  turun  di  daerah  tersebut.  Secara  tidak  langsung  daerah  resapan  air  memegang  peran  penting
sebagai pengendali banjir dan kekeringan di musim kemarau. Saat hujan, daerah tanpa resapan menyebabkan air  akan  semakin  cepat  menuju  ke  sungai,  apabila  sungai  masih  bisa  menampung  air,  maka  tidak  ada ancaman  banjir.  Akan  tetapi  jika  sungai  tidak  bisa  menampung  lagi  air,  maka  air  akan  meluap  dan  bisa menyebabkkan banjir.

## Tingkat Partisipasi Rendah
Kerusakan  HLWR  diawali  dengan  adanya  pembukaan  perkampungan  dalam  kawasan  seperti:  Soribo, Kentekstar  dan  Ipingoisi,  di  luar  kawasan  yang  berdekatan  dengan  HLWR  seperti  Kampung  Tanah  Merah Indah,  Ajoi,  Buton  dan  perkantoran  seperti  markas  komando  Brimob  Papua  Barat  serta  rusunami.  Padahal dalam  pembangunan  kehutanan,  masyarakat  sekitar  hutan  dilibatkan  secara  aktif  tetapi  tidak  merubah keberadaan hutan. Menurut Mahmud (2016) pembangunan kehutanan saat ini telah berubah dari berorentasi hasil  kayu  ke  ekosistem  yang  menekankan  pengelolaan  hutan  berbasis  masyarakat  dan  menempatkan masyarakat  untuk  mengelola  dan  menjaga  eksistensi  hutan.  Dari  masyarakat  yang  membentuk perkampungan ditentukan sejauh mana partisipasi terhadap HLWR (Tabel 2).

## Tabel 2 Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan HLWR

## Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2016
Berdasarkan  Tabel  2  menunjukkan  masyarakat  yang  telah  mendiami  HLWR  merasa  acuh  terhadap keberadaan  hutan,  hanya  39%  yang  turut  berpartisipasi  dalam  menjaga,  melindungi  dan  mempertahankan HLWR, sedangkan yang tidak berpartisipasi sebesar 61%. Padahal jika masyarakat berpartisipasi, maka akan semakin  besar  untuk  menjaga,  melindungi  dan  memiliki  HLWR.  Sebagaimana  menurut  (Sinery  dan Manusawai,  2016)  program  pengelolaan  akan  menumbuhkan  pengalaman  dan  rasa  memiliki  yang  dapat meningkatkan  rasa  tanggung  jawab  dan  kemauan  untuk  mempertahankan  kawasan  hutan  lindung  jika masyarakat lokal berpartisipasi.
Partisipasi  dalam  pengelolaan  seharusnya  tidak  hanya  dalam  pelaksanaan  program,  akan  tetapi seharusnya  pelibatan  dilakukan  sebelum  dan  saat  program  berjalan.  Partisipasi  dalam  perencanaan  yang rendah akan menurunkan peserta partisipasi. Menurut (Nurhidayat, 2019) jika pelibatan hanya sebagian kecil karena  sosialisasi  program  sangat  rendah  maka  akan  menyebabkan  masyarakat  kurang  berminat  untuk  ikut berpartisipasi.  Dengan  partisipasi  yang  baik  yaitu  masyarakat  dilibatkan  pada  setiap  program,  maka  dalam pelaksanaanya tidak akan ada kendala.
Partisipasi Masyarakat Jumlah Responden Soribo (%) Ipingoisi (%) Kentekstar (%) Pengambilan keputusan, pengawasan dan evaluasi - - - - - - Perencanaan, penanaman dan pembangunan 1 2 1 2 - - Pemasangan patok, plang dan pengamanan 4 9.52 4 9 3 15 Perawatan tanaman, patok, plang - - - - 1 5 Pengguna program pengelolaan kawasan 8 19.05 9 20.45 7 35 Jumlah responden berpartisipasi Rata-rata 13 30.57 14 39 31.45 11 55 Jumlah responden tidak berpartisipasi Rata-rata 29 69.43 30 61 68.89 9 45
Tabel  3  menunjukkan  hanya  39.90%  jumlah  intensitas  partisipasi  dalam  program  pengelolaan  HLWR, sedangkan  60.10%  tidak  berpartisipasi.  Intensitas  partisipasi  pengelolaan  HLWR  yang  rendah mengindikasikan masyarakat tidak peduli  akan manfaat hutan lindung. Seakan-akan  ada sinyal tidak peduli ancaman longsor pada kawasan dengan kelerengan curam dan banjir pada daerah yang berlangganan banjir.
Tabel 3 Intensitas partisipasi masyarakat Intensitas Partisipasi Masyarakat Jumlah Responden Soribo (%) Ipingoisi (%) Kentekstar (%) Partisipasi dalam bentuk kegiatan demi kesuksesan program - - - - - - Pemprakarsa tindakan dalam bentuk inisiatif - - - - - - Pengambilan keputusan  dalam program - - - - - - Partisipasi dalam memecahkan permasalahan 1 2.38 1 2.22 1 5.00 Partisipasi dalam penyampaian informasi 11 26.19 13 28.89 11 55.00 Jumlah  intensitas partisipasi 12 28.57 14 31.11 12 60.00 Rata-rata 39.90 Jumlah   intensitas tidak partisipasi 30 71.43 31 68.89 8 40.00 Rata-rata 60.10

## Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2016

## Terbentuknya Provinsi Baru
Papua Barat termasuk provinsi ke-33 yang ibu kotanya adalah Manokwari, membuat daerah ini semakin ramai didatangi masyarakat dari luar Papua Barat. Mereka mengadu nasib untuk mencari pekerjaan, seperti menjadi  ASN,  wiraswasta  maupun  usaha  lain.  Pusat  Kota  Manokwari  yang  hanya  2  sampai  5  km  dari HLWR berdampak pada sepanjang jalan baru (Drs. Esau Sesa), dimana tidak ada sejengkal tanah pun yang kosong, padahal tanah sepanjang jalan Drs. Esau Sesa sebelumnya merupakan kawasan HLWR. Perbukitan dan  gundukan  lahan  dengan  kemiringan  ±  40%  telah  dikeruk  dan  digusur  untuk  diratakan  menjadi  lahan pemukiman  dan  pertokoan.  Salah  satu  konflik  yang  paling  sering  terjadi  pada  hutan  diantaranya  dengan tujuan  perlindungan  dan  pembangunan,  terutama  yang  terkait  dengan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat lokal  (Fisher et  al., 2017).  Walaupun  kebijakan  ini  dimaksudkan  untuk  menjaga  perlindungan,  pelestarian alam dan ekonomi masyarakat lokal. Diantara dampak terbentuknya provinsi baru sepanjang jalan Esau Sesa yang memiliki kelerengan, dikeruk untuk diratakan sehingga lahan lain nampak curam (Gambar 3).
Gambar 2 Tandon resapan berubah menjadi kawasan terbangun
Gambar 3 Lahan diratakan untuk bangunan
dan sebagian kelerangan masih curam
Gambar 3 memperlihatkan sebagian lahan telah diratakan untuk dijadikan bangunan. Lahan yang miring jika  dipotong  bagian  bawah  lereng  maka  bagian  lain  (atas)  akan  semakin  curam  yang  berpotensi  terhadap longsor. Menurut Hardiyatmo (2012) kelerengan lahan akan semakin curam yang berpotensi longsor jika ada upaya mengurangi lahan dengan mengeruk atau penggalian tanah. Pada gambar tersebut nampak digunakan untuk parkir mobil sedangkan disebelahnya lahan dengan kelerengan curam 40%-45%. Padahal pengerukan lahan  miring  berarti  lahan  akan  semakin  curam  dan  aliran  permukaan  semakin  meningkat.  Hal  ini  akan meningkatkan  potensi  tanah  longsor,  mengingat  saat  hujan  dengan  intensitas  tinggi  tanah  mudah  jenuh. Dengan  tanah  mudah  jenuh  beban  tanah  semakin  tinggi,  sehubungan  terjadi  perubahan  kelerengan  akan memudahkan  tanah  bergerak/longsor.  Hardiyatmo  (2012)  gerakan  massa  yang  meluncur  ke  bawah  dari material  pembentuk  lereng  dapat  berupa  tanah,  batu,  tumbuhan/material  lain.  Peristiwa  tanah bergerak/longsor  menjadi  tanggapan  buruk  bagi  Kota  Manokwari,  mengingat  dewasa  ini  Kota  Manokwari sebagai ibu kota Papua Barat sedang gencar-gencarnya membentuk provinsi konservasi yang bertujuan untuk perlindungan  dan  pelestarian  alam.  Pengembangan  daerah  harus  dilakukan  dengan  tepat  agar  tidak meningkatkan kerentanan terhadap bencana tanah longsor (Ruslanjari et al ., 2020).
Selain  memiliki  dampak  negatif  tehadap  lahan,  dengan  adanya  provinsi  baru  berdampak  pada  kondisi hidrologi  pada  DAS  Wosi.  DAS  Wosi  merupakan  DAS  yang  harus  dipulihkan  daya  dukungnya  terindikasi mengalami penurunan fungsi hidrologis (Tabel 4).
Tabel 4 Kondisi hidrologi DAS Wosi Hidrologi 2016 2017 2018 2019 Koefisien regim aliran 20.53 (rendah) 60.76 (sedang) 186.5 (sangat tinggi) 711.87 (sangat tinggi) Koefisien aliran tahunan 0.27 (rendah) 0.24 (rendah) 0.93 (sangat tinggi) 0.48 (sangat tinggi) Muatan sedimen (mm/th) 17.69 (sangat tinggi) 15.97 (sangat tinggi) 24.82 (sangat tinggi) 37 (sangat tinggi) Banjir 1< sekali dalam setahun (sangat tinggi) 1< sekali dalam setahun (sangat tinggi) 1< sekali dalam setahun (sangat tinggi) 1 < sekali dalam setahun (sangat tinggi) Indeks penggunaaan air 145.45(sangat jelek) 125.77(sangat jelek) 281.94 (sangat jelek) 146.88 (sangat jelek)
Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2016-2019
Tabel  4  menunjukkan  kondisi  hidrologis  semakin  memburuk  dalam  kurun  waktu  2016  sampai  2019 yang ditandai dengan  nilai koefisien rezim aliran dominan sangat tinggi, koefisien aliran  tahunan dominan sangat tinggi, muatan sedimen sangat tinggi, banjir lebih dari 1 kali dan indeks penggunaaan air sangat jelek. Koefisien rezim aliran dan koefisien aliran tahunan yang buruk menunjukkan tidak ada kontinuitas aliran air, sehingga aliran air dalam jumlah besar saat musim penghujan bahkan dapat menimbulkan banjir, akan tetapi saat kemarau tidak ada aliran air.
Hal ini memperlihatkan kemampuan lahan dalam menahan, meresapkan dan menyimpan air saat musim hujan dan/atau saat kemarau mengeluarkan air rendah. Hutan dan lahan yang masih terpelihara dengan baik maka  ketika  hujan air  akan tersimpan pada  tegakan, serasah dan tanah lebih lama, sedangkan  saat kemarau akan mengalirkan ke sungai sebagai sumber air (Mahmud et al., 2009). Sementara itu, muatan sedimen yang semakin  meningkat  akan  menyebabkan  kualitas  air  semakin  buruk,  pendangkalan,  penyempitan  sungai  dan
volume  daya  tampung  sungai  menurun.  Dampak  yang  lebih  parah  dari  peningkatan  sedimen  adalah  banjir. Sedimentasi  di  pesisir  menyebabkan  pendangkalan outlet DAS,  menyebabkan  perluasan  daratan  (tanah timbul)  di  sekitar  muara  sungai,  serta  berdampak  negatif  terhadap  produktivitas  perikanan  (Paryono et al., 2017).
Upaya  mempertahankan  HLWR  merupakan  pilihan  terbaik  agar  bisa  merubah  dari  DAS  Wosi  harus dipulihkan menjadi DAS yang harus dipertahankan. Apalagi persentase luas tutupan hutan DAS Wosi hanya 14.79%,  degradasi  hutan  39%  dengan  laju  kerusakan  5.31  ha/tahun  (Arifin et  al., 2019). Luas  sisa  HLWR sebesar  88  ha  dari  300.65  ha  Pemerintah  Daerah,  masyarakat  dan  pemerhati  lingkungan  harus  segera mengusulkan  ke  pemerintah  pusat  agar  segera  menetapkannya  sebagai  hutan  lindung.  Jika  HLWR  kembali menjadi  tutupan  pohon,  maka  akan  meningkatkan  tutupan  hutan  pada  DAS  Wosi  yang  secara  berangsur- angsur akan merubah status dari DAS dipulihkan menjadi dipertahankan. Apabila tutupan hutan DAS Wosi meningkat lebih dari 14.79%, berarti akan mengacu UU No.41 Tahun 1999 untuk setiap DAS tutupan hutan ≥30 persen dari total arealnya dengan sebaran yang proporsional. Banyak skenario agar HLWR tetap sebagai tutupan hutan seperti HLWR menjadi hutan kemasyarakatan (Mahmud et al., 2017).
Gambar`4 Outlet DAS Wosi sisi kiri Gambar 5 Outlet DAS Wosi sisi kanan
Gambar  4 memperlihatkan outlet DAS  sisi  kiri/daerah  titik  pelepasan  akhir  air  telah  dipenuhi pemukiman  yang  padat  dan  sebagian  masih  ada  vegetasi  pantai.  Nampak  pula  batuan  karang  yang  akan digunakan untuk menimbun sempadan pantai untuk dijadikan daratan dan pemukiman. Sementara itu,  pada Gambar  5  yaitu  pemukiman  dengan  menimbun  sempadan  pantai  yang  tingginya  3  hingga  4  meter  dan sebelah  bangunan  terlihat  vegetasi  mangove.  Sebelum  menjadi  pemukiman, outlet DAS  Wosi  merupakan habitat  mangrove  dan  vegetasi  pantai.  Kawasan  pantai  merupakan  salah  satu  daerah  perlindungan,  karena terdapat  ancaman  seperti:  air  laut  pasang,  ombak  dan  tsunami. Kriteria  pantai  dilindungi  adalah  daratan sepanjang  tepian  yang  lebarnya  proporsional  dengan  bentuk  dan  kondisi  fisik  pantai  ≥100  meter  dari  titik pasang tertinggi ke arah darat (Keppres No. 32 Tahun 1990). Dengan demikian sempadan pantai merupakan kawasan perlindungan yang harus dijaga dan dilindungi oleh siapapun.
Outlet DAS  secara  umum  semakin  lama  akan  terjadi  pendangkalan,  karena  erosi  dan  sedimentasi  dari daerah hulu dan tengah DAS. Sebagaimana menurut Giresse et al . (2013) sedimentasi di pesisir akibat erosi di daratan menimbulkan berbagai dampak pada lingkungan perairan oulet DAS. Akan tetapi seiring dengan perkembangan  kota,  pemilik  ulayat  tanah  memperjualbelikannya,  sehingga  kawasan  pantai  ditimbun  dan diuruk  untuk  pemukiman  dan  pertokoan.  Seharusnya  pantai  tidak  diuruk  dan  ditimbun,  akan  tetapi  harus
diperuntukkan  sebagai  tempat  menyimpan  air.  Menurut  Mahmud et  al. (2019)  reklamasi  pantai  melalui pengerukan  sedimen  dan  penanaman  dengan  vegetasi  yang  sesuai  seperti  mangrove  akan  mencegah  abrasi dan  tsunami.  Melalui  pengerukan  sedimen  pantai  yang  semakin  dalam,  maka  kapasitas  daya  tampung  air meningkat  dan  aliran  air  dari  hulu  lancar,  sehingga  potensi  banjir  rendah.  Demikian  juga  jika  pantai didominasi vegetasi mangrove maka potensi terhadap ancaman pasang maupun tsunami akan rendah.
Pantai  merupakan  pembatas  daratan  dengan  lautan  yang  mana  pasang  surut  bisa  menjadi  ancaman bahkan juga potensi. Akan tetapi jika pantai ditimbun dan diuruk untuk dijadikan pemukiman dan pertokoan maka  aliran  air  dari  hulu  akan  terhambat  sehingga  bisa  menyebabkan  banjir  di  daerah  sepanjang  aliran  air. Pengurukan  dan  penimbunan outlet DAS  menyebabkan  daratan  semakin  luas  dan  pesisir  semakin  sempit. Sebaliknya  menurut  Paryono et  al. (2017)  pasokan  sedimen  yang  terbawa  arus  sungai  menyebabkan penambahan luas daratan berupa tanah timbul di sekitar outlet DAS. Jika dibiarkan terus menerus maka hal ini  akan  menghambat  arus  sungai  dari  hulu  dan  tengah  DAS  yang  akan  menimbukan  ancaman  musibah seperti banjir. Apalagi sepanjang sejarah DAS Wosi mengalami banjir lebih dari 1 kali dan status DAS yang harus  dipulihkan  (DAS  prioritas).  Kalau  penimbunan  dan  pengurukan  tidak  dihentikan  di  wilayah outlet DAS, maka ancaman banjir akan terus terjadi dan status DAS tidak berubah baik.

## Pemberdayaan Masyarakat Rendah
Pemerintah  pusat  dan  daerah  tidak  henti-hentinya  melakukan  pemberdayaan  kampung  seperti pemerintah  pusat  membentuk  Kementerian  Desa, pembangunan  daerah  tertinggal  dan  transmigrasi (KDPDTT),  pemerintah  provinsi  membentuk  Disperandakop  sementara  pemerintah  kabupaten/kota membentuk  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Kampung.  Adapun  tujuannya  untuk  peningkatan  SDM, keberdayaan  ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan.  Pada  Tabel  5  menunjukkan  beberapa  bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar HLWR.
Tabel 5 Pemberdayaan masyarakat sekitar HLWR Jenis Kegiatan Jumlah peserta Jenis bantuan/besaran Sumber Bantuan bahan pokok 32 317 Rp 3 600 000 www.papuakini.com Wirausahaan muda Papua Komunitas kopi, sabun sirbeh, sagu Papua, Ferdy bakery, Es buah mangga rasa nenas Pelatihan www.klikpapua.com Bantuan bahan bangunan 11 kepala keluarga Seng, triplek, semen, paku www.kabartimur.com Peduli pelestarian hutan 17 kelompok tani hutan Penanaman bibit dan rehabilitasi lahan kritis bbksda- Papuabarat.com Pelatihan anak muda Papua 60 anak muda Pelatihan wirausahaan www.arfaknews.com Program pertumbuhan wirausahaan pertanian 5  kelompok Pelatihan budidaya ayam broiler, jamur sayur dan sayuran hidroponik www.pilarpertanian. com Pertukangan kayu 1 kelompok Pelatihan pembuatan meja, kursi, lemari Disperandakop
Sumber: Data pengamatan lapangan dan sekunder yang telah diolah, 2020
Tabel  5  menunjukkan  banyak  sekali  program  pemerintah  untuk  pemberdayaan  masyarakat,  seperti wirausahawan  muda  Papua,  peduli  pelestarian  hutan  sampai  pertukangan  kayu.  Program  hanya diperuntukkan  kepada  anak  muda  yang  merupakan  orang  asli  Papua  dan  tinggal  di  sekitar  HLWR  maupun sekitar  Kota  Manokwari  agar  bisa  bersaing  dengan  orang  luar  Papua,  berkompetisi  dan  tidak  selalu menggantungkan  pada  lahan  HLWR.  Menurut  Haryati et  al .  (2016)  pemuda  berperan  meningkatkan  dan menjaga  kelestarian  lingkungan,  sehingga  keberlangsungan  hutan  tetap  terjaga.  Pemerintah  mengharapkan dengan  diadakan  program  seperti:  bantuan  langsung,  pelatihan  dan  penyuluhan  kawasan  perdesaan  tercipta pemberdayaan  masyarakat  dan  pengembangan  daerah . Akan  tetapi  dalam  pelaksanaan  lapangannya, masyarakat lokal mengalami kendala seperti: alat pertukangan, modal, tempat usaha, dan pemasaran. Seperti yang dialami sekarang ini, banyak tempat usaha masih didominasi orang luar Papua.
Pemberdayaan  masyarakat  setidaknya  bisa  meningkatkan  pengetahuan,  teknologi  dan  pola  pikir sebagaimana  menurut  Mahmud et  al. (2019)  bahwa  hasil  dari  dilakukannya  program  pemberdayaan  harus ada  peningkatan  pola  pikir,  pengetahuan  dan  tindakan  dalam  pengelolaan  SDA  dan  hutan,  agar  dalam pelaksanaan  program  berkelanjutan  orang  asli  Papua  (OAP)  harus  didampingi,  dididik,  diajari,  dibina,  dan diarahkan  sampai  benar-benar  mampu.  Sebagai  contoh  buka  usaha  mebel,  Pemerintah  harus  memberikan pendampingan dimulai dari penyediaan kayu, penyimpanan kayu, pembuatan meja/kursi sampai pemasaran. Pemerintah  dan  badan  usaha  harus  berkomitmen  hanya  membeli  produk  dalam  negeri  atau  produk  yang dihasilkan  dari  orang  asli  Papua.  Bukan  sekedar  pemberdayaan  masyarakat  sistem  keproyekan  yang  hanya mengejar jumlah peserta, penyerapan dana, output , tanpa tindak lanjut sampai benar-benar mandiri.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  kebuntuan  dalam  mempertahankan  HLWR  diantaranya:  kelalaian  pemerintah daerah  dan  pusat  terhadap  HLWR  yang  berkepanjangan  membuat  luasan  HLWR  menurun  drastis.  Padahal jika  HLWR  segera  ditetapkan  sebagai  hutan  lindung  baik  oleh  Kementerian  Kehutanan  maupun  Pertanian maka  bagi  siapun  yang  melanggar  akan  dikenakan  sanksi.  Terbentuknya  provinsi  Papua  Barat  dengan  ibu kota  di  Manokwari  berdampak  sepanjang  jalan  Drs.  Esau  Sesa  yang  mana  tidak  ada  sejengkal  tanah  pun yang kosong, semuanya menjadi daerah terbangun, padahal lahan tersebut terjal dan curam yang berpotensi terhadap longsor dan banjir pada daerah hilir. Partisipasi masyarakat yang rendah terhadap HLWR, perasaan acuh terhadap keberadaan hutan hanya memiliki nilai sebesar 39% yang turut berpartisipasi dalam menjaga, melindungi dan mempertahankan HLWR, sedangkan yang tidak berpartisipasi sebesar 61%. Pengalihan jalur transportasi darat awal tahun 1990-an menghubungkan jalan Trikora Sowi dengan Trikora Rendani sisi timur HLWR  membuat  sepanjang  kanan-kiri  jalan  tersebut  dipenuhi  bangunan  perkantoran,  pertokoaan, perumahan dan berbagai tempat usaha. Pemberdayaan masyarakat yang rendah di sekitar HLWR menjadikan pemilik hak ulayat menjual lahan tanpa memerdulikan bahwa lahan tersebut adalah hutan lindung.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  kepala  KPHL  XII  Manokwari  dan  mas  Danang  yang  telah membantu menyiapkan data penelitian .

## DAFTAR PUSTAKA
[BPDASHL]  Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  dan  Hutan  Lindung  Remu  Ransiki.  2016. Laporan Monitoring  dan  Evaluasi  Pengelolaan  DAS  Wosi  Distrik  Manokwari  Barat,  Kabupaten  Manokwari . Manokwari (ID): BPDASHL.
[BPDASHL]  Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  dan  Hutan  Lindung  Remu  Ransiki.  2017. Laporan Monitoring  dan  Evaluasi  Pengelolaan  DAS  Wosi  Distrik  Manokwari  Barat,  Kabupaten  Manokwari . Manokwari (ID): BPDASHL.
[BPDASHL]  Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  dan  Hutan  Lindung  Remu  Ransiki.  2018. Laporan Monitoring  dan  Evaluasi  Pengelolaan  DAS Wosi  Distrik  Manokwari  barat,   Kabupaten Manokwari . Manokwari (ID): BPDASHL.
[BPDASHL]  Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  dan  Hutan  Lindung  Remu  Ransiki.  2019. Laporan Monitoring  dan  Evaluasi  Pengelolaan  DAS  Wosi  Distrik  Manokwari  Barat,  Kabupaten  Manokwari . Manokwari (ID): BPDASHL.
[KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Luas hutan di Indonesia [Internet]. [diunduh 2020 Des 9. Tersedia pada:https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/luas-hutan-di-indonesia.
Agus  YPES.  2017.  Desain  ulang  model  pengelolaan  lahan  kering  dataran  tinggi  berbasis  agroforestri tradisional  di  Pulau  Timor  (Kasus  di  Kecamatan  Miomafo  Barat,  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara, NTT [tesis].  Yogyakarta  (ID):  Program  Pascasarjana  Fakultas  Kehutanan,  Universitas  Gadjah  Mada Yogyakarta.
Arifin H, Heatubun CD, Wahyudi. 2019. Analisis kawasan hutan dan tutupan hutan pada tiga Daerah Aliran Sungai  di  Kabupaten  Manokwari  (Analysis  of  forest  areas  and  forest  cover  in  three  rivers  in Manokwari Regency). J Cassowary . 2(1): 49-67.
Dako  FX,  Purwanto  RH,  Farida  LRW,  Sumardi.  2019.  Kerusakan  antropogenik  kawasan  hutan  lindung Mutis  Timau  dan  upaya  penanggulangannya  di  Pulau  Timor  Bagian  Barat. Jurnal  Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan . 9(2): 437-455. doi: http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.437-455. Durrohman A. 2019. Puluhan Titik Longsor di Hutan Lindung Lematang [Internet]. [diunduh 2020 Des 11].
Tersedia pada: https://koransn.com/puluhan-titik-longsor-di-hutan-lindung-lematang/.
Ekawati  S.  2010.  The  study  of  working  relationship  between  institutions  in  the  management  of  protected forest  in  the  era  of  autonomy. Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan. 7(3):  211-225.  doi: https://doi.org/10.20886/jakk.2010.7.3.211-225.
Fisher.  2012.  Tropical  forest  monitoring,  combining  satellite  and  social  data,  to  inform  management  and livelihood  implications:  Case  studies  from  Indonesian. International  Journal  of  Applied  Earth Observations and Geoinformation . 16: 77-84. doi: 10.1016/j.jag.2011.12.004.
Fisher  LA,  Kim  YS,  Latifah  S,  Mukarom  M.  2017.  Managing  forest  conflicts:  perspectives  of  Indonesia's forest management unit directors. For Soc . 1(1): 8-26. doi: http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i1.772.
Giresse  P,  Bassetti  MA,  Pauc  H,  Gaullier  V,  Déverchère  J,  Bracene  R,  Yelles  A.  2013.  Sediment accumulation rates and turbidite frequency in the eastern Algerian margin. An attempt to examine the triggering mechanisms. Sedimentary Geology . 294: 266–281. doi: https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.201 3.06.005.
Hardiyatmo  HC.  2012. Tanah  Longsor  dan  Erosi:  Kejadian  dan  Penanganan .  Yogyakarta  (ID):  Gadjah Mada University Press.
Haryati  S,  Armawi  A,  Supraja  M.  2016.  Peran  pemuda  dalam  mengelola  kawasan  ekowisata  dan implikasinya  terhadap  ketahanan  masyarakat  desa  (studi  tentang  pemuda  pengelola  Desa  Wisata Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Ketahanan Nasional. 22(2): 117-136.
Imbiri S. 2015. Pengelolaan kawasan hutan taman wisata alam gunung meja di  Kabupaten Manokwari (The forest  area  management  of  Gunung  Meja  natural  park  in  Manokwari  Regency). Jurnal  Kehutanan Papuasia. 1(1): 36-52. doi: https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol1.Iss1.27.
Kim Y, Soo J, Fisher LA, Latifah S, Mansur A, Min S, Kim I. 2016. Indonesia’s forest management units:
Effective intermediaries in REDD + implementation ?. Forest  Policy and Economics . 62: 69-77. doi: 10.1016/j.forpol.2015.09.004.
Kompas. 2020. Wali Kota Sorong Ungkap Dugaan Penyebab Banjir dan Longsor [Internet]. [diunduh 2020 Jul 19]. Tersedia pada: https://regional.kompas.com/read/16311061/wali-kota-sorong-ungkap-dugaan- penyebab-banjir-dan-longsor.
Mahmud.  2016.  Implementasi  Jenis  tanaman  serbaguna  dan  jasa  lingkungan  untuk  mempertahankan  Hutan Lindung  Wosi  Rendani  Kabupaten  Manokwari. Proseding  Seminar  Sehari  Mipa .  Manokwari  (ID): Universitas Papua.
Mahmud,  Budirianto  HJ,  Wahyudi,  Kusumandari  A.  2020.  Studi  alih  fungsi  menjadi  pertambangan  semen pada  hutan  lindung  Maruni  Kabupaten  Manokwari  (A  study  conversion  to  be  mining  cement  in Maruni  protected  forest  Manokwari  Regency). Journal  of  Natural  Resources  and  Environmental Management. 10(3): 545-558. doi: http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.3.545-558.
Mahmud,  KusumandariA,  Sudarmadji,  Supriyatno  N.  2019.  Conservation  design  and  scenario  for  flood mitigation  on  Arui  Watershed,  Indonesia. Indonesian  Journal  of  Geography .  51(3):  261-272.  doi: http://dx.doi.org/10.22146/ijg.37296.
Mahmud,  Susanto  S,  Joko  H.  2009.  Penilaian  status  DAS  (Studi  Kasus  Sub  DAS  Serang) Agritech  Jurnal 29(4): 198-207. doi: https://doi.org/10.22146/agritech. 9697.
Mahmud,  Wahyudi,  Budirianto  HR,  Nugroho  B.  2017.  Scenarios  of  land-use  change  in  protected  forest  of Wosi Rendani Manokwari District, West Papua, Indonesia. Jurnal Manajemen Hutan Tropika . 23(1): 8-15.
Nurapriyanto  I,  Bahruni,  Basuni  S.  2018.  Nilai  ekonomi  buah,  kayu  bakar  dan  air  di  Hutan  Lindung  Wosi Rendani (economic value of  fruit, firewood and water in Wosi Rendani’s forest.) Jurnal Faloak . 2(2): 115-126.
Nurhidayat  M,  Tjoneng  A,  Saida.  2019.  Tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  program  model desa konservasi di taman nasional Bantimurung Bulusaraung ( Level of community participation in the implementation of the village conservation model program in Bantimurung Bulusaraung National Park (Case  study  of  Labuaja  Village,  Cendrana  Subdistrict,  Maros  Regency). Jurnal  Agrotek . 3(2):  180- 183.
Paryono,  Damar  A,  Susilo  SB,  Dahuri  R,  Suseno  H.  2017.  Sedimentasi  delta  Sungai  Citarum,  Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) . 1(1): 15-26.
Pemerintah  Indonesia.  1990.  Keputusan  Presiden  No.  32  Tahun  1990  tentang  Pengelolaan  Kawasan Lindung. Lembaran Negara RI Tahun 1990, No. 32. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Pemerintah  Indonesia.  1999.  UU  No.  32/2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.
Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 32. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Purnomo H, Mendoza G. 2011. A System dynamics model for evaluating collaborative forest management :
a  case  study  in  Indonesia. International  Journal  of  Sustainable  Development  and  World  Ecology . 18(2), 164-176. doi: 10.1080/13504509.2010.549664.
Ruslanjari  D,  Permana  RS,  Wardhana  F.  2020.  Kondisi  kerentanan  dan  ketahanan  masyarakat  terhadap bencana  tanah  longsor  di  Desa  Pagerharjo,  Kecamatan  Samigaluh,  Kabupaten  Kulonprogo, Yogyakarta. Jurnal Ketahanan Nasional . 26(1): 23-39. doi: http://dx.doi.org/ 10.22146/jkn.54415. Sidiq  FH.  2020. Seluas  15  Ribu  Hektare  Hutan  Lindung  Halimun  Salak  Gundul [Internet].  [diunduh  2020 Des 19]. Tersedia pada: https://www.alinea.id/nasional/seluas-15-ribu-hektare-hutan-lindung-halimun- salak-gundul-b1ZGv9q6Q.
Sinery  AS,  Manusawai  J.  2016.  Partisipasi  masyarakat  dalam  program  pengelolaan    hutan  lindung  wosi rendani ( Participation  of  communities  in  the  wosi  rendani  protected  forest  management). J  Manusia dan Lingkungan . 23(3): 394-401.
Sulieman  HM.  2018.  Exploring  drivers  of  forest  degradation  and  fragmentation  in  Sudan:  The  case  of Erawashda  Forest  and  its  surrounding  community. Science  of  the  Total  Environment .  621:  895-904. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.210.
Supriadi P. 2001. Deforestasi Hutan Menyebabkan Tragedi-Nias [Internet]. [diunduh 2020 Des 11]. Tersedia pada: https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/deforestasi-hutan-menyebabkan-tragedi-nias.
Tabura.  2019. Kawasan  Hutan di  Wosi  Rendani  Bukan  Lagi  Berstatus  Hutan  Lindung [Internet].  [diunduh 2019 Feb 12]. Tersedia pada: https://www.pasificpos.com/.
Warsilan. 2019. Dampak perubahan  guna  lahan terhadap kemampuan resapan air (kasus:  Kota Samarinda).
The  impact  of  land  use  changes  to  water  absorbtion  ability  (case:  kota  Samarinda). Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota . 1(1): 69-82. doi: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/index. .