Jurnal Analisa Sosiologi April 2019, 8(1):  58-78
POTENSI KONFLIK DI WILAYAH PERBATASAN DARAT REPUBLIK INDONESIA-REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE (STUDI KASUS DI
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)
Nur Julqurniati 1 , Dewi Indah Susanty 2

## Abstract
Various conflict potentials that can be found in North  Middle Timor (TTU) Regency  can  interfere  orderliness  and  security  as  well  as  hinder  the development in border regions. This research aims to describe any sources and factors triggering conflict potentials, as well as any efforts to eradicate the  social  conflict  potentials  in  west  border  regions  of  the  Republic  of Indonesia  (RI)  -  Democratic  Republic  of  Timor  Leste  (RDTL).  Research method was by qualitative with a study case approach. The informants were determined  by  purposive  and  snowball  sampling  techniques,  meanwhile data  collection  techniques  were  conducted  by  observation,  interview  and documentation.  Results  of  the  study  indicate  that  identified  conflict potentials  in  TTU  Regency  are  activities  of  illegal  trading,  boundary  and ulayat land  as  well as thievery  and cattle crossing.  Conflict  potentials that can  be  found  from  illegal  trading  activity  are  caused  by  economic  factor and needs that are blocked by domination of apparatus in border regions. In the issues of boundary and ulayat land, the conflict potentials are caused by differences  in  determining  the  boundary  between  the  central  government and  TTU  border  citizens.  In  the  issues  of  thievery  and  cattle  crossing,  the conflict  potentials  are  caused  by  accumulation  of  citizen  hatred,  social prejudice  and  lack  of  government  role  in  maintaining  security  in  border regions. The  efforts  of  conflict  potential  management  related  to  illegal trading activity are by giving recommendation and socialization in order to conduct  the  trading  activity  through  legal  channel  and  making  informal agreement  between  citizen  and  apparatus  in  border  regions. The  effort  to solve  conflict  potentials  related  to  boundary  and  ulayat  land  issues  is conducting  negotiation  between  central  government  of  RI  and  traditional leaders,  and  negotiation  between  traditional  leaders  of  RI  and  RDTL.  The effort  to  solve  thievery  and  cattle  crossing  issues  is  also  by  conducting  a customary agreement.
Keywords: Land Border, Illegal Trading, Conflict Potentials, Boundary

## Abstrak
Berbagai potensi konflik yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dapat  mengganggu  ketertiban  dan  keamanan,  serta  menghambat pembangunan  di  wilayah  perbatasan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  sumber  dan  faktor-faktor  penyebab  munculnya  potensi konflik,  serta  upaya-upaya  untuk  mencegah  potensi  konflik  sosial  di wilayah  perbatasan  darat  Republik  Indonesia  (RI)  –  Republik  Demokratik
Timor  Leste  (RDTL).  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus.  Informan  ditentukan  dengan  teknik purposive dan snowball  sampling ,  sedangkan  teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  kajian menunjukkan  potensi  konflik  yang  terindentifikasi  di  Kabupaten  TTU adalah  aktivitas  perdagangan  ilegal,  tapal  batas  dan  tanah  ulayat,  serta pencurian  dan  perlintasan  ternak.  Potensi  konflik  yang  dapat  timbul  dari aktivitas perdagangan ilegal disebabkan oleh faktor ekonomi dan kebutuhan yang dihalangi dengan adanya dominasi aparat di wilayah perbatasan.  Pada permasalahan  tapal  batas  dan  tanah  ulayat  potensi  konflik  disebabkan  oleh perbedaan  dalam  menentukan  batas  negara  antara  pemerintah  RI  dengan penduduk  perbatasan  TTU. Pada  permasalahan  pencurian  dan  perlintasan ternak,  faktor  penyebab  munculnya  potensi  konflik  adalah  akumulasi kebencian  penduduk,  adanya  prasangka  sosial  dan  kurangnya  peran pemerintah  dalam  menjaga  keamanan  di  perbatasan.  Upaya  pengelolaan potensi  konflik  terkait  aktivitas  perdagangan  ilegal  adalah  memberikan himbauan dan sosialisasi agar  melakukan aktivitas perdagangan  lewat jalur resmi, dan kesepakatan informal antara penduduk dengan aparat perbatasan. Upaya  yang  dilakukan  untuk  potensi  konflik  terkait  permasalahan  tapal batas  dan  tanah  ulayat  adalah  negosiasi  antara  pemerintah  pusat  dan  tokoh adat serta negosiasi  antara tokoh adat  kedua negara. Upaya  yang dilakukan terkait pencurian dan perlintasan ternak adalah membuat kesepakatan adat.
Kata  kunci:  Perbatasan  Darat,  Perdagangan  Ilegal,  Potensi  Konflik,

## Tapal Batas

## PENDAHULUAN
Salah  satu  provinsi  di  wilayah  Indonesia  yang  berbatasan  darat dengan  negara  tetangga  adalah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT). Terdapat  4  (empat)  Kabupaten  di  Provinsi  NTT  yang  berbatasan  darat dengan RDTL  yaitu  Kabupaten  Kupang,  Timor Tengah Utara (TTU), Belu dan Malaka. Wilayah perbatasan darat Indonesia yang terdapat di 4 (empat) kabupaten    ini  merupakan  wilayah  yang  masih  mengalami  ketertinggalan. Kualitas  sumber  daya  manusia  di  wilayah  ini  masih  tergolong  rendah. Aksesibilitas,  infrastruktur  dan  sarana  penunjang  aktivitas  penduduk  pun masih  terbatas. Priyanto  dan  Dwiyanto  (2014:211)  menyebutkan  bahwa tingkat  kesejahteraan  dan  perekonomian  penduduk  perbatasan  Republik Indonesia  (RI)  –  Republik  Demokratik  Timor  Leste  (RDTL)  tergolong rendah  sampai  sangat  rendah.  Kegiatan  ekonomi  masih  bersifat  tradisional dan  jauh  tertinggal  dibanding  kelompok  penduduk  lain  di  luar  wilayah perbatasan.  Rendahnya  tingkat  kesejahteraan  penduduk  di  wilayah
perbatasan Provinsi NTT, dapat menimbulkan  berbagai permasalahan  yang dapat mengganggu keamanan dan berpotensi terhadap munculnya konflik.
Kabupaten  TTU  merupakan  salah  satu  Kabupaten  perbatasan  yang berpotensi  terhadap  munculnya  konflik.  Diantaranya  yaitu  aktivitas perdagangan  ilegal  yang  dilakukan  penduduk  perbatasan  di  Kabupaten TTU,  seperti  penyelundupan  bahan  kebutuhan  pokok  dan  BBM.  Aktivitas perdagangan  ilegal  ini  terjadi  karena  adanya  perbedaan  harga  bahan-bahan kebutuhan pokok antara Provinsi NTT dengan RDTL yang besar kisarannya bahkan mencapai tiga sampai empat kali lebih tinggi di RDTL (Pusvitasary, 2017:124).  Aktivitas  ini  tentu  berpotensi  menimbulkan  konflik  di  wilayah perbatasan  sebagaimana  penelitian  Sumartias  dan  Rahmat  (2013:20)  yang menyebutkan bahwa faktor sosial ekonomi dapat mempengaruhi keberadaan konflik.
Selain permasalahan aktivitas  ilegal,  permasalahan  batas wilayah  di Kabupaten  TTU  (RI)  dengan  Distrik  Oecusse  (RDTL)  juga  berpotensi menimbulkan konflik sebab terdapat titik-titik yang saat ini belum mencapai kesepakatan.  Terdapat  6  (enam)  titik  yang  menjadi  permasalahan  di Kabupaten  TTU,  yaitu  di  Desa  Manusasi,  Kecamatan  Miomafo  Barat, hingga  Nelu,  Desa  Sunsea,  Kecamatan  Naibenu.  Titik-titik  ini  telah diputuskan  masuk  dalam  wilayah  RDTL,  akan  tetapi  penduduk  menolak karena  merasa  tidak  dilibatkan  dalam  proses  pengambilan  keputusan (kompas.com,  24/09/2016,  diakses  30  Maret  2018).  Padahal  masalah  batas negara  menentukan  batas  yurisdiksi  suatu  negara  dalam  penegakan  hukum suatu  negara  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan-kejahatan  lintas  negara akibat  lemahnya  pengawasan  di  daerah  perbatasan  ditambah  dengan ketimpangan  ekonomi  dan  sosial  budaya  di  daerah  perbatasan  (Septarina, 2014:8).  Potensi  konflik  yang  muncul  di  Kabupaten  TTU  tentu  dapat mengganggu ketertiban dan keamanan, serta menghambat pembangunan  di wilayah  perbatasan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan sumber dan penyebab konflik, serta upaya yang  dilakukan untuk  mencegah  munculnya  potensi  konflik  yang  terjadi    di  wilayah perbatasan darat RI–RDTL.
Adanya  persamaan  maupun  perbedaan  antar  individu  dalam penduduk  merupakan  sebuah  kenyataan  yang  tidak  dapat  dihindari.  Pada
tingkatan tertentu perbedaan  ini dapat berpotensi  menjadi konflik.  Menurut Pruitt  dan  Rubin  (2011:9)  konflik  berarti  persepsi  mengenai  perbedaan kepentingan  ( perceived  divergence  of  interest ),  atau  suatu  kepercayaan bahwa  aspirasi  pihak-pihak  yang  berkonflik  tidak  dapat  dicapai  secara simultan.  Lebih  lanjut,  Wirawan  (2010:5)  mendefinisikan  konflik  sebagai proses pertentangan  yang diekspresikan diantara dua pihak atau  lebih  yang saling  tergantung  mengenai  objek  konflik,  menggunakan  pola  dan  perilaku interaksi  konflik  yang  menghasilkan  keluaran  konflik.  Dari  beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah pertentangan dan perselisihan  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  disebabkan  oleh  aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai.
Konflik  dalam  masyarakat  dapat  membawa  keadaan  yang  baik karena  mendorong  perubahan  masyarakat,  dan  keadaan  buruk  apabila berkelanjutan  tanpa  mengambil  solusi  yang  dianggap  bermanfaat  bagi semua  pihak  sebagai  akhir  dari  konflik,  artinya  tidak  hanya  dicari  sebab konflik, tetapi juga bagaimana cara mengatasinya (Zulpicha, 2017:106-107). Ada  berbagai  macam  teori  mengenai  penyebab  konflik  (Jamil,  dkk, 2007:16) yakni:1) Teori hubungan penduduk. Teori hubungan penduduk ini menganggap  bahwa  konflik  disebabkan  oleh  polarisasi  yang  terus  terjadi, ketidakpercayaan  dan  permusuhan  diantara  kelompok  yang  berbeda  dalam suatu penduduk; 2) Teori negosiasi prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik  disebabkan  oleh  posisi-posisi  yang  tidak  selaras  dan  perbedaan pandangan  tentang  konflik  oleh  pihak-pihak  yang  mengalami  konflik;  3) Teori  kebutuhan  manusia.  Teori  ini  berasumsi  bahwa  konflik  yang disebabkan  oleh  kebutuhan  dasar  manusia  (fisik,  mental  dan  sosial)  yang tidak  terpenuhi  atau  dihalangi.  Keamanan,  identitas,  pengakuan,  partisipasi dan  otonomi  sering  merupakan  inti  pembicaraan;  4)  Teori  identitas.  Teori ini  berasumsi  bahwa  konflik  disebabkan  karena  identitas  yang  terancam, yang  sering  berakar  pada  hilangnya  sesuatu  atau  penderitaan  di  masa  lalu yang  tidak  diselesaikan;  5)  Teori  kesalahpahaman  antarbudaya.  Teori  ini berasumsi  bahwa  konflik  disebabkan  oleh  ketidakcocokan  dalam  cara-cara komunikasi  diantara  berbagai  budaya  yang  berbeda;  6)  Teori  transformasi konflik.  Teori  ini  berasumsi  konflik  disebabkan  oleh  masalah-masalah
ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan  yang  muncul  sebagai  masalah  sosial, budaya dan ekonomi.
Konflik  memungkinkan  pihak  yang  bertikai  menemukan  ide  yang lebih  baik  mengenai  kekuatan  relatif  mereka  dan  meningkatkan kemungkinan  untuk  saling  mendekati  atau  saling  berdamai  (Junior, 2017:30). Gottman dan Korkoff (dalam Mardianto, 2000:111) menyebutkan bahwa  secara  garis  besar  ada  dua  manajemen  konflik,  yaitu  1)  Manajemen konflik destruktif. Manajemen konflik destruktif adalah bentuk penanganan konflik  dengan  menggunakan  acaman,  paksaan,  atau  kekerasan;  2) Manajemen konflik konstruktif. Manajemen konflik konstruktif  merupakan bentuk penanganan konflik  yang cenderung  melakukan  negosiasi, sehingga terjadi satu tawar menawar yang menguntungkan serta tetap mempertahankan  interaksi  sosialnya.  Selain  itu  dapat  pula  menggunakan bentuk  lain  yang  disebut reasoning yaitu  sudah  dapat  berpikir  secara  logis dalam penyelesaian masalah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan studi kasus.  Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Andi Prastowo (2011:22),  metodologi  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menghasilkan  data dekskriptif  kualitatif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang dan  perilaku  yang  diamati.  Maka  dari  itu  penelitian  kualitatif  akan menghasilkan  makna  dari  fenomena  yang  diamati  dan  bukan  generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas.
Penelitian  dilakukan  di  wilayah  perbatasan  Kabupaten  TTU  (RI) yang  paling  berpotensi  munculnya  konflik  dengan  penduduk  Oecusse (RDTL).  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  di  Kabupaten  TTU  meliputi Kecamatan  Bikomi  Utara  dan  Bikomi  Nilulat.  Pemilihan  informan penelitian  dilakukan  secara purposive dan snowball  sampling .  Informan dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  penduduk/pelaku  yang  tinggal  di  wilayah yang  berpotensi  menimbulkan konflik, tokoh adat,  Kepala Desa, Sekretaris Camat,  penduduk  setempat  dan  Badan  Pengelolaan  Perbatasan  Daerah Provinsi NTT.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini antara  lain  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Observasi  adalah metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  menghimpun  data penelitian  melalui  pengamatan  dan  penginderaan  (Bungin,  2014:118). Disamping  itu,  peneliti  melakukan  wawancara  terstruktur  dengan  para informan. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri  masalah dan pertanyaan  yang akan diajukan (Moleong, 2011:190).  Dokumentasi  merupakan  catatan  peristiwa  masa  lampau. Dokumen  dapat  berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya  monumenal dari  seseorang.  Dokumen  yang  berbentuk tulisan  contohnya  adalah  catatan harian,  sejarah  kehidupan,  peraturan,  kebijakan.  Dokumen  yang  berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa dan lain-lain (Sugiyono, 2014: 82).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Dari  hasil penelitian  yang dilakukan, terdapat beberapa situasi  yang berpotensi  menimbulkan  konflik  antara  penduduk  RI  dengan  penduduk RDTL  di  wilayah  perbatasan  Kabupaten  TTU  yang  dapat  lihat  pada  tabel berikut:
Tabel.1 Potensi konflik di wilayah Perbatasan Kabupaten TTU (RI) dengan Oecusse (RDTL) N No Potensi Konflik Pihak yang berkonflik Lokasi 1 1. Aktivitas perdagangan ilegal  Penduduk  setempat dengan Aparat perbatasan  Penduduk  setempat dengan penduduk dari luar desa Napan Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara 2 2. Permasalahan tapal  batas  dan tanah ulayat Penduduk  TTU  (RI) dan  Penduduk  Oecusse (RDTL) Desa  Haumeni  Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat 3 3. Pencurian dan perlintasan ternak Penduduk  TTU  (RI) dengan Penduduk Oecusse (RDTL) Desa Banain, Kecamatan Bikomi Utara dan Desa Naibenu,  Kecamatan Bikomi Nilulat

## 1. Aktivitas perdagangan ilegal
Aktivitas perdagangan seperti bahan kebutuhan pokok dan BBM secara  ilegal  merupakan  permasalahan  yang  terjadi  di  sepanjang  jalur perbatasan  RI-RDTL.  Aktivitas  perdagangan  ilegal  ini  telah berlangsung  sejak  berdirinya  negara  RDTL  dan  dilakukan  oleh penduduk  setempat  yang  tinggal  di  Desa  Napan,  Kabupaten  Bikomi Utara,  Kabupaten  TTU.  Aktivitas  ini  disebabkan  adanya  perbedaan harga  pada  beberapa  kebutuhan  pokok  yang  cukup  jauh  antara Indonesia  dengan  RDTL.  Hal  inilah  yang  membuat  penduduk perbatasan RDTL lebih  memilih membeli kebutuhan pokok ke wilayah perbatasan  Indonesia  Kabupaten  TTU  dibandingkan  membeli kebutuhan pokok di negaranya sendiri.
Dalam  melakukan  aktivitas  perdagangan  ilegal  penduduk  telah memiliki  jalur-jalur distribusi  yang dibagi  menjadi 3 (tiga)  jalur.  Jalur- jalur  ini  disebut  jalur  A,  jalur  B  dan  jalur  C.  Jalur  A  merupakan  jalur legal  yang  dilalui  dengan  menggunakan  dokumen  resmi  dan  muatan dalam  jumlah  besar.  Jalur  B  juga  diperuntukkan  bagi  para  pedagang yang masuk ke negara tetangga secara resmi, akan tetapi ketika kembali para  pedagang  ini  membawa  barang-barang  secara  ilegal  masuk  ke Indonesia, seperti minuman keras. Sedangkan jalur C adalah jalur yang digunakan  oleh  mereka  yang  berdagang  tanpa  dokumen  resmi  serta melalui ‘jalan-jalan tikus’ yang tersebar di sepanjang perbatasan.
Pemilahan  jalur-jalur  untuk  aktivitas  perdagangan  baik  legal maupun  ilegal  telah  ditentukan  oleh  oknum-oknum  aparat  yang  ada  di perbatasan.  Pemilahan  jalur  ini  berdampak  pada  sejumlah  kesepakatan yang  dibuat  antara  penduduk  dengan  aparat.  Setiap  jalur  memiliki kesepakatan  yang  berbeda-beda,  tergantung  kesepakatan  antara  aparat dengan penduduk yang melakukan aktivitas pada jalur tersebut.
Aktivitas perdagangan  ilegal  yang terjadi di wilayah perbatasan menimbulkan  ketertarikan  bagi  para  penduduk  dari  luar  desa  Napan. Keuntungan  berlipat  yang  dapat  diperoleh  penduduk  setempat mendorong  pedagang  dari  luar  desa  Napan  untuk  ikut  bertransaksi secara  ilegal.  Namun  para  penduduk  dari  luar  desa  yang  ingin melakukan  perdagangan  melalui  jalur  ilegal  sering  mengalami  kendala
dalam pendistribusian barang dagangan. Hal ini disebabkan karena para penduduk  dari  luar  desa  tidak  dapat  mengakses  jalan-jalan  tikus  di wilayah perbatasan.
2. Permasalahan Tapal Batas dan Tanah Ulayat
Persoalan  sengketa  tapal  batas  yang  terjadi  di  wilayah perbatasan  khususnya  di Kabupaten TTU masih berpotensi menyebabkan  konflik  antarpenduduk  TTU  (RI)  dengan  penduduk Oecusse  (RDTL).  Saling  klaim  yang  dilakukan  oleh  masing-masing penduduk yang tinggal di perbatasan merupakan salah satu faktor yang berpotensi  menimbulkan konflik.  Hal  ini dipicu oleh kesepakatan  yang dibuat  oleh  pihak  pemerintah  RI  dan  RDTL  dalam  penentuan  batas wilayah. Pemerintah RI dan RDTL sepakat menggunakan Traktat 1904 yang  dibuat  Portugis  dan  Belanda  ketika  menjajah  wilayah  tersebut. Penduduk  Haumeni  Ana  (RI)  menganggap  bahwa  Traktat  1904  tidak sesuai  dengan  penentuan  batas  berdasarkan  pertukaran  adat  yang  telah dilakukan  secara  turun  temurun.  Misalnya  pertukaran  tanah  dalam proses  perkawinan  atau  ganti  rugi  dalam  masalah  pembunuhan. Terlebih  pada  tanah  yang  menjadi  sengketa  terdapat  kuburan  leluhur penduduk Haumeni Ana.
Titik-titik wilayah yang menjadi sengketa ( unsurveyed segment ) yaitu  wilayah  Nefo  Numfo-Haumeni  Ana,  Pistana,  Subina,  dan  Tubu- Nilulat. Persoalan tapal  batas  ini  berada di  Kecamatan Bikomi  Nilulat. Pada  tahun  2013  pemerintah  RI  telah  mengeluarkan  Peta  Annex  B1 yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak masuk dalam wilayah RI.  Akan  tetapi  peta  tersebut  belum  disosialisasikan  oleh  pihak Kecamatan kan dikhawatirkan  memicu kemarahan penduduk setempat. Penduduk  setempat  tidak  menerima  keputusan  ini,  sebab  menurut penduduk  batas  yang  harus  menjadi  patokan  adalah  batas  yang  sudah ditentukan leluhur mereka dalam pertukaran tanah secara adat.

## 3. Pencurian dan Perlintasan Ternak
Wilayah  perbatasan  antara  RI-RDTL  yang  sangat  berdekatan dan  hanya  dibatasi  oleh  sungai  dan  bukit.  Penduduk  yang  tinggal  di
wilayah ini merupakan penduduk yang hidup dari bertani dan beternak. Umumnya  penduduk  setempat  memiliki  lahan-lahan  garapan  yang  ada di  sepanjang  perbatasan  dan  juga  menjadi  padang  penggembalaan ternak mereka. Ternak-ternak tersebut tidak diikat dan dibiarkan  bebas mencari  makan  di  sekitar  padang  penggembalaan.  Hal  ini  sering menimbulkan  permasalahan  antar  penduduk  di  perbatasan  TTU  (RI) dengan Oecusse (RDTL).
Ternak  milik  penduduk  RDTL  sering  melintas  memasuki wilayah  Indonesia,  sebagaimana  terjadi  di  Desa  Banain,  Kecamatan Bikomi  Utara,  dan  Desa  Naibenu,  Kecamatan  Bikomi  Nilulat, Kabupaten TTU. Konflik terjadi ketika ternak milik penduduk  Oecusse masuk  ke  wilayah  TTU  dan  merusak  lahan  pertanian  milik  penduduk setempat. Penduduk setempat yang  merasa dirugikan  bertindak dengan menangkap  dan  memotong  ternak-ternak  tersebut  sebagai  ganti  rugi atas  kerusakan  yang  ditimbulkan  di  lahan  pertanian  milik  mereka. Pemotongan  ternak  dilakukan  secara  sepihak,  sehingga  penduduk Oecusse  sebagai  pemilik  ternak  baru  mengetahuinya  setelah pemotongan  dilakukan  oleh  penduduk  setempat.  Namun  berdasarkan hasil  wawancara  pemotongan  hewan  secara  sepihak  dilakukan  terlebih dahulu oleh penduduk Oecusse.

## Pembahasan

## Sumber dan penyebab konflik
Berdasarkan  hasil  penelitian,  sumber  dan  penyebab  munculnya potensi  konflik  di  perbatasan  Kabupaten  TTU  dan  Distrik  Oecussse  akan dideskripsikan  sumber  dan  penyebab  munculnya    potensi  konflik berdasarkan  teori  konflik  yang  dikemukan  oleh  Dahrendorf.  Berikut disajikan matriks potensi konflik berdasarkan kelompok dan kepentingan.

## Matriks Hasil Penelitian
N
No Potensi Konflik Kelompok Kepentingan 1 1. Aktivitas perdagang an ilegal  Kelompok superordinat: oknum aparat perbatasan  Kelompok  Oknum aparat harus mencegah  dan  menangkap pelaku  perdagangan  ilegal  di perbatasan  Penduduk tidak ingin
subordinat: penduduk yang melakukan perdagangan ilegal ditangkap  karena  melakukan perdagangan ilegal.  Penduduk  yang  melakukan perdagangan ilegal harus membayar sejumlah uang kepada oknum aparat perbatasan 2 2. Permasala han  tapal batas  dan tanah ulayat  Kelompok superordinat: pemerintah RI  Kelompok subordinat: penduduk Haumeni Ana  Pemerintah RI membuat kesepakatan  mengenai  batas wilayah  negara  berdasarkan Traktat 1904  Penduduk menolak batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah  RI  karena  tidak mempertimbangkan kesepakatan  adat  yang  terjadi secara turun temurun mengenai pertukaran tanah. 3 3. Pencurian dan perlintasa n ternak  Kelompok  semu superordinat: para pemilik lahan pertanian yang dirusak ternak  Kelompok kepentingan subordinat:  para pemilik ternak  Para pemilik  lahan  memotong ternak  yang  merusak  lahan pertanian milik mereka
 Para  pemilik  ternak  menolak pemotongan sepihak yang dilakukan  oleh  pemilik  lahan pertanian

## 1. Aktivitas perdagangan ilegal
Aktivitas  perdagangan  ilegal  sebagai  salah  satu  sumber  mata pencaharian  penduduk  setempat  menjadi  aktivitas  yang  sangat  rawan pada  munculnya  konflik.  Aktivitas  perdagangan  ilegal  yang  marak terjadi di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten TTU dipicu oleh  keuntungan  yang  diperoleh  cukup  besar  dari  hasil  perdagangan tersebut.  Aktivitas  perdagangan  ilegal  ini  menjadi  cara termudah  untuk dapat  menghasilkan  uang  bagi  penduduk  di  perbatasan  sekalipun  harus ditempuh  dengan  cara-cara  melanggar  hukum.  Potensi  konflik  yang timbul  dari  aktivitas  perdagangan  ilegal  ini  terjadi  antara  penduduk setempat  dengan  oknum  aparat  perbatasan.  Penduduk  setempat  yang melakukan  aktivitas  perdagangan  harus  menghindari  konsekuensi hukum  jika  tertangkap  aparat  perbatasan.  Aparat  perbatasan  adalah otoritas  yang  berwenang  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  di  wilayah
perbatasan,  sehingga  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  penduduk perbatasan  akan  ditindak  sesuai  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  sejalan dengan  pernyataan  Dahrendorf  bahwa  mereka  yang  menduduki  posisi otoritas  diharapkan  mengendalikan  bawahan.  Karena  otorias  adalah absah,  sanksi  dapat  dijatuhkan  pada  pihak  yang  menentang  (Ritzer  dan Goodman, 2007:155).
Konsekuensi  hukum  yang  harus  dihadapi  oleh  penduduk perbatasan sebagai kelompok subordinat tentu mendorong mereka untuk menghindar. Penduduk melakukan pendekatan dengan aparat keamanan untuk membuat kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi antara penduduk setempat  dengan  aparat  tidak  selalu  menguntungkan  bagi  penduduk setempat.  Menurut  Suparlan  (2006:142),  adanya  potensi  konflik  dalam diri  seseorang  atau  sekelompok  orang  ditandai  oleh  adanya  perasaan tertekan  karena  perbuatan  pihak  lawan.  Kesepakatan  berupa memberikan  setoran  kepada  oknum  aparat  di  perbatasan  ditentukan jumlahnya  oleh  aparat.  Oknum  aparat  memanfaatkan  posisinya  sebagai otoritas  dalam  menentukan  jumlah  kesepakatan.  Jumlah  tersebut  selalu berubah-ubah  tergantung  pada  permintaan  aparat.  Penduduk  setempat yang  tidak  dapat  memenuhi  kesepakatan  harus  berhenti  melakukan aktivitas  perdagangan  ilegal  sampai  ia  mampu  memberi  setoran  sesuai dengan  kesepakatan.  Penduduk  setempat  yang  bermodal  kecil  merasa kecewa  dan  dirugikan  atas  kesepakatan  tersebut  tetapi  tidak  berdaya untuk menentangnya. Namun kekecewaan atas tindakan aparat ini dapat memicu  konflik  jika  terus  menerus  dialami  oleh  penduduk  setempat. Dahrendorf  dalam  Setiadi  dan  Kolip  (2013:369)  menyatakan  bahwa dominasi  kekuatan  secara  sepihak  akan  menimbulkan  konsiliasi,  akan tetapi  mengandung  simpanan  benih-benih  konflik  yang  bersifat  laten, yang sewaktu-waktu akan meledak menjadi konflik manifes.
Dahrendorf  menekankan  bahwa  konflik  tidak  hanya  disebabkan oleh  materi  (ekonomi)  tetapi  juga  oleh  kepemilikan  wewenang (otoritas).  Pada  aktivitas  perdagangan  ilegal  di  Desa  Napan,  konflik disebabkan oleh materi (ekonomi) juga terjadi antara penduduk setempat dengan  penduduk  dari  luar  desa.  Hal  ini  terjadi  antara  penduduk setempat  yang  tidak  memiliki  modal  dengan  penduduk  luar  desa  yang
memiliki  modal  untuk  melakukan  perdagangan  ilegal.  Keterlibatan penduduk dari luar desa dapat memunculkan persaingan yang cenderung merugikan  penduduk  setempat,  sebab  penduduk  setempat tidak  mampu bersaing  dengan  penduduk  dari  luar  desa  perbatasan  yang  memiliki modal  jauh  lebih  besar.  Ketika  penduduk  setempat  tidak  mendapatkan keuntungan sebagaimana yang didapatkan oleh penduduk dari luar desa perbatasan,  maka  akan  menimbulkan  kecemburuan  sosial  antar  kedua belah  pihak.  Terlebih  penduduk  setempat  adalah  ‘tuan  rumah’  yang wilayahnya menjadi lokasi perdagangan ilegal. Penduduk dari luar desa perbatasan dianggap sebagai pesaing  yang berusaha  mengambil sumber penghasilan  penduduk  setempat.  Ketika  penduduk  dari  luar  desa  mulai mendominasi perdagangan ilegal di perbatasan, maka akan menimbulkan  ketimpangan  dalam  perekonomian  di  perbatasan.  Ketika ketimpangan-ketimpangan  itu  terus  menerus  dirasakan  oleh  penduduk setempat, maka benih konflik ini akan tumbuh menjadi konflik sosial.

## 2. Permasalahan tapal batas dan tanah ulayat
Penduduk  TTU  (RI)  dengan  Penduduk  Oecusse  (RDTL)  di perbatasan  memiliki  latar  belakang  budaya,  adat  istiadat  yang  sama, sehingga  masih  memiliki  hubungan  kekerabatan  yang  erat.  Interaksi antara  penduduk  kedua  negara  tetap  berlangsung  melalui  acara-acara adat,  seperti  upacara  perkawinan  maupun  kematian.  Perubahan  status politik RDTL menjadi sebuah negara terpisah tidak memutus hubungan kekerabatan  tersebut.  Permasalahan  muncul  ketika  terjadi  perbedaan pemahaman dalam penentuan tapal batas wilayah negara yang berada di wilayah  Kabupaten  TTU  (RI) yang berbatasan  langsung dengan Distrik Oecusse (RDTL).
Konflik  tapal  batas  yang  terjadi  di  Desa  Haumeni  Ana, Kecamatan  Bikomi  Nilulat  dipicu  oleh  kesepakatan  antara  pemerintah RI  dengan  RDTL  dalam  penentuan  batas  wilayah.  Penentuan  batas wilayah  diputuskan  menggunakan  Traktat  1904  yang  dibuat  pada  masa penjajahan  Portugis  dan  Belanda.  Keputusan  yang  diambil  oleh pemerintah  RI  sebagai  pemegang  otoritas  (superordinat)  mendapat penolakan  penduduk  Desa  Haumeni  Ana  (subordinat).  Penggunaan
Traktat 1904 dianggap tidak sesuai dengan keadaan penduduk setempat yang  secara  turun  temurun  menjaga  dan  melakukan  pertukaran  tanah secara  adat,  baik  melalui  perkawinan  maupun  pembunuhan  di  wilayah tersebut. Terlebih wilayah tersebut merupakan tanah ulayat dan terdapat kuburan  leluhur  milik  penduduk  Desa  Haumeni  Ana.  Penentuan  batas berdasarkan  Traktat  1904  ini  sempat  menimbulkan  konflik  antara penduduk  Haumeni  Ana  dan  penduduk  Pasabe  (RDTL)  yang  saling klaim  atas  tanah  di  perbatasan.  Penduduk  Pasabe  mengklaim  tanah berdasarkan  Traktat  1904,  sedangkan  penduduk  Haumeni  Ana melakukan  klaim  berdasarkan  kesepakatan  adat  yang  dibuat  dimasa lampau.
Di dalam setiap asosiasi, orang yang berada pada posisi dominan berupaya  mempertahankan status  quo ,  sedangkan  orang  yang  berada pada  posisi  subordinat  berupaya  mengadakan  perubahan  (Ritzer  dan Goodman,  2007:156).  Pada  tahun  2013  pemerintah  RI  telah mengeluarkan Peta Annex B1 terkait batas darat RI dengan RDTL. Peta tersebut  menunjukkan  bahwa  titik unsurveyed  segment yang  menjadi sengketa  tidak  masuk  dalam  wilayah  RI,  sehingga  menjadi  bagian wilayah  RDTL.  Keputusan  yang  dibuat  pemerintah  sebagai  otoritas mendapat penolakan keras dari penduduk TTU di perbatasan. Penolakan tersebut  menyebabkan  hingga  saat  ini  titik unsurveyed  segment masih menjadi  zona  bebas  yang  tidak  boleh  digunakan  oleh  penduduk  kedua negara.
Berdasarkan  kesepakatan  zona  bebas  tidak  boleh  dimanfaatkan oleh  penduduk  Haumeni  Ana  (RI)  dan  penduduk  Pasabe  (RDTL). Penduduk  hanya  diizinkan  menggembalakan  ternak  di  area  tersebut tetapi  tidak  boleh  menjadikan  zona  tersebut  sebagai  areal  pertanian. Apabila penduduk melakukan pelanggaran pada zona bebas, maka akan ditertibkan  oleh  aparat  perbatasan  masing-masing  negara.  Aparat perbatasan  menjadi  pemegang  otoritas  yang  dapat  memberikan  sanksi kepada  penduduk  perbatasan  yang  menentang  kesepakatan  mengenai zona bebas tersebut.
Larangan  yang  diberlakukan  kepada  penduduk  Haumeni  Ana agar  tidak  memanfaatkan  zona  bebas  sebagai  areal  pertanian
menimbulkan  kekecewaan  pada  penduduk  setempat.  Namun  penduduk setempat  tidak  dapat  berbuat  banyak  sebab  penjagaan  aparat  di perbatasan  sangat  ketat.  Penduduk  tidak  berani  melanggar  kesepakatan untuk  menghindari  konflik  dengan  aparat  yang  menjaga  perbatasan. Teguran  secara  lisan  sering  dilakukan  oleh  aparat  jika  menemukan penduduk  yang  mencoba  membuka  lahan  pertanian  di  zona  bebas. Penduduk Haumeni Ana ingin agar aturan yang sama juga diberlakukan pada  penduduk  Pasabe  (RDTL)  sebab  penduduk  Pasabe  pernah membuka  lahan  pertanian  tetapi  tidak  dilarang  oleh  aparat  RDTL.  Hal ini hampir menimbulkan konflik terbuka sebab penduduk Haumeni Ana sempat  ingin  melakukan  pengusiran  tetapi  dicegah  oleh  aparat  dengan mengatakan bahwa masalah tersebut akan ditangani aparat RI dan aparat RDTL.

## 3. Pencurian dan Perlintasan Ternak
Pencurian  dan  perlintasan  ternak  merupakan  masalah  yang terjadi  berulang  kali  di  wilayah  perbatasan  Kabupaten  TTU.  Konflik antara  penduduk  perbatasan  TTU  (RI)  dengan  Oecusse  (RDTL)  terjadi akibat  ternak  penduduk  yang  sedang  digembalakan  melintas  ke  negara tetangga  dan  merusak  lahan-lahan  pertanian  milik  penduduk  setempat. Permasalahan ini pernah memicu konflik antara penduduk di perbatasan RI dengan RDTL sebagaimana yang terjadi di Desa Banain, Kecamatan Bikomi Utara pada tahun 2012 dan Desa Nainaban, Kecamatan Bikomi Nilulat pada tahun 2015. Permusuhan timbul dari  aksi  saling balas atas tindakan  pemotongan  ternak  secara  sepihak  antara  penduduk  RI  dan RDTL.
Dahrendorf  menyebutkan  otoritas  adalah  absah,  sehingga  dapat dijatuhkan  kepada  pihak  yang  menentang.  Pemilik  lahan  pertanian berada  pada  posisi  otoritas  yang  mengalami  kerusakan  lahan  akibat ternak yang melintas, sehingga menganggap pemotongan ternak tersebut sebagai  bentuk  ganti  rugi  atas  kerusakan  yang  diderita.  Tindakan pemotongan  ternak  sebagai  sanksi  kepada  pemilik  ternak  menimbulkan kebencian  yang  terpendam  dari  pemilik  ternak  (subordinat).  Meskipun pemilik  ternak  menutut  agar  ternaknya  dikembalikan,  tetapi  ditolak
pemilik  lahan  pertanian  yang  dirusak.  Hal  ini  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Franz  Magnis-Suseno  (2003:121)  bahwa  konflik dapat timbul dari akumulasi kebencian dalam penduduk.
Penggembalaan  ternak  yang  dibiarkan  berkeliaran  secara  bebas, juga  menyebabkan  ternak  tersebut  hilang  karena  dicuri  ketika  melintas masuk  ke  wilayah  negara  tetangga.  Hilangnya  ternak-ternak  ini menimbulkan  kecurigaan  antara  penduduk  RI  dan  RDTL.  Padahal kecurigaan  bahwa  pencurian  dilakukan  oleh  penduduk  RDTL  belum tentu  benar  sebab  penduduk  RI  juga  sangat  mungkin  melakukan pencurian.  Adanya  sikap  prasangka  sosial  akan  menjadi  sumber  yang potensial bagi perpecahan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik (Hernawan,  2017:82).  Kejadian  pencurian  maupun  perlintasan  ternak mendorong  penduduk  untuk  lebih  berhati-hati  ketika  menggembalakan ternak  dengan  mengikatnya  agar  tidak  dicuri  atau  memasuki  wilayah negara tetangga.

## Upaya pengelolaan konflik di perbatasan Kabupaten TTU
Dari permasalahan yang muncul di Kabupaten TTU, telah dilakukan upaya-upaya  agar  potensi  konflik  tersebut  tidak  berkembang  menjadi konflik  terbuka.  Berikut  matriks  upaya  pengelolaan  potensi  konflik  yang dilakukan di Kabupaten TTU.
Matriks Hasil Penelitian N
No
Potensi konflik Pengelolaan 1 1. Aktivitas perdagangan ilegal Penduduk  setempat  membuat  kesepakatan
bersama  dan  aparat  perbatasan  yang  harus ditaati.  Kesepakatan  dapat  diperbaharui sesuai permintaan aparat.
Penduduk  dihimbau  menggunakan  kartu Pass  Lintas  Batas  agar  dapat  melakukan perdagangan secara legal.
2 2. Permasalahan tapal batas dan tanah Negosiasi  antara  pemerintah  pusat  dengan tokoh  adat.  Negosiasi  antara  tokoh  adat
ulayat kedua negara yang difasilitasi oleh pemerintah  daerah  dan  melibatkan  aparat perbatasan. 3 3. Pencurian dan perlintasan ternak Kesepakatan adat dibuat dengan
mempertemukan  tokoh  adat,  perwakilan penduduk,  yang  difasilitasi  oleh  perangkat pemerintah  (kecamatan)  dan  melibatkan aparat perbatasan.

## 1. Aktivitas perdagangan ilegal
Adanya  perbedaan  kepentingan  antara  penduduk  setempat  yang berusaha  memenuhi  kebutuhan  ekonominya  dengan  aparat  keamanan yang  harus  menegakkan  aturan  demi  menjaga  keamanan  di  wilayah perbatasan  menjadi  potensi  konflik  yang  tidak  bisa  dihindari.  Oleh karena itu, dalam aktivitas perdagangan ilegal ini muncul kesepakatan- kesepakatan  informal  yang  terjadi  antara  penduduk  setempat  dengan aparat  guna  melanggengkan  aktivitas  tersebut.  Kesepakatan  diperoleh dengan  melakukan  negosiasi  antara  penduduk  setempat  dengan  pihak aparat.  Penduduk  setempat  dan  aparat  perbatasan  menyadari  bahwa masing-masing  pihak  memiliki  kepentingan  yang  saling  bertentangan dan  dapat  menimbulkan  konflik.  Jalur  perdagangan  ilegal  kemudian dibagi  menjadi  jalur  A,  B  dan  C  oleh  aparat  di  Desa  Napan,  dengan jumlah  setoran  yang  berbeda.  Kesepakatan  ini  diterima  oleh  penduduk dan juga aparat perbatasan untuk mencegah konflik diantara mereka.
Dahrendorf  menganggap  konflik  juga  menyebabkan  perubahan. Agar konflik antara penduduk setempat dengan penduduk dari luar desa tidak  menjadi  konflik,  maka  penduduk  dari  luar  desa  harus menggunakan  jasa  penduduk  setempat  dalam  pendistribusian  barang ilegal  sesuai  jalur  yang  dipilih.  Dengan  demikian,  penduduk  dari  luar desa dapat menjalankan aktivitas perdagangan ilegal di Desa Napan dan penduduk  setempat  juga  mendapat  keuntungan  sebagai  kurir  distribusi barang dagangan.
Untuk meminimalisir aktivitas perdagangan ilegal di Desa Napan, pemerintah  di  tingkat  kecamatan  juga  telah  menghimbau  kepada penduduk  agar  menggunakan  jalur  legal.  Penduduk  setempat  dapat memanfaatkan  kartu  Pass  Lintas  Batas  (PLB)  yang  sudah  dibagikan kepada  penduduk.  Kartu  PLB  memberikan  akses  bagi  penduduk  yang ingin  membeli atau menjual  barang di wilayah  negara tetangga dengan maksimal belanjaan senilai Rp. 2.000.000,-.

## 2. Permasalahan Tapal Batas dan Tanah Ulayat
Dalam  penyelesaian  masalah  titik unsurveyed  segment yang mencakup  batas  di  Desa  Haumeni  Ana,  negosiasi  dan  mediasi  sudah dilakukan  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah  telah  melakukan koordinasi  dan  memfasilitasi  pertemuan  antara  pemerintah  pusat dengan  tokoh-tokoh  adat.  Upaya  negosiasi  antara  tokoh  adat  kedua negara  yang  didampingi  oleh  pemerintah  daerah  dan  aparat  perbatasan juga  telah  dilakukan  tetapi  belum  menghasilkan  keputusan  yang  dapat diterima  oleh  penduduk  kedua  negara.  Kendala  yang  terjadi  lebih  ke faktor  non  teknisnya,  yaitu  mengenai  batas  wilayah  yang  berupa pegunungan,  sungai  dan  masalah  masyarakat  yang  ada  di  wilayah perbatasan (Correia, 2015:10).
Merujuk  para  teori  Dahrendorf  dalam  pegaturan  konflik  tidak akan efektif jika belum memenuhi salah satu syarat yaitu adanya aturan main yang disepakati bersama. Oleh karena itu dalam permasalahan ini potensi  konflik  masih  dapat  terjadi  di  titik unsurveyed  segment sebagaimana  yang  terjadi  di  Desa  Haumeni  Ana.  Namun  keberadaan aparat perbatasan yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan masih dapat meredam muncul konflik di perbatasan.  Aparat perbatasan dan  pemerintah  di  tingkat  kecamatan  juga  terus  melakukan  himbauan agar  penduduk  menghindari  tindakan-tindakan  yang  dapat  memicu konflik dengan penduduk RDTL.

## 3. Pencurian dan Perlintasan Ternak
Untuk  mengatasi  permasalahan  perlintasan  ternak  yang  sering menimbulkan  perselisihan  antara  penduduk  RI  dan  RDTL,  dilakukan
pertemuan  dengan  pihak  RDTL.  Upaya  tersebut  ditempuh  oleh perangkat  kecamatan  Bikomi  Utara  dan  Bikomi  Nilulat  untuk  mencari solusi  terbaik  yang  dapat  diterima  oleh  kedua  pihak  yang  berselisih. Kedua  belah  pihak  menyadari  akan  adanya  situasi  konflik  diantara mereka  dan  menyadari  pula  perlunya  melaksanakan  prinsip-prinsip keadilan,  kejujuran  antar  pihak  yang  bertikai  (Setiadi  dan  Kolip, 2013:387).  Pihak  kecamatan  melakukan  pertemuan  dengan  melibatkan perangkat  di  kecamatan,  desa,  tokoh  adat,  aparat  dan  perwakilan penduduk.
Dalam  pertemuan  tersebut  dihasilkan  sebuah  kesepakatan  adat yang  diterima  oleh  kedua  belah  pihak.  Masing-masing  pihak  terikat dalam  kesepakatan  adat  untuk  tidak  melakukan  pemotongan  hewan secara sepihak. Jika ada ternak yang melintas dan ternak tersebut harus dikembalikan  kepada  pemiliknya  jika  melintas  ke  negara  tetangga. Kesepakatan  adat  yang  dibuat  cukup  efektif  menekan  jumlah permasalahan yang timbul akibat perlintasan ternak di perbatasan TTU. Pengaturan konflik efektif ketika ada suatu aturan main yang disepakati dan  ditaati  bersama,  sebab  aturan  permainan  itu  akan  menjamin kelangsungan  hidup  kelompok-kelompok  yang  berkonflik  (Setiadi  dan Kolip, 2013:387).

## KESIMPULAN
Potensi  konflik  yang  terindentifikasi  di  wilayah  perbatasan  darat RI-RDTL  khususnya  di  Kabupaten  TTU  yaitu  permasalahan  aktivitas perdagangan  ilegal,  tapal  batas  dan  tanah  ulayat,  serta  pencurian  dan perlintasan  ternak.  Potensi  konflik  yang  dapat  timbul  dari  aktivitas perdagangan  ilegal  disebabkan  oleh  kebutuhan  yang  dihalangi  dengan adanya dominasi aparat di wilayah perbatasan dan faktor ekonomi. Pada permasalahan  tapal  batas  dan  tanah  ulayat  potensi  konflik  disebabkan oleh  perbedaan  acuan  dalam  menentukan  batas  negara  antara pemerintah  RI  dengan  penduduk  perbatasan  TTU.  Pada  permasalahan pencurian  dan  perlintasan  ternak,  faktor  penyebab  munculnya  potensi konflik adalah akumulasi kebencian penduduk, adanya prasangka sosial dan  faktor  struktural  kurangnya  peran  pemerintah  dalam  menjaga
keamanan  di  perbatasan.  Upaya  pengelolaan  potensi  konflik  terkait aktivitas  perdagangan  ilegal  adalah  memberikan  himbauan  dan sosialisasi  kepada  penduduk  untuk  melakukan  aktivitas  perdagangan lewat  jalur  resmi  dengan  menggunakan  kartu  PLB  yang  sudah dibagikan  kepada  penduduk,  penduduk  juga  membuat  kesepakatan informal dengan aparat perbatasan dan penduduk dari luar desa. Untuk potensi  konflik  terkait  permasalahan  tapal  batas  dan  tanah  ulayat telah dilakukan  upaya  koordinasi  antara  pemerintah  RI  dengan  tokoh  adat, negosiasi antara tokoh adat kedua negara, dan adanya himbauan kepada masyarakat  agar  tidak  melakukan  tindakan-tindakan  yang  memicu konflik. Sedangkan terkait pencurian dan perlintasan ternak, upaya yang dilakukan  adalah  membuat  kesepakatan  adat  dengan  melibatkan perangkat  di  kecamatan,  desa,  tokoh  adat,  aparat  dan  perwakilan penduduk.

## Rekomendasi
Koordinasi  antara  penduduk  dengan  pemerintah  di  tingkat kecamatan,  desa  serta  aparat  perbatasan  perlu  ditingkatkan,  sehingga informasi permasalahan yang berpotensi pada timbulnya konflik segera ditindaklanjuti  oleh  pihak-pihak  yang  terkait,  seperti  Imigrasi,  Bea Cukai,  Polri  dan  TNI.  Penguatan  komitmen  aparat  baik  Imigrasi,  Bea Cukai, POLRI dan TNI perlu dilakukan dalam penegakan aturan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di perbatasan. Disamping  itu, dalam membuat kesepakatan adat perlu menjalin koordinasi yang intens antara pemerintah  daerah,  aparat  perbatasan,  tokoh  adat  dan  penduduk setempat. Selain itu, evaluasi kesepakatan adat perlu secara berkala agar kesepakatan tersebut dapat berjalan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Bere,  Sigiranus  M.  2016. 6  Titik  di  Perbatasan  RI  dan  Timor  Leste Berpotensi Picu Konflik . Tersedia di:
https://nasional.kompas.com/read/2016/09/24/17592861/6.titik.di.perb atasan.ri.dan.timor.leste.berpotensi.picu.konflik.  diakses  30  Maret 2018
Bungin, M. Burhan. 2014. Penelitian Kualitatif . Jakarta: Kencana.
Correia,  Glorry  M.  2015. Upaya  Pemerintah  Republica  Democratica  De Timor Leste dan Pemerintah Republik Indonesia dalam
Menyelesaikan Batas Wilayah, Khususnya Wilayah yang Berbatasan Langsung  dengan  Distrik  Oecusse  yang  Merupakan  Wilayah Enclave. Diunduh  di: http://e-journal.uajy.ac.id/9172/ .  Tanggal  17
Januari 2018.
Hernawan,  Wawan.  2017.  Prasangka  Sosial  dalam  Pluralitas  Keberagaman di  Kecamatan  Cigugur  Kabupaten  Kuningan  Jawa  Barat. Jurnal Sosiohumaniora , 19, (1): 77-85
Jamil,  M.  Mukhsin,  dkk.  2007. Mengelola  Konflik  Membangun  Damai: Teori,  Strategi  dan  Implementasi  Resolusi  Konflik .  Semarang: Walisongo Mediator Center.
Junior,  Mega  S.  2017.  Fungsionalitas  Konflik  Gojek:  Studi  Fenomenologi Terhadap  Konflik  Pengemudi  Gojek  di  Kota  Kediri. Jurnal  Analisa Sosiologi , 6, (1): 16-32
Mardianto, dkk. 2000. Penggunaan Manajemen Konflik Ditinjau dari Status Keikutsertaan  dalam  Mengikuti  Kegiatan  Pecinta  Alam  di Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta. Jurnal  Psikologi ,  (2):  111- 119
Moleong,  Lexy  J.  (2011). Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Pusvitasary, Vivi. 2017. Aktivitas Ekonomi Ilegal di Perbatasan Indonesia  – Timor Leste. Jurnal Westphalia , 16, (1): 115-130
Prastowo,  Andi.  2011. Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif Rancangan Penelitian . Yogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Priyanto,  Dwi  dan  Kusuma  Dwiyanto.  2014.  Pengembangan  Pertanian Wilayah Perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Republik Demokrasi Timor  Leste. Jurnal  Pengembangan  Inovasi  Pertanian ,  7, (4):  207- 220
Pruit dan Rubin, 2011. Teori Konflik Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ritzer,  George  dan  Douglas  J.  Goodman,  2007. Teori  Sosiologi  Modern . Jakarta:Kencana
Septarina,  Muthia.  2014.  Sengketa-Sengketa  Perbatasan  di  Wilayah  Darat
Indonesia . Jurnal Al’ Adl , VI, (11): 1-8
Setiadi  dan  Kolip.  2013. Pengantar  Sosiologi  Pemahaman  Fakta  dan Gejala  Permasalahan  Sosial  Teori,  Aplikasi  dan  Pemecahannya . Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung : Alfabeta.
Soerjono,  Soekanto.  2006. Sosiologi  Suatu  Pengantar .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Sumartias,  Suwandi  dan  Agus  Rahmat.  2013.  Faktor-Faktor  Yang Memengaruhi Konflik Sosial. Jurnal Penelitian Komunikasi , 16, (1): 13-20
Suparlan,  Parsudi.  2006.  Konflik  Sosial  dan  Alternatif  Pemecahannya. Jurnal Antropologi Indonesia , 30, (2): 138-150
Sutaryo,  dkk.  2015. Membangun  Kedaulatan  Bangsa  Berdasarkan  Nilai- nilai  Pancasila:  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Kawasan Terluar,  Terdepan,  dan  Tertinggal  (3T) .Yogyakarta:  Pusat  Studi Pancasila UGM.
Wirawan.  2010. Konflik  dan  Manajemen  Konflik:  Teori,  Aplikasi,  dan Penelitian . Jakarta: Salemba Humanika.
Zulpicha, Empratikta. 2017.  Konflik Kebijakan Penggunaan Sistem Bahasa Isyarat Indonesia di Lingkungan Pendidikan Formal. Jurnal Analisa Sosiologi, 6, (1): 100-109