P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diterbitkan Oleh
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## Universitas Merdeka Malang
PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.
Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga ISSN (p): 2541-2515 , di versi online ISSN (e):  2541-2035 . Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan April dan Oktober . Link Jurnal Online: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp

## Ketua Penyunting
Chandra Dinata

## Wakil Ketua Penyunting
Umi Chayatin

## Penyunting Pelaksana
Budhy Priyanto
Catur Wahyudi
Praptining Sukowati
Dwi Suharnoko

## Penyunting Ahli
Sukardi (Universitas Merdeka Malang) Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada) Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang) Mas’ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang) Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang) Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang) Sujarwoto  (FIA Universitas Brawijaya Malang) Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

## Mitra Bestari
Mudjianto (Universitas Negeri Malang)
Alamat Penyunting & Tata Usaha: Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unversitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145,
Telp. (0341) 580537, e-mail: publisia.jopad@unmer.ac.id

## P U B L I S I A

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
VOLUME 01, NOMOR 02, OKTOBER 2016

## DAFTAR ISI
Budhy Prianto Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi 105-117 Rijal Ramdani Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 118-131 Wydha Mustika Maharani Sukardi Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015) 132-152 Catur Wahyudi Relevansi Theologi Rasionalis Islam dan Nilai Kejuangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Mempertahankan Eksistensinya 153-169 Venezia Indra Ghassani Praptining Sukowati Bentuk Hubungan Pers dengan Pemerintah Terkait dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial 170-182 Khoiron Akuntabilitas Pemerintahan Desa; Sebuah Telaah atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang 183-195 Sri Hartini Jatmikowati Titot Edy Suroso Desa dan Legitimasi Keberdayaan Sosial; Telaah Implementasi Kebijakan Undang-undang No. 6/2014 Tentang Desa Di Kabupaten Malang 196-211

## PARTAI POLITIK, FENOMENA DINASTI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH, DAN DESENTRALISASI

## Budhy Prianto
Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Merdeka Malang E-mail: budhy.prianto@unmer.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  describe  the  practice  of  political  dynasties  emerged  along  the  carrying  out  of  regional  head election,  describe  the  role  of  political  parties  in  that  process,  and  to  explain  the  impacts  on  decentralization.  The research used qualitative approach with primary data source documentation that purposively selected from Kompas newspaper. Data was collected, processed, and analyzed  based  on news or information related to political  parties, direct  regional  head  elections,  and  the  phenomenon  of  the  rise  of  political  dynasties  in  some  areas.  The  results shows that the practice of democracy in the local election has grown into a double-edged sword; on the on hand it gives  the  political  rights  to  be  elected  to  individual  or  group,  and  on  the  other  hand  depriving  political  rights  to selected  individuals or groups. This is a necessary condition for the growth and proliferation of the phenomenon of dynastic  politics  in  Indonesia.  Not  surprisingly,  the  emergence  of    oligarchy  both  within  political  parties  and  local government  without  sufficient  competence  in  governance  at  the  local  government.  As  a  result,  the  practice  of collusion, corruption and nepotism (KKN) spread in almost all regions in Indonesia.
Keywords : Democracy, Decentralization, Political Dynasties, Political Parties, Regional Head Election .

## Intisari
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  munculnya  dinasti  politik    dalam  pemilihan  kepala  daerah; mendeskripsikan  peran  partai  politik    dalam  pembentukan  dinasti  politik;  dan  menjelaskan  dampaknya  terhadap desentralisasi  pemerintahan  di  daerah.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  sumber  data  utama dokumentasi  yang  dipilih  secara  purposive  dari  surat  kabar  Kompas.  Data  yang  dikumpulkan,  diproses,  dan dianalisis  didasarkan  pada  berita  atau  informasi  yang  berkaitan  dengan  partai  politik,  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung,  dan  fenomena  munculnya  dinasti  politik  di  sejumlah  daerah.  Hasil  penelitian  memperlihatkan bahwa praktek demokrasi  dalam desentralisasi tumbuh sebagai pisau bermata  dua, yang satu sisinya memberikan hak  politik  untuk  dapat  dipilih  kepada  individu  atau  kelompok,  dan  pada  sisi  yang  lain  merampas  hak  politik  untuk dipilih individu atau kelompok individu lain. Inilah yang merupakan necessary condition bagi tumbuh dan maraknya fenomena  dinasti  politik  di  Indonesia.  Tak  mengherankan  ketika  kemudian  di  era  desentralisasi  muncul  oligarki kekuasaan  baik  di  tubuh  partai  politik  maupun  pemerintah  daerah  tanpa  disertai  kompetensi  yang  memadai  dalam governance  pemerintahan  di  daerah.  Akibatnya,  praktek  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  (KKN)  merebak  hampir  di seluruh pemerintahan daerah.
Kata Kunci : Demokrasi, Desentralisasi, Dinasti politik, Partai politik, Pemilihan Kepala Daerah

## PENDAHULUAN
Sirkulasi  elite  dalam  konteks  pergantian kepemimpinan  politik  adalah  salah  satu  syarat bagi  terwujudnya  iklim  demokrasi  yang  sehat. Fenomena  kekerabatan  politik  dinilai  berpotensi menghambat  jalannya  sirkulasi  politik  yang terbuka  dan  partisipatif.  Rivera  (2015)  dalam penelitiannya  tentang  dinasti  politik  dan  kekuatan partai politik di Inggris menghasilkan temuan yang menguatkan fenomena tersebut. Temuan tersebut menunjukkan, bahwa dinasti menghalangi
terjadinya  kompetisi  politik  yang  sehat.  Penelitian Dal  Bo,  dkk.  (2009)  di kalangan  anggota  Kongres Amerika Serikat juga membuktikan hal yang sama, bahwa  kompetisi  politik  yang  terjadi  di  kalangan legislator cenderung dapat mengurangi berkembangnya dinasti politik. Fenomena banyaknya hubungan kekerabatan dalam kepemimpinan  politik  di  negeri  ini  semakin menguatkan gejala dinasti politik. Hal ini khususnya  terekam  dalam  pemilu  kepala  daerah (pilkada) langsung. Berdasarkan data yang dilansir
106 |   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                  Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  terdapat  765 pasangan  bakal  calon  yang  memenuhi  syarat  di 261  daerah  yang  akan  menggelar  pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung secara serentak pada 9 Desember 2015. Dari 765 pasangan bakal calon  itu  644  pasangan melalui  jalur  partai  politik, dan  121  pasangan  melalui  jalur  perseorangan (Kompas,  25  Agustus  2015),  dengan  155 diantaranya adalah pasangan petahana (Kompas, 6  Agustus  2015).  Salah  satu  pola  yang  dilakukan petahana  untuk  mempertahankan  kekuasaan adalah  petahana  berupaya  membangun  dinasti politik untuk mempertahankan panggung politiknya.  Pola  ini  terjadi  ketika  petahana  tidak bisa lagi maju di pilkada, terutama karena batasan dua periode. Data hasil kontestasi politik di tingkat lokal  mencatat,  tidak  sedikit  kerabat  petahana sukses memenanginya (Kompas, 18 Maret 2013). Gejala  ini  dinilai  publik  cukup  mengkhawatirkan. Meski dari sisi perundang-undangan dimungkinkan,  publik  menilai  pola  penguasaan sumber-sumber politik semacam itu bakal menjerumuskan kondisi politik menjadi tidak sehat dan berdampak negatif. Terkait dengan penguasaan  sumber-sumber  politik  oleh  dinasti politik  tersebut,  kiranya  temuan  penelitian  Besley dan  Querol  (2013)  tentang  seleksi  politik  melalui dinasti  menarik  untuk  dicermati.  Penelitian  Besley dan  Querol  itu  membuktikan,  bahwa  dinasti  akan berakhir  dengan  sendirinya  manakala  kinerja ekonomi  (penguasaan  sumber-sumber  ekonomi) dari kepemimpinan dinastik itu buruk. Ini menunjukkan pula fakta, bahwa warga hanya akan menerima kepemimpinan dinastik manakala kinerja  ekonominya  bagus.  Temuan  ini  secara tidak  langsung  mengatakan,  bahwa  dinasti  politik
itu  tidak  selalu  memiliki citra  buruk  di  mata  warga negara.
Sebelumnya, upaya menghambat petahana  membangun  dinasti  politik  sudah dilakukan  dengan  adanya  larangan  maju  bagi keluarga  petahana  yang  tertuang  dalam  Pasal  7 huruf  r  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Namun,  larangan  itu  kemudian  dicabut  oleh Mahkamah  Konstitusi  (MK)  pada  8  Juli  2015 (Kompas, 1 September 2015). keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 33/PUU-XIII/2015,  yang  menyatakan  Pasal  7 Huruf  r  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Wali Kota  bertentangan  dengan  Pasal  28J  Ayat  (2) UUD  1945,  mencemaskan  banyak  kalangan karena  dianggap  semakin  menyuburkan  politik dinasti. Kekhawatiran masyarakat sangat dipahami  terkait  merebaknya  dinasti  politik.  Ini karena, menurut mantan Direktur Jenderal Otonomi  Daerah  Djohermansyah  Djohan,  pada tahun  2013  sebanyak  61  kepala  daerah  atau  11 persen  dari  semua  kepala  daerah  di  Indonesia mempunyai  jaringan  politik  kekerabatan  atau dinasti  politik.  Bahkan,  gejala  menguatnya  dinasti politik telah menjebak demokrasi menuju dynastocracy (dinastokrasi) sudah diangkat dalam editorial  The  Jakarta  Post  edisi  21  Agustus  2008 (Kompas, 5 Desember 1014).
Dalam  perspektif  kekinian,  keputusan Mahkamah  Konstitusi  dikhawatirkan  membuat politik  dinasti  semakin  sulit  dikendalikan.  Para pemegang kekuasaan semakin leluasa membangun  imperium  dinasti  politik.  Fenomena ini  tampaknya  sejalan  dengan  temuan  lain  dari
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                 PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 107
penelitian  Dal  Bo,  dkk.  (2009).  Temuan  itu menyebutkan,  bahwa  lamanya  berkuasa  (menjadi anggota  kongres)  cenderung  memungkinkan seseorang untuk memulai atau melanjutkan dinasti politik.    Hal  ini  karena  praktek  demokrasi kepartaian  selama  lebih  kurang  satu  setengah dekade  terakhir  semakin  oligarkis  dan  proses rekrutmen politik didominasi oleh kapital. Persaingan  elite  politik  tidak  didasarkan  atas kualitas  komitmen  mereka  terhadap  kebijakan publik  yang  memihak  rakyat,  melainkan  transaksi kepentingan  kekuasaan.  Hal  ini  sudah  barang tentu  menjadi  tanda  lemahnya  pengelolaan  partai politik.  Lemahnya  partai  politik  mengacu  pada temuan  penelitian  Rivera  (2015)  dan  temuan penelitian Harjanto (2011).
Kekhawatiran terhadap merajalelanya politik  dinasti  juga  dapat  dirasakan  dalam  sidang Panitia Kerja Komisi II pada waktu menyusun RUU Pilkada sekitar pertengahan tahun 2013. Sayangnya, momentum keprihatinan dan niat baik para  pemutus  politik  untuk  mengendalikan  laju politik  dinasti  tidak  disertai  dengan  perdebatan mendalam.  Politik  dinasti  dianggap  sebagai penyebab  rusaknya  tatanan  demokrasi.  Maka, formula  mengontrol  politik  dinasti  adalah  kandidat kepala  daerah  tidak  boleh  memiliki  konflik kepentingan,  yang  dikaitkan  dengan  hubungan kekerabatan,  dengan  petahana.  Pada  titik  ini sebenarnya  dapat  dirasakan  absennya  politik perundang-undangan  negara  dalam  menyusun regulasi. Belajar dari praktek penyusunan regulasi yang  tanpa  politik  perundang-undangan  serta kelihaian  elite  politik  memanipulasi  pasal  dalam regulasi,  perang  melawan  politik  dinasti  harus dilakukan  dengan  menyusun  atau  merevisi
undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan  negara,  antara  lain  Undang-Undang Pemilu (Presiden, DPD, DPRD, dan Partai Politik), secara  komprehensif,  memakai  paradigma  yang jelas,  serta  sanksi  yang  tegas  bagi  yang melanggar.
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengapa dan bagaimana praktek politik dinasti merebak terutama selama berlangsungnya pemilihan kepala daerah secara langsung, bagaimana peran partai  politik  dalam  proses  tersebut,  dan  apa dampaknya  terhadap  desentralisasi  pemerintahan di daerah.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  menggunakan  sumber  data utama  dokumentasi  yang  dipilih  secara purposive dari  surat  kabar Kompas .  Berita  atau  informasi yang  dikumpulkan,  diolah,  dan  dianalisis  adalah yang terkait dengan partai politik, pemilihan kepala daerah secara langsung, dan fenomena munculnya  dinasti  politik  di  sejumlah  daerah.

## PEMBAHASAN
Pilkada  Langsung  dan  Fenomena  Dinasti Politik
Pada  awal  pemberlakuannya,  pilkada langsung sesuai ketentuan Undang-Undang Republik  Indonesia  (UURI)  No.  32/2004 –yang kemudian  diubah  menjadi  UURI  Nomor  12  Tahun 2008 –  khususnya  pasal  56 di  daerah-daerah  di Indonesia dimaksudkan untuk : pertama, mendapatkan pemimpin di daerah yang mempunyai  akuntabilitas  publik  di  tingkat  lokal
108 |   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                  Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
karena  dengan  pilkada  langsung  lembaga  partai politik  di  tingkat  nasional  tidak  lagi  bisa  menunjuk atau  mengirimkan  calonnya  ke  daerah.  Kedua, agar  calon-calon  pemimpin  di  daerah  tidak  hanya dipilih  oleh  sebagian  elit  partai  politik  tetapi  oleh rakyat di daerah  secara langsung. Kalau sebelumnya pemimpin di daerah hanya dipilih oleh segelintir  elit  politik  lewat  lembaga  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka dengan pilkada langsung diharapkan partisipasi masyarakat  di  tingkat  grass  root  semakin bertambah  dalam  menentukan  pejabat  publik. Ketiga, pilkada dimaksudkan untuk mengembangkan  kepemimpinan  dari  bawah  atau bottom up .
Pilkada diharapkan bisa mengembalikan  hak  rakyat  untuk  menentukan langsung pemimpinnya.  Keempat, dengan pilkada diharapkan  rakyat  lebih  banyak  berpartisipasi dalam  urusan  politik  di  tingkat  lokal  sehingga proses demokratisasi semakin tumbuh di masyarakat. Dengan Pilkada, secara tidak langsung rakyat  dididik untuk berpolitik yang lebih bertanggung  jawab.  Stabilitas  politik  di  daerah diharapkan  tercapai  dan  politik  uang  bisa dihilangkan.
Tetapi, setelah berjalannya pilkada langsung  menginjak  satu  dekade,  tujuan  ideal tersebut  tampaknya  masih  sulit  untuk  dikatakan tercapai.  Pertama,  aspirasi  dan  partisipasi  rakyat dalam  penentuan  calon  tetap  termarjinalisasi  dan dikalahkan  oleh  oligarki  (elit)  partai  politik  yang mereduksi  pilkada  hanya  sebagai  perburuan kekuasaan  (lihat  J.  Kristiadi,  2009).  Hal  ini  bisa ditelisik dari fakta-fakta, bahwa pencalonan dalam pilkada tetap saja ditentukan oleh pengurus pusat partai  politik;  demokrasi  di  tingkat  lokal  pun
akhirnya  harus  tunduk  kepada  pemilik  modal  di pusat  dan  partisipasi  publik  di  tingkat  lokal  yang diharapkan  tetap  tidak  terwujud;  rakyat  hanya dijadikan alat mendulang suara melalui pencalonan  figur-figur  populer  dan  artis  tanpa memedulikan kualitas (Kompas, 6 April 2010); dan selain  itu  di  sejumlah  tempat  pilkada  berakhir dengan tindak kekerasan diantara para pendukung.
Kedua,  pemilihan  kepala  daerah  semakin menarik  perhatian,  bukan  semata-mata  karena demokrasi  lokal  kian  sehat  dengan  meningkatnya kesejahteraan rakyat, melainkan sebaliknya. Pilkada  langsung  yang  telah  melewati  periode ketiga  sejak  periode  pertama  dimulai  pada  2005, justru  makin  menampilkan  indikasi  pencederaan demokrasi.  Perekrutan  calon  kepala  daerah  yang dideterminasi oleh politik transaksional melakukan pelanggaran  asas  kepatutan.  Seorang  kepala daerah  yang  telah  menjalani  dua  kali  masa jabatan –dan  karenanya  tidak  memiliki  peluang untuk  dicalonkan  lagi –rela  turun  derajat  asalkan tetap berkuasa; atau kalau tidak, maka istri, anak, adik atau sanak famili lainnya akan didorong untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Fenomena  inilah  yang  kemudian  dikenal  sebagai politik kekerabatan, yang pada gilirannya memunculkan  apa  yang  dinamakan  dinasti  politik (Kompas, 21 Juli 2015).
Dinasti politik di Indonesia dapat dikatakan sudah terlihat di dalam keluarga Presiden pertama Indonesia,  Presiden  Soekarno.  Hal  tersebut terbukti  dari  lahirnya  anak-anak  Soekarno  yang meneruskan  profesi  ayahnya  sebagai  politisi. Seperti  Megawati  Soekarnoputri  (yang  akhir-akhir ini juga semakin memperlihatkan gejala
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                 PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 109
kedinastian  politik  Indonesia  pada  diri  anaknya, Puan Maharani), Sukmawati, dan Guruh Soekarno Putra.  Fenomena  dinasti  politik  juga  terlihat muncul  di  keluarga  mantan  Presiden  Indonesia K.H.  Abdurrahman  Wahid,  dengan  munculnya saudara-sudara  kandungnya  dan  juga  anak kandungnya ke dalam dunia perpolitikan Indonesia.  Kecenderungan  dinasti  politik  juga ditunjukkan oleh keluarga Presiden Indonesia saat ini  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  yang  ditandai dengan  kiprah  anaknya  Eddie  Baskoro  yang berhasil menjadi anggota DPR periode 2014-2019, dan  beberapa  kerabat  lain  seperti  Hartanto  Edhie Wibowo  (Kompas,  7  November  2014),  Agus Hermanto, Sartono Hutomo, Dwi Astuti Wulandari, dan  Agung  Budi  Santosa  (Kompas,  3  Oktober 2014).
Politik  dinasti  tidak  hanya  terjadi  di  tingkat Nasional.  Gaya  politik  tersebut  tumbuh  subur  di tengah  era  otonomi  daerah  yang  luas  ini.  Artinya, demokrasi lokal justru menumbuh-suburkan politik dinasti  di  daerah.  Di  tingkat  politik  lokal,  berdasar hasil  riset Indonesia  Corruption  Watch  (ICW) sepanjang 2010, terdapat  9 kepala daerah terpilih yang  masih  kerabat  dekat  dengan  kepala  daerah sebelumnya.  Para  kepala  daerah  itu  antara  lain: Bupati Kendal, Widya Kandi Susansi, yang tak lain adalah istri mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro yang dicopot karena kasus korupsi. Selain itu ada nama  Rita  Widyasari  yang  terpilih  sebagai  Bupati Kutai  Kertanegara.  Rita  adalah  anak  kandung mantan  Bupati  Kutai  Kartanegara  yang  juga lengser  karena  terbukti  korupsi,  Syaukani  HR. Selanjutnya  terdapat  juga  nama  Rycko  Mendoza, putra  Gubernur  Lampung  Sjachruddin  ZP  yang terpilih sebagai Bupati Lampung Selatan. Masih di
Lampung, ada anak Bupati Tulang Bawang, Aries Sandi Dharma terpilih sebagai Bupati di Pesawaran.  Di  Tabanan,  Bali,  Ni  Putu  Eka Wiryastuti  yang  adalah  anak  Bupati  sebelumnya. Sedangkan  di  Kediri  ada  Haryanti  Sutrisno,  yang tak  lain  adalah  istri  Bupati  juga. Di  Cilegon, Banten,  ada  Imam  Aryadi  yang  juga  Putra Walikota.  Sedangkan  di  Bantul,  Yogyakarta,  Sri Suryawidati,  istri  Bupati  sebelumnya,  Idham Samawi,  terpilih  sebagai  Bupati.  Kemudian  di Indramayu,  ada  nama  Anna  Sophanah  yang  juga terpilih  sebagai  Bupati.  Suami  Anna,  sebelumnya juga Bupati (Kompas, 10 Februari 2010). Menurut Harian Kompas (12 Januari 2011) di Sulawesi juga terdapat gubernur yang membangun dinasti politik, yakni,  Gubernur  Sulawesi  Selatan   2008-2012, Syahrul  Yasin  Limpo  mempunyai  adik  Ikhsan Yasin  Limpo  (Bupati  Gowa  2005-2010),  Haris Yasin  Limpo  (anggota  DPRD  kota  Makasar  2004- 2009),  Tenri  Olle  (anggota  DPRD  Sulsel  2009- 20014),  keponakannya  Adnan  Purichta  (anggota DPRD  Sulsel  2009-2014),  dan  anaknya  Indira Thita Chunda (anggota DPR 2009-2014).
Fenomena  yang  paling  menarik  adalah yang  terjadi  di  Propinsi  Banten.  Dari  propinsi  ini tercatat  beberapa  nama  keluarga  pejabat  yang berhasil  lolos  menuju  Senayan  dan  DPRD (Kompas, 12 Januari 2011). Diantaranya, keluarga Gubernur  Ratu  Atut  Chosiyah  paling  banyak terpilih sebagai caleg, yakni Hikmat Tomet (suami, DPR  RI,  Golkar),  Andika  Hazrumy  (putra,  DPD), Ade  Rossi  Khaerunisa  (menantu,  DPRD  Kota Serang, Golkar), Ratna Komalasari (ibu tiri, DPRD Kota  Serang,  Golkar),  Heryani  (ibu  tiri,  DPRD Pandeglang,  Golkar),  Ratu  Tatu  Chasanah  (adik, DPRD  Prop.  Banten,  Golkar),  Aden  Abdul  Cholik
(adik  ipar,  DPRD  Prop.  Banten,  Golkar).  Berita paling  baru,  Airin  Rachmi  Diany,  ipar  Gubernur Banten,  terpilih  sebagai  Walikota  Tangerang Selatan  berpasangan  dengan  Benyamin  Davnie, melalui pemilihan ulang (Kompas, 13 Maret 2010). Selain  keluarga  Gubernur  Banten  (Kompas,  23 Oktober  2013),  tercatat  pula  beberapa  nama keluarga  anak  kepala  daerah  di  Banten  antara lain, Tb Iman Aryadi (putra walikota Cilegon, DPR RI, Golkar), Ahmed Zeki (putra Bupati Tangerang, DPR RI, Golkar), Iti Octavia Jayabaya (putri Bupati Lebak, DPR RI, Partai Demokrat), Diana Jayabaya (anak  Bupati  Lebak,  DPRD  Prop  Banten,  PDI  P), Mulyanah  (adik  Bupati  Lebak,  DPRD  Lebak,  PDI P),  Agus  R Wisas  (adik ipar  Bupati  Lebak,  DPRD Banten,  PDI  P),  dan  Irna  Narulita  (istri  Bupati Pandeglang,  DPR  RI,  PPP).  Kasus  yang  paling menghebohkan  adalah  yang  menimpa  mantan Bupati  Bangkalan,  Fuad  Amin  Imron.  Fuad  Amin sebagaimana disebut Kompas (5 Desember 2014) bukanlah  politisi  biasa  tapi  boleh  dibilang "Godfather" Kabupaten Bangkalan Madura.
Fuad  mengawali  karier  politik  sebagai pengurus  PKB.  Di  tangan  Fuad  PKB   selalu menjadi  pemenang  Pemilu  hingga  tahun  2009. Modal  politik  itu  juga  yang  membuat  dia  begitu mulus  saat  maju  sebagai  kandidat  bupati Bangkalan  pada  2003.  Pada  pemilihan  oleh DPRD,  Fuad  yang  diusung  PKB  menang  mutlak. Demikian  juga  saat  pemilihan  bupati    Bangkalan melalui  Pilkada  langsung  tahun  2008.  Tanpa  ada lawan  berarti,  dia  kembali  duduk  di  kursi  bupati untuk  kali  kedua.  Setelah  tidak  dapat  lagi mencalonkan  diri  sebagai bupati,  Fuad  terus mencengkeramkan kekuasaan dinastinya. Awalnya,  dia  berencana  mencalonkan  sang  istri,
Nyai  Siti  Masnuri  Fuad  Amin.  Namun,  akhirnya yang maju adalah sang anak, Makmun Ibnu Fuad. Melalui  Pilkada  langsung  pula,  sang  putra mahkota  yang  maju  berpasangan  dengan  Mondir Rofii  berhasil  mengalahkan  pesaingnya,  duet Nizar  Zahro-Zulkofli.  Hasil  pemilihan  bupati Bangkalan juga memecahkan rekor. Selain karena perolehan  suara  yang  mencapai  90  persen, Makmun juga tercatat sebagai bupati paling muda, dengan  usia  26  tahun.  Karena  konflik    besar- besaran  di  PKB,  Fuad  Amin  kemudian  memilih hengkang  dan  berlabuh  di  Partai  Gerindra.  Di tangan  Fuad,  Partai  Gerindra  menjadi  pemenang pemilu di Kabupaten Bangkalan. Dari total 45 kursi di  DPRD  Bangkalan  saat  ini,  partai  tersebut mendapat sepuluh kursi. Walhasil Fuad melenggang  menjadi  ketua  dewan.  Jadilah, eksekutif  dan  legislatif  di  Bangkalan  dikuasai trah Fuad.  Sang  anak  sebagai  bupati  dan  sang  bapak sebagai  ketua  DPRD.  Setidaknya  terdapat  dua aspek  yang  menjadi  modal  Fuad  membangun dinasti kekuasaan hingga bisa sedemikian menggurita.  Pertama,  Fuad  berasal  dari trah Bani Kholil,  keluarga  besar  ulama  legendaris  Madura, hal  itu  membuatnya  begitu  disegani.  Selain  itu kemampuan Fuad menggunakan jaringan-jaringan penting  di  Bangkalan  menjadi  faktor  utama.  Ada tiga  jaringan  yang  benar- benar  dikuasai  “sang raja”  Bangkalan  ini,  yakni,  jaringan “klebun” (kepala  desa),  jaringan  preman,  dan  birokrasi (Kompas, 5 Desember 2014).
Praktek  dinasti  politik  ini  tampaknya potensial  dapat  membahayakan  penyelenggaraan governance pemerintahan daerah. Hal ini menurut Harjanto (2011:138-139) disebabkan oleh banyaknya  keburukan  dan  kelemahan  tatanan
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                 PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 111
politik yang diisi oleh kekerabatan maupun dinasti politik  tertentu.  Pertama,  karena  sulitnya  kritik, pengawasan,  maupun  mekanisme checks  and balances untuk  dapat  berjalan.  Fakta  empiris menunjukkan bahwa dinasti politik hanya mengutamakan  kekerabatan,  dan  cenderung mengambil  kebijakan  yang  menguntungkan  pihak dinasti  keluarganya  (Kompas,  11  Juli  2015). Kedua, dengan bertumbuhnya politik kekerabatan, maka playing  field juga  akan  semakin  timpang karena politik kekerabatan sudah dapat mengakumulasi pengaruh, kekayaan, penguasaan terhadap  wilayah,  maupun  kontrol  ekonomi tertentu  akan  lebih  mungkin  memenangkan kontestasi  politik,  dibandingkan  calon  lain  yang sumber  dayanya  masih  terbatas  dan  hanya mengandalkan kekuatan harapan. Ketiga, menguatnya politik kekerabatan merupakan indikasi dari memburuknya institusionalisasi kepartaian  pada  umumnya,  dan  melemahnya kemampuan  rekrutmen  dan  kaderisasi  partai politik  pada  khususnya  (lihat  juga  Prianto, 2011:155-172).  Keempat,  di  tengah  sistem kontestasi  yang  semakin  individualistis,  maka peran  parpol  menjadi  semakin  berkurang,  dan kekuatan  individu  para  kandidat  menjadi  salah satu  determinan  kemenangan  dalam  perebutan jabatan-jabatan politik. Politik kekerabatan menjadi pilihan yang menarik bagi parpol untuk memenangkan  posisi-posisi  politik  di  daerah karena  adanya  keunggulan-keunggulan  elektoral yang  nyata  dari  mereka  ini,  seperti  popularitas, kekuatan sumber daya finansial, serta kemampuan  mobilisasi  massa  melalui  pengaruh tokoh  kekerabatan  politik  yang  sedang  menjabat. Partai  politik  tampaknya  lebih  mementingkan
kemenangan,  dan  kurang  memikirkan  efektivitas kekuasaan  dalam  jangka  menengah-panjang, sehingga  ketidakwajaran  maupun  absurditas dukungan politik pun seringkali diambil oleh partai politik-partai  politik  besar  demi  terjaminnya kemenangan dalam pemilihan kepala daerah.

## Bagaimana  Dinasti  Politik  Tingkat  Lokal Terbangun?
Menurut Scruton (2007:195) dinasti adalah “a class of sovereigns or rulers, whose succession is  determined  by  blood  relationship”. Dalam bahasa  sederhana  dinasti  politik  dapat  diartikan sebagai  sebuah  rezim  politik  atau  aktor  politik yang menjalankan kekuasaan pemerintahan secara  turun-temurun,  berdasarkan  keluarga ataupun  kekerabatan.  Rezim  politik  ini  terbentuk dikarenakan concern yang  sangat  tinggi  antara anggota  keluarga  terhadap  perpolitikan  dan biasanya  orientasi  dinasti  politik  ini  adalah  untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya selama mungkin.
Di  Indonesia  dinasti  politik  sebenarnya adalah sebuah hal yang jarang sekali dibicarakan, padahal  pada  prakteknya  dinasti  politik  disadari maupun  tidak  sudah  berlangsung  sejak  zaman kemerdekaan.  Dinasti  politik  adalah  sebuah  pola yang  hidup  pada  masyarakat  modern  Barat maupun  pada  masyarakat  yang  meniru  gaya barat.  Hal  ini  dapat  terlihat  dalam  perpolitikan  di Amerika dan juga di Filipina  dan beberapa negara Asia  lain.  Studi  politik  dinasti  yang  dilakukan  oleh Ernesto Dal Bo,  Pedro Dal Bo,  dan Jason Snyder (2009)  mengenai  dinasti  politik  di  Kongres Amerika  Serikat  sejak  berdirinya  tahun  1789 memberikan  beberapa  catatan.  Pertama,  terjadi
112 |   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                  Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
korelasi antara dinasti politik dan kompetisi politik. Merebaknya  politik  dinasti  berbanding  lurus dengan  kompetisi  politik  yang  tidak  sehat. Semakin  tidak  adil  aturan  main  dalam  kontestasi politik,  semakin  menyuburkan  politik  dinasti. Kedua, semakin lama seseorang menjadi anggota kongres, semakin cenderung mendorong keluarganya  menjadi  anggota  lembaga  tersebut. Kekuasaan yang cenderung memproduksi kekuasaan dalam dirinya dalam ungkapan mereka disebut  dengan power  begets  power .  Di  Filipina, setelah  desentralisasi,  lembaga-lembaga  politik otonomi dan praktisi politik lokal memiliki privelese untuk  melibatkan  para  elit  dan  broker  politik  lokal dalam  menghalangi  demokrasi  di  tingkat  lokal. Akibatnya  kontrol  dan  manipulasi  oleh  elit  lokal menjadi  ancaman  serius  bagi  demokrasi.  Dalam hal  ini  demokrasi  lokal  di  Filipina  tidak  sekedar bermakna  keterlibatan  rakyat  dalam  pemilihan pejabat-pejabat tertentu, tetapi lebih dari itu rakyat haruslah  terlibat  dalam  aktivitas  partisipasi  yang lebih tinggi (lihat misalnya, De Gusman, 2001:2-3). Realitasnya,  dinasti  politik  tidak  hanya  tumbuh dalam masyarakat demokratis-liberal, dalam kultur demokrasi yang lebih tradisional seperti di Filipina itu  telah  lama  berlangsung  kelaziman  berbagai hubungan  patron-klien  maupun  kegigihan  elit politik  pemilik  tanah.  Pemilihan  umum  yang berlangsung  di  Filipina  baik  di  tingkat  lokal maupun  nasional  sudah  lama  dikuasai  oleh politikus  lokal  dan  “marga  politik” (political  clans) yang  dikenal  bukan  saja  memiliki  keuletan  politik tetapi  juga  keunggulan  ekonomi –bahkan  posisi monopolistik –dalam  daerah  kekuasaan  masing- masing,  apakah  itu  di  tingkat  kota,  kongres  atau propinsi  melalui  kepemilikan  tanah,  jaringan
perniagaan, konsesi kehutanan ataupertambangan,  perusahaan  transportasi,  dan atau  kontrol  terhadap  kegiatan-kegiatan  ekonomi illegal (Sidel, 2004:75-76).
Kurang  lebih  perkembangan  di  Indonesia sebagian  menunjukkan  kecenderungan  seperti yang terjadi di Filipina. Elit-elit lokal memiliki akses (dana) pada lembaga-lembaga pusat dan mengandalkan  konstituen  lokal  yang  digalang melalui  loyalitas  etnis,  yang  ini  merupakan jaringan  untuk memperkuat  dan  mempertahankan hubungan  patron-klien  daerah.  Menurut  Nordholt (2004:67)  selain  dana  dari  pusat  elit-elit  lokal  ini juga  mendapat  warisan  budaya  politik  kekerasan dan  kriminalitas  yang  asal-usulnya  ditemukan  di masa  Orde  Baru  serta  diperkuat  oleh  privatisasi lembaga-lembaga  negara  di  daerah.  Bersama kepemimpinan  di  daerah  mereka  mengambil bentuk “boss-isme” yang  beroperasi  dalam  rezim bayangan daerah yang dicirikan oleh persekutuan birokrat,  bos-bos  partai,  pengusaha,  militer,  dan preman. Tetapi pada hakikatnya dinasti politik juga tumbuh  dalam  masyarakat  otokrasi  dan  juga masyarakat monarki, dimana pada sistem monarki sebuah  kekuasaan  sudah  jelas  pasti  akan  jatuh kepada  putra  mahkota  dalam  kerajaan  tersebut. Agenda  politik  dinasti,  dipraktekkan  dengan melakukan  penyesuaian-penyesuaian  terhadap segala  macam  prosedur  demokrasi  modern. Sehingga  mereka  seakan  tidak  memberikan kesempatan  kepada  pihak  lain  untuk  melakukan regenerasi dan kaderisasi. Upaya untuk membangun  politik  dinasti  pun  dilakukan  sesuai dengan  mekanisme  dan  prosedur  demokrasi, meskipun  pada  hakikatnya  tidak sesuai  dengan substansi demokrasi.
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                 PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 113
Oleh  karena  itu  fenomena  dinasti  politik  di atas  memang  secara  prosedural  dapat  dikatakan tidak ada yang salah. Namun, jika disimak secara cermat tentunya ada persoalan yang sangat serius menyangkut  kegagalan  partai  politik  melakukan kaderisasi,  dan  dalam  merekrut  calon  kepala daerah.  Ini  terlihat  dari  dominannya  keterlibatan sejumlah  petahana (incumbent) dalam  pilkada.
Dengan  demokrasi –melalui  pilkada  langsung  dan desentralisasi –di  daerah  otonom,  dimaksudkan akan adanya pembagian kekuasaan dan menghindarkan kekuasaan pemerintahan tidak berada  di  tangan  satu  orang,  satu  keluarga, atau satu dinasti. Namun bagaimana realitas yang terjadi ? Para kepala daerah incumbent seolah aji- mumpung dan  berlomba-lomba  mempertahankan kekuasaan. Hakekat klausul pembatasan seseorang hanya boleh menduduki jabatan kepala daerah  maksimal  dua  kali  secara  berturut-turut sesuai  UU  No.  23  Tahun  2014  adalah  untuk menghindari  agar  tidak  terjadi  kepala  daerah seumur  hidup  atau  terlalu  lama  memegang kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan yang terlalu lama  berada  di  satu  tangan  cenderung  menjurus kepada praktek penyalahguaan kekuasaan (abuse of  power) ,  yang  lazimnya  berwujud  rezim  otoriter dan atau korup. Kuatnya pengaruh para incumbent dalam  pemerintahan  daerah,  apalagi incumbent yang  sudah  bekuasa  sepuluh  tahun (dua  kali  masa  jabatan),  maka  aparat  pemerintah daerah  pun  mau  tidak  mau  harus  memberikan dukungan kepadanya  agar  karir,  sumber  ekonomi dan sosialnya tidak terganggu. Disadari atau tidak, dalam  dua  kali  masa  jabatannya  seorang  kepala daerah  pastilah  telah  mampu  membangun  kultur birokrasi  yang  berkarakter  patrimonial.  Kultur
birokrasi demikian selanjutnya melahirkan hubungan-hubungan patron-client, baik  antara kepala  daerah  dengan  staf  bawahannya,  maupun antara  kepala  daerah  dengan  elit  bisnis,  sosial maupun politik di wilayah yang menjadi wewenangnya. Dengan mengerahkan kekuatan, kekuasaan dan akses dana besar yang dimilikinya untuk  memengaruhi  dan  memobilisasi  rakyat, melalui  imbauan  partisipasi  maupun  mobilisasi. Maka  bukan  hal  yang  aneh  jika  di  berbagai pilkada, para incumbent mampu mempertahankan kekuasaannya. Dan dengan kekuatan pengaruhnya  itu  pula,  para  kepala  daerah incumbent dapat menang di berbagai pilkada.  Oleh  karena  itu  tidaklah  salah,  apabila dikatakan bahwa klausul dua kali masa jabatan itu lah  yang  sebenarnya  menjadi  biang  keladi berkembangnya  embrio  dinasti  politik  di  daerah (Hidayati  2010),  namun  hal  itu  memang  sah secara prosedural (Fauzi, 2010:81-82). Akibatnya, hampir  tidak  ada  figur  lain  dari  berbagai  entitas politik  yang  mampu  menyaingi  tingkat  popularitas seorang  kepala  daerah.  Ini,  seperti  juga  telah dikemukakan  di  atas, tidak  terlepas  dari  buruknya proses  rekrutmen  politik  yang  dilakukan  partai politik  baik  dalam  pemilihan  umum  maupun  pada pemilihan  kepala  daerah  (Harjanto,  2011:152; Prianto,  2011).  Sehingga  untuk  masa  setelah sepuluh  tahun  karena  dalam  posisi  masih memegang  kekuasaan  dan  memiliki  kekuatan yang  sangat  kuat,  tetapi  tidak  berhak  lagi  untuk mencalonkan  diri  yang  ketiga  kalinya,  maka  demi mempertahankan eksistensinya di lingkaran kekuasaan,  para incumbent mencari  „putra mahkota´ di lingkaran dalam keluarga.

## Dampak Terhadap Desentralisasi
Smith (1985:18-45) mengemukakan pandangannya tentang teori desentralisasi melalui tiga  perspektif  Perspektif  itu  ialah,  demokrasi liberal,  pilihan  rasional,  dan  interpretasi  Marxist. Intinya  ialah,  di  tingkat  lokal  dari  perspektif demokrasi  liberal,  desentralisasi  akan  membawa manfaat  bagi  masyarakat  lokal  dalam  hal persamaan  politik,  daya  tanggap,  akuntabilitas, aksesibilitas,  dan  penyebaran  kekuasaan.  Dari perspektif pilihan rasional, desentralisasi dikatakan merupakan  medium  penting  dalam  meningkatkan kesejahteraan  pribadi  melalui  pilihan  publik.  Dan dari perspektif Marxist, pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat,  yang  berakibat  pada  penguasaan  kaum kapitalis  terhadap  lembaga  pemerintah  lokal. Ketiga perspektif yang diungkapkan Smith ini akan digunakan  sebagai  kerangka  untuk  menganalisis fenomena  dinasti  politik  yang  belakangan  ini berkembangnya  semakin  marak  di  sejumlah pemerintahan lokal di Indonesia.

## Perspektif Demokrasi
Dalam  sistem  demokrasi,  suara  rakyat secara  individual  ataupun  kelompok  sangat menentukan  nasib  bangsa.  Maka  jika  fenomena dinasti  politik  dikaitkan  dengan  demokrasi,  secara prinsipiil hal tersebut merupakan sebuah hal wajar dan  sah-sah  saja  untuk  dilakukan.  Dinasti  politik secara  sederhana  memang  dapat  dimaknai sebagai  penggunaan  dan  perwujudan  hak-hak politik  rakyat  dalam  “memilih  dan  dipilih”.  Hal  itu dibolehkan,  karena  subjek  dari  dinasti  politik tersebut  pastilah  warga  negara  atau  dengan  kata lain  salah  satu  dari  rakyat  yang  memenuhi
persyaratan  dalam  penggunaan  hak  politiknya sehingga  hak  tersebut  dapat  digunakan.  Tapi dinasti  politik  disini  juga  dapat  dilihat  sebagai sebuah  pisau  bermata  dua  dalam  penggunaan hak,  utamanya  hak    untuk  dipilih.  Sisi  yang  satu memberikan  hak  kepada  mereka,  sedangkan  sisi yang lain menutup hak (peluang) orang lain untuk dapat  dipilih.    Dari  sini  bisa  diprediksi,  bahwa pertama,  dengan  berkembangnya  dinasti  politik akan menurunkan partisipasi rakyat dalam pengelolaan pemerintah daerah (lihat juga Bathoro,  2011:123),  karena  rakyat  hanya  akan disodori  pilihan  terhadap  aktor-aktor  politik  yang itu-itu  saja,  yang  bisa  saja  berasal  dari  satu keluarga,  dan  tidak  jarang,  aktor-aktor  tersebut memiliki  dan  menerapkan  pola  perilaku  politik yang  sama  mengingat  berasal  dari  sebuah keluarga  yang  sama.  Kedua,  jaringan  kekuasaan keluarga  dan  atau  kekerabatan  tersebut  pada akhirnya  akan  dapat  membentuk  sebuah  oligarki politik  dan  menimbulkan  rezim  absolut  yang kekuasaannya  sulit  dikontrol  di  daerah  (Bathoro, 2011:122). Akan sulit rasanya mengontrol pejabat atau  penguasa  (gubernur,  walikota,  bupati)  jika  di satu  sisi  kutub- kutub  kekuasaan─dalam  hal  ini lembaga  legislatif  daerah─yang  seharusnya menerapkan prinsip check and balances diisi oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan erat,  seperti  yang  dicontohkan  Dirjen  Otonomi Daerah  di  atas  (lihat  juga  Harjanto  2011:140; Bathoro,  2011:121-122).  Di  sisi  lain  lemahnya kontrol  itu  juga  disebabkan  oleh  lemahnya  posisi tawar  partai  politik  sebagai  akibat  kesalahan dalam  proses  rekrutmen  yang  dilakukan  oleh partai  politik  sediri  (Harjanto,  2011:158;  Prianto, 2011:169).
Masalah  lain  yang  muncul  adalah  suksesi
kepemimpinan tidak berdasarkan pada
profesionalitas dan kapabilitas, melainkan tertumpu  pada  hubungan  darah  dengan  pejabat terkait sebagai konsekuensi dari hubungan patron- client yang sudah terbangun selama masa jabatan seorang  kepala  daerah.  Demokrasi  seperti  ini menggambarkan  demokrasi  yang  semu,  seolah- olah  demokrasi  padahal  implementasinya  tak berbeda  dengan  sistem  patrimonial  zaman kerajaan.  Siapa  yang  memperoleh  kekuasaan adalah mereka yang memiliki akses ke kekuasaan itu.  Dengan  sistem  pemilu  langsung  berbasis suara  terbanyak  seperti  yang  dianut  sekarang, masalah  kapital  dan  pengaruh  menjadi  kunci dalam  meraih  kekuasaan.  Demokrasi  sebagai sarana  menuju  negara  kesejahteraan  akan mengalami  kebuntuan  karena  kehilangan  roh persaingan  yang  sehat  dan  adil  bagi  setiap warganegara.
Proses  desentralisasi  di  Indonesia  akhir- akhir  ini  sering  dipersamakan  dengan  proses demokratisasi dan tumbuhnya civil society . Namun demikian  menurut  Nordholt  (2004:40-41)  itu sebenarnya merupakan tiga proses yang berbeda. Hal  itu  dapat  dikaji  dari  fenomena  merebaknya praktek-praktek  dinasti  politik  di  sejumlah  daerah paska  reformasi.  Fenomena  itu  membuktikan, bahwa  pergeseran  dari  sentralisasi  pemerintahan ke  desentralisasi  pemerintahan  tidaklah  sama artinya  dengan  peralihan  dari  pemerintah  otoriter ke  pemerintah  demokratis  dan  juga  tidak  dengan sendirinya  menyiratkan  pergeseran  dari  negara kuat  beralih  ke civil  society yang  kuat.  Dengan kata  lain,  melemahnya  negara  pusat  tidak  secara otomatis  menghasilkan  demokrasi  berlebih  pada
tingkat  lokal.  Sebaliknya,  desentralisasi  dalam kondisi  tertentu  justru  bisa  disertai  pemerintah otoriter.

## Perspektif Pilihan Rasional
Dalam rezim dinasti politik yang patrimonial-otoritarian,  tampaknya  rakyat  akan mengalami  kesulitan  dalam  melakukan  pilihan- pilihan  rasionalnya  dalam  memperoleh  barang- barang  publik.    Dominasi  kebijakan  publik  dan ketiadaan check  and  balances dari  pilar kekuasaan  lain  di  luar  dinasti  akan  menutup peluang pilihan-pilihan publik. Yang akan menikmati  peluang  pilihan  rasional  justru  kaum kapitalis  (dalam  hal  ini  para  investor),  yang dengan kemampuan modalnya mampu memberikan  dukungan  dan  berkolaborasi  dengan kepala  daerah  dan  kroninya –sebagaimana  pula terjadi  di  Filipina.  Karenanya  mereka  bisa menikmati konsesi-konsesi bisnis dari hulu sampai hilir,  yang  demikian  mampu  mengendalikan  aliran dan  distribusi  barang-barang  publik.  Selanjutnya akibat dari ketiadaan profesionalitas dan pengawasan yang memadai semakin memperparah  penyakit-penyakit  birokrasi.  Seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, pembohongan  dan  pembodohan  publik,  dan ketidaknetralan birokrasi. Hal ini misalnya, terbukti dalam  pelaksanaan  Pilkada  di  Kabupaten  Kediri dan Kota Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Di  kabupaten  Kediri  birokrasi  disalah  gunakan sebagai  sarana  dan  jalur  dukungan  bagi  istri bupati incumbent yang  mencalonkan  diri  sebagai bupati.  Demikian  juga  di  kota  Tangerang  Selatan yang  diikuti  adik  dari  Gubernur  Banten  sebagai calon  walikota.  Banyak  birokrat  yang  terbukti
116 |   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                  Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
terlibat  politik  praktis  dengan  mengarahkan pegawai  negeri  mendukung  sang  adik  gubernur itu.  Birokrasi  menjadi  lemah  lesu  dan  pelayanan masyarakat akan terganggu.

## Perspektif Marxist
Dalam  pilkada  dengan  sistem  langsung, bukanlah  rahasia  lagi  jika  seorang  calon  kepala daerah  memerlukan  dukungan  dana  yang  luar biasa  besarnya.  Maka  sejak  masa  pencalonan  ini lah  peran  kaum  kapitalis  dapat  dirunut  dalam kolaborasinya dengan seorang kepala daerah dan kroninya. Besarnya dana dukungan yang diberikan kepada seorang calon kepala daerah itu berkorelasi signifikan dengan proyek dan program pembangunan  yang  akan  diperoleh  setelah  calon yang didukung benar-benar terpilih sebagai kepala daerah. Maka tidak pelak lagi, proyek dan program pembangunan yang dicanangkan dan direalisasikan  bukan  lagi  merupakan  wujud aspirasi  masyarakat  lokal  setempat,  tetapi  itu semua  lebih  merupakan  keinginan  para  kapitalis (lihat  misalnya  Kleden,  2004:125-130).  Taman terbuka  sebagai  kawasan  resapan  air  berubah menjadi  perumahan  super  mewah,  sebuah kompleks  pendidikan  yang  merupakan  kawasan pelindung  dengan  sejumlah  tanaman  langka berubah menjadi perumahan mewah dan kawasan bisnis,  dan  kawasan  olah  raga  dirombak  menjadi kawasan  bisnis,  hotel  dan  apartemen.  Singkatnya sebagaimana  juga  dikatakan  Smith  (1985:37-39), bahwa  dalam  perspektif  Marxian  lembaga- lembaga  pemerintahan  lokal  akan  dikuasai  oleh kaum  kapitalis.  Yang  dalam  prakteknya  seringkali menggunakan  tangan-tangan  birokrasi,  elit  partai politik, militer ataupun preman lokal.

## KESIMPULAN
Secara  teoritis  desentralisasi  merupakan wujud  dan  sekaligus  konsekuensi  dari  demokrasi. Namun  dalam  prakteknya  demokrasi  dalam desentralisasi  berjalan  tidak  sehat.  Oligarki  elit partai politik dan kecenderungan politik transaksional  antara  elit  partai  politik  dan  pemilik modal  di  tingkat  lokal  telah  menyebabkan  proses kompetisi dalam pemilihan kepala daerah langsung berjalan tidak adil. Inilah yang merupakan necessary  condition bagi  tumbuh  dan maraknya  fenomena  dinasti  politik  di  Indonesia. Tak  mengherankan  ketika  kemudian  di  era desentralisasi  muncul  oligarki  kekuasaan  tanpa disertai kompetensi yang memadai dalam governance pemerintahan  di  daerah.  Akibatnya praktek  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  (KKN) merebak hampir di seluruh pemerintahan daerah.
Ke  depan  untuk  menghindari  tumbuh  dan berkembangnya  dinasti  politik  ini  setidaknya terdapat  tiga  hal  yang  dapat  dilakukan  secara opsional  ataupun  bersama-sama.    Pertama, partai-partai  politik  di  tingkat  pusat  dan  daerah harus didorong selain untuk memperbaiki demokratisasi  dalam  manajemen  partai,    juga untuk  melakukan  kaderisasi  secara  intensif  dan berkelanjutan. Dengan langkah demikian, diharapkan  di  satu  pihak  secara  perlahan  akan dapat  mengikis  praktek  oligarki  elit  partai  politik, dan  di  pihak  lain  akan  muncul  kader-kader  yang mumpuni  dan  berkualitas  yang  nantinya  siap berkompetisi  secara  adil  dan  sehat  dalam memperebutkan  kursi  kepala  daerah.  Kedua, negara  perlu  membuat  regulasi  tentang  pemilihan kepala  daerah  secara  langsung  yang  secara substansial  tidak  semata-mata  mengadopsi  asas
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                 PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 117
individualisme yang melekat pada model demokrasi  barat,  tetapi  juga  yang  sekaligus mengadaptasikannya  dengan  asas  kolektivisme yang  mencerminkan  nilai-nilai  kearifan  lokal. Ketiga,  yang  tidak  kalah  penting  untuk  diatur dalam  regulasi  pemilihan  kepala  daerah  adalah persyaratan  kompetensi  calon  yang  lebih  ketat, baik  yang  menyangkut  persyaratan  intelektual, keterampilan managerial dan leadership, pengalaman, dan moralitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Bathoro,  Alim,  2011, Perangkap  Dinasti  Politik dalam  Konsolidasi  Politik, Jurnal  FISIP UMRAH Vol. 2, No. 2,
Besley,  Timothy dan Querol, Marta Reynal, 2013, Selection via Dynasties: Theory and
Evidence ,    Manuscript  in  preparation, October 24
Dal  Bo,  Ernesto  and  Dal  Bo,  Pedro  and  Snyder, Jason,  2009, Political  Dynasties (May  26). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=909251 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.909251
De  Guzman,  Emmanuel  C.,  2001, The  Local Government  Code  And  The  Reconstruction of  Power  in  A  Philippine  Municipality , http://www.admu.edu.ph/files/212/03_De%2 0Guzman.pdf
Fauzi, Gamawan, 2010, Paradigma Kewenangan Daerah Yang Efektif dan Efisien , Dialog, dalam Prisma, Vo. 29, No. 3, Juli
Harjanto,  Nico,    2011, Politik  Kekerabatan  dan Institusionalisasi Partai Politik ,  ANALISIS CSIS, Vol. 40, No. 2,
Hidayati, Khozanah, .2010, Mengkritisi Politik Dinasti dalam Pemilukada , http://khozanah.wordpress.com/2010/07/28/mengkrit isi-politik-dinasti-dalam-pemilukada/ ,  16November 2010, pk.16.45.
Kleden,  Ignas,  2004, Masyarakat  dan  Negara, Sebuah  Persoalan ,  Magelang,  Penerbit Indonesiatera
Nordholt,  Henk  Schulte,  2004, Desentralisasi  di Indonesia:  Peran  Negara  Kurang,  Lebih Demokratis? ,  dalam  Harriss,  John,  dkk., (ed.,),  Politisasi  Demokrasi,  Politik  Lokal Baru, terjemahan, Jakarta, Penerbit Demos Prianto,  Budhy,  2011, Rekrutmen  Kepemimpinan Sektor  Publik  di  Daerah:  Problem  Internal Partai  Politik ,  KALAMSIASI,  Jurnal  Ilmu Komunikasi  dan  Ilmu  Administrasi  Negara, ISSN 1412-7695, Vol. 4, No. 2, September Rivera,  Carlos  Velasco,    2015, Political  Dynasties and  Party  Strength:  Evidence  from  Victorian Britain ,  Manuscript in preparation, October 8 Scruton,  Roger,  2007, The  Palgrave  Macmillan Dictionary  of  Political  Thought ,  3 rd Edition, New York, Palgrave Macmillan.
Sidel,  John  T.,  2004, Bosisme  dan  Demokrasi  di Filipina,  Thailand  dan  Indonesia,Menuju Kerangka analisis Baru Tentang “Orang Kuat Lokal” , dalam Harriss, John, dkk., (ed), Ibid. Smith,  B.C.,  1985,  Decentralization,  the  Territorial Dimension  of  the  State,  London,  George Allen & Unwin (Publisher) Ltd.
J.  Kristiadi,  2009, Dominasi  Parpol  dalam  Pilkada Menuju  Terwujudnya  Sistem  Partai  Kartel? , Opini, Kompas, 5 Mei
Kompas, 9 Februari 2010 Kompas, 10 Februari 2010 Kompas, 6 April 2010 Kompas, 12 Januari 2011 Kompas, 13 Maret 2011 Kompas, 18 Maret 2013 Kompas, 3 Oktober 2014 Kompas, 7 November 2014 Kompas, 5 Desember 2014 Kompas, 11 Juli 2015
Kompas, 21 Juli 2015 Kompas, 6 Agustus 2015
Kompas, 25 Agustus 2015
Kompas, 1 September 2015

## PETUNJUK  BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH

## P U B L I S I A

## Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Naskah  diketik  spasi  ganda  pada  kertas  kuarto  sepanjang  maksimum  20  halaman  dan  diserahkan  dalam bentuk  cetak (print  out) computer  sebanyak  2  eksemplar  beserta soft  file didalam disk berbentuk document ( Microsoft Word ) atau dikirim melalui alamat email: publisia.jopad@unmer.ac.id
Artikel  yang  dimuat  meliputi  kajian  dan  aplikasi  teori,  hasil  penelitian,  gagasan  konseptual,  tinjauan  pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.
Artikel  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  atau  Bahasa  Inggris  dengan  format  esai,  disertai  judul  subbab (heading) masing-masing  bagian,  kecuali  bagian  pendahuluan  yang  disajikan  tanpa  judul  subbab.  Peringkat judul  subbab  dinyatakan  dengan  jenis  huruf  yang  berbeda  (semua  judul  subbab  dicetak  tebal  atau  miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:

## PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI) PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)
Sistematika  artikel  setara  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  imformatif  dan  tidak  terlalu  panjang. Judul  yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang  dan  tujuan  atau  ruang  lingkup  tulisan;  bahasan  utama  (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  artikel  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  impformatif  dan  tidak  terlalu  panjang.  Judul yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang,  sedikit  tinjauan  pustaka,  dan  tujuan  penelitian;  metode;  hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  penulisan  rujukan/daftar  pustaka :  rujukan/daftar  pustaka  ditulis  dalam  abjad  secara  alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit. Contoh:  Hicman,  G.R.  dan  Lee,  D,S.,  2001, Managing  humanresources  in  the  public  sector:  a  shared responsibility, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
b. Untuk  karangan  dalam  buku:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  editor:  judul  buku,  nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, “Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation”,  dalam  S.N.  Jan  and  P.C.  Mathur  (eds):  Decentralization  and politics, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
c. Untuk  karangan  dalam  jurnal/majalah:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh:  Sadhana,  Kridawati,  2005,  “Implementasi  kebijakan  dinas  kesehatan  dalam  memberikan pelayanan pada masyarakat miskin”, PUBLISIA, 9 (3): 156-171.
d. Untuk  karangan  dalam  pertemuan:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  pertemuan,  waktu, tempat pertemuan.
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, “Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah”, makalah disampaikan
dalam  Seminar  Nasional  Profesional  Birokrasi  dan  Peningkatan  Kinerja pelayanan Publik, 29 April  2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
Ketentuan lain :
 Pemeriksaan  dan  penyuntingan  cetak-coba  dilakukan  oleh  penyunting  dan/atau  dengan  melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
 Penulis  yang  artikelnya  dimuat  wajib  memberi  kontribusi  biaya  cetak  sebesar  Rp.  250.000,-  (Dua  Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.