## JASNA : Journal for Aswaja Studies Volume 2 No 1 Publisher by Pusat Studi Aswaja Unisnu Jepara
Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pedesaan Tri Manunggal Jaya Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
Perspektif Islam
Latifatu Rohmah
Dhea Yustiana Safitri
Erin Wulansari Muhammad Mumakin Achmad Nur Alfianto STAI Al Husain Magelang
E-mail: latifatu.rohmah19@gmail.com E-mail: achmadnuralfianto@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the factors that determine the policy implementation in the development  of rural areas with a top-down approach in the rural area of Tri Manunggal Jaya. Factors that determine Policy Implementation include Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. This study used qualitative research methods by conducting literature reviews, document verification, interviews, and observations. This research produces a theoretical and empirical view of the factors that determine policy implementation in the development of rural areas in Tri Manunggal Jaya. The results  of  this  study  also  can  be  used  to  determine  strategies  to  increase  the  effectiveness  of  the implementation of rural area development policies with a top-down approach in the Magelang Regency.
Keywords  : Policy  Implementation,  Top-Down  Approach,  Rural  Area  Development,  Tri Manunggal Jaya

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  menentukan  implementasi kebijakan  pengembangan  kawasan  pedesaan  dengan  pendekatan  top-down  di  Desa  Tri  Manunggal Jaya.  Faktor-faktor  tersebut  meliputi  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi. Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan  melakukan  studi  pustaka,  verifikasi dokumen,  wawancara,  dan  observasi.  Penelitian  ini  menghasilkan  pandangan  teoritis  dan  empiris tentang faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan dalam pembangunan pedesaan di Tri Manunggal  Jaya.  Hasil  penelitian  dapat  digunakan  untuk  menentukan  strategi  untuk  meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pembangunan pedesaan dengan pendekatan top-down di Kabupaten Magelang .
Kata kunci  : Implementasi  Kebijakan,  Pendekatan  Top-Down,  Pengembangan  Pedesaan,  Tri Manunggal Jaya

## PENDAHULUAN
Sektor  pariwisata  merupakan  salah  satu  industri  yang  berkontribusi  bagi  pendapatan  negara. Walaupun sebagian besar sektor pariwisata menurun akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020, akan tetapi  selama  tahun  2020  sektor  pariwisata  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  PDB  sebesar  4% (Kemenparenkraf, 2020).
Jumlah  wisatawan  mancanegara  yang  berkunjung  ke  Indonesia  pada  tahun  2020  mencapai 4.042.923  kunjungan,  sedangkan  jumlah  wisatawan  domestik  pada  tahun  2020  sebanyak  140  juta pengunjung (Mustika, 2020). Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf
Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pedesaan Tri Manunggal Jaya Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang; Perspektif Islam
menyampaikan bahwa di tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik dapat bertambah seiring kebijakan penanganan pandemi dan new normal (Kemenparenkraf, 2021).
Salah satu objek wisata yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara maupun domestik adalah Candi  Borobudur.  Pada  tahun  2019  jumlah  pengunjung  Candi  Borobudur  mencapai  4,39  juta  orang (Antara,  2021).  Selain  Candi  Borobudur  setidaknya  ada  beberapa  tempat  wisata  lain  di  Kabupaten Magelang  yang  juga  menjadi  tujuan  wisatawan  mancanegara  maupun  domestik  diantaranya  Candi Mendut, Candi Pawon, Ketep Pas, Candi Selogriyo, Punthuk Setumbu, Candi Ngawen, Bukit Rhema, Candi Umbul, Taman Rekreasi Mendut, Air Terjun Sekar Langit, Telaga Bleder, Seloprojo, Air Terjun Kedung Kayang, dan Curug Silawe (Badan Pusat Statistik, 2018).
Dari  beberapa  tempat  yang  menjadi  objek  wisata  tersebut  Candi  Borobudur  masih  menjadi tempat wisata pilihan utama wisatawan jika berkunjung ke Kabupaten Magelang. Akan tetapi, dengan semakin beragamnya objek wisata di Kabupaten Magelang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Magelang dari tahun 2017-2019 terus mengalami  peningkatan.  Adapun  data  kunjungan  wisatawan  di  magelang  baik  dari  mancanegara maupun domestic disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Wisatawan di Kabupaten Magelang tahun 2017-2020
Tahun Wisatawan Jumlah Mancanegara Domestik 2017 246.665 4.265.252 4.511.917 2018 325.035 4.423.955 4.748.990 2019 350.335 4 440 173 5 063 027 2020 34.837 1.120.837 1.155.674
Sumber: Badan Pusat Statistik (2021, 2019, 2018)
Dengan  peningkatan  jumlah  kunjungan  wisatawan  dari  tahun  2017-2019,  sektor  pariwisata menjadi salah satu dari sepuluh sektor unggulan Kabupaten Magelang. Dalam Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kab  Magelang  tahun  2019-2024  sektor  pariwisata  menjadi prioritas  keempat.  Nilai  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  di  sektor  wisata  Kabupaten Magelang pada tahun 2018 mencapai Rp. 1,26 triliyun, dan pada tahun 2019 diperkirakan mencapai RP. 1,42 triliyun, dan pada tahun 2020 nilai PDRB ditargetkan Rp. 1,52 triliyun (Budiono, 2019) .
Semakin besar nilai PDRB yang ditargetkan menjadikan pemerintah Kabupaten Magelang lebih kreatif dalam mengembangkan destinasi-destinasi wisata yang lebih beragam. Selain mengembangkan infrastruktur  dan  fasilitas  dari  wisata  yang  sudah  ada,  pemerintah  Kabupaten  Magelang  pun  turut mengembangkan  potensi  wisata  berbasis  pedesaan.  Salah  satu  bentuk  detinasi  wisatanya  adalah pengembangan Kawasan Pedesaan di Kabupaten Magelang.
Terdapat dua pendekatan dalam merencanakan pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Magelang yaitu perencanaan kawasan dengan menggunakan pendekatan top down planning dan bottom up planning (Bappenas, 2005). Perencanaan pengembangan kawasan dengan menggunakan pendekatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat dikenal dengan istilah bottom up planning . Konsep

## JASNA : Journal for Aswaja Studies Volume 2 No 1
Publisher by Pusat Studi Aswaja Unisnu Jepara
tersebut  merupakan  konsep  perencanaan  pengembangan  kawasan  dengan  mengedepankan  potensi sumber daya lokal (Suriadikusumah, Talkuputra, & Alemina, 2011).
Pendekatan bottom up planning didasarkan pada partisipasi masyarakat untuk dapat menerapkan kebijakannya  sendiri.  Selain  itu,  pendekatan  tersebut  juga  dalam  pelaksanaannya  dinilai  lebih  sesuai karena  dapat  merencanakan  strategi  dengan  menyesuaikan  kondisi  riil  yang  ada  di  masyarakat (Ekowati, 2009).
Perencanaan  kawasan  dengan  menggunakan  pendekatan top  down  planning merupakan perencanaan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat.  pemerintah  dalam  hal  ini  berperan sebagai pemberi arahan. seluruh kegiatan perencanaan dibuat oleh pemerintah tanpa harus mendapatkan aspirasi  dari  masyarakat,  sehingga  peran  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pendekatan top  down planning tersebut relatif sendikit (Sururi, 2016).
Kawasan pedesaan di Kabupaten Magelang yang dikembangkan dengan pendekatan top down planning antara  lain  Kawasan  Pedesaan  Tri  Manunggal  Jaya  di  Kec.  Borobudur,  Kawasan  Pedesaan Eduwisata  Ngablak  Kec.  Ngablak,  dan  Kawasan  Pedesaan  Agrowisata  Ngluwar  Kec.  Ngluwar. Sedangkan kawasan pedesaan yang menggunakan pendekatan bottom up adalah Kawasan Pedesaan di Kec.  Dukun.  Dari  empat  kawasan  pedesaan  tersebut  kawasan  pedesaan  di  Kec.  Dukun  dengan pendekatan bottom  up  planning yang  dinilai  berhasil,  sedangkan  tiga  kawasan  pedesaan  dengan pendekatan top down planning dianggap kurang berhasil.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Kholil,  2015)  juga  berpendapat  bahwa  perencanaan kawasan dengan menggunakan pendekatan top down planning pada umumnya dalam pelaksanaannya dianggap kurang berhasil. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan karena pastisipasi dari masyarakat pada  pendekatan top  down  planning yang  relatif  minim,  sehingga  implementasi  kebijakan pengembangan kawasan pedesaan yang dilakukan pemerintah hasilnya belum maksimal. Atas dasar hal tersebut,  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  menentukan  pelaksanaan implementasi  kebijakan  dengan  pendekatan top  down dalam  pengembangan  kawasan  pedesaan  di Kabupaten Magelang.
Penelitian  ini  menganalisis  faktor  yang  menentukan  implementasi  perencanaan  kawasan pedesaan  dengan  pendekatan top-down  planning ,  sehingga  diharapkan  hasil  penelitian  dapat memberikan  hasil  yang  maksimal  pada  kinerja  kawasan  pedesaan  khususnya  yang  dikembangkan dengan pendekatan top-down planning .

## TINJAUAN PUSTAKA

## Hasil Penelitian Terdahulu
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  berkaitan  dengan  implementasi  kebijakan  dalam pengembangan kawasan wisata pedesaan. Dalam penelitian yang dilakukan Kholil (2015) berpendapat bahwa  perencanaan  kebijakan  dengan  menggunakan  pendekatan top  down  planning pada  umumnya
dalam  pelaksanaannya  dianggap  kurang  berhasil.  Selaras  dengan  hal  tersebut  López-Guzmán  et  al., (2011), Chaudhary et al., (2014), Legi et al., (2015), dan Kawer et al., (2018) dalam penelitiannya juga mengemukakan  bahwa  pendekatan  pengembangan  kawasan  pedesaan  yang  ideal  adalah  pendekatan yang berbasis pada masyarakat.
Selain  itu,  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Irawan  (2015),  Mondal  (2017),  dan Tampah  et  al.,  (2021)  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  dapat  berjalan  dengan  baik  atau tidak  karena  disebabkan  oleh  faktor-faktor  seperti  sumber  daya  manusia,  ketersediaan  anggaran  dan besarnya investasi, komunikasi antar stakeholder , disposisi serta struktur organisasi.

## Pengertian Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses  maupun  tindakan  yang  bersifat  administratif dan dapat dilakukan oleh organisasi baik pemerintah maupun swasta  serta dapat diteliti pada tingkat program  tertentu.  Proses  implementasi  suatu  kebijakan  dilakukan  pada  saat  tujuan  dan  sasaran kebijakan telah ditetapkan. Selain itu bentuk program kegiatan telah disusun, dana kegiatan juga telah disediakan  dan  siap  untuk  disalurkan  pada  sasaran  kebijakan  tersebut  (Grindle,  1980)  dalam  (Akib, 2010).
Menurut  (Sabatier,  1986)  implementasi  kebijakan  dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian  sebagai berikut:
1. Implementasi kebijakan merupakan persamaan fungsi dari maksud dan tujuan, output dan outcome . Konsep tersebut menunjukkan bawa implementasi kebijakan merupakan formula yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil produk dan hasil dari akibat.
2. Implementasi  kebijakan  merupakan  persamaan  fungsi  dari  kebijakan,  formator,  implementor, inisiator dan waktu.
3. Konsep tersebut menekankan bahwa implementasi  kebijakan berfokus pada kebijakan  itu  sendiri, pihak yang merancang dan menginisiasi kebijakan, dan pelaksana kebijakan dalam waktu tertentu.
Implementasi kebijakan memiliki tugas untuk membangun jaringan yang bertujuan agar sebuah kebijakan  dapat  direalisasikan  melalui  aktivitas  instansi  pemerintah  dengan  melibatkan  para  pihak pemangku kepentingan (Grindle, 1980).
Bentuk implementasi kebijakan dikembangkan menjadi dua model yaitu:
1. Top Down Approach
Pendekatan  top down  merupakan  sebuah  pendekatan  dalam  implementasi  kebijakan  yang  berasal dari pemerintah. Seluruh kegiatan dari perencanaan dan pelaksanaanya didominasi oleh pusat atau pemerintah,  sehingga  peran  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pendekatan  ini    relatif  sendikit. Bentuk implementasi top down bersifat sentralistik
2. Bottom Up Approach

## JASNA : Journal for Aswaja Studies Volume 2 No 1 Publisher by Pusat Studi Aswaja Unisnu Jepara
Implementasi  kebijakan  menggunakan  pendekatan  bottom  up  lebih  banyak  melibatkan  peran masyarakat.  pendekatan  ini  didasarkan  pada  inisiasi,  kreasi  masyarakat,  sehingga  praktik implementasi  suatu  kebijakan  disesuaikan  dengan  kondisi  di  tingkat  bawah  atau  masyarakat (Sabatier, 1986).

## Faktor-Faktor yang Menentukan Implementasi Kebijakan
Keberhasilan dalam implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor. (Edward III, 1984) menunjukkan  bahwa  terdapat  empat  faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
1. Komunikasi
Komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi suatu kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Menurut  (Edward III, 1984) terdapat tiga hal yang menentukan dalam proses penyampaian informasi kebijakan tersebut antara lain :
a) Transmisi, proses penyampaian informasi kebijakan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan  saja,  akan  tetapi  juga  disampaikan  kepada  sasaran  kebijakan  dan  seluruh  pemangku kepentingan.
b) Kejelasan, kebijakan yang telah disampaikan kepada berbagai pihak sebaiknya diterima dengan jelas, sehingga para pemangku kepentingan mengetahui maksud, tujuan, sasaran serta hasil yang akan dicapai dari kebijakan tersebut
c) Konsistensi,  konsistensi  dalam  hal  komunikasi  perlu  dilakukan  agar  implementasi  kebijakan sesuai  target  dan  efektif.  Komunikasi  yang  konsisten  antara  pemerintah  sebagai  pemangku kebijakan dan para pemangku kepentingan akan mempermudah jalannya implementasi kebijakan
2. Sumber daya
Agar implementasi kebijakan sesuai dengan maksud dan tujuan serta tepat sasaran, maka diperlukan sumber  daya  sebagai  daya  dukung  implementasi  kebijakan.  Sumber  daya  yang  diperlukan  untuk mendukung implementasi kebijakan antara lain:
a) Sumber daya manusia
b) Sumber daya anggaran
c) Sumber daya fasilitas
d) Sumber daya informasi dan kewenangan
3. Disposisi atau Sikap birokrasi
Sikap birokrasi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan pada pemangku kebijakan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Proses
disposisi memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap suatu kebijakan. Output dari  proses  disposisi  berupa  sikap  menerima,  acuh  tak  acuh  maupun  menolak  suatu  kebijakan (Winarno, 2002).
4. Struktur organisasi atau birokrasi
Organisasi  atau  birokrasi  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menentukan  terlaksananya  sebuah kebijakan. Struktur organisasi yang jelas akan meningkatkan kinerja dan komunikasi antar struktur. Selain itu struktur organisasi yang jelas juga harus didukung oleh SOP yang harus dipatuhi anggota organisasi  ataupun  birokrasi.  Struktur  birokrasi  yang  terpecah  akan  meningkatkan  kemungkinan kegagalan komunikasi dalam implementasi kebijakan (Widodo, 2013).

## Kawasan Pedesaan
Kawasan  pedesaan  merupakan  wilayah  yang  mempunyai  kegiatan  utama  pertanian,  termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Pemda Magelang, 2011). Dalam mengembangkan kawasan pedesaan pemerintah menyusun sebuah kebijakan sesuai potensi yang ada dengan tetap mempertahankan ciri khas pedesaan. Strategi pengembangan kawasan pedesaan meliputi: 1. Menumbuhkan  keberadaan  pusat  pertumbuhan  pedesaan  yang  berbasis  pertanian,  pariwisata,  dan industri kecil menengah
2. Mengembangkan kawasan agropolitan utama
3. Mengembangkan satu desa satu produk berbasis potensi dandaya dukung lokal
4. Mengembangkan model desa konservasi dan pengelolaan hutan bersama masyarakatuntuk desa-desa hulu mikro DAS/desa di tepi hutan lindung dan produksi
5. Memperkuat  basis  ekonomi  pedesaan  dengan  pengembangan  sektor  pertanian,  pariwisata  dan industri kecil menengah
6. Meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  prasarana  untuk  mendukung  akses  layanan  antarkawasan pedesaandan antara kawasan pedesaan dengan perkotaan dan mengarahkan pengembangan wilayah di Kabupaten melalui pemantapan fungsi PPL dan desa pusat pertumbuhan.

## Maqashid Syariah
Al-Fasi  menjelaskan maqasid  syariah dengan  tujuan  atau  rahasia  Allah  dalam  setiap  hukum syariat-Nya  (Sahroni  &  Karim,  2015).  Sementara  itu,  (Zuhaili,  1986)  menjelaskan  maqasid  syariah adalah  nilai-nilai  dan  sasaran-sasaran  syara’  yang  tersirat  dalam  segenap  atau  bagian  terbesar  dalam setiap ketentuan hukum. Sehingga dapat disimpulkan maqasid syariah adalah merealisasikan maslahat setiap manusia dan menghindarkan mafsadat dari mereka. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari’at ini dibatasi dalam lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Zainal, et.al, 2013) . Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

## JASNA : Journal for Aswaja Studies Volume 2 No 1 Publisher by Pusat Studi Aswaja Unisnu Jepara
1. Maslahat al-Dharuriyat , adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.
2. Maslahat Hajiyat, adalah sesuatu yang sebaiknya ada pada kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri . Meskipun begitu, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.
3. Maslahat Tahsiniyat ,  adalah  sesuatu  yang  sebaiknya  ada  untuk  memperindah  kehidupan (Syarifuddin, 2001).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatidf peneliti membuat sebuah gambaran dari laporan maupun informasi dari informan. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek dengan peneliti merupakan instrumen kunci.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kawasan  Pedesaan  Tri  Manunggal  Jaya,  Borobudur  Kabupaten Magelang. Data diperoleh melalui beberapa cara antara  lain wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  triangulasi.  Data  yang  digunakan  merupakan informasi  yang  diperoleh  dari  perangkat  desa  setempat,  pengurus  kawasan  pedesaan  TMJ,  dan masyarakat  sekitar  desa.  Data  yang  diperoleh  merupakan  data  primer  yang  dikumpulkan  secara langsung  dari  informan  melalui  wawancara  dan  observasi  langsung.  Data  sekunder  diperoleh  dari laporan-laporan maupun dokumen yang diperlukan.
Data yang diperoleh merupakan data yang bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan dengan cara induktif. Teknik analisis yang dipakai dibagi menjadi beberapa langkah antara lain pengumpulan data  lapangan,  mereduksi  data  dengan  memilih  data  dan  dokumen  yang  relevan,  penyajian  data, kemudian  menarik  kesimpulan  serta  melakukan  verifikasi  terhadap  data  yang  dianalisis  (Miles  & Huberman, 1992).

## HASIL PENELITIAN
Kawasan  Pedesaan  Tri  Manunggal  Jaya  (TMJ)  merupakan  kawasan  pedesaan  yang  terbentuk secara Top Down . Kawasan pedesaan ini dibentuk berdasarkan program dari Kementerian Desa untuk penanganan Desa Tertinggal. Program tersebut merupakan salah satu strategi Kementerian Desa untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  melalui  program  pengembangan  pariwisata  nasional berbasis pedesaan.
Kawasan pedesaan Tri Manunggal Jaya ini berada di kawasan Borobudur Kabupaten Magelang. Nama    Tri  Manunggal  Jaya  memiliki  arti  bersatunya  tiga  desa.  Sehingga  kawasan  pedesaan  Tri Manunggal  Jaya  tersebut  terdiri  dari  tiga  desa  wisata,  yaitu  desa  Tanjungsari,  Karangrejo  dan Karanganyar.
Secara  geografis,  ketiga  desa  yang  tergabung  dalam  TMJ  tersebut  memiliki  lokasi  yang berdekatan. Selain letak geografis, ketiga desa tersebut memiliki potensi wisata alam, wisata edukasi dan wisata budaya maupun kearifan lokal. Kawasan pedesaan TMJ diproyeksikan menjadi cikal bakal ekowisata di Borobudur (Wawancara dengan Pengelola TMJ, 2021).
Salah satu fasilitas wisata yang ditawarkan oleh kawasan  pedesaan TMJ ini adalah tersedianya paket  tur  wisata  yaitu  wisata  alam  di  Desa  Karangrejo  seperti  Bukit  Rhema,  Bukit  Barede,  Punthuk Setumbu, dan Gereja Ayam. Setelah itu dilanjutkan wisata edukasi di desa Karanganyar untuk melihat produksi gerabah, dan selanjutnya melihat produksi tahu dan madu di desa Tanjungsari.
Secara  administratif  kawasan  pedesaan  ini  dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  desa setempat  dan  merupakan  salah  satu  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes).  Dalam  mengembangkan kawasan pedesaan, TMJ memiliki visi yaitu memajukan tiga desa dalam satu kawasan Tri Manunggal Jaya. Visi tersebut diwujudkan dalam misi membangun BUMDes dan mengelola bersama.
Pusat  kegiatan  wisata  dari  TMJ  ada  di  desa Karanganyar,  akan  tetapi  saat  ini  dari  ketiga  desa tersebut Desa Karangrejo dianggap sebagai salah satu desa yang sudah maju. Oleh karena itu diharapkan dua  desa  yang  lainnya  juga  memperoleh  efek  yang  sama.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  tujuan  dari pengembagan  kawasan  pedesaan  TMJ  ini  tidak  lain  yaitu  memajukan  ketiga  desa  wisata  tersebut (Wawancara dengan Pengelola TMJ, 2021).

## PEMBAHASAN
Menurut  (Edward  III,  1984),  faktor  yang  menentukan  keberhasilan  dalam  implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## Komunikasi
Komunikasi merupakan faktor penting dalam pengembangan kawasan pedesaan termasuk dalam mensosialisasikan visi misi maupun strategi dari Kemendes, Dinas Pariwisata kepada Pemerintah Desa, maupun masyarakat. oleh karena  itu komunikasi merupakan penghubung  antara pelaksana kebijakan baik antar lembaga pemerintah, lembaga pariwisata maupun masyarakat itu sendiri.
Komunikasi  dalam  penelitian  ini  merupakan  gambaran  dari  kebijakan  Kemendes  dan  Dinas Pariwisata  mensosialisasikan  implementasi  kebijakannya  kepada  Pemangku  kepentingan  termasuk pemerintah  desa  dan  masyarakat  dalam  mengembangkan  objek  pariwisata  khususnya  kawasan pedesaan  Tri  Manunggal  Jaya.  Indikator  komunikasi  dalam  penelitian  ini  antara  lain  diukur  dari transmisi, kejelasan komunikasi dan konsistensi komunikasi.
Transmisi merupakan penyaluran segala bentuk informasi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan pedesaan TMJ dari Kemendes dan Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang kepada Pemerintah Desa dan masyarakat. Transmisi komunikasi disalurkan melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang kepada  Pemerintah  Desa  setempat.  Selain  itu,  sosialisasi  pengembangan  kawasan  pedesaan  kepada masyarakat juga dilakukan di setiap desa wisata.

## JASNA : Journal for Aswaja Studies Volume 2 No 1 Publisher by Pusat Studi Aswaja Unisnu Jepara
Kejelasan informasi berperan penting dalam menunjang terlaksananya program pengembangan kawasan  pedesaan  TMJ.  Selaku  pembuat  kebijakan,  Kemendes  dan  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Magelang  perlu  menyampaikan  informasi  secara  jelas  kepada  pemerintah  desa  dan  masyarakat. Informasi  yang  diberikan  sudah  disampaikan  secara  jelas  kepada  pemerintah  desa  dan  masyarakat melalui komunikasi langsung salah satunya melalui sosialisasi.
Akan  tetapi  kegiatan  sosialisasi  dinilai  belum  konsisten  dilakukan.  Hal  tersebut  dikarenakan adanya  pandemi  Covid-19  yang  membatasi  komunikasi  langsung.  Pelatihan  dan  sosialisasi  sudah direncanakan  sejak  awal  Juni  2021  oleh  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Magelang,  akan  tetapi  belum sempat terlaksana karena adanya pandemi.

## Sumber Daya
Sumber  daya  yang  diperlukan  organisasi  dalam  kegiatan  pengembangan  pariwisata  kawasan pedesaan  antara  lain  sumber  daya  tenaga  kerja,  sumber  daya  fisik  seperti  fasilitas,  sumber  daya informasi dan sumber daya anggaran. Pengembangan kawasan pedesaan TMJ dikelola oleh staf maupun tenaga kerja profesional yang terdiri staff dari Dinas Pariwisata dan  masyarakat.
Pengelola  kawasan  pedesaan  secara  administrasi  dibentuk  sebagai  BUMDes  dan  diawasi  oleh pemerintah desa. Selain dikelola oleh professional dan masyarakat sekitar, kawasan pedesaan TMJ juga menyediakan  fasilitas  paket  tur  wisata.  Dalam  tur  wisata  tersebut  pihak  pengelola  menyediakan penginapan dalam bentuk homestay seperti Balkondes, maupun tempat peristirahatan yang disediakan di rumah-rumah masyakarat di sekitar kawasan pedesaan. Dari segi sumber daya informasi, kawasan pedesaan  TMJ  tersedia  fasilitas  yang  mempermudah  informasi  seperti  koneksi  internet  yang  baik. Selain  itu,  TMJ  juga  sudah  memanfaatkan  media  sosial  sebagai  media  promosi,  hanya  saja  belum dimanfaatkan secara maksimal.
Berdasarkan  rencana  administrasi  keuangan,  kawasan  pedesaan  TMJ  memiliki  sumber  daya anggaran yang cukup besar senilai Rp. 3 Miliar. Akan tetapi karena adanya pandemi Covid-19 anggaran turun menjadi Rp. 150 juta. Anggaran sebesar Rp. 150 juta pun sampai  saat ini belum terealisasikan karena dana sebagian besar dialokasikan untuk penanganan pandemi.

## Disposisi / Kecenderungan Sikap Pelaksana Kebijakan
Kecenderungan  sikap  pelaksana  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  pariwisata  berperan penting dalam menentukan jalannya suatu kebijakan.Disposisi implementasi kebijakan diukur melalui tiga  macam  respon  dari  pelaksana  kebijakan.  Ketiga  respon  tersebut  antara  lain  pengetahuan, pemahaman  dan  pendalaman  kebijakan,  respon  menerima,  menolak  atau  netral  terhadap  kebijakan, yang terakhir adalah intensitas terhadap kebijakan (Pallewa, 2016).
Sikap  positif  ditunjukkan  berdasarkan  kesungguhan  dan  antusias  masyarakat  dan  pemerintah desa  dalam  melaksanakan  kebijakan  yang  diberikan.  Selain  itu  kebijakan  pengembangan  kawasan pedesaan  juga  didukung  oleh  pemerintah  desa.  Harapannya  program  maupun  kebijakan  ini  dapat membantu  memajukan  desa  dan  mensejahterakan  masyarakat  desa.  Akan  tetapi,  beberapa  hal  juga
Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pedesaan Tri Manunggal Jaya Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang; Perspektif Islam
menjadi hambatan dari pelaksanaan kebijakan tersebut seperti anggaran dana yang dipangkas, kualitas SDM  yang  masih  rendah  di  bidang  pariwisata,  sarana  dan  prasanan  yang  relatif  kurang,  serta pengelolaan yang belum optimal karena pandemi.

## Struktur Birokrasi/Organisasi
Agar  proses  impelementasi  kebijakan  dapat  berjalan  dengan  baik  maka  diperlukan  struktur birokrasi.  Struktur  birokrasi  memuat  beberapa  hal  antara  lain  SOP  dan  penyebaran  tanggung  jawab (Lahamadi, et. al, 2016). Pengelola Kawasan pedesaan TMJ ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris dan Divisi. Dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan pedesaan TMJ tersebut belum terdapat SOP yang secara khusus mengatur kawasan pedesaan TMJ yang didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi.
Hal  tersebut  dapat  disebabkan  karena  terhambatnya  arahan  dari  pemangku  kepentingan  dan lesunya sektor pariwisata akibat pandemi. Hal tersebut dikarenakan pada saat pengembangan kawasan pedesaan  TMJ  mulai  ramai,  sektor  pariwisata  dihadapkan  dengan  pandemi  Covid-19  sehingga pengembangan terkait SOP dari TMJ ini belum dilanjutkan.

## Perspektif Islam
Kemaslahatan  yang  menjadi  tujuan  syari’at  ini  ditunjukkan  oleh  lima  hal  yaitu  agama,  jiwa,  akal, keturunan, dan harta (Zainal, et.al, 2013).

## 1. Terjaganya Agama
Program pengembangan kawasan pedesaan TMJ ini tidak hanya berfokus pada program wisata saja. Dengan  adanya  pengembangan  kawasan  wisata  memungkinkan  untuk  pemenuhan  fasilitas pendukung seperti fasilitas ibadah.

## 2. Terjaganya jiwa
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya program pengembangan kawasan pedesaan TMJ turut berperan dalam terjaganya jiwa. Dalam pelaksanaannya pengelola TMJ menerapkan program seperti pemberian sumbangan dana tali kasih untuk keluarga pengelola yang meninggal dunia. Selain itu, karena merupakan destinasi wisata, masyarakat juga mendukung adanya pola hidup bersih dengan peduli untuk menjaga lingkungan sekitar kawasan wisata.
3. Terjaganya Akal
Program pengembangan kawasan pedesaan TMJ turut berperan dalam terjaganya akal. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya program pelatihan bagi pengelola TMJ dalam hal pengelolaan dan SOP.
4. Terjaganya Keturunan

## JASNA : Journal for Aswaja Studies Volume 2 No 1 Publisher by Pusat Studi Aswaja Unisnu Jepara
Kawasan Pedesaan TMJ juga berperan alam  menjaga keturunan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya fasilitas  berupa  gaji  yang  diberikan  kepada  Pengelola  BUMDes.  Selain  itu,  TMJ  juga  dapat meningkatkan taraf ekonomi yang dapat digunakan sebagai sarana biaya pendidikan dan kebutuhan anak.

## 5. Terjaganya Harta
Sebagai bentuk dukungan dalam terjaganya harta, program pengembangan kawasan pedesaan TMJ turut  berperan  meningkatkan  taraf  ekonomi  masyarakat  desa  yang  tergabung  dalam  kawasan pedesaan Tri Manunggal Jaya.

## KESIMPULAN
Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan pedesaan Tri Manunggal Jaya belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pariwisata setempat akibat adanya pandemi Covid-19.
2. Sumber  daya  kawasan  pedesaan  Tri  Manunggal  Jaya  juga  belum  optimal.  Hal  ini  salah  satunya ditunjukkan dari sumber daya anggaran yang belum terealisasikan akibat adanya pengalihan dana untuk penanganan pandemi Covid-19.
3. Sikap  pelaksana  implementasi  kebijakan  baik  dari  Dinas  Pariwisata,  Pemerintah  Desa,  dan masyarakat cukup baik. Dukungan dari para pemangku kepentingan tersebut merupakan salah satu modal awal kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.
4. Struktur  birokrasi  pada  pengelola  kawasan  pedesaan  Tri  Manunggal  Jaya  belum  optimal.  Hal tersebut dikarenakan SOP yang mengatur pelaksanaan kegiatan wisata belum dilaksanakan secara optimal.
5. Berdasarkan  perspektif maqashid  syariah ,  adanya  program  pengembangan  kawasan  pedesaan  ini turut berperan dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Pada  kesempatan  ini  penulis  menyampaikan  terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah membantu  dalam  menyelesaikan  artikel  ini  khususnya  pengelola  Kawasan  Pedesaan  Tri  Manunggal Jaya. Selain itu ucapan terimakasih juga disampaikan kepada ketua tim, anggota tim, serta pembimbing Pak Ahmad Nur Alfianto dan Ibu Yeny Fitriyani yang telah memberikan bimbingan, dan arahan kepada tim penulis sehingga dapat menyelesaikan artikel ini.
Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pedesaan Tri Manunggal Jaya Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang; Perspektif Islam

## DAFTAR PUSTAKA
Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik , 1 (1).
Antara.  (2021).  Jumlah  Pengunjung  Candi  Borobudur  Turun  dari  4,39  Juta  Jadi  996  Ribu  Orang. Retrieved from https://bisnis.tempo.co/read/1419303/jumlah-pengunjung-candi-borobudur- turun-dari-439-juta-jadi-996-ribu-orang
Badan  Pusat  Statistik.  (2018).  Jumlah  Pengunjung  Candi  Borobudur.  Retrieved  from https://magelangkab.bps.go.id/dynamictable/2018/11/14/195/jumlah-pengunjung-candi- borobudur.html
Badan  Pusat  Statistik.  (2021). Kabupaten  Magelang  dalam  Angka 2021 .  Magelang:  BPS  Kabupaten Magelang.
Bappenas. (n.d.). Pedoman Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005 . Jakarta.
Budiono. (2019). Pariwisata yang Good, Better, Best. Retrieved from https://www.magelangkab.go.id/home/detail/pariwisata-yang-good--better--best/3316
Chaudhary,  M.,  Lama,  R.,  &  Management,  T.  (2014).  Community  Based  Tourism  Development  in Sikkim of India-A Study of Darap and Pastanga Villages Keywords : Community-based tourism development  ,  rural  tourism  ,  tourism  in  Sikkim  Community  Based  Tourism  Development  in Sikkim of India – A Study of Darap and. Transnational Corporations Review , 6 (May 2018), 228– 237.
Edward III, G. C. (1984). Public Policy Implementing . London-England: Jai Press Inc.
Ekowati, M. R. (2009). Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program . Surakarta: Pustaka Caraka.
Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World . New Jersey: Princnton University Press.
Irawan,  E.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Pariwisata  di  Kabupaten  Banyuwangi.
Jejaring Administrasi Publik , 7 (2).
Kawer, O. F. S., M. Baiquni, Y. T. K., & Subarsono, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah  Layak  Huni  Dengan  Pendekatan  Hibrida  Di  Kabupaten  Supiori  Provinsi  Papua,. Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora , 20 (3), 245–253.
Kemenparenkraf.  (2020).  Laporan  Akhir  Kajian  Dampak  Sektor  Pariwisata  Terhadap  Perekonomian Indonesia.
Retrieved from https://www.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/pdf/media_1554437393_La poran_Akhir.pdf
Kemenparenkraf.  (2021).  Statistik  Kunjungan  Wisatawan  Mancanegara  2020.  Retrieved  from https://www.kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/Statistik-Kunjungan- Wisatawan-Mancanegara-2020
Kholil.  (2015). Rekayasa  Model  Sistem  Dinamik  Pengelolaan  Sampah  Terpadu  Berbasis  Nirlimbah (zerowaste) studi kasus di Jakarta Selatan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Lahamadi,  F.,  Ogotan,  M.,  &  Londa,  V.  Y.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  Dalam  Pengembangan  Objek  Wisata  di  Pulau  Kumo  (Suatu  Studi  di  Kecamatan

## JASNA : Journal for Aswaja Studies Volume 2 No 1 Publisher by Pusat Studi Aswaja Unisnu Jepara
Tobelo Kabupaten Halmaera Utara). Jurnal Administrasi Public , 3 (4).
Legi,  R.,  Rompas,  W.  Y.,  &  Pombengi,  J.  d.  (2015).  Implementasi  Pendekatan  Bottom-Up  Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Admisnistrasi Publik , 1 (10).
López-Guzmán,  T.,  Sánchez-Cañizares,  S.,  &  Pavón,  V.  (2011).  Community  -  Based  Tourism  In Developing  Countries:  A  Case  Study. Rismos:  An  International  Multidisciplinary  Journal  Of Tourism , 6 (1), 69–84.
Magelang, P. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang tahun 2010-2030 .
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif (terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi) . Jakarta: UI-Press.
Mondal, S. H. (2017). SWOT Analysis and Strategies to Develop Sustainable Tourism in Bangladesh. UTMS Journal of Economics , 8 (2), 159–167.
Mustika,  S.  (2020).  Jumlah  Wisatawan  Nusantara  Menyusut  61  persen.  Retrieved  from https://travel.detik.com/travel-news/d-5292195/jumlah-wisatawan-nusantara-menyusut-61- persen
Pallewa,  A.  (2016).  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PENGEMBANGAN  PARIWISATA  PADA DINAS  KEBUDAYAAN  DAN  PARIWISATA  KABUPATEN  TORAJA  UTARA. Jurnal Katalogis , 4 (7), 181–192.
Sabatier,  P.  (1986).  Top  down  and  Bottom  up  Approaches  to  Implementation  Research. Journal  of Public Policy , 6 , 21–48.
Sahroni,  O.,  &  Karim,  A.  A.  (2015). Maqashid  Bisnis  dan  Keuangan  Islam .  Depok:  Raja  Grafindo Persada.
Suriadikusumah,  Talkuputra,  &  Alemina.  (2011).  Rancangan  Pengembangan  Kawasan  Agropolitan Berdasarkan Karakteristik Lahan Di Kabupaten Aceh Besar. Bionatura – Jurnal Ilmu-Ilmu Hayati Dan Fisik , 13 (1), 47–57.
Sururi, A. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan  Infrastruktur  Pedesaan dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kecamatan  Wanasalam  Kabupaten  Lebak. Jurnal Administrasi Negara, 3 (2), 1–25.
Syarifuddin, A. (2001). Ushul Fiqh, Jilid 2 . Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu.
Tampah,  S.  R.,  Pratiknjo,  M.  H.,  &  Londa,  V.  Y.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Penanganan  dan Pengendalian  Corona  Virus  Disease-2019  pada  Sektor  Pariwisata  di  Kota  Tomohon. Agri- SosioEkonomi Unsrat , 17 (1), 135 – 146.
TMJ, P. Bumde. (2021). Wawancara dengan Pengelola TMJ .
Widodo, J. (2013). Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik . Malang: Bayumedia.
Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Pressindo.
Zainal,  V.  R.,  Joyokusumo,  S.,  Hulmansyah,  &  Wihasto,  H.  (2013). Islamic  Management  Meraih Sukses melalui Praktik Manajemen Gaya Rasulullah secara Istiqomah . Yogyakarta: BPFE.
Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pedesaan Tri Manunggal Jaya Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang; Perspektif Islam
Zuhaili, W. (1986). Ushul al-Fiqh al-Islami . Beirut: Dar al-Fikr.