## SISTEM PERLINDUNGAN ATAS CIPTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF CYBER LAW
Sudjana email: sdjana@yahoo.com

## Abstract
The  purpose  of  this  article  is  to  discuss,  from  the  perspective  of  cyber  law,  the  relevant  rules  and regulation  as  found  in  the  prevailing  law  on  copyright  (Law  No.  28  of  2014)  and  how  it  provides effective protection to copyright creations. The author shall highlight the most important rules and norms or principles. The discussion shows that a number of rules in the Law No. 28 of 2014 has not been  able  to  fully  accommodate  the  need  to  respond  to  new  development  in  virtual  technology.  A number  of  issues  concerning  who  enjoy  protection,  the  object  being  protected,  registration  system, period  of  protection,  restriction  on  copyright  and  its  relation  to  educational  interest  and  scientific research still needs to be regulated in detail.
Keywords: protection systems, creation, Copy Right, Cyber Law.

## Abstrak
Fokus tulisan ini adalah atas telaahan pada sistem perlindungan atas ciptaan berdasarkan Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  dalam  Perspektif Cyber  Law. Di  dalam penelitian ini ketentuan-ketentuan yang relevan dan kaidah yang tersembunyi di dalamnya akan digambarkan  serta,  dianalisis  untuk  memberikan  jawaban  atas  persoalan  yang  diajukan.  Hasil kajian  menunjukkan  beberapa  ketentuan  yang  mengatur  sistem  perlindungan  atas  ciptaan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2014  belum  sepenuhnya  mengakomodasi perkembangan  teknologi  informasi  secara  virtual,  yakni  mengenai  subyek  perlindungan,  obyek perlindungan,  stelsel  pendaftaran,  jangka  waktu,  pembatasan  hak  cipta  dan  kepentingan pendidikan dan penelitian.
Kata Kunci: Sistem Perlindungan, Ciptaan,  UU Hak Cipta, Cyber Law.

## Pengantar
Secara  historis 1 di  Indonesia,  peraturan  perundang-undangan  di  bidang Kekayaan  Intelektual,  khususnya  Hak  Cipta  telah  ada  sejak  tahun  1840. Pemerintah  kolonial  Belanda  mengesahkan    Undang-Undang  Cipta  tahun  1912. Indonesia  yang  pada  waktu  itu  masih  bernama Netherlands  East-Indies telah
1 http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual. (terakhir diakses 10 Agustus 2015).
menjadi  angota Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne  Convention  for  the  Protection  of  Literary  and  Artistic  Works sejak tahun  1914.  Kemudian  pada  tanggal  15  April  1994  Pemerintah  RI menandatangani Final  Act  Embodying  the  Result  of  the  Uruguay  Round  of Multilateral  Trade  Negotiations ,  yang  mencakup Agreement  on  Trade  Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS).
Pada  tahun  2014,  disahkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 (selanjutnya  disebut  UUHC)  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2002  karena  Undang-undang    tersebut  dianggap  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan  hukum  dan  kebutuhan  masyarakat. 2 Langkah  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  mengganti  UUHC  2002  dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak  ekonomi  dan  hak  moral  Pencipta  dan  Pemilik  Hak  Terkait  sebagai  unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan Pemilik Hak Terkait untuk berkreasi.    Hilangnya  motivasi  seperti  ini  akan  berdampak  luas  pada  runtuhnya kreativitas  makro  bangsa  Indonesia.  Bercermin  kepada  negara-negara  maju tampak  bahwa  pelindungan  yang  memadai  terhadap  Hak  Cipta  telah  berhasil membawa  pertumbuhan  ekonomi  kreatif  secara  signifikan  dan  memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 3
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  menjadi  salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang    Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi  dan  komunikasi  di  satu  sisi  memiliki  peran  strategis  dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi
2 Undang-Undang RI, Nomor 28 Tahun 2014, L.N.RI Tahun 2014, Nomor  266, Bagian Menimbang huruf d.
3 Id,  Alinea ke 4 Penjelasan Umum.
positif    dapat  dioptimalkan  dan  dampak  negatifnya  dapat  diminimalkan 4 . Perkembangan  dan  kemajuan  Teknologi  Informasi  yang  demikian  pesat  telah menyebabkan  perubahan  kegiatan  kehidupan  manusia  dalam  berbagai  bidang yang  secara  langsung  telah  memengaruhi  lahirnya  bentuk-bentuk  perbuatan hukum  baru. 5 Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  media,  dan  komunikasi  telah mengubah  baik  perilaku  masyarakat  maupun  peradaban  manusia  secara  global. Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  pula  menyebabkan hubungan  dunia  menjadi  tanpa  batas (borderless) dan  menyebabkan  perubahan sosial,  ekonomi,  dan  budaya  secara  signifikan  berlangsung  demikian  cepat. Teknologi  Informasi  saat  ini  menjadi  pedang  bermata  dua  karena  selain memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan,  dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. 6
Saat  ini  telah  lahir  suatu  rezim  hukum  baru  yang  dikenal  dengan  hukum siber atau hukum telematika.  Hukum siber atau Cyber Law , secara internasional digunakan  untuk  istilah  hukum  yang  terkait  dengan  pemanfaatan  teknologi informasi  dan  komunikasi.  Demikian  pula,  hukum  telematika  yang  merupakan perwujudan dari  konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika.  Istilah  lain  yang  juga  digunakan  adalah  hukum  teknologi  informasi (law  of  information  technology ),  hukum  dunia  maya  ( virtual  world  law ),  dan hukum  mayantara.  Istilah-istilah  tersebut  lahir  mengingat  kegiatan  yang dilakukan  melalui  jaringan  sistem  komputer  dan  sistem  komunikasi  baik  dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis  sistem  komputer  yang  merupakan  sistem  elektronik  yang  dapat  dilihat secara  virtual.    Hal  itu  berakibat    terhadap    perlindungan  karya  cipta    secara manual,  sehingga  dengan  munculnya  rezim    hukum  baru  yang  berkaitan  dengan
4 Id,  Alinea kedua Penjelasan Umum.
5 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor 5 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bagian Menimbang huruf c.
6 Id,  Penjelasan Umum  UU ITE.
perkembangan teknologi dan informasi melalui internet ( Cyber Law ),  perlu  dikaji lebih  cermat substansi UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## Kajian teori Kekayaan Intelektual
Negara hukum mempunyai beberapa ciri, antara lain adanya  perlindungan Hak Asasi manusia, yaitu:
”Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni dan  budaya,  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi kesejahteraan umat manusia”. 7
Kepemilikan KI pada hakekatnya merupakan hak asasi ekonomi ( property right )  yang  diperoleh  pencipta  atas  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan,  seni  ,  dan sastra  untuk  meningkatkan  kesejahteraan    dalam  perspektif  negara  hukum. Berdasarkan    hal  itu,  Indonesia  tidak  hanya  melindungi  hak  asasi  warga negaranya,  tetapi    lebih    jauh    lagi  untuk  meningkatkan  kualitas    hidup  demi kesejahteraannya,  sehingga  Indonesia  menganut    konsep  sebagai  negara kesejahteraan  (negara  hukum  dalam  arti  materil).  Teori  Negara  Kesejahteraan menjelaskan  bahwa  Negara  berperan  meningkatkan    pemerataan  pertumbuhan ekonomi    menuju  ke  arah  peningkatan  kesejahteraan    rakyat.    Konsep  ini merupakan  landasan  filosofis  yuridis  sebagaimana  tercantum dalam  Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar  1945. 8
Perlindungan KI secara universal tercantum dalam Pasal 27 Declaration of Human Rights (10 Desember 1948) berbunyi: 9
7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen ke 4,  Pasal 28C.
8 Id,  Pasal 33.
9 Pan  Panhuys, International Organization and Integration: A Collection of the Text odf Document Relating    to  the  United  Nation,  its  Related  Agencies  and  Regional  International ,  Cornelis  van Vollenhoven, Leyden and the Europe Institute, 1968, page 249. Lihat juga, Ranti Fauza Mayana,
1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of community,  to  enjoy  the  arts  and  to  share  in  scientific advancement and its benefits.
2. Everyone  has  the  right  to  protection  of  moral  and  material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
KI 10 adalah  hak  yang  dimiliki  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  sastra, teknologi, bisnis dan industri sebagai hasil kreasi atau inovasi dari  intelektualnya. Eddy  Damian berpendapat  bahwa  KI  yang  timbul  dari  kemampuan  intelektual seseorang  adalah  bentuk  perwujudan alter  ego (refleksi  kepribadiannya)  atau kualitas  rasa,  karsa,  dan  cipta  nalarnya. 11 Pada  umumnya,  KI  merupakan  hasil pemecahan  atas  masalah  yang  dihadapi  oleh  seseorang,  yang  sesuai  dengan kodratnya akan terdorong untuk berpikir secara kreatif guna memecahkan suatu masalah  yang  dialaminya.  Kreativitas  tersebut  selanjutnya  memicu  daya  cipta untuk  menghasilkan  karya  intelektual. 12 W.R  Cornish mengatakan 13 “KI melindungi  pemakaian  idea dan  informasi  yang  mempunyai  nilai  komersil  atau nilai ekonomi“. Sedangkan David I Bainbridge mengatakan “ Intellectual property “ is  the  collective  name  given  to  legal  rights  which  protect  the  produk  of  human intellect. 14 The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour. 15
Perlindungan  Desain  Industri  Di  Indonesia  dalam  Era  Perdagangan  Bebas , Grasinso,  Jakarta, 2004, hlm 16.
10 Kekayaan Intelektual konvensional pada dasarnya dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu Hak Cipta dan Turunannya,  dan  Hak  Kekayaan  Perindustrian  yang  mencakup:  Paten,  Merek,  Rahasia  Dagang, Desain Indutri, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
11 Penjelasan  lengkap  lihat  Eddy  Damian,  Hukum  Hak  Cipta  Menurut    Beberapa  Konvensi Internasional,    Undang-Undang  Hak  Cipta  1997  dan  Perlindungan  Terhadap  Buku  serta Perjanjian Penerbitnnya, Alumni, Bandung, 1999, hlm 41-44.
12 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2004, hlm 5.
13 W.R Cornish, Intelectual Property , second edition, Sweer & Maxwell, London, 1989, hlm 5.
14 David I Bainbridge, Computers and The Law , Pitman Publishing, first edition, London, 1990, hlm.
7.
15 John F William, A  Manager’s  Guide to Patent, Trade Marks & Copyright , Kogan Page, first edition, London,    1986,  page  11.  Sedangkan  Robert  M.  Sherwood  menjelaskan  KI  sebagai  berikut: Intellectual  Property  is  a  compounding  of  things.    First,  it  is  ideas,  inventions  and  creative
Kepemilikan    berkaitan  erat  dengan  ajaran  Hukum  Alam  yang dikemukakan  oleh Hugo  de  Groot ( Grotius , 1583-1645 )  karena  Hukum  Alam dipandang sebagai pencetusan rasio manusia yang berkaitan dengan apakah suatu tingkah laku manusia itu dianggap baik atau buruk, apakah tindakan manusia itu dapat  diterima  atau  ditolak  atas  dasar  kesusilaan  alam.  Empat  Prinsip  Dasar dalam  Hukum  Alam  adalah  (1)  Prinsip  kupunya  dan  kau  punya , artinya  Milik orang lain harus dijaga. (2)  Prinsip kesetiaan pada janji, (3) Prinsip ganti rugi, dan (4) Prinsip perlunya hukuman. 16 Sejalan dengan itu, konsep hak milik dipengaruhi oleh  pemikiran John  Locke ,  yang  mengatakan  bahwa  hak  milik  dari  seorang manusia  terhadap  benda  yang  dihasilkannya  itu  sudah  ada  sejak  manusia  lahir. Pengertian  benda  tidak  hanya  benda  yang  berwujud  tetapi  juga  benda  yang abstrak,  yang  disebut  dengan  hak  milik  atas  benda  yang  tidak  berwujud  yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. 17
Nico  Kansil menjelaskan  teori  yang  mendasari  perlindungan  hukum terhadap KI, yaitu: 18
1. Teori Reward, bahwa  pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan  sastra,  serta  penemu  di  bidang  teknologi  baru  yang mengandung  langkah  inovatif  serta  dapat  diterapkan  dalam industri,  diberikan  suatu  penghargaan  dan  pengakuan  serta
expression.    They  are  essentially  the  result  of  private  activity.    Second,  it  is  public  willingness  to bestow the status of property on those inventions ang expression.  The most common technique for conferring a protected status are trade secret, the patent, copyright and the trademark with one new category for mask work (or chips).  The term “intellectual  property“ contains both the concept of private creativity and the concept of public protection for the result of creativity.  For analytical purposes.  It is useful to apply the term “product of mind“ or perharps “intellectual assets“ to those ideas,  inventions  and  creative  expressions  collectively .    Lihat      Robert  M.  Sherwood, Intellectual Property and Economic Development : Westview Special Studies in Science, Technology and Public Policy, Westview Press Inc, San Fransisco, 1990, hlm. 11-13.
16 Theo  Huijbers  OSC, Filsafat  Hukum  dalam  Lintasan  Sejarah, Kanisius,  Jakarta,  1984,  hlm    60. Lihat juga https://kuliahade.wordpress.com/2010/01/31/filsafat-hukum-hukum-alam/ (terakhir diakses 12 Agustus 2016).
17 Locke, Two Treatises of Government , edited and introduced by Peter Laslett, 1988, hlm. 285. Lihat juga  Syafrinaldi,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Hak  Milik  Intelektual  Dalam  Menghadapi  Era Globalisasi, UIR Press, Jakarta,  2010, hlm. 7.
18 Nico  Kansil, Perlindungan  Hukum  terhadap  KI ,  Makalah  pada  Seminar  Nasional  KI,  UNDIP Semarang, tanggal 27 April 1993.   Lihat juga Ranti Fauza Mayana, supra, hlm. 44-46.
perlindungan  atas  keberhasilan  upayanya  dalam  melahirkan ciptaan  baru itu;
2. Teori Recovery ,    bahwa  atas  usaha  dari  pencipta  dan  penemu yang  telah  mengeluarkan  tenaga,  pikiran,  waktu  dan  biaya  yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya diberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi  KI  guna  meraih  kembali  yang  telah dikeluarkannya;
3. Teori Incentif, bahwa  insentif  diberikan  untuk  merangsang kreativitas  dan  upaya  menciptakan  karya-karya  baru  di  bidang teknologi;
4. Teori Public Benefit , bahwa KI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.
Salah    satu  jenis  KI  adalah  Hak  Cipta  yaitu  hak  eksklusif  pencipta  yang timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai      dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 19 Ciptaan  adalah  setiap  hasil  karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau  keahlian  yang diekspresikan dalam bentuk nyata. 20
Sistem  perlindungan  dalam  hukum  KI,  khususnya  hak  cipta  meliputi: subyek  perlindungan,  obyek  perlindungan  dan  yang  pengecualian  atau pembatasan,    stelsel  pendaftaran,    jangka  waktu  perlindungan,  dan    perbuatan pihak  lain  serta  tindakan  oleh  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  apabila  terjadi pelanggaran  oleh  pihak  lain.  Sistem  perlindungan  tersebut  perlu diharmonisasikan  dengan Cyber  Law sebagai  akibat  perkembangan  teknologi informasi melalui internet.
Cyber  Law berasal  dari cyberspace  law yang  ruang  lingkupnya  meliputi setiap  aspek  yang  berhubungan  dengan  subyek  hukum  yang  menggunakan  dan memanfaatkan  teknologi  internet,  dimulai  pada  saat online dan  memasuki
19 Undang-Undang RI, Nomor 28 Tahun 2014, supra pada Pasal 1 Angka 1.
20 Id, Pasal 1 Angka 3.
cyberspace atau  dunia  maya.  Istilah  ini  sering  digunakan  untuk  hukum  yang terkait  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi.  Dengan  demikian, Cyber  Law dapat  diartikan  pengertian  umum  yang  mengacu  kepada  aspek  regulasi  atau perundangan-undangan  dari  teknologi  informasi  dalam cyber  space. Sedangkan Teknologi  Informasi  adalah  suatu  teknik  untuk  mengumpulkan,  menyiapkan, menyimpan,  memproses,  mengumumkan,  menganalisis,  dan/atau  menyebarkan informasi. 21 Dengan  demikian,  ada  keterkaitan  antara  sistem  perlindungan  atas ciptaan  berdasarkan  UUHC    dengan Cyber  Law karena    perkembangan  teknologi informasi   melalui internet  akan berakibat pada  ketentuan yang mengatur karya cipta.

## Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law
Keterkaitan  Hak Cipta dengan Cyber  Law sebagaimana  dikemukakan  oleh Ahmad  M  Ramli mencakup:  definisi,  pengumuman  dan  penggandaan,  program komputer,  lembaga  penyiaran,  penggandaan  rekaman  suara,  ciptaan  yang dilindungi,  pembatasan  hak  cipta  dan cyber media,  kepentingan  ilmiah  dan e- learning ,  informasi  dan  sarana  teknologi,  jangka  waktu  perlindungan,  dan administrasi. 22
Berdasarkan sistem perlindungan atas ciptaan menurut pendapat Ahmad M  Ramli ,  tersebut  di  atas  terkait  perspektif Cyber  Law dapat  diuraikan  hal-hal sebagai berikut: 23

## 1. Subyek Perlindungan
Pencipta  adalah  seorang  atau  beberapa  orang  yang  secara  sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. 24
Kecuali  terbukti  sebaliknya,  yang  dianggap  sebagai  Pencipta,  yaitu  Orang  yang
21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, supra, pada Pasal 1 Angka 2.
22 Ahmad M Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 72 -81.
23 Bandingkan dengan Ahmad M Ramli, Id.
24 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014, supra, pada Pasal 1 Angka 2.
Volume 2 • Nomor 2 • 261 •
namanya:  a.  disebut  dalam  Ciptaan;  b.  dinyatakan  sebagai  Pencipta  pada  suatu Ciptaan;  c.  disebutkan  dalam  surat  pencatatan  Ciptaan;  dan/atau  d.  tercantum dalam  daftar  umum  Ciptaan  sebagai  Pencipta. 25 Pemegang  Hak  Cipta  adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari  Pencipta,  atau  pihak  lain  yang    menerima  lebih  lanjut  hak  dari  pihak  yang menerima hak tersebut secara sah. 26
Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu  Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. 27 Dalam hal Orang yang memimpin  dan  mengawasi  penyelesaian  seluruh  Ciptaan    tidak  ada,  yang dianggap  sebagai  Pencipta  yaitu  Orang  yang  menghimpun  Ciptaan  dengan  tidak mengurangi  Hak  Cipta  masing-masing  atas  bagian  Ciptaannya. 28 Dalam  hal Ciptaan  dirancang  oleh  seseorang  dan  diwujudkan  serta  dikerjakan  oleh  Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang  merancang, yang dianggap Pencipta  yaitu  Orang  yang  merancang  Ciptaan. 29 Kecuali  diperjanjikan  lain Pemegang  Hak  Cipta  atas  Ciptaan  yang  dibuat  oleh  Pencipta  dalam  hubungan dinas,  yang  dianggap  sebagai  Pencipta  yaitu  instansi  pemerintah. 30 Dalam  hal Ciptaan  digunakan  secara  komersial,  Pencipta  dan/atau  Pemegang  Hak  Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti. 31 Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan  Pemegang  Hak  Cipta  atas  Ciptaan  yang  dibuat  dalam  hubungan  kerja  atau berdasarkan  pesanan  yaitu  pihak  yang  membuat  Ciptaan. 32 Kecuali  terbukti sebaliknya,  dalam  hal  badan  hukum  melakukan  Pengumuman,  Pendistribusian, atau  Komunikasi  atas  Ciptaan  yang  berasal  dari  badan  hukum  tersebut,  dengan
25 Id,  Pasal 31.
26 Id,  Pasal 1 Angka 4.
27 Id,  Pasal 33 Ayat (1).
28 Id,  Pasal 33 Ayat (2).
29 Id,  Pasal 34.
30 Id,  Pasal 35 Ayat (1).
31 Id,  Pasal 35 Ayat (2).
32 Id,  Pasal 36.
tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum. 33
Dalam perspektif Cyber Law , pencipta atau pemegang hak cipta  yaitu pihak yang melakukan up load (unggah) dan  atau namanya dicantumkan dalam ciptaan yang diunggah tersebut, kecuali dibuktikan lain.
Pencipta merupakan subyek hukum dari hak cipta, dalam arti pendukung hak  dan  kewajiban  untuk  menjalankan    peranannya    berkaitan  dengan kepemilikannya.  Oleh karena itu  menurut Teori Reward, pencipta atau pemegang hak  cipta    diberikan  suatu  penghargaan  dan  pengakuan  serta  perlindungan  atas keberhasilan  upayanya  dalam  melahirkan  ciptaan    baru  itu.    Pencipta  dalam melahirkan ciptaannya mengeluarkan  banyak waktu, biaya dan pikiran  sehingga diberikan  hak  untuk  mengeksploitasi    KI    untuk  meraih  kembali  yang  telah dikeluarkannya sebagaimana Teori Recovery .   Pemberian Insentif bagi pencipta untuk  hak-hak    yang  diciptakan  oleh  pencipta  diberikan  berupa  insentif  untuk merangsang  kreativitas  dan  upaya  menciptakan  karya-karya  baru  di  bidang teknologi  (Teori Incentif ),  sehingga  KI    merupakan  suatu  alat  untuk  meraih  dan mengembangkan ekonomi (Teori Public Benefit) .
Pencipta  memiliki  hak  eksklusif  yaitu  menggunakan  dan  memanfaatkan dan  menggunakan  haknya  dengan  memperhatikan  pembatasan  menurut perundang-undangan  dan  melarang  pihak  lain  untuk  menggunakan  atau memanfaatkan tanpa izinnya. Dalam kaitan dengan sifat eksklusif, Hilary Pearson dan Clifford Miller berpendapat : 34
“The  term  property  refers  to  something  capable  of  ownership. Ownership basically means right to posses, use anf dispose of property to the exclusion of others. If you own land you have the exclusive legal right to keep out everyone except those you choose to invite to visit. If you own a car you have the exclusive legal right to stop some one else
33 Id,  Pasal 37.
34 Hilary  Pearson dan Clifford Miller, Commercial Exploitation of Intellectual Property , Blackstone Limited, London, 1990, hlm. 16. Lihat  juga Ranti Fauza Mayana, supra, pada 41.
driving it without your permission. If you own copyright in a copyright work  you  have  several  legal  rights,  including  the  exclusive  right  to prevent  anyone copying the work.”
Hak eksklusif  terdiri atas hak moral (Pasal 5 sd 7 UUHC) dan hak ekonomi (Pasal 8 sd 19 UUHC).  Hak moral 35 tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  setelah  Pencipta meninggal dunia.  Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral penerima dapat  melepaskan  atau  menolak  pelaksanaan  haknya  dengan  syarat  pelepasan atau  penolakan  pelaksanaan  hak  tersebut  dinyatakan  secara  tertulis.    Untuk melindungi  hak  moral,  Pencipta  dapat  memiliki:  a.  informasi  manajemen  Hak Cipta; dan/atau b. informasi elektronik Hak Cipta. Sedangkan hak ekonomi dapat beralih  atau  dialihkan,  baik  seluruh  maupun  sebagian  karena:  a.  pewarisan;  b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pencipta  atau Pemegang  Hak  Cipta  memiliki  hak  ekonomi  untuk  melakukan:  a.  penerbitan Ciptaan;  b.  Penggandaan  Ciptaan  dalam  segala  bentuknya;  c.  penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan. 36
35 Hak  moral  merupakan  hak  yang  melekat  secara  abadi  pada  diri  Pencipta  untuk:  a.  tetap mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan  sehubungan  dengan pemakaian  Ciptaannya  untuk  umum;  b.  menggunakan  nama  aliasnya  atau  samarannya;  c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul  Ciptaan;  dan  e.  mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi  Ciptaan,  mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, supra, pada Pasal 5 Ayat (1).
36 Id,  Pasal 9 Ayat (1).

## 2. Obyek Perlindungan
Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perincian secara lengkap  tentang  obyek hak cipta  dapat  dilihat dari  ketentuan  Pasal  40  Ayat  (1)  UUHC. 37 Ciptaan  berupa  terjemahan,  tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari  hasil  transformasi  dilindungi  sebagai  Ciptaan  tersendiri  dengan  tidak mengurangi  Hak  Cipta  atas  Ciptaan  asli.  Pelindungan  sebagaimana  dimaksud, termasuk  pelindungan  terhadap  Ciptaan  yang  tidak  atau  belum  dilakukan Pengumuman 38 tetapi  sudah  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  yang memungkinkan  Penggandaan 39 Ciptaan  tersebut.  Dalam  perspektif Cyber  Law, maka  ciptaan-ciptaan  yang  diunggah  termasuk    obyek  yang  dilindungi,  misalnya on line book atau berkaitan dengan proses down load lagu-lagu MP3 melalui media internet. 40
Program  Komputer  adalah  seperangkat  instruksi  yang  diekspresikan dalam  bentuk  bahasa,  kode,  skema,  atau  dalam  bentuk  apapun  yang  ditujukan agar  komputer  bekerja  melakukan  fungsi  tertentu  atau  untuk  mencapai  hasil
37 Id, Pasal 40 Ayat (1), Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil  karya  tulis  lainnya;b.  ceramah,  kuliah,  pidato,  dan  Ciptaan  sejenis  lainnya;  c.  alat  peraga yang  dibuat  untuk  kepentingan  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan;  d.  lagu  dan/atau  musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya  seni  rupa  dalam  segala  bentuk  seperti  lukisan,  gambar,  ukiran,  kaligrafi,  seni  pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif  lain;  k.    karya  fotografi;  l.  Potret;  m.  karya  sinematografi;  n.  terjemahan,  tafsir,  saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca  dengan  Program Komputer maupun  media  lainnya;  q.  kompilasi  ekspresi  budaya  tradisional  selama  kompilasi  tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. Program Komputer.
38 Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Id, Pasal 1 Angka 11.
39 Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Id, Pasal 1 Angka 12.
40 Bandingkan dengan Ahmad M Ramli, supra, hlm. 74.
tertentu. 41 Obyek  perlindungan Hak Cipta seperti  program komputer dan  karya- karya lainnya  di media internet perlu mendapat perlindungan UUHC. Dalam hal Undang-Undang  tersebut  belum  memberikan  perlindungan  secara  tegas,  maka dapat dilakukan melalui penafsiran ekstentif (penafsiran diperluas), yaitu dengan cara  memperluas  makna  obyek  perlindungan  tidak  hanya  yang  bersifat  manual tetapi meliputi virtual.
Setiap  Orang  dilarang  merusak,  memusnahkan,  menghilangkan,  atau membuat  tidak  berfungsi  sarana  kontrol  teknologi  yang  digunakan  sebagai pelindung  Ciptaan atau produk  Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain. 42 Apabila  dikaitkan  dengan Cyber  Law ,  maka  hal  ini  berkaitan  dengan kewajiban menyimpan dokumen elektronik  yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 43
Ciptaan  atau  produk  Hak  Terkait  yang  menggunakan  sarana  produksi dan/atau  penyimpanan  data  berbasis  teknologi  informasi  dan/atau  teknologi tinggi,  wajib  memenuhi  aturan  perizinan  dan  persyaratan  produksi  yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 44 Dalam kaitan dengan  perspektif cyber law , teknologi informasi/sistem informasi yang digunakan untuk melindungi hak cipta juga dilindungi dari upaya destruktif yang juga dilakukan dengan teknologi maju. 45
Kewenangan Pemerintah untuk melakukan pengawasan berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta dalam perspektif Cyber Law diatur dalam Pasal 54 UUHC. 46
41 Undang-Undang RI, Nomor 28 Tahun 2014, supra, pada  Pasal 1 Angka 9 .
42 Id, Pasal 51.
43 Ahmad M Ramli, Supra , pada 78.
44 Undang-Undang RI, Nomor 28 Tahun 2014, Id Pasal 53 Ayat (1).
45 Ahmad M Ramli,  supra, hlm. 79.
46 Undang-Undang RI, Nomor 28 Tahun 2014, supra, pada Pasal 54  “Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang
Sedangkan  peran  masyarakat  untuk  melaporkan  setiap  mengetahui  pelanggaran Hak  Cipta  dan/atau  Hak  Terkait  melalui  sistem  elektronik  untuk  Penggunaan Secara  Komersial. 47 Pelaporan    dilakukan  terhadap  Menteri  yang  selanjutnya diverifikasi,  dalam  hal  ditemukan  bukti  yang  cukup  berdasarkan  hasil  verifikasi laporan,  atas  permintaan  pelapor  Menteri  merekomendasikan  kepada  menteri yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  telekomunikasi  dan informatika  untuk  menutup  sebagian  atau  seluruh  konten  yang  melanggar  Hak Cipta  dalam  sistem  elektronik  atau  menjadikan  layanan  sistem  elektronik  tidak dapat diakses. Dalam hal penutupan situs Internet dilakukan secara keseluruhan, dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  wajib  diminta  penetapan pengadilan.

## 3. Stelsel Pendaftaran
Pendaftaran  Ciptaan  dan  produk  Hak  Terkait  bukan  merupakan  syarat untuk  mendapatkan  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait. 48 Ketentuan  ini  menjelaskan bahwa  Hak  Cipta  menganut  stelsel  deklaratif,  artinya  pendaftaran  tidak merupakan kewajiban, pemegang hak adalah yang menggunakan terlebih dahulu ( first  to  use ).  Namun  pendaftaran 49 dapat  dilakukan  untuk  kepentingan pembuktian  apabila  muncul  permasalahan  dikemudian  hari.  Pihak  penggugat (dalam hal ini pencipta atau pemegang Hak Cipta) harus membuktikan bahwa ia
melakukan:  a.  pengawasan  terhadap  pembuatan  dan  penyebarluasan  konten  pelanggaran  Hak Cipta dan Hak Terkait; b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar  negeri  dalam  pencegahan  pembuatan  dan  penyebarluasan  konten  pelanggaran  Hak  Cipta dan Hak Terkait; dan c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.
47 Id, Pasal 55 dan 56.
48 Id, Pasal 64 Ayat (2).
49 Id, Pasal 66 Ayat (1) : Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau  Kuasanya  kepada  Menteri.  Pasal  66  Ayat  (2):  Permohonan  dilakukan  secara  elektronik dan/atau  non  elektronik  dengan:  a.  menyertakan  contoh  Ciptaan,  produk  Hak  Terkait,  atau penggantinya;  b.  melampirkan  surat  pernyataan  kepemilikan  Ciptaan  dan  Hak  Terkait;  dan  c. membayar biaya.
Volume 2 • Nomor 2 • 267 •
pemilik atau pemegang yang sah. 50 Penerapan stelsel deklaratif dalam perspektif Cyber Law sangat bermanfaat untuk internet yang perlu serba praktis dan tanpa birokrasi yang berbelit. 51
Ketentuan UUHC tidak mencantumkan secara tegas adanya Sistem jaringan Dokumentasi  dan  Informasi  Hak  Cipta  secara  Nasional.  Hal  ini  berbeda  dengan UUHC  2002  yang  mengatur  melalui  Pasal  53  UUHC  2002.  Padahal    keberadaan sistem  jaringan  tersebut    yang  didukung    internet  dan  teknologi  informasi merupakan  hal  yang  vital  dalam  era  digital,  sehingga  harus  dipertahankan  dan dikembangkan    sebagai      sarana  informasi  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan  terhadap pencatatan Hak Cipta.

## 4. Jangka Waktu
Jangka waktu perlindungan menurut  UU No. 28 Tahun 2014 agak berbeda dengan UU Hak Cipta sebelumnya (UU No. 19 Tahun 2002). UU Hak Cipta Tahun 2014 mengatur secara tegas masa berlakunya hak moral dan hak ekonomi.  Masa berlakunya hak moral tercantum dalam Pasal 57 yang berbunyi:
(1) Hak  moral  Pencipta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  Ayat  (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
(2) Hak  moral  Pencipta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  Ayat  (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.
Selanjutnya,  ketentuan  Pasal  58  mengatur  tentang  Masa  Berlaku  Hak Ekonomi, yaitu:
(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat  peraga  yang  dibuat  untuk  kepentingan  pendidikan  dan  ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
50 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1865.
51 Ahmad M Ramli, supra hlm. 81.
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya  seni  rupa  dalam  segala  bentuk  seperti  lukisan,  gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya arsitektur;
h. peta; dan
i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan  terus  berlangsung  selama  70  (tujuh  puluh)  tahun  setelah Pencipta  meninggal  dunia,  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari  tahun berikutnya.
(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta  yang  meninggal  dunia  paling  akhir  dan  berlangsung  selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
(3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)  dan  Ayat  (2)  yang  dimiliki  atau  dipegang  oleh  badan  hukum berlaku  selama  50  (lima  puluh)  tahun  sejak  pertama  kali  dilakukan Pengumuman.

## Pasal 59 UUHC
(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
a. karya fotografi;
b. Potret;
c. karya sinematografi;
d. permainan video;
e. Program Komputer;
f. perwajahan karya tulis;
g. terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga  rampai,  basis  data,  adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
h. terjemahan,  adaptasi,  aransemen,  transformasi  atau  modifikasi ekspresi budaya tradisional;
i. kompilasi  Ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format  yang  dapat  dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
j. kompilasi  ekspresi  budaya  tradisional  selama  kompilasi  tersebut merupakan  karya  yang  asli,  berlaku  selama  50  (lima  puluh)  tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
(2) Pelindungan  Hak  Cipta  atas  Ciptaan  berupa  karya  seni  terapan  berlaku selama  25  (dua  puluh  lima)  tahun  sejak  pertama  kali  dilakukan Pengumuman.
Masa  berlaku  pelindungan  Hak  Cipta  atas  Ciptaan  yang  dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir. 52 Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang  terdiri  atas  2  (dua)  jilid  atau  lebih  yang  dilakukan  Pengumuman  secara berkala  dan  tidak  bersamaan  waktunya,  setiap  jilid  Ciptaan  dianggap  sebagai Ciptaan tersendiri. 53
Dalam perspektif Cyber Law seharusnya mendapat pelindungan yang sama dalam  media  internet  tetapi  jangka  waktu  lima  puluh  tahun  untuk  pelindungan komputer agak berlebihan mengingat program komputer sangat cepat berubah, 54 penulis  berpendapat  paling  lama  5  tahun.    Hal  ini  akan  menjadi  tidak  rasional karena  program  komputer  tersebut  sudah  tidak  digunakan  lagi  ( out  of  date ), karena  muncul  program  yang  baru  tetapi  menurut  hukum  hak  cipta,  program komputer yang lama masih tetap mendapat pelindungan karena jangka waktunya belum 50 tahun.

## 5. Pembatasan Hak Cipta
Pembatasan  Hak Cipta   sebagaimana  diatur  dalam Pasal  43  dimaksudkan sebagai Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:
a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan  lambang  negara  dan  lagu  kebangsaan  menurut sifatnya yang asli;
b. Pengumuman, Pendistribusian,
Komunikasi, dan/atau Penggandaan  segala  sesuatu  yang  dilaksanakan  oleh  atau  atas nama  pemerintah,  kecuali  dinyatakan  dilindungi  oleh  peraturan perundang-undangan,  pernyataan  pada  Ciptaan  tersebut,  atau ketika  terhadap  Ciptaan  tersebut  dilakukan  Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor  berita,  Lembaga  Penyiaran,  dan  surat  kabar  atau  sumber
52 Id, Pasal 61 Ayat (1).
53 Id, Pasal 61 Ayat (2).
54 Ahmad M Ramli, supra, hlm. 79.
sejenis  lainnya  dengan  ketentuan  sumbernya  harus  disebutkan secara lengkap; atau
d. pembuatan  dan  penyebarluasan  konten  Hak  Cipta  melalui  media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau  menguntungkan  Pencipta  atau  pihak  terkait,  atau Pencipta  tersebut  menyatakan  tidak  keberatan  atas  pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
e. Penggandaan,  Pengumuman,  dan/atau  Pendistribusian  Potret Presiden,  Wakil  Presiden,  mantan  Presiden,  mantan  Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga  pemerintah  non  kementerian,  dan/atau kepala  daerah  dengan  memperhatikan  martabat  dan  kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggandaan  sementara  atas  Ciptaan  tidak  dianggap  pelanggaran  Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan: 55 a. pada saat dilaksanakan transmisi  digital  atau  pembuatan  Ciptaan  secara  digital  dalam  media penyimpanan;  b.  dilaksanakan  oleh  setiap  Orang  atas  izin  Pencipta  untuk mentransmisi  Ciptaan;  dan  c.  menggunakan  alat  yang  dilengkapi  mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan  kembali.  Setiap  Lembaga  Penyiaran  dapat  membuat  rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan  alat  dan  fasilitasnya  sendiri. 56 Lembaga  Penyiaran  wajib  memusnahkan rekaman  sementara  dalam  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  sejak  pembuatan atau  dalam  waktu  yang  lebih  lama  dengan  persetujuan  Pencipta. 57 Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi. 58
Pembatasan  Hak  Cipta  bermakna  bahwa  Hak  Cipta  tidak  absolut,  karena hukum  yang memberikan  hak kepada seseorang  perlu juga memperhatikan hal- hal  lain    dengan  membatasi  hak  yang  telah  dimiliki  tersebut  agar  dapat  tercipta
55 Undang-Undang RI, Nomor 28 Tahun 2014, supra, pada Pasal 49 Ayat (1).
56 Id, Pasal 49 Ayat (2).
57 Id, Pasal 49 Ayat (3).
58 Id, Pasal 49 Ayat (4).
tata  kehidupan  yang  serasi  dan  seimbang.    Namun  demikian,  pembatasan  hak tersebut  harus  dicantumkan  secara  tegas  dalam  perundang-undangan,  sehingga pihak yang haknya dibatasi tidak merasa diperlakukan sewenang-wenang  karena memang  sudah    ada  norma  pengaturannya,  di  sisi  lain  pihak  yang  berwenang membatasi  hak  seseorang  mempunyai  dasar  pembenaran    untuk  melakukan pembatasan  tersebut.    Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  hukum    yaitu  mewujudkan keadilan  sebagaimana  dikemukakan  oleh Aristoteles dan  kemanfaatan berdasarkan  teori  kegunaan  ( utility  theory )    dari Jeremy  Bentham serta menjamin kepastian hukum sesuai dengan pendapat John Austin.
Setiap  Orang  dilarang  melakukan  Pengumuman,  Pendistribusian,  atau Komunikasi  Ciptaan  yang  bertentangan  dengan  moral,  agama,  kesusilaan, ketertiban  umum,  atau  pertahanan  dan  keamanan  negara. 59 Dalam  perspektif Cyber Law, terdapat  undang-undang yang terkait dengan ketentuan ini yaitu Pasal 27 UU ITE , yang berbunyi:
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, supara, pada Pasal 50.
Pemerintah dapat  menyelenggarakan  Pengumuman,  Pendistribusian,  atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan  nasional  tanpa  izin  dari  Pemegang  Hak  Cipta,  dengan  ketentuan wajib  memberikan  imbalan  kepada  Pemegang  Hak  Cipta. 60 Lembaga  Penyiaran yang  melakukan  Pengumuman,  Pendistribusian,  atau  Komunikasi  atas  Ciptaan berhak  mendokumentasikan  Ciptaan  hanya  untuk  Lembaga  Penyiaran  tersebut dengan  ketentuan  untuk  Penyiaran  selanjutnya,  Lembaga  Penyiaran  tersebut harus  mendapatkan  izin  Pemegang  Hak  Cipta. 61 Berkaitan  dengan  perbuatan- perbuatan tersebut melalui  internet, perlu dikaji lebih lanjut pengambilan  berita dari cyber media yang dijadikan sumber berita oleh media massa lainnya. 62

## 6. Kepentingan pendidikan & penelitian, keamanan, hiburan.
Penggunaan,  pengambilan,  Penggandaan,  dan/atau  pengubahan  suatu Ciptaan  dan/atau  produk  Hak  Terkait  secara  seluruh  atau  sebagian  yang substansial  tidak  dianggap  sebagai  pelanggaran  Hak  Cipta  jika  sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: 63
a. pendidikan,  penelitian,  penulisan  karya  ilmiah,  penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan  kepentingan yang  wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
b. keamanan  serta  penyelenggaraan  pemerintahan,  legislatif,  dan peradilan;
c. ceramah  yang  hanya  untuk  tujuan  pendidikan  dan  ilmu pengetahuan; atau
d. pertunjukan  atau  pementasan  yang  tidak  dipungut  bayaran dengan  ketentuan  tidak  merugikan  kepentingan  yang  wajar  dari Pencipta.
60 Undang-Undang RI, Nomor 28 Tahun 2014, supra,  pada Pasal 51 Ayat (1) .
61 Id, Pasal 51 Ayat (2).
62 Ahmad M Ramli, supra, hlm., 76.
63 Undang-Undang RI, Nomor 28 Tahun 2014, supra, pada Pasal 44  Ayat (1).
Volume 2 • Nomor 2 • 273 •
Penggandaan  sebanyak  1  (satu) salinan  atau adaptasi  Program  Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang  Hak  Cipta  jika  salinan  tersebut  digunakan  untuk: 64 a.  penelitian  dan pengembangan  Program  Komputer  tersebut;  dan  b.  arsip  atau  cadangan  atas Program  Komputer  yang  diperoleh  secara  sah  untuk  mencegah  kehilangan, kerusakan,  atau  tidak  dapat  dioperasikan.  Apabila  penggunaan  Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan. 65
Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 66 Penggandaan untuk kepentingan pribadi  tidak  mencakup: 67 a.  karya  arsitektur  dalam  bentuk  bangunan  atau konstruksi  lain;  b.  seluruh  atau  bagian  yang  substansial  dari  suatu  buku  atau notasi  musik;  c.  seluruh  atau  bagian  substansial  dari  database  dalam  bentuk digital;  d.  Program  Komputer,  kecuali    Penggandaan  sebanyak  1  (satu)  salinan atau  adaptasi  Program  Komputer  yang  dilakukan  oleh pengguna  yang  sah  dapat dilakukan  tanpa  izin  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  jika  salinan  tersebut digunakan  untuk:  a.  penelitian  dan  pengembangan  Program  Komputer  tersebut; dan  b.  arsip  atau  cadangan  atas  Program  Komputer  yang  diperoleh  secara  sah untuk  mencegah  kehilangan,  kerusakan,  atau  tidak  dapat  dioperasikan.  dan  e. Penggandaan  untuk  kepentingan  pribadi  yang  pelaksanaannya  bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
Setiap  perpustakaan  atau  lembaga  arsip  yang  tidak  bertujuan  komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta
64 Id, Pasal 45 Ayat (1).
65 Id, Pasal 45 Ayat (2).
66 Id, Pasal 46 Ayat (1).
67 Id, Pasal 46 Ayat (2).
Volume 2 • Nomor 2 • 274 •
atau Pemegang Hak Cipta dengan cara: 68 a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang  telah  dilakukan  Pengumuman,  diringkas,  atau  dirangkum  untuk  memenuhi permintaan  seseorang  dengan  syarat:  1.  perpustakaan  atau  lembaga  arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau  penelitian;  2.  Penggandaan  tersebut  dilakukan  secara  terpisah  dan  jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan 3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian  yang  digandakan.  b.  pembuatan  salinan  dilakukan  untuk  pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip  lain  dengan  syarat:  1.  perpustakan  atau  lembaga  arsip  tidak  mungkin memperoleh  salinan  dalam  kondisi  wajar;  atau  2.  pembuatan  salinan  tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan. c. pembuatan salinan  dimaksudkan  untuk  Komunikasi  atau  pertukaran  informasi antarperpustakaan,  antarlembaga  arsip,  serta  antara  perpustakaan  dan  lembaga arsip.
Penggandaan,  Penyiaran,  atau  Komunikasi  atas  Ciptaan  untuk  tujuan informasi  yang  menyebutkan  sumber  dan  nama  Pencipta  secara  lengkap  tidak dianggap  pelanggaran  Hak  Cipta  dengan  ketentuan  Ciptaan  berupa: 69 a.  artikel dalam  berbagai  bidang  yang  sudah  dilakukan  Pengumuman  baik  dalam  media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau  berhubungan  dengan  Penyiaran  atau  Komunikasi  atas  suatu  Ciptaan;  b. laporan  peristiwa  aktual  atau  kutipan  singkat  dari  Ciptaan  yang  dilihat  atau
68 Id, Pasal 47.
69 Id, Pasal 48.
Volume 2 • Nomor 2 • 275 •
didengar dalam situasi tertentu; dan c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.
Berkaitan  dengan  teknologi  dan  informasi  melalui  internet,  pengecualian terhadap  penggunaan,  pengambilan,  Penggandaan,  dan/atau  pengubahan  suatu Ciptaan harus juga diberlakukan, misalnya untuk e-learning . 70
Hukum adalah kaidah heteronom, artinya kaidah yang tidak dapat berdiri sendiri  karena  mengatur  pergaulan  dalam  masyarakat,  sehingga  kaidah  hukum harus  memberikan  keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dengan kepentingan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  penggunaan  Hak  Cipta  tidak  semata- mata  untuk  menjamin  kepentingan  pribadi  pencipta,  tetapi  juga  memiliki  fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat luas.
Dalam  konteks  bangsa  Indonesia  yang  berfalsafah  Pancasila,  kepentingan individu  harus  diposisikan  dengan  kepentingan  umum,  sehingga  kedua kepentingan  tersebut  dapat  berjalan  sinergi.    Cara  berpikir  masyarakat  (adat) antara  lain  bersifat  komunal  sebagaimana  pendapat Holleman harus  diartikan bukan  mementingkan  kepentingan  umum  di  atas  kepentingan  pribadi,  tetapi menempatkan  kepentingan  pribadi  selaras  dengan  kepentingan  umum.  Namun, dalam  hal-hal  tertentu  perlu  diakui  bahwa  kepentingan  umum  harus  lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. 71
Berdasarkan  uraian  di  atas,  perlindungan  hukum      terhadap  kreasi  dan inovasi    yang  menimbulkan  hak  eksklusif    (dengan  berbagai  pembatasannya) berupa hak ekonomi dan hak moral serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh  pencipta    berdasarkan    UUHC  dikaitkan  dengan cyber  law merupakan kebijakan  negara  untuk  menjamin  kepastian  hukum,  keadilan  dan    kemanfaatan demi meningkatkan  taraf hidup rakyatnya sesuai dengan “Negara Kesejahteraan”.
70 Ahmad M Ramli, supra, hlm. 77.
71 Bandingkan dengan Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung,  1985, hlm. 56.

## Penutup
Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  dalam  perspektif Cyber  law, beberapa ketentuan yang mengatur sistem perlindungan atas ciptaan berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi  informasi  secara  virtual,  yakni  mengenai  subyek  perlindungan,  obyek perlindungan,  stelsel  pendaftaran,  jangka  waktu,  pembatasan  hak  cipta  dan kepentingan pendidikan dan penelitian.
Beberapa    ketentuan  dalam  UU  No.  28  Tahun  2014    yakni  subyek perlindungan, obyek perlindungan, stelsel pendaftaran, jangka waktu, pembatasan hak  cipta  dan  kepentingan  pendidikan  dan  penelitian  perlu  disesuaikan (harmonisasi)    dengan    perkembangan  teknologi    secara  virtual    sehingga  dapat menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Ahmad  M  Ramli,  Cyber  Law  dan  HAKI  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia,  Refika Aditama, Bandung, 2004.
David  I  Bainbridge, Computers  and  The  Law, Pitman  Publishing,  first  edition, London, 1990.
Eddy  Damian,    Hukum  Hak  Cipta  Menurut    Beberapa  Konvensi  Internasional, Undang-Undang  Hak  Cipta  1997  dan  Perlindungan  Terhadap  Buku  serta Perjanjian Penerbitnnya, Alumni, Bandung, 1999.
Hilary  Pearson  dan  Clifford  Miller,  Commercial  Exploitation  of  Intellectual Property, Blackstone Limited, London, 1990,
John  F  William,    A    Manager’s  Guide  to  Patent,  Trade  Marks  &  Copyright,  Kogan Page, first edition, London, 1986.
Locke, Two Treatises of Government, edited and introduced by Peter Laslett, 1988 Pan  Panhuys, International Organization and Integration: A Collection of the Text of  Document    Relating    to  the  United  Nation,  its  Related  Agencies  and Regional  International ,  Cornelis  van  Vollenhoven,  Leyden  and  the  Europe Institute, 1968.
Ranti  Fauza  Mayana,  Perlindungan  Desain  Industri  Di  Indonesia  dalam  Era Perdagangan Bebas, Grasinsdo, Jakarta, 2004.
Robert M. Sherwood, Intellectual Property and Economic Development : Westview Special Studies in Science, Technology and Public Policy , Westview Press Inc, San Fransisco, 1990.
Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985. Syafrinaldi,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Hak  Milik  Intelektual  Dalam Menghadapi Era Globalisasi, UIR Press, Jakarta, 2010.
Theo  Huijbers  OSC,  Filsafat  Hukum  dalam  Lintasan  Sejarah,  Kanisius,  Jakarta,
1984.
W.R  Cornish, Intelectual  Property, second  edition,  Sweer  &  Maxwell,  London,
1989.

## Pustaka tidak dipublikasi:
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2004. Nico Kansil, Perlindungan Hukum terhadap KI, Makalah pada Seminar Nasional KI, UNDIP Semarang, tanggal 27 April 1993.
Web Dokumen:
http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual.  (terakhir  diakses  10  Agustus 2015).
https://kuliahade.wordpress.com/2010/01/31/filsafat-hukum-hukum-alam/ (terakhir diakses 12 Agustus 2016).

## Undang-Undang:
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor 28 tahun 2014, L.N.RI Tahun 2014, Nomor  266 Tentang Hak Cipta.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 5 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.