## TOPONIMI RUPABUMI DI KABUPATEN LANGKAT

## TOPONYMY TOPOGRAPHIC FEATURES IN LANGKAT DISTRICT

## Sahril
Yulia Fitra

## Agus Mulia
Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara Jalan Kolam (Ujung) Nomor 7 Medan Estate oksahrilmelayu@ymail.com

## Tanggal naskah masuk 28 Oktober 2015
Tanggal akhir penyuntingan 10 Desember 2015
Abstract :
Standardization  of  topographical  names  has  been  set  up  through  Pepres  No. 112/ 2006 and Permendagri No. 39/2008. The naming, naming both themselves and  the  naming  of  topographical  strongly  associated  with  language,  culture and  local  history.  The  UN  requires  that  the  naming  of  topographical  using local  languages.  Langkat  consists  of  23  districts  with  272  villages.  Based  on the  number  of  villages,  researchers  analyzed  with  reference  to  the  naming  of topographical  topographical  naming  guidelines.  The  important  thing  is  set  in toponymy  is  the  standardization  of  the  procedure  of  writing  the  name  of  the geographical  element.  By  default,  the  name  of  the  geographical  element consists  of  two  parts:  a  generic  name  and  a  specific  name.  Among  the  272 names  of  villages  were  analyzed  only  68  (25%)  village  right  under  the guidelines  of  the  standardization  of  topographical.  Geographic  elements  and specific  elements,  there  were  83  (30.51%)  villages  that  use  generic  element names relating to geographic elements. 63 (23.16%) village by the name of the specific  elements  related  to  the  adjective.  29  name  of  the  village  that  use specific element with a direction of the wind and others. 12 name of the village that use specific elements of a good number are writing, numbers, and letters. The use of language, found writing the name of the village that does not refer to  the  guidelines  for  the  standardization  of  topographical,  geographical element should be written as a series with generic elements.
key word: toponymy, topographical, village name
Abstrak :
Pembakuan  nama  rupabumi  telah  diatur  melalui  Pepres  No.  112/2006  dan Permendagri No. 39/2008. Penamaan, baik penamaan diri maupun penamaan rupabumi  sangat  terkait  dengan  bahasa,  budaya,  dan  sejarah  setempat.PBB mewajibkan  penamaan  rupabumi  menggunakan  bahasa  lokal.Kabupaten Langkat terdiri atas 23 kecamatan dengan 272 desa.Berdasarkan jumlah desa tersebut,  peneliti  menganalisis  penamaan  rupabumi  dengan  mengacu  pada pedoman penamaan rupabumi. Hal penting yang diatur dalam toponimi adalah pembakuan  tata  cara  penulisan  nama  unsur  geografis.  Secara  baku,  nama unsur  geografis  terdiri  atas  dua  bagian  yaitu  nama  generikdan  nama spesifik.Di  antara  272  nama  desa  yang  dianalisis  hanya  68  (25%)  desa  yang benar  menurut  pedoman  pembakuan  rupabumi.  Unsur  geografis  dan  unsur spesifik,  terdapat  83  (30,51%)  desa  yang  menggunakan  nama  unsur  generik yang berkaitan dengan unsur geografis. 63 (23,16%) desa yang menggunakan
nama  unsur  spesifik  yang  berkaitan  dengan  kata  sifat.  29  nama  desa  yang memakai  unsur  spesifik  dengan  mata  angin  dan  penunjuk  arah  lainnya.  12 nama  desa  yang  menggunakan  unsur  spesifik  bilangan  baik  bersifat  tulisan, angka,  dan  huruf.  Penggunaan  bahasa,  ditemukan  penulisan nama  desa  yang tidak  mengacu  pada  pedoman  pembakuan  rupabumi,  seperti  unsur  geografis harus ditulis serangkai dengan unsur generiknya.
Kata kunci: toponimi, rupabumi, nama desa
1. Pendahuluan
a. Latar belakang
Begitu  manusia  lahir  di  bumi,  properti yang  pertama  diberikan  oleh  orang  tuanya adalah  “nama  diri”  ( antroponim ),  karena dengan  nama  ini  mulailah  terbangun  suatu jaringan komunikasi antara orang tua dengan anaknya  sepanjang  masa.  Properti  kedua yang  melekat  pada  antroponim  adalah “tempat  lahir  ( toponim ).  Kedua  nama,  yaitu nama  diri  dan  tempat  lahir  akan  melekat terus pada setiap individu sampai meninggal dan  dipakai  untuk  identitas  diri,  baik  dalam Kartu  Penduduk,  SIM,  Paspor,  dan  semua bukti identitas  diri lainnya, termasuk di  batu nisannya.  Orang  mengatakan  kita  dapat kehilangan  apa  saja,  harta  benda,  dll,  tetapi tidak nama diri dan tempat lahir.
Begitu manusia mendiami suatu wilayah  di  muka  bumi,  maka  manusia  pun memberi  nama  kepada  semua  unsur-unsur geografi,  seperti  nama  untuk  sungai,  bukit, gunung, lembah, pulau, teluk, laut, selat, dsb. yang berada di wilayahnya atau yang terlihat dari  wilayahnya.  Bahkan  juga  manusia memberi nama pada daerah yang ditempatinya,  seperti  nama  pemukiman (seperti  nama real  estate ),  nama  desa,  nama kampung,  nama huta atau  nama nagari ,  dan seterusnya  sampai  dengan  nama-nama  kota. Tujuan  memberi  nama  pada  unsur  geografi adalah  untuk  identifikasi  atau  acuan  dan sebagai  sarana  komunikasi  antar  sesama manusia.  Dengan  demikian  nama-nama unsur  geografi  sangat  terkait  dengan  sejarah pemukiman manusia (Rais, 2006:2 dan Rais, 2005:68).
Manusia  yang  bermukim  pertama  kali di  suatu  wilayah  tentunya  memberi  nama pada unsur-unsur geografik di lingkungannya. Nama diberikan berdasarkan apa  yang  dilihatnya,  seperti  pohon-pohonan
atau  buah-buahan  yang  dominan  di  wilayah tersebut.  Nama-nama  generik  dari  unsur geografi  pun  juga  menarik  untuk  dipelajari karena  dari  nama  generik  tersebut  dapat ditelusuri  suku  bangsa  yang  pertama  kali mendiami  wilayah  tersebut  dan  menyebut nama  generik  dari  unsur  geografik  dalam bahasanya.  Dengan  kata  lain,  nama  unsur geografi bukan hanya sekadar nama, tetapi di belakang  nama  tersebut  adalah  sejarah  yang panjang  dari  pemukiman  manusia  (Kadmon, 2000).
Mengenai  pembakuan  nama  rupabumi ini  telah  diatur  melalui  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  112  Tahun 2006 1 . Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya  sebagai  unsur  alam  dan  unsur buatan  manusia,  misalnya  sungai,  danau, gunung,  tanjung,  desa  dan  bendungan (Perpres No. 112/2006).
Penamaan, baik penamaan diri maupun penamaan  rupabumi  sangat  terkait  dengan bahasa,  budaya,  dan  sejarah  setempat. 2 PBB mewajibkan penamaan rupabumi menggunakan bahasa lokal untuk mengekalkan  sejarah  migrasi  penduduk  dan jati  diri  penduduk  setempat. 3 Pemahaman mengenai keanekaragaman bahasa di Indonesia sangat diperlukan untuk mendukung  upaya  pelacakan  nama  unsur
1 Lihat  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 112  Tahun  2006  tentang  Tim  Nasional  Pembakuan Nama Rupabumi.
2 Lihat  Indonesia.  2003. Data  Pulau  di  Wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia .  Departemen Dalam Negeri.
3 Lihat Indonesia. 1992. Gazetteer Nama-Nama Pulau dan  kepulauan  di  Indonesia .  Bakosurtanal  Dokumen No. 26/1992.
(generik)  dalam  berbagai  bahasa  daerah. 4&5
Hal  ini  secara  tidak  langsung  turut membantu penggunaan nama lokal berdasarkan  bahasa  daerah  masing-masing. Selain  itu  pelacakan  arti  dan  asal-usul  dari nama  spesifik  yang  diberikan  penduduk setempat juga membantu melestarikan warisan budaya setempat. 6

## b. Masalah
Rumusan  masalah  yang  diteliti  dalam penelitian  ini,  yaitu:  berapa  besar  jumlah penamaan desa yang mengacu pada pedoman penamaan  rupabumi  di  wilayah  Kabupaten Langkat? dan bagaimana unsur generik yang menerangkan dan menggambarkan kekhasan toponimi rupabumi di Kabupaten Langkat?

## 2. Metodologi Penelitian
Tempat  penelitian  dilaksanakan  di wilayah  Kabupaten  Langkat,  pada  bulan Januari--Juli 2015.Sumber data dalam penelitian  ini  adalah  nama-nama  rupabumi yang  telah  ada  di  wilayah  Kabupaten Langkat.Wilayah  ini  terdapat  23  kecamatan dan 272 desa. 7
Data  dalam  penelitian  ini  berupa toponimi rupabumi  yang berwujud  teks tulis dan  teks  lisan.Oleh  karena  itu,  teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  catat.Setelah  mencatat semua  toponimi  rupabumi  di  Kabupaten Langkat,  selanjutnya  peneliti  menganalisis toponimi rupabumi tersebut.
Teknik  analisis  yang  digunakan  untuk menganalisis  data  adalah  model  analisis interaktif.Menurut  Sutopo  (2002:96)  reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti  sudah  mendapatkan  unit  data  dari sejumlah  unit  yang  diperlukan  dalam
4 Lihat  Gouvernementsbesluit  No.  50.1928 .  Lijst  van de  Voornaamste  Aardrijkskundige  Namen  in  den Nederlandsch-Indischen  Archipel .  Landsdrukkerij, Weltevreden.
5 Lihat juga Subroto, D. Edi. 1992. Pengantar Metode Penelitian  Linguistik  Struktural. Surakarta:  UNS Press.
6 Lihat Indonesia.1987. Daftar Pulau-Pulau Indonesia .Pusat Survei dan Pemetaan ABRI.
7 Lihat Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat 2010.
penelitian.Pada  waktu  pengumpulan  data sudah  berakhir,  peneliti  mulai  melakukan usaha  untuk  menarik  kesimpulan  dan verifikasinya  berdasarkan  semua  hal  yang terdapat  dalam  reduksi  maupun  sajian datanya.Bila simpulan dirasa kurang mantap, karena  kurangnya  rumusan  dalam  reduksi maupun  sajian  datanya,  maka  peneliti  wajib kembali  melakukan  kegiatan  pengumpulan data  yang  sudah  terfokus  untuk  mencari pendukung simpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data.

## 3. Landasan Teori

## a. Toponimi
Menurut  (Zuhdi,  2013:9),  sejarah toponimi dimulai bersamaan dengan dikenalnya  peta  dalam  peradaban  manusia yang dimulai pada zaman Mesir kuno. Untuk memberikan  keterangan  (nama)  pada  unsur yang  digambarkan  pada  peta  diperlukan suatu  usaha  untuk  „merekam‟  dari  bahasa verbal  (lisan)  ke  dalam  bentuk  tulisan  atau simbol. Sejarah mencatat nama-nama Comtey  de  Volney  (1820),  Alexander  John Ellis  (1848),  Sir  John  Herschel  (1849)  dan Theodore  W.  Erersky  (1913)  yang  terus berusaha untuk membakukan proses penamaan  unsur  geografis  pada  lembar  peta melalui  berbagai  metode.  Pada  akhirnya Perserikatan
Bangsa-Bangsa
(PBB) membentuk United  Nations  Group  of Experts on Geographical Names (UNCSGN) 8 di  bawah  struktur  Dewan  Ekonomi  dan Sosial PBB (UN ECOSOC) 9 .
8 Organisasi  ini  dibentuk  berdasarkan  Resolusi  UN Economic  and  Social  Council  (UN-ECOSOC)  No. 715  A  (XXVII)  tgl.  23  April  1959  dan  Resolusi Nomor 1314 (XLIV) tgl.31 Mei 1968 serta keputusan yang  diambil  oleh  Council  pada  pertemuananya  ke- 1844  tgl.  4  Mei  1973,  untuk  mendukung  usaha standarisasi nama geografik pada tingkat nasional dan internasional.  Indonesia  masuk  dalam  Divisi  Asia, South-East  and  Pacific,  South-West,  yang  terdiri  dari selain  negara-negara  Asean,  juga  Australia,  New Zealand, Papua Nugini, Salomon dan Fiji. Lihat (Rais, t.t.).
9 Lihat  Raper,  P.E.  (Ed).  1996. United  Nations Documents  on  Geogragraphical  Names .  Names Research Institute CAUSE. Pretoria.
Lembaga  ini  dalam  konferensinya mengeluarkan  resolusi  penting,  yaitu:  „tiap negara  harus  membentuk  suatu  lembaga nasional  yang  bertanggung  jawab  akan kegiatan  penamaan  unsur-unsur  geografis, termasuk prosedur baku dan resmi, mempublikasikan  dalam  peta  dan gazetir secara  nasional  dan  internasional  serta  terus menjaga  kekinian  informasi  tersebut  secara berkesinambungan‟.  Saat  ini,  realisasi resolusi ini sudah dilaksanakan di negara lain misalnya  di  Amerika  Serikat  melalui US Board of Geographycal Names 10&11 , Selandia  Baru 12 melalui New  Zealand Geographic Board atau Nga Pou Taunaha O Aotearoa (Subowo, 2013:12).

## b. Toponimi di Indonesia
Kegiatan  toponimi  di  Indonesia  boleh dikatakan  tidak  ketinggalan  dengan  negara- negara  lainnya  di  dunia  melalui  partisipasi aktif dalam UNGEGN dan juga peran Prof. I Made  Sandy  yang  telah  merintis  atlas nasional  Indonesia.Indonesia  pernah  sukses menyelenggarakan kursus toponimi internasional  pada  tahun  1982  di  Cisarua dalam  koordinasi  UNGEGN.Tetapi  harus diakui  secara  umum  dan  kelembagaan, kondisinya  masih  „samar-samar‟.Kegiatan toponimi masih terbatas dalam kegiatan kecil dalam masing-masing instansi yang berkaitan dengan kegiatan spasial (Matindas, 2013:11).
Lembaga  toponimi  nasional  sebagai salah  satu  resolusi  dari  UNSCGN  sudah saatnya  direalisasikan  untuk  mengantisipasi berbagai  tantangan  ke  depan.  Berkaca  pada negara  yang  telah  membentuk  lembaga  ini, sebaiknya  lembaga  ini  dikoordinir  oleh Departemen Dalam Negeri yang
10 Lihat  US  Board  on  Geographic  Names.  1997.
Principles,  Policies,  and  Procedures:  Domestic Geographic  Names .  Department  of  the  Interior. Washington DC.
11 Lihat  juga  US  Department  of  the  Interior  1987. US Geodata:  Geographic  Names  Information  System  – Data User Guide 6. USGS.Reston ,Virginia.
12 Lihat New Zealand Geographic Board on Geographical  Names.  1991 .  Proceedings  of  South Pacific Place Names Conference . Wellington Nove,ber 5-7 1990.
beranggotakan  ahli  perpetaan,  sejarahwan, antropolog,  dan  ahli  bahasa  (Soenhadi, 2013:10).
c. Kaidah penulisan nama rupabumi
Hal penting yang diatur dalam toponimi  ini  adalah  pembakuan  tata  cara penulisan  nama  unsur  geografis.  Secara baku,  nama  unsur  geografis  terdiri  atas  dua bagian yaitunama generik dan nama spesifik. Yang dimaksud dengan nama generik adalah nama  yang  menggambarkan  bentuk  dari unsur  geografis  tersebut,  misalnya  sungai, gunung,  kota,  dan  unsur  lainnya.  Sedang nama  spesifik  merupakan  nama  diri  ( proper name )  dari  nama  generik  tersebut  yang  juga digunakan  sebagai  unit  pembeda  antarunsur geografis.  Nama  spesifik  yang  sering digunakan  untuk  unsur  geografis  biasanya berasal  dari  kata  sifat,  misalnya  ‟baru‟, ‟jaya‟,  ‟indah‟,  ‟makmur‟  atau  kata  benda yang  bisa  mencerminkan  bentuk  unsur tersebut,  misalnya  ‟batu‟,  ‟candi‟  dan  lain sebagainya (Rais, 2005).
Menurut Permendagri Nomor 39
Tahun 2008, kaidah penulisan nama geografis  secara  umum  mengikuti  kaidah penulisan yang baku dalam bahasa Indonesia. Secara umum, ada dua hal penting yang  harus  diperhatikan,  yaitu  kaidah penulisan  yang  berkaitan  dengan  nama generik  dan  nama  spesifik;  dan  kaidah penulisan yang berkaitan dengan transformasi dari bahasa daerah dan asing ke bahasa  Indonesia.  Kaidah  penulisan  nama geografis  yang  berkaitan  dengan  nama generik  dan  nama  spesifik  adalah  selalu ditulis  secara terpisah dan  dalam huruf kapital .  Sebagai  contoh  adalah  penulisan Sungai  Saddang (sebuah  sungai  di  Sulawesi Selatan), sungai adalah nama generik, sedang saddang adalah nama dari sungai tersebut. Apabila  suatu  nama  tempat,  misalnya kota,  dimulai  dengan  nama  generik  yang bukan  nama  tempat,  maka  ditulis  sebagai satu  kata ,  misalnya Bandarlampung dan Tanjungpinang . Nama spesifik ditulis sebagai satu  kata apabila  terdiri  atas: pengulangan  kata  (misalnya Bagansiapiapi ); terdiri  atas  dua  kata  benda  (misalnya
Pagaralam );  terdiri  atas  kata  benda  diikuti nama  generik  (misalnya Pagargunung ); terdiri  atas  tiga  kata,  masing-masing  dua nama  generik  diikuti  dengan  kata  sifat  atau kata benda (misalnya: Muarabatangangkola , muara  dan  batang  adalah  nama  generik  dari unsur hidrografis dan  angkola  adalah  nama benda);  terdiri  atas  empat  kata  atau  lebih (misalnya Purbasinombamandalasena ). 13
Tetapi  apabila  suatu  nama  spesifik  itu diikuti  dengan  kata  sifat,  bilangan  atau penunjuk  arah,  maka  ditulis terpisah , misalnya Kalimantan  Tengah , Koto  Ampek (ampek adalah empat dalam bahasa Minang). Bahasa  daerah  merupakan  salah  satu faktor  penting  dalam  tata  cara  penulisan nama  unsur  geografis.  Hal  ini  berkaitan dengan  arti  dari  „istilah‟  bahasa  daerah tersebut yang mungkin tidak diketahui secara umum.  Tentu  saja  ini  merupakan  tantangan bagi  setiap  „pemilik‟  istilah  tersebut  untuk mensosialisasikan  sehingga  bisa  terwujud „saling pengertian‟ dalam bangsa yang besar ini.  Istilah  bahasa  daerah  tersebut  bisa dijumpai dalam nama generik maupun nama spesifik.  Misalnya  untuk  nama  generik, beragam  istilah  digunakan  dari  Sabang sampai  Merauke  untuk  mendeskripsikan sungai,  misalnya  krueng  atau ie (Aceh), ci (Sunda),  bengawan  atau kali (Jawa), batang atau way (daerah  Sumatera), je’ne dan salo (daerah Sulawesi). 14
Contoh paling sederhana adalah penulisan Sungai Ciliwung . Selintas tata cara penulisannya  benar  karena  sudah  ditulis terpisah  dan  menggunakan  huruf  kapital, tetapi  salah  dari  segi  Toponimi.  Sungai  ini terdapat  di  daerah  Jawa  Barat,  dan  sebagian besar  daerah  ini  didiami  oleh  etnis  Sunda yang  berbahasa  Sunda,  dan  dalam  bahasa Sunda dikenal istilah ci untuk mendeskripsikan suatu unsur yang berbentuk air. Ci dalam  pengertian  „Ci-liwung‟  adalah suatu  nama  unsur  yang  artinya  sungai, sedang liwung adalah nama spesifik dari „ ci ‟
13 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun  1972  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Transmigrasi.
14 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
atau  sungai  tersebut.  Sehingga  penulisan yang  benar  dari  sungai  tersebut  adalah  „Ci Liwung‟  atau  „Sungai  Liwung‟,  tetapi  yang sudah dibakukan adalah „Ci Liwung‟. Hal ini untuk menghilangkan kesalahan pengulangan  makna  dari  unsur  tersebut. Sama halnya jika menunjuk suatu gunung di daerah  Sulawesi  Selatan  yang  dikenal dengan  nama Gunung  Bulusaraung ,  padahal bulu adalah  gunung  dalam  bahasa  setempat. Sehingga yang benar adalah „Bulu Saraung‟, yaitu  sebuah  gunung  yang  berbentuk  seperti topi  petani  (caping  atau  saraung  dalam bahasa lokal) jika dilihat dari jauh.
Lhokseumawe  atau  Lhok  Seumawe? Keduanya benar dari segi tata cara penulisan, tetapi  berbeda  dari  segi  makna. Lhok dalam bahasa  Aceh  adalah  teluk,  sehingga  bisa dijadikan  sebagai  nama  generik.  Sehingga apabila  nama  generik  digunakan  bersama kata  lain  untuk  dijadikan  nama  spesifik, maka  harus  ditulis  terpisah.  Misalnya, apabila  digunakan  untuk  menunjuk  suatu unsur  pemukiman  yaitu  „kota‟  (nama generik)  maka  harus  ditulis  dalam  satu  kata menjadi Lhokseumawe sehingga  yang  benar adalah  Kota  Lhokseumawe.  Tetapi  jika ditulis Lhok Seumawe , maka  yang dimaksud adalah  suatu  teluk  (nama  generik)  yang bernama Seumawe (nama spesifik).
Selain  itu  toponimi  juga  mengatur penulisan  nama  geografis  yang  dipengaruhi oleh  bahasa  asing  misalnya Pelabuhan (nama generik) Tanjungperiuk (nama spesifik),  bukan  Pelabuhan  Tanjong  Priok;
Malborough menjadi Malioboro dan Buitenzorg menjadi Bogor dan lain sebagainya.
d. Standarisasi nama geografik di
Indonesia
Penamaan unsur-unsur geografi Indonesia  sangat  tidak  terorganir,  terutama ketika  para  transmigran  yang  pindah  ke  luar Jawa  juga  membawa  nama  tempat  asalnya menjadi  tempat  nama  desa  baru  dan menghilangkan  nama  desa  setempat  yang mempunyai arti budaya penting.
Indonesia pernah gagal untuk memperoleh pengakuan pada Sidang
Konperensi  PBB  ke-5  di  Montreal  tahun 1987  bahwa  jumlah  pulau  kita  telah bertambah  dari  13.667  buah  menjadi  17.508 buah  dan  respons  PBB  agar  Indonesia menyampaikan  bukan  jumlah  pulau  tetapi nama-nama pulau sebagai kegiatan administrasi  pemerintahan  yang  tertib  dan dilaporkan kegiatan penamaan unsur geografi  ini  pada  sidang  UNCSGN  yang diadakan setiap lima tahun. 15&16

## e. Pedoman  pembakuan  nama  unsur geografi di Indonesia
Tiap nama unsur geografi di Indonesia terdiri  atas  dua  bagian:  nama  generik,  yaitu sebutan  untuk  unsur  tersebut  dalam  bahasa Indonesia  atau bahasa lokal/etnis serta nama spesifik  atau  nama  diri  dari  unsur  tersebut. Menurut  Perpres  Nomor  112/2006  dan Pemendagri  Nomor  39  Tahun  2008,  kaidah penulisan nama geografis, ada enam pedoman,  yaitu:  (1)  dalam  menulis  nama unsur  geografi  ditulis  terpisah  antara  nama generik  dan  nama  spesifiknya;  (2)  nama spesifik  dan  nama  generik  untuk  nama geografis  ditulis  dalam  satu  kata;  (3)  jika suatu  nama  spesifik  ditambah  dengan  kata sifat  di  belakangnya  atau  penunjuk  arah, maka  ditulis  terpisah;  (4)  jika  nama  spesifik yang  terdiri  atas  kata  berulang  dan  nama spesifik  terdiri  atas  dua  kata  benda,  ditulis sebagai  satu  kata;  (5)  nama  spesifik  terdiri atas kata benda diikuti dengan nama generik dan nama spesifik yang terdiri atas tiga kata,
15 Lihat Tichelaar, T.R. (Ed.).1990. Proceedings of the Workshop on Toponymy, held in Cipanas, Indonesia. Bakosurtanal  UNGEGN  Workshop.  Bako Dok. No.07/1990.
16 Lihat  beberapa  referensi,  seperti:  (1)  United Nations.  1986. World  Cartography  Volume  XVIII: Standardization  on  Geographical  Names. UN Publications.New  York;  (2)  United  Nations.  1992. Sixth  UN  Conference  on  the  Standardization  of Geographical Names. Vol. 1.Report of the Conference .UN  Publications;  (3)  United  Nations. 1998. Seventh UN Conference on the Standardization of  Geographical  Names  Vol.  I:  Report  of  the Conference . UN Publications; dan (4) United Nations. 1986. Glossary No. 330/Rev.1: Technical Terminology  Employed  in  the  Standardization  of Geographical  Names  (in  six  languages) UN Secretariat.
masing-masing  dua  nama  generik  diikuti dengan  kata  sifat  atau  kata  benda,  maka ditulis  sebagai  satu  kata;  (6)  nama  spesifik terdiri atas empat kata atau lebih, disarankan tidak memakai nama yang panjang.
4. Analisis Toponimi Rupabumi
a. Analisis berdasarkan pedoman toponimi
Dari  272  nama  desa  yang  terdapat  di Kabupaten  Langkat,  apabila  mengacu  pada enam butir pedoman pembakuan nama unsur geografi hanya 68 desa yang benar atau 25%, sedangkan  yang  masih  salah  berjumlah  195 dan ditambah dengan 8  desa memakai  nama perusahaan dan 1 desa mengikuti nama desa sebelumnya,  sehingga  totalnya  berjumlah 204 atau 75%.
Kesalahan yang mengacu pada pedoman pertama tidak ada, pedoman kedua sebanyak 92 desa, pedoman ketiga sebanyak 5  desa,  pedoman  keempat  hanya  1  desa, pedoman  kelima  hanya  1  desa,  pedoman keenam sebanyak 96 desa.
Sementara  terdapat  8  desa  memakai nama  perusahaan,  dalam  hal  ini  nama perkebunan.  Dan  1  desa  mengikuti  nama desa  sebelumnya  karena  pemekaran  lalu ditambah  dengan  kata  “baru”,  yaitu “Brandan  Timur”  dimekarkan  menjadi “Brandan Timur Baru”.
Kesalahan yang paling dominan terdapat  pada  pedoman  kedua  dan  keenam. Pedoman  kedua,  yaitu:  nama  spesifik, khususnya  nama  kota,  pemukiman  dan sebagainya,  memuat  juga  nama  generik dalam  nama  spesifiknya,  seperti  nama-nama kota memakai gunung, bukit, tanjung, ujung, pulau dan seterusnya dalam nama spesifiknya.  Dalam  kasus  ini  nama  spesifik tersebut  ditulis  dalam  satu  kata.  Pedoman keenam,  yaitu:  nama  spesifik  terdiri  atas empat kata atau lebih ditulis serangkai.

## b. Analisis  kaidah  penulisan  toponimi rupabumi
Secara  baku,  nama  unsur  geografis terdiri  atas  dua  bagian  yaitu nama  generik dan nama  spesifik .  Yang  dimaksud  dengan nama generik adalah nama yang
menggambarkan bentuk  dari unsur geografis tersebut,  misalnya  sungai,  gunung,  kota  dan unsur lainnya.
Nama  spesifik  merupakan  nama  diri ( proper  name )  dari  nama  generik  tersebut yang  juga  digunakan  sebagai  unit  pembeda antarunsur  geografis.  Nama  spesifik  yang sering  digunakan  untuk  unsur  geografis biasanya  berasal  dari  kata  sifat,  misalnya ‟baru‟,  ‟jaya‟,  ‟indah‟,  ‟makmur‟  atau  kata benda yang bisa mencerminkan bentuk unsur tersebut,  misalnya  ‟batu‟,  ‟candi‟  dan  lain sebagainya (Rais, 2005).
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri   Nomor  39  Tahun  2008,  kaidah penulisan  nama  geografis  secara  umum mengikuti kaidah penulisan yang baku dalam bahasa Indonesia. Secara umum, ada dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu kaidah penulisan  yang  berkaitan  dengan  nama generik  dan  nama  spesifik;  dan  kaidah penulisan yang berkaitan dengan transformasi dari bahasa daerah dan asing ke bahasa  Indonesia.  Kaidah  penulisan  nama geografis  yang  berkaitan  dengan  nama generik  dan  nama  spesifik  adalah  selalu ditulis  secara terpisah dan  dalam huruf kapital .

## c. Unsur generik
Dari 272 nama desa yang ditemukan di Kabupaten  Langkat,  ditemukan 83 desa atau 30.51%  yang  menggunakan  nama  unsur generik  yang  berkaitan  dengan  unsur geografis.  Unsur  geografis  yang  banyak adalah  sei  atau  sungai,  tanjung,  dan  kwala atau  kuala.Unsur  geografis  terkecil  yaitu parit,  paluh,  lubuk,  dan  pantai.Hal  yang menarik  dari  unsur  geografis  ini  umumnya bersentuhan  dan  dekat  dengan  air.  Dari  14 daftar  nama  geografis,  terdapat  11  yang bersentuhan dengan air. Hal ini wajar, karena wilayah  Kabupaten  Langkat  merupakan bagian wilayah pesisir pantai timur Sumatera Utara.Dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Unsur generik No. Unsur generik Jumlah 1. Teluk 3 2. Lau 4 3. Bukit 9 4. Pulau 6 5. sei/sungai 15 6. tanjung/tasik 15 7. kwala/kuala 13 8. Paluh 2 9. Lubuk 2 10.  Padang 4 11.  Parit 2 12.  Gunung 3 13.  Pantai 2 14.  Telaga 3
Berdasarkan  tabel  di  atas  ada  83  desa atau 30.51% yang menggunakan nama unsur generik  yang  berkaitan  dengan  unsur geografis.  Unsur  geografis  yang  banyak adalah  sei  atau  sungai,  tanjung,  dan  kwala atau  kuala.Unsur  geografis  terkecil  yaitu parit,  paluh,  lubuk,  dan  pantai.Hal  yang menarik  dari  unsur  geografis  ini  umumnya bersentuhan  dan  dekat  dengan  air.Misalnya teluk,lau (laut), pulau, sei/sungai, tanjung/tasik,  kwala/kuala,  paluh,  lubuk, parit, pantai, dan telaga.

## d. Unsur spesifik
Dari  272  nama  desa  yang  ada  di Kabupaten  Langkat,  ditemukan 63 desa atau 23.16%  yang  menggunakan  nama  unsur spesifik  yang  berkaitan  dengan  kata  sifat. Unsur  spesifik  yang  banyak  adalah  lama, suka, dan jaya. Unsur spesifik lainnya adalah penggunaan  nama  desa  berkaitan  dengan mata  angin  dan  penunjuk  arah  lainnya sebanyak 29 desa. Unsur spesifik berikutnya adalah  penggunaan  bilangan  baik  bersifat tulisan,  angka,  dan  huruf  ada  12  desa.Pada dasarnya, nama rupabumi  tidak boleh ditulis menggunakan  angka,  kecuali  bilangan  yang menunjukkan urutan.
Dari  272  nama  desa  yang  ada  di Kabupaten  Langkat,  ditemukan  unsur-unsur spesifik  yang  bersifat  kata  sifat  dalam penamaan desa di daerah tersebut, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2. Unsur Spesifik No. Unsur spesifik Jumlah
1. Baru 6 2. Raya 1 3. Suka 10 4. Jaya 9 5. Lama 13 6. Kasih 2 7. Makmur 4 8. Damai 4 9. Mulia 2 10.  Terang 1 11.  Ramai 1 12.  Putus 1 13.  Selamat 2 14.  Mekar 1 15.  Cinta 1 16.  Halus 1 17.  Besar 1 18.  Maju 3
Berdasarkan  tabel  di  atas  ada  63  desa atau 23.16% yang menggunakan nama unsur spesifik  yang  berkaitan  dengan  kata  sifat. Unsur  spesifik  yang  banyak  adalah lama , suka , dan jaya .
Unsur spesifik lainnya adalah penggunaan  nama  desa  berkaitan  dengan mata  angin  dan  penunjuk  arah  lainnya, seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Unsur Spesifik lainnya No. Mata angin dan arah Jumlah 1. Barat 4 2. Timur 4 3. Selatan 3 4. Utara 3 5. Simpang 3 6. Kanan 1 7. Tengah 4 8. Hilir 1 9. Hulu 1 10.  Seberang 1 11.  Kiri 1 12.  Melintang 1 13.  Ujung 2 Unsur spesifik lainnya adalah penggunaan  bilangan  baik  bersifat  tulisan, angka, dan huruf untuk nama desa, serta ada
juga  yang  menggunakan  bahasa  daerah seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 5.5. Unsur Spesifik bilangan No. Spesifik bilangan Jumlah 1. Lima 1 2. VIII 2 3. Telu 1 4. Abc 1 5. Tiga 1 6. Dua 2 7. IV 1 8. VI 1 9. I 1 10.  II 1 Pada  dasarnya,  nama  rupabumi  tidak boleh  ditulis  menggunakan  angka,  kecuali bilangan yang menunjukkan urutan. Sementara  itu,  nama  rupabumi  yang  berupa kata  ulang  ditulis  penuh  sesuai  dengan kaidah  penulisan  kata  ulang:  dengan  tanda hubung  (-).  Dengan  demikian,  nama-nama itu  seharusnya  ditulis Desa  Sanggalima di Kecamatan  Gebang, Desa  Baru  Pasartujuh (bukan  Baru  Pasar  VII)  yang  terdapat  di
Kecamatan Hinai, Desa Perkebunan Bandartelu (bukan Desa Perkebunan Bandar Telu) yang terdapat di Kecamatan Salapian.

## e. Kaidah bahasa
Setidaknya  ada  dua  kaidah  bahasa yang  dapat  dijadikan  pedoman  pembakuan nama  rupabumi,  yakni  kaidah  tata  tulis (ejaan) dan kaidah tata kata. Kaidah tata tulis dapat  mengacu  pada  Pedoman  Umum  Ejaan Bahasa  Indonesia  yang  Disempurnakan (EYD),  sedangkan  kaidah  tata  kata  dapat mengacu pada Pedoman Pembentukan Istilah, Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata  Asing,  dan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI).
Pada  dasarnya,  semua  nama  rupabumi alami:  baik  nama  generik  maupun  nama spesifiknya  ditulis  dalam  dua  kata  terpisah, masing-masing berawal dengan huruf kapital (besar).  Misalnya:  Gunung  Sitoli,  Gunung Kerinci,  Tanjung  Priok,  Tanjung  Pinang, Sungai  Apit,  dan  Sungai  Siak. Nama-nama
rupabumi  alami  itu  jika  digunakan  sebagai nama  spesifik  oleh  nama  generik  rupabumi lain  (buatan)  ditulis  serangkai  dalam  satu kata.  Misalnya:  Kota Gunungsitoli ,  Kota Tanjungpinang , Kabupaten Kepulauanmeranti , dan Kecamatan
Sungaiapit . Kota, pelabuhan, kabupaten, dan kecamatan  adalah  nama  generik  rupabumi, sedangkan Gunungsitoli , Tanjungpinang , Kepulauanmeranti ,  dan Sungaiapit adalah nama spesifiknya.
Berdasarkan  kaidah  bahasa  tersebut pada  analisis  rupabumi  di  Kabupaten Langkat ditemukan banyak kesalahan.Umumnya  yang  terdiri  atas  dua kata  yang  bersifat  unsur  geografis  tidak ditulis  serangkai.  Di  antaranya Desa  Teluk Meku,  Desa  Batu  Jongjong,  Desa  Lau Damak,  Desa  Sei  Musam  Kendit,  Desa Simpang  Pulau  Rambung,  Desa  Tanjung Lenggang,  Desa  Kwala  Musam,  Desa  Sei Bamban,  Desa  Sei  Musam,  Desa  Sei Serdang, Desa Bukit Kubu, Desa Bukit Mas, Desa  Bukit  Selamat,  Desa  Kwala  Begumit, Desa Tanjung Jati, Desa Lubuk Kasih, Desa Lubuk Kertang, Desa Pangkalan Batu, Desa Sungai  Tualang,  Desa  Tangkahan  Durian, Desa Bukit Mengkirai, Desa Kwala Gebang, Desa  Padang  Langkat,  Desa  Paluh  Manis, Desa  Paya  Bengkuang,  Desa  Paya  Rengas, Desa  Tanjung  Mulia,  Desa  Parit  Bindu, Desa  Sei  Penjara,  Desa  Kwala  Pesilam, Desa Padang Tualang, Desa Tanjung Putus, Desa  Tanjung  Selamat,  Desa  Tebing Tanjung  Selamat,  Desa  Bukit  Jengkol,  Desa Pangkalan  Siata,  Desa  Paya  Tampak,  Desa Pulau  Kampai,  Desa  Pulau  Sembilan,  Desa Sungai  Meran,  Desa  Sungai  Siur,  Desa Tanjung  Pasir,  Desa  Pematang  Tengah, Desa  Lau  Gugur,  Desa  Lau  Tepu,  Desa Pancur  Ido,  Desa  Sei  Litur  Tasik,  Desa Kwala  Besar,  Desa  Pantai  Gading,  Desa Sungai  Ular,  Desa  Tanjung  Ibus,  Desa Telaga  Jernih,  Desa  Gunung  Ambat,  Desa Kwala  Mencirim,  Desa  Tanjung  Gunung, Desa Sei Bilah Barat, Desa Sei Bilah Timur, Desa  Telaga  Said,  Desa  Padang  Brahrang, Desa  Padang  Cermin,  Desa  Sei  Limbat, Desa  Tanjung  Merahe,  Desa  Tanjung Keriahan, Desa Gunung Tinggi, Desa Pulau
Semikat,  Desa  Kwala  Begumit,  Desa  Kwala Bingai,  Desa  Pantai  Gemi,  Desa  Kwala Langkat,  Desa Kwala  Serapuh, Desa Pantai Cermin,  Desa  Teluk  Bakung,  Desa  Bukit Melintang, dan Desa Paya Tusam.
Penyerangkaian  nama  rupabumi  yang digunakan  sebagai  nama  spesifik  oleh  nama generik  rupabumi  lain  dalam  satu  kata bermanfaat  untuk  menghindari  penamaan rupabumi  yang  lebih  dari  tiga  kata.  Di Langkat  dari  272  desa  yang  dianalisis, terdapat  nama  desa  seperti  berikut  ini: Perkebunan  Bukit  Lawang ,  seharusnya Perkebunan Bukitlawang , Perkebunan Pulau
Rambung , seharusnya
Perkebunan
Pulaurambung , Paluh  Pakih  Babussalam , seharusnya Paluhpakih  Babussalam ,  dan masih  banyak  ditemukan.  Apabila  tidak diserangkaikan  dalam  satu  kata,  nama-nama desa  itu  pasti  akan  lebih  dari  tiga  kata. Artinya, penulisan nama rupabumi bertentangan  dengan  salah  satu  prinsip pembakuan  nama  rupabumi  yang  telah ditetapkan, paling banyak tiga kata.

## 5. Penutup
Setiap penamaan suatu unsur geografis harus  lengkap  mencakup  nama  generik  dan nama spesifik. Ada beberapa pedoman dalam penerapan kaidah toponimi seperti yang telah diatur oleh PBB. Pembakuan secara internasional  bertumpu  pada  pembakuan nasional  setiap  negara,  dan  diusahakan meggunakan  nama  lokal.Penulisan  nama rupabumi  sesuai  dengan  kaidah  pengejaan, baik  nama  generik  maupun  nama  spesifik yang  mengacu  pada  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri   Nomor  39  Tahun  2008 Tentang Pedoman  Umum  Pembakuan  Nama Rupabumi.
Toponimi adalah kaidah yang digunakan  untuk  memberi  nama  suatu tempat  atau  objek,  dimana  tempat  tidak sebatas  wilayah  atau  pemukiman  tetapi semua unsur geografis sehingga setiap unsur memiliki  identitas  yang  pasti  dan  jelas  serta dipahami secara global.
Pembakuan nama geografis
diperlukaan
untuk menciptakan
kesepahaman  dalam  memberikan  nama,
identitas atau istilah kepada suatu objek atau unsur  geografis  sehingga  dapat  dipahami secara universal.
Diharapkan semua nama unsur rupabumi  ini  tidak  memiliki  kesamaan namanya,  karena  akan  mempermudah  pihak yang membakukan nama rupa bumi. Apabila terjadi  pemekaran  desa,  seharusnya  buatlah nama yang lain, jangan mengikuti nama desa yang  sebelumnya  dengan  cara  hanya menambah  kata  “baru”,  atau  menambah dengan kata mata angin, atau juga menambah dengan kata bilangan.
Sesuai  dengan  pedoman  pembakuan toponimi  rupabumi,  seharusnya  nama  desa tidak  boleh  memakai  nama  perusahaan, seperti nama perkebunan.
Perlu  adanya  pengkajian  bersama dengan  pihak  ahi  bahasa  untuk  menerapkan pembakuan dan membahas beberapa kerancuan dalam penamaan tempat sehingga dicapai  kesepakatan  nasional  yang  dapat dijadikan  acuan  penamaan  dan  penulisan nama geografis.

## Daftar Pustaka
Arifin, Zainal. 2008. Langkat dalam Sejarah dan  Perjuangan  Kemerdekaan .  Medan: Mitra Medan.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten Langkat 2010.
Canadian Permanent
Committee on
Geographical  Names.  1997. Principles and Procedures for Geographical Naming . Ottawa.
------------------. 1999. Principles and Procedures  for  Geographical  Naming 1999 . Ottawa.
Charras,  Muriel.  1997. Dari  Hutan  Angker
Hingga
Tumbuhan Dewata.
Transmigrasi  di  Indonesia:  Orang  Bali di  Sulawesi. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Gouvernementsbesluit  No.  50.  1928 .  Lijst van  de  Voornaamste  Aardrijkskundige Namen  in  den  Nederlandsch-Indischen Archipel . Landsdrukkerij, Weltevreden.
Indonesia. 1987. Daftar Pulau-Pulau Indonesia .Pusat  Survei  dan  Pemetaan ABRI.
Indonesia.  1992. Gazetteer  Nama-Nama Pulau  dan  kepulauan  di  Indonesia . Bakosurtanal Dokumen No. 26/1992. Indonesia.  2003. Data  Pulau  di  Wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia .
Departemen Dalam Negeri.
Kadmon,  N.  2000. Toponymy:  The  Lore, Laws  and  Language  of  Geographical Names . Vantage Press. New York. Matindas, Rudolf. W. 2013. “Perkembangan Toponimi  di  Indonesia”. Makalah “Seminar  Nasional  Toponim,  Hotel Aston  Primera,  Bandung  25  Juni  2013.
Bandung: Badan Informasi Geospasial.
New Zealand Geographic Board on
Geographical Names. 1991 . Proceedings of South Pacific Place Names Conference .  Wellington  Nove,ber  5-7 1990.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  39 Tahun  2008  Tentang Pedoman  Umum Pembakuan Nama Rupabumi.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  112  Tahun  2006  tentang  Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa.
Presiden Republik Indonesia. 1972. Undang- Undang  RI  Nomor  3  Tahun  1972 Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Transmirasi .
Rais,  Jacub.  2006.  “Arti  Penting  Penamaan
Unsur  Geografi  Definisi,  Kriteria  dan Peranan  PBB  dalam  Toponimi:  Kasus Nama-Nama
Pulau di Indonesia”. Makalah. Jakarta: Bakosurtanal.
--------------.  2006. Arti  Penting  Penamaan Unsur  Geografi  Definisi,  Kriteria  dan Peranan  PBB  dalam  Toponimi  (Kasus Nama-Nama Pulau di Indonesia). Bandung: ITB.
--------------.  2005. Pedoman  Penulisan Nama Unsur Geografi di Indonesia . Raper,  P.E.  (Ed).  1996. United  Nations Documents  on Geogragraphical Names . Names  Research  Institute  CAUSE. Pretoria.
Rekky,  Saputera.  2010.  “ Pensertipikatan
Tanah  Negara  Menjadi  Tanah  Hak  di Kecamatan Ilir Barati Kota Palembang ”, Tesis .  Semarang:  Program Sudi  Magister  Kenotariatan  Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Sinar,  Tengku  Luckman.  2011. Bangun  dan
Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur . Medan. Soenhadi, Budhy Andono. 2013. “Pembinaan dan Pengembangan SDM di Bidang Informasi Geospasial”. Makalah “Seminar  Nasional  Toponim,  Hotel Aston  Primera,  Bandung  25  Juni  2013. Bandung: Badan Informasi Geospasial.
Subowo,  Eko.  2013.  “Kebijakan  Nasional
Pembakuan Nama Rupabumi”. Makalah “Seminar  Nasional  Toponim,  Hotel Aston  Primera,  Bandung  25  Juni  2013. Bandung: Badan Informasi Geospasial.
Subroto,  D.  Edi.  1992. Pengantar  Metode Penelitian Linguistik
Struktural. Surakarta: UNS Press.
Sutopo.  2002. Metode  Penelitian  Kualitatif: Dasar  Teori  dan  Penerapannya  dalam Penelitian. Surakarta:  Sebelas  Maret University Press.
Tichelaar,  T.R.  (Ed.).1990. Proceedings  of the  Workshop  on  Toponymy,  held  in Cipanas, Indonesia. Bakosurtanal
UNGEGN Workshop. Bako Dok. No.07/1990.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
3  Tahun  1972  tentang  Ketentuan- Ketentuan Pokok Transmigrasi.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa.
United  Nations.  1986. World  Cartography Volume  XVIII:  Standardization on Geographical  Names. UN  Publications.
New York.
------------------.  1992. Sixth  UN  Conference on  the  Standardization  of  Geographical Names. Vol. 1.Report of the Conference .UN Publications. ------------------. 1998.
Seventh UN
Conference  on  the  Standardization  of Geographical  Names  Vol.  I:  Report  of the Conference . UN Publications. ------------------. 1986. Glossary No. 330/Rev.1: Technical Terminology Employed  in  the  Standardization  of Geographical  Names  (in  six  languages) UN Secretariat.
US  Board  on  Geographic  Names.  1997.
Principles,  Policies,  and  Procedures:
Domestic Geographic Names . Department  of  the  Interior.  Washington DC.
US  Department  of  the  Interior  1987. US Geodata: Geographic Names Information  System  –  Data  User  Guide
6. USGS.Reston ,Virginia.
Zuhdi,  Susanto.  2013.  “Sejarah  Sebagai Pengingat  dan  Pemakna”. Makalah “Seminar  Nasional  Toponim,  Hotel Aston  Primera,  Bandung  25  Juni  2013. Bandung: Badan Informasi Geospasial.