## ANALISA DALUARSA GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN AKIBAT ADANYA PENYALAHGUNAAN KEADAAN ( MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN )
Xavier Nugraha *) nugrahaxavier72@gmail.com
John Eno Prasito Putra ⃰ )

## Johnprasito@gmail.com
Krishna Darari Hamonangan Putra ⃰ ) krishna_rz@yahoo.com
(Diterima 17-01-2020, Disetujui 18-02-2020)

## ABSTRAK
Dalam perkembangannya, dapat dilihat bahwa gugatan pembatalan perjanjian akibat tidak adanya kesepakatan di dalam Syarat pertama Pasal 1320 BW, tidak terbatas hanya di dalam Pasal 1321 BW, seperti kekhilafan, paksaan, dan penipuan, namun dalam perkembangannya lahir alasan baru yaitu penyalahgunaan keadaan ( misbruik van  omstandigheiden ).  Namun,  dalam  praktiknya,  menimbulkan  pertanyaan  terkait dengan  dalurasa  pengajuan  gugatan  pembatalan  perjanjian  akibat  adanya penyalahgunaan  keadaa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  eksistensi dalurasa  gugatan  pembatalan  perjanjian  akibat  adanya  penyalahgunaan  keadaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama , penyalahgunaan keadaan sebagai  alasan  pembatalan  perjanjian  dan Kedua ,  dalurasa  gugatan  pembatalan perjanjian  akibat adanya  penyalahgunaan  keadaan.  Penelitian  ini  adalah  penelitian normatif  dengan  pendekatan  peraturan  perundnag-undangan  dan  konseptual. Berdasarkan  penelitian  ini,  ditemukan  bahwa  Pertama,  penyalahgunaan  keadaan merupakan  alasan  baru  dalam  pembatalan  perjanjian  yang  merupakan  cacat kehendak modern, Kedua , dalurasa gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan  keadaan  berdasarkan  analogi  Pasal  1454  BW  adalah  lima  tahun sejak  diketahui  adanya  penyalahgunaan  keadaan  dalam  membuat  perjanjian tersebut
Kata kunci : Analogi, Daluarsa, Pembatalan Perjanjian, Penyalahgunaan Keadaan

## ABSTRACT
In its development, it can be seen that the claim for cancellation of the agreement due to the absence of agreement in the first Conditions of Article 1320 BW, is not limited  only  in  Article  1321  BW,  such  as  oversight,  coercion,  and  fraud,  but  in  its development new reasons are born namely misuse of circumstances (misbruik van omstandigheiden). However, in practice, it raises questions related to the nature of filing a claim for cancellation of the agreement due to abuse of circumstances. This study aims to analyze the existence of the claim cancellation claim due to the abuse
* Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan
⃰ Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan
⃰ Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan
of circumstances. The formulation of the problems in this study are, First , abuse of the situation as a reason for canceling the agreement and Second , the claim for the cancellation  of the  agreement  due  to  abuse  of  the  situation.  This  research  is  a normative  research  with  a  regulatory  and  conceptual  approach.  Based  on  this research,  it  was  found  that First ,  abuse  of  the  situation  is  a  new  reason  in  the cancellation of the agreement which is a defect of modern will, Secondly , the claim for the cancellation of the agreement due to abuse of circumstances based on the analogy of Article 1454 BW is five years since it was known that there was an abuse of circumstances in agreeing.
Keywords : Analogy, Expiration, Cancellation of Agreement, Abuse of Circumstances

## PENDAHULUAN
Pacta  Sunt  Servanda ,  salah  satu  asas  yang  fundamental  dalam  khazanah hukum perdata yang memiliki arti bahwa perjanjian mengikat sebagaimana undang- undang  bagi  para  pihak  yang  membuatnya (Purwanto,  2010).  Asas  yang  tertuang secara eksperis verbis di dalam Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW)  tersebut  dipahami  sebagai  salah  satu  fondasi  dalam  hukum  perdata  karena berdasarkan  asas  tersebut  para  pihak  bebas  membentuk  perjanjian  apapun  dan mengikat  kepada  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  tersebut (Isnaeni,  2018). Walaupun demikian, bukan berarti suatu perjanjian tersebut otomatis pasti mengikat para  pihak  sebagaimana  Undang-Undang,  namun  harus  memenuhi  syarat keabsahan dalam perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 BW.
Di dalam Pasal 1320 BW, diatur bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, maka diperlukan empat syarat, yaitu (Kinanti & Shinta, 2015):
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ( de toestemming van degenen die zich verbinden );
2. kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan  ( de  bekwaamheid  om  eene verbintenis aan te gaan );
3. suatu hal tertentu ( een bepaald onderwerp );
4. suatu kausa yang diperbolehkan ( eene geoorloofde oorzaak ).
Berkaitan dengan keempat syarat yang ada dalam Pasal 1320 BW tersebut di atas  terdapat  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  konsekuensi  apabila  tidak dipenuhinya  masing-masing  syarat  tersebut.  Adapun  syarat  pertama  dan  syarat kedua  merupakan  syarat  subjektif  karena  mengenai  orang-orangnya  atau  subjek yang  mengadakan  perjanjian,  sedangkan  syarat  ketiga  dan  syarat  keempat merupakan  syarat  objektif  karena  mengenai  perjanjiannya  sendiri  atau  objek  dari
perbuatan hukum yang dilakukan itu (Subekti, 1996).
Tidak dipenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW, baik syarat subjektif maupun syarat objektif, akan mempunyai akibat-akibat sebagai berikut (Putri, 2015) :
a. Noneksistensi, apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul perjanjian.
b. Vernietigbaar atau dapat dibatalkan, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat  kehendak  ( wilsgebreke )  atau karena ketidakcakapan ( onbekwaamhei d) – (Pasal 1320 BW syarat 1 dan 2), berarti hal ini terkait dengan  unsur  subjektif,  sehingga  berakibat  kontrak  tersebut  dapat dibatalkan; dan
c. Nietig atau  batal  demi  hukum,  apabila  terdapat  perjanjian  yang  tidak memenuhi syarat objek tertentu atau kausanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320  BW  syarat  3  dan  4),  berarti  hal  ini  terkait  dengan  unsur  objektif, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa unsur pertama dari keabsahan perjanjian  yang  diatur  di  dalam  Pasal  1320  BW  adalah  “sepakat  mereka  yang mengikatkan dirinya”.  Apabila unsur pertama yang merupakan unsur subjektif syarat keabsahan  perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 BW tersebut dilanggar, maka yang  konsekuensi  hukumnya  adalah  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan  karena telah  terjadi  cacat  kehendak.  Tentunya,  ditempatkannya  syarat  ini  sebagai  syarat pertama di dalam Pasal 1320 BW menunjukan, bahwa syarat ““sepakat mereka yang mengikatkan  dirinya”  ini  merupakan  syarat  pertama  dan  yang  utama  dalam  suatu perjanjian. Logika ini, tentunya sesuai dengan ketentuan nomor 87 huruf g di dalam Lampiran  II,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang–Undangan,  dimana  ketika  terdapat  ketentuan  yang  bersifat numerik,  maka  ketentuan  tersebut  bersifat  proses,  dimana  ini  berarti  penempatan urutan  1, 2, 3, dan  4  di  dalam  Pasal  1320  BW  menunjukan,  bahwa  sepakat merupakan urutan pertama di dalam perjanjian yang merupakan hal pertama yang harus di lihat di dalam perjanjian.
Di  dalam  Pasal  1321  BW,  diatur  bahwa  tiada  sepakat  yang  sah  apabila sepakat itu diberikan karena kesesatan atau kekhilafan ( dwaling ); paksaan ( dwang atau bedreiging );dan  penipuan  ( bedrog ) (Hazhin,  Saputra,  &  Gaol,  2019).  Dalam perkembangannya,  ternyata  muncul  kondisi  yang  dianggap  menyebabkan  sepakat itu  tiada  dalam  suatu  perjanjian.  Kondisi  baru  ini  adalah  ketika  terjadi
penyalahgunaan  keadaaan  ( misbruik  van  omstandigheiden) .    Penyalahgunaan keadaan  adalah  suatu  perbuatan  sedemikian  rupa  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang  tidak  seimbang  salah  satu  belah  pihak  dengan  tujuan  untuk  mengambil keuntungan  kepada  pihak  lain (Bomantoro,  2004).  Terbentuknya  perjanjian  karena adanya  ketidakseimbangan  posisi  ini  tentunya  tidak  bisa  dikatakan  terjadi kesepakatan  secara  substansial,  karena  kesepakatan  tersebut  hanayalah kesepakatan “semu”, dimana para pihak tidak benar-benar ingin membuat perjanjian tersebut.  Munculnya  kondisi  baru  yang  menyebabkan  tidak  terjadinya  kesepakatan secara  riil  ini,  menyebabkan  maka  tiga  kondisi  di  dalam  Pasal  1321  BW  tersebut disebut  sebagai  cacat  kehendak  klasik,  sementara  penyalahgunaan  keadaan  ini disebut sebagai cacat kehendak modern (Saputra, 2016).
Di  Indonesia,  penerapan  penyalahgunaan  keadaan  sebagai  alasan pembatalan perjanjain masih merupakan hal  yang tergolong baru, jika dikomparasi dengan  alasan  pembatalan  lain  yang  diatur  di  dalam  Pasal  1321  BW.  Bahkan  di Indonesia,  belum  ada  sumber  hukum  yang  berasal  dari  peraturan  perundang- undangan yang mengatur terkait dengan penyalahgunaan keadaan ini. Diterimanya penyalahgunaan  keadaan  sebagai  alasan    pembatalan  perjanjian  di  Indonesia ini,masih  berasal  dari  sumber  hukum  doktrin  dan  yurisprudensi. Hal  ini berkonsekuensi masih banyaknya kekosongan hukum ( rechtvacuum ) terkait dengan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan  pembatalan perjanjian.
Salah  satu  kekosongan  hukum  terkait  dengan  penyalahgunaan  keadaan sebagai  alasan    pembatalan  perjanjian  adalah  terkait  dengan  dalurasa  pengajuan gugatan  pembatalan  perjanjian  akibat  adanya  penyalahgunaan  keadaan.  Jika dikomparasi,  maka  alasan  pembatalan  perjanjian  yang  diatur  di  dalam  Pasal  1321 BW memiliki dalurasa untuk mengajukan gugatan pembatalan. Hal ini diatur di dalam Pasal 1454 BW, dimana dalurasa pengajuan gugatan pembatalan perjanjian akibat kekhilafan, paksaan, dan penipuan adalah lima tahun sejak peristiwa tersebut terjadi. Tentunya  hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  besar  terkait  dengan  apakah  gugatan pembatalan  akibat  adanya  penyalahgunaan  keadaan  dapat  diajukan  kapan  saja  ? Kalau  memang  memiliki  jangka  waktu,  berapa  lama  jangka  waktu  dalurasa pengajuan  gugatan  pembatalan  perjanjian  tersebut  ?  Untuk  menjawab  kedua  hal tersebutlah,  maka  penelitian  ini  akan  membahas  terkait  dengan  daluarsa  gugatan
pembatalan  perjanjian  akibat  adanya  penyalahgunaan  keadaan.  Adapun  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian
2. Dalurasa  gugatan  pembatalan  perjanjian akibat  adanya  penyalahgunaan keadaan.

## METODE PENELITIAN
Penlitian  ini  adalah  penelitian  argumentasi  hukum . Penelitian  argumentasi hukum  adalah  penelitian  dengan  memfokuskan  ciri  utama  mengkaji  pemberlakuan suatu kasus dengan disertai argumentasi/pertimbangan hukum yang dibuat penegak hukum, serta interpretasi di balik pemberlakuan tersebut (Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang  terdiri  dari  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan,  putusan pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin  (ajaran) (Depri  Liber  Sonata,  2017).  Penelitian normatif  ini  dilakukan  dengan  mengkaji  dan  menaganalisa  peraturan  perundang- undangan ataupun bahan hukum lain yang  berkaitan dengan dalurasa pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan ( statute approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).
Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  menelaah  semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga berkaitan dengan penelitian ini dapat diketahui ratio legis ,  dasar  ontologis  dan  landasan  filosofis  pengaturan  yang  berkaitan  tentang pembatalan  perjanjian  akibat  adanya  penyalahgunaan  keadaan,  seperti  menelaah BW (Ibrahim, 2017).
Pendekatan  konseptual    merupakan  pendekatan  yang    beranjak  dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum untuk menganalisa adanya permasalahan hukum (Barus, 2017). Dalam penelitian ini, pendekatan  konseptual  yang  digunakan  adalah  konsep-konsep  hukum  terkait penyalahgunaan keadaan dan daluasa gugatan pembatalan perjanjian akibat cacat kehendak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian
“ Ad Recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognitio a nominimbus  rerum  dependet” ,  sebuah  adagium  hukum  klasik  yang  memiliki  arti, bahwa  agar  dapat  memahami  sesuatu,  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  namanya, agar  mendapatkan  pengetahuan  yang  benar (Hiariej,  2015).  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  maka    sebelum  membahas  terkait  dengan  penyalahgunaan  keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian, maka harus dipahami terlebih dahulu definisi dari  penyalahgunaan  keadaan  Menurut  kamus  istilah  hukum  Fockema  Andrea, penyalahgunaan keadaan adalah suatu keadaan untuk menyalahgunakan keadaan darurat  orang  lain,  ketergantungannya  (ketidakberdayaannya),kesembrononaanya, keadaan  akalnya  yang  tidak  sehat,  atau  ketiadaan  pengalamannya  dalam megerjakan perbuatan hukum yang merugikan dirinya (Andrea, 1983).
Berdasarkan  definisi  tersebut,  dapat  dilihat bahwa  penyalahgunaan  keadaan menyebabkan pihak yang disalahgunakan keadaanya dengan terpaksa menawarkan ( offerte )  atau  menerima  tawaran  ( acceptatie )  dari  suatu  perjanjian.  Pihak  yang disalahgunakannya  tidak  dengan  sukarela  dan  kehendak  bebas  untuk  menerima atau menawarkan perjanjian tersebut. Hal ini menunjukan, bahwa kesepakatan yang terbentuk pada saat itu hanyalah kesepakatan semu, dimana para pihak tidak benar- benar  sukarela  dan  memiliki  kehendak  bebas  dalam  membuat  perjanjian  tersebut. Sehingga,  logis  bila  dikatakan  tidak  terjadi  kesepakatan  pada  saat  perjanjian  itu dibuat,  dimana  tidak  adanya  kesepakatan  itu  berarti  melanggar  syarat  subjektif pertama dalam Pasal 1320 BW.
Dalam  rangka  mengajukan  gugatan  pembatalan  perjanjian  akibat  adanya penyalahgunaan  keadaan,  maka  ada  dua  hal  yang  bersifat  kumulatif  yang  harus dibuktikan, yaitu (Parapang, 2016) :

## 1. Adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak
Meskipun telah terjadi penyalahgunaan keadaan, namun ketika pihak yang disalahgunakan  keadaanya  tidak  merasakan  adanya  kerugikan,  maka  gugatan pembatalan perjanjian tersebut tidak dapat diajukan. Hal ini disebabkan, karena pembatalan  perjanjian  karena  adanya  penyalahgunaan  keadaan  adalah pembatalan karena syarat subjektif, khususnya terkait kesepakatan, dimana yang bisa merasakan ada tidaknya cacat dalam kesepakatan tidak lain dan tidak bukan
adalah  pihak  yang  membuat  perjanjian  tersebut.  Ketika  pihak  yang  membuat perjanjian  tersebut  tidak  merasakan  adanya  kerugian,  meskipun  terjadi penyalahgunaan  keadaan,  maka  gugatan  pembatalan  perjanjian  akibat  adanya penyalahgunaan keadaan tidak bisa diajukan.

## 2. Adanya penyalahgunaan kesempatan oleh satu/atau lebih pihak pada saat terjadinya kesepakatan.
Ketika  akan  mengajukan  gugatan  pembatalan  perjanjian  akibat  adanya penyalahgunaan  keadaan,  maka  penguggat  harus  mampu  menunjukan  kondisi dimana terjadi penyalahgunaan kesempatan ole satu/atau lebih pihak pada saat terjadinya  kesepakatan.  Penyalahgunaan  kesempatan  ini,  bisa  karena penyalahgunaan  kesempatan  ekonomi  dan/atau  psikologis,  yang  akan  dibahas lebih  lanjut  di  bawah.  Hal  ini  untuk  menjukan  kondisi  seperti  apa  yang menyebabkan  tidak  terbentuk  kata  sepakat  yang  nyata,  dimana  kesepakatan yang  terjadi  pada  saat  itu  hanyalah  kesepakatan  semua  yang  terjadi  karena adanya  penyalahgunaan  kesempatan  oleh  satu/atau  lebih  pihak,  sehingga tercipta kesepakatan itu.
Secara  garis  besar penyalahgunaan kedaan  dibagi  dalam  dua  kelompok yaitu (Parapang, 2016) :
1. Penyalahgunaan  kedaan  karena  keunggulan  ekonomi  ( economische overwicht ) dari satu pihak terhadap pihak lain.
2. Penyalahgunaan  kedaan  karena keunggulan  psikologis        ( geestelijke overwicht ) dari satu pihak terhadap pihak lain.
Disamping  dua  kelompok  itu,  Lebens  De  Mug,  masih  menambahkan  model kelompok  penyalahgunaan  ketiga,  yaitu  kedaan  darurat  ( noodtoestand ),  namun pendapat  ini  biasanya  dimasukkkan  dalam  kelompok  penyalahgunaan  karena adanya keunggulan ekonomi (Miru, 2010).
Ex  falso  quo  libet ,  salah  konsep maka akan  menyebabkan  salah kesimpulan.  Sebuah  adagium  hukum  yang  memiliki  kedalaman  makna,  bahwa agar  tidak  menarik  kesimpulan  yang  salah  dalam  sebuah  argumentasi  hukum, maka  harus  dipahami  konsep hukum tersebut  secara utuh  terlebih  dahulu.  Jika melihat  pada  dua  kelompok  penyalahgunaan  keadaan  yang  ada,  maka  sangat tipis  perbedaan  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  Van  Dunne  lebih  lanjut mengklasifikasikan  lagi  pengelompokan  penyalahgunaan  keadaan  yang
disebabkan karena keunggulan ekonomi dengan penyalahgunaan keadaan yang disebabkan  karena  keunggulan  psikologis,  dengan  indikator-indikator,  sebagai berikut :
1. persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis :
a) satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;
b) pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
2. persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan psikologis :
a) salah satu  pihak  menyalahgunakan  ketergantungan  relative,  seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami isteri, dokter pasien, pendeta jemaat.
b) salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan  seperti  adanya  gangguan  jiwa,  tidak  berpengalaman,  gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya Menurut J.  Satrio,  terdapat  beberapa  ciri-ciri  perjanjian  yang  lahir  akibat adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu (Satrio, 2001) :
a. Adanya keadaan  ekonomis  yang  menekan,  kesulitan  keuangan  yang mendesak;
b. Adanya  hubungan  atasan-bawahan;  keunggulan  ekonomis  pada  salah  satu pihak, hubungan majikan-buruh; orangtua/wali- anak belum dewasa;
c. Adanya  keadaan  lain  yang  tidak  menguntungkan,  seperti  pasien  yang membutuhkan pertolongan dokter ahli;
d. Perjanjian  tersebut  mengandung  hubungan  yang  timpang  dalam  kewajiban timbal  balik  antara  para  pihak  (prestasi  yang  tak  seimbang);  seperti pembebasan  majikan  dari  risiko  dan  menggesernya  menjadi  tanggungan buruh; atau Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.
Menurut Retnowulan Sutantio, faktor-faktor yang memberi indikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian adalah (Parapang, 2016) :
1. Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau  yang  tidak  patut  atau  yang  bertentangan  dengan  perikemanusiaan ( unfair contract terms ).
2. Nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan.
3. Apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali membuat perjanjian, yang memberatkan.
4. Ternyata nilai hak dan kewajiban bertimbal balik kedua pihak adalah sangat tidak seimbang.
Pada  tataran  praktis,  penerapan  penyalahgunaan  keadaan  ini  memang sudah  diterima  di  Indonesia,  meskipun  hanya  berlandaskan  pada  doktrin  dan yurisprudensi.  Di  Indonesia,  penyalahgunaan  keadaan  pertama  kali  diterapkan dari  Putusan  Mahkamah  Agung  perkara  Nomor  1904  K/Sip/1982  tanggal  28 Januari  1984.  Meskipun  demikian,  yurisprudensi  yang  acapkali  digunakan sebagai  pedoman  dari penyalahgunaan  keadaan  adalah    Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  3431/K/PDT/1985.  Walaupun,  pada  saat  itu  diakui,  namun penyalahgunaan  keadaan  masih  diterima  sebagai  pelanggaran  terhadap  syarat ke  4  Pasal  1320  BW  terkait  dengan  kausa  yang  diperbolehkan,  bukan bertentangan  dengan  syarat  ke  1  Pasal  1320  BW,  yaitu  kesepakatan.  Namun, dalam perkembangannya, mulai diterima sebagai bertentangan dengan syarat ke 1 Pasal 1320 BW, yaitu kesepakatan, misal di dalam Putusan utusan Mahkamah Agung  Nomor  192  PK/PDT/2014,  Putusan  Mahkamah  Agung    Nomor 472K/Pdt/2019,  dan  sebagainya.  Hal  ini  menunjukan,  bahwa  penyalahgunaan keadaan  telah  diterima  sebagai  alasan  pembatalan  perjanjian  akibat  tidak terciptanya kesepakatan, sehingga bertentangan dengan syarat ke 1 Pasal 1320 BW.
Di negara  lain  penyalahgunaan  keadaan  juga  telah  diterima  sebagai alasan pembatalan  perjanjian.  Misal  di  Inggris  dan  di Belanda.  Di  Inggris,  yang notabene merupakan negara common law , dimana sumber hukum utama adalah yurisprudensi  ternyata  merupakan  negara  dimana  doktrin  penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian lahir.
Di  Inggris,  penyalahgunaan  keadaan  dikenal  sebagai undue  influence . Memang tidak ada catatan resmi yang menunjukan terkait dengan kapan doktrin undue  influence ini  muncul,  namun  doktrin  penyalahgunaan  keadaan  ini  mulai berkembang  sejak  kasus Lloyds  Bank  Ltd  v  Bundy (1975)  QB,  dimana  hakim Lord  Denning  MR  mencoba  menunjukkan  bahwa  penyalahgunaan  keadaan bukan doktrin yang benar-benar berdiri sendiri. Doktrin ini sebenarnya merupakan perluasan  dari power  of  equity bagi  pengadilan  untuk  mengintervensi  suatu perjanjian  yang  di  dalamnya  terdapat  suatu  penyalahgunaan  posisi  yang  tidak seimbang diantara para pihak. Menurut Robert Upex, doktrin penyalahgunaan ini
merupakan  perluasan  doktrin  equity  yang  disebut equitable  fraud (Mustafida, 2017).
Di  Inggris, undue  influence lahir  ketika  suatu  perjanjian  dibuat  sebagai akibat dari tekanan yang ada dari jumlah yang seharusnya “dapat dipaksakan”, sehingga  pihak  yang  terkena  tekanan  membuat  perjanjian  tersebut. undue influence lahir, ketika ada hubungan antara pihak-pihak yang telah dieksploitasi oleh  satu  pihak  untuk  mendapatkan  keuntungan  dengan  cara  yang  tidak  adil (Nugraha, 2019).
Dalam perkembangannya,  di  Inggris,  berdasarkan  pandangan  dari  Lord Browne-Wilkinson  dalam  analisis Cort  Appeal perkara Bank  of  Credit  and Commerce  International  (BCCI)  v  Aboody (1988), undue  influence dibagi  dua, yaitu actual undue influence dan presumed undue influence (Mustafida, 2017).
Di dalam actual undue influence tidak ada hubungan khusus diantara para pihak,  melainkan  penggugat  harus  dapat  membuktikan  bahwa tergugat  terbukti melakukan  penyalahgunaan  keadaan  dan  mengakibatkan  adanya  cacat kehendak dalam perbuatan perjanjian. Dalam bentuk ini, harus dapat dibuktikan secara jelas dua hal, yakni :
1. salah satu pihak mempengaruhi pihak lain.
2. pihak yang satu telah mengambil keuntungan dari keadaan tersebut.
Dalam actual  undue  influence ,  kerugian  bukan  merupakan  syarat  yang  harus dibuktikan.
Dalam presumed undue influence , penggugat harus dapat menunjukkan bahwa diantara para pihak terdapat hubungan khusus yakni hubungan trust and confidential (misal,  dokter-pasien)  dan  salah  satu  pihak  menyalahgunakan hubungan  tersebut  dalam  pembuatan  kontrak.  Pendapat  ini  juga  disampaikan oleh Van Dunne tentang syarat-syarat adanya penyalahgunaan keadaan, salah satunya  hubungan  khusus  antara  para  pihak.  Jika  hubungan confidential telah dapat  dibuktikan,  selanjutnya  beban  pembuktian  ada  pada  pihak  yang  berbuat kesalahan  untuk  membuktikan  sebaliknya,  yakni  pihak  yang  satu  membuat perjanjian  dengan  kehendaknya  sendiri secara  bebas.  Dalam  kasus  tertentu, pihak yang menderita karena penyalahgunaan keadaan tidak memiliki kewajiban untuk  membuktikan  penyalahgunaan  secara  nyata.  Malah,  dia  dapat mendasarkan  pada  praduga  penyalahgunaan  keadaan.  Praduga  ini  timbul  dari hubungan para pihak yang trust and confidence .
Doktrin  yang  berasal  dari common  law ini,  kemudian  mulai  diabsorsi  di Belanda, dimana  keberadaannya  dapat  dilihat  dalam  putusan-putusan pengadilan.  Di  Belanda,  doktrin  penyalahgunaan  keadaan  mulai  berkembang sejak kasus Bank Central Werkgever Risico v Ujiting en Smith ( Bovag Arrest II ), HR 11 Januari 1957, NJ 1959 yang kemudian berlanjut dengan Bovag Arrest III, HR 26 Februari 1960, NJ 1963, 373. Dari putusan pengadilan inilah, kemudian doktrin  penyalahgunaan  mulai diterima  di  Belanda,  hingga  dituangkan  dalam peraturan perundang-undangan di Belanda. Hal ini menunjukan bahwa  Belanda yang  notabene  merupakan  negara civil  law ,  dimaan  sumber  hukum  utamanya adalah  peraturan  perundang-undangan,  ingin  menempatkan  doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai suatu hal yang penting dan telah diterima di dalam  masyrakat,  sehingga  tidak  bisa  hanya  berdasarkan  doktrin  dan yurisprudensi belaka.
Di  Belanda,  terkait  dengan  penyalahgunaan  keadaan  telah  diterima  di dalam New  Burgelijk  Wetbook (selanjutnya  disebut  NBW).  Hal  ini  dapat  dilihat dalam  didalam  2  pasal  pada  buku  3  dan  buku  6  sebagai  berikut (Pangabean, 2010):
1. Pasal  3  :  44 lid 1  NBW menyebutkan  bahwa  perbuatan  hukum  dapat dibatalkan jika terjadi adanya : a. ancaman ( bedreiging ) b. penipuan ( bedrog ) c. penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden ).
2. Pasal  6  :  228 lid 1  NBW  menyebutkan  bahwa  suatu  perjanjian  yang  lahir (terjadi) karena  pengaruh  kesesatan  ( dwaling )  dan  apabila  dia  mendapat gambaran sebenarnya, maka perjanjian itu tidak akan dibuat, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.
3. apabila  kesesatan  itu  disebabkan  oleh  penjelasan  yang  keliru  dari  kedua belah pihak, kecuali apabila perjanjian itu dapat diterima dan ditutup walaupun tanpa adanya penjelasan tersebut.
4. apabila kedua pihak mengetahui atau patut mengetahui adanya kesesatan itu, seharusnya mereka berusaha mendapatkan penjelasan terlebih dahulu.
5. apabila  kedua pihak  yang  menutup perjanjian  mempunyai  pandangan  keliru yang  menimbulkan  kesesatan  kecuali  dia  tidak  perlu  mengetahui  tentang pandangan  yang  sebenarnya  itu  bahwa  kesesatan  itu  timbul  dari  perjanjian yang telah ditutup itu.
6. Pasal 6 : 228 lid 2 NBW : Pembatalan itu tidak dapat didasarkan pada suatu kesesatan  yang  akan  ditutup  pada  masa  yang  akan  dating,  atau  yang berhubungan  dengan  dasar  dari  perjanjian  itu,  yang  mana  keadaan  yang keliru itu adalah merupakan tanggung jawab dari yang keliru itu
Dengan  ditempatkannya  penyalahgunaan  keadaan  sebagai  alasan pembatalan  perjanjian  itu  pada  buku  3  (tentang  harta  kekayaan  pada umumnya)  dan  pada  buku  6  (tentang  bagian  umum  dari  hukum  perikatan), maka dapat diartikan bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan itu akan dapat diterapkan untuk berbagai jenis perjanjian yang ada.

## B. Dalurasa Gugatan Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan
Id  perfectum  est  quod  ex  omnibus  suis  partibus  constat ,  sebuah  postulat yang  memiliki  kedalaman  makna  bahwa  sesuatu  tidak  akan  sempurna kecuali tiap bagiannya komplit . Berkaitan dengan penelitian ini, maka  untuk memahami penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian secara holistik, maka  harus  dipahami  juga  terkait  dengan  dalurasa  pengajuan  pembatalan perjanjian  akibat  adanya  penyalahgunaan  keadaan.  Dalurasa  pengajuan gugatan  pembatalan  yang  dimaksud  di  sini  adalah  terkait  dengan  batas  waktu pengajuan  gugaugatan  pembatalan  akibat  adanya  penyalahgunaan  keadaan tersebut.
Jika  dilihat  di  dalam  alasan  pembatalan  perjanjian  akibat  tidak  adanya kesepakatan  yang  diatur  di  dalam  Pasal  1321  BW,  yakni  kekhilafan,  paksaan, dan penipuan, maka kita akan menemukan adanya dalurasa pengajuan dengan alasan-alasan  tersebut.  Adanya  dalurasa  terkait  dengan  pembatalan  perjanjian akibat kekhilafan, paksaan, dan penipuan ini diatur di dalam Pasal 1454 BW. Di dalam Pasal 1454 BW, diatur bahwa:
Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan  suatu  ketentuan  undang-undang  khusus  mengenai  waktu  yang  lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun .
Waktu  tersebut  mulai  berlaku:  dalam  hal  kebelum  dewasaan  sejak  hari kedewasaan;  dalam  hal  pengampuan,  sejak  hari  pencabutan  pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti ; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu ; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami,
sejak  hari  pembubaran  perkawinan;  dalam  hal  batalnya  suatu  perikatan termaksud  dalam  Pasal  1341,  sejak  hari  diketahuinya  bahwa  kesadaran  yang diperlukan  untuk  kebatalan  itu  ada.  Waktu  tersebut  di  atas,  yaitu  waktu  yang ditetapkan  untuk  mengajukan  tuntutan,  tidak  berlaku  terhadap  kebatalan  yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  dari  Pasal  1454  BW,  bahwa  dalam konteks pembatalan perjanjian akibat paksaan, penyesatan,dan peneipuan maka jangka waktunya adalah lima tahun, sejak :
1. Dalam paksaan, maka sejak paksaan itu berhenti.
2. Dalam penyesatan, maka sejak diketahui adanya penyesatan.
3. Dalam penipuan, maka sejak diketahui adanya penipuan.
Adanya  jangka  waktu  lima  tahun  di  dalam  Pasal  1454  BW  tersebut, sejatinya  adalah  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pihak  lain  dalam perjanjian(Devi,  2019).  Mungkin  hal  ini  terkesan  tidak  adil,  karena  seolah-olah adanya  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  penipuan,  penyesatan,  dan  atau pemaksaan.  Namun,  jika  ditelisik  secara  teliti,  maka  pemberian  perlindungan hukum sejatinya adalah juga bagi pihak ketiga yang beritikad baik yang berkaitan dengan  perjanjian  tersebut.  Jika  tidak  adanya  batas  waktu,  itu  artinya  selama- lamanya pihak ketiga yang berkaitan dengan perjanjian tersebut akan dibayang- bayangi ketakutan karena perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lain.
Dengan  adanya  jangka  waktu  tersebut,  sejaitnya  pembentuk  Undang- Undang  berharap  pembuat  perjanjian  yang  sadar  ketika  membuat  perjanjian akibat  adanya  paksaan,  penyesatan,dan/atau  penipuan  tersebut  segera melakukan  pembatalan  jika  memang  merasa  dirugikan.  Justru,  jika  tidak  ada batas  waku  terkait  dengan  pembatalan  akibat  adanya  paksaan,  penyesatan, dan/atau penipuan, maka nantinya pihak yang beritikad buruk, dapat mendalilkan adanya  paksaan,  penyesatan,dan/atau  penipuan  sebagi  celah  hukum  untuk membatalkan  suatu  perjanjian.  Selain  itu,  bukankah  justru  aneh,  jika  tidak  ada batas waktu, maka dimungkinkan adanya pembatalan perjanjian akibat adanya paksaan,  penyesatan,dan/atau  penipuan  dalam  lima,  sepuluh,  dua  puluh, bahkan  mungkin  lima  puluh  tahun  pasca  perjanjian  tersebut  dibuat.  Tidak mungkin  dalam  sekian  lamanya  waktu  tersebut,  seseorang  baru  sadar  bahwa ketika  membuat  perjanjian  tersebut  dia  berada  dibahwa  adanya  paksaan, penyesatan,dan/atau  penipuan.  Dengan  demikian  logis,  jika  adanya  jangka
waktu  dalam  hal  adanya  pembatalan  perjanjian  akibat  tidak  adanya kesepakatan. Hal ini pun sejatinya sesuai dengan prinsip hukum, yaitu “hukum yang baik adalah yang rasional” (Purwaka, 2011).
Jika  melihat  ternyata  alasan  pembatalan  perjanjian  karena  tidak  adanya kata  sepakat  yang  diatur  di  dalam  Pasal  1321  BW  memiliki  jangka  waktu, tentunya timbul pertanyaan terkait eksistensi jangka waktu pembatalan perjanjian akibat  tidak  adanya  kesepakatan  karena  adanya  penyalahgunaan  keadaan. Memang,  penyalahgunaan  keadaan  tersebut  tidak  disebutkan  di  dalam  Pasal 1321 BW jo . 1454 BW, namun bukan berarti penyalahgunaan keadaan tersebut tidak bisa serta merta dianggap tidak memiliki daluarsa atau jangka waktu untuk mengajukan pembatalan.
Seperti  yang  dibahas  sebelumnya,  bahwa  sejatinya  penyalahgunaan keadaan  ini  adalah  cacat  kehendak  modern,  dimana  pengaturannya  tidak bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan,  namun  hanya  berasal  dari doktrin  dan  yurisprudensi.  Hal  ini  berarti,  jika  mencari  daluasa  gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan tidak bisa serta merta menelisik dari peraturan perundang-undangan semata. Bahkan, justru jika ditelisik secara gramatikal di dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak akan ditemukan dalurasa adanya gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan  keadaan.  Bahkan,  bisa  dikatakan,  bahwa  ada  kekosongan hukum  (r echtvacuum )  terkait  dengan  dalurasa  gugatan  pembatalan  perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan.
Dalam hal terjadinya kekosongan hukum, maka harus digunakan konstruksi hukum.  Kontruksi  Hukum  adalah  cara  mengisi  kekosongan  peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum (Juanda, 2016). Secara  garis  besar,  ada  tiga  metode  konstruksi  hukum  yang  umumnya digunakan, yaitu (Mawar, 2016):
1. Analogi
Pengkonstruksian  dengan  cara  mengabstraksikan  prinsip  suatu ketentuan  untuk  kemudian  prinsip  ini  diterapkan  dengan  “seolah-olah” memperluas  keberlakuannya  pada  suatu  peristiwa  konkret  yang  belum  ada pengaturannya.
Contoh:  Pasal  1576  BW  menyatakan jual  beli  tidak  memutuskan  hubungan sewa menyewa ( Koop breekt geen huur). Bagaimana dengan hibah? Apakah
hibah  juga  memutuskan  hubungan  sewa  menyewa.  Mengingat  tidak  ada aturan  tentang  hibah  ini,  maka  Pasal  1576  BW  dikonstruksikan  secara analogi,  sehingga berlaku  ketentuan  penghibahan  pun  tidak  memutuskan hubungan sewa menyewa.
2. Penghalusan Hukum
Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk  kemudian  prinsip  itu  diterapkan  dengan  “seolah-olah”  mempersempit keberlakuannya  pada  suatu peristiwa  konkret  yang  belum  ada pengaturannya.  Biasanya,  jika  diterapkan  sepenuhnya  akan  memunculkan ketidakadilan.
Contoh : Pasal 1365 mengatur tentang kewajiban memberi ganti rugi kepada korban  atas  kesalahan  yang  diperbuat  dalam  hal  tejadi  o nrechtmatigedaad .
Bagaimana  jika  si  korban  juga  mempunyai  andil  atas  kesalahan  sehingga menimbulkan kerugian itu? Mengingat hal ini tidak diatur, maka prinsip Pasal 1365 dapat  dikonstruksikan  menjadi  ketentuan  baru  bahwa  si  korban  juga berhak mendapatkan ganti rugi, tetapi tidak penuh.
3. Argumentum A Contra Rio
Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada  suatu  peristiwwa  konkret  yang  belum  ada  pengaturannya.  Contoh, sebelum  dicabut  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, di dalam Pasal 330 BW, dijelaskan yang dianggap belumdewasa adalah di bawah 21 tahun dan belum kawin. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait  dengan,  kapan  seseorang  dianggap  dewasa  ? dengan  adanya argumentum  a  contra  rio ,  maka  secara  berlawanana  usia  di  atas  21  tahun dan telah kawin telah dianggap sudah dewasa.
Melihat  dari  tiga  konstruksi  hukum  yang  ada  tersebut,  dalam  rangka menyelesaikan  kekosongan  hukum  terkait  dengan  dalurasa  gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan, maka yang paling  tepat  digunakan  adalah  analogi.  Dalam  hal  ini,  dapat  digunakan pengaturan  terkait    dengan  jangka  waktu  mengenai  pembatalan  perjanjian akibat tidak adanya kesepakatan karena kekhilafan, paksaan, dan penipuan, dimana  kemudian  diperluas  keberlakuannya  pada  pembatalan  perjanjian akibat  tidak  adanya  kesepakatan  karena  adanya  penyalahgunaan  keadaan.
Dengan demikian, dapat digunakan analogi dengan jangka waktu yang diatur di  dalam  Pasal  1454  BW,  dimana  jangka  waktu  mengenai  pembatalan perjanjian akibat tidak adanya kesepakatan karena kekhilafan, paksaan, dan penipuan adalah lima tahun, sejak diketahui perjanjian tersebut dibuat karena adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Dengan demikian, jangka waktu pembatalan  perjanjian  akibat  tidak  adanya  kesepakatan  karena  adanya penyalahgunaan  keadaan  adalah  lima  tahun  sejak  diketahui  adanya penyalahgunaan keadaan dalam membuat perjanjian tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam perkembangannya, dapat dilihat bahwa gugatan pembatalan perjanjian akibat  tidak  adanya  kesepakatan  di  dalam  Syarat  pertama  Pasal  1320  BW,  tidak terbatas hanya di dalam Pasal 1321 BW, seperti kekhilafan, paksaan, dan penipuan, namun dalam perkembangannya lahir alasan baru yaitu penyalahgunaan keadaan. Berkaitan  dengan  kekosongan  hukum  terkait  dalurasa  gugatan  pembatalan perjanjian  akibat  adanya  penyalahgunaan  keadaan,  maka  berdasarkan  metode konstruksi  hukum  analogi  dengan  Pasal  1454  BW,  maka  dalurasa  gugatan pembatalan  perjanjian  akibat  adanya  penyalahgunaan  keadaan  adalah  lima  tahun sejak  diketahui  adanya  penyalahgunaan  keadaan  dalam  membuat  perjanjian tersebut.
Dalam rangka mewujudkan adanya kepastian hukum ( rechts zekerheid ) terkait dengan penerapan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan, maka perlu diatur di dalam hukum positif. Hal ini dalam jangka pendek bisa diatur di dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung,  sedangkan  dalam  jangka  panjang  bisa  diatur nantinya  ketika  Indonesia  memiliki  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  buatan Indonesia sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrea, F. (1983). Kamus Istilah Hukum . Jakarta: Binacipta.
Barus,  Z.  (2017).  Analisis  Filosofis  Tentang  Peta  Konseptual  Penelitian  Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis. Dinamika Hukum , 13 (2), 313.
Bomantoro, S. (2004). Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan . Universitas Islam Indonesia.
Depri  Liber  Sonata.  (2017).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris: Karakteristik  Khas  Dari  Metode  Meneliti  Hukum. Fiat  Justitia  Jurnal  Ilmu Hukum , 8 (1), 25.
Devi, N. S. Y. T. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Akta Jual  Belinya  Diakui  Cacat  Oleh  Pihak  Notaris  (  Studi  Kasus :  Putusan Mahkamah Agung Nomor 3244 K / Pdt / 2016 ). Jurnal Privat Law , 7 (1), 104– 109.
Hazhin, U. M., Saputra, H., & Gaol, L. (2019). Penyalahgunaan Keadaan ( Misbruik van Omstadigheden ) dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing . 41 (2), 95–111.
Hiariej,  E.  O.  S.  (2015). Prinsip- Prinsip  Hukum  Pidana  Edisi  Revisi .  Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Ibrahim,  J.  E.  dan  J.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum  (Normatif  dan  Empiris) . Jakarta: Pranada Media.
Isnaeni,  M.  (2018). Seberkas  Diorama  Hukum  Kontrak .  Surabaya:  Revka  Petra Media.
Juanda,  H.  E.  (2016).  Konstruksi  Hukum  dan  Metode  Intepretasi  Hukum. Galuh Justisi , 4 (2), 154–166. https://doi.org/10.1016/0307-4412(84)90143-2
Kinanti,  A.  D.,  &  Shinta,  D.  C.  (2015).  Urgensi  penerapan  mekanisme  informed consent untuk mencegah tuntutan malpraktik dalam perjanjian terapeutik. Privat Law , 3 (2).
Mawar,  S.  (2016).  Metode  Penemuan  Hukum  (Interpretasi  Dan  Konstruksi)  Dalam Rangka Harmonisasi Hukum. Jurnal Justisia , 1 (1), 22–38.
Miru, A. (2010). Hukum Kontrak Perancangan Kontrak . Jakarta: Rajawali Press.
Mustafida,  L.  (2017). Penerapan  Doktrin  Misbruik  Van  Omstandigheiden  Terhadap Pembatalan  Akta  Notaris  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  (Study  Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta) . Universitas Islam Yogyakarta.
Nugraha,  Xavier.  (2019). Perkembangan  Doktrin  Penyalahgunaan  Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)  Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Pengadilan . Skripsi. Universitas Airlangga.
Pangabean,  H.  P.  (2010). Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  Van Omstandigheden)  Sebagai  Alasan  (Baru)  Untuk  Pembatalan  Perjanjian (Berbagai  Perkembangan  Hukum  di  Belanda  dan  Indonesia (Edisi  Revi). Yogyakarta: Liberty.
Parapang, F. (2016). Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. Jurnal Hukum Unsrat , 22 (6), 46–59.
Purwaka,  T.  H.  (2011).  Penafsiran,  Penalaran,  Dan  Argumentasi  Hukum  Yang
Rasional. Masalah-Masalah Hukum , 40 (2), 117–122. https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.117-122 Purwanto,  H.  (2010).  Keberadaan  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  dalam  Perjanjian Internasional. Mimbar Hukum ,
21 (1), 155–170.
https://doi.org/10.22146/jmh.16252
Putri, F. E. (2015). Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dalam Kuh-Perdata . 3 (2), 36–44.
Saputra,  R.  (2016). Kedudukan  Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  Van Omstandigheden)  dalam  Hukum  Perjanjian  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gadja Mada University Press.
Satrio,  J.  (2001). Hukum  Perikatan,  Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian  Buku  I . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Subekti. (1996). Hukum Perjanjian . Jakarta: Pt Intermasa.
Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, A. A. P. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum . 3 (1), 40–54.