Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa (Studi pada Nagari Tujuah Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota)
Intan Marthalina
(Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: intanmarthalina@gmail.com)
Nurzi Sebrina
(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email : nurzi_sebrina@yahoo.com)

## Absctract
This research aims to determine the Distribution and Use of Village Funds In villages in Tujuah Koto Talago, Guguak District, Limapuluh Kota District West Sumatrera, there are three (3) aspects in the use and distribution of  village  funds  namely  Financial  Aspects  in  Use  of  Village  Funds,  Aspects  of  Procurement  of  Goods  and Services in the Use of Village Funds and Aspects of Reliability of Internal Control Systems. To achieve that goal, qualitative research method with interpretative approach is used. Data Sources are Primary data and Secondary data.  Data  collection  techniques  are  carried  out  by  observation,  interviews,  and  document.  The  results showed:(1) Finance in the use of village funds in disbursement has been delayed, namely liquid one-stage funds in May and second stage funds in September and prioritized use of infrastructure (2) procurement of goods and services  in  the  use  of  village  funds  are  carried  out  efficiently,  effectively,  transparently,  community empowerment, mutual cooperation and accountability (3). Reliability of SPI is carried out based on the internal environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring carried out by the sub-district head, nagari guardian, nagari, bamus and the community
Keywords: Distribution and Use of Village Funds

## 1. Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang    Desa  pasal  71  ayat  (1)  huruf  d menyatakan  bahwa    Dana  Desa  merupakan bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima Kabupaten.  Sehingga  desa  diharapkan  dapat berkembang  secara  lebih  optimal  dan  mampu membangun  wilayah  nya  sesuai  dengan kebutuhan  yang  ada  di  wilayah  masing- masing.  Pengalokasian  dana  desa  melalui mekanisme  transfer  kepada  Kabupaten/Kota. Pengalokasian kepada setiap desa berdasarkan tingkat  kesulitan  geografis  masing-masing desa  yang  memperhatikan  jumlah  penduduk (30%),
luas n wilayah (10%),
angka n kemiskinan (50%).
Dana  desa  merupakan  dana  yang  di dapat  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  yang  diberikan  kepada    desa dan  ditransfer  melalui  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  Kabupaten/Kota  dan digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan  masyarakat.    Dana  desa merupakan  program  pemerintah  yang  baru pada  masa  pemerintahan  sekarang,  sedangkan pada pemerintah sebelumnya program yang di unggulkan adalah
program nasional n pembangunan n mandiri (PNPM).
Dana  desa  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk desa  dengan  jumlah  yang  besar,  tentu perhatian  terhadap  pengelolaan  keuangan desa menjadi penting. Pentingnya pengelolaan keuangan    desa  tidak  hanya  karena  jumlah Alokasi  Dana  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara  (APBN)  yang  besar,  tetapi  juga kemampuan  pengelolaan  keuangan  setiap desa  yang  berbeda-beda  di  Indonesia.  Hal  ini dapat  menjadi  tantangan  bagi  pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat  desa yang menjadi  tujuan  dari  Undang-Undang    Desa. Maka  perlu  adanya    pengawasan  agar  tidak  - kecurangan  dalam  penyaluran  dan  penggunan dana desa.
Peraturan  Menteri    Desa  tentang Prioritas  penggunaan  Dana  Desa,  tidak membatasi program/kegiatan prioritas penggunaan   dana desa, Prioritas utama   dana desa  di  Indonesia  diantaranya  untuk  desa  dan pemberdayaan  masyarakat  agar  semua  rakyat Indonesia  sejahtera,  jadi  dalam  melaksanakan penggunaan dana desa dibutuhkan pengawasan  yang  optimal  agar  tercapainya tujuan.
Menurut  Terry  (2011)  Pengawasan adalah  kegiatan  dalam  bentuk  pemeriksaan untuk  memastikan  bahwa  apa  yang  sudah
dikerjakan  berjalan  sesuai  dengan  rencana. Rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu  pekerjaan  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan  dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana  dan  tahapan  tersebut,  diadakan  suatu tindakan perbaikan.
Teori agensi adalah teori yang menjelaskan  hubungan  kontraktual  antara principal s dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain,  yaitu agents ,  untuk  melakukan  semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan ( Jensen  dan  Smith,  1984).  Kontrak  adalah wewenang    kepada agent untuk  melakukan semua  pekerjaan  secara  bertanggung  jawab kepada  pemerintah  yang  terdapat  dalam Undang-Undang n Nomor n 6 n tahun 2014
tentang h Desa  dan  menjadi  kepanjangan  dari masyarakat    Desa principals sebagai  pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan  dan  pemerintah  di    Desa.  Pada organisasi  sektor  publik principals adalah rakyat  dan agents adalah  pemerintah  dalam hal  ini  adalah  kepala    desa  dan  aparat    desa lainnya.
Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri No.700/1181/A.1/IJ  Tahun  2016,  Pengawasan Dana  Desa  terdapat  tiga  tahap  pengawasan yaitu: Pra Penyaluran  Dana Desa, Penyaluran dan  Penggunan    Dana  Desa  dan  Pasca Penyaluran Dana Desa. Pengawasan bertujuan  untuk  memberi  keyakinan  memadai terhadap  proses  pengawasan    Dana  Desa dalam  aspek  perencanaan,  penggunaan  dan pertanggungjawaban    Dana  Desa  dapat  tepat lokasi,  tepat  sasaran,  tepat  jumlah  dan  tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Tahap  Penyaluran  dan  Penggunaan Dana  Desa  adalah  mekanisme  penyaluran Dana  Desa  dari  rekening  kas  umum  daerah (RKUD) ke rekening kas daerah (RKD). Pada tahap Penyaluran dan Penggunaan terbagi tiga aspek,  yaitu:  keuangan  dalam  penggunaan dana  desa,  pengadaan  barang/jasa  dalam penggunaan  dana desa, kehandalan SPI.
Aspek pertama keuangan dalam penggunaan  dana  desa.  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  113 tahun 2014 Keuangan  Desa adalah semua hak dan  kewajiban    Desa  yang  dapat  dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan  barang yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban    Desa.  Aspek keuangan  dalam  penggunaan    dana  desa terbagi 2 yaitu: 1. Penyaluran  dana desa tepat waktu  2.  Kegunaan    dana  desa  yang  sesuai dengan  ketentuan  Undang-Undang yang berlaku.
Aspek kedua adalah pengadaan barang/jasa  dalam  penggunaan    dana  desa, Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan  Jasa,  Pengadaan  Barang/Jasa  adalah kegiatan  yang  dilakukan  untuk  memperoleh barang dan jasa oleh pemerintah desa d dilakukan dengan cara swakelola maupun  secara  penyedian  barang  dan  jasa. Prinsip  Pengadaan  Barang/Jasa  diantaranya: Efisien,  Efektif,  Transparan,  Pemberdayaan Masyarakat, Gotong Royong, Akuntabel. Aspek  ketiga  yaitu  kehandalan  SPI, komponen dalam pengendalian internal terbagi  5  yaitu:  Lingkung  pengendalian, Penilaian risiko, aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan menurut Arens (2014:345). Menurut Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu)  2017 pihak  yang  terlibat  dalam  pengawasan    Dana Desa adalah Masyarakat  Desa, Camat, Badan Permusyawaratan  Daerah  (BPD),  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemerantasan  Korupsi  (  KPK).  Pemantauan dan  evaluasi    Dana  Desa  juga  dilakukan  oleh Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Dalam Negeri, dan Kementerian  Desa dan PDTT. Menurut  Eko  Prasetyanto,  Pengawasan Dana  Desa  dilakukan  oleh  masyarakat  yang diwakili  oleh  badan  permusyawaratan    Desa (BPD) dan diawasi oleh pemerintah diatasnya. Pemerintah  akan  melakukan  pengawasan dalam  penetapan  anggaran,  evaluasi  anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Selain itu pengauditan  juga  dilakukan  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.
Menurut Debora (2017:19) pihak Pemerintah  mengakui  bahwa  pengawasan  dan penggunaan    Dana  Desa  yang  dlakukan  oleh Tim Pengawasan Pengamatan Pemerintah dan Pembangunan  (TP4)  tidak  cukup  untuk mencegah penyimpangan praktik penyalahgunaan    Dana  Desa.  Menurut  Robert dalam  Debora  (2017:10)  Peran  pendamping
Desa  tidak  optimal,  pendamping    Desa dibentuk hanya untuk memastikan  Dana Desa diterima  oleh    Desa  itu  dan  dimanfaatkan sepenuhnya.
Kepala  dinas pemberdayaan  masyarakat dan Desa (DPMN) Sumbar, Syafrizal mengatakan  bahwa  pengelolaan    dana  desa  di Sumatera Barat sejak tahun 2015 hingga 2017 berjalan  baik.  Mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, hingga pengawasan,  semua  pihak  yang  terlipat  yang ada  pada  Provinsi,  Kabupaten,  desa  sudah berperan  untuk  memastikan  program  itu  tepat sasaran  dan  sesuai  aturan  yang  berlaku  ( Akurat Ekonomi, 2017).
Sayangnya,  hingga  saat  ini  riset  yang membahas  tentang  penggunaan  dana  desa (disebut  nagari  di  Sumatera  Barat)  masih sangat  minim.  Salah  satunya  adalah  riset Agustin  et.al  (2017)  yang  mencoba  memotret pertanggungjawaban  dan  pelaporan  keuangan nagari  di  kabupaten  Pasaman  Barat.  Riset tersebut  menemukan  bahwa  seluruh  nagari  di kabupaten Pasaman Barat telah rutin menyampaikan  laporan  pertanggung  jawaban pelaksanaan  APBNagari  setiap  tahunnya  ke pemkab  Pasaman  Barat.  Nagari  di  Pasaman Barat  juga  mampu  menyampaikan  laporan realisasi  APBNagari  tepat  pada  waktunya, serta  telah  melampirkan  seluruh  dokumen yang dipersyaratkan (laporan kekayaan nagari, laporan  program  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari.
Berdasarkan observasi awal yang lakukan  di  peroleh  informasi  dari  perangkat desa  mengenai  penyaluran  dan  penggunaan dana  desa.  Pada  Kabupaten  Limapuluh  Kota terdapat 79  desa dengan alokasi dana sebesar Rp56.914.918.000.  Sehingga  masing-masing mendapatkan  dana  sebesar  Rp710.441.000. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2014  penyaluran    dana  desa  terbagi  1  tahap yaitu 60% tahap pertama dan 40% tahap kedua namun  Pada  Nagari  Tujuah  Koto  Talago Penyaluran    dana  desa  ditentukan  melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh Kepala Jorong dan BAMUS di nagari tersebut, sehingga  penetapan  Penyaluran    dana  desa  di nagari  tersebut  berbeda  dengan  nagari  lain yang  ada  di  Kecamatan  Guguak.  Dari  hasil musyawarah tersebut ditetapkan bahwa penyaluran  dana  tahap  pertama  sebesar  60% cair bulan Mei diterima  3 jorong yaitu jorong Sipingai,  Koto  Kociak  dan  Ampang  Gadang. Penyaluran  tahap  kedua  sebesar  40%  cair
bulan  September  diterima  4  jorong  yaitu Padang  Japang,  Tanjung  Jati,  Talago  dan Padang  Kandi.  Penyaluran  tidak  dilakukan secara merata, apabila dibagi secara rata, maka setiap  pekerjaan  di  masing-masing  Jorong akan  menggantung.  Penyaluran  dilakukan tergantung  kepada  tingkat  kebutuhan  suatu objek  yang  akan  dibangun  di  nagari  dengan berpedoman  pada  tingkat  urgensi  masing- masing objek.
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  43  tahun  2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-
Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang    desa yang  70%    dana  desa  digunakan  untuk Pembangunan,  Pembinaan  dan  Pemberdayaan Masyarakat    desa  yang  telah  digunakan  di Nagari  Tujuah  Koto  Talago  untuk  pembuatan Jalan,  Embung    Desa,  Sarana  Olah  Raga Desa,  Badan  Usaha  Milik  Desa,  Produk Unggulan  Desa.  Salah  satu  contoh  program yang  telah  dibiayai  oleh  Dana  Desa  di  jorong Padang  Kandi  yaitu  pembuatan  saluran  air bersih dari bukit ke rumah-rumah masyarakat. Dengan  adanya  saluran  air  bersih  ini masyarakat  sangat  terbantu  karna  tidak dipungut  biaya.  Pihak  yang  melakukan pembangunan  Dana  Desa  adalah  Tim  yang telah  dibentuk  oleh  pihak  desa  yaitu  Tim Pengelola  Kegiatan  (TPK)  yang  diberuntukan untuk  setiap  program  yang  akan  dilaksanakan di  setiap  jorong  yang  ada  di  Nagari  Tujuah Koto  Talago.  Anggaran  yang  diberikan  ke setiap  jorong  untuk  melakukan  programnya berdasarkan  besarnya  kebutuhan  dana  yang diperlukan. 30% Dana Desa lainnya digunakan untuk Biaya
Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).
Sesuai  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2014  tentang  Desa.  Penyaluran  Dana  Desa dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama 60% dan  kedua  40%.  Namun  dalam  kenyataan Penyaluran dan Penggunaan  Dana Desa yang dilakukan  di  Desa  Tujuah  Koto  Talago, Kecamatan  Guguak,  Kabupaten  Limapuluh Kota, berdasarkan musyawarah yang dilakukan  bersama  seluruh  kepala  jorong  dan BAMUS  yang  mana  hasilnya  penyaluran Dana  Desa  dilakukan  berdasarkan  tingkat kebutuhan  suatu  jorong  sehingga  masing- masing jorong tidak mendapatkan jumlah dana yang  sama.  Maka  Desa  Tujuah  Koto  Talago dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  “ Analisis Penyaluran  dan  Penggunaan    Dana    Desa Pada Nagari Tujuah Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota”
2. Telaah Literatur

## 2.1 Dana Desa
Undang-Undang  Nomor  6  tahun  1014 dana  desa  adalah  dana  anggaran  pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi    desa  yang  ditransfer  melalui  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD) Kabupaten dan diproritaskan untuk pelaksanaan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  tahun 2016 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Nomor  11  tahun  2016  tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaa    Dana  Desa Tahun  2017,    Dana  Desa  adalah  dana  yang bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja  negara  (APBN)  yang  diperuntukkan bagi    Desa  yang  ditransfer  melalui  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD) Kabupaten  dan  digunakan  untuk  mendanai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dana desa bersumber h dari Anggaran h Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN),  terdapat  6  sumber  pendapatan  dari keuangan  desa lainnya, yaitu:
1. Pendapatan Asli h Desa ( PA Desa). SA
2. Alokasi h DanaDesa (ADD). GNNHYGF 3. Dana Bagi Hasil h Pajak.
4.  Retribusi  Daerah  (DBH-PRD)  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD), Bantuan keuangan pemerintah .
5. Hibah Pihak n Ketiga.
6. Pendapatan lain-lain h yang sah.

## 2.2 Penyaluran Dana Desa
Penyaluran dana desa menurut Peraturan
pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 pasal 1 ayat  3  huruf  b  dihitung  dengan  pembagian sebagai berikut: 1. 30%
berdasarkan h penduduk suatu  Desa.
1.  50% berdasarkan kemiskinan suatu
Desa. ma 3. 10% berdasarkan luas wilayah suatu  Desa.
Penyaluran Dana Desa dilakukan
dengan  cara  memindahkan  buku  dana  desa dari  rekening  kas  umum  negara  (RKUN)  ke rekening  kas  umum  daerah  (RKUD)  dan terakhir  dipindahkan  ke  rekening  kas  Desa (RKDes) yang merupakan tempat penyimpanan  uang  pemerintah  desa  yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa. Peraturan Pemerintah Nomor  60  tahun  2014  pasal  15  ayat  (1) menjelaskan  bahwa  pemindahan  uang  dari rekening  kas  umum  negara  (RKUN)  ke rekening kas umum daerah (RKUD) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan.  Rekening  Kas  Umum  Daerah (RKUD)  ke  Rekening  Kas  Desa  (RKDes) paling  lambat  tujuh  hari.  Berikut  pembagian tahap 1 dan tahap 1:
1. Tahap  pertama j dilakukan  bulan  April sebesar 60 %.
2. Tahap j kedua dilakukan bulan j Agustus sebesar 40%.
Dana Desa disalurkan dari  rekening kas umum negara (RKUN) oleh Menteri Keuangan  selaku  bendahara  umum  negara (BUN).  Sedangkan  penyaluran  dana  desa dari rekening  kas  umum  daerah  (RKUD)  ke rekening  kas  Desa  (RKDes)  dilakukan  oleh bendahara umum daerah (BUD) yang menyalurkan  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah (APBD).
Persyaratan  penyaluran  dana  desa  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah (APBD)  setiap  tahap  memiliki  persyaratan yang berbeda diantaranya :
1. Penyaluran tahap 1 yaitu:
a) Peraturan  Daerah  (Perda)  tentang APBD Kabupaten/Kota.
b) Peraturan  Bupati/Walikota  tentang  tata cara  pembagian  dan  penetapan  rincian dana desa setiap  desa.
c) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi  penggunaan    dana  desa tahap sebelumnya. d) Laporan konsolidasi realisasi penyaluran  dan  capaian  output  tahun sebelumnya. Penyaluran tahap 1 yaitu:
a) Laporan j dana  desa  tahap  1  telah disalurkan ke Rekening j Kas Daerah (RKD) j minimal 90%. Laporan  Dana Desa tahap  1  telah  diserap  oleh    Desa  rata-rata minimal 75%.
b) Rata-rata capaian output j minimal 50%.
Persyaratan  penyaluran  Dana  Desa  dari
rekening kas umum daerah (RKUD) memiliki syarat yang berbeda juga setiap tahapnya. 1. Penyaluran tahap 1 yaitu:
a) Peraturan  Desa (Perdes).
b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian  output    Dana  Desa  tahun sebelumnya.
2. Penyaluran tahap 1 yaitu:
a) Laporan penyerapan  Dana Desa.
b) Tahap 1 rata-rata minimal 75% dan rata- rata capaian output minimal 50%.
Penyaluran  dana  desa  tidak  dapat disalurkan apabila  persyaratan tidak  terpenuhi karna pemerintah pusat mengatur, menetapkan dan  menyaluran  dana  tersebut  melalui rekening  kas  umum  daerah  (RKUD),  dalam hal ini pemerintah kabupaten h tidak menyaluran
kepada kepala desa.
Pemerintah j pusat berwenang memberikan sanksi pemotongan dana untuk tahun berikutnya apabila terjadi penyimpang terhadap  dana  desa.  Pemerintah h menghitung dan  menetapkan  pagu  dana  desa  untuk  setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan Presiden tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementrian Keuangan  (DJPK)  untuk  tahun  2017  rata-rata dana desa adalah sebesar Rp710.441.000. Ada desa yang mendapatkan  dana desa lebih besar atau  lebih  kecil  sesuai  dengan  jumlah penduduk,  luas  wilayah,  jumlah  penduduk miskin  dan  tingkat  kesulitan  geografis  desa. Meskipun  demikian  jumlah  yang  diterima desa tidak akan jauh berbeda karena 90% dari total    dana  desa  nasional  dibagi  rata  di  tiap desa.

## 2.3 Penggunaan  Dana Desa
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  49 tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pengalokasian, Penyaluran,  Penggunaan,  Pemantauan,  dan Evaluasi    Dana  Desa  pada  pasal  11  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  93  tahun  2015, dana  desa  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaran  pemerintah,  pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.    dana  desa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diprioritaskan  untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan.
Penggunaan  dana  desa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  sesuai
dengan  Proritas  Penggunaan  dana  desa  yang ditetapkan  oleh  Menteri  Desa  Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi.  Pada pasal  11  dinyatakan  bahwa  pelaksanaan kegiatan  yang  dibiayai  oleh  dana  desa berpedoman pada Pedoman
Umum Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada  pasal  11  ayat  (4)  dan  pedoman  teknis yang diterbitkan oleh Bupati.

## 2.4 Pengawasan  Dana Desa
Menurut Terry  (1011)  Pengawasan adalah  kegiatan  dalam  bentuk  pemeriksaan untuk  memastikan  bahwa  apa  yang  sudah dikerjakan  berjalan  sesuai  dengan  rencana. Pengawasan  yaitu  suatu  proses  dan  rangkaian kegiatan  untuk  mengusahakan  agar  suatu pekerjaan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan rencana  yang  telah  ditetapkan  dan  tahapan yang  harus  dilalui.  Dengan  demikian,  apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan.
Bahkan,  melalui  pengawasan  tercipta suatu  aktivitas  yang  berkaitan  erat  dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana  kebijakan  pimpinan  dijalankan dan  sampai  sejauhmana  penyimpangan  yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
Peraturan Menteri
Dalam h Negeri Nomor  7 j tahun  2008  menjelaskan  bahwa pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintah Desa  adalah  proses  kegiatan  yang  ditujukan untuk  menjamin  agar  Pemerintah    Desa berjalan  secara  efisien  dan  efektif  sesuai dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya pengawasan  dilakukan  agar  tidak  terjadi penyimpangan  dan  penyelewengan  supaya tercapai  rencana  yang  telah  ada  di  undang- undang. Peraturan
Menteri Keuangan
(Kemenkeu)  tahun  2017  Pihak  yang  terlibat dalam  tahap  pengawasan  yaitu  Masyarakat j Desa, Camat, Badan j Permusyawaratan Daerah (BPD), Aparat Pengawasan h Intern Pemerintah (APIP),  Badan  Pemeriksa  Evaluasi h Dana Desa  juga  dilakukan  oleh  Kementerian Keuangan,  Kementerian  Dalam  Negeri,  dan Kementerian  Desa PDTT.
Kontribusi  yang  dilakukan  Kementerian Keuangan  dalam  pengawasan  Dana  Desa adalah melakukan pembinaan dan pengawasan
aparat  pengelolaan  dana  desa  dan  evaluasi alokasi    dana  desa,  sedangkan  Kementerian Keuangan juga memberikan kontribusi terhadap pengawasan  dana desa di antaranya:
(a) Mendorong Bupati memfasilitasi penyusunan RKPDes dan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja    Desa  (APBDes).  (b) Mengoptimalkan  peran  OPD  Kabupaten  di Kecamatan. Membina
pelaksanaan keterbukaaan  informasi  di  Desa.  Kementerian Desa  PDTT  berperan  dalam  menyusun kerangka  pemdampingan  unutuk  peningkatan kapasitas  masyarakat    Desa  dan  pemantauan dan evaluasi kinerja pemdampingan profesional setiap triwulan.
Pengawasan    dana  desa  terbagi  menjadi 3 tahap yaitu:
1. Tahap j Pra Penyaluran
2. Tahap Penyaluran dan Penggunaan 3. Tahap Pasca Penyaluran
Tahap Penyaluran dan j Penggunaan
Mekanisme  penyaluran  dan  penggunaan  dana desa  dari  Rekening  Kas  Umum  Daerah (RKUD)  ke  Rekening  Kas    Desa  (RKDes), terbagi 3 aspek yaitu:
a. Aspek j Keuanganalam j Penggunaan Dana j Desa.
Menurut Wiratna (2014) keuangan  desa adalah  pencatatan  dari  proses  transaksi  yang terjadi  di    Desa,  dibuktikan  dengan  nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi  dalam  bentuk  laporan  keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan  desa. Peraturan Menteri Dalam  Negeri  (  Permendagri)  Nomor  113 tahun 2014 Keuangan  Desa adalah semua hak dan kewajiban  desa yang dapat dinilai dengan uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak  dan  kewajiban    desa  dan  Pengelolaan Keuangan    desa  keselurahan  kegiatan  yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Jangka waktu
pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  Satu j tahun anggaran mulai j 1 Januari sampai 31 Desember tahun j berjalan.
Permendagri  Nomor  113  tahun  2014 kepala    Desa  adalah  pemegang  kekuasaan pengelolaan  keuangan    Desa  dan  mewakili pemerintah
Desa dalam kepemilikan kekayaan
milik
Desa yang
dipisahkan.Pemegang  kekuasaan  pengelolaan keuangan  desa mempunyai kewenangan:
1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan
APB Desa.
2. Menetapkan pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD).
3. Menetapkan  petugas  yang  melakukan pemungutan penerimaan Desa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
5. Melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
Undang-undang Nomor  6  tahun  2014
tentang    Desa,  belanja    Desa  diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan j yang disepakati dalam musyawarah    Desa  dan h sesuai  dengan prioritas j Pemerintah  daerah  kabupaten/kota, pemerintah j daerah  provinsi,  dan  pemerintah. Belanja  Desa  yang  ditetapkan  APB  Desa penggunaan diatur sesuai ketentuan PP Nomor 43 tahun 2014 pasal 100, sebagai berikut:
1. Paling  sedikit  70%  (>70%)  dari  jumlah anggaran  belanja  Desa  digunakan  untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah Desa,  pelaksanaan  pembangunan    Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan masyarakat  Desa.
2. Paling  banyak  30%  (>  30%)  dari  jumlah anggaran belanja  Desa digunakan untuk:
a. Penghasilan  tetap  dan  tunjangan  kepala Desa dan perangkat  Desa.
b. Operasional Pemerintah Desa.
c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD). d. Insentif RT/RW,
yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.
Permendagri  Nomor  113  tahun  2014,  Azas pengelolaan keuangan  desa sebagai berikut:
1. Transparan Menurut  Nordiawan  (dalam  Wiratna 2015)
Transparan memberikan informasi
keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat berdasarkan pertimbngan bahwa  masyarat  memiliki  hak  untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruhan atas pertanggungjawab pemerintahan  dalam  pengelolaan  sumber daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan ketaatannya  pada  peraturan  perundang- undangan.  Transparan  adalah  prinsip  yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahaan, yakni
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan  dan  pelaksanaanya,  serta  hasil- hasil yang dicapai.
2. Akuntabel Menurut  Sabeni  dan  Ghozali  dalam Wirtana (2015) Akuntabilias atau Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusaan seseorang untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya  sudah  dilaksanakan  sesuai ketentuan  yang  berlaku.  Akuntabilitas dapat  dilihat  melalui  laporan  tertulis  yang informatif  dan  transparan.  Mardiasmo (2001)  mengatakan  Akuntabilitas  Publik adalah  kewajiban  pihak  pemegang  amanah untuk  memberikan  pertanggungjawaban, menyajikan  dan  tanggungjawaban  segala aktivitasnya  dan  kegiatan  yang  menjadi tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah (Principals) yang  memiliki  hak dan kewenangan unutuk meminta pertanggungjawabanya. 3. Partisipatif Menurut Wiratna (2015) Partispatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga Desa  pada    Desa  yang  bersangkutan mempunyai  hak  untuk  terlibat  dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah    desa  dimana  mereka  tinggal. Keterlibatan  masyarakat  dalam  rangka pengambilan  keputusan  tersebut  dapat secara langsung dan tidak langsung.
b. Aspek  Pengadaan  Barang/jasa  dalam Penggunaan j Dana Desa
Peraturan  Kepala  Lembaga Kebijakan Pengadaan k Barang/Jasa Pemerintah nomor 11 tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  dan  Undang-Undang Nomor  13  tahun  2013  tentang  Pedoman  Tata Cara  Pengadaan  Barang/Jasa  di    Desa, Pengadaan  Barang  dan  Jasa  adalah  kegiataan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah  Desa,  baik  dilakukan  dengan  cara swakelola  maupun  penyediaan  barang/jasa. Prinsip Pengadaan barang/jasa sebagai berikut: (a) Efisien h Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan  dengan  menggunakan  dana dan  daya  yang  minimum  untuk  mencapai kualitas  dan  sasaran  dalam  waktu  yang ditetapkan  atau  menggunakan  dana  yang
telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
(b) Efektif h
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  harus  sesuai dengan  kebutuhan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan  serta  memberikan  manfaat yang sebesar-besarnya.
(c) Transparan h
Semua  ketentuan  dan  informasi  mengenai pengadaan  barang  dan  jasa  bersifat  jelas dan  dapat  diketahui  secara  luas  oleh masyarakat  dan  penyedia  barang/jasa  yang berminat.
(d) Pemberdayaan Masyarakat j Pengadaan Barang dan Jasa harus dijadikan  sebagai  wahana  pembelajari bagi  masyarkat  untuk  dapat  mengelola pembangunan  desa.
(e)   Gotong Royong h Penyediaan penyediaan tenaga kerja oleh masyarkat  dalam  pelaksanaan  kegiatan pembangunan di  desa.
(f) Akuntabel j
Aturan  dan  ketentuan  terkait  dengan pengadaan  barang/jasa  sehingga  dapat dipertanggungjawabkan.
Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2013 tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pengadaan Barang/Jasa mengatakan bahwa ruang lingkup pengadaan barang/jasa

## c. Aspek Kehandalan SPI
Pemantauan merupakan tahapan penting dalam  memastikan  bahwa  pengalokasiaan Dana Desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan  demikian,  kesenjangan  pembangunan antar  per  desa  dengan  perkotaan  dapat berkurang. Pemantauan bertujuan untuk mengindentifikasi adanya penyimpangann sejak  dini.  Proses  pemantauan  melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan  Dana  Desa baik tingkat pusat maupun daerah.
Menurut  Arens  (2014;345)  ada  5 komponen dalam pengendalian internal yaitu:
1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan
Lingkungan pengendalian adalah
tindakan,  kebijakan,  dan  prosedur  yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara
keseluruhan  mengenai  pengendalian  internal serta pentingnya bagi entitas tersebut.
Penilaian  resiko  adalah  tindakan  yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan.
Proses  Penilaian  resiko  terdiri  dari  3  yaitu  : faktor-faktor  yang  mempengaruhi  risiko, menilai  signifikansi  risiko  dan  kemungkinan terjadinya  resiko,  tentukan  tindakan  yang perlu dilakukan untuk mengelola risiko.
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  untuk mencapai tujuannya bagi pelaporan keuangan. Aktivitas yang dilakukan yaitu : 1. Pemisahan tugas  yang  memadai,  1.  Otorisasi  yang  sesuai atas  transaksi  dan  aktivitas,  3.  Dokumen  dan catatan  yang  memadai,  4.  Pengendalian  fisik atas  asset  dan  catatan,  5.  Pemeriksaan  kinerja secara independen.
Informasi dan Komunikasi adalah metode  yang  digunakan  untuk  memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas serta mempertahankan akuntabilitas  asset  terkait.  Tujuan  yang  harus dicapai  adalah  keterjadian,  kelengkapan, keakuratan, posting dan pengikhtisaran, klasifikasi, penetapan waktu.
Pemantauan adalah
penilaian berkelanjutan  dan  periodik  oleh  manajemen terhadap  pelaksanaan  pengendalian  internal untuk  menentukan  apakah  pengendalain  telah berjalan  seperti  yang  diharapkan,  dan  telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Informasi  yang  dinilai  berasal  dari  berbagai sumber,  termasuk  studi  atas  pengendalian internal  yang  ada,  laporan  dari  pembuat peraturan .
Kementerian  Keuangan  (Kemenkue) 2017  Pihak  yang  terlibat  dalam  tahap pengawasan    Dana  Desa  adalah  Masyarakat desa,  Camat,  Badan  Permusyawaratan  Daerah (BPD), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) dan Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK).

## Gambar 1 disini

## 3. Metode Penelitian
3.1 Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatife.

## 3.2 Fokus Penelitian
Penelitia  ini  mengfokuskan  pada  proses Penyaluran  dan  Penggunaan    dana  desa  yang
di  Nagari  Tujuah  Koto  Talago,  Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota.

## 3.3 Sumber Data
Data  Primer j adalah  data j yang  di  dapat dari  wawancara  yang  dilakukan  terhadap informan  yang  berkaitan  dengan  penelitian yang  dilakukan.  Data  sekunder  adalah    data yang  diperoleh  dari  data-data,  dokumen- dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang diteliti.

## 3.6 Sumber Informasi
1. Camat  Kecamatan  Guguak,  Kabupaten Limapuluh Kota.
2. Aparat  Wali  Desa  (Wali  Desa,  Sekretaris,
Bendahara) Tujuah Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh
Kota.
3. Badan  Permusyawaratan  Daerah  (BPD) Desa  Tujuah  Koto  Talago,  Kecamatan Guguak,  Kabupaten      Limapuluh  Kota  (1 orang).
4. Masyarakat  Nagari  Tujuah  Koto  Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota ( 1 orang).

## 3.7 Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Nagari Tujuah  Koto  Talago,  Kecamatan  Guguak, Kabupaten limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.  Penelitian  ini  dilakukan  agar  dapat mengetahui bagaimana Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.
3.8 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  Observasi, Wawancara,  dan Dokumentasi

## 3.9 Teknik Pengolahan Data
Teknik  pengolah  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  editing  dan interpretasi
3.10 Teknik Analisis Data sekunder adalad Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Reduksi  data,  penyajian data, dan penarikan kesimpulan
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian
Kabupaten  Limapuluh  Kota  memiliki luas  wilayah  3.354,30  Km².  Secara  geografis
Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  terletak  pada 01518,71  LU-  01114,51  LS  dan  1001544,10 BT-  1005047,80  BT.  Jumlah  penduduk 348.555  jiwa  yang  terdiri  dari  171.571  Laki- laki  dan  175.984  Perempuan.  Kepadatan penduduk  sebesar  98  jiwa  per  Km,  dan pertumbuhan  penduduk  pertahun  sekitar 1,11% per tahun. Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan  dengan  wilayah  sebagai  berikut: Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Kabupaten Rokan  Hulu  dan  Kabupaten  Kampar  Provinsi Riau.  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Kabupaten  Tanah  Datar  dan  Kabupaten Sijunjung.  Sebelah  Barat  berbatasan  dengan Kabupaten  Agam  dan  Kabupaten  Pasaman. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Kabupaten Kampar  dan  Provinsi  Riau.  Posisi  yang merupakan  gerbang  masuk  darat  untuk  ke Provinsi  Riau  maupun  sebaliknya,  Kabupaten Limapuluh  Kota  memiliki  posisi  yang  sangat strategis  dan  bisa  dikembangkan  secara maksimal,  baik  di  sektor  pariwisata  dengan kondisi  alam  yang  indah  maupun  sektor ekonomi  seperti  pertanian  dan  perkebunan maupun  peternakan  dan  perikanan  sehingga bisa jadi supplier bagi Provinsi tetangga.
Secara  administratif  Kabupaten  Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, 79 Desa dan  401  Jorong.  Kecamatan  tersebut  adalah Suliki Guguak, Mungka, Payakumbuh, Akabiluru, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuh Limo  Desa,  Harau,  Bukik  Barisan,  Gunuang Omeh, Kapur XI, Pangkalan Koto Baru.
Kecamatan Guguak terletak di antara 0  derajat  36°08°  lintang  utara  dan  100° derajat  39°03°  lintang  selatan.  Jumlah penduduk  33.610  jiwa  yang  terdiri  dari laki-laki  16.038  jiwa  dan  perempuan 17.571  jiwa  dengan  perbandingan  jenis kelamin  91,17%  dan  tingkat  kepadatan penduduk 316 jiwa/km. Kecamatan
Guguak  sebelah  utara  berbatasan  dengan kecamatan mungka, kecamatan payakumbuh,  sebelah  selatan  berbatasan dengan kecamatan akabiluru, sebelah barat berbatasan  dengan  Kecamatan  Suliki Gunung  Mas,  sebelah  timur  berbatasan dengan  Payakumbuh.  Kecamatan  Guguak terdiri  dari  beberapa  Desa  yaitu  Kubang luas  wilayahnya  (31  km²;  19,19%), Guguak VII koto luas daerahnya ( 11 km²; 19,77%),  Guguak  VIII  luas  daerahnya (11,7  km²;  10,  43%),  Sungai  Talang  luas
wilayahnya  (  18  km²;  16,94%),  Simpang Sugiran  (  14,5  km²;  13,65%).  Sumber mata pencarian masyarakat Guguak adalah pertanian dan peternakan (75%),
PNS/TNI/Polri
(13%),
perdagangan
(10%). Jasa dan buruh (1%). Desa  Guguak  VII  Koto  Talago  terdiri beberapa  jorong  yaitu  Koto  Kociak,  Padang Jopang,  Sipingai,  Padang  Kandi,  Ampang Gadang,  Tanjuang  Jati  dan  Talago.  Jorong Talago  terpilih  sebagai  pusat  KeDesaan  VII Koto  Talago,  di  mana  pada  jorong  tersebut terdapat  sebuah  Rumah  Godang  yang  biasa digunakan  sebagai  tempat  musyawarah  dan perhelatan Desa.

## 4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Dana  Desa  Pada  Desa  Tujuah  Koto Talago, Kecamatan Guguak,
Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara (APBN)  di  peruntukkan  bagi    desa  dan    desa adat  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah,
pembangunan,
serta pemberdayaan
masyarakat.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri    Desa tentang  Prioritas  Penggunaan    Dana  Desa, tidak membatasi prakarsa lokal dalam membuat program/kegiatan pembangunan yang  dituangkan  kedalam  dokumen  Rencana Kerja  Pemerintah    Desa  dan  Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa, sehingga  desa tetap  memiliki  ruang  untuk  rekreasi  membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya dan analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimiliki . Dana  Desa  merupakan  pengganti  dari Program  Nasional  Pembangunan  Mandiri (PNPM).  Pada  Kabupaten  Limapuluh  Kota dana  desa  dimulai  pada  tahun  2014  pada  saat dipimpin oleh Bupati Irfendi Arbi. Perkembangan dana desa hingga saat sekarang sangat signifikan terutama di bidang pembangunan.
Wakil  Bupati  Kabupaten  Limapuluh Kota Ferizal Ridwan, mengatakan bahwa pada tahun  1017  Kabupaten  Limapuluh  Kota mendapatkan  dari  pemerintah  pusat  sebesar Rp69,  9  miliar,  adapun  untuk  dana  Alokasi Khusus  Desa  (DAKN)  tercatat  sebesar  Rp17,
4 miliar. Salah satu program untuk mendorong  peningkatan  kualitas  pemanfaatan Dana  Desa  dengan  memberikan  banyak referensi  dan  inovasi,  program  ini  digelar  di aula  kantor  Bupati  Kabupaten  Lima  Puluh Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk menampung inovasi desa, agar dapat memanfaatkan  dana  desa  lebih  bijak,  kreatif dan  inovatif.  Adapun  inovasi  yang  disajikan terbagi  atas  3  bidang  yang  dibagikan  yang dibagi  1  bursa  yakni  pemgembangan  sumber daya  manusia  (SDM),  infrastruktur  dan kewirausahawan.
Namun,  memasuki  triwulan  ke-4  pada Agustus  1017  Ferizal  selaku  Wakil  Bupati Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  menyatakan bahwa  sekitar  60%  dari  79  nagari  yang menyelesaikan  laporan  program  kegiatannya. Selebihnya  sekitar  40%  atau  sekitar  10  Desa belum menyapaikan laporan atau masih dalam tahapan  penyelesaian.  Untuk  menghindari terjadinya  keterlambatan  pemerintah  daerah melalui  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  dan  Desa  (BPM-DN)  sudah  mendorong dan  memberi  penguatan  dalam  perelisasian Dana  Desa  agar  dapat  terealisasi  secara  cepat dan maksimal.
Dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan  dana  desa  pemerintah  daerah menghimbau  agar  wali  nagari  serta  perangkat desa  agar  dapat  memacu  penyiapan  laporan program kegiatan baik dlam bentuk pemberdayaan  dan  fisik,  agar  nantinya  tidak berdampak  pada  penerimaan  transfer  daerah untuk  tahun  selangjutnya  wali  nagari  sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pembangunan di desa, perlu memahami aturan hukum,  baik  berupa  peraturan  pemerintah maupun Undang-Undang terhadap
pelaksanaan dana desa. Mengingat pengalokasian  dana  desa  ke  masing-masing desa nilainya cukup besar, sehingga berpotensi mengalami  kesalahan  seperti  administrasi maupun  penyelewengan,  maka  dari  itu pemerintah memberikan pembekalan mengenai  hukum  melalui  sosialisasi  se Kabupaten Lima Puluh Kota.
Agar terwujudnya professional, akuntabel  dan  transparan  Bupati  Kabupaten Lima Puluh Kota meresmikan klinik keuangan di kecamatan guguak pada 11 juli 2017. Klinik keuangan Desa/ Desa merupakan suatu wadah yang  bertujuan  untuk  menampung  aspirasi aparatur  desa  supaya  administrasi  di  desa berjalan  lancer,  sehingga  pembangunan  dan
pemberdayaan desa dapat dilaksanakan dengan efisien dan tepat sasaran.
Dengan demikian, diperlukan pengawasan  dana  desa  yang  terdiri  dari  3 (tiga) tahap yaitu:

## Tahap Pra Penyaluran
Pada  tahap  ini  terbagi  menjadi  tiga aspek,  yaitu:  kesiapan  perangkat  desa  dan regulasi dalam menerima dana desa, kesesuaian  perhitungan  dana  desa,  dan kesesuaian penyusunan perencanaan dana desa

## Tahap Penyaluran dan Penggunaan
Tahap penyaluran dan penggunaan  dana desa adalah mekanisme penyaluran  dana desa dari Rekening  Kas  Umum  Daerah  ke  Rekening Kas  Daerah.  Pada  tahap  ini  terdiri  3  (tiga) aspek, yaitu aspek keuangan dalam penggunaan  sana  desa,  aspek  pengadaan barang dan jasa, dan aspek kehandalan SPI.

## Tahap Pasca Penyaluran
Pada  tahap  ini  terbagi  3  (tiga)  aspek yang dilakukan yaitu penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  serta penilaian manfaat dana desa bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam  pengelolaan    dana  desa  pihak- pihak  yang  terlibat  pada  lingkup  kabupaten yaitu  :  Bupati/walikota,  Camat,  Wali  Desa, Aparat  Wali  Desa,  TPK,  Kepala  Jorong, Pendamping    Desa,  dan  masyarakat.  Namun pada  penelitian  ini  yang  dibahas  lebih mendalam  yaitu  tentang  penyaluran  dan penggunaan  dana desa.
4.3 Penyaluran  dan  Penggunaan    Dana Desa Desa Tujuah Koto Talago.
a. Aspek  Keuangan  dalam  penggunaan Dana Desa di Desa Tujuah Koto Talago Desa  Tujuah  Koto  Talago  diperoleh kesimpulan  penyaluran  dana  tahap  pertama sebesar  60%  turun  pada  bulan  Mei  dibagikan untuk tiga jorong, sedangkan dana tahap kedua sebesar  40%  turun  pada  bulan  September dibagikan  untuk  empat  jorong.  Pemanfaatan dana desa lebih digunakan untuk pembangunan  infrastruktur,  pembinaan  dan pelatihan.  Salah  satu  contoh  pembangunan jalan  di  jorong  tanjung  jati  dan  pembangunan sarana pendidikan TK dijorong Padang Kandi.
b. Aspek  Pengadaan  Barang  dan  Jasa dalam  Penggunaan    Dana  Desa  di  Desa Tujuah Koto Talago.
Desa  Tujuah  Koto  Talago  diperoleh kesimpulan  bahwa  aspek  pengadaan  barang dan  jasa  dalam  penggunaan  dana  desa  lebih menggunakan  barang  diwilayah  setempat, karna  harga  lebih  murah  dan  kualitas  lebih bagus.  Dalam  pengadaan  barang  dan  jasa selalu  mendengarkan  partisipasi  masyarakat dan  dalam  pengerjaannya  dilakukan  secara gotong royong.
Dalam  penggunaan  dana  desa,  setiap barang  yang  masuk  selalu  didokumentasikan dengan  cara  difoto  dan  dicatat  langsung. Semua  yang  berkaitan  dengan  pengadaan barang  dan  jasa  pada  penggunaan  dana  desa pada  Nagari  Tujuah  Koto  Talago  sudah berdasarkan  peraturan  yang  diberikan  pusat maupun daerah.
c. Aspek  Kehandalan  SPI  di  Desa  Tujuah Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota. Pada  Nagari  Tujuah  Koto  Talago diperoleh kesimpulan bahwa Aspek Kehandalan  SPI,  Pihak  yang  berperan  dalam sistem pengendalian internal  dana desa adalah camat,  wali  nagari  dan  perangkat  nagari, Bamus  dan  Masyarakat.  Pengendalian  yang dilakukan  berdasarkan  fungsi  masing-masing. Pihak-pihak  tersebut  melakukan  pemantauan secara  periodik.  Setiap  ada  laporan  dari masyarakat  tentang  penggunaan  dana  desa dilapangan  dan  apabila  terjadi  kecurangan dalam  penggunaan  dana  desa,  maka  Bamus membahas  masalah  tersebut  dalam  sidang Bamus  yang  diadakan  bersama  Wali  Desa. Sistem  informasi  yang  digunakan  oleh  pihak Desa dalam informasi dana desa berupa papan informasi, baliho, radio taratak.
4.4 Pembahasan
a. Aspek  Keuangan  dalam  Penggunaan Dana Desa.
Aspek  Keuangan  dalam  penggunaan dana  desa  terbagi  atas  2  (dua)  bagian  yaitu bagaimana  ketepatan  waktu  penyaluran  dan penggunaan  dana  desa  dan  kesesuaian pemanfaatan  dana  desa  dengan  ketentuan Undang-Undangan.  Penyaluran  Dana  Desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 pasal 2 ayat 3 huruf b menjelaskan bahwa penyaluran dana desa berdasarkan 30% penduduk  suatu  desa,  50%  kemiskinan  suatu
desa, 20% luas wilayah suatu desa. Pembagian tahap  pertama  sebesar  60%  bulan  April sedangkan tahap kedua 40% bulan Agustus.
Pada  Nagari  Tujuah  Koto  Talago Penyaluran Dana Desa berdasarkan kebutuhan suatu  jorong  yang  telah  di  musyawarahkan. Berdasarkan  hasil  musyawarah  dana  tahap pertama  60%  cair    bulan  Mei  diterima  oleh  3 nagari  sedangkan  dana  tahap  kedua  40%  cair bulan  September  diterima  oleh  4  nagari. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  43  tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2014  tentang  Desa,  bahwa  70%  dana  desa digunakan  untuk  pembangunan  sedangkan 30%  dana  desa  digunakan  untuk  biaya operasional  pemerintah  desa.  Penggunaan dana  desa  pada  Nagari  Tujuah  Koto  Talago lebih diprioritas untuk pembangunan infrastruktur, pembinaan dan pelatihan masyarakat.
Dapat  disimpulkan  Aspek  Keuangan dalam  penggunaan  dana  desa  pada  Nagari Tujuah  Koto  Talago  belum  sesuai  dengan penyaluran  dana  desa  menurut  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 pasal 2 ayat  3  huruf  b  tentang  penyaluran  danadesa dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  43  tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2014  tentang  Desa.  Karna  penyaluran  dana desa  pada  Nagari  Tujuah  Koto  Talago berdasarkan  kebutuhan  suatu  jorong  dengan jumlah  dana  yang  tidak  rata  dan  dana  yang turun juga mengalami keterlambatan, sedangkan penggunaan nya lebih diprioritaskan untuk pembangunan
infrastruktur.

## b. Aspek Pengadaan Barang dan Jasa
Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dan  Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2013  tentang Pedoman  Tata  Cara  Pengadaan  Barang  dan Jasa  di  desa  menjelaskan  prinsip  pengadaan barang  dan  jasa  sebagai  berikut  :  Efisien, Efektif, Transparan, Pemberdayaan Masyarakat, Gotong Royong dan Akuntabel. Nagari  Tujuah  Koto  Talago  aspek pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan dana  desa  lebih  menggunakan  barang  di wilayah  setempat,  karna  harga  lebih  murah
dan  kualitas  lebih  bagus.  Dalam  pengadaan barang dan jasa selalu mendengarkan partisipasi masyarakat dan dalam
pengerjaannya dilakukan secara gotong royong.  Dalam  penggunaan  dana  desa,  setiap barang  yang  masuk  selalu  didokumentasikan dengan  cara  difoto  dan  dicatat  langsung. Semua  yang  berkaitan  dengan  pengadaan barang dan jasa pada penggunaan dana desa di Nagari Tujuah Koto Talago sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku atau sudah akuntabel.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pengadaan barang  dan  jasa  pada  Nagari  Tujuah  Koto Talago telah sesuai dengan prinsip pengadaan barang  dan  jasa  yang  diatur  dalam  Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang  dan  Jasa  Pemerintah  Nomor  22  tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang  dan Jasa  dan  Undang-Undang  Nomor  13  tahun 2013  bahwa  telah  dilakukan  secara  Efisien, Efektif, Transparan,
Pemberdayaan
Masyarakat, Gotong Royong dan Akuntabel.

## c. Aspek Kehandalan SPI
Peraturan Kementerian Keuangan
(Kemenkeu)  2017  mengatakan  bahwa  pihak yang  terlibat  dalam  proses  pengawasan  dana desa  adalah  Masyarakat,  Camat,  Badan Permusyawaratan  Daerah  (BPD),  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan  Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK).
Menurut  Arens  (2014;345)  ada  5 komponen dalam pengendalian internal yaitu :
1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan Pada Nagari Tujuah Koto Talago Aspek
Kehandalan  SPI,  Pihak  yang  berperan  dalam sistem peng endalian internal dana desa adalah Camat,  Wali  nagari  dan  Perangkat  nagari, Bamus  dan  Masyarakat.  Pengendalian  yang dilakukan  Maka  Camat,  Wali  nagari  dan Perangkat  nagari,  Bamus  dan  Masyarakat berdasarkan  fungsi  masing-masing.  Pihak- pihak  tersebut  melakukan  pemantauan  secara periodik.  Setiap  ada  laporan  dari  masyarakat tentang penggunaan dana desa dilapangan dan apabila  terjadi  kecurangan  dalam  penggunaan danadesa,  maka  Bamus  membahas  masalah tersebut  dalam  sidang  Bamus  yang  diadakan bersama  Wali  nagari.  Sistem  informasi  yang
digunakan  oleh  pihak  nagari  dalam  informasi dana  desa  berupa  papan  informasi,  baliho, radio taratak.
Dapat disimpulkan bahwa aspek kehandalan  SPI  pada  Nagari  Tujuah  Koto Talago telah sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2017 dan
Arens (2014;345) bahwa lingkungan pengendalian  seperti  Camat,    Wali  nagari, Perangkat  nagari,  Bamus  dan  masyarakat sudah  melakukan  pengendalian  dan  telah melakukan aktivitas pengendalian dengan cara melakukan  pekerjaan  dengan  fungsi  masing- masing. Pihak yang berperan dalam penyaluran  dan  penggunaan  dana  desa melakukan pemantauan secara langsung kelapangan  secara  periodik  dan  melakukan penilaian  resiko  dengan  cara  membahas langsung  di  sidang  Bamus  semua  yang berkaitan  dengan  kecurangan  dan  kesalahan dalam  pemantauan  yang  dilakukan.  Semua yang  berkaitan  dengan  dana  desa  maka  di informasikan  lah  melalui  media  komunikasi yaitu baliho, papan infornasi, radio taratak.
5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran
5.1 Kesimpulan Aspek  Keuangan  dalam  penggunaan dana  desa  pada  Nagari  Tujuah  Koto  Talago belum  sesuai  dengan  Penyaluran    Dana  Desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun  2014  pasal  1  ayat  3  huruf  b  tentang penyaluran    Dana  Desa  dan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43 tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.  Karna  penyaluran  dana  desa  pada Nagari  Tujuah  Koto  Talago  mengalami keterlambatan  setiap  tahap  nya,  dana  tahap satu  cair  bulan  Mei  dan  dana  tahap  kedua bulan  September  sedangkan  penggunaannya lebih  diprioritaskan  untuk  pembangunan infrastruktur desa.
Sebaiknya  Nagari  Tujuah  Koto  Talago dalam  pelaporan  dana  desa  sesuai  dengan bulan  yang  telah  ditetapkan,  agar  penyaluran dana  tahap  berikutnya  dilakukan  sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu cair pada bulan April dan Agustus dan dalam penggunaan  dana  desa  Nagari  Tujuah  Koto Talago  sebaiknya  menyeimbangkan  antara pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Selama ini lebih mengutamakan pembangunan di nagari.
Pengadaan Barang dan Jasa pada Nagari Tujuah  Koto  Talago  telah  sesuai  dengan prinsip pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam  Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dan  Undang- Undang  Nomor  13  tahun  2013  bahwa  telah dilakukan  secara  Efisien,  Efektif,  Transparan, Pemberdayaan  Masyarakat,  Gotong  Royong dan  Akuntabel.  Sebaiknya  dalam  pengadaan barang dan jasa lebih dilakukan secara gotong royong  dengan  melibatkan  seluruh  masyarkat di  nagari,  meskipun  selama  ini  sudah dilakukan secara gotong royong namun masih ada  masyarakat  yang  kurang  aktif  dalam pekerjaan.  Sehingga  setiap  ada  pekerjaan hanya orang-orang itu saja yang bekerja.
Aspek  kehandalan  SPI  pada  Desa Tujuah  Koto  Talago  telah  sesuai  dengan
Peraturanh Kementerian Keuangan
(Kemenkeu)  2017  dan  Arens  (2014;345) tentang  5  komponen  pengendalian  internal dalam  pengawasan.  Karna  pengawasan  telah dilakukan  oleh  Camat,  Wali  Desa  dan Perangkat Desa, Bamus dan Masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan komponen
pengendalin internal yaitu: Lingkungan Internal, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian,  Informasi  dan  Komunikasi  dan Pemantauan  sudah  baik.  Meskipun  secara umum telah sesuai dengan peraturan Kemenkeu  2017  namun  dalam  pengawasan masih  belum  efektif,  sebaiknya  pihak-pihak terkait  melakukan  pengawasan  secara  rutin, tidak hanya  melakukan pengawasan pada saat telah selesainya pekerjaan. Sebaiknya pengawasan dilakukan pada saat awal pekerjaan,  pada  saat  pekerjaan  dan  telah selesainya suatu pekerjaan.

## 5.2 Keterbatasan
Berdasarkan hasil pembahasan
penelitian  dan  kesimpulan  yang  telah  di uraiakan  di  atas,  terdapat  keterbatasan  dari penelitian  ini  yaitu:  Waktu  penelitian  kurang tepat, karena penelitian ini dilakukan pada saat bulan puasa dan pada saat itu wali nagari yang di  jadikan  informan  juga  baru  menjabat, akibatnya  informasi  yang  didapatkan  kurang efektif  karna  belum  mengetahui  terlalu  dalam tentang dana desa.
Jam  kerja  pada  saat  bulan  puasa  tidak tetap waktu atau tidak sesuai dengan jam kerja
seperti  biasanya,  sehingga  peneliti  kesulitan dalam  mengatur  jadwal  wawancara  dengan informan. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu nagari yang ada pada kecamatan guguak, Kabupaten  Limapuluh  Kota  saja,  sehingga hasilnya kurang menggeneralisasi.

## 5.3 Saran
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  saran  dari penelitian ini adalah untuk penelitian selanjutnya    sebaiknya  tidak  dilakukan  pada saat  bulan  puasa  karna  susah  mengatur waktunya.  Penelitian  selanjutnya  sebaiknya mengkoordinasikan  terlebih  dahulu  kepada para  informan  mengenai  waktu  yang  akan digunakan  untuk  proses  wawancara  dan penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan  untuk semua  nagari  yang  ada  pada  kecamatan guguak, kabupaten Limapuluh kota.

## Daftar Pustaka
Agustin,  Henri;  Arza,  Fefri  Indra;  Mulyani, Erly;  Fitra,  Halkadri.  (2017).  Potret Pertanggung  Jawaban  dan  Pelaporan dan  Keuangan  Nagari  di  Kabupaten Pasaman  Barat. Jurnal  WRA .  5(2). 1019-1028 Arenawati.  2014. Administrasi  Pemerintahan Daerah; sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia . Yogyakarta, Graha Iimu.
Arens,  A.  Elder,  J.  dan  Beasley  S.  2014.
Auditing  &  Jasa  Assurance .  Jakarta:
PT. Gelora Aksara Pratama.
Astri  Juanita  Makalalagi,  Grace  B  Nangoi,
Herman Karamoy. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Hanif. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa .
Jakarta: Erlangga.
Haris.2013. Wawancara,  Observasi,  dan Focus Groups . Jakarta: Rajawali Pers. HR, Hairil Sakthi. 2017 . Pengawasan  Dana Desa  Oleh  Badan  Permusyawaratan Desa Di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar . Hasniati.  2016.  Pengelolaan  Akuntabilitas Dana Desa.
Kusnardi.  1988. Pengantar  Hukum  Tata Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Nana. 2011. Metode Penelitian Pendidikan .  Bandung:    PT. Remaja
Rosdakarya.
Nazir.  2014. Metode  Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Mondale,  T.  Fitrawan,  Aliamin  dan  Heru Fahlevi.  2017. Analisis  Problematika Pengelolaan  Keuangan    Desa :  Studi
Perbandingan  Pada    Desa  Blang Kolak  I  dan    Desa  Blang  Kolak  II, Kabupaten  Aceh  Tengah.  Aceh: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Vol. 3, No. 1:197-111. Mudir.  Implementasi  Program  Alokasi Dana  Desa  dalam  Pemberdayaan
Masyarakat  di    Desa  Salo  Palai Kecamatan  Muara  Badak  Kabupaten Kutai Kartanegara. Mulyani, Sri. 2017. Buku Pintar  Dana Desa. Jakarta. Direktorat Jenderal Perimbangan  Keuangan,  Kementerian Keuangan RI. Peraturan  Meteri  Dalam  Negeri  Nomor  7 tahun  2008  Pasal  1  tentang  Pedoman Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah  Desa. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  tahun  2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di  Desa. Permendes  Nomor  11  tahun  2016  tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah Nomor          11  tahun  2015  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Kepala Lembaga Kebijakam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan  Menteri    Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi
Nomor  11  tahun  2016  tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaa    Dana
Desa tahun 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang  Desa. Peraturan Pemerintah. 2004. Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 47 Paragraf 3 tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 6 tahun 2014 tentang Kepala  Desa. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  60  tahun 2014   tentang  Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2005 tentang   Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  113  tahun 2014 tentang Pemerintah  Desa.
Republik  Indonesia.  2014.  Undang- Undang Nomor 6 tahun  2014 tentang Desa.
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang
Nomor  13  tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah  Nomor  43  tahun  2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  tahun
2014 tantang  Desa.
Sanur,  Debora.  “Majalah  Info  Singkat Pemerintahan Dalam Negeri”,Vol. IX,
No. 15/I/Puslit/Agustus/2017.
Satori,  Djam’an  dan  Aan  Komariah.  2011.
Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Satori,  Djam’an  dan  Aan  Komariah.  2014. Metodologi Penelitian Kualitatif .
Bandung: Alfabeta. Srirejeki, Kiky. 2015. Tata Kelola Keuangan Desa. Jawa Tengah: Jurnal  Akuntansi dan Bisnis. Vol. 15,No. 1:33-37. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.
Sujarweni,  V.  Wiratna.  2015. Akuntansi
Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa .Yogyakarta:Pustaka Baru Press. Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor 700/1181/A.1/IJ  Tahun  2016  tentang Tata Cara Pengawasan  Dana Desa. Suryaningrum, Fitria. 2016. Analisis Pengelolaan  Dana Desa 2015 ( Studi
Kasus Di  Desa Arjosarri, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan).
Sutrawati,  Kadek.  2014.  Peran  Perangkat
Desa Dalam Akuntabilitas
Pengelolaan    Dana  Desa  (Studi  Pada
Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo). Terry, George 2011. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Widagdo,  Ari  Kuncoro,  dan  Agus  Widodo. 2016. Sistem  Akuntansi  Pengelolaan
Desa :  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis. Vol. XIX No.1:313-340.
Gambar 1.1. Kerangka Konseptual
1 .Aspek j keuangan penggunaan  Dana
Desa
jh
2. Aspek j pengadaan barang/jasa penggunaan j Dana Desa
jh 3 . Aspek kehandalan SPI jh 1.Ketepatan waktu penyaluran dan penggunaan
Dana Desa. 1.Kesesuaian Pemanfaatan Dana Desa dengan Ketentuan Undang-
Undangan.
1. Efisien
2. Efektif 3. Transparan 4. Pemberdayaan Masyarkat 5. Gotong Royong 6. Akuntabel
1. Lingkungan
Pengendali an 2. Penilaian Resiko 3. Aktivitas Pengendali an 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantaua n
Tahap Penyaluran dan
Penggunaan