Abstrak—Setiap  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  (Rusunawa) memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda  baik  dari  segi penentuan  lokasi,  profil  penghuni,  penentuan  tarif  sewa,  dan berbagai  faktor  lainnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  tipologi  Rusunawa  di  Kota  Surabaya berdasarkan karakteristik spasial dan pengelolaannya. Metode analisis  tumpang  susun  (overlay)  dan  vector  buffering  dipilih untuk  mengidentifikasi  karakteristik  spasial  Rusunawa  dan metode klaster hierarki untuk menentukan tipologi Rusunawa berdasarkan karakteristik pengelolaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  secara  spasial,  mayoritas  lokasi Rusunawa  berada  di  area  yang  diarahkan  oleh  rencana  tata ruang  sebagai  kawasan  dengan  fungsi  campuran.  Lokasi Rusunawa juga menyebar di area pusat dan pinggiran kota di mana  pola  persebaran  ini  dipengaruhi  oleh  faktor  tujuan penyediaan  dan  target  sasaran  penghuninya.  Sedangkan  dari sisi pengelolaan, Rusunawa di Kota Surabaya terbagi menjadi dua  tipologi  yaitu  Klaster  Rusunawa  Provinsi  dan  Klaster Rusunawa  Kota.  Kedua  klaster  memiliki  perbedaan  dari  sisi status pengelola dan kebijakan tarif sewa.
Kata  Kunci—Rumah  Susun  Sederhana  Sewa,  Rusunawa, Spasial, Surabaya, Tipologi.

## I. PENDAHULUAN
UMAH merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara  Indonesia.  Namun,  tidak  semua  golongan masyarakat dapat mengakses hunian yang layak, khususnya masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR).  Seseorang  pada dasarnya  dikategorikan  sebagai  MBR  apabila  ia  memiliki keterbatasan  daya  beli,  sehingga  memerlukan  dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah [1]. Di Kota Surabaya, rata-rata harga rumah pada tahun 2015, mencapai 34,02 kali Upah  Minimum  Kota  (UMK)  Surabaya.  Hal  tersebut mengindikasikan bahwa harga jual rumah sudah sangat tidak terjangkau bagi MBR Kota Surabaya [2].
Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian  bagi  MBR  adalah  dengan  menyediakan  perumahan sosial.  Perumahan  sosial  merupakan  rumah  atau  flat  milik pemerintah  atau  organisasi  lain  yang  mayoritas  disewakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, tanpa berorientasi pada  keuntungan  [3].  Di  Indonesia,  salah  satu  bentuk perumahan  sosial  adalah  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa (Rusunawa)  yang  mayoritas  disediakan  oleh  pemerintah untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah  dengan  tarif  sewa yang  terjangkau.  Saat  ini,  sudah  ada  20  Rusunawa  yang tersebar  di  Kota  Surabaya.  Rusunawa  ini  disediakan  dan dikelola  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  dan  Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Setiap  Rusunawa  memiliki  karakteristik  yang  berbeda- beda, dilihat dari sisi spasial, profil penghuni, penentuan tarif sewa dan lain sebagainya. Dari sisi spasial, lokasi Rusunawa di  Kota  Surabaya  memiliki  pola  yang  relatif  menyebar  dan
tidak selalu berada di area yang ditetapkan oleh Rencana Tata Ruang  sebagai  kawasan  permukiman.  Sedangkan  dari  sisi profil  penghuni,  tiap  Rusunawa  disewa  oleh  masyarakat berpenghasilan rendah dengan latar belakang yang berbeda- beda, baik dari sisi jenis pekerjaan, besaran pendapatan, dan lain sebagainya.
Pada  umumnya  tipologi  perumahan  sosial  di  tiap  negara relatif  berbeda-beda.  Hasil  studi  Ghekière  menemukan

## Tipologi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Surabaya
Selia Faradisa MZ, Putu Gde Ariastita, dan I Dewa Made Frendika Septanaya Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : ariastita@urplan.its.ac.id
R
Tabel 1. Variabel Penelitian No Aspek Variabel Definisi Operasional 1 Karakteristik spasial Karakteristik area sekitar lokasi Rusunawa Karakteristik area lokasi Rusunawa berdasarkan arahan rencana pola ruang (Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya, 2018-2038) 2 Karakteristik pengelolaan Target sasaran penghuni Kelompok penghuni Rusunawa Pekerjaan penghuni Jenis pekerjaan penghuni Pemilik aset gedung/ tower Pemilik aset gedung/ tower Rusunawa Pihak pengelola Status pengelola Rusunawa Status kepemilikan lahan Status kepemilikan/ penguasaan lahan Rusunawa Kebijakan durasi sewa Jangka waktu penghunian
Rusunawa ( Regulated
or unregulated)
Kebijakan tarif sewa Besaran tarif sewa Rusunawa
Sumber : Kajian literatur, 2020
Gambar  1.  Ilustrasi  Metode  Analisis  Tumpang  Susun  ( Overlay )  dan Vector Buffering.
bahwa,  tipologi  perumahan  sosial  di  29  negara  yang tergabung dalam Uni Eropa terbagi dalam tiga model/ corak: residual,  generalis dan universal [4].  Perumahan  sosial bercorak  residual  ( targeted )  adalah  perumahan  sosial  yang target  penghuninya  hanya  dibatasi  pada  kelompok masyarakat  rentan  saja.  Beberapa  negara  yang  menganut corak residual ini  adalah  Britania  Raya,  Irlandia  dan Hongaria.  Sedangkan  corak generalis, seperti  di  Prancis, perumahan sosial hanya boleh dihuni oleh masyarakat yang berpendapatan  rendah.  Dalam  model  generalis,  pemerintah akan  menentukan  plafon  pendapatan  tertentu  untuk menentukan  target  sasaran  perumahan  sosial.  Terakhir, perumahan  sosial  bercorak  universal  seperti  di  Swedia  dan Denmark  adalah  perumahan  sosial  yang  ditujukan  untuk semua  golongan  masyarakat  tanpa  membeda-bedakannya berdasarkan kriteria tertentu [5].
Berbeda  dengan  negara-negara  di  Uni  Eropa,  Korea Selatan  memiliki  lebih  dari  20  tipologi  perumahan  sosial dengan  sasaran  penghuni,  pihak  penyedia,  durasi  sewa  dan skema  pembiayaan  yang  berbeda-beda.  Beberapa  contoh tipologi  perumahan  sosial  di  Korea  meliputi ‘Permanen
Rental  Housing  (Young-gu)’ yang  diperuntukkan  bagi keluarga  berpenghasilan  rendah  (desil  1-2)  dengan  jangka waktu  sewa  50  tahun; ‘Rental  Housing  (Kookmin)’ yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (desil 1-4)  dengan  jangka  waktu  sewa  30  tahun ; dan ‘Employee Rental’ yang  diperuntukkan  bagi  pekerja  industri  dengan jangka waktu sewa 5 tahun [5].
Di Indonesia, penyediaan Rusunawa umumnya dikelompokkan  berdasarkan  target  sasaran penghuni  seperti masyarakat terdampak/ relokasi program penataan permukiman kumuh, PNS/ pekerja pabrik, siswa/ mahasiswa, dan umum/ campuran [6]. Studi ini bertujuan untuk membuat tipologi  Rusunawa  dengan  mempertimbangkan  berbagai faktor pengelolaan yang lebih holistik. Artinya, pengelompokan  tidak  hanya  didasarkan  pada  faktor  target sasaran  penghuninya  saja,  akan  tetapi  juga  pada  faktor lainnya  seperti  kebijakan  tarif  dan  durasi  sewa,  status pengelolaan dan kepemilikan lahan serta aset gedung/ tower dan  latar  belakang  pekerjaan  penghuni.  Harapannya,  hasil studi  ini  bisa  memberikan  gambaran  yang  lebih  utuh mengenai tipologi perumahan sosial, khususnya Rusunawa di Indonesia. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan hasil studi ini sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun model pengelolaan Rusunawa yang tepat sesuai dengan karakteristik/ coraknya masing-masing.

## II. METODE PENELITIAN
A. Teknik Pengumpulan Data
Data  dikumpulkan  melalui  metode  wawancara  ( in-depth interview )  dan  studi  dokumen.  Kegiatan  wawancara melibatkan  responden  dari  Dinas  Perumahan  Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dengan  tujuan  untuk  memperoleh  data/  informasi  tentang target  sasaran  penghuni,  jenis  pekerjaan  penghuni,  status kepemilikan  aset  bangunan/  gedung  dan  lahan.  Sedangkan studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen regulasi (peraturan  daerah),  Rencana Tata  Ruang  dan  laporan  Dinas untuk  mencari  data/  informasi  terkait  durasi  sewa,  kategori tarif dan pola pemanfaatan ruang.

## B. Variabel Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deduktif  sehingga variabel  diperoleh  dari  hasil  sintesa  pustaka.  Karakteristik spasial  diukur  dengan  variabel  karakteristik  area  sekitar lokasi Rusunawa berdasarkan arahan pola ruang rencana tata ruang [7]; [8]; [9]; [10], sedangkan karakteristik pengelolaan terdiri  dari  variabel  target  sasaran  penghuni,  pekerjaan penghuni, pemilik  aset  gedung/  bangunan,  pihak  pengelola, kebijakan  durasi  dan  tarif  sewa  [4];  [11];  [5];  [6].  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

## C. Teknik Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  kuantitatif yang  dalam  prosesnya  terbagi  menjadi  dua  tahap.  Tahap pertama  adalah  mengidentifikasi  karakteristik  spasial  di masing-masing  Rusunawa  di  Kota  Surabaya  dengan menggunakan  kombinasi  metode  tumpang  susun  ( overlay) dan vector  buffering dalam  analisis  spasial  GIS.  Secara teknis, peta titik  lokasi  keseluruhan  Rusunawa  akan  di-
Tabel 2. Kode Karakteristik Rusunawa Variabel Kategori Kode Target Sasaran penghuni MBR Umum 1 MBR Khusus 2 MBR Relokasi 3 Pekerjaan penghuni Campuran 1 PNS 2 Buruh Pabrik 3 Pemilik aset gedung/ tower Rusunawa Pemerintah Kota 1 Pemerintah Provinsi Pemerintah Pusat 2 3 Pengelola Rusunawa Pemerintah Kota 1 Pemerintah Provinsi 2 Kebijakan durasi Tidak Terbatas Terbatas 1 2 Kategori tarif Rp. 30.000 – Rp. 106.667 Rp. 106.668 – Rp. 183.333 Rp. 183.334 – Rp. 260.000 1 2 3 Status Kepemilikan Lahan Pemerintah Kota Pemerintah Provinsi 1 2 Kesesuaian lokasi Campuran 1 Permukiman Industri Perdagangan dan Jasa RTH 2 3 4 5
Sumber : Diolah dari Tabel 1
Gambar  2.  Persebaran  Rusunawa.Sumber  :  Diolah  dari  RDTR  Kota Surabaya, 2017.
overlay dengan peta rencana pola ruang RDTR dan Peraturan Zonasi  Kota  Surabaya  (2018-2038).  Kemudian,  analisis  ini dilanjutkan  dengan vector  buffering untuk  menemukan karakteristik spasial di sekitar area lokasi Rusunawa di mana lebar buffer ditentukan  ( fixed  width  buffers )  seluas ± 400  m sesuai  dengan  SNI  Tata  Cara  Perencanaan  Lingkungan Perumahan Perkotaan. Ilustrasi metode analisis tumpangsusun  (overlay)  dan  vector  buffering  dapat  dilihat pada Gambar 1.
Tahap  kedua  adalah  menentukan  tipologi  Rusunawa berdasarkan karakteristik pengelolaannya dengan menggunakan metode analisis kluster. Analisis kluster adalah alat  yang  dapat  digunakan  untuk  memisahkan  objek  dalam beberapa  kelompok  yang  memiliki  karakteristik  yang  sama [12].  Dari  beberapa  jenis  metode  analisis  kluster,  metode klaster hierarki dipilih karena metode ini dapat mengelompokkan  objek  (Rusunawa)  secara  hierarkis  atau berjenjang  dalam  bentuk  dendrogram.  Dengan  demikian, peneliti  bisa  lebih  mudah  menginterpretasikan  kesamaan karakteristik antar objek.
Secara  teknis,  peneliti  terlebih  dahulu  mengonversi  data pengelolaan  Rusunawa  menjadi  skala  pengukuran  seperti pada  Tabel  2.  Setiap  variabel  karakteristik  Rusunawa memiliki  skala  pengukuran  yang  berbeda-beda  sehingga perlu  dilakukan  standarisasi  ( z-score )  untuk  menyetarakan
skala  antar  variabel.  Data  hasil  standardisasi  tersebut kemudian menjadi input dalam proses analisis klaster hierarki

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambar Umum
Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  (Rusunawa)  di  Kota Surabaya sampai tahun 2020, tersebar di 20 titik. Rusunawa ini dikelola oleh dua pemerintah daerah yang berbeda, yaitu pemerintah  daerah  Provinsi  Jawa  Timur  dan  pemerintah daerah  Kota  Surabaya.  Sebaran  lokasi  Rusunawa  dapat dilihat pada Gambar 2. Lalu, detail informasi terkait profil di masing-masing Rusunawa dapat dilihat pada Tabel 3.

## B. Karakteristik Spasial Rusunawa di Kota Surabaya
Berdasarkan  hasil  analisis  spasial  GIS  dengan  metode tumpang susun ( overlay) dan vector buffering , penelitian ini menemukan  bahwa  tidak  semua  lokasi  Rusunawa  di  Kota Surabaya berada di area yang diarahkan oleh Rencana Detail Tata  Ruang  dan  Peraturan  Zonasi  Kota  Surabaya  sebagai kawasan  permukiman.  Sebagian  besar  Rusunawa  berada  di area yang direncanakan untuk fungsi campuran seperti zona perdagangan dan jasa, industri serta sarana prasarana umum. Hasil  analisa  dapat  dilihat  pada  Tabel  4  dan  Gambar  3. Lokasi  Rusunawa  juga  tersebar  di  area pusat  dan  pinggiran
Tabel 3. Profil Rusunawa di Kota Surabaya No Nama Rusunawa Tahun Pembangunan Jumlah Unit Jumlah Gedung/ Tower Status Pengelola 1 Urip Sumoharjo 1983 120 1 Pemerintah Kota Surabaya 2 Dupak Bangunrejo 1992 150 6 Pemerintah Kota Surabaya 3 Sombo 1993 600 11 Pemerintah Kota Surabaya 4 Penjaringansari 1995- 2017 691 4 Pemerintah Kota Surabaya 5 Warugunung 1996 600 10 Pemerintah Kota Surabaya 6 Wonorejo 2003- 2006 288 6 Pemerintah Kota Surabaya 7 Tanah Merah 2007- 2009 388 4 Pemerintah Kota Surabaya 8 Randu 2007 288 6 Pemerintah Kota Surabaya 9 Grudo 2011 99 1 Pemerintah Kota Surabaya 10 Pesapen 2011 49 1 Pemerintah Kota Surabaya 11 Jambangan 2011- 2017 79 2 Pemerintah Kota Surabaya 12 Siwalankerto 2012- 2018 163 2 Pemerintah Kota Surabaya 13 Romokalisari 2012- 2013 495 5 Pemerintah Kota Surabaya 14 Bandarejo 2012 99 1 Pemerintah Kota Surabaya 15 Gununganyar 2016 66 1 Pemerintah Kota Surabaya 16 Dukuh Menanggal 2016 114 1 Pemerintah Kota Surabaya 17 Keputih 2016- 2018 256 4 Pemerintah Kota Surabaya 18 Tambak Wedi 2017 70 1 Pemerintah Kota Surabaya 19 Sumurwelut 2013- 2017 466 10 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 20 Gunungsari 2010 268 6 Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Gedung, Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, 2020.
kota.  Sebagian  Rusunawa  yang  berada  di  area  pusat  kota merupakan  hasil  dari  program  peremajaan  kota,  seperti Rusunawa  Urip  Sumoharjo.  Di  sisi  lain,  Rusunawa  yang berada di area pinggiran kota, khususnya di area  perbatasan kota  dan  kawasan  pesisir,  merupakan  Rusunawa  yang dibangun  oleh  pemerintah  untuk  target  sasaran  tertentu/ khusus seperti golongan buruh pabrik dan nelayan. Meskipun dalam  praktiknya,  beberapa  Rusunawa  untuk  target  khusus ini  tidak  hanya  dihuni  oleh  masyarakat  dengan  satu  jenis pekerjaan  saja  (homogen),  akan  tetapi  juga  bercampur dengan  masyarakat  dari  berbagai  jenis  latar  belakang pekerjaan. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang  memanfaatkan  Rusunawa  tersebut untuk  merumahkan warga  yang  terdampak  program  penataan  kota.  Sebagai contoh, Rusunawa Romokalisari yang mulanya direncanakan untuk  nelayan  yang  tinggal  di  wilayah  pesisir  utara  Kota Surabaya,  sebagian  unitnya  diisi  oleh  warga  yang  menjadi korban  penertiban  bangunan  liar  di  sepanjang bantaran kali Jagir.  Peta  Rusunawa  Warugunung  dapat  dilihat  pada Gambar 4.

## C. Tipologi Rusunawa Berdasarkan Karakteristik Pengelolannya
Analisis klaster hierarki menghasilkan dendrogram ( a tree diagram ) yang menunjukkan hubungan hierarkis antar objek
amatan yaitu 20 Rusunawa di Kota Surabaya. Gambaran utuh dendrogram dalam penelitian ini dapat dilihat pada  Gambar 5.
Pada  gambar  di  atas,  sumbu  horizontal  dendrogram merepresentasikan  jarak  atau  ketidaksamaan  ( dissimilarity ) antar  klaster,  sedangkan  sumbu  vertikal  menggambarkan objek  dan  klaster.  Berdasarkan  jarak  kedekatan  antar  objek yang  tersaji  di  dalam  dendrogram,  terdapat  dua  kelompok Rusunawa  di  kota  Surabaya.  Kelompok  pertama  adalah Rusunawa Sumurwelut dan Gunungsari dan kelompok kedua terdiri dari 18 Rusunawa lainnya. Hasil pengelompokan dapat dilihat pada Tabel 4.
Hasil  analisa  klaster  menjadi  dasar  dalam  menentukan tipologi Rusunawa di kota Surabaya. Tipologi pertama adalah Rusunawa  yang  masuk  dalam  klaster  1  dan  tipologi  kedua adalah  Rusunawa  yang  masuk  dalam  klaster  2.  Klaster  1 merupakan  Rusunawa  yang  dikelola  oleh  Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan klaster 2 adalah Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Ditinjau dari aspek pengelolaannya, perbedaan signifikan di antara kedua klaster adalah pada penentuan tarif sewa. Klaster Rusunawa Provinsi  memiliki  tarif  sewa  yang  jauh  lebih  tinggi dibandingkan Klaster Rusunawa Kota. Perbedaan tarif sewa ini menunjukkan bahwa pengelola di kedua klaster memiliki cara pandang yang berbeda dalam menentukan standar tarif Rusunawa  yang  sesuai  dan  layak  bagi  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Surabaya. Selain itu, perbedaan  tersebut  juga  menggambarkan  disimilaritas kebijakan  subsidi  sewa  unit  Rusunawa  di  kedua  klaster. Klaster Provinsi dan Kota tidak memiliki perbedaan dari sisi target sasaran penghuni. Kedua klaster memiliki corak hybrid antara generalis dan residual di  mana  penghuni  Rusunawa hanya  dibatasi  untuk  kelompok  MBR  yang  memiliki pendapatan  maksimal  setara  MBR  dan  kelompok  rentan (korban  program  relokasi/  penertiban  bangunan  liar)  yang tidak  memiliki  kemampuan  finansial  untuk  membeli  rumah di pasar perumahan formal. Lalu dari faktor profesi penghuni dan  durasi  sewa,  Rusunawa  di  kedua  klaster  juga  memiliki karakteristik yang sama. Dari sisi profesi, Rusunawa di kedua klaster dihuni oleh kelompok MBR umum (mereka dari latar belakang  pekerjaan  yang  beragam),  khusus  (pekerja/  buruh industri, nelayan, dll.) dan korban relokasi. Selanjutnya dari sisi durasi sewa, kedua klaster sama-sama tidak menentukan batasan maksimal durasi sewa untuk penghuninya.

## IV. KESIMPULAN
Mayoritas  Rusunawa  di  Kota  Surabaya  dibangun  di  area yang  diarahkan  oleh  rencana  tata  ruang  sebagai  kawasan fungsi  campuran.  Pola  penyediaan  Rusunawa  juga  relatif menyebar  di  area  pusat  dan  pinggiran  kota.  Sebagian Rusunawa  yang  berada  di  area  pusat  kota  merupakan Rusunawa  yang  dibangun  dari  hasil  program  peremajaan kota. Sedangkan Rusunawa yang dibangun di area pinggiran kota  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hunian  bagi kelompok  masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR)  yang berprofesi  sebagai  pekerja  (buruh  pabrik)  dan  nelayan.  Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kegiatan industri yang  lokasinya  berada  di  area  pinggiran  kota  dan  kegiatan perikanan yang tersebar di kawasan pesisir (perbatasan darat dan laut).
Tabel 4. Karakteristik Spasial Rusunawa di Kota Surabaya Berdasarkan Arahan Pola Ruang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
(RDTR dan PZ) Kota Surabaya 2018-2038 No Rusunawa Arahan Pola Ruang  Sekitar Lokasi Rusunawa 1 Gunungsari, Urip Sumoharjo, Dupak
Bangunrejo, Sombo,
Wonorejo, Pesapen, Siwalankerto, Dukuh Menanggal, Keputih, Tambak Wedi Campuran 2 Penjaringansari, Tanah Merah, Jambangan, Randu, Bandarejo Permukiman 3 Warugunung Industri 4 Grudo Perdagangan dan Jasa 5 Sumurwelut, Gununganyar, Romokalisari Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Sumber : Hasil analisis
Gambar 3. Karakteristik Area Sekitar Lokasi Rusunawa Berdasarkan Arahan Pola Ruang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) Kota Surabaya 2018-2038. Sumber : Hasil analisis, 2020.
Berdasarkan  hasil  analisis  klaster  hierarki,  tipologi Rusunawa  di  Kota  Surabaya  terbagi  menjadi  dua  yaitu Klaster  Rusunawa  Provinsi  dan  Klaster  Rusunawa  Kota. Kedua klaster ini memiliki perbedaan tidak hanya dari status pengelolanya  saja,  akan  tetapi  juga  dari  besaran  tarif  sewa. Meskipun sama-sama ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tarif sewa Rusunawa klaster Provinsi jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  Rusunawa  klaster Kota.  Sedangkan  ditinjau  dari  aspek  pengelolaan  lainnya, kedua klaster memiliki persamaan dari sisi kebijakan target sasaran penghuni, durasi sewa dan latar belakang pekerjaan penghuninya

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya yang sudah bersedia  membantu  proses  pengumpulan  data  dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia,
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia  No.  10/PRT/M/2019  tentang  Kriteria  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  dan  Persyaratan  Kemudahan  Perolehan Rumah  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah .  Jakarta:  Menteri Pekerjaan  Umum  danPperumahan  Rakyat  Republik  Indonesia,  2019, pp. 1–15.
[2]  Bank Indonesia, “Laporan Survei Provinsi Jawa Timur Edisi Triwulan II-2016,” Survei Bank Indonesia , 2016.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi- regional/jatim/Pages/Kajian-Ekonomi-Keuangan-Regional-Jawa- Timur-Triwulan-II-2016.aspx.
[3]  C.  Whitehead  and  K.  Scanlon, Social  Housing  in  Europe .  London: London School of Economics and Political Science, 2007.
[4]  L.  Ghekière,  “Le  développement  du  logement  social  dans  l’union européenne,” Rech.  Prévisions ,  vol.  94,  no.  1,  pp.  21–34,  2008,  doi: 10.3406/caf.2008.2406.
[5]  OECD, Housing  Dynamics  in  Korea:  Building  Inclusive  and  Smart Cities . Paris: OECD Publishing, 2018.
[6]  Kementerian  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia, “Pemanfaatan Rusunawa,” Bandung, 2016.
[7]  A. A. Octavionesti and F. H. Mardiansjah, “Penanganan permukiman kumuh  melalui  pembangunan  rusunawa:  studi  kasus  rusunawa kaligawe, kota semarang,” J. Riptek , vol. 2, no. 1, pp. 41–56, 2017.
Gambar 4. Rusunawa Warugunung. Sumber : Penulis, 2020
Gambar 5. Dendrogram. Sumber : Hasil analisis, 2020
[8]  M. Fitrianingsih, “Analisis pengaruh harga sewa, pendapatan keluarga, fasilitas,  lokasi,  dan  harga  substitusi  terhadap  permintaan  rusunawa undip,” Universitas Diponegoro, 2011.
[9]  A.  Vitriana,  “Analisis  pascahuni  pada  rusunawa  pekerja  industri  di kawasan  peri-urban  bandung  raya  (studi  kasus:  apartemen  transit rancaekek provinsi jawa barat),” J. Sosioteknologi , vol. 17, no. 3, pp. 403–415, 2018, doi: 10.5614/sostek.itbj.2018.17.3.8.
[10]  W. Wihardi, “Tipologi kesediaan masyarakat kelurahan cigugur tengah kota  cimahi  untuk  tinggal  di  rumah  susun,”  Univesrista  Diponegoro
Semarang, 2010.
[11]  N. Houard, “Le logement social aux pays-bas vers la fin de la logique universaliste de l’état-providence,” Rev. l’OFCE , vol. 128, no. 2, p. 49, 2013, doi: 10.3917/reof.128.0049.
[12]  T. Alfina and B. Santosa, “Analisa perbandingan metode hierarchical clustering, k-means dan gabugan keduanya dalam membentuk cluster data (studi kasus : problem kerja praktek jurusan teknik industri its),” Institut Teknologi sepuluh Nopember Surabaya, 2012
.