Zakat Kekayaan Harta yang Immaterial: Studi Perbandingan Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi
Nahara Eriyanti 1 , Abrar Khadafi 2 ,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Email : nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id 1 , Email: abrarkhadafi@gmail.com 2
Abstract: Modern times are currently recognizing a form of wealth created by technological advances in industry and trade, one of which is bitcoin. Bitcoin is a payment network based on peer-to-peer technology and open source. Today it is very possible that someone who already has immaterial wealth and has reached the nisab but is not issued zakat because there is no clear law in this kind of problem, the issue of what wealth is obliged to be issued zakat, this is certainly interesting to study in the area of thought of  figures,  especially  Wahbah  al-Zuhaili  and  Yusuf  al-Qaradhawi. Therefore,  there  are  differences  in  the  opinions  of  scholars  Wahbah  al- Zuhaili and Yusuf al-Qaradhawi, it is interesting to study the arguments and methods of legal discovery used by the two figures. This study aims to  answer  the  question  of  how  the  legal  criteria  for  zakat  on  immaterial property.  Second,  what  is  the  method  of  istimbat  used  by  Wahbah  al- Zuhaili and Yusuf al-Qaradhawi on the obligation of immaterial property. In this research the author uses the method of library research, by taking reference to books and books of hadith. The result of the research is that Wahbah  al-Zuhaili  requires  zakat  on  immaterial  property,  because according to him zakat is obligatory on the results of income not from the form  of  the  property  object,  so  zakat  on  wealth  whether  it  is tangible  or not if it has reached the nisab and the conditions of zakat then zakat must be  paid,  the  method  of  istimbat  he  uses  is  qiyas,  by  equating  the  illat, namely annama', and in addition to using qiyas he also uses the method of istimbat  law  maslahah  mursalah,  namely  maslahat  for  the  poor  and alleviating  poverty.  Whereas  according  to  Yusuf  al-Qaradhawi  also obliges  it  on  condition  that  the  property  must  develop,  if  the  property does  not  develop  then  it  is  not  obligatory  to  pay  zakat  on  it,  with  the method of istimbat that he uses is using logic, because according to him all wealth is obliged to be paid in order to clean the property itself and help the poor who do not get a share. From the above it is concluded that zakat on  immaterial  wealth  is  obligatory  according  to  Wahbah  al-Zuhaili  and Yusuf al-Qaradhawi.
Keywords: Zakat on Wealth; Treasure; Immaterial.

## SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI
P-ISSN: 2302-9978 / E-ISSN: 2715-262 Volume 12, Nomor 2, Desember 2023 DOI: https://doi.org/10.47766/syarah.v12i2.2181
Abstrak : Zaman  modern  saat  ini  mengenal  satu  bentuk  kekayaan  yang diciptakan oleh kemajuan teknologi dalam bidang perindustrian dan perdagangan salah  satunya  adalah  bitcoin.  Bitcoin  adalah  jaringan  pembayaran  berdasarkan teknologi  peer-to-peer  dan  open  source.  Dewasa  ini  sangat  dimungkinkan seseorang  yang  sudah  mempunyai  harta  kekayaan  yang  immaterial  dan  sudah sampai  nisab  tetapi  tidak  dikeluarkan  zakatnya  dikarenakan  tidak  ada  hukum yang  jelas  dalam  persoalan  yang  seperti  ini,  persoalan  harta  kekayaan  yang bagaimana yang wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini tentu menarik untuk dikaji dalam  wilayah  pemikiran  tokoh,  khususnya  Wahbah  al-Zuhaili  dan  Yusuf  al- Qaradhawi. Oleh karenanya, ada perbedaan pendapat ulama Wahbah al-Zuhaili dan  Yusuf  al-Qaradhawi,  menarik  kiranya  dikaji  tentang  dalil  dan  metode penemuan  hukum  yang  digunakan  oleh  kedua  tokoh  tersebut.  Kajian  ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah kriteria hukum zakat  atas harta yang immaterial ini. Kedua apa metode istimbat yang di gunakan Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi terhadap kewajiban harta immaterial. Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan,  dengan mengambil  rujukan  pada  buku-buku  dan  kitab-kitab  hadis.  Hasil  penelitian bahwasanya  Wahbah  al-Zuhaili  mewajibkan  zakat  atas  harta  yang  immaterial, karena  menurutnya  zakat  wajib  atas  hasil  pendapatan  bukan  dari  wujud  benda harta tersebut, maka zakat pada harta kekayaan baik itu berwujud atau tidaknya jika telah sampai nisab dan syarat-syarat zakat maka zakatnya wajib ditunaikan, metode istimbat yang beliau gunakan yaitu qiyas, dengan menyamakan illat yaitu annama’, dan di samping menggunakan qiyas beliau juga menggunakan metode istimbat  hukum  maslahah  mursalah  yaitu  maslahat  bagi  orang  miskin  dan memberantaskan  kemiskinan.  Sedangkan  menurut  Yusuf  al-Qaradhawi  juga mewajibkannya  dengan  syarat  harta  tesebut  harus  berkembang,  jika  harta kekayaan  itu  tidak  berkembang  maka  tidak  wajib  zakat  atasnya,  dengan  metode istimbat  yang  beliau  gunakan  yaitu  menggunakan  logika,  sebab  menurutnya segala harta kekayaan itu wajib ditunaikan guna membersihkan harta itu sendiri dan membantu orang-orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa zakat kekayaan harta yang  immaterial itu adalah wajib menurut Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi.
Kata Kunci: Zakat Kekayaan; Harta; Immaterial.

## PENDAHULUAN
Kekayaan ( amwal ) merupakan bentuk jamak dari kata mal, dan mal bagi  orang  Arab,  segala  sesuatu  yang  diinginkan  sekali  oleh  manusia menyimpan  dan  memilikinya,  oleh  karena  itu  ensiklopedia  di  Arab mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang  desa  sering  menghubungkannya  dengan  ternak  dan  dan  orang-
orang  kota  sering  menghubungkannya  dengan  emas  dan  perak,  tetapi semuanya adalah kekayaan. 1
Oleh karena itu bagaimana dengan definisi harta itu sendiri. Secara etimologi,  harta  adalah  setiap  yang  dipunyai  dan  digenggam  atau dikuasai  manusia  secara  nyata,  baik  berupa  benda  maupun  manfaat, seperti  emas,  perak,  hewan,  tumbuh-tumbuhan  atau  manfaat  barang seperti  manfaat  mengendarai,  memakai  dan  menempati.  Adapun  yang tidak digenggam oleh seseorang tidaklah dinamakan dengan harta, secara etimologi seperti burung yang terbang di udara, ikan dikolam, pohon di rimba,  barang  tambang  di  permukaan  bumi. 2 Dapat  kita  ketahui  bahwa, kekayaan  dan  harta  adalah  sama-sama  mempunyai  manfaat  bagi  yang mempunyainya.
Kekayaan  dapat  diklasifikasikan  dalam  2  (dua)  kelompok,  yaitu kekayaan (harta) berwujud ( tangible assets ), yaitu harta yang dapat dilihat dan diraba atau dirasakan. Misalnya uang, barang, atau hak yang sudah pasti akan diterima atau akan dinikmati (piutang).  Harta tidak berwujud ( intangible  assets ),  yaitu  sesuatu  yang  dapat  dinikmati/dimanfaatkan, namun tidak tampak wujudnya. Misalnya hak paten, hak pengarang atau sejenisnya. 3
Alquran tidak memberikan ketegasan tentang kekayaan harta wajib zakat  dan  syarat-syarat  apa  yang  semestinya  di  penuhi,  serta  tidak menjelaskan  berapa  besar  yang  harus  di  zakatkan,  tetapi  persoalan  itu diserahkan  kepada  sunnah Nabi  baik  dalam  bentuk  ucapan  maupun perbuatan,  maka  sunnah  itulah  yang  menafsirkan  yang  masih  bersifat umum.  Menerangkan  yang  masih  rancu 4 .  Dalam  Alquran  terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan yaitu, emas dan perak, tanaman dan  buah-buahan,  usaha  dan  barang-barang  tambang  yang  dikeluarkan dari  perut  bumi.  Selain  dari  yang  disebutkan  itu,  Alquran  hanya merumuskan  apa  yang  wajib  di  zakatkan  itu  dengan  rumusan  yang sangat umum yaitu kata-kata harta atau kekayaan 5 , seperti dalam ayat 103 Q.S At-Taubah:
ْمَُلِ ٌنَكَس َكَت َلََص َّنِإ ْمِهْيَلَع ِ لَصَو اَِبِ ْمِهيِ كَزُ تَو ْمُهُرِ هَطُت ًةَقَدَص ْمِِلِاَوْمَأ ْنِم ْذُخ 6 ) 103 : ةبوتلا( ٌميِلَع ٌعيَِسَ َُّللَّاَو
1 Yusuf  Al-Qaradhawi, Hukum  Zakat, alih  bahasa Salman  Harun  dkk,  Cet.  10,  (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 123.
2 Wahbah  al-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu, alih  bahasa  Abdul  Hayyie  al-Kattani. Dkk. Jilid. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 391-392.
3 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, Cet 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 90.
4 Rancu dalam KBBI, campur aduk; kacau, hlm. 1164
5 Yusuf Al-Qaradhawi, “Hukum Zakat,..., hlm. 122-123
6 QS. At-taubah (9): 103.
“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan zakat  itu kamu  membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa  bagi  mereka.  Dan  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Mengetahui” (QS. At -taubah [9]: 103).
Maka dari itu, semua harta atau kekayaan baik itu kekayaan yang berwujud (mal  al- ‘ain) maupun  kekayaan  yang  tidak  berwujud (mal  al- naf’i) wajib  dikeluarkan  zakatnya,  Pada  dasarnya  dikenal  ada  beberapa jenis  harta (mal) yang  wajib  dikeluarkan  zakat  di  antaranya,  menurut Yusuf al-Qaradhawi zakat harta itu ada 9 (sembilan) macam. Kesembilan macam  zakat  tersebut  meliputi;  binatang  ternak,  emas  dan  perak, kekayaan  perdagangan,  pertanian,  madu  dan  produksi  hewani,  barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik, pencaharian dan profesi, saham dan  obligasi.  Sedangkan  menurut  Wahbah  al-Zuhaili,  zakat  mal  itu terbagi 6 (enam) macam; nuqud , zakat barang tambang dan temuan, zakat harta  perdagangan,  zakat  tanaman  dan  buah-buahan,  zakat  hewan  dan binatang ternak, zakat bangunan pabrik dan zakat profesi. 7
Zaman  modern  ini  mengenal  satu  bentuk  kekayaan  yang diciptakan  oleh  kemajuan  teknologi  dalam  bidang  perindustrian  dan perdagangan.  Dewasa  ini,  para  ahli  matematika  dan  ilmu  komputer menemukan  penggunaan  lain  dari cryptography yang  berpotensi  untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital  yang  disebut  dengan cryptocurrency.  Cryptocurrency adalah  mata uang digital yang tidak di regulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi. Konsep cryptocurrency inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan  mata  uang  digital,  yang  saat  ini  terkenal  dengan  mata  uang bitcoin sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya. Bitcoin adalah  jaringan  pembayaran berdasarkan  teknologi peer-to- peer dan open  source. Setiap  transaksi bitcoin disimpan  dalam database jaringan bitcoin .  Ketika  terjadi  transaksi  dengan bitcoin, secara  otomatis pembeli  dan  penjual  akan  ter  data  di  dalam  jaringan database  bitcoin. 8 Dalam  buku  nya  Bitcoin  Mata  Uang  Digital  Dunia,  Oscar  Darmawan Menyebutkan  bahwa. Bitcoin itu  sendiri  adalah  mata  uang  virtual  yang dikembangkan  pada  tahun  2009  oleh  seorang  dengan  nama  samaran Satoshi  Nakamoto. Bitcoin menggunakan  teknologi peer-to-peer untuk beroperasi, tanpa  otoritas  pusat  atau  bank  sentral,  pengelolaan transaksi dan penerbitan bitcoin dilakukan secara kolektif oleh jaringan.
Bitcoin disamakan  dengan  emas  asli  dalam  dunia  nyata  dan mempunyai sebutan sebagai emas digital dimana mempunyai nilai yang sama, yaitu tidak akan pernah turun akan selalu naik maka dari itu bitcoin
7 Sulaiman Muzakir, Zakat Produktif , (Banda Aceh: Nasa, 2013), hlm. 54.
8 Oscar Darmawan, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, (Jakarta: Jasakom, 2014), hlm. 19.
mempunyai  nilai  investasi.  Disamakan  dengan  Emas  di  dunia  nyata karena bitcoin pun  sebagai  emas  digital 9 cara  mendapatkannya  adalah melalui  pertambangan  atau  mining  hal  ini  merupakan  hal  baru  dimana adanya pertambangan di dunia maya. Dengan membeli bitcoin pada saat harganya murah dan menjualnya kembali pada saat harganya mahal.
Pendapatan  seseorang  yang  disebut  penambang  bitcoin,  yang dilakukan untuk menghasilkan Rupiah, yaitu menjual bitcoin yang mereka dapatkan  pada  saat  tradingnya  tinggi,  dimana  harga  bitcoin  dalam sewaktu-waktu  bisa  mencapai  1  BTC  =  Rp.  142.847.000  dan  bahkan sampai  1  BTC  =  Rp.  152.000.000.  jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  jika  si penambang menjual 5 BTC pada saat harganya Rp. 152.000.000 maka hasil yang di dapat adalah Rp. 760.000.000.
Dengan begitu, permasalahan ini menarik untuk dikaji menimbang beberapa  alasan. Pertama, dewasa  ini  sangat  dimungkinkan  seseorang yang  sudah  mempunyai  harta  kekayaan  yang  immaterial  dan  sudah sampai  nisab  tetapi  tidak  dikeluarkan  zakatnya  dikarenakan  tidak  ada hukum yang jelas dalam persoalan yang seperti ini. Kedua, persoalan harta kekayaan yang bagaimana yang wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini tentu menarik  untuk  dikaji  dalam  wilayah  pemikiran  tokoh,  khususnya Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi. Ketiga, karena ada perbedaan pendapat  ulama  Wahbah  al-Zuhaili  dan  Yusuf  al-Qaradhawi,  menarik kiranya  dikaji  tentang  dalil  dan  metode  penemuan  hukum  yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian kepustakaan (library  research), dengan  pendekatan  kualitatif  maka  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah studi dokumentasi, yaitu  terdiri  dari  bahan-bahan  hukum  terkait  dengan pemikiran  dan  pendapat  Wahbah  al-Zuhaili  dan  Yusuf  al-Qaradhawi yang  bersumber  dari  buku  yang  berjudul Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu dan Hukum Zakat.

## PEMBAHASAN/HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kriteria  Hukum  Zakat  Harta  yang  Immaterial  ( mal  al- naf’i) Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi
Pada  zaman  sekarang  ini,  modal  digunakan  oleh  manusia  untuk berinvestasi,  hal  ini  di  lakukan  oleh  manusia  dengan  cara  membangun gedung atau bangunan dengan tujuan untuk disewakan dan begitu juga dengan  pabrik  untuk  memproduksi.  Bahkan  seperti  yang  kita  ketahui sekarang ini, manusia mulai berinvestasi di dunia teknologi, yang hanya
9 Ibid., hlm. 19.
membutuhkan  jaringan  dan  bahkan  dapat  menghasilkan  untung  yang begitu  besar.  Semua  itu  mempunyai  kesamaan  dalam  satu  sifat,  yang mana  zakat  tidak  diwajibkan  atas  wujud  bendanya,  akan  tetapi  zakat diwajibkan atas income (pendapatan) atau untung yang didapat. 10
Artinya  menurut  Wahbah  al-Zuhaili,  zakat  terhadap  harta  yang immaterial  itu  yaitu  wajib  dikeluarkan,  karena  kewajiban  zakat  tersebut tidak melihat kepada wujud benda, akan tetapi kepada pendapatan atau untung  yang  dihasilkan,  sekalipun  jumhur  fuqaha  tidak  menjelaskan tentang  wajibnya  zakat  atas  hal  seperti  ini,  akan  tetapi  beliau berpandangan  akan  pentingnya  zakat  dalam  semua  barang  tersebut  itu dikarenakan,  adanya illat (sebab)  diwajibkannya  zakat  dalam  barang- barang  tersebut  yaitu an- namaa’ (bertambah).  Hukum  Agama  senantiasa berlaku bersama illatnya, ada atau tidak ada.
Wahbah  al-Zuhaili  berpendapat  seperti  ini  karena  beliau  juga memperhatikan hikmah dari disyariatkannya zakat. Yaitu membersihkan dan menyucikan bagi orang yang memiliki harta itu sendiri dan membuat senang  bagi  orang-orang  yang  membutuhkannya,  serta  ikut  serta  dalam memberantaskan  kemiskinan  yang  sedang  di  galakkan  oleh  organisasi- organisasi  di  dunia  saat  ini. 11 Konferensi  ulama  Islam  yang  kedua  dan konferensi  riset  Islam  kedua  tahun  1385  H/1965  M,  telah  menetapkan bahwa. Harta yang bertambah yang tidak ada ketentuan nash juga tidak ada  pendapat  fiqih  yang  mengatakan  kewajiban  mengeluarkan  zakat  di dalamnya maka hukumnya adalah. Tidak diwajibkan zakat dalam wujud benda atau gedung yang disewakan, pabrik, pesawat, dan yang sejenisnya itu, akan tetapi zakat wajib dikeluarkan dari laba bersih ketika mencapai nisab dan haul. 12
Pendapat  Wahbah  al-Zuhaili  ini  seiring  dengan  pendapat  yang diriwayatkan  oleh  Imam  Ahmad,  menurutnya  barang-barang  yang menghasilkan keuntungan material tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian  pula  keputusan  ini  sesuai  dengan  pendapat  ulama  malikiyah, yang  mana  barang-barang  yang  menghasilkan  keuntungan  wajib dikeluarkan zakatnya. Arti kata mereka tidak melihat dari segi berwujud atau  tidak  berwujud  dari  cara  mendapatkan  harta  tersebut,  akan  tetapi keuntungan atau pendapatan yang di dapatkan itulah yang menjadi objek zakat. 13 Wahbah  al-Zuhaili  juga  menyatakan  dalam  karangannya Fiqih Islam  Wa  Adillatuhu, kadar  zakat  yang  wajib  dikeluarkan  sama  dengan zakat  perniagaan  dan  uang,  yaitu.  Laba  bersih  2,5%  di  akhir  tahun,  dan yang perlu di perhatikan yaitu mencapai nisab dan haul, karena jika salah
10 Wahbah  al-Zuhaili, Fiqih Islam  Wa Adillatuhu, alih  bahasa  Abdul  Hayyie  al-Kattani, dkk, Cet. 1, Jilid. 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 278.
11 Ibid., hlm. 279.
12 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu,..., hlm. 279.
13 Ibid.
satu di antaranya itu tidak terpenuhi maka, belum wajib zakat atas harta tersebut.
Yusuf  al-Qaradhawi  berbeda  pendapat  dalam  hukum  zakat  harta yang immaterial ini, akan  tetapi pada umumnya tetap sama, yaitu wajib mengeluarkan  zakat  atas  harta  yang  immaterial  ini,  sebagaimana  ijtihad beliau  lebih  melihat  kepada  definisi  kekayaan  itu  sendiri  dan  juga  ia berpendapat yang sama dengan ulama mazhab Hanafi yang mengatakan, baru bisa disebut kekayaan bila memenuhi dua syarat, pertama dipunyai dan mempunyai manfaat, kedua sesuatu yang dipunyai dan bisa di ambil manfaatnya  secara  konkret.  Konsekuensinya  adalah,  kekayaan  itu hanyalah yang berwujud benda sehingga dapat di pegang dan di punyai, dan  manfaat  dari  benda  yang  konkrit  itu  seperti  penempatan  rumah, perjalanan kendaraan dan lain yang serupa, tidaklah termasuk kekayaan. Begitu juga dengan hak-hak, seperti hak paten, hak cipta dan lain-lain. 14 Dan  Yusuf  al-Qaradhawi  mengatakan,  kekayaan  pada  dasarnya  adalah suatu yang berwujud, dan itulah yang terkena kewajiban zakat. 15
Tetapi  pada  penjelasan  lebih  lanjut  Yusuf  al-Qaradhawi menjelaskan bahwa segala kekayaan yang berkembang merupakan wajib zakat. Walaupun Nabi SAW tidak menegaskan wajibnya atas zakat yang seperti ini, tetapi beliau dapat menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan umum  Alquran  dan  hadis. 16 Yang  dimaksud  dengan  kekayaan  yang berkembang  adalah  kekayaan  itu  dikembangkan  dengan  sengaja  atau mempunyai potensi untuk berkembang, atau sifat kekayaan berkembang itu adalah memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi  ataupun  pemasukan.  Para  ahli  fiqih  yang  mengkaji  hukum syariat,  yaitu  jumhur  ulama  sepakat  bahwa  zakat  wajib  atas  kekayaan- kekayaan  yang  berkembang  dengan  cara  di  usahakan.  Uang  merupakan kekayaan  yang  berkembang  karena  ia  merupakan  lambang  barang,  alat perantara  untuk  bertransaksi,  dan  juga  ukuran  harga  sesuatu,  maka  jika uang  itu  di  investasikan  melalui  industrialisasi  atau  yang  sejenisnya, maka uang itu akan memberikan keuntungan, dan inilah yang dimaksud berkembang. 17
Maka  kita  dapat  berkesimpulan  dari  pernyataan  Yusuf  al- Qaradhawi  ini  yaitu,  pada  dasarnya  yang  terkena  kewajiban  zakat  itu adalah hanya yang berwujud, akan tetapi jika kita membaca lebih lanjut, pada umumnya harta yang berkembang itu wajib zakat, maka berwujud atau  tidaknya  suatu  kekayaan,  jika  kekayaan  itu  sifatnya  berkembang maka  itulah  yang  terkena  kewajiban  zakat.  Sebab  pada  dasarnya  segala
14 Yusuf Al-Qaradhawi, Hukum Zakat, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. 10, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 124.
15 Ibid., hlm. 125. 16 Ibid., hlm. 144.
17 Ibid., hlm. 140.
harta kekayaan itu semua wajib zakat, karena dengan berzakat itu dapat membersihkan  harta  kita  dari  yang  bukan  hak  kita,  ada  beberapa  jenis harta  yang  disepakati  tetapi  tidak  wajib  zakat,  dalam  buku  Hasbi  ash- Shiddieqy  yang  berjudul  Pedoman  Zakat,  menyebutkan    segala  harta benda yang diusahakan untuk di pergunakan di rumah tangga atau untuk di  simpan  atau  hanya  untuk  di  koleksi  saja,  bukan  untuk  diperjual belikan,  seperti  yakut  atau  permadani,  bantal,  kain,  pakaian,  bejana, tembaga, besi, timah, papan, rumah, kebun, sutera, beledu dan sebagainya yang tujuannya untuk di pergunakan rumah tangga. 18
Adapun  alasan  Yusuf  al-Qaradhawi  mewajibkan  zakat  atas  setiap harta atau kekayaan yang berkembang wajib zakat di antaranya adalah: 19
1. Alquran  dengan  sangat  jelas  menegaskan  bahwa,  setiap  kekayaan mengandung  hak  orang  lain  di  dalamnya,  atau  dengan  kata  lain sedekah, atau zakat, misalnya dalam firman Allah dan sabda Rasul:
Firman Allah dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 267:
َلََو ۖ ِضْرَْلْا َنِم ْمُكَل اَنْجَرْخَأ اَِّمَِو ْمُتْ بَسَك اَم ِتاَبِ يَط ْنِم اوُقِفْنَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َيَ ََّللَّا َّنَأ اوُمَلْعاَو ۚ ِهيِف اوُضِمْغُ ت ْنَأ  َّلَِإ ِهيِذِخِبِ ْمُتْسَلَو َنوُقِفْنُ ت ُهْنِم َثيِبَْلْا اوُمَّمَيَ ت
20 ) 267 : ةرقبلا( ٌديَِحَ ٌِّنَِغ Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan  daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan  mata  terhadapnya.  Dan  ketahuilah,  bahwa  Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267).
ْنِم ُذَخْؤُ ت ، ْمِِلِاَوْمَأ  ِفِ ًةَقَدَص ْمِهْيَلَع َضََتَْفا ََّللَّا َّنَأ ْمُهْمِلْعَأ ىَلَع ُّدَرُ تَو ْمِهِئاَيِنْغَأ
21 ) 1395 : يراخبلا حيحص( ْمِهِئاَرَقُ ف Beritahu  mereka  (penduduk  Yaman)  bahwa  Allah  mewajibkan sedekah  dari  harta  mereka  yang  diambil  dari  orang-orang  kaya mereka  dan  diberikan  kepada  orang-orang  miskin  mereka.  (H.R Bukhari, no: 1395).
18 Hasbi    ash-Shiddieqy,  M., Pedoman  Zakat, (Semarang:  Pustaka  Rizki  Putra,  2009), hlm. 66.
19 Yusuf Al-Qaradhawi, Hukum Zakat,..., hlm. 146-147
20 QS. Al-Baqarah (2): 267.
21 Imam  Muhammad  bin  Ismail  Bukhari, Matan  Shahih  Bukhari ,  (Mesir:  Darul  Hadis, 2010), hlm.231
Semua dalil di atas tidak membeda-bedakan satu kekayaan dengan lainnya,  dan  kita  dapat  ketahui  isi  dari  hadis  tersebut  yang  dimaksud dengan  kekayaan  ialah  kekayaan  yang  berkembang,  terlepas  dari penggunaan  pribadi,  maka  tidaklah  mesti  ada  sebagian  kekayaan  yang dikecualikan  dari  kewajiban  mengeluarkan  hak  orang  lain.  Zakat  atau sedekah itu tanpa dalil, sebab dalil tentang hal itu tidak ada.
2. Pada  dasarnya  semua  kekayaan  wajib  dibersihkan  dari  kotoran, membersihkan kekayaan itu adalah dengan cara berzakat, sebagai mana yang dikatakan dalam hadis sahih yang sumbernya dari Ibnu Umar 22 ,  bahwa  Allah  mewajibkan  zakat  untuk  alat  pembersih kekayaan, dan hadis di antaranya:
23 ) 372 : رباج نع و هيمزخ نبا (.  هَّرَش َكْنَع َتْبَه ْذَأ ْدَقَ ف َكِلاَم َةاَكَز َتْيَّدَأ اَذإ Bila engkau membayar zakat kekayaan, maka berarti engkau telah membuang yang tidak baik darinya. (H.R. Huzaimah dan Jabir no: 372).
Oleh karena itu sangat tidak masuk akal jika objek zakat itu hanya seperti yang disebutkan dalam Alquran saja. Oleh karena itu, pada zaman ini  sangat  banyak  sumber  pendapatan  kekayaan  manusia  dari  berbagai cara yang didapatkan, sebagai contohnya saja pada harta kekayaan yang tidak berwujud, tidak ada dalil yang terperinci yang membahasnya. Akan tetapi banyak dalil-dalil hukum, seperti Alquran dan sunnah yang bisa di samakan illatnya dengan harta kekayaan baru-baru muncul di era digital saat ini.
B. Metode  Istimbat  Hukum  Wahbah  al-Zuhaili  dan  Yusuf  al- Qaradhawi  Terhadap  Wajibnya  Zakat  Dalam  Harta  Yang  Tidak Berwujud (Mal Al- naf’i)
Dalam menetapkan suatu hukum Islam, terdapat beberapa sumber hukum yang di sepakati dan yang tidak disepakati, yang tujuannya untuk menetapkan  suatu  hukum  yang  belum  jelas  hukumnya,  tetapi  tetap berlandaskan kepada Alquran dan sunnah, di antaranya yaitu: 24
Sumber dan dalil hukum yang disepakati: (1) Alquran; (2) Sunnah Rasulullah;  (3) Ijma’; (4) Qiyas. Sedangkan  dalil-dalil  yang  tidak disepakati;  (a) Istihsan, (b) Maslahah  Mursalah ,  (c) ‘Urf (adat  istiadat),  (d)
Istishab, (e) Syar’u Man Qablana , (f) Mazhab Sahabi, (g) Sadd az- Zari’ah.
22 Diriwayatkan oleh Ibnu Hazimah dan Hakim Jabir, hadis ini Marfu’ dan Maukuf, tetapi shahih  berdasarkan  ketentuan  Muslim  yang  dikuatkan  oleh  Zahabi.  Namun,  dalam al-Muhazzab dikatakan bahwa yang lebih benar adalah hadis ini Maukuf.
23 Abdurrauf Al-Manawi, Faidhul Qadir Syarah Jami’ Shaghir, Juz. 6, (Mesir: Attijariyah Al-Qubra, 1356), hlm. 253.
24 Aminuddin  Ya’qub,  Nurul  Irvan,  &  Azharuddin  Latif  (ed), Ushul  Fiqih, Cet.  3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 77.
Seperti  yang  telah  kita  ketahui,  zakat  atas  harta  kekayaan  yang immaterial adalah suatu hal yang baru, yang mana pada masa Rasulullah juga  belum  ada  suatu  zakat  atas  kekayaan  yang  immaterial,  maka  oleh para  imam  mujtahid  sekarang  ini,  ingin  menetapkan  suatu  hukum  yang jelas, melalui metode-metode istimbat yang ada, oleh karena itu Wahbah al-Zuhaili  dan  Yusuf  al-Qaradhawi  sebagai  ulama  kontemporer  menjadi pokok dalam artikel ini.
Metode  istimbat  hukum  Wahbah  al-Zuhaili  pada  perkara  zakat yang  tidak  berwujud  yaitu,  beliau  menggunakan  metode  qiyas,  beliau menggunakan  metode  qiyas  karena  menurut  beliau  dalam  zakat  yang immaterial  ini  ada  kesamaan  illatnya  yaitu annama’ (bertambah  dan berkembang), karena sebagaimana dalam firman Allah Alquran surah At- Taubah ayat 103:
ْمِهْيَلَع ِ لَصَو اَِبِ ْمِهيِ كَزُ تَو ْمُهُرِ هَطُت ًةَقَدَص ْمِِلِاَوْمَأ ْنِم ْذُخ ۖ َّنِإ َكَت َلََص ٌنَكَس 25 ) 103 : ةبوتلا( يِلَع  ٌعيَِسَ  َُّللَّاَو ۖ ْمَُلِ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  berdoalah  untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi  mereka.  Dan  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Mengetahui.(QS. At-Taubah [9]: 103).
Dalam  ayat  di  atas  memang  tidak  bertuliskan  secara  langsung, annama’ (bertambah  dan  berkembang),  akan  tetapi  Wahbah  al-Zuhaili mengartikan annama’ (bertambah  dan  berkembang)  itu  dengan  kata thaharah (suci).
Seperti  dalam  buku  yang  disusun  oleh  Wahbah  al-Zuhaili  zakat mempunyai  definisi  tersendiri,  yang  berarti  tumbuh  ( numuw )  dan bertambah ( annama’ ), jika di ucapkan zaka al-zar , artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika di ucapkan zaka al-nafaqah , maka artinya nafkah  tumbuh  dan  bertambah  jika  diberkati.  Kata  itu  sering dikemukakan untuk makna thaharah ( suci ). 26
Oleh karena itu beliau menyamakan illatnya dengan ayat tersebut. Oleh karenanya, menurutnya annama’ itu, sama halnya dengan kata yang sering  di  kemukakan  untuk thaharah (membersihkan  dan  menyucikan) dalam ayat at-Taubah 103 itu.
Seperti  yang  telah  kita  bahas  pada  bab  kedua,  yaitu  definisi  atau arti  zakat  itu  sendiri  adalah,  h arta  yang  dikeluarkan  dalam  syara’ dinamakan  dengan  zakat,  karena  zakat  akan  menambah  barang  yang dikeluarkan,  serta  menjauhkan  harta  tersebut  dari  bencana,  zakat  juga
25 QS. At-Taubah )9(: 103.
26 Wahbah  al-Zuhaili, Zakat  Kajian  Berbagai  Madzhab, alih  bahasa  Agus  Efendi,  B. Fannany, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 82.
bisa  menyucikan  orang  yang  mengeluarkannya  dari  dosa-dosa  serta menambahkan pula pahala kepadanya.
Selain  itu  Wahbah  al-Zuhaili  juga  memperhatikan  dari  segi  sisi hikmah  dari  disyariatkan  zakat,  yaitu  membersihkan  dan  menyucikan bagi  orang  yang  memiliki  harta  dan  membuat  senang  bagi  orang-orang yang membutuhkannya, serta memberantaskan kemiskinan.
Firman Allah dalam Alquran surah Adz-Dzariyat ayat 19:
27 ) 19 : تيَراذلا( ِموُرْحَمْلاَو ِلِئاَّسلِل ٌّقَح ْمِِلِاَوْمَأ  ِفَِو Dan  pada  harta-harta  mereka  ada  hak  untuk  orang  miskin  yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz- Dzariyat [51]:19).
Setelah  penulis  membaca  lebih  lanjut,  maka  penulis  dapat menyatakan  bahwa  Wahbah  al-Zuhaili  selain  menggunakan  sumber hukum qiyas dalam hal zakat harta kekayaan yang immaterial ini, beliau juga menggunakan metode istimbat hukum, maslahah mursalah dalam hal ini,  yaitu  maslahat  bagi  orang  miskin  dan  memberantaskan  kemiskinan, seperti  definisi maslahah  mursalah itu  sendiri  adalah,  sesuatu  yang  di anggap maslahat namun  tidak  ada  ketegasan  hukum  untuk merealisasikannya  dan  tidak  pula  ada  dalil  tertentu  baik  yang mendukung maupun yang menolaknya. 28
Sedangkan  alasan Yusuf al-Qaradhawi dalam menetapkan hukum zakat  terhadap  kekayaan  harta  yang  immaterial,  bahwa  beliau mengistimbatkan hukum dengan logika, walaupun logika tidak termasuk dalam  sumber  hukum  syara’,  akan  tetapi logika  yang  beliau  pakai tetap berlandasan kepada Alquran dan Hadis, maka ia menjadi hujjah atas umat Islam,
Seperti  dalam  menyikapi  masalah  zakat  profesi,  Yusuf  al- Qaradhawi  beristimbat  dengan  metode  logika,  yaitu  menurutnya  tidak wajar  apabila  golongan  seperti  dokter,  pengacara  dan  lain  sebagainya, yang kiranya memperoleh harta yang lebih besar dan mudah, akan tetapi tidak ada kewajiban zakat, daripada penghasilan para petani yang sudah jelas berkewajiban atas zakatnya. 29
Maka  dalam  persoalan  zakat  kekayaan  harta  yang  immaterial, Yusuf  Al-Qaradhawi  berlogika  bahwa  segala  harta  yang  dapat berkembang itu wajib dikeluarkan zakatnya baik berwujud maupun tidak, walaupun  tidak  ada  dalil  Alquran  dan  hadis  secara  khusus  yang menyatakan wajib,. Menurut beliau segala harta kekayaan yang kita miliki wajib  dikeluarkan  zakatnya  guna  untuk  membersihkan  harta  tersebut,
27 QS. Adz-Dzariyat )51(: 19.
28 Aminuddin Ya’qub, Nurul Irvan, & Azharuddin Latif (ed), Ushul Fiqih,..., hlm. 149.
29 Abdul Azis Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam,..., hlm. 1449.
dan  diberikan  kepada  orang-orang  miskin,  seperti  dalam  firman  Allah Alquran Surah Adz-Dzariyat ayat 19:
30 ) 19 :تيَراذلا( ِموُرْحَمْلاَو ِلِئاَّسلِل ٌّقَح ْمِِلِاَوْمَأ  ِفَِو Dan  pada  harta-harta  mereka  ada  hak  untuk  orang  miskin  yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Al- Dzariyat [51]:19)
Dan  seperti  dalam  sunnah  Rasul  yang  diriwayatkan  oleh  imam Bukhari:
أ
ىَلَع ُّدَرُ تَو ْمِهِئاَيِنْغَأ ْنِم ُذَخْؤُ ت ، ْمِِلِاَوْمَأ  ِفِ ًةَقَدَص ْمِهْيَلَع َضََتَْفا ََّللَّا َّنَأ ْمُهْمِلْعََ 31 ) 1395 : يراخبلا حيحص( ْمِهِئاَرَقُ ف Beri  tahu  mereka  (penduduk  Yaman)  bahwa  Allah  mewajibkan sedekah  dari  harta  mereka  yang  diambil  dari  orang-orang  kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. (Shahih Bukhari, no: 1395).
Oleh  sebab  itu  Yusuf  al-Qaradhawi  mengungkapkan  logikanya dalam hal ini, bahwasanya zakat kekayaan harta yang immaterial, apabila harta  tersebut  dapat  berkembang  dan  mempunyai  potensi  untuk berkembang, maka wajib ditunaikan zakat atasnya, karena zakat tersebut selain  membersihkan  harta  yang  dimiliki  juga  untuk  membantu  orang- orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.
Jadi, di sini penulis berpendapat bahwa segala sesuatu harta yang dimiliki oleh seseorang, dengan jalan kebaikan atau cara mendapatkannya itu  degan  halal,  sudah  sampai  nisab  dan  haul,  maka  yang  seperti  ini semua wajib dikeluarkan zakatnya, karena jika kita berpedoman kepada definisi zakat itu sendiri tidak ada satu pendapat pun yang mengatakan bahwa yang wajib zakat itu hanyalah kepada yang berwujud saja.
Jadi,  permasalahan  harta  berwujud  atau  tidak,  penulis menyimpulkan bahwa berwujud atau tidak suatu harta itu tidak menjadi suatu  hambatan  dalam  berzakat,  karena  yang  kita  keluarkan  itu  adalah, hasil daripada harta tersebut, bukan objek harta yang kita miliki.
Dan  dalam  hal  ini  penulis  berpedoman  kepada  firman  Allah Alquran surah At-Taubah ayat 103:
ۗ ْمَُلِ ٌنَكَس َكَت َلََص َّنِإ ۖ ْمِهْيَلَع ِ لَصَو اَِبِ ْمِهيِ كَزُ تَو ْمُهُرِ هَطُت ًةَقَدَص ْمِِلِاَوْمَأ ْنِم ْذُخ
32 ) 103 : ةبوتلا( يِلَع ٌعيَِسَ َُّللَّاَو
30 QS. Al-Dzariyat (51): 19.
31 Imam  Muhammad  bin  Ismail  Bukhari, Matan  Shahih  Bukhari ,    (Mesir:  Darul  Hadis, 2010), hlm.231
32 QS. At-Taubah (9): 103.
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  berdoalah  untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi  mereka.  Dan  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Mengetahui.(QS. At-Taubah [9]: 103).
Ayat  di  atas  jelas  menerangkan,  bahwasanya  Allah  mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan sebahagian harta yang kita miliki, guna untuk membersihkan harta tersebut dari noda-noda dan dosa. Maka tidak menutup  kemungkinan  jika  seseorang  mencari  harta  kekayaan  dalam berbagai model terlebih di masa teknologi saat ini, seperti harta kekayaan yang  tidak  berwujud  dan  pada  suatu  saat  sudah  sampai  haul  dan nisabnya  zakat,  maka  belum  ada  ketentuan  hukum  yang  jelas  dalam persoalan yang seperti ini.
Dan  tentunya  dalam  permasalahan  harta  yang  wajib  zakat,  Allah menganjurkan kepada kita untuk menzakatkan daripada harta yang baik, bukan  hasil  dari  judi,  harta  curian  dan  lain  sebagainya,  sebagaimana dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 267:
َلََو ۖ ِضْرَْلْا َنِم ْمُكَل اَنْجَرْخَأ اَِّمَِو ْمُتْ بَسَك اَم ِتاَبِ يَط ْنِم اوُقِفْنَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َيَ ََّللَّا َّنَأ اوُمَلْعاَو ۚ ِهيِف اوُضِمْغُ ت ْنَأ  َّلَِإ ِهيِذِخِبِ ْمُتْسَلَو َنوُقِفْنُ ت ُهْنِم َثيِبَْلْا اوُمَّمَيَ ت
33 ) 267 :ةرقبلا( ٌديَِحَ ٌِّنَِغ Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan  daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan  mata  terhadapnya.  Dan  ketahuilah,  bahwa  Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)
Dari  ayat  di  atas  Allah  menyuruh  kepada  hambanya  untuk bersedekah  atau  berzakat  dari  sebahagian  harta-harta  yang  kita  miliki, maka seperti halnya zakat harta kekayaan yang immaterial juga termasuk dalam kategori harta seperti yang disebutkan dalam ayat di atas, karena harta yang tidak berwujud termasuk juga hasil usaha yang baik.
Dalam  artikel  ini  penulis  lebih  condong  kepada  hasil  ijtihad Wahbah  al-Zuhaili,  yaitu  mewajibkan  atas  segala  harta,  baik  berwujud dan  tidak  berwujud,  wajib  mengeluarkan  zakat  jika  sudah  sampai  nisab dan  haul.  Karena  menurutnya  zakat  yang  dikeluarkan  itu  adalah pendapatan  yang  didapatkan  si  muzakki,  bukan  objek  harta  tersebut. Metode  istimbat  yang  beliau  gunakan  jelas,  yang  mana  beliau menggunakan metode qiyas yang jelas akan landasannya, seperti Wahbah
33 QS. Al-Baqarah (2): 267.
al-Zuhaili  dalam  persoalan  zakat  kekayaan  harta  yang  tidak  berwujud beliau  menyamakan  illatnya  kepada annama’ (bertambah  dan berkembang),  seperti  yang  tertera  dalam  surah  at-Taubah  ayat  103, walaupun  dalam  ayat  tersebut  tidak  bertuliskan  langsung annama’ akan tetapi  tafsir  dari annama’ itu  sendiri  adalah  suci  seperti  yang  terdapat dalam ayat tersebut.
Wahbah  al-Zuhaili  juga  menjelaskan  zakat  harta  kekayaan  yang immaterial  ini  memang  tidak  secara  menyeluruh,  artinya  beliau menjelaskan atau memberi ungkapan dalam persoalan zakat yang seperti ini  melalui  suatu  sumber  zakat  yang  lain  yaitu  pada  zakat  gedung  dan pabrik.  Pendapat  ini  juga  diperkuat  oleh  ulama-ulama  yang  lain  yakni seperti  Ibnu  Aqil  al-Hambali  dan  Hadeweh  az-Zaidi  yang  mana  mereka berpendapat  yang  sama  dengan  Wahbah  al-Zuhaili  yaitu  barang-barang yang dapat mendatangkan laba income wajib dikeluarkan zakatnya.
Penulis  meyakini  bahwa  pendapat  yang  seperti  ini  lebih  dekat dengan  firman-firman  Allah,  dan  sunnah  Rasul,  yang  dapat  kita  jadikan suatu  landasan,  mengingat  persoalan  zakat  terhadap  harta  yang immaterial  ini  yaitu  suatu  persoalan  yang  baru,  disebabkan  oleh perkembangan zaman, dan tidak ada pada zaman Nabi serta sahabatnya. Maka  daripada  itu  ulama  yang  berperan  penting  dalam  menentukan persoalan yang serupa ini.
Akan  tetapi,  bukan  berarti  penulis  setuju  dengan  Wahbah  al- Zuhaili dan mengatakan tidak setuju dengan Yusuf al-Qaradhawi, hanya saja  metode  istimbat  yang  beliau  gunakan  adalah  belum  berlaku  penuh dalam kategori dalil hukum yang disepakati, akan tetapi pendapat beliau dapat  diterima  karena  pendapat  yang  beliau  keluarkan  seiring  dengan ayat-ayat  Alquran  serta  di  iringi  dengan  hadis  Rasulullah  dan  hadis tersebut  shahih,  maka  walaupun  beliau  berijtihad  dengan  menggunakan logika akan tetapi landasannya sangat jelas dan kuat.
Begitu  juga  Yusuf  al-Qaradhawi  dalam  menjelaskan  zakat kekayaan harta yang immaterial tidak menjelaskannya secara menyeluruh dan khusus, akan tetapi beliau menjelaskannya beriringan dengan syarat kekayaan  yang  berkembang,  karena  zakat  kekayaan  harta  yang  tidak berwujud  ini  identik  dengan  sifatnya  berkembang  ( annama’ ),  maka wajiblah zakat atas harta yang immaterial itu.

## SIMPULAN
Dari analisis penulis tentang zakat kekayaan harta yang immaterial menurut  ulama  Wahbah  al-Zuhaili  dan  Yusuf  al-Qaradhawi,  maka penulis ingin menyimpulkan beberapa hal penting yaitu :
Kriteria  hukum  tentang  zakat  yang  immaterial  menurut  ulama Wahbah  al-Zuhaili  dan  Yusuf  al-Qaradhawi  yaitu  pada  dasarnya  sama- sama  mewajibkannya,  hanya  saja  Yusuf  al-Qaradhawi  memilah-milah
antara zakat yang berwujud dan yang tidak berwujud, menurutnya yang berhak  dikeluarkan  zakat  pada  dasarnya  hanya  kepada  harta  yang berwujud,  sedangkan  yang  tidak  berwujud  bukan  suatu  objek  zakat, tetapi  jika  kekayaan  itu  berkembang  dan  mempunyai  potensi  untuk berkembang  maka  yang  seperti  ini  wajib  zakat,  baik  kekayaan  yang berwujud  maupun  tidak  berwujud.  Berbeda  dengan  Wahbah  al-Zuhaili, menurutnya  kewajiban  dalam  berzakat  itu  tidak  melihat  berwujud  atau tidaknya  suatu  benda  atau  harta,  akan  tetapi  pada income (pendapatan), artinya setiap kekayaan harta yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih,  serta  mencukupi  kadar  nisab  dan  haul  zakat,  maka  wajib menunaikan zakatnya.
Metode  istimbat  yang  digunakan  oleh  Wahbah  al-Zuhaili  pada permasalahan  zakat  kekayaan  harta  yang  immaterial  adalah, menggunakan metode qiyas , dengan dalil Alquran dalam surah at-Taubah 103,  dengan  illatnya  itu annama’ (bertambah  dan  berkembang),  dan disamping menggunakan qiyas beliau juga menggunakan metode istimbat hukum maslahah  mursalah yaitu  muslahat  bagi  orang  miskin  dan memberantaskan  kemiskinan.  Sedangkan  Yusuf  al-Qaradhawi    beliau beristimbat  dengan  logika,  yang  juga  merujuk  kepada  Alquran  dan sunnah, seperti dalam Qs. Al-Dzariyat: 19 dan sunah yang diriwayatkan oleh  Bukhari  hadis  no:  1395.  Maka  penulis  dapat  menyatakan  bahwa metode  istibat  hukum  yang  digunakan  oleh  Yusuf  al-Qaradhawi  dapat diterima dalam hukum syara’

## DAFTAR PUSTAKA
Armiadi. Zakat  Produktif  Solusi  Alternatif  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat. Yogyakarta: Ak Group. 2008.
Analiansyah. Mustahiq  Zakat  Pandangan  Ulama  Fiqih  Empat  Mazhab  dan Ulama Tafsir. Banda Aceh: Arraniry Press. 2012.
Ariyadi.  “Metode  Istimbat  Hukum  Prof  Dr.  Wahbah  az  Zuhaili”. Jurnal Hadratul Madaniyah. Vol. 4. Juni 2017. Abdurrauf  Al-Manawi. Faidhul  Qadir  Syarah  Jami’  Shaghir. Mesir: Attijariyah Al-Qubra. 1356.
Abdul Azis Dahlan (ed.). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1996.
Aminuddin  Ya’qub.  Nurul  Irvan.  & Azharuddin  Latif  (ed). Ushul  Fiqih.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
Chairun  Nadia. Wakaf  dan  Zakat  Hak  Paten  Menurut  Undang-Undang  dan Menurut  Fiqih .  Fakultas  Syariah.  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim. Malang. 2017.
Didin Hafidhuddin dan Rachmad Pramulya. Kaya Karena Berzakat. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2008.
_______Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani. 2002.
Hasbi  ash-Shiddieqy. M. Pedoman Zakat. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
2009.
Hendi Suhendi. Fiqih Muamalah . Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
Husain  Muhammad  Arsyad. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Bisnis Adsense  Youtube ,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum.  UIN  Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2014.
Imam  Muhammad  bin  Ismail  Bukhari. Shahih  Bukhari .  Riyadh:  Daar  el- Salam. 2000.
Imam Annawawi. Shahih Muslim . Mesir: Universitas Al-Azhar. 1929. Imam Agung Prakoso. Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori  Zakat  An- Nama’  Yusuf  al -Qaradhawi .  Universitas  Islam Indonesia. Yogyakarta. 2018.
Lili  Bariadi.  Muhammad  Zen.  &  M.  Hudri  (ed.).  Zakat  Dan  Wirausaha. Jakarta: CED. 2005.
Liana  Septiani. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual Sebagai  Objek  Zakat .  Fakultas  Syariah  dan  Hukum.  UIN  Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2017.
Musyidi. Aknuntansi  Zakat  Kontemporer .  Bandung:  Remaja  Rosdakarya. 2003.
Muzakir  Sulaiman. Persepsi  Ulama  Dayah  Salafi  Aceh  Terhadap Pendistribusian  Zakat  Produktif  Oleh  Baitul  Mall  Aceh. Banda  Aceh: Lemabaga Naskah Aceh (NASA). 2013.
Muhammad Khoiruddin. Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer. Bandung: Pustaka Ilmu. 2003.
Nasrun Haroen. Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007. Nina M dkk. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2005. Oskar Darmawan. Bitcoin Mata Uang Digital Dunia. Jakarta: Jasakom. 2014. Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
Rahmat Syafei. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
Rifa’i.  Moh., Ilmu  Fiqih  Islam  Lengkap .    Semarang:  Toha  Putra  Semarang, 1978.
Sulaiman Muzakir. Zakat produktif. Banda Aceh: Nasa. 2013.
Abi  Daud  Sulaiman  Al’asyi’atsi  As -sijsitani  Al-azdi. Sunan  Abi  Daud.
Beirut: Ad-dar Ibnu Hazm. 1997.
Soemarso S.R. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat. 2010. Suyitno.  Heri  Junaidi.  &  Adib  Abdushomat  (ed.). Anatomi  Fiqih  Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
Saiful  Amin  Ghofur. Profil  Para  Mufasir  Alquran. Yogyakarta:  Pustaka Insan  Madani. 2008.
Tarmizi.  “ Membuat  Gambar  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam” .  (Skripsi  tidak dipublikasi).    Fakultas  Syariah  dan  Hukum.  UIN  Ar-Raniry.
Banda Aceh. 2018.
Tarmizi  M.  Jakfar. Otoritas  Sunnah  Non- Tasyri’iyyah  Menurut  Yusuf  Al - Qaradawi. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011. Wahbah  al-Zuhaili. Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu. alih  bahasa  Abdul  Hayyie al-Kattani. Dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
_______ Al-Fiqhu  Asy- Syafi’i  Al -Muyassar. Fuad  Saifuddin  Nur.  Solihin (ed.). alaih bahasa Muhammad Afifi. Abdul Hafiz. Cet. 1. (Jakarta: Niaga Swadaya. 2010.
_______ Zakat:  Kajian  Berbagai  Madzhab. Bandung:  Remaja  Rosda  Karya. 2005.
Yusuf  Qardawi. Hukum  Zakat. alih  bahasa  Salman  Harun  dkk.Jakarta:
Pustaka Litera Antar Nusa. 2007.
_______ Hukum  Zakat  Studi  Komparatif  Mengenai  Status  dan  Filsafat  Zakat Berdasarkan  Qur’an  dan  Hadis. alih  bahasa  Salman  Harun.  Didin Hafidhuddin. Hasanuddin. Bogor: Litera AntarNusa. 1996.