Volume 4 Issue 1, March 2020: pp. 25-37. Copyright © 2020 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Studi Komparatif Upaya Penanganan Malapraktik Medis dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia dan Amerika
Comparative Study of Medical Malpractice Management Efforts in Criminal Justice Processes in Indonesia and America
Fitriah Faisal 1 , Rahman Hasima 2 , Ali Rizky 3
1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: fitriahfaisal@uho.ac.id
2. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: rahmanhasima@uho.ac.id
3. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: alirizky76@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Comparative Law; Medical Malpractice; Criminal The  study  is  intended  to  comparative  the  law  about  an  effort  handling  of medical  malpractice  in  the  process  of  criminal  judicial  system  between Indonesia and the United States as one of the countries that was developing in the field of medical and technological medical. This study uses a normative legal research method with a comparative approach or legal comparison. The results of the study are known that proofing in malpractice cases in Indonesia in  the  same  way  as KUHAP.  Proofing in  the  KUHAP  adopted  the  system  or theory  of  proof  under  the  law  negatively  (negatively),  while  in  the  United States in resolving medical malpractice cases to apply the principle of res ipsa loquitur. In the United States there are no legal medical laws that apply to all countries. Each state has its own provisions in trying doctors. Some medical law  instruments  known  in  the  United  States  are  the  Liability  Act,  Good Samaritan Law and Medico Legal Consideration.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Perbandingan Hukum; Malapraktik Medis; Pidana Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbandingan  mengenai  upaya penanganan Malapraktik medis dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan Amerika sebagai salah satu negara yang maju dalam bidang medis dan teknologi  kedokterannya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  komparatif.  Hasil  penelitian  yaitu diketahui  bahwa  pembuktian  pada  kasus  Malapraktik  di  Indonesia menggunakan cara yang sama seperti yang diatur oleh KUHAP. Pembuktian dalam  KUHAP  menganut  sistem  atau  teori  pembuktian  yang  berdasarkan undang-undang  secara  negatif  ( negatief  wettelijk ),  sedangkan  di  Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus Malapraktik medis menerapkan asas res ipsa  loquitur .  Di  Amerika  Serikat  tiap-tiap  negara  bagian  memiliki ketentuan-ketentuannya  sendiri-sendiri  dalam  mengadili  dokter.  Beberapa perangkat hukum kedokteran yang dikenal di Amerika Serikat yaitu Liability Act , Good Samaritan Law dan Medico Legal Consideration .

## 1. Pendahuluan
Studi  perbandingan  hukum  adalah  suatu  metode  studi  hukum  yang  mempelajari perbedaan  sistem  hukum  antara  negara  yang  satu  dengan  yang  lainnya  atau membandingkan  sistem  hukum  antar  negara.  Rudolf  D.  Schlesinger  dalam  Soedjono Dirdjosisworo  mengemukakan  bahwa  studi  perbandingan  hukum  merupakan  metode penyelidikan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  pengetahuan  yang  lebih  mendalam tentang  bahan  hukum  tertentu.  Selanjutnya  menurut  Sudarto  dikatakan  bahwa perbandingan  hukum  bukanlah  suatu  perangkat  peraturan  dan  asas-asas  hukum,  atau suatu cabang hukum, melainkan suatu cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum. 1
Studi perbandingan hukum pidana pada dasarnya memperbandingkan berbagai sistem hukum yang ada, dalam hal ini yang diperbandingkan adalah dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Hukum pidana positif Indonesia ialah berasal dari keluarga hukum Civil Law System yang mementingkan sumber hukum dari peraturan  perundangan yang ada dan berlaku di Indonesia. Sementara  Inggris menganut sistem hukum Common  Law System yang mengutamakan kebiasaan yang berlaku di sana. Kebiasaan tersebut dapat berupa norma atau putusan-putusan hakim sebelumnya.
Malapraktik Medis menjadi sebuah isu yang belakangan terus dibicarakan di Indonesia, dimana  dokter- dokter  yang  dianggap  melakukan  “Malapraktik”  dikatakan  “tidak tersentuh”  oleh  aturan  hukum  karena  rumitnya  pembuktian  malapraktik  medis  dalam penegakkan  hukum  di  Indonesia.  Di  negara Anglo  Saxon ,  perkembangan  hukum  medis lebih maju daripada negara-negara common law , salah satunya adalah Amerika, Bahwa Amerika merupakan salah satu negara penganut sistem Anglo Saxon yang perkembangan praktik  medisnya  sangat  besar  dan  juga  perkembangan  hukum  mengenai  medis  atau kedokteran,  begitu  juga  kasus  Malapraktik  medis  di  Negara  ini.  Amerika  Serikat  untuk tahun 2000 saja, terdapat 86.640 kasus tuntutan Malapraktik. 2
Ilmu  kedokteran  berasal  dari  sumber  yang  sama  yaitu Hypoccrates ,  maka  cara  yang dilakukan profesi kedokteran di mana pun baik Amerika maupun Indonesia adalah sama, yang membedakan adalah kemajuan pengetahuan dan teknologi . Di samping itu literatur hukum kedokteran di negara Anglo Saxon sudah banyak sedangkan di Indonesia masih baru  berkembang,  maka  perbandingan  hukum  merupakan  salah  satu  metode  yang membantu dalam pengembangan hukum kedokteran khususnya di dalam pengembangan aturan, pembuktian dan pemidanaan pelaku yang terbilang sangat sulit dalam praktik di Indonesia.  Sehingga,  Dalam  tulisan  ini,  ingin  melihat  Bagaimana  Perbandingan  Upaya
1 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), 60.
2 Ardianingtyas  dan  Charles  M.  Tampubolon, “Kesalahan  Diagnosis  Dokter:  Tergolong  Malpraktek  atau Kelalaian,” HukumOnline.com , diakses November 17, 2019,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10135/kesalahan-diagnosis-dokter-tergolong- malpraktek-atau-kelalaian-medikkah/.
Penanganan  Malapraktik  Medis  dalam  Proses  Peradilan  Pidana  di  Indonesia  dan  di Amerika?

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka.  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  mencakup  bahan  hukum  primer  yaitu peraturan  perundang-undangan,  kemudian  penelitian  ini  juga  menggunakan  bahan hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus Bahasa maupun kamus hukum. 3 Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan komparatif atau penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai sistem hukum antar negara maupun perbandingan produk  hukum  dan  karakter  hukum  dalam  suatu  negara. 4 Dalam  penelitian  ini  yang menjadi alat utama pengumpulan data, berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. Di dalam  penelitian  ini  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  studi  kepustakaan, yaitu  dilakukan  dengan  mengumpulkan,  mengkaji  dan  mengolah  literatur,  peraturan perundang-undangan  maupun  artikel,  jurnal  dan  karya  ilmiah  sebagai  penunjang  teori dalam  penulisan  serta  pembahasan  penelitian.  Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini, baik  dari  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder,  serta  bahan  hukum tersier  dideskripsikan  untuk  kemudian  dianalisis  dengan  cara  kualitatif,  yaitu  dengan mempelajari,  menganalisis  serta  menginterpretasikan  setiap  data  yang  telah dikumpulkan.  Hasil  analisis  diuraikan  dalam  bentuk  kalimat  secara  sistematis  untuk memudahkan menarik kesimpulan dari data tersebut.

## 3. Malapraktik Kedokteran
Istilah “ Malpractice” menurut Drs. Peter Salim dalam “ The Contemporary English Indonesia Dictionary” berarti perbuatan atau tindakan yang salah. Malapraktik juga berarti praktik buruk ( badpractice) yang menunjukkan ada setiap sikap tindak yang keliru. Sedangkan menurut  John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily  dalam  kamus  Inggris  Indonesianya, “ Malpractice” berarti  cara  pengobatan  pasien  yang  salah.  Adapun  ruang  lingkupnya mencakup kurangnya kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban profesional atau didasarkan kepada kepercayaan. 5
Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “ Kunstfout ” (seni salah), merupakan suatu tindakan medis yang dilakukan tidak dengan sengaja akan tetapi di sini ada unsur lalai
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13.
4 Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), 96.
5 Ninik Mariyanti, Malpraktek Kedokteran (Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata) (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 39.
yang tidak patut dilakukan oleh seorang ahli dalam dunia medis dan tindakan mana yang mengakibat sesuatu hal yang fatal (misalnya mati atau cacat karena lalai).
Menurut  Black’s  Law  Dictionary,  Malapraktik  adalah  setiap  sikap  tindak  yang  salah, kekurangan  keterampilan  dalam  ukuran  tingkat  yang  tidak  wajar.  Kegagalan  untuk memberikan  pelayanan  dan  melakukan  pada  ukuran  tingkat  keterampilan  dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakat oleh teman sejawat dari profesi itu sehingga mengakibatkan  luka,  kehilangan  atau  kerugian  pada  penerima  pelayanan  tersebut, termasuk  di  dalamnya  setiap  sikap  tindak  profesional  yang  salah,  kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kekurang hati-hatian atau kewajiban hukum, praktik buruk atau ilegal atau sikap immoral.
Charles  Wendell  Carnahan  dalam  The  Dentist  and  the  Law, “Malpractice” yang diterjemahkan oleh Ninik Mariyanti menjelaskan Malapraktik adalah sebagai berikut:
“Malapraktik  dalam  arti  umum,  adalah  praktik  jahat  atau  buruk  yang  tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh profesi. Dilihat dari sudut pasien yang telah dirugikan itu, meliputi kesalahan pemberian diagnosa, selama operasi dan sesudah perawatan”.
Menurut Ninik Mariyanti bahwa malpractice itu sebenarnya mempunyai suatu pengertian yang luas yang dapat dibagi dua yaitu, dalam arti umum: suatu praktik khususnya praktik dokter yang buruk, yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh profesi dan dalam arti khusus Malapraktik dapat terjadi dalam menentukan diagnosis, menjalankan operasi,  selama  menjalankan  perawatan,  dan  sesudah  perawatan  dalam  batas  waktu tertentu. Kemudian Malapraktik di dalam kasus valentin v. Society se bienfaisance di Los Angeles, California tahun 1956 di definisikan sebagai kelalaian dari seorang dokter atau perawat  untuk  menerapkan  tingkat  keterampilan  dan  pengetahuannya  di  dalam memberikan  pelayanan  pengobatan  dan  perawatan  terhadap  seorang  pasien  yang lazimnya  diterapkan  dalam  mengobati  dan  merawat  orang  sakit  atau  terluka  di lingkungan wilayah yang sama. 6

## 4. Beban Pembuktian

## 4.1. Model Pembuktian Dalam Upaya Penanganan Malapraktik Medis di Indonesia
Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Pembuktian perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil yaitu kebenaran yang  sesungguhnya,  sedangkan  pembuktian  perkara  perdata  adalah  bertujuan  untuk mencari  kebenaran  formil  artinya  hakim  tidak  boleh  melampaui  batas-batas  yang diajukan  oleh  para  pihak  yang  berperkara.  Jadi  hakim  pidana  jika  mencari  kebenaran
6 J. Guwandi, Hukum Medik (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2007), 23.
materiil  dari  suatu  perkara,  maka  peristiwa  tersebut  harus  terbukti  atau  dibuktikan ( beyond reasonable doubt ). 7
Masalah pembuktian adalah hal yang sangat penting dan utama, terutama dalam kasus Malapraktik medis. Di  Indonesia kasus-kasus Malapraktik terkadang tidak  diselesaikan dengan  memuaskan  bahkan  seolah  para  dokter  sulit  sekali  untuk  di  buktikan  telah melakukan Malapraktik medis secara hukum pidana. Pembuktian menurut Darwan Prints adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana  telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannya. 8
Pembuktian dilakukan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  sehingga  pembuktian  dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Sulitnya pembuktian pada kasus Malapraktik menyebabkan ada kasus-kasus Malapraktik yang sulit diajukan ke pengadilan dan hanya mengendap di laporan kepolisian saja.
Pembuktian pada kasus Malapraktik di Indonesia menggunakan cara yang sama seperti yang diatur oleh kitab undang-undang hukum acara pidana. Pembuktian dalam KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif ( negatief wettelijk). Seperti yang diatur pada Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Menurut Wirjono Prodjodikoro, pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, yaitu: 9
1) Memang selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat  menjatuhkan  suatu  hukuman  pidana,  janganlah  hakim  terpaksa  memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa;
2) Berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada  patokan-patokan  tertentu  yang  harus  dituruti  oleh  hakim  dalam  melakukan peradilan
Sehingga hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang artinya bahwa hakim hanya boleh  mengambil  keputusan  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  ditentukan  oleh  undang- undang saja.
Berdasarkan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  bahwa  yang  termasuk  alat  bukti  yang  sah adalah: 10
7 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), 241.
8 Darwan Prints, Hukum Acara Pidana (Jakarta: LBH Jakarta, 1989), 106.
9 Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1992), 114.
10 Republik Indonesia, Kitab Hukum Acara Pidana , UU Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Nomor 76 Tahun 1981, TLN RI Nomor 3209.
1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.
Indonesia  adalah  suatu  negara  hukum  seperti  yang  tercantum  di  dalam  penjelasan Undang-Undang  Dasar  R.I.  1945.  Dengan  demikian  maka  asas-asas  dan  prinsip-prinsip suatu  negara  hukum  harus  dipegang  teguh  dan  tidak  bisa  dikalahkan  oleh  kebutuhan sesaat,  keadaan  atau  pikiran  sewaktu-waktu.  Di  dalam  suatu  negara  hukum  yang memegang kekuasaan tertinggi adalah hukum, secara universal dinamakan “ Rule of Law ” dengan salah satu unsurnya yaitu asas praduga tak bersalah, seperti terdapat pada Pasal 66 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Akan tetapi, Menurut J. Guwandi, Malapraktik Medis adalah jenis kasus yang khusus, dimana keahlian atau ilmu kedokteran sangat  berbeda dengan ilmu hukum  yang dikuasai oleh para penegak hukum, banyak keadaan-keadaan yang berbeda dan tidak bisa diprediksi yang bisa saja terjadi. 11
Menggunakan pembuktian dengan cara yang diatur oleh KUHAP membuat para penegak hukum kesulitan menyelesaikan kasus Malapraktik medis, hal ini tentunya bisa memberi ketidakadilan bagi para pihak, baik tersangka atau korban. Pengetahuan terbatas aparat penegak  hukum  mengenai  ilmu  kedokteran  membuat  kasus  Malapraktik  sulit  untuk diselesaikan.  Di  negara-negara Anglo  Saxon seperti  Amerika  kasus  Malapraktik  tidak dapat  dihindari,  banyak  kasus  yang  terjadi  tetapi  berbeda  dengan  Indonesia,  kasus Malapraktik  yang  dilaporkan  dapat  diselesaikan  di  pengadilan  karena  mereka menggunakan  pembuktian  terbalik  yang  mempermudah  mereka  untuk  menyelesaikan kasus Malapraktik tersebut. Penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pembuktian dalam upaya penanganan Malapraktik medis di Amerika.

## 4.2. Model Pembuktian Dalam Upaya Penanganan Malapraktik Medis di Amerika
Ternyata hukum medis di Negara Anglo Saxon sangat berkembang, hal ini dipengaruhi sistem hukum Anglo Saxon yang menjadikan hakim sebagai pusat utama perkembangan hukum  melalui  putusannya.  Di  negara Anglo  Saxon termasuk  Amerika  Serikat  dalam menyelesaikan  kasus  Malapraktik  medis  menerapkan asas  res  ipsa  loquitur ( the  thing speaks  for  itself ),  doktrin  ini  berkaitan  langsung  dengan  beban  pembuktian.  Dijelaskan bahwa  “ Res  ipsa  loquitur ”  tidak  membuktikan  sesuatu,  ia  tidak  lain  hanya  suatu kemungkinan  yang  sangat  terbatas  untuk  memindahkan  beban  pembuktian  dari penggugat kepada tergugat. Penerapan doktrin ini tidak berlaku secara otomatis, hanya di dalam  kasus-kasus  tertentu  dimana  kesalahan  seseorang  sudah  sedemikian  jelasnya, sehingga  secara  langsung  sudah  dapat  diketahui  kesalahannya.  Doktrin  ini  tidak  dapat
11 J. Guwandi, Malpraktek Medik (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2010), 5.
diterapkan  apabila  ada  tidaknya  kelalaian  masih  tergantung  kepada  suatu  hal  yang bersifat relatif. 12
Dalam hal-hal tertentu kelalaian dokter sudah terlihat dengan jelas sehingga tidak usah ada pembuktian lagi karena bahkan orang awam pun sudah bisa mengetahui akan adanya suatu kelalaian sehingga tidak perlu bukti dari saksi ahli, kasus seperti inilah yang bisa menggunakan  doktrin  ini,  sehingga  dokter  tersebutlah  yang  dibebankan  untuk membuktikan bahwa dia tidak lalai, hal ini disebut pembuktian terbalik.
Di negara Anglo Saxon , memakai ukuran beban standar pembuktian, ada tiga yaitu: 13
1. By a preponderance of evidence, bahwa harus terdapat bukti-bukti sedemikian rupa, sehingga apabila diukur ia mempunyai kekuatan yang lebih besar akan kebenarannya (lebih dari 50%).
2. By  clear  and  convincing  evidence, yaitu  tingkat  ukuran  bukti-bukti  yang  akan memberikan kesan kepada para juri  tentang suatu tingkat ukuran kebenaran yang jelas dari apa yang dikemukakan oleh penggugat.
3. Beyond  a  resonable  doubt, yaitu  bahwa  bukti-bukti  itu  harus  benar-benar  sudah berada  dipihak  penggugat,  sehingga  tidak  ada  kesangsian  penilaian  lagi  terhadap pembelaan dari tergugat. Ukuran standar ini dipakai pada kasus-kasus kriminal.
Dari hal ini dapat kita lihat bahwa salah satu cara keberhasilan negara-negara Anglo Saxon menyelesaikan  kasus  Malapraktik  medis  utamanya  Amerika.  Di  Amerika  diterapkan pembuktian  terbalik,  dimana  dalam  negara  yang  menganut  sistem  Eropa  kontinental seperti Indonesia mulanya dikatakan bahwa pembuktian terbalik melanggar asas praduga tak  bersalah,  padahal  penerapan  pembuktian  terbalik  itu  sendiri  dapat  mewujudkan keadilan  baik  kepada  tersangka  maupun  korban,  karena  bagaimanapun  kedokteran adalah  suatu  bidang  khusus  yang  menurut  penulis  tidak  bisa  diprediksi  hasil  akhirnya sehingga dokter yang dianggap melakukan Malapraktik dapat membuktikan bahwa dia tidak melakukannya dan hal ini membantu menyelesaikan kasus Malapraktik medis yang oleh  aparat  penegak  hukum  proses  pembuktian  untuk  kasus  ini  adalah  sulit,  sehingga tidak dapat terselesaikan dengan baik.
Di negara Anglo Saxon , pembuktian terbalik diterapkan pada kasus yang bahkan orang awam  pun  tahu  kalau  itu  adalah  kelalaian  dari  dokter  misalnya  pada  kasus  Ybarra  V. Spangard di California tahun 1944, seorang pasien menjalani operasi usus buntu, sesudah operasi  malah  pundaknya  menjadi  lumpuh,  oleh  hakim  diterapkan  doktrin  “ Res  Ipsa Loquitur ” atau dengan membalikkan beban pembuktian kepada mereka yang terlibat di dalam pembedahan tersebut, untuk mencari kebenaran apakah mereka benar melakukan kelalaian atau itu adalah risiko medis. 14
12 Guwandi, Hukum Medik , 92.
13 Ibid., 98.
14 J.  Guwandi, Dugaan  Malpraktek  Medik  Dan  Draft  RPP:Perjanjian  Terapetik  Antara  Dokter  Dan  Pasien (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006), 92.
Kini pembalikan beban pembuktian sudah dikenal dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi  maupun  Undang-undang  Pencucian  Uang  di  Indonesia,  hal  ini  dapat  diartikan bahwa paradigma tentang pembuktian terbalik yang melanggar asas praduga tak bersalah ini  sudah  berubah,  bahwa  pembuktian  terbalik  digunakan  untuk  memerangi ketidakadilan dan digunakan untuk urusan mendesak dimana pemerintah tidak berdaya mengatasi. Dari pengalaman-pengalaman yang dilalui Amerika Serikat dalam menangani kasus Malapraktik Medis sebenarnya Indonesia dapat mengikuti menerapkan Pembuktian terbalik untuk kasus Malapraktik di Indonesia.

## 5. Dasar Peniadaan Perbuatan Malapraktik Medis

## 5.1 Dasar Peniadaan Perbuatan Malapraktik Medis di Indonesia
Dasar peniadaan perbuatan di Indonesia termasuk ke dalam unsur perbuatan atau Actus Reus , unsur ini berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban pidana, jika unsur ini tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Amir Ilyas dalam bukunya menguraikan unsur perbuatan ( Actus Reus ) sebagai berikut: 15
• Mencocoki rumusan delik;
• Melawan hukum;
• Tidak ada alasan pembenar:
Tidak ada alasan pembenar dalam KUHP yaitu pada Pasal 48 KUHP tentang daya paksa absolut “Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang  memaksa”. Kedua,  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP  tentang  pembelaan  terpaksa: “Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan  sekejap  itu  atau  ancaman  serangan  yang  dekat  pada  saat  itu  yang  melawan hukum”. Ketiga, Pasal 50 ayat (1) KUHP yaitu menjalakan ketentuan undang-undang dan Keempat,  Pasal  51  ayat  (1)  KUHP  yaitu menjalankan  perbuatan  untuk  melaksanakan perintah jabatan yang sah atau yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Ketentuan ini ditetapkan secara limitatif. Hal ini berarti bahwa selain yang ditetapkan oleh undang- undang tersebut, tidak ada dasar lain yang digunakan.
Berbicara  mengenai  unsur  ketiga  atau  dasar  peniadaan  pidana  dalam  hal  ini  alasan pembenar  untuk  suatu  perbuatan,  untuk  penanganan  atau  penyelesaian  kasus Malapraktik di Indonesia tidak ada bedanya dengan kasus-kasus lain seperti pencurian ataupun  pembunuhan.  Perundang-undangan  di  negara  kontinental  merupakan  sumber utama  dari  hukum.  Namun  hukum  tertulis  itu  dibuat  pada  suatu  saat  tertentu  dan berdasarkan  pada  kondisi  dan  situasi  pada  saat  itu,  sedangkan  masyarakat  terus berkembang  mengikuti  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  alam  pikiran,  nilai- nilai  dan  norma  di  masyarakat  pun  turut  mengalami  perubahan.  Dengan  demikian
15 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 15.
harusnya hukum jika ingin berkehendak adil, harusnya mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat.
Terkadang  suatu  peraturan  perundang-undangan  dalam  penerapannya  untuk  kondisi- kondisi khusus dianggap tidak memberikan keadilan. Misalnya berkaitan dengan dasar peniadaan  pidana  atau  alasan  pembenar  yang  diatur  di  dalam  KUHP,  dalam  dunia kedokteran dimana jika seorang dokter melakukan tindakan medis yang secara yuridis memenuhi rumusan delik, jika terjadi kesalahan dalam tindakan medis yang diberikan, maka dokter dapat dikenakan pidana, padahal para pembuat undang-undang harusnya paham  mengenai  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  memikirkan bahwa dalam praktik kedokteran terdapat “risiko” dimana hal ini terkadang tidak bisa di duga  dan  dikendalikan,  oleh  karena  itu  harusnya  para  pembuat  undang-undang memperhatikan dan membuat aturan yang jelas mengenai aturan malapraktik medis di Indonesia,  agar  para  dokter  dan  pasien  mendapatkan  keadilan  sesuai  dengan  tujuan hukum itu sendiri.

## 5.2 Dasar Peniadaan Perbuatan Malapraktik Medis di Amerika
Di negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika sudah berlaku dan berkembang di dalam yurisprudensi  dan  literatur  hukum  medis  mengenai  beberapa  dasar  peniadaan  pidana yang khusus berlaku di bidang medis, karena harus diakui bahwa di dalam hukum medis terdapat  beberapa  faktor-faktor  khusus  yang  tidak  ditemukan  di  dalam  hukum  yang berlaku umum.
Dasar-dasar peniadaan perbuatan pada bidang medis adalah sebagai berikut: 16

## 1. Risiko dalam pengobatan
a) Risiko yang melekat: pada setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, baik yang bersifat diagnostik maupun therapeutik akan selalu mengandung risiko yang melekat pada tindakan itu sendiri, risiko itu bisa timbul dan bisa juga tidak. Jika dokternya sudah bertindak hati-hati dan teliti berdasarkan prosedur standar profesi medis, maka ia tidak dapat dipersalahkan jika timbul suatu akibat yang tidak diduga atau tidak diinginkan.
b) Reaksi  alergik: reaksi  alergik  adalah  reaksi  berlebihan  dari  tubuh  seseorang karena  alergi  yang  timbulnya  secara  tiba-tiba  dan  yang  tidak  dapat  diprediksi terlebih  dahulu.  Oleh  karenanya  jika  reaksi  alergi  tersebut  kemudian  timbul sehingga  pasien  mengalami anafilaktik  shock ,  maka  dokternya  tidak  dapat dipersalahkan.
c) Reaksi dari komplikasi dalam tubuh pasien: komplikasi yang timbul secara tiba-tiba  pada  diri  pasien  itu  sendiri  yang  tidak  bisa  diketahui  atau  diduga sebelumnya,  tidak  dapat  dipersalahkan  kepada  dokternya.  Sering  kali  terjadi bahwa  prognosis  pasien  tampak  sudah  baik,  tetapi  tiba-tiba  keadaan  pasien memburuk  dan  meninggal  tanpa  diketahui  penyebabnya.  Misalnya:  sesudah
16 Guwandi, Hukum Medik , 104.
menjalani suatu operasi dan dirawat untuk beberapa hari di ruangan, tiba-tiba timbul pulmonary emboli dan pasien meninggal.
2. Kekeliruan dalam penilaian klinis: error in judgment atau medical judgment atau istilah yang biasa dipakai adalah medical error , yaitu apabila seorang profesi medis yang telah mengikuti standar profesi yang dipakai secara umum tidak dapat dianggap lalai atau bertanggungjawab apabila keputusan yang diambil ternyata telah keliru.
3. Violenti non fit iniura : merupakan salah satu doktrin dalam ilmu hukum yang disebut sebagai “ asumption of risk” atau adanya asumsi sudah diketahui adanya risiko besar pada  orang  yang  bersangkutan.  Ajaran  ini  digunakan  dalam  hukum  medis  pada tindakan-tindakan  operasi  yang  mengandung  risiko  tinggi  yang  bisa  menimbulkan akibat-akibat  yang  serius,  maka  dalam  kasus-kasus  semacam  ini  harus  dijelaskan secara lengkap kepada pasien dan juga kepada orang lain yang berhubungan.
4. Contributory  negligence : pada  umumnya  doktrin  ini  dipakai  untuk  menguraikan sikap-tindak  atau  perilaku  yang  tidak  wajar  pada  pihak  pasien,  sehingga mengakibatkan cedera pada diri pasien itu sendiri.
Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa di Amerika melalui putusan-putusan hakimnya terdapat dasar pembenar yang secara  khusus untuk kasus medis, dimana dalam dunia medis,  risiko  adalah  sesuatu  yang  tidak  dapat  diprediksi  dan  selalu  mengikuti  setiap tindakan medis.
Di Indonesia aturan mengenai hukum medis terlihat belum berkembang, aturan-aturan mengenai  ruang  lingkup  medis  hanya  diatur  melalui  beberapa  undang-undang  seperti Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  kedokteran  akan  tetapi  undang- undang  terbaru  tersebut  juga  tidak  memberi  penjelasan  dan  aturan  mengenai  apa  itu malapraktik  medis  dan  bagaimana  dokter  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  serta bagaimana proses peradilan yang dapat ditempuh untuk menegakkan keadilan. 17

## 6. Upaya Penanganan Malapraktik Medis

## 6.1 Penanganan Malapraktik Medis di Indonesia
Di Indonesia untuk penegakkan hukum dalam kasus malapraktik medis digunakan aturan yang sama dengan tindak pidana umum yaitu menggunakan KUHAP dan KUHP sehingga ketentuan yang melekat adalah sama dengan ketentuan untuk penegakkan hukum dalam kasus-kasus tindak pidana lain seperti pencurian dan pembunuhan, padahal medis atau kedokteran merupakan cabang ilmu khusus yang sulit dipahami oleh orang awam apalagi para penegak hukum tidak disertai dengan pengetahuan yang kompleks mengenai medis.
Dalam  hukum  positif  Indonesia  seperti  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  kesehatan  maupun  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Dokter Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak diatur secara khusus atau tidak dikenal
17 Republik Indonesia, Praktik Kedokteran , UU Nomor 29 Tahun 2004, LN RI Nomor 116 Tahun 2004, TLN RI Nomor 4431.
adanya  istilah  Malapraktik  medis.  Lembaga  Bantuan  Hukum  Kesehatan  menyatakan banyaknya kasus Malapraktik dokter di Indonesia adalah akibat sistem kesehatan yang tidak menunjang. Sejak 1999 hingga 2004, menurut data LBH Kesehatan sudah ada 126 kasus  yang  diduga  Malapraktik.  Kasus-kasus  tersebut  tidak  semuanya  diselesaikan  di tingkat penyidikan atau laporan polisi. Kebanyakan, rumah sakit mau bertanggung jawab setelah pasien mendapat advokasi hukum. 18 Menurut penulis kasus-kasus tersebut terjadi disebabkan karena lemahnya sistem perlindungan terhadap konsumen layanan kesehatan di  Indonesia  dalam  hal  ini  yaitu  pasien.  Kemudian  aparat  penegak  hukum  yang  awam dengan ilmu praktik kedokteran, medis atau ilmu tentang kesehatan.

## 6.2 Penanganan Malapraktik Medis di Amerika Serikat
Di Amerika dan negara Anglo Saxon lainnya pengaturan dan penegakkan hukum mengenai malapraktik medis ini sudah jauh lebih berkembang daripada di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari aturan-aturan yang terdapat di negara-negara tersebut. Di Negara Amerika Serikat misalnya, tidak ada hukum kedokteran feodal yang berlaku untuk seluruh negara. Tiap-tiap  negara  bagian  memiliki  ketentuan-ketentuannya  sendiri-sendiri  di  dalam mengadili dokter. Beberapa perangkat hukum kedokteran yang dikenal di Amerika Serikat adalah sebagai berikut: 19
1. Liability  Act. Merupakan  perangkat  hukum  yang  ketat,  di  sini  dikenal  ketentuan bahwa:  bila  seorang  dokter  telah  bersedia  menerima  seorang  pasien,  maka  ia sepenuhnya memikul tanggung jawab.
2. Good  Samaritan  Law. Dalam  pasal  tanggung  jawab,  hukum  ini  mempunyai penggarisan yang berbeda dengan Liability Act. Dalam hal keadaan darurat, tanggung jawab dokter tidak bisa dipaksakan. Artinya dalam keadaan gawat darurat, seorang dokter  dibebaskan  sama  sekali  dari  kemungkinan  tuntutan.  Bahkan  dari  akibat Malapraktik, yang dianggap sangat mungkin terjadi karena daruratnya keadaan.
3. Medico  Legal  Consideration. Kumpulan  ketentuan  hukum  di  sini  sangat  rumit  dan masuk dalam bidang teknis kedokteran. Tujuannya adalah untuk melindungi dokter dari Malapraktik yang tidak bisa dihindari oleh dokter. Jadi bukan karena kealpaan tetapi  karena  ilmu  kedokterannya  sendiri  memang  belum  bisa  menjamin keberhasilan suatu praktik.
Medico Legal Consideration mempunyai klausul yang mengharuskan dokter untuk hati- hati, khususnya dalam memutuskan untuk melakukan pembedahan elektif atau yang tidak mendesak, ia harus mendapatkan rekomendasi dari sekurang-kurangnya seorang dokter lain.  Maka  bila  seorang  ahli  bedah  berani  memutuskan  sendiri  sebuah  operasi  elektif, walaupun itu berhasil tetap dianggap telah melanggar hukum. Walaupun si pasien tidak menuntut, dokter tersebut tetap akan diajukan ke pengadilan.
18 Yophian di, “LBH Kesehatan: Pasien di Indonesia Tak Terlindungi,” Tempo News Room , diakses November 17, 2019, https://metro.tempo.co/read/45022/lbh-kesehatan-pasien-di-indonesia-tak-terlindungi.
19 Mariyanti, Malpraktek Kedokteran (Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata) , 66.
Dari Amerika, seharusnya Indonesia dapat mencontoh bahwa kesuksesan Amerika dalam menangani ribuan kasus Malapraktik yang masuk ke pengadilan mereka adalah karena di dasari  dengan  aturan  yang  jelas.  Indonesia,  untuk  melindungi  para  masyarakat  dari Malapraktik yang dapat merugikan bahkan mengancam nyawa, serta untuk melindungi dokter dari dugaan Malapraktik dan pembuktian yang tidak jelas di pemeriksaan maupun pengadilan, seharusnya Indonesia membentuk aturan jelas dan mendefinisikan apa yang dimaksud  dengan  Malapraktik  medis.  Kemudian  para  penegak  hukum  juga  diberi pengetahuan mengenai bagaimana menangani Malapraktik medis, seperti di Amerika. Di Amerika  para  penegak  hukum  sudah  tahu  bagaimana  “aturan  main”,  “bagaimana menyeret dokter ke pengadilan” karena ilmu medis merupakan suatu ilmu khusus yang sulit  untuk  dipahami  oleh  orang  non-medis,  jadi  upaya  menaikkan  kualitas  penegak hukum merupakan langkah awal yang bagus jika ingin memajukan penegakkan hukum medis.  Jika  ini  merupakan  hal  yang  sulit  dilakukan,  menurut  penulis  harusnya  ada lembaga  investigasi  khusus  yang  dibentuk  untuk  menilai  apakah  perbuatan  tersebut merupakan Malapraktik medis dan dapat diajukan ke pengadilan, hal ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan tidak hanya bagi para pasien tapi para dokter yang memang dalam pekerjaannya memiliki risiko yang tidak bisa dia prediksi.

## 7. Kesimpulan
Pembuktian pada kasus Malapraktik di Indonesia menggunakan cara yang sama seperti yang diatur oleh kitab undang-undang hukum acara pidana. Pembuktian dalam KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif ( negatief wettelijk) . Sedangkan di negara Anglo Saxon termasuk Amerika Serikat dalam menyelesaikan  kasus  Malapraktik  medis  menerapkan asas  res  ipsa  loquitur ( the  thing speaks  for  itself ),  doktrin  ini  berkaitan  langsung  dengan  beban  pembuktian.  “ Res  ipsa loquitur ” tidak membuktikan sesuatu, ia tidak lain hanya suatu kemungkinan yang sangat terbatas  untuk  memindahkan  beban  pembuktian  dari  penggugat  kepada  tergugat  atau menggunakan  pembuktian  terbalik.  Berbicara  mengenai  unsur  ketiga  atau  dasar peniadaan  pidana  dalam  hal  ini  alasan  pembenar  untuk  suatu  perbuatan,  untuk  kasus Malapraktik di Indonesia tidak ada bedanya dengan kasus-kasus lain seperti pencurian ataupun pembunuhan yaitu seperti di atur pada Pasal 48-50 ayat (1) KUHAP, Sedangkan di Amerika sudah berlaku dan berkembang di dalam yurisprudensi dan literatur hukum medis mengenai beberapa dasar peniadaan pidana yang khusus berlaku di bidang medis, yaitu Risiko dalam pengobatan ( Risk of treatment), Risiko yang melekat ( Inherent risks), Risiko dari akibat reaksi alergik, Risiko komplikasi yang timbul dalam tubuh seseorang pasien,  Kecelakaan  ( mishap,  accident,  misadventure,  mischance), Kekeliruan  dalam penilaian  ( Non-negligent  error  of  clinical  judgement),  Violenti  non  fit  iniura,  dan Contributory negligence.
Di Indonesia untuk penegakkan hukum dalam kasus malapraktik medis digunakan aturan yang sama dengan tindak pidana umum yaitu menggunakan KUHAP dan KUHP sehingga ketentuan yang melekat adalah sama dengan ketentuan untuk penegakkan hukum dalam kasus-kasus tindak pidana lain seperti pencurian dan pembunuhan, padahal medis atau
kedokteran merupakan cabang ilmu khusus yang sulit dipahami oleh orang awam apalagi para penegak hukum tidak disertai dengan pengetahuan yang kompleks mengenai medis. Dalam  hukum  positif  Indonesia  baik  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak diatur secara khusus atau tidak dikenal adanya istilah Malapraktik medis, sedangkan di Amerika dan negara Anglo Saxon lainnya pengaturan dan penegakkan  hukum  mengenai  malapraktik  medis  sudah  jauh  lebih  berkembang  di Indonesia,  hal  ini  dapat  terlihat  dari  aturan-aturan  yang  terdapat  di  negara-negara tersebut.  Di  Negara  Amerika  Serikat  tidak  ada  hukum  kedokteran  feodal  yang  berlaku untuk seluruh negara. Tiap-tiap negara bagian memiliki ketentuan-ketentuannya sendiri- sendiri di dalam mengadili dokter. Beberapa perangkat hukum kedokteran yang dikenal di Amerika Serikat yaitu Liability Act, Good Samaritan Law dan Medico Legal Consideration.

## Daftar Pustaka
Ardianingtyas,  dan  Charles  M.  Tampubolon.  “Kesalahan  Diagnosis  Dokter:  Tergolong Malpraktek  atau  Kelalaian.” HukumOnline.com .  Diakses  November  17,  2019. https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10135/kesalahan-diagnosis- dokter-tergolong-malpraktek-atau-kelalaian-medikkah/.
Dirdjosisworo, Soedjono. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: RajaGrafindo, 2010.
Guwandi, J. Dugaan Malpraktek Medik Dan Draft RPP:Perjanjian Terapetik Antara Dokter Dan Pasien . Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006.
——— . Hukum Medik . Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2007.
——— . Malpraktek Medik . Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2010.
Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana . Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
Mariyanti, Ninik. Malpraktek Kedokteran (Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata) . Jakarta: Bina Aksara, 1988.
Nasution, Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju, 2008.
Prints, Darwan. Hukum Acara Pidana . Jakarta: LBH Jakarta, 1989.
Projodikoro, Wirjono. Hukum Acara Perdata di Indonesia . Bandung: Sumur Bandung, 1992.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Sofyan, Andi. Hukum Acara Pidana . Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
Yophiandi.  “LBH  Kesehatan:  Pasien  di  Indonesia  Tak  Terlindungi.” Tempo  News  Room . Diakses  November  17,  2019.  https://metro.tempo.co/read/45022/lbh-kesehatan- pasien-di-indonesia-tak-terlindungi.