Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia
Muh. Risnain*
DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a9

## Abstrak
Pencegahan dan pemberantasan illegal ﬁshing di Indonesia adalah isu hukum yang masih dapat  diperdebatkan  hingga  kini.  Dibalik  popularitas  kebijakan  pencegahan  dan pemberantasan illegal  ﬁshing ternyata  masih  menimbulkan  masalah  yang  masih diperdebatkan  baik  secara  teori s  maupun  prak kal.  Model  kebijakan  pencegahan  dan pemberantasan illegal  ﬁshing yang  dilakukan  dengan  penenggelaman  kapal  dan penangkapan  kapal  asing  masih  menghadapi  persoalan  yang  harus  diselesaikan  dengan sebuah  model  pencegahan  dan  pemberantasan illegal  ﬁshing secara  komprehensif  dan terkoordinasi.  Model  baru  tersebut  untuk  menyempurnakan  model  yang  ada  sekarang dengan  dukungan  pada  pemodelan  kelembaagaan,  pengayaan  rezim  hukum,  kerjasama internasional, dan koordinasi dengan lembaga penegakan hukum perikanan di daerah.
Kata kunci : komprehensif, koordinasi, model, pemberantasan, pencegahan.

## The Re-Concep on of Illegal Fishing Preven on and Eradica on Model in Indonesia

## Abstract
The preven on and eradica on of illegal ﬁshing in Indonesia is a legal issue that s ll being an on going debate. Beyond the popularity of policy in order to prevent and eradicate illegal ﬁshing, there remains a theori cally and prac cally issues.. The policy model in preven ng and eradica ng illegal ﬁshing through shinking the vessel and catching foreign vessel are also  in  need  of  a  comprehensive  and  coordinated  preven on  and  eradica on  of  illegal ﬁshing.  The  purpose  of  the  new  model  is  to  enhance  the  old  model  with  the  support  of ins tu onal modeling, mul -legal regime, interna onal coopera on, and coordina on with legal oﬃcer in regional area.
Keywords : comprehensive, coordina on, model, eradica on, preven on.

## A.  Pendahuluan
Sejak dilan k menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo memperkenalkan visi Indonesia sebagai negara mari m. Program itu dituangkan dalam berbagai program di bidang kelautan yang juga merupakan program nawa cita. Visi presiden itu kemudian dilaksanakan oleh Menteri Susi Pudjiastu  melalui pemberantasan illegal  ﬁshing di  wilayah  perairan  Indonesia.  Kebijakan  peneng-
*   Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62, Mataram, NTB, S.H. risnain82@gmail.com, (Universitas Mataram), M.H., Dr. (Universitas Padjadjaran).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
gelaman kapal asing menjadi program primadona di bidang mari m yang mendapat apresiasi publik.
Kebijakan  pencegahan  dan  pemberantasan illegal  ﬁshing melalui  peneng- gelaman kapal asing yang mulai gencar dilakukan sejak tahun 2015 memberikan dampak  yang  luar  biasa  bagi  kedaulatan,  ekonomi  dan  lingkungan  laut.  Melalui penegakan hukum di laut terhadap kapal asing maupun kapal pelaku illegal ﬁshing telah menghadirkan negara sebagai pemilik kedaulatan di laut. Kehadiran negara di laut  telah  mampu  menyelamatkan  potensi  pendapatan  negara  yang  selama  ini dinikma   nelayan  asing.  Pemberantasan illegal  ﬁshing menaruh  harapan  untuk menyelamatkan sumber daya perikanan dan menjamin perikanan berkelanjutan.¹ Walaupun menjadi program kebanggaan Presiden Joko Widodo, namun pada tataran  konsep  dan  prak k  pencegahan  dan  pemberantasan illegal  ﬁshing di perairan  Indonesia.  Pencegahan  dan  pemberantasan illegal  ﬁshing yang  hanya mengedepankan penegakan hukum dengan pendekatan  ndak pidana perikanan ternyata belum mampu menyelesaikan masalah kompleks di bidang illegal ﬁshing . Kejahatan illegal ﬁshing bukanlah kejahatan yang bersifat tunggal tetapi berkaitan dengan  ndak pidana yang lain yang berhubungan dengan  ndak pidana perikanan ( ﬁshing  crime )  seper   perdagangan  manusia,  pencucian  uang,  kerja  paksa, kejahatan  di  bidang  minyak  dan  gas  bumi  yang  tentu  memerlukan  pendekatan konsep yang lain dari konsep saat ini. Begitu juga pada persoalan penegak hukum, model pembentukan satuan tugas (satgas) 115 seper  yang ada saat ini ternyata belum  maksimal  menghadirkan  hasil  maksimal  bagi  pencegahan  dan  pem- berantasan illegal ﬁshing di perairan Indonesia.²
Terdapatnya  unsur  kejahatan  transnasional  dalam  elemen  kejahatan illegal ﬁshing dan ﬁshing  crime ini  menyebabkan  dibutuhkan  kerja  sama  internasional untuk mengatasinya. Hingga kini belum ada kerja sama internasional yang dapat dimanfaatkan  Indonesia  untuk  memberantas illegal  ﬁshing dan ﬁshing  crime sebagai  sebuah  kejahatan  yang  memerlukan  kerjasama  internasional.  Hukum internasional  belum  menjadikan illegal  ﬁshing sebagai  kejahatan  yang  memiliki karakteris k  lintar  batas  negara  ( transnasional  organized  crime ).  Begitu  juga dengan  koordinasi  pencegahan  dan  pemberantasan illegal  ﬁshing dengan pemerintah  daerah.  Hingga  kini  belum  ada  mekanisme  koordinasi  antara  pe- merintah  daerah  dengan  pemerintah  pusat  dalam  upaya  pencegahan  dan  pem- berantasan illegal ﬁshing .³
¹ Diding Sutardi, “Tak Ada Tempat Bagi Perampok Ikan”, Majalah Mina Bahari , Edisi 01, Apr - Jun 2015, hlm. 12.
²   Pocut Eliza, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU  ﬁshing) ,  Jakarta:  Pusat  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  Nasional,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016, hlm. 107.
³   Susi Pudjiastu , “Fisheries Crime As Transna onal Organized Crime”, Makalah disampaikan pada Pertemuan di Singapura , 17 November 2015, hlm. 14.
Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia 380
Tulisan ini bermaksud menawarkan sebuah konsep baru model pencegahan dan pemberantasan illegal  ﬁshing sebagai  tawaran  konsep  yang  dapat  digunakan pemerintah  dalam  mendesain  dan  melaksanakan  kebijakan  pencegahan  dan pemberantasan illegal ﬁshing di Indonesia pada masa yang akan datang.
B.  Pencegahan  dan  Pemberantasan Illegal  Fishing dalam  Perspek f Pembangunan Perikanan Berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutan menurut Daud M Silalahi⁴ merupakan konsep yang genuine -nya berasal dari konsep ilmu ekonomi terkait persoalan eﬁsiensi dan keadilan  untuk  menjamin  keberlanjutan  pembangunan  ekonomi  bagi  kesejah- teraan masyarakat. Penger an dari segi ekonomi ini juga dilatarbelakangi oleh ilmu biologi  yang  membahas  keberlanjutan  dari  segi  kemampuan  dan  kesesuaian ( capability  and  surtability )  suatu  relasi  dengan  potensi  regenerasi/produk vitas lingkungan hidupnya.
Dalam  kajian  ilmu  biologi,  konsep  berkelanjutan  ( sustainability) telah  lama dikenal.  Pada  konferensi  “Analisa  dan  Manajemen  Penggunaan  Berkelanjutan Tanah Hutan Tropis” ( Forests Land Assessment and Management for Sustainable Uses) perkataan ' sustainable use' diar kan sebagai: " con nuing na onal use of land without severe or permanent deteriora on in the quality and quan ty of one or more component of the integrated ecosystem or landscape unit". Dalam pada itu, is lah  'pembangunan  berkelanjutan'  atau sustainable  development merupakan konsep baru yang terkait dengan konsep pembangunan. Ar  keterkaitan ini dapat dihubungkan  dengan  masalah  eﬁsien  dan  keadilan.  Melakukan  eﬁsien  untuk memperbesar hasil pembangunan,  dan  keadilan ( equity) untuk pembagian yang layak dan menjaga keberlanjutan pemanfaatannya.
Penger an pembangunan berkelanjutan dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit dalam berbagai perjanjian internasional dan berbagai instrumen lainnya.  Laporan  Komisi  Brundtland  pada  tahun  1987  merupakan  penger an hukum yang luas dan dianut secara luas yang memberikan penger an 'sustainable development' sebagai "development that meets the needs oﬀ the present without compromising the ability of future genera on to meet their own needs”. ⁵ Terdapat 2 (dua) konsep pen ng dalam rumusan di atas. Pertama , konsep kebutuhan ( needs ) terutama  kebutuhan  dasar  generasi  saat  ini,  dan kedua ,  ide  keterbatasan  yang didasarkan  pada  per mbangan  kemajuan  teknologi  dan  organisasi  sosial  untuk
⁴   Daud  Silalahi,  “Pembangunan  Berkelanjutan  Dalam  Rangka  Pengelolaan  (Termasuk  Perlindungan)  Sumber Daya  Alam  Yang  Berbasis  Pembangunan  Sosial  Dan  Ekonomi”, Makalah  Disampaikan  Pada  Seminar Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII  Tema  Penegakan  Hukum  Dalam  Era  Pembangunan  Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 20.
⁵ Philipe Sands, Principles of Interna onal Environmental Law , 1995, hlm. 11.
menetapkan daya dukung lingkungan yang mampu menopang kehidupan generasi sekarang dan generasi masa depan.
Laporan Brundtland mengiden ﬁkasikan beberapa masalah kri s yang perlu dijadikan  dasar  kebijakan  lingkungan  bagi  konsep  pembangunan  berkelanjutan, yakni:
a)  Mendorong  pertumbuhan  dan  meningkatkan  kualitas  ( reviving  growth  and changing its quality );
b)  Mendapat  kebutuhan  pokok  mengenai  pekerjaan,  makanan  energi,  air,  dan sanitasi ( mee ng essen al needs for jobs, food, energy, water, and sanita on );
c)  Menjamin  ngkat  pertumbuhan  penduduk  yang  mendukung  keberlanjutan ( ensuring a sustainable level of popula on ).
d)  Melakukan  konservasi  dan  kemampuan  sumber  daya  ( conserving  and enhancing the resource base );
e)  Orientasi teknologi dan mengelola risiko ( reorien ng technology and managing risks ); dan
f)  Memadukan  per mbangan  lingkungan  ekonomi  dalam  proses  pengambilan keputusan ( merging environment and economics in decision-making ).⁶ Restrukturisasi  ekonomi  internasional  dan  lahirnya  hukum  pembangunan internasional telah menampilkan satu dimensi baru konsep pembangunan dunia saat  ini.  Dimensi  lingkungan  dalam  konsep  pembangunan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) muncul ke ka evaluasi konsep pembangunan dunia tahap pertama (1960-70)  dikaji  ulang  bagi  penyusunan  pembangunan  PBB  tahap  II.  Pada konferensi  PBB  tahun  1972,  untuk  pertama  kalinya  ditetapkan  per mbangan lingkungan sebagai bagian dari konsep pembangunan.
Konferensi  PBB  tentang  Pembangunan  dan  Lingkungan  ( United  Na ons Conference  on  Environment  and  Development) yang  diadakan  di  Rio  de  Janeiro pada  tahun  1992 merupakan  kri k  terhadap  konsep  pembangunan  yang berwawasan  lingkungan ( eco-development )  yang  dianggap  gagal  karena  dak membawa  perubahan  signiﬁkan.  Perkembangan  ilmu  dan  teknologi  baru, misalnya,  dianggap  dak  membawa  keadilan  bagi  negara  berkembang,  sebab sekitar  70%  penduduk  dunia  yang  berada  di  negara  berkembang  hanya memperoleh 30% dari pendapat dunia yang akan menimbulkan ke dakadilan yang berkelanjutan. Berkat dari pekerjaan yang serius dari Komisi Dunia Pembangunan dan Lingkungan atau dikenal sebagai The World Commission on Environment and Development, dikenal pula sebagai The Brundtland Commission, dalam laporannya yang  berjudul Our  Common  Future mengembangkan  konsep  pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ). Produk dari era konferensi Rio di atas
⁶   Daud  Silalahi, Peranan  Hukum  dalam  Mengaktualisasikan  Prinsip-Prinsip  Pembangunan  Berkelanjutan , Bandung: Alumni, 1997, hlm. 23.
Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia 382
tercermin  antara  lain  dalam  konvensi  keanekaragaman  haya   ( biodiversity conven on ),  Konvensi  Perubahan  Iklim  ( Climate  Change  Conven on ),  dan  suatu Deklarasi  Pembangunan  berkelanjutan  Pengelolaan  Hutan,  serta  Agenda  21. Pengaruh dari perkembangan baru ini dengan segera pula mempengaruhi kebijakan dan hukum lingkungan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Menurut  Gatot  Dwi  Hendro  Wibowo,⁷  konsep  pembangunan  berkelanjutan ( sustainable development ) merupakan e ka poli k pembangunan yaitu komitmen moral  tentang  cara  dan  metode  pembangunan  dilaksanakan  untuk  mencapai tujuan. Makna e ka poli k dalam pembangunan menurut beliau harus dimaknai secara  komprehensif  sebagai  yang  bukan  saja  hanya  konsep  yang  bisa  dikaitkan dengan  kepen ngan  perlindungan  lingkungan  semata,  bukan  juga  kepen ngan pembangunan ekonomi.⁸
Pembangunan  berkelanjutan  menghendaki  adanya  sinkronisasi,  integrasi dengan  porsi  sama  antara  kepen ngan  ekonomi,  sosial  budaya  dan  lingkungan dalam proses pembangunan. Ke ga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang dak dapat dipisahkan. Pencapaian ekonomi tetap dibiarkan menuju pertumbuhan perekonomian  tetapi  di  pihak  yang  lain  lingkungan  tetap  dipelihara  begitu  juga sosial budaya juga tetap diperha kan.⁹
Lebih  lanjut  Gatot  Dwi  Hendro  Wibowo  menyatakan  makna  pembangunan berkelanjutan mengandung 2 (dua) wajah, yaitu kri k pada paradigma 'develop- mentalisme' sekaligus menyodorkan paradigma baru pembangunan. Konsep baru ini menghendaki agar pembangunan  dak saja pada pendekatan 'developmentali's semata tetapi pembangunan juga memperha kan kepen ngan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sosial budaya manusia.¹⁰ Menurut Turner, AK pembangunan berkelanjutan “in principle, such an op mal (sustainable growth) policy would seek to maintain an “acceptable” rate of in-percapita real incomes without deple ng the na onal capital asset stock or the natural environmental asset stock” . Menurut M.C.W. Pinto terkait pembangunan berkelanjutan:
“The  word  development  appearing  was  used  to  convoy  a  meaning quite  dis nct  from  “economic  development”.  The  term  “sustainable development”  …used  there  to  describe  the  concept  of  managing  a given resources with a view to its conversa ons, implying regula on of the  use  and  exploita on  of  the  resource  in  such  a  manner  that  its
⁷ Gatot Dwi Hendro Wibowo, Hukum Konservasi Lautan: Kerangka Hukum Pengelolalaan Ekosistem Terumbu Karang untuk Keanekaragaman Haya  Lautan , 2010, hlm. 52.
⁸ Ibid.
⁹   Si  Sundari Rangku , Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional , Edisi Kedua, Air Langga University Press, 2000, hlm. 90.
¹⁰   Koesnadi  Hardjasoemantri, Hukum  Tata  Lingkungan ,  Edisi  Ke-7,  Cetakan  ke-17,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 1999, hlm. 50.
383 PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
beneﬁts are op mized, or made available on an equitable basis for the largest number over long term.”
Berdasarkan pendapat Roberto Rope o:
“Sustainable development is a developmental strategy that manages all assets, natural resources as well as ﬁnancial and physical assets for increasing long-term wealth and well-being. Sustainable development as  goal  rejects  policies  and  prac ces  that  support  current  living standards  by  deple ng  the  produc ve  base,  including  natural resources and that leaves future genera on with poorer prospects and great risks than our own.”
Menurut  Dietrecht  G  Bangen,  pembangunan  berkelanjutan  adalah  suatu strategi  pemanfaatan  ekosistem  alamiah  sedemikian  rupa  sehingga  kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat kehidupan manusia  dak rusak. Lebih lanjut beliau mengatakan pembangunan berkelanjutan memiliki 4 (empat) dimensi, yakni: (1) ekologis; (2) sosial-ekonomi budaya; (3) sosial poli k; dan (4) hukum dan kelembagaan.  Pendapat  Biliana  Cicin-Sain  dan  Robert  W  Knecht  mengatakan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:
“A con nues process of decision making guided by a basic philosophy emphasizing  development  that  improves  are  quality  of  human  life (ensuring  equity  in  the  distribu on  of  beneﬁts  ﬂowing  from development) and development that is appropriate, making proper use (and some me non use) of natural resources and protec ng essen al ecological processes, life support system and biological diversity.”
C.  Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishin g di Indonesia
Pada peneli an terdahulu telah disimpulkan 2 (dua) simpulan pen ng: pertama , penyebab  terjadinya illegal  ﬁshing disebabkan  oleh  beberapa  hal,  yakni; peningkatan permintaan produk perikanan di pasar lokal maupun global, subsidi sektor  perikanan  yang  over  kapasitas,  berkurangnya  kemampuan  negara  untuk mengkontrol kapal perikanan, dan  dak efek ﬁnya kontrol, pemantauan terhadap kegiatan perikanan.¹¹ Dampak illegal ﬁshing berdampak pada kerusakan ekosistem perikanan yang membahayakan perikanan berkelanjutan, kerugian ekonomi negara dan mengancam kedaulatan negara. Kedua , beberapa kebijakan pencegahan dan pemberantasan illegal, unreported, and unregulated ﬁshing (IUU ﬁshing) yang telah diambil  pemerintah  Indonesia.  Kebijakan  pencegahan  dilakukan  dengan  cara: moratorium perizinan penangkapan ikan dan eks kapal asing di Indonesia, larangan
¹¹   Dikdik Mohamad Sodik, “Comba ng Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Indonesian Waters: Need for Fisheries Legisla ve Reform” , Disertasi , Wolonglong University, 2007, hlm. 125.
Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia 384
penggunaan pukat hela dan pukat tarik, serta larangan penangkapan ikan di Laut Banda.  Kebijakan  pemberantasan illegal  ﬁshing di  Indonesia  dilakukan  dengan pembentukan pengadilan perikanan, penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal ﬁshing, dan pembentukan satgas Illegal Fishing.
Lalu ke ga, model pencegahan dan pemberantasan illegal ﬁshing di Indonesia dilakukan  dengan  cara, pertama ,  mengetahui  sebab  terjadinya illegal  ﬁshing , dampak illegal  ﬁshing, modus illegal  ﬁshing, dan  persoalan-persoalan  yang dihadapi  dalam  penegakkan  hukum illegal  ﬁshing di  Indonesia. Kedua ,  untuk mewujudkan  pencegahan  dan  pemberantasan illegal  ﬁshing di  Indonesia  yang efek f maka dilakukan dengan mengambil kebijakan legislasi dengan merancang undang-undang  pemberantasan illegal  ﬁshing yang  akan  mengatur  sistem pencegahan dan pemberantasan illegal ﬁshing di Indonesia.
Berbagai  kebijakan  pencegahan  dan  pemberantasan  yang  telah  dilakukan Pemerintah Indonesia ternyata belum mampu secara komprehensif menyelesaikan masalah illegal  ﬁshing di  Indonesia.  Untuk  menyelesaikan  masalah-masalah pencegahan dan pemberantasan illegal ﬁshing di atas maka Penulis menemukan dan menawarkan sebuah model pencegahan dan pemberantasan illegal ﬁshing di Indonesia.  Model  pencegahan  dan  pemberantasan illegal  ﬁshing yaitu  model pencegahan  dan  pemberantasan illegal  ﬁshing yang  komprehensif  dan terkoordinasi (comprehensive and coordinated in preven ng and comba ng illegal ﬁshing) .
Pembentukan  model  pencegahan  dan  pemberantasan illegal  ﬁshing yang komprehensif dan terkoordinasi didasarkan pada pemikiran yang sesuai dengan visi Indonesia  sebagai  negara  mari m  yang  memandang  laut  sebagai  masa  depan bangsa. Untuk membangun negara mari m maka dibangun dengan lima pilar, yaitu: 1) pembangunan budaya mari m; 2) penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut; 3) pembangunan infrastruktur dan konek ﬁtas; 4) melakukan diplomasi mari m untuk menghilangkan konﬂik di laut dengan negara lain; dan 5) pembangunan dan keselamatan di laut.
Di samping visi dan pilar negara mari m di atas, hal yang menjadi dasar pijakan berpikir pembentukan konsep visi pembangunan di bidang kelautan dan perikanan yakni “Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Kuat  dan  Berbasis  Kepen ngan  Nasional”  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  Indonesia.  Untuk  mewujudkan  visi  tersebut  maka ditetapkanlah visi dan pilar pembangunan kelautan dan perikanan yaitu kedaulatan ( sovereignty ), keberlanjutan ( sustainability ), dan kesejahteraan ( prosperity ).¹² Kedaulatan negara di wilayah laut adalah kekuasaan negara menurut hukum internasional untuk mengatur, melaksanakan, dan menegakan hukum di wilayah
¹²   Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Satu Tahun Kinerja KKP , Jakarta: KKP RI, 2015, hlm. 8.
berdaulat negara dan wilayah hak berdaulat.¹³ Kedaulatan negara secara eksplisit telah  diakui  dalam  Pasal  2  Konvensi  Hukum  Laut  1982.¹⁴  Dengan  demikian, kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan hak dan kewenangan negara yang legi mate dan diotorisasi oleh hukum internasional . Berdasarkan hasil peneli an pada kementerian kelautan dan perikanan RI, kedaulatan negara di laut menurut Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan dimaknai  sebagai  kemandirian  dalam mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  dengan memperkuat  kemampuan  nasional  untuk  melakukan  penegakan  hukum  di  laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (SDKP)  dan  sistem  perkaran- naan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan haya ikan.
Untuk mendesain model pencegahan dan pemberantasan illegal ﬁshing yang komprehensif dan terkoordinasi ( compressive and coordinated in preven ng and comba ng illegal ﬁshing ) maka peneli  mengajukan beberapa elemen pembentuk konsep sebagaimana dipaparkan di bawah ini.

## 1.  Model Kelembagaan Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing
Desain kelembagaan pencegahan dan pemberantasan Illegal ﬁshing di Indonesia dilakukan  melalui  sistem  peradilan  pidana  perikanan  dan  pembentukan  satgas illegal ﬁshing yang berada di bawah komando presiden. Sistem peradilan pidana perikanan  tersebut  melibatkan  penyidik,  penuntut  umum,  dan  pengadilan perikanan, sedangkan satgas melibatkan lembaga-lembaga ekseku f yang berada di bawah presiden.
Di  bidang  penyidikan  ndak  pidana  perikanan,  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang  Perikanan  (UU  Perikanan)  mendesain  kewenangan  kelembagaan berdasarkan  pada  konsep  mul -ins tusi.  Penyidikan  ndak  pidana  perikanan  di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan,  Penyidik  Perwira  Tentara  Nasional  Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).  Tindak  pidana  perikanan  yang locus  delic - nya  terjadi  di  Zona  Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia maka kewenangan penyidikan dimiliki penyidik TNI AL dan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan  Tindak  Pidana  Perikanan,  sedangkan apabila locus delic - nya di pelabuhan perikanan maka diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Masing-masing penyidik di atas memiliki
¹³   Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia , Bandung: Reﬁka Aditama, 2014, hlm.  75.
¹⁴   E y R Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982: Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing , CV. Abardin, 1991.
Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia 386
independensi,  namun  dalam  hubungan  kerja  dalam  penanganan  perkara  ndak pidana perikanan antara penyidik melakukan hubungan koordinasi. Kelembagaan hubungan  koordinasi  di  antara  para  penyidik  tersebut  dilakukan  dengan membentuk  forum  koordinasi  yang  dibentuk  oleh  menteri  perikanan  dan kelautan.¹⁵
Di  bidang  penuntut  umum,  desain  kelembagaan  dilakukan  oleh  penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Penuntut umum  ndak pidana perikanan didesain  untuk  dilakukan  oleh  penuntut  umum  yang  memenuhi  persyaratan khusus, yaitu: a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua)  tahun;  b.  telah  mengiku   pendidikan  dan  pela han  teknis  di  bidang perikanan;  dan  c.  cakap  dan  memiliki  integritas  moral  yang  nggi  selama menjalankan tugasnya.
Di bidang kekuasaan kehakiman UU Perikanan, guna mendesain  ndak pidana perikanan sebagai  ndak pidana khusus maka dibentuklah pengadilan perikanan. Pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus  ndak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Pada awal pendirian pengadilan perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pon anak, Bitung, dan Tual.  Pengadilan perikanan berkedudukan di pengadilan negeri. UU Perikanan ini  mengambil    kebijakan  pembentukan  pengadilan  perikanan  yang  dilakukan secara  bertahap  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  ditetapkan  dengan  keputusan presiden.
Selain  kelembagaan  sistem  peradilan  pidana  di  bidang  perikanan  di  atas, Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang  Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( Illegal Fishing ) [Perpres 115/2015] membentuk Satgas 115. Secara kelembagaan, keberadaan Satgas 115 untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan  secara  ilegal  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada Presiden.
Satgas  bertugas  mengembangkan  dan  melaksanakan  operasi  penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi  Indonesia  secara  efek f  dan  eﬁsien  dengan  mengop malkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, melipu  kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL, Polri,  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia,  Badan  Keamanan  Laut,  Satuan  Kerja
¹⁵   Yunus Husein, “ Indonesia's Approach in Tackling Fisheries Crime Strategy on Comba ng IUU Fishing and Post Moratorium Policies Plan”, Paper presented at The Symposium on Fish Crime , 12-13 October 2015, Cape Town, South Africa, hlm. 30.
387 PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan ins tusi terkait lainnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perpres 115/2015, tugas Satgas 115 juga melipu  kegiatan perikanan yang  dak dilaporkan ( unreported ﬁshing ). Adapun kewenangan Satgas 115 adalah sebagai berikut:
1)  Menentukan  target  operasi  penegakan  hukum  dalam  rangka  pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal;
2)   Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum, dengan ins tusi terkait termasuk tetapi  dak terbatas  pada  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  Kementerian  Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, TNI-AL, Polri, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara;
3)  Membentuk  dan  memerintahkan  unsur-unsur  satgas  untuk  melaksanakan operasi  penegakan  hukum  dalam  rangka  pemberantasan  penangkapan  ikan secara ilegal di kawasan yang ditentukan oleh satgas; dan
4)  Melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf c yang  melipu   kapal,  pesawat  udara,  dan  teknologi  lainnya  dari  TNI-AL,  Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di dalam satgas.
Menurut Penulis, desain kelembagaan pencegahan dan pemberantasan illegal ﬁshing di  Indonesia  masih  memiliki  kelemahan  terutama  pada  kelembagaan pengadilan perikanan beserta kewenangannya, begitu juga Satgas 115. Yurisdiksi pengadilan  perikanan  yang  hanya  mengadili  ndak  pidana  perikanan  saja, sesungguhnya  dak sinkron dengan kondisi yang ada di lapangan. Prak k illegal ﬁshing yang terjadi  dak hanya  ndak pidana perikanan saja tetapi melipu   ndak pidana yang berhubungan dengan  ndak pidana illegal ﬁshing seper  perbudakan, pekerjaan paksa, money laundering , hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dengan  demikian,  pengadilan  perikanan  dak  memiliki  kewenangan  untuk mengadili  ndak  pidana  yang  berhubungan  dengan  ndak  pidana  perikanan (ﬁshing  crime) .  Begitu  juga  kewenangan  Satgas  115  yang  hanya  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  operasi  penegakkan  hukum  dan  pemberantasan illegal  ﬁshing dan unreported  ﬁshing .  Sementara  di  lapangan  menurut  temuan Satgas  115 illegal  ﬁshing berhubungan  dengan  ndak  pidana  lainnya  di  bidang perikanan  ( crime  related  ﬁshing )  seper   perbudakan,  pekerjaan  paksa, money laundering , dan pelanggaran imigrasi yang bukan menjadi kewenangan satgas.¹⁶ Menyadari  kelemahan  kewenangan  pengadilan  perikanan  dan  Satgas  115  di atas, menurut Penulis konsep kelembagaan pencegahan dan pemberantasan illegal
¹⁶   Mas  Ahmad  Santosa,  “Indonesia's  Mul -door  Approach  in  Comba ng  Fisheries  Crime,  the  Fight  against Fisheries  and  Associated  Crimes  in  Indonesia” , Paper  presented  at  The  Symposium  on  Fish  Crime ,  12-13 October 2015, Cape Town, South Africa, hlm. 27.
Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia 388
ﬁshing dapat  dilakukan  dengan  menambah  kewenangan  pengadilan  perikanan dak  saja  kewenangan  di  bidang illegal  ﬁshing tetapi  juga  kewenangan  untuk mengadili  ndak pidana yang berkaitan dengan perikanan ( ﬁshing-related crime ). Sedangkan konsep Satgas 115 dilakukan dengan menambah kewenangan Satgas 115  dak  saja  kewenangan  di  bidang illegal  ﬁshing tetapi  juga  kewenangan  di bidang  ndak pidana yang berkaitan dengan perikanan ( ﬁshing-related crime ) juga ndak  pidana  lain  yang  berkaitan  dengan  kelautan.  Model  ini  dapat  diterapkan dengan melakukan perubahaan terhadap UU Perikanan dan perubahan terhadap Perpres 115/2015.

## 2.  Model  Kerjasama  Internasional  dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan Illegal Fishing
Setelah dilakukan peneli an ditemukan bahwa corak illegal ﬁshing adalah sifatnya yang  lebih  dari  satu  ndak  pidana  ( mul -criminal  act )  dan  bersifat  lintas  batas negara ( transna onal crime ). Oleh karena itu, model pencegahan illegal ﬁshing di samping  model mul   doors juga  perlu  model  kerjasama  internasional  dalam memberantas illegal ﬁshing . Berdasarkan temuan Satgas 115 terdapat 14 modus operandi kejahatan illegal ﬁshing di Indonesia, yaitu:¹⁷ 1.  Pemalsuan dokumen kapal ( Forgery of vessel's document );
2.  Kapal  berbendera  ganda  dan  penda aran  ganda  ( Double  ﬂagging  &  double registered );
3.  Penangkapan  ikan  tanpa  izin/dokumen  yang  diperlukan  ( Fishing  without licenses/appropriate  documents,  sailing  without  port  and  seaworthiness clearance );
4.  Modiﬁkasi kapal secara ilegal ( Illegal modiﬁca on of vessel, including marked down, changing call sign, machines );
5.  Tidak  ada  ser ﬁkat  kesehatan  dan  pernyataan  ekspor  ( Absence  of  health cer ﬁcate and export declara on );
6.  Pelanggaran wilayah perikanan ( Viola on of ﬁshing ground );
7.  Menggunakan alat tangkap yang dilarang ( Using prohibited ﬁshing gear );
8.  Menggunakan  kapten  kapal  dan  pelaut  asing  ( Using  foreign  captain  and seamen );
9.  Tidak mengak an alat transmi er kapal ( Deac va on of Vessel's Transmi er [VMS] and AIS );
10. Pengalihan muatan kapal secara ilegal dalam laut ( Illegal transhipment at sea ); 11. Pemalsuan buku catatan ( Forgery of logbook record );
12. Pendaratan hasil tangkapan  dak sesuai dengan hukum ( Unlawful landing of catches ); dan

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
13. Ke dakpatuhan pemilik atau mitra dalam proses perikanan ( Non-compliance in owning/partnering with a ﬁsh processing ).
Berdasarkan temuan Satgas 115 kejahatan yang terjadi pada prak k perikanan ilegal di Indonesia  dak saja illegal ﬁshing tetapi juga ditemukan jenis  ndak pidana yang berkaitan dengan perikanan ( ﬁshing-related crime ). Terdapat 8 (delapan) jenis kejahatan berkaitan dengan perikanan yakni:
1.  Transaksi bahan bakar mineral (BBM) ilegal ( Illegal transac on of fuel );
2.  Tindak pidana di bidang keimigrasian ( Immigra on related crime );
3.  Tindak pidana di bidang bea cukai ( Customs related crime incl. smugglings of drugs, protected species, vessel spare parts and other goods );
4.  Pencucian uang ( Money laundering );
5.  Perdagangan obat terlarang ( Illicit Drugs Traﬃcking );
6.  Tindak  pidana  perburuhan  ( Labor  related  crimes:  modern  slavery,  human traﬃcking and child labor );
7.  Tindak pidana bidang perpajakan; dan
8. Tindak pidana korupsi.¹⁸
Delapan  jenis  ndak  pidana  yang  berkaitan  dengan  perikanan  di  atas menunjukkan adanya unsur kejahatan yang bersifat transnasional ( transna onal organized crime- TOC). Menurut Yunus Husen, anggota Satgas 115,  ndak pidana yang  berhubungan  dengan illegal  ﬁshing memenuhi  unsur  sebagai  kejahatan transnasional terorganisasi, pertama , kejahatan tersebut melibatkan lebih dari satu pelaku  dengan  kewarganegaraan  yang  berbeda  dan  diorganisir  dengan  baik (terorganisasi), kedua ,  kejahatan  tersebut  merupakan  kejahatan  yang  serius  ( it should  be  classiﬁed  as  serious  crime ),  dan ke ga, hasil  kejahatan  dimaksudkan untuk tujuan ekspor ke negara lain.
Kejahatan  kapal  bendera  ganda  dan  penda aran  ganda  ( double  ﬂagging  & double  registered ),  penggunaan  kapten  kapal  asing  dan  pelaut  asing,  serta kejahatan  yang  menggunakan  alat  tangkap  terlarang  ( using  prohibited  ﬁshing gears )  sesungguhnya  telah  memenuhi  sebagai  kejahatan  transnasional  ter- organisasi dengan unsur-unsur: pertama , melibatkan pelaku kejahatan lebih dari satu negara ( involve in more than one countries ); kedua , kejahatan ini disiapkan dan dikontrol dari negara lain ( prepared and controlled from another country ); ke ga , kejahatan  ini  berdampak  pada  mbulnya  korban  perdagangan  manusia  yang kewarganegaraanya lebih dari satu negara; dan, keempat , memiliki dampak serius bagi negara lain yaitu menurunnya persediaan ikan global.
Pada modus kejahatan pemindahan muatan kapal secara ilegal di tengah laut ( Illegal transshipment at sea ) juga menunjukkan sifat TOC - nya, yaitu melibatkan lebih dari satu negara, ikan ditangkap di perairan Indonesia secara ilegal kemudian
Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia 390
dipindahkapalkan di tengah laut untuk dibawa ke negara seper  dalam kasus kapal Benjina.
Menyadari bahwa illegal ﬁshing dan ﬁshing crime memiliki sifat sebagai TOC maka sangat sulit untuk mencegah dan memberantasnya tanpa kerjasama inter- nasional antar negara, sementara di sisi lain hingga kini berbagai perjanjian inter- nasional baik di bidang hukum laut dan perikanan internasional maupun perjanjian pidana  internasional  belum  memasukan  kedua  jenis  kejahatan  di  atas  sebagai kejahatan transnasional.¹⁹
Indonesia sebagai negara yang paling berkepen ngan dengan isu pencegahan dan  pemberantasan illegal  ﬁshing perlu  menggalakan  kerja  sama  internasional. Oleh  karena  itu,  menurut  Penulis  model  kerjasama  internasional  yang  dapat dilakukan  oleh  Indonesia  dalam  mencegah  dan  memberantas  kerjasama  inter- nasional adalah sebagai berikut:
Pertama , Indonesia menginisasi dan memperjuangkan disahkannya perjanjian tentang an   illegal  ﬁshing ( conven on  on  combat  illegal  ﬁshing )  seper   yang dilakukan oleh Indonesia ke ka menjadi negara terdepan menggalakan kerja sama internasional  di  bidang  pemberantasan  ndak  pidana  korupsi  ( United  Na ons Conven on  Against  Corrup on- UNCAC),  perjanjian  an   perdagangan  orang,  dan an  money laundering . Perjuangan Indonesia yang tepat dijadikan contoh adalah ke ka Indonesia mampu menjadikan negara kepulauan sebagai salah satu rezim hukum yang diakui dalam hukum laut internasional (Konvensi Hukum Laut 1982).
Kedua ,  Indonesia  dapat  memperjuangkan  untuk  disahkannya  perjanjian internasional  yang  bersifat  regional,  misalnya Associa on  of  South-East  Asian Na ons (ASEAN).  Indonesia  turut  mempunyai  andil  ke ka  memperjuangkan disahkannnya perjanjian internasional pemberantasan korupsi di bawah kerangka hukum  ASEAN.  Berdasarkan  kenyataan  bahwa illegal  ﬁshing dan ﬁshing  crime melibatkan  warga  negara  ASEAN  maka  Indonesia  sangat  wajar  untuk  dapat berjuang  kembali  menjadikan illegal  ﬁshing dan ﬁshing  crime sebagai  kejahatan transnasional di Asean.
Ke ga ,  Indonesia  dapat  melakukan  kerjasama  internasional  secara  bilateral dengan  negara-negara  lain  dimana  asal  pelaku illegal  ﬁshing dan ﬁshing  crime dalam  bentuk  kerja  sama  ekstradisi  dan  kerja  sama  di  bidang  pidana  perikanan ( mutual legal assistance in criminal ma ers ).
Keempat ,  Indonesia  dapat  memasukan  kerja  sama  internasional  dalam perubahan  terhadap  UU  Perikanan.  Dalam  undang-undang  ini  diatur  berbagai kerjasama  internasional  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  untuk  mencegah  dan memberantas illegal ﬁshing dan ﬁshing crime.
¹⁹   Teale  N.  Phelps  Bondaroﬀ,  (et.al), The  Illegal  Fishing  and  Organized  Crime  Nexus:  Illegal  Fishing  as Transna onal Crime, Geneva, Netherlands:  he Global Ini a ve Against Transna onal Organized Crime, 2015, T hlm. 51.
391 PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
3.  Model  Pendekatan Mul -Door Pencegahan  dan  Pemberantasan Illegal Fishing
Sebagaimana  diuraikan  di  atas, illegal  ﬁshing dan ﬁshing  crime dalam  pem- berantasan illegal ﬁshing yang dilakukan Satgas 115 memiliki keterkaitan dengan ndak pidana lain di luar illegal ﬁshing ( ﬁshing-related crime ). Jenis  ndak pidana seper   transaksi  BBM  ilegal  ( illegal transac on  of  fuel ),  ndak  pidana  di  bidang keimigrasian  ( immigra on  related  crime ),  ndak  pidana  di  bidang  bea  cukai ( customs  related  crime  including  smugglings  of  drugs,  protected  species,  vessel spare parts and other goods ), pencucian uang ( money laundering ), perdagangan obat  terlarang  ( illicit  drugs  traﬃcking ),  ndak  pidana  perburuhan  ( labor  related crimes: modern slavery, human traﬃcking, and child labor ),  ndak pidana bidang perpajakan, dan  ndak pidana korupsi menjadikan  ndak pidana ini  dak hanya menggunakan  proses  penegakan  hukum  di  bidang  ndak  pidana  perikanan sebagaimana  diatur  dalam  UU  Perikanan  semata,  tetapi  juga  melibatkan  rezim undang-undang  yang  lain  yang  mengatur  ndak  pidana  di  atas.  Di  samping  itu, aparat penegak hukum yang terlibat didalamnya harus melibatkan penegak hukum di  bidang  sektoral  dengan  kejahatan  di  bidang  perikanan  di  atas  dak  saja melibatkan anggota Satgas 115 .
Menurut  Penulis,  model  pencegahan  dan  pemberantasan illegal  ﬁshing dan ﬁshing crime dapat dilakukan dengan dua track . Pertama , mul -door rezim hukum. Upaya  pencegahan  dan  pemberantasan illegal  ﬁshing dapat  dilakukan  dengan menggunakan rezim hukum lain selain rezim illegal ﬁshing dalam undang-undang perikanan. Untuk mencegah dan memberantas prak k transaksi BBM ilegal ( illegal transac on  of  fuel )  di  laut  maka  dapat  digunakan  rezim  hukum  minyak  dan  gas bumi, sedangkan untuk  ndak pidana di bidang keimigrasian ( immigra on related crime )  maka  dapat  digunakan  undang-undang  keimigrasian.  Terhadap  ndak pidana  di  bidang  bea  cukai  termasuk  penyelundupan  obat  terlarang,  penyelun- dupan  satwa  terlarang  ( customs  related  crime  including  smugglings  of  drugs, protected species, vessel spare parts and other goods ) dapat digunakan undang- undang  kepabeanan,  undang-undang  an   narkoba,  dll.  Terhadap  ndak  pidana pencucian uang ( money laundering ) maka digunakan rezim hukum an  pencucian uang. Terhadap  ndak pidana perdagangan obat terlarang ( illicit drugs traﬃcking ) maka dapat digunakan undang-undang an  perdagangan orang. Terhadap  ndak pidana perburuhan ( Labor related crimes: modern slavery, human traﬃcking and child  labor ),  maka  dapat  digunakan  undang-undang  ketenagakerjaan,  undang- undang  an   perdagangan  orang,  dan  undang-undang  perlindungan.  Begitu  juga pada  ndak  pidana  bidang  perpajakan  dan  ndak  pidana  korupsi  maka  pelaku kejahatan dapat dikejar dengan undang-undang perpajakan dan undang-undang pemberantasan korupsi.
Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia 392
Kedua , menggunakan unsur penegak hukum yang berada di luar Satgas 115. Sejalan  dengan  pemikiran mul -door rezim  hukum  di  atas,  maka  pada  tataran penegak hukumnya pun harus melibatkan mul -legal oﬃcer ,  dak hanya Satgas 115.  Menurut  Penulis,  untuk  mengefek an  pencegahan  dan  pemberantasan illegal ﬁshing dan ﬁshing crime harus juga melibatkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narko ka Nasional (BNN), Bea Cukai, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, dan PPNS Ketenagakerjaan harus juga bagian dari Satgas 115.
4.  Model  Koordinasi  Satuan  Tugas  Pusat  dan  Daerah  dalam  Pencegahan Pemberantasan Illegal Fishing : Model Nusa Tenggara Barat
Locus delic terjadinya illegal ﬁshing dak hanya terjadi pada wilayah terluar dan ZEE  Indonesia,  tetapi  juga  terjadi  pada  wilayah  perairan  kepulauan  Indonesia bahkan  perairan  pedalaman  Indonesia.  Oleh  karena  itu  upaya  pencegahan  dan pemberantasan illegal ﬁshing dak hanya melibatkan Satgas 115 yang umumnya berada  di  pemerintah  pusat,  tetapi  juga  melibatkan  pemerintah  daerah. Keanggotaan  satgas  ternyata  dak  berimbas  pada  kerjasama  pencegahan  dan pemberantasan illegal ﬁshing di daerah. Keanggotaan satgas itu sendiri merupakan sebagai berikut:
a. Komandan Satgas: Menteri Kelautan dan Perikanan, b. Kepala Pelaksana Harian: Wakil Kepala Staf TNI-AL;
c. Wakil Kepala Pelaksana Harian 1: Kepala Badan Keamanan Laut;
d. Wakil Kepala Pelaksana Harian 2: Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Polri; dan
e.  Wakil  Kepala  Pelaksana  Harian  3:  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Tindak  Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Berdasarkan  peneli an  yang  Penulis  lakukan  pada  Dinas  Perikanan  dan Kelauatan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB),  jumlah  kasus illegal  ﬁshing yang terjadi di NTB pada tahun tahun 2015 terjadi sebanyak 10 kasus dengan dengan modus yang beragam. Hal ini tentu memerlukan kerja sama antar lembaga penegak hukum di daerah. Oleh karena itu diperlukan sebuah kerja sama pencegahan dan penegakkan hukum antara Satgas 115 dan pemerintah daerah (pemda).
Pada  tataran  daerah  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  illegal  ﬁshing dilakukan  dengan  langkah-langkah: pertama ,  membuat  nota  kesepahaman ( memorandum of understanding ) antara penegak hukum dan pemerintah daerah. Penegak  hukum  di  bidang  perikanan  seper   kepolisian,  TNI-AL,  dan  Kejaksaan Tinggi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakkan hukum di bidang illegal ﬁshing di daerah harus dilibatkan. Kedua , ruang lingkup kerjasama  dak saja pencegahan illegal ﬁshing tetapi juga mencakup  ndak pidana kelautan di Provinsi NTB.
393 PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Staf  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan NTB,  Pemda  NTB  telah  melakukan  inisia f  untuk  membuat  rancangan memo- randum of understanding (MoU) dengan ke ga lembaga penegak hukum di atas dengan ruang lingkup:
a.  Perencanaan Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan ( Illegal, Unreported, Unregulated, Destruc ve Fishing );
b.  Sosialisasi   Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan ( Illegal, Unreported, Unregulated, Destruc ve Fishing );
c.  Penindakan  Tindak  Pidana  Kelautan  dan  Perikanan  ( Illegal,  Unreported, Unregulated, Destruc ve Fishing );
d.  Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Kelautan  dan  Perikanan  ( Illegal, Unreported, Unregulated, Destruc ve Fishing );
e.  Pembentukan  Forum  Penanganan  Tindak  Pidana  Kelautan  dan  Perikanan (FPTPKP) di  ngkat provinsi dan Satgas Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan  ( Illegal,  Unreported,  Unregulated,  Destruc ve  Fishing )  di  ngkat lapangan  yang  ditetapkan  dengan  Surat  Keputusan  Gubernur  Nusa  Tenggara Barat; dan
f.  Pengawasan  dan  pengendalian  dengan  jajaran  instansi  di  bawahnya  tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian/lembaga terkait.
Kedua , selain MoU di atas, Pemda NTB telah merencanakan untuk menginisiasi pembentukan  Tim  Forum  Koordinasi  Penanganan  Tindak  Pidana  Kelautan  dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Keputusan Gubernur NTB. Adapun keanggotaan forum ini terdiri dari 25 instansi yang bergerak di bidang penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan. Selain itu, fungsi forum tersebut adalah:
1)  koordinasi kegiatan penyidikan  ndak pidana bidang kelautan dan perikanan;
2)  iden ﬁkasi  jenis,  modus  operandi,  volume  dan  penyebaran  prak k-prak k ndak pidana bidang kelautan dan perikanan;
3)  penyuluhan  dan  pembinaan  kepada  masyarakat  untuk  mencegah  terjadinya ndak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
4)  analisis,  iden ﬁkasi,  dan  pengukuran  signiﬁkansi  ndak  pidana  di  bidang kelautan dan perikanan secara periodik;
5)  perancangan  bentuk-bentuk  koordinasi  kegiatan-kegiatan  pemberantasan ndak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
6)  perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
7)  pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan  ndak pidana di bidang kelautan dan perikanan; dan
8)  pengkajian  dan  evaluasi  efek ﬁtas  srategi  pemberantasan  tindak  pidana  di bidang kelautan dan perikanan.
Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia 394
Dengan kelembagaan dan bentuk koordinasi dan kerjasama pecegahan dan pem- berantasan illegal ﬁshing seper  di atas, maka konsep kerjasama dan koordinasi yang baik antara Satgas 115 dan Pemda dapat berjalan dengan baik.
Ke ga ,  peningkatan  kapasitas  hakim  pada  peradilan  umum.  Sebagaimana diketahui  bahwa  UU  Perikanan  telah  mengamanatkan  pembentukan  pengadilan perikanan  yang  kewenangannya  memeriksa  dan  memutuskan  perkara  ndak pidana perikanan. Namun pengadilan perikanan  daklah dibentuk untuk seluruh wilayah  hukum  Indonesia  melainkan  hanya  pada  5  (lima)  pengadilan  yaitu  di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pon anak, Bitung, dan Tual. Hingga kini di NTB belum memiliki pengadilan perikanan tersendiri. Oleh karena itu, menyadari urgensinya hakim yang menguasai perikanan maka hakim yang pada pengadilan negeri yang memiliki  ngkat  ndak pidana perikanan yang  nggi seper  NTB harus dilakukan  peningkatan  kapasitas  dan  kualitas  sehingga  dapat  mengadili  perkara ndak pidana perikanan secara profesional dan mewujudkan keadilan.

## D.  Penutup
1.  Kesimpulan
a.  Model pencegahan dan pemberantasan illegal ﬁshing di Indonesia adalah model pencegahan  dan  pemberantasan illegal  ﬁshing yang  komprehensif  dan terkoordinasi  ( comprehensive  and  coordinated  in  preven ng  and  comba ng illegal ﬁshing) . Model tersebut didasarkan pada suatu landasan visi Indonesia sebagai  negara  mari m  yang  memandang  laut  sebagai  masa  depan  bangsa Indonesia.  Visi  pembangunan  mari m  didasarkan  pada  visi  pembangunan  di bidang  kelautan  dan  perikanan,  yakni:  “Mewujudkan  Sektor  Kelautan  dan Perikanan  Indonesia  Yang  Mandiri,  Maju,  Kuat  dan  Berbasis  Kepen ngan Nasional” dengan pilar pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu kedaulatan ( sovereignty ), keberlanjutan ( sustainability ), dan kesejahteraan ( prosperity ). b.  Pembentukan  model-model  pencegahan  dan  pemberantasan illegal  ﬁshing yang  komprehensif  dan  terkoordinasi  ( compressive  and  coordinated  in preven ng and comba ng illegal ﬁshing ) didukung oleh beberapa komponen model, yaitu: Pertama , model kelembagaan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing yaitu model mul -ins tusi; kedua, model kerja sama internasional dalam  pencegahan  dan  pemberantasan illegal  fishing dengan  mendorong menjadikan illegal ﬁshing sebagai kejahatan transnasional terorganisasi; ke ga , model pendekatan mul -door pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dengan menggunakan rezim hukum pidana yang lain di luar pidana perikanan; dan keempat, model  koordinasi  satgas  pusat  dan  daerah  dalam  pencegahan pemberantasan illegal fishing yang didasarkan pada model di NTB.

## 2.  Saran
Untuk dapat merealisasikan model pencegahan dan pemberantasan illegal ﬁshing yang  komprehensif  dan  terkoordinasi  ( comprehensive  and  coordinated  in  pre- ven ng and comba ng illegal ﬁshing maka diperlukan langkah operasional pada tataran kebijakan pemerintah, yakni sebagai berikut:
a.  Untuk mewujukan model kelembagaan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing yang  mul -ins tusi  maka  hendaknya  Presiden  Indonesia  melakukan perubahan terhadap Perpres 115/2015 dengan memasukan Dirjen Bea Cukai, KPK, Kementerian Ketenagakerjaan, dan PPATK sebagai anggota Satgas 115.
b.  Untuk  mewujudkan  kerja  sama  internasional  yang  efek f  dalam  pencegahan dan pemberantasan illegal ﬁshing maka hendaknya Kementerian Kelautan dan Perikanan,  Kementerian  Luar  Negeri,  serta  Kementerian  Hukum  dan  HAM, melakukan rapat koordinasi untuk mendesain kerjasama internasional melalui saluran diploma k pada organisasi internasional seper United Na ons Oﬃce on Drugs and Crime (UNODOC) PBB, Food and Agriculture Organiza on (FAO) PBB, dan ASEAN untuk menginisiasi kerjasama internasional yang dituangkan dalam perjanjian internasional tentang Perjanjian Kerjasama Memerangi Illegal Fishing .
c.  Untuk mewujudkan model mul  disiplin pencegahan dan pemberantasan illegal ﬁshing maka  hendaknya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden  melakukan perubahan terhadap UU Perikanan dengan memasukan tambahan kewenangan pengadilan  perikanan  yaitu  kewenangan  mengadili  kejahatan  yang  berkaitan dengan perikanan ( ﬁshing crime ).
d.  Untuk  mewujudkan  model  koordinasi  satgas  pusat  dan  daerah  dalam  pen- cegahan  dan  pemberantasan illegal  fishing maka  hendaknya  Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mem- bentuk  satgas  pencegahan  dan  pemberantasan illegal  ﬁshing di  daerah sebagaimana dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB.

## Da ar Pustaka Buku
Bondaroﬀ, Teale N. Phelps, (et.al), The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: Illegal  Fishing  as  Transna onal  Crime, he  Global  Ini a ve  Against T Transna onal Organized Crime, Geneva, Netherlands, 2015. Daud  Silalahi, Peranan  Hukum  dalam  Mengaktualisasikan  Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan , Alumni, Bandung, 1997.
Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia ,
Reﬁka Aditama, Bandung, 2014.
E y R Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982: Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing , CV. Abardin, 1991.
Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia 396
Gatot  Dwi  Hendro  Wibowo, Hukum  Konservasi  Lautan:  Kerangka  Hukum Pengelolalaan  Ekosistem  Terumbu  Karang  untuk  Keanekaragaman  Haya Lautan , 2010.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, Laporan  Satu  Tahun  Kinerja  KKP ,  KKP  RI,
Jakarta, 2015.
Koesnadi  Hardjasoemantri, Hukum  Tata  Lingkungan ,  Edisi  Ke-7,  Cetakan  ke-17, Gadjah Mada University Press, Yogjakarta, 1999. Pocut  Eliza, Laporan  Akhir  Analisis  Dan  Evaluasi  Hukum  Dalam  Rangka Pemberantasan  Kegiatan  Perikanan  Liar  (IUU  ﬁshing) ,  Pusat  Analisis  dan Evaluasi  Hukum  Nasional,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016, Jakarta.
Sands, Philipe, Principles of Interna onal Environmental Law , 1995. Si  Sundari Rangku , Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional , Edisi Kedua, Air Langga University Press, 2000.

## Dokumen Lain
Daud Silalahi, “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan)  Sumber  Daya  Alam  Yang  Berbasis  Pembangunan  Sosial  Dan Ekonomi”, Makalah  Disampaikan  Pada  Seminar  Pembangunan  Hukum Nasional Viii Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan  oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
Diding Sutardi, “Tak Ada Tempat Bagi Perampok Ikan”, Majalah Mina Bahari , Edisi 01  Apr - Jun 2015.
Dikdik Mohamad Sodik, “Comba ng Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Indonesian  Waters:  Need  for  Fisheries  Legisla ve  Reform” , Disertasi , Wolonglong University, 2007.
Mas  Ahmad  Santosa,  “Indonesia's  Mul -door  Approach  in  Comba ng  Fisheries Crime, the Fight against Fisheries and Associated Crimes in Indonesia” , Paper presented at The Symposium on Fish Crime , 12-13 October 2015, Cape Town, South Africa.
Susi  Pudjiastu ,  “Fisheries  Crime  As  Transna onal  Organized  Crime”, Makalah disampaikan pada Pertemuan di Singapura , 17 November 2015. Yunus  Husein, “ Indonesia's  Approach  in  Tackling  Fisheries  Crime  Strategy  on Comba ng IUU Fishing and Post Moratorium Policies Plan”, Paper presented at The Symposium on Fish Crime , 12-13 October 2015, Cape Town, South Africa.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  terhadap  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  115  Tahun  2015  Tentang  Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal ( Illegal Fishing ).
Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia 398