## Article

## Peran Partai Politik Untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019
Citra N. Fariaty 1 *
1 Universitas Sulawesi Barat: citranayasari@unsulbar.ac.id * Korespondensi: citranayasari@unsulbar.ac.id
Abstrak : Naskah  ini  menganalisis  mengenai  program  partai  politik  dalam  mendukung keterwakilan  perempuan  di  DPRD  Kabupaten  Mamasa  tahun  2019.  Partai  politik  di  Kabupaten Mamasa telah berusaha untuk merekrut perempuan kedalam daftar calon legislative 2019 sehingga pemenuhan  kuota  30%  bisa  terpenuhi.  Namun  proses  rekruitmen  yang  hanya  terjadi  menjelang pemilihan umum dinilai bukan langkah yang tepat.  Menjalankan fungsi partai politik dengan benar seperti  rekruitmen  kader,  memberikan  ruang  bagi  perempuan  untuk  menduduki  jabatan-jabatan strategis dalam struktur kepengurusan partai, juga memberikan pendidikan politik bagi perempuan adalah  cara-cara  yang  bisa  ditempuh  partai  politik  untuk  memaksimalkan  perannya  dalam mendorong keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa. .
Keywords: Partai politik; Keterwakilan; perempuan
Abstract: This  paper  analyzes  the  programs  of  political  parties  in  supporting  women's representation in the Mamasa Regency DPRD in 2019. Political parties in Mamasa Regency have attempted to recruit women into the list of 2019 legislative candidates so that the fulfillment of the 30% quota can be  fulfilled.  However, the  recruitment  process  which  only took  place  before the general election was considered not the right step. Carrying out political party functions properly such as recruiting cadres, providing space for women to occupy strategic positions in the party's management structure, as well as providing political education for women are ways that political parties  can  take  to  maximize  their  role  in  encouraging  women's  representation  in  the  Mamasa Regency DPRD.
Keywords: Political parties; Representation; Woman

## 1. Pendahuluan
Partisipasi  perempuan  pada  pemilihan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) kabupaten  Mamasa  tahun  2019,  masih  cenderung  rendah.  Jika  dibandingkan  dengan daerah  lain  maka  kabupaten  Mamasa  masih  sangat  kurang  partisipasi  perempuan  pada setiap  kontestasi  politik  baik  pemilihan  kepala  daerah  maupun  pada  pemilihan  DPRD. Kurangnya  keterwakilan  di  DPRD  Mamasa  tahun  2019  menjadi  pertanyaan  banyak kalangan mengingat banyaknya pemilih perempuan yang terdaftar di KPUD Mamasa.
Berdasarkan  hasil  pleno  KPUD  kabupaten  Mamasa  tahun  2019,  keikutsertaan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2019 adalah 4 kursi dari total 30 kursi DPRD atau mencapai 13,33%. Pencapaian ini merupakan gambaran secara umum keterwakilan perempuan  di  DPRD  kabupaten  Mamasa  tahun  2019  dari  semua  partai  politik  peserta pemilu  di  Mamasa  yang  masih  rendah  (Keputusan  KPU  Nomor  293/PL.01.3- Kpt/06/KPU/IV/2018, 2018).
Kabupaten  Mamasa  merupakan  kabupaten  yang  relatif  muda  di  provinsi  Sulawesi Barat. Ini juga yang menjadi salah satu tantangan untuk berkembang di perpolitikan lokal yang tentunya tantangannya beda dengan daerah-daerah lain yang relatif maju dan sumber daya  manusianya  memadai.  Sebagai  contoh  kabupaten  Mamuju,  Polewali  Mandar  dan
Peran Partai Politik Untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019
Majene sebagai kabupaten tertua di Sulawesi Barat tentu SDM dan tingkat pendidikannya cenderung  meningkat  jika  dibandingkan  dengan  kabupaten  Mamasa  yang  baru dimekarkan tahun 2003.
Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap  isu  kebijakan  terkait  kesetaraan  gender  dan  belum  mampu  merespon  masalah utama  yang  dihadapi  oleh  perempuan.  Saat  ini  partisipasi  perempuan  Indonesia  masih dibawah  30%.  Pentingnya  peningkatan  partisipasi  perempuan  supaya  pengambilan keputusan  politik  yang  lebih  akomodatif  dan  substansial.  Selain  itu,  menguatkan demokrasi  yang  senantiasa  memberikan  gagasan  terkait  perundang-undangan  pro perempuan dan anak di ruang publik (Oakley, 1978). Meski persentasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasil masih jauh dari memuaskan. Kehadiran perempuan di ranah politik praktis dengan dibuktikan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur  pengambilan  kebijakan  publik  yang  ramah  dan  sensitif  pada  kepentingan perempuan.  Di  kabupaten  Mamasa,  masih  banyak  perempuan  yang  apatis  dan  kurang berpartisipasi  dalam  pemilu  yang  dilaksanakan  setiap  lima  tahun  sehingga  keinginan untuk punya wakil perempuan di legislatif sangat kurang. Selain itu, mayoritas perempuan di Mamasa masih memaknai bahwa masalah politik adalah kegiatan dan tanggung jawab laki-laki. Oleh sebab itu, perempuan cenderung apatis terhadap pemilu tahun 2019.
Selain  pengaruh  gender,  apatisme  perempuan  yang  terjadi  di  kabupaten  Mamasa terhadap  kehidupan  politik  disebabkan  juga  oleh  rendahnya  pendidikan  perempuan. Tingkat  pendidikan  bagi  perempuan  penting  untuk  mendorong  ketertarikan  perempuan terhadap politik lokal sehingga partisipasi terus meningkat baik dalam jabatan eksekutif maupun  legislatif.  Pendidikan  formal  penting  bagi  kaum  perempuan  sebab  kepedulian terhadap kehidupan sosial politik tidak hanya bicara soal kekuasaan politik tetapi juga kita bicara soal kewajiban sebagai warga Negara yang baik. Tantangan besar bagi partai politik di kabupaten Mamasa yaitu bagaimana melakukan sosialisasi dan promosi program partai terhadap masyarakat secara tatap muka dengan luasnya wilaya kabupaten Mamasa dari 17 kecamatan  dan  168  desa  tanpa  dukungan  media  sosial  secara  maksimal.  Tantangan  ini akan membebani partai politik baik dari segi efisiensi anggaran maupun efisiensi waktu yang  tidak  memadai  dalam  waktu  yang  cukup  lama  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 137, 2017).
Kabupaten Mamasa merupakan salah satu daerah berkembang yang ada di provinsi Sulawesi Barat dengan tingkat pendidikan formal masayarakatnya yang cenderung rendah jika  dibandingkan  dengan  kabupaten  lain  di  wilayah  provinsi  Sulawesi  Barat  seperti kabupaten  Mamuju,  Majene  dan  Polewali  Mandar.  Rendahnya          tingkat  pendidikan formal  perempuan  kabupaten  Mamasa  menjadi  salah  satu  faktor  kurangnya  minat perempuan  untuk  terjun  langsung  ke  dunia  politik  khususnya  menjadi  nggota  DPRD. Selain tingkat pendidikan yang rendah, faktor ekonomi juga sebagai salah satu penyebab perempuan  untuk  berkompetisi  di  dunia  politik.  Besarnya  biaya  politik  dan  rendahnya kemadirian  perempuan  di  Kabupaten  Mamasa  mempengaruhi  tingkat  kesadaran perempuan  akan  politik  dan  keterpilihannya  dalam  pemilihan  umum.  Selain  itu  peran partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai pengambil kebijakan di  lembaga  legislatif  sangatlah  penting.  Meskipun  demikian,  peran  partai  politik  yang besar tersebut harus diimbangi dengan komitmen yang besar untuk menjamin hak politik perempuan.  Pada  dasarnya,  Undang-Undang  (UU)  Partai  Politik  telah  mengalami perubahan yang semakin baik untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. UU No.31 Tahun 2002 telah memprakarsai dimulainya kebijakan afirmasi untuk kesetaraan gender  dalam  partai  politik.  Kendati  demikian,  banyak  kelemahan  yang  terkandung  di dalam UU tersebut. UU partai politik Tahun 2002 belum menyentuh aturan kuota dengan angka sebagai rujukan persentase kehadiran perempuan dalam struktur pendiri, pengurus, dan rekrutmen partai. UU partai politik tahun 2002 yang hanya mesyaratkan partai politik untuk mengikutkan perempuan dalam komposisi calon legislative membuat banyak partai politik  di  Indonesia  dan  khususnya  Mamasa  yang  tidak  menjalankan  proses  rekruitmen dengan ideal. Melainkan baru akan sibuk mencari calon legislative perempuan menjelang pemilihan umum.
Musamus Journal Of Public Administration .
Peran Partai Politik Untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019

## 2. Metode penelitian
Metode kajian dalam penelitian ini berproses deskriptif kualitatif, yang memaparkan, menganalisis,  dan  menafsirkan  permasalahan  kajian  secara  deskriptif  untuk  berupaya mencari deksripsi yang tepat dan terkait dengan objek kajian. Adapun data penelitian yang dikumpulkan adalah melalui data sekunder yang berasal dari tinjauan literatur baik berupa buku,  artikel,  laporan,  website  dan  lain-lain  yang  relevan  dengan  kajian  penelitian terutama mengenai analisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan batas wilayah provinsi.    Kemudian  data  yang  dikumpulkan  berdasar  pada  konsep  patriarki  dimana sebuah sistem laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Kedudukan  laki-laki  lebih  tinggi  dari  pada  perempuan  dalam  segala  aspek  kehidupan sosial,  budaya dan  ekonomi.  Menurut Bhasin,  (1996) menjelaskan  bahwa  kata  patriarki secara  harafiah  berarti  kekuasaan  bapak  atau  “Patriakh  ( patriarch )”.  Pada  awalnya patriarki digunakan untuk menyebut suatu jenis “keluarga yang dikuasai oleh kaum laki- laki”,  yaitu  rumah tangga  besar  patriarch  yang  dikuasai  oleh  laki-laki.  Dari  pandangan Bhasin  inilah  yang  masih  melekat  pada  sistem  demokrasi  Indonesia  khususnya  yang menonjol kelihatan di daerah. Kekuasaan bapak yang dimaksud Bhasin lebih kepada kaum laki-  laki  baik  yang  laki-laki  tua  maupun  yang  muda.  Memang  patriarki  pertama  kali diterapkan  dalam  lingkup  keluarga  namun  dalam  lingkup  yang  lebih  luas  dalam masyarakat secara langsung terjadi praktek patriarki dimana laki-laki menguasai sebagian peran  perempuan  hingga  pada  proses  demokrasi  khususnya  di  daerah  masih  menonjol praktek patriarki tersebut.
Menurut  Ahmad  Nasrudin,  bahwa  keterwakilan  diartikan  sebagai  tingkat  seberapa banyak atau seberapa akurat sesuatu mencerminkan sampel atau mewakili sesuatu yang lain.  Jika  sebuah  penelitian  memberikan  indikasi  yang  baik  tentang  apa  yang  diyakini seluruh populasi, maka ini adalah contoh studi dengan keterwakilan yang baik. Dengan demikian,  pandangan  Ahmad  Nasrudin  tersebut  sejalan  dengan  regulasi  pemberlakuan kuota  30%  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan  berarti  jenis  kelamin  yakni  orang  atau  manusia  yang  memiliki  rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk kata wanita biasanya  digunakan  untuk  menunjukkan  perempuan  yang  sudah  dewasa  (Nurjannah, 2003). Menurut UU Nomor 2 tahun 2008, partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh  sekelompok  warga  negara  Indonesia  (WNI)  secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Partai Politik dapat  mencantumkan  ciri  tertentu  yang  mencerminkan  kehendak  dan  cita-cita  Partai Politik  yang  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Tujuan  dan  fungsi  partai  politik  diwujudkan  secara konstitusional.
Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
Pendidikan  politik  bagi  anggota  dan  masyarakat  luas  agar  menjadi  warga  negara Indonesia  yang  sadar  akan  hak  dan  kewajibannya  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan Rekrutmen  politik  dalam  proses  pengisian  jabatan  politik  melalui  mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender
Peran Partai Politik Untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019

## 3. Results and Discussion
As a research model of e-participation-based legal reform, where previous studies did not  discuss  many  similar  themes,  this  research  is  an  exploratory  research.  The  legal approach  is  concerned  with  the  formation  of  laws  and  regulations  and  a  comparative approach  into  the  practice  of  using  technology,  especially  big  data  in  legal  practice  in general and in the process of forming laws and regulations in particular.
The  shift  in  the  meaning  of  socializing  the  draft  law  by  the  public  by  translating means  that  the socialization of  the  bill is seen  as  a  program  to  disseminate  information related to the existing law. In fact, the socialization of the bill has the main function of accommodating the aspirations and input of the public on the bill before it is discussed in the DPR into a law.
Berdasarkan ketentuan tentang Peraturan Perundang-undangan bahwa semua partai politik  peserta  pemilu  tahun  2019  telah  membuat  fakta  integritas  dalam  seleksi  calon anggota  DPRD  Kabupaten  Mamasa  dan  sudah  memenuhi  ketentuan  keterwakilan perempuan  minimal  30%  dengan  uraian  pengisian  daerah  pemilu  jumlah  laki-laki  dan jumlah perempuan. Berikut uraian pengisian calon DPRD Kabupaten Mamasa tahun 2019.
Tabel 1. Nama Partai dan Keterwakilan
No. Nama Partai Jumlah Dapil Jumlah Laki-Laki / Perempuan Total Keterwakilan Perempuan (%) L P 1 Partai Kebangkitan Bangsa 3 19 11 30 36,67 2 Partai Gerindra 3 18 10 28 35,71 3 PDI Perjuangan 3 18 10 28 35,71 4 Partai Golkar 3 18 11 29 37,93 5 Partai Nasdem 3 17 11 28 39,29 6 Partai Garuda 3 15 9 24 37,50 7 Partai Berkarya 2 9 5 14 35,71 8 Partai Keadilan Sejahtera 3 16 9 25 36,00 9 Partai Perindo 3 19 11 30 36,67 10 Partai Persatuan Pembangunan 3 8 7 15 46,67 11 Partai Solidaritas Indonesia 3 19 10 29 34,48
12
Partai Amanat Nasional 2 12 6 18 33,33
13
Partai Hati Nurani Rakyat 3 19 11 30 36,67
14
Partai Demokrat 3 19 10 29 34,48 19 Partai Bulan Bintang 3 4 3 7 42,68 20 PKP Indonesi 3 14 10 24 41,67 Jumlah 244 144 388 37,11
Sumber : Keputusan  KPU  Mamasa  Nomor  529/PL.01.4-Pu/KPU-Kab/VIII/2019  Tentang  Daftar  Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Peran Partai Politik Untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019
Dari daftar tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi calon legislative pada partai politik masih didominasi oleh laki-laki. Keberadaan perempuan masih sebatas memenuhi kuota 30%. Partai politik di Mamasa pada tahun 2019 tidak satupun yang komposisinya yang  lebih  besar  jumlah  perempuannya  daripada  laki-laki.  Namun  meskipun  begitu jumlah keterpilihan perempuan di Kabupaten Mamasa meningkat.
Dalam dua dekade pemilihan legislatif kabupaten mamasa, mempunyai peningkatan berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPUD) kabupaten Mamasa dari tahun 2014 hingga tahun 2019.
Tabel 2. Nama Keterwakilan Perempuan dalam tahun
No Tahun 2014 Tahun 2019 Partai Politik Nama Nama 1. Hj. Rosmianti Elisabet Demmatakko, SE. Partai Keadilan dan persatuan Indonesia ( PKPI) 2 Elisabet Demmatakko, SE Hj. Januriah, S.Pd Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3 - Hendrika Sua’ Tasik Partai  Solidaritas Indonesia (PSI) 4 - Helda Partai Demokrat Jumlah  2 Orang (6,66%) Jumlah 4 Orang (13,33%)
Dari  tabel  perbandingan  keterwakilan  perempuan  di  DPRD  kabupaten  Mamasa tahun 2014 dan 2019, maka dapat disimpulkan bahwa persentasi keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten Mamasa meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Meskipun terjadi peningkatan namun dinilain belum signifikan. Upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mendorong keterlibatan perempuan menjadi anggota DPRD kabupaten Mamasa tahun 2019 telah melakukan beberapa hal. Menurut ketua partai PDIP kabupaten Mamasa Bapak Drs. Alpolen  Makatonan bahwa partai telah berupaya sekuat tenaga untuk mendorong  perempuan  dalam  berpartisipasi  sebagai  calon  legislatif  merupakan  bentuk komitmen  partai untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam berpartai dan bernegara.
“Saya  selaku  pimpinan  partai  punya  wewenang  untuk  mendukung  dan memfasilitasi siapapun yang ingin mengabdikan diri untuk bangsa dan negara lewat  partai  PDIP  termasuk  perempuan  untuk  bersama-sama  membangun partai  dan  melaksanakan  perintah  ibu  ketua  umum  Megawati  Soekarno  Putri untuk  merangkul  semua  anak  bangsa  tanpa  terkecuali.  Kometmen  saya  ingin merangkul  semua  anak  bangsa  baik  laki-laki  maupun  perempuan  tanpa  saya melihat latar belakangnya. Harapan saya, banyak perwakilan perempuan yang berminat  bergabung  dengan  partai kami  untuk  bersama-sama  membangun bangsa dan Negara”.
Dari  apa  yang menjadi  pandangan  partai  PDIP  dalam keterwakilan  perempuan  di DPRD  kabupaten  Mamasa  bahwa  upaya  partai  PDIP sudah maksimal dilakukan dan tidak  membeda-bedakan  kader  laki-laki  dan  perempuan  mengingat  ketua  partai  PDIP sendiri  adalah  seorang  perempuan,  yaitu  Megawati  Soekarno  Putri. Hal  berbeda dikatakan  oleh  Ketua  DPD  Partai  Amanat  Nasional  ,Simon  Gayang  yang mengatakan,
“Kita  harus  mengubah  cara  lama  untuk  kedepan  kita  harus  memilih  calon legisltaif  perempuan yang memang dipercaya orang banyak,  dan kemudian serius bertarung dan siap segalanya. Upaya yang harus  kita lakukan, yang pertama harus
Peran Partai Politik Untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019
memilih  calon  legislatif  yang  berpengaruh  yang  nilai  tawarnya  tinggi  di masyarakat.  Khusus  perempuan,  kita  cari  calon  legislatif  perempuan  yang memang  siap  bertarung  dan  serius  dicalonkan.  Karena  belajar  dari  pemilihan umum  yang  lalu  bahwa  ternyata  perempuan  kurang  optimis  jadi  mereka  asal mendaftar menjadi calon legislative saja. Makanya sekarang kita rubah cara kita yaitu  harus  cari  orang  yang  memang  serius  dan  siap  bertarung  maksimal.  Ada beberapa  faktor  kurangnya  keterwakilan  perempuan  di  DPRD  Mamasa  tahun 2019, yang pertama bahwa perempuan kurang percaya diri. Selain kurang percaya diri, perempuan juga terkendala difinansial. Kita kan tau kalau modal utama masuk politik  saat  ini  adalah  finansial  harus  kuat.  Kemudian,  memang  perempuan  jika bertarung dengan laki-laki itu iya beda artinya kenyataan sampai saat ini. Selain itu, mungkin banyak hal yang dibanding- bandingkan oleh masyarakat antara laki- laki dan perempuan”.
Pendapat  diatas  menggambarkan  bagaimana  partai  politik  di  Mamasa  juga  masih memandang perempuan sebagai sosok yang lemah dan belum bisa mengambil keputusan sendiri. Keberadaan perempuan dan laki-laki yang masih terus dibandingkan kinerjanya di Mamasa membuat budaya patriarki masih mengakar kuat.
Menurut  Tambrin,  S.Pd  selaku  ketua  Partai  Solidaritas  Indonesia  (PSI) kabupaten  Mamasa  bahwa,  “faktor  yang  mempengaruhi  kurangnya  keterwakilan perempuan di DPRD Mamasa pada tahun 2019 adalah yang pertama, kurangnya dukungan partai untuk memberikan dukungan edukasi politik khususnya pada kaum perempuan agar tidak apatis untuk ikut mengambil   bagian  dalam  berpolitik  khususnya  ikut  dalam kegiatan partai. Hal kedua adalah bahwa pada masa pemilihan umum tahun 2019 memang banyak  di  temui  perempuan  yang sangat  apatis  untuk ikut  berpolitik sebab  kebanyakan kaum perempuan hanya melihat politik itu yang cocok hanya kaum laki-laki karena belum mereka sadari sepenuhnya bahwa   sejarah mencatat bahwa  peran serta kaum perempuan dalam mengambil bagian   dalam membangun bangsa dan Negara ini sangat dibutuhkan peran kaum perempuan lewat kesetaraan gender sehingga tidak selamanya kaum laki-laki yang selalu menjadi pemimpin”.
Dari  pernyataan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  selain  factor  ekonomi  dan budaya  patriarki  ternyata  salah  satu  masalah  serius  dalam  keterwakilan  perempuan  di DPRD  Kabupaten  Mamasa  adalah  masalah  perempuannya  sendiri.  Di  Mamasa  tingkat kesadaran politik dan keinginan perempuan sendiri untuk masuk ke ranah politik dinilai masih  sangat  kurang.  Sehingga  partai  politik  kesulitan  untuk  mencari  calon  legislatif perempuan.  Kesulitan  partai  politik  untuk  mencari  calon  legislative  perempuan  juga dikarenakan proses kaderisasi di partai yang kurang berjalan baik. Proses kaderisasi yang tidak  berjalan  membuat  partai  politik  baru  akan  berusaha  mencari  calon  legislative menjelang pemilihan umum. Sehingga seringkali calon legislative yang terjaring hanyalah orang-orang  berpengaruh  dan  mempunyai    modal  politik  dari  sisi  sosial,  ekonomi,  dan politik  itu  sendiri.  Hal  ini  juga  bisa  mengakibatkan  calon  yang  kemudia  terpilih  tidak merasa menjadi bagian dari partai sehingga kurang loyal terhadap partai politik. Hendrika Sua’ Tasik selaku perwakilan  perempuan yang terpilih di pemilihan legislatif kabupaten Mamasa  tahun 2019  mengatakan “Salah  satu  yang  mempengaruhi  kurangnya keterwakilan  perempuan  di  DPRD  kabupaten  Mamasa  tahun  2019  adalah  sedikitnya perempuan  yang  masuk  menjadi  calon  legislatif  dan  juga  mungkin  karena  sedikitnya kuota keterwakilan perempuan yang hanya 30%”
Dari  pernyataan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian  kecil  perempuan  yang masuk menjadi calon legislative sampai akhirnya terpilih juga belum sepenuhnya paham mengenai  aturan  affirmative  action  kuota  30%  yang  merupakan  batas    minimal pemenuhan  kuota  bagi  partai  politik  untuk  bisa  mengikuti  pemilihan  umum.  Bukan sebagai  aturan  baku  bahwa  anggota  dprd  perempuan hanya  boleh  menduduki  30% dari total jumlah kursi di DPRD. Bahwa kuota 30% yang dihadirkan oleh pemerintah hanya merupakan  awal  dari  jalan  untuk  mencapai  partisipasi  perempuan  yang  aktif  dalam perpolitikan Indonesia.
Peran Partai Politik Untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019
Memaksimalkan fungsi partai politik dalam proses rekruitmen dan pendidikan politik  akan  membantu  menghadirkan  perempuan-perempuan  yang  cakap  dan  mampu bersaing. Keterlibatan perempuan dalam kerja-kerja partai dalam kegiatan-kegiatan partai juga  akan  mempengaruhi  kinerja  mereka  di  DPRD.  Pengalaman  berorganisasi  dan berproses  dalam  partai  politik  dibutuhkan  perempuan  untuk  membentuk  karakter  yang kuat  dan  berdaya  saing  tinggi.  Sehingga  kelak  keberadaannya  di  DPRD  tidak  lagi dipandang  sebelah  mata  karena  mereka  mampu  menunjukkkan  kinerja  yang  baik berdasarkan pengalaman berpartai.

## 3. Conclusion
Peran partai politik  untuk mendorong keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa  tahun 2019 masih sangat kurang. Keterlibatan perempuan yang terbatas hanya pada pemenuhan kursi 30% calon legislative sebagai syarat partai politik ikut pemilihan umum, turut mempengaruhi keterpilihan mereka. Perempuan yang tiba-tiba dimasukkan dalam  daftar  calon  legislative  tanpa  pernah  terliba  pada  kerja-kerja  partai  ikut mempengaruhi pandangan masyarakat yang mempengaruhi keyakinan masyarakat untuk memilih  calon  legislative  perempuan    karena  menilai  perempuan  hanya  pajangan  dan belum  memiliki  kualitas  yang  mumpuni.  Selain  peran  partai  politik  yang  perlu dimaksimalkan  lagi,  kesadaran  perempuan  untuk  membangun  rasa  percaya  diri,  serta terung meningkatkan kualitas diri juga diperlukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kerja-kerja politik tidak hanya terbatas pada laki-laki.

## Referensi
1. Bhasin, K. (1996). Mengugat Patriarki, pengantar tentang Persoalan Donimasi terhadap kaum Perempuan . Yayasan Benteng Budaya.
2. Nurjannah, I. (2003). Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran . LkiS.
3. Oakley, A. (1978). Sex, Gender And Society . SAGE Publications Inc.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah.
5. Keputusan KPU Nomor 293/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018, Pub. L. No. 293/PL.01.3-Kpt/06/KPU/2018 (2018).