## PEMAKNAAN KAIDAH FIKIH “ AR-RIDHÂ BISY SYAI` RIDHÂ BIMÂ YATAWALLADU MINHU” DALAM EKONOMI SYARIAH
Muhammad Syarif Hidayatullah Syarif.muhammad849@gmail.com
UIN Antasari Banjarmasin

## Abstrak
Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang di dasarkan pada ketentuan dalam syariat Islam yang  berpedoman  pada  nash  yaitu  al-Quran  dan  hadits.  Konstruksi  makna  dari  al- Quran  dan  hadits  telah  disusun  oleh  para  ulama  melalui  formulasi  qawaid  fiqhiyyah sebagai  rumusan  hukum  Islam.  Rumusan  itu  merupakan  produk  ijtihad  interpretasi terhadap nash dengan bentuk kalimat yang menunjukkan suatu substansi dalam hukum Islam.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  makna  salah  satu  kaidah  fikih ekonoomi syariah yang berbunyi “ar-Ridhâ Bisy Syai` Ridhâ bimâ Yatawalladu Minhu (Keridhaan  dengan  sesuatu  adalah  ridha  dengan  akibat  yang  terjadi  padanya)  dalam kegiatan ekonomi syariah. Kaidah yang dibahas dalam artikel ini memiliki pemaknaan pada substansi keridhaan. Keridhaan dalam bermuamalah adalah sebuah prinsip yang harus dihadirkan. Maka dari itu transaksi akan sah jika dilandaskan kepada keridhaan kedua  pihak  yang  bertransaksi  (subjek  akad).  Dalam  bertransaksi  atau  mengikat perjanjian  dituntut  untuk  adanya  transparansi  berupa  kejelasan  maupun  keterbukaan pada  transaksi  yang  dilakukan  agar  dapat  terhindar  dari  adanya  penyimpangan informasi  (ketidaksampaian  informasi  kepada  salah  satu  pihak)  yang  pada  nantinya menyebabkan sebuah tindakan terlarang yaitu kecacatan yang disembunyian (perilaku penipuan) yang memberikan dampak pada gugurnya keridhaan.

## Kata Kunci: Kaidah Fikih, Keridhaan, Ekonomi Syariah

## A. Pendahuluan
Kaidah  fikih  menjadi  sesuatu  yang  begitu  penting  untuk  dikenali  dan  pahami sebagai modal dalam menelaah peristiwa pada masa kekinian yang berbeda dengan era klasik.  Dengan  menguasai  kaidah-kaidah  fikih  kita  akan  mengetahui  benang  merah yang  terdapat  di  berjuta  masalah  fikih,  karena  kaidah  fiqh  itu  memang  menjadi  titik temu  dari  masalah-masalah  fikih.  Penguasaan  terhadapnya  juga  menjadikan  kita  lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan.
Tidak hanya itu, Qawaidul  fiqhiyah juga bisa dijadikan landasan aktifitas umat Islam  sehari-hari  dalam  usaha  memahami  maksud-maksud  ajaran  Islam  ( maqasid  al- Syari’ah ) secara lebih menyeluruh, keberadaan Qawa’id fiqhiyyah menjadi sesuatu yang
amat  penting,  termasuk  dalam  kehidupan  berekonomi,  bersosial,  beragama  dan berbudaya.  Baik  di  mata  para  ahli  usul  ( usuliyyun )  maupun  fuqaha,  pemahaman terhadap qawa’id fiqhiyyah adalah  mutlak  diperlukan  untuk  melakukan  suatu  “ijtihad” atau pembaharuan pemikiran dalam berbagai masalah.
Salah  satu  prinsip  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  bermuamalah  atau beraktivitas ekonomi secara syariah yakni prinsip ‘an taradhin (Suka sama suka/saling ridha).  Artikel  ini  akan  membahas  tentang  kaidah  fikih  terkait  prinsip ‘an  taradhin yang berbunyi:
ِّبِ ىَضِّ رلا
ُهْنِّم ُدَّلَوَ تَ ي اَِّبِ ىَضِّر ِّءْيَّشل
“Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya”

## B. Pembahasan
1. Istilah Penting dalam Kaidah: Makna Ridha dalam Bermuamalah
Kata kunci dalam kaidah fikih yang menjadi pembahasan dalam makalah ini adalah kata  “ridha”  yang  perlu  dipahami  agar  lebih  mengerti  makna  dari  kaidah  fikih  yang dimaksud.  Ridha  secara  bahasa  berasal  dari  bahasa  Arab radiya yang  artinya  senang hati (rela). Ridha menurut syariah adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan  Allah  swt.  baik  berupa  hukum  (peraturan-peraturan)  maupun  ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan-Nya.
Pengertian di atas adalah pengertian dalam perspektif fikih ibadah atau penjabaran atas  dasar  interaksi  manusia  kepada  Allah  swt.  ( habluminallah ).  Sedangkan  dalam perspektif fikih muamalah atau penjabaran atas dasar interaksi manusia dengan manusia ( habluminannas ),  maka  ridha  diartikan  menerima  dan  menyetujui  dengan  suka  rela transaksi  yang  dilaksanakan  antara  seseorang  dengan  orang  lain  pada  akad  yang dilangsungkan.
Terdapat beberapa rukun dalam sebuah akad yang dilangsungkan yakni:
1. Subjek akad
2. Objek akad
3. Shigat (ijab kabul)
Keberadaan  ijab  dan  kabul  dapat  disebut  sebagai  indikator  keridhaan.  Maksud diadakannya ijab dan kabul untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak  yang  bersangkutan.  Dan  dapat  disimpulkan
bahwa  akad terjadi  diantara dua pihak dengan suka rela. Dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Maka dari itu sudah jelas pihak yang menjalin ikatan  perlu  memperhatikan  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. 1
Suatu  jual  beli  tidak  sah  apabila  tidak  terpenuhi  syarat  sahnya  jual  beli  dan  salah satu syaratnya adalah syarat saling rela (keridhaan) antara kedua belah pihak. Kerelaan antara  kedua  belah  pihak  untuk  melakukan  transaksi  merupakan  syarat  mutlak keabsahannya. 2
Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keridhaan atau kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama  ( complete  information )  sehingga  tidak  ada  yang  bersifat unknown  to  one  party (keadaaan  dimana  salah  satu  pihak  tidak  mengetahui  informasi  yang  diketahui  pihak lain,  ini  disebut  juga assymetric  information ). Unknown  to  one  party dalam  bahasa fikihnya  disebut tadlis, dan  dapat  terjadi  dalam  4  (empat)  hal,  yakni  dalam  kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. 3
Keridhaan  dari  pihak  yang  bertransaksi  merupakan  suatu  asas  yang  penting  untuk diterapkan.  Keridhaan  dinyatakan  sebagai  asas  oleh  beberapa  pakar  dengan  redaksi istilah  yang  berbeda  namun  memiliki  makna  yang  sama.  Burhanuddin  Susanto menyebutkan  bahwa  salah  satu  asas  dalam  kontrak  syariah  adalah  asas  ar-ridha  (asas keridhaan). 4 Asas  ini  menyatakan  bahwa  segala  transaksi  yang  dilakukan  harus berdasarkan  keridhaan  antara  masing-masing  pihak.  Apabila  dalam  transaksi  tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta dengan cara yang bathil. Dalam istilah lain disebutkan oleh Syamsul Anwar pada konteks asas perjanjian dalam hukum  Islam,  maka  asas  ini  distilahkan  asas  konsensualisme  ( mabda  ar-radha’iyyah ) dengan penjelasan asas ini menyatakan untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya  kata  sepakat  antara  pihak  tanpa  perlu  dipenuhinya  formalitas-formalitas tertentu. 5
1 Fathurrahman  Azhari, Qawaid  Fiqhiyyah (Banjarmasin:  Lembaga  Pengembangan  Kuaitas Ummat Banjarmasin, 2014), 202-203.
2 Mardani, Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012),  104.
3 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam:  Analisis  Fikih  dan  Keuangan (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2008),  31.
4 Burhanuddin Susanto, Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta: BPFE, 2009),  45.
5 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 87.

## 2. Landasan Kaidah
a. Al-Quran surat An-Nisa/4: 29
ًةَراَِّتِ  َنوُكَت  ْنَأ  َّلَِّإ  ِّلِّطاَبْل ِّبِ  ْمُكَنْ يَ ب  ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْتَ  َلَ اوُنَمآ  َنيِّذَّلا اَهُّ يَأ  َيَ
ا ًمي ِّحَر ْمُكِّب َناَك ََّللَّا َّنِّإ ۚ ْمُكَسُفْ نَأ اوُلُ تْقَ ت  َلََو ۚ ْمُكْنِّم  ٍضاَرَ ت ْنَع
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
b. Al-Hadits
ٍدَّمَُمُ ُنْب ُناَوْرَم اَنَ ثَّدَح :َلاَق ُّيِّقْشَمِّ دلا ِّديِّلَوْلا ُنْب ُساَّبَعْلا اَنَ ثَّدَح َُمُ ُنْب ِّزيِّزَعْلا ُدْبَع اَنَ ثَّدَح :َلاَق ، ِّ ِّنَدَمْلا  ٍحِّلاَص ِّنْب َدُواَد  ْنَع ،ٍدَّم َِّّللَّا  ُلوُسَر  َلاَق :ُلوُقَ ي ،َّيِّرْدُْلْا ٍديِّعَس  َبَِأ  ُتْعَِّسَ :َلاَق ،ِّهيِّبَأ ْنَع » ٍضاَرَ ت ْنَع ُعْيَ بْلا اََّنَِّّإ« :َمَّلَسَو ِّهْيَلَع ُالله ىَّلَص

## 6
Telah  menceritakan  kepada  kami  [Al  Abbas  bin  Al  Walid  Ad  Dimasyqi]  berkata, telah  menceritakan  kepada  kami  [Marwan  bin  Muhammad]  berkata,  telah menceritakan  kepada  kami  [Abdul  Aziz  bin  Muhammad]  dari  [Dawud  bin  Shalih Al  Madini]  dari  [Bapaknya]  berkata;  aku  mendengar  [Abu  Sa'id]  ia  berkata, "Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda:  "Sesungguhnya  jual  beli  itu berlaku  dengan  saling  ridha."  (HR.  Ibnu  Majah,  Baihaqi  dan  dinilai  shahih  oleh Ibnu Hibban)
6 Ibnu  Mâjah  Abû  ‘Abdullah  bin  Muhammad  Yazîd  al-Qazwaini, Sunan  Ibnu  Mâjah, Juz  2 (Cairo:  Dâr  Ihyâ  al-Kitâb  al-‘Arabiyyah,  t.t.),  737.  Lihat  pula  Muhammad  bin  Hibbân  bin  Ahmad  bin Hibbân bin Mu’adz bin Ma’bad at-Tamîmî, Shahîh Ibnu Hibbân, Juz 11 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1988), 341. Lihat pula Ahmad bin Husain bin ‘Alî bin Mûsa al-Khasrujardi (Abu Bakar al-Baihaqi), as- Sunan al-Kubrâ, Juz 6 (Beirut: Dâr al-Kutuûb al-‘Ilmiyyah, 2003), 29.

## 3. Makna Kaidah
Kaidah  fikih “keridhaan  dengan  sesuatu  adalah  ridha  dengan  akibat  yang terjadi  padanya,” memiliki  makna  sesungguhnya  seseorang  yang  telah  ridha  (suka) terhadap  sesuatu  atau  telah  menerima  akan  sesuatu  atau  mengizinkan  untuk  sesuatu, maka  segala  konsekuensi  yang  timbul  didalamnya  maupun  rentetan  masalah  yang  ada dari apa yang telah diterima maka harus diterima. Dengan demikian, prinsip keridhaan itu  berarti  menerima  segala  resiko  yang  akan  terjadi  dari  yang  telah  diterima,  karena dalam  akad,  suatu  akad  lazimnya  tidak  dapat  difasakh  atau  dibatalkan  oleh  salah  satu pihak,  seperti  akad  jual  beli,  sewa-menyewa  dan  sebagainya.. 7 Secara  sederhana A.Djazulli  berpandangan  tentang  kaidah  ini  bahwa  maksud  dari  kaidah  adalah  apabila orang  telah  ridha  terhadap  sesuatu,  maka  ia  ridha  menanggung  resiko  akibat  dari  hal tersebut. 8
Sayyid  Sabiq  menjelaskan  dalam  fikih  Sunnah,  pada  konteks  jual  beli  apabila akad  terlaksana,  sedangkan  pembeli  mengetahui  adanya  cacat  (pada  barang  yang dibelinya),  maka  akad  ini  bersifat  mengikat.  Tidak  ada  khiyar  bagi  pembeli  karena  ia telah ridha. 9
Maka  dari  itu,  jika  bermuamalah  dengan  proses  yang    relevan  dengan  syariat Islam  sebagaimana  diuraikan  bahwa  telah  diketahui  maupun  diidentifikasi  benda  atau objek akad tersebut ada kekurangannya oleh pihak yang bertransaksi misalkan pembeli, maka  keridhaan  orang  yang  bermuamalah  yakni  pembeli  tadi,  ia  akan  menanggung akibat dari keridhaannya.

## 4. Aplikasi Kaidah dalam Realitas Ekonomi Syariah
Beberapa  aplikasi  atau  penerapan  kaidah  fikih “keridhaan  dengan  sesuatu adalah  ridha  dengan  akibat  yang  terjadi  padanya,” pada  aktivitas  ekonomi  dapat dideskripsikan sebagai berikut:
7 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , 212-213.
8 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006),  94.
9 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah, Jilid  5,  terj.  Abdurrahim  dan  Masrukhin  (Jakarta:  Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 211.
a. Apabila seseorang telah ridha membeli barang yang telah cacat, maka manakala cacat itu bertambah berat, maka tidak ada alternatif lain baginya, kecuali harus menerimanya.
b. Apabila  seseorang  telah  ridha  untuk  bekerja  pada  suatu  perusahaan,  dia  telah mengetahui job  discription- nya  dengan  jelas  secara  menyeluruh,  maka manakala  masa  kerja  berjalan  tersebut  ia  dibebani  banyak  pekerjaan  yang memang menjadi  ranah  posisi  kerjanya dan sebelum diterima diperusahaan itu ia  telah  diberitahu  dan  sudah  mengerti  kondisinya,  maka  pekerjaan  tersebut harus diterimanya dan menjadi tanggung jawab yang harus dikerjakan.
c. Apabila  seseorang  telah  bersepakat  bekerja  sama  dengan  klausul  posrsi  kerja dan  porsi  investasi  yang  disampaikan  di  waktu  akad  dengan  transparan  dan sudah  sama-sama  saling  mengerti  satu  sama  lain,  maka  si  pemilik  dana  harus menerima  hasil  kerja  sama  dengan  si  pengelola  dana  berapapun  nominalnya ketika  memang  dana  yang  dikelola  telah  digunakan  dengan  jujur  tanpa rekayasa.
5. Korelasi dengan Kaidah-kaidah Lainnya
Kaidah fikih yang berbunyi:
ُهْنِّم ُدَّلَوَ تَ ي اَِّبِ ىَضِّر ِّءْيَّشل ِّبِ ىَضِّ رلا
“Keridhaan  dengan  sesuatu  adalah  ridha  dengan  akibat  yang  terjadi  dari padanya”
Merupakan lanjutan dari kaidah:
َعلا  ِّفِ ُلْصَْلْا
ْلا ىَضِّر ِّدْق

## ُم
ِّدَقاَعَّ تل ِّبِ ُهاَمَزِّتْلِّا اَم َيِّه ُهُتَجْيِّتَنَو ِّنْيَدِّقاَعَ ت
“Pada  dasarnya  akad  adalah  keridhaan  kedua  belah  pihak  yang  mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diikatkan oleh perakadan itu.”
Bahwasanya  bermuamalah  yang  sah  adalah  bermuamalah  yang  akadnya dilandasi  dengan  suka  sama  suka  masing-masing  pihak.  Dalam  bermuamalah  yang akadnya  suka  sama  suka  adalah  bermuamalah  yang  tidak  didasari  oleh  paksaan  salah satu  pihak,  dan  bermuamalah  yang  di  dalamnya  tidak  terdapat  unsur  penipuan  dan kezhaliman yang merugikan salah satu pihak.
Kaidah  ini  pada  dasarnya  menunjukkan  pentingnya  ada  kesepakatan  diantara kedua belah pihak yang bertransaksi, namun makna kaidah ini tidak dapat dimasukkan dalam konteks transaksi yang terlarang/haram misalkan praktik pembungaan uang yang merupakan  aktivitas  ribawi.  Walaupun  antara  si  peminjam  uang  dan  yang  meminjam uang  bersepakat  untuk  bertransaksi  dan  dikatakan  bahwa  sipeminjam  setuju  dan  rela pinjaman  yang  didapatkannya  dibungakan  ketika  akad,  dan  rela  pula  mendapatkan konsekwensi  bahwa  harus  mengembalikan  pinjaman  tersebut  berlebih,  kesepakatan yang ada tidak dapat menggugurkan keharamannya. Prinsip suka sama suka atau saling ridha  ini  berlaku  pada  transaksi  yang  diperbolehkan,  sebab  transaksi  yang diperbolehkan ambil contoh transaksi jual beli, jika jual beli itu tidak dilakukan dengan prinsip  suka  sama  suka,  melainkan  dengan  adanya  pemaksaan,  tindakan  yang  zhalim maupun  penipuan  yang  akhirnya  merugikan  salah  satu  pihak,  maka  perbuatan  itu adalah terlarang karena tidak ada kesepakatan yang murni disitu.
Kaidah Fikih terkait:
ٌلِّطَبِ ِّةَعْ يِّرَّشلا َلْوُصُا ٌفِّلاَُمُ ٍطْرَش ُّلُك

## “Setiap syarat yang menyalahi dasar-dasar syariah adalah batal.”
Kegiatan  muamalah  memang  memiliki  fleksibiitas  dan  elastisitas  dalam eksistensi pada realitas kehidupan. Sebab hukum  asalnya adalah boleh, tapi pula harus diperhatikan  dan  ditelaah  pada  suatu  transaksi  ada  atau  tidaknya  unsur  terlarang didalamnya.  Kaidah  fikih  yang  menjadi  dasar  secara  umum  dari  kegitatan  muamalah yakni:
اَهِّْيِّْرَْتَ ىَلَع ٌلْيِّلَد َّلُدَي ْنَا َّلَِّا ِّةَحَبِِّْلَا  ِّت َلََماَعُمْلا  ِّفِ ُلْصَلْا
“Pada  dasarnya  semua  muamalah  boleh  dilakukan,  terkecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya.”
Keharaman riba telah tertulis secara nash baik al-Quran dan al-Hadits. Selain itu pula terdapat kaidah fikih yang menyebutkan:
ًبِِّر َوُهَ ف ًةَعَفْ نَم َّرَج ٍضْرَ ق ُّلُك
“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.”
Dalam redaksi lain:
ٌماَرَح َوُهَ ف اًعْفَ ن َّرَج ٍضْرَ ق ُّلُك
" Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah haram.”
Setiap  transaksi  muamalat  yang  memberikan  jasa  pinjaman  dana  tertentu  dan dalam  transaksi  diharuskan  membayar  uang    dengan  lebih  besar  dari  dana  yang  telah dihutangnya  (pinjaman  berbunga),  maka  tindakan  seperti  ini  adalah  perbuatan  riba. 10
Unsur terlarang dalam muamalah tidak hanya sebatas riba saja, 11 masih ada unsur-unsur lain  yang  perlu  dipelajari  dan  dikenali  eksistensinya  terutama  dalam  realitas  ekonomi kontemporer  dengan  begitu  beragamnya  produk  keuangan  yang  dihadirkan  saat  ini diruang  publik  sebagai  respon  secara  dinamis  terhadap  perkembangan  zaman  dan kebutuhan masyarakatnya.

## 6. Contoh Kasus Sederhana
Azizi adalah seorang pemuda yang ingin membeli rumah. Dikarenakan sangat inginnya untuk memiliki rumah, maka ia mencari rumah dengan harga yang sangat murah sebab keterbatasan  dana  yang  dimiliki.  Azizi  pun  membeli  rumah  milik  Ragil  dengan  harga yang  sangat  murah.  Rumah  tersebut  sebenarnya  telah  reot  dan  banyak  bagian  yang sudah rusak dikarenakan tidak terawat dan sudah lama tidak dihuni oleh Ragil. Semua hal tentang keadaan rumah tersebut telah diketahui oleh Azizi ketika bertransaksi, maka dengan  begitu  segala  kekurangannya  telah  diterima  oleh  Azizi  termasuk  konsekwensi dari  kondisi  tersebut  suatu  saat  nanti.  Maka  dari  itu,  dalam  hal  ini  Azizi  telah  ridha terhadap kondisi rumah yang ia beli dan ridha pula dengan akibat dari kondisi tersebut. Jika  ternyata  setelah  akad  ternyata  rumah  tersebut  roboh,  maka  hal  tersebut  sudah menjadi  tanggung  jawab  Azizi  tanpa  dikaitkan  kembali  dengan  Ragil  sebagai  pemilik awal,  sebab  kondisi  rumah  sudah  secara  jelas  diketahui  oleh  Azizi  sebelum melangsungkan akad.
10 Moh.  Mufid, 40  Kaidah  Hukum  Ekonomi  Syariah:dari  Teori  ke  Praktik (Makasar:  Zahra Litera, 2015), hlm. 37.
11 Unsur-unsur lain tersebut seperti gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), tadlis (kecacatan yang  disembunyikan), Risywah (suap), ihtikar (penimbunan), najasy (jual  beli  kecohan/rekayasa permintaan) dan lain-lain.

## C. Simpulan
Kaidah  yang  dibahas  dalam  artikel  ini  terkait  pada  masalah  keridhaan. Keridhaan dalam bermuamalah adalah sebuah prinsip. Oleh karena itu, sebuah transaksi akan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua pihak. Selanjutnya dituntut untuk adanya  transparansi  atau  kejelasan  maupun  keterbukaan  dalam  hal  transaksi  yang dilangsungkan, karena hal tersebut untuk menghindari adanya penyimpangan informasi (ketidaksampaian  informasi  kepada  salah  satu  pihak)  yang  pada  nantinya  berakibat sebuah  tindakan  terlarang  yakni tadlis (penipuan)  yang  mengarah  pada  gugurnya keridhaan dikarenakan dilakukan tidak seperti seharusnya dan menimbulkan kesukaran pada  salah  satu  pihak.    Dengan  demikian,  ketika  hal  tersebut  telah  dilakukan  seperti seharusnya  dengan  tersampaikannya  informasi  yang  tepat  dan  akurat  kepada  kedua belah  pihak,  maka  saat  transaksi  itu  disetujui  dengan  ridha,  akibat  yang  terjadi  dari berlangsungnya akad tersebut adalah juga merupakan sebuah keridhaan.

## Daftar Pustaka
Anwar,  Syamsul.  2010. Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam Fikih Muamalat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Azhari, Fathurrahman. 2014. Qawaid Fiqhiyyah. Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Ummat Banjarmasin.
Djazuli,  A.  2006. Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana. Karim,  Adiwarman  A.  2008. Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Mardani. 2012. Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah. Jakarta: Kencana. Mufid,  Moh.  2015. 40  Kaidah  Hukum  Ekonomi  Syariah:  dari  Teori  ke  Praktik. Makasar: Zahra Litera.
Sabiq, Sayyid. 2009. Fikih Sunnah. Jilid 5. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
Susanto, Burhanuddin. 2009. Hukum Kontrak Syariah. Yogyakarta: BPFE.