## Ahmad Luthfi, dkk.: Konsep Pengelolaan…

## KONSEP PENGELOLAAN KOPERASI PESANTREN UNTUK KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT: TELAAH SURAH AL-HASYR AYAT 7
Ahmad Lutfi Rijalul Fikri
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram Email: luthfi2311@gmail.com
Muaidy Yasin Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram Email: fe.muaidy@gmail.com

## Akhmad Jupri
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram Email: akhmadjupri@gmail.com
Abstract.  The  Management  of  Islamic  Boarding  Schools  Cooperative  Concept  for Community Economic Welfare: Study of Surah Al-Hasyr Verse: 7. Al-Qur'an with its verses  becomes  the  economic  foundation  that  has  given  the  principles  of  life  in relationships  between  man  and  his  fellowmen.  It  contains  rules  and  guidance  for  his loyalists  to  do  good things  and  stay  away from  actions that  are considered  vandalism and tyranny. Therefore, Al-Qur’an which is foundation of the whole teachings of Islam is not  just  about  the  collection  of  rules  and  prohibitions,  but  provides  assurance  for  the realization of economic prosperity of the community. In this article, the writer intends to reveal the clarity of the concept of pesantren cooperative management for the economic welfare of community in the perspective of sura al-Hashr verse 7. Al-Quran believes that economic welfare  is  not only the  problem of  economic  distribution materially but  also concerning  non  material  and  other  fields.  Therefore,  to  achieve  growth  and development  materially  and  spiritually,  Islamic  Economics  has  characteristics  in  its growth, which is all-round, balanced, realistic, fair, responsible, sufficient and focusing on  human  beings  in  accordance  with  their  right  as  khalifah  on  earth.  These characteristics indicate that the goal of growth and economic development  in Islam is the opportunity of all members of any community of race, religion and character to gain prosperity, so that everyone can experience the blessings and grace of Allah. Al-Qur'an demands all of its loyalists to carry out the whole teaching of Islam in all aspects of their life. The consequence of this concept is that economic welfare should be viewed as  the embodiment of God's command to his servants. So that economic welfare is a continuous effort  of  mankind  to  do  the  best,  both  to  God  and  fellow  human  beings  based  on  the guidance of Al-Quran.
Keywords: Cooperative  Management;  Economic  growth;  Economic  development; Economic Welfare.
Abstrak. Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7 . Al-Quran dengan ayat-ayatnya menjadi landasan  ekonomi  yang  telah  memberikan  prinsip-prinsip  kehidupan  dalam  menjalin
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Volume 9 No. 2 Juli - Desember 2018 P-ISSN: 2085-3696; E-ISSN: 2541-4127 Page: 131 - 150
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
hubungan antara manusia dengan sesamanya. Di dalamnya berisi aturan dan sekaligus tuntutan agar pengikut-pengikutnya berbuat hal-hal yang baik dan menjauhi tindakan yang dianggap pengerusakan dan kedzaliman. Oleh karenanya Al-Quran yang menjadi landasan  dari  keseluruhan  ajaran  Islam  tidak  sekedar  berisi  tentang  kumpulan peraturan dan larangan, tetapi memberikan jaminan untuk terwujudnya kesejahteraan ekonomi  masyarakat.  Pada  artikel  ini,  penulis  bermaksud  mengungkap  kejelasan konsep  pengelolaan  koperasi  pesantren  untuk  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat dalam  perpektif  surat  al-Hasyr    ayat  7.  Al-Quran  memandang  bahwa  kesejahteraan ekonomi  bukan  semata-mata  hanya  permasalahan  distribusi  ekonomi  secara  materi semata-mata  tetapi  juga  menyangkut  unsur  non  materi  dan  bidang-bidang  yang lainnya. Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai  pertumbuhan  dan  perkembangan  secara material  dan  spiritual  tersebut,  Ekonomi  Islam  mempunyai  karakteristik  dalam pertumbuhannya, yaitu serba meliputi, berimbang, realistis, berkeadilan, tanggungjawab, mencukupi dan berfokus pada manusia sesuai dengan haknya sebagai khalifah  di  muka  bumi.  Karakteristik  tersebut  menunjukkan  bahwa  tujuan pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  dalam  Islam  adalah  adanya  kesempatan semua anggota masyarakat apapun ras, agama dan karakternya – untuk mendapatkan kesejahteraan, sehingga semua orang dapat merasakan nikmat dan karunia Allah Swt . Al-Quran  menuntut  para  pengikutnya  untuk  menjalankan  keseluruhan  ajaran  Islam dalam  semua  aspek  kehidupannya.  Konsekuensi  dari  konsep  ini  adalah  kesejahteraan ekonomi  harus  dipandang  sebagai  perwujudan  perintah  Tuhan  kepada  hamba- hambanya.  Sehingga  kesejahteraan  ekonomi    merupakan  upaya  terus  menerus  dari umat  manusia  untuk  berbuat  sebaik-baiknya,  baik  kepada  Tuhan  maupun  kepada sesama manusia berdasarkan petunjuk Al-Quran.
Kata  Kunci: Pengelolaan  Koperasi;  Pertumbuhan  Ekonomi;  Perkembangan  Ekonomi; Kesejahteraan Ekonomi .

## PENDAHULUAN
Koperasi  sebagai wadah  ekonomi kerakyatan  memiliki  nilai instrumental yang paling  penting  yaitu  nilai  instrumental  kerja  sama  ekonomi.  Hal  ini  terlihat  jelas dalam pasal  33 UUD 1945 yang  mengatakan bahwa “perekonomian disusun  sebagai usaha  bersama  atas  asas  kekeluargaan.”Ini  menunjukkan  bahwa  perekonomian indonesia  harus  disusun  sebagai  usaha  bersama (ta’awwun) berdasarkan  atas  asas kekeluargaan  dan atau  kerja  sama. Mengenai  betapa pentingnya masalah kerjasama ini  Ibnu  Khaldun  mengatakan  bahwa: “kebutuhan  manusia  sangat  banyak,  untuk  itu diperlukan  usaha  yang  banyak  juga...  adalah  di  luar  kemampuan  manusia  untuk melakukan semua itu ataupun sebagiannya, kalau hanya sendirian saja. Jelaslah bahwa ia  tidak  dapat  berbuat  banyak  tanpa  bergabung  dengan  beberapa  tenaga  lain  dari sesama  manusia,  jika  ia  hendak  memperoleh  makanan  bagi  dirinya  dan  sesamanya. Dengan  bergotong  royong  (ta’awun)  maka  kebutuhan  manusia  kendati  beberapa  kali lebih banyak dari jumlah mereka dapat dipenuhi. 1
Ahmad Luthfi, dkk.: Konsep Pengelolaan…
Kerja  sama  ini  merupakan  pengejawantahan  dari  larangan  Allah  swt,  untuk tidak  beredarnya  harta  diantara  orang  kaya  saja, 2 karena  beredarnya  harta dikalangan orang-orang tertentu akan mendatangkan ketidak-adilan dan kedzaliman bagi  masyarakat  luas.  Larangan  ini  dipertegas  oleh  Ali  Syariati  mengatakan  bahwa dalam  Al-Quran,  dua  pertiga  ayat-ayatnya  berisi  tentang  keharusan  menegakkan keadilan/pemberdayaan ekonomi, dan membenci kezhaliman dengan ungkapan kata zhulm, Itsm, dhalal , dll. 3
Dari penjelasan di atas, terlihat betapa pentingnya dan strategisnya peran kerja sama  dalam  kehidupan  ekonomi  bagi  terpenuhinya  kebutuhan  dan  terciptanya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Bahkan mengingat pentingnya peran kerja sama  tersebut  dalam  kehidupan  ekonomi,  terutama  kehidupan  ekonomi  suatu negara,  menurut  Sri-Edi  Swasono  “tanpa  adanya  kemauan  untuk  memperhitungkan unsur  dan  mekanisme  kerja  sama,  dan  tanpa  adanya  kemauan  bekerja  sama (willingnes  to  cooperate) , teori  pertumbuhan  ekonomi  akan  cacat  pada  tataran empirik”. 4 Kalau  kita  menilik  kembali  prinsip  koperasi  sebagai  wadah  untuk membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong/kerjasama, yang mana  hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  syariah  yaitu ta’awanu  ala  al-birri dan  bersifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup.
Koperasi  Pondok  Pesantren  memiliki  potensi  yang  besar  sebagai  sebuah lembaga  untuk  mengembangkan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi masyarakat.  Dewasa  ini,  keistimewaan  dan  keunikan  yang  dimiliki  pesantren, dianggap  belum  mampu  menjawab  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  kompleks seiring  dengan  kemajuan  zaman  dalam  era  yang  modern.  Hal  tersebut  dikarenakan sejak  berdirinya,  pesantren  memiliki  potensi  yang  strategis  di  tengah  masyarakat. Walaupun  kebanyakan  pesantren  lebih  memposisikan  dirinya  sebagai  lembaga pendidikan dan keagamaan (tafaqquh fi al-din), namun beberapa pesantren mencoba melakukan reposisi sebagai bagian dari upaya merespon dinamika sosial. Paradigma ini  tumbuh  karena  pesantren  memandang  bahwa  kehidupan  dunia  akhirat  harus berjalan  seimbang  dan  menyatu.  Meninggalkan  salah  satu  diantara  keduanya  sama dengan  melanggar sunnatullah. Dari  paradigma  inilah  kemudian  lahir  program sebagai  upaya  untuk  menggapai  kesejahteraan  dunia  dan  akhirat.  Salah  satunya dengan mendirikan lembaga ekonomi yang berada di pesantren, semisal koperasi dan
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
yang lainnya. Mengingat aktivitas ekonomi merupakan salah satu sarana untuk hidup sejahtera di dunia, diharapkan akan mampu menjadi pendorong atau sebagai fasilitas untuk mencapai kesejahteraan di akhirat maka aktivitas ekonomi ini adalah anjuran agama  bagi  setiap  manusia,  hal  inilah  yang  mendapatkan  respon  positif  oleh pesantren.  Tulisan  ini  mencoba  menjelaskan  bagaimana  konsep  surah  Al-Hasyr dalam  pengelolaan  koperasi  pesantren  untuk  kesejahteraan  untuk  kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Distribusi Ekonomi Dalam Surat Al-Hasyr Ayat 7
Dalam mushhaf al-Hasyr adalah surat ke-59. Sedangkan berdasarkan kronologis nuzuul -nya ia turun setelah surat al-Bayyinah (98) sebelum surat an-Nuur (24).
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Artinya:  “Apa  saja  harta  rampasan  (fai’)  yang  diberikan  Allah  kepada  RasulNya (dari  harta  benda)  yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  Maka  adalah  untuk Allah,  untuk  rasul,  kaum  kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan orang-orang yang dalam perjalanan,  supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang  Kaya  saja  di  antara  kamu.  apa  yang  diberikan  Rasul  kepadamu, Maka  terimalah.  dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu,  Maka  tinggalkanlah.  dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.
Ayat  ini  menjelaskan  tentang  hukum fai’ secara  terperinci.  Ia  memberikan penjelasan  tentang  sebab  pembagian  itu,  dan  meletakkan  kaidah  dalam  sistem ekonomi dan sosial dalam masyarakat muslim.
Pada  masa  Rasul  SAW  harta fai’ dibagi  menjadi  dua  puluh  lima  bagian.  Dua puluh bagian menjadi milik Rasul SAW. Beliau salurkan sesuai kebijaksanaan beliau, baik  untuk  diri  dan  keluarga  yang  beliau  tanggung  maupun  selain  mereka.  Sedang lima bagian sisanya dibagikan sebagaimana pembagian ghanimah yang disebut dalam QS.  al-Anfaal/8:41.  Setelah  Rasul  SAW  wafat,  maka  apa  yang  menjadi  hak  Rasul- menurut  pandangan  Imam  Syafi’i-dibagikan  kepada  mujahidin  yang  bertugas membela  negara,  dan  menurut  pendapat  yang  lain,  disalurkan  untuk  masyarakat
Ahmad Luthfi, dkk.: Konsep Pengelolaan…
umum  berdasarkan  prioritas  kepentingan  dan  kebutuhannya.  Adapun  bagian  Rasul dari  ghanimah  maka  ulama  sepakat  bahwa  ia  dibagikan  untuk  kepentingan  kaum muslimin. 5
Imam  Ahmad  mengatakan,  telah  menceritakan  kepada  kami  Sufyan,  dari  Amr dan  Ma’mar,  dari  az-Zuhri,  dari  Malik  Ibnu  Aus  Ibnu  al-Hasan,  dari  Umar  ra  yang mengatakan bahwa dahulu harta Bani Nadhir termasuk harta fai’ yang diberikan oleh Allah  kepada  Rasul-Nya,  yaitu  harta  yang  dihasilkan  oleh  kaum  muslim  tanpa menyerahkan seekor kuda pun dan juga tanpa menyerahkan seekor unta pun untuk menghasilkannya.  Maka  harta fai’ itu  secara  bulat  untuk  Rasulullah  SAW,  dan tersebutlah  bahwa  beliau  SAW  membelanjakan  sebagian  darinya  untuk  nafkah pertahun  keluarganya.  Kemudian  pada  kesempatan  yang  lain  Umar  ra  mengatakan untuk  keperluas  hidup  pertahun  keluarganya.  Sedangkan  sisanya  beliau  belanjakan untuk keperluan peralatan dan senjata di jalan Allah SWT. 6
Sistem  ekonomi  islam  merupakan  sistem  ekonomi  yang  terlahir  dari  sistem sosial  islami  yang  diharapkan  dapat  memberikan  solusi  terhadap  berbagai permasalahan  yang  ada, 7 dengan  kebijakan-kebijakan  yang  berpihak  kepada kemashlahatan dan menciptkan keadilan dalam ekonomi umat. Begitu pula kebijakan distribusi  dalam  Sistem  Ekonomi  Islam  menjunjung  tinggi  nilai  keadilan,  sehingga pada  konsep  distribusi  landasan  penting  yang  dijadikan  pegangan  yakni agar kekayaan tidak tertupuk hanya pada satu kelompok saja, sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Hasyr (59) ayat 7, yang mengatakan:
                                              …
Artinya: “Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara golongan kaya diantara kamu”.
Secara  etimologi,  kata al-dulah dan al-daulah adalah  lafazh  sinonim,  berakar kata dengan huruf-huruf dal-waw-lam . Al-daulah merupakan suatu ism (kata benda) yang  zatnya  terus  berputar,  sedangkan al-dulah adalah  mashdar.  Kata ad-daulah dalam surah al-Hasyr ayat 7 menunjukkan makna distribusi harta dan terkait dengan petunjuk  Allah  swt.  bagaimana  seharusnya  harta  kekayaan  itu  dikelola  agar pemerataan  terwujud  di  masyarakat.  Kekayaan  itu  harus  dibagi-bagikan  kepada seluruh  kelompok  masyarakat  dan  bahwa  harta  kekayaan  itu  tidak  boleh  menjadi
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
suatu  komoditas  yang  peredarannya  terbatas  di  antara  orang-orang  kaya  saja. Kalimat dulatan  baina  agniya dimaksudkan  sebagai milkan  mutadawalan  bainahum khassah (harta yang tersirkulasi khusus dikalangan mereka, maksudnya orang-orang kaya). Al-daulah adalah  harta  yang  berputar  di  kalangan  manusia  dan  beredar  dari tangan ke tangan. 8
Menurut Ibnu Katsir ayat ini bermakna bahwa pembagian harta fa’i yang sudah ditentukan memberikan gambaran kepada kita supaya distribusi harta tidak terletak pada  tangan  orang-orang  kaya  saja.  Keberadaan  harta  pada  tangan  segelintir  orang membuat  ketidak-adilan  dan  ketimpangan  distribusi  yang  mengakibatkan  harta- harta  tersebut  tidak  akan  sampai  kepada  tangan  orang-orang  miskin. 9 Menurut  M. Quraish  Shihab,  ayat  tersebut  bermaksud  untuk  mnegaskan  bahwa  harta  benda hendaknya  jangan  hanya  menjadi  milik  dan  kekuasaan  sekelompok  manusia.  Akan tetapi harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota  masyarakat  dengan  tetap  mengakui  hak  kepemilikan  dan  melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial. 10 Bedasarkan  ayat  di  atas,  Ekonomi  Islam  tidak  membenarkan  penumpukan kekayaan  hanya  pada  orang-orang  tertentu.  Bahkan,  menggariskan  prinsip  keadilan dan  persaudaraan  (kasih  saying)  pada  konsep  distribusinya.  Tidak  membenarkan pengelolaan  kekayaan  hanya  pada  golongan  atau  kelompok  orang  tertentu  namun tersebar ke seluruh masyarakat. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua individu diletakkan  pada  tingkat  ekonomi  yang  sama. 11 Kebijakan  distribusi  yang  diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan terentu di masyarakat.  Serta  mendorong  terciptanya  keadilan  distribusi,  sehingga  pemerintah dituntut  untuk  tidak  berpihak  pada  satu  kelompok  atau  golongan  tertentu,  agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya kepastian  sistem  (ekonomi,  hukum  dan  sosial)  yang  menjamin  agar  harta  dapat tersebar luas di masyarakat. 12

## Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam
Kapitalisme  tumbuh  dan  berkembang  dari  Inggris  pada  abad  ke18,  kemudian menyebar  ke  Eropa  Barat  dan  Amerika  Utara  sebagai  akibat  dari  perlawanan terhadap  ajaran  gereja  yang  pada  akhirnya  aliran  ini  merambah  ke  segala  bidang
Ahmad Luthfi, dkk.: Konsep Pengelolaan…
termasuk  bidang  ekonomi.  Dasar  filosofis  pemikiran  ekonomi  Kapitalis  bersumber dari  tulisan  Adam  Smith  pada  tahun  1776  dalam  bukunya  yang  berjudul An  Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Pada dasarnya isi buku tersebut sarat  dengan  pemikiran-pemikiran  tingkah  laku  ekonomi  masyarakat.  Dari  dasar filosofi  tersebut  kemudian  menjadi  sistem  ekonomi  dan  pada  akhirnya  mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (way of life) . 13
Landasan  atau  sistem  nilai (value  based) yang  membentuk  kapitalisme  adalah sekulerisme  dan  materialisme,  yang  mana  sekulerisme  berusaha  untuk  memisakan ilmu pengetahuan dari agama dan bahkan mengabaikan dimensi normatif atau moral yang berdampak kepada hilangnya kesakralan kolektif (yang diperankan oleh agama) yang  dapat  digunakan  untuk  menjamin  penerimaan  keputusan  ekonomi  sosial. Sedangkan  paham  materialisme  cendrung  mendorong  orang  untuk  memiliki pemahaman  yang  parsial  tentang  kehidupan  dengan  menganggap  materi  adalah segalahnya baginya. 14
Berkaitan  dengan  masalah  distribusi,  sistem  kapitalisme  menggunakan  asas bahwa  penyelesaian  kemiskinan  dan  kekurangan  dalam  suatu  negara  dengan  cara meningkatkan  produksi  dalam  negeri  dan  memberikan  kebebasan  bagi  penduduk untuk  mengambil  hasil  produksi  (kekayaan)  sebanyak  yang  mereka  produksi  untuk negara.  Dengan  terpecahkannya  kemiskinan  dalam  negeri,  maka  terpecah  pula masalah  kemiskinan  individu  sebab  perhatian  mereka  pada  produksi  yang  dapat memecah  masalah  kemiskinan  pada  mereka.  Maka  solusi  yang  terbaik  untuk menyelesaikan  permasalahan  masyarakat  adalah  dengan  meningkatkan  produksi. 15 Dengan demikian ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat yang memuaskan kebutuhan  masyarakat  secara  makro  dengan  cara  menaikkan  tingkat  produksi  dan meningkatkan  pendapatan  nasional  (national  income),  sebab  dengan  banyaknya pendapatan nasional maka seketika itu terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara membertikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat  sehingga  setiap  individu  dibiarkan  bebas  memperoleh  kekayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan memberikan  kekayaannya  kepada  para  ahli  waris  secara  mutlak  apabila  mereka meninggal  dunia.  Asas  distribusi  yang  diterapkan  oleh  sistem  kapitalis  ini  pada akhirnya  berdampak pada realita bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
para kapitalis (pemilik modal dan konglomerat), oleh karena itu hal yang wajar kalau kebijakan-kebijakan yang  dikeluarkan oleh pemerintah  selalu  berpihak kepada  para pemilik  modal  atau  konglomerat  dan  selalu  mengorbankan  kepentingan  rakyat sehingga  terjadilah  ketimpangan  (ketidakadilan)  pendistribusian  pendapatan  dan kakayaan.
Berbeda  dengan  ilmu  ekonomi  kapitalis,  ilmu  ekonomi  Islam  merupakan  ilmu pengetahuan  sosial  yang  mempelajari  masalah-masalah  ekonomi  rakyat  yang diilhami  oleh  nilai-nilai  Islam.  Dr.  Muhammad  bin  Abdullah  al-Arabi  mendefinisikan ekonomi  islam  sebagai  kumpulan  prinsip-prinsip  umum  tentang  ekonomi  yang  kita ambil  dari  al-qur’an,  sunnah  dan  pondasi  ekonomi  yang  kita  bangun  atas  dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu. 16
Ilmu  ekonomi  islam  berkembang  secara  bertahap  sebagai  suatu  bidang  ilmu interdisipliner  yang  menjadi  bahan  kajian  para  fuqaha,  mufassir,  sosiolog  dan politikus, diantaranya Abu Yusuf, Yahya bin Umar, Ibnu Khaldun dan lainnya. Konsep ekonomi  para  cendikiawan  muslim  tersebut  berakar  pada  hukum  islam  yang bersumber  dari  al-qur’an  dan  hadits  sehingga  ia  sebagai  hasil  interpretasi  dari berbagai  ajaran  islam  yang  bersifat  abadi  dan  universal,  mengandung  sejumlah perintah  serta  mendorong  umatnya  untuk  mempergunakan  kekuatan  akal pikirannya. 17
Islam memandang pemahaman bahwa materi adalah segalanya bagi kehidupan sebagaimana menurut kaum kapitalisme adalah merupakan pemahaman yang salah, sebab manusia selain memiliki dimensi material juga memiliki dimensi non material (spiritual).  Dalam  realitanya  tampak  sekali  bahwa  paham  materialisme  membawa kehidupan  manusia  kepada  kekayaan,  kesenangan  dan  kenikmatan  fisik  belaka dengan mengabaikan dimensi non materi.
Dalam ekonomi yang berbasis islam kedua dimensi tersebut (material dan non material) ter- cover didalamnya sebagaimana tercermin dari nilai dasar (value based) yang  dimilikinya,  yaitu  ketuhidan,  keseimbangan,  kebebasan  kehendak  dan betanggung  jawab  (menurut  syed  Nawab  Heidar  Naqvy).8  Ketauhidan  berfungsi untuk  membedakan  sang  khaliq  dan  makhluknya  yang  diikuti  dengan  penyerahan tanpa  syarat  oleh  setiap  makhluk  terhadap  kehendak-Nya  serta  memberikan  suatu perspektif yang pasti yang menjamin proses pencarian kebenaran oleh manusia yang
Ahmad Luthfi, dkk.: Konsep Pengelolaan…
pasti  tercapai  sepanjang  menggunakan  petunjuk  Allah.  Keseimbangan  merupakan dimensi  horisontal  dari  islam  yang  dalam  perspektif  yang  lebih  praktis  meliputi keseimbangan jasmani-ruhani, material-non material, individu dan social. Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan kehendak disini adalah kebebasan yang dibingkai dengan  tauhid, artinya  manusia bebas tidak  sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan  yang  diberikan  oleh  Allah.  Dan  tanggung  jawab  merupakan konsekuensi  logis  dari  adanya  kebebasan  yang  tidak  hanya  mencakup  seluruh perbuatan di dunia dan akhirat saja tetapi juga terhadap lingkungan di sekitarnya. 18
Sistem  ekonomi  yang  berbasis  Islam  menghandaki  bahwa  dalam  hal pendistribusian  harus  berdasarkan  dua  sendi,  yaitu  sendi  kebebasan  dan  keadilan kepemilikan. 19 Kebebasan  disini  adalah  kebebasan  dalam  bertindak  yang  di  bingkai oleh  nilai-nilai  agama  dan  keadilan  tidak  seperti  pemahaman  kaum  kapitalis  yang menyatakannya  sebagai  tindakan  membebaskan  manusia  untuk  berbuat  dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu  dengan  unsur  materi  dan  spiritual  yang  dimilikinya,  keseimbangan  antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur’an agar supaya  harta  kekayaan  tidak  diperbolehkan  menjadi  barang  dagangan  yang  hanya beredar  diantara  orang-orang  kaya  saja,  akan  tetapi  diharapkan  dapat  memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan (59:7). 20

## Konsep Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
Kegiatan  ekonomi  telah  menjadi  sarana  pencapaian  kesejahteraan  atau kemakmuran.  Pada  dasarnya  semua  lembaga  keuangan  memiliki  tujuan  yang  sama yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  baik  kesejahteraan  untuk  anggota  atau  kepada masyarakat  luas.  Namun  ada  pula  yang  tujuannya corebussines tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat umum. Koperasi dalam perjalanannya sudah  banyak  memberikan  andil  dan  kontribusi  kepada  masyarakat  secara  umum, terlebih kepada lembaga dan anggota dari sebuah koperasi. Peran koperasi itu sendiri tidak lepas dari manajemen dan pengelolaan yang baik.
Sebagaimana tujuan dari lembaga keuangan pada umumnya demi mewujudkan kesejahteraan  bersama,  maka  sebenarnya  kita  berhadapan  dengan  konsep
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam
Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
kesejahteraan.  Konsep  kesejahteraan  dalam  Islam  dikenal  dengan al-Falah , Hayatun al-Tayyibah, dan mashlahah al-‘ibad. Konsep tersebut merupakan cita-cita luhur dari ekonomi  dan  konsep  Islam  secara  umum.  Ketika  berbicara  tentang al-Falah dan Hayatun al-Tayyibah , maka kita berhadapan dengan rumusan M. Umer Chapra dan Al- Ghazali.  Dalam  bukunya IslamandTheIslamicChallenge M.  Umer  Chapra  menjelaskan bahwa  setiap  individu  pelaku  ekonomi  sudah  pasti  didominasi  dengan  pandangan maupun asumsinya mengenai alam, dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Chapra mengibaratkan  pandangan  dunia  sebagai  pondasi  bagi  sebuah  bangunan  yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan. Sehingga strategi dari  suatu  sistem  yang  merupakan  hasil  logis  dari  pandangan  hidup,  selayaknya selaras dengan sasaran yang dipilih agar tujuan dapat dicapai dengan efektif. 21
Chapra juga menjelaskan dalam buku ini mengenai aktualisasi konsep falah dan hayatan  thoyyibatan yang  merupakan  inti  dari  tantangan  ekonomi  bagi  negara- negara  muslim.  Sebab  kedua  konsep  ini  berasal  dari  Islam,  diajarkan  Islam  dan hendaknya  pula  diterapkan  dalam  kehidupan  muslim  untuk  mewujudkan kebahagiaan  dunia-akhirat.  Hal  ini  menuntut  peningkatan  moral,  persaudaraan  dan keadilan  sosio-ekonomi,  dengan  pemanfaatan  sumber-sumber  daya  yang  langka untuk  mengentaskan  kemiskinan,  memenuhi  kebutuhan  dan  meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
Dalam  perspektif  ide  atau  gagasan,  ternyata  konsep  kesejahteraan  banyak mengadopsi  pada  paham  kapitalisme  dan  sosialisme.  Paham  ini  telah  terbukti membawa  banyak  kegagalan  dalam  mengantarkan  pembangunan  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu,  muncullah  sebuah  alternatif  konsep kesejahteraan  yang  mengacu  pada  nilai-nilai  ajaran  syariah  Islam.  Pada  saat  krisis ekonomi  moneter  melanda  dunia,  lembaga-lembaga  ekonomi  di  negara-negara berkembang  yang  menerapkan  mekanisme  syariah  terbukti  dapat  bertahan  dan bahkan  disebagiannya  mampu  untuk  dapat  tumbuh  dan  berkembang.  Sehingga berawal  dari  keberhasilannya  ini  mulailah  banyak  dikaji  tentang  konsep kesejahteraan yang berlandaskan pada ekonomi syariah Islam. 22
Sementara  itu,  kesejahteraan  menurut  al-Ghazali  adalah  tercapainya kemaslahatan.  Kemaslahatan  sendiri  merupakan  terpeliharanya  tujuan  syara’ ( Maqasidal - Syari’ah ).  Manusia  tidak  dapat  merasakan  kebahagiaan  dan  kedamaian
Ahmad Luthfi, dkk.: Konsep Pengelolaan…
batin  melainkan  setelah  tercapainya  kesejahteraan  yang  sebenarnya  dari  seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk  mencapai  tujuan  syara’  agar  dapat  terealisasinya  kemaslahatan,  Al-Ghazali menjabarkan  tentang  sumber-sumber  kesejahteraan,  yakni:  terpeliharanya  agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 23
Aktualisasi  konsep  kesejahteraan  tidak  lepas  dari  peran  dari  para  pelaku ekonomi.  Di  samping  itu  pula,  peran  masyarakat  juga  berkewajiban  untuk merealisasikan  kesejahteraan.  Pemerintah  dan  masyarakat  harus  bergerak  bersama untuk  mencapai  kesejahteraan  umat.  Kesejahteraan  material  dan  spiritual merupakan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  proses  pembangunan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  keberhasilan  pembangunan  haruslah  dicapai  tidak  saja  dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya  diarahkan  untuk  mencapai  keberhasilan  material  maka  bisa  dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan  kehidupan  yang  hampa  dan  tanpa  makna  meskipun  semua  fasilitas tersedia.
Kesejahteraan  oleh  sebagian  masyarakat  selalu  dikaitkan  dengan  konsep kualitas  hidup.  Konsep  kualitas  hidup  merupakan  gambaran  tentang  keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah  persepsi  individu  terhadap  kehidupannya  di  masyarakat  dalam  konteks budaya  dan  sistem nilai yang  ada yang terkait dengan tujuan, harapan,  standar, dan juga  perhatian  terhadap  kehidupan.  Konsep  ini  memberikan  makna  yang  lebih  luas karena  dipengaruhi  oleh  kondisi  fisik  individu,  psikologis,  tingkat  kemandirian,  dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya. 24

## Konsep  Pengelolaan  Koperasi  Pesantren  Untuk  Kesejahteraan  Ekonomi Masyarakat
Koperasi  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  Anggota  pada  khususnya  dan masyarakat  pada  umumnya,  sekaligus  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. 25
Dari  tujuan  di  atas,  kalau  kita  melihat  dari  segi  syariah  dapat  disimpulkan bahwa  konsep  pengelolaan  kopersi  pesantren  untuk  kesejahteraan  ekonomi
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
masyarakat  harus  memenuhi  empat  poin  penting. Pertama ,  mensejahterakan ekonomi  Anggota/Masyarakat.  Koperasi  secara  etimologi  berasal  dari  kata “cooperation” dari bahasa inggris yang berarti kerjasama. Secra umum yang dimaksud dengan  koperasi  adalah  suatu  badan  usaha  bersama  yang  bergerak  dalam  bidang perekonomian,  beranggotakan  mereka  yang  berekonomi  lemah  yang  bergabung secara  sukarela  dan  atas  dasar  persamaan  hak,  berkewajiban  melakukan  sesuatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. 26
Pemenuhan  kebutuhan  para  anggota/masyarakat  tercermin  dalam  pembagian harta fa’i yang telah digariskan peruntukannya oleh Allah SWT, dalam surat al-Hasyr ayat 7 yang mengatakan:
                                                                                                                                   …
Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan…”.
Peruntukan  yang  hanya  tidak  diberikan  kepada  Rasulullah  memberikan gambaran bahwa harta yang dikelola tidak boleh hanya digunakan untuk kesenangan diri  sendiri  saja  tetapi  penggunaannya  harus  lebih  luas  yaitu  harta  bisa mensejahterakan  anggota/masyarakat.  Sebagaimana  yang  telah  dicontohkan  oleh Rasulullah  saw,  dalam  penggunaan  harta fa’i ini,  beliau  membelanjakan  untuk keperluan  anggota  keluarganya,  dibagikan  kepada  masyarakat  yang  berhak,  dan sisanya digunakan untuk berbelanja perlengkapan perang. 27
Dalam Islam konsep mensejahterakan anggota/masyarakat juga sama dengan tolong menolong (ta’awun) dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam surat At-Taubah Ayat 71 Allah berfirman:
َوٱ ُﳌ َو َنﻮُﻨِﻣﺆ ٱ ُ ﳌ ﺆ َٰﻨِﻣ ﻌَﺑ ُﺖ ﻢُﻬُﻀ وَأ ﺎَﻴِﻟ ﻌَﺑ ُء ﺾ ۚ◌ ﺄَﻳ ِﺑ َنوُﺮُﻣ ﭑ َ ﳌﻌ ﻨَﻳَو  ِفوُﺮ ﻮَﻬ ِﻦَﻋ َن ٱ ُ ﳌ َنﻮُﻤﻴِﻘُﻳَو ِﺮَﻜﻨ ٱ ٰﻮَﻠﱠﺼﻟ َة ﺆُﻳَو َنﻮُﺗ ٱ ٰﻮَﻛﱠﺰﻟ َنﻮُﻌﻴِﻄُﻳَو َة ٱ ُﻪَﻟﻮُﺳَرَو َﻪﱠﻠﻟ ۚٓۥ َٰﻟْوُأ َﲑَﺳ َﻚِﺌ ُﻢُﻬَُﲪ ٱ ُﻪﱠﻠﻟ ۗ◌ ﱠنِإ ٱ ﻢﻴِﻜَﺣ ٌﺰﻳِﺰَﻋ َﻪﱠﻠﻟ ٧١
Artinya:  “Dan  orang-orang  yang  beriman,  lelaki  dan  perempuan,  sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh
Ahmad Luthfi, dkk.: Konsep Pengelolaan…
(mengerjakan)  yang  ma´ruf,  mencegah  dari  yang  munkar,  mendirikan  shalat, menunaikan  zakat  dan mereka  taat pada  Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi  rahmat  oleh  Allah;  sesungguhnya  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha Bijaksana”. 28
Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.
Kedua ,  Keadilan  Distribusi  Pendapatan.  Menurut  Muhammad  Hatta  sebagai peletak  dasar  koperasi,  keadilan  distribusi  pendapatan  bermakna  supaya  tiap-tiap orang  dalam  masyarakat  diperlakukan  secara  sama  oleh  Negara  dalam  segala  rupa dan  bebas  dari  tindakan  kezaliman. 29 Jadi  konsep  keadilan  yang  dimaksud  Hatta menuntut kesamaan di  depan hukum. Negara tidak boleh membeda-bedakan antara orang-seorang  dengan  lainnya.  Negara  harus  memperlakukan  mereka  secara  sama, termasuk dlaam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.
Bagaimana  konsep  keadilan  yang  hendak  diperjuangkan  Hatta  tersebut? Keadilan yang  harus  ditegakkan itu  kata Hatta  bukanlah  sembarang  keadilan,  tetapi adalah  keadilan  ilahi.  Keadilan  ilahi  ini  menurut  Hatta  baru  dapat  dilaksanakan apabila  tercapai  perdamaian  dalam  masyarakat,  damai  dalam  perasaan  manusia, antara  dia  dengan  sekitarnya,  damai  antara  manusia  dan  manusia,  damai  antara bangsa  dengan  bangsa.  Inilah  gambaran  masyarakat  Islam  yang  harus  dilaksanakan dan  inilah  tugas  kita. 30 Dari  pernyataan  ini  tampak  bahwa  untuk  tegaknya  keadilan diperlukan syarat, berupa kedamaian. Ini artinya keadilan tidak akan bisa tegak kalau didalamnya masih ada praktik-praktik penjajahan dan atau eksploitatif serta hal-hal yang membawa kepada pelanggaran hak-hak orang lain.
Menurut  Quraish  Shihab,  prinsip  dalam  keadilan  distribusi  pendapatan  adalah keseimbangan.  Prinsip  keseimbangan  mengantar  kepada  pencegahan  segala  bentuk monopoli  dan  pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  satu  tangan  atau  satu  kelompok. Atas  dasar  ini  pula  AL-Quran  menolak  dengan  amat  tegas  daur  sempit  yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang-orang atau kelompok tertentu.
                                            
Artinya, “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.”
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
Dari sini juga datang larangan penimbunan dan pemborosan. Hal ini tercermin ada ayat 34 surat Al-Taubah yang memberikan ancaman sedemikian keras kepada para penimbun.
َٰﻳ ﺎَﻬﱡـﻳَﺄ ٱ اَء َﻦﻳِﺬﱠﻟ َﻦﱢﻣ اﺮﻴِﺜَﻛ ﱠنِإ ْاﻮُﻨَﻣ ٱ َو ِرﺎَﺒﺣَﻷ ٱ َٰﻮﻣَأ َنﻮُﻠُﻛﺄَﻴَﻟ ِنﺎَﺒﻫﱡﺮﻟ َل ٱ ِﺑ  ِسﺎﱠﻨﻟ ﭑ َٰﺒﻟ ﻦَﻋ َنوﱡﺪُﺼَﻳَو ِﻞِﻄ ِﻞﻴِﺒَﺳ ٱ ِﻪﱠﻠﻟ ۗ◌ َوٱ َنوُﺰِﻨﻜَﻳ َﻦﻳِﺬﱠﻟ ٱ َو َﺐَﻫﱠﺬﻟ ٱ ِﻞﻴِﺒَﺳ ﻲِﻓ ﺎَﻬَـﻧﻮُﻘِﻔﻨُﻳ  َﻻَو َﺔﱠﻀِﻔﻟ ٱ ٍباَﺬَﻌِﺑ ﻢُﻫﺮﱢﺸَﺒَـﻓ ِﻪﱠﻠﻟ ﻢﻴِﻟَأ ٣٤ ﺤُﻳ َمﻮَﻳ ٰﻰَﻤ ٰىَﻮﻜُﺘَـﻓ َﻢﱠﻨَﻬَﺟ ِرﺎَﻧ ﻲِﻓ ﺎَﻬﻴَﻠَﻋ ﻢُﻫُرﻮُﻬُﻇَو ﻢُﻬُـﺑﻮُﻨُﺟَو ﻢُﻬُﻫﺎَﺒِﺟ ﺎَﻬِﺑ ۖ◌ َٰﻫ ﺎَﻣ اَﺬ َنوُﺰِﻨﻜَﺗ ﻢُﺘﻨُﻛ ﺎَﻣ ْاﻮُﻗوُﺬَﻓ ﻢُﻜِﺴُﻔﻧَِﻷ ﻢُﺗﺰَﻨَﻛ ٣٥
Artinya;  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  sebahagian  besar dari  orang-orang  alim  Yahudi  dan  rahib-rahib  Nasrani  benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia)  dari  jalan  Allah.  Dan  orang-orang  yang  menyimpan  emas  dan perak  dan  tidak  menafkahkannya  pada  jalan  Allah,  maka  beritahukanlah kepada  mereka,  (bahwa  mereka  akan  mendapat)  siksa  yang  pedih.  pada hari  dipanaskan  emas  perak  itu  dalam  neraka  jahannam,  lalu  dibakar dengannya  dahi  mereka,  lambung  dan  punggung  mereka  (lalu  dikatakan) kepada  mereka:  "Inilah  harta  bendamu  yang  kamu  simpan  untuk  dirimu sendiri,  maka  rasakanlah  sekarang  (akibat  dari)  apa  yang  kamu  simpan itu" 31
Kesenjangan  pendapatan  dan  kekayaan  alam  yang  ada  dalam  masyarakat berlawanan  dengan  semangat  serta  komitmen  Islam  terhadap  persaudaraan  dan keadilan  sosial-ekonomi.  Kesenjangan  harus  diatasi  dengan  menggunakan  cara-cara yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah dengan cara-cara berikut ini:
1. Menghapuskan monopoli kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu;
2. Menjamin hak  dan kesempatan semua pihak untuk aktif  dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi;
3. Menjamin basic  needs  fulfillment (pemenuhan  kebutuhan  dasar)  setiap  anggota masyarakat;
4. Melaksanakan amanah  at-takaful  al-ijtima’i atau social  economic  security insurance di  mana  yang  mampu  menanggung  dan  membantu  yang  tidak mampu. 32
Dengan  cara-cara  ini,  standar  kehidupan  setiap  individu  akan  lebih  terjamin, karena dalam konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai
Ahmad Luthfi, dkk.: Konsep Pengelolaan…
dengan  amal  dan  karyanya.  Ketidaksamaan  pendapatan  dimungkinkan  dalam  Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.
Ketiga, Keadilan  dan  Persaudaraan  Menyeluruh.  Dalam  pasal  33  UUD  1945 menyatakan  bahwa  “perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  asas kekeluargaan.  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  Negara  dan  yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh  Negara.  Bumi  dan  air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Asas  kekeluargaan dalam islam bermakna ukhuwah. Konsep ukhuwah pertama kali  diperkenalkan  oleh  Nabi  Muhammad  saw.  ketika  beliau  menginjakkan  kaki  di Madinah.  Mulailah  Nabi  mempersaudarakan  Muhajirin  dan  Anshar.  Ini  penting, bahkan  teramat  penting  untuk  menata  dan  mengelola  suatu  masyarakat. Persaudaraan  yang  dijalin  atas  dasar  hubungan  perjuangan  dan  harta  lebih  kuat efeknya  dibandingkan  hubungan  nasab.  Dengan  jalan  ini  Nabi  berhasil  mengatasi krisis  keuangan  kaum  Muhajirin  yang  datang  ke  Madinah  tanpa  membawa  apapun selain  pakaian  yang  mereka  kenakan. 33 Sejak  itu,  kaum  Anshar  belomba-lomba membantu  saudara-saudara  mereka  kaum  Muhajirin.  Ditunjukkannya  kepada  kaum imigran ini perhatian dan sikap mendahulukan mereka.
Konsep ukhuwah islamiyah seperti di atas, dijelaskan dalam surat al-Hasyr ayat 9, ketika Allah memuji sifat kekeluargaan kaum Anshar terhadap kaum Muhajirin.
ﻲِﻓ َنوُﺪِﺠَﻳ  َﻻَو ﻢِﻬﻴَﻟِإ َﺮَﺟﺎَﻫ ﻦَﻣ َنﻮﱡﺒِﺤُﻳ ﻢِﻬِﻠﺒَﻗ ﻦِﻣ َﻦَٰﻤﻳِﻹٱَو َراﱠﺪﻟٱ وُءﱠﻮَـﺒَـﺗ َﻦﻳِﺬﱠﻟٱَو ﺔَﺟﺎَﺣ ﻢِﻫِروُﺪُﺻ ٗ◌ ﻮَﻟَو ﻢِﻬِﺴُﻔﻧَأ ٰﻰَﻠَﻋ َنوُﺮِﺛﺆُﻳَو ْاﻮُﺗوُأ ﺎﱠﻤﱢﻣ ﺔَﺻﺎَﺼَﺧ ﻢِﻬِﺑ َنﺎَﻛ ۚ◌ َقﻮُﻳ ﻦَﻣَو َﻧ ﱠﺢُﺷ ِﻪِﺴﻔ ۦ َنﻮُﺤِﻠﻔُﻤﻟٱ ُﻢُﻫ َﻚِﺌَٰﻟْوُﺄَﻓ ٩
Artinya:  “Dan  orang-orang  yang  telah  menempati kota Madinah  dan telah beriman  (Anshor)  sebelum  (kedatangan)  mereka  (Muhajirin),  mereka (Anshor) ´mencintai´ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka  (Anshor)  tiada  menaruh  keinginan  dalam  hati  mereka  terhadap apa-apa  yang  diberikan  kepada  mereka  (Muhajirin);  dan  mereka mengutamakan  (orang-orang  Muhajirin),  atas  diri  mereka  sendiri, sekalipun  mereka  dalam  kesusahan.  Dan  siapa  yang  dipelihara  dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntun”.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid dan  dilindungi oleh rasa keadilan.. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh tali persaudaraan  dan  kasih  sayang  bagai  satu  keluarga.  Sebuah  persaudaraan  yang universal dan tak diikat batas geografis. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Surat Al- Maidah ayat 8:
                                                                                                           
                                                                                                 
Artinya; “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang  selalu  menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan adil.  dan  janganlah  sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih  dekat  kepada  takwa.  dan  bertakwalah  kepada  Allah,  Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 34
Keadilan dalam Islam memiliki dua implikasi, yaitu sebagai berikut:
1. Keadilan Sosial.
Islam  menganggap  umat  manusia  sebagai  satu  keluarga.  Karenanya  semua anggota  keluarga  ini  mempunyai  derajat  yang  sama  di  hadapan  Allah.  Hukum Allah  tidak  membedakan  yang  kaya  dan  yang  miskin,  demikian  juga  tidak membedakan  ras.  Secara  sosial  nilai  yang  membedakan  satu  dengan  yang lainnya adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada manusia.
2. Keadilan Ekonomi
Konsep  persaudaraan  dan  perlakuan  yang  sama  bagi  setiap  individu  dalam masyarakat  dan  dihadapan  hukum  harus  diimbangi  oleh  keadilan  ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial akan kehilangan makna.
Keempat, Kebebasan  individu  dalam  Konteks  Kesejahteraan  Sosial.    Pilar  yang paling penting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan  oleh  Allah  SWT.  ia  tidak  tunduk  kepada  siapa  pun  kecuali  kepada  Allah (ar-Ra’d: 36 dan Luqman: 32). Ini merupakan dasar bagi Piagam Kemerdekaan Islam dari  segala  bentuk  perbudakan.  Menyangkut  hal  ini,  Al-Quran  dengan  tegas
Ahmad Luthfi, dkk.: Konsep Pengelolaan…
menyatakan  bahwa  tujuan  utama  dari  misi  kenabian  Muhammad  saw,  adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya (al-A’raaf: 157).
Konsep  islam  amat  jelas  yaitu  Manusia  dilahirkan  merdeka.  Karenanya,  tidak ada  seorang  pun  yang  berhak  mencabut  kemerdekaan  tersebut  dan  membuat kehidupan  manusia  menjadi  terikat.  Dalam  konsep  ini,  setiap  individu  berhak menggunakan  kemerdekaannya  sepanjang  kemerdekaannya  tetap  berada  dalam kerangka  aturan  islami.  Dengan  kata  lain,  sepanjang  kebebasan  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan secara sosial maupun di hadapan Allah.
Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau  bahkan  dibatasi  oleh  kebebasan  individu  orang  lain.  Menyangkut  masalah  hak individu  dalam  kaitannya  dengan  masyarakat,  para  sarjana  muslim  sepakat  pada prinsip-prinsip berikut ini:
1. Kepentingan  masyarakat  yang  lebih  luas  harus  didahulukan  dari  kepentingan individu.
2. Melepaskan  kesulitan  harus  diprioritaskan  dibanding  memberi  manfaat meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah.
3. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil.  Manfaat  yang  lebih  besar  tidak  dapat  dikorbankan  untuk  manfaat  yang lebih  kecil.  Sebaliknya,  bahaya  yang  lebih  kecil  harus  dapat  diterima/diambil untuk menghindarkan  bahaya yang lebih besar,  sedangkan  manfaat yang  lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. 35

## KESIMPULAN
Distribusi  pendapatan  yang  adil  merupakan  salah  satu  kunci  meningkatnya kesejahteraan  ekonomi  masyarakat.  Monopoli  Sumber  Daya  dan  keberadaan  harta pada  tangan  segelintir  orang  membuat  ketidak-adilan  dan  ketimpangan  distribusi yang  mengakibatkan  harta-harta  tersebut  tidak  akan  sampai  kepada  tangan  orang- orang  miskin.  Surat al-Hasyr ayat  7  mengajarkan  bagaimana  seharusnya  proses distribusi ini berjalan dengan baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip pokok, yang antara  lain  adalah,  mensejahterakan  ekonomi  Anggota/Masyarakat,  Keadilan Distribusi Pendapatan,  Keadilan dan  Persaudaraan Menyeluruh, Kebebasan individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.9 No.2 Juli - Desember 2018
Aktualisasi konsep kesejahteraan ini tidak hanya merupakan tugas para pelaku ekonomi  saja.  Di  samping  itu  pula,  masyarakat  juga  berkewajiban  untuk merealisasikan  kesejahteraan  ekonomi  mereka.  Institusi  koperasi  pesantren  yang bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat  sudah  seharusnya  bisa  menjadi  ujung tombak dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## PUSTAKA ACUAN
Abdullah Abdul Husain At-Tariqi. 2004. Ekonomi Islam (Prinsif, Dasar dan Tujuan),
Terj. M. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
Abdur Rohman. 2010. Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya’ Ulum al-Din . Surabaya: Bina Ilmu.
Abdurrahman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam , Terj. Ibnu Sholah, (Bangil : Al-Izzah, 2001), 12
Achyar Eldine, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam , dalam Jurnal Ilmiah,
www.uika.bogor.ac.id.
Adi Fahrudin. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial . Bandung: Refika Aditama.
Adiwarman Azwar Karim. 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Jakarta: Rajawali Pers.
Afzalur Rahman. 1995. Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Ter. Soeroyo, Nastangin.
Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. Al-Quran Al-Karim dan Terjemah. Dr. Nizar Abazhah. 2014. Fi Madinah al-Rasul, Terj. K.H. Asy’ari Khatib. Jakarta: Penerbit Zaman.
G. Kertasaputra. 2001. Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Cet ke-5. Jakarta: Rineka Cipta.
Hamka. 1988. Tafsir al-Azhar, Juz. 28. Jakarta: Pustaka Panjimas.
Hasanain Muhammad Machluf. 1956. Kalimat Al-Qur‟an. Tafsir wa bayan. Cairo: Dar al-Fikr.
Ibnu Khaldun . 2011. Mukaddimah , terj. Abdul al-Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
Imam Ibnu Katsir. 2005. Tafsir Al-Quran Al-Adzim . Lebanon, Dar el-Fikr.
Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Sayuthi. 2003. Tafsir Jalalain. Beirut: Dar Al-Fikr.
M. Lutfi Hamidi. 2003. Jejak-Jejak Ekonomi Syariah . Jakarta: Senayan Abadi Publising.
Ahmad Luthfi, dkk.: Konsep Pengelolaan…
M. Umer Chapra. 2000. Islam dan Tantangan Ekonomi . Jakarta : Gema Insani Press. M.A Manan. 1997. Teori dan Praktik Ekonomi Islam, ter. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
M.B. Hendrie Anto. 2003. Pengantar Ekonomika Mikro Islami. Yogyakarta : Ekonisia UII.
M.Quraish Shihab. 2007. Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan Pustaka.
Madjid, N. (Ed.). 1984. Khazanah Intelektual Islam . Bandung: Bulan Bintang.
Mohammad Hatta. 1985. Kumpulan Pidato III. Jakarta: Inti Idayu Press.
Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Quraish Shihab. 2002. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Vol.
14. Jakarta; Lentera Hati.
Sayyid Quthb. 1986. Tafsir fi Zhilal al-Qur’an, Jilid 11. Jeddah: Dar Al-‘Ilm.
Sri-Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (eds.). 1992. Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan. Jakarta: UI Press.
Sri-Edi Swasono. 2007. Indonesia is not for sale: sistem ekonomi nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat: demokrasi ekonomi-ekonomi kelembagaan, economic democracy-institutional economics: catatan akhir tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. Yusuf Qardhawi. 2001. Norma dan Etika Ekonomi Islam , Terj. Zainal Arifin, Lc dan Dra. Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press.
Zainuddin Ahmad. 1998. Al-Qur’an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa

## Catatan Akhir:
1 Ibnu Khaldun , Mukaddimah , terj.Abdul al-Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kausar,2011), 77. 2 QS. Al-Hasyr ayat 7 dengan tegas mengatakan:
                                            
Artinya, “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.” 3 Madjid, N. (Ed.). Khazanah Intelektual Islam . (Bulan Bintang, 1984), 10. 4 Sri-Edi Swasono, Indonesia is not for sale: sistem ekonomi nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat: demokrasi ekonomi-ekonomi kelembagaan, economic democracy-institutional economics: catatan akhir tahun (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007), 30.
5 Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Vol. 14 (Jakarta; Lentera Hati, 2002), 112. Lihat juga dalam Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz. 28, (Jakarta: Pustaka Panjimas,
1988), 57. Lihat juga dalam Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilal al-Qur’an, Jilid 11, (Jeddah: Dar Al-‘Ilm, 1986), 211. Lihat juga dalam Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Sayuthi, Tafsir Jalalain, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), 2416-2417.
6 Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Adzim . (Lebanon, Dar el-Fikr, 2005), 1874.
7 M.A Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, ter. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 357.
8 Hasanain Muhammad Machluf, Kalimat Al-Qur‟an. Tafsir wa bayan. (Cairo: Dar al-Fikr, 1956), 204.
9 Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran … , 1876.
10 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah…, Vol 14, 112-113.
11 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, ter. Soeroyo, Nastangin. (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 12.
12 Di samping adanya kepastian sistem, yang tak kalah pentingnya ialah adanya pendidikan akhlak di masyarakat agar terbentuk rasa tanggung jawab di dalam masyarakat sehingga melahirkan sikap kepedulian sosial yang tinggi dengan memperhatikan kebutuhan saudara-saudaranya sama penting dengan kebutuhan mereka. Ibid, 84. 13 , Achyar Eldine, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam , dalam Jurnal Ilmiah, www.uika.bogor.ac.id. 14 M.B. Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, (Yogyakarta : Ekonisia UII, 2003), 34 15 Abdurrahman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam , Terj. Ibnu Sholah, (Bangil : Al-Izzah, 2001), 12
16 Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam (Prinsif, Dasar dan Tujuan), Terj. M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 14 17 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 6
18 M.B. Hendrie Anto, Pengantar …, 34
19 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam , Terj. Zainal Arifin, Lc dan Dra. Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 120
20 Zainuddin Ahmad, Al-Qur’an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan , (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), 7 21 M. Umer Chapra. Islam dan Tantangan Ekonomi .(Jakarta : Gema Insani Press. 2000), 45
22 M. Lutfi Hamidi. Jejak-Jejak Ekonomi Syariah . (Jakarta: Senayan Abadi Publising.2003), 47.
23 Abdur Rohman. Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya’ Ulum al-Din . (Surabaya: Bina Ilmu. 2010), 84-86
24 Adi Fahrudin. Pengantar Kesejahteraan Sosial . (Bandung: Refika Aditama. 2012), 44
25 Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 26 G. Kertasaputra, Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Cet ke-5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 1 27 Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran…, 1866
28 QS. At-Taubah Ayat 71. 29 Sri-Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (eds.), Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif,
Ekonomi Masa Depan. (Jakarta: UI Press, 1992), 179. 30 Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato III, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), 172.
31 M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 542.
32 Syafi’i Antonio. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 16. 33 Dr. Nizar Abazhah, Fi Madinah al-Rasul, terj. K.H. Asy’ari Khatib.(Jakarta: Penerbit Zaman,2014), 83-84.
34 QS.Al-Maidah Ayat 8. 35 Syafi’i Antonio. Bank Syariah, 17.