## Legalitas
DOI 10.33087/legalitas.v12i1.191

## PERBANDINGAN SEJARAH POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA SEBAGAI PENENTU POLITIK HUKUM DIMASA YANG AKAN DATANG
Oleh : Sigit Somadiyono 

## ABSTRAK
Terdapat  tiga  sistem  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  serta  berlaku  di  masyarakat Indonesia.  ketiga  sistem  hukum  tersebut  adalah  sistem  hukum  Islam,  sistem  hukum  adat  dan  sistem hukum civil. Ketiga sistem itu  saling “bersaing”  untuk menjadi satu-satunya hukum yang berlaku di Indonesia. Walaupun begitu, ketiga sistem hukum tersebut sebenarnya bisa saling melengkapi dan bisa diharmonisasi.  Tetapi  Indonesia  harus  memiliki  satu  role  model  yang  disepakati  serta  bisa  menjadi panduan  dalam  merumuskan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkeadilan.  Tulisan  ini menjelaskan  bagaimana  hukum  adat  dan  hukum  Islam  tetap  berlaku  dan  hidup  dimasyarakat  bisa mengisi  kekosongan  hukum  dari  sistem  hukum  civil.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode penelitian normatif dan menggunakan berbagai pendekatan yakni pendekatan undang-undang, perbandingan dan sejarah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa walaupun pluralisme hukum yang berlaku di  masyarakat  dapat  tumbuh  dan  saling  melengkapi,  tetapi  pluarisme  tersebut  akan  berdampak  pada katidakpastian  hukum  serta  arah  perkembangan  hukum  yang  tidak  jelas  ke  depannya.  Unifikasi  dan kejelasan pengaturan terhadap ketiga sistem tersebut akan menjadi salah satu jawaban atas pluralisme hukum di Indonesia sehingga tercipta keadilan dan ketertiban di masyarakat.
Kata Kunci:  Sejarah Positivisme, Indonesia, Hukum Islam, Hukum Adat

## A. Pendahuluan
Sistem  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu systema ,  artinya  adalah  keseluruhan  yang terdiri  dari  bermacam-macam  bagian.  Sistem  hukum  menurut  Subekti  adalah  suatu  susunan atau  tatanan  yang  teratur,  suatu  keseluruhan  yang  terdiri  atas  bagian-bagian  yang  berkaitan satu  sama  lain,  tersusun  menurut  suatu  rencana  atau  pola,  hasil  dari  suatu  penulisan  untuk mencapai  suatu  tujuan.  Sistem  hukum  dapat  diartikan  sebagai  kumpulan  sikap  yang  telah mengakar  kuat  dan  terbentuk  dalam  waktu  yang  lama  sehingga  berpengaruh  terhadap pemberlakuan hukum di masyarakat. 1
Perkembangan  pemikiran  terkait  sistem  hukum  terus  berkembang  dan  menimbulkan berbagi  teori  yang  terus  dikritisi  dan  dilaksanakan  walupun  belum  terdapat  kesepakatan tentang  apakah  teori  ini  murni heuristik ,  ilmiah  dan  mendasar  atau  apakah  berguna  secara teoritis  dan  deskriptif.  Bahkan  ketika  konsep  tentang  sistem  hukum  digunakan  meskipun
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum UNBARI
1 Inu Kencana Syafii, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) , Jakarta : Bumi Aksara, 2003, hal. 2.
belum  ada  kriteria  klasifikasinya.  Demikian  juga  belum  ada  kesepakatan  berkenaan  dengan pengelompokan berbagai sistem hukum. 2
Pengertian sistem hukum dalam arti luas diartikan sebagai filsafat yuristik dan teknik yang  sama  yang  digunakan  oleh  sejumlah  negara  yang  secara  umum  memiliki  kesamaan sistem  hukum.  Sistem  hukum  dalam  arti  luas  ini  menggambarkan  sebuah  keluarga  hukum induk, seperti keluarga Islamic Law, Civil Law, Common Law, Adat Law dan Socialist Law. 3
Sejarah perkembangan sistem hukum di Indonesia tidak terlepas dari zaman prasejarah dan sejarah kerajaan-kerajaan sebelum masuknya petualang dan/atau pedagang dari Arab dan Eropa ke nusantara. Kedaulatan kepala suku dan raja dalam menentukan hukum yang berlaku diwilayahnya  membuat  nusantara  (baca:  Indonesia)  memiliki  hukum  yang  berbeda-beda, khususnya  pada  hukum  adat.  Kemudian  hukum  tersebut  diperkaya  dengan  menyebarnya agama Islam di nusantara yang memiliki corak hukum berbasis agama.
Perkembangan  sistem  hukum  di  Indonesia  saat  ini  merupakan  imbas  dari  pemikiran yang beragam untuk menuju sistem hukum yang mendukung semangat bangsa. Hukum Adat, Hukum  Islam  dan  Hukum  Eropa  (hukum  Kontinental)  masih  berlaku  di  Indonesia  tetapi sudah  memiliki  batasan  yang  jelas  tentang  keberlakuannya.  Semua  tatanan  hukum  sudah diatur  sedemikian  rupa  sehingga  walaupun  terjadi  pertentangan  antar  sistem  hukum,  maka sudah ada penyelesaian yang disepakati. 4
Sebelum hadirnya pemerintahan Kolonial Belanda di nusantara, masyarakat pribumi di samping  telah  mempunyai  ciri  khas  adat  tersendiri  juga  telah  bersinggungan  dengan peradaban luar, salah satunya adalah ajaran-ajaran Hindu-Budha dan Islam. Oleh karenanya, aturan  hukum  yang  lebih  dikenal  pada  waktu  itu  adalah  hukum  Islam  yang  memang  telah menyatu  dengan  budaya  adat  setempat.  Pada  dasarnya,  kedua  budaya  ini  (Islam  dan  adat) dapat  berjalan  seiring-seirama  dan  menjadi  aturan  yang  menjadi  norma-norma  yang  hidup pada  masyarakat  pribumi  di  nusantara.  Adanya  “perkawinan”  budaya  ini,  tidak  lain  karena ajaran Islam mengikat pada pribadi setiap muslim dan  selalu menghormati adat setempat di manapun ia singgah. Syarat berlakunya hukum lain selain hukum Islam bagi para penganunya
2 Peter  de  Cruz, Perbandingan  Sistem  Hukum  Common  Law,  Civil  Law  and  Socialist  Law ,  Bandung  : Nusa Media, 2010, hal. 49.
3 Zaka Firman Aditya  & Rizkisyabana Yulistyaputri, Romantisme Sistem Hukum di  Indonesia  : Kajian atas  Kontribusi  Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  terhadap  Pembangunan  Hukum  di  Indonesia ,  Jurnal  Rechts Vinding, Volume 8, Nomor 1, April 2019.
4 Penyelesaian  tersebut  hanya  bersifat  umum,  yaitu  hukum  adat  khusus  berlaku  pada  wilayah  tertentu, hukum  Islam  berlaku  untuk  orang-orang  yang  beragama  Islam  dan  hukum civil berlaku  secara  umum  di Indonesia.  Bila  ada  pertentangan  keberlakuannya  antar  sistem  hukum,  maka  hukum  nasional  menjadi  sumber tertinggi penggunaan hukum dengan perangkat negara sebagai esekutornya.
adalah  harus  sejalan  dan  tidak  bertenangan  dengan  ajarannya.  Artinya  ajaran  Islam  tidak bersikap keras dan “main bunuh” terhadap budaya lain.
Keharmonisan  budaya  adat  dan  Islam  ini  menjadi  terganggu  dengan  adanya “pendekatan  konflik”  pemerintah  Hindia  Belanda  terhadap  kedua  ajaran  ini.  Pemerintah Belanda  sengaja  membenturkan  budaya  adat  dengan  ajaran  Islam,  yang  pada  dasarnya menyatu bagai sifat dan zat. Dalam mata Belanda hukum adat vis a vis hukum Islam.  Lebih jauh, pemerintah Belanda lebih mendukung pemberlakuan hukum adat daripada hukum Islam. Namun demikian, Belanda bukan berarti “membela” hukum adat demi kemaslahatn penduduk pribumi, melainkan hanya sebagai alat politisasi agar melanggengkan kekuasaannya di bumi jajahan. 5
Strategi  pemerintah  kolonian  Belanda  dengan  menggunakan  hukum  sebagai  alat pemecah  belah  penduduk  nusantara  adalah  dengan  memberlakukan  Pasal  131 Indische Staatsregeling .  Strategi  ini  cukup  jitu  dan  dampaknya  masih  terasa  hingga  kini  dimana penduduk Indonesia terbelah-belah secara yuridis dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan Bumi Putra.
Setelah kemerdekaan Indonesia diploklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, kondisi sistem hukum Indonesia yang pluralistik masih terus berlangsung dengan berlakunya Pasal II Aturan  Peralihan  UUD  1945.  Pasal  tersebut  mengatur  tentang  masih  berlakunya  hukum kolonial sepanjang belum adanya hukum yang baru. Aturan tersebut dianggap wajar pada saat tersebut  mengingat  Indonesia  masih  belum  bisa  membuat  aturan  hukum  dikarenakan  situasi dan  kondisi  bangsa  yangs  sedang  berjuang.  Hingga  kini,  pemberlakuan  Pasal  II  Aturan Peralihan  UUD  1945  tersebut  masih  ada  dan  terus  berlaku  dikarenakan  masih  banyak peraturan  peninggalan  kolonial  yang  belum  dapat  tergantikan  dengan  berbagai  faktor  dan alasan.
Pluralisme  dan  kemajemukan  hukum  pada  sejarah  Indonesia  di  satu  sisi “memperkaya” budaya hukum tetapi juga mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut: 6
1. Berlakunya hukum yang plural dan majemuk di Indonesia menyebabkan tidak adanya kepastian hukum;
2. Persepsi  masyarakat  tentang  hukum  Indonesia  yang  plural  dan  majemuk  akan membahayakan kesatuan serta persatuan di Indonesia.
5 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa, 1985, hal. 10-14. Lihat juga Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001, hal. 9
6 Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Univikasi dan Kodifikasi Hukum , Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 September 2015, hal. 110.
3. Banyaknya  kepentingan  akibat  dari  sistem  hukum  yang  majemuk  dan  plural mengakibatkan konflik sulit diselesaikan.
4. Adanya  pendapat  putra  daerah  dan  pendatang  akibat  munculnya  otonomi  daerah berakibat timbulnya perpecahan;
5. Hukum  yang  berbeda  disetiap  daerah  akan  menyulitkan  terciptanya  sistem  hukum yang berjiwa kebangsaan
Negara  Indonesia  telah  menegaskan  sebagai  negara  hukum  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  pada  Pasal  1  Ayat  (3).  Indonesia  menganut  tiga  sistem hukum  secara  bersama-sama  yang  saling  berkembang  yaitu  hukum  adat,  hukum  Islam  dan hukum  Kontinental.  Sistem  hukum  Kontinental  memiliki  ciri  hukum  tertulis  masuk  dan berkembang di nusantara selama masa kolonial Belanda dan tetap bertahan hingga sekarang meskipun  masa  kolonial  telah  berakhis  lebih  dari  72  tahun  yang  lalu.  Hingga  saat  ini, pengaruh  sistem  hukum  Kontinental  khusunya  hukum  Belanda  masih  eksis  dan  berlaku  di Indonesia. 7

## B. Metode Penulisan
Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang bersifat prespektif. Pada  umumnya  pendekatan  penelitian  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  adalah  pendekatan melalui  undang-undang,  konseptual,  kasus,  perbandingan  dan  sejarah.  Pada  tulisan  ini, penulis melakukan pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan dan sejarah.Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan  yang  terkait  dengan  isu  yang  sedang  dikaji  yaitu  peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dengan  hukum  Adat,  hukum  Islam  dan  hukum  Kolonial.  Pendekatan  sejarah berkaitan  dengan  sejarah  hukum  dari  pemberlakuan  hukum  adat,  hukum  Islam  dan  hukum kolonial  di  Indonesia.  Sedangkan  pendekatan  perbandingan  dilakukan  dengan  cara membandingkan penerapan hukum Adat, hukum Islam dan hukum Kolonial di Indonesi.

## C. Pembahasan

## 1. Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum di Indonesia
Perkembangan  hukum  di  Indonesia  pada  awalnya  dimulai  pada  zaman  prasejarah dimana  hukum  berasal  dari  kekuatan  penguasa  kelompok.  Kemudian  berkembang  menjadi kekuatan  penguasa  daerah  dan  terus  meluas  menjadi  kerajaan.  Sifat  hukum  pada  zaman
7 Zaka Firman Aditya & Rizkisyabana Yulistyaputri, Op. Cit .
prasejarah  adalah  bersifat  tradisional  dan  terbuka.  Sifat  tradisional  hukum  adat  adalah melanjutkan  tradisi  leluhur  dan  cenderung  mempertahankan  nilai  serta  pola  yang  terbentuk dalam  kebiasaan  dan  lingkungan  masyarakatnya.  Sedangkan  sifat  terbuka  dari  hukum  adat adalah  mampi  mengikuti  dan  menerima  perkembangan  yang  terjadi  dilingkungan masyarakatnya. 8
Perkembangan  hukum  adat  semakin  dinamis  dengan  masuknya  pengaruh  agama Hindu  dan  Budha  ke  Nusantara.  Terbentuknya  kerajaan  Kutai,  kerajaan  Sriwijaya  dan kerajaan-kerajaan lain yang bercorak Hindu-Budha mempengaruhi hukum adat yang berlaku di wilayah kerajaan tersebut. 9 Tidak hanya sampai disitu, hukum adat kembali menyelaraskan diri dengan masuknya hukum Islam di Nusantara pada sekitar abad ke 12. 10
Sebagai hukum yang hidup dan berkembang, hukum adat mengalami perubahan dan penggeseran sebagai imbas dari perubahan yang terjadi dimasyarakat. Akibatnya ada sebagian hukum  adat  yang  dapat  bertahan  dan  ada  sebagian  lain  yang  menghilang.  Hukum  adat  yang masih  bertahan  adalah  hukum  yang  sifat  aturannya  adalah  sensitif,  terkait  nilai  budaya  dan keyakinan  (hukum  waris  dan  hukum  keluarga).  Sedangkan  hukum  adat  yang  telah  melebur dan  walaupun  ada  tidak  mempunyai  kekuatan  keberlakuannya  adalah  hukum  adat  terkait ketentuan pidana dan ketentuan ekonomi.
Masuknya  Islam  ke  Nusantara  dengan  membawa  ajaran  berintikan  ibadah,  juga membawa ajaran-ajaran  hukum  yang  wajib  ditaati  oleh  penganut  agama  Islam.  Sifat  hukum Adat  yang  terbuka  dan  dinamis  serta  hukum  Islam  yang  semi  terbuka  (Selama  tidak bertentangan  dengan  Al-Qur’an  dan  Hadist)  menjadikan  perpaduan  norma  yang  saling melengkapi.  Perpaduan  norma  inilah  yang  kemudian  diterapkan  dan  dijalankan  sehingga melahirkan adat kebiasan dan selajutnya berubah menjadi hukum adat.
Permasalahan  yang  muncul  dan  terjadi  dari  percampuran  antar  hukum  Islam  dan hukum Adat adalah dalam tingkat penerapan dan pengaturannya. Tidak jarang penerapan dan
8 Lihat  :  Ahmad  Ubbe, Perkembangan  Hukum  Adat  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan ,  Laporan  Akhir Penelitian Hukum, Jakarta: Badan Pembin Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2005, hal. 37.  Lihat juga Rikardo dkk, Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin , Jakarta: Huma, 2005, hal 21
9 Banyak  Teori  dan  opini  yang  diberikan  para  ahli  sejarah  tentang  masuknya  agama  Hindu-Budha  ke Nusantara antarai lain : (1) Teori Brahmana yang menurut J.C. Van Leur masuknya agama Hindu-Budha karena dibawa oleh golongan Brahmana; (2) Teori Kesatria yang menurut C.C. Berg masuk ke nusantara karena dibawa oleh  golongan  kasta  Ksatria  yang  kalah  perang  kemudian  melarikan  diri  mencari  daerah  baru  hingga  ke nusantara;  (3)  Teori  Waisya  yang  dikemukakan  oleh  N.J.  Krom  mengenai  masuknya  agama  Hindu-Budha  ke Nusantara  melalui  hubungan  dagang;  (4)  Teori  Arus  Balik  oleh  F.D.K  Bosch  yang  menyatakan  banyak  orang Nusantara  yang  sengaja  datang  ke  India  untuk  belajar  agama  Hindu-Budha  kemudian  kembali  ke  Nusantara untuk menyebarkannya.
10 Azyumzrdi Azra, Jaringn Ulama Timur Tengah dan Nusantara , Jakarta: Kencana, 2007, hal. 2.
pengaturan hukum Islam dianggap bagian dari hukum adat dan begitu juga sebaliknya hukum adat  dianggap  sebagai  hukum  Islam.    Hal  ini  berimbas  pada  sanksi  yang  akan  diberikan kepada pelanggar aturan tersebut, apakah menggunakan sanksi adat atau menggunakan sanksi agama yang keduanya tidak mempunyai legitimasi yang jelas dan kuat untuk diterapkan.
Salah  satu  contoh  dari  pencampuran  yang  sulit  dipisahkan  antara  hukum  adat  dan hukum  Islam  adalah  dalam  bidang  pernikahan.  Penggunaan  ijab  qabul  dalam  perkawinan adalah  salah  satu  syarat  sahnya  perkawinan  dalam  hukum  Islam,  tetapi  adat  istiadat  masuk dalam tata cara perayaan pernikahan kedua mempelai. Tidak jarang terjadi percampuran yang sulit menjadi pembeda apakah ini hukum Islam atau hukum Adat.
Pada  abad  ke  15,  banyak  pedagang  dan  petualang  dari  Eropa  berdatangan  ke wilayah-wilayah  Nusantara.  Tujuan  mereka  adalah  menemukan  daerah  dan  wilayah pedagangan  baru.  Rempah-rempah  dan  kekayaan  bumi  lainnya  yang  ada  di  Nusantara menjadikan daya tarik pedagang dan petualang dari Eropa. Perkembangan selanjutnya, bangsa Eropa memperluas bentuk penguasaannya dari hubungan perdagangan  yang setara dan sama menjadi  bentuk  penguasaan  dan  monopoli  serta  penjajahan  terhadap  wilayah-wilayah nusantara. Banyak kerajaan di nusantaa yang ada tapi tidak memiliki kedaulatan lagi, atau ada sebagian kerajaan yang berakhir tragis ditangan bangsa Eropa.
Hilangnya  kedaulatan  atau  musnahnya  kerajaan  di  Nusantara  mengakibatkan masuknya  pengaruh  hukum  dari  bangsa  Eropa.  Hukum  adat  yang  awalnya  hanya bersinggungan  dengan  hukum  Islam,  kembali  melebur masuk  ke  hukum  kolonial  khususnya hukum  Belanda  yang  menggunskan  sistem  hukum  Kontinental.  Kedudukannya  hukum  Adat dan  hukum  Islam  yang  pada  awalnya  sama  dengan  hukum  Eropa,  berubah menjadi  timpang seiring tidak adanya lagi kedaulatan para raja nusantara.
Puncaknya pada akhir abad ke 18 muncul sistem hukum baru di Nusantara dalam dua bentuk  hukum  yaitu hukum  tertulis  (hukum  yang  tertuang  dalan  perundang-undangan)   dan hukum  yang  tidak  tertulis   (hukum   adat,  hukum  kebiasaan).  Hukum  tertulis  adalah  hukum yang dibuat dan ciptakan berdasarkan hukum Eropa dan berlaku umum di seluruh nusantara. Sedangkah  hukum  Islam  dan  Hukum  Adat  hanya  berlaku  bagi  golongan  Bumiputra  dalam agama dan wilayah tertentu saja.
Atas  pemberlakuan  tersebut  menimbulkan  gejolak  yang  berujung  pada  perlawanan masyarakat hukum adat ataupun masyarakat hukum Islam dinusantara terhadap kaum kolonial yang  berasal  dari  Eropa  khususnya  yang  berasal  dari  Belanda.  Kemudian  kebijakan pemberlakuan hukum Islam dan Hukum Adat diperlunak setelah munculnya teori reception in
complex yang  dicetus  oleh  Cristian  van  Berg  yang  kemudian  teori  ini  dibantah  oleh  teori receptie oleh Snouck Hurgronye.
Pasca kemerdekaan, hukum Adat, hukum Islam dan hukum Kontinental mengalami perkembangan  dan  proses  pelembagaan  yang  berlainan.  Hukum  Kontinental  relatif  tidak mengalami  perubahan.  Hukum  Adat  berkembang  melalui  yurisprudensi  yang  menjadi pegangan  para  hakim  untuk  menemukan  keadilan  yang  hidup  dimasyarakat. 11 Sedangkan hukum  Islam  masuk  dan  lebur  dalam  berbagai  hukum  nasional  yang  baru  terkait  dengan pengaturan-pengaturan yang bersifat ibadah dan muamalah bagi orang-orang muslim.
Terjadi  kejanggalan  hingga  kini  dalam  pemberlakuan  ketiga  sistem  hukum  tersebut di Indonesia, walau UUD 1945 dan amandemennya sudah tidak mengenal lagi penggolongan golongan  penduduk  tetapi  tetap  terjadi  pembeda  dalam  penerapan  hukumnya.  Salah  satu contohnya  adalah  apabila  ada  masyarakat  Adat  yang  yang  beragama  Islam  masih  dapat “memaksakan”  pilihannya  apakah  tunduk  pada  hukum  Adat,  hukum  Islam  ataupun  hukum nasional.  Hal  tersebut  mengakibatkan  tidak  adanya  kepastian  hukum  bagi  para  pihak khususnya pihak yang dirugikan.
Arah  perkembangan  ketiga  sistem  hukum  tersebut  harus  diatur  dalam  aturan  yang jelas dan konkrit. Ketidakadaan aturan yang jelas terkait perkembangan ketiga sistem hukum tersebut  akan  semakin  memperbesar  jurang  pemisah  dari  ketiga  sistem  hukum  tersebut. Dampak utama dari besarnya jurang pemisah dari pemberlakuan ketiga sistem hukum tersebut adalah tidak adanya kepastian hukum. Pendekatan sejarah dari dampak pemisahan yang tetap pada  pluralisme  atau  penyatuan  ketiga  sistem  hukum  berupa  unifikasi  hukum  di  Indonesia akan menjadi panduan terhadap arah perkembangan hukum nasional.
Hukum  Adat  dan  hukum  Islam  berdasarkan  sejarah  yang  panjang  telah  dapat melebur  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Prinsip  hukum  Kontinental  yang  bersifat tertulis  dapat  dipadukan  padankan  dengan  hukum  Islam  dan  hukum  Adat.  Selama  hukum nasional yang diciptakan tidak bertentangan dengan kedua sistem hukum lainnya maka dapat menjadi jembatan untuk terciptanya kepastian hukum. Hal itu sejalan dengan perkembangan sistem hukum suatu bangsa yang tidak terikat pada satu induk pengelompokan sistem hukum. Perkembangan  sistem  hukum  di  dunia  akan  terus  berkembang  seiring  munculnya  teori-teori dan perkembangan pengetahuan hukum.
11 Sigit Somadiyono, Peran Kantor  Wilayah Provinsi  Jambi dalam Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan melalui Mekanisme Mediasi , Wajah Hukum , Vol 1, No 1, Oktober 2017.
Pendekatan  sejarah  dan  pendekatan  perbandingan  akan  menjadi  kunci  untuk memunculkan  sistem  hukum  yang  baru  dan  berkeadilan.  Pendekatan  sejarah  akan mengajarkan  tentang  dampak  yang  dihasilkan  dari  unifikasi  ataupun  pembiaran  pluralisme hukum.  Sedangkan  pendekatan  perbandingan  akan  memberikan  informasi  terhadap  hukum yang  berlaku  ditempat  lain  sehingga  bisa  menjadi  acuan  dalam  memilih  unifikasi  hukum ataupun jalanya pluralisme hukum. Pada dasarnya sistem hukum yang dibentuk dan terbentuk bertujuan untuk menterjemahkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilihan unifikasi sistem hukum ataupun tetap pada pluralisme sistem hukum merupakan dua pilihan yang akan tetap menjadi bahan perdebatan tentang nilai-nilai keadilan.

## 2. Politik Hukum Penciptaan Univikasi Hukum di Indonesia
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  keanekaragaman  agama,  budaya  dan suku  tentunya  bukan  hal  yang  mudah  untuk  melakukan  univikasi  hukum  nasional. Pemerintahan zaman kerajaan, Hindia Belanda dan pemerintah Indonesia setelah merdeka pun terus  melakukan  unifikasi  hukum,  namun  menemukan  kegagalan.  Sampai  dengan  saat  ini Indonesia  menggunakan  sistem  hukum  nasional  yang  harus  berdampingan  dengan  sistem hukum adat dan sistem hukum Islam.
Pluralisme  hukum  yang  ada  di  Indonesia,  meskipun  sebagai  hukum  tidak  tertulis justru mampu menjadi pemersatu, dan menjadi solusi bahkan menciptakan ketentraman dalam pergaulan  hidup  masyarakat.  Pluralisme  hukum  di  Indonesia  secara  dinamis  mengikuti perkembangan masyarakatnya dengan tetap bertumpu pada karakteristik masyarakat adat dan pola  pikir participerend  coschmish menarik  minat  para  pakar  dari  penjuru  dunia  untuk dijadikan objek penelitian.
Berbicara tentang relasi antara hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja  dalam  sebuah  situasi  politik  tertentu.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  hukum sebagai  perwujudan  dari  nilai-nilai  yang  berkembang  dan  nilai-nilai  yang  dimaksud  adalah keadilan.  Dengan  demikian  idealnya  hukum  dibuat  dengan  mempertimbangkan  adanya kepentingan  untuk  mewujudkan  nilai-nilai  keadilan  tersebut.  Dengan  ciri-ciri  mengandung perintah  dan  larangan,  menuntut  kepatuhan  dan  adanya  sanksi,  maka  hukum  yang  berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. 12
12 Merdi  Hajiji, Relasi  Hukum  dan  Politik  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia ,  Jurnal  Rechts  Vinding, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013.
Arah  yang  jelas  dari  politik  hukum  yang  akan,  sedang  dan  telah  diberlakukan  di Indonesia  sangat  penting,  karena  hal  tersebut  akan  menjadi  sebagai  pedoman  dasar  dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pembangunan hukum di Indonesia. Artinya,  baik  secara  normatif  maupun  praktisi-fungsional,  penyelenggara  negara  harus menjadikan  politik  hukum  sebagai  acuan  pertama  dan  utama  dalam  proses-proses  di  atas. Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam pembentukan hukum adalah konsepsi dan kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa  tempat  hukum  dalam  negara,  tergantung  pada  keseimbangan  politik,  definisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial dan seterusnya. 13
Pembahasan  tentang  univikasi  dan  pluralisme  hukum  memang  merupakan perdebatan yang sangat panjang. Hal ini dikarenakan masing-masing mempunyai dasar yang cukup  kuat  untuk  mempertahankan  eksistensinya.  Unifikasi  hukum  meniscayakan  hukum yang bisa berkembang menyesuaian kondisi masyarakat di mana dia hidup.
Di Indonesia secara historis unifikasi hukum sendiri sebenarnya baru seumur jagung, hanya saja perkembangan terkini lebih mengarah pada unifikasi sejalan dengan terbentuknya negara. Sementara pluralisme hukum sudah ada jauh sebelum terbentuknya negara, sehingga ketika  datang  budaya  unifikasi,  pluralisme  hukum  terancam  keberadaannya.  Keberadaan hukum-hukum  lain  yang  sudah  lama  berada  di  Indonesia  seperti  hukum  Islam  dan  hukum- hukum adat masyarakat Indonesia yang berbeda-bedapun terancam juga.
Seiring  dengan  adanya  budaya  unifikasi  dalam  hukum  negara  Indonesia  maka  ada banyak golongan yang memperjuangkan produk hukum menjadi hukum unifikasi dan berlaku untuk  seluruh  masyarakat  di  Indonesia.  Di  antara  produk  unifikasi  hukum  adalah  hukum perkawinan.  Di  sisi  lain  seiring  dengan  adanya  budaya  unifikasi,  hukum-hukum  adat  masih mengakar dan mempunyai pengaruh kuat di dalam masyarakat. Bahkan di beberapa di daerah di Indonesia hukum Islam telah hidup dan menjadi dasar dari hukum adat.
Menurut Erman pluralitas merupakan ciri khas Indonesia sejak dahulu jauh sebelum merdeka.  Pada  abad  19  pemerintah  Hindia  Belanda  memutuskan  untuk  memberlakukan hukum  perdata  Belanda  untuk  Indonesia.  Van  Vollenhoven  sebagai  orang  Belanda  yang menentang  pemberlakuan  hukum  tersebut.  Menurut  Van  Vollenhoven geen  juristenrecht voor  de  Inlanders (tidak  akan  ada  hukum  yang  cuma  dimengerti  pakar-pakar  hukum  bisa diterapkan untuk rakyat pribumi yang dalam kehidupan sehari-hari telah memiliki hukumnya
13 Daniel  S.  Lev, Hukum  dan  Politik  di  Indoensia Kesinambungan  dan  Peru  bahan, Jakarta  :  LP3ES, 1990, hal. xi.
sendiri).  Lebih  pantaslah  kiranya  apabila  hukum  rakyat  (yang  oleh  van  Volenhoven  dan Snouck  Hurgronje  pendahulunya  disebut  “hukum  adat”)  direkam  dan  dipelajari  dulu  untuk kemudian dikodifikasikan untuk dipedomani tindakan-tindakan hukum rakyat itu sendiri.
Penerus van Vollenhoven, ialah ter Haar dan para muridnya yang belajar di Sekolah Tinggi  Hukum di Jakarta (yang pada waktu itu bernama rechtshogeschool te Batavia ) mulai bekerja di lapangan untuk mencatat kaidah-kaidah sosial (adat) komunitas-komunitas dengan sanksi-sanksi.  Hasil-hasil  kerja  di  lapangan  itu  dicatat  dan  diterbitkan  dalam  buku-buku  dan majalah-majalah  hukum,  dan  acap  kali  (walaupun  tidak  diresmikan  sebagai  kodifikasi) dipakai sebagai rujukan oleh hakim-hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara-perkara antara  orang-orang  pribumi.  Berkat  perjuangan  van  Vollenhoven  dan  ter  Haar  serta  para penerusnya itu, pada zaman  Hindia Belanda itu hukum negara  yang diterapkan (oleh badan- badan  yudisial  pemerintah  kolonial)  yang  menjad  tidak  –  atau  tidak  banyak  –  menyimpang dari hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat. 14
Namun usaha itu justru tidak diteruskan oleh bangsa Indonesia setelah terbentuknya negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Perkembangan  hukum  nasional  di  Indonesia berlangsung seiring dengan perkembangan kekuasaan negara-negara bangsa. Hukum nasional itu  pada  hakekatnya  adalah  hukum  yang  pengesahan  pembentukan  dan  pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan negara. Tatkala kehidupan berkembang ke dalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkar-lingkar kehidupan komunitas lokal ( old societies ) ke lingkar-lingkar  besar  yang  bersifat  translokal  pada  tataran  kehidupan  berbangsa  yang diorganisasi  sebagai  suatu  komunitas  politik  yang  disebut  negara  bangsa  yang  modern  ( new nation state ), kebutuhan akan suatu sistem hukum yang satu dan pasti amatlah niscaya.
Adanya  unifikasi  terhadap  kondisi  majemuk  yang  ada  di  Indonesia  menyebabkan banyak permasalahan ketika hukum dalam kelompok masyarakat diterapkan dalam transaksi tertentu  atau  saat  terjadi  konflik,  sehingga  ada  kebingungan  hukum  yang  manakah  yang berlaku  untuk  individu  tertentu  dan  bagaimana  seseorang  dapat  menentukan  hukum  mana yang berlaku padanya.
Sementara  itu,  dalam  tulisannya  yang  berjudul The  Commission  on  Folk  Law  and Legal  Pluralism Anne  Griffith  menjelaskan  bahwa  saat  ini  kita  hidup  tidak  dengan  satu hukum  tetapi  dengan  berbagai  hukum  sehingga  pemahaman  mengenai  pluralisme  hukum perlu  diberikan  kepada  pengambil  kebijakan,  ahli  hukum,  antopolog,  sosiolog  dan  ilmuwan
14 Lihat  :  Soetandyo  Wignjosoebroto, Masalah  Pluralisme  dalam  Sistem  Hukum  Nasionai , https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/masalah-pluralisme-dalam-sistem-hukum-nasional/ diunduh  pada tanggal 31 Mei 2020.
sosial  lainnya.  Pemahaman  akan  pluralisme  hukum  akan  menciptakan  hukum  dalam  format yang berbeda dan mengakomodir perbedaan disetiap sistem hukum. Hal itu akan menjadikan pemberlakuan  hukum  dapat  diterima  oleh  masyarakat  secara  sukarela  dan  tanpa  adanya paksaan. 15
Perkembangan  pluralisme  hukum  dalam gerakan  perubahan  hukum muncul  melalui advokasi-advokasi  terhadap  masyarakat  adat.  Dalam  konteks  ini,  pluralisme  hukum  dipakai untuk membela tanah-tanah masyarakat  yang diambil paksa oleh negara atau pelaku swasta. Singkatnya, konsep pluralisme hukum dipakai untuk mengangkat. kembali keberadaan hukum adat,  dalam  upaya  untuk  melindungi  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  masyarakat  adat  dari perampasan-perampasan yang diabsahkan hukum negara.
Gerakan masyarakat yang memilih pluralisme hukum juga mencoba merambah ranah penyelesaian sengketa, yaitu dengan mendorong terciptanya pelembagaan terhadap lembaga- lembaga  penyelesaian  hukum  adat  (peradilan  adat).  Hal  ini  dianggap  sebagai  salah  satu jawaban terhadap situasi lembaga penyelesaian sengketa negara (pengadilan) yang belum bisa menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk memberik tawaran untuk membiarkan masyarakat menyelesaikan persoalannya sendiri melalui peradilan adat tanpa melalui melibatkan pengadilan. 16
Gerakan  perubahan  hukum  di  Indonesia  dengan  menggunakan  pluralisme  hukum sebagai pijakan, telah melangkah cukup jauh. Salah satunya adalah dengan diakuinya hak-hak masyarakat  adat,  termasuk  hukumnya  dalam  konstitusi.  Berikut  di  antara  peraturan  yang mengabsahkan  berlakunya  hukum  adat  :  Peraturan  Mendagri  No.3  tahun  1997  tentang Pemberdayaan  dan  Pelestarian  Serta  Pengembangan  Adat  Istiadat,  Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen, hukum adat  diakui  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  yang  menyatakan: Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang .
Hasil  dari  semua  itu  saat  ini  ada  tiga  produk  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat Indonesia  yaitu  hukum  negara,  hukum  Agama,  dan  hukum  adat,  karena  ketiganya  sudah
15 https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15089/pluralisme-hukumharus-%20diakui%20diakses di unduh pada tanggal 30 Mei 2020
16 http://grupsyariah.blogspot.com/2012/06/pluralisme-hukum-di-indonesia di  unduh  pada  tanggal  30 Mei 2020.
diakui  secara  kontitusional.  Artinya  masyarakat  Indonesia  diberi  kebebasan  untuk menggunakan di antara tiga produk hukum itu.
Kerumitan  yang  berpangkal  dari  konflik  keberlakukan  sistem  hukum  antara  hukum Kontinental,  hukum  Islam  dan  hukum  Adat  sudah  seharusnya  dicarikan  solusi penyelesaiannya. Ada dua tawaran konsep penyelesaianya yaitu:
1. Membiarkan  sistem  hukum  tetap  pada  keberagaman  dan  manakala  timbul konflik sistem hukum kemudian diserahkan kepada pengadilan;
2. Melakukan  unifikasi  sistem  hukum  dengan  membuat  peraturan  perundang- undangan baru pada semua bidang yang bersifat nasional.
Dalam  rangka  mewujudkan  kebersatuan  bangsa,  salah  satunya  hanya  dapat  dicapai melalui  unifikasi  hukum.  Ide  untuk  mempertahankan  pluralisme  hukum  tentu  saja  tidak sejalan  dengan  cita-cita  “hukum  yang  sama  untuk  semua  orang”.  Jika  pluralitas  hukum dipertahankan,  tentu  saja  akan  terjadi  distorsi  terhadap  cita-cita  persamaan  hukum  tersebut. Pada aras yang lebih mendasar, tidak ada landasan konstitusionalnya untuk membuat hukum yang  berbeda-beda  yang  diterapkan  bagi  golongan-golongan  penduduk  yang  berbeda  pula. Jika  ditengok  lebih  dalam  maka  konstitusi  Indonesia  tidak  mengenal  penggolongan- penggolongan penduduk.
Argumentasi  untuk  tetap  mempertahankan  perbedaan  sistem  hukum  di  Indonesia dalam keadaan beranekaragam ternyata lebih banyak mengandung konsekuensi negatif, sebab dengan  tetap  membiarkan  keadaan  ini  terus  berlangsung,  jelas  bertentangan  dnegan  cita-cita bangsa yang berkeinginan untuk memiliki hukum nasional yang terunifikasi dan terkodifikasi yang  merupakan  produk  bangsa  sendiri.  Dengan  pembiaran  tersebut,  hal  ini  juga  berarti melestarikan  terjadinya  konflik  hukum  antara  ketiga  sistem  hukum  yang  sudah  terjadi  sejak masa penjajahan Beland dan yang hingga kini terus berlangsung. 17

## D. Penutup
Pluralisme ketiga sistem hukum di Indonesia masih menjadi penyebab ketidakpastian hukum. Pilihan hukum atas ketiga sistem tersebut pada realitanya menjadikan subjek hukum lebih  memilih  hukum  yang  menguntungkan  bagi  dirinya.  Ketidaksamaan  persepsi  tentang keberagaman  sistem  hukum  berimbas  pada  penegakkan  hukum  pada  wilayah  yang  masih
17 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Himbauan dan Prospeknya , Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 32.
kental  hukum  adatnya  tetapi  terkait  dengan  subjek  hukum  yang  beragama  Islam  serta  jauh dari perangkat hukum nasional.
Perkembangan pluralisme hukum di Indonesia seperti tidak memiliki arah yang jelas. Ketiga sistem hukum berjalan pada relnya masing-masing. Sistem hukum nasional yang satu dan  berlaku  untuk  semuanya  akan  menjadi  terkoyak  apabila  tidak  ada rood  map yang  jelas dari para pembuat hukum. Pembatasan perkembangan juga bukan menjadi pilihan yang baik tapi  tidak  ada  salahnya  memberikan  panduan  perkembangan  ketigas  sistem  hukum  sehingga terbentuklah hukum nasional yang kuat dan berlaku mutlak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ditinjau  dari  teori  pluralisme  hukum  maka  menurut  hemat  penulis  beberapa  sistem hukum  yang  ada  dan  nyata  dalam  masyarakat  tidaklah  perlu  dipertentangkan  atau  bahkan saling  melemahkan,  selama  sistem-sistem  hukum  itu  mempunyai  tujuan  yang  sama  secara prinsipil.  Ada  beberapa  hal  konkret  yang  bisa  dipertimbangkan  dalam  menengahi permasalahan dalam negara yang mempunyai sistem hukum yang plural seperti di Indonesia.
Sedangkan  dari  teori  univikasi  hukum  menyebabkan  adanya  kepastian  hukum  yang menjadi  dasar  pemberlakuan  hukum  yang  berkeadilan.  Kejelasan  akan  hukum  yang  berlaku membuat  hukum  dapat  ditegakkan  dengan  baik  dan  sempurna.  Namun  dalam  melakukan univikasi  hukum  juga  perlu  kehati-hatian  agar  hukum  yang  diciptakan  tidak  mengakibatkan matinya  hukum  yang  ada.  Risiko  univikasi  hukum  yang  utama  adalah  adanya  penolakan pemberlakuan  hukum  tersebut  di  masyarakat  sehingga  daya  pemberlakuannya  menjadi berkurang ataupun tidak punya daya pemberlakuannya sama sekali.

## G. Daftar Pustaka
Ahmad  Ubbe, Perkembangan  Hukum  Adat  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan ,  Laporan  Akhir Penelitian Hukum,  Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005.
Anak  Agung  Putu  Wiwik  Sugiantari,  Perkembangan  Hukum  Indonesia  dalam  Menciptakan Univikasi dan Kodifikasi Hukum, Jurnal Advokasi, Vol. 5 No. 2 September 2015. Azyumzrdi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara , Kencana, Jakarta, 2007.
Busthanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Akar  Sejarah,  Himbauan  dan Prospeknya , Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
Daniel  S.  Lev, Hukum  dan  Politik  di  Indoensia Kesinambungan  dan  Perubahan, LP3ES, Jakarta : 1990.
Inu Kencana Syafii, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) , Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
Merdi  Hajiji,  Relasi  Hukum  dan  Politik  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia, Jurnal  Rechts Vinding , Volume 2, Nomor 3, Desember 2013.
Peter  de  Cruz, Perbandingan  Sistem  Hukum  Common  Law,  Civil  Law  and  Socialist  Law , Nusa Media, Bandung, 2010.
Rikardo dkk, Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin , Huma, Jakarta, 2005.
Sigit  Somadiyono,  Peran  Kantor  Wilayah  Provinsi  Jambi  dalam  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan melalui Mekanisme Mediasi, Wajah Hukum , Vol 1, No 1, Oktober 2017.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa, 1985.
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2001. Zaka Firman Aditya & Rizkisyabana Yulistyaputri, Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia , Jurnal Rechts Vinding , Volume 8, Nomor 1, April 2019.