## IMPLIKASI TERBITNYA REGULASI TENTANG PERTIMAHAN TERHADAP HUBUNGAN ANTARA BOS DAN ANAK BUAH (SEBUAH EGALITARINAISME LOKAL)
Citra Asmara Indra, S.Sos., M.A *

## Abtract
Regulatory  changes  on  tin  by  the  central  government  or  the  entrance  slit  for  local governments  to  take  over  the  management  of  tin  strengthened  by  the  release  of  law  on regional  autonomy.  Government  then  uses  its  authority  to  issue  a  local  regulation  that allows the general public to mine tin unconventional. Unconventional means parties other than  the  two  mining  companies,  namely  PT.  Timah  Tbk.  and  PT.  Koba  Tin  has monopolized the management of lead since the Dutch colonial era, and those who become partners of both companies. Law is a legal umbrella for the people from different walks to mine tin massively without any consequences to reclaim their land dug. The implications of  rising  regulation  of  the  dynamics  of  tin  tin  mining  in  Bangka  Belitung  province, particularly  in  Lampur  village,  Central  Bangka  regency,  then  look  at  the  pattern  of  the relationship  between  the  boss  and  the  tin  men  in  connection  with  the  issuance  of  these regulations on the lives of the miners.
Key Words :

## Regulation, Minners, and Egalitarism

## I. PENDAHULUAN 1
Monopolistik dan
sentralistik pertimahan  di  Pulau  Bangka  dan  Belitung secara periodesasi dimulai pada masa VOC tahun  1819,  dari  Pemerintah  Kolonial Belanda  dan  dilanjutkan  oleh  Pemerintah Indonesia terutama sejak tahun 1953 ketika Banka  Tin  Winning  (BTW)  sebutan  untuk perusahaan  pengelolaan  timah  yang  berada dibawah  kendali  negara  dinasionalisasikan. Pemerintah  Indonesia  mengikuti  kebijakan mineral Pemerintah
Kolonial yang menganggap timah seperti halnya batu bara dan  minyak  sebagai  komoditas  strategis yang harus diawasi oleh negara baik dalam eksploitasinya  maupun  perdagangannya (Erman,  1994).  Selama  Orde  Baru,
*  Penulis  adalah  Dosen  pada  Jurusan  Sosiologi, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Bangka Belitung.
pemerintah  telah  melakukan  reorganisasi dan  restrukturalisasi  perusahaan  negara, termasuk di dalamnya di sektor pertambangan  timah,  yaitu  tepatnya  pada tahun  1976  mengubah  struktur  perusahaan dari Perusahaan Negara atau PN.  Tambang Timah  Indonesia  menjadi  Perusahaan Terbatas  atau  PT.  Tambang  Timah (Persero).
Krisis  moneter  pada  tahun  1997  dan periode pasca-Suharto membawa perubahan penting dalam sistem politik dan pengelolaan  penambangan  timah.  Selama ini  timah  di  Kepulauan  Bangka  Belitung dikelola  secara  penuh  di  bawah  kendali Pemerintah  Pusat.  UU  Nomor  11  Tahun 1967 (lihat  lampiran) yang  diperkuat  oleh PP Nomor 27 Tahun 1980 (lihat juga dalam lampiran) mengatur  bahwa  timah  adalah komoditas  strategis  negara    dan  oleh
karenanya  menjadi  barang  komoditas perdagangan  yang  diatur,  diawasi,  dan dilaksanakan  oleh  negara.  Konsekuensinya adalah  timah  sebagai  barang  yang  tidak bebas. PT. Timah, Tbk adalah satu-satunya perusahaan yang memiliki konsesi penambangan  yang  dimiliki  oleh  negara, sementara  PT.  Koba Tin  yang  75  % sahamnya  dimiliki  oleh  asing  tetap  berada di bawah kontrol negara.
Dalam  kurun  waktu  yang  sangat lama,  timah  adalah  komoditas  yang  tidak bisa  disentuh bagi  masyarakat  lokal  dalam berbagai bentuk.  Kontrol  Pemerintah  Pusat atas  komoditas  timah  begitu  kuat  sehingga mereka menggunakan tangan-tangan militer untuk  melakukan  proteksi  sebagaimana dikatakan  oleh  (Erman,  2007:  230-231).
Masyarakat lokal dilarang untuk menambang, menjual, bahkan menyimpannya  walau  satu  kilogram  pun. Kondisi  ini  menjadi  prakondisi  bagi munculnya disharmonisasi dalam pengelolaan timah di daerah ini. Perubahan  frontal  pun  terjadi  pada tahun 1998 dengan dikeluarkannya Kepmenperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 (lihat dalam lampiran) tentang  Ketentuan  Umum  di Bidang  Ekspor  yang  tidak  memuat  timah sebagai  barang  yang  diatur  dan  diawasi ekspornya. Keputusan ini tidak menempatkan  komoditas  timah  sebagai komoditas  strategis  negara  dan  sebagai implikasinya  timah  kemudian  menjadi barang  bebas.  Bebas  karena  Pemerintah Pusat  tidak  lagi  menempatkannya  sebagai komoditas  yang  seharusnya  diatur  dan diawasi  ekspornya.  Keputusan  inilah sebetulnya  yang paling  awal  menjadi  pintu masuk bagi munculnya penambangan timah oleh masyarakat lokal secara langsung.
Kepmenperindag  558/1998  tersebut kemudian  disusul oleh  Kepmenperindag Nomor 146/MPP/Kep/4/1999
yang melakukan  revisi  terhadap  barang-barang strategis  negara  dan  lagi-lagi  timah  tidak masuk  dalam  salah  satu  barang  yang hendak diatur dan diawasi ekspornya. Pada tahun  yang  sama,  semangat  desentralisasi kemudian  mengalami  penguatan  seiring dengan  munculnya  UU  Nomor  22  Tahun 1999  yang  mengatur  mengenai  sistem pemerintahan  daerah,  disusul  oleh  UU Nomor  25  Tahun  1999  yang  mengatur mengenai  perimbangan  keuangan pusat daerah.  Dua  UU  tersebut  menekankan mengenai  kewenangan  daerah,  termasuk kewenangan  untuk  menerbitkan  peraturan daerah.
Apa  yang  terjadi  kemudian  dapat ditebak.  Masyarakat  kemudian berlomba- lomba  melakukan  penambangan  dengan menggunakan  berbagai  cara.  Aktivitas penambangan  timah  secara  masal  yang dilakukan  oleh  masyarakat  di  Kepulauan Bangka  Belitung  ini  dengan  menambang timah  secara  inkonvensional  atau  dikenal dengan sebutan Timah Inkonvensional (TI). Timah  Inkonvensional  adalah  aktivitas penambangan yang dilakukan oleh sekelompok
masyarakat ataupun perorangan  diluar  mitra  kerja  PT.  Timah, Tbk., dan PT. Koba Tin serta menggunakan mesin  lebih  dari  20PK  (sebuah  istilah penyebutan  mesin  untuk  menggali  timah, serta  melakukan  aktivitas  penambangan  di dalam  atau  di  luar  wilayah  tambang  yang telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah dalam  Perda  No.  6  Tahun  2001  tentang Peraturan Penambangan
Timah).
Selanjutnya  dalam  tulisan  ini  memakai istilah TI dipakai untuk menjelaskan segala bentuk aktivitas penambangan timah.  Para pengusaha  lokal  menggunakan  tenaga  alat
berat  untuk  mendapatkan  timah,  para pengusaha  kelas  menengah  menggunakan alat-alat semprot, sementara para penambang  kecil  menggunakan  tenaga manual  dengan  melimbang  dan  mengayak pasir-pasir  timah.  Ketiadaan  regulasi  pusat atas  timah  menyebabkan  timah  menjadi kontrol Pemerintah Daerah dan masyarakat secara  langsung.  Pemerintah  Daerah memanfaatkan  komoditas  timah  sebagai komoditas ekonomis dan politis, sementara masyarakat  penambang  memanfaatkan timah  sebagai  cara  baru  untuk  masuk  ke golongan ekonomi kelas atas.
Masyarakat  bermetamorfosa  dari masyarakat  petani  karet  dan  lada  menjadi penambang.  Para  nelayan  berlomba-lomba meninggalkan kapal lautnya untuk menghisap  pasir-pasir  timah  di  pesisir. Mereka  yang  bertahan dengan  pekerjaan lamanya  berhadapan  dengan  berbagai  hal, misalnya  keterbatasan  lahan  produktif karena diekspansi oleh penambangan timah, wilayah tangkap pesisir yang tercemar, dan degradasi lingkungan yang luas.
Dalam Kepmenperindag No. 558/1998  sendiri  secara  garis  besar menyebutkan bahwa dalam rangka reformasi  ekonomi  nasional  dan  untuk meningkatkan  daya  saing,  peningkatan ekspor  serta  menjamin  kepastian  dan kesinambungan  bahan  baku  industri  kecil dan  menengah  dengan  mengubah  status jenis barang tertentu yang semula termasuk kelompok  barang  yang  dilarang  dan  bebas ekspornya  menjadi  kelompok  barang  yang diawasi  ekspornya  menjadi  kelompok barang yang dilarang dan bebas ekspornya. Timah sebagaimana diketahui tidak tercantum,  ke  dalam  jenis  barang  yang diatur ekspornya, maupun jenis barang yang diawasi  ekspornya  ataupun  yang  dilarang ekspornya.  Akibat  dari  tidak  tercantumnya
timah  sebagai  barang  yang  termasuk  ke dalam  klausul  Kepmenperindag  No. 558/1998  kemudian  menjadi  pintu  gerbang dari  terbitnya  sejumlah  regulasi  yang menjadikan timah sebagai komoditas bebas ekspor.
Dengan  mengambil  daerah  penelitian di  Desa  Lampur,  penelitian  ini  juga menguak  bagaimana  sebetulnya  pola  relasi kuasa  dalam  kehidupan  penambangan Timah  Inkonvensional.  Perubahan  regulasi memberikan  perubahan  dasar  dalam  relasi- relasi  sosial,  terutama  dalam  kaitannya dengan  sistem  pertambangan  timah  rakyat. Cerita menarik  mengenai  bagaimana mereka  yang  tidak  memiliki  modal  cukup kemudian  menjadi  bagian  dari  relasi  kuasa ekonomis dan relasi kuasa sosial politis bos timah dibayangkan  menjadi  bagian  tak terpisahkan dari cerita pertambangan timah di daerah ini.
Desa Lampur sebagai sebuah kawasan  kaya  timah  menyajikan  berbagai potensi yang menarik untuk dikaji. Pertama bahwa  Lampur  adalah  sebuah  kawasan yang  sejak  dulu  menjadi  simpul-simpul penambangan  timah.  Kejayaan  timah  pada masa lalu dapat dilihat pada dua hal, yakni keberadaan  makam  Tionghoa  di  daerah  ini yang  menjadi  penanda  eksistensi coolie timah Tionghoa dan keberadaan perumahan dan  kawasan  elit milik  perusahaan  timah pada tahun 1970-an. Artefak itu bisa dilihat hingga  kini. Kedua ,  Lampur  adalah  daerah yang  masih  menyisakan  kandungan  timah yang  banyak  ditandai  dengan  munculnya camp-camp penambangan timah inkonvensial di banyak titik di kawasan ini. Lampur  memang  hanyalah  sebuah  desa secara administratif, namun menjadi daerah persilangan  dua  kabupaten  dan  beberapa kecamatan.

## II. PEMBAHASAN
Kuasa  Dalam  Regulasi  Pertambangan Timah
2.1. Di bawah UU No. 11 Tahun 1967
Kendali  Pemerintah  Pusat  atas  timah yang  dilakukan  secara  penuh  pada  masa Orde  Baru,  baik  itu  untuk  dikelola  oleh pertambangan  timah  maupun  diserahkan kepada  swasta  ternyata  tidak  diimbangi dampaknya  secara  signifikan  terhadap kondisi  di  daerah  Bangka  dan  Belitung. Mekanisme  sentralistik  yang  menjadi  ciri khas  pemerintah  Orde  Baru  menjadi  sebab awal  permasalahan  sistemik  di  Bangka Belitung.  Dampak  ekonomis  pengelolaan timah  pada  masa  Orde  Baru  membawa kekecewaan yang dalam terhadap penduduk dan  pejabat  daerah.  Kondisi  perlawanan ditampakkan  tegas  ketika  Orde  Baru tumbang melalui mekanisme yang memberikan  celah  bagi  partisipasi  daerah dan  penduduk  lokal  untuk  melakukan penambangan.
Pemerintahan Orde Baru memberlakukan  UU  No.  11/1967  (lihat dalam lampiran) tentang ketentuan- ketentuan  pokok  pertambangan.  Timah sebagai  komoditas  strategis  masuk  dalam wilayah  pengaturan  negara.  Dalih  untuk kepentingan  negara  pada  masa  itu  tidak menyebabkan  resistensi  di  permukaan karena  kebijakan  Orde  Baru  adalah melakukan  kontrol  ketat  atas  pertimahan (Susilo & Maemunah, 2009;53-55).
Erman  (2007:  230-231)  dalam bukunya  mengatakan  kontrol  Pemerintah Pusat  di  Kepulauan  Bangka  Belitung  ini sangat  kuat  pada  masa  Orde  Baru  dimana PT. Timah, Tbk menggunakan militer untuk memproteksi areal penambangan, melarang penduduk  menambang  timah,  bahkan melarang  penduduk  menyimpan  timah walau hanya  1kg sekalipun,  larangan keras
memperdagangkannya,  dan  tentu  saja kontrol  Pemerintah  Daerah  bisa  dikatakan sangat  lemah  atau  hampir  tidak  ada  sama sekali. Kepulauan Bangka Belitung terlebih pada Orde  Baru  hanyalah  sebuah  Daerah Tingkat II yang berada di wilayah Provinsi Sumatera  Selatan.  Persoalan  ketidakadilan distribusi  hasil  kekayaan  alam,  yaitu  timah yang  ada  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  tidak  diprotes  oleh  masyarakat lokal sendiri karena Orde Baru menerapkan kebijakan  sentralistis  dan  mementingkan stabilitas.  Padahal  arus  kekayaan  yang mengalir  ke  pusat  dan  Provinsi  Sumatera Selatan  pada  saat  itu  begitu  besar  namun tidak  diimbangi  dengan  perbaikan  yang nyata bagi kehidupan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
Situasi  berbeda  ketika  masa  awal berlakunya  Otonomi  Daerah.  Ada  desakan Pemerintah  Daerah  untuk  memiliki  saham PT.  Timah,  Tbk.,  tuntuan  pengembalian bekas  daerah  penambangan,  tuntutan pergantian direktur utama PT. Timah, Tbk., yang dijabat oleh orang  Jawa  kepada putra daerah, dan kritik-kritik mengenai transparansi  manajemen  perusahaan,  serta anggapan ketidakpedulian PT. Timah, Tbk., terhadap  kepentingan  penduduk  lokal (Erman,  2007:  231-233;  Bangka  Pos, 13/4/2011).  Damanik  (dalam Kompas 8/12/2001  sebagaimana  dikutip  Erman, 2007:
237-238) mengatakan bahwa menjamurnya  TI  sebenarnya  tidak  lepas dari  faktor  PT.  Timah,  Tbk.,  sendiri  yaitu kurangnya  kepedulian  perusahaan  terhadap masyarakat  setempat,  investasi  keuntungan yang  tidak  berbasis  kebutuhan  lokal, tindakan  keamanan  perusahaan  yang represif, dan kurang menjalin keharmonisan dengan pemerintah dan legislatif daerah.
Secara  sederhana  dapat  dipahami bahwa  pemanfaatan  timah  sebagai  sumber
ekonomi alternatif bagi masyarakat sebenarnya sudah  berlangsung  turun- temurun, namun monopoli hak pengelolaan oleh negara pada beberapa masa menyebabkan
penambangan timah inkonvensional  di  daerah  ini  mudah ditelusuri penyebabnya. Sujitno (2007: 299) menyebut  ini  sebagai  ‘dendam  sejarah’ dimana  otonomi  daerah  dipahami  secara sederhana oleh sebagian anggota masyarakat  sebagai  hak  lokal  dalam mengelola  timah  di  Provinsi  Bangka Belitung.
2.2. Bos  dan  Anak  Buah  :  Sebuah Egalitarianisme Lokal Cooper (2010:17-18) berbicara
tentang  prinsip dari egalitarianisme dimana ada  prinsip  kegunaan  yang  menekankan kegunaan  atau  manfaat  sebagai  tolak  ukur untuk  menilai  dan  mengambil  keputusan. Suatu  tindakan  atau  keputusan  dikatakan berguna  apabila  semakin  banyak  orang yang mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Prinsip  ini berkaitan erat dengan dua premis, yakni pertama, manusia memiliki  kemampuan  yang  sama  untuk mengambil manfaat seperti rasa senang dari sesuatu  yang  pada  dasarnya  memberikan manfaat  misalnya  dari  pendapatan,  status, premis  kedua,  hal-hal  seperti  pendapatan, status akan cenderung mengalami kekurangan manfaat apabila telah mengalami  pencapaian  maksimum.  Prinsip selanjutnya  menurut  Rawls  (Cooper, 2010:25)  adalah  prinsip  keadilan,  yaitu ketidaksetaraan dalam sosial-ekonomi dalam  masyarakat  harus  ditata  sedemikian rupa  sehingga  kebijakan-kebijakan  yang diambil  pada  akhirnya  akan  memberikan keuntungan  sebesar-besarnya  bagi  mereka yang tidak beruntung.
Egaliterianisme  Cooper  dan  Rawls dijadikan  rujukan  untuk  menganalisis hubungan  antara  bos  TI  dan  anak  buah, ketika  anak  buah  mempunyai  posisi  tawar untuk  bisa  bekerja  dan  berhenti  kapan  saja tanpa  adanya  keterikatan  kontrak.  Tetapi dalam dunia pertambangan, sulit ditemukan posisi  egaliter  murni  dimana  kesetaraan benar-benar  dapat  diterapkan  walaupun hubungan  antara  bos  TI  dengan  para penambang  tidak  seperti  hubungan  patron dan  klien  antara  tuan  tanah  dan  petani penggarap.
Terbitnya regulasi tentang pertimahan dimulai dengan UU. No. 11/1967 kemudian Kepmenperindag  558/1998  dan  UU  no. 22/1999 yang pada intinya tidak mencantumkan  timah  sebagai  komoditas strategis, sehingga menjadikan penambangan,  perdagangan  serta  aktivitas penambangan yang berkaitan dengan timah sebagai jalan untuk mendapatkan kekayaan, keuntungan  bagi  para  pelaku  bisnis,  aktor- aktor  politik  maupun masyarakat  lokal. Semua  perubahan  dikarenakan  adanya perubahan  regulasi  pada  level  atas  tersebut tentunya disertai dengan adanya konsekuensi  terhadap  kondisi  ekonomi, politik  maupun  perubahan  sosial  pada masyarakat  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung secara luas.
Pemerintah
Daerah Kabupaten Bangka  menanggapi  terbitnya  regulasi tentang pertimahan tersebut dengan mengeluarkan  Perda  No.  6  Tahun  2001, yang  menjadikan  Tambang  Inkonvensional semakin bertambah banyak,  dimana sebagian besar dimodali oleh pemilik modal berasal dari  Jakarta,  Singapura,  dan  daerah lain  yang  menggunakan  orang  lokal kepercayaan mereka, dan kemudian dikenal dengan  sebutan  cukong.  Pengusaha  timah umumnya yang dikenal adalah para pemilik
TI,  pemilik  tambang  besar  mitra,  dan pemilik  perusahaan  yang  memperkerjakan langsung  orang-orang  untuk  bekerja menghasilkan timah.
Sebagaimana namanya tambang inkonvensional,  melakukan  penambangan secara illegal. Ilegal dikarenakan penambangan tidak memiliki  ijin, di  lokasi yang tidak menjadi kuasa penambangannya atau karena lokasinya adalah hutan lindung dan  fasilitas  umum,  dan  karena  jalur perdagangannya  yang  tidak  legal.  Para pemiliki  TI  menampung  pekerja  dengan upah  yang  relatif  rendah  sehingga akumulasi  keuntungan  yang  didapatkan akan  berlipat-lipat  dibandingkan  dengan yang dihasilkan oleh para penambang. Oleh karena  sifatnya  instan  dan  para  pekerja  di TI mendapatkan bayaran fluktuatif, mereka tetap menikmati pekerjaan sebagai penambang sekalipun sebenarnya
pendapatan  para  majikan  mereka  berlipat- lipat dari yang mereka hasilkan.
Bos  TI  yang  memiliki  modal  besar umumnya merupakan mitra dari perusahaan yang  memiliki  kuasa  penambangan  resmi juga  memperlakukan  para  pekerja  tidak sesuai  dengan  standar.  Tidak  ada  jaminan keselamatan  kerja,  gaji  yang  dinikmati  di bawah para pemilik, serta tidak ada jaminan purna  tugas  menyebabkan  para  pekerja  di tambang-tambang  besar  memiliki  nasib yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  para penambang di tambang inkonvensional . Dengan  besarnya  resiko  selama penambangan  timah  berlangsung,  maka keselamatan  para  penambang  menjadi  hal utama  yang  seharusnya  diperhatikan  oleh para  Bos  TI,  namun  faktanya,  keselamatan para  penambang  seringkali  terabaikan. Walaupun kecelakaan di lokasi penambangan kerap  terjadi,  namun  tidak menyurutkan  para  pendatang  untuk  tetap
terus  berdatangan  dari  luar  daerah Kepulauan  Bangka  Belitung  dengan  tujuan utama  yaitu  menjadi  penambang  TI  dan seringkali mereka berdatangan atas rekomendasi  keluarga  atau  teman  mereka yang  telah  lebih  dahulu  datang  menjadi penambang.  Dengan  hanya  berbekal keinginan  untuk  mendapatkan  penghasilan lebih  layak,  mereka  menjadi  penambang tanpa  disertai  dengan  pengetahuan  tentang keadaan  tanah  maupun  kondisi  daerah tambang.  Bagi  bos  TI  dengan  modal  kecil, dan  rata-rata  tidak  memiliki  ijin  tambang, minimnya  pengetahuan  para  penambang tentang cara ber- TI tidak menjadi masalah, asalkan  mereka  mau  belajar,  bekerja  keras dan tidak menuntut karena TI yang mereka jalankan  menggunakan  perlatan  manual, hanya  dengan  menggunakan  mesin  Robin dan tidak membutuhkan jasa operator untuk menggunakan alat berat, dan otomatis tidak mengancam keselamatan para penambang.
Hubungan  unik  kemudian  terbentuk dari  kondisi  tersebut,  dimana  para  bos  TI dengan  modal  kecil  merasa  bertanggung jawab  terhadap  kehidupan  setiap  harinya para  penambang  karena  rata-rata  mereka adalah  pendatang  sedangkan  para  bos  TI adalah  penduduk  asli  daerah  setempat walaupun  timah  yang  mereka  hasilkan hanya  cukup  untuk  menutupi  modal operasional TI dalam satu hari saja. Kondisi inilah  yang  peneliti temukan  di  Desa Lampur,  Kabupaten  Bangka  Tengah. Lampur  adalah  bekas  daerah  galian PT.Timah,  Tbk.  yang  ditinggalkan  dengan alasan tidak  lagi produktif  dan  mempunyai kandungan  timah  yang  tinggi.  Namun dengan  adanya  Perda  No.  6/2001, masyarakat setempat berlomba-lomba menggali kembali daerah bekas galian yang sudah ditinggalkan oleh PT. Timah, Tbk.
Hubungan  yang  cair  antara  Bos  TI dan  anak  buah  sangat  cair  dan  tipe hubungan seperti itu umum terjadi di dunia pertambangan, khususnya penambangan TI di  Kepulauan Bangka  Belitung,  dimana hubungan antara bos TI dan para anak buah atau  para  penambang  hanya  bergantung pada  faktor  ekonomi  semata.  Para  anak buah  bebas  untuk  berhenti  bekerja  kapan saja  karena  tidak  ada  kontrak  yang mengikat atau ketika mereka merasa sudah tidak nyaman dan tidak lagi menguntungkan  tanpa  merasa  bersalah ataupun  terikat  secara  emosional.  Banyak sekali  terjadi  para  anak  buah  yang  telah memiliki  modal  cukup  kemudian  mereka membeli  mesin  sendiri  dan  mendatangkan para  penambang  baru  dari  daerah  asal mereka  masing-masing.  Para  bos  TI  pun tidak  merasa  ditinggalkan  atau  sakit  hati karena  banyak  para  penambang  baru  yang sangat  bersedia  menggantikan  para  anak buah lama dengan upah lebih murah. Hanya segelintir  para  anak  buah  yang  mau bertahan hanya pada satu bos TI.
Prinsip  egalitarianisme  berlaku  pada pola hubungan Bos TI dengan anak buah di Desa Lampur khususnya maupun di daerah- daerah  tambang  di  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  umumnya.    Cooper memaparkan  prinsip  egaliter  menekankan manfaat  atau  kegunaan  sebagai  tolak  ukur untuk  menilai  dan  mengambil  keputusan. Suatu  tindakan  atau  keputusan  berguna apabila  semakin  banyak  orang  yang mendapatkan keuntungan dari tindakan atau keputusan  tersebut.    Prinsip  ini  berkaitan dengan  dua  premis  yaitu  pertama,  manusia memiliki  kemampuan  yang  sama  untuk mengambil  manfaat,  seperti  pendapatan, status,  premis  kedua,  hal-hal  seperti  status, pendapatan  akan  cenderung  mengalami kekurangan  manfaat  bila  telah  mengalami
tahap  yang  maksimum.    Premis  pertama hanya  berlaku  sebagai  kebutuhan  dasar manusia,    karena  untuk  kebutuhan  yang lebih tinggi setiap manusia  memiliki selera dan  kemampuan  yang  berbeda-beda. Sedangkan  pada  premis  kedua,  setiap pencapaian maksimum yang dihasilkan oleh manusia  pada  kenyataannya  tidak  akan pernah  mengalami  kekurangan  manfaat karena  setiap  orang  memiliki  caranya sendiri  untuk  mencapai  tingkat  kepuasan maksimum  kemudian  mengelolanya  serta hasrat  untuk  mendapatkan  kepuasan  ke tingkat yang lebih tinggi.
Berdasarkan  Prinsip  Egaliter  tersebut dalam  kaitannya  dengan  hubungan  antara bos  TI  dan  anak  buah,  prinsip  kesetaraan atau  egalitar  berlaku  ketika  tingkat ketergantungan  bos  TI  maupun  anak  buah sudah  tidak  terpenuhi  maka  mudah  bagi mereka  untuk  mengambil  keputusan meninggalkan  kamp  ataupun  pekerjaaan menambang,  dan  ketika  hubungan  antara bos TI dan anak buah terputus, maka ikatan apapun diantara mereka tidak ada lagi. Hal ini dikarenakan faktor yang mengikat antara bos  TI  dan  anak  buah  hanyalah  faktor ekonomi  semata,  bahkan  tak  jarang  terjadi ketika  hubungan  antara  bos  TI  dan  anak buah berubah kemudian  si  anak buah  yang telah  mendapatkan  modal  cukup  dan membuka lahan galian serta memiliki  anak buah  sendiri,  menjadi  hubungan  bos  TI dengan  bos  TI  baru  yang  merupakan mantan anak buah.

## III. PENUTUP
Khusus untuk hubungan antara bos TI dengan  modal  kecil  atau  menengah  dan anak  buah  atau  para  penambang  di  Desa Lampur,  bersifat  cair  dan  tidak  mengikat secara emosional, ataupun tidak membentuk  ikatan    kokoh  karena
mempunyai  latar  belakang  yang  sama. Selanjutnya  hubungan  itu  akan  cepat berubah  ketika  tidak  ada  lagi  hubungan kerja dan mantan anak buah berubah posisi menjadi  bos  TI  baru.  Mereka  akan  terus bekerja  sama  kalau  hubungan  tersebut saling menguntungkan  tapi hubungan kerja akan  terputus  tanpa  ada  tuntutan  apapun ketika  salah  satu  pihak  tidak  lagi  merasa diuntungkan.  Namun  hubungan  yang bersifat cair dan setara tersebut tidak terjadi antara para  bos TI,  anak  buah dengan  para aparat, pengusaha dengan modal besar. Ada semacam  kode  tersendiri  bagi  para penambang  yang  berada  di  lokasi pertambangan ketika petugas akan melakukan penertiban atau razia, dan semua bos TI akan bersatu melawan penangkapan para penambang mereka. Bocornya informasi  tentang  akan  adanya  penertiban dikarenakan  adanya  sumber  informasi  dari dalam  lingkungan  Pemda  sendiri,  karena rata-rata  para  birokrat  atau  anggota  dewan legislatif memiliki usaha tambang inkonvensional  tersebar  di  seluruh  lokasi tambang di Bangka Tengah maupun di luar kabupaten.  Dengan  para  pengusaha,  para bos  TI  dengan  modal  kecil  maupun  para anak  buah  merupakan  ujung  tombak  bagi para  pengusaha  bermodalkan  besar  untuk terus  mengeruk  keuntungan.  Para  cukong hanya  menerima  hasil  akhir  bersih  tanpa harus menanggung resiko karena meminjamkan  modal  kepada  para  bos  TI kecil dan selanjutnya permainan tingkat elit dimulai, ketika pasir timah dengan kualitas tinggi  di  lepas  ke  pengusaha  smelter kemudian  di  ekspor  ke  berbagai  negara. Pola  seperti  itu  akan  terus  berlangsung sampai  cadangan  timah  di  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  tidak  lagi tersisa.

## DAFTAR PUSTAKA
Albrow, Martin, 2007. Birokrasi , diterjemahkan  oleh  M.  Rusli  Karim dan  Totok  Daryanto,  Tiara  Wacana,
Yogyakarta.
Bertens, K., 2000. Pengantar Etika Bisnis , Kanisius, Yogyakarta.
Black,  James,  1992. Metode  dan  Masalah Penelitian Sosial , Eresco, Bandung.
Cooper,  David,  2010. Illusions  of  Equality (International Library of the Philosophy of Education) , New York. Damsar, 1997. Sosiologi Ekonomi , RajaGrafindo Persada, Jakarta. Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2003. Prospek Pengembangan Pertambangan  dan Energi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Dua, Mikhael, 2008. Filsafat Ekonomi Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama, Kanisius, Yogyakarta.
Erman,  Erwiza,  2007. Deregulasi  Tata Niaga Timah dan Pembuatan Negara Bayangan Lokal: Studi Kasus Bangka dalam  Politik  Lokal  di  Indonesia , editor:  Henk  Schulte  Nordholt  dan Gery  van  Klinken  dibantu  oleh  Ireen Karang-Hoogenboom,  Yayasan  Obor Indonesia-KITLV, Jakarta.