TRANSFORMASI KERTAMASA DALAM PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
A. A. Gede D. H. Santosa
Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali E-mail : gianyarsantosa@yahoo.com

## ABSTRAK
Privatisasi  BUMN  menimbulkan  kontroversi  dan  belum  mampu mensejahterakan  rakyat  Indonesia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui apakah Kertamasa sebagai kearifan lokal organisasi tradisional subak pada masyarakat Bali dapat ditranformasikan dalam privatisasi BUMN. dan untuk mengetahui bagaimakah perwujudannya.
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  holistik  dengan menggunakan pendekatan intetralistik dan obyektif. Integralisisasi disini berupaya menyatu  padukan  antara  nilai,  norma  hukum,  fakta  dan  keterampilan. Obyektivikasi berupaya menjadikan ilmu hukum itu berguna bagi semua orang. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai-nilai  Kertamasa  yang  dapat ditransformasi  dalam  privatisasi  BUMN  adalah    nilai-nilai  yang  bersifat fundamental  yang  meliputi  masa  kreatif,  kemajuan,  kemakmuran,  keunggulan, keamanan,  ketertiban,  harmonis  seimbang  antara  lahir  dan  bhatin.  Nilai  nilai fundamental  dari  Kertamasa  menjadi  nilai  dasar  untuk  penjabaran  nilai-nilai intrsumen  dan  nilai  praksis  dalam  privatisasi  BUMN.  Transformasi  Kertamasa dalam  privatisasi  BUMN  berwujud    nilai  instrumental  dan  nilai  praksis  yang bersumber pada nilai fundamental Kertamasa. Nilai instrumental dan nilai praksis belum tercermin dalam ketentuan privatisasi yang diatur dalam UU BUMN, untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan privatisasi dalam UU BUMN.
Kata Kunci : Tranformasi, Kertamasa, Privatisasi,  BUMN.

## ABSTRACT
Privatization  of  SOEs  fallouts  controversies  and  yet  is  incapable  of  delivering welfares for Indonesian societies. This research aimed to find out whether Kertasama as local wisdom of Subak Traditional Organization within Balinese societies might be able to be transformed on privatization of SOEs, as well as its implementation.
This research conducted through a holistic method by using an integrality and objective  approach.  Integrality  represented  an  attempt  to  combine  among  value, legal  norm,  fact  and  skill.  Objectivity  represented  an  attempt  to  make  the  legal science would be beneficial for the entire people.
The result of this research showed that the values of Kertasama that should be transformed on privatization of SOEs were about the fundamental values concealing the  period  of  creativity,  advancement,  prosperity,  superiority,  security,  orderliness, harmonize, as well  as balance internally and externally. The fundamental values of Kertasama  remained  the  basic  value  of  the  elaboration  of  instrumental  values and practical values on privatization of SOEs. Kertasama transformation on privatization
of  SOEs  represented  instrumental  values and  practical  values  that  obtained  on  the fundamental values of Kertasama. The instrumental values and practical values were not  reflected  yet  on  the  provision  of  privatization  as  in  accordance  with  the regulation  within  SOEs  Law,  therefore,  an  amendment  on  the  provision  of privatization within the SOEs Law were necessarily indispensable.
Key Word: Transformation, Kertasama, Privatization, SOEs
Pendahuluan
Dalam kurun waktu dua-tiga  dasa warsa  terakhir  ini      privatisasi  Badan Usaha  Milik  Negara  (  Selanjutnya disebut  BUMN)  menjadi  salah  satu    isu publik  yang  menarik  kalau  tidak  bisa disebut  seksi.  Hal  itu  bisa  diketahui dari  pengamatan  kita  bahwa  isu  ini menjadi head  line pemberitaan  media mainstream  di  Indonesia.  Privatisasi BUMN  juga  menjadi    tema  dalam forum-forum    diskusi    oleh  berbagai segmen    dan  strata      masyarakat Indonesia. Kebijakan privatisasi BUMN pertama  kali  terjadi  pada  masa pemerintahan  Presiden  Soeharto  pada tahun 1991. Dalam kurun waktu  1991- 1999 tercatat 9 ( sembilan)  BUMN yang di  privatisasi.    PT    Semen  Gresik menjadi  BUMN  pertama  terkena program  privatisasi  pada.    Adapun BUMN lainnya yang masuk dalam daftar privatisasi  diantaranya    PT  Aneka Tambang,  PT  Pupuk  Kaltim,  PT  Kimia Farma.  Sementara  itu  pada  pada  masa pemerintahan presiden Megawati Sukarno  Putri  terdapat    19  (  sembilan belas)  BUMN  masuk  dalam  program privatisasi.  Program  privatisasi  BUMN yang  terealisasi  dalam      rentan  tahun 2001-2004 antara lain, PT Indosat   PT Telkom,PT  BNI,  PT  Batu  Bara  Bukit Asam,  PT  BRI,  PT  Bank  Mandiri (http://nusantaranews.wordpress.com /2009/06).
Privatisasi    Indosat    yang  dibeli oleh  Perusahaan  BUMN    Singapura Temasek    adalah    privatisasi    BUMN
yang  banyak  mendapatkan  sorotan publik.  Salah    satu  tujuan  dari privatisasi    adalah      dalam  rangka menutup  defisit    APBN  yang disebabkan  karena  krisis  ekonomi yang  dialami  Indonsia  tahun  1998- 1999  dan  sekaligus        merupakan salah  satu  persyaratan  untuk paket  bantuan  keuangan    yang diberikan International  Monetery Fund ( IMF ) dan World Bank ( WB ) untuk  Indonesia  dalam  mengatasi krisis  ekonomi.    Kontroversi muncul  karena  persyaratan  yang ditetapkan        IMF  dan  WB    untuk memprivatisasi  BUMN  dianggap sebagai  titipan    yang  hendak mengarahkan perekonomian Indonesia  menuju  faham    kapitalis liberal.  Alasan lainya dari   mereka yang tidak setuju dengan  privatiasi adalah  karena    Indosat  merupakan salah  satu    aset  negara    yang mempunyai nilai ekonomis. Indonesia akan mengalami kerugian  secara  ekonomi  atas peralihan  kepemilikan  Indosat  ke tangan  asing.  Indosat  dipandang mempunyai  nilai  strategis  dalam bidang  pertahanan  dan  keamanan negara  karena      bergerak  dibidang yang komunikasi. Dengan dikuasainya      Indosat  oleh  asing dalam  hal  ini  Temasek  Singapura dikhawatirkan pemerintah Singapura mengontrol dan mengetahui sistem pertahanan dan keamanan  serta  rahasia  negara (http://jakarta45.wordpress.com).
Privatisasi    Indosat  ini    kemudian menjadi  isu  politik  karena  berdekatan dengan  tahun  pemilu  yaitu  pemilu legislative dan presiden  2004, berbagai spekulasipun muncul sebagai isu dalam kampanye  untuk  saling  menjatuhkan dan mengalahkan satu sama lain. Pada  masa  pemerintahan  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  (  SBY  ), kebijakan  privatisasi  BUMN  terus berlanjut.  Tahun  2008  pemerintah mengumumkan  akan  memprivatisasi 44 ( empat puluh empat ) BUMN.  Pada tahun  2009  program  privatisasi  telah dilakukan  terhadap  30(  tiga  puluh  ) BUMN  (http://liputanislam.com).  Dari sejumlah    privatisasi  BUMN  yang terealisasi  dalam  masa  pemerintahan Presiden  SBY,    Privatisasi  Karakatau Steel    menjadi  privatisasi  BUMN  yang menuai kontroversi. Kontroversi muncul berkenaan dengan harga saham Karakatau  Steel  yang  ditetapkan sebesar    Rp  850  per  lembar  saham, ternyata jauh dibawah harga pasar yang mencapai  Rp  1200-an  per  saham.
Sehingga  muncul  berbagai  spekulasi tentang ketidakberesan dibalik privatisasi  Karakatau  Steel  yang ujungnya merugikan negara (http://sunarsip.com). Dengan  menelusuri  perjalanan kebijakan      privatisasi  BUMN  dari pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden  Megawati  dan  Presiden  SBY dapat ditemukan  beberapa aspek yang mewarnai kontoversi kebijakan privatiasi  BUMN  yaitu  aspek  ideologi, aspek ekonomi,  aspek hukum.
Privatisasi  BUMN  mengandung aspek  ideologi artinya privatisai adalah persoalan  ideologi.  Dalam  privatisasi ada  ideologi  yang  saling  berhadapan yaitu privatisasi yang  berbasis  Ideologi kapitalis  liberal  disatu  sisi  dihadapkan
dengan  nasionalis  yang  berbasis Pancasila  dan  UUD  1945.  Aspek ideologi  ini  kemudian  menjadi  asal muasal  perdebatan  pada  aspek aspek lainnya.
Dari  aspek  ekonomi,  pada akhirnya  semua  diskusi  dan kontroversi mengenai aspek ekonomi privatisasi BUMN berujung  pada  pertanyaan    apakah privatisasi  menguntungkan  secara ekonomi dan mensejahtrakan rakyat. Privatisasi  BUMN  berkaitan dengan  perekonomian  nasional. BUMN menjadi salah satu penggerak  perekonomian  nasional karena  dari  segi  jumlah  yang  tidak sedikit  dan  berbagai  jenis  usaha dari  hulu  hingga    hilir.  Sebagai penggerak  perekonomian  nasional BUMN  menjadi  satu  instrument negara untuk mensejahtrakan masyarakat.  BUMN  memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan  dan  Belanja    Negara (APBN ) melalui pajak dan deviden. Sebagaimana  diketahui  salah  satu alasan  privatisasi  BUMN  adalah sebagai salah satu sumber pendanaan  bagi  APBN  sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Sebagai  konsekuensi    dari perdebatan  dalam  aspek  ideologi, kontroversi  dalam  aspek  hukum berkisar  pada  landasan  hukum dalam  kebijakan  privatisasi  BUMN dengan munculnya ketentuan mengenai  privatisasi  BUMN  dalam Undang-Undang  No  19  tahun  2003 tentang  BUMN  (  UU  BUMN  ). Sebelum  keluarnya  UU  BUMN kebijakan Privatisasi BUMN sepenuhnya didasarkan pada produk-produk hukum yang
dikeluarkan  oleh  eksekutif/  presiden dan      melalui  kementrian  terkait. Pengaturan  tentang  privatisasi  BUMN dalam UU BUMN diatur dalam pasal 74 sampai  pasal  84.  Produk  turunan  dari UUBUMN ini adalah Peraturan Pemerintah  No  33  Tahun  2005  dan  PP No  33  Tahun  2009  yang  mengatur tentang tata cara privatisasi Persero,selanjutnya  ada  Kepres  No  18 Tahun  2006  mengenai  pembentukan komite privatisasi Persero,dan Peraturan  Menteri  BUMN  No  PER- 01/MBU/2010 mengenai cara privatisasi, penyusunan program tahunan  privatiasi  dan  penunjukan lembaga  dan/  atau  profesi  penunjang serta  profesi  lainnya.  Ekonom  INDEF Drajad  Wibowo  berpendapat  bahwa UUBUMN  semakin  memperlonggar rambu-rambu privatisasi karena dianggap  memberikan  kewenangan yang  besar  kepada  Kementrian  BUMN untuk melakukan privatisasi sementara pengawasan  terhadap  pelaksanaan privatisasi tidak jelas (http://hukumonline.com). Berbagai  kontroversi  dalam  aspek ideologi,  ekonomi  dan  hukum  dalam kebijakan privatisasi BUMN sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di atas  menunjukan  suatu    kecendrungan ketidakteraturan,  dan  ketidaktertiban. Pada  sisi  yang  lainnya      Privatisasi BUMN  yang  diharapkan  mampu mendorong pelaksanaan dan perwujudan demokrasi ekonomi sebagai upaya peningkatan rakyat  pada kenyataan dipandang belum berdampak  pada  kesejahtraan  rakyat, seperti  disampaikan  oleh  mantan
Menteri  Negara  BUMN  2004-2007 Sugiarto  dalam  seminar  dan  bedah buku  kebijakan  privatisasi  BUMN: Apresiasi  untuk  Almarhum  Prof.Dr
Mas’ud  Machfoed,  M.B.A.,  Ak,  yang digelar  di  Magister  Sains  dan Doktor  Fakultas  Ekonomika  dan Bisnis  UGM  1    Januari  2010. Selanjutnya  dikatakan  Sugiarto dorongan  privatiasi  BUMN  di Indonesia    lebih  mengedepankan kebutuhan untuk memenuhi defisit APBN.  Indikasi  dari  Privatisasi BUMN yang belum berdampak pada kesejahtraan rakyat adalah terdapatnya kenaikan tingkat angka pengangguran setelah adanya privatisasi (http://www.ugm.ac.id). Dengan memperhatikan perjalanan  kebijakan  privatisasi BUMN  dengan  berbagai  macam kontroversi  dan    dampaknya  yang belum  optimal    pada  kesejahtraan rakyat, maka perlu untuk melakukan  kajian  dan  evaluasi terhadap kebijakan privatisasi BUMN.  Pertanyaan  –pertanyaan yang  dapat  diajukan  dalam  rangka kajian  dan  evaluasi  privatisasi BUMN  ini  diantaranya  apakah  ada yang  salah  dengan  privatisasi, mengapa  privatisasi  memunculkan kontroversi,  mengapa  privatisasi belum berdampak pada kesejahtraan rakyat dan seterusnya. Jawaban atas pertanyaan  itu  bertujuan  untuk memberikan referensi bagi kelanjutan  kebijakan  privatisasi BUMN  dan  dalam  kontek  inilah tulisan ini dibuat. Tulisan  ini  mengangkat  sebuah konsep  yang  kemudian    dikaitkan dengan  privatisasi  BUMN  yaitu Kertamasa.
Konsep Kertamasa adalah  salah  satu  kearifan  lokal yang  meramu  keharmonisan  yang pada  zaman  dulu    dijadikan  salah
satu  pilar  kesejahtraan  di  Bali.  Makna Kertamasa adalah  keteraturan, ketertiban dan kehematan sumberdaya. Kertamasa      merupakan  tradisi  dari organisasi  tradisional  bidang  pertanian yang  dikenal  dengan  sebutan  subak. Tradisi  ini  adalah  pola  bertani    yang mengedepankan  pola  pembagian  pola pembagian  musim  secara  secara periodik ,teratur dan tertib yaitu musim padi,  musim  palawija,  musim  gadon dalam suatu kawasan  Subak. Penulis mengangkat konsep Kertamasa dikaitkan dengan privatisasi BUMN, karena pada dasarnya  dorongan    Privatisasi  BUMN adalah  bertujuan  untuk  kesejahtraan masyarakat.  sama  dengan  tujuan  dari konsep Kertamasa walaupun  konsep privatisasi  BUMN  bersumber  dari ideologi barat liberal kapitalis sedangkan konsep Kertamasa merupakan  kearifan  lokal  berupa  nilai nilai  yang  bersumber  dan  masyarakat
Indonesia.  Berdasarkan  atas  kesamaan tujuan    namun  berasal  dari  sumber yang  berbeda    maka  menarik  untuk mengkaji  apakah      nilai-nilai  yang  ada dalam  konsep  Kertamasa    dapat  di transformasi  kedalam    privatisasi BUMN  dan  kalau  kemudian  nilai  nilai dalam konsep Kertamasa dapat ditransformasi  kedalam  privatisasi BUMN  bagaimanakah  perwujudannya. Jawaban  atas  pertanyaan  tersebut diharapkan menjadi salah satu referensi  sehingga    tidak  ada  lagi kontroversi  dalam  privatisasi  BUMN, kemudian  yang    tercipta  keteraturan, ketertiban, keharmonisan
dan kesejahtraan  masyarakat  sebagaimana tujuan dari privatisasi BUMN, untuk itu tulisan  ini  diberi  judul”  Transformasi Kertamasa dalam  Privatisasi  BUMN”. Berdasarkan uraian latar belakang yang
telah diuraikan di atas, permasalahan      yang      diangkat dalam tulisan ini adalah  : 1. Apakah Kertamasa dapat  di transformasi dalam privatisasi BUMN? 2. Bagaimanakah perwujudan dari  transformasi  Kertamasa dalam  privatisasi BUMN?

## Pembahasan Pengertian Privatisasi BUMN
Dalam  Pasal  1  angka  12  UU BUMN, Privatisasi adalah penjualan saham  Persero,  baik  sebagian maupun  seluruhnya  kepada  pihak lain  dalam  rangka  meningkatkan kinerja  dan  nilai  perusahaan, memperbesar  manfaat  bagi  negara dan  masyarakat,  serta  memperluas pemilikan  saham  oleh  masyarakat. Sementera itu  Persero adalah salah satu  bentuk  dari  BUMN  selain Perusahan Umum. menurut pasal 1 angka 2 Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas  yang seluruh  atau  paling  sedikit  51%  ( lima puluh satu persen ) sahamnya dimiliki  oleh  Negara  Republik Indonesia  yang  tujuan  utamnya mengejar  keuntungan.  Dengan demikian  menurut  UU  BUMN privatisasi  hanya  bisa  dilakukan terhadap  BUMN  yang  berbentuk Persero. Sementara itu pengertian privatisasi menurut Tisa Belasuriya “  privatization  is  a transfer  ,  wholly  or    in  part  , permanently  or  on  aa  temporary lease,  of  the  ownwership  and  or management of state owned enterprise  to  the  private  sector , (Belasuriya,1993) artinya privatisasi BUMN merupakan suatu
proses peralihan baik secara keseluruhan atau sebagian  kepemilikan BUMN  secara  tetap  atau  sementara kepada sector swasta.
Aminudin Ilmar menyatakan bahwa privatisasi  BUMN    adalah  suatu  proses kegiatan pengalihan kepemilikan saham yang  dahulunya  dikuasai  oleh  negara dalam  BUMN  kemudian  diserahkan kepada  swasta  untuk  menguasai  dan menyelengarakannya. Dalam privatisasi BUMN  harus  tercermin  adanya  suatu proses  peralihan  penguasaan  dari negara  kepada  swasta  yakni  minimal jumlah  saham  yang  harus  dilepaskan adalah  51  %  dari  jumlah  saham  milik negara  dalam  BUMN.  Penetapan  batas minimal    berapa  jumlah  saham    milik negara  dalam  BUMN  yang  dilepaskan atau  dialihkan  yaitu  minimal    51  % merupakan  suatu  keharusan  karena berkaitan  dengan  penguasaan  dan penyelenggaraan  dari  BUMN  yang dahulunya di kuasai dan diselengarakan oleh negara secara monopolistic (Ilmar, 2012).
Menurut  penulis  pengertian  privatisasi BUMN  dari  Aminudin  Ilmar  di  atas memiliki  penekanan  pada  peralihan penguasaan  dan    penyelenggaraan BUMN dari negara kepada pihak swasta sehingga  batas  minimal  saham  milik negara  yang  ada  di  BUMN  dialihkan minimal  51  %.  Berkaitan  dengan penekanan    peralihan  penguasaan  dan penyelenggaraan  BUMN  dari  negara kepada  Pihak  Swasta  ,  rumusan ketentuan  minimal  51  %  saham  yang dialihkan  adalah  benar  jika  s  100  % saham  yang  ada  di  BUMN  sebelum dialihkan    seluruhnya  milik  negara. Tetapi  apabila  kita  menggunakan rumusan  pengertian  BUMN  Persero yang  terdapat  dalam  UU  BUMN  yang menyatakan untuk dapat dikualifikasikan  sebagai  BUMN Persero  kepemilikan  negara  bisa seluruhnya atau paling sedikit 51% maka apa yang dirumuskan minimal  51%  dialihkan  kepada pihak swasta  untuk bisa menguasi dan menyelenggarakan BUMN menjadi  kurang  tepat.  Dalam  hal kepemilikan  negara  atas  saham dalam  BUMN  sebelum  privatisasi 51  %  (  sesuai  rumusan  pengertian BUMN  dalam    UU  BUMN)  maka pengalihan  dibawah  51%    kepada pihak  swasta  sudah  cukup  untuk membuat pengusaan dan penyelenggaran beralih dari negara kepada  pihak  swasta.  Menurut penulis  rumusan  yang  lebih  tepat adalah  dalam privatisai   peralihan kepemilikan  saham  BUMN  dari negara  kepada  pihak  swasta mengakibatkan kepemilikan negara atas  saham  perusahaan    kurang dari 50 % atau kepemilikan negara maksimal 49 % atas seluruh saham perusahaan. Dengan demikian penguasaan dan pengendalian beralih dari negara kepada swasta. Sebelum keluarnya UU BUMN, dalam sejarahnya setelah Indonesia merdeka  BUMN  /  Perusahaan Negara    diatur  dalam  Peraturan Pengganti  Undang-undang  (  UUPrp ) No 19 Tahun 1960. UU ini menjadi induk  dari  Perusahan-Perusahan Negara yang sudah ada pada zaman belanda  yang  diatur  berdasarkan Indonesische  Comptabilteitswet    ( Staatblad  1925    N0.448)  dan Indonesische Bedrijvenwet ( Staatblad  1927  N0  419).  Menurut UU  ini  pada  prinsipnya  hanya dikenal  satu  macam  perusahaan Negara padahal perusahan perusahan negara tersebut
mempunyai  latar  belakang  dan  bidang tugas  yang  berbeda-beda.  Kemudian keluar  Instruksi  Presiden  Nomor  17 Tahun  1967  yang  menginstruksikan kepada  semua  Mentri  dan  pimpinan lembaga  pemerintah  lainnya  yang membawahi  Perusahaan  Negara  dalam segala bentuknya serta semua pimpinan  bentuk-bentuk  usaha  negara yang berdiri sendiri, untuk mengadakan persiapan penertiban/penyempurnaan/ penyederhanaan dalam rangka menunggu  keluarnya  UU  baru  yang mengatur Perusahaan Negara. kemudian  lahirlah  UU  yang  dimaksud yaitu UU NO 9 tahun 1969. Menurut  UU ini  perusahaan  negara  terdiri  dari  tiga macam  yaitu  Perusahaan  Negara Jawatan  (  Perjan  ,  Perusahaan  Negara Umum  (  Perum  )  dan  Perusahaan Negara  Perseroan  (  Persero  ).
Disamping  itu  ada  badan  usaha  negara yang  karena  fungsi  dan  sifatnya dianggap khusus diatur secara tersendiri  misalnya  Pertamina  diatur dalam  UU  No  8  Tahun  1967,  BNI  46 diatur  dalam  UU  No  17  Tahun  1968, BDN  diatur  dalam  UUNo  18  Tahun 1968,  BBD  diatur  dalam  UU  No  19 Tahun  1968,  BRI  diatur  dalam  UU  No 21  Tahun  1968  ),  Bank  Exim  diatur dalam  UU  No  22  Tahun  1968.  Setelah terbit Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan  bank-bank  negara ini  dikonversi  menjadi  Persero  dengan Peraturan  Pemerintah  masing-masing (Rudy Prasetya, 2001).
Privatisasi BUMN dan Konsep Leberalisme Privatisasi  BUMN  pertama  kali terjadi  pada  masa  pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1991.  PT
Semen  Gresik  menjadi  BUMN  pertama
terkena program privatisasi. Program  privatisasi  BUMN  ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor  5  Tahun  1989  dan    yang menginstruksikan  kepada  mentri teknis untuk melakukan penyelamatan dan penyempurnaan pengelolaan  BUMN  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 tentang  Perusahaan  Persero  yang menjual sahamnya kepada masyarakat  melalui  pasar  modal. Sejak  keluarnya  Instruksi  Presiden dan Peraturan pemerintah tersebut salah  satu  cara  dalam  upaya pembenahan  BUMN  khususnya untuk  menyehatkan  pengelolaan dan  penyelenggaraan  BUMN  maka era  privatisasi  BUMN  di  Indonesia telah dimulai. Privatisasi BUMN di Indonesia dianggap sebagai salah satu alternatif pembanahan dan penyehatan BUMN melalui pengalihan sebagian atau keseluruhan saham BUMN maupun kontrol kepada pihak swasta. Selain itu  Privatisasi  BUMN  dimaksudkan pula  sebagai  salah  satu  sarana pemerataan  pendapatan  melalui kegiatan  pemilikan  saham  oleh masyarakat,  disamping  sebagai sarana  penarikan  dana  masyarakat secara  cepat  guna    pembayaran utang  luar  negeri  Indonesia. Privatisasi  BUMN  diyakini  dapat memperbaiki struktur modal BUMN  yang  sudah  dirasakan sebagai  beban  bagi  megara  dan sekaligus meningkatkan kemampuan  pengelolaan  BUMN dalam  hal  efisiensi,  efektifitas maupun  produktivitasnya  sehingga akan terjadi sinergi antara efisiensi,kompetensi dan laba.
Dalam  buku Popular  Capitalism dari John  Redwood disebutkan  Konsep privatisasi    muncul  berhubungan dengan  lahirnya  konsep  pemikiran bahwa  aktifitas  ekonomi  dan  bisnis akan  lebih  baik  bilamana  diserahkan kembali  kepada  swasta,  oleh  karena usaha  yang  dikelola  swasta  umumnya lebih  baik  dan  lebih  efisien  dan produktif. Dengan diserahkannya BUMN  kepada  pihak  swasta,  maka negara  dapat  lebih  mengonsentrasikan diri dan dananya bagi kegiatan-kegiatan pelayanan  umum  masyarakat  (John, 1989).    Pemikiran  ini  lazimnya  dikenal sebagai konsep liberalisme.
Liberalisme  atau  untuk  konteks saat  ini  lebih  tepat  di  sebut neoliberalisme menurut Herley sebagaimana  dikutip  Bagong  Suyanto adalah suatu teori ekonomi politik yang menyatakan bahwa kesejahtraan manusia  paling  memungkinkan  dicapai dengan cara meliberalisasikan kebebasan dan keterampilan entrepreneurial individu dan menempatkan kebebasan dan keterampilan  itu  ke  dalam  suatu kerangka  pranata  yang  dicirikan  oleh hak  milik  pribadi  yang  kuat,  pasar bebas dan perdagangan bebas (Redwood, 1989). Liberalisme merupakan  landasan atau  dasar berkembangnya kapitalisme.
Kapitalisme  adalah  suatu  paham  yang meyakini  bahwa  pemilik  modal  bisa melakukan  usahanya  untuk  meraih keuntungan  sebesar-besarnya.  Demi prinsip  tersebut,  maka  pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar demi keuntungan bersama. Kapitalisme sebagaimana diyakini Adam Smith telah terbukti mendorong produktifitas. Ekonomi pasar bebas diyakini memberikan  manfaat  yang  positif,
terutama jika negara tidak menghalangi dengan batasan batasan. Di dalam sistem kapitalisme,  prinsip  yang  berlaku dan  dikembangkan laissez  fair ( biarkan bertindak sendiri ) , namun menurut  Smith  ini  semua  justru akan membuat kapitalisme berkembang menguntungkan masyarakat  karena  dikendalikan oleh invicible  hand (  tangan  yang tidak terlihat ) yang secara alamiah akan mengatur keseimbangan antara  kebebasan  dan  kebutuhan (hukum permintaan dan penawaran) (John, 1989). Elizabeth Martinez dan Arnold Garcia memberikan memberikan  poin  poin  pokok mengenai pengertian neoliberalisme yaitu; 1. Peraturan  pasar-kebebasan  bagi modal,  barang  dan  jasa,  dimana pasar  memiliki  mekanismenya sendiri yang membiarkan trickle-down effect dalam distribusi kesejahtraan. Neoliberalisme  juga  mencakup pembubaran organisasi – organisasi buruh dan penghilangan  rintangan  atau hambatan bagi mobalitas modal, seperti peraturan-peraturan, semisal  pajak.  Kebebasan  itu sendiri  berasal  dari  negara  atau pemerintah. 2. Pengurangan pengeluaran publik uakan ntuk segala jaminan social, seperti kesehatan hingga pendidikan dari pemerintah. 3. Deregulasi  untuk  membolehkan kekuatan  pasar  bisa  bereaksi sebagai sebuah mekanisme
pengaturan  dirinya (  self  regulation mechanism )
4. Privatisasi  perusahaan  perusahaan negara.
5. Mengubah  persepsi  publik  dari kolektivisme menjadi individualisme (Winarno, 2013).
Dalam  kaitannya  antara  hukum dengan  Liberisme  ini    relevan  untuk mengutip            pendapat  dari  Satjipto Rahardjo  yang    mendukung      pendapat dari    Max  Weber  bahwa    pertumbuhan sistem  hukum  modern  tidak  dapat dilepaskan dari kemunculan industrialisasi  yang  kapitalis.  Sistem hukum  menjadi  seperti  sekarang karena  tuntutan  industrialisasi  yang kapitalis    adanya  suatu    suatu  tatanan normatif yang mampu mendukung pola kerja  rasional.  Dengan  demikiam hukum mengabdi dan melayani masyarakat  industry-kapitalis  (Satjipto Rahardjo,2003).
Arti dan Makna Filosofi Kertamasa Istilah  Kertamasa  berasal  dari bahasa sansekerta  yang terbentuk dari kata Krta  dan Masa. Krta dapat berarti makmur,  berkembang  maju,  ulung sempurna.  Masa  berarti  berarti  bulan  , musim,  jam,  waktu  tertentu,  waktu yang tepat. Dengan demikian Kertamasa  dapat  diartikan  musi kemakmuran,  masa  kemajuan,  zaman keemasan.  Sebelum  diserap  kedalam bahasa  bali  istelah  kertamasa  terlebih dahulu diserap dalam bahsa jawa kuno. Kata    krta  ditemukan  dalam  berbagai teks jawa kuno anatara lain Slokantara , Kakawin Ramayana, Kakawin Hariwangsa,  Kakawin  Bharatayudhha, Kakawin Gatotkacasraya, Kakawin Sutasoma. Begitu pula ditemukan dalam sejumlah  teks  Jawa  Kuno  anatara  lain Adiparwa,  Bhisma  Parwa  Agastya Parwa (Nyoman Suarka, 2014).
Dalam  masyarakat  Bali  istilah Kertamasa  dikenal    dalam    subak. Subak  adalah  suatu  organisasi tradisional  yang  ada  di  Bali  dan diwariskan  secara  turun  temurun oleh  masyarakat  Bali  didalamnya terkandung hal hal yang berhubungan  dengan  pengetahuan dan teknologi pengairan menyangkut pola tanam, peralatan, pertanian,  irigasi  dan  aktivitas ritual. Pada awalnya Kertamasa dimaknai  musim  bertani  padi, atau bulan  bulan  yang  tepat  untuk menanam  padi  disawah..  Istilah kertamasa kemudian diparadokkan  dengan  istilah  tulak sumur  yakni  masa  menanam  padi yang  menyalahi  musim.  Dalam perkembangannya istilah kertamasa  mengalami  perubahan yaitu  pola  tanam    padi  secara bergilir  antara  padi  dan  palawija. Sementara tolak sumur adalah pola tanam padi secara terus menerus.tanpa diselingi palawija. Dalam pelaksanaannya Kertamasa  mengandung  makna bahwa  petani  dilakangan  subak bersepakat untuk bertanam bersama  secara  serentak.  Kearifan ini  ternyata  bermanfaat  untuk mengendalikan hama, dan membangun harmoni dan kebersamaan  dikalangan  anggota subak.  Pada  zaman  dahulu  pada saat  patani  masih  menanam  padi lokal  hama  yang  sering  menyerang tanaman  adalah  tikus  dan  walang- sangit.  Karena  dilaksanakan  sistem Kertamasa  maka  serangan  hama pada  tanaman  padi  akan  terasa
ringan    karena  sebaran  serangan  hama akan  sangat  luas  yakni  seluas  kawasan subak yang bersangkutan. Di lain pihak eksistensi
hama juga dapat
dikendalikan  karena  tidak  selalu tersedia  makanan  untuk  dan  tempat berlindung  bagi  hama.misalnya  kalau ditanam  secara  bersamaan  tanaman padi  dan  kemudian  secara  bersamaan menanam  palawija  maka  hama  yang terbiasa hidup pada tanaman padi tidak mendapat makanan tidak mendapatkan makanan  dari  tanaman  palawija berikutnya.  Kertamasa  juga  dapat mengembangkan  sikap  harmoni  dan kebersamaan    Kalau  mereka  bertanam secara  bersamaan  dan  ada  diantara mereka  yang  kekurangan  air  irigasi, maka  mereka  akan  mengembangkan kebiasaan  saling  pinjam  air  irigasi (Windia, 2014).
Konsep  Kertamasa  yang  terdapat dalam  subak  merupakan  wujud  dari kebudayaan  Bali  dalam  interaksi manusia  Bali  pada  kehidupan  agraris dan  telah  menjadi  kearifan  lokal  Bali yang dipakai masyarakat untuk mengekspresikan  gagasan  dinamika kehidupan  masyarakat  yang  agraris dalam mengelola dan mengolah sumberdaya alam  secara  kreatif menurut  hukum  alam  sesuai  dengan ruang dan waktu dengan mengedepankan keteraturan, ketertiban, keharmonisan, keseimbangan  alam  sekala-niskala, keseimbangan  antara  lahir  dan  batin melewati  segala  jaman  untuk  meraih masa  kehidupan  yang  aman  damai  dan sejahtra.  Sementara  di  Jawa    kearifan lokal  yang  mempunyai  kemiripan dengan  konsep  Kertamasa  ini  diberi istilah  Pranata  Mangsa  sedangkan  di Sulawesi  Selatan  disebut  dengan
Lontara  (Faisal  Efendi,  Effendi Pasandaran  dan  Achmad  M.  Fagi, 2003).
Kertamasa  Dalam  Kaitannya Dengan  Pancasila . Sebagai suatu kearifan lokal yang bersumber  dari    kebudayaan  bali khusunya  Subak      ,  dalam Kertamasa  terkandung  nilai-nilai yang  memiliki  makna  dinamik sesuai  ruang  dan  waktu,  meliputi makna masa kreatif, masa kemajuan,  masa  kemakmuran  dan masa  keunggugulan  dalam  masa kehidupan  yang  aman  tertib, harmonis,  dan  seimbang  antara lahir    dan  bhatin.  Dalam  kaitannya Kertamasa  sebagai  nilai  yang bersumber  dan  hidup    dari masyarakat    Kertamasa  pada hakekatnya  merupakan  dari  nilai nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila. Nilai-Nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan sekumpulan  nilai  yang  diangkat dari  prinsip  nilai  yang  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat. Nilai  nilai  tersebut  berupa  nilai relegius, nilai adat istiadat kebudayaan (H.Kailan,2013). Pancasila  sebagai  sistem  nilai  telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia.  Tertaman  dalam  tradisi, sikap  perilaku,  adat  istiadat  dan budaya bangsa. Pancasila tergolong nilai kerohaniahan yang di dalamnya  terkandung  nilai  nilai lain  secara  lengkap  dan  harmonis, baik  nilai  material,  nilai  vital,  nilai kebenaran  dan  kenyataan,  nilai aesthetis, nilai ethis/moral maupun nilai relegius.  Hal ini dapat terlihat pada  susunan  sila-sila  Pancasila
yang  sistematis  hierarkis,  yang  dimulai dari  sila  Pertama”  Ketuhanan  Yang Maha Esa “  sampai dengan sila  kelima” Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat
Indonesia “ (Sudjito,2012). Nilai dalam derivasi atau penjabarannya    dapat  dikelompokan menjadi  tiga  macam  yaitu  nilai  dasar, nilai  instrumental,  dan  nilai  praksis. Nilai dasar  sebagai sumber norma yang pada  gilirannya  dapat  direalisasikan dalam  suatu  kehidupan  yang  bersifat praksis.  Aspek  praksis  tidak  dapat bertentangan  dengan  nilai  dasar  yang merupakan  sumber  penjabaran  norma dan  realisasi  praksis  tersebut.  Nilai Instrumental merupakan formulasi dari parameter  yang  merupakan  suatu pedoman  yang  dapat  diukur  dan diarahkan. Nilai instrument ini merupakan  suatu  arahan,  kebijakan atau  strategis  yang  bersumberpada nilai  dasar.  Sementara  nilai  Praksis pada hakekatnya merupakan penjabaran  lebih  lanjut  dari  nilai instrumental  dalam  kehidupan  yang nyata  sehingga  nilai  praksis  itu merupakan perwujudan dari
instrumental.  Dengan  demikian  nilai dasar,  nilai  instrumendan  nilai  praksis berhubungan  secara  koheren.  Dalaim kaitannya dengan penjabaran dari nilai ini  Pancasila adalah sumber dari segala sumber  hukum.    Nilai  nilai  Pancasila harus mewarnai secara dominan setiap produk  hukum,  baik  dalam  tataran pembentukan,  pelaksanannya  maupun penegakannya.
Pancasila  sebagai  dasar  filsafat negara  ditetapkan  secara  formal  dalam Alinia IV Pembukaan UUD 1945 dengan demikian Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Konsekuensi dari dicantumnkanya  Pancasila  dalam pembukaan UUD 1945 adalah 1. Bahwa rumusan Pancasila sebagai  Dasar  Negara  Republik Indonesia  adaah  seperti  yang tercantum  dalam  Pembukaan UUD 1945 alinia 4. 2. Bahwa  Pembukaan  UUD  1945, berdasarkan  pengertian  ilmiah merupakan pokok kaedah negara  yang  fundemantal  dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai 2 macam kedudukan  yaitu  sebagai  dasar dari  tertib  hukum  dan  sebagai tertib hukum tertinggi. 3. Bahwa  Pembukaan  UUD  1945 selain  berkedudukan  sebagai mukadimah  juga  berkedudukan sebagai sesuatu yang bereksistensi  sendiri    yang hakikatnya kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal pasalnya.  Karena  pembukaan UUD  1945  adalah  Pancasila maka  tidak  tergantung  pada batang tubuhnya bahkan sumber dari batang tubuhnya. 4. Bahwa Pancasila dengan demikian  mempunyai  hakekat, sifat,  kedudukan  dan  fungsi sebagai  pokok  kaedah  negara yang fundamental yang menjelmakan  diri  sebagai  dasar kelangsungan  hidup  Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. 5. Bahwa  Pancasila  sebagai  inti dari Pembukaan UUD1945 mempunyai  kedudukan  yang kuat dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.
Secara materiil pencantuman Pancasila  dalam  Alinia  4  Pembukaan UUD  1945  membawa  konsekuensi tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila. Sebagai sumber tertib hukum Indonesia    Pancasila  meliputi  sumber nilai,  sumber  materi,  sumber  bentuk dan sifat (Sudjito,2012).
Metode Penelitian Tulisan tentang Transformasi Kertamasa  Dalam  Privatisasi  BUMN  ini mengunakan metode penelitian holistik dengan menggunakan pendekatan intetralistik dan obyektif. Integralisisasi disini  berupaya  menyatu  padukan antara  nilai,  norma  hukum,  fakta  dan keterampilan.    obyektivikasi  berupaya menjadikan  ilmu  hukum  itu  berguna bagi  semua  orang  (Sudjito,  2012). Dalam  kaitan  dengan  tulisan  ini Integralisasi  terhadap    nilai  nilai  yang terkandung  dalam  privatisasi  BUMN yang berasal dari faham liberalisasi dan nilai  Kertamasa  yang  merupakan kearifan lokal bali, ketentuan-ketentuan hukum  tentang  privatisasi  BUMN termasuk  UU  BUMN  dan  fakta  fakta mengenai  privatisasi  BUMN  dan implikasinya  untuk  dianalisis  secara keseluruhan  dan  sebagai    suatu kesatuan  yang  utuh.  Hasil  dari  pada analisis  dengan  pendekatan  holistik  ini diharapkan berguna bagi keberlanjutan privatisasi  BUMN  dengan  tujuan  untuk mencapai  kesejahtraan  bagi  rakyat Indonesia.
Transformasi Kertamasa Dalam Kebijakan Privatisasi BUMN. Wujud  dari  Kertamasa      dalam pelaksanaannya oleh organisai tradisional Subak di Bali,  adalah  petani dikalangan    subak  bersepakat  untuk bertanam  bersama  secara  serentak ternyata bermanfaat untuk mengendalikan hama, dan membangun harmoni dan kebersamaan  dikalangan  anggota subak.  pada saat petani  menanam padi  hama yang sering menyerang tanaman  adalah  tikus  dan  walang- sangit.  Karena  dilaksanakan  sistem Kertamasa  maka  serangan  hama pada  tanaman  padi  akan  terasa ringan    karena  sebaran  serangan hama akan sangat luas yakni seluas kawasan subak yang bersangkutan. Di  lain  pihak  eksistensi  hama  juga dapat  dikendalikan  karena  tidak selalu tersedia makanan untuk dan tempat  berlindung  bagi  hama  , misalnya  kalau  ditanam  secara bersamaan  tanaman  padi  dan kemudian secara bersamaan menanam  palawija  maka  hama yang  terbiasa  hidup  pada  tanaman padi  tidak    mendapat  makanan tidak  mendapatkan  makanan  dari tanaman palawija berikutnya. Kertamasa juga dapat mengembangkan  sikap  harmoni dan  kebersamaan    Kalau  mereka bertanam  secara  bersamaan    dan ada diantara mereka yang kekurangan  air  irigasi,  maka mereka  akan  mengembangkan kebiasaan saling pinjam air irigasi. Nilai  nilai  Kertamasa    dalam pelaksanaannya oleh subak sebagaimana diuaraikan merupakan  perwujudan  dari  nilai nilai  dasar      Kertamasa.  Nilai  nilai dasar  tersebut        memiliki  makna dinamik  sesuai  ruang  dan  waktu, meliputi makna  masa  kreatif,  masa kemajuan,  masa  kemakmuran  dan masa  keunggugulan  dalam  masa kehidupan  yang  aman  tertib,
harmonis,  dan  seimbang  antara  lahir dan bhatin.
Sebelum  membahas    lebih  lanjut mengenai transformasi Kertamasa dalam  Privatisasi  BUMN,  sebagai  suatu analogi  Kertamasa  menjadi    tema perhelatan tahunan Pesta Kesenian Bali ke  XXX  VI  Tahun  2014    yang  dimaknai sebagai dinamika kehidupan masyarakat agraris menuju kesejahtraan  semesta.  Makna  dinamika kehidupan  masyarakat  agraris  menuju kesejahtraan  semesta  merupakan  nilai Kertamasa  sebagaimana  nilai  dasar Kertamasa  dalam  kaitannya  dengan Subak. Penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar  Kertamasa    yang  terkandung dalam  tema  Pesta  Kesenian  Bali tersebut  adalah  penampilan  para seniman  dan  sekehe  sebisa  mungkin mengunakan busana/ pakian yang tidak glamor,isian  materi  ,  gerak  kreasi  dan lagu sebisa mungkin membuat pementasan  yang  bisa  digunakan  di desa  dengan  dekorasi  minimalis  dan atribu  yang  menampilkan  kemewahan ditiadakan dengan lebih mengutamakan  bentuk  garapan  dan dan  keindahan  penampilan  secara keseluruhan (www.disbud.baliprov.go.id ).  Dengan demikian berarti makna nilai dasar dari Kertamasa ditransformasikan  kedalam Pesta Kesenian Bali sebagai tema bukan nilai  dalam  pelaksaan    pelaksanaan penanaman serentak oleh para anggota subak sebagaimana sejarahnya pelaksanaan dari Kertamasa.  Nilai-nilai pelaksanaan  dari  tema  ini  adalah  ada dalam      setiap  pementasan  seni  dan kegiatan  lainnya    dalam  perhelatan
Pesta Kesenian Bali.
Dalam kaitannya dengan privatisasi  BUMN  pertanyaan  adalah apakah Kertamasa dapat di transformasikan  dalam  privatisasi
BUMN  karena  antara  Kertamasa dengan  privatisasi  masing  masing mempunyai  sumber  historis  yang berbeda.  Kertamasa  bersumber dari      tradisi  yang  tumbuh  dan berkembang  di  dalam  masyarakat Indonesia  yaitu  dalam  organisasi Subak  di  Bali  sementara  itu privatisasi BUMN bersumber  pada faham  liberal  dari  negara-negara barat. Sebagai  suatu  kearifan  lokal Kertamasa pada hakekatnya merupakan nilai nilai yang menjadi yang  tumbuh  dan  berkembang dalam tradisi masyarakat Indonesia yaitu  organisasi  Subak  di  Bali.
Dalam  kaitannya  dengan  Pancasila sebagai  kristalisasi  nilai  nilai  luhur yang dimiliki masyarakat Indonesia pada hakekatnya didalam Kertamasa  terkdandung  nilai  nilai Pancasila. Nilai  dalam  derivasi  atau penjabarannya dapat dikelompokan  menjadi tiga macam yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan  nilai  praksis.  Nilai  dasar sebagai  sumber  norma  yang  pada gilirannya  dapat  direalisasikan dalam  suatu  kehidupan  yang bersifat  praksis.  Aspek  praksis tidak  dapat  bertentangan  dengan nilai dasar yang merupakan sumber penjabaran  norma  dan  realisasi praksis tersebut. Nilai Instrumental merupakan formulasi dari parameter  yang  merupakan  suatu pedoman  yang  dapat  diukur  dan diarahkan.  Nilai  instrumental  ini merupakan suatu arahan, kebijakan atau strategis yang bersumberpada nilai dasar. Sementara nilai Praksis pada hakekatnya merupakan
penjabaran  lebih  lanjut  dari  nilai instrumental  dalam  kehidupan  yang nyata  sehingga  nilai  praksis  itu merupakan perwujudan dari instrumental.  Dengan  demikian  nilai dasar,  nilai  instrumendan  nilai  praksis berhubungan secara koheren. Dengan mengacu pada penjabaran nilai yaitu nilai fundamental, nilai istrumental dan nilai praksis  dikaitkan  dengan  Kertamasa dalam  subak  dan  Kertamasa  sebagai tema  dari  Pesta  Kesenian  Bali  yang telah penilis uraikan di atas maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa Nilai Fundamental  yang  terdapat  dalam Kertamasa    subak  adalah  sama  dengan nilai  fundamental  yang  terdapat  dalam Kertamasa sebagai tema Pesta Kesenian Bali.  Sedangkan  nilai  instrumental  dan nilai  praksisnya  adalah  penjabaran lebih  lanjut  dari  nilai  fundamental kertamasa  yang  disesuaikan  dengan konteksnyanya masing masing.
Penulis menggunakan  analogi Kertamasa  sebagai  tema  dalam  Pesta Kesenian  Bali  dalam  kaitannya  dengan privatisasi  BUMN  adalah  untuk  tujuan bahwa  Pesta atau festifal dalam hal ini pesta  kesenian  bersumber  dari  luar yang kemudian digunakan di Indonesia. Sama  halnya  dengan  privatisasi  yang bersumber    faham  liberal  dari  negara- negara barat. Walaupun bersumber dari barat  bukan  berarti  Kertamasa  yang merupakan nilai-nilai
tradisional masyarakat  Indonesai  tidak  dapat ditransformasi dalam privatisasi BUMN. Nilai  nilai  Kertamasa  adalah  nilai  nilai yang  bersifat  fundamental  yaitu  nilai- nilai    memiliki  makna  dinamik  sesuai ruang dan waktu, meliputi makna masa kreatif, masa kemajuan, masa kemakmuran  dan  masa  keunggugulan dalam  masa    kehidupan  yang  aman
tertib,  harmonis,  dan  seimbang antara lahir  dan bhatin.
Nilai  nilai  Fundamental  dari Kertamasa  kalau  kemudian  di transformasi  kedalam  privatisasi BUMN menjadi nilai nilai dasar  dan sumber  sumber  norma  yang  pada gilirannya  dapat  direalisasikan dalam kebijakan   dan pelaksanaan privatisasi  BUMN.  Kebijakan  atau strategis    privatisai    merupakan nilai instrumental sebagai formulasi  dari  parameter  yang merupakan  suatu  pedoman  yang dapat  diukur  dan  diarahkan bersumberpada  nilai  dasar  dalam hal  ini  nilai-nilai  Fundamental Kertamasa. Sementara pelaksanaan dari  privatiasi  BUMN  merupakan nilai  praksis  pada  hakekatnya merupakan  penjabaran  lebih  lanjut dari  nilai  instrumental    sehingga nilai praksis itu merupakan perwujudan dari nilai  instrumental privatisasi  BUMN      Dengan demikian nilai dasar, nilai instrumendan  nilai  praksis  dalam privatisasi  BUMN    berhubungan secara koheren. Wujud  Transformasi  Kertamasa dalam Privatisasi BUMN Dengan dapat di transformasinya    nilai  fundamental dari  Kertamasa  dalam  Privatisasi BUMN , maka pertanyaan berikutnya  adalah  bagaimanakah perwujudan  dari  nilai  Kertamasa dalam privatisasi BUMN. Perwujudan  nilai  kertamasa  dalam privatisasi  BUMN  ini  merupakan nilai Instrumental dan nilai Praksis yang  berpangkal  tolak  pada  nilai Fundamental Kertamasa yaitu nilai-nilai  tentang    makna  masa
kreatif, masa kemajuan,
masa kemakmuran  dan  masa  keunggugulan dalam  masa    kehidupan  yang  aman tertib,  harmonis,  dan  seimbang  antara lahir    dan  bhatin.  Menjadikan  nilai Fundamental  Kertamasa  sebagai  nilai dasar  dari  perwujudan  kebijakan  dan pelaksanaan  dari  privatisasi  BUMN berarti  telah  melihat  hukum  dalam  hal ini  privatisasi  BUMN    sebagai  suatu keutuhan  yang  merupakan  sebuah tatanan (order ) yang mencakup tatanan transedental    ( transcendental  order ), tatanan  sosial  ( social  order )  dan tatanan  politik    ( political  order ) (Sudjito,  2012).  Privatisasi  BUMN bukan  hanya  menjadi political  order karena  merupakan  keputusan  yang dibuat  oleh  lembaga-politik  seperti Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Keputusan Menteri, privatisasi mengandung transcendental  order dan social  order. Perwujudan  Kertamasa dalam Privatisasi BUMN yang berbentuk  nilai  instrumental  dan  nilai praksis  dari  nila  fundamental      masa kreatif, masa kemajuan, masa kemakmuran  dan  masa  keunggugulan dalam  masa    kehidupan  yang  aman tertib,  harmonis,  dan  seimbang  antara lahir  dan bhatin adalah dapat diuraikan sebagai berikut; 1. Privatisasi BUMN tidak dilakukan terhadap BUMN yang bidang usahanya  menguasai hajat hidup orang banyak  masyarakat  Indonesia,  maksud dari  perwujudan  ini  adalah  penjabaran nilai  fundamental    kemakmuran, kesejahtaraan  dan  keseimbangan    lahir bhatin  dari  Kertamasa.  Negara  melalui BUMNnya menjamin kepastian terpenuhinya      kebutuhan  hidup  yang mendasar    masyarakat  Indonesia seperti Pertamina, PLN.  Dengan adanya
jaminan dari negara dalam masyarakat  tidak  akan  terjadi kecemasan    akibat  gejolak  semisal kenaikan  harga  karena  dengan privatisasi  BUMN  harga  akan ditentuan sesuai mekanisme pasar. 2. Privatisasi  tidak  dilakukan terhadap  BUMN  yang    bidang usahanya berkaitan secara langsung  atau  tidak  langsung dengan  sistem  pertahanan  dan kedaulatan  negara,  maksud  dari perwujudan  ini  adalah  penjabaran nilai  fundamental  keamanan  dan ketertiban dari Kertamasa. Penjualan  BUMN  seperti    yang berkaitan dengan sistem pertahanan  dan  keamanan  seperti usaha bidang persenjataan, telekomonikasi, pengelola pelabuhan  udara    pelabuhan  laut akan  berdampak  pada  keamanan dan  kedaulatan  negara  yang berpotensi menganggu keamananan dan ketertiban. 3. Privatisasi  tidak  dilakukan terhadap  BUMN  yang  bergerak dibidang usaha  sumber daya alam, maksud dari perwujudan ini adalah penjabaran    nilai  fundamental keharmonisan  dan  keseimbangan skala-niskala    manusia  dengan lingkungan dari Kertamasa. Privatisasi akan mendorong perusahaan  untuk  mendapatkan keuntungan yang sebanyak banyaknya bahkan dengan mengabaikan  kelestarian  alam  dan lingkungan.  BUMN  yang  bergerak dibidang  usaha  sumberdaya  alam mempunyai  potensi  yang  lebih besar unntuk mengekspoitasi sumber  daya  alam  dan  lingkungan untuk mengejar keuntungan. Dengan adanya  larangan privatiasi
terhadap BUMN yang bergerak dibidang  usaha  sumber  daya  manusia maka dapat mencegah atau meminimalisir  kerusakan  lingkungan dengan alasan keuntungan ekonomi. 4. Privatisasi  BUMN  dilakukan dengan partisipasi masyarakat Indonesia  secara  luas,  maksud  dari perwujudan ini adalah penjabaran nilai kreatif  ,  kemajuan  dan  kesejahtraan dari  Kertamasa.  Melibatkan  partisipasi rakyat  secara  luas  dapat  dilakukan kepemilikan  saham  BUMN    dan kemitraan  strategis  BUMN  dengan UMKM  dan  Koperasi.  Kepemilikan saham  BUMN  maksudnya    masyarakat yang  ingin  membeli  saham  BUMN jangan  dibatasi  dengan  pembilan minimum  dengan  nilai  yang  harganya tinggi  menurut  ukuran  masyarakat, semisal  batasan  minimal  membeli saham  BUMN  yang  di  privatisasi dengan kisaran harga 500 juta. Dengan penetapan  harga  senilai  itu  untuk pembilan  minimal  seperti  itu  hanya akan  membuat  masyarakat  Indonsia dari  golongan  tertentu  saja  yang  ikut berpartisipasi dalam privatisasi sehingga  manfaat  privatisasi  BUMN hanya  dapat  dinikmati  segelintir masyarakat,  hal  ini  tidak  akan mendorong masyarakat indonesia secara  keseluruhan  untuk  maju  dan kreatif  dalam  kegiatan  investasi  dan sekaligus  dapat  membatasi  atau menyeimbangkan    kepemilikan  asing dengan kepemilikan masyarakatinonesia  atas saham saham BUMN.  Semakin  banyak  masyarakat indonesia  yang  memiliki  saham  BUMN maka semakin banyak yang mendapatkan  manfaat  ekonomi  untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahtraan.  Smentara  Itu  kemitraan strategis  dengan  UMKN  dan  Koperasi
adalah sebagai upaya untuk menguatkan  akses    UMKM  dan Koperasi terhadap efektivitas usaha maupun penguatan modal. Kemitraan  strategis  ini  akan berdampak  pada  peningkatan  dan penyerapan  tenaga  kerja  sehingga dapat mengurangi pengangguran.
5. Dalam  kaitan  dengan  teknis pelaksanaan,  privatisasi  BUMN selayaknya dilakukan tidak berdekatan  dengan  perlehatan politik  seperti  pemilihan  umum legeslatif  dan  pemilihan  presiden, maksud  dari  perwujudan    adalah penjabaran    nilai  masa/waktu untuk  menciptakan  keharmonisan dari  Kertamasa.  Pemilihan  waktu privatiasi BUMN yang tidak berdekatan dengan penyelenggaran pemilihan  umum  untuk  mencegah politisasi privatisasi BUMN. Politisasi  privatisasi  BUMN  yang kerap terjadi selama ini berdampak pada pelaksanaan privatisasi menjadi kontradiksi yang menimbulkan suasana ketidak harmonisan yang dapat berimplikasi pada nilai kekonomisan  BUMN  itu  sendiri yang  pada  ujungnya  merugikan kepemilikan dari negara. Nilai-nilai instrumen dan praksis   yang bersumber pada nilai fundamental  Kertamasa  sangat relevan  untuk  dikaitkan  dengan privatiasi  BUMN sebagaimana yang diatur  UU BUMN . Dalam  Pasal 77 UUBUMN    diatur    tentang      BUMN yang tidak dapat dilakukan privatisasi yaitu; 1. Persero yang bidang usahanya  berdasarkan  ketentuan peraturan-perundang  hanya  boleh dikelola BUMN;
2. Persero  yang  bergerak  di  sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; 3. Persero  yang  bergerak  di  sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan  kegiatan  tertentu  yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; 4. Persero  yang  bergerak  dibidang usaha  sumber  daya  alam  yang  secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku dilarang untuk diprivatiasi. Ketentuan  Pasal  77  UU  BUMN  ini menurut  penulis  belum  mencerminkan nilai-nilai  instrumental  dan  praksis yang  bersumber  dari  nilai  fundamental Kertamasa.    Ketentuan  dalam  pasal  ini masih sangat umum dengan memberikan  batasan  terhadap  BUMN yang  dilarang  untuk  di  privatiasi mengaju  pada  peraturan  perundang undangan lainnya dan didasarkan pada penugasan  khusus  oleh  pemerintah. Ketentuan  yang  masih  bersifat  umum ini dapat ditafsirkan sebagai syarat dan ketentuan yang longgar dan memberikan  kesan    ketidak  jelasan arah  kebijakan  dari  privatisasi  BUMN. Apabila  kemudian  disepakati  untuk mentransformasi  Kertamasa  dalam privatisasi BUMN maka perlu dilakukan perubahan  atau  revisi  terhadap  UU
BUMN  khususnya    ketentuan  tentang privatiasi dengan tujuan untuk kesejahtraan semesta.
S impulan Berdasarkan  analisis  terhadap rumusan masalah yang telah diuaraikan dalam  tulisan  ini  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut;
1. Kertamasa yang merupakan kerifan  lokal  organisasi  subak  di  Bali dapat ditransformasi dalam privatisasi BUMN. Nilai-nilai Kertamasa  yang  ditransformasi dalam  privatisasi  BUMN  adalah nilai-nilai yang bersifat fundamental      yang    meliputi masa kreatif,  kemajuan,  kemakmuran, keunggulan,  keamanan,  ketertiban, harmonis  seimbang  antara  lahir dan  bhatin.  Nilai  nilai  fundamental dari Kertamasa menjadi nilai dasar untuk penjabaran nilai-nilai intrsumen  dan  nilai  praksis  dalam privatisasi BUMN. 2. Transformasi Kertamasa dalam  privatisasi  BUMN  berwujud nilai  instrumental  dan  nilai praksis yang bersumber pada nilai fundamental Kertamasa. Nilai instrumental  dan  nilai  praksis belum  tercermin  dalam  ketentuan privatisasi  yang  diatur  dalam  UU BUMN,  untuk  itu  perlu  dilakukan perubahan  terhadap  ketentuan privatisasi dalam UU BUMN.

## Daftar Pustaka
Efendi,  Faisal,  Pasandaran,  Effendi, dan  Achmad  M.  Fagi,  2003,” Kearifan  Lokal  Subak  dan
Kertamasa atau Pranata Mangsa “Dalam  Subak  dan  Kerta Masa,Kearifan Lokal mendukung Pertanian Berkelanjutan,  Yayasan  Padi Indonesia, Jakarta Essensi  Harfiah  Makna  Kerta  Masa, Available at http ://www.disbud.baliprov.go.id/id /2014/5/17, accessed at 4 oktober 2014.
Ilmar, Aminudin, 2012, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi  BUMN,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1989.
Kailan, 2013, Negara Kebangsaan
Pancasila, kultural, historis, filosofis,yuridis , dan aktualisasinya, Paradigma, Yogyakarta Lomba Privatisasi BUMN, Siapa Menang?, Available at http://liputanislam.com/opini/, 2014/09/4, accessed at 3 oktober2014. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun 1990  tentang  Perusahaan  Persero yang  menjual  sahamnya  kepada masyarakat melalui pasar modal.
Privatisasi BUMN belum berdampak pada kesejahtraan  rakyat,  Available  at http://www.ugm.ac.id/berita/2010/5/ 3 access at 3 oktober 2014.
Privatisasi  kembali  kontroversi,Available at
http://sunarsip.com/index/2011/02/2 7/, accessed at 2 oktober 2014. Properti  Negara:  Kontroversi  Jual  Indosat dan Telkom, Available at http://jakarta45.wordpress.com/2014 /01/06/, accessed at 2 oktober 2014. Rahardjo,  Satjipto,  2003,  Sisi-Sisi  Lain dari  Hukum Di Indonesia ,Kompas,
Jakarta.
Redwood,  John,  1989,  Popular  Capitali, 1989, Routletge, London.
Rudy Prasetya, 2001, Kedudukan Mandiri Perseroan  Terbatas,  Citya  Aditya Bakti, Bandung.
Sejarah  BUMN,  IMF-World  Bank  dan Privatisasi  Indonesia,  Available  at http://nusantaranews.wordpress.com /2009/06 access at 1 oktober 2014 Suarka,  I  Nyoman,  2014,”  Dasar  Sastra dan  Filosofi  Kretamasa  dan  Masa Kerta  Dalam  Pertanian  di  Bali”,
Makalah  dalam  Sarasehan  Pesta
Kesenian  Bali    ke  36  tahun  2014, Denpasar Tanggal 3 juli.
Sudjito, 2012 , Negara Hukum Dalam Perspektif  Pancasila,  Dalam Hukum Dalam Pelangi Kehidupan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. _____, 2012, Tinjuan Yuridis- Konstitusional Konsistensi Nilai-Nilai  PAncasila  Dalam UUD 1945 dan Implementasinya,Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta. Suyanto,  Bagong,  2013,  Sosiologi Ekonomi kapitalisme dan Konsumsi  di  Era  Masyarakat Post Modernisme, Kencana ,Prenada Media Group, Jakarta. Tisa Belasuriya,1993, Rapid Privatization of The Economy, Brettonwood, USA, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  No  19  Tahun  2003 Tentang  Badan  Usaha  Milik Negara. Undang-Undang  No  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas. UUBUMN Semakin Perlonggar Rambu-Rambu Privatisasi, Available at http://hukumonline.com/berita/b aca  /2003/06/02/,  accessed  at  2 oktober 2014. Winarno, Budi, 2013, Etika Pembangunan,CAPS, Jakarta. Windia, Wayan, 2014, “ Menghilangnya Tradisi Kertamasa dan Dampak Sistemik  Terhadap  Subak”, Makalah Dalam Serasehan Pesta  Kesenian  Bali  ke  36 Tahun 2014, Tanggal 3 Juli.