## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Pilkada Serentak Sebagai Sarana Mencari Pemimpin Yang Komunikatif

## Kholid
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Ronngolawe E-mail:  kholidunirow@gmail.com
Received: 03 November 2021; Revised: 13 Desember 2021; Accepted : 23 Desember 2021; Published : Desember 2021; Available online : Desember 2021.

## Abstract
Direct regional head elections are also included in Law no. 32 Article 56 paragraph 1 concerning  Regional  Government  which  states  that  Regional  Heads  and  Deputy  Regional Heads are elected in a pair of candidates which are carried out democratically based on the conditions that democratic elections are elections that are run free and fair (Asfar, 2002: 12). The existence of universal suffrage for adults, meaning that every adult citizen has the right to vote and be elected, second, fairness of voting. There is a fair or just election process. To measure whether an election is run fairly and fairly, the principles of Luber and Justice. Third, there is a special right for political parties to organize and nominate candidates so that voters have many choices to choose between different candidates, both in groups and programs. The success of an organization in achieving its goals cannot be separated from the quality of its leaders.  Both  private  organizations  and  leaders'  public  organizations  are  a  necessity.  The importance  of  a  leader  is  at  least  because  first,  as  a  determinant  of  the  direction  the organization  wants  to  take  to  achieve  its  goals  and  various  goals.  Second,  mediators, especially  in  overcoming  conflicts  that  may  arise  between  individuals  in  a  work  group  and between  work  groups  in  the  organization  they  lead.  When,  integrators,  are  rational  and objective. Fourth, an effective communicator and as a representative of an organization when dealing  with  outside  parties.  With  various  problems  and  challenges  Direct  elections  for political parties must actually carry out open recruitment because this is one of the conditions for upholding democratic principles. Recruitment is open, meaning that any citizen who has quality  indiscriminately  has  the  same  right  to  become  a  candidate  for  regional  head  even though he lacks capital. Unlike now where candidates for regional heads are dominated by people who have large capital, but quality measures are numbered behind. As a consequence, political  parties  must  facilitate  regional  head  candidates  to  obtain  funds  so  that communicative leaders will be born who are not held by group interests, especially political parties.

## Keywords: Pilkada, Leader, Communicative

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021

## Pendahuluan
Pilkada secara
langsung merupakan  amanat  UUD  1945  ,
meskipun  tidak  secara  eksplisit    UUD 1945 menyebutkan Pilkada dilaksanakan  secara    Langsung.  Namun UUD  1945  hanya  menyebut  bahwa kepala  daerah  harus “dipilih secara demokratis”.  Penyebutan istilah  “dip ilih secara  demokratis”  menjadi pilihan.
Pemilihan kepala daerah secara langsung juga  tercamtum  dalam    UU  No.  32  Pasal 56  ayat  1  tentang  Pemerintahan  Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  dipilih  dalam satu  pasangan  calon  yang  dilaksanakan secara  demokratis  berdasarkan  asas Luber dan Jurdil. Pemilu yang dilaksanakan  dengan  prinsip-prinsip demokrasi  saja  yang  memungkinkan sebagai  wahana  pendidikan  politik rakyat  atau  sebagai  wahana  terpilihnya pemimpin  yang  Transformatif  sekaligus terwujudnya pemberdayaan politik rakyat .
Diputuskannya  Pilkada  Langsung diklaim  oleh  banyak  ilmuan  politik  dan pemerintah  memiliki  sejumlah  asumsi dan  argumen. Pertama ,    dengan pemilihan  secara  langsung  diharapkan mampu  memutus  mata  rantai  oligarkhi Politik  yang    selalu  mendominasi
kehidupan partai  politik di DPRD selama ini  (Syamsudin  Haris,  2004:  2).  Sebelum dilaksanakan Pilkada Langsung pemilihan  kepala  daerah  dimanipulasi oleh partai politik dengan mengatasnamakan  kepentingan  rakyat. Pilkada  Langsung  diharapkan  mampu menghindari  adanya  klaim  dari  partai politik.
Kedua , meningkatkan local accountability para elit, termasuk kepala- kepala  daerah  (Syamsudin  Haris,  2004: 2).  Pemilihan  kepala  Daerah  yang dilaksanakan secara  perwakilan yang di wakili  oleh  anggota  DPRD  cenderung menciptakan  ketergantungan  kepala daerah  kepada  DPRD.  Konsekuensinya kepala  daerah  lebih  bertanggung  jawab dan  lebih  memperhatikan  kepentingan anggota DPRD yang memilih dibandingkan  kepada  rakyat  sebagai pemegang  kedaulatan.  Untuk  itulah pemilihan  kepala  daerah  perlu  diganti menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.
Ketiga ,  menciptakan  stabilitas politik  dan  efektivitas  pemerintahan  di tingkat lokal (Syamsudin Haris, 2004: 3). Semenjak  tahun  1999  terjadi  penguatan peran  dan  fungsi  legislatif  di  daerah terutama  fungsi  dan  peran  pengawasan atau  kontrol  yang  dominan  ditandai adanya  pemberhentian  kepala  daerah  di

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
tengah masa jabatan.  Hal ini menjadikan DPRD  seakan  menjadi  penguasa  tunggal yang  menentukan  nasib  kepala  daerah. Keadaan  ini  tentu  berdampak  pada munculnya  konflik  politik  lokalantara kepala  daerah  dan  anggota  DPRD bersama  pendukung  masing  masing. Dengan  Pilkada  Langsung    diharapkan fenomena di atas dapat dihindari karena para kepala  daerah dapat melaksanakan tugasnya selama masa jabatannya belum habis  tanpa  harus  bergantung  kepada DPRD.
Keempat ,  lebih  meningkatkan kualitas  partisipasi  serta  kedaulatan rakyat  di  satu  pihak  dan  keterwakilan elit di pihak lain, karena rakyat menurut Eep Saifulloh Fattah diberikan kepercayaan  untuk  berpartisipasi  aktif dalam  menentukan  siapa  yang  pantas menjadi  pemimpinnya,  bukan  sebagai identitas  statistik  yang  pasif.  (Kompas, 2005: 40)
Persoalannya  kemudian  adalah
Apakah
Pilkada langsung mampu menghasilkan pemimpin yang
tranformatif  ?      dan  apakah  Pilkada langsung mampu
membangun masyarakat  otonom  yang  mampu berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan  kebijakan publik.

## Pilkada Langsung
Pilkada  adalah  Pemilu  (Ramlan Surbakti,  2005:  4).  Pelaksanaan    Pemilu (Pilkada) di Indonesia belum menggambarkan  bahwa  Sistem  politik yang  di  anut  adalah  sisitem  poitik Demokratis, hal ini bisa di lihat dari tidak hanya  negara  negara  yang  menganut sistem  demokratis  yang  melaksanakan pemilu.  Negara  Negara  yang  menganut ini  masih  belum  cukup  kuat  untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia  menganut  sistem  politik demokrasi.  Ini  bisa  dilihat    dari  semua sistem  politik    liberal,  sistem  komunis, sistem  otoriter  juga  melaksanakan Pemilu.  Pemilu  dalam  negara-negara otoriter  tentu  hanya  sebagai  alat legitimasi  penguasa  atau  alat  untuk melestarikan status-quo. Pemilu semacam  ini  tidak  dapat  dijadikan sebagai  sarana  pendidikan  politik  yang baik.
Pemilu yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip  demokrasi  saja  yang memungkinkan sebagai wahana pendidikan  politik  rakyat  atau  sebagai wahana  terpilihnya  pemimpin  yang kompeten sekaligus terwujudnya pemberdayaan  politik  rakyat  .Syarat Pemilu  yang  demokratis  adalah  Pemilu yang  dijalankan  secara free dan fair

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
(Asfar,  2002:  12).  Atau  dengan  kata  lain adanya  peluang  dari  masyarakat  untuk melaksanakan righ  to  vote  and  to  be candidate secara  adil  (Isro,  2005:  4-5) sehingga  tercipta  suatu  pemilu  yang kompetitif, jujur dan adil.
Menurut  Ozbudun  (1997:  393- 422) Pemilu yang baik dan kompetitifitif bisa tercapai apabila ada  tiga komponen. Pertama , universal adult suffrage . Adanya hak  pilih  universal  bagi  orang  dewasa, artinya  setiap  warga  negara  dewasa mempunyai  hak  pilih  dan  dipilih  yang sama  tanpa  membedakan  jenis  kelamin, agama, suku, golongan, ideologi, kekayaan,  pendidikan  dan  sebagainya. Hak  pilih  ini  digunakan  untuk  dua pemilihan,  (1)  pemilihan  untuk  pejabat eksekutif baik di pusat maupun di daerah dan  (2)  pemilihan  kepada  wakil  rakyat yang duduk di lembaga perwakilan.
Kedua , fairness  of  voting .  Adanya proses  pemilihan  yang    fair  atau  adil. Untuk  mengukur  apakah  suatu  Pemilu dijalankan  secara  fair  dan  adil  maka perlu  dicermati  indikator  berikut,  (1) secret  bollot yaitu  adanya  jaminan kerahasiaan  dalam  proses  pemilihan atau  pencoblosan  yang  secara  eksplisit dalam  undang-undang  Pemilu,  (2) open counting ,  yaitu    keterbukaan  dalam penghitungan  suara.  Semua  rakyat
mempunyai  akses  dan  berhak  untuk mengetahui  prosesnya.  (3) absence  of electoral  fraud ,  yaitu  tidak  adanya kecurangan-kecurangan  dalam  proses pemilihan  baik  ditingkat  pendaftaran, kampanye,  pencoblosan  sampai  pada tingkat perhitungan suara, (4) absence of veolence artinya tidak adanya kekerasan- kekerasan  baik  kekerasan  politik  yang dilakukan oleh aparat keamanan pemerintah, partai politik peserta Pemilu maupun  para  Pemilu,  (5) absence  of intimidation ,  tidak  adanya  intimidasi terutama  dalam  proses  pemilihan  dan pencoblosan.  (Asfar,  2002:  14),  (6) absence  of  mobilization ,  artinya  tidak adanya mobilisasi pemilih oleh pemerintah, partai politik atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan  lebih  besar  dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan terutama  dalam  proses  pemilihan  dan pencoblosan.
Ketiga ,  adanya  hak  khususnya bagi  Parpol  untuk  mengorganisasi  dan mengajukan para kandidat sehingga para pemilih  mempunyai  banyak  pilihan untuk  memilih  diantara  para  calon  yang berbeda  baik  secara  kelompok  maupun program-programnya.
Hak ini
menyiratkan dua persyaratan; (1) Pemilu haruslah memberikan keleluasaan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
Parpol  secara  otonom  untuk  membuat regulasi  tanpa  intervensi  dari  manapun; (2) menghilangkan berbagai aturan yang bisa  membatasi  kelompok-kelompok tertentu  baik  karena  ideologi  maupun orientasi  kebijakan  untuk  terlibat  dalam proses pemilihan. (Asfar, 2002: 12)

## Kepemimpinan
Keberhasilan  suatu  organisasi dalam  mencapai  tujuan  tidaklah  bisa dilepaskan  dari  kualitas  pemimpinnya. Baik organisasai privat terlebih organisasi  publik  pemimpin  merupakan suatu  keniscayaan.  Pentingnya  seorang pemimpin  paling  tidak  karena pertama , sebagai  penentu  arah  yang  hendak ditempuh  organisasi  usaha  pencapaian tujuan  dan  berbagai  sasarannya. Kedua , mediator,  khususnya  dalam  mengatasi konflik  yang  mungkin  timbul  antara individu dalam satu kelompok kerja dan antara  kelompok  kerja  yang  terdapat dalam  organisasi  yang  dipimpinnya.
Ketika ,  integrator,  yang  rasional  dan obyektif. Keempat ,  komunikator  yang efektif  dan  sebagai  wakil  dari  sebuah organisasi  ketika  berhubungan  dengan pihak luar.
Adanya  pimpinan  dalam  suatu organisasi tidaklah cukup untuk mengantarkan  sebuah  organisasi  dalam mencapai  tujuannya.  Faktor  yang  lebih
penting adalah kompetensi pimpinannya, lebih-lebih  organisasi  sektor  publik. Karena  sektor  publik  tidak  sesederhana dan  sejelas  sektor  privat.  Sektor  publik disamping  lebih  luas  cakupannya,  juga tujuan  yang  diemban  tidak  sekongkrit sektor  privat.  Kalau  sektor  privat tujuannya  jelas,  untuk  mendapatkan keuntungan  (efisiensi)  yang  sebesar- besarnya, sedang sektor publik disamping memandang perlunya efisiensi  dan  efektivitas  maka  juga  tetap menjaga  nilai-nilai  kemanusiaan,  seperti keadilan, kedaulatan rakyat, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan akuntabilitas.
Nilai-nilai  tersebut  hampir  belum dapat  direalisasikan  oleh  organisasi publik lebih negara-negara dunia ke tiga. Persoalaanya  sekarang  adalah  megapa nilai-nilai efisiensi, efektifitas, humanisme  seperti  keadilan,  kedaulatan rakyat,  perlindungan  hak-hak  asasi manusia dan akuntabilitas sulit terealisasikan?  Apa  sebenarnya  problem organisasi  publik  dan  apa  kendala- kendalanya?
Inu Kencana Syafi’i mengidentifikasi  problem  organisasi publik  dalam  enam  bagian  yaitu  masih suburnya budaya feodalisme, instruksional,  loyalitas  pada  atasan,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
disorientasi, service publik bukan publik service  dan  sistem  rekruitmen  yang tertutup.
Kalau disederhanakan sebenarnnya  problem  organisasi  publik berakar  pada  tiga  akar  masalah  yaitu faktor  gaya  kepemimpinan,  budaya organisai  dan    teknik  kepemimpinan dimana ketiga komponen ini membentuk sebuah kompetensi seorang pemimpin.
Pertama ,  gaya  kepemimpinan.
Potret  gaya  kepemimpinan  di  negara- negara  sedang  berkembang  masih  di dominasi  gaya  otokratis  dan  birokratis dan  meninggalkan  gaya  kepemimpinan bebas dan demokratis.
Gaya
kepemimpinan  otokratis  berimplikasi sistem instruktif dal mengambil kebijakan,  dilarangnya  inisiasi  dari anggota masyarakat. Pada sisi yang sama munculnya  intimidasi  dan  paksaan dalam setiap pelaksanaan kebijakan.
Gaya  kepemimpinan  birokratis menghadirkan  tatanan  organisasi  yang formalitas,  kaku,  orientasi  pada  atasan, berpegang  teguh  pada  “aturan”  bukan pada  misi  organisasi. Muaranya  lahirnya organisasi publik bukan mampu menyelesaikan  masalah  rakyat  tetapi menjadi masalah itu sendiri.
Kedua , budaya organisasi. Pemimpin  di  dunia  ketiga  adalah  raja yang  menganggap  selalu  benar  yang diucapkan dan dilakukan. Oleh karena itu wajib ain bagi rakyat untuk “menyembah”  dan  mentaati  kebijakan yang  diambilnya  meskipun  nyata-nyata tidak  masuk  akal (reasonable) ,  tidak rasional  dan  salah  seperti  korupsi.  Pada sisi  lain  budaya  melayani  bukan  pada rakyat  tetapi  pada  penguasa  serta loyalitas kepada penguasa adalah budaya yang masih melekat.
Ketiga, Teknik  kepemimpinan, yang  sering  di  praktekkan  adalah  bukan komunikasi  dua  arah,  bukan  persuasif, bukan  motivasi  dan  bukan  keteladanan yang  baik  tetapi  lebih  cenderung  pada komunikasi  searah,  punisment  (bukan berdasarkan  pada  konsekwensi)  dan keteladanan yang buruk. Melihat kekacauan  dan  carut-marut  organisasi terutama  organisasi  weberian  dalam negara  sedang  berkembang  salah  satu agenda mendesak yang harus diperjuangkan  adalah    harus  memiliki pemimpin yang kompeten.
Kemampuan  seorang  pimpinan publik  dalam  menyampaikan  ide,  sikap, nilai-nilai kepada pegawainya. Peran dari kemampuan  berkomunikasi  seorang pemimpin  tidak  boleh  dianggap  kecil

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
karena  paling  tidak  memiliki  makna  (1) sebagai  motivasi  para  pegawai  untuk bekerja secara tekun dan giat, (2) sebagai ekspresi  emosi  pimpinan,  (3)  sebagai penyampaian  informasi,  dan  (4)  sebagai pengendalian perilaku pegawai.

## Kepemimpinan Komunikatif
Kepemimpinan  komunikatif  akan lahir  dari  gaya  kepemimpinan  yang demokratis,  dimana  pemimpin  yang demokrtis akan selalu berusaha
membangkitkan setiap anggota
organisasi  untuk  berperanaktif      tujuan organisasi. untuk membangkitkan partisipasi  aktif  anggota  organisasi dalam mencaapai tujuan seorang pemimpin harus mempunyai kompetensi kepemimpinan  terutama  kompetensi komunikasi merupakan kompetensi dasar    seorang  pemimpin  karena  akan memiliki  makna    sebagai  motivator  atau penggerak  para  pegawai  untuk  bekerja secara tekun dan giat.
Ide dan gagasan pemimpin hanya bisa  disampaikan  kepada  anggota organisasi  melalui  komunikasi  yang efektif untukitu seorang pemimpin harus juga  sebagai  komunikator  yang  baik disamping itu juga kemampuan
berkomunikasi bagi
pemimpin merupakan  ekspresi    emosi  pimpinan, sebagai  bentuk  penyampaian  informasi
dan  ide  serta  gagasan  ,  juga  berfungsi sebagai pengendalian perilaku pegawai.
Pemimpin yang  komunikatif  akan mampu mengerakakn anggota organisasi untukmencapai  tujuan  dengan  efektif dimana  onggota  organisasi  tidak  pernah merasa  dipaksa  atau  diperintah  oleh atasan atau pemimpin, karena pemimpin mampu  memerankan  komunikasi  yang baik  sebagai  seorang  komunikator dengan tehnik persuasi yang baik.
Dalam  memerankan  komunikator yang baik sorang pemimpin akan mampu menjadi satu One  Of  Us  yang  berarti pemimpin  adalah  salah  satu  dari  kita yang  mampu  mencerminkan  perilaku dan watak dari kelompok atau organisasinya. Kedua The  Most  Of  Us dimana  pemimpin  bukan  hanya  bagian darikelompoknya  tetapi  pemimpin  juga harus  mampu  membawa    anggota kelompok  untuk  mentaati  aturan  dan norma yang ada. Ketiga The Great Of Man bahwa  pemimpin  adalah  orang  yang mempunyai kewibawaan dan dankehormatan  yang  besar  di  depan para anggota kelompoknya.
Pemimpin organisasiatau
kelompok   mencapai ketiga hal tersebut jika  pemimpin  mampu  menunjukkan aktifitas kepemimpinannya melalui kemampuan  berkomunikasi  yang  baik,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
dimana pemimpin  menunjukkan kepada anggotanya dengan komunikasi simbolik dalam    hal  ini  adalah  teladan  dalam menjaga  nilai  dan  norma  kelompoknya serta  dalam  mengerakkan  angota  dalam mencapai tujuan, sehingga anggota tidak merasa  diperintah  oleh  atasan  atau pemimpin  dalam  melakukan  aktifitas organisasi
Pemimpin  organisasi  juga  harus mampu  melakukan  komunkasi  persuasif agar anggota meyakinni bahwa pemimpin  berasal  dari  bagian  kelompok yang  merupakan  bagian  dari  kelompok serta merupakanorang besar dan berwibawa dalam kelompok.

## Penutup
Pilkada langsung merupakan amanat  dari  uu,  dan  merupakan perwujudan bahwa Indonesia merupakan negara
demokrasi.
Demokrasi  diyakini  dan  dipercaya merupakan  sistem  politik  terbaik  yang sudah  diakui  oleh  negara  negara  di Dunia.  Dengan  pilkada  langsung  yang diselenggarkan  ditingkat  daerah  dalam rangka  mencari  pemimpin  daerah  yang berkompeten, meskipun banyak tantangan dan hambatan dalam implementasinya.
Dengan  berbagai  permasalahan dan tantangan Pilkada  langsung  parpol harus benar-benar melaksanakan rekruitmen terbuka karena ini merupakan  salah  satu  syarat  tegaknya prinsip  demokrasi.  Rekruitmen  bersifat terbuka, artinya siapa saja warga negara yang  memiliki  kualitas  tanpa  pandang bulu,  mempunyai  hak  sama  untuk menjadi  bakal  calon  kepala  daerah meskipun  kurang  memiliki  modal.  Tidak seperti  sekarang  dimana  calon-calon kepala  daerah  di  dominasi  oleh  orang- orang yang memiliki modal besar, tetapi ukuran kualitas dinomor belakangkan.
Konsekuensinya  Parpol  harus memfasilitasi  calon  kepala  daerah  untuk mendapatkan  dana.  Ini  yang  terjadi  di Amerika  Serikat.  Ketika  Hillary  Rodham Clinton  maju  sebagai  senator,  pencarian dana dimotori dan difasilitasi oleh Parpol sehingga  calon  senator  tidak  usah mengeluarkan modal yang harus dikembalikan saat meraih jabatan.
Proses ini cukup penting, disamping mewujudkan right to vote and to  be  candidate secara  adil  terciptanya Pemilu  yang  kompetitif  juga  potensial mencegah  intervensi  elit  partai  (Atas Nama  Dewan  Pengurus  Pusat)  dalam menentukan  pasangan  calon  kepala daerah.  Langkah  ini  kiranya  cukup

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
mendesak  karena  yang  kita  cemaskan adalah kalau ada yang berminat menjadi
kepala daerah dan kebetulan mempuanyai  modal  yang  cukup  maka mereka  cukup  mendekati  DPP  partai tanpa harus “berkeringat” di daerah.
Bukan  rahasia  negara  ini  masih sangat  minim  pemimpin  publik  yang kompeten.  Mungkin  krisis  bangsa  ini yang  sampai  sekarang  tidak  kunjung redah    ini  salah  satu  faktor  yang terpenting  adalah  bangsa  ini  masih belum  memiliki  pemimpin  publik  yang kompeten. Dari tujuh kompetensi di atas yakni kompetensi memanage diri sendiri, memanage  komunikasi,    memanage kemajemukan, memanage etika, kompetensi  memanage  tim,  memanage keragaman  budaya,  dan  kompetensi memanage  perubahan  belum  dimiliki secara maksimal oleh putra-putra bangsa indonesia.  Lebih-lebih  memanage  etika dan  memanage  komunikasi  masih menjadi  masalah  yang  serius.  Moral pemimpin  publik  masih  sangat  rendah dibuktikan dengan praktek korupsi yang merajalela.  Pemimpin  publik  masih terlihat lebih mementingkan
kepentingan  pribadi  dan  golongan sehingga akar masalah seperti kemiskinan, pengangguran, konflik, kesenjangan  sosial  tidak  megalami
perubahan kualitas hidup yang signifikan.
Persoalannya  sekarang  adalah bagaimana stratregi menghasilkan pemimpin  publik  yang  kompeten? Bangsa    ini  telah  sepakat  memilih  dan menerapkan  sistem  politik  demokratis. Mungkinkhah  sistem  politik  demokratis mampu  menghasilkan  pemimpin  publik yang  kompeten?  Bukankah  pemimpin publik  dipilih  langsung  oleh  rakyat? Apakah  ada  korelasi  yang  signifikan antara kehendak rakyat dengan kompetensi  seorang  pemimpin  publik? Dalam  iklim  demokrasi  seperti  sekarang bagaimana cara memilih pemimpin yang kompeten?
Ini  adalah  masalah  yang  perlu diskusi  lebih  lanjut,  tetapi  paling  tidak untuk  menghasilkan  pemimpin  publik non-politis yang kompeten dan komunikatif  di  dalam  pemerintahan daerah  yang  mendesak  yang  harus dilakukan  adalah  reformasi  sistem rekruitmen.      Sebuah  sistem  rekruitmen yang transparan (terbuka), mengedepankan  kemampuan  pemimpin yang memiliki kemampuan kognitif yang mendalam  dan  skill  bukan  karena lamanya kerja.
Pada sisi lain untuk menghasilkan pemimpin  publik  yang  kompeten  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
komunikatif  di  jabatan  politik,    solusi yang  bisa  ditawarkan  untuk  dapat memilih pemimpin adalah rakyat
minimal harus mengetahui latar belakang  sosial-ekonomi,  pendidikan, etika dan track record dalam masyarakat.
Tanpa  itu  pemimpin  publik  hanya dipenuhi  oleh  elit  ekonomi  yang kompetensinya diragukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asfar,  Mohamamad.  2002. Model-model Pemilihan  di  Indonesia .  Pusat Study  dan  Ham  dengan  partner ship  for  government  reform  in Indonesia. Surabaya.
Corry JA and Henry J Abraham. Element of Democratic  Government .  Oxford Unvercity Press.
Gafar,  Affan.  2002. Politik  Indonesia
Transisi Menuju Demokrasi . Pustaka Pelajar Yogyakarta
Crutchfield.,  Krech  dan  ballachey.1962.
Individual  In  Society .  Mc  Graw- Hill.Kogakhusa,LTD Tokyo
Haris,  Syamsudin.  2005. Masalah  dan Strategi  mensukseskan  Pilkada Langsung . Makalah yang disampaikan pada forum
komunikasi  alumni  institut  ilmu pemerintahan  6  Mei  2005 Jakarta.
Isro,  Sadli.  2005. Menuju  Pilkada  yang Demokratis . Kompas: Jakarta.
Kompas, 1 Maret 2005
Kompas, 17 Maret 2005
Kumorotomo,
Wahyudi,
2005,
Akuntabilitas  Birokrasi  Publik, Sketsa  pada  Masa  Transisi , Magister  Administrasi  Publik dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Media Indonesia, 07 April 2005
Osborne,  David  dan  Tet  Gaebler,  1996,
Reiventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming  The  Public  Sector , Mewirausahakan
Birokrasi (terj.)  Abd  Rosyid,  Pustaka
Binaan Pressindo, Jakarta. Ozbudun,  Ergun.  1977. Institutionalizing Competitive Election in Developing Societies . dalam Myron  Weiner  and  Ergun Ozbudun (ed) competitive election in developing countries, doke Univercity Press.
Roth, David F. 1980. and Frank L Wilson.
The  Comparative  Study  of  Politic prentice-Hall . Englewood Cliffs.
Setiyono,  Budi,  2004, Birokrasi  dalam Perspektif
Politik dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
Administrasi ,  Puskodak  FISIP Undip, Semarang.
Setiyono,  Budi,  2005, Accountability  and Ethic  Management  Morallity  In
Public Sector , Bahan Mata Kuliah
Manajemen  Publik,  Magister Ilmu Politik, Undip Semarang.
Siagian,  Shondang,  PS,  1999, Teori  dan Praktik  Kepemimpinan ,  Rineka
Cipta Jakarta.
Silitonga,  Bonget.  2005. Pilkada  dan
Pembajakan Demokrasi . Kompas:
Jakarta.
Surbakti,  Ramlan.  2005. Pilkadal  adalah
Pemilu . Kompas. Jakarta.
Syafi,  Inu  Kencana,  2006, Kepemimpinan
Pemerintahan Indonesia , PT
Refika Aditama, Bandung
Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S,  2005,
Manajemen  Publik ,  PT  Gramedia
Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Undang-Undang  Dasar 1945  Amandemen ke IV.
Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004 tentang pemerintahan daerah.
Walker,  Michael.  1995. Toward  a  Global Civil  Society .  Providen  RI,
Bergham Books.
Warella,  2005, Kompetensi  Pimpinan Publik ,  Bahan  Mata  Kuliah Manajemen  Publik,  Magister Ilmu Politik, Undip Semarang.