SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 14, No 1 (2019): 109-140 DOI: 10.21580/sa.v14i1.3366 Copyright © 2019 SAWWA: Jurnal Studi Gender
SAWWA: Jurnal Studi Gender p-ISSN 1978-5623 e-ISSN 2581-1215
109

## Transformasi Gender: Strategi Pembebasan Perempuan dari Jerat Pembangunan dan Kapitalisme
Nurus Shalihin, 1 Firdaus 2 1 Fakultas Ushuluddin & Studi Agama, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, Padang - Indonesia email: nurus_djamra@yahoo.com; 2 Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumatera Barat, Padang - Indonesia email: firdaus@stkip-pgri-sumbar.ac.id
Abstract: Indonesia has long been aware of the importance of  gender  equality  through  accommodating  women's  public rights and recognizing the importance of women's position in development. However, the efforts have not been fully able to create equal and fairness relations between men and women. This  conceptual  paper  is  the  purpose  to  explore  the  main issues  in  order  to  develop  gender  equality  relations  in Indonesia.  Through  the  study  of  existing  literature,  the authors  find  two  main  issues  on  gender  equality  develop- ment  in  Indonesia.  First,  the  problem  of  human  resources development  policy  that  not  yet  based  on  empowerment oriented.  Second,  the  penetration  capitalism  on  placed  the women  in  not  favorable  position.  In  order  to  solve  the  two main  problems,  authors  offer  a  gender  transformation  as
strategies to raise gender equality.
Keywords: gender transformation; developmentalism; capitalism
Abstrak: Indonesia  sudah  sejak  lama  menyadari  arti  penting kesetaran  gender  dengan  mengakomodir  hak-hak  publik perempuan dan memberikan pengakuan atas pentingnya posisi perempuan dalam pembangunan. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya  mampu  menciptakan  relasi  yang  setara  dan berkeadilan antara laki-laki dan perempuan. Paper konseptual ini bertujuan  untuk  mengeksplorasi  masalah  utama  dalam  mem- bangun  relasi  kesetaraan  gender  di  Indonesia.  Melalui  pe- nelusuran  literature  yang  tersedia,  penulis  menemukan  dua masalah  utama  dalam  pembangunan  kesetaraan  gender  di Indonesia.  Pertama, masalah  kebijakan pengembangan  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  masih  belum  berorientasi  pem- berdayaan.  Kedua,  penetrasi  kapatalisme  dalam  menempatkan perempuan  pada  posisi  yang  tidak  menguntungkan.  Untuk mengatasi  kedua  masalah  utama  tersebut,  penulis  mendis- kusikan pendekatan transformasi gender sebagai strategi dalam membangun kesetaraan gender.
Kata Kunci: transformasi gender; pembangunanisme; kapitalisne
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 14, No 1 (2019)

## A.  Pendahuluan
Wacana tentang gender mendapat perhatian yang serius di Indonesia sejak satu dekade terakhir. 1 Hal ini  bermuara dari gerakan global dalam menyikapi keterpurukan  nasib  kaum  perempuan. 2 Munculnya  gerakan  feminisme  yang mempertanyakan keabsahan legitimasi struktural dan kultural terhadap posisi dan  peran  domestik-publik,  dapat  diidentifikasi  sebagai  cerminan  kepedulian terhadap nasib kaum perempuan. 3 Alasan mengapa ranah domestik dan publik yang  dipersoalkan,  adalah  karena  tersubordinasi  dan  termarginalisasinya perempuan  yang  disinyalir  berawal  dari  adanya  pembagian  kerja  secara  sek- sual. 4 Upaya ke arah gender equality paling tidak telah dimulai di Indonesia sejak tahun 1983. Hal ini dapat ditelusuri dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang  menegaskan  bahwa  perempuan  mempunyai  hak,  kewajiban  dan  ke- sempatan  yang  sama  dengan  laki-laki  untuk  ikut  serta  dalam  segala  kegiatan pembangunan.  Ini  berarti  bahwa  bangsa  Indonesia  secara  sadar  mengakui betapa pentingnya peran perempuan dalam setiap proses pembangunan. Pada tataran operasional, berbagai kebijakan telah dikeluarkan, seperti terlihat dalam pemerintahan Orde Baru dengan dibentuknya suatu departemen khusus yang mengurusi masalah-masalah yang berhubungan dengan pengembangan kuali- tas  perempuan.  Dibentuknya  organisasi  perempuan  seperti  Dharma  Wanita, PKK  (Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga)  dan  lain-lain,  merupakan  salah satu  wujud  dari  rasa  kepedualian  terhadap  nasib  kaum  perempuan,  dan sekaligus  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  yang dimiliki mereka.
Salah satu upaya ke arah equity adalah membebaskan kaum perempuan dari  sektor  domestik  ke  sektor  publik.  Upaya  ini  mengalami  kemajuan  yang
__________
1 Andik  Wahyun  Muqoyyidin,  “Wacana  Kesetaraan  Gender:  Pemikiran  Islam  kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam,” Jurnal Al-ulum 13, no. 2 (2013): 491–512.
2 Saskia E Wieringa, “Gender Harmony and the Happy Family: Islam, Gender and Sexuality in post- Reformasi  Indonesia,” South  East  Asia  Research 23,  no.  1  (2015):  27–44,  https://doi.org/10.5367/ sear.2015.0244.
3 Sri Hidayati Djoeffan, “Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang,” Mimbar:  Jurnal  Sosial  dan  Pembangunan 17,  no.  3  (2001):  284–300,  https://doi.org/10.29313/ mimbar.v17i3.49.
4 Kitae  Sohn,  “Gender  Discrimination  in  Earnings  in  Indonesia:  A  Fuller  Picture,” Bulletin  of Indonesian Economic Studies 51, no. 1 (2015): 95–121, https://doi.org/10.1080/ 00074918.2015.1016569.
cukup  pesat,  seperti  yang  dapat  disaksikan,  banyak  kaum  perempuan  telah berkiprah di sektor publik yang pada awalnya dianggap wilayah laki-laki, mulai dari  ekonomi, 5 sosial, 6 industri 7 dan  politik. 8 Studi  Kitae  Sohn  (2015)  bahkan menyebutkan bahwa peningkatan pendapatan perempuan (13,0%) lebih tinggi dibanding  pendapatan  laki-laki  (7.5%). 9 Namun  demikian,  fenomena  ini  tidak dapat  sepenuhnya  dijadikan  sebagai  indikator  untuk  mengklaim  bahwa  per- empuan  telah  sepenuhnya  terbebas  dari  eksploitasi.  Terdapat  beberapa  per- soalan yang muncul seiring  dengan perkembangan kapatalisme global. Dalam hal  ini,  penting  digarisbawahi  bahwa  keterlibatan  perempuan  dalam  per- ekonomian  ternyata  belum  seutuhnya  mampu  menyelesaikan  masalah  yang selama ini menimpa mereka, yaitu eksploitasi dan dikriminasi.
Perempuan  yang  telah  memutuskan  bekerja  di  luar  rumah,  kerap mendapatkan perlakuan yang eksploitatif dan diskriminatif di tempat kerja. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh persoalan marjinalisasi dalam pekerjaan, kedudukan  perempuan  yang  subordinat  dalam  struktur  sosial  dan  budaya, stereotype  terhadap  perempuan,  dan  tingkat  pendidikan  perempuan  yang rendah. 10 Ekploitasi sales promotion girl 11 dan ketimpangan akses dan pelayan terhadap  perempuan 12 miskin  menunjukkan  bahwa  ketidakadilan  gender __________
5 Sri  Rahmadani,  “Bersiasat  dengan  Sumber  Pendapatan;  Analisis  Struktur-Agensi  Sumber Pendapatan Ganda Petani Miskin Sawah Nagari Batipuah Baruah, Kab. Tanah Datar,” Jurnal Ilmu Sosial Mamangan 6, no. 1 (2017): 11–22, https://doi.org/10.22202/mamangan.1170.
6 Ira Ariesta, “Peran Perempuan dalam Resolusi Konflik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang,” Jurnal  Ilmu  Sosial  Mamangan 1,  no.  2  (2014):  41–51,  https://doi.org/10.22202/ mamangan.97.
7 Anggaunitakiranantika Anggaunitakiranantika, “Konstruksi Sosial Pekerja Perempuan dan Anak pada  Industri  Perikanan,” Sawwa:  Jurnal  Studi  Gender 13,  no.  1  (2018):  45–66, https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2216.
8 Leviane Jackelin Hera Lotulung dan Deddy Mulyana, “Perempuan dan Politik di Sulawesi Utara,” Sosiohumaniora:  Jurnal  Ilmu-ilmu  Sosial  dan  Humaniora 20,  no.  2  (2018):  138–44;  Jendrius,  “Ayam Batino Lah Bakukuak: Otonomi Daerah dan Keterlibatan Perempuan Dalam Pemerintahan Nagari di Sumatera  Barat,” Kafa’ah:  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Gender 1,  no.  2  (2011):  121–36,  https://doi.org/ 10.15548/jk.v1i2.73.
9 Kitae Sohn, “The Height Premium in Indonesia,” Economics and Human Biology 16 (2015): 1–15, https://doi.org/10.1016/j.ehb.2013.12.011.
10 Khusnul  Khotimah,  “Diskriminasi  Gender  terhadap  Perempuan  dalam  Sektor  Pekerjaan,” Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak 4, no. 1 (2009): 158–80.
11 Nur Afta Lestari, “Eksploitasi pada Perempuan Sales Promotion Girls,” Komunitas: International
Journal  of  Indonesian  and  Culture 4,  no.  2  (2012):  139–47,  https://doi.org/10.15294/ komunitas.v4i2.2402.
12 Rahmitha Rahmitha et al., “Poor Women ’ s Livelihoods and Access to Public Services” (Jakarta: Smeru Research Institute, 2016).
masih dihadapi perempuan Indonesia. Ketidakadilan tersebut mulai dari margi- naliasi dari proses pembangunan, tersubordinasi dari dominasi sebuah sistem yang  cenderung  patriarkhi,  mengalami  ketidak-adilan,  tindakan  kesewenang- wenangan, hingga menjadi objek eksploitasi.
Tulisan ini membahas sejauhmana kebijakan pengembangan sumber daya manusia telah mengangkat harkat dan martabat perempuan, sekaligus melihat bagaimana kehadiran kapitalisme global telah ikut melanggengkan posisi sub- ordinasi  perempuan.  Setelah  itu,  tulisan  akan  diakhiri  dengan  pembahasan transformasi gender dan pemberdayaan perempuan sebagai strategi yang dapat digunakan untuk pembebasan perempuan dari penindasan.

## B.  Pengembangan SDM: Dilema Pemberdayaan Perempuan
Runtuhnya  sendi-sendi  perekonomian  rezim  Orde  Baru  semakin  me- nyadarkan  banyak  kalangan  bahwa  kebijakan  pembangunan  yang  bertumpu pada  logika production  centered  development, dimana  pertumbuhan  ekonomi merupakan  satu-satunya  fokus  perhatian,  dan  melihat  modal  serta  efensiensi ekonomi  sebagai  determinan  pertumbuhan  utama, 13 tidak  mampu  seutuhnya menjawab  problem  kemanusiaan.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  pembangunan dalam  perspektif human  centered  development yang  menjadikan  manusia sebagai fokus utama dan aktualisasi potensi 14 sebagai nilai yang harus diwujud- kan, semakin kokoh dan diilai valid dalam proses pembangunan.
Pergeseran  paradigma  pembangunan  dari production  centered  develop- ment ke people centred development hendaknya diselaraskan dengan kebijakan pengembangan  sumber  daya  manusia,  terutama  pemberdayaan  perempuan karena beberapa pertimbangan. Pertama, konstribusi perempuan cukup besar dalam  pembangunan  ekonomi,  namun  besarnya  peranan  perempuan  hanya menjadi  objek  untuk  melayani  kepentingan  ekonomi  politik  semata. Kedua, perempuan memberikan 66% jam kerjanya, akan tetapi hanya menikmati 10%
__________
13 Yunita  T.  Winarto,  “State  Intervention  and  Farmer  Creativity:  Integrated  Pest  Management among Rice Farmers in Subang, West Java,” Agricurtural and Human Values 12, no. 4 (1995): 47–57, https://doi.org/10.1007/BF02218566; R. William Liddle, “The Relative Autonomy of the Third World Politician: Soeharto and Indonesian Economic Development in Comparative Perspective,” International Studies Quarterly 35, no. 4 (1991): 403–27, https://doi.org/10.2307/2600948.
14 Marina Welker, “The Green Revolution’s ghost: Unruly subjects of participatory development in rural  Indonesia,” American  Ethnologist 39,  no.  2  (2012):  389–406,  https://doi.org/10.1111/j.1548- 1425.2012.01371.x.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 14, No 1 (2019)
dari  upahnya.  Perempuan  bertanggungjawab  terhadap  30%  produksi  pangan sedunia,  namun  hanya  menguasai  1%  dari material goods yang  ada. Ketiga, perempuan  lebih  sedikit  menikmati  hasil  konstribusinya  terhadap  produksi nasional.  Rata-rata  upah  per-jamnya  lebih  rendah  dari  laki-laki,  sementara perlindungan hukum bagi mereka labih kurang dari laki-laki, dan ruang gerak kerja perempuan sangat terbatas seperti buruh kasar dengan bayaran rendah. Akses  perempuan  terhadap  sumber  produksi  juga  lebih  kecil  jika  dibanding dengan laki-laki. 15
Meskipun pengembangan sumber daya manusia, khususnya pengembang- an sumber daya perempuan mendapat perhatian serius sejak tahun 1983 (lihat misalnya GBHN dan TAP MPR II/1983), namun secara umum kebijakan yang ada  masih  belum  dapat  sepenuhnya  memperbaiki  keterpurukan  nasib  per- empuan.  Hal  ini  karena  terdapat  beberapa  persoalan  yang  belum  tersentuh secara substantif. Di antara problemnya adalah tentang kebijakan pengembang- an  sumber  daya  manusia  itu  sendiri,  dimana  pengembangan  sumber  daya manusia ( human resources development ) pada tataran praksis, bukanlah perkara mudah,  karena  pemahaman  terhadapnya  mengalami ambiguous dan mis- leading. 16 Hal  ini  dapat  ditelusuri  dari  adanya  pemahaman  bahwa  manusia kerapkali ditempatkan sebagai resources pembangunan, dimana nilai dan harga manusia  sangat  ditentukan  oleh  sejauhmana  kontribusinya  relevan  terhadap proses  produksi.  Manusia  hanya  dilihat  sebagai  mesin  produksi,  sehingga parameter  kualitas  manusia  diukur  melalui  sejauhmana  mereka  sanggup beradaptasi dengan tuntutan perkembangan dunia industri.
Dalam  konteks  ini  sebenarnya  keberadaan  perempuan  semakin  tidak mendapat  tempat  dalam  proses  pembangunan,  karena  pada  hakikatnya industrialisasi tidak menguntungkan perempuan. Ini disebabkan oleh produksi industri  didasarkan  pada  unit  besar  yang  sarat  modal.  Ini  berarti  akan  me- ngurangi pekerjaan perempuan, dimana tenaga kerja yang dibutuhkan adalah yang terampil dan professional. 17 Hal lain misalnya, dengan keterbatasan yang dimiliki  perempuan  sebagai  individu  ( human  capital )  dalam  hal  pendidikan,
__________
15 Moeljarto Tjokrowinoto, Pembangunan, Dilema dan Tantangan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 60.
16 Tjokrowinoto.
17 Rahmitha et al., “Poor Women ’ s Livelihoods and Access to Public Services.”
pengalaman  dan  keterampilan  kerja,  kesempatan  kerja  dan  faktor  ideologis, menyebabkan  perempuan  memasuki  dunia  kerja  berupah  rendah  sehingga kemungkinan  besar  perempuan  dieksploitasi.  Keadaan  ini  sesungguhnya  me- rupakan gejala diskriminasi dan eksploitasi, dimana perempuan tersegmentasi pada  sektor  sekunder  atau  sektor  informal  yang  berupah  rendah,  peluang terbatas, kesempatan promosi kecil, dan jaminan sosial tidak tersedia. 18
Kondisi ini merupakan fakta yang harus dihadapi oleh perempuan, dimana mereka  kurang  mempunyai  akses  dalam  proses  pembangunan  karena  tidak memiliki bargaining  position .  Hal  ini,  disinyalir  sebagai  implikasi  pembagian kerja secara seksual yang memunculkan stereotipe bahwa dunia industri adalah domainnya laki-laki. 19 Akibat distorsi makna tersebut, dunia industri kemudian dikonstruksi dengan sesuatu yang identik dengan karakter laki-laki. Di sisi lain, perempuan  yang  di -image- kan  lemah  gemulai,  lembut,  penyayang,  ibu  anak- anak,  dan  sebagainya,  tidak  cocok  dengan  dunia  tersebut  dan  mereka  se- harusnya tetap berada di ranah domestik.
Ironisnya lagi, secara terpaksa kaum perempuan harus ikut bekerja untuk mensubsidi  kebutuhan  rumah  tangga  dan  menopang  kehidupan  karena  ke- terdesakan suami dalam menafkahi keluarga. Mereka bekerja apa saja, sebagai petani, pedagang kecil dan sebagainya yang kerena keterdesakannya, pekerjaan yang sering mereka geluti adalah pekerjaan kasar,  rendah, dan kurang meng- untungkan bila dibanding dengan laki-laki. Sebaliknya, perlindungan terhadap mereka  kurang  mendapat  perhatian  secara  optimal.  Studi  Lestari  misalnya, menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja sebagai sales rokok dan minum- an  kerap  mengalami  eksploitasi  fisik,  baik  berupa  pelecehan  verbal  maupun pelecehan  fisik  dalam  melakukan  pekerjaanya.  Selain  itu  mereka  juga  meng- alami  eksploitasi  ekonomi  dengan  jam  kerja  yang  terlalu  lama.  Tidak  hanya sampai di situ, hak-hak mereka sebagai pekerja perempuan, seperti keselamatan kerja dan cuti, juga tidak terpenuhi. 20
Hal  lain  yang  lebih  memprihatinkan  adalah  ketika  perempuan  secara terpaksa  harus  “melacur”  untuk  mencari  nafkah  demi  mempertahankan __________
18 Irwan Abdullah, Sangkan Paran Gender (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 222.
19 Anette Fagertun, “Labour in Paradise: Gender, Class and Social Mobility in the Informal Tourism Economy  of  Urban  Bali,  Indonesia,” The  Journal  of  Development  Studies 53,  no.  3  (2017):  331–45, https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1184248.
20 Lestari, “Eksploitasi pada Perempuan Sales Promotion Girls.”
Transformasi Gender: Stategi Pembebasan Perempuan ....
hidup. 21 Anak-anak  juga  ikut  dijebak  dan  bahkan  dipaksa  ke  dalam  dunia pelacuran 22 yang  merupakan  salah  satu  bentuk  kekerasan  terhadap  per- empuan. Sikap negara dan masyarakat acap kali bersifat ganda dalam melihat pekerja  seksual.  Di  satu  pihak  mereka  dilarang,  dihina,  dan  dianggap  sampah masyarakat, namun di pihak lain tempat mereka selalu ramai dikunjungi. Satu hal  yang  tidak  dapat  dipungkiri  sebagai  suatu  industri  dimana  banyak  orang bergantung secara ekonomi terhadap eksistensi mereka.
Dalam  kasus  lain,  secara  struktur  perempuan  dirugikan  oleh  kebijakan pemerintah  mengirim  tenaga  kerja  perempuan  ke  luar  negeri  dan  mengeruk keuntungan  dengan  meningkatnya  devisa  negara,  namun  perlindungan  dan pembekalan terhadap mereka kurang mendapat perhatian yang cukup. Lebih dari  70%  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri  adalah  perempuan,  dan mayoritas bekerja di sektor domestik dimana UU Ketenagakerjaan dan UU Hubungan  Industrial  di  negara  tujuan  tidak  dapat  menjangkau  dan  me- lindungi  mereka. 23 Implikasinya,  mereka  rentan  terhadap  pelecehan  sek- sual,  pemerkosaan,  penyiksaan  dan  bentuk  kekerasan  lainnya  yang  me- rendahkan martabat mereka sebagai perempuan. Pemerintah bahkan kerap menghindar  dan  menimpakan  semua  kesalahan  terhadap  perempuan  itu sendiri. Kasus Adelina Lisao (21 tahun), TKI asal Nusa Tenggara Timur yang saat  ditemukan  di  depan  rumah  majikannya  di  Penang,  Malaysia  dalam keadaan penuh luka di sekujur tubuhnya, dan kasus kekerasan yang dialami TKI lainnya di Malaysia 24 adalah kasus dimana perempuan sangat rentan di sektor domestik.
__________
21 Miwa Patnani, “Prostitusi: Antara Pilihan dan Keterpaksaan,” Kognisi: Majalah Ilmiah Psikologi 3, no. 2 (1999): 57–60, https://doi.org/10.23917/indigenous.v0i0.4603; Aad Satria Permadi, “Menjadi Pelacur: Studi Fenomenologis tentang Proses Terbentuknya Motif Melacur pada Warga Desa X,” dalam Seminar Nasional “Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal” (Surakarta, 2015), 1–8.
22 Yanuar Farida Wismayanti, “Perempuan dalam Jaringan Perdagangan Anak yang Dilacurkan di Kota Surabaya,” Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 17, no. 02 (2012):  117–33,  https://doi.org/10.33007/ska.v17i2.819;  Yanuar  Farida  Wismayanti,  “Perdagangan Anak Perempuan yang Dilacurkan: Potret Suram Kemiskinan dan Perlindungan Anak,” in Child Poverty and Social Protection Conference (Jakarta: Smeru Research Institute, 2013), 1–23; Bagong Suyanto, “Nak Perempuan Yang Dilacurkan: Alasan Menjadi Pelacur dan Mekanisme Adaptasi,” Makara Hubs-Asia 18, no. 1 (2014): 66–76, https://doi.org/10.7454/mssh.v18i1.3462.
23 Elisabeth  Dewi,  “Migrasi  Internasional  dan  Politik  Luar  Negeri  Indonesia,” Jurnal  Ilmiah
Hubungan Internasional 9, no. 1 (2013): 1–6.
24 Ardi Priyatno, “Penyiksaan TKI di Malaysia, Kisah Suram yang Seolah Tiada Akhir,” ed. Ervan Hardoko, internasional.kompas.com , 13 Februari 2018.
Dalam konteks ini, pengembangan sumber daya manusia yang menempat- kan  manusia  sebagai reources pembangunan  dapat  dinilai  merugikan  per- empuan  karena  pengembangan  sumber  daya  manusia  sangat  erat  kaitannya dengan human  centered  development. Obsesi  pendekatan  ini  tidak  hanya terkonsentrasi pada membentuk manusia profesional dan terampil yang sesuai dengan sistem produksi, akan tetapi lebih menfokuskan perhatian pada upaya bagaimana mengembangkan kemampuan manusia dalam  mengaktualisasikan dirinya  dengan  segala  potensi  yang  ada.  Pemahaman  ini  berarti  menjadikan manusia  tidak  hanya  sebagai  objek  pembangunan,  akan  tetapi  manusia  lebih dilihat sebagai subjek determinasi, corak dan arah suatu pembangunan.
Secara  teoritik,  paling  tidak  ada  dua  hal  yang  turut  mempengaruhi  ke- tidakadilan gender dalam proses pengembangan kualitas sumber daya manusia, yaitu pertama, ideologi developmentalism dan kedua WID ( Womens in Develop- ment ).  Paradigma developmentalism yang  dijanjikan  sebagai  ideologi  yang mampu  membedah  dan  menyembuhkan  penyakit  kemiskinan  dan  keter- belakangan  umat  manusia,  tidak  mampu  menyelesaikan  masalah.  Sebaliknya, developmentalism menciptakan  masalah  baru  yang  jauh  lebih  rumit  dari  se- belumnya,  yaitu  munculnya  berbagai  proses  modernisasi  di  hampir  seluruh aspek kehidupan. Hal ini dilatari oleh developmentalism sebagai sebuah rekayasa Barat untuk dunia ketiga. Ideologi ini diboncengi oleh kepentingan kapitalisme yang  sangat  erat  kaitannya  dengan  perempuan,  dan  tragisnya,  sangat  tidak berpihak pada kaum perempuan.
Salah  satu  implikasi  ideology developmentalism adalah  tercabik-cabiknya wajah kaum para petani di desa-desa melalui revolusi hijau . Sebelum masuknya teknologi  ke  areal  pertanian,  masyarakat  tradisional  yang  bersifat  subsistem, baik  laki-laki  maupun  perempuan  secara  bersama-sama  bekerja.  Bahkan perempuan cukup mendominasi sektor pertanian terutama di musim panen. 25 Dengan kata lain, perempuan mempunyai peluang dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi dirinya di tengah-tengah masyarakat. Mereka sadar harus melakukan sesuatu sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai hak dan  kewajiban,  sekaligus  bertanggung  jawab  dalam  mempertahankan  ke- berlangsungan  hidup  keluarganya.  Akan  tetapi  setelah  masuknya  kapitalisme
__________
25 Sediono MP. Tjondronegoro, “Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa,” Majalah Prisma 2, 1990, 3-14.
melalui teknologi pertanian, sektor pertanian yang semula domain perempuan dalam menghidupi dirinya, dirampas dan tersingkirkan. Hal ini tidak lain karena konsep developmentalism sesungguhnya lebih berpihak kepada kaum laki-laki. Perempuan  yang  telah  dikonstruksi  dengan image sebagai  entitas  yang  tidak memiliki  keterampilan  dalam  mempergunakan  teknologi,  tersingkir  dalam hiruk  pikuknya  proses  pembangunan.  Dengan  demikian  sebenarnya develop- mentalism merupakan suatu sistem yang memiliki watak otoriter dan eksploi- tatif  di  bidang  ekonomi,  bersifat  represif  di  bidang  politik  dan  berwatak dominative secara kultural. 26
Kegagalan developmentalism dan  modernisasi  dalam  menanggulangi kemiskinan  dan  keterbelakangan  telah  menyisakan  tumpukan  berbagai  pe- nyakit.  Diantaranya  adalah  semakin  termarginalnya  posisi  perempuan.  Pada tahun 1970 muncullah konsep baru yang bernama WID  ( Womens in Develop- ment ). Konsep ini mengupayakan bagaimana perempuan tidak termarginalkan dalam  proses  pembangunan.  Agenda  utama  WID  adalah  upaya  melibatkan perempuan  dalam  aktivitas  pembangunan.  WID  berasumsi  bahwa  biang kemiskinan dan keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam merealisasikan proyek WID, Indonesia  mencanangkan  berbagai  program  melalui  pembentukan  organisasi seperti Dharma Wanita, PKK dan lain sebaginya. Kedua organisasi ini (Dharma Wanita dan PKK) diandaikan lebih memungkinkan perempuan bergerak secara leluasa  karena  diberi  porsi  oleh  pemerintah  untuk  menggalang  partisipasi perempuan dalam pembangunan. Dan melalui kedua organisasi ini diharapkan harkat dan martabat kaum perempuan dapat terangkat.
Faktanya, program-program yang dicanangkan Dharma Wanita dan PKK tidak  lepas  dari  intervensi  dan  kepentingan  negara  yang  bias  patriarkhat. Meskipun  diberikan  ruang  gerak  yang  luas  pada  perempuan  dalam  meng- aktualisasikan diri mereka, namun secara struktural kedua organisasi tersebut tidak lebih dari perpanjangan tangan negara dalam meralisasikan kepentingan- kepentingan kekuasaan yang cenderung status quo. Pandangan ini didasarkan atas  beberapa  hal. Pertama ,  Dharma  Wanita  merupakan  organisasi  para  istri pegawai  negeri,  dimana  seorang  pejabat  sangat  memungkinkan  melakukan
__________
26 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
mobilisasi dan menggerakkan kaum perempuan melalui istrinya. Hal ini berarti, hegemoni istri pimpinan akan dengan mudah menggerakan anggotanya untuk turut  menyukseskan  keputusan  suaminya.  Dharma  Wanita  secara  tidak langsung,  telah  mensistematisasikan  fungsi  istri  sebagai  pendukung  dan  alat untuk menjustifikasi kepentingan suami. Dengan skema ini, sulit mengharapkan kemandirian dalam wadah ini dalam proses perencanaan program yang benar- benar bersifat pemberdayaan bagi perempuan. Bahkan program yang disusun cenderung  berorientasi  ke  arah  niali-nilai  patriarkhi  negara,  dan  seringkali mengabaikan kepentingan perempuan.
Kedua, meskipun dasar pembentukan PKK cukup berbeda dengan Dharma Wanita, tetapi dalam prakteknya keduanya sangat komplementer dan berfungsi saling  menguatkan.  Misalnya,  palaksanaan  program  terpadu  P2W-KSS (Peningkatan  Peranan  Wanita-Keluarga  Sehat  Sejahtera).  Pada  tingkat  pe- rencanaan,  desainer  pelatihan  adalah  wewanang  Camat,  Tim  Pembinan  LKM, Tim  Penggerak  PKK,  Pengurus  PKK,  LKMD  dan  Keluarga  Binaan  P2W-KSS. Program-program  yang  telah  disusun  diserahkan  operasionalnya  pada penggerak  PKK  yang  terdiri  dari  karyawati,  ibu  rumah  tangga,  wiraswasta, (sementara  diketahui  pimpinan  PKK  adalah  istri  lurah/desa  yang  dikordinir oleh  istri  camat  yang  sekaligus  anggota  Dharma  Wanita).  Dari  sini  amat  jelas bahwa gejala kemunculan Dhama Wanita dan PKK tidak lebih sebagai praktek korporatisme negara pada perempuan.
Jadi pengembangan sumber daya perempuan melalui pemberdayaan yang berorientasi  terhadap  pengembangan  peran  dan  martabat  perempuan  yang diupayakan  oleh  kedua  organisasi  tersebut,  sebenarnya  berakar  pada  model WID  yang  berasumsi  bahwa  ketidakberdayaan  dan  keterbelakangan  per- empuan disebabkan kurangnya pendidikan. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka  kaum  perempuanlah  yang  harus  diberdayakan  dan  digenjot  untuk diaktifkan,  bukannya  kebijakan  pembangunan  yang  harus  dirobah  menurut kebutuhan  perempuan.  Asumsi  dan  pemikiran  WID  berimplikasi  terhadap kecenderungan praktek pengintegrasian perempuan dalam keseluruhan obsesi pembangunan yang pragmatis, modernis dan berorientasi pada pertumbuhan.
Penekanan  pada  aspek equity cenderung  kurang  mendapat  perhatian karena  pendekatan  model  WID,  secara  substansial  memiliki  beberapa  ke- lemahan. Pertama, perspektif  WID  tidak  memandang  dan  memosisikan  per- empuan  sebagai  subjek,  melainkan  sebagai  objek  pembangunan.  Konse-
kuensinya,  program-program  pemberdayaan  perempuan  dipandang  sebagai bagian integral dari program pembangunan. Kebijakan dan program-program dibentuk  dan  dirumuskan  secara top  down dan  bias  kepetingan  sistem  yang sedang  berkuasa.  Akhirnya  kebutuhan  perempuan  diterjemahkan  hanya  se- batas  pertimbangan  pembangunan  yang  masih  berakar  pada  nilai-nilai  ke- timpangan gender, seperti adanya tuntutan pertisipasi aktif perempuan melalui peran  domestik  semata.  Pendekatan  seperti  ini  tidak  memungkinkan  adanya proses  pemberdayaan  yang  substantif  terhadap  posisi  marginal  perempuan dalam  pembangunan  karena  posisi  perempuan  tidak  diperbaiki  sebagaimana seharusnya.
Kedua, dampak  modernisasi  yang  mengorientasikan  manusia  pada  nilai- nilai  hidup  moderen.  Kesejahteraan  suatu  masyarakat  sangat  erat  kaitannya dengan  sejauhmana  usaha-usaha  pemerintah  dalam  mengatasi  ketimpangan antara si kaya dengan si miskin, mengantisispasi monopoli ekonomi di tangan segelintir  orang,  mengatasi  ketidakadilan  gender  dan  lain-lain,  bukan  dengan memodernisasi masyarakat. Kebijakan pemerintah Orde Baru tentang keluarga berencana untuk mengatasi peningkatan angka kelahiran, misalnya, menjadikan perempuan sebagai korban dalam kontrol terhadap kelahiran. Dengan demikian kebijakan  pemerintah  tentang  pemberdayaan  perempuan  sebenarnya  belum ada, sebab program-program yang dijalankan selama ini berakar pada kebijakan yang  berdimensi  kependudukan  dengan  menggarisbawahi  partisipasi  per- empuan  dalam  mewujudkan  keluarga  kecil  sejahtera  untuk  kesuksesan pembangunan nasional.

## C.  Kapitalisme: Gaya Baru Penindasan Perempuan
Kehadiran  globalisasi  dan  ekonomi  pasar  bebas  telah  membawa  per- ubahan-perubahan  yang  cukup  besar  dan  nyata  dalam  kehidupan  manusia. Perubahan  itu  terlihat  jelas  dalam  masyarakat  ketika  kapitalisme  melakukan ekspansi pasar secara luas pada negara-negara berkembang untuk memasarkan produk-produknya. Dalam globalisasi ekonomi, kekuatan pasar diyakini mampu membawa  ke  arah  kemakmuran  dan  kesejahteraan.  Dalam  perspektif  ini ekspansi pasar dan perkembangan perdagangan bebas tidak dapat dilihat hanya sebagai  lalu  lintas  ekonomi,  tapi  juga  sebagai  masalah  kemasyarakatan  dan kebudayaan.  Pasar  dalam  globaliasi  ekonomi  telah  mengambil  peran  yang cukup penting dalam kehidupan, terutama bagi kepentingan kapitalisme dalam
memasarkan  produk-produknya.  Kenyataannya  pasar  telah  menjadi  sosok determinan  dalam  menguasai  hampir  seluruh  lini  kehidupan,  dimana  pasar memiliki kemampuan menjadikan apa saja sebagai objek komoditas.
Kapitalisme  melalui  media  promosi  seperti  iklan,  baik  di  media  cetak maupun  elektronik  mentransformasikan  nilai-nilai consumer  culture. Trans- formasi  ini  ditujukan  untuk  agenda  perubahan  sosial,  karena  dengan  tanpa perubahan sosial kapitalisme akan mengalami kendala yang cukup besar untuk menggaet  pangsa  pasar  dalam  memasarkan  produk-produknya  pada  masya- rakat.  Keniscayaan  perubahan  sosial  untk  ekspansi  pasar  sebagai  bagian  dari proses  globalisasi  karena  dengan  adanya  perubahan  sistem  nilai  dan terbentuknya  budaya  konsumsi,  masyarakat  akan  mudah  mengkonsumsi produk-produk industri. 27
Transformasi consumer culture , melalui promosi dan iklan (terutama) TV dan majalah, menjelma  menjadi mesin giling kapitalisme  dan arus konsumer- isme.  Kapitalisme  merekayasa  dan  mempromosikan life  style modern  yang dikemas  apik  dalam  berbagai  simbol  kebahagiaan  atas  konsumsi  itu.  Melalui iklan,  keinginan-keinginan  dikonstruksi,  penampilan  dan  gaya  seolah-olah sesuatu  yang  sangat  penting, 28 dan  di  bagian  lain  persoalan  moralitas disingkirkan.  Karena  iklan,  gaya  hidup  pun  menjadi  suatu  keniscayaan  dan segala-galanya,  dan  segala-galanya  adalah  gaya  hidup. 29 Gaya  hidup  menjadi komiditas,  dan  komoditas  sepenuhnya  dipermak  untuk  mengkonstruksi  gaya hidup.
Melalui media promosi, konsumen dirasuki dan digiring untuk mengikuti keinginan  terhadap  produk  tertentu,  sehingga  konsumen  merasa  tergantung seolah-olah  kehidupannya  tidak  lengkap  dengan  tanpa  mengosumsi  produk yang  diiklankan.  Dunia  iklan  bagi  kapitalisme  adalah  alat  paling  efektif  untuk mengontrol  idelogi  pasar  dan  menciptakan  ketergantungan  konsumen  pada produk  yang  ditawarkan. 30 Citra  diri  seseorang  diukur  dari  apa  yang  mampu __________
27 H Nugroho, Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
28 Firdaus  Firdaus,  “Parade  Iklan  Politik  di  Tahun  Politik:  Polarisasi  Penggunaan  Iklan  Politik Untuk  Membangun  Citra  Menuju  Pemilu  2014,” Turast:  Jurnal  Penelitian  dan  Pengabdian 1,  no.  1 (2013): 81–94, https://doi.org/10.15548/turast.v1i1.475.
29 Idi  Subandy  Ibrahim, Acstasy  Gaya  Hidup:  Kebudayaan  Pop  dalam  Masyarakat  Komoditas Indonesia (Bandung: Mizan, 1997).
30 Richard Bernet dan Jand Rond Muller, Global Reach, The Power Multinational Corporation (New York: Simon and Scuster Rockefeler Center, 1974).
dibelinya,  bukan  dari  apa  yang  dimiliki  sesuai  kebutuhan.  Iklan  bagaikan seorang teman yang mewartakan tentang hal yang indah, meski orang yang jadi sasaran  iklan  tidak  tahu  pasti  apakah  hal  itu  eksis  atau  tidak.  Keberhasilan kapitalisme membentuk gaya hidup melalui iklan dapat dilihat dari hampir 70 persen wanita Indonesia memiliki obsesi yang tinggi untuk memiliki kulit putih sebagai citra cantik yang dicitrakan oleh iklan. 31
Hampir  semua  media  telah  menjadi  alat  yang  cukup  signifikan  bagi kapitalisme  dalam  mentransformasikan  gaya  hidup  yang  mementingkan komestika, kontes kecantikan, salon indah, mobil mewah, dan sebagainya. Oleh karena keberhasilan kapitalisme sangat tergantung kepada media masa, maka media  masa  pun  tumbuh  subur  menjadi  industri  yang  bukan  saja  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  informasi,  akan  tetapi  media  masa harus mengikuti standar dan logika yang hidup dalam industri kapitalisme. Ia tidak  saja  memoles  produk  budaya,  tapi  dengan  produk  budaya  dikonstruksi selera, cita rasa, dan alam kesadaran. 32 Tidak hanya itu, media sendiri juga ikut terseret ke dalam mekanisme pasar yang tidak lagi mempertimbangkan nilai- nilai dan norma-norma, namun telah menjadi komoditi bagi kapitalisme.
Dalam  sistem  ekonomi  pasar,  kapitalisme  merambah  apa  dan  siapa  saja untuk  dijadikan  komoditi  karena  kebebasan  transaksi.  Kebebasan  transaksi tidak hanya terjadi antara barang-barang atau produk-produk antar satu negara ke negara lain, dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain, tetapi juga merambah energi-energi  libido.  Selain  itu,  ekonomi  bukan  hanya  berhubungan  dengan aktivitas pendistribusian hasil produksi dalam lalu lintas pertukaran ekonomi, namun produksi, distribusi, pertukaran, transaksi dan konsumsi apapun seperti, pengetahuan,  pendidikan,  moralitas,  etika,  tubuh,  wajah,  kegairahan  dan  eks- tasi. 33 Dalam sistem ini, perempuan kerap menjadi komoditi. Supermarket, mall, plaza      yang  menjadikan  perempuan  sebagai  alat  penggaet  konsumen  adalah bentuk  nyata  dimana  perempuan  dijadikan  komoditi.  Baik  di  perkotaan, maupun  di  pedesaan,  pelayan  toko  dan  pedagang  lebih  banyak  perempuan
__________
31 Hannah Aidinal al-Rashid, Putih Cantik-Persepsi Kecantikan dan Obsesi Orang Indonesia untuk Memiliki Kulit Putih (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010).
32 Ibrahim, Acstasy Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia .
33 Yasraf Amir Piliang, Sebuah Dunia yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milinium Ketiga dan Matinya Posmedernisme (Bandung: Mizan, 1998).
dibanding  laki-laki.  Pertanyaan  adalah  mengapa  harus  perempuan?  Ada  be- berapa  alasan  mengapa  kapitalisme  memilih  perempuan  menjadi  pangsa pasarnya, pertama persentase  perempuan  lebih  tinggi  sebagai  konsumen produk kapitalis dibanding laki-laki. Kedua perempuan lebih cepat menyesuai- kan diri dengan perubahan-perubahan pola konsumsi. Ketiga perempuan telah dikontruksi  oleh  sosial  budaya  sebagai  manusia  yang  lembut,  penyayang  dan sebagainya.  Stereotype  ini  kemudian  dengan  sendirinya  memposisikan perempuan  pada  posisi  yang  lemah,  penurut  dan  tidak  etis  untuk  melakukan protes,  apalagi  menggugat  struktur  sosial  budaya  yang  telah  mapan. Keempat rata-rata  perempuan  lebih  pintar  menggaet  konsumen,  terutama  konsumen laki-laki.
Isu  gender  yang  senyatanya  dimaksudkan  untuk  membebaskan  per- empuan  dari  posisi  subordinanasi  dan  kesewenang-wenangan  menuju kesetaraan  dan  egaliterianisme,  justru  direduksi  kapitalisme  dalam  lalu  lintas perekonomian  pasar  bebas  yang  kami  sebut  sebagai  gaya  baru  peng- eksploitasian  perempuan.  Kapitalisme  melalui  pasar  semakin  memperkokoh keberadaanya di tengah arus globalisasi yang semakin tak terbendung. Melalui media  masa  bernama  iklan,  kapatalisme  telah  mentransformasikan  dan  me- rubah consumer  culture masyarakat  serta  membentuk  gaya  hidup baru. Meskipun  belakangan  gerakan  feminisme  telah  berhasil  membebaskan perempuan  dari  stereotype  peran  domestik  ke  domain  publik  dengan  men- dorong  mereka  bekerja  di  hampir  seluruh  sektor  publik,  seperti  di  pabrik, pertambangan, juru tulis, manager, politikus dan pekerjaan lainnya yang dinilai bukanlah  pekerjaan  perempuan,  namun  bukan  berarti  perempuan  telah sepenuhnya  terbebas  dari  ketertindasan  dan  pengeksploitasian.  Karena terbebasnya  perempuan  dari  sektor  domestik  dan  masuknya  mereka  pada sektor publik justru menimbulkan persoalan baru terhadap eksistensi mereka sebagai  perempuan.  Dengan  bekerja  di  sektor  publik,  perempuan  justru semakin terbebani dengan adanya peran ganda yang harus disandangnya.
Seiring  dengan  itu  kekuatan  kapitalisme  melalui  ekonomi  global  telah menciptakan begitu banyak perangkap yang setiap saat siap menjaring apa dan siapa saja menjadi komoditi yang kemudian melahirkan pensubordinasian dan pengeksploitasian dalam modus yang lebih hegemonik. Dan apa yang disaksikan di panggung modernitas dewasa ini adalah kapitalisme lewat dunia periklanan yang  semakin  memperkokoh  dan  mendapatkan  bentuknya  dalam  meng-
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 14, No 1 (2019)
eksploitasi perempuan. Budiasa memperkirakan bahwa rata-rata hampir 90% dunia  periklanan  menjadikan  wanita  sebagai  model  iklan. 34 Priosoedarsono bahkan mengatakan bahwa tampilnya wanita dalam iklan memang dibutuhkan untuk  memperkuat  daya  jual  dari  sebuah  produk,  bukan  saja  dalam  me- nyampaikan sebuah pesan tetapi juga kesan terhadap produk tersebut. 35
Tubuh  perempuan  misalnya,  telah  direduksi  menjadi  piranti  untuk dijadikan  komoditi,  seperti  mobil,  minuman,  barang-barang  olah  raga  dalam upaya memberikan daya tarik pada suatu produk. Daya pikat erotik merupakan faktor dominan dan sangat penting dalam membangkitkan hasrat orang untuk mengkonsumsi  suatu  produk.  Karena  perempuan  ditakdirkan  menjadi  indah dan memesona, maka kapitalis dengan cerdik menggunakan perempuan untuk mengembangkan usaha mereka. 36 Wanita dan dunia bisnis kini menjadi dua hal yang sulit dipisahkan. Hampir bisa dipastikan di setiap sektor bisnis, terutama dunia iburan seperti film, sinetron, telivisi, radio, iklan dan perdagangan selalu melibatkan  wanita  di  dalamnya.  Selain  itu,  kaum  kapitalis  memegang  posisi kunci dalam setiap bisnis yang banyak melibatkan kaum wanita tersebut
Pasar yang mengambil bentuknya melalui iklan di satu sisi telah memberi- kan peluang bagi perempuan untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan potensi  dirinya  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan.  Perempuan  telah  mampu melakukan  suatu  transformasi  sosial  dari  peran  domestik  yang  diasosiasikan sebagai pekerjaan tidak bernilai ekonomis dan masyarakat second class menjadi perempuan yang lebih mandiri dan penuh kebebasan. Namun demikian dunia iklan sendiri bukanlah wadah yang netral dari kepentingan, malah sebaliknya iklan  sangat  sarat  dengan  kepentingan  kapitalis.  Irwan  Abdullah  menyatakan bahwa  dalam  dunia  periklanan,  kapitalisme  sebagai  suatu  sistem  telah membentuk  sedemikian  rupa  struktur-struktur  yang  kokoh,  baik  perempuan maupun  laki-laki  sebagai  subjek  tidak  memiliki  kekuatan. 37 Kepentingan pasarlah  yang  menjadi  ideologi  dalam  keseluruhan  proses  produksi  di  mana
__________
34 Delmira Syafrini, “Perempuan dalam Jeratan Eksploitasi Media,” Humanus 13, no. 1 (2014): 20– 27, https://doi.org/10.24036/jh.v13i1.4093.
35 Ojo Kurniadi, “Perempuan dalam Tayangan Iklan di Televisi,” Mediator: Jurnal Komunikasi 8, no.
1 (2007): 103–12, https://doi.org/10.29313/mediator.v8i1.1230.
36 Syamsudin Syamsudin, “Eksploitasi Wanita dalam Perspektif Kapitalis,” E-jurnal Egalita 1, no. 2
(2006): 20–40, https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1923.
37 Abdullah, Sangkan Paran Gender .
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 14, No 1 (2019)
setiap orang harus tunduk di bawah kepentingan pasar. Oleh karenanya dapat dipahami  mengapa  dunia  iklan  mencitrakan  dan  mengarakterisasikan  per- empuan yang ideal adalah yang berkulit putih dan mulus, tubuh yang seksi dan sensual. 38 Melalui  logika-logika  yang  demikian  akhirnya  membentuk  realitas objektif perempuan untuk mencirikan mereka seperti figur yang didambakan. Dari  situlah,  produk-produk  kapitalisme  seperti  pemutih  wajah  dan  alat  kos- metika lainnya menjadi kebutuhan yang diciptakan oleh struktur kapitalisme. 39 Lebih  dari  itu,  tubuh  dalam  gelombang  arus  konsumerisme  merupakan instrumen penting dalam seleksi sosial dan sekaligus faktor dominan di dalam berbagai  pertukaran  sosial.  Standar  ukuran  menarik  tidaknya  seseorang  dan penerimaan  sosial  serta  batas-batas  hubungan  sosial  sangat  dipengaruhi  oleh bentuk tubuh.
Tubuh yang semula sangat pribadi dan pemiliknya mempunyai kebebasan mutlak untuk mengelolanya, kini menjadi publik karena masuknya kapitalisme ke  ranah  “privat”.  Saat  bersamaan,  kebebasan  perempuan  terpenjara  dalam barak-barak kontrol sosial. Kehadiran kapitalisme menurut Felix Guattari selalu berusaha  membangun  dan  menciptakan  model-model  hasrat  karena  keber- langsungannya sangat bergantung pada keberhasilannya menanamkan model- model  ini  pada  massa  yang  dieksploitasinya. 40 Ironisnya,  perempuan  yang berada  dalam  alam  citraan  yang  absurd  merasa  berada  dalam  dunia  yang empirik  dan  real,  bahkan  mereka  lebih  merasa  menemukan  eksistensinya dalam kondisi seperti itu. Hal ini dapat dimafhumi karena tubuh adalah asset dan  sumber  daya  yang  tinggi  nilai  ekonomisnya  dalam  sistem  kapitalisme. Lewat tubuh, perempuan punya basis bargaining position yang tinggi terhadap kekuasaan.  Bagi  perempuan  dalam  gelombang  ekstetisasi,  tubuh  merupakan asset ekonomi yang punya nilai jual. Semakin indah dan seksi tubuh seseorang, maka  nilai  jualnya  pun  semakin  tinggi.  Oleh  karena  itu,  merawat  dan  mem- perindah tubuh adalah suatu aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah dan mempertinggi nilai jual. Artinya semakin  indah dan ideal suatu bentuk tubuh, maka  semakin  tinggi  nilai  tawar  dan  nilai  tukar  sosial  dan  ekonomi  yang diperoleh.
__________
38 Inda  Fitryarini,  “Iklan  dan  Budaya  Popular:  Pembentukan  Identitas  Ideologis  Kecantikan Perempuan oleh  Iklan  di Televisi,” Jurnal  Ilmu Komunikasi 6,  no.  2  (2009):  119–35,  https://doi.org/ 10.24002/jik.v6i2.199.
39 Rina  Wahyu  Winarni,  “Representasi  Kecantikan  Perempuan  dalam  Iklan,” Deiksis 2,  no.  2
(2010): 134–52, https://doi.org/10.30998/DEIKSIS.V2I02.399.
40 Piliang, Sebuah Dunia yang Dilipat.
Dalam  konteks  inilah  dapat  dipahami  bahwa  kini  tubuh  telah  bergeser fungsi;  dari  fungsi  biologis  dan  reproduksi  menjadi  fungsi  ekonomi  politik, khususnya fungsi ’tanda’. Ekonomi kapitalis telah merubah penggunaan tubuh dan hasrat sebagai titik sentral komiditas yang disebut dengan ’ekonomi libido’. Tubuh  menjadi  bagian  dari  komoditi  kapitalisme  yang  memperjualbelikan tanda, makna dan hasratnya. 41 Selain itu tubuh perempuan juga kerap diguna- kan sebagai objek pemuasan nafsu laki-laki dan ditampilkan sebagai pengukuh- an  nilai-nilai  ideal  tubuh  perempuan.  Produsen  dan  kapitalisme  mengusung daya tarik seksual dengan penekanan pada bagian-bagian sensual perempuan, seperti  payudara,  paha,  ataupun  tubuh  sensual  yang  utuh.  Keadaan  ini memposisikan tubuh perempuan sebagai objek pemuas hasrat laki-laki untuk tujuan komersil. 42
Apa  yang  terjadi  kemudian  adalah  bergentayangannya  pusat-pusat  ke- bugaran  – fitness  centre –  di  tengah  belantara  modernitas.  Pusat-pusat  ke- bugaraan menjadi agen yang mendapat legalisasi dari konstruksi sosial untuk menegaskan  ukuran-ukuran  tubuh  yang  ideal.  Secara  umum  dapat  dilihat bahwa  masyarakat  semakin  sadar  dan  peduli terhadap  perawatan  kesehatan, pembentukan  dan  penampilan  tubuh.  Pengelolaan  tubuh  menjadi  sedemikian urai , mulai dari perawatan rambut, alis, mata, bulu mata, hidung, bibir, mulut, kulit, kuku, lengan, perut, buah dada, pinggul, betis, kaki, bahkan sampai pada bulu  kaki.  Gejala  ini  menarik  untuk  dicermati,  terutama  yang  berhubungan dengan  bagaimana  kapitalisme  telah  memperdaya  dan  menempatkan  per- empuan dalam tendensi estetisasi tubuh tersebut. Eksploitasi tubuh ini lebih jauh berubah  menjadi  komoditi  ekonomis,  dimana  keterkaitan  antara  seksualitas dengan  sisi  ekonomi  ini  tampak  dalam  kegiatan  produksi,  distribusi  dan transaksi hasrat. Sistem ekonomi seperti ini pada gilirannya menjelma menjadi libidonomics ,  yakni  sebuah  sistem  pendistribusian  rangsangan,  rayuan, kesenangan dan kegairahan dalam masyarakat. 43
__________
41 Alex Sobur, Analisis Teks dan Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
42 Yanti  Dwi  Astuti,  “Media  dan  Gender  (Studi  Deskriptif  Representasi  Stereotipe  Perempuan dalam Iklan di Televisi Swasta ),” Profetik Jurnal Komunikasi 09, no. 2 (2016): 25–32, https://doi.org/ 10.14421/pjk.v9i2.1205.
43 Supartiningsih  Supartiningsih,  “Peran  Ganda  Perempuan:  Sebuah  Analisis  Filosofis  Kritis,”
Jurnal Filsafat 33, no. 1 (2003): 42–54, https://doi.org/10.22146/jf.31272.
Persoalannya  kemudian  adalah,  apakah  perempuan  lebih  menjadi  ter- hormat seiring dengan bertambah cantiknya mereka, atau justru mempertegas cara  pengelolaan  kekuasaan  yang  lebih  canggih  dalam  mensubordinasi  dan mengeksploitasi mereka? Bagaimanapun, pengendalian dan pengelolaan tubuh sangat erat kaitannya dengan standar nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Menarik  untuk  disimak  apa  yang  dilontarkan  oleh  Randall  Collins  bahwa perempuan  bukan  lagi  merupakan  bagian  yang  private  dari  kehidupannya sendiri, karena campur tangan orang luar yang sudah sedemikian kuat. 44 Hal ini berkaitan  dengan  empat  persoalan  penting, pertama ukuran-ukuran  dalam pengaturan  tubuh  sangat  ditentukan  oleh  konteks  sosial,  terutama  sangat tergantung pada penilaian yang diberikan oleh laki-laki. Kedua, kapitalisme telah ikut terlibat terlalu jauh dan sangat menentukan cara-cara pengelolaaan tubuh dan kecantikan sehingga perempuan menjadi alat kapitalisme dalam distribusi produk  dan  menjadi  sasaran  pasar  yang  sangat  potensial. Ketiga ,  kecende- rungan dalam pengelolaan tubuh memperlihatkan perempuan semakin terlibat dalam  proses  estetisasi  kehidupan  yang  menyebabkan  tidak  hanya  terjadinya pembentukan  etos  konsumtif  dalam  kehidupan  perempuan,  tetapi  juga membentuk  dirinya  sebagai  komoditi  yang  dapat  dikonsumsi  dan  dinikmati. Keempat ,  kecenderungan  semacam  ini  juga  menunjukkan  bahwa  perempuan telah  mentransformasikan  kelas  menjadi  status  yang  mengarah  kepada  pem- bentukan citra kehadiran seseorang secara sosial.
Proses  ini  sesungguhnya  yang  menjadikan  perempuan  sebagai  objek eksploitasi, dimana tubuh perempuan –misalnya menonjolkan bagian tertentu yang dicitrakan sesuai dengan keinginan produk yang dipasarkan- dijadikan alat memproduksi suatu produk. Dan di sisi lain, perempuan dijadikan objek pasar produk  kapitalisme,  dimana  perempuan  menjadi  konsumen  utama  minimal menjadi saluran masuknya barang dan life style . Dengan kata lain, perempuan dalam  proses  ini  telah  tersegmentasi  sedemikian  rupa  di  dalam life  style -nya sendiri. Implikasinya, perempuan semakin terpisahkan dengan perempuan lain. Dan yang terjadi kemudian adalah perempuan yang seharusnya membebaskan diri dari subordinasi laki-laki, justru sebaliknya, mensubordinasikan perempuan lain dan dirinya sendiri ke dalam struktur-struktrur yang didominasi oleh laki- laki dan berbagai institusi sosial seperti keluarga, pasar, negara dan media masa.
__________
44 Abdullah, Sangkan Paran Gender .
Dari persepektif ini, isu gender sesungguhnya mengalami distorsi makna dan  kehilangan  korelasinya  dalam  membebaskan  perempuan  dari  penjara diskriminasi  dan  kesewenang-wenangan.  Justru  yang  terjadi  sebaliknya  isu gender  telah  membuat  penjara  baru  bagi  perempuan  dalam  bentuk  peng- eksploitasian  dengan  performen  yang  seolah-olah  bersahabat  dan  penuh dengan  nilai-nilai  kemanusiaan,  padahal  sebaliknya  menyimpan  kekejaman yang  luar  biasa.  Hal  ini  akibat  proses  ideologisasi  terhadap  simbol-simbol globalisasi,  perdagangan  bebas  dan  isu  gender  yang  kemudian  direduksi  oleh kapitalisme  dalam  menciptakan  profit  sebanyak  mungkin  melalui  mekanisme pasar untuk kelangsungan eksistensinya.

## D.  Transformasi Gender: Strategi Pembebasan Perempuan dari Jerat Pembangunan dan Kapitalisme
Gagalnya  pengembangan  SDM  melalui  WID  dan  PKK,  dan  megguritanya kapitalisme sebagai bentuk baru penindasana perempuan menghendaki strategi alternatif  yang  memungkinkan  terjadinya  transformasi  sosial  untuk  mem- formulasikan  gagasan  pemberdayaan  perempuan  dalam  percaturan  global. Karena  seperti  yang  telah  diuraikan  di  bagian  awal,  konstribusi  perempuan amat  besar  terhadap  keberlangsungan  kehidupan  manusia,  sementara  posisi mereka  masih  tetap  tersubordiansi  dan  termarginalkan.  Oleh  sebab  itu kebijakan pembangunan seyogyanya menciptakan ruang gerak yang cukup dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mengekspresikan dan  mengaktualisasikan  potensi  dirinya  dalam  setiap  proses  pembangunan. Dalam  hal  ini,  diperlukan  pendekatan  yang  lebih  konperhensif  dalam  pe- ngembangan  sumber  daya  manusia  yang  mengarah  pada  pemberdayaan perempuan.  Dalam  hal  ini,  penulis  manawarkan  pendekatan  transformasi gender  dan  pemberdayaan  perempuan  sebagai  strategi  pembebasan  per- empuan dari jerat pembangunanisme dan kapitalisme.
Istilah  pemberdayaan,  secara  teoritis,  merupakan  anti-tesa  terhadap konsepsi pembangunan. 45 Pemberdayaan perempuan menghendaki keterlibat- an yang bersifat partisipatif ( buttom up ) dan menempatkan perempuan sebagai
__________
45 Jim Ife dan Frank Tesoriero, Community development: Alternatif Pengembangan masyarakat di Era Globalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008); Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana K. Rangga, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
aktor utama dalam menentukan arah kebaikan taraf hidup. Perempuan bebas menentukan arah pilihan tanpa dibatasi oleh struktur apapun sebagaimana laki- laki  baik  di  ranah  domestik  maupun  publik.  Konsepsi  pemberdayaan  meng- hendaki self esteem ( to be a  person ) dan freedom from servitude ( to be able to choose )  dengan  mengakui  segala  potensi  yang  dimiliki  perempuan  sebagai manusia.  Dalam  istilah  lain,  sebagaimana  diketengahkan  Julia  Kristeva,  “per- empuan harus menulis tentang dirinya sendiri”, menolak matra ketidakadilan, dan  perempuan  mesti  sebagai  pencipta  narasi.  Narasi  tentang  gender  tidak selalu tentang kontrol patriarki melainkan sebuah perjuangan atas bahasa yang mencipta kategorisasi dan penamaan yang tidak mengembalikan perempuan ke dalam  penjara  yang  sama.  Konsepsi  ini  tampak  melampui  gagasan  sekedar melihat  perempuan  sebagai  “yang  tak  berdaya”  sebagaimana  gagasan  yang dibangun  selama  ini,  melainkan  memasuki  arena  bahasa  dan  politik  konsep yang dikonstruksi secara sosial.
Konsep transformasi gender sebagai wahana pemberdayaan perempuan, mengandaikan  tiga  hal  utama. Pertama ,  mereformasi  institusi  untuk  me- netapkan  hak-hak  dan  kesempatan  yang  sama  bagi  perempuan  dan  laki-laki. Kedua , peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk memantapkan insentif demi kesetaraan sumber daya dan partisipasi. Ketiga , mengambil langkah kebijakan proaktif  untuk  mengatasi  ketidaksetaraan  gender  dalam  penguasaan  sumber daya dan partisipasi politik. 46
Mereformasi  institusi  bertujuan  untuk  menjamin  kesetaraan  dalam  hak- hak  dasar.  Hakihat  hukum,  sosial,  dan  ekonomi  menyediakan  ruang  yang memungkinkan  perempuan  berpartisipasi  secara  produktif,  dapat  menggapai dasar  kualitas  hidup,  dan  dapat  mengambil  keuntungan  atas  berbagai  ke- sempatan  baru  yang  ditawarkan  oleh  pembangunan  melalui  konsepsi pemberdayaan. Prinsip pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai dasar dalam meningkatkan  kesetaraan  gender  yang  tertuang  dalam  bentuk  hak,  akses terhadap  sumber  daya  produktif,  dan  serta  partisipasi  politik.  Hal  ini  penting menjadi kerangka kebijakan sosial yang dengannya diskriminasi dari berbagai aspek  terutama  di  ruang  tenaga  kerja  dapat  diberantas.  Langkah  kebijakan proaktif menjadi basis tindakan bertahap dan bersifat konkret dalam mengatasi diskriminasi gender, baik di rumah tangga, masyarakat, maupun di tempat kerja.
__________
46 World  Bank,  “Pembangunan  Berperspektif  Gender;  Melalui  Kesetaraan  Gender  dalam  Hak, Sumber  Daya,  dan  Kebebasan  Berpendapat,”  2000,  http://siteresources.worldbank.org/ INTGENDER/Resources/indonesiansumm.pdf;  Michael  P.  Todaro  dan  Stephen  C.  Smith, Economic Development (New York: Pearson, 2015).
Oleh  karena  kombinasi  antara  reformasi  institusional  dan  pemberdayaan ekonomi  kerap  berdampak  secara  perlahan  dan  adaptif,  kebijakan  proaktif dapat  berdayaguna  dalam  mengonsentrasikan  sub-populasi  tertentu  di masyarakat; sebagai misal pada kaum miskin yang masih mengalami ketidak- setaraan gender dan hal senada lainnya.
Konsepsi transformasi gender mengandaikan wacana baru sebagai “jalan ketiga” yang tidak lagi berkutat mempersoalkan masalah sex atau jenis kelamin. Sex merupakan  kenyataan  alamiah  yang  tidak  dapat  ditolak  sebagai  kodrat. Mempersoalkannya,  sebagaimana  gelombang  feminisme  genarasi  kedua, dengan  cara  mencipta  jurang  pemisah  secara  radikal  antara  “perempuan sebagai  lawan  dari  laki-laki  dalam  struktur  biologis”,  antara  feminitas  (yang bersifat perempuan) dan maskulinitas (yang bersifat laki-laki), akan menjadikan wacana  gender  menjadi  begitu  simplifikatif.  Begitu  juga  dengan  gasagan generasi pertama yang terpatri pada “kesetaraan universal” antara laki-laki dan perempuan. Secara filosofis, mengandaikan “kesetaraan universal” hanya akan mereduksi dan melenyapkan suatu fakta mengenai perbedaan tentang tubuh. Atau juga “menguniversalkan masalah perempuan (sebagaimana upaya dalam generasi awal) akan menjadikan kenyataan perempuan sebagai yang absurd.
Transfromasi  gender  mempostulasikan,  “kita”  (laki-laki  dan  perempuan) sebagai manusia yang tidak  sendirian. Manusia senantiasa ada dalam kontrak sosial  dan  serta  berbaur  dalam  komunitas-komunitas  tertentu.  Begitu  juga dengan  perempuan,  perempuan  senantiasa  ada  dalam  konstalasi  peradaban, struktur  psikis,  dan  kultur  yang  berbeda  satu  sama  lain.  Membebaskan perempuan tidak berarti ia harus dimaknai sebagai yang selalu kontra dengan laki-laki  atau  setara  secara  universal,  tidak  juga  “menunggalkan”  identitas, melainkan harus ada dalam kekhasannya masing-masing dan ada dalam unsur ketidakterpaksaan.  Beberapa  teoritikus  kontemporer  seperti  Julia  Kristeva, Michel  Foucault,  dan  Jacques  Lacan,  dapat  disebut  sebagai  tokoh  yang  telah dengan giat membuka wacana baru tentang konsep ketertindasan perempuan dengan  tidak  mereduksi  identitas  laki-laki  dan  perempuan.  Kristeva  lebih menghendaki  kajian  bagaimana  mengembalikan  fungsi-fungsi  maternal  atau keibuan bagi perempuan sebagai jalan pembebasan perempuan. 47
Perkembangan  transformasi  gender  sebagai  strategi  pemberdayaan perempuan sudah berlangsung sejak tahun 1990-an sebagai perluasan terhadap __________
47 Christina Siwi Handayani et al., Subyek yang Dikekang; Pengantar ke Pemikiran Julia Kristeva, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Jacques Lacan (Jakarta: Komunitas Salihara-Hivos, 2013).
agenda  pengarusutamaan  gender  dalam  proses  pembangunan.  Pengarus- utamaan gender diposisikan sebagai jalur kembar yang mengombinasikan dua komponen dalam proses pembangunan. Pertama integrasi perhatian terhadap laki-laki dan perempuan dalam seluruh proses pembangunan ke dalam semua kebijakan dan proyek dengan hasil yang diharapkan adalah kesetaraan. Kedua, kegiatan khusus yang bertujuan memberdayakan perempuan dengan hasil yang diharapkan  adalah  keberdayaan  perempuan. 48 Transformasi  gender  mengacu pada  perubahan  yang  mengatasi  ketidaksetaraan  gender  melalui  peningkatan posisi perempuan dalam masyarakat yang berhubungan dengan kontribusinya dalam pengembangan masyarakat yang damai dan demokratis 49 .
Lebih lanjut, Moser menawarkan dua elemen kerangka kerja dalam dalam transformasi gender. Elemen pertama adalah membedakan dengan tegas antara “transformasi”  dengan  “pemberdayaan”  dalam  konteks  gender.  Transformasi gender  mengacu  pada  tindakan  yang  secara  inheren  bersifat  politis  dan berkaitan  dengan  perubahan  struktural  dalam  relasi  kuasa  gender.  Dengan demikian, ia menekankan aksi kolektif, kontestasi, dan negosiasi. Pemberdayaan perempuan  mengacu  pada  pengarusutamaan  gender  yang  mengacu  pada bagaimana perempuan secara individu meningkatkan daya tawar mereka untuk berpartisipasi  penuh  dalam  kehidupan  ekonomi  dan  politik.  Elemen  kedua adalah  elaborasi  dari  suatu  kerangka  kerja  yang  secara  khusus  menangani transformasi gender. 50
Transformasi sosial dalam menciptakan suatu keserasian, keselarasan, dan keseimbangan yang berkeadilan membutuhkan agenda pengintegrasian antara transformasi  dan  pemberdayaan  dengan  pendekatan  gender  dengan  me- nekankan pada sistem, struktur dan kultur yang menyebabkan terjadinya segala bentuk  penindasaan. 51 Karena  pemberdayaan  tidak  akan  dapat  diwujudkan apabila  tidak  ada  proses  liberalisasi  terhadap  suatu  sistem  yang  melahirkan ketidakadilan  dan  penindasan.  Artinya,  agenda  transformasi  gender  akan __________
48 Caroline O. N. Moser, “Gender Transformation in A New Global Urban Agenda: Challenges for Habitat  III  and  Beyond,” Environment  and  Urbanization 29,  no.  1  (2017):  221–36,  https://doi.org/ 10.1177/0956247816662573.
49 Robert Morrell, “Men, Movements, and Gender Transformation in South Africa,” The Journal of
Men’s Studies 10, no. 3 (2002): 309–27, https://doi.org/10.3149/jms.1003.309.
50 Moser, “Gender Transformation in A New Global Urban Agenda: Challenges for Habitat III and Beyond.”
51 Irwan  Abdullah,  “Penelitian  Berwawasan  Gender  dalam  Ilmu  Sosial,” Humaniora 15,  no.  3 (2003): 265–75, https://doi.org/10.22146/jh.794.
mempertanyakan keabsahan setiap struktur dan kultur yang ada dalam suatu masyarakat  dan  negara.  Karena  sebagaimana  dapat  dilihat  bahwa  ternyata perbedaaan  gender  telah  melahirkan  ketidakadilan  gender  terutama  bagi perempuan. Hal ini erat kaitannya dengan sistem dan struktur di mana baik laki- laki, maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. 52 Ketidakadilan gender sesungguhnya telah banyak melahirkan bermacam ketidakadilan seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban kerja.
Selain  itu,  pendekatan developmentalism dan  WID  yang  menawarkan pengintegrasian  perempuan  ke  dalam  proses  pembangunan  dinilai  gagal karena tidak dapat sepenuhnya memberikan pilihan dan ruang gerak yang bebas pada perempuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas dirinya, apalagi membebaskan mereka dari dominasi dan pengeksploitasian dari suatu sistem kekuasan. Maka pendekatan analisis gender yang berarti adanya transformasi gender memungkinkan perempuan diberdayakan dan mendapat  perlakuan  yang  setara  dengan  laki-laki.  Karena  transformasi gender (model ini dalam istilah makronya dikenal dengan GAD ( Gender and Development ) tidak hanya memandang perlu melibatkan perempuan dalam pembangunan, tetapi lebih jauh melihat perempuan sebagai sumber insani pembangunan  dan  agen  perubahan  dari  perubahan  sosial,  bukan  sekedar penerima bantuan pembangunan yang pasif dan inferior.
Melalui  pemberdayaan,  perempuan  dijadikan  sebagai  subjek  dari kebijakan  dan  perencanaan  program  apa  yang  relevan  untuk  diterapkan, serta mengevaluasi bersama program-program tentang mereka. Model ini, memanimalisir  intervensi  pemerintah  dalam  menentukan  model  dan kebijakan  apa  yang  relevan  bagi  perempuan  sesuai  dengan  prinsip pemberdayaan. 53 Oleh  karenanya,  negara  harus  berpartisipasi  dalam menunjang emansispasi perempuan, dan negara diharapkan memiliki tugas untuk memfasilitasi terciptanya suatu ruang dan jasa sosial yang selama ini diusahakan  dan  disediakan  oleh  perempuan  secara  individu  seperti  pe- rawatan dan kesahatan anak.
__________
52 Morrell, “Men, Movements, and Gender Transformation in South Africa.”
53 Firdaus Firdaus, “Evaluasi Proyek Pembangunan Sosial pada Kelompok Masyarakat Kawasan Hutan Mbeliling, Kab. Manggarai  Barat,  NTT,” Jurnal Ilmu  Sosial  Mamangan 5, no.  1  (2016):  13–22, https://doi.org/10.22202/mamangan.1926.
Dalam  konteks  ini,  transformasi  gender  sesungguhnya  adalah  upaya pembebasan  perempuan  dari  segala  bentuk  penindasan  baik  secara  struktur, personal, kelas, warna kulit sampai pada ekonomi internasional yang cenderung kapitalistik. 54 Artinya  pendekatan  ini  dapat  diharapkan  memperbaiki  keter- purukan nasib perempuan dengan mengakui dan menerima betapa pentingnya analisis  kelas,  ras,  gender  dan  pembangunan  sebagai  masalah  yang  harus menjadi pusat perhatian.
Upaya yang harus dilakukan  dalam memberdayakan perempuan adalah; pertama, mengitegrasikan  gender  ke  dalam  seluruh  kebijakan  baik  dalam program berbagai organisasi maupun dalam lembaga pendidikan. Semua usaha dikerahkan  agar  tercipta  kebijakan  manegemen  dan  keorganisasian  yang memiliki  perspektif  gender.  Artinya  upaya-upaya  penanganan  masalah  pe- ngembangan sumber daya perempuan haruslah diarahkan dan dikembangkan secara struktural dan sistemik. Kedua, adalah perlu dipikirkan tentang advokasi, dimana sangat dibutuhkan pengakajian terhadap letak akar persoalan ketidak- adilan gender di negara dan masyarakat. Hal ini menurut Mansour Fakih, akar persoalannya  terletak  pada, pertama ,  substansi  hukum  seperti  perundang- undangan negara, tafsir agama ataupun hukum adat, maka strategi yang harus diterapkan  adalah  melakukan  advokasi  untuk  mendesakkan  alternatif  hukum yang  berprespektif  keadilan  gender. Kedua, masalah  kultur  hukum,  di  mana kultur  masyarakat  dalam  menaati  hukum.  Upaya  yang  dilakukan  adalah kampanye dan pendidikan massa. Ketiga, aparat pelaksana hukum atau struktur hukum,  maka  upaya  yang  dilakukan  adalah  kampanye  pendidikan  dan penyadaran aparat hukum tentang masalah ketidakadilan gender. 55
Dapat  dikatakan  perspektif  gender  melalui  transformasi  gender  me- rupakan  proses  memberdayakan  perempuan  untuk  menciptakan  relasi  antar sesama manusia yang secara fitrah dan fundamental baru, lebih baik, dan lebih adil.  Oleh  karenanya,  hubungan  struktur  yakni  hubungan  ekonomi  yang eksploitatif  mesti  dirubah  menuju  struktur  yang equity tanpa  eksploitasi. Hubungan kultur hegomonik perlu dirubah menjadi struktur politik yang non- represif dan hubungan struktur gender yang mendominasi perempuan dirubah menuju struktur yang membebaskan.

## __________
54 Laurence  Bachmann,  “Female  Friendship  and  Gender  Transformation,” European  Journal  of
Women’s Studies 21, no. 2 (2014): 165–79, https://doi.org/10.1177/1350506813515856.
55 Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, 163-4.
Transformasi Gender: Stategi Pembebasan Perempuan ....
Ini berarti proses demokratisasi menjadi suatu keniscayaan dan keyword bagi terwujudnya pemberdayaan perempuan. Sebab, demokrasi sesungguhnya merupakan  suatu  jalan  dan  proses  yang  memungkinkan  terciptanya  ruang gerak,  kesempatan,  wewenang  dan  memungkinkan  rakyat,  khususnya perempuan mengelola dirinya sendiri dengan prinsip persamaan dan keadilan dengan  tidak  mempersoalkan  lagi  apakah  perempuan  berada  dalam  wilayah domestik  atau  publik.  Preoses  demokrasi  ini  tentunya  diawali  dari  tingkat keluarga di mana perempuan secara bersama-sama dengan laki-laki berurung- rembuk membicarakan apa yang terbaik untuk mereka. Karena jika dipaksakan secara terus menerus, perempuan harus keluar dari domain domestik dan harus berkiprah di dunia publik, ini artinya menjadikan mereka semakin tak berdaya kerena adanya peran ganda yang harus dipikul (mengurus pekerjaan di dunia publik dan harus mengurus suami dan anak-anak dalam rumah tangga). Hal ini tentunya  semakin  mempersulit  posisi  mereka  untuk  benar-benar  menikmati arti  sebuah  kekebasan.  Oleh  karena  itu  yang  penting  adalah  bagaimana perempuan  tidak  mengalami  marginalisasi,  subodinasi,  dan  pengeksploitasian serta adanya pengakuan struktural dan kultural yang memberi peluang bahwa mereka mempunyai hak dan dapat mempergunakan semua fasilitas yang ada sebagaimama halnya dengan kaum laki-laki.

## E.  Kesimpulan
Perubahan  paradigma  pembangunan  dari production  centered  develop- ment ke  arah people  centred  development, belum  mampu  merubah  kondisi keterpurukan perempuan baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Ada dua hal  yang  menjadi  masalah  dasar  dalam  menciptakan  keberdayaan  pada perempuan.  Pertama,  kebijakan  pengembangan  sumber  daya  manusia  belum berorientasi  pada  dimensi  pemberdayaan.  Kedua,  tekanan  struktur  dan ekspansi  ekonomi  kapitalis  yang  begitu  kuat  dan  massif  telah  menempatkan perempuan  pada  posisi  semakin  tidak  berdaya.  Oleh  karenanya  beberapa  hal yang  diperlukan  dalam  proses  pembebasan  peremuan  dari  ketitidakadilan gender  adalah, pertama, kebijakan  pembangunan  yang  menekankan  pada pertumbuhan  ekonomi  yang  bertumpu  pada  logika production  centered development perlu  didekonstruksi  dan  diorientasikan  pada human  centered development.  Kedua kebijakan  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang menempatkan manusia sebagai resources pembanguan, dimana nilai dan harga
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 14, No 1 (2019)
manusia ditentukan oleh sejauhmana kemampuan mereka dalam menyesuai- kan diri dengan sistem produksi, juga perlu didekonstruksi dan diarahkan pada human centered development yang menempatkan manusia sebagai subjek yang menentukan arah dan corak pembangunan.
Ketiga, seiring  dengan  bergesernya  paradigma  pembangunan  dari production  centered  dovelopment menuju people  centered  development ,  maka kebijakan  pengembangan  sumber  daya  manusia  pun  harus  betul-betul  me- nyentuh aspek pemberdayaan perempuan. Hal ini sangat dimungkinkan melalui pendekatan dengan menggunakan perspektif gender. Keempat, isu gender dan gerakan transformasi gender seharusnya diarahkan pada perlawanan terhadap sistem, struktur dan kultur yang tidak adil, sehingga memungkinkan terjadinya transformasi  sosial  yang  dapat  menghapuskan  dan  menyingkirkan  segala bentuk ketidakadilan, penindasan, dominasi dan diskriminasi yang berhubung- an dengan ekonomi, sosial, kultural, ideologi, lingkungan dan hubungan antara laki-laki  dan  perempuan.  Artinya  upaya  pembebasan  perempuan  dari  ke- tertindasan  bukan  sepenuhnya  dihadapkan  pada  laki-laki,  akan  tetapi  per- empuan  dan  laki-laki  secara  bersama-sama  melakukan  perlawan  kepada kekuatan sistem yang mendominasi.
Isu  perlawanan  terhadap  dominasi  laki-laki  secara  biologis  sudah  tidak relevan  lagi  dalam  pembebasan  perempuan,  namun  sebaliknya  perempuan bersama-sama  dengan  laki-laki  seharusnya  menyatukan  kekuatan  untuk melawan  dominasi  sebuah  sistem  raksasa  yang  cukup  kuat  menindas  dan mengeksploitasi  apa  dan  siapa  saja,  yaitu  kapitalisme.  Karena  bagaimanapun, kelihatannya laki-laki seolah-olah diuntungkan, namun sesungguhnya laki-laki pun telah dimanfaatkan oleh kapitalisme untuk bersama-sama mengabadikan struktur  hubungan  gender  yang  timpang.  Artinya  laki-laki  dan  perempuan sama-sama  tersubordinasi  dalam  dunia  kapitalisme.  Laki-laki  dan  perempuan sama-sama mengalami nasib yang sama dalam hal tersubordinasi.  Hanya saja perempuan merupakan komoditi yang memiliki peluang besar untuk lalu lintas distribusi  barang,  karena  adanya  struktur  berpikir  dan  tata  nilai  masyarakat yang melihat perempuan sebagai objek.
Keseimbangan  antara  laki-laki  dan  perempuan  akan  dapat  terwujud sebagaimana  mestinya  apabila  terjadi  suatu  proses  demokratisasi  yang  mem- berikan  ruang  gerak,  wewenang  terhadap  perempuan  untuk  mengaktuali- sasikan potensi dirinya dan  memikirkan apa  yang terbaik dalam menentukan
nasib dan masa depan mereka. Dan dalam konteks ini, pemerintah harus me- ngurangi intervensinya terhadap rakyat dan secara bersama-sama –pemerintah dan  rakyat–  melakukan  perubahan-perubahan  yang  memungkinkan  terjadi proses  demokrasi.  Akhirnya  melalui  ini  semua,  dengan  penuh  kesadaran, pemberdayaan perempuan akan dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan.[s]

## Daftar Pustaka
Abdullah, Irwan. “Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial.” Humaniora 15, no. 3 (2003): 265–75. https://doi.org/10.22146/jh.794.
———. Sangkan Paran Gender . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Anggaunitakiranantika, Anggaunitakiranantika. “Konstruksi Sosial Pekerja Perempu- an dan Anak pada Industri Perikanan.” Sawwa: Jurnal Studi Gender 13, no. 1
(2018): 45–66. https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2216.
Ariesta, Ira. “Peran Perempuan dalam Resolusi Konflik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Raya Padang.” Jurnal Ilmu Sosial Mamangan 1, no. 2 (2014): 41–51. https://doi.org/10.22202/mamangan.97.
Astuti,  Yanti  Dwi.  “Media  dan  Gender  (Studi  Deskriptif  Representasi  Stereotipe Perempuan dalam Iklan di Televisi Swasta ).” Profetik Jurnal Komunikasi 09, no. 2 (2016): 25–32. https://doi.org/10.14421/pjk.v9i2.1205.
Bachmann,  Laurence.  “Female  Friendship  and  Gender  Transformation.” European
Journal of Women’s Studies 21, no. 2 (2014): 165–79.
https://doi.org/10.1177/1350506813515856.
Bernet,  Richard,  dan  Jand  Rond  Muller. Global  Reach,  The  Power  Multinational Corporation . New York: Simon and Scuster Rockefeler Center, 1974.
Dewi,  Elisabeth.  “Migrasi  Internasional  dan  Politik  Luar  Negeri  Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 9, no. 1 (2013): 1–6.
Djoeffan,  Sri  Hidayati.  “Gerakan  Feminisme  di  Indonesia:  Tantangan  dan  Strategi Mendatang.” Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan 17, no. 3 (2001): 284–
300. https://doi.org/10.29313/mimbar.v17i3.49.
Fagertun,  Anette.  “Labour  in  Paradise:  Gender,  Class  and  Social  Mobility  in  the Informal  Tourism  Economy  of  Urban  Bali,  Indonesia.” The  Journal  of  Develop-
ment  Studies 53,  no.  3  (2017):  331–45.  https://doi.org/10.1080/ 00220388.2016.1184248.
Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Firdaus, Firdaus. “Evaluasi Proyek Pembangunan Sosial pada Kelompok Masyarakat Kawasan  Hutan  Mbeliling,  Kab.  Manggarai  Barat,  NTT.” Jurnal  Ilmu  Sosial
Mamangan 5, no. 1 (2016): 13–22. https://doi.org/10.22202/mamangan.1926.
———.  “Parade  Iklan  Politik  di  Tahun  Politik:  Polarisasi  Penggunaan  Iklan  Politik Untuk  Membangun  Citra  Menuju  Pemilu  2014.” Turast:  Jurnal  Penelitian  dan
Pengabdian 1, no. 1 (2013): 81–94. https://doi.org/10.15548/turast.v1i1.475.
Fitryarini,  Inda.  “Iklan  dan  Budaya  Popular:  Pembentukan  Identitas  Ideologis Kecantikan Perempuan oleh Iklan di Televisi.” Jurnal Ilmu Komunikasi 6, no. 2
(2009): 119–35. https://doi.org/10.24002/jik.v6i2.199.
Gitosaputro, Sumaryo, dan Kordiyana K. Rangga. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah . Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2015.
Handayani,  Christina  Siwi,  Gadis  Arivia,  Haryatmoko  Haryatmoko,  dan  Robertus Robet. Subyek yang Dikekang; Pengantar ke Pemikiran Julia Kristeva, Simone de Beauvoir,  Michel  Foucault,  Jacques  Lacan .  Jakarta:  Komunitas  Salihara-Hivos, 2013.
Ibrahim,  Idi  Subandy. Acstasy  Gaya  Hidup:  Kebudayaan  Pop  dalam  Masyarakat Komoditas Indonesia . Bandung: Mizan, 1997.
Ife,  Jim,  dan  Frank  Tesoriero. Community  development:  Alternatif  Pengembangan masyarakat di Era Globalisasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Jendrius. “Ayam Batino Lah Bakukuak: Otonomi Daerah dan Keterlibatan Perempuan Dalam  Pemerintahan Nagari  di  Sumatera  Barat.” Kafa’ah:  Jurnal  Ilmiah  Kajian
Gender 1, no. 2 (2011): 121–36. https://doi.org/10.15548/jk.v1i2.73.
Khotimah,  Khusnul.  “Diskriminasi  Gender  terhadap  Perempuan  dalam  Sektor Pekerjaan.” Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak 4, no. 1 (2009): 158–80.
Kurniadi,  Ojo.  “Perempuan  dalam  Tayangan  Iklan  di  Televisi.” Mediator:  Jurnal Komunikasi 8, no. 1 (2007): 103–12. https://doi.org/10.29313/ mediator.v8i1.1230.
Lestari,  Nur  Afta.  “Eksploitasi  pada  Perempuan  Sales  Promotion  Girls.” Komunitas:
International  Journal  of  Indonesian  and  Culture 4,  no.  2  (2012):  139–47. https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2402.
Liddle, R. William. “The Relative Autonomy of the Third World Politician: Soeharto and Indonesian Economic Development in Comparative Perspective.” International Studies Quarterly 35, no. 4 (1991): 403–27. https://doi.org/10.2307/2600948.
Lotulung,  Leviane  Jackelin  Hera,  dan  Deddy  Mulyana.  “Perempuan  dan  Politik  di Sulawesi Utara.” Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora 20, no.
2 (2018): 138–44.
Morrell, Robert. “Men, Movements, and Gender Transformation in South Africa.” The Journal  of  Men’s  Studies 10,  no.  3  (2002):  309–27.  https://doi.org/10.3149/ jms.1003.309.
Moser,  Caroline  O.  N.  “Gender  Transformation  in  A  New  Global  Urban  Agenda: Challenges for Habitat III and Beyond.” Environment and Urbanization 29, no. 1
(2017): 221–36. https://doi.org/10.1177/0956247816662573.
Muqoyyidin,  Andik  Wahyun.  “Wacana  Kesetaraan  Gender:  Pemikiran  Islam kontemporer  Tentang  Gerakan  Feminisme  Islam.” Jurnal  Al-ulum 13,  no.  2 (2013): 491–512.
Nugroho, H. Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa . Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2001.
Patnani, Miwa. “Prostitusi: Antara Pilihan dan Keterpaksaan.” Kognisi: Majalah Ilmiah Psikologi 3, no. 2 (1999): 57–60. https://doi.org/10.23917/ indigenous.v0i0.4603.
Permadi,  Aad  Satria.  “Menjadi  Pelacur:  Studi  Fenomenologis  tentang  Proses Terbentuknya  Motif  Melacur  pada  Warga  Desa  X.”  dalam Seminar  Nasional “Selamatkan  Generasi  Bangsa  dengan  Membentuk  Karakter  Berbasis  Kearifan Lokal,” 1–8. Surakarta, 2015.
Piliang,  Yasraf  Amir. Sebuah  Dunia  yang  Dilipat:  Realitas  Kebudayaan  Menjelang Milinium Ketiga dan Matinya Posmodernisme . Bandung: Mizan, 1998.
Priyatno, Ardi. “Penyiksaan TKI di Malaysia, Kisah Suram yang Seolah Tiada Akhir.” Diedit oleh Ervan Hardoko. internasional.kompas.com . 13 Februari 2018.
Rahmadani,  Sri.  “Bersiasat  dengan  Sumber  Pendapatan;  Analisis  Struktur-Agensi Sumber Pendapatan Ganda Petani Miskin Sawah Nagari Batipuah Baruah, Kab.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 14, No 1 (2019)
Tanah  Datar.” Jurnal  Ilmu  Sosial  Mamangan 6,  no.  1  (2017):  11–22. https://doi.org/10.22202/mamangan.1170.
Rahmitha,  Rahmitha,  Hastuti  Hastuti,  Dyan  Widyaningsih,  Niken  Kusumawardhani, Dinar Dwi Prasetyo, Hafiz Arfyanto, Veto Tyas Indrio, dan M. Fajar Rakhmadi. “Poor  Women  ’  s  Livelihoods  and  Access  to  Public  Services.”  Jakarta:  Smeru
Research Institute, 2016.
Rashid,  Hannah  Aidinal  Al. Putih  Cantik-Persepsi  Kecantikan  dan  Obsesi  Orang Indonesia  Untuk  Memiliki  Kulit  Putih .  Malang:  Universitas  Muhammadiyah
Malang, 2010.
Sobur, Alex. Analisis Teks dan Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
Sohn,  Kitae.  “Gender  Discrimination  in  Earnings  in  Indonesia:  A  Fuller  Picture.” Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies 51,  no.  1  (2015):  95–121. https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1016569.
———.  “The  Height  Premium  in  Indonesia.” Economics  and  Human  Biology 16
(2015): 1–15. https://doi.org/10.1016/j.ehb.2013.12.011.
Supartiningsih,  Supartiningsih.  “Peran  Ganda  Perempuan:  Sebuah  Analisis  Filosofis
Kritis.” Jurnal  Filsafat 33,  no.  1  (2003):  42–54.  https://doi.org/10.22146/ jf.31272.
Suyanto,  Bagong.  “Nak  Perempuan  Yang  Dilacurkan:  Alasan  Menjadi  Pelacur  dan
Mekanisme  Adaptasi.” Makara  Hubs-Asia 18,  no.  1  (2014):  66–76. https://doi.org/10.7454/mssh.v18i1.3462.
Syafrini, Delmira. “Perempuan dalam Jeratan Eksploitasi Media.” Humanus 13, no. 1
(2014): 20–27. https://doi.org/10.24036/jh.v13i1.4093.
Syamsudin,  Syamsudin.  “Eksploitasi  Wanita  dalam  Perspektif  Kapitalis.” E-jurnal Egalita 1, no. 2 (2006): 20–40. https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1923.
Tjokrowinoto, Moeljarto. Pembangunan, Dilema dan Tantangan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Tjondronegoro, Sediono MP. “Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa.”
Majalah Prisma 2, 1990.
Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. Economic Development . New York: Pearson, 2015.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 14, No 1 (2019)
Welker,  Marina.  “The  Green  Revolution’s  ghost:  Unruly  subjects  of  participatory development in rural Indonesia.” American Ethnologist 39, no. 2 (2012): 389–
406. https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2012.01371.x.
Wieringa,  Saskia  E.  “Gender  Harmony  and  the  Happy  Family:  Islam,  Gender  and Sexuality  in  post-Reformasi  Indonesia.” South  East  Asia  Research 23,  no.  1
(2015): 27–44. https://doi.org/10.5367/sear.2015.0244.
Winarni, Rina Wahyu. “Representasi Kecantikan Perempuan dalam Iklan.” Deiksis 2, no. 2 (2010): 134–52. https://doi.org/10.30998/DEIKSIS.V2I02.399.
Winarto,  Yunita  T.  “State  Intervention  and  Farmer  Creativity:  Integrated  Pest Management  among  Rice  Farmers  in  Subang,  West  Java.” Agricurtural  and
Human Values 12, no. 4 (1995): 47–57. https://doi.org/10.1007/BF02218566.
Wismayanti, Yanuar Farida. “Perdagangan Anak Perempuan yang Dilacurkan: Potret Suram  Kemiskinan  dan  Perlindungan  Anak.”  In Child  Poverty  and  Social Protection Conference , 1–23. Jakarta: Smeru Research Institute, 2013.
———.  “Perempuan  dalam  Jaringan  Perdagangan  Anak  yang  Dilacurkan  di  Kota Surabaya.” Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 17, no. 02 (2012): 117–33. https://doi.org/10.33007/ska.v17i2.819.
World Bank. “Pembangunan Berperspektif Gender; Melalui Kesetaraan Gender dalam
Hak, Sumber Daya, dan Kebebasan Berpendapat,” 2000. http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/indonesiansumm
.pdf.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 14, No 1 (2019)
This page intentionally left blank