DOI : https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05

## Pengelolaan  Keuangan  BUMDes:  Upaya  Mewujudkan  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa
Martinus Ivan Suryo Wibowo 1 , Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari 2
1 Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah 2 Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah

## ARTICLE INFO
JEL Classification: P25; L32
Key words: BUMDes, Transparan, Akuntabel, SDGs Desa

## ABSTRACT
Village Owned Enterprises (BUMDes) are considered to have an important role in helping to realize the government's two national programs, namely the acceleration of the Village- Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  and  the  Post-pandemic  National  Economic Recovery. Therefore, good and correct BUMDes Joint financial management is needed so that they can become the driving wheel of the village economy. This study aims to analyze and  describe  the  financial  management  of  BUMDes  Bersama  based  on  the principles  of transparent,  accountable, participatory  village financial  management,  as well  as orderly and budgetary discipline. This study uses a qualitative method with data obtained through non-structured  interviews  with  several  sources  and  supported  by  documentation.  The implementation of the principles of financial management in the Joint BUMDes has been carried out, but there are still principles that are not optimal, especially the principles of transparency,  accountability,  and  budget  order  and  discipline.  The  lack  of  optimal implementation  of  this  principle  is  motivated  by  the  limited  means  of  disseminating financial information that is easily accessible to the public and the limited capacity of human resources in preparing consolidated financial reports for the Joint BUMDes business unit.

## ABSTRAK
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Bersama  dinilai  memiliki  peran  penting  dalam membantu  mewujudkan  dua  program  nasional  pemerintah,  yaitu  percepatan  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs)  Desa  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  pasca pandemi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan BUMDes Bersama yang baik dan benar agar dapat menjadi roda penggerak perekonomian desa. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  pengelolaan  keuangan  BUMDes  Bersama berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data  diperoleh  melalui  wawancara  non  terstruktur  kepada  beberapa  narasumber  dan didukung  dengan  dokumentasi.  Implementasi  prinsip  pengelolaan  keuangan  pada BUMDes  Bersama  sudah  terlaksana,  akan  tetapi  masih  terdapat  prinsip  yang  belum optimal terutama prinsip transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran. Belum optimalnya implementasi prinsip tersebut dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya sarana penyebaran  informasi  keuangan  yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat  dan    terbatasnya kemampuan  sumber  daya  manusia dalam  Menyusun  laporan  keuangan  konsolidasi  atas unit usaha BUMDes Bersama.

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi COVID-19 memberi dampak yang besar  pada  berbagai  sektor,  terutama  pada perekonomian  nasional.  Kinerja  ekonomi nasional menurun tajam yang disebabkan oleh investasi terhambat, ekspor-impor terkontraksi,  dan  konsumsi  masyarakat  yang terganggu  (Kacaribu,  2020).  Pemerintah melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berharap dapat meningkatkan daya  beli  masyarakat  dan  memulihkan perekonomian  nasional  (Nainggolan,  2020). Implementasi  dari  kebijakan  tersebut  dimulai
dari  sektor  rumah  tangga  dan  UMKM  yang dinilai  sebagai  penggerak  roda  perekonomian Indonesia,  tidak  terkecuali  juga  desa  yang dinilai  memiliki  tanggung  jawab  cukup  besar dalam  upaya  pemulihan  ekonomi  nasional karena terdapat banyak aktivitas ekonomi yang terjadi  pada  tingkat  desa  (Rifqi,  2021).  Hal tersebut  semakin  diperkuat  dengan  fakta bahwa  sedikitnya  kasus  penularan  COVID-19 di desa yang menjadikan desa sebagai peluang pemulihan  ekonomi  nasional  pasca  pandemi (Novri, 2021).
Pemerintah  melalui  penggelontoran  dana desa yang diberikan kepada desa memiliki tiga fokus alokasi  pada tahun 2021, yaitu meliputi percepatan  PEN,  digitalisasi  desa,  dan pembangunan  desa  aman  COVID-19  (Ikhsan, 2021).  Desa  diberikan  kewenangan  penuh dalam  percepatan  program  PEN  di  masing masing  desa.  Salah  satu  cara  yang  dapat dilakukan  oleh  pemerintah  desa  adalah melakukan  revitalisasi  dan  pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  BUMDes memiliki peran yang penting bagi desa, karena sesuai  dengan  filosofinya  BUMDes  dibentuk untuk  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui peningkatan pendapatan  desa.  Selain  itu,  aktivitas  bisnis BUMDes  dapat  menjadi  roda  penggerak percepatan program PEN karena lebih dari 70 persen  masyarakat  Indonesia  tinggal  di  desa (Amrullah & Muhammad, 2021).
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun  2015  menyatakan  bahwa  aktivitas operasional  BUMDes  berorientasi  pada keuntungan, karena diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pemerintah Republik Indonesia, 2015). Secara umum,  tujuan  pendirian  BUMDes  adalah mensejahterakan masyarakat desa berdasarkan potensi lokal yang dimiliki. Melalui BUMDes, masyarakat  desa  dapat  menyalurkan  dan merealisasikan inisiatif mereka dalam pengelolaan  pemanfaatan  sumberdaya  alam serta sumberdaya manusia guna pengembangan  desa  (Yudha,  2019).  Sejalan dengan  hal  tersebut,  Kementrian  Desa,
Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  melalui program pembangunan berkelanjutan  atau  Sustainable  Development Goals (SDGs)
Desa mengupayakan pembangunan  terpadu  pada  desa  untuk kesejahteraan  masyarakat.  Program  jangka panjang tersebut bertujuan untuk mewujudkan desa  tanpa  kemiskinan  dan  kelaparan, perekonomian tumbuh merata, peduli lingkungan  kesehatan  dan  pendidikan,  desa ramah  perempuan,  desa  berjejaring,  dan seterusnya yang diwujudkan dalam 18 tujuan pencapaian  program  Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan  Desa.  BUMDes  harus  bisa menjadi  social  enterprise  apabila  ingin meningkatkan  perekonomian  desa.  Dampak sosial  dari  adanya  BUMDes  harus  bisa dirasakan  oleh  masyarakat,  sehingga  unit usaha BUMDes harus fokus pada potensi dan produk    unggulan  desa  (Amrullah  dan Muhammad, 2021).
Hadirnya  BUMDes  di  tengah  masyarakat desa  dinilai  dapat  mewujudkan  5  dari  18 indikator pencapaian program Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  Desa.  Peran BUMDes dalam pencapaian 5 indikator adalah menjadi  pemicu,  penopang,  serta  pemangku utama  tercapainya  indikator  desa  dengan pertumbuhan  ekonomi  merata,  desa  tanpa kesenjangan,  desa  damai  dan  berkeadilan, kemitraan  untuk  pembangunan  desa,  serta desa dinamis dengan budaya adaptif (Saputra, 2021).  Pencapaian  lima  indikator  tersebut dikarenakan posisi hukum BUMDes yang lebih kuat  sebagai  badan  hukum.  Melalui  Undang Undang  Cipta  Kerja  Nomor  11  Tahun  2020, BUMDes  memiliki  legal  standing  yang  kuat untuk  melakukan  berbagai  jenis  unit  usaha termasuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak  untuk  peningkatan  kesejahteraan  desa (Ramadani, 2021). Revitalisasi dan pengembangan  BUMDes  untuk  mencapai indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa  harus  disertai  pengelolaan  keuangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pengelolaan  keuangan  yang  baik  diperlukan untuk  menjamin  kelangsungan  hidup  dari aktivitas  bisnis  BUMDes  (Lokadata,  2021). Aktivitas  bisnis  dan  keuntungan  yang diperoleh  BUMDes  apabila  disertai  dengan pengelolaan  keuangan  yang  baik  akan berpengaruh  langsung  dalam  pencapaian indikator desa dengan pertumbuhan ekonomi merata dan desa tanpa kesenjangan.
Pengelolaan  keuangan  desa  menurut Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20 Tahun  2018  meliputi  4  prinsip  yaitu, transparan,  akuntabel,  partisipatif,  serta  tertib dan disiplin anggaran. Sejalan dengan prinsip pengelolaan  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri, pengelolaan BUMDes didasarkan pada
6  prinsip  yaitu  kooperatif,  partisipatif, emansipatif,  transparan,  akuntabel,  dan sustainabel  (Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem Pembangunan, 2007). Oleh karena itu, prinsip pengelolaan keuangan pada BUMDes mengadopsi  prinsip  yang  tercantum  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20 Tahun  2018.  Puspayanthi  et  al.  (2017) menyatakan penguatan pengelolaan keuangan dan  optimalisasi  BUMDes  di  Kabupaten Jembrana  mendorong  kemandirian  desa. Kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat ketika BUMDes dioptimalisasi dan diiringi  dengan  penguatan  pengelolaan keuangan.  Penguatan  pengelolaan  keuangan dilakukan  dengan  penerapan  empat  tahap pengelolaan keuangan perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  dan  pelaporan dengan baik serta dilakukan pengawasan yang memadai.  Implementasi  prinsip  transparansi, akuntabilitas,  serta  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  keuangan  seperti  yang disampaikan  oleh  Putra  dan  Rasmini  (2019) dapat  mempengaruhi  pengelolaan  keuangan pada  18  desa  di  Kecamatan  Abiansemal, Kabupaten Badung menjadi lebih efektif.
Tujuan  positif  dari  semangat  pendirian BUMDes  yang  mengutamakan  kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan  melalui  pentingnya  pengelolaan keuangan  yang  baik,  akan  tetapi  nyatanya masih  saja  tidak  selaras  dengan  realita  yang ada.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  masih maraknya  penyalahgunaan  wewenang  dan perilaku  koruptif  yang  menjadi  salah  satu penyebab BUMDes sulit berkembang (Berdesa.com, 2018). Perilaku penyalahgunaan wewenang  dan  koruptif  yang  masih  terjadi pada BUMDes di beberapa daerah. BUMDes di Kecamatan  Parumasan,  Kabupaten  Banten melakukan  tindakan  manipulatif  terkait pembentukan  struktur  organisasi  BUMDes (Beritadesa, 2021). Tindak kecurangan berikutnya terjadi pada BUMDes Bulupayung, Kabupaten  Cilacap,  dengan  kondisi  Kepala Desa dan Ketua BUMDes melakukan tindakan korupsi  terkait  penyertaan  modal  untuk  unit usaha stone crusher (Yuniarto, 2021). Tindakan korupsi  juga  ditemukan  pada  BUMDes  Sadu
Amertha  di  Kabupaten  Buleleng  yang menyalahgunakan dana program
pembangunan  untuk  modus  pinjaman  fiktif oleh Ketua BUMDes (Kadafi, 2021).
Penelitian  terkait  implementasi  prinsip pengelolaan  keuangan  telah  dilakukan  oleh Irawati  dan  Martanti  (2017)  di  BUMDes  Suka Makmur  telah  melakukan  transparansi keuangan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.  Penelitian  oleh  Sari  dan Sudana  (2020)  menyatakan  BUMDes  perlu untuk  memiliki  pengelolaan  yang  transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas dari  BUMDes  dinilai  dapat  membantu pengembangan  aktivitas  bisnis  menjadi  lebih bersifat  jangka  panjang.  Transparansi  dan akuntabilitas  pada  desa  menurut  penelitian Fahrizal  (2018)  di  Desa  Kedungmaling  dan Desa  Kumitir  dapat  diwujudkan  dengan menerapkan  komitmen,  kejujuran,  orientasi pada  hasil,  objektif,  dan  inovatif  sebagai katalisator dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian oleh Rofidah dan Rochayatun (2020) menyatakan  BUMDes  Gondowangi  telah melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan empat  tahap  pengelolaan  keuangan  desa meskipun pencatatan dan laporan pertanggungjawaban  dari  BUMDes  masih belum memadai. Selain itu, transparansi dalam BUMDes harus didukung dengan penyediaan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban  kepada  kepentingan publik  seperti  yang  disampaikan  oleh  Tantri dan Utami (2019) dalam penelitian di BUMDes Bersama  Utama,    Kecamatan  Susukan  yang menyatakan aspek transparansi dan responsibilitas  pada  BUMDes  masih  kurang optimal.
Zeho  et  al.  (2020)  menyatakan  dengan melakukan  transparansi  keuangan  di  Desa Pranggang, Kabupaten Kediri dapat meningkatkan  partisipasi  masyarakat  karena terdapat  rasa  saling  percaya.  Implementasi prinsip partisipatif dalam pengelolaan keuangan yang disampaikan Hendra (2018) di Pemerintah  Kabupaten  Probolinggo  dinilai dapat  meningkatkan  kinerja  pemerintah. Partisipasi  dalam  tahap  penganggaran  akan memberikan informasi yang lebih akurat dalam
pengambilan  keputusan.  Prinsip  tertib  dan disiplin anggaran juga
telah diimplementasikan objek penelitian Astuti dan Ratih  (2020)  di  Desa  Sinaka  Kabupaten Mentawai.  Desa  Sinaka  sudah  berusaha menerapkan  prinsip  pengelolaan  keuangan berdasarkan  peraturan  pengelolaan  keuangan yang berlaku.
BUMDes  yang  belum  menerapkan  prinsip pengelolaan  keuangan  transparan,  akuntabel, partisipatif,  serta  tertib  dan  disiplin  anggaran disebabkan  oleh  beberapa  hal.  Transparansi BUMDes  dapat  dilihat  dari  ketersediaan informasi  publik  terkait  laporan  keuangan seperti  yang  disampaikan  oleh  Tantri  dan Utami  (2019)  pada  BUMDes  Bersama  Utama dinilai  belum  transparan  karena  informasi publik terkait keuangan yang disediakan oleh BUMDes hanya sebatas laporan keuangan yang terdapat di kantor saja. Permasalahan lain yang dialami  oleh  BUMDes  adalah  kurangnya sumber  daya  manusia  yang  memadai  untuk menunjang  pengelolaan  keuangan  BUMDes seperti  dalam  penelitian  oleh  Hapsari  et  al. (2020) pada BUMDes di Desa Wologai Tengah yang  memiliki  keinginan  kuat  untuk mendirikan  pengelolaan  keuangan  yang akuntabel. Keinginan tersebut belum didukung dengan  adanya  sumber  daya  manusia  yang memadai dalam bidang manajemen, pembuatan anggaran, dan pelaporan keuangan. Fitriana et al. (2018) pada BUMDes Bersama Utama
Kecamatan Susukan menyatakan  terdapat  kriteria  akuntabilitas yang tidak terpenuhi pada tahap pelaksanaan. Kriteria  tersebut  antara  lain  tidak  adanya dokumen  pendukung  saat  pencairan  dana, transaksi  fiktif,  dan  pencatatan  yang  tidak sesuai dengan standar akuntansi.
Permasalahan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan desa menurut Musdah (2019) adalah pemerintah
lebih memprioritaskan akuntabilitas secara
administratif ke pemerintah  daerah  dan  pusat  sehingga mengesampingkan
akuntabilitas publik kepada  masyarakatnya.  Yoga  dan  Wirawati (2020)  dan  Hardiningsih  et  al.  (2020) menyatakan bahwa diperlukan suatu komitmen dari organisasi dalam mewujudkan
akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa. Kolaborasi  yang  baik  antar  pemangku kepentingan menurut Zeho et al. (2020) dapat mempengaruhi  akuntabilitas  dan  partisipasi masyarakat.  Komunikasi  yang  efektif  antara pemerintah  daerah,  pemerintah  desa,  dan masyarakat  dinilai  mampu  mendorong akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka penelitian ini ingin mendeskripsikan pengelolaan keuangan BUMDes Bersama “Rejo Makmur”  Kecamatan  Getasan,  Kabupaten Semarang  berdasarkan  prinsip  pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018 yaitu prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Alasan  pemilihan  BUMDes  Bersama  pada Kecamatan  Getasan,  Kabupaten  Semarang sebagai  objek  penelitian  adalah  BUMDes Bersama merupakan BUMDes yang menghimpun kepentingan dari beberapa  desa pada  suatu  kecamatan.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  bermaksud  untuk  melihat implementasi  prinsip  pengelolaan  keuangan pada BUMDes Bersama ketika terdapat banyak pihak  yang  harus  terpenuhi  kepentingannya oleh BUMDes Bersama tersebut.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  manfaat  bagi  BUMDes  Bersama “Rejo  Makmur”  Kecamatan  Getasan  untuk menjadi  bahan  evaluasi  terkait  pentingnya implementasi  prinsip  transparan,  akuntabel, partisipatif,  serta  tertib  dan  disiplin  anggaran dalam upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  Desa  melalui pengembangan  BUMDes  yang  berfokus  pada potensi  desa.  Kedua,  bagi  pemerintah  pusat sebagai masukan dalam pengelolaan keuangan BUMDes  agar  selalu  menerapkan  prinsip transparan,  akuntabel,  partisipatif,  dan  tertib disiplin  anggaran,  sehingga  BUMDes  dapat berperan  aktif  dalam  mewujudkan  program Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  Desa. Ketiga,  bagi  masyarakat  diharapkan  dapat menambah  wawasan  terkait  pengelolaan keuangan  pada  BUMDes  sebagai  sarana pengembangan potensi desa melalui unit bisnis
yang  dimiliki  BUMDes  untuk  mewujudkan Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  Desa. Terakhir,  penelitian  ini  diharapkan  dapat bermanfaat  sebagai  tambahan  literatur  terkait pengelolaan  keuangan  pada  BUMDes  untuk penelitian selanjutnya.

## 2. TELAAH
TEORI DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
a.  Stakeholder Theory
Freeman  dan  David  (1983)  mendefinisikan teori  stakeholder  sebagai  adanya  suatu hubungan antar kelompok atau individu yang dapat  mempengaruhi  pencapaian  dari  tujuan organisasi,  begitu juga ketika pencapaian dari organisasi bisa saja mempengaruhi kepentingan  dari  kelompok  atau  individu tersebut. Menurut Clarkson (1995) stakeholder dibagi  menjadi  dua  kelompok,  yaitu stakeholder  primer  yang  tidak  terlibat  dalam aktivitas perusahaan atau organisasi.
Kemudian stakeholder sekunder yang memiliki pengaruh dan dipengaruhi perusahaan  atau  organisasi  akan  tetapi  tidak terlibat  dalam  aktivitas  dan  kelangsungan hidup perusahaan atau organisasi. Lebih lanjut, Deegan (2004) menyatakan seluruh stakeholder memiliki  hak  atas  ketersediaan  informasi terkait aktivitas organisasi yang mempengaruhi  keputusan  mereka  bahkan ketika  stakeholder  tidak  memanfaatkan informasi  tersebut  serta  mereka  tidak mengambil peran untuk kelangsungan organisasi.
Aktivitas  saling  mempengaruhi  dan kebutuhan untuk memenuhi kepentingan dari stakeholder  juga  terdapat  dalam  pengelolaan keuangan  desa  khususnya  pada  BUMDes. Beberapa  stakeholder  dalam  BUMDes  antara lain,  pemerintah  daerah,  pemerintah  desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat desa. Teori ini  digunakan  karena  sesuai  dengan  tujuan pengelolaan  BUMDes  untuk  peningkatan kesejahteraan desa melalui aktivitas bisnisnya. Pemerintah  daerah,  pemerintah  desa,  dan masyarakat desa selaku stakeholder memerlukan  informasi  terkait  pengelolaan keuangan BUMDes dengan
mempertimbangkan aspek transparansi,
akuntabilitas, dan tertib disiplin anggaran atas aktivitas bisnis dan keuntungan BUMDes guna memastikan peran
BUMDes dalam meningkatkan  kesejahteraan  desa.  Sebaliknya BUMDes  juga  membutuhkan  partisipasi  dari para  stakeholder  lain  dalam  melakukan pengembangan  pengelolaan  aktivitas  bisnis yang  sudah  berjalan.  Pengelolaan  aktivitas bisnis  yang  menerapkan  prinsip  transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran tersebut diharapkan menjadi pemenuhan kebutuhan
kepentingan stakeholder terkait terwujudnya indikator desa dengan  pertumbuhan  ekonomi  merata  dan desa tanpa kesenjangan.

## b.  Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama
Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  kemudian disingkat sebagai BUMDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama sama dengan desa guna  mengelola  usaha,  memanfaatkan  aset, mengembangkan  investasi,  menyediakan  jasa pelayanan  dan  unit  usaha  lain  untuk kesejahteraan  desa  (Pemerintah  Republik Indonesia, 2021). Sedangkan BUMDes Bersama dibentuk  melalui  kegiatan  musyawarah  antar desa yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Antar  Desa  dan  Pelayanan  Usaha  Antar  Desa sebagai bentuk kerja sama dari dua atau lebih desa.    Organisasi  BUMDes  atau  BUMDes Bersama  merupakan  suatu  entitas  yang terpisah  dari  pemerintah  desa.  Perangkat organisasi dari BUMDes terdiri dari Musyawarah  Desa,  Penasihat,  Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Pendirian BUMDes  disepakati  terlebih  dahulu  melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Pengelolaan  keuangan  pada  BUMDes juga mengadopsi tahapan pengelolaan keuangan  pada  tingkat  desa  seperti  yang tertuang  dalam  Peraturan  Dalam  Negeri Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa yaitu perencanaan,
pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  serta
pertanggungjawaban  (Pemerintah  Republik Indonesia, 2018).
Gambar 1. Tahap Pengelolaan Keuangan BUMDes
Sumber : Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Pemerintah Republik Indonesia, 2018)
Setiap  tahap  dalam  pengelolaan  keuangan BUMDes didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan  sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.  Penelitian  ini  mengambil  definisi transparan  menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  yang  mendefinisikan transparan  sebagai  ketersediaan  informasi keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat atas pertimbangan bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui secara  terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan  sumberdaya  yang  dipercayakan kepadanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan perundang-undangan  (Pemerintah  Republik Indonesia, 2010).
Lebih  lanjut,  akuntabilitas  dibedakan menjadi dua jenis oleh Mardiasmo (2009) yaitu akuntabilitas  vertikal  dan  akuntabilitas horizontal.  Akuntabilitas  vertikal  adalah pertanggungjawaban atau penyediaan informasi  atas  aktivitas  organisasi  oleh  suatu entitas  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan bentuk  pertanggungjawaban  atau  penyediaan informasi  atas  aktivitas  organisasi  kepada masyarakat luas dan lingkungannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mendefinisikan  partisipatif  sebagai  memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUMDes baik dalam  bentuk  pernyataan  maupun  dalam bentuk  kegiatan  dengan  memberi  masukan pikiran,  tenaga,  waktu,  keahlian,  modal  atau materi,  serta  ikut  memanfaatkan  dan
menikmati hasilnya.  Sedangkan prinsip tertib dan  disiplin  anggaran  menurut  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (2015)  didefinisikan  sebagai  pengelolaan keuangan  yang  mengacu  pada  aturan  atau pedoman yang melandasinya.

## 3. METODE PENELITIAN
a.  Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  dilakukan  di  BUMDes Bersama  “Rejo  Makmur”  Kecamatan  Getasan, Kabupaten  Semarang  dengan  menggunakan metode  kualitatif  deskriptif.  Metode  kualitatif deskriptif  digunakan  dengan  tujuan  untuk mendeskripsikan penerapan prinsip pengelolaan  keuangan  pada  pengelolaan keuangan  BUMDes.  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  yang  diperoleh  dari  narasumber melalui  wawancara  serta  data  sekunder  yang diperoleh  melalui  dokumentasi  arsip  atau laporan  pengelolaan  keuangan  yang  disusun oleh  BUMDes  Bersama  Rejo  Makmur. Wawancara  semi  terstruktur  digunakan sebagai  teknik  pengumpulan  data  yang memungkinkan untuk  dilakukan  diskusi  atau pengembangan diluar daftar pertanyaan yang disesuaikan  dengan  kondisi  pada  saat  proses pengumpulan  data,  melalui  wawancara  semi terstruktur  narasumber  diharapkan  dapat menyampaikan  jawaban  dan  permasalahan secara  lebih  terbuka.  Narasumber  dalam penelitian  ini  meliputi  pelaksana  operasional BUMDes  Bersama  Rejo  Makmur,  badan pengawas,  badan  kerjasama  antar  desa,  dan perwakilan  masyarakat.  Proses  dokumentasi dilakukan  terdiri  dari  laporan  informasi keuangan  dan  bukti  publikasi  yang  disusun oleh  BUMDes  Bersama.  Laporan  tersebut meliputi  laporan  semesteran  dan  tahunan, laporan  laba  rugi,  laporan  konsolidasi,  serta laporan tugas dan kepengurusan. Dokumentasi dilakukan  dalam  penelitian  ini  sebagai pendukung pengumpulan data terkait penerapan  prinsip  transparan,  akuntabel, partisipatif,  serta  tertib  dan  disiplin  anggaran dalam BUMDes Bersama Rejo Makmur.

## b. Tahapan Penelitian
Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis melalui  beberapa  tahapan  penelitian  yang disertai  dengan  triangulasi  sumber  data. Tahapan  yang  pertama  merupakan  proses pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan dokumentasi  bersama  beberapa  narasumber. Tahap  berikutnya  keseluruhan  data  yang diperoleh  dari  para  narasumber  dan dokumentasi direduksi sesuai dengan persoalan penelitian terkait penerapan prinsip pengelolaan keuangan BUMDes Bersama. Data yang  telah  direduksi  dari  masing  masing narasumber
kemudian ditandai dan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber data lainnya. Setelah dilakukan reduksi data,  dilakukan  penyajian  data  dalam  bentuk tabel  yang  dikelompokan  berdasar  tahapan pengelolaan  keuangan  BUMDes  Bersama, narasumber  wawancara,  serta  dokumentasi yang diperoleh. Data yang telah dikelompokan kemudian dilakukan pengujian keabsahan data melalui  triangulasi  sumber  data  berdasarkan setiap narasumber dan dokumentasi agar data semakin  mengerucut  serta  akurat  dan  dapat dipercaya. Tahap berikutnya adalah penarikan simpulan  berdasarkan  data  yang  sudah dikerucutkan  dan  telah  diuji  keabsahannya. Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian digunakan sebagai pendukung dari data yang diperoleh melalui wawancara.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Gambaran Objek Penelitian
BUMDes Bersama Rejo Makmur merupakan badan  usaha  yang  dibentuk  atas  kerjasama seluruh  desa  yang  terdapat  pada  Kecamatan Getasan,  Kabupaten  Semarang  dibawah naungan  Badan  Kerjasama  Antar  Daerah (BKAD)  Getasan.  Terbentuk  pada  tahun  14 Januari 2017, BUMDes Bersama Rejo Makmur merupakan kelanjutan dari  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah aktif  sejak  tahun  2007.  Struktur  organisasi pelaksana operasional dalam BUMDes Bersama  Rejo  Makmur  terlihat  seperti  pada Gambar 2.

## Gambar 2. Struktur Organisasi BUMDes Bersama Rejo Makmur
Sumber  :  Data  Primer  BUMDes  Bersama  Rejo  Makmur  Tahun 2021
Unit  usaha  yang  dikelola  oleh  BUMDes Bersama terdiri dari dana perguliran dan toko kelontong.  Dana  perguliran  merupakan pinjaman  dana  yang  diberikan  kepada kelompok  usaha  yang  dibentuk  oleh masyarakat  desa.  Kelompok  dana  perguliran dibentuk  minimal  terdiri  dari  5  anggota, dengan  kondisi  sistem  pembayaran  yang digunakan  adalah  tanggung  renteng.  Sistem tersebut berdampak ketika terdapat salah satu anggota mengalami permasalahan pembayaran, maka anggota lain harus bersedia untuk  menutup  kekurangan  pembayaran tersebut.  Selain  dana  pergulran,  terdapat  unit usaha  toko  kelontong  yang  dikelola  oleh BUMDes Bersama.
b.  Transparansi Pengelolaan

## Keuangan BUMDes Bersama
Merujuk  pada  definisi  transparansi  dari Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010, maka  impelementasi  prinsip  transparansi  di tahapan  perencanaan  pengelolaan  keuangan BUMDes  Bersama  Rejo  Makmur  ditunjukkan melalui keterbukaan informasi yang dilakukan di  dalam  rapat  koordinasi  dan  Musyawarah Antar  Desa.  Pada  saat  dilakukannya  rapat koordinasi,  pengelola  BUMDes  memaparkan perencanaan kegiatan untuk aktivitas bisnis di bulan  berikutnya  seperti  rencana  verifikasi kelayakan  kelompok  pinjaman  baru,  rencana pencairan  pinjaman,  dan  rencana  penagihan pada  pinjaman  kelompok  yang  macet  dan
Ketua Sekretaris Bendahara Staf UPK Staf UPK Pengawas 1. Badan
Pengawas BKAD 2. Kepala Desa
bermasalah.  Kepala  Desa  selaku  stakeholder yang  bertanggungjawab  atas  kelompok  dana perguliran  di  suatu  desa  dapat  memahami ketika terdapat pengajuan pinjaman kelompok, pencairan  pinjaman  serta  permasalahan pinjaman  dan  pembayaran  yang  terjadi  di kelompok  dana  perguliran  melalui  rapat koordinasi  tersebut.  Hal  tersebut  didukung dengan  pernyataan  dari  ketua  BUMDes Bersama  yang  menyatakan  bahwa  rapat koordinasi  bertujuan  untuk  memaparkan rencana  kegiatan  dalam  aktivitas  bisnis  di bulan berikutnya seperti kutipan wawancara di bawah ini :
‘’Jadi  setiap  bulan  diadakan  rapat koordinasi  yang  dihadiri  sama  pengurus BUMDes  dan  semua  kepala  desa  satu kecamatan. Topik yang dibahas berkaitan sama kegiatan  yang  mau  dilakukan  di  bulan berikutnya. Contohnya, semisal ada kelompok yang mau mengajukan proposal pinjaman kan harus dilakukan verifikasi kelayakan anggota, nah kepala desa diberitahu kapan verifikasinya dilakukan,  terus  kapan  jadwal  pencairannya. Selain itu semisal ada kelompok yang nunggak atau  terlambat  pembayarannya,  kepala  desa juga  harus  diberitahu  kapan  jadwal  BUMDes mengadakan penagihan’’
Pernyataan selaras terkait dengan transparansi  perencanaan  melalui  rapat koordinasi dinyatakan oleh bendahara BUMDes Bersama seperti kutipan dibawah ini :
‘’Setiap  proposal  pengajuan  pinjaman  dari kelompok  kan  harus  ditandatangani  atau mendapat  persetujuan  dari  kepala  desanya masing  masing.  Jadi,  kepala  desa  punya tanggungjawab atas kelompok dana perguliran yang  ada  di  desanya.  Misalnya  ada  yang nunggak, atau mau melakukan verifikasi ulang kelayakan  anggota  karena  bermasalah,  kami menginformasikan  kepada  kepala  desanya lewat rapat koordinasi bulanan itu’’
Implementasi  prinsip  transparan  pada tahap  perencanaan  juga  dilakukan  melalui penyelenggaraan  Musyawarah  Antar  Desa (MAD).  Melalui  MAD,  informasi  terkait dengan  perencanaan  pengelolaan  keuangan BUMDes dalam satu tahun kedepan dijabarkan kepada para stakeholder. Perencanaan meliputi
target  surplus,  target  pencairan  dana,  target pertambahan  kelompok,  dan  perubahan  SOP. Hal  tersebut  didukung  dengan  pernyataan Kepala  Desa  X  seperti  dalam  kutipan wawancara dibawah ini :
‘’ Lewat rapat bulanan dan MAD mas, rapat bulanan  terkait  dengan  perencanaan  untuk bulan  yang  akan  datang  sedangkan  untuk MAD sifatnya tahunan, seperti target surplus, target  pertambahan  kelompok,  perubahan SOP, dll’’
Tahap  pelaksanaan  dilakukan  dengan merealisasikan  segala  bentuk  perencanaan yang sudah ditentukan pada rapat koordinasi seperti  pencairan  pinjaman  dan  penagihan tunggakan pinjaman ke kelompok. Implementasi  prinsip  transparan  dilakukan dengan  memberikan  informasi  keuangan setiap  bulan  kepada  stakeholder  yang  terdiri dari  laporan realisasi  pencairan pinjaman dan jumlah  tunggakan  pinjaman  kelompok  yang ditempel pada papan informasi milik BUMDes Bersama.    Hal  tersebut  selaras  dengan pernyataan  oleh  Bendahara  BUMDes  seperti kutipan wawancara berikut :
‘’Terkait  dengan  transparansi  kepada stakeholder,  setiap  bulan  kami  menempelkan informasi  dalam  bentuk  laporan  terkait aktivitas  yang  sudah  dilakukan  seperti pencairan  pinjaman,  ataupun  tagihan  untuk kelompok yang macet’’
Pernyataan  tersebut  didukung  dengan dokumentasi  laporan  realisasi  pinjaman  dan laporan tunggakan pinjaman yang ditempelkan  pada  papan  informasi  seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Laporan Realisasi Pinjaman dan Laporan Tunggakan Pinjaman
Pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban,  impementasi  prinsip transparan dilakukan
secara berkesinambungan  dan  saling  berkaitan  yang kemudian  menghasilkan  laporan  keuangan BUMDes  Bersama.  Transparansi  ditunjukkan melalui  informasi  yang  disajikan  dalam laporan keuangan terkomputerisasi yang dapat diakses  oleh  badan  pengawas  sehingga memudahkan ketika melakukan pemeriksaan. Hal tersebut didukung dengan pernyataan oleh Ketua  BUMDes  Bersama  seperti  kutipan wawancara berikut :
‘’Kami sebisa  mungkin  selalu  mencatat transaksi secara tepat waktu, soalnya kalau ada yang  keliru  waktu  atau  tanggalnya  kan  bisa berpengaruh mas ke dana pergulirannya. Nah kalau  dulu  ketika  masih  dicatat  manual  itu sangat  kewalahan  tapi  sekarang  pakai  sistem file  excel  yang  ada  di  komputer  itu  sangat membantu kita buat kerja lebih cepat, gampang buat  dimonitor,  dan  laporan  yang  dihasilkan juga rapi dan mudah dipahami’’
Pernyataan  tersebut  didukung  dengan kutipan  wawancara  oleh  Badan  Pengawas seperti pada kutipan wawancara berikut :
‘’Di kantor operasional, proses pencatatan atau penatausahaan sampai pelaporan dilakukan  oleh  sekretaris  dan  bendahara. Prosesnya  udah  satu  pintu  terkomputerisasi lewat  microsoft  excel,  sehingga  lebih  mudah juga  untuk  badan  pengawas  melakukan pengecekan  semisal  ada  kekeliruan  waktu mengaudit’’
Lebih lanjut, implementasi prinsip transparan  pada  tahap  pelaporan  dilakukan dengan menunjukkan semua laporan keuangan beserta bukti dokumentasi pendukung  ketika  proses  audit  dilaksanakan, sebelum  laporan  keuangan  dipublikasikan kepada  stakeholder.  Audit  laporan  keuangan dilakukan  oleh  tiga  anggota  badan  pengawas yang  berasal  dari  BKAD.  Hal  tersebut didukung dengan pernyataan Kepala Desa W seperti kutipan wawancara berikut :
‘’Kalau  kepala  desa  kan  s ebagai  badan pengawas eksternal yang mewakili masyarakat, nah kalau di kantor BUMDes ada badan  pengawas  internal  yang  tugasnya
semacam  audit  memeriksa  laporan  keuangan yang dilakukan setiap bulan’’
Pada tahap yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, prinsip transparan diimplementasikan  dengan  menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada stakeholder melalui  MAD.    BUMDes  Bersama  melalui kegiatan MAD
melakukan pertanggungjawaban  keuangan  secara  detail dan  menyeluruh  atas  pengelolaan  keuangan dalam  satu  tahun  periode  termasuk  terkait dengan pembagian surplus BUMDes Bersama untuk alokasi dana sosial masyarakat desa di 13 desa  senilai  Rp.  40.000.000  untuk  setiap desanya.  Hal  tersebut  didukung  dengan pernyataan  oleh  perwakilan  masyarakat  yaitu Ketua  Kelompok  Pinjaman  seperti  dalam kutipan wawancara berikut :
‘’Sewaktu MAD pertanggungjawaban, BUMDes melakukan penjelasan secara lengkap dan  sangat  mendetail.  Soalnya  keseluruhan laporan  keuangannya  BUMDes  itu  dibahas satu per satu halamannya di MAD’’
Hal tersebut juga didukung dengan bukti dokumentasi  atas  laporan  alokasi  dana  sosial masyarakat  miskin  yang  dapat  dilihat  pada Gambar 4.
Gambar 4. Laporan Alokasi Dana Sosial Masyarakat Miskin

## Sumber : Data Sekunder Tahun 2021
Selain  itu  melalui  MAD,  implementasi prinsip  transparansi  juga  dilakukan  dengan menempelkan  laporan  keuangan  pada  papan informasi kantor operasional agar dapat dilihat oleh  masyarakat.  Laporan  keuangan  yang ditempelkan  pada  papan  informasi  kantor terdiri  dari  laporan  neraca,  laporan  laba  rugi, laporan operasional, dan laporan arus kas. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Bendahara  BUMDes  Bersama  pada  kutipan wawancara berikut :
‘’Kalau  pertanggungjawaban  per  bulan, kami  selalu  mengirimkan  laporan  keuangan BUMDes kepada kepala desa dan  pemerintah kabupaten.  Sedangkan  untuk  masyarakat, lewat papan informasi kami juga menempelkan laporan  keuangan  seperti  laporan  arus  kas, neraca,  laporan  laba  rugi,  dan  laporan operasional’’
Pernyataan  tersebut  didukung  dengan dokumentasi laporan keuangan yang ditempel pada  papan  informasi  kantor  operasional BUMDes  Bersama  yang  dapat  dilihat  pada Gambar 5.
Gambar 5. Laporan Keuangan Pada Papan Informasi BUMDes Bersama
Sumber : Data Sekunder Tahun 2021 c.  Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan

## BUMDes Bersama
Merujuk  pada  definisi  akuntabilitas  yang disampaikan  oleh  Mardiasmo  (2009)  maka akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan BUMDes  Bersama  Rejo  Makmur  terbagi menjadi akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Sebagai lembaga yang mengelola
dana untuk kepentingan masyarakat,  BUMDes  Bersama    memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban kepada para stakeholder. Secara vertikal, BUMDes Bersama wajib untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan  keuangannya  kepada  BKAD  dan Pemerintah  Kabupaten.  Hal  ini  dikarenakan BUMDes Bersama dibentuk dan beroperasional dibawah naungan BKAD. Sedangkan pertanggungjawaban
secara horizontal, terdapat  Kepala  Desa  dan  masyarakat  yang memiliki  hak  untuk  memperoleh  informasi pengelolaan  keuangan  di  BUMDes  Bersama. Dalam  struktur  organisasi  BUMDes  Bersama, kepala  desa  memiliki  tugas  dan  wewenang
untuk menyetujui proposal pengajuan pinjaman  kelompok  dan  bertanggungjawab ketika  ada  kelompok  yang  bermasalah. Berbeda dengan pengawas internal dari BKAD, kepala  desa  sebagai  pengawas  eksternal berperan  untuk  mewakili  masyarakat  dalam pengelolaan  keuangan  BUMDes  di  setiap bulan.  Hal  ini  dikarenakan  peran  masyarakat masih  terbatas  sebagai  pemanfaat  aktivitas bisnis  saja  serta  hanya  terlibat  aktif  dalam perencanaan  dan  pertanggungjawaban  ketika Musyawarah Antar Desa yang dilakukan satu tahun  sekali.  Pada  tahap  perencanaan, implementasi  prinsip  akuntabel  dilakukan dengan  diselenggarakannya  MAD  dan  rapat koordinasi dengan Kepala Desa. Akuntabilitas vertikal  melalui  MAD  ditunjukan  dengan penyampaian  rencana  kerja  oleh  BUMDes Bersama  untuk  satu  tahun  periode  kedepan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai  perwakilan  Pemerintah  Kabupaten, Camat,  dan  BKAD.  Implementasi  prinsip akuntabilitas horizontal juga dilakukan melalui MAD,  hal  ini  dikarenakan  kepala  desa  serta masyarakat  turut  hadir  dan  dapat  berperan aktif dalam tahap perencanaan melalui MAD. Hasil akhir dari diskusi terkait perencanaan di MAD kemudian akan disajikan dalam bentuk dokumen berita acara. Dokumen tersebut dapat digunakan stakeholder sebagai dasar pengambilan keputusan, sebagai contoh untuk dasar  pertimbangan  alokasi  pemanfaatan pembagian  surplus  bagi  kepala  desa.  Hal tersebut  didukung  dengan  pernyataan  Ketua BUMDes  Bersama  seperti  pada  kutipan wawancara berikut :
‘’Kalau  transparansi  dan  akuntabel  dalam perencanaan keuangan BUMDes dilakukannya ya  waktu  MAD  itu  mas,  karena  pas  MAD banyak  stakeholder  yang  terlibat  dari DISPERMARDES,  Pak  Camat,  BKAD  sampai masyarakat.  Selain  itu  setiap  bulan  ada pertemuan rapat koordinasi sama kepala desa untuk  membahas  perencanaan  yang  sifatnya bulanan’’
Pernyataan  selaras  juga  disampaikan  oleh perwakilan  masyarakat  dari  Ketua  Kelompok pinjaman  terkait  perencanaan  pada  kegiatan
MAD  seperti  dalam  kutipan  wawancara berikut :
‘’Kalau  perencanaan  seperti  itu  ketua kelompok hanya ikut sewaktu MAD saja. Nah di MAD itu dari BUMDes Bersama menjelaskan gimana  perencanaan  keuangan  selama  satu tahun yang akan datang seperti target surplus, pertambahan jumlah kelompok, dan pembagian surplus untuk desa desa’’
Lebih  lanjut  akuntabilitas  horizontal  juga dilakukan  dengan  adanya  pertemuan  rutin setiap bulan berupa rapat koordinasi bersama kepala  desa.  Rapat  koordinasi  digunakan untuk  menyampaikan  perencanaan  BUMDes kepada  kepala  desa  sebagai  perwakilan masyarakat berkaitan dengan rencana pencairan  dana  pinjaman  kelompok  serta penagihan  pada  pinjaman  kelompok  yang menunggak  atau  bermasalah.  Hal  tersebut didukung dengan pernyataan Kepala Desa W seperti pada kutipan wawancara berikut :
‘’Sewaktu  rapat  koordinasi  bulanan,  kades sifatnya  juga  mengevaluasi  kinerja  dan memberikan  saran  terkait  perencanaan  untuk aktivitas  yang  dilakukan  BUMDes  di  bulan berikutnya’’
Implementasi prinsip akuntabel pada tahap pelaksanaan,  akuntabilitas  vertikal  dilakukan dengan  adanya  otorisasi  dan  persetujuan. Ketika  BUMDes  Bersama  akan  melakukan suatu transaksi yang material seperti pencairan pinjaman  kelompok,  harus  disertai  dengan otorisasi dan persetujuan dari ketua BKAD. Hal tersebut  didukung  dengan  pernyataan  oleh Bendahara  BUMDes  seperti  pada  kutipan wawancara  terkait  otorisasi  transaksi  sebagai berikut :
‘’Ada, sebagai contoh ketika mau ambil dana di rekening untuk pencairan pinjaman ke suatu kelompok  harus  disertai  dengan  persetujuan dari  ketua  BKAD,  dan  saya  terlebih  dahulu sebelum  nantinya  sekretaris  atau  bendahara mengambil dana dari rekening bank BUMDes’’ Pernyataan  tersebut  selaras  dengan  bukti dokumentasi  terkait  otorisasi  dan  persetujuan yang dilakukan oleh ketua BKAD seperti yang dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Bukti Dokumentasi Pencairan Dana Pinjaman

## Sumber : Data Sekunder Tahun 2021
Akuntabilitas  horizontal  pada  tahap pelaksanaan dilakukan dengan menyampaikan progress atau perkembangan kegiatan kepada kepala  desa.  Informasi  yang  disampaikan terkait dengan jumlah pencairan kelompok di masing  masing  desa  dan  kelompok  pinjaman yang bermasalah atau menunggak yang belum selesai.  Hal  tersebut  didukung  dengan pernyataan  Kepala  Desa  X  seperti  dalam kutipan wawancara berikut :
‘’Setiap  aktivitas  BUMDes  Bersama  yang berkaitan  dengan  warga  saya,  baik  itu verifikasi kelompok, pencairan dana pinjaman, dan penagihan pasti melakukan pemberitahuan  dan  komunikasi  dengan  saya selaku kades setempat’’
Selaras dengan pernyataan tersebut, Kepala Desa W juga menyatakan  terkait progress dari kegiatan  BUMDes  Bersama  yang  selalu dikomunikasikan  dengan  kepala  desa.  Seperti pada kutipan wawancara berikut :
‘’Karena  kades  jadi  penanggungjawab  atas kelancaran  pinjaman  kelompok,  otomatis ketika  BUMDes  Bersama  akan  turun  ke kelompok  pinjaman  yang  ada  di  desa  saya, pasti mereka memberi kabar ke saya’’
Pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban,  implementasi  prinsip akuntabilitas dilakukan dengan berkesinambungan  antar  tahap  pengelolaan keuangan guna menghasilkan laporan pertanggungjawaban  yang  dapat  dipercaya. Implementasi  akuntabilitas  horizontal  dan vertikal dilakukan dengan pembuatan dokumentasi  bukti  atas  transaksi  yang  dapat disimpan baik bagi BUMDes Bersama atau bagi pihak  lain  yang  terlibat.  Lebih  lanjut, akuntabilitas  vertikal  juga  ditunjukan  dengan pemeriksaan  kembali  oleh  badan  pengawas antara  dokumentasi  bukti  transaksi  dengan
pencatatan  BUMDes  Bersama.  Ketika  laporan keuangan  sudah  selesai  diperiksa,  terdapat persetujuan  oleh  ketua  BKAD  yang  harus dilengkapi sebelum laporan tersebut dipublikasikan  kepada  stakeholder.  Hal tersebut  didukung  dengan  pernyataan  oleh Ketua BUMDes Bersama seperti dalam kutipan wawancara berikut :
‘’Selalu  disertai  mas,  baik  verifikasi, pencairan,  pembayaran,  setor  bank  semua harus disertai dengan nota atau kwitansi. Selain itu  juga  wajib  ada  salinannya,  jadi  misal  ada pembayaran  pinjaman  nantinya  ada  bukti bayar  yang  diberikan  ke  ketua  kelompok  dan yang untuk kami simpan sendiri sebagai arsip supaya  semisal  ada  ketidakcocokan  bisa memudahkan proses pemeriksaan’’
Pernyataan  tersebut  didukung  dengan pernyataan  badan  pengawas  seperti  dalam kutipan wawancara berikut :
‘’Harus  diberikan  kwitansi  atau  nota  mas kalau ada transaksi baik pengeluaran ataupun pemasukan. Soalnya kami melakukan pemeriksaan  laporan  keuangan  juga  berdasar kecocokan  bukti  nota-nota  dan  pencatatan yang  dilakukan  BUMDes  sebelum  nanti laporannya disetujui sama Ketua BKAD’’
Implementasi  prinsip  akuntabilitas  pada tahap  pertanggungjawaban  dilakukan  dengan mengirimkan  laporan  keuangan  yang  telah disetujui oleh ketua BKAD kepada Pemerintah Kabupaten setiap bulannya sebagai akuntabilitas  vertikal.  Selain  mengirimkan laporan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten, BUMDes Bersama
juga menyediakan  informasi  laporan  keuangan yang  ditempel  pada  papan  informasi  kantor yang  bisa  dilihat  masyarakat  sebagai akuntabilitas  horizontal.  Lebih  lanjut  selain sebagai bentuk atas pertanggungjelasan kinerja BUMDes  Bersama,  laporan  keuangan  dapat digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  dan  dasar pertimbangan pengambilan keputusan stakeholder.  Hal  tersebut  didukung  dengan pernyataan  dari  Bendahara  BUMDes  seperti pada kutipan wawancara berikut :
‘’Kalau  pertanggungjawaban  per  bulan, kami  selalu  mengirimkan  laporan  keuangan BUMDes kepada kepala desa dan  pemerintah
kabupaten.  Sedangkan  untuk  masyarakat, lewat papan informasi kami juga menempelkan laporan  keuangan  seperti  laporan  arus  kas, neraca,  laporan  laba  rugi,  dan  laporan operasional’’
Selaras  dengan  pernyataan  tersebut, perwakilan masyarakat yaitu Ketua Kelompok Pinjaman  juga  menyatakan  BUMDes  Bersama telah menyediakan informasi laporan keuangan  melalui  papan  informasi  kantor seperti dalam kutipan wawancara berikut :
‘’Sejauh  ini  publikasi  secara  rutin  terkait informasi  keuangan  dari  BUMDes  hanya melalui  tempelan  laporan  keuangan  yang dicetak  di  kertas  dan  ditempel  di  papan informasi  kantor  BUMDes  dan  diganti  setiap bulannya’’
d.  Partisipasi Pengelolaan
Keuangan

## BUMDes Bersama
Merujuk  pada  definisi  dari  prinsip partisipasi  dalam  pengelolaan  keuangan menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun  2021,  wujud  peran  serta  masyarakat dalam  tahap  perencanaan  ditunjukan  melalui keikutsertaan  dan  keterlibatan  masyarakat dalam  kegiatan  MAD.  Sewaktu  musyawarah, masyarakat dapat menyampaikan gagasan dan pemikirannya  kepada  BUMDes  Bersama sebagai masukan untuk perencanaan pengelolaan  keuangan  pada  tahun  periode yang akan datang. Hal tersebut didukung oleh pernyataan  dari  Ketua  BUMDes  Bersama seperti dalam kutipan wawancara :
‘’Waktu  MAD  stakeholder  pasti  diberikan kesempatan  mas  untuk  memberikan  kritik, masukan, dan saran terkait rencana pengelolaan  keuangan  dari  BUMDes  setahun berikutnya’’
Pernyataan  selaras  juga  disampaikan  oleh perwakilan  masyarakat  dari  Ketua  Kelompok Pinjaman terkait peran masyarakat dalam acara MAD  seperti  dalam  kutipan  wawancara berikut :
‘’Biasanya  langsung  dibahas  la ngsung waktu MAD, jadi apabila ada perwakilan dari masyarakat  ada  masukan  atau  saran  pasti selalu  ditampung  oleh  pihak  BUMDes Bersama’’
Pada  tahap  pelaksanaan,  implementasi prinsip  partisipatif  dari  masyarakat  umum sebagian  besar  hanya  sebatas  sebagai pemanfaat atau peminjam dana perguliran dan konsumen pada toko kelontong saja, kemudian hanya sebagian kecil saja yang terlibat sebagai pelaksana  operasional  BUMDes  Bersama. Masih  terbatasnya  peran  serta  masyarakat umum  dikarenakan  aktivitas  bisnis  yang terdapat  di  BUMDes  Bersama  masih  bisa dijalankan  oleh  pelaksana  operasional,  Hal tersebut  didukung  oleh  pernyataan  dari Bendahara  BUMDes  Bersama  yang  dapat dilihat dalam kutipan wawancara berikut :
‘’Sejauh  ini  belum  ada  pemberdayaan masyarakat  seperti  menjadi  mitra  secara langsung  dalam  pelaksanaan  kegiatan  unit usaha BUMDes, dikarenakan setiap kegiatan di unit usaha BUMDes secara keseluruhan masih dihandle oleh pengurus BUMDes sendiri. Jadi masyarakat ya masih sebatas sebagai peminjam dana sama konsumen toko a ja’’ Partisipasi  masyarakat  sebagai  bentuk implementasi  dari  prinsip  partisipatif  dalam tahap penatausahaan dan pelaporan ditunjukan  dengan  keterlibatan  masyarakat saat  suatu  transaksi  dilakukan.  Ketika verifikasi kelayakan kelompok, pencairan dana pinjaman, dan pembayaran angsuran dilakukan,  terdapat  bukti  dokumentasi  yang melibatkan  tanda  tangan  sebagai  bukti  serah terima  atas  suatu  transaksi  serta  terdapat salinan  bukti  dokumentasi  untuk  BUMDes Bersama dan  masyarakat. Setiap nominal  atas bukti  dokumentasi  transaksi  tersebut  akan dicatat  dan  diarsipkan  oleh  bendahara BUMDes  Bersama  sebagai  kelengkapan laporan  keuangan  yang  diperiksa  oleh  badan pengawas.  Hal  tersebut  didukung  oleh pernyataan dari Ketua BUMDes Bersama pada kutipan wawancara berikut :
‘’Sela lu  disertai  mas,  baik  verifikasi, pencairan,  pembayaran,  setor  bank  semua harus disertai dengan nota atau kwitansi. Selain itu  juga  wajib  ada  salinannya,  jadi  misal  ada pembayaran  pinjaman  nantinya  ada  bukti bayar  yang  diberikan  ke  ketua  kelompok  dan yang untuk kami simpan sendiri sebagai arsip
supaya  semisal  ada  ketidakcocokan  bisa memudahkan proses pemeriksaan’’
Pernyataan tersebut juga didukung dengan bukti  dokumentasi  transaksi  penyetoran angsuran  pinjaman  oleh  ketua  kelompok pinjaman  selaku  penyetor  di  sisi  kiri  seperti yang dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Bukti Dokumentasi Penyetoran Angsuran Pinjaman
Sumber : Data Sekunder Tahun 2021
Pada tahap pertanggungjawaban, implementasi  prinsip  partisipatif  ditunjukan dengan peran masyarakat pada kegiatan MAD. Selain  memaparkan  perencanaan  keuangan, BUMDes  Bersama  juga  menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan  tahun  sebelumnya  kepada  para stakeholder sewaktu kegiatan MAD. Masyarakat  memiliki  peran  sebagai  evaluator atas  pengelolaan  keuangan  BUMDes  Bersama pada tahun sebelumnya dan berhak menyampaikan  gagasan  perbaikan  untuk pengelolaan  keuangan  BUMDes  Bersama  di tahun  yang  akan  datang.  Hal  tersebut didukung dengan pernyataan dari perwakilan masyarakat Ketua Kelompok Pinjaman seperti yang  dapat  dilihat  dalam  kutipan  wawancara berikut :
‘’Kalau stakeholder  setau saya perannya ya mengevaluasi  kemudian  memberi  tanggapan dan masukan untuk perbaikan saja mas waktu perencanaan  dan  pertanggungjawaban  di MAD’’

## e. Tertib dan Disiplin Anggaran Pengelolaan Keuangan BUMDes Bersama
Merujuk  pada  definisi  prinsip  tertib  dan disiplin  anggaran  oleh  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015), implementasi  prinsip  tertib  dan  disiplin anggaran pada tahap perencanaan ditunjukan dengan pelaksana operasional telah menyusun
rencana  program  kerja  sebelum  dimulainya tahun  buku  yang  baru.  Menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021,  rencana program  kerja  paling  sedikit  memuat  tentang sasaran  usaha,  anggaran  terperinci,  serta perencanaan  lain  yang  harus  diputuskan melalui  MAD.  Pada  tahap  ini  pelaksana operasional  pada  BUMDes  Bersama  Rejo Makmur  telah  menyusun  rencana  program kerja sebelum tahun buku dimulai yaitu pada bulan Desember. Rencana program kerja yang disusun  meliputi  target  surplus  BUMDes Bersama,  anggaran  biaya  terperinci,  dan rencana jumlah nominal pembagian surplus ke desa.  Susunan  perencanaan  tersebut  nantinya akan  disampaikan  pada  kegiatan  MAD  guna untuk  disepakati  bersama.  Hal  tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan  oleh  Ketua  BUMDes  Bersama seperti pada kutipan wawancara berikut :
‘’Perencanaan pengelolaan keuangan dilakukan  lewat  MAD  (Musyawarah  Antar Desa)  setiap  bulan  Januari  mas.  Nah  sebelum MAD  itu,  di  bulan  Desembernya  saya  sudah melakukan  persiapan  perencanaan  anggaran terlebih  dahulu  untuk  satu  tahun  berikutnya seperti  target surplus, sampai  biaya biaya per bulannya.  Setelah  itu  baru  disampaikan  di acara MAD’’
Lebih  lanjut,  BUMDes  Bersama  juga  telah melakukan  kewajibannya  untuk  menyusun berita  acara  terkait  penyelenggaran  MAD. Berita  acara  kemudian  dicetak  dan  disimpan pada  kantor  operasional  BUMDes  Bersama seperti  dokumentasi  yang  dapat  dilihat  pada Gambar 8.
Gambar 8. Daftar Isi Berita Acara MAD

## Sumber : Data Sekunder Tahun 2021
Pada  tahap  pelaksanaan,  implementasi prinsip tertib dan disiplin anggaran diwujudkan  dengan  penyertaan  setiap  bukti
dokumentasi  pada  semua  transaksi  dan kegiatan  unit  usaha  BUMDes  Bersama.  Selain berfungsi membantu BUMDes Bersama dalam menyusun  informasi  keuangan  yang  tepat jumlah, bukti dokumentasi dari setiap kegiatan berfungsi  untuk  memastikan  bahwa  seluruh kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur  dan  anggaran  yang  ditetapkan.  Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bendahara BUMDes  Bersama  seperti  yang  dapat  dilihat pada kutipan wawancara berikut :
‘’Iya  pasti  disertai  dengan  dokumen pendukung. Bahkan tidak cuma yang sifatnya pengeluaran  atau  pemasukan  kas  saja  mas. Contohnya pengajuan pinjaman kelompok itu disertai  dengan  laporan  sesuai  format  yang disediakan  dan  harus  terdapat  tanda  tangan anggota  keluarga  diatas  materai,  kemudian ketika  melakukan  verifikasi  kelayakan  pun terdapat  form  yang  diisi  oleh  petugas  kami sebagai  arsip  dokumen  kami  terkait  para pemanfaat  dana  perguliran.  Setiap  dokumen pendukung  itu  berfungsi  untuk  menghindari tindak penyimpangan’’
Lebih  lanjut,  prinsip  tertib  dan  disiplin anggaran pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan secara berkesinambungan karena ketiga tahap saling  berkaitan.  Pada  tahap  penatausahaan, BUMDes Bersama sudah melakukan pencatatan  secara  terkomputerisasi  pada software  microsoft  excel  yang  sudah  dipakai sejak  program  PNPM  masih  berjalan. Pencatatan  tersebut  masih  digunakan  karena memang  belum  terdapat  peraturan  resmi terkait  format  dan  tata  cara  pencatatan keuangan  untuk  BUMDes  Bersama.  Terlebih lagi,  teknik  pencatatan  terkomputerisasi  yang dilakukan  saat  ini  dinilai  sudah  memenuhi kebutuhan  BUMDes.  Hal  ini  dikarenakan pencatatan  dapat  dilakukan  dengan  ringkas dan  tepat  waktu  serta  memudahkan  dalam memonitor ketika terdapat kesalahan, kecurangan,  dan  penyimpangan  seperti pernyataan  Ketua  BUMDes  Bersama  pada kutipan wawancara berikut :
‘’Kami  sebisa  mungkin  selalu  mencatat transaksi secara tepat waktu, soalnya kalau ada yang  keliru  waktu  atau  tanggalnya  kan  bisa
berpengaruh mas ke dana pergulirannya. Nah kalau  dulu  ketika  masih  dicatat  manual  itu sangat  kewalahan  tapi  sekarang  pakai  sistem file  excel  yang  ada  di  komputer  itu  sangat membantu kita buat kerja lebih cepat, gampang buat  dimonitor,  dan  laporan  yang  dihasilkan juga rapi dan mudah dipahami’’
Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban,  implementasi  prinsip tertib dan disiplin anggaran dilakukan dengan menyusun  laporan  keuangan  sesuai  dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Berdasarkan  peraturan  yang  ada,  terdapat beberapa  laporan  yang  harus  disusun  oleh BUMDes Bersama akan tetapi  belum terdapat aturan baku terkait format penyusunan laporan tersebut.  Oleh  karena  itu,  BUMDes  Bersama masih  memakai  format  laporan  keuangan berdasarkan  output  dari  pencatatan  melalui microsoft excel. Berdasarkan peraturan undang undang, masih terdapat satu laporan keuangan yang  belum  disajikan  oleh  BUMDes  Bersama Rejo  Makmur  yaitu  laporan  keuangan konsolidasi antar unit usaha. Belum terpenuhinya  laporan  keuangan  konsolidasi menurut Bendahara
BUMDes Bersama disebabkan  karena  unit  usaha  toko  kelontong belum  memperoleh  keuntungan  dari  aktivitas bisnisnya  seperti  yang  dapat  dilihat  pada kutipan wawancara berikut :
‘’Saat  ini  untuk  laporan  keuangan konsolidasi  dari  unit  usaha  dana  perguliran dan  toko  kelontong  belum  dilakukan.  Belum dilakukan  karena  yang  toko  kelontong  itu pendapatannya hanya cukup untuk membiayai biaya operasionalnya saja. Sehingga, sejauh ini belum mengalami keuntungan yang signifik an’’
Pernyataan  selaras  juga  disampaikan  oleh Ketua  BUMDes  Bersama  terkait  dengan pendapatan toko kelontong yang masih minim sehingga  belum  dilakukan  penyusunan laporan konsolidasi seperti yang dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut :
‘’Belum kalau  laporan  konsolidasi,  soalnya dari  toko  kelontong  sendiri  pendapatannya masih  minim  dan  cuma  bisa  nutup  biaya operasional saja’’
f.  Pembahasan Prinsip pengelolaan keuangan yang transparan,  akuntabel,  partisipatif,  serta  tertib dan  disiplin  anggaran  pada  pengelolaan keuangan  BUMDes  Bersama  Rejo  Makmur secara  umum  sudah  diimplementasikan  di semua  tahapan.  Prinsip  transparan  dalam pengelolaan keuangan BUMDes Bersama telah terimplementasi,  akan  tetapi  masih  belum optimal.  Hal  ini  dikarenakan  transparansi keuangan bulanan kepada masyarakat dengan menempelkan  laporan  keuangan  di  papan informasi  kantor  BUMDes  Bersama  masih terbatas  kepada  Ketua  Kelompok  Perguliran. Keterbatasan  tersebut  dikarenakan  sistem pembayaran  angsuran  pinjaman  hanya  dapat dilakukan  oleh  Ketua  Kelompok  Perguliran. Oleh  karena  itu,  hanya  ketua  kelompok  saja sebagai perwakilan masyarakat yang memiliki kepentingan  dan  dapat  melihat  papan informasi  pada  kantor  operasional  BUMDes Bersama. Lebih lanjut, BUMDes Bersama perlu untuk  memiliki  sarana  penyebaran  informasi yang  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat.  Sarana  penyebaran  informasi berbasis  online  dapat  menunjang  kemudahan penyebaran  dan  akses  informasi  untuk masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan dengan memanfaatkan fitur grup pada media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana penyebaran informasi keuangan. Prinsip akuntabel juga sudah terimplementasi dalam pengelolaan keuangan BUMDes  Bersama,  tetapi  belum  optimal. Belum  optimalnya  implementasi  akuntabilitas dikarenakan  BUMDes  Bersama  belum  dapat menyajikan  laporan  keuangan  konsolidasi antar  unit  usaha  sebagai  pertanggungjelasan secara menyeluruh kepada para stakeholder nya. Belum tersajinya laporan keuangan konsolidasi kemudian juga menyebabkan tidak optimalnya implementasi  prinsip  tertib  dan  disiplin anggaran.  Lebih  lanjut,  meskipun  BUMDes Bersama  telah  menerapkan  otorisasi  dan persetujuan  di  setiap  transaksi,  prinsip akuntabilitas tetap perlu ditingkatkan terlebih untuk  pengendalian  guna  memitigasi  risiko yang ada.
Prinsip partisipatif juga sudah
terimplementasi  pada  pengelolaan  keuangan BUMDes Bersama. Akan tetapi, mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku, pengelolaan keuangan pada tahap penatausahaan  dan  pelaporan  hanya  dapat dilakukan oleh pelaksana operasional BUMDes Bersama. Masyarakat tidak memiliki kapasitas dan tidak diperkenankan untuk memiliki akses pada proses pencatatan dan penyajian laporan keuangan  BUMDes  Bersama.  Masyarakat memiliki  peran  aktif  dalam  pengelolaan keuangan  pada  tahap  perencanaan  serta pertanggungjawaban  melalui  kegiatan  MAD. Peran  aktif  tersebut  diwujudkan  melalui gagasan  pikiran,  saran,  masukan  dan  kritik evaluasi  atas  pengelolaan  keuangan  BUMDes Bersama.  Pada  kegiatan  MAD,  masyarakat sebagai  salah  satu stakeholder berhak  untuk memperoleh  informasi  pengelolaan  keuangan BUMDes Bersama, dan berdasarkan informasi tersebut  masyarakat  dapat  menyampaikan gagasan  pemikirannya  agar  BUMDes  benar benar  dapat  menjadi  social  enterprise  yang aktivitas  bisnisnya  mengedepankan  potensi yang dimiliki masyarakat desa. Setiap gagasan, masukan,  dan  evaluasi  yang  disampaikan masyarakat  pada  kegiatan  MAD,  selalu ditampung  dan  didiskusikan  secara  langsung oleh BUMDes Bersama dalam forum tersebut.
Lebih  lanjut,  prinsip  tertib  dan  disiplin anggaran  juga  telah  terimplementasi  dalam pengelolaan  keuangan  BUMDes  Bersama. Akan tetapi, implementasi dari prinsip tersebut masih  belum  optimal.  Berdasarkan  peraturan perundang  undangan  yang  mendasari, BUMDes  Bersama  belum  menyajikan  laporan keuangan konsolidasi atas dua unit usaha dana perguliran dan toko kelontong. Menurut hasil penelitian,  laporan  keuangan  konsolidasi belum dapat disajikan karena posisi keuangan toko  kelontong  yang  belum  memperoleh keuntungan.  Faktor  pendorong  lain  BUMDes Bersama belum menyajikan laporan keuangan konsolidasi  adalah  terbatasnya  SDM  yang dimiliki  baik  di  BUMDes  Bersama  maupun BKAD. Keterbatasan tersebut dapat dilatarbelakangi  oleh  riwayat  pendidikan bendahara  yang  bukan  berasal  dari  disiplin
ilmu  ekonomi  akuntansi.    Oleh  karena  itu, prinsip tertib dan disiplin anggaran juga perlu untuk ditingkatkan terlebih BUMDes Bersama memiliki lebih dari satu unit usaha. Perbaikan dapat dilakukan dengan menambahkan output laporan  keuangan  konsolidasi  pada  sistem microsoft  excel  yang  digunakan  BUMDes Bersama  dalam  tahap  penatausahaan  dan pelaporan.
Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Tantri dan Utami (2019) bahwa prinsip transparan masih belum terimplementasi  dengan  optimal  karena terdapat laporan keuangan yang belum dapat disajikan.  Belum  dapatnya  BUMDes  Bersama dalam  menyajikan  laporan  keuangan  didasari oleh  latar  belakang  yang  sama  seperti penelitian  Hapsari  et  al.  (2020)  yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia  menyebabkan  BUMDes  belum mampu  untuk  menyajikan  laporan  keuangan kepada  para stakeholder sebagai  wujud akuntabilitasnya.  Lebih  lanjut,  selaras  dengan penelitian Sari dan Sudana (2020) transparansi dan  akuntabilitas  dari  BUMDes  dinilai  dapat membantu  pengembangan  aktivitas  bisnis BUMDes menjadi lebih bersifat jangka panjang, terlebih  BUMDes  diharapkan  dapat  menjadi social enterprise dalam mewujudkan program Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  Desa. Selain itu, selaras dengan penelitian Zeho et al. (2020) transparansi keuangan dapat meningkatkan  partisipasi  dari  masyarakat karena  adanya  rasa  saling  percaya.  Selaras dengan  penelitian  Hendra  (2018)  semakin meningkatnya implementasi prinsip partisipatif  juga  akan  berpengaruh  pada peningkatan kinerja dari suatu lembaga. Meskipun
prinsip pengelolaan keuangan  sudah  terimplementasi,  tetapi terdapat prinsip yang belum dilakukan secara optimal.  Oleh  karena  itu,  masih  diperlukan peningkatan implementasi prinsip pengelolaan keuangan  pada  BUMDes  Bersama.  Hal  ini dikarenakan transparan, akuntabel, serta tertib dan  disiplin  anggaran  dapat  mendorong kinerja  keuangan  BUMDes  Bersama  menjadi lebih  baik.  Sejalan  dengan Stakeholder Theory, kinerja  yang  baik  dapat  ditunjukan  dengan
pemenuhan  kebutuhan  informasi  keuangan kepada  para stakeholder atas  dasar  informasi tersebut  dapat  mempengaruhi  pengambilan keputusan stakeholder .  Selain  itu,  aktivitas saling mempengaruhi dan dipengaruhi antara BUMDes  Bersama  dan stakeholder melalui pemenuhan informasi keuangan juga berdampak  pada  adanya  rasa  saling  percaya antara  BUMDes  Bersama  dan stakeholder sehingga  prinsip  partisipatif  menjadi  lebih optimal. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, terlebih dalam tahap perencanaan dan pertanggungjawaban karena BUMDes Bersama diharapkan  dapat  menjadi  social  enterprise yang  mengedepankan  potensi  desa  dan masyarakatnya  guna  mencapai  program Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  Desa yaitu  desa  dengan  pertumbuhan  ekonomi merata dan desa tanpa kesenjangan. Berkaitan dengan hal tersebut, BUMDes Bersama melalui aktivitas  bisnis  perguliran  dana  diharapkan dapat  membantu  memenuhi  kebutuhan keuangan  masyarakat  desa.  Pemanfaatan pinjaman  tersebut  diutamakan  untuk  modal usaha ekonomi produktif sehingga perekonomian  masyarakat  desa  diharapkan dapat  bertumbuh  secara  merata.  Selain  itu, surplus dari aktivitas bisnis BUMDes Bersama dalam  satu  tahun  periode  kemudian  juga dibagikan secara merata ke 13 desa dalam satu kecamatan.  Pembagian  surplus  disebut  juga dengan alokasi dana sosial masyarakat miskin yang  fokus  penggunaannya  adalah  renovasi rumah  tidak  layak  huni  dan  jambanisasi. Pemanfaatan  pembagian  surplus  tersebut diharapkan  dapat  membantu  desa  dalam mewujudkan desa tanpa kesenjangan ekonomi.

## 5. SIMPULAN
Implementasi prinsip pengelolaan keuangan BUMDes Bersama sudah terlaksana, namun  masih  terdapat  implementasi  yang belum  optimal  khususnya  pada  prinsip transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran, sedangkan untuk prinsip partisipatif sudah terimplementasi secara optimal. BUMDes Bersama perlu untuk memiliki sarana penyebaran  informasi  keuangan  yang  lebih mudah diakses oleh masyarakat, seperti media
sosial  untuk  menunjang  prinsip  transparan atau  keterbukaan  informasi  kepada  publik. Selain  itu,  BUMDes  Bersama  belum  dapat menyajikan  laporan  keuangan  konsolidasi kepada  para  stakeholder  guna  memenuhi akuntabilitasnya kepada stakeholder. Akuntabilitas  kepada  stakeholder  dalam bentuk  informasi  laporan  keuangan  berguna sebagai dasar pengambilan keputusan stakeholder.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  peran aktif  partisipasi  masyarakat  dalam  tahap perencanaan  dan  pertanggungjawaban  pada kegiatan MAD. Lebih lanjut, belum mampunya BUMDes Bersama menyajikan laporan keuangan  konsolidasi  juga  berpengaruh  pada belum optimalnya implementasi prinsip tertib dan  disiplin  anggaran.  Hal  ini  dikarenakan keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang memiliki disiplin ilmu ekonomi akuntansi oleh BUMDes  Bersama  ataupun  BKAD  untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi dari kedua unit usaha.
Hasil  penelitian  ini  memiliki  implikasi secara  teoritis  bahwa  pengelolaan  keuangan pada  BUMDes  Bersama  sejauh  inimasih mengadopsi  sistem  pengelolaan  keuangan pemerintah  desa,  sehingga  perlu  dukungan konsep dan teori yang dapat diimplementasikan  juga  secara  spesifik  ke dalam pengelolaan keuangan BUMDes.
Penelitian  ini  juga  berimplikasi  secara praktis bahwa, BUMDes Bersama perlu untuk mengoptimalkan prinsip transparan, akuntabel,  serta  tertib  dan  diplin  anggaran terutama  dalam  tahap  pelaporan  dan pertanggungjawaban. Penyajian laporan keuangan yang lengkap berdasarkan peraturan perundang  undangan  yang  berlaku  serta kemudahan  akses  informasi  keuangan  untuk memenuhi  kepentingan  kebutuhan  informasi dari stakeholder dapat meningkatkan partisipasi  guna  mewujudkan  BUMDes Bersama  sebagai  social  enterprise  yang mengedepankan potensi masyarakat desa guna tercapainya indikator program Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  yaitu  desa dengan  pertumbuhan  ekonomi  merata  dan desa tanpa kesenjangan. Selain itu, pemerintah juga  perlu  untuk  membuat  peraturan  terkait
pengelolaan  keuangan  dan  standar  pelaporan khusus untuk BUMDes.
Penelitian ini memiliki keterbatasan dengan adanya  kondisi  pandemi  sehingga  terdapat pembatasan waktu dan kegiatan di lingkungan BUMDes,  hal  ini  menyebabkan  waktu pelaksanaan  wawancara  dan  keterlibatan dalam  kegiatan  BUMDes  Bersama  menjadi minim  dan  terbatas.  Penelitian  selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah
narasumber,  terutama  Ketua  dan  Bendahara BKAD  karena  BUMDes  Bersama  berada dibawah  naungan  BKAD.  Selain  itu,  dapat dilakukan
penelitian sejenis dengan pendekatan  kuantitatif  dengan  metode  survei pada  seluruh  BUMDes  Bersama  dalam  satu lingkup wilayah kabupaten.

## REFERENSI
Amrullah, A., & Muhammad, H. (2021). Peran
bumdesa sangat besar wujudkan sdgs desa.
Republika.com. https://www.republika.co.id/berita/ qql2oa380/peran-bumdes-sangat- besar-wujudkan-sdgs-desa
Astuti,  O.,  &  Ratih,  S.  (2020).  Akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa  (studi kasus  desa  sinaka  kecamatan  pagai selatan kabupaten kepulauan mentawai).  Seminar  Nasional  Ilmu Terapan IV, 1 – 11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi  pengelolaan  keuangan desa. In Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdesa.com.  (2018).  9  hal  yang  menghambat bumdes menjadi raksasa. Berdesa.com. https://www.berdesa.com/9-hal- menghambat-bumdes-menjadi-
raksasa/
Beritadesa. (2021). Diduga bumdes perumasan bermasalah,  DPMPD  akan  panggil
kades dan pengurus. Beritadesa,Kemendes.go.id. Clarkson,  M.  B.  .  (1995).  A  stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance.  The  Academy  of Management Review. https://doi.org/https://doi.org/10.2 307/258888 Deegan, C. (2004). Financial accounting theory.
New  South  Wales;  McGraw-Hill Australia.
Fahrizal,  M.  G.  (2018).  Evaluasi  implementasi pengelolaan  keuangan  desa  di  desa kedungmaling  dan  desa  kumitir kabupaten  mojokerto  berdasarkan permendagri  no.  113  tahun  2014. Kebijakan  Dan  Manajemen  Publik, 6(113),
1 – 7. http://journal.unair.ac.id/download- fullpapers-kmp6190a7971efull.pdf
Fitriana,  R.  L.,  Utami,  I.,  &  Hapsari,  A.  N.  S. (2018). Pengelolaan dana : sisi akuntabilitas badan usaha milik desa. Konverensi  Regional  Akuntansi  V,  5, 1 – 29.
Freeman,  R.  E.,  &  David,  L.  R.  (1983). Stockholders  and  Stakeholders:  A New  Perspective  on  Corporate Governance.  California  Management Review, 25(3). https://doi.org/10.2307/41165018
Hapsari,  A.  N.  S.,  Utami,  I.,  &  Kean,  Y.  W. (2020).  Accountability  in  governance: will and can traditional village-owned enterprises achieve it? The Indonesian Accounting  Review,  10(2),  1 – 8. https://doi.org/10.14414/tiar.v10i2.2 165
Hardiningsih, P., Udin, U., Masdjojo, G. N., & Srimindarti, C. (2020). Does competency, commitment, and
internal control influence accountability?  Journal  of  Asian Finance, Economics and Business, 7(4),
223 – 233. https://doi.org/10.13106/JAFEB.202 0.VOL7.NO4.223
Hendra,  J.  (2018).  Pengaruh  partisipasi  dalam penganggaran  dan  peran  manajerial pengelola  keuangan  daerah  terhadap kinerja  pemerintah  daerah.  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Akuntansi,  Keuangan Dan  Pajak  E  …,  2(1),  8– 17. https://doi.org/https://doi.org/10.3
0741/assets.v2i1.218 Ikhsan,  M.  F.  N.  (2021).  Desa  jadi  poros alternatif pemulihan ekonomi pascapandemi.  Ekonomi.bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20
210427/9/1386438/desa-jadi-poros- alternatif-pemulihan-ekonomi- pascapandemi
Irawati,  D.,  &  Martanti,  D.  E.  (2017).
Transparasi pengelolaan laporan keuangan bumdes terhadap pelaporan aset  desa  (studi  fenomenologi  pada bumdes  desa  karangbendo  kec ponggok  kab  blitar).  Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis, 2017, 41 – 51. Kacaribu,  F.  (2020).  Media  briefing:  program pemulihan ekonomi nasional. Kementerian Keuangan, 23. Kadafi, M. (2021). Modus pinjaman fiktif, ketua bumdes  di  buleleng  jadi  tersangka korupsi.
Merdeka.com.
https://www.merdeka.com/peristiw a/modus-pinjaman-fiktif-ketua-
bumdes-di-buleleng-jadi-tersangka- korupsi.html
Lokadata.  (2021).  Memahami  strategi  dan teknis pengelolaan keuangan bumdes. Desa.lokadata.id. https://desa.lokadata.id/artikel/me
mahami-strategi-dan-teknis- pengelolaan-keuangan-bumdes
Mardiasmo.  (2009).  Akuntansi  sektor  publik. Andi.
Musdah,  E.  (2019).  The  problem  of  public accountability in village governance in rural enrekang, indonesia. MIMBAR:Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 34(2), 332 – 340. https://doi.org/https://doi.org/10.2 9313/mimbar.v34i2.3578
Nainggolan,  E.  U.  (2020).  Strategi  kebijakan pemulihan  ekonomi  nasional  (pen). Djkn.Kemenkeu.go.id.
Novri.  (2021).  Minim  kasus,  desa  jadi  tulang punggung  ekonomi  pasca  pandemi. Kemendesa.go.id.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2010). Peraturan  pemerintah  no  71  tahun 2010  tentang  standar  akuntansi pemerintahan (pp. 1 – 413). https://doi.org/10.1017/CBO9781107
415324.004
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2015). Permendesa  No  4  Tahun  2015.  In Permendesa No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,  Pengurusan,  Pengelolaan, dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik Desa.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2018). Permendagri  No  20  Tahun  2018.  In Permendagri  No  20  Tahun  2018 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa: Vol.  Nomor  65  (Issue  879,  pp.  2004 – 2006). https://doi.org/10.1093/bioinformati cs/btk045
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2021). Peraturan  pemerintah  no.11  tahun 2021  tentang  badan  usaha  milik  desa (Issue 0865).
Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan.
(2007).  Buku  panduan  pendirian  dan pengelolaan  badan  usaha  milik  desa (bumdes).  In  Fakultas  Ekonomi Universitas Brawijaya.
Puspayanthi, N. L. P. A. D., Prayudi, M. A., & Wahyuni,  M.  A.  (2017).  Penguatan pengelolaan  keuangan  desa  dan optimalisasi  peran  bumdes  untuk kemandirian  desa  pada  desa  di kabupaten jembrana. E-Journal Akuntansi  Undiksha,  8(2),  1 – 12. https://doi.org/http://dx.doi.org/10
.23887/jimat.v8i2.13258
Putra,  I.  M.  Y.  D.,  &  Rasmini,  N.  K.  (2019). Pengaruh  akuntabilitas,  transparansi, dan  partisipasi  masyarakat  pada efektivitas  pengelolaan  dana  desa.  E- Jurnal Akuntansi, 28, 132. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v2 8.i01.p06
Ramadani,  G.  (2021).  Halal  bihalal  dengan pengurus  bumdes,  gus  menteri  kutip lagu desa iwan fals. Liputan 6.com. Rifqi.  (2021).  Gus  menteri:  desa  punya tanggung  jawab  cukup  besar  untuk pulihkan ekonomi nasional. Kementerian Desa. https://www.kemendesa.go.id/berit a/view/detil/3774/gus-menteri- desa-punya-tanggung-jawab-cukup-
besar-untuk-pulihkan-ekonomi- nasional
Rofidah,  N.,  &  Rochayatun,  S.  (2020).
Implementasi  pengelolaan  keuangan badan  usaha  milik  desa  (studi  desa gondowangi kecamatan wagir kabupaten  malang).  El  Muhasaba Jurnal Akuntansi, 11(1), 60. https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7 599
Saputra,  D.  (2021).  Bumdes  bisa  bantu wujudkan 5 program
sdgs.
Ekonomi.bisnis.com.
Sari,  D.  M.  M.  Y.,  &  Sudana,  I.  P.  (2020).
Managerial  accountability  of  badan usaha milik desa wija sari in samsam village:  a  case  study  research.  Jurnal Ilmiah  Akuntansi  Dan  Bisnis,  15(2), 152. https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v 15.i02.p02
Tantri,  M.  D.,  &  Utami,  I.  (2019).  Pengelolaan dana bumdes bersama “utama”: kajian aspek transparansi dan responsibilitas. Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi, Volume XII(1), 1 – 17.
Yoga,  I.  K.  S.,  &  Wirawati,  N.  G.  P.  (2020). Accountability analysis of village fund management.  American  Journal  of Humanities  and  Social  Sciences Research  (AJHSSR),  4(5),  32 – 39.
https://www.ajhssr.com/wp- content/uploads/2020/05/E20453239
.pdf
Yudha, V. (2019). Manfaat keberadaan bumdes secara umum. Desabisa.com.
Yuniarto, E. P. (2021). Kejari cilacap tangkap 2 tersangka  kasus  stone  crusher  desa bulupayung. Timesindonesia.co.id.
Zeho,  F.  H.,  Prabowo,  A.,  Estiningtyas,  R.  A., Mahadiansar, M., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2020). Stakeholder collaboration to support accountability in village fund management  and  rural  development. Journal  of  Socioeconomics  and Development, 3(2), 89. https://doi.org/10.31328/jsed.v3i2.13 95