## Revitalisasi Koperasi Syariah Berbasis Pemberdayaan Lingkungan Melalui Optimalisasi Bank Sampah
Erika Takidah 1, Susi Indriani 2, 1 Universitas Negeri Jakarta
2 Universitas Negeri Jakarta
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani, 2 (2) 2018, 307 — 325 JURNAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpm/index
Erikatakidah@unj.ac.id (Erika Takidah)

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history: Received: 24 October 2018 Accepted:  12 November 2018 Published: 1 December 2018
The amount of litter production at DKI Jakarta show a rapid climb up to 6.000 ton per days. DKI Jakarta gov- ernor  asks  their  staff  to  tackle  this  problem  to  reduce the litter production since at household activity. Based on this case, Litter Bank is one good solution to plunge the amount of litter at sanitary landfills and be an in- novative product which assists people to get household income.  As  a  concern,  this  empowerment  was  held  at the  densely  populated  area  with  multitude  household such as District of Cililitan by creating Islamic Micro- finance Institution to improve litter bank performance. Based  on  economic  aspect,  the  majority  of  social  work as a labor and small enterprise who have middle until low range income. The purpose of this empowerment is divided  for  some  aspects  which  are  an  environmental aspect,  education,  and  social  economics,  for  instance, an innovative product and adoption from rente system which are book saving and recycling rubbish which has a  high  value  on  the  market.  The  method  used  in  this empowerment is a qualitative case study approach. The data used are primary data obtained through observa- tion and workshop to the communities on Cililitan. The empowerment  was  conducted  during  the  period  Sep- tember 2016 – March 2017. The result depicts that Is- lamic Microfinance Institution scheme entered and ac- cepted  by  the  community  through  a  process  of  active and passive processes. Furthermore, it can grow society awareness  in  recycling  rubbish  and  household  finance management.

## Keywords:
Society  Empowerment,  Islamic  Micro- finance  Institution,  Household  Finance Management, Litter Bank.

## ISSN
2580-4332 (online) DOI:doi.org/10.21009/JPMM.002.2.9
How to cite: Takidah, E., & Indriani, S. Revitalisasi Koperasi Syariah Berbasis Pemberdayaan Ling- kungan  Melalui  Optimalisasi  Bank  Sampah. Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat  Madani (JPMM) , 2 (2), 307-325. https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPMM.002.2.09

## PENDAHULUAN Analisis Situasi
Sebagian  besar  masyarakat  saat  ini masih memandang sampah sebagai barang sisa yang  tidak  berguna  dan  pengelolaan  sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end of pipe) yaitu kumpul, angkut dan buang ke tem- pat  pemprosesan  akhir  sampah.  Tumpukan sampah  dengan  volume  yang  besar  di  lokasi tempat  pemprosesan  akhir  sampah  berpotensi melepas  gas  metan  (CH4)  yang  dapat  men- imbulkan  gas  rumah  kaca  dan  memberikan kontribusi  terhadap  pemanasan  global  serta perlu  waktu  dan  biaya  yang  besar  untuk  pe- nanganannya.
Sejak diberlakukannya Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang Pengelolaan  Sampah,  membuat  paradigma  ba- ru  dengan  mengelola  sampah  secara  kompre- hensif  sebagai  sumber  yang  memiliki  nilai ekonomi  dan  dapat  dimanfaatkan.  Mulasari dan  Fangga  (2006)  berargumen  pengelolaan sampah  dalam  penyelenggarannya  terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu:
1.  Institusi  yang  terdiri  dari  masalah  kelem- bagaan,  peraturan  (produk  hukum),  sumber daya manusia dan anggaran/pendanaan.
2.  Sarana  dan  prasaran  yaitu  teknologi. Keterbatasan  lahan  untuk  pelaksanaan  dan managemen  pemrosesan  sampah  akhir
(sanitary landfill).
Menurut  Dirjen  Pengelolaan  Sampah, Limbah  dan  B3,  Tuti  Hendrawati  Mintarsih (2016)  terdapat  beberapa  pertimbangan  yang mendasari  perlunya  dilakukan  pengelolaan
sampah yaitu:
1.  Pertumbuhan penduduk dan perubahan po- la  konsumsi  masyarakat  yang  men- imbulkan
2.  Bertambahnya volume, jenis, dan karakter- istik sampah yang beragam
3.  Pengelolaan  sampah  selama  ini  belum sesuai  dengan  metode  dan  teknik  yang  te- pat.
4.  Pengelolaan  sampah  dapat  memberikan manfaat ekonomis kepada masyarakat seki- tar.
Solusi  untuk  meningkatkan  ekonomi kerakyatan  melalui  koperasi  dan  menangani masalah  sampah  adalah  melakukan  kegiatan Reduce,  Reuse,  Rescyle (3R)  yaitu  dengan adanya bank sampah. Pelaksanaan bank sam- pah berbasis koperasi ini pada prinsipnya ada- lah  satu  rekayasa  sosial  untuk  mengajak masyarakat  mendapatkan  uang  atau  pem- biayaan  modal  dan  terhindar  dari  rentenir. Selain  itu,  melalui  bank  sampah  masyarakat akan  terbiasa  dalam  memilah  sampah  yang dapat  menciptakan  pembangunan  lingkungan yang sehat.
Dengan  demikian  diharapkan  peran serta  masyarakat  untuk  berapartisipasi  dalam pengelolaan  sampah.  Jika  kerjasama  dan  se- luruh  peran  dilakukan  secara  serius  dan  ter- arah serta menyeluruh, maka diharapkan roda perekonomian  masyarakat  akan  berjalan dengan  baik  dan  pada  gilirannya  akan  mem- berikan  kntribusi  yang  cukup  signifikan  bagi wilayah  tersebut.  Wilayah  yang  menjadi concern dalam  program  ini  adalah  suatu
2580-4332 (online)
daerah  di  wilayah  kelurahan  Cililitan  Jakarta yaitu  masyarakat  RT  004  RW  01  yang memiliki  jumlah  penduduk  cukup  padat dengan jumlah 483 kepala keluarga.
Berdasarkan segi ekonomi, mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh dan sebagian yang  lain  bermata  pencaharian  sebagai pegawai  dan  wiraswasta  yang  memiliki penghasilan  menengah  kebawah.  Tingkat penduduk  tinggi  dengan  tingkat  pendidikan menengah  ke  bawah.  Umumnya  masyarakat berpendidikan SMP-SMA.
Selain  itu,  meningkatnya  kebutuhan masyarakat  dengan  tidak  diiringi  peningkatan pendapatan  oleh  warga  kelurahan  Cililitan membuat praktik peminjaman uang ke rentenir menjadi  hal  yang  biasa.  Praktik  ini  menjadi pilihan  yang  menarik  bagi  masyarakat dikarenakan  cepatnya  proses  pengajuan  dan pencairan  dana  tanpa  membutuhkan  jaminan dengan prinsip “saling membantu”. Namun, di lain sisi penggunaan praktik oleh rentenir dapat menjerat  masyarakat  untuk  membayar  hutang lebih  besar  karena  bunga  yang  berlipat (riba) .
Hal  ini  selaras  dengan  pelarangan  riba  pada Islam yang berakibat pengalihan harta dari satu pihak  ke  pihak  lainnya.    Oleh  karena  itu, dibutuhkan  produk  inovasi  yang  dapat memudahkan masyarakat mendapat dana secaa cepat  dengan  tetap  memperhatikan  kehalalan produk.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakan  tersebut, maka rumusan masalahnya
adalah “Bagaimanakah  memanfaatkan  bank  sampah
dan  koperasi  syariah  menjadi  suatu  produk inovasi  yang  dapat  membantu  masyarakat mengelola lingkungan dan mengelola keuangan rumah tangga?”

## Tujuan dan Manfaat
Luaran  yang diharapkan dari program ini  berupa  produk  inovasi  dan  adopsi  sistem rente berupa tabungan dan daur ulang sampah yang  memiliki  nilai  jual.  Oleh  karena  itu, manfaat Bank Sampah Cililitan terbagi dalam beberapa aspek yaitu:
1.  Aspek Lingkungan
a)  Membantu mengurangi  volume sampah terutama di TPS yang mencapai 170kg/ perbulan
b)  Merubah  cara  pandang  dan  perilaku masyarakat  terhadap  sampah  dengan mengolah  dan  memanfaatkannya  serta menjadi  Rupiah  dengan  ditabung  di Bank Sampah Cililitan (BSC). Sehingga masyarakat  tidak  lagi  membuang  sam- pah  sembarangan  karena  sampah  kini bernilai
2.  Aspek Sosial
a)  Munculnya rasa kepedulian dan  gotong royong  masyarakat  dengan  dibentuk Unit  BSC  di  masing-masing  RT  ke- lurahan Cililitan
3.  Aspek Pendidikan
a) Terdapat  pendidikan  lingkungan  pada masyarakat  yang  tergabung  dalam  unit BSC.
4.  Aspek Ekonomi Kerakyatan
a)  Terdapat  system  menabung  sampah yang dihargai rupiah oleh BSC disemua
2580-4332 (online)
kalangan masyarakat yang tergabung da- lam  unit  BSC  dan  terdapat  system  pem- injaman uang dengan menyicil/ mengangsur  menggunakan  sampah  yang ditabung.  Selain  itu  akan  menambah lapangan  kerja  baru  akibat  dari  pengel- olaan sampah tersebut terutama pada ibu- ibu rumah tangga dan karang taruna.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Bank Sampah
Produksi  sampah  di  DKI  Jakarta  terus naik dan kini diperkirakan mencapai 6.000 ton per  hari.  Angka  itu  dua  kali  lipat  target  yang tertuang dalam kontrak kerja sama Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  PT  Godang  Tua Jaya  sebagai  pengelola  Tempat  Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yakni 3.000  ton  per  hari.  Sesuai  kontrak  kerja  sama yang  berlaku  15  tahun  hingga  2023,  jumlah sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang ditargetkan  4.500  ton  per  hari  pada  empah tahun  pertama  kerja  sama.  Terhitung  mulai tahun 2012 atau tahun kelima sejak kerja sama, sampah  yang  dibuang  ditargetkan  turun  jadi 3.000 ton per hari dan 2.000 ton per hari sejak tahun kesembilan.
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta meminta  jajarannya  memikirkan  pengurangan produksi  sampah  sejak  di  tingkat  rumah tangga. Bank Sampah merupakan solusi untuk mengurangi  bertumpuknya  sampah  di  TPST. Cara  kerja  bank  sampah  adalah  menampung sampah  rumah  tangga  yang  sudah  dipisahkan yang  organik  dan  non-organik.  Sampah
organik  akan  dimanfaatkan  untuk  menjadi pupuk dengan proses tertentu yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat. Sedangkan  sampah  non-organik  akan  dioleh kembali dan didaur ulang untuk produksi lain. Sejauh  ini  setiap  kelurahan  di  Pemprov  DKI Jakarta  memiliki  Bank  Sampah,  namun pengelolaannya  belum  maksimal.  Bank Sampah  juga  memberi  nilai  ekonomis  bagi masyarakat, dimana masyarakat dapat menyetorkan  sampah  dan  kemudian  sampah tersebut  akan  di  ekuivalenkan  dengan  nilai uang.

## Koperasi Syariah
Koperasi  Syariah  mulai  diperhatikan ketika  menyikapi  pertumbuhan  Baitul  Maal Wattamwil  di  Indonesia  semakin  marak. Baitul  Maal  Wattamwil yang  dikenal  dengan sebutan  BMT.  BMT  yang  memiliki  basis kegiatan  ekonomi  rakyat  dengan  falsafah yang  sama  yaitu  dari  anggota  oleh  anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang- un- dang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut terse- but  berhak  menggunakan  badan  hukum koperasi,  dimana  letak  perbedaannya  dengan koperasi  non  Syari'ah  hanya  terletak  pada teknis  operasionalnya  yang  berlandaskan syari'ah  seperti  non  bunga  dan  etika  moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.
Berdasarkan  keterangan  di  atas  dapat diketahui  bahwa  koperasi  syari'ah  adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara man- tap, demokratis, otonom partisipatif, dan ber- watak sosial yang operasionalnya
2580-4332 (online)
menggunakan  prinsip-  prinsip  yang  men- gusung etika moral dan berusaha dengan mem- perhatikan  halal  atau  haramya  sebuah  usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkam dalam agama islam.
BMT-BMT  yang  tergabung  dalam  Fo- rum Komunikasi BMT Sejabotabek sejak    ta- hun   1995     dalam  setiap     pertemuann- ya,     berupaya     menggagas  sebuah  payung hukum  bagi  anggotanya,  maka  tercetuslah  ide pendirian  BMT  dengan  badan  hukum Koperasi, kendati badan hukum Koperasi yang dikenakan  masih  menggunakan  jenis  Badan Hukum  Koperasi  Karyawan  Yayasan,  namun pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan BMT-BMT  yang  berbadan  hukum  koperasi yayasan tersebut maka dicetuskan pula pendiri- an  sebuah  koperasi  sekunder  yakni  Koperasi Syari’ah  Indonesia  (KOSINDO)  pada  tahun 1998,  sebuah koperasi sekunder dengan Kepu- tusan  Menteri  Koperasi,  Pengusaha  Kecil  dan Menengah  Republik  Indonesia  Nomor.  028/ BH/M.I/XI/1998  yang diketuai DR, H. Ahmat Hatta,  MA.  Selain  KOSINDO  berdiri  pula INKOPSYAH (Induk Koperasi Syari’ah) yang diprakarsai  oleh  PINBUK  (Pusat  Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). ICMI, KOFESMID  yang didirikan oleh Dompet Dhuafa.
Bermula  dari  kebijakan  pengelolaan BMT  yang  memfokuskan  anggotanya  pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan dana tersebut maka bentuk yang idealnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah  yang  selanjutnya  disebut  KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah) sebagaima-
na  Keputusan  Menteri  Koperasi  RI  No.  91  / Kep/M.KUKM/  IX/2004  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Koperasi  Jasa Keuangan Syari’ah.

## Peraturan  Mengenai  Koperasi  Syariah  di Indonesia
Pemerintah  sebagai  bagian  dari  ke- menterian  koperasi  UKM  melihat  butuhnya peraturan  yang  dapat  mendukung  koperasi syariah  di  negara  yang  dominan  muslim  ini. Pemerintah merasa perlu mengeluarkan pera- turan-peraturan mengenai koperasi syariah ini agar koperasi syariah memiliki legalisasi yang jelas  sehingga  dapat  menjadi  dasar  bagi pelaksanaan  praktek-praktek  perkoperasian yang berlandaskan prinsip syariah.
Salah  satu  faktor  penting  untuk mewujudkan  kinerja  koperasi  yang  baik  ada- lah  adanya  peran  pemerintah  dalam  bentuk peraturan  perundang-undangan  yang  diatur dan  dikeluarkan  sedemikian  rupa  hingga  sis- tem  dapat  berjalan  dengan  baik.  Beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  menga- tur tentang koperasi adalah sebagai berikut:
1.  Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
2.  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.4  tahun 1994 tentang Kelembagaan Koperasi.
3.  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.9  tahun 1995  tentang  Pengembangan  Usaha  Kecil Menengah dan Koperasi.
4.  Instruksi  Presiden  (Inpres)  No.18  Tahun 1998, tentang Penghimpunan Kelembagaan Koperasi.
5.  Keputusan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha
2580-4332 (online)
Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M.
KUKM/IX/2004  tetang  Petunjuk  Pelaksa- naan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari- ah.
6.  Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan
Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor  35.2/
Per/M.KUKM/X/2007  tentang  Pedoman Standar  Operasional  Manajemen  Koperasi Jasa  Keuangan  Syariah  dan  Unit  Jasa  Keu- angan Syariah Koperasi.
7.  Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan
Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor  39/Per/ M.KUKM/XII/2007 tentang
Pedoman
Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari- ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
Adapun secara yuridis, koperasi syariah di  Indonesia  belum  memiliki  payung  hukum yang  mengatur  secara  khusus  mengenai koperasi  syariah  di  Indonesia  dalam  bentuk Undang-undang.  Undang-undang  Nomor  25 Tahun  1992  tentang  Koperasi  tidak  mengatur ataupun  menyinggung  mengenai  keberadaan koperasi  syariah  ini.  Namun  demikian,  dalam prakteknya,  berdasarkan  peraturan-peraturan yang  muncul  dan  kedudukannya  berada  di bawah undang- undang, yakni Keputusan Men- teri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pe- tunjuk Pelaksanaan Usaha  Koperasi  Jasa Keu- angan  Syariah,  koperasi  syariah  banyak  yang berdiri  dan  beroperasi  selayaknya  lem- baga   koperasi   namun   dengan  dilandaskan prinsip-prinsip Syariah.
Namun  demikian,  dengan  adanya  Un-
dang-undang
Nomor
25 Tahun
1992  yang  menjadi landasan hukum koperasi
serta  didukung  oleh  peraturan  maupun  kepu- tusan menteri yang mengatur tentang petunjuk operasional koperasi syariah, tentunya hal ini sudah merupakan suatu landasan hukum yang cukup  kuat  bagi  keberadaan  koperasi  syariah di  Indonesia,  sebab  peraturan  ataupun  kepu- tusan  menteri  juga  merupakan  derivasi  dari undang-  undang  dan  merupakan  bagian  dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan  hukum  mengikat  dalam  ruang  ling- kup nasional.

## Mekanisme Pendirian Koperasi Syariah
Menurut Hadhikusuma (2005), mekanisme  pendirian  koperasi  syariah  dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.  Fase Pembentukan/Pendirian
Koperasi  sebagai  suatu  badan  usaha,  ada- lah  merupakan  suatu  bentuk  perhimpunan orang-orang  dan/atau  badan  hukum koperasi syariah dengan kepentingan  yang sama.  Oleh  karena  koperasi  syariah  ini biasanya  didirikan  oleh  orang-orang  yang mempunyai  alat  dan  kemampuan  yang terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki  taraf  hidup  dengan  cara bergotong  royong,  maka  prosedur  atau persyaratan  pendiriannyapun  diusahakan sesederhana mungkin.
Persyaratan  untuk  mendirikan  koperasi yang  biasanya  telah  tertuang  dalam undang-undang ataupun peraturan koperasi antara lain adalah sebagai berikut:
1.  Orang-orang  yang  akan  mendirikan koperasi  syariah  harus  mempunyai kepentingan ekonomi yang sama
2580-4332 (online)
2.  Orang-orang  yang  mendirikan  koperasi syariah harus mempunyai tujuan yang sa- ma
3.  Harus memenuhi syarat jumlah mínimum anggota,  seperti  telah  ditentukan  oleh pemerintah.
4.  Harus  memenuhi  persyaratan  wilayah tertentu,  seperti  telah  ditentukan  oleh pemerintah
5.  Harus  telah  dibuat  konsep  anggaran  da- sar koperasi syariah.
Jika  persyaratan  tersebut  telah  ada, maka  orang-orang  yang  memprakarsai  pem- bentukan koperasi syariah tersebut mengundang  untuk  rapat  pertama,  sebagai rapat pendirian koperasi syariah. Konsep Ang- garan  Dasar  koperasi  syariah  seharusnya  telah dipersiapkan  terlebih  dahulu  oleh  panitia pendiri,  yang  nantinya  dibahas  dan  disahkan dalam  rapat  pendirian.  Dalam  rapat  pendirian ini  selain  disahkan  Anggaran  Dasar  koperasi syariah, juga dibentuk Pengurus dan Pengawas. Setelah  perangkat  organisasi  koperasi  syariah terbentuk dalam rapat pendirian tersebut, maka untuk  selanjutnya  Pengurus  koperasi  syariah (yang  juga  pendiri)  mempunyai  kewajiban mengajukan  permohonan  pengesahan  kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai Akta  Pendirian  koperasi  syariah  dan  Berita Acara  Rapat  Pendirian.  Dalam  akta  pendirian koperasi ini tertuang Anggaran Dasar koperasi syariah  yang  telah  disahkan  dalam  rapat pendirian, serta tertuang pula nama-nama ang- gota  Pengurus  (yang  pertama)  yang  diberikan kewenangan  untuk  melakukan  kepengurusan dan  mengajukan  permohonan  pengesahan
kepada pejabat yang berwenang.
Dalam  hal  penamaan  koperasi  syariah yang  telah  disahkan,  maka  nama  lembaga yang disahkan mengikuti kata “koperasi syari- ah”.  Artinya  nama  berada di  belakang  kata “koperasi  syariah”.  Misalnya  nama  koperasi syariahnya  adalah  “X”,  maka  disebut  dengan “Koperasi  Syariah  X”.  Berdirinya  koperasi syariah  juga  ditandai  dengan  adanya  modal pokok  (simpanan  pokok)  anggota  pendiri. Sedikitnya  ada  tiga  alasan  koperasi  syariah membutuhkan modal seperti  yang disebutkan oleh Koperasi Indonesia yaitu:
• Pertama,  untuk  membiayai  proses  pendiri- an sebuah koperasi atau disebut biaya pra- organisasi untuk keperluan: pembuatan ak- ta  pendirian  atau  anggaran  dasar,  mem- bayar  biaya  administrasi  pengurusan  izin yang  diperlukan,  sewa  tempat  bekerja, ongkos transportasi, dan lain-lain.
• Kedua,  untuk  membeli  barang-barang modal.  Seperti  antara lain  membayar kompensasi  tempat  usaha  baik  berupa  la- han ataupun bangunan, mesin- mesin, alat- alat  industri  atau  produksi,  dan  lain  kebu- tuhan  jangka  panjang  sesuai  dengan  jenis usaha  koperasi.  Barang-barang  modal  ini dalam  perhitungan  perusahaan  digo- longkan  menjadi  harta  tetap (fixed  assets) atau  barang  modal  jangka  panjang.  Jenis dan  nilainya  juga  berbeda-beda  sesuai dengan  kebutuhan  pokok  dari  koperasi yang bersangkutan.
• Ketiga, untuk modal kerja. Modal kerja bi- asanya  digunakan  untuk  membiayai
2580-4332 (online)
operasional  koperasi  dalam  menjalankan usahanya, termasuk dalam koperasi syariah, antara lain biaya-biaya yang dikeluarkan un- tuk  membayar  upah,  gaji,  sewa  tempat, listrik, transportasi, bahan baku, alat-alat tu- lis, dan lain-lain.
b.  Fase Pengesahan
Atas  dasar  permohonan  pengesahan yang disampaikan oleh pengurus koperasi sya- riah  (juga  merupakan  pendiri)  secara  tertulis tersebut,  maka  dalam  jangka  waktu  paling  la- ma  3  (tiga)  bulan  sejak  diterimanya  permo- honan  pengesahan,  pejabat  yang  bersangkutan harus  memberikan  putusan  apakah  permo- honan tersebut diterima atau tidak. Jika permo- honan  pengesahan  ini  ditolak,  alasan-alasan penolakan diberitahukan secara tertulis kepada para pendiri dalam jangka waktu paling lambat 3  (tiga)  bulan  sejak  diterimanya  permohonan pengesahan,  para  pendiri/  pengurus  dapat mengajukan  permohonan  ulang  paling  lama  1 (satu)  bulan  sejak  diterimanya  penolakan permohonan  tersebut.  Keputusan  terhadap pengajuan permohonan ulang ini, diberikan da- lam  jangka  waktu  paling  lama  1  (satu)  bulan sejak  diterimanya  pengajuan  permohonan ulang tersebut.
Namun  jika  permohonan  pengesahan tersebut diterima, maka sejak saat itu koperasi syariah  berstatus  sebagai  badan  hukum. Pengesahan  ini  ditandai  dengan  diumumkann- ya  akta  pendirian  koperasi  syariah  tersebut (yang  di  dalamnya  termuat  pula  anggaran  da- sarnya),  ke  dalam  Berita  Negara  Republik  In- donesia.  Koperasi  yang  melaksanakan  usaha
jasa keuangan syariah dan telah mendapatkan pengesahan  akta  pendirian  atau  pengesahan perubahan anggaran dasar, wajib menggunakan  nama  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah  (KJKS)  atau  Unit  Jasa  Keuangan Syariah  (UJKS)  pada  papan  nama,  stempel serta  kop  surat  yang  digunakan  dalam melakukan  usahanya.  Dengan  diperolehnya status  sebagai  badan  hukum,  maka  secara hukum, koperasi syariah tersebut telah diakui keberadaannya  seperti  orang  (person)  yang mempunyai kecakapan untuk bertindak, mem- iliki  wewenang  untuk  mempunyai  harta kekayaan,  melakukan  perbuatan-perbuatan hukum seperti: membuat perjanjian, menggugat  dan  digugat  di  muka  pengadilan, dan  sebagainya,  sehingga  dengan  demikian, sebagai  suatu  badan  hukum  maka  koperasi adalah juga merupakan subjek hokum.
Namun  demikian,  sebagai  suatu subyek  hukum,  koperasi  syariah  adalah merupakan  subjek  hukum  abstrak,  yang keberadaannya  atas  rekayasa  manusia  untuk memenuhi  kebutuhan  ekonomisnya.  Karena merupakan  subjek  hukum  abstrak,  maka  di dalam  menjalankan/  melakukan  perbuatan- perbuatan  hukum,  koperasi  syariah  diwakili oleh  perangkat  organisasi  yang  ada  padanya dalam hal ini adalah pengurus.
Adapun  organisasi  Koperasi  Syari’ah pada  umumnya  adalah  sebagai  beri- kut: Standar  Operasional  Prosedur  KJKS  dan UJKS:
1.  Rapat anggota
Rapat  anggota  merupakan  pemegang
kekuasaan  tertinggi  dalam  koperasi.  Dalam rapat anggota biasanya yang dilakukan ada- lah  menetapkan  anggaran  dasar  dan  rumah tangga,  memilih,  mengangkat  dan  member- hentikan  pengurus  dan  pengawas,  menen- tukan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemenusaha serta permodalan koperasi. Selain  itu  rapat  anggota  juga  berfungsi  un- tuk menetapkan rencana kerja, rencana ang- garan     dan     pendapata     belanja koperasi,serta     pengesahan  laporan  keu- angan.  Mengesahkan  laporan  pertanggung- jawaban  pengurus,  pembagian  sisa  hasil usaha,  dan  penggabungan,  peleburan,  atau- pun pembubaran koperasi.
2.  Dewan Pengawas Syariah
Posisi Dewan Pengawas Syariah dalam Or- ganisasi  Sejajar  dengan  Pengawas.  Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan  kesyariahan.  Oleh  karena  itu badan  ini  bekerja  sesuai  dengan  pe- domanpedoman  yang  telah  ditetapkan  oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini De- wan  Syariah  Nasional  (DSN).  Dewan pengawas syariah berfungsi untuk melakukan  pengawasan  terhadap  kese- luruhan  aspek  organisasi  dan  usaha  KJKS atau  UJKS  Koperasi  sehingga  benar-benar sesuai dengan prinsip syariah Islam.
3.  Pengurus
Pengurus  dipilih  dari  dan  oleh  anggota  da- lam  rapat  anggota,  dan  masa  jabatannya adalah  tiga  tahun.  Pengurus  koperasi  bi- asanya berjumlah ganjil, hal ini untuk mem-
permudah  pengambilan  keputusan  pada saat  musyawarah.  Pada  Koperasi  Syari’ah umumnya  pengurus  berjumlah  tiga  orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan ben- dahara. Tugas para pengurus secara umum adalah mengendalikan dan menyelenggara- kan usaha koperasi.
4.  Manajer KJKS dan UJKS Koperasi Posisi manajer ada di bawah Badan Pengu- rus;  membawahi  langsung  Kepala  Bagian (Kabag.)  Operasional,  Kabag.  Pemasaran dan Pengawasan Internal. Manajer merupa- kan pengelola koperasi dan merupakan ba- gian penting di koperasi, karena pengelola koperasi  membantu  para  pengurus  dalam hal  menjalankan  usaha  yang  ada  di koperasi.  Pengelola  koperasi  diangkat  dan diberhentikan oleh pengurus koperasi  oleh karenanya  pertanggung-  jawabannya  juga kepada  pengurus  koperasi  bukan  kepada rapat anggota.
Adapun  fungsi  manajer  adalah  a)  mem- impin Usaha KJKS atau UJKS Koperasi di wilayah kerjanya sesuai dengan tujuan dan kebijakan  umum  yang  telah  ditentukan KJKS atau UJKS Koperasi; b) merencana- kan,  mengkoordinasikan  dan  mengen- dalikan  seluruh  aktivitas  lembaga  yang meliputi  penghimpunan  dana  dari  anggota dan  lainnya  serta  penyaluran  dana  yang merupakan  kegiatan  utama  lembaga  serta kegiatan-kegiatan  yang  secara  langsung berhubungan dengan aktivitas utama terse- but  dalam  upaya  mencapai  target;  c) melindungi  dan  menjaga  asset  perusahaan
2580-4332 (online)
yang  berada  dalam   tanggung  jawabnya;  d) membina  hubungan  dengan  anggota,  calon anggota, dan pihak lain (customer) yang di- layani  dengan  tujuan  untuk  mengem- bangkan  pelayanan  yang  lebih  baik;  e) membina hubungan kerjasama eksternal dan internal,  baik  dengan  para  pembina koperasi  setempat,   badan   usaha   lainnya (Dep   Kop  UKM,  INKOPSYAH,  Dinas Pasar, Perusahaan Pengelola Pasar dan lain- lain) maupun secara internal dengan seluruh aparat  pelaksana,  demi  meningkatkan produktifitas  usaha.
5.  Pengawasan Internal
Posisi  pengawas  internal  berada  di  bawah Manajer  KJKS  atau  UJKS  Koperasi.
Pengawas internal berfungsi untuk Melakukan  pengawasan  atau  kontrol  ter- hadap  semua  kegiatan  usaha  operasional dan pembiayaan KJKS atau UJKS Koperasi agar  tujuan  dan  sasaran  KJKS  atau  UJKS
Koperasi dalam mengamankan dan mengembangkan  aset  dapat  dicapai  dengan sebaik-baiknya.  Sekaligus  agar  pelaksanaan operasional  &  pembiayaan  KJKS  atau UJKS  Koperasi  dijalankan  sesuai  dengan ketentuan  dan  peraturan  yang  telah  ditetap- kan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## Karakteristik Koperasi Syariah
Koperasi merupakan sebuah perkumpulan dari orang-orang
yang mempunyai  tujuan  bersama  untuk  bekerja sama  dalam  memperbaiki  dan  meningkatkan taraf  kemampuan  mereka  di  bidang  ekonomi
dan  perekonomian.  Unsur-unsur  penting  dari kalimat  tersebut  adalah  adanya  orang-orang, yang  berkumpul  dalam  sebuah  perkumpulan, mempunyai tujuan yang sama dengan bekerja sama,  di  dalam  bidang  kesejahteraan ekonomi. Jadi sejak awal sebuah koperasi ter- masuk  koperasi  syariah  menjalankan  usahan- ya, para pengurus dan anggota koperasi secara sadar  dan  wajib  memanfaatkan  jasa  atau produk yang dihasilkan oleh koperasi mereka sendiri,  sebagai  cara  utama  untuk  ikut memajukan koperasi dalam memupuk modal. Sedikit  berbeda  dengan  koperasi  pada umumnya,  koperasi  syariah  dalam  menjalan- kan  produk  simpan  pinjam  (pembiayaan) menggunakan prinsip-prinsip syariah.
Koperasi  syariah  memiliki  karakteristik  se- bagai  berikut  (Janwari,  2000)  1)  Mengakui hak  milik  anggota  terhadap  modal  usaha;  2) Tidak  melakukan  transaksi  dengan  menetap- kan  bunga  (riba);  3)  Berfungsinya  institusi ziswaf;  4)  Mengakui  mekanisme  pasar  yang ada; 5) Mengakui motif mencari keuntungan; 6)  Mengakui  kebebasan  berusaha,  dan  7) Mengakui adanya hak bersama.
Anggota  KJKS  dan  UJKS  Koperasi adalah  pemilik  sekaligus  pengguna   jasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 ta- hun  1992  tentang  Perkoperasian  dan  Pera- turan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 ten- tang  Kegiatan  Pelaksanaan  Usaha   Simpan Pinjam  oleh  Koperasi  serta  Keputusan  Men- teri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor  91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Usaha  Koperasi  Jasa
Keuangan  Syariah.  Sebagaimana  halnya  pada koperasi  umumnya,  pembentukan  koperasi syariah didasarkan pada kesepakatan para ang- gota beserta adanya simpanan pokok para ang- gota yang menjadi modal usaha koperasi syari- ah yang akan dibentuk. Oleh karenanya selama menjadi  anggota  koperasi  syariah,  maka  hak milik  anggota  terhadap  modal  usaha  koperasi syariah akan tetap diakui.
Dalam  ekonomi  syariah/  Islam,  bunga (riba) jelas diharamkan. Oleh karenanya, setiap transaksi-transaksi yang berprinsip syariah, ter- masuk  transaksi-  transaksi  koperasi  syariah, tidak  akan  ditetapkan  melalui  sistem  bunga (riba),  namun  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil sebagaimana diatur dan diakui dalam ekonomi syariah.
Koperasi konvesional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan  koperasi  syariah,  zakat  dianjurkan bagi para nasabahnya, karena kopersai ini juga berfungsi  sebagai  institusi  Ziswaf,  yaitu  insti- tusi  (Zakat,  Infaq,  Shadaqah,  dan  Waqaf). KJKS  dan  UJKS  yang  menjalankan  kegiatan maal  wajib  membuat  laporan  penerimaan  dan distribusi  dana  Zakat,  Infaq,  Shadaqah,  ser- ta wakaf (ZISWAF).
Koperasi  syariah  juga  dituntut  tak sekedar  halal  demi  kelangsungan  hidupnya. Dalam  teori  strategi  pembangunan  ekonomi, kemajuan koperasi dan usaha kerakyatan harus berbasiskan kepada dua pilar: tegaknya sistem dan  mekanisme  pasar  yang  sehat  dan  ber- fungsinya aransmen kelembagaan atau regulasi pemerataan ekonomi yang efektif.
Oleh karenanya, di dalam koperasi sya-
riah,  setiap  anggota  dibebaskan  berusaha sesuai  dengan  keterampilan  masing-masing, sehingga  memperoleh  pendapatan  dan kekayaan  para  anggota  tentunya  juga  akan mengalami  perbedaan  sesuai  dengan  usaha yang  dijalankan  setiap  anggota.  Muhammad Hatta,  salah  seorang  Proklamator  Republik Indonesia  yang  dikenal  sebagai  Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan  Usaha  Bersama  yang  bergerak  dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang  umumnya   berekonomi  lemah  yang bergabung   secara   sukarela  dan  atas  dasar persamaan  hak  dan  kewajiban  melakukan suatu  usaha  yang  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.
Hak-hak  anggota  yang  dimaksud dalam  Standar  Operasional  Prosedur  KJKS dan UJKS:
1. Menghadiri,  menyatakan  pendapat  dan memberikan suara dalam rapat anggota.
2. Memilih  atau  dipilih  menjadi  anggota pengurus atau pengawas.
3. Meminta  diadakan  rapat  anggota  sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Mengemukakan  pendapat  dan  saran kepada  pengurus  di  luar  rapat  anggota baik diminta maupun tidak diminta.
5. Mendapatkan pelayanan koperasi.
6. Mendapatkan  keterangan  mengenai perkembangan koperasi.

## MATERI DAN METODE

## Kerangka Pemecahan Masalah
Kondisi Masyarakat
ISSN 2580-4332 (online)
Kelurahan Cililitan merupakan wilayah yang  mayoritas  muslim.  Sebesar  85% penduduknya  beragama  Islam.  Aktivitas keagamaan  seperti  kajian  rutin  sudah  banyak dilakukan di masjid. Dari kajian bulanan hing- ga  mingguan  sudah  dilakukan  oleh  beberapa masjid. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai buruh dan sebagian yang lain bermata pencaharian  sebagai  pegawai  dan  wiraswasta. Baik  buruh  sampai  wiraswasta  masih  sering kekurangan  biaya  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  sehari-hari.  Syarat  dan  jaminan  yang ditawarkan  oleh  Bank  Umum  tidak  dapat  di- penuhi  dan  menyulitkan  masyarakat.  Namun sayangnya  hampir  tidak  ada  Lembaga  Keu- angan Mikro di wilayah ini.
Tingkat  penduduk  tinggi  dengan  ting- kat pendidikan menengah ke bawah.
Umumnya  masyarakat  berpendidikan  SMP- SMA.  Namun  yang  menjadi  permasalahan  di wilayah ini adalah banyaknya remaja yang pu- tus  sekolah  karena  bermasalah  pada  tingkah lakunya.  Sehingga  masyarakat  sering  sekali terjebak  dalam  kegiatan  narkotika,  tawuran bahkan pergaulan bebas. Selain itu, wilayah ini termsuk  yang  masih  mengunakan  sistem  rente dalam  transaksi  keuangannya.  Secara  hukum positif  transaksi  rente  ini  memang  tidak  ada larangan  ataupun  sanksi  tertulisnya.  Berbeda dengan  norma  agama  dan  norma  masyarakat yang  secara  tegas  tidak  membenarkan  adanya transaksi  ini.  Masyarakat  lebih  memilih  mem- injam kepada seorang rentenir yang merupakan warga Kelurahan Cililitan dan memiliki kedek- atan  lebih  dengan  nasabahnya.  Proses  pin-
jaman  yang  terjadi  biasanya  calon  nasabah yang memerlukan uang, langsung mengajukan peminjaman kepada rentenir. Da- lam  melakukan  transaksinya  Rentenir  ini melakukan  pencatatan  yang  rapi  dan  akan menagih  saat  sesuai  waktu  yang  ditetapkan. Salah  seorang  warga  pernah  kehilangan  ru- mahnya  untuk  melunasi  hutang-hutang  terse- but.
Dibutuhkan  kerja  keras  dalam  mem- berdayakan  remaja  dan  warga  di  wilayah  ini agar  mau  produktif  dengan  adanya  program Bank  Sampah  Cililitan  sebagai  bentuk koperasi  yang  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat  untuk  menabung  dan  mendapat- kan dana supaya beralih dari sistem rente.

## Metode
Dapat  dilihat  pada  gambar  1,  metode pelaksanaan  BSC  (Bank  Sampah  Cililitan) terbagi menjadi dua tahap besar yaitu:
1. Pra Pengiriman Proposal
Dalam tahapan ini ada beberapa hal yang dil- akukan oleh tim BSC yaitu sebagai berikut:
a.  Pengumpulan Data
Tahapan  meliputi  pengumpulan  data  yang berkaitan  dengan  BSC  itu  sendiri  seperti data  jumlah  bank  sampah  dalam  satu  ke- lurahan, data pengurus, data perkembangan manajemen  operasional  bank  sampah  yang telah  dilakukan,  dan  data  alat  dan  per- lengkapan  yang  dibutuhkan  dalam  menge- fektifkan  bank  sampah  sebagai  koperasi. Selain  itu,  tim  BSC  juga  melakukan  pen- dataan  yang dapat menjadi mitra BSC saat program ini berjalan.
ISSN 2580-4332 (online)
b.  Pembuatan Proposal Tahapan  ini  tentu  saja  meliputi  pembuatan proposal  Pengabdian  Masyarakat  BSC (Bank  Sampah  Cililitan).  Dalam  membuat proposal  ini  kami  melakukannya  dengan melakukan pembagian tugas kepada seluruh anggota tim BSC.
c.  Pengiriman Proposal Proposal  BSC  dikirim  pada  tanggal  21 Maret 2016.
2. Pasca Persetujuan Proposal
Setelah  nantinya  proposal  ini  disetujui  maka tahapan  selanjutnya  yang  akan  dilakukan  oleh tim BSC adalah sebagai berikut:
a.  Pembelian Alat dan Perlengkapan Dalam tahapan ini, anggota BSC akan mulai membeli alat penunjang bank sampah seper- ti komposter, mesin pencacah pelastik, gero-
bak, timbangan, pembuatan buku tabungan (perlengkapan  administrasi),  dan  lain  se- bagainya.
b.  Pelatihan  Masyarakat
Tim  BSC  akan  memberikan  6  kali  pelati- han kepada pengurus dan nasabah yang ter- gabung dalam BSC. Pelatihan tersebut dil- aksanakan  setiap  dua  minggu  sekali  dan menghadirkan  beberapa  praktisi  yang  ahli dalam  bidang  lingkungan  dan  wirausaha. Berikut  jadwal  pelatihan  tersebut,  dapat dilihat pada tabel 1.
c.  Proses pelaksanaan
Pada tahap ini, semua pegurus dan nasabah dapat  mepraktikan  semua  pengetahuan yang telah didapat dan nasabah juga sudah mulai bisa menabung atau meminjam uang

## Gambar 1

## Metode Pelaksanaan BSC
sesuai  produk  tabungan  yang  dipilih  dan kesepakatan peminjaman.
d.  Pemasaran
Selanjutnya,  tim  BSC  akan  mencari  mitra yang  mau  membeli  dan  menggunakan produk secara berlanjut. Kemudian Langkah terakhir  adalah  melakukan  pemasaran  baik mendatangi  pembeli  secara  langsung,  me- lalui  media  online,  ataupun  mengadakan pameran  produk  yang  telah  dihasilkan dengan  mendatangkan  mitra  tersebut  se- hingga  masyarakat  merasa  mendapat  apre- siasi atas usaha yang telah dibuat.
Dalam  penerapan  manajemen  BSC  secara umum adalah:
1. Pembentukan  unit  BSC  untuk  masyarakat minimal adalah 20 orang/KK
2. Pembentukan  unit  BSC  harus  membentuk
pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara
3. Pengurus  BSC  adalah  tim  yang  diambil dari pengurus RT/RW serta ibu PKK yang masuk dalam struktur Unit BSC.
4. Nasabah  merupakan  masyarakat  yang mendaftarkan diri menjadi anggota Koperasi  Bank  Sampah.  Nasabah  dapat mendapatkan  hak  untuk  menabung  dan meminjam  serta  mendapatkan  pelatihan untuk memasarkan sampah olahannya.
5. Nasabah  BSC  dapat  langsung  mendatan- gani sekretariat Koperasi BSC.
6. Pengurus unit BSC akan menimbang sam- pah yang sudah terpilah dari anggota yang menyetorkannya dan mencatat ke Buku Ta- bungan Anggota dan Buku Induk Pengurus 7. Sampah  yang  dikumpulkan  oleh  unit  BSC

## Tabel 1

## Jadwal Pelatihan Pengurus dan Nasabah
akan ditimbang oleh petugas BSC Pusat un- tuk  dijual  dan  sampah  yang  lain  mulai dikelola  untuk  dibuat  kompos  dan  berbagai kerajinan
Sementara,  Produk  Tabungan  yang  dibuat meliputi:
1. Tabungan  Reguler,  dapat  diambil  sewaktu- waktu minimal dalam jangka waktu satu bu- lan
2. Tabunga  Lebaran,  dapat  diambil  menjelang lebaran  untuk  kebutuhan  saat  merayakan hari raya
3. Tabungan Sekolah, diambil pada waktu aja- ran  sekolah  untuk  kebutuhan  tahun  ajaran baru siswa
4. Tabungan  Sembako,  diambil  bukan  dalam bentuk  uang  tetapi  dalam  bentuk  sembako sesuai dengan nilai tabungan
5. Tabungan  Lingkungan,  yaitu  tabungan dibentukan dalam berupa sarana lingkungan seperti tempat sampah, tanaman, komposter, gerobak dan sebagainya
6. Tabungan  Sosial  yaitu  nilai  tabungan  akan disalurkan kepada Panti Asuhan, Pondok Pe- santren  dan  lembaga  sosial  lainnya  sesuai dengan permintaan nasabah.

## Khalayak sasaran
Sasaran  peserta  terdiri  dari  60  orang warga  RT  004  RW  001  Kelurahan  Cililitan Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

## Rancangan Skema Pelaksanaan BSC
Dapat  dilihat  pada  gambar  2,  Bank sampah  Cililitan  ini  dikelola  oleh  masyarakat dan  nantinya  hasilnya  akan  kembali  ke masyarakat. Bank sampah beroperasi pada hari Senin,  Rabu,  Sabtu.  Pada  pukul  09.00-17.30
WIB.  Sampah  yang  sudah  dipilah  oleh masyarakat disetorkan ke bank sampah untuk ditimbang  pada  hari  tersebut.  Kemudian  di- catat  dalam  buku  tabungan  jumlah  kilogram sampah dan rupiah yang didapat.
Pada  praktiknya  peminjaman  BSC akan  melihat  potensi  sampah  dari  unit  BSC selama  3  bulan  untuk  menentukan  besaran pinjaman  yang  akan  dikeluarkan  oleh  BSC pada  unit  BSC  yaitu  dengan  perbandingan 80% untuk membayar angsuran dan 20% un- tuk ditabung. Sedangkan untuk sembako nant- inya  para  nasabah  bisa  menukarkan  sam- pahnya pada sembako berdasarkan nilai sam- pah  yang  ada di  tabungannya. Harga sampah yang  dihargai  ole  BSC  sementara  ini  hanya pada  sampah  anorganik  (plastik,  kertas,  kaca dan  logam).  Namun,  kedepannya  BSC  akan membeli sampah organik dalam bentuk kom- pos yang dibuat oleh unit BSC.
1.  Pengurus  unit  BSC  akan  menghargai sampah anggotanya dengan harga anggota dan tertulis di buku tabungan anggota.
2.  Untuk sampah yang terkumpul dalam unit BSC akan dihargai oleh BSC dengan har- ga BSC dan tertulis di buku tabungan unit BSC,  dimana  selisih  harga  diperuntukan untuk  pengurus  unit  BSC  untuk  memoti- vasi  pengurus  dalam  memberikan  pela- yanan kepada masyarakat.
Strategi yang dilaksanakan
a.  Melaksanakan  pelatihan  terkait  pemi- lahan,  pengolahan  sampah  organik  men- jadi kompos, pelatihan daur ulang sampah an-organik, pemasaran
ISSN 2580-4332 (online)
b.  Pemberdayaan  ekonomi  dengan  system kemitraan  untuk  pembelian  alat  dan pemasarannya.  BSC  akan  mendampingi dari awal sampai distribusi.
c.  BSC  akan  melakukan  inovasi  pada produksi  plastic  dan  kertas  untuk  mening- katkan nilai jual sampah.
d.  Strategi jangka panjang ialah mampu mem- berikan  kemudahan  bagi  masyarakat dengan  adanya  bank  sampah  berbasis online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kegiatan
Bentuk Kegiatan yang dilakukan dengan ti- ga  tahap  yaitu  tahap  satu  berupa  Penyuluhan Bank  Sampah.  Penyuluhan  mengenai  Bank
Sampah  dan  Koperasi  di  RT  004  RW  001. Kelurahan  Cililitan  Kecamatan  Kramat  Jati, Jakarta Timur. Adapun acara berupa penyulu- han  mengenai  pengelolaan  sampah  berbasis bank  yang  bekerja  sama  dengan  BSO  KSEI UNJ dan Program Pengabdian Masyarakat FE UNJ.  Tahapan  awal  mengenai  penyuluhan Bank  Sampah  diharapkan  masyarakat  lebih peduli  terhadap  sampah  rumah  tangga.  Sam- pah  yang  setiap  harinya  di  produksi  dari  ru- mah tangga ternyata memiliki nilai ekonomis yang  bisa  dijadikan  simpanan  sukarela  bagi koperasi Syariah. Inti dari penyuluhan ini ada- lah membangun kesadaran warga bahwa sam- pah  memiliki  nilai  ekonomis.  Dalam  tahap awal warga diharapkan dapat memilih sampah organik  dan  nonorganik.  Penyuluhan  ini  dil- akukan  oleh  para  tokoh  penggiat  Bank  Sam-

## Gambar 2

## Skema Pelaksanaan BSC
pah  yaitu  Bapak  Yance  sebagai  aktivis  Pro- gram pengelola sampah dan Bapak Prakoso se- bagai Aktivis Bank Sampah.
Malakasari  yang  berprestasi  dan  sarat penghargaan  tingkat  nasional.  Masyarakat  di- harapkan dapat langsung mempraktekkan ilmu pengelolaan  sampah  dalam  tahap  ini  hingga, sampah  dari  rumah  bisa  langsung  disetorkan kepada bank sampah.
1.  Tahap dua : Penyuluhan Koperasi Syariah Sesuai  dengan  tema  pengabdian  masyarakat yaitu  “Revitalisasi  Koperasi  Syariah  Berbasis Pemberdayaan  Lingkungan  Melalui  Bank Sampah  Penyuluhan  Koperasi  Syariah  meng- garisbawahi  bahwa  peran  bank  sampah  akan maksimal jika ditopang oleh Koperasi Syariah. Dengan setoran awal berupa sampah yang ber- nilai  ekonomis  maka  koperasi  Syariah  dapat dijalankan  dengan  iuran  wajib  dan  iuran  su- karela  para  anggota  Koperasi  Syariah.  Di- harapkan  Bank  Sampah  dan  Koperasi  Syariah dapat  bersinergi.  Simpanan  wajib  pertama masih  berupa  uang  cas  sebesar  Rp  5.000. Kemudian  cara  para  anggota  koperasi menabung  dengan  menabung  sampah  yang bernilai  ekonomis  seperti  botol  plastik  bekas, barang-barang  bekas  dan  lain  sebagainya.  Pe- jelasan mekanisme koperasi Syariah ditekankan  pada  praktek  koperasi  yang  ber- basis anti riba. Jika ada pinjaman, harus berupa pinjaman  produktif  dengan  sistem  bagi  hasil sedangkan  untuk  pinjaman  sosial  sama  sekali tidak  di  berikan  tambahan  yang  akan  masuk dalam kategori Qardul Hasan . Para calon ang- gota koperasi langsung dapat mendaftarkan diri
pada pengurus Koperasi Syariah. Penyuluhan Koperasi  Syariah  dilakukan  oleh  Erika  Tak- idah, M.Si
2.  Tahap  tiga  :  Pendampingan  operasional koperasi Syariah (terus berlangsung)
Pendampingan Koperasi Syariah setelah acara penyuluhan,  menetapkan  pengurus  dan merekrut anggota. Pendirian Koperasi Syariah ini melibatkan unsur Kelurahan, Rukun War- ga  dan  Rukun  Tetangga.  Setelah  itu  untuk setoran  awal  dibagikan  buku  tabunganbagi para anggota dan memungut iuran wajib sebe- sar  Rp  5000.  Setelah  itu  para  anggota  akan dibantu  dalam  penyetoran  iuran  wajib  setiap Minggu  Noya  (Setiap  hari  Rabu  dan  Sabtu) untuk menyetorkan sampah bernilai ekonomis dan  kemudi  di  equivalenkan  dengan  nilai  ru- piah dan langsung ditabungkan pada Koperasi Syariah.  Diharapkan  setelah  enam  bulan  ber- jalan dapat dilakukan kegiatan simpan pinjam yang  lebih  efektif.  Pendampingan  Koperasi Syariah  dilakukan  Oleh  BSO  KSEI  FE  Uni- versitas Negeri Jakarta.

## Waktu Pelaksanaan
Kegiatan pengambdian masyarakat adalah se- bagai berikut:
Waktu pelaksanaan penyuluhan yaitu pada: Hari, Tanggal  : Sabtu, 24 September 2016 Pukul : 09.00-16.00 WIB
Waktu Pelaksanaan Pendampingan: Mulai 1 Oktober 2016 – 31 Maret 2017

## Realisasi Pemecahan Masalah
Berdasarkan  pengamatan  dan  inter- view  kepada  narasumber  yaitu  dengan  para peserta  sosialisasi,  maka  didapatkan  hasil  se-
2580-4332 (online)
bagai berikut:
a.  Menyadarkan  masyarakat  akan  pentingnya menjaga  lingkungan  terutama  dalam  men- golah sampah menjadi bernilai ekonomis
b.  Menjadikan  kebiasaan  menabung  sebagai
kebutuhan (walaupun berbentuk sampah)
c.  Masyarakat  memahami  mekanisme  kerja koperasi syariah

## Faktor Pendukung dan Penghambat
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini sangat didukung masyarakat serta pejabat dae- rah  di  wilayah  tersebut.  Antusias  warga  pun tinggi  untuk  menyambut  sosialisasi  ini.  Acara pun  dibantu  mahasiswa  dari  Badan  Semi Otonom  Kelompok  Studi  Ekonomi  Islam Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri  Jakarta. Kebutuhan  Ekonomi  Masyarakat  mendukung untuk  didirikannya  koperasi  Syariah.  Faktor Penghambat  ada  beberapa  masyarakat  belum menyadari pentingnya melestarikan lingkungan dengan memilah sampah dan mendayagunakan sampah.  Dan  masih  banyak  masyarakat  yang belum  mengerti  mekanisme  koperasi  Syariah berbasis  tanpa  bunga,  hingga  perlu  sosialisasi lebih jauh tentang koperasi Syariah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Masyarakat  di  wilayah  Kelurahan  Cil- ilitan  Jakarta  masih  membutuhkan  bimbingan dalam  mengelola  sampah,  memahami  dampak menumpuknya  sampah  dan  menaikkan  nilai sampah.  Disisi  lain  dari  sampah  yang dihasilkan justru meningkatkan nilai ekonomis bahkan  dapat  membantu  menambah  penghasi-
lan rumah tangga, jika pengelolaannya benar. Dengan  berdirinya  Koperasi  Syariah  sebagai pendamping  Bank  Sampah  maka  masyarakat diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran- nyna  dalam  pengelolaan  sampah  dan  pengel- olaan keuangan rumah tangga.

## Saran
Peran serta lembaga pendidikan dalam mengedukasi  pengelolaan  sampah  di  tengah masyarakat  masih  sangat  dibutuhkan.  Selain itu  pendampingan  lembaga  keuangan  mikro juga  penting  untuk  merealisasikan  manfaat bagi  lingkungan  juga  pemberdasayaan ekonomi  masyarakat. Bagi  tokoh  masyarakat melakukan  banyak  sosialisasi  kepada  pada masyarakat  untuk  memberdayakan  ling- kungan  dengan  mendirikan  bank  sampah, hingga  manfaatnya  akan  terasa  dan  memberi contoh nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Na- dia  Maulisa  Benemay.  (2005). Hukum Koperasi  Indonesia:  Pemahaman,  Reg- ulasi, Pendidian dan Modal Usaha . Ja- karta: Kencana.
Hadhikusuma,  R.T.  Sutantya  Rahardja.
(2005). Hukum Koperasi Indonesia . Ja- karta: PT. Raja Grafindo Persada.
Standar  Operasional  Prosedur  KJKS  dan UJKS, hal. 21.
2580-4332 (online)
Yadi Janwari dan A.Djazuli. (2002). Lembaga- lembaga  perekonomian  umat. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.
___________. (2000). Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah.
Bandung:
Pustaka  Mulia  dan  Fakultas  Syariah IAIN SGD.

## Laporan Penelitian:
Surahma  Asti  Mulasari  dan  Fangga.  (2016).
Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Pengel- olaan  Sampah  Domestik  di  Kabupaten Bantul Propinsi D.I. Yogyakarta. Yogya- karta: Universitas Ahmad Dahlan.

## Internet:
BMT  Syariah.  Diakses  dari  http://bmt- syariahal.blogspot.com/2009/11/
perkembangan-koperasi-syariahal.html tanggal 15 Maret 2016.
Ikhwan  Mansyur  Situmeang.  Perkembangan koperasi  syariah.  Diakses  dari  http:// www.kompasiana.com/imsitumeang/ koperasi-di-indonesia-berjumlah-192-443
-unit_55175d6da333117107b65d29
tanggal 15 Maret 2016.
Kepala Diskop dan UMKM NTB. Menghilangkan Rentenir dengan Koperasi Syariah. Diakses dari http://www.republika.co.id/berita/koran/s
yariah-koran/14/10/01/ncrnsf-
menghilangkan-rentenir-dengan- koperasi-syariah tanggal 15 Maret 2016.
Nidia  Zuraya.  Potensi  Koperasi  Simpan  Pin- jam  Jasa  Syariah.  Diakses  dari http://www.republika.co.id/berita/ekono mi/syariah-
ekonomi/16/01/28/o1nhk0383-koperasi- syariah-dinilai-semakin-prospektif  tang- gal 16 Maret 2016. Pengelolaan Sampah. Diakses dari http://www.slideshare.net/pdfdocs/modu l-pelatihan-pengolahan-sampah- berbasis-masyarakat-book  tanggal  15 Maret 2016. Tuti Hendrawati Mintarsih. Kendala Pemerintah Mengelola Sampah. Diakses dari https://www.greeners.co/berita/pemerint ah-bentuk-dewan-pengarah-dan- pertimbangan-persampahan-nasional/ tanggal 4 April 2017.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  18
tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sam- pah. Diakses dari http://www.menlh.go.id/DATA/UU18-
2008.pdf tanggal 15 Maret 2016 .