## PERAN AKUNTAN DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA ORGANISASI
oleh
Taufikul Ichsan*, Herbirowo Nugroho, Yusep Friya PS *(asadeltrv@gmail.com)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

## Abstrak
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data data primer dan sekunder yang diperoleh dari  organisasi  sektor  publik  (Politeknik  Negeri  Jakarta  dan  Pemkot  Depok).Teknik  survey, kuesioner  dan  interview  dilakukan  untuk  memperoleh  data  penelitian.    Selain  itu  akan  dilakukan analisis isi (content analysis) digunakan dalam mencari informasi yang terkait dengan peran akuntan dan  implementasi  dari  praktik  GCG  melalui  informasi  dalam  laporan  tahunan  pemerintah  daerah. Tahapan penelitian dimulai dari persiapan Dalam melaksanakan prinsip transparan dan akuntabel dalam tiap kegiatan, PNJ telah menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran  (LRA),  Neraca  dan  Catatan  Penyusunan  laporan  keuangan  serta  telah  menyajikan Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Intansi  Pemerintah  (LAKIP).  Sedangkan  Pemkot  Depok  telah melakukan  penyerahan  laporan  hasil  pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD).  Laporan  tersebut  menunjukan  Neraca,  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Arus  Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 disajikan secara wajar.  Akuntan sangat berperan dalam melaksanakan pekerjaan audit, baik secara internal maupun eksternal sehingga menghasilkan opini yang sesuai standard dan dapat dipercaya oleh para pengguna.
Kata kunci: Akuntan, Good Governance, Kinerja

## Abstract
The study used a qualitative approach to the data primary and secondary data obtained from public sector  organizations  (  Polytechnic  of  Jakarta  and  Depok  City  Government  )  .  Technique surveys , questionnaires and interviews were conducted to obtain research data . Additionally, it will do a content analysis ( content analysis) used in searching for information related to the role  of  accountants  and  implementation  of  good  corporate governance  practices  through information  in  the  annual  reports  of  local  governments  .  PNJ  has  presented  financial  statements consisting  of  Actual  Budget  Report  (  LRA  )  ,  Balance  Sheet  and  the  preparation  of  financial statements and notes have been presenting reports intansi Government Accountability Performance ( performance reports ) . While the Depok City Government has conducted audit report submission to the  Financial  Statements  of  Local  Government  (  LKPD  )  .  The  report  shows  the  Balance  Sheet  , Statement of Actual Budget , Statement of Cash Flows , and Notes to the Financial Statements for the year ended December 31, 2012 is fairly stated . Accounting was instrumental in carrying out the audit work , both internally and externally so as to produce the opinion as standard and can be trusted by the
user .
Keywords : Accountant , Good Governance , Performance
1. PENDAHULUAN
Akuntabilitas  dan  transparansi  yang merupakan  perwujudan  praktik  tata  kelola yang  bersih  ( good  governance/GG )  dalam pengelolaan  keuangan  pemerintah  pusat
maupun  daerah  sebagai  organisasi  sektor publik  merupakan  tujuan  penting  dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik.Dari  sudut  pandang  ilmu  ekonomi, organisasi  sektor  publik  dapat  dipahami
sebagai  suatu  entitas  yang  aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dan hak publik (Ulum, 2004). Organisasi sektor publik  yang  sering  diidentikkan  dengan pemerintahan  atau  badan  usaha  yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah  bertanggung  jawab  untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi public  welfare di  berbagai bidang  kehidupan  seperti  pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan  beragama  dan  beberapa  hal lainnya.
Akuntan adalah salah satu profesi  yang terlibat  dalam  pengelolaan  organisasi. Keterlibatan  akuntan  mencakup  salah  satu bagian dari manajemen untuk melaksanakan  fungsi  sebagai  penyedia informasi  keuangan  yang  disajikan  dalam laporan keuangan organisasi.Selaku akuntan, profesi tersebut adalah bagian dari manajemen organisasi sehingga dia terlibat langsung
dalam aktivitas-aktivitas organisasi (Sundari, 2010).Pengukuran kinerja bertujuan untuk memotivasi manajemen  dan  karyawan  untuk  mencapai tujuan  organisasi  dan  mencegah  mereka berperilaku menyimpang dari yang diinginkan  guna  dapat  tercapainya  tujuan organisasi secara jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini tentu secara tidak langsung akan membantu keberhasilan implementasi tata kelola yang bersih ( good governance/GG ). Dengan adanya penerapan GG maka dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja
organisasi.Selama ini sektor publik dituding  sebagai  penyebab  utama  korupsi, kolusi,  nepotisme,  inefisiensi  dan  sumber pemborosan  negara.Pemerintah  sebagai salah  satu  organisasi  sektor  publik  pun tidak  luput  dari  tudingan  ini.Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda
pemerintahan  yang  sumber  legitimasinya berasal  dari  masyarakat.Oleh  karena  itu, kepercayaan yang diberikan oleh
masyarakat
kepada penyelenggara
pemerintahan  haruslah  diimbangi  dengan adanya pemerintahan yang bersih (GG).
Good governance (GG) ditandai dengan  tiga  pilar  utama  yang  merupakan elemen  dasar  yang  saling  berkaitan (Prajogo,  2001).  Ketiga  elemen  dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.Suatu pemerintahan yang baik harus  membuka  pintu  yang  seluas-luasnya agar  semua  pihak  yang  terkait  dalam pemerintahan  tersebut  dapat  berperan  serta atau  berpartisipasi  secara  aktif,  jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan  dan  pelaksanaan  pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas (kemampuan memberikan pertanggungjawaban) merupakan  dasar  dari  pelaporan  keuangan (Wilopo, 2001).Pelaporan keuangan
pemerintah tersebut memegang peran  yang penting  agar  dapat  memenuhi  tugas pemerintahan
yang dapat dipertanggungjawabkankepada  masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.
Dalam  penyajian  laporan  keuangan  dan kinerja  organisasi  sektor  publik  terdapat perbedaan  dengan  sektor  swasta.Standar penyajian  laporan  keuangan  dan  laporan terkait  menggunakan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP).    Tahun  2006  telah terbit    laporan  keuangan  pemerintah  yang disusun  berdasarkan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  yang  sebelumnya  mengacu pada  Peraturan  Pemerintah  No.  24/2005 yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan  Pemerintah  baik  Pusat  maupun Daerah  harus  disusun  berdasarkan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  yang  berlaku untuk  Laporan  Keuangan  Tahun  Anggaran 2005.  Laporan  keuangan  yang  dihasilkan oleh  organisasi  sektor  publik  pemerintah merupakan instrumen utama untuk menciptakan  akuntabilitas  sektor  publik (Bastian, 2006).Akuntabilitas mengacu pada kewajiban perseorangan, suatu kelompok  atau  suatu  organisasi  yang diasumsikan harus melaksanakan kewenangan dan/atau pemenuhan tanggung jawab.  Audit  yang  dilakukan  oleh  akuntan
yang dilakukan pada sektor publik (pemerintah)  berbeda  pula  dengan  yang dilakukan  pada  sektor  swasta.  Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar  belakang  institusional  dan  hukum, dimana  audit  sektor  publik  mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta (Wilopo, 2001).
Permalasahan  dalam  penelitian  ini adalah  apakah  laporan  keuangan  yang sudah  disusun  berdasarkan  SAP  oleh  para akuntan pemerintah sudah mampu menunjukkan kinerja pemerintahan
sebenarnya?  Padahal  informasi  keuangan dan  non  keuangan  akan  digunakan  oleh seluruh  stakeholder  dalam  pengambilan keputusan  maupun  pertanggungjawaban. Selanjutnya, apakah laporan yang disampaikan sudah mencerminkan implementasi  praktik  GG?Sehingga  peran akuntan dalam mengimplementasikan praktik GG sangat penting untuk diteliti.
2.  METODE PENELITIAN
2.1.  Tahapan Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  selama  enam bulan dengan pendekatan penelitian kualitatif.  Alasannya  adalah  penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memahami  gejala  secara  menyeluruh, mendalam, apa adanya, serta sesuai dengan pemikiran  orang-orang  yang  ada  di dalamnya (Ghozali, 2005).
Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Mempersiapkan proses penelitian dengan  mempersiapkan  bahan  referensi dan data awal penelitian.
2. Melakukan studi awal ke objek penelitian  terkait  bahan  kuesioner  dan wawancara  dengan  menghubungi  pihak terkait.
3. Menyusun instrumen penelitian (kuesioner dan bahan wawancara)
4. Mengumpulkan  data  penelitian  dengan melakukan studi lapangan.
5. Melakukan  tabulasi,  mengolah  dan menganalisis data penelitian.
6. Menyusun laporan penelitian
7. Melakukan  seminar  penelitian  untuk mendapatkan masukkan atas hasil penelitian.
8. Menyusun luaran penelitian
2.2  Objek dan Tempat Penelitian Objek  penelitian  adalah  Politeknik Negeri  Jakarta  dan  Pemerintah  Daerah Kota  Depok  yang  merupakan  sampel  dari organisasi  sektor  publik  yang  berada  di wilayah Depok.
2.3.  Teknik  Pengumpulan  dan  Pengolahan Data
Teknik  pengumpulan  melalui  survey dengan  instrumen  penelitian  kuesioner  dan wawancara  yang  akan  diberikan  kepada manajemen organisasi tersebut. Data diolah,  dianalisis  dan  disimpulkan  untuk mendapatkan hasil penelitian.
Indikator  hasil  penelitian  adalah  luaran penelitian  dalam  bentuk  jurnal  yang  akan diseminarkan  dan  dipublikasikan  terlebih dahulu  untuk  mendapatkan  masukan  untuk melengkapi hasil penelitian.
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Pengembangan Tinjauan Pustaka
Berdasarkan  hasil  studi  literatur  terkait materi  penelitian,  beberapa  faktor  penting yang  menjadi  pendorong  tumbuh  pesatnya akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah:
1. Ditetapkannya  tiga  paket  UU  yang mengatur Keuangan Negara Pasal 32 (1) UU  No.  17  tahun  2003  tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan  keuangan  yang  disusun  dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 2. Ditetapkannya UU tentang pemerintahan  daerah  dan  UU  tentang perimbangan antara keuangan
pemerintah  pusat  dan  daerah.  Pasal  184 ayat  (1)  UU  No.  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa  laporan  keuangan  disusun  dan disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 3. Profesi akuntansi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah lama menginginkan  adanya  standar  akuntansi di sektor publik sebagai hal yang paralel dengan  telah  adanya  lebih  dahulu standar akuntansi di sektor komersil.
4. Birokrasi. Pemerintahan merupakan penyusun  dan  sekaligus  pemakai  yang sangat  berkepentingan  akan  adanya suatu  akuntansi  pemerintahan  yang handal.  Dengan  diundangkannya  tiga paket keuangan negara maupun undang- undang yang terkait dengan pemerintahan daerah mendorong instansi  pemerintah  baik  pusat  dan daerah  untuk  secara  serius  menyiapkan sumber  daya  dalam  pengembangan  dan penyusunan laporan keuangan pemerintah..
5. Masyarakat  (LSM  dan  wakil  rakyat). Masyarakat  melalui  LSM  dan  wakil rakyat  di  DPR,  DPD,  dan  DPRD  juga menaruh  perhatian  terhadap  praktik good  governance  pada  pemerintahan  di Indonesia.
6. Sektor  Swasta.  Perhatian  dari  sektor swasta  mungkin  tidak  terlalu  signifikan karena  akuntansi  pemerintahan  tidak terlalu  berdampak  secara  langsung  atas kegiatan  dari  sektor  swasta.  Namun, penggunaan  teknologi  informasi  dan pengembangan sistem informasi
berbasis  akuntansi  akan  mendorong sebagian  pelaku  bisnis  di  sektor  swasta untuk ikut menekuninya.
7. Akademisi.  Akademisi  terutama  di sektor  akuntansi  menaruh  perhatian yang  cukup  besar  atas  perkembangan pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan.  Perhatian  ini  sangat  erat kaitannya dengan penyiapan SDM  yang menguasai kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional dan manajer akuntansi di pemerintahan.. 8. Dunia Internasional (lender dan investor). World Bank, ADB, dan JBIC,
merupakan lembaga internasional (lender), yang ikut berkepentingan untuk berkembangnya  akuntansi  sektor  publik yang  baik  di  Indonesia.  Perkembangan akuntansi tadi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntanbilitas dari proyek pembangunan yang didanai oleh lembaga tersebut.
9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). UU
No. 17 tahun 2003 dan UU No. 15 tahun 2004 menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN  dan  APBD  diperiksa  oleh  BPK. Untuk dapat memberikan opininya, BPK memerlukan  suatu  standar  akuntansi pemerintahan  yang  diterima  secara umum. 10. Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah. APIP yang meliputi
Bawasda,  Irjen,  dan  BPKP  merupakan auditor intern pemerintah yang berperan untuk membantu pimpinan untuk terwujudnya  sistem  pengendalian  intern yang  baik  sehingga  dapat  mendorong peningkatan  kinerja  instansi  pemerintah sekaligus mencegah praktik-praktik KKN.  Akuntansi  pemerintahan  sangat erat  kaitan  dan  dampaknya  terhadap sistem  pengendalian  intern  sehingga auditor  intern  mau  tidak  mau  harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi  pemerintahan  sehingga  dapat berperan  untuk  mendorong  penerapan akutansi  pemerintahan  yang  sedang dikembangkan.
Kinerja  yang  baik  bagi  suatu  organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa  oleh  organisasi  yang  bersangkutan dilakukan  pada  tingkat  yang  ekonomis, efisien  dan  efektif.  Konsep  ekonomi, efisiensi dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan  secara  terpisah.  Konsep  ekonomi memastikan  bahwa  biaya  input  yang digunakan  dalam  operasional  organisasi dapat diminimalkan. Konsep efisien memastikan  bahwa  output  yang  maksimal dapat  dicapai  dengan  sumber  daya  yang tersedia.Sedangkan  konsep  efektif  berarti bahwa jasa yang disediakan/dihasilkan oleh
organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat.
Menurut The General Accounting Office Standards beberapa hal yang perlu dipertimbangkan  dalam  audit  ekonomi  dan efisiensi,  yaitu  dengan  mempertimbangkan apakah  entitas  yang  diaudit  telah:  (1) mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan  yang  sehat;  (2)  melakukan pengadaan  sumber  daya  (jenis,  mutu  dan jumlah)  sesuai  dengan  kebutuhan  pada biaya  terendah;  (3)  melindungi  dan memelihara  semua  sumber  daya  yang  ada secara memadai; (4) menghindari duplikasi pekerjaan  atau  kegiatan  yang  tanpa  tujuan atau kurang jelas tujuannya; (5) menghindari  adanya  pengangguran  sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan; (6)  menggunakan  prosedur  kerja  yang efisien;  (7)  menggunakan  sumber  daya (staf, peralatan dan fasilitas) yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan  barang/jasa  dengan  kuantitas dan  kualitas  yang  tepat;  (8)  mematuhi persyaratan  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya Negara;  (9)  melaporkan  ukuran  yang  sah dan
dapat dipertanggungjawabkan
mengenai kehematan dan efisiensi (Mardiasmo, 2002) Konsep  yang  ketiga  dalam  pengelolaan organisasi sektor publik adalah efekivitas.Efektivitas berarti tingkat pencapaian  hasil  program  dengan  target yang ditetapkan.Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome seringkali dikaitkan dengan  tujuan (objectives) atau  target  yang hendak dicapai.Jadi dapat dikatakan bahwa efektivitas  berkaitan  dengan  pencapaian tujuan.(Mardiasmo, 2002).
Terkait  audit  kinerja  sektor  publik, sebelum  melakukan  audit,  auditor  terlebih dahulu harus memperoleh informasi umum organisasi  guna  mendapatkan  pemahaman yang memadai tentang lingkungan organisasi yang diaudit, struktur organisasi, misi  organisasi,  proses  kerja  serta  sistem informasi  dan  pelaporan.  Pemahaman
lingkungan masing-masing organisasi akan memberikan  dasar  untuk  memperoleh penjelasan dan analisis yang lebih mendalam  mengenai  sistem  pengendalian manajemen.
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap kelemahan dan kekuatan sistem pengendalian  dan  pemahaman  mengenai keluasan (scope) ,  validitas  dan  reabilitas informasi  kinerja  yang  dihasilkan  oleh entitas/organisasi, auditor kemudian menetapkan kriteria audit dan mengembangkan  ukuran-ukuran  kinerja yang tepat.Berdasarkan rencana kerja  yang telah dibuat, auditor melakukan pengauditan,  mengembangkan  hasil-hasil temuan  audit  dan  membandingkan  antara kinerja  yang  dicapai  dengan  kriteria  yang telah  ditetapkan  sebelumnya.Hasil  temuan kemudian  dilaporkan  kepada  pihak-pihak yang  membutuhkan  yang  disertai  dengan rekomendasi  yang  diusulkan  oleh  auditor. Pada  akhirnya,  rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan oleh auditor akan ditindaklanjuti  oleh  pihak-pihak  yang berwenang.
Struktur  audit  kinerja  terdiri  atas  tahap pengenalan dan perencanaan, tahap pengauditan,  tahap  pelaporan  dan  tahap penindaklanjutan.  Pada  tahap  pengenalan dilakukan survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen.Pekerjaan yang dilakukan pada survei pendahuluan dan review sistem pengendalian  manajemen  bertujuan  untuk menghasilkan  rencana  penelitian  yang detail  yang dapat  membantu  auditor dalam mengukur  kinerja  dan  mengembangkan temuan  berdasarkan  perbandingan  antara kinerja  dan  kriteria  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.
Tahap  pengauditan  dalam  audit  kinerja terdiri  dari  tiga  elemen,  yaitu  telaah  hasil- hasil program, telaah ekonomi dan efisiensi dan  telaah  kepatuhan.  Tahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu  auditor  dalam  mencapai  tujuan audit  kinerja. Review hasil-hasil  program akan  membantu  auditor  untuk  mengetahui apakah  entitas  telah  melakukan  sesuatu
yang  benar. Review ekonomis  dan  efisiensi
akan mengarahkan auditor untuk
mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu  yang  benar  secara  ekonomis  dan efisien. Review kepatuhan  akan  membantu auditor  untuk  menentukan  apakah  entitas telah  melakukan  segala  sesuatu  dengan cara-cara  yang  benar,  sesuai  dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
Tahap  pelaporan  merupakan  tahapan yang  harus  dilaksanakan  karena  adanya tuntutan  yang  tinggi  dari  masyarakat  atas pengelolaan sumber daya publik.Hal tersebut  menjadi  alasan  utama  untuk melaporkan  keseluruhan  pekerjaan  audit kepada pihak manajemen, lembaga legislatif dan masyarakat luas.Penyampaian hasil-hasil  pekerjaan  audit  dapat  dilakukan secara formal dalam bentuk laporan tertulis kepada  lembaga  legislatif  maupun  secara informal  melalui  diskusi  dengan  pihak manajemen.  Namun  demikian,  akan  lebih baik  bila  laporan  audit  disampaikan  secara tertulis, karena pengorganisasian dan pelaporan  temuan-temuan  audit  secara tertulis akan membuat hasil pekerjaan yang telah  dilakukan  menjadi  lebih  permanen. Selain  itu,  laporan  tertulis  juga  sangat penting untuk  akuntabilitas publik.Laporan tertulis  merupakan  ukuran  yang  nyata  atas nilai  sebuah  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  auditor.Laporan  yang  disajikan  oleh auditor  merupakan  kriteria  yang  penting bagi kesuksesan atau kegagalan pekerjaannya.
Tahapan  yang  terakhir  adalah  tahap penindaklanjutan, dimana tahap ini didesain  untuk  memastikan/memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah
diimplentasikan.Prosedur  penindaklanjutan dimulai  dengan  tahap  perencanaan  melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui  permasalahan  yang  dihadapi organisasi  dalam  mengimplementasikan rekomendasi  auditor.Selanjutnya,  auditor mengumpulkan  data-data  yang  ada  dan melakukan  analisis  terhadap  data-data tersebut  untuk  kemudian  disusun  dalam sebuah laporan.
3.2.    Pembahasan  dari  Politeknik  Negeri Jakarta
Data  yang  dapat  terkumpul  sementara dari Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan negara.
Setelah  paket  perundangan  keuangan negara yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan  Negara,  UU  No.  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara  dan  UU No.  tahun  2004  diundangkan,  langkah panjang  reformasi  masih  terus  bergulir untuk  tahap  implementasi.  PP  24  tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  yang  mewajibkan  Laporan Keuangan  Tahun  Anggaran  2005  disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan  tidak  dengan  mudah  dapat diterapkan. Pengelolaan keuangan negara
merupakan  suatu  kegiatan  yang  akan mempengaruhi  peningkatan  kesejahteraan dan  kemakmuran  rakyat  dan  bangsa Indonesia. Kewajiban seluruh instansi  baik di  pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Saat  ini  terjadi  perubahan  lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan  keuangan  negara,  perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran  masyarakat  untuk  memiliki pemerintahan  yang  bersih,  akuntabel,  dan transparan  dalam  mengelola  keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran,  memberikan  landasan  yang penting  bagi  orientasi  baru  tersebut  di Indonesia.  Selanjutnya,  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  membuka  koridor baru  bagi  penerapan  basis  kinerja  ini  di lingkungan  instansi  pemerintah.  Dalam pasal  68  dan  pasal  69  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  disebutkan  bahwa instansi  pemerintah  yang  tugas  pokok  dan fungsinya  memberikan  pelayanan  kepada
masyarakat,
termasuk pelayanan
pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh universitas  maupun  bentuk  perguruan tinggi  lainnya  dapat  menerapkan  pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.
Sebagai  ujung  tombak  inovasi  dan pengembangan insan yang kreatif, inovatif, dan  responsif,  pendidikan  tinggi  dituntut untuk  selalu  meningkatkan  mutu  dan relevansinya  serta  dituntut  senantiasa melakukan  reformasi  tata  kelolanya  dari waktu  ke waktu  demi menjawab tantangan dan perubahan lingkungan yang berkembang demikian pesat.
Politeknik  Negeri  Jakarta  (PNJ)  yang merupakan  bagian  dari  Perguruan  Tinggi Negeri  (PTN)  wajib  mematuhi  seluruh peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan  keuangan.PNJ  dituntut  untuk transparan dan akuntabel dalam penggunaan  uang  negara  dan  masyarakat. Selama  ini  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  di  PNJ  sudah dilaksanakan  dengan  menyajikan  laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang  disampaikan  kepada  beberapa  pihak eksternal  yaitu  departemen  keuangan  dan direktorat jenderal perguruan tinggi.  Salah satunya  adalah  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP), laporan  ini  juga  dimaksudkan  sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi  dalam  upaya  mencapai  visi,  misi, tujuan  dan  program    Tetapi  terkait transparansi dan akuntabilitas kepada pihak internal  dan  masyarakat  belum  dilakukan. Selama ini masyarakat dan civitas akademika  PNJ  yang  merupakan  bagian dari
pihak yang berkepentingan ( stakeholders )
belum mendapatkan informasi atas pengelolaan dana tersebut.
Mendatang,  tugas  pengelola  pendidikan menjadi  sangat  berat  dengan  adanya tuntutan  transparansi  dan  akuntabilitas keuangan  yang  harus  dipublikasikan  di media,  demikian  pula  dalam  memutuskan besaran  biaya  pendidikan  kepada  peserta didik harus dikomunikasikan kepada orang
tua (masyarakat) termasuk besaran kebutuhan perguruan tinggi tersebut secara keseluruhan. Sesungguhnya mekanisme ini sangat baik dalam rangka menjaga akuntabilitas  akademik  dan  non  akademik perguruan tinggi.
UU  Nomor  17  Tahun  2003  mengenai pengelolaan  dana  negara  memberikan semangat  baru  yaitu  adanya  pengawasan yang semakin meningkat dimana diamanatkan  bahwa  laporan  kepada  badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diajukan selambat-lambatnya  6  bulan  setelah  tahun anggaran  berakhir.  Demikian  juga,  para pejabat  maupun  publik  yang  terbukti merugikan  keuangan  negara  diwajibkan untuk mengganti kerugian dimaksud (Pasal 35  Ayat  1).Demikian  halnya  dengan kemungkinan  untuk  menuntut  bendahara negara  secara  pribadi  yang  terbukti melakukan  kelalaian,  penyelewengan,  atau korupsi termasuk kewajiban untuk mengganti  kerugian  atas  keuangan  negara (Warta, 6 Mei 2003).
Pada akhir periode fiskal selalu dilaksanakan
pemeriksaaan atas pengelolaan  keuangan  PNJ  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  Negara  (BPK/BPKP) dan Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi.Salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelaporan pengelolaan  keuangan  PNJ  tetapi  hasil pemeriksaan tersebut masih belum diungkapkan kepada pihak yang berkepentingan. Politeknik Negeri Jakarta sebagai instansi  pemerintah  berbentuk  perguruan tinggi negeri (PTN) berkewajiban membuat
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas  instansi  pemerintah  dalam melaksanakan segala sesuatu untuk mengimplementasikan  Renstra  2010  – 2014  (belum  diperoleh  datanya).  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Politeknik  Negeri Jakarta  tahun  2007  (contoh  renstra) merupakan  laporan  tahun  ketiga  dari tahapan  program  dan  kegiatan  Renstra 2005-2009  yang  berisi  keterangan  atau penjelasan  tentang  kinerja  dan  tindakan
yang  mencakup  seluruh  aspek  kegiatan Politeknik  Negeri  Jakarta  yang  berujung pada  indikator  tingkat  keberhasilan  dan atau  kegagalan.  LAKIP  2007  disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dan program kepada stakeholder, diupayakan  sedapat  mungkin  memenuhi kaidah-kaidah akuntabilitas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Politeknik Negeri Jakarta dibuat berdasarkan  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  nomor:  7    tahun  1999  tentang Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah, yang  kemudian  diimplementasikan  dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor :
239/IX/6/8/2003  tanggal  25  Maret  2003 tentang  Pedoman  Penyusunan  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah dan  Instruksi  Menteri  Pendidikan  Nasional nomor  :  1/U/2002  tentang  Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. LAKIP  terdiri  dari  beberapa  bagian, yaitu  bagian  pendahuluan  dan  rencana strategis.    Pada  bagian  pendahuluan dipaparkan  kedukukan,  tugas  pokok  dan fungsi,  struktur  organisasi  dan  lingkungan strategis yang berpengaruh.Sedangkan pada bagian perencanaan strategis disampaikan  rencana  strategis,  visi  dan misi,  tujuan  dan  sasaran,  cara  pencapaian sasaran dan rencana kinerja.Bagian terakhir dari  LAKIP  adalah  Akuntabilitas  Kinerja (LAKIP  2012),  hal  tersebut  lebih  lengkap dibandingkan laporan sebelumnya.
3.3.  Pembahasan dari Pemerintah Daerah Kota Depok
Kota  Depok  kembali  meraih  Opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  dari Badan  Pemeriksaan  Keuangan  Republik Indonesia
(BPK RI).Berita acara penyerahan  laporan  hasil  pemeriksaan  atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  Tahun  Anggaran  2012,  langsung ditandatangani Walikota Depok Drs. H Nur Mahmudi  Ismail  bersama  Ketua  DPRD
Kota Depok Drs. H Rintis Yanto.MM.
Dinyatakan  bahwa  penyerahan  laporan hasil pemeriksaan merupakan wujud transparansi  dan  akuntabilitas  pertanggung jawaban pengelolaan APBD oleh Pemerintah  Daerah,  dan  tertuang  pada Paket  Undang-undang  Keuangan  Negara., yakni  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Pembendaharaan  Negara,  dan  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Kota  Depok  Tahun  Anggaran  2012,  BPK RI  menyatakan  WTP  yang  tertuang  dalam Surat BPK RI Nomor: 08B/SHP/XVIII.BDG/05/2013 perihal
Hasil  Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Kota  Depok  Tahun  2012, tanggal  27  Mei  2013.  Pemberian  opini WTP  didasarkan  pada  hasil  pemeriksaan LKPD  Pemkot  Depok  TA  2012.    Dari laporan  tersebut  menunjukan  Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan untuk  tahun  yang  berakhir  pada  31 Desember 2012 disajikan secara wajar.
Pengelola Kota Depok, memiliki komitmen  kuat  terhadap  terwujudnya pemerintahan yang baik ( good governance ) dan  taat  terhadap  kaidah  manajemen pemerintahan  daerah.  Meski  selama  ini, masih  ada  beberapa  kelemahan  dalam mengelola pemerintahan.  Misalnya, dalam laporan  keterangan  pertanggungjawaban (LKPJ)  ternyata  sepanjang  tahun  2012  ada lima  kegiatan  yang  tidak  mencapai  target. Kelima  kegiatan  yang  tak  mencapai  target adalah,  pertama  kepemilikan  e-KTP  dari target  100  persen,  hanya  tercapai  89,53 persen.  Kedua,  tingkat  pengangguran terbuka  dari  8,72  persen,  ternyata  masih mencapai  10,6  persen.  Ketiga,  angka kematian  ibu  (AKI)  dari  target  34  per  100 kelahiran,  ternyata  masih  sebesar  40,58. Keempat,  cakupan  layanan  sampah  dari target  47  persen,  hanya  tercapai  41,3 persen,  dan  terakhir  angka  partisipasi
murni  (APM),  dari  target  94,64  persen, tercapai  dengan  angka  selisih  kecil  yaitu 94,38  persen.    Dijelaskan  bahwa  tidak tercapainya  target  pemerintah  daerah  pada beberapa  program  dan  kegiatan  terkait faktor eksternal dan regulasi. Laporan yang disampaikan  dapat  memberikan  gambaran perkembangan  pelaksanaan  program  dan kegiatan yang dilaksanakan Pemkot Depok, sekaligus  dijadikan  bahan  evalusasi  dalam mewujudkan  Kota  Depok  yang  maju, sejahtera,  transparan  dan  akuntabel  sesuai prinsip-prinsip good governance .
Berlandaskan  asas  desentralisasi  dan otonomi daerah, penyelenggaraan Pemerintahan  daerah  dilaksanakan  secara nyata  dan  bertanggung  jawab  berdasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004, menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah  (LPPD)  kepada  Pemerintah  dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD  serta  menginformasikan  laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada  masyarakat.    Laporan  tersebut merupakan  bentuk  implementasi  hubungan check  and  balances antara  Kepala  Daerah dan DPRD dalam rangka mewujudkan tata kelola  yang  baik  ( good  governance ),  yang menuntut adanya pola pertanggungjawaban yang  jelas  dalam  implementasi  kebijakan publik.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1.Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa:
1) PNJ telah menyajikan Laporan
Keuangan  yang  terdiri  dari  Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan  Penyusunan  laporan  keuangan PNJ  yang  mengacu  pada  Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan
Pemerintah  Pusat  serta  Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara/Lembaga. 2) PNJ telah menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Inpres RI nomor: 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,  yang  diimplementasikan dengan Surat Keputusan Kepala
Lembaga  Administrasi  Negara  nomor: 239/IX/6/8/2003  tanggal  25  Maret 2003  tentang  Pedoman  Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  dan  Instruksi  Menteri Pendidikan  Nasional  No.  1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja  di  Lingkungan  Departemen Pendidikan Nasional.
3) Dilakukan  pemeriksaan  atas  seluruh Laporan  Keuangan  dan  LAKIP  oleh pihak yang berwenang/akuntan pemerintah  (BPK,  Itjen,  BPKP)  dan selama  ini  PNJ  dianggap  sudah memenuhi  peraturan  yang  berlaku. Rekomendasi  dan  usulan  akuntan pemerintah  selama  ini  di  PNJ  hanya untuk  yang  sifatnya  administratif  dan tidak bernilai signifikan mempengaruhi opini akuntan.
4) Pemerintah  Daerah  Kota  Depok  telah melakukan  penyerahan  laporan  hasil pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dinyatakan bahwa penyerahan laporan hasil  pemeriksaan  merupakan  wujud transparansi dan akuntabilitas pertanggung jawaban pengelolaan APBD  oleh  Pemerintah  Daerah,  dan tertuang  pada  Paket  Undang-undang Keuangan  Negara.,  yakni  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara,  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  Atas  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5) Atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Kota  Depok  Tahun  Anggaran  2012, BPK  RI  menyatakan  WTP  yang
tertuang  dalam  Surat  BPK  RI  Nomor: 08B/SHP/XVIII.BDG/05/2013  perihal
Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  Pemerintah  Kota  Depok
Tahun  2012,  tanggal  27  Mei  2013. Pemberian opini WTP didasarkan pada hasil  pemeriksaan  LKPD  Pemkot Depok TA 2012.  Dari laporan tersebut menunjukan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,  Laporan  Arus  Kas,  dan Catatan  atas  Laporan  Keuangan  untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 disajikan secara wajar.
6) Pengelola  Kota  Depok,  memiliki komitmen  kuat  terhadap  terwujudnya pemerintahan yang baik ( good
governance )  dan  taat  terhadap  kaidah manajemen pemerintahan daerah.
7) Sesuai  Undang-undang  Nomor  32 Tahun 2004, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan  laporan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  (LPPD)  kepada Pemerintah  dan  memberikan  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah kepada masyarakat. Pemerintah daerah Kota Depok sudah melaksanakan  penyampaian  laporan tersebut setiap tahun.
4.2.Saran
Penelitian menyarankan kepada manajemen  PNJ  untuk  menginformasikan hasil pemeriksaan oleh akuntan pemerintah kepada  civitas  akademika  secara  tranparan sehingga tercapai pelaksanaan prinsip GCG yaitu akuntabilitas dan tranparansi.
5. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  manajemen PNJ  dan  Pemkot  Depok  yang  telah memberikan  informasi  terkait  penelitian ini.Ucapan  khusus,  disampaikan  ucapan terima  kasih  kepada  P3M  PNJ  yang  telah memberikan  kesempatan  untuk  melakukan penelitian  ini.Juga  berbagai  pihak  yang
telah  membantu  penyelesaian  penelitian ini.
6. DAFTAR ACUAN [1] Arifin.  2005.  Peran  Akuntan  dalam Menegakkan  Prinsip Good Corporate
Governance pada    Perusahaan  di
Indonesia.  Pidato Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro. Semarang. [2] Bastian,  Indra  et  al.,  2006,  Telaah Kritis Standar Akuntansi Pemerintahan, BPFE, Yogyakarta.
[3] Ghozali,  Imam.  2005.    Metodologi Penelitian  Ekonomi  dan  Bisnis,  PT. Gramedia. Jakarta.
[4] Suharto,  Harry.  2002.  “ Compliance
Audit Pemerintah Daerah”. Media Akuntansi.  Edisi  26.  Mei  –  Juni.  pp. 14 – 15 [5] Herwidayatmo,  2000,  „Implementasi Good  Corporate  Governance  Untuk Perusahaan  Publik  di  Indonesia‟, Usahawan, Oktober, No. 10/Th.XXIX. [6] Ikatan Akuntan Indonesia. 2000. Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Jakarta.
[7] Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
[8] Partono.  2000.  “Laporan  Keuangan Pemerintah: Upaya Menuju Transparansi dan Akuntabilitas”. Media Akuntansi. Edisi 14. Oktober. pp. 25 – 26. [9] Prajogo. 2001. “Perspektif Pemeriksa terhadap Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Kompartemen Akuntan Sektor Publik Ikatan  Akuntan  Indonesia.  Vol.  02 No. 02. Agustus. pp. 1 – 8.
[10] Sundari,  Sri.  2010.  Peran  Akuntan Manajemen  dalam  Pengukuran  dan Implementasi  Strategi  Perusahaan,
Jurnal online, www.google.com , diunduh 22 April 2013.
[11] Ulum, Ihyaul. 2004. Akuntansi Sektor  Publik  Sebuah  Pengantar,
UMM Press, Malang.
[12] Wilopo.  2001.  “Faktor-faktor  yang Menentukan  Kualitas  Audit  pada Sektor
Publik/Pemerintah”. Ventura. STIE
Perbanas  Surabaya.  Vol.  4  No.  1. Juni. pp. 27 – 32.