## Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia
Boston R Sihotang¹, Edi Susilo², Jumino³
¹²³Sekolah Staf dan Komando Markas Besar Angkatan Laut.
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 01/06/2021 Received in revised form 02/07/2021 Accepted 28/09/2021

## Abstract
This study aims to describe the synergy between TNI and Polri in countering terrorism. This research uses a mixed method with a SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) to find the best strategies in increasing the synergy between TNI and Polri in countering terrorism. This research concludes  that  there  is  a  need  for  a  Presidential  Decree  which  contains  technical  operational regulations so that the TNI's involvement mechanism is clearer in countering terrorism, command and control  in  countering  acts  of  terrorism  is  one  of  the  main  factors  that  determine  the  success  of operations. The ability of the TNI and Polri to cope with actions terrorism is still not optimal because of  the  lack  of  intensity  of  joint  training  in  counterterrorism,  as  well  as  a  narrow,  negative  and overblown  understanding  of  "esprit  de  corps"  will  have  negative  implications  for  application  in everyday life and in assignment situations, especially in counterterrorism involving the TNI and Polri.d short conclusion. The abstract should only be typed in one paragraph and one-column format.
Keywords: Synergy/Terrorism, TNI, Polri, esprit de corps

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  sinergitas  antara  TNI  dengan  Polri  dalam  upaya penanggulangan  terorisme.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  campuran  atau  mixed  method dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat)  untuk mendapatkan strategi- strategi  terbaik  dalam  meningkatkan  sinergitas  TNI-Polri  dalam  penanggulangan  terorisme. Peneitian  ini  menyimpulkan  perlu  adanya  Perpres  yang  memuat  aturan-aturan  secara  teknis operasional  agar  mekanisme  pelibatan  TNI  lebih  jelas  dalam  penanggulangan  terorisme,  k omando dan Pengendalian dalam penanggulangan aksi terorisme merupakan salah satu faktor utama yang sangat  menentukan  dalam  keberhasilan  operasi,  Kemampuan  TNI  dan  Polri  dalam  mengatasi  aksi terorisme masih belum optimal karena minimnya intensitas latihan bersama dalam penanggulangan teror,  serta  Pemahaman  “esprit  de  corps”  atau  “jiwa  korsa”  yang  sempit,  negatif  dan  terkesan berlebihan  akan  berimplikasi  negatif  dalam  pengaplikasian  di  kehidupan  kedinasan  sehari-hari maupun dalam situasi penugasan, khususnya dalam penanggulangan terorisme yang melibatkan TNI dan Polri.
Kata kunci: Sinergitas, Terorisme, TNI, Polri, Jiwa Korsa
*) Boston R Sihotang E-mail : bostonraymondsihotang@gmail.com

## PENDAHULUAN
Ekskalasi terorisme berkembang  secara  signifikan  ke berbagai negara setelah serangan bom di Amerika Serikat yang meruntuhkan gedung  World  Trade  Centre  (WTC) pada  11  september  2001.  Mengacu pada  trend  perkembangan  saat  ini serta  bercermin  pada  kejadian- kejadian  teror  di  masa  lalu,  dapat menunjukkan  bahwa  kegiatan  aksi terorisme  telah  memiliki  jaringan bersifat internasional sehingga semakin memacu peningkatan kualitas maupun kuantitas  yang  sangat berpotensi  mengganggu  stabilitas keamanan lingkup global, regional dan nasional.  Oleh  sebab  itu,  globalisasi teror serta kekuatan yang mengikutinya memaksa respon sebagian besar negara untuk melakukan  pembaharuan  kebijakan keamanan (security policy ) nasionalnya. Stabilitas nasional sangat dibutuhkan dalam rangka membangun keberlanjutan  suatu  bangsa  sehingga terbentuk  sebuah  kesadaran  kolektif dari  seluruh  elemen  bangsa  dan negara Indonesia untuk bersama-sama mempertahankan  keutuhan  bangsa dan negara. Namun, upaya
mewujudkan  stabilitas  nasional  ini dihadapkan  pada  berbagai  tantangan, salah  satunya  aksi  terorisme  yang marak  terjadi  di  berbagai  daerah, misalnya  tragedi  Bom  Bali  I  dan  Bom Bali II, serta teror bom di tiga gereja di Kota  Surabaya  pada  Mei  2018.
Peristiwa-peristiwa teror bom tersebut  dapat  mengancam  stabilitas nasional karena efeknya dapat menimbulkan rasa takut secara luas di tengah masyarakat. Menurut Mustofa (2002), terorisme  dapat  diartikan  sebagai tindakan  kekerasan  atau  ancaman untuk  melakukan  tindakan  kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak di
mana  korbannya  tidak  memiliki hubungan  langsung  dengan  pelaku, yang  berakibat  pada  kerusakan, kematian,  ketakutan,  ketidakpastian dan  keputusasaan  massal.  Menurut Menurut  Kacung  Marijan  dalam  Asfar (2003), kata teror disebutkan pertama kali  melalui  istilah  system,  regime  de terreur  yang  muncul  pertama  kali pada  1789  di  dalam  The  Dictionnaire of The Academic Francaise. Sedangkan mengutip  dari  Fact  Sheet  No.32  dari UNHCR  tentang    Hak  Asasi  Manusia,
Terorism,  dan  Kontra  Terorisme, terorisme didefinisikan sebagai tindakan  kekerasan  yang  umumnya menargetkan warga sipil dengan motif politik maupun ideologi. Menurut  Komariah  (2017), terorisme adalah suatu tindak kejahatan luar biasa yang digolongkan terhadap  kemanusiaan  (crime  against humanity)  dan  menjadi  ancaman serius  bagi  kedaulatan  setiap  negara karena  bersifat  internasional  dan dapat  menimbulkan  bahaya  terhadap keamanan,  perdamaian  dunia,  serta merugikan  kesejahteraan  masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan  secara  terencana  dan berkelanjutan  agar  hak  asasi  orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.  Untuk  mengantisipasi  ancaman terorisme,  TNI  dan  Polri  memiliki peran  penting.  Namun  diperlukan sinergitas    yang  baik  antara  dua instansi tersebut.
Sinergitas  TNI  dan  Polri sejatinya  telah  ada  sejak  keduanya masih  berada  di  dalam  satu  lembaga yang  sama  yaitu  Angkatan  Bersenjata Republik  Indonesia  (ABRI).  Namun, walaupun  telah  dilakukan  pemisahan menjadi  lembaga  yang  berbeda, hubungan sinergitas tetap terjalin baik di bidang pertahanan maupun keamanan  negara  termasuk  dalam mengatasi  aksi  terorisme.  Tetapi  tak dapat  diingkari  fakta  bahwa  sejumlah
permasalahan  antara  keduanya  biasa muncul  dan  berpotensi  menyebabkan pelemahan  sinergitas  yang  telah  ada sebelumnya.
Aksi  terorisme  sendiri  masih dikategorikan  sebagai  pelanggaran tindak pidana. Sehingga usaha mengatasinyapun  masih  merupakan ranah  Polri  untuk  menjerat  pelaku kejahatan dengan menggunakan hukum  pidana.  Sampai  saat  ini,  Polri masih mendapat kepercayaan pemerintah  sebagai leading  sector mengatasi  aksi  terorisme,  sesuai dengan fungsi konstitusional organiknya  yaitu  keamanan  dan ketertiban masyarakat serta Menurut Undang-undang Terorisme,  kewenangan  Polri  dalam pemberantasan terorisme adalah melaksanakan  tindakan  pencegahan (preventif) melalui penyidikan, penindakan (represif) melalui penangkapan  dan  penahanan,  serta pemulihan melalui rehabilitasi, reintegrasi  dan  reedukasi.  Namun disebutkan  dalam  pasal  41  ayat  1  UU RI  No.  2  Tahun  2002  bahwa  dalam rangka melaksanakan tugas keamanan,  Polri  dapat  meminta bantuan TNI. Sehingga, dalam keadaan mendesak  Polri  dapat  meminta bantuan TNI termasuk dalam penanganan  aksi  terorisme  yang diatur  dalam  peraturan  pemerintah. Adapun  proses  perbantuan  TNI kepada Polri diatur sesuai amanah UU RI  No.  34  Tahun  2004  tentang  TNI yaitu  pada  pasal  7  ayat  (2)  nomor  10 yang  menyatakan  bahwa  “Membantu Polri  dalam  rangka  tugas  keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang”.
Pada  25  Mei  2018,  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  telah mengesahkan  UU  RI  nomor  5  tahun 2018  hasil  revisi  UU  nomor  15  tahun 2003  tentang  pemberantasan  tindak pidana  terorisme,  salah  satu  poin penting  dalam  revisi  tersebut  adalah
pelibatan  TNI  dalam  mengatasi  aksi terorisme  yang  selanjutnya  diatur melalui  Peraturan  Presiden  (Perpres) yang  dibentuk  maksimal  1  tahun setelah  UU  revisi  disahkan.  Dengan adanya revisi UU tersebut,
Implikasi pengesahan revisi UU terorisme  tersebut  secara  resmi memberikan  payung  hukum  kepada personil  TNI  di  lapangan  untuk meningkatkan  peran,  fungsi  dan kewenangannya dalam pelibatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Panglima  TNI  Marsekal  TNI  Hadi Tjahjanto bahwa setelah adanya revisi UU terorisme maka TNI dapat terlibat secara  keseluruhan,  mulai  dari pencegahan, penindakan hingga pemulihan  aksi  teror.  Dengan  revisi tersebut, pelibatan TNI tak lagi hanya sebatas perbantuan kepada Polri. Sejak Instruksi Presiden nomor 2/1999 tentang langkah-langkah kebijakan  dalam  rangka  pemisahan Polri  dari  TNI  muncul,  Kodal (Komando  dan  Pengendalian)  dalam penanggulangan  aksi  terorisme  di Indonesia  sangat  didominasi  oleh peran  Polri.    Seperti  terlihat  dalam tabel  1  yang  berisi  daftar  berbagai peristiwa  terorisme  di  Indonesia beserta  pihak  yang  terlibat  dalam penanggulangannya, dari 15 peristiwa terorisme  di  Indonesia  mulai  2008 hingga  2018,  hanya  satu  penanganan kelompok  atau  kasus  terorisme  yang melibatkan TNI.
Di  sisi  lain,  hasil  penanganan itu  bisa  dikatakan  belum  optimal.  Hal ini  terlihat  dari  fakta  bahwa  hampir setiap  tahun  terjadi  aksi  terorisme. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa  Polri  dalam  melaksanakan tindakan  pencegahan,  penindakan dan  pemulihan aksi  terorisme  masih mengalami  kendala  sehingga  perlu bersinergi dengan berbagai stakeholder lainnya, terutama TNI.
Sinergisme  antara  TNI  dan Polri salah satunya dapat terlihat dari
kegiatan  latihan  bersama.  Namun, dibandingkan  dengan  ketika  dua instansi  ini  masih  berada  dalam  satu payung ABRI, intensitas penyelenggaraan  latihan  terpadu untuk  mengatasi  aksi  terorisme berkurang  cukup  signifikan.  Sejak 2008,  baru  diselenggarakan  3  kali latihan  bersama  TNI-Polri  untuk penanggulangan  teror  yang  dikemas dalam  sandi  latihan  Waspada  Nusa  I (2008), Waspada Nusa II (2010), dan Waspada Nusa III (2011).

## Tabel 1.
Daftar Peristiwa Terorisme Sejak 2008 hingga 2018 di Indonesia Beserta Pihak yang Menanganinya Tanggal Kejadian Penanggulangan TNI Polri 01/08/2000  Bom Kedubes Filipina (Jakarta) TIDAK YA 22/07/2001  Bom Gereja Santa Anna (Jakarta) TIDAK YA 12/10/2002  Bom Bali I TIDAK YA 05/12/2002  Bom Restoran McDonald’s Makassar TIDAK YA 05/08/2003  Bom Hotel JW. Marriott (Jakarta) TIDAK YA 10/01/2004  Bom Palopo (Makassar) TIDAK YA 09/09/2004  Bom di Kedubes Australia (Jakarta) TIDAK YA 28/05/2005  Bom Tentena (Sulteng) TIDAK YA 01/10/2005  Bom Bali II TIDAK YA 31/12/2005  Bom Pasar Masomba TIDAK YA 17/07/2009  Bom Mega Kuningan Jakarta TIDAK YA 14/01/2016  Bom Thamrin Jakarta TIDAK YA 2016-2017  Teroris Kelompok Santoso, Poso YA YA 24/05/2017  Bom Kampung Melayu Jakarta TIDAK YA 13/05/2018  Bom di Tiga Gereja di Surabaya TIDAK YA
Ralph Linton (1936) mengatakan  bahwa “esprit  de  corps” atau  jiwa  korsa  adalah  semangat keakraban dalam Korps atau kelompok.    Sedangkan  Wilkes  & Krebs  (1988)  dalam    Boyle  (1994) mendefinisikan esprit  de  corps sebagai  kesadaran  dan  kebanggaan sebagai  anggota  kelompok  tertentu; Istilah ini sering digunakan di militer dan organisasi lain untuk mendefinisikan  rasa  tujuan  komunal yang lebih besar dari pada diri sendiri dan  menawarkan  rasa  kesetiaan  dan cara yang dikhususkan untuk organisasi. Menurut Juncos & Pomorska  (2013),  jiwa  korsa  adalah munculnya  kepercayaan  dan  nilai bersama  di  antara  individu-individu dalam suatu kelompok dan keinginan mereka  untuk  mencapai  tujuan bersama  -  dan  bagaimana  hal  ini dapat dicapai.
Saat  ini,  dalam  satuan-satuan di  TNI  ataupun  Polri,  arahan  untuk memiliki  “esprit  de  corps”  atau semangat korsa telah bertransformasi menjadi tradisi/budaya menjalin kekompakan, kebersamaan, solidaritas  serta  rasa  senasib  dan sepenanggungan antar sesama prajurit  yang  dikemas  menjadi sebuah kebanggaan. Namun terkadang  hal  itu  difahami  secara berlebihan  atau  fanatik  sehingga memberikan efek negatif baik kepada satuan  sendiri  atau  satuan  lainnya. Padahal,  esprit  de  corps  apabila dikelola  dengan  baik,  dapat  menjadi elemen  yang  sangat  penting  dalam perang,  termasuk  dalam  perang melawan  terorisme.  Hal  ini  sejalan dengan  yang  disampaikan  Stallard: “ Esprit  de  corps  is  the  essence  of individual  and  group  morale  and  an essential  element  of  warfighting”. Dengan  kata  lain,  jiwa  korsa  adalah esensi  moral  individu  dan  kelompok
dan  merupakan  elemen  penting dalam perang.
Pemahaman  dan  penerapan mengenai  “esprit  de  corps”  di  level pimpinan  TNI  dan  Polri  pada umumnya telah terlaksana tanpa ada masalah, baik dalam situasi kedinasan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan  tugas  operasi  terpadu. Akan  tetapi  hal  ini  tidak  diikuti    di level  personil  satuan  bawah  yang berdasarkan data tahun 2014 diungkapkan  bahwa  dalam  kurun 1999 s.d 2015 jumlah bentrokan TNI-
Polri  yang  terjadi  secara  sporadis  di berbagai daerah mencapai 200 kasus dengan  korban  mencapai  kurang lebih  20  orang.  Berdasarkan  data tersebut  maka  bisa  diambil  suatu kesimpulan  bahwa  masih  adanya pemahaman  yang  keliru  terhadap pengertian “esprit de corps“ di tubuh TNI  dan  Polri  terutama  terhadap personil  yang  tergolong  masih  baru bergabung  sebagai  anggota  TNI ataupun Polri.
Dari penjelasan tersebut, dapat  dinyatakan  bahwa  pokok permasalahan  yang  menyebabkan belum optimalnya sinergitas TNI dan Polri  guna  mengatasi  aksi  terorisme adalah  (1)  belum  adanya  payung hukum  tentang  pelibatan  TNI  dalam mengatasi  aksi  terorisme,  (2)  belum optimalnya komando dan pengendalian TNI dan Polri baik pada level operasi maupun pelaksanaan di lapangan,  (3)  belum  optimalnya pelaksanaan latihan terpadu TNI dan Polri baik tahap pencegahan, penindakan maupun pemulihan, serta (4)  pemahaman  tentang  “esprit  de corps”  yang  sempit,  negatif  dan terkesan  berlebihan.  Merujuk  pada permasalahan
tersebut, maka penelitian  ini  bertujuan  untuk merumuskan  strategi-strategi  yang dapat  diterapkan  untuk  mewujudkan hubungan antara TNI-Polri yang lebih
sinergis  agar  dapat  menanggulangi setiap ancaman-ancaman terorisme.
METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan mixed  method, yaitu penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan  data  kualitatif  dan data  kuantitatif  untuk  mendapatkan suatu  kesimpulan  dari  sebuah permasalahan.    Menurut  Bowers, Cohen,  dan  Elliot  (2013),  “ Mixed methods’  is  a  research  approach whereby  researchers  collect  and analyse both quantitative and qualitative  data  within  the  same study“ (Mixed Method adalah pendekatan dalam penelitian di mana peneliti mengumpulkan data kualitatif  dan  kuantitatif  sekaligus dalam  satu  penelitian  yang  sama).
Pernyataan  tersebut  senada  dengan Creswell (1999) yang menyatakan: “A mixed-method  study  is  one  in  which the  researcher  incorporates  both qualitative  and  quantitative  methods of  data  collection  and  analysis  in  a single study”.
Data-data primer dalam penelitian  ini  diperoleh  melalui wawancara  terhadap  para  ahli  yang berpengalaman di lingkungan Kementerian Pertahanan RI, Kementerian  Koordinator  Politik, Hukum dan Keamanan RI, Mabes TNI, Mabes  Polri  (Mako  Brimob)  serta BNPT (Badan Nasional Penanggulangan  Terorisme),  serta dari  kuesioner  yang  diisi  oleh  para personel  yang  memiliki  pengalaman tugas dan kemampuan penanggulangan aksi terorisme. Data-data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportuniy, and Threat)  untuk  merumuskan  strategi- strategi  yang  dapat  dipilih  untuk mewujudkan  sinergitas  TNI-Polri
yang lebih baik dalam penanggulangan  terorisme.  Menurut Gurel  (2017),  “ SWOT  Analysis  is  an analysis  method  used  to  evaluate  the ‘strengths’, ‘weaknesses’, ‘opportunities’ and ‘threats’ involved in an  organization, a  plan,  a  project,  a person or a business activity. (Analisis SWOT  adalah  metode  analisis  yang dipergunakan  untuk  mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam  organisasi  maupun  dalam sebuah  perencanaan  atau  proyek, serta  peluang  dan  ancaman  dari  luar yang berpengaruh terhadap organisasi,  perencanaan,  maupun proyek  tersebut).    Menurut  Irham Fahmi (2013), Analisis SWOT berguna  untuk  melihat  suatu  topik atau  permasalahan  dari  empat  sisi yang berbeda yaitu kekuatan (Strength),  kelemahan  (Weakness), peluang (Opportunities) dan ancaman  (Threats)  di  mana  akan menghasilkan  arahan,  rekomendasi serta kebijakan untuk mempertahankan kekuatan dan menambah  keuntungan  dari  peluang yang ada sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Namun sebelum analisis SWOT  dilaksanakan,  terlebih  dahulu dilakukan  penyusunan  kebijakan berdasarkan data yang telah diperoleh dengan menggunakan analisis  teori  kebijakan.  Menurut
James  E.  Anderson  sebagaimana dikutip  Islamy  (2009:  17),  kebijakan dapat  didefinisikan  sebagai “a purposive course of action followed by an  actor  or  set  of  actors  in  dealing with a problem or matter of concern”.
(Serangkaian tindakan yang mempunyai  tujuan  tertentu  yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Mengacu  dari  teori tersebut maka penulis mendefinisikan  bahwa  kebijakan mengandung  suatu  unsur  tindakan untuk  mencapai  tujuan  yang  ingin dicapai  dipengaruhi  oleh  hambatan dan mencari peluang dalam mewujudkannya.

## Konsep Sinergitas
Menurut  Najiyati  dan  Rahmat
(2011), sinergi adalah kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih  besar.  Dengan  kata  lain,  sinergi dapat  dipahami  sebagai  operasi gabungan  atau  perpaduan  unsur untuk  menghasilkan  output  yang lebih  baik.  Haspeslagh  dan  Jemison (1991)  menjelaskan  bahwa  sinergi didefinisikan sebagai kombinasi antara 2 entitas yang akan menghasilkan  hasil  yang  lebih  besar dibandingkan  apabila  masing-masing entitas  tersebut  bekerja  sendiri- sendiri.
Menurut  Ansoff  (1968)  dalam Sulasmi  (2016),  sinergi  didefinisikan sebagai  sebuah  efek  yang  dapat menghasilkan  suatu  hasil  yang diperoleh  dari  kombinasi  berbagai sumber daya organisasi, yang nilainya lebih  besar  daripada  jumlah  nilai masing-masing  bagiannya.    Dari berbagai  penjelasan  tersebut,  maka dapat dinyatakan bahwa sinergi pada prinsipnya adalah bekerjanya sumber daya-sumber  daya  yang  dimiliki antara  2  organisasi  atau  lebih  untuk menghasilkan  sesuatu  yang  lebih berkualitas,  lebih  banyak,  dan  lebih besar  daripada  apabila  masing- masing organisasi itu bekerja sendiri- sendiri  dengan  sumber  daya  masing- masing.    Menurut  Sulasmi  (2016), sinergi terjadi melalui sebuah dinamika yang menyangkut sekelompok  orang  yang  berinteraksi dalam menjalankan  tugasnya.  Sinergi itu dapat diperoleh melalui pertemuan  yang  dialogis,  saling keterbukaan,  kemauan  menerima
pendapat  yang  lain,  tak  merasa terancam  secara  intelektual  maupun personal atas gagasan dari yang lain.

## Konsep Keamanan Nasional
Keamanan  Nasional  adalah perwujudan konsep keamanan
menyeluruh  ( comprehensive  security ) dengan  menempatkan  keamanan sebagai  konsep  multidimensi  yang mengharuskan  negara  menyiapkan beragam  aktor  keamanan  untuk mengelolanya.  Menurut  Hermawan,
Setidaknya  ada  lima  ranah  sektor keamanan  yang  saling  bertautan dalam  bingkai  keamanan  nasional yaitu sektor militer (military security ),  politik  ( political  security ), ekonomi  ( economic  security ),  sosial ( societal  security )  dan  lingkungan ( environmental  security ).  Menurut
Berkowitz, keamanan
nasional didefinisikan  sebagai  kemampuan dari  suatu  bangsa  untuk  melindungi nilai-nilai  internalnya  dari  ancaman pihak  luar    Di  Indonesia,  keamanan nasional terwujud dari peran pemerintah dengan melibatkan seluruh  komponen  baik  utama, cadangan  maupun  pendukung,  untuk bahu-membahu  dan  bekerjasama, khususnya  TNI  dan  Polri  sebagai pelopor dari seluruh komponen.

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS
Stabilitas nasional dapat terjaga  dengan  baik  apabila  kondisi keamanan, ketertiban dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara  serta  pembangunan  dapat berjalan  dengan  lancar.  Fenomena gangguan  keamanan  yang  cukup menonjol saat ini adalah meningkatnya eskalasi ancaman terorisme. Untuk  mengatasi  ekskalasi
ancaman  terorisme  yang  terus meningkat, diperlukan Sinergitas TNI
dan  Polri  yang  optimal.  Menurut Stoner  dan  Wenkel  (1986),  tingkat kerja  sama  yang  baik  adalah sinergistik,  yaitu  kerja  sama  yang tinggi,  saling  mempercayai,  dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran  yang  lebih  besar  dari penjumlahan  hasil  keluaran  masing- masing  pihak.  Dengan  demikian, kegiatan yang mengedepankan sinergitas dapat menghasilkan keluaran  yang  lebih  baik  dan  hasil yang lebih besar. Pernyataan  tersebut  sesuai dengan  teori  sinergitas  menurut Stoner (1986) bahwa hubungan antar dua  pihak  dapat  menghasilkan tingkatan komunikasi bila dihadapkan  pada  elemen  kerjasama dan  kepercayaan.  Dari  tingkatan komunikasi  menghasilkan  tiga  level kerja  sama,  terdiri  dari:  (1)  Defensif, yaitu  tingkatan  kerjasama  dan kepercayaan  yang  rendah  akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat  pasif/defensif,.  (2) Respectful , yaitu tingkat kerjasama dan kepercayaan yang meningkat memunculkan suatu pola komunikasi bersifat kompromi dan saling menghargai, dan (3) Synergistic , yaitu kerjasama  yang  tinggi  dan  saling mempercayai  akan  menghasilkan pola  komunikasi  bersifat  sinergitas (simbiosis mutualisme), berarti bahwa  kerjasama  yang  terjalin  akan menghasilkan  output  yang  jauh lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak. Di Indonesia, hubungan antara antara  TNI  dan  Polri  sejatinya  telah diatur  dalam  sejumlah  peraturan. Pasal  41  ayat  1  Undang-undang  RI Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa “Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan,  Polri  dapat  meminta bantuan  TNI  yang  diatur  lebih  lanjut dengan  peraturan  pemerintah”.  Hal
inilah  yang  mendasari  adanya keterkaitan yang saling membutuhkan  antara  TNI  dan  Polri dalam melaksanakan tugas keamanan, khususnya mengantisipasi timbulnya  aksi  terorisme  dengan level  eskalasi  ancaman  bertaraf nasional atau internasional.
Undang-undang RI No 3 Tahun 2002  tentang  Pertahanan  Negara, khususnya  pada  pasal  1  ayat  (2) menyatakan bahwa “Sistem pertahanan  negara  adalah  sistem pertahanan  yang  bersifat  semesta yang  melibatkan  seluruh  warga negara,  wilayah  dan  sumber  daya nasional  lainnya,  yang  dipersiapkan pemerintah secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan  wilayah  dan  keselamatan bangsa dari segala ancaman”.
Undang-undang  RI  Nomor  34
tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,  pada  pasal  7  ayat  (2) nomor  10  menyatakan  bahwa “Membantu Kepolisian Negara Republik  Indonesia  dalam  rangka tugas  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  yang  diatur  dalam undang-undang”.  Selanjutnya, pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa “Ketentuan  penyelenggaraan  OMP (Operasi  Mendukung  Perdamaian)
dan  OMSP  (Operasi  Militer  Selain Perang)  dilaksanakan  berdasarkan kebijakan  dan  keputusan  politik negara”.  Undang-undang  RI  Nomor  5 tahun  2018  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme,  khususnya Pasal  43-i,  ayat  (1),  (2)  dan  (3) menyatakan bahwa “Tugas TNI dalam mengatasi  aksi  terorisme  merupakan bagian  dari  OMSP,  dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI  dan  diatur  dengan  Peraturan Presiden  (Perpres)”.  Point  penting dari  revisi  UU  tersebut  adalah  peran TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme
bukan  lagi  sebagai  perbantuan kepada  Polri  namun  dilaksanakan dengan  OMSP  dalam  bentuk  operasi mandiri  dan  atau  operasi  imbangan.
Oleh  karena  itu,  dengan  adanya kesamaan  peran  dan  kewenangan kedua  instansi  dalam  mengatasi  aksi terorisme maka keterjalinan sinergitas  mutlak  diperlukan  sebagai jaminan keberhasilan dalam menjaga stabilitas nasional. Berikutnya, Peraturan Presiden  RI  nomor  46  tahun  2010 tentang  BNPT,  khususnyya  pasal  2 ayat (1) point (b) menjelaskan bahwa tugas  BNPT  salah  satunya  adalah “Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan  di  bidang  penanggulangan terorisme”.  Berdasarkan  Perpres  ini maka  peran  BNPT  selaku  lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan seluruh stakeholder  terkait  baik  lembaga maupun kementerian, khususnya TNI dan  Polri  selaku  penggerak  utama dalam  pelaksanaan  mengatasi  aksi terorisme  sehingga  kesinergitasan kedua  instansi  dapat  terus  berjalan lebih optimal. Selanjutnya, ditentukan strategi untuk mengoptimalkan sinergitas  TNI  dan  Polri  dengan menerapkan  teori  SWOT.  Berikut  ini digambarkan melalui tabel menggunakan teori SWOT memanfaatkan  perhitungan  bobot dan  skor    berdasarkan  hasil  angket dan wawancara yang telah dilakukan di satuan anti teror TNI, BNPT, Mako Brimob  dan  Kemenko  Polhukam untuk  menghasilkan  kesimpulan analisis  IFAS  (Internal  Factors Analysis Summary) dan analisis EFAS (External Factors Analysis Summary) serta kuadran terpilih.

## Tabel 3.
Hasil Analisis IFAS ( Internal Factory Analysis Summary ) terhadap Strength
Tabel 4
Hasil Analisis IFAS ( Internal Factory Analysis Summary ) terhadap Weakness (kelemahan)
Tabel 5 Hasil Analisis EFAS ( External
Factory Analysis Summary ) terhadap Opportunity (peluang)
Tabel 6
Hasil Analisis EFAS ( External Factory Analysis Summary ) Terhadap Threat (Ancaman) NO EFAS BOBOT (A) SKOR (B) A * B THREAT (ANCAMAN) 1 Perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh teroris untuk menyebarkan faham radikalisme, terorisme, serta melakukan propaganda,pemb angunan jaringan yang bersifat lintas batas negara 0,13 3,3 0,43 2 Posisi geografi Indonesia yang strategis sangat rentan terhadap kejahatan kelompok terorisme transnasional 0,11 2,8 0,31
NO IFAS BOBOT (A) SKOR (B) A * B
STRENGTH (KEKUATAN)
1 TNI dan Polri adalah alat negara  dalam pertahanan  dan keamanan nasional 0.12 3.4 0.40 2 TNI dan Polri memiliki
kemampuan guna mengatasi aksi terorisme
0.12 3.3 0.39 3 Kepercayaan rakyat Indonesia kepada TNI dan Polri masih sangat baik. 0.12 2.9 0.34
4 Ada upaya pengoptimalan sinergitas TNI dan Polri guna mengatasi aksi terorisme 0.13 3.0 0.38 NO IFAS
BOBOT
(A) SKOR (B) A * B WEAKNESS (KELEMAHAN) 1 Belum adanya Perpres tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. 0,13 3,7 0,50 2 Belum optimalnya fungsi komando dan pengendalian yang jelas dalam penyelenggaraan operasi guna mengatasi aksi terorisme 0,13 3,4 0,42 3 Belum optimalnya latihan terpadu TNI dan Polri guna mengatasi aksi terorisme 0,12 3,5 0,45
4 Pemahaman “Esprit de Corps” atau “Jiwa
Korsa” yang sempit, negatif dan pengaplikasiannya terkesan berlebihan 0,13 3,4 0,43
NO
EFAS BOBOT (A) SKOR (B) A * B
OPPORTUNITY (PELUANG) 1 Dunia internasional sepakat mendukung pemberantasan terorisme 0.13 3.2 0.41 2 Penanganan terorisme di Asia Selatan sebagai studi kasus penanganan aksi terorisme yang kurang berhasil. 0.11 2.8 0.31 3 Disahkannya UU RI nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme maka pemerintah telah memberikan payung hukum kepada TNI dalam pelibatan mengatasi terorisme 0.12 2.9 0.54 4 Perpres nomor 46 tahun 2010 tentang BNPT yang berperan mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan terorisme 0.12 3.0 0.35
NO EFAS BOBOT (A) SKOR (B) A * B THREAT (ANCAMAN)
3
Berkembangnya paham radikalisme dan aksi terorisme di lingkungan global maupun regional cukup berpengaruh terhadap perkembangan faham tersebut di Indonesia 0,12 3,0 0,35 4 Indonesia dengan SDA yang melimpah, menjadi sumber potensi masalah yang terjadi di dunia, 0,13 3,3 0,43
Tabel 7 Hasil Penjumlahan IFAS dan EFAS INTERNAL (X) NILAI EXTERNAL(Y) NILAI Kekuatan (Strength) 1.515  Peluang (Opportunity) 1.622 Kelemahan (Weakness) 1.812 Ancaman (Threat) 1.541 Selisih -0.297 Selisih 0.082
Dari  tabel  7  dapat  dilihat bahwa  hasil  penghitungan  jumlah yang  mempengaruhi  dari  faktor internal  (X)  terdapat  selisih  angka  - 0,297 dan faktor eksternal (Y) selisih 0,082.  Dengan  demikian  untuk mengetahui  strategi  terpilih  yang akan  digunakan  sebagai  pemecahan masalah,  maka  hasil  tersebut  akan dimasukkan ke dalam matrik kuadran SWOT seperti di bawah ini:
Gambar 1 Kuadran SWOT Dari gambar 1 kuadran analisa SWOT di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan menunjukkan kuadran  terpilih  adalah  kuadran  tiga dengan  strategi “Turn  Around” yaitu dengan  meningkatkan  kemampuan menggunakan  peluang  yang  ada. Berikut  ini  merupakan  matrik  SWOT yang akan digunakan sebagai strategi dan dituangkan dalam bentuk tabel:

## TABEL 8
Prioritas Strategi IFAS EFAS WEAKNESS OPPORTUNITY Belum diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan  TNI  dalam mengatasi aksi terorisme Dunia internasional sepakat mendukung pemberantasan aksi terorisme. Belum dioptimalkannya sistem Komando dan Pengendalian (Kodal) yang jelas dalam penyelenggaraan operasi  guna mengatasi aksi terorisme Penanganan  terorisme di  Asia  Selatan  sebagai studi kasus penanganan aksi  terorisme  yang kurang berhasil. Belum dioptimalkannya pelaksanaan latihan terpadu TNI dan Polri guna mengatasi aksi terorisme Disahkannya UU RI nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme maka pemerintah telah memberikan payung hukum  kepada  TNI dalam pelibatan mengatasi terorisme Pemahaman “ Esprit de Corps ” atau “Jiwa Korsa” yang sempit, negatif dan pengaplikasiannya terkesan berlebihan Presiden menerbitkan Perpres nomor 46 tahun 2010 tentang BNPT yang berperan mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme. Berdasarkan  analisa  teori SWOT  di  atas,  dapat  ditentukan  12 strategi gabungan yang dapat menjadi  pandu  dalam  menentukan upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Namun  strategi  yang  tepat  perlu ditentukan  sesuai  dengan  skala prioritas  berdasar  pada  skor  bobot nilai baik kekuatan (strength) maupun peluang (opportunity)
sehingga  nantinya  hanya  akan  ada  4 strategi  terpilih.  Berikut  ini  adalah penjelasannya melalui tabel 9:

## Tabel 9
Skor Bobot Kekuatan dan Peluang
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tabel di atas maka telah dapat ditentukan 4 (empat) skala prioritas strategi paling tepat yaitu:
1) Weakness 1 – Opportunity 3
Strategi  ini  adalah  percepatan diterbitkannya  Peraturan  Presiden (Perpres)  tentang  pelibatan  TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang di  dalamnya  mengatur  secara  teknis operasional  dan  mekanisme  serta pada  skala  atau  tingkat  ancaman bagaimana  TNI  dilibatkan,  sehingga dalam  pelaksanaan  di  lapangan,  TNI dapat  meningkatkan  peran,  fungsi dan  kewenangan  mulai  dari  tahap pencegahan, penindakan hingga pemulihan aksi teror.
2) Weakness 2 – Opportunity 3 Menetapkan  sistem  Komando dan Pengendalian dalam penyelenggaraan operasi guna mengatasi  aksi  terorisme  khususnya
dalam  pengerahan  pasukan  di lapangan,  untuk  mengatasi  eskalasi ancaman terhadap kedaulatan
Negara.
3) Weakness 3 – Opportunity 3
Meningkatkan pelaksanaan latihan  terpadu  TNI  dan  Polri  guna mengatasi  aksi  terorisme,  sehingga tercipta  kesamaan  dalam  taktik maupun teknik di lapangan baik pada tahap  pencegahan,  penindakan  dan pemulihan.
4) Weakness 4 – Opportunity 3
Meningkatkan pemahaman mengenai “esprit de corps“ atau “jiwa korsa”  guna  lebih  bisa  dimengeri secara luas, positif dan tidak terkesan sempit, sehingga dapat meminimalisir  kesalahpahaman  yang berakibat terjadinya bentrokan personil  kedua  instansi  baik  dalam kedinasan sehari-hari maupun dalam penugasan.

## Upaya Mendukung Strategi
Disesuaikan  dengan  rumusan kebijakan  dan  strategi  yang  telah ditentukan  dalam  mengoptimalkan sinergitas  TNI  dan  Polri,  maka  perlu sebuah sistem pengaplikasian tentang siapa  yang  akan  berbuat  (subjek), terhadap apa akan diperbuat (objek), dan  dengan  cara  apa  akan  berbuat (metode), dalam bentuk upaya-upaya sebagai berikut:
1. Upaya untuk mendukung strategi 1. Berdasarkan  teori  keamanan nasional, dengan menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensi  yang  mengharuskan negara  menyiapkan  beragam  aktor keamanan yang salah satunya adalah militer,  serta  berlandaskan  hukum UU  RI  Nomor  5  tahun  2018  tentang pemberantasan tindak pidana terorisme,  maka  penting  adanya W-O W O Skor Prioritas W1-O1 0.5 0.41 0.205 W1-O2 0.5 0.31 0.155 W1-O3 0.5 0,54 0.270 1 W1-O4 0.5 0.35 0.175 W2-O1 0.42 0.41 0.172 W2-O2 0.42 0.31 0.130 W2-O3 0.42 0,54 0.227 2 W2-O4 0.42 0.35 0.147 W3-O1 0.45 0.41 0.185 W3-O2 0.45 0.31 0.140 W3-O3 0.45 0,54 0.243 3 W3-O4 0.45 0.35 0.158 W4-O1 0.43 0.41 0.211 W4-O2 0.43 0.31 0.133 W4-O3 0.43 0,54 0.232 4 W4-O4 0.43 0.35 0.151
penerbitan Perpres sebagai legitimasi hukum  yang  kuat  bagi  TNI  dalam rangka  pelibatannya  mengatasi  aksi terorisme.    Untuk  itu,  diperlukan langkah-langkah  nyata  untuk  dapat mewujudkan serta mendukung strategi  1,  diantaranya  sebagai berikut: a. DPR memonitor penerbitan Perpres tentang regulasi petunjuk  pelibatan  TNI  dalam mengatasi  aksi  terorisme  yang mana  telah  disepakati  bersama bahwa batas waktunya yaitu satu tahun  setelah  UU  RI  nomor  5 tahun 2018 disahkan. b. Panglima TNI memberikan perintah  kepada  Asops  Panglima TNI untuk membentuk kelompok kerja  (Pokja)  guna  menyusun konsep  regulasi  tentang  proses pelibatan  TNI  dalam  mengatasi aksi terorisme. c. Asops  Panglima  TNI  membentuk Pokja penyusunan konsep regulasi  pelibatan  TNI  dalam mengatasi aksi terorisme dengan melibatkan Asops seluruh angkatan, Babinkum dan Kadiskum seluruh angkatan serta para  Pangkotama  terkait  yaitu Danjen  Kopassus,  Dankormar serta Dankorps Paskhas. Selanjutnya bersama-sama menyusun  konsep  rancangan tentang  proses  pelibatan  TNI dalam  mengatasi  aksi  terorisme dimana  memuat  secara  umum teknis operasional dan mekanisme serta pada skala atau tingkat  ancaman  bagaimana  TNI dilibatkan.  Konsep  rancangan tersebut tentunya berdasar kepada  undang-undang  yang berlaku  baik  itu  undang-undang TNI  maupun  undang-undang Pertahanan  Negara.  Selain  itu, langkah lain yang perlu dijadikan landasan  dalam  pengkonsepan adalah dengan meminta
pendapat  atau  komentar  dari para  ahli  sejarah  yang  expert  di bidang penanganan aksi terorisme,  serta  penting  juga untuk  mengetahui  bagaimana pengalaman  para  pelaku  sejarah yang  pernah  terlibat  baik  secara langsung  ataupun  tidak  langsung dalam mengatasi aksi terorisme.
d. Asops  Panglima  TNI  bersama- sama  Tim  Pokja  berkoordinasi dengan  Polri  dan  BNPT  dalam penyusunan  konsep  regulasi pelibatan  TNI  dalam  mengatasi aksi  terorisme  baik  pada  tahap pencegahan,  penindakan  hingga pada  pemulihan  aksi  teror  untuk diajukan  sebagai  bahan  masukan dalam merumuskan Perpres. e. Asops Panglima TNI selaku ketua Pokja  berkoordinasi  secara  terus menerus dengan Sekretaris Militer Presiden (Sekmilpres) dan pihak  terkait  lainnya  guna percepatan  penerbitan  Perpres tentang  pelibatan  TNI  dalam mengatasi aksi terorisme sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya di lapangan. f. Asops  Panglima  TNI  bersama- sama tim Pokja mensosialisasikan  hasil  Perpres tentang  pelibatan  TNI  dalam mengatasi  aksi  terorisme  kepada segenap  Kotama  terkait  sebagai pedoman  bagi  para  prajurit  di lapangan  yang  terlibat  dalam penanggulangan aksi terorisme.
2. Upaya Untuk Mendukung Strategi 2 Sesuai  dengan  teori  asas-asas penyelenggaraan OMSP, salah satunya adalah asas kesatuan komando dan pengendalian, dinyatakan  bahwa  “Seluruh  kegiatan operasi dalam rangka OMSP berada di bawah  satu  komando  penanggung jawab  dari  institusi  negara  yang ditunjuk  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku”. Menindak lanjuti teori tersebut, untuk mendukung dan mewujudkan strategi
2, dapat direalisasikan melalui upaya- upaya sebagai berikut: a. Panglima TNI melalui persetujuan Presiden mengaktifkan  kembali  Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI yang komando  dan  pengendaliannya penuh berada di tangan Presiden, komando dan pengendalian operasi berada di tangan Panglima TNI serta komando dan pengendalian pasukan di lapangan dipimpin oleh Panglima Komando  Utama  terkait,  dalam hal ini, Danjen Kopassus, Dankormar  dan  Dankorpaskhas secara  bergantian  setiap  6 (enam) bulan sekali. b. BNPT mengkoordinir pelaksanaan  seluruh  kegiatan latihan  baik  sifatnya  pembinaan kekuatan  maupun  pelaksanaan operasi dalam rangka penggunaan  kekuatan  yang  akan melibatkan  TNI  dan  Polri  dalam penanggulangan  aksi  terorisme sehingga pemegang Kodal pasukan  di  lapangan  kedua instansi  bisa  lebih  optimal menjalin sinergitas dalam hubungan komunikasi dan koordinasi untuk saling mengerti dan  memahami  tugas  masing- masing  dalam  rangka  mencapai tujuan bersama.
c. Panglima  TNI  bersama  dengan Kapolri  selaku  pemegang  Kodal operasi  melaksanakan  program pertemuan  setiap  3  (tiga)  bulan sekali  guna  membahas  dan mengevaluasi  program  kegiatan yang  telah  dilakukan  serta memahami  arah  perkembangan lingkungan  strategis  terkini  baik pada  level  global,  regional maupun nasional. Program
pertemuan  ini  juga  dihadiri  oleh para  pemegang  Kodal  pasukan terkait  di  lapangan  baik  dari jajaran  TNI  maupun  Polri,  serta Kepala  BNPT  selaku  pemimpin lembaga yang menkoordinir seluruh  instansi  terkait  dalam penaggulangan  aksi  terorisme  di Indonesia. d. Panglima  TNI,  Kapolri,  Kepala BNPT  serta  Pangkotama  terkait bersama-sama  secara  periodik membuat program kegiatan secara berkelanjutan untuk mengoptimalkan  Kodal  dalam penanggulangan aksi terorisme. 3. Upaya untuk mendukung strategi 3 Teori pengembangan SDM menerangkan bahwa pelatihan adalah suatu  kegiatan  untuk  meningkatkan kapasitas  sumber  daya  manusia  agar berkualitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme  dalam  bekerja  agar bisa meningkatkan kemampuan untuk  mencapai  tujuan  dengan  baik. Teori  tersebut  sangat  relevan  untuk diimplementasikan dalam meningkatkan  pelaksanaan  latihan terpadu TNI dan Polri guna mengatasi aksi terorisme. Mengacu dari keterkaitan teori dengan permasalahan  yang  dihadapi  maka diperlukan  langkah-langkah  nyata untuk  dapat  mendukung  strategi  –  3 diantaranya  dengan  upaya  sebagai berikut:
a. BNPT  selaku  koordinator  dalam pelaksanaan penanggulangan aksi  terorisme  merencanakan dan  menyelenggarakan  program latihan  terpadu  TNI  dan  Polri guna  meningkatkan  kemampuan kedua  instansi  dalam  upaya menangkal dan mencegah terjadinya tindakan aksi terorisme  ( preventif )  melalui latihan terpadu dalam
penyelidikan,  pengamanan  dan penggalangan.
b. BNPT  selaku  koordinator  dalam pelaksanaan penanggulangan aksi  terorisme  merencanakan dan  menyelenggarakan  program latihan  terpadu  TNI  dan  Polri guna  meningkatkan  kemampuan personil  kedua  instansi  dalam upaya  penindakan  (represive) terhadap tindakan aksi terorisme melalui latihan bertahap. bertingkat  dan  berlanjut  dalam rangka  pembinaan  kekuatan  dan dalam  rangka  meningkatkan kesiapsiagaan operasional. c. BNPT  selaku  koordinator  dalam pelaksanaan penanggulangan aksi  terorisme  merencanakan dan  menyelenggarakan  program latihan  terpadu  TNI  dan  Polri guna  meningkatkan  kemampuan personil  kedua  instansi  dalam upaya pemulihan (deradikalisasi) untuk mencegah ataupun menangkal  timbulnya  kembali kelompok-kelompok baru berpaham radikal yang mengarah kepada munculnya bibit-bibit dan aktor-aktor  pelaku  tindakan  aksi terorisme melalui latihan program  rehabilitasi,  reedukasi dan reintegrasi sosial. d. BNPT bersama-sama stake holder terkait  (TNI,  Polri,  Bin  dan  Bais) melakukan  evaluasi  secara  terus menerus  mengenai  pelaksanaan program tindakan penanggulangan  aksi  terorisme baik  pada  tahap  pencegahan, penindakan maupun pemulihan. e. Asops  Panglima  TNI  bersama- sama  dengan  Aspos  Kapolri  dan
BNPT  merencanakan  latihan terpadu  TNI  dan  Polri  dalam penanggulangan  teror  meliputi materi  latihan,  bentuk  latihan dan  macam  latihan  yang  akan dikembangkan dalam menghadapi  skenario  latihan
sesuai  eskalasi  ancaman  yang akan dihadapi. f. Panglima  TNI  melalui  Asops Panglima  TNI  mengeluarkan direktif  latihan  kepada  Komando Utama  terkait,  dalam  hal  ini, Danjen Kopassus, Dankormar dan Dankorpaskhas untuk melaksanakan  latihan  terpadu TNI  dan  Polri  dalam  rangka penanggulangan  teror  secara bertahap, bertingkat dan berlanjut  untuk  meningkatkan kemampuan  prajurit  anti  teror, baik  dalam  tahap  penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. g. Asops Panglima TNI berkoordinasi  dengan  Asops Angkatan mengkoordinir kesiapan latihan terpadu TNI dan Polri  dalam  penanggulangan teroris, meliputi kesiapan personel  maupun  material  yang akan dilibatkan dalam latihan. h. Danjen Kopassus, Dankormar dan Dankorpaskhas  secara  bersama- sama  menyiapkan  pasukan  anti teror nya untuk dilibatkan dalam latihan  terpadu  TNI  dan  Polri dalam  rangka  penanggulangan teror.  Kesiapan  latihan  diawali dengan latihan perorangan sampai  dengan  satuan  yang dilaksanakan  secara  bertahap, bertingkat  dan  berlanjut  guna meningkatkan kemampuan prajurit,  baik  dalam  tahap penyelidikan,  pengamanan  dan penggalangan. i. Para  Dansatgas  Anti  Teror  TNI secara  bersama-sama  dengan Satgas Anti Teror Polri melaksanakan  latihan  terpadu TNI  dan  Polri  dalam  rangka penanggulangan  teror,  sesuai dinamika latihan yang dikembangkan  guna  menjaga stabilitas nasional.
4. Upaya untuk mendukung strategi  4 Berdasarkan  teori  “Esprit  de Corps” yaitu menumbuhkan semangat pantang menyerah, saling melindungi sesama  teman,  menjaga  kehormatan, semangat  serta  keakraban  dalam Korps  atau  kelompok,  maka  sangat penting  bagi  satuan  khususnya  TNI dan  Polri  untuk  meningkatkan  dan menerapkan  pemahaman  mengenai “ esprit  de  corps ”  atau  “jiwa  korsa” secara  luas  dan  positif.  Berdasarkan teori  tersebut,  untuk  mewujudkan atau mendukung strategi 4 diperlukan upaya-upaya sebagai berikut: a. Panglima  TNI  bersama-sama Kapolri  mengadakan  seminar nasional dengan tema “Sinergitas TNI  dan  Polri  dalam  mengatasi Aksi  Terorisme”.  Seminar  ini mengundang Menkopolhukam, Kepala  BIN,  Kepala  BNPT,  Ketua Komisi  HAM  sebagai  juru  bicara sekaligus  narasumber  untuk memberikan  umpan  balik  sejauh mana pelaksanaan sinergitas TNI dan  Polri  dalam  penanggulangan aksi terorisme selama ini.
b. Panglima  TNI  bersama-sama Kapolri  memberikan  perintah secara  tertulis  kepada  seluruh unsur pimpinan setingkat Pangkotama  baik  di  tubuh  TNI maupun Polri untuk mengadakan penataran mengenai pemahaman dan  arti  penting  “ esprit de corps ” atau  “jiwa  korsa”  yang  diikuti seluruh unsur pimpinan setingkat Komandan  Satuan  Pelaksana (Dansatlak) kedua instansi dengan  maksud  dan  tujuan  agar nantinya dapat memberikan sosialisasi  kepada  jajarannya masing-  masing  sampai  kepada pangkat prajurit terendah.
c. Unsur pimpinan TNI dan Polri di wilayah/daerah setingkat Korem, Polresta,  Resimen  dan  atau
Brigade,  mengadakan  ceramah dan pembekalan yang membahas mengenai  pemahaman  dan  arti penting  “ esprit  de  corps ”  atau “jiwa  korsa”  yang  diikuti  seluruh unsur pimpinan setingkat Danki/Danton dibawah jajarannya masing-masing dengan  maksud  dan  tujuan  agar apa yang didapatkan dari ceramah dan pembekalan tersebut dapat ditularkan kepada seluruh  personil  yang  berada  di jajaran Kompi/Peletonnya masing-masing. d. Unsur pimpinan TNI dan Polri di wilayah/daerah  setingkat  Kodim, Polres,  atau  satuan  setingkat Batalyon,  mengadakan  kegiatan yang  sifatnya  mengoptimalkan yang  sudah  diprogramkan  saat ini melalui penambahan intensitas  pertemuan  anggota masing-masing  namun  bukan dalam situasi kedinasan misalnya dengan membuat program nonton  bareng  dan  saturday coffee morning yang dilaksanakan  secara  bergantian tiap-tiap instansi selama seminggu  sekali  diikuti  oleh perwakilan masing-masing personil,  kegiatan  ini  bertujuan agar terjalin hubungan komunikasi yang lebih nonformal dan lebih fleksibel.

## KESIMPULAN
Setelah  melalui  ulasan  secara deskiptif menggunakan metode kualitatif  dan  dipadukan  dengan metode kuantitatif serta berlandaskan undang-undang maupun  teori  yang  memiliki  kolerasi dengan  pokok  pembahasan  yaitu bagaimana mengoptimalisasi sinergitas  TNI  dan  Polri  guna mengatasi  aksi  terorisme  dalam rangka  menjaga  stabilitas  nasional”, maka dapat diambil suatu kesimpulan
sebagai berikut:
1) Dengan  diterbitkannya  UU  RI nomor  5  tahun  2018  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme,  menjadikan  peluang pelibatan  TNI  dalam  mengatasi aksi  terorisme,  namun  dalam pelaksanaannya diperlukan percepatan  penerbitan  Perpres yang  di  dalamnya  memuat aturan-aturan secara teknis operasional  agar  mekanisme pelibatan  lebih  jelas  pada  skala dan  tingkat  ancaman  bagaimana TNI dilibatkan. 2) Komando dan Pengendalian dalam penanggulangan aksi terorisme  merupakan  salah  satu faktor utama yang sangat menentukan  dalam  keberhasilan operasi.  Dengan  ditetapkannya sistem Komando dan Pengendalian operasi dalam mengatasi aksi terorisme tersebut,  diharapkan  sinergitas TNI dan Polri dalam pelaksanaan operasi  anti  teror  dapat  berdaya guna  dan  berhasil  guna,  agar dapat mengatasi eskalasi ancaman  terhadap  kedaulatan Negara. 3) Kemampuan TNI dan Polri dalam mengatasi  aksi  terorisme  masih belum optimal, hal ini disebabkan intensitas latihan yang diselenggarakan  secara  bersama- sama  dalam  penanggulangan teror  sangat  terbatas,  sehingga perlu  peningkatan  pelaksanaan latihan  terpadu  TNI  dan  Polri dalam  mengatasi  aksi  terorisme, secara  bertahap,  bertingkat  dan berlanjut,  agar  adanya  kesamaan dalam  taktik  maupun  teknik  di lapangan baik pada tahap pencegahan,  penindakan  dan pemulihan.
4) Pemahaman “ esprit de corps ” atau “jiwa  korsa”  yang  sempit,  negatif
dan  terkesan  berlebihan  akan berimplikasi negatif dalam pengaplikasian  di  kehidupan kedinasan  sehari-hari  maupun dalam situasi penugasan, khususnya dalam penanggulangan  terorisme  yang melibatkan  TNI  dan  Polri.  Untuk mengeliminir  ego  sektoral  yang sempit tersebut diperlukan peningkatan  pemahaman  “esprit de  corps“  atau  “jiwa  korsa”  yang lebih luas, dengan mendahulukan kepentingan  bangsa  dan  Negara di  atas  kepentingan  pribadi  dan satuan  agar  tetap  tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman terorisme.

## REFERENSI
Jurnal : Bowers,  B.,  Cohen,  L.W.,  Elliot,  A.E., Grabowski,  D.C.,  Fishman, N.W., Sharkey, S.S., Zimmerman,  S.,  Horn,  S.D. and  Kemper,  P.  (2013), Creating  and  Supporting  a Mixed Methods Health Services  Research  Team. Health  Serv  Res,  48:  2157- 2180. Boyle, Stephen. (1994). Organizational  Identity  or Esprit  de  Corps?  The  Use  of Music  in  Military  and  Para Military  Style  Organisations. 3rd  International  Critical Management Studies Conference, Lancaster. Pp 7-9 GurelL,  E.  SWOT  ANALYSIS:  A THEORETICAL REVIEW. Journal of International Social Research, 10(51), 994– 1006.
Juncos, A.E. and Pomorska, K. (2014),
Manufacturing esprit de corps.  J  Common  Mark  Stud,
52: 302-319.
Komariah,  Mamay.  2017.  Kajian
Tindak  Pidana  Terorisme Dalam  Perspektif  Hukum
Pidana  Internasional.  Jurnal Ilmiah  Galuh  Justisi  Vol.5, No.1, pp 1-23 Mustofa, Muhammad. 2002. Memahami  Terorisme:  Suatu Perspektif  Kriminologi.  Jurnal Kriminologi  Indonesia  Vol.2
no.III Desember 2002: 30-38
Najiyati,  Sri  dan  S.R.  Topo  Susilo. (2011). Sinergitas  Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan  Kota  Terpadu Mandiri  (The  Synergy  of Goverment Institutions in The Transmigration Urban Development). Jurnal Ketransmigrasian [Internet], 28 (2) Desember, pp.113-124 Office  of  the  United  Nations  High Commisioner  for  Human Rights.  2008.  Fact  Sheet No.32  : Human  Rights, Terrorism and Counter Terrorism. Jenewa:  United Nations Stallard,  Dan.  2018.  Esprit  de  Corps: Morale and Force Perservation.  Marice  Corps Gazzete, April 2018 Sulasmi,  Siti.  (2010).  Membangun Sinergi  dan  Moralitas  Dalam Lingkungan Organisasi Pendidikan  Tinggi.  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Surabaya: ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga, pp.3-4 Buku :
Asfar,  M.  (Ed.).  2003.  Terorisme: Sebab,  perkembangan  dan kasus.  Islām  lunak  islām radikal: Pesantren, terorisme dan  bom  bali.  Surabaya:
PUSDEHAM dan JP Press
Berkowitz,  Bruce  D.  and  Goodman,
Allan  E.  2021. Strategic Intelligence  for  American
National  Security ,  Princeton:
Princeton University Press.
Fahmi,  Irham  &  Yunus,  Mukhlis. (2013). Manajemen strategis : teori  dan  aplikasi  /  Irham Fahmi  ;  editor,  H.  Mukhlis
Yunus . Bandung : Alfabeta. Haspeslagh,  P.  C.  and  Jemison,  D.  B. (1991) Managing Acquisitions.  The  Free  Press, New York. John W. Creswell, (1999).Chapter 18 - Mixed-Method Research: Introduction  and  Application, In  Educational  Psychology, Handbook  of  Educational
Policy, Academic Press, Pages 455-472Editor(s):  Gregory  J. Cizek, M.Irfan  Islamy.  (2009).  Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta :Bumi Aksara. Ralph  Linton  (1936). The  Study  of
Man  :  The  Introduction. New York  ;  London  :  D.  Appleton- Century Company
Stoner  J.A.F.  and  Charles  Wenkel. (1986)  Management,  3rd edition  London:  Prentice Hall.
Hermawan, Sulistyo. 2009. Keamanan
Negara,  Keamanan  Nasional dan  Civil  Society.  Jakarta: Pensil 234

## Undang-undang dan Peraturan
Undang-undang  RI  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia., Bab VII pasal 41 ayat (1).
UU  RI  No  3  Tahun  2002  tentang Pertahanan  Negara.,  Pasal  1 ayat (2).
UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara  Nasional  Indonesia., Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1,  pasal  7  ayat  (2) nomor  10 dan pasal 7ayat (3).
UU  RI  Nomor  5  Tahun  2018  tentang
Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme.,  Pasal  1 Ayat (2) serta Pasal 43-i, ayat
(1), (2) dan (3)
Peraturan  Presiden  RI  nomor  46 Tahun  2010  tentang  BNPT. Pasal 2 ayat (1) point (b).
Peraturan  Panglima  TNI  nomor Perpang/14/III/2008 tentang NaskahSementara
Buku  Petunjuk  Induk  OMSP.,
Bab III pokok-pokok OMSP.