## SISTEM M-GOVERNMENT UNTUK OPTIMALISASI MANAJEMEN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PRINGSEWU
Miswan Gumanti 1) Bernadhita H.S. Utami 2) Rita Irviani 3)
Program Studi Sistem Informasi STMIK Pringsewu mgumanti0205@gmail.com 1) ind.indri1245@gmail.com 2)

## Abstract
The  Department  of  Population  and  Civil Registration  of  Pringsewu  Regency  is  an  office that handles population fields such as making e-KTP, Family Cards (KK), Child Identity Cards  (KIA),  and  Birth  Certificates.  In  carrying  out  its  duties  as  a  public  servant,  this service does not yet have a system that can be used online so that people whose homes are far  from  the  office  experience  problems  in  receiving  these  services,  not  to  mention  the requirements  for  making  population  administration  sometimes  not  yet  known  by  the public. This limitation makes researchers want to create a system that can be used by the community  without  having  to  come  directly  to  the  Disdukcapil  office.  The  existence  of this system is expected to help Disdukcapil employees in providing their services without being  constrained  by  distance  and  time.  The  population  data  m-government  (mobile government) system can be used as a source of information for both Pringsewu residents and residents outside Pringsewu regarding the terms and conditions in making population administration by simply accessing information / services by mobile.
Keywords: system,  m-government,  population  data,  Department  of  Population  and  Civil Registration

## PENDAHULUAN
Teknologi informasi saat ini berkembang  dengan  pesat,  hal  ini ditandai  makin  banyaknya  penggunaan teknologi  informasi  di  berbagai  bidang seperti    bidang  pendidikan,  kesehatan, sosial,  dan  pemerintahan.  Penggunaan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan  saat  ini  makin  maraknya penggunaan website pada desa, kabupaten bahkan provinsi yang digunakan  sebagai  sumber  informasi yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat, (Hutahaean, 2014).
Tidak  dapat  disangkal  bahwa  salah satu  penyebab  utama  terjadinya  era globalisasi  yang  datangnya  lebih  cepat dari  dugaan  semua  pihak  adalah  karena perkembangan pesat teknologi informasi. Implementasi internet , electronic commerce,  electronic  data  interchange,
virtual  office,  telemedicine,  intranet ,  dan lain  sebagainya  telah  menerobos  batas- batas fisik antar negara, (Al Fatta, 2007).
Perkembangan  teknologi  informasi khususnya  internet  tentu  disambut  baik oleh  semua  kalangan,  salah  satunya bahkan  telah  merambah  ke  dunia pemerintahan  sejak  beberapa  tahun terakhir,  (Kadir,  2014).  Sehingga  hal  ini menciptakan pelayanan pemerintaah yang  kompetitif  diantara  setiap  lembaga pemerintahan. Pelayanan kepada masyarakat  saat  ini  berkembang  dengan pesat,  (Kast  dan  Rosenzweig,  2002). Contohnya saja sistem antrian pada dinas pemerintah  baik  kabupaten  maupun  kota sudah banyak digunakan. Bahkan sekarang  ini  pemerintahan  di  Indonesia sudah  banyak  yang  menggunakan  sistem informasi  berbasis  website  baik  itu  desa, kabupaten/kota, maupun provinsi.
Menurut  penelitian  Hadiana  dan Renaldi  (2018).    menyatakan  bahwa aplikasi m-Government
monitoring aktifitas  aparatur  sipil  negara  (ASN) dapat
mempermudah kegiatan adminstratif kepegawaian terlebih dengan kemampuan  sistem  yang  ditekankan kepada  interaksi  yang  lebih  interaktif dimana  pegawai  dilibatkan  didalam sistem  seperti  melakukan  pengisian peremajaan data yang dilakukan di dalam sistem  dan  dikoreksi  secara  langsung oleh  kepegawaian  apabila  terdapat  data atau  persyaratan  yang  tidak  valid. Pegawai juga mampu mengajukan menjadi  peserta  diklat,  mengajukan  cuti dan  mengajukan  mutasi  dini  dimana pegawai  dapat  melampirkan  persyaratan dari  setiap  kegiatan  adminstratif  tersebut serta  mampu  mendapatkan  informasi status  dari  kegiatan  administratif  yang sedang  dilakukan.  Begitu  juga  pihak kepegawaian  Diskominfo  dengan adanya sistem informasi manajemen kepegawaian ini mampu lebih membantu dan meningkatkan
kemampuan pengelolaan  dalam  hal  kelola  data  dan penyajian  informasi  yang  diharapkan terhindar  dari  inkonsistensi  data,  dengan informasi  yang  disajikan  melalui  grafik kepegawaian  juga  mampu  mendapatkan informasi dengan mudah yang menunjang  bagi  kegiatan  adminstratif kepegawaian.
Berdasarkan hasil
pengujian terhadap aplikasi
m- government di  Diskominfo  Kabupaten Bandung Barat untuk monitoring aktifitas aparatur  sipil  negara  (ASN)  diperoleh hasil  uji  responden  menunjukan  rata-rata penilaian  responden  sebanyak  4.6  atau tingkat keberhasilan sebesar 92%, dimana semua fungsi telah sesuai dengan yang diharapkan, (Muqhita dan Handayaningsih, 2013).
Untuk  meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  merupakan bentuk produktivitas kinerja, suatu organisasi  harus  mampu  mengedepankan inovasi  agar  memberikan  kepuasan kepada  pelanggan,  (Brantas,  2009).
Dalam  hal  ini,  Disdukcapil  diharapkan memiliki  sistem  yang  lebih  canggih sehingga  dapat  memberikan  layanan dapat  dilakukan  secara  cepat  dan  tepat sehingga masyarakat mudah dalam mengakses informasi mengenai
pembuatan administrasi kependudukan di Disdukcapil.
Kondisi  Disdukcapil  Kabupaten Pringsewu  saat  ini  sudah  memiliki website,  namun  belum  berbasis  mobile, sehingga  jika  dibuka  dengan smartphone tampilannya  tidak  sesuai  jika  dibuka melalui PC, notebook ataupun laptop. Hal inilah  yang  membuat  peneliti  ingin membuat sebuah m-government .
Sehingga  memudahkan  masyarakat  yang tinggal jauh dari kantor kabupaten dalam mengakses  informasi.  Dengan  demikian tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk merancang  pembuatan m-government untuk  mempermudah  layanan  E-KTP, KK, dan akta kelahiran.

## Government Mobile
Menurut Indrajit (2006), “ m - government adalah penggunaan teknologi informasi  oleh  pemerintah  (seperti wide area  network , internet dan mobile computing ) yang memungkinkan pemerintah  untuk  mentransformasikan hubungan  dengan  masyarakat,  dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan.
Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa m-government merupakan  sistem  pemerintahan  yang buat  dengan  berbasis  mobile  sehingga datanya  dapat  diakses  menggunakan handphone android.

## METODE PENELITIAN
1. Metode Pengumpulan Data
a. Metode Observasi Observasi merupakan metode
pengumpulan  data  tentang  sistem informasi sekolah dengan cara melakukan pengamatan secara langsung  terhadap  objek  yang  diteliti yaitu  dengan  datang  ke  Kantor Disdukcapil.
b. Metode Wawancara Metode wawancara merupakan metode  pengumpulan  data  penduduk dengan melakukan tanya jawab dengan  Kepala  Dinas  dan  pegawai Disdukcapil Kab. Pringsewu.
c. Studi Pustaka Merupakan  tahapan  yang  dilakukan dengan  membaca  buku  atau  jurnal yang  berkaitan  dengan  penerimaan siswa  baru,  serta  buku  lain  yang menunjang penelitian ini. Pada metode studi  pustaka  penulis  membaca  dan mencari referensi di internet mengenai pembahasan yang sesuai dengan judul penelitian.

## 2. Perancangan Sistem
Perancangan sistem merupakan
gambaran  secara  umum  mengenai    alur kerja sistem yang akan dibuat,  tujuannya adalah  untuk  mendapatkan  gambaran yang lebih baik mengenai sistem tersebut, (Jogiyanto, 2015). Secara umum perancangan  aplikasi  mobile  KTP  dapat di gambarkan sebagai berikut :
Gambar 1. Gambaran Umum Sistem
Berdasarkan  gambaran  umum  alur kerja sistem diatas, maka dapat perancangan  sistem  dapat    dibedakan menjadi    dua,    sistem  yang  pertama merupakan sistem yang berjalan menggunakan    aplikasi mobile KTP dimana penduduk melakukan permohonan  pembuatan/  perpanjangan
KTP  secara remote /jarak  jauh  melalui jaringan  internet,  sedangkan  sistem  yang kedua  merupakan  sistem  yang  berjalan menggunakan aplikasi Administrasi
Data  Kependudukan  dimana  penduduk melakukan    permohonan  pembuatan/ perpanjangan  KTP  dengan  cara  datang langsung  ke  kantor    kecamatan  dengan membawa  dokumen  terkait.  Kemudian data    akan    dicatat    oleh    petugas menggunakan aplikasi tersebut,
(Nugroho,  2008).  Berikut  ini  adalah  alur kerja  sistem  yang  menggunakan  aplikasi mobile KTP dapat dilihat pada flowchart berikut ini:
Ya Tidak Ya Tidak Berikut ini adalah alur kerja sistem yang menggunakan
aplikasi sistem administrasi data kependudukan:
Gambar  3. Flowchart alur  kerja  sistem yang  menggunakan  aplikasi sistem administrasi data kependudukan
Melakukan registrasi ulang dan melakukan pemotretan dan menyerahkan KTP lama Valid Cetak KTP End Valid Mendapatkan konfirmasi mengenai waktu dan tempat registrasi ulang untuk pemotretan Start Penduduk mendownload aplikasi Penduduk melakukan instalasi Penduduk menjalankan aplikasi mobile KTP Penduduk melakukan pengiriman data ke server Start Pegawai Kecamatan Pencatatan data penduduk Dokumen Valid Pegawai Kecamatan melakuka perekaman foto Penduduk menyerahkan KTP jika perpanjangan Valid Cetak KTP End
Gambar  2. Flowchart Alur  Kerja Sistem aplikasi Mobile KTP

## Implementasi
1. Tampilan Login
Berikut  merupakan  implementasi dari halaman login .
Gambar 4. Tampilan Permohonan KTP

## 2. Halaman Beranda
Halaman  ini  berisi  kata  sambutan dan berisi menu-menu aplikasi
Gambar 5. Halaman Beranda

## 3. Halaman Input File Layanan KK
Berikut  merupakan  implementasi dari halaman lihat data KK.
Gambar 6. Halaman Input File Layanan KK
4. Halaman Input Data File Layanan KTP
Berikut  merupakan  implementasi dari halaman lihat data KTP.
Gambar  7. Halaman  Input  Data  File Layanan KTP
5. Halaman Input Data File
Layanan Akta Kelahiran
Berikut  merupakan  implementasi dari halaman bagian pelayanan.
Gambar  8. Halaman  Input  Data  File Layanan Akta Kelahiran

## 6. Halaman  Data  Pencarian  KK Pending
Berikut  merupakan  implementasi dari  halaman input data  penarian  KK Pending.
Gambar 9. Halaman Input Data Warga
7. Halaman Input Data File

## Layanan Akta kematian
Halaman ini berisi data warga yang meninggal dunia.
Gambar  10. Halaman  Input  Data  File Layanan Akta Kematian
8. Halaman Input Data File

## Layanan SKPWNI
Halaman  ini  berisi  tentang  data layanan SKPWNI.
Gambar  11. Halaman  Input  Data  File Layanan SKPWNI
9. Halaman Laporan
Data Perperiode
Gambar  12. Halaman  Laporan  data

## Perpperiode
10. Halaman Input Data File Layanan Akta Perkawinan
Gambar  13. Halaman  Input  Data  File
Layanan Akta Perkawinan 11. Halaman  Data  Pengguna  Nama Petugas Nina Farikha Gambar  14. Halaman  Data  Pengguna
Nama Petugas Nina Farikha Berdasarkan  rancangan  aplikasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan  aplikasi  data  kependudukan di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  dapat  digunakan  untuk  mendata penduduk  yang  lahir,  yang  meninggal dan  dapat  digunakan  secara  online. Sehingga memudahkan masyarakat dalam  membuat  KK,  KTP,  dan  Akta Kelahiran melalui smartphone.

## KESIMPULAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil    implementasi dari    perancangan  sistem  yang  telah disebutkan  pada  bab  sebelumnya,  maka dalam  penelitian  ini  dihasilkan  dua  buah aplikasi  yang    terdiri  dari:  mobile  KTP, merupakan  aplikasi mobile berbasis J2ME  MIDP  2.0 yang  berfungsi  untuk melakukan  registrasi  permohonan  KTP Baru,    Penggantian    KTP,  Perpanjangan KTP,    Permohonan    Kartu    Keluarga baru,    dan    Permohonan  Menumpang Kartu  Keluarga.  Aplikasi  Administrasi Data Kependudukan, merupakan aplikasi berbasis J2SE dengan framework
Hibernate dan Spring yang    berfungsi sebagai pusat administrasi data permohonan  yang  dilakukan  melalui aplikasi mobile KTP.

## Saran
Penulis  menyarankan  agar  Kantor Disdukcapil  dapat  melanjutkan  sistem yang penulis rancang ke tahap pengembangan sistem. Saran yang mungkin bermanfaat untuk pengembangan sistem adalah penambahan  fasilitas backup  database untuk  mencegah  kehilangan  data  apabila database rusak.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Fatta,  H.  (2007). Analisis  dan
Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan  Bersaing  Perusahaan dan Organisasi Modern . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Brantas.  2009. Dasar-dasar  Manajemen .
Bandung: Alfabeta.
Hadiana,  Asep  Id  dan  Faiza  Renaldi.
2018. Penerapan Mobile Government Pada Monitoring Aktivitas  Aparatur  Sipil  Negara  Di Dinas  Komunikasi  dan  Informatika
Kabupaten  Bandung  Barat .  Vol.  2 No.    2  Halaman  32  –  39  Oktober
2018.
Hutahaean,  Jeperson.  2014. Konsep
Sistem  Informasi .  Ed  1.  Deepublish.
Yogyakarta. Indrajit, R.E. 2006. Electronic Government . Yogyakarta: Andi
Offset. Jogiyanto,    H.  M.  2015. Analisis  dan Desain Sistem Informasi .Yogyakarta: Andi.
Kadir,  A.  2014. Pengenalan  Sistem
Informasi . Yogyakarta: Andi Offset. Kast,  F.  E.  dan  J.  E.  Rosenzweig.  2002.
Organisasi dan Manajemen . Jakarta:
Bumi Aksara.
Muqhita,  D.  dan  S.  Handayaningsih. 2013 . E-Readiness Pembuatan
Model  Sistem  M-Government  (Studi
Kasus Pemerintah Kota Yogyakarta). Jurnal  Sarjana  Teknik
Informatika, Volume  1  Nomor  2, Oktober 2013. e-ISSN: 2338-5197
Nugroho,  Eko.  2008. Sistem  Informasi Manajemen . Yogyakarta: Andi.