## JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
ISSN: 2549-7146 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi

## Dekonstruksi dan Rekonstruksi Filsafat Kebijakan Merdeka Belajar Berbasis Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo
Alif Rizky Ramadhan 1 , Amin Fauzi 2*
1 Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
* Email Koresponden: aminfauzi@uhamka.ac.id
ARTICLE INFO

## A B S T R A K
Article history Received: 23 Mei 2024 Accepted: 27 Mei 2024 Published: 31 Mei 2024 Kurikulum merdeka belajar merupakan sebuah kurikulum yang bertugas untuk melengkapi  dan  menyederhanakan  kurikulum  2013.  Namun  dalam  praktiknya, timbul berbagai problematika-problematika yang sangat teoritik hingga aplikatif. Hal  ini  terlihat  dari  bagaimana  landasan  filsafat  yang  berkembang  dalam kurikulum ini sangat kental dengan pemahaman epistemologi barat yang mana dalam praktiknya lebih menekankan pada esensi pendidikan yang maju kedepan tanpa melihat akar-akar tradisi pendidikan yang ada. Dari hal di atas, penelitian ini  akan  mengkaji  bagaimana  perlunya  sebuah  upaya  dekonstruksi  terhadap kebijakan  merdeka  belajar  yang  berkembang  saat  ini.  Lalu,  penelitian  ini  juga mengkaji  bagaimana  hasil  dekonstruksi  tersebut  dijadikan  sebagai  landasan untuk melaksanakan  sebuah  rekonstruksi  terhadap  filsafat  asas-asas  kebijakan kurikulum  merdeka  belajar  melalui  tinjauan  berbasis  epistemologi  ilmu  sosial profetik  yang  dibangun  oleh  Kuntowijoyo.  Metodologi  penelitian  akan  melalui pendekatan penelitian kualitatif dan studi kepustakaan, serta penggunaan teori dekonstruksi  Derrida.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwasanya  dalam membangun  kebijakan  pendidikan  nasional  yang  bernilai  humanis,  liberatif, transenden  dalam  pengaplikasiannya,  diperlukan  suatu  asas  kebijakan pendidikan yang juga meninjau dunia dalam perspektif teoantrposentrik antara keilahian  dan  kemanusian  dalam  segala  aspek  kehidupan.  Kontribusi  dari penelitian  ini  adalah  upaya  peneliti  mencoba  mengajukan  sebuah  hipotesis profetik dalam  pembentukan asas-asas  filsafat kebijakan  merdeka belajar  yang baru berbasis dengan pemikiran ilmu sosial profetik.
Kata kunci:
Kurikulum Merdeka Belajar Ilmu Sosial Profetik Dekonstruksi Derrida

## A B S T R A C T
Keyword:
Merdeka Belajar
Curriculum Social Prophetic Science Derrida Deconstruction The  Merdeka  Belajar  curriculum  is  a  curriculum  that  is  tasked  with complementing  and  simplifying  the  2013  curriculum.  However,  in  practice, various problems arise that are very theoretical to applicative. This can be seen from how the philosophical basis that develops in this  curriculum is very thick with  an  understanding  of  western  epistemology  which  in  practice  emphasizes the essence of forward-looking education without looking at the roots of existing educational traditions. From the above, this research will examine how the need for  an  effort  to  deconstruct  the  current  Merdeka  Belajar  policy.  Then,  this research also examines how the results of the deconstruction are used as a basis for  carrying  out  a  reconstruction  of  the  philosophy  of  the  principles  of  the Merdeka  Belajar  curriculum  policy  through  a  review  based  on  the  prophetic social science epistemology built by Kuntowijoyo. The research methodology will
be through  a qualitative research  approach  and literature study,  as well as the use  of  Derrida's  deconstruction  theory.  The  results  of  this  study  show  that  in building a national education policy that is humanist, liberative, transcendent in its  application,  an  education  policy  principle  is  needed  that  also  looks  at  the world in a theoantrposcentric perspective between divinity and humanity in all aspects of life. The contribution of this research is the researcher's effort to try to propose a hypothesis in the formation of the prophetic philosophical principles of the new Merdeka Belajar policy based on prophetic social science thought.

## Pendahuluan
Kurikulum merdeka belajar adalah sebuah kurikulum yang baru saja diterapkan di Indonesia untuk menggantikan  kurikulum  2013  (Kemdikbud,  2022a)  Kurikulum  ini  memiliki  tujuan  utama  untuk memerdekakan  pendidikan  nasional  dari  berbagai  macam  kelemahan-kelemahan  yang  menyerang sendi-sendi pendidikan di Indonesia. (Sopiansyah et al., 2022) Kurikulum ini merupakan gagasan yang diinisiasi  oleh  menteri  pendidikan  Indonesia  pada  masa  pemerintahan  Jokowi  pada  periode  kedua 2019-2024,  yaitu  Nadiem  Makarim.  Hal  ini  dilakukan  dengan  harapan  agar  pendidikan  nasional  bisa setara dengan pendidikan internasional. (Vhalery et al., 2022)
Kurikulum  merdeka  belajar  adalah  kurikulum  yang  ditujukan  untuk  membebaskan  peserta didik dari sistem yang mengekang mereka dalam mencapai kreativitas potensial mereka. (Yasmansyah, 2022)  Kurikulum  ini  muncul  sebagai  upaya  untuk  menjawab  isu-isu  yang  muncul  dari  sekolah tradisional  yang  hanya  berbasis  pada  capaiaan  akhir  peserta  didik,  ketimbang  perkembangan  yang terjadi  dalam  proses  pendidikan  itu.  (Fahmi,  2023)  Maka  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  dalam perkembangan kurikulum  merdeka belajar  banyak mengadakan  program-program yang  dinilai  sesuai dengan kebutuhan peserta didik generasi Z. Hal ini dilihat dari kegiatan proyek di sekolah-sekolah yang mencoba  mengintegrasikan  beberapa  bidang  keilmuan  sekaligus  untuk  menciptakaan  sebuah  karya. (Anggara et al., 2023) Selain itu, kegiatan lain yang dikembangkan oleh tim kurikulum merdeka belajar bisa  dilihat  dari  kegiatan  pertukaran  pelajar  dalam  negeri  antar  kampus,  yang  ditujukan  untuk memperkenalkan budaya kampus yang berbeda dari setiap daerahnya. (Syahrir et al., 2023) Lalu, dalam rangka  memperluas  jangkauan  kemampuan  mahasiswa  sebagai  pendidik,  maka  tim  penyelenggara mengadakan  program  merdeka  mengajar  yang  mana  mahasiswa  dikirim  ke  berbagai  daerah  untuk menjadi  tenaga  didik  dalam  satu  periode  waktu  untuk  mengabdi  daerah  tersebut.  (Rochmiyati  et  al., 2023)
Dalam kurikulum merdeka belajar, kementerian pendidikan dan kebudayaan mengangkat pancasila sebagai landasan utama dalam membangun paradigma filosofis pendidikan Indonesia. Hal ini termaktub dalam  naskah  akademik  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  SISDIKNAS    terbaru  yang  menyatakan bahwa, “nilai -nilai dari Pancasila merupakan sebuah landasan filosofis yang mendasar dari pendidikan nasional.  Hal  ini  dirumuskan  melalui  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945.” (Kemdikbud, 2022b)
Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Susilawati, kurikulum merdeka belajar menekankan pada  aspek  humanismenya  melalui  kegiatan-kegiatan  MBKM  yang  diciptkan  kementerian  pendidikan dan  kebudayaan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengembangkan  kemampuan  yang  relevan  dalam menghadapi dunia modern, sehingga dibutuhkan penerapan nilai-nilai dari filsafat humanisme sebagai alur  utama  perkembangan  pendidikan  peserta  didik.  (Susilawati,  2021)  Lalu  dalam  penelitian  yang dilakukan oleh Nasution, dia berpendapat jika arah kurikulum merdeka belajar itu mencoba mengambil jalur humanisme yang tidak lain bertujuan mengembangkan nilai-nilai humanistik seseorang. Sehingga menurutnya, perlu adanya batasan yang konkrit untuk menjabarkan humanisme yang bisa diterima dan tidak  dalam  konteks-konteks  pendidikan  islam.  (Nasution,  2020)  Terakhir,  penelitian  yang dikemukakan oleh Rohmah dan kawan-kawan menyatakan bahwa kurikulum merdeka belajar memberi ruang kesempatan yang didalamnya penuh akan kebebasan dan juga kenyamanan. Hal ini tidak terlepas dari filsafat humanisme yang melandasi argumentasi utama pembangunan kurikulum merdeka belajar itu sendiri. (Rohmah et al., 2022)
Dalam penelitian terdahulu, ditemukan sebuah korelasi mengenai metode Ilmu Sosial Profetik (ISP) yang  dikembangkan  oleh  Kuntowijoyo  dengan  penyelarasan  kaidah  pendidikan  yang  dipraktikan sekarang.  Hal  itu  terlihat  dari  bagaimana  konstruksi  ISP  yang  dibangun  oleh  Kuntowijoyo  mampu merangkai susunan tangga pendidikan yang tepat bagi kebijakan pendidikan di Indonesia. (Ramadhan & Lismawati, 2022) Namun terdapat hal yang tidak spesifik dibahas dalam penelitian sebelumnya. Hal itu tidak  lain  adalah  bagaimana  ISP  menjawab  problematika  teoritis  yang  terdapat  dalam  kurikulum merdeka belajar ini.
Dalam  teori  yang  dikembangkan  Kuntowijoyo  pada  ISP,  muncul  postulat  baru  yang  masih berhubungan  dengan  cara  kerja  ISP,  yaitu  pengilmuan  islam.  Teori  ini  muncul  untuk  mencoba mendinamisasikan  ilmu  pengetahuan,  agama,  dan  kebudayaan  yang  di  era  tersebut  mengalami keguncangan  lewat  tulisan-tulisan  Ismail  Al-Faruqi  dan  Naquib  Al-Attas  mengenai  islamisasi  ilmu pengetahuan.  (Kuntowijoyo,  2006)  Kuntowijoyo  menolak  upaya  mengislamkan  ilmu  pengetahuan, karena  pada  hakikatnya  ilmu  tersebut  netral  dan  tidak  ada  tendensi  apapun.  Manusialah  yang membeda-bedakannya sehingga ilmu pengetahuan atau epistemologi ini terbentuk bersesuaian dengan penggunanya. Sehingga tidak perlu ilmu itu dipurifikasi, kecuali ilmu tersebut telah bertindak sombong dan melawan aturan hukum Allah. (Badar, 2020)
Dari beberapa penelitian yang dilakukan dalam diskursus kurikulum  merdeka belajar, pengkajian penelitian  yang  menjadikan  ilmu  sosial  profetik  milik  Kuntowijoyo  sebagai  dasar  pembicarannya kurang  banyak  dijumpai  (Faiz  &  Kurniawaty,  2020;  Mawaddah  &  Roekhan,  2021;  Susilawati,  2021). Terdapat satu penelitian yang mengkaji mengenai pendekatan profetik dalam kebijakan nasional yang memuat  secara  umum  dinamika  yang  berkembang  dalam  kurikulum  merdeka  belajar  (Ramadhan  & Lismawati, 2022). Dari sini kita bisa melihat bahwa terdapat  sebuah gap penelitian yang besar dalam dikursus  kurikulum  merdeka  belajar  dengan  ilmu  sosial  profetik  ini.  Maka  penelitian  ini  akan memperdalam  kajian  ini  dengan  meninjau  sudut  pandang  filsafat  kebijakan  merdeka  belajar  dari perspektif ilmu sosial profetik.
Dari hal diatas maka,  penelitain ini akan mengkaji  perlunya sebuah  upaya dekonstruksi  terhadap kebijakan merdeka belajar yang berkembang saat ini. Lalu, setelah itu hasil dekonstruksi itu dijadikan sebagai  landasan  untuk  melaksanakan  sebuah  rekonstruksi  terhadap  filsafat  asas-asas  kebijakan kurikulum merdeka belajar melalui tinjauan berbasis  epistemologi ilmu sosial profetik yang dibangun oleh  Kuntowijoyo  dalam  membangun  kebijakan  pendidikan  nasional  yang  bernilai  humanis,  liberatif, transenden dalam pengaplikasiannya.
Penelitian  ini  akan  meminjam  beberapa  teori  diluar  rumpun  ilmu  pendidikan  yaitu:  teori dekonstruksi milik Jacques Derrida yang muncul dalam dunia linguistik (Derrida, 2016). Sebagai sebuah teori yang akan digunakan untuk meruntuhkan kerangka sistem kebijakan pendidikan merdeka belajar yang sudah berkembang. Dan terakhir, digunakan ilmu sosial profetik milik Kuntowijoyo yang muncul dalam dunia sosiologi sebagai basis dari rekonstruksi terhadap kebijakan pendidikan merdeka belajar (Kuntowijoyo, 1994).

## Metode
Metodologi  penelitian  akan  melalui  pendekatan  penelitian  kualitatif  dan  studi  kepustakaan,  serta penggunaan  teori  dekonstruksi  Derrida.  Pengumpulan  data  akan  berasal  dari  sumber-sumber  primer yang  diambil  dari  buku  dan  jurnal  ilmiah,  sementara  sumber-sumber  sekunder  merupakan  refleksi lapangan terhadap realita yang berkembang dalam diskursus kebijakan merdeka belajar. Serangkaian prinsip-prinsip  filosofis  yang  lebih  komprehensif  dan  relevan  secara  kontekstual  yang  dapat mengarahkan pembuatan kebijakan pendidikan yang lebih holistik akan menjadi lebih mudah dengan bantuan sintesis dari data-data tersebut.
Proses  analisis  dari  penelitian  ini  adalah  dengan  memadukan  dan  meramu  semua  data  primer kedalam sebuah susunan yang terstruktur dan ilmiah. Lalu setelah itu, data-data tersebut ditelaah dan didekonstruksi melalui model pendekatan Derrida. Hasil akhir data tersebut menjadi data primer yang disajikan. Sementara data skunder juga mengalami proses yang sama dengan merumuskan sebuah data yang  padu  dan  ilmiah.  Kedua  data  itu  lalu  di  integrasikan  dan  diobjektifikasikan  sesuai  dengan pendekatan ilmu sosial profetik milik Kuntowijoyo.
Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan ulang kerangka kebijakan melalui evaluasi kritis dan analisis berulang yang sejalan dengan epistemologi ilmu sosial profetik. Tujuan akhirnya adalah untuk mengubah sistem pendidikan nasional sehingga dapat mencapai keseimbangan antara tuntutan industri dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan yang komprehensif.

## Hasil dan Pembahasan

## Arah dan Orientasi Filsafat Kebijakan Merdeka Belajar
Filsafat  humanisme  didefinisikan  sebagai  filsafat  yang  menekankan  pada  konstruksi  bahwa manusia  itu  memiliki  suatu  kebebasan  dalam  mengeluarkan  kreativitas  dan  kebahagaian  mereka melalui  beragam  media.  Hal  ini  pula  yang  membuat  filsafat  humanisme  tidak  membutuhkan  suatu entitas ghaib, karena entitas itu memang tidak ada sama sekali. (Wardhana & Pratiwi, 2020) Konsep ini digambarkan lebih lanjut oleh Abraham Maslow sebagai suatu ihwal kemanusiawian bagi seorang insan untuk bisa memahami dan juga menerima dirinya ini sebisa mungkin. Sehingga Maslow memunculkan gagasan hierarki kebutuhan yang mencoba menggambarkan proses humanisme yang telah diapaparkan sebelumnya. (Sabaruddin, 2020)
pemikiran  yang  dikembangkan  Maslow  ini  sejalan  dengan  humanisme  pendidikan  yang dikembangkan  oleh  Paulo  Freire.  Dalam  pandangan  Freire,  pendidikan  tidak  lain  merupakan  sebuah upaya  untuk  mengenali  dan  memahami  realitas  diri  seseorang  sebagai  manusia.  Hal  ini  ditekankan karena manusia merupakan penguasa atau raja atas hidupnya sendiri dan bukan orang lain (Fadli, 2020; Freire,  1996;  Maslow,  1958).  konstruksi  yang  disampaikan  diatas  merupakan  dasar-dasar  gagasan filsafat  humanisme  dalam  pendidikan  secara  umum  yang  dalam  esensinya  sangat  menekankan penguasaan diri manusia seluas-luasnya dan tidak terikat oleh suatu entitas yang mengekang.
Dalam  prosesnya  ini  pula,  ide  humanisme  yang  berkembang  pada  paruh  modern  ini  datang  dari penalaran yang dikembangkan oleh Carl Roger, yang mana dia berpendapat bahwa pendidikan itu harus membebaskan  dan  bukan  malah  membebankan  peserta  didik.  Karena,  pada  hakikatnya  manusia  itu akan secara alami belajar mengenai sesuatu yang dipahami dan sukai. Sehingga unsur-unsur pemaksaan dan berbagai macamnya tersebut malah mendorong peserta didik menolak dan bahkan tidak menyukai materi pembelajaraan (Rogers, 2000; Sumantri & Ahmad, 2019).
Setelah kita membahas humanisme, maka kita akan memasuki model filsafat lain yang berkembang di  merdeka  belajar.  Filsafat  progresivisme  merupakan  sebuah  filsafat  yang  menekankan  bahwa relevansi pembelajaran di waktu sekarang bisa saja berbeda dan berubah dalam waktu kedepan. Hal ini menekankan  bahwa perkembangan pendidikan haruslah  berjangka dan sesuai dengan perkembangan yang  ada.  Sehingga,  merumuskan  suatu  rencana  yang  amat  panjang  itu  bukanlah  sebuah  pertanyaan. (Utomo  &  Ifadah,  2020)  Filsafat  ini  berkembang  menjadi  suatu  pemahaman  pragmatis  yang menekankan  pada  realitas  dibandingkan  angan-angan  yang  tidak  tercapai.  Hal  ini  ditekankan  oleh William James yang memahami bahwa manusia itu tidak bisa menilai suatu ukuran kebenaran dengan bersifat  absolute.  (Ahida,  2022;  James,  2020)  Sehingga  pendidik  harus  melakukan  pengamatan  dan menilai  secara  mandiri  suplemen-suplemen  apa  yang  dibutuhkan  peserta  didik,  karena  setiap  kelas memiliki konstruksi yang berbeda. (Thaib, 2018)
Ide yang dikembangkan oleh  James ini juga ditekankan oleh  John Dewey  yang  memahami bahwa pendidikan  itu  harus  membaca  ruang  kekinian,  sehingga  peserta  didik  dapat  mampu  mengikuti pembelajaran  karena  setting  pembelajarannya  telah  disesuaikan  dengan  kondisi  mereka.  (Hasbullah, 2020)  Pada  hakikatnya  pendidikan  merupakan  wadah  untuk  mendisiplinkan  peserta  didik  tanpa otoritas yang maha kuasa. Hal ini karena, suatu tindakan dalam pandangan Dewey tidak ada yang baik dan benar secara objektif. Artinya kebenaran yang ada saat ini merupakan suatu subjektifitas seorang pendidik yang dipaksakan kepada peserta didiknya. (Arifin, 2020; Dewey, 1964)
Konstruksi yang dibangun oleh Hans Vaihinger mengenai progresivisme melanjutkan wacana yang telah  dimunculkan  sebelumnya.  Dalam  analisisnya,  dia  memahami  bahwa  persesuaian  dengan  suatu objek  tidak  mungkin  dapat  dibuktikan.  Hal  ini  karena  satu-satunya  ukuran  dalam  berpikir  adalah kegunaanya. (Najmuddin & Syarkawi, 2021; Vaihinger & Rosenthal, 2021) Dalam narasi yang dibangun oleh Vaihinger ini, esensi terpenting dimuka bumi ini adalah kegunaanya.
Kurikulum merdeka belajar yang digagas oleh kementerian pendidikan didominasi atas konstruksi filsafat  progresivisme(Faiz  &  Kurniawaty,  2020).  Hal  ini  terlihat  dari  tujuan  akhir  dan  kebijakan-
kebijakan yang diambil oleh kementerian untuk menekankan pada praksis-praksis yang progresif dan bersesuaian  dengan  perkembangan  teknologi-teknologi  global.  Metodologi  berpikir  inilah  yang menyebabkan  kurikulum  merdeka  belajar  sangat  kental  dari  narasi-narasi  progresivisme  yang dituangkan  John  Dewey  (Arifin,  2020;  Englund,  2000;  Labaree,  2005;  Waks,  2013).  Sehingga  tujuan akhir dalam kurikulum ini adalah kebebasan yang bersifat progresif-humanistik. (Mustaghfiroh, 2020) Hal  ini  sedikit  besar  terlihat  bagaimana  implementasi  yang  dilakuakan  kurikulum  merdeka  belajar dalam  memunculkan  konsep-konsep  seperti  perluasan  waktu  belajar  diluar  mata  pelajaran  dan dimunculkan  pendidikan  berbasis  proyek  yang  merupakan  suatu  ikhwal  besar  untuk  mencapai pemahaman  pendidikan  yang  tidak  terikat  pada  suatu  paradigma  yang  kaku  dan  kolot.  (Nanggala  & Suryadi, 2021) Sehingga, kurikulum merdeka menjadi kurikulum yang harus relevan dengan kebutuhan global  baik  dari  segi  industri  maupun  sosial.  Hal  ini  dikarenakan,  tujuan  utamanya  adalah  mencetak lulusan-lulusan yang memiliki kapabilitas dalam melakukan suatu tindakan konstruktif, progresif, dan juga kritis dalam menanggapi suatu problematika. (Sopacua & Fadli, 2022)
Pada  pembahasaan  yang  telah  dikemukakan  diatas,  telah  ditemui  dua  model  filsafat  yang  saling membentuk dan membangun paradigma kebijakan pendidikan kurikulum merdeka belajar. Dari kedua model  tersebut,  filsafat  progresivisme  dan  pragmatisme  yang  dikembangkan  oleh  John  Dewey mendominasi  warna  kurikulum  merdeka  belajar.  Dalam  tulisan  ini,  kita  akan  secara  spesifik mendekonstruksi  dan  mengkaji  bagaimana  orientasi  dan  kritik  yang  berkembang  dalam  diskurus kebijakan Development Curriculum John Dewey (kurikulum perkembangan) (Arjaya et al., 2022; Dewey, 1964; Roqib et al., 2021; Waks, 2013).

## Tinjauan Dekonstruktif terhadap Filsafat Kebijakan Merdeka Belajar
John Dewey yang merupakan salah satu tokoh progresivisme dalam berbagai tulisan-tulisannya dan juga  wacananya  mencoba  mengembangkan  kurikulum  yang  relevan  dengan  peserta  didik.  (Dewey, 1964)  Dia  menamakan  kurikulum  ini  sebagai Development  Curriculum atau  kurikulum  perkembangan peserta didik yang lebih menitikberatkan pendidikan yang sesuai jaman dan sesuai dengan kebutuhan dari  peserta  didik  itu  sendiri.  (Holt,  2020)  Kurikulum  ini  bersandingan  dengan  prinsip  progresivisme dan  pragmatism  yang  dikembangkan  olehnya,  karena  tujuan  pembelajaran  dari  kurikulum  ini  adalah meluaskan scope dan fokus peserta didik kepada bagian-bagian yang diminati mereka. (Novianti et al., 2022) Sehingga, dalam penerapannya di sekolah, Dewey memandang bahwa esensi kurikulum ini harus selalu update dan berbasis pada kebutuhan peserta didik ketimbang sebaliknya, di mana peserta didik dituntut  mengikuti  kemauan  sistem  pendidikan  yang  berlaku.  (Sikandar,  2015)  Konsep  yang berkembang  dalam  kurikulum  Dewey  ini  memiliki  kesamaan  yang  sangat  tinggi  dengan  gagasan merdeka belajar yang dikembangkan oleh menteri pendidikan Nadiem Makarim.
Namun  perlu  dipahami,  gagasan  kurikulum  Dewey  ini  tidak  diterapkan  di  negeri  asalnya  sendiri yaitu  Amerika  serikat.  Dalam  perjalanan  100  tahun  kurikulum  Amerika  serikat,  komite  pendidikan nasional AS  lebih  menggunakan  teori efisiensi  sosial  yang dikembangkan  oleh  David  Samuel  Snedden ketimbang  teorinya  Dewey.  (Labaree,  2010)  Dalam  perkembangannya,  Irving  Babbit  salah  seorang tokoh  intelektual  Amerika  menilai  bahwa  Dewey  telah  terperangkap  pada  pengasumsian  bahwa humanitarian itu sama seperti humanisme. Karena dalam praktiknya, humanisme hanya mempedulikan tentang urusan individual dan dirinya sendiri. Sementara sebaliknya, humanitarian lebih mempedulikan urusan kesejahteraan dan kemajuan umat manusia secara utuh. Sehingga idealisme-idealisme yang dia kembangkan  ini  tidak  efisien  dalam  perkembangan  dan  pertumbuhan  peserta  didik.  (Smilie,  2019) Selain  itu,  kurikulum  Dewey  dinilai  tidak  bersesuaian  dengan  agenda-agenda  nasional  AS,  sehingga memberikan  ruang  bagi  teori  efisiensi  sosial  untuk  bangkit  dan  memimpin  kebijakan  pendidikan nasional Amerika, karena hal itu dinilai masih sejalan dengan ide-ide dan juga agenda nasional Amerika (Tahirsylaj, 2017)
Bahkan  pada  paruh  akhir  abad  20  di  AS,  konsep  pedagogik  dan  kurikulum  Thorndike  berhasil menguasai  sebagian  besar  model  pendidikan  nasional  di  AS.  (Tomlinson,  1997)  Dalam  analisisnya, Thorndike memahami bahwa esensi administrasi pendidikanpun sangatlah  mempengaruhi konstruksi kebijakan  pendidikan  secara  utuh.  Sehingga  tidak  hanyak  membicarakan  peserta  didik  namun  perlu pula  dirumuskan  bangunan  pendidikan  yang  kokoh  agar  peserta  didik  bisa  bernaung  didalamnya. (Labaree, 2005) Kurikulum Thorndike ini juga mengeliminasi faktor bawaan yang dimiliki peserta didik seperti  moral,  sosial,  ekonomi  dan  politik  dalam  pembelajaran.  Sehingga  peserta  didik  belajar  bukan
karena faktor tadi melainkan karena murni kemampuan pengajaran dikelas yang dalam visi Thorndike merata. (HORN JR, 2007)
Dari  apa  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  intisari  yang  kita  dapat  temui  bahwasnya  terdapat berbagai  macam  kritikan-kritikan  yang  dilakukan  oleh  tokoh  pendidikan  di  Amerika  Serikat,  tempat John Dewey hidup mengenai wacana yang telah dikembangkan olehnya. Hal ini memberikan kita sebuah gambaran  bahwa  kurikulum  berbasis  filsafat  progresivisme  Dewey  telah  didekonstruksi  oleh  rekan sejawat.  Maka  pertanyaan  sekarang  apakah  kita  memerlukan  sebuah  upaya  dan  ide  baru  untuk menyusun  wacana  filsafat  kebijakan  pendidikan  nasional.  Ataukah  kita  tetap  bertahan  pada  visi  dari filsafat progresivisme dan pragmatis yang dikembangkan oleh John Dewey (Biesta, 2009; Kadlec, 2006; Papastephanou, 2017).

## Reorientasi dan Rekonstruksi Filsafat Kebijakan Merdeka Belajar berbasis Ilmu Sosial Profetik
Kebijakan pendidikan nasional  yang menjadikan  pragmatisme sebagai  akar epistemologinya  akan mengalami dehumanisasi melalui berbagai macam tumpang tindih kebijakan yang dinilai dan dianggap jangka pendek dan menengah (Kadlec, 2006; Kuntowijoyo, 2006; Labaree, 2010). Sementara pendidikan islam menghendaki sebuah pendidikan jangka panjang yang menjadikan seseorang untuk terus belajar dan  berinovasi  dari  waktu  ke  waktu.  Maka  upaya  untuk  menjadikan  epistemologi  islam  sebagai  arah kebijakan nasional telah dilakukan beberapa negara (Alfiana & Budiantoro, 2021; Roqib et al., 2021).
Salah  satu  negara  yang  muncul  dalam  diskursus  ini  adalah  Malaysia  yang  mencoba mengembangkan idealisme islamisasi ilmu milik Al-Attas dan Al-Faruqi sebagai landasannya (Furoidah, 2020).  Wacana  ini  dikembangkan  dengan  tujuan  memurnikan  ilmu-ilmu  non  keagamaan  terhadap sekularisme dalam pandangan islamisasi ilmu Al-Attas dan mengintegrasikan ilmu-ilmu non keagamaan berbasis Al- Qur’an dan Sunnah dalam pandangan islamisasi ilmu Al -Faruqi. Namun kesemua itu masih menuju satu diskursus yang sama bahwasanya diperlukan upaya untuk menetralisir episetmologi barat dan  memposisikan  epistemologi  pendidikan  islam  sebagai  basisnya  (Al-Attas,  2005,  2014;  Al-Faruqi, 1992; Fauzi, 2017; Mahsus & Wijaya, 2022).
Hal  ini  ditentang  oleh  Kuntowijoyo  dalam  bukunya  Islam  sebagai  Ilmu  .  Dalam  wacana  yang dikembangkan Kuntowijoyo, ilmu pada hakikatnya merupakan barang yang dapat dipakai semua orang tanpa  memandang  siapa  yang  membuat  dan  menggunakannya.  Sebaliknya,  islam  sebagai  agama  yang berbasis  rahmatan  lil  al-aamiin  (rahmat  bagi  alam  semesta)  menjadikan  sumber  yang  telah  dipegang dan  disepakati  yaitu:  Al- Qur’an  dan  Sunnah  sebagai  dasar  epistemologis  berpijaknya  pemikir  muslim dalam pencarian  keilmuannya.  Sehingga  bukan  sebuah  realitas  yang  dihubung-hubungkan  dengan  Al- Qur’an.  Melainkan  sebaliknya,  Al - Qur’an  yang  dijadikan  dasar  dari  perkembangan  peradaban  zaman (Kuntowijoyo, 1994, 2001; Ramadhan & Fuad, 2023; Ramadhan & Lismawati, 2022).
Untuk  mencapai  ini  semua  menurut  Kuntowijoyo,  diperlukan  sebuah  Ilmu  Sosial  Profetik  (ISP) sebagai dalil utama pergerakan umat islam untuk mengobjektifikasi ilmu yang ada di alam dunia ini. Hal ini  perlu  dilakukan  agar  umat  islam  menjadikan  sumber  yang  pasti  itu  dapat  dirasakan  oleh  semua manusia. Maka daripadanya membangun kurikulum merdeka belajar dengan basis profetik merupakan sebuah  ihwal  kecil  untuk  menuju  pada  inklusivitas  islam  dalam  menjawab  zaman  (Briando,  2017; Kuntowijoyo, 2006; Ramadhan & Fuad, 2023; ZTF, 2011).
Seperti  yang  telah  dipaparkan  diatas,  kebijakan  yang  muncul  dalam  kurikulum  merdeka  belajar bercorak  filsafat  humanisme-progresivisme  milik  John  Dewey.  Hal  ini  tentunya  membuat  sebagian orang  menolak  untuk  menerapkan  kurikulum  baru  ini,  karena  dinilai  sarat  akan  epistemologi  barat. Sehingga  muncullah  wacana  mengganti  dan  berbagai  macamnya,  namun  disini  peneliti  mencoba melakukan pendekatan lain. Bagaimana jika kita mencoba menggunakan prinsip ISP sebagai filsafat kita dalam menafsirkan kurikulum merdeka belajar ini, sehingga bukan epistemologi baratnya yang kental, melainkan sintesis yang telah dikembangkan oleh Kuntowijoyo dalam memadukan epistemologi barat dan timur.
Jika  kita  menilai  dari  argumentasi  sebelumnya  bahwa,  filsafat  yang  dikembangkan  oleh  menteri pendidikan  adalah  humanisme-progresivisme.  Maka  sekarang  bagaimana  kalau  filsafat  itu  dirubah menggunakan  paradigma  ISP.  Seperti  yang  kita  ketahui,  wacana  pokok  atau  dasar  yang  diambil  oleh Kuntowijoyo  dalam  mengembangkan  ISP  termaktub  pada  surah  Al-Imran  ayat:  110.  Dalam  ayat
tersebut,  terdapat  3  kata  kunci  yang  harus  diperhatikan  yaitu: Amar  ma’aruf (berbuat  baik  yang ditafsirkan  oleh  Kuntowijoyo  sebagai  humanisme);  Nahi  munkar  (menolak  kemungkaran  yang ditafsirkan  oleh  Kuntowijoyo  sebagai  liberasi);  dan tu’minuna  billah (beriman  kepada  Allah  yang ditafsirkan oleh Kuntowijoyo sebagai transendensi) (Kuntowijoyo, 2001; Permana, 2021; Ramadhan & Lismawati, 2022) Ketiga konsep ini saling mempengaruhi satu sama lain, jika ketiganya tidak ditunaikan maka akan terjadi sebuah ketidakseimbangan antara ketiganya. (Arum, 2018) Hal ini terlihat bagaimana jika humanisme saja yang  ditegakkan, maka tidak ada bedanya pemikiran liberalisme dan sebaliknya. Hal ini mencoba menekankan bahwa, Kuntowijoyo menginginkan proses keseimbangan dalam teori ISP yang  dia  kembangkan.  Sehingga  dimensi  kemanusia,  pembebasan,  dan  ketuhanan  dapat  dilaksanakan tanpa mengorbankan salah satunya. (A’yuni & Hijrawan, 2021; Kuntowijoyo, 2001; Masduki, 2017)
Isu yang telah disampaikan oleh Kuntowijoyo jauh hari tersebut nampaknya masih belum dapat di implementasikan  dalam  praktik  kurikulum  pendidikan  modern.  Hal  ini  terlihat  dari  bagaimana humanisme-progresivisme  medominasi  paradigma  pemikiran  pendidikan  Indonesia.  Padahal  jika  kita mau menerapkan teori yang dirumuskan  oleh Kuntowijoyo ini, penafsiran kurikulum merdeka belajar akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan para ahli,  dikarenkan upaya untuk mengilmukan apa yang telah termaktub dan ditegaskan pada sumber hukum islam yang pasti. (Telaumbanua et al., 2022) Intisari dan aspek utama dari ISP ini sendiri merupakan sebuah rekonilisasi antara epistemologi barat dan timur untuk berdamai serta berasimilasi membentuk identitas baru yang dinamakan Kuntowijoyo sebagai ISP (Wulansari & Khotimah, 2020).
Pada hakikatnya penggunaan filsafat yang dikembangkan Kuntowijoyo dalam ISP merupakan ihwal awal dari upaya mencipatakan filsafat kebijakan kurikulum merdeka belajar yang berorientasikan pada nilai  profetik.  Sekalipun  belum  cukup  menjawab  masalah-masalah  yang  ada  di  dalam  kebijakan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Maka tidak ada salahnya, bahwa ISP dapat digunakan untuk menjadi landasan filsafat yang dikembangkan menteri pendidikan dengan harapan mampu membangun pendidikan yang secara vertikal dan horizontal terbentang secara eksponensial. Tentunya, penelitian ini tidak  melakukan  sebuah  klaim  bahwasanya  ISP  merupakan  suatu  paradigma  absolut  dan  kuat  secara aplikasinya. Namun jika kita komparasikan dengan filsafat kebijakan kurikulum merdeka belajar  yang berkembang  maka,  konsep  ISP  ini  masih  bisa  diterima  oleh  kalangan  awam  dan  ahli  pendidikan nasional  yang  mencoba  memunculkan  kepaduan  dan  universalitas  dalam  pengembangan  diskursus pendidikannya.

## Kesimpulan
Kesimpulan  Penelitian  ini  menekankan  pentingnya  merekonstruksi  dan  mengevaluasi  kembali dasar-dasar  filosofis  kurikulum  Merdeka  Belajar,  yang  saat  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  epistemologi pendidikan  Barat.  Meskipun  pendekatan  konstruktivis  kurikulum  ini  mendorong  pendidikan  yang progresif, kurikulum ini sering mengabaikan dan gagal untuk memasukkan tradisi pendidikan Indonesia yang  telah  berlangsung  lama.  Efisiensi  dan  relevansi  kurikulum  dapat  terhambat  oleh  kesenjangan antara  teori  pendidikan  yang  diimpor  dan  nilai-nilai  budaya  asli.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk membuka  jalan  bagi  kebijakan  pendidikan  yang  lebih  baik  secara  filosofis  dan  relevan  secara kontekstual dengan mengatasi hal ini.
Dari penelitian diatas, kita temukan bahwasanya, konsep kebijakan merdeka belajar yang bermuara pada  pemikiran  pendidikan  John  Dewey  telah  didekonstruksi  oleh  rekan-rekan  sejawatnya  seperti David  Samuel  Snedden  yang  mengenalkan  teori  efisiensi  sosial  dan  Thorndike  yang  lebih  konstruktif dalam  menjabarkan  pemikirannya  kurikulumnya.  Dimana  kedua  tokoh  ini  dapat  memberikan  sebuah peta biru pendidikan peserta didik dari awal hingga akhir. Lalu, penelitian ini juga mengkaji penggunaan ilmu sosial profetik, dimana kesimpulan yang didapat adalah teori ilmu sosial profetik ini secara umum bersesuaian dengan kebutuhan pendidikan nasional yang bersendikan pada keimanan dan keilmiahan. Lalu, dalam teori ini pula, terdapat cetak biru yang terukur dan terarah bagi peserta didik. Sehingga ilmu sosial profetik dapat diterapkan sebagai dasar filsafat kebijakan merdeka belajar yang baru.
Berdasarkan  ilmu  sosial  profetik  Kuntowijoyo,  yang  mengedepankan  filosofi  pendidikan  yang humanis, liberatif, dan transenden, kurikulum Merdeka Belajar direkomendasikan untuk direkonstruksi. Tujuan dari kerangka kerja yang didesain ulang ini adalah untuk membuat kurikulum yang relevan dan transformatif dengan menyelaraskannya dengan konteks sosial budaya Indonesia. Kerangka kebijakan
yang  baru  ini  berupaya  untuk  mengembangkan  sistem  pendidikan  yang  seimbang  yang  mendorong penyelidikan ilmiah, integritas moral, dan tanggung jawab etis dengan memasukkan ide-ide ilmu sosial profetik.  Pada  akhirnya,  strategi  pendidikan  yang  telah  direvisi  ini  mempertahankan  hubungan  yang kuat dengan  kekayaan budaya  masa lalu  Indonesia  sekaligus menjanjikan  pendidikan yang  lebih  baik bagi para siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan kontemporer.

## Daftar Pustaka
A’yuni, S. Q., & Hijrawan, R. (2021). Membaca Pemikiran Kuntowijoyo dalam Hubungan Ilmu dan Agama Perspektif Islam. Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama , 13 (1), 129 – 144.
https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.568
Ahida, R. (2022). William James Pragmatism And Modern Human Religiousity. Journal of Positive School Psychology , 6 (8), 3334 – 3343.
Al-Attas, S. M. N. (2005). Islamic philosophy: An introduction. Journal of Islamic Philosophy , 1 (1), 11 – 43.
Al-Attas, S. M. N. (2014). Prolegomena to the Metaphysics of Islam . Penerbit UTM Press.
Al-Faruqi, I. R. (1992). Al Tawhid: Its implications on thought and life (Issue 4). IIIT.
Alfiana, N., & Budiantoro, W. (2021). Al-Quran Dan Budaya Profetik: Mencetak Insan Kamil Di Era Milenial. Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam , 13 . https://doi.org/10.30596/intiqad.v13i2.7600
Anggara, A., Amini, A., Faridah, F., Siregar, M., Faraiddin, M., & Syafrida, N. (2023). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Jenjang SMP. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) , 5 (1), 1899 – 1904.
Arifin, N. (2020). Pemikiran Pendidikan John Dewey. As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga , 2 (2), 168 – 183. https://doi.org/10.47467/as.v2i2.128
Arjaya, I. B. A., Suastra, I. W., Budiningsih, D. N., & Hermawan, I. M. S. (2022). What Kind Of Philosophy Underlies The Future  Curriculum  For  Indonesia? International  Journal  of  Applied  Science  and  Sustainable  Development (IJASSD) , 4 (1), 14 – 23.
Arum,  K.  (2018).  Pengembangan  Pendidikan  Agama  Islam  Berbasis  Sosial  Profetik  (Analisis  Terhadap  Pemikiran Kuntowijoyo). Millah: Jurnal Studi Agama , 177 – 196. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss2.art2
Badar, M. Z. (2020). Konsep Integrasi antara Islam dan Ilmu Telaah Pemikiran Kuntowijoyo. An-Nas , 4 (1), 45 – 58.
Biesta,  G.  (2009).  Witnessing  deconstruction  in  education:  Why  quasi-transcendentalism  matters. Journal  of Philosophy of Education , 43 (3), 391 – 404. https://doi.org/10.1111/j.1467-9752.2009.00705.x Briando, B. (2017). Prophetical law: Membangun hukum berkeadilan dengan kedamaian. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (3), 325 – 336.
Derrida, J. (2016). Of grammatology . Jhu Press.
Dewey, J. (1964). The child and the curriculum . University of Chicago Press Chicago.
Englund, T. (2000). Rethinking democracy and education: towards an education of deliberative citizens. Journal of Curriculum Studies , 32 (2), 305 – 313. https://doi.org/10.1080/002202700182772
Fadli, R. V. (2020). Tinjauan Filsafat Humanisme: Studi Pemikiran Paulo Freire Dalam Pendidikan. Reforma: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran , 9 (2), 96 – 103.
Fahmi, S. F. S. F. S. (2023). Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. At-Tadris: Journal of Islamic Education , 2 (2), 92 – 97.
Faiz,  A.,  &  Kurniawaty,  I.  (2020).  Konsep  Merdeka  Belajar  Pendidikan  Indonesia  Dalam  Perspektif  Filsafat Progresivisme. Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran , 12 (2), 155 – 164.
Fauzi,  A.  (2017).  Integrasi  Dan  Islamisasi  Ilmu  Dalam  Perspektif  Pendidikan  Islam.  In Jurnal  Pendidikan  Islam Uhamka (Vol. 8, Issue 1).
Freire, P. (1996). Pedagogy of the oppressed (revised). New York: Continuum , 356 , 357 – 358.
Furoidah,  N.  L.  (2020).  Islam  dan  Sains:  Telaah  Terhadap  Islamisasi  Ilmu  Pengetahuan,  Pengilmuan  Islam  dan Paradigma Integrasi Interkoneksi-Transintegrasi Ilmu. Madinah: Jurnal Studi Islam , 7 (2), 254 – 269.
Hasbullah,  H.  (2020).  Pemikiran  Kritis  John  Dewey  Tentang  Pendidikan. Tarbiyah  Islamiyah:  Jurnal  Ilmiah Pendidikan Agama Islam , 10 (1).
Holt, L. (2020). John Dewey: A look at his contributions to curriculum .
HORN JR, R. A. (2007). Edward L. Thorndike. The Praeger Handbook of Education and Psychology , 1 , 225 – 230.
James, W. (2020). Pragmatism. In Pragmatism (pp. 53 – 75). Routledge.
Kadlec,  A.  (2006).  Reconstructing  Dewey:  The  philosophy  of  critical  pragmatism. Polity , 38 (4),  519 – 542. https://doi.org/10.1057/palgrave.polity.2300067
Kemdikbud.  (2022a). Kurikulum  Darurat .  Kurikulum  Kemdikbud.  https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum- darurat/
Kemdikbud. (2022b). Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
Kuntowijoyo. (1994). Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi . Bandung: Penerbit Mizan.
Kuntowijoyo.  (2001).  Muslim  Tanpa  Masjid:  Esai-Esai  Agama. Budaya,  Dan  Politik  Dalam  Bingkai  Strukturalisme Transendental (Bandung: Mizan, 2001) .
Kuntowijoyo. (2006). Islam sebagai ilmu : epistemologi, metodologi, dan etika (2nd ed.). Tiara Wacana.
Labaree,  D.  F.  (2005).  Progressivism,  schools  and  schools  of  education:  An  American  romance. Paedagogica Historica , 41 (1 – 2), 275 – 288.
Labaree, D. F. (2010). How Dewey lost: The victory of David Snedden and social efficiency in the reform of American education. In Pragmatism and modernities (pp. 163 – 188). Brill.
Mahsus,  M.,  &  Wijaya,  B.  A.  (2022).  Pemikiran  Ismail  Raji  Al-Faruqi  Mengenai  Islamisasi  Ilmu  Pengetahuan. Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam , 5 (1), 11 – 19.
Masduki, M. (2017). Pendidikan profetik; Mengenal gagasan ilmu sosial profetik Kuntowijoyo. TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama , 9 (1), 1 – 22.
Maslow, A. H. (1958). A Dynamic Theory of Human Motivation.
Mawaddah,  S.  M.,  &  Roekhan,  R.  (2021).  Pertarungan  Ideolo gi  dalam  Wacana  “Merdeka  Belajar.” Madah:  Jurnal Bahasa Dan Sastra , 12 (1), 103 – 117.
Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “merdeka belajar” perspektif aliran progresivisme John Dewey. Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran , 3 (1), 141 – 147.
Najmuddin, N., & Syarkawi, S. (2021). Progresivisme (Konsepsi Tentang Realita dan Pengetahuan): Progresivisme (Konsepsi Tentang Realita dan Pengetahuan). VARIASI: Majalah Ilmiah Universitas Almuslim , 13 (2).
Nanggala, A., & Suryadi, K. (2021). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Aliran Filsafat Pendidikan Progresivisme dan Perenialisme. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 14 – 26.
Nasution,  A.  G.  J.  (2020).  Diskursus  merdeka  belajar  perspektif  pendidikan  humanisme. Ihya  Al-Arabiyah:  Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab , 6 (1), 107 – 121.
Novianti, R., Copriady, J., & Firdaus, L. N. (2022). Parenting di Era Digital: Telaah Pandangan Filsafat Progresivisme John Dewey. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 6 (6), 6090 – 6101.
Papastephanou, M. (2017). Learning by undoing, democracy and education, and John Dewey, the colonial traveler.
Education Sciences , 7 (1), 20.
Permana, A. K. (2021). Paradigma al- Qur’an Menjawab Realitas Arab Jahiliyah Perspektif Ilmu Sosial Profetik. Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah , 6 (1), 16 – 32.
Ramadhan,  A.  R.,  &  Fuad,  A.  F.  N.  (2023).  Religious  Authority  in  Islamic  Law:  A  Debate  on  Conservative  and Progressive  Methods. Afkaruna:  Indonesian  Interdisciplinary  Journal  of  Islamic  Studies , 19 (1).
https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i1.18507
Ramadhan,  A.  R.,  &  Lismawati.  (2022). Prophetic  Approach  dalam  Kebijakan  Pendidikan  Indonesia :  Studi  Analisis Teori Sosial Profetik Kuntowijoyo . 13 (2), 89 – 96. https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi/article/view/10498
Rochmiyati,  S.,  Supriadi,  D.,  Irfan,  M.,  Lestari,  D.  P.,  Sari,  N.  H.  I.,  Kusumadewi,  V.,  Prayogi,  I.  E.,  &  Wibowo,  K.  A. (2023). IMPLEMENTASI ASAH-ASIH-ASUH DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM). JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT , 11 (1), 290 – 296.
Rogers, C. (2000). Person-centred therapy. Six Key Approaches to Counselling and Therapy , 1 , 98 – 105.
Rohmah,  N.  N.  S.,  Muckromin,  A.,  &  Fauziyati,  E.  (2022).  FILSAFAT  HUMANISME  DAN  IMPLIKASINYA  DALAM KONSEP MERDEKA BELAJAR. JURNAL MITRA SWARA GANESHA , 9 (2), 135 – 143.
Roqib,  M.,  Sarah,  S.,  Sabiq,  A.  H.  A.,  Sobirin,  M.,  &  Harimi,  A.  C.  (2021).  Criticizing  Higher  Education  Policy  in Indonesia: Spiritual Elimination and Dehumanisation. Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam , 15 (1), 61 – 86.
Sabaruddin, S. (2020). Sekolah dengan konsep pendidikan humanis. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum , 20 (2), 147 – 162.
Sikandar,  A.  (2015).  John  Dewey  and  his  philosophy  of  education. Journal  of  Education  and  Educational Development , 2 (2).
Smilie,  K.  D.  (2019).  Irving  Babbitt  and  the  Service-Learning  Ethic:  An  Early  Critique  of  Deweyan  Progressivism.
Michigan Journal of Community Service Learning , 25 (1), 55 – 61. https://doi.org/10.3998/mjcsloa.3239521.0025.105
Sopacua,  J.,  &  Fadli,  M.  R.  (2022).  Konsep  Pendidikan  Merdeka  Belajar  Perspektif  Filsafat  Progresivisme  (The Emancipated  Learning  Concept  of  Education  in  Progressivism  Philosophy  Perspective). Potret  Pemikiran , 26 (1), 1 – 14.
Sopiansyah,  D.,  Masruroh,  S.,  Zaqiah,  Q.  Y.,  &  Erihadiana,  M.  (2022).  Konsep dan  Implementasi  Kurikulum  MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal , 4 (1), 34 – 41.
Sumantri, B. A., & Ahmad, N. (2019). Teori Belajar humanistik dan Implikasinya terhadap pembelajaran pendidikan agama islam. Fondatia , 3 (2), 1 – 18.
Susilawati,  N.  (2021).  Merdeka  Belajar  dan  Kampus  Merdeka  Dalam  Pandangan  Filsafat  Pendidikan  Humanisme. Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran , 2 (3), 203 – 219.
Syahrir, N., Firdaus, A. M., Nasir, N., Akram, A., Amal, A., & Nur, M. (2023). Evaluasi Program Implementasi Mbkm- Pertukaran Pelajar. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) , 5 (1), 2977 – 2985.
Tahirsylaj, A. (2017). Curriculum field in the making: Influences that led to social efficiency as dominant curriculum ideology in progressive era in the US. European Journal of Curriculum Studies , 4 (1), 618 – 628.
Telaumbanua, Y., Yalmiadi, Y., & Ritmi, T. (2022). The MECRI Nadiem Makarim’s “Freedom of Learning”: A Critical Study  of  John  Dewey’s  Pragmatic  Phi losophy. Modality  Journal:  International  Journal  of  Linguistics  and Literature , 2 (1), 1 – 15.
Thaib, R. M. T. R. M. (2018). Pragmatisme: Konsep Utilitas Dalam Pendidikan. Intelektualita , 4 (1).
Tomlinson,  S.  (1997).  Edward  Lee  Thorndike  and  John  Dewey  on  the  science  of  education. Oxford  Review  of Education , 23 (3), 365 – 383. https://doi.org/10.1080/0305498970230307
Utomo, S. T., & Ifadah, L. (2020). Filsafat Progresivisme dan Implikasinya bagi Pendidikan Islam. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman , 6 (1), 94 – 110.
Vaihinger, H., & Rosenthal, M. A. (2021). The philosophy of’as if’ . Routledge.
Vhalery,  R.,  Setyastanto,  A.  M.,  &  Leksono,  A.  W.  (2022).  Kurikulum  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka:  Sebuah Kajian Literatur. Research and Development Journal of Education , 8 (1), 185 – 201.
Waks,  L.  J.  (2013).  John  Dewey  and  the  Challenge  of  Progressive  Education. International  Journal  of  Progressive Education , 9 (1).
Wardhana,  I.  P.,  &  Pratiwi,  V.  U.  (2020). Konsep  Pendidikan  Taman  Siswa  Sebagai  Dasar  Kebijakan  Pendidikan Nasional Merdeka Belajar di Indonesia .
Wulansari,  P.,  &  Khotimah,  N.  (2020).  Membumikan  Ilmu  Sosial  Profetik:  Reaktualisasi  Gagasan  Profetik Kuntowijoyo  dalam  Tradisi  Keilmuwan  di  Indonesia. Prosiding  Konferensi  Integrasi  Interkoneksi  Islam  Dan Sains , 2 , 431 – 435.
Yasmansyah, Y. (2022). Konsep Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia , 1 (1), 29 – 34.
ZTF,  P.  B.  (2011).  Prophetic  social  sciences:  toward  an  Islamic-based  transformative  social  sciences. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies , 1 (1), 95 – 121. https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.95-121