## BISNIS WARALABA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK LINA MAULIDIANA

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## ABSTRACT
Franchise is one of business model between two or more companies/individuals in which one party serves as franchisor and the other one as  franchisee which enable the franchisee to benefit the franchise business and or to use the intellectual property rights. It is also defined as an agreement of one party as its characteristic under a license and the franchisor owns the royalty  rights.  The  ideal  basic  concept  of  franchise  business  within  the  perspective  of contract  law  follows  the  values  of  fairness  and  equity  in  accordance  with  contract  law’s principles as described in a seminar about “The Book of The Law of Civil Law Reforms” hold by National Law Development Board in 1981 stated that the new contract constitutions will be established under some principles like: freedom of holding the contract, protection of low economic classes, proper intention, conformity, decency, public interest, legal certainty, pacta sunt servanda, and proportionality. The construction of contract law adopts the nine principles above .It is hoped that the interest of both franchisor and franchisee is fulfilled and well balanced.

## Keywords: business, franchise, contract law
I.PENDAHULUAN Negara Indonesia menjamin kebebasan  yang  seluas-luasnya  untuk setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusian, secara mendasar setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan  kehidupannya.  Lebih  luas  lagi  setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Ketentuan  tentang  kebebasan  yang diberikan  negara  kepada  warga  negara untuk  mendapatkan  penghidupan  yang layak tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28 A yang menyatakan bahwa : a.  Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi kemanusiaan b.  Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (UUD  1945  Bab  IX  A  tentang  warga negara dan penduduk Pasal 27 Ayat 2 dan Bab  XA  tentang  hak  asasi  manusia  Pasal 28 A.)
Kebebasan  yang  diberikan  negara kepada  warga  negara  untuk  mendapatkan penghidupan  yang  layak  tercermin  di dalam berbagai kegiatan bisnis yang marak terjadi di Indonesia. Secara luas kata bisnis sering  diartikan  sebagai  keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau  badan  secara  teratur  dan  terus menerus  yaitu  berupa  kegiatan  pengadaan barang-barang  atau  jasa-jasa  maupun fasilitas-fasilitas  untuk  diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan. (Richard Burton Simatupang : 2003: 1) Dalam  dunia  bisnis,  kontrak  sangat diperlukan  dengan  pertimbangan  adanya hubungan saling menguntungkan. Hubungan  saling  menguntungkan  para pihak  sebagai  pelaku  bisnis  tentunyan harus  didukung  oleh  berbagai  peraturan hukum  sebagai  landasan  hukumnya  dan berbagai  jenis  kesepakatan-kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak. Tidak ada aktivitas  bisnis  yang  terjadi  dalam pertukaran  kepentingan  tanpa  didasarkan
.............................................

## BISNIS WARALABA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK

## LINA MAULIDIANA
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## ABSTRACT
Franchise is one of business model between two or more companies/individuals in which one party serves as franchisor and the other one as  franchisee which enable the franchisee to benefit the franchise business and or to use the intellectual property rights. It is also defined as an agreement of one party as its characteristic under a license and the franchisor owns the royalty  rights.  The  ideal  basic  concept  of  franchise  business  within  the  perspective  of contract  law  follows  the  values  of  fairness  and  equity  in  accordance  with  contract  law’s principles as described in a seminar about “The Book of The Law of Civil Law Reforms” hold by National Law Development Board in 1981 stated that the new contract constitutions will be established under some principles like: freedom of holding the contract, protection of low economic classes, proper intention, conformity, decency, public interest, legal certainty, pacta sunt servanda, and proportionality. The construction of contract law adopts the nine principles above .It is hoped that the interest of both franchisor and franchisee is fulfilled and well balanced.

## Keywords: business, franchise, contract law
I.PENDAHULUAN Negara Indonesia menjamin kebebasan  yang  seluas-luasnya  untuk setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusian, secara mendasar setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan  kehidupannya.  Lebih  luas  lagi  setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.
Ketentuan  tentang  kebebasan  yang diberikan  negara  kepada  warga  negara untuk  mendapatkan  penghidupan  yang layak tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28 A yang menyatakan bahwa : a.  Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi kemanusiaan
b.  Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (UUD  1945  Bab  IX  A  tentang  warga negara dan penduduk Pasal 27 Ayat 2 dan Bab  XA  tentang  hak  asasi  manusia  Pasal 28 A.)
Kebebasan  yang  diberikan  negara kepada  warga  negara  untuk  mendapatkan penghidupan  yang  layak  tercermin  di dalam berbagai kegiatan bisnis yang marak terjadi di Indonesia. Secara luas kata bisnis sering  diartikan  sebagai  keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau  badan  secara  teratur  dan  terus menerus  yaitu  berupa  kegiatan  pengadaan barang-barang  atau  jasa-jasa  maupun fasilitas-fasilitas  untuk  diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan.
(Richard Burton Simatupang : 2003: 1) Dalam  dunia  bisnis,  kontrak  sangat diperlukan  dengan  pertimbangan  adanya hubungan saling menguntungkan.
Hubungan  saling  menguntungkan  para pihak  sebagai  pelaku  bisnis  tentunyan harus  didukung  oleh  berbagai  peraturan hukum  sebagai  landasan  hukumnya  dan berbagai  jenis  kesepakatan-kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak. Tidak ada aktivitas  bisnis  yang  terjadi  dalam pertukaran  kepentingan  tanpa  didasarkan
atas  perikatan  yang  bersumber  dari  suatu kontrak. Kewenangan  dan  kecakapan  dalam membuat kontrak ada pada subjek hukum, baik orang perseorangan (manusia pribadi) maupun badan hukum (yang diwakili oleh pengurusnya).
Kontrak  dipahami  dapat  melindungi proses  dan  hubungan  hukum  bisnis  yang dilakukan  oleh  para  pihak  pelaku  bisnis. Secara konkrit kontrak merupakan refleksi dari  kehendak  para  pihak  yang  bertujuan saling  menguntungkan  berdasarkan  asas- asas  berkontrak  sebagai  konsep  dasar dalam setiap perjanjian.
Perjanjian waralaba adalah salah satu bentuk  kegiatan  bisnis  yang  berkembang di  Indonesia  berdasarkan  asas  kebebasan berkontrak,  dimana  seseorang  atau  badan hukum diberikan hak untuk menggunakan merek  dagang  orang  lain  atau  konsep bisnis tertentu yang operasinya dikendalikan  oleh  persyaratan  perjanjian waralaba.
Menurut  Abdul  kadir  Muhammad waralaba  ( franchisee )  dapat  didefinisikan sebagai  suatu  perusahaan  supplier (franchisor) memberikan pada perusahaan lain  ( franchisee )  yang  berskala  kecil  dan menengah  hak  istimewa (privilege) untuk melaksanakan  suatu  sistem  usaha  tertentu dengan  cara  yang  sudah  ditentukan,  dan disuatu tempat tertentu.(Abdulkadir Muhammad : 2010 : 558) Perjanjian  waralaba  merupakan  suatu perjanjian  tidak  bernama (inominaat ) sebagai  akibat  dari  perkembangan  hukum kontrak  di  luar  KUHPerdata  memberikan warna  tersendiri  dalam  praktik  bisnis  di Indonesia.  Secara  konseptual  perjanjian waralaba tidak terlepas dari asas-asas yang berlaku  dalam  hukum  kontrak,  karena dasar  timbulnya  bisnis  waralaba  adalah kesepakatan  yang  diawali  dengan  proses negosiasi  diantara  para  pihak.  Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan  sebuah  kontrak  yang  saling menguntungkan  dan  tidak  berat  sebelah. Sifat  hukum  kontrak  tidak  terlepas  dari
keberadaan  asas  kebebasan  membuat kontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat  (1)  KUHPerdata  yang  merefleksikan kehormatan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  dibidang  harta  kekayaan. Perjanjian  waralaba  diharapkan  dapat membangun  hukum  kontrak  yang  ideal dan proporsional sesuai dengan kebutuhan para pihak.
Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan  permasalahan  sebagai berikut  Bagaimanakah  konsep  dasar  yang ideal bagi bisnis waralaba dalam perspektif hukum kontrak?

## II.PEMBAHASAN
Teori  Keadilan  Sebagai  Landasan Hubungan Kontraktual Dalam
hubungan kontraktual ―keadilan‖  merupakan  isu  sentral  yang sangat urgen, karena ―kontrak‖ merupakan wadah bagi pihak-pihak untuk mewujudkan  kepentingannya  secara  adil tidak  berat  sebelah.  Thomas  Aquinas dalam teorinya tentang keadilan distributif menyebutkan  bahwa  dalam  kontek keadilan distributif, keadilan dan kepatutan ( eguity ) tidak tercapai semata-mata dengan penetapan  nilai  yang  aktual  melainkan juga  atas  dasar  kesamaan  antara  satu  hal dengan hal lainnya ( aegualitas rei ad rem ). Ada  dua  bentuk  kesamaan  yaitu  : kesamaan proporsional ( acqualitas propotionis )  dan  kesamaan  kuantitas  atau jumlah ( acqualitas quantitas ) (Sumaryono: 2002 : hlm 90-91) Rawls mengatakan bahwa suatu teori keadilan  yang  memadai  harus  dibentuk dengan  pendekatan  kontrak,  dimana  asas- asas keadilan yang dipilih bersama benar- benar  merupakan  hasil  kesepakatan bersama  dari  semua  person  yang  bebas, rasional  dan  sederajad,  dalam  bisnis pertukaran  kepentingan  para  pihak senantiasa  dituangkan  dalam  bentuk kontrak  mengingat  setiap  langkah  bisnis
.............................................
adalah  langkah  hukum  (Andre  Ata  Ujan : 1999 : Hlm 171-172) Teori  keadilan  yang  menjadi landasan berpijak hukum kontrak membawa  konsekwensi  yang  tidak  bisa ditawar, bahwa adanya keseimbangan hak dan kewajiban yang merupakan perwujudan  dari  keadilan  dalam  kontrak bermakna luas artinya kebebasan berkontrak  didasari  oleh  ―kepentingan‖ para  pihak  yang  harus  dilindungi  oleh hukum.
Rescoe  Pound  memberikan  definisi kepentingan  adalah  suatu  tuntutan  atau hasrat yang ingin dipuaskan manusia baik secara  individu  maupun  kelompok  atau asosiasi.  Kerangka  dasar  yang  digunakan Rescoe  Pound  adalah  kepentingan- kepentingan  sosial  yang  lebih  luas  yang merupakan  keinginan  manusia  untuk memenuhinya  baik  secara  pribadi, hubungan antar pribadi maupun kelompok (Johanes  Ibrahim  dan  Lindawaty  Sewu  : 2003 : 12-13)
Selanjutnya  Rescoe  Pound  dengan teorinya  ― Social  Interst ‖  (kepentingan sosial)  yang  merupakan  embrio  ― Kibsep law as Social Engineering” (1921) dilihat secara  fungsional  hukum  adalah  upaya untuk rekonstruksi, harmonisasi, kompromi  terhadap  kepentingan  yang tumpang  tindih  dan  bertolak  belakang (konflik).  Teori  kepentingan  dari  Rescoe Pound  dikenal  dengan  sebutan  :  ― law  a social  angineering ‖  mengatakan  bahwa seluruh  konflik  kepentingan  dalam masyarakat  (individu,  publik  dan  negara) dengan  prinsip  hanya  untuk  kepentingan yang  terbanyak  dengan  pengorbanan sekecil-kecilnya  kepentingan  orang  lain. Pound  mengatakan  analisis  ekonomi terhadap  perkembangan  hukum  ada  4 (empat) makna yaitu : 1.Hukum tidak hanya terdiri dari unsur yang  statis  mencerminkan  apa  yang dinyatakan dan normatip saja melainkan  juga  unsur-unsur  yang bersifat  langsung  dan  patut  dalam perkembangan hokum
2.Hukum  dalam  arti  luas  bukan  hanya midel peraturan tetapi juga sistem yang menyeluruh dalam keadaan bergerak 3.Hukum  adalah  tehnik  pengembangan dan penerapan ―legal receepts dan suatu bangun  pemikiran  idealis  dan  diakui sebagai  tujuan  dari  tertib  hukum  : apakah  doktrine  hukum  itu  bagaimana seharusnya diterapkan 4.Hukum  adalah  suatu  bangunan  nilai- nilai  dan  tehnik  elaborasi  dalam penerapan
nilai-nilai untuk menyelesaikan masalah tertentu.
Konsep  hukum  yang  dimaksud  Pound adalah  konsep  hukum  masa  depan  yang memiliki  visi  yang  jelas  tentang bagaimana menyelesaikan berbagai konflik  kepentingan  dalam  kehidupan masyarakat  dan  hubungannya  dengan peran  negara  dan  individu.  Pound menempatkan  hukum  pada  posisi  didepan masyarakat  dalam  arti  hukum  berfungsi sebagai  solusi  atas  konflik  kepentingan dan  sekaligus  memberikan  arah  pada perkembangan  masyarakat  dimasa  yang akan datang (Romli Atmasasmita : 2012 : 43,45,46)
Berdasarkan teori kepentingan dari Rescoe Pound  dapat  dianalisis  bahwa  hukum  di bangun  untuk  mengakomodir  seluruh kepentingan  individu  yang  proporsional, adil  dan  ideal.  Bangunan  hukum  kontrak dapat  mengadopsi  seluruh  kepentingan individu  dan  bersifat  dinamis  sesuai perkembangan masyarakat.
Asas Hukum Kontrak Sebagai Landasan Filosofis Dalam  tampilannya  yang  klasik, untuk  istilah  kontrak  ini  sering  disebut dengan  istilah  ―perjanjian‖  sebagai terjemahan  dari “agreement” dalam bahasa  Inggris,  atau “overeenkomst” dalam bahasa Belanda. Disamping itu ada juga  istilah  yang  sepadan  dengan  istilah kontrak  (sebagai  terjemahan  dari  istilah Inggris  ―contract)  adalah  yang  paling modern,  paling  luas  dan  paling  lazim digunakan, termasuk pemakaiannya dalam
.............................................
adalah  langkah  hukum  (Andre  Ata  Ujan : 1999 : Hlm 171-172) Teori  keadilan  yang  menjadi landasan berpijak hukum kontrak membawa  konsekwensi  yang  tidak  bisa ditawar, bahwa adanya keseimbangan hak dan kewajiban yang merupakan perwujudan  dari  keadilan  dalam  kontrak bermakna luas artinya kebebasan berkontrak  didasari  oleh  ―kepentingan‖ para  pihak  yang  harus  dilindungi  oleh hukum. Rescoe  Pound  memberikan  definisi kepentingan  adalah  suatu  tuntutan  atau hasrat yang ingin dipuaskan manusia baik secara  individu  maupun  kelompok  atau asosiasi.  Kerangka  dasar  yang  digunakan Rescoe  Pound  adalah  kepentingan- kepentingan  sosial  yang  lebih  luas  yang merupakan  keinginan  manusia  untuk memenuhinya  baik  secara  pribadi, hubungan antar pribadi maupun kelompok (Johanes  Ibrahim  dan  Lindawaty  Sewu  : 2003 : 12-13) Selanjutnya  Rescoe  Pound  dengan teorinya  ― Social  Interst ‖  (kepentingan sosial)  yang  merupakan  embrio  ― Kibsep law as Social Engineering” (1921) dilihat secara  fungsional  hukum  adalah  upaya untuk rekonstruksi, harmonisasi, kompromi  terhadap  kepentingan  yang tumpang  tindih  dan  bertolak  belakang (konflik).  Teori  kepentingan  dari  Rescoe Pound  dikenal  dengan  sebutan  :  ― law  a social  angineering ‖  mengatakan  bahwa seluruh  konflik  kepentingan  dalam masyarakat  (individu,  publik  dan  negara) dengan  prinsip  hanya  untuk  kepentingan yang  terbanyak  dengan  pengorbanan sekecil-kecilnya  kepentingan  orang  lain. Pound  mengatakan  analisis  ekonomi terhadap  perkembangan  hukum  ada  4 (empat) makna yaitu :
1.Hukum tidak hanya terdiri dari unsur yang  statis  mencerminkan  apa  yang dinyatakan dan normatip saja melainkan  juga  unsur-unsur  yang bersifat  langsung  dan  patut  dalam perkembangan hokum
2.Hukum  dalam  arti  luas  bukan  hanya midel peraturan tetapi juga sistem yang menyeluruh dalam keadaan bergerak 3.Hukum  adalah  tehnik  pengembangan dan penerapan ―legal receepts dan suatu bangun  pemikiran  idealis  dan  diakui sebagai  tujuan  dari  tertib  hukum  : apakah  doktrine  hukum  itu  bagaimana seharusnya diterapkan 4.Hukum  adalah  suatu  bangunan  nilai- nilai  dan  tehnik  elaborasi  dalam penerapan nilai-nilai untuk
menyelesaikan masalah tertentu.
Konsep  hukum  yang  dimaksud  Pound adalah  konsep  hukum  masa  depan  yang memiliki  visi  yang  jelas  tentang bagaimana menyelesaikan berbagai konflik  kepentingan  dalam  kehidupan masyarakat  dan  hubungannya  dengan peran  negara  dan  individu.  Pound menempatkan  hukum  pada  posisi  didepan masyarakat  dalam  arti  hukum  berfungsi sebagai  solusi  atas  konflik  kepentingan dan  sekaligus  memberikan  arah  pada perkembangan  masyarakat  dimasa  yang akan datang (Romli Atmasasmita : 2012 : 43,45,46) Berdasarkan teori kepentingan dari Rescoe Pound  dapat  dianalisis  bahwa  hukum  di bangun  untuk  mengakomodir  seluruh kepentingan  individu  yang  proporsional, adil  dan  ideal.  Bangunan  hukum  kontrak dapat  mengadopsi  seluruh  kepentingan individu  dan  bersifat  dinamis  sesuai perkembangan masyarakat.
Asas Hukum Kontrak Sebagai
Landasan Filosofis
Dalam  tampilannya  yang  klasik, untuk  istilah  kontrak  ini  sering  disebut dengan  istilah  ―perjanjian‖  sebagai terjemahan  dari “agreement” dalam bahasa  Inggris,  atau “overeenkomst” dalam bahasa Belanda. Disamping itu ada juga  istilah  yang  sepadan  dengan  istilah kontrak  (sebagai  terjemahan  dari  istilah Inggris  ―contract)  adalah  yang  paling modern,  paling  luas  dan  paling  lazim digunakan, termasuk pemakaiannya dalam
dunia    bisnis.  Dan  hukum  yang  mengatur tentang kontrak itu disebut dengan ―hukum kontrak‖ (Munir F uady : 2008 : hlm 9)
Pengertian
kontrak yang disimpulkan  oleh  Salim  HS  berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Van Dunne, definisi  kontrak  atau  perjanjian  adalah suatu  hubungan  hukum  antara  dua  pihak atau lebih  berdasarkan  kata  sepakat  untuk menimbulkan  akibat  hukum  berdasarkan tiga  tahap  yaitu  :  tahap  pra-contractual berupa  penawaran  dan  penerimaan,  tahap contractual berupa persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak dan tahap post- contractual  berupa  pelaksanaan  perjanjian (Salim H.S. : 2008 : Hlm 16) Hukum  kontrak  pada  hakikatnya mempunyai  dasar  filosofis,  asas  atau prinsip  dalam  konteks  operasionalnya. Secara  leksikal  asas  berarti  sesuatu  yang menjadi  dasar  tumpuan  berpikir  atau bertindak
dan sebagainya yang
mengandung nilai-nilai.
Menurut  Satjipto  Rahardjo  konsep asas hukum adalah merupakan ―landasan‖ yang paling luas bagi lahirnya suatu norma hukum daan merupakan ―Ratio Legis‖ dari norma  hukum.  (Satjipto  Raharjo  :  2000  :
45) Asas  hukum  kontrak  menurut Muhammad  Syaifuddin  yang  berlaku umum  adalah  asas-asas  hukum  kontrak yang  mendasari  transaksi  komersial Internasional  yang  tertuang  dalam The UNIDROIT  Principles  Of  Internasional Commercial  Contracts  1994 (UPICCS 1994)    antara  lain  :  asas  kebebasan berkontrak,  asas  konsensualisme,  asas itikad  baik  dan  transaksi  jujur,  asas larangan bernegosiasi dengan itikad buruk, asas  kerahasiaan  dan  asas  kebiasaan setempat.  (Muhammad  Syaifudin  :  2012  : hlm 316-318) Kontrak  Internasional  tidak  lain sebagian  besarnya  adalah  hukum  kontrak nasional  yang  ada  unsur  asingnya,  oleh karena  itu  hukum  yang  mengatur  kontrak internasional  sebagian  besarnya  adalah
hukum  kontrak  nasional  (Huala  Adolf  : 2007 : 34) Untuk  menjawab  permasalahan dalam  kajian  ini  akan  mengacu  pada  asas yang dikemukakan dalam Seminar tentang ―Reformasi Ki tab Undang-Undang Hukum Perdata  yang  diselenggarakan  oleh  Badan Pengembangan  Hukum  Nasional  (BPHN) pada  tahun  1981  dinyatakan  bahwa Undang-Undang  Kontrak  yang  baru  akan dibuat berlandaskan pada asas-asas berikut :  (Naskah  Akademik  Rancangan  Undang- Undang Kontrak di Indonesia : 1998) a. Asas  kebebasan  untuk  mengadakan kontrak b. Asas  menjamin  perlindungan  bagi kelompok-kelompok ekonomi lemah c. Asas itikad baik
d. Asas keselarasan
e. Asas kesusilaan
f. Asas kepentingan umum
g. Asas kepastian hukum
h. Asas pacta sunt servanda Agus Yudha Hernoko menambahkan “asas  proporsionalitas” dalam  kontrak adalah asas yang melandasi atau mendasari pertukaran  hak  dan  kewajiban  para  pihak sesuai  proporsi  atau  bagiannya  dalam seluruh  proses  kontraktual  mulai  dari prakontraktual,  pembentukan  kontrak maupun pelaksanaan kontrak (Agus Yudha Hernoko,2013:87). Hukum  Kontrak  dalam  aplikasinya dimasyarakat  direalisasikan  dalam  bentuk tertulis  dan  format  yang  sudah  dibakukan oleh  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian, dimana bentuk dan isinya sudah ditentukan dalam bentuk formulir yang sudah tercetak (boilerplate) .  Negosiasi  untuk  mencapai kata sepakat yang merupakan syarat utama dalam  pembentukan  kontrak  yang  ideal dan proporsional tidak terpenuhi, sehingga sangat  diragukan  ada  elemen  ―kata sepakat‖  yang  merupak an  syarat  sahnya perjanjian. Fungsi yuridis kontrak adalah adalah perwujudan  kepastian  hukum  bagi  pihak yang  membuat  kontrak.  Kepastian  hukum itu  meliputi  perlindungan  terhadap  subjek
.............................................
hukum  yang  membuat  kontrak.  Pungsi yuridis  perbuatan  hukum  kontrak  dapat dilihat  dari  Pasal  1338  Ayat  1 KUHPerdata  yang  berbunyi:  ―  Semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.‖  (Kitab  Undang -Undang Hukum  Perdata  :  2010  :  hlm  347)  Pasal tersebut  menyiratkan  bahwa  kepastian hukum  dalam  kontrak  memberikan jaminan  dipenuhinya  kontrak  dan  dapat dituntutnya  pertanggungjawaban  hukum atas pelaksanaan kontrak.
Menurut  Muhammad  Syaifuddin kontrak  mengandung  spirit  menjamin kepastian  hukum,  maka  seharusnya  tidak ada  norma-norma  hukum  kontraktualnya yang  inkonsisten  atau  kontradiktif  (antara pasal  dengan  pasal,  antara  pasal  dengan konsep, antara konsep dengan asas, bahkan antara  asas  dengan  nilai  yang  hendak diwujudkan  dalam  kontrak)    (Muhammad Syaifuddin : 2012 : 48) Fungsi  yuridis  juga  melekat  pada berbagai  peraturan  tentang  waralaba sebagai  dasar  hukumnya,  antara  lain Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan
Perdagangan RI
No.
259/MPP/KEP/7/1997  Tanggal  30  Juli 1997  tentang  Ketentuan  Tata  Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan RI No. 31/M- DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba Undang- undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-undang  No.  15  Tahun  2001 tentang  Merek.  Undang-undang  No.  30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Suatu  kontrak  dapat  dikatakan  sah apabila  sudah  memenuhi  syarat-syarat sahnya  perjanjian.  Dalam  KUHPerdata Pasal  1320  :  Supaya  terjadi  persetujuan yang  sah  perlu  dipenuhi  empat  syarat (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  : 2010 : hlm 344) :
1.  kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2.    kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan 3.  suatu pokok persoalan tertentu 4.  suatu sebab yang tidak terlarang Syarat sahnya perjanjian menentukan  kepastian  hukum  berlakunya kontrak,  artinya  para  pihak  mempunyai hak  dan  kewajiban  dalam  hubungan hukum  tersebut.  Hak  dan  kewajiban tersebut tersirat dalam substansi kontrak. Implikasi  hukum  kontrak  yang mengandung  asas-asas  umum  dalam kontrak  perjanjian  waralaba  membawa akibat  pada  terbentuknya  konsep  yang ideal yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak. Konsep ideal yang diharapkan  adalah  kesetaraan  dalam Das Sein (hukum  dalam  kenyataan)  dan Das Sollen (hukum  Yang  dicita-citakan, kesetaraan  antara  asas  dan  norma  serta kesetaraan  antara  norma  dan  perbuatan hukum.
Konsep  Dasar  yang  Ideal  bagi  bisnis waralaba  dalam  perspektip  hukum kontrak
a. Asas  kebebasan  dalam  mengadakan kontrak waralaba  meliputi  bebas  dengan siapa  mengadakan  perjanjian  waralaba, bebas  tentang  apa  yang  diperjanjikan  dan bebas menetapkan syarat-syarat perjanjian. Kebebasan berkontrak ini merupakan asas yang  mempunyai  pengaruh  yang  sangat kuat  dalam  hubungan  kontraktual.  Asas kebebasan berkontrak juga merefleksi asas konsensualisme.  KUHPerdata  Pasal  1338 Ayat  1  menyatakan  bahwa  ―  semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya‖.  Payung  hukum  yang melindungi  bisnis  waralaba  hendaknya memberikan  keleluasaan  kepada  para pihak  untuk  mengatur  sendiri  pola hubungan  hukumnya  dengan  tetap mengacu  pada  rambu-rambu  hukum seperti memenuhi syarat sahnya perjanjian,
.............................................
hukum  yang  membuat  kontrak.  Pungsi yuridis  perbuatan  hukum  kontrak  dapat dilihat  dari  Pasal  1338  Ayat  1 KUHPerdata  yang  berbunyi:  ―  Semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.‖  (Kitab  Undang -Undang Hukum  Perdata  :  2010  :  hlm  347)  Pasal tersebut  menyiratkan  bahwa  kepastian hukum  dalam  kontrak  memberikan jaminan  dipenuhinya  kontrak  dan  dapat dituntutnya  pertanggungjawaban  hukum atas pelaksanaan kontrak.
Menurut  Muhammad  Syaifuddin kontrak  mengandung  spirit  menjamin kepastian  hukum,  maka  seharusnya  tidak ada  norma-norma  hukum  kontraktualnya yang  inkonsisten  atau  kontradiktif  (antara pasal  dengan  pasal,  antara  pasal  dengan konsep, antara konsep dengan asas, bahkan antara  asas  dengan  nilai  yang  hendak diwujudkan  dalam  kontrak)    (Muhammad Syaifuddin : 2012 : 48)
Fungsi  yuridis  juga  melekat  pada berbagai  peraturan  tentang  waralaba sebagai  dasar  hukumnya,  antara  lain Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997  Tanggal  30  Juli 1997  tentang  Ketentuan  Tata  Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan RI No. 31/M- DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba Undang- undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
Undang-undang  No.  15  Tahun  2001 tentang  Merek.  Undang-undang  No.  30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Suatu  kontrak  dapat  dikatakan  sah apabila  sudah  memenuhi  syarat-syarat sahnya  perjanjian.  Dalam  KUHPerdata Pasal  1320  :  Supaya  terjadi  persetujuan yang  sah  perlu  dipenuhi  empat  syarat (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  : 2010 : hlm 344) :
1.  kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2.    kecakapan  untuk  membuat  suatu
perikatan 3.  suatu pokok persoalan tertentu 4.  suatu sebab yang tidak terlarang Syarat
sahnya perjanjian
menentukan  kepastian  hukum  berlakunya kontrak,  artinya  para  pihak  mempunyai hak  dan  kewajiban  dalam  hubungan hukum  tersebut.  Hak  dan  kewajiban tersebut tersirat dalam substansi kontrak.
Implikasi  hukum  kontrak  yang mengandung  asas-asas  umum  dalam kontrak  perjanjian  waralaba  membawa akibat  pada  terbentuknya  konsep  yang ideal yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak. Konsep ideal yang diharapkan  adalah  kesetaraan  dalam Das
Sein (hukum  dalam  kenyataan)  dan Das
Sollen (hukum  Yang  dicita-citakan, kesetaraan  antara  asas  dan  norma  serta kesetaraan  antara  norma  dan  perbuatan hukum.
Konsep  Dasar  yang  Ideal  bagi  bisnis waralaba  dalam  perspektip  hukum kontrak
a. Asas  kebebasan  dalam  mengadakan kontrak waralaba  meliputi  bebas  dengan siapa  mengadakan  perjanjian  waralaba, bebas  tentang  apa  yang  diperjanjikan  dan bebas menetapkan syarat-syarat perjanjian. Kebebasan berkontrak ini merupakan asas yang  mempunyai  pengaruh  yang  sangat kuat  dalam  hubungan  kontraktual.  Asas kebebasan berkontrak juga merefleksi asas konsensualisme.  KUHPerdata  Pasal  1338 Ayat  1  menyatakan  bahwa  ―  semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya‖.  Payung  hukum  yang melindungi  bisnis  waralaba  hendaknya memberikan  keleluasaan  kepada  para pihak  untuk  mengatur  sendiri  pola hubungan  hukumnya  dengan  tetap mengacu  pada  rambu-rambu  hukum seperti memenuhi syarat sahnya perjanjian,
tidak dilarang undang-undang,
dilaksanakan dengan itikad baik.
Berdasarkan  Pasal  2  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba  sebelum  membuat  perjanjian, pemberi  waralaba  harus  memberikan keterangan  kepada  penerima  waralaba secara  tertulis  dan  benar  sekurang- kurangnya mengenai :
1.nama dan alamat para pihak
2.jenis Hak Kekayaan Intelektual 3.kegiatan usaha 4.hak dan kewajiban para pihak 5.bantuan,fasilitas,bimbingan operasional,  pelatihan  dan  pemasaran yang  diberikan  pemberi  waralaba kepada penerima waralaba
6.wilayah usaha
7. jangka waktu perjanjian
8. tata cara pembayaran imbalan 9. penyelesaian sengketa
10.tata  cara  perpanjangan,  pengakhiran dan pemutusan perjanjian
Selanjutnya  Pasal  6  bahwa perjanjian waralaba dapat memuat klausul pemberian  hak  bagi  penerima  waralaba untuk  menunjuk  waralaba  lain.  Klausula yang  ditetapkan  dengan  norma  hukum tersebut  tetap  memberikan  kebebasan kepada  pemberi  waralaba  dan  penerima waralaba  berdasarkan  asas  kebebasan berkontrak  sepanjang  dapat  memenuhi kepentingan  masing-masing  pihak  secara proporsional.
b. Asas  menjamin  perlindungan bagi  kelompok-kelompok  ekonomi lemah. Waralaba  adalah  hak  husus  yang dimiliki  orang  perorangan  atau  badan usaha  dengan  menggunakan  hak  dari kekayaan intelektual
(HAKKI) mempunyai  beberapa  jenis  tingkatannya. Untuk  jenis  usaha/jasa  yang  baru berkembang tentunya mempunyai beberapa risiko kegagalan. Para pemegang waralaba  ( franchisor )  yang  sedang berkembang  marketnya  terdiri  dari kelompok ekonomi lemah yang mempunyai  modal  terbatas.    Norma
hukum  dalam  lingkup  waralaba  idealnya memberikan  jaminan  perlindungan  bagi kelompok  tersebut.  Jaminan  perlindungan bagi  kelompok  ekonomi  lemah  dapat  di lihat  pada  Pasal  17  Keputusan  Menteri Perindag  Nomor  259  Tahun  1997 menyebutkan bahwa franchisor mengutamakan  pengusaha  kecil  dan menengah  sebagaimana franchisee atau franchisee lanjutan.
c. Asas Itikad Baik
Dalam  bisnis  waralaba  dapat  diartikan bahwa  perjanjian  waralaba  dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Wiryono Projodikoro  membagi  itiked  baik  menjadi dua  macam  yaitu  itiked  baik  pada  waktu mulai  berlakunya  dan  itikad  baik  pada waktu pelaksanaan hak dan kewajiban(Wiryono  Projodikoro  :  1992  : hlm 56). Bisnis  waralaba  memiliki  ciri  khas usaha  seperti  makanan  siap  saji,  restoran, minuman  ringan  kemasan  botol,  barang elektronik,  agen  perjalanan  dan  lain-lain berdasarkan  ketentuan  hukum  harus mempunyai hak kekayaan intelektual yang telah  terdaftar  merupakan  perwujudan perlindungan  hak  cipta  tentunya  diiringi dengan  tikad  baik  pemegang  hak  dengan keterangan yang benar  kepada franchisee bahwa  tujuan  waralaba  adalah  untuk membantu perekonomian rakyat. Penerima waralaba  secara  patut  dan  adil  dapat menjalankan  bisnis  tersebut  dan  tidak terkunci kedalam praktik bisnis tertentu.
d. Asas Keselarasan
Dalam  Bisnis  Waralaba  mencerminkan adanya  kedudukan  yang  seimbang  antara pemberi  waralaba  ( franchisor )  dan penerima waralaba (franchisee) . Kedudukan  yang  seimbang  para  pihak dalam  bisnis  waralaba  diimbangi  dengan kewajiban  untuk  memperhatikan  itikad baik.
e. Asas Kesusilaan
Dalam  Bisnis  Waralaba  diukur  dengan rasa  keadilan  dalam  masyarakat.  Konsep dasar  ideal  bagi  bisnis  waralaba  harus memenuhi  rasa  keadilan,  sehingga
perkembangan  bisnis  waralaba  dapat menjangkau  pengusaha  ekonomi  mikro menengah  kebawah  dan  terus  berekspansi tanpa meninggalkan kekhususannya.
f. Asas Kepentingan Umum
Dalam  Bisnis  Waralaba  menyiratkan bahwa  jenis  usaha/  jasa  yang  ditawarkan menjangkau kepentingan seluruh masyarakat.
g. Asas Kepastian Hukum
Dalam  bisnis  waralaba  tercermin  dalam kekuatan  mengikat  perjanjian.  Kekuatan mengikat  perjanjian  merupakan  refleksi dari  asas  yang  mengatakan  bahwa perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para pihak.
h. Asas Facta Sunt Servanda
Dalam bisnis waralaba menyiratkan bahwa kepentingan  pemberi  dan  penerima waralaba  dilindungi  oleh  hukum,  mulai dari  perjanjian,  pelaksanaan  sampai  pada berakhirnya  perjanjian.  Asas  Pacta  Sunt Servanda  sesuai  dengan  fungsi  yuridis kontrak  adalah  adalah  perwujudan kepastian  hukum  bagi  pihak  yang membuat kontrak. Pada prinsipnya janji itu mengikat  sehingga  perlu  diberikan kekuatan  untuk  berlakunya.  Untuk memberikan  kekuatan  daya  mengikatnya kontrak. Maka kontrak yang dibuat secara sah  mengikat  serta  dikualifikasikan mempunyai  kekuatan  mengikat  setara dengan mengikatnya undang-undang. Perjanjian  waralaba  dalam  konsep kontraktual  memiliki  kebebasan  untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian  juga  diikat  oleh  peraturan- peraturan  undang-undang  yang  memiliki fungsi  yuridis  sebagai  daya  mengikatnya dapat dianalisis dari beberapa karakteristik dan  ketentuan  hukum  bisnis  waralaba antara lain sebagai berikut :
1.Waralaba  diselenggarakan  berdasarkan perjanjian  tertulis  antara franchisor (pemberi  waralaba)  dan franchisee (penerima  waralaba)  yang  memuat  isi kontrak  yang  pada  dasarnya  merupakan kesepakatan  hasil  negosiasi  kedua  belah
pihak  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  dan diberlakukan hukum Indonesia (Pasal 4 PP Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba) 2.Franchisee (penerima  waralaba)  dapat menggunakan  resep,  tehnologi,  kemasan, manajemen pelayanan dan merek dagang/jasa  pihak  lain  dengan  membayar sejumlah  royalti  berdasarkan  lisensi franchisee
3. Franchisee harus mengadakan investasi yang  berasal  dari  sumber  dananya  sendiri atau  dengan  dukungan  sumber  dana  lain seperti  kredit  perbankan  dan  berhak mengelola secara penuh bisnisnya sendiri 4. Franchisee berhak  memperoleh  daerah pemasaran  tertentu  untuk  memasarkan produk atau jasa yang dihasilkan 5. Kontrak waralaba dapat disertai dengan pemberian  hak  untuk      mendapatkan daerah  pemasaran  tertentu  yang  sesuai dengan  produk/jasa yang dihasilkan. 6.  Setiap franchisee (penerima  waralaba) atau franchisee lanjutan wajib mendaftarkan perjanjian franchisee , termasuk keterangan tertulis dari franchisor  pada  Departemen  Perindustrian dan  Perdagangan  c.q  pejabat  yang berwenang  menerbitkan  Surat  Tanda Pendaftaran  Usaha  Waralaba  (STPUW) dengan  masa  berlaku  STPUW  sama dengan  masa  berlaku  perjanjian  antara franchisor dan franchisee atau  antara franchisee utama  dan franchisee lanjutan (Pasal  13  Keputusan  Menteri  Perindag Nomor 259 Tahun 1997)
7. franchisee atau franchisee lanjutan yang telah memperoleh STPUW wajib menyampaikan  laporan  perkembangan kebiatan  bisnis  waralaba  secara  periodik setiap  6  (enam)  bulan,  yaitu  selambat- lambatnya  setiap  tanggal  31  Juli  dan  31 Januari  dengan  menggunakan  formulir yang  sudah  ditentukan  (Pasal  21 Keputusan  Menteri  Perindag  Nomor  259 Tahun 1997)
.............................................
perkembangan  bisnis  waralaba  dapat menjangkau  pengusaha  ekonomi  mikro menengah  kebawah  dan  terus  berekspansi tanpa meninggalkan kekhususannya.
f. Asas Kepentingan Umum
Dalam  Bisnis  Waralaba  menyiratkan bahwa  jenis  usaha/  jasa  yang  ditawarkan menjangkau kepentingan seluruh
masyarakat. g. Asas Kepastian Hukum
Dalam  bisnis  waralaba  tercermin  dalam kekuatan  mengikat  perjanjian.  Kekuatan mengikat  perjanjian  merupakan  refleksi dari  asas  yang  mengatakan  bahwa perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para pihak.
h. Asas Facta Sunt Servanda
Dalam bisnis waralaba menyiratkan bahwa kepentingan  pemberi  dan  penerima waralaba  dilindungi  oleh  hukum,  mulai dari  perjanjian,  pelaksanaan  sampai  pada berakhirnya  perjanjian.  Asas  Pacta  Sunt Servanda  sesuai  dengan  fungsi  yuridis kontrak  adalah  adalah  perwujudan kepastian  hukum  bagi  pihak  yang membuat kontrak. Pada prinsipnya janji itu mengikat  sehingga  perlu  diberikan kekuatan  untuk  berlakunya.  Untuk memberikan  kekuatan  daya  mengikatnya kontrak. Maka kontrak yang dibuat secara sah  mengikat  serta  dikualifikasikan mempunyai  kekuatan  mengikat  setara dengan mengikatnya undang-undang.
Perjanjian  waralaba  dalam  konsep kontraktual  memiliki  kebebasan  untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian  juga  diikat  oleh  peraturan- peraturan  undang-undang  yang  memiliki fungsi  yuridis  sebagai  daya  mengikatnya dapat dianalisis dari beberapa karakteristik dan  ketentuan  hukum  bisnis  waralaba antara lain sebagai berikut :
1.Waralaba  diselenggarakan  berdasarkan perjanjian  tertulis  antara franchisor (pemberi  waralaba)  dan franchisee (penerima  waralaba)  yang  memuat  isi kontrak  yang  pada  dasarnya  merupakan kesepakatan  hasil  negosiasi  kedua  belah
pihak  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  dan diberlakukan hukum Indonesia (Pasal 4 PP Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba) 2.Franchisee (penerima  waralaba)  dapat menggunakan  resep,  tehnologi,  kemasan, manajemen pelayanan dan merek dagang/jasa  pihak  lain  dengan  membayar sejumlah  royalti  berdasarkan  lisensi franchisee 3. Franchisee harus mengadakan investasi yang  berasal  dari  sumber  dananya  sendiri atau  dengan  dukungan  sumber  dana  lain seperti  kredit  perbankan  dan  berhak mengelola secara penuh bisnisnya sendiri 4. Franchisee berhak  memperoleh  daerah pemasaran  tertentu  untuk  memasarkan produk atau jasa yang dihasilkan 5. Kontrak waralaba dapat disertai dengan pemberian  hak  untuk      mendapatkan daerah  pemasaran  tertentu  yang  sesuai dengan  produk/jasa yang dihasilkan.
6.  Setiap franchisee (penerima  waralaba)
atau franchisee lanjutan wajib
mendaftarkan perjanjian franchisee , termasuk keterangan tertulis dari franchisor  pada  Departemen  Perindustrian dan  Perdagangan  c.q  pejabat  yang berwenang  menerbitkan  Surat  Tanda Pendaftaran  Usaha  Waralaba  (STPUW) dengan  masa  berlaku  STPUW  sama dengan  masa  berlaku  perjanjian  antara franchisor dan franchisee atau  antara franchisee utama  dan franchisee lanjutan (Pasal  13  Keputusan  Menteri  Perindag Nomor 259 Tahun 1997)
7. franchisee atau franchisee lanjutan yang telah memperoleh
STPUW wajib menyampaikan  laporan  perkembangan kebiatan  bisnis  waralaba  secara  periodik setiap  6  (enam)  bulan,  yaitu  selambat- lambatnya  setiap  tanggal  31  Juli  dan  31 Januari  dengan  menggunakan  formulir yang  sudah  ditentukan  (Pasal  21 Keputusan  Menteri  Perindag  Nomor  259 Tahun 1997)

## i.Asas proporsionalitas
Di bidang Bisnis  Waralaba menurut Agus Yudho Hernoko adalah memenuhi kriteria sebagai berikut : 1.Memiliki ciri khas usaha
2.Terbukti sudah memberikan keuntungan 3.Memiliki  standar  atas  pelayanan  dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis
4.Mudah diajarkan dan diaplikasikan 5.Adanya dukungan yang berkesinambungan 6.Hak kekayaan yang telah terdaftar Selanjutnya  format  dan  substansi perjanjian  waralaba  harus  dalam  bentuk tertulis  dengan  memperhatikan  hukum Indonesia  dan  dibuat  dalam  bahasa Indonesia.  Substansi  perjanjian  waralaba wajib  memiliki  klausula  paling  sedikit nama dan alamat para pihak, jenis HAKKI, kegiatan  usaha,  hak  dan  kewajiban  para pihak,  bantuan  fasilitas,  bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan  pemberi  waralaba  kepada penerima waralaba, wilayah usaha, jangka waktu  perjanjian,  tata  cara  pembayaran imbalan, kepemilikan, perubahan kepemilikan,  hak  ahli  waris,  penyelesaian sengketa, tata cara perpanjangan,
pengakhiran dan pemutusan perjanjian. Sebelum membuat
perjanjian,
Pemberi  Waralaba  wajib  menyampaikan keterangan  kepada  penerima  waralaba secara  tertulis  dan  benar  sekurang- kurangnya  mengenai  kegiatan  usahanya, HAKKI  atau  penemuan  atau  ciri  khas usaha  yang  menjadi  objek  waralaba, persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba,  bantuan  atau  fasilitas  yang ditawarkkan  pemberi  waralaba  kepada penerima  waralaba,  hak  dan  kewajiban para  pihak,  pengakhiran,  pembatalan  dan perpanjangan perjanjian waralaba dan hal- hal  yang  perlu  duketahui  penerima waralaba  dalam  rangka  pelaksanaan perjanjian waralaba (Agus Hernoko : 2013 :  hlm  217-219)  Asas  proporsionalitas memberikan  kebebasan  para  pihak  dalam membuat  kontrak  dengan  mewujudkan
pertukaran  hak  dan  kewajiban  bagi pemberi  waralaba  ( franchisor )  dan penerima waralaba ( franchisee)
III.PENUTUP
Konsep dasar  yang ideal bagi bisnis waralaba dalam perspektip hukum kontrak adalah  berdasarkan  rasa  keadilan  dan kepatutan ( equity ) dengan mengacu kepada asas-asas hukum kontrak yang dikemukakan  dalam  Seminar  tentang ―Reformasi Kitab Undang -Undang Hukum Perdata  yang  diselenggarakan  oleh  Badan Pengembangan  Hukum  Nasional  (BPHN) pada  tahun  1981  dinyatakan  bahwa Undang-Undang  Kontrak  yang  baru  akan dibuat  berlandaskan  pada  asas  kebebasan untuk mengadakan kontrak, asas menjamin perlindungan  bagi  kelompok-kelompok ekonomi  lemah,  asas  itikad  baik,  asas keselarasan, asas kesusilaan, asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas  pacta  sunt  servanda  dan  asas proporsionalitas. Bangunan  hukum  kontrak  yang dicita-citakan mengadopsi kesembilan asas tersebut  diatas.  Dengan  demikian  dapat diharapkan  kepentingan franchisor dan franchisee terpenuhi dan seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA
A.BUKU Abdul  Kadir  Muhammad.  2010. Hukum Perusahaan Indonesia . Penerbit  PT Citra Aditya Bhakti Bandung.
Andre  Ata  Ujan.1999. Keadilan  dan Demokrasi (Telaah  Filsafat  Politik  Jonh Rawls) Kanisius Yogyakarta.
Agus  Yudha  Hernoko.2013. Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak  Komersial. Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta.
Huala  Adolf.  2007. Dasar-dasar  Hukum Kontrak Internasional. Penerbit PT Refika
Aditama. Bandung
Johanes
Ibrahim dan
Lindawaty Sewu.2003. Hukum Bisnis dalam Persepsi
Manusia Modern. Penerbit  Refika  Aditama Bandung. J.Van  Kan  dan  J.H.  Beekhuis.  1990. Pengantar Ilmu Hukum . Ghalia Indonesia.Jakarta.
Muhammad  Syaifuddin.  2012. Hukum
Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik  dan  Praktik  Hukum  (seri pengayaan hukum  perikatan) .  Penerbit  CV Mandar Maju Bandung.
Munir  Fuady.2008. Pengantar  Hukum Bisnis  Menata  Bisnis  di  Era  Global .
Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung.
Romli  Atmasaamita.2012. Teori  Hukum Integratip .  Penerbit Genta Publising Yogyakarta.
Richard  Burton  Simatupang.  2003. Aspek Hukum Dalam Bisnis . Penerbit Rineka Citra.Jakarta.
Sumaryono.2002. Etika  Hukum  Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas.
Kanisius. Yogyakarta.
Salim  H.S..2008. Perkembangan  Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia . Penerbit Sinar Grafika Jakarta.
Satjipto Rahardjo.2000. Ilmu Hukum .Penerbit Citra Aditya Bakti.Bandung Wiryono  Projodikoro.1992. Asas-Asas Hukum Perdata . Penerbit Citra Aditya Bandung.
UUD  1945  Bab  IX  A  tentang  warga negara dan penduduk Pasal 27 Ayat 2 dan Bab  XA  tentang  hak  asasi  manusia  Pasal 28 A.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. 2010.Penerbit Citra Umbara Bandung.
Keputusan  Menteri  Perindag  Nomor  259 Tahun 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan  Pendaftaran  Usaha Waralaba Naskah  Akademik  Rancangan  Undang- Undang Kontrak Tentang Kontrak di Indonesia, ELIPS.1998
www.hukumonline  Peraturan  Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba.