DOI: doi.org/10.21009/JRMSI.010.1.08

## PENGARUH BOARD SIZE , BOARD INDEPENDENCE DAN OWNERSHIP
STRUCTURE TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2012-2016
Agung Dharmawan Buchdadi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta email: agungdharmawan@feunj.ac.id

## Valdi Hadistira
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta email: valdihadistira13@gmail.com

## Destria Kurnianti
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta email: Destria.kurnianti@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh board  size,  board independence dan ownership  structure terhadap  kebijakan  dividen  pada  sektor manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  periode  2012-2016. Variabel  bebas  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  mekanisme corporate  governance yang  terdiri  dari board  size,  board  independence dan ownership  structure .  Variabel  terikat  yang  digunakan  adalah  kebijakan  dividen.
Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik purposive  sampling .  Model  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data panel dengan pendekatan random effect model . Hasil penelitian menunjukkan bahwa board size dan board independence tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen  perusahaan.  Sedangkan, ownership  structure berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap kebijakan dividen.
Kata  Kunci :  Kebijakan  Dividen, Board  Size , Board  Independence , Ownership Structure.

## PENDAHULUAN
Pada tahun 2014, menurut kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa  pertumbuhan  produksi  industri  manufaktur  Indonesia  tumbuh  4,74% selama  2014  dibanding  tahun  sebelumnya.  Kenaikan  tersebut  disebabkan  oleh naiknya produksi industri makanan sebesar 10,56%, industri farmasi, produk obat kimia dan obat  tradisional  sebesar 9,92%, industri peralatan listik sebesar 9,84% (ekbis.sindonews.com : 2015).
Kinerja perusahaan manufaktur yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat  khususnya  para  pemegang  saham,  sebaliknya  apabila  kinerja perusahaan manufaktur kurang optimal maka tingkat kepercayaan masyarakat dan para  pemegang  saham  terhadap  perusahaan  tersebut  akan  menurun.  Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dapat menghasilkan keuntungan atau laba bersih dimana  sebagian  dari  keuntungan  tersebut  dapat  ditahan  untuk  keperluan cadangan  investasi  (laba  ditahan),  diinvestasikan  kembali  kepada  proyek perusahaan  yang  menguntungkan    dan  sebagian  lagi  dapat  dibagikan  sebagai dividen kepada para pemegang saham (Wiagustini, 2013).
Menurut  Azhagaiah  dan  Priya  (2008)  dividen  yang  dibagikan  merupakan faktor  penting  yang  menentukan  kekayaan  pemegang  saham.  Oleh  karena  itu, investor  mengharapkan  pembagian  dividen  yang  cenderung  stabil  atau  bahkan meningkat  dari  periode  sekarang  ke  periode  selanjutnya.  Kebijakan  pembagian dividen yang stabil tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam mengambil keputusan investasi di suatu perusahaan.
Dalam  menciptakan  manajemen  perusahaan  yang  baik,  tentunya perusahaan  harus  memiliki good  corporate  governance .  Dalam  penerapan  dan pengelolaannya  di  sebuah  perusahaan, good  corporate  governance sangatlah penting  bagi  pemegang  saham  karena good  corporate  governance dapat memberikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu kepada para pemegang saham.  Selain  itu, good  corporate  governance juga  menunjukan  kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi keuangan secara akurat, tepat waktu dan transparan.
Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) | Vol 10, No. 1, 2019
Corporate  governance dibagi  menjadi  dua  menurut  Abor  dan  Fiador (2013) yaitu corporate governance internal  dan corporate governance eksternal. Corporate  governance internal  adalah  penerapan  asas-asas  tata  kelola  di  dalam perusahaan,  termasuk  pembentukan  dewan  komisaris  dan  adanya  komisaris independen  yang  bertugas  untuk  melakukan  pengawasan  internal  perusahaan. Sedangkan, corporate  governance eksternal  adalah  penerapan  tata  kelola  yang baik  yang  dilakukan  dengan  membagi  kepemilikan  perusahaan  kepada  pihak eksternal  (investor).  Kepemilikan  eksternal  berfungsi  untuk  meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan.
Pada  kenyataannya  pihak  manajemen  dan  pemegang  saham  memiliki kepentingan yang berbeda. Kepentingan antara manajemen dan pemegang saham seringkali  bertentangan,  yang  bisa  menyebabkan  terjadinya  konflik.  Konflik tersebut  sering  terjadi  karena  manajer  cenderung  mengutamakan  atau memprioritaskan  kepentingan  manajemen    seperti  meningkatkan  kompensasi eksekutif  manajemen  perusahaan  dibandingkan  dengan  kepentingan  para pemegang  saham,  sedangkan  para  pemegang  saham  hanya  tertarik  dengan pengembalian keuntungan yang berupa dividen.
Ehikioya  (2009)  menyatakan  bahwa  ukuran  dewan  komisaris  menjadi faktor  yang  ikut  berperan  dalam corporate  governance .  Dewan  komisaris dibentuk dalam rangka untuk memantau konflik kepentingan dan berupaya untuk memastikan  baik  kepemilikan  maupun  komponen  kontrol  dengan  tujuan  untuk memaksimalkan  pada  pemenuhan  hak  pemegang  saham  berupa  dividen  untuk meningkatkan  kekayaan  pemegang  saham.  Ukuran  dewan  komisaris  merupakan variabel  internal corporate  governance yang  diprediksi  mampu  mencegah kecenderungan manajer untuk berperilaku oportunistik, dengan cara mendistribusikan free cash flow kepada para pemegang saham berupa dividen.
Al  Shabibi  dan  Ramesh  (2011)  dalam  penelitiannya  menunjukan  bahwa board independence berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan. Namun, bertentangan dengan penelitian Al Shabibi dan Ramesh  (2011),  Al–Kahmisi  dan  Hasan . (2018)  menemukan  bahwa  komisaris independen  memiliki  hubungan  tidak  signifikan  terhadap  pembayaran  dividen
dimana  penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa  kurangnya  peran  yang  dimainkan oleh  dewan  komisaris  independen  dalam  konteks  bank-bank  Malaysia  untuk mengurangi  konflik  dan  masalah  biaya  keagenan  antara  shareholders  dan  dewan direksi.  Mansourinia et  al. (2013)  dalam  penelitiannya  juga  menunjukan  bahwa tidak  ada  hubungan  antara  dewan  komisaris  independen  dan  kebijakan pembayaran dividen di dalam sebuah perusahaan.
Stuktur  kepemilikan  institusional  memiliki  dampak  langsung  terhadap kebijakan  pembayaran  dividen  karena  perusahaan  dengan  distribusi  pemegang saham  yang  lebih  besar  cenderung  memiliki  pengaruh  yang  lebih  signifikan terhadap tindakan corporate yang bergantung pada pemungutan suara pemegang saham.  Ali et  al. (2011) yang  melakukan  studi  empiris  untuk  menguji  hubungan struktur  kepemilikan  dengan  pembayaran  dividen  dari  menemukan  hubungan yang  positif  dari  struktur  kepemilikan  terhadap  pembayaran  dividen.  Namun, menurut Tahir et al . (2014) dalam penelitiannya menunjukan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap dividend payout .
Berdasarkan  uraian  bukti-bukti  penelitian  terdahulu  dan  permasalahan pada  latar  belakang  diatas,  peneliti  tertarik  dan  termotivasi  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul:“Pengaruh Board  Size , Board  Independence dan Ownership Structure Terhadap Kebijakan Dividen Pada Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016.

## RUMUSAN MASALAH
1. Apakah board  size berpengaruh  signifikan  terhadap  kebijakan  dividen  pada Perusahaan  Manfuktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  periode 2012-2016?
2. Apakah board  independence berpengaruh  signifikan  terhadap  kebijakan dividen  pada  Perusahaan  Manfuktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia pada periode 2012-2016?
3. Apakah ownership  structure berpengaruh  signifikan  terhadap  kebijakan dividen  pada  Perusahaan  Manfuktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia pada periode 2012-2016?
Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) | Vol 10, No. 1, 2019

## TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Untuk menguji secara empiris pengaruh board size terhadap kebijakan dividen pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada periode 2012-2016?
2. Untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh board  independence terhadap kebijakan  dividen  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia pada periode 2012-2016?
3. Untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh ownership  structure terhadap kebijakan  dividen  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia pada periode 2012-2016?

## TELAAH PUSTAKA
Agency Theory (Teori Keagenan)
Teori  agensi  merupakan  teori  yang  menjelaskan  bagaimana  hubungan antara  principal  dan  agent,  yakni  suatu  hubungan  yang  terjadi  apabila  salah  satu pihak  (principal)  menyewa  pihak  lain  (agent)  utuk  melakukan  suatu  jasa.  Dalam hal  itu,  pemegang  saham  (principal)  mendelegasikan  wewenangnya  untuk membuat  keputusan  kepada  manajemen  perusahaan  (agent)  tersebut.  Dalam pelaksanaan kerjasama antara pemegang saham dan manajemen perusahaan, pihak manajemen  akan  ditugaskan  oleh  pihak  pemegang  saham  untuk  memanfaatkan serta  mengelola  dana  yang  tersedia  di  perusahaan.  Hal  tersebut  dilakukan  agar perusahaan  mendapatkan  keuntungan  yang  maksimal  namun  dengan  biaya  yang efisien.

## Kebijakan Dividen
Kebijakan dividen merupakan suatu kebijakan dalam menentukan besaran berapa  laba  yang  harus  dibayarakan  (berupa  dividen)  kepada  para  pemegang saham  dan  berapa  banyak  laba  yang  harus  ditanam  kembali  (laba  ditahan). kebijakan  dividen  perusahaan  akan  menentukan  proporsi  pembayaran  dividen berupa arus kas  yang dibayarkan kepada pemegang saham dan investasi kembali
Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) | Vol 10, No. 1, 2019
perusahaan  berupa  laba  ditahan  untuk  membiayai  pertumbuhan  atau  ekpansi perusahaan.
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

## 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)
Menurut Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development (OECD)
(2015)  mendefinisikan Corporate  Governance merupakan  suatu  sistem  yang digunakan  untuk  mengarahkan  serta  mengendalikan  kegiatan  bisnis  perusahaan. Corporate  governance mengatur  pembagian  tugas,  hak  dan  kewajiban  mereka yang  berkepentingan  terhadap  kehidupan  perusaan,  termasuk  pemegang  saham, dewan  pengurus,  para  manajer,  dan  semua  anggota the  stakeholders non- pemegang  saham. Good  Coporate  Governance merupakan  suatu  sistem  yang mengatur  serta  mengendalikan  perusahaan  yang  membuat  nilah  tambah (value added) untuk semua stakeholder (Monks dalam Romdhoni, 2015). Secara umum terdapat  lima  prinsip  dasar  dari Good  Corporate  Governance adalah  sebagai berikut:
1. Transparansi ( Transparency )
2. Akuntabilitas ( Accountability )
3. Responsibilitas (Responsibility )
4. Independensi ( Independency )
5. Kewajaran dan Kesetaraan ( Fairness )

## Ukuran Dewan Komisaris
Menurut  KNKG  (2011)  di  suatu  perusahaan  harus  terbebas  dari  konflik kepentingan,  pengaruh,  dan  tekanan  dari  pihak  lain  agar  dapat  mengambil keputusan  secara  objektif.  Maka  dari  itu,  dewan  komisaris  dibutuhkan  untuk melakukan  pengawasan  atas  kebijakan  pengurusan,  jalannya  perusahaan  pada umumnya,  dan  memberi  nasihat  kepada  direksi  serta  memastikan  bahwa perusahaan  melaksanakan  GCG.  Namun  demikian,  dewan  komisaris  tidak  boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Menurut peraturan OJK No. 33 tahun 2014 menjelaskan bahwa jumlah minimal dewan komisaris yang berada
Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) | Vol 10, No. 1, 2019
dalam  suatu  perusahaan  adalah  2  orang,  salah  satu  diantaranya  merupakan komisaris independen.
Ukuran Dewan Komisaris = Ln (∑Dewan Komisaris)

## Komisaris Independen
Menurut  Susanti  dan  Riharjo  (2013)  dalam  penelitiannya  menyatakan bahwa  komisaris  independen  adalah  anggota  dewan  komisaris  yang  tidak terafiliasi  dengan  manajemen,  anggota  dewan  komisaris  lainnya  dan  pemegang saham  pengendali, serta  bebas dari hubungan bisnis  atau hubungan lainnya  yang dapat  mempengaruhi  kemampuannya  untuk  bertindak  independen  atau  bertindak semata-mata  demi  kepentingan  perusahaan.  Komisaris  independen  mempunyai tanggung jawab  yang sama dengan dewan komisaris yakni mengawasi kebijakan dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  direksi  serta  memberikan  nasehat  kepada direksi jika memang diperlukan.

## Komisaris Independen = Komisaris Independen (DK Luar)

## Ukuran Dewan Komisaris

## Kepemilikan Institusional
Struktur kepemilikan merupakan perbandingan antara jumlah saham  yang dimiliki oleh orang dalam (manajemen) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor.  Struktur  kepemilikan  dalam  perusahaan  merupakan  salah  satu  faktor internal  yang  mempengaruhi  pencapaian  tujuan  perusahaan.  Kepemilikan institusional  akan  mengurangi  masalah  keagenan  karena  pemegang  saham  oleh institusional  akan  membantu  mengawasi  perusahaan  sehingga  manajemen  tidak akan bertindak merugikan pemegang saham. Kepemilikan institusional yang besar (lebih  dari 5%) akan memberikan kemampuan  yang lebih baik  untuk  memonitor manajemen (Emrinaldi, 2007).
Kepemilikan Institusional  = Saham dimiliki institusi Saham beredar
Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) | Vol 10, No. 1, 2019
Variabel Bebas (X) Variabel Terikat (Y)
Gambar 1. Model Penelitian Sumber : Data diolah oleh peneliti (2018)

## HIPOTESIS
H1 : Board  size berpengaruh  signifikan  terhadap  kebijakan          dividen  pada perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode 2012-2016
H2 : Board  independence berpengaruh  signifikan  terhadap  kebijakan  dividen pada  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia periode 2012-2016
H3 : Ownership  structure berpengaruh  signifikan  terhadap  kebijakan  dividen pada  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia periode 2012-2016.

## . METODE PENELITIAN
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan manufaktur  yang  sudah  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2012-2016.. Penelitian  ini  menggunakan  metode purposive  sampling dalam  menentukan sampel. Adapun kriteria yang ditetapkan peneliti dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:
a. Perusahaan manufaktur yang go public serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode (BEI) 2012-2016Perusahaan manufaktur yang mengeluarkan laporan keuangan dengan satuan mata uang rupiah.
b. Perusahaan manufaktur yang go public serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Ukuran Dewan Komisaris Komisaris Independen
Kepemilikan Institusional Kebijakan Dividen
periode (BEI) 2012-2016.
c. Perusahaan  manufaktur  yang  membayarkan  dividen  minimal  1  kali  pada periode 2012-2016.
Berdasarkan  kriteria  tersebut,  peneliti  telah  menentukan  bahwa  terdapat  74 perusahaan  manufaktur  yang  memenuhi  kriteria  tersebut.  74  perusahaan  tersebut akan digunakan sebagai sampel penelitian dengan jumlah observasi sebanyak 254 data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Sumber : Data diolah peneliti menggunakan eviews9 (2018)
Berdasarkan hasil pada tabel 1 nilai rata-rata rasio DPR sebesar  0,739102 dan  nilai  standar  deviasi  sebesar  2,700919.  Nilai  rata-rata  rasio  DPR  yang  lebih kecil  dari  nilai  standar  deviasi  rasio DPR mengindikasikan  bahwa  menunjukan variabilitas yang tinggi selama periode penelitian.
Nilai  rata-rata  ukuran  dewan  komisaris  (BSIZE)  sebesar    4,590551  yang menandakan  bahwa  rata-rata  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI  pada periode 2012-2016 memiliki dewan komisaris 4 orang. Hal  tersebut  menunjukan bahwa sampel perusahaan manufaktur telah melaksanakan Peraturan OJK No. 33 tahun  2014  tentang  jumlah  minimal  dewan  komisaris  yang  berada  dalam  suatu perusahaan  adalah  2  orang,  salah  satu  diantaranya  merupakan  komisaris independen.
DPR BSIZE INDP KI Mean 0.739102 4.590551 0.400578 0.619056 Median 0.348100 4.000000 0.333333 0.670855 Maximum 37.02130 12.00000 0.800000 0.997462 Minimum 0.023300 2.000000 0.200000 0.017500 Std. Dev. 2.700919 1.898009 0.106826 0.251609 Observations 254 254 254 254
Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) | Vol 10, No. 1, 2019
Variabel  komisaris  independen  (INDP)  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar 0,400578. Hal tersebut berarti bahwa jumlah rata-rata komisaris independen pada sampel perusahaan manufaktur sebanyak 40% dari total dewan komisaris.
Variabel  kepemilikan  institusional  (KI)  memiliki  nilai  rata-rata  0,619056 mengindikasikan  bahwa  jumlah  saham  beredar  yang  dimiliki  institusional  pada sampel  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI  selama  periode  penelitian sebesar  60  %    dari  keseluruhan  jumlah  saham  yang  beredar  yang  dimiliki perusahaan.
Metode Estimasi Data Panel
Uji Chow
Uji Chow digunakan  untuk  memilih  antara Common  Effect  Model atau Fixed Effect Model. Pada tabel 2 hasil uji chow menunjukkan chi-square sebesar 387,4891 dengan nilai probabilitas sebesar 0,00. Karena nilai probabilitas 0,00 < 0,05 maka H 0 ditolak dan H 1 diterima. Maka dapat diketahui bahwa common effect model bukan  model  yang  terbaik  untuk  dijadikan  model  regresi  data  panel  pada penelitian ini. Sehingga selanjutnya perlu dilakukan pengujian uji hausman.
Tabel 2. Hasil Uji Chow Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 8.723096 (73,177) 0.0000 Cross-section Chi-square 387.489122 73 0.0000 Sumber : Data diolah peneliti menggunakan eviews9 (2018)

## Uji Hausman
Uji hausman dilakukan untuk memilih model regresi data panel mana yang  lebih  tepat  digunakan,  yaitu  antara fixed  effect  model atau random  effect model. Hasil  uji  hausman  dapat  dilihat  pada  tabel  3.  Hasil  uji  hausman  pada sampel  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) selama periode 2012-2016 menunjukkan nilai chi-square sebesar 7,7464 dan nilai probabilitasnya  sebesar  0,0516.  Karena  nilai  probabilitas chi-square 0,0516  >
0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa random effect model menjadi model terbaik untuk regresi data panel dalam penelitian ini.
Tabel 3. Hasil Uji Hausman
Sumber : Data diolah peneliti menggunakan eviews9 (2018)

## Uji Multikolinieritas
Pada Tabel 4 tidak ada koefisien korelasi antar variabel yang lebih dari 0,90. Hal  tersebut  mencerminkan  bahwa  tidak  adanya  korelasi  antar  variabel  independen. dari  hasil  uji  multikolinearitas  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  data  sampel perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2012-2016 tidak ditemukan adanya multikolinearitas antar variabel independennya.
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Penelitian
BSIZE INDP KI BSIZE 1.000000 0.022033 0.033335 INDP 0.022033 1.000000 -0.180005 KI 0.033335 -0.180005 1.000000 Sumber : Data diolah peneliti menggunakan eviews9 (2018)

## Uji t (Hipotesis)
Uji  hipotesis  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  apakah  variabel bebas (independen) secara parsial ataupun simultan dapat mempengaruhi variabel terikatnya (dependen). Adapun kriteria penerimaan atau penolakan adalah dengan melihat probabilitas  sebagai berikut:  Adapun kriteria penerimaan  atau penolakan hipotesis sebagai berikut:
1. Jika nilai signifikan ≤ 0,01, 0,05, 0,10 maka hipotesis nol (H 0 ) ditolak, berarti variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika  nilai  signifikan  >  0,10  maka  hipotesis  nol  diterima,  berarti  variabel independen secara parsial tidak mempunyai mempengaruhi variabel dependen.
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 7.746430 3 0.0516
Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) | Vol 10, No. 1, 2019
Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis
Sumber : Data diolah peneliti (2018)
Berikut ini merupakan persamaan regresi data panel dengan menggunakan Random Effect Model :
DPR = 1,866810 + 0,545343 BSIZE - 0,408137 INDP - 2,582944 KI
Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kebijakan Dividen
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien  ukuran  dewan  komisaris sebesar  0,54343  dan  nilai  probabilitas  sebesar  0,38087  lebih  besar  dari  0,10. Menunjukan  bahwa  ukuran  dewan  komisaris  tidak  berpengaruh  terhadap kebijakan  dividen  perusahaan  atau deviden  payout  ratio (DPR)  perusahaan.  Hal ini  menandakan  bahwa  besar  atau  kecilnya  ukuran  dewan  komisaris  pada  suatu perusahaan  tidak  akan  mempengaruhi  kebijakan  dividen  perusahaan  tersebut, sehingga hipotesis pertama (H 1) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kebijakan dividen ditolak.
Menurut  Triwulan  dan  Wahidahwati  (2012)  dalam  penelitiannya menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap dividend payout  ratio .  Peran  utama  dari  dewan  komisaris  adalah  menjamin  pelaksanaan strategi  perusahaan  untuk  memaksimumkan  nilai  perusahaan.  Dewan  komisaris sebagai  organ  perusahaan  hanya  bertugas  sebagai  perwakilan  pemegang  saham untuk  mengawasi  dan  memberi  nasihat  kepada  direksi.  Dewan  Komisaris  tidak diperkenankan  ikut  campur  dalam  pengambilan  keputusan  operasional.  Oleh sebab  itu,  dewan  komisaris  tidak  ikut  campur  dalam  pengambilan  keputusan
Variable Coefficient Prob. C 1.866810 0.1086 BSIZE 0.545343 0.3087 INDP -0.408137 0.7907 KI -2.582944 0.0075 * R-squared 0.022702 atau 2,2 % Adjusted R-squared 0.010975 atau 1,1% Number of Firms 74 Observations 254 Regression Model Random Effect Significant *Sig ≤ 0.01; **Sig ≤ 0.05; ***Sig ≤ 0.10
Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) | Vol 10, No. 1, 2019
terkait  pembagian  dividen  kepada  pemegang  saham.  Dewan  komisaris  hanya sebatas memberikan saran dan masukan kepada dewan direksi terkait hal-hal yang patut  dilakukan  sesuai  dengan  strategi  perusahaan  dan  prinsip good  corporate governance .  Peran  dewan  komisaris  yang  paling  utama  adalah  mensejahterakan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan (harga saham) bukan dari pembagian  dividen.  Triwulan  dan  Wahidahwati  (2012)  juga  menyatakan  bahwa peningkatan  nilai  perusahaan  jauh  lebih  penting  bagi  perusahaan  karena  nilai perusahaan  merupakan  faktor  utama  agar  perusahaan  dapat  tetap  bertahan  dan mampu  meminimalisir  risiko  kebangkrutan.  Oleh  sebab  itu,  ukuran  dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap dividend payout ratio .
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Kulathunga  (2017)  menunjukkan  bahwa  ukuran  dewan  komisaris  tidak berpengaruh  terhadap  kebijakan  dividen  pada  perusahaan  manufaktur  di  Sri Lanka.  Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  Asamoah  (2011)  dan  Al  Shabibi  dan Ramesh  (2011)  menemukan  bahwa  jumlah  dewan  komisaris  tidak  berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

## Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kebijakan Dividen
Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai koefisien komisaris independen sebesar -0,408137 dan nilai probabilitas sebesar 0,7907 lebih besar dari 0,10. Hal ini dapat diartikan  bahwa  komisaris  independen  tidak  berpengaruh  terhadap  kebijakan dividen  perusahaan  atau deviden  payout  ratio (DPR)  perusahaan.  Hal  ini menandakan  bahwa  peran  komisaris  independen  di  perusahaan  hanya  sebatas untuk mengawasi kegiatan dan kebijakan yang dilakukan oleh dewan direksi dan memberikan  saran  kepada  dewan  direksi.  Seharusnya  komisaris  independen menjalankan kewajibannya tidak hanya demi kepentingan perusahaan tetapi  juga kepentingan pemegang saham  yaitu mengenai  pembagian dividen di  perusahaan, sehingga  hipotesis  pertama  (H 1 )  yang  menyatakan  bahwa  komisaris  independen berpengaruh terhadap kebijakan dividen ditolak.
Hasil  penelitiam  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Al  – Kahmisi  dan  Hasan (2018)  menemukan  bahwa  komisaris  independen
berhubungan  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  pembayaran  dividen.  Hal tersebut  menunjukan  bahwa  kurangnya  peran  yang  dimainkan  oleh  dewan komisaris  independen  untuk  mengurangi  konflik  dan  masalah  biaya  keagenan antara shareholders dan dewan direksi. Menurut Mansourinia et al. (2013) dalam penelitiannya  menunjukan  bahwa  tidak  ada  hubungan  antara  dewan  komisaris independen dan kebijakan pembayaran dividen di dalam sebuah perusahaan. Hasil penelitian  menunjukan  dengan  jelas  bahwa  anggota  dewan  independen  tidak memiliki  hubungan  dengan  kebijakan  pembayaran  dividen  dari  perusahaan mereka.  Hal  tersebut  kemungkinan  terjadi  karena  adanya  pengangkatan  dewan komisaris  independen  yang  dilakukan  hanya  untuk  memenuhi  regulasi  ataupun ketentuan  perusahaan,  namun  tidak  untuk  menegakkan good  corporate governance.
Komisaris  independen  adalah  dewan  komisaris  yang  tidak  terafiliasi dengan  manajemen  perusahaan  atau  berasal  dari  luar  perusahaan,  sehingga pengetahuan  komisaris  independen  relatif  terbatas  mengenai  ruang  lingkup ataupun  keadaan  perusahaan  yang  sebenarnya.  Hal  tersebut  dapat  menyebabkan kurang efektifnya peran komisaris independen di perusahaan dalam meningkatkan kinerja  perusahaan  berupa  meningkatnya  laba  perusahaan  yang  akan mempengaruhi  pembagian  dividen  kepada stakeholders .  Hal  tersebut  terjadi karena  dewan  direksi  dan  dewan  komisaris  tidak  terlalu  mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh komisaris independen (Setiawan dan Yuyetta, 2013).

## Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Dividen
Pada tabel 5 menunjukkan nilai koefisien kepemilikan institusional sebesar -2,582944.  Artinya  kepemilikan  institusi  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap kebijakan dividen, semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi, maka  semakin  kuat  kontrol  yang  dimiliki  institusi  tersebut.  Nilai  probabilitas kepemilikan  institusional  sebesar  0,0075  lebih  kecil  dari  0,01.  Hal  ini  berarti kepemilikan  institusional  memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kebijakan dividen perusahaan pada tingkat signifikansi sebesar 1%.
Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) | Vol 10, No. 1, 2019
Hasil  penelitiam  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh    Putri dan  Nasir  (2009),  dalam  penelitiannya  yang  menguji  tentang  analisis  persamaan simultan  kepemilikan  manajerial,  kepemilikan  institusional,  risiko,  kebijakan hutang  dan  kebijakan  dividen  dalam  perspektif  teori  keagenan.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  kepemilikan  institusional  memiliki  pengaruh  negatif signifikan  terhadap  kebijakan  dividen.  Kepemilikan  insitusional  dianggap  dapat memonitor kinerja manajemen serta menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih  intensif  yang  dapat  menyebabkan  manajemen  perusahaan  sulit  untuk bertindak opportunistic dalam menetapkan  kebijakan  dividen  perusahaan , sehingga  hal  tersebut  dapat  menyebabkan  semakin  kecilnya  dividen  yang dibayarkan  oleh  perusahaan  dan  sebaliknya.  Sejalan  dengan  penelitian  diatas, menurut  Dewi  (2008)  dalam  penelitiannya  menunjukan  bahwa  kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen.
Selain  itu,  manajemen  perusahaan  melihat  besarnya  pengaruh  yang dimiliki  oleh  kepemilikan  saham  institusi  di  dalam  mempengaruhi  kebijakan dividen  seperti  keputusan  yang  diambil  oleh  pemegang  saham  institusional  saat rapat  umum  pemegang  saham  (RUPS).  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  tidak  semua investor  institusional  hanya  menginginkan  keuntungan  dari  dividen.  Oleh  karena itu bila investor pada saat  itu tidak menginginkan dividen maka laba perusahaan yang diperoleh lebih baik untuk ekspansi perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja  perusahaan  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  harga  saham  dan kondisi ini akan meningkatkan keuntungan investor institusional (Noor, 2013).

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen yang bisa dilihat dari besar nilai  koefisien  determinasi  ( adjusted  R-Square ).  Nilai adjusted  R-square selalu berada diantara 0 dan 1. Nilai adjusted R-square yang semakin besar atau semakin mendekati  satu  menandakan  bahwa  variabel-variabel  independen  memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
Berdasarkan  hasil  regresi  model  sampel  perusahaan  manufaktur  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  selama  periode  2012-2016  yang  ditampilkan
Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) | Vol 10, No. 1, 2019
pada  tabel  5  menunjukkan  nilai adjusted  R-square sebesar  0,011.  Hal  ini menunjukan bahwa sebesar 1,1 % variabel dependen yaitu Dividend Payout Ratio (DPR)  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independennya,  yaitu  ukuran  dewan komisaris,  komisaris  independen  dan  kepemilikan  institusional.  Sedangkan sisanya sebanyak 98,9% dijelaskan faktor-faktor lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Ukuran  dewan  komisaris  tidak  berpengaruh  terhadap  kebijakan  dividen perusahaan. Hal ini berarti besar atau kecilnya ukuran dewan komisaris tidak akan  mempengaruhi  kebijakan  dividen  perusahaan.  Peran  dewan  komisaris hanyalah sebagai perwakilan pemegang saham untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada dewan direksi perusahaan. Dewan komisaris tidak ikut campur dalam  pengambilan  keputusan  operasional  perusahaan  seperti  keputusan pembagian dividen.
2. Komisaris  independen  tidak  berpengaruh  terhadap  kebijakan  dividen perusahaan.  Hal  ini  menandakan  bahwa  peran  komisaris  independen  di perusahaan  hanya  sebatas  untuk  mengawasi  kegiatan  dan  kebijakan  yang dilakukan  oleh  dewan  direksi  dan  memberikan  saran  kepada  dewan  direksi. Seharusnya  komisaris  independen  menjalankan  kewajibannya  tidak  hanya demi kepentingan perusahaan tetapi  juga kepentingan pemegang saham  yaitu mengenai pembagian dividen di perusahaan. Hal  tersebut menunjukan bahwa tidak  berpengaruhnya  peran  komisaris  independen  dalam  mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan.
3. Kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kebijakan  dividen  perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  kepemilikan institusional  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  kebijakan  dividen,  semakin besar  kepemilikan  saham  yang  dimiliki  oleh  institusi,  maka  semakin  kecil dividen yang dibayarkan karena kuatnya kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham  institusi.  Sehingga  manajemen  perusahaan  sulit  untuk  bertindak opportunistic dalam menetapkan  kebijakan  dividen  perusahaan . Selain  itu,
para  pemilik  saham  dari  institusi  menginginkan  keuntungan  perusahaan digunakan  untuk  diinvestasikan  kembali  yakni  untuk  ekspansi  perusahaan. Sehingga  akan  meningkatkan  kinerja  perusahaan  yang  pada  akhirnya  akan meningkatkan  harga  saham  dan  kondisi  ini  akan  meningkatkan  keuntungan investor  institusional.  Hal  tersebut  yang  menyebabkan  semakin  kecilnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham.

## SARAN
1. Menambahkan  variabel-variabel  bebas  lainnya  seperti growth ,  likuiditas , profitabilitas atau variabel lain mengenai corporarte governance seperti dewan direksi,  kepemilikan  manajerial  atau  mekanisme  (proksi)  lainnya  yang diharapkan  dapat  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  penelitian  mengenai kebijakan  dividen perusahaan  sehingga  hasil  penelitian  yang  diperoleh  lebih bervariatif.
2. Mengganti  atau  memperluas  ruang  objek  penelitian,  tidak  hanya  perusahaan manufaktur  melainkan  sektor-sektor  perusahaan  lain  yang  telah  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia.  Peneliti  juga  dapat  menambahkan  periode  penelitian tidak hanya 5 tahun dan jumlah sampel sehingga hasil yang diharapkan dalam penelitian selanjutnya memperoleh tingkat keakuratan yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abor,  J.,  dan  Fiador,  V.    2013.  Does  Corporate  Governance  Explain  Dividend Policy  in  Sub-Saharan  Africa?, International  Journal  of  Law  and Management , 55(3), 201–225.
Ali,  M  Iskandar,  R.,  Rahmat,  Noor,  A.,  Saleh  M,  2011.  Corporate  Governance and  Going  Concern  Problems .  International  Journal  for  Corporate Governance , 2 (2), 119-139. [18].
Al-kahmisi, Tariq Adel Saad dan Hafinaz Hasniyanti Hassan. 2018. The Effects Of Corporate Governance on Dividend Payout Policies in Malaysian Banks. International Journal of Advanced Research and Publications, The Vol. 2.
Al-Shabibi,  B.K.  and  Ramesh,  G.  2011.  An  Empirical  Study  on  The Determinants of Dividend Policy in UK, International Research Journal of Finance , Vol. 26, No. 3, p.66.
Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) | Vol 10, No. 1, 2019
Asamoah,  Gordon  N.  2011.  Corporate  Governance  and  Dividend  Policy:  An Evidence from Ghana. International Journal of Law and Management pp.1- 22.
Azhagaiah,  R.;  dan  S.  Priya.  2008.  The  Impact  of  Dividend  Policy  on Shareholders’Wealth. International  Research  Journal  of  Finance  and Economics , 181-187
Dewi,  S.  2008.  Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial,  Kepemilikan  Institusional, Kebijakan  Hutang,  Profitabilitas  dan  Ukuran  Perusahaan  Terhadap Kebijakan Dividen. Jurnal Bisnis dan Akuntansi , 1 April 2008, hlm. 47-58.
Ehikioya,  Benjamin  I.  2009.  Corporate  Governance  Structure  and  Firm Perfomance  in  Developing  economics:  Evidence  from  Nigeria .  Corporate Governance:  The  International  Journal  of  Business  in  Society.  Iss.  3  231- 243.
Emrinaldi.  2007.  Analisis  Pengaruh  Praktek  Tata  Kelola  Perusahaan  (Corporate Governance) Terhadap Kesulitan Keuangan Perusahaan (Financial Distress) : Suatu Kajian Empiris. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 9, No. 1.
Https://ekbis.sindonews.com/read/959040/34/industri-manufaktur-ri-2014- tumbuh-447-1422872880. (di akses 12 desember 2018).
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2011. Pedoman Umum Good Corporate Govenance di Indonesia. KNKG. Jakarta.
Kulathunga. 2017. Corporate Governance and Dividend Policy: a Study of Listed Hotls  and  Restaurant  Companies  in  Sri  Lanka. International  Journal  of Scientific & Research Publications , Vol. 3, pp. 98-114.
Mansourinia,  Elham,  Milad  Emamgholipour,  Esmail  Abedi  Rekabdarkolaei, Mahboobeh Hozoori. 2013. The Effect  of Board  Size, Board  Independence and CEO Duality on Dividend Policy of Companies: Evidence from Tehran Stock  Exchange. International  Journal  of  Economy,  Management  and Social Sciences , Vol. 2, pp. 237-241.
Noor,  Anggie  Rachmad.  2013.  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan,  Leverage,  dan Return on Assets  (ROA) terhadap Kebijakan Dividen. Diponegoro  Journal of Accounting, Vol. 2. No. 3. Hlm. 1-11.
OECD.  2015. G20/OECD Principles  of  Corporate  Governance. OECD Publishing:  Paris.
Putri,  I.,  &  Nasir,  M.  2009.  Analisis  Persamaan  Simultan  Kepemilikan Manajerial,  Kepemilikan  Institusional,  Risiko,  Kebijakan  Hutang  dan
Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) | Vol 10, No. 1, 2019
Kebijakan  Dividen  dalam  Perspektif  Teori  Keagenan. Simposium  Nasional Akuntansi IX, Padang, 23-26 Agustus, hlm. 1-16.
Romdhoni,  Abdul  Haris.  2015.  Good  Corporate  Governance  dalam  Perbankan Syariah. Jurnal Akuntansi dan Pajak , Vol. 16, No.1, Hlm. 124-130.
Setiawan,  Yudi  dan  Etna  Nur  Afri  Yuyetta.  2013.  Pengaruh  Independensi Dewan  Komisaris,  Reputasi  Auditor,  Rasio  Hutang,  dan  Collateralizable Assets  terhadap  Kebijakan  Dividen. Jurnal  Akuntansi  Universitas Diponegoro, Vol. 3. No.1. Hlm.1-11.
Susanti,  Susi  dan  Ikhsan  Budi  Riharjo.  2013.  Pengaruh  Good  Corporate Governance  Terhadap  Corporate  Social  Responsibility  Pada  Perusahaan Cosmetics  And  Household. Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi .  Volume  1, Nomor 1. Hal 152 - 167.
Tahir,  Safdar  H.,  Muhammad  A.  Aslam,  Muhammad  A.  Akhtar  .  2014.  The Impact  of  Board  Characteristics  and  Ownership  Structure  on  Corporate Dividend Policy in Pakistan. Journal of International, pp. 18-24 .
Triwulan,  Heni  &  Wahidahwati.  2012.  Pengaruh  Struktur  Corporate Governance    dan  Keputusan  Keuangan  Terhadap  Kebijakan  Dividen  dan Nilai Perusahaan. Jurnal Ilmu  & Riset Akuntansi , 1(12).
Wiagustini, Ni Luh Putu. 2013. Manajemen Keuangan. Udayana Press.