Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, Hal.153-158 | Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.7143.153-158

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMEGANG MEMBERSHIP ATAS WANPRESTASI PROMOTOR PENYELENGGARA KONSER
Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti, I Nyoman Putu Budiartha, I Made Aditya Mantara Putra Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia k.trisna032@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, adityamantara@gmail.com

## Abstrak
Kegiatan  rekreasi  terus  menunjukkan  peningkatan.  Dapat  dilihat  dari  banyaknya  kegiatan  rekreasi  di  masing- masing negara. Salah satunya hiburan musik pop Korea (K-Pop). Mecimapro ialah sebuah penyelenggara konser K-Pop  di  Indonesia  yang  sudah  banyak  mengadakan  konser  musik  Korea  di  Indonesia.  Dengan  fenomena tersebut,  konsumen  yang  tergabung  dalam  membership  belum  mendapatkan  kepastian  hukum  terutama  dalam pembelian  tiket  konser  dan  penukaran  tiket.  Dari  sini  dapat  disimpulkan  bahwa  ketentuan  undang-undang tentang perlindungan hak-hak konsumen mengenai tidak dipenuhinya tuntutan ganti rugi yang dijanjikan masih belum  jelas.  Dengan  demikian,  permasalahan  yang  diangkat  pada  penelitian  disini  yakni  bagaimanakah perlindungan  hukum  bagi  konsumen  pemegang  membership  atas  wanprestasi  promotor  penyelenggara  konser, bagaimanakah  akibat  hukum  apabila  terjadi  wanprestasi  promotor  dan  penyelenggara  dalam  kegiatan  konser. Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan  metode  perundang-undangan dan  konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  hal  tersebut  promotor  selaku  pelaku  usaha  wajib  memberikan kompensasi  kepada  anggota  pemegang  membership  atas  ganti  rugi  barang  dan/atau  jasa  yang  didapatkannya. Promotor penyelenggara konser  yang  melakukan wanprestasi akan  mendapatkan sanksi  yang diatur dalam UU Perlindungan  Konsumen  karena  lalai  menjalankan  tugas.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  guna  mencari  tahu perlindungan  hukum  bagi  konsumen  pemegang  membership  atas  wanprestasi  promotor  penyelenggara  konser dan  Untuk  mengetahui  akibat  hukum  apabila  terjadi  wanprestasi  promotor  dan  penyelenggara  dalam  kegiatan konser.
Kata Kunci : Konsumen, Perlindungan Hukum, Penyelenggara Konser, Promotor Wanprestasi

## Abstract
Recreational    activities  continue  to  increase,  this  can  be  seen  from  the  many  recreational  activities  in  each country. One of  which is Korean pop music entertainment  (K-pop). Mecimapro is one of  the organaizers of k- pop  concerts  in  Indonesia  which  has  held  many  Korean  music  concerts  in  Indonesia.  With  this  phenomenon, consumers who are members of membership have not received legal certainty, especially in purchasing concert tickets and exchanging tickets. From this it can be concluded that provisions of law on protection of consumer rights regarding non fulfillment of promised compensation demands are still unclear. As for the formulation of the  problem  in  this  study,  how  legal  protection  for  membership  holders  for  defaults  on  promoters  of  concert organizers, what are legal consequences in the event of default on promoters and concert organizers. Research method  used  is  a  type  of  normative  legal  research  with  a  statutory  and  conceptual  approach.  Results  of  the study  show  that  promoters  as  business  actors  are  obliged  to  provide  compensation  to  members  of  the membership  holder  for  compensation  for  goods  and  services  they  obtain.  Concert  organizer  promoters  who default will receive sanctions regulated in consumer protection law for negligence in carrying out their duties. The aims of this research is to find out the legal protection for consumers holding memberships for defaults by promoters  of  concert  organizers  and  to  find  out  the  legal  consequences  in  the  event  of  defaults  on  promoters and organizers in concert activities.
Keywords : Legal protection, Consumer, Concert Promoter, Default

## I. PENDAHULUAN
Acara hiburan khususnya konser musik saat ini sedang menjadi trend di masyarakat global khususnya di  Indonesia.  Salah  satunya  hiburan  musik  pop  Korea.  Musik  pop  Korea  saat  ini  sangat  tren  di masyarakat  dan  merupakan  salah  satu  pengaruh  yang  paling  berkembang  dan  berteknologi  maju, sehingga  budaya  Korea  Selatan  bisa  dengan  mudahnya  merebak  ke  penjuru  dunia,  maka  terjadilah
globalisasi  budaya.  Contoh  promotor  yang  popular  di  Indonesia  adalah  mecimapro.  Menjadi  sebuah perusahaan yang menggeluti bidang jasa, mecimapro tak terlepas dari ketatnya kompetisi bisnis.
Mecimapro  didirikan  pada  tahun  2015.  Perusahaan  ini  ada  untuk  mempromosikan  dan mendatangkan  artis  ke  acara  yang  diselenggarakan.  Mecimapro  juga  menyelenggarakan  pertemuan penggemar,  konser,  dan  festival  untuk  mewujudkan  impian  para  penggemar  bertemu  idola.  Itu sebabnya  mecimapro  menawarkan  program  keanggotaan  (membership)  berbayar  yang  bertujuan untuk  lebih  menghibur  konsumennya.  Keuntungan  dari  keanggotaan  ini  adalah  lebih  diprioritaskan dalam hal pembelian tiket jika akan ada konser grup yang dipromotori oleh mecima.
Mengingat fenomena yang terjadi dalam praktiknya, pemilik kartu keanggotaan  (membership) tidak  menerima  keistimewaan  yang  diberikan  oleh  promotor  kepadanya.  Misalnya  seperti  penjualan tiket  konser,  mereka  yang  memiliki  kartu  keanggotaan  (membership)  belum  tentu  berkesempatan mendapatkan  tiket  konser  secara  langsung,  karena  jelas  pemilik  kartu  keanggotaan  (membership) tidak  mendapatkan  keuntungan  menjadi  anggota.  Yang  Tidak  Menerima  Pembelian  Produk  Jasa Berupa Tiket Konser Dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” mengkaji bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  jasa  titip  melalui  media  social  yang  tidak  sesuai  dengan kesepakatan  Haryani,  (2021).  Hal  ini  menimbulkan  kekecewaan  sebagian  konsumen  yang  memiliki kartu  anggota  (membership),  karena  sebenarnya  mereka  sama  dengan  yang  tidak  memiliki  kartu anggota (membership). Apabila permasalahan tersebut sepi dari pemberitaan, maka seakan-akan luput dari  perhatian  masyarakat,pemerintah,  serta  pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan  perlindungan konsumen Rani, A., (2015). Maka sudah seharusnya hukum melindungi konsumen karena  salah satu tujuan  hukum  yaitu  menjamin  adanya  keamanan  agar  masyarakat  merasa  terlindungi  Noviantari,  A. (2021).
Mengacu  pada  UU  No.  8/1999  perihal  perlindungan  konsumen,  memiliki  tujuan  agar menghasilkan  sistem  untuk  melindungi  konsumen  yang  mencakup  adanya  kepastian  hukum  dan transparansi  dalam  pengaksesan  informasi  walaupun  bukan  dengan  spesifik  memberikan  aturan terkait  transaksi  online.  Berkaitan  ini  konsumen  memiliki  hak  memperoleh  kompensasi  tanda penggantian  rugi  maupun  penggantian  jika  produk  yang  diterimanya  berbeda  dengan  janji  Atau  tak seperti  yang  seharusnya.  Ketentuan  tersebut  tertuang  pada  pasal  4  angka  8  UU  Perlindungan Konsumen.  Pasal  7  uupk  mengatur  tentang  kewajiban  pelaku  bisnis.  Yodo,  (2008)  Mengingat peraturan  ganti  rugi  yang  diperjelas  untuk  konsumen  yang  dirugikan,  menurut  pendapat  penulis bahwa  ketentuan  berkaitan  dengan  kompensasi  dan  ganti  rugi  belum  jelas  pengaturannya.  Karena konsumen  yang  sudah  menjadi  anggota  tidak  mendapatkan  kepastian  hukum  karena  fenomena  yang telah dijelaskan di atas, yaitu mereka tidak mendapatkan keistimewaan saat pembelian tiket. Dari sini juga  dapat  disimpulkan  bahwa  ketentuan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  mengenai  ruang lingkup  wanprestasi  yang  dijanjikan  masih  belum  jelas.  Ada  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh Iskandar,  (2019)  yang  membahas  “Akibat  Hukum  Wanprestasi  Pada  Kasus  Pembatalan  Konser Musik”.  Penelitian  tersebut  berfokus  pada  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  terhadap  pembatalan konser musik.
Dari uraian permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, maka terdapat 2 permasalahan yang  dapat  dibahas  antara  lain  bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  pemegang membership  atas  wanprestasi  promotor  penyelenggara  konser?  Dan  bagaimanakah  akibat  hukum apabila terjadi wanprestasi promotor dan penyelenggara dalam kegiatan konser?
Sesuai rumusan permasalahan di atas tujuan dari studi ini yaitu guna mencari tahu perlindungan hukum  bagi  konsumen  pemegang  membership  atas  wanprestasi  promotor  penyelenggara  konser  dan Untuk  mengetahui  akibat  hukum  apabila  terjadi  wanprestasi  promotor  dan  penyelenggara  dalam kegiatan konser.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  normatif  adalah  metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini.  Penelitian hukum  normatif  merupakan  proses  pemeriksaan  terhadap  kaidah-kaidah  hukum,  asas-asas  hukum, atau  doktrin  hukum  untuk  menjawab  pertanyaan  hukum  yang  diajukan.  Marzuki,  (2010)  Bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  merupakan  sumber  bahan  hukum  yang  dipakai.  Baham  hukum prime yakni  bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas,  Bahan  hukum  primer  meliputi  peraturan perundang-undangan  dan  segala  dokumen  resmi  yang  memuat  ketentuan  hukum,  sedangkan  bahan
hukum  sekunder  adalah  dokumen  atau  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  seperti  buku-buku,  artikel,  jurnal,  hasil  penelitian,  makalah  dan  lain  sebagainya  yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, lain halnya dengan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  kamus,  maupun ensiklopedi.  Guna  mengumpulkan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  tersier  memakai  teknik inventarisasi.

## III. RESULT AND PEMBAHASAN

## 3.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemegang Membership Atas Wanprestasi Promotor Penyelenggara Konser
Konsumen  merupakan  keseluruhan  orang  yang  memakai  produk  baik  barang  maupun  jasa  yang  ada secara  sosial  guna  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  bukan  untuk  diperdagangkan.  Konsumen  yang dijadikan  target  pada  penelitian  ini  adalah  konsumen  yang  memiliki  kartu  anggota  (membership). Kartu  keanggotaan  (membership)  adalah  program  yang  ditawarkan  oleh  suatu  perusahaan  untuk memperoleh keuntungan dan keistimewaan bagi mereka yang menjadi anggota.
Situs  resmi  mecimapro  menjelaskan  langkah-langkah  konsumen  untuk  mendapatkan  kartu anggota  (membership).  Bertolak  dari  langkah-langkah  yang  dijelaskan,  peneliti  berpendapat  bahwa mecimapro  telah  mengkomunikasikan  dengan  jelas  prosedur  atau  langkah-langkah  bagi  konsumen yang ingin menjadi member. Apabila konsumen telah menyelesaikan langkah-langkah tersebut, maka konsumen secara sah telah menjadi anggota dan berhak atas keuntungan sesuai dengan informasi yang diperoleh sebelumnya.
Perlindungan  hukum  merupakan  bentuk  perlindungan  atas  badan  hukum  berupa  perangkat hukum  yang  sifatnya  pencegahan  maupun  Represif  baik  dalam  bentuk  tulisan  maupun  non  tulisan. Proteksi  hukum  pada  umumnya  diberikan  kepada  badan  hukum  dimana  badan  hukum  yang bersangkutan  tumpang  tindih  dengan  peristiwa  hukum.  Prinsipnya  masing-masing  individu  berhak atas  perlindungan  hukum,  Salah  satunya  ialah  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  dan konsumen yang dimuat pada UU No. 8/1999 perihal Perlindungan Konsumen
Dalam  literatur,  analisis  teoritis  tentang  “sarana  perlindungan  hukum  bagi  rakyat, menitikberatkan  pada  “tindakan  hukum  pemerintah”,  oleh  karena  itu  dikatakan    ada  2  (dua)  sarana yakni:  Perlindungan  preventif  dan  juga  represif.  Perlindungan  yang  ditujukan  agar  dapat  mencegah adanya persengketaan agak Tertinggal perkembangannya dibandingkan dengan perlindungan Represif yang  ditunjukkan  agar  dapat  memberikan  penyelesaian  terhadap  suatu  persengketaan  Budiartha, (2018).  Dalam  jurnal  ekonomi  keuangan,  menurut  R.La  Porta  bentuk  perlindungan  hukum  Negara mempunyai  2  (dua)  ciri,  yakni  pencegahan  (dilarang)  maupun  pidana  (sanksi).  Wujud  nyata  dari perlindungan  hukum  yaitu  dengan  terbentuknya  lembaga-lembaga  penegakan  hukum  misalnya pengadilan,  Kejaksaan  dan  juga  kepolisian  serta  lembaga  lainnya  di  luar  pengadilan.  Perlindungan yang  diberikan  untuk  mencegah  adalah  berlakunya  regulasi  sementara  perlindungan  yang  diberikan untuk hukuman adalah penegakan regulasi tersebut Sasongko, (2007).
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dimuat  secara  tegas  pada  pasal  4  UUPK.  Ini merupakan  salah  satu  poin  penting  dari  pasal  4  angka  8,  di  mana  konsumen  berhak  atas  ganti kerugian,  kompensasi  maupun  penggantian  jika  produk  yang  diterimanya  tidak  sesuai  dengan janjinya.  Namun  terkait  hal  tersebut  konsumen  yang  menjadi  pemilik  kartu  anggota  (membership) tidak mendapatkan suatu kepastian hukum tentang sesuatu yang diperjanjikan sebagai ganti rugi atas kesalahan penyelenggara konser. Melihat ketentuan pasal 7 UUPK maka pelaku bisnis wajib beritikad baik,  menyediakan  kejelasan  informasi,  memberikan  pelayanan  optimal  kepada  pelanggan  dan menjamin  mutu  dari  produk,  menawarkan  kesempatan  kepada  pelanggan  agar  mencoba  produk lainnya,  mengganti  kerugian  yang  timbul  sebab  penggunaan  produk,  dan  membayar  ganti  kerugian jika produk yang diterimanya berbeda dengan kontrak.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  pihak  mecimapro  apabila  melanggar  kewajibannya  yang  diatur berdasarkan  undang-undang,  maka  dapat  dikatakan  mecimapro  bersalah  karena  kelalaian.  Mengenai bentuk perlindungan hukum bagi anggota, apabila mecimapro bertindak lalai, maka mecimapro harus memberikan ganti rugi kepada konsumen memiliki kartu keanggotaan atas barang dan/atau jasa yang dibelinya.  Anggota  juga  harus  dapat  membuktikan  jenis  kerugian  yang  diderita  dan  menyelesaikan prosedur pengaduan yang harus diselesaikan konsumen untuk mecimapro yang telah ditentukan.

## 3.2  Akibat  Hukum  Apabila  Terjadi  Wanprestasi  Promotor  Dan  Penyelenggara  Dalam  Kegiatan Konser
Wanprestasi  terjadi  jika  Debitur  tidak  memenuhi  janjinya  sehingga  disebut  sebagai  wanprestasi  atau dia  melanggar  kontrak  dengan  melakukan  Atau  melakukan  sesuatu  yang  tidak  bisa  dia  lakukan Subekti,  (1979).  Pertanggungjawaban  badan  usaha  timbul  dari  hubungan  antara  produsen  dan konsumen, yang memikul tanggung jawabnya. Berdasarkan hubungan yang berbeda, entitas ekonomi terlibat dengan konsumen untuk memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sedangkan konsumen terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup.
Terdapat  4  kondisi  yang  dapat  dikatakan  wanprestasi  yakni  tidak  memberikan  pemenuhan terhadap  prestasi,  mengalami  keterlambatan  dalam  pemenuhan  prestasi,  memberikan  pemenuhan prestasi dengan tidak baik serta melaksanakan suatu hal yang dilarang dilaksanakan sesuai perjanjian Meliala, (2007). Dalam konteks penelitian ini, dapat dicermati bentuk tanggung jawab penyelenggara terhadap  konsumen  dalam  hal  perusahaan  mecimapro  bertindak  lalai,  yaitu:  perusahaan  mecimapro memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita oleh anggotanya, mengacu pada kontrak dua  pihak.  Tanggung  jawab  dapat  diberikan  tanpa  syarat  atau  berdasarkan  prinsip  pembatasan tanggung jawab.
Berbicara  tentang  keanggotaan,  banyak  konsumen  yang  berbondong-bondong  membuat  kartu keanggotaan (membership) mecima, di mana pemilik keanggotaan ini bisa mendapatkan keuntungan (benefit) saat penyanyi yang disegani itu konser. Member yang membeli tiket VIP untuk soundcheck dapat  masuk  terlebih  dahulu  ke  arena  konser  untuk  melihat  idolanya  (rehearsal).  Selain  itu,  saat mecima  mempromosikan  konser  grup  Korea,  keunggulan  kartu  keanggotaan  (membership)  saat membeli tiket konser menjadi lebih penting.
Namun,  mengingat  fenomena  yang  terjadi  belakangan  ini,  pemegang  keanggotaan (membership)  tidak  mendapatkan  keuntungan  yang  disebutkan  mecima.  Misalnya,  apa  yang  terjadi saat  penukaran  tiket  fisik.  Saat  menukar  tiket  yang  membeli  tiket  konser  menggunakan  membership seharusnya  mendapatkan  layanan  penukaran  tiket  terpisah  dari  yang  tidak  memiliki  membership. Tetapi  kenyataannya  adalah  mereka  yang  memiliki  membership  akan  dipasangkan  dengan  mereka yang  tidak,  sehingga  pemegang  membership  harus  menunggu  lebih  lama  dalam  antrean  untuk terlambat ke arena konser untuk melihat idola mereka melakukan soundcheck.
Selain itu, setelah mendaftar sebagai anggota, calon  anggota  akan menerima  email konfirmasi sebanyak  5  kali  dalam  waktu  24  jam  (hari  kerja).  Namun  kenyataannya,  anggota  pemohon  tidak menerima  email  konfirmasi  dalam  jangka  waktu  yang  dijanjikan.  Calon  member  mengirim  email  ke pihak  mecima  agar  segera  menerima  email  konfirmasi  pendaftaran  membership.  Sanksi  terhadap penyelenggara  konser  yang  melakukan  kelalaian  terdapat  dalam  KUHPerdata  dan  UU  Perlindungan Konsumen.  KUHPerdata  mengatur  hukuman  bagi  pihak  yang  tidak  mematuhi  isi  kontrak.  Ada  4 (empat)  jenis  hukuman,  antara  lain:  pembayaran  ganti  rugi  yang  disebabkan  oleh  kreditur  atau  ganti rugi, pembatalan kontrak atau distribusi kontrak, pengalihan risiko dan pembayaran biaya perkara jika dibawa ke hadapan hakim. (Yahman 2011:81)
Pelaku  usaha  yang  lalai  dalam  kewajibannya  dan  melanggar  larangan  yang  telah  ditetapkan UUPK digolongkan sebagai wanprestasi dan sanksi untuk itu ada 3 (tiga), yaitu Sanksi administratif. Dapat  diartikan  sebagai  hukuman  yang  dijatuhkan  atas  pelanggaran  administratif  atau  ketentuan hukum  administrasi.  Sanksi  ini  diatur  pada  pasal  60  UUPK  yang  mana  dalam  pasal  tersebut  badan penyelesaian  sengketa  konsumen  (BPSK)  berwenang  mengenakan  sanksi  administratif  berbentuk ganti  rugi  hingga  Rp200.000.000,00  (Dua  Ratus  Juta  Rupiah).  Tanggung  jawab  terletak  pada  BPSK dan  bukannya  pada  pengadilan.  Sanksi  administrasi  bisa  dikenakan  pada  pebisnis  yang  melanggar pasal  19  ayat  2  dan  3  yakni  kewajiban  membayar  ganti  rugi  dari  pelaku  bisnis  terhadap  konsumen yang  menderita  kerugian  sebab  menggunakan  produk  yang  diproduksi  dan  dijual  oleh  pebisnis tersebut.
Sanksi pidana  pokok. Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan secara tersendiri oleh hakim atas tindak pidana pelaku usaha ekonomi. Pelanggaran hukum dapat dihukum penjara hingga 5 (lima) tahun karena melanggar Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 (2), Pasal 15, Pasal 17 (1) huruf (a) (b) (c) dan (e) ayat (2) dan Pasal 18. Ancaman hukuman maksimal 2(dua) tahun penjara  atau  denda  sebesar  Rp  500.000.000,00  (Lima  Ratus  Juta  Rupiah)  karena  telah  melanggar ketentuan  dari  Pasal  11,Pasal  12,  Pasal  13  (1),  Pasal  14, Pasal  16, Pasal  17  (1)  huruf  (d) (f).  Sanksi
pidana  tambahan.  Pidana  tambahan  adalah  pidana  yang  ditambahkan  pada  pidana  pokok  yang dijatuhkan.  Padahal,  pidana  tambahan  hanya  dapat  dijatuhkan  sebagai  tambahan  pidana  pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijadikan sebagai pidana tunggal, karena sifat pidana tambahan hanya  merupakan  tambahan  terhadap  pidana  pokok.  Terhadap  hukuman  pidana  sesuai  pasal  62  bisa dinyatakan  sanksi  pidana  tambahan  berdasarkan  pasal  63  UU  perlindungan  konsumen  berupa: Penyitaan  sebagian  barang,  Pemberitahuan  putusan  hakim,  Pembayaran  kompensasi,  Perintah  untuk menghentikan  aktivitas  operasional  yang  menimbulkan  konsumen  rugi,  Keharusan  untuk  menarik produk, dan Dicabutnya izin usaha.
UU  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  menjamin  hak,  kewajiban  serta  larangan untuk  konsumen  dan  juga  pebisnis.  Akan  tetapi  pada  prakteknya  tidak  bisa  dipungkiri  bahwasanya banyak  terdapat  pelanggaran  dan  konsumen  merupakan  korban  utama  serta  hal  tersebut  adalah tindakan  yang  tidak  menyenangkan  dari  pihak  pelaku  usaha  dan  tentunya  tindakan  yang  tergolong kelalaian  tersebut  harus  ditindak  tegas  oleh  pelaku  usaha  agar  tidak  melakukan  hal  ini  lagi. Menimbang  ketentuan  Pasal  16  ayat  (2)  yang  mengatakan  bahwa  “pelaku  usaha  yang  menawarkan barang  dan/atau  jasa  melalui  langganan  untuk  tidak  menepati  janji  yang  dibuat  sehubungan  dengan jasa dan/atau kegiatan”, Dapat disimpulkan bahwasanya pelaku bisnis tidak memenuhi hak konsumen, Itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum
Menurut  pernyataan  yang  dijelaskan,  akibat  hukum  dari  kelalaian  promotor  konser  akan mengakibatkan  kerugian  bagi  para  anggota  membership  dan  juga  masalah  hukum  terhadap perusahaan mecimapro. Dalam hal ini, promotor konser dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, yaitu Pasal 62 (1) dapat dikenakan, yang pada umumnya memberikan sanksi pidana setinggi-tingginya 5 (lima) tahun penjara atau denda sebesar Rp 2.000.000.000,00  (dua  milyar  rupiah)  dan  tidak  mengecualikan  hukuman  pidana  tambahan berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Perlindungan  hukum  anggota  membership  akibat  kelalaian  promotor  konser,  yaitu  ganti  rugi  kepada anggota atas barang dan/atau jasa yang dibelinya. Anggota membership juga harus bisa membuktikan kerugian apa saja yang dideritanya akibat kelalaian mecimapro. Akibat hukum apabila pihak promotor dan  penyelenggara  konser  melakukan  wanprestasi  terutama  kerugian  terhadap  anggota  membership dan masalah hukum terhadap perusahaan mecimapro. Penyelenggara konser yang tidak berkewajiban untuk  memenuhi  kewajibannya  dikenakan  sanksi  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Perlindungan Konsumen  berbentuk  sanksi  administratif,  perampasan  kebebasan,  denda  dan  hukuman  sebab melalaikan  kewajiban  mereka  dan  mematuhi  larangannya  ditetapkan  dalam  pasal  8,  tuntutan  pidana tambahan berlaku sesuai pasal 18, pasal 62 ayat 1.

## 4.2 Saran
Pemerintah  diharapkan  dapat  mengusut  secara  serius  laporan  adanya  perusahaan  yang  tidak  peduli terhadap  konsumen.  Dan  jangan  menganggap  remeh  begitu  saja.  Dan  membantu  mencari  solusi efektif  bagi  kedua  pihak.  Kepada  masyarakat,  khususnya  konsumen  dengan  kartu  keanggotaan, diharapkan apabila ada barang yang dianggap cacat dan tidak sesuai dengan barang yang akan dibeli, dapat  segera  dilakukan  komplain  ke  pihak  penyelenggara.  Jika  pihak  promotor  gagal  menyelesaikan keluhan  konsumen,  sebaiknya  konsumen  melaporkan  ke  pihak  berwajib,  agar  pihak  berwajib  dapat membantu  menyelesaikan  masalah  kedua  belah  pihak.  Sebaiknya  para  pelaku  usaha  dalam  hal  ini penyelenggara konser memberikan informasi atau kontrak kepada konsumen yang ini bergabung, agar hak dan kewajiban kedua belah pihak lebih jelas dan aman meminimalkan kelalaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I.D.G, Budiartha, I. N. . (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: Setara Press. Haryani, E & Neltje, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser Dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum Adigama 4, No. 2 .
Iskandar, H. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik. Jurnal Justiciabelen . Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Meliala, D. S. (2007). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan . Bandung: Nuansa Aulia.
Noviantari, A., & Dedy Priyanto, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Online. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum .
Rani, A., & Wirasila, A. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum . Sasongko, W. (2007). Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen . Bandar Lampung: Universitas Lampung Press. Subekti, R. (1979). Hukum Perjanjian . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Yodo, A. M. & S. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.