## Abraham Kuyper Dan Pluralitas: Pergulatan Peran Kristiani di Tengah Keberagaman Negara Pancasila

## Samuel Tesa Katianda
Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia Email: samuel.katianda@reformedindonesia.ac.id

## ABSTRACT
Christians in Indonesia continue to struggle with their role and involvement in the public sphere, especially politics,  on  Indonesian  soil.  Abraham  Kuyper  is  one  of  the  Reformed  theologians  who  is  considered authoritative when it comes to the role of Christians in the public sphere. This article presents how Kuyper addresses plurality and establishes inter-religious cooperation, without compromising. This article shows that Kuyper's thinking has a wealth that corresponds to Pancasila which is the ideal foundation and basis of  the  Indonesian  state.  facilitating  data  collection  through  books  that  are  already  available,  then  the author  describes  the  book's  data,  namely  through  the  concept  of  thinking  from  Abraham  Kuyper  and Pancasila  ideology,  because  both  Kuyper's  thinking  and  Pancasila  ideology  are  equally  able  to accommodate diversity so that it can be an important input for Christian public involvement in Indonesia.

## Keywords: plurality, politics, Abraham Kuyper, Pancasila
Orang Kristen di Indonesia terus menerus menggumulkan akan peran dan keterlibatannya di ranah publik, khususnya politik, di bumi Indonesia. Abraham Kuyper adalah salah satu teolog dari kalangan Reformed yang dianggap otoritatif ketika berbicara mengenai peranan orang Kristen dalam ranah publik. Artikel ini menyajikan bagaimana Kuyper menyikapi pluralitas dan menjalin kerjasama antar umat beragama, tanpa menjadi bersifat kompromistis. Artikel ini menunjukkan bahwa pemikiran Kuyper memiliki kekayaan yang berpadanan dengan Pancasila yang adalah landasan idiil dan dasar negara Indonesia dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, penulis menggukan metode ini untuk mempermudah pengumpulan data  melalui  buku  yang  sudah  tersedia  kemudian  penulis  memaparkan  data  buku  tersebut yaitu melalui konsep berpikir dari Abraham Kuyper dan ideologi Pancasila,  karena baik pemikiran Kuyper maupun  ideologi  Pancasila  sama-sama  mampu  mengakomodasi  keberagaman,  sehingga  dapat  menjadi masukan yang penting bagi keterlibatan publik orang Kristen di Indonesia.
Kata Kunci: pluralitas, politik, Abraham Kuyper, Pancasila
Article history
Received: 24 Februari 2023 Revised: 24 Februari 2023 Accepted: 22 Maret 2023 Published: 28 Maret 2023
Citation (APA Style): Katianda, S. (2023). Abraham Kuyper Dan Pluralitas. Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso, 8(1), 30-43. https://doi.org/10.33856/kerusso.v8i1.278

## Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso
Vol. 8 No. 1 Maret 2023 No Halaman. 30-43 https://jurnal.sttii-surabaya.ac.id/index.php/Kerusso DOI:  https://doi.org/10.33856/kerusso.v8i1.278

## ABSTRAK BAHASA INDONESIA

## PENDAHULUAN
Sepanjang  73  tahun  Republik  Indonesia  berdiri,  umat  Kristen  di  Indonesia  terus  menggumuli peranan mereka dalam pembangunan dan perkembangan nasional. (Benyamin Fleming Intan, 2006b) Sejak era  prakemerdekaan  hingga  pascareformasi,  umat  Kristen  di  Indonesia  terus  berkontribusi  secara  nyata sebagai warga negara yang dijamin kebebasan beragamanya di tengah Indonesia yang plural. Namun, akhir- akhir  ini  segala  dinamika  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan-keamanan  menimbulkan  banyak pertanyaan bagi gereja Tuhan di Indonesia. Gereja-gereja di Indonesia seperti dipaksa untuk memberikan respons  sebagai  bagian  dari  misi  gereja  bagi  sekitarnya.  Merespons  fenomena  tersebut,  refleksi  dan diskursus  tentang  peranan  gereja  dalam  ranah  publik  di  Indonesia  kembali  menjamur  akhir-akhir  ini. (Emanuel Gerrit Singgih, 2000)
Ketika berbicara mengenai peranan orang Kristen dalam ranah publik, khususnya dalam bidang politik,  salah  satu  tokoh  dari  kalangan  Reformed  yang  cukup  sering  dirujuk  dan  dianggap  figur  yang otoritatif adalah Abraham Kuyper (1837-1920), seorang jurnalis, teolog, dan juga negarawan asal Belanda. (James D. Bratt & Abraham Kuyper, 2013) Kuyper menulis lebih dari dua puluh ribu artikel di surat kabar, menjadi  editor  di  dua  surat  kabar,  mendirikan  universitas,  mengajar,  memimpin  partai  politik,  bahkan melayani sebagai perdana menteri negaranya selama empat tahun (1901-1905). Salah satu pokok pikiran utama dari Abraham Kuyper adalah konsep s phere sovereignty , yang muncul pada pidatonya dengan judul yang  sama.  Dalam  pidato  tersebut  Kuyper  mengatakan  pernyataannya  yang  termasyhur,  “there  is  not  a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is Sovereign over all, does not  cry:  ‘Mine!  (Abraham  Kuyper  et  al.,  1998a)    Menurut  James  D.  Bratt,  kemungkinan  signifikansi terbesar  Kuyper  adalah  bagaimana  dia  menganjurkan  orang  percaya  untuk  membawa  iman  kepada kehidupan publik sembari menghormati hak-hak orang lain dalam komunitas plural di bawah pemerintahan konstitusional. (James D. Bratt, 2013a) Penulis yang berasal dari kalangan Reformed, melalui artikel ini bermaksud untuk membahas mengenai pemikiran Abraham Kuyper mengenai pluralitas, yang penulis lihat dapat  berguna  bagi  keterlibatan  orang  Kristen  di  ranah  publik  di  masyarakat  yang  majemuk  seperti Indonesia.
Sepanjang  73  tahun  Republik  Indonesia  berdiri,  umat  Kristen  di  Indonesia  terus  menggumuli peranan mereka dalam pembangunan dan perkembangan nasional. (Benyamin Fleming Intan, 2006a) Sejak era  prakemerdekaan  hingga  pascareformasi,  umat  Kristen  di  Indonesia  terus  berkontribusi  secara  nyata sebagai warga negara yang dijamin kebebasan beragamanya di tengah Indonesia yang plural. Namun, akhir- akhir  ini  segala  dinamika  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan-keamanan  menimbulkan  banyak pertanyaan bagi gereja Tuhan di Indonesia. Gereja-gereja di Indonesia seperti dipaksa untuk memberikan respons  sebagai  bagian  dari  misi  gereja  bagi  sekitarnya.  Merespons  fenomena  tersebut,  refleksi  dan diskursus  tentang  peranan  gereja  dalam  ranah  publik  di  Indonesia  kembali  menjamur  akhir-akhir  ini. (Andreas A. Yewangoe, 2011)
Ketika berbicara mengenai peranan orang Kristen dalam ranah publik, khususnya dalam bidang politik,  salah  satu  tokoh  dari  kalangan  Reformed  yang  cukup  sering  dirujuk  dan  dianggap  figur  yang otoritatif adalah Abraham Kuyper (1837-1920), seorang jurnalis, teolog, dan juga negarawan asal Belanda. (James D. Bratt, 2013c) Kuyper menulis lebih dari dua puluh ribu artikel di surat kabar, menjadi editor di dua  surat  kabar,  mendirikan  universitas,  mengajar,  memimpin  partai  politik,  bahkan  melayani  sebagai perdana menteri negaranya selama empat tahun (1901-1905). Salah satu pokok pikiran utama dari Abraham Kuyper adalah konsep s phere sovereignty , yang muncul pada pidatonya dengan judul yang sama. Dalam
pidato tersebut Kuyper mengatakan pernyataannya yang termasyhur, “there is not a square inch in the whole domain  of  our  human  existence  over  which  Christ,  who  is  Sovereign  over  all,  does  not  cry:  ‘Mine! (Abraham Kuyper et al., 1998b)  Menurut James D. Bratt, kemungkinan signifikansi terbesar Kuyper adalah bagaimana  dia  menganjurkan  orang  percaya  untuk  membawa  iman  kepada  kehidupan  publik  sembari menghormati hak-hak orang lain dalam komunitas plural di bawah pemerintahan konstitusional. (James D. Bratt, 2013b) Penulis yang berasal dari kalangan Reformed, melalui artikel ini bermaksud untuk membahas mengenai  pemikiran  Abraham  Kuyper  mengenai  pluralitas,  yang  penulis  lihat  dapat  berguna  bagi keterlibatan orang Kristen di ranah publik di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.
Berkenaan keterlibatan orang Kristen dalam masyarakat yang majemuk, seperti halnya Indonesia, Darryl  G.  Hart  berpendapat  bahwa  nilai-nilai  keagamaan  (termasuk  kekristenan)  tidak  dapat  diterapkan dalam  politik  dan  kehidupan bernegara,  terutama  dalam  konteks  masyarakat  majemuk.  (Darryl  G.  Hart, 2006) Oleh  sebab  itu, menurut  Hart, pendekatan yang  dilakukan  oleh  kaum  Kuyperian, yang mengajak orang percaya membawa imannya ke ranah publik, memberikan ruang yang kecil terhadap toleransi dalam konteks pluralitas sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dengan relasi terhadap orang- orang non-Kristen. Bagi Hart, pendekatan kaum Kuyperian tidak bisa dipakai dalam kehidupan bernegara karena tidak dapat diterapkan dalam konteks dunia yang plural. Oleh karenanya Hart percaya bahwa negara haruslah menjadi negara sekuler untuk dapat mengakomodir keberagaman. (Darryl G. Hart, 2006)
Di lain pihak, dalam konteks Indonesia yang plural, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, landasan  negara  Indonesia,  yakni  Pancasila  dianggap  merupakan  suatu  landasan  filosofis  yang  mampu menjadi pemersatu yang merangkul keberagaman suku, agama, dan golongan-golongan masyarakat. Eka Darmaputera bahkan berpendapat bahwa sejauh ini sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik—jika bukan satu-satunya—untuk menjaga persatuan Indonesia di tengah kebhinekaan. (Eka Darmaputera,  1993a)  Oleh  karena  itu  dalam  memikirkan  pegangan  teologis  bagi  umat  Kristen  untuk berkontribusi  di  dunia  politik  di  Indonesia,  maka  tidak  bisa  tidak,  orang  Kristen  perlu memikirkan pula mengenai  Pancasila.  Termasuk  juga  dalam  membawa  pemikiran  Abraham  Kuyper  ke  Indonesia,  adalah penting  untuk  melihat  kompatibilitasnya  dengan  Pancasila  yang  telah  teruji  mampu  menjaga  persatuan Indonesia yang plural.
Oleh karena itu, artikel ini akan melakukan survei terhadap tulisan-tulisan Kuyper yang berkaitan dengan peran umat beragama di tengah pluralitas. Penulis akan akan mendemonstrasikan bahwa pemikiran Kuyper  memiliki  kekayaan  yang  berpadanan  dengan  Pancasila  sebagai  landasan  idiil  dan  dasar  negara Indonesia, karena baik pemikiran Kuyper maupun ideologi Pancasila sama-sama mampu mengakomodasi keberagaman,  sehingga  dapat  menjadi  masukan  yang  penting  bagi  keterlibatan  publik  orang  Kristen  di Indonesia.  Untuk  membuktikan  hal  tersebut,  penulis  pertama-tama  akan  menjelaskan  sikap  Kuyper terhadap pluralitas, juga termasuk sikapnya terhadap dunia Islam. Kemudian penulis akan menunjukkan bahwa pendekatan Kuyper terhadap pluralitas mampu mengakmodir kemajemukan, tanpa harus menjadi negara  sekuler  sebagaimana  yang  diusulkan  oleh  Hart.  Juga  penulis  akan  menunjukkan  bagaimana keberpadanan  pemikiran  Kuyper  tersebut  dengan  Pancasila.  Terakhir,  penulis  akan  memberikan  sebuah refleksi penulis sebagai kelompok Reformed Injili dalam menyikapi pluralitas yang ada di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian dengan  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pustaka (library research) merupakan penelitian yang objeknya  dicari  dengan  berbagai  informasi  pustaka  seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  majalah,  koran,  dan dokumen.  (Sari,  2020)  Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  lainnya  yang  mengharuskan  melakukan observasi atau wawancara dalam perolehan data.
Pada penelitian ini objek data yang dicari oleh peneliti adalah dengan mencari literatur-literatur yang sesuai  dengan  permasalahan  yang  diangkat.  Peneliti  mencari  data  dalam  menjawab  permasalahan  yang diangkat dengan membaca berbagai referensi yang sesuai. Penelitian kepustakaan merupakan penelaahan terhadap data-data pustaka yang dapat memberikan solusi atau jawaban terkait dengan masalah yang diteliti. Melalui  penelitian  pustaka  dapat  memberi  hasil  dari  apa  yang  dicari  melalui  sumber-sumber  data  yang digunakan.

## PEMBAHASAN

## Sikap Kuyper Terhadap Pluralitas
Pertalian  sejarah  antara  dunia  barat  dan  kekristenan  cukup jelas—bahkan  terlalu  jelas,  sehingga  di mata  sebagian  orang  kekristenan  hanyalah  dimensi  religius  dari  kebudayaan  barat.  Konteks  Belanda  di zaman  Abraham  Kuyper,  sebagaimana  dunia  barat  di  zaman  itu  merupakan  dunia  yang  cenderung homogen,  berbeda  dengan  dinamika landscape religius  Indonesia  yang  sejak  semula  bersifat  bineka.
Namun  hal  tersebut  tidak  menjadikan  Kuyper  dalam  konteksnya  terhindar  dari  isu  dan  pergumulan mengenai pluralitas agama. Dalam pemikiran politiknya, Kuyper menyadari bahwa pluralitas merupakan realitas yang tidak dapat dihindarkan.
Secara  umum  dalam  tradisi  Kuyperian,  pendekatan  terhadap  pluralitas  dibagi  menjadi  dua  prinsip. Yang pertama adalah structural pluralism , yang pada prinsipnya adalah sphere sovereignty . Sebagaimana telah dijelaskan di Bab II, sphere sovereignty adalah sebuah konsep di mana dalam masyarakat ada begitu banyak sphere di  dunia  ini  dengan  kedaulatannya  masing-masing  yang  mana  masing-masing sphere bertanggung jawab langsung kepada Allah. Maka pluralitas dipandang sebagai masing-masing sphere yang berbeda tersebut. Prinsip yang kedua adalah confessional pluralism , yang salah satunya berkaitan dengan pluralitas agama. Bab ini secara khusus akan berfokus pada konsep confessional pluralism dari Kuyper.

## Calvinisme sebagai Life-System
Kuyper memandang agama-agama, termasuk kekristenan, sebagai life-system atau worldview . Dengan memandang  agama  sebagai worldview ,  Kuyper  melihat  bahwa  terjadi  perjumpaan  antara  kekristenan dengan agama-agama lain di tiap-tiap aspek kehidupan, di mana tiap-tiap orang sesungguhnya membawa worldview -nya  masing-masing  di  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Menariknya,  Kuyper  menyebut  bahwa baginya manifestasi Christian principle terdapat dalam Calvinisme. Oleh karena itu, acapkali dalam tulisan- tulisannya, Kuyper mengidentikkan kekristenan dengan Calvinisme karena alasan tersebut. Bahkan Kuyper berkata, “Calvinism claims to embody the Christian idea more purely and accurately than could Romanism and  Lutheranism.”  Peter  S.  Heslam  menjelaskan  bahwa  jika  dipandang  sebagai worldview ,  maka Calvinisme bukanlah gerakan teologis dan eklesiologis yang eksklusif, melainkan sebuah worldview yang merambah ke segala bidang kehidupan, sebagaimana worldview-worldview lain di dunia modern. Dengan
menempatkan  Calvinisme  sebagai worldview ,  menurut  Heslam,  Kuyper  sedang  membawa  Calvinisme menjadi gerakan yang terlihat up-to-date dalam konteksnya. Oleh sebab itu, menelaah pemikiran Kuyper mengenai pluralitas, sering kali berada dalam konteks perjumpaan antara Calvinisme dengan worldview- worldview lainnya, termasuk paganisme, Islam, Romanisme, modernisme, dan Lutheranisme.

## Perbedaan: Antitesis
Menurut  Kuyper  ada  tiga  hal  yang  fundamental  berkenaan  dengan  relasi  di  dalam  kehidupan  manusia, yakni: (1) relasi manusia dengan Allah; (2) relasi manusia dengan manusia; dan (3) relasi manusia dengan dunia. Ketiga hal fundamental inilah yang menjadi pertanyaan seluruh worldview dunia dan selalu dimulai dengan  interpretasi  terhadap  relasi  manusia  dengan  Allah.  Berangkat  dari  doktrin election ,  Kuyper melakukan pemisahan yang tegas antara orang-orang pilihan dan orang-orang yang bukan termasuk dalam umat pilihan. Pemisahan ini merupakan salah satu konsep yang penting dalam seluruh pemikiran Kuyper. Konsep ini disebut ‘antitesis.’ Kuyper menggunakan konsep antitesis untuk menunjukkan suatu situasi di mana  terjadi spiritual  warfare antara  kerajaan  Allah  dengan  setan,  dan  kedua  kubu  ini  saling memperebutkan  seluruh  alam  ciptaan.  Kuyper  mengatakan  bahwa  kekristenan  sedang  bergulat  dengan berbagai worldview non-Kristen  dalam  suatu  pertempuran  yang  dahsyat.  Hal  ini  dikarenakan  seluruh wordview di dunia selalu dimulai dengan interpretasi terhadap relasi manusia dengan Allah sehingga selalu ada gap antara kekristenan dengan worldview lainnya.
Ketika  Kuyper  menekankan  bahwa  Calvinisme  adalah worldview ,  ia  memang  bermaksud  bahwa Calvinisme sebagai worldview yang komprehensif dan menjadi jalan hidup. Oleh karena itu, di satu sisi agama dapat mencakup semua bidang, tetapi di saat yang bersamaan agama dapat menempatkan masyarakat dalam konflik fundamental. Agama bagi Kuyper tidak hanya sebagai satu aspek dari sekian banyak aspek dalam kehidupan. Agama adalah suatu jalan di mana umat manusia terikat bersama dalam semua aspek kehidupan  di  dalam  kepatuhannya,  entah  itu  kepada  Allah  yang  sejati  atau  allah-allah  palsu.  Jadi, sebenarnya tidak ada sphere of life di mana agama yang sejati tidak menuntut Allah dipermuliakan. Dengan pemahaman demikian, tampaknya Kuyper berpandangan bahwa ada pemisahan yang tajam antara orang pilihan dan yang bukan. Di samping itu, juga terjadi ‘peperangan’ di antara mereka.

## Common Ground: Common Grace
Pokok pemikiran Kuyper lainnya berkenaan dengan pluralitas adalah mengenai doktrin common grace atau anugerah umum. Doktrin Kuyper mengenai anugerah umum, adalah konsep yang seakan bertentangan dengan konsepnya mengenai antitesis. Kuyper mengatakan bahwa ada tiga emanasi dari anugerah Allah, yakni covenant  grace , particular  grace ,  dan common  grace . Common  grace didefinisikan  oleh  Kuyper sebagai, “a grace of God that you [orang Kristen] as a human being have in common with all people.” Common grace adalah anugerah yang disebutkan oleh Kuyper “extended to the whole of our human life.” Melalui common grace , Kuyper mengatakan bahwa ada suatu persamaan antara iman Kristen dengan semua worldview di dunia, yakni anugerah yang diberikan kepada semua manusia melalui perjanjian Allah dengan Nuh (Kej. 9:17). Kuyper berkata,
The doctrine of common grace proceeds directly from the Sovereignty of the Lord which is ever the root conviction of all Reformed thinking. If God is sovereign, then his Lordship must remain over all life and cannot be closed up within church walls or Christian circles, The extra-Christian world has not been given over to satan or to fallen humanity or to chance. God’s Sovereignty is great and all- ruling also in unbaptized realms, and therefore neither Christ’s work in the world nor that of God’s child can be pulled back out of life. If his God works in the world, then there he must put his hand to
the plow sh that there too the Name of the Lord is glorified.
Pemikiran  akan  doktrin common  grace inilah  yang  menjadi common  ground antara  orang  percaya dengan orang dengan iman kepercayaan yang berbeda.

## Paradoks
Dengan  melihat  pemikiran  Kuyper  mengenai  antitesis  dan common  grace, maka  pandangan  Kuyper mengenai pluralitas merupakan sesuatu yang terkesan paradoks dan berkontradiksi. Karena melalui antitesis dijelaskan bahwa ada perbedaan dan pertentangan yang tegas antara umat pilihan dan yang tidak, tetapi melalui common grace dijelaskan bahwa ada anugerah yang sama, yang kemudian menjadi titik temu atau common ground antara orang Kristen dan yang bukan. Heslam mengatakan bahwa kedua konsep ini juga menyebabkan pertentangan  di  kalangan  Kuyperian.  Kelompok  yang  memberikan  penekanan  pada  doktrin  antitesis  akan cenderung membuat perwujudan imannya melalui pendirian lembaga-lembaga Kristen yang independen dan terpisah,  seperti  sekolah-sekolah  Kristen,  rumah  sakit  Kristen,  dan  sebagainya.  Sebaliknya,  kelompok  yang memberikan  penekanan  pada  doktrin common  grace ,  secara  umum  akan  mengajarkan  orang  Kristen  untuk berpartisipasi melalui lembaga-lembaga “sekuler” atau lembaga-lembaga sosial di masyarakat.

## Integrasi: Confessional Pluralism
Doktrin  antitesis  dan common  grace kemudian  diintegrasikan  dengan  piawai  oleh  Kuyper  melalui suatu  konsep  yang  disebut  oleh  kaum  Kuyperian  dengan  sebutan confessional  pluralism .  Menurut  konsep confessional  pluralism ,  dalam  suatu  komunitas  yang genuinely  free setiap  agama  dan  kepercayaan  harus mendapatkan kebebasan akan keberadaannya, kebebasan untuk saling berinteraksi dan juga kebebasan untuk berkontribusi dalam setiap aspek kehidupan. Kuyper mengembangkan pemahaman bahwa di ruang publik— dalam  hal  ini  negara—fakta pluralitas  tidak  hanya  harus  diterima,  tetapi  juga  agama-agama  harus  didorong untuk menghadirkan segenap keyakinan mereka untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Jadi, ketika Kuyper menginginkan umat Kristen berpartisipasi untuk memberikan dampak dan pengaruh di segala bidang dalam masyarakat, Kuyper menginginkan hal yang sama juga dilakukan oleh umat beragama lain, bahkan oleh mereka yang ateis atau mereka yang melawan kekristenan. Kuyper seakan-akan menginginkan untuk menjumpai suatu pertemuan bahkan ‘peperangan’ berbagai cara hidup dan cara pandang di ruang publik.
Confessional pluralism tampak pada pemikiran Kuyper mengenai politik yang sekalipun menyebutkan bahwa haluan politiknya berasaskan nilai-nilai kekristenan, khususnya Calvinisme, tetapi tidak menutup pintu terhadap  kemungkinan  hidup  bersama  dalam  komunitas  plural.  Dalam Our  Program yang  merupakan manifesto politik dari Anti Revolutionary Party (ARP), Kuyper memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka yang non-Kristen, bahkan kepada mereka yang secara terang-terangan menentang kekristenan. Pada  hakikatnya  negara  tidak  boleh  menyatakan  keberpihakannya  pada  kelompok  agama  tertentu,  dan  juga denominasi  gereja  tertentu.  Jadi  tidak  ada  perlindungan  khusus  kelompok  agama  manapun,  juga  tidak  ada tekanan dan larangan kepada kelompok agama tertentu, semua harus diperlakukan setara oleh negara. Kuyper memiliki alasan yang sangat unik untuk mendukung terjadinya pertemuan antara kekristenan dan agama-agama lain. Kuyper berkata bahwa kekristenan membutuhkan pertempuran yang konstan dengan agama-agama lain oleh karena kekristenan harus membuktikan superioritas moral dengan memenangkan pertempuran spiritual tersebut. Maka tidak heran Kuyper berkata bahwa negara harus mengizinkan orang Yahudi untuk mengajukan keberatan kepada konsep Mesias Kristen, atau orang Muslim kepada Alkitab, atau kaum evolusionis kepada konsep  penciptaan.  Pemerintah  tidak  boleh  menghalang-halangi  hal  tersebut.  Konsep  seperti  inilah  yang
disebut confessional pluralism , pendekatan Kuyper mengenai pluralitas.
Tentu  harus  selalu  disadari  bahwa  konteks  Kuyper  di  Belanda  yang  cenderung  homogen  dengan kekristenan  sebagai  mayoritas.  Namun  hal  ini  justru  memperlihatkan  bahwa  di  dalam  konteks  kekristenan sebagai  mayoritas  pun,  Kuyper  menginginkan  keberadaan  agama  lain  untuk  dapat  hadir  dalam  kehidupan publik. Bahkan Kuyper mendorong partisipasi dari umat beragama lain untuk dapat bersama-sama dengan umat Kristen berperan bagi bangsa.
Jika menggunakan konsep tipologi tripolar, maka penulis menggolongkan pandangan Kuyper mengenai pluralitas dalam golongan eksklusif, karena melalui konsep antitesis, Kuyper melakukan pemisahan yang tegas antara  umat  pilihan  dengan  agama-agama  lain.  Namun,  relasi  antar  umat  beragama  diperlukan  oleh  orang Kristen karena kekristenan membutuhkan ‘peperangan’ tersebut. Oleh sebab itulah, kehidupan bersama dalam komunitas  plural  merupakan  sesuatu  yang  penting  bagi  Kuyper  dan  dalam  komunitas  plural  tersebut  orang percaya dianjurkan untuk membawa seluruh iman kepercayaannya di segala bidang, tidak terkecuali bidang politik.
Jadi, dalam pluralitas, Kuyper berpandangan bahwa sekalipun terjadi pemisahan yang tegas antara umat pilihan dan bukan umat pilihan, umat pilihan tetap harus berinteraksi dengan agama-agama ( worldview ) lain di arena publik sembari membawa dan mempraktikkan imannya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara haruslah memberikan ruang sebebas-bebasnya bagi setiap pemeluk agama untuk memeluk agama masing-masing dan negara harus mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika D. G. Hart mengatakan bahwa pendekatan Kuyperian memberikan ruang yang  kecil  terhadap  toleransi  dalam  konteks  pluralitas  karena  pendekatan  Kuyperian  justru  menginginkan interaksi yang sebesar-besarnya antara kekristenan dengan agama-agama atau worldview .

## Sikap Kuyper terhadap Islam
Melalui confessional  pluralism ,  Kuyper  juga  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  dapat  bekerja  sama dengan agama-agama lain, salah satunya adalah dengan umat Islam. Kuyper cenderung melihat Islam secara positif  karena  Kuyper  ingin  bekerja  sama  dengan  kaum Islam,  sebagaimana  dia  ingin  bekerja  sama  dengan kaum  Katolik  Roma  untuk  menghadapi  modernisme  dan  kaum  liberal  yang  menghantam  Eropa.  Keinginan Kuyper untuk bekerja sama dengan kedua pihak tersebut dapat ‘dimanfaatkan’ untuk melawan kaum liberal yang menguasai percaturan politik negeri Belanda. Dengan latar belakang demikian, pandangan Kuyper akan Islam seakan-akan memang memiliki kepentingan politis, tetapi  hal tersebut adalah demi kebaikan bersama negeri Belanda, bukan untuk kepentingan politis Kuyper dan partainya semata.
Dalam  beberapa  kesempatan,  Kuyper  cenderung  melihat  Islam  sebagai  sesuatu  yang  positif.  Kuyper mengatakan bahwa Islam adalah salah satu “great complexes of human life.” Kuyper mengungkapkan bahwa Islam  merupakan  “the  same  power  of  conviction  of  life  dominated  by  one  principle”  sebagaimana  yang ditemukan  oleh  Kuyper  dalam worldview Roma  Katolik  bahkan  juga  Calvinisme.  Kuyper  memang  melihat umat Islam mampu mengintegrasikan seluruh kehidupannya dalam suatu “one Qur’anic sphere,” sehingga umat Islam tidak melihat kehidupan sosial, religius, dan politik sebagai kehidupan yang terpisah-pisah. Bagi Kuyper hal ini merupakan sesuatu yang patut diapresiasi karena Kuyper melihat justru orang Kristen, khususnya kaum Protestan tidak mampu melakukan hal tersebut—paling tidak di ranah praktis. Berkenaan dengan kekaguman Kuyper terhadap Islam, James D. Bratt bahkan mengatakan,
Islam was the object of his (Kuyper) supreme envy—a faith that, adapting itself to every culture, steeped its adherents in the conviction that the will of God was supreme over everything from the personal to the political, from deep roots of time into the everlasting future, and under that
conviction had spread a common worldview from Gibraltar to the Philippines. This was Kuyper’s dream for Calvinism.
Namun,  melalui  prinsip  antitesis,  Kuyper  dengan  tegas  mengatakan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang nyata antara kekristenan dan Islam. Bahkan Kuyper mengatakan bahwa jangan ada seorang pun yang berpikir bahwa pertentangan antara kekristenan dan Islam bukanlah hal yang prinsipil. Perbedaan tersebut antara lain berkenaan  dengan  doktrin  Allah  Tritunggal  dan  pengakuan  Yesus  Kristus  sebagai  Anak  Allah  yang  tidak dipercayai oleh Muhammad dan para pengikutnya. Dalam konteksnya, Kuyper harus berhadapan gerakan Pan- islam  yang  bangkit  di  akhir  abad  ke-19  dalam  bentuk  gerakan  politik  anti  kolonialisme.  Gerakan  ini menginginkan  dunia  Islam  dapat  bersatu  dalam  suatu  khalifah.  Hal  ini  tentu  menjadi  pergumulan  bagi kekristenan Eropa. Oleh karena itu, Kuyper sebenarnya menyadari bahwa terjadi ‘peperangan’ ideologi dan worldview yang terjadi antara kekristenan dan Islam di ranah politik.
Kuyper menggumulkan sikapnya terhadap Islam di masa keemasan imperialisme Belanda. Sejak abad ke-17,  Belanda  telah  menanamkan  pengaruhnya  di  Kepulauan  Nusantara,  yang  sekarang  dikenal  sebagai Indonesia.  Perlombaan  antar  imperium negara-negara  Eropa  yang dimulai  pada  awal  abad  ke-19  membawa imperialisme Belanda mengubah pengaruhnya akan Nusantara dari yang awalnya berfokus pada perdagangan kemudian menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayah Kerajaan Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda  secara de  jure berkuasa  atas  Kepulauan  Nusantara  sejak  keruntuhan  VOC  pada  tahun  1799.  Sikap Kuyper dengan gerakan Pan-Islam yang anti kolonialisme, dan umat Islam secara umum memang mengandung muatan  politis,  khususnya berkenaan dengan  sikap  terhadap  wilayah  koloni.  Oleh  karena  itu,  perlu  disadari bahwa  ketika  Kuyper  membuka  kerjasama  dengan  gerakan  Pan-Islam,  sekalipun  gerakan  tersebut  ingin mendirikan  suatu khalifah,  ada  kepentingan  politis  yang  dibawa  oleh  Kuyper  di  balik  keterbukaan  tersebut. Namun,  kepentingan  politis  tersebut  didasarkan  kepada  suatu  kerinduan  akan  tatanan  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
Mengikuti pendekatan  Kuyper  terhadap Islam,  kekristenan di  Indonesia  tidak  perlu  mengembangkan teologi yang inklusif atau bahkan pluralis yang keduanya bersifat kompromistis untuk dapat hidup bersama dengan  umat  Islam  dan  juga  umat  beragama  lainnya.  Kekristenan  di  Indonesia  harus  berani  dengan  tegas menyatakan  iman  kepada  Allah  Tritunggal,  dan  mengakui  bahwa  Yesus  Kristus  adalah  Anak  Allah,  satu- satunya  jalan  keselamatan  bagi  manusia.  Memang  posisi  yang  eksklusif  seperti  ini  membuat  perbedaan kekristenan dan Islam menjadi tajam dan seakan tidak mungkin didapatkan titik temu untuk dapat melakukan kerja sama.  Namun sesungguhnya, sebagai warga negara Indonesia, umat Kristen dan umat Islam di Indonesia memiliki cita-cita yang sama, yakni membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial  sebagaimana  yang  tertulis  dalam  pembukaan  UUD  1945.  Titik  temu yakni cita-cita yang sama inilah yang seharusnya dikelola dalam pergumulan mengenai pluralitas. Inklusifitas yang terjadi bukan secara teologis, tetapi secara relasi.
Negara Sekular vs Negara Agama (Samuel Tesa Katianda, 2019)
Dalam  konteksnya,  Kuyper  berhadapan  dengan  kaum  liberal  yang  menginginkan  Belanda  menjadi negara sekuler. Bagi kaum liberal, menurut Kuyper, agama termasuk dalam wilayah kehidupan batin manusia dan dengan demikian negara sebagai kekuatan politik harus sebisa mungkin menghindari segala contact dengan
kehidupan batiniah  tersebut. Dengan  kata  lain, bagi  kaum liberal  sekular,  agama  adalah  masalah  privat  dan karenanya bersifat subyektif. Terhadap kaum liberal tersebut, Kuyper berkata,
The basic error of this political system is the claim that one cannot really know if there is a God, hence that nothing objective can be established in regard to religion, and that this whole feature of the inner life  of  human  beings  belongs  to  the  subjective,  personal,  at  most  domestic  and  ecclesiastical domain (Kuyper, 2015) .
Berlawanan  dengan  hal  tersebut,  Kuyper  menyatakan  bahwa  agama  bukan  hanya  masalah  subyektif semata. Negara, bagi Kuyper, adalah “moral organization of the people as a whole,” yang berkewajiban untuk mengakui  bahwa  Allah  itu  ada  dan  terdapat  suatu  kebenaran  obyektif  yang  harus  dilakukan  oleh  manusia kepada Allah sebagai fondasi dari kehidupan moral. Menariknya, Kuyper melandaskan klaim ini bukan pada wahyu,  melainkan  pada natural  theology .  Kuyper  mengatakan,  “This  natural  knowledge  of  God,  not  the knowledge  from  revelation,  has  compelling  force  for  every  person.  (Kuyper,  2015)” Dengan  melandaskan klaim ini pada natural theology , Kuyper tidak membuat klaim ini eksklusif milik umat Kristen saja, sehingga terdapat ruang bagi pluralitas, Maka jelaslah Kuyper menolak negara sekuler. Politik sekular disebut Kuyper menolak segala ritus atau tindakan religius dalam tata negara, bahkan nama Tuhan tidak boleh disebutkan dalam lingkaran  pemerintahan.  Berarti  juga  kaum  liberal  sekular  menolak  pula  pengambilan  sumpah  jabatan menggunakan  tata  agama,  mereka  menolak  doa  memohon  berkat  sebelum  memulai  segala  sesuatu  yang berkenaan dengan pemerintahan dan kenegaraan. Sejalan dengan Kuyper, Budi Hardiman menyatakan bahwa di  dalam  sekularisme  yang  memiliki  semangat  sekularisasi,  ingin  membangun  ruang  publik  yang  pro- pluralisme  dalam  sekularisme  malah  berbalik  menjadi  intoleransi  terhadap  alasan-alasan  religius.  Negara liberal sekular ingin melepaskan diri dari agama, tetapi lupa bahwa warga negara memiliki motivasinya untuk mematuhi hukum negara lewat orientasi-orientasi nilai yang juga bersumber dari nilai-nilai agama. (F. Budi Hardiman, 2018)
Terlebih dengan menimbang bahwa bagi Kuyper negara merupakan “moral organization of the people as  a  whole,”  maka  benarlah  yang  dikatakan  Kuyper  bahwa  terdapat error yang  cukup  serius  dalam  sistem politik liberal sekular, secara ironi kaum liberal sekular justru memiliki potensi intoleransi yang serius. Dalam relasi politik dengan agama, Hardiman mengatakan bahwa terdapat dua macam jebakan, yang pertama adalah jebakan  sekularisme  yang  ditolak  oleh  Kuyper.  Yang  kedua  adalah  jebakan  absolutisme  agama.  (F.  Budi Hardiman, 2018) Jika  Kuyper menolak sekularisme, apakah pendekatan Kuyper yang mengatakan, “there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is Sovereign over all, does  not  cry:  ‘Mine’,”  (Kuyper,  n.d.)  aman  dari  jebakan  absolutisme  agama  yang  intoleran  seperti  yang dituduhkan oleh Hart?
Kuyper  sekalipun  menolak  negara  sekular,  menyatakan  bahwa  negara  bukanlah  kerajaan  Allah  dan kerajaan  Allah  tidak  dapat  dipaksakan  untuk  terbatas  dalam  aspek  kehidupan  perpolitikan.  Oleh  sebab  itu Kuyper dan partainya menolak segala upaya untuk mendirikan “negara Kristen.” Kuyper dalam hal ini menolak pandangan  Richard  Rother  (1799-1867)  yang  mengatakan  bahwa  sejarah  sejarah  bertahap  menggantikan kesalehan dengan moralitas dan gereja dengan negara Kristen, berakhir dalam teokrasi absolut yang universal. (Kuyper,  2015)  Jadi  pendekatan  politik  Kuyper  terhindar  dari  kedua  jebakan  yang  diungkapkan  Hardiman, Kuyper menolak negara sekular dan juga menolak absolutisme agama dalam negara.
Maka negara yang diusulkan oleh Kuyper adalah negara yang mendasarkan negaranya pada natural knowledge  of  God dan  karena  itu  memiliki  pemerintahan  yang  secara  aktif  bekerja  sebagai  hamba  Allah berdasarkan  pengetahuan  tersebut,  tetapi  juga  secara  pasif  dalam  lingkup revealed  knowledge  of  God yang merupakan wilayah privat. (Kuyper, 2015) Dalam lingkup privat tersebut tentu negara tidak boleh melakukan intervensi apapun dan negara harus menjamin kebebasan dalam wilayah tersebut. (Kuyper, 2015) Penggunaan
natural  theology merupakan  suatu  jalan  keluar  yang  cemerlang  oleh  Kuyper  sebagai  suatu  jalan  tengah  di tengah jebakan sekularisme.
Dalam  konteks  Indonesia,  Pancasila  yang  adalah  landasan  idiil  negara  Indonesia  dimaknai  sebagai worldview bangsa dalam kehidupan bermasyarakat. (Soerjanto Poespowardojo, 1991) Jika Kuyper menyatakan bahwa hal yang paling fundamental dalam sebuah worldview adalah bagaimana worldview tersebut melakukan interpretasi  terhadap  relasi  dengan  Tuhan,  maka  melalui  sila  pertama  Pancasila,  Indonesia  menyatakan  diri bahwa  Indonesia  bukanlah  sebagai  negara  sekuler,  melainkan  negara  yang  memiliki  iman  dan  kepercayaan terhadap Tuhan. Iman kepercayaan kepada Tuhan kemudian menjadi dasar dalam hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dengan mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti negara Indonesia meyakini adanya Tuhan yang maha Esa, pencipta alam semesta, beserta isinya, dan hal ini merupakan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Melalui keyakinan tersebut maka agama hendaknya menjadi titik konvergen dari berbagai ajaran moral, kepentingan, keyakinan, serta niat untuk membangun bangsa. Oleh sebab itu dalam segala aspek penyelenggaraan negara Indonesia  harus  sesuai  dengan  hakikat  nilai-nilai  agama  dan  ini  harus  direalisasikan  dalam  setiap  aspek penyelenggaraan negara. (Ngadino Surip et al., 2015)
Namun Indonesia juga bukanlah negara yang berdasarkan atas satu agama saja, melalui sila pertama Indonesia  juga  menolak  absolutisme  agama  tertentu  dalam  kehidupan  bernegara.  Negara  Indonesia  dengan ideologi  Pancasila  mengambil  ‘jalan  tengah,’  yakni  bukan  negara  sekular  dan  juga  bukan  agama.  (F.  Budi Hardiman, 2018) Bukan hanya jalan tengah, Pancasila merupakan suatu pilihan yang ‘cerdik’ untuk masyarakat yang majemuk seperti Indonesia karena prinsip-prinsipnya yang begitu umum dan begitu luas untuk merangkul hampir semua kelompok yang ada di dalam masyarakat. (Eka Darmaputera, 1993b) Jika melihat keberpadanan Pancasila dengan pendekatan Kuyperian, maka dapat dikatakan bahwa pengakuan akan Ketuhanan yang maha Esa berasal dari natural theology , bukan didasarkan pada ajaran agama tertentu.
Tidak  hanya  dalam  Pancasila,  prinsip  pengakuan  tersebut  diwujudkan  pula  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…” Kalimat tersebut merupakan suatu pengakuan bahwa kemerdekaan dan berdirinya Republik Indonesia merupakan berkat dari Yang Maha Kuasa. Selain itu, dalam Pasal 29 UUD 1945 disebutkan: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  beribadah  menurut  agama  dan kepercayaannya.  Juga  alam  pasal  28E  disebutkan:  (1)  Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat menurut  agamanya,  memilih  pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan, memilih  tempat  tinggal  di  wilayah  negara  dan  meninggalkannya,  serta  berhak  kembali.  UUD  1945  adalah landasan konstitusional negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada  Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaannya, maka UUD 1945 memberikan kepada rakyat Indonesia suatu konstitusional akan hidup keagamaan.  Juga  melalui  UUD  1945,  wilayah  privat  atau  yang  disebut  oleh  Kuyper  lingkup revealed knowledge of God dijamin kebebasannya. Setiap warga negara di Indonesia bebas memeluk agamanya masing- masing.
Teori sekularisasi dari José Casanova mengidentifikasi ada tiga macam pengertian dari sekularisasi: (1) secularization as religious decline , mengklaim bahwa agama akan seterusnya mengalami kemerosotan di dunia modern sampai pada akhirnya punah; (2) secularization as privatization , menjaga keberadaan agama namun dimarginalkan  ke  lingkup  privat;  (3) secularization as  differentiation ,  merujuk pada  pembedaan fungsi  dari institusi  agama  dengan  lingkup  yang  lain  dalam  masyarakat  modern,  terkhusus  negara,  ekonomi,  dan  ilmu
pengetahuan. (José Casanova, 1994) Secularization as differentiation merupakan model yang berbeda dengan yang menjadi perhatian dari Hardiman sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Menurut Benyamin Fleming Intan,  konsep  “ secularization  as  differentiation ” dari Casanova memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan karakter dari  Pancasila.  Model  ini  disebutkan  oleh Intan menghindarkan  dilema dari  memilih  antara  negara sekuler ataukah negara agama. (Intan, n.d.)
Secularization  as  differentiation dari  Casanova  selain  berpadanan  dengan  Pancasila  seperti  yang disebutkan  oleh  Intan,  menurut  pandangan  penulis  juga  berpadanan  dengan  konsep sphere  sovereignty dari Kuyper,  yang  mana  dilakukan  pembedaan  institusi  agama  dengan  wilayah-wilayah  lain.  Sejalan  dengan penulis, Bartholomew juga melihat bahwa ada paralel antara pemikiran Casanova dan Kuyper berkaitan dengan hal ini. (Bartholomew, n.d.)
Dengan membandingkan pandangan Kuyper dan Pancasila mengenai negara sekuler dan juga melalui teori sekularisasi dari Casanova, tampak ada suatu keberpadanan yang unik antara teologi politik dari Kuyper dan  Pancasila  berkenaan  dengan  negara  sekuler.  Teologi  politik  Kuyper  dan  Pancasila  tidak  menginginkan suatu negara sekuler, melainkan menginginkan suatu negara yang berdasarkan pada keyakinan pada Ketuhanan yang  maha  Esa  dan  sepatutnyalah  pemerintah menjalankan  negara  berdasarkan  keyakinan  tersebut.  Teologi politik  Kuyper  dan  Pancasila  juga  tidak  menginginkan  suatu  negara  yang  didirikan  atas  suatu  asas  agama tertentu saja, keyakinan akan Tuhan dipandang sebagai suatu bagian natural dari diri manusia, bukan karena ajaran  agama  tertentu.  Oleh  karena  keberpadanannya,  maka  penerapan  usulan-usulan  Kuyper dalam  teologi politiknya dapat diterapkan melalui penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melihat  bagaimana  pemikiran  Kuyper  mengenai  negara  sekular  dan  keberpadanannya  dengan Pancasila,  maka  pendapat  Hart  bahwa  nilai-nilai  keagamaan  tidak  dapat  diterapkan  dalam  politik  dan kehidupan bernegara tidaklah tepat. Pendapat Hart yang percaya bahwa negara haruslah menjadi negara sekuler untuk dapat mengakomodir keberagaman justru berbahaya bagi keberagaman itu sendiri. Seperti yang telah disinggung  sebelumnya,  bahwa  pendekatan  liberal  sekular  yang  ingin  membangun  ruang  publik  yang  pro- pluralisme secara ironis dapat berbalik menjadi intoleransi terhadap religiusitas.

## Teologi Reformed Injili dan Pluralitas
Menurut penulis, secara prinsip pendekatan Kuyper terhadap pluralitas sejalan dengan spirit Teologi Reformed  Injili  yang  berpegang  pada  keyakinan cooperation  without  compromise .  Teologi  Reformed  Injili percaya bahwa mempertahankan iman kristiani yang ortodoks, seperti yang digariskan oleh para rasul, tidak seharusnya menutup kemungkinan bagi mereka untuk menjadi berkat di tengah dunia yang gelap ini. Kaum Injili, sebagaimana yang diungkapkan oleh Yakub B. Susabda, tidak pernah segan-segan untuk bekerja sama dengan semua golongan dari latar belakang doktrin bahkan latar belakang iman yang berbeda. (Yakub Susabda, 2016)
Cooperation  without  compromise di  ranah  publik yang plural  dapat  terjadi  jika orang Kristen  dapat membedakan  dengan  jelas  antara natural  knowledge  of  God dan revealed  knowledge  of  God .  Natural knowledge  of  God  sendiri  merupakan  respons  manusia  terhadap  wahyu  umum  dari  Allah  yang  diberikan kepada semua orang, sehingga "seharusnya" semua agama memiliki natural knowledge of God yang sama, dan inilah  yang  menjadi  landasan cooperation tersebut.  Lain  halnya  dengan revealed  knowledge  of  God yang merupakan respons manusia terhadap wahyu khusus, atau dapat pula disebut ada di wilayah iman kepercayaan seseorang, yang mana tentu tidak boleh terjadi kompromi.
Pembedaan ini pula yang seharusnya perlu menjadi pegangan orang percaya dalam berkancah di ranah publik yang plural. Orang Kristen tentu perlu membawa seluruh apa yang ia percaya, baik itu yang natural ataupun revealed knowledge of God , ke ranah publik, tetapi disaat yang sama perlu membedakan mana yang bersifat umum atau publik, dan mana yang bersifat khusus atau privat. Seorang Kristen yang terjun di ranah publik dan mengusahakan kebaikan-kebaikan umum bagi masyarakat umum, sebaiknya bertindak, termasuk juga berkata-kata, dengan landasan teologis yang umum pula, yaitu natural knowledge of God . Hal-hal yang bersifat khusus ( revealed knowledge of God ), biarlah ada di ranah yang khusus pula, atau wilayah privat. Maka dalam wilayah umum, secara fenomena, seorang Kristen berlaku dan berkata-kata sebagai makhluk Tuhan dan mengupayakan hal-hal yang baik untuk kebaikan bersama. Dan di wilayah khusus, seorang Kristen barulah berlaku  dan  berkata-kata  dengan  landasan  Kitab  Suci  dan  pengenalan  akan  Kristus.  Sekalipun,  tentu  yang menjadi nilai tambah daripada peranan orang Kristen adalah pengenalannya akan wahyu khusus ketika ia terjun dan berperan di ranah publik.
Dengan tepat membedakan kedua hal inilah, cooperation without comrpomise sebagaimana yang ada dalam  spirit  kaum  Reformed  Injili  dapat  tercapai.  Sebagaimana  sikap  Kuyper  terhadap  pluralitas,  dan  juga Islam,  orang  Kristen  dengan  semua  umat  beragama  lain  tentu  memiliki  cita-cita  bersama  sebagai  makhluk Tuhan. Sebagai makhluk Tuhan, semua agama seharusnya memiliki kepedulian yang sama akan hal-hal seperti kemanusiaan,  keadilan,  dan  juga  keberadaban.  Untuk  hal-hal  seperti  ini,  seharusnya  tidak  ada  yang  dapat menghalangi  kerjasama  dapat  terjalin.  Hal  tersebut  dimungkinkan  karena  semua  agama  memiliki natural knowledge of God sebagai respons dari wahyu dan anugerah umum.

## KESIMPULAN
Melalui pemikirannya mengenai antitesis dan common grace , pandangan Kuyper mengenai pluralitas merupakan suatu pandangan di mana sekalipun terjadi pemisahan yang tegas antara umat pilihan dan bukan umat  pilihan,  umat  pilihan  tetap  perlu,  bahkan  harus  berinteraksi  dengan  agama-agama  ( worldview )  lain  di arena publik sembari membawa dan mempraktekan imannya. Oleh sebab itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara haruslah memberikan ruang sebebas-bebasnya bagi setiap pemeluk agama untuk memeluk agamanya  masing-masing  dan  negara  harus  mendorong  mereka  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan nasional.  Tidak  hanya  hidup  bersama,  pendekatan  Kuyperian  juga  terbuka  akan  kerja  sama  dengan  umat beragama lain untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan bagi kebaikan bersama. Kerja sama itu diperlihatkan oleh  Kuyper  salah  satunya  dengan  Islam  yang  bersama  dengan  Kuyper  menentang  liberalisme.  Kerja  sama dengan Islam tidak membuat Kuyper berkompromi akan perbedaan pandangan yang prinsipil yang memang ada  dan  nyata  dengan  Islam.  Prinsip  ini  kompatibel  dengan  pandangan  Reformed  Injili  yakni cooperation without compromise .
Tidak  hanya  dengan  pandangan  Reformed  Injili.  Dalam  prakteknya  dalam  kehidupan  bernegara, Kuyper dan Pancasila juga tidak menginginkan suatu negara sekuler, melainkan menginginkan suatu negara yang berdasarkan pada keyakinan pada Ketuhanan yang maha Esa dan sepatutnyalah pemerintah menjalankan negara berdasarkan keyakinan tersebut. Teologi politik Kuyper dan Pancasila juga tidak menginginkan suatu negara  yang  didirikan  atas  suatu  asas  agama  tertentu  saja,  keyakinan  akan  Tuhan  dipandang  sebagai  suatu bagian natural dari diri manusia, bukan karena ajaran agama tertentu.

## REFERENSI
Abraham Kuyper, Sphere Sovereignty, & James D. Bratt. (1998a). Abraham Kuyper: A Centennial Reader . Eerdmans.
Abraham Kuyper, Sphere Sovereignty, & James D. Bratt. (1998b). Abraham Kuyper: A Centennial Reader . Eerdmans.
Andreas A. Yewangoe. (2011). Iman, Agama dan Masyarakat dalam Negara Pancasila . BPK Gunung Mulia.
Bartholomew. (n.d.). Contours of the Kuyperian Tradition .
Benyamin Fleming Intan. (2006a). Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis . Peter Lang.
Benyamin Fleming Intan. (2006b). Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis . Peter Lang.
Darryl G. Hart. (2006). A Secular Faith: Why Christianity Favors the Separation of Church and State . I.R.
Dee.
Eka Darmaputera. (1993a). Pancasila: Identitas dan Modernistas, Tinjauan Etis dan Budaya . BPK Gunung Mulia.
Eka Darmaputera. (1993b). Pancasila: Identitas dan Modernitas . BPK Gunung Mulia.
Emanuel Gerrit Singgih. (2000). Iman & Politik Dalam Era Reformasi di Indonesia . BPK Gunung Mulia.
F. Budi Hardiman. (2018). Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari “Bangsa Setan-setan”, Radikalisme Agama, sampai Post-Sekularisme . Kanisius.
Intan. (n.d.). Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia .
James D. Bratt. (2013a). Abraham Kuyper: Modern Calvinist, Christian Democrat, Library of Religious Biography . Eerdmans.
James D. Bratt. (2013b). Abraham Kuyper: Modern Calvinist, Christian Democrat, Library of Religious Biography . Eerdmans.
James D. Bratt. (2013c). Abraham Kuyper:Modern Calvinist, Christian Democrat, Library of Religious
Biography . Eerdmans.
James D. Bratt, & Abraham Kuyper. (2013). Modern Calvinist, Christian Democrat, Library of Religious Biography . Eerdmans.
José Casanova. (1994). Public Religions in the Modern World . The University of Chicago Press.
Kuyper. (n.d.). Kuyper, “Sphere Sovereignty .
Kuyper. (2015). Kuyper, Our Program, 58.
Ngadino Surip, Syahrial Syarbaini, & A. Rahman HI. (2015). Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi .
Penerbit ANDI.
Samuel Tesa Katianda. (2019). “Teologi Politik Abraham Kuyper dalam Menghadapi Politisasi Agama pada Era Pascakebenaran di Indonesia,” . Jurnal Teologi Reformed Indonesia , 9 (2), 115–127.
Soerjanto Poespowardojo. (1991). Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosial-Budaya . Gramedia Pustaka Utama.
Yakub Susabda. (2016). Teologi Reformed Injili,” dalam Membarui Selalu: Pergumulan Identitas, Dinamika,
dan Komitmen Teologi Reformed Injili, ed. Simeon Theojaya . Penerbit ANDI.