Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018 Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
Rio Sholihin 1 , Nur Fitriyah 2 , Sutadji M 3
Abstrak
Tujuan  dari  penelitain  ini  adalah  :  1)  Untuk  mengetahui  dan mendeskripsikan  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pemilihan gubernur  Provinsi  Kalimantan  Timur  periode  2013-2018  di  Kecamatan Sungai  Pinang  Kota  Samarinda.  2)  Untuk  mengetahui  dan mendeskripsikan  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode  2013-2018  di  Kecamatan  Sungai  Pinang  Kota  Samarinda.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  yang  bertujuan untuk  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  dan  menganalisis  proses dan  bentuk  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pemilihan  gubernur Provinsi  Kalimantan  Timur  periode  2013-2018  di  Kecamatan  Sungai Pinang  Kota  Samarinda.  Dari  hasil  temuan  pada  objek  penelitian  yaitu Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sungai Pinang dalam pemilihan kepala  daerah  (pilkada)  terlihat  dalam  keikutsertaan  di  partai  politik untuk terlibat menjadi anggota partai politik hanya sebesar 31,82%, hal ini menandakan masih sedikitnya masyarakat yang berpartisipasi dalam partai  politik.,  Partisipasi  selanjutnya  berkaitan  dengan  keikutsertaan dalam kegiatan kampanye, dengan data yang ada memperlihatkan bahwa hanya  sebesar  34,1%  masyarakat  ikut  kegiatan  tersebut.  Partisipasi pengguaan  hak  pilih  juga  sama,  menunjukkan  angka  yang  rendah  dan mengalami  penurunan,  pemilihan  kepala  daerah  sebesar  52,27% masyarakat  yang  datang  untuk  menggunakan  hak  pilihnya  dalam pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  jadi  dapat  disimpulkan bahwa  Partisipasi  politik  masyarakat  Kecamatan  Sungai  Pinang  masih cukup rendah.
Kata Kunci: Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Pendahuluan
Pemilihan  umum  menjadi  salah  satu  indikator  stabil  dan  dinamisnya demokratisasi  suatu  bangsa.  Dalam  konteks  Indonesia,  penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa  ini,  akan  tetapi  proses  demokratisasi  lewat  pemilu-pemilu  yang terdahulu  belum  mampu  menghasilkan  nilai-nilai  demokrasi  yang  matang akibat sistem politik yang otoriter.
Namun  proses  rekrutmen  ini  tidak  kondusif  terhadap  proses  politik yang demokratis di daerah, justru semakin buruk, terutama dengan praktek money  politic  (politik  uang)  dalam  proses  pemilihan,  maupun  dilihat  dari
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 DosenProgram Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
kualitas  dan  kapabilitas  Kepala  Daerah  terpilih.  Salah  satu  indikator matangnya  demokrasi  suatu  bangsa  adalah  tingginya  tingkat  partisipasi politik masyarakatnya. Dalam konteks ini, partisipasi yang diinginkan adalah proses transformasi kepentingan public dalam ranah struktur politik, dipilih dan  memilih  sesungguhnya  merupakan  posisi  yang  sama,  yakni berpartisipasi  dalam  dunia  politik.  Ketika  masyarakat  aktif  dalam dunia/ranah  politik,  mereka  mengatakan  bahwa  inilah  bagian  partisipasi dalam  ( system)  politik.  Namun  pada  umumnya,  partisipasi  politik  masih dimaknai  pendek  oleh  masyarakat,  yakni  partisipasi  atau  keikutsertaan warga Negara (masyarakat) dalam kegiatan memilih baik itu mencoblos atau mencontreng di TPS (tempat pemungutan suara) waktu pemilihan.
Sistem  Pemilu  Kepala  Daerah  secara  langsung  lebih  menjanjikan dibandingkan  sistem  yang  telah  berlaku  sebelumnya.  Pilkada  langsung diyakini  memiliki  kapasitas  yang  memadai  untuk  memperluas  partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih  secara  bebas  pemimpin  daerahnya  tanpa  suatu  tekanan,  atau intimidasi,    floating  mass  (massa  mengambang),  kekerasan  politik,  maupun penekanan  jalur  birokrasi.  Dapat  dikatakan  pilkada  merupakan  momentum yang  cukup  tepat  munculnya  berbagai  varian  preferensi  pemilih  yang menjadi faktor dominan dalam melakukan tindakan atau perilaku politiknya.
Sementara  itu  trend  partisipasi  pemilih  dalam  Pemilu  cenderung mengalami  penurunan,  yang  berarti  tingkat  Golput  mengalami  peningkatan di  Indonesia  beberapa  tahun  belakangan  ini,  dalam  tataran  regional  jika dibandingkan  dengan  tataran  nasional,  tingkat  golput  di  masyarakat  lebih tinggi  lagi.  Rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan gubernur  dan  wakil  gubernur  provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  dilihat  dari angka  golput  mencapai  44,19  persen,  banyak  alasan  dan  faktor  yang menyebabkan  rendahnya  dan  penurunan  tingkat  partisipasi  politik masyarakat dalam pilkada tersebut.
Bedasarkan  permasalahan  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji lebih mendalam, agar dapat diketahui secara jelas mengenai fenomena yang berkenaan dengan partisipasi masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang pada pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013.
Kerangka Dasar Teori Partisipasi
Partisipasi  secara  harfiah  berarti  keikutsertaan,  dalam  konteks  politik hal  ini  mengacu  pada  keikutsertaan  warga  Negara  dalam  proses  politik. Keikutsertaan  warga  Negara  dalam  politik  tidak  hanya  mendukung keputusan  atau  kebijakan  yang  telah  digariskan  oleh  pimpinannya, melainkan  juga  ikut  memilih  dalam  penentuan  pimpinannya  (pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden,  pemilihan  Kepala  Daerah  dan  wakil  Kepala Daerah dan Pemilihan Umum) dan masih banyak lagi. Dalam kamus lengkap bahasa  Indonesia  menerangkan  bahwa  partisipasi  adalah  ikut  serta  dalam suatu kegiatan, kegiatan itu bisa bersifat formal maupun informal.
Menurut UNDP dalam Haris (2007) Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga  Negara  mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk  mengambil  keputusan dalam  proses  bernegara,  berpemerintahan  serta  bermasyarakat.  Partisipasi tersebut  dapat  dilakukan  secara  langsung  maupun  melalui  institusi intermediasi seperti DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah), LSM (lembaga swadaya  masyarakat)  dan  sebagainya.  Partisipasi  yang  diberikan  dapat berbentuk  buah  pikiran,  dana,  tenaga,  maupun  bentuk-bentuk  lainnya  yang bermanfaat.  Partisipasi  yang  dilakukan  warga  Negara  tidak  hanya  pada tahapan  implementasi/pelaksanaan,  tetapi  secara  menyeluruh  mulai  dari tahapan  penyusunan/formulasi  kebijakan,  pelaksanaan,  evaluasi  serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
Rahardjo dalam Mardijono (2008) mengemukakan partisipasi diartikan sebagai  upaya  peran  serta  masyarakat  dalam  suatu  kegiatan  baik  dalam bentuk  pernyataan  maupun  kegiatan.  Lebih  lanjut  dijelaskan  partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan.  Pada  dasarnya  partisipasi  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu partisipasi  yang  bersifat  swakarsa  dan  partisipasi  yang  bersifat simobilisasikan. Partisipasi swakarsa mengandung arti bahwa keikutsertaan dan  peran  sertanya  atas  dasar  kesadaran  dan  kemauan  sendiri,  sementara partisipasi  yang  dimobilisasikan  memiliki  arti  keikutsertaan  dan  berperan serta atas dasar pengaruh orang lain.
Syarat  utama  warga  Negara  disebut  berpartisipasi  dalam  kegiatan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan, yaitu :
1. Ada rasa sukarela (tanpa paksaan)
2. Ada keterlibatan secara emosional
3. Memperoleh  manfaat  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dari keterlibatannya.
Dengan  berpedoman  pada  pendapat  Daves  dalam  Ndraha  (2002) bahwa ada tiga hal yang menjadi ciri-ciri partisipasi, yaitu :
1. Titik  berat  partisipasi  adalah  mental  dan  emosional  kehadiran  secara pribadi  dalam  suatu  kelompok,  tanpa  keterlibatan  tersebut  bukanlah suatu partisipasi.
2. Kesediaan  untuk  memberi  kontribusi  tujuan.  Wujud  kontribusi  dalam pembangunan  ada  bermacam-macam  misalnya  barang,  jasa,  uang  dan sebagainya. Bahkan buah pikiran dan keterampilan.
3. Keberanian  untuk  menerima  tanggung  jawab  atas  suatu  usaha  untuk mengambil bagian dalam pertanggungjawaban.
Dari  pengertian  partisipasi  yang  dikemukakan  diatas,  dapat  dikatakan bahwa partisipasi tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat nyata secara fisik  tetapi  juga  dapat  menyangkut  hal-hal  yang  bersifat  non-fisik  seperti buah  pikiran,  ide,  keterampilan  serta  keterlibatan  mental  dan  emosional individu dalam suatu kelompok.

## Partisipasi Politik
Pada abad 14 hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan politik,  untuk  memberi  suara,  atau  menduduki  jabatan  pemerintah  telah dibatasi  hanya  untuk  sekelompok  kecil  orang  yang  berkuasa,  kaya  dan keturunan orang terpandang. Kecenderungan kearah partisipasi rakyat yang lebih  luas  dalam  politik  bermula  pada  masa  renaisance  dan  reformasi  abad ke  15  sampai  abad  17  dan  abad  18  dan  19.  Tetapi  cara-cara  bagaimana berbagai  golongan  masyarakat  (pedagang,  tukang,  orang-orang  profesional, buruh kota, wiraswasta industri, petani desa dan sebagainya), menuntut hak mereka  untuk  berpartisipasi  lebih  luas  dalam  pembuatan  keputusan  politik sangat  berbeda  di  berbagai  negara.  Menurut  Myron  Weiner  seperti  dikutip oleh  Mas’oed,  paling  tidak  terdapat  lima  hal  yang  menyebabkan  timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik.
1. Modernisasi
Ketika penduduk kota baru (yaitu buruh dan pedagang, kaum profesional) melakukan  komersialisasi  pertanian,  industrialisasi,  urbanisasi  yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa, mereka merasa dapat mempengaruhi nasib mereka  sendiri,  makin  banyak  menuntut  untuk  ikut  dalam  kekuasaan politik.
2. Pengaruh-pengaruh struktur kelas sosial Begitu  terbentuk  suatu  kelas  pekerja  baru  dan  kelas  menengah  yang meluas  dan  berubah  selama  proses  industrialisasi  dan  modernisasi, masalah  tentang  siapa  yang  berhak  berpartisipasi  dalam  pembuatan keputusan  politik  menjadi  penting  dan  mengakibatkan  perubahan- perubahan dalam pola partisipasi politik.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern Kaum  intelektual  (sarjana,  filosof,  pengarang,  waartawan)  sering mengemukakan  ide-ide  seperti  egaliterisme  dan  nasionalisme  kepada masyarakat untuk membangkitkan tuntutan akan  partisipasi massa yang luas  dalam  pembuatan  keputusan  politik.  Sistem-sistem  transportasi  dan komunikasi  modern  memudahkan  dan  mempercepat  penyebaran  ide-ide baru.
4. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik Kalau  timbul  kompetisi  memperebutkan  kekuasaan,  strategi  yang  biasa digunakan  oleh  kelompok-kelompok  yang  saling  berhadapan  adalah mencari  dukungan  rakyat.  Dalam  hal  ini  mereka  tentu  menganggap  sah dan  memperjuangkan  ide-ide  partisipasi  massa  dan  akibatnya menimbulkan  gerakan-gerakan  yang  menuntut  agar  ”hak-hak”  ini dipenuhi. Jadi kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
5. Keterlibatan  pemerintah  yang  meluas  dalam  urusan  sosial,  ekonomi  dan kebudayaan
Perluasan  kegiatan  pemerintah  dalam  bidang-bidang  kebijaksanaan  baru biasanya  berarti  bahwa  konsekuensi  tindakan-tindakan  pemerintah
menjadi  semakin  menyusup  pada  kehidupan  sehari-hari  rakyat.  Tanpa hak-hak  sah  atas  partisipasi  politik,  individu-individu  betul-betul  tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan- tindakan  pemerintah  yang  mungkin  dapat  merugikan  kepentingannya. Maka  dari  itu,  meluasnya  ruang  lingkup  aktivitas  pemerintah  sering merangsang  timbulnya  tuntutan-tuntutan  yang  terorganisir  untuk  ikut serta  dalam  pembuatan  keputusan  politik.  Istilah  partisipasi  seringkali digunakan  untuk  memberi  kesan  mengambil  bagian  dalam  sebuah aktivitas.  Mengambil  bagian  dalam  sebuah  aktivitas  dapat  mengandung pengertian  ikut  serta  tanpa  ikut  menentukan  bagaimana  pelaksanaan aktivitas  tersebut  tetapi  dapat  juga  berarti  ikut  serta  dalam  menentukan jalannya  aktivitas  tersebut,  dalam  artian  ikut    menentukan  perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut.
Konsep partisipasi politik, menurut Budiardjo (2008) partisipasi politik adalah  kegiatan  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  ikut  serta  secara aktif  dalam  kehidupan  politik,  dengan  jalan  memilih  pimpinan  Negara  dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan ( public  policy).  Kegiatan  ini  mencakup  tindakan  memberikan  suara  dalam pemilihan  umum,  menghadiri  rapat  umum,  mengadakan  hubungan ( contacting)  atau  lobbying  dengan  pejabat  pemerintah  atau  anggota parlemen,  menjadi  anggota  partai  atau  salah  satu  gerakan  sosial  dengan direct actionnya dan sebagainya.
Pandangan  Huntington  dan  Nelson  dalam  Budiardjo  (2008)  memberi tafsiran  yang  lebih  luas  dengan  memasukkan  secara  eksplisit  tidakan  ilegal dan  kekerasan.  Menurut  mereka  partisipasi  politik  adalah  kegiatan  warga negara  yang  bertindak  sebagai  pribadi-pribadi,  yang  dimaksud  untuk memengaruhi  pembuatan  keputusan  oleh  pemerintah.  Partisipasi  bisa bersifat  individual  atau  kolektif,  terorganisir  maupun  spontan,  mantap  atau sporadis,  secara  damai  maupun  dengan  kekerasan,  legal  atau  ilegal,  efektif atau tidak efektif.
Surbakti (2007) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik  ialah  keikutsertaan  warga  Negara  biasa  dalam  menentukan  segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Hal yang menyangkut konseptualisasi tentang partisipasi politik. konseptualisasi merupakan upaya menyusun  rambu-rambu  sebagai  kriteria  untuk  menentukan  apakah  suatu fakta  termasuk  atau  tidak  termasuk  kedalam  konsep  itu.  Berikut  ini merupakan  rambu-rambu  partisipasi  politik,  pertama,  partisipasi  politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa  yang  dapat  diamati,  bukan  perilaku  dalam  yang  berupa  sikap  dan orientasi.  Hal  ini  perlu  ditegaskan  karena  sikap  dan  orientasi  tidak  selalu termanifestasikan  dalam  perilakunya.  Kedua,  kegiatan  itu  diarahkan  untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik.
Sedangkan  Closky  dalam  Budiardjo  (2008)  mengatakan  partisipasi politik  adalah  kegiatan-kegiatan  sukarela  dari  warga  masyarakat  melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses
pemilihan  penguasa  dan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dalam proses penbentukan kebijakan umum. Hal yang diteropong terutama adalah tindakan-tindakan  yang  bertujuan  untuk  mempengaruhi  keputusan- keputusan  pemerintah,  sekalipun  fokus  utamanya  lebih  luas  tetapi  abstrak yaitu  usaha-usaha  untuk  memengaruhi  alokasi  nilai  secara  otoritatif  untuk masyarakat ( the authoritative allocation of values for a society).
Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  deskriptif  dan dianalisis  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.    Lokasi  penelitian  adalah di  Kecamatan  Sungai  Pinang  Kota  Samarinda.  Data  primer  berasal  dari kuisioner dan wawancara, dengan masyarakat yang memiliki hak pilih pada saat  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  Gubernur  Kaltim  2008-2013  dan terdaftar  dalam  daftar  pemilih  tetap  (DPT)  dan  diambil  sampel  secara random  sampling,  serta  pengamatan  langsung.  Sedangkan  data  sekunder berasal  dari  dokumen-dokumen  yang  dimiliki  pihak  kantor  Kecamatan. Penarikan  kesimpulan  berdasarkan  data  yang  diolah  dengan  menggunakan analisis data model interaktif. (Milles dan Huberman, 2002)

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Partisipasi Politik
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda masih tergolong rendah terutama dalam  untuk  terlibat  dalam  partai  politik  dan  ikut  serta  dalam  kampanye, dalam  hal  penggunaan  hak  pilih  juga  sama  partsipasi  masyarakat  masih tergolong  rendah.  Analisa  pertama  yang  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor pendidikan  masyarakat  tidak  terlalu  berpengaruh  terhadap  tindakan  atau kegiatan masyarakat untuk terlibat menjadi anggota partai politik. Ada yang hanya  berlatar  belakang  SMP  malahan  suka  berpolitik  dan  yang  berlatar belakang  pendidikan  lebih  tinggi  jarang  aktif  dibidang  politik.  Namun  hal tersebut  bisa  terjadi  jika  masyarakat  yang  berpendidikan  tinggi  itu  sibuk dengan  kegiatan  yang  lebih  menjanjikan  daripada  ikut  partai  politik. Contohnya  saja  ada  kegiatan  politik  yang  berpotensial  besar  bagi kehidupannya.  Tidak  jarang  masyarakat  yang  berlatar  belakang  tinggi  lebih bersikap  pasif  dan  sifatnya  hanya  lebih  banyak  mengkritisi  keadaan  politik yang  ada,  mereka  tidak  tertarik  untuk  ikut  partai  politik  dan  sebagainya. Kemudian  analisa  kedua  yang  diperoleh  adalah  masyarakat  Kecamatan Sungai  Pinang  yang  terlibat  kampanye  didominasi  oleh  lulusan  SMA  dan Strata 1, kemudian disusul SMP lalu > Sarjana Starata 1. Jika melihat keadaan demikian  maka  faktor  pendidikan  cukup  berpengaruh  dalam  keterlibatan masyarakat  ikut  kegiatan  kampanye.  Namun  pada  dasarnya  pendidikan masyarakat juga tidak berpengaruh besar terhadap keterlibatan masyarakat mengikuti  kegiatan  kampanye.  Hal  itu  terjadi  karena  ada  beberapa  factor yang  mendasari  terutama  adalah  mengenai  waktu  dari  penyelenggaraan Kampanye  dimana  kampanye  dilakukan  banyak  dalam  waktu  aktif  bekerja
dimana  pada  saat  itu  masyarakat  tidak  bisa  mengikuti  kampanye  karena terbentur  dengan  waktu  bekerja.  Selanjutnya  analisa  terakhir  mengenai faktor pendidikan adalah bahwa pendidikan seseorang tidak mempengaruhi partisipasi  masyarakat  dalam  menggunakan  hak  pilihnya,  rata-rata  hampir keseluruhan  warga  masyarakat  Kecamatan  Sungai  Pinang  yang  datang  ke tempat  pemungutan  suara  (TPS)  merupakan  masyarakat  yang  sadar  dan ingin  menyalurkan  aspirasinya  dalam  pemilihan  yang  dilaksanakan  baik  itu calon legislative, kepala daerah maupun presiden.
Kemudian  faktor  yang  berhubungan  dengan  kesadaran  politik, analisanya  adalah  kesadaran  politik  masyarakat  Kecamatan  Sungai  Pinang untuk  terlibat  menjadi  anggota  partai  politik  cukup  tinggi,  hal  demikian didukung  dengan  dasar  banyak  masyarakat  yang  terlibat  partai  politik  atas dasar keinginan sendiri atau tanpa paksaan dan rayuan dari pihak manapun. Begitu  pula  dengan  keterlibatan  masyarakat  terhadap  kegiatan  kampanye, banyak masyarakat ikut kegiatan kampanye karena kesadaran mereka bukan paksaan atau pengaruh-pengaruh tertentu. Selanjutnya analisa dapat diambil adalah kesadaran politik masyarakat Kecamatan Sungai Pinang cukup tinggi untuk  menggunakan  hak  pilihnya,  mereka  datang  ke  TPS  (tempat pemungutan  suara)  tanpa  adanya  paksaan  petugas,  tanpa  adanya  janji-janji dari  yang  bertanding  dalam  pemilihan  itu  dan  tidak  ada  hubungan  kerabat maupun keluarga. Kesimpulannya adalah semakin baik dan tinggi kesadaran politik masyarakat maka akan semakin tinggi pula partisipasi mereka dalam politik khususnya pada saat pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) atau penggunaan hak pilih.
Faktor  status  sosial  yang  menitikberatkan  pada  pekerjaan memperlihatkan  pengaruhnya  pada  keterlibatan  dalam  partai  politik  dan kegiatan kampanye, artinya keadaan dan kondisi pekerjaan masyarakat yang berbeda-beda  dapat  membedakan  sikap  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  kedua  kegiatan  itu.  Dapat  dianalisis  bahwa  keadaan  yang menyebabkan  para  wiraswasta  banyak  terlibat  dalam  kegiatan  kampanye dikarenakan  mereka  tidak  terlalu  terikat  dengan  pekerjaan    mereka, sehingga  diwaktu-waktu  luang  mereka  dapat  menyempatkan  dirinya  untuk terlibat  dalam  kegiatan  kampaye.  Sedangkan  para  petani  maupun  tenaga pengajar  tidak  punya  waktu  untuk  terlibat/partisipasi  kegiatan  tersebut. Sedangkan  dalam  kegiatan  pencoblosan/penggunaan  hak  pilih,  status  sosial (pekerjaan)  tidak  mempengaruhi  masyarakat  untuk  menyalurkan aspirasinya  dengan catatan pada  hari  pemilihan mereka tidak sibuk dengan kegiatan yang tidak bisa ditunda/ditinggalkan.
Analisa  terakhir  mengenai  faktor  kedekatan  emosional  menyatakan bahwa kedekatan emosional juga terbukti mempengaruhi masyarakat untuk aktif  dalam  proses  politik  seperti  terlibat  partai  politik  dan  kegiatan kampanye,walaupun  tidak  terlalu  kuat/besar.  Sedangkan  dalam  kegiatan pemilihan  (penggunaan  hak  pilih),  hal  ini  memperlihatkan  bahwa  kondisi atau  yang  lebih  baik  dikatakan  dengan  kesadaran  politik  masyarakat  dalam menggunakan  hak  pilihnya  sangat  baik,  terbukti  dengan  hampir  100%
mereka  datang  ketempat  pemungutan  suara  (TPS)  tanpa  adanya  hubungan kerabat/keluarga  dan  paksaan  maupun  janji-janji  dari  seseorang  ataupun kelompok-kelompok tertentu.
Partisipasi Politik Masyarakat Menjadi Anggota Partai Politik
Perjalanan  demokrasi  di  Negeri  ini  sedikit  banyak  berdampak  pada kegiatan  dan  perkembangan  masyarakat  Indonesia.  Salah  satu  akibatnya banyak bermunculan dan lahirnya wadah-wadah politik yang lebih kita kenal dengan  sebutan  partai  politik.  Keberadaan  partai  politik  dari  tingkat  pusat, propinsi,  kabupaten/kota,  kecamatan  dan  sampai  kepelosok-pelosok desa/kelurahan  sedikit  banyak  mendapat  perhatian  dari  masyarakat.  Ada sebahagian  masyarakat  yang  merasa  ingin  tahu  dan  penasaran  sehingga mereka  ikut  terlibat  dalam  partai  politik,  baik  itu  menjadi  anggota biasa/simpatisan  maupun  pengurus  partai  politik.  Partisipasi  masyarakat Kecamatan Sungai Pinang ikut terlibat menjadi anggota partai politik.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keikutsertaan  masyarakat menjadi  anggota  partai  politik  hanya  sebesar  31,82%,  dari  44  responden yang  diambil  datanya  hanya  sebanyak  14  orang  yang  terlibat  menjadi anggota  partai  politik.  Sedangkan  masyarakat  yang  tidak  terlibat  dalam partai  politik  sebesar  68,18%,  sebanyak  30  orang  dari  44  responden menyatakan  tidak  ikut  terlibat  dalam  partai  politik.  Alasan  masyarakat beragam  untuk  tidak  ikut  bergabung  dalam  partai  politik  antara  lain, memiliki  kesibukan  bekerja,  adapula  yang  PNS  karena  terbentur  dengan peraturan dan ada pula yang beralasan bahwa politik itu kotor (saling sikut sana-sini dan sering bertengkar merebutkan kekuasaan).
Partisipasi Politik Masyarakat Ikut Kegiatan Kampanye Kegiatan  kampanye  biasanya  dilakukan  pada  masa  sebelum  waktu pemilihan, hal itu dilakukan agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui siapa-siapa calon yang bertanding dalam pemilihan itu, visi dan misinya atau program-program yang akan dijalankan kedepan selama masa pemerintahannnya  jika  Ia  terpilih  nanti.  Kampanye  ini  terkadang  dilakukan ditempat-tempat  sarana  prasarana  umum  seperti  lapangan  dan  gelanggang olahraga  (GOR),  masyarakat  yang  terlibatpun  biasanya  cukup  besar  dan berjumlah banyak. Partisipasi masyarakat Kecamatan Sungai Pinang berikut ini berkaitan dengan adanya kegiatan kampanye baik yang dilakukan partai politik maupun pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keikutsertaan  masyarakat  dalam kegiatan  kampanye  hanya  sebesar  sebesar  34,1%  atau  hanya  sebanyak  15 orang saja. Sedangkan masyarakat yang tidak  berpartisipasi  dalam kegiatan kampanye  sebesar  65,9%  atau  sebanyak  29  orang,  masyarakat  beralasan tidak  mengikuti  kegiatan  kampanye  sibuk  dengan  pekerjaan  dan  kegiatan lainnya,  malas  dan  tidak  ada  gunanya  ikut  kampanye  karena  apa  yang disampaikan  oleh  masing-masing  pasangan  calon  pada  saat  kampanye hanyalah  janji-janji  politik  saja,  apabila  sudah  menduduki  jabatan  mereka
seakan  lupa  akan  janji-janji  pada  saat  kampanye,  disamping  itu  ada  yang beralasan  akibat  ketidaktahuaan  akan  kegiatan  kampanye  tersebut dikarenakan waktu untuk kampanye sangat sempit atau mepet disamping itu kurangnya  sosialisasi  dari  pihak  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  tentang waktu  kampanye  masing-masing  pasangan  calon,  disamping  itu  pula  media sangat  mempengaruhi  dimana  media  kurang  aktif  dalam  memberitakan waktu  pelaksanaan  kampanye  karena  sebagian  besar  masyarakat  yang  ada memiliki  beragam  kesibukan  pekerjaan  masing-masing  jadi  tidak  sempat untuk ikut dalam kampanye politik.

## Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih
Kegiatan  mencolos  di  tempat  pemungutan  suara  (TPS)  sebenarnya tidak dapat dipaksakan dan diatur oleh orang lain atau siapapun, hanya dari dalam  kesadaran  diri  pribadi  yang  dapat  menggerakkan  hati  seseorang datang  mencoblos  ke  tempat  pemilihan.  Hari  yang  sangat  dinantikan  dan pastinya  mendebarkan  bagi  para  pasangan  calon  yang  bertanding  dalam pemilihan  kepala  daerah  (pilkada),  karena  hari  pencoblosan  sudah semestinya akan menghasilkan pemenang dan sang juara dalam ajang  pesta demokrasi tersebut.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keikutsertaan  masyarakat  dalam menggunakan  hak  pilih  hanya  berjumlah  52,27%  atau  sebanyak  23 orang,sedangkan  21  orang  atau  sebanyak  47,73%  tidak  menggunakan  hak pilih,  masyarakat  beralasan  tidak  menggunakan  hak  pilih  karena  alasan sedang  bekerja,  jauh  dari  TPS  dan  alasan  yang  paling  banyak  masyarakat beangggapan  siapapun  yang  memenangkan  pemilihan  gubernur  nasib mereka  dibawah  tetap  sama  saja,  sangat  sedikit  sekali  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  berpihak  kepada  masyarakat,  kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  politik  masyarakat Kecamatan  Sungai  Pinang  dalam  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  terlihat dalam  keikutsertaan  di  partai  politik,  kegiatan  kampanye  dan  penggunaan hak  pilih/pencoblosan  di  TPS.  Uraiannya  :  a)  Partisipasi  masyarakat  untuk terlibat  menjadi  anggota  partai  politik  hanya  sebesar  31,82%,  hal  ini menandakan  masih  sedikitnya  masyarakat  yang  berpartisipasi  dalam  partai politik,  b)  Partisipasi  selanjutnya  berkaitan  dengan  keikutsertaan  dalam kegiatan  kampanye,  dengan  data  yang  ada  memperlihatkan  bahwa  hanya sebesar  34,1%  masyarakat  ikut  kegiatan  tersebut,  c)  Partisipasi  pengguaan hak  pilih  juga  sama,  menunjukkan  angka  yang  rendah  dan  mengalami penurunan,  pemilihan  kepala  daerah  sebesar  52,27%  masyarakat  yang datang  untuk  menggunakan  hak  pilihnya  dalam  pelaksanaan  pemilihan kepala daerah (pilkada) itu.
Kemudian  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik masyarakat  dalam  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  adalah  pendidikan, kesadaran politik, status sosial (pekerjaan) dan kedekatan emosional. Faktor pendidikan  pada  dasarnya  tidak  mempengaruhi  masyarakat  dalam berpartisipasi dalam partai politik, kegiatan kampanye dan penggunaan hak pilih,  maksudnya  adalah  tingkat  pendidikan  masyarakat  sama  sekali  tidak terlalu  mempengaruhi  masyarakat  dalam  bersikap  untuk  terlibat  partai politik,  ikut  kampanye  dan  menggunakan  hak  pilihnya.  Selanjutnya  faktor yang  satu  ini  menandakan  betapa  pentingnya  kesadaran  politik  masyarakat dalam zaman demokrasi, pengaruh kesadaran politik masyarakat sangat jelas terlihat  dalam  penggunaan  hak  pilih  pada  saat  pencoblosan.  Semakin  tinggi tingkat  kesadaran  politik  masyarakat  maka  akan  semakin  tinggi  pula partisipasinya.  Kemudian  pengaruh  faktor  status  sosial  (pekerjaan) masyarakat  terlihat  pada  keterlibatan  dalam  kegiatan  kampanye  dan  partai politik, artinya jika masyarakat memiliki status social (pekerjaan) yang tidak terikat  aturan  maka  meraka  akan  mudah  berpartisipasi  dalam  kegiatan politik.
Saran-saran
Sesuai  dengan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan,  penulis  dapat memberikan  saran-saran  sebagai  berikut:  pertama,  pemerintah  pusat maupun  daerah  memberikan  rangsangan  ataupun  stimulus  baik  dana, kelembagaan, pelatihan dan sosialisasi tentang partisipasi  khususnya  dalam bidang  politik  sehingga  mayarakat  tidak  ragu-ragu  dan  malas  untuk berpartisipasi  dalam  dunia  politik.  Kedua,  perlu  adanya  kerja  sama  antar pemerintah  baik  daerah  maupun  pusat  dengan  lembaga-lembaga  seperti partai  politik  untuk  melakukan  kegiatan  -  kegiatan  yang  sifatnya  bisa menumbuhkembangkan  partisipasi  politik  masyarakat.  Ketiga,  pemerintah perlu  melakukan  pendekatan  dan  perhatian  serius  kepada  pihak-pihak  dan para  masyarakat  yang  tidak  menggunakan  hak  pilihnya,  agar  nanti  dalam pelaksaan  pemilihan-pemilihan selanjutnya angka partisipasi  bisa meningkat. Terakhir, partisipasi yang rendah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada)  khususnya  dalam  penggunaan  hak  pilih,  sebaiknya  perlu  ada aturan tambahan  dalam mekanisme  pelaksanaan  pilkada  itu yang berkaitan dengan jumlah minimum partisipasi masyarakat
Daftar Pustaka
Budiardjo,  Miriam.  2008. Dasar-dasar  Ilmu  Politik  Edisi  Revisi.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Mas’oed, Mohtar, dan MacAndrews, Colin. 2006. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Miles,  Matthew  B,  dan  Huberman,  Michael.  1992. Analisis  Data  Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press Surbakti,  Ramlan.  2007. Memahami  Ilmu  Politik.  Jakarta:  Gramedia
Widiasarana Indonesia
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang  Perubahan  atas  UU  No.  22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.