https://jamsi.jurnal-id.com
Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Buku Kas dan Laporan Arus Kas di Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau
Riska Natariasari * 1 , Enni Savitri 2 , Azwir Nasir 3
1,2,3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Riau, Indonesia *e-mail: riskanatariasari@lecturer.unri.ac.id 1 , enisavitri@gmail.com 2 , azwirnasir@gmail.com 3

## Abstrak
Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai Dana Desa ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dengan adanya Dana Desa memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDMnya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat  membantu  perangkat  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  khususnya  di  Desa  Koto  Inuman, sehingga  pengawasan  terhadap  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  menjadi  lebih maksimal.  Kegiatan  ini  dilakukan  berupa  pelatihan  dan  penyuluhan  dengan  melibatkan  perangkat  desa yang  menyusun laporan keuangan Dana Desa. Pada awal dan akhir  dari kegiatan  pelatihan ini diberikan kuisioner  yang  bertujuan  untuk  mengukur  daya  serap  dan  pengetahuan  peserta  pelatihan.  Dari  hasil kuisioner tersebut dihasilkan peningkatan terhadap pengetahuan peserta pelatihan  yaitu perangkat  desa. Dengan demikian diharapkan kegiatan ini dapat lebih memaksimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sehingga penyelewengan terhadap Dana Desa itu dapat ditekan.
Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Pengawasan, Pengelolaan Dana Desa

## Abstract
Indonesian government have arranged about village fund came from state budget on Government Regulation  number  60  of  2014.  Village  fund  are  funds  sourced  from  state  budget  and  used  to  finance  the administration of government. The existance of village funds raises new problems. Many people are worried about the management of village funds. This is related to the condition of village officials whose resources are still  on  low  quality  and  the  supervision  by  community  are  on  the  same  condition.  Community  Service Activities were given to village officials are expected to help them, esspecially for Koto Inuman village. This activity is done by training and counseling. There were a questionnaire that given on this activity to measure the training participants knowledge. The result  of the activity showed that their  knowledge were increase during the traning and counselling. Therefore this activity can be maximized the management of village fund controll, than the fraud of village fund will be redused.
Keywords : Allocation of Village Fund, Supervision, Village Fund Management

## 1. PENDAHULUAN
Otonomi desa adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.  Salah  satu  program  yang  diberikan  pemerintah  saat  ini  adalah  pemberian  dana  desa dengan  proporsi  90  :  10.  Tujuan  pemberian  dana  desa  ini  adalah  untuk  mendanai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat desa.  Dana  desa  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 (“  PP Dana Desa”) kemudian UU No. 6 tahun 2014 (“UU Peraturan Pelaksanaan Dana Desa”) diikuti dengan PP  43  Tahun  2014 (“PP  Peraturan  Pelaksanaan  Dana  Desa”) mengenai  peraturan pelaksanaannya, setiap desa akan diberikan dana kurang lebih senilai 1 Milyar Rupiah, dimana dana  tersebut  diharapkan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Minimnya tingkat pendidikan kepala desa/perangkat desa untuk mampu mengelola dana yang sedemikian besar  menjadi  salah  satu  kendala  dimana  pengelolan  Dana  Desa  tersebut  menjadi  kerap  kali salah  sasaran. Kemudian  PP  No  47  tahun  2015  (“PP  Penyempurnaan Tata  Cara  Alokasi  Dana
https://jamsi.jurnal-id.com
Desa”)  d isebutkan  bahwa  ada  beberapa  penyempurnaan  dalam  Tata  Cara  alokasi  Dana  Desa diantaranya  adalah  pengawasan  yang  lebih  disempurnakan.  Dalam  penyempurnaan pengawasan maka peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi lebih besar dalam upaya meminimalkan  penyelewengan  terhadap  alokasi  Dana  Desa.  Keberadaan  BPD  adalah  bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai fungsi mengayomi  masyarakat,  membuat  suatu  rancangan  peraturan  desa  dan  mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pada  pelaksanaan  alokasi  dana  desa  perangkat  desa  wajib  membuat  laporan  realisasi dan  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  APB  Desa  keada  Bupati/Walikota setiap  akhir  tahun  anggaran  yang  telah  ditetapkan  dengan  peraturan  desa.  Laporan sebagaimana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  kepada  Bupati/Walikota  (Munir.,2013).  Kepala  desa  akan  memikul tanggung jawab lebih besar untuk semua kewenangan dalam pengelolaan dana desa. Sehingga merupakan  suatu  hal  yang  penting  bagi  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa  lainnya  untuk membekali  diri  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  mengelola  keuangan,  membuat pembukuan  yang  baik,  akuntabel  dan  transparan  (Nafidah,  2017).  Adapun  upaya  pemerintah untuk  dapat  meningkatkan  kemampuan  perangkat  desa  dalam  menyusun  laporan pertanggungjawaban  realisasi  APB  Desa  adalah  dengan  melakukan  pendampingan  teknis terhadap  pelaksanaan  alokasi  dana  desa  tersebut.  Hal  ini  yang  menjadi  fokus  kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sebagai salah satu kegiatan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.
Desa Koto Inuman merupakan salah satu desa tertua yang terletak di Kecamatan Inuman Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Kecamatan  Inuman  adalah  hasil  pemekaran  dari  Kecamatan Cerenti sesuai SK Gubernur nomor : 402.a/VIII/99 tanggal 14 Agustus 1999. Tanggal 31 Januari 2002  diresmikan  menjadi  kecamatan  defenitif  dengan  SK Nomor  :  63  tahun  2002.  Di  desa  ini masih  ditemukan  beberapa  permasalahan  mengenai  alokasi  dana  desa  tersebut  yang  lebih banyak pada pembangunan infrastruktur tanpa diimbangi dengan pengembangan sumber daya masyarakat  dimana  mereka  hanya  memiliki  satu  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes),  yaitu Bumdes Harum Mekar Sejati Desa Koto Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau yang membuka Usaha dagang pecah belah dengan direktur Suhardi. Selain itu juga pembukuan buku kas  desa  dan  laporan  arus  kas  desa  yang  belum  akuntabel  dan  transparan  dimana  masih ditemukan  ketimpangan-ketimpangan  yang  akan  menimbulkan  kecurigaan  dan  permasalahan hukum  sebagai  akibat  dari  minimnya  pengetahuan  perangkat  desa  mengenai  pembukuan tersebut. Terkait dengan masalah pembukuan tersebut maka pengalokasian dana desa banyak dititik  beratkan  pada  pembangunan  infrastruktur  daripada  pengembangan  sumber  daya masyarakat desa melalui pembentukkan Bumdes.
Selain  itu  juga  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPD  selaku  badan  pengawas  tidak berjalan  sebagimana  mestinya,  dalam  hal  ini  BPD  yang  ditunjuk  sebagai  pengawas  dan  tim evaluasi  pengalokasian  dana  desa  belum  sepenuhnya  memahami  apa  yang  menjadi  sasaran dalam  pelaksanaan  alokasi  dana  desa.  Evaluasi  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  disetiap tahapan  pengelolaan  Dana  Desa  tidak  terjadi  penyimpangan.  Pelaksanaan  evaluasi  dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah, secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari  tahap  perencanaan  sampai  dengan  laporan  pertanggungjawaban  (Atmaja,  2009).  Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai  kelembagaan  yang  ada  di  desa  khususnya  kepala  desa  dalam  menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa (Pambudi, 2014).
Dengan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas maka  kegiatan pengabdian kepada  masyarakat  ini  dilakukan  agar  dapat  menekan  terjadinya  penyimpangan  dalam pelaksanaan  alokasi  dana  desa  dan  meningkatkan  peran  BPD  sebagai  badan  pengawas  dan evaluasi terhadap pelaksanaan realisasi APB Desa khususnya di Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau.
https://jamsi.jurnal-id.com

## 2. METODE
Sasaran  dalam  kegiatan  pengabdian  adalah  perangkat  desa  sebagai  pengelola  Alokasi Dana Desa (ADD) dan BPD sebagai badan pengawas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Kegiatan ini dilakukan dengan penyuluhan/diskusi langsung, diskusi dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi dalam beberapa tahap, diantaranya:
a. Persiapan
Tahapan  ini  dilakukan  dengan  melakukan  pemberitahuan  dan  permohonan  izin  rencana kegiatan kepada Kepala Desa, survey, dan perkenalan.
b. Pelatuhan dan Pendampingan
Tahapan ini dilakukan pelatihan dan diskusi mengenai penyusunan laporan keuangan desa pada  perangkat  desa  yang  terlibat  langsung  dalam  penyusunan  laporan  tersebut  serta anggota BPD.
c. Evaluasi dan Diskusi Tahapan ini diberikan kuisioner untuk mengukur daya serap dan peningkatan kemampuan peserta pelatihan yaitu perangkat desa.
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dimulai  dengan  persiapan  dan  survey  ke lapangan yaitu mengadakan kunjungan ke Kantor Kepala Desa di Desa Koto Inuman. Berkenaan dengan hal itu juga melakukan permohonan izin secara resmi dengan membawa surat tugas dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.
Selang  dalam  waktu  satu  bulan  kemudian  kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan penyusunan  laporan  keuangan  desa  dilaksanakan  dengan  menggunakan  ruangan  aula  kantor Kepala Desa Koto Inuman dengan peserta adalah perangkat desa yang terlibat langsung dalam penyusunan  laporan  keuangan  desa.  Selain  perangkat  desa  juga  beberapa  tokoh  masyarakat yang  termasuk  dalam  anggota  BPD  juga  mengikuti  proses  kegiatan  pelatihan  dan pendampingan.
Evaluasi dan diskusi dilakukan pada akhir kegiatan pelatihan dan pendampingan. Pada sesi  ini  semua  peserta  diberi  waktu  dan  kebebasan  untuk  mendiskusikan  segala  bentuk permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan desa. Di akhir kegiatan maka akan diberikan kuisioner seperti pada awal kegiatan dimana akan diukur sejauhmana pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  telah  dilaksanakan  dengan  baik  dan berjalan  lancar,  pada  awal  kegiatan  dimana  saat  survey  lokasi  dan  permohonan  izin  untuk melaksanakan kegiatan kami diterima langsung oleh Kepala Desa dan perwakilan anggota BPD di ruangan kerja Kantor Kepala Desa Koto Inuman. Berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan waktu  yang  diberikan  maka  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan  di  aula Kantor Kepala Desa. Dalam kegiatan ini semua peserta yang diundang dapat hadir dan dengan antusias  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  dapat  memahami  materi  yang  diberikan  oleh narasumber.
Agar  proses  transfer  pengetahuan  dapat  berjalan  dengan  baik  maka  tim  kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menyiapkan materi berupa powerpoint yang akan dijelaskan melalui infokus serta modul  pelatihan. Adapun pada kesempatan ini isi materi yang diberikan adalah sebagai berikut:
a. Buku APB Desa : Buku Rencana Anggaran Biaya
b. Buku Kas Pembantu Kegiatan
c. Buku Kas Umum
d. Buku kas Pembantu Pajak
e. Buku Bank Desa.
https://jamsi.jurnal-id.com
Gambar 1. Proses Survey dan Permohonan Izin Kegiatan
Gambar 2. Kantor Kepala Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau tempat diadakannya kegiatan pengabdian
Pada saat pelaksanaan kegiatan ada beberapa kendala antara lain masalah tehnis dalam persiapan peralatan pelatihan, namun hal ini tidak begitu menganggu jalannya kegiatan, secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan sangat baik. Peserta pelatihan banyak yang mengajukan pertanyaan mengenai materi- materi yang disajikan.
Gambar 3. Suasana saat kegiatan pengabdian dilakukan di aula Kantor Kepala Desa
Gambar 4. Proses pelatihan dengan mengaplikasikan langsung pada software system pembukuan yang telah disiapkan
https://jamsi.jurnal-id.com
Dalam kesempatan ini tim pengabdian juga meminta salah satu dari staf perangkat desa untuk  dapat mensimulasikan  proses  penginputan data  ke  dalam  Buku laporan  keuangan  desa pada software system pembukuaan yang telah disiapkan oleh tim pengabdian. Diharapkan dari kegiatan ini maka perangkat desa khususnya yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan desa mampu menggunakan tehnologi dan tidak menyusun laporan secara manual.
Diakhir  kegiatan  kembali  diberikan  kuisioner  seperti  pada  awal  kegiatan  yang  akan digunakan  sebagai  indikator  pengukur  seberapa  besar  daya  serap  dan  perkembangan pengetahuan  peserta  pelatihan  sebelum  dan  sesudah  dilakukannya  kegiatan  pengabdian  ini. Dari hasil jawaban kuisioner maka diperoleh hasil sebagai berikut :

## Gambar 5. Hasil jawaban peserta pelatihan yang diberikan saat awal dan akhir kegiatan pengabdian

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan  pelatihan  ini  sangat  bermanfaat  dimana  menciptakan  pemahaman  yang  baik atas pengelolaan keuangan desa akan sangat membantu para kepala desa dan lainnya termasuk bendahara  desa.  Disinilah  pemerintah  daerah  memainkan  peranan  yang  penting  dalam memberikan  perhatian  atas  kapabilitas  para  penyelenggara  pengelola  keuangan  desa,  dengan membuat  suatu  petunjuk  pengelolaan  keuangan  desa  yang  lebih  rinci  dalam  rangka penyeragaman penyelenggaraan penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan desa.
Asistensi  ataupun  bimbingan  teknik  pengelolaan  keuangan  desa  secara berkesinambungan  terhadap  bendahara  dapat  menjadi  salah  satu  alternatif  dalam meningkatkan kemampuan para bendahara desa. Tidak saja bimbingan teknik bagi bendahara desa,  tetapi  juga  bagi  para  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa  sehingga  diharapkan  akan  ada pemahaman  yang  sama  atas  pengelolaan  keuangan  desa  yang  tentunya  dapat  membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Riau  yang  telah  memberi  dukungan  financial  terhadap  kegiatan  pengabdian  ini,  serta  kepada Kepala  Desa  Koto  Inuman  Kecamatan  Inuman  Kabupaten  Kuantan  Singingi  Propinsi  Riau beserta  jajarannya  dan  tokoh masyarakat  peserta  pelatihan  yang  telah  bersedia  meluangkan waktu dan tenaga untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan penuh semangat.
https://jamsi.jurnal-id.com

## DAFTAR PUSTAKA
Atmaja A. P. S (2009). Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum. Rajawali Pers, Jakarta, Edisi Pertama
Nafidah  L.  N  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Kabupaten  Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi , FE STIE PGRI Dewantara Jombang, Vol 10 No.II
Munir  S  (2013).  Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia  Konsep,  Azas,  dan  Aktualisasinya.
Gentha, Yogyakarta .
Pambudi,  B  (2014).  Peran  BPD  dalam  melaksanakan  Fungsi  Pengawasan  Kepala  Desa  di  desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora . Ejournal33. Undip.ac.id. 1-10 Peraturan Pemerintah No. 43 2014 Peraturan Pelaksanaan Dana Desa Peraturan Pemerintah No. 60 Peraturan Tentang Dana Desa
Peraturan  Pemerintah  No.  47  2015  Peraturan  Penyempurnaan  dalam  Tata  Cara  Alokasi  Dana Desa
Undang Undang No.6 2014 Peraturan Pelaksanaan Dana Desa.