## PEMBANGUNAN MASYARAKAT PERKOTAAN BERKELANJUTAN: PERSPEKTIF PARTISIPASI KOMUNITAS PADA PROGRAM KOTA

## URBAN COMMUNITY DEVELOPMENT SUSTAINABLE: COMMUNITY PARTICIPATION PERSPECTIVE ON CITY PROGRAMS
Dahlan Tampubolon, 1* Sri Endang Kornita, 2 Afriyanni 3 1 Pusat Studi Sosial Ekonomi, LPPM, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru 2 Prodi Ekonomi Pembangunan, FEB, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru 3 Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru, Komplek Perkantoran Tenayan, Pekanbaru *Koresponden email: dahlantbolon@unri.ac.id

## ABSTRAK
Banyak program kota hanya menyediakan infrastruktur perkotaan tetapi mengabaikan partisipasi dan tata kelola masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat dan masyarakat menunjukkan keberhasilan penataan permukiman kumuh di kawasan permukiman. Tulisan ini bertujuan untuk secara intensif menjelaskan dan menganalisis peran dan tata kelola masyarakat dalam program perkotaan di Desa Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan partisipan dalam kelompok relawan dan warga. Makalah ini juga menggunakan analisis statistik pemerintah, dokumen, dan bahan lainnya. Kemandirian RW-RT di Tuah Karya memberikan pengalaman berharga bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, terutama bagi masyarakat swakelola dimana tata kelola masyarakat telah bergeser dari birokrasi ke demokrasi. Pembangunan berkelanjutan di komunitas perkotaan menawarkan jalur dan simbol yang memungkinkan bagi komunitas perkotaan yang mengatur diri sendiri di era mendatang. Desain kelembagaannya yang hemat biaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan masyarakat yang berkelanjutan, sebagian memecahkan kegagalan saat ini untuk mempromosikan keberlanjutan perkotaan. Kelompok relawan dan partisipasi aktif masyarakat membantu mendukung kelembagaan RT. Minimnya kelompok relawan masih menjadi kendala bagi banyak RT untuk meng- galang partisipasi masyarakat yang diselenggarakan oleh warga sendiri.
Kata kunci: Pembangunan berkelanjutan; partisipasi komunitas; program kota

## ABSTRACT
Many city programs only provide urban infrastructure but ignore the participation and governance of local communities. Public and community participation indicates the success of the settlement of slums in residential areas. This paper aims to intensively explain and analyze the role and governance of the community in urban programs in Tuah Karya Village, Tuah Madani District, Pekanbaru City. This research involved interviews with community leaders and participants in volunteer groups and residents. This paper also uses analysis of government statistics, documents, and other materials. The self-management of the RW-RT in Tuah Karya provides valuable experience for sustainable community development, especially for self-governance communities where community governance has shifted from bureaucracy to democracy. Sustainable development in urban communities offers a possible pathway and symbol for self-organizing urban communities in the coming era. Its cost-effective institutional design contributes significantly to sustainable community development, partly solving the current failure to promote urban sustainability. Volunteer groups and active public participation help support the RT institution. The lack of volunteer groups is still an obstacle to many RTs to mobilize public participation organized by community members themselves.
Keywords: Sustainable development; community participation; city program
PENDAHULUAN Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) telah menjadi tema global utama dalam menanggapi degradasi. SDGs melahirkan inovasi dalam instrumen kebijakan, teknologi hijau, dan model industri. Inovasi-inovasi ini telah terjadi dalam berbagai gelombang untuk merangsang keber- lanjutan, mulai dari kerja sama internasional
hingga tata kelola lokal. Mulai dari menganjurkan model produksi yang lebih hijau hingga mening- katkan kesadaran masyarakat akan perlunya keberlanjutan (Fu dan Zang, 2017). Di negara sedang membangun seperti Indonesia, kampanye keberlanjutan besar-besaran telah disertai dengan urbanisasi yang cepat, juga memunculkan pem- bangunan kota-kota konseptual (misalnya, kota
ramah lingkungan dan kota rendah karbon) (Caprotti 2014; Pow dan Neo, 2013). Kelihatannya sebagian besar dari program yang dijalankan tidak hanya akan gagal ber- kelanjutannya, namun terdapat masukan yang luar biasa dari sumber daya yang terlibat membuat program menjadi benar contoh yang baik dari model pembangunan keberlanjutan (Mischen et al., 2019). Sementara itu, keberlanjutan di tingkat mikro merupakan kunci penting pembangunan berkelanjutan. Banyak program hanya menyedia- kan infrastruktur kota yang baru dan lebih hijau, mengabaikan tata kelola masyarakat tempatan dan tidak mengubah cara hidup masyarakatnya (Caprotti, 2014). Keberlanjutan di tingkat masya- rakat sangat penting untuk merealisasikan pem- bangunan berkelanjutan.
Program Kotaku merupakan upaya mena- ngani persoalan kumuhnya pemukiman perkotaan. Partisipasi publik dan komunitas menjadi pe- tunjuk suksesnya penyelesaian kumuhnya kawa- san pemukiman. Di Kota Pekanbaru partisipasi institusi pendidikan tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan juga mendorong pelaksanaan program agar tercapai sesuai yang diharapkan. Sumber pendanaan diperoleh dari corporate social responsibility (CSR) dan juga dari mas- yarakat. Keselarasan percepatan program akan mudah dicapai dengan partisipasi aktif pihak- pihak yang berkentingan Makalah ini melaporkan hasil studi intensif terhadap tata kelola komunitas di Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan peserta kelompok relawan serta penduduk temapatan. Makalah ini juga me- nggunakan analisis statistik pemerintah, dokumen, dan bahan lainnya. Partisipasi publik yang diatur dengan baik memainkan peran penting dalam tata kelola masyarakat dan membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan di dalam masyarakat. Keberlanjutan adalah konsep yang terlalu luas dan akan kehilangan fokusnya tanpa definisi yang tepat dalam diskusi. Mischen et al. (2019) memberikan definisi yang sangat jelas dan kom- prehensif tentang keberlanjutan di tingkat mas- yarakat. Komunitas berkelanjutan merupakan komunitas di mana individu dan organisasi "ter- hubung secara fungsional dan sosial" untuk menyediakan berbagai layanan untuk mening- katkan kesehatan, kondisi pendidikan, dan ke- sejahteraan material dan spiritual lainnya dari anggota komunitas melalui penentuan nasib sen- diri dengan sumber daya kolektif bersama di masyarakat. Komunitas ini merupakan entitas
yang tidak berdiri sendiri namun berada dalam lingkup wilayah yang lebih besar (Sinclair et al., 2021). Keberlanjutan di tingkat masyarakat sangat bergantung pada mekanisme yang kuat untuk me- ngalokasikan sumber daya lokal dan memberikan layanan dengan biaya yang relatif rendah (Ostrom, 2009). Negara dan pasar, dan kombinasi keduanya, adalah cara yang paling penting dari alokasi sum- ber daya dan pemberian layanan, di mana yang pertama menekankan universalitas dan kesetaraan dengan intervensi pemerintah yang lebih kuat dan yang terakhir menyoroti efisiensi dengan sikap tidak membatasi terhadap sektor swasta (Espinosa et al., 2011). Komunitas memiliki atribut yang tidak serupa dengan pemerintahan. Pemerintah dan pasar berinteraksi di komunitas sama terus- menerus didorong oleh perpaduan kepentingan ekonomi komunitas sebagai kesejahteraan (Ander- sson dan Ostrom, 2016). Pemerintahan daerah bisa berkali-kali lebih mahal dan kurang efektif tanpa keterlibatan publik (Auer, 2014). Oleh karena itu, penting untuk menentukan model tata kelola masyarakat yang mendukung keberlanjutan di tingkat mikro.
Tata kelola di tingkat masyarakat jelas ber- beda dengan mekanisme konvensional negara atau pasar. Tiga jenis pemerintahan, yaitu negara (sistem komando), pasar (pertukaran sukarela), dan pemerintahan komunitas (kerjasama) jarang saling eksklusif (Vatn, 2010). Tuntutan di tingkat masyarakat begitu kompleks dan halus sehingga diperlukan pengaturan kelembagaan tertentu untuk memberikan ruang yang cukup bagi kerja- sama antara anggota masyarakat itu sendiri. Menurut Bowles dan Gintis (201) tata kelola masyarakat merupakan "kumpulan interaksi sosial kelompok kecil yang, dengan pasar dan negara, menentukan hasil ekonomi", yang relevan dengan sifat mementingkan diri sendiri dan altruisme dari sifat manusia dan modal sosial masyarakat. Ciri khas masyarakat juga menuntut jenis pengaturan kelembagaan tertentu agar sesuai dengan kondisi lokal (Jing dan Huang, 2014). Salah satu ciri umum dari semua lembaga tata kelola masyarakat yang berfungsi dengan baik adalah pemeliharaan kerjasama yang konstan dan timbal balik antara anggota masyarakat, yang akan memberikan cara yang paling hemat biaya untuk pembangunan berkelanjutan di dalam masyarakat (Ranson, 2012). Ostrom (2015) mengembangkan kerangka kerja analisis institusional untuk menjelaskan mengapa pengaturan institusional suatu komunitas dibentuk dengan cara-cara tertentu dan bagaimana
hasil kinerjanya. Dia berpendapat bahwa aturan yang digunakan, kondisi material dan atribut komunitas bersama adalah faktor eksogen yang mempengaruhi institusi komunitas dan tindakan para peserta yang terlibat. Hasil dari tindakan tersebut juga terus-menerus mengubah institusi di dalam masyarakat. Selain itu, beliau juga me- rangkum tujuh ciri lembaga masyarakat yang berhasil mempertahankan tata kelola yang ber- kelanjutan dan hemat biaya. Prinsipnya adalah batas-batas yang ditentukan dengan jelas, kese- suaian antara aturan apropriasi dan ketentuan dengan kondisi lokal, pengaturan pilihan kolektif, pemantauan, memenuhi syarat sanksi, mekanisme resolusi konflik, dan pengakuan minimal atas hak untuk berorganisasi.
Pembangunan berkelanjutan masyarakat perkotaan membutuhkan mekanisme interaksi berkelanjutan antara modal sosial, ruang kota dan modal alam, yang bergantung pada mobilisasi warga dan lembaga pemerintahan lokal. Memo- bilisasi dan mengintegrasikan partisipasi anggota masyarakat dalam sistem pemerintahan lokal sangat penting untuk keseimbangan (Kibukho, 2021). Beberapa studi menyimpulkan bahwa kelompok relawan merupakan kunci partisipasi publik. Relawan mengatasi sumberdaya organisasi yang terbatas, membangun dukungan kounitas, meningkatkan keterampilan komunitas (Kwadzo, 2021). Penelitian dalam pemberian layanan kese- hatan masyarakat menunjukkan bahwa kelompok sukarela meningkatkan partisipasi publik dan me- ningkatkan kualitas layanan masyarakat (Yasnoff dan Shortliffe, 2014; Farmer, et al., 2015). Studi lain menunjukkan bahwa kelompok relawan sa- ngat penting dalam menghubungkan partisipasi publik dan administrasi lokal. Schulenkorf (2012) dan Maryudi et al (2012) menyimpulkan bahwa tim relawan dan peserta aktif dalam kelompok harus menghubungkan administrasi dengan mas- yarakat umum, menyalurkan personel, pendapat, dan sumber daya untuk mengalir di dalam lembaga. Dalam konteks Indonesia di mana tata kelola masyarakat lebih birokratis, kelompok relawan sebagian besar terkooptasi ke dalam lembaga pemerintah. Biaya kelembagaan dari sistem ini agak tinggi sementara kinerjanya dalam tata kelola masyarakat lokal relatif rendah.

## METODE
Peneliti melakukan pengamatan lapangan di Pekanbaru pada tahun 2021 dan menemukan bahwa di Tuah Karya terdapat komunitas per- kotaan di mana penduduknya secara aktif terlibat dalam tata kelola mandiri komunitas dengan sebagian besar layanan publik diberikan dengan cara yang efisien. Tuah Karya di Kecamatan Tuah Madani (Pekanbaru dikenali sebagai Kota Bertuah dan Kota Madani) menonjol dibanding kelurahan
lain dalam merancang lembaga tata kelola komu- nitasnya sendiri. Pengalaman Tuah Karya akan menjadi contoh transisi tata kelola masyarakat yang terjadi di kota-kota metropolitan saat ini. Alasan pemilihan lokasi karena hasil pengamatan dan data profil Kota Pekanbaru.
Dalam survey lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh beberapa masyarakat, pemimpin kelompok, peserta dan warga mas- yarakat biasa. Orang yang diwawancarai dipilih untuk tujuan dan kenyamanan. Karena peneliti memerlukan informasi, maka perlu kerangka analisis, menghubungi orang-orang kunci yang bertanggung jawab atas kelompok sosial dan relawan setempat. Peneliti membangun hubungan dengan kelompok pertama yang diwawancarai. Selanjutnya peneliti mengadopsi metode pengam- bilan sampel bola salju untuk memperluas target wawancara. Peneliti juga mengumpulkan infor- masi dari penduduk biasa di komunitas perkotaan. Peneliti menggunakan convenience sampling un- tuk mencari orang yang diwawancarai untuk wawancara semi-terstruktur untuk penduduk. Pe- neliti juga mengumpulkan data dari laporan masyarakat setempat, statistik pemerintah, dan informasi online lainnya.
Tabel 1. Tema dan sumber data Wawancara semi- terstruktur dengan tokoh masyarakat Informasi latar belakang masyarakat; kegiatan harian; hubungan dengan penduduk setempat; karakteristik masyarakat; mekanisme lain Wawancara semi- terstruktur dengan peserta dan pemimpin kelompok relawan Jadwal dan kemajuan kelompok relawan; tugas khusus dari kelompok relawan mereka; hubungan dengan pelaku lain dalam masyarakat dan lembaga dasar di dalam kelompok; beberapa pengalaman pribadi lainnya Wawancara semi- terstruktur dengan penduduk Pengalaman sehari-hari di masyarakat; interaksi dengan kelompok relawan dan kantor komunitas; masukan dari pihak terkait; masalah dan masalah lainnya
Dokumen dan arsip pemerintah Kebijakan tata kelola masyarakat dan reformasi; statistik dasar; catatan harian; sehari- hari; rutinitas Laporan berita, surat dan keluhan Laporan kegiatan masyarakat; masukan dari berbagai pihak; Informasi lainnya
Gambar 1. Kerangka analisis
Penilitian ini mengusulkan kerangka teo- retis yang lebih terintegrasi pada Gambar 1 untuk
menjelaskan bagaimana desain kelembagaan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dari suatu komunitas. Negara dan pasar berperan sebagai dua variabel eksogen dari institusi masyarakat. Atribut kontekstual ini membatasi aturan dan institusi potensial di masyarakat. Selain itu, partisipasi publik dan kerja sama di antara para anggota itu sendiri penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan pada tingkat ini, sehingga mengurangi biaya kelem- bagaan dan mendorong efisiensi sistem. Selain itu, karena keberlanjutan masyarakat adalah konsep multi-segi yang mencakup banyak bidang dan membutuhkan banyak bentuk pemberian layanan publik, berbagai kelompok sukarela memainkan peran penting dalam sirkulasi personel, sumber daya, dan opini di sekitar lembaga. Kelompok- kelompok ini juga diperlukan untuk memobilisasi partisipasi masyarakat dan menghubungkan masyarakat dengan administrasi masyarakat. Pada gilirannya, hasil dari tindakan ini membentuk kembali dan menyesuaikan institusi masyarakat agar lebih responsif terhadap kebutuhan aktual anggota. Studi kasus di Tuah Karya dengan gamblang menggambarkan faktor kunci dari in- stitusi yang dirancang dengan tepat dan bagai- mana mereka mencapai pembangunan berke- lanjutan di komunitas mereka.
Penelitian ini memasukkan kerangka kerja tata kelola yang dikolaborasikan ke dalam per- spektif kelembagaan seperti yang dibahas Emer- son et al. (2012). Dalam proses pengumpulan data, penelitian fokus pada tema-tema utama termasuk konteks sistem kasus, seperti sumber daya dan kondisi kelembagaan, hubungan dan jaringan, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya individu dan organisasi dalam masyarakat. Kajian ini juga memperbesar faktor pendorong dan manfaat peserta dalam kegiatan masyarakat tempatan serta saling ketergantungan di antara orang dan kelom- pok yang berbeda. Hubungan antara komunitas, berbagai kelompok relawan dan masyarakat umum dalam komunitas merupakan salah satu fitur terpenting dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Kelurahan Tuah Karya Tuah Karya adalah wilayah urban khas di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Gambar 2 menun- jukkan lokasinya. Ini menempati area perumahan moderat yang dikelilingi oleh sekolah (mulai PAUD hingga perguruan tinggi), taman, kolam renang dan fasilitas komersial perkotaan lainnya, dan dengan luas sekitar 7,2 km 2 . Itu ditempati oleh penduduk 33.676 orang terdiri 17.098 laki-
laki dan 16.578 perempuan dengan kepadatan 4.677 orang per km 2 . Di Keluarhan Tuah Karya ada 85 kelompok komunitas (rukun tetangga) yang tergabung ke dalam 19 Rukun Warga. Ini adalah asosiasi yang diorganisir sendiri oleh penduduk lokal yang menggantikan pemerintah daerah dan bertindak sebagai badan administrasi lokal yang berinteraksi dengan kedua badan pemerintah yang lebih tinggi. Ini juga merupakan penyedia berbagai layanan masyarakat. Terdapat kampus di dalam masyarakat yang berpotensi bermanfaat bagi kegiatan masyarakat. Universitas Riau (UNRI) yang terkenal terletak tepat di seberang Tuah Karya dan sering melaksanakan pengabdian masyarakat di Tuah Karya. Sebagian besar mahasiswa UNRI dan juga Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Qasim II, juga tiga perguruan tinggi suasta lainnya bermukim dan masuk ke dalam komunitas masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki visi dan misi Mewujudkan Madani Smart City Pe- kanbaru. Namun dari studi Juliandi et al. (2021) mendapati Kecamatan Tampan (Tuah Karya berada di Kecamatan Tampan) paling rendah dalam ketersediaan ruang kreatif menurut mas- yarakatnya dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

## Gambar 2. Lokasi Tuah Karya
Di Tuah Karya terdapat fasilitas pendidikan dasar sampai menengah atas. Ada dua unit SD negeri, lima SD swasta dan satu ibtidaiyah swasta. SMP pertama swasta ada 6 unit dan tsanawiyah swasta dua unit serta satu unit SMP negeri sedang dibangun satu unit. Sekolah menengah ada SMA swasta dua unit dan SMK swasta dua unit. Fasi- litas kesehatan terdiri dari satu unit rumah sakit swasta dan 2 poliklinik. Fasilitas lain berupa kolam renang, pertokoan, pasar dan fasilitas olah raga tersedia di Tuah Karya.
Secara keuangan Tuah Karya mirip dengan kelurahan daerah lain di Pekanbaru, bukan daerah otonom dan mengikut kecamatan secara umum di Pekanbaru. Dengan ketergantungan tradisional pada administrasi birokrasi, keuangan masyarakat
lokal sangat bergantung pada pendanaan langsung pemerintah (Archer, 2012). Singkatnya, Tuah Karya adalah komunitas tipikal dalam hal karak- teristik geografis, demografis, dan keuangannya. Dengan latar belakang nilai-nilai sejarah dan budaya yang serupa, penyelidikan terhadap ele- men-elemen yang mendasari lembaga-lembaga- nya berarti bagi komunitas-komunitas lain di Pekanbaru.
Partisipasi Publik Menuju Komunitas Berkelanjutan Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pihak- pihak utama yang terlibat dalam community governance termasuk pemain eksogen (dalam hal ini, pemerintah di tingkat yang lebih tinggi dan kecenderungan birokrasi pemerintahan lokal), administrasi masyarakat, kelompok sukarela, dan publik pada umumnya. Para peserta ini ber- interaksi untuk melayani satu tujuan: memberikan layanan sosial, budaya, dan layanan lain yang diperlukan kepada masyarakat dengan cara yang hemat biaya dan berkelanjutan, dan oleh karena itu berkontribusi pada manfaat bersama masyara- kat secara keseluruhan. Administrasi komunitas sering menjadi pusat tindakan, menghubungkan komunitas dengan pemerintahan hierarki dan memulai agenda lokal.
Administrasi lokal Tuah Karya adalah aso- siasi Rukun Tetangga (RT) dan tergabung ke dalam beberapa Rukun Warga (RW), berupa kelompok yang diorganisir oleh pemerintahan Kota Pekanbaru dan dikoordinir oleh Camat Kecamatan Tuah Madani. RT dan RW adalah konsep untuk mengorganisir kelompok di mas- yarakat secara sukarela dan dipilih oleh penduduk sendiri. Menurut teori Ostrom, salah satu manfaat yang jelas dari lembaga-lembaga semacam itu adalah bahwa badan yang mengatur diri sendiri cenderung secara alami menarik demarkasi yang jelas antara orang dalam dan orang luar dan secara bertahap akan memelihara rasa kebersamaan berdasarkan kepentingan bersama dari anggota masyarakat (Ostrom, 2015 dan Berkes et al, 2000). Dalam keadaan ini, para anggota lebih mungkin untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat dan melakukan tugas mereka sambil memantau pe- rilaku orang lain. Interaksi yang sering terjadi di antara warga, yang mungkin juga menjadi anggota RT, cenderung mengilhami tindakan altruistik, karena mereka percaya bahwa mereka akan ber- kontribusi pada persemakmuran komunitas secara keseluruhan.
Hal ini bergema dengan orang lain yang diwawancarai secara langsung atau tidak langsung terkait dengan asosiasi dan mereka yang memiliki
tingkat kepedulian yang lebih tinggi terhadap urusan masyarakat, dan orang-orang yang diwa- wancarai mengungkapkan kebahagiaan mereka dalam berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Ada pemilihan tahunan untuk posisi di asosiasi. Namun prosesnya tidak kompetitif karena anggota komunitas memiliki konsensus bahwa mereka yang memiliki senioritas dan antusiasme dalam urusan komunitas akan melayani kepentingan komunitas secara keseluruhan dengan lebih baik. Selain itu, para aktivis di asosiasi dan kelompok layanan sukarela lainnya biasanya memenangkan hati publik dan dengan demikian memiliki peluang pemilihan yang lebih baik. Secara umum, pemilu bersifat kooperatif, bukan kompetitif. Juga layak disebutkan adalah bahwa perempuan lebih dari dua pertiga anggota asosiasi, mungkin karena lebih banyak waktu yang mereka habiskan di komunitas. Dalam pengertian ini, institusi peme- rintahan sendiri membantu memperkuat identitas “orang dalam” para anggota dan mempromosikan suasana untuk keuntungan bersama mereka. Aki- batnya, anggota lebih bersedia untuk berpar- tisipasi, berkontribusi, dan secara tegas melayani potensi manfaat anggota dengan lebih baik.
Kelompok Relawan dan Layanan Publik Jika dibandingkan dengan populasi seluruh RT, asosiasi yang ada terlalu kecil untuk me- nyediakan berbagai jenis layanan. Ostrom (2015) telah melihat kemampuan beberapa lembaga swakelola untuk mengelola sumber daya komu- nitas bersama, tetapi layanan publik yang di- butuhkan dalam komunitas perkotaan jauh lebih kompleks daripada sistem pengelolaan bersumber tunggal. Sebuah komunitas yang berkelanjutan setidaknya membutuhkan layanan dalam empat lapisan (aspek alam, binaan, ekonomi, dan sosial dari kehidupan masyarakat seperti yang digam- barkan pada Gambar. 1). Pengelolaan dan layanan yang diperlukan di Tuah Karya. Pengelolaan komunitas yang berkelanjutan, tidak seperti pengelolaan sumber daya bersama, lebih bergan- tung pada lembaga swaorganisasi yang rumit untuk mengoperasikan berbagai aspek layanan masyarakat.
Gambar 3 mengilustrasikan bahwa persya- ratan untuk keberlanjutan masyarakat bertumpu pada tugas multi-lapisan yang terjalin, yang dirangkum dari berbagai dokumen rutin dan wawancara dalam penelitian. Ini tidak persis sama dengan empat lapisan kerangka masyarakat berkelanjutan yang peneliti usulkan pada Gambar 1, tetapi sering kali tumpang tindih satu sama lain dan satu layanan mungkin berkontribusi pada
lebih dari satu dimensi keberlanjutan masyarakat. Di Tuah Karya, kelompok relawan telah memain- kan peran yang penting dalam memberikan semua jenis layanan ini dengan cara yang hemat biaya.
Gambar 3 . Sistem pengelolaan dan pelaku Keamanan masyarakat merupakan salah satu tugas sosial pembangunan masyarakat dan memerlukan kerjasama berbagai pihak. Berbagai dinas pemerintah Kota Pekanbaru, juga Polsek Tampan, BPBD pemadam kebakaran, dan Dinas PPPA, terlibat dalam tugas itu. Meskipun demi- kian, tanpa mekanisme yang dirancang dengan tepat, prosesnya akan mahal dan hasilnya mu- ngkin kurang disukai. Kelompok relawan, yaitu tim bantuan dan penjaga seperti di RT, men- jembatani kesenjangan ini. Anggota tim berkeli- ling dan juga berbincang dengan pemilik toko dan warga di sepanjang jalan yang bertetangga, untuk mengecek kejadian luar biasa dan melakukan kunjungan rutin ke rumah tangga yang mem- butuhkan bantuan. Hampir tidak mungkin polisi mengumpulkan informasi yang sama dengan tenaga dan biaya yang sama.
Partisipasi Publik dan Siklus Interaksi Positif Memobilisasi penduduk secara efektif un- tuk mengambil bagian dalam kelompok-kelompok sukarela dan kegiatan masyarakat disebabkan oleh struktur pemerintahan yang diatur sendiri oleh masyarakat, termasuk RT, di mana suasana par- tisipasi dan keterlibatan lebih intens daripada di komunitas lain. Namun, sebagian besar orang yang diwawancarai berbagi pengalaman serupa dalam karir sukarela mereka, yaitu, mereka men- dapat manfaat langsung dari kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok sukarela di awal. Ketika mereka telah menjadi peserta yang sering, mereka lebih mungkin untuk bergabung dengan kelompok sukarela untuk memberikan layanan kepada audiens yang lebih besar, membuat laya- nan tersebut berkelanjutan dalam jangka panjang.
Warga saat ini kemungkinan akan mem- pertahankan institusi di masa depan. Situasi serupa terjadi di banyak kegiatan sukarela lainnya. Aktivitas anak-lansia juga merupakan contoh kasus. RT mensponsori kelompok relawan untuk menyelenggarakan tutorial bagi siswa sekolah di masyarakat, dengan mengundang guru dari seko- lah dan universitas terdekat. Kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh kelompok-kelompok rela- wan membawa manfaat nyata bagi warga dan akibatnya anggota baru terus berdatangan. Parti- sipasi publik karena itu mandiri dan disebarkan oleh anggota sendiri.
Warga memperoleh manfaat dari kegiatan ini kemungkinan akan bergabung dengan kelom- pok relawan; beberapa bahkan akan mencalonkan diri untuk posisi tetap di RT di masa depan. Partisipasi publik yang konstan telah membawa darah segar ke dalam sistem. Demikian pula, interaksi antara publik dan kelompok relawan telah membuka saluran bagi personel, sumber daya, dan pendapat mengalir antara tiga pihak (RT, kelompok relawan, dan publik), mendukung pem- bangunan berkelanjutan dari masyarakat. Meka- nisme yang sama juga muncul dalam aspek lain dari layanan sosial seperti perawatan lansia ko- munitas dan layanan kesehatan, itulah sebabnya anggota masyarakat bersedia untuk terlibat dalam kegiatan sukarela sebagai penyedia layanan dan objek.
Pembangunan Masyarakat Kota Berkelanjutan Kelurahan Tuah Karya telah membuktikan kelayakan pemerinta-han sendiri di tingkat lokal dan memberikan pengalaman bagi komunitas lain di Pekanbaru dan kota-kota lain di Riau, dimana tata kelola komunitas masih sangat birokratis. Tata kelola mandiri dan peningkatan partisipasi publik dapat mengurangi kegagalan tata kelola di masyarakat perkotaan. Gambar 4 memberikan model kelembagaan untuk menggambarkan bagai- mana interaksi antara berbagai pihak membuat pemerintahan mandiri, efektif dan berkelanjutan di Tuah Karya, dengan pemerintahan lokal dibagi menjadi tiga lapisan dengan partisipasi publik yang lebih besar.
Pertama, hierarki pemerintahan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berbagai ang- gotanya, dan akibatnya layanan yang diberikan dari berbagai dinas pemerintah sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya. Di Tuah Karya, pemerintah tidak terlibat langsung dalam administrasi komunitas (rukun tetangga). Alokasi sumber daya dilakukan melalui komu- nitas, yang merupakan kelompok yang diatur sendiri.
Gambar 4. Sumber daya masyarakat dan struktur pengelolaan
Pengorganisasian diri memberikan cara yang lebih efektif untuk memperjelas batas antara orang dalam dan orang luar dan cenderung secara alami mengikat anggota masyarakat bersama sebagai anggota, di mana kerjasama yang saling mengun- tungkan lebih mudah dicapai (Ostrom, 2014). Sebaliknya, para anggota dalam komunitas yang dikelola secara birokratis lebih terkait secara vertikal dengan pemerintah kota daripada terkait secara horizontal satu sama lain.
Kedua, rukun tetangga tidak secara lang- sung menyediakan sebagian besar layanan yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat dengan sendirinya, tetapi melalui berbagai kelompok relawan yang berdiri atau sementara. Karena pembangunan masyarakat yang berkelanjutan membutuhkan layanan di keempat aspek (alam, binaan, ekonomi, dan sosial) yang disesuaikan secara sempurna dengan atribut masyarakat, kelompok relawan jauh lebih sensitif daripada badan publik atau swasta lainnya. Selain itu, kelompok relawan lebih mampu memobilisasi publik untuk terlibat dalam pelayanan publik dan kegiatan lainnya, memperkuat efek kebijakan dan menyebarkannya ke khalayak yang lebih luas. Akhirnya partisipasi aktif masyarakat yang seringkali hanya didorong oleh tetangga, teman dan anggota keluarga, juga didorong oleh kebu- tuhan keluarga mereka sendiri (kegiatan lansia- anak, serikat kematian dan lain-lain), terus- menerus memicu kelanjutan institusi. Seperti yang ditunjukkan oleh wawancara, sebagian besar aktivis dalam kelompok relawan dan RT pada awalnya adalah penerima manfaat dari kegiatan masyarakat. Partisipasi yang berlaku memperluas target sasaran layanan dan semakin memperkuat ikatan dalam komunitas, mengkonsolidasikan ga- gasan komunitas. Ini tidak hanya menyediakan sumber daya manusia untuk lapisan atas institusi, tetapi juga sarana untuk penyampaian berbagai jenis layanan.
SIMPULAN Tata kelola mandiri RW-RT di Tuah Karya memberikan pengalaman berharga bagi pengem- bangan masyarakat yang berkelanjutan, khusus- nya bagi masyarakat yang memiliki tata kelola mandiri yang sedang berkembang di mana tata kelola masyarakat telah beralih dari birokrasi ke demokrasi. Pembangunan berkelanjutan pada ko- munitas perkotaan menawarkan kemungkinan jalur dan simbol pengorganisasian komunitas per- kotaan yang mandiri di era mendatang. Desain kelembagaannya yang hemat biaya berkontribusi besar terhadap pengembangan masyarakat yang berkelanjutan, sebagian memecahkan kegagalan saat ini untuk mempromosikan keberlanjutan per- kotaan. Ini mendukung gagasan Ostrom tentang perlunya menyesuaikan desain institusional komu- nitas mana pun dengan kondisi eksogen seperti atribut komunitas, aturan, dan kondisi material. Namun kurang tepat jika pengalaman RT disalin langsung ke kelurahan lain. Di sisi lain, kelompok relawan dan partisi- pasi publik yang aktif membantu menopang institusi RT. Personel, sumber daya, dan pendapat dapat mengalir lancar di dalam komunitas dan dengan cepat dan akurat memenuhi kebutuhan penduduk. Minimnya kelompok relawan masih menjadi penghambat kemampuan banyak RT un- tuk memobilisasi partisipasi publik yang diseleng- garakan oleh anggota komunitas itu sendiri. Komunitas membutuhkan setidaknya pengakuan minimum untuk memungkinkannya menerapkan beberapa bentuk organisasi sendiri dan mem- bangun hubungan horizontal yang lebih kuat di masa depan. Studi tunggal seperti ini tidak cukup untuk menyimpulkan pola pengembangan masya- rakat perkotaan yang berkelanjutan dengan gene- ralisasi universal. Ke depan, perlu didorong studi kasus yang lebih mendalam atau komparatif de- ngan investigasi kuantitatif untuk lebih memper- luas teori dan praktik tentang pembangunan kota yang berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN
Andersson, K.P.; Ostrom, E. (2016) An Analytical Agenda for the Study of Decentralized Resource Regimes . Springer: New York, NY, USA
Archer, D. (2012) Finance as the key to unlocking community potential: Savings, funds and the ACCA programme. Environment and Urbanization, 24 (2), 423–440. doi:10.1177 /0956247812449235.
Auer, M.R. (2014) Collective Action and the Evolution of Social Norms: the principled optimism of Elinor Ostrom. Journal of Natural Resources Policy Research, 6 (4), 1
– 7. doi:10.1080/19390459.2014.941177 Berkes, F., Folke, C., Colding, J. (200) Linking Social and Ecological Systems: Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience.
Cambridge University Press: Cambridge,
UK.
Bowles, S.dan Gintis, H. (2002) Social capital and community governance. The Economic Journal, 112 , F419–F436. doi:10.1111/ 1468-0297.00077. Caprotti, F. (2014) Eco-urbanism and the eco-city, or, denying the right to the city? Antipode,
46 (5), 1285–1303. doi:10.1111/anti.12087. Emerson, K., Nabatchi, T., Balogh, S. (2012) An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22 (1), 1–29. doi: 10.1093/jopart/mur011 Espinosa, A., Cardoso, P.P., Arcaute, E., Christensen, K. (2011) Complexity approaches to self-organisation: A case study from an Irish eco-village. Kybernetes 40 , (3/4), 536–558, doi:10.1108/03684921 111133737. Farmer, J., Currie, M., Kenny, A., Munoz, S.A. (2015) An exploration of the longer-term impacts of community participation in rural health services design. Social Science and Medicine, 141 (C),64–71. doi:10.1016/j. socscimed.2015.07.021. Jing, L., Huang, L. (2014) The Reconstruction of Community Public Service Supply Order in China . Univ. Electronic Science & Technology China Press: Chengdu, China, 492–498.
Juliandi, R.S., Mardiana, Misdawita, Tampubolon,
D. (2021). Analisis aspek ekonomi dan sosial Kota Pekanbaru sebagai kota layak huni. Economic and Business Management International Journal (EABMIJ), 3 (3), 95- 105.
Kibukho, K. (2021). Mediating role of citizen empowerment in the relationship between participatory monitoring and evaluation and social sustainability. Evaluation and Program Planning, 85 (November 2019). https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2021. 101911
Kwadzo, M. (2021). Factors determining individuals’ participation in volunteer work:
A study of the Cape Coast Metropolis in the Central Region of Ghana. Heliyon, 7 (8),
e07772. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e077
72
Maryudi, A., Devkota, R.R., Schusser, C.,
Yufanyi, C., Salla, M., Aurenhammer, H., Rotchanaphatharawit, R., Krott, M. (2012) Back to basics: Considerations in evaluating the outcomes of community forestry. Forest Policy and Economics, 14 (1), 1–5. doi:10.1016/j.forpol.2011.07.017.
Mischen, P.A., Homsy, G.C., Lipo, C.P., Holahan, R., Imbruce, V., Pape, A., Zhu, W., Graney,
J., Zhang, Z., Holmes, L.M. (2019) A Foundation for Measuring Community Sustainability. Sustainability 11 , 1903. doi:10.3390/su11071903 Ostrom, E. (2009) A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. Science, 325 (5939), 419–422. doi: 10.1126/science.1172133 Ostrom, E. (2015) Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press:
Cambridge, UK. Pow, C.P., Neo, H (2013) Seeing Red Over Green: Contesting Urban Sustainabilities in China.
Urban Studies, 50 (11), 2256–2274. doi:10.1177/0042098013478239.
Ranson, S. (2012) Remaking public spaces for civil society. Critical Studies in Education, 53 (3), 245–261. doi:10.1080/17508487.2012.709468. Schulenkorf, N. (2012) Sustainable community development through sport and events: A conceptual framework for Sport-for- Development projects. Sport Management Review, 15 (1), 1–12, doi:10.1016/j.smr. 2011.06.001. Sinclair, M. A., Henshaw, M. J. d. C., & Henshaw, S. L. (2021). On building sustainable communities: A perspective for HFE practitioners. Applied Ergonomics, 96 (June), 103476. https://doi.org/10.1016/j.apergo. 2021.103476
Vatn, A. (2010) An institutional analysis of payments for environmental services.
Ecological Economics, 69 (6),1245–1252. doi:10.1016/j.ecolecon.2009.11.018. Yasnoff, W.A.; Shortliffe, E.H. (2014) Lessons Learned from a Health Record Bank Start- up. Methods of Information in Medicine 53 (2), 66–72. doi:10.3414/me13-02-0030.