Yusrizal Fahmi, Binoto Nadapdap, Andrew Betlen (2024) Analisis Hukum terhadap Implementasi Sistem Peringatan Dini Terintegrasi Untuk Penjagaan Aset Lepas Pantai Objek Vital Nasional dan Kelangsungan Bisnis Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Barat Laut Jawa, (06) 08,
ANALISIS  HUKUM  TERHADAP  IMPLEMENTASI  SISTEM  PERINGATAN  DINI TERINTEGRASI  UNTUK  PENJAGAAN  ASET  LEPAS  PANTAI  OBJEK  VITAL NASIONAL DAN KELANGSUNGAN BISNIS PERTAMINA HULU ENERGI LEPAS PANTAI BARAT LAUT JAWA
Yusrizal Fahmi, Binoto Nadapdap, Andrew Betlen Universitas Kristen Indonesia, Indonesia Email: yusrizal.fahmi@pertamina.com

## Abstrak
Di  samping  kontrol  pemanfaatan,  penjagaan  dan  pengamanan  atas  semua  kekayaan  yang dimiliki negara Indonesia yang dikarenakan kondisi geografis dan sumber daya alam ini juga harus  dilakukan.  Dalam  pelaksanaannya  negara  Indonesia  tidak  dapat  menjalankan aktifitasnya  hanya  berdasarkan  kekuasaan  belaka  melainkan  harus  berdasarkan  atas  hukum. Tujuan  dilaksanakan  penelitian  ini  yaitu  Menganalisis  dasar  hukum  yang  mengatur  tentang implementasi Sistem Peringatan Dini terintegrasi untuk penjagaan Asset Lepas Pantai sebagai Objek Vital Nasional.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan dan menguraikan objek yang diteliti atau gambaran dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian diperoleh hasil  bahwa Keselamatan pelayaran dan tanggung jawab. Implementasi VTS dan AIS dapat meningkatkan keselamatan  pelayaran,  yang  merupakan  kewajiban  utama  bagi  kapal  dan  operator.  Dengan sistem peringatan dini, kapal dapat menghindari potensi bahaya seperti tabrakan dengan objek di laut atau cuaca buruk, yang dapat mengurangi risiko kecelakaan dan kerugian finansial.
Kata Kunci : Analisis Hukum, Penjagaan Aset, Objek Vital Nasional

## Abstract
In addition to controlling the utilization, safeguarding and securing all the wealth owned by the  state  of  Indonesia  due  to  geographical  conditions  and  natural  resources  must  also  be carried out.  In its  implementation,  the state of  Indonesia  cannot  carry out  its activities only based on mere power but must be based on the law. The purpose of this research is to analyze the legal basis that regulates the implementation of an integrated Early Warning System for the protection of Offshore Assets as National Vital Objects.  The method used in this study is a qualitative  method  that  can  produce  descriptive  data  to  describe  and  describe  the  object being researched or an overview of the facts in the field. Then the results were obtained that shipping safety and responsibility. The implementation of VTS and AIS can improve shipping safety,  which  is  a  major  obligation  for  ships  and  operators.  With  an  early  warning  system, ships can avoid potential hazards such as collisions with objects at sea or bad weather, which can reduce the risk of accidents and financial losses.
Keywords: Legal Analysis, Asset Protection, National Vital Objects
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 08, Agustus 2024

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  terdiri  atas  daratan  dan  lautan.  Lautan Indonesia merupakan salah satu laut terbesar di dunia dengan luas mencapai 5.8 juta km 2 . Di laut  yang  luas  ini  banyak  aktivitas  yang  terjadi  seperti  pelayaran,  penangkapan  ikan,  dan pertahanan.  Oleh  sebab  itu,  Indonesia  disebut  sebagai  negara  maritim  terbesar  (Munaf  & Putra, 2015).
Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan sumber daya alam laut berlimpah dan sangat rentan mendatangkan ancaman baik dari dalam negeri  maupun  luar  negeri.  Dari  dalam  negeri,  misalnya  kecelakaan  kapal  terjadi  karena kesalahan teknis kapal, navigasi, dan kurangnya informasi keselamatan pelayaran, sedangkan dari luar negeri seperti  masuknya kapal  asing  ke zona pelayaran  Indonesia (Munaf &  Putra, 2015).
Kondisi georgafis negara kepulauan Indonesia ini membuat negara Indonesia memiliki kondisi  wilayah  yang  strategis  untuk  mendukung  pengembangan  kemajuan  negara.  Tetapi selain itu negara Indonesia juga harus mampu menjaga keseimbangan sumber daya kelautan yang  ada  agar  tidak  dimanfaatkan  secara  tidak  terkontrol  sehingga  nantinya  dapat mengakibatkan kerugian perekonomian negara.
Di  samping  kontrol  pemanfaatan,  penjagaan  dan  pengamanan  atas  semua  kekayaan yang dimiliki negara Indonesia yang dikarenakan kondisi geografis dan sumber daya alam ini juga  harus  dilakukan.  Dalam  pelaksanaannya  negara  Indonesia  tidak  dapat  menjalankan aktifitasnya hanya berdasarkan kekuasaan belaka melainkan harus berdasarkan atas hukum.
Oleh  karena  itu  negara  Indonesia  harus  meningkatkan  pengamanan  dan  meningkatkan kualitas  penegakan  hukum  di  negara  Indoneisa,  dalam  hal  ini  khususnya  di  wilayah  laut Indoneisa.  Untuk  mengantisipasi  dan  meningkatkan  pengamanan  dan  kualitas  penegakan hukum  di  Indonesia.  Ada  beberapa  instansi  pemerintah  yang  memiliki  tugas,  fungsi  dan kewenangan  hukum  antara  lain:  TNI  Angkatan  Laut,  Polisi  Perairan  dan  Udara,  Badan Keamanan  Laut,  Bea  Cukai  (Kementerian  Keuangan),  Kesatuan  Penjaga  Laut  dan  Pantai (Kementerian Perhubungan), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sengadji, 2021).
Perpres Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 Pasal F tentang  Pertahanan  dan  Keamanan  yang  berbunyi  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  patroli keamanan  laut  dan  mendorong  segera  terbentuknya  Badan  Keamanan  Laut  yang  didukung sistem  peringatan  dini  ( early  warning  system )  keamanan  laut,  efektivitas  koordinasi, komando, dan pengendalian dibangunlah sebuah sistem peringatan dini keamanan laut.
Sistem peringatan dini (early warning system) keamanan laut merupakan suatu sistem yang  berfungsi  mengintegrasikan  parameter  bahaya  laut  yang  ditujukan  untuk  memberikan panduan dan peringatan  dalam menjaga keamanan di  laut serta keamanan pelayaran (Munaf & Putra, 2015).
Sistem peringatan dini (e arly warning system ) yaitu sistem yang melibatkan gelombang dan angin sebagai parameter bahaya untuk pelayaran. Parameter ini disebut sebagai parameter bahaya karena pengaruh yang diakibatkan oleh gelombang dan angin.  Sistem peringatan dini merupakan  integrasi  dari  informasi  pelayaran,  gelombang,  dan  angin  dalam  suatu  sistem informasi geografis yang dapat memantau keberadaan kapal se Indonesia dan potensi bahaya yang mungkin akan menghadang pelayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang  Pelayaran  yang  memuat  empat  unsur  utama  yakni  angkutan  di  perairan, kepelabuhanan,  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran,  serta  perlindungan  lingkungan maritim.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia menjadi
landasan  hukum  sistem  peringatan  dini  dalam  navigasi  maritim  untuk  keselamatan  dan keamanan di laut (Andini, Gusreyna, & Eriansyah, 2023).
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  4  Tahun  2023  Tentang  Penyelengaraan Telekomunikasi Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Laut di Perairan Indonesia mengatur mengenai pemasangan dan pengaktifan Automatic Identification System (AIS) pada kapal Indonesia dan pengawasan pengaktifan AIS pada kapal asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia (Taslimin, Febriany, Suroso, & Abdulrahman, 2024).
AIS  merupakan  peralatan  navigasi  yang  penting  dalam  perkembangan  teknonologi keselamatan  pelayaran  setelah  dikenalkannya  sistem  radar.  AIS  adalah  sistem  pemancaran radio Very  High  Frequency (VHF)  yang  menyampaikan  data-data  melalui VHF  Data  Link (VDL) untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, stasiun Vessel Traffic  Services (VTS),  dan  stasiun  Radio  Pantai  (SROP).  Dengan  menerapkan  sistem  AIS akan dapat membantu pengaturan lalu lintas kapal dan mengurangi bahaya dalam bernavigasi (Arya Sardi Pratama, 2021).
AIS  secara  terus  menerus  akan  mengirimkan  data  kapal  seperti  nama  dan  jenis  kapal, tanda panggilan ( call sign ), kebangsaan kapal, Maritime Mobile Services Identities (MMSI), International  Maritime  Organization (IMO)  Number,  bobot  kapal,  data  spesifikasi  kapal, status navigasi, titik koordinat kapal, tujuan berlayar dengan perkiraan waktu tiba, kecepatan kapal dan haluan kapal.
AIS  yang  digunakan  pada  peralatan  navigasi  yang  penting  untuk  menghindari  dari kecelakaan  akibat  tubrukan.  Karena  keterbatasan  dari  kemampuan  radio,  dan  karena  tidak semua  kapal  yang  dilengkapi  dengan  AIS,  sistem  ini  berarti  yang  diutamakan  untuk digunakan  sebagai  alat  peninjau  dan  untuk  menghindarkan  resiko  dari  tabrakan  daripada sebagai  sistem  pencegah  tubrukan  secara  otomatis,  sesuai  dengan International  Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGS).
AIS atau sistem pelacakan kapal jarak pendek, digunakan pada kapal dan stasiun pantai untuk  mengidentifikasi  dan melacak kapal  dengan menggunakan pengiriman data  elektronik pada  kapal  lainnya  dan  stasiun  pantai  terdekat.  Informasi  seperti  identifikasi  posisi,  tujuan, dan  kecepatan  dapat  ditampilkan  pada  layar  komputer  atau Electronic  Charts  Display  and Indentification System (ECDIS). Sistem AIS terintegrasi dari Radio VHF transceiver standar dengan Loran C atau Global Positioning System (GPS) dan dengan sensor navigasi elektronik lainnya.  Untuk  aturannya  AIS  sendiri, International  Maritime  Organization (IMO)  sudah membuat  suatu  aturan  yaitu  Regulation  19  of  SOLAS  Chapter  V  yang  berisi  tentang pemasangan  AIS  di  mana  kapal-kapal  diwajibkan  untuk  memasang  perangkat  AIS transponder  terutama  pada  kapal  penumpang,  kapal  tanker  dan  kapal  berukuran  300  Gross Tonnage ke atas. Peraturan tersebut juga memuat tentang keharusan AIS untuk menyediakan data  informasi  berupa  identitas  kapal,  jenis  kapal,  posisi,  tujuan,  kecepatan,  status  navigasi dan informasi lainnya yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran.
AIS  diintegrasikan  dengan  sebuah graphical  electronic  chart atau  sebuah  tampilan radar, menyediakan informasi navigasi gabungan pada sebuah tampilan tunggal. Peranan AIS terhadap  pengamatan  di  alur  pelayaran  sempit  saat  perairan  dan  pelabuhan  ramai, Vessel Traffic Service (VTS) boleh ada dalam mengatur lalu lintas kapal. Sekarang AIS menyediakan kesadaran  akan  lalu  lintas  tambahan  dan  menyediakan  pelayanan  dengan  informasi  tentang keberadaan kapal lain dan alur lintasannya.
Pasal  1  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  4  Tahun  2023  Tentang Penyelengaraan  Telekomunikasi  Pelayaran  dan  Pelayanan  Tata  Kelola  Lalu  Lintas  Laut  di Perairan Indonesia, bahwa VTS adalah pelayanan lalu lintas kapal di wilayah yang ditetapkan yang  saling  terintegrasi  dan  dilaksanakan  oleh  pihak  yang  berwenang  yaitu  Menteri
Perhubungan  serta  dirancang  untuk  meningkatkan  keselamatan  kapal,  efisiensi  bernavigasi dan  menjaga  lingkungan,  yang  memiliki  kemampuan  untuk  berinteraksi  dan  menanggapi situasi perkembangan lalulintas kapal di wilayah VTS dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran (Ritonga & Yursal, 2024).
Keberadaan  VTS  yang  terintegrasi  sangat  dibutuhkan  untuk  memonitor  lalu  lintas pelayaran dan alur lalu lintas pelayaran serta mendorong efisiensi bernavigasi sehingga dapat menurunkan resiko kecelakaan kapal dan mampu memberikan rasa aman bagi pengguna jasa pelayaran.
Menurut Pasal 1 KEPPRES No.63 Tahun 2004, Obyek Vital Nasional adalah Kawasan atau  lokasi,  bangunan  atau  instalasi  dan  atau  usaha  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang banyak, kepentingan negara dan atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Selain sifatnya yang berkaitan dengan kepentingan warga negara secara umum, objek vital nasional juga biasanya memiliki biaya pembangunan dan perawatan yang besar sehingga perlu adanya pengamanan kepada objek vital nasional tersebut (Namudat, Karlina, & Rusli, 2018).
Objek  Vital  Nasional  yang  bersifat  strategis  haruslah  memenuhi  salah  satu,  sebagian atau  seluruh  ciri-ciri  berikut  (Permana,  2024):  Menghasilkan  kebutuhan  pokok  sehari-hari, ancaman  dan  gangguan  terhadapnya  mengakibatkan  bencana  terhadap  kemanusiaan  dan pembangunan,  ancaman  dan  gangguan  terhadapnya  mengakibatkan  kekacauan  transportasi dan  komunikasi  secara  nasional,  dan  ancaman  dan  gangguan  terhadapnya  mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.
Salah  satu  Objek  Vital  Nasional  terpenting  di  Indonesia  adalah  aset-aset  nasional strategis  pada  industri  minyak  dan  gas  yang  dikelola  pemerintah  lewat  PT.  Pertamina  yang masuk dalam kategori Objek Vital Nasional bidang energi.
Luasnya area pengelolaan migas yang ditangani PT. Pertamina meliputi area darat dan laut  yang  terbagi  dalam  beberapa  regional  yaitu  Regional  Sumatera,  Jawa,  Kalimantan, Indonesia Timur, dan Internasional. PT. Pertamina membawa amanat dari pemerintah sebagai BUMN  agar  membawa  manfaat  bagi  negara  dan  bangsa  sesuai  UUD  45.  Salah  satu  area pengelolaan  migas  lepas  pantai  adalah  pada  area  lepas  pantai  Barat  Laut  Jawa  yang  saat  ini menjadi area kerja Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Barat Laut Jawa seluas 8300 km 2 dari utara Cirebon.
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  PM  nomor 270.K/HK.02/MEM.S/2022  Tanggal  22  November  2022  Tentang  Objek  Vital  Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Barat Laut Jawa atau PHE ONWJ ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional yang berada di wilayah laut Indonesia (Prihantoro, 2024).
Selain  itu  Blok  ONWJ  juga  merupakan  wilayah  operasi  Pertamina  Hulu  Energi  (PHE ONWJ)  yang  tidak  bisa  diganggu,  karena  merupakan  daerah  terlarang  dan  terbatas  (DTT) sesuai keputusan Direktorat Jenderal Migas No.6661/1803/DMT/2009, tanggal 7 April 2009, sebagaimana surat rekomendasi Ditjen Perhubungan Laut No.NA.703/01/02/00.09, tanggal 14 Januari 2009 (Soesanto, Ramadhan, Ardiansyah, & Maulana, 2023).
Profile  Pertamina  Hulu  Energi  Lepas  Pantai  Barat  Laut  Jawa  dapat  di  gambarkan sebagai berikut:
1. Wilayah  Kerja  ONWJ  ( Offshore  North  West  Java )  terletak  di  Laut  Jawa  dan  mencakup daerah seluas 8.300 km 2 , membentang dari utara Cirebon hingga Kepulauan Seribu.
2. 11  stasiun  dengan  37  anjungan  (platform)  dan  lebih  dari  150  anjungan  NUI  ( Normally Unmanned Installation ) atau instalasi yang secara normal tidak dijaga manusia.
3. Sekitar 700 sumur aktif dengan pipa bawah laut sepanjang sekitar 1.600 km.
4. 3  fasilitas  darat  atau  Onshore  Receiving  Facility  (ORF)  di  Muara  Karang,  Tanjung  Priuk (Jakarta)  dan  Cilamaya  (Karawang,  Jawa  Barat),  dan  1  fasilitas  pengolahan  darat  atau Onshore Processing Facility (OPF) di Balongan (Indramayu, Jawa Barat).
5. 1-unit  produksi  dan  penyimpanan  terapung  atau Floating  Storage  and  Offloading (FSO Ardjuna).
Pertamina  Hulu  Energi  Lepas  Pantai  Barat  Laut  Jawa  sendiri  dalam  memaksimalkan pengamanan  asset-asset  berharganya  yang  berada  dalam  wilayah  kerjanya  apalagi  di sepanjang pantai utara Jawa Barat terdapat banyak aktivitas masyarakat sipil seperti ramainya lalu  lintas  pelayaran,  keluar  masuk  kargo,  nelayan,  pariwisata,  dan  lain-lain.  Beberapa gangguan  dan  ancaman  yang  pernah  terjadi  pada  aset  lepas  pantai  Pertamina  Hulu  Energi Lepas Pantai Barat Laut Jawa diantaranya:
1. Potensi pencurian kabel dan pipa instalasi.
2. Near miss antara kapal dengan platform dan aset lepas pantai lainnya.
3. Potensi kerusakan pipa bawah laut akibat tidak sengaja terkena jangkar kapal.
Tabrakan  kapal  karena  sistem  peringatan  dini  terintegrasi  yang  belum  bekerja maksimal.
Tujuan  dilaksanakan  penelitian  ini  yaitu  Menganalisis  dasar  hukum  yang  mengatur tentang implementasi Sistem Peringatan Dini terintegrasi untuk penjagaan Asset Lepas Pantai sebagai  Objek  Vital  Nasional.  Menganalisis  implikasi  hukum  terhadap  Implementasi  Sistem Peringatan  Dini  terintegrasi  terhadap  kelangsungan  Bisnis  Pertamina  Hulu  Energi  Lepas Pantai  Barat  Laut  Jawa.  Metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan  penelitian  yuridis  normatif (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode  penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Sonata, 2014).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  yang  dapat menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan dan menguraikan objek yang diteliti atau gambaran  dari  fakta-fakta  yang  ada  di  lapangan.  Penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian yang  dimaksudkan  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian,  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  Tindakan-tindakan  dan  lain-lain  secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.
Metode  pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penyusunan  tesis  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode  penelitian  yuridis  normatif adalah  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Rifa’i, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh  Implementasi  Sistem  Peringatan  Dini  Terintegrasi  terhadap  Kelangsungan Bisnis Pertamina Hulu Energi
PT  Pertamina  Hulu  Energi  Offshore  North  West  Java  (PHE  ONWJ)  yang  tergabung dalam  Zona  5  Regional  Jawa  Subholding  Upstream yang  merupakan  proyek  Optimasi Pengembangan  Lapangan  (OPL)  migas  lepas  pantai  YY  di  perairan  utara  Karawang,  Jawa Barat.
Gambaran  Wilayah  Blok  ONWJ  ( Offshore  North  West  Java )  milik  PT.  Pertamina  Hulu Energi (PHE) sebagai berikut:
a. Wilayah  kerja  mencakup  area  sekitar  8.300  kilometer  persegi  yang  berlokasi  di  Lepas Pantai  Jawa  Barat  Utara,  melampar  di  sebelah  utara  Cirebon  sampai  ke  kawasan Kepulauan Seribu.
b. Aset-aset  produksi  minyak  dan  gas  bumi  yang  dioperasikan  PHE  ONWJ  di  perairan  laut sebelah  utara  Jawa  Barat  dan  DKI  terdiri  atas  sekitar  670  sumur,  223  anjungan  lepas pantai,  4 onshore  receiving  facilities (ORF),  dan  sekitar  1.900  km  jaringan  pipa  bawah laut.
c. Memiliki  11  stasiun  dengan  37  Anjungan  (Platform)  dan  lebih  dari  250  Anjungan  NUI ( Normaly  Unmanned  Installation )  atau  instalasi  yang  secara  normal  tidak  dijaga  oleh manusia.
d. Memiliki sekotar 700 sumur aktif dengan pipa bawah laut sekitar 1.600 km.
e. Memiliki  3  fasilitas  darat  atau  ORF  ( Onshore  Receiving  Facility )  di  Muara  Karang, Tanjung Priuk (Jakarta) dan Cilamaya (Karawang, Jawa Barat) dan 1 fasilitas pengolahan darat atau OPF (Onshore Processing Facility) di Balongan (Indramayu, Jawa Barat).
f. Memiliki 1 unit produksi dan penyimpanan terapung atau Floating Production Storage and Offloading (FPSO Ardjuna)
Aset-aset  ini  perlu  dijaga  dan  diawasi  dengan  sebuah  teknologi  dalam  pelayaran  yaitu sistem  peringatan  dini  terintegrasi  antara  VTS  dan  AIS  yang  telah  di  atur  dalam  Undang- Undang dan peraturan yang berlaku.  Dengan penerapan dan implementasi  sistem peringatan dini  terintegrasi  untuk  kelangsungan  bisnis  pertamina  hulu  energi  lepas  pantai  Barat  Laut Jawa  sangat  berpengaruh  positif.  Karena  sejak  diberlakukannya  Peraturan  Menteri Perhubungan  PM  Nomor  7  Tahun  2019  Tentang  Pemasangan  dan  Pengaktifan  Sistem Identifikasi  Otomatis  (AIS)  Bagi  Kapal  yang  Berlayar  di  Wilayah  Perairan  Indonesia  akan diberlakukan mulai tanggal 20 Agustus 2019 yang mewajibkan semua kapal yang berlayar di perairan  Indonesia  memasang  dan  mengaktifkan  AIS  sebagai  sistem  peringatan  dini terintegrasi  pada  bidang  pelayaran  menjadi  salah  satu  upaya  Pemerintah  untuk  peningkatan keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  di  Indonesia  dan  bertujuan  semata-mata  untuk keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  serta  untuk  memperkuat  kedaulatan  dan  menunjukan Indonesia sebagai negara hukum disamping sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini juga bepengaruh dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal dan tertabraknya asset-aset yang menjadi objek vital nasional serta mengurangi risiko pencurian asset di lepas pantai. Berikut ini pengaruh implementasi sistem peringatan dini terintegrasi Vessel Traffic Services (VTS) dan Automatic  Identification  System (AIS)  terhadap  kelangsungan  bisnis  Pertamina Hulu Energi di lepas pantai Barat Laut Jawa dapat dilihat dari beberapa aspek:
1. Peningkatan  keselamatan  pelayaran:  Implementasi  VTS  dan  AIS  meningkatkan keselamatan  pelayaran  dengan  memantau  pergerakan  kapal  secara  real-time  dan memberikan  peringatan  dini  terhadap  potensi  tabrakan.  Hal  ini  mengurangi  risiko kecelakaan kapal dan meningkatkan keamanan operasional Pertamina Hulu Energi. Sistem peringatan  dini  terintegrasi  dapat  membantu  meningkatkan  keselamatan  operasional Pertamina  Hulu  Energi  dengan  mendeteksi  dan  mencegah  potensi  kecelakaan  yang  dapat terjadi di wilayah operasional. Dengan demikian, Pertamina Hulu Energi dapat mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan keamanan pekerja dan lingkungan.
2. Peningkatan  efisiensi  operasional:  VTS  dan  AIS  membantu  meningkatkan  efisiensi operasional  Pertamina  Hulu  Energi  dengan  memantau  rute  kapal,  menentukan  rute  yang lebih  efektif,  dan  mengurangi  waktu  tunggu  di  pelabuhan.  Hal  ini  mengurangi  biaya operasional  dan  meningkatkan  produktivitas.  Sistem  peringatan  dini  terintegrasi  dapat membantu  meningkatkan  efisiensi  operasional  Pertamina  Hulu  Energi  dengan  memantau
dan mengoptimalkan proses  operasional.  Dengan  demikian, Pertamina Hulu Energi dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas.
3. Peningkatan  kualitas  layanan:  Sistem  peringatan  dini  terintegrasi  dapat  membantu meningkatkan  kualitas  layanan  Pertamina  Hulu  Energi  dengan  memantau  dan mengoptimalkan  proses  pelayanan.  Dengan  demikian,  Pertamina  Hulu  Energi  dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan citra perusahaan.
4. Peningkatan  kemampuan  pengelolaan  risiko:  Sistem  peringatan  dini  terintegrasi  dapat membantu  meningkatkan  kemampuan  pengelolaan  risiko  Pertamina  Hulu  Energi  dengan mendeteksi dan mencegah potensi risiko yang dapat terjadi di wilayah operasional. Dengan demikian,  Pertamina  Hulu  Energi  dapat  mengurangi  risiko  kerugian  dan  meningkatkan keamanan pekerja dan lingkungan.
5. Peningkatan kemampuan pengelolaan lingkungan: Sistem peringatan dini terintegrasi dapat membantu  meningkatkan  kemampuan  pengelolaan  lingkungan  Pertamina  Hulu  Energi dengan memantau dan mengoptimalkan proses pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, Pertamina  Hulu  Energi  dapat  mengurangi  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  dan meningkatkan citra perusahaan.
6. Peningkatan  pengawasan  lingkungan:  Implementasi  VTS  dan  AIS  juga  membantu  dalam pengawasan  lingkungan  laut.  Sistem  ini  dapat  memantau  pola  pergerakan  kapal  dan mengurangi  kemungkinan  pencemaran  lingkungan  laut.  Hal  ini  meningkatkan  reputasi Pertamina Hulu Energi sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan.
7. Peningkatan  komunikasi:  VTS  dan  AIS  memungkinkan  komunikasi  yang  lebih  efektif antara  kapal,  VTS,  dan  pelabuhan.  Hal  ini  memudahkan  Pertamina  Hulu  Energi  dalam berkomunikasi  dengan  kapal  dan  mengurangi  risiko  kesalahan  komunikasi  yang  dapat menyebabkan kecelakaan.
8. Peningkatan pengembangan teknologi: Implementasi VTS dan AIS juga membantu dalam pengembangan  teknologi  yang  lebih  canggih  dan  efektif.  Hal  ini  meningkatkan kemampuan Pertamina Hulu Energi dalam menghadapi tantangan teknologi di masa depan. Implementasi  sistem  peringatan  dini  terintegrasi Early  Warning  System (EWS)  pada Pertamina  Hulu  Energi  (PHE)  telah  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kelangsungan bisnis  perusahaan.  Sistem  ini  dirancang  untuk  mendeteksi  dan  mengantisipasi  potensi  risiko operasional  dan  keuangan  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  PHE.  Pengembangan  EWS  ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Pertamina untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional,  serta  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  risiko.  Dengan  demikian,  EWS membantu PHE dalam mengantisipasi dan mengatasi potensi risiko sebelum mereka menjadi masalah yang lebih besar.
Dalam  laporan  tahunan  PHE  tahun  2023,  dinyatakan  bahwa  pengembangan  EWS  ini telah  membantu  meningkatkan  kemampuan  perusahaan  dalam  mengelola  risiko  operasional dan  keuangan.  Sistem  ini  juga  telah  membantu  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas dalam  pengelolaan  keuangan  dan  operasional  perusahaan.  Selain  itu,  EWS  juga  telah membantu  PHE  dalam  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  data  dan  informasi,  sehingga perusahaan  dapat  membuat  keputusan  yang  lebih  baik  dan  lebih  cepat.  Dengan  demikian, EWS telah membantu PHE dalam meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar dan meningkatkan kinerja operasional.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  PHE  telah  mengalami  beberapa  perubahan  struktural dan  organisasi,  termasuk  perubahan  direktur  dan  perubahan  struktur  organisasi.  PHE  juga telah  mengalami  beberapa  perubahan  operasional,  termasuk  perubahan  dalam  pengelolaan keuangan dan operasional. PHE juga telah mengalami beberapa perubahan dalam pengelolaan risiko, termasuk perubahan dalam sistem manajemen risiko dan perubahan dalam pengelolaan
data  dan  informasi.  Dalam  hal  lain  PHE  juga  telah  mengalami  beberapa  perubahan  dalam pengelolaan  keuangan,  termasuk  perubahan  dalam  sistem  akuntansi  dan  perubahan  dalam pengelolaan keuangan (Negara-Badan & Keahlian, 2020).
Implikasi  Hukum  dari  Implementasi  Sistem  Peringatan  Dini  Terintegrasi  untuk Kelangsungan Bisnis Pertamina Hulu Energi di Lepas Pantai Barat Laut Jawa
Implementasi  sistem  peringatan  dini  terintegrasi  VTS  dan  AIS  memiliki  beberapa implikasi hukum yang signifikan untuk kelangsungan bisnis Pertamina Hulu Energi di Lepas Pantai  Barat  Laut  Jawa.  Berikut  adalah  beberapa  implikasi  yang  perlu  dipertimbangkan (Fitrah, 2015):
a. Kewajiban pemasangan dan pengaktifan AIS.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  4  Tahun  2023 meminta  kapal  yang  berlayar  di  perairan  Indonesia  untuk  memasang  dan  mengaktifkan AIS  dan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  143  Tahun  2023 tentang  pengelolaan  lalu  lintas  kapal.  Peraturan  ini  mengatur  tentang  pengelolaan  lalu lintas  kapal,  termasuk  penggunaan  VTS  dan  AIS  untuk  meningkatkan  keselamatan  dan efisiensi  navigasi.  Dengan  demikian,  Pertamina  Hulu  Energi  harus  memenuhi  kewajiban ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah tersebut.
b. Keselamatan dan keamanan pelayaran. Implementasi AIS dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran dengan memberikan  informasi  real-time  tentang  lokasi  kapal  dan  pergerakan  mereka.  Hal  ini memudahkan  pengawasan  dan  penanganan  kecelakaan  kapal,  serta  mengurangi  risiko keamanan (Mahakam, 2022).
c. Pengawasan lalu lintas pelayaran.
VTS dan AIS dapat berintegrasi untuk memantau lalu lintas pelayaran di wilayah yang ditetapkan.  Pertamina  Hulu  Energi  harus  memastikan  bahwa  kapalnya  beroperasi  dalam batas-batas yang ditentukan dan mematuhi peraturan yang berlaku.
d. Komunikasi data.
AIS menggunakan frekuensi sangat tinggi dan dapat menyampaikan laporan secara real- time.  Hal  ini  memudahkan  Pertamina  Hulu  Energi  dalam  mengkomunikasikan  informasi tentang kapalnya dan memantau pergerakan kapal lain di wilayah tersebut.
e. Pengawasan tindakan ilegal.
AIS dapat membantu dalam pengawasan tindakan ilegal seperti penyeludupan, narkoba, dan  illegal  fishing.  Pertamina  Hulu  Energi  harus  memastikan  bahwa  kapalnya  tidak  terlibat dalam aktivitas ilegal dan mematuhi peraturan yang berlaku.
f. Pengawasan penggunaan alur laut.
AIS  dapat  membantu  dalam  pengawasan  penggunaan  alur  laut,  seperti  di  Alur  Laut Kepulauan  Indonesia  (ALKI).  Pertamina  Hulu  Energi  harus  memastikan  bahwa  kapalnya menggunakan alur laut yang sesuai dan tidak mengganggu lalu lintas lain.
g. Pengawasan penggunaan VHF.
AIS  menggunakan  Radio Very  High  Frequency (VHF)  156  Mhz  -  162  Mhz,  yang memudahkan  pengawasan  dan  komunikasi  dengan  stasiun  VTS  terdekat.  Pertamina  Hulu Energi  harus  memastikan  bahwa  kapalnya  menggunakan  VHF  yang  sesuai  dan  mematuhi peraturan yang berlaku.
h. Pengawasan penggunaan radar dan CCTV.
VTS  menggunakan  radar  dan  CCTV  untuk  memantau  pergerakan  kapal.  Pertamina Hulu  Energi  harus  memastikan  bahwa  kapalnya  tidak  mengganggu  pengawasan  radar  dan CCTV yang digunakan oleh VTS.
i. Pengawasan penggunaan sistem navigasi.
VTS  menggunakan  sistem  navigasi  yang  terintegrasi  dengan  AIS.  Pertamina  Hulu Energi  harus  memastikan  bahwa  kapalnya  menggunakan  sistem  navigasi  yang  sesuai  dan mematuhi peraturan yang berlaku.
Implementasi  sistem  peringatan  dini  terintegrasi  VTS  dan  AIS  dapat  memiliki  beberapa implikasi  pada  biaya  operasional  Pertamina  Hulu  Energi  di  Lepas  Pantai  Barat  Laut  Jawa. Berikut adalah beberapa aspek yang menjadi implikasinya (Siswoyo, 2015):
a. Efisiensi  biaya:  Implementasi  AIS  dapat  membantu  Pertamina  Hulu  Energi  dalam mengurangi  biaya  operasional  dengan  memastikan  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber daya. AIS dapat membantu dalam mengoptimalkan perjalanan kapal dan mengurangi biaya bahan bakar serta biaya lainnya.
b. Pengurangan biaya pengawasan: VTS dan AIS dapat membantu dalam mengurangi biaya pengawasan  dengan  memantau  pergerakan  kapal  secara  real-time.  Hal  ini  memudahkan Pertamina  Hulu  Energi  dalam  mengawasi  kapalnya  dan  mengurangi  biaya  pengawasan yang tidak efektif.
c. Pengurangan  biaya  kecelakaan:  Implementasi  AIS  dapat  membantu  dalam  mengurangi biaya  kecelakaan  kapal  dengan  memberikan  informasi  real-time  tentang  lokasi  kapal  dan pergerakan  mereka.  Hal  ini  memudahkan  Pertamina  Hulu  Energi  dalam  mengantisipasi dan mengurangi risiko kecelakaan kapal.
d. Pengurangan  biaya  penggunaan  alur  laut:  AIS  dapat  membantu  dalam  mengurangi  biaya penggunaan  alur  laut  dengan  memantau  penggunaan  alur  laut  yang  sesuai.  Hal  ini memudahkan Pertamina Hulu Energi dalam mengurangi biaya penggunaan alur laut yang tidak efektif.
e. Pengurangan  biaya  penggunaan Very  High  Frequency (VHF):  AIS  menggunakan  Radio Very  High  Frequency (VHF)  156  Mhz  -  162  Mhz,  yang  memudahkan  Pertamina  Hulu Energi dalam mengurangi biaya penggunaan VHF yang tidak efektif.
f. Pengurangan  biaya  penggunaan  radar  dan  CCTV:  VTS  menggunakan  radar  dan  CCTV untuk  memantau  pergerakan  kapal.  Pertamina  Hulu  Energi  dapat  mengurangi  biaya penggunaan  radar  dan  CCTV  yang  tidak  efektif  dengan  memastikan  penggunaan  yang lebih efisien.
g. Pengurangan biaya penggunaan sistem navigasi: VTS menggunakan sistem navigasi yang terintegrasi  dengan  AIS.  Pertamina  Hulu  Energi  dapat  mengurangi  biaya  penggunaan sistem navigasi yang tidak efektif dengan memastikan penggunaan yang lebih efisien Penerapan  sistem  peringatan  dini  terintegrasi  VTS  dan  AIS  di  Pertamina  Hulu  Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) telah membantu meningkatkan efisiensi biaya dalam beberapa cara, yaitu (Fadillah & Soesanto, 2023):
a. Optimasi  operasi  kapal:  VTS  dan  AIS  memungkinkan  pengawasan  dan  pengelolaan  lalu lintas  kapal  yang  lebih  efektif,  mengurangi  risiko  kesalahan  navigasi,  dan  menghemat biaya  operasional  kapal.  Dengan  demikian,  biaya  operasional  kapal  dapat  ditekan,  serta biaya yang terkait dengan perbaikan dan perawatan kapal dapat dihemat.
b. Penghematan  biaya  energi:  Implementasi  VTS  dan  AIS  telah  membantu  meningkatkan efisiensi energi kapal. Kapal yang lebih efisien dalam penggunaan energi dapat menghemat biaya  operasional  dan  biaya  bahan  bakar  yang  digunakan.  PHE  ONWJ  telah  melaporkan peningkatan efisiensi energi kapal yang signifikan setelah penerapan VTS dan AIS.
c. Meningkatkan  kinerja  produksi:  VTS  dan  AIS  membantu  meningkatkan  kinerja  produksi minyak  dan  gas  (migas)  dengan  cara  yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Dengan  demikian, biaya  produksi  dapat  ditekan,  serta  biaya  yang  terkait  dengan  perawatan  dan  perbaikan fasilitas produksi dapat dihemat.
d. Penghematan  biaya  operasional:  Penerapan  VTS  dan  AIS  telah  membantu  mengurangi biaya  operasional  lainnya,  seperti  biaya  perawatan  dan  perbaikan  fasilitas,  biaya  bahan bakar,  dan  biaya  lain  yang  terkait  dengan  operasional  kapal.  Dengan  demikian,  biaya operasional  dapat  ditekan,  serta  biaya  yang  terkait  dengan  perawatan  dan  perbaikan fasilitas dapat dihemat.
Penghematan biaya pengawasan: VTS dan AIS memungkinkan pengawasan yang lebih efektif  dan  efisien,  mengurangi  biaya  pengawasan  yang  terkait  dengan  operasional  kapal. Dengan demikian, biaya pengawasan dapat ditekan, serta biaya yang terkait dengan perawatan dan perbaikan fasilitas dapat dihemat .

## KESIMPULAN
Dasar  hukum  yang  mengatur  tentang  implementasi  sistem  peringatan  dini  terintegrasi untuk penjagaan aset lepas pantai sebagai objek vital nasional.
Implementasi  hukum  dan  kepastian  hukum  yang  mengatur  sistem  peringatan  dini terintegrasi VTS dan AIS dalam penelitian ini terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  pelayaran.  Aspek  hukum  yang  mendasari  implementasi sistem  peringatan  dini  terintegrasi  VTS  (Vessel  Traffic  Services)  dan  AIS  (Automatic Identification System) dalam pelayaran untuk penjagaan aset lepas pantai objek vital nasional. Keselamatan  Pelayaran,  Implementasi  VTS  dan  AIS  dapat  meningkatkan  keselamatan pelayaran dengan memberikan peringatan dini dari cuaca buruk, pergerakan kapal, dan situasi lain  yang  dapat  menyebabkan  kecelakaan  kapal,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2008  tentang  Pelayaran,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2010 tentang Kenavigasian, Implementasi hukum dan kepastian hukum ini terjadi mulai dari upaya pemerintah  mengharuskan  kapal  memasang  sistem  peringatan  dini  yaitu  VTS  dan  AIS, pengaturan sistem lalu lintas kapal dalam bidang pelayaran dan keamanan serta keselamatan kapal di perairan Indonesia.
Pengawasan  dan  Pengendalian.  VTS  dan  AIS  memungkinkan  pengawasan  dan pengendalian  lalu  lintas  kapal  secara  real-time,  yang  dapat  membantu  dalam  menghindari kecelakaan dan meningkatkan efisiensi navigasi.
Kewajiban  Pemakaian  VTS  dan  AIS.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2023, peraturan ini mengatur tentang pengelolaan lalu lintas  kapal,  termasuk  penggunaan  VTS  dan  AIS  untuk  meningkatkan  keselamatan  dan efisiensi  navigasi  dan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  18 Tahun  2022  tentang  Sistem  Identifikasi  Otomatis  Bagi  Kapal  yang  Melakukan  Kegiatan  di Wilayah  Perairan  Indonesia.  Semua  kapal  yang  berlayar  di  perairan  Indonesia  wajib memasang  dan  mengaktifkan  AIS,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  keselamatan  dan keamanan pelayaran.
Pengawasan  tindakan  ilegal,  AIS  dapat  membantu  dalam  pengawasan  tindakan  ilegal seperti  penyeludupan,  narkoba,  dan  perikanan  ilegal,  serta  mempermudah  kegiatan  SAR (Search and Rescue) dan investigasi jika terjadi kecelakaan kapal.
Pengaturan  lalu  lintas,  berdasarakan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia. Implementasi VTS dan AIS
membantu  dalam  pengaturan  lalu  lintas  kapal,  termasuk  dalam  penjagaan  aset  lepas  pantai laut  jawa,  serta  mempermudah  monitoring  pergerakan  kapal  di  alur  pelabuhan  dan  alur lainnya.
Komunikasi  data  dan  interaksi,  AIS  menggunakan  frekuensi  sangat  tinggi  dan  dapat menyampaikan laporan secara real-time. AIS juga berbeda dengan Vessel Monitoring System (VMS)  karena  AIS  menggunakan  Radio  Very  High  Frequency  (VHF)  yang  dapat  langsung terdeteksi oleh stasiun Vessel Traffic Service (VTS) terdekat.
Penggunaan  teknologi  terkini,  Pemerintah  Indonesia  memperkuat  sistem  navigasi berbasis teknologi terkini di sejumlah pelabuhan untuk menekan tingkat kecelakaan kapal di Tanah  Air.  Vessel  Traffic  Services  (VTS)  terdiri  dari  Radar,  CCTV,  Radio  VHF,  dan  AIS, yang  mampu  memberi  peringatan  dini  dari  meteorology  atau  cuaca,  pergerakan  kapal,  dan meningkatkan keselamatan pelayaran.
Bagaimana implikasi hukum terhadap implementasi Sistem Peringatan Dini terintegrasi terhadap  kelangsungan  Bisnis  Pertamina  Hulu  Energi  Lepas  Pantai  Barat  Laut  Jawa. Implikasi  hukum  terhadap  implementasi  sistem  peringatan  dini  (Early  Warning  System) terintegrasi Vessel Traffic Services (VTS) dan Automatic Identification System (AIS) dalam pelayaran memiliki beberapa aspek yang signifikan bagi kelangsungan bisnis Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Barat Laut Jawa. Berikut adalah beberapa kesimpulan implikasi hukum yang dapat diidentifikasi:
Keselamatan  pelayaran  dan  tanggung  jawab.  Implementasi  VTS  dan  AIS  dapat meningkatkan  keselamatan  pelayaran,  yang  merupakan  kewajiban  utama  bagi  kapal  dan operator.  Dengan  sistem  peringatan  dini,  kapal  dapat  menghindari  potensi  bahaya  seperti tabrakan dengan objek di laut atau cuaca buruk, yang dapat mengurangi risiko kecelakaan dan kerugian  finansial.  Pertamina  Hulu  Energi  Lepas  Pantai  Barat  Laut  Jawa  harus  memastikan bahwa semua kapal yang mereka operasikan dilengkapi dengan peralatan VTS dan AIS yang memadai,  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Misalnya  kasus  kecelakaan  kapal  dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi, serta menimbulkan tanggung jawab hukum dan etis  bagi  Pertamina.  Contoh  yang  pernah  terjadi  adalah  kebakaran  kapal  pengangkut  BBM yang menyebabkan kecemasan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
Komunikasi  dan  koordinasi.  VTS  dan  AIS  memungkinkan  komunikasi  dan  koordinasi yang  lebih  baik  antara  kapal,  pelabuhan,  dan  pusat  VTS.  Ini  membantu  dalam  pengelolaan lalu  lintas  pelayaran,  penentuan  rute,  dan  pengawasan  pergerakan  kapal.  Pertamina  Hulu Energi Lepas Pantai Barat Laut Jawa harus memastikan bahwa semua staf dan operator kapal dilatih  untuk  menggunakan  peralatan  VTS  dan  AIS  dengan  benar,  serta  mematuhi  prosedur komunikasi yang ditetapkan.
Pengawasan  lingkungan  dan  kesehatan.  VTS  dan  AIS  dapat  membantu  dalam pengawasan lingkungan dan kesehatan, terutama di wilayah yang rawan bencana alam. Sistem peringatan  dini  dapat  memberikan  peringatan  dini  tentang  potensi  bencana  seperti  banjir, tsunami,  atau  cuaca  ekstrem,  yang  dapat  membantu  dalam  evakuasi  dan  mitigasi  risiko. Pertamina  Hulu  Energi  Lepas  Pantai  Barat  Laut  Jawa  harus  memastikan  bahwa  mereka mematuhi peraturan lingkungan dan kesehatan yang berlaku, serta mengambil tindakan yang diperlukan  untuk  mengurangi  dampak  negatif  terhadap  lingkungan.  Contohnya  kecelakaan
kapal  dapat  menyebabkan  tumpahan  minyak  yang  berdampak  negatif  terhadap  lingkungan dan  kesehatan  masyarakat.  Pertamina  harus  memastikan  bahwa  mereka  mematuhi  peraturan lingkungan  dan  kesehatan  yang  berlaku,  serta  mengambil  tindakan  cepat  untuk menanggulangi dampak tumpahan minyak.
Pengelolaan  informasi.  Implementasi  VTS  dan  AIS  membutuhkan  pengelolaan  informasi yang tepat dan akurat. Kapal harus melaporkan posisi dan informasi lain yang relevan secara berkala,  sementara  pusat  VTS  harus  menganalisis  dan  menginterpretasikan  data  tersebut untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Barat Laut Jawa  harus  memastikan  bahwa  setiap  kapal  memiliki  sistem  informasi  yang  efektif  untuk mengelola data dari VTS dan AIS, serta mematuhi aturan pelaporan yang berlaku. Kecelakaan kapal  dapat  mengganggu  operasional  dan  efisiensi  bisnis  Pertamina.  Contoh  yang  menonjol adalah kecelakaan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yang menyebabkan pipa Pertamina patah  akibat  jangkar  kapal,  yang  dapat  mengganggu  aliran  minyak  dan  memerlukan  biaya pemulihan yang besar
Kewajiban  hukum  dan  sanitasi.  VTS  dan  AIS  juga  memiliki  implikasi  terhadap kewajiban  hukum  dan  sanitasi.  Kapal  harus  mematuhi  peraturan  yang  berlaku,  termasuk peraturan keselamatan, lingkungan, dan kesehatan. Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Barat Laut  Jawa  harus  memastikan  bahwa  semua  kapal  yang  mereka  operasikan  mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk peraturan sanitasi dan keselamatan pelayaran.

## BIBLIOGRAFI
Andini, Orin Gusta, Gusreyna, Lisa Aprilia, & Eriansyah, Surya. (2023). BAKAMLA: HARAPAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA.

## PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN , 405–413.
Arya Sardi Pratama, Arya Sardi Pratama. (2021). ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS JAGA LAUT DI KM. ST. KAMBRIA 2 . Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Fadillah, Siti, & Soesanto, Edy. (2023). Analisis Dampak Kegiatan Industri Hulu Migas Terhadap Pembangunan Nasional Dalam Aspek Ekonomi Regional Indonesia. Jurnal Mahasiswa Kreatif , 1 (4), 10–24.
Fitrah, Muhammad. (2015). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Pertamina (persero) Cabang Bima. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 3 (2). Mahakam, Adinda Rahma. (2022). ANALISA HUMAN ERROR PENGGUNAAN
PERALATAN KOMUNIKASI DAN NAVIGASI DENGAN PENDEKATAN MORT DAN SHERPA (Studi Kasus: Vessel Traffic Services Navigasi Teluk Bayur) . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Munaf, Dicky R., & Putra, Demo. (2015). Kontribusi Hidrografi untuk Memperkuat Early Warning System Keamanan Laut. Jurnal Sosioteknologi , 14 (1), 21–28.
Namudat, Hasan, Karlina, Nina, & Rusli, Budiman. (2018). Analisis Kebijakan Pengamanan Objek Vital Di Pt Freeport Indonesia. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik , 1 (2), 39–44. Negara-Badan, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan, & Keahlian, D. P. R. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara: Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat . Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.
Permana, Moh Didi. (2024). Peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Objek Vital Nasional Kabupaten Morowali Utara. Jurnal Kolaboratif Sains , 7 (6), 2161–2172.
Prihantoro, Mitro. (2024). TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL STRATEGIS . Rifa’i, Iman Jalaludin. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Hukum , 6.
Ritonga, Asrullah Sani, & Yursal, Yursal. (2024). Pelayaran Clearance In Pada Sistem Inaportnet Kapal Keagenan Di Pt Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Belawan. Journal of Maritime and Education (JME) , 6 (1), 600–607.
Sengadji, Karolus Geleuk. (2021). Analisis Penegakan Hukum di Bidang Pelayaran Dalam Rangka Mendukung Program Tol Laut Yang Efektif dan Efisien . Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
Siswoyo, Bambang. (2015). Evaluasi Pemanfaatan Vessel Traffic Service (VTS) Di Pelabuhan Utama Belawan. Jurnal Penelitian Transportasi Laut , 17 (4), 143–154. Soesanto, Edy, Ramadhan, Husni Fauzi, Ardiansyah, Ivan, & Maulana, Rizky. (2023). SISTEM KEBIJAKAN OBJEK VITAL NASIONAL, PENGAMANAN FILE DAN PENGAMANAN CYBER TERHADAP BANK MANDIRI. Cross-Border , 6 (1), 680– 686.
Sonata, Depri Liber. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 15–35.
Taslimin, Taslimin, Febriany, Rindika, Suroso, Wahyu Indar Joko, & Abdulrahman, Abdulrahman. (2024). Optimalisasi Layanan Perizinan Bidang Telekomunikasi Pelayaran Melalui Aplikasi E-Licensing Yang Terintegrasi Dengan Online Single Submission. Journal of Economics and Business UBS , 13 (2), 772–781.
Copyright holder: Author (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: