## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## REFORMULASI  HUKUM  PIDANA  TERKAIT  TINDAKAN  KEBIRI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
I Gusti Agung Virlan Awanadi, I Ketut Rai Setiabudhi
Universitas Udayana E-mail: virlanawanadi07@gmail.com, raisetiabudhi_fhunud@yahoo.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023 Diterima: 12 Juli 2023 Terbit: 1 Agustus 2023
Keywords :
Reformulation of criminal law; Castration action; Criminal acts of sexual violence Sexual  violence  is  an  act  that  harms  the  values embodied  in  decency  and  religious  norms.  The government  issued  a  policy,  a  Government Regulation,  to  address  this  issue  by  administering chemical castration to sexual violence perpetrators. The  purpose  of  this  study  is  to  reformulate  the Government Regulation Implementation in order to find  the  appropriate  reformulation  of  future regulations  against  perpetrators  of  sexual  violence. This is because there has been a lot of debate for and against  this  issue.  The  methods  of  normative  legal research, which are related to norms and approach statutory  regulations  and  concepts,  are  used  in problem  solving.  Castration  was  found  to  have  no justification  in  this  study.  influenced  by  varying opinions  and  provisions  regarding  castration. Examples include doctors refusing to execute sexual violence  perpetrators  and  going  against  the  1945 Constitution  in  Article  28B  regarding  the  right  to continue offspring. The implementation of castration in the Child Protection Stipulation Law itself can be removed  to  reformulate  the  castration  sanction policy.  In  the  Government  Regulation  for  the Implementation  of  Castration,  sexual  violence cases can  only  be  handled  by  rehabilitation  facilities.  In addition,  the  Criminal  Code,  the  Elimination  Of Domestic  Violence  Law,  and  the  Criminal  Acts  Of Sexual  Violence  Law  all  already  contain  provisions that are more pertinent to handling cases of sexual violence.

## Abstrak
Kata kunci : Reformulasi hukum pidana; Tindakan kebiri; Kekerasan seksual.
Corresponding Author: I Gusti Agung Virlan Awanadi , E-mail: virlanawanadi07@gmail.com
Kekerasan  seksual  merupakan  suatu  perbuatan yang  mencederakan  nilai-nilai  yang  terkandung dalam  norma  kesusilaan  dan  keagamaan.  Guna mengatasi  hal  tersebut  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  yakni  Peraturan  Pemerintah  terkait pemberian  tindakan  kebiri  kimia  terhadap  pelaku kekerasan  seksual.  Karena  banyak  terjadinya perdebatan  pro  dan  kontra  terhadap  hal  tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mereformulasi PP Pelaksanaan tersebut, guna menemukan reformulasi pengaturan yang layak terhadap pelaku kekerasan seksual di masa mendatang. Pemecahan masalah  dilakukan  dengan  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  yang  terkait  dengan norma-norma  serta  melakukan  pendekatan terhadap  peraturan  perudang-undangan  dan konsep-konsep.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan bahwa  pelaksanaan  tindakan  kebiri  tidak dibenarkan  keberlakuannya.  Dipengaruhi  oleh ketentuan-ketentuan  serta  pendapat-pendapat yang  bertentangan  pada  tindakan  kebiri.  Seperti bertentangan  dengan  UUD  1945  pada  Pasal  28B terkait  hak  untuk  melanjutkan  keturunannya  dan dari  sejumlah  kalangan  dokter  menolak  untuk mengeksekusi  terkait  eksekusi  pelaku  kekerasan seksual.  Reformulasi  atas  kebijakan  sanksi  kebiri dapat  dilakukan  dengan  menghapus  pelaksanaan tindakan  kebiri  pada  UU  Penetapan  Perlindungan Anak itu sendiri. Pada PP Pelaksanaan Kebiri dapat diberikan sarana rehabilitasi saja guna menangani kasus  kekerasan  seksual.  Ditambah  lagi  Indonesia telah memiliki pengaturan dalam KUHP, UU PKDRT dan  UU  TPKS  yang  lebih  relevan  guna  menangani kasus kekerasan seksual.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Kekerasan  atau  kejahatan  seksual  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan para korban serta  dapat  dikelompokkan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  yang  mencoreng  dan melecehkan kemanusiaan seseorang (Rahmi, 2019). Kejahatan seksual juga bukan suatu permasalahan dalam tataran Indonesia saja, melainkan sudah cukup serius dalam lingkup negara-negara di dunia (Samatha, 2018).
Mengacu pada data World Health Organization (WHO) sekiranya terdapat pada catatan globalnya, sekitar 30% (tiga puluh persen) wanita di seluruh  dunia mengalami  kekerasan  seksual  sebagai  pasangan  maupun  non-pasangan.  Pada umumnya pelaku kejahatan seksual dilakukan oleh pria hidung belang. Sedangkan pihak  korban  yang  dirugikan  biasanya  dari  kalangan  anak  hingga  remaja perempuan.
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan  seksual  dapat  berasal  luar (Eksternal) maupun dari dalam (Internal) diri pelaku kejahatan seksual. Dari faktor internal yakni pertama, faktor kejiwaan yaitu berasal dari psikologis seseorang yang terganggu  serta  dapat  mendorong  seseorang  melakukan  kejahatan  seksual.  Hal tersebut  dapat  dikatakan  adanya  gangguan  mental  dan  pikiran  yang  tidak  dapat dikontrol sehingga tidak dapat memilih dan memilah perbuatannya. Kedua, faktor biologis yang pada umumnya dimiliki oleh semua orang yakni adanya hasrat seksual karena kebutuhan yang melatarbelakangi. Ketiga, faktor moral dan balas dendam merupakan  kesatuan  yang  berhubungan.  Adanya  trauma  di  masa  lalu  dapat mengakibatkan seseorang untuk membalaskan dendamnya kepada orang lain, hal itupun dipengaruhi oleh moral seseorang yang menyimpang (Lewoleba, 2020).
Selanjutnya  faktor  yang  berasal  dari  eksternal  yaitu  pertama,  faktor budaya.  Budaya  yang  tidak  pernah  lepas  dari  faktor  kejahatan  seksual  karena seorang  laki-laki  pada  umumnya  memiliki  kekuatan  atau  tenaga  yang  lebih  kuat dibandingkan  anak  dan/atau  remaja  perempuan.  Hal  tersebut  mengakibatkan selalu  timbul  adanya  niatan  untuk  menguasai  atau  selalu  ingin  berada  di  atas perempuan dalam hal apapun termasuk kejahatan seksual. Kedua, faktor ekonomi yang  selalu  dikaitkan  dalam  halnya  kemiskinan.  Karena  ketidakmampuan seseorang  dalam hal  finansial,  membuat  orang  melakukan  kejahatan  seksual  dan dapat pula menjadi korban (Lewoleba, 2020).
Tentu hal tersebut bertentangan atau dilarang oleh hukum, serta sebelum hukum  pidana  (dalam  hal  kejahatan)  diatur  secara  hukum  positif,  hal  ini  sudah diakui  sebagai  tindakan  yang  tidak bersesuaian  dengan  nilai  kesusilaan  dan  nilai keagamaan. Karena akibat dari kejahatan seksual yang dialami oleh seorang anak dan/atau remaja perempuan sangat berdampak kelangsungan anak tersebut seperti trauma  berat,  sulit  bergaul  kembali  dengan  temannya,  luka  fisik,  bahkan  sampai meninggal dunia.
Maka dari itu diperlukan penanganan secara khusus guna untuk mengatasi pelaku kekerasan seksual fokusnya kepada anak. Salah satunya yaitu upaya hukum pidana  dalam  menangani  serta  mengendalikan  kejahatan  seksual  yakni  terdapat sejumlah  pengaturan  seperti  pada  Bab  empat  belas  tentang  Kejahatan  Terhadap Kesusilaan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)  dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Selanjutnya lebih spesifik dalam kebijakan hukum pidana telah dibuatkan aturan mengenai penanganan pelaku kejahatan seksual yaitu Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun  2020  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman  Identitas  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  melalui penjatuhan sanksi hukuman kebiri (PP Pelaksanaan Kebiri).
Adapun  urgensi  dari  pembentukan  Peraturan  tersebut,  karena  didorong oleh  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak Menjadi  Undang-Undang  (UU  Penetapan  Perlindungan  Anak).  Karena  kekerasan seksual  terhadap  anak  perlu  mendapat  perhatian  yang  lebih  serius  dengan memberikan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual kepada anak dianggap memiliki efek jera serta sebagai bentuk pencegahan atau upaya preventif.
Pelaksanaan kebiri ini dilakukan dengan metode suntikan yang berisi zat tertentu  terhadap  narapidana  kejahatan  seksual  terhadap  anak  yang  bertujuan berkurangnya hasrat seksual seorang pelaku dan bahkan bisa hilang. Hal tersebut tentu menjadikan perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju terhadap sanksi kebiri di Indonesia. Karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945  (UUD  1945)  yang  mengatur  sejumlah  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  maupun dalam konvensi internasional.
Maka  dari  itu,  kebijakan  sanksi  kebiri  ini  tidak  dibenarkan  karena bertentangan  dengan  HAM.  Selanjutnya  yang  dapat  kita  lakukan  ialah  mengkaji langkah  yang  tepat  untuk  menangani  kasus  kekerasan  seksual  ini.  Bahwa  dalam hukum pidana terdapat suatu kebijakan yaitu reformulasi hukum atau pembaruan hukum pidana.
Reformulasi  hukum  atau  pembaruan  hukum  pidana  dapat  dimaknai sebagai  langkah  untuk  mengganti  atau  menghilangkan  sama  sekali,  mengubah, menambahkan,  membenahi,  mereview  ketentuan-ketentuan  hukum  serta  asas hukum dalam peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, selain dari apa yang telah  disebutkan,  makna  reformulasi  juga  berarti  bagaimana  sikap  kita  terhadap pengubahan sistem hukum yang ada, dari belum tercapainya hasil yang maksimal, sampai di  mana menemukan titik hasil yang memuaskan atau sempurna sehingga pasti selalu bertujuan demi kepastian dalam kebijakan hukum (Ambarwati, 2022).
Penelitian  terkait  sanksi  kebiri  kimia,  bahwa  sebelumnya  terdapat penelitian yang serupa oleh peneliti lain. Namun, agar menemukan perbedaan dari penelitian terdahulu perlu untuk membandingkan untuk mencari kebaharuan atau penemuan dalam suatu penelitian. Salah satunya yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia” oleh  Nur  Hafizal  Hasanah  dan  Eko  Soponyono.  Inti  dari  penelitian  tersebut  ialah sanksi kebiri dikatakan bertentangan dengan HAM khususnya pada Pasal 28G ayat (2)  tentang  hak  kebebasan  seseorang  serta  tidak  boleh  merendahkan  derajat manusia  dan  mengatakan  juga  bahwa  sanksi  kebiri  tidak  dinilai  efektif  guna menangani pelaku kekerasan seksual (Hasanah dan Soponyono, 2018).
Sedangkan, penelitian ini akan berfokus mereformulasi pada ketentuan PP Pelaksanaan Kebiri dengan mengacu terhadap reformulasi yang telah disampaikan sebelumnya.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  hendaknya  meneliti  lebih  lanjut  terkait langkah yang tepat terkait pemberian sanksi kebiri di Indonesia serta formulasi atau langkah  yang  lebih  tepat  mengenai  kebijakan  hukum  pidana  dalam  pencegahan kejahatan  seksual  pada  masa  mendatang.  Serta  dirumuskan  dalam  rumusan masalah  seperti  bagaimana  pengaturan  pelaku  kekerasan  atau  kejahatan  seksual dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia?  bagaimana  pengaturan  sanksi
hukuman kebiri di Indonesia? dan bagaimana reformulasi tindak pidana kekerasan seksual pada masa mendatang?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  digunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  diartikan sebagai  penelitian  terhadap  pengaturan  hukum  (Diantha,  2016).  Maka  dari  itu penelitian ini berfokus pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi,  Dan  Pengumuman  Identitas  Pelaku Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak.  Selanjutnya  penelitian  ini  digunakan  metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Seperti  apa  yang  sudah  dapat  disampaikan  pada  latar  belakang  bahwa kejahatan seksual merupakan suatu perbuatan yang diyakini keberadaannya bukan saat  diatur  menjadi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  saja,  tetapi  sudah jauh dari pada itu saat dikenalnya norma kesusilaan dan keagamaan. Seperti yang sudah  diatur  dalam  sejumlah  aturan  atau  undang-undang  Indonesia  sebagai berikut:

## KUHP
Ketentuan terkait kejahatan seksual dapat ditemukan dalam Pasal 289, 290, 291, 292, 293, dan 294 KUHP. Pada Pasal 289 KUHP mengatur mengenai ancaman terhadap pelaku kejahatan seksual yang melakukan pemaksaan terhadap seseorang untuk  dapat  dilakukannya  perbuatan  cabul  oleh  dirinya.  Pasal  289  KUHP memberikan ancaman sembilan tahun penjara. Pasal 290 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) poin atau angka bahwa ancaman pidana penjara selama tujuh tahun apabila melakukan kejahatan seksual  terhadap orang yang sedang pingsan atau tidak dalam keadaan sadar, melakukan aktivitas seksual terhadap seseorang yang belum lima belas tahun atau dapat dikatakan dengan seorang anak dan mengajak seorang anak dengan  cara  membujuk  untuk  melakukannya.  Selanjutnya  pada  Pasal  291  KUHP apabila  perbuatan  sebagaimana  Pasal  289  dan  290  itu  menyebabkan  luka  berat ancaman pidananya menjadi dua belas tahun penjara sedangkan jika menyebabkan kematian maka diancam dengan lima belas tahun penjara.
Pasal  292  KUHP  yakni  melarang  kejahatan  seksual  dengan  sesama  jenis kelamin terhadap seorang anak. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat diancam pidana penjara selama lima tahun. Pasal 293 KUHP pada intinya mengatur kejahatan seksual bagi seseorang yang menjanjikan membayar menggunakan uang atau benda agar dapat dilakukan aktivitas seksual dengannya yang ditujukan pada seorang  yang  belum  dewasa  atau  seorang  anak.  Ketentuan  tersebut  mengancam seseorang  apabila  melakukannya  maka  dapat  dipidana  selama  lima  tahun.  Pada Pasal  294  KUHP  terdiri  dari  2  ayat, pertama ,  mengancam  selama  tujuh  tahun penjara mengenai perbuatan seksual terhadap anaknya baik itu anak kandung, tiri, angkatnya,  serta  yang  di  bawah  pengawasannya. Kedua ,  diancam  dengan  pidana tujuh  tahun  juga  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  dalam  hal  ini  seorang  yang
melakukan  ialah  seseorang  yang  memiliki  jabatan  atau  kewenangan  dibidang pekerjaannya  yang ditujukan terhadap bawahannya atau orang yang dipercayainya. UU PKDRT.
UU  PKDRT  adalah  ketentuan  hukum  pidana  dalam  hal  kekerasan  salah satunya melarang adanya kekerasan atau kejahatan seksual di areal rumah tangga. Menurut Pasal 2 UU ini yang termasuk dalam lingkup rumah tangga ialah anak, istri, suami, yang adanya hubungan darah atau keluarga, atau yang tinggal tetap dalam rumah  tangga,  serta  orang  yang  bekerja  atau  membantu  baik  itu  tinggal  tetap maupun tidak dalam rumah tangga tersebut.
Kekerasan  seksual  yang  dimaksud  dalam  UU  PKDRT  pada  Pasal  8  ialah perbuatan oleh salah satu anggota rumah tangga  terhadap anggota-anggota yang lain  untuk  melakukan  hubungan  seksual  dengannya  atas  dasar  paksaan.  Apabila perbuatan tersebut dilakukan, maka dapat diancam pidana penjara selama 12 tahun serta denda maksimal tiga puluh enam juta rupiah menurut Pasal 46 UU PKDRT. Selanjutnya pada Pasal 47 UU PKDRT mengatur jika kekerasan seksual dilakukan untuk  tujuan  komersial  atau  tujuan  lainnya  maka  ancaman  pidananya  ditambah menjadi  lima  belas  tahun  penjara  dengan  catatan  pidana  minimum  yakni  selama empat tahun serta denda maksimal tiga ratus juta rupiah.
Ketentuan dalam UU PKDRT ini rata-rata memiliki pengaturan yang hampir sama  dengan  KUHP.  Yakni  pada  pasal  48  UU  PKDRT  juga  menyinggung  apabila kejahatan  seksual  sebagaimana  yang  dijelaskan  sebelumnya  mengakibatkan anggota  rumah  tangganya  luka-luka  dengan  tidak  ada  harapan  sembuh, kejiwaannya  dapat  terganggu,  mengakibatkan  keguguran  dapat  dipidana  penjara minimal lima sampai dengan dua puluh tahun serta denda minimal dua puluh lima juta  rupiah  dan  maksimal  lima  ratus  juta  rupiah.  Terdapat  pengecualian  terkait kekerasan seksual jika dilakukan oleh suami terhadap istri atau istri terhadap suami yakni merupakan delik aduan.

## UU TPKS
UU  TPKS  merupakan  Undang-Undang  baru  yang  mengatur  tentang kekerasan  atau  kejahatan  seksual.  Dari  segi  penamaannya  menggunakan  istilah tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  berarti  adanya  unsur  pidana  dan  juga memenuhi  unsur  kekerasan  seksual,  maka  UU  TPKS  ini  dapat  dipakai  rujukan sebagai menjerat pelaku kejahatan seksual.
Berdasarkan Pasal 4 UU TPKS, macam-macam dari tindak pidana kekerasan seksual ialah segala aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu dari yang berbuat serta adanya unsur kekerasan atau pemaksaan atau ancaman, hingga yang  berbasis  elektronik.  Selain  dari  apa  yang  telah  disebutkan  tersebut,  yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual  adalah paksaan aktivitas seksual terhadap  orang  dewasa  maupun  terhadap  anak  termasuk  juga  untuk menguntungkan dirinya dengan cara eksploitasi secara seksual.
Pengaturan  mengenai  pelaku  kekerasan  seksual  dalam  Undang-Undang tersebut  sejauh  ini  telah  mengakomodir  sejumlah  modus-modus  dari  perbuatan kekerasan seksual seperti yang telah disampaikan sebelumnya yakni dari pelecehan seksual  non  fisik  sampai  dengan  pelecehan  yang  berbasis  elektronik.  Mengenai pengaturan pidananya juga sudah bervariatif menyesuaikan tingkat kejahatan yang dilakukan. Adapun ancaman pidana penjaranya dari maksimal enam bulan sampai
15  tahun  serta  pidana  denda  yang  diberikan  paling  maksimal  yakni  senilai  satu miliar rupiah.

## Pengaturan Sanksi Hukuman Kebiri di Indonesia
Berawal dengan dikeluarkannya UU Penetapan Perlindungan Anak bahwa pada ketentuan tersebut khususnya Pasal 81 ayat (7) pada intinya mengatur bahwa terkait  pelaku  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  karena  ada  hubungan  keluarga atau darah dan terhadap perbuatan seksual yang mengakibatkan luka berat, fungsi reproduksi  yang  tidak  berguna  sebagaimana  mestinya  kembali,  mengakibatkan matinya seseorang dan menimbulkan penyakit yang menular maka dapat ditindak dengan  pelaksanaan  kebiri  kimia.  Pengaturan  sanksi  kebiri  spesifik  diatur  dalam kebijakan hukum pidana yang telah dibuatkan aturan mengenai penanganan pelaku kejahatan seksual yaitu PP Pelaksanaan Kebiri. Adapun urgensi dari pembentukan Peraturan tersebut, karena didorong oleh UU Penetapan Perlindungan Anak. Karena kekerasan  seksual  terhadap  anak  perlu  mendapat  perhatian  yang  lebih  serius seperti  menerapkan  kebijakan  kebiri  kimia  kepada  pelaku  kejahatan  seksual terhadap anak dianggap memiliki efek jera serta sebagai bentuk pencegahan atau upaya preventif.
Menurut  Pasal  1  angka  (2)  PP  Pelaksanaan  Kebiri  disebutkan  mengenai Kebiri Kimia yaitu proses menyuntikkan atau dengan metode lain yang berisi zat tertentu kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar melakukan hubungan seksual  dengan  pelaku  yang  mengakibatkan  terdapat  banyak  korban,  luka-luka, gangguan jiwa, menularkan pernyakit, gangguan reproduksi, serta kematian, guna mengontrol nafsu seksual berlebihan dan memberikan rehabilitasi.
Dalam  halnya  pemberian  kebiri  kimia  pada  UU  TPKS  dilaksanakan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  inkrah.  Sebelum  melakukan pengeksekusian tindakan kebiri kimia yang diperintahkan oleh jaksa, sebelumnya harus dikoordinasikan dengan petugas kesehatan di pemerintahan.
Selanjutnya pada pasal 3 UU TPKS disebutkan bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimia tersebut atas perintah jaksa sebagai pelaksana putusan yang dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi. Sependek pengetahuan penulis, seseorang yang  memiliki  kompetensi  atau  berwenang  melakukan  hal  tersebut  ialah  dari petugas kesehatan salah satunya yakni Dokter.
Tetapi  pandangan  dari  beberapa  dokter  terkait  pelaksanaan  tindakan kebiri kimia tersebut terdapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia. Karena dari perspektif kedokteran sangat bertentangan antara profesi dengan tindakan kebiri tersebut.  Di  satu  sisi  tugas  dokter  adalah  untuk  menyelamatkan  seseorang  dari masa kritisnya karena suatu penyakit, menyembuhkan pasien, menghilangkan rasa sakit  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  di  sisi  lain  dalam  etika  profesi  kedokteran bahwa  dokter  yang  bertugas  dilarang  melakukan  aktivitas  yang  berbahaya  baik yang  mengancam  keselamatan  orang  lain  maupun  dirinya  (Harahap  dan  Islamy, 2021).
Tentu  hal  tersebut  sangat  bertentangan  dari  segi  ilmu  kedokteran  yang sebagai eksekutor  dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Selain itu, didukung juga  dengan  hal  belum  terbuktinya  efektivitas  kebiri  kimia  karena  belum  ada pembuktian secara adekuat atau secara studi double blind . Dipertegas juga dengan efek  samping  dari  kebiri  kimia  yang  dimungkinkan  dapat  mengakibatkan
permasalahan kejiwaan (psikis) (Seotedjo, Sundoro, dan Sulaiman, 2018). Artinya opsi  penggunaan  kebiri  kimia  terhadap  terpidana  kekerasan  seksual  bukannya dapat  memperbaiki  sikap  hidup  pelaku,  melainkan  memperburuk  keadaannya. Masalah  kejiwaan  salah  satu  faktor  yang  tidak  dapat  berfungsinya  kendali  pikir untuk kembali aktif bersosialisasi di kehidupan masyarakat.

## Reformulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Masa Mendatang
Sebelumnya  telah  sepakat  bahwa  reformulasi  atau  pembaharuan  hukum pidana dapat dimaknai sebagai langkah untuk mengganti atau menghilangkan sama sekali,  mengubah,  menambahkan,  membenahi,  mereview  ketentuan-ketentuan hukum  serta  asas  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Bahwa  pada penelitian  kali  ini  yang  berfokus  kepada  reformulasi  dari  PP  Pelaksanaan  Kebiri. Yang di mana merujuk pada salah satu atau beberapa ketentuan dari reformulasi di atas.
Sebelum  pada  pembahasan  reformulasi,  bahwa  ide  ini  berangkat  dari adanya perdebatan mengenai kubu yang pro maupun kontra terhadap pemberian kebiri  kimia  terhadap  terpidana  kekerasan  seksual.  Hal  tersebut  yang  memicu terganggunya suatu kebijakan dapat berjalan dan diterapkan di masyarakat apabila masih ada polemik-polemik yang terjadi.
Dari sisi yang pro, beranggapan bahwa memang sudah sepantasnya barang siapa yang melakukan kekerasan seksual pada anak agar dihukum dengan seberat- beratnya yakni dengan menerapkan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku. Tetapi dari  sisi  yang  memperhatikan  bagaimana  efeknya  diberlakukan  kebiri  kimia tersebut  ialah  memungkinkan  banyak  efek  samping  yang  bisa  terjadi  sebelum melakukan uji coba terlebih dahulu. Ditambah juga negara terlalu berpihak kepada korban,  berpihak  dalam  arti  bukan  memulihkan  keadaan  korban,  tapi  justru memilih  berkonsentrasi  menghukum  korban  (Sucahyo,  2021).  Hal  ini  tentu  yang menjadi  kunci  utama,  untuk  memilih  langkah  apa  yang  tepat  nantinya  guna mengatasi perdebatan ini. Selain itu karena PP Pelaksanaan Kebiri yang sudah resmi diberlakukan.
Jika  dilihat  sesuai  dengan  yang  diatur  pada  Undang-Undang  Dasar  1945 (UUD 1945) terdapat sejumlah substansi HAM yang diabaikan terkait penindakan kebiri kima tersebut. Pertama , sebagaimana yang dirumuskan Pasal 28 B ayat (1) bahwa  disebutkan  “ setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ”. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa melanjutkan  keturunan  merupakan  HAM  dari  setiap  orang  agar  suatu  fungsinya dapat  berjalan  sebagai  mana  mestinya  dalam  sebuah  keluarga.  Maka  dari  itu, sejatinya negara harus menjamin setiap warganya walaupun seseorang berstatus sebagai  narapidana,  namun  tidak  menghapuskan  haknya  untuk  melanjutkan keturunan.
Selanjutnya  dipertegas  pula  dengan  UUD  1945  yang  digunakan  sebagai pertimbangan  moral  dan  hukum  guna  menjalankan  haknya  yang  bertujuan membentuk keluarga yang harmonis serta diakomodir oleh peraturan perundang- undangan.  Khusus  mengacu  pada  hak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan keturunan  bahwa  substansi  norma  dalam  UUD  1945  menjelaskan  “Masyarakat Indonesia  yang  berkembang sejak masih  sangat  sederhana  sampai  modern,  pada prinsipnya  merupakan masyarakat  kekeluargaan.  Masyarakat  kekeluargaan  telah
mengenal  pranata  sosial  yang  menyangkut  hak  dan  kewajiban  masyarakat  yang terdiri atas pranata religius yang mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang  Maha  Esa  dengan  segala  hak  dan  kewajibannya;  pranata  keluarga  sebagai wadah manusia hidup bersama untuk mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan keberadaannya”.
Maka dari itu sejalan dan berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  bahwa  dalam  penjelasan  Pasalnya  disebutkan tujuan  suatu  perkawinan  tidak  lain  dan  tidak  bukannya  agar  terbentuk  keluarga yang harmonis, bahagia, serta dapat memiliki atau melanjutkan keturunan.  Maka dari  itu  tindakan  atau  pelaksanaan  kebiri  kimia  tersebut  tidak  dikehendaki keberlakuannya.  Karena  kebiri  kimia  dapat  menghilangkan  hasrat  seksual seseorang seperti yang sudah diuraikan sebelumnya dan menghilangkan nalurinya untuk  melanjutkan  keturunan  secara  alamiah  dalam  hal  hak  untuk  berhubungan dengan pasangan suami istri sesuai pada UU Perkawinan.
Didukung  juga  dari  kalangan  para  ikatan  dokter  yang  menolak  untuk pengeksekusian  kebiri  kima  yang  dapat  diasumsikan  bahwa  sejatinya  perbuatan tersebut memang tidak layak dan tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Dalam hal ini tentunya guna menangani kasus kekerasan seksual yang fokusnya terhadap anak atau remaja perempuan.
Bukan berarti hal tersebut menjadikan suatu jalan buntu dalam menangani kasus  kekerasan  seksual  kepada  anak.  Melainkan  masih  dapat  dan  banyak  lagi alternatif lain yang dapat diberikan dalam penanganan kasus tersebut. Sebagaimana yang  telah  diuraikan  pada  pengaturan  kekerasan  seksual  pada  peraturan perundang-undangan  yang  sudah  kita  miliki,  bahwa  sudah  terdapat  berbagai ketentuan atau substansi terhadap penanggulangan kasus kejahatan seksual.
Seperti  pada  UU  TPKS  yang  merupakan  pembaruan  hukum  mengenai tindak pidana kekerasan seksual bahwa telah diatur penanganan kekerasan seksual secara  modern.  Jika  berfokus  pada  efek  jera,  selain  memberikan  sanksi  pidana penjara, formulasi utama yang dapat diutamakan yakni dengan melakukan tindakan rehabilitasi secara sosial maupun medis.
Karena rehabilitasi dalam kasus kekerasan seksual bukan hanya diberikan terhadap  korban  saja  melainkan  pada  pelaku  juga  dapat  dilakukan  sarana rehabilitasi. Seperti UU TPKS pada Pasal 1 angka (22) rehabilitasi diberikan kepada korban dan pelaku yang bertujuan untuk pemulihan dari gangguan fisik dan mental guna untuk mengembalikan perannya dalam masyarakat serta dapat diterimanya kembali dalam lingkungan pergaulannya.
Jadi, tindakan pelaksanaan kebiri kimia tidak dibenarkan dan bertentangan dengan UUD 1945 terkait hak seseorang untuk melanjutkan keturunannya. Maka dari itu ketentuan dalam UU Penetapan Perlindungan Anak pada ketentuan Pasal 81 ayat  (7)  dan  pada  PP  Pelaksanaan  Kebiri  itu  sendiri  harus  dihapus  atau  diubah. Dengan tidak memberlakukan lagi sanksi kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual, tetapi tetap diberlakukan sarana atau perhatian dengan tindakan rehabilitasi yang sudah sebagaimana diatur pada PP Pelaksanaan Kebiri tersebut.

## PENUTUP Kesimpulan
Pengaturan  terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  dalam  peraturan perundang-undangan Indonesia sejauh ini sudah dapat mengakomodir para pelaku kejahatan  seksual.  Penerapan  sanksi  kebiri  merupakan  kebijakan  hukum  yang bertentangan dengan HAM salah satunya Pasal 28B ayat (1) mengenai hak untuk melanjutkan keturunannya. Maka dari itu tindakan atau pelaksanaan kebiri ini tidak dibenarkan  pelaksanaannya.  Jadi,  reformulasi  terhadap  PP  Pelaksanaan  Kebiri terkait pelaksanaan tindakan kebiri kimia harus dihapuskan dan tetap menjatuhkan pidana  penjara,  denda  sebagai  pidana  pokok  serta  wajib  menjalani  rehabilitasi seperti pada UU TPKS dan PP Pelaksanaan Kebiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarwati,  D., Urgensi  Pembaharuan  Hukum di  Era  “Metaverse”  dalam  Perspektif Hukum  Progresif .  Dialektika:  Jurnal  Ekonomi  dan  Ilmu  Sosial,  7(2), 2022.
Diantha,  2018,  I  Made  Pasek, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Disertasi , Swasta Nulus, Denpasar.
Harahap,  A.A.  dan  Islamy,  A., Penolakan  Peran  Dokter  Sebagai  Eksekutor  Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam . Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2021
Hasanah,  N.H.  dan  Soponyono,  E.,  Kebijakan  Hukum  Pidana  Sanksi  Kebiri  Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(3), 2018.
Lewoleba, K.K. dan Fahrozi, M.H., Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak . Jurnal Esensi Hukum, 2(1), 2020. Nurhadi Sucahyo, Pro-Kontra Kebiri Kimia dan Pemihakan Negara Pada Korban, 25 Januari  2021,  URL:  https://www.voaindonesia.com/a/pro-kontra- kebiri-kimia-dan-pemihakan-negara-pada-korban/5750531.html
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi,  dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
Rahmi, A., Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia . De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 2019.
Samatha, S.A., Dhanardhono, T. dan Bhima, S.K.L., Aspek medis pada kasus kejahatan seksual. JURNAL  KEDOKTERAN  DIPONEGORO  (DIPONEGORO MEDICAL JOURNAL), 7(2), 2018.
Soetedjo, S., Sundoro, J. dan Sulaiman, A., Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri . Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, 2(2), 2018.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga.
World  Health  Organization,  Violence  Against  Woman,  9  Maret  2021,  URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence- against-women