## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Aspek  Keadilan  Pancasila  dalam  Mediasi  Perselisihan  Hubungan Industrial Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo
Sukmajati Fajar 1 , Rahayu Subekti 2
1,2 Universitas Sebelas Maret E-mail : sukmajatif@gmail.com , rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2021
Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021 Keywords: Industrial Relation
Disputes, Mediation,
Pancasila Justice The  purpose  of  writing  this  research  is  to  find  out  about pancasila justice in the of industrial relations dispute mediation at  the  Departement  of  Industry  and  Manpower  of  Sukoharjo Regency. The writing of this research uses a normative juridicial legal  research  method  by  reviewing  library  materials  or secondary  data.  The  nature  of  the  data  research  and  the approach used are prescriptive and statute approach. Pancasila Justice has characteristic of humanizing humans in a fair and civilized manner according to their human rights and providing social justice for all Indonesian people. From the data dispute cases  that  have  been  analyzed,  there  are  still  procedures  and recommendations that are not in accordance with Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Indutrial Relations Disputes, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Pancasila Justice.  This  legal  fact  causes  dispute  resolution  through mediation  to  be  unfair  because  it  is  not  in  accordance  with Pancasila justice where Pancasila jutice has the characteristics of  humanizing  humans  fairly  and  civilly  according  to  their human  rights  and  providing  social  justice  for  all  Indonesian people.

## Abstrak
Kata kunci:
Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi, dan keadilan Pancasila
Corresponding Author: Sukmajati Fajar, E-mail: sukmajatif@gmail.com
Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keadilan  pancasila  dalam  pelaksanaan  mediasi  perselisihan hubungan industrial di Dinas perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka.  Sifat penelitian  dan  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  preskriptif dan perundang-undangan ( Statute Approach ). Dari data kasus perselisihan yang telah dianalisis masih terdapat tata cara dan juga anjuran yang tidak sesuai dengan undang-Undang Nomor
2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan
Industrial,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dan  Keadilan  Pancasila.  Fakta  hukum tersebut  menyebabkan  penyelesaian  perselisihan  melalui mediasi  menjadi  tidak  adil  karena  tidak  sesuai  dengan keadilan  pancasila  dimana  keadilan  pancasila  mempunyai karakteristik  yaitu  memanusiakan  manusia  secara  adil  dan beradab sesuai hak asasinya dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Pasal  1  angka  16  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa Hubungan Industrial (Hubungan Industri) yang dikenal selama ini merupakan hubungan yang terbentuk antara para pelaku  dalam  produksi  barang  dan/atau  jasa  yang  terdiri  dari  unsur  pengusaha, pekerja/buruh  ,  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu  hubungan  industri  berjalan  dengan  baik  dan  lancar.  Adanya/konflik kepentingan  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  merupakan  masalah  yang lumrah terjadi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004 Perselisihan Hubungan  Industri  yang  menyatakan  hubungan  industri  adalah  perbedaan pendapat  yang  berdampak  antara  pengusaha/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat buruh berdasarkan hak, berdasarkan, pemutusan hubungan kerja, dan pengiriman antar  serikat  pekerja/serikat  buruh  dalam  satu  perusahaan.  Adanya  antara pengusaha  dan  pekerja  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  permasalahan  pokok seperti yang dijelaskan oleh Gunawi Kartasapoetra bahwa pangkal permasalahan antara pekerja/buruh dengan pengusaha pada umumnya memuat masalah-masalah pengupahan,  jaminan  sosial,  perilaku  penugasan  yang  kadang-kadang  dirasakan kurang  sesuai  dengan  kepribadian,  daya  kerja  dan  kemampuan  kerja  yang dirasakan  kurang  sesuai  dengan  pekerjaan  yang  harus  diemban,  adanya  masalah pribadi (Zaeni Asyhadie, 2007:202).
Adapun  di  Kabupaten  Sukoharjo  pernah  terjadi  hubungan  industri  antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 13 Mei 2020  yang  melibatkan  ratusan  karyawan  pabrik  tekstil  PT  Tyfountex  Indonesia yang berbondong-bondong mendatangi pabrik. Pada hari itu para karyawan sengaja tidak  masuk  kerja  dan  melakukan  aksi  damai  untuk  bertanya  mengenai  gaji tertanggal bulan April 2020 yang belum terbayarkan pada saat itu.
Bedasarkan catatan Solopos.com, perusahaan tekstil tersebut juga memiliki permasalahan dengan karyawan terkait pesangon 1.100 cara membuat pemutusan hubungan  kerja  (PHK)  pada  November  2019.  PHK  tersebut  telah  dilakukan  oleh pihak  perusahaan  secara  bergelombang  sejak  bulan  Februari  2019.  Berdasarkan kasus  tersebut,  dapat  diketahui  hal  yang  menyebabkan  aksi  tersebut  adalah masalah  pengupahan.  Seorang  pekerja  wajib  mendapatkan  hak  pengupahan  atas pekerjaan, dan jika tidak dipenuhinya hak pekerja oleh perusahaan kesejahteraan
buruh akan menurun dan menciptakan konflik hubungan industri. Sengketa bidang hubungan  industri  dapat  diselesaikan  oleh  instansi  ketenagakerjaan  setempat. Salah satu jenis penyelesaiannya adalah melalui mediasi. Pasal 1 ayat 11 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial  yang  menegaskan  bahwa  mediasi  industri  yang  selanjutnya  disebut mediasi adalah penyelesaian hak, berdasarkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja,  dan  hubungan  kerja  antar  pekerja/serikat  hanya  dalam  satu  perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Penyelesaian  melalui  mediasi  penyelesaian  di  luar  kewenangan  yudikatif  dimana hal  tersebut  merupakan  produk  hukum  dari  mediasi  tidak  memiliki  kekuatan hukum  yang  mengikat  dan  di  dalam  prosesnya  dapat  menyesuaikan,  berbeda dengan produk dari pengadilan dimana hasil mengikat kepada semua pihak yang bersengketa  dan  berkekuatan  hukum  tetap  bagi  para  pihak  .  Proses  berjalannya persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung ditentukan oleh para Hakim, yaitu hakim karir dan hakim ad hoc (Mashari, 2016:117-118).
Oleh  karena  itu  dalam  kekuatan  penyelesaian  melalui  mediasi  dimana produk penyelesaiannya tidak memiliki hukum yang mengikat karena dilakukan di luar  kewenangan  yudikatif  hal  tersebut  mengakibatkan  adanya  potensi penyelesaian mediasi tersebut tidak ada penyelesaian yang diharapkan oleh pihak yang bersengketa. Eksistensi keadilan pancasila memang relatif terwujud dan hal tersebut bukan berarti tidak mungkin dapat diimplementasikan. Hal tersebut dapat diimplementasikan melalui profesionalisme seorang mediator, semua pihak pasti mengharapkannya suatu keadilan agar dapat tercapai keadilan hukum. Hal tersebut disebabkan  karena  keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum  disamping kebenaran.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji mengenai  keadilan  dalam  pelaksanaan  mediasi  hubungan  industri  di  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sukoharjo.

## Perumusan Masalah
Adapun masalah yang dikemukan dalam jurnal ini antara lain:
1.  Apakah pelaksanaan mediasi hubungan industri di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Sukoharjo sudah memenuhi keadilan pancasila?.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjauan Mengenai Hubungan Kerja
Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara buruh dan pemberi kerja yang  tidak  memiliki  kekurangan  pekerjaan,  upah  dan  perintah.  Hubungan  kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dengan majikan atau pemberi kerja (Wijayanti Asri, 2009 : 98). Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  kaidah  hukumnya  menjelaskan hubungan kerja yang terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.  Perjanjian  kerja  dibuat  secara  tertulis  atau  lisan  (Adrian  Sutedi, 2009 : 45). Dari penjelasan diatas dapat ditarik unsur-unsur hubungan kerja yaitu adanya unsur pekerjaan; adanya perintah; adanya upah; waktu yang ditentukan. 2. Tinjauan Mengenai Hubungan Industrial
Pengertian  hubungan  industri  diatur  dalam  Pasal  1  angka  16  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  suatu  aturan hukumnya menjelaskan hubungan industri adalah sistem hubungan yang terbentuk
antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian-pengertian  mengenai  hubungan  industri  dapat  diuraikan  menjadi unsur-unsur dari hubungan industri yaitu adanya suatu sistem hubungan industri, adanya pelaku yang meliputi pengusaha , pekerja/buruh, dan pemerintah, adanya proses produksi barang dan/atau jasa (Asri Wijayanti, 2009:56).
3. Tinjauan Mengenai Perselisihan Hubungan Industrial Adakalanya hubungan tersebut berubah menjadi kerugian bagi para pelaku hubungan  industri.  Perselisihan  di  bidang  hubungan  industri  yang  selama  ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan ketenagakerjaan  yang  belum  ditetapkan,  baik  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan,  perjanjian  kerja  bersama,  maupun  peraturan  perundang-undangan (Asri Wijayanti, 2009 : 178) . Suatu keputusan pasti yang telah dipertimbangkan dalam bentuk kebijakan akan diterima oleh para pekerja dengan dua rasa puas dan rasa kurang puas. Mereka yang kurang merasa puas ini menikmati benih-benih puas antara pemberi dengan mereka, dan jika kurang puas diekspos serta dikembangkan akan  terjadi  kegoncangan  dalam  perusahaan  yang  mana  kegoncangan  ini  harus segera diatasi dengan jalan musyawarah.
4. Tinjauan Mengenai Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  yang  menjelaskan  ide-ide  tentang  hubungan industrial  adalah  perbedaan  pendapat  yang  berdampak  antara  pengusaha  atau gabungan  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh karena adanya hal tersebut kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan kerjasama antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahan. Penyelesaian Hubungan Industrial dapat dilakukan dengan dua jalur, yaitu penyelesaian diluar Pengadilan Hubungan  Industrial  (non  litigasi)  dan  penyelesaian  melalui  jalur  Pengadilan Hubungan Industrial (litigasi). Adapun jenis-jenis hubungan hubungan industri di luar Pengadilan Hubungan Industrial (non litigasi) dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :
a. Penyelesaisan melalui Bipartit b. Penyelesaian melalui Mediasi c. Penyelesaian melalui Konsiliasi d. Penyelesaian melalui Arbitrase Dalam penyelesaian hubungan industrial dapat diselesaikan melalui mediasi dimana dalam mediasi ditengahi oleh seorang mediator. “Mediator ini untuk mampu menciptakan  kondisi  yang  kondusif  agar  bisa  menjamin  terciptanya  suatu kompromi  diantara  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Sehingga  para  pihak  yang berselisih tersebut, memperoleh hasil yang sama-sama menguntungkan” (Aditya T dan  Rahayu  S,  2021:481).  Jika  dalam  perjanjian  hubungan  industrial  melalui mediasi  telah  tecapai  kesepakatan,  maka  akan  dibuat  Perjanjian  Bersama  sesuai dengan  Pasal  13  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 5. Tinjauan Mengenai Keadilan Pancasila
Keadilan  Pancasila  memiliki  karakteristik  tersendiri,  salah  satunya  adalah memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Karakteristik
tertuang  dalam  sila  kedua  Pancasila  dan  di  dalam  sila  kedua  tentang  hak  asasi manusia yang telah melekat sejak manusia di dalam kandungan. Hak asasi manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk mengatur masyarakat.
Selain  memanusiakan  manusia,  karakteristik  Keadilan  Pancasila  adalah memberikan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Nilai  keadilan  yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab harus merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan seluruh warga negara serta melindungi seluruh warga dan wilayahnya, serta mencerdaskan seluruh warganya (Surajiyo, 2018). : 21-28).  Menurut  Zabda  sila  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia, diwujudkan  dalam  bentuk  perilaku  hak  orang  lain,  karya  cipta  orang  lain,  dan kewajiban kemudian dilaksanakan secara seimbang (S Zabda, 2016:112-113).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13). Penelitian dalam penulisan hukum ini  bersifat  preskriptif.  Penulisan  hukum  tidak  didahului  oleh  sebuah  hipotesis (Peter  Mahmud  Marzuki,  2011:59).  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  oleh penulis  adalah  pendekatan  undang-undang  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2011:133). Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder.  Teknik  analisis  bahan  hukum  dalam  penulisan  jurnal  ini  dilakukan dengan silogisme melalui pola pikir yang bersifat deduktif. Pola berpikir deduksi ini terdapat  2  (dua)  premis  untuk  membangun  analisis  terhadap  isu  hukum  yaitu premis mayor dan premis minor. Premis mayor dalam penulisan ini adalah aturan hukum, sedangkan premis minor dalam penulisan ini adalah prinsip keadilan. “Dari premis  kedua  tersebut  kemudian  dapat  ditarik  kesimpulan”.  (Peter  Mahmud Marzuki, 2011:89-90).

## D. PEMBAHASAN
1.  Keadilan Pancasila dalam Proses Mediasi Perselisihan Hubungan industrial di Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo
Mediasi  dalam  hubungan  hubungan  industri  merupakan  salah  satu  dari beberapa  jalur  yang  ditempuh  oleh  pihak  yang  bersengketa  dalam  pelaksanaan hubungan industri. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menegaskan mediasi hubungan  industri  yang  selanjutnya  disebut  Mediasi  adalah  tidur  hak,  tidak  ada liburan,  dan  liburan  antar  pekerja/serikat  hanya  dalam  satu  jam  perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Demi  tercipatanya  keadilan  dalam  mediasi,  seorang  mediator  harus  ada  pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan Keadilan Pancasila. Berikut adalah kasus yang diselesaikan melalui mediasi.
Seorang karyawan dengan inisial E H, M N H, dan 3 orang lainnya merupakan karyawan Perusahaan CV. U T yang bergerak di bidang Perbaikan AC dan CCTV. E H merupakan karyawan di bidang keuangan Perusahaan CV. U T dengan masa kerja ± 1 tahun dan menerima upah per bulan sebesar Rp1.850.000,00 (Satu juta delapan
ratus lima puluh ribu rupiah). EH di PHK secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2020 dengan alasan tidak masuk sehari tanpa diberi pesangon. Selain itu gaji bulan Juli dan 2020 Agustus 2020 belum diberikan kepada E H. Pihak perusahaan meminta agar E H membuat surat pengunduran diri agar bisa menerima Gaji bulan Juli 2020 dan  Agustus  2020.  M  N  H  adalah  seorang  karyawan  Perusahaan  CV.  U  T  dengan masa status percobaan/pelatihan dengan jabatan Sales Motoris. MNH masuk kerja sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai 21 Agustus 2020 dengan masa kerja ± 1 bulan + 6 hari dengan menerima upah menurut pihak termohon sebesar Rp1.650.000,00. M N H  membuat  surat  pengunduran  diri  dan  juga  menuntut  gaji  yang  belum terbayarkan.
a. Proses Mediasi :
(1)  Pemohon M N H dan perwakilan 4 orang lainnya melakukan permohonan pencatatan  dan  permohonan  mediasi  di  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 22 Oktober 2020.
(2)  Kepala  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Sukoharjo memberikan  disposisi  Permohonan  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial kepada mediator pada tanggal 3 November 2020.
(3)  Mediator melakukan pemanggilan kedua pihak untuk melakukan klarifikasi kepada  sidang  mediasi  pertama.  Klarifikasi  sidang  mediasi  pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020.
(4)  Mediator  kembali  melakukan  pemanggilan  kepada  pihak  kedua  pada tanggal 22 Desember 2020 untuk melakukan sidang mediasi kedua.
(5)  Mediator kembali melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak pada tanggal 29 Desember 2020 untuk melakukan sidang mediasi ketiga.
(6)  Pada tanggal 4 Januari 2021, mediator mengeluarkan anjuran karena tidak ada titik temu selama sidang mediasi dilaksanakan.
(7)  Pada  tanggal  9  Januari  2021,  pihak  pemohon  memberikan  jawaban  atas rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  mediator  dan  pihak  termohon  tidak memberikan tanggapan mengenai hal tersebut.
b. Dalam usulan yang dikeluarkan oleh mediator, isi kesimpulan sebagai berikut : (1)  Kepada pihak pengusaha CV. UT yang agar memberikan hak upah/gaji EH Bulan  Juli  2020  dan  Agustus  2020  sebesar  Rp3.876.000,00  (Tiga  juta delapan  ratus  tujuh  puluh  enam  ribu  rupiah)  dan  MNH  sebesar Rp1.938.000,00 (Satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan  MNH  sebesar  Rp1.938.000,00  (Satu  juta  sembilan  ratus  tiga  puluh delapan ribu rupiah ).
(2)  Agar  kedua  pihak  memberikan  jawaban  seperti  itu  selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari setelah menerima surat ini.
c.  Analisa  kesepakatan  bersama,  berdasarkan  rencana  yang  dikeluarkan  oleh mediator pada tanggal 4 Januari 2021, penulis memperkirakan dalam beberapa poin sebagai berikut :
•   Berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  560/58 Tahun  2019  tentang  Upah  Minimum  Pada  35  (Tiga  puluh  lima) Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2020,  upah  minimum Kabupaten  Sukoharjo  Tahun  2020  adalah  sebesar  Rp1.938.000,00  (Satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
•   Berdasarkan  Pasal  90  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003
tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan larangan membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
•   Berdasarkan  Pasal  185  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan barang siapa yang melanggar sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80 , Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun  dan  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit Rp100.000.000,00  (Seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
•   Berdasarkan  isi  yang  ditegaskan  bahwa  pihak  perusahaan  CV.  UT  agar memberikan hak upah/ gaji kepada EH Bulan Juli 2020 dan Agustus 2020 sebesar  Rp3.876.000,00  (Tiga  juta  delapan  ratus  tujuh  puluh  enam  ribu rupiah)  dan  MNH  sebesar  Rp1.938.000,00  (Satu  juta  delapan  ratus  tiga puluh  delapan  ribu  rupiah)  dan  MNH  sebesar  Rp1.938.000,00  (Satu  juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ), menurut penulis tidur upah EH selain kewajiban pembayaran upah Bulan Juli dan Agustus, Perusahaan CV. Anda harus membayarkan semua kekurangan upah yang diterima EH dari  Bulan  Januari  hingga  Bulan  Juni  dengan  perhitungan  yaitu (Rp1.938.000,00 – Rp 1.850.000,00) × 6 = Rp528.000,00..
Pada  tanggal  11  Januari  2021,  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja Kabupaten Sukoharjo mengajukan permohonan penyidikan dan penyelesaian kasus Ketenagakerjaan kepada Kepala SATWASKER Wilayah Surakarta (Bakorwil) untuk menindak tegas Perusahaan CV. U T karena dalam sidang mediasi yang dilaksanakan sebayak 3 kali tidak pernah dihadiri oleh mediasi tersebut oleh pihak termohon.
Berdasarkan  telaah  hal  diatas,  pemanggilan  sidang  mediasi  membuktikan tidak adanya hal yang baik dari termohon, sehingga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  Kabupaten  Sukoharjo  berinisiatif  membuat  surat  penyelidikan  dan penyelesaian kasus kepada Kepala Satwasker Wilayah Surakarta (Bakorwil).
Berdasarkan  keadilan  Pancasila  yang  penulis  gunakan  dalam  proses penyelesaian hubungan hubungan industrial melalui mediasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo dan Anjuran tertulis yang dikeluarkan oleh mediator.  Di  dalam  mediasi,  Perusahaan  CV.  U  T  tidak  senang  karena  tidak memperhatikan  atau  memenuhi  panggilannya  tanpa  alasan  yang  jelas  di  sidang mediasi.  Fakta  hukum  tersebut  dijelaskan  bahwasanya  Perusahaan  CV.  U  T berusaha tidak mengakui adanya hak upah/gaji yang belum terbayarkan kepada M NH  dan  4  (empat)  orang  lainnya,  hal  tersebut  bertentangan  dengan  keadilan pancasila.  “Karakteristik  keadilan  Pancasila  yaitu  memanusiakan  manusia  secara adil dan beradab sesuai hak asasinya” (Febriansyah, 2017:8). Selain itu, akibat dari tidak  adanya  itikad  baik  dari  Perusahaan  CV.  U  T  dijelaskan  untuk  menghadiri sidang  mediasi  juga  bahwa  pihak  perusahaan  tidak  menginginkan  penyelesaian secara musyawarah dimana musyawarah dapat menciptakan sebuah kesepakatan bersama  antar  pihak  yaitu  permufakatan  bersama  yang  dapat  menghadirkan keadilan sosial yang tercipta bersama dan hal tersebut juga bertentangan dengan keadilan  Pancasila.  “Karakteristik  keadilan  pancasila  juga  memberikan  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  (Febriansyah,  2017:9).  Berdasarkan  telaah yang  tidak  sesuai  dengan  hubungan  industri  dapat  dikatakan  Tidak  Adil  karena
tidak sesuai dengan karakteristik Keadilan Pancasila. bila kita melaksanakan Sidang Mediasi pastilah bertujuan untuk mengakhiri hubungan industri. Hal tersebut telah sesusai  dengan  Pasal  1  angka  11  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Menurut  keadilan  Pancasila bahwasanya suatu permasalahan di Indonesia diterapkan dan sejatinya kedua pihak yang berselisih datang melaksanakan sidang mediasi tersebut.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan  data  yang  telah  penulis  analisis,  proses  pelaksanaan pembayaran hubungan industri melalui mediasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bahwa dalam proses mediasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten  Sukoharjo  tidak  sesuai  dengan  keadilan  pancasila,  hal  tersebut ditunjukkan dalam hal mediasi hubungan industri melalui mediasi pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan baik dalam menyelesaikan kesepakatan industri. “Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta pembuktian  dan  tanggung  jawab  atas  kehadiran  negara  dalam  menangani permasalahan  masyarakat”  (Suniaprily  F  dan  Rahyu  S,  2021:169).  Berdasarkan analisis  mediasi  dan  yang  telah  penulis  lakukan  bahwasanya  dalam  mediasi  dan anjuran  tidak  sesuai  dengan  keadilan  pancasila.  Berdasarkan  keadilan  pancasila yang digunakan dalam mediasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan Tidak Adil.

## SARAN
Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Sukoharjo  agar  lebih mengutamakan  keadilan  dalam  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  industri, keadilan  dengan  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan dan keadilan Pancasila, selain itu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Membuat Peraturan Pelaksana mediasi tingkat daerah mengenai penindakan tegas kepada pihak-pihak yang mempermasalahkan panggilan mediator.

## DAFTAR REFERENSI
Asyhadie Z. 2007. Hukum Kerja . Jakarta : Penerbit Raja Grafindo.
Febriansyah, Ferry Irawan. 2017. “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologi Bangsa”. Jurnal Ilmu Hukum . Vol 13, No. 25.
Marzuki Peter Mahmud. 2011. Penulisan Hukum . Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media.
Mashari.  2016.  “Membangun  Sistem  Peradilan  Hubungan  Industrial  Yang Berwibawa”. Jurnal Ilmiah "Dunia Hukum ". Vol 1, No. 1. Surajiyo.  2018.  “Keadilan  Dalam  Sistem  Hukum  Pancasila”. Jurnal  IKRAITH- Humanira . Vol 2, No. 3.
Soekanto  Soerjono  dan  Mamudji  Sri.  2001. Penulisan  Hukum  Normatif .  Jakarta  : Penerbit Raja Grafindo.
Suniaprily  F  and  Rahayu  S.  2021.  “Comparation  Of  Law  Number  13  Year  2003 Concerning Labor With Law Number 11 of 2020 Concerning Working Creation
Toward Severance Pay For Labor”. International Journal of Bussiness, Economics and Law . Sutedi Adrian. 2009. Hukum Perburuhan . Jakarta : Penerbit Sinar Grafika. https://www.solopos.com/ratusan-karyawan-tyfountex-sukoharjo-ramai-ramai- mengundurkan-diri-ada-apa-1068515 diakses 17 Januari 2021. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Wijaya,  Aditya  T  &  Rahayu  S.  2021.  “Penyelesaian  Perselisihan  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Mediator”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha . Vol 9 No. 2.
Wijayanti Asri. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi . Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
Zabda, Sutan Syahrir. 2016. “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara  dan  Implementasinya  Dalam  Pembangunan  Karakter  Bangsa”. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial . Vol 26, No. 2.