## EFEKTIFITAS PEMBERIAN DENDA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Danang Wisnu Santoso, Mitro Subroto Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail : danangwisnusantoso@gmail.com

## ABSTRAK
Kajian ini bertujuan mencaritahu efektifitas serta hambatan dalam pemberian pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana persekusor narkotika. Penelitian ini  menggunakan  metode  deskriptif  yuridis  empiris  guna  melihat  pelaksanaan  sebuah hokum  di  lapangan.  Hasil  daripenelitian  ini  menunjukkan  kurang  efektifnya  pemberian pidana denda. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyakya terpidana kasus narkotika yang lebih  memilih  untuk  mengganti  pidana  denda  dengan  pidana  kurungan  badan.  Hal  ini terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti besarnya jumlah pidana denda yang dijatuhkan, faktor keadaan ekonomi terpidana, dan faktor adanya pidana pengganti yang relatif lebih ringan.
Kata Kunci : Pidana Denda, Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Persekusor Narkotika

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  the  effectiveness  and  obstacles  in  giving  criminal  fines  to narcotics  criminals  and  narcotics  criminals.  This  study  uses  an  empirical  juridical descriptive method to see the implementation of a law in the field. The results of this study indicate  the  ineffectiveness  of  giving  fines.  This  can  be  seen  by  the  many  convicts  of narcotics  cases  who  prefer  to  replace  the  fine  with  imprisonment.  This  occurs  due  to several factors such as the large number of fines imposed, the economic condition of the convict, and the factor of a relatively lighter substitute sentence.

## Keywords : Fines, Narcotics Crimes and Narcotics Persecutor Crimes

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan Narkotika di  Indonesia telah mencapai titik sangat menghawatirkan tak hanya  orang  dewasa  bahkan  penerus  bangsa  tak  luput  dari  ancaman  jahatnya  efek  samping penggunaan Narkotika. Efek samping yang menyebabkan ketergantungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu tak hanya tugas  penegak  hukum  namun  seluruh  lapisan  masyarakat  berkewajiban  untuk  turut  serta  dalam penanganan masalah Narkotika.
Dalam Pemasyarakatan sendiri tindak pidana Narkotika bukanlah merupakan minoritas di dalam  lingkungan  jeruji  besi.  Berdasarkan  data  SDP  Publik  yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan,  tindak  pidana  Narkotika  memegang  jumlah  tertinggi  jumlah  WBP dengan jumlah 133.844 dari 271.775 WBP se Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tndak pidana ini bukanlah sebuah masalah kecil yang dihadapi masyarakat Indonesia.
Menanggapi  masalah  meningkatnya  Pemerintah  mengambil  langkah  tegas  dalam  upaya menekan jumlah tingkat tindak pidana Narkotika salah satunya menggunakan UU Nomor 35 tahun
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
2009 tentang Narkotika. Namun dalam penerapannya dirasa kurang efektif. Hal ini dikarenakan adanya regulasi pidana denda yang menggunakan standar minim terlalu tinggi bahan terlihat tidak rasional, sedangkan ancaman pidana penjara yang ditawarkan relative lebih rendah.
Atas  pertimbangan  tersebut  banyak  terpidana  kasus  Narkotika  yang  memilih  untuk  menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda teersebut. Hal ini tentu dapat mengganggu tujuan  yang ingin dituju oleh pemerintah.
Ketimpangan ini didukung dengan kondisi di lapangan yang mana para pelanggar hokum khususnya tindak pidana Narkotika berasal dari kalangan m ekonomi menengah kebawah sehingga mereka kesulitan dalam memenuhi pidana denda yang diberikan.
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  ingin  meneliti  tentang  efektifitas  pemberian  pidana denda  yang  dewasa  ini  melahirkan  masalah  baru  sehingga  perlu  diadakannya  penemuan  solusi agar  dapat  tercapainya  tujuan  yang  diinginkan  yaitu  menekan  jumlah  populasi  tindak  pidana Narkotika.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  jenis penelitian  yuridis  empiris  dimana  penelitian  yang  dilakukan  termasuk  penelitian  hukum  yang bertujuan untuk melihat bagaimana hukum tersebut berjalan dilapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam Undang -  Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa tindak pidana Narkotika dijatuhi pidana secara komulatif yaitu dengan menjatuhkan dua pidana sekaligus yaitu pidana penjara maupun pidana denda. Pelaku tindak pidana Narkotika dapat diancam dengan pidana yang berat dengan tidak menutup kemungkinan terdakwa di jatuhi vonis maksimal, yaitu pidana mati. Hal ini mengingat tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang luar biasa. Perkembangan pembentukan peraturan tindak pidana Narkotika sudah dilakukan saat  Indonesia merdeka,  bermula  dari  munculnya  Undang  –  Undanng  Noommor  22  Tahun  1997  Tentang Narkotika yang dianggap sudah tidak relevan dengan keadaan dilapangan. Untuk menanggulangi hal  tersebut  dan  melihat  perkembangan  narkotika  yang  telah  menjadi  kejahatan  transnasional maka pemerintah meluncurkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Pelaksanaan  mengenai  putusan  pidana  denda  dilaksanakan  oleh  pihak  Kejaksaan  yang mana dalam pasal 270 KUHAP Kejaksaan adalah Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan. Melihat dari semakin bertambahnya Narapidana  yang terkena kasus tindak kejahatan  narkotika  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  putusan  pidana  denda  belum terlaksana  dengan  baik.  Menurut  data  dan  wawancara  yang  dilakukan  sebagian  besar  bahkan hamper seluruh Narapidana Kasus narkotika tidak membayarkan pidana denda yang divoniskan. Mereka lebih memilih  untuk  mengganti  pidana  denda tersebut  dengan pidana kurungan badan Banyak hal  yang mendasari Narapidana  yang terjerat  kasus  narkotika enggan untuk  membayar pidana denda dan lebih memilih untuk mengganti dengan pidana penjara, berikut beberapa faktor yang mendasari Narapidana lebih memilih pidana penjara:

## a. Tingginya jumlah Pidana Denda yang diberika oleh Pemerintah
Tingginya  jumlah  denda  yang  harus  dibayarkan  oleh  Narapidana  kasus  narkotika merupakan  suatu  faktor  mengapa  Narapidana  lebih  memilih  untuk  mengganti  denda tersebut  dengan  pidana  penjara.  Dalam  Undang  –  Undang  no.35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  tercantum  angka  –  angka  jumlah  pidana  denda  yang  harus  dibayarkan,  yang mana jumlah tersebut relatif tinggi.

## b. Faktor ekonomi Narapidana
Seperti yang kita ketahui bersama penyalah gunaan Narkotikan telah mermbah keberbagai kalangan  masyarakat  di  Indonesia  baik  tua  maupun  muda,  pejabat  atau  kalangan  biasa, Aparatur  Sipil  Negara  atau  Wiraswasta,  maupun  orang  kaya  maupun  kalangan  kurang ampu,  semua  dapat  terjerat  kasus  tindak  pidana  ini.  Oleh  karena  itu  tidak  menutup kemungkinan pelaku tindak penyalahgunaan narkotika ini  berasal dari kalangan ekonomi klas menengah kebawah,dimana mereka lebih condong untuk tidak membayarkan denda yang  jumlahnya  relatif  besar  dan  lebih  memilih  untuk  menggantinya  dengan  pidana kurungan badan.
c. Terdapat alternatif pengganti pidana denda
Dalam  pasal  148  Undang  –  Undang  No.35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  disebutkan bahwa apabila pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana persekusor narkotika tidak dapat  membayarkan  denda  yang  telah  diberikan  maka  dapat  dijatuhi  pidana  penjara maksimal 2 (dua) Tahun penjara. Hal ini tentu memberikan pilihan bagi teripidana yang tentunya tidak sebanding dengan denda yang harus diyarkan, bahkan pidana penjara yang diberikan relatif singkat.

## KESIMPULAN
Dalam hal pelaksanaannya pemberian pidana denda telah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Namun perlu adanya perhatian lebih lanjut terhadap peraturan yang ada misalnya dengan  membuat  peraturan  yang  lebih  memaksa  kepada  tindak    pidana  narkotika  atau  tindak pidana  persekusor  narkotika  agar  membayar  denda.  Hal  ini  dirasa  sangat  penting  agar  dapat terwujudnya tujuan pemerintah untuk menekan tingginya kasus narkotika. Selain itu pemerintah juga dapat mempertimbangkan jumlah pidana denda yang diberikan yang dirasa relative terlalu tinggi.
Pemberian  pidana  denda  tidak  selamanya  buruk  bahkan  pidana  denda  dapat  menjadi sebuah opsi lain bagi  pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana persekusor narkotika agar tidak menjalani pidana penjara namun tetap membberikan efek jera namun dengan catatan denda yang dibayarkan harus bersifat rasional bagi semua kalangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Mokhamad  Masrur  Firmansyah,  Eko  Wahyudi.  (2019).  “Kajian  Putusan  Pidana  Denda  Dalam tindak Pidana Narkotika” Jurnal Simpoosium Hukum Indonesia .