## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM NASIONAL PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Dirgantara Kusuma Nur Islam 1 , Faria Ruhana 2 & Frans Dione 3
1,2,3 Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Cilandak-Jakarta, Indonesia Correspondence Author: dirgan.kusuma@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study was to identify and analyze 1) the Implementation of the Establishment Policy of the National Museum Public Service Agency at the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, 2) Supporting  and  Inhibiting  Factors  of  the  Implementation  of  the  National  Museum  Public  Service  Agency Establishment Policy at the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, and 3) The efforts of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology in overcoming obstacles to the implementation process of the determination policy public service agency of the National Museum. The research method used a qualitative approach, data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The results of this research were: 1) The implementation of the policy of establishing the Museum Public Service Agency has been implemented by conducting internal and external communication, optimizing the use of existing resources including employees, infrastructure  facilities  and  adequate  budgets,  making  work  systems  by  compiling  business  processes,  standard operational procedures and derivative rules or regulations governing the running of public servants such as setting visiting  and  utilization  tariffs,  business  strategic  plan  and  finally  develop  a  simple  and  effective  bureaucratic structure in order to create an agile organization, 2) Supporting factors: There is policy support from the ministry, regulatory support, employee support, asset support, and strategic geographical location. Inhibiting factors: there is still a lack of understanding of the team in preparing the proposed documents, policies, and fears of employees, as well  as  facilities  that  need  to  be  improved, 3)  Efforts  of  the  Ministry  of  Education,  Culture,  Research,  and Technology in overcoming obstacles such as: preparing follow-up documents on recommendations for improvement, socialization  and  internal  and  external  coordination  meetings,  making  service  programs,  drafting  derivative regulations on policy implementation.

## Keyword: Policy Implementation, Public Service Agency, Museum, Culture

## PENDAHULUAN
Kualitas pelayanan publik dan birokrasi di Indonesia sedikit demi sedikit mengalami perbaikan. Hal ini disebabkan karena tuntutan masyarakat akan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien  terutama  untuk  tata  kelola  pemerintah  yang  berkaitan  langsung  dalam  pelayanan  terhadap masyarakat.  Upaya  peningkatan  kualitas  ini  seringkali  didengungkan  sebagai  bagian  dari  “reformasi birokrasi”.  Reformasi  birokrasi  sendiri  adalah  ruh  dari  Era  Reformasi:  era  yang  muncul  karena pengalaman buruk masyarakat terhadap birokrasi yang telah melakukan banyak praktik korupsi, kolusi dan nepotisme hal ini berdampak pada rendahnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat.
Reformasi birokrasi di Indonesia banyak menekankan pada penataan kelembagaan, reformasi kepegawaian, dan reformasi pengelolaan keuangan negara. Pemerintah dianjurkan untuk meninggalkan paradigma adiministrasi nasional yang cenderung mengutamakan sistem dan prosedur birokratis yang tidak  efisien,  pemberian  pelayanan  yang  lambat  serta  tidak  efektif,  dan  menggantikannya  dengan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
orientasi pada kinerja dan hasil. Birokrasi klasik perlu diganti agar organisasi dan pegawai lebih fleksibel mengikuti  zaman,  tujuan  organisasi  harus  nyata,  target  organisasi  harus  lebih  jelas  sehingga memungkinkan pengukuran hasil, dan praktik manajemen strategi melalui sistem anggaran berbasis kinerja dan akuntansi berbasis accrual perlu digalakkan.
Sudah  sepatutnya  pemerintah  harus  merubah  paradigma  dalam  memberikan  pelayanannya. Pemerintahan  yang goal-oriented mengubah  fokus  dari  input  menjadi  akuntabilitas  pada  output  atau hasil, mengukur kinerja organisasi publik, menetapkan target, memberi imbalan kepada organisasi yang mencapai  atau  melebihi  target.  Alokasi  anggaran  dan  sistem  insentif  harus  didasarkan  pada  kinerja maupun output yang akan dihasilkan sehingga penentuan ukuran kinerja menjadi sangat penting dalam organisasi  publik  yang  memiliki  spirit  kewirausahaan  (Niode,  2014).  Badan  Layanan  Umum  (BLU) sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik  berperan  penting  dalam  memberikan  layanan  kepada masyarakat  berupa  penyediaan  barang  dan/atau  jasa.  Secara  yuridis  BLU  bukan  merupakan  badan hukum, namun BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk  tujuan  pemberian  layanan  umum  yang  pengelolaannya  berdasarkan  kewenangan  yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan (Juliani, 2018) .
Badan  Layanan  Umum  (BLU)  pada  dasarnya  adalah  wadah  untuk  meningkatkan  kinerja pelayanan  publik  melalui  penerapan  manajemen  keuangan  berbasis  pada  hasil,  profesionalitas, akuntabilitas  dan  transparansi.  Meski  kekayaan  BLU  tetap  menjadi  kekayaan  negara  yang  tidak dipisahkan,  BLU  diberikan  kewenangan  untuk  mengelola  sendiri  keuangannya,  berupa  pendapatan atas jasa yang dilakukan tanpa perlu disetorkan terlebih dahulu ke dalam kas negara/daerah. Selain itu, BLU  juga  dapat  melakukan  investasi,  memberikan  piutang  dan  meminjam  utang  serta  melakukan pengadaan barang/jasa tersendiri.
Fleksibilitas ini yang didasari prinsip efisien dan efektif dalam penggunaan uang serta tata kelola seperti  korporasi  bisnis  tersebut  diharapkan  memberikan  hasil  berupa  pelayanan  yang  cepat,  baik, responsif  dan  profesional  kepada  masyarakat.  Dengan  pengelolaan  ala  bisnis  ( business like ),  BLU diharapkan mampu merespon segala kebutuhan dalam peningkatan pelayanannya. Selain itu, semangat transformasi museum menjadi BLU juga harmonis dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yaitu meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia berdasarkan asas partisipatif, asas manfaat, asas keberlanjutan, dan asas gotong royong. Dengan menjadi BLU, museum bisa meningkatkan kesempatan bagi setiap subjek  hukum  untuk  terlibat  aktif  dalam  Pemajuan  Kebudayaan  (asas  partisipatif),  museum  bisa berorientasi  pada  investasi  masa  depan  sehinigga  dapat  memberikan  manfaat  yang  optimal  bagi kesejahteraan  rakyat  (asas  manfaat),  museum  memiliki  manajemen  mandiri  yang  dikelola  secara sistematis,  terencana,  berkesimbangun,  dan  berlangsung  terus-menerus  (asas  keberlanjutan),  dan museum menjadi lebih mudah bekerja sama dengan institusi atau subjek hukum lain dalam mencapai tujuannya (asas gotong royong).
Oleh Karena itu museum ini dipilih karena dinilai paling siap untuk bertransformasi menjadi BLU, baik dari aspek potensi koleksi museum, aset museum, dan sumber daya manusia. Lebih dari itu, museum ini juga telah memiliki reputasi internasional yang terjaga dengan baik sehingga secara ‘kasat mata’ dinilai sudah mampu mengatur dirinya sendiri. Ada satu perubahan di Museum Nasional terkait Badan Layanan Umum (BLU) untuk pengelolaan keuangannya. Dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip  efisiensi  dan  produktivitas.  Sebagai  tindaklanjut  dari  penetapan  BLU  Musem  Nasional

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  telah  menerbitkan  Peraturan  Menteri Dikbudristek Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  gambaran  umum  secara  konfrehensif  untuk mengetahui  kesiapan  museum  Museum  Nasional  dalam  penerapan  pola  keuangan  BLU,  setelah  di terbitkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  117/KMK.05/2021  Penetapan  BLU  Museum Nasional.  Aspek  yang  dibahas  dalam  kajian  ini  mengacu  pada  persyaratan  pendirian  BLU  yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, terutama persyaratan administratif, yakni Pola Tata Kelola, Rencana Strategi Bisnis, Laporan Keuangan Pokok, dan Standar Pelayanan Minimum. Kajian ini juga akan  menghasilkan  rekomendasi  terkait  tindakan  yang  perlu  dilakukan  oleh  Museum  Nasional, Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  untuk  menyusun  dokumen pengembangan  pengelolaan penerapan BLU pada Museum Nasional. Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Museum Nasional pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi”
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah,  peneliti  mengidentifikasi  permasalahan  sebagai berikut:  1)  Tata  kelola  permuseuman  di  Indonesia  milik  pemerintah  saat  ini  masih  mengandalkan sistem pembiayaan Rupiah Murni (APBN/APBD), sehingga pengelolaannya tergantung pada anggaran yang diberikan. Hal ini yang menjadi penyebab utama tidak berkembangnya museum-museum yang dikelola  pemerintah;  2)  Pemberian  layanan  museum  pada  museum  nasional  kurang  maksimal dikarenakan  kebijakan  yang  diambil  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  keputusan  unit  utama diatasnya, sebagai contoh dalam membangun sistem aplikasi layanan dikarenakan dalam rincin tugas museum  tidak  dicantumkan  uraian  tugasnya,  maka  museum  dilarang  membangun  sistem  aplikasi sendiri melaikan harus diampu oleh unit kerja yang menangani pembangunan sistem informasi dan data dalam hal ini adalah pusat data dan informasi kemdikbudristek; 3) Penetapan negara bukan pajak pada  penjualan  tiket  kunjungan  museum  sangatlah  kecil,  sehingga  tidak  sebanding  dengan  biaya operasionalisasi  pengelolaan  museum,  banyak  potensi  ekonomis  yang  dapat  dimaksimalkan  jika museum  nasioal  menerapkan  pola  keuangan  badan  layanan  umum;  4)  Minimnya  inovasi  layanan museum nasional, dikarenakan program kegiatan bergantung pada alokasi anggaran yang ditetapkan dalam  DIPA  Museum  Nasional,  sehingga  inovasi  layananpun  menjadi  terbatas;  5)  Kurangnya  SDM museum yang profesional dan kompeten, dalam beberapa pameran besar yang membutuhkan tenaga profesional  tidak  dapat  dilakukan  dikarnakan  ketidakluwesan  anggaran;  6)  Kolaborasi  dengan pemangku kepentingan tidak maksimal dalam rangka meningkatkan kapasitias pengelolaan museum nasional karena rumitnya birokrasi museum nasional dalam bentuk satuan kerja unit pelaksana teknis dan 7) Aset museum seperti koleksi yang sangat banyak jumlah sekitar 190ribuan benda koleksi dan tak ternilai harganya serta lokasi yang strategis maka pemanfaatannya haruslah optimal.
Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem yang mendukung  terciptanya  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  prima  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  dasar  dan  hak  sipil  setiap  warga  negara  atas  barang  publik,  jasa  publik,  dan  pelayanan administratif.  Sebagaimana  salah  satu  fungsi  pemerintahan,  pelayanan  publik  ( public service )  wajib diselenggarakan  pemerintah  dalam  mewujudkan  hakikat  negara  sebagai  suatu  negara  kesejahteraan (welfare state).
Pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepememilikan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
sesuatu,  proses  produksinya  mungkin  juga  tidak  dikaitkan  dengan  suatu  produk  fisik  (Hediansyah, 2011). Terdapat banyak pengertian pelayanan publik dari berbagai pendapat ahli di antaranya menurut Sadu Wasistiono pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak  swasta  atas  nama  pemerintah  ataupun  pihak  swasta  kepada  masyarakat,  dengan  atau  tanpa pembayaran  guna  memenuhi  kebutuhan  dan  atau  kepentingn  masyarakat  (Wasistiono,  2001). Sedangkan menurut Moenir mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode  tertentu  dalam  usaha  memenuhi  kepentingan  orang  lain  sesuai  dengan  haknya.  Kegiatan pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  pemerintah  kepada  masyarakat  meliputi  banyak  hal  yang menyangkut semua kebutuhan masyarakat (Moenir, 2006).
Pemerintah Indonesia mendefinisikan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam pada pasal 1 dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Secara umum pengertian implementasi  adalah  rangakain  aktivitas  pelaksanaan.  Secara  etimologis  implementasi  dapat dimaksudkan sebagai aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil (Tachjan, 2006). Untuk dapat mendalami proses implementasi maka perlu dipahami konsep implementasi terlebih dahulu.
Sampai awal tahun 1970-an, implementasi dianggap sebagai hal yang tidak problematis dalam pengertian  kebijakan,  karena  diasumsikan  bahwa  setelah  diambil  suatu  kebijakan,  maka  selanjutnya perlu dilaksanakan begitu saja. Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, ada dua pendekatan dalam implementasi kebijakan yakni pendekatan top down dan bottom up . Menurut Edward III menerangkan tentang pendekatan top down implementasi kebijakan yang dilakukan ternetralisir dan dimulai dari aktor-aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. terdapat 4 variabel utama keberhasilan kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, kecenderungan-kecenderungan (disposisi), dan struktur birokrasi (Winarno, 2012).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. metode kualitatif deskriptif adalah metode yang menggambarkan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana  mestinya  yang  kemudian  diiringi dengan  upaya  pengambilan  kesimpulan  umum  berdasarkan  fakta-fakta  historis  tersebut.  Penelitian kualitatif juga disebut sebagai metode interprtative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi  teradap  data  yang  ditemukan  dilapangan  (Sugiono,  2013).  Metode  Penelitian  Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah ( natural setting ). Disebut juga sebagai metode etnographi, karna pada awalnya metode iini lebih  banyak  digunakan  untuk  menelitian  bidang  antropologi  budaya.  Seiring  dengan  terus berkembangnya  dunia  penelitian,  metode  penelitian  juga  berkembang  pada  masing-masing  disiplin ilmu, salah satu perkembangannya pada bidang ilmu pemerintahan.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Dalam penelitian di bidang ilmu pemerintahan terdapat Metodologi Ilmu Pemerintahan yang dapat dipakai dalam riset dibidang pemerintahan.  Metodologi Ilmu Pemerintahan adalah studi kritis mengenai metode dan teknik untuk memahami gejala pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mencari pengetahuan yang benar mengenai ilmu pemerintahan. Penelitian Pemerintahan adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji gejala, peristiwa, fenomena dan dinamika pemerintahan guna menciptakan kebenaran ilmu pemerintahan dalam konteks “Kewenangan dan Pelayanan Publik” secara  “Koherensi,  Korespondensi  dan  Pragmatis”  yang  berangkat  dari  pemikiran  yang  sistematis dengan “Kekuatan Teoritik, Legalistik, Empirik Dan Inovatif” (Simangunsong, 2022).

## PEMBAHASAN
Adapun hasil penelitian ini mengambarkan tentang implementasi Kebijakan Penetapan Badan Layanan Umum Museum Nasional Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil Penelitian ini dapat diuraikan satu persatu sesuai dengan kerangka konseptual penelitian.

## Komunikasi
Hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  dimensi  komunikasi  atas  implementasi  Kebijakan Penetapan  Badan  Layanan  Umum  Museum  Nasional  Pada  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bintang selaku pejabat di lingkungan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Kementerian Keuangan yang menyatakan:
Sebagai  pembuat  kebijakan  Badan  Layanan  Umum,  Direktorat  PPK  BLU,  Kementerian Keuangan  menerima  setiap  usulan  instansi  pemerintah  yang  mengusulkan  perubahan  status satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik yang ingin ditetapkan menjadi BLU, setiap usulan pasti diproses dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang  berlaku  di  Kementerian  Keuangan.  Pada  dasarnya  usulan  perubahan  satuan  kerja pemerintah  akan  kami  review  dan  ditelaah  serta  dikaji  secara  mendalam  khususnya  pada dokumen administratif, dan sebaginya. Tentu yang sudah sudah memenuhi syarat sesuai degan regulasi  yang  berlaku.  Perlu  kami  sampaikan  Direktorat  PPK  BLU,  perannya  adalah  sebagai promotor,  nanti  yang  menyatakan  bahwa  suatu  satuan  kerja  layak  untuk  ditetapkan  dan ditingkatkan status sebagai BLU adalah tim penilai yang dibentuk oleh Menteri Keuangan.
Pendapat  di  atas  sejalan  dengan  Hilmar  Farid  selaku  Direktur  Jenderal  Kebudayaan  yang menyatakan:
Secara  formal  2018  baru  kita  mulai  proses  sesuai  dengan  tahapan-tahapan  yang  ditetapkan dengan  memperhatkan  regulasi  yang  berlaku,  seperti  berdikusi  dengan  teman-teman  dari kementerian keuangan, para pihak terutama kementerian PANRB dan para praktisi mueum.
Kemudian  idenya  ditangkap  secara  utuh  ketika  tahun  2019,  terutama  diskusi  dengan  mas menteri  kita  menganai  perbaikan  pelayanan  permuseuman  kita,  karna  kalau  mas  menteri referensi yang sering disampaikan kepada kita itu adalah tentang rmuseum-museum di amerika yang disebut charter museum artinya koleksi dari museum yang diamerika dipegang oleh atau dikelola atau diawai oleh sekelompok orang yang ditunjuk untuk keperluan itu, beda dengan kita  disini,  koleksi  menjadi  BMN  yang  artinya  pencatatannya  sama  seperti  meja  kursi  bmn

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
lainnya jadi belum punya perlakuan yang khusus.
Pendapat di atas diperkuat dengan Fitra Arda selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan yang menyatakan:
Museum  di  tunjuk  karna  museum  memliki  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat.  Berkaitan dengan komunikasi setelah ditetapkan BLU museum, kita tentu melakukan komunikasi dengan berbagai  pihak  baik  internal  maupun  eksternal.  Secara  internal  kita  melakukan  komunikasi kepada  pegawai/karyan  bahawa  kita  telah  berubah  menjadi  BLU,  maka  kita  harus mempersiapakn diri untuk dengan segala perubhanan tentu dalam rangka peningkatan layanan.
Kepala Museum Nasional kemudian menambahkan dan menyatakan:
Dengan  ditetapkan  museum  nasional  sebagai  BLU  maka  yang  pertama  dilakukan  adalah membuat sosialisasi tentang adanya kebijakan tentang penetapan BLU museum kepada internal mau  eksternal.  Selain  itu  juga  untuk  penyampaian  kepada  pegawai  museum  itu  sendiri  juga disampaikan  pada  saat  kegaiatan  pembinaan  kepegawaian  yang  dilakukan  secara  rutin  dan dibuat dalam bentuk kegaiatan internal seperti rapat kepada seluruh pegawai. Pada beberapa kesembatan juga seperti rapat seluruh pegawai dan apel dilakukan penyampaian tentang adanya kebijakan  ini,  Jadi  kegiatan  mengkomunikasikan  perubahan  menjadi  BLU  museum  menjadi sebuah rutinitas sampai terjadinya penyamaan persepsi tentang pelaksanaan kebijakan
Hasil wawancara di atas dan berdasarkan dan hasil observasi langsung dapat dibuat kesimpulan bahwa  kebijakan  penetapan  BLU  Museum  dilakukan  berdasarkan  usulan  dari  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Bahwa usulan ini dilatarbelakangi pada keinginan untuk peningkatan pelayanan permuseuman. Hal tersebut  didasarkan  hasil  penelitian  sebagai  berikut  kejelasan  Komunikasi  yang  dibangun  dalam pembuatan  kebijakan  penetapan  BLU  Museum  sudah  dibangun  antara  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak 2019. Bahwa Direktorat Pembinaan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan, telah memproses setiap usulan penetapan BLU pada satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik salah satunya museum nasional, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.  Sebagai  salah  satu  instansi  pemerintah  yang  diusulkan  Museum  Nasional,  karena  musuem melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat dibidang pendidikan dan jasa lainnya. Berdasarkan hasil sidang tim penilai yang dibentuk oleh kementerian keuangan menyatakan bahwa Museum nasioal layak untuk ditingkatkan status menjadi badan layanan umum, karena memenuhi syarat administatif dan syarat teknis. Setelah dinyaakan layak maka Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 117/KMK.05/2021 Penetapan BLU Museum Nasional.
Selain itu setelah ditetapkan kebijakan BLU Museum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset  dan  Teknologi  melakukan  penyaluran/transmisi  kominkasi  yang  jelas  dan  terukur  dengan dilakukannya sosialisasi tentang kebijakan tersebut kepada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal  Kebudayaan  dan  unit  kerja  utama  lainnya  secara  umum  melalui  rapat  internal,  dan  rapat koordinasi  Kementerian  secara  konsisten  dan  berkala.  Selain  itu  juga  dibuat  rapat  koordinasi  di lingkungan  direktorat  jenderal  kebudayaa,  yang  menghadirkan  seluruh  unit  pelaksana  teknis  dan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
direktorat  teknis  dalam  rangka  penyamaan  persepsi.  Ketetapan  terkait  BLU  museum  juga dinformasikan kepada masyarakat luas melalui media sosial, media berita online.
Implementasi kebijakan penetapan BLU Museum akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan  keputusan  atas  kebijakan  tersebut  mengetahui  apa  yang  harus  mereka  kerjakan. Komunikasi-komunikasi  dalam  melaksanakan  program  harus  akurat  dan  harus  dimengerti  dengan cermat oleh pelaksana. Menurut Onong Uchjana Effendy, berpendapt bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang-lambang yang bermakna, sebagai panduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, himbauan dan sebagainya yang dilakukan oleh  seseorang  kepada  orang  lain  baik  langsung  secara  tatap  muka  maupun  tidak  langsung  melalui media dengan tujuan mengubah sikap, pandangan atau perilaku.

## Sumberdaya
Hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  dimensi  sumberdaya  atas  implementasi  Kebijakan Penetapan  Badan  Layanan  Umum  Museum  Nasional  Pada  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bintang selaku pejabat di lingkungan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Kementerian Keuangan yang menyatakan:
SDM yang terlibat antara lain Tim penilai, tim penilai nanti yang akan memberikan rekomendasi apakah suatu satuan kerja bisa ditingkatkan sebagai BLU atau tidak. Tim Penilai memiliki tugas dan  fungsi  sebagai  tim  yang  menilai  kelayakan  perubahan  satuan  kerja  menjadi  BLU  dengan melakukan sidang dengan instansi pemerintah yang mengusulkan perubahan. Tim Penilai terdiri dari beberapa perwakilan eselon satu atau sauan kerja pusat yang ada di Kementerian keuangan antara lain badan kebijakan fiskal, ditjen anggaran, biro hukum kemenkeu Sekretariat Jenderal, Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN),  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Negara (DJPB).  Suatu  usulan  penetapan  BLU  sebelum  dibawa  ke  tim  penilai  kami  selaku  promotor melakukan verifikasi dan telaah lebih dahulu, dan merekomendasikan perbaikan terlebih dahulu agar satuan kerja pengusul menyempurnakan dokumen usulannya, sebelum maju kepada tim penilai. Setalah itu Tim penilai akan membaca sesuai prosedur dokumen-dokumen dan membaca hasil kajan dari kami nanti finalnya dilakukan presentasi dari pimpinan satuan kerja kepada tim penilai, dan tim penilai langsung megkonfirmasi kepada satuan kerja apa yang menjadi perhatian dan ditanyakan secara langsung pada saat presentasi tersebut.
Pendapat  di  atas  sejalan  dengan  Hilmar  Farid  selaku  Direktur  Jenderal  Kebudayaan  yang menyatakan:
Strategi  utamanya  setelah  penetapan  BLU  Musuem  tentu,  kita  harus  mengedepankan  apa menjadi tujuan utama dibentuk BLU, dan tujuan utama BLU tidak lain adalah memberikan layanan publik yang lebih optimal secara profesional. Yang dimaksud optimal adalah seharusnya museum kita punya keleluasaan dalam menata kelembagaan dengan membuat unit-unit yang dibutuhkan,  menentukan  program,  mengembangkan  koleksinya  dan  bisa  lincah  dalam melaksanakan kegiatanya.
Terkait denan sumberdaya sarpras tidak bisa kita pungkiri masih banyak yang perlu kita perbaiki khususnya pada keamanan, infrastruktur dan seterusnya. Salah satu akar dari permasalahnnya

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
adalah gedung-gedung cagar budaya yang tidak di design sebagai museum, itukan secara historis adalah rumah tinggal bukan museum. Jadi struktur bangunan dan bahan yang digunakan tidak sesuai dengan standar gedung meseum sehingga tidak di design untuk kemanan bagi koleksi- koleksi museum. Selama ini karna dia adalah gedung cagar budaya, untuk melakukan perubahan tidak semudah merenovasi gedung pada umumnya
Pendapat di atas diperkuat dengan Fitra Arda selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan yang menyatakan:
BLU sebagai bagian dari implementasi kebijakan reformasi birokrasi, kita merubah organisasi dengan berorientasi kepada peningkatan layanan dalam bentuk BLU, sebagai contoh rumah sakit,  dan  perguruan  tinggi,  dan  kita  mengusulkan  museum  agar  ditetapkan  menjadi  BLU. dengan  dijadikan  BLU  museum  kita  dapat  meningkatkan  layanan  dengan  memaksimalkan pendapatan yang dapat kita kelola sendiri, sehingga dapat mengurangi beban anggaran APBN, pendapatan BLU bisa langsung diguakan untuk hal-hal yang bersifat teknis, seperti melakukan, pengembangan koleksi, merekrut tenaga profesional diluar PNS dan seterusnya. Kita lakukan komunikasi secara internal agar setiap pegawai bisa mengetahui dan memahami akan kebijakan ini. Setelah itu kita bisa melakukan penataan kelembagaan, menyusun program-program yang lebih  kuat  lagi  dalam  rangka  peningkatan  layanan.  karna  dengan  program  yang  kua  dapat menggerakan roda BLU itu sendiri. Selain komunikasi dengan pegawai internal museum, kita juga  mengkomunikasikan  kebijakan  ini  kepada  seluruh  pegawai  Direktorat  Jenderal Kebudayaan  disetiap  direktorat  dan  upt-upt  balai  pelestarian,  serta  pegawai  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara umum. Karena pada prinsipnya setiap program dalam satu instansi harus singkron dan sejalan antara unit di dalamnnya sesuai dengan target kinerjanya dan dilakukan peguatan secara terus menerus sebagaimana amanat reformasi birokrasi yang berujung pada peningkatan layanan kemasyarakat.
Masih pendapat Fitra Arda selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan yang menyatakan:
Terkait  dengan  sarana  prasarana  yang  ada  saat  ini  pada  BLU  Museum  sudah  memenuhi  syarat, dengan aset yang sudah ada saat ini sudah cukup mendukung untuk pelayanan permuseumam. Kita juga sudah ada fasilitas yang memadai seperti videotrone dan beberapa fasilitas lainnya. Dan kita terus mengupakayan adanya peningkatan fasilitas yang lebih baik dan tetap melakukan pembenahan fasilitas yang harus segera diperbaiki. Kita juga sudah pemanfaatan penggunaan teknologi  informasi,  sesuai  dengan  kebijakan  SPBE  kita  juga  sudah  melakukan  digitalisasi diberbagai  sektor  layanan  seperti,  inovasi  kunjungan  secara  virtual,  pemesanan  tiket  secara online, dan pemanduan secara daring dan seterusnya. ini adalah wujud dari reformasi birokrasi kita dan sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan penetapan BLU museum.
Kepala Museum Nasional kemudian menambahkan dan menyatakan:
Yang paling penting setelah adanya penetepan BLU museum adalah melaksanakan kewajiban- kewajiban  yang  harus  segera  dipenuhi  sebagaimanan  yang  disayaratkan  Dit.  PPK  BLU Kemenkeu  salah  satunya  adalah  membuat  standar  laporan  keuangan  BLU  museum  sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut maka dilakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Terkait dengan sarpras Secara prinsip kita sudah menyiapkan sarpras sesuai standar faslititas kemanan. Masih banyak sarpras

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
pendukung yang harus dilengkapi, seperti peralatan pendukung layanan kunjungan seperti AC portebel,  area  parkir,  ruang  tunggu,  pemanfaatan  IT,  dan  bekerjasama  dengan  traveloka, tiket.com
Hasil  wawancara  di  atas  dan  berdasarkan  hasil  observasi  dapat  dibuat  kesimpulan  bahwa kebijakan  penetapan  BLU  Museum  dilakukan  berdasarkan  usulan  kebijakan  dari  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bahwa latar belakan usulan kebijakan ini adalah untuk peningkatan  pelayanan  permuseuman.  Hal  tersebut  didasarkan  hasil  penelitian  terkait  sumberdaya Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal Kebudayaan  cukup  memadai  baik  dari  aspek  aset  sarana-prasarana,  aspek  anggaran,  dan  aspek kepegawaian.  Pada  aspek  pegawai  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan  memiliki  banyak  pegawai  yang berkompeten  dibidang  masing-masing  dan  sesuai  dengan  kubutuhan  kompetensi  yag  dibutuhkan organisasi terdiri Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintan Non Pegawai Negeri, dan tenaga profesional lainnya, pada aspek sarana prasaran memiliki sarana dan prasaran yang sangat memadai dari gedung, koleksi,  fasilitas  sosial,  fasilitas  umum,  ruang  pamer  dan  lain  sebagainya.  Pada  aspek  anggaran Kementerian  Pendidikan,  Kebudayan,  Riset  dan  Teknologi  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal Kebudayaan memiliki anggaran yang memadai apalagi dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pejualan tiket saja yang diterima pada layanan musuem cukup besar kurang lebih 3 s/d 5 Miliyar Rupiah setiap tahunnya.
Hal  ini  tergambarkan  dengan  dilakukannya  kajian  akademis  dan  penyusun  naskah  kajian dengan melibatkan berbagai pihak internal kementerian, seperti pejabat struktural, pejabatn fungsional, akademisi perguruan tinggi, praktisi, ahli di lingkungan kementerian dan para pemangku kepentingan lainya untuk pengusulan penetapan Badan Layanan Umum Museum Nasional, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Selain itu penetapan BLU Musuem juga dijadikan program strategis kementerian dan dituangkan dalam rencana strategis atau restra.
Setelah  museum  nasional  ditetapkan  menjadi  badan  layanan  umum,  hal  yang  dilakukan Direktorat  Jenderal  Kebudayaan  adalah  melakukan  penataan  kelembagaan  dan  penataan  pegawai. Penataan kelembagan dilakukan agar struktur yang ada dapat beradaptasi dengan status BLU, terdapat unit-unit baru yang dibentuk setelah penentapan BLU Museum, menyusun program-program untuk meningkatkan pendapatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, merekrut tenaga profesional yang  ahli  dalam  bidang  kuratorial  dan  promosi  dan  bidang  lainnya  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan rencana strategi bisnis (RSB).
Sedangkan penataan pegawai dilakukan untuk mengidentifikasi pegawai yang berkompeten agar dapat berperan untuk mengimplementasikan kebijakan penetepan BLU museum nasional, sehingga penempatan pegawai dapat dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatannya. Dengan status BLU diaharapkan musuem dapat bergerak lebih lincah dalam menjalankan kegiatan. Kelincahan ini dapat tergambarkan dengan pemanfaatan aset yang dapat dioptimalkan serta penentuan program dan kegiatan yang bisa lebih luwes atau fleksibel dalam rangka mencapai tujuan BLU museum.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## Struktur Birokrasi
Hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  dimensi  tata  kelola  atas  implementasi  Kebijakan Penetapan  Badan  Layanan  Umum  Museum  Nasional  Pada  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bintang selaku pejabat di lingkungan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Kementerian Keuangan yang menyatakan:
Struktur birokrasi yang ada pada BLU museum dibentuk berdasarkan tugas dan fungsinya dan yang kami lhat adalah apakah ada peningkatan layanan setelah ditetapkan sebagai BLU
Pendapat  di  atas  sejalan  dengan  Hilmar  Farid  selaku  Direktur  Jenderal  Kebudayaan  yang menyatakan:
Harapan  saya  dengan  ditetapkannya  status  BLU  Museum,  organisasi  museum  dapat  lebih ramping namun lincah dan dapat menjadi barometer bagi museum-useum daerah juga bergerak menjadi  BLU.  karna  pada  dasarnya  perubahan  menjadi  BLU  sebenarnya  adalah  perubahan managerial  baik  organisanya,  tata  kelolanya,  sistemnya  yang  ingin  kita  rubah,  dan  unit-unit dibawahnya sangat potensi untuk memberikan peningkatan layanan
Dalam  perakteknya  ini  sudah  jalan,  organisasi  dan  strukturnya  sudah  jadi.  Kita  nanti  akan sampai pada satu titik, dimana kemandirian itu akan terjadi tentu dengan dukungan seluruh pegawai dan stakeholder.
Pendapat di atas diperkuat dengan Fitra Arda selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan yang menyatakan:
Struktur  birokrasi  yang  ditetapkan  setelah  menjadi  BLU  Museum  adalah  berdasarkan implentasi reformasi birokrasi, ahwa organiasi pemerintah tidak hanya museum harus berbasis pada kinerja dan output. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa bertansformasi yang tadinya hanya mengandalkan serapan namun kita berubah menjadi pendapatan yang dituntut untuk peningkatan layanan, oleh karena itu organisasi yang dibentuk harus lincah dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan peningkatan layanan. yang paling dikuatkan adalah layanan kuratorial dan kunjungan. Dan juga layanan marketing serta publikasi museum.
Bahwa dulu organisasi hanya menggambarkan organisasi yang mengandalkan daya serap seperti yang sebelumnya hanya mengandalakan karcis untuk pendapatanya. Namun sekarang struktur organisasi  yang  disusun  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  target  capaian  kinerja,  sehingga Struktur organisasi dapat efektif bisa lincah dalam menjalankan fungsinya.
Hasil  wawancara  di  atas  dan  berdasarkan  hasil  observasi  lapangan  dapat  dibuat  kesimpulan bahwa  kebijakan  penetapan  BLU  Museum  dalam  hal  struktur  birokrasi  BLU  Museum  telah disederhanakan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  rencana  strategis  bisnis  agar  struktur  organisasi  BLU museum, dengan tujuan lebih efektif dan efisien serta lebih fleksibel dalam melakukan pengelolaan keuangan  dan  penataan  kelembagaan.  Sebagai  tindaklanjut  dari  penetapan  BLU  Musem  Nasional Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  telah  menerbitkan  Peraturan  Menteri Dikbudristek Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya. Struktur Birokrasi yang ada pada BLU Museum saat ini hanya terdiri dari dua pejabat struktural yaitu

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Kepala Musuem dan Kepala Bagian Umum, selebihnya BLU Museum dapat membentuk unit-unit yang dibutuhkan secara fleksibel dalam pelaksanaan pemberian layanan.
Selain  fleksibilitas  pembentukan  unit-unit  layanan  BLU  museum  juga  memiliki  fleksibilitas pengelolaan keuangan. BLU meseum dapat menentukan tarif layanan sesuai dengan kebutuhan tentu memperhatikan kelayakan dan kepatutan, bahwa dengan catatan museum tidak mencari keuntungan dari masyarakat melainkan semata-mata hanya hanya untuk peningkatan pelayanan publik. Fleksibilitas pengelolaan keuangan lainnya adalah musuem dapat memanfaatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara langsung tanpa harus menyetorkan terlebih dahulu ke Kementerian Keuangan. Hal ini didasari  bahwa  dengan  status  BLU  kewenangan  pengelolaan  keuangan  kususnya  pemanfaatan pendapatan  dapat  dilakukan  langsung  oleh  BLU  karena  sudah  diberikan  mandat  oleh  kementerian keuangan untuk dapat mengelola keuangannya secara mandiri.
Pemanfaatan  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  yang  dihasilkan  dari  layanan permusueman  dapat  dilakukan  untuk  keperluan  peningkatan  layanan,  seperti  pembelian  atau peningkatan sarana prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan, pembiayaan honor bagi para  tenaga  profesional,  serta  pemanfaatan  lainnya  yang  bersinggungan  langsung  dengan  pelayanan permuseuman.  Tentu  ini  menjadi  keuntungan  tersendiri  bagi  BLU  Museum,  karena  sebelumnya museum hanya mengandalkan APBN/rupiah murni saja dalam melaksanakan layanan permuseuman.
Kaitannya  dengan  fleksibilitas  tata  kelola  kelembagaan  BLU  Musuem  nasional  dapat membentuk unit pelaksana program atau unit layanan secara otonom yang ditetapkan dengan kebijakan internal BLU museum melalui keputusan kepala, fleksibitas ini dapat dilakukan karena BLU museum diberikan  kewenangan  membentuk  unit  layanan  dan  unit  strategis  lainnya.  Salah  satu  yang ditindaklanjuti BLU musuem setelah ditetapkan sebagai BLU adalah dibentuknya dewan pengawas, agar dalam melaksankan kegiatan dapat terukur dan termonitor dengan baik. Hal ini sejalan dengan konsep Agile Governance bahwa organisasi memiliki kemampuan untuk merespon secara cepat atas perubhan-perubahan yang terjadi.
Hasil penelitian di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nancy Bumbunan M Sirait (2018), dimana hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penetapan Badan Layanan  Uumum  Rumah  Sakit  Polri  Bayangkara  telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang berlaku pada peraturan Kementerian Keuangan terkait dengan Badan Layanan Umum. Bahwa penetapan BLU diusulkan melalui proses yang sama di kementerian keuangan dimulai dari menyusun naskah kajian, pengusulan dan pemenuhan syarat administratif dan syarat teknis.
Jika dilihat dari perspektif peraturan perundang-undnagan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 74  Tahun  2012  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,  didalam pasal 9 bahwa BLU museum nasional dapat memungut  biaya  dalam  rangka  meningkatan  pelayanan  publik,  selain  itu  juga  BLU  Museum  telah melaksanakan peraturan pemerintah tersebut pasal 10, bahwa BLU sudah menyusun rencana strategis bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran sesuai dengan rencana strategis kementerian.
Edward III menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan dilakukan ternetralisir dan dimulai dari aktor-aktor tingkat pusat dan keputusannyapun diambil dari tingkat pusat. Terdapat terdapat 4 variabel utama  keberhasilan  kebijakan  yakni  komunikasi,  sumberdaya,  kecenderungan-kecenderungan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
(disposisi), dan struktur birokrasi. Sedangkan menurut Grindle menerangkan pendekatan bottom-up , dalam  arti  proses  ini  diawali  dengan  pemetaan  kebutuhan  publik  atau  pengakomodasian  tuntutan lingkungan  lalu  diikuti  dengan  pencarian  dan  pemilihan  alternatif  cara  pemecahannya,  kemudian diusulkan untuk ditetapkan.
Dalam konteks penelitian ini, sebagaimana teori Edward III implementasi kebijakan penetapan badan  layanan  umum  museum  dapat  dilaksanakan  apabila  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan memaksimalkan  setiap  unsur  dalam  menajalankan  organisasi  berjalan  sesuai  rencana  apabila komunikasi atas pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan baik dan masif secara berkala baik di internal maupun  eksternal,  pemanfaatan  sumberdaya  yang  ada  dioptimalkan  sesuai  dengan  kebutuhan  baik sumber daya manusianya/pegwai, aset dan sarana prasarana yang ada pada BLU Museum, tata kelola yang baik, terukur, transparan, dan akuntabel dalam pelaskanaan kegiatan, terakhir adalah penataan lembaga yang efisien dan efektif yaitu struktur birokrasi yang lincah yang dibentuk untuk pelayanan publik yang prima.

## PENUTUP
Implementasi Kebijakan Penetapan Badan Layanan Umum Museum Nasional pada Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  sudah  di  laksanakan,  hal  tersebut  berdasarkan  hasil penelitian sebagai berikut: a) Komunikasi yang dilakukan dalam rangka pembuatan kebijakan sudah dibangun sejak dalam perencanaan dan pencanangan pada tahun 2019 bersama stakeholders atau para pemangku kepentingan khususnya kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, hal ini dilakukan karena akan ada pengalihan status satuan kerja musuem menjadi Badan Layanan Umum Museum. Dalam proses pengusulan perubahan status satuan kerja museum Instansi Pembina dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  menyusun  naskah  kajian  yang  memuat  tujuan  serta  data  dukung  lainnya  seperti  rencana strategis  bisnis  dan  rencana  bisnis  dan  anggaran  yang  menggambarkan  tentang  kesiapan  Musuem Nasional  menjadi  Badan  Layanan  Umum.  Setelah  ditetapkan  menjadi  Badan  Layanan  Umum Musuem, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan  melakukan  sosialisasi  baik  di  internal  dengan  cara  rapat-rapat  internal  yang  dilakukan secara  berkala  dan  bertahap  maupun  kemasyarakat  luas  melalui  media  publikasi  dan  serta  melalui berbagai platform media sosial dan membuat rapat koordinasi kepada stakeholder terkait; b) Sumber Daya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan  cukup  memadai  baik  dari  aspek  aset  sarana-prasarana,  aspek  anggaran,  dan  aspek kepegawaian.  Pada  aspek  pegawai  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan  memiliki  banyak  pegawai  yang berkompeten  dibidang  masing-masing  dan  sesuai  dengan  kubutuhan  kompetensi  yag  dibutuhkan organisasi terdiri Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintan Non Pegawai Negeri, dan tenaga profesional lainnya, pada aspek sarana prasaran memiliki sarana dan prasaran yang sangat memadai dari gedung, koleksi,  fasilitas  sosial,  fasilitas  umum,  ruang  pamer  dan  lain  sebagainya.  Pada  aspek  anggaran Kementerian  Pendidikan,  Kebudayan,  Riset  dan  Teknologi  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal Kebudayaan memiliki anggaran yang memadai apalagi dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pejualan tiket saja yang diterima pada layanan musuem cukup besar kurang lebih 3 s/d 5 Miliyar Rupiah setiap  tahunnya.  Untuk  kedepannya  apabila  pemanfaatan  seluruh  aset  dan  pengaturan  terkait pelayanan  yang  dioptimalkan  dapat  berjalan,  pendapatan  BLU  musuem  dipastikan  akan  jauh  lebih

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
meningkat;  c)  Tata  Kelola  atau  disposisi  yang  disusu  dan  ditetapkan  BLU  museum dengan  adanya kebijakan  penetapan  BLU  museum,  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan  melakukan  konsolidasi  interal dalam  peguatan  sistem  tata  kelola  dengan  menyusun  Peta  Proses  Bisnis  yang  yang  menggambarakn hubungan  layanan,  peta  relasi  dan  petas  lintas  fungsi,  yang  dikorelasikan  dengan  target  kinerja organisasi  yang  disusun  berdasarkan  pada  rencana  strategis  kementerian.  Setelah  itu  BLU  museum menyusun  pedoman  teknis  terkait  dengan  pelaksanaan  program  kerja  sebagai  panduan  pelaksanaan teknis bagi para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta penyusunan prosedur oprasional standarnya; d) Struktur Birokrasi, kebijakan penetapan BLU museum menjadikan museum bertransformasi kepada struktur birokrasi yang disederhanakan sesuai dengan kebutuhan dan rencana strategis bisnis agar struktur organisasi BLU museum dapat lebih efektif dan efisien serta lebih fleksibel dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan  dan  penataan  kelembagaan.  Sebagai  tindak  lanjut  dari penetapan  badan  layanan  umum.  Sebagai  tindaklanjut  dari  penetapan  BLU  Musem  Nasional Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  telah  menerbitkan  Peraturan  Menteri Dikbudristek Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya. Struktur Birokrasi yang ada pada BLU Museum saat ini hanya terdiri dari dua pejabat struktural yaitu Kepala Musuem dan Kepala Bagian Umum, selebihnya BLU Museum dapat membentuk unit-unit yang dibutuhkan secara fleksibel dalam pelaksanaan pemberian layanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2006. Politik  dan  Kebijakan  publik .  Bandung:  AIPI.  Agustiono.  2010. Implementasi Kebijakan  Publik  M Bintoro  Tjokroamidjojo.  1988.  Pengantar  Administrasi  Pembangunan. Jakarta. LP3ES
Budi Supriyanto. 2009. Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis). Tangerang. Cv. Media Brilian.
Budi Winarno, 2012. Kebijakan Publik: Teori, proses, dan studi kasus, Yogyakarta, CAPS.
Dian Cita Sari, dkk. 2020. Manajemen Pemerintahan. Gorontalo. Ideas Publishing.
Effendy Onong Uchjana. 1998. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung: Remaja Rosdakarya Halaman
Effendy. 2013, Modal Intelektual dan Strategi Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia . Kota Salatiga, Universitas. Kristen Satya Wacana.
Fitriyanti, N. (2022). Implementation Of Government Regulations In The Imtlementationof Child Protection In Rokan Hilir Regency Of Indonesia.
George Edwards III , 1980, Implementing Public Policy, Washington DC, Cengressional Quarterly Press.
Hardani, dkk, 2020, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
Herdiyansyah,  2011.  Kualitas  Pelayanan  Publik:  Konsep  Dimensi,  Indikator  dan  Implementasinya, Yogyakarta. Gava Media.
Idris Yanto Niode, 2014, Entrepreneurial Government; Kosep dan Riset. Gorontalo: UNG Press. Inu Kencana S. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung. Refika Aditama.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Lutfi  Asiarto,  dkk.,  2010,  Pedoman  Museum  Indonesia,  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Sejarah  dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Merilee S. Grindle, 1980. Politics and Apolicy Implementation in the Third World, New Jersey: Princetown University Press.
Moenir, H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta. Bumi Aksara.
Mohamad Thahir Haning, 2015, Reformasi Birokrasi Desain Organisasi Yang Mendukung Pelayanan Publik Di Indonesia, Yogyakarta: Ilmu Giri.
Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in  the  regional  development  planning  agency  of  Rokan  Hilir  regency. International  Journal  of Health Sciences (IJHS) Ecuador , 6 (S4), 639-651.
Samodra Wibawa, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Stephen  P.  Robbins,  2006  Perilaku  Organisasi.  Edisi  kesepuluh.  Jakarta:  PT  Indeks  Kelompok Gramedia.
Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: CV. Alfabeta.
Suryadinata  Ermaya.  1996.  Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Proses  Pengambilan  Keputusan. Bandung. CV. Ramdan.
Sutaryo. 2004, Dasar-Dasar Sosialisasi, Jakarta: Rajawali Press
Tachjan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung, Bandung: Akademi Ilmu Pengetahuan.
Taliziduhu Ndraha. 1983. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Jakarta, Bina Aksara.
Taliziduhu Ndraha. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta. Rineka Cipta.
Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, 2009. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Jakarta, Rajawali Pres Wasistiono, Sadu. 2001. Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung. Alqa Print.
Yulianto  Kadji,  2015,  Formulasi  dan  mplementasi  Kebijakan  Publik  Kepemimpinan  dan  Prilaku Birokrasi dalam Fakta Realias, Gorontalo: UNG Press.
Zuchri Abdussamad, 2021, Metode Penelitian Kualitatif, Makassar: CV. Syakir Media Press.
Fernandes Simangungsong, 2022, Ontologi Ilmu Pemerintahan, Jurnal ASPIRASI Vol, 1 No. 1, diakses pada tanggal 7 Januari 2023, pukul 17.00 wib.
Henny Juliani, 2018, Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik, Jurnal, Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018, diakses pada tanggal 7 Januari 2023, pukul 17.00 wib.
Zainal, Z., & Putra, R. N. (2022). Implementation of Update Voter Data on Election of Governor and Vice Governor of Riau in Bengkalis Regency. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics , 8 (2), 1-15.