## TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING JIKA PENERIMA PINJAMAN MELAKUKAN WANPRESTASI

## Candrika Radita Putri
raditacandrika@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Technology  has  grown  rapidly  and  threaded  into  various  fields  including  the  financial  sector.  Financial Technology transforms the traditional financial system into a digital form with the aim of supporting the Indonesian economy as well as providing convenience to the community. One of the manifestation of the emergence of Financial Technology is the innovation of the savings and loans service that is based on the information technology or commonly known as Peer to peer Lending (P2P Lending). In its development, there are not many legal regulations that can cover the operation so that its implementation is still in the gray area. Although the service aims to facilitate the community, it is very risky because the parties who entered into the loan agreement in P2P Lending did not meet face to face in the execution of the agreement or transaction. This happens because the implementation of P2P Lending activities rely on technology-driven systems. P2P Lending operators certainly play a very important role in the running of these activities because all activities that occur on the system becomes the responsibility of the organizer. In addition, the organizer is also an intermediary so that the recipients and lenders can meet through the platform that has been provided. In the implementation of P2P Lending, it has not been given clear and detailed information about the position of the parties to know the party responsible if the Borrower breached the contract.
Keywords: Loans Services; Technology; Financial Technology.

## Abstrak
Teknologi telah berkembang pesat dan merambah ke berbagai bidang termasuk pada sektor finansial. Teknologi  finansial  mengubah  sistem  keuangan  tradisional  ke  dalam  bentuk  digital  dengan  tujuan dapat  menunjang  perekonomian  Indonesia  serta  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat. Kemunculan teknologi finansial salah satunya diwujudkan dengan inovasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa dikenal dengan Peer to peer Lending (P2P Lending). Dalam  pengembangannya,  belum  banyak  peraturan  hukum  yang  dapat  memayungi  berjalannya kegiatan tersebut sehingga pelaksanaannya masih berada di wilayah abu-abu. Meskipun layanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat, namun sangat berisiko karena para pihak yang melakukan perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  P2P  Lending  tidak  bertatap  muka  secara  langsung  pada  saat pelaksanaan perjanjian ataupun bertransaksi. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan kegiatan P2P Lending  mengandalkan  sistem  yang  digerakkan  teknologi.  Penyelenggara  P2P  Lending  tentunya berperan  sangat  penting  dalam  berjalannya  kegiatan  tersebut  karena  segala  kegiatan  yang  terjadi pada  sistem  menjadi  tanggung  jawab  penyelenggara.  Selain  itu  penyelenggara  juga  berkedudukan sebagai perantara sehingga penerima dan pemberi pinjaman dapat bertemu dalam platform yang telah disediakan. Pada pelaksanaan P2P Lending, belum diberikan informasi secara gamblang dan rinci mengenai  kedudukan  para  pihaknya  untuk  mengetahui  pihak  yang  bertanggung  gugat  seandainya penerima pinjaman melakukan wanprestasi.
Kata Kunci: Layanan Pinjam Meminjam; Teknologi; Finansia Teknologi.

## Pendahuluan
Financial  Technology ( fintech ) merupakan sebuah inovasi teknologi dalam
Candrika Radita: Tanggung Gugat Penyelenggara 460

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 2, November 2018
Article history: Submitted 1 October 2018; Accepted 8 October 2018; Available online 1 November 2018
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
sektor keuangan. Konsep pengembangan fintech berawal dari konsep Peer to peer (P2P) yang dipakai untuk music sharing hasil gagasan Napster pada tahun 1999. Lalu pada tahun 2004 konsep tersebut merambah ke sektor keuangan oleh sebuah institusi keuangan yang berperan sebagai jasa peminjaman uang di Inggris, disusul dengan lahirnya virtual money BITCOIN gagasan Satoshi Nakamoto di tahun 2008. Sampai saat ini telah banyak inovasi yang dihasilkan dalam pengembangan industri fintech . 1
Setiap  perusahaan fintech memiliki  fokus  yang  berbeda-beda  seperti;
Pembayaran (Payments), Peminjaman (Lending), Perencanaan keuangan (personal finance),  Investasi  Ritel,  Pembiayaan  (crowdfunding),  Remitasi,  dan  Riset Keuangan. Salah satu platform fintech yang sedang marak di kalangan masyarakat Indonesia adalah yang dikategorikan lembaga keuangan lainnya yaitu Peer to peer Lending (P2P Lending) seperti Koinworks.com, Modalku.com dan Amartha.com.
Kegiatan  P2P  Lending  merupakan  praktik  peminjaman  uang  kepada individu atau perusahaan melalui online. Website penyelenggara P2P Lending jika diibaratkan seperti sebuah marketplace Lending yang akan mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Kegiatan P2P Lending setidaknya melibatkan 3 pihak yaitu penerima pinjaman, pemberi pinjaman dan penyelenggara P2P  Lending  sebagai  perantara  yang  mempertemukan  pemberi  pinjaman  dan penerima pinjaman melalui platform yang telah disediakan.
Kegiatan ini tidak hanya berguna sebagai tempat berinvestasi para pemberi pinjaman melainkan sebuah solusi untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya  namun  terhalang  oleh  modal.  Tidak  hanya  memberi  pinjaman  untuk modal bisnis, layanan P2P Lending juga dapat meminjamkan dana untuk kebutuhan pribadi seperti membangun rumah, modal pesta pernikahan dsb.
Dalam  pelaksanaannya,  penyelenggara  P2P  Lending  akan  menyaring  dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan calon penerima pinjaman di platform mereka agar calon pemberi pinjaman dapat melihat dan memilih sendiri karakteristik penerima pinjaman yang mereka inginkan. Tugas utama dari penyelenggara P2P
1 Mengenal Lebih Dekat Financial Technology, http://business law.binus.ac.id/2016/05/31/ mengenal-lebih-dekat-financial-technology , dikunjungi pada tanggal 12 Desember 2017.
Lending ini adalah menghimpun calon-calon penerima pinjaman yang kemudian akan  disortir  berdasarkan  kelayakan  bisnisnya.  Disisi  lain  penyelenggara  P2P Lending juga mencarikan calon pemberi pinjaman yang kredibel dan terpercaya untuk melakukan peminjaman dana. Selanjutnya, perusahaan akan menampilkan profil dari para calon penerima pinjaman yang telah disortir oleh penyelenggara P2P  Lending  kepada  pemberi  pinjaman.  Pemberi  pinjaman  yang  akan  memilih sendiri calon penerima pinjaman dengan cara melakukan klik tombol yang tersedia pada platform P2P Lending tersebut. Penerima pinjaman yang terpilih akan dapat langsung  mencairkan  pinjaman  dana.  Para  pencari  pinjaman  akan  mendapatkan pinjaman dana secara cepat dan mudah. Sebagai kontra prestasinya, para pemberi pinjaman  dan  penyelenggara  P2P  Lending  akan  mendapatkan  bunga  bersama dengan pengembalian pinjaman tersebut.
Tentu saja akan tetap selalu ada risiko yang timbul seperti; fraud, resesi atau krisis  ekonomi,  perusahaan  penyelenggara  P2P  Lending  pailit,  dan  gagal  bayar. Biasanya terdapat kontrak khusus antara masing-masing pihak. Namun pertanggung jawaban para pihak masih dalam wilayah abu-abu dalam sistem hukum di Indonesia.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  hasil  uraian  diatas,  maka  permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam penelitian ini yaitu;
1. Kedudukan  Penyelenggara  Layanan  P2P  Lending  Dalam  Perjanjian  Pinjam Meminjam Antara Pemberi Pinjaman Dan Penerima Pinjaman.
2. Pihak  Yang  Bertanggung  Gugat  Bilamana  Penerima  Pinjaman  Melakukan Wanprestasi.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang- undangan yang berlaku, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan memprediksi perkembangan  yang  akan  datang.  Melalui  tipe  yuridis  normatif  nantinya  akan

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu yang terdapat isu hukum didalamnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach dan conceptual approach .
Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Peer to peer Lending Layanan P2P Lending mempermudah masyarakat yang ingin mencari modal usaha  ataupun  untuk  kebutuhan  pribadi  dengan  proses  yang  singkat  dan  tanpa jaminan.  Terlebih  lagi,  layanan  tersebut  dapat  menarik  masyarakat  yang  belum terjangkau oleh Bank baik karena lokasi tempat tinggalnya yang terpencil maupun karena tidak memenuhi kriteria penerima pinjaman Bank.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengawasi  langsung  jalannya  kegiatan tersebut dan hingga saat ini kegiatan tersebut dipayungi oleh Peraturan OJK Nomor 77/POKL.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 serta beberapa aturan perundang-undangan lainnya.
Kegiatan P2P Lending pada dasarnya merupakan kegiatan pinjam meminjam antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman namun karena pelaksanaannya menggunakan teknologi, maka terdapat pihak lain selaku penyelenggara layanan yang turut serta menjadi perantara antara para pihak. Kedudukan penyelenggara adalah  sebagai  pihak  ketiga  yang  menyediakan  platform marketplace bagi para pengguna,  mengkualifikasikan  penerima  pinjaman  yang  kredibel  sesuai  hasil akumulasi skor kredit, serta mengontrol dan mengawasi jalannya transaksi yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
Pasal  18  POJK  Nomor  77/POKL.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi menyebutkan dua jenis perjanjian pelaksanaan kegiatan P2P Lending yaitu; a) Perjanjian antara penyelenggara P2P Lending dengan pemberi pinjaman; dan b) Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan  penerima  pinjaman.  Perjanjian  pinjam  meminjam  tersebut  dilakukan dengan media elektronik.
Perjanjian  antara  penyelenggara  P2P  Lending  dengan  pemberi  pinjaman diwujudkan  dengan  perjanjian  pemberian  kuasa.  Pemberi  pinjaman  memberikan kuasanya kepada penyelenggara P2P Lending mewakili dirinya untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam melalui perjanjian elektronik dengan penerima pinjaman.
Hal  ini  terjadi  karena  dalam  pelaksanaan  kegiatan  P2P  Lending  menuntut proses  yang  lebih  cepat  (sebagai  bentuk  keunggulan).  Karakteristik  pemberian kuasa tersebut sama dengan pemberian kuasa dalam BW yang pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 1792 BW sampai dengan 1819 BW.
Perjanjian pemberian kuasa yang diberikan oleh pemberi pinjaman merupakan pemberian kuasa khusus terhadap penyelenggara layanan P2P Lending yang hanya meliputi pelaksanaan perbuatan hukum atau kepentingan tertentu dari pemberi pinjaman sebagai pemberi kuasa yang berkaitan dengan perikatan akibat perjanjian pinjam meminjam di platform P2P Lending. Perbuatan hukum atau kepentingan yang dimaksud harus dirumuskan secara tegas dan terperinci agar masing-masing pihak mengerti sampai sejauh mana kewenangan atas pemberian kuasa tersebut. Pasal 1797 BW secara tegas menyatakan bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun yang melampaui kuasanya.
Selama  penyelenggara  layanan  P2P  Lending  tidak  melakukan  sesuatu melampaui kekuasaan yang diberikan oleh pemberi pinjaman, maka segala akibat atas perbuatan hukum tersebut ditanggung oleh pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa. Hal tersebut merupakan karakteristik perjanjian pemberian kuasa tepatnya tertuang pada Pasal 1801 BW dan Pasal 1806 BW.
Tentunya  perjanjian  antara  pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman diwujudkan dalam perjanjian pinjam meminjam. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 memberikan  rincian  terkait  isi  perjanjian  antara  penyelenggara  dan  pemberi pinjaman dalam dokumen elektronik (yang merupakan perjanjian pemberian kuasa) pada Pasal 19 ayat (2) yaitu wajib paling sedikit memuat;
1. Nomor perjanjian;
2. Tanggal perjanjian;
3. Identitas para pihak;
4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;

## 5. Jumlah pinjaman;
6. Suku bunga pinjaman;
7. Besarnya komisi;
8. Jangka waktu;
9. Rincian biaya terkait;
10. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
11. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
12. Mekanisme  penyelesaian  dalam  hal  Penyelenggara  tidak  dapat  melanjutkan kegiatan operasionalnya.
Sedangkan  dalam  perjanjian  pinjam  meminjam  antara  penerima  pinjaman dan pemberi pinjaman (yang dikuasakan kepada penyelenggara) dalam Pasal 20 ayat (2) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 wajib paling sedikit memuat;
1. Nomor perjanjian;
2. Tanggal perjanjian;
3. Identitas para pihak;
4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
5. Jumlah pinjaman;
6. Suku bunga pinjaman;
7. Nilai angsuran;
8. Jangka waktu;
9. Objek jaminan (jika ada);
10. Rincian biaya terkait;
11. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
12. Mekanisme penyelesaian sengketa.
POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak menyebutkan adanya perjanjian antara penyelenggara P2P Lending dengan penerima pinjaman yang dapat memunculkan pemikiran bahwa tidak adanya hubungan legalitas antara penyelenggara dan penerima pinjaman  dan  hubungan  keduanya  dalam  kegiatan  P2P  Lending  hanya  hubungan administratif yang terbentuk saat calon penerima pinjaman mengajukan pinjaman di platform penyelenggara untuk memenuhi standar yang diajukan oleh penyelenggara.
Jika  ditinjau  lebih  jauh,  terdapat  suatu  hubungan  hukum  yang  mengikat antara  penyelenggara  P2P  Lending  dengan  para  penerima  pinjaman  sekaligus pemberi pinjaman yaitu hubungan hukum antara penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82
tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pengguna elektronik pada hubungan ini maksudnya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman  sebagai  pihak  yang  menggunakan  platform  milik  penyelenggara  dan pada setiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik, akan selalu ada pihak ketiga sebagai penyelenggara sistem elektronik.
Perbandingan Penyelenggaraan Peer to peer Lending Dengan Keagenan
Konsep perjanjian keagenan hampir mirip dengan perjanjian P2P Lending. Karena  dalam  kedua  jenis  perjanjian  tersebut,  terdapat  pihak  yang  menjadi perantara  atau  middleman.  Baik  agen  maupun  penyelenggara  P2P  Lending, keduanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa ataupun prinsipal. Namun jika melihat dengan cermat karakteristik keduanya sangatlah jauh berbeda.
Pada  perjanjian  keagenan  dan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  P2P Lending  terdapat  dasar  keterikatan  kontraktual  yang  lahir  dari  kesepakatan  para pihak. Keabsahan perjanjian pada keagenan dilakukan berlandaskan dengan asas kebebasan berkontrak sedangkan perjanjian pinjam meminjam yang terjadi pada platform  P2P  Lending  dilakukan  berdasarkan  perjanjian  pemberian  surat  kuasa dengan  jelas  diatur  dalam  Pasal  1792-1819  BW  antara  pihak  pemberi  pinjaman dengan  penyelenggara  P2P  Lending  untuk  menyatakan  terbentuknya  pemberian kuasa.  Kedudukan  agen  dan  penyelenggara  P2P  Lending  walaupun  merupakan perantara  yang  melakukan  suatu  kegiatan  untuk  dan  atas  nama  prinsipal  (pada keagenan) dan pemberi pinjaman (pada P2P Lending) kepada pihak ketiga, namun pada dasarnya penyelenggara P2P Lending tidak dapat diklasifikasikan sebagai agen marketplace karena penyelenggara P2P Lending memiliki karakteristik tersendiri.

## Wanprestasi dan Kaitannya Dengan Hukum Perdata Indonesia
Berdasarkan Pasal 1234 BW, disebutkan bahwa obyek dari perikatan (prestasi) dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dalam suatu perikatan, maka pihak tersebut dapat dikatakan cacat atau cidera janji.

## 467 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
Dari suatu perjanjian yang dibuat akan muncul suatu kewajiban bagi debitor untuk  melaksanakan  suatu  prestasi.  Jika  kewajiban  tersebut  tidak  dilaksanakan maka debitor dianggap wanprestasi. 2 Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yaitu suatu keadaan tidak terlaksananya prestasi atas kesalahan debitor baik dengan kesengajaan atau kelalaian.
Wanprestasi tidak terjadi seketika, saat debitor tidak memenuhi prestasinya. Perlu  diberikan  suatu  tenggang  waktu  yang  layak  seseorang  dapat  dikatakan melakukan wanprestasi. Jadi, ketika para pihak dalam perjanjian yang dibuat tidak menentukan  tenggang  waktu  debitor  berprestasi,  maka  wanprestasi  tidak  terjadi demi hukum. Jika waktu prestasinya telah ditentukan pada perjanjian, belum berarti bahwa waktu tersebut sudah merupakan batas waktu terakhir bagi debitor untuk memenuhi prestasinya. 3
Untuk dapat dikatakan wanprestasi, diperlukan tenggang waktu yang layak misalkan satu minggu, atau dalam waktu satu bulan. Dalam perjanjian walaupun ditentukan suatu tenggang waktu, namun waktu tersebut bukan berarti batas akhir debitor  untuk  memenuhi  prestasinya.  Pada  perjanjian  yang  tidak  menentukan tenggang  waktu  terlaksananya  prestasi,  maka  wanprestasi  tidak  terjadi  demi hukum. Debitor dapat dikatakan wanprestasi ketika telah ada pernyataan lalai diluar pengadilan  yang  merupakan  pesan  kreditor  kepada  debitor  (Ingebrekestelling) maupun peringatan tertulis dari kreditor kepada debitor secara resmi melalui Pengadilan Negeri (Sommatie). 4
Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga “pernyataan lalai” atau somasi (ingebrekestelling) yang dapat ditemukan pada Pasal 1238 BW. Pernyataan lalai atau somasi adalah pesan dari kreditor kepada debitor, dengan mana kreditor memberitahukan pada saat kapan selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Sejak saat itu  maka  debitor  harus  menanggung  akibat  hukumnya.  Jadi,  pernyataan  lalai
2 Leonora Bakarbessy et al., Op.Cit., h. 20.
3 Ibid., h. 21.
4 Leonora Bakarbessy et al., Op.Cit., h. 21.
merupakan syarat untuk menetapkan terjadinya wanprestasi. 5
Apabila  debitor  tidak  memenuhi  prestasi  sama  sekali  maka  pernyataan lalai tidak diperlukan, kreditor langsung minta ganti kerugian. Dalam hal debitor terlambat  memenuhi  prestasi  maka  pernyataan  lalai  diperlukan,  karena  debitor dianggap masih dapat berprestasi. Kalau debitor keliru dalam memenuhi prestasi, Hoge  Raad  berpendapat  pernyataan  lalai  perlu,  tetapi  Meijers  berpendapat  lain, apabila karena kekeliruan debitor kemudian terjadi pemutusan perjanjian yangpositif (positif contractbreuk), pernyataan lalai tidak perlu. 6 Dengan dilampauinya waktu yang telah disebutkan dalam pernyataan lalai itu, maka berarti debitor telah tidak memenuhi perikatan. 7

## Wanprestasi Pada Peer to peer Lending
Penyelenggaraan perjanjian pinjam meminjam dengan P2P Lending ini sama seperti  perjanjian  pinjam  meminjam  konvensional,  hanya  saja  pada  sistem  P2P Lending, terdapat pihak ketiga yaitu penyelenggara P2P Lending sebagai perantara yang menghubungkan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

## Akibat Hukum Wanprestasi Pada Peer to peer Lending
Tidak  dipenuhinya  prestasi  yang  diperjanjikan  akan  merugikan  kreditor. Karenanya,  jika  debitor  melakukan  wanprestasi,  kreditor  dapat  menuntut beberapa hal yaitu; 8 a. Pemenuhan perjanjian ( nakomen ), b. Pembatalan perjanjian ( ontbindin g), c. Ganti rugi ( schade vergoeding ), d. Pemenuhan perjanjian dengan
Ganti rugi, e. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.
Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat  juga  sebagai  tambahan  disamping  prestasi  pokoknya.  Dalam  hal  pertama,
5 Ibid.
6 C. Asser, Pedoman Untuk Pengajian Hukum Perdata Belanda, Dian Rakyat, Jakarta, h.13
7 Sedyo Prayogo, ‘Penerapan Batas-batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Da- lam Perjanjian’, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol III, No 2, 2016, http://jurnal.unissula.ac.id/index. php/PH/article/viewFile/1453/1124 diakses pada tanggal 12 April 2018, h. 282.
8 Leonora Bakarbessy et al.,Op.cit, h. 20.
ganti rugi terjadi, karena debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan yang terakhir karena debitor terlambat memenuhi prestasi. 9
Adanya  ganti  rugi  terdiri  dari  dua  faktor;  a.  kerugian  yang  nyata-nyata diderita, b. keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian biaya, kerugian dan bunga. Makna biaya maksudnya pengeluaran yang nyata telah dikeluarkan, makna kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan kreditor sebagai akibat dari wanprestasi, dan makna bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditor jika tidak terjadi wanprestasi. 10
Untuk  adanya  kewajiban  ganti  rugi  bagi  debitur,  maka  undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Pernyataan lalai tersebut merupakan upaya hukum yang diberikan oleh undang- undang  yang  berperan  sebagai  pemberitahuan  dari  kreditor  kepada  debitoryang menerangkan kapan selambat-lambatnya debitor diharapkan memenuhi prestasinya. 11
Dalam hal terjadinya wanprestasi akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman (debitor)  pada  kegiatan  P2P  Lending,  maka  penyelenggara  pada  dasarnya  tidak memiliki akibat hukum secara langsung yang membuat risiko dapat berpindah ke penyelenggara. Hal tersebut karena penyelenggara hanya sebagai penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman.
Penyelenggara  selama  bertindak  sesuai  dengan  kewenangannya  yang disebutkan dalam surat kuasa khusus maupun sebagai penyedia layanan maka tidak bertanggung gugat atas wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman.
Sebagai pihak ketiga yang mempertemukan pemberi pinjaman dan debitor sebagai pengguna pada platform yang disediakan, hubungan antara penyelenggara dan  pemberi  pinjaman  maupun  penerima  pinjaman  dirangkai  dalam  hubungan antara  penyelenggara  sistem  layanan  elektronik  dan  pengguna  dalam  UU  ITE. Dengan begitu penyelenggara juga ikut bertanggung jawab dalam suatu tindakan baik preventif maupun tindakan represif.
9 Leonora Bakarbessy et al., 2011, h. 21.
10 Ibid., h. 25.
11 C. Asser, Op.Cit., h. 12.
Pada kegiatan P2P Lending, penyelenggara harus dapat mengelola serta mengoperasikan  platformnya  dengan  baik  termasuk  bertanggung  jawab  atas sistem profiling untuk mendapatkan calon penerima pinjaman yang berkualitas. Sistem  profiling  juga  harus  jujur  dan  transparan  sehingga  pemberi  pinjaman dapat mempertimbangkan secara matang sebelum melakukan pendanaan kepada calon penerima pinjaman.
Jika  dalam  melakukan  sistem  profiling  ataupun  seleksi  calon  penerima pinjaman,  penyelenggara  melakukan  manipulasi  data  seperti  mengangkat kredibilitas penerima pinjaman agar terlihat baik ataupun tidak transparan sehingga menimbulkan  kesesatan  dan  merugikan  pemberi  pinjaman,  maka  penyelenggara ikut bertanggung gugat atas kerugian tersebut. Untuk itulah OJK bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada P2P Lending.
Setiap  Syarat  dan  Ketentuan  Pengguna  masing-masing  platform  walaupun mengatur  mengenai  pembatasan  tanggung  jawab  dan  ganti  kerugian,  dalam pelaksanaan kegiatan P2P Lending juga tidak akan terlepas dari peraturan perundang- undangan terkait yaitu; UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU  Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik beserta peraturan pelaksanannya, POJK Nomor  77  POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan terkait lainnya yang melingkupi.

## Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman
Ada  dua  macam  Perwujudan  perlindungan  hukum  dalam  kegiatan  P2P Lending, yaitu; Perlindungan Hukum Preventif dan Represif. Pada perlindungan hukum preventif, penyelenggara memberikan analisis yang mendalam dengan proses yang ketat terhadap pengajuan pinjaman pada platform dengan melihat kemampuan penerima pinjaman untuk membayar dan melunasi pinjaman yang didasarkan pada hasil analisa dan penilaian dengan metode yang berbeda antar platform. Penilaian terhadap kemampuan calon penerima pinjaman merupakan hal yang penting karena tidak ada jaminan apapun yang diberikan oleh penerima pinjaman dalam kegiatan P2P Lending. Penilaian tersebut sebagai tahapan untuk mengetahui adanya itikad
Candrika Radita: Tanggung Gugat Penyelenggara
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
baik calon penerima pinjaman dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian sebelum pengajuan pinjaman disetujui.
Jika debitor telah dianggap wanprestasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui lembaga litigasi maupun non litigasi. Jika dalam perjanjian telah ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan melalui arbitrase, maka  pengadilan  negeri  tidak  berwenang  lagi  untuk  mengadili  sengketa  para pihak. 12 Walaupun begitu, Pengadilan masih dapat melakukan campur tangan dalam proses arbitrase yang tertuang dalam UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Upaya Hukum Pemberi pinjaman (Kreditor) Dalam Peer to peer Lending
Jika  penyelesaian  perkara  dilakukan  melalui  litigasi,  maka  ada  beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan PN. Upaya hukum diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu dengan maksud melawan putusan hakim.
Putusan hakim baru dapat dilaksanakan jika telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kekuatan hukum tetap maksudnya tidak ada lagi upaya hukum untuk melawannya  dengan  begitu  pihak  yang  dikalahkan  harus  melaksanakan  putusan tersebut dengan sukarela. Sebelum mencapai putusan yang inkracht, hukum acara perdata Indonesia memberikan 2 macam upaya hukum kepada para pihak yaitu; upaya  hukum  biasa  yang  terdiri  dari  Perlawanan  (verzet)  atas  putusan  verstek, banding  serta  kasasi  dan  upaya  hukum  luar  biasa  yang  terdiri  dari  peninjauan kembali dan perlawanan dari pihak ketiga ( derden verzet ). 13
12 Pasal 2 juncto Pasal 3 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyele- saian Sengketa: “Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang se- cara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”
13 Harika Nova Yeri, “Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Band- ing, Kasasi dan Peninjauan Kembali Melalui Perdamaian”, h. 65, http://lib.ui.ac.id/file?file=digi- tal/20334014-T32516-Harika%20nova%20yeri.pdf, diakses pada tanggal 22 April 2018.
Perlawanan  ( verzet )  merupakan  upaya  hukum  terhadap  putusan  yang dijatuhkan  diluar  hadirnya  Tergugat. 14 Perlawanan  diajukan  Tergugat  kepada Ketua  Pengadilan  yang  memutuskan  sengketanya  setelah  mengetahui  putusan tersebut. Upaya hukum ini diberikan kepada pihak Tergugat yang pada umumnya dikalahkan.  Jika  dalam  penyelesaian  sengketa  Penggugat  yang  dengan  putusan verstek dikalahkan, maka dapat mengajukan upaya hukum Banding.
Upaya hukum banding merupakan pemeriksanaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang diajukan pihak yang merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim atas perkara yang diperiksa. Menurut Riduan Syahrani, upaya hukum banding dilandaskan pada ketentuan Pasal 188 s/d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam Pasal 199 s.d 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Namun Pasal 188 s/d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 5 UU Nomor 1 tahun 1951 (UU-Darurat Nomor 1  tahun  1951)  dan  diganti  dengan  UU  Nomor  20  tahun  1947  tentang  peraturan Peradilan  Ulangan  di  Jawa  dan  Madura. 15 Kemungkinan putusan dalam tingkat banding  dapat  berupa  menguatkan,  memperbaiki  maupun  membatalkan  putusan Pengadilan Negeri. 16
Kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung untuk menguji putusan pengadilan dibawahnya mengenai sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap  kasus  yang  bersangkutan  yang  duduk  perkaranya  telah  ditetapkan  oleh pengadilan-pengadilan dibawahnya. 17 Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a, MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Putusan kasasi dapat berupa permohonan kasasi tidak dapat diterima, ditolak ataupun dikabulkan.
Upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  ialah  upaya  hukum  luar  biasa  yang dilakukan atas putusan pengadilan baik dalam tingkat PN, PT, maupun MA yang telah inkracht. Menurut Sudikno, PK merupakan upaya hukum terhadap putusan
14 Pasal 125 ayat (3) juncto 129 HIR, 149 ayat (3) juncto Pasal 153 RBg.
15 Harika Nova Yeri, Loc.Cit.
16 Ibid.
17 Ibid., h. 68.
tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat ( verstek ), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. 18
Upaya  hukum  luar  biasa  yang  terakhir  ialah  perlawanan  pihak  ketiga ( Derdenverzet ). Pasal 1917 BW menyatakan bahwa suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun jika pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan terkait (ketentuan pada Pasal 378 Rv). Perlawanan diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan tersebut  dengan  menggugat  para  pihak  yang  bersangkutan  dengan  cara  biasa (Pasal 379 Rv). Jika perlawanan dikabulkan, maka putusan yang dilawan tersebut diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv). 19
Termaktub  dengan  jelas  dalam  BAB  II,  Pasal  6  angka  1  sampai  dengan  9 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,  jika  penyelesaian  sengketa  dilakukan  melalui  jalur  non  litigasi  dengan alternatif penyelesaian sengketa maka diselesaikan dalam pertemuan langsung para pihak yang berkaitan yang hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. . Namun jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka para pihak membuat kesepakatan tertulis bahwa sengketa diselesaikan melalui bantuan seseorang mediator. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase maka dapat melihat ketentuan pada BAB III Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sifat putusan adalah final, memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak.

## Daftar Bacaan

## Buku
Bakarbessy, Leonora et al., Buku Ajar Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2011.
Asser,  Carel,  Pedoman  Untuk  Pengajian  Hukum  Perdata  Belanda,  Dian  Rakyat,
19 Ibid. h. 71.
Jakarta.

## Laman
Harika  Nova  Yeri,  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Pada  Tingkat  Upaya  Hukum Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali  Melalui  Perdamaian,  http://lib. ui.ac.id/file?file=digital/20334014-T32516-Harika%20nova%20yeri.pdf, diakses pada tanggal 22 April 2018.
Mengenal  Lebih  Dekat  Financial  Technology,  http://business-law.binus. ac.id/2016/05/31/mengenal-lebih-dekat-financial-technology,  diakses  pada tanggal 12 Desember 2017.

## Perundang-undangan
Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia.
Rechtreglement voor de Buitengewesten (RGB).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4843;  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  111,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1999  Nomor  138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
Undang-undang  Nomor  14  tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  74 Tahun 1970).
Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33).
Kebijakan  Pemerintah  oleh  Direktur  Jenderal  Perdagangan  Dalam  Negeri (Departemen  Perdagangan  dan  Koperasi  Republik  Indonesia)  pada  bulan Desemberi 1978.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun  1977  tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Pedagangan tanggal 30 Desember 1977.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).
Surat  Edaran  OJK  No.  18/SEOJK.02/2017  tentang Tata  Kelola  dan  Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963.
Peraturan  OJK  Nomor  77  /POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).
475 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
HOW TO CITE :  Candrika  Radita  Putri,  ‘Tanggung  Gugat  Penyelenggara  Peer To  Peer  Lending  Jika  Penerima  Pinjaman  Melakukan Wanprestasi’ (2018) Vol. 1 No. 2 Jurist-Diction.