Empiricism Journal https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism email: empiric.journal@gmail.com
pp. 394-399

## Dilematika Pertumbuhan Pariwisata Pasca Pandemik dan Penertiban Hukum untuk Imigran di Denpasar Bali
Muhammad Tahir 1 , El Hendrianto 2 , Abunawas 3 *
1,3 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. Nawawi Bansir Laut, Pontianak, Indonesia 78124
2 Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417
Email Korespondensi: abunawas@hukum.untan.ac.id

## Abstrak
Pulau  Bali,  sebagai  pemenang  Travelers  Choice  Best  of  the  Best  2021  oleh  TripAdvisor,  telah  mengalami dampak  serius  dari  pandemi  COVID-19.  Perekonomian  pulau  ini  terganggu  oleh  pembatasan  perjalanan  dan penutupan bandara internasional, menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah wisatawan. Pasca pandemi, Bali menghadapi hambatan pemulihan, termasuk fluktuasi harga komoditas global akibat perang Rusia-Ukraina. Wisatawan  asing,  termasuk  dari  Rusia  dan  Ukraina,  memanfaatkan  kondisi  ini  dengan  berbagai  kegiatan, termasuk bekerja tanpa izin. Perilaku beragam wisatawan dan pelanggaran terhadap budaya lokal menimbulkan dilema  antara  meningkatkan  pariwisata  dan  menjaga  citra  pulau  Bali  yang  ramah.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan deskriptif analitik untuk menganalisis fenomena ini melalui kajian referensi seperti artikel akademis, laporan  industri  pariwisata,  dan  kebijakan  terkait.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa,  sementara  pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi Bali, perlu adanya keseimbangan antara pertumbuhan sektor ini dan perlindungan hak pekerja lokal. Langkah-langkah penegakan hukum, seperti Satuan Tugas dan peraturan daerah,  telah  diambil  untuk  menertibkan  wisatawan  asing  yang  melanggar  aturan.  Namun,  terdapat  dilema kompleks  antara  penegakan  hukum  yang  tegas  dan  menjaga  citra  ramah  Bali.  Kesimpulannya,  intervensi pemerintah  dan  kerja  sama  antara  pihak  berwenang  dan  pelaku  industri  diperlukan  untuk  menjaga keseimbangan ini demi keberlanjutan pariwisata Bali.
Kata kunci: Denpasar, Deskriptif Analitik, Covid 19.

## The Dilemma of Tourism Growth Post-Pandemic and Law Enforcement on Foreign Tourists in Bali

## Abstract
Bali, recognized as the Travelers Choice Best of the Best 2021 by TripAdvisor, has faced significant impacts from the COVID-19 pandemic. The island's economy suffered disruptions due to travel restrictions and the closure of international  airports,  leading  to  a  substantial  decrease  in  tourist  numbers.  In  the  post-pandemic  era,  Bali encounters  hurdles  in  recovery,  including  global  commodity  price  fluctuations  due  to  the  Russia-Ukraine  war. Foreign tourists, including those from Russia and Ukraine, exploit these conditions engaging in various activities, including  unauthorized  employment.  Diverse  tourist  behaviors  and  violations  of  local  culture  pose  a  dilemma between  boosting  tourism  and  preserving  Bali's  friendly  image.  This  research  utilizes  a  descriptive-analytical approach  to  analyze  these  phenomena  through  reference  studies  such  as  academic  articles,  tourism  industry reports, and relevant policies. The findings indicate that, while tourism significantly contributes to Bali's economy, there  is  a  need for  a  balance  between  the  growth  of  this sector  and the  protection  of  local  workers'  rights.  Law enforcement  measures,  such  as  the  Task  Force  and  local  regulations,  have  been  implemented  to  regulate foreign  tourists  violating  rules.  However,  a  complex  dilemma  exists  between  rigorous  law  enforcement  and maintaining  Bali's  welcoming  image.  In  conclusion,  government  intervention  and  collaboration  between authorities  and  industry  stakeholders  are  necessary  to  maintain  this  balance  for  the  sustainability  of  Bali's tourism.
Keywords: Denpasar, Analytical Descriptive, Covid 19.
How to Cite: Tahir, M., Hendrianto, E., & Had, A. (2023). Dilematika Pertumbuhan  Pariwisata Pasca Pandemik dan  Penertiban  Hukum  untuk  Imigran  di  Denpasar  Bali. Empiricism  Journal , 4 (2),  394 –399. https://doi.org/10.36312/ej.v4i2.1615
https://doi.org/10.36312/ej.v4i2.1615
Copyright © 2023, Tahir et al. This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN
Pulau  Bali  dinobatkan  sebagai Travelers  Choice  Best  of  the  Best 2021  oleh  situs perjalanan TripAdvisor. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata keunggulan Bali sebagai ikon  wisata  Indonesia  yang  mendunia.  Bali  telah  dikenal  sebagai  destinasi  wisata  utama baik  bagi  para  wisatawan  domestik  maupun  mancanegara  dengan  kondisi  alamnya  yang memukau serta tradisi dan kearifan lokal yang masih dijaga dengan kuat yang menciptakan atmosfer pelancongan yang menarik bagi para pengunjung (CNN Indonesia, 2022). Apalagi, masyarakat  Bali  juga  dikenal  cukup  ramah  dan  toleran  terhadap  para  pengunjung  yang datang dengan beragam karakter.
Seperti banyak destinasi pariwisata di seluruh dunia, Bali juga merasakan dampak dari pandemi  COVID-19  (Amrita,  et  al,  2021).  Perekonomian  pulau  ini  terganggu  oleh pembatasan perjalanan yang diterapkan oleh banyak negara demi menghindari penyebaran virus  termasuk  penutupan  bandara  dan pengurangan  kapasitas  penerbangan  internasional (BPS,  2020).  Hal  ini  mengakibatkan  penurunan  drastis  dalam  jumlah  wisatawan  yang mengunjungi  pulau  ini.  Hotel-hotel,  restoran,  dan  bisnis  terkait  pariwisata  mengalami penurunan  pendapatan  yang  signifikan  karena  terbatasnya  jumlah  pengunjung.  Pandemi Covid-19  telah  memberikan  dampak  serius  terhadap  ekonomi  Bali,  yang  secara  signifikan tergantung pada sektor pariwisata (BI, 2020).
Pasca  pandemi  COVID-19,  kondisi  pariwisata  di  Bali  masih  menghadapi  beberapa hambatan  dalam  upaya  pemulihannya.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kondisi pariwisata  Bali  pasca  pandemi  COVID-19  antara  lain  kondisi  perekonomian  global  yang belum  pulih  sepenuhnya  menjadi  salah  satu  hambatan  dalam  membangkitkan  pariwisata Bali  (Hanoatubun,  2020).  Fluktuasi  harga  komoditas  energi  dan  pangan  di  tingkat  global akibat  perang  Rusia  dan  Ukraina  juga  mempengaruhi  kondisi  ekonomi  pariwisata  di  Bali. Pemerintah  dan pelaku  industri  pariwisata  terus  melakukan  upaya  promosi  pariwisata Bali. Kampanye  digital  dan  kolaborasi  dengan  media  digunakan  untuk  meningkatkan  minat wisatawan untuk berkunjung ke Bali.
Disisi  lain,  Bali  juga  harus  menghadapi  dampak  tak  terduga  dari  Perang  Rusia- Ukraina.  Pulau  ini  juga  dibanjiri  oleh  warga  Rusia  dan  Ukraina  yang  memanfaatkan  visa wisata (Adrian, et al, 2023). Mereka menyebar di berbagai penjuru pulau, ada yang benar- benar  berlibur,  ada  yang  sekadar  mencari  perlindungan  dari  kekacauan  perang,  ada  pula yang bekerja secara sah namun juga banyak yang bekerja tanpa dokumen resmi, Sebagian besar dari mereka telah melewati batas masa tinggal yang diizinkan oleh visa turis (Muhlisa, 2020). Fenomena ini melibatkan bukan hanya warga negara Rusia dan Ukraina, namun juga melibatkan  sejumlah  wisatawan  asing  dari  berbagai  negara  yang  mencari  kesempatan  di Bali. Lebih jauh, terdapat aspek yang menarik untuk diamati, yaitu tidak semua orang asing yang tiba di Bali dapat dikategorikan sebagai turis yang memusatkan kegiatan pada tujuan rekreasi  dan  pariwisata.  Sebaliknya,  sebagian  dari  mereka  merupakan  orang-orang  asing yang memanfaatkan kondisi lokal untuk mencari peluang ekonomi . Paradoxalnya, mereka memilih  untuk  menempati  posisi-posisi  pekerjaan  yang  biasanya  diisi  oleh  tenaga  kerja lokal, termasuk di antaranya fotografer, pemandu wisata, bahkan pengasuh anak.
Perilaku wisatawan yang datang juga sangat beragam dengan membawa kebiasaan- kebiasaan yang seringkali bertabrakan dengan budaya masyarakat. Beberapa dari mereka bahkan  kerap  melanggar  hukum,  seperti  tidak  tertib  berkendara  sampai  jadi  gelandangan dan pengemis. Selain itu, perilaku seperti tidak menghormati tempat-tempat suci berpotensi menjadi  sumber  ketegangan  antara  wisatawan  dan  masyarakat  lokal  di  Bali.  Hal  ini  dapat menyebabkan  ketidaknyamanan  atau  bahkan  konflik  dengan  penduduk  lokal  dan mengganggu harmoni budaya yang dijaga dengan sangat baik di pulau ini.
Disini terjadi persinggungan antara kepentingan untuk terus meningkatkan pariwisata Bali  dengan  menjaga  citra  pulau  Bali  yang  ramah  dan  akomodatif  dengan  penegakan hukum.    Di  satu  sisi,  Bali  harus  mempertahankan  citranya  sebagai  destinasi  wisata  yang ramah  dan  berbudaya  tinggi  untuk  tetap  menarik  kunjungan  wisatawan  demi  mengejar kerugian  yang  didapat  ketika  masa  Pandemik  Covid  19.  Namun,  di  sisi  lain,  penegakan hukum  juga  harus  dilakukan  untuk  menjaga  ketertiban  dan  keamanan,  serta  memastikan bahwa  wisatawan  asing  mematuhi  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  dilematika  pertumbuhan  pariwisata  pasca pandemik dan penertiban hukum terhadap turis asing di bali.

## METODE
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yaitu metode yang melakukan  pendeskripsian  atau  pemberian  gambaran  sebuah  objek  yang  dikaji  melalui sampel data yang dikumpulkan dan melakukan analisis untuk menyusun suatu kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2013).  Pendekatan deskriptif analitik yang dilakukan dalam penelitian  ini  melalui  kajian  referensi  untuk  menganalisis  fenomena  yang  terjadi  di  Bali. Kajian  referensi  mencakup  artikel  akademis,  laporan  industri  pariwisata,  berita,  serta kebijakan dan regulasi terkait pariwisata di Bali.
Tujuan  analisis  pustaka  adalah  memahami  latar  belakang,  faktor-faktor  yang mempengaruhi,  dan  tantangan  dalam  mencapai  keseimbangan  antara  peningkatan pariwisata  dan  penegakan  hukum.  Pendekatan  deskriptif  analisis  digunakan  untuk mengidentifikasi  tren,  pola,  dan  hubungan  antara  upaya  peningkatan  pariwisata  dengan implementasi  penegakan  hukum  di  Bali.  Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  wawasan komprehensif  tentang  bagaimana  Bali  dapat  mencapai  keseimbangan  yang  tepat  antara pertumbuhan pariwisata dan penegakan hukum yang efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sektor  pariwisata  memainkan  peran  kunci  dalam  perekonomian  Bali  dan  menjadi faktor  vital  dalam  pertumbuhan  ekonomi  pulau  ini  (Purwahita,  et  al,  2021).  Ekosistem pariwisata Bali meliputi berbagai segmen seperti akomodasi, restoran, agen perjalanan, dan industri  terkait  lainnya.  Pertumbuhan  sektor  pariwisata  secara  langsung  berdampak  pada sektor  informal  termasuk  penyediaan  barang  dan  jasa  untuk  kebutuhan  wisatawan. Kontribusi  Pariwisata  terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  sangat  besar, menunjukkan pengaruh positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Sumbangan  pariwisata  terhadap  perekonomian  Provinsi  Bali,  bahkan  melampaui  sektor pertanian  yang  sebelumnya  memiliki  peran  utama  (Amrita,  et  al,  2021).  Selain  kontribusi langsung  terhadap  pendapatan,  sektor  pariwisata  juga  memicu  pertumbuhan  ekonomi sekunder  melalui  penciptaan  lapangan  kerja.  Banyak  penduduk  setempat  terlibat  dalam industri ini, baik sebagai tenaga kerja langsung maupun melalui usaha kecil dan menengah (Bappenas, 2021). Laporan dari  Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, lapangan usaha yang terkait dengan pariwisata, seperti penyediaan akomodasi, makanan, minuman, transportasi, dan perdagangan, mencapai 52 persen dari struktur ekonomi Bali pada triwulan III-2022 (Bank Indonesia, 2022).
Dampak  pandemi  COVID-19  terhadap  sektor  pariwisata  di  Bali  sangat  signifikan, dengan  penurunan  drastis  jumlah  wisatawan.  Pembatasan  perjalanan  internasional, penutupan bandara, dan langkah-langkah pembatasan lainnya telah menyebabkan ekonomi Bali  terganggu  karena  sebagian  besar  perekonomian  mengandalkan  pariwisata  sebagai pilar  utamanya.  Hotel,  restoran,  dan  bisnis  terkait  pariwisata  menghadapi  tantangan  besar dengan  berkurangnya  kunjungan  wisatawan.  Badan    Pusat    Statistik    Provinsi    Bali menyebutkan,    ekonomi    Bali  dalam    tiga    bulan    pertama    (triwulan    I)    2020    tumbuh negative  dibandingkan    kondisi    tahun  lalu  pada  triwulan    I  2019  (BPS,  2021).  Pandemik Covid  19  sangat  memukul  ekonomi  Pulau  Bali.  Demi  untuk  menghidupkan  kembali  sektor pariwisata dan mendukung pemulihan ekonomi Bali, langkah-langkah strategis diambil oleh pemerintah namun sejalan dengan itu, Bali juga menghadapi dilema dengan kehadiran turis mancanegara  yang  kerap  melakukan  tindakan  tindakan  yang  mengganggu  ketertiban  dan kenyamanan masyarakat Bali termasuk menyalahgunakan ijin wisata dengan bekerja secara llegal.
Pariwisata  di  Bali  telah  menjadi  magnet  bagi  sejumlah  pekerja  asing  ilegal  yang mencari peluang kerja di pulau ini. Mereka terlibat dalam beragam profesi, yang seharusnya menjadi  domain  pekerjaan  bagi  tenaga  kerja  lokal.  Fenomena  ini  telah  menimbulkan keprihatinan  di  kalangan  masyarakat  dan  menimbulkan  tuntutan  untuk  penegakan  hukum yang  lebih  tegas  terhadap  pelanggaran  terkait  ketenagakerjaan.  Meskipun  pariwisata memberikan manfaat ekonomi yang substansial bagi Bali namun diperlukan keseimbangan antara  pertumbuhan  Pariwisata  dan  perlindungan  hak  serta  kesejahteraan  para  pekerja lokal. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan landasan hukum  untuk  mengatur  penggunaan  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia.  Hal  ini  mencakup prosedur  rekrutmen,  izin  kerja,  dan  pengawasan  terhadap  kondisi  kerja  dan  hak-hak  para
pekerja asing. Dengan demikian, undang-undang ini memastikan bahwa tenaga kerja asing digunakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  dengan  memperhatikan  hak-hak  dan kewajiban  para  pekerja  lokal.  Kemudian  juga  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  menetapkan  sanksi  bagi  warga  negara  asing  yang  melanggar  hukum  di Indonesia.  Ini  mencakup  tindakan  ilegal  seperti  bekerja  tanpa  izin.  Sanksi  yang  diberikan dapat  berupa  denda,  deportasi,  atau  larangan  masuk  kembali  ke  Indonesia  untuk  jangka waktu tertentu.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 35 Tahun 2015 memperkuat aturan terkait penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Peraturan ini mengatur lebih rinci tentang  persyaratan,  prosedur,  dan  kriteria  untuk  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing, termasuk  dalam  sektor  pariwisata.  Secara  keseluruhan,  implementasi  dari  ketiga  undang- undang dan peraturan ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatasi masalah wisatawan  asing  yang  bekerja  ilegal  di  Bali.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut memastikan bahwa penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan ketat dan bahwa sanksi diberlakukan terhadap mereka yang melanggar hukum.
Langkah-langkah  yang  telah  diambil  oleh  Pemerintah  terkait  dengan  banyaknya wisatawan  asing  yang  berulah  atau  melanggar  hukum  dan  ketertiban  di  Pulau  Bali  antara lain:
1.  Pemerintah  Provinsi  Bali  telah  membentuk  Satuan  Tugas  (Satgas)  yang  terdiri  dari berbagai  instansi  pemerintah  seperti  imigrasi,  kepolisian,  dan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan untuk  mengatasi  masalah  pelanggaran  yang  dilakukan  wisatawan  asing  termasuk menertibkan turis-turis yang menganggu ketertiban dan menimbulkan keonaran di Bali
2.  Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020  tentang  Tata  Kelola  Pariwisata  Bali.  Peraturan  ini  bertujuan  untuk  memberikan arah,  landasan,  dan  kepastian  hukum  dalam  pengelolaan  dan  penyelenggaraan pariwisata Bali agar berkualitas dan berkelanjutan.
3.  Pemerintah  Provinsi  Bali  juga  telah  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  5 Tahun  2022  tentang  Standar  Penyelenggaraan  Kepariwisataan  Budaya  Bali.  Perda  ini mengatur  tentang  standar  penyelenggaraan  kepariwisataan  budaya  Bali  dan menekankan pentingnya menjaga lingkungan, alam, dan budaya Bali.
4.  Pemerintah  pusat  mendukung  langkah-langkah  Pemerintah  Provinsi  Bali  dalam menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan hukum dan norma.
Melalui  langkah-langkah  ini,  Pemerintah  berupaya  untuk  menjaga  ketertiban  dan keamanan  di  Bali  serta  menjaga  keberlanjutan  sektor  pariwisata  dengan  mengedepankan nilai-nilai  budaya  dan  lingkungan  Bali.  Dalam  konteks  ini,  langkah-langkah  penegakan hukum dan pengawasan terhadap TKA ilegal dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata  Bali  dan  melindungi  kepentingan  masyarakat  lokal.  Dengan  mengedepankan prinsip-prinsip  budaya  Bali,  maka  dengan  itu  diharapkan  lingkungan,  alam,  dan  tradisi budaya  Bali  tetap  terjaga  dan  menjadi  daya  tarik  bagi  wisatawan  yang  datang  ke  Bali. Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh turis asing di Bali  juga  memiliki  dilema  yang  kompleks.  Di  satu  sisi,  penegakan  hukum  harus  dilakukan namun  disisi  lain  jika  penegakan  hukum  tidak  dilakukan  dengan  hati-hati  maka  dapat menimbulkan  ketidaknyamanan  bagi  wisatawan  asing.  Penertiban  yang  terlalu  keras  juga berisiko  memunculkan  insiden  yang  dapat  menjadi  sorotan  dari  media  internasional  dan berpotensi  mencoreng  citra  Bali  sebagai  destinasi  wisata  yang  ramah,  dampak  dari  ini berpeluang menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Bali.
Namun  di  sisi  lain,  jika  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  turis  asing  tidak  ditindak secara  tegas,  juga  dapat  mencoreng  citra  Bali  sebagai  destinasi  wisata  yang  ramah  dan nyaman. Jika turis asing merasa bahwa mereka dapat dengan mudah melanggar hukum di Bali tanpa konsekuensi yang serius, hal ini dapat merusak citra Bali dan memberikan kesan bahwa  ketertiban  di  Bali  tidak  dijaga  dengan  baik.  Untuk  mengatasi  dilema  ini,  diperlukan pendekatan  yang  seimbang  antara  penegakan  hukum  yang  tegas  dan  perlindungan terhadap  hak-hak  wisatawan  asing.  Penting  bagi  aparat  penegak  hukum  Bali  untuk
mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan mengikuti prosedur yang berlaku dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan turis asing. Penegakan hukum harus dilakukan dengan bijak dan proporsional serta mengedepankan hak asasi manusia. Dengan demikian,  citra  Bali  sebagai  destinasi  wisata  yang  ramah  dapat  terjaga  dan  industri pariwisata  di  Bali  dapat  terus  berkembang.  Selain  itu,  harus  ada  kerja  sama  antara  pihak berwenang  dan  pelaku  industri  pariwisata  untuk  meningkatkan  pemahaman  mengenai hukum dan aturan yang berlaku di Bali. Dengan demikian, penegakan hukum yang baik dan proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh turis asing di Bali dapat membantu menjaga  ketertiban  dan  keamanan  di  pulau  ini.  Hal  ini  akan  membantu  menjaga  citra  Bali sebagai  destinasi  wisata  yang  ramah  dan  menyenangkan  bagi  wisatawan  lokal  maupun internasional.

## KESIMPULAN
Pulau Bali, sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia dihadapkan pada tantangan serius pasca  pandemi  Covid-19.  Sebagai  tulang punggung  ekonomi  Bali,  sektor pariwisata memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dan pertumbuhan  ekonomi.  Namun,  beberapa  peristiwa  global  terjadi  dan  mengakibatkan penurunan dramatis jumlah wisatawan hingga menganggu kondisi perekonomian pulau Bali Dalam konteks pemulihan pariwisata Bali juga memunculkan dilema kompleks antara meningkatkan  sektor  pariwisata  dan  menjaga  citra  pulau  sebagai  destinasi  wisata  yang ramah.  Penelitian  ini  mengidentifikasi  perilaku  beragam  wisatawan  asing,  termasuk pelanggaran terhadap budaya lokal dan bekerja tanpa izin, sebagai faktor yang memperumit upaya  pemulihan.  Penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  pelanggaran  tersebut  menjadi perhatian  utama,  tetapi  perlu  diimbangi  dengan  kebijakan  yang  mendukung  pertumbuhan sektor  pariwisata.  Kerja  sama  antara  pemerintah,  otoritas  terkait,  dan  pelaku  industri pariwisata  diperlukan  untuk  mencapai  keseimbangan  yang  optimal  antara  penegakan hukum dan keberlanjutan pariwisata

## REKOMENDASI
Langkah-langkah  konkret,  seperti  pembentukan  Satuan  Tugas  (Satgas),  peraturan daerah,  dan  dukungan  pemerintah  pusat,  telah  diambil  untuk  menanggulangi  masalah tersebut.  Meskipun  demikian,  penegakan  hukum  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip  hak asasi manusia dan proporsionalitas agar tidak mengorbankan citra pulau sebagai destinasi wisata  yang  ramah.  Hanya  melalui  pendekatan  yang  seimbang  dan  kolaborasi  yang  kuat, Bali  dapat  menjaga  daya  tarik  pariwisatanya  sambil  melindungi  kepentingan  lokal  dan memastikan keberlanjutan ekonomi pulau tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian,  M.,  Kawitriresen,  T.,  &  Renaningtyas,  M.  (2023).  Penggunaan  sistem  e-visa  dalam peningkatan  ekonomi  berbasis  pariwisata  :  analisis  kunjungan  turis  mancanegara  di Bali 3 JEMBAR : Journal of Economic, Business & Accounting Research, 1 (1), 22-39. Amrita,  N.D.A.,  Handayani,  N.M,  &  Erynayati,  L.  (2021).  Pengaruh  Pandemi  Covid-19 Terhadap  Pariwisata Bali. Jurnal  Manajemen dan Bisnis Equilibrium,  7 (2), 246-256. Bank  Indonesia.  2020.  What  Can  Bali’s  Tourism  Do  With  Digital  Payment    in  The  New Normal Era.
Bank  Indonesia.  (2022).  https://www.antaranews.com/berita/3327303/bi-pariwisata-masih- mendorong-pertumbuhan-ekonomi-bali-2023 diakses tanggal 29 Nopember 2023.
Badan Pusat Statistik. (2020) . Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali,”  Ber. Resmi Stat. No. 32/05/51/Th. XIV, pp. 1 –16,  2020.  Retrieved  from https://bali.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/717411/pertumbuhan-ekonomi-bali- triwulan-i-----2020.html. BPS Provinsi Bali.
Bappenas.  (2021).  Peta  Jalan  Kertha  Bali  Menuju  Bali  Era  Baru.  Hijau  Tangguh  dan Sejahtera. Transformasi Ekonomi Bali. Nopember 2021.
Badan Pusat Statistik. (2022). Provinsi Bali dalam Angkq-a. CNN  Indonesia.  2022.  https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220815132133-269- 834745/alasan-bali-jadi-salah-satu-pulau-terbaik-dunia.  Diakses  pada  tanggal  1 Nopember 2023.
Hanoatubun,    S.    (2020).    Dampak    Covid –19    terhadap   Perekonomian Indonesia.
EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 2 (1), 146 –153.
Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi.  2015.  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Nomor 35 Tahun 2015.
Muhlisa, A.N. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. Jurnal Pembangunan Hukum, 2 (2).
Pemerintah Provinsi Bali. (2022). Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022. Purwahita, A.A.R.M., Wardhana, B.W., Ardiasa, I.K. & Winia, I.M. 2021. Dampak Covid  -19
Terhadap  Pariwisata  Bali  Ditinjau  Dari  Sektor  Sosial,  Ekonomi  Dan    Lingkungan (Suatu Tinjauan Pustaka). Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata , 1 (2), 68-80.
Soumena,  F.R.A.  (2022).  Pengaturan  Tentang  Visa  Kunjungan  dan  Dampaknya  Bagi Pekerja Yang Unprosedural. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, 2 (4).
Sugiyono,  (2013), Metodelogi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D. Bandung: ALFABETA.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian