## Dinamika Praktek Sasi Laut di tengah Transformasi Ekonomi dan Politik Lokal
The Dynamics of Sasi Laut Practices amidst Local Economic and Political Transformations
Arif Satria 1,*) dan Ahmad Mony 2
1 Departemen Sains Komunikasi dan Pembangunan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
2 Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan - LPPM IPB
*) E-mail: arifsatria@apps.ipb.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  explain  the  impact  of  socio-economic  transformation,  local  political  dynamics,  and  external  pressures  on  the practice of sasi laut in Noloth Village. Data obtained using in-depth interview techniques, literature studies, and observations. The analysis and discussion is done descriptively. The results showed that there were three main things that influenced the practice of sasi laut, namely: the integration of valuable fishery products such as lola, sea cucumbers, and lobsters into the market system had changed  the  institution  of  sasi  laut  from  the  traditional  system  to  the  auction  mechanism  to  the  capital  owners.  While  the sustainability of  valuable  coastal  resources  is  threatened under  transfer  rights to  capital  owners  who have unlimited  resource  use motives. On the other hand, sasi laut is under local political pressure between the village elite to take economic benefits. In the end, the practice of sasi laut in Noloth Village has experienced a shift in values from cultural contexts to economic reasoning through the integration  of  fisheries  commodities  into  the  market  system.  The  impact  of  the  transformation  of  sasi  laut  practices  into  its  own discourse  is  related  to  two  fundamental  questions  of  indigenous  community-based  resource  management,  namely  strengthening traditions and conservation of coastal resources .

## Keywords: commercialization, kewang, lola, governance, sasi laut

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  dampak  transformasi  sosial  ekonomi,  dinamika  politik  lokal,  serta  tekanan  eksternal terhadap praktek sasi laut di Desa Noloth. Data diperoleh menggunakan teknik wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi. Adapun  analisis  dan  pembahasan  dilakukan  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  terdapat  tiga  hal  utama  yang mempengaruhi praktek sasi laut , yakni: integrasi produk perikanan strategis seperti lola, teripang, dan lobster ke sistem pasar telah merubah  kelembagaan sasi  laut dari  sistem  tradisional  ke  mekanisme  lelang  kepada  pemilik  modal.  Sementara  keberlanjutan sumberdaya  pesisir  strategis  seperti  lola,  teripang,  dan  lobster  terancam  dibawah  hak  pengalihan  kepada  pemilik  modal  yang memiliki motif pemanfaatan sumberdaya secara tidak terbatas. Pada sisi lain, sasi laut berada dibawah tekanan politik lokal antar elit desa  untuk  mengambil  manfaat  ekonomi.  Pada  akhirnya,  praktek  sasi  laut  di  Desa  Noloth  telah  mengalami  pergeseran  nilai  dari konteks budaya  ke nalar  ekonomi melalui integrasi komoditi perikanan ke sistem pasar.  Dampak transformasi  praktek sasi laut ini menjadi  wacana  tersendiri  terkait  dengan  dua  pertanyaan  mendasar  pengelolaan  sumberdaya  berbasis  masyarakat  adat,  yakni penguatan tradisi dan konservasi sumberdaya pesisir.
Kata kunci: kewang, komersialisasi, lola, sasi laut, tata kelola

## PENDAHULUAN
Sistem sasi  laut 1 menarik  diulas  kembali  ditengah meningkatnya  kesadaran  lingkungan  global  untuk  kembali kepada  praktek-praktek  perikanan  tradisional  sebagai  basis pengelolaan  sumberdaya  perikanan  dan  habitat  ekologisnya. Kesadaran  ini  beririsan  dengan isu-isu  lingkungan, kemiskinan,  perubahan  iklim,  dan  kurang  efektifnya pendekatan  saintifik  dalam  memecahkan  masalah-masalah tersebut.  Banyak  penelitian  yang  telah  membuktikan efektifitas  pengelolaan  sumberdaya  pesisir  berbasis  kearifan lokal.  Dari  perspektif  saintifik,  beberapa  pendekatan  riset telah  dikembangkan  untuk  menjawab  kebutuhan  ini, misalnya traditional  ecological  knowledge (Berkes  2004) atau social-ecological  system (Berkes  et  al.  2016).  Dari perspektif  praksis,  (Ruddle  1993)  menunjukan  adanya pengelolaan  sumberdaya  pesisir  oleh  masyarakat  di  negara-
1 Sasi laut merupakan tradisi pengelolaan sumberdaya laut di wilayah pesisir  dengan  sistem  buka-tutup  untuk  mengatur  pemanfaatan sumberdaya dalam periode waktur tertentu.
negara  Asia  Tenggara  menggunakan  terma  “ pre-existing system ” yang telah lama hidup dan berkembang dalam sistem budaya  masyarakat  lokal.  Di  Indonesia,  sistem  seperti  ini banyak  ditemukan  di  berbagai  daerah  seperti sasi  laut di Maluku, awig-awig di  NTB,  serta panglima  laot di  Aceh. Umumnya  sistem  ini  mengatur  tentang  tata  kelola sumberdaya  pesisir  bertanggung  jawab,  berkeadilan,  dan berkelanjutan. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan  juga  ditemukan  pada  komunitas  masyarakat  yang menghuni  pulau-pulau  kecil  (Khoirunnisak  and  Satria  2016; Satria et al. 2017)
Beberapa  penelitian  telah  membahas  tentang  efektifitas praktek sasi laut di  Maluku.  (Rugebregt  2013)  menganalisis revitalisasi sasi laut dan keberlanjutannya dalam pengelolaan sumberdaya  laut  dan  pesisir  di  Maluku.  (Sangadji  2010) melihat  ancaman  keberlanjutan sasi  laut dari  kecenderungan lunturnya  modal  sosial  dalam  sistem  kehidupan  masyarakat. Pada  dimensi  lain,  (Tuhumuri  2010)  mengupas  efektifitas praktek sasi  laut dalam  menjamin  konservasi  sumberdaya alam  melalui  pengetahuan  lokal  masyarakat.  Sementara
(Mony,  Satria,  and  Kinseng  2015)  melihat  dampak  relasi kuasa  terhadap  keberlanjutan  praktek sasi  laut di  Maluku. Adapun  perubahan  kelembagaan  sebagai  dampak  dari perubahan  relasi  sosial  dalam  masyarakat  maupun  dengan pihak eksternal juga menjadi salah satu faktor pelemahan sasi (Novaczek  et  al.  2001).  Riset-riset  ini  menjadi  landasan pokok  untuk  menganalisis  keberlanjutan  praktek sasi  laut di Maluku dalam menjamin keberlanjutan pengelolaan sumberdaya  pesisir.  Sebelumnya  (Ruddle  1993)  telah menganalisis  pengaruh  eksternal  terhadap  pengelolaan perikanan  berbasis  masyarakat  di  kawasan  Asia  Pasifik. Perubahan-perubahan  pada  sistem  politik  makro  (negara) telah  mengambil  peran  penting  dalam  melemahkan  praktek perikanan  tradisional.  Pada  riset  ini  ditemukan  bahwa pergeseran  nilai  pada  atribut-atribut  kelembagaan sasi  laut seperti otoritas, peraturan, hak kepemilikan, pengawasan dan organisasi  kewang  menjadi  faktor  internal  yang  mendorong perubahan-perubahan mendasar pada praktek sasi laut .
Sasi laut di Desa Noloth menjadi bagian dari sistem sasi laut di  Maluku  yang  telah  dipraktekan  ratusan  tahun  dan mengalami  transformasi  nilai  bersamaan  dengan  tekanan politik, ekonomi, dan budaya dari luar. Terdapat tiga tonggak yang  menandai  perubahan  besar  dalam  praktek sasi  laut di Maluku.  Kehadiran  misi-misi  keagamaan  di  Maluku, terutama  Kristen  telah  merubah  secara  radikal  praktek sasi laut menyesuaikan  dengan  nilai-nilai  kekristenan  pada  masa awal.  Doktrin  kristiani  menempatkan  diri  sebagai  anti  tesa terhadap ajaran-ajaran di luar gereja (Gaspersz 2000). Di era kolonial, sasi  laut berada  dibawah  hukum  administrasi kolonial  melalui  pembentukan  beberapa  peraturan sasi lokal (Supusesa  2012). 2 Pada  masa  ini, sasi  laut tercerabut  dari nilai  budayanya,  dan  diatur  dengan  nilai-nilai  ke-kristen-an dan  administrasi  kolonial.  Pasca  kolonialisme,  sistem demokrasi  dan  politik  di  Inonesia  kurang  memberi  ruang politik bagi tumbuhnya kelembagaan lokal dalam tata  kelola pemerintahan dan sumberdaya alam di tingkat lokal, sehingga sasi laut mengalami stagnasi. Bahkan impelementasi undang- undang  pemerintahan  desa  di  era  orde  baru  (1967-1998) menjadi  periode  paling  menegangkan  dalam  relasi  negara- desa  adat  untuk  menjalankan sasi  laut (Sangadji  2010) (Mony et al. 2015). Terdapat beberapa inisiatif pengembangan sasi laut seperti di Desa Haruku, namun tidak lebih  dari  upaya  pemerintah  untuk  mengatasi  isu-isu lingkungan  yang  mulai  menguat  di  era  1980-an.  Kini, sasi laut seharusnya  dapat  berkembang  dalam  prakarsa  lokal ditengah  ruang  demokrasi  dan  politik  yang  terbuka,  juga otonomi desa yang luas (Mony et al. 2015). Faktanya, untuk kasus sasi laut di Desa Noloth, tetap mengalami stagnasi dan kehilangan inisiatif untuk berkembang.
Praktek sasi  laut menjadi  bagian  dari  sebuah  sistem pengelolaan  perikanan  maupun  pesisir  di  Indonesia  yang berkembang bersamaan dengan tiga isu utama  yakni  wacana pengakuan  masyarakat  adat,  transformasi  otonomi  daerah
2 aturan hukum delik adat sasi yang pernah diberlakukan dan menjadi acuan  bagi  pembuatan  aturan-aturan  hukum Sasi dan Kewang pada desa-desa  di  Pulau  Ambon,  Saparua,  dan  Haruku:  Reglement Pemerintah  Hindia  Belanda  Tahun  1870  Seri  R  No.  42  Tentang Kewang  Reglement  van  de  Negerij  Porto;  Reglement  Pemerintah Hindia  Belanda  Tahun  1863  Seri  R  No.  43  Tentang  Kewang Reglement  van  de  Negerij  Ema;  Reglement  Pemerintah  Hindia Belanda Tahun 1921 Seri R No. 44 Tentang Het recht van Sasi in de Molukken; dan Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1915- 1922 Seri R No. 45 Tentang Sasi  Reglement de Negerij Paperu.
terkait penataan ruang laut dan wilayah pesisir, serta inisiatif lokal  untuk  tindakan  kolektif  penguatan sasi  laut . Pertama , wacana  pengakuan  masyarakat  adat  di  Indonesia  berjalan lambat sejak negara mengakui eksistensi komunitas ini dalam amandemen  konstitusi.  Beberapa  peraturan  perundang- undangan  diterbitkan  mulai  dari  undang-undang  otonomi daerah  (2004)  hingga  terbitnya  undang-undang  desa  (2014) belum  mendorong  aksi  afirmatif  dari  pemerintah  dalam pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  adat.  Bahkan  sejak terbitnya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  52  Tahun 2014  menyangkut  pedoman  penetapan  dan  perlindungan masyarakat  adat,  baru  terdapat  538  desa  adat  yang didaftarkan  ke  Kementerian  Dalam  Negeri  (Epistema Institute 2017).
Lambatnya  kemauan  politik  pemerintah  dalam  merumuskan rencana  aksi  pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  adat berdampak terhadap inisiatif lokal penguatan dan pengembangan  institusi  lokal  seperti  sasi  laut. Kedua ,  rezim pengaturan  tata  ruang  laut  bergerak  parsial  tanpa memperhatikan  wacana  pengakuan  masyarakat  adat  yang berdampak  pada  kontestasi  ruang  kelola  negara  dan masyarakat  adat  di  wilyah  pesisir.  Penyusunan  rencana zonasi dan pengelolaan ( zoning and management plan ) untuk wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  hampir  mengabaikan ruang  kelola  masyarakat  adat  karena  hambatan  formalisasi status  masyarakat  adat  oleh  negara.  Kondisi  ini  kadang menjadi  akar  konflik  pengelolaan  wilayah  pesisir  (Mujio  et al.  2016).  Terakhir,  rendahnya  inisitif  lokal  untuk mengembangkan sasi  laut dengan  memanfaatkan  kerjasama dan  kemitraan  berbagai  pihak.  Kemitraan  tersebut  telah ditunjukan  dalam  cerita  sukses  pengembangan sasi  laut di Desa  Haruku  yang  melibatkan  berbagai  pihak  (Satria  et  al. 2017).
Tulisan  ini  mengulas  tentang  transformasi  sosio-kultural masyarakat,  dinamika  politik  lokal,  serta  tekanan  eksternal terhadap  praktek sasi  laut di  Desa  Noloth.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kritis  sebagai  paradigma  utama penelitian  yang  menekankan  pada  asumsi  dominasi  atau determinasi  lingkungan.  Pada  aras  menengah,  pendekatan Socio-Ecological  System (Berkes  et  al.  2016)  digunakan untuk menganalisis perubahan sosial dan lingkungan, dimana relasi antara masyarakat, lingkungan, dan sistem penghidupannya menjadi arena utama analisis.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Noloth  Kecamatan  Saparua Timur,  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Pengambilan  data dilakukan  selama  dua  kali  yakni  pada  Bulan  Juli  2015  dan April  2018.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kritis sebagai  paradigma  utama  penelitian  yang  menekankan  pada asumsi  dominasi  atau  determinasi  lingkungan.  Pada  level menengah menggunakan pendekatan Socio-Ecological System (Berkes et al. 2016) dimana relasi antara masyarakat, lingkungan, dan sistem penghidupannya menjadi arena utama analisis.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  (Cresswel 2010), yang melibatkan teknik-teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sembilan informan kunci yang terdiri dari pemuka adat, pihak gereja, aparatur desa, pengelola sasi laut (pemodal),  dan nelayan.  Data  primer  diperkuat  dengan data-
data  sekunder  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  lokal maupun hasil-hasil riset internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Masyarakat dan Sumberdaya
Desa  Noloth  terletak  di  Kecamatan  Saparua  Timur  dengan luas  wilayah  11,20  Km 2 dan  jumlah  penduduk  sebanyak kurang  lebih  3.000  jiwa.  Karakteristik  mata  pencaharian masyarakat  tergantung  pada  sektor  pertanian  dan  perikanan. Desa  Noloth  merupakan  salah  satu  sentra perikanan  tangkap yang  menyediakan  kebutuhan  ikan  untuk  Pulau  Saparua, Haruku,  dan  Ambon.  Ada  pepatah  masyarakat  Noloth  yang berbunyi: “ jika  masyarakat  Noloth  tidak  makan  ikan  berarti tidak  ada  ikan  di  Pulau  Ambon,  Saparua  dan  Haruku ”.
Nelayan  pengguna  perahu  tanpa  motor  merupakan  nelayan aktif  yang  setiap  hari  menangkap  berbagai  jenis  ikan  baik ikan  karang,  ikan  dasar,  maupun  ikan  pelagis  besar menggunakan  alat  tangkap handline .  Hasil  tangkapan nelayan  sebagian  untuk  dijual  dan  sebagian  lagi  untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari.
Terdapat dua musim yang dikenal oleh nelayan, yakni musim penangkapan ikan yang berlangsung dari bulan Oktober-Mei dan  selebihnya  adalah  musim  ombak  (Juni-September). Meskipun demikian, pada musim tersebut nelayan masih bisa menangkap ikan pada daerah-daerah tertentu di perairan teluk yang  terlindung  dari  ombak  besar.  “ sebenarnya  kami  tidak mengenal musim penangkapan ikan, karena setiap saat kami pergi  ke  laut.  Jika  musim  ombak  datang  terdapat  beberapa perairan  di  sisi-sisi  teluk  yang  bisa  menjadi  tempat menangkap ikan terutama untuk jaring (gillnet) karena lokasi tersebut  terlindung  dari  ombak  besar ”.  Beberapa  nelayan tertentu  menggunakan  sistem  perhitungan  tradisional  untuk menentukan  hari  baik  dan  buruk  dalam  melakukan  aktifitas melaut  dengan  sistem  dua  putaran  bulan  penuh.  Dalam  satu bulan  terdapat  lima  belas  hari  yang  digambarkan  dengan karakter  binatang  sebagai  petunjuk  hari  baik  dan  hari  tidak baik.
Selain  penghasil  sumberdaya  perikanan,  potensi  sumberdaya perikanan  komersil  di  Negeri  Noloth  seperti  lola  ( Trochus niloticus ),  teripang,  dan  lobster  sangat  tinggi.  Berdasarkan hasil  riset  (Uneputty  2007)  menemukan  karakteristik  lola  di perairan Pulau Saparua dengan total populasi yang ditemukan sebanyak 567 individu dengan densitas rata-rata 315 individu ha-1  dan  biomassa  populasi  sebesar  6,65  ton  ha-1.  Dari estimasi  biomassa  populasi  lola  diketahui  potensi  lestari (MSY) sebesar 3,33 ton ha-1 dengan total pengambilan yang diperbolehkan  2,66  ton  ha-1.  Lola  terdistribusi  pada  zona intertidal  bagian  tengah  sampai  ke  daerah  tubir.  Sementara menurut  (Leimena,  Subahar,  and  Adianto  2005)  bahwa Kepadatan populasi lola di Pulau Saparua secara keseluruhan adalah  sebesar  620  ind/ha.  Selain  itu,  populasi  lola  di  Pulau Saparua  memiliki  proporsi  laju  kelahiran  sebesar  2,12  dan proporsi  laju  kematian  sebesar  0,88.  Laju  reproduksi  bersih (R0)  dari  populasi  tersebut  adalah  226  individu  betina  baru per  setiap  individu  betina  induk.  kepadatan  maksimal  yang dapat  dicapai  oleh  populasi  keong  lola  dalam  luasan  satu hektar  habitatnya  adalah  sebanyak  27.779  individu  per hektar.
Secara  ekonomis  potensi  tersebut  dapat  dilihat  dari pendapatan  bersih  panen  lola  selama  lima  dekade  terakhir (1970an-2010an)  yang  terus  menunjukan  peningkatan  setiap masa  panen.  Musim  panen  lola  tertinggi  terjadi  pada  tahun
1990  sebanyak  3,3  ton,  dan  selanjutnya  terus  menurun. Dalam  kasus ini, perkembangan hasil panen lola di kawasan sasi  laut seharusnya  memperhatikan  aspek  penggunaan teknologi  pemanenan.  Panen  lola  yang  dilakukan  secara tradisional (tanpa alat bantu penyelaman) tentu akan berbeda hasilnya  jika  menggunakan  teknologi  penyelaman  modern yang  bisa  mencapai  kedalaman  yang  lebih  jauh.  Setelah tahun  2012, sasi  laut tidak  dibuka  lagi  sampai  saat  ini. Perkembangan hasil panen lola dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Perkembangan Hasil Panen Lola (kg) Pada Setiap Tahun Buka Sasi Laut

## Sejarah Pelaksanaan Sasi Laut
Dalam  rentang  waktu  pelaksanaan sasi  laut terjadi perubahan-perubahan  mendasar  yang  berdampak  secara budaya,  ekonomi,  sosial,  dan  politik  terhadap  kehidupan masyarakat. Sejarah sasi laut muncul di akhir tahun 1400-an yang  bermula  dari  transisi  pemerintahan uku  lima (masyarakat gunung) dan uku lua (masyarakat pantai). Kedua entitas  masyarakat  ini  memiliki  sistem  kepemimpinan, tradisi,  dan  wilayah  yang  berbeda-beda.  Pada  tahun  1517 kedua persekutuan masyarakat bersatu dalam satu pemerintahan  dibawah  kepemimpinan  Raja  Latula  Hasan Huliselan  yang  menandai  era  masyarakat  pantai  dan membuka  pemukiman  di  suatu  wilayah  yang  disebut Namalrole.  Dimasa  ini, sasi  laut dan sasi  darat disatukan dalam  satu  sistem  kelembagaan  yang  dikelola  oleh raja dan kewang .  Sistem property  right belum  banyak  berubah, dimana  masyarakat  memiliki  hak  yang  sama  dalam mengakses  sumberdaya  alam  baik  di  darat  dan  laut  secara bebas (Pemerintah Desa Noloth 2014).
Lebih  jauh  dijelaskan  bahwa  pada  masa  pemerintahan  Raja Adrian Pasalbessy (1652-1658) terjadi pemindahan pemukiman  dari  wilayah  Namalrole  ke  Tanjung  Hatawano (desa  saat  ini).  Implementasi  praktek sasi selanjutnya semakin  berkembang  yang  ditandai  dengan  berbagai kebijakan  lokal  oleh pemerintah  desa  seperti  registrasi  tanah dan perbatasan desa, membangun batas desa dan pemasangan tonggak-tonggak  permanen  disetiap  perbatasan,  serta registrasi  dusun-dusun  pusaka  yang  dimiliki  oleh soa 3 dan marga 4 (lihat  Tabel  1).  Perkembangan  ini  menunjukkan bahwa  praktek sasi makin  kompleks  yang  ditandai  dengan kelembagaan  sasi  yang  semakin  maju  seperti  munculnya kepemilikan  pribadi  ( private  property  right ),  penguatan perbatasan,  serta  masuknya  budaya  luar  (kolonialisme).
3 Soa :  Sebuah  persekutuan  teritorial  geneologis,  yang  terdiri  dari sekelompok  masyarakat  yang  didalamnya  bisa  terdiri  dari  beberapa marga yang memiliki garis keturunan yang sama pada tokoh tertentu;
4 Marga :  Merupakan  suatu  kesatuan  kekerabatan  yang  terdiri  dari beberapa  rumah  tangga  yang  memakai  nama  keluarga  yang  sama sebagai identitas sosial.
1,000 950
3,300 1,400 900   800   750
1,200 850 1,800 1,600 1,150 750
- 1,000 2,000 3,000 4,000 1984198819901992199319931994199519972001200320082012

## P r o d u k s i   ( k g )
Aturan-aturan sasi juga  semakin  berkembang  meskipun masih bersifat lisan.
Era sasi modern  ditandai  dengan  munculnya  perubahan radikal pada mekanisme pengelolaan sasi laut serta dinamika perubahan property  right .  Pada  tahun  1976  mulai diberlakukan mekanisme lelang 5 dalam pemanfaatan sumberdaya  pesisir.  Mekanisme  ini  tidak  terlepas  dari  efek komersialisasi  komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi seperti
lola.
5 Mekanisme lelang adalah pengalihan hak pemanfaatan sumberdaya pesisir dari masyarakat adat kepada pemilik modal melalui kompetisi harga untuk mendapatkan hak pemanfaatan dalam periode waktu tertentu, dengan pembatasan terhadap teknologi pemanfaatan dan ukuran komoditi yang diambil.
Raja Aktif Raja Tidak Aktif Otoritas Gereja Raja Negeri Saniri dan Badan Pemerintahan Negeri Pakter Kewang Besar
Kewang Kecil Anak Kewang Masyarakat /Jemaat Raja Aktif Raja Tidak Aktif Tabel 1. Periode Perkembangan Pelaksanaan Sasi Periode Pemerintahan Kondisi Property Right Tata Kelola Sasi Laut 1400-an  Raja Pantai (Lat Pokulu)  memerintah wilayah pantai.
 Raja Gunung (Lat
Sopacua)  memerintah wilayah gunung  Terdapat batas yang tegas antara wilayah pantai dan gunung. Masing-masing wilayah memiliki sistem pemerintahan dan tata kelola sumberdaya;
 Sumberdaya bersifat milik bersama dari masing-masing masyarakat (pantai dan gunung), serta bebas di akses oleh
masyarakat. Sasi masih dipraktekan dalam aturan-aturan sederhana. 1517 Raja Latula Hasan Huliselan  Kawasan gunung dan pantai disatukan dalam satu wilayah pemerintahan;  Sumberdaya bersifat milik bersama dan bebas di akses oleh seluruh masyarakat.
Penyatuan negeri gunung ( uku lima ) dan negeri pantai ( uku lua ) dalam satu pemerintahan Desa Noloth 1652- 1658 Raja Adrian Pasalbessy Sumberdaya bersifat milik bersama komunitas masyarakat adat serta bebas di akses oleh seluruh masyarakat. Peralihan pemukiman dari kawasan namalrole air ratu ke Tanjung Hatawano (desa saat ini). Nama adat dari desa Noloth “ Titasomi Louhata Kakerissa ” 1670- 1678 Raja Markus Saipatty Huliselan Mulai dilakukan registrasi tanah dan penegakan perbatasan desa. Mulai diberlakukan sasi pada seluruh wilayah desa Sasi laut dan sasi darat berlaku dengan ketat dengan peraturan-peraturan sasi lisan 1679- 1707 Raja Ali Ihalauw Membangun batas negeri (darat dan laut) dengan tiang permanen pada seluruh tapal batas desa sebanyak 27 buah Batas sasi laut dan sasi darat menjadi jelas berdasarkan batas desa yang telah ditandai 1823- 1835 Raja Alfaris Izaac Huliselan Registrasi tanah di seluruh desa baik yang dimiliki secara bersama maupun milik pribadi Sasi laut dan sasi darat berlaku terhadap communal property dan private property 1975- 1982 Raja Abner Berty Sellano   Mulai diberlakukan sistem lelang sasi laut lola Pada tahun 1976 pertama kali diberlakukan sasi lola 2008- 2016 Pejabat Raja Komoditas perikanan dalam Sistem sasi laut diperluas untuk komoditi teripang dan lobster. Sasi laut mencakup tiga komoditas perikanan komersil yakni lola, teripang dan lobster. Sasi laut hanya dibuka satu kali (2012). Kewang kurang aktif. 2016- 2018 Pengangkatan Raja Baru Tidak ada transformasi baru dalam pengelolaan sasi laut . Sasi laut tetap mengalami stagnasi. Kewang baru belum menjalankan sasi laut . Sumber: Buku Sejarah Desa Noloth dan Hasil Wawancara Lapangan (2015; 2018)
Menurut  penuturan  seorang  anggota  saniri 6 Desa  Noloth: “ sasi  lelang  mulai  dilakukan  ketika  pedagang  antar  pulau dari  etnis  Buton  yang  biasa  datang  dengan  perahu  layar singgah  di  Nolloth  untuk  mengambil  lola.  Raja  Sellano kemudian  memberikan  hak  pengambilan  lola  kepada pedagang Buton dengan pembayaran sejumlah uang kepada kas desa ”. Transaksi ini menjadi kesepakatan desa yang telah mengubah  wajah sasi  laut di  Desa  Noloth  ke  orientasi ekonomi, dan tetap dipraktekan sampai saat ini.

## Pengelolaan Sasi Laut
Sasi  laut di  Desa  Noloth  sedikit  unik  dan  berbeda  dari pelaksanaan sasi  laut di  desa  lainnya  di  Maluku.  Umumnya sasi laut diberlakukan atas perairan laut di depan desa ( water front  village )  serta  perairan-perairan  lainnya  di  seluruh wilayah  desa. Sasi  laut di  Desa  Noloth  hanya  berlaku  pada wilayah  perairan  laut  di  belakang  desa  yang  kaya  akan sumberdaya  pesisir  seperti  lola  ( Top  shell atau Trochus niloticus ), teripang, dan lobster. Secara kelembagaan, otoritas sasi  laut dan sasi  darat berada  ditangan  seorang  raja  yang memiliki  legitimasi  sebagai  pemimpin  adat  dan  kepala pemerintahan  desa  adat.  Raja  yang  memiliki  kewenangan penuh  untuk  mengangkat  dan  mengesahkan kewang serta
6 Saniri merupakan lembaga eksekutif di desa yang terdiri dari raja dan para pembantunya yang merupakan kepala-kepala soa / marga atau utusan kepala marga .
bertanggung  jawab  penuh  atas  pelaksanaan sasi  laut . Kewenangan  ini  dibatasi  oleh  peraturan  adat  yang menegaskan tentang distribusi kekuasaan lokal pada soa dan marga tertentu.  Misalnya,  beberapa  jabatan  dalam  lembaga kewang seperti pakter harus berasal dari marga Manuputty .
Dalam  struktur  adat,  kewenangan  operasional sasi  laut berada  ditangan Pakter dan kewang . Kewang yang menjalankan  fungsi  pengawasan,  monitoring  dan  penegakan hukum  atas  pelaksanaan sasi  laut . Kewang melaporkan kepada pakter tentang  kondisi  pelaksanaan sasi  laut seperti keadaan sumberdaya laut, pelanggaran sasi laut , konflik antar masyarakat  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  laut,  serta  hal- hal  lain.  Sebelum  jaman  kolonialisme  tidak  dikenal  adanya pakter .  Jabatan  ini  baru  dikenal  setelah  Desa  Noloth  berada dibawah  kekuasaan  kolonial. Pakter ditunjuk  oleh  pihak
kolonial  sebagai  pencatat  hasil  hutan  dan  laut  kepada pemerintah  kolonial.  Menurut  penuturan  Sekertaris  Desa Noloth:  “ Dahulu  pakter  itu  tidak  ada.  Struktur  adat  hanya mengenal  kewang besar  dari  marga  Patty  dan  kewang  kecil dari  marga  Huliselan.  Sedangkan  anak-anak  kewang  itu dipilih  dari  keterwakilan  berbagai  soa  yang  ada  di  dalam negeri ”. Dalam praktek pemerintahan selanjutnya, kedudukan pakter dianggap  sebagai  jabatan  tertinggi  dalam organisasi kewang . Pakter bertugas  memimpin  pelaksanaan sasi  laut ,  mengkoordinir  pengawasan  laut,  menyelesaikan konflik  di  dalam  negeri,  serta  penegakan  aturan sasi  laut . Segala  kewenangan  tersebut  selanjutnya  dilaporkan  kepada raja.
Model kepemimpinan tradisional ini hanya berlaku efektif dalam pemerintahan tradisional. Dalam praktek pemerintahan modern,  dimana  otoritas  kepemimpinan  tradisional  sudah terintegrasi  dengan  model  pemerintahan  formal  terjadi perubahan-perubahan sosial politik yang berdampak terhadap pelaksanaan sasi  laut .  Raja  sebagai  pemimpin  tradisional dianggap  memiliki  legitimasi  adat  yang  kuat  untuk memimpin  dan  menjalankan  tradisi,  adat  dan  budaya  di masyarakat  sehingga  segala  hal  di  desa  menyangkut  adat seperti sasi , kewang dan  kepala-kepala soa tergantung  pada eksistensi  raja.    Pergeseran-pergeseran  sistem  politik  di tingkat makro terkait dengan relasi negara dan desa-desa adat di Maluku menimbulkan pergeseran dalam  kontestasi politik lokal.
Kontestasi ini menjadi penyebab kevakuman pada pemerintahan adat akibat belum terpilihnya raja. Kevakuman pemerintahan  adat  berawal  dari  transisi  sistem  pemerintahan sentralistik  warisan  orde  baru  ke  sistem  desentraliasasi  yang memberi kewenangan otonomi daerah ditingkat kabupaten/kota. Keluarnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah menjadi tonggak lahirnya inisiasi lokal untuk membangkitkan  kembali  sistem  pemerintahan  adat  pada tingkat desa di Maluku. Pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Maluku mengeluarkan Perda Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan  Kembali  Negeri 7 Sebagai  Kesatuan  Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Propinsi Maluku. Selanjutnya,  Pemda  Kabupaten  Maluku  menerbitkan  Perda Nomor  1  dan  Perda  Nomor  3  tahun  2006  yang  masing- masing  mengatur  tentang  pemerintahan  negeri  dan  tata  cara pemilihan raja negeri.
Konflik  terjadi  akibat  multi  tafsir  terhadap  aturan  pemilihan raja  yang  diatur  dalam  peraturan-peraturan  dimaksud. Munculnya perda tersebut dianggap sebagai pemicu lahirnya konflik  dalam  pemilihan  Raja  Noloth  antara  dua Soa Huliselan yang  mempertahankan  klaimnya  masing-masing sebagai  ahli  waris  atau  keturunan  raja  yang  sah.  Konflik tersebut  secara  administratif  publik  tidak  berpengaruh terhadap  tata  kelola  pemerintahan  lokal,  namun  memiliki dampak  secara  langsung  terhadap  tata  kelola  pemerintahan adat.  Ketiadaan  raja  dalam  sistem  pemerintahan  adat menyebabkan  beberapa  kelembagaan  adat  penting  seperti pakter , kewang besar , kewang  kecil dan beberapa pemimpin soa menjadi  absen  atau  tidak  dapat  menjalankan  fungsinya akibat  tidak  mendapat  pengesahan  dari  raja.  Implikasi langsung  tersebut,  misalnya  dapat  dilihat  dari  praktek sasi laut .  Dalam  kondisi  kekosongan  kepemimpinan  adat  (raja), maka  pelaksanaan sasi  laut diambil  alih  oleh  gereja  dan
7 Negeri merupakan sebutan lokal terhadap desa dengan pengertian yang hampir sama.
badan  pemerintahan  desa.  Gereja  menjalankan  fungsi-fungsi pemberkatan  menyangkut  penutupan  dan  pembukaan sasi laut .  Dalam  konteks  ini,  gereja  hanya  menjalankan  ritual penutupan dan pembukaan sasi laut , sedangkan kewenangan untuk  menentukan  waktu  pelaksanaan sasi  laut dilakukan oleh badan pemerintahan desa.
Gambar 2. Mekanisme Pengelolaan Sasi Laut
Efektifitas Praktek Sasi Laut
Faktor  yang  paling  mendasar  dalam  pengembangan kelembagaan lokal seperti sasi laut adalah melihat efektifitas praktek sasi laut dengan menilai atribut-atribut kelembagaan yang melekat dalam pengelolaannya. Atribut-atribut kelembagaan  tersebut  adalah  otoritas,  peraturan,  hak kepemilikan,  pengawasan,  dan  sanksi.  Riset  ini  melakukan telaah  yang  mendalam terhadap efektifitas  kelembagaan sasi laut dengan hasil analisis sebagai berikut. Pertama , batas sasi laut . Sasi laut di Desa Noloth telah memiliki batas yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Sasi di  Desa  Noloth.  Sebelumnya,  batas sasi darat dan sasi  laut disesuikan  dengan  perkembangan penetapan  batas  desa  yang  mulai  dilakukan  sejak  masa  Raja Markus  Saipatty  Huliselan  (1670-1678).  Selanjutnya  pada masa  pemerintahan  Raja  Ali  Ihalauw  (1679-1707),  berhasil membangun batas permanen Desa Noloth dengan membangun  27  tugu  pada  tapal-tapal  batas  baik  di  darat maupun  laut  (Pemerintah  Desa  Noloth  2014).  Melalui Peraturan  Desa  tentang Sasi Desa  Noloth,  zonasi sasi  laut dan sasi  darat disesuaikan  dengan  batas  desa  yang  telah dibangun.  Zona sasi  laut meliputi  kawasan  pesisir  pantai sepanjang  2,5  km,  mulai  dari  “tanda  penanda  batas“  batu balubang di  pantai  umisin  sampai  dengan  pantai  Waillessy, yakni  perbatasan  dengan  Desa  Ihamahu.  Sedangkan  ke  arah laut, zona ini mulai dari surut terendah sampai kedalaman 25 m.
Pada  batas sasi  laut yang  telah  ditetapkan  masyarakat dilarang  melakukan  aktifitas  perikanan  selain  menggunakan alat tangkap handline untuk jenis ikan karang di wilayah sasi laut .  Melakukan  aktifitas-aktifitas  pemanfaatan  sumberdaya perikanan  di  kawasan sasi  laut diancam  dengan  ancaman denda  sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  penjelasan sebelumnya.  Bagi  nelayan  di  luar  Desa  Noloth  maka  selain ancaman denda, juga akan dilakukan penyitaan terhadap alat dan  sarana  penangkapan  ikan  (perahu/kapal)  yang  dibawa untuk mengambil sumberdaya perikanan di wilayah sasi laut . Batas sasi  laut belum  mengalami  perubahan  sejak  dibuat dalam peraturan desa sampai era desentralisasi saat ini.
Kedua , Otoritas Sasi Laut : Kewang memegang peran penting dalam  pelaksanaan sasi  laut .  Keberlanjutan  sistem sasi  laut sangat  tergantung  pada kewang dalam  menjalankan fungsinya.  Dalam  kasus  praktek sasi  laut di  Desa  Noloth, otoritas  kepemimpinan kewang sangat  tergantung  pada otoritas  raja  sebagai  pemimpin  adat.  Aktif  atau  tidaknya organisasi kewang sangat ditentukan oleh aktif atau tidaknya raja.  Jika  desa  tidak  memiliki  raja  secara  depinitif  maka otomatis kewang juga  akan  non  aktif.  Menurut  (Macfadyen, Cacaud,  and  Kuemlangan  2005)  dalam  banyak  kasus, karakter dan legitimasi raja (kepala desa) adalah kunci sukses praktek sasi  laut ,  dimana  raja  akan  berperan  besar  dalam masalah-masalah seperti kapasitas penegakan hukum, konflik agama;  dan  persaingan  pemanfaatan  sumberdaya,  serta adaptasi sistem nilai lokal dengan tekanan luar (modernisasi). Otoritas  raja  tersebut  termasuk  dalam  hal  pengalihan
property  right milik  desa.  Seperti  dijelaskan  oleh  (Adhuri 2013)  bahwa pada saat sasi (lelang) diberlakukan, raja (kepala desa) mendeklarasikan bahwa wilayah laut menjadi di bawah penguasaan  pemerintah  desa  dan  hak  pengelolaan  juga sepenuhnnya  berada  di  tangan  badan  pemerintahan.  ini berarti,  semua  penghasilan  yang  didapat  dari  panen  lola adalah untuk desa dan biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum di desa tersebut.
Kewang Desa  Noloth  sudah  tidak  aktif  sejak  tahun  2008- 2015,  dan  meskipun  telah  ada  pengurus kewang baru  pasca pelantikan  Raja  Noloth  tahun  2016, kewang belum menjalankan  fungsinya  dengan  baik.  Dalam  kondisi kevakuman raja dan kewang , pelaksanaan sasi laut memiliki mekanisme  kelembagaan  alternatif  dimana  pengelolaannya melalui sasi gereja . Dalam hal ini, otoritas kewang dialihkan kepada  gereja  dalam  menegakan  kepatuhan  masyarakat terhadap aturan-aturan sasi laut . Sementara badan pemerintahan  desa  menjalankan  fungsi-fungsi  pengawasan dan mekanisme tutup dan buka sasi laut .
Ketiga ,  peraturan sasi  laut :  Beberapa  desa  adat  di  Maluku seperti  Noloth  sudah  memiliki  peraturan  tertulis  mengenai pelaksanaan sasi  laut . Sasi di  Desa  Noloth  diatur  dengan Keputusan  Pemerintah  Desa  tentang  Peraturan Sasi Desa Noloth  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  21  Januari  1994  dan disahkan  oleh  kepala  desa  dan kewang dengan  periode pengambilan setiap tiga tahun (Pical 2011). Dalam aturan ini fungsi kewang meliputi:  Melakukan  patroli  dan  pengawasan di laut dan di darat; (2) Memberikan sanksi dan denda kepada pelanggar sasi ;  (3)  Menyelesaikan  konflik  atau  perselisihan berkaitan  dengan  batas  desa,  baik  darat  maupun  di  pantai; serta  (4)  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  desa.  Peraturan sasi  laut menjadi  landasan pokok  pelaksanaan sasi  laut oleh kewang dan gereja. Dalam prakteknya pula, sasi laut dengan perantara  gereja  diyakini  memiliki  kekuatan  teologis  yang kuat mengikat masyarakat untuk patuh pada aturan sasi laut . Masyarakat lebih takut pada sanksi moral dalam ritual gereja ketimbang  sanksi  fisik  dan  denda  atas  pelanggaran sasi . Peraturan sasi  laut masih  dipegang  kuat  oleh  masyarakat lokal  maupun  masyarakat  luar.  Meskipun sasi dijalankan tanpa raja dan kewang dalam masa transisi pemerintahan desa selama  enam  tahun  terakhir,  masyarakat  tetap  menjaga kawasan sasi laut .
Keempat ,  Hak  Kepemilikan:  Hak  kepemilikan  sumberdaya pesisir  dibagi  dalam  tiga  zona  pemanfaatan,  yakni:  zona labuhan bebas 8 , dimana peraturan sasi laut tidak berlaku pada wilayah  ini.  Masyarakat  memiliki  akses  penuh  untuk memanfaatkan  sumberdaya  pesisir  yang  berada  di  wilayah tersebut. Kemudian, perairan yang masuk dalam wilayah sasi laut .  Wilayah  ini  memiliki  sejarah  terkait  dengan  dinamika hak  kepemilikan  sumberdaya  ( property  right ).  Secara periodik, dinamika perubahan property right ini dapat dibagi dalam  empat  periode,  yakni  masa  sebelum  tahun  1976 dimana property  right bersifat  milik  bersama  dan pemanfaatan  sumberdaya  perikanan  dapat  dinikmati  oleh seluruh  masyarakat.  Pada  tahun  1976  mulai  berlaku  sistem sasi lelang  yang  memberi  peluang  hak  pemanfaatan sumberdaya  kepada  para  pemilik  modal  baik  dari  dalan maupun  dari  luar  Desa  Noloth  yang  ingin  mengambil  hasil lola dan komoditas strategis lainnya.
8 Labuhan bebas merupakan zona perairan yang berada di depan desa (waters in front of the village)
Pada tahun 1980 hak pemanfaatan lola dan teripang diberikan kepada  masyarakat.  Masa  buka sasi  laut pada  tahun  ini memberi  akses  yang  luas  kepada  masyarakat  untuk mengambil  lola  dan  sumberdaya  lainnya.  Selanjutnya,  pada tahun  1981  sampai  saat  ini  hak  pemanfaatan  sumberdaya perikanan  strategis  dikawasan sasi  laut menjadi  hak pemerintah  desa  yang  bisa  diberikan  kepada  pihak  luar melalui  sistem  lelang.  Dalam  sistem  lelang,  distribusi manfaat  dari  pengelolaan  sumberdaya  pesisir  menjadi timpang. Ketimpangan ini dapat dilihat dari sistem bagi hasil dana  lelang.  Distribusi  dana  hasil  lelang  dibagi  secara proporsional  dengan  persentase  masing-masing  sebesar  20 persen  untuk kewang ,  20  persen  untuk  pihak  gereja,  20 persen  untuk  badan  pemerintahan  desa,  serta  40  persen diambil sebagai kas desa untuk pembangunan sarana publik.
Pembagian hasil yang tidak proporsional ini mendapat respon ketidakpuasan  masyarakat.  Sebagian  masyarakat  sudah mengeluhkan  tentang  cara  pengelolaan sasi  laut yang  sering “dijual” kepada pemilik modal. Menurut pengakuan seorang nelayan:  “ pemerintah  desa  dan  kewang  seharusnya memberikan  hak  pengambilan  lola,  teripang,  lobster  dan sumberdaya lainnya dikawasan sasi lola kepada masyarakat agar bisa membantu meningkatkan penghasilan  masyarakat. Dana  untuk  kas desa  sudah  disediakan oleh negara . Namun bicara seperti ini tidak boleh didengar oleh pemerintah desa, nanti bisa dihukum ”. Pada konteks yang sama, (Adhuri 2013) menegaskan  bahwa  terhadap  perubahan  ini  sebagian penduduk  mempertanyakan  mengapa  raja  dan  badan pemerintahan  meniadakan  hak  mereka  dan  kemanakah larinya uang hasil penjualan lola. Mereka juga mempertanyakan  mengapa  justru  penduduk  dari  luar  Noloth yang  disewa  oleh  badan  pemerintahan  untuk  memanen  lola saat  sasi  di  buka.  Tindakan  ini  tidak  hanya  meniadakan  hak masyarakat,  tetapi  juga  mengalihkan  keuntungan  yang mungkin  di  dapat  kepada  penduduk  luar  yang  sebenarnya menurut  aturan  adat  yang  mereka  yakini,  tidak  mempunyai hak untuk itu.
Tabel 2. Denda yang Dikenakan Kepada Pelanggar Sasi Laut
JENIS PELANGGARAN SANKSI Menggunakan jaring atau kegiatan yang membutuhkan berenang atau menyelam Rp 25.000 per orang Mengambil bia-lola ( Top shell ) Rp 7.500/buah Mengambil Batulaga ( Turbo shell ) Rp 25.000/ buah Mengambil Japing-japing ( Silver shell ) atau batu hitam ( Anthipates Sp ) Rp 2.500/ buah Mengambil Sea cucumbers Rp 1.000/buah
Mengambil akar bahar atau black Oyster ( Pictada margaritifera ) Rp 5.000/pohon Mengambil karang Rp 5.000/m 3 Mengambil pasir Rp 7.500/m 3 Mengambil batu kerikil Rp 10.000/m 3 Menangkap ikan dengan racun Rp 100.000

## Sumber: (Rugebregt 2013)
Kelima ,  pengawasan sasi  laut : Kewang sebagai  polisi  lokal yang  mengawasi  wilayah  dan  sumberdaya  yang  ada didalamnya  merupakan  bagian  dari  struktur  pemerintahan
adat.  Secara  struktural, kewang mendapat  pengesahan  dari raja  sebagai  pemimpin  adat  agar  memiliki  legitimasi  dalam menjalankan  fungsinya.  Selama  enam  tahun  terakhir, lembaga kewang tidak  dapat  berfungsi  dengan  baik  karena Desa  Noloth  belum  memiliki  pemerintahan  depenitif  yang dipimpin  oleh  seorang  raja.  Akibatnya  dalam  masa pemerintahan transisi kewang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan  dengan  baik.  Fungsi kewang sementara  diambil alih oleh masyarakat (nelayan) dan badan pemerintahan desa. Sayangnya,  meskipun  Desa  Noloth  telah  memiliki  raja  baru yang  ditetapkan  pada  tahun  2016, kewang belum menjalankan  fungsinya  untuk  menjaga  wilayah sasi  laut . Selain kewang ,  gereja  juga  memiliki  peran  penting  dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap sasi laut . Kepatuhan terhadap  otoritas  gereja  menjadi  alat  pengawasan  internal untuk  mengontrol  pelanggaran sasi  laut .  Melanggar  aturan gereja  dianggap  sebagai  sebuah  hukuman  berat  yang langsung  turun  dari  Tuhan.  Pengawasan sasi  laut melalui gereja  telah  menjaga  kinerja  pengawasan  sumberdaya dikawasan sasi laut . Selama kevakuman kewang adat, jarang ditemukan  adanya  pelanggaran sasi  laut baik  oleh masyarakat maupun masyarakat luar.
Terakhir ,  sanksi  bagi  pelangar sasi  laut :  Dalam  prakteknya, dikenal  ada  tiga  jenis  sanksi  terhadap  para  pelanggar sasi laut . Sanksi tersebut mulai dari hukuman fisik, hukuman non fisik  (biasanya  sanksi  teologis  dari  otoritas  gereja)  serta sanksi  dalam  bentuk  denda.  Sanksi  fisik  dilakukan  oleh kewang atau  raja  dalam  bentuk  hukuman  fisik  (dicambuk dengan rotan) berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan. Pemberlakuan  sanksi  denda  telah  diatur  secara  jelas  dalam peraturan sasi .  Sanksi  diberlakukan  tergantung  pada  jenis pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Berikut  ini adalah  beberapa  sanksi  denda  terhadap  pengambilan sumberdaya-sumberdaya  perikanan  di  kawasan sasi  laut . Sanksi  dalam  bentuk  denda  masih  efektif  berlaku  terhadap pelanggar sasi .
Analisis  terhadap  atribut-atribut  sistem sasi  laut di  atas menunjukan  bahwa  secara  kelembagaan,  sistem  ini  masih eksis dan relevan untuk dijadikan sebagai model pengelolaan sumberdaya  pesisir  di  Desa  Noloth.  Namun  dalam prakteknya, sasi  laut berada  dibawah  tekanan  eksternal terkait  transformasi  sistem  ekonomi  lokal  ke  sistem  pasar yang  komersil  dan  berdampak  terhadap  pergeseran  praktek sasi  laut dari  entitas  budaya  ke  ekonomi.  Kondisi  ini  makin dipersulit  dengan  konflik  politik  lokal  terkait  pemilihan  raja yang  secara  langsung  berdampak  terhadap  tidak  berjalannya sistem pemerintahan adat. Transformasi ekonomi dan politik lokal  ini  secara  perlahan  memperlenmah  praktek sasi  laut serta  berdampak  terhadap  keberlanjutan  sumberdaya  yang dilindungi.  Produktifitas  pemanfaatan  sumberdaya  di  lokasi sasi  laut dalam  dua  dekade  terakhir  yang  terus  mengalami penurunan  bisa  menjadi  indikasi  bahwa  model  praktek sasi laut saat  ini  tidak  lagi  relevan  dengan  tujuan  konservasi sumberdaya.

## Tantangan Pengembangan Sasi Laut
Dalam  riset  ini,  terdapat  beberapa  kendala  yang  menjadi faktor  kunci  pengembangan  sasi  laut,  diantaranya;  pertama, lemahnya  kemauan  politik  pemerintah  daerah  dalam formalisasi  status  masyarakat adat sebagai landasan otonomi desa  yang  diperluas  untuk  mengelola  pemerintahan  dan sumberdaya  berbasis  kelembagaan  adat.  Dalam  beberapa kasus, kondisi ini berdampak pada meningkatnya ketegangan
politik  lokal  terutama  dalam  kontestasi  pemilihan  raja sebagai mandataris pelaksana sasi laut. Lebih dari dua dekade sejak pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat, namun belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai otoritas  yang  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  verifikasi dan  pendaftaran  masyarakat  adat  yang  terdapat  di wilayahnya. Peran pemerintah daerah juga sangat kecil dalam upaya penguatan sasi laut, dan ini menjadi faktor lain dalam pelemahan  sasi  laut.    Kedua,  rendahnya  pengetahuan masyarakat  dalam  memahami  secara  mendalam  konservasi sumberdaya dan arti pentingnya untuk menjaga keberlanjutan sistem  sasi  laut.  Nilai  konservasi  modern  menjadi  penting dalam  sistem  sasi  laut  mengingat  komersialisasi  adalah orientasi utama pengelolaannya, sehingga menjaga kelimpahan sumberdaya merupakan prasayarat nilai ekonomis  sasi  laut  dihadapan  pemodal.  Sebaliknya, kehancuran  sumberdaya  (lola,  teripang,  dan  lobster)  akibat pemanfaatan  berlebihan  akan  memutus  sistem  pengelolaan sasi  laut  di  masa  mendatang.  (Adhuri  2013)  menegaskan tentang  misi-misi  pengenalan  nilai  konservasi  modern terhadap  praktek  konservasi  lokal.  Wacana  yang  lahir  atas kajian terhadap pelaksanaan sasi kontemporer mempertanyakan  aspek  konservasi  yang  sebelumnya  telah dianggap  sebagai  aspek  inheren  dalam  sasi  laut.  Setelah dianalisis  dalam  konteks  sosial  politiknya,  tampak  bahwa pemimpin  tradisional,  LSM  dan akademisi  telah  secara  aktif terlibat  dalam  proses  „menghijaukan‟  sasi.  Lebih  lanjut, Adhuri  (2002)  menyatakan  bahwa  konteks  politik  dari revitalisasi tradisi sasi yang telah menjadi lebih „hijau‟ adalah berkembangnya  kesadaran  tentang  lingkungan.  Oleh  karena itu, tumbuhnya kembali tradisi sasi yang hijau bisa dianggap sebagai bagian dari pemberdayaan komunitas adat yang telah termarjinalisasi  dan  bukan  atas  kesadaran  masyarakat  lokal secara keseluruhan akan perlunya konservasi.
Ketiga,  lemahnya  inisiatif  lokal  dan  aksi  kolaboratif  dalam pengelolaan  sasi  laut. Padahal  globalisasi  perikanan,  wacana konservasi,  serta  otonomi  lokal  merupakan  narasi  luar  yang terkoneksi  dengan  pembangunan  wilayah  perdesaan.  Fakta ini  mengharuskan  adanya  keterbukaan  dalam  tata  kelola pemerintahan  desa.  Untuk  itu,  pengembangan  jaringan  dan pelibatan  pihak  luar  dalam  kemitraan  partisipatif  dan  aksi kolaboratif  menjadi  penting  dalam  upaya  penguatan  sistem sasi  laut.  Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Desa  Noloth  belum bergerak  untuk  melibatkan  pihak  luar  dalam  jejaring kerjasama  penguatan  sasi  laut.  Bahkan,  ada  fakta  menarik bahwa  sasi  laut  sepertinya  akan  semakin  melemah  karena dianggap  sudah  kurang  relevan  lagi  dalam  sistem pembiayaan  desa  dengan  hadirnya  program  dana  desa  dan alokasi dana desa dari pemerintah. Seorang tokoh masyarakat menyebutkan  bahwa,  “ Pemerintah  Desa  sudah  tidak memperhatikan  sasi  laut,  karena  desa  telah  memiliki  dana desa  yang  banyak  dari  pemerintah  untuk  membiayai pembangunan  desa.  Saat  ini,  pemerintah  desa  fokus  untuk menggunakan dana desa tersebut. Lihat saja, sasi laut sudah tidak dibuka dalam enam tahun terakhir .”
Dalam konteks keberlanjutan sistem sasi laut di Desa Noloth, akan  sangat  ditentukan  oleh  seberapa  kuat  relasi  yang dibangun  antara  masayarakat,  kewang  dan  pemerintah  desa dengan  pihak  luar  dalam  memperkuat  praktek  sasi  laut dimasa mendatang. Relasi yang dibangun dengan pihak luar, utamanya  kekuatan  pemberdayaan  masyarakat  ( community empowerment )  dalam  beberapa  hal  memberi  dampak penguatan  praktek  sasi  laut,  khususnya  dalam  penguatan
kapasitas  kelembagaan  dan  sumberdaya  manusia.  (Mony  et al.  2015)  memetakan  dampak  positif  dari  upaya-upaya kewang Desa Haruku dalam membangun relasi pemberdayaan  dengan  NGO,  lembaga  donor,  dan  perguruan tinggi.  Sasi  laut  di  Desa  Noloth  sejauh  hasil  pengamatan kurang  mendapat  perhatian  dari  pihak  luar  baik  NGO, lembaga  donor,  perguruan  tinggi,  maupun  pemerintah. Selama  ini,  pihak  luar  yang  membangun  relasi  dengan kewang  dan  badan  pemerintahan  desa  adalah  perguruan tinggi  dan  peneliti  perikanan.  Namun,  relasi  tersebut  hanya sebatas riset biologi spesies yang dilindungi oleh sistem sasi laut. Menurut penuturan seorang anggota badan pemerintahan  desa:  “Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (LIPI)  dan  Universitas  Pattimura  (Unpatti)  selalu  datang kesini  untuk  melakukan  penelitian  tentang  lola.  Kami  biasa diajak  bersama-sama  ke  lapangan  untuk  memantau  kawasan sasi  serta  mengoperasikan  alat-alat  penelitian  para  peneliti dari  LIPI dan  Unpatty.”  Orang  LIPI  pernah  mengambil  lola dari  Noloth  dan  dibudidayakan  di  kantor  LIPI  di  kate-kate. Hasil  penelitian  budidaya  lola  tersebut  kemudian  diberikan kepada  masyarakat  Desa  Larike  di  Pulau  Ambon  untuk dibudidayakan  di  perairannya.  Namun  program  itu  tidak berhasil  karena  masyarakat  Larike  tidak  punya  sistem  sasi laut untuk menjaga  masa panen lola.” Kendala pengelolaaan sasi  laut  ini  memperkuat  asumsi  yang  disampaikan  oleh (Satria  2009a)  tentang  kelemahan    kekuatan  jaringan  yang masih  sangat  terbatas  dan  belum  ditata  untuk  pemberdayaan masyarakat  pesisir.  Begitu  juga  dalam  pengelolaan sumberdaya  pesisir  untuk  kesejahteraan  nelayan  (Satria 2009b).
Dalam  kasus  sasi  laut  di  Desa  Noloth,  relasi  pemberdayaan sasi  laut  menjadi  tidak  efektif  jika  masyarakat  tidak mendapatkan  manfaat  ekonomi  secara  langsung.  Konteks pemberdayaan  sasi  laut  menjadi  lemah  karena:  Pertama, posisi  sasi  laut  yang  hanya  dinikmati  oleh  elit  desa  melalui mekanisme lelang.

## Tabel 3. Perbedaan Praktek Sasi Laut di Desa Noloth dan Haruku
Sasi Laut Noloth Sasi Laut Haruku Otoritas Kewang Sangat tergantung pada eksistensi raja. Jika raja tidak ada maka kewang tidak aktif Bersifat semi-otonom dalam pemerintahan adat. Kewang tetap aktif meskipun tidak ada raja sebagai pemimpin adat Orientasi Praktek Sasi Laut Cenderung berorientasi ekonomi (komersialisasi produk perikanan). Sangat bersifat budaya serta menjaga nilai- nilai tradisi dan kearifan lokal Relasi sasi laut dengan Otoritas Gereja Tergantung pada otoritas gereja dalam kondisi tidak ada kepemimpinan adat (raja). Otoritas Gereja tidak terlibat dalam sasi laut . Namun masih terlibat dalam sasi hutan untuk lahan milik warga ( private property right ). Pemanfaatan sumberdaya Terdapat tiga mekanisme pemanfaatan sasi laut , yakni (i) mekanisme lelang (pihak luar maupun masyarakat); (ii) diambil langsung oleh badan pemerintahan desa; dan (iii) diserahkan kepada masyarakat lokal untuk mengambil sumberdaya pesisir Akses terhadap sumberdaya sasi laut terbuka untuk seluruh masyarakat dan masyarakat sekitar dalam masa buka sasi laut , khususnya sasi ikan lompa
Sasi Laut Noloth
Sasi Laut Haruku
dikawasan sasi laut . Relasi eksternal Kewang kurang inisiatif dalam membangun jaringan dengan pihak luar, khususnya NGO dan perguruan tinggi. Kewang aktif membangun jaringan pemberdayaan dan konservasi pesisir dengan stakeholder luar seperti LSM,
perguruan tinggi dan lembaga donor.
Eksistensi praktek sasi laut Sasi laut mengalami stagnasi. Tidak beradaptasi terhadap perubahan luar. Kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan desa Berjalan dengan baik, mengembangkan target perlindungan sasi laut pada spesies lain seperti penyu dan burung maleo, dan adaptif terhadap nilai- nilai konservasi modern.
Kedua, adanya kecenderungan orientasi konservasi sumberdaya dalam nalar pemberdayaan sehingga mengesampinkan  aspek  sistem  nafkah  masyarakat.  Ketiga, praktek  sasi  laut  dan  upaya  konservasi  cenderung meminggirkan masyarakat lokal terhadap akses ke sumberdaya.  Padahal  konservasi  dan  keberlanjutan  tradisi sangat tergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat lokal. Praktek  sasi  laut  menjadi  menarik  untuk  dikaji  karena ada  pergeseran  yang  pundamental  menyangkut  pengalihan hak pemanfaatan sumberdaya dari masyarakat dan pemerintah  desa  kepada  pemilik  modal.  Pengalihan  hak  ini menandai  terputusnya  akses  masyarakat  lokal  terhadap sumberdaya.  Kearifan  lokal  seharusnya  berdiri  kokoh  diatas tradisi  yang  berakar  kuat  pada  sistem  nilai,  budaya,  dan pranata  adat.  Pelibatan  pihak  luar  dalam  sasi  laut  sebaiknya tetap dalam kerangka  menjaga nilai tradisional agar sasi laut tidak kehilangan semangat kebudayaannya.
Dalam  risetnya,  (Harkes  1999)  menegaskan  bahwa modernisasi dan komersialisasi merupakan faktor utama yang menyebabkan  erosi  umum  nilai-nilai  tradisional.  Keduanya mempengaruhi  dan  menuntun  masyarakat  lokal  ke  pasar komersial.  Kondisi  ini  yang  menjadi  faktor  memudarnya praktek sasi laut di hampir seluruh desa di Maluku, termasuk di  Desa  Noloth. Pelaksanaan sasi model  ini  cenderung  tidak lagi  mencerminkan  norma-norma  budaya,  namun  lebih mengarah  pada  muatan  ekonomi  (Sangadji  2010).  Dari penjelasan  di  atas,  maka  stagnasi  praktek sasi  laut di  Desa Noloth  akan  sangat  ditentukan  oleh  komersialisasi sasi  laut dan  pemahaman  terhadap  konservasi  sumberdaya.  Artinya, praktek sasi  laut akan  berakhir  jika  keberlanjutan sumberdaya  tidak  terjamin,  karena  nilai  jual sasi  laut tergantung  pada  kelimpahan  sumberdaya.  Pada  akhirnya, praktek sasi  laut di  Desa  Noloth  hanya  akan  diselamatkan melalui  aksi  kolaboratif  antara  pemerintah,  NGO,  perguruan tinggi,  dan  masyarakat  dalam  skema  kemitraan  partisipatif. Hal  ini  mengingat,  bahwa  transformasi  politik  ke  otonomi desa  dan  demokratisasi  pengelolaan  sumberdaya  berbasis masyarakat  belum  mampu  mendorong  inisiatif  masyarakat adat untuk memperkuat praktek sasi laut.

## KESIMPULAN
Praktek sasi laut di Desa Noloth saat ini merupakan hasil dari transformasi politik dan dinamika ekonomi ditingkat lokal. Ia telah  mengalami  pergeseran  nilai  dari  konteks  budaya  ke nalar ekonomi melalui integrasi komoditi perikanan ke sistem
pasar.  Pergeseran  ini  didorong  oleh  kebutuhan  pemerintah desa  dalam  menghimpun  dana  desa  untuk  pelayanan  publik dan  pembangunan  infrastruktur  desa.  Adopsi  mekanisme lelang  dalam  pengelolaan sasi  laut menjadi  pergeseran  nilai yang  paling  radikal,  dan  memiliki  efek  langsung  pada pemutusan  akses  masyarakat  terhadap  sumberdaya  pesisir. Mekanisme  ini  juga  menimbulkan  ketimpangan  distribusi pemanfaatan  sumberdaya,  karena  hasil  lelang  hanya dinikmati  oleh  elit  desa  dan  sebagian  digunakan  untuk pembangunan  fasilitas  publik.  Pada  sisi  lain,  eksistensi praktek sasi  laut sangat  ditentukan  oleh  dinamika  politik lokal  dalam  pemilihan  raja.  Pergeseran  struktur  kekuasaan dari sentralisasi ke desentralisasi telah mempengaruhi sistem kekuasaan lokal  tentang aturan pemilihan  raja. Perda Nomor 3 Tahun 2006 menjadi titik polemik dalam perebutan jabatan raja di internal keturunan raja. Padahal kelembagaan sasi laut tidak dapat berfungsi secara efektif jika tidak ada otorits raja sebagai  pemimpin  adat.  Konflik  perebutan  kekuasaan  telah menyebabkan  kevakuman  pemerintahan  adat  ( indigenous government )  dalam  tata  pemerintahan  desa,  dan  berdampak langsung  pada  vakumnya  otoritas kewang sebagai  pelaksana sasi laut .
Sementara keberlanjutan sumberdaya pesisir strategis seperti lola,  teripang,  dan  lobster  terancam  dibawah  hak  pengalihan kepada  pihak  luar.  Pihak  luar  yang  merupakan  pengusaha perikanan  memiliki  motif  pemanfaatan  sumberdaya  secara tidak  terbatas  dalam  mengejar  keuntungan  dari  pembelian hak  pemanfaatan sasi  laut .  Perkembangan  teknologi penyelaman modern memberi ruang bagi aktifitas pengambilan  sumberdaya  oleh  pihak  pemodal  secara berlebihan  yang  mengancam  kelestarian  sumberdaya.  Dalam konteks  ini,  nilai  konservasi  modern  menjadi  relevan diintegrasikan  dalam  praktek sasi  laut untuk  menjamin kelestarian  sumberdaya.  Terakhir,  sistem co-management sepertinya tepat dijadikan sebagai strategi penguatan sasi laut di  Desa  Noloth  dengan  mendesain  rencana  aksi  yang  setara antara  masyarakat,  pemerintah  desa,  dan  pengusaha  dengan melibatkan  pihak  NGO  dan  perguruan  tingi  dalam  kerangka aksi  kolaboratif.  Strategi  ini  setidaknya  mampu  menjawab kendala-kendala penguatan praktek sasi laut .
Untuk  memperkuat  kembali  paktek sasi  laut diperlukan kerjasama multi-pihak baik dari pemerintah pusat dan daerah, NGO,  maupun  perguruan  tinggi  dalam  menata  kembali sistem  sosial  budaya  masyarakat  maupun  kebijakan  daerah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhuri,  Dedi  Supriadi.  2013. Selling  the  Sea,  Fishing  for Power: A Study of Conflict over Marine Tenure in Kei Islands, Eastern Indonesia . Canberra: ANU Press. Berkes,  Fikret.  2004.  “Rethinking  Community-Based Conservation.” Conservation Biology 18(3):621–30. Berkes,  Fikret,  Minerva  Arce-Ibarra,  Derek  Armitage, Anthony  Charles,  Laura  Loucks,  Mitsutaku  Makino, Arif  Satria,  Cristiana  Seixas,  John  Abraham,  and Samantha  Berdej.  2016.  “Analysis  of  Social- Ecological  Systems  for  Community  Conservation.” Community  Conservation  Research  Network,  Halifax, Canada .
Cresswel,  John  W.  2010. Research  Design;  Pendekatan Kualitatif,  Kuantitatif  Dan  Mixed .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Epistema  Institute.  2017.  “Kajian  Jumlah  Komunitas
Masyarakat  Adat  Yang  Ditetapkan  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  35  Tahun  2012.” Outlook  Epistema  2017 .  Retrieved  April  17,  2019 (http://epistema.or.id/download/Outlook_Epistema_20 17.pdf).
Gaspersz, Steve. 2000. “Analisa Sosial-Budaya Dan Refleksi Teologis  Terhadap  Heka-Leka  Di  Naku  Pulau Ambon.” Universitas Kristen Satya Wacana.
Harkes,  Ingvild.  1999.  “An  Institutional  Analysis  of  Sasi Laut,  a  Fisheries  Management  System  in  Indonesia.” Pp. 1–9  in Proceedings  of  International  Workshop on Fisheries Co-management , edited by K. K. Viswanathan,  M.  Ahmed,  J.  R.  Nielsen,  and  R.  S. Pomeroy. Penang: The WorldFish Center.
Khoirunnisak and Arif Satria. 2016. “Analisis Kelembagaan Dan  Keberlanjutan  Eha  Laut  Dan  Mane‟e  Sebagai Model  Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir  Berbasis Masyarakat.” Sodality:  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan 4(1):23–37.
Leimena,  Handy  Erwin  Pier,  Tati  Suryati  Subahar,  and Adianto.  2005.  “Estimasi  Daya  Dukung  Dan  Pola
Pertumbuhan Populasi Keong Lola (Trochus
Niloticus).” Jurnal Matematik Dan Sains 10(3):75–80.
Macfadyen, Graeme, Phillippe Cacaud, and Blaise Kuemlangan. 2005. Policy and Legislative Frameworks  for  Co-Management  Paper  Prepared  for the  APFIC  Regional  Workshop  on  Mainstreaming Fisheries  Co-Management  in  Asia  Pacific .  Rome: Food  and  Agriculture  Organization  of  the  United Nations.
Mony,  Ahmad,  Arif  Satria,  and  Rilus  A.  Kinseng.  2015. “Political  Ecology  of  Sasi  Laut:  Power  Realation  on Society-Based Coastal Management.” Journal of Rural Indonesia 3(1).
Mujio,  Luky  Adrianto,  Kadarwan  Soewardi,  and  Yusli
Wardianto. 2016. “Analisis Potensi Konflik Pemanfaatan  Ruang  Kawasan  Pesisir :  Integrasi Rencana  Tata  Ruang.” Sodality:  Jurnal  Sosiologi PedesaanSosiologi Pedesaan 4(2):139–44.
Novaczek, Irene,  Ingvild H. T.  Harkes, Juliaty Sopacua, and Marcus D. D. Tatuhey. 2001. An Institutional Analysis of  Sasi  Laut  in  Maluku,  Indonesia .  Penang:  The WorldFish Center.
Pemerintah Desa Noloth. 2014. Profil Desa Noloth . Noloth. Pical,  Cyecilia.  2011. Pelaksanaan  Sasi  Laut  Di  Daerah Lease  Maluku  (Haruku,  Noloth,  Ameth) .  Ambon: Univesitas Pattimura.
Ruddle,  Kenneth.  1993.  “External  Forces  and  Change  in Traditional  Community-Based  Fishery  Management Systems  in  the  Asia-Pacific  Region.” International Resources Management Institute 6(1/2):1–37.
Rugebregt,  Revency  Vania.  2013. Revitalization  Of  The Kewang  Institute  In  The  Sustainable  Management  Of Marine  And  Coastal  Natural  Resources  In  Maluku Province . UK: Edward Elgar Publishing. Sangadji, Maryam. 2010. “Penguatan Eksistensi Budaya Sasi Sebagai  Upaya  Menjaga  Keberlanjutan  Ekonomi (Tinjauan  Perspektif  Modal  Sosial).”  Universitas Pattimura.
Satria,  Arif.  2009a. Ekologi  Politik  Nelayan .  Yogyakarta: LKIS.
Satria,  Arif.  2009b. Pesisir  Dan  Laut  Untuk  Rakyat .  Bogor: IPB Press.
Satria,  Arif,  Ahmad  Mony,  Laili  Ira  Maslakhah,  Amir
Mahmud,  Amalia  Setya  Pratiwi,  Melisa  Camalia,  Nur Hanna Muthoh, Nanda Karlita, Misbantar Sangadji, La Ode  Fitriyandi,  Pingkan  K.  Roeroe,  Yuliaty  Latief, Puguh Wahyu Widodo, Lili Susanti, Arif Setianto, and Kasihartadi  Ast.  2017. Laut  Dan  Masyarakat  Adat . Jakarta: Kompas Media Nusantara. Supusesa,  Reimon.  2012.  “Eksistensi  Hukum  Delik  Adat Dalam  Perspektif  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Di Maluku Tengah.” Mimbar Hukum 24(1):41–54.
Tuhumuri,  Evelin.  2010.  “Keefektifan  Kearifan  Tradisional Sebagai  Upaya  Konservasi  Sumberdaya  Alam: Evaluasi  Peraturan  Dan  Pelaksanaan  Sasi  Di  Negeri Haruku  Kabupaten  Maluku  Tengah.”  in Prosiding FMIPA Universitas Pattimura . Ambon: Fakultas Ilmu Matematika dan IPA Universitas Patimura. Uneputty,  Prulley  A.  2007. Analisa  Status  Ekologi  Dan Biologi  Lola  (Trochus  Niloticus)  Untuk  Konservasi Populasi  Lola  Dan  Habitatnya  Di  Pulau  Saparua . Ambon: PDII-LIPI.