Manusia  adalah  serigala  bagi sesamanya, homo homini lupus , sebagaimana  dinyatakan  oleh  filsuf bernama Plautus (184 SM dalam bukunya Asinaria ),  manusia  saling  memangsa, membenci,  dan  mengalahkan  satu  sama lain.  Bagi  filsafat,  inilah  akar  terjadinya konflik  antar  manusia.  Bahwa  manusia
memiliki  dua  kecenderungan  sekaligus, yakni  bekerja  sama  dengan  orang  lain atau  bermusuhan  dengan  orang  lain. Situasi  dan  kondisi  hiduplah  yang kemudian mengarahkan tindakan manusia,  apakah  menjadi  kawan  atau serigala bagi sesamanya.

## Media Massa dalam Situasi Konflik:
dari Bandwagon Effect Sampai Peace Narrative
A. Ranggabumi Nuswantoro
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi UGM, mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## Abstrak
Konflik terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Media berhubungan dengan konflik. Kemampuan media mempengaruhi opini publik merupakan unsur terbesar dalam hubungan antara media dengan konflik. Media dalam konteks ini bisa menjadi pihak yang menyulut terjadinya konflik, tetapi bisa juga berperan sebagai resolutor  konflik.  Media  sebagai  provokator  ketika  berperan  menjadi  kepanjangan tangan salah satu pihak yang berkonflik, sedangkan menjadi pendamai konflik ketika memperlihatkan  kenetralan  dan  informasi  yang  cenderung  damai  ( peace  narrative ). Harus dilakukan kajian teoritis dan penelusuran fakta-fakta empiris mengenai hal ini, untuk  memperjelas  posisi,  kedudukan,  dan  peran  media  dalam  situasi  konflik.  Hasil yang  didapat  dapat  digunakan  pula  untuk  melihat  sejauh  mana  media  berkontribusi dalam menciptakan kondisi ruang publik dan demokratis deliberatif. Terhadap hal ini, pilihan  untuk  setia  kepada  jurnalisme  menjadi  pilihan  yang  paling  tepat  bagi  media dalam usaha menjaga posisinya sebagai agen demokrasi di masyarakat.
Kata kunci: konflik, peran media, resolusi konflik, demokrasi.

## Abstract
Conflict occurs between two or more parties with different interests. Media related to conflict. The ability of the media to influence public opinion is the biggest element in the relationship between media with conflict. The media in this context can be a party that sparked the conflict but could also act as resolutor conflict. Media as a provocateur when play became an arm of one of the conflicting parties, while a conciliator conflict when  showing  neutrality  and  information  that  tends  to  peace  (peace  narrative). And theoretical  studies  should  be  conducted  searches  empirical  facts  on  this  subject,  to clarify the position, the position and role of media in conflict situations. The results can also be used to see the extent to which the media contribute to creating conditions of public space and democratic deliberative. Against this, the choice to stick with journalism be the most appropriate choice for the media in an effort to maintain its position as an agent of democracy in society.
Keywords: conflict, role of media, conflict resolution, democracy.
Dalam  tingkatan  yang  lebih  kom- pleks, konflik antarmanusia tidak hanya terjadi  antara  satu  manusia  dengan manusia  lain,  tetapi  juga  antara  satu kelompok dengan kelompok lain. Konflik terbuka  akhirnya  muncul.  Substansi konflik  tidak  hanya  menyangkut masalah pribadi, tetapi juga menyangkut perbedaan  kepentingan  kekuasaan, perebutan  lahan  ekonomi,  sengketa lahan,  persinggungan  agama,  sampai selisih paham politik. Sampai di sini perlu dimunculkan pertanyaan kritis: mengapa eskalasi  konflik  bisa  meningkat  dan meluas? Bagaimana menjelaskan sebuah konflik  bisa  terjadi  dalam  skala  yang sangat  besar,  melibatkan  orang  banyak, dan memakan korban yang tidak sedikit?
Sebagaimana muncul dalam penelitian-penelitian  mengenai  konflik, kebanyakan  konflik  terjadi  karena kesalahpahaman.  Dua  belah  pihak -dalam kasus tertentu pihak yang terlibat lebih  dari  dua-  memiliki  pemahaman yang  berbeda  akan  hal/topik  yang sedang dipersoalkan. Adapun perbedaan terjadi karena ada komunikasi yang tidak lancar di antara pihak-pihak tersebut. Ini berarti ada sebuah pesan yang dimaknai berbeda antara komunikator (penyampai pesan)  dengan  komunikan  (penerima pesan).  Bisa  jadi  pesannya  tidak  jelas sehingga  interpretasi  tidak  berjalan dengan  semestinya.  Namun  bisa  juga telah  terjadi  prasangka  terlebih  dulu  di orang  yang  menerima  pesan  sehingga posisi pesan tidak lagi netral dan menjadi alat  untuk  memupuk  kecurigaan  lebih lanjut.  Pastinya,  komunikasi  menjadi faktor penting dalam konflik, baik sebagai pemicu maupun pereda konflik.
Media massa sebagai alat komunikasi juga  berperan  dalam  konflik.  Sebagai produsen  sekaligus  distributor  pesan, media  memiliki  kepentingan  pribadi
(institusional)  selain  kepentingannya untuk  menjadi  pihak  yang  berfungsi menghibur,  menginformasikan  sesuatu, mengontrol  kekuasaan,  dan  untuk mendidik.  Kepentingan  institusional media terkadang menimbulkan konflik di beberapa  daerah.  Penyebabnya  macam- macam, mulai dari pemberitaan yang tidak berimbang  hingga  konten  media  yang cenderung  menumbuhsuburkan  benih- benih konflik (prasangka, stereotipe, dan sebagainya). Lebih lanjut bisa dijelaskan bahwa  terdapat  konsep-konsep  yang menunjukkan  dengan  jelas  peran  media di  dalam  konflik,  baik  yang  memicu konflik maupun yang meredakan konflik. Kepemilikan  media, bandwagon  effect , bahasa  media,  dan infection merupakan konsep  media  yang  menjadikan  dirinya sebagai pemicu konflik. Sedangkan peace narrative , media center, dan melek literasi adalah konsep media sebagai pereda dan agen  resolusi  konflik.  Tulisan  ini  akan membahas  berbagai  macam  konsep  ini, berbagai  hal  yang  melingkupinya,  baik dari  aspek  teori  maupun  praktiknya  di Indonesia.

## I. Konflik dan Problem Komunikasi
Problem komunikasi dan pengaruhnya  terhadap  konflik  menjadi kajian  yang  menarik,  seiring  dengan berkembangnya  kajian-kajian  konflik, studi perdamaian, dan sebagainya. Kajian ini  menempatkan  komunikasi  sebagai faktor  pemicu  konflik,  yakni  macetnya kesepahaman  antara  satu  pihak  dengan pihak yang lain. Selain itu akses terhadap sarana  komunikasi  yang  terbatas  juga dapat  disalahgunakan  menjadi  pemicu konflik.  Seperti  yang  terjadi  di  Ambon beberapa  tahun  silam.  Akses  informasi yang  terbatas  mengenai  suatu  peristiwa telah dimanfaatkan oleh provokator untuk menyebarkan informasi sesat. Akibatnya
warga  Ambon  kehilangan  kepercayaan satu  sama  lain  dan  terpecah  menjadi dua bagian besar, yakni kelompok Islam dan  kelompok  Kristen.    Informasi  sesat tersebut hadir lewat SMS ( Short Message
System ), selebaran, dan tulisan-tulisan di website (Baowollo, 2012). Kenyataan  tersebut  senada  dengan pemikiran  Alvin  Toffler,  bahwa  di dunia  modern  informasi  telah  menjadi komoditas penting dalam usaha memenangkan  kepentingan  seseorang, suatu  kelompok,  maupun  institusi.  Jika dikelola  dengan  salah  maka  informasi bisa menjadi pemicu perselisihan antara satu pihak dengan pihak yang lain.
Bagi  studi  konflik,  komunikasi menjadi  unsur  penting  dalam  sebuah konflik.  Pruitt  dan  Rubin  (2004)  me- nyatakan bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepen tingan ( perceived  divergen  of  interest ),  atau  suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang  berkonflik  tidak  dapat  dicapai secara  simultan.  Persepsi  pada  mulanya timbul  secara  personal  pada  orang- orang  tertentu  -mengenai  hal  tertentu pula- sebagai efek dari komunikasi yang telah terjadi. Persepsi tersebut kemudian berkembang  menjadi  opini  yang melibatkan  lebih  banyak  orang.  Pada titik ini muncul potensi konflik kelompok ketika  ditemukan  opini  berbeda  di kelompok  lain.  Media  massa  turut berperan  mendorong  terjadinya  konflik ketika kedua opini yang berbeda diangkat di media massa dan menjadi opini publik. Apalagi  ketika  media  memberikan pembenaran  yang  berat  sebelah  atas opini  yang  ada.  Potensi  konflik  yang tadinya  bersifat  laten  menjadi  terbuka. Media  massa  tidak  dalam  posisi  netral dan  memberikan  ruang  yang  sama  bagi kedua belah pihak, tetapi malah berpihak pada  salah  satu  opini  dan  menghakimi
opini lainnya.
Media massa yang tidak berimbang seperti  ini  dapat  kita  jumpai  di  konflik Maluku,  di  mana  ditemukan  adanya perbedaan mendasar antara media Islam dengan  media  Kristen  dalam  liputan konflik.  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Agus  Sudibyo,  Ibnu  Hamad,  dan Muhammad  Qodari  (ketiganya  dari Institut Studi Arus Informasi) pada 2001 menunjukkan  bahwa  media  Islam  lebih berani  memberikan  evaluasi-evaluasi yang  mensiratkan  prasangka  negatif tentang  kelompok-kelompok  Kristen. Sebaliknya, media Kristen sangat berhati- hati  dalam  memberitakan  kasus  SARA dan  cenderung  menghindari  penilaian langsung  terhadap  kelompok  Islam maupun kelompok Kristen.
Ada opini negatif terhadap kelom pok Kristen yang terus-menerus dibangun oleh media Islam (Media Dakwah dan Republika),  baik  lewat  penggunaan istilah-istilah  kunci  yang  bersifat konotatif,  metafor  dan  hiperbola, maupun  foto-foto  visual  yang  digu- nakan  untuk  mere konstruksi  fakta kerusuhan. Se baliknya, media Kristen (Suara Pem baruan) terkadang membela  opini  kelompok  Kristen  di Maluku. Walaupun hal itu dilakukan dengan cara yang sangat berhati-hati seperti  meng gunakan  bahasa  yang implisit dan eufemistik (Sudibyo dkk, 2001: 176).
Penggiringan  opini  oleh  media seperti  ini  semakin  memperuncing konflik. Seolah-olah membenarkan opini orang-per-orang  yang  berprasangka buruk  terhadap  pihak  lain.  Media  tidak memposisikan  diri  sebagai  saluran komunikasi  yang  netral,  melainkan menjadi  pembentuk  persepsi  dan  opini tentang suatu hal yang cenderung buruk serta negatif.
Lebih  lanjut  Pruitt  dan  Rubin
(2004)  juga  menyatakan  pemikirannya bahwa  komunikasi  telah  mendorong kepentingan  laten  suatu  kelompok muncul  ke  permukaan.  Dikatakan olehnya  ketika  beberapa  orang  dengan kepentingan  laten  (tidak  disadari)  yang sama  saling  bercakap-cakap,  maka kepentingan  laten  mereka  seringkali muncul  ke  kesadaran.  Setelah  merasa yakin  dengan  pendirian  masing- masing,  mereka  mungkin  akan  mulai mengembangkan  aspirasi  baru,  yang dapat mengarah ke konflik dengan orang lain  yang  kepentingannya  bertentangan dengan aspirasi terebut. Konflik semacam itu  terutama  akan  muncul  bila  mereka mulai  mengidentifikasi  diri  sebagai kelompok  yang  terpisah  dari  kelompok lainnya.  Aspirasi  yang  sama  tersebut kemudian  berubah  menjadi  norma kelompok,  dan  kepemilikan  aspirasi tersebut  menjadi  manifestasi  kesetiaan terhadap  kelompok.  Hasilnya  disebut sebagai struggle  group . Struggle  group inilah  yang  bertindak  sebagai  inisiator- inisiator  konflik.  Mereka  cenderung mencari dan mendekati pihak-pihak yang berseberangan aspirasinya, bukan untuk menyamakan persepsi atas aspirasi tetapi justru berkonflik.
Dahrendorf (dikutip oleh Pruitt dan Rubin,  2004:34-35)  menyebutkan  tiga kondisi  yang  mendukung  kemunculan struggle  group ,  yang  seringkali  menjadi pendorong terjadinya konflik, yaitu:
(1) komunikasi  terus-menerus  di  antara orang-orang senasib;
(2) adanya  seorang  pemimpin  yang membantu  mengartikulasikan  ideo- logi,  mengorganisasikan  kelom pok, dan memformulasikan rencana untuk melakukan tindakan kelompok; (3) legitimasi kelompok di mata komunitas yang lebih luas meningkat. Catatan yang perlu diberikan dalam teori struggle  group ini  adalah  mengenai tipe  komunikasi  yang  berlangsung. Tipe  komunikasi  yang  memungkinkan munculnya  kepentingan  laten  adalah tipe  interpretatif  dan  tipe  evaluatif 1 .
Komunikasi  tipe  interpretatif  adalah tipe  komunikasi  di  mana  pesan  yang dipertukarkan merupakan pesan sekunder  yang  sudah  dimuati  unsur- unsur interpretasi komunikator. Artinya pesan  tidak  lagi  murni  dan  bebas  nilai.
Sedangkan  komunikasi  tipe  evaluatif/ judgemental  adalah  tipe  komunikasi dimana  komunikator  sudah  memiliki prasangka  terhadap  pihak  lain  yang menjadi  topik  pembicaraan.  Akibatnya pesan-pesan yang terlontar selalu negatif.
Selanjutnya,  arus  informasi  yang tidak lancar telah menyebabkan terjadinya prasangka. Prasangka adalah suatu sikap (yang  biasanya  negatif)  terhadap  para anggota kelompok tertentu, yang semata- mata  didasarkan  keanggotaannya  di kelompok  tersebut.  Dengan  kata  lain, seseorang  yang  mempunyai  prasangka terhadap  kelompok  sosial  tertentu cenderung  menilai  anggota-anggotanya dengan  cara  tertentu  (biasanya  secara negatif) hanya karena mereka merupakan bagian dari kelompok tersebut (Baron & Byrne, 1997). Informasi yang terbatas dan mentah menyebabkan orang mengambil penilaian dini terhadap orang lain. Dalam hal  ini  media  berperan  cukup  penting. Dikatakan oleh Baron dan Byrne, media massa  berperan  dalam  perkembangan prasangka.
1 Tipe  komunikasi  lainnya  adalah  tipe  deskriptif. Pada  tipe  ini  komunikator  menyampaikan  pesan  apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Orang yang melaksanakan  tipe  ini  bicara  satu  sama  lain  berbasis data primer.
Film  atau  televisi  membentuk  pra- sangka.  Sebelumnya,  para  anggota pelbagai  minoritas  rasial  dan etnik  sangat  jarang  diperlihatkan di  dalam  film  atau  televisi.
Kalaupun  muncul  di  sana,  mereka seringkali  mendapatkan  peran yang  berstatus  rendah  atau  peran- peran  komik.  Dengan  berulang kali  melihat  tayangan  semacam itu  selama  bertahun-tahun  atau bahkan  berdekade-dekade,  tidak mengejutkan  jika  banyak  anak kemudian  percaya  bahwa  para anggota kelompok itu pasti inferior. Pada tahapan lanjut prasangka akan berubah  menjadi  tindakan,  yakni diskriminasi.  Pada  titik  ini  konflik rentan  terjadi,  sebab  kelompok yang mengalami diskriminasi bakal menolak  atau  bahkan  melawan (Baron & Byrne, 1997:174).
Beberapa  konsep  mengenai  konflik dan  komunikasi  di  atas  menunjukkan bahwa  keduanya  saling  mempengaruhi. Komunikasi yang tidak berjalan sempurna akan  menimbulkan  konflik.  Sebaliknya jika terjadi konflik maka bisa dipastikan komunikasi  menjadi  runyam.  Sebagai bagian  dari  komunikasi,  media  massa juga  terlibat  dalam  konflik  baik  sebagai pemicu  maupun  pereda.  Selanjutnya akan  dipaparkan  konsep-konsep  media massa dalam situasi konflik serta media massa dalam resolusi konflik.

## II. Media Massa dalam Situasi Konflik
Jika  melihat  empat  fungsi  media, yakni to inform , to educate , to control , dan to entertain , sulit rasanya membayangkan media  menjadi  bagian  dari  konflik. Namun  kajian  teoretis  dan  temuan di  lapangan  telah  menunjukkan  hal sebaliknya,  bahwa  media  tidak  hanya menjadi  bagian  dari  sebuh  konflik,  atau berada  dalam  situasi  konflik,  melainkan medialah  penyebab  konflik.  Dengan
kekuatan modal, tenaga kerja, informasi, dan  teknologi  yang  dimilikinya,  media mampu berbuat banyak hal di masyarakat. Baowollo  (2012)  menyatakan  setidaknya ada  4  konsep  yang  harus  diperhatikan ketika  membicarakan  media  dalam situasi konflik: (1) kepemilikan media; (2) bandwagon effect ; (3) infection ; (4) bahasa- bahasa media.

## II.A. Kepemilikan Media
Kerja jurnalistik media dipengaruhi banyak  hal,  salah  satu  yang  paling dominan  adalah  pemilik  media  ( media owner ). James Watson (1998) menyatakan bahwa  siapa  yang  mengontrol  proses komunikasi  massa  niscaya  mendapat pengaruh  besar  dalam  konteks  sosial yang  lebih  luas.  Efek  ini  nampaknya diminati  oleh  pemilik  media,  sehingga kepentingan  ekonomi  politik  mereka acapkali harus masuk dalam ranah kerja jurnalistik  yang  dilakukan  oleh  awak media. Das Freedman (2008) memberikan tesis  menarik  mengenai  hal  ini:  sistem media  dibentuk  oleh  pemilik  media dengan  tujuan  ekonomi  politik  tertentu, dengan nuansa-nuansa teknologi, ekonomi,  dan  sosial  di  dalamnya. Maka  pemilik  media  memang  memiliki kepentingan ekonomi politik dari media yang dimilikinya.
Perjumpaan  pemilik  media  dengan jurnalisme  menjadi  perjumpaan  yang menarik  sebab  kedua-duanya  memiliki kepentingan atas media.
Dalam  studi  ekonomi  politik media, kita perlu melihat wartawan sebagai  pihak  yang  menyiapkan produk  informasi  kepada  audiens. Kita  juga  perlu  melihat  bagaimana interaksi wartawan dengan pemilik  media  dalam  kaitannya dengan  kinerja  jurnalistik.  Sebab jika  seorang  wartawan  berpolitik, atau  dipengaruhi  pemilik  media
untuk  berpolitik,  maka  dia  akan mempunyai sikap berbeda terhadap informasi.  Sikap  yang  berbeda inilah  awal  dari  masalah  konflik, yakni ketika informasi diperlakukan berbeda  oleh  wartawan  sebagai akibat dari kebijakan pemilik media (Fred Inglis, 1990: 120)
Salah  satu  contoh  bagaimana kebijakan  pemilik  media  menimbulkan konflik  adalah  kebijakan  salah  satu kelompok  media  besar  dalam  meliput konflik  Maluku 2 .  Penelitian  Eriyanto menunjukkan  bahwa  konflik  di  Maluku ternyata  tidak  berdiri  sendiri.  Media ikut  menjadi  bagian  di  dalamnya,  dan bahkan memperkeruh suasana. Akhirnya yang terjadi bukan hanya konflik antara kelompok  Islam  dan  Kristen,  tapi  juga persaingan antarmedia yang berbasiskan sentimen  agama,  tepatnya Suara  Maluku dan Ambon Ekspres (Eriyanto, 2005). Suara
Maluku dianggap mewakili suara Kristen sedangkan Ambon Ekspres mewakili suara Islam.  Persaingan  tersebut  terjadi  akibat kebijakan  kelompok  Jawa  Pos  dalam membentuk  dua  koran  berbeda  agama di Ambon. Kedua media tersebut dinilai ikut  memperumit  konflik  di  Maluku sebab  masing-masing  menampilkan kebenaran versi agamanya.
Misalnya  dalam  kasus  Toma  Jaya. Peristiwanya  berlangsung  pada  27  Juli 2001.  Saat  itu  kapal  motor  Toma  Jaya membawa  11  penumpang  dari  Asilulu menuju  Ambon.  Asilulu  wilayah di  Maluku  Tengah  yang  mayoritas penduduknya  beragama  Islam.  Seluruh penumpang  dalam  kapal  tersebut beragama  Islam.  Naas  bagi  Toma Jaya,  sebelum  sampai  di  Ambon  kapal tersebut  diterjang  badai  dan  terpaksa menepi  ke  pesisir  pantai  di  desa
2 Kelompok  Jawa  Pos  adalah  induk  dari Ambon Ekspres dan Suara Maluku .
Liliboy  yang  mayoritas  berpenduduk Kristen.  Para  penumpang  selamat,  tapi kisah  selamatnya  awak  kapal  tersebut diceritakan  secara  berbeda-beda. Suara Maluku menuliskan  bahwa  penumpang selamat  berkat  kebaikan  dan  cinta kasih  penduduk  Kristiani  Liliboy.  Saat Toma  Jaya  oleng  dan  terapung-apung, penduduk  Liliboy  yang  melihat  orang berenang dalam gelombang besar segera datang  menolong.  Sedangkan Ambon
Ekspres menuliskan  hal  berbeda.  Saat kapal  menepi  di  pantai  desa  Liliboy, warga desa justru mengacung-acungkan parang  dan  golok.  Mereka  berteriak, kalau  kapal  menepi,  semua  penumpang akan  dihabisi.  Penumpang  panik  dan meloncat ke laut. Mereka berenang tanpa menyentuh  tepi  desa  Liliboy  (Eriyanto, 2005:  259-260).  Versi  mana  yang  benar? Yang pasti baik wartawan Ambon Ekspres maupun Suara Maluku tak pernah terjun ke  lapangan.  Mereka  menulis  berita hanya  dari  satu  sisi.  Walau  demikian pemberitaan  mereka  dipercaya  oleh masing-masing pembacanya.
Kebijakan Jawa Pos dalam membuat dua  media  berbeda  di  Maluku  telah menuai  konflik.  Jawa  Pos  hanya memperhatikan  kepentingan  ekonomi politik  pemiliknya  saja,  tanpa  melihat bahwa  pemberitaannya  memicu  konflik lebih luas di Maluku. Hal ini tepat dengan ungkapan  klasik  yang  ditulis  Philip Knightley dalam buku The First Casualty: A  History  of  War,  Correspondents  and Propaganda . Kebenarannya terbukti. Saat perang  berkecamuk,  keinginan  orang untuk membaca meningkat. Orang ingin tahu  apa  yang  terjadi  di  luar  (dikutip Eriyanto,  2005:  261).  Tulisan  Knightley seolah  menggarisbawahi  bahwa  unsur ekonomi  politik  media  mempengaruhi bagaimana media bersikap dan bertindak.  Oplah Ambon  Ekspres dan
Suara Maluku sama-sama meningkat saat konflik. Walau akhirnya Kelompok Jawa Pos  menggabungkan  mereka  namun kebijakannya  membuat  dua  koran berbeda di satu daerah saat konflik telah menimbulkan  kerumitan  masalah  yang berkepanjangan.

## II.B. Bandwagon Effect
Secara  teori Bandwagon  effect dapat didefinisikan  sebagai  kecenderungan orang-orang  melakukan  atau  memper- cayai  sesuatu  karena  mayoritas  orang melakukan  atau  mempercayai  hal  itu. Keyakinan  umum  tersebut,  walaupun belum  tentu  benar,  menurut  Roger  Fisk adalah  sebuah  strategi  yang  sangat manjur  dalam  meyakinkan  masyarakat. Insan  intelijen  biasa  menyebutnya sebagai  “ conditioning ”,  dimana  target akan dipengaruhi agar mau berpikir dan berbuat  seperti  apa  yang  dikehendaki oleh “ handler ” tadi.
Media  dalam  hal  ini  menjadi  pihak yang  meyakinkan  masyarakat  bahwa suatu  hal  wajar  untuk  dilakukan,  pun bahkan ketika hal tersebut berupa konflik. Seolah-olah  ketika  menjumpai  situasi dimana ada perbedaan dan perselisihan, konflik  selalu  menjadi  jalan  keluarnya. Masyarakat di suatu daerah meniru apa yang  dilakukan  masyarakat  di  daerah lain  lewat  media.  Media  menginspirasi masyarakat  untuk  melakukan  hal sama  yang  sudah/telah  dilakukan  oleh masyarakat  di  daerah  lain.  Misalnya: media  terus-menerus  menayangkan berita  demo  di  Jakarta,  yang  ujung- ujungnya adalah bentrok dengan aparat keamanan.  Hal  tersebut  akhirnya  ditiru oleh  masyarakat  di  daerah  lain  ketika berdemo.  Substansi  demo  bisa  beda tetapi  gaya  dan  pola  demo  meniru  apa yang  terjadi  di  Jakarta,  yakni  berujung bentrok  dengan  aparat  keamanan.
Atau  ketika  media  menampilkan  berita sengketa  lahan  di  suatu  daerah,  yang berujung  bentrok  antara  pengembang dan  warga  setempat.  Ketika  berita semacam  ini  ditampilkan  terus-menerus (dengan  substansi  berbeda  tetapi  pola kejadiannya  sama  yakni  bentrok  antara pengembang  dengan  warga  setempat) maka  akan  menginspirasi  warga  di daerah  lain  untuk  melakukan  hal  yang sama ketika terjadi sengketa lahan. Demo dan  bentrok  menjadi  jalan  keluar  dari selisih paham soal lahan.

## II.C. Infection
Teori Infection atau  Infeksi  di  sini sepenuhnya memodifikasi teori infeksi di ilmu  kedokteran.  Infeksi,  menurut  ilmu kedokteran,  adalah  kolonalisasi  yang dilakukan  oleh  spesies  asing  terhadap organisme  inang,  dan  bersifat  pilang membahayakan inang. Organisme penginfeksi, atau patogen, menggunakan sarana  yang  dimiliki  inang  untuk  dapat memperbanyak diri, yang pada akhirnya merugikan  inang.  Patogen  mengganggu fungsi normal inang dan dapat berakibat pada  luka  kronik,  gangrene,  kehilangan organ  tubuh,  dan  bahkan  kematian.
Respons  inang  terhadap  infeksi  disebut peradangan.  Secara  umum,  patogen umumnya dikategorikan sebagai organisme mikroskopik, walaupun sebenarnya  definisinya  lebih  luas, mencakup  bakteri,  parasit,  fungi,  virus, prion,  dan  viroid.  Singkatnya,  infeksi adalah  kondisi  sakit  dimana  bibit penyakit masuk ke dalam tubuh manusia. Penyakit ini menular satu sama lain.
Dengan  menggunakan  logika  yang sama, teori infeksi dalam konteks media dan konflik bisa dijelaskan sebagai berikut: bahwa  media  membawa  pengaruh  dari luar  -bisa  berupa  nilai,  ideologi,  atau hasutan-  yang  mampu  memprovokasi
masyarakat  untuk  melakukan  tindakan yang  berujung  pada  konflik.  Media menulari  suatu  masyarakat  tertentu untuk  berkonflik  (Baowollo,  2012). Media  menumbuhsuburkan  kebencian dan  prasangka  masyarakat  akan  suatu hal,  biasanya  terhadap  hal-hal  yang menyangkut agama, ras, kelompok, serta etnis. Akibatnya masyarakat terporvokasi dan  meningkatkan  potensi  prasangka yang  sudah  ada  menjadi  perlakukan diskriminatif,  hingga  akhirnya  berujung konflik terbuka. Dunia Islam pasca kejadian runtuhnya  menara  WTC  (11  September 2001) mengalami prasangka negatif dari negara-negara  barat.  Mereka  menuduh masyarakat  Islam  sengaja  melakukan penyerangan  terbuka  untuk  mencapai satu dunia Islam yang utuh di muka bumi ini. Prasangka dikonstruksi oleh Amerika Serikat  (saat  pemerintahan  George  W. Bush),  kemudian  disebarluaskan  oleh media-media  Barat.  Akibatnya  negara- negara  Islam  mengalami  diskriminasi, termasuk  Indonesia.  Banyak  di  antara mereka  yang  dikenakan travel  warning , sehingga kunjungan wisatawan menurun. Selain  itu  banyak  kerja  sama  tingkat internasional yang ditinjau ulang karena prasangka ini. Bagaimana proyek-proyek pendidikan  dan  kemanusiaan  yang tadinya berjalan lancar menjadi tersendat. Media  barat  telah  memprovokasi masyarakat internasional untuk menaruh prasangka negatif terhadap Islam.
Dalam  lingkup  yang  lebih  kecil media  di  Indonesia  juga  menyebar- luaskan  prasangka.  Contoh  kasusnya ada  di  Bali.  Pasca  peristiwa  bom  Bali, muncul  prasangka  negatif  masyarakat Bali  terhadap  pendatang  terutama mereka yang beragama Islam. Prasangka tersebut  bertumbuh  semakin  subur bukan hanya karena satu per satu orang
Bali membenci pendatang, tetapi karena media lokal terus-menerus menampilkan berita  negatif  mengenai  pendatang (Islam)  sehingga  menginfeksi  prasangka yang sudah ada sebelumnya. Salah satu media  yang  paling  kelihatan  adalah Bali  Post  (Burhanuddin,  2008).  Bali  Post bahkan  turut  mensponsori  gerakan Ajeg Bali, yakni gerakan yang mengajak masyarakat Bali untuk berpikir, berkata, dan berbuat bagi kejaegan Bali, khususnya di bidang agama dan budaya. Gerakan  ini  sebenarnya  bertujuan  baik, yakni menjaga ada dan budaya asli Bali dari  pengaruh-pengaruh  luar.  Tetapi dalam  pelaksanaannya  Ajeg  Bali  kerap disalahgunakan  sebagai  dasar  untuk mendiskriminasikan pendatang.
Dua  kasus  di  atas  menunjukkan bahwa media menulari masyarakat untuk berkonflik.  Media  menumbuhsuburkan kebencian  dan  prasangka  masyarakat akan  suatu  hal  atau  kelompok tertentu.  Akibatnya,  muncul  perlakuan diskriminatif yang ujung-ujungnya menyebabkan terjadinya konflik terbuka.

## II.D. Bahasa-Bahasa Media
Bahasa  merupakan  alat  pokok media  dalam  menyampaikan  informasi kepada publik. Istilahnya, bahasa adalah perangkat utama media dalam melakukan konstruksi  realitas.  Bahasa  merupakan alat  konseptualisasi  dan  alat  narasi.
Begitu pentingnya bahasa, maka tak ada berita, cerita, ataupun ilmu pengetahuan tanpa ada bahasa. Selanjutnya, penggunaan  bahasa  (simbol)  tertentu menentukan  format  narasi  (makna) tertentu  (Tuchman,  dalam  Sudibyo  dkk,
2001).  Bahasa  mengarahkan  bagaimana persepsi  terbentuk  atas  realitas  yang dimunculkan media, apakah suka, benci, intim, atau dingin.
Dalam  situasi  konflik,  bahasa media  menunjukkan  kecenderungan sikap  media,  apakah  membela  salah satu  pihak  yang  berkonflik,  netral,  atau menjadi  juru  damai  atas  konflik  yang ada.  Bahasa  media  mencerminkan sebuah  perspektif  berpikir,  dengan demikian  terlihat  pula  idealisme  media tersebut (Baowollo 2012). Dari idealisme tersebut,  media  kemudian  menentukan kecenderungannya apakah berpihak atau netral.  Dalam  sub  bab  ini  akan  dibahas bagaimana  media  menyuburkan  konflik dari  sudut  penggunaan  bahasanya. Bagaimana  ketika  idealisme  bertemu dengan  situasi  konflik,  realitas  seperti apakah yang dikonstruksi oleh media?
Pertama-tama  yang  harus  dilihat adalah  latar  belakang  media  tersebut, apakah berafiliasi dengan kelompok besar atau  tidak.  Kelompok  di  sini  bisa  grup media,  kelompok  politik,  atau  bahkan negara.  Biasanya  media  yang  berafiliasi dengan  kelompok  tertentu  cenderung memiliki  kepentingan  politik  tertentu. Dalam  situasi  konflik,  hal  tersebut berbahaya  karena  ada  kecenderungan media menjadi partisan, hanya membela kepentingan kelompoknya saja (Baowollo,  2012).  Seperti  yang  diteliti oleh Eriyanto (2001), terdapat dua media di  Maluku  yang  cenderung  tidak  netral karena  idealisme  yang  ditanamkan oleh  kelompok/grup  media  seperti  itu. Maksudnya,  ada  skenario  dari  grup supaya  kedua  medianya  melayani kepentingan  masing-masing  pihak  yang berkonflik.  Dalam  konteks  Maluku, satu  media  melayani  kelompok  Islam ( Ambon Ekspres ) dan media lain melayani kelompok Kristen ( Suara Maluku ). Di sini yang  kemudian  menjadi  fokus  adalah pembahasaan berita yang memperuncing konflik, yang dihasilkan oleh dua media tersebut.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Eriyanto  menemukan  bahwa  pembaca Kristen  yang  membaca Suara  Maluku akan selalu disuguhi berita penyerangan terhadap desa Kristen dan semacamnya. Sebaliknya,  warga  Islam  yang  membaca Ambon Ekspres akan disuguhi berita soal serangan  terhadap  warga  Islam  atau konspirasi  gereja  dan  RMS.  Contohnya, berita peristiwa Wisma Gonsalo, Karang Panjang,  pada  12  Juni  2001.  Dalam peristiwa  tersebut  tiga  orang  meninggal dan  puluhan  orang  luka-luka. Suara Maluku edisi 13 Juni 2001 menulis berita dengan judul “ Kopertis Disusupi Perusuh, Teluk Dalam Bergolak, Delapan Meninggal, Puluhan Warga Kristen Terluka ”. Sementara  pada  hari  yang  sama, Ambon
Ekspres menulis  peristiwa  itu  dengan tajuk  “ Teluk  Ambon  dan  Karang  Panjang Kembali Berdarah ” (Eriyanto, 2005: 259).
Suara  Maluku dan Ambon  Ekspres adalah  contoh  media  yang  menerapkan bahasa  tidak  netral,  atau  dalam  bahasa Sirikit  Syah  (2012)  bahasa  media menampilkan  diri  dalam  konsep “ incentive kills ”. Artinya apa yang ditulis oleh  media  akhirnya  bisa  memancing kerusuhan  atau  konflik  lebih  lanjut. Bahasa  yang  ditampilkan  oleh Suara Maluku dan Ambon Ekspres mengarahkan pembacanya  untuk  mempersepsi  buruk kelompok-kelompok di luar kategorinya. Pembaca  dikonstruksi  untuk  membenci satu  sama  lain,  terutama  membenci mereka yang berada di luar kelompoknya.

## III.  Media  Massa  Dalam  Resolusi Konflik
Resolusi  konflik  merupakan  suatu terminologi  ilmiah  yang  menekankan kebutuhan  untuk  melihat  perdamaian sebagai  suatu  proses  terbuka  dan membagi  proses  penyelesaian  konflik dalam  beberapa  tahap  sesuai  dengan
dinamika  siklus  konflik  (Widjajanto,
dalam  Rozi  dkk,  2006).  Tahap pertama adalah  pengendalian  konflik  terbuka oleh  pihak  militer. Kedua ,  intervensi kemanusiaan dan negoisasi politik. Ketiga , pemusatan  upaya  untuk  mengatasi masalah  ( problem  solving ). Keempat , peace building atau  melakukan  perombakan sosial-budaya  yang  dapat  mengarah pada  pembentukan  komunitas  damai yang langgeng.
Hal  yang  penting  untuk  diper - hatikan  dalam  resolusi  konflik  adalah penghilangan hambatan-hambatan
psikologis  pada  pihak-pihak  yang bertikai,  seperti  prasangka,  stereotipe, dan sebagainya. Usaha ini bisa diwujud- nyatakan  dalam  tahapan  yang  keempat, yakni ketika konflik terbuka sudah usai, intervensi kemanusiaan sudah dilakukan, problem utama sudah diatasi, dan mulai dibangun komunitas damai. Saat seperti ini  prasangka-prasangka  negatif  satu sama lain disingkirkan. Sebagai gantinya dibangun  opini  yang  positif  satu  sama lain. Media sebagai pengonstruksi realitas memiliki peran penting di tahap ini. Ada tiga hal yang bisa dilakukan media untuk mendorong proses resolusi konflik, yakni melaksanakan peace narrative , membentuk media  center ,  dan  menginisiasi  gerakan melek literasi.
III.A. Melaksanakan Peace Narrative Peace  narrative merupakan  tulisan naratif, bisa berbentuk feature atau laporan khusus, yang dengan perspektif tertentu menampilkan  kebaikan  dan  kedamaian dalam  suatu  konflik  (Baowollo,  2012). Dalam peace narrative , positive capital atau peace  capital diangkat  ke  permukaan, diperlihatkan  kepada  masyarakat  yang sedang/sudah selesai berkonflik. Bahwa mereka memiliki unsur-unsur kedamaian yang  sejatinya  membuat  kehidupan  jadi
lebih baik. Unsur-unsur positive capital di antaranya: optimisme untuk hidup lebih baik di masa depan, harapan akan kondisi hidup  bermasyarakat  yang  damai,  serta saling  mengasihi  satu  sama  lain  sebagai sesama  makhluk  Tuhan.  Selain  itu peace narrative juga menggunakan bahasa yang “halus”  dan  menentramkan.  Kata  per kata  yang  dipilih  merupakan  kata  yang mendorong pembaca atau pemirsa untuk bersimpati, berempati, dan berdamai. Secara teknis peace narrative sebaiknya  ditulis  oleh  wartawan  yang memiliki  ketaatan  terhadap  kode  etik jurnalistik,  serta  setia  kepada  prinsip- prinsip  jurnalisme.  Mengapa?  Sebab peace  narrative mengandaikan  suatu kondisi ideal dimana wartawan mampu menulis  berlandaskan  hati  nurani,  serta tidak  terkooptasi  oleh  kepentingan- kepentingan  kelompok  baik  dari  luar media  maupun  dari  dalam  media  itu sendiri.  Selain  itu  wartawan  juga  harus mampu  mengumpulkan  fakta-fakta baik  di  seputaran  konflik.  Artinya wartawan harus bisa mengangkat narasi yang  bersifat  positif,  walaupun  narasi tersebut tergolong narasi kecil. Misalnya saat  konflik  ada  seorang  wartawan yang  berani  menulis feature tentang peristiwa  di  mana  seorang  yang  masuk dalam  satu  kelompok  membantu  orang dari  kelompok  lain.  Padahal  kedua kelompok  tersebut  sedang  berkonflik. Tulisan  itu  pada  masanya  ibarat  oase di  tengah  padang  gurun.  Ketika  orang sedang  berhadap-hadapan  satu  sama lain, serta berprasangka buruk satu sama lain,  muncul  sebuah  tulisan  di  media yang  memutarbalikkan  logika  konflik tersebut.  Bahwa  ada  kebaikan  di  dalam kelompok orang yang dianggap musuh. Bahwa ada harapan akan hidup damai di masa mendatang. Bahwa prasangka dan stereotipe  yang  selama  ini  ada  ternyata
salah.  Bahwa  ada  kebaikan  dalam  diri kelompok lain. Tantangan terberat untuk melaksanakan peace  narrative ini  justru berasal dari dalam media, yakni kebijakan redaksi dan pemilik media. Sebab narasi damai bisa terpinggirkan ketika redaktur tidak  menyetujui,  atau  ketika  pemilik media  memaksakan  kecenderungan sikap  medianya.  Oleh  karena  itu dibutuhkan energi tinggi bagi wartawan yang akan melaksanakan peace narrative . Tidak  hanya  melulu  tentang  tulisannya, tetapi  juga  meyakinkan  redaktur  bahwa tulisannya  penting  untuk  dimuat  demi kondisi  damai  yang  dicita-citakan bersama.

## III.B. Membentuk Media Center
Saat  berada  dalam  situasi  konflik, media cenderung kesulitan mendapatkan informasi  yang  benar  dan  “bebas  nilai”. Besar  kemungkinan  data/fakta  yang dijadikan  dasar  tulisan  termasuk  dalam kategori  tidak  valid,  atau  bahkan  tidak benar. Penting kiranya bagi awak media untuk  bersama-sama  mendirikan  media center. Media center berguna tidak hanya sebagai ruang untuk verifikasi data tetapi juga  sebagai  ruang  penggodokan  ide- ide  damai.  Oleh  karena  itu  seyogyanya pendirian media  center dilakukan  dalam kerja  sama  dengan  elemen-elemen civil society lainnya.  Dengan  demikian  media menjadi partner bagi siapapun yang ingin mengusahakan  komunitas  damai.  Jika perlu  media  center  memberikan  saluran khusus  bagi  elemen-elemen  masyarakat yang  ingin  memberikan  data/informasi yang  akurat,  juga  bagi  mereka  yang ingin  mengonfirmasi  kebenaran  suatu berita  (yang  telah  dimuat  oleh  media sebelumnya).

## III.C.  Meningkatkan  Tingkatan  Melek Literasi
Di  daerah  konflik,  informasi tertulis  dari  media  dijadikan  legitimasi kebenaran.  Media  dijadikan  referensi utama  oleh  publik  dalam  mencari  tahu informasi-informasi  seputar  konflik.
Hal  ini  sungguh  berbahaya  sebab  tidak semua  media  menyediakan  informasi yang benar. Sebab sebagaimana dinyatakan Niklas Luhman (2000), kode kerja  media  bukan  penyajian  hal  yang benar  atau  tidak  benar,  tetapi inform or  not  inform .  Dalam  konsep  ini  media tidak memiliki tanggungjawab langsung untuk  menyajikan  kebenaran.  Hal yang  disajikan  media  adalah  informasi.
Mengenai benar atau tidak maka publik harus  melakukan cross  check sendiri, mengonfirmasi  berita  yang  ada,  bahkan kalau  perlu  membandingkan  berita  dari satu  media  dengan  media  lainnya.  Hal yang  perlu  diperhatikan  juga  adalah tidak semua media bekerja dengan dasar jurnalisme yang baik. Banyak media yang bekerja  asal-asalan,  pun  ketika  berada dalam situasi konflik.
Berangkat  dari  pemikiran  tersebut, edukasi  melek  media/melek  literasi penting  dilakukan.  Tujuannya  untuk menciptakan  daya  kritis  masyarakat terhadap media. Bahwa segala informasi yang  disajikan  media  belum  tentu benar.  Kebenarannya  harus  dicek oleh  masyarakat.  Dengan  demikian media  berada  dalam  posisi  yang  lebih proporsional,  tidak  kemudian  menjadi satu-satunya  entitas  yang  menyajikan informasi yang (dianggap) benar.
Dari  pengalaman  yang  ada, dalam  konflik  Maluku  edukasi  melek literasi  dilakukan  oleh  elemen-elemen lintas  agama.  Dengan  menggunakan pendekatan budaya, tokoh-tokoh agama
menjumpai masyarakat dan memberikan penyadaran  bahwa  apa  yang  disajikan media  belum  tentu  benar.  Lebih  baik masyarakat  mengonfirmasi  berita  yang ada  dengan  bertanya  langsung  kepada aparat,  atau  kepada  pihak-pihak  yang netral  (Baowollo,  2012).  Awal  mulanya terasa  sulit,  namun  lama-kelamaan masyarakat  semakin  terbiasa  dengan pemberitaan  bombastis  dari  media. Bahwa  mereka  tidak  akan  mempercayai begitu saja informasi yang ada, melainkan terus-menerus bersikap kritis, taktis, dan strategis.

## IV. Simpulan
Situasi  konflik  adalah  situasi  yang tidak  mudah  bagi  media.  Ada  media yang  menyikapi  situasi  tersebut  dengan menjual  sensasi  demi  menaikkan ratingnya.  Ada  pula  yang  masuk  dalam lingkaran  konflik  dengan  membela kepentingan  salah  satu  kelompok  yang bertikai. Namun ada juga yang berusaha netral  dan  kritis  terhadap  konflik  yang sedang  berlangsung.  Semua  kembali kepada  identitas  media  tersebut, apakah  menjadi  media  partisan  yang komersil  atau  menjadi  media  idealis yang  membela  kepentingan  masyarakat banyak.  Apapun  pilihannya  yang  jelas media  memiliki  pengaruh  besar  dalam situasi  konflik,  baik  yang  menciptakan, memperluas,  dan  memperkeruh  konflik atau  sebaliknya  menjadi  bagian  dari resolusi konflik.
Tawaran yang bisa diberikan untuk situasi  tersebut  adalah  setia  kepada jurnalisme.  Jurnalisme  adalah  spirit media,  roh  bagi  wartawan.  Jurnalisme menjadi pencerah sekaligus panduan kerja wartawan dalam mencari, mengolah, dan menyajikan  informasi  kepada  publik.
Bill  Kovack  dan  Tom  Rosenstiel  (2003: 12) menyatakan tujuan utama jurnalisme adalah  menyediakan  informasi  yang dibutuhkan  warga  agar  mereka  bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri. Terdapat  Sembilan  elemen  jurnalisme yang  ditawarkan  oleh  Bill  Kovack  dan Tom  Rosenstiel,  yang  dapat  menjadi acuan kerja bagi awak media: mulai dari orientasi  pada  kebenaran,  loyal  kepada warga,  disiplin  verifikasi,  independent terhadap  sumber  berita,  memantau kekuasaan,  menyediakan  forum  publik, menyajikan  berita  yang  penting, menarik, dan relevan, hingga berita yang komprehensif  dan  proporsional.  Serta terakhir,  dan  ini  yang  paling  pokok, para  praktisinya  harus  diperbolehkan mengikuti  nurani  mereka.  Setia  kepada prinsip-prinsip jurnalisme adalah pilihan  tepat  bagi  media  yang  sedang berada  dalam  situasi  konflik.  Sehingga terdapat  jaminan  bahwa  media  dalam bekerja  tidak  akan  berorientasi  pada penghancuran masyarakat (lewat konflik yang  terjadi),  namun  tetap  berorientasi pada  kondisi  damai  dan  sejahtera  yang memungkinkan warga masyarakat maju dan berkembang.
Pilihan untuk setia kepada jurnalisme ini  juga  berdampak  positif  bagi  kondisi demokrasi,  khusus  di  daerah  yang terkena  konflik.  Demokrasi,  khususnya demokrasi  deliberatif,  memungkinkan tiap warga mengemukakan pendapatnya mengenai  hidup  bersama,  juga  soal nilai-nilai  yang  perlu  dijunjung  tinggi, serta tidak ketinggalan pula ialah aturan perundang-undangannya. Hal ini sungguh sesuai dengan kaidah demokrasi deliberatif  itu  sendiri,  sebagaimana dinyatakan oleh Budi Hardiman.
Apa  itu  demokrasi  deliberatif? Kata  “deliberasi”  berasal  dari kata  latin  deliberatio  yang  artinya
“konsultasi”, “menimbang- nimbang”  atau  “musyawarah”. Demokrasi bersifat deliberatif, jika  proses  pemberian  alasan  atas suatu  kandidat  kebijakan  publik diuji  lebih  dahulu  lewat  konsultasi publik atau lewat – dalam kosakata teoretis  Habermas  –“diskursus publik”. Demokrasi deliberatif ingin meningkatkan  intensitas  partisipasi warga  negara  dalam  pembentukan aspirasi  dan  opini  ( oefentlicher Meinungs-und Willensbildungsprozess ) agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang  yang  dihasilkan oleh  pihak  yang  memerintah semakin  mendekati  harapan  pihak yang diperintah (Hardiman 2004:18).
Kepentingan  media  untuk  setia kepada jurnalisme sejalan dengan kepen- tingan  demokrasi  deliberatif,  yakni munculnya  ruang  bagi  warga  untuk mengkritisi segala hal yang menjadi kepen- tingan  bersama,  termasuk  keputusan- keputusan pemerintah pada saat konflik.

## Daftar Pustaka
Baowollo,  Robert  (2012). Wawancara Seputar  Teori-Teori  Konflik  dan Penerapannya di Indonesia
Barash,  David  P.  &  Charles  P.  Webel (2002). Peace  and  Conflict  Studies .
California: Sage Publications.
Baron,  R.A.  dan  Byrne  D.  (1997). Social Psychology  8 th .  Ed .  Massachusetts:
Allyn & Bacon
Burhanuddin, Yudhis M. (2008). Bali Yang
Hilang: Pendatang, Islam, dan Etnisitas di Bali . Yogyakarta: Kanisius.
Eriyanto (2005). Koran, Bisnis, dan Perang dalam Jurnalisme  Sastrawi,  Antologi Liputan  Mendalam  dan  Memikat .
Harsono, Andreas & Budi Setiyono. 2005. Jakarta: Pantau
Freedman, Des (2008). The Politics of Media Policy .  Cambridge: Polity Press.
Hanitzsch,  Thomas.,  Martin  Loffelholz &  Ronny  Mustamu  (2004). Agents of  Peace.  Public  Communication  and Conflict Resolution in an Asian Setting . Frederich Ebert Stiftung
Hardiman, FB (2004), Demokrasi deliberatif: model untuk Indonesia pasca-Soeharto? Majalah  Basis  Nomor  11-12,  Tahun ke 53, November-Desember 2004: 14
– 31. Harsono,  Andreas  (2010). Agama  Saya Adalah Jurnalisme . Yogyakarta: Kanisius Inglis,  Fred  (1990). Media  Theory  An
Introduction , Oxford: Basil Blackwell.
Kovach,  Bill  dan  Tom  Rosenstiel  (2003). Sembilan  Elemen  Jurnalisme ,  Jakarta:
Pantau.
Luhman, Niklas (2000). The Reality of The Mass Media . Cambridge: Polity Press Meyer,  Thomas  With  Lew  Hinchman (2002). Media  Democracy  How  the Media  Colonize  Politics ,  Cambridge: Polity Press. Nugroho,  Yanuar  (2012). Memetakan Kebijakan Media di Indonesia , Jakarta:
JIPG. Nugroho,  Yanuar  (2012). Memetakan Lansekap  Industri  Media  Kontemporer di Indonesia , Jakarta: JIPG.
Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin (2004).
Teori  Konflik  Sosial .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar Rahabeat, Rudolf (2004). Politik Persaudaraan  Membedah  Peran  Pers . Yogyakarta: Buku Baik
Rozi,  Syafuan  et.al.  (2006). Kekerasan
Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di  Indonesia .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Sudibyo,  Agus,  Ibnu  Hamad,  dan Muhammad  Qodari  (2001). Kabar- kabar  Kebencian.  Prasangka  Agama  di Media Massa . Jakarta: ISAI.
Toffler,  Alvin  (1987). Kejutan  dan Gelombang . Jakarta: Panjta Simpati. Watson, James (1996). Media Communication An Introduction to  Theory  and  Process ,  London: Macmillan Press.