## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MOTIF TRADISIONAL BAIK BATAM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL
Rahmi Ayunda 1 , Bayang Maneshakerti 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
e-mail : 1851060.bayang@uib.edu

## ABSTRAK
Batik  merupakan  salah  satu  karya  yang  mendapat  perlindungan  dari  undang-undang  dan terdapat pada Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Batik merupakan sebuah  gambar  atau  lukisan  yang  dibuat  pada  sebuah  kain  yang  bernama  kain  mori  dan dilakukan proses penggambaran dengan alat bernama canting. Meskipun motif batik tradisional belum  mampu  dilindungi  oleh  hak  cipta,  bukan  berarti  motif  batik  tradisional  tidak  dapat dilindungi.  Kedudukannya  memang  tidak  sama  dengan  karya  konvensional.  Motif  batik tradisional tergolong ekspresi budaya tradisional dan bukan karya cipta seperti pada umumnya. Ekspresi  budaya  tradisional  merupakan  ungkapan  seni  atau  budaya  yang  tidak  diketahui pemiliknya  tetapi  hanya  melalui  lisan.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  metode  penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu preventif dan represif, dan  memberikan  sosialisasi  pengetahuan  mengenai  pentingnya  perlindungan  HKI  kepada masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektual, pencipta dapat melakukan  pendaftaran  atau  pencatatan  atas  karyanya.  Apabila  pencipta  dirugikan  haknya, maka  pencipta  dapat  mengajukan  gugatan  sebagaimana  telah  disebutkan  di  dalam  UU  Hak Cipta.
Kata Kunci : Hak Cipta, Batik, Hukum

## ABSTRACT
Batik is one of the works that is protected by law and is contained in Law No. 28 of 2014 concerning copyright.  Batik  is  a  picture  or  painting  made  on  a  cloth  called  mori  cloth  and  the  process  of drawing is carried out with a tool called canting. Although traditional batik motifs have not been able to be protected by copyright, it does not mean that traditional batik motifs cannot be protected. Its  position  is  not  the  same  as  conventional  works.  Traditional  batik  motifs  are  classified  as traditional cultural expressions and are not copyrighted works as in general. Traditional cultural expressions are expressions of art or culture that are not known to the owner but only through word  of  mouth.  This  study  uses  a  type  of  normative  legal  research  method  with  a  statutory approach. The results of this study are that there are several legal protections that can be carried out by creators, namely preventive and repressive, and providing socialization of knowledge about the importance of protecting IPR to the public. To prevent infringement of intellectual works, the creator can register or record his work. If the author's rights are impaired, then the author can file a lawsuit as stated in the Copyright Law.
Keywords : Copy Right, Batik,  Law

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya, baik kekayaan dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang melimpah.  Indonesia merupakan negeri seribu pulau dengan keragaman budaya, keragaman sosial, dan keragaman mata pencaharian (Suyud, 2010). Termasuk  juga  keragaman  seni,  salah  satunya  adalah  batik.  Batik  merupakan  warisan  budaya Indonesia. Batik merupakan salah satu seni kuno yang asal muasal katanya berasal dari bahasa jawa yaitu amba dan nitik. Amba berarti tulis, nitik berarti titik. Itu berarti, orang yang sedang melakukan  kegiatan  membatik  menggunakan  canting  dengan  ujung  yang  kecil  terlihat  seperti sedang menulis titik-titik (Iskandar & Eny, 2017).
Batik menurut Hamzuri merupakan suatu cara untuk memberi hiasan pada kain yang elah disiapkan dengan menutupi bagian tertentu dengan perintang (Shahrullah, 2018). Batik merupakan ciri khas  dari bangsa Indonesia dan hampir seluruh daerah memiliki motif dan ciri khas batik yang berbeda-beda  dengan  daerah  yang  lain.  Banyak  daerah  yang  memiliki  motif  batiknya  masing- masing seperti batik pekalongan, batik solo, batik rembang, batik Cirebon dan lain-lain termasuk juga batik Batam (Wardani, 2016). Proses membatik diawali dengan menggambar sebuah motif pada kain dan motif yang digambar berbeda-beda dan menunjukkan suatu ciri khas. Motif dibuat dengan menggores lilin yang telah dicairkan dalam wadah yang bernama canting (Janed, 2014).
Ciri khas batik yang berbeda-beda setiap daerahnya karena batik merupakan warisan dan adat yang turun temurun sehingga khas setiap daerah dapat dikenali dari motif yang dibuat di tiap- tiap daerah tersebut. bahkan terdapat beberapa motif batik yang merujuk pada derajat seseorang, sehingga motif tersebut hanya bisa digunakan oleh keluarga kerajaan atau keraton (Trixie, 2020).
Batik selain sebagai warisan budaya juga termasuk sebagai roda penggerak ekonomi dan pembuka lapangan kerja bagi masyarakat. Batik juga termasuk salah satu kesenian dengan nilai ekspor yang tinggi. Batik memiliki potensi yang sangat tinggi dalam perputaran ekonomi nasional. Banyak yang menjadikan kegiatan membatik sebagai mata pencaharian para perempuan. Batik merupakan  warisan  budaya  bangsa  Indonesia  yang  sudah  seharusnya  dijaga  baik-baik  oleh bangsanya.  Pemerintah  mengeluarkan  peraturan  perundan-undangan  tentang  perlindungan warisan  kebudayaan  yang  tercantum  pada  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  (Sulasno  & Mukaromah, 2019) . Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak memperoleh perlindungan hukum kekayaan intelektual yang meliputi Hak cipta, hak paten, desain industry, rahasia dagang, varietas tanaman, sirkuit terpadu dan merek.
Batik merupakan ciri khas bangsa Indonesia tetapi banyak sekali kasus klaim batik sebagai warisan Negara lain. Tetapi pada akhirnya, batik mendapatkan pengakuan dari UNESCO ( United Nation Educational Scientific and Cultural Organization) demi menjaga kelestarian batik sebagai warisan budaya indonesia (Trixie, 2020). Perlindungan hukum terhadap batik merupakan langkah yang  diambil  oleh  pemerintah  demi  melindungi  asset  berharga  milik  nasional.  Karya  yang dihasilkan oleh manusia dari intelektualnya tidak dihasilkan dengan mudah melainkan terdapat pengorbanan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Kemaksimalan dalam membuat karya
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dari  intelektualnya  juga  akan  berpengaruh  dari  segi  ekonomi  dan  manfaat  yang  luar  biasa. Perlindungan hukum diberikan pada pencipta untuk menghargai karya mereka. Hal ini didasarkan pada  tujuan  mengembangkan  dan  memajukan  karya  seni  nasional  termasuk  juga  membatik (Imaniyati, 2010).
Mengenai  hak  cipta  telah  terdapat  peraturan  perlindungan  hukum  untuk  memastikan hukum hak cipta di Indonesia. Ini sangat penting untuk dipahami masyarakat mengenai bagaimana undang-undang tersebut diberlakukan karena tidak semua lapisan masyarakat dapat mengerti dan memahami undang-undang ini (Sudirman, Guswandi & Disemadi, 2021). Oleh karena itu, banyak dilakukan  plagiasi  karya  dengan  meniru  milik  orang  lain  tanpa  tahu  ada  aturan  hukum  yang melindunginya, termasuk juga karya seni batik. Meskipun motif batik tradisional belum mampu dilindungi  oleh  hak  cipta,  bukan  berarti  motif  batik  tradisional  tidak  dapat  dilindungi. Kedudukannya memang tidak sama dengan karya konvensional. Motif batik tradisional tergolong ekspresi  budaya  tradisional  dan  bukan  karya  cipta  seperti  pada  umumnya.  Ekspresi  budaya tradisional merupakan ungkapan seni atau budaya yang tidak diketahui pemiliknya tetapi hanya dari mulut ke mulut. Lembaga pemerintah yang berperan dalam pendaftaran hak cipta pada tiap- tiap provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum berjalan secara maksimal karena masih sangat sedikit masyarakat yang mendaftarkan hak ciptanya dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak cipta dan prosedur apa yang harus ditempuh saat ingin melakukan pendaftaran hak cipta.
Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Misbahul Awang Sakti dan Kholis Roisah yang penelitiannya  berfokus  pada  “karakteristik  dan  problematik  perlindungan  Motif  Lubeng  Tenun Troso” (Sakti & Roisah, 2019); dan oleh Irene Svinnarky dan Lenny Husna yang penelitiannya berfokus pada “upaya perolehan hak atas indikasi geografis terhadap kerajinan batik dengan Corak Batik Gonggong di Kepulauan Riau” (Svinarky & Husna, 2016). Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana perlindungan  hukum  Hak  Cipta  atas  motif  tradisional  batik  Batam;  dan  mempertanyakan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta sebagai pemilik motif tradisional batik Batam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji permasalahan internal dari hukum positif dengan pendekatan yurudis normative yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan undang- undang  dan  hukum  yang  berlaku  (Sunggono,  2003)  Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung.  Dalam  penelitian  ini  terdapat  tiga sumber data sekunder untuk penelitian hukum normatif, yaitu bahan hukum primer yang diperoleh melalui  pengkajian  studi  kepustakaan  yang  memiliki  kekuatan  mengikat  secara  yuridis  yaitu menggunakan  Undang-undang  Hak  Cipta.  Bahan  hukum  sekunder,  merupakan  data  yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel, buku, dokumen-dokumen dan sumber dari internet yang berkaitan dengan pembahasan yang terdapat didalam penelitian ini,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dan  bahan  hukum  tersier  yang  terdapat  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder.

## PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Motif Tradisional Batik Batam
Kekayaan  merupakan  salah  satu  hal  yang  dilindungi  oleh  Negara.  Negara  melindungi kekayaan  masyarakatnya  sebagai  Hak  Asasi  Manusia.  Hak  untuk  berkuasa  atas  tanah  dan bangunan  yang  dimiliki  seseorang  diakui  oleh  Negara  sebagai  bentuk  rasa  hormat  untuk melindungi  kepentingan  mereka.  Kekayaan  menurut  Negara  dibagi  menjadi  tiga,  pertama, in tangible  things atau  kekayaan  pribadi,  kedua,  kekayaan  bangunan  dan  tanah,  ketiga,  kekayaan intelektual  (Disemadi,  Yusuf    &  Zebua,  2021).  Kekayaan  Intelektual  (KI)  atau intellectual property right merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang baik berwujud ataupun tidak berwujud dan  merupakan  buah  karya  intelektualnya  dan  apa  apa  yang  merupakan  karya  intelektualnya berarti karya tersebut adalah hak miliknya (Ramli & Lestari)/
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  atau  biasa  disebut  dengan intellectual  property  rights yang artinya yaitu kekayaan yang tidak terlihat wujudnya, hasil pemikiran dan buah kreatifitas manusia  yang  menghasilkan  suatu  karya  atau  cipta  dalam  bidang  sastra,  seni  dan  IPTEK  serta dapat memiliki nilai ekonomi (Balqis, 2021; Hanifa, 2012; Disemadi & Ariani, 2021). Rachmadi Usman  mengartikan  bahwa  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  hak  seseorang  atas kepemilikannya  terhadap  karya  yang  dibuatnya,  sebagai  buah  atas  kemampuan  intelektual seseorang tersebut dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi (Imaniyati, 2010; Wahyuni & Zainuddin, 2021).
Seseorang yang telah berusaha untuk membuat atau menciptakan suatu karya memiliki hak penuh untuk memiliki dan mengontrol karya yang telah mereka buat. Ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi  dan  penghormatan  atas  penciptaan  karya  mereka.  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI) didasarkan pada pandangan bahwa suatu karya yang dibuat oleh manusia dan merupakan hasil pemikiran dari intelektualnya berhak memiliki hak kepemilikan atas karyanya (Disemadi & Kang, 2021).
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terikat dengan Hak Asasi Manusia terutama pada bidang ekonomi dan sosial budaya yaitu hak atas IPTEK, kebudayaan dan kesenian. Undang-Undang HKI yang telah di sahkan oleh DPR pada tahun 2000, 2001 dan 2002 meliputi “Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 mengenai Perlindungan tentang Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai Rahasia Perdagangan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai Desain  Industri,  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2000  mengenai  Letak  Sirkuit  Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Hak Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Merek, Undang-Undang Nomor 19 Th. 2002 mengenai Hak Cipta hingga Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.
Pada  tahun  1886  terdapat  kegiatan  yang  membentuk  pola  pikir  masyarakat  mengenai segala hak milik intelektual perlu untuk memperoleh perlindungan hukum (Konvensi Bern 1886).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Jika  tidak  diberikan  perlindungan  hukum  terhadap  karya  intelektual  yang  telah  dihasilkan berdasarkan pola pikir manusia tersebut, maka bagi pihak lain dapat memperbanyak dan meniru secara bebas sehingga menimbulkan kerugian terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan juga dapat menghambat para pencipta untuk melakukan perkembangan terhadap karyanya (Fitri, nd).
Pengaturan HKI di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan undang- undang  dasar  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas,  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  tidak  bisa terpisah dari hak atas tiga hal yaitu hak cipta, hak milik dan hak paten dan fokus utama dalam penulisan artikel ini adalah mengenai hak cipta (Disemadi & Zebua, 2021). Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang otomatis didapatkan karena memiliki suatu karya atau ciptaan yang telah berwujud nyata sesuai peraturan perundang-undangan. Auteuswet memberi definisi bahwa hak cipta merupakan hak tunggal yang dimiliki oleh pencipta atas karya atau ciptaannya dalam seni,  sastra  dan  ilmu  pengetahuan  untuk  memperbanyak  atau  menggandakan  sesuai  dengan batasan  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang. Universal  Copyright  Convention mendefinisikan bahwa  hak  cipta  meliputi  hak  tunggal  yang  dimiliki  oleh  pencipta  untuk  memberi  kuasa  atau menerbitkan suatu karya yang dilindungi oleh suatu perjanjian (Trixie, 2020).
Hak cipta merupakan hak yang spesial karena tidak semua orang dapat menghasilkan suatu karya yang bias dilindungi oleh hak cipta. Oleh karena itu hak cipta berkaitan dengan kekayaan intelektual karena dengan intelektual yang mumpuni maka dapat menghasilkan suatu karya yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta memberi hak pada pencipta untuk memberikan larangan penggunaan  suatu  karya  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan  (Sulasno  &  Mukaromah, 2019).
Hak cipta merupakan salah satu hak yang menjadi fokus paling penting dalam kajian Hak Kekayaan  Intelektual.  Hak  cipta  diatur  dalam  Undang-Undang  nomor  28  Tahun  2014  yang didalamnya memuat mengenai hak cipta yang telah mengalami perubahan dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002 mengenai hak cipta yang telah dirubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum. (Widyastutiningrum, 2019)
Hak cipta yang termuat dalam undang-undang meliputi dua hal yaitu karya atau ciptaan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Karya yang dilindungi meliputi segala hal yang berkaitan dalam bidang keilmuan dan teknologi, sastra, dan seni yang termasuk didalamnya yaitu (1) karya tulis, (2) buku, (3) pamflet, (4) alat peraga pendidikan, (5) ceramah, kuliah, pidato, (6) musik dan lagu atau nyanyian, (7) berbagai drama maupun drama musikal, tari, koreografi, pantomime dan sejenisnya, (8) segala bentuk karya seni baik rupa maupun terapan, serta karya arsitektur dan seni batik, (9) peta, (10) karya fotografi dan sinematografi, (11) kompilasi karya dan ekspresi budaya, (12)  terjemahan,  adaptasi,  modifikasi,  transformasi  karya  orang  lain.  (13)  video  dan  program computer. (Widyastutiningrum, 2019)
Sedangkan karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta dalam undang-undang meliputi ide, gagasan  yang  telah  menjadi  sebuah  karya  atau  ciptaan,  karya  yang  belum  berwujud  nyata  dan produk atau alat atau benda yang diciptakan untuk kepentingan kebutuhan fungsional.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  atas  hak  cipta  batik  memuat  beberapa prinsip yang terdapat pada prinsip kekayaan intelektual yang meliputi keadilan, ekonomi, social dan  budaya.  Prinsip  ekonomi  berarti  hak  intelektual  yang  dimiliki  atas  kekreatifannya  dan dituangkan dalam berbagai bentuk dan media akan memberi keuntungan pada pemiliknya. Seperti batik  batam  yang  memberi  keuntungan  bagi  penciptanya  dan  juga  bagi  masyarakat  yang menjadikan kegiatan membatik sebagai ladang perekonomian. Prinsip keadilan berarti penciptaan suatu karya dari hasil intelektualnya yang menghasilkan suatu barang atau produk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra akan memberikan perlindungan bagi penciptanya. Hasil karya batik batam juga memiliki sebanyak sepuluh motif batik khas Batam yang telah terdaftar pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI), itu berarti pemilik atau pencipta telah diberi keadilan untuk memiliki penuh hasil karyanya. Prinsip kebudayaan berarti adanya perkembangan dalam seni, sastra, dan ilmu pengetahuan serta teknologi kini meningkatkan kehidupan masyarakat (Agustianto & Sartika, 2019).  Dengan  adanya  artikel  ini  diharapkan  bisa  membantu  masyarakat  Batam  dalam meningkatkan  perkembangan  di  bidang  kesenian  terutama  batik  sehingga  kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Prinsip social berarti kepentingan warga Negara atas hak yang telah  diberikan  dan  diakui  oleh  hukum  untuk  memberi  perlindungan  sehingga  terdapat keseimbangan  antara  dua  kepentingan  yaitu  individu  dan  masyarakat  (Guswandi,  Romadona, Ariani & Disemadi, 2021).
Hamzuri  mendefinisikan  batik  sebagai  sebuah  gambar  atau  lukisan  yang  dibuat  pada sebuah kain yang bernama kain mori dan dilakukan proses penggambaran dengan alat bernama canting. Sedangkan kegiatan melukis dengan canting pada kain mori dinamakan dengan kegiatan membatik. Hasil kegiatan membatik disebut dengan batikan yang memiliki motif dan ciri yang berbeda-beda (Hamzuri, 1989)
Batik berasal dari kata “Amba” dan “nitik”, amba berarti kain, nitik berarti titik. Sehingga batik berarti menghubungkan titik-titik pada suatu kain (Wulandari, 2011). Dahulu batik dikaitkan dengan  status  social  seseorang  sehingga  hanya  digunakan  oleh  kalangan  kerajaan  maupun keluarga  keraton.  Pengrajin  batik  pun  hanya  terbatas  pada  lingkungan  keraton  yang  hasil membatiknya akan digunakan oleh para raja. Tetapi kini kegiatan membatik telah dibawa keluar lingkungan keraton sehingga batik kini digunakan oleh semua kalangan masyarakat (Umam, 2007)
Pengakuan  hak  cipta  atas  batik  sempat  menjadi  perdebatan  karena  UNESCO  belum memberi  pengakuan  atas  asal  muasal  batik.  Tetapi  kini  telah  diakui  bahwa  batik  berasal  dari Indonesia. Batik merupakan salah satu karya yang mendapat perlindungan dari undang-undang dan terdapat pada Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). UU Hak Cipta pun beberapa kali mengalami perubahan dan melalui sebuah proses yang sangat panjang.  Ini  merupakan  suatu  pertanda  bahwa  pemerintah  benar-benar  mengupayakan  untuk melindungi hasil karya batik melalui hak cipta.
Setiap  suatu  ciptaan  atau  karya  tidak  dibebankan  kewajiban  untuk  mendaftarkan  hasil karyanya, namun pencipta yang mendaftarkan hasil karyanya akan diberikan sebuah surat yang surat tersebut merupakan bukti kuat sengketa terhadap suatu karya (Wulandari, 2011). UU No. 28 Tahun  2014  mendefinisikan  pencipta  sebagai  satu  atau  lebih  dari  satu  orang  yang  sendiri  atau
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
bersama-sama  menghasilkan  ciptaan  atau  karya  yang  khas  sedangkan  pemegang  hak  cipta merupakan suatu pihak yang menerima hak cipta tersebut dari pencipta yang telah diterima dengan sah. Hak cipta boleh dimiliki dengan orang yang berbeda yaitu antara pencipta dan pemegang hak cipta.
Terdapat  beberapa  hak  yang  dimiliki  oleh  pemegang  hak  cipta  dalam  pasal  9  Undang- undang  mengenai  hak  cipta  yaitu  menerbitkan  ciptaannya,  menggandakannya  dalam  bentuk apapun,  menerjemahkan  ciptaannya,  mengadaptasi,  mengaransemen  dan  mentransformasikan ciptaannya, mendistribusikan ciptaannya, menunjukkan ciptaannya,  pengumumkan ciptaannya, mengkomunikasikan ciptaannya, menyewakan ciptaannya.
Dalam Undang-undang Nomor 5 pasal 1 disebutkan bahwa Karya seni batik merupakan sebutan  yang  terdapat  pada  Undang-undang  hak  cipta.  Seni  merupakan  ekspresi  individu  atau komunitas  dalam  berbagai  bentuk  yang  sifatnya  berupa  warisan  ataupun  baru  saja  diciptakan. Dalam pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa Seni merupakan salah satu hal yang bisa memajukan kebudayaan dan Negara wajib memajukan kebudayaannya dalam peradaban dunia, maka Negara menjamin  masyarakatnya  untuk  bebas  memelihara  nilai  budaya  yang  dimilikinya. (Widyastutinngrum, 2019)
Terdapat lima teori yang menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pencipta yaitu:
1) Teori hadiah, seseorang yang telah membuat suatu karya dari hasil intelektualnya berhak atas imbalan berupa penghargaan atas usahanya dalam menciptakan sebuah karya [21]
2) Teori insentif, pemberian insentif dan pengembangan kreativitas memiliki keterkaitan. Insentif perlu  diberikan  agar  setiap  orang  termotivasi  untuk  menghasilkan  sebuah  karya  dan  tes berupaya  menghasilkan  sebuah  karya.  Terdapat  royalty  sebagai  hak  yang  diperoleh  oleh pencipta sehingga akan memotivasi dirinya untuk bersemangat menemukan karya baru lagi.
3) Teori perbaikan, bahwa pencipta yang telah menciptakan suatu karya dan meluangkan segala waktu, tenaga dan pikirannya untuk menghasilkan karya tersebut berhak memperoleh kembali apa-apa  yang  telah  ia  keluarkan.  hal  ini  sebagai  bentuk  pengorbanan  seseorang  dalam menghasilkan karya.
i. Teori resiko, setiap karya yang telah dihasilkan terdapat resiko didalamnya. Contoh  resiko  enggunaan  secara  illegal  maupun  pemnfaatan  tanpa persetujuan pemilik karya sehingga pencipta mendapatkan kerugian
4) Teori stimulus perkembangan ekonomi, yang menyatakan bahwa suatu perlindungan atas hak kekayaan intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi. .

## Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pencipta sebagai Pemilik Motif Tradisional Batik Batam
Batik merupakan suatu budaya atau ciri khas dari Indonesia, merupakan salah satu seni sebagai warisan budaya. Adanya batik di Inodnesia telah membangun brand dan identitas bangsa. Penggunaan batik sebagai identitas budaya berfungsi untuk memperkenalkan budaya batik hingga sampai ke luar negeri atau mancanegara. Mempromosikan batik tidak hanya sebagai suatu identitas bangsa tetapi juga warisan budaya yang diakui dunia. Sekarang ini, ada banyak produk inovasi

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
yang menggunakan motif batik didalamnya. Motif batik tidak hanya terlahir begitu saja, tetapi diciptakan dengan adanya arti dari motif tersebut. Dengan begitu, perlu adanya kepemilikan hak cipta  dari  motif  batik.  Pencipta  dari  motif  kain  batik  Batam  harus  melakukan  pendaftaran kepemilikan sehingga mencegah tindak kejahatan seperti penjiplakan motif dan gambar dari hasil yang telah diciptakan. Terdapat beberapa contoh dari motif batik Batam, sebagai berikut:
Motif Batik Gonggong
Motif Batik Ikan Martin
Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu perlindungan dari negara kepada individu atau kelompok  yang  telah  menyalurkan  sebuah  ide/konsep  menajdi  karya  yang  memiliki  hak  cipta. Karya seni, sastra, motif batik, desain merek merupakan hak kekayaan intelektual yang lahir dari beberapa  proses  kreativitas  manusia.  Perlindungan  terhadap  karya  intelektual  menjadi  sesuatu yang  sangat  penting  karena  karya  ini  terlahir  membutuhkan  tenaga  dan  pemikiran  serta  proses penelitian  dan  pengembangan  yang  cukup  panjang.  Menemukan,  mendesain,  dan  menciptakan merupakan kekayaan pribadi bagi pencipta sehingga mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Para  pencipta  dari  suatu  karya  diberikan  perlindungan  hukum  secara  individu  oleh  negara  atas karya yang telah diciptakannya. Hal tersebut membuat suatu karya intelektual dapat diberikan izin kepemilikan  untuk  dinikmati  karya-karyanya  selama  jangka  waktu  tertentu.  (Syaifuddin  & Handayani, 2017)
Pemilik hak cipta dapat mengekspolitasi hasil karya yang telah diciptakan secara aman. Adanya rasa aman sebagai pencipta maka diharapkan dapat berinovasi menghasilkan suatu produk baru yang dapat menajadi warisan budaya Indonesia yang dikenal oleh dunia. Adanya pendaftaran hak  cipta  dapat  meminimalisir  terjadinya  pelanggraan  seperti  pembajakan,  sehingga  konsumen tidak akan mendapatkan barang palsu dengan kualitas yang buruk. Penegakan hukum terhadap hak cipta  motif  batik  merupakan  amanat  Undang-undang  demi  kesejahteraan  dan  keamananan masyarakat  karena  adanya  kepastian  hukum.  Penegakan  hukum  hak  kekayaan  intelektual  juga menjelaskan mengenai negara anggota yang diharuskan mencegah terjadinya pengimporan atau pengeksporan  barang-barang  diketahui  hasil  dari  pelanggaran.  Penegakan  hukum  yang  terjadi yaitu barang-barang hasil pelanggaran akan dilepaskan oleh pabean. Undang-Undang Hak cipta diatur  dalam  UU  No.  6  tahun  1982  untuk  pertama  kalinya.  Setelah  itu,  terjadi  perubahan- perubahan hingga yang terkahir diatur dalam UU No. 19 tahun 2002 (Disemadi, Yusuf  & Zebua, 2021).
Suatu  pelanggaran  hak  cipta  terjadi  pada  saat  sengaja  memperbanyak,  mengumumkan, meniru suatu ciptaan yang bukan menjadi miliknya tanpa seizin dari pemegang hak cipta tersebut.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pelanggaran  hak  cipta  juga  dapat  terjadi  ketika  seseorang  dengan  sengaja  mengedarkan  atau menjual secara umum suatu hasil cipta dari orang lain tanpa adanya izin sehingga bertentangan dengan Undang-Undang. Jika terjadi pelanggaran terkait hak cipta maka pencipta akan mengalami kerugian sehingga pasti ada upaya yang dilakukan oleh pemegang hak cipta.
Terdapat 2 upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta ketika terjadi pelanggaran hak cipta, upaya tersebut yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan suatu upaya pencegahan dalam hal pengambilan gambar atau motif batik tanpa adanya suatu izin dari pencipta. Upaya  ini  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  hak  cipta.  Melakukan  pencatatan terhadap suatu karya atau ciptaan merupakan contoh dari upaya preventif. Pencatatan terhadap hak cipta telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat untuk memperoleh surat permohonan hak cipta. Persayaratan tersebut meliputi: 1) Mengisi formulisir pendaftaran hak cipta  dengan  tanda  tangan  diatas  materai,  2)  Surat  permohonan  harus  mencantumkan  nama, kewarganegaraan, alamat pencipta, judul, tanggal, serta tempat ciptaan, 3) Melampirkan KTP atau paspor sebagai bukti kewarganegaraan dari pencipta, 4) Jika pemohon surat hak cipta dari badan hukum maka wajib melampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum, 5) Jika pemohon surat  merupaka  seorang  kuasa  maka  diharuskan  melampirkan  surat  kuasa  dengan  bukti kewarganegaraan,  6)  Jika  pemohon  tidak  tinggal  di  Indonesia,  maka  untuk  keperluan  harus memiliki tempat tinggal dan memilih seorang kuasa dalam negeri, 7) Pemohon pendaftar hak cipta mempunyai nama lebih dari satu orang, maka semua harus ditulis dengan satu alamat pemohon, dan 8) Melampirkan contoh dari ciptaan yang telah didaftarkan hak ciptanya.
Terdapat  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  saat  mendaftarkan  hak  cipta  batik yaitu:
1) Orisinalitas,  yang  berarti  karya  yang  didaftarkan  adalah  benar  benar  karya  pencipta  atau pemilik hak cipta, tidak harus karya yang baru, orisinal berarti karya tersebut adalah murni hasil karya sendiri, bukan meniru milik orang lain. Pencipta harus benar-benar membuat karya atau ciptaan dari hasil intelektualnya maupun hasil intelektual bersama jika itu termasuk dalam karya bersama. Karya benar-benar harus bersifat khas agar tidak terkenaa perlindungan hak cipta lain yang telah terlebih dahulu didaftarkan (Janed, 2014)
2) Berbentuk nyata, suatu karya bukan hanya berupa ide atau gagasan saja tetapi harus tertuang dalam bentuk yang nyata untuk dapat didaftarkan hak ciptanya. Hak cipta hanya melindungi sesuatu  yang  berbentuk  nyata  atau  memiliki  bentuk  material.  Ide  atau  gagasan  hanya  bisa dilindungi  ketika  sudah  tertuang  dalam  bentuk  yang  nyata.  Ide  atau  gagasan  tidak  dapat didaftarkan sebagai hak cipta karena ide masih terdapat pada pikiran atau isi kepala pencipta sehingga orang lain tidak bisa melihatnya dengan kelima indera dan bukti akan sulit didapatkan ketika  terjadi  perselisihan  mengenai  hak  cipta  (Alfons,  2017).  Beberapa  motif  batik  Batam sudah  dicatatkan  dalam  pendaftaran  hak  cipta,  tercatat  terdapat  sepuluh  motif  yang  telah terdaftar. Ini akan memudahkan jika sewaktu-waktu terdapat sengketa.
Upaya  yang  kedua  yaitu  upaya  represif  yang  merupakan  suatu  upaya  penanggulangan terjadinya tindakan atas pelanggaran hak cipta. Penanggulangan ini dapat dilakukan dengan cara penyelesaian melalui jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, serta penilaian  ahli.  Secara  jalur  pengadilan  pelanggaran  hak  cipta  diatur  dalam  Pasal  100  Undang-
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Undang hak cipta yang menjelaskan bahwa gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan ke ketua pengadilan niaga. Menurut Pasal 112 UU Hak cipta jika terjadi pelanggaran maka mengajukan permohonan sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti sebagai pemegang hak cipta  serta  bukti  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran.  Permohonan  sementara  ini  bertujuan  untuk mencegah masuknya barang yang telah diduga hasil pelanggaran, menarik dari peredaran jika telah disebarluaskan,  mencegah  kaburnya  pelaku,  dan  mencegah  kerugian  yang  lebih  besar.  Sebagai pencipta dari suatu desain motif batik dapat juga menuntut secara pidana, hal ini karena telah diatur UU Hak cipta. Sanksi yang dikenakan juga berbeda-beda tergantung dari pelanggaran yang telah dilakukan.  Pasal  112  UU  Hak  cipta  mengatur  sanksi-sanksi  terhadap  pelanggaran  hak  cipta. Bentuk  upaya  preventif  dan  represif  diatas  merupakan  suatu  bentuk  upaya  perlindungan  dari negara  terhadap  kepemilikan  khususnya digital  painting .  Motif  batik  juga  merupakan  suatu keragaman

## PENUTUP

## Kesimpulan
Batik merupakan sebuah gambar atau lukisan yang dibuat pada sebuah kain yang bernama kain  mori  dan  dilakukan  proses  penggambaran  dengan  alat  bernama  canting.  Batik  merupakan salah  satu  karya  yang  mendapat  perlindungan  dari  undang-undang  dan  terdapat  pada  Undang- Undang  mengenai hak cipta. Undang-undang hak cipta pun beberapa kali mengalami perubahan dan melalui sebuah proses yang sangat panjang. Ini merupakan suatu pertanda bahwa pemerintah benar-benar mengupayakan untuk melindungi hasil karya batik melalui hak cipta. Dalam Undang- undang Nomor 5 pasal 1 disebutkan bahwa Karya seni batik merupakan sebutan yang terdapat pada Undang-undang hak cipta. Seni merupakan ekspresi individu atau komunitas dalam berbagai bentuk  yang  sifatnya  berupa  warisan  ataupun  baru  saja  diciptakan.  Dalam  pasal  23  ayat  1 disebutkan bahwa Seni merupakan salah satu hal yang bisa memajukan kebudayaan dan Negara wajib memajukan kebudayaannya dalam peradaban dunia, maka Negara menjamin masyarakatnya untuk bebas memelihara nilai budaya yang dimilikinya. Meskipun motif batik tradisional belum mampu  dilindungi  oleh  hak  cipta,  bukan  berarti  motif  batik  tradisional  tidak  dapat  dilindungi. Kedudukannya memang tidak sama dengan karya konvensional. Motif batik tradisional tergolong ekspresi  budaya  tradisional  dan  bukan  karya  cipta  seperti  pada  umumnya.  Ekspresi  budaya tradisional merupakan ungkapan seni atau budaya yang tidak diketahui pemiliknya tetapi hanya dari mulut ke mulut
Mengatasi  pelanggaran  hak  cipta  terdapat  2  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  pencipta ketika  terjadi  pelanggaran  hak  cipta,  upaya  tersebut  yaitu  upaya  preventif  dan  upaya  represif. Upaya preventif merupakan suatu upaya pencegahan dalam hal pengambilan gambar atau motif batik tanpa adanya suatu izin dari pencipta dan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. upaya represif yang merupakan suatu upaya penanggulangan terjadinya tindakan atas pelanggaran hak cipta. Penanggulangan ini dapat dilakukan dengan cara penyelesaian melalui jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, serta penilaian ahli. Secara jalur pengadilan  pelanggaran  hak  cipta  diatur  dalam  Pasal  100  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang menjelaskan bahwa gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan ke ketua pengadilan niaga.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

## .

## DAFTAR PUSTAKA
Agustianto,  A.,  &  Sartika,  Y.  (2019).  Analisis  Yuridis  terhadap  Penerapan  Hak  Cipta  sebagai Objek  Jaminan  Fidusia  dalam  Pemberian  Fasilitas  Kredit  pada  Perbankan  di  Kota Batam. Journal of Judicial Review , 21 (2), 129-144.
Alfons,  M.  (2017).  Implementasi  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Perspektif  Negara  Hukum.
Jurnal Legislasi Indonesia, 14(3), 303
Balqis,  W.  G.  (2021).  Perlindungan  Merek  sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual:  Studi  di  Kota Semarang, Indonesia. Journal of Judicial Review , 23 (1), 41-56.
Disemadi, H. S., & Ariani, M. (2021). Arti Penting Perlindungan Kekayaan Intelektual Pencipta Logo Coffe Shop Di Kota Batam, Indonesia. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (1), 26-36.
Disemadi,  H.  S.,  &  Kang,  C.  (2021).  Self-Plagiarism  dalam  Dunia  Akademik  Ditinjau  dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum , 13 (1), 1-9.
Disemadi,  H.  S.,  Yusuf,  R.  R.,  &  Zebua,  N.  W.  S.  (2021).  Perlindungan  Hak  Eksklusif  Atas Ciptaan  Digital  Painting  Dalam  Tatanan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Di  Indoensia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 4 (1), 41-52.
Disemadi,  H.S.,  &  Zebua,  N.W.S.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Selaku  Pemilik Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 16-29.
Fitri, R. (nd.) Peningkatan Budaya Hukum Tentang Pendaftaran Hak Cipta Bagi Pengrajin Batik Basurek di Kota Bengkulu. Jurnal Ilmiah Kutei ISSN 1412-9639.
Guswandi, C. P., Romadona, H. G., Ariani, M., & Disemadi, H. S. (2021). Pengaruh Revolusi Industri  4.0  Terhadap  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Di  Indonesia.  In CoMBInES- Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (Vol. 1, No. 1, pp. 277-283).
Hamzuri. (1989). Batik Klasik. Jakarta: Djambatan. Cetakan III
Hanifa,  M.  (2012). Perlindungan  hukum  terhadap  akses  dan  pembagian  keuntungan  atas pemanfaatan sumberdaya genetic. Tesis, Universitas Indonesia.
Imaniyati, N. S. (2010). Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni. Jurnal Media Hukum, 17(1), 164
Iskandar  &  Eny,  K.  (2017).  Batik  Sebagai  Identitas  Kultural  Bangsa  Indonesia  di  Era Globalisasi. Gema, 30 (52).
Janed, R.. (2014) Hukum Hak Cipta . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sakti, M. A., & Roisah, K. (2019). Karakteristik Dan Problematik Perlindungan Motif Lubeng Tenun Troso. Jurnal Jurisprudence , 9 (2), 203-221.
Shahrullah,  R.  S.  (2018).  Perlindungan  terhadap  Hasil  Karya  Cipta  Pengrajin  Hijab  di  Kota Batam. Journal of Law and Policy Transformation , 3 (1), 174-198.
Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan  Penggunaan  Desain  Grafis  Milik  Orang  Lain  Secara  Gratis  Di Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (3), 207-218.
Sulasno & Mukaromah, M. (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Batik di Kota Serang Provinsi Banten. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2).
Sunggono, B. (2003), Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta, PT Raja.
Suyud, M. (2010). Hukum Hak Cipta Indonesia (Teori Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement) , Bogor: Ghalia Indonesia.
Svinarky,  I.,  &  Husna,  L.  (2016).  Upaya  Perolehan  Hak  Atas  Indikasi  Geografis  Terhadap Kerajinan  Batik  Dengan  Corak  “Batik  Gonggong”  Di  Kepulauan  Riau. Jurnal  Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana , 63 , 206.
Syaifuddin, M., & Handayani, S. (2017). Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika : Relasi Moral, Hak  Kekayaan  Intelektual,  dan  Pelindungan  Varietas  Tanaman  dan  Paten  di  Indonesia. Malang: Setara Press, h. 146.
Trixie, A. A. (2020). Filosofi Motif Batik Sebagai Identitas Bangsa Indonesia. Jurnal Folio , 1(1), 2
Umam, Z. K. (2007). Keunggulan Batik Sebagai Warisan Budaya: Pendekatan Industri Budaya Untuk Masa Depan Pelestarian Tradisi dan Daya Saing Bangsa . Jakarta: Yayasan KADIN Indonesia. hlm. 6
Wahyuni,  R.  A.  E.,  &  Zainuddin,  M.  (2021).  Politik  Hukum  Pembentukan  Pasal  20  Undang- Undang tentang Paten di Indonesia dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Journal of Judicial Review , 23 (2), 171-182.
Wardani,  H.  A.  (2016). Perlindungan  Hukum  Batik  Selotigo  Pasca  Berlakunya  PP  Nomor  51 Tahun 2017 Tentang Indikasi Geografis, UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang HKI . Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, hlm
Widyastutiningrum,  (2019)  Perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  motif  batik  ceplok  segoro amarto di kota Yogyakarta. Publikasi Ilmiah.
Wulandari,  A.  (2011). Batik  Nusantara:  Makna  Filosofi,  Cara  Pembuatan  dan  Industri  Batik . Yogyakarta: ANDI. Edisi I.