## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## PEMANFAATAN ALOKASI DANA GAMPONG BUENOT KABUPATEN PIDIE JAYA
(Kajian : Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa)

## Imran D
Email : imran_daoed@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Pemberdayaan  masyarakat  dalam  pemanfaatan  alokasi  dana  gampong  Buenot  kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan  Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Rumusan masalah, Bagaimanakah Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan  alokasi  dana  gampong  Buenot  kecamatan  Meureudu  Kabupaten  Pidie  Jaya Berdasarkan  Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui agar Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong Buenot kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan  Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah  yuridis  empiris  yakni  penelitian  hukum  secara  Kualitatif  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  data  primer  dan  sekunder  serta  data  lapangan  yang  lebih  luas  meliputi  bahan  rujukan seperti  dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  atau  risalah  perundang-undangan kepegawaian, pendapat para pakar, Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan telaah bahan  pustaka  dan  studi  dokumen  dan  wawancara  dengan  responden.  Hasil  penelitian  bahwa Dasar Hukum Pembangunan gampong Buenot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tersebut pada Pasal  79  ayat  (4)  dan  (5)  menyatakan  bahwa    Peraturan  Desa  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  (RPJM)  Desa  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP).  Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong Buenot harus sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,serta harus ada prinsip yang menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang  dicapai  serta  alokasi  dana    Gampong    dilakukan  dengan  mengikutsertakan  masyarakat Gampong.
Kata Kunci: Pemanfaatan, Alokasi Dana Gampong

## Pendahuluan
Pembangunan  merupakan  rangkaian mewujudkan  pertumbuhan  dan  perubahan secara  terencana  dan  sadar  yang  ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building  (Siagian,  2010  :  4).  Pembangunan merupakan  suatu  proses  perubahan  sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk  mengusahakan  kemajuan  dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan  bangsa,  wawasan  lingkungan
bahkan  peningkatan  kualitas  manusia  untuk memperbaiki kualitas hidupnya , Pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  suatu upaya  terkoordinasi  untuk  menciptakan alternatif  yang  lebih  banyak  secara  sah kepada  setiap  warga  negara  untuk  me- menuhi  dan  mencapai  aspirasinya  yang paling  manusiawi  (Nugroho  dan  Rochmin Dahuri, 2009: 23).
Dengan demikian kepentingan individu dan  masyarakat  akan  dapat  berjalan  secara seimbang,  serasi  dan  selaras.  Individu  tidak

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
akan  menghancurkaan  masyarakat  dan masyarakat  juga  tidak  akan  menghancurkan individu.  Semua  tindakan,  kegiatan  dan perilaku  anggota  masyarakat  ditujukan  bagi kepentingan  masyarakat  bersama.  Jika dikaitkan  dengan  solidaritas  sosial  dan kesadaran kolektif maka di dalam masyarakat akan  terdapat  keteraturan  tindakan.  Adanya keteraturan  tindakan  di  dalam  masyarakat melahirkan  otoritas,  otoritas  mana  yang  di pilih  diangkat  atas  kehendak  bersama, dengan bermaksud untuk segala sesuatu yang ada  dan  hidup  dalam  masyarakat  tersebut. Mereka  di  tunjuk  untuk  mengatur  sesuatu dengan  kewenangan  atau  kekuatan  yang diterimanya. Dengan demikian sesuai dengan yang dikemukakan oleh para ahli masyarakat sudah  jelas  bagian  dari  kumpulan  individu yang  melakukan  sesuatu  program  secara bersama dan bermanfaat untuk bersama.
Salah  satu  agenda  besar  menuju  good governance  dan  reformasi  birokrasi  adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat,  daerah (Kab/Kota dan Provinsi) termasuk di tingkat pemerintah  desa/gampong.  Paska  disahkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, peningkatan  sumber  daya  manusia  (SDM) para  aparatur  pemerintah  desa  (Gampong) harus  di  dahulukan  agar  aparatur  Gampong memiliki  kemampuan  yang  optimal  dalam pelaksanaan  Undang-Undang  Desa tersebut. Untuk  mewujudkan  pelayanan  publik  yang optimal,  setiap  desa/gampong  harus  mampu mempersiapkan diri. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun  2014,  Desa  harus  memiliki  rencana strategis  pengembangan  ekonomi  desa, kemampuan  pengelolaan  keuangan  desa, migitasi  bencana,  pengelolaan  kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan aset desa.
Menurut Peraturan Pemerintah bahwa, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Dana  Desa  dalam  Pasal  20 disebutkan, penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah  Desa.  Untuk  itu,  aparatur
pemerintah Gampong patut memahami peran strategisnya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga berbagai permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan good governance  dan  reformasi  birokrasi  dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing.
Untuk  mencapai  tujuan  pelaksanaan good  governance  tersebut,  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyebutkan 10 prinsip yang harus dilaksanakan, yaitu: 1. Partisipasi,  menjamin  kerjasama  dan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan  (stakeholder)  mulai  dari tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan evaluasi.
2. Penegakan  Hukum,  dilaksanakan  secara konsekuen,  konsisten,  memperhatikan HAM, termasuk pemberian insentif.
3. Transparansi,  informasi  yang  terbuka bagi  setiap  pihak  untuk  setiap  tahap pemerintahan.
4. Daya  tanggap,  respon  yang  tepat  dan cepat terhadap permasalahan atau perubahan yang terjadi.
5. Kesetaraan,  persamaan  kedudukan  bagi warga negara tanpa diskriminasi.
6. Visi  strategis,  tersedianya  kebijakan  dan rencana  yang  terpadu  serta  jangka panjang.
7. Efisiensi  dalam  penggunaan  sumber daya.
8. Profesionalisme, ketrampilan dan komitmen  untuk  memberikan  pelayanan terbaik.
9. Akuntabilitas, bertanggungjawab kepada publik  atas  keputusan  dan  tindakan penyelenggara.
10. Pengawasan,  tersedianya  pengawasan yang efektif dengan keterlibatan masyarakat.
Uraian diatas dapat juga di lihat aturan hukum  yang  dapat  menjadi  acuan  untuk melihat  azas-asas  transparansi    tentang penggunaan  dan  gampong,  sebagai  berikut: Undang-undang  desa  Nomor  6  tahun  2014

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
dan  Peraturan  rmentri  dalam  Negeri (Permendagri)  Nomor  113  Tahun  2014 menjadi  bahagian  dari  tertip  administrasi agar  mendapat  pelayanan  publik  yang maksimal. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin  anggaran.  Pengelolaan  keuangan desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal  31  Desember  (Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesian  Nomor 113 Tahun 2014 ).
Pengelolaan  dana  Gampong  pada prinsipnya mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) pada dasarnya  merupakan  rencana  keuangan tahunan  gampong  yang  menggambarkan program  pemerintahan  gampong  dalam  satu tahun  anggaran  yang  di  dalamnya  memuat perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.  APBG  pada  hakekatnya  tidak dapat  dipisahkan  dengan  program  kerja tahunan pemerintah gampong, yang tertuang dalam dokumen
Rencana Kerja Pembangunan  Gampong  (RKPG).  Dengan demikian  yang  dimaksud  dengan  APBG adalah rencana operasional tahunan pemerintahan untuk pembangunan Gampong yang  dituliskan  dalam  angka-angka  rupiah. APBG memuat perkiraan target pendapatan, perkiraan  batas  tertinggi  belanja  dan pembiayaan  Gampong  yang  sesuai  dengan aturan  Permendagri  No.  37  Tahun  2007 Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Desa/Gampong.

## Landasan Teori
1. Menurut  Riyadi  dan  Bratakusumah dalam M.Faedhoni, (2014:12) perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai : Suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan  yang  didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan
suatu rangkaian
kegiatan/aktivitas  kemasyarakatan,  baik yang  bersifat  fisik  (material)  maupun nonfisik  (mental  dan  spiritual)  dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik”.
2. Dana  Gampong  adalah  dana  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Gampong yang ditransfer melalui
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan  Gampong.  Pengalokasian Dana  Gampong  dihitung  berdasarkan jumlah  Gampong  dan  dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk,  angka  kemiskinan,  luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Sementara  pengalokasian  Dana  Desa Setiap Desa dihitung berdasarkan; jumlah penduduk  Desa,  luas  wilayah  Desa,  dan angka  kemiskinan  Gampong  dengan bobot: 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah  penduduk  Gampong;  20%  (dua puluh  perseratus)  untuk  luas  wilayah Gampong; dan 50% (lima puluh perseratus)  untuk  angka  kemiskinan Gampong.
3. Alokasi  dana  gampong  yang  dikelola oleh  aparatur  gampong  haruslah  sesuai dengan  aturan  yang  telah  di  tetapkan pemerintah  dan  menjadi  acuan  dalam pengelolaannya  yaitu  harus  berpedoman pada  Permendagri  No.  37  Tahun  2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Pemerintahan  gampong  di  Aceh,  adalah bentuk  pemerintahan  paling  bawah  dan merupakan pemerintahan yang otonom di bawah mukim. Otonomi gampong adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah gampong  beserta  masyarakatnya  untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam  mewujudkan  kesejahteraan  dan

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
kehidupan  berdemokrasi  sesuai  dengan kesadaran, aspirasi, dan kebutuhan lokal. Berdasarkan  hal  tersebut,  gampong memiliki  kewenangan  untuk  mengatur dan  mengurus  masyarakat  setempat sesuai  dengan  kondisi  dan  budaya termasuk  dalam  pengaturan  keuangan gampong. Penyelenggaraan pemerintahan  gampong  yang  otonom diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dengan memanfaatkan  berbagai  sumber  daya secara optimal untuk peningkatan pelayanan  umum  dan  kesejahteraan masyarakat. pembangunan
dan penganggaran gampong merupakan bagian  yang  menjadi  urusan  rumah tangga  gampong.  Upaya  mendukung pelaksanaan  perencanaan  pembangunan memerlukan kepastian sumber dana, baik dari pemerintah yang lebih tinggi, swasta (UUPA Nomor 11 Tahun 2006).

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode kualitatif yaitu, merupakan sebuah cara yang lebih menekankan  pada  aspek  pemahaman  secara mendalam  terhadap  suatu  permasalahan. Abdurrahmat  Fathoni,    (2013:19).  Menurut teori  penelitian  kualitatif,  agar  penelitianya dapat  betul-betul  berkualitas,  data  yang dikumpulkan  harus  lengkap,  yaitu  data primer dan data skunder. Suharsimi Arikunto,(  2010:  21-22),  Penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut :
a. Data primer dan
b. Data  skunder  .  Suharsimi  Arikunto, (2010: 22).
Populasi  adalah  generalisasi  yang terdiri  atas  objek  atau  subjek  yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiono, 2010: 61). Dengan demikian  yang  dijadikan  populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  seluruh masyarakat  Gampong  Bunot  Kecamatan
Meureudu  Kabupaten Pidie Jaya dan Sampel yang di ambil adalah Aparatur pemerintahan Gampong Bunot dan tokoh masyarakat.

## Hasil  Penelitian
Dalam  menjalankan  pemerintahan, Kepala  Desa  dibantu    oleh  Sekretaris    desa dan perangkat desa yang lain serta Lembaga Permusyawaratan  desa.  Berbeda  dengan BPD di era sekarang, LMD dibawah kendali pemerintahan  desa  dan  sama  sekali  tidak mencerminkan rakyat beserta fungsi legislasi yang  melekat  padanya,  sebab  Kepala  desa dan Sekretaris desa secara  otomatis  (karena jabatannya)  menjadi  Ketua dan  Sekretaris LMD, sehingga fungsi legislasi  dan  kontrol pemerintahan    desa    benar-benar    tidak berjalan.
Memasuki  era Reformasi, Pemerintah Pusat    melakukan  pembenahan  terhadap status  Desa.  Perubahan ini terlihat pada PP No.  76/2001  tentang  Pedoman  Umum Pengaturan  Desa  yang  menyebutkan  bahwa Desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum yang  mempunyai  susunan  asli  berdasarkan hak  asal-usul  yang  bersifat  istimewa, sebagaimana  dimaksud  dalam  Penjelasan Pasal  18  UUD  1945.    Desa    diberikan    hak asal    usul    yang    dimaknai    sebagai    hak bawaan   yang   telah   ada sebelum   lahirnya NKRI    yang    mengatur    struktur,    wilayah, sosial,  dan  adat  masyarakat.
Di  dalam  konsideran  menimbang Undang-undang  No 5  Tahun 1979  tentang Pemerintahan    Desa  disebutkan  “bahwa sesuai  dengan  sifat  Negara  Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat- istiadat  yang  masih  berlaku    untuk memperkuat    pemerintahan    Desa    agar makin   mampu    menggerakkan   masyarakat dalam  partisipasinya  dalam  pembangunan dan  menyelenggarakan  administrasi  Desa yang makin meluas dan efektif.
Pasal 17 UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyebutkan (1)

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/    permufakatan  yang keanggotaannya   terdiri  atas    Kepala-kepala Dusun,
Pimpinan Lembaga- lembagaKemasyarakatan    dan    Pemuka- pemuka  Masyarakat  di    Desa  yang bersangkutan.    (2)  Kepala  Desa    karena jabatannya    menjadi  Ketua    Lembaga Musyawarah    Desa.  (3)    Sekretaris    Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga  Musyawarah Desa. (4) Ketentuan lebih lanjut  mengenai Lembaga Musyawarah Desa  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah sesuai    dengan    pedoman    yang    ditetapkan oleh    Menteri    Dalam  Negeri.(5)  Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (4), baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang setempat.
Tak  hanya  itu,  berdasarkan  Pasal  19 disebutkan bahwa BPD memiliki peran yang cukup  penting  dalam    proses  pemerintahan desa,  yang  amat  berbeda  dengan  LMD  di masa  sebelumnya.    Sekalipun    PP    76/2001 relatif  lebih  maju  dari  sisi  perwakilan  dan kuatnya  kontrol    yang  dilakukan    BPD, namun      PP  ini    juga  masih    belum memberikan  kewenangan  yang  cukup  luas. Hal yang mungkin masih menjadi pertimbangan  adalah  minimnya  kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa.
Kewenangan  yang  serba  terbatas tersebut  terlihat  dari  kecenderungan  selama ini yang masih  menempatkan  pemerintahan Desa    sebagai    objek    atau    sasaran pembangunan. Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  32    Tahun  2004    tentang Pemerintahan Daerah,  maka  unit pelaksana program  dan  pembangunan  daerah  adalah Pemerintah  Kabupaten /  Kota.  Desa  hanya merupakan  unit  pendukung  Pemerintahan Daerah guna menyukseskan otonomi daerah. Hal  ini    juga    terlihat    dari    ketentuan Peraturan  Pemerintah    Nomor    72  /  2005 tentang    Desa    yang    menyatakan    bahwa perencanaan  pembangunan  desa  merupakan satu  kesatuan  dengan  sistem  perencanaan pembangunan  kabupaten  /  kota.  Perubahan yang    signifikan  terjadi  pada  18  Desember
2013  dengan  ditetapkannya  Rancangan Undang  -  Undang    Desa  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  RI  menjadi    UU. Undang-Undang  tersebut  secara  resmi diterbitkan  pemerintah  menjadi  UU  No.  6 Tahun  2014  Tentang  Desa.  Pasal  4  ayat  (b) menjelaskan    bahwa    “Pengaturan    Desa bertujuan    untuk    memberikan    kejelasan status    dan  kepastian    Hukum    atas    Desa dalam    sistem    ketatanegaraan    Republik Indonesia  demi mewujudkan  keadilan  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  ”Kemudian  pada Pasal  4  ayat  (i) dijelaskan  pula  bahwa UU Desa  bertujuan    “memperkuat  masyarakat Desa  sebagai subjek pembangunan.
Hal    lain    yang    berubah    secara dramatis    adalah    digantinya    sistem demokrasi  representatif    atau    perwakilan desa  menjadi  sistem  demokrasi  deliberatif atau demokrasi permusyawaratan. Konsekuensi  dari  sistem  ini  adalah  BPD beralih  fungsi,  walau  tetap sebagai  lembaga legislatif  desa,  tetapi  mekanisme  pemilihan anggotanya  bukan  lagi pemilihan langsung melainkan melalui musyawarah desa. Karena tidak dipilih langsung oleh warga desa maka otoritasnya  menjadi  setingkat  di  bawah kepala  desa  yang  dipilih  langsung,  dan dengannya  BPD  kehilangan  satu  fungsi mendasar  dalam  sistem  politik  yakni pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintah desa.  Sebaliknya,  kepala  desa  justru bertanggungjawab  secara  langsung  kepada bupati dan hanya melalui prosedur formalitas kepada  BPD  dengan  sekadar  Pasal    19 menyebutkan;  (1)  Badan Perwakilan  Desa memberitahukan    kepada  Kepala  Desa mengenai  akan    berakhirnya  masa    jabatan Kepala  Desa    secara    tertulis  enam    bulan sebelum  berakhir    masa  jabatan.    (2) Pertanggungjawaban  akhir    masa  jabatan Kepala Desa disampaikan tiga bulan sebelum masa  jabatan  berakhir.  (3)    Selambat- lambatnya  dua  bulan  sebelum  berakhirnya masa    jabatan,    Badan    Perwakilan    Desa segera  memproses  pemilihan  Kepala  Desa yang baru.

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Memberi keterangan pertanggungjawaban. Kemandirian desa membawa permasalahan pada sistem pemerintahan  desa seperti apa  yang  cocok diterapkan dalam konteks  keberagaman desa di Indonesia. Kemudian, berbagai ketentuan dan  persyaratan  juga  dibuat  secara  longgar seperti  pembentukan  desa  dan  pemilihan kepala  desa  hingga  keanggotaan  BPD,  serta struktur  keperangkatan  desa  dengan  prinsip minimal-maksimal  sehingga  tidak  harus ditentukan  secara  seragam.    Terakhir, perlunya  penetapan    standar  geografis  dan demografis atas  desa  dalam pengalokasian dana  desa  atau  ADD. Namun,  disamping aspek-aspek    yang    dapat  dipilih  oleh  desa, terdapat  hal  yang  bersifat  umum  berlaku untuk  seluruh    desa,  yakni  pengakuan  dan pelembagaan  hak-hak  desa  yang  sejak  dulu telah dimiliki. Beberapa hak dasar itu adalah memiliki    dan    mengontrol    pengelolaan sumberdaya    alam,    kontrol    atas pengembangan  kawasan  yang  direncanakan oleh  pihak  luar  desa  seperti  pengusaha  dan atau pemerintah.
Namun  perlu  juga  diperhatikan    agar nilai-nilai  negatif  feodalisme  tidak  serta- merta memperoleh justifikasi sebagai “kearifan  lokal”    dan  olehnya  harus ditetapkan  standar  kepemerintahan  seperti nilai-nilai demokrasi, pluralisme, transparansi,    akuntabilitas  dan  partisipasi masyarakat secara berkualitas. Dalam konteks  penyelenggara  pemerintahan  desa, tekanan  UU  Desa  yang  baru  adalah  terkait dengan  BPD  dan  kepala  desa  serta  pola hubungan    yang    harus  dibangun  oleh keduanya.  Konsepsi  demokrasi  representatif dan deliberatif dipertemukan untuk menemukan sebuah formula demokrasi desa yang  tepat  di  mana    pemerintah  desa  dan anggota  BPD  bekerja  dalam  ranah  tersebut. Partisipasi masyarakat dalam interaksi kedua lembaga  itu  juga  ditampilkan  dengan mengusung  tiga  kriteria  partisipasi  seperti voice,access dan control. Maksudnya bahwa masyarakat  memiliki  hak  menyampaikan pendapat    di  tengah  musyawarah  desa,  juga
kemudahan akses terhadap berbagai pelayanan  publik  dan  khususnya  informasi terbuka  lebar  dan  mudah  bagi  masyarakat untuk  memperolehnya  dan  masyarakat memiliki ruang untuk melakukan kontrol atas kinerja pemerintahan desa atau penyelewengan    yang  mungkin  terjadi. Karenanya,  mereka  harus  meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya secara partisipatif  untuk  tujuan  pemberdayaan masyarakat ini, dengan melibatkan keikutsertaan  elemen-elemen  kunci  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  agar dalam  menjalankan  peran,  kewenangannya sebagaimana  diatur  dalam  Undang  Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  dapat berjalan dengan maksimal.
Akan  tetapi  karena  desa-desa    yang rata-rata  belum  siap  melaksanakan  Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa itu  dengan  maksimal  karena  minimnya kapasitas  dan  kapabilitas  aparaturnya,  maka demi  menyukseskan  program  pembangunan desa  atau  “desa  membangun”  menuju  desa mandiri    yang    demokratis    dan  partisipatif sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Untuk  ini, diperlukan sebuah  rangkaian  pengembangan kapasitas    aparatur    dan    stakeholders pemerintahan    desa    melalui    kegiatan pelatihan    dan    pendampingan    dalam konteks  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan desa yang mampu meningkatkan  kapasitas  pemerintah    desa dalam    menyusun    dan    melaksanakan program  pembangunan  desa  yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam  konteks  ini,  maka  fokus pelatihan  dan  pendampingan  pemerintahan desa  pasca  pemahaman  Undang  Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  adalah penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam  hal  pemberdayaan masyarakat  partisipatif  (paradigma  “desa membangun”)  dalam  koridor  good  village governance.  Untuk  tujuan  ini,  tulisan    ini mengajukan    dua    konsep    implementatif “desa  membangun”  dalam  koridor  good

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
village  governance,  yang    memuat  elemen pemberdayaan  masyarakat  dan  strategi partisipasi  masyarakat  dalam  collective action  “desa  membangun”.  Keduanya terangkum  dalam  konsep    pemberdayaan masyarakat partisipatif.
Dalam  pengaturan  mengenai  Alokasi Dana Desa terdapat beberapa peraturan yaitu: Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  Peraturan  Pemerintah  Nomor 72  Tahun  2005  tentang  Desa,  Peraturan dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Desa  mempunyai  sumber  pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah yang  diterima  oleh  Kabupaten/Kota, alokasi anggaran  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara,  bantuan  keuangan  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Provinsi  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan  sumbangan  yang  tidak  mengikat  dari pihak  ketiga.  Bantuan  keuangan  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Provinsi  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  kepada Desa  diberikan  sesuai  dengan  kemampuan keuangan
Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.  Bantuan  tersebut  diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan  oleh  Desa  berasal  dari  Badan Usaha  Milik  Desa,  pengelolaan  pasar  Desa, pengelolaan  kawasan  wisata  skala  Desa, pengelolaan  tambang  mineral  bukan  logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan  alat  berat,  serta  sumber lainnya  dan  tidak  untuk  dijual  belikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  paling sedikit  10%  (sepuluh  perseratus)  setelah dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus  yang selanjutnya  disebut  Alokasi  Dana  Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber  dari  Belanja  Pusat  dilakukan
dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
Dalam  pasal  1  angka  11  peraturan pemerintah  nomor  72  tahun  2005  tentang desa  disebutkan  bahwa  alokasi  dana  desa adalah  dana  yang  di  alokasikan  oleh pemerintah  kabupaten/kota  untuk  desa  yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pengertian  ini  menegaskan  bahwa  alokasi dana  desa  merupakan  hak  bagi  desa sebagaimana pemerintah daerah
kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Di  dalam  Pasal  19  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  telah ditegaskan bahwa Tujuan Alokasi dana Desa adalah,  Menanggulangi  kemiskinan  dan mengurangi  kesenjangan;  Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan  masyarakat;  Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan,  sosial  budaya  dalam  rangka mewujudkan peningkatan sosial;
Meningkatkan  ketrentaman  dan  ketertiban masyarakat;  Meningkatkan  pelayanan  pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Dalam  P;asal  20  ayat  (2)  Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan  Desa  menyebutkan  rumus  yang dipergunakan  dalam  Alokasi  Dana  Desa adalah : Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi  Dana  Desa  yang  sama  untuk  setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa  Minimal  (ADDM);  Azas  Adil  adalah

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
besarnya  bagian  Alokasi  Dana  Desa berdasarkan  Nilai  Bobot  Desa  (BD)  yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya  disebut  Alokasi  Dana  Desa Proporsional (ADDP). Lebih lanjut di dalam ayat (3) peraturan menteri dalam negeri tersebut menyebutkan bahwa besarnya prosentase perbandingan  antara  azas  merata  dan  adil sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  di  atas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen)  dari  jumlah  ADD  dan  besarnya  ADDP adalah  40%  (empat  puluh  persen)  dari  jumlah ADD.
Pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa  merupakan  bagian  penting  yang  tidak dipisahkan  dari  pengelolaan  keuangan  desa dalam  APBDes.  Seluruh  kegiatan  yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan,  dilaksanakan  dan  dievaliasi secara  terbuka  dengan  melibatkan  seluruh unsur  masyarakat  desa.  Seluruh  kegiatan harus  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara administrative, teknis dan hukum.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Ponorogo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa tujuan dari Alokasi Dana Desa sebagai berikut:
i. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; ii. meningkatkan  kemampuan  lembaga kemasyarakatan  dalam  perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
iii. meningkatkan pemerataan pendapatan,  kesempatan  kerja  dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; iv. mendorong  peningkatan  swadaya gotong-royong masyarakat.
Intinya  program  Alokasi  Dana  Desa bertujuan  mempercepat  pembangunan  desa dengan  alokasi  dana  yang  dikelola  lngsung oleh masyarakat.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka manajemen  pengelolaan  ADG  di  Gampong Bunot  Kecamatan  Meureudu  harus  terdapat kegiatan  dan  fungsi  manajemen.  Fungsi  – fungsi  manajemen  terdiri  dari  perencanaan (planning),  pengorganisasian  (organiz-ing), pengarahan (actuating), pengawasan (controlling). Setiap kegiatan yang dilaksanakan  di  dalam  rangkaian  kegiatan harus  di  dahului  oleh  suatu  keputusan  yang meliputi  boleh  tidaknya  kegiatan  itu dilaksanakan, cara pelaksanaanya, waktu dan kurun waktu pelaksanaanya, serta jumlah dan jenis  sumber  daya  yang  akan  digunakan. Setiap  keputusan  tersebut  adalah  hasil  dari perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan, dan  pengawasan.  Mengenai  kegiatan  dan fungsi manajemen yang meliputi:
1. Perencanaan (planning) adalah mempersiapkan segala kebutuhan,
memperhitungkan  matang  –  matang  apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan  dengan  anggaran  alokasi  dana ADG  di  Gampong  Bunot  Kecamatan Meureudu  sehingga  apa  yang  menjadi tujuan dan sasaran program alokasi dana Gampong dapat mencapai sesuai dengan yang di harapkan.
2. Pengorganisasian  (organizing)  adalah sebagai cara untuk mengumpulkan orang –  orang  dan  menempatkan  mereka menurut  kemampuan  dan  keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan  dan  menentukan  berbagai kegiatan  penting  yang  akan  dilakukan dengan dana ADG yang sudah dialokasikan oleh Pemerintah dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
tersebut.
3. Pengarahan  (actuating)  adalah  untuk menggerakkan  organisasi  agar  berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing – masing  serta  menggerakkan  seluruh sumber  daya  yang  ada  dalam  organisasi agar  pekerjaan  atau  kegiatan  yang dilakukan  bisa  berjalan  sesuai  dengan

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
rencana  dan  bisa  mencapai  tujuan.
Actuating mencakup pemuasan
kebutuhan manusiawi dan aparat – aparat Gampong, memberi penghargaan, memimpin,  memberi  penghargaan  dan memberi kompensasi kepada para aparat Gampong.
4. Pengawasan  (controlling)  adalah  untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi  ini  sudah  sesuai  dengan rencana  atau  belum.  Serta  mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi  agar  bisa  terpakai  secara efektif  dan  efisien  tanpa  ada  yang melenceng dari rencana. Sumiati (2015:135-142).
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Gampong Bunot kecamatan Meureudu kabupaten Pidie Jaya mencakup beberapa hal yaitu:
1. Dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa hal  ini  meliputi  penggunaan  program Alokasi Dana Desa (ADD), yang dimulai dari tahap perencanaan, berupa sosialisasi baik dilaksanakan pada tingkat kabupaten,  kecamatan  hingga  desa, dilanjutkan  dengan  penyusunan  rencana kegiatan  program  ADG,  penyaluran  dan pencairan  dana.  Serta  pengelolaan  ADG juga  meliputi  pelaksanaan  kegiatan, monitoring  hingga  pelaporan  seluruh kegiatan dalam penggunaan dana Alokasi Dana Gampong.
2. Pengelolaan adalah suatu bentuk kegiatan yang  dilakukan  dengan  memanfaatkan sumberdaya manusia ataupun sumberdaya lainya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
3. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong  juga  tak  lepas  dari  adanya pasrtisipasi masyarakat dalam
mewujudkan  terealisasinya  setiap  tahap kegiatan.  Dukungan  ini  bisa  berupa tenaga,  maupun  biaya  berupa  uang,  dan juga  dalam  bentuk  swadaya  gotong  –
royong  masyarakat,  selain  itu  juga merupakan bentuk kerjasama yang erat.
Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan  alokasi  dana  gampong  Buenot kecamatan  Meureudu  Kabupaten  Pidie  Jaya Berdasarkan    Permendagri  No.  37  Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa serta dapatlah dilihat dalam berbagai  aspek  dan  pendekatan  didalam Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014 ini  memiliki  dua    pendekatan,  yaitu  ‘Desa membangun’  dan  ‘membangun  Desa’  yang tidak  ada    pada  aturan  sebelumnya.
Penjelasan Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa “kedua” pendekatan ini diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun
perencanaan  pembangunan  sesuai  dengan kewenangannya  dengan  mengacu  pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen  rencana  Pembangunan  Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan  di  Desa  dan  sebagai  dasar penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa.  Perencanaan  Pembangunan Gampong diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan  gampong  agar  terjadinya transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat umum.(wawancara: Kechik
Bunot).
Selanjutnya  Transparansi  Anggaran Gampong  Bunot  harus  ada  prinsip  yang menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap orang/masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan,  yakni  informasi  tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Lalolo (2003:13). Melihat pendapat dari para ahli tentang perencanaan pembangunan  kesemuanya  dapat  dipahami bahwa  perencanaan  merupakan  sebuah proses  yang  disusun  untuk  pegangan  awal dalam melakukan pembangunan dikemudian hari.  Dengan  sendirinya  pengaruh  dari perencanaan sangat besar mengingat

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
pembangunan dilakukan berdasarkan perencanaan dan tertuang dalam RPJMG dan
RKPGampong.
Pemanfaatan  alokasi  dana  Gampong
Bunot juga harus memiliki prinsip Transparansi,  dan  semua  ini  haruslah merujuk  pada  atuaran  yang  ada  yaitu Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal  80  menyebutkan  bahwa  perencanaan pembangunan  Gampong  dan  pemberdayaan masyarakat  akan terwujut apabila  dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong agar keterbukaan informasi kepada masyarakat bisa menyeluruh serta pembangunan gampong khususnya Pemberdayaan
masyarakat dalam
pemanfaatan  alokasi  dana  gampong  Buenot kecamatan  Meureudu  Kabupaten  Pidie  Jaya sesuai  aturan  hukumyaitu  Permendagri  No. 37 Tahun 2007
Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa ,berjalan lancar dan  evaluasinya  dan  pengawasan  juga berjalan tampa ada maslah. (wawancara: Sek. Gampong Bunot).

## Kesimpulan
Ketentuan Hukum Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong  Bunot  Kecamatan  Meureudu Kabupaten Pidie Jaya yaitu berpedoman pada Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang desa sebagaimana tersebut pada Pasal 79  ayat  (4)  dan  (5)  menyatakan  bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)
Desa  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP) Desa  merupakan  satu-satunya  dokumen perencanaan  di  Desa  dan    merupakan pedoman  dalam  penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  (APB)  Desa.  Pasal 80 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan  desa    dilakukan  dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong.Baik pemberdayaan maupun
alokasi dana untuk Gampong.
Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan  alokasi  dana  gampong  Buenot kecamatan  Meureudu  kabupaten  Pidie  Jaya
Berdasarkan    Undang-Undang  Desa  Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Gampong Bunot berpedoman  pada  prinsip  yang  menjamin akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi  tentang,  proses  penyusunan, pembuatan dan pemanfaatan  serta hasil yang dicapai  dalam  Pembangunan  dilakukan berdasarkan perencanaan dan tertuang dalam RPJMG  dan  RKP  Gampong  dan  menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal  80  menyebutkan  bahwa  perencanaan pembangunan  Pemberdayaan  masyarakat serta  alokasi  dana    Gampong    dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong agar keterbukaan informasi kepada masyarakat bisa menyeluruh serta pembangunan gampong juga berjalan lancar dan  evaluasinya  dan  pengawasan  juga berjalan tampa ada masalah.

## Daftar Kepustakaan
Artikel,(2016),  pada  Bab  VII  Model  dan Strategi  Pembangunan  Desa,  buku “Percikan  Pemikiran  Tata  Kelola daPembangunan  Desa,  CSWS  FISIP
Unair, Surabaya: Airlangga University Press. Abdurrahmat Fathoni,dalam Wardani, (2016) Metodologi  penielitian  dan  Teknik Penulisan Skripsi. Jakarta:PT Rineka Cipta. Azam Awang, (2016), Implementasi Pemberdayaan Pemerintah (Yogyakarta : Pustaka Belajar. Konkon  Subrata,  (2018)  dalam  T.Kulla, Pembangunan  Masyarakat,  Jakarta: PT. Raja Grafindo. Laode Ida, (2011), Ciri-ciri Good
Gorvenence, : Jakarta: Galang Pres

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
M.  Faedhoni  (2014),  Analisis  Manajemen, Jurnal UNNES, ketahanan Nasioanal,No.821 EEAJ. 6 (V. 3). Muhammad idrus, (2007), Metode Penelitian Ilmu Sosial (Yogyakarta: PT. Gelora
Aksara Pratama.
Nugroho dan Rochmin Dahuri, (2009).Pembangunan Wilayah: Perspektif  ekonomi  dan  lingkungan, Jakarta : LP3ES.
Riyadi  dan  Bratakusuma  dalam  Faedhoni (2014),  Perencanaa  Pembangunan
Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama
Sugiono, (2010), Metode Penelitian Kualitatif , Bandung, Alfebeta Suharsimi Arikunto,(2016) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Bina Aksara.
Undang-Undang    Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa.
Undang-Undang    Nomor  32  Tahun  2004
Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang    Nomor  5  Tahun  2075
Tentang Pemerintahan Desa.
Undang-Undang    Nomor  11  Tahun  2006 Tentang Pemerintah Aceh Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.