## MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA
Globalisasi sebagai Tantangan dan Pancasila sebagai Imperatif Solusi
Moh. Mahfud MD Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta mohmahfudmd@yahoo.co.id

## Abstract
This article commences with a question about the existence of the real characteristics of the nation. The article then explains the nature and culture of Indonesian people as well as the negation  of  the  characteristics  of  the  nation.  It  also  affirms  Trisakti  and  geopolitics  as  the mosaic of the characteristics, and Pancasila as fundamental to the geopolitics. Furthermore, the  article  elucidates  the  present  global  challenge,  mentioning  a  number  of  real  cases  in Indonesia. The writer assesses that the cases are the actual threats towards the sovereignty of the nation. He concludes the article by pointing out three basic measures he is assured of to take the challenge.
Key  words :  characteristics of  the nation, Trisakti, Pancasila, Indonesia  people, sovereignty of the nation
1. Pendahuluan: Mempertanyakan
Eksistensi Jati Diri
Pada saat ini banyak keluhan bahwa kita ini  sudah  kehilangan  jatidiri  seperti  yang terlihat  dari  perilaku  kita  dalam  berbagai bidang:  politik,  sosial,  ekonomi,  budaya, bahkan juga ideologi. Kita sering mendengar pertanyaan yang mendalam: apakah Pancasila masih menjadi jatidiri kita sebagai bangsa?  Sekelompok  warga  masyarakat yang  sangat  perduli  akan  kelangsungan bangsa  dan  negara,  misalnya,  juga  tergugah untuk  mencari  jawab  atas  masalah  itu dengan  mendirikan  Yayasan  Jatidiri  Bangsa (YJDB).  Yayasan  ini  didirikan  untuk  turut berkontribusi meluruskan
kembali perjalanan bangsa yang sudah agak terganggu  melalui  pendidikan  karakter  dan publikasi  ide  agar  identitas  ke-Indonesiaan atau jatidiri bangsa tetap terjaga. Pendidikan karakter,  menurut  YJDB  penting  karena karakter  tidak  bisa  datang  atau  terbentuk sendiri  melainkan  dibentuk  dan  dibangun secara  sadar  berdasar  dan  menuju  jati  diri bangsa  melalui  pendidikan.  Kita  pun berkumpul  dalam  seminar  hari  ini  karena ingin  mendiagnosa  gejala pelunturan jatidiri
bangsa  untuk  kemudian  mendiagnosanya serta  mencari  solusi  penangkalnya  jika gejala  serangan  atasnya  datang  sehingga jatidiri  bangsa  itu  tetap  terjaga  dengan segala fungsinya. Apa fungsi jatidiri bangsa? Fungsi  jatidiri  adalah  sebagai  penanda keberadaan  atau  eksistensi  suatu  bangsa serta cerminan kondisi bangsa yang menampilkan konsep diri, identitas, perilaku,  kematangan,  daya  juang,  dan kekuatan bangsa yang menjadi pembeda dan bangsa-bangsa lain.
Dengan  demikian  jatidiri  bangsa  adalah  ciri khas  dan  sifat-sifat  khas  yang  menandai seseorang  atau  sekelompok  orang  atau  satu bangsa  yang  membedakan  dan  masyarakat lain.  Jati  diri  bangsa  sening  disamakan dengan  identitas  bangsa  atau  kepribadian bangsa.
2. Sifat dan Budaya Manusia

## Indonesia
Pernah  muncul  semacam  polemik  dan kerancuan  ketika  sasterawan  dan  wartawan Mochtar  Lubis  dan  Wapres  Republik Indonesia  yang  pertama  Mohammad  Hatta dianggap  memberi  penilaian  negatif  kepada
sifat  manusia    dan  budaya  koruptif  yang berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat Indonesia. 1
Menurut  Mochtar  Lubis  dalam  buku Manusia  Indonesia (1977)  ada  enam karakter manusia Indonesia, sebagai berikut.
1. Hipokrit atau munafik, misalnya berteriak-teriak akan memberantas korupsi  tetapi  jika  ada  kesempatan korupsi juga.
2. Enggan  bertanggungjawab,  misalnya selalu  berlindung  di  bawah  jawaban “saya  hanya  melaksanakan  tugas”  atau “saya  akan  terus  maju  karena  saya belum dinyatakan bersalah oleh hukum”.
3. Berjiwa  feodal  atau  ingin  agar  selalu diagung-agungkan serta  suka membagi- bagi jabatan berdasar upeti dan kedekatan (nepotis).
4. Percaya  pada  takhayul  seperti  jimat- jimat dan dukun-dukun sebagai pendukung  karier  atau  sarana  untuk meraih jabatan.
5. Artistik,  kreatif  dalam  membuat  karya seni  untuk  kemasan,  sovenir-sovenir, dan sebagainya.
6. Berwatak  lemah,  mudah  menyerah dengan pernyataan, “Ya, sudahlah ambil hikmahnya”.  Bahkan  kata  Mochtar Lubis  Bung  Karno  pernah  mengatakan bahwa  inflasi  tidak  apa-apa  demi revolusi  Indonesia”  sehingga  pada menjelang  kejatuhannya  di  tahun  1965 inflasi benar-benar mencapai 650%.
Dalam  pada  itu  Bung  Hatta  pernah mengatakan  bahwa  korupsi  sudah  menjadi budaya  bangsa  Indonesia.  Saya  pernah mencatat  juga  dalam  beberapa  kesempatan bahwa  sifat  kreatif  bangsa  Indonesia  diikuti
1 Selanjutnya  lihat  dalam  Moh.  Mahfud  MD, “Meneguhkan  Karakter  Kendonesiaan,  Perspektif Karakter  Manusia  dan  Budaya  Indonesia”  makalah Seminar
Nasional
“Merajut Kebhinekaan,
Meneguhkan Karakter Ke-Indonesiaan” yang diselenggarakan  dalam  rangka  Dies  Natalis  ke  63 Universitas  Negeri  Malang  (UM)  di  Malang,  Kamis tanggal 5 Oktober 2017.
juga dengan kreativitas untuk selalu memanipulasi  atau  menukangi  kebijakan dan anggaran proyek secara koruptif jika ada masalah  yang  menimbulkan  sikap  koruptif maka  kita  bisa  serta  merta  membuat peraturan  untuk  mengatasinya,  tetapi  begitu peraturan  itu  selesai  dan  diberlakukan  akan ada  saja  akal  orang  Indonesia  untuk mengkorupsinya atau
mengimplementasikannya  secara  koruptif. Dalam  bidang  pemerintahan  misalnya,  kita pernah memberlakukan sistem desentralisasi yang  terkendali  di  era  Orde  Baru  yang  oleh publik  dianggap  mengekang  kebebasan anggota DPRD untuk bekerja demi kemajuan  daerah  sehingga  Daerah  tidak maju-maju karena sangat sentralistis- birokratis. Pada era reformasi kita mengubah hubungan  antara  Pusat  dan  Daerah  menjadi Iebih  demokratis  dengan  cara  menjadikan DPRD  sebagai  tulang  punggung  otonomi daerah  dan  anggota  DPRD  (seperti  juga anggota  DPR)  tidak  dapat  diberhentikan dalam  masa  jabatannya  ( recall )  kecuali meninggal  dunia,  meminta  berhenti,  atau dijatuhi  hukuman  penjara  tertentu  yang sudah  inkracht.  Hubungan  yang  seperti  itu dituangkan, antara lain, di dalam UU No. 22 Tahun 1999 sebagai  pengganti atas UU No. 5 Tahun 1974. Tetapi kebijakan negara yang demikian  malah  ditukangi  secara  koruptif. Karena tidak bisa diberhentikan dalam masa jabatannya maka banyak anggota DPR/DPRD  yang  melakukan  pelanggaran- pelanggaran  etik  dan  moral  dengan  sesuka hati  dan  kalau  diperingatkan  mereka  selalu mengatakan  dirinya  dipilih  oleh  rakyat  dan tidak  bisa  diberhentikan  sembarangan. Karena  DPRD  dijadikan  sebagai  tulang punggung  otonomi  daerah  maka  dalam pengalaman  banyak  sekali  anggota  DPRD yang  memeras  Kepala  Daerah  dan  menjual hak  suaranya  dalam  pemilihan  kepala daerah. Mereka bisa memeras kepala daerah dengan  ancaman  akan  menolak  laporan pertanggungjawaban  tahunannya  sehingga bisa  dilengserkan  sesuai  dengan  wewenang yang diberikan oleh UU kepada DPRD.

## 3. Bukan Jati Diri Bangsa
Sifat  manusia  Indonesia  seperti  yang digambarkan  oleh  Mochtar  Lubis  dan perilaku  koruptif  yang,  katanya,  oleh  Bung Hatta dianggap sebagai  budaya kita pastilah bukan  jatidiri  bangsa  karena  tiga  alasan. Pertama,  ciri-ciri  yang  dikemukakan  oleh Mochtar Lubis hanyalah bagian yang negatif dan  keseluruhan  ciri  manusia  Indonesia sebab masih ada ciiri-ciri Iainnya yang lebih dominan  seperti  beriman  kepada  Tuhan Yang  Maha  Kuasa,  berperikemanusiaan, suka  tolong  menolong,  gotong  royong, ramah,  santun,  dan  sebagainya.  Kedua, budaya  merupakan  produk  akal  budi  (hasil daya  cipta,  rasa,  dan  karsa)  manusia  yang baik  sehingga  tidak  mungkin  korupsi dianggap  sebagai  budaya.  Selama  ml  kita mengklaim  bahwa  budaya  Indonesia  adalah budaya  adiluhung,  budaya  yang  hebat  dan berperadaban  tinggi.  Maka  itu  korupsi  tiak bisa  disebut  budaya  melainkan  harus dipandang  sebagal  kejahatan  yang  jika berkembang  di  dalam  masyarakat  harus diluruskan  melalui  politik  kebudayaan  dan politik  hukum.  Ketiga,  kebiasaan  yang buruk  seperti  perilaku  koruptif  tidak  boleh dianggap  sebagai  budaya  sebab  kalau  ia dianggap  budaya  maka  berati  kita  tunduk dan  pasrah  alis  bersikap  fatalistik  terhadap kenyataan.  Padahal  kebudayaan  itu  bersifat dinamis,  bisa  diarahkan  atau  direvitalisasi melalui  politik  kebudayaan.  Kita  bisa mencatat  ketika  dunia  politik  didominasi oleh para negarawan dan politisi yang bersih maka  negara  kita  relatif  bersih  dan  korupsi. Kita  bisa  mencatat  behwa  ketika  perekrutan politik berhasil menjaring orang-orang  yang bersih  dan  tegas  maka  korupsi  bisa dimimalisir,  seperti  yang  terjadi  pada awalawal  kemerdekaan  sampai  akhir  tahun 1950-an  dan  pada  periode-periode  lain  saat instusi-institusi  negara  dikendalikan  dengan politik bersih. Bagi kita apa yang dikemukakan  oleh  Hatta  harus  dianggap sebagai  peringatan  dan  seorang  Bapak Bangsa agar kita tidak membiarkan kebiasaan ,korupsi benar-benar membudaya.
4. Trisakti  dan  Geopolitik  sebagai Mosaik Jati Diri Kita
Jelaslah bahwa pencirian yang dikemukakan oleh Mochtar Lubis dan Hatta tidak  bisa  kita  terima  sebagai  sesuatu  yang given  dan  tidak  bisa  ditolak  melainkan  bisa diperbaiki melalui politik hukum dan politik kebudayaan.  Seumpama  pun  benar  bahwa yang  dikemukakan  oleh  Mochtar  Lubis  dan Hatta  memang  ada  di  tengah-tengah masyarakat  maka  kita  harus  kembali  ke jatidiri  yang  telah  dikristalkan  secara  resmi pada  saat  kita  menyatakan  kemerdekaan atau  mendirikan  negara  merdeka.  Tepatnya secara  imperatif  kita  harus  kembali  ke Pancasila. Dengan mendirikan negara merdeka  maka  kita  sebenarnya  sudah menegaskan  jatidiri  bangsa  kita  yang  sama sekali  tidak  boleh  koruptif.  Seperti  apa jatidiri  bangsa  kita?  Jika  dikemukakan secara sederhana tapi mengena maka azimat revolusi  yang  disebut  Trisakti  oleh  Bung Karno  bisa  disebut  sebagai  simpul  jatidiri kita, yakni, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian  secara  budaya.  Azimat revolusi  yang  disebut  Trisakti  tersebut menurut  saya  disarikan  dan  geopolitik  yang dikristalisasikan dan nilai-nilai Pancasila Geopilitik  bisa  diartikan  sebagai sistem  politik  atau  peraturan-peraturan dalam  wujud  kebijaksanaan  dan  strategi nasional  yang  didorong  oleh  aspirasi nasional  yang  titik  beratnya  terletak  pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial  suatu  negara  di  bagian  bumi tertentu yang
ditujukan untuk mempertahankan  eksistensi  dan  meraih tujuan-tujuan negara. 2 Geopolitik bisa
2 Selanjutnya  lihat  dalam  Moh.  Mahfud  MD, “Sumpah  Pemuda  Sebagai  Landasan  Geopolitik  dan Geostrategi”  makalah  yang  disampaikan  pada Kongres Pemuda dalam rangka Peringatan 90 Tahun Sumpah  Pemuda  yang  diselenggarakan  oleh  Dewan Guru  Besar  Universitas  Gadjah  Mada  di  Balairung UGM Yogyakarta, Minggu tanggal 28 Oktober 2018.
diartikan  juga  sebagai  bagian  bumi  tempat berdirinya  suatu  entitas  bangsa  yang  hidup bersama dalam satu negara yang menunjukkan  posisinya  di  tengah-tengah bangsa  dan  negara-negara  lain  secara internasional.  Jika  dikaitkan  secara  spesifik dengan Indonesia maka geopolitik Indonesia berasal  dan  kristalisasi  nilai-nilai  budaya, sejarah yang sama dan sekelompok manusia yang  hidup  di  irisan  bumi  yang  sama  yakni Nusantara  karena  nasib  dan  cita-cita bersama  dengan  membentuk  satu  negara milik  bersama  yakni  Indonesia.  Dalam kaitan  mi  geopolitik  berhubungan  erat dengan hubungan internasional dan perkembangan sejarah sosial  untuk  menjaga eksistensi  Indonesia  dengan  segala  jati dirinya.  Konsep  geopolitik  yang  seperti  mi sering  disebut  sebagai  Wawasan  Nusantara. Dalam  konteks  hubungan  internasional geopolitik merupakan upaya untuk mengatur interaksi  antar  kondisi  internal  dimana kekuatan  tidak  hanya  dihitung  dan  senjata dan manusia tetapi juga harus mengenal ciri dan  potensinya  dengan  melihat  masa  lalu serta  sekaligus  mengetahui  lingkungan  kita sehingga paham  atas kendali-kendali negara di sekitar kita. Dalam kaitan tu pula ada dua aspek yang harus diperhatikan yakni kondisi internal  dan  kondisi  eksternal.  Secara interbal, sebagai realitas politik kita mempunyai tiga hal:
Pertama ,  geografi  yakni  hamparan  bumi Indonesia yang merupakan negara kepulauan  terbesar  yang  memiliki  tiga  zona waktu,  memiliki  17.504 pulau  yang  luasnya melebihi  hamparan  20  negara  Eropah, memiliki  empat  Alur  Laut  Kepulauan Indonesia  (ALKI)  dan  tujuh  alur  laut  besar yang  ada  di  dunia  sehingga  laut  Indonesia menjadi  alur perdagangan terbesar di  dunia. Kedua,  demografi  yakni  jumlah  penduduk terbesar  keempat  di  dunia  setelah  RRC  (1,3 miliar),  India  (1  miliar),  USA  (326  juta), Indonesia  (260  juta),  dan  Brasil  (106  juta). Penduduk  yang  demikian  besar  dan  hidup menyebar di 17.504 pulau dengan keberagaman  suku  (1360  suku),  bahasa daerah (726 bahasa daerah), beragam agarna
dan  kepercayaan  serta  kultur.  Ketiga, kekayaan  sumber  daya  alam  (SDA)  yang begitu besar yang didukung oleh tanah yang subur,  air  yang  melimpah,  iklirn  yang menghadirkan  hujan  yang  seimbang  dengan dua  musim.  Kekayaan  SDA  Indonesia meliputi  tambang  emas,  tambang  batu  bara, cadangan  gas  alam,  hutan  hujan  tropis, kekayaan  laut,  kesuburan  tanah,  hasil tanaman,  dan  fauna-fauna  yang  langka. Itulah hal-hal penting yang menggambarkan geopolitik,  potret  diri  atau  Jati  diri  atau identitas  kita  sebagai  bangsa  dan  negara Indonesia. Intinya, geopolitik yang mencakup  potret  diri  atau  Jati  diri  bangsa dan negara  Indonesia adalah (berangkat  dan dan  menuju  ke)  Pancasila  sebagai  dasar ideologi negara.
5. Pancasila sebagal Dasar Geopolitik
ltulah potret sekilas tentang geopolitik kita  yang dikonstruksi  dan Sumpah Pemuda 1928  dan  diwadahi  dengan  rumah  yang bernama Negara Kesatuan Republik
Indonesia  melalui  proklamasi  kemerdekaan pada  tanggal  17  Agustus  1945.  Negara Republik  Indonesia  dengan  geopolitik  di atas  dilandasi  oleh  kesepakatan  untuk menjadikan  Pancasila  baik  sebagai  dasar negara  maupun  selain  sebagai  dasar  negara. Sebagai  dasar  negara  Pancasila  melahirkan aturan-aturan  hukum  yang  tersusun  secara berjenjang  dalam  bentuk-bentuk  peraturan perundang-undangan sedangkan selain sebagai  dasar  negara  Pancasila  melahirkan norma-norma  nonhukum  seperti  pandangan hidup  bersama,  pedoman  pergaulan,  moral, etika,  dan  sebagainya.  Perbedaan  pokok antara  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan selain  sebagai  dasar  negara  atau  Pancasila yang melahirkan hukum dan yang melahirkan  pedoman  nonhukum  seperti norma agama (yang isinya belum dihukumkan),  norma  kesulilaan,  dan  norma kesopnan atau moral dan etika terletak pada pemberlakuan dan sanksinya
Norma hukum yang lahir dan
Pancasila sebagai
dasar negara
keberlakuannya ditetapkan secara resmi oleh negara melalui proses legislasi atau penetapan  oleh  lembaga  yang  berwenang sehingga  mempunyai  bentuk  tertentu  yang dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan. Sedangkan norma-norma nonhukum berlaku sebagai pedoman tingkah laku  di  dalam  masyarakat  tanpa  ditetapkan oleh  negara  atau  lembaga  yang  berwenang, artinya  berlaku  karena  kesadaran  masing- masing orang atau komunitas pendukungnya.  Penegakan  atas  norma hukum  dilakukan  secara  memaksa  oleh aparat  negara  dengan  ancaman  sanksiyang bersifat  heteronom  (datang  dari  kekuatan diri  yang  melanggar),  sedangkan  penegakan norma yang nonhukum tidak dapat dipaksakan oleh aparat negara dan sanksinya lebih  bersifat  otonom  (datang  dan  hati  yang melanggar). Di dalam kenyataan masyarakat kita  banyak  orang  yang  melanggar  norma nonhukum  tetapi  sering  merasa  tidak bersalah karena tidak ada kekuatan luar yang bisa memaksanya secara heteronom. Padahal norma hukum merupakan formalisasi atau legalisasi dan norma-norma nonhukum, artinya, norma hukum tidak lain adalah norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan yang diresmikan keberlakuannya sebagai hukum oleh negara. Oleh  sebab  itu  secara  moral  setiap  orang seharusnya  tunduk  juga  pada  norma-norma non  hukum  karena  norma-  norma  non hukum  itulah  yang  menjadi  sumber  materiil norma hukum.
Pancasila sebagai dasar ideologi negara, baik  yang melahirkan norma hukum maupun norma-norma non hukum, melahirkan  juga  empat  kaidah  penuntun dalam penyelenggaraan
kehidupan berbangsa  dan  bernegara  yang  harus menjadi  penuntun  dalam  geopolitik  dan geostrategi  Indonesia.  Pertama,  menjaga integrasi  Indonesia  baik  ideologi  maupun teritorinya;  Kedua,  membangun  demokrasi dan nomokrasi; Ketiga, membangun keadilan  sosial;  Keempat,  membangun
toleransi beragama yang  berkeadaban. Identifikasi geopolitik seperti yang diuraikan di  atas  kerapkali  disamakan  dengan  konsep Wawasan Nusantara yang prinsip-prinsipnya meliputi:
1. Wilayah  Indonesia  dengan  seluruh  isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan  kedaulatan  dalam  wadah NKRI
2. Warga bangsa yang terdiri dari berbagai ikatan  primordial  dan  multi  kultural merupakan satu kesatuan yang bulat.
3. Seluruh  bangsa  harus  merasa  satu, senasib  sepenangungan,  sebangsa  dan setanah air serta menpunyau tekad yang sama  untuk  mencapai  cita-cita  dan tujuan bersama.
4. Pancasila merupakan satu-satunya falsafah  serta  ideologi  yang  melandasi, membimbing,  dan  mengarahkan  bangsa untuk meraih tujuan-tujuannya.
5. Kehidupan  politik  di  seluruh  wilayah Indonesia  merupakan  satu  kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 6. Perbedaan-perbedaan aspirasi antar warga  negara  dimungkinkan yang pengelolaannya dilakukan melalui prinsip  dan  mekanisme  demokrasi dengan tetap menjamin integrasi.
7. Mekanisme  demokrasi  dilaksanakan sejalan  dengan  penegakan  supremasi hukum  (nomokrasi)  agar  tidak  terjadi anarki.

## 6. Tantangan globalisasi
Uraian  di  atas  memberi  gambaran kepada  kita  tentang  jatidiri  kita  yakni Trisakti  yang bersamber dan Pancasila yang dituangkan  ke  dalam  sistem  dan  peraturan- peraturan  yang  menunjukan  posisi  diri secara  geografisdengan  nilai-nilai  dan  sikap yang khas sebagai bangsa dengan demografi dan kekayaan alamnya.
Masalahnya,  ada  kehawatiran  bahwa jatidiri kita sudah mulai tergerus baik karena faktor eksternal yang merupakan konsekuensi  dan  globalisasi  maupun  karena faktor internal yang berkembang dan proses-
proses  kehidupan  bernegara  dalam  segala bidang.  Secara  ekternal  karena  kita  ini berada  di  tengah-tengah  dunia  internasional yang  jika  dilihat  dan  sudut  hubungan  antar negara  mempunyai  geopolitiknya  masing- masing  maka  kita  memang  terkepung  oleh situasi yang bisa mempengaruhi jatidiri kita.
Sebagai  tantangan  globalisasi  yang semakin  masif  membawa  empat  tuntutan hati  nurani  global  ( global  conciusness ) yakni,  perlindungan  atas  hak-hak  asasi manusia, demokratisasi, pemeliharaan lingkungan hidup, dan ekonomi pasar bebas. Keempat  hal  tersebut  sekarang  ini  selalu menjadi  perhatian  dunia  yang  tidak  bisa dihindari. Pelanggaran HAM di suatu negara bisa memicu keterlibatan dunia, pemerintahan  yang  tidak  demokratis  bukan hanya  diprotes  oleh  rakyat  domestiknya melainkan  juga  menjadi  sorotan  dunia internasional,  perusakan  atas  lingkungan hidup bisa memicu reaksi internasional, dan ekonomi  pasar  bebas  masuk  ke  dalam negara  kita  melalui  instrumen-instrumen internasional.
Kesalahan  dalam  menangani  empat hati  nurani  global  itu  bisa  merusak  konsep geopolitik kita bahkan merongrong kedaulatan  negara.  Contohnya,  sebagai warga negara  Indonesia  saya pernah merasa tersinggung  ketika  pada  tanggal  4  Agustus 2015 Pemerintah Singapura mengundangkan The  Transboundary  Haze  Pollution  Act (THPA)  atau,  singkatnya,  UU  Anti  Asap yang isinya, antara lain, Pemerintah Singapore boleh menangkap dan
menghukum  pembakar  hutan  di  negara  lain (tentunya  juga  terutama  Indonesia)  yang karena kesalahannya asap pembakaran hutan tersebut mengganggu warga Singapore. Bagi ilmu  hukum  pidana  hal  ini  memang  terlihat aneh  dan  serta  merta  dapat  disikapi  bahwa UU  tersebut  salah  dan  kita  tidak  terikat kepadanya.  Tetapi  bisa  dipastikan  bahwa Pemerintah  Singapore  bukan  tidak  tahu tentang  kejanggalan  tersebut  namun  mereka punya  alasannya  sendiri.  Mereka  bisa mengatakan bahwa Singapore berhak membuat UU untuk melindungi keselamatan
rakyatnya sesuai dengan konvensi internasional  bahwa  setiap  negara  dapat mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan  untuk  melindungi  eksistensi negaranya.  Singapore  memang  tidak  bisa masuk  ke  Indonesia  untuk  menangkap pembakar  hutan  tetapi  dengan  UU  tersebut pihak  Singapore  bisa  menangkap  pembakar hutan (orang maupun korporasi) di Indonesia yang datang ke Singapore (dengan mengkap sendiri) atau menggunakan interpol  jika  si  pembakar  hutan  datang  ke negara lain. Lebih dari itu alasan Pemerintah Singapore  mengeluarkan  UU  Anti  Asap  itu adalah karena pihak Singapore menganggap Indonesia  tidak  bisa  menegakkan  hukum dan  menghukum  pembakar  hutannya  yang selalu  terjadi  hampir  setiap  tahun.  Mungkin pihak  Singapore  bermaksud  mengatakan, “jika  Anda  tidak  bisa  menegakkan  hukum kepada  orang-orang  yang  membakar  hutan sedangkan  asapnya  selalu  mengancam kehidupan  rakyat  kami  maka  kami  bisa membuat  hukum  sendiri”.  Jatidiri  kita sebagai negara dan bangsa yang taat hukum danmempunyai  kedaulatan  hukum  sendiri menjadi terlecehkan kalau kita tidak mampu menegakkan hukum kita sendiri.
Ada  contoh  lain,  dulu  pernah  ramai diberitakan  empat  polisi  air  Indonesia  yang menjaga perbatasan laut di Riau menangkap empat  orang  penangkap  ikan  dan  Malaysia yang melanggar perbatasan perairan Indonesia. Namun ketika para polisi air kita itu  membawa  pelanggar  batas  itu  menuju daratan  Indonesia  mereka  diburu  oleh  kapal patroli  Malaysia  yang  lebih  canggih  dan akhirnya  mereka  dibawa  dengan  paksa  ke Malaysia  untuk  selanjutnya  ditahan  disana. Meskipun  jelas  warganya  melanggar  batas namun  pihak  Malaysia  tidak  mau  keempat warganya  diadili  oleh  Indonesia,  mereka malah menuduh polisi air Indonesia lah yang melanggar perairan Malaysia. Jalan diplomasi  yang  akhirnya  disepakati  adalah keempat  polisi  air  Indonesia  dipulangkan tetapi keempat warga Malaysia itu pun tidak perlu  diadili  di  Indonesia.  Kalau  Indonesia bersikeras meminta untuk mengadili mereka
karena  melanggar  perairan  Indonesia  maka pihak  Malaysia  mengancam  bahwa  mereka pun bisa mengadili lebih dari satu juta orang Indonesia yang menjadi pendatang haram di Malaysia.  Dalam  kasus  ini  jatidiri  kita sebagai bangsa yang mempunyai kedaulatan politik  atas  wilayahnya  menjadi  ternodai larena  kita  tidak  mampu  memberi  tempat yang  semestinya  bagi  warga  negara  kita sendiri  atau  menyiapkan  diri  dengan  baik untuk mencari hidup di dalam negeri.
Jadi  gangguan  terhadap  kedaulatan negara  kita  bisa  terjadi  karena  keadaan  kita yang kurang mampu menegakkan hukum ke dalam  sehingga  negara  lain  membuat hukumnya  sendiri  yang  melecehkan  dan bertendensi  melanggar  kedaulatan  hukum Indonesia.  Adakalanya  juga  hal  itu  terjadi karena kita belum mampu memberi lapangan  kerja  yang  layak  terhadap  warga negara kita sendiri sehingga mereka berbondong-bondong  mencari  hidup  di  luar negeri, ada yang berangkat dengan legal, ada yang  menyelusup  dengan  ilegal.  Dalam keadaan  begitu  posisi  tawar  kita  menjadi lemah  sehingga  kedaulatan  pun  menjadi taruhan  dalam  berhadapan  dengan  negara lain. Kita bisa kehilangan kedaulatan hukum karena tidak mampu berhukum  dengan  baik dan  kehilangan  kedaulatan  politik  karena tidak  mampu  membangun  ekonomi  secara mandiri.
Dalam beberapa kasus pelemahan atas kedaulatan terjadi juga karena kesalahan kita dalam melakukan perekrutan politik. Perekrutan  politik  kita  berlangsung  secara kolutif  dan  koruptif  sehingga  pembuatan hukum  dan kebijakan pun bisa melemahkan kedaulatan kita. Sistem politik kita sekarang ini mempunyai potensi besar untuk  Iahirnya berbagai peraturan dan kebijakan yang tidak memihak  rakyat.  Kalau  dalam  situasi sekarang,  misalnya,  kita  bisa  menunjuk dengan  mudah  tentang  banyaknya  operasia tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi  karena  jual  beli dalam  pembuatan  hukum  atau  berbagai kebijakan.  Ada  yang  mengatakan  bahwa yang  tertangkap  itu  pun  karena  apes,  tidak
mempunyai backing kekuasaan  sehingga terjebak  di  pojok  yang  mudah  ditangkap sebab  sesungguhnya  yang  tidak  terkena OTT  pun  melakukan  hal  yang  sama.  Kita juga  menengarai  terjadinya  korupsi  dalam pembuatan  peraturan  perundang-undangan sehingga  korupsi  tidak  lagi  terjadi  di  hilir (dalam  bentuk  proyek)  melainkan  terjadi sejak  di  hulunya  ketika  UU  APBN  atau Perda APBD dibahas (melalui suap menyuap).  Proses  perekrutan  politik  kita membuka  peluang  terjadinya  jual  beli pembuatan hukum dan kebijakan publik ini. Jual  beli  hukum  dan  kebijakan  ada  kalanya bukan hanya terjadi dalam pembuatan aturan dan  kebijakan  di  dalam  negeri  tetapi  juga dalam  hukum-hukum  yang  terkait  dengan hubungan perdagangan internasional.
Penerapan WTO Agreement 1984 melahirkan  contoh  tentang  itu.  Instrumen internasional itu memberlakukan
keterbukaan lalu lintas barang dan jasa antar negara dalam rangka pasar bebas. Indonesia menerapkan  dengan  begitu  saja  asas “resiprosivitas”  (pemberlakuan  syarat  yang sama  kepada  semua  orang  sehingga  pihak luar  negeri  mudah  masuk  ke  Indonesia, sedangkan  negara-negara  lain  banyak  yang menggunakan
asas perlindungan
“kepentingan  nasional”  sehingga  tidak mudah  dimasuki  oleh  pengusaha  atau perusahaan Indonesia. Baik asas reprosivitas maupun  asas  perlindungan  kepentingan nasional  sama-sama  merupakan  asas  dalam hubungan  perdagangan  internasional.  Apa akibatnya?  Perusahaan  minyak  Malaysia (Petronas,  Shell)  bisa  dengan  mudah membuka  pom  bensin  di  sini,  sedangkan kita sangat sulit untuk membuka pom bensin (Pertamina) di Malaysia. UU Perbankan kita juga  membuka  pintu  kepada  pihak  asing untuk  menguasai  99%  modal  Bank  yang beroperasi  di  Indonesia  dengan  jaminan Sertifikan  Bank  Indonesia  (SBI)  yang  dapat menutup  jika  Bank-bank  tersebut  rugi. Menurut  saya  lahirnya  UU  seperti  ini  tidak dapat  dikatakan  karena  kita  benar-benar patuh kepada kesepakatan-kesepakan internasional melainkan selain karena
pembentuk  hukum-hukum  kita  mungkinn tidak  paham  tetapi  juga  karena  memang bermaksud  melakukan  kolusi  dan  korupsi. Coba  lihat  juga  kasus  Freeport  yang  karena UU dan kebijakan pada masa lalu menyebabkan  kita  sampai  sekarang  tidak bisa leluasa untuk menikmati tambang emas tersebut  guna  mensejahterakan  rakyat  kita sendiri.

## 7. Simpulan
Tampak  jelas  bahwa  kita  mengalami gangguan  dalam  menegaskan  identitas  atau jatidiri sebagai bangsa yang gagah, bermartabat,  dan  berdaulat.  Azimat  Trisakti mulai  hilang  kesaktiannya  karena  dalam faktanya  secara  politik  kedaulatan  kita ternoda,  secara  ekonomi  kita  tidak  bisa membangun  kemandirian  (berdikari)  yang bisa  menjamin  pemerataan,  dan  secara budaya pun kepribadian kita mulai ternodai.
Tentu  banyak  faktor  dan  banyak disiplin  ilmu  yang  bisa  mendiagnosa  dan menterapi  gejala-gejala  pelunturan  jatidiri ini.  Setiap  kita  yang  hadir  disini  bisa mendiagnosa dan menawarkan terapi berdasar disiplin ilmu masing-masing.Tetapi saya  akan  mencoba  menyimpulkan  dari disiplin ilmu yang saya dalami (ilmu hukum, ilmu politik, dan ilmu politik hukum) bahwa penodaan  atas  jatidiri  harus  diatasi  dengan tekad  menempuh  langkah-langkah  sebagai berikut secara simultan:
Pertama, tegakkan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu karena runtuhnya suatu bangsa dan negara kerapkali disebabkan oleh bekerjanya proses empat dis ( disoriented, distrusted, disobedience,  disintegrated )  ketika  hukum dan  keadilan  tidak  ditegakkan  dan  akibat- akibatnya dibiarkan hingga berlarut-larut.
Kedua,  perbaikan  sistem  perekrutan politik agar tidak kolutif dan koruptif seperti yang  menggejala  beberapa  dekade  terakhir ini. Dilihat dari hubungan antara hukum dan politik,  dan  satu  segi,  dapat  didalilkan bahwa  hukum  adalah  produk  politik.  Jika perekrutan  politiknya  baik  maka  hukum- hukumnya juga akan baik.
Ketiga, kita harus menyiapkan sumberdaya  manusia  yang  adaptif  terhadap masifikasi  teknologi  informasi  yang  selalu meningkatkan kecanggihan digitalisasi. Pendidikan harus mampu menyiapkan anak- anak  kita  (yang  sekarang  sudah  didominasi oleh  generasi  Y  atau  milenial)  agar  mampu mengimbangi  kemajuan  IPTEK  dengan basis  IMTAQ.  Dalam  konteks  ini  negara harus  mampu  menjamin  tegaknya  hukum dan  keadilan  serta  politik  yang  demokratis secara  substantif.  Jika  hukum  dan  keadilan lumpuh  dan  politik  tidak  demokratis  secara substantif tidak berkembang maka kesetiaan generasi  penerus  terhadap  bangsa  dan negaranya  akan  meluntur  dan  mereka  bisa melakukan langkah-langkah di luar
komitmen kebangsaannya untuk mengaktualisasikan jalan hidupnya.
Semarang, 14-16 November 2018.
* Disampaikan pada Seminar Nasional Interaktif Jati Diri  Bangsa:  Merajut  dan  Meneguhkan  Jati  Diri, Dewan  Profesor  Senat  Akademik  Universitas Diponegoro  dan  Majelis  Dewan  Guru  Besar Perguruan  Tinggi  Bada  Hukum,  Semarang,  14-16 November 2018.

## Daftar Pustaka
Bell, Daniel. 1960. The End of Ideology: On the  exhaustion  of  Political  Ideas  in  Fifties . New York: Free Press.
Edgar,  Bodenheimer.  1967. Jurisprudence: The  Philosophy  and  Method  of  Law . Cambridge: Harvard University Press.
Feith,  Herbert.  1962. The  Decline  of Constitutional  Democracy  in  Indonesia . New York: Cornell University Press.
Fukuyama,  Francis.  1992. The  End  of History and the Last Man . London: Hamish Hamilton.
Hatta, Muhammad. 1989. Pengertian Pancasila . Jakarta: CV Haji Masagung.
Huntington, Samuel P. 1911. The Clash of Civilization and Remaking of World Order . London: Simon & Schuster.
Kahin, George Mc.T. 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia . New York: Cornell University Press.
Kaelan. 2002. Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia .
Yogyakarta: Paradigma.
Kelsen, Hans. 1973. General Theory of Law . New York: Russel & Russel.
Lev,  Daniel  S.  1990. Hukum  dan  Politik  di Indonesia . Jakarta: LP3ES.
Lubis, Mochtar. 6 April 1977. Ciri Manusia Indonesia . Pidato Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki Jakarta.
Mahfud MD, Mohammad. 1998. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: LP3ES.
________. 2012. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi . Jakarta: Rajawali Press.
Otter, Roland C Den.2007. Judicial Review in an Age of Moral Pluralism . New York: Cambridge University Press.
Poespowardojo, Soejanto. 1989. Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio Budaya . Jakarta: Gramedia.
Soekarno. 1963. Di Bawah Bendera Revolusi . 2 Jilid. Jakarta: Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
Steger,  Manfred.  2002. Globalism:  the  New Market  Ideology .  New  York:  Rowman  and Littlefield Publishers.