Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: e-Saintika
e-ISSN 2615-6881 // Vol. 2 No. 1 December 2018, pp. 1-9

## Artikel Penelitian/Article Reviu

## Perspektif Pendidikan Nasional

## Melkianus Suluh
Program Studi Pendidikan Fisika, STKIP Weetebula, Jl. Mananga Aba, Sumba Barat Daya-NTT, Indonesia
Email: smelkieinstein@gamil.com
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history Received: July 2018 Revised: August 2018 Accepted: October 2018 Published: December 2018 [Title:  The  National  Education  Perspective].  This  paper  aims  to  describe  the fulfillment of quality educator resources, the concept of national education quality, and the role of education in shaping the character of the nation. This study uses a library research approach (Library Research) with steps (1) choosing research topics, (2) searching for supporting information, (3) determining the focus of research, (4) classifying supporting materials, (5) reading and making research notes , (6) review and  enrich  reading  material,  and  (7)  carry  out  source  analysis.  The  data  analysis technique  used  is  descriptive  analysis  by  concentrating  on  solutions  or  solving problems raised. The results of this study indicate (1) the fulfillment of professional educator resources is filled with conventional methods, namely through the awarding of the teaching profession through certification programs, while in innovative ways carried  out  through  training  activities,  increasing  teacher  capacity  through  the provision of scholarship programs, and the introduction of teacher prefectures (2) the concept  of  national  education  quality  is  fulfilled  with  the  implementation  and achievement  of  eight  national  education  standards;  (3)  education  has  the  role  of forming  noble  characters  and  personalities  through  attitude  formation,  by  making affective domains as protectors for the skills and cognitive domains. Keywords
The National Education; Character Education;
Professionalism
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Sejarah Artikel
Dikirim: Juli 2018
Direvisi: Agustus 2018 Diterima: Oktober 2018 Dipublikasi: Desember 2018
Kata kunci Pendidikan nasional; Pendidikan karakter; Profesionalisme Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pemenuhan  sumber  daya pendidik  yang  berkualitas,  konsep  mutu  pendidikan  nasional,  dan  peran dunia  pendidikan  dalam  membentuk  karakter  bangsa.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  studi  kepustakaan  (Library  Research)  dengan langkah-langkah  (1)  memilih  topik  penelitian,  (2)  mencari  informasi pendukung, (3) menentukan fokus penelitian, (4) mengklasifikasikan bahan pendukung, (5) membaca dan membuat catatan penelitian, (6) mereview dan memperkaya  bahan  bacaan,  dan  (7)  melaksanakan  analisis  sumber.  Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan berkonsentrasi pada solusi atau pemecahan masalah yang dikemukakan. Hasil penelitian ini menunjukkan  (1)  pemenuhan  sumber  daya  pendidik  profesional  dipenuhi dengan cara konvensional, yakni melalui pemberian penghargaan terhadap profesi  guru  melalui  program  sertifikasi,  sedangkan  dengan  cara  inovatif dilakukan  melalui  kegiatan  pelatihan,  peningkatan  kapasistas  guru  melalui pemberian program beasiswa, dan diberlakukannya program prefesi guru, (2) konsep  mutu  pendidikan  nasional  terpenuhi  dengan  terlaksananya  dan tercapainya pemenuhan delapan standar nasional pendidikan, (3) pendidikan memiliki  peran  membentuk  karakter  dan  pribadi  yang  luhur  melalui pembentukan  sikap,  dengan  menjadikan  domain  afektif  sebagai  pengayom bagi domain keterampilan dan kognitif. How to Cite this Article? Suluh,  M.  (2018).  Perspektif  Pendidikan  Nasional.  Jurnal  Penelitian  dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: e-Saintika, 2(1), 1-9.

## Suluh (Perspektif Pendidikan Nasional)

## PENDAHULUAN
Pendidikan dalam era modern telah berkembang menjadi sebuah kebudayaan baru  yang  terintegrasi  dalam  perkembangan  kehidupan  manusia.  Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menghadapi tuntutan di masa  mendatang  (Suci  dkk.,  2018).  Perkembangan  kehidupan  mendorong  setiap individu  untuk  berkembang  dengan  terlibat  dan  menjadi  bagian  dari  sebuah pendidikan.  Pendidikan  bukan  lagi  barang  mewah  yang  hanya  dapat  dinikmati oleh golongan tertentu, melainkan dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Anggaraeni dan Sole (2018) yang menyatakan pendidikan di era modern atau abad 21 berorientasi pada komunikasi digital, semakin memperkuat pernyataan bahwa pendidikan  dapat  dinikmati  oleh  semua  kalangan.  Permasalahannya  adalah apakah  setiap  masyarakat  Indonesia  telah  menyadari  bahwa  pendidikan  adalah sebuah kebutuhan yang perlu dilaksanakan secara sadar dan terencana?
Pendidikan  berasal  dari  kata  didik  yaitu  memelihara  dan  memberi  latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (KBBI). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa  dan  negara.  Berdasarkan  defenisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa pendidikan  merupakan  usaha  sadar  dan  terencana  yang  bertujuan mengembangkan potensi peserta didik dalam mewujudkan manusia yang cerdas, beraklak  mulia  serta  memiliki  keterampilan  sebagai  bekal  dalam  kehidupan bermasyarakat melalui pengajaran dan pelatihan.
Filosofi pendidikan bagi bangsa Indonesia dapat dilihat dalam batang tubuh UUD  1945  yakni  “mencerdasakan  kehidupan  bangsa”.  Bangsa  dalam  hal  ini mencakup keseluruhan lapisan masyarakat dari ujung barat ke ujung timur, serta dari utara ke selatan. Dunia pendidikan nasional hingga saat ini masih dihadapkan pada  tantangan  pemerataan  pendidikan  hingga  ke  pelosok-pelosok  negeri. Pemerataan pendidikan seolah menjadi sebuah pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai.
Landasan  pengembangan  pendidikan  di  Indonesia  di  antaranya pengembangan kurikulum berdasarkan pada ketentuan yuridis, landasan filosofis, landasan empiris, dan landasan teoritik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum  yang  menjadi  dasar  dalam  pengembangan  kurikulum  dan  pendidikan. Landasan filosofis mengarah kepada pembentukan manusia yang akan dihasilkan kurikulum berdasarkan pengalaman masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.  Landasan  empiris,  landasan  yang  memberikan  arahan  dan  gambaran tentang kondisi pendidikan dan tantangan masa depan terhadap dunia pendidikan, sedangkan landasan teoritis memberikan dasar-dasar teori pengembangan dengan menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal yang harus dikusai warga negara berdasarkan jenjang pendidikan (Kemendikbud, 2013).

## Suluh (Perspektif Pendidikan Nasional)
Novialiant  (2012)  menjelaskan  UNESCO  sebagai  komisi  pendidikan Internasional  mengemukakan  empat  pilar  pendidikan,  yaitu  Learning  to  know, learning to do, learning to be, learning to live together. Learning to know (belajar untuk mengetahui), artinya peserta didik belajar sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti. Learning to do (belajar dengan cara beraktifitas), artinya peserta didik dapat meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  melalui  kegiatan  latihan  dan praktek.  Tujuannya  peserta  didik  dapat  mengaplikasikan  pengetahuannya  dan memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Learning to be, artinya peserta didik  dapat  belajar  menjadi  diri  sendiri  dan  mengetahui  yang  terbaik  bagi  diri sendiri. Dan yang terakhir adalah learning to live together (belajar hidup bersama). Artinya peserta didik diajarkan untuk dapat hidup bersosialisasi dengan sesama, dengan cara saling memahami, menghormati (Delors, 1996). Dari sini, diharapkan peserta didik menjadi individu yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi insan yang berkarakter dan beraklak  mulia yang mengerti tentang tugas dan tanggung jawab.
Konsep  pendidikan  nasional  menempatkan  bentuk-bentuk  pendidikan tersebut dalam tiga ranah yang meliputi pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan  (psikomotor)  yang  dikembangkan  dan  disesuaikan  dengan  tingkat pendidikan. Namun demikian, urgensi dari ketiga aspek tersebut secara riil belum berperan  dalam  pembentukan  pengetahuan  peserta  didik.  Indeks  Pembagunan Pendidikan di Indonesia berdasarkan laporan UNESCO tahun 2012 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-64 dari 120 negara. Penilaian tersebut didasarkan pada empat indikator penilaian yang meliputi angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek  huruf  pada  usia  15  tahun  ke  atas,  angka  partisipasi  menurut  kesetaraan gender,  angka  bertahan  siswa  hingga  kelas  V  sekolah  dasar  (Priansa,  2014). Berdasarkan indikator penilaian tersebut, dapat menjadi gambaran tentang tingkat pendidikan, kualitas sumber daya manusia, pemerataan pendidikan, dan tingkat keterlibatan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Secara nasional,  hasil  tersebut  dapat  menjadi  acuan  strategis  dalam  melakukan pembenahan di bidang pendidikan.
Implikasi  dari  pembenahan  tersebut  adalah  terjadi  perubahan  pada paradigma  pendidikan.  Semua  orang  secara  bersama-sama  dapat  mengajukan pertanyaan “apa yang dapat kita kerjakan bersama untuk mendidik semua anak dengan  baik?”  (Priansa,  2014).  Artinya  bahwa  mendidik  bangsa  bukan  hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau instansi pendidikan, melainkan melibatkan peran serta dari semua pemangku kepentingan (Pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, masyarakat, dunia kerja, dan peserta didik itu sendiri).
Mengingat banyaknya indikator pemenuhan kualitas dan mutu pendidikan, beberapa  pertanyaan  yang  diangkat  diangkat  dalam  tulisan  ini  adalah  (1) Bagaimanakah  pemenuhan  sumber  daya  pendidik  yang  berkualitas?  (2) Bagaimanakah konsep mutu pendidikan nasional? (3) Bagaimanakah peran dunia pendidikan dalam membentuk karakter bangsa?

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan dengan  mengadaptasi  langkah-langkah  penelitin  dalam  Zed  (2008),  yakni  (1)

## Suluh (Perspektif Pendidikan Nasional)
memiliki  topik  penelitian,  (2)  mencari  informasi  pendukung,  (3)  pertegas  fokus penelitian, (4) mengklasifikasikan bahan pendukung, (5) membaca dan membuat catatan  penelitian,  (6)  mereview  dan  memperkaya  bahan  bacaan,  dan  (7) melaksanakan analisis sumber. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif  dengan  berkonsentrasi  pada  solusi  atau  pemecahan  masalah  yang dikemukakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sumber Daya Pendidik Profesional
Ho Chi Minh (Bapak bangsa Vietnam) mengatakan “No teachers no education, no education no  economic and  social development  (Surya, 2013)”. Ungkapan tersebut menunjukkan  pentingnya  peran  guru  terhadap  segala  lini  kehidupan  berbangsa dan bernegara. Tanpa guru, pendidikan, ekonomi, perkembangan kehidupan sosial menjadi sulit tercapai. Sehingga menjadi tidak salah ketika dikatakan bahwa guru adalah pintu gerbang kemajuan semua unsur kehidupan.
Undang-undang  Sitem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2003 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik yang memiliki sertifikasi khusus dan memiliki  kualifikasi  minimum  sesuai  dengan  jenjang  kewenangan  mengajar. Keberadaan guru selanjutnya dijelaskan dalam UU nomor 14 tahun 2005, di mana guru adalah tenaga profesional yang memiliki pendidikan profesi yang diperoleh melalui  pendidikan  tinggi  program  sarjana  atau  diploma  empat.  Kenyataannya Undang-Undang tersebut hingga saat ini menjadi masalah bagi pemerintah, karena tugas  peningkatan  kualifikasi  akademik  dan  keprofesionalan  guru  merupakan tanggungjawab  pemerintah.  Hingga  saat  ini  pemenuhan  terhadap  UU  tersebut masih jauh dari harapan. Data nasional menunjukkan bahwa terdapat 1.4 juta guru yang ber-NUPTK yang belum memenuhi standar sertfikasi dari 3 juta guru. Kondisi tersebut  menimbulakn  pertanyaan  tentang  keseriusan  pemerintah  dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Hal ini diungkap oleh Ketua Umum PGRI Sulistiyo.
Upaya  pemerintah  untuk  mendorong  guru  melalui  program  sertifikasi, pemberian  tunjangan  profesi,  belum  benar-benar  menjawab  permasalahan pendidikan.  Persoalan  baru  yang  kemudian  muncul  adalah,  apakah  guru  yang telah memperoleh sertifikasi dan tunjangan profesi benar-benar telah memenuhi standar  profesionalisme  sebagaimana  diatur  dalam  PP  nomor  19  tahun  2005? Ataukah dapat diasumsikan bahwa setiap guru yang memperoleh sertifikasi dan tunjangan  profesi  telah  memiliki  empat  kompetensi  guru,  yakni  (1)  kompetensi pedagogik (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi kepribadian?.
Menurut Priansa (2014) guru profesional harus memiliki visi mewujudkan penyelenggaraan  pembelajaran  sesuai  dengan  prinsip  profesionalisme  dalam memenuhi hak setiap warganegara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Sehingga sudah seharusnya menjadi kewajiban seorang guru untuk terus menerus meningkatkan  pengetahuan  mengingat  perkembangan  teknologi  informasi  telah memudahkan  setiap  orang  belajar  sebelum  terjadinya  proses  belajar  mengajar. Perkembangan  teknologi  informasi  juga  berimplikasi  terhadap  perubahan paradigma pembelajaran, dimana bila sebelumnya guru adalah sumber informasi dan pengetahuan, berubah menjadi guru sebagai pengarah, dan penguat informasi

## Suluh (Perspektif Pendidikan Nasional)
yang telah dimiliki peserta didik. Hal ini juga berimbas pada sistem pembelajaran yang  semula  berpusat  pada  guru,  berkembang  menjadi  guru  sebagai  fasilitator. Perkembangan  dan  perubahan  tersebut  sudah  seharusnya  diringi  dengan penguatan  kapasitas  dari  seorang  guru.  Sergiovanni  (Mantja,  2002)  menegaskan bahwa “teachers are axpected to put their knowledge to work to demonstrate they cando the job.  Finally,  professional  are  expected  to  engage  in  a  life  long  commitment  to  self improvement. Self improvement is the will-grow competency area”. Pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa program sertifikasi dan pengakuan guru sebagai profesi yang  diikuti  dengan  pemberian  tunjangan  profesi  harus  diimbangi  dengan penataan  dan  pembenahan  kemampuan  dalam  rangkah  meningkatkan kompetensi, serta efek lanjutannya, yakni kualitas dan mutu pendidikan.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tanggungjawab terhadap pendidikan bukan hanya merupakan tugas pemerintah, demikian halnya dengan pemenuhan sumber daya pendidik yang profesional merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan telah berupaya meningkatkan kualitas  pendidik  dengan  berbagai  langkah  konvensional  dan  inovatif.  Upaya- upaya konvensional dapat terlihat dari pemberian penghargaan terhadap profesi guru  melalui  program  sertifikasi,  upaya  inovatif  dilakukan  pemerintah  melalui kegiatan  pelatihan,  peningkatan  kapasistas  guru  melalui  pemberian  program beasiswa,  hingga  yang  upaya  terakhir  adalah  diberlakukannya  program  prefesi guru  (PPG).  Upaya-upaya  tersebut  menunjukkan  adanya  komitmen  pemerintah dalam  menghadirkan  kualitas  mutu  pendidikan  nasional.  Berdasarkan  kondisi tersebut,  guru  dapat  bertanya  pada  diri  sendiri,  seberapa  jauh  telah mengembangkan diri dalam menjawab tuntutan terhadap profesi guru.

## 2. Konsepsional Mutu Pendidikan Nasional
Standarisasi mutu pendidikan merupakan salah satu cara yang diberlakukan pemerintah dalam menjawab tujuan pendidikan nasional. Sistem penjamin mutu pendidikan menjadi penting mengingat banyaknya instansi/lembaga yang terlibat dalam  proses  mencerdasakan  kehidupan  bangsa.  Citra  pendidikan  nasional, lembaga pendidikan, dan pelaku pendidikan perlu dijaga melalui penetapan aturan yang  jelas,  tegas,  dan  memiliki  payung  hukum  sehingga  dapat  dipertanggung jawabkan.
Keseriusan  pemerintah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  adalah dikeluarkannya  PP  nomor  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan. Standar  nasional  pendidikan  merupakan  kriteria  minimal  tentang  sistem pendidikan, artinya bahwa setiap lembaga pendidikan memiliki kewajiban dalam pemenuhan  standar  tersebut.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  Standar  Nasional Pendidikan  berfungsi  sebagai  dasar  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  pendidikan  dalam  rangka  mewujudkan  pendidikan  nasional  yang bermutu.  Standar  Nasional  Pendidikan  bertujuan  menjamin  mutu  pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
Mutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai (ukuran) baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan), kualitas dan juga  diartikan  sebagai  satuan  ukuran.  Mutu  dalam  konteks  pendidikan  dapat diartikan  sebagai  keberhasilan  atau  prestasi  yang  dicapai  lembaga  pendidikan dalam  proses  pendidikan.  Berkaitan  dengan  pendidikan  yang  bermutu,  Priansa

## Suluh (Perspektif Pendidikan Nasional)
(2014)  memiliki  pendapat  tersendiri,  yaitu  pendidikan  dikatakan  bermutu  bila pelanggan internal (kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah) berkembang, baik secara fisik (mendapatkan imbalan financial), maupun psikis (kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan bakat dan kreativitas). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mutu dan mutu pendidikan berkaitan dengan kepuasan pelanggan atau konsumen pendidikan terhadap nilai yang diterima, dan kepuasaan lembaga penghasil terhadap nilai yang dihasilkan.
Berkaitan  dengan  mutu  pendidikan,  konsep  mutu  pendidikan  nasional secara utuh dapat terlihat dari pemenuhan terhadap delapan standar pendidikan nasional.  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  menetapkan  bahwa  kualitas  dan mutu  pendidikan  nasional  akan  terjawab  bilamana  8  delapan  standar  nasional pendidikan telah dapat terpenuhi. Kedelapan standar pendidikan tersebut adalah: standar  kompetensi  lulusan,  standar  isi,  standar  proses,  standar  pendidik  dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

## 3. Pembentukan Karakter Bangsa
Pendidikan  dan  konsep  pendidikan  nasional  tidak  sebatas  dalam penyampaian  pokok  bahasan,  penguasaan  materi  pembelajaran,  namun  juga mencakup pembinaan sikap dan keterampilan. Pentingnya pembinaan sikap tidak sebatas  dalam  pembinaan  tata  krama,  sopan  santun,  cara  pergaulan  di  sekolah, namun juga mengamit pada kehidupan sosial masyarakat.
Pentingnya pendidikan karakter dalam setiap aspek pendidikan, tidak lain karena  adanya  degradasi  moral  yang  dari  tahun-ketahun.  Penurunan  tersebut dapat  dijumpai  dari  maraknya  perkelahian  antar  pelajar,  mahasiswa,  maraknya aksi  demontrasi  yang  berujung  pada  kekerasan,  banyaknya  kecurangan penyelenggara  pendidikan,  hingga  pelaksanaan  ujian  nasional  (BNSP,  2010), plagiarisme, menyontek, penyalagunaan wewenang, hingga KKN yang melibatkan semua  pihak,  ketidak  pedulian  terhadap  etika  berpakaian,  rasa  hormat  (Zuchdi, dkk, 2015).  Zuchdi juga mengambarkan bahwa degradasi moral dalam kehidupan bermasyarakat  ditandai  oleh  memudarnya  jiwa  kebhinekaan,  gotong  royong, kebersamaan,  sikap  santun,  serta  munculnya  konflik  yang  mengatasnamakan SARA.  Dalam  dunia  pendidikan  tinggi,  salah  satu  bentuk  pendidikan  karakter yang ditekankan adalah masalah plagiarisme. Permasalahan tersebut tidak hanya melibatkan mahasiswa, melainkan juga pada tataran tingkat pendidik. Kemudahan dalam  memperoleh  informasi  dan  pengetahuan  telah  menjerumuskan  sebagian akademisi  untuk  melakukan  praktek  plagiarisme.  Mengantisipasi  mewabahnya “konsep  copy  paste”,  perlu  menjadi  perhatian  bersama  dalam  melakukan pembinaan.
Pendidikan  dasar,  menengah  dan  pendidikan  tinggi  merupakan  lembaga yang  bertugas  membina,  menerapkan,  dan  mengembangkan  ilmu  pengetahuan. Pendidikan  yang  merupakan  agen  of  change  harus  mampu  membangun  karakter bangsa.  Misi  besar  tersebut  menuntut  semua  aspek  dan  komponen  pendidikan peduli akan masalah moral dan karakter.
Ahli  pendidikan  mempercayai  bahwa  hanya  melalui  konsep  pendidikan karakter suatu bangsa dapat membangun peradabannya, sehingga dapat menjadi jawaban dari berbagai permasalahan yang muncul akibat adanya degradasi moral.

## Suluh (Perspektif Pendidikan Nasional)
Proses internalisasi karakter dalam diri individu menurut Lickona dalam Indonesia (2005) terjadi melalui tiga tahap, yaitu peserta didik memiliki pengetahuan tentang kebaikan,  yang  selanjutnya  timbul  komitmen  (niat)  terhadap  kebaikan,  dan akhirnya peserta didik benar-benar melakukan kebaikan (Wibowo, 2013).
Pentingnya pendidikan karakter telah disadari sejak jaman perjuangan yang dituangkan dalam teks pembukaan UUD 1945 dan dalam UUSPN nomor 20 tahun 2003 penganti UU nomor 2 tahun 1989 yang mana didominasi oleh domain afektif, yaitu  pendidikan  nasional  yang  berakar  pada  pancasila,  UUD  1945,  nilai-nilai agama  dan  budaya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tatanan  karakter  bangsa ditentukan oleh pembentukan karakter pribadi yang luhur. Artinya pembentukan manusia  Indonesia  dimulai  oleh  pembentukan  sikap.  Dengan  kata  lain,  domain afektif  dapat  menjadi  pengayom  bagi  domain  keterampilan  dan  kognitif. Walaupun  kondisi  riil  menunjukkan  hal  sebaliknya,  yaitu  indikator  yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah indikator kognitif.
Pendidikan  karakter  dalam  dunia  pendidikan  sepenuhnya  disadari  oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari beberapa kurikulum terakhir mengedepankan konsep  pendidikan  karakter.  Namun  sebaiknya-baiknya  pemerintah  mendesain kurikulum akan “mubasir” jika tidak dapat diterapkan dengan baik dilapangan. kurikulum  terakhir,  kurikulum  2013  telah  dengan  jelas  memetakan  bentuk pendidikan  dari  tingkat  dasar  hingga  menengah,  dimana  pembinaan  sikap, pengetahuan  dan  keterampilan  telah  dibuat  sedemikian  rupa  yang menggambarkan perkembangan manusia Indonesia yang  utuh. Konsep manusia Indonesia pada kurikulum 2013 digambarkan sebagai berikut.
Gambar  1.Konsep  keseimbanngan  antara  sikap,  keterampilan,  dan  pengetahuan. (Diadopsi dari Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013).
Berdasarkan uraian tersebut, terlihat perlunya pembinaan sikap sedari dini dalam  membina  karakter  manusia  Indonesia.  Pendidikan  karakter  perlu dibudayakan kembali dalam dunia pendidikan, karena hanya melalui pendidikan karakter, budaya suatu bangsa dapat terbangun dengan baik.

## KESIMPULAN
Mengacu pada konsep pendidikan nasional, mutu output atau keluaran dunia pendidikan  ditentukan  bagaimana  dunia  pendidikan  atau  pelaku  pendidikan memenuhi  dan  menerapkan  standar  mutu  pendidikan.  Standar  mutu  yang memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  internal  pendidikan  mengembangkan
PT SMA/K SMP SD KNOWLEDGE SKILL ATTITUDE

## Suluh (Perspektif Pendidikan Nasional)
kompetensi  dan  kreativitas  yang  mendukung  terlaksananya  pendidikan  yang berkualitas.  Terdapat  delapan  standar  nasional  pendidikan  yang  merupakan standar minimal pemenuhan kualitas dan mutu pendidikan nasional.

## SARAN
Salah satu unsur utama penentu kemajuan dan kualitas pendidikan adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Sebagai salah satu sumber utama, kompetensi pendidik  senantiasa  perlu  untuk  selalu  ditingkatkan  sehingga  benar-benar terbentuk  tenaga  pendidik  yang  profesional,  yakni  tenaga  pendidik  yang menguasai  empat  kompetensi  utama  (pedagogik,  profesional,  sosial,  dan kepribadian).
Unsur  lain  yang  turut  mempengaruhi  perkembangan  nilai  kehidupan berbangsa  adalah  pembentukan  nilai  karakter  anak  bangsa  yang  mampu mencerminkan  karakter  dan  budaya  bangsa.  Bangsa  yang  besar  tidak  hanya berdasarkan pada kemajuan IPTEK, tetapi juga bangsa yang memiliki karakter dan budaya yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  D.,  M  &  Sole,  F.,  B.  (2018).  E-Learning  Moodle,  Media  Pembelajaran Fisika  Abad  21.  Jurnal  Penelitian  dan  Pengkajian  Ilmu  Pendidikan:  e- Saintika, 1(2), 57-65.
BNSP. (2010). Laporan BNSP Tahun 2010. Jakarta: BNSP.
Delors. (1996). Learning the Treasure Within, Education for the 21th Century. New York: UNESCO.
Depdiknas.  (2003).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003,
Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Depdiknas.  (2005).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005
Tentang Guru dan Dosen.
Indonesia,  P.  R.  (2005).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
Kemendikbud.  (2013).  Materi  Pelatihan  Guru  Implementasi  Kurikulum  2013 Smp/Mts  Ilmu  Pengetahuan  Alam  (Modul  Pelatihan  Implementasi Kurikulum 2013). Jakarta: Kemendikbud.
Mantja,  W.  (2002).  Manajemen  Pendidikan  dan  Supervisi  Pengajaran.  Malang: Wineka Media.
Novaliant, W. (2012). Implementasi Pendekatan Empat Pilar Pendidikan UNESCO Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas X di MAN Rejosari Madiun . digilib.uinsby.ac.id/9663/5/bab2.pdf.
Priansa, D. J. (2014). Kinerja dan Profesionalisme Guru. Bandung: Alfabeta.
Setiawann, E. (2010). Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Suchdi, D., & dkk. (2015). Pendidikan Karakter Konsep Dasar dan Implementasi di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: UNY Press.
Suci, D., L., Ahzan, S., & Pangga,  D.  (2018). Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS)  Fisika  Berbasis  Gambar  Materi  Getaran  dan  Gelombang.  Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: e-Saintika, 1(2), 94-99.
Sumarsono.  (2012).  Menjadi  Guru  Profesional  Berkarakter.  Malang:  Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruan Malang.

## Suluh (Perspektif Pendidikan Nasional)
Suprihatiningrum, J. (2013). Strategi Pembelajaran. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Surya,  M.  (2013).  Psikologi  Guru  Konsep  dan  Aplikasi  dari  Guru,  untuk  Guru. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Dasar 1945.
Wibowo,  A.  (2013).  Pendidikan  Karakter  Berbasis  Sastra.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Zed,  Mestika.  2008.  Metode  Penelitian  Kepustakaan.  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.