Article History
e-ISSN: 2548-9925
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal : Analisa Keuangan Pada Kabupaten Bandung Barat
Febricia Frontalin Kumendong a,* and Francis M. Hutabarat b
a Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia, ffkumendong@gmail.com, Indonesia b Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia, fmhutabarat@unai.edu, Indonesia
Abstract. Adanya  penurunan  ekonomi  di  tahun  2015  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  alasan  mengapa  penelitian  ini dibuat.  Yaitu  untuk  mengetahui  adakah  pengaruh  antara  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Pendapatan  Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bandung Barat. Data pada penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi APBD kabupaten Bandung Barat pada 2010-2017. Semua data pada laporan dijadikan populasi dalam penelitian ini dan diperoleh sebanyak 8 tahun. Teknik analisis regresi linear menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  setiap  variable  X  yang  di  gunakan  menunjukan  adanya  pengaruh  yang  signifikan  terhadap variable  Y.  Dengan  ada  nya  penelitian  ini  dapan  menjadi  bantuan  untuk  pemerintah  daerah  agar  dapat  memaksimalkan pengawasan atas pemanfaatan DAU dan DAK dan PAD untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah.
Keywords: Belanja Modal, DAK, DAU, PAD, APBD
* Corresponding author. E-mail: ffkumendong@gmail.com

## Pendahuluan
Indonesia  menganut  kebijakan  Otonomi  daerah sejak 2001 dan sesuai dengan UU  Nomor 22 Tahun 1999.  Oleh  karena  itu,  Daerah  memiliki  wewenang untuk mengatur aturan-aturan yang berlaku di daerah nya  masing-masing  yang  sesuai  dengan  data Kementrian  Dalam  Negeri  pada  tahun  2018, Indonesia  terdata  memiliki  34  Provinsi  dan  416 Kabupaten.  Dimana  pada  tanggal  4  Juli  1950  dan tercatat dalam UU No 11 Tahun 1950, Provinsi Jawa Barat  sah  masuk  menjadi  provinsi  Indonesia  dan pada  2 Januari 2007, Kabupaten Bandung Barat sah menjadi  anggota  pada  provinsi  Jawa  barat  sesuai dengan UU No 12 Tahun 2007.
Kabupaten  bandung  barat  adalah  kabupaten  yang baru dibentuk pada 2007 dan baru beroperasi dengan teratur sejak tahun 2010. Analisa terhadap Kabupaten Bandung  Barat  ini  dapat  menjadi  tolak  ukur  bagi pemekaran  daerah  dari  provinsi  dan  kabupaten lainnya.  Setelah  sekitar  10  tahun  berdiri,  adalah menarik  melihat  kondisi  keuangan  dan  anggaran serta  alokasi  dana  daerah  dan  tentunya  melihat kondisi  pendapatran  asli  daerah  yang  menjadi  tolak ukur otonomi daerah
Setidak nya ada 3 tujuan Otonomi daerah menurut Yunisda Dwi Saputri (2019) yaitu:
1.  Tujuan  Politik.  Dengan  adanya  kebijakan  ini, diharapkan terciptanya sarana dan prasarana yang lebih terfokus.
2.  Tujuan  Administratif.  Kebijakan  ini  membantu pembagian  administrasi  pemerintahan,  serta manajemen  birokrasi,  kegiatan  ini  diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan adanya kesempatan kepada masyarakat daerah turut menyelenggarakan pemerintahan.
3.  Tujuan Ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat  daerah  menjadi  lebih  baik  serta memaksimalkan  daya  saing  serta  kualitas produksi  daerah  tersebut  sehingga  berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian telah direvisi menjadi UU  No.  32  tahun  2004  menyatakan,  Setidaknya Pemerintahan  daerah  diberikan  kewenangan untuk  mengatur  dan  memanfaatkan  sumberdaya untuk  meningkatkan  kemakmuran  rakyat  daerah tersebut.
Otonomi  daerah  lahir  oleh  karena  kebijakan desentralisasi  dan  demokratisasi.  Hal  ini  mampu memulai  pemerintahan  daerah  yang  dipilih  dengan cara  demokratisas,  diharapkan  dapat  terjadinya
penyelenggaraan pemerintah yang mampu merespon cepat terhadap kepentingan masyarakat luas.
UU  No  23  Tahun  2014  Mengatur  tentang pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya Pasal 293 dan  Pasal  330  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  menyatakan  Pemerintahan  Daerah  membuat aturan  dalam  mengatur  Pengelolaan  Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah.
Sesuai  dengan  UU  No  17  Tahun  2003  Anggaran daerah adalah rencana keuangan sebagai dasar dalam pelayanan  kepada  publik.  Anggaran  menjadi  sangat berhubungan  dengan  kinerja  pemerintahan  daerah karena  sesuai  dengan  UU  No.  25  tahun  2009  salah satu  tanggungjawab  pemerintahan  adalah  untuk melayani  penduduk  daerah  yang  menjadi  ruang lingkup  kepemerintahannya.  Didalam  anggaran terpapar  apa  yang  menjadi  kebutuhan  bagi masyarakat  dengan  memperhatikan  potensi  dan sumber daya yang ada di daerah (Amin, 2019:81) Dalam  upaya  mensejahterakan  masyarakat  dan tolak  ukur  kemandirian  pemerintah  daerah, Pemerintah perlu mendokrak peningkatan pendapatan  untuk  daerah.  Menurut  Amin  (2019:88- 89)  setidaknya  ada  3  pembagian  pendapatan  daerah yaitu 1. PAD yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. 2. Dana Perimbangan yang didalamnya meliputi DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil. 3. Pendapatan Lain-Lain yang  Sah  yang  meliputi  Pendapatan  Hibah, Pendapatan  Dana  Darurat,  Dana  Bagi  Hasil  Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, dan lain-lain.
Kemampuan  pengelolaan  Anggaran  daerah menunjukan  bahwa  pemerintah  daerah  mampu membiayai  tugas  pembanguanan.  APBD  menjadi bagian  yang  penting  dalam  pemerintahan.  Belanja Daerah  jika  terkelola  dapat  menjadi  pelindung  dan peningkat  kualitas  hidup  masyarakat  daerah  yang merupakan  salah  satu  tugas  daerah.  Yang  menjadi bagian belanja daerah yang perlu diperhatikan untuk dikelola  adalah  Belanja  Modal  (Abdullah  dan  Riza, 2014).  Pemerintah  daerah  harus  menempatkan anggaran  Belanja  Modal  dalam  APBD  untuk  upaya peningkatan  pelayanan  kepada  public.  (Isti  &  Titik, 2016)
Salah  satu  yang  menjadi  fenomena  atau  masalah yang  terjadi  dalam  menjalankan  Otonomi  Daerah adalah  mengenai  Anggaran  yang  dimiliki  oleh pemerintah daerah. Pada 2015 Tempo.co mengabarkan adanya penurunan pendapatan di Jawa Barat  yang  salah  satu  bagiannya  adalah  kabupaten Bandung  Barat  sebesar  436  Miliar.  Sehingga anggaran  yang  telah  disusun  harus  mengalami perubahan  yang  terjadi  pada  Peraturan  Daerah
Provinsi  Jawa  Barat  No  9  Tahun  2015.  Fenomena lain  adalah  terkait  penelitian  terdahulu  dimana terdapat  gap  antara  penelitian  yang  mengatakan aadanya  pengaruh  yang  signifikan  antara  Dana Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  Belanja  Modal. (Hidayah  &  Setiyawati  (2014),  Aditya  &  Maryono (2018))  dengan  penelitian  lain  yang  mengatakan tidak  adanya  pengaruh  yang  signifikan  antara  Dana Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. (Edy Meianto dkk (2013), Vanesha dkk (2019))
Oleh Karena itulah, penelitian ini dibuat bertujuan untuk  mengetahui  seberapa  besarkah  Dana  Alokasi Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Pendapatan  Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

## Tinjauan Literatur

## Otonomi Daerah
Menurut  KBBI  (2008:992)  otonomi  diartikan sebagai  pemerintahan  mandiri.  Otonomi  daerah adalah hak  pemerintah  daerah  untuk mengendalikan dan mengembangkan daerah dengan sesuai UU yang berlaku  Hanif  Nurcholis  (2007:30)  UU  yang membahas  tentang  Otonomi  Daerah  adalah  UU  No 32  Tahun  2004,  yang  menyatakan  Otonomi  daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus  urusan  administrasi  dan  kebutuhan masyarakat daerah sesuai UU.
Adisasmita  (2011:3)  menyatakan  bahwa  bahwa Otonomi  daerah  (Kota  dan/atau  Kabupaten)  mampu melaksanakan  secara  luas  serta  bertanggung  jawab atas  pemerintah  daerah  secara  seimbang  yang memberikan keadilan dan bias menggunakan sumber daya secara sepenuhnya.

## APBD
APBD  adalah  perencanaan  keuangan  oleh pemerintah  daerah  tahunan  yang  bahas  oleh Pemerintah  Daerah  bersama  dengan  DPRD  (Halim (2012:10)). UU No 17 tahun 2003 mendefinisikan APBD  sebagai  usaha  pengelolaan  keuangan daerah  untuk  setiap  tahunnya  sesuai  dengan  UU daerah yang berlaku.

## Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal
Dana  alokasi  umum  menurut  Bastian  (2003:84), Merupakan dana perimbangan yang diharapkan dapat
mengatasi  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar daerah. Halim (2002:160) menyatakan Dana Alokasi Umum  merupakan  dana  yang  berasal  dari  APBD. Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia  DJPK menyatakan  bahwa  salah  satu  tujuan  DAU  adalah pemerataan  kemampuan  daerah  dalam  keuangan guna memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai transfer dana pemerintah  kepada  pemerintah  daerah  dari  APBN, dapat  meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah sehingga  pemerintah  daerah  dapat  membiayai kegiatan operasional daerahnya terkait desentralisasi. (Kementrian Keuangan Direktorat
Jendral
Perimbangan Keuangan, 2016) Dengan demikian jika pemerintah  pusat  memberikan  perhatian  terhadap peningkatan  Dana  Alokasi  Umum,  maka  tentunya Belanja  Modal  dengan  sendirinya  akan  meningkat. Dan  dengan  berkurangnya  Dana  Alokasi  Umum maka kemampuan pemerintah daerah dalam Belanja Modal nya akan berkurang dengan sendirinya.
Menurut penelitian dilakukan oleh Suryana (2018), Hidayah  &  Setiyawati  (2014),  Firnandi  dan  Nur (2016) terdapat pengaruh signifikan antara DAU dan Belanja Modal.
Sedangkan  menurut  hasil  penelitian  Mohamad (2013), Edy Meianto dkk (2013), Aditya & Maryono (2018)  Terdapat  pengaruh  tidak  signifikan  DAU terhadap Belanja Modal
H1:  Ada  pengaruh  positif  antara  alokasi  umum  dan belanja modal

## Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal
Dana alokasi khusus menurut Menurut UU No 33 Tahun  2004  Merupakan  Dana  yang  dialokasikan kepada  daerah  untuk  membantu  membiayai kebutuhan  khusus  yang  merupakan  urusan  Daerah dan  sesuai  dengan  prioritas  Nasional.  Halim (2014:16)  Menyatakan  bahwa  dana  yang  bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu.
Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia DJPK, setidaknya terdapat delapan bidang yang  menjadi  pusat  kegiatan  Dana  Alokasi  Khusus. Pendidikan,
Kesehatan, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur  Irigasi,  Infrastruktur  Air  Minum, Infrastruktur Sanitasi,  Prasarana Pemerintahan Desa, Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan.
Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai transfer dana pemerintah  kepada  pemerintah  daerah  dari  APBN, dapat  meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah
sehingga  pemerintah  daerah  dapat  membiayai kegiatan khusus dengan prioritas  nasional. (Kementrian Keuangan Direktorat Jendral
Perimbangan Keuangan, 2016) Dengan demikian jika pemerintah  pusat  memberikan  perhatian  terhadap peningkatan  Dana  Alokasi  Khusus,  maka  tentunya Belanja  Modal  dengan  sendirinya  akan  meningkat. Dan  dengan  berkurangnya  Dana  Alokasi  Khusus maka kemampuan pemerintah daerah dalam Belanja Modal nya akan berkurang dengan sendirinya Penelitian yang dilakukan oleh Mochamas Fauzie Farid  (2004),  Anggaraeni  Dewi  (2010),  Agus  & Mohamad  (2013)  terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara  DAK  terhadap  Belanja  Modal.  Sedangkan sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Edy Meianto  dkk  (2013)  tidak  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Belanja Modal.
H2:  Ada  pengaruh  positif  antara alokasi  khusus  dan belanja modal

## Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.
Pendapatan  asli  daerah  menurut  Djaenuri  (2012) PAD  merupakan  pendapatan  untuk  daerah  yang bersumber  dari  wilayah  daerah  sendiri  berdasarkan aturan  daerah  yang  berlaku.  Budi  S.  Purnomo (2009:34)  Menyatakan  setidaknya  terdapat  empat sumber  pemasukan  daerah  yaitu  Pajak  Daerah, Retribusi  Daerah,  pengelolaan  Kekayaan  Daerah yang  dipisahkan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Lain- lain yang sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pemasukan  dana  kepada  pemerintah  daerah  dari daerah  itu  sendiri,  dapat  meningkatkan  kemampuan keuangan  daerah  sehingga  pemerintah  daerah  dapat membiayai  kegiatan  di  daerah  tersebut,  Dengan demikian  jika  pemerintah  daerah  memberikan perhatian  terhadap  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah,  maka  tentunya  Belanja  Modal  dengan sendirinya akan meningkat. Dan dengan berkurangnya  Pendapatan  Asli  Daerah  maka kemampuan pemerintah daerah dalam Belanja Modal nya akan berkurang dengan sendirinya Hasil  Penelitian  Hidayah  &  Setiyawati  (2014), Aditya  &  Maryono  (2018)  menunjukan  pengaruh signifikan  antara  PAD  terhadap  Belanja  Modal. Sedangkan  menurut  hasil  penelitian  Vanesha  dkk (2019) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapat Asli Daerah dan Belanja Modal.
H3:  Ada  pengaruh  positif  antara  pendapatan  asli daerah dan belanja modal

## Metodelogi Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain asosiatif, yang merupakan  penelitian  dengan  menyelidiki  pengaruh variabel  dengan  variabel  yang  lainnya.  Penelitian dilaksanakan pada Kabupaten Bandung Barat dengan objek  penelitian  laporan  keuangan  Kab.  Bandung Barat dari tahun 2010-2017.
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan variabel dependen adalah Belanja Modal.
Jenis  data  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif dengan  menggunakan  sumber  data  sekunder.  Data kuantitatif  dan  data  sekunder  diperoleh  dari Pemerintah  Kab.  Bandung  Barat.    Dalam  bentuk laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  pada  tahun  2010-2017.  Semua  data  pada laporan  dijadikan  populasi  dalam  penelitian  ini  dan diperoleh  sebanyak  8  tahun.  Pemilihan  sampel menggunakan metode purposive sampling.
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode observasi  non-partisipan  dengan  teknik  analisis regresi  linear  menggunakan  perangkat  lunak  SPSS. Persamaan regresi ini adalah
Y= a+b1X1 + b2X2 + b3X3 + bnXn ...
Keterangan: Y = Belanja Modal
X1  = Dana Alokasi Umum X2  = Dana Alokasi Khusus X3  = Pendapatan Asli Daerah.

## Hasil Penelitian
Hasil  penelitian  disajikan  sebagai  berikut,  yang meliputi  statistik  deskriptif,  correlation  analysis,  uji asumsi klasik dan regression model. yang digunakan dalam penelitian ini.

## Descriptive Statistics
Tabel  di  bawah  ini  menunjukkan  bahwa  statistik deskriptif  dari  variabel  yang  diteliti  meliputi  DAU, DAK dan PAD dengan Belanja Modal.
Tabel 1
Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Dev X1 8 584.62 1103.29 896.89 195.31738 X2 8 49.80 407.59 134.36 134.05161 X3 8 51.36 609.92 252.36 181.30472 Y 8 361.85 1804.62 979.92 574.11112 Valid N (listwise) 8
Dimana  X1  adalah  DAU,  X2  adalah  DAK,  X3 adalah PAD dengan Y sebagai Belanja Modal.  DAU memiliki  nilai  minimum  584.62,  nilai  maksimum 1103.29,  nilai  rata-rata  896.89,  dan  standar  deviasi 195.31738.  Nilai  DAK  terendah  adalah  49.80,  nilai tertinggi  adalah  407.59,  dan  nilai  rata-rata  134.36, dan  standar  deviasi  adalah  134.05161.  Nilai minimum PAD adalah 51.36, nilai maksimum adalah 609.92,  nilai  rata-rata  adalah  252.36,  dan  standar deviasi  adalah  181.30472.  Sedangkan  pada  Belanja Modal  nilai  terendah  didapati  adalah  361.85,  nilai tertinggi adalah 1804.62 rata-rata nya adalah 979.92, dan standar deviasi adalah 574.11112.

## Correlation Analysis
Tabel 2 Correlation Analysis X1 X2 X3
Y X1 1 .590 .853 ** .869 ** X2 .590 1 .873 ** .797 * X3 .853 ** .873 ** 1 .926 ** Y .869 ** .797 * .926 **
1
Source: Data processed, 2020

## Uji Asumsi Klasik
Tabel 3 Autocorrelation Model Durbin- Watson 1 1.979
Tabel diatas menunjukan bahwa DW 1.979 berada diantara  -2  dan  2  maka  uji  diterima  bahwa  tidak terjadi autokorelasi.
Gambar 1. Normality Test
Berdasarkan  gambar  diatas  maka  dapat  dilihat bahwa titik plot berada diantara garis diagonal, maka uji diterima bahwa data terdistri dengan normal.
Gambar 2. Heterocedasticity
Berdasarkan  gambar  diatas  maka  dapat  dilihat bahwa titik plot tersebar dan tidak membentuk pola, maka uji diterima bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

## Regression
Tabel 4 Model Summary Model R R Square Adj R Square Std. Error of the Estimate 1 .942 a .888 .804 254.06615 Tabel 5 F-Test Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 2049026. 639 3 683008. 880 10.581 .023 a
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Residual 258198.4 26 4 64549.6 06 Total 2307225. 065 7
Tabel  diatas  menunjukan  bahwa  F-hitung  10.581. dengan  nilai  sig.  0.023,  maka  uji  diterima.  Bahwa ada pengaruh yang signifikan antara DAU, DAK, dan PAD  terhadap  Belanja  Modal  pada  kab.  Bandung Barat.
Tabel 6 t-Test Model Unstandardized Coefficients Std Coeff t Sig. B Std. Error Beta 1 (Con stant) -540.39 775.35 2 - 0.697 0.524 X1 1.213 1.187 0.413 1.022 0.365 X2 0.93 1.851 0.217 0.502 0.642 X3 1.219 2.118 0.385 0.575 0.596
Tabel  diatas  menunjukan  bahwa  secara  parsial didapati tidak terdapat pengaruh signifikan antara X1 dan Y dengan t-hitung 1.022. dengan nilai sig. 0.365, tidak  terdapat  pengaruh  signifikan  antara  X2  dan  Y dengan  t-hitung  .502.  dengan  nilai  sig.  0.642,  tidak terdapat pengaruh signifikan antara X3 dan Y dengan t-hitung  .575.  dengan  nilai  sig.  0.596,  maka  uji diterima.  Adapun  persamaan  regresi  yang  di  dapaat dari table diatas adalah:
Y= -540.391+1.213X1+0.930X2+1.219X3
Pada  hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  ada pengaruh  positif  signifikan  antara  Dana  Alokasi Umum  dan  Belanja  Modal.  dengan  hasil  penelitian dilihat dari nilai t-hitung 1.022 dan nilai sig 0.365 di atas standar 5% atau 0,05. Ini berarti Ho ditolak. Hal ini  menunjukan  adanya  indikasi  pengaruh  yang positif  antara  DAU  terhadap  BM  hal  ini menunjukann  bahwa  meningkatnya  DAU  dapat meningkat  kan  BM.  Ini  didukung  oleh  penelitian yang  dilakukan  oleh  Suryana  (2018),  Hidayah  & Setiyawati  (2014),  Firnandi  dan  Nur  (2016)  yang berpendapat  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara DAU  dan  BM.  Di  sisi  lain,  ditemukan  menurut Mohamad  (2013),  Edy  Meianto  dkk  (2013),  Aditya &  Maryono  (2018)  yang  mengatakan  bahwa  tidak ada pengaruh yang signifikan antara DAU dan BM.
Pada  hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  ada pengaruh  positif  signifikan  antara  Dana  Alokasi Khusus  dan  Belanja  Modal.  dengan  hasil  penelitian dilihat dari nilai t-hitung 0.502 dan nilai sig 0.642 di atas standar 5% atau 0,05. Ini berarti Ho ditolak. Hal ini  menunjukan  adanya  indikasi  pengaruh  yang positif  antara  DAU  terhadap  BM  hal  ini menunjukann  bahwa  meningkatnya  DAU  dapat meningkat  kan  BM.  Ini  didukung  oleh  penelitian yang  dilakukan  oleh  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Mochamas  Fauzie  Farid  (2004),  Anggaraeni  Dewi (2010),  Agus  &    Mohamad  (2013)  berpendapat  ada pengaruh  yang  signifikan  antara  DAK  dan  BM.  Di sisi  lain,  ditemukan  menurut  Edy  Meianto  dkk (2013)yang  mengatakan  bahwa  tidak  ada  pengaruh yang signifikan antara DAK dan BM.
Pada  hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa  ada pengaruh  positif  signifikan  antara  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Belanja  Modal.  dengan  hasil  penelitian dilihat dari nilai t-hitung 0.575 dan nilai sig 0.596 di atas standar 5% atau 0,05. Ini berarti Ho ditolak. Hal ini  menunjukan  adanya  indikasi  pengaruh  yang positif antara PAD terhadap BM hal ini menunjukann bahwa meningkatnya PAD dapat meningkat kan BM. Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hidayah & Setiyawati (2014), Aditya & Maryono (2018) yang berpendapat  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara PAD  dan  BM.  Di  sisi  lain,  ditemukan  menurut Vanesha  dkk  (2019)  yang  mengatakan  bahwa  tidak ada pengaruh yang signifikan antara PAD dan BM

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil di atas dapat dijelaskan bahwa, secara simultan, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh signifikan  terhadap  Belanja modal  di  Kab.  Bandung Barat  selama  2010-2017.  Maka  bias  di  tarik kesimpulan  bahwa  kenaikan  DAU,  DAK  dan  PAD mengakibatkan  pula  kenaikan  pada  Belanja  Modal. Begitu pula sebaliknya, penurunan pada DAU, DAK, dan  PAD  berdampak  penurunan  pula  pada  nilai Belanja Modal.

## Saran
Melalui penelitian ini, peneliti mencoba menyarankan  Pemerintah  daerah  Kab.  Bandung Barat agar dapat memperhatikan serta memaksimalkan  kinerja  perangkat  daerahnya  dalam upaya  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  juga memaksimalkan  penggunaan  DAU  dan  DAK  untuk
mengatasi  ketidak  merataan  kemampuan  antar daerah.

## Daftar Pustaka
Adisasmita,  Rahardjo.  (2011).  ManajemenPemerintahan  Daerah. Makasar : Graha Ilmu
Aditya,  Dina  Mei  Eka  &  Maryono.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan  Dan  Sulawesi).  Prosiding  SENDI_U  2018,  Retrieved from  :  https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/v iew/6044
Agus  Budi  dan  Mohamad  Ainur  (2013).  Pengaruh  Pertumbuhan Asli  Daerah,  Dana  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana Alokasi  Khusus  Terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal  pada Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat,  Jawa  Timur,  dan  Jawa  Tengah. Jurnal Bisnis  dan  Ekonomi (JBE) 20(2), 184-198 Retrieved  from: https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/3162
Amin,  Fadillah  (2019),  Penganggaran  Di  Pemerintah  daerah, Malang:UB Press
Anggaraeni  Dewi  (2010).  Pengaruh  Dana  Transfer  Pemerintah Pusat  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  Di Sulawesi Selatan.
Bastian,  Indra  (2003).  Sistem  Akuntansi  Publik  Konsep  Untuk Pemerintahan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Budi, Purnomo S (2009). Obligasi Daerah. Bandung: Alfabeta.
Djaenuri, A. (2012) Hubungan Keuangan Pusat – Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Farid,  Mochamad  Fauzie  (2004).  Pengaruh  PDRB,  PAD,  DAU dan  DAK  terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur.
Fikri,  Ahmad  (2015),  Ekonomi  Lesu,  Pendapatan  Jawa  Barat Anjlok
Rp 436 Miliar,
Retrieved from : https://nasional.tempo.co/read/697903/ekonomi-lesu-pendapatan- jawa-baratanjlok-rp-436-miliar/full&view=ok
Firnandi  &  Nur  (2016),  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dana Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil Terhadap Belanja Modal, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 5(3)
Halim,  Abdul  (2002).  Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
Hidayah,  Nurul  &  Setiyawati,  Hari  (2014),  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  Terhadap  Belanja  Langsung  di  Provinsi  Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi. 18(1)
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992)
Kementrian Dalam Negeri (2019) Pembentukan Daerah-Daerah di Indonesia Sampai Dengan 2014, Retrieved from: https://otda.kemendagri.go.id/wpcontent/uploads/2019/03/ Pembentukan-Daerah-Daerah-Otonom-di-Indonesia-s.d-Tahun- 2014-2.pdf
Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan  Keuangan (2016) Dana Alokasi Khusus, Retrieved from : http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2016/01/DA K.pdf
Kementrian  Keuangan  Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan (2016) Dana Alokasi Umum, Retrieved from : http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=1776
Mawarni,  Darwanis  dan  Syukriy    Abdullah.  (2014).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap Belanja    Modal    Serta  Dampaknya    Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi PadaKabupaten dan Kota di Aceh). Jurnal Akuntansi, 2(2), 80-90.
Meianto,  Edy  &  Berti,  Cherrya  Dhia  Wenny  (2015),  Pengaruh Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Luas  Daerah  Terhadap  Belanja  Modal  pada Kabupaten/Kota di sumatera Utara. Retrieved from: http://eprints.mdp.ac.id/1472/
Nurcholis,  Hanif  (2007),  Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan Otonomi Daerah, Jakarta: Grasindo
Permatasari, Isti  &  Mildawati, Titik (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah  terhadap  Belanja  Modal  Pada  Kab/Kota  Jawa  Timur, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 5(1)
Saputri,  Yunisda  Dwi  (2019)  3  Tujuan  Pelaksanaan  Otonomi Daerah  yang  Diperingati  Setiap  25  April.  Retrieved  from: https://www.liputan6.com/citizen6/read/3872913/3-tujuan- pelaksanaan-otonomi-daerah-yang-diperingati-setiap-25-april
Soekarwo  (2003),  Berbagai  Permasalahan  Keuangan  Daerah, Surabaya: Airlangga University Press.
Suryana  (2018),  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Terhadap Belanja Modal, Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis, 9(2)
UU No 11 Tahun 1950 UU No 12 Tahun 2007 UU No 17 Tahun 2003 UU No 23 Tahun 2014 UU No 33 Tahun 2004 UU No. 22 Tahun 1999 UU No. 25 Tahun 2009 UU No. 32 Tahun 2004
Vanesha,  Venny  Tria,  Rahmadi,  Selamet  &  Parmadi  (2019) Pengaruh  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum  dan  dana alokasi  khusus  terhadap  belanja  modal  pada  kabupaten/kota  di Provinsi  Jambi,  Jurnal  Paradigma  Ekonomika,  14(1),  27-36, Retrieved  from:  https://onlinejournal.unja.ac.id/paradigma/article/ view/6609  doi:  https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6609