## Pendahuluan
Penelitian  tentang  perdagangan perempuan ( trafficking ) antarnegara di dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih kurang mendapatkan perhatian secara proporsional, baik  dari  kalangan  akademisi  maupun  dari pengambil  kebijakan  (pemerintah).  Masih kurangnya perhatian ( neglected ) terhadap studi trafficking antarnegara di Indonesia telah ikut memengaruhi intensitas dan kualitas penelitian yang  dihasilkan.  Setidak-tidaknya  terdapat beberapa  alasan  yang  mendasari  masih kurangnya perhatian terhadap isu trafficking antarnegara. Selain masih sedikitnya kalangan akademisi yang peduli dan memiliki keahlian serta  pengalaman  penelitian  yang  cukup
mendalam  mengenai  masalah trafficking antarnegara, sumber data yang berkualitas juga masih sangat terbatas. Data yang tersedia dari pemerintah sangat sedikit yang memiliki relevansi  dengan  masalah trafficking antarnegara (Komnas Perempuan, 2000).
Pada  umumnya  kasus  perdagangan perempuan ( trafficking ) antarnegara secara terselubung lebih banyak terjadi pada beberapa kota  di  provinsi  Indonesia  yang  wilayah provinsinya  berbatasan  langsung  dengan negara tetangga. Hal ini seperti yang terjadi di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat yang  merupakan  salah  satu  provinsi  di Indonesia  yang  wilayahnya  berbatasan langsung  dengan  negara  tetangga,  yakni Malaysia.

## PERDAGANGAN PEREMPUAN ANTARNEGARA Perdagangan Amoi di Kota Singkawang, Kalimantan Barat
Agus Sikwan 1

## Abstract
Cross country trafficking in women has happened for so many years in many provinces in Indonesia which territory were near other countrys territory. This cross country trafficking has become more complex and related to not just inner state territory, but also out side the country. Its pattern was also changed, not just organized by one person, but by a syndicated camouflazed in beauty salons, hotels, and tour travel agents. Its purpose moved from prostitution to become migrant workers and the bride for foreign men. The victims also suffered from many harrasement, physically, psychologically, social and economics. Recruitment agents, customers, husbands/ family, the owners of the place they worked in were the people who caused the harrasement towards them.
Keywords: trafficking, amoi.
1 Staf pengajar pada Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Tanjungpura dan peneliti pada Pusat Studi Wanita, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

## Agus Sikwan
Berdasarkan  data  dari  Kantor  Imigrasi Kelas II Singkawang (2006), dapat diketahui bahwa pada periode Januari  Desember 2005 terdapat  sebanyak  1.050  orang  amoi  yang mengurus paspor untuk tujuan negara Taiwan atau Hongkong. Di antara mereka ada yang mengurus paspor 48 halaman, yaitu sebanyak 900 orang, dan paspor 24 halaman sebanyak 150  orang.  Dari  jumlah  tersebut,  sebagian besar  (90  persen)  proses  pengurusan administrasinya dilakukan oleh calo/agen.
Fenomena trafficking antarnegara menjadi masalah di Kota Singkawang ketika banyak amoi asal Kota Singkawang yang diboyong oleh orang Taiwan/Hongkong ke negaranya melalui perantara calo/agen. Para amoi yang berangkat  ke  Taiwan/Hongkong  biasanya berkedok sebagai istri orang Taiwan/Hongkong
maupun sebagai TKW ilegal, yang umumnya dipekerjakan di berbagai tempat hiburan malam di  sana.  Sering  kali  mereka  mendapatkan perlakuan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia.
Berbagai kasus tersebut merupakan contoh permasalahan yang muncul akibat rendahnya kualitas perlindungan hukum terhadap para perempuan WNI keturunan Cina (amoi) di luar negeri.  Di  samping  itu,  penggunaan  jalur berimigrasi ke luar negeri yang dilakukan oleh sebagian besar amoi asal Kota Singkawang dengan kedok sebagai istri orang Taiwan atau Hongkong maupun sebagai TKW ilegal sangat rentan terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh para calo/agen dan pengguna jasa. Eksploitasi, bahkan sudah dimulai selama proses migrasi berlangsung sampai ketika berada di negara

## Tabel 1
Kasus Perempuan WNI Keturunan Cina (Amoi) Asal Kota Singkawang
yang Mendapat Masalah di Taiwan/Hongkong Nama/Umur Negara Tujuan Status Masalah Lie Lie Kim (18 tahun) Taiwan TKW ilegal Dianiaya di sekujur tubuh dan disekap karena tidak mau disuruh melayani pria hidung belang di hotel/losmen. Bong Siat Moi (14 tahun) Taiwan Istri orang Taiwan Dipukul suami sampai lebam karena tidak mau disuruh melayani mertua. Tien Niu (15 tahun) Taiwan Istri orang Taiwan Dipukul suami sampai babak belur karena suami pemabuk dan penjudi. Chia Sat Kim (17 tahun) Taiwan TKW ilegal Dianiaya dan disekap dalam kamar 5 hari dengan diberi makan nasi basi karena tidak mau dijual oleh majikannya. Liem Chin Mi (19 tahun) Hongkong TKW ilegal Kerja dari pagi sampai malam dan tidak pernah digaji, sering dianiaya majikan. Siao Yen (15 tahun) Hongkong Istri orang Hongkong Dianiaya suami karena selalu menolak keinginan seksual suami yang aneh-aneh. Bong Li Chi (20 tahun) Taiwan TKW ilegal Dianiaya dan dipukul majikan sampai pingsan karena tidak mau disuruh untuk melayani 3 orang tamu pria dalam satu malam di tempatnya bekerja.
Sumber: Harian Equator, 25 Agustus 2004.

## Perdagangan Perempuan Antarnegara
tujuan. Dampak negatif dari ini semua berupa terabaikannya  aspek  jaminan  perlindungan hukum  atas  diri  amoi  yang  berimbas  pada munculnya  isu  kemanusiaan,  seperti penganiayaan,  pelecehan,  eksploitasi, intimidasi, pemerkosaan, penyekapan, bahkan sampai mengalami deportasi secara paksa.
Pada  umumnya  Pemerintah  Indonesia, dalam hal ini Depnaker, telah mengatur dan merumuskan  suatu  kebijakan  mekanisme pengiriman  pekerja  ke  luar  negeri.  Hal  itu dimaksudkan supaya dapat lebih menjamin aspek  perlindungan  hukum  bagi  pekerja melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/ MEN/1994 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP. 44/MEN/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi  perencanaan  ketenagakerjaan nasional  yang  bertujuan  untuk  mengurangi jumlah  pengangguran  di  dalam  negeri, peningkatan  kesejahteraan  migran,  dan peningkatan perolehan devisa negara (Hugo, 1995).
Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,  dirumuskan  suatu  kebijakan berupa  program  ekspor  jasa  tenaga  kerja melalui Surat Menaker RI No. 269/M/VIII/94. Peraturan itu diharapkan akan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang salah satunya adalah dengan meningkatkan perlindungan  kepada  pekerja.  Cara  yang digunakan  adalah  mempromosikan penggunaan jalur legal kepada para migran dalam berimigrasi ke luar negeri untuk tujuan bekerja (Depnaker, 1998).
Di  samping  itu,  pemerintah  juga  telah mengatur dan merumuskan kebijakan yang berlaku  secara  nasional  tentang  tata  cara perkawinan campuran antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan orang asing. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat lebih menjamin aspek perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri  yang  berbeda  kewarganegaraan. Kebijakan yang dikeluarkan adalah Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang- Undang Perkawinan (UUP) dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974.  Kebijakan pemerintah  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan campuran, khususnya pasal 57 62 UUP yang berlaku secara nasional, pada dasarnya  bertujuan  menjamin  hak  dan kewajiban  masing-masing  suami  istri  yang berbeda  kewarganegaraan  dalam  rangka membina  rumah  tangga  yang  rukun  dan bahagia selama-lamanya.
Berbagai  kasus  kemanusiaan  yang menimpa amoi di luar negeri, khususnya di Taiwan  dan  Hongkong,  seperti  eksploitasi, penganiayaan sampai deportasi, menunjukkan kualitas  serta  efektivitas  peraturan  Kep. Menaker No. 44 Tahun  1994  dan  UU  No.1 Tahun 1974 masih jauh dari yang diharapkan. Timbulnya berbagai kasus yang dialami oleh para amoi di luar negeri lebih disebabkan oleh beberapa  faktor  berikut.  (1)  Kurangnya perhatian dan perlindungan hukum dari pihak Pemerintah Indonesia terhadap perempuan WNI  keturunan  Cina  (amoi)  di  luar  negeri. Selama ini pemerintah hanya melakukan fungsi administrasi, tanpa menjalankan pengawasan
langsung.  (2)  Minimnya  pengetahuan  amoi tentang peraturan hukum bagi dirinya, baik selaku TKW maupun sebagai istri dari pria asing di negara tujuan. (3) Lemahnya posisi tawar-menawar  ( bargaining  position ),  baik terhadap  perusahaan  atau  pengguna  jasa maupun  terhadap  suaminya  yang berkewarganegaraan  asing.  Hal  ini  terjadi karena hampir semua amoi yang berangkat ke luar negeri (Taiwan atau Hongkong) memiliki tingkat  pendidikan  dan  keterampilan  yang relatif  sangat  rendah.  (4) Aturan  hukum ketenagakerjaan dan perkawinan campuran di Indonesia belum memadai untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah kurang responsif dan akomodatif  terhadap  tuntutan  yang berkembang di masyarakat sehingga aspirasi yang berkembang tidak terakomodasikan ke dalam  kebijakan  ketenagakerjaan  dan perkawinan campuran (Tangdililing, 1997).
Kondisi  yang  demikian  tersebut  masih diperparah  lagi  dengan  kenyataan  bahwa penggunaan jalur resmi pemerintah di Kota Singkawang masih belum populer di kalangan amoi. Pemerintah, dalam hal ini Depnaker dan Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang, telah berupaya mempromosikan penggunaan jalur resmi kepada setiap perempuan Indonesia, tidak terkecuali para amoi yang hendak bekerja dan/atau  ingin  melakukan  perkawinan campuran  dengan  orang  asing.  Hal  ini bertujuan lebih memberikan perlindungan kerja dan  kepastian  hukum  kepada  para  amoi, sekaligus mengurangi dampak kemanusiaan yang merugikan mereka yang menggunakan jalur ilegal.
Berdasarkan  data  dari  Kantor  Imigrasi Kelas  II  Singkawang  (2006),  amoi  yang
berangkat ke Taiwan dan Hongkong dengan alasan kunjungan wisata sejak 2001 2005 jumlahnya cenderung meningkat untuk setiap tahunnya (lihat Tabel 2).
Meningkatnya para amoi yang berangkat ke Taiwan/Hongkong setiap tahunnya tidak akan  menimbulkan  masalah  yang  berarti apabila  maksud  keberangkatannya  adalah untuk kunjungan wisata, seperti alasan yang tertera  dalam  paspor  mereka.  Namun umumnya mereka berangkat dengan tujuan sebagai  TKW  dan  sebagai  mempelai perempuan dengan kedok tujuan wisata itu. Oleh karenanya, mereka lebih banyak menjadi korban perdagangan perempuan ( trafficking) antarnegara  secara  terselubung  yang dilakukan  oleh  suatu  sindikat  yang terorganisasi secara rapi. Praktik perdagangan perempuan ( trafficking ) antarnegara secara terselubung  dan  terorganisasi  secara  rapi
Tabel 2 Banyaknya Perempuan WNI Keturunan Cina (Amoi) Asal Kota Singkawang
yang Berangkat ke Taiwan dan Hongkong Tahun 2001–2005 Periode Keberangkatan Taiwan Hongkong Jumlah Januari-Desember 2001 450 80 530 Januari-Desember 2002 550 125 675 Januari-Desember 2003 678 200 878 Januari-Desember 2004 700 220 920 Januari-Desember 2005 750 300 1.050 Total Keseluruhan 3.128 925 4.053
Sumber:  Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang Tahun 2006.

## Perdagangan Perempuan Antarnegara
sangat mengancam kehidupan generasi muda kaum perempuan WNI keturunan Cina (amoi) di Kota Singkawang, khususnya amoi yang berangkat ke luar negeri (Taiwan/Hongkong) melalui jalur ilegal. Sehubungan dengan hal itu, upaya  melihat  perdagangan  perempuan antarnegara  ini  diharapkan  mampu memberikan  sumbangan  pemikiran  untuk melakukan pencegahan dan/atau memutuskan mata rantai praktik perdagangan perempuan secara terselubung merupakan suatu hal yang sangat penting.
Tulisan  ini  semata-mata  bertujuan melakukan  analisis  terhadap  motif  yang menjadi  pendorong  terjadinya trafficking antarnegara  dan  dampak  dari trafficking antarnegara  terhadap  diri  amoi  yang  telah menjadi korban trafficking tersebut.

## Tinjauan Pustaka
Menurut Soesilo (1994), yang dimaksud dengan  perdagangan  perempuan  adalah melakukan  perbuatan-perbuatan  dengan maksud  menyerahkan  perempuan  kepada pihak  lain  untuk  kepentingan  pelacuran. Termasuk  pula  di  sini  adalah  mereka  yang biasanya  mencari  perempuan-perempuan muda  untuk  dikirim  ke  luar  negeri  untuk dijadikan pelacur.
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) mendefinisikan  perdagangan  perempuan ( trafficking ) sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang  dengan  ancaman,  penggunaan kekerasan,  atau  bentuk  pemaksaan  lain, seperti  penculikan,  penipuan,  kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat
untuk  memperoleh  izin  dari  orang  yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (Komnas Perempuan, 2000).
Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW, 1997) dalam definisinya menekankan tiga unsur penting dalam konsep trafficking , yaitu rekrutmen, transportasi, dan lintas batas negara.  Namun  dalam  perkembangannya, Human Rights Workshop (GAATW, Juni 1997) memperluas pengertian ketiga unsur tersebut dengan  menambahkan  satu  unsur  yang diadopsi dari Convention on the Elimination of All Form of Descrimination Against Women (CEDAW,  1999),  yaitu  unsur  persetujuan ( consent ).
Dengan  demikian,  ada  beberapa  unsur penting di dalam konsep trafficking. Pertama , unsur  persetujuan,  yaitu  unsur  yang dilatarbelakangi  adanya  fakta  tentang keberadaan atau ketiadaan persetujuan korban akibat penipuan, paksaan, ketiadaan informasi, dan ketiadaan kapasitas legal kepada korban untuk  dapat  memberikan  persetujuan  yang dapat  menyebabkan  terjadinya trafficking . Kedua, unsur  tujuan  migrasi  yang dilatarbelakangi oleh suatu persepsi bahwa bukan  hanya  pelacuran  yang  dapat dikategorikan ke dalam trafficking , melainkan juga bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Ketiga , unsur  garis  perbatasan,  tidak  selamanya trafficking terjadi secara lintas negara.
Dari  berbagai  konsep  perdagangan perempuan  ( trafficking )  tersebut,  dapat dipahami bahwa unsur persetujuan merupakan unsur  kunci  di  dalam  konsep  perdagangan perempuan.  Sepanjang  tidak  dimaksudkan untuk mengeksploitasi TKW atau masih dalam batas-batas persetujuan yang bersangkutan,
hal  itu  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai perdagangan  perempuan.  Sebaliknya,  jika unsur  persetujuan  diperhitungkan,  maka berbagai konsekuensi dari situasi perdagangan perempuan yang disetujui oleh korban harus dikecualikan. Oleh karena itu, diperhitungkannya  unsur  persetujuan mengimplikasikan  tidak  semua TKW  dapat dikualifikasikan sebagai korban perdagangan perempuan,  terutama  mereka  yang  tidak menjadi korban penipuan, paksaan, ancaman, atau  kekurangan  informasi  atas  situasi pekerjaan yang akan mereka jalani.
Menurut Soewondo (1984: 307), keadaan sosial  ekonomi  keluarga  yang  serba kekurangan  mengharuskan  perempuan bekerja di luar rumah tangga sebagai tenaga kerja  produktif  dalam  rangka  menambah penghasilan keluarga mereka. Ironisnya, di sektor produktif tersebut, perempuan sebagai tenaga kerja cenderung diperlakukan sebagai barang  dagangan  yang  memiliki  nilai  jual. Kenyataan ini tidak terlepas dari adanya nilai- nilai  materialisme  dan  individualisme  yang dijunjung tinggi dalam keluarga modern.
Menurut Hull, dkk. (1977: 99), terjadinya praktik pelacuran disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Lebih lanjut dikatakan terdapat faktor nonekonomi yang turut mendorong perempuan muda masuk ke dunia  pelacuran,  yaitu  tingginya  angka perceraian,  terutama  di  kalangan  keluarga Jawa.  Sementara  itu,  menurut Tangdililing (1997),  pendidikan  rendah  dan  kemiskinan dalam keluarga merupakan faktor pendorong yang menyebabkan migrasi perempuan WNI keturunan  Cina  berangkat  ke  Taiwan/ Hongkong.  Sehubungan  dengan  tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi sosial
ekonomi keluarga amoi yang tergolong miskin, mereka diharuskan bekerja di luar rumah untuk menambah penghasilan ekonomi keluarganya. Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, mereka harus mau bekerja apa saja dan dalam kondisi apa pun. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan
perempuan
sering mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  wajar, seperti ditipu untuk dijadikan objek seks dalam trafficking .
Dari berbagai pandangan atau pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan adalah faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka perceraian, dan lemahnya tata nilai dalam keluarga. Dengan demikian,  akar  penyebab  perdagangan perempuan  untuk  kepentingan  pelacuran bukan semata-mata karena faktor ekonomi saja, melainkan produk mata rantai dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya.
Kendala yang dirasakan sangat sulit untuk menghapus  mata  rantai  perdagangan perempuan adalah faktor sosial budaya yang berkaitan erat dengan konstruksi sosial yang sudah melembaga dan hubungan gender yang asimetris.  Keterlibatan  laki-laki  di  dalam menjaga  kesehatan  reproduksi  perempuan dalam kehidupan keluarga masih dianggap kurang.  Sebaliknya,  kekuasaan  laki-laki terhadap  hak  reproduksi  dan  kesehatan perempuan masih sangat besar. Kenyataan ini terus berkembang dan berimbas pada setiap kebijakan kesehatan reproduksi perempuan yang tidak bersifat sensitif gender.
Sementara itu, dalam bidang kesehatan reproduksi,  status  perempuan  sering dipandang lebih rendah dibandingkan dengan

## Perdagangan Perempuan Antarnegara
laki-laki.  Hal  ini  selanjutnya  menyebabkan perempuan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil  keputusan  yang  menyangkut kesehatannya  sendiri  serta  tidak  memiliki wewenang  untuk  menentukan  tubuhnya sendiri.
Dalam  perdagangan  perempuan ( trafficking) antarnegara secara terselubung, baik  dengan  kedok  sebagai TKW  maupun mempelai  dalam  perkawinan  campuran, perempuan juga menempati kedudukan yang sangat  rendah.  Mereka  umumnya  banyak mengalami tindak kekerasan dan perlakuan kasar, baik yang dilakukan oleh pihak suami/ keluarga pria Taiwan/Hongkong maupun dari pihak pengguna jasa dalam kegiatan seksual ilegal.  Kondisi  seperti  ini  tentunya  dapat membahayakan kesehatan reproduksi amoi, cacat fisik, tertular penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS, serta kehamilan tidak dikehendaki (KTD). Oleh sebab itu, hukum diperlukan untuk dapat melindungi perempuan dari  praktik trafficking yang  merupakan bentukan dari faktor sosial budaya yang bias gender. Hukum yang diperlukan adalah hukum pidana  karena  hukum  pidana  dipandang sangat efektif untuk menangani berbagai tindak kejahatan  yang  menyangkut  pelanggaran terhadap  norma  kesusilaan,  termasuk kejahatan trafficking . Hal ini sejalan dengan pendapat Kanter dan Sianturi (1982: 55) bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang per orang atau hak-hak asasi manusia, serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari tindakan tercela di satu pihak dan tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.
Kebijakan  tentang  larangan  terhadap perdagangan perempuan ( trafficking ) dalam
bentuk apa pun yang berlaku secara nasional diatur dalam pasal 296, 297, dan 506 KUHP. Namun  implementasinya  di  lapangan, kebijakan trafficking tersebut  belum sepenuhnya menjamin perlindungan atas hak- hak perempuan, terutama yang menyangkut perlindungan atas hak kebebasan perempuan dan  kesehatan  reproduksi  mereka.  Selain karena kebijakan yang berlaku secara nasional tersebut tidak sensitif gender, kebijakan itu juga sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat  ini.  Menurut  Syaifudin  (1996:  40), kebijakan  yang  sensitif  gender  adalah kebijakan yang mencerminkan kepentingan laki-laki dan perempuan secara setara. Karena kebijakan tentang larangan trafficking yang ada dan  berlaku  secara  nasional  diatur  dalam KUHP  tidak  bersifat  sensitif  gender,  dalam praktiknya  di  lapangan  banyak  merugikan kaum  perempuan  dan  sebaliknya, menguntungkan laki-laki.
Sehubungan dengan hal itu, sudah saatnya pemerintah dan stakeholders secara bersama- sama membuat suatu kebijakan atau peraturan yang lebih tegas lagi yang melindungi kaum perempuan  dari  berbagai  bentuk  praktik trafficking, baik  secara  nasional  maupun internasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Hull,  dkk.  (1997:  133)  yang  mengatakan selama kebijakan pemerintah pusat terhadap trafficking tidak berubah, tidak ada tanda-tanda akan terjadinya perubahan situasi trafficking di Indonesia.

## Karakteristik Perempuan WNI Keturunan Cina (Amoi) Singkawang
Secara umum telah disebutkan, salah satu tujuan  dari  program  ketenagakerjaan  dan program perkawinan campuran antarnegara
yang  ingin  dicapai  oleh  Pemerintah  Kota (Pemkot) Singkawang adalah meningkatkan penggunaan jalur resmi pemerintah. Tujuannya agar  lebih  memberikan  perlindungan  calon tenaga  kerja  dan  mempelai  perempuan, khususnya bagi perempuan WNI keturunan Cina (amoi) dari eksploitasi yang merugikan kepentingan  mereka,  baik  pada  proses pengurusan kerja di negara tujuan pada proses perkawinan campuran atau selama menjadi istri yang sah dari pria berkewarganegaraan asing. Dalam rangka tujuan tersebut, upaya yang  dilakukan  oleh  Depnaker  dan  Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang adalah dengan melakukan  sosialisasi  program  kepada masyarakat luas, khususnya kepada para amoi yang  ingin  berangkat  ke  Taiwan  atau Hongkong, baik sebagai TKW maupun sebagai mempelai  perempuan.  Mereka  diharapkan mengurangi  penggunaan  jalur  ilegal  yang cenderung lebih banyak dimanfaatkan oleh calo/agen untuk memperdagangkan mereka ke luar negeri.
Namun kenyataannya, upaya dan langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemkot
Singkawang kurang mendapatkan sambutan dengan baik oleh para amoi. Banyak amoi yang lebih suka memilih jalur ilegal daripada jalur yang legal. Program pengiriman tenaga kerja dan  program  pemberian  kemudahan  jasa pelayanan  dalam  pelaksanaan  perkawinan campuran antarnegara yang telah diterapkan ternyata  kurang  mendapatkan  tanggapan sebagaimana mestinya. Padahal sebenarnya tujuan  program  sangat  baik  dan  menjamin kepastian hukum bagi para amoi.
Pola berimigrasi secara ilegal dilakukan sebagian besar (66,7 persen) oleh amoi yang berpendidikan rendah, yakni SD ke bawah (lihat Tabel  3).  Sebaliknya,  jalur  atau  prosedur berimigrasi secara legal banyak dilakukan oleh para amoi berpendidikan tinggi, yakni SMU ke atas. Semakin rendah tingkat pendidikan amoi, kecenderungan amoi untuk menggunakan jalur atau prosedur ilegal dalam berimigrasi ke luar negeri, khususnya Taiwan/Hongkong, semakin besar. Hal ini karena para amoi dengan tingkat pendidikan rendah belum dapat berpikir secara rasional  dengan  mempertimbangkan cost- benefit dari  konsekuensi  keputusan  yang diambilnya.  Mereka  lebih  mendasarkan pengambilan keputusan pada referensi dari teman, tetangga, atau tradisi yang telah lama berkembang di lingkungannya.
Pada  umumnya  sumber  informasi merupakan komponen penting bagi para amoi sebagai  referensi  pengambilan  keputusan untuk  menggunakan  jalur  berimigrasi. Pengetahuan para amoi tentang Taiwan atau Hongkong, termasuk peluang, kondisi kerja, dan  tingkat  upah  di  negara  tujuan  justru diperoleh dari sumber-sumber informal, seperti calo/agen, amoi yang kembali dari Taiwan/ Hongkong, teman, tetangga, atau saudara/
Tabel 3 Prosedur Berimigrasi Perempuan WNI Keturunan Cina (Amoi) dan Tingkat Pendidikan
Jalur Berimigrasi Amoi ke Luar Negeri Tingkat Pendidikan Amoi Legal (%) Ilegal (%) SD ke bawah 56,0 66,7 SLTP 20,0 20,0 SMU 24,0 13,3 Jumlah 100,0 100,0 N 50 450
Sumber:  PSW Untan, 2005.
keluarga  yang  pernah  ke  sana.  Sumber- sumber  informasi  formal  dari  pemerintah, PJTKI, dan media massa jarang dapat diakses oleh sebagian besar amoi Singkawang.
Ketidakmampuan para amoi Singkawang mengakses prosedur pelayanan yang diberikan melalui program jalur resmi pemerintah sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sumber pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan  sumber  informasi  yang  diperoleh mengenai  negara  tujuan.  Keadaan  ini berpengaruh pula dalam menentukan pilihan penggunaan jalur atau prosedur berimigrasi ke Taiwan atau Hongkong. Banyaknya para amoi yang  masih  berpendidikan  SD  ke  bawah merupakan kendala utama dalam pencapaian tujuan program. Tingkat pendidikan yang relatif rendah menjadikan kemampuan berpikir para amoi  sangat  terbatas  sehingga  upaya mempromosikan  program  jalur  resmi pemerintah  kepada  para  amoi  menjadi terhambat.
Secara tradisional para amoi berangkat ke Taiwan  atau  Hongkong,  baik  sebagai TKW maupun sebagai mempelai perempuan, karena pengaruh calo. Sangat logis apabila para amoi lebih  memercayai  bujuk  rayu  calo  dalam mengambil keputusan untuk berangkat ke luar negeri, apalagi calo itu sama seperti mereka, yakni beretnis Cina, dan secara sosial mereka lebih dekat dengan keluarga para amoi bila dibandingkan dengan aparat desa, terlebih lagi dengan pihak Depnaker atau Kantor Catatan Sipil.
Menurut  informasi  yang  diperoleh  dari lapangan,  sebagian  besar  (90  persen) keberangkatan amoi Singkawang ke Taiwan atau  Hongkong,  selain  karena  motivasi
ekonomi dan nonekonomi (mengejar prestise), juga karena faktor kesamaan etnis, agama, dan budaya antara mereka dengan orang Taiwan/ Hongkong.  Padahal,  dalam  kenyataannya sangat jauh berbeda. Namun karena tekad mereka  untuk  ke Taiwan/Hongkong  sudah bulat,  tidak  mengherankan  jika  sumber informasi formal dari pemerintah, PJTKI, media massa, dan lain-lainnya jarang sekali mereka akses.
Rendahnya  aksesibilitas  amoi  terhadap informasi program menunjukkan sosialisasi program  kepada  masyarakat  luas  pada umumnya dan para amoi khususnya belum dapat  berjalan  secara  optimal.  Sosialisasi program tidak sampai masuk ke lingkungan desa-desa  yang  merupakan  tempat  tinggal sebagian  besar  para  amoi  yang  potensial. Sebaliknya,  calo  di  pelosok-pelosok  desa tempat  tinggal  amoi  telah  lama  beroperasi dengan  menggunakan  pengaruh  tokoh masyarakat  etnis  Cina  setempat.  Mereka bekerja  sama  menanamkan  kepercayaan kepada masyarakat etnis Cina di desa dan kepada para amoi untuk menggunakan jasa calo untuk berangkat ke Taiwan/Hongkong.
Pada  umumnya  calo,  teman,  tetangga, saudara, atau orang lain yang kembali dari Taiwan/Hongkong merupakan figur-figur yang banyak memberikan pengaruh kepada amoi dalam pengambilan keputusan itu. Kedekatan hubungan  personal  dan  sosial  para  amoi dengan sumber informasi menjadikan adanya rasa kepercayaan yang sangat kuat dan terjalin secara  solid.  Keadaan  seperti  ini  semakin diperparah  dengan  masih  rendahnya penerimaan pesan program dari pemerintah oleh para amoi di Kota Singkawang.
Sebagian besar amoi memang mengambil keputusan  secara  mandiri,  dalam  arti keputusan mereka untuk berangkat ke Taiwan/ Hongkong  dilakukan  atas  dasar  keinginan sendiri.  Namun  pada  kenyataannya, penggunaan jalur atau prosedur yang akan digunakan masih tetap mengandalkan saran dan  pertimbangan  kepada  orang  lain  yang kembali  dari Taiwan/Hongkong,  khususnya calo, teman, tetangga, atau saudara.
Kenyataan tersebut di atas menggambarkan  intervensi  program pemerintah masih mengalami hambatan yang lebih banyak akibat faktor sosial budaya dalam hubungan individual. Para amoi masih tetap lebih  memercayai  informasi,  saran,  dan pertimbangan dari lingkungan sosial yang telah dikenalnya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa  pola  ikatan  kepercayaan  secara emosional terhadap lingkungan sosial tempat para amoi itu tinggal lebih cenderung mereka anut bila dibandingkan dengan ikatan formal dengan pihak pemerintah.
Dampak Perdagangan ( Trafficking ) Amoi Singkawang
Pada umumnya pembahasan mengenai dampak  perdagangan  ( trafficking )  amoi Singkawang, baik dengan kedok sebagai TKW maupun mempelai dari pria Taiwan/Hongkong, tidak dapat dilepaskan dari adanya perubahan yang  terjadi,  baik  secara  material  maupun nonmaterial. Dampak material adalah yang dapat  dilihat  secara  fisik  atau  langsung, sedangkan dampak nonmaterial adalah suatu perubahan  yang  tidak  dapat  diukur  secara material, tetapi dapat dilihat secara nyata dalam suatu kelompok masyarakat yang, antara lain,
menyangkut perubahan struktur sosial, norma sosial budaya, dan perubahan akibat adanya tekanan psikologis.
Secara  material,  dampak trafficking biasanya  dikaitkan  dengan  banyaknya pemberian sejumlah uang yang dilakukan oleh amoi kepada orang tuanya sewaktu ia pulang dari Taiwan/Hongkong. Dari sumber informasi yang penulis peroleh di lapangan, 80 persen amoi  mengaku  selalu  memberikan  uang kepada  orang  tuanya  yang  berkisar  antara
Rp5.000.000,00 sampai
dengan Rp7.000.000,00  setiap  kali  mereka berkesempatan pulang ke Indonesia, terutama pada saat menjelang tahun baru Imlek atau Cap Go Meh. Jika mereka tidak pulang ke Indonesia,  biasanya  mereka  mengirimkan sejumlah uang dari Taiwan/Hongkong untuk orang tuanya melalui kantor pos.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BCA  Cabang  Singkawang  (2006),  dapat diketahui bahwa besarnya kiriman uang yang dilakukan oleh amoi yang berada di Taiwan/ Hongkong  sejak  Januari-Desember  2005 adalah  ±Rp2.850.275.100,00.  Sedangkan informasi  yang  diperoleh  dari  Kantor  Pos Singkawang  (2006),  dalam  rentang  waktu antara Januari-Desember 2005 besarnya uang kiriman  dari  amoi  yang  berada  di  Taiwan/ Hongkong  adalah  ±Rp.  2.500.420.185,00. Pemanfaatan uang kiriman oleh rumah tangga di  daerah  asal  pada  umumnya  bervariasi. Variasi  tersebut  meliputi  pemenuhan kebutuhan  konsumsi  sehari-hari,  biaya pendidikan  anak,  biaya  perbaikan  rumah, modal usaha kecil, membayar utang, membeli perabot  rumah  tangga,  dan  ditabung.  Bagi orang tua amoi di daerah asal, uang kiriman dari  anak  perempuannya  itu  bukan  hanya

## Perdagangan Perempuan Antarnegara
bermakna ekonomis, melainkan lebih dari itu, yakni mempunyai makna yang sangat dalam berupa adanya sikap perhatian dari anggota keluarga yang berada di luar negeri (amoi) untuk  menjaga  hubungan  kekeluargaan. Dengan kata lain, kiriman uang yang dilakukan amoi memiliki dampak sosial psikologis bagi keluarga di daerah asal.
Dampak positif lain dari trafficking amoi Singkawang ini tercermin dari jawaban tentang persepsi  responden  terhadap  dampak keberangkatan ke Taiwan/Hongkong, baik dari segi ekonomi, sosial maupun psikologis. Dari aspek ekonomi, dampak yang dirasakan oleh para amoi adalah mereka bisa memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan di daerah asal walaupun pekerjaannya  adalah  sebagai  TKW  ilegal maupun istri pria Taiwan/Hongkong. Selain itu, mereka bisa membantu membiayai sekolah adik-adiknya sehingga pendidikan keluarga meningkat.  Dampak  positif  lainnya  adalah perkembangan  ekonomi  Kota  Singkawang yang maju sangat pesat. Perkembangan ini, antara lain, dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan Kota Singkawang dari pemasukan yang diperoleh melalui pengurusan KTP, akta kelahiran, paspor, ditambah lagi pemasukan dari hotel, wartel, dan sektor jasa lainnya. Dari aspek nonekonomi, fenomena keberangkatan amoi ke Taiwan/Hongkong membawa dampak bertambahnya keterampilan baru yang mereka bawa pulang untuk diterapkan di daerah asal. Di  samping  itu,  sebagian  besar  amoi  yang kembali juga mengakui keberangkatan mereka ke Taiwan/Hongkong menambah wawasan dan memperluas pergaulan mereka sehingga pola hidup mereka juga berubah.
Dampak sosial psikologis yang dirasakan oleh amoi yang kembali, antara lain, adalah mereka merasa memperoleh ketenangan hidup (hidupnya lebih terjamin). Mereka mempunyai masa  depan  dan  merasa  hidupnya  lebih mandiri dengan uang yang mereka peroleh selama mereka berada di luar negeri.
Beberapa  korban  perdagangan  amoi Singkawang dengan kedok sebagai mempelai atau TKW ilegal memang ada yang berhasil di Taiwan/Hongkong. Hal itu berdampak positif baginya dan keluarganya. Namun pengalaman hidup yang sangat berat dan pahit yang mereka alami  sewaktu  masih  berada  di  Taiwan/ Hongkong membuat sebagian besar amoi yang kembali  ke  daerah  asal  tidak  bersedia  lagi untuk kembali ke sana. Hal ini sejalan dengan pendapat Lewis (1986) tentang pendekatan pertumbuhan  asimetris  yang  menganggap migrasi  tenaga  kerja  internasional  memiliki konsekuensi negatif untuk negara pengirim (daerah asal). Mengacu pada pendekatan ini, yang  justru  diuntungkan  dengan  kegiatan trafficking adalah daerah tujuan, yakni Taiwan/ Hongkong.
Berdasarkan  sumber  informasi  yang penulis peroleh di lapangan, diketahui bahwa banyak amoi Singkawang yang menjadi korban trafficking ke  negara  Taiwan/Hongkong mengalami perlakuan yang tidak manusiawi selama berada di sana. Ini terutama dialami oleh  amoi  yang  menjadi  istri  pria  Taiwan/ Hongkong. Mereka dihina, dipukul, disiksa, dan disuruh bekerja sebagai buruh kasar di pabrik oleh suaminya dan upah/bayarannya diambil oleh suami. Sedangkan amoi yang berangkat ke  Taiwan/Hongkong  sebagai TKW  ilegal, sesampainya  di  Taiwan/Hongkong,
diperdagangkan  oleh  agen/calo  ke  tempat- tempat  hiburan  malam.  Mereka  disuruh melayani  pria  hidung  belang  sebagai  ganti semua biaya yang telah dikeluarkan selama proses keberangkatan mereka.
Akibat perlakuan yang buruk tersebut, pada umumnya amoi mengalami tekanan psikologis yang sangat berat, seperti stres, depresi, dan trauma  yang  berkepanjangan.  Belum  lagi ditambah  dengan  kehamilan  yang  tidak dikehendaki, risiko terjangkitnya PMS, HIV/ AIDS, dan lain-lainnya. Pada saat penelitian berlangsung, banyak amoi yang mengurung diri  di  dalam  kamar  dan  tidak  mau  untuk diwawancarai atau ditemui. Mereka malu dan takut setiap melihat laki-laki yang tidak dikenal datang  berkunjung  ke  rumahnya.  Mereka hanya mengurung diri di dalam kamar dan selalu termenung.
Menurut sumber informasi yang penulis peroleh  dari  lapangan,  di  Taiwan  atau Hongkong,  terdapat  kebijakan  pemerintah setempat yang memberi kesempatan kepada orang asing (termasuk amoi WNI) yang telah tinggal menetap di Taiwan/Hongkong selama enam  bulan,  pulang  kembali  ke  negaranya masing-masing  dalam  rangka  mengurus administrasi  pindah  kewarganegaraan. Kesempatan inilah yang sering dimanfaatkan oleh amoi untuk pulang ke Indonesia dan tidak mau lagi untuk kembali ke Taiwan/Hongkong.

## Penutup
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi yang mendorong amoi Singkawang berangkat ke negara Taiwan/Hongkong, baik sebagai TKW ilegal  maupun  sebagai  mempelai  dari  pria Taiwan/Hongkong, adalah motivasi ekonomi
dan nonekonomi (mengejar prestise). Motivasi lain yang mendorong mereka lebih memilih Taiwan/Hongkong daripada negara lain adalah faktor kesamaan etnis, agama, dan budaya, padahal  dalam  kenyataannya  sangat  jauh berbeda.  Justru  karena  motivasi  tersebut, mereka  sangat  rentan  dimanfaatkan  oleh pihak-pihak tertentu, khususnya dalam praktik perdagangan perempuan secara terselubung.
Dari  aspek  ekonomi,  fenomena perdagangan  ( trafficking )  amoi  secara terselubung ke Taiwan/Hongkong, baik sebagai TKW ilegal maupun sebagai istri pria Taiwan/ Hongkong  memiliki  dampak  positif  yang menguntungkan,  baik  bagi  amoi,  rumah tangga, maupun daerah asal (desa). Namun, jika dilihat dari perspektif sosial psikologis, terdapat dampak negatif yang sangat besar, terutama yang menyangkut kondisi fisik amoi yang telah menjadi korban trafficking tersebut. Dampak  negatif  ini  terlihat  dari  berbagai macam perlakuan secara tidak manusiawi yang dilakukan oleh calo/agen terhadap amoi pada saat mereka berada di Taiwan/Hongkong. Pada umumnya,  sebagian  besar  amoi  yang berangkat ke Taiwan/Hongkong, baik sebagai TKW ilegal maupun sebagai istri pria Taiwan/ Hongkong, lebih banyak mengalami tekanan psikologis yang sangat berat, seperti stres, depresi, dan trauma yang berkepanjangan. Bagi amoi yang dipekerjakan di tempat-tempat hiburan malam dan dipaksa untuk melayani pria hidung belang, selain mengalami tekanan psikologis yang berat, mereka juga mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki dan risiko terjangkitnya PMS, HIV/AIDS.
Mengingat  permasalahan  yang  ada, sebagai  saran  rekomendasi,  penulis mengharapkan perlunya penegakan prosedur
keimigrasian  sesuai  dengan  aturan  hukum yang berlaku. Hal ini penting dilakukan guna menghindari penyelewengan prosedur yang sering dilakukan oleh calo atau oknum tertentu. Harus  juga  diberlakukan  pemberian  sanksi yang tegas kepada pelanggar sehingga secara langsung  atau  tidak  langsung  membantu memutus  mata  rantai  praktik  perdagangan perempuan ( trafficking ) antarnegara secara terselubung.
Langkah-langkah  Pemerintah  Indonesia dan  upaya  internasional  untuk  menangani perdagangan perempuan ( trafficking ) harus lebih terfokus pada pelanggaran hak asasi dan hak-hak  buruh  perempuan  yang  terlibat daripada  memperlakukan  korban-korban perdagangan sebagai penjahat atau migran ilegal. Di samping itu juga, langkah-langkah pemerintah  untuk  mengatasi  perdagangan perempuan harus berfokus pada perbaikan hak asasi perempuan yang terlibat dan tidak boleh meneruskan marginalisasi, stigmatisasi, atau mengucilkan  mereka,  yang  menyebabkan mereka lebih rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran lainnya.
Pemerintah  Republik  Indonesia  perlu melakukan ratifikasi Deklarasi Stockholm 1996 dan  realisasi  Protokol  Wina  tentang perdagangan perempuan sebagai pedoman penyusunan Undang-Undang Anti Perdagangan Perempuan. Pada gilirannya ini dapat  dijadikan  dasar  menyusun  undang- undang yang lebih berpihak pada perempuan (sensitif  gender)  dengan  melarang perdagangan  perempuan  dan  memberikan hukuman yang jelas dan tegas kepada siapa pun yang melanggar tanpa ada pengecualian.

## Daftar Pustaka
Global Alliance Against Traffic  in  Women (GAATW).  1997. Practical  Guide  to Assisting Trafficked Women . Bangkok
Hugo,  Graeme.  1995.  International  labour migration  and  family:  some  observation from Indonesia, Asian and Pacific Migration Journal , 4 (2-3): 273-301.
Hull, Terence H, Endang Sulistyaningsih, Gavin W. Jones. 1997. Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Pustaka  Sinar  Harapan  bekerjasama dengan Ford Foundation.
Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. 1982. Azas- Azas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya .  Jakarta: Alumni AHK- PTHM.
Komisi  Nasional  Perempuan.  2000.
Perdagangan  Perempuan,  Migrasi Perempuan  dan  Kekerasan  terhadap Perempuan: Penyebab dan Akibatnya . Seri Dokumen Kunci. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.
Lewis,  J.  R.  1986.  International  labour migration and uneven regional development in  labour  exporting  countries, TESG (Tijdschrift voor Econ. En Soc. Geografie) ,
77(1): 27-41.
Nasution, M. Arif. 1998. Mobilitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan dampaknya terhadap diri migran, Populasi , 9(2): 59-
78.
Pusat  Studi  Wanita  (PSW)  Universitas
Tanjungpura. 2005. Profil Perempuan Kota Singkawang . Pontianak.
Soesilo, R. 1994. Kitab Undang-undang Hukum Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- komentarnya . Bogor: Politica.
Soewondo, Nani. 1984. Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Syaifudin, Hetifah. 1996. Sensitivitas gender dalam perumusan kebijakan publik, Jurnal Analisis Sosial , (4): 37-48.
Tangdililing, A.B.  1997. Latar  Belakang, Motivasi dan Dampak Sosial Perkawinan
Antara Pria Taiwan dan Hongkong dengan Wanita  Keturunan  Cina  di  Kabupaten Sambas  Propinsi  Kalimantan  Barat . Laporan Penelitian. Pontianak: Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Tanjungpura.
Tim  Pusat  Studi  Wanita  (PSW)  Universitas Tanjungpura.  1999. Dampak  Negatif Migrasi TKW Asal  Kalimantan  Barat  ke Malaysia . Laporan Penelitian. Pontianak:
PSW Untan.