Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 1213-1226

## Pengaruh Sektor Produk Domestik Regional Bruto (Basis dan Non Basis) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam
Anggel Dwi Satria 1*) , Ridwansyah 2) , Ahmad Habibi 3)
1 Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
2,3 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia *Email korespondensi: anggel.dwiisatria@gmail.com

## Abstract
Based on Presidential Regulation Number 63 of 2020 concerning the Determination of Underdeveloped Regions for 2020-2024, the Pesisir Barat Regency is included in the underdeveloped category in Lampung Province. One of  these  lags  can  be  seen  from  the  community's  economy.  Economic  growth  is  one  indicator  in  measuring economic development in a region or country. According to data obtained from the BPS for Pesisir Barat Regency during  the  period  2013-2020,  the  economic  growth  of  Pesisir  Barat  Regency  tends  to  fluctuate.  This  growth cannot be separated from the role of each economic sector. Therefore, it is necessary to examine 17 economic sectors according to business fields to find out what economic sectors have the potential or advantages to become basic sectors and non-base sectors. The basic sector is the sector that forms the backbone of the local economy because it has a competitive advantage, and the non-base sector is the sector that supports local consumption needs. The formulation of the problem in this study is whether the basic and non-base sectors partially have a significant  effect  on  economic  growth  in  Pesisir  Barat  Regency?  Does  the  base  and  non-base  sectors simultaneously affect economic growth in Pesisir Barat Regency? And what is the view of Islamic Economics on the influence of the base and non-base sectors on economic growth in Pesisir Barat Regency?  This study is a quantitative study with secondary data published by the Central Statistics Agency in the 2013-2020 observation period. The type of research is library research. The data analysis technique used is Location Quotient (LQ), Klassen Typology, and Multiple Linear Regression Analysis processed with the Eviews-9 program. Based on the results of data processing, it shows that the base sector variable has a positive and insignificant effect on economic growth in Pesisir Barat Regency. Then the non-base sector variable has a positive and insignificant effect on economic growth in Pesisir Barat Regency. And the base sector and non-base sector variables simultaneously have a positive and significant effect on economic growth in Pesisir Barat Regency, because the probability value is 0.002421 which means the prob value is less than (0.002421 < 0.05) so Ho is rejected, with an effect of 87.4 %. It can be concluded that the basic sector partially has a positive and insignificant effect on economic growth, as well as the non-base sector partially also has a positive and insignificant effect on economic growth. While the base sector and non-base sector simultaneously or together have a positive and significant influence. In this case, it means that if the base sector and non-base sector are increased, it will affect the economic growth in Pesisir Barat Regency to increase. In the view of Islamic economics that Allah SWT commands humans as caliphs on earth to utilize natural resources as they should by not prioritizing the interests of a few humans, but all creatures on earth. With this research, it is expected to be able to promote, maintain, utilize the basic sector and the non- base sector in accordance with Islamic teachings for the welfare of the community to achieve the goal of falah.
Keywords: Base sector, non-based sector, economic growth
Saran sitasi : Satria, A. D., Ridwansyah., & Habibi, A. (2023). Pengaruh Sektor Produk Domestik Regional Bruto (Basis dan Non Basis) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01), 1213-1226. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7995
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7995

## 1. PENDAHULUAN
Ketertinggalan  pembangunan  disuatu  daerah harus  mendapati  perhatian  yang  serius,  disebabkan banyak kasus yang membuktikan bahwa merebaknya
tekanan  kemiskinan,  tingkat  pengangguran  tinggi, angka melek huruf serta kurangnya kemampuan daya beli  masyarakat  menyebabkan  timbulnya  sejumlah
akibat yang kontra-produktif bagi pembangunan (M.J Kasiyanto,1991).
Seperti  dikatakan  Kwik  Kian  Gie  dalam  tulisan Lesna  Wanita,  akibat  dari  situasi  krisis  dan kemiskinan  yang  tidak  segera  tertangani  antara  lain adalah  :  (1)  tingginya  beban  sosial  ekonomi  yang harus ditanggung masyarakat, (2) rendahnya kualitas dan produktifitas sumber daya manusia, (3) rendahnya partisipasi aktif masyarakat  dalam  berbagai  kegiatan pembangunan, (4) menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (5) menurunnya kepercayaan  masyarakat  pada  birokrasi  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  dan  (6) kemungkinan  terjadinya  kemerosotan  mutu  generasi yang akan datang (Lesna Wanita, 2011).
Daerah  tertinggal  yaitu  daerah  kabupaten  yang wilayah  atau  masyarakatnya  kurang  berkembang dibandingkan  dengan  daerah  lain  dalam  skala nasional.  Daerah  yang  secara  umum  memiliki karakteristik  di  bawah  standar,  dapat  dilihat  dari potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, infrastruktur  dan  akses  layanan  dasar  yang  belum memenuhi  kualitas  nasional,  hal  ini  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  63  Tahun  2020  Tentang Penetapan  Daerah  Tertinggal.  Berdasarkan  kriteria daerah  tertinggal  yang  dilakukan  oleh  Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan
menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan  6  (enam)  kriteria  dasar  yaitu:  (1) perekonomian masyarakat, (2) sumber daya manusia, (3)  prasarana  (infrastruktur),  (4)  kemampuan keuangan daerah, (5) aksesibilitas, dan (6) karakteristik  daerah  (  Rizal  Muttaqin,  2018) Pembangunan  daerah  tertinggal  berbeda  dengan penanggulangan  kemiskinan  dalam  hal  cakupan pembangunannya  dimana  tidak  hanya  meliputi pembangunan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial, budaya dan keamanan (Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  Provinsi  Lampung,  2019) Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun 2020  Tentang  Penetapan  Daerah  Tertinggal  Tahun 2020-2024,  Kabupaten  Pesisir  Barat  yang  menjadi satu-satunya  wilayah  yang  termasuk  dalam  kategori tertinggal di Provinsi Lampung.
Kabupaten  Pesisir  Barat  merupakan  hasil pemekaran  dari  Kabupaten  Lampung  Barat,  yang disahkan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Daerah  Otonomi Baru  (DOB)  Kabupaten  Pesisir  Barat  Provinsi Lampung  tertanggal  16  November  2012  dan
diundangkan  pada  tanggal  17  November  2012. Wilayah  Kabupaten  Pesisir  Barat  memiliki  luas kurang  lebih  2.907,23  km 2 atau  8,39%  dari  luas wilayah  Provinsi  Lampung,  memiliki  garis  pantai 221,5  km  (daratan  dan  garis  pulau-pulau)  termasuk salah  satu  pulau  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten Pesisir Barat serta garis pantai daratan 210 km dengan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya sebagai petani dan nelayan.
Tabel 1.
Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten
Pesisir Barat Tahun Pertumbuhan Ekonomi IPM Persentase Kemiskinan 2013 2014 5,54 5,1 58,95 59,76 - - 2015 4,94 60,55 15,81 2016 5,3 61,50 15,91 2017 5,33 62,20 15,61 2018 5,33 62,96 14,98 2019 2020 5,37 -1,17 63,79 63,91 14,48 14,29
Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Barat (data diolah)
Dari  data  di  atas  terlihat  bahwa  capaian pembangunan  selama  8  tahun  terakhir  Kabupaten Pesisir  Barat  masih  jauh  dari  target  yang  telah ditentukan  pada  tahun  2019.  Sesuai  dengan  Buku  II dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  (RPJMN),  sasaran  strategis  nasional  yang akan  dicapai  pada  pelaksanaan  PPDT  di  tahun  2019 yaitu:  (1)  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di daerah  tertinggal  sebesar  7,24%,  (2)  menurunnya persentase  penduduk  miskin  di  daerah  tertinggal menjadi  14,00%,  (3)  meningkatkannya  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  daerah  tertinggal sebesar  69,59%,  dan  (4)  berkurangnya  kesenjangan antar wilayah yang ditandai dengan terentaskannya 80 kabupaten tertinggal (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, 2019)
Berdasarkan  kondisi  infrastruktur  di  Kabupaten Pesisir Barat terutama jalan, sangat dipengaruhi oleh faktor geografis. Rendahnya tingkat kemantapan jalan diperparah dengan tonase kendaraan yang jauh lebih berat  dibandingkan  dengan  kelas  jalan  yang  dilalui, akibatnya  jalur  lalu  lintas  menjadi  terhambat.  Sejak tahun 2014 kondisi infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat  selalu  mengalami  perubahan,  tercatat  kondisi jalan  di  tahun  2019  mengalami  peningkatan.  Hal  ini dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:
Tabel 2 Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat 2014-2019 No Kondisi Jalan Tahun 2014 2019 1 Baik (km) 80,35 160,455 2 Rusak Ringan (km) 45,00 58,596 3 Rusak Sedang (km) 56,95 88,183 4 Rusak Berat (km) 206,5 338,847
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pesisir Barat
(data diolah)
Berdasarkan keuangan daerah pemerintah Kabupaten  Pesisir  Barat  memiliki  target  anggaran pendapatan  daerah  pada  tahun  2019  sebesar  865,11 miliar  rupiah.  Dari  nominal  tersebut  berhasil terealisasi  sebesar  831,57  miliar  rupiah.  Pendapatan daerah  tersebut  utamanya  bersumber  dari  Dana Perimbangan  yang  berhasil  direalisasikan  sebesar 587,65  miliar  rupiah  yang  terdiri  atas  Dana  Alokasi Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.
Tabel 3
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Miliar Rupiah) 2019 No Jenis Pendapatan Jumlah (Miliar Rupiah) Anggaran  Realisasi 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 36,25 29,32 2 Dana Perimbangan 599,71 587,65 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 229,14 214,59 Jumlah Pendapatan Daerah 865,11 831,57
Sumber:  Statistik  Keuangan  Daerah  Provinsi Lampung 2019
Pertumbuhan  ekonomi  dapat  dijadikan  sebagai indikator  kinerja  perekonomian  suatu  negara.  Jika pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  positif,  maka dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian secara keseluruhan  baik.  Komponen  pertumbuhan  ekonomi terdiri dari sektor-sektor ekonomi unggulan produktif yang  menjadi  ukuran.  Cara  mengukur  pertumbuhan ekonomi  adalah  dengan  menggunakan  Produk Domestik  Bruto  (PDB)  dengan  mengetahui  PDB  t-1 (tahun sebelum tahun referensi) dibagi dengan PDB t- 1  dan  kemudian  dikalikan  100%.  Dalam  skala regional, PDB juga disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pesisir Barat (%)

## Sumber: BPS (Data diolah)
Dilihat dari grafik di atas pertumbuhan ekonomi Nasional  cenderung  fluktuatif,  pada  tahun  2013 pertumbuhan  nasional  mencapai  nilai  tertinggi  yaitu sebesar 5,74%.  Pada  tahun  selanjutnya  pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan kenaikan, hingga menggalami  titik  terendah  pertumbuhan  ekonomi pada  tahun  2020  yaitu  sebesar  -2,07%.  Sedangkan pada  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Lampung  pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,69% dari tahun  sebelumnya  lalu  secara  perlahan  mengalami nilai  positif  dengan  terus  meningkat  setiap  tahunnya hingga  pada tahun  2020 mengalami penurunan  yang cukup signifikan hingga persentase laju
pertumbuhannya sebesar -1,67%. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat yang cenderung mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun  2013  mencapai  nilai  tertinggi  yaitu  sebesar 5,54%. Pada tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi mengalami  turun  naik,  hingga  mengalami  titik terendah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yaitu sebesar -1,17%.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  positif  dipengaruhi oleh  faktor  penggerak  perekonomian  di  daerah tersebut. Dimana setiap daerah memiliki karakteristik sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia  dan kebijakan  pengelolaan  terkait.  Pertumbuhan  PDRB tidak  lepas  dari  peran  masing-masing  sektor perekonomian.  Besar  kecilnya  pendapatan  setiap sektor  perekonomian  merupakan  hasil  perencanaan dan  pertumbuhan  di  daerah  tersebut.  Semakin  besar kontribusi  masing-masing  sektor  terhadap  PDRB
20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 NASIONAL 5,74 5,01 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 -2,1 LAMPUNG 5,77 5,08 5,13 5,14 5,16 5,23 5,26 -1,7 PESISIR BARAT 5,54 5,1 4,94 5,3 5,33 5,33 5,37 -1,1 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 PERSENTASE PERTUMBUHAN EKONOMI
daerah,  maka  pertumbuhan  ekonomi  akan  semakin baik. Dalam pandangannya, PDRB dialokasikan atas dasar  harga  berlaku  dan  atas  dasar  harga  konstan. PDRB  atas  dasar  harga  berlaku  digunakan  untuk melihat  besar  dan  struktur  ekonomi  suatu  wilayah, sedangkan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur  pertumbuhan  ekonomi  karena  tidak terpengaruh oleh perubahan harga.
Peningkatan  nilai  PDRB  tidak  terlepas  dari kontribusi tujuh belas sektor lapangan usaha. Apabila sektor-sektor  perekonomian  yang  dimiliki  daerah dikelola  dengan  baik  dan  optimal,  maka  sektor
tersebut  akan memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan  daerah,  khususnya  Kabupaten  Pesisir Barat. Jika sektor ekonomi berkembang dengan baik, maka dapat menjadi sektor basis maupun sektor non basis di daerah.
Untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten  Pesisir  Barat  secara  lebih  rinci  sektor- sektor yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat  pada  tabel  Laju  Pertumbuhan PDRB  Atas Dasar  Harga  Konstan  Menurut  Lapangan  Usaha Kabupaten Pesisir Barat berikut ini:
Tabel 4
Tabel Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2013-2020 (Dalam Persentase) PDRB (17 Kategori) 2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,74 4,48 4,63 4,84 3,15 2,99 1,39 0,01 B. Pertambangan dan Penggalian 8,49 6,18 10,5 6,47 9,97 7,66 5,75 -2,49 C. Industri Pengolahan 6,43 4,33 5,53 4,71 2,21 1,54 -1,32 -12,56 D. Pengadaan Listrik dan Gas 11,92  48,6 27,7 20,2 27,1 17,6 26,6 5,08 E. Pengadaan Air 2,32 6,27 0 0 0 6,59 1,71 5,02 F. Konstruksi 4,42 4,48 1,76 14,6 14,4 13,9 28,5 -2,03 G. Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan 6,25 4,98 2,03 2,27 7,01 7,86 9,41 -3,95 H. Transportasi dan Pergudangan 8,45 8,4 14,4 7,87 6,79 6,45 7,5 -4,73 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,6 9,55 10,6 5,68 10 9,81 10,3 -4,59 J. Informasi dan Komunikasi 8,02 7,11 8,62 16,4 11,8 8,64 5,75 8,68 K. Jasa Keuangan 3,49 3,36 0,7 4,2 3,91 2,24 2,98 0,29 L. Real Estate 7,8 6,65 6,19 5,42 7,24 6,15 6,25 -3,8 M,N. Jasa Perusahaan 13,7 13,5 7,74 3,29 7 3,87 8,47 -1,81 O. Administrasi Pemerintahan dan Lainnya 4,13 5,9 5,29 4,55 6,9 8,83 8,53 1,34 P. Jasa Pendidikan 8,72 9,26 7,66 4,32 5,2 8,94 8,51 4,09 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,37 8,5 7,65 5,82 5,79 8,2 8,6 9,53 R,S,T,U. Jasa lainnya 3,89 4,61 8,3 3,36 12,5 9,96 8,2 -4,49 Laju Pertumbuhan PDRB 5,54 5,1 4,94 5,3 5,33 5,33 5,37 -1,17
Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Barat (data diolah)
Dilihat  dari  tabel  di  atas  persentase  laju pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Pesisir  Barat mengalami  penurunan  dan  saat  penaikan  tidak signifikan,  pada  tahun  2013  laju  pertumbuhan tertinggi  pada  sektor  jasa  perusahaan  yaitu  sebesar 13,7%  dan  laju  pertumbuhan  sektor  terendah  pada sektor pengadaan air yaitu sebesar 2,32%. Pada tahun 2014  laju  pertumbuhan  tertinggi  pada  sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 48,6% dan laju pertumbuhan  sektor  terendah  pada  jasa  keuangan yaitu  sebesar  3,36%.  Pada  tahun  2015  laju pertumbuhan  tertinggi  pada  sektor  pengadaan  listrik dan  gas  yaitu  sebesar  27,7%  dan  laju  pertumbuhan
sektor  terendah  pada  sektor  pengadaan  air  yaitu sebesar 0% dalam hal ini sektor pengadaan listrik dan gas mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2016  laju  pertumbuhan  tertinggi  pada  sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 20,2% dan laju pertumbuhan sektor terendah  pada  sektor  pengadaan air  yaitu  sebesar  0%.  Pada  tahun  2017  laju pertumbuhan  tertinggi  pada  sektor  pengadaan  listrik dan  gas  yaitu  sebesar  27,1%  dan  laju  pertumbuhan sektor  terendah  pada  sektor  pengadaan  air  yaitu sebesar  0%.  Pada  tahun  2018  laju  pertumbuhan tertinggi  pada sektor  pengadaan listrik  dan  gas  yaitu sebesar 17,6% dan laju pertumbuhan sektor terendah
pada sektor industri pengolahan yaitu sebesar 1,54%. Pada  tahun  2019  laju  pertumbuhan  tertinggi  pada sektor  kontruksi  yaitu  sebesar  28,5%  dan  laju pertumbuhan  sektor  terendah  pada  sektor  industri pengolahan  yaitu  sebesar  -1,32%.  Pada  tahun  2020 laju pertumbuhan tertinggi pada sektor jasa kesehatan dan  kegiatan  sosial  yaitu  sebesar  9,53%  dan  laju pertumbuhan  sektor  terendah  pada  sektor  industri pengolahan yaitu sebesar -12,56%.
Pertumbuhan dari banyak sektor ekonomi dapat mendukung  satu  sama  lain.  Melihat  perkembangan masing-masing sektor ekonomi dari laju pertumbuhan tersebut  yang  mengalami  pasang  surut,  maka  perlu dikaji  sektor  mana  yang  mempunyai  potensi  atau keunggulan untuk menjadi sektor basis dan sektor non basis  yang  dapat  dikembangkan  dalam  rangka pembangunan  ekonomi  Kabupaten  Pesisir  Barat. Mengetahui  dan  memahami  efektivitas  sektor  basis dan sektor non basis dalam pembangunan, pemerintah daerah  dapat  memutuskan  berbagai  kebijakan pembangunan terutama yang terkait dengan ketersediaan  lapangan  kerja  yang  luas  di  sektor ekonomi basis dan memberikan gambaran implementasi kebijakan bagi pemerintah daerah agar lebih kreatif, menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya lokalnya untuk kepentingan dan kesejahteraan    masyarakat,  khususnya  Kabupaten Pasisir Barat.
Berdasarkan  teori  pertumbuhan  tidak  seimbang ( unbalanced  growth )  yang  dikemukakan  oleh Hirschman,  pembangunan  ekonomi  diprioritaskan kepada  sektor-sektor  ekonomi  yang  strategis  atau yang terpilih daripada secara serentak di semua sektor ekonomi,  dengan  tidak  mengabaikan  pembangunan ekonomi  pada  sektor-sektor  ekonomi  lainnya  (ML Jhingan,  2010)  Dengan  kata  lain,  pembangunan ekonomi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  laju pertumbuhan  ekonomi  seyogyanya  diarahkan  atau diprioritaskan  kepada  sektor  yang  menjadi  unggulan atau  andalan  ( leading  sector )  pada  perekonomian daerah tersebut.
Oleh  karena  itu,  dengan  pengembangan  sektor basis dan sektor non basis maka sektor ekonomi yang memiliki  prospek  tersebut  dapat  dijadikan  tulang punggung  atau  andalan  sebagai  modal  dasar  dalam pembangunan  ekonomi,  terutama  dalam  mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat di masa yang akan datang.

## 2. LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian Daerah Tertinggal
Berdasarkan  Perpres  Nomor  63  Tahun  2020, pengertian daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala  nasional.  Ketertinggalan  daerah  tersebut  dapat diukur  berdasarkan  enam  kriteria  utama  yaitu perekonomian  masyarakat,  sumber  daya  manusia, sarana  dan  prasarana,  kemampuan  keuangan  daerah, aksesibilitas,  dan  karakteristik  daerah  (Undang- Undang  Nomor  63  Tahun  2020  Tentang  Penetapan Daerah Tertinggal) Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional  (2004)  wilayah  tertinggal juga  pada  umumnya  dicirikan  dengan  letak geografisnya  yang  relatif  terpencil,  atau  wilayah- wilayah  yang  miskin  sumber  daya  alam  atau  rawan bencana alam.

## 2.2. Teori Basis Ekonomi
Teori  basis  ekonomi  ( economic  base  theory ) mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi  suatu  wilayah  ditentukan  oleh  besarnya peningkatan  ekspor  wilayah  tersebut.  Kegiatan ekonomi  dikelompokkan  atas  kegiatan  basis  dan kegiatan  nonbasis.  Hanya  kegiatan  basis  yang  dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (www.ditjenpdt.kemendesa.go.id).  Teori  basis  yang dikemukakan oleh Harry W. Richardson menyatakan bahwa  faktor  penentu  utama  pertumbuhan  ekonomi suatu  daerah  adalah  berhubungan  langsung  dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah (Lincolin Arsyad, 1999). Sehingga dalam memacu pertumbuhan suatu  wilayah  atau  negara  sangat  tergantung  dari keunggulan  atau  daya  saing  sektor-sektor  ekonomi wilayahnya.  Dalam  buku  Rustiadi  dkk  menyatakan bahwa  dalam  suatu  daerah,  sektor  ekonomi  dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis  dimana  perbedaannya  terletak  pada  kelebihan dan kekurangan dalam proses pemenuhan kebutuhan yang menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar wilayah (Ernan Rustiadi), 2011).
2.3. Produk Domestik Regional Bruto
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang  tercipta  atau  dihasilkan  diwilayah  domestik suatu  negara  yang  timbul  akibat  berbagai  aktivitas ekonomi  dalam  suatu  periode  tertentu  tanpa memperlihatkan apakah faktor produksi yang dimiliki residen  atau  non-residen.  Penyusunan  PDRB  dapat dulakukan  dengan  tiga  pendekatan  yaitu  pendekatan
produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas  dasar  harga  berlaku  dan  harga  konstan  (riil) (Robinson  Tarigan,  2014).  Pada  dasarnya  PDRB merupakan jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu daerah dengan periode tertentu. Analisis  tentang  perencanaan,  pembangunan,  dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya menggunakan PDRB sebagai data dan informasi yang mendasar. 2.4. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan  aktivitas  perekonomian  suatu  negara atau daerah dalam menghasilkan tambahan pendapatan  masyarakat  pada  suatu  periode  tertentu. Menurut Sadono pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah (Sadono Sukirno,2015)  Menurut  Simon  Kuznet  pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi  kepada  penduduknya,  kemampuan  ini meningkat  seiring  dengan  kemajuan  teknologi  dan penyesuaian  kelembagaan  dan  ideologis  yang diperlukannya (ML Jhingan, 2014).

## 3. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif, Dalam hal ini yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah jumlah data sektor-sektor ekonomi menurut lapangan usaha yang mana terdapat tujuh belas sektor ekonomi serta  laju  pertumbuhan  PDRB  di  Kabupaten  Pesisir Barat  dari  tahun  2012  berdirinya  Kabupaten  Pesisir Barat, yang telah dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Pesisir  Barat  dan  Provinsi  Lampung.  Adapun  Yang digunakan  sebagai  sampel  adalah  PDRB  Kabupaten Pesisir  Barat  tahun  2013-2020  dan  pertumbuhan ekonomi  Kabupaten  Pesisir  Barat  tahun  2013-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang  telah  tersedia  yang  didapat  melalui  instansi terkait yang dalam hal ini data diperoleh dari  Badan Pusat  Statistik  (BPS).  Data  diambil  dari  BPS Kabupaten  Pesisir  Barat  adalah  PDRB  Kabupaten Pesisir  Barat  Atas  Dasar  Harga  Konstan  menurut lapangan usaha periode tahun 2013-2020. Sedangkan data yang diambil dari Provinsi Lampung adalah data PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha periode tahun 2013-2020.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  mengetahui apakah residual yang dihasilkan berdistribusi normal atau  tidak.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode Jarque-Bera  atau  JB  untuk  menguji  normalitas.  Jika nilai Jarque-Bera lebih besar dari 5% atau > 0,05 maka data  berdistribusi  normal,  tetapi  jika  Jarque-Bera kurang  dari  5%  atau  <  0,05  maka  data  tidak berdistribusi  normal.  Alat  analisis  yang  digunakan untuk  memvalidasi  data  berdistribusi  normal  atau tidak  menggunakan  pengiriman e-views 9.  Hasil output dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 5 Hasil Uji Normalitas 0 1 2 3 4 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 Series: Residuals Sample 2013 2020
Observations 8
Mean -3.47e-17
Median 0.087608 Maximum 0.467420 Minimum -0.601439 Std. Dev. 0.378848 Skewness -0.599542 Kurtosis 2.082820 Jarque-Bera 0.759673 Probability 0.683973
Sumber  :  E-Views  9  (data  sekunder  diolah  tahun 2021)
Dari hasil uji normalitas di atas didapatkan nilai dari Jarque-Ber a  adalah  sebesar  0,759673  >  0,05 berarti lebih dari 5% yaitu 75%. Dan dari data berikut juga  dapat  dilihat  probability  sebesar  0,683973. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal dan layak digunakan.

## 4.2. Uji Multikolinearitas
Untuk  mendeteksi  multikolinearitas  digunakan metode Variance  Inflation  Factor atau  VIF  dalam penelitian  ini.  Penggunaan  VIF  untuk  mendeteksi multikolinearitas  dengan  cara  membandingkan  nilai VIF yang diperoleh dengan angka 10. Jika VIF kurang dari 10 maka dapat dinyatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas  pada  data.  Berikut  adalah  hasil deteksi multikolinearitas menggunakan metode VIF:
Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas Variance Inflation Factors Date: 10/22/21   Time: 07:14
Sample: 2013 2020 Included observations: 8 Variable Coefficient Uncentered  Centered Variance VIF VIF C 0.127367 5.070950 NA BASIS 0.078099 3.566455   1.374420 NONBASIS 0.080252 6.879596   1.374420
Sumber  :  E-Views  9  (data  sekunder  diolah  tahun
2021)
Berdasarkan  hasil  uji  multikolinearitas  di  atas menunjukkan  bahwa terdapat  hubungan  yang  serupa antara  variabel  bebas  sektor  basis  dan  sektor  non basis,  yang  berarti  kedua  variabel  bebas  memiliki korelasi  yang  kuat.  Nilai  dari  pengujian  ini  adalah 1.374420  yang  menunjukkan  bahwa  nilai  tersebut masih  <10.  Berdasarkan  data  tersebut,  pengujian dengan  menggunakan  metode  korelasi  parsial  antara variabel  bebas  menunjukkan  bahwa  tidak  ada multikolinearitas dalam model.

## 4.3. Uji Autokorelasi
Tidak  adanya  masalah  autokorelasi  merupakan asumsi OLS yang disebabkan oleh hubungan variabel gangguan  dengan  variabel  gangguan  lainnya  dari waktu ke waktu. Dalam sebuah perekonomian ketika terjadi  gejolak  ekonomi  atau  kebijakan  pemerintah maka diperlukan periode waktu untuk mempengaruhi sistem ekonomi tersebut, akibatnya variabel gangguan akan  saling  berhubungan  antara  waktu.  Pada penelitian ini untuk mendeteksi autokorelasi digunakan  uji  LM.  Dalam  uji  LM  jika  p-value  obs square < 0,05 maka asumsi ditolak, jika nilai p-value obs  square  >  0,05  maka  asumsi  diterima  dan  model dikatakan tidak mengandung autokorelasi. Atau nilai probabilitas  c  squares  >  0,05  maka  tidak  terjadi
masalah autokorelasi. Hasil output autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.328876   Prob. F(2,3) 0.7428 Obs*R-squared  1.438594   Prob. Chi-Square(2)  0.4871
Sumber: E-Views 9 (data sekunder diolah tahun 2021)
Dari  hasil  output  di  atas,  hasil  uji  autokorelasi Breusch-Godfrey jika nilai probabilitas Chi-Square > α  maka  asumsi  di  terima,  karena  probabilitas Chi- Square = 0.4871 > 0,05 lebih besar dari α = 5% maka disimpulkan  bahwa  asumsi  yang  diperoleh  tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

## 4.4. Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  merupakan  masalah regresi dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang  sama  atau  tidak  konstan.  Untuk  membuktikan tidak  adanya  heteroskedastisitas  atau  lulus  uji  dapat dilakukan  dengan  uji  white,  dimana  jika  p-value Obs*R-squared  <  α  maka  Ho  ditolak,  jika  p  value *obs-squared > 0,05 maka Ho diterima dan tidak ada masalah  heteroskedastisitas.  Dengan  hasil  output sebagai berikut:
Tabel 8 Uji Heteroskedastisitas Heteroskedasticity Test: White F-statistic 0.861708     Prob. F(5,2) 0.6145 Obs*R-squared 5.463755     Prob. Chi-Square(5) 0.3619 Scaled explained SS 1.155520     Prob. Chi-Square(5) 0.9491 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/22/21   Time: 07:20 Sample: 2013 2020 Included observations: 8 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.298137 0.318824 -0.935113 0.4484 BASIS^2 0.082294 0.235130 0.349993 0.7598 BASIS*NONBASIS -0.277477 0.302124 -0.918423 0.4554 BASIS 0.477337 0.445743 1.070878 0.3963 NONBASIS^2 0.020698 0.182184 0.113610 0.9199 NONBASIS 0.192701 0.270579 0.712183 0.5502 R-squared 0.682969     Mean dependent var 0.125585 Adjusted R-squared -0.109607     S.D. dependent var 0.139705 S.E. of regression 0.147162     Akaike info criterion -0.880858 Sum squared resid 0.043313     Schwarz criterion -0.821277 Log likelihood 9.523431     Hannan-Quinn criter. -1.282709 F-statistic 0.861708     Durbin-Watson stat 1.970730 Prob(F-statistic) 0.614519 Sumber: E-Views 9 (data sekunder diolah tahun 2021)
Dilihat  dari  hasil  nilai  output  p  value  *obs- squared  >  0,05  maka  Ho  diterima,  nilai  yang dihasilkan 0.9491 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 4.5. Hasil Uji Hipotesis 4.5.1. Uji T (Uji Parsial)
Uji  T  (Uji  Parsial)  digunakan  untuk  menguji pengaruh  variabel  bebas  secara  parsial  (secara
individual) terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, uji  t  digunakan  untuk mengetahui  apakah model regresi  di  sektor  basis  dan  non  basis  berpengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Jika probabilitasnya  lebih  kecil  dari  alpha  (<0,05),  maka variabel bebas dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variable terikat, begitu pula sebaliknya.
Tabel 9 Hasil Uji Regresi
Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi Method: Least Squares Date: 10/22/21   Time: 07:12
Sample: 2013 2020 Included observations: 8 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.568062 0.764899 -0.742663 0.4911 BASIS 0.442687 0.230939 1.916901 0.1134 NONBASIS 0.313949 0.178959 1.754304 0.1397 R-squared 0.910129     Mean dependent var 4.467500 Adjusted R-squared 0.874180     S.D. dependent var 2.285055 S.E. of regression 0.810534     Akaike info criterion 2.697750 Sum squared resid 3.284830     Schwarz criterion 2.727541 Log likelihood -7.791001     Hannan-Quinn criter. 2.496825 F-statistic 25.31754     Durbin-Watson stat 2.221539 Prob(F-statistic) 0.002421
Sumber: E-Views 9 (data sekunder diolah tahun 2021)
Dari hasil tabel output di atas, maka variabel X1 (sektor  basis)  yang  diperoleh  dari  pengaruh  parsial masing-masing sektor memiliki nilai koefisien sebesar 0,442687,  nilai t-statistik  sebesar  1,916901  dan  nilai probabilitas sebesar 0,1134 > 0,05 maka Variabel X1 (sektor basis) Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap Y (pertumbuhan  ekonomi).  Variabel  X2  (sektor  non basis)  memperoleh  nilai  koefisien  sebesar  0,313949, nilai t-statistik sebesar 1,754304, dan nilai probabilitas 0,1397 > 0,05 sehingga untuk variabel X2 (sektor  non  basis)  nilai  Ho  diterima  dan  ditolak sebagai Ha, yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap Y (pertumbuhan ekonomi).
4.5.2. Uji F (Uji Simultan)
Uji  F  adalah  tingkat  signifikan  nilai  F  yang memungkinkan untuk melihat pengaruh simultan dari variabel  prediktor  terhadap  variabel  respons,  apakah signifikan secara statistik atau tidak. Jika nilai p < 0,05 maka  Ha  diterima.  Berdasarkan  hasil  output representasi  e-views  9  pada  tabel  hasil  pengujian regresi,  dapat  dilihat  bahwa  persamaan regresi  linier
dengan nilai pertumbuhan ekonomi (Y), sektor basis (X1),  sektor  non-utama  (X2)  .  Terlihat  bahwa  F- statistik 0,002421 < (0,05) = 0,002421 lebih kecil dari 0,05,  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Dengan demikian,  hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  sektor basis  dan  sektor  non  basis  secara  simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2013-2020. 4.5.3. Koefisien Determinasi (R 2 )
Dari  output  pada  tabel  di  atas  dengan  nilai  R- Squared sebesar 0,874180 (87,4%) dalam hal ini dapat diketahui  bahwa  variabel  bebas  memiliki  pengaruh sebesar 87,4%, sehingga dapat diartikan bahwa sektor basis dan sektor non basis memiliki pengaruh simultan sebesar  87,4%  terhadap  pertumbuhan  ekonomi, sedangkan  sisanya  sebesar  12,6%  dari  total pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel lain yang  tidak  diteliti  atau  dimasukkan  dalam  model regresi.
4.6. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  merupakan  analisis  regresi  berganda.  Regresi
berganda  digunakan  untuk memperkirakan  pengaruh dua  atau  akumulasi  variabel  bebas  terhadap  satu variabel  terikat  ataupun  guna  meyakinkan  terdapat tidaknya  hubungan  fungsional  antara  dua  ataupun tambahan variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y).  Analisis  regresi  berganda  dalam  penelitian  ini digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  sektor  basis dan sektor non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di  Kabupaten  Pesisir  Barat  tahun  2013-2020. Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:
Dimana:
Y : Pertumbuhan Ekonomi a : Konstanta b1b2 : Koefisien Regresi X1 : Sektor Basis X2 : Sektor Non Basis e
: Standar Error
Ukuran persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:
a. Berdasarkan  persamaan  regresi  diperoleh  nilai konstanta (a) adalah  -0,568062 yang artinya jika variabel  independen  lainnya  bernilai  nol,  maka variabel  pertumbuhan  ekonomi  mengalami penurunan sebesar -0,568062%.
b. Berdasarkan  hasil  perhitungan  uji  regresi berganda,  koefisien  regresi  pada  variabel  sektor basis bernilai positif sebesar 0,442687 menunjukkan  bahwa  jika  variabel  sektor  basis mengalami  kenaikan  sebesar  1%  maka  variabel pertumbuhan  ekonomi  mengalami  penaikan sebesar  0,442687%.  Hasil  perhitungan  koefisien regresi bernilai positif, artinya terdapat hubungan positif  antara  sektor  basis  dengan  pertumbuhan ekonomi.  Bila  sektor  basis  semakin  meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, begitu  pula  sebaliknya  bila  sektor  basis mengalami  penurunan  maka  akan  menurunkan pertumbuhan ekonomi.
c. Berdasarkan  hasil  perhitungan  uji  regresi  linier berganda,  koefisien  regresi  variabel  sektor  non basis bernilai positif sebesar 0,313949 menunjukkan  bahwa  apabila  variabel  sektor  non basis  meningkat  sebesar  1%  maka  variabel pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,313949%.  Hasil  perhitungan  koefisien  regresi
adalah  positif  berarti  terdapat  hubungan  positif antara  sektor  non  basis  dengan  pertumbuhan ekonomi. Bila sektor non basis tumbuh maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya  bila  sektor  non  basis  menurun  maka akan  menyebabkan  penurunan  pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh  Sektor  Basis  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013- 2020
Menurut  Harry  W.  Richardson,  sektor  basis merupakan  penentu  utama  perkembangan  ekonomi disuatu  wilayah  yang  berkaitan  langsung  dengan permintaan  barang  serta  jasa  dari  luar  wilayah. Dengan bertambahnya sektor basis di sesuatu daerah maka  pendapatan  wilayah  tersebut  akan  meningkat, sehingga akan meningkatkan permintaan barang serta jasa  yang  dihasilkan.  Keberadaan  sektor  basis  bisa mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
Berdasarkan  pada  tabel  4.5  di  atas  nilai signifikansi variabel sektor basis sebesar 0,1134 lebih besar  dari  α  =  0,05  yang  berarti  tidak  berpengaruh secara  signifikan  serta  mempunyai  nilai  koefisien sebesar  0,442687  yang  berarti  tiap  1%  peningkatan sektor basis akan diiringi oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 0,442687%. Dengan demikian bisa disimpulkan  bahwa  sektor  basis  berpengaruh  positif tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten  Pesisir  Barat.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Andy  Pratama  dan  Ady  Soejoto  yang  dalam penelitiannya menghasilkan sektor basis memberikan dampak  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten  Pasuruan.  Yang  artinya  sektor  basis  dan pertumbuhan  ekonomi  memiliki  hubungan  yang konstan, jika sektor basis meningkat maka pertumbuhan  ekonomi  juga  akan  meningkat.  Dilihat dari  teori  nya  sektor  basis  adalah  sektor  dimana kegiatan  ekonominya  melayani  pasar  di  wilayah tertentu  (dalam  suatu  wilayah)  dan  di  luar  (ekspor). Secara  tidak  langsung  daerah  memiliki  kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan ke daerah  lain  atau  ke  luar  daerah.  Hal  tersebut dikarenakan sektor ekspor memegang peranan penting dalam  pertumbuhan  daerah,  sektor  ekspor  dapat memberikan  kontribusi  penting  tidak  hanya  bagi perekonomian daerah, tetapi juga bagi perekonomian nasional.
Y = a + b1X1 + b2X2 + e
Y = -0,568062 + 0,442687X1 + 0,313949X2 + e
Tidak  signifikannya  pengaruh  sektor  basis terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dapat  disebabkan karena  kegiatan  ekspor  di  Kabupaten  Pesisir  Barat sangat dipengaruhi oleh keadaan daerah yang kurang kondusif,  dimana  kondisi sarana  dan  prasarana  yang kurang  memadai  baik  berupa  jalan,  jembatan, pelabuhan dan lain sebagainya sehingga menyebabkan  terhambatnya  kegiatan  ekspor  barang dan  jasa  ke  luar  wilayah.  Sesuai  dengan  penelitian Zenal  Asikin  dkk,  hal  ini  dikarenakan  infrastruktur berpengaruh  signifikan  terhadap  kegiatan  ekspor (Zenal  Asikin  dkk,  2016)  Infrastruktur  transportasi khususnya  pelabuhan  dan  jalan  sangat  mendukung seluruh kegiatan ekonomi serta menentukan kelancaran  distribusi  barang  dan  jasa.  Pengeluaran pemerintah  daerah  dalam  pengembangan  sektor- sektor  ekonomi  suatu  daerah  seperti  infrastruktur, bertujuan untuk memperkecil perbedaan antar wilayah dengan  wilayah  lainnya.  Pengeluaran  pemerintah akan  bersifat  elastis  pada  sektor  publik  karena semakin  banyaknya  pengeluaran  pemerintah  untuk publik akan berpengaruh terhadap banyaknya barang publik  yang  disediakan  untuk  masyarakat  (Femei Purnamasari, 2017).
Dengan  demikian,  sektor  basis  di  Kabupaten Pesisir  Barat  berpeluang  untuk  terus  tumbuh  serta berkembang  dan  bisa  menjual  produknya  ke  luar wilayah  guna  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di daerah.  Sektor  basis  di  Kabupaten  Pesisir  Barat walaupun tidak signifikan tetapi memberikan dampak positif sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat bersamaan dengan peran sektor basis.
Pengaruh Sektor Non
Basis Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten  Pesisir Barat Tahun 2013-2020
Sektor  non  basis  merupakan  sektor  yang menopang  perekonomian  wilayah  serta  penuhi kebutuhan  lokal  ataupun  masyarakat,  sedangkan sektor  non  basis  bergantung  pada  tingkatan pendapatan  masyarakat.  Sebab  dimaksudkan  guna penuhi  kebutuhan  penduduk  setempat,  sehingga barang-barang  tersebut  tidak  melampaui  zona ekonomi  masyarakat  atau  hanya  di  dalam  zona ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
Pada  tabel,  terlihat  bahwa  nilai  signifikansi variabel  sektor  non  basis  sebesar  0,1397  lebih  besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,13970 > 05) yang berarti tidak berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya hasil koefisien  sebesar  0,313949  yang  berarti  tiap peningkatan  1%  sektor  non  basis  akan  diiringi  oleh
kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,313949%. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sektor non basis  berpengaruh  positif  tidak  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat.
Hasil  tersebut  menunjukkan  sektor  non  basis berpengaruh positif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat. Tidak signifikannya  sektor  non  basis  bagi  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Pesisir  Barat disebabkan karena kurang optimalnya peranan sektor basis.  Ketika  aktivitas  kegiatan  basis  menurun  atau menurunnya  permintaan  barang  dan  jasa  terhadap sektor basis, hal ini akan mempengaruhi pada kegiatan non basis. Karena sektor basis memainkan peran yang sangat penting dalam produksi barang dan jasa untuk pasar  di  daerah  maupun  di  luar  daerah  yang bersangkutan,  penjualan  di  luar  daerah  akan menghasilkan  pendapatan  bagi  daerah  tersebut. Masuknya pendapatan dari luar mendorong pertumbuhan  konsumen  dan  investasi  di  daerah tersebut.  Ini  akan  meningkatkan  pendapatan  dan menciptakan  lapangan  kerja  baru.  Peningkatan pendapatan ini tidak hanya meningkatkan permintaan terhadap  sektor  basis,  tetapi  juga  meningkatkan permintaan untuk sektor non basis (lokal). Peningkatan  permintaan  ini  secara  langsung  akan berkontribusi  pada  kenaikan  investasi  pada  industri yang  bersangkutan  serta  di  industri  lainnya.  Dan karena  sektor  basis  di  Kabupaten  Pesisir  Barat menunjukkan hasil  yang  belum  cukup optimal  maka secara langsung berdampak pada kegiatan sektor non basis  sehingga  berkurangnya  pendapatan  ke  dalam wilayah.
Alasan  tidak  signifikannya  sektor  non  basis terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Pesisir Barat dapat juga disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat  di  Kabupaten  Pesisir  Barat  yang menyebabkan  daya  beli  sektor  ini  masih  rendah karena permintaan sektor non basis sangat dipengaruhi  oleh  tingkat  pendapatan  masyarakat  di daerah setempat. Menurut teori Soekartawi pendapatan akan mempengaruhi jumlah barang yang dikonsumsi, bahkan sering dijumpai dengan peningkatan pendapatan maka barang yang dikonsumsi  tidak  hanya  bertambah,  tetapi  juga kualitas barang tersebut akan meningkat. Meningkatnya pendapatan perkapita secara langsung meningkatkan  daya  beli  masyarakat  dan  berdampak terhadap tingginya akan permintaan suatu barang.
Tabel 10 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung 2013 Rp123.009,00 Rp22.770.676,00 2014 Rp16.186.787,00 Rp23.647.268,00 2014 Rp16.818.258,00 Rp24.581.783,00 2016 Rp17.546.288,00 Rp24.581.783,00 2017 Rp18.330.637,00 Rp26.614.816,00 2018 Rp19.159.038,00 Rp27.741.245,00 2019 Rp20.041.424,00 Rp28.935.180,00

## Sumber: BPS Prov. Lampung
Berdasarkan  data  di  atas,  bisa  dilihat  bahwa PDRB  per  kapita  Kabupaten  Pesisir  Barat  serta Provinsi  Lampung  senantiasa  mengalami  kenaikan. Selama  periode  tahun  2013-2019,  pendapatan  per kapita  Kabupaten  Pesisir  Barat  masih  terletak  di bawah  pendapatan  per  kapita  Provinsi  Lampung. Perihal ini menunjukkan kalau secara makro, rata-rata pendapatan penduduk Kabupaten Pesisir Barat masih terletak di bawah rata-rata Provinsi Lampung. PDRB perkapita mencerminkan pendapatan perkapita masyarakat  di  sesuatu  daerah.  Bila  PDRB  perkapita besar,  maka  bisa  diasumsikan  bahwa  rata-rata pendapatan  yang  diterima  oleh  tiap  penduduk  di wilayah tersebut pula besar. Tingkatan pendapatan per kapita  bisa  memberikan  efek  terhadap  daya  beli masyarakat.  Dengan  besarnya  tingkatan  pendapatan masyarakat sehingga akan meningkatkan keuntungan dalam penjualan barang serta jasa yang implikasinya pada kenaikan pertumbuhan ekonomi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Andy  Pratama  dan  Ady  Soejoto  yang  dalam penelitiannya  menghasilkan  kalau  sektor  non  basis mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten Pasuruan secara positif. Yang artinya sektor non basis dan  pertumbuhan  ekonomi  mempunyai  hubungan yang  konstan,  jika  sektor  non  basis  mengalami kenaikan  maka  pertumbuhan  ekonomi  pula  akan meningkat.
Pengaruh  Secara  Simultan  Sektor  Basis  dan Sektor  Non  Basis  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat 2013-2020
Dengan  hasil  penelitian  ini  terkait  sektor  basis dan sektor non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di  Kabupaten  Pesisir  Barat  tahun  2013-  2020  yaitu sebagai berikut:
a. Berdasarkan hasil uji signifikasi simultan (Uji F) menunjukkan hasil output pengolahan data bahwa variabel independen (sektor basis dan sektor non
basis)  memiliki  signifikansi sebesar  0.002421 dengan tingkat probabilitas F-statistic harus lebih kecil dari 0.05, yang artinya nilai F-statistic lebih kecil dari 0.05 (0.002421 < 0.05) maka Ho ditolak dan Ha diterima.
b. Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  tabel  4.11 diperoleh nilai R-Square sebesar 0.874180 artinya variabel sektor basis dan sektor non basis secara simultan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  demikian  dapat dianalisis bahwa sektor basis dan sektor non basis memberikan  pengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Kabupaten  Pesisir  Barat  sebesar 87,4%,  sedangkan  sisanya  12,6%  dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen yang diteliti.
Dengan  demikian,  berdasarkan  pada  hasil pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  sektor  basis  dan  sektor  non  basis  secara simultan  atau  bersama-sama  memberikan  pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat. Artinya bila sektor basis dan sektor  non  basis  meningkat  maka  akan  berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten  Pesisir  Barat.  Sektor  basis  Kabupaten Pesisir  Barat  memiliki  delapan  sektor  ekonomi unggulan  yang  dapat  melakukan  kegiatan  untuk penuhi  kebutuhan  wilayahnya  dengan  menciptakan produk  ataupun  penyedia  jasa  yang  menghasilkan pendapatan  dari  luar  daerah.  Di  sisi  lain,  sektor  non basis  di  Kabupaten  Pesisir  Barat  memiliki  sembilan sektor  ekonomi  yang  dapat  melayani  pasar  daerah sendiri  karena  sanggup  penuhi  kebutuhan  konsumsi lokal.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  penelitian  ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  oleh  Andy Pratama  dan  Ady  Soejoto  tentang  “Pengaruh  Sektor Basis dan Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasuruan” yang secara simultan sektor basis dan sektor non basis mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan secara positif dan signifikan.
Pengaruh Sektor Produk Domestik Regional Bruto Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten Pesisir Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Indikator  penting  untuk  mengetahui  kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.    PDRB  pada  dasarnya  merupakan  jumlah
nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam  suatu  daerah  tertentu,  atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi suatu  daerah  untuk  melaksanakan  semua  unit  usaha dalam  bidang  sektor  ekonomi  maka  di  perlukannya pemasukan  modal  atau  investasi  kedalam  daerah tersebut.
Dari  kegiatan  pemasukan  modal  atau  investasi maka memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan  kegiatan  ekonomi  dan  kesempatan kerja,  meningkatkan  pendapatan  nasional  dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini  bersumber  dari  tiga  fungsi  penting  dari  kegiatan investasi,  investasi  merupakan  salah  satu  komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan  meningkatkan  permintaan  agregat  pendapatan nasional serta kesempatan kerja adapula pertambahan barang  modal  sebagai  akibat  investasi  akan menambah  kapasitas  produksi  dan  yang  terakhir investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.
Hampir  semua  ahli  ekonomi  menekankan  arti pentingnya  pembentukan  investasi  sebagai  penentu utama  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan ekonomi.  Arti  pentingnya  pembentukan  investasi disini  adalah  bahwa  masyarkat  tidak  menggunakan semua  pendapatanya  untuk  dikonsumsi,  melainkan ada  sebagian  yang  ditabung  dan  tabungan  ini diperlukan  untuk  pembentukan  investasi.  Di  dalam perspektif  ekonomi  islam  investasi  merupakan  suatu kegiatan  yang  tidak  hanya  berorientasi  kepada persoalan  diniawi  saja,  didalam  islam  hal  ini memadukan  anatra  dua  dimensi  yaitu  dunia  dan akhirat.
Menurut  beberapa  pandangan  kontemporer, seorang  muslim  yang  menginvestasi  dana  atau tabungannya tidak akan dikenakan pajak pada jumlah yang telah diinvestasikannya, tetapi dikenakan pajak pada  keuntungan  yang  dihasilkan  dari  investasinya. Hal  ini  dikarena  dalam  perekonomian  islam  semua aset-aset  yang  tidak  termanfaatkan  dikenakan  pajak, investor  muslim  akan  lebih  baik  memanfaatkan dananya  untuk  investasi  daripada  mempertahankan dananya dalam bentuk yang tidak termanfaatkan. Pada dasarnya  investasi  bentuk  aktif  dari  sistem  ekonomi islam dengan menekankan pada beberapa prinsip yang harus  diperhatikan  oleh  pelaku  investasi  yaitu  tidak mencari  rizki  pada  hal  yang  haram,  baik  dari  segi zatnya maupun dari cara mendapatkan nya, serta tidak menggunakannya  untuk  hal-hal  yang  haram.  Hal  ini
telah dianjurkan oleh Allah SWT pada ayat al-Qur’an yang pada tujuan akhirnya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Investasi  sebagai  salah  satu  bahasan  yang  ada pada  ilmu  ekonomi,  tentunya  juga  memiliki  aturan- aturan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi, investasi  yang  islami  adalah  pengorbanan  sumber daya  pada  masa  sekarang  untuk  mendapatkan  hasil yang  pasti,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung seraya  tetap  berpijak  pada  prinsip-prinsip  syariah secara menyeluruh (kaffah). Selain itu, semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah SWT,  juga  dapat  mengurangi  pengangguran  serta pada  ankhirnya  akan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Perekonomian  investasi  dalam  islam lebih  ditujukan  untuk  mendorong  pada  sektor  riil, yaitu investasi yang ditanamkan secara langsung pada sektor  usaha  sehingga  investasi  pada  sektor  riil merupakan aktivitas yang memiliki  dampak langsung terhadap  perkembangan  ekonomi  secara  langsung, karena  dapat  meningkatkan  perekonomian  dalam perkembangan usaha yang berkaitan.
Dalam  penelitian  ini  jumlah  nilai  PMDN  dan PMA yang sangat berpengaruh positif dan signifikan yaitu  PMDN,  sedangkan  PMA  pada  Provinsi Lampung  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap PDRB. Hal ini dalam konteks Islam penanaman modal sesuai  dengan  tujuan  yaitu  untuk  mendapatkan kemaslahatan  atau  manfaat  yang  sebesar-besarnya bagi  umat  manusia  dan  untuk  mensejahterahkan masyarakatnya. Tentunya hal ini akan berpacu kepada kebijakan  pemerintah  dalam  mengambil  keputusan. Baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam prinsip Islam yang salah satunya adalah Khilafah yaitu peran pemerintah atau pemimpin untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan  terhadap  pihak  manapun.  Serta  prinsip ‘adl keadilan agar tidak ada yang zalim dan juga tidak ada yang merasa terzalimi.

## 5. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  “Pengaruh Sektor  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (Basis  dan Non Basis) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten  Pesisir  Barat  Periode  Tahun  2013-2020 Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam”  adalah  sebagai berikut:
a. Berdasarkan  uji  signifikasi  parsial  uji  t  bahwa sektor  basis  diketahui  memiliki  nilai coefficient
sebesar  0,442687  yang  berarti  sektor  basis berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi  dan  memiliki  nilai  probabiliti  sebesar 0,1134  >  0,05  yang  berarti  tidak  berpengaruh secara  signifikan,  dengan  demikian  sektor  basis berpengaruh  positif  tidak  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Pesisir Barat. Adapun sektor non basis secara parsial juga berpengaruh positif tidak signifikan dengan nilai coefficient sebesar  0,313949  yang  artinya  sektor non basis berpengaruh positif terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  memiliki  nilai probabiliti  sebesar  0,1397  >  0,05  yang  berarti tidak berpengaruh secara signifikan.
b. Berdasarkan hasil uji F (simultan) sektor basis dan sektor non basis secara bersama-sama berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Pesisir Barat. Dengan nilai F-Statistik sebesar  0.002421 < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, dan nilai determinasi  sebesar  0.874180,  dengan  demikian sektor  basis  dan  sektor  non  basis  memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 87,4%.

## 6. REFERENSI
Arikunto,  S.  (2010). Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: PT. Rineka Cipta. Arsyad,  L.  (2017). Ekonomi  Pembangunan  Edisi Kelima . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Beik,  I.  S.,  &  Arsyianti,  L.D.  (2016). Ekonomi Pembangunan  Syariah .  Jakarta:  PT  Raja Grasindo Persada.
BPS,  Katalog. Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten  Pesisir  Barat  Menurut  Lapangan Usaha 2016-2020 . BPS  Provinsi  Lampung.  (2019). Statistik  Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2019 . Departemen  Agama  RI.  (2010). Al-Qur’an  Dan Terjemahnya . Bandung: Diponogoro.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hakim,  L.  (2012). Prinsip  Prinsip  Ekonomi  Islam . Bandung: Erlangga.
Hamid,  A.  (2007). Hukum Ekonomi Islam  (Ekonomi Syariah)  Di  Indonesia .  Bogor:  Penerbit  Ghalia
Indonesia.
Huda,  N.,  &  dkk.  (2015). Ekonomi  Pembangunan Islam  Edisi  Pertama .  Jakarta:  Prenadamedia Group.
Jhingan,  M.  L.  (2014). Ekonomi  Pembangunan  Dan Perencanaan .  Jakarta:  PT  Raja  Grasindo Persada.
Kasiyanto,  M.J.  (1991). Masalah  Dan  Strategi Pembangunan  Indonesia .  Jakarta:  Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
Kuncoro,  M.  (2004). Otonomi  &  Pembangunan Daerah, Reformasim Perencanaan, Strategi Dan Peluang . Jakarta: Erlangga. Naf’an.  (2014). Ekonomi  Makro:  Tinjauan  Ekonomi Syariah . Yogyakarta: Graha Ilmu.
P3EI. Ekonomi Islam . (2011). Jakarta: Rajawali Pers. Qardhawi,  Y.  (2001). Norma  Dan  Etika  Ekonomi Islam . Jakarta: Gema Insani Pers. Rustiadi, E. (2009). Perencanaan Dan Pembangunan Wilayah .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Sjafrizal.  (2014). Ekonomi  Pembangunan  Dan Perkotaan . Jakarta: PT. Grafindo Persada. Soekartawi. (2012). Faktor-Faktor Produksi . Jakarta: Selemba Empat.
Sugiyono.  (2012). Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sukirno,  S  (2006). Ekonomi  Pembangunan  Proses, Masalah,  Dan  Dasar  Kebijakan  Edisi  Kedua . Jakarta: Kencana.
Tarigan,  R.  (2014). Ekomomi  Regional  Teori  Dan Aplikasi Edisi Revisi . Jakarta: PT Bumi Aksara. Todaro, M. P., & Stephen C. S. (2006). Pembangunan Ekonomi . Ed. 9. Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang  Nomor  63  Tahun  2020  Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Widarjono,  A.  (2007). Ekonometrika  Teori  Dan Aplikasi . Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
Abdullah,  Y.  (2011).  Sistem  Pemikiran  Islam  Imam Al-Ghozali. Jurnal Ekonomi Islam 9, no. 2.
Almizan.  (2016).  Pembangunan  Ekonomi  Dalam Perspektif  Ekonomi  Islam. Maqdis:  Jurnal Kajian Ekonomi Islam 1, no. 2: 203–22. Asikin,  Z.,  Daryanto,  A.,  &  Anggraeni,  L.  (2016).
Pengaruh Infrastruktur Dan Kelembagaan
Terhadap  Kinerja  Ekspor Agregat  Dan  Sektoral Indonesia.” Jurnal  Manajemen  Dan  Agribisnis 13, no. 2 (2016): 145–56.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi Lampung.  (2017). Rencana  Aksi  Daerah Percepatan  Pembangunan  Daerah  Tertinggal Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 .
Bafadal,  A.  (2014).  Analisis  Sektor  Basis  Pertanian Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah.” Jurnal AGRIPLUS 24, no. 2 (2014): 152–60.
Bakar,  A.    (2020).  Prinsip  Ekonomi  Islam  Di Indonesia  Dalam  Pergulatan  Ekonomi  Milenial. SANGAJI:  Jurnal  Pemikiran  Syariah  Dan Hukum 4, no. 2 (2020): 233–49.
Borhan,  J.  T.  (2008).  Pemikiran  Pembangunan Ekonomi  Berteraskan  Islam. Jurnal  Usuluddin ,
2008, 93–107.
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.
Petunjuk  Pelaksanaan  (Juklak)  Identifikasi Masalah-Masalah  Ketertinggalan  Kabupaten Daerah Tertinggal.
Emillia, S., & Nurjannah, R. (2013). Analisis Tipologi Pertumbuhan  Ekonomi  Basis  Dan  Non  Basis Dalam  Perekonomian  Propinsi  Jambi.” Jurnal Paradigma Ekonomka 1, no. 7.
Firlianyhanifah,  O.  (2009).  Pengaruh  Variabel Variabel Dalam Model Dinamika Ibnu Khaldun Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di  Beberapa Negara Muslim Tahun 2000-2004. UI.
Iqbal. (2020). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Al- Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 1: 8–21. Madjid,  S.  S.  (2018).  Prinsip-Prinsip  (Asas-Asas)
Muamalah.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 : 14–28.
Maharani, K., & Isnowati, S. (2014). Kajian Investasi, Pengeluaran  Pemerintah,  Tenaga  Kerja  Dan Keterbukaan  Ekonomi  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi 21, no. 1 : 62–72.
Muttaqin,  R.  (2018).  Pertumbuhan  Ekonomi  Dalam Perspektif  Islam. MARO:  Jurnal  Ekonomi
Syariah Dan Bisnis 1, no. 2 : 117–22.
Nadhira,  G.  H.  (tt).  Teori  Pembangunan  Ekonomi Yang Sesuai Untuk Indonesia.
Nasir, M. (2015). Analisis Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Kabupaten Sumatera  Utara. Seminar  Hasil  Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan .
Paduli,  Dony,  Daisy  S.M.  Engka,  &  Kers,  D.  T.
(2017).  Analisis  Potensi  Sektoral  Dalam Penyerapan  Tenaga  Kerja  Di  Sulawesi  Tengah. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 17, no. 2.
Pratama,  A.,  &  Soejoto,  A.  (2016).  Pengaruh  Sektor Basis  Dan  Non  Basis  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Di  Kabupaten  Pasuruan. Jurnal
Pendidikan Ekonomi (JUPE) 4, no. 3 : 1–6.
Purnamasari,  F.  (2017).  Pertumbuhan  Ekonomi: Investasi  Pemerintah  dan  Manajemen  Investasi Dalam Perspektif Islam (Studi di Kabupaten/Kota  Provinsi  Lampung). Jurnal Manajemen Indonesia 17, no. 1: 13-26.
R.  Jumiyanti,  K.  (2018).  Analisis  Location  Quotient Dalam Penentuan Sektor Basis Dan Non Basis Di Kabupaten  Gorontalo. Gorontalo  Development Review 1, no. 1 : 29–43.
Rahmawati, L. (2012). Konsep Ekonomi Al-Ghazali.
Jurnal Ekonomi Syariah 02, no. 01: 329–45. Sapriadi  &  Hasbiullah.  (2015).  Analisis  Penentuan Sektor  Unggulan  Perekonomian  Kabupaten Bulukumba. Jurnal Iqtisaduna 1, no. 1 : 71–86. Sudirman, S., & M Alhudhori. (2018). Analisis Sektor Unggulan  Dalam  Meningkatkan  Perekonomian Dan  Pembangunan  Wilayah  Provinsi  Jambi. J- MAS  (Jurnal  Manajemen  Dan  Sains) 3,  no.  1  : 94–107.
Syofya,  H.  (2017).  Pengembangan  Potensi  Ekonomi Dalam  Penguatan  Daya  Saing  Kota  Sungai Penuh. Jurnal Akuntansi & Ekonomika 7, no. 2 :
98–144.
Tutupoho,  A.  (2019).  Analisis  Sektor  Basis  Dan Sektor  Non  Basis  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Di  Provinsi  Maluku  (Studi  Kasus Kabupaten Kota). Jurnal Ekonomi XIII, no. 1. Wahid,  A.  (2006).  Strategi  Pembangunan  Daerah Tertinggal  Study  Kasus:  Kabupaten  Garut Provinsi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor.
Wanita,  L.  (2011).  Kebijakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kuantan  Singingi  Dalam  Mengatasi Tingkat  Kemiskinan  Di  Kecamatan  Inuman Tahun 2007-2011. Jurnal Jom FISIP 1, no. 2 : 1– 10.