## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI DESA LALUMPE KECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Oleh: Niky Sengkey 1) , Recky H. Sendouw, 2) Jeane Mantiri, 3) . Prodi Ilmu Administrasi Negara FIS UNIMA
Email: nickysengkey15@gmail.com., reckyhes@yahoo.com., lithajeane19@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan,  menginterpretasikan  dan menganalisis tentang Implementasi Kebijakan bantuan Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Lalumpe  Kecamatan  Motoling  beserta  Faktor-Faktor  Penghambat  dalam  Implementasi Kebijakan  bantuan  Beras  Sejahtera  (Rastra) di  Desa  Lalumpe  Kecamatan  Motoling Kabupaten  Minahasa  Selatan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  analisa  data,  model  analisis  dari  Miles  dan Huberman yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian mengenai Implementasi  Kebijakan  bantuan  Beras  Sejahtera  (Rastra)  di  Desa  Lalumpe,  yaitu: Pemerintah  yang  ada  melaksanakan  program  ini  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang ada,yaitu  UU  No  No.13  Tahun  2011  tentang  Penanganan  Fakir  Miskin,  keberhasilan program  inidiukur  melalui  6  indikator,  yaitu:  tepat  sasaran,  tepat  jumlah,  tepat  harga, tepat kualitas tepat waktu dan tepat administrasi. Diperjelas melalui Perpres No 15 tahun 2010  tentang  percepatan  penanggulangan  kemiskinan.  Karena  penyaluran  beras  yang tidak  tepat  sasaran,  waktu  pendistribusian  yang  tidak  menentu,  harga  tebus  yang diberikan  tidak  sesuai  dengan  jumlah  beras  yang  diterima  dan  seringkali  kualitas  beras berkutu,  berbaur,  pecah-pecah  dan  berwarna  kuning.  Ada  beberapa  faktor  yang mengakibatkan  pelaksanaan  program  ini  terimplementasi  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan,  yaitu:  (1)  Tidak  pernah  disosialisasikan  oleh  pemerintah  setempat,  (2) kurangnya  pemahaman  dari  pemerintah  mengenai  ketentuan-ketentuan  dalam  program ini,  (3)  sikap  yang  cenderung  lebih  mengarah  kepada  apa  yang  telah  dipikirkan  dan(4) tidak adanya SOP yang di pergunakan.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Beras Sejahtera dan Faktor Penghambat

## PENDAHULUAN
Beras  untuk  masyarakat  miskin merupakan  subsidi  pangan  pokok  dalam bentuk  beras  yang  diperuntukkan  bagi keluarga  miskin  sebagai  upaya  dari pemerintah untuk meningkatkan
ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Beras merupakan  makanan  pokok  sebagian besar  penduduk  Indonesia.  Oleh  karena itu, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia meluncurkan Program Raskin yang merupakan  implementasi  dari  konsistensi pemerintah  dalam  rangka  memenuhi  hak pangan masyarakat.
Manusia hidup membutuhkan banyak kebutuhan, baik kebutuhan primermaupun  sekunder  namun  beberapa kalangan masyarakat terkadang tidak bisa memenuhi  kebutuhannya  sendiri,  Maka dari itu pemerintah mencanangkan program  untuk  warga  miskin  atau  kurang mampu  yang  bertujuan  untuk  membantu mensejahterahkan  masyarakat  Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi.
UU  No.13  Tahun  2011  tentang Penanganan  Fakir  Miskin,  Kementerian Sosial  menjadi  leading  sector  dalam program ini. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat
pencapaian  indikator  6T,  yaitu:  tepat sasaran,  tepat  jumlah,  tepat  harga,  tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.  Program  ini  juga  di  atur dalam  Peraturan  Presiden  No  15  tahun 2010  tentang  Percepatan  Penanggulangan kemiskinan,  dalam  Ketentuan  Umum Pasal  1  poin  1  bahwa  Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan  secara  sistematis,  terencana, dan  bersinergi  dengan  dunia  usaha  dan masyarakat  untuk  mengurangi  jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Dalam  Pasal  3  bagian  pertama  tentang
Strategi Penanggulangan Kemiskinan
dilakukan  dengan:  1).  Mengurangi  beban pengeluaran  masayarakat  miskin.  2). Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masayarakat miskin.
Program  Beras  Miskin  (Raskin) pada  bulan  Agustus  Tahun  2015  telah  di ganti  nama  menjadi  program  Beras Sejahtera  (Rastra)  oleh  Menteri  Sosial, Khofifah  Indar  Parawansa,  perubahan istilah  tersebut  merupakan  hasil  rapat gabungan  dengan  Menko  Perekonomian dan  Menko  Pembangunan  Manusia  dan Kebudayaan,  yang  pada  dasarnya  untuk mengubah  paradigma  masyarakat  yang sebelumya  untuk  membantu  masyarakat miskin,  agar  kini  beras  yang  disubsidi pemerintah  untuk  mengubah  kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. (sumber.news.okezone.com).
Program  bantuan  beras  sejahtera melalui  pemerintah  Kabupaten  Minahasa Selatan  bisa  juga  dinikmati  oleh  warga masyarakat  yang  ada  di  Desa  Lalumpe. Akan  tetapi  Berdasarkan  data  yang diperoleh  bahwa  bantuan  beras  yang masuk  di  Desa  Lalumpe  pada  saat penyaluran semua warga masyarakat yang ada baik PNS, Pengusaha dan masyarakat Pra-Sejahtera sama-sama menerima bantuan beras, jumlah beras yang diterima tidak  sesuai  dengan  jumlah  uang  yang diberikan dan waktu pendistribusian beras yang tidak menentu. Pada saat pelaksanaan  program  hanya  pemerintah sendiri  yang  malaksanakannya.  Ada beberapa  faktor  yang  mengakibatkan program  ini  terimplementasi  tidak  sesuai dengan  aturan  yang  ada  (1).Tidak  pernah disosialisasikan oleh pemerintah setempat. (2). Kurangnya pemahaman dari pemerintah  setempat  mengenai  tujuan beserta  ketentuan-ketentuan  yang  ada dalam  program  ini.  (3).  Disposisi  atau sikap  yang  cenderung  lebih  kepada  apa yang  telah  dipikirkan.  (4).  Tidak  adanya
SOP  yang  dipergunaan  dalam  program ini.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk meneliti tentang
“Implementasi Kebijakan  Bantuan  Beras  Sejahtera (Rastra)  di  Desa  Lalumpe  Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan“. KAJIAN PUSTAKA Konsep Administrasin Publik Menurut  Nocholas  Henry  dalam Pasolong (2012:56), mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi  antara  teori  dan  praktek, dengan tujuan
mempromosikan pemahaman  terhadap  pemerintah  dalam hubungannya  dengan  masyarakat  yang masyarakat  yang  diperintah,  dan  juga mendorong  kebijakan  publik  agar  lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.

## Konsep Kebijakan Publik
Carl  Friederich  dalam  Santosa (2008:35) mendifinisikan bahwa
kebijakan  publik  sebagai  seperangkat tindakan  yang  dilakuakan  pemerintah dengan  suatu  tujuan  dan  diarahkan  untuk mencapai  sasaran  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Menurut  Anderson  dalam Santosa  (2008:35)  merumuskan  bahwa kebijakan publik sebagai kegiatan- kegiatan  pemerintah  yang  dimaksudkan untuk mengatasi masalah di masyarakat

## Konsep Implementasi Kebijakan
Menurut  Gordon  dalam  Pasolong (2010:58), Implementasi berkenaan
dengan  berbagai  kegiatan  yang  diarahkan pada  realisasi  program.Menurut  Gridle dalam  Pasolong  (2010:57),  menyatakan bahwa  implementasi  merupakan  proses umum  tindakan  administratif  yang  dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

## Konsep Beras Sejahtera
Menurut Pedum Rastra 2017, Rastra merupakan  program  implementasi  dari instruksi  presiden  tentang  kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan  kepada  Menteri  dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian  tertentu,  serta  Gubernur  dan Bupati  atau  Walikota  diseluruh  Indonesia untuk  melakukan  upaya  peningkatan pendapatan  petani,  ketahanan  pengan, pengembangan ekonomi perdesaaan stabilitas ekonomi nasional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Peneliti mengambil batasan dan fokus  penelitian  sebagai  berikut:  (1) Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Beras Sejahtera  (Rastra)  di  Desa  Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa  Selatan.  (2)  Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan
Bantuan  Beras  Sejahtera  (Rastra)  di  Desa Lalumpe  Kecamatan  Motoling.  Lokasi penelitian  ini  terletak  di  Kabupaten Minahasa  Selatan  Provinsi  Sulawesi Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, obsevasi dan dokumentasi.  Instrumen  penelitian  ada peneliti  sendiri,  pedoman  wawancara, buku  catatan,  perekam  dan  kamera. Analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  data  model  Dalam  penelitian  ini digunakan  analisis  data  kualitatif  (Miles dan Huberman, 1992:112) dengan prosedur,  reduksi  data,  penyajian  data, menarik kesimpulan atau verifikasi.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Implementasi Kebijakan di Desa Lalumpe Pertama mengenai apakah kebijakan ini  sudah  tepat.Sesuai  dengan  UU  No.13 Tahun  2011  tentang  Penangannan  Fakir Miskin,  keberhasilan  program  ini  diukur
lewat  6  indikator,  yaitu:    Tepat  Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, tepat
Kualitas,  Tepat  Waktu,  dan  Tepat Administrasi. Dan diperjelas lewat
Peraturan  Presiden  No.  15  tahun  2010 tentang Percepatan Penenggulangan kemiskinan,  dalam  Ketentuan  Umum Pasal  1  poin  1  bahwa  Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan  secara  sistematis,  terencana, dan  bersinergi  dengan  dunia  usaha  dan masyarakat  untuk  mengurangi  jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.
Dalam  Pasal  3  bagian  kesatu  tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan  dengan:  1).  Mengurangi  beban pengeluaran  masayarakat  miskin.  2). Meningkatkan
kemampuan dan pendapatan masayarakat miskin.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa pelaksanaan program bantuan beras Sejahtera  di  Desa  Lalumpe  Kecamatan Motoling  masih  juga  terjadi  ketidak sesuaian  antara  yang  ada  dalam  aturan dengan  yang  menjadi  kenyataan  di lapangan,  seperti  yang  diuraikan  dalam hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  selama ini  penyaluran  bantuan  beras  sejahtera bahwa  yang  masuk  didesa    dibagi  rata oleh  Bpk  Hukum  Tua  baik  yang  sudah sejahtera  maupun  yang  belum  sejahtera, jumlah beras yang diterima sesuai dengan yang ada dalam Pedoman Umum bantuan Beras  Sejahtera  Tahun  2017  ialah  15  kg akan  tetapi  pada  kenyataannya  baik masyarakat  yang  sudah  sejahtera  maupun yang  masih  Pra-Sejahtera  menerima jumlah beras yang sama yaitu 4kg lebih/6 liter.
Waktu  pendistribusian  beras  Rastra dalam  setahun  hanya  mencapai  3-4  kali dimana  masyarakat  harus  menuggu  3-4 bulan baru menerima bantuan beras, harga tebus  beras  tidak  sesuai  dengan  jumlah beras  yang  diterima  dimana  masyarakat
harus  membayar  Rp.  11.200  untuk  6  liter yang seharusnya masyarakat harus menerima 7 liter beras, dan kualitas beras yang kami terima sering kali tidak bagus, berkutu, berbaur dan banyak kutunya. Jadi dengan  langkah  pemerataan  yang  diambil oleh  Bpk  Hukum  Tua  belum  ada  dampak positif  yang  diterima  oleh  masyarakat setempat  dalam  penyaluran  bantuan  ini, malahan ketidakpuasan
kepada pemerintah yang ada dengan hal-hal yang demikian. Kedua mengenai ketepatan
pelaksana dalam Kebijakan bantuan Beras Sejahtera  (Rastra)  di  Desa  Lalumpe Kecamatan  MotolingArtinya  bahwa  actor implementasi suatu kebijakan tidak hanyalah  pemerintah,  ada  tiga  lembaga yang  dapat  menjadi  pelaksana,  yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah masyarakat/swasta atau implementasi kebijakan  yang  diswastakan.Dilihat  dari pernyataan  diatas  bahwa  sangat  jelas apabila  suatu  kebijakan  atau  program dapat  dilaksanakan  secara  bersama-sama baik (pemerintah dan mayarakat).
Suatu kebijakan akan efektiv apabila pemerintah dan masyarakat bersama  sama  dalam  melaksanakannya dan  juga  untuk  menghindari  hal-hal  yang tidak  diharapkan.  Selain  masyarakat menjadi  sasaran  dari  kebijakan  ini, masyarakat juga bisa mengawiasi jalannya pelaksanaan  kebijakan  bantuan  beras sejahtera. Namun tidak semua daerah atau tampat  bisa  melaksanakan  suatu  program secara  bersama-sama  demikian  yang terjadi  di  Desa  Lalumpe  Kecamatan Motoling,  seperti  yang  dikatakan  oleh informan (masyarakat dan perangkat desa) yang  ada  di  Desa  Lalumpe,  bahwa  pada pelaksanaannya  hanya  pemerintah  sendiri yang  melaksanakan  program  ini  untuk disalurkan  kepada  seluruh  masyarakat, sama  sekali  tidak  ada  warga  masyarakat yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  program bantuan beras sejahtera. Akibatnya
pelaksanaan  program  ini  tidak  efektiv dikarenakan  masyarakat  hanya  menerima apa  yang  sudah  diatur  oleh  pemerintah yang ada.
Ketiga  mengenai  Ketepatan  Terget Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Beras Sejahtera  (Rastra)  di  Desa  Lalumpe Kecamatan  Motoling . Salah  satu  tujuan dari pemerintah membuat bahkan melaksanakan  program  ini  ialah  untuk mengurangi  beban  pengeluaran  keluarga- keluarga Miskin/Pra-Sejahtera.Porgram ini  juga  bisa  dinikmati  oleh  masyarakat yang  ada  di  Desa  Lalumpe  Kecamatan Motoling Kabupaten Minahsa Selatan.Namun pada kenyataannya banyak  masyarakat  Miskin/Pra-Sejahtera yang mengaku tidak puas dengan pelaksanaannya.
Bedasarkan  hasil  penelitian  yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa penyaluran  Bantuan  Beras  Sejahtera  di Desa  Lalumpe  belum  tepat  sasaran, seperti  yang  dikatakan  oleh  informan (masyarakat dan perangkat desa) bahwa 2 atau 3 tahun terakhir pemerintah yang ada khususnya  Bpk  Hukum  Tua  mengambil kebijaksanaan untuk membagi rata bantuan beras ini tanpa memandang status ekonomi, baik itu masyarakat  yang sudah sejahtera, seperti PNS, Pengusaha maupun masyarakat  yang  masih  Pra-Sejahtera sama-sama  menerima  bantuan  beras sejahtera. Alasan sehingga Bpk
HukumTua mengambil hal yang demikian dikarenakan  agar  supaya  tidak  ada kecemburuan social dari masyarakat yang sudah  sejahtera,  selebihnya  Bpk  Hukum Tua yang tahu.Kelompok sasaran bantuan beras  sejahtera  adalah  rumah  tangga  Pra- Sejahtera dengan tujuan untuk meningkatkan  ketahanan  pangan  dan untuk  mengurangi  pengeluaran  dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tingkat  keluarga  Pra-Sejahtera  melalui penjualan  beras  bersubsidi,  memberikan bantuan  pangan  keluarga  Pra-Sejahtera
dalam rangka memenuhi kebutuhan beras. Namun menyangkut rumah tangga penerima  bantuan  ini,  tidak  lepas  dari penyelewengan  karena  sesuai  dengan hasil penelitian, dimana pemerintah membagi  rata  setiap  kali  bantuan  beras masuk  didesa,  baik  yang  sudah  sejahtera (PNS,  Pengusaha)  maupun  yang  masih Pra-Sejahtera sama-sama menerima bantuan beras
Akibat  dari  banyaknya  penerima bantuan  ini  maka  jumlah  beras  yang diterima  oleh  masyarakat  Pra-Sejahtera resmi  menjadi  berkurang  dimana  hanya  4 kg  atau  6  liter  beras  yang  diterima.Ini merupakan  ketimpangan,  sebab  jika didasarkan  pada  aturan  bahwa  setiap keluarga penerima bantuan ini seharusnya menrima 15 Kg beras/bulan.
Keempat  mengenai  Tepat  Proses Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Beras Sejahtera  (Rastra)  di  Desa  Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupatenn Minahsa Selatan.Terimplementasinya suatu  kebijakan  dengan  baik  apabila  para implementor benar-benar memahami dengan  baik  apa  yang  menjadi  harapan dari  adanya  kebijakan  tersebut,  juga apabila  para  implementor  benar-benar menerima  isi  dari  kebijakan  tersebut  dan juga  apabila  implementor  bukan  sekedar siap melaksanakan program tersebut akan tetapi  implementor  siap  melaksanakan sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang ada didalamnya.
Akan tetapi masih ada saja kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah
yang pada saat
pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  apa yang  diharapkan,  salah  satunya  kebijakan bantuan  beras  sejahtera  (Rastra),  seperti yang  terjadi  di  Desa  Lalumpe  dimana kelihatannya pemerintah setempat memang memahami dan sangat meresponi dengan adanya bantuan Rastra, akan tetapi pada pelaksanaannya pemerintah yang ada dalam hal ini Bpk Hukum Tua mengambil
langkah pemerataan, seperti yang dikatakan  oleh  informan  (masyarakat), kami memahami program ini dikhususkan untuk  keluarga-keluarga  Pra-Sejahtera untuk  membantu  memenuhi  kebutuhan pokok  dan  juga  untuk  mengurangi  beban pengeluaran setiap hari. Jadi kami sebagai masyarakat setempat sangat senang dengan  adanya  program  bantuan  beras sejahtera (Rastra) apalagi bantuan ini bisa masuk didesa kita.Namun pada palaksanaannya Bpk Hukum Tua mengambil kebijaksanaan untuk membagi rata  bantuan ini  setiap  kali  masuk  didesa, alasannya  ialah  agar  supaya  tidak  ada kecemburuan sosial dari masyarakat  yang sudah  sejahtera  kepada  masyarakat  pra- sejahtera mengenai bantuan ini.
Faktor Penghambat
Implementasi Kebijakan  Bantuan  Beras  Sejahtera (Rastra) di Desa Lalumpe Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa pelaksanaan  Bantuan  Beras  Sejahtera (Rastra)  di  Desa  Lalumpe  Kecamatan Motoling  Kabupaten  Minahasa  Selatan dinilai  belum  sesuai  dengan  apa  yang digarapkan dikarenakan ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam  pelaksanaan  program  ini.  Pertama faktor  komunikasi,  bahwa  sesuai  dengan hasil  penelitian  didapati  komunikasi  yang kurang  baik  dalam  pelaksanaan  program ini  dikarenakan  program  ini  tidak/belum pernah  disosialisasikan  oleh  pemerintah setempat mengenai tujuan beserta ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam program  bantuan  beras  sejahtera  (Rastra) kepada  masyarakat  setempat.  Kedua sumber  daya  manusia  (SDM),  ditemukan bahwa  ternyata  pemerintah  setempat belum  sepenuhnya  mengetahui  aturan yang  mengatur  pelaksanaan  program  ini serta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya,  hanya  sebagian  ketentuan
yang  ada  yang  mereka  pahami.  Ketiga mengenai  disposisi  atau  sikap,  ditemukan bahwa  sikap  dari  pemerintah  setempat yang  lebih  cenderung  lebih  mengarah kepada  apa  yang  mereka  telah  pikirkan sehingga  pada  saat  pendistribusian  beras kerap  kali  terjadi  kesalapahaman  antara pemerintah  dan  masyarakat.  Keempat mengenai  struktur  organisasi,  didapati bahwa  tidak  adanya  SOP  yang  menjadi pedoman  bagi  pemerintah  setempap dalam melaksanakan program ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan serta berbagai faktor-faktor penghambat pelaksanaan  program  Rastra  yang  telah dipaparkan. Peneliti memberikan
kesimpulan  bahwa  program  Rastra  yang dilaksanakan di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling  Kabupaten  Minahasa  Selatan tidak  berjalan  dengan  baik  atau  tidak sesuai  dengan  aturan  yan  ada.  Adapun saran  yang  diberikan  oleh  peneliti  untuk lebih  baknya  pelaksanaan  program  rastra ialah  maka  sebaiknya  apabila  pejabat pelaksana kebijakan bantuan beras sejahtera  (Rastra)  melaksanakan  program tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan baik oleh si pembuat kebijakan  maupun  oleh  kelompok  target dari  kebijakan  tersebut,  agar  supaya benar-benar  kebijakan  yang  telah  dibuat ketika pada pelaksanaannya dapat memberikan  dampak  yang  positif  bagi semua  unsur  baik  bagi  yang  membuat kebijakan,  juga  kepada  pejabat  pelaksana terlebih khusu bagi kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Khususnya buat pemerintah  yang  ada  didesa  Lalumpe, dalam  mengimplementasikan  kebijakan bantuan  Beras  Sejahtera  laksanakanlah program  tersebuat  sesuai  dengan  aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta, cv Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik . Bandung:Alafabeta, cv Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung:Alfabeta Nugroho, Riant. 2017. Public Policy . Jakarta: PT Elex Media komputindo Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi GoodGovernance. Bandung: PT Refika Aditama Tahir,  Arifin . 2015 .  Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  PenyelenggaraanPemerintah Daerah . Bandung: Alfabeta Wahab,  Solichin  Abdul,  2012. Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara Agustino, Leo, 2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik , Bandung : CV. Alfabeta Keban,  Yeremias,  T, 2004,  Enam  Dimensi  Srategis  Administrasi    Publik  Konsep,  Teori dan Isu , Peneribit Gaya Media, Yogyakarta Peraturan Perundang-Undangan
Pedoman  Umum  Rastra  Tahun  2017 dari  Menteri  Koordinator  Bidang  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Keputusan Menteri  Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentangPenetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
Pertaturan Presiden No 15 tahun 2010 Tentang Percepatan PenanggulanganKemiskinan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin