## ANALISA PERILAKU KONTRAKTOR UTAMA DALAM MELAKUKAN SUBKONTRAK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DI INDONESIA
Henrico Magister Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan Email : henrico.harianja@gmail.com
Anton Soekiman Dosen Magister Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan Email: soekiman@unpar.ac.id
ABSTRAK : Ketimpangan komposisi kontraktor kecil yang bersifat spesialis di Indonesia sangat ditentukan oleh pasar  jasa  konstruksi  subkontrak  terhadap  usaha  spesialis.  Sebagai  salah  satu  langkah  awal  mendorong pelaksanaan subkontrak konstruksi kepada kontraktor spesialis adalah dengan mengetahui perilaku kontraktor utama  dalam  pelaksanaan  subkontrak  konstruksi  termasuk  didalamnya  faktor-faktor  yang  terkait  keputusan kontraktor  utama  melakukan  subkontrak  konstruksi,  aspek  dominan  yang  menjadi  dasar  dalam  pemilihan subkontraktor, metode pemilihan subkontraktor, metode pembayaran subkontraktor, serta persepsi kontraktor terhadap kinerja subkontraktor. Selain itu, juga diperlukan suatu identifikasi alternatif kebijakan sebagai upaya untuk mendorong pelaksanaan subkontrak konstruksi. Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap 37 project manager,  project  engineer,  project  supervisor  dari  8  kontraktor  besar  di  Indonesia,  memberikan  informasi bahwa faktor ketersediaan kontraktor lokal yang memiliki pengalaman dan peralatan yang sesuai adalah faktor dominan  bagi  kontraktor  utama  dalam  memutuskan  akan  mensubkontrakkan  suatu  pekerjaan.  Namun demikian,  hasil  analisa  korelasi  terhadap  tingkat  subkontrak  dari  pekerjaan-pekerjaan  dalam  lingkup  proyek bangunan  gedung,  memberikan  indikasi  bahwa  minimnya  kontraktor  lokal  yang  memiliki  kemampuan  dan kapasitas khususnya dalam hal pengalaman dan kepemilikan peralatan menjadi salah satu faktor keengganan kontraktor utama melakukan subkontrak konstruksi di Indonesia. Oleh sebab itu, upaya mendorong pelaksanaan subkontrak  konstruksi  harus  lebih  fokus  diarahkan  kepada  pengembangan  kemampuan  dan  daya  saing (competitivenes)  kontraktor  kecil  dilevel  lokal  dibandingkan  dengan  kebijakan  yang  mewajibkan  kontraktor utama  melakukan  subkontrak  konstruksi.    Selain  itu,  berdasarkan    3  responden  ahli  yang  disurvey  dengan menggunakan  metode  Analytical  Hiearracy  Process  (AHP)  menghasilkan  alternatif  kebijakan  prioritas  antara lain pengaturan yang mewajibkan peserta lelang untuk mencantumkan rencana pengguna subkontraktor dalam dokumen  penawaran,  memberikan  pelatihan  kepada  penanggungjawab  teknik  kontraktor  kecil  serta meningkatkan akuntabilitas proses sertifikasi dan registrasi kontraktor.
Kata kunci : Subkontrak konstruksi, Kebijakan, Daya saing, Kontraktor Spesialis
ABSTRACT: Inequality in composition of small contractors who are specialists in Indonesia is largely determined by  the  market  of  construction  services  subcontracted  to  specialist  businesses.  As  one  of  the  initial  steps  to encourage the implementation of the construction subcontract to specialist contractor is to study the behavior of the  prime  contractor  in  the  execution  of  construction  subcontracts  including  dominan  factors  related  to  the decision made by the main contractor to subcontract some of the construction work, what is the dominant aspect in the selection of subcontractors, subcontractor selection methods, payments methods of the subcontractor, as well as perceptions of the performance of the contractor against the subcontractor. Moreover, it also required an identification of policy alternatives in an effort to encourage the implementation of the construction subcontract.
Based on a survey conducted on 37 project manager , project engineer , project supervisor of 8 major contractor in  Indonesia,  providing  information  that  the  availability  of  local  contractors  who  have  the  experience  and  the proper  equipment  is  the  dominant  factor  in  deciding  the  prime  contractor  will  subcontract  some  of  the construction  work  .  Nevertheless,  the  results  of  correlation  analysis  of  the  level  of  subcontracting  of  the construction work within the scope of the building project, the dominant factor was not significantly correlated with the level of subcontracting  especially for work related to structure work and architectural work. This gives an  indication  that  the  lack  of  local  contractors  who  have  the  ability  and  capacity,  especially  in  terms  of experience  and  ownership  of  the  equipment  to  be  one  factor  that  prime  contractor  reluctance  to  subcontract some  of    construction  works  in  Indonesia  .  Therefore,  efforts  to  encourage  the  implementation  of  construction subcontracts should be focused on capacity building and competitiveness at the level of local small contractors compared to the policy that requires prime contractors to subcontract some of the construction work . Based on survey  conducted  to  3  experts  respondents  using  Hiearracy  Analytical  Process  (  AHP  )  generating  alternatives include  setting  policy  priorities  that  require  bidders  to  include  subcontracting  plan  in  bidding  documents  , provide  technical  training  to  managers  of  small  contractors  and  increase  the  accountability  of  contractor certification and registration process.
Keywords: Construction Subcontract, Construction Policy, Competitiveness, Specialist Contractors

## PENDAHULUAN
Struktur  usaha  yang  kokoh,  sesuai  dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999,  diimplementasikan  dalam  bentuk tercapainya  kerjasama  yang  sinergis  antara Badan  Usaha  Jasa  Konstruksi  (BUJK) kualifikasi  besar,  menengah  dan  kecil  serta BUJK  Umum,  Spesialis  dan  Keterampilan Tertentu.  Dari  data  Badan  Pembinaan Konstruksi (2011) diketahui 88 % kontraktor di  Indonesia  merupakan  kontraktor  kecil, dan  99.95  %  diantaranya  adalah  kontraktor kecil yang bersifat umum.
Bila dibandingkan dengan komposisi kontraktor  umum-spesialis pada negara lain seperti  Inggris  yang  merupakan  salah  satu satu  negara  maju  dibidang  jasa  konstruksi dimana  kontraktor  dengan  kualifikasi  kecil cenderung  untuk  menjadi  kontraktor  yang bersifat  spesialis.  Kontraktor  kecil  di Indonesia  yang  cenderung  bersifat  umum salah  satunya  disebabkan  oleh  struktur usaha  yang  dibentuk  karena  adanya  regulasi
pada  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  yang  menyatakan  pekerjaan konstruksi dibawah Rp 2.5 Milyar diperuntukkan  untuk  usaha  kecil  sehingga secara  jumlah  paket  pekerjaan,  akan  lebih banyak paket  pekerjaan  yang  diperuntukkan bagi kontraktor kecil.
Namun  secara  total  nilai  paket,  berdasarkan data paket pekerjaan konstruksi di 3 provinsi misalnya  yakni  Sumatera  Utara,  Kalimantan Tengah  dan  Banten  yang  bersumber  dari APBN/APBD  pada  tahun  2011  menunjukkan 92  %  dari  total  nilai  paket  pekerjaan konstruksi  yang  bersumber  dari  dana  APBN dan  70  %  total  nilai  paket  pekerjaan konstruksi  yang  bersumber  dari  APBD merupakan paket yang diperuntukkan untuk usaha non-kecil.
Paket  pekerjaan  yang  diperuntukkan  bagi usaha  non-kecil  tersebut,  sesungguhnya didalamnya terkandung pasar bagi
subkontrak  konstruksi  terhadap  kontraktor kecil yang bersifat spesialis. Namun demikian,  besar  pasar  subkontrak  kepada kontraktor spesialis tersebut sangat dipengaruhi  oleh  perilaku  kontraktor  utama dalam pelaksanaan subkontrak konstruksi.

## RUMUSAN MASALAH
Sebagai  salah  satu  upaya  untuk  dapat mendorong kontraktor kecil menjadi kontraktor  yang  bersifat  spesialis  adalah dengan  mengetahui  perilaku  kontraktor utama dalam pelaksanaan subkontrak konstruksi  termasuk  didalamnya  faktor- faktor  yang  terkait  keputusan  kontraktor utama  melakukan  subkontrak  konstruksi, aspek  dominan  yang  menjadi  dasar  dalam pemilihan  subkontraktor,  metode  pemilihan subkontraktor, metode pembayaran subkontraktor,  serta  persepsi  kontraktor terhadap  kinerja  subkontraktor.  Selain  itu, identifikasi  alternatif  kebijakan  yang  dapat dilakukan  Pemerintah  untuk  mendorong kontraktor  utama  melakukan  subkontrak konstruksi juga perlu dilakukan.

## MAKSUD DAN TUJUAN
Melakukan  analisa  perilaku  kontraktor utama dalam pelaksanaan subkontrak
konstruksi di
Indonesia
serta mengidentifikasi  dan  menganalisa  alternatif- alternatif  kebijakan  yang  menjadi  prioritas dalam  rangka  mendorong  pelaksanaan subkontrak konstruksi di Indonesia.

## LANDASAN TEORI
Penerapan subkontrak di industri konstruksi telah  menjadi  praktik  yang  biasa  dilakukan oleh  kontraktor  utama  dimana  kontraktor utama  hanya  berperan  dalam  melaksanakan
manajemen dan aktivitas koordinasi. Subkontrak  secara  definisi  merupakan  suatu perjanjian,  perintah  pesanan  atau  instrumen legal lainnya, dibawah kontrak utama, antara kontraktor  utama  dengan  pihak ketiga  yakni subkontraktor  untuk  melaksanakan  suatu pekerjaan  atau  produksi  atau  jasa  yang merupakan  bagian  tertentu  dari  lingkup kontrak  utama  dengan  kinerja  tertentu (bussinesdictionary.com,  2013).  Salah  satu proses yang harus dilakukan oleh kontraktor sebelum fase mobilisasi adalah menentukkan bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (Bennet, 2003). Ketika kontraktor memutuskan  untuk  menentukkan  bagian pekerjaan  yang  akan  disubkontrakkan, maka beberapa  pertimbangan  seperti  keuntungan dan  kerugian  melakukan  subkontrak  untuk bagian  pekerjaan  tersebut  harus  dievaluasi (Bennet, 2003). Faktor –faktor yang mempengaruhi  keputusan  kontraktor  utama melakukan  subkontrak  berserta  referensi sumber dapat dilihat pada tabel 1.

## Tabel 1 Faktor Keputusan Subkontrak
Referensi Faktor Subkontrak PMBOK, 2004 Input dari perencanaan pengadaan proyek antara lain: 1. Faktor Lingkungan Perusahaan (ketersediaan supplier)
2. Aset Proses Perusahaan (Prosedur, Panduan,
Kebijakan) 3. Ruang Lingkup Proyek 4. WBS 5. Daftar Risiko Proyek 6. Estimasi kebutuhan sumber daya aktivitas
7. Estimasi Biaya 8. Jadwal Induk Proyek Moschuris, 2007 Isu dari keputusan melakukan subkontrak dipicu oleh:
1. Kualitas;
2. Biaya;
3. Kapasitas sumber daya dari perusahaan;
4. Kinerja supplier;
5. Fluktuasi penjualan;
6. Teknologi baru Madras Management Training Institute (MMTI), 2008 Faktor pekerjaan tertentu disubkontrakkan: 1. Lebih murah
2. Keahlian tidak tersedia atau tidak ada
3. Volume pekerjaan terlalu kecil
4. Lebih efesien
5. Transfer risiko
6. Ketersediaan subkontraktor
7. Tim proyek dapat fokus kepada pekerjaan lain Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 Pekerjaan bukan merupakan bukan pekerjaan utama BPKSDM, 2009 1. Kontraktor  utama  melakukan subkontrak    karena  adanya pengaturan  dimana  untuk proyek  besar,  peserta  tender diwajibkan untuk mencatumkan daftar kontraktor spesialis/ keterampilan  sebagai  mitra kerjanya. 2. Kontraktor  utama  melakukan subkontrak  karena  adanya pengaturan  dari  Pemerintah yang  mendorong  pengguna jasa untuk menggunakan
nominated subcontractor pada proyek besar. Iwantono, 2004 Pemberian insentif kepada kontraktor utama dalam hal melakukan subkontrak dengan usaha kecil. BPKSDM, 2004 1. Kontraktor utama melakukan subkontrak sebagai  bagian  dari  mitigasi risiko kepemilikan peralatan dan keahlian. 2. Kontraktor utama
melakukan subkontrak karena bagian dari kebijakan Corporate Social Responsibility Perusahaan 3. Kontraktor utama melakukan subkontrak karena memiliki anak/cabang perusahaan yang memiliki sifat spesialis/keterampilan O’Brien dan Marakas,2009) ketersediaan sistem informasi database subkontraktor secara nasional.
Selain  faktor-faktor  keputusan  subkontrak, perilaku  lain  dalam  subkontrak  hasil  dari studi  literatur  yang  dilakukan  antara  lain seperti dapat dilhat pada tabel 2.
Tabel 1 Perilaku Kontraktor Utama Dalam

## Subkontrak.
Variabel Perilaku Subvariabel Perilaku Jenis Pekerjaan Yang Disubkontrakkan 1. Pekerjaan lahan (sitework) 2. Pekerjaan Struktural
3. Pekerjaan Arsitektural
4. Pekerjaan Mekanikal
5. Pekerjaan Elektrikal;
6. Pekerjaan fasilitas eksterior
bangunan 7. Pekerjaan interior Sistem Pengadaan Subkontraktor 1. Metode pelelangan terbuka dengan  Prakualifikasi  atau  Pasca Kualifikasi. Waktu Pemilihan Subkontraktor 1. Penunjukkan  subkontraktor  yang dilakukan sebelum kontraktor utama melakukan penawaran
2. Penunjukkan  subkontraktor  yang dilakukan  setelah  kontraktor  utama melakukan penawaran Aspek Evaluasi Subkontraktor 1. Aspek Pengalaman 2. Aspek Tenaga Ahli dan/atau terampil serta kesesuaian kompetensi dengan lingkup pekerjaan 3. Aspek beban kerja dari
subkontraktor yang sedang berjalan
4. Aspek kemampuan finansial
5. Aspek teknis penawaran
6. Aspek harga penawaran Metode Pembayaran 1. Secara  bertahap  sesuai  progress dengan uang muka. 2. Pembayaran  yang  dilakukan  jika
pengguna  jasa  sudah  melakukan pembayaran  untuk  pekerjaan  yang dilaksanakan oleh subkontraktor. Jenis Subkontrak
1. Subkontrak tenaga kerja
2. Subkontrak  tenaga  kerja,  material, maupun peralatan.
3. Subkontrak Peralatan Proses Pengambilan Keputusan subkontrak dan pelaksanaan pengadaan subkontraktor 1. Keputusan subkontrak dan penunjukkan subkontraktor diserahkan sepenuhnya kepada organisasi proyek. 2. Keputusan subkontrak dan penunjukkan subkontraktor diserahkan sepenuhnya kepada manajemen pusat. 3. Keputusan subkontrak dan penunjukkan subkontraktor tergantung kepada nilai proyek Persepsi Terhadap Kinerja Subkontraktor Kinerja Mutu, Kinerja Waktu, Kinerja Keselamatan Kerja dan Kinerja Kepedulian lingkungan ANALISIS DAN PEMBAHASAN Perilaku Kontraktor Utama Dalam

## Pelaksanaan Subkontrak
Profil  responden  yang  melakukan  pengisian kuisioner  perilaku  subkontrak  dapat  dilihat pada  gambar  1.  profil  responden  kuisioner perilaku subkontrak.
Profil Responden Berdasarkan Besar Proyek Pengalaman Profil Responden Berdasarkan Jabatan Profil Responden Berdasarkan Lama Pengalaman
Gambar 1 Profil Responden Kuisioner Perilaku Subkontrak
Dari  hasil  pengisian  kuisioner  perilaku subkontrak  dilakukan  uji  validitas  dan reliabilitas  dengan  menggunakan  SPSS  versi 20  sebagaimana  dapat  dilihat  pada  tabel  3.
dimana  setelah  dilakukan  uji  validitas  dan reliabilitas  seluruh  item  pertanyaan  dalam kuisioner dapat dianggap valid dan reliabel Tabel  3 Uji  validitas  dan  reliabilitas kuisioner Diolah SPSS 20
No. Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Correcte d Item -Total Correlati on nilai R tabel product moment Cronbach's Alpha if Item Deleted 1 57.19 251.55 0.62 0.32 0.93 Valid 2 57.08 254.52 0.58 0.32 0.93 Valid 3 57.00 252.06 0.62 0.32 0.93 Valid 4 57.49 258.09 0.55 0.32 0.93 Valid 5 57.49 259.09 0.49 0.32 0.93 Valid 6 57.08 254.35 0.65 0.32 0.92 Valid 7 57.43 252.64 0.63 0.32 0.92 Valid 8 57.35 259.62 0.51 0.32 0.93 Valid 9 56.84 267.20 0.36 0.32 0.93 Valid 10 57.03 255.30 0.59 0.32 0.93 Valid 11 56.46 250.64 0.67 0.32 0.92 Valid 12 56.22 248.56 0.69 0.32 0.92 Valid 13 56.32 249.89 0.72 0.32 0.92 Valid 14 56.70 253.94 0.61 0.32 0.93 Valid 15 56.43 253.09 0.69 0.32 0.92 Valid 16 56.46 253.26 0.66 0.32 0.92 Valid 17 56.57 252.64 0.60 0.32 0.93 Valid 18 56.86 257.45 0.56 0.32 0.93 Valid 19 56.62 255.19 0.59 0.32 0.93 Valid 20 57.54 260.09 0.44 0.32 0.93 Valid 21 56.97 248.25 0.73 0.32 0.92 Valid
Setelah dilakukan uiji validitas dan reliabilitas, dapat dilihat pada tabel 4 Analisa Deskriptif Faktor-Faktor Subkontrak.
Tabel 2 Analisa Deskriptif Faktor Subkontrak Indikator Mean Statistic Std. Error Ketersediaan subkontraktor lokal yang memiliki pengalaman yang sesuai 3.5405 .22123 Ketersediaan subkontraktor lokal yang memiliki peralatan yang sesuai 3.4324 .20335 Ketersediaan subkontraktor mitra yang memiliki pengalaman yang sesuai 3.3243 .19005 Penawaran harga pekerjaan yang lebih murah dibanding kan estimasi biaya pekerjaan mandiri oleh kontraktor utama 3.2973 .21176 Ketersediaan subkontraktor mitra yang memiliki Peralatan yang sesuai 3.2973 .19707 Ketersediaan subkontraktor mitra yang memiliki SDM yang sesuai 3.1892 .21864 Regulasi penggunaan subkontraktor 3.1351 .20195 Ketersediaan subkontraktor lokal yang memiliki SDM Lokal yang sesuai 3.0541 .20484 Nominated subcontractor 2.8919 .19291 Memiliki cabang perusahaan 2.8108 .18518 Tersedianya sistem informasi 2.7838 .21272 Pekerjaan membutuhkan teknologi baru 2.7568 .21715 Kelancaran arus kas 2.7297 .20003 Mitigasi risiko kepemilikan alat 2.6757 .19005
perusahaan tidak memiliki basis peralatan dilokasi proyek 2.6757 .20887 Utilisasi peralatan yang dimiliki perusahaan sudah maksimal 2.5676 .22104 Program CSR 2.4054 .18768 Mitigasi risiko SDM 2.3243 .20887 Utilisasi SDM Terampil sudah maksimal 2.2703 .20003 Utilisasi SDM Ahli sudah maksimal 2.2703 .18844 Insentif pegguna jasa 2.2162 .20916
Adapun  5  faktor  paling  dominan  yang menjadi  pertimbangan  ketika  kontraktor utama akan melakukan subkontrak konstruksi adalah:
1. Ketersediaan  subkontraktor  lokal  yang memiliki pengalaman yang sesuai.
2. Ketersediaan  subkontraktor  lokal  yang memiliki peralatan yang sesuai.
3. Ketersediaan  subkontraktor  mitra  yang memiliki pengalaman yang sesuai.
4. Penawaran  harga  pekerjaan  yang  lebih murah  dibanding  kan  estimasi  biaya pekerjaan mandiri oleh kontraktor utama.
5. Ketersediaan  subkontraktor  mitra  yang memiliki Peralatan yang sesuai.
Berdasarkan  data  pendukung  lain  yang berhasil  didapat,  maka  perilaku  kontraktor utama  dalam  pelaksanaan  subkontrak  juga dapat  secara  spesifik  dilihat  pada  tabel  5. Informasi Perilaku Subkontrak.

## Tabel 5 Informasi Perilaku Subkontrak
Nama PerilakuTerkait Dengan Penggunaan Subkontraktor PT Hutama Karya Subkontrakor yang bekerja di PT Hutama Karya adalah subkontraktor yang memiliki pengalaman dan sudah diseleksi oleh kantor wilayah.
Subkontraktor yang sudah memenuhi persyaratan akan masuk kedalam suatu Daftar Rekanan Tetap (DRT). Pada setiap pelaksanaan:
1. Project Manager akan mengajukan rencana penggunaan subkontraktor yang ada dalam DRT. 2. Site  Engineering  Manajer  akan melakukan penilaian terhadap subkontraktor,  baik  subkontraktor badan usaha maupun subkontraktor perorangan serta melaporkan sesuai  dengan  standard  operating procedur (SOP) “Prosedur Pengadaan Jasa dan  Prosedur Pengendalian Operasional Subkontraktor” 3. Site  Engineering Manajer  akan melaporkan  ke  tingkat  wilayah daftar  subkontraktor  terpakai  yang diambil dari DRT. PT. Total Bangun Persada Subkontraktor yang dipilih pada setiap proyek PT. Total Bangun Persada, merupakan subkontraktor yang sudah melewati tahap seleksi baik kinerja maupun performanya, sehingga mutu dan kualitasnya terjamin. Berdasarkan kebijakan mutu TOTAL yang berbunyi “Bermitra kerja dengan Pemasok / Subkontraktor pilihan yang dikelola secara efektif”, TOTAL menjaga hubungan baik dengan pemasok/ subkontraktor dengan cara melaksanakan pelatihan spesifik yang intensif (training) untuk personil di lapangan dan pemasok/ Subkontraktor.
Sumber: Kinerja Proyek Konstruksi, 2013
Sedangkan  untuk  tingkat  subkontrak  dari item  pekerjaan  dalam  lingkup  proyek bangunan  gedung  menurut  persepsi  para responden  adalah  sebagaimana  dapat  dilihat pada  tabel  6.  Tingkat  subkontrak  item pekerjaan
Tabel 6 Tingkat Subkontrak Item Pekerjaan
Descriptive Statistics Mean Std. Deviation  Variance Statistic Std. Error Statistic Statistic Pekerjaan Lahan 2.567 .18801 1.14359 1.308 Pekerjaan Struktur 2.027 .17962 1.09256 1.194 Pekerjaan Arsitektur 2.405 .19552 1.18929 1.414 Pekerjaan Mekanikal 3.8108 .18518 1.12640 1.269 Pekerjaan Elektrikal 3.7838 .19810 1.20497 1.452 Pekerjaan fasilitas eksterior bangunan 3.1944 .20633 1.23796 1.533 Pekerjaan Interior bangunan 3.2973 .21874 1.33052 1.770
Pada  tabel  6.  Tingkat  subkontrak  item pekerjaan,  dapat  dilihat  bahwa  pekerjaan yang  dominan  disubkontrakkan  adalah pekerjaan  mekanikal,  pekerjaan  elektrikal serta pekerjaan interior bangunan.
Secara  umum,  perilaku  dominan  kontraktor utama  dalam  pelaksanaan  subkontrak  hasil dari  pengisian  kuisioner  dapat  dilihat  pada
tabel 7. Perilaku Dominan Terkait Subkontrak Tabel 7 Perilaku Dominan Terkait Subkontrak Identifikasi Alternatif Kebijakan

## Subkontrak Konstruksi
Seperti  telah  disebutkan  sebelumnya,  pada penelitian  ini  juga  dilakukan  identifikasi  dan pemilihan  alternatif  kebijakan  yang  dapat mendorong pelaksanaan subkontrak konstruksi.  Responden  yang  merupakan pengambil  kebijakan  atau  praktisi  yang memiliki pengalaman dibidang jasa konstruksi akan melakukan penilaiai terhadap kriteria penilaian alternatif kebijakan  serta  penilaian  terhadap  alternatif kebijkan  secara  perbandingan  berpasangan dengam  responden  pada  tabel  8.  Responden Identifikasi Alternatif Kebijakan
Tabel  3 Responden  Identifikasi  Alternatif
Kebijakan Variabel Perilaku Perilaku Dominan Faktor Pekerjaan Disubkontrakkan 1. Ketersediaan  subkontraktor  lokal yang  memiliki  pengalaman  yang sesuai
2. Ketersediaan  subkontraktor  lokal yang memiliki peralatan yang sesuai
3. Ketersediaan  subkontraktor  mitra yang  memiliki  pengalaman  yang sesuai Aspek Pemilihan Subkontraktor 1. Aspek pengalaman 2. Aspek Harga Penawaran 3. Aspek Peralatan Pekerjaan Dominan Yang Disubkontrakkan 1. Pekerjaan Mekanikal 2. Pekerjaan Elektrikal 3. Pekerjaan Interior bangunan Metode Pemilihan Pelelangan Umum bukan merupakan metode umum yang digunakan dalam pemilihan subkontraktor dan cenderung kepada metode pelelangan terbatas atau penunjukkan langsung Waktu Pemilihan Pemilihan subkontraktor cenderung dilakukan setelah Kontraktor Utama memasukkan penawran  kepada Pengguna Jasa Metode Pembayaran Metode pembayaran Kepada Subkontraktor Sesuai Kemajuan Proyek Dengan Uang Muka lebih cenderung dilakukan dibandingkan metode pay when paid Persepsi Mengenai Kinerja Subkontraktor cenderung memiliki kinerja kepedulian lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja yang masih minim. No. Nama Responden Pengalaman 1. Dr. Putut Marhayudi 1. Wakil Ketua LPJKN bidang sertifikasi dan registrasi 2. Kepala Bidang Regulasi dan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi 2. Ir. H. Ruslan Rivai, M.M 1. Anggota Pengurus LPJKN Nasional Dari Kelompok Unsur
Asosiasi Perusahaan.
2. Wakil Sekretaris
Jendera I BPP GAPENSI periode 2008-2013. 3. Ir. Suryanto 1. Mantan Direksi PT. Hutama Karya
2. Pengurus Asosiasi Kontraktor Indonesia 3. Salah Satu Tenaga Ahli Restrukturisasi Usaha Jasa Konstruksi 4. Juri Penilaian Lomba Kinerja Proyek Konstruksi Indonesia
Adapun  hasil  dari  pemilihan  kebijakan dengan  menggunakan  AHP  oleh  responden tersebut  dihasikan  peringkat  alternatif kebijakan  sebagai  mana  pada  tabel  9. Peringkat Alternatif Kebijakan.

## Tabel 4 Peringkat Alternatif Kebijakan
Alternatif  Kebijakan Resp.3  Resp.1  Resp.2 Rata- rata Meningkatkan akuntabilitas proses sertifikasi dan registrasi. 0.095 0.168 0.153 0.139 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Kecil 0.172 0.203 0.174 0.183 Pemberian insentif pajak bagi kontraktor kecil yang bersifat spesialis/keterampilan 0.031 0.039 0.059 0.043 Memberikan akses pendanaan yang lebih mudah bagi kontraktor spesialis/keterampilan 0.259 0.062 0.056 0.126 Kewajiban menggunakan nominated subcontractor pada proyek besar dengan nilai tertentu 0.067 0.056 0.166 0.096 Pengaturan yang mewajibkan peserta lelang untuk mencantumkan rencana pengguna subkontraktor dalam dokumen penawaran 0.218 0.204 0.234 0.219 Pengaturan pemberian insentif bagi kontraktor yang menggunakan 0.074 0.075 0.110 0.086
subkontraktor pada proyek besar dengan nilai tertentu Pengembangan sistem informasi yang meliputi database kontraktor spesialis/keterampilan termasuk sumber daya yang dimiliki, pengalaman, serta sebarannya untuk setiap daerah di Indonesia 0.083 0.188 0.044 0.105

## PEMBAHASAN
Dalam  rangka  pembahasan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  keputusan  kontraktor utama  melakukan  subkontrak  konstruksi, maka  dilakukan  analisa  korelasi  spearman’s dengan hipotesis statistik dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
Jika probabilitas < 0,05, maka Ho diterima Jika probabilitas > 0,05, maka Ho ditolak
Adapun hasil dari analisa korelasi spearman’s  terhadap  5  faktor  dominan  yang mempengaruhi keputusan subkontrak
beserta korelasinya dengan persepsi responden  terhadap  tingkat  subkontrak masing-masing pekerjaan sebagaimana dapat dililhat  pada  lampiran  1.  Analisa  Korelasi Dari  Faktor-Faktor  Dominan  Keputusan Subkontrak  Terhadap  Tingkat  Subkontrak Pekerjaan.
Berdasarkan  lampiran  1.    Analisa  Korelasi Dari  Faktor-Faktor  Dominan  Keputusan Subkontrak  Terhadap  Tingkat  Subkontrak Pekerjaan,  dari  5  faktor  dominan  yang menurut  responden  penting  bagi  kontraktor utama  dalam  memutuskan  suatu  pekerjaan akan  disubkontrakkan  atau  tidak,  2  faktor pertama  adalah  faktor  yang  terkait  dengan
kemampuan  kontraktor  lokal  yakni  faktor ketersediaan  subkontraktor  lokal  yang memiliki  pengalaman  yang  sesuai  dan ketersediaan  subkontraktor  lokal  yang memiliki  peralatan  yang  sesuai.  Namun demikian  dilihat  hasil  korelasi  antara  kedua faktor  dominan  tersebut  dengan  tingkat subkontrak  masing-masing  pekerjaan  secara statistik tidak cukup signifikan.
Faktor  ketersediaan  subkontraktor  yang memiliki  pengalaman  hanya  berkorelasi secara  signifikan  dengan  pekerjaan  interior bangunan dan faktor ketersediaan subkontraktor  yang  memiliki  peralatan hanya  berkorelasi  signifikan  secara  statistik dengan  pekerjaan  mekanikal  dan  elektrikal. Hal  ini  memberikan  informasi  bahwa  faktor yang  menurut  kontraktor  utama  paling penting ketika memutuskan akan mensubkontrakkan  pekerjaan  yakni  faktor yang  terkait  dengan  kemampuan  kontraktor lokal,  belum  menjadi  faktor  yang  secara  riil menjadi alasan kontraktor utama melakukan subkontrak  pekerjaan  konstruksi,  yang artinya, keengganan kontraktor utama dalam melakukan  subkontrak  konstruksi  lebih cenderung  disebabkan  oleh  ketersediaan subkontraktor lokal yang memiliki pengalaman  dan  peralatan  masih  sangat terbatas atau dengan kata lain subkontraktor yang  memiliki  kemampuan  yang  sesuai masih sangat minim.
Sedangkan pada aspek pemilihan subkontraktor, kontraktor utama juga cenderung  menjadikan  aspek  pengalaman menjadi  aspek  yang  paling  penting  ketika akan  memiliki  subkontraktor.  Dari  hasil  ini, terlihat  bahwa  sesuai  dengan  karakteristik jasa  konstruksi  dimana  aspek-aspek  terkait kepercayaan (bussiness trust) masih menjadi dasar  bagi  kontraktor  utama  untuk  menjalin kerjasama  dengan  pihak  ketiga  untuk melakukan  sebagian  pekerjaan  dalam  suatu proyek. Hal ini dapat dipahami karena ketika
sebagian  pekerjaan  tersebut  terlambat  atau mutu pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi  yang  ditetapkan  pengguna  jasa, maka  risiko  tersebut  akan  ditanggung  oleh kontraktor utama.
Lebih  jauh  lagi,  kontraktor  utama  juga melihat  jika  suatu  pekerjaan  dilakukan  oleh subkontraktor  lokal  memiliki  beberapa keuntungan seperti pengetahuan (knowledge)  terhadap  akses  material  dan peralatan lokal dengan harga yang kompetitif serta  sumber  daya  manusia  lokal  yang  pasti lebih baik dibandingkan dengan subkontraktor  non-lokal.  Selain  itu,  dengan bekerjasama  dengan  subkontraktor  lokal, kontraktor  utama  dapat  menjadikan  hal  itu sebagai  bagian  dari  kebijakan  Corporate Social  Responsibillity  (CSR)  dengan  tujuan mengembangkan  perekonomian  lokal  dan membantu untuk meningkatkan kemampuan dan  kapasitas  kontraktor  lokal.  Apalagi dengan  kondisi  dimana  kontraktor  lokal melalui  asosiasi  kontraktor  yang  meminta untuk mendapatkan pekerjaan dari kontraktor utama yang bekerja diwilayahnya.
Namun  demikian,  meskipun  kontraktor utama  melihat  bahwa  bekerjasama  dengan subkontraktor  lokal  memiliki  keuntungan yang  lebih  dibanding  dengan  bekerjasama dibandingka non-lokal atau bahkan dibandingkan  dengan  melakukan  pekerjaan secara  swakelola,  kontraktor  utama  masih sangat  berhati-hati  untuk  bekerja  sama dengan subkontraktor yang belum mendapatkan  aspek  kepercayaan  (bussiness trust)  dari  kontraktor  utama  atau  dengan kata  lain,  kontraktor  utama  tidak  mau mengambil  risiko  memberikan  pekerjaan kepada  subkontraktor  lokal  dengan  alasan hanya memberdayakan dan ingin mengembangkan kontraktor lokal.
Hal  ini  yang  menjadi  informasi  penting  juga bagi  pengambil  kebijakan,  bahwa  usaha untuk  meningkatkan  kemitraan  sinergis sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  1999  Tentang  Jasa  Konstruksi  harus dengan upaya yang serius untuk meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan kontraktor  lokal.  Upaya  yang  cenderung memaksakan agar kontraktor utama melakukan  subkontrak  konstruksi  tanpa diikuti  dengan  pengembangan  kemampuan kontraktor lokal, akan membuat pelaksanaan konstruksi akan menjadi tidak efisien karena kontraktor utama akan cenderung membawa subkontraktor mitra-nya yang bukan berasal dari wilayah tempat proyek berlangsung atau melaksanakan pekerjaan secara swakelola.
Selain  itu,  sesuai  dengan  pendapat  ahli  dari Kepala  Pusat  Penyelenggaraan  Konstruksi, Kementerian  Pekerjaan  Umum  dalam  Focus Group Discussion (FGD) Rekonstruksi Struktur Usaha Jasa Konstruksi, yang menilai kontraktor  utama  masih  sangat  berhati-hati untuk  melakukan  subkontrak  konstruksi karena  adanya  pengaturan  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah dimana  pekerjaan  yang  termasuk  kedalam pekerjaan utama atau pekerjaan inti dilarang untuk  disubkontrakkan  meskipun  terdapat kalimat selanjutnya yang menyatakan bahwa subkontrak  sebagaian  pekerjaan  utama masih diperkenankan dengan catatan pekerjaan tersebut diberikan kepada kontraktor  spesialis.  Hal  ini  juga  ditekankan oleh perwakilan dari PT. Waskita Karya yang menyatakan  perlu  diberikan  ruang  gerak yang  lebih  kepada  kontraktor  utama  untuk melakukan
subkontrak termasuk didalamnya melakukan subkontrak
pekerjaan  utama  dengan  catatan  adanya regulasi yang memberikan wewenang kepada  pengguna  jasa  untuk  melakukan pengawasan  yang  lebih  terkait  dengan penggunaan subkontraktor.
Terkait  perjanjian  kerjasama  subkontrak, seperti  yang  diutarakan  oleh  Dr,  Sarwono Hardjomuljadi,  perlu  adanya  suatu  standar kontrak  untuk  ikatan  kerjasama  subkontrak konstruksi  yang  dapat  menjamin  kesetaraan antara kontraktor utama dengan subkontraktor, terutama untuk mengantisipasi  berlakunya  pasar  tunggal ASEAN  pada  tahun  2015,  dimana  kontraktor nasional  kemungkinan  akan  cukup  banyak yang  menjadi  subkontraktor  bagi  kontraktor asing.  Contohnya  terkait  dengan  metode pembayaran  oleh  kontraktor  utama  yang dilakukan secara pay if paid bukan pay when paid,  dalam  terminologi  pay  if  paid, kontraktor  utama  melakukan  pembayaran apabila  pengguna  jasa  telah  melakukan pembayaran  terkait  dengan  pekerjaan  yang dilakukan oleh subkontraktor, namun demikian waktu pembayaran tidak dijelaskan secara  pasti  kapan  kontraktor  utama  harus melakukan  pembayaran  tersebut,  berbeda dengan  terminologi  pay  when  paid  dimana ada  unsur  kepastian  waktu  yang  jelas,  yakni ketika pengguna jasa melakukan pembayaran terkait  dengan  pekerjaan  yang  dilakukan oleh  subkontraktor,  maka  ketika  itu  juga kontraktor utama harus melakukan pembayaran  kepada  subkontraktor  untuk pekerjaan tersebut.
Namun  demikian,  untuk  melakukan  analisa yang lebih mendalam terkait dengan metode pembayaran  oleh  kontraktor  utama  serta praktik  riil  nya  dilapangan  diperlukan penelitian  khusus  membahas  mengenai  hal tersebut.
Aspek  perilaku  subkontrak  lainnya  adalah terkait  dengan  jenis  subkontrak,  dimana subkontrak tenaga kerja juga cukup signifikan menjadi praktik dilapangan, meskipun  responden  menyatakan  bahwa subkontrak  terima  jadi  masih  dominan dilakukan  namun  dari  penelitian  ini  juga
dapat dilihat bahwa subkontrak tenaga kerja dilakukan  oleh  kontraktor  utama  dengan frekuensi yang cukup tinggi. Namun demikian,  sesuai  dengan  pernyataan  dari Prof.  Rizal  Tamin  yang  menjadi  responden dalam FGD Rekonstruksi Struktur Usaha Jasa Konstruksi, bahwa kecenderungan subkontraktor  yang  hanya  men-supply tenaga  kerja  tidak  memiliki  entitas  hukum yang  jelas,  yang  membuat  subkontraktor tenaga  kerja  tersebut  tidak  memiliki kekuatan  yang  cukup  untuk  bernegosiasi terkait  dengan  hal-hal  dalam  pelaksanaan pekerjaan  dan  pembayaran  oleh  kontraktor utama.
Selain itu, responden tersebut juga menyatakan  bahwa  subkontrak  tenaga  kerja memiliki keuntungan tersendiri bagi kontrkator utama terkait dengan pembayaran  pajak,  dimana  subkontrak terima  jadi  yang  biasanya  dilakukan  kepada subkontraktor  dengan  entitas  hukum  yang jelas,  maka  setiap  kerjasama  dan  transaksi pembayaran didalamnya menjadi objek pajak yang  akan  membuat  biaya  pekerjaan konstruksi menjadi lebih besar bila pekerjaan  tersebut  tidak  disubkontrakkan. Hal  ini  juga  diidentifikasi  menjadi  salah  satu kengganan  kontraktor  utama  melakukan subkontrak  untuk  pekerjaan  yang  bernilai besar.
Pembahasan Pengembangan Alternatif
Kebijakan Pendorong Subkontrak Konstruksi
Hasil dari pengembangan alternatif kebijakan mendorong  subkontrak  konstruksi  juga searah  dengan  perilaku  kontraktor  utama dalam  pelaksanaan  subkontrak  konstruksi, dimana  menurut  para  responden  terdapat  2 alterrnatif  kebijakan    prioritas  adalah  yang terkait  dengan  pengembangan  kontraktor kecil  yang  bersifat  spesialis.  3  Alternatif kebijakan  dengan  nilai  tertinggi  hasil
penilaian  perbandingan  berpasangan  oleh para responden adalah sebagai berikut:
1. Pengaturan  yang  mewajibkan  peserta lelang  untuk  mencantumkan  rencana pengguna subkontraktor dalam dokumen  penawaran.  Kebijakan  ini memang  sudah  tercantum  didalam Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Oleh  Pemerintah,  sehingga  dari  kriteria keselarasan
dengan peraturan perundangan ketiga responden
berpendapat  dari  seluruh  alternatif kebijakan,  yang  paling  selaras  dengan peraturan perundangan adalah alternatif ini. Selain itu, alternatif ini juga dianggap memiliki akseptabilitas yang cukup  baik bagi  pelaku  usaha  serta  efisien  dalam segi  penggunaan  sumber  daya  dalam penerapannya.
2. Memberikan  pelatihan  bagi  penanggung jawab  teknik  kontraktor  kecil  yang bersifat  spesialis.  Kebijakan  ini  juga merupakan  salah  satu  upaya  untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas  kontraktor  kecil  yang  bersifat spesialis  dengan  cara  memberikan pelatihan  terkait  kemamuan  manajerial manajemen  proyek.   Diharapkan  dengan memberikan  pelatihan  ini,  kontraktor kecil  yang  bersifat  spesialis  dapat  lebih memiliki  kemampuan  melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan tepat mutu.
3. Proses  Sertifikasi  dan  registrasi  yang akuntabel  dan  bertanggung  jawab. Proses sertifikasi dan registrasi kontraktor  yang  keluarannya  adalah Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebetulnya dapat  dijadikan  dasar  bagi  kontraktor utama  untuk  melakukan  subkontrak konstruksi dengan subkontraktor lokal.
Namun  demikian,  perilaku  kontraktor utama  lebih  dominan  untuk  membuat
suatu daftar rekanan internal perusahaan  dengan  mengesampingkan kepemilikan  SBU.  Artinya,  kontraktor utama  memandang  bahwa  SBU  belum bisa  dijadikan  jaminan  kemampuan  dan kapasitas  kontraktor  sehingga  lebih cenderung hanya percaya kepada pengalaman yang dapat ditunjukkan oleh calon  subkontraktor.  Oleh  sebab  itu, proses  sertifikasi  dan  registrasi  untuk mendapatkan  SBU  perlu  dievaluasi  oleh pengambil  kebijakan.  Saat  ini  memang sudah  terjadi  perubahan  tata  cara sertifikasi  dan  registrasi  dimana  proses sertifikasi  dilakukan  oleh  unit  sertifikasi yang independen.
Pengawasan  dari  Pemerintah  selaku pembina jasa konstruksi terhadap proses sertifikasi  dan  registrasi  ini  perlu dilakukan  secara  ketat,  agar  SBU  betul- betul  dapat  menjadi  jaminan  dan cerminan  kemampuan  suatu  kontraktor, dengan  demikian  kontraktor  utama ketika  ingin  melakukan  subkontrak, calon  subkontraktor  tidak  harus  ada dalam  daftar  rekanan  milik  kontraktor utama  namun  cukup  dibuktikan  dengan kepemilikan SBU, namun ketika evaluasi penawaran,  aspek  pengalaman  memang tetap  harus  menjadi  salah  satu  aspek yang  dinilai  oleh  kontraktor  utama, namun dengan tujuan hanya memastikan bahwa  calon  subkontraktor  memiliki pengalaman
mengerjakan suatu
pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan disubkontrakkan oleh kontraktor utama.
Setelah  melakukan  pengolahan  data  dan pembahasan  tersebut  diatas,  maka  dapat dibuat  suatu  tabulasi  upaya-upaya  yang dapat dilakukan untuk mendorong pelaksanaan  subkontrak  dalam  rangka kemitraan  sinergis  di  sektor  jasa  konstruksi berdasarkan hasil analisa perilaku
kontraktor utama dalam melakukan subkontrak, hasil perbandingan berpasangan yang  dilakukan  oleh  responden  terhadap alternatif  kebijakan  serta  hasil  dari  data pendukung  yang  berhasil  didapat  serta wawancara yang telah dilakukan sebagaimana  dapat  dilihat  pada  tabel  10 Tabulasi  Upaya  Mendorong  Subkontrak Konstruksi
Tabel  10  Tabulasi  Upaya  Mendorong Subkontrak Konstruksi
Alternatif Kebijakan Hasil Kuisioner Perilaku Upaya mendorong pelaksanaan subkontrak konstruksi di Indonesia sebagai bagian kemitraan sinergis harus difokuskan kepada usaha meningkatkan kemampuan dan daya saing kontraktor kecil yang bersifat spesialis di tingkat lokal. Hasil AHP dari Alternatif Kebijakan Prioritas kebijakan: 1. Pengaturan yang mewajibkan peserta lelang untuk mencantumkan  rencana  pengguna subkontraktor dalam dokumen penawaran 2. Memberikan pelatihan bagi penanggung jawab teknik kontraktor  kecil  yang  bersifat spesialis. 3. Proses  Sertifikasi  dan  registrasi yang  akuntabel  dan  bertanggung jawab. Data Pendukung Lain (hasil wawancara dan FGD 1. Merubah regulasi subklasifikasi dan subkualifikasi. 2. Memberikan  ruang  yang  lebih kepada  kontraktor  utama  untuk dapat  mensubkontrakkan  sebagian pekerjaan utama.
3. Insentif  pajak  bagi  pelaksanaan subkontrak konstruksi.
4. Meningkatkan azas nyata SBU
5. 5.  Mendorong  terbentuknya  BANK Konstruksi untuk pinjaman pendanaan pelaksanaan proyek
Pada  tabel  10,  hasil  analisa  perilaku kontraktor utama dalam melakukan subkontrak konstruksi, upaya untuk
mendorong  pelaksanaan  subkontrak  harus difokuskan  kepada  upaya  yang  dapat meningkatkan  kemampuan  dan  daya  saing kontraktor  kecil  yang  bersifat  spesialis ditingkat  lokal.  Upaya  ini  dapat  dilakukan dengna  melibatkan  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pembina  jasa  konstruksi  didaerah.  Namun demikian,  sampai  dengan  saat  ini,  peran Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan  jasa  konstruksi  masih  dirasakan sangat  terbatas  sehingga,  upaya  pembinaan jasa  konstruksi  lebih  banyak  dilakukan ditingkat  nasional  yang  belum  dapat menyentuk tingkat daerah secara optimal.
Beberapa  upaya  lain  seperti  dari  hasil  dari FGD  Restrukturisasi  Usaha  Konstruksi,  yang menyatakan  agar  regulasi  diubah  agar  dapat memberikan  ruang  yang  lebih  sehingga kontraktor utama dapat melakukan subkontrak  konstruksi  untuk  pekerjaan utama  memerlukan  studi  mendalam  lebih lanjut.  Karena  dengna  memberikan  ruang yang  lebih  sehingga  kontraktor  utama  dapat mensubkontrakkan  pekerjaan  utama,  maka akan  ada  kecenderungan  kontraktor  utama hanya akan menjadi agen dalam pelaksanaan proyek  konstruksi  namun  tidak  memiliki kompetensi inti (core competencies).
Upaya  lain  seperti  perubahan  regulasi subklasifikasi dan subkualifikasi juga
memerlukan studi yang mendalam,
mengingat  pengaturan  subklasifikasi  dan subkualifikasi sudah dibuat dengan mempertimbangkan  kondisi  jasa  konstruksi nasional  dan  disesuaikan  dengan  peraturan perundangan  yang  berlaku  serta  klasifikasi yang  berlaku  secara  internasional  dalam rangka  mempersiapkan  pelaku  konstruksi
nasional  dalam  menghadapi  perjanjian perdagangan  bebas  antar  negara  dan  antar regional yang diikuti oleh Indonesia.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat diambil hasil dari penelitian ini antara lain:
1. Faktor  dominan  bagi  kontraktor  utama dalam memutuskan akan
mensubkontrakkan suatu pekerjaan adalah  ketersediaan  subkontraktor  lokal yang memiliki pengalaman dan peralatan yang sesuai dengan lingkup pekerjaan.
2. Aspek  dalam  pemilihan  subkontraktor yang paling memiliki tingkat
kepentingan  yang  tinggi  adalah  aspek pengalaman, peralatan dan harga penawaran.
3. Perilaku  lain  dari  kontraktor  utama dalam pelaksanaan subkontrak
konstruksi adalah:
a. Jenis  pekerjaan  yang  paling  sering disubkontrakkan  adalah  pekerjaan mekanikal, elektrikal dan interior
b. Metode  pemililhan  subkontraktor yang  paling  serig  dilakukan  adalah dengan melakukan pelelangan terbatas  kepada  subkontraktor  yang ada dalam daftar rekanan perusahaan
c. Pemilihan  subkontraktor  cenderung dilakukan  setelah  kontraktor  utama memasukkan penawaran kepada pengguna jasa
d. Metode  pembayaran  yang  paling sering  digunakan  adalah  pembayaran secara bertahap sesuai tingkat kemajuan  pekerjaan  disertai  dengan uang muka
e. Kinerja  subkontraktor  yang  dianggap masih  kurang  baik  adalah  kinerja
keselamatan  kerja  dan  kepedulian lingkungan.
4. Tingkat  subkontrak  untuk  pekerjaan struktur  dan  arsitektural    masih terbilang cukup rendah (terutama untuk pekerjaan  struktur  dengan  hasil  jarang atau  20  -40  %  disubkontrakkan)  dan berdasarkan  analisa  korelasi  yang  telah dilakukan, hal ini terindikasi disebabkan oleh  ketersediaan  subkontraktor  lokal yang memiliki pengalaman dan peralatan yang masih terbatas.
5. Alternatif kebijakan yang perlu mendapatkan prioritas untuk mendorong  pelaksanaan  subkontrak antara lain:
a.  Pengaturan yang
mewajibkan
peserta lelang untuk mencantumkan rencana  pengguna  subkontraktor dalam dokumen penawaran. b.  Memberikan pelatihan bagi penanggung jawab teknik kontraktor kecil yang bersifat spesialis
c.  Meningkatkan  akuntabilitas  proses sertifikasi  dan  registrasi  sehingga SBU  dapat  menjadi  azas  nyata kemampuan kontraktor.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Abduh,  Muhamad.,  Soemardi,  Biemo.  W., dan  Wirahadikusumah,  Reini.  D.  (2007),
“Sistem Informasi Kinerja Industri Konstruksi  Indonesia:  Kebutuhan  Akan
Benchmarking  dan  Integrasi  Informasi”,
Konferensi  Nasional  Teknik  Sipil  I- Universitas  Atmajaya,  Yogyakarta.  Pp.
265-274.
2. Benton,  W.C.  dan  McHenry,  Linda.  F. (2010),  Construction  Purchasing  And
Supply  Chain  Management.  1st  Ed. Mcgraw Hill, New York, NY.
3. Bennett,  Lawrence.  F.  (2003),  The Management  Of  Construction:  A  Project
Lifecycle Approach. Butterworth- Heinemann, Burlington, MA.
4. Susilawati  dan  Wirahadikusuma,  Reini. D.  (2006),  “Kajian  Pengadaan  Oleh
Kontraktor Pelaksana Bangunan
Gedung”,  Jurnal  Teknik  Sipil  ITB. Bandung, 133-150.
5. Humphreys,  Paul.,  Matthews,  Jason.  dan Kumaraswamy,  Monan.  (2003),  “Pre- Construction  Project  Partnering:  From Adversial To Collaborative Relationship”, Supply
Chain Management: An International  Journal.  Volume  8,  pp.166-
178.
6. Kementerian  Pekerjaan  Umum  (2012), “Pedoman  Bahan  Konstruksi  Bangunan dan  Rekayasa  Sipil:  Analisis  Harga Satuan  Pekerjaan  Bidang  Pekerjaan Umum”,  Kementerian  Pekerjaan  Umum, Jakarta.
7. Moschuris, Socrates. J. (2007),
“Triggering  Mechanisms  In  Make  or  Buy Decisions:  An  Emperical  Analysis”, Journal Of Supply Chain Management, pp 40-49.
8. Madras  Management  Training  Institute (2008), Project Management
Professional  Examination  Preparation. Madras  Management  Training  Institute, Madras.
9. Orczyk,  Joseph  (1993),  “Subcontractor Management  For  Public  Buildings”, Transactions  of  AACE  International,  pg. G.7.1
10. Peterson,  Steven.  J.  (2009),  Construction Accounting  And  Financial  Management. 2nd Ed. Prentice Hall, New Jersey.
11. Project  Management  Institute  (2004),  A Guide  To  The Project  Management  Body
Of Knowledge.3th Ed. Project
Management  Institute,  Four  Campus
Boulevard, Newtown Square, PA.
12. Pemerintah  Republik  Indonesia  (1999), “Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999 Tentang  Jasa  Konstruksi”  ,  Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
13. Pemerintah  Republik  Indonesia  (2010). “Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010  Tentang  Perubahan  Pertama  Atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun
2000 Tentang Peran dan Usaha
Masyarakat Jasa Konstruksi”, Pemerintah
Republik Indonesia, Jakarta.
14. Smith,  Jason.  G.  dan  Hinze,  Jimmy. (2010), Construction Management: Subcontractor  Scopes  Of  Work.  CRC Press, New York, NY.
15. Yik, F.W.H., Lai, J.H.K., Chan, K.T. dan Yiu, E.C.Y. (2006), “ Problems With Specialist Subcontracting  In  The  Construction
Industry”,  Building  Service  Engineering. Res. Technology. 27,3. pp. 183-193