Sejauh mana Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial?
(Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan di Gunung Silanu KPH Kelara)
Syamsu Rijal 1 *, Chairil A 1 , Zulkifli Aspan 2 , Hariani Muis 3 , Suhardi 4
1 Prodi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin
2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
3 Prodi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako
4 Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelara, Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan *E-mail: syamsurijal@unhas.ac.id
ABSTRACT : Forest management is currently facing tenure conflicts with the community. In order to overcome  this,  a  community-based  forest  management  policy  emerged,  better  known  as  social forestry. Conditions for Social Forestry Concentration on permit issuance are very fast, development of new schemes and regulatory structures. However, the policy simply focuses overwhelmingly on issuing  permits  rather  than  actual  implementation.  So  our  aim  is  to  examine  the  extent  of  the implementation of social forestry policies with the case study we took, namely the Community Forest (HKm) in Gunung Silanu Village, Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. The analysis used in this  research  is  qualitative  descriptive  analysis  which  is  complemented  by  ex-post  analysis  as  an evaluation method by assessing the implementation of a policy. The main indicators in this analysis are  institutional,  regional  and  business  governance  as  stated  in  the  Minister  of  Environment  and Forestry  Regulation  Number  9  of  2021  concerning  Social  Forestry  Management.  Data  collection began with interviews and discussions in the form of a Focus Group Discussion with four Community Forest permit holders, KPH, and the Environment and Forestry Service of South Sulawesi Province, and  was  complemented  by  field  observations  and  literature  studies.  The  results  show  that  of  the three social forestry governance systems, there are still many that have not been implemented. The results show that of the three social forestry governance systems, there are still many that have not been  implemented  as  they  should.  This  happens  because  permit  holders  have  limitations  in managing institutions, areas and businesses. It is necessary to provide intensive assistance to Social Forestry permit holders .
Key words: Social Forestry,  Community Forest, implementation
DOI: 10.24259/jhm.v12i2.27389

## 1. PENDAHULUAN
Awal  reformasi,  pengelolaan  hutan  Indonesia  mencapai  permasalahan  yang sangat  kompleks  yang  menimulkan  konflik.  Permasalahan  mulai  dari kelembagaan,  dasar  penetapan  ataupun  perubahan  fungsi  Kawasan  hutan, batas-batas  kawasan  hutan  yang  tidak  jelas  yang  seharusnya  menjadi  dasar pengelolaan hutan (Purnomo dan Anand, 2014; Riggs dkk., 2016; Wulandari dkk., 2021).  Selain  itu,  permasalahan  antara  tanah  adat  dan  kawasan  hutan  menjadi bagian penting dalam pebgelolaan hutan (Bakker dan Moniaga, 2010). Himpunan permasalahan tersebut akan menyebabkan ketidakjelasan tenurial yang berakibat munculnya konflik (Riggs dkk., 2016).
Konflik  tenurial  kawasan  hutan  atau  hutan  dengan  beberapa  pihak  terutama masyarakat  lokal  membuat  pengelolaannya  kurang  berkelanjutan  (Purnomo  dan Anand,  2014).  Secara  sederhana,  masyarakat  membutuhkan  akses  ke  lahan sebagai  komponen  yang  sangat  penting  dari  penghidupan  masyarakat  untuk memastikan  ketahanan  pangan  dan  pendapatan  mereka  (FAO,  2002). Kepentingan  masyrakat  lokal  pun  bertentangan  dengan  negara  pada  kawasan hutan  menyebabkan  ketidakstabilan,  ketidakamanan,  dan  hasil  penggunaan lahan  setidak  semestinya  (Purnomo  dan  Anand,  2014,  Resosudarmo,  2014). Konflik  tenurial  kawasan  hutan  pun  akan  menstimulus  terbentuknya  Gerakan- gerakan politik dan sosial di seluruh wilayah (Riggs dkk., 2016).
Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Kehutanan  telah  merumuskan kebijakan berdasarkan permasalahan konflik kawasan hutan beruapa pengelolaan  hutan  berbasis  masyarakat  yang  lebih  dikenal  dengan  Perhutanan Sosial  (Purnomo  dan  Anand,  2014).  Kebijakan  Perhutanan  Sosial  memiliki  tiga pilar  yaitu  mata  pencaharian,  hak  akses  dan  konservasi  (Maryudi  dkk.,  2012). Pada  tahun  1990-an,  masyarakat  hanya  pada  pelibatan  dalam  melakukan rehabilitasi  hutan  dan  lahan  yang  kegiatannya  berbasis  proyek  (Purnomo  dan Anand, 2014; Fisher dkk., 2019). Namun demikian, memasuki era reformasi tahun 2000-an masyarakat telah diberi akses ke dalam kawasan hutan selama 35 tahun
untuk memanfaatkan lahan dan vegetasinya (Purnomo dan Anand, 2014).
Kondisi  perhutanan  sosial  di  era  Presiden  Joko  Widodo  yang  dimulai  tahun 2014 hingga sekarang penerbitan izin sangat cepat, pengembangan skema baru dan struktur regulasi. Hal tersebut terlihat dari areal izin sampai mencapai target 12,7  juta  hektar  terhadap  akses  masyarakat  (Fisher  dkk.,  2019).  Namun  Fisher (2019)  menilai  bahwa  izin  perhutanan  sosial  berfokus  yang  luar  biasa  pada penerbitan  izin  daripada  penerapan  yang  sebenarnya.  Sehingga  dibutuhkan penilaian  yang  lebih  rinci  yang  diikuti  dengan  bagaimana  mendorong  izin  yang telah ada untuk berjalan sesuai harapan.
Berdasarkan hal tersebut, kami mencoba menelaah dan melihat sejauh mana impementasi  kebijakan  perhutanan  sosial.  Studi  kasus  yang  kami  ambil  adalah Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  yang  ada  di  Desa  Gunung  Silanu,  Kabupaten Jeneponto,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Izin  tersebut  telah  ada  sejak  tahun  2010, sehingga  menjadi  penting  memberikan  penilaian  mengenai  implementasi Perhutanan  Sosial.  HKm  di  Gunung  Silanu  terdapat  empat  izin  yang  waktunya hampir  bersamaan  dan  lokasi  antar  izin  saling  bersebelahan.  Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah Kabupaten yang memiliki luas tutupan hutan yang kecil  dibandingkan  dengan  luas  wilayah  maupun  kawasan  hutannya  (Rijal  dkk., 2019)

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  selama  tiga  bulan  yang  dimulai  dari  bulan Maret  sampai  Mei  2023  di  lokasi  areal  izin  HKm  di  Gunung  Silanu,  Desa  Gung Silanu,  Kecamtan  Bangala  Kabupaten  Jeneponto,  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Hutan  Kemasyarakatan  di  Gunung  Silanu  terdapat  empat  izin  yang  mengikuti dengan bentuk Kelompok Tani Hutannya masing-masing yaitu HKm Jihad,  HKm Sumber  Bahagia,  HKm  Ambulo  Sibattang,  dan  HKm  Minasa  Te’ne  Pamai. Keempat  lokasi  izin  HKm  tersebut  di  Desa  Gunung  Silanu  saling  bersebelahan
satu  sama  lain  yang  berada  pada  wilayah  perbukitan  dan  berdekatan  dengan sungai.

## 2.2. Tempat Pengambilan Data
Pengumpulan  data  implementasi  kebijakan  Perhutanan  Sosial  di  HKm Gunung  Silanu  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder  dengan  rincian  sebagai berikut:
1.  Data  primer  adalah  data  yang diperoleh melalui  observasi  lapangan  pada setiap  areal  izin  Perhutanan  Sosial  Hkm  Gunung  Silanu.  Selain  itu,  melakukan wawancara dan diskusi secara langsung dengan setiap Ketua KTH,  tiga anggota izin  HKm  atau  KTH  di  Gunung  Silanu,  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH) Kelara,  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Sulawesi  Selatan yang mempunyai tugas.  Wawancara dan diskusi tersebut membahas tata Kelola Kawasan, kelembagaan, dan bentuk usaha yang telah dilakukan
2.  Data  sekunder  berupa  Surat  Keputusan  Izin  Usaha  Pemanfaatan  HKm, pencatatan  kelembgaan  berupa  buku-buku  administrasi  setiap  HKm,  dan beberapa literatur terkait izn HKm Gunung Silanu.

## 2.3. Tahapan Pelaksanaan
1.  Studi Lokasi Izin Perhutanan Sosial
Hutan  Kemasyrakatan  Gunung  Silanu  merupakan  salah  satu  izin  yang  telah berumur  10  tahun  lebih.  Tepatnya  izin  Perhutanan  Sosial  tersebut  keluar  pada tanggal  23  November  2010.  Hutan  Kemasyarakatn  tersebut  mempunyai  empat izin  yang  juga  mengikuti  empat  KTH  yaitu  HKm  Jihad,  HKm  Sumber  Bahagia, HKm Ambulo Sibattang, dan HKm Minasa Te’ne Pamai dengan luas sekitar 300 ha dengan rata-rata setiap anggota dari izin HKm mempunyai lahan sekitar 2 ha.
2.  Wawancara dan Diskusi
Wawancara dan diskusi melalui teknik in depth interview yang dimuat  dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan Kepala Desa, Setiap Ketua izin HKm  atau  KTH,  beberapa  anggota  KTH,  pihak  dari  dari  KPH  Kelara,  dan  Dinas
Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  FGD  dilakukan untuk  memperoleh  informasi  terkait  tata  Kelola  Perhutanan  Sosial  yaitu  Kelola Kawasan,  Kelola  Kelembagaan,  dan  Kelola  Usaha.  Selain  itu,  memperoleh informasi terkait kendala, dan solusi-solusi yang dilakukan dalam pengembangan yang akan datang.
3.  Observasi lapangan
Observasi  lapangan  dilakukan  melalui  survei  atau  meninjau  langsung  areal izin  HKm  berdasarkan  hasil  studi  lokasi  izin HKm  Gunung  Silanu diperoleh  KPH Kelara.  Pada  saat  kelokasi  didampingi  oleh  Ketua  izin  HKm  atau  KTH  masing- masing lebih memahami areal izin perhutanan sosial mereka.
4.  Pengumpulan data Literatur
Pengumpulan berupa buku-buku administrasi, dan dokumen-dokumen terkait pengelolaan PS setiap izin HKm, dan beberapa literatur terkait  izin HKm Gunung Silanu  yang  ada  pada  pihak  KPH  Kelara  serta  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Pengumpulan  data  tersebut  melengkapi informasi yang terbuat dalam kegaiatn FGD.

## 2.4. Analisis Data
Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  yaitu  analisis  deskriptif  kualitatif yang dilengkapi dengan analisis ex-post sebagai metode evaluasi dengan menilai penerapan  atau  implemetasi  suatu  kebijakan  (Birner,  2000).  Hasil  analisis tersebut memperlihatkan kesenjangan dalam implementasi suatu kebijakan yang menjadi bahan evaluasi nantinya. Lebih lanjut, analisis didasarkan pada tahapan mulai wawancara dan diskusi dalam bentuk FGD, observasi lapangan, dan studi literatur.
Wawancara dan diskusi dalam bentuk FGD untuk mengungkap sejauh mana penerapan  atau  implementasi  pada  setiap  izin  HKm  berdasarkan  indikator  tata Kelola  perhutanan  sosial  yaitu  tata  Kelola  kelembagaan,  tata  Kelola  Kawasan, dan  tata  Kelola  usaha  (Tabel  1).  Tata  Kelola  perhutanan  sosial  berdasarkan
Peraturan  Menteri  Lingkungan  dan  Kehutanan  Nomor  9  Tahun  2021  tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Hasil  FGD  diperoleh  informasi  pemangku  kepentingan  atau  lembaga  yang memfasilitasi  masyarakat  dalam  kegiatan  mereka  mengelola  Kawasan  izin mengasilkan  barang  dan  jasa  lingkungan.  Data  tata  Kelola  kawasan  dilengkapi diperoleh  dari  wawancara  mendalam  diikuti  dengan  pengamatan  partisipatif lapangan  ke  wilayah  empat  izin  HKm  di  Gunung  Silanu,  Kecamatan  Bangkala, Kabupaten  Jeneponto.  Data  kelembagaan  dilengkapi  dari  dokumen-dokumen yang  dikelola  oleh  pemegang  izin  HKm  yang  dapat  mencakup  informasi pengajuan  izin,  penerbitan  izin,  dokumen  kelompok  pemegang  izin  HKm, dokumen Kerjasama, rencana kerja tahunan, dan dokumen lainnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hutan Kemasyarakatan di Gunung Silanu terdapat empat izin yang mengikuti dengan bentuk Kelompok Tani Hutannya masing-masing yaitu HKm Jihad,  HKm Sumber  Bahagia,  HKm  Ambulo  Sibattang,  dan  HKm  Minasa  Te’ne  Pamai. Keempat lokasi izin HKm tersebut di Desa Gung Silanu saling bersebelahan serta memiliki  waktu  izin  perhutanan  sosial  yang  hampir  bersamaan  di  tahun  2010. Secara  umum  kondisi  empat  HKm  tersebut  tidak  berbeda  jauh,  kecuali  dari  sisi usaha,  HKm  Jihad  memiliki  produk  yang  telah  dijual  skala  nasional.  Adapun analisis  data  mengenai  tata  Kelola  perhutanan  sosial  meliputi  tata  Kelola kelembagaan, Kawasan, dan usaha berdasarkan Permen LHK No.9 Tahun 2021 disajikan pada Tabel Tabel 1.
Tabel  1.  Indikator  Tata  Kelola  Perhutanan  Sosial  HKm  di  Desa  Gung  Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto
INDIKATOR TATA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL PENERAPAN KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN Penataan Administrasi Tidak berjalan dengan baik Identifikasi /Inventarisasi Potensi Telah ada identifikasi potensi tapi tidak ikuti secara berkala dengan pencatatan
Penyusunan RKPS-10 Tahun Telah ada dengan bantuan pendamping dan penyuluh Penyusunan RKT-1 Tahun Telah ada dengan bantuan pendamping dan penyuluh Pembentukan, Klasifikasi, Peningkatan Kelas KUPS Sangat tidak maksimal karena saat ini produk yang ada hanya satu yaitu Bubuk Kunyit HKm Jihad Peningkatan Kapasitas KUPS Beluma dilakukan secara maksimal KAWASAN KAWASAN Penandaan Batas Areal Persetujuan Telah ada yang dibantu dengan adanya Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Perhutanan Sosial Inventarisasi Potensi (HHK, HHBK, dan Jasa Lingkungan) Belum maksimal karena hanya ada pemetaan dari Bantuan mahasiswa KKN Pembuatan Ruang Areal Persetujuan Pengelolaan Belum ada batas dilapangan Pembuatan Andil Garapan Areal Persetujuan Belum ada batas dilapangan Pemetaan Hasil Penataan Areal Belum ada batas dilapangan USAHA USAHA Penguatan Kelembagaan Usaha Telah dilakukan tapi belum ada hasil maksimal Pemanfaatan Hutan Telah ada tapi hanya satu sampai perjual belikan secara kemasan Pengembangan Kewirausahaan Hanya Hkm Jihad melalui produk kunyit Kerjasama Pengembangan Usaha Saat ini belum ada izin melakukan kerjsama untuk pengmbangan usaha
Kelembagaan  secara  umum  dipahami  sebagai  aturan  perilaku  tata  kelola, hubungan  sosial  antar  anggota,  dan  termasuk  perlakuan  terhadap  objek  berupa lahan  yang  telah  diberikan  izin  (Anantanyu,  2011).  Kelembagaan  perhutanan sosial  merupakan  bagian  awal  tata  Kelola  kegiatan  pengelolaan  hutan  berbasis masyarakat.  Tata  Kelola  kelembagaan  PS  masih  tradisional  oleh  setiap pemegang izin HKm. Hal tersebut terlihat dari penataan dokumen yang dilakukan dari  waktu  ke  waktu  tidak  terkelolah  dengan  baik  misalnya  perubahan  anggota pemegang  izin  karena  pemegang  izin  sebelumnya  meninggal  dunia.  Namun dalam  proses  kelembagaan  setiap  HKm,  bahwa  Kelompok  Tani  hutan memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk melakukan kegiatan Bersama.
Hal yang lain dari jalannya kelembagaan selain dari interekasi antar anggota kelompok  berupa  faktor  tidak  langsung  seperti  penyuluh  kehutanan,  dan
dukungan  dari  luar  seperti  dari  perguruan  tinggi  yang  melakukan  kegiatan pengabdian atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) (Ruhimat, 2017). Hal tersebut terlihat adanya  dokumen  pembentukan,  Klasifikasi,  Peningkatan  Kelas  KUPS  sampai peningkatan  kapasitas  telah  ada  tapi  belum  menjadi  acuan  dalam  pengelolaan usaha.  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  di  Gunung  Silanu  telah  ketersediaan dokumen  legalitas  dan  perencanaan  Perhutanan  Sosial  yang  nilai  antara  lain adalah  ada  Dokumen  Rencana  Kerja  Umum  (RKU),  Dokumen  Rencana  Kerja Usaha, Rencana Kerja Tahunan (RKT), SK Izin IUPHKm, dan Laporan Tahunan setiap  kelompok  HKm.  Namun  terkadang  hal  tersebut  tidak  terimplementasi karena kapasitas, karakteristik anggota kelompok serta peran ketua KTH/HKm itu sendiri.  Lebih  lanjut,  tata  Kelola  kelembagaan  HKm  akan  mempengaruhi  kinerja tata Kelola kawasan, dan usaha.
Secara  tata  Kelola  kawasan,  KTH  melakukan  secara  tradisional  dengan menanam  jenis  tanaman  yang  telah  dikembangkan  di  wilayah  tersebut.  Praktik tradisional  areal  perhutanan  sosial  seperti  menjaga  lahan  tetap  produktif, hubungan dengan lingkungan tidak terpisahkan, identitas budaya terjaga (Parotta dkk.,  2016;  Tamayo  dan  Chavev,  2020).  Luas  tutupan  lahan  untuk  keseluruhan areal  izin  HKm  di  Desa  Gunung  Silanu  berkisar  80-100%,  dan  Kapita  80-100%. Sebagian  dari  lokasi  yang  berhutan  dan  juga  areal  yang  telah  dikelola  oleh masyarakat  dirusak  oleh  hewan  ternak.  Sebagian  areal  izin  terlihat  terbuka dikarenakan  ditanami  tanaman  semusim  seperti  tanaman  jagung  dan  Lombok. Areal yang manjadi hutan kemasyarakatan ini masih terdapat areal yang berhutan rapat pada bagian atas kearah puncak.
Pola  budidaya  yang  terdapat  pada  areal  izin  yakni  kombinasi  agroforestry dengan  menanam  jati  putih,  kemiri,  jambu  mente  dan  juga  menanam  tanaman pertanian seperti jagung dan Lombok diantara tegakan. Sistem agroforestry dapat mensubtitusi peran hutan walaupun tidak secara penuh sebagai konservasi tanah dan  air  dalam  menekan  masalah  lingkungan  seperti  aliran  permukaan  dan  erosi (Rijal  dkk.,  2019).  Lebih  lanjut,  agroforestry  akan  memenuhi  permintaan  produk
yang  dihasilkan  oleh  dalam  suatu  wilayah  sekitar  izin  terutama  pada pembangunan pedesaan yang bersifat berkelanjutan (Bliska dkk., 2013). Di dalam rencana  kerja  tahunan  (RKT)  ditemukan  adanya  rencana  penanaman  HHBK seperti sukun, nangka, kunyit, dan lengkuas, namun di areal izin belum ditemukan jenis  dan  jumlah  yang  sesuai.  Selain  itu,  belum  ada  pembuatan  ruang  areal persetujuan  pengelolaan  yang  seharusnya  perlu  ada  sebagai  batas  antara individu pemegang izin HKm.
Peningkatan  pendapatan  anggota  kelompok  pasca  izin  dapat  terlihat  dari adanya  peningkatan  aset  yang  dimiliki  oleh  anggota  kelompok  sebagian  besar anggota  memiliki  lahan  bangunan  rumah  sendiri  dengan  lahan  bangunan  yang cukup  luas.  Peningkatan  pendapatan  anggota  kelompok  merupakan  efek  dari melimpahnya air  yang  mengalir  dari  mata air  yang  mengalir  dari  kawasan hutan lindung.  Sebelum  terkelolanya  areal  izin,  para  petani  hanya  mampu  menanam satu  kali  dalam  satu  tahun  baik  di  dalam  maupun  di  luar  kawasan  sementara setelah  terkelolanya  areal  izin  para  petani  mampu  menanam  sebanyak  dua  kali dalam  satu  tahun.  Peningkatan  produktivitas  petani  tersebut  berdampak  pada peningkatan pendapatannya. Hal ini menjadi hal praktik berupa pertukaran pasar dengan  aliran  produk  dari  areal  perhutanan  sosial,  dan  menjadi  produktivitas fundamental sebagai modal yang tidak dipertukarkan (Parotta dkk., 2016; Tamayo dan Chavev, 2020).
Secara tata Kelola usaha, HKm yang ada di Gunung Silanu belum maksimal dilihat  dari  indikator  tata  Kelola  usaha  mulai  dari  penguatan  usaha, pengembangan kewiausahaan, dan Kerjasama usaha. Hal mendasar permasalahan  tata  Kelola  usaha  seperti  rendahnya  petani  dalam  melakukan pengelolaan  produksi  hasil  perhutanan  sosial  dan  pemasarannya  (Fauziyah, 2007).  Tata  Kelola  kawasan  pun  menjadi  hal  yang  harus  diperhatikan  pihak ekternal  HKm  mulai  penyuluh  kehutanan,  pemerintah  daerah  maupun  pusat, pertimbangan  lontas  sektor  bukannya  hanya  kehutanan,  dan  perguruan  tinggi (Ruhimat, 2017).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  tiga  indikator  tata  Kelola perhutanan  sosial masih  banyak  yang belum  terimplementasi.  Hal  tersebut  terjadi  karena  para  pemegang  izin mempunyai  keterbatasan  dalam  menata  mulai  dari  kelembagaan,  kawawasan, dan usaha. Perlu dilakukan peningkatan kapasistas penmgelolaan secara intensif terhadap para pemegang izin Perhutanan Sosial. Hal tersebut tentunya dari pihak yang  bersentuhan  langsung  mulai  dari  penyuluh  kehutanan,  Dinas  Kehutanan, pemerintah  daerah,  dan  perguruan  tinggi  untuk  peningkatan  kapasitas pengelolaan izin perhutanan sosial.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  mengucapkan  terima  kasih  terutama  kepada  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian  Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Hasanuddin  dalam  mendanai kegiatan kami ini. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  dan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Kelara  yang  memberikan kami akses dalam melakukan kajian kami.

## DAFTAR PUSTAKA
Anantanyu,  S.  (2009). Kapasitas  kelembagaan  kelompok  petani  (Kasus  di Provinsi Jawa Tengah) . Institut Pertanian Bogor.
Anantanyu,  S.  (2011).  Kelembagaan  petani:  Peran  dan  strategi  pengembangan kapasitasnya. Jurnal SEPA , 7(2): 102 –109.
Bliska,  M.M.F.,  P.H.N.  Turco.,  A.B.  Junior.,  &  D.  Carvalho.  (2013).  Impact  of Coffee  Production  in  Agroforestry  System  for  Sustainable  Development.  Journal of Agricultural Science and Technology, 3, 535-544.
Herawati, H.,  and H. Santoso.  (2011). Tropical forest susceptibility to and risk of fire  under  changing  climate:  A  review  of  fire  nature,  policy    and    institutions    in Indonesia. Forest Policy and Economics, 13 (4), 227 – 233.
Bakker, L., and Moniaga, S., (2010). The space between: land claims and the law
in  Indonesia.  Asian  J.  Soc.  Sci.  38  (2),  187 –203,  http://dx.doi.org/10.1163/ 156853110x490890.
Birner, R. (2000). Analytical methods in the social science.
Gottingen:  Gottingen  University.  FAO,  (2002).  Land  Tenure  and  Rural Development.
Fauziyah,  E.  2007.  Pengaruh  faktor  utama  terhadap  perkembangan  usaha persuteraan  alam  di  Kabupaten  Sukabumi,  Jawa  Barat.  Jurnal  Penelitian  Hutan dan Konservasi Alam, 4(6): 603 –614.
Fisher, M. R., Dhiaulhaq, A., & Sahide, M. A. K. (2019). The  politics, economies, and ecologies of Indonesia’s third generation of social forestry: An introduction to the special section. Forest and Society,
3(1), 152 –170. http://dx.doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348
Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanyi, C., Salla, M., Aurenhammer, H., … Krott, M. (2012). Back to basics: Considerations in evaluating the outcomes of community forestry. Forest Policy and Economics, 14(1), 1 –5. doi:https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.07.017
Parrotta,  J.,  Yeo-Chang,  Y.,  Camacho,  L.D.  (2016).  Traditional  knowledge  for sustainable  forest  management  and  provision  of  ecosystem  services. Int.  J. Biodivers. Sci. Ecosyst. Serv. Manag . 12, 1 –4.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  dan  Kehutanan  Nomor  9  Tahun  2021  tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
Purnomo,  E.P.,  and  Anand,  P.B.  (2014).  The  conflict  of  forest  tenure  and  the emergence  of  community  based  forest  management  in  Indonesia.  Journal  of Government and Politics. 5(1): 20-31.
Resosudarmo,  I.A.P.  (2014).  Overview  of  Forest  and  Land  Governance  in Indonesia. Retrieved from Palangkaraya, Central Kalimantan.
Riggs,  A.  R.,    Sayer,  J.,  Margules,  C.,  Boedhihartono,  A.  K.,  Langston,  J.  D.,  & Sutanto,  H.  (2016).  Forest  tenure  and  conflict  in  Indonesia:  Contested  rights  in Rempek Village, Lombok. Land Use Policy, 57, 241 –249.
Rijal,  S.,  Barkey,  R.A.,  Nasri.,  &  Nursaputra,  M.  (2019).  Profile,  level  of vulnerability  and  spatial  pattern  of  deforestation  in  Sulawesi  Period  of  1990  to 2018. Forests,  10 (191), 1-14. https://doi.org/10.3390/f10020191
Rijal  S.,  Bachtiar  B.,  Chairil  A.,  dan  Ardiansah  T.  (2019).  Pengembangan
Agroforestry Kopi Di Kabupaten Jeneponto. Jurnal Hutan dan Masyarakat . 11(2): 151-162
Ruhimat,  S.  I.  2017.  Peningkagan  kapasitas  kelembagaan  kelompok  tani  dalam pengembangan  usahatani:  Studi  kasus  di  Desa  Cukangkawung,  Kecamatan Sodonghilir,  Kabupaten  Tasikmalaya,  Provinsi  Jawa  Barat.  Jurnal  Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 14(1): 1 –17.
Tamayo,  A.L.  de  Chavez,  R.  (2020). Forest  Po licies  and  Indigenous  Peoples’ Traditional  Knowledge  and  Practices  on  Sustainable  Forest  Management:  Fiji, Cambodia and Thailand . Tebtebba Foundation. Benguet, Philippines.
Wulandari,  C.,  Fitriana,  R.H.,  Febryano,  G.M.,  Herwanti,  S.,  Kaskoyo,  H.,  Putra, J.H.  2021.  Complexity  of  Unsolved  Forest  Tenurial  Conflict:  A  Case  of  Way Terusan  Forest  Management  Unit,  Lampung  Province,  Indonesia.  Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 27(si), 21-31