Jurnal Hukum POSITUM Vol. 8, No.2, Desember 2023, Hal. 198 - 213 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK DENGAN HORMAT DI PERADILAN ADMINISTRASI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA
(Studi Kasus Putusan MA No. 41G/2019/PTUN-PBR)

## Bunga Aliffia Arfita Zahra
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Email: bungaaliffiax@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  menjalankan  tugas  dan  perannya  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  memiliki  kemungkinan melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti korupsi yang dapat mengakibatkan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata  Usaha  Negara.    Sengketa  terjadi  antara  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  Pejabat  atau  Badan  Tata Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  keputusan.  Dalam  penelitian  dibahas  pertimbangan  hakim  PTUN Pekanbaru dalam memutuskan sengketa kepegawaian dengan Nomor Putusan:  41/G/2019/PTUN-PBR antara PNS sebagai penggugat melawan Gubernur Riau selaku Tergugat. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  faktor pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  ialah  aspek  kewenangan  yang  dimiliki  Gubernur  Riau dalam  mengeluarkan  Surat  Keputusan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  PNS.  Faktor  lainnya,  pemberhentian  tidak dengan hormat PNS dikarenakan telah melanggar ketentuan pada Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Pasal  250  Huruf  b  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana PNS tersebut dihukum  pidana  penjara  1  tahun  dan  pidana  denda  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  Nomor:  26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR  karena telah melakukan tindak pidana korupsi.
Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Peradilan Tata Usaha Negara

## ABSTRACT
In carrying out his duties and roles, a Civil Servant has the possibility of committing unlawful acts such as corruption which can result in dishonorable discharge as a Civil Servant based on a Decree of the Agency or State Administrative Officer. Disputes occur between Civil Servants and the Official or State Administration Agency that issues the decision. The study discussed the considerations of the Pekanbaru Administrative  Court  judge  in  deciding  the  employment  dispute  with  Decision  Number: 41/G/2019/PTUN-PBR between civil servants as plaintiffs against the Governor of Riau as defendants. The method used in this study uses a normative juridical research method. Based on the results of the study,  the  judge's  consideration  in  deciding  the  case  is  the  aspect  of  the  authority  possessed  by  the Governor of Riau in issuing a Decree that is in accordance with the provisions of the applicable laws and  regulations,  namely  Law  Number  5  of  2014  concerning  State  Civil  Apparatus  Jo.  Government Regulation  Number  11  of  2017  concerning  Civil  Servant  Management.  Another  factor  is  the dishonorable  dismissal  of  civil  servants  due  to  violating  the  provisions  of  Article  87  Paragraph  (4)

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Bunga Aliffia Arfita Zahra: Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Di  Peradilan  Administrasi  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 41G/2019/PTUN-Pbr)
Letter  b  Law  Number  5  of  2014  concerning  State  Civil  Apparatus  and  Article  250  Letter  b  of Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants, which where the civil servant was sentenced to 1 year in prison and a fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) based  on  the  Pekanbaru  District  Court  Decision  Number:  26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr  for committing a criminal act of corruption.
Keywords: Civil Servants, Disrespectful Dismissal, State Administrative Court

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  sengketa  dalam  lingkup  Tata  Usaha  Negara  yakni  berupa  sengketa kepegawaian.  Dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil,  Badan atau  Pejabat  Administrasi  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  disiplin  maka  harus dikeluarkannya keputusan ( beschikking ), Keputusan yang dirasa oleh Pegawai Negeri Sipil  dapat  menjadi  dasar  sengketa  yang  perlu  ditangani  secara  adil.  Dalam  hal  ini, sengketa  kepegawaian  merupakan  suatu  perselisihan  yang  timbul  sebagai  akibat dikeluarkan dan ditetapkannya keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian oleh Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, hak, kewajiban, dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai  Negeri  ialah  mereka  yang  telah  memenuhi  syarat-  syarat  yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang berwenang, dan diserahi  tugas  dalam  sesuatu  jabatan  Negeri  atau  diserahi  tugas  lainnya  yang ditetapkan  dengan  berdasar  pada  peraturan  perundang-undangan  dan  mendapat  gaji menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 1 Kedudukan  Pegawai  Negeri tidak  hanya  menjalankan  fungsi  umum  pemerintahan,  tetapi  juga  harus  mampu melaksanakan  fungsi  pembangunan  untuk  kepentingan  dan  kesejahteraan  rakyat 2 . Sebagai  abdi  Negara  seorang  Pegawai  Negeri  juga  wajib  setia  dan  taat  kepada Pancasila  sebagai  falsafah  dan  ideologi  Negara,  kepada  UUD  1945,  kepada  Negara dan  kepada  pemerintah  sehingga  dapat  memfokuskan  diri  dari  segala  perhatian  dan
1 Pasal 1 huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian
2 C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia , (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1979), hlm. 38

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Bunga Aliffia Arfita Zahra: Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Di  Peradilan  Administrasi  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 41G/2019/PTUN-Pbr)
pikirannya,  mengerahkan  segala  tenaganya  untuk  menyelenggarakan  tugas pemerintahan dan pembangunan bagi kepentingan masyarakat.
Pegawai  Negeri  sebagai  manusia  biasa  dapat  saja  melakukan  perbuatan melanggar  hukum  disertai  dengan  sanksi  yang  akan  diterimanya.  Tindakan  secara perseorangan  atau  pribadi  yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  salah  satunya dapat  mengarah pada terjadinya tindak pidana kejahatan jabatan yang dapat  disebut juga sebagai tindak pidana korupsi. Seorang PNS yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi administrastif, bahkan dapat dijatuhi hukuman disiplin, salah satu  hukuman  disiplin  adalah  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagaimana ditegaskan  dalam  pasal  87  ayat  (4)  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  dan  pasal  250  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Dalam  hal  ini,  penulis  mengambil  kasus  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Pekanbaru dengan Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR. Hal tersebut terjadi pada seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Indragiri  Hilir,  yang ditugaskan  menjadi  Kasi  Perlindungan  Hutan  pada  bidang  Keamanan  Hutan,  pada tahun 2013, Pegawai Negeri Sipil  tersebit ditetapkan menjadi tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi, PNS tersebut pun divonis 1 (satu) Tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima  puluh  juta  rupiah).  Akibat  perbuatan  PNS  dalam  kasus  tersebut  di  atas mengakibatkan  Gubernur  Riau  memberhentikan  Pegawai  Negeri  Sipil  secara  tidak hormat  berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Riau  Nomor  KPTS  1153/XII/2018 tertanggal  31  Desember  2018.  Berdasarkan  Pelaksanaan  Penjatuhan  sanksi pemberhentian terhadap  PNS  yang melakukan tindak pidana korupsi  tersebut,  perlu dilihat dan dikaji kesesuaian penerapannya berdasarkan aturan yang mengaturnya, hal ini  akan  berdampak  pada  kepastian  hukum  akan  statusnya  sebagai  Pegawai  Negeri Sipil. Dengan adanya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau tersebut menimbulkan sengketa antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Bunga Aliffia Arfita Zahra: Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Di  Peradilan  Administrasi  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 41G/2019/PTUN-Pbr)
Dari uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain : Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR ?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  disusun  dengan  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif, yaitu  penelitian  yang  memfokuskan  kajian  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma- norma  dalam  hukum  positif. 3 Yuridis  Normatif,  yaitu  pendekatan  dengan menggunakan konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang  dibuat  dan  diundangkan  oleh  lembaga  atau  pejabat  yang  berwenang.  Menurut Soerjono  Sukanto,  Metode  penelitian  hukum  normatif  atau  hukum  kepustakaan merupakan  metode  atau  cara  yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. 4 , meliputi penelitian terhadap asas-asas  hukum,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 5

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1. Pengaturan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Diatur  Dalam  Undang- Undang
Ketentuan  kejahatan  jabatan  ( ambtsmisderijven )  ditemukan  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan KUHP ( Werboek van Strafrecht / W.v.S) yang berlaku sejak 1 Januari 1918 terdapat  beberapa ketentuan mengenai  kejahatan dalam  jabatan antara  lain  Bab  XXVIII  Buku  II,  Pasal 209,  210,
3 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13–14.
5 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum ormatif Suatu Tinjauan Singkat,
Rajawali Press, Jakarta 2015, hlm. 13-14.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Bunga Aliffia Arfita Zahra: Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Di  Peradilan  Administrasi  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 41G/2019/PTUN-Pbr)
415,416,417,418,419,420,423,  424  serta  425  KUHP.  Pada  pasal-pasal  tersebut sebagian diantaranya diadopsi menjadi delik korupsi ke dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 6 .
Kejahatan  jabatan  dalam  KUHP  dikaitkan  secara  khusus  dengan  sifat  pelaku atau  kualitas  yang  berkedudukan  sebagai  “penyelenggara  negara”  atau  “pegawai negeri”. Sifat atau kualitas atau kedudukan pelaku sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri inilah yang menjadikan sifat kejahatan ini memiliki sifat tertentu atau kejahatan bersifat khusus, sehingga ketentuan tersebut diatur secara khusus dalam Bab XXVIII Buku II. 7
Dasar  pertimbangan  pembentukan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  antara  lain  untuk  mewujudkan  aparatur  sipil  Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dimana ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan  kinerjanya  dan  menerapkan  sistem  merit  (Sistem  Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa  membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan 8 )  dalam  pelaksanaan  manajemen  aparatur  sipil  Negara.  Tujuan  dari Manajemen PNS adalah untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki nilai dasar,  etika  profesi,  profesional,  bebas  dari  intervensi  politik,  bersih  dari  praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan, tugas pelayanan publik dan tugas pembangunan tertentu.
Berdasarkan  Undang-undang  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  mengatur  ancaman  pidana  yang  berupa  pidana  penjara  dan  pidana
6 S.F. Marbun, (2013), Hukum Administrasi Negara II, Ctk ke-1, FH UII Press, Yogyakarta. hlm.83.
7 Ibid.
8 Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Bunga Aliffia Arfita Zahra: Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Di  Peradilan  Administrasi  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 41G/2019/PTUN-Pbr)
denda  bagi  PNS  yanng  melakukan  pidana  korupsi,  beberapa  Pasal  dalam  Undang- Undang ini, sebagai berikut:
1. Pasal 8, mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh  juta rupiah)  bagi  pegawai  negeri  atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang  ditugaskan menjalankan  suatu  jabatan  umum  secara  terus  menerus  atau  untuk  sementara waktu,  dengan  sengaja  menggelapkan  uang  atau  surat  berharga  yang  disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
2. Pasal 9, mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi pegawai negeri  atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang  diberi  tugas  menjalankan  suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, yang dengan sengaja memalsu  buku-buku  atau  daftar-daftar  yang  khusus  untuk  pemeriksaan administrasi.
3. Pasal 11, mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal  diketahui  atau  patut  diduga,  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan karena  kekuasaan  atau  kewenangan  yang  berhubungan  dengan  jabatannya,  atau yang  menurut  pikiran  orang  yang  memberikan  hadiah  atau  janji  tersebut  ada hubungan dengan jabatannya.
4. Pasal  12,  mengatur  ancaman  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Bunga Aliffia Arfita Zahra: Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Di  Peradilan  Administrasi  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 41G/2019/PTUN-Pbr)
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:
a pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk  menggerakkan  agar  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  menerima  hadiah,  padahal diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah  tersebut  diberikan  sebagai  akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

## 2. Peranan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, korupsi diartikan bahwa setiap orang yang sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara 9 . Hemat penulis, korupsi  merupakan  suatu  tingkah  laku  yang  menyimpang  dari  tugas-tugas  resmi jabatannya dalam negara, yang mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga, korporasi dengan melanggar aturan pelaksanaan undang-undang.
Terdapat  tipe  dari  fenomena  yang  tercakup  dalam  istilah  korupsi  yaitu  antara lain:  (1)  penyuapan;  (2)  pemerasan;  (3)  nepotisme. 10 Korupsi  digolongkan  sebagai kejahatan luar biasa ( ekstra ordinary crime ), karena modus dan teknik yang sistematis, serta akibat yang ditimbulkan bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan
9 jur. andi hamzah. 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional . Jakarta : Raja Grafindo. Hal. 79
10 Santiago. Faisal. 2014. Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi: Kajian Legal Sosiologis. Jurnal Lex Publica. Vol 1(1): 61-62

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Bunga Aliffia Arfita Zahra: Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Di  Peradilan  Administrasi  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 41G/2019/PTUN-Pbr)
bernegara,  baik  dalam  segi  ekonomi,  politik,  maupun  sosial-budaya  serta  dapat merusak  moral  serta  mental  masyarakat. 11 Rusaknya  sistem  kehidupan  ekonomi sehingga  merugikan  negara,  yang  dapat  mengganggu  perekonomian  negara  baik lingkup pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.
Korupsi  dapat  terjadi  dengan  adanya  penyalahgunaan  wewenang  dan  jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadinya. Seorang pejabat dikatakan  melakukan  tindakan  korupsi  apabila  ia  menerima  suatu  hadiah  dari seseorang  yang  bertujuan  mempengaruhinya  agar  pegawai  tersebut  mengambil keputusan  yang  menguntungkan  kepetingan  si  pemberi  hadiah.  Balas  jasa  yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat dari pihak ketiga untuk diberikan kepada keluarganya  atau  partainya/  kelompoknya  atau  orang-orang  yang  mempunyai hubungan pribadi dengannya juga dapat dianggap sebagai korupsi. 12 Hemat penulis, Dalam  keadaan  yang  demikian,  jelas  bahwa  ciri  yang  paling  menonjol  di  dalam korupsi  adalah  tingkah  laku  pejabat  yang  melanggar  azas  pemisahan  antara kepentingan  pribadi  dengan  kepentingan  masyarakat,  pemisahan  keuangan  pribadi dengan masyarakat
Peranan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh Pegawai  Negeri  Sipil  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014  pada pasal 87 ayat (4) tentang Aparatur Sipil Negara yang berisi “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  (b)  dihukum  penjara  atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan  yang  ada hubungannya  dengan  jabatan  dan/atau  pidana  umum,  (c)  menjadi  anggota  atau pengurus partai politik, (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pegadilan yang telah
11 Mien Rukmini.2010. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi . Bandung: Alumni. Hal 111
12 Sina La. 2008. Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsidi Indonesia.Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 26 (1): 49-50

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Bunga Aliffia Arfita Zahra: Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Di  Peradilan  Administrasi  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 41G/2019/PTUN-Pbr)
memiliki  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  dengan  pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara  atau  kurungan  berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum yang  tetap  karena  melakukan  suatu  tindak  pidana  kejahatan  yang  ada  hubungannya dengan jabatan. 13

## 3. Dasar Pegawai Negeri Sipil Mengajukan Gugatan atas Pemberhentian Tidak dengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Setelah dinyatakan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, Pegawai  Negeri  Sipil  aktif  kembali  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir hingga Penggugat pindah tugas sebagai Staff di Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Riau  berdasarkan  SK  Gubernur Nomor: Kpts.276/III/2018 pada tanggal 27 Maret 2018.
Bahwa  pada  bulan  Januari  2019  Pegawai  Negeri  Sipil  diberhentikan  tidak dengan  hormat  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  Tata Usaha Negara Nomor :  KPTS 1153/XII/2018 yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor  :  26/Pid.Sus-TPK/2013/PN.PBR  dan  sebagai  wujud dari  Surat  Keterangan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri),  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Menteri  PAN  RB)  dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 13 September 2018 serta surat Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  perihal  petunjuk  pelaksana  penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Pejabat  Pembina Kepegawaian terhadap PNS  karena  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  dijatuhi  hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
13 Djoko Prakoso. I Ketut Murtika. 1987. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil , Jakarta: Bina Aksara. Hal.52

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Bunga Aliffia Arfita Zahra: Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Di  Peradilan  Administrasi  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 41G/2019/PTUN-Pbr)
Maka  dengan  adanya  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  tersebut  Pegawai Negeri Sipil merasa sangat dirugikan dikarenakan tidak adanya kepastian hukum yang jelas mengenai prosedur penjatuhan sanksi atau hukuman khususnya pemberhentian tidak dengan hormat,  sehingga surat  keputusan  pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS menjadi dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara (Objek Sengketa). Dengan demikian, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menempuh upaya hukum sesuai dengan penyelesaian sengketa kepegawaian yakni melalui Upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif namun usaha tersebut tidak berhasil, oleh sebab  itu  untuk  dapat  memberikan  kepastian  hukum  maka  Pegawai  Negeri  Sipil mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Gugatan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Putusan Nomor: 41/G/2019/PTUN-PBR
Adapun  salah  satu  faktor  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  memutus perkara  TUN  dalam  gugatan  Nomor  :  41/G/2019/PTUN-PBR,  yakni  Aspek Kewenangan  yaitu  meliputi  hal  berwenang,  tidak  berwenang  atau  melanggar kewenangan, dasar kewenangan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjadi  objek  sengketa  apabila  dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 289 ayat (1) dan  Pasal  292  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  yang  pada  pokoknya mengatur  mengenai  kewenangan  pejabat  untuk  memberikan  pemberhentian  PNS, maka Gubernur Riau selaku Pejabat  Pembina Kepegawaian yang  menerbitkan surat keputusan  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  terhadap  PNS  dari  Aspek Kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara  Jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen PNS.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Bunga Aliffia Arfita Zahra: Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Di  Peradilan  Administrasi  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 41G/2019/PTUN-Pbr)
Kemudian,  Surat  Keputusan  Gubernur  Riau  Nomor  :  Kpts.  1153/XII/2018, tanggal  31  Desember  2018  tentang  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RAHMAD SUTOPO, S.Hut. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil  Negara  yang  mengatur  PNS  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana  kejahatan  yang  ada  hubungannya  dengan  jabatan, dan  Pasal  250  Huruf  b Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  Tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri Sipil  yang  mengatur  PNS  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  apabila: b.  dipidana dengan  pidana  penjara  atau  kurungan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
Bahwa  Pegawai  Negeri  itu  diberhentikan  sebagai  PNS  karena  telah  dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  Nomor:  26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr,  tanggal  15 Juli 2013 yang pada amar poin 1 dan 2 pada pokoknya Menyatakan Pegawai Negeri yang  bersangkutan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  bersalah  melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” serta Menjatuhkan hukuman berupa pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  pidana  denda  sebesar  Rp.  50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Pertimbangan  Hakim  dalam  memutus  perkara  tersebut  adalah  telah  sesuai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004  jo  Undang-undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Bunga Aliffia Arfita Zahra: Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Di  Peradilan  Administrasi  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 41G/2019/PTUN-Pbr)
Hakim  mempertimbangkannya  berdasar  pada  ketentuan  Pasal  56  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
(1) Gugatan harus memuat:
a. Nama,  kewarganegaraan,  tempat  tinggal  dan  pekerjaan  penggugat  atau kuasanya;
b. Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.
(2) Apabila gugatan dibuat dan ditanda tangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan TUN yang disengketakan oleh penggugat.
Pertimbangan Hakim terkait dalam pokok sengketa karena gugatan penggugat ditolak, maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat  (Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan)  haruslah  ditolak  dan  sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:
“Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau  sebagian dihukum membayar biaya  perkara.  Penggugat  dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  yang besarnya ditentukan dalam amar putusan.”
Dalam pokok sengketa mengenai alat bukti selebihnya setelah dicermati ternyata tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan  dalam  perkara.  Pertimbangan  ini  berdasrakan  ketentuan  Pasal  107 Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang berbunyi:
“Hakim  menentukan  apa  yang  harus  dibuktikan,  beban  pembuktian  beserta penilaian  pembuktian,  dan  untuk  sahnya  pembuktian  diperlukan  sekurang- kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.”

## D. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  pada  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:  Korupsi  merupakan  kejahatan  jabatan  (ambtsmisderijven),  Pengaturan Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  ditemukan  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan. antara lain Bab XXVIII Buku II, Pasal 209, 210,

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Bunga Aliffia Arfita Zahra: Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Di  Peradilan  Administrasi  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 41G/2019/PTUN-Pbr)
415,416,417,418,419,420,423,  424  serta  425  KUHP.  Pada  pasal-pasal  tersebut sebagian diantaranya diadopsi menjadi delik korupsi ke dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dasar  pembentukan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil  Negara,  antara  lain  mewujudkan  aparatur  sipil  Negara  sebagai  bagian  dari reformasi birokrasi, dimana ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan  mengembangkan  dirinya  dan  wajib  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  guna menghasilkan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  memiliki  nilai  dasar,  etika  profesi, profesional,  bebas  dari  intervensi  politik,  bersih  dari  praktek  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  (KKN)  agar  dapat  melaksanakan  tugas  pemerintahan,  tugas  pelayanan publik dan tugas pembangunan tertentu. Di dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 sudah dijelaskan tentang hukuman yang akan diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara jika melakukan korupsi yang dapat merugikan negara.
Peranan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil  Negara adalah dengan mengeluarkan SK pemberhentian secara tidak hormat  karena  adanya  tindak  pidana  korupsi  untuk  memperkaya  diri  yang  secara langsung  merugikan  negara  atau  perekonomian  negara.  Hal  tersebut  sudah  diatur dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014  pada  pasal  87  ayat  (4)  tentang  Aparatur Sipil  Negara  yang  berisi  “PNS  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  karena:  (a) melakukan  penyelewengan  terhadap  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  (b)  dihukum  penjara  atau  kurungan  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, (c) menjadi anggota atau pengurus partai politik, (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pegadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Bunga Aliffia Arfita Zahra: Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Di  Peradilan  Administrasi  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 41G/2019/PTUN-Pbr)
tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Dasar  Pegawai  Negeri  Sipil  mengajukan  gugatan  atas  pemberhentian  tidak dengan  hormat  karena  melakukan  tindak  pidana  korupsi  karena  merasa  sangat dirugikan  dengan  dikeluarkannya  SK  Pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai PNS. Hal ini menjadi dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara (Objek Sengketa). Dalam menyelesaikan perkara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menempuh upaya hukum sesuai dengan penyelesaian sengketa kepegawaian yakni melalui Upaya Administratif  berupa  Keberatan  dan  Banding  Administratif  namun  usaha  tersebut tidak berhasil, oleh sebab itu untuk dapat memberikan kepastian hukum maka Pegawai Negeri Sipil mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Pemberhentian Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Putusan  Nomor:  41/G/2019/PTUN-PBR  yakni  mengacu pada  ketentuan  Pasal  87  Ayat  (4)  Huruf  b  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11  Tahun  2017  Tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil.  Bahwa  Pegawai  Negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana penjara  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Pengadilan Negeri  Pekanbaru  Nomor:  26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr,  tanggal  15  Juli  2013 dengan  hukuman  berupa  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  pidana  denda sebesar  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Adapun  salah  satu  faktor  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  memutus perkara  TUN  dalam  gugatan  Nomor  :  41/G/2019/PTUN-PBR,  yakni  Aspek Kewenangan  badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  menerbitkan  Keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  menjadi  objek  sengketa.  Bahwa  dalam  hal  ini,  Gubernur  Riau selaku  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  yang  menerbitkan  surat  keputusan

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Bunga Aliffia Arfita Zahra: Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Di  Peradilan  Administrasi  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 41G/2019/PTUN-Pbr)
pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS dari Aspek Kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasar pada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
C.S.T.  Kansil, Pokok-pokok  Hukum  Kepegawaian  Republik  Indonesia ,  (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1979).
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1986).
Johnny  Ibrahim,  2006, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang: Bayumedia Publishing.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
S.F.  Marbun,  (2013), Hukum  Administrasi  Negara  II ,  Cetakan  ke-1,  FH  UII  Press, Yogyakarta.
Andi Hamzah. 2007. P emberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional . Jakarta : Raja Grafindo.
Mien Rukmini .2010. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi . Bandung: Alumni.
Djoko Prakoso. I Ketut Murtika. 1987. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil , Jakarta: Bina Aksara.

## Jurnal
Santiago.  Faisal.  2014.  Strategi  Pemberantasan  Kejahatan  Korupsi:  Kajian  Legal Sosiologis. Jurnal Lex Publica. Vol 1(1): 61-62
Sina  La.  2008.  Dampak  dan  Upaya  Pemberantasan  Serta  Pengawasan  Korupsidi Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 26 (1): 49-50
Bannerara, V Nella. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 52/G/2019/Ptun.Smd Tentang Pemberhentian Tidak

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Bunga Aliffia Arfita Zahra: Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Di  Peradilan  Administrasi  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 41G/2019/PTUN-Pbr)
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Journal Of Law Untag Samarinda Vol 1, No 2 (2019)
Rina I Ave, Utama Y Johan, Putriyanti A. 2017. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN  TIDAK  DENGAN  HORMAT  SEBAGAI  PEGAWAI NEGERI  SIPIL  DI  KOTA  SEMARANG  (Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 009/G/2015/PTUN SMG). DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 2,
Tahun 2017.
Kumalasari, M. 2018. Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur  Sipil  Negara  Ditinjau  Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Hukum  Kaidah: Media  Komunikasi  dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 17, No 2 (2018)

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri Sipil

## Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 41/G/2019/PTUN-PBR Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 26/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr