PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEMBATASAN USIA MINIMAL KAWIN DAN PENINGKATAN STATUS WANITA
M. Nur Hasan Latief Pengadilan Agama Wates Email: nurhasan_83@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Hukum  keluarga  Islam  pada  pertengahan  abad  ke  20  mulai  mengalami reformasi. Turki menjadi negara pertama yang mereformasi hukum keluarga diikuti oleh  Mesir.  Hingga  saat  ini  hukum  keluarga  Islam  terus  mengalami  pembaharuan. Keberanjakan  hukum  keluarga  Islam  dari  fikih    konvensional  menuju  undang- undang  kontemporer  disebabkan  aturan  dalam  kitab  fikih  konvensional  dianggap sudah  tidak  mampu  lagi  memberikan  solusi  terhadap  berbagai  masalah  yang  ada. Pembaharuan  hukum  Islam  mempunyai  berbagai  tujuan  yang  salah  satunya  yaitu untuk  untuk  melindungi  dan  meningkatkan  derajat  kaum  perempuan  juga memperkuat  hak-hak  anggota  keluarga.  Berbagai  peraturan  diterapkan  untuk melindungi  hak-hak  perempuan.  Salah  satunya  yaitu  dengan  membatasi  usia minimal perempuan boleh kawin.
Kata Kunci: pembaharuan hukum keluarga, usia minimal kawin, status perempuan

## ABSTRACT
The Islamic family law in the mid-20th century began to undergo reformation. Turkey became the first country to reform family law followed by Egypt. Until now, the Islamic  family  law  continues  to  be  subjected  to  amendment.  The  development  of Islamic family law from the conventional fiqh to contemporary law is because the rule in  fiqh  is  conventionally  considered  no  longer  able  to  provide  solutions  to  various problems. The amendment of Islamic law has a great variety of purposes, one of which is to protect and to amend the status of women also to strengthen the rights of family members.  Various  policies  are  implemented  to  protect  the  rights  of  women,  one  of them is by limiting the marriageable age of women.
Keywords: Amendment  of  family  law,  minimum  marriage  age,  and  the  status  of women

## A. LATAR BELAKANG
Dewasa  ini  hukum  keluarga  memiliki  kontribusi  yang  tidak  sedikit  dalam pembentukan  sistem  hukum.  Ini  dikarenakan  hukum  keluarga  mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang selaras dengan kehidupan manusia. Sebagai makhluk pribadi dan sosial, manusia senantiasa mengalami perubahan budaya dan tradisi  yang  dijalankan  sehari-hari.  Hal  tersebut  tentunya  membawa  dampak  juga terhadap  norma  hukum  yang  dianut  selama  ini.  Berbagai  peraturan  yang menyangkut  masalah  yang  berkaitan  dengan  sistem  keluarga  juga  mengalami perkembangan, mulai yang masalah perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak.
Berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah keluarga terus mengalami perkembangan  seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  teknologi.  Hal  ini kemudian  menuntut  instrumen  hukum  yang  ada  harus  bisa  mengakomodir bermacam  persoalan  yang  muncul  tersebut  agar  bisa  diselesaikan.  Selain  itu,  isu gender  turut  membawa  perubahan  terhadap  kedudukan  seorang  wanita  dalam hukum  terutama  dalam  sistem  hukum  keluarga.  Kedudukan  Wanita  yang  dahulu selalu  di  nomor  duakan,  sekarang  menjadi  setara  dengan  laki  laki,  sehingga membawa perubahan terhadap masalah  peran dan tugas wanita dalam kehidupan rumah tangga. Adanya kedudukan yang setara tersebut membawa perubahan yang cukup besar dalam sistem hukum keluarga.
Hukum keluarga yang berlaku antara satu negara dengan negara lainnya tentu berbeda,  termasuk  hukum  keluarga  yang  berlaku  di  beberapa  negara  muslim. Meskipun  yang  menjadi  acuan  hukum  keluarga  di  negara-negara  muslim  adalah hukum  Islam,  namun  pemaknaan  serta  interpretasi  hukum  Islam  juga  memiliki perbedaan.  Hal  ini  bisa  kita  lihat  dari  pluralitas  hukum  keluarga  yang  ada  di beberapa negara muslim.
Seiring dengan perkembangan zaman, maka negara-negara muslim kemudian melakukan pembaharuan hukum keluarga untuk mengakomodir berbagai persoalan yang muncul. Pembaharuan ini selanjutnya menjadi tonggak awal reformasi hukum keluarga yang merata di negara-negara muslim.
Pada  abad  20,  sejarah  panjang  pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam  di  dunia dimulai.  Turki  menjadi  negara  pertama  pelopor  pembaharuan  tersebut  dengan mereformasi Hukum Keluarga Islam dan melahirkan Ottoman Law of Family Right tahun 1917 sampai pada akhirnya mengadopsi Hukum Sipil Swiss sebagai Undang- Undang  Turki  pada  tahun  1926.  Pembaruan  hukum  keluarga  yang  dilakukan  oleh berbagai negara muslim secara garis besar mencakup tiga aspek, yaitu perkawinan, perceraian, dan warisan. Tujuan pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer secara  umum  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga,  yakni:  (1)  Unifikasi  hukum;  (2) Peningkatan  Status  Perempuan,  dan;  (3)  Merespon  perkembangan  dan  tuntutan zaman  karena  doktrin  fikih  tradisional  yang  dianggap  kurang  mampu  menjawab masalah yang berkembang di masyarakat (Nasution, 2010:  40).
Kajian  pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam  ini  didahului  dengan  uraian mengenai  sejarah  pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam,  dimulai  dari  negara  yang berperan besar dalam reformasi Hukum Keluarga Islam. Selanjutnya adalah bentuk dan  tujuan  pembaruan  dan  penerapannya  di  Indonesia.  Selain  itu  adalah  studi terkait perempuan dan batas usia minimal kawin dan pengaruh pembaruan Hukum Keluarga Islam yang terfokus pada kajian pengangkatan satus perempuan.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Sejarah pembaruan Hukum Keluarga Islam
Negara Turki merupakan negara pertama yang melakukan pembaruan hukum keluarga dalam bentuk undang-undang. Menurut Seyyed Hossein Nasr dalam Arvind Sharma Our  Religion,  b agi  muslim  Turki,  Hanafi  adalah  mazhab  yang  melatari
kehidupan  keberagamaan  secara  formal  hingga  tahun  1926  (Nasution,  2012:  82). Pembaruan  hukum  keluarga  di  Turki  juga  telah  mengalami  perkembangan  yang cukup  pesat  dibandingkan  dengan  fikih  konvensional  di  mana  tujuannya  adalah aktualisasi hukum yang terus berkembang.
Setelah  Turki,  Republik  Arab  Mesir  mengikuti  pembaruan  hukum  keluarga. Lain halnya dengan Turki yang mengadopsi hukum Code Civil Switzerland , Republik Arab Mesir memperbaruinya dengan melakukan reformasi terhadap hukum-hukum fikih  yang telah berlaku. Mesir menjadi negara pertama di Arab dan negara kedua setelah Turki yang mengadakan pembaruan hukum keluarga (Jamaluddin, 2013: 1).
Pembaruan  hukum  keluarga  di  Mesir  dimulai  tahun  1920  ditandai  dengan diundangkannya  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Keluarga.  Pada  tahun  1929 dilakukan  amandemen  kedua  terhadap  beberapa  pasal  pada  undang-undang sebelumnya.  Setelah  itu  tercatat  dua  kali  amandemen  terhadap  hukum  keluarga Mesir yaitu pada tahun 1979 dan 1985. Reformasi hukum keluarga Mesir antara lain terkait  dengan  masalah  poligami,  wasiat  wajibah,  warisan,  dan  pengasuhan  anak. Pasal 13 Kitab undang-Undnag Acara Peradilan Mesir menyebutkan bahwa al-Ahwal as-Syakhsiyyah menyangkut  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  pribadi, ahliyyah dan  keluarga  (seperti  perkawinan  dan  akibat  hukumnya,  pengampuan, orang maqfud dan harta warisan) (Jamaluddin, 2013: 1).
Kontribusi nyata yang dilakukan Turki dan Mesir dalam hal ini yaitu ada pada pengaruh  kedua  negara  tersebut,  sehingga  dijadikan  pembuka  sekaligus  rujukan bagi  pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam  yang  relevan  terhadap  perkembangan zaman,  dan  demi  mencapai  tujuan  aktualisasi  hukum  sehingga  bisa  adaptif  dan seresponsif mungkin terhadap problematika dinamis  (Jamaluddin, 2013: 2).
Dari  sejarahnya,  menurut  J.N.  Anderson  terdapat  tiga  tiga  tipologi  negara muslim  berdasarkan  pembaruan  hukum  Islam  yang  dilakukan  (Jamaluddin,  2013: 2):
a. Negara  muslim  yang  sama  sekali  tidak  mau  melakukan  pembaruan  dan masih  tetap  memberlakukan  hukum  keluarga  sebagimana  yang  tertuang dalam kitab-kitab fikih dari mazhab yang dianut. Saudi Arabia merupakan contoh dari negara muslim yang termasuk kategori ini;
b. Negara  muslim  yang  sama  sekali  telah  meninggalkan  hukum  keluarga Islam  (fikih)  dan  sebagai  gantinya  mengambil  hukum  sipil  Eropa.  Turki yang  menganut  hukum  sipil  dari  Swiss  adalah  contoh  negara  yang termasuk kelompok ini, dan;
c. Negara-negara  muslim  yang  berusaha  memberlakukan  hukum  keluarga Islam  setelah  mengadakan  pembaruan.  Negara  yang  termasuk  kelompok ini misalnya adalah Mesir, Tunisia, Pakistan, dan Indonesia.
2. Bentuk dan Tujuan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam
Bentuk  pembaruan  hukum  keluarga  Islam  ini  ada  dua  yaitu Intra  Doctrinal Reform dan Extra  Doctrinal  Reform. https://syakhsiyah.wordpress.com  diunduh pada 27 juni 2016.
a. Intra Doctrinal Reform
Pembaruan  yang  masih  berkisar  pada  pendapat-pendapat  imam  mazhab, dengan model:
1) Talfiq :  mencampuradukkan dengan undang-undang
2) Tahayyur : tetap pada satu mazhab yang diikuti
b. Extra Doctrinal Reform
Pola  pembaruan  yang  sudah  keluar  dari  imam  mazhab,  contohnya  yaitu poligami  dilarang  di  Mesir  dan  Tunisia  padahal  dalam  al-Quran  tidak dilarang.  Pola  ini  memiliki  beberapa  metode  https://syakhsiyah. wordpress.com/ diunduh pada 27 juni 2016.
1) Metode siyasah syar’iyah
2) Interpretasi nas.
Sedangkan  tujuan  dari  pembaruan  hukum  keluarga  Islam  dapat dikelompokkan  menjadi  tiga,  yaitu  unifikasi  hukum,  pengangkatan  status perempuan  dan  penyesuaian  fikih  dengan  perkembangan  zaman.  Kelompok  yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Unifikasi Hukum
Unifikasi hukum adalah upaya penyatuan hukum menjadi satu hukum yang berlaku bagi rakyat yang ada di seluruh wilayah negara dan menjadi bagian dari  sistem  hukum  nasional.  Usaha  unifikasi  hukum  ini  dilakukan  karena masyarakatnya  menganut  bermacam-macam  mazhab  atau  bahkan  agama yang berbeda. Alasan pembaruan untuk unifikasi ini adalah karena adanya sejumlah  mazhab  yang  diikuti  oleh  negara  yang  bersangkutan.  Unifikasi hukum ini memiliki beberapa pemberlakuan, yaitu:
1) Unifikasi berlaku utuk muslim dan non-muslim;
2) Unifikasi  berlaku  untuk  muslim  dengan  menyatukan  dua  aliran  besar dalam Islam  yaitu  sunni dan  syiah.  Seperti contohnya  negara  Irak  dan Iran;
3) Unifikasi berlaku untuk muslim dengan memberlakukan antar mazhab di kalangan sunni;
4) Unifikasi untuk muslim saja dalam bentuk satu mazhab saja,  dijadikan sebagai mazhab yang terkait dengan negara, seperti halnya dengan: a) Fikih  adalah  pemikiran  yang  tidak  dijadikan  undang-undang/tidak mengikat b) Qonun  adalah  fikih taqnin ,  pemahaman  yang  dijadikan  undang- undang c) Yurisprudensi adalah pemahaman hakim terdahulu, dapat dijadikan rujukan pakar-pakar hukum yang lain d) Fatwa  adalah  pemahaman  terhadap  suatu  perkara  yang  muncul stelah adanya perkara 1) Tujuan peningkatan status perempuan Tujuan  ini  memang  tidak  disebutkan  secara  gamblang,  namun  terlihat dari  materi  hukum  yang  dirumuskan  bahwa  undang-undang  tersebut merespon  sejumlah  tuntutan  peningkatan  status  dan  kedudukan
perempuan.  Hampir  semua  pembaharuan  undang-undang  perkawinan di berbagai negara dilakukan untuk meningkatkan ststus perempuan.
2) Tujuan menyesuaikan dengan perkembangan zaman
Agar  tidak  tertinggal  dengan  perubahan  zaman  yang  terus  menerus terjadi,  maka  perlu  pembaruan  hukum  keluarga  Islam  untuk mengimbanginnya. Dapat dikatakan bahwa tujuan ketiga ini merupakan tujuan  dari  pembaruan  hukum  keluarga  dari  kebanyakan  negara muslim,  meskipun  tidak  menutup  kemungkinan  di  beberapa  negara mencakup berbagai tujuan sekaligus.
Perubahan yang terjadi dalam sistem hukum yang telah lama digunakan pasti membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Termasuk hukum keluarga Islam di negara muslim, khususnya Indonesia. Sikap para ulama pun juga pro dan kontra  dan  tak  jarang  terjadi  perdebatan  sengit  karena  ingin  mempertahankan ketentuan  hukum  yang  lama,  baik  karena  persoalan  metodologi  maupun substansinya.
Isu-isu  pokok  undang-undang  Islam  yang  mengalami  pembaruan  hukum  di antaranya adalah: pertama , masalah pembatasan umur minimal kawin yang menjadi isu  sangat  penting  karena  berhubungan  dengan  kedewasaan  seseorang; Kedua , masalah  peranan  wali  dalam  akad  nikah; Ketiga ,  masalah  pendaftaran  dan pencatatan  perkawinan.  Ini  penting  karena  perkawinan  di  bawah  tangan  masih dilakukan oleh sebagian umat Islam; Keempat , masalah keuangan perkawinan (mas kawin  dan  biaya  perkawinan)  yang  berhubungan  dengan  kondisi  ekonomi seseorang; Kelima ,  masalah  poligami,  hak-hak  istri  dalam  poligami,  dan  kerelaan istri  sebelumnya; Keenam ,  masalah  nafkah  istri  dan  keluarga  serta  rumah  tinggal; Ketujuh , masalah talak cerai dan cerai di muka pengadillan; Kedelapan , masalah hak- hak perempuan yang dicerai suaminya; Kesembilan , masalah masa hamil dan akibat hukumnya; Kesepuluh ,  masalah  hak  dan  tanggungjawab  pemeliharaan  anak-anak setelah  terjadi  perceraian; Kesebelas ,  masalah  hak  waris  bagi  anak  laki-laki  dan perempuan, termasuk anak dari anak yang terlebih dahulu meninggal; Kedua belas , masalah  wasiat  bagi  ahli  waris; Ketiga  belas ,  masalah  keabsahan  dan  pengelolaan wakaf keluarga (Nasution, 2010: 42).

## 3. Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Pembaruan  hukum  keluarga  Islam  Indonesia  dimulai  tahun  1960an  yang menghasilkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 1 tahun 1974 ini adalah  undang-undang  pertama  di  Indonesia  yang  mengatur  tentang  perkawinan secara  nasional.  Sebelumnya,  masalah  perkawinan  diatur melalui  berbagai macam hukum, yaitu (Prodjodikoro, tt: 77):
a. Hukum adat bagi warga negara Indonesia asli
1) Hukum Islam bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam;
2) Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen bagi  warga negara Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon;
3) KUH  Perdata  bagi  warga  negara  Indonesia  keturunan  Eropa  dan  Cina, dan;
4) Peraturan perkawinan campuran bagi perkawinan campuran.
Sangat terlihat jelas  di sini  bahwa tujuan dari UUP No. 1 tahun 1974 adalah unifikasi  atau  penyeragaman  hukum  yang  sebelumnya  sangat  beragam.  Idealnya, sebagai  suatu  produk  hukum,  UUP  No.  1  tahun  1974  perlu  dikaji  sejauh  mana efektifitasya  dalam  mengatur  perilaku  masyarakat  di  bidang  perkawinan.  Namun sampai  kini  setelah  32  tahun  berlalu  belum  terlihat  upaya-upaya  serius  untuk mengevaluasi sejauh mana efektifitas UUP No. 1 tahun 1974 sebagai sumber hukum dan apakah masih relevan digunakan sampai sekarang.
4. Status Perempuan dan Tujuan Pembaruan Hukum Keluarga Islam
Untuk  merespon  kenyataan  yang  terjadi  di  masyarakat,  maka  dilakukanlah usaha pembaruan terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam rangka mengangkat  status  perempuan.  Meski  sebenarnya  pada  dasarnya,  Islam  tidak mendiskriminasikan perempuan namun sampai sekarang banyak yang menganggap status mereka di bawah laki-laki dan tidak akan pernah sejajar. Keadaan perempuan semakin  tersudutkan,  mereka  tidak  boleh  mendapatkan  pendidikan,  apalagi pekerjaan  di  luar  rumah.  Keadaan  seperti  ini  menggugah  hati  para  pejuang perempuan  untuk  meningkatkan  status  perempuan  dengan  menjaga  dan memberikan  hak-hak  perempuan  agar  tidak  terabaikan.  Bentuk-bentuk pemeliharaan  dan  perlindungan  hak-hak  perempuan  dapat  diklasifikasikan  dalam beberapa bentuk, yaitu:
a. Dalam bidang perkawinan
Bidang  perkawinan  memiliki  beberapa  hal  yang  dianggap  mengacu  pada pemeliharaan hak-hak perempuan (Luthfi, 2016):
1) Usia Perkawinan dan Perwalian
Dalam  fikih  hanya  disebutkan  akil  balig  tanpa  ada  umur  yang  pasti. Secara  alamiay  akil  balig  ditandai  secara  biologis,  bagi  perempuan ketika sudah mengalami haid dan bagi laki-laki ketika mengalami mimpi basah.  Beberapa  negara  muslim  telah  menetapkan  batas  usia  seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghapuskan praktik perkawinan anak- anak  dan  melindungi  kesehatan  reproduksi  perempuan.  Sehingga, perkawinan yang belum memenuhi syarat usia tersebut dianggap tidak sah  oleh  hukum  negara.  Bahkan  di  negara  tertentu  diberikan  sanksi pidana untuk perkawinan anak di bawah umur.
Sedangkan  masalah  perwalian,  menjadi  satu  permasalahan  yang  sangat ditekankan di beberapa negara muslim. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perempuan; namun jika wali berbuat tidak adil dan tidak baik maka pengadilan dapat mengambil alih perwalian tersebut (Luthfi, 2016).
2) Masalah Poligami
Permasalahan  poligami  dalam  hukum  keluarga  di  dunia  Islam  terjadi perbedaan. Ada negara yang mengatur ketat bahkan larangan poligami, seperti  Turki  dan  Tunisia  yang  dengan  tegas  melarang  suami  untuk berpoligami.  Jika  ketentuan  tersebut  dilanggar  suami  akan
mendapatkan  sanksi  berupa  denda.  Akan  tetapi  ada  juga  negara  yang tidak  melarang  poligami  secara  ketat,  seperti  Iran,  Yaman  Selatan,
Maroko,  dan  Indonesia.  Walaupun  dengan  persyaratan  yang  sangat ketat, seperti harus adanya izin atau persetujuan dari istri.
3) Perjanjian perkawinan dan taklik talak
Dahulu tidak dikenal perjanjian perkawinan dalam hukum perkawinan. Sekarang, perjanjian ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi hak- hak istri. Sepintas perjanjian ini mirip dengan taklik talak, namun kalau dicermati  perjanjian  perkawinan  merupakan  kesepakatan  kedua  belah pihak sebelum berlangsungnya akad nikah, di mana calon istri membuat perjanjian-perjanjian dengan calon suaminya selama tidak bertentangan dengan  tujuan  perkawinan.  Perjanjian  tersebut  dapat  berupa misalnya suami  tidak  menikah  dengan  perempuan  lain  atau  tidak  melarangnya keluar  rumah.  Sedangkan  taklik  talak  merupakan  ungkapan  talak  oleh suami  jika  suami  tidak  memenuhi  perjanjian  yang  diikrarkannya. Seorang  istri  dapat  menuntut  cerai  suaminya  karena  melanggar  taklik talak.
4) Harta bersama
Kedudukan  perempuan  dalam  perkawinan  diperkuat  dengan  adanya ketentuan  tentang  harta  bersama.  Harta  bersama  merupakan    harta yang  diperoleh  selama  perkawinan  berlangsung  yang  terpisah  dari harta bawaan suami-istri. Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan hak  yang  sama  di  dalam  memelihara  dan  membelanjakan  harta tersebut.  Syaratnya  harus  berdasarkan  izin  atau  kesepakatan  para pihak. Bagi istri diperbolehkan untuk mengajukan ke pengadilan untuk sita  marital  terhadap  harta  bersama  karena  keadaan  suami  yang melakukan perbuatan yang dapat menghabiskan harta bersama seperti pejudi,  pemabuk  dan  lain-lain.  Indonesia  mengatur  harta  bersama dalam  pasal  35-37  UU  Perkawinan  dan  pasal  85-97  Kompilasi  Hukum Islam.
b. Dalam Bidang Perceraian
Secara  khusus  di  sini  adalah  perceraian  yang  terjadi  atas  inisiatif  isteri. Hukum keluarga di negara muslim mengatur bahwa cerai tidak hanya bisa dilakukan  dengan  suami,  tetapi  juga  dilakukan  atas  inisiatif  istri  dengan cerai  gugat  atau khulu’ . Cerai  gugat  dapat  terjadi ketika  suami melanggar perjanjian  perkawinan  yang  diikrarkan  ketika  akad  nikah  atau  karena suami  melanggar  taklik  talak  seperti  yang  diatur  dalam  perundangan hukum keluarga Indonesia.
c. Dalam bidang hukum waris Al-Quran  menyebutkan  bahwa  bagian  laki-laki  adalah  dua  kali  lipat  dari bagian  perempuan.  Pemahaman  yang  dapat  langsung  ditangkap  adalah bahwa  laki-laki  lebih  tinggi  posisinya  daripada  perempuan  yang  sekilas ayat ini seolah mendiskriminasikan perempuan. Melihat persepsi ini Turki
dan Somalia mengatur sama bagian warisan laki-laki dan perempuan. Turki memberlakukan  aturan  tersebut  sejak  tahun  1926  yang  diambil  dari hukum  perdata  Swiss.  Sementara  Somalia  mengaturnya  dalam  UU  No. 23/1975  yang  menyatakan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  mempunyai hak yang sama dalam pembagian warisan.
Berbeda  halnya  dengan  Indonesia  yang  tetap  memberlakukan  sesuai dengan nas sebagaimana yang dituangkan dalam KHI. Namun menurut M. Atho Mudzhar, ada kemungkinan penyamaan warisan antara laki-laki dan perempuan seperti di Minangkabau. Hal ini tentu tidak lepas dari keadaan socio-cultural masyarakat pada saat itu (Luthfi, 2016).
5. Perempuan dan Pembatasan Usia minimal Kawin
Pada  periode  klasik  (610-650)  tidak  ada  batasan  usia  perkawinan  tegas, hanya  saja  Rasulullah  pernah  menikahi  Aisyah  pada  usia  6  tahun  dan mengumpulinya setelah Aisyah mengalami haid pada usia 9 tahun. Pada periode ini terjadi  perbedaan  pembatasan  usia  minimal  dalam  perkawinan,  menurut  Imam Hanafi batasan usia dini dalam perkawinan adalah saat seorang laki-laki mengalami mimpi basah (12 sampai 18 tahun) atau saat perempuan mengalami haid (9 sampai 17  tahun).  Adapun  menurut  Imam  Malik  batasan  minimal  perkawinan  adalah  17 tahun.  Sedangkan  Imam  Syafi’I  dan  Hambali  berpendapat  bahwa  batsan  usia  dini dalam  perkawinan  adalah  15  tahun  (tnp,  2016:  1)  Padangan  ini  bertahan  sampai periode  pertengahan  (1250-1800  M).  Ini  karena  pernyataan  yang  berkembang bahwa pintu ijtihad telah ditutup sehingga menimbulkan kemandekan ‘berfikir’. Pada  periode  modern  1800  M  dan  seterusnya  terjadi  perkembangan pembatasan  usia  dini.  Menurut  Ulama  Syafi’iyah  batasan  minimal  perkawinan adalah  15  tahun,  Ulama Hanafiyah  menetapkan 17  tahun  dan Ulama  Malikiyah  18 tahun.  Sedangkan  Yusuf  Musa  menetapkan  batasan  usia  minimal  perkawinan  21 tahun  dan  Sarlito  menetapkan  minimal  25  tahun.  Adapun  menurut  Dr.  March Hendry Frank kematangan seseorang untuk melakukan pernikahan adalah usia 25 (dua  puluh  lima)  tahun  bagi  laki-laki  dan  20  (dua  puluh)  tahun  bagi  perempuan (tnp, 2016: 1)
Pada  abad  20an,  bersamaan  dengan  adanya  pembaruan  Hukum  Keluarga Islam, maka salah satu poin pokoknya adalah pembatasan usia minimal kawin yang dituangkan dalam undang-undang (tnp, 2016: 1) Dengan adanya batasan umur ini, maka  kekaburan  terhadap  penafsiran  batas  usia  baik  yang  terdapat  di  dalam  adat maupun hukum Islam dapat dihindari.
6. Hubungan umur dengan beberapa faktor perkawinan
Hubungan umur  dengan beberapa faktor yang ada di dalam perkawninan di antaranya:
a. Hubungan Umur dengan Faktor Fisiologis dalam Perkawinan Batasan hukum  yang  tercantum  dalam  UUP No.  1  tahun  1974    bila  dikaji lebih lanjut, lebih menitik beratkan pada pertimbangan dari segi kesehatan fisiologis. Namun, usia dalam hubungan perkawinan tidak cukup dikaitkan hanya  dengan  segi  fisiologis  tetapi  juga  perlu  dikaitkan  dengan  segi
psikologis  atau  segi  sosialnya.  Selain  itu,  setelah  dilakukan  penelitian, perempuan  yang  hamil  pada  usia  dini  sangat  beresiko.  Apalagi  jika kemampuan  ekonomi  tidak  cukup  baik  sehingga  akses  kesehatan  seperti pemantauan  dan  konsultasi  dokter,  nutrisi  yang  baik  dan  pengetahuan yang cukup menyebabkan resiko kehamilan menjadi lebih besar.
Pada  usia  15-19,  perempuan  memiliki  potensi  dua  kali  lebih  besar meninggal saaat melahirkan daripada yang berusia 20-25 tahun, di bawah itu  (15  tahun)  potensi  meninggal  bisa  lima  kali  lebih  besar.  Perempuan muda  yang  sedang  hamil,  berdasarkan  penelitian  akan  mengalami beberapa  hal,  seperti  pendarahan,  keguguran,  dan  persalinan  yang  lama atau sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan ibu yang akan melahirkan bisa meninggal.  Dari  sisi  kesehatan,  pernikahan  dini  akan  merugikan  alat reproduksi  perempuan  karena  makin  muda  menikah,  semakin  panjang rentang  waktu  bereproduksi.  Sementara  itu  berdasarkan  survey  riset kesehatan  dasar  yang  dilakukan  pada  2013,  permasalahan  kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya perkawinan dini ( http://www.beritasatu.com/gaya-hidup/177423-beragam-efek buruk- pernikahan-dini.html diunduh pada 27 juni 2016).
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  salah  satu  faktor  penyebab kanker  serviks  adalah  aktivitas  seksual  di  usia  dini,  sebab  perempuan muda  mempunyai  kondisi  leher  rahim  belum  matang  kanker  serviks (kanker leher rahim). Kanker serviks merupakan kanker  paling bebahaya bagi  perempuan  setelah  kanker  payudara.  Kanker  ini  menyerang  bagian terendah  dari  rahim  yang  menonjol  di  puncak  liang  senggama  (Nasution, 2009:  382).  Resiko  lain  yang  muncul  adalah  trauma  vagina.  Ini  akan menimbulkan  infeksi  karena  lemahnya  jaringan tissue yang  belum diperkuat oleh hormon estrogen ini (Suryadilaga, 2009: 251).
b. Hubungan Umur degan Keadaan Psikologis dalam Perkawinan Dilihat  dari  segi  psikologis,  wanita  umur  16  tahun,  belum  bisa  dikatakan telah dewasa. Demikian pula anak laki-laki umur 19 tahun (Walgito, 2000: 28).  Dampak  psikologis  mereka  yang  menikah  pada  usia  muda  atau  di bawah  20  tahun,  secara  mental  belum  siap  menghadapi  perubahan  pada saat  kehamilan.  Persoalan  lainnya  adalah  adanya perubahan  peran,  yakni belum  siap  menjalankan  peran  sebagai  ibu  dan  menghadapi  masalah rumah  tangga.  Banyak kasus perceraian yang terjadi pada pasangan yang usia kawinnya masih relatif muda.
c. Hubungan  Umur  dengan  Kematangan  Sosial,  Khususnya  Sosial  Ekonomi dalam Perkawinan
Seseorang  yang  telah  berani  membentuk  keluarga  melalui  perkawinan, segala  tanggungjawab  dalam  hal  menghidupi  keluarga  terletak  pada pasangan bukan pada orang lain termasuk orangtua.  Karena itulah dalam perkawinan  masalah  kematangan  sosial-ekonomi  perlu  dipertimbangkan, karena akan berperan sebagai penyangga kehidupan keluarga.
Jika dianalisi lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki tujuan untuk  mencegah  pernikahan  dini  dan  ini  berkaitan  cukup  erat  dengan  masalah kependudukan dan kesejahteraan kaum perempuan. Dengan batasan umur, undang- undang perkawinan bermaksud merekayasa  untuk menahan laju perkawinan yang membawa pada laju pertambahan penduduk.
Pernikahan  anak-anak  adalah  sebuah  kejahatan  karena  anak  anak  dinilai belum  siap  reproduksinya  untuk  melaksanakan  perkawninan  (Gandhi,  2002:  65). Menikah  di  usia  dini  memiliki  banyak  kerugian  bagi  perempuan  khususnya  organ kesehatan  reproduksi.  Data  dari  UNICEF  menunjukkan  bahwa  di  tahun  2010 terdapat  60%  anak  perempuan  di  dunia  menikah  kurang  dari  umur  18  tahun. Sedangkan  di  Indonesia sebanyak  34,5%  anak  perempuan  menikah  di  bawah  usia 19  tahun  ( http://www.beritasatu.com/gaya-hidup/177423-beragam-efek-buruk- pernikahan-dini.html diunduh  pada  27  juni  2016).  Bahaya  melakukan  pernikahan dini  lainnya  adalah  semakin  meningkatnya  hubungan  tanpa  status  yang menimbulkan  banyaknya  ragam  penyakit,  meningkatnya  penindasan  terhadap perempuan (KDRT), dan banyaknya kawin cerai yang merugikan pihak perempuan (Suyadilaga, 2009: 250).
Perempuan yang masih anak-anak tetapi melakukan pernikahan dini, beresiko melahirkan bayi prematur atau berat badan bayi yang dilahirkan sangat kurang dari normal.  Ini  bisa  sangat  berbahaya  bagi  bayi,  bahkan  memiliki  resiko  tinggi kerusakan otak dan mental. Bahkan karena pertumbuhan tulang belum lagi lengkap, resiko kerusakan tulang panggul sang ibu muda lebih tinggi, karena bayi yang keluar jauh lebih besar dari kemampuan tulang panggul sang ibu (Suyadilaga, 2009: 250). Sedangkan  dampak  bagi bayi  adalah  kelahiran  prematur,  berat  badan  kurang  dari 2.5 kg, dan kemungkian cacat bawaan akibat asupan gizi yang kurang. Jadi  jika  dibandingkan  dengan  sebelum  adanya  pembaruan  undang-undang hukum  keluarga  Islam,  pengaturan  tentang  usia  ini  berpengaruh  pada terpeliharanya  hak-hak  perempuan  walau  belum  bisa  maksimal.  Masih  ada  celah untuk  melakukan  perkawinan  dini.  Meskipun  batas  umur  perkawinan  telah ditetapkan,  namun  prakteknya  masih  banyak  terjadi  perkawinan  pada  usia  muda. Hal ini dikarenakan adanya UU modern tidak diikuti dengan perubahan sosial yang cukup memadai, UU ini berhasil hanya dalam jumlah yang terbatas (Nasution, 2002: 229).  Usia  minimal  perkawianan  di  bawah  20  tahun  juga  sebaiknya  perlu  dikaji ulang untuk dilaksanakan pendewasaan. Karena dari tinjauan kesehatan, psikis dan sosial banyak ditemukan nilai madaratnya, terutama untuk kaum perempuan.
Perkawinan  yang  sukses  pasti  membutuhakan  kedewasaan  tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk mewujudkn harapan yang ideal dalam kehidupan berumah  tangga.  Efektifitas  ketentuan  batas  umur  adalah  tanggungjawab  aparat, seperti  kepala  desa,  pegawai  pencatat  nikah  (PPN)  dan  PPPN,  serta  Pengadilan Agama.  Demikian  juga  peran  orangtua,  keluarga,  masyarakat,  organisasi kemasyarakatan,  organisasi  sosial,  dunia  usaha,  media  massa,  dan  lembaga pendidikan.

## 7. Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Hukum Keluarga Negara-Negara Muslim
Terkait dengan batas usia perkawinan, antara satu negara dengan negara yang lain memiliki perbedaan. Adapun perbedaan tersebut dapat di jelaskan dalam tabel berikut (Mardani, 2011: 98):
No  Negara Dasar Hukum Ketentuan 1 Indonesia Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 yang diundangkan pada 2 Januari 1974 Perkawinan  hanya  diijinkan  jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai  umur  16  tahun  (ayat  1).
Dalam  hal  penyimpangan  terhadap ayat  1  pasal    itu  dapat  meminta dispensasi  kepada  pengadilan  ataua pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh kedua orangtua pihak maupun pihak wanita (ayat 2). 2 Malaysia UU keluarga Islam 1984 ( Islamic Family Law 1984) pasal 8 Tidak ada perkawinan dapat dilangsungkan atau didaftarkan dibawah  UU  ini  dari  mempelai  laki- laki  berusia  di  bawah  18  tahun  atau perempuan  di  bawah  umur  16  tahun kecuali  hakim  syari’ah  memberi  izin secara tertulis dalam kondisi tertentu. 3 Aljazair The Family Law Code 1984 pasal 7 yang bunyinya: Usia  sah  dari  perkawinan  adalah  21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. 4 Yordania The Code of Personal Status 1976 pasal 5 Untuk dapat melangsungkan perkawinan  kedua  pasangan  harus sehat  dan  mempelai  harus  cukup umur  16  tahun  bagi  laki-laki  dan  15 tahun bagi perempuan. 5 Libanon The Law on Family Right 1917-1962 pasal 4 Dipersayaratkan untuk dapat dilangsungkan  perkawian  bahwa seorang  pria  harus  genap  berusia  18 tahun dan wanita 17 tahun. 6 Tunisia pasal 5 ayat 2 Code of Personal Status 1956-1981 Seorang laki-laki yang belum mencapai  usia  20  tahun  dan  seorang perempuan  belum  mencapai  usia  17
tahun  tidak  dapat  melangsungkan pernikahan. 7 Maroko Mudawwanah al- ahwal al syakhsiyyah tahun 1957-1958, diatur pasal 8 dan pasal 9. Usia  perkawinan  di  Negara  Maroko adalah  18  tahun  baik  untuk  laki-laki maupun wanita.

## C. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:
a. Pembaruan  hukum  keluarga  Islam  yang  dilakukan  oleh  Turki,  Mesir, Pakistan, Indonesia dan lain-lain adalah upaya untuk menjawab tantangan yang ada pada era modern karena fikih konvensional belum mampu untuk menjawabnya.  Pembaharuan  ini  pada  dasarnya  bertujuan  untuk mewujudkan  masyarakat  yang  fleksibel.  Perbedaan  nalar  fikih kontemporer  dengan  nalar  fikih    konvensional  antara  lain  adalah  nalar fikih  kontemporer  lebih  bersifat  kontekstual  atau  aktualitas  teks  dengan ciri  mencari  terobosan  baru  di  tengah  kemandegan  hukum.  Sedangkan nalar fikih klasik lebih bersifat tekstual/literal. Bentuk pembaruan hukum keluarga Islam ini ada dua yaitu Intra Doctrinal Reform dan Extra Doctrinal Reform .  Tujuan  dari  pembaruan  hukum  keluarga  Islam  adalah  untuk unifikasi  hukum,  pengangkatan  status  perempuan  dan  penyesuaian perkembangan zaman
b. Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dimulai tahun 1960 dengan adanya  UU  Perkawinan  No.  1  tahun  1974.  Aturan  perkawinan  ini  pada dasarnya  sudah  banyak  mengalami  kemajuan  jika  dibanding  dengan ketentuan fikih konvensional. Namun dalam hal pembatasan usia minimal perkawinan,  pelaksanaannya  belum  bisa  maksimal.  Perlu  adanya  saksi yang  tegas  terhadap  pelanggar  undang-undang  dan  perlu  kerjasama berbagai pihak. Tidak hanya itu peningkatan usia minimal kawin juga perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap perempuan.
2. Saran
Berdasarkan  permasalahan  yang  ada,  maka  kajian  ini  memberikan  saran sebagai berikut:
a. Pemerintah  perlu  untuk  berperan  serta  dalam  memamiksimalkan pelaksanaan aturan pembatasan usia minimal perkawinan.
b. Negara dituntut untuk dapat bersikap tegas terkait penjatuhan sanksi bagi siapapun  ketika  melanggar  undang-undang.  Secara  khusus  di  sini  adalah undang-undang atau peraturan yang berhubungan dengan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU DAN MAKALAH
Gandhi,  Mahatma  (2002). Kaum  Perempuan  dan  Ketidakadilan  Sosial .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Jamaluddin, Nurun (2013). Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam:  Konstribusi dan  Tujuan  Turki  dan  Mesir.  Makalah  disampaikan  pada  perkuliahan. Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1 Oktober.
Mardani (2011). Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern . Yogyakarta: Graha Ilmu. Nasution,  Khoiruddin  (2002). Fazlur  Rahman  Tentang  Wanita .  Yogyakarta: Academia & Tafazza.
Nasution,  Khoiruddin  (2009). Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim . Yogyakarta: Academia &
Tafazza.
Nasution, Khoiruddin (2010). Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia . Yogyakarta: Academia & Tafazza. Nasution,  Khoiruddin  (2012). Hukum  Perkawinan  dan  Warisan  di  Dunia  Muslim Modern . Yogyakarta: Academia & Tafazza.
Prodjodikoro,  Wirjono  (2000). Hukum  Perkawinan  di  Indonesia .  Bandung:  Vorink Van Hoeve. Suryadilaga,  M.  Alfatih  (2009). Efek  Pernikahan  Dini  Sebuah  Pertimbangan  Bahaya Sosial dan Kesehatan. Jurnal Studi Gender dan Islam Al-Musawwa , Vol. 8, No.
2. Walgito,  Bimo  (2000). Bimbingan  dan  Konseling  Perkawinan .  Yogyakarta:  Andi Offset.

## B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## C. Internet
https://syakhsiyah.wordpress.com/2012/03/03/pembaruan-hukum-keluarga-di- negara-negara-muslim/ . Diakses pada Senin 27 juni 2016. http://www.arsip.badilag.net/artikel/6395-upaya-kesetaraan-gender-dalam- rumusan-kodifikasi-hukum-keluaga-di-dunia-islam--olehharis-luthfi.html .
Diunduh pada Senin 27 juni 2016.
http://www.beritasatu.com/gayahidup/177423-beragam-efek-burukpernikahan- dini.html . Diunduh pada Senin 27 juni 2016.