EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KETENTUAN PAJAK PENGHASILAN DALAM UU HPP SEBAGAI PENDORONG BANGKITNYA UMKM TERDAMPAK  PANDEMI COVID-19

## Taufik Kurachman
Widyaiswara Ahli Madya; Balai Diklat Keuangan Malang e-mail: taufik150396@gmail.com

## Abstrak
Pandemi Caovid-19 memberikan dampak kepada semua sendi-sendi perekonomian, termasuk para  pelaku  UMKM  dalam  menjalankan  usahanya  banyak  yang  mengalami  penurunan  usahanya bahkan  sampai  penutupan  usahanya.  Pemerintah  hadir  dengan  berbagai  program  pemulihan ekonomi,  salah  satunya  UU  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (HPP)  khususnya  terkait  Pajak Penghasilan yang tidak dikenakan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Jika dilihat dari nilai PPh yang tidak dikenakan pajak relatif tidak begitu besar, namun ternyata bagi pelaku UMKM kebijakan tersebut tidak semata-mata dilihat dari nilai rupiahnya namun kebijakan tersebut membuat mereka merasa tidak ada tambahan beban  kewajiban  sehingga  dapat  menambah  perhatiannya  kepada  upaya  untuk  mengembangkan usahanya. Dalam Upaya untuk mendukung pelaku UMKM bangkit pasca pendemi, Kemenkeu Satu hadir dengan program sinerginya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 396/KMK.01/2022,  serta  memaksimalkan  DSB  (Daftar  Sasaran  Bersama)  dengan  menciptakan Pelatihan UMKM Terintegrasi dan Berkelanjutan (PUTB).
Kata kunci: UMKM, UU HPP, Pajak Penghasilan, Pelatihan UMKM

## Abstract
The  Caovid-19  pandemic  has  affected  all  the  joints  of  the  economy,  including  the  perpetrators  of  the UMKM in running many of its that have experienced a decline in business even to the closure of its business. The  government  is  present  with  various  economic  recovery  programmes,  one  of  which  is  the  Law  on Harmonization  of  Taxation  Regulations  (HPP)  in  particular  relating  to  the  unpaid  income  tax  on  the  gross turnover up to Rs 500,000,000.00 (five hundred million rupees) in 1 (one) tax year. If seen from the value of the untaxed PPh relatively not so big, but it turns out for UMKM perpetrators the policy is not merely seen from its rupiah value but the policy makes them feel there is no additional burden of obligation so that it can add attention to the efforts to develop its business. In an effort to support the UMKM perpetrator's posthumous rise, Kemenkeu One presented with its synergy program as set out in Finance Minister's Decree No. 396/KMK.01/2022, as well as maximizing the DSB (Joint Target List) by creating Integrated and Sustainable UMKM Training (PUTB). Keywords: UMKM, HPP Law, Income Tax, UMKM Training.

## PENDAHULUAN
Akhir  tahun  2022  Presiden  Republik  Indonesia  secara resmi mencabut  pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia. Para pelaku usaha pada umumnya dan khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat terdampak perkembangan usahnya selama kurun waktu hampIr dua tahun terakhir akibat pandemi covid-19, mereka bertahan semampunya sambil terus berusaha mencari peluang- peluang baru yang memungkinkan bisa mengangkat penghasilan mereka.Berdasarkan data BPS yang dirilis awal februari 2021 dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebsar 2,07%, namun secara kumulatif sepanjang tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan mencapai 3,69%.
Survei yang telah dilaksanakan oleh Katadata Insight Center di bulan Juni tahun 2020 kepada 206 UMKM yang berdomisili di sekitar Jabodetabek menunjukkan bahwa terdapat 56,8% para pelaku UMKM mengalami kondisi yang buruk dan sebesar 14,1% yang kondisinya baik sedangkan sisanya kondisinya biasa saja. Namun semangat bangkit dan optimisme dapat
bertahan lebih 1 tahun masih dimiliki oleh 62,6% dan sisanya hanya optimis dapat bertahan maksimal 12 bulan (1 tahun), bahkan 68% pelaku UMKM optimis akan membaik setalah New Normal diterapkan (Center, 2020).
Setelah  menjalani  masa  terberat  dalam  pandemi  covid-19,  perlahan-lahan  pelaku UMKM mulai mencoba untuk bangkit. Kebangkitan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh pelaku UMKM sendiri namun semua pihak berperan dalam mendorong kebangkitan ke arah yang lebih baik. Survei yang dilakukan oleh Mandiri Institute yang tertuang dalam laporan Situasi Terkini UMKM hasil survei kuartal IV-2021 (2021), menyajikan data bahwa sebanyak 56,8% pelaku (UMKM) sudah menjalankan usahanya berjalan normal dan mulai pulih dari dampak pandemi COVID-19, sehingga bila dibandingkan dengan saat periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang hanya 33,6 % pelaku UMKM yang berjalan  normal  dan  sebanyak  19,3%  terpaksa  menghentikan  kegiatan  usahanya.  Maka kenaikan prosentase UMKM yang menjalankan usahanya berjalan normal dapat dan mulai diindikasikan  mulai  bangkitnya  pelaku  UMKM  pasca  pandemi  covid-19.  Sesangkan  nilai penjualan  pelaku  UMKM  apabila  diukur  dari  kenaikan  peredaran  bruto  menunjukkan kondisi  membaik  pada  awal  kuartal  IV  tahun  2021,  hal  ini  didorong  oleh  dimulainya penerapan digitaliasi penjualan barang dan jasa serta transaksi yang lebih interaktif dengan konsumen  yang  didukung  oleh  kemampuan  adaptasi  dalam  pengembangan  produk  dan diversifikasi usaha oleh pelaku UMKM.
Dari sisi eksternal, pemerintah selaku pemilik kebijakan mengambil langkah strategis berupa refocusing dan realokasi anggaran yang diatur dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020, dimana dalam instruksi tersebut presiden meminta Menteri/Pimpinan Lembaga dalam penggunaan anggaran lebih diutamakan pada penanganan  pandemi  covid-19.  Pemerintah  juga  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  No.1  Tahun  2020,  di  mana  Perppu  tersebut  telah berubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan.  Didalam  Perppu  tersebut  pemerintah mengkolaborasikan  kebijakan  stabilitas  sistem  keuangan  dengan  kebijakan  di  bidang keuangan negara (kebijakan fiskal) (Keuangan, Realisasi Program PEN, 2022).
Di sektor regulasi khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM pemerintah  telah  memberikan  beberapa  fasilitas  dan  kemudahan  yang  dapat  membantu UMKM untuk dapat bertahan dan dapat kembali bangkit berusaha saat pandemi covid-19. Kebijakan yang terbaru dan sifatnya lebih komprehensif adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa UU HPP adalah tonggak baru dalam sejarah sistem perpajakan di Indonesia dan akan  membawa  bangsa Indonesia dalam  mewujudkan  cita-citanya,  mengingat  sebuah negara  yang  maju  merupakan  negara  yang  memiliki  dukungan  sebuah  sistem  perpajakan yang bersifat efektif, sehat, adil, dan akuntabel (Irawati, 2021).
Perubahan  ketentuan  Pajak  Penghasilan  pada  UU  HPP  seharusnya  akan  memiliki dampak  langsung  terhadap  Wajib  Pajak  mengingat  semua  kegiatan  Wajib  Pajak  akan berujung pada besarnya penghasilan yang didapatkan. Khusus untuk pelaku UMKM terdapat ketentuan Pajak Penghasilan yang mengalami perubahan dalam UU HPP yang diharapkan mampu memberikan manfaat kepada Wajib Pajak yang terdampak covid-19 untuk kembali bangkit  kembali  dan  kembali  berjalan  normal  seperti  saat  sebelum  pandemi.  Untuk  Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang telah membayar PPh dengan menggunakan tarif final sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yang diatur kemudian dengan PP No. 55 Tahun 2022, mendapatkan insentif berupa batasan penghasilan yang tidak kena  pajak  atas  peredaran  bruto  usahnya  sampai  dengan  Rp500  juta  setahun.  Contohnya seorang pelaku UMKM orang pribadi dalam setahunnya memiliki peredaran bruto sebesar
Rp1,5  miliar  maka  besarnya  PPh  yang  dikenakan  hanya  peredaran  bruto  yang  diperoleh sebesar Rp1 miliar saja, karena peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta akan dibebaskan dari kewajiban PPh.
Tentu saja kebijakan tersebut diharapkan dapat tersosialisasi ke seluruh UMKM yang ada  di  Indonesia,  baik  yang  sudah  terdaftar  dan  memiliki  NPWP  maupun  yang  belum terdaftar.  Tanggung  jawab  melakukan  sosialisasi  tidak  hanya  terletak  pada  Direktorat Jenderal  Pajak  saja,  namun  seluruh  jajaran  Kementrian  Keuangan  termasuk  BPPK  dapat mendorong  tersosialisasinya  kebijakan  tersebut  sebagai  salah  satu  instrument  dalam kebangkitan  UMKM  pasca  pandemic  Covid-19.  UMKM  yang  terdampak  pandemi  pada umumnya  akan  fokus  untuk  pemulihan  usahanya  dengan  berbagai  alternatif  upaya  yang akan dilakukan baik itu melanjutkan dengan usaha yang sama atau berubah arah mencoba usaha  yang  baru.  Sehingga  kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  sebenarnya  dapat membantu  mereka  untuk  bangkit  kembali  belum  terinfokan  dengan  baik  kepada  para UMKM,  khususnya  bagi  para  UMKM  yang  tidak  tergabung  pada  komunitas-komunitas UMKM  di  daerah  masing-  masing.  Sedangkan  UMKM  yang  sudah  tergabung  dengan komunitas-komunitas UMKM pada umumnya sudah mengetahui adanya kebijakan tersebut, namun terkadang diantara mereka sering terjadi perbedaan pendapat dan pemahaman terakit kebijakan tersebut.
BPPK  sebagai  salah  satu  elemen  Kemenkeu  Satu  juga  memiliki  peran  dalam memberikan pemahaman tentang kebijakan tersebut pada khususnya dan peningkatan usaha para  UMKM  pada  umumnya  sebagaimana  tertuang  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor  :  396/KMK.01/2022  tentang  Program  Sinergi  Pemberdayaan  UMK  Kementrian Keuangan, dengan harapan semua elemen dapat dimaksimalkan dalam mendukung peran tersebut. (Kementrian Keuangan, 2022).

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian deskriptif kualitatif dimana dalam metode ini jenis, desain, atau rancangan sebuah penelitian yang  digunakan  dalam  objek  penelitian  besifat  murni,  kondisi  riil  apa  adanya  dan  tidak dipersiapkan sebelumnya seperti dalam penelitian eksperimen. Sedangkan deskriptif sendiri memiliki  pengertian  bahwa  hasil  sebuah  penelitian  akan  dideskripsikan  sejelas-jelasnya berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dan  tidak  menarik  sebuah  kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya. (Thabroni, 2022).
Seperti yang disampaikan oleh Moh. Nazir (2014) bahwa metode penelitian deskriptif merupakan  sebuah  metode  untuk  meneliti  status  dari  sekelompok  manusia,  suatu  sistem pemikiran,  suatu  kondisi,  suatu  objek,  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  masa  sekarang  yang memiliki  tujuan  untuk  membuat  suatu  deskripsi,  lukisan  atau  gambaran  yang  akurat, sistematis,  dan  faktual  mengenai  sifat-sifat,  fakta-fakta  serta  adanya  hubungan  antar fenomena  yang  diteliti.  Subjek  penelitian  ini  akan  dipilih  informan  ini  dengan  beberapa kriteria  berikut:
a. Pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
b. Pelaku UMKM yang sudah menjalankan usahanya sebelum Pandemi Covid-19 terjadi dan merasakan langsung dampak pandemi tersebut pada kegiatan usahanya.
c. Untuk kebijakan Pajak Penghasilan pada UU HPP Pasal 7 ayat (2a), pelaku UMKM telah melakukan  kewajiban  perpajakannya  menggunakan  PP  Nomor  23  Tahun  2018 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  melakukan  wawancara  dan  penyebaran  kuesioner  kepada  pelaku  UMKM, peneliti  terlebih  dahulu  melakukan  FGD  (Focus  Group  Discussion)  dengan  2  komunitas UMKM area Jabodetabek dan area Malang Raya. Kedua komunitas tersebut menggambarkan domisili  area  kota  besar  dan  kota  sedang.  Hasil  FGD  tersebut  diajukan  acuan  dalam menyusunan daftar pertanyaan untuk wawancara langsung dan wawancara tidak langsung melalui kuesioner dengan google form. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan bekerjasama dengan peserta FGD yang tergabung dalam komunitasnya.
A. Pemahaman peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh atas  bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak .
.  Ketentuan  PPh  yang  sangat  terkait  erat  dengan  kepentingan  pelaku  UMKM  adalah ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2a),  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus  juta  rupiah)  dalam  1  (satu)  tahun  pajak.  Fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah menunjukkan  kepedulian  berkembangnya  para  pelaku  UMKM di Indonesia,  hal ini  sesuai dengan yang disampaikan oleh Direrktur Jenderal Pajak bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan asas keadilan dan mendorong UMKM untuk terus berkembang. Sebagai catatan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dan kontribusinya terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun (Hadijah, 2022). Pemahaman ketentuan tersebut tergambar sebagai berikut :
Gambar 1. Pemahaman UMKM tentang Pasal 7 ayat (2a) UU HPP Sumber : Data kuesioner diolah
Pemahaman akan ketentuan tersebut sudah dilaksanakan oleh sebagaian besar pelaku UMKM,  berdasarkan  data  115  informan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  43,48%  pelaku UMKM  sudah  mengetahui  ketentuan  tersebut  dari  sosialisasi  oleh  pegawai  dan  media penyuluhan  yang  disampaikan  oleh  unit-unit  kerja  DJP  yang  meliputi  KP2KP,  KPP  dan Kantor Wilayah.
Disamping  peran  DJP,  ternyata  peran  komunitas  UMKM  masih  cukup  besar  dalam menyebarkan informasi ketentuan perpajakan dimana 37,68% informan mendapat informasi ketentuan  tersebut  dari  pertemuan-pertemuan  atau  ajang  silaturahmi  antar  anggota komunitas  UMKM.  Dalam  keterangannya  informan  mengungkapkan  bahwa  mereka sebenarnya lebih nyaman berdiskusi dan bertukar pikiran dengan sesama anggota komunitas, meskipun  terkadang  pengetahuan  mereka  tidak  sebanyak  pengetahuan  pegawai  pajak, namun perasaan sebagai sesama pelaku UMKM mendorong mereka untuk belajar bersama dan  mencari  informasi  bersama  jika  terdapat  kesulitan  dalam  memecahkan  masalah perpajakan.  Kesadaran  akan  pentingnya  memenuhi  kewajiban  perpajakan  banyak  tumbuh
43.48% 37.68% 4.85% 8.70% 5.10% DJP Komunitas UMKM
Media Sosial
Media Cetak dan Elektronik Belum Mengetahui
dan  berkembang  dari  hasil  diskusi- diskusi  yang  sering  mereka  lakukan  saat “kopi  darat” antar anggota komunitas baik saat pameran bersama atau saat tertentu yang telah ditentukan bersama.  Infroman  juga  mengungkapkan  bahwa  bergabung  dengan  komunitas  UMKM banyak  manfaatnya  yaitu  dapat  menambah  dan  membangun  jaringan,  menambah  ilmu terkait  dengan  usaha  dan  perkembangan  produk,  dapat  saling  memperkenalkan  produk masing-masing, dan bahkan dapat menjalin kerjasama bisnis antar sesama pelaku UMKM Informan  juga  mengungkapkan  bahwa  informasi  terkait  kebijakan  tersebut  mereka dapatkan  dari  media  sosial  yang  mereka  miliki  seperti  Whatsapp,  Instagram,  Twitter  dan platform  lainnya  sebesar  4,85%  serta  informasi  yang  berasal  media  cetak  dan  elektronik sebesar  8,70%.  Meskipun  tidak  cukup  besar  prosentasenya  namun  sumber  informasi  ini menunjukkan bahwa ada upaya dari pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi sendiri dari sumber-sumber di sekitar mereka, meskipun pada umumnya informasi melalui media sosial  dan  media  elektronik  kurang  begitu  mendalam  dan  komprehensif  namun  dapat menjadi pemicu para pelaku UMKM mencari informasi lebih lanjut terkait ketentuan tersebut lewat komunitas- komunitas UMKM dan unit-unit layanan DJP yang ada di wilayahnya.
Informasi ketentuan tersebut ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh pelaku UMKM, terdapat  5,10%  informan  dari  penelitian  ini  yang  belum  mendapatkan  informasi  terkait kebijakan tersebut. Berdasarkan informasi yang mereka sampaikan rata-rata pelaku UMKM tersebut merasa belum saatnya mencari informasi terkait ketentuan perpajakan untuk UMKM, setelah memperoleh NPWP mereka belum pernah melakukan kewajiban perpajakan seperti melapor dan membayar pajak dengan alasan keuntungan yang mereka hasilkan sampai saat ini masih sangat kecil dan masih dalam proses berupaya untuk mengembangkan usahanya, sehingga informasi yang terkait dengan perpajakan.
B. Makna nilai Rp500.000.000,00, peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan dalam 1 (satu) tahun pajak bagi UMKM.
Memahami  ketentuan  batas  peredaran  bruto  tidak  dikenai  Pajak  Penghasilan  sampai dengan Rp500.000.000,00 merupakan modal dasar bagi pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nilai sebesar Rp500.000.000,00 menjadi point penting apakah nilai sebesar itu memiliki arti bagi wajib pajak, mengingat jika di break down lebih lanjut maka nilai pajak penghasilan yang tidak dikenakan per bulan adalah :
• Peredaran Usaha : 500.000.000 • PPh : 0,5% x 500.000.000 = 2.500.000 per tahun
: 208.000 per bulan
Seberapa penting besarnya nilai PPh Rp208.000,00 per bulan dalam meringankan beban pelaku  UMKM  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  dari  115  informan  dalam penelitian ini pelaku UMKM merasa bahwa nilai Rp208.000,00 merupakan nilai yang hanya cukup signifikan saja (18,84%) dan terdapat 1,45% informan meberikan komentar bahwa nilai tersebut kurang signifikan, karena dibandingkan dengan pembelian bahan baku dan biaya proses produksi nilai tersebut sangat kecil, sehingga para pelaku UMKM menganggap tidak dikenakannya  PPh  atas  peredaran  bruto  dibawah  Rp500.000.000,00  yang  senilai Rp2.500.000,00 setahun atau Rp208.000,00 sebulan belum bisa dirasakan menjadi substitute pengeluaran usaha lainnya. Sebagian besar mereka yang menyatakan cukup signifikan dan kurang  signifikan  masuk  dalam  kelompok  usaha  kecil  yang  usahanya  sudah  mulai berkembang dan meningkat peredaran brutonya.
Pendapat  lain  yang  dominan  adalah  menganggap  nilai  Rp208.000,00  per  bulan merupakan  nilai  yang  berarti  dan  merupakan  nilai  yang  sangat  signifikan  bagi  pelaku UMKM, bagi mereka yang usahanya mulai berkembang (44,93%) maupun yang sudah lama memulai  usahanya  (8,70%)  serta  pelaku UMKM  yang  peredaran  brutonya  tidak lebih  dari Rp500.000.000,00  setahun  (21,74%),  bahkan  bagi  sebagian  pelaku  UMKM  yang  peredaran
brutonya diatas Rp500.000.000,00 setahun nilai tersebut sangat signifikan dalam meringankan beban kewajiban perpajakan (4,35%). Yang menarik keterangan salah seorang informan usaha sambal  “Mamami”  saat  wawancara  menjelaskan  bahwa  biasanya  keuangan  UMKM  dan keuangan keluarga itu sering tercampur sehingga sering lupa kalau ada kewajiban membayar pajak,  namun  saat  mengetahui  bahwa  tidak  perlu  membayar  pajak  karena  peredaran brutonya  tidak  melebih  Rp500.000.000,00  mereka  merasa  senang  dan  nilai  Rp208.000,00 sangatlah berarti.
Berdasarkan pendapat informan tersebut, menunjukkan bahwa sebagaian besar pelaku UMKM  berpendapat  nilai  Rp208.000,00  sangat  signifikan  dalam  membantu  meringankan beban kewajian perpajakan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk menujukkan keberpihakannya kepada kemajuan dunia wirausaha, khususnya bagi usaha mikro dan kecil di Indonesia, dapat memberikan pengaruh positif, sebab beban usaha mikro dan kecil bakal berkurang,  sehingga  ada  dana  tambahan  yang  bisa  dipakai  untuk  pengembangan  usaha, menambah investasi pada aset tetap usaha dan juga bisa menambah modal usaha. Disamping itu dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak yang sering dilakukan pelaku usaha mikro dan  kecil  melalui aktivitas  shadow  economy.  Sebagaimana  diketahui,  banyak  usaha  mikro dan kecil yang masih belum tercatat sebagai wajib pajak (belum mempunyai NPWP) sehingga Ditjen Pajak tidak bisa mengenakan pajak terhadap aktivitas ekonomi mereka (Nadhira, 2022).
Ditinjau dari aspek keadilan ( equity ), kebijakan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi usaha mikro dan kecil yang sedang mengembangkan usahanya dapat fokus mengembangkan  dan  memperluas  pasarnya  karena  belum  memenuhi  batas  kewajiban membayar pajak dan mengalihkan beban pajak yang harusnya dibayarkan ke pengembangan usaha dan perluasan pasar. Kebijakan tersebut harus dirasakan secara adil oleh pelaku UMKM dimana  beban  pajak  haruslah  sama  benar  antara  berbagai  kelompok  yang  berbeda  tetapi dengan  kedudukan  ekonomi  yang  sama,  harus  adil  secara  vertikal,  yaitu  kelompok  yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang  lebih besar daripada kelompok yang tidak memiliki banyak sumber daya ekonomi (Nadhira, 2022).
C. Pelaksanaan  ketentuan  peredaran  bruto  tertentu  tidak  dikenai  PPh  atas  bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak dapat menjadi pendorong bangkitnya UMKM terdampak pandemi covid-19
Beberepa penelitian menunjukkan jenis usaha yang mampu bertahan bahkan mendapat keuntungan  yang  signifikan  berkaitan  dengan  kebutuhan  dasar  seperti  listrik,  air  bersih, pertanian,  peternakan,  perkebunan  dan  perikanan  (Rosita,  2020).  Pratiwi,  dkk  (2021)  juga mengungkapkan  hasil  penelitiannya  bahwa  jenis  usaha  agribisnis  mengalami  peningkatan pendapatan  selama  pandemi  covid-19  yang  terjadi  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  115 informan,  diperoleh  keterangan  terkait  dampak  penademi  covid-19  bagi  pelaku  UMKM sebagai berikut :
Gambar 2. Dampak Pandemi Covid-19 bagi UMKM

## Sumber : Data kuesioner diolah
Dampak yang dirasakan oleh para informan berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa sebagian besar (45,22%) pelaku UMKM sangat terdampak pandemi covid-19, dimana dampak yang dirasakan adalah turunnya omzet atau hasil penjualan yang sangat signifikan dan bahkan mendekati mati suri, sebagian masih berusaha untuk bertahan meskipun pada akhirnya berhenti sementara sampai pandemi mulai mereda, sebagian lagi mencoba untuk mengalihkan jenis usahanya ke jenis usaha yang banyak dibutuhkan oleh kondisi pandemi, sementara sebagian lainnya tidak lagi dapat melanjutkan usahanya karena modal yang sangat terbatas,  dan  hanya  sebagian  kecil  yang  terus  bertahan  sampai  pandemi  mereda  dengan kemampuan apa adanya. Seperti yang dialami Fitri salah seorang informan yang memiliki usaha  jasa  catering  “FF  Catering”  yang  melayani  pesanan  khusus  acara  pernikahan mengalami  dampak  yang  sangat  sigfnifikan  karena  selama  pandemi  pemerintah  melarang adanya  kegiatan  resepsi  pernikahan,  sehingga  membuat  fitri  bertahan  apa  adanya  dengan menerima  pesanan  makanan  para  tetangga  disekitar  rumahnya,  meskipun  hasilnya  tidak sebanding  dengan  usaha  cateringnya  namun  masih  bisa  membuat  fitri  bertahan  untuk mengatasi  kondisi  keuangan  yang  menurun  serta  mempertahankan  usaha  supaya  tetap berjalan.
Untuk  pelaku  UMKM  yang  merasakan  cukup  terdampak  (13,04%)  dan  terdampak (29,57%)  masih  mampu  bertahan  dengan  berbagai  langkah  dan  upaya  untuk mempertahankan usahanya, yaitu dengan mempertahankan dan menambah layanan untuk pelanggan-pelanggannya  yang  loyal  dan  setia,  mengalihkan  fokus  penjualan  lewat  media online atau digital marketing, mencari pekerjaan sampingan namun tetap mempertahankan usahanya  berjalan,  mencoba  diversifikasi  produk  yang  dibutuhkan  pelanggannya  di  masa pandemi,  serta  menekan  biaya  operasional  melalui  pengurangan  karyawan  dengan menangani sendiri usahanya (full time), melakukan efisiensi dan pengetatan anggaran, serta memanfaatkan program-program pemerintah dalam membantu UMKM saat krisis pandemic covid-19. Terkait penggunaan media digital dalam memasarkan produknya banyak informan yang baru belajar dan membuat akun saat pandemi berlangsung, mereka yang awalnya tidak peduli dengan teknologi berusaha keras untuk bisa memahaminya dan mencoba memasarkan produknya  melalui  marketplace  dan  media  social  yang  beru  dibuatnya  seperti  instagram, facebook, tiktok dan whatsapp business.
Pandemi  covid-19  tidak  hanya  berdampak  negatif  kepada  pelaku  UMKM,  namun sebagian pelaku UMKM merasa diuntungkan usahanya dengan adanya pandemi (12,17%). Pada umumnya usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM sejak awal mulai usaha adalah melalui penjualan online sehingga basis pelanggannya adalah mereka yang sudah terbiasa tidak  membeli  langsung  dan  tidak  terpengaruh  dengan  pembatasan-  pembatasan  saat pandemi  terjadi.  Disamping  itu  jenis  usaha  yang  dijalankan  terkait  dengan  kebutuhan-

## Dampak Pandemi Covid-19 bagi UMKM
29.57% 13.04% 12.17%
SANGAT TERDAMPAK     CUKUP TERDAMPAK TERDAMPAK TIDAK TERLALU TERDAMPAK UMKM
kebutuhan saat pandemi seperti bidang kesehatan, makanan dalam kemasan dan agribisnis, bahkan beberapa pelaku UMKM langsung merubah usaha sebelumnya yaitu fashion menjadi usaha bidang kesehatan seperti menjual masker, vitamin-vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh, serta alat kesehatan lainnya.
Berdasarkan data informan terkait pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid- 19 mulai tingkat sangat terdampak sampai dengan terdampak jumlahnya mencapai 87,83% atau sejumlah  101  informan.  Selanjutnya  terhadap  101  informan  tersebut  dilakukan  penggalian informasi  lebih  lanjut  terkait  efektifitas  ketentuan  bagi  pelaku  UMKM  yang  memiliki peredaran  bruto  tertentu  tidak  dikenai  PPh  atas  bagian  peredaran  bruto  sampai  dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.
Mereka merasa jika tidak ada kewajiban membayar pajak, akan membantu meringankan beban  pikiran  mereka  dan  bisa  lebih  fokus  kepada  kegiatan  usahanya.  Meskipun  tarifnya hanya  0,5%  dari  peredaran  bruto  dan  seandainya  mereka  harus  membayar  mereka  tidak merasa  keberatan,  terdapat  semacam  mindset  yang  perlu  menjadi  perhatian  bahwa membayar  pajak  bagi  mereka  masih  menjadi  beban  pikiran  dan  bukan  beban  finansial. Berdasarkan  penggalian  informasi  lanjutan  oleh  peneliti  bahwa  beban  pikiran  yang dimaksudkan  oleh  pelaku UMKM adalah  kata  ‘pajak’  bagi mereka  adalah kewajiban  yang tidak boleh salah dalam menghitung, membayar dan melaporkannya karena dapat berakibat dikenakan  sanksi  dan  denda  yang  cukup  besar.  Mereka  takut  salah,  karena  merasa  ilmu perpajakan yang mereka miliki sangat terbatas dan tidak banyak waktu cukup untuk belajar ilmu perpajakan.
Tabel 1. Efektifitas Ketentuan Penghasilan Bruto TertentuTidak Dikenakan PPh bagi Pelaku UMKM
Sumber : Pengolahan data hasil kuesioner
Sebanyak  13,86%  informan  menyatakan  cukup  membantu  untuk  bangkit  kembali karena sebagian besar mereka termasuk kelompok yang terdampak ringan atau sedang dan memahami bahwa kewajiban perpajakan merupakan bagian dari tugas dari pelaku UMKM dalam menjalankan  usahanya  sehingga bagi mereka  nilai  pajak  yang  tidak  dikenakan  PPh bukanlah hal yang mendasar.
Namun disisi lain sebagian besar informan menyatakan sangat terbantu oleh kebijakan tersebut, baik untuk tetap bertahan saat pandemi (32,67%) maupun untuk memulai usaha lagi dan  bangkit  pasca  pandemic  covid-19  (53,47&).  Bagi  pelaku  UMKM  kebijakan  perpajakan tersebut bisa menjadi pemicu semangat mereka dalam mempertahankan dan bangkit pasca pandemi,  karena  kebijakan  tersebut  menunjukkan  adanya  perhatian  pemerintah  dalam menangani  pelaku  UMKM,  nilai  PPh  yang  tidak  dikenakan  pajak  sangatlah  berarti  bagi mereka  berapapun  nilainya.  Secara  psikologis  mereka  merasa  bisa  lebih  fokus  menangani bangkitnya usaha mereka tanpa dibebani pemikiran-pemikiran tentang pembayaran pajak, apalagi  jajaran  DJP  banyak  membantu  UMKM  dalam  memberikan  ilmu  pengetahuan  di bidang  dunia  usaha  di  luar  perpajakan  dengan  bekerjasama  dengan  beberapa  lembaga
No. Uraian Jumlah % 1. cukup membantu 14 13,86 % 2. sangat membantu, untuk bertahan semaksimal mungkin selama masa pandemi 33 32,67 % 3. sangat membantu, untuk memulai usaha yang jatuh akibat pandemi 54 53,47 % Jumlah 101 100 %
pemerintah  dan  swasta  lainnya.  Bagi  sebagian  besar  mereka  nilai  peredaran  bruto  sebesar Rp500.000.000,00  dan  pajak  Rp2.500.000,00  (0,5%  x  peredaran  bruto)  adalah  jumlah  yang cukup  signifikan  dalam  membantu  mengurangi  beban  pengenaan  pajak.  Pelaku  UMKM berharap kebijakan tersebut terus dipertahankan bahkan sebagian mereka mengajukan usul untuk  menambah  batasan  peredaran  bruto  tidak  dikenakan  PPh  yang  semula Rp500.000.000,00 menjadi Rp1.000.000.000,00, dengan pertimbangan kenaikan tingkat inflasi dan naiknya nilai-nilai barang dan jasa.

## D. Penerapan  KMK  Nomor  :  396/KMK.01/2022  tentang  Program  Sinergi  UMKM Kementrian  Keuangan  oleh  BPPK  dan  Fungsional  Widyaiswara  sebagai  bagian  dari Kemenkeu Satu
Kementrian  Keuangan  sebagai  salah  satu  kementrian  yang  juga  terkait  dengan pembinaan  UMKM  telah  mengeluarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  : 396/KMK.01/2022  tentang  Program  Sinergi  Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  Kementrian  Keungan,  dan  menindaklanjuti  dengan  ditetapkannya  Kebijakan Program UMKM Kementrian Keuangan Satu. Langkah awal dalam implementasi program sinergi pemberdayaan UMKM pada tahun 2023 dimulai dengan kolaborasi berbagai program pemberdayaan  dengan  didukung  basis  data  UMKM  dan  menjadi  Daftar  Sasaran  Bersama (DSB)  program  sinergi  pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  Kementerian Keuangan  (Program  UMKM Kemenkeu  Satu)  Tahun  2023.  Kolaborasi  tersebut  melibatkan seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri dari Unit Eselon I, Unit Non Eselon, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Keuangan. BUMN dan BLU tersebut merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di lingkungan Kementerian Keuangan (Prasetya, 2023).
Dukungan  BPPK  dalam  mensukseskan  sinergi  UMKM  Kemenkeu  Satu  diwujudkan dalam  program  pembelajaran  bagi  UMKM  yang  meliputi  3  (tiga)  aspek  yaitu  Pelatihan, Pendampingan dan Edukasi Publik untuk pelaku UMKM dengan model penguatan sebagai berikut :

## Tabel 2 Model Pembelajaran bagi UMKM
Sumber : Laporan Sosialisasi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu
Pembelajaran bagi UMKM tersebut dilaksanakan dengan berbagai jenis kegiatan yaitu Pelatihan  Klasikal,  Pengmas  Dosen, E-Learning Terjadwal,  KCOC  (Kemenkeu  Corpu OpenClass), E-Learning  Open  Access dan  Pendampingan/Narasumber.  Kegiatan  dan  Pola Layanan BPPK untuk UMKM yang berbasis DSB (Daftar Sasaran Bersama) selama ini sudah dilaksanakan  dengan  baik  oleh  semua  Pusdiklat/PKN  STAN  dan  Balai  Diklat  Keuangan, namun untuk Balai Diklat Keuangan menjadi bagian dalam kegiatan Perwakilan Kementrian Keuangan Provinsi masing- masing yang dikelola oleh Kelompok Kerja Teknis Joint Program UMKM Kementrian Keuangan Provinsi.
Peran Widyaiswara sebagai salah satu komponen utama dalam Tim Sinergi Kemenkeu Satu untuk UMKM tidak hanya sebagai salah Nara Sumber dalam berbagai pelatihan yang sudah  diselenggarakan  namun  berperan  strategis  dalam  mensupport  materi-materi pendukung  seperti  modul-modul  untuk  UMKM  serta  video-video  materi  pelatihan  untuk UMKM  seperti  Modul  terkait  dengan  Laporan  Keuangan  UMKM,  Siklus  Akuntansi, Ketentuan  Perpajakan  atas  Ekspor,  Strategi  Pemasaran  Produk  Ekspor,  Kewajiban  Pajak untuk UMKM, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa untuk UMKM serta materi lainnya yang sangat membantu peningkatan pengetahuan para UMKM. Di setiap Pusdiklat dan BDK selalu melibatkan Widyaiswara dalam setiap pelatihan dan eduksi UMKM melalui program KCOC (Kemenkeu Corpu Open Class) dengan berbagai tema yang khusus diadakan untuk UMKM baik  terkait  dengan  referensi  keilmuan  yang  selama  ini  melekat  pada  fungsi  Widyaiswara maupun terkait dengan keahlian sebagai individu yang bermanfaat bagi pelaku UMKM.
Dari  sisi  pelaku  UMKM  yang  pernah  menerima  undangan  untuk  menghadiri  acara pelatihan ataupun pembinaan yang dilakukan oleh jajaran Kementrian Keuangan melalui Tim Sinergi  Pemberdayaan  UMKM,  perlu  diketahui  sejauh  mana  mereka  sudah  merasakan program-program  yang  dilaksanakan  oleh  Kemenkeu  Satu  baik  yang  dilaksanakan  oleh masing-masing unit kerja secara mandiri maupun melalui kolaborasi dari beberapa unit kerja yang  tergabung  dalam  Perwakilan  Kementrian  Keuangan  di  masing-masing  wilayah  dan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Dari data 115 informan didapat hasil sebagai berikut :
Tabel 3 Respon Pelaku UMKM terhadap upaya Kemenkeu Satu mendorong UMKM untuk maju dan berkembang No. Uraian Jumlah % 1. tidak merasakan 1 0,87 % 2. kurang begitu merasakan 18 15,65 % 3. cukup merasakan 22 19,13 % 4. sangat merasakan, melalui pelatihan teknis dan pendampingan dalam aktualisasinya 24 20,87 % 5. sangat merasakan, melalui sosialisasi dan pelatihan laporan keuangan oleh jajaran Kemenkeu Satu 50 43,48 % Jumlah 115 100,00 % Sumber : Pengolahan data hasil kuesioner
Berdasarkan  tabel  tersebut  sebagian  besar  informan  sudah  sangat  merasakan  upaya jajaran Kemenkeu Satu berperan dalam mendorong bangkitnya UMKM untuk lebih maju dan berkembang,  dimana  20,87%  terkait  pelatihan  dan  pendampingan  materi  permodalan, perijinan,  sertifikasi  halal,  pelatihan  mesin-  mesin  pengemasan  dan  pelabelan,  teknik  foto
produk, pemasaran melalui digital marketing, pemasaran melalui pameran dan expo produk- produk  UMKM  serta  pemasaran  melalui  ekspor.  Serta  43,48%  terkait  penyusunan  laporan keuangan yang sederhana sampai dengan laporan keuangan lengkap baik melalui perhitngan manual maupun aplikasi yang lebih mudah dan user friendly.
Sedangkan  untuk  informan  yang  kurang  begitu  merasakan  (15,65%)  dan  cukup merasakan (19,13%) menerangkan bahwa mereka sudah beberapa kali mendapat undangan untuk kegiatan UMKM baik dari KPP Pratama (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) maupun dari unit kantor lainnya namun materi yang disajikan tidak berkelanjutan dan merasa materi yang  sebelumnya  tidak  ada  hubungannya  dengan  materi  yang  baru,  misalnya  pelatihan sebelumnya tentang digital marketing untuk melejitkan omzet sedangkan materi yang baru adalah  bagaimana  cara  mengurus  perijinan  dan  pemasaran  ekspor,  sedangkan  sebagian peserta  usahanya  sudah  berjalan  cukup  lama  dan  sudah  memiliki  ijin  usaha,  untuk  jenis usahanya  adalah  café  atau  rumah  makan  yang  secara  model  pemasaran  tidak  sampai  ke ekspor. Padahal mereka berharap setelah materi digital marketing mareka ingin mendapat materi pengemasan produk dan penyajian yang menarik. Terkadang mereka juga diundang lagi acara sosialisasi untuk materi yang sama namun oleh unit kantor yang berbeda sehingga mereka kurang bersemangat dalam menerima materi tersebut.
Dalam  mengakomodasi  informasi  yang  disampaikan  para  pelaku  UMKM  perlu diupayakan  hormonisasi  dan  kolaborasi  dengan  memanfaatkan  potensi  dan  sumber  daya yang  dimiliki  oleh  BPPK  dengan  tetap  berpedoman  pada  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor : 396/KMK.01/2022. Untuk itu dalam penelitian ini diusulkan sebuah pelatihan yang dapat mengakomodir kepetingan UMKM akan pelatihan yang berdampak signifikan dalam usaha  baik  dalam  jangka  pendek  dan  jangka  panjang,  dengan  nama  Pelatihan  UMKM Terintegrasi dan Berkelanjutan (PUTB) dengan langkah-langkah :

## Gambar 3. Diagram Pembentukan Pelatihan UMKM
Terintegrasi dan Berkelanjutan (PUTB)
Dari diagram tersebut tampak bahwa kekuatan DSB (Daftar Sasaran Bersama) sebagai database peserta pelatihan, pendampingan dan UMKM akan lebih dimaksimalkan fungsinya sehingga semakin jelas arah pelatihannya, dengan lang-langkah sebagai berikut :
• Melakukan Identifikasi para pelaku UMKM yang berada di wilayah kerja masing- masing Pusdiklat dan Balai DIklat Keungan. Pendataan bisa bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM atau Kementrian Koperasi dan UKM, data pelaku UMKM di Kantor Pelayanan Pajak serta data pelaku UMKM di beberapa komunitas UMKM di masing-masing wilayah
dan dilakukan klasterisasi berdasarkan jenis usahanya seperti usaha perdagangan, usaha kuliner (café, restoran dan sejenisnya) serta usaha dalam bidang jasa, yang menjadi bahan masukan DSB di Pokja wilayah masing- masing.
• Klasterisasi  dimaksudkan  untuk  memudahkan  penyusunan  kurikulum  dan  materi pelatihan dan memudahkan pelaku UMKM dalam memahami materinya. Setiap klaster tersebut ditetapkan pelaku UMKM yang akan masuk kelompok UMKM binaan dengan jumlah  menyesuaikan  kemampuan  masing-masing  pokja  wilayah,  yang  berkisar  lebih kurang 30 pelaku UMKM untuk setiap kelompok, yang nanti akan terdiri dari beberapa gelombang angkatan.
• Masing-masing pokja wilayah mengadakan FGD dengan kelompok UMKM binaan yang sudah ditetapkan dengan melakukan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) mulai dari hulu sampai hilir. Analisis mulai dari permodalan sampai dengan penjualan dan pembuatan laporan keuangan.
• Untuk narasumber pelatihan perlu dilakukan identifikasi kompetensi para Widyaiswara yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan baik kompetensi yang bersifat hardskill maupun softskill . Para Widyaiswara juga diharapkan dapat berkolaborasi dengan narasumber yang memiliki kemampuan teknis terkait jenis usaha pelaku UMKM.
• Berdasarkan  AKP  tersebut  dibuatlah  sebuah  Pelatihan  UMKM  Terintegrasi  dan Berkesinambungan  (PUTB).  Terintegrasi  dimaksudkan  bahwa  materi  tersebut  sesuai dengan  bidang  usahanya  dan dapat  langsung  diterapkan dalam  pengelolaan  usahanya dengan harapan ada nilai tambah dalam hasil akhirnya. Sedangkan berkesinambungan artinya materi yang disampaikan salit terkait antara materi yang sekarang dengan materi sebelumnya dan materi selanjutnya.
• Setelah  pemberian  materi  dalam  pelatihan  seluruhnya  telah  tersampaikan  dari  hulu sampai  ke  hilir  untuk  setiap  kelompok  jenis  usaha  maka  selanjutnya  setiap  kelompok tersebut  dibentuk  sebuah  kelompok  diskusi Community  of  Practice (CoP)  melalui  grup- grup di media sosial whatsapp atau yang sejenisnya.
• Proses yang terakhir adalah melakukan review dan evaluasi terhadap proses yang sudah dijalankan untuk dijadikan bahan masukan dalam melakukan perbaikan- perbaikan bagi angkatan-angkatan berikutnya.
• Selanjutnya  kembali  ke  proses  awal  bank  data  pelaku  UMKM  di  DSB  untuk  dibuat kelompok baru, begitu seterusnya sampai terbentuk kelompok-kelompok pelaku UMKM yang  terus  berdiskusi  dan  berkomunikasi  diantara  mereka  sesama  alumni  pelatihan terintergrasi  dan  berkesinambungan  yang  diselenggarakan  oleh  BPPK  dan  tim  Pokja UMKM Kemenkeu Satu.

## PENUTUP

## Simpulan
Pemahaman pelaku UMKM akan kewajiban perpajakan termasuk pemahaman tentang ketentuan  bagi  wajib  pajak  orang  pribagi  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak mencapai total 94,9%, hal ini menunjukkan peran DJP  dan  perangkatnya  serta  komunitas-komunitas  UMKM  dalam  memberikan  sosialisasi kewajiban perpajakan dapat diterima dan dipahami oleh pelaku UMKM. Jika dilihat dari nilai PPh yang tidak dikenakan pajak relatif tidak begitu besar, namun ternyata bagi pelaku UMKM kebijakan tersebut tidak semata-mata dilihat dari nilai rupiahnya namun kebijakan tersebut membuat mereka merasa tidak ada tambahan beban kewajiban sehingga dapat menambah perhatiannya  kepada  upaya  untuk  mengembangkan  usahanya.  BPPK  sebagai  bagian  dari Kemenkeu  Satu  sudah  turut  aktif  dalam  dalam  program  pemberdayaan  UMKM  tersebut dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada termasuk peran Widyaiswara yang
kaya  akan  keberagaman  kompetensinya.  Program  pembinaan  yang  dilakukan  meliputi  3 (tiga) aspek yaitu Pelatihan, Pendampingan dan Edukasi Publik.

## Saran
Peran  DJP,  BPPK  dan  perangkat  pendukungnya  sebagai  bagian  dari  Kemenkeu  Satu dalam  mensosialisasikan  kewajiban  perpajakan  dan  pelatihan  pengembangan  usaha  harus terus menggandeng dan berkolabrasi dengan komunitas-komunitas UMKM diwilayah unit kerja  masing-masing,  mengingat  pelaku  UMKM  masih  memiliki  rasa  kebersamaan  dan persaudaraan antar sesama pelaku UMKM yang sangat tinggi. Perbanyak kegiatan FGD dan CoP  untuk  mendengarkan  masukan  dan  harapan  para  pelaku  UMKM  dalam  memenuhi kewajiban perpajaknnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Center,  K.  I.  (2020,  Juni).  Survey  terhadap  206  pengusaha  UMKM.  Diambil  kembali  dari Digitalisasi UMKM di tengah Pandemi Covid-19: https://katadata.co.id/umkm
Institute, M. (2021). Situasi Terkini UMKM  - Hasil Survei Kuartal IV-2021. Jakarta: Mandiri Office of Chief Economist.
Irawati, Z. M. (2021). Latar Belakang dan Tujuan UU Perpajakan yang Jadi Tonggak Sejarah. Jakarta: Oke Finance.
Kementrian  Keuangan.  (2022).  KMK  Nomor  :  396/KMK.01/2022  tentang  Program  Sinergi Pemberdayaan  UMKM  Kementrian  Keuangan.  Jakarta:  Biro  Umum  Kementrian Keuangan.
Keuangan, K. (2021). UU Harmonisasi Peratutan Perpajakan : Membangun Sistem Perpajakan Yang Adil, Sehat. Efektif dan Akuntabel. Jakarta: Kementrian Keuangan.
Menkumham, R. I. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan menengah. Jakarta: Menkumham.
Menkumham,  R.  I.  (2018).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2013  tentang  Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang  Memiliki  Peredaran  BrutoTertentu.  Jakarta:  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89.
Menkumham,  R.  I.  (2021).  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan.  Jakarta:  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021 Nomor 246.
Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bandung: Ghalia Indonesia.
Thabroni, G. (2022, 04 27). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh). Diambil kembali  dari  Serupa.id:  https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-  kualitatif- konsep-contoh/