Analisis Kemampuan Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanggerang Tahun Anggaran 2016-2020
Ahmad Fajri 1) , Agus Munandar 2)
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul
Ahmad.fajri@esaunggul.ac.id ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History: Received: November 17, 2021 Accepted: November 31, 2021 Published: December 01, 2021 The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  capability  and  financial performance  of  the  Tangerang  City  Government.  Financial  capability analysis  is  carried  out  using  two  approaches:  Ratio  Analysis  of  Fiscal Autonomy  Degrees  (DOF)  and  Routine  Ability  Index  (IKR).  Financial performance  analysis  is  carried  out  using  two  approaches:  Effectiveness Ratio Analysis of Regional Original Income (PAD) and the Independence Ratio. The results obtained are the ability and financial performance of the Tangerang City Government in the period 2016 to 2020 seen from the DOF Ratio, IKR Ratio, PAD Effectiveness Ratio, and Independence Ratio which significantly  shows  good  results.  With  the  ratio  of  Degrees  of  Fiscal Autonomy (DOF) it can be seen that Tangerang City's Original Regional Revenue  (PAD)  has  sufficient  ability  to  contribute  to  overall  regional income.  The  IKR  ratio  shows  that  the  Tangerang  City  Government  has been  able  to  finance  its  routine  expenditures  through  Local  Revenue. Through  the  Effectiveness  ratio,  it  can  be  seen  that  the  Tangerang  City government  has  effectively  succeeded  in  realizing  its  original  regional revenue target. Finally, by using the independence ratio, it shows that the Tangerang  City  government  has  succeeded  in  having  a  high  level  of independence  in  terms  of  financing  government  activities,  development, and services to the community.
Keyword: Fiscal  Autonomy  Degree Ratio,  Independence  Ratio, PAD  Effectiveness  Ratio, Regional Financial Capacity, Regional Financial Performance, Routine Capacity Index
(IKR)

## ABSTRAK

## Correponding Author:
Ahmad Fajri Agus Munandar Ahmad.fajri@esaunggul.ac.id Agus.munandar@esaunggu.ac.id
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  kemampuan  dan  kinerja keuangan dari Pemerintah Kota Tangerang. Analisa kemampuan keuangan dilakukan  dengan  menggunakan  dua  pendekatan  yaitu  Analisa  Rasio Derajat  Otonomi  Fiskal  (DOF)  dan  Indeks  Kemampuan  Rutin  (IKR). Analisa kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Analisa Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rasio Kemandirian.  Hasil  yang  didapatkan  yaitu  kemampuan  dan  kinerja keuangan  Pemerintah  Kota  Tangerang  dalam  rentang  waktu  tahun  2016 hingga 2020  dilihat dari  Rasio  DOF,  Rasio  IKR,  Rasio  Efektifitas  PAD, dan  Rasio  Kemandirian  secara  signifikan  menunjukkan  hasil  yang  baik. Dengan rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dapat terlihat Pendapatan Asli daerah  (PAD)  Kota  Tangerang  telah  memiliki  kemampuan  yang  cukup dalam  berkontribusi  pada  pendapatan  daerah  secara  keseluruhan.  Rasio IKR menunjukkan Pemerintah Kota Tangerang sudah mampu membiaya belanja rutinnya melaui Pendapatan Asli Daerah. Melalui rasio Efektifitas telihat  pemerintah  Kota  Tangerang  secara  efektif  telah  berhasil merealisasikan  target  penerimaan  asli  daerahnya.  Terakhir  dengan menggunakan  rasio  kemandirian  menunjukkan  pemerintah  Kota Tangerang  berhasil  memiliki  tingkat  kemandirian  yang  tinggi  terkait pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
http://journal.unj/unj/index.php/wahana-akuntansi ISSN: 2302 – 1810
How to Cite:

## PENDAHULUAN
JABODETABEK  adalah  akronim  dari Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi yang  merupakan  kawasan  metropolitan  di sekitar  Jakarta.  Kota  Tangerang  terletak pada  bagian  timur  Provinsi  Banten  dan menjadi Kota Terbesar di Provinsi Banten. Kota  ini  juga  sekaligus  menjadi  Kota terbesar  ketiga  di  JABODETABEK.  Luas yang dimiliki Kota Tangerang yaitu kurang lebih  153,9  km 2 .  Berbatasan  dengan Kabupaten  Tangerang  di  sisi  Barat  dan Utara, kemudian di sisi Selatan berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, sedangkan di  sisi  Timur  berbatasan  dengan  DKI Jakarta. Terdapat salah satu sungai terbesar Pulau Jawa yang melintasi Kota Tangerang dan  sekaligus  menjadi  identitas  Kota Tangerang  itu  sendiri  yaitu  Sungai Cisadane.  Sungai  yang  letak  hulunya berada di lereng Gunung Salak dan Gunung Pangrango, Bogor ini sudah menjadi bagian dari  Kota  Tangerang  dan  sangat  melekat sehingga tidak bisa dipisahkan.
Provinsi  Banten  merupakan  provinsi dimana  Kota  Tangerang  berada.  Kota
Tangerang  hingga  kini  dipimpin  oleh seorang walikota Bapak H. Arief Rachadiono  Wismansyah,  BSc.,  Mkes, bersama dengan wakil walikota Bapak Drs. H. Sachrudin. Terdapat sejumlah 1.742.604 jiwa  yang  tercatat  sebagai  penduduk  Kota Tangerang dan tersebar pada 13 kecamatan (Batuceper,  Benda,  Cibodas,  Ciledug, Cipondoh, Jatiuwung, Karangtengah,
Karawaci,  Larangan,  Neglasari,  Periuk, Pinang,  Tangerang)  dan  104  kelurahan yang  dipimpin  oleh  Bapak  H.  Arief Rachadiono  Wismansyah,  BSc.,  Mkes, selaku walikota Kota Tangerang (Tangerang,  2020).  Sebelumnya  Kota Tangerang  adalah  bagian  dari  wilayah Kabupaten  Tangerang,  namun  statusnya kini  berubah  dan  meningkat  menjadi  kota administratif. Hingga akhirnya saat ini Kota Tangerang telah ditetapkan sebagai kotamadya  pada  tahun  1993.  Terdapat pergantian  sebutan  pada  tahun  2001  yang sebelumnya  Tangerang  memiliki  sebutan ‘kotamadya’, berubah sebutannya menjadi ‘kota’.  Berikut  adalah  demografi  Kota Tangerang pada gambar 1.
Fajri,  A.,  &  Munandar,  A.  (2021). Analisis  Kemampuan  Dan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Tanggerang  Tahun  Anggaran  2016-2020.Jurnal  Ilmiah  Wahana  Akuntansi,  16(2),  226-236  https:// doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/16.026

## Gambar 1: Demografi Kota Tangerang

## Sumber: (tangerangkota.go.id, 2020)
Kota Tangerang tentunya memiliki tantangan  yang  tidak  mudah  untuk  dapat mencapai kesejahteraan rakyatnya, terlebih kota  ini  harus  mampu  bersaing  dengan kawasan metropolitan lain di sekitar Jakarta yaitu  Bogor-Depok-Bekasi.  Dilihat  dari laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang yang  tercatat  pada  situs  resmi  Pemerintah Kota Tangerang yaitu  sebesar 6,32% dan 5, 32%  secara  nasional  dengan  pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar 4,94 triliun rupiah yang ditargetkan (Tangerang, 2020). Seperti yang diatur dalam UU. No. 33 tahun 2004  yang  pada  intinya  yaitu  pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola  keuangan  secara  mandiri. Beberapa  bentuk  praktek  desentralisasi keuangan yaitu pendanaan mandiri, menjalin  kerjasama  pendanaan  dengan pihak  swasta  untuk  penyediaan  pelayanan dan infrastuktur, perluasan sumber pendapatan daerah melalui berbagai retribusi,  dana  bagi  hasil  dari  Pemerintah Pusat, dan juga hutang luar negeri (Efriadi, 2012).  Bagaimana  Kota  Tangerang  yang bisa  dikatakan  sebagai  kota  kecil  ini mampu untuk membiayai anggaran daerahnya  sehingga  tidak  bergantung secara  signifikan  kepada  pemerintahan Kabupaten  Tangerang  maupun  Provinsi Banten.  Penulis  tertarik  untuk  meneliti
Kota  Tangerang  ini  khususnya  dalam kemampuan mengelola kemampuan keuangan dan kinerja keuangan daerahnya. Adanya pandemi Covid-19 hingga saat ini di  Indonesia  khususnya  Kota  Tangerang juga  menjadi  alasan  lainnya  bagi  peneliti untuk menganalisa bagaimana kota ini bisa merespon  dan  beradaptasi  secara  cepat dimana  segala  sektor  ikut  terkena  imbas kebijakan pemerintah pusat.

## TINJAUAN TEORI
Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau  lebih  singkatnya  dikenal  dengan APBD merupakan suatu bentuk pembuatan anggaran  yang  berisi  rincian  daftar  dan dibuat  secara  sistematis.  Anggaran  ini memuat  perencanaan  Pemerintah  daerah baik  itu  penerimaan  maupun  pengeluaran. Pemerintah  daerah  yang  dimaksud  yaitu Pemerintah tingkat II kabupaten/kota, atau pemerintah  daerah  tingkat  I  atau  provinsi. APBD  menurut  Permendagri  No.  21/2011 adalah  suatu  agenda  keuangan  pemerintah daerah  dalam  kurun  waktu  setahun  yang dibahas  dan  disetujui  oleh  pemerintah daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD),  serta  ditetapkan  dengan peraturan  daerah,  termasuk  tujuan  APBD. Anggaran  APBD  ini  disusun  dengan
komponen  penerimaan  dan  pengeluaran. Pemasukan  APBN  yaitu  berasal  dari:  (1) pendapatan  asli  daerah  (PAD),  (2)  dana alokasi  umum  (DAU),  (3)  dana  alokasi khusus (DAK), dan (4) bagi hasil.
Dalam penyusunan APBD Kota Tangerang perlu  diperhatikan  prioritas  kebutuhan masyarakat Kota Tangerang. Dalam kurun waktu  satu  tahun  pembuatan  peraturan daerah  merupakan  kunci  terbentuknya APBD.  Pemimpin  daerah  harus  mampu mengatasi  masalah  dan  kesulitan  utama yang  muncul  di  daerahnya  (Kamaludin et al. , 2021).

## Kemampuan Keuangan daerah
Pada  prinsipnya  kapabilitas  keuangan daerah  adalah  bagaimana  daerah  bisa membiayai sendiri atas anggaran yang telah disusun. Daerah dikatakan mampu berotomi  apabila  daerah  bisa  menggali potensi-potensi  yang  ada  diaderahnya  dan bisa diterjemahkan menjadi arus kas masuk untuk  membiayai  pos-pos  belanja  daerah. Selain  itu  Kemampuan  Keuangan  Daerah bisa  didefinisikan  sebagai  pengelompokan suatu  daerah  berdasarkan  Kemampuan Keuangan Daerah yang diatur menggunakan  formula  sebagai  dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
Beberapa  rasio  dapat  digunakan  untuk menilai  bagaimana  kinerja  kemampuan daerah  dapat  dikatakan  baik  yaitu  rasio DOF  (Derajat  Otonomi  Fiskal)  dan  IKR (Indeks Kemampuan Rutin) (Sijabat & Dkk, 2014). Rasio DOF adalah melihat bagaimana PAD memiliki peran signifikan dibandingkan  dengan  total  penerimaan daerah. Sedangkan IKR bisa menunjukkan sejauhmana  PAD  berperan  dalam  proses belanja rutin. Anggraini (2015) membuktikan  bahwa  Pemerintah  Kota Tangerang  memiliki  kemampuan  yang cukup  untuk  melakukan  otonomi  daerah serta  kinerja  keuangan  juga  menunjukkan hasil yang positif.

## Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja  keuangan  daerah  pada  prinsipnya memperlihatkan  bagaimana  pemerintah kota maupun kabupaten mampu menyusun anggaran  penerimaan  dan  belanja  daerah serta  merealisasikannya  secara  signifikan. Semakin  tinggi  realisasi  suatu  daerah terhadap  anggaran  yang  dimilikinya  maka bisa  dikatakan  daerah  tersebut  memiliki kinerja  yang  baik.  Pengukuran  kinerja keuangan  daerah  bisa  dilakukan  dengan beberapa rasio diantaranya rasio Efektifitas penerimaan asli daerah dan rasio kemandirian. Rasio Efektifitas penerimaan asli  daerah  menunjukkan  seberapa  efektif penerimaan asli daerah yang telah direncanakan mampu direalisasikan
pendapatannya sedangkan rasio kemandirian menunjukkan seberapa mandiri  PAD  memiliki  peranan  dominan dibandingkan  dengan  penerimaan  lainnya. (Mutiha,  2016)  yang  meneliti  Pemerintah Kota  Bogor  telah  membuktikan  pola hubungan kemandirian daerah Kota Bogor yaitu menunjukkan pola hubungan konsultatif.  Hal  ini  menunjukkan  lebih dominannya peran pemerintah pusat dibanding pemerintah kota bogor.

## METODE
Penulis  melakukan  penelitian  deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan  secara  sistematis,  akurat, dan  faktual  berdasarkan  fakta  dan  sifat populasi tertentu. Jenis data pada penelitian ini  yaitu  data  sekunder  berupa  laporan keuangan  pemerintah  kota  Tangerang khususnya  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) dari  tahun  2016-2020.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  metode  dokumentasi dimana peneliti mengunduh file dari Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Kota  Tangerang secara langsung.
Tahapan-tahapan analisis laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Menghitung  rasio  Derajat  Otonomi Fiskal (DOF)
Berikut adalah formula yang digunakan untuk  mendapatkan  rasio  Derajat Otonomi Fiskal (DOF) pada penelitian ini:

## Tabel 1: Kategori Kemampuan Daerah
Sumber: Munir, dkk (2004) dalam Sijabat, dkk (2014)
Tabel  1  memperlihatkan  kategori kemampuan daerah dalam hal kemampuan keuangan.
2. Menghitung  Indeks  Kemampuan Rutin (IKR)
Berikut  formula  yang  dipakai  untuk mendapatkan nilai Indeks Kemampuan Rutin (IKR) pada penelitian ini:
Kategori kemampuan daerah dalam hal kemampuan keuangan yang dilihat dari nilai IKR mengacu pada tabel 1.
3. Menghitung Rasio Efektifitas Penerimaan Asli Daerah (PAD)
Untuk  dapat  menghitung  rasio  Efektifitas penerimaan  asli  daerah  Rumus  yang digunakan sebagai berikut:

## Tabel 2: Tingkat Efektifitas PAD
Sumber: Mahsun (2006) dalam Sijabat, dkk (2014)
Tabel  2  menunjukkan  kategori  Efektifitas keuangan daerah dilihat dari rasio Efektifitasnya.

## 4. Menghitung Rasio Kemandirian
Berikut formula untuk mengetahui besarnya Rasio Kemandirian suatu daerah.
Tabel 3: Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah
Sumber: Purba (2012) dalam Sijabat, dkk
(2014)
Tabel 3 menunjukkan kategori kemampuan keuangan daerah dilihat dari rasio kemandirian dan kategori pola hubungannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemampuan Keuangan Pemkot Tanggerang
Berdasarkan  data  yang  ada,  diperoleh hasil kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tangerang sebagai berikut:

## Tabel 4: Rasio DOF Kota Tangerang Tahun 2016-2020
TAHUN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TOTAL PENDAPATAN DAERAH RASIO DOF KEMAMPUAN KEUANGAN 2016 Rp   1,590,080,030,000 Rp   3,388,541,592,672 47% Baik 2017 Rp   1,991,898,969,395 Rp   3,930,164,161,844 51% Sangat Baik 2018 Rp   1,864,385,584,947 Rp   3,971,571,451,402 47% Baik 2019 Rp   2,027,112,805,905 Rp   4,277,659,353,829 47% Baik 2020 Rp   1,649,002,723,454 Rp   3,648,663,446,803 45% Baik Total Rp   9,122,480,113,701 Rp 19,216,600,006,550 - - Rata-rata Rp   1,824,496,022,740 Rp   3,843,320,001,310 47% Baik
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang
Pada  tabel  4,  terlihat  rasio  DOF  Kota Tangerang pada rentang  waktu  2016-2020 rata-rata  stabil  disetiap  tahunnya  dengan persentase  sebesar  47%.  Terlihat  adanya peningkatan ditahun 2017 dengan persentase 51%, namun setelah itu kembali
mengalami penurunan menjadi 47% ditahun 2018-2019 dan menjadi 45% pada tahun 2020. Kenaikan dan penurunan rasio DOF  tidak  memperlihatkan  nilai  yang sangat  signifikan  dan  masih  masuk  dalam kategori baik.
Terlihat  nilai  rata-rata  rasio  DOF  tahun 2016-2020  yaitu  sebesar  47%  yang  dapat disimpulkan Pendapatan Asli daerah (PAD)
Kota
Tangerang telah memiliki kemampuan yang cukup dalam memberikan  sumbangan  pada  pendapatan daerah. Terlihat disetiap tahunnya mengalami peningkatan penerimaan kecuali tahun 2018 Rp. 1.864.385.584.947 yang  mengalami  penurunan  dibanding tahun 2017 sebesar Rp. 1.991.898.969.395,
serta  tahun  2020  Rp.  1.649.002.723.454 yang  lebih  rendah  dibanding  tahun  2019 sebesar 2.027.112.805.905. Semakin tinggi pendapatan  asli  daerah  dibanding  total penerimaan daerah, maka semakin menunjukkan kemandirian daerah tersebut dalam  membiayai  anggarannya  sendiri dalam  hal  ini  Kota  Tangerang.  Berikut adalah grafik PAD dan Penerimaan Daerah Kota  Tangerang  selama  5  tahun  terakhir pada gambar 2 dibawah ini.
Gambar 2: PAD dan Total Penerimaan Daerah Kota Tangerang
Sumber: Data diolah, 2021
Gambar 2 memperlihatkan besarnya penerimaan  asli  daerah  (PAD)  dan  Total Penerimaan  Daerah  Kota  Tangerang  pada tahun  2016  sampai  2020.  Besarnya  nilai rasio  Derajat  Otonomi  Fiskal  (DOF)  yang merepresentasikan  kemampuan  keuangan
daerah Kota Tangerang apabila ditampilkan dalam  diagram  akan  tampak  sebagai berikut:
Gambar 3: Rasio DOF Kota Tangerang 0 1,000,000,000,000 2,000,000,000,000 3,000,000,000,000 4,000,000,000,000 5,000,000,000,000 2016 2017 2018 2019 2020 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TOTAL PENERIMAAN DAERAH
Sumber: Data Diolah, 2021
Berikut  hasil  rasio  Indeks  Kemampuan Rutin (IKR) Kota Tangerang selama tahun 2016 sampai 2020 yang telah didapatkan:
T abel 5: Rasio Indeks Kemampuan Rutin Pemkot Tangerang Tahun Anggaran
2016-2020
TAHUN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BELANJA RUTIN RASIO IKR KESIMPULAN 2016 Rp  1,590,080,030,000    Rp   2,759,008,840,295 58% Sangat Baik 2017 Rp  1,991,898,969,395    Rp   2,879,668,155,698 69% Sangat Baik 2018 Rp  1,864,385,584,947    Rp   3,261,827,364,218 57% Sangat Baik 2019 Rp  2,027,112,805,905    Rp   3,429,688,543,026 59% Sangat Baik 2020 Rp  1,649,002,723,454    Rp   3,147,357,742,439 52% Sangat Baik Total Rp  9,122,480,113,701    Rp 15,477,550,645,676 - - Rata-Rata Rp  1,824,496,022,740    Rp   3,095,510,129,135   59% Sangat Baik Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang
Pengukuran  kemampuan  daerah  dapat dibandingkan  antara  Pendapatan  Asli Daerah dengan Total Belanja Rutin. Tabel 5 memperlihatkan bahwa total belanja rutin Kota Tangerang disetiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali tahun 2020 yang  mengalami  penurunan  dibanding tahun  2019  yang  kemungkinan  besar disebabkan karena pandemi Covid-19 yang mulai  melanda  Indonesia.  Dalam  indeks kemampuan  rutin  (IKR)  kategori  sangat baik  berada  di  persentase  >50%  yang artinya  pendapatan  asli  daerah  (PAD)
meskipun  tidak  100%  menutupi  biaya belanja  rutin  pemerintah  Kota  Tangerang akan  tetapi  ketergantungan  terhadap  dana dari  pihak  lain  termasuk  pemerintah  pusat tidak  lebih  dari  49%.  Dalam  5  tahun terakhir  IKR  Kota  Tangerang  berada  di persentase 59% dengan total  PAD sebesar Rp.  9.122.480.113.701  dan  belanja  rutin sebesar  Rp.  15.477.550.645.676  yang artinya  belanja  rutin  pemerintah  59% menggunakan  dana  dari  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  sisanya  sebesar  41% menggunakan dana dari pihak lain.
42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio DOF 47% 51% 47% 47% 45% Per sen tase
Secara keseluruhan Kota Tangerang dilihat dari data yang  ada dapat  diartikan mampu menjalankan pemerintahannya sebagai daerah otonom dengan selalu menjaga rasio diatas  50%.  Apabila  ditampilkan  dalam
diagram akan tampak sebagai berikut nilai PAD  dan  Belanja  rutin  Pemerintah  Kota Tangerang  selama  5  tahun  terakhir  yaitu tahun 2016 sampai 2020:
Gambar 4: PAD dan Belanja Rutin Pemerintah Kota Tangerang
Sumber: Data Diolah, 2021
Gambar 4 memperlihatkan besarnya penerimaan asli daerah (PAD) dan Belanja Rutin  Pemerintah  Kota  Tangerang  pada tahun 2016 sampai 2020. Kinerja keuangan
Pemkot  Tangerang  dilihat  dari  rasio  IKR apabila  ditampilkan  dalam  diagram  akan tampak sebagai berikut:
Gambar 5: Rasio IKR Kota Tangerang
Sumber: Data Diolah, 2021

## Kinerja Keuangan Pemkot Tangerang
Kinerja keuangan daerah menurut Anggraini  (2015)  dapat  diukur  dengan menggunakan  dua  rasio  yaitu  Rasio Efektifitas  PAD  dan  rasio  kemandirian. Rasio  Efektifitas  PAD  merefleksikan
kesanggupan pemerintah dalam mengumpulkan  seluruh  pendapatan  asli yang  berpotensi  bisa  dikumpulkan  sesuai dengan jumlah PAD yang telah ditetapkan. Apabila rasio lebih dari 100% maka daerah
- 2,000,000,000,000 4,000,000,000,000 2016 2017 2018 2019 2020 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BELANJA RUTIN 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2016 2017 2018 2019 2020 RASIO IKR 58% 69% 57% 59% 52% Per sen tase
bisa dikatakan telah efektif mengumpulkan pendapatan  asli  daerahnya  sedangkan apabila  rasio  berada  kurang  dari  100% maka bisa dipastikan daerah tersebut tidak berhasil  mewujudkan  rencana  pendapatan asli daerahnya.
Rasio kemandirian mentikberatkan bagaimana  Pemkot  dalam  menjalankan roda  kegiatan  pemerintahan  khususnya pembangunan  dan  pelayanan  kepada
masyarakat dilakukan dengan biaya sendiri dan  tidak  bergantung  pada  bantuan pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi maupun  daerah  lain  ataupun  pinjaman lainnya.  Dikatakan  semakin  tinggi  rasio kemandirian artinya tingkat ketergantungan daerah  terhadap  bantuan  pihak  lain terutama pemerintah pusat maupun provinsi  akan  semakin  kecil.  Sebaliknya, apabila  rasionya  rendah  artinya  tingkat ketergantungannya tinggi dan bisa
disimpulkan  daerah  tersebut  kesulitan untuk
membiayai
kegiatan
pemerintahannya sendiri.
Tabel 6: Rasio Efektifitas PAD Pemkot Tangerang Tahun Anggaran 2016-2020
TAHUN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TARGET PENERIMAAN RASIO EFEKTIFI TAS PAD TINGKAT EFEKTIFIT AS 2016 Rp 1,590,080,030,000 Rp  1,441,101,841,668 110% Efektif 2017 Rp 1,991,898,969,395 Rp  1,659,256,959,534 120% Efektif 2018 Rp 1,864,385,584,947 Rp  1,710,362,495,379 109% Efektif 2019 Rp 2,027,112,805,905 Rp  2,195,868,939,559 92% Tidak Efektif 2020 Rp 1,649,002,723,454 Rp  1,464,562,583,407 113% Efektif Total Rp9,122,480,113,701 Rp 8,471,152,819,547 - - Rata- Rata Rp1,824,496,022,740 Rp 1,694,230,563,909 108% Efektif
Dari  tabel  6  terlihat  dalam  kurun  waktu  5 tahun terakhir hanya tahun 2019 saja rasio kemandirian dibawah angka 100%. Hal ini berarti  pada  tahun  2019  pemerintah  Kota Tangerang tidak efektif dalam menghimpun  Pendapatan  asli  daerahnya dibanding  target  penerimaannya.  Penulis memperkirakan  hal  ini  terjadi  karena
pandemi  Covid-19  yang  mulai  masuk  ke Indonesia  diawal  tahun  2019  sehingga pemerintah Kota Tangerang masih menyesuaikan  dengan  kondisi  yang  ada. Efektifitas tertinggi diraih pada tahun 2017 dimana  mampu  mencapai  rasio  20%  lebih tinggi  dari  PAD  yang  ditargetkan.  Setelah tahun  2018  relatif  menurun  akan  tetapi
masih  dikisaran  efektif  dan  ditahun  2020 kembali meningkat signifikan sebesar 21% menjadi  113%.  Dari  tabel  ini  terlihat Pemkot  Tangerang  sudah  efektif  dalam
merealisasikan  pendapatan  asli  daerahnya dengan selalu melampaui target yang telah ditetapkan.  Apabila  ditampilkan  dalam diagram akan tampak seperti berikut:
Gambar 6: PAD dan Target Penerimaan Pemerintah Kota Tangerang
Sumber: Data Diolah, 2021
Gambar 6 memperlihatkan besarnya penerimaan  asli  daerah  (PAD)  dan  Target Penerimaan  Daerah  Kota  Tangerang  pada tahun 2016 sampai 2020. Kinerja keuangan
Pemkot  Tangerang  dilihat  dari  rasio efektifitas PAD apabila ditampilkan dalam diagram akan tampak sebagai berikut:
Gambar 7. Rasio Efektifitas PAD Kota Tangerang
Sumber: Data Diolah, 2021
Berikut rasio kemandirian keuangan Pemkot Tangerang tahun 2016-2020:
Rp- Rp500,000,000,000 Rp1,000,000,000,000 Rp1,500,000,000,000 Rp2,000,000,000,000 Rp2,500,000,000,000 2016 2017 2018 2019 2020 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TARGET PENERIMAAN 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 2016 2017 2018 2019 2020 RASIO EFEKTIFITAS PAD 110% 120% 109% 92% 113% Per sen tase
TAHUN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN PEMERINTAH PUSAT ATAU PROVINSI DAN PINJAMAN RASIO KEMA NDIRI AN TINGKA T KEMAND IRIAN 2016 Rp   1,590,080,030,000 Rp    1,727,508,039,972 92% Tinggi 2017 Rp   1,991,898,969,395 Rp    1,938,265,192,449 103% Tinggi 2018 Rp   1,864,385,584,947 Rp    1,964,171,986,455 95% Tinggi 2019 Rp   2,027,112,805,905 Rp    2,106,120,187,924 96% Tinggi 2020 Rp   1,649,002,723,454 Rp    1,791,519,383,349 92% Tinggi Total Rp  9,122,480,113,701 Rp  9,527,584,790,149 - - Rata-Rata Rp  1,824,496,022,740 Rp  1,905,516,958,030 96% Tinggi
Dari  tabel  7  terlihat  bahwa  tingkat kemandirian  Pemerintah  Kota  Tangerang masuk dalam level tinggi (lebih dari 70%) bahkan di tahun 2017 mencapai presentase 103%.  Secara  keseluruhan  dalam  5  tahun terakhir  tejaga  di  level  96%.  Hal  ini menunjukkan  pemerintah  Kota  Tangerang memiliki  kemandirian  yang  tinggi,  artinya
pendapatan asli daerah apabila dibandingkan dengan bantuan yang diterima  dari  pemerintah  pusat,  provinsi maupun  bantuan  hibah  lainnya  tidak berbeda  jauh.  Bahkan  sempat  lebih  besar pada  tahun  2017.  Apabila  ditampilkan dalam diagram akan tampak seperti berikut:
Gambar 8: PAD dan Bantuan Pemerintah Pusat Kota Tangerang
Sumber: Data Diolah, 2021
Gambar 8 memperlihatkan besarnya penerimaan asli daerah (PAD) dan Bantuan Pemerintah  Pusat  atau  Provinsi  dan Pinjaman  Daerah  Kota  Tangerang  pada tahun 2016 sampai 2020. Tingkat
kemandirian  keuangan  Pemkot  Tangerang dilihat  dari  rasio  kemandiriannya  apabila ditampilkan  dalam  diagram  akan  tampak sebagai berikut:

## Gambar 9: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang
Rp- Rp500,000,000,000 Rp1,000,000,000,000 Rp1,500,000,000,000 Rp2,000,000,000,000 Rp2,500,000,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN PEMERINTAH PUSAT ATAU PROVINSI DAN PINJAMAN

## Sumber: Data Diolah, 2021

## KESIMPULAN DAN SARAN
Adanya hasil penelitian beserta pembahasannya  tentang  kemampuan  dan kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kota Tangerang, maka dapat disimpulkan kemampuan dan kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang dalam rentang waktu tahun 2016 hingga 2020 yang diukur dengan  Rasio  DOF  (Derajat  Otonomi Fiskal),  rasio  IKR  (Indeks  Kemampuan Rutin),  rasio  Efektifitas  PAD  dan  rasio Kemandirian secara signifikan menunjukkan hasil yang baik. Dengan rasio Derajat  Otonomi  Fiskal  dapat  dilihat Pendapatan  Asli  daerah  (PAD)  Kota
Tangerang  telah  memiliki  kemampuan yang cukup dalam memberikan sumbangan pendapatan  daerah  secara  keseluruhan. Rasio  IKR menunjukkan Pemerintah Kota Tangerang  sudah  mampu  membiayai belanja  rutinnya  melalui  Pendapatan  Asli Daerah.  Melalui  rasio  Efektifitas  telihat pemerintah  Kota  Tangerang  secara  efektif telah berhasil merealisasikan target penerimaan asli  daerahnya.  Terakhir dengan  menggunakan  rasio  kemandirian menunjukkan  pemerintah  Kota  Tangerang berhasil memiliki tingkat kemandirian yang tinggi  dalam  mendanai  segala  aktivitas pemerintahanan  terutama  pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 102% 104% 2016 2017 2018 2019 2020 RASIO KEMANDIRIAN 92% 103% 95% 96% 92% Per sen tase

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  R.  D.  (2015).  Analisis
Kemampuan Daerah, Tingkat Kemandirian Dan Efektivitas Realisasi  Anggaran  Pemerintah Kota  Tangerang  Tahun  Anggaran 2010-2014. Jurnal Akuntansi
AKUNESA , 4 (1), 1–17.
Efriadi,  A.  R.  (2012).  Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Tangerang  Dalam  Membiayai Kegiatan  Perekonomian. Jurnal
Liquidity , 1 (1), 23–31.
Kamaludin,  Arman,  &  Dunggio,  S. (2021). Analisis Sinergi Eksekutif dan  Legislatif  dalam  Penyusunan Peraturan  Daerah  Tentang  APBD di  Kabupaten  Kolaka  Utara.
Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Dan Ilmu Komunikasi , 1 (1), 1–17.
Mutiha, A. H. (2016). Analisis Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014. Jurnal  Vokasi  Indonesia , 4 (2),
105–121. https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.1 01 Sijabat,  M.,  dkk.  (2014).  Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daerah.
Jurnal Administrasi Publik (JAP) ,
2 (2), 236–242.
Tangerang,  P.  K.  (2020). Pemerintah Kota Tangerang . Https://Www.Tangerangkota.Go.I d.
http://abouttng.com/sejarah-kota-tangerang/