Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(02), 2018, 91-102
Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7
1 Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, 2 Muaidy Yasin, 3 Akhmad Jupri
1,2,3 Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram, Indonesia 1 Email korenpondensi: luthfi2311@gmail.com
Recieved 09-06-2018 | Revised 05-07-2018 | Accepted 16-07-2018

## Abstract
The Qur'an becomes the basis of the whole teachings of Islam is not just about the collection of rules and prohibitions, but provide assurance for the realization of economic prosperity of the community. In  this  article,  the  author  intends  to  reveal  the  clarity  of  the  concept  of  pesantren  co-operative management for the economic welfare of the community in the perspective of the letter al-Hashr verse 7. This study uses qualitative-deductive research methods. The result of this study concluded that the economic welfare is not solely mere problem of mere economic distribution but also concerning non- material  elements  and  other  areas.  Therefore,  to  achieve  growth  and  development  materially  and spiritually, Islamic Economics has characteristics in its growth, which is all-round, balanced, realistic, fair, responsible, sufficient and focused on human beings in accordance with their right as khalifah on earth. These characteristics indicate that the goal of growth and economic development in Islam is the opportunity of all members of any community of race, religion and character  - to gain prosperity, so that everyone can experience the blessings and grace of Allah.
Keywords : Cooperative Management, Economic growth, Economic development, Economic Welfare

## Abstrak
Al-Quran  menjadi  landasan  dari  keseluruhan  ajaran  Islam  tidak  sekedar  berisi  tentang  kumpulan peraturan  dan  larangan,  tetapi  memberikan  jaminan  untuk  terwujudnya  kesejahteraan  ekonomi masyarakat. Pada artikel ini, penulis bermaksud mengungkap kejelasan konsep pengelolaan koperasi pesantren untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perpektif surat al-Hasyr ayat 7. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif-deduktif.  Hasil  kajian  menyimpulkan  bahwa kesejahteraan  ekonomi  bukan  semata-mata  hanya  permasalahan  distribusi  ekonomi  secara  materi semata-mata tetapi juga menyangkut unsur non materi dan bidang-bidang yang lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara material dan spiritual tersebut, Ekonomi Islam  mempunyai  karakteristik  dalam  pertumbuhannya,  yaitu  serba  meliputi,  berimbang,  realistis, berkeadilan,  tanggungjawab,  mencukupi  dan  berfokus  pada  manusia  sesuai  dengan  haknya  sebagai khalifah  di  muka  bumi.  Karakteristik  tersebut  menunjukkan  bahwa  tujuan  pertumbuhan  dan pembangunan  ekonomi  dalam  Islam  adalah  adanya  kesempatan  semua  anggota  masyarakat  apapun ras,  agama  dan  karakternya  –  untuk  mendapatkan  kesejahteraan,  sehingga  semua  orang  dapat merasakan nikmat dan karunia Allah SWT.
Kata  kunci:  Pengelolaan  Koperasi,  Pertumbuhan  Ekonomi,  Perkembangan  Ekonomi,  Kesejahteraan Ekonomi.
Saran  sitasi: Fikri,  A.,  Yasin,  M.,  &  Jupri,  A.  (2018).  Konsep  Pengelolaan  Koperasi  Pesantren  untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4 (2), 91-102. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i2.249
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i2.249
1. Pendahuluan
Koperasi  sebagai  wadah  ekonomi  kerak- yatan  memiliki  nilai  instrumental  yang  paling penting  yaitu  nilai  instrumental  kerja  sama ekonomi.  Hal  ini  terlihat  jelas  dalam  pasal  33 UUD  1945  yang  mengatakan  bahwa  “pereko- nomian disusun sebagai  usaha bersama atas asas kekeluargaan”.  Ini  menunjukkan  bahwa  pereko- nomian  indonesia  harus  disusun  sebagai  usaha bersama (ta’awwun) berdasarkan  atas  asas kekeluargaan  dan  atau  kerja  sama.  Mengenai betapa  pentingnya  masalah  kerjasama  ini  Ibnu Khaldun  mengatakan  bahwa: “kebutuhan manu- sia  sangat  banyak,  untuk  itu  diperlukan  usaha yang  banyak  juga...  adalah  di  luar  kemampuan manusia  untuk  melakukan  semua  itu  ataupun sebagiannya,  kalau  hanya  sendirian  saja.  Jelas- lah  bahwa  ia  tidak  dapat  berbuat  banyak  tanpa bergabung  dengan  beberapa  tenaga  lain  dari sesama  manusia,  jika  ia  hendak  memperoleh makanan  bagi  dirinya  dan  sesamanya.  Dengan bergotong  royong  (ta’awun)  maka  kebutuhan manusia kendati beberapa kali lebih banyak dari jumlah  mereka  dapat  dipenuhi (Ibnu  Khaldun, 2011).
Kerja sama ini merupakan pengejawantahan dari  larangan  Allah  swt,  untuk  tidak  beredarnya harta  diantara  orang  kaya  saja,  (QS.  Al-Hasyr [59]:7)  karena  beredarnya  harta  dikalangan orang-orang  tertentu  akan  mendatangkan  keti- dak-adilan dan kedzaliman bagi masyarakat luas. Larangan  ini  dipertegas  oleh  Ali  Syariati mengatakan bahwa dalam Al-Quran, dua pertiga ayat-ayatnya berisi tentang keharusan menegakkan  keadilan/pemberdayaan  ekonomi, dan  membenci  kezhaliman  dengan  ungkapan kata zhulm, Itsm, dhalal, dll (Madjid, 1984).
Dari  penjelasan  di  atas,  terlihat  betapa pentingnya  dan  strategisnya  peran  kerja  sama dalam  kehidupan  ekonomi  bagi  terpenuhinya kebutuhan  dan  terciptanya  kesejahteraan  bagi seluruh  umat  manusia.  Bahkan  mengingat pentingnya  peran  kerja  sama  tersebut  dalam kehidupan  ekonomi,  terutama  kehidupan  ekono- mi  suatu  negara,  menurut  Swasono,  (2007) “tanpa adanya kemauan untuk memperhitungkan
unsur  dan  mekanisme  kerja  sama,  dan  tanpa adanya  kemauan  bekerja  sama (willingnes  to cooperate) , teori  pertumbuhan  ekonomi  akan cacat  pada  tataran  empirik”.  Kalau  kita  menilik kembali  prinsip  koperasi  sebagai  wadah  untuk membantu  kesejahteraan  para  anggota  dalam bentuk gotong royong/kerjasama, yang mana hal ini sesuai dengan prinsip syariah  yaitu ta’awanu ala  al-birri dan  bersifat  kolektif  dalam membangun kemandirian hidup.
Koperasi Pondok Pesantren memiliki potensi yang  besar  sebagai  sebuah  lembaga  untuk mengembangkan  dan  meningkatkan  kesejahte- raan ekonomi masyarakat. Dewasa ini, keistime- waan  dan  keunikan  yang  dimiliki  pesantren, dianggap  belum  mampu  menjawab  kebutuhan masyarakat  yang  semakin  kompleks  seiring dengan kemajuan zaman dalam era yang modern. Hal tersebut dikarenakan sejak berdirinya, pesan- tren  memiliki  potensi  yang  strategis  di  tengah masyarakat.  Walaupun  kebanyakan  pesantren lebih  memposisikan  dirinya  sebagai  lembaga pendidikan  dan  keagamaan (tafaqquh  fi  al-din), namun  beberapa  pesantren  mencoba  melakukan reposisi  sebagai  bagian  dari  upaya  merespon dinamika  sosial.  Paradigma  ini  tumbuh  karena pesantren  memandang  bahwa  kehidupan  dunia akhirat  harus  berjalan  seimbang  dan  menyatu. Meninggalkan salah satu diantara keduanya sama dengan  melanggar sunnatullah. Dari  paradigma inilah  kemudian  lahir  program  sebagai  upaya untuk menggapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Salah  satunya  dengan  mendirikan  lembaga ekonomi  yang  berada  di  pesantren,  semisal koperasi  dan  yang  lainnya.  Mengingat  aktivitas ekonomi  merupakan  salah  satu  sarana  untuk hidup  sejahtera  di  dunia,  diharapkan  akan mampu menjadi pendorong atau sebagai fasilitas untuk  mencapai  kesejahteraan  di  akhirat  maka aktivitas ekonomi ini adalah anjuran agama bagi setiap  manusia,  hal  inilah  yang  mendapatkan respon  positif  oleh  pesantren.  Tulisan  ini  men- coba  menjelaskan  bagaimana  konsep  surah  Al- Hasyr  dalam  pengelolaan  koperasi  pesantren untuk  kesejahteraan  untuk  kesejahteraan  eko- nomi masyarakat.
2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  peneli- tian  kualitatif-deduktif,  Penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  lebih  mengutamakan pada  masalah  proses  dan  makna/persepsi,  di mana  penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengung- kap  berbagai  informasi  kualitatif  dengan  des- kripsi-analisis yang teliti dan penuh makna, yang juga  tidak  menolak  informasi  kuantitatif  dalam bentuk  angka  maupun  jumlah.  Pada  tiap-tiap obyek  akan  dilihat  kecenderungan,  pola  pikir, ketidakteraturan,  serta  tampilan  perilaku  dan integrasinya  sebagaimana  dalam  studi  kasus genetik (Muhadjir, 1996).
Sementara  cara  berpikir  deduktif  dikenal sebagai  cara  berpikir  dimana  ditarik  suatu kesimpulan  yang  bersifat  umum  dari  berbagai kasus  yang  bersifat  individual.  Berpikir  secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernya- taan-pernyataan  yang  mempunyai  ruang  lingkup yang  khas  dan  terbatas  dalam  menyusun  argu- mentasi  yang  diakhiri  dengan  pernyataan  yang bersifat umum (Izhar, 2006).
Penelitian kualitatif-deduktif berusaha untuk mengangkat secara ideografis berbagai fenomena dan  realitas  sosial.  Pembangunan  dan  pengem- bangan  teori  sosial  dapat  dibentuk  dari  empirki melalui  berbagai  fenomena  atau  kasus  yang diteliti.  Dengan  demikian  teori  yang  dihasilkan mendapatkan  pijakan  yang  kuat  pada  realitas, bersifat kontekstual dan historis (Gumilar, 2005).

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Distribusi Ekonomi dalam Surat Al-Hasyr Ayat 7
Dalam mushhaf al-Hasyr adalah surat ke-59. Sedangkan berdasarkan kronologis nuzuul -nya ia turun  setelah  surat  al-Bayyinah  (98)  sebelum surat an-Nuur (24).
ىِذِل َو  ِلوُس َّرلِل َو  ِهـَّلِلَف   ى َرُقْلا  ِلْهَأ  ْنِم ۦِهِلوُس َر   ىَلَع  ُهـَّللا  َءآَفَأ آَّم َنْيَب    ةَلوُد  َنوُكَي  َل  ْىَك  ِليِبَّسلا  ِنْبا َو  ِنيِك  سَمْلا َو   ىَم تَيْلا َو   ىَب ْرُقْلا ۚ   اوُهَتناَف  ُهْنَع  ْمُك ىَهَن اَم َو  ُهوُذُخَف  ُلوُس َّرلا  ُمُك ىَتاَء آَم َو ۚ  ْمُكنِم  ِءآَيِنْغَ ْلْا ِباَقِعْلا  ُديِدَش  َهـَّللا  َّنِإ ۖ  َهـَّللا   اوُقَّتا َو Artinya: “Apa  saja  harta  rampasan  (fai’) yang  diberikan  Allah  kepada  RasulNya  (dari harta  benda)  yang  berasal  dari  penduduk  kota- kota  Maka  adalah  untuk  Allah,  untuk  rasul,
kaum  kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya  harta  itu  jangan  beredar  di  antara orang-orang  Kaya  saja  di  antara  kamu.  apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu,  Maka tinggalkanlah.  dan  bertakwalah  kepada  Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.
Ayat  ini  menjelaskan  tentang  hukum fai’ secara  terperinci.  Ia  memberikan  penjelasan tentang  sebab  pembagian  itu,  dan  meletakkan kaidah  dalam  sistem  ekonomi  dan  sosial  dalam masyarakat muslim.
Pada  masa  Rasul  SAW  harta fai’ dibagi menjadi  dua  puluh  lima  bagian.  Dua  puluh bagian  menjadi  milik  Rasul  SAW.  Beliau salurkan sesuai kebijaksanaan beliau, baik untuk diri  dan  keluarga  yang  beliau  tanggung  maupun selain  mereka.  Sedang  lima  bagian  sisanya dibagikan  sebagaimana  pembagian ghanimah yang  disebut  dalam  QS.  al-Anfaal/8:41.  Setelah Rasul  SAW  wafat,  maka  apa  yang  menjadi  hak Rasul-menurut pandangan Imam Syafi’i- dibagikan  kepada  mujahidin  yang  bertugas membela  negara,  dan  menurut  pendapat  yang lain,  disalurkan  untuk  masyarakat  umum berdasarkan  prioritas  kepentingan  dan  kebutu- hannya.  Adapun  bagian  Rasul  dari  ghanimah maka  ulama  sepakat  bahwa  ia  dibagikan  untuk kepentingan kaum muslimin (Shihab, 2002).
Imam  Ahmad  mengatakan,  telah  mencerita- kan kepada kami Sufyan, dari Amr dan Ma’mar, dari az-Zuhri, dari Malik Ibnu Aus Ibnu al-Hasan, dari  Umar  ra  yang  mengatakan  bahwa  dahulu harta  Bani  Nadhir  termasuk  harta fai’ yang diberikan  oleh  Allah  kepada  Rasul-Nya,  yaitu harta  yang  dihasilkan  oleh  kaum  muslim  tanpa menyerahkan  seekor  kuda  pun  dan  juga  tanpa menyerahkan  seekor  unta  pun  untuk  mengha- silkannya. Maka harta fai’ itu secara bulat untuk Rasulullah  SAW,  dan  tersebutlah  bahwa  beliau SAW  membelanjakan  sebagian  darinya  untuk nafkah  pertahun  keluarganya.  Kemudian  pada kesempatan yang lain Umar ra mengatakan untuk keperluas  hidup  pertahun  keluarganya.  Sedang- kan  sisanya  beliau  belanjakan  untuk  keperluan
peralatan  dan  senjata  di  jalan  Allah  SWT  (Ibnu Katsir, 1874).
Sistem  ekonomi  islam  merupakan  sistem ekonomi  yang  terlahir  dari  sistem  sosial  islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terha- dap  berbagai  permasalahan  yang  ada  (Manan, 1997),  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  berpi- hak  kepada  kemashlahatan  dan  menciptkan keadilan dalam ekonomi umat. Begitu pula kebi- jakan  distribusi  dalam  Sistem  Ekonomi  Islam menjunjung  tinggi  nilai  keadilan,  sehingga  pada konsep  distribusi  landasan  penting  yang  dija- dikan  pegangan  yakni agar  kekayaan  tidak tertupuk  hanya  pada  satu  kelompok  saja, sebagaimana  tertuang  dalam  Q.S. al-Hasyr (59) ayat 7, yang mengatakan:
ْىَك َل َنوُكَي ةَلوُد َنْيَب ِءآَيِنْغَ ْلْا ْمُكنِم … Artinya: “Supaya  harta  itu  jangan  hanya beredar diantara golongan kaya diantara kamu”.
Secara  etimologi,  kata al-dulah dan al- daulah adalah  lafazh  sinonim,  berakar  kata dengan  huruf-huruf dal-waw-lam . Al-daulah merupakan  suatu ism (kata  benda)  yang  zatnya terus  berputar,  sedangkan al-dulah adalah mashdar.  Kata ad-daulah dalam  surah al-Hasyr ayat  7  menunjukkan  makna  distribusi  harta  dan terkait  dengan  petunjuk  Allah  swt.  bagaimana seharusnya  harta  kekayaan  itu  dikelola  agar pemerataan  terwujud  di  masyarakat.  Kekayaan itu  harus  dibagi-bagikan  kepada  seluruh  kelom- pok  masyarakat  dan  bahwa  harta  kekayaan  itu tidak  boleh  menjadi  suatu  komoditas  yang peredarannya terbatas di antara orang-orang kaya saja. Kalimat dulatan baina agniya dimaksudkan sebagai milkan  mutadawalan  bainahum  khassah (harta  yang  tersirkulasi  khusus  dikalangan mereka,  maksudnya  orang-orang  kaya). Al- daulah adalah  harta  yang  berputar  di  kalangan manusia  dan  beredar  dari  tangan  ke  tangan (Machluf, 1956).
Menurut  Ibnu  Katsir  ayat  ini  bermakna bahwa  pembagian  harta fa’i yang  sudah ditentukan  memberikan  gambaran  kepada  kita supaya distribusi harta tidak terletak pada tangan orang-orang  kaya  saja.  Keberadaan  harta  pada tangan  segelintir  orang  membuat  ketidak-adilan
dan  ketimpangan  distribusi  yang  mengakibatkan harta-harta  tersebut  tidak  akan  sampai  kepada tangan  orang-orang  miskin  (Ibnu  Katsir,  1874). Menurut  M.  Quraish  Shihab,  ayat  tersebut bermaksud untuk  mnegaskan bahwa harta benda hendaknya  jangan  hanya  menjadi  milik  dan kekuasaan  sekelompok  manusia.  Akan  tetapi harta  benda  harus  beredar  di  masyarakat sehingga  dapat  dinikmati  oleh  semua  anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan  dan  melarang  monopoli,  karena sejak  awal  Islam  menetapkan  bahwa  harta memiliki fungsi sosial (Shihab, 2002).
Bedasarkan  ayat  di  atas,  Ekonomi  Islam tidak  membenarkan  penumpukan  kekayaan hanya  pada  orang-orang  tertentu.  Bahkan, menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih  saying)  pada  konsep  distribusinya.  Tidak membenarkan pengelolaan kekayaan hanya pada golongan  atau  kelompok  orang  tertentu  namun tersebar ke seluruh masyarakat. Sebaliknya Islam pun  tidak  memaksa  semua  individu  diletakkan pada  tingkat  ekonomi  yang  sama.  Kebijakan distribusi  yang  diajarkan  Islam  sangat  berkaitan dengan  harta  agar  tidak  menumpuk  pada golongan terentu di masyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi, sehingga  pemerintah  dituntut  untuk  tidak  berpi- hak  pada  satu  kelompok  atau  golongan  tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya kepastian sistem  (ekonomi,  hukum  dan  sosial)  yang menjamin  agar  harta  dapat  tersebar  luas  di masyarakat (Rahman, 1995).

## 3.2 Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam
Kapitalisme  tumbuh  dan  berkembang  dari Inggris  pada  abad  ke18,  kemudian  menyebar  ke Eropa  Barat  dan  Amerika  Utara  sebagai  akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja yang pada akhirnya  aliran  ini  merambah  ke  segala  bidang termasuk  bidang  ekonomi.  Dasar  filosofis pemikiran  ekonomi  Kapitalis  bersumber  dari tulisan  Adam  Smith  pada  tahun  1776  dalam bukunya  yang  berjudul An  Inquiry  into  the Nature  and  Causes  of  the  Wealth  of  Nations . Pada  dasarnya  isi  buku  tersebut  sarat  dengan
pemikiran-pemikiran  tingkah  laku  ekonomi masyarakat.  Dari  dasar  filosofi  tersebut  kemu- dian menjadi  sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar  menjadi  ideologi  yang  mencerminkan suatu gaya hidup (way of life) .
Landasan  atau  sistem  nilai (value  based) yang membentuk kapitalisme adalah sekulerisme dan  materialisme,  yang  mana  sekulerisme berusaha  untuk  memisakan  ilmu  pengetahuan dari  agama  dan  bahkan  mengabaikan  dimensi normatif  atau  moral  yang  berdampak  kepada hilangnya  kesakralan  kolektif  (yang  diperankan oleh  agama)  yang  dapat  digunakan  untuk menjamin penerimaan keputusan ekonomi sosial. Sedangkan  paham  materialisme  cendrung  men- dorong  orang  untuk  memiliki  pemahaman  yang parsial  tentang  kehidupan  dengan  menganggap materi adalah segalahnya baginya (Anto, 2003).
Berkaitan  dengan  masalah  distribusi,  sistem kapitalisme  menggunakan  asas  bahwa  penyele- saian  kemiskinan  dan  kekurangan  dalam  suatu negara  dengan  cara  meningkatkan  produksi dalam  negeri  dan  memberikan  kebebasan  bagi penduduk  untuk  mengambil  hasil  produksi (kekayaan)  sebanyak  yang  mereka  produksi untuk  negara.  Dengan  terpecahkannya  kemis- kinan dalam negeri, maka terpecah pula masalah kemiskinan  individu  sebab  perhatian  mereka pada  produksi  yang  dapat  memecah  masalah kemiskinan  pada  mereka.  Maka  solusi  yang terbaik  untuk  menyelesaikan  permasalahan masyarakat  adalah  dengan  meningkatkan  pro- duksi  (Al-Maliki,  2001).  Dengan  demikian ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat yang  memuaskan  kebutuhan  masyarakat  secara makro  dengan  cara  menaikkan  tingkat  produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (national income),  sebab  dengan  banyaknya  pendapatan nasional  maka  seketika  itu  terjadilah  pendis- tribusian  pendapatan  dengan  cara  membertikan kebebasan  memiliki  dan  kebebasan  berusaha bagi  semua  individu  masyarakat  sehingga  setiap individu  dibiarkan  bebas  memperoleh  kekayaan sejumlah  yang dia mampu sesuai dengan faktor- faktor  produksi  yang  dimilikinya  dan  memberi- kan  kekayaannya  kepada  para  ahli  waris  secara
mutlak  apabila  mereka  meninggal  dunia.  Asas distribusi  yang  diterapkan  oleh  sistem  kapitalis ini pada akhirnya berdampak pada realita bahwa yang  menjadi  penguasa  sebenarnya  adalah  para kapitalis  (pemilik  modal  dan  konglomerat),  oleh karena  itu  hal  yang  wajar  kalau  kebijakan- kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah selalu  berpihak  kepada  para  pemilik  modal  atau konglomerat  dan  selalu  mengorbankan  kepen- tingan  rakyat  sehingga  terjadilah  ketimpangan (ketidakadilan)  pendistribusian  pendapatan  dan kakayaan.
Berbeda  dengan  ilmu  ekonomi  kapitalis, ilmu  ekonomi  Islam  merupakan  ilmu  penge- tahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi  rakyat  yang  diilhami  oleh  nilai-nilai Islam.  Dr.  Muhammad  bin  Abdullah  al-Arabi mendefinisikan ekonomi islam sebagai kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil  dari  al-qur’an,  sunnah  dan  pondasi ekonomi  yang  kita  bangun  atas  dasar  pokok- pokok  itu  dengan  mempertimbangkan  kondisi lingkungan dan waktu (At-Tariqi, 2004).
Ilmu  ekonomi  islam  berkembang  secara bertahap  sebagai  suatu  bidang  ilmu  interdi- sipliner  yang  menjadi  bahan  kajian  para  fuqaha, mufassir,  sosiolog  dan  politikus,  diantaranya Abu Yusuf, Yahya bin  Umar, Ibnu Khaldun dan lainnya.  Konsep  ekonomi  para  cendikiawan muslim tersebut berakar pada hukum islam yang bersumber  dari  al-qur’an  dan  hadits  sehingga  ia sebagai  hasil  interpretasi  dari  berbagai  ajaran islam  yang  bersifat  abadi  dan  universal, mengandung sejumlah perintah serta mendorong umatnya  untuk  mempergunakan  kekuatan  akal pikirannya (Karim, 2004).
Islam memandang pemahaman bahwa materi adalah segalanya bagi kehidupan sebagai- mana menurut kaum kapitalisme adalah merupakan  pemahaman  yang  salah,  sebab manusia  selain  memiliki  dimensi  material  juga memiliki dimensi non material (spiritual). Dalam realitanya  tampak  sekali  bahwa  paham  materi- alisme  membawa  kehidupan  manusia  kepada kekayaan,  kesenangan  dan  kenikmatan  fisik belaka dengan mengabaikan dimensi non materi.
Dalam  ekonomi  yang  berbasis  islam  kedua dimensi tersebut (material dan non material) ter- cover  didalamnya  sebagaimana  tercermin  dari nilai dasar ( value based ) yang dimilikinya,  yaitu ketuhidan,  keseimbangan,  kebebasan  kehendak dan  betanggung  jawab  (menurut  syed  Nawab Heidar  Naqvy).  Ketauhidan  berfungsi  untuk membedakan  sang  khaliq  dan  makhluknya  yang diikuti  dengan  penyerahan  tanpa  syarat  oleh setiap  makhluk  terhadap  kehendak-Nya  serta memberikan  suatu  perspektif  yang  pasti  yang menjamin  proses  pencarian  kebenaran  oleh manusia  yang  pasti  tercapai  sepanjang  menggu- nakan petunjuk Allah. Keseimbangan merupakan dimensi  horisontal  dari  islam  yang  dalam perspektif  yang  lebih  praktis  meliputi  keseim- bangan  jasmani-ruhani,  material-non  material, individu  dan  social.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  kebebasan  kehendak  disini  adalah kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia  bebas  tidak  sebebas-bebasnya  tetapi terikat  dengan  batasan-batasan  yang  diberikan oleh  Allah.  Dan  tanggung  jawab  merupakan konsekuensi  logis  dari  adanya  kebebasan  yang tidak  hanya  mencakup  seluruh  perbuatan  di dunia  dan  akhirat  saja  tetapi  juga  terhadap lingkungan di sekitarnya (Anto, 2003).
Sistem  ekonomi  yang  berbasis  Islam menghandaki  bahwa  dalam  hal  pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebeba- san dan keadilan kepemilikan (Qardhawi, 2001). Kebebasan  disini  adalah  kebebasan  dalam bertindak  yang  di  bingkai  oleh  nilai-nilai  agama dan  keadilan  tidak  seperti  pemahaman  kaum kapitalis  yang  menyatakannya  sebagai  tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertin- dak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai  keseimbangan  antara  individu  dengan unsur  materi  dan  spiritual  yang  dimilikinya, keseimbangan  antara  individu  dan  masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.  Keberadilan  dalam  pendistribusian  ini tercermin  dari  larangan  dalam  al-Qur’an  agar supaya  harta  kekayaan  tidak  diperbolehkan menjadi  barang  dagangan  yang  hanya  beredar diantara  orang-orang  kaya  saja,  akan  tetapi
diharapkan  dapat  memberi  kontribusi  kepada kesejahteraan  masyarakat  sebagai  suatu  keselu- ruhan (59:7) (Ahmad, 1998).

## 3.3 Konsep  Kesejahteraan  Ekonomi  Masya- rakat
Kegiatan  ekonomi  telah  menjadi  sarana pencapaian  kesejahteraan  atau  kemakmuran. Pada  dasarnya  semua  lembaga  keuangan  memi- liki  tujuan  yang  sama  yaitu  meningkatkan kesejahteraan  baik  kesejahteraan  untuk  anggota atau  kepada  masyarakat  luas.  Namun  ada  pula yang  tujuannya corebussines tanpa  mempertim- bangkan kesejahteraan masyarakat umum. Koperasi  dalam  perjalanannya  sudah  banyak memberikan  andil  dan  kontribusi  kepada masyarakat  secara  umum,  terlebih  kepada lembaga dan anggota dari sebuah koperasi. Peran koperasi  itu  sendiri  tidak  lepas  dari  manajemen dan pengelolaan yang baik.
Sebagaimana  tujuan  dari  lembaga  keuangan pada umumnya demi mewujudkan kesejahteraan bersama,  maka  sebenarnya  kita  berhadapan dengan konsep kesejahteraan. Konsep kesejahte- raan  dalam  Islam  dikenal  dengan al-Falah , Hayatun  al-Tayyibah, dan mashlahah  al-‘ibad. Konsep  tersebut  merupakan  cita-cita  luhur  dari ekonomi dan konsep Islam secara umum. Ketika berbicara  tentang al-Falah dan Hayatun  al- Tayyibah , maka kita berhadapan dengan rumusan M.  Umer  Chapra  dan  Al-Ghazali.  Dalam bukunya Islamand  The  Islamic  Challenge M. Umer Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku  ekonomi  sudah  pasti  didominasi  dengan pandangan  maupun  asumsinya  mengenai  alam, dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Chapra mengibaratkan pandangan dunia sebagai pondasi bagi  sebuah bangunan  yang memainkan peranan yang  sangat  penting  dan  sangat  menentukan. Sehingga  strategi  dari  suatu  sistem  yang merupakan  hasil  logis  dari  pandangan  hidup, selayaknya  selaras  dengan  sasaran  yang  dipilih agar tujuan dapat dicapai dengan efektif (Chapra, 2000).
Chapra  juga  menjelaskan  dalam  buku  ini mengenai  aktualisasi  konsep falah dan hayatan thoyyibatan yang  merupakan  inti  dari  tantangan
ekonomi  bagi  negara-negara  muslim.  Sebab kedua  konsep  ini  berasal  dari  Islam,  diajarkan Islam  dan  hendaknya  pula  diterapkan  dalam kehidupan  muslim  untuk  mewujudkan  kebaha- giaan  dunia-akhirat.  Hal  ini  menuntut  pening- katan  moral,  persaudaraan  dan  keadilan  sosio- ekonomi,  dengan  pemanfaatan  sumber-sumber daya  yang  langka  untuk  mengentaskan  kemis- kinan,  memenuhi  kebutuhan  dan  meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
Dalam  perspektif  ide  atau  gagasan,  ternyata konsep  kesejahteraan  banyak  mengadopsi  pada paham  kapitalisme  dan  sosialisme.  Paham  ini telah terbukti membawa banyak kegagalan dalam mengantarkan  pembangunan  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu, muncullah  sebuah  alternatif  konsep  kesejah- teraan  yang  mengacu  pada  nilai-nilai  ajaran syariah  Islam. Pada saat  krisis  ekonomi moneter melanda  dunia,  lembaga-lembaga  ekonomi  di negara-negara  berkembang  yang  menerapkan mekanisme  syariah  terbukti  dapat  bertahan  dan bahkan  disebagiannya  mampu  untuk  dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga berawal  dari keberhasilannya  ini  mulailah  banyak  dikaji tentang  konsep  kesejahteraan  yang  berlandaskan pada ekonomi syariah Islam (Hamidi, 2003).
Sementara  itu,  kesejahteraan  menurut  al- Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan  sendiri  merupakan  terpeliharanya tujuan  syara’  ( Maqasidal - Syari’ah ).  Manusia tidak  dapat  merasakan  kebahagiaan  dan  keda- maian  batin  melainkan  setelah  tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan- kebutuhan  ruhani  dan  materi.  Untuk  mencapai tujuan  syara’  agar  dapat  terealisasinya  kemas- lahatan, Al-Ghazali menjabarkan tentang sumber-sumber  kesejahteraan,  yakni:  terpeli- haranya  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta (Rohman, 2010)
Aktualisasi konsep kesejahteraan tidak lepas dari peran dari para pelaku ekonomi. Di samping itu  pula,  peran  masyarakat  juga  berkewajiban untuk  merealisasikan  kesejahteraan.  Pemerintah dan  masyarakat  harus  bergerak  bersama  untuk
mencapai  kesejahteraan  umat.  Kesejahteraan material  dan  spiritual  merupakan  tujuan  yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan  bahwa  keberhasilan  pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi  juga  dalam  aspek  spiritual.  Ketika  sebuah proses  pembangunan  hanya  diarahkan  untuk mencapai  keberhasilan  material  maka  bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan  tidak  akan  bisa  tercapai.  Masyarakat akan  merasakan  kehidupan  yang  hampa  dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.
Kesejahteraan  oleh  sebagian  masyarakat selalu  dikaitkan  dengan  konsep  kualitas  hidup. Konsep  kualitas  hidup  merupakan  gambaran tentang  keadaan  kehidupan  yang  baik.  World Health  Organization  mengartikan  kualitas  hidup sebagai  sebuah  persepsi  individu  terhadap kehidupannya  di  masyarakat  dalam  konteks budaya  dan  sistem  nilai  yang  ada  yang  terkait dengan  tujuan,  harapan,  standar,  dan  juga perhatian  terhadap  kehidupan.  Konsep  ini memberikan  makna  yang  lebih  luas  karena dipengaruhi  oleh  kondisi  fisik  individu,  psiko- logis,  tingkat  kemandirian,  dan  hubungan  sosial individu dengan lingkungannya (Fahrudin, 2012). 3.4 Konsep  Pengelolaan  Koperasi  Pesantren Untuk  Kesejahteraan  Ekonomi  Masya- rakat
Koperasi  bertujuan  meningkatkan  kesejah- teraan  Anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat pada  umumnya,  sekaligus  sebagai  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  tatanan  perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan (Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012).
Dari  tujuan  di  atas,  kalau  kita  melihat  dari segi  syariah  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep pengelolaan  kopersi  pesantren  untuk  kesejah- teraan  ekonomi  masyarakat  harus  memenuhi empat poin penting.
Pertama , mensejahterakan  ekonomi  Ang- gota/Masyarakat.  Koperasi  secara  etimologi berasal  dari  kata “cooperation” dari  bahasa inggris  yang  berarti  kerjasama.  Secra  umum yang  dimaksud  dengan  koperasi  adalah  suatu badan  usaha  bersama  yang  bergerak  dalam
bidang  perekonomian,  beranggotakan  mereka yang  berekonomi  lemah  yang  bergabung  secara sukarela  dan  atas  dasar  persamaan  hak, berkewajiban  melakukan  sesuatu  usaha  yang bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  para anggotanya (Kertasaputra, 2001).
Pemenuhan  kebutuhan  para  anggota/masya- rakat tercermin dalam pembagian harta fa’i yang telah digariskan peruntukannya oleh Allah SWT, dalam surat al-Hasyr ayat 7 yang mengatakan:
ىِذِل َو  ِلوُس َّرلِل َو  ِهـَّلِلَف   ى َرُقْلا  ِلْهَأ  ْنِم ۦِهِلوُس َر   ىَلَع  ُهـَّللا  َءآَفَأ آَّم
.... ِليِبَّسلا  ِنْبا َو  ِنيِك  سَمْلا َو   ىَم تَيْلا َو   ىَب ْرُقْلا Artinya: “Apa  saja  harta  rampasan  (fai’) yang  diberikan  Allah  kepada  RasulNya  (dari harta  benda)  yang  berasal  dari  penduduk  kota- kota  Maka  adalah  untuk  Allah,  untuk  rasul, kaum  kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan…”.
Peruntukan  yang  hanya  tidak  diberikan kepada Rasulullah memberikan gambaran bahwa harta yang dikelola tidak boleh hanya digunakan untuk  kesenangan  diri  sendiri  saja  tetapi penggunaannya  harus  lebih  luas  yaitu  harta  bisa mensejahterakan  anggota/masyarakat.  Sebagai- mana  yang  telah  dicontohkan  oleh  Rasulullah saw,  dalam  penggunaan  harta fa’i ini,  beliau membelanjakan untuk keperluan anggota keluar- ganya,  dibagikan  kepada  masyarakat  yang berhak,  dan  sisanya  digunakan  untuk  berbelanja perlengkapan perang (Ibnu Katsir, 1874).
Dalam Islam konsep mensejahterakan anggota/masyarakat  juga  sama  dengan  tolong menolong (ta’awun) dalam  pemenuhan  kebu- tuhan.  Dalam  surat  At-Taubah  Ayat  71  Allah berfirman:
ُرُمۡأَي  ۚ  ض ۡعَب ُءٓاَيِل ۡوَأ  ۡمُهُض ۡعَب  ُت َنِم ۡؤُمۡلٱ َو َنوُنِمؤُمۡلٱ َو
َنو َنوُت ۡؤُي َو َة  وَلَّصلٱ َنوُميِقُي َو  ِرَكنُمۡلٱ ِنَع َن ۡوَهۡنَي َو  ِفو ُرۡعَمۡلٱِب
َ َّللَّٱ َّنِإ ُُۗ َّللَّٱ ُمُهُمَح ۡرَيَس  َكِئ ٓ َل ْوُأ ۚٓۥُهَلوُسَرَو َ َّللَّٱ َنوُعيِطُيَو َة  وَكَّزلٱ ٞميِكَح  ٌزي ِزَع
٧١
Artinya: “Dan  orang-orang  yang  beriman, lelaki  dan  perempuan,  sebahagian  mereka (adalah)  menjadi  penolong  bagi  sebahagian yang  lain.  Mereka  menyuruh  (mengerjakan) yang  ma´ruf,  mencegah  dari  yang  munkar, mendirikan  shalat,  menunaikan  zakat  dan
mereka  taat  pada  Allah  dan  Rasul-Nya.  Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai  cara,  asalkan  mengikuti  rambu-rambu yang telah ditetapkan.
Kedua , Keadilan  Distribusi  Pendapatan. Menurut Muhammad Hatta sebagai peletak dasar koperasi,  keadilan  distribusi  pendapatan  ber- makna  supaya  tiap-tiap  orang  dalam  masyarakat diperlakukan  secara  sama  oleh  Negara  dalam segala  rupa  dan  bebas  dari  tindakan  kezaliman (Swasono & Ridjal, 1992). Jadi  konsep keadilan yang  dimaksud  Hatta  menuntut  kesamaan  di depan  hukum.  Negara  tidak  boleh  membeda- bedakan  antara  orang-seorang  dengan  lainnya. Negara  harus  memperlakukan  mereka  secara sama,  termasuk  dlaam  bidang  ekonomi,  baik produksi, distribusi maupun konsumsi.
Bagaimana  konsep  keadilan  yang  hendak diperjuangkan  Hatta  tersebut?  Keadilan  yang harus  ditegakkan  itu  kata  Hatta  bukanlah sembarang keadilan, tetapi adalah keadilan ilahi. Keadilan  ilahi  ini  menurut  Hatta  baru  dapat dilaksanakan  apabila  tercapai  perdamaian  dalam masyarakat,  damai  dalam  perasaan  manusia, antara  dia  dengan  sekitarnya,  damai  antara manusia  dan  manusia,  damai  antara  bangsa dengan  bangsa.  Inilah  gambaran  masyarakat Islam  yang  harus  dilaksanakan  dan  inilah  tugas kita  (Hatta,  1985).  Dari  pernyataan  ini  tampak bahwa untuk tegaknya keadilan diperlukan syarat, berupa  kedamaian.  Ini  artinya  keadilan  tidak akan  bisa  tegak  kalau  didalamnya  masih  ada praktik-praktik  penjajahan  dan  atau  eksploitatif serta hal-hal yang membawa kepada pelanggaran hak-hak orang lain.
Menurut  Quraish  Shihab,  prinsip  dalam keadilan  distribusi  pendapatan  adalah  keseim- bangan. Prinsip keseimbangan mengantar kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  satu  tangan atau  satu  kelompok.  Atas  dasar  ini  pula  AL- Quran  menolak  dengan  amat  tegas  daur  sempit
yang  menjadikan  kekayaan  hanya  berkisar  pada orang-orang atau kelompok tertentu.
ْىَك َل َنوُكَي ةَلوُد َنْيَب ِءآَيِنْغَ ْلْا ْمُكنِم …
Artinya: “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.”
Dari  sini  juga  datang  larangan  penimbunan dan  pemborosan.  Hal  ini  tercermin  ada  ayat  34 surat  Al-Taubah  yang  memberikan  ancaman sedemikian keras kepada para penimbun.
َنوُلُكۡأَيَل  ِناَب ۡه ُّرلٱ َو  ِراَب ۡحَ ۡلْٱ َنِ م ا ٗريِثَك َّنِإ ْا ٓوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأٓ َي۞ َنو ُزِن ۡكَي  َنيِذَّلٱ َو ُِۗ َّللَّٱ ِليِبَس نَع َنوُّدُصَي َو ِلِط َبۡلٱِب  ِساَّنلٱ َل  َو ۡمَأ
َبَف ِ َّللَّٱ ِليِبَس يِف اَهَنوُقِفنُي  َل َو َةَّضِفۡلٱ َو  َبَهَّذلٱ ميِلَأ ٍباَذَعِب مُه ۡرِ ش ٣٤ ۡمُهُبوُنُج َو  ۡمُهُهاَب ِج اَهِب   ى َو ۡكُتَف َمَّنَهَج  ِراَن يِف اَهۡيَلَع   ىَم ۡحُي َم ۡوَي َنو ُزِن ۡكَت  ۡمُتنُك اَم ْاوُقوُذَف  ۡمُكِسُفنَ ِلْ  ۡمُت ۡزَنَك اَم اَذ  َه  ۖۡمُه ُروُهُظ َو
٣٥ Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman, sesungguhnya  sebahagian  besar  dari  orang- orang  alim  Yahudi  dan  rahib-rahib  Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari  jalan  Allah.  Dan  orang-orang  yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya  pada  jalan  Allah,  maka beritahukanlah  kepada  mereka,  (bahwa  mereka akan  mendapat)  siksa  yang  pedih.  pada  hari dipanaskan  emas  perak  itu  dalam  neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung  dan  punggung mereka  (lalu  dikatakan) kepada  mereka:  "Inilah  harta  bendamu  yang kamu  simpan  untuk  dirimu  sendiri,  maka rasakanlah  sekarang  (akibat  dari)  apa  yang kamu simpan itu" (Shihab, 2007).
Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang  ada  dalam  masyarakat  berlawanan  dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persau- daraan  dan  keadilan  sosial-ekonomi.  Kesenja- ngan  harus  diatasi  dengan  menggunakan  cara- cara  yang  ditekankan  Islam.  Diantaranya  adalah dengan cara-cara berikut ini:
1. Menghapuskan monopoli kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu;
2. Menjamin  hak  dan  kesempatan  semua  pihak untuk  aktif  dalam  proses  ekonomi,  baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi;
3. Menjamin basic needs fulfillment (pemenuhan kebutuhan dasar) setiap anggota masyarakat;
4. Melaksanakan amanah  at-takaful  al-ijtima’i
atau social  economic  security  insurance di
mana yang mampu menanggung dan membantu  yang  tidak  mampu  (Antonio, 2001).
Dengan  cara-cara  ini,  standar  kehidupan setiap individu akan lebih terjamin, karena dalam konsep  keadilan  Islam  dalam  distribusi  penda- patan  dan  kekayaan  serta  konsep  keadilan ekonomi  menghendaki  setiap  individu  menda- patkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam  karena  kontribusi  masing-masing  orang kepada masyarakat berbeda-beda.
Ketiga, Keadilan  dan  Persaudaraan  Menye- luruh.  Dalam  pasal  33  UUD  1945  menyatakan bahwa  “perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama  berdasar  asas  kekeluargaan.  Cabang- cabang  produksi  yang  penting  bagi  Negara  dan yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak dikuasai  oleh  Negara.  Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Asas  kekeluargaan  dalam  islam  bermakna ukhuwah. Konsep ukhuwah pertama  kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad saw. ketika beliau  menginjakkan  kaki  di  Madinah.  Mulailah Nabi  mempersaudarakan  Muhajirin  dan  Anshar. Ini  penting,  bahkan  teramat  penting  untuk menata  dan  mengelola  suatu  masyarakat. Persaudaraan  yang  dijalin  atas  dasar  hubungan perjuangan  dan  harta  lebih  kuat  efeknya dibandingkan  hubungan  nasab.  Dengan  jalan  ini Nabi  berhasil  mengatasi  krisis  keuangan  kaum Muhajirin  yang  datang  ke  Madinah  tanpa membawa  apapun  selain  pakaian  yang  mereka kenakan  (Abazhah,  2014).  Sejak  itu,  kaum Anshar  belomba-lomba  membantu  saudara- saudara  mereka  kaum  Muhajirin.  Ditunjuk- kannya  kepada  kaum  imigran  ini  perhatian  dan sikap mendahulukan mereka.
Konsep ukhuwah  islamiyah seperti  di  atas, dijelaskan  dalam  surat al-Hasyr ayat  9,  ketika Allah  memuji  sifat  kekeluargaan  kaum  Anshar terhadap kaum Muhajirin.
َل َو  ۡمِهۡيَلِإ  َرَجاَه  ۡنَم َنوُّب ِحُي  ۡمِهِل ۡبَق نِم َن  َميِ ۡلۡٱ َو  َراَّدلٱ وُء َّوَبَت َنيِذَّلٱ َو ۡوَل َو  ۡمِهِسُفنَأ  ٓ ىَلَع َنو ُرِث ۡؤُي َو ْاوُتوُأ ٓاَّمِ م ٗةَجاَح  ۡمِه ِروُدُص يِف َنوُد ِجَي َقوُي نَم َو ۚٞةَصاَصَخ ۡمِهِب َناَك َنوُحِل ۡفُمۡلٱ ُمُه  َكِئ ٓ َل ْوُأَف ۦِهِسۡفَن َّحُش ٩ Artinya: “Dan  orang-orang  yang  telah menempati  kota  Madinah  dan  telah  beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka  (Anshor) ´mencintai´ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati  mereka  terhadap  apa-apa  yang  diberikan kepada  mereka  (Muhajirin);  dan  mereka mengutamakan  (orang-orang  Muhajirin),  atas diri  mereka  sendiri,  sekalipun  mereka  dalam kesusahan.  Dan  siapa  yang  dipelihara  dari kekikiran  dirinya,  mereka  itulah  orang  orang yang beruntun”.
Islam  bertujuan  untuk  membentuk  masya- rakat  dengan  tatanan  sosial  yang  solid  dan dilindungi oleh rasa keadilan.. Dalam tatanan itu, setiap  individu  diikat  oleh  tali  persaudaraan  dan kasih  sayang  bagai  satu  keluarga.  Sebuah persaudaraan  yang universal dan tak diikat batas geografis.  Dalam  hal  ini  Allah  berfirman  dalam Surat Al-Maidah ayat 8:
ْمُكَّنَم ِرْجَي  َل َو ۖ ِطْسِقْلاِب َءآَدَهُش ِهـَّلِل َنيِم ّٰوَق  اوُنوُك  اوُنَماَء َنيِذَّلا اَهُّيَأٓ ي ۚ َهـَّللا  اوُقَّتا َو ۖ   ى َوْقَّتلِل  ُب َرْقَأ  َوُه  اوُلِدْعا ۚ  اوُلِدْعَت  َّلَأ ٓ ىَلَع  ٍم ْوَق ُنأَـَنَش َنوُلَمْعَت اَمِب   ٌريِبَخ َهـَّللا َّنِإ Artinya; “Hai  orang-orang  yang  beriman hendaklah  kamu  Jadi  orang-orang  yang  selalu menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi saksi  dengan  adil.  dan  janganlah  sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong  kamu  untuk  Berlaku  tidak  adil. Berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat kepada  takwa.  dan  bertakwalah  kepada  Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Keadilan  dalam  Islam  memiliki  dua  imply- kasi, yaitu sebagai berikut:
1. Keadilan  Sosial,  Islam  menganggap  umat manusia  sebagai  satu  keluarga.  Karenanya semua  anggota  keluarga  ini  mempunyai derajat  yang  sama  di  hadapan  Allah.  Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan ras. Secara  sosial  nilai  yang  membedakan  satu dengan  yang  lainnya  adalah  ketakwaan,
ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada manusia.
2. Keadilan  Ekonomi, Konsep persaudaraan dan perlakuan  yang  sama  bagi  setiap  individu dalam  masyarakat  dan  dihadapan  hukum harus  diimbangi  oleh  keadilan  ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial akan kehilangan makna.
Keempat, Kebebasan individu dalam Konteks  Kesejahteraan  Sosial.  Pilar  yang  paling penting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan  bahwa  manusia  diciptakan  oleh Allah  SWT.  ia  tidak  tunduk  kepada  siapa  pun kecuali  kepada  Allah  (ar-Ra’d:  36  dan  Luqman: 32). Ini merupakan dasar bagi Piagam Kemerdekaan  Islam  dari  segala  bentuk  perbu- dakan.  Menyangkut  hal  ini,  Al-Quran  dengan tegas  menyatakan  bahwa  tujuan  utama  dari  misi kenabian  Muhammad  saw,  adalah  melepaskan manusia  dari  beban  dan  rantai  yang  membe- lenggunya (al-A’raaf: 157).
Konsep  islam  amat  jelas  yaitu  Manusia dilahirkan  merdeka.  Karenanya,  tidak  ada seorang pun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut  dan  membuat  kehidupan  manusia menjadi  terikat.  Dalam  konsep  ini,  setiap individu  berhak  menggunakan  kemerdekaannya sepanjang  kemerdekaannya  tetap  berada  dalam kerangka  aturan  islami.  Dengan  kata  lain, sepanjang  kebebasan  tersebut  dapat  dipertang- gungjawabkan  secara  sosial  maupun  di  hadapan Allah.
Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan  individu  bersinggungan  atau  bahkan dibatasi  oleh  kebebasan  individu  orang  lain. Menyangkut  masalah  hak  individu  dalam kaitannya  dengan  masyarakat,  para  sarjana muslim sepakat pada prinsip-prinsip berikut ini: 1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
2. Melepaskan  kesulitan  harus  diprioritaskan dibanding  memberi  manfaat  meskipun  kedu- anya sama-sama merupakan tujuan syariah.
3. Kerugian  yang  lebih  besar  tidak  dapat diterima  untuk  menghilangkan  yang  lebih kecil.  Manfaat  yang  lebih  besar  tidak  dapat dikorbankan  untuk  manfaat  yang  lebih  kecil. Sebaliknya,  bahaya  yang  lebih  kecil  harus
dapat  diterima/diambil  untuk  menghindarkan bahaya  yang  lebih  besar,  sedangkan  manfaat yang  lebih  kecil  dapat  dikorbankan  untuk mendapatkan  manfaat  yang  lebih  besar (Antonio, 2001).

## 4. Kesimpulan
Distribusi  pendapatan  yang  adil  merupakan salah  satu  kunci  meningkatnya  kesejahteraan ekonomi  masyarakat.  Monopoli  Sumber  Daya dan  keberadaan  harta  pada  tangan  segelintir orang  membuat  ketidak-adilan  dan  ketimpangan distribusi yang mengakibatkan harta-harta tersebut tidak akan sampai kepada tangan orang- orang miskin. Surat al-Hasyr ayat 7 mengajarkan bagaimana  seharusnya  proses  distribusi  ini berjalan  dengan  baik,  dengan  menerapkan prinsip-prinsip  pokok,  yang  antara  lain  adalah, mensejahterakan  ekonomi  Anggota/Masyarakat, Keadilan  Distribusi  Pendapatan,  Keadilan  dan Persaudaraan  Menyeluruh,  Kebebasan  individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial. Aktualisasi konsep kesejahteraan ini tidak hanya merupakan tugas  para  pelaku  ekonomi  saja.  Di  samping  itu pula,  masyarakat  juga  berkewajiban  untuk merealisasikan  kesejahteraan  ekonomi  mereka. Institusi  koperasi  pesantren  yang  bersentuhan langsung  dengan  masyarakat  sudah  seharusnya bisa  menjadi  ujung  tombak  dalam  upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## 5. Ucapan Terimakasih
Penulis  enulis  mengucapkan  terima  kasih sebesarbesarnya  kepada  Kedua  orang  tua  kami, Dr.  Prayitno  Basuki,  MA.,  Diswandi,  Ph.D, Seluruh  dosen  dan  staf  pengajar  Magister  Ilmu Ekonomi,  Universitas  Mataram  yang  telah membantu  dan  memberikan  ilmunya  kepada penulis.  Serata  Sahabat  seperjuangan,  terima kasih  atas  sharing  ilmu  yang  bermanfaat  kepada penulis.

## 6. Daftar Pustaka
Abazhah,  N.  (2014). Fi  Madinah  al-Rasul, Terj. K.H.  Asy’ari  Khatib.  Jakarta:  Penerbit Zaman.
Ahmad,  Z.  (1998). Al-Qur’an:  Kemiskinan  dan Pemerataan  Pendapatan. Yogyakarta:  Dana Bhakti Prima Yasa.
Al-Maliki,  A.  (2001). Politik  Ekonomi  Islam , Terj. Ibnu Sholah, Bangil:Al-Izzah
Anto,  H.  (2003). Pengantar  Ekonomika  Mikro Islami . Yogyakarta: Ekonisia .
Antonio, S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
At-Tariqi,  A.  A.  H.  (2004). Ekonomi  Islam (Prinsif,  Dasar  dan  Tujuan), Terj.  M.  Irfan Syofwani.  Yogyakarta:  Magistra  Insania Press.
Chapra,  M.  U.  (2000). Islam  dan  Tantangan Ekonomi . Jakarta : Gema Insani Press.
Fahrudin,  A.  (2012). Pengantar  Kesejahteraan Sosial . Bandung: Refika Aditama.
Gumilar  Rusliwa  Somantri.  (2005). Memahami Metode  Kualitatif. Jurnal  Makara,  Sosial Humaniora. 9(2), 57-65.
Hamidi,  M.  L.  (2003). Jejak-Jejak  Ekonomi Syariah . Jakarta: Senayan Abadi Publising. Hatta,  H.  (1985). Kumpulan  Pidato  III. Jakarta:
Inti Idayu Press.
Ibnu Katsir, I. (1874). Tafsir Al-Quran Al-Adzim . Lebanon, Dar el-Fikr.
Ibnu  Khaldun . (2011). Mukaddimah ,  terj.  Abdul al-Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
Izhar.  (2016). Mengidentifikasi  Cara  Berpikir Deduktif  Dan  Induktif  Dalam  Teks  Bacaan Melalui  Pengetahuan  Koteks  Dan  Referensi Pragmatik. Jurnal Pesona. 2,(1), 63-73.
Karim,  A.  A.  (2004). Sejarah  Pemikiran Ekonomi Islam . Jakarta: Rajawali Pers.
Kertasaputra,  G.  (2001). Koperasi  Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Cet ke-5. Jakarta: Rineka Cipta.
Machluf,  H.  M.  (1956).  Kalimat  Al-Qur‟an.
Tafsir wa bayan. Cairo: Dar al-Fikr.
Madjid,  N.  (Ed.).  (1984). Khazanah  Intelektual Islam . Bandung: Bulan Bintang.
Manan, M.A. (1997). Teori dan Praktik Ekonomi Islam, ter.  M.  Nastangin.  Yogyakarta:  Dana Bhakti Wakaf.
Muhadjir,  N.  (1996).  Metodologi  Penelitian Kualitatif.  Edisi  Ke-3.  Rake  Sarasin. Yogyakarta.
Qardhawi, Y. (2001). Norma dan Etika Ekonomi Islam ,  Terj.  Zainal  Arifin,  Lc  dan  Dra. Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press.
Rahman, A. (1995). Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1,  Ter.  Soeroyo,  Nastangin.  Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
Rohman,  A.  (2010). Ekonomi  Al-Ghazali,
Menelusuri  Konsep  Ekonomi  Islam  dalam Ihya’ Ulum al-Din . Surabaya: Bina Ilmu.
Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan  dan  Keserasian  Al-Quran, Vol.  14.
Jakarta: Lentera Hati.
Shihab,  M.  Q.  (2007). Wawasan  Al-Quran: Tafsir  Tematik  atas  Pelbagai  Persoalan Umat. Bandung: Mizan Pustaka.
Swasono, S. E. (2007). Indonesia is not for sale: sistem  ekonomi  nasional  untuk  sebesar- besar kemakmuran rakyat: demokrasi ekonomi-ekonomi  kelembagaan,  economic democracy-institutional  economics:  catatan akhir tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Swasono, S. E., & Ridjal, F. (1992). Mohammad Hatta,  Demokrasi  Kita,  Bebas  Aktif, Ekonomi Masa Depan. Jakarta: UI Press.
UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian