## KONSEP MAHAR DALAM PERSPEKTIF IMAM SYA FI’I

## DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

## Rinda Setiyowati
Keyword: Mahar,  Imam  Syafi'i  Concept, Compilation of Islamic Law
Kata Kunci: Mahar,  Konsep  Imam  Syafi‘i,
Kompilasi Hukum Islam.

## Abstract
This study is intended to understand more deeply related to the concept of dowry according to Imam Syafi'i and the Compilation of Islamic Law, for this reason this study was carried out using the  library  method,  namely  examining  the  subject  matter  by examining books and fiqh books that are related to the problems that the researcher is studying. do. From this discussion, it can be concluded that, firstly, the position of the dowry according to Imam Syafi'i is not included in the pillars of marriage. Second, regarding several dowry provisions in marriage, some of Imam Syafi'i's  opinions  are  very  influential  in  the  Compilation  of Islamic Law, as in Articles 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, and 38 except for the issue of adding a dowry. For the payment of the addition of a dowry, his opinion has no effect on the Compilation of Islamic Law which is not mentioned in it, on the grounds that the  addition  of  a  dowry  only  occurred  during  the  time  of  the previous madhhab scholars. If at this time it can happen because it is motivated by several cultural factors or customary law, not the Marriage Law.

## Abstrak
Kajian  ini  dimaksudkan  untuk  memahami  lebih  dalam  terkait konsep  mahar  menurut  Imam  Syafi ’ i  dan  Kompilasi  Hukum Islam,  untuk  itu  kajian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan metode kepustakaan yaitu meneliti pokok permasalahan dengan mengkaji  buku-buku  maupun  kitab-kitab  fiqih  yang  ada kaitannya  dengan  permasalahan  yang  peneliti  lakukan.  Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa, pertama  mengenai kedudukan    mahar    menurut    Imam  Syafi ’i    b ukan  termasuk rukun dalam perkawinan. Kedua, mengenai beberapa ketentuan mahar  dalam  perkawinan  sebagian  pendapat  Imam  Syafi ’i sangat  berpengaruh  dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dalam Pasal 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38 kecuali  masalah  penambahan  mahar.  Untuk  pembayaran penambahan mahar pendapat beliau tidak berpengaruh dalam Kompilasi  Hukum  Islam  yang  tidak  disebutkan  didalamnya, dengan alasan bahwa penambahan mahar hanya terjadi pada zaman  ulama  madzhab  terdahulu.  Seandainya  pada  zaman sekarang dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor  kebudayaan  atau  hukum  adat  bukan  Undang-Undang Perkawinan.
rindasetiyowati97@gmail.com

## Bomin Permata Abadi, Jepara

## Pendahuluan
Agama  memberi  jalan  kepada  manusia  untuk hidup bahagia di dunia maupun di akhirat dengan berbakti kepada Tuhan, berkeluarga dan bermasyarakat  (Ghozali,  2010:  24-25).  Oleh karena  itu  Islam  menolak  praktik-  praktik berkeluarga  yang  merusak  martabat  manusia, seperti yang terjadi pada zaman Jahiliyyah dengan cara merampas mahar dari perempuan. Kemudian Islam  datang  membersihkan  semua  kebodohan melalui  pemberian  kembali  atas  hak  perempuan untuk  menikah  dan  mewajibkan  laki-laki membayar  mahar  kepada  perempuan  ( ‘ Uwaidah, 2017: 351).
Mahar  hanya  diberikan  kepada  seorang  istri, orang lain tidak boleh menggunakannya meskipun suaminya  sendiri  kecuali  istri  sudah  ridha  untuk memberikannya  (Ghazali,  2010:  84-85).  Seperti dalam  surat  an-Nisa ’ ayat  4  yang  menyatakan bahwa  suami  berhak  memberikan mahar kepada istri sebagai imbalan dari adanya persetubuhan.
“ Berikanlah    maskawin    kepada  perempuan yang  kamu  nikahi  sebagai pemberian    dengan kerelaan.      Tetapi  apabila      mereka      (istri) menyerahkan kepada   kamu   (suami)   sebagian dari  maskawin    itu    dengan    senang,    maka ambillah    pemberiannya    (istri)    dengan  senang dan  baik-ba ik” (QS.  an-Nisa ’: 4). (Departemen Agama RI, 2009: 77).
Sebagaimana  di  Indonesia  sebuah  negara pluralistik yang tidak pernah lepas dengan adanya kebudayaan.  Salah  satunya  adalah  pemberian mahar dalam perkawinan. Masyarakat Indonesia          dalam menentukan hukum mahar perkawinan menggunakan sumber hukum
Undang-  Undang    Kompilasi    Hukum    Islam. Selain  itu  juga  mayoritas  masyarakat  Indonesia menganut Imam Syafi ’ i.
Dari kedua  sumber   hukum    tersebut   timbul beberapa  pokok  permasalahan.  Salah  satunya mengenai  ketentuan  mahar  dalam  perkawinan, kemudian  pengaruh  mahar  antara  pandangan Imam Syafi ’ i dengan Kompilasi Hukum Islam.
Sehingga  dari  kedua  sumber  hukum  tersebut menimbulkan  kesenjangan,  apakah  peraturan dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  sudah  sesuai dengan  pendapat  Imam  Syafi ’ i  atau  sebaliknya Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  sesuai  dengan pendapat  Imam  Syafi ’ i.  Oleh  karena  itu  peneliti tertarik ingin melakukan penelitian lebih mendalam  dengan  judul  yang  peneliti  angkat “ Konsep  Mahar  Dalam  Perspektif Imam Syafi ’i Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kompilasi  Hukum Islam ” .

## Metode Penelitian
Dilihat  dari  jenis  data,  kajian  ini  adalah kualitatif atau penelitian yang melibatkan peneliti sebagai instrumen ( human instrument )   (Basrowi &    Suwandi,  2008:  20).  Sedangkan  dilihat  dari perolehan  data  jenis  kajian  ini  adalah  kajian kepustakaan (library  research) adalah  sebuah studi  dengan  mengkaji  secara  langsung      teks (nash) atau      data  angka  dan    bukan    berupa kejadian  yang dilihat langsung oleh peneliti baik kejadian  berupa  orang  atau  benda  lainnya  (Zed, 2008: 4).
Kajian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif dengan  cara  membandingkan  antara  hukum  satu dengan  yang  lain.  Kemudian  menggunakan metode  penelitian  yuridis-normatif (doktrinal).
Yuridis  adalah  melakukan  pendekatan  penelitian yang didasarkan pada hukum tertulis baik hukum formal  atau  hukum  non  formal  pada  masa  lalu seperti Undang-Undang dan Yurisprudensi (Tarjo, 2019: 26-27).
Sedangkan normatif adalah sebuah pendekatan yang  dilakukan  dengan  melalui    sistem    hukum atau bahan  pustaka  seperti  buku-buku  dan jurnal.Jadi,  penelitian  yuridis-  normatif  adalah sebuah  penelitian dengan  cara meneliti  asas-asas hukum  positif  yang  tertulis  lewat  bahan  pustaka atau data sekunder.
Sumber  data  yang  digunakan  oleh  peneliti adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Adapun sumber  data  primer  adalah  data  pertama  atau data  khusus  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti untuk  dijadikan  sebagai  sumber  informasi (Yulianto dkk, 2018: 37). Sementara itu, sumber data  sekunder  adalah data kedua atau data tidak langsung yang  dikumpulkan  dari  pihak lain,  sebagai  sumber  acuan    oleh    peneliti (Istijanto, 2005: 38). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) .
Dalam teknik analisis ini menjelaskan   point- point  kesimpulan  yang  sudah  didapatkan  dari pembahasan  sebelumnya  dengan  menggunakan teknik  deskriptif,  sebagai  upaya    menjelaskan beberapa  pokok  permasalahan  secara  detail mengenai  fakta-fakta  maupun  sifat  serta hubungan      antar      fenomena  yang diteliti(Wagiran, 2013: 135).

## Pengertian Mahar
Menurut istilah mahar adalah pemberian wajib dari  seorang  suami  kepada  istri  baik  berupa
barang  atau  jasa  untuk  menimbulkan  rasa  cinta dan  kasih  sayang  seorang  istri  kepada  suami (Tihami & Sohari, 2014: 36-37).
Dengan    demikian    posisi    mahar    dalam perkawinan   adalah   sebagai salah satu  hak  dari seorang  istri  yang  diwajibkan  kepada  seorang suami. Dalam  bahasa  arab  mahar  mempunyai delapan    nama    seperti    terdapat  dalam    kitab Subul    al-Salam    Syarh    Bulughul    marom sebagai    berikut(Arifandi,  2018:  12): “ Mahar mempunyai    delapan    nama    yang    disebutkan dalam  perkataannya    yaitu: shadaq ,    mahar, nihlah , faridhah , hiba’ , ujur , kemudian ‘uqr , ‘alaiq ”.
Dari  beberapa  kata  tersebut  mengandung pengertian  bahwa  mahar  merupakan  suatu pemberian  wajib  dalam  ikatan  perkawinan  dari seorang suami kepada seorang istri (Syarifuddin, 2006:  84-85).  Selain  beberapa  nama  lain  dari pengertian  mahar  di  atas,  dalam  al-Qur ’ an  juga dijelaskan diantaranya sebagai berikut:
1. Shadaq dan Nihlah
Kata shadaq dan nihlah terdapat  dalam  al- Qur ’ an  surat  an- Nisa’ ayat  4  artinya  sebagai berikut:
“ Berikanlah  maskawin  kepada  perempuan yang  kamu  nikahi  sebagai  pemberian  dengan kerelaan.  Tetapi  apabila  mereka  (istri) menyerahkan  kepada  kamu  (suami)  sebagian dari  maskawin  itu  dengan    senang,    maka ambillah  pemberiannya  (istri)  dengan senang dan baik-baik ”

## 2. Ujur
Kata ujur merupakan  bentuk  jamar  dari  kata ujrah yang  berarti  upah  atau  pahala  yang
berupa  harta.  Dalam  al-Qur ’ an  disebutkan sebanyak lima kali yaitu :
a.  An- Nisa’ ayat 24 dan 25
“ ....Maka  karena  kenikmatan  yang  telah kalian  (suami)  dapatkan      dari      mereka (istri),   berikanlah   mahar   kepada mereka sebagai suatu kewajiban ...” .
“ ....Nikahilah  mereka  dengan  izin  orang tuanya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan- perempuan  yang  memelihara  diri,  bukan pezina  dan  bukan  perempuan  yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya ....” .
b.  Al-Maidah ayat 5
“ ....Dan  dihalalkan  bagimu  menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan- perempuan  kehormatan  di  antara  orang- orang  yang  diberi  kitab  sebelum  kamu, apabila kamu membayar maskawin kepada mereka  untuk  menikahinya,  tidak  dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. ...”.
3. Tawl
Tawl adalah  nama  lain  dari  mahar  yang artinya  panjang,  dengan  maksud  panjang rizkinya. Kata tawl tersebut terdapat al-Qur ’a n surat  an- Nisa’ ayat  25  yang  artinya  sebagai berikut:
“ Dan  barangsiapa  di  antara  kamu  tidak mempunyai  biaya  untuk menikahi  perempuan merdeka    yang  beriman,  maka  (dihalalkan menikahi    perempuan)    yang    beriman    dari hamba  sahaya  yang kamu miliki. ...” .
4. Qinthar
Qinthar adalah      segudang      emas,      yang menunjukkan      jumlah  besaran  yang  tidak terukur.  Sehingga  dapat  memuaskan  jika dinikmati  oleh  orang  yang  bersangkutan maupun  oleh  orang  lain.  Sebagaimana  dalam al-Qur ’a n    terdapat    dalam    surat    an-Nisa ’ ayat   20   sebagai berikut:
“ Dan  jika  kamu  ingin  mengganti  istrimu dengan  istri  yang  lain  sedangkan  kamu  telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta  yang  banyak,  maka  janganlah  kamu mengambil  kembali  sedikit  pun  darinya. Apakah  kamu  akan  mengambilnya  kembali dengan  jalan  tuduhan  yang  dusta  dan menanggung dosa yang nyata ” .
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (2017:  323) juga dijelaskan bahwa pengertian mahar adalah pemberian  dari  calon  mempelai  laki-laki kepada  calon  mempelai  perempuan,  baik berbentuk  barang,  uang  atau  jasa  yang  tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan menurut  ulama  ahli  Fiqh  pengertian  mahar adalah sebagai berikut:
a. Imam    Taqiyyuddin    Abu    Bakar  bin Muhammad    Al-Husaini,    mahar  adalah sebutan nama bagi  harta atau barang  yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri  yang  disebabkan  karena  akad  nikah (Manshur, 2017: 95).
b. Abdurrahman    al-Jaziri,    mengatakan bahwa   mahar   atau   maskawin merupakan nama bagi suatu yang wajib diberikan oleh seorang laki- laki  kepada  perempuan  yang kadarnya  disebutkan  dalam  akad  nikah
sebagai  suatu  pernyataan  antara  laki-laki dan  perempuan  untuk  hidup  bersama sebagai pasangan suami istri yang sah (Al- Jaziri, 1990: 76).
c. Amir Syarifuddin, mahar adalah pemberian khusus dari seorang suami kepada seorang istri  yang  bersifat  wajib.  Pemberian  dapat berupa uang atau barang sebagai akibat dari berlangsungnya  akad  nikah  (Syarifuddin, 2006: 85).
Mengenai  pengertian  mahar  para  ulama memiliki  perbedaan  pendapat  yaitu  sebagai berikut:
1.  Menurut Imam Hanafi
Sebagaimana  urutan  mazhab  yang  pertama yaitu  Imam  Hanafi  yang  mengemukakan bahwa pengertian mahar adalah harta  yang menjadi  hak  dari  seorang  perempuan karena  adanya  ikatan  perkawinan  atau hubungan badan ” (Sarwat, 2019: 171). Jadi, mahar  menurut    Imam  Hanafi    adalah sejumlah  harta   yang menjadi hak  seorang istri,  yang  disebabkan  adanya  ikatan perkawinan, atau disebabkan adanya hubungan  badan  dengan  keadaan  yang sesungguhnya.
2.  Menurut Imam Maliki
Imam    Maliki    juga    mengemukakan bahwa   pengertian   mahar menurut beliau berbeda  dengan  Imam  Hanafi  yaitu  harta yang    diserahkan    kepada    seorang    istri sebagai    sebuah  imbalan  dari  kehalalan menyetubuhiny a” . Pengertian mahar menurut    Imam    Maliki    adalah    sesuatu yang  dapat  menjadikan  seorang  istri  halal
untuk  digauli,  baik  secara  lahir  maupun batin (Hasanah, 2015: 101).
3.  Menurut Imam Syafi ’ i
Imam Syafi ’ i sebagai salah satu Imam yang paling  poluler  dan  dianut  oleh  masyarakat Indonesia  juga  mengemukakan  pengertian mahar  yang  hampir  sama  dengan  Imam sebelumnya  yaitu  harta      yang      wajib diberikan    karena    adanya    suatu    sebab perkawinan, hubungan badan atau hilangnya keperawanan ” . Dapat didefinisikan menurut  Imam  Syafi ’ i  bahwa  pengertian mahar  adalah  sesuatu  yang  diwajibkan sebab  adanya  hubungan  badan  atau lewatnya    kehormatan    bagi    perempuan dengan    keadaan    tanpa  daya,  seperti mundurnya para saksi (Zuhaili, 2007: 230). 4.  Menurut Imam Hambali
Mazhab  Hambali  mengemukakan  bahwa pengertian  mahar  adalah  imbalan  dari sebuah perkawinan. Jadi,  pengertian  mahar menurut    Imam    Hambali    adalah  sebuah imbalan    dari    perkawinan    sebagai kehalalan    dari    hubungan    badan.  Dapat disebutkan  dalam  pelaksanaan  akad  nikah atau  setelah  akad nikah    dengan   adanya persetujuan    dari    pasangan    suami    dan istri (Hasanah, 2015: 101).
Dalam  ilmu  Fiqh  terdapat  lima  macam ketetapan  hukum  dalam  menentukan    suatu perkara,   yaitu  wajib,  sunnah,  makruh,  mubah dan  haram.  Pada  dasarnya  hukum  memberikan mahar  dari  seorang  suami  kepada  istri  adalah mubah,  tetapi  hukum  tersebut  dapat  berubah mengikuti keadaan  atau  situasi  dan  kondisi  yang
sedang terjadi.  Artinya  mahar  bisa berubah-ubah yang  semula  sunnah  bisa  menjadi  wajib,  haram, mubah dan makruh. Meskipun hukum memberikan  mahar  dapat  berubah-ubah  tetapi para  ulama  fiqih  bersepakat  bahwa  pemberian mahar  dari  seorang  suami  kepada  seorang  istri tetap diwajibkan (Aizid, 2018: 67).
Banyak  ayat  al-  Qur ’ an  maupun  hadits  yang mensyariatkan  tentang  kewajiban  memberikan mahar  bagi  seorang  suami  kepada  istri  sebagai berikut:
1.  Surat an-Nisa ayat 4:
“ Berikanlah maskawin kepada perempuan    yang    kamu    nikahi  sebagai pemberian dengan kerelaan. Tetapi apabila mereka  (istri)  menyerahkan  kepada  kamu (suami) sebagian dari maskawin itu dengan senang,    maka    ambillah    pemberiannya (istri)  dengan senang dan baik-ba ik” .
Menurut    Quraisy    Syihab nihlah merupakan  sebuah  pemberian dari seorang suami  kepada  istri  dengan  perasaan  tulus tanpa  mengharapkan  imbalan  apapun  dari istrinya tersebut. Sehingga, mahar
merupakan bukti ketulusan untuk memilikinya  tanpa  adanya  paksaan  atau imbalan. Oleh karena itu, nihlah merupakan penguatan  kata  dari  lafadz shadaq ,    yang berati    mahar    (Syihab,    2002:    417). Sehingga,  dalam    ayat    tersebut    Allah memerintahkan    kepada    mereka    (suami) untuk  memberikan  mahar  kepada  istrinya dengan  suka  rela  tanpa  adanya  paksaan. Pemberian  mahar  tersebut  dimaksudkan sebagai  pemberian  yang  wajib.  Jika  istri
ridha  dan  rela  memberikan  mahar  kepada suaminya,  maka  suami  boleh  mengambil pemberian  mahar dari istri dengan senang hati  dan  berharap  kelak  akan  membawa akibat yang baik (Yunus, 2019: 10).
Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang  laki-laki  dilarang  untuk  menikahi perempuan  yang  sudah  bersuami,  kecuali perempuan  yang  menjadi        tawanan perang.    Kemudian    seorang    laki-laki boleh menggaulinya dengan syarat perempuan tawanan perang tersebut membersihkan  rahimnnya  terlebih  dahulu. Karena dikhawatirkan perempuan  tawanan perang sedang hamil dan mengandung anak dari suami terdahulunya.
Selain  itu  ayat  tersebut  menjelaskan bahwa  seorang    laki-laki    boleh    menikah dengan    empat    perempuan    dengan  harta yang  dimiliki  oleh  mereka.  Maka,  sebagai imbalan kesenangan dari mereka (istri) dan Allah  menjadikan  mahar  sebagai  suatu kewajiban  dari  seorang  suami  kepada seorang  istri,  atas  imbalan  dari  sebuah kenikmatan hubungan badan (Quthb, 2001: 328).
Maka, barangsiapa  yang  menginginkan untuk berbuat    senang (menikmati) seorang  istri  yang  halal  maka  jalan  satu- satunya yaitu menjaganya melalui hubungan  perkawinan.  Selain  itu  seorang suami  harus  memberikan    mahar    sebagai sebuah    kewajiban    yang    pasti    bukan sebagai  penanaman  jasa.  Karena  seorang suami  tidak  dapat  mewarisi  harta    dari
seorang    istri,    jika    tanpa    memberikan sebuah  imbalan (mahar).
2.  Hadits Rasulullah Saw:
“ Dari   Abi   Salamah   bin ‘ Abdurrahman berkata:    Aku    bertanya  kepada ‘ Aisyah tentang berapa besar mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau, maka beliau berkata:  mahar  Rasulullah  kepada  istri- istri beliau adalah senilai dua belas uqiyah dan  satu nash. ‘ Aisyah  berkata:  tahukah engkau    apa    itu    nash?  Abdurrahman berkata:  tidak. ‘ Aisyah  berkata “ setengah uqiyah ” .  Jadi    semua    mahar    beliau sebanyak  500  dirham.  Inilah  mahar beliau kepada para istrinya (HR. Muslim).
Hadits      tersebut      menjelaskan      bahwa Rasulullah      memberikan  mahar  kepada istrinya  termasuk ‘ Aisyah  sebanyak  500 dirham (Al- Asqalany, 1992: 61).
Dapat  disimpulkan  bahwa  mahar  dari seorang suami kepada istri yang  diberikan sebelum  adanya  akad  nikah  dan  sudah diberikan  kepada  wali  dari  istri  atau saudaranya tetap diperbolehkan dan mahar tersebut  tetap  milik  istri  bukan  milik  wali atau saudaranya (Al-Asqalany, 1992: 62). Dalam  ketentuan  hukum  Islam,  jenis  mahar dapat dirincikan sebagai berikut:
1. Mahar Musamma
Mahar musamma adalah   mahar    yang telah      disepakati      atau  dijanjikan  antara pasangan  suami  dengan  istri  yang  jumlah kadar  dan  besarnya  disebutkan  dalam pelaksanaan akad nikah (Mughniyah, 1996: 364).   Ulama   Fiqh   berpendapat   bahwa
dalam    pelaksanaan    mahar musamma terjadi apabila:
a.  Adanya  hubungan  badan  antara  seorang suami dengan seorang istri Apabila  suami sudah    menggauli    istrinya,    maka  suami wajib memberikan  mahar.
b.  Salah satu pasangan suami istri meninggal
Mahar musamma wajib dibayar seluruhnya jika suami telah berhubungan  dengan  istri, dan  perkawinannya  menjadi  rusak dengan alasan sebab-sebab tertentu seperti istrinya dikira  perawan ternyata  janda,  atau  status istri janda dan hamil dengan bekas mantan suami  yang  lama.  Tetapi  seorang  suami dapat  membayar  mahar  setengahnya  jika seorang  istri  diceraikan  sebelum  adanya hubungan  badan  (Ghazali,  2003:  93).
2.  Mahar Mitsil (sepadan)
Mahar mitsil adalah    mahar    yang  tidak disebutkan  jumlah  besar  kecilnya  pada  saat pelaksanaan akad nikah, sebelum pelaksanaan akad  nikah  atau  sesudah  pelaksanaan  akad nikah.  Dapat  dikatakan  bahwa  mahar mitsil adalah  mahar  yang  pernah  diterima  oleh keluarga  atau  kerabat  terdekat  dengan  adanya ikatan status sosial atau ukuran kecantikan dan sebagainya (Sudarto, 2020: 49).
Jika dalam akad perkawinan tidak disebutkan kadar jumlah besar kecilnya mahar, maka mahar   tersebut   mengikuti   maharnya dari    keluarga    atau    saudara  perempuan. Tetapi  jika  tidak  mempunyai  keluarga  atau saudara  perempuan  maka  pemberian  mahar mengikuti  perempuan  lain  yang  mempunyai derajat atau status sosialnya sama dengan calon
istri.
Dalam  tolak  ukur  yang  dapat  dijadikan mahar mitsil para  Mazhab  mempunyai perbedaan.  Imam  Hanafi  mengatakan  yang dapat dijadikan tolak  ukur  adalah  kerabat  dari perempuan  yang  akan  dinikahi,  baik  itu ‘ashabahn ya atau  tidak.
Kemudian  Imam  Malik  mengatakan  yang dapat  dijadikan  tolak  ukur  adalah  kecantikan, jumlah  besarnya  harta  dan  kedudukan  dari perempuan  tersebut.  Berbeda  dengan  Imam Syafi ’ i yang mengatakan bahwa yang dijadikan tolak  ukur  dalam  mitsil  adalah  perempuan- perempuan  dan ‘ashabahn ya ,  yaitu  saudara perempuan sekandung, sebapak, anak perempuan  saudaranya  laki-laki  dan  bibi dari pihak  bapak.  Jika ‘ashabah tidak  ada  maka yang  dijadikan  tolak  ukur  adalah  dari  pihak nenek, bibi dan ibu. Sedangkan Imam Hambali berpendapat  bahwa  yang  dijadikan  tolak  ukur adalah  orang-orang  yang  memiliki  hubungan kerabat  dekat  dengan    perempuan    (Alkaf, 2012:335-336).    Mahar mitsil dapat    terjadi dalam  dua  keadaan  sebagai berikut: a. Apabila   mahar   tidak   disebutkan   kadar jumlah  besar  kecilnya ketika berlangsung akad nikah, dan kemudian paasangan suami istri sudah berhubungan seksual atau salah satu pasangan suami istri meninggal dunia.
b. Jika   mahar   musamma    belum    dibayar oleh    suami    sedangkan  pasangan  suami istri sudah berhubungan badan, maka status perkawinannya menjadi tidak sah (Ghazali, 2003: 94).
Ibnu  Qudamah  dalam  kitabnya al-Mughni
mengatakan  perkawinan  tetap  sah  jika  tanpa menyebutkan  jumlah  besar  kecilnya  mahar. Perkawinan  yang tidak disebutkan kadar jumlah besar  kecilnya  mahar  disebut  dengan  nikah tafwidh (Aizid,  2018:  75).  Para  ulama  sepakat bahwa    perkawinan    tersebut    sah    dan diperbolehkan.
Mahar    yang    diberikan    seorang    suami kepada   seorang   istri   harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
1.  Barangnya    suci    dan    dapat    diambil manfaatnya.
2.  Barangnya  bukan  berupa  barang  ghasab.
3.  Berupa  harta  berharga
4.  Bukan  barang  yang   tidak  jelas  keadaannya. (Tihami & Sohari, 2014: 39-40).
Sedangkan menurut jumhur ulama yaitu Imam Syafi ’ i,  Imam  Maliki  dan  Imam  Hambali membagi  menjadi  tiga  diantaranya  sebagai berikut (Sarwat, 2019: 58):
1.  Sesuatu yang  dapat  dijadikan  sebagai tsaman artinya  uang yang dijadikan sebagai alat tukar (transaksi).
2.  Sesuatu    yang    dapat    dijadikan    sebagai musamma berupa benda atau barang yang dapat di beli atau di tukar dengan uang.
3.  Sesuatu  yang  dapat  dijadikan  sebagai ujrah dari  suatu  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh suami.
Berbeda    dengan    pendapat    tiga    Imam tersebut,  Imam  Hanafi juga    mengemukakan bahwa    syarat    mahar    harus    berbentuk mal  mutaqawwim yang  dimaksudkan  sebagai harta  yang  mempunyai  nilai  tertentu  dan diakui  oleh  masyarakat  banyak.  Jadi,  sesuatu
yang  tidak  bisa  dianggap  sebagai  harta  tidak dapat  dijadikan  sebagai  mahar  (Sarwat,  2019: 60).
Analisis  ketentuan Kedudukan  Mahar Menurut  Imam  Syafi ’ i  dan  Kompilasi

## Hukum Islam
Pengertian    mahar    menurut  Imam  Syafi ’ i adalah  sebuah  pemberian  dari  seorang  suami kepada  istri    sebagai    imbalan  dari  adanya persetubuhan          (Zuhaili,  2007:  230).  Beliau mengatakan  bahwa  mahar  bukan  merupakan rukun  dalam  perkawinan,  dengan  alasan bahwa mahar yang diberikan tidak semestinya disebutkan dan diserahkan pada waktu pelaksanaan akad nikah.
Pendapat tersebut sama dengan yang dikemukakan  oleh  Muhammad  Ra ’ fat ‘ Utsman yang  mengatakan    bahwa    mahar    bukan termasuk rukun maupun syarat dari sahnya akad nikah. Karena mahar adalah suatu hak yang harus didapatkan  seorang  istri  diantara  hukum-hukum yang ada dalam pernikahan (Ustman,  2017: 60).
Dalam  hal  ini  Imam  Syafi ’ i  menggunakan metode  ijtihad pada al-  Qur ’ an surat al-Baqarah ayat 236:
“ Tidak  ada  kewajiban membayar mahar bagi kalian,  dan  jika  kalian  menceraikan  istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan juga sebelum kalian menentukan maharnya.... ” (QS.Al-Baqarah:236).
Selain  ayat  al-Qur ’ an  di  atas,  Imam  Syafi ’ i juga menggunakan argumen dalam hadits riwayat Tirmidzi, Nasa ’i d an Abu Dawud:
“ Dari ‘ Uqbah  bin  Amr  bahwa  Rasulullah
berkata  kepada  seorang  laki-laki,  apakah  kamu rela  jika  aku  nikahkan  dengan seorang perempuan?  kemudian  laki-laki  itu  menjawab “ iya ” . Kemudian Rasulullah juga berkata kepada perempuan  yang  akan  dinikahkan  tersebut, apakah  kamu  rela  jika  aku  nikahkan  dengan seorang laki-laki? perempuan tersebut menjawab “ iya ” ,  maka  Rasulullah  menikahkan  mereka sampai  mereka  melakukan  hubungan  badan. Sedangkan  maharnya  belum  ditetapkan  dan belum diberikan kepada istrinya pada waktu it u” (HR. Tirmidzi, Nasa ’i dan Abu Daud).
Hadits  di  atas  menjelaskan  bahwa  Rasulullah pernah  menikahkan  seorang  perempuan  tanpa adanya  mahar,  dan  pernikahannya  tetap  sah walaupun  maharnya  belum  ditentukan  dan diberikan  sampai  kedua  pasangan  tersebut melakukan  hubungan badan dengan alasan bahwa pemberian  atau  disebutkan tidaknya mahar tidak akan  mempengaruhi    batalnya    akad  dalam perkawinan.
Oleh karena itu para ulama sepakat untuk tetap mewajibkan adanya mahar mitsil dari pihak suami kepada istrinya (Apriyanti, 2017: 170). Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Sebagaimana Pasal 14 yang menyatakan bahwa rukun dari perkawinan adalah “ calon suami, calon  istri,  wali,  dua  orang  saksi dan ijab ka bul”. Kemudian juga terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa “ kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan ” .
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa ketika suami tidak memberikan mahar atau
mahar  tidak  disebutkan  dan  tidak  dibayarkan dalam    pelaksanaan  akad  nikah,  perkawinannya tetap sah  dengan  alasan  bahwa pemberian mahar tidak akan  mempengaruhi batalnya perkawinan.
Imam  Syafi ’ i  mengatakan  bahwa  pembayaran mahar secara setengah dapat terjadi ketika suami istri  sudah  berpisah,  baik  dalam  keadaan perceraian  atau  batalnya  perkawinan  sebelum adanya  hubungan  badan  dan  jumlah  ketentuan maharnya  sudah  disebutkan  dalam  pelaksanaan akad nikah (Zuhaili, 2007: 266-267).
Sebagaimana  contoh Imam Syafi ’i mengatakan dalam kitabnya al-Umm , jika  suami memberikan mahar berupa emas atau perak yang nilai harganya bertambah  atau  berkurang  kemudian  terjadi perceraian  sebelum  adanya  hubungan  badan, maka  suami  dapat  meminta  setengah  harga  dari emas  atau  perak  tersebut  (Asy-  Syafi ’ i,  1982: 294).
Dalil  yang  digunakan  adalah  sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 237:
“ Jika  kalian  menceraikan  istri-istri  kalian sebelum  kalian  bercampur  dengan  istri    kalian, padahal  sesungguhnya  kalian  sudah  menentukan maharnya, maka   bayarlah   seperdua   dari mahar yang    telah    kalian  tentukan  it u....”  ( QS.  al- Baqarah: 237).
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1)  dijelaskan  bahwa “ suami  yang  mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar  yang  telah  ditentukan  dalam  akad  nikah ” . Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  suami  wajib membayar  setengah  dari  mahar  yang  sudah ditentukan,  jika  menceraikan  istrinya  sebelum adanya  hubungan  badan.  Tetapi  jika  terjadi
perceraian  sebelum  berhubungan  badan  dan maharnya  belum  ditentukan,  maka  suami  harus membayar  mahar  mitsil.  Seperti  dalam  Pasal  35 ayat  (3) “a pabila  perceraian  terjadi qobla  al dukhul tetapi  besarnya  mahar  belum  ditetapkan, maka suami suami wajib membayar mahar mitsil ” . Mahar mitsil adalah mahar yang jumlah kadarnya tidak  disebutkan  dalam  pelaksanaan  maupun sebelum akad nikah. Dapat dikatakan juga mahar yang  sepadan  dan  pernah  diterima  oleh  kerabat keluarga istrinya.
Pembayaran mahar fasid (rusak)  Mahar fasid dapat  terjadi  karena      beberapa      faktor,      baik karena  sifat,  dzat  maupun  unsur-  unsur      yang lainnya.   Adapun mahar fasid karena   sifat   dan dzatnya      dapat      berupa      mahar  yang mengandung unsur penipuan sehingga mengakibatkan mudharat bagi pemiliknya.
Sedangkan  mahar fasid yang  diakibatkan karena dzatnya  saja  dapat  berupa anjing, khamr dan  semua  jenis  barang    yang    tidak    dapat dimiliki,  dengan  alasan  barang  tersebut  karena hasil  dari  pencurian  atau  ghasab  (Tihami  & Sohari, 2014: 48).
Dalam hal ini  Ibnu  Rusyd mengatakan bahwa ada  tiga  pokok  permasalahan  yang  berkaitan dengan  mahar fasid . Pertama ,  mengenai  jenis barang  yang dijadikan sebagai mahar tidak dapat dimiliki,  seperti   anjing dan babi. Dalam hal ini Imam  Syafi ’ i  mengatakan  bahwa perkawinannya tetap  sah  dengan  syarat  suami  harus  membayar mahar mitsil .  Oleh      karena    itu  istri  berhak menerima  mahar yang sepadan dengannya (Asy- Syafi ’ i, 1982: 326).
Kedua , pemberian mahar digabungkan dengan
jual  beli.  Imam  Syafi ’ i  mengatakan  bahwa perkawinan  tersebut  tidak      diperbolehkan,  dan suami  harus  membayar  mahar mitsil kepada istrinya (Zuhaili, 2007: 273).
Ketiga , adanya cacat dalam mahar. Dalam kitab al-Umm dikatakan jika seorang suami memberikan  mahar  berupa  budak  yang  cacat, maka  istri  boleh  mengembalikannya.  Jika  budak yang  diberikan  sebelumnya  sempurna  kemudian setelah diterima mengalami cacat dan dikembalikan  kepada  suaminya,  maka  suami wajib  memberikan  mahar  yang  biasa  diterima oleh  perempuan  yang  sebanding  dengan  istrinya tersebut. Sedangkan jika istri tetap mau menerima mahar  tersebut  walaupun  dalam  keadaan  cacat, maka  pihak  istri  tidak  dapat  meminta  ganti  rugi apapun  kepada  suaminya  (Asy-Syafi ’ i,  2007: 499).
Dalam Kompilasi Hukum  Islam Pasal 38 ayat (1)  dijelaskan    bahwa “ apabila  mahar  yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon  wanita  tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas ” .
Pasal  tersebut menjelaskan  jika suami memberikan  mahar  yang  cacat  atau  kurang  dan pihak  istri  tetap  mau  menerimanya  tanpa memberikan  syarat  apapun,  padahal  sebelumnya sudah  diketahui  oleh  istrinya  maka  penyerahan mahar  dalam  permasalahan    ini    sudah  dianggap lunas.  Sedangkan  jika  istri  menolak  mahar tersebut maka  suami  harus menggantinya dengan mahar  yang  lain  sampai  mahar  yang  diberikan sudah dianggap lunas oleh pihak istri. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Kompilasi  Hukum  Islam Pasal  38  ayat  (2)  bahwa “a pabila  istri  menolak
untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya      dengan      mahar  lain  yang  tidak cacat.  Selama  penggantinya  belum  diserahkan, mahar  dianggap  masih  belum  lunas ” .  Jadi,  dari pasal di atas sudah  jelas  jika  istri  menolak mahar cacat,  suami  harus  menggantinya  sampai  mahar tersebut dianggap lunas.
Dalam  penambahan  mahar  Imam  Syafi ’ i mengatakan  jika  mahar  yang  diberikan  suami bertambah  atau  berkurang  menjadi  milik  dan tanggungan  istri,  karena  jika  mahar  sudah diberikan  suami  kepada  istri,  maka  sepenuhnya menjadi  milik  istrinya  tersebut  dan  suami  tidak boleh memiliki mahar lagi.
Sebagaimana contoh Imam Syafi ’ i mengatakan dalam  kitabnya al-Umm ,  jika  seorang  suami memberikan mahar kepada istrinya berupa budak bodoh   dan   setelah   beberapa lama  kemudian budak  tersebut menjadi  pandai  karena dibimbing oleh istrinya tersebut.
Kemudian suami menceraikan istrinya sebelum adanya  hubungan  badan,  dan  budak  masih dimiliki  oleh  istri  maka istri berhak membayar setengah  nilai  harga  dari  budak  tersebut  kepada suaminya  (Asy-Syafi ’ i, 1982: 298).
Berbeda  jika  tambahan tersebut menimbulkan perubahan  yang  mendasar,  kemudian  terjadi perceraian  sebelum  adanya  hubungan  badan, maka  istri  harus  mengembalikan  setengah  dari nilai  harga  mahar  kepada  suaminya.  Seperti memberikan mahar berupa budak kecil kemudian tumbuh  menjadi  dewasa.  Dalam  hal  ini  budak kecil  yang  semula  tidak  bisa  melakukan pekerjaan        orang  dewasa  kemudian  bisa melakukan  pekerjaan  orang  dewasa  tersebut.
Dasar hukum yang digunakan terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 237:
“ Maka  bayarlah  seperdua  dari  mahar  yang telah  kalian  tentukan  it u....” (QS.  al-  Baqarah: 237).
Mengenai  penambahan  mahar  ini  dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan, karena penambahan mahar hanya terjadi pada zaman para madzhab  terdahulu.  Walaupun  pada  zaman sekarang  bisa  terjadi,  mungkin  karena  adanya faktor kebudayaan atau hukum adat yang melatar belakangi terjadinya penambahan mahar tersebut.
Dilihat  dari  berkembangnya  teknologi  dan informasi  masyarakat  Indonesia  pada  zaman sekarang  banyak  yang  tidak  memberikan  mahar seperti  pada  zaman  madzhab  terdahulu.  Justru masyarakat  banyak  yang  memberikan  mahar sesuai  dengan  tren  perkembangan  zaman  tanpa melihat  mahar  yang  pernah  diberikan  oleh Rasulullah kepada istrinya.
Sedangkan  mengenai  pembayaran  mahar secara  kontan    atau    hutang    Imam  Syafi ’ i menyatakan bahwa pemberian                      tersebut diperbolehkan,  dengan  syarat  jumlah  yang diberikan  harus  diketahui  secara  jelas.  Dasar hukum  yang  digunakan  adalah  hadits  yang diriwayatkan oleh Abu  Daud,  Nasa ’i  d an  Hakim sebagai   berikut   (Al-Asqalany, 1992: 62):
“ Dari Abas R.A menceritakan bahwa setelah Ali  menikahi  Fatimah  R.A  Rasulullah  SAW berkata  kepada Ali “ berikanlah Fatimah sesua tu”. J awab Ali “ saya tidak punya apa-ap a” . Rasulullah  SAW  bersabda “ mana  baju  besimu buatan  Khutamiah ?” . (H.R  Abu  Dawud,  Nasa ’i, dan Hakim).
Dari hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah memperbolehkan suami untuk membayar  mahar  sebagian  terlebih dahulu, dengan  alasan jika suami tidak bisa memberikan mahar secara tunai. Akan tetapi jika menghutang sampai terjadinya kematian atau perceraian antara suami  istri  Imam  Syafi ’ i  mengatakan  tidak  sah, karena antara kematian dan perceraian pasti suatu saat akan terjadi.
Pernyataan tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum  Islam  Pasal  33  ayat  (1)  bahwa “ penyerahan  mahar  dapat  mempelai  wanita menyetujui. penyerahan boleh ditangguhkan baik untuk  seluruhnya  atau  sebagian.  Mahar  yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pri a” .  Pasal  tersebut menjelaskan jika  pembayaran  mahar  dapat  dilakukan  secara tunai  maupun  kontan  atau hutang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Sebagaimana  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal  34  ayat  (2) “ kelalaian  menyebut  jenis  dan jumlah  mahar  pada  waktu  akad  nikah,  tidak menyebabkan  batalnya  perkawinan.  Begitu  pula halnya  dalam  keadaan  mahar  masih  terhutang, tidak  mengurangi  sahnya  perkawinan ” .  Dari penjelasan  pasal  tersebut  sudah  jelas,  jika  suami tidak menyebutkan mahar atau memberikan mahar secara  hutang  itu  tidak  menyebabkan  rusaknya perkawinan  karena  pada  dasarnya  mahar  bukan termasuk rukun dalam perkawinan.
Analisis  Ketentuan  Jumlah  Pembayaran Mahar  Imam  Syafi ’ i  dan  Kompilasi  Hukum Islam
Mengenai  jumlah  pembayaran  mahar  Imam Syafi ’ i menyatakan bahwa pemberian mahar dari
suami  kepada  istri  tidak  terbatas.  Suami  boleh memberikan  mahar  yang  sedikit  atau  banyak tergantung  dengan  kemampuannya  (Mughniyah, 1996:364).  Akan alasan  hanya  mengikuti  tren perkembangan  zaman.  Padahal  dalam  al-Qur ’ an maupun hadits sudah dijelaskan, sebagaimana al- Quran  yang  dijadikan  dasar  oleh  Imam  Syafi ’ i pada surat an-Nisa ’ ayat 24 sebagai berikut:
“ Maka  karena  kenikmatan  yang  telah  kalian (suami) dapatkan dari  mereka  (istri),  berikanlah mahar  kepada  mereka  sebagai  suatu  kewajiban. Tetapi  jika ternyata  di antara kalian telah saling merelakan setelah ditetapkannya mahar. Sungguh Allah  Maha  Mengetahui  dan  Maha  Bijaksana ” (QS. an- Nisa ’: 24) .
Selain  menggunakan  dasar  hukum  al-Qur ’ an, Imam  Syafi ’ i  juga  menggunakan  dasar  hukum sunnah riwayat dari Hakim yang berbunyi:
“ Dari  Sahl  bin  Sa ’id  r.a  b erkata:  bahwa Rasulullah  pernah  mengawinkan  seorang  laki- laki  dengan  seorang  perempuan,  dengan  mahar yang diberikan berupa cincin besi (HR. Hakim).
Dari  kedua  ayat  al-Qur ’a n dan hadits tersebut dijelaskan bahwa suami wajib memberikan mahar sebagai  imbalan  kepada  istri  dari  adanya hubungan  badan  yang  sudah  disepakati  kedua belah pihak tanpa memberatkan dan sesuai dengan kemampuan  suaminya pihak (Al-Asqalany, 1992: 65-66).
Pernyataan tersebut juga terdapat dalam Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  30  bahwa “ calon mempelai  pria  wajib  membayar  mahar  kepada calon  mempelai wanita yang jumlah, bentuk  dan jenisnya  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak ” . Kemudian terdapat dalam Pasal 31 yang berbunyi
“ penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan  dan  kemudahan  yang  dianjurkan oleh ajaran Isla m”.
Analisis Konsep Mahar Menurut Imam Syafi ’ i dan Kompilasi Hukum Islam
Dari  beberapa  uraian  di  atas  sudah  dijelaskan mengenai ketentuan penyampaian mahar menurut Imam  Syafi ’ i  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam. Hukum Islam sendiri dalam pemahaman masyarakat  adalah  suatu  hukum  fiqih  yang dihasilkan  dari  penafsiran  para  imam  madzhab terdahulu.
Semua yang terdapat dalam kitab-kitab klasik membahas pokok permasalahan yang terjadi pada masa  kini,  khususnya  perubahan  kondisi  sosial budaya yang terjadi pada masyarakat di Indonesia. Dalam  sejarah  perkembangan  hukum  Islam melewati berbagai faktor sampai terjadinya masa keemasan.
Dari  zaman  inilah  mulai  terbentuk  tokoh mujtahid    yang    ijtihadnya  diteruskan  oleh beberapa  madzhab  hukum.  Namun  dari  sekian banyak  madzhab  tersebut  yang  bertahan  sampai saat  ini  hanya  empat  madzhab,        yaitu        Imam Hanafi, Imam  Maliki,  Imam  Syafi ’ i  dan  Imam Hambali.
Dari  keempat  madzhab  tersebut  yang  paling populer  di  Indonesia  hanya  Imam  Syafi ’ i,  yang sebagian besar pola pemikiran dan perkembangannya banyak mempengaruhi masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu pendapat Imam Syafi ’ i mengenai ketentuan mahar memiliki hubungan terhadap Kompilasi Hukum Islam.
Sebagaimana  Imam  Syafi ’ i  menempatkan bahwa  kedudukan  mahar  bukan  termasuk  rukun
dari  perkawinan  seperti  dalam  Pasal  34  dan  al- Qur ’a n  surat  al-Baqarah  ayat  236.  Kemudian pembagian  mahar  secara  setengah  Imam  Syafi ’ i menggunakan dasar hukum surat al-Baqarah ayat 237,  dan  sangat  berpengaruh  dan  berhubungan terhadap  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  35. Mengenai  mahar  yang fasid Imam  Syafi ’ i mengatakan  perkawinannya  tetap  sah  dengan syarat  suami  harus  membayar  mahar mitsil . Sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal 38.
Sedangkan  untuk  pemberian  mahar  secara kontan atau hutang Imam Syafi ’ i tetap memperbolehkan.  Jika  di  bayar  dengan  cara hutang, maka harus diketahui  jumlah  atau  waktu sampai  berakhirnya  pelunasan  mahar  hutang tersebut.
Hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  33.  Kemudian mengenai  penambahan  mahar  pendapat  Imam Syaf i’i  t idak  berpengaruh  maupun  berhubungan terhadap  Kompilasi  Hukum  Islam,  karena penambahan mahar hanya terjadi dalam masa para madzhab terdahulu.  Akan  tetapi  jika  pada masa sekarang  bisa  terjadi  karena  faktor  kebudayaan atau  hukum  adat  yang  melatarbelakangi  bukan sumber  hukum  Undang-Undang  perkawinan. Terakhir  mengenai  jumlah  pembayaran  mahar Imam  Syafi ’ i  berpendapat  tidak  terbatas  dan sesuai  dengan  kemampuan  pihak  suami    atau kesepakatan  kedua  belah  pihak,  seperti  dalam Pasal 30 dan Pasal 31.
Oleh  karena  itu,  pendapat  Imam  Syafi ’ i mengenai  ketentuan  mahar  banyak  berpengaruh maupun berhubungan terhadap Kompilasi Hukum Islam  dibandingkan  dengan  imam  madzhab lainnya.  Selain  itu  hanya  sebagian      kecil
pendapat      beliau  yang  tidak  berpengaruh  atau memiliki hubungan didalamnya seperti penambahan mahar dari suami kepada istri.

## Simpulan
Pengaruh  mahar  menurut  Imam  Syafi ’ i terhadap  Kompilasi Hukum Islam  sangat berpengaruh sebagaimana Imam Syafi ’ i menempatkan bahwa kedudukan   mahar   bukan termasuk  rukun  dari  perkawinan  seperti  dalam Pasal 34 dan al-Qur ’ an surat al-Baqarah ayat  236. Kemudian  pembagian  mahar  secara  setengah Imam Syafi ’ I menggunakan dasar hukum surat al- Baqarah ayat 237, dan sangat berpengaruh dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35.
Mengenai  mahar  yang fasid Imam  Syafi ’ i mengatakan  perkawinannya  tetap  sah  dengan syarat  suami  harus  membayar  mahar mitsil . Sebagaimana terdapat dalam Pasal 38. Sedangkan untuk pemberian mahar secara kontan atau hutang Imam  Syafi ’ i  tetap  memperbolehkan.  Hal  ini terdapat dalam Pasal 33.
Kemudian  mengenai  penambahan  mahar pendapat  Imam  Syafi ’ i  tidak  berpengaruh  dalam Kompilasi  Hukum  Islam,  dengan  alasan  bahwa penambahan mahar hanya terjadi dalam masa para Imam  Madzhab  terdahulu.  Akan  tetapi  jika  pada masa  sekarang  bisa  terjadi  karena  faktor kebudayaan atau hukum adat yang melatarbelakangi  bukan  sumber  hukum  Undang- Undang  perkawinan.  Terakhir  mengenai  jumlah pembayaran  mahar  Imam  Syafi ’ i  berpendapat tidak  terbatas  dan    sesuai    dengan    kemampuan pihak suami atau kesepakatan kedua belah pihak, seperti dalam Pasal 30 dan Pasal 31.
Oleh  karena  itu,  pendapat  Imam  Sya fi’i
mengenai  ketentuan  mahar  banyak  berpengaruh dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  hanya sebagian  kecil  pendapat  beliau  yang  tidak berpengaruh  didalamnya  seperti  penambahan mahar dari suami kepada istri.

## Daftar Pustaka
Al-Asqalany, Ibnu Hajar, 1992, Bulughul Marom Jilid  II ,  diterjemahkan  oleh Kahar Masyhur,    dari Bulughul  Marom  Min Adillatil Ahkam , Jakarta: Rineka Cipta.
Apriyanti.,  2017, “ Historiografi  Mahar  dalam
Pernikahan ” , Jurnal  an- Nisa’a Kajian Gender     dan     Anak , Volume 12, Nomor 02, Desember, Hlm: 163-178.
Asy Syafi ’ i, Muhammad bin Idris, 1982, Al-Umm Jilid  7 ,  diterjemahkan  oleh  Ismail  Yakub,
dari Al-Umm ,  Kuala  Lumpur:  Victory
Agencie.
,  2007, Ringkasan  Kitab  Al- Umm Jilid 3 , Jakarta: Pustaka Azzam.
Basrowi dan Suwandi, 2008, Memahami
Penelitian Kualitatif , Jakarta: Rineka Cipta.
Departemen  Agama  RI,  2009, Alqur’an  dan
Terjemahan, Bandung:  Sygma  Examedia
Arkanleema.
Ghozali, Abdul Rahman, 2003, Fikih Munakahat,
Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Istijanto, 2005, Aplikasi Praktis Riset Pemasaran ,
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Mughniyah,      Muhammad      Jawad,  1996, Fikih Lima  Mazhab  cet.  1 ,  Jakarta:  Lentera Basritama.
Tarjo,  2019, Metode  Penelitian  Sistem  3X  Baca cet 1 , Yogyakarta: Depublish.
Tihami,  Sohari  dan  Sahrani,  2014, Fikih Munakahat , Jakarta: Rajawali Pers.
‘ Ustman, Muhammad Ra ’ fat, 2017, Fiqih Khitbah dan  Nikah ,  Jawa  Barat:  Fatham  Media Prima.
Uwaidah, Syekh Kamil  Muhammad, 2017, Fikih Wanita  cet  1, Jawa  Barat:  Fathan  Media Prima.
Wagiran, 2013, Metodologi Penelitian Pendidikan (Teori  dan  Implementasi) ,    Yogyakarta: Deepublish.
Yulianto,  Nur  Ahmad    Budi,  dkk,  2018, Metodologi Penelitian Bisnis cet 1 , Malang: Polinema Press.
Zed, Mestika, 2008, Metode Penelitian Kepustakaan  cet  1 ,  Jakarta:  Yayasan  Obor
Indonesia.
Zuhaili, Wahbah, 2007, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 9 , diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani  dkk,  dari  Fiqh    Al-Islam    Wa adillatuh,  Jakarta: Gema Insani