## Jurnal

## Kajian Ekonomi dan Pembangunan
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index

## Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia
Agustri Yogi Hidayat 1 , Zul Azhar 2 a Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
* Korespondensi: Yogihidayat133@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine: (1) the effect of government spending on the health sector  on  poverty  in  Indonesia,  (2)  the  effect  of  government  spending  on  the education sector on poverty in Indonesia, (3) the effect of government spending on the infrastructure sector on poverty in Indonesia. The type of research used is descriptive and associative. The data used in this study are secondary data from 2017  to  2019  in  Indonesia  using  panel  data  with  the  random  effect  model approach.  By  doing  analisis  regression  with  random  effect  model,  hypothesis test,  and  classical  assumption  test.The  results  of  this  study  indicate  that government spending in the health sector has a negative and insignificant effect on  poverty  in  Indonesia  with  a  probability  of  0.9476.  Index.  Government spending in the education sector has a significant negative effect on poverty in Indonesia  with  a  probability  of  0.0030.  Government  spending  in  the infrastructure  sector  has  a  positive  and  insignificant  effect  on  poverty  in Indonesia with a probability of 0.5756 index.
Keywords:

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  :    (1)  pengaruh  pengeluaran peme- rintah  sektor  kesehatan  terhadap  kemiskinan  di  Indonesia,  (2)  pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan   terhadap kemiskinan di Indonesia, (3) pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap kemiskinan di Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan asosiatif. Data yang  digunakan  dalam    penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dari  tahun  2017 sampai dengan 2019 di Indonesia dengan menggunakan data panel dengan model random efek.. Dengan melakukan analisis regresi data panel dengan random effect model, uji hipotesa dan asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sector kesehatan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap  kemiskinan  di  Indonesia  dengan  probabilitas  sebesar  0,9476. Pengeluaran  pemerintah  di  sector  pendidikan  berpengaruh  negative  signifikan terhadap  kemiskinan  di  Indonesia  dengan  probabilitas  sebesar  0,0030.  Indeks. Pengeluaran  pemerintah  di  sector  infrastruktur  berpengaruh  positif  tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan probabilitas sebesar 0,5756. Indeks.
Kata Kunci :
Kode Klasifikasi JEL: H51, H52, H53

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan  rakyat  merupakan  salah  satu  point  penting  yang  harus  diperhatikan pemerintah,  guna  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  pemerintah  pusat  hingga  daerah berupaya  untuk  meningkatkan  perekonomian  melalui  kinerjanya,  yang  dapat  menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga tatanan masyarakat dapat dibentuk dan terbentuk dengan baik
Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kemiskinan

## Info Artikel
Diterima: 20 Januari 2022 Disetujui: 28 Februari 2022
Terbit daring: 01 Maret 2022

## Sitasi:
Hidayatm A,Y, & Azhar, Z, (2022). Analisis Pengeluaran Pemerintah di sektor kesehatan, [endidikan dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di
Indonesia.
JKEP: Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan, 4(1),
Health, Education, Infrastructure, Poverty
dengan harapan masyarakat dapat memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera. Salah satu misinya  tentu  menurunkan  angka  kemiskinan  yang  akan  menimbulkan  dampak  negatif terhadap pembangunan ekonomi. Di lain sisi, angka kemiskinan di suatu wilayah atau negara dari  sudut  pandang  ekonomi    merupakan  salah  satu  skala  ukur  atau  indikator  untuk mengetahui derajat kesejahteraan masyarakat suatu negara.
Kemiskinan  merupakan suatu keadaan dimana tidak mampunya memenuhi kebutuhan pokok atau standar hidup yang rendah, hal tersebut berhubungan dengan penghasilan yang kecil, tempat  tinggal  yang  kurang  atau  tidak  layak,  kondisi  kesehatan  yang  buruk,  pelayanan kesehatan yang tidak baik, rendahnya tingkat pendidikan yang berdampak dengan kualitas sumber daya manusia, serta tingginya angka pengangguran,  (Kuncoro, 2007).
Landasan  yang  mengarah  atau  mengacu  terhadap  garis  kemiskinan  disebut  kemiskinan absolut, dimana kondisi kemiskinan berada pada tingkat bawah, keadaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kecil atau minimum untuk bertahan hidup. Selain itu ada juga  kemiskinan relative ,  dimana    konsep  pengukurannya  tidak  berdasarkan  garis kemiskinan.melainkan berupa ukuran untuk melihat perbedaan distribusi pendapatan,  dapat di artikan dengan kaitannya tingkat rata-rata dari distribusi yang di maksud, (Kuncoro, 2007).
Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi pada negara-negara dunia ketiga. Kemiskinan  ditandai  dengan  keterbelakangan  dan  ketertinggalan,  rendahnya  produktivitas dan  rendahnya  pendapatan  yang  diterima,  keterbatasan  akses  dan  kemampuan  serta kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan, (Putri et al., 2019).
Dari uraian latar belakang di atas dapat dilihat beberapa perbedaan dan perbedaan konsep kemiskinan  secara  teori.  Menurut  (Widodo  et  al.,  2011)  secara  pengalaman/empiris  bahwa pengalokasian  pengeluaran  pemerintah    untuk  publik  secara  langsung  tidak  berpengaruh terhadap indek pembangunan manusia (IPM) atau kemiskinan, tetapi secara bersama-sama (simultan), dengan pengeluaran public serta IPM. Hal tersebut menunjukkan bahwa  biaya yang dikeluarkan pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan tidak berpengaruh terhadap angka  kemiskinan,  tetapi  harus  bergabung  dengan  faktor  atau  sektor  lainnya,  seperti infrastruktur negara.
Di  sisi  lain  biaya  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  bidang  pendidikan,  kesehatan  serta pembangunan infrastruktur terhadap kemiskinan baik secara nasional maupun provinsi terus meningkat  setiap  tahun.  Namun  secara  pasti  apakah  pengeluaran  pemerintah  yang dikeluarkan  tersebut  dapat  menurunkan  jumlah  penduduk  miskin  secara  signifikan  belum diketahui.  Karena  peranan  pemerintah  terhadap  kemiskinan  mempunyai  efek  yang  sangat besar. Salah satu acuan kebijakan fiskal pemerintah dalam mengelola perekonomian adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah yang dapat dilihat  pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara  (APBN).  Struktur  APBN  telah  banyak  melalui  perubahan  seiring  dengan  per kembangannya.  APBN yang digunakan saat ini yaitu anggaran berbasis kinerja sesuai dengan UU  No.1  tahun  2004.  Semenjak  tahun  1969  diterapkannya  sistim  berimbang  dan  dinamik untuk penyusunan APBN.
Permasalahan kemiskinan di Indonesia adalah berkaitan dengan naiknya alokasi pengeluaran pemerintah  di  sektor  kesehatan,  pendidikan  serta  infrastruktur  yang  meningkat  setiap tahunnya apakah bisa memberikan efek yang besar terhadap penurunan persentase penduduk miskin  atau  bahkan  sebaliknya.  Sharp,  et  al  (1996)  dalam  (Kuncoro,  2007)  mencoba mengidentifikasi  kemiskinan  menjadi  dua,  secara  mikro  kemiskinan  timbul  disebabkan adanya  ketimpangan  dalam  masalah  distribusi  pendapatan  hal  itu  dapat  terjadi  karena perbedaan kepemilikan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat miskin memiliki keterbatasan atas  jumlah  sumber  dayanya  serta    kualitas  yang  rendah  atau    tidak  cukup  baik.  Dua, munculnya kemiskinan karena kualitas dari sumber daya setiap manusia itu berbeda-beda. Jika  SDM  rendah,  maka  produktivitasnya  juga  rendah  yang  menyebabkan  pendapatan akhirnya rendah. Kualitas SDM yang rendah dipengaruhi oleh beberapa factor di antaranya
keturunan,adanya  diskriminasi,    nasib  kurang  beruntung  serta  tingkatan    pendidikan  yang rendah.  Ketiga,  mnculnya  kemiskinan  dapat  terjadi  karena  cara  mengakses  modal  dengan jalan yang berbeda. Ketiga aspek yang menimbulkan  ketidak mampuan tersebut bermuara pada theori yang disebut vicious-circle of-poverty .
Kajian/teori  tersebut  dikemukakan  oleh  Ragnar  Nurkse  (1953)  didalam  (Kuncoro,  2007), dimana ia menyatakan : ” a poor country is poor because it is poor ” (Negara miskin itu miskin karena  dia  miskin).  Produktivitas  yang  rendah  disebabkan  oleh  keterbelakangan,  ketidak sempurnaan pasar, serta modal yang terbatas atau kurang. Oleh karena produktivitas rendah maka  upah  yang  diterima  juga  rendah.  Pendapatan  yang  rendah  akan  membatasi  jumlah besaran tabungan dan investasi.  Investasi yang rendah dapat menimbulkan keterbelakangan. Oleh  sebab  itu  setiap  kegiatan  dengan  tujuan  menurunkan  angka  kemiskinan  semestinya memotong lingkaran atau penyebab kemiskinan tersebut. (Kuncoro, 2007).
Dilihat  dari  unsur  yang  mempengaruhinya,  kemiskinan  bisa  dibedakan  atas  kemiskinan structural dan kultural. Kemiskinan kultural yaitu suatu keadaan yang mengacu kepada sikap seseorang atau masyarakat karna life style, habbits serta kebudayannya. Kemiskinan cultural dapat  dilihat  dari  tindakan  seseorang  atau  sekelompok  masyarakat  yang  menganggap keadaannya  tidaklah  miskin,  padahal  apabila  di  ukur  berdasar  garis  kemiskinan  mereka adalah  kelompok  dengan  kategori  miskin.  Sementara  itu  kemiskinan  structural  ialah  suatu kondisi  kemiskinan  karena  struktur  dari  masyarakat  itu  timpang,  dapat  terjadi  karena berbedanya ke pemilikan, sumberdaya, penghasilan, dan kesempatan kerja yang tidak merata atau karena penyebaran pembangunan dan outputnya tidak rata. Kemiskinan structural dapat dilihat  dari  susunan  masyarakat  yang  tidak  seimbang  terutama  jika  ditinjau  dari  ukuran ekonomi. (Suryawati, 2005).
Dalam  skala  kecil  (mikro)  biaya  yang  dikeluarkan  pemerintah  ialah  dengan  harapan  dapat mengadakan  kebutuhan  atau  barang  untuk  orang  banyak  yang  tidak  dikeluarkan  oleh kelompok  swasta,  dan  akibat  dampak  dari    kegagalan  pasar.  Menurut  (Mangkoesoebroto, 2001),  dari  sisi  mikro  ekonomi  teori  pemgembangan  pemerintah  bertujuan  untuk menganalisa  sebab-sebab  yang  memicu  permintaan  suatu  barang  publik  dan  hal-hal  yang mempengaruhi  ketersediaan  barang  publik.  Hubungan  antara  permintaan  dan  penawaran barang public menjadi cerminan mengenai jumlah kebutuhan public yang akan di masukkan ke  dalam  catatan  anggaran  belanja.  Biaya  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  kebutuhan publik dapat menstimulus pengeluaran barang lainnya. Tingkatan pengeluaran pemerintah di pengaruh oleh berbagai unsur sebagai berikut :
1. Perubahan dicari untuk barang dagangan publik
2. Perubahan pada pelaksanaan pemerintahan dalam memberikan barang-barang publik, dan selanjutnya perubahan dalam campuran faktor-faktor penciptaan yang digunakan dalam siklus penciptaan.
3. Perubahan sifat produk publik
4. Perubahan biaya komponen pembuatan
Ditinjau dari sisi makro ekonomi biaya yang dikeluarkan pemerintah berguna menganalisa ukuran pemerintahan yang nantinya dapat menampilkan transaksi setiap anggaran, kebijakan umum,  dan  perusahaan  umum.    Pengeluaran  pemerintah  yang  diperuntukkan  untuk keperluan  masyarakat  luas  bersifat  fleksibel  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Teori  makro tentang  perkembangan  pemerintah  dibedakan  atas  tiga  kelompok  atau  golongan (Mangkoesoebroto, 2001), yaitu:

## Model pembangunan mengenai perkembangan biaya keluar pemerintah
Model  yang  di  kemukakan  oleh  Rostow  dan  Musgrave,  dimana  model  ini  mengaitkan perkembangan  pengeluaran  pemerintah  terhadap  fase-fase  pembangunan  ekonomi.  Tahap pertama  dari  pengembangan  keuangan,  dimana  total  investasi  pemerintah  haruslah  besar karena pada fase ini pemerintah mesti mempersiapkan sarana dan prasarana antara lain untuk
pendidikan,  transportasi,  kesehatan,  dan  lainnya.  Lanjut  ke  tahap  medium  pembangunan ekonomi, dimana pemerintah tidak berperan terlalu besar karena investasi dari swasta besar. Walaupun  investasi  dari  pihak  swasta  sudah  semakin  besar,  peran  pemerintah  lebih dibutuhkan  karena  menyebabkan  kegagalan  pasar  akibat  banyaknya  peran  swasta, pemerintah harus mampu mengadakan barang untuk public dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Untuk tahap ekonomi yang lebih lanjut, aksi pemerintah dalam meningkatkan ekonomi tertuju ke pengeluaran untuk kegiatan social, seperti program pelayanan kesehatan, serta program kesejahteraan di hari tua, dan lainnya.
1. Hukum Wagner
Hukum  Wagner  menyatakan  bahwa  jika  gaji  per  kapita  meningkat,  pengeluaran pemerintah  relatif  akan  meningkat.  Ekspansi  belanja  pemerintah  akan  mendorong kekecewaan  pasar  dan  eksternalitas.  Hukum  weagner  memiliki  kelemahan  dimana hukumnya  tidak  berlandaskan  dengan  suatu  kajian  tentang  pemilihan  barang-barang public. Wagner menyatukan perspektifnya sehubungan dengan dugaan hipotesis dimana negara yang menganggap otoritas publik sebagai orang yang bebas untuk bertindak, diluar dari warga negara lainnya
2. Teori Peacock dan Wiseman
Peacock  dan  Wiseman  mengajukan  asumsi  lain  mengenai  mengklarifikasi  perbuatan formatif  pengeluaran  pemerintah.    Otoritas  publik  semakin  meningkatkan    pajak  untuk mendukung rencana pengeluarannya. Di lain sisi, warga negara malas membayarkan pajak, terutama  jika  pemabayaran  pajak  terus  ditambah  atau  naik.  Pertimbangkan  untuk mengumpulkan  biaya,  dimana  masyarakat  memiliki  batas  toleransi  pembayaran  pajak. Dalam  keadaan  ini,  memicu  munculnya  suatu  keadaan  yang  disebut  dengan  efek pengalihan (displacement  effect) ,  dimana  keadaan  yang  menimbulkan  ketidak  tenangan social sehingga membuat kegiatan swasta dialihkan kepada aktivitas/kegiatan pemerintah.
Biaya  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  bidang  kesehatan  merupakan  bagian  yang dibutuhkan pada indek kemiskinan. Kebijakan pemerintah menjamin hak warga negara untuk tetap sehat dengan cara memfasilitasi layanan kesehatan yang lengkap  dan terjamin mutunya dengan biaya yang relatif murah agar bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat bahkan dari kalangan yang rendah.
Keterkaitan  kemiskinan  dengan  pendidikan  sangat  besar  karena  pendidikan  memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan  kesadaran  akan  pentingnya  martabat  manusia,  mendidik  dan  memberi pengatuahan  berarti  menggapai  masa  depan,  dan  seharusnya  pemerintah  berada  di  garda terdepan  untuk  mewujudkannya.  Pendidikan  perlu  mendapatkan  prioritas  utama  dalam mengatasi  kebodohan,  keterbelakangan,  dan  ketertinggalan  sosial  ekonominya.  Lemahnya produktivitas  kelompok  miskin  disebabkan  karena  kurangnya  akses  mendapatkan pendidikan. (Rasidin & Bonar, 2004)
Infrastruktur  adalah  pendorong  utama  perekonomian.  Sarana  transportasi  mampu memfasilitasi orang, barang, serta jasa yang dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya bahkan ke luar negeri sekalipun.  Infrastruktur berperan penting guna memudahkan prosses produksi, maupun  meningkatkan  distribusi  komoditas  ekonomi.  Pernyataan  tersebut  di  dukung  oleh pendapat  Ikhsan  dalam  (Wahyuni,  2009)  yang  menyatakan  bahwa  dari  sisi  lansung pembangunan  infrastruktur  itu  sendiri  adalah  aktivitas  produksi  untuk  menciptakan, menghasilkan  kesempatan untuk kerja. Secara tidak lansung, dengan adanya infrastruktur yang  dapat  memengaruhi  perkembangan  bidang-bidnag  ekonomi  lainnya,  teutama  pada infrastructur dasar yang menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada infrastructur selainnya. Yang pada akhirnya perbaikan infrastruktur dapat mampu meningkatkan keadaan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terhadap kemiskinan di Indonesia.  Metode penelitian ini yaitu  asosiatif dengan pendekatan  kuantitatif  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  lembaga  instansi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Indoneisa dan kementerian keuangan RI yang diakses melalui website situs internet. Variabel yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu pengeluaran  pemerintah  bidang  kesehatan,  pendidikan,  dan  infrastruktur  dengan  variabel terikatnya angka kemiskinan di Indonesia. Jenis data yang digunakan time series pool , yaitu perpaduan informasi time series dengan beberapa lokasi (crossing) dimana informasi dalam investigasi  ini  dikumpulkan  dari  tahun  2017  hingga  2019.  Berdasarkan  sifatnya  data  yang dipakai adalah data kuantitatif yaitu metode riset yang berfokus pada penggunaan angka, tabel dan  grafik  yang  menunjukkan  laju  angka  kemiskinan  di  Indonesia.    Model  analisis  yang digunakan  adalah  analisis  data  panel  yaitu Random  Effect  Model (REM).  Pengolahan  data menggunkan  software  Eviews  9  dan  Microsoft  Excel.  Model  yang  digunakan  pada  analisis penelitian ini yaitu :
Y= α 0 + β 1 X 1it + β 2 X 2it + β 3 X 3it + U it (1)
Dimana  Y  adalah  kemiskinan, α adalah  kontanta/Koefisien,  X 1 adalah  pengeluaran  Sektor Kesehatan,  X 2 adalah  Pengeluaran  Sektor  Pendidikan,  X3  adalah  Pengeluaran  Sektor Infrastruktur, U it adalah Variabel Pengganggu
Kemiskinan (Y) adalah persentase penduduk yang berada pada garis kemiskinan di Indonesia tahun  2017-2019.  Data  diambil  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Indonesia.  Pengeluaran pemerintah  sektor  kesehatan  (X1)  merupakan  sejumlah  anggaran  yang  dialokasikan  oleh pemerintah Indonesia untuk fungsi kesehatan tahun 2017-2019 (dalam satuan triliun rupiah). Data  diperoleh  dari  website  Kementrian  Pertanian.  Pengeluaran  pemerintah  sektor pendidikan (X2) merupakan sejumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Indonesia untuk fungsi pendidikan tahun 2017-2019 (dalam satuan miliar triliun rupiah). Data diperoleh dari  website  Kementrian  Keuangan.  Pengeluaran  pemerintah  sektor  Infrastruktur  (X3) merupakan  sejumlah  anggaran  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  fungsi infrastruktur  tahun  2017-2019  (dalam  satuan  miliar  triliun  rupiah).  Data  diperoleh  dari website Kementrian Keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  runtun  waktu  ( time  series) dan  runtun  tempat  ( cross  section). Berdasarkan  hasil penelitian ini dapat dilihat besarnya tingkat pengaruh Kesehatan (X1), Pendidikan (X2), dan Infrastruktur (X3) terhadap Kemiskinan (Y) pada hasil estimasi Random Effect Model (FEM), sehingga diperoleh hasil  sebagai berikut :
Y = 3,230380 + (-0,000332) X 1 + ( – 0,036914) X 2 + (0,002547) X 3 (2)
Berdasarkan  hasil  penelitian  persamaan  menunjukan  kesehatan  ( 𝑋 1 )  berpengaruh  negatif terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia dimana nilai koefisien sebesar -0,000332. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  apabila    Kesehatan  meningkat  satu  persen,  maka  Kemiskinan  akan menurun sebesar 0,000332 satuan dan begitu sebaliknya. Pada regression model dapat dilihat bahwa Pendidikan ( 𝑋 2 ) menunjukkan pengaruh negatif terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia dengan nilai  koefisien  -0,036914  satuan. Hal tersebut menunjukkan apabila Pendidikan  naik satu persen, maka Kemiskinan juga menurun sebesar -0,036914  satuan dan begitu sebaliknya.
Selanjutnya  pada  model  Infrastruktur  berpengaruh  positif  terhadap  kemiskinan  (Y)  di Indonesia  dengan  koefisien  regresi  sebesar  0,002547.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa
Infrastruktur  meningkat  satu  persen  akan  membuat  Kemiskinan  juga  meningkat  sebesar 0,002547 satuan dan begitu sebaliknya.

## Tabel 1. Hasil Estimasi Random Effect
Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 01/13/21   Time: 22:45 Sample: 2017 2019 Periods included: 3 Cross-sections included: 33 Total panel (balanced) observations: 99
Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic  Prob. C 3.230380  0.365180 8.845996 0.0000 X1 -0.000332  0.005033 -0.065937  0.9476 X2 -0.036914  0.012137 -3.041551  0.0030 X3 0.002547  0.004534 0.561823 0.5756 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 0.504200  0.9962 Idiosyncratic random 0.031221 0.0038 Weighted Statistics R-squared 0.099222      Mean dependent var 0.080950 Adjusted R-squared  0.070776      S.D. dependent var 0.032277 S.E. of regression 0.031114 Sum squared resid 0.091965 F-statistic 3.488133      Durbin-Watson stat 1.300020 Prob(F-statistic) 0.018748 Unweighted Statistics R-squared -0.007957      Mean dependent var 2.265758 Sum squared resid 23.99524      Durbin-Watson stat 0.004983

## Sumber : Eviews 9, Data di olah tahun 2020
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  diselesaikan  diperoleh  nilai  R-square  sebesar 0,099222. Hal ini berarti bahwa sebesar 9 % Kemiskinan dapat dijelaskan variabel bebas nya yaitu  Kesehatan,  Pendidikan  dan  Infrastruktur,  sedangkan  sisanya  91  %  dijelaskan  oleh variabel lain selain variabel yang tidak dimasukkan penelitian ini.
Untuk mencari tahu  nilai t-tabel, maka dicari 𝛼 = 0,05 dengan (df) n – k, dimana n merupakan banyak  data  dan  k  yaitu  banyaknya  variabel  bebas  atau  99 – 3  =  96.  Dengan  pengujian signifikan 0,05 maka didapatkan nilai t-tabel sebesar 1.66088. Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dengan memakai variabel kesehatan didapatkan nilai t- statistik sebesar -0.065937 yang artinya  t-hitung ≤ t-tabel maka 𝐻 𝑜 diterima dan 𝐻 𝑎 ditolak (0.065937 < 1.66088) dengan 𝛼 = 0,05. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia.
Pada  hasil  uji  hipotesa  kedua  dengan  memakai  variabel  Pendidikan  di  peroleh  angka  t- statistik  sebesar  -3.041551  yang  artinya  t-hitung ≤ t-tabel,  maka  tabel 𝐻 𝑜 ditolak  dan 𝐻 𝑎 diterima (-3.041551 < 1.66088) dengan 𝛼 = 0,05. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia.
Hasil selanjutnya uji hipotesis ketiga dengan memakai variabel Infrastruktur didapatkan nilai t-statistik  sebesar  0.561823  yang  berarti  jika  t-hitung ≤ t-tabel,  maka 𝐻 𝑜 diterima  dan 𝐻 𝑎 ditolak  (0.561823  <  1.66088)  berarti  tidak  ada  pengaruh  signifikan  antara  variabel pengeluaran pemerintah sector infratstruktur  terhadap Kemiskinan di Indonesia.
Uji  ini  digunakan  untuk  melihat  secara  empiris  pengaruh  Kesehatan,  Pendidikan  dan Infrastruktur di Indonesia. Nilai probabilitas F statistic adalah 0.018748, nilai ini lebih kecil dari  tingkat  kesalahan  0,05  yang  berarti  variabel  bebas  yaitu  Kesehatan,  Pendidikan,  dan Infrastruktur berpengaruh secara signifikan terhadadap variabel terikat yaitu Kemiskinan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  persamaan  regresi  panel  menunjukan  bahwa  pengeluaran pemerintah sektor kesehatan ( 𝑋 1 ) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia .  Hasil  penelitian  persamaan  regresi  panel  antara  variabel  pengeluaran  pemerintah  sektor kesehatan  ( 𝑋 1 )    terhadap  kemiskinan  (Y)  di  indonesia  menunjukkan  koefisien  sebesar  - 0,000332, artinya apabila pengeluaran pemerintah sektor kesehatan meningkat satu persen, maka  kemiskinan  akan  menurun  sebesar  0,000332  satuan  dan  begitu  sebaliknya.  Dengan hasil  analisis  uji-t  menunjukkan  hasil  pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  variable pengeluaran pemerintah sektor kesehatan diperoleh t-hitung ≤ t-tabel (0.065937 < 1.66088) dengan 𝛼 = 0,05 maka 𝐻 𝑜 diterima dan 𝐻 𝑎 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia.
Dari  hasil  analisis  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  sector kesehatan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.  Artinya ketika  pengeluaran  pemerintah  sector  kesehatan  meningkat  maka  Jumlah  kemiskinan  di Indonesia  akan  menurun,  begitu  sebaliknya,  apabila  pengeluaran  pemerintah  sector kesehatan  Menurun,  maka  Kemiskinan  akan  meningkat.  Pengeluaran  pemerintah  di  sector kesehatan tidak selalu signifikan atau dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  yang  membuat  anggaran  yang  telah  di  alokasikan pemerintah untuk sektor kesehatan tidak tepat sasaran. Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah semata-mata tidak dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
Hasil penelitian (Mardiana et al., 2018) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah bidang  kesehatan  memiliki  pengaruh  negative  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan.  Dalam artian,  Upaya  pemerintah  daerah  dalam  menetapkan  dan  menerapkan  kebijakan  dalam mengelola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien telah tepat pada tujuan yang ingin  dicapai.  Sama  halnya  dengan  bidang  kesehatan,  upaya  pemerintah  dalam memaksimalkan biaya yang dikeluarkan bagi sektor kesehatan, akan tetapi kenyataan yang ditemui di lapangan masih terdapat masyarakat menengah kebawah atau kurang mampu yang belum menerima layanan di rumah sakit secara maksimal.
Pada tingkat makro, masyarakat yang memiliki kesehatan baik merupakan salah satu faktor penting  dalam  mengurangi  kemiskinan,  dan  tentunya  sangat  berpengaruh  terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  ekonomi  jangka  panjang  (Wahid,  2012)  makin banyak  pemerintah  menghabiskan  dana  untuk  bidang    kesehatan  maka  memungkinan besarnya  masyarakat untuk mendapati hidup sehat. Kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat menambah ataupun mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia, dengan alasan individu  dengan  kesehatan  yang  baik  akan  berumur  panjang  sehingga  memberi  pengaruh terhadap kualitas kehidupannya,  sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia.
Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai  dengan  alokasi  yang  telah  ditargetkan,  alokasi  yang  dikeluarkan  jatuh  tidak  tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu tidak semua masyarakat yang membutuhkan  dapat  menikmati  layanan  fasilitas  kesehatan  yang  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah,  hal  ini  tentu  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  jika  dikaitkan  dengan  kondisi geografi  dan  demografi  Indonesia  yang  komplek.  Salah  satunya  besaran  biaya  yang
dikeluarkan  lebih  banyak  untuk  infrastruktur,  gaji  dan  alat  kesehatan.  Kurangya  tenaga kesehatan,  fasilitas  kesehatan  dan  akses  menuju  fasilitas  kesehatan  menjadi  penyebab masyarakat  tidak  mampu    meningkatkan  kesehatannya  yang  berdampak  terhadap  kualitas hidup.  Masyarakat  yang  sehat  tentu  akan  memiliki  produktivitas  kerja  yang  baik  sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, angka kemiskinan menurun, sehingga dapat memenuhi harapan  pemerintah  dalam  mengeluarkan  anggaran  untuk  sektor  kesehatan  agar  dapat menurunkan angka kemiskinan.
Berdasarkan hasil penelitian persamaan regresi panel menunjukan pengeluaran pemerintah sektor  pendidikan  ( 𝑋 2 )  berpengaruh  negatif  terhadap  kemiskinan  (Y)  di  Indonesia  dengan nilai  koefisien  -0,036914    satuan.  Hasil  tersebut  menunjukkan  jika  pendidikan    meningkat satu  persen,  maka  kemiskinan  akan  menurun  sebesar  -0,036914    satuan  dan  begitu sebaliknya.  Pada  hasil  pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  variable  pengeluaran pemerintah  sektor  pendidikan  di  peroleh  nilai  t-  statistik  sebesar  -3.041551  yang  berarti  t- hitung > t-tabel  (-3.041551>  1.66088)  dengan 𝛼 =  0,05,  maka 𝐻 𝑜 ditolak  dan 𝐻 𝑎 diterima. Artinya  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel  Pendidikan  terhadap  Kemiskinan  di Indonesia.
Dari  hasil  analisis  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  bidang pendidikan  berpengaruh  negatif    signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Indonesia.  Artinya pengeluaran  pemerintah  sektor  pendidikan  benar  mempengaruhi  tingkat  kemiskinan  di Indonesia,  apabila  pengeluaran  pemerintah  sektor  pendidikan  semakin  tinggi  maka persentase  kemiskinan  di  Indonesia  dapat  menurun,  begitupun  sebaliknya,  apabila pengeluaran pemerintah sector pendidikan menurun, maka kemiskinan akan meningkat.
Penelitian lain yang dilakukan oleh (Widodo, Adi, Waridin dan Johanna, 2011) menunjukkan, pengeluaran  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk  sektor  pendidikan  dan  kesehatan  di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan nilai grafik yang meningkat. Begitu juga dengan variable lain yang memiliki kaitan dengan pembangunan manusia, seperti masa depan, tingkat pendidikan, jangka panjang bimbingan belajar yang normal, dan biaya yang dikeluarkan    perkapita  dari  bulan  ke  bulan.  diikuti  dengan  makin  membaiknya  angka kemiskinan  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  penurunan  jumlah  dan  persentase  masyarakat miskin.
Hipotesa yang mengagaskan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor pendidikan ber pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dapat diterima artinya setiap terjadi kenaikan  pengeluaran  pemerintah  pada  sektor  pendidikan  maka  dapat  merangsang penurunan jumlah kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019,  diperkuat dengan adanya teori Meier, et al (Winarti & Purwanti, 2014) yang menyatakan bahwa tingginya biaya yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  bidang  pendidikan  akan  memberi  pengaruh  terhadap pengembangan  kualitas  hidup  rakyat  pada  bidang  pendidikan,  dimana  jumlah  siswa  yang mampu menyelesaikan studynya  ke jenjang lebih tinggi. Dengan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tinggi pada masyarakat setempat, akan memudahkan  bagi orang-orang usia kerja untuk melamar dan menerima penghasilan dari kemajuan teknologi yang ada, sehingga dapat  meningkatkan  standar  ekonomi  dan  mensejahterakan  bangsa.  Sebuah  negara  harus membangun minat dalam sektor pendidikan dan kesehatan untuk mengapai tujuan perbaikan dan mengurangi kemiskinan.
Seharusnya  untuk  dapat  menurunkan  angka  kemiskinan  di  Indonesia  terkhusus  di  sektor pendidikan  diperlukan  adanya  usaha  oleh  pemerintah,  diantaranya  adalah  dengan memperbanyak  pengeluaran  di  bidang    pendidikan  agar  dapat  di  alokasikan  untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan menambah jumlah tenaga pengajar di Indonesia. Biaya  yang  besar  yang  digunakan  pemerintah  untuk  bidang  pendidikan  dapat  menolong menurunkan  angka  kemiskinan  di  Indonesia,  dengan  itu  masyarakat  yang  mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang baik akan memudahkan untuk mendapatkan kesempatan
dalam  bekerja  dan  tentu  dapat  meningkatkan  kualitas  hidupnya.  Bukan  hanya  untuk menurunkan angka kemiskinan tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan di sektor lainnya. Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial serta kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas telah menjadi tujuan penting dari kebijakan pembangunan dan penurunan angka kemiskinan (Arifin, 2015).
Berdasarkan hasil penelitian persamaan regresi panel menunjukan pengeluaran pemerintah sektor  Infrastruktur  berpengaruh  positif  terhadap  kemiskinan    di  Indonesia  dengan  nilai regresi  sebesar  0,002547.  Hal  tersebut  artinya  bahwa  Infrastruktur  meningkat  satu  persen maka  Kemiskinan  akan  meningkat  sebesar  0,002547  satuan  dan  begitu  sebaliknya.  Hasil selanjutnya  pengujian  hipotesis  menggunakan  variable  pengeluaran  pemerintah  sektor infrastruktur  diperoleh  nilai  t-statistik  sebesar  0.561823  yang  berarti    t-hitung ≤ t-tabel (0.561823 < 1.66088), maka 𝐻 𝑜 diterima dan 𝐻 𝑎 ditolak artinya tidak ada pengaruh signifikan antara  variabel  pengeluaran  pemerintah  sector  infratstruktur    terhadap  Kemiskinan  di Indonesia.
Dari  hasil  analisis  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  sector infrastruktur berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya Pengeluaran  pemerintah  sector  infrastruktur  tidak  mempengaruhi  laju  kemiskinan  di Indonesia,  berdasarkan  analisis  diketahui  apabila  pengeluaran  pemerintah  sektor infrastruktur  meningkat  maka  jumlah  kemiskinan  di  Indonesia  juga  meningkat,  begitupun sebaliknya,  jika  pengeluaran  pemerintah  sektor  infrastruktur  menurun,  maka  kemiskinan akan menurun.
Oleh sebab itu pengeluaran pemerintah di sector infrastruktur pada tahun 2017 – 2019 belum mampu  memberikan  dampak    yang  baik  dan  mengatasi  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia secara  langsung.  Analisis  ini  sebanding  dengan  (Triyowati,  2004)Dari  hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  pengeluaran  sektor  infrastruktur  berdampak  positif  dan  tidak mempunyai dampak terhadap tingkat kemiskinan.
Hal  tersebut  memberi  asumsi  bahwa  alokasi  biaya  untuk  bidang  infrastruktur  meningkat maka  angka  kemiskinan  kemiskinan  juga  naik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada  pengaruh tetapi  kecil  sehingga  tidak  terlalu  memberi  penekanan  terhadap  angka  kemiskinan  di Indonesia.  Hal  tersebut  juga  disebabkan  dengan  terbatasnya  lapangan  kerja  saat  ini    tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang terdidik yang membutuhkan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat miskin yang memiliki pendidikan tinggi banyak yang tidak bekerja.
Infrastruktur merupakan sarana (fisik) untuk mendukung supaya kemajuan ekonomi suatu wilayah  dapat  diwujudkan.  Perbaikan  dan  peningkatan  pembangunan  infrastruktur  di harapkan  mampu  memberi  kemudahan  dan  kelancaran  mobilitas  kinerja  ekonomi  antara daerah yang kemudian dapat memberi daya tarik kepada para investor unt uk berinvestasi di wilayah  tersebut.  Sehingga  dapat  membuka  unit-unit  lapangan  kerja  dan  meningkatkan kesempatan bekerja untuk para pencari kerja yang ada. Akhirnya peningkatan infrastruktur mampu  memberi  kemajuan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dan  mengentaskan  atau menekan angka kemiskinan pada masyarakat Indonesia.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan  pada  penelitian  ini,  maka  diperoleh  kesimpulan bahwa  pengeluaran  pemerintah  sector  kesehatan  menunjukkan  pengaruh  negatif  tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.  Artinya ketika pengeluaran pemerintah sector kesehatan  meningkat  maka  Jumlah  kemiskinan  di  Indonesia  dapat  menurun,  begitu sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah sector kesehatan Menurun, maka Kemiskinan akan meningkat.  Pengeluaran  pemerintah  sector  pendidikan  berpengaruh  negatif    signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya pengeluaran pemerintah sector pendidikan benar mempengaruhi  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia,  apabila  pengeluaran  pemerintah  sector
pendidikan  meningkat  maka  akan  menurunkan  jumlah  kemiskinan  di  Indonesia,  begitu sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah sector pendidikan menurun, maka kemiskinan akan meningkat. Pengeluaran pemerintah sector infrastruktur menunjukkan pengaruh positif tidak signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Indonesia.  Artinya  Pengeluaran  pemerintah  sector infrastruktur  tidak  mempengaruhi  laju  kemiskinan  di  Indonesia,  berdasarkan  analisis diketahui  apabila  pengeluaran  pemerintah  sector  infrastruktur  meningkat  maka  jumlah kemiskinan di Indonesia juga meningkat, begitupun sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah sector infrastruktur menurun, maka kemiskinan akan menurun.

## DAFTAR RUJUKAN
Arifin,  M.  Y.  (2015). Pengaruh  pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan,  pengeluaran pemerintah  sektor  pendidikan  dan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  indeks pembangunan manusia Jawa Timur 2006-2013 . Gujarati, D. (1998). Ekonometrika Dasar . Erlangga. Kuncoro, M. (2007). Otonomi dan Pembangunan Daerah . Erlangga. Mangkoesoebroto, G. (2001). Ekonomi Publik . UKM.
Mardiana, M., Militina, T., & Utary, A. R. (2018). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah  sektor  pendidikan  dan  kesehatan  serta  infrastruktur  terhadap  tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. INOVASI , 13 (1), 50 – 60.
Putri,  R.  Y.,  Azhar,  Z.,  &  Putri,  D.  Z.  (2019).  Analisis  Kemiskinan  Berdasarkan  Gender  Di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan , 1 (2), 603 – 612. Rasidin,  K.,  &  Bonar,  M.  (2004).  Dampak  Investasi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian  Bogor  Dan  Fakultas  Ekonomi  Dan  Manajemen,  Institut  Pertanian Bogor. Makalah .
Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan , 8 (03).
Triyowati, H. (2004). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Kemiskinan. Media Ekonomi , XI no.3 , 201 – 218.
Wahid,  B.  A.  (2012).  Analisis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Melalui  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Makassar  Periode 1996-2011. Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar . Wahyuni,  K.  T.  (2009). Analisis  pengaruh  infrastruktur  ekonomi  dan  sosial  terhadap produktivitas ekonomi di Indonesia . Widodo, Adi, Waridin dan Johanna, M. K. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di  Sektor  Pendidikan  dan  Kesehatan  Terhadap  Pengentasan  Kemiskinan  Melalui Peningkatan  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Semarang. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 1 , 25 – 42. Widodo, A., Waridin, W., & Maria K, J. (2011). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah Di sektor  pendidikan  dan  kesehatan  Terhadap  pengentasan  kemiskinan  melalui Peningkatan pembangunan manusia di Provinsi jawa tengah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 1 – 183. Winarti,  A.,  &  Purwanti,  E.  Y.  (2014). Analisis  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  bidang pendidikan,  kemiskinan,  dan  PDB  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di Indonesia Periode 1992-2012 . Fakultas Ekonomika dan Bisnis.