Tanjungpura Law Journal, Vol. 3, Issue 2, July 2019: 160 - 173 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 17 February 2019 | Reviewed: 15 Maret 2019 | Accepted: 18 Juni 2019

## PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING PADA PERKARA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS PERTAMINA VS KARAHA BODAS COMPANY)
Rachel Yohana 1

## Abstract
Arbitration by its advantages is often chosen by businessmen to resolve cases, however at the same time there are some weaknesses that actually do not make it as an efficient choice in resolving cases. Especially when the opposite parties are not cooperative and not  upholding  the  spirit  of  arbitration.  The  refusal  and  annulment  of  foreign  arbitral awards, for instance, has made a settlement process seems has no end and no legal certainty  to  enforcet  its  awards.  In  the  case  of  PERTAMINA  VS.  Karaha  Bodas Company, PERTAMINA made a claim of annulment of the arbitration award in Geneva, Switzerland  on  December  18 th , 2000  at The  Central Jakarta District Court. This  claim was then accepted and the panel of judges decided to annul the a-quo arbitration award, its legal proceedings continued until the process by The Indonesia’s Supreme Court. A wrong  court  award  in  responding  to  foreign  arbitration  awards  may  affect  the consideration  of  foreign  investment  in  a  country,  a  bad  precedent  can  damage  the consideration of foreign investment. The findings of this study indicate PERTAMINA is not cooperative and does not support legal certainty for the implementation of foreign arbitral  awards.  Whereas  the  Awards  of  the  Panel  of  Judges  of  the  Central  Jakarta District Court set a bad precedent and gave a negative impression on the consideration of arbitration and foreign investment in Indonesia. The Supreme Court Judge Panel in its award stated that it was not authorized by the Central Jakarta District Court to annul the a  quo  arbitration  award  is  being  a  good  precedent,  indicating  legal  certainty  in  the implementation of foreign arbitration decisions and foreign investment in Indonesia.

## Keywords: annulment of arbitration; enforcement of arbitration; foreign investment

## Abstrak
Arbitrase  dengan  berbagai  kelebihannya  kerap  dipilih  pelaku  bisnis  untuk menyelesaikan  perkara  yang  timbul,  namun  bersamaan  dengan  itu  beberapa kelemahan  yang  ada  justru  tidak  menjadikannya  sebagai  pilihan  yang  efisien  dalam menyelesaikan  perkara.  Terlebih  ketika  berhadapan  dengan  pihak  yang  tidak kooperatif,  serta  tidak  menjunjung  semangat  berarbitrase.  Upaya  penolakan  dan pembatalan  putusan  misalnya,  menjadikan  proses  perkara  seolah  tidak  ada habis-habisnya  dan  tidak  ada  kepastian  hukum  untuk  melaksanakan  putusan.  Dalam perkara PERTAMINA VS. Karaha Bodas Company, PERTAMINA melakukan gugatan pembatalan  putusan  arbitrase  Jenewa,  Swiss  tanggal  18  Desember  2000  ke Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  gugatan  ini  kemudian  diterima  dan  majelis  hakim memutuskan  batal  putusan  arbitrase  a  quo,  upaya  hukum  berlanjut  hingga  proses peninjauan  kembali.  Putusan  pengadilan  yang  keliru  dalam  menanggapi  putusan arbitrase  asing  dapat  berpengaruh  pada  pertimbangan  penanaman  modal  asing  di suatu  negara,  preseden  buruk  menjadikan  negara  seolah  tidak  ramah  pada  putusan
1 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, Kalimantan Barat, e-mail: rachelyohana1997@gmail.com, tlp: 089647457096
arbitrase asing. Temuan dari penelitian ini menunjukkan PERTAMINA tidak kooperatif dan  tidak  mendukung  kepastian  hukum  bagi  pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing. Sedangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi preseden yang  buruk  dan  menimbulkan  kesan  negatif  terhadap  pandangan  berarbitrase  dan penanaman modal asing di Indonesia. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali yang tetap pada sikapnya menyatakan tidak berwenang Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  membatalkan  putusan  arbitrase  a  quo  menjadi  preseden  yang baik,  menunjukkan  adanya  kepastian  hukum  dalam  pelaksanaan  putusan  arbitrase asing dan penanaman modal asing di Indonesia.
Kata  Kunci:  pelaksanaan  putusan  abitrase,  pembatalan  putusan,  penanaman modal  asing

## I.  Pendahuluan
Pada  tanggal  28  November  1994 PERTAMINA,  PLN  dan  Karaha  Bodas Company L.L.C.  melakukan  perjanjian dalam  2  (dua)  buah  kontrak,  yaitu Joint Operation  Contract (JOC)  dan Energy Sales  Contract (ESC). Joint  Operation Contract (selanjutnya  disingkat  JOC) merupakan  kontrak  kerjasama  operasi antara  PERTAMINA  dengan  Karaha Bodas Company L.L.C.  (selanjutnya disebut KBC) dalam pengoperasian dan pengembangan energi geothermal guna menghasilkan  tenaga  listrik.  Sedangkan Energy  Sales  Contract (selanjutnya disingkat  ESC)  merupakan  kontrak antara PERTAMINA dengan PLN, bahwa  PERTAMINA  sebagai  pihak penyedia  tenaga  listrik,  sedangkan  PLN sebagai pihak yang membeli listrik yang dihasilkan  dari  proyek  JOC  tersebut. Dalam melakukan kedua kontrak PERTAMINA  dan  PLN  menjalankan kewenangan dari Negara sesuai dengan Undang-Undang  No.  8  Tahun  1971 tentang Perusahaan Pertambangan
Minyak  Dan  Gas  Bumi  Negara  dan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum)  Listrik  Negara,  guna  mewakili pemerintah  dalam  mengusahakan  dan mengelola sumber daya bagi kepentingan  umum.  Sedangkan  KBC merupakan konsorsium dengan penggabungan  modal  asing  dan  dalam negeri, yang berkantor di New York, USA dan  Jakarta  Selatan,  Indonesia.  Saham konsorsium KBC dimiliki oleh  Caithness Energy,  L.L.C.  (40,5%),  FPL  Group  Inc. (40,5%), Japan Tomen Power (9%) dan mitra  lokal  PT  Sumarah  Daya  Sakti (10%). Meskipun dibuat atas kesepakatan bersama, namun
kenyataan  menunjukkan  pelaksanaan kedua kontrak tidak berjalan mulus.
Di  dalam  setiap  kontrak  berlaku teori pacta  sunt  servanda yang  telah menjadi asas dalam pelaksanaan kontrak,  yang  artinya  bahwa  setiap perjanjian  yang  dibuat  berlaku  sebagai Undang-undang bagi pembuatnya. Asas ini  terdapat  dalam  Pasal  1338  Ayat  (1) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata yang  berbunyi “Semua  perjanjian  yang
dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” . Menurut Herlien Budiono, adagium pacta  sunt  servanda (yang terkandung  dalam  Pasal  1338  Ayat  (1) KUH  Perdata,  Pen-)  diakui  sebagai aturan  yang  menetapkan  bahwa  semua kontrak yang dibuat manusia satu sama lain,  mengingat  kekuatan  hukum  yang terkandung  di  dalamnya,  dimaksudkan untuk  dilaksanakan  dan  pada  akhirnya dapat  dipaksakan  penataannya. 2 Di dalam  kontrak  JOC  dan  ESC  terdapat klausula  arbitrase  yang  menentukan bahwa  apabila  terjadi  sengketa  maka akan diselesaikan melalui forum arbitrase  di  Swiss.  Pilihan  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  yang  telah dituangkan oleh para pihak ini merupakan  pilihan  hukum  yang  dikenal dengan “law  of  the  parties” ,  sehingga sepatutnya para pihak yang menjalankan proses  arbitrase  nantinya  harus  tetap menyadari  akan  pilihan  hukum  yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu sebagai bentuk penyelesaian yang bersifat  damai,  cepat  dan  terjaga kerahasiaan  sengketa  yang  tengah dialami para pihak. 3
Arbitrase  merupakan  salah  satu bentuk  dari  Alternatif  Penyelesaian
2 Muhammad  Syaifuddin.  2016. Hukum  Kontrak: Memahami  Kontrak  dalam  Perspektif  Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum. Bandung: CV MANDAR MAJU,  hlm. 91.
3 Anita  D.A  Kolopaking.  2013. Asas  Iktikad  Baik Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Melalui Arbitrase, Bandung: PT Alumni, hlm. 7.
Sengketa,  forum  arbitrase  kerap  dipilih guna  menyelesaikan  sengketa  yang terjadi  dalam  transaksi  bisnis  nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan  pihak  berperkara  berharap penyelesaiannya  akan  lebih  cepat  dan rahasia  yang  terjaga,  terlebih  putusan arbitrase  menganut  asas final  and binding . Arbitrase memberikan
kebebasan dan rasa aman dari ketidaktentuan  sistem  hukum  yang berbeda,  terlebih  juga  arbiter  dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan  perkara  dan  akan  lebih memberikan perhatian terhadap keinginan,  realitas,  dan  praktik  dagang para  pihak. 4 Penyelesaian  sengketa dilakukan  oleh  arbiter  yang  merupakan professional  di  bidangnya,  hal  ini menjadikan  arbitrase  sebagai  proses penyelesaian sengketa yang ramah bagi pelaku  bisnis.  Kenyataan  ini  membuat banyak negara yang melakukan ratifikasi atas  konvensi  arbitrase  internasional, termasuk Indonesia, guna menarik minat pemodal  asing  untuk  menanamkan modalnya,  sehingga  baik  perorangan, badan  hukum  swasta  maupun  milik pemerintah  Indonesia  menjadi  terikat dengan asas resiprositas dalam pelaksanaan putusan arbitrase.
Terkait dengan kontrak yang dibuat antara  PERTAMINA,  PLN,  dan  KBC, permasalahan  muncul  ketika  krisis
4 Muhammad Syaifuddin, Op.cit ., hlm. 380.
moneter  melanda  negara-negara  Asia. Pemerintah Indonesia dalam menangani krisis  mengeluarkan  Keppres  No.  39
Tahun 1997 5 pada tanggal 20 September  1997  dan  Keppres  No.  5 Tahun  1998 6 pada  tanggal  10  Januari 1998  yang  berisikan  penangguhan beberapa proyek, termasuk di dalamnya adalah proyek JOC. Pihak PERTAMINA kemudian  tidak  memenuhi  prestasinya dalam kontrak JOC dengan menyatakan bahwa dikeluarkannya Keppres merupakan  kejadian force  majeure dan dilakukan demi ketertiban umum. Namun
pihak KBC merasa bahwa dikeluarkannya  kedua  Keppres  bukan merupakan  alasan  bagi  PERTAMINA dan  PLN  untuk  tidak  melaksanakan kontrak.  KBC  merasa  dirugikan  dan menolak  untuk  mengakui  keberadaan kedua  Keppres,  serta  menganggap PERTAMINA dan PLN telah
wanprestasi,  sesuai  dengan  kontrak yang  telah  dibuat  maka  pihak  KBC
melakukan gugatan wanprestasi terhadap  PERTAMINA  dan  PLN  ke forum arbitrase di Jenewa, Swiss. Tidak terima  dengan  kekalahannya  di  forum
5 Keppres  RI  Nomor  39  Tahun  1997  tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara. 6 Keppres  RI  Nomor  5  Tahun  1998  tentang Pencabutan  Keputusan  Presiden  Nomor  47
Tahun 1997 tentang Perubahan Status Pelaksanaan  Beberapa  Proyek  Pemerintah, Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  Swasta  yang Berkaitan  dengan  Pemerintah/Badan  Usaha Milik  Negara  yang  Semula  Ditangguhkan  atau Dikaji Kembali.
arbitrase  Jenewa,  Swiss,  PERTAMINA mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat,  para  pihak  tetap bersikukuh pada pendapat awal masing-masing yang dikemukakan dalam  forum  arbitrase,  hingga  perkara berakhir pada proses Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung. Oleh  karena  itu  dalam  tulisan  ini penulis akan membahas tentang pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing dalam  perkara  PERTAMINA  melawan Karaha Bodas Company 7 dalam kaitannya  dengan  penanaman  modal asing di Indonesia, ditinjau dari preseden yang  dibentuk  pada  putusan-putusan pengadilan, serta pengaruhnya terhadap pandangan berarbitrase dan penanaman modal asing di Indonesia.

## II.  Analisis dan Pembahasan
A. Kepastian Hukum Pelaksanaan Putusan  Arbitrase  Asing  Terkait Penanaman Modal Asing di

## Indonesia
Arbitrase  asing  kerap  dipilih  oleh pelaku  bisnis  dikarenakan  berbagai kelebihannya,  pada  asas final  and binding misalnya,  putusan  arbitrase adalah  final  dan  mengikat  bagi  para pihak. Jika dibandingkan dengan putusan  pengadilan  negara,  maka  sifat final adalah kelebihan daripada
7 Putusan  Arbitrase  Jenewa,  Swiss  tanggal  18 Desember 2000 antara Karaha Bodas Company VS. PERTAMINA dan PLN.
arbitrase,  tidak  ada  upaya  banding, kasasi,  maupun  peninjauan  kembali pada proses arbitrase. Meskipun terdapat  kemungkinan  untuk  dapat dibatalkannya putusan di negara tempat putusan  dijatuhkan.  Namun  dengan batasan waktunya yang ada, ini menjadikan  arbitrase  lebih  efisien  dan efektif  dalam  menyelesaikan  perkara yang  diajukan,  tanpa  perlu  mengulur waktu  panjang  yang  merugikan  pelaku bisnis.
Kelebihan  lain  daripada  arbitrase asing  adalah  sifatnya  yang  universal,
artinya suatu putusan dapat dilaksanakan dimanapun selama negara tersebut  juga  terikat  pada  perjanjian arbitrase untuk mengakui dan melaksanakan
putusan daripada arbitrase  asing  (asas  resiprositas). Sehingga ketika suatu putusan arbitrase asing  ditolak  pelaksanaannya  di  suatu negara,  maka  putusan  tersebut  tetap berlaku  dan  dapat  dilaksanakan  di negara  lain.  Berbeda  dengan  putusan pengadilan  negara  yang  hanya  dapat dilaksanakan di dalam  yurisdiksi negara tersebut.  Meskipun  demikian,  karena tidak  memiliki  dasar  hukum  untuk melaksanakan  putusan yang  dihasilkan, forum  arbitrase  membutuhkan  peran negara  untuk  melaksanakan  putusan yang telah dihasilkan.
Kedua asas yang dijelaskan di atas memberikan
rasa kepastian,
sebagaimana  kepastian  hukum  menjadi
salah  satu  indikator  pertimbangan  bagi pelaku usaha untuk menanamkan modalnya  di  suatu  negara.  Budiman Ginting  dalam  pidatonya  yang  berjudul Kepastian  Hukum  dan  Implikasinya Terhadap  Pertumbuhan  Investasi  di Indonesia menyebutkan bahwa:
“Kepastian  hukum  sebagai  salah satu  tujuan  hukum  tidak  akan terlepas  dari  fungsi  hukum  itu sendiri. Fungsi hukum yang terpenting adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian,  artinya  orang  dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang  diperlukan  dalam  kehidupan bermasyarakat  karena  ia  dapat mengadakan perhitungan atau prediksi  tentang  apa  yang  akan terjadi  atau  apa  yang  bisa  ia harapkan.  Dalam  dunia  usaha, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenangan dan kepastian b erusaha.” 8
Berkaitan  dengan  pidato  yang disampaikan Budiman Ginting, dapat kita pahami bahwa keteraturan menimbulkan kepastian,  sehingga  sesuatu  dapat diprediksi. Sebagai contoh adalah keteraturan birokrasi perizinan, pelaksanaan kegiatan usaha,
keteraturan  masyarakat,  hingga  proses penyelesaian  sengketa  dan  kepastian pelaksanaan putusannya. Berkaitan
8 Budiman  Ginting,  2008,  “Kepastian  Hukum  dan Implikasinya  Terhadap  Pertumbuhan  Investasi di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera Utara ,  Medan, 20 September.
dengan  penyelesaian  sengketa  dan kepastian pelaksanaan putusan, arbitrase  kerap  menjadi  pilihan  pelaku bisnis.  Terhadap  putusan  arbitrase karena menganut final and binding , pihak dapat  memprediksi  bahwa  putusan tersebut sudah pasti dapat dilaksanakan karena  tidak  terdapat  upaya  hukum.
Bahkan
sekalipun ditolak
pelaksanaannya  di  suatu  negara,  maka putusan tersebut dapat diajukan pelaksanannya  di  negara  yang  lain. Inilah  yang  membedakannya  dengan putusan pengadilan.
Arbitrase menjadi alternative
penyelesaian  sengketa  yang  ramah  di bidang bisnis, sehingga disusun berbagai  instrumen  hukum  di  bidang arbitrase di Indonesia. Indonesia melakukan  ratifikasi  berbagai  konvensi dan memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan  guna  menunjang arbitrase  tadi.  Hal  ini  adalah  dalam upaya  untuk  menarik  minat  pemilik modal asing untuk menanamkan modalnya  di  Indonesia.  Namun  tetap dalam koridor yang
saling menguntungkan  antara  negara  dan pemilik modal.
Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai  perangkat  peraturan  dalam menunjang  arbitrase,  Indonesia  masih dianggap  sebagai  negara  yang  tidak ramah terhadap putusan arbitrase asing. Pengadilan  Indonesia  dinilai  cenderung mudah  untuk  menolak  pelaksanaan
putusan  arbitrase  asing  apabila  yang kalah  adalah  pihak  lokal.  Terlebih  pada BUMN  ( State  Owned  Enterprise )  yang ada, Indonesia cenderung masih menerapkan  prinsip State  Act  Doctrine yang  mana  seharusnya  menempatkan SOE  tersebut  sebagai  badan  hukum perdata 9 justru dianggap sebagai negara yang  tidak  dapat  digugat.  Sehingga dalam  beberapa  pelaksanaan  putusan arbitrase  asing  yang  melibatkan  pihak Indonesia, pelaksanaannya biasa diajukan  di  negara  lain.  Termasuk putusan Majelis Arbitrase Jenewa, Swiss yang melibatkan PERTAMINA, PLN dan Karaha Bodas Company.
Tindakan pengadilan yang
cenderung mudah untuk menolak pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing dapat mempengaruhi penanaman modal asing  di  Indonesia.  Pemilik  modal  asing bisa saja beranggapan bahwa Indonesia tidak  ramah  terhadap  putusan  arbitrase asing, tidak ada kepastian hukum dalam pelaksanaan putusannya. Padahal Pasal 3  Ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
9 N i’matul  Huda.  1996.  “Penerapan  Prinsip Kekebalan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara”, Jurnal  Hukum ,  3  (5):  29. Sebaliknya, perlindungan  atas  dasar  prinsip  kekebalan perlindungan  atas  dasar  prinsip  kekebalan negara tidak dapat diberikan oleh suatu negara asing  terhadap  kepentingan  nasional  negara, apabila  negara  tersebut  melakukan  tindakan sebagai pedagang yang melakukan Commercial Act,  artinya,  negara  berada  dalam  status  iure gestionis.  Dalam  jure  gestionis  ini  negara  tidak lagi  berdaulat,  kedaulatannya  telah  dikurangi dan  ia  dapat  dihadapkan  di  pengadilan  asing (terjadi semacam erosi kedaulatan).
Penanaman modal, menyebutkan bahwa : “Penanaman  modal  diselenggarakan berdasarkan  asas  kepastian  hukum” .
Budiman  Ginting  mengatakan  bahwa yang  dimaksud  dengan  asas  kepastian hukum  adalah  asas  dalam  negara hukum  yang  meletakkan  hukum  dan ketentuan
peraturan
perundang-undangan sebagai dasar dalam  setiap  kebijakan  dan  tindakan dalam bidang penanaman modal. Sehingga terdapat konsistensi peraturan dan  penegakan  hukum.  Konsistensi  ini ditunjukkan dengan peraturan yang tidak saling bertentangan serta dapat dijadikan pedoman untuk jangka panjang,  sehingga  tidak  ada  kesan pergantian  peraturan  yang  mengikuti pergantian jabatan. 10
Kepastian hukum juga ditunjukkan dengan bagaimana konsistensi lembaga penegak  hukum  di  Indonesia  terhadap ketentuan  hukum  yang  ada.  Dalam  hal pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing misalnya,  Indonesia  sebagai  negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengakuan  dan  Pelaksanaan  utusan Arbitrase  Asing  menjadi  terikat  dengan konvensi.  Artinya  Indonesia  pun  wajib untuk  mengakui  dan  melaksanakan putusan  arbitrase  asing.  Sikap  yang cenderung  menolak  putusan  arbitrase asing  dapat  mengakibatkan  hilangnya semangat  daripada  kepastian  hukum
10 Ibid.
tadi. Terlebih kepastian hukum merupakan  perlindungan  dari  negara bagi para pemilik modal.
J.  D.  Nyhart,  mengatakan  bahwa hukum harus mengandung prinsip-prinsip predictability,  procedural capability, codification of goals, education, balance, definition and clarity of  status, serta accommodation agar hukum tersebut mampu berperan dalam menggerakkan  ekonomi.  Sehubungan dengan  hal  tersebut  di  atas,  maka peraturan-peraturan investasi selayaknya memenuhi unsur-unsur teoretis  yang  dikemukakan  Nyhart  di atas. 11
Hukum  harus  dapat  diprediksi ( predictability ), peraturan yang ada harus dapat  dilaksanakan  dan  ditegakkan dengan  pasti.  Misalnya  dalam  hal pelaksanaan  suatu  putusan  arbitrase asing,  jika  putusan  yang  satu  dapat dilaksanakan,  maka  putusan  yang  lain juga dapat dilaksanakan, selama sama-sama telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian terkait dengan kemampuan procedural ( procedural capability ), prosedur dalam penyelesaian sengketa  misalnya,  tidak  boleh  terlalu panjang  dan  berbelit-belit,  seolah  sulit untuk mencapai suatu kepastian. Pelaku bisnis akan merasa dirugikan dengan hal
11 Erman  Rajagukguk.  1995. Peranan  Hukum dalam Pembangunan Ekonomi , Jilid 2, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 365-367.
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 2, July 2019 ini. Penyelesaian sengketa harus dilakukan secara efektif dan efisien.
Misalnya  terkait  dengan  pilihan penyelesaian  sengketa  dengan  proses arbitrase, arbitrase asing menganut asas final  and  binding ,  serta  hanya  negara tempat putusan dijatuhkan yang berwenang untuk
melakukan pembatalan.  Prosedur  yang  tidak  jelas, mencampuradukkan  upaya  pembatalan dan  penolakan  putusan  menjadi  salah satu  tantangan  dalam  pelaksanaan putusan  arbitrase  asing.  Karena  ini menjadikan  arbitrase  menjadi  pilihan yang tidak lagi efektif.
Codification of goals , hukum dibuat
untuk
pembangunan negara, pembangunan  negara  dilakukan  untuk kepentingan  orang  banyak.  Terkadang bisa  saja  terjadi  benturan  kepentingan, hal inilah yang menjadikan hukum seolah tidak  pasti.  Misalnya  dalam  kasus PERTAMINA, PLN dan KBC, yang mana terjadi  benturan  kepentingan  antara Pemerintahan RI dengan KBC.
Pemerintah  dalam  hal  ini  memiliki kepentingan untuk menyelamatkan
perekonomian negara, sehingga
menangguhkan  berbagai  proyek  yang ada, termasuk ESC dan JOC. Sedangkan
perusahaan memiliki
kepentingan untuk melaksanakan proyek,  memperoleh  keuntungan  yang seharusnya  didapat,  dan  terhindar  dari kerugian  daripada  penangguhan  proyek tersebut.
Kemudian  terkait  dengan  unsur
pendidikan (education) , pendidikan dalam  hal  ini  dicontohkan  dengan sosialisasi dan fasilitas transparansi bagi masyarakat  umum  terkait  penanaman modal. Edukasi berupa sosialisasi terkait penanaman  modal  akan  menjadikan informasi  tersebut  transparan.  Dimulai dari  perangkat  regulasi  yang  ada, keterbukaan akses informasi menjadikan semua  komponen  merasa  percaya dengan  hukum  yang  ada.  Unsur  yang selanjutnya adalah keseimbangan
( balance ), hukum harus mampu menciptakan  keseimbangan.  Misalnya dalam hal pengaturan penanaman modal,  peraturan  yang  dibuat  harus menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dengan kepentingan masyarakat luas. Kepentingan  investor  perlu  dihormati,
namun tidak boleh mengabaikan kepentingan negara.
Artinya harus memperhatikan keseimbangan  daripada  kepentingan masing-masing  pihak.    Penanaman modal perlu memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, tidak hanya kepentingan  negara  penerima  modal, namun  juga  investor.  Sebagaimana dalam prinsip hukum ekonomi internasional,  yaitu  prinsip  perlakuan sama  ( identical  treatment )  dan  prinsip penyelesaian  sengketa  secara  damai perlu  diperhatikan  dalam  melaksanakan penanaman modal asing.
Definition  and  Clarity  of  Status , dalam  penanaman  modal  harus  ada definisi,  pengaturan  dan  status  yang jelas bagi para investor dalam
menjalankan usahanya,
tanpa membedakan  apakah  itu  investor  asing maupun dalam negeri.
Accomodation , hukum harus dapat mengakomodasi  keseimbangan,  definisi dan  status  yang  jelas  bagi  kepentingan individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. 12 B. Pacta Sunt Servanda, Filosofi
Kooperatif, dan Konsep Ketertiban Umum dalam Pelaksanaan Putusan
Arbitrase Asing Melihat pada perkara pelaksanaan putusan arbitrase asing yang
menyangkut  PERTAMINA  dan  KBC adalah jelas bahwa PERTAMINA sebagai pihak yang kalah tidak menunjukkan  sikap  yang  kooperatif untuk  menerima  dan  melaksanakan putusan  arbitrase a  quo, hal  ini  terbukti dengan  berbagai  proses  hukum  yang diajukannya, dimulai dari gugatan pembatalan  putusan  di  Pengadilan Swiss  hingga  peninjauan  kembali  di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Putusan  arbitrase  memiliki  sifat yang  final  dan  mengikat,  sehingga bagaimanapun  putusannya  maka  harus dihormati
dan
dilaksanakan
12 Budiman Ginting, Op.cit ., hlm. 9-10.
sebagaimana  telah  diperjanjikan  dalam kontrak yang telah dibuat. Sikap
PERTAMINA  yang  seolah  tidak  ada keinginan secara sukarela untuk melaksanakan  putusan  arbitrase a  quo mencerminkan sikap yang tidak kooperatif  dan  tidak  menghormati  asas executorial  kracht .    Sikap  ini  juga  tidak sesuai dengan teori pacta sunt servanda, yang mana bahwa setiap perjanjian yang telah  dibuat  adalah  mengikat  layaknya undang-undang.  Teori  filosofi  kooperatif dan pacta sunt servanda berkaitan erat dengan  asas  iktikad  baik,  dalam  hal  ini PERTAMINA  tidak  memiliki  iktikad  baik untuk melaksanakan putusan arbitrase a
quo. Sebelumnya
PERTAMINA bersama-sama  dengan  PLN  dan  KBC telah  bersepakat  bahwa  apabila  timbul sengketa  dalam  kedua  kontrak  yang dibuat,  maka  akan  diselesaikan  dengan arbitrase,  ketentuan  tersebut  mengikat, sehingga tidak ada ruang bagi pengadilan  untuk  memeriksa  perkara yang timbul di kemudian hari.
PERTAMINA dalam gugatan pembatalan  putusannya  di  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendalilkan bahwa putusan arbitrase a quo adalah melanggar  ketertiban  umum,  sehingga tidak  dapat  dilaksanakan,  dan  menjadi batal. Ketertiban umum memiliki konsep yang  terlalu  abstrak,  sehingga  sangat tergantung pada penilaian hakim. Memang  bahwa  asas  ketertiban  umum merupakan asas fundamen dalam
Konvensi New York 1958. Asas tersebut ditegaskan dalam Pasal V ayat (2) huruf b  yang  berbunyi “the  recognition  or enforcement  of  the  award  would  be contrary  of  the  public  policy  of  that country” . Oleh karena ketertiban umum sebagai salah satu asas dalam Konvensi,  memberi  kewenangan  bagi negara  yang  diminta  eksekusi,  untuk menolak  pengakuan  dan  pelaksanaan apabila  putusan  bertentangan  dengan ketertiban umum negara yang bersangkutan.  Namun,  perlu  diketahui bahwa  putusan  arbitrase a  quo tidak pernah didaftarkan eksekusinya di
Indonesia, sehingga tidak ada kewenangan bagi Majelis Hakim
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  untuk menilai putusan arbitrase a quo .
Seperti  yang  telah  ditegaskaan oleh Sudargo
Gautama bahwa
pemakaian  lembaga  ketertiban  umum adalah  hanya  sebagai  tameng,  tidak sebagai  pedang  untuk  menghilangkan hukum  asing.  Dengan  kata  lain,  fungsi dari  lembaga  ketertiban  umum  hanya untuk  perlindungan  agar  sendi-sendi hukum  nasional  tidak  dilanggar,  bukan untuk  meniadakan  pemakaian  daripada hukum  asing.  Akibat  dari  diakuinya lembaga  ketertiban  umum,  namun  tidak memiliki konsep yang konkrit ini mengakibatkan  putusan  menjadi  riskan untuk  ditolak  pelaksanaannya  di  negara pihak yang dikalahkan dalam berperkara,  meskipun  secara  materil
putusan  tersebut  bisa  dilaksanakan. Kehadiran  konsep  ketertiban  umum membuat kepastian hukum dalam pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing menjadi  lemah.  Perihal  pelaksaanaan putusan  arbitrase a quo , putusan a quo
adalah sudah sepantasnya dilaksanakan.  PERTAMINA  seharusnya beriktikad  baik  untuk  melaksanakan putusan arbitrase
selayaknya melaksanakan kontrak yang telah dibuat. Tindakan  PERTAMINA  dengan mengajukan gugatan
pembatalan putusan  arbitrase a  quo di  Pengadilan Federal  Swiss  adalah  telah  sesuai dengan New  York  Convention  1958 , sebagaimana seat arbitrase yang ditentukan  dalam  kontrak  adalah  Swiss. Namun,  gugatan  tidak  ditindaklanjuti lantaran  PERTAMINA  tidak  membayar uang deposit. Proses hukum pembatalan ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat bukanlah  tindakan  yang  tepat,  lantaran Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase a quo , terlebih putusan tersebut tidak  pernah  didaftarkan  eksekusinya  di Indonesia. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum di  pengadilan-pengadilan  di  negara tempat putusan arbitrase diajukan pelaksanannya. Sehingga eksekusi daripada  putusan  arbitrase a  quo tetap dapat  dilaksanakan  di  negara-negara
tempat  putusan  dimohonkan  eksekusi, kecuali di Indonesia.
C. Akibat Pembatalan Putusan Arbitrase Asing terhadap Pandangan Berarbitrase dan Penanaman Modal Asing di Indonesia
Putusan  arbitrase  adalah  putusan yang  final  dan  mengikat,  serta  dapat dilaksanakan di manapun selama negara bersangkutan  terikat  pada  Konvensi
Arbitrase Asing. Pada perkara PERTAMINA VS. KBC putusan arbitrase a  quo secara  jelas  menyatakan  bahwa PERTAMINA  telah  wanprestasi  dan wajib membayar sejumlah kerugian yang ditimbulkan.  Persoalan  muncul  ketika
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menerima  gugatan  pembatalan  putusan arbitrase a quo yang diajukan PERTAMINA, serta membatalkan
putusan  arbitrase a  quo dengan  alasan
pelanggaran
ketertiban umum.
Sedangkan  menurut  Pasal  V  ayat  (1) huruf  e  Konvensi  New  York  1958, dikatakan bahwa suatu putusan arbitrase hanya  dapat  dibatalkan  oleh  otoritas yang berwenang menurut negara tempat suatu putusan arbitrase dibuat. Sehingga berdasarkan  ketentuan  tersebut,  tidak tepat  bahwa  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat membatalkan putusan arbitrase a quo .  Perkara  berlanjut  hingga  proses peninjauan kembali, yang mana
Mahkamah Agung tetap pada pendiriannya  bahwa  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan membatalkan putusan arbitrase a  quo dan  membatalkan putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat  tanggal  27  Agustus  2003  No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST.
Terhadap  tindakan  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  perlu dipahami  bahwa  antara  pembatalan putusan  dengan  penolakan  eksekusi adalah dua hal yang berbeda. Mengutip Suleman  Batubara  dan  Orinton  Purba dalam  bukunya  yang  berjudul Arbitrase Internasional terdapat perbedaan antara pembatalan  dan  penolakan  putusan arbitrase  menurut  Hikmahanto  Juwana, antara lain :
1.  Upaya hukum pembatalan diistilahkan dengan annulment/set aside , sedangkan upaya hukum penolakan  diistilahkan  dengan refusal. 2.  Pengaturan, syarat-syarat, alasan-alasan  antara  upaya hukum pembatalan dan penolakan adalah berbeda satu sama  lain.  Pengaturan  dan syarat  serta  alasan  upaya hukum pembatalan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan suatu negara, sedangkan upaya hukum  penolakan  diatur  dalam suatu  perjanjian  internasional yang kemudian ditransformasikan ke dalam undang-undang  nasional  suatu negara. 3.  Akibat  hukum  dari  diterimanya upaya hukum pembatalan berbeda  dengan  upaya  hukum penolakan. Dikabulkannya upaya hukum pembatalan mengakibatkan putusan
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 2, July 2019 arbitrase tersebut dinafikan (dianggap  tidak  pernah  ada putusan  arbitrase),  sedangkan akibat  hukum  dikabulkannya upaya hukum penolakan adalah tidak berarti dinafikannya keputusan  arbitrase  tersebut. Jadi,  apabila  suatu  putusan arbitrase  ditolak  oleh  lembaga pengadilan suatu negara, pihak yang  ditolak  (menang)  tersebut masih  dapat  mengajukannya kembali  ke  negara  tempat  di mana  aset  dari  pihak  yang dikalahkan berada.
4.  Dikabulkannya  upaya  hukum pembatalan mengharuskan para  pihak  untuk  mengulang kembali proses arbitrase ( re-arbitrate ), sedangkan apabila upaya hukum penolakan dikabulkan tidak mengharuskan para pihak untuk mengulang kembali proses berarbitrase. 5.  Dikabulkannya  upaya  hukum pembatalan  tidak  serta  merta memberikan  kewenangan  bagi pengadilan  untuk  memeriksa dan memutus sengketa tersebut. 6.  Alasan dari upaya hukum
pembatalan lebih mengacu kepada  substansi  sengketa, sedangkan alasan upaya hukum penolakan tidak demikian.  Dengan  kata  lain, alasan  dari  suatu  penolakan lebih mengacu kepada prosedural bukan substansial. 7.  Penolakan  keputusan  arbitrase lebih  didasarkan  pada  tidak adanya yurisdiksi dari pengadilan  di  mana  arbitrase tersebut dimohonkan untuk diakui dan dilaksanakan, sedangkan upaya hukum pembatalan tidaklah demikian. Pembatalan putusan adalah kewenangan daripada
pengadilan
tempat
suatu putusan arbitrase
dijatuhkan, tidak ada hak untuk membatalkan  putusan  bagi  negara tempat putusan arbitrase diajukan eksekusi. Terkait dengan konsep ketertiban umum yang didalilkan ,
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  hanya berwenang  untuk  menolak  pelaksanaan putusan, sedangkan pada kenyataannya putusan  arbitrase a  quo tidak  pernah
didaftarkan pelaksanaannya di Indonesia. Kesan buruk berupa pembatalan  putusan  arbitrase  dengan menyalahi  aturan  yang  ada  tentunya dapat  berpengaruh  pada  keinginan pemodal  asing  untuk  menanamkan modalnya di Indonesia. Per tahun 2019, meskipun  Indonesia  menjadi  negara penerima modal asing terbesar kedua di ASEAN setelah Singapura, namun perlu diperhatikan akibat tidak adanya kepastian  hukum  dan  perlindungan kepentingan  investor,  bisa  menjadikan investor  mengalihkan  arus  modal  ke negara ASEAN lainnya. 13
Tindakan pembatalan putusan arbitrase a  quo oleh  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tindakan yang keliru, putusan pembatalan  tersebut  menjadi  preseden yang buruk, menimbulkan kesan negatif terhadap  pandangan  berarbitrase  dan penanaman  modal  asing  di  Indonesia. Terhadap  kasus  ini,  Majelis  Hakim Mahkamah  Agung  yang  dalam  putusan
Peninjauan  Kembali  untuk  tetap  pada sikapnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  tidak  memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase a quo adalah putusan yang  tepat  dan  menjadi  preseden  yang baik. Putusan Mahkamah Agung mencerminkan  masih  adanya  kepastian hukum dalam berarbitrase dan penanaman  modal  asing  di  Indonesia, mengingat  bahwa  kepastian  hukum dalam  pelaksanaan  putusan  arbitrase adalah  unsur  yang  sangat  berpengaruh terhadap  kemauan  untuk  melakukan perjanjian arbitrase dengan pihak Indonesia,  maupun  penanaman  modal asing di Indonesia.

## III.  Penutup
Tindakan PERTAMINA mengajukan gugatan
pembatalan terhadap  putusan  majelis  arbitrase Jenewa,  Swiss  tanggal  18  Desember 2000  menunjukkan  sikap  yang  tidak kooperatif  dan  tidak  menghormati  asas pacta sunt servanda , sebagaimana sikap dan  asas  yang  harus  ada  dalam  setiap kontrak.  Sikap  PERTAMINA  juga  tidak sesuai  dengan  jiwa  daripada  asas final and binding dalam berarbitrase.
Terhadap  gugatan  tersebut,  tindakan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang memutuskan  batal  putusan  arbitrase a quo menambah  kompleksitas  perkara, namun  tidak  menghambat  pelaksanaan daripada  putusan  arbitrase  tersebut.
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  bukan merupakan pengadilan yang berwenang untuk  membatalkan  putusan  arbitrase tersebut,  dikarenakan  putusan  tersebut digolongkan  sebagai  putusan  arbitrase asing  yang  bahkan  tidak  diajukan pelaksanaannya di Indonesia.
Tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
membatalkan  putusan  arbitrase a  quo adalah  tindakan  yang  keliru,  putusan pembatalan  tersebut  menjadi  preseden yang buruk, menimbulkan kesan negatif terhadap  pandangan  berarbitrase  dan penanaman  modal  asing  di  Indonesia. Tindakan  tersebut  tidak  sejalan  dengan asas daripada penanaman modal Indonesia, yaitu kepastian hukum sebagaimana  asas  pertama  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal.  Padahal kepastian  hukum  merupakan  indikator pertimbangan yang penting bagi pemilik modal sebelum menanamkan modalnya. Namun Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dalam putusan Peninjauan Kembali untuk  tetap  pada  sikapnya  menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan  putusan  arbitrase a  quo adalah  putusan  yang  tepat  dan  menjadi preseden yang baik. Putusan Mahkamah Agung  mencerminkan  masih  adanya kepastian hukum dalam berarbitrase dan penanaman  modal  asing  di  Indonesia,
mengingat  kedua  unsur  tersebut  sangat penting dan berpengaruh.
Dalam menyelesaikan perkara yang timbul daripada kontrak, maka ada baiknya penyelesaian dilaksanakan dengan  berdasarkan  perjanjian  sebagai landasan  yuridis  disamping  peraturan perundang-undangan yang ada.
Penyelesaian  perkara  juga  dibutuhkan sikap  kooperatif,  mentaati  kesepakatan yang telah dibuat, serta asas-asas dalam pilihan penyelesaian
sengketa
sebagaimana telah
diperjanjikan.
Demikian  suatu  proses  penyelesaian sengketa  terkait  penanaman  modal asing,  sangat  mempengaruhi  keinginan pemilik modal untuk menanamkan modalnya di suatu negara.
Sebagaimana  suatu  kontrak  yang telah  dibuat  adalah  mengikat  dan  wajib dilaksanakan,  dalam  hal  apabila  terjadi
sengketa maka diupayakan penyelesaian  yang  dengan  tata  cara yang paling efektif dan tidak berkepanjangan
Bibliografi Buku : Anita D.A Kolopaking, 2013, Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase , PT Alumni, Bandung.
ASEAN Integration Report 2019. Muhammad  Syaifuddin,  2016, Hukum Kontrak  :  Memahami  Kontrak dalam  Perspektif  Filsafat,  Teori, Dogmatik,  dan  Praktik Hukum,  CV MANDAR MAJU, Bandung.
Rajagukguk,  Erman,  1995.  Peranan
Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Jilid 2, Jakarta: Universitas Indonesia .

## Jurnal :

## Ni’matul Huda. 1996. “Penerapan Prinsip
Kekebalan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara”, Jurnal Hukum, 3 (5). Putusan Arbitrase: Putusan Arbitrase Jenewa, Swiss tanggal  18  Desember  2000  antara Karaha Bodas Company VS. PERTAMINA dan PLN.

## Pidato Pengukuhan Guru Besar:
Budiman  Ginting,  2008,  “Kepastian
Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia”,  Pidato  Pengukuhan Jabatan  Guru  Besar  Tetap  dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera  Utara,    Medan,  20 September.