Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG EFEKTIVITAS JUDICIAL REVIEW
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
Otto Restu Fadjar 1
E-mail :restu99@gmail.com

## ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi tugas dan kewenangan yang diembannya di Negara Republik  Indonesia  sebagai  bagian  dari  pelaksana  kekuasaan  kehakiman,  adalah melakukan Judicial  Review terkait  pengujian  konstitusionalitas  Undang-Undang terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hanya saja  dalam  praktiknya  model  pengaturan  yang  demikian  justru  rentan menimbulkan  sejumlah  persoalan  hukum.  Contohnya,  kewenangan  Mahkamah Konstitusi  ternyata  justru  berpeluang  untuk  mematahkan  atau  menggugurkan putusan-putusan perkara judicial review yang berada di Mahkamah Agung dalam perkara yang saling berkaitan.
Metode  yang  penulis  gunakan  pada  pendekatan  ini  adalah  Pendekatan secara  Yuridis  Normatif  yaitu  pendekatan  atau  penelitian  hukum  dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam  disiplin ilmu hukum dogmatis
Pelaksanaan  Putusan  MK  Nomor  09/PUU-VII/2009  dan  Putusan  MK Nomor 24/PUU-XII/2014 tidak efektif dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.  Akibat  ketidak  patuhan  atau  tidak  efektivnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  dengan  kembali  berlakunya  ketentuan  pasal-pasal  yang  diuji  oleh Mahkamah  Konstitusi  tersebut  menyebabkan  ketidakpastian  hukum.  Putusan Mahkamah  Konstitusi    Nomor  24/PUU-XVII/2019  yang  menyatakan  bahwa materi  muatan  ayat,  pasal  dan/atau  bagian  undang-undang  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  maka  materi muatan  ayat,  pasal  dan/atau  bagian  undang-undang  tersebut  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena tidak ada kejelasan tujuan tentang ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut.
Kata  Kunci : Mahkamah  Konstitusi, judicial  review, Putusan  Mahkamah Konstitusi,  Undang-Undang,  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945.
1 Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## A. Latar Belakang Masalah
Salah  satu  keberhasilan  yang  telah  diperoleh  bangsa  Indonesia  dari perubahan konstitusi khususnya pada saat perubahan ketiga tahun 2001 adalah terkait  dengan  pengaturan  kekuasaan  kehakiman  yang  dijalankan  oleh  dua lembaga  negara  yaitu  Mahkamah  Agung  (selanjutnya  disebut  MA)  dan Mahkamah  Konstitusi  (selanjutnya  disebut  MK).  Berdasarkan  ketentuan sebelum  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  kekuasaan  kehakiman  hanya  dipegang  oleh  Mahkamah  Agung,  namun kini  kehadiran  Mahkamah  Konstitusi  telah  melengkapi  fungsi  peradilan khususnya terkait dengan penyelesaian masalah-masalah ketatanegaraan. 2
Dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah  Agung  sebagaimana  dirubah  menjadi  Undang-undang  Nomor  3 Tahun  2009  menyatakan  Mahkamah  Agung  adalah  Pengadilan  Negara Tertinggi  dari  semua  Lingkungan  Peradilan,  yang  dalam  melaksanakan tugasnya  terlepas  dari  pengaruh  pemerintah  dan  pengaruh-pengaruh  lain.  di Indonesia. 3 Mahkamah  Agung  merupakan  lembaga  kekuasaan  kehakiman  di tingkat  peradilan  umum  yang  memutus  perkara  pidana  dan  perdata  atau permohonan yang tidak menjadi kompetensi lembaga peradilan khusus. 4
Mahkamah  Agung  diberikan  kewenangan  untuk  menguji  Peraturan Perundang-undangan  terhadap  undang-undang.  Kewenangan judicial  review pada  dasarnya  berfungsi  untuk  menjadikan  bentangan  Peraturan  Perundang- undangan  dan  Keputusan  yang  harmoni,  sinkron  dan  tertib  antara  jenis  dan hierarki  satu  dengan  yang  lainnya.  Artinya  antara  Pancasila,  Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan tetap berada pada tertib hukum, dalam arti tidak saling bertentangan. 5 Dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009  menegaskan  bahwa  Permohonan  pengujian  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang-undang  diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung.
Mahkamah  Agung  dapat  menguji  peraturan  perundang-undangan  yang
disebut judicial  review diatur  dalam  Pasal  20  ayat  (2)  huruf  b  dan  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 6
Selain  itu,  Mahkamah  Konstitusi  tugas  dan  kewenangan  yang diembannya  di  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  bagian  dari  pelaksana kekuasaan  kehakiman,  adalah  melakukan Judicial  Review terkait  pengujian konstitusionalitas  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara
2 Abdul  Latif, Buku  Ajar  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi ,  Total  Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 9.
3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
4 Sihajuddin dan Winardi, Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 10.
5 Cahyo  Dwi  Nugrahanto, Hak  Uji  Materiil  Oleh  Kekuasaan  Kehakiman  (Judicial Review) terhadap Peraturan menteri Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia , diakses dari https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/27657/NTg1MjA=/Hak-Uji-Materiil ,  pada  tanggal 11 November 2019, pukul 12.13.
6 Sihajuddin dan Winardi, Dasar-dasar Hukum Tata Negara, Op.Cit. , hlm. 148.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24C. 7
Pengujian yudisial (bahasa Inggris: judicial review ) adalah suatu proses ketika  tindakan  eksekutif  dan  legislatif  ditinjau  oleh  badan  yudikatif.  Badan tersebut  akan  meninjau  apakah  suatu  tindakan  atau  undang-undang  sejalan dengan konstitusi suatu  negara.  Wewenang  untuk  meninjau  sendiri  biasanya diatur  oleh  konstitusi.  Apabila  suatu  tindakan  atau  undang-undang  dianggap tidak  konstitusional,  tindakan  atau  undang-undang  tersebut  dapat  dibatalkan. Maka dari itu, pengujian yudisial merupakan salah satu mekanisme check and balance dalam doktrin pemisahan kekuasaan. 8
Didalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  menyebutkan bahwa  apabila  suatu  Undang-Undang  diduga  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  maka  pengujiannya dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  apabila  dalam  hal  suatu  Peraturan Perundang-undangan  di  bawah  Undang-Undang  diduga  bertentangan  dengan Undang-Undang maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 9
Didalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2009 sebagaimana  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang Mahkamah  Konstitusi,  menegaskan  hal  yang  sama  bahwa  Mahkamah Konstitusi  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final, antara  lain “…….menguji  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945.” 10
Dibentuknya  Mahkamah  Konstitusi  adalah  dimaksudkan  dalam  rangka menyempurnakan  sistem  dan  mekanisme  serta  model  kewenangan judicial review di  Indonesia.  Hanya  saja  dalam  praktiknya  model  pengaturan  yang demikian  justru  rentan  menimbulkan  sejumlah  persoalan  hukum.  Contohnya, kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  ternyata  justru  berpeluang  untuk mematahkan atau menggugurkan putusan-putusan perkara judicial review yang berada di Mahkamah Agung dalam perkara yang saling berkaitan. 11
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  24/PUU-XVII/2019 terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509 dan Pasal 540 yang  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
7 Ibid. , hlm. 9.
8 Diakses  dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pengujian_yudisial ,  diakses  pada  tanggal 31 Oktober 2019, pukul 14.04.
9 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
10 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  24/PUU-XVII/2019,  diakses  dari https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_5363.pdf, pada  tanggal  02 November 2019, pukul 11.46.
11 Janpatar Simamora, Analisa Yuridis terhadap Model Kewenangan Judicial Review di  Indonesia, diakses  dari https://media.neliti.com/media/publications/40754-analisa-yuridis- terhadap-model-kewenanga-be76111e.pdf, pada tanggal 02 November 2019, pukul 11.53.
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Indonesia  Tahun  1945  khususnya  Pasal  28D  ayat  (1),  Pasal  28E  ayat  (3), dan Pasal 28F tentang Hak Asasi Manusia . 12
Salah satu contoh Pasal 449 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  yang  bertentangan  dengan  Pasal  28D  ayat  (1)  yaitu  Pasal  449  ayat  (2) Undang-Undang  No.  7  Tahun  2007  menyatakan  “Pengumuman  hasil  survei atau  jajak  pendapat  tentang  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (10 dilarang dilakukan pada masa tenang”.
Pasal  yang  telah  disebutkan  diatas  tidak  memiliki  landasan konstitusional  dan  bertentangan  dengan  prinsip  kepastian  hukum  menurut Putusan  Mahkamah  Kontitusi  Nomor  24/PUU-XVII/2019.  Dan  berdasarkan Putusan  Mahkamah  Nomor  09/PUU-VII/2009  bahwa  pasal  tersebut bertentangan  dengan  Undang-undang  Dasar  1945.    Mahkamah  Konstitusi melalui Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  mencabut  pasal  tersebut  karena dinyatakan  inkonstitusional.  Akibat  ketidakpatuhan  terhadap  putusan  MK dengan  kembai  berlakunya  Pasal  tersebut,  maka  telah  menyebabkan ketikpastian  hukum  bagi  pelaksanaan  dan  publikasi  hasil  survei  pada  masa tenang dan publikasi hasil hitung cepat. 13
Undang-Undang  yang  berada  di  bawah  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan konstitusi baik secara vertikal (menurut Hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia)  maupun  secara horizontal dengan Undang-Undang yang sejenis. Maka dari itu judicial review merupakan salah satu mekanisme check and balance antar lembaga kekuasaan negara.
Paparan  latar  belakang  tersebut menarik  untuk  dikaji  dan  analisis  oleh penulis  dalam  bentuk  skripsi  dengan  judul “TINJAUAN  YURIDIS TENTANG  EFEKTIVITAS JUDICIAL  REVIEW OLEH  MAHKAMAH KONSTITUSI
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI”.

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana efektivitas judicial review oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Sejauh mana kekuatan hukum mengikat keputusan Mahkamah Konstitusi?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui efektivitas judicial review oleh Mahkamah Konstitusi
2. Untuk kekuatan hukum mengikat keputusan Mahkamah Konstitusi
12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019, Op.Cit .
13 Ibid.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## D. Kerangka Pemikiran
1. Teori Toetsingrecht dan Judicial Review
Perbedaan  pengujian  Perundang-undangan  terjadi  dalam  tataran terminologi  dan  pendekatan  tradisi  hukum.  Secara  terminologi,  istilah  hak menguji  dipadankan  dengan  istilah toetsingrecht yang  muncul  di  Belanda dan dikenal juga di negara-negara civil law . Di negara-negara anglo saxon , istilah  yang  berkembang  adalah judicial  review dan constitutional  review . Negara-negara anglo  saxon tidak  mengenal toetsingrecht .  Dalam perkembangannya  istilah judicial  review dan constitutional  revie w  juga digunakan di negara-negara civil law seperti Jerman dan Perancis. 14
Istilah toetsingrecht diartikan  sebagai  hak  atau  kewenangan  untuk menguji  atau  hak  uji. 15 Pengertian  tersebut  memperjelas  bahwa  istilah toetsingrecht merupakan  suatu  proses  untuk  melakukan  pengujian  atau menguji  dan  secara  harfiah  dapat  diartikan  sebagai  kewenangan  untuk menguji. 16
Hak  menguji  suatu  Peraturan  Perundang-undangan  didasarkan  pada organ  pengujianya.  Hak  menguji  Peraturan  Perundang-undnagan  yang diberikan  kepada  kekuasaan  legislatif  disebut legislative  review .  Hak menguji  yang  diberikan  kekuasaan  eksekutif  disebut  dengan executive review .  Hak  menguji (toetsingrecht) Peraturan  Perundang-undangan  yang diberikan kepada kekuasaan yudikatif disebut dengan judicial review . 17
Terdapat dua pengujian  yang dilakukan kekuasaan kehakiman  yaitu pengujian  materiil  (berkenaan  dengan  materi  muatan  dalam  ayat,pasal, dan/atau  bagian  Undang-Undang  yang  dianggap  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  1945  dan  pengujian  formil  (pengujian  yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang). 18
Antara judicial  review dan constitutional  review terdapat perbedaan. Secara substansial, judicial review lebih luas dari constitutional review karena constitutional review merupakan bagian dari judicial review . Jika  dilihat  dari  organ  pengujinya constitutional  review lebih  luas dibandingkan judicial  review karena constitutional  review dilakukan  oleh kekuasaan  kehakiman  melalui judicial  review dapat  juga  dilakukan  oleh legistlatif melalui legislative review . 19
14 Imam Soebechi, Hak Uji Materiil, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.51.
15 Jimly  Asshiddiqie, Model-model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai  Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 6.
16 M. Laica Marzuki, Berjalan di Ranah Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 47.
17 Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Acara  Pengujian  Undang-Undang, Konstitusi  Press, Jakarta, 2006, hlm. 1.
18 Abi Jam’an Kurnia, Uji Materiil dan Uji Formil, diakses dari www.hukumonline.com , pada tanggal 15 November 2019, pukul 08.35.
19 Imam Soebechi, Op.Cit., hlm. 52.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## 2. Teori Stufenbauw
Menurut  teori  Hans  Kelsen  karena  peraturan  perundang-undangan dari  tingkat  yang  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  yang  dikenal  dengan  teori Stufenbauw ades Recht the Hierarkhy of Law Theory :
“The Legal order . . . is therefore nota system of norms coordinated to  each  other,  standing,   so  to  speak,  side  by  side  on  the  same  level, but  a hierarkhy   of   different   levels   of   norms” (sebuah   tata   hukum bukanlah merupakan suatu sistem kaidah-kaidah hukum yang berhubungan  satu  sama  lain  dalam  kedudukan  yang  sederajat  melainkan merupakan  berhirarki  dari kaidah-kaidah  yang berada sederajat). 20
Apa  yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen  di  atas  menunjukkan kekhawatiran akan timbulnya konflik antara norma yang lebih tinggi dengan norma  yang  lebih  rendah  bukan  hanya  menyangkut  hubungan  antara Undang-Undang  dengan  keputusan  pengadilan  tetapi  juga  menyangkut antara  konstitusi  dengan  undang-undang.  Oleh  karena  itu,  Kelsen mengemukakan  sejumlah  syarat  agar  kepatuhan  terhadap  konstitusi  dapat terjamin yakni pertama, adanya organ yang diberi otoritas untuk melakukan pengujian  hukum judicial  review ;  dan  kedua  tersedianya  mekanisme  atau prosedur  termasuk  dalam  hal  ini  menyangkut  azas-azas  dan  kaidah-kaidah hukum untuk melakukan pengujian hukum. 21

## 3. Teori Konstitusi
Istilah  konstutusi  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu  “ Constitution ” dan berasal dari bahasa Belanda “ Constiue ”, dalam bahasa Latin “ contitutio, constituere ”, dalam bahasa Prancis yaitu “ constiture ”, dalam bahasa Jerman
“ vertassung ”  dalam  ketatanegraan  Republik  Indonesia  diartikan  dengan Undang-Undang  Dasar.  Konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar  dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi sumber perundang-undangan. 22
Kata  “Konstitusi”  berarti  “pembentukan”,  berasal  dari  kata  kerja yaitu  “ constituer ”  (Perancis)  atau  membentuk.  Yang  dibentuk  adalah negara,  maka  kosntitusi  mengandung  makna  awal  permulaan  dari  segala peraturan  perundang-undangan  tentang  negara.  Belanda  menggunakan istilah “Grondwet” yang  berarti  suatu  undnag-undang  yang  menjadi  dasar (grond) dari segala hukum. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dua kata, yaitu cume dan statuere . Cume adalah sebuah preposisi yang  berarti  “bersama  dengan…”,  sedangkan statuere mempunai  arti “membuat  sesuatu  atau  mendirikan  atau  menetapkan”.  Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi Undang-Undang Dasar. 23
20 Sumali, Reduksi  Kekuasaan  Eksekutif  Di  Bidang  Peraturan  Pengganti  Undang- Undang (PERPU) , UMM Press, Malang, 2002, hlm. 2.
21 Ibid., hlm. 61.
22 Muhamad  Rakhmat, Konstitusi  dan  Kelembagaan  Negara, Logoz  Publishing, Bandung, 2014, hlm. 1.
23 Ibid.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  warga  negara  harus  mentaati suatu konstitusi di suatu negara :
a. Pendekatan dari aspek hukum :
1). Konstitusi  mengikat,  karena  ditetapkan  oleh  badan  yang  berwenang membentuk  hukum,  dan  konstitusi  itu  dibuat  untuk  dan  atas  nama rakyat ( positivisme hukum).
2). Konstitusi  mengikat  karena  konstitusi  merupakan  alat  untuk membatasi kekuasaan negara.
b. Pendekatan  dari aspek  politik  :  hukum  adalah  produk  politik  yang  telah menjadikan  badan konstituante sebagai  badan  pembuat  konstitusi, sehingga  produk  politik  yang  berupa  konstitusi  mempunyai  daya  ikat pemberlakuannya bagi warga negara.
c. Pendekatan  dari  aspek  moral  :  konstitusi  merupakan  daya  ikat  terhadap warga  negara  karena  penetapan  konstitusi  didasarkan  pada  nilai-nilai moral (hukum alam), karena moral adalah pengaturan perubahan mandiri dari segi baik dan buruknya. 24

## 4. Teori Perundang-undangan
Pengertian  perundang-undangan  dalam  hukum  positif  Indonesia disebutkan  dalam  Pasal  1 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang    pembentukan    peraturan    perudang-undangan,  yang  menyatakan bahwa  “Peraturan  Perundang-undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melakukan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”
Sesudah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  yang dirubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang terdiri atas :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi;dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Daerah yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) menurut H. Abdul Latief, meliputi :
a. Peraturan  Daerah  Provinsi  dibuat  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur;
b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
24 Diakses  dari https://www.slideshare.net/Meehawk/teori-konstitusi-35464074 ,  pada tanggal 26 November 2019, pukul 20.39.
c. Peraturan  Desa/Peraturan  yang  setingkat,  dibuat  oleh  Badan  Perwakilan Desa  atau  nama  lainnya  bersama  dengan  Kepala  Desa  atau  nama lainnya. 25

## 5. Teori Kelembagaan atau Teori Institusional
Teori  Institusional (Institutional  Theory) atau  teori  kelembagaan dasar  pikirannya  adalah  terbentuk  organisasi  karena  tekanan  lingkungan institusional  yang  menyebabkan  institusionalisasi.  Zikler  (1987)  dan Donaldson  (1995),  menyatakan  bahwa  ide  atau  gagasan  pada  lingkungan institusional  yang  membentuk  bahasa  dan  simbol  yang  menjelaskan keberadaan  organisasi  dan  diterima (taken  for  granted) sebagai  norma- norma dalam konsep organisasi. Teori kelembagaan didasarkan pada asumsi bahwa  hasil  kolektif  dan  perilaku  individu  yang  terstruktur  oleh  lembaga. Teori  kelembagaan  mencakup  literatur  lintas  disiplin,  termasuk  cabang  di ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik. Teori kelembagaan dalam administrasi publik bisa dilihat dalam konsep Birokrasi Klasik.
Dalam  demokrasi  melalui  kedaulatan  rakyat,  hak  menimbulkan wewenang,  suatu  wewenang  yang  didukung  oleh  hukum.  Hasilnya  adalah sebuah  sistem  ketertiban  yang  menjadi  landasan  yang  memungkinkan dijalankannya  kekuasaan  serta  ditetapkannya  asas-asas  kewajaran  atau keadilan. Selanjutnya lembaga-lembaga pemerintahan ini terbagi dalam tiga wewenang, yaitu:
a. Lembaga Legislatif
Lembaga  ini  merupakan  pengawas  terpenting  terhadap  kekuasaan  yang nyata maupun potensial. Badan ini terdiri atas wakil-wakil rakyat. Semua pemberlakuan hukum harus disetujui oleh badan legislatif ini.
b. Lembaga Eksekutif
Lembaga  eksekutif  pemerintah  ini  bertanggungjawab  sesuai  dengan makna yang terkandung dalam namanya, yaitu melaksanakan keinginan- keinginan  rakyat.  Dalam  sistem  demokrasi,  eksekutif  ini  bertindak  atas nama rakyat.
c. Lembaga Yudikatif
Dengan  adanya  yuridiksi-yuridiksi  kekuasaaan  yang  dibatasi  konstitusi dalam  hal  mana  mereka  harus  saling  berhubungan  dalam  urusan pembuatan kebikjsanaan, selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran konstitusi.  Maka  diperlukan  adanya  pengadilan  tinggi  yang  berfungsi sebagai lembaga untuk masalah-masalah penafsiran konstitusional. 26 25 Sudikno Mertokusumo,diakses dari http://studihukum.blogspot.com/2010/12/urgensi-partisipasi-publik-dalam.html ,  pada  tanggal 02 November 2019, pukul 12.56.
26 Tanicha  Aprilia  dan  Ditho  Nugraha, Lembaga  Negara  Fungsi  dan  Wewenangnya, diakses dari http://kuliahpublik.blogspot.com/2015/04/teori-institusional.html, pada tanggal 11 November 2019, pukul 20.10.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## 6. Teori Lembaga Mahkamah Konstitusi
Merujuk pada sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, maka hal yang  menjadi  acuan  data  penunjang  pada  awal  Negara  kita  berdiri  atau merdeka  di  kalangan  pendiri  negara  telah  merumuskan  suatu  lembaga kenegaraan seperti Mahkamah Konstitusi. 27 Kala itu berlangsung perdebatan antara  M.  Yamin  dan  Soepomo  tentang  perlunya  Mahkamah  Agung diberikan  kewenangan  menguji  materiil  Undang-Undang  yang  dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. 28
Seiring  dengan  terjadinya  perubahan  atau  amandemen  terhadap Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  sebagai  Konstitusi  Negara  Republik Indonesia,  dinamika  ketatanegaraan  Indonesia  semakin  berkembang. Sejarah  berdirinya  lembaga  Mahkamah  Konstitusi  diawali  dengan diadopsinya  ide  Mahkamah  Konstitusi  dalam  amandemen  konstitusi  yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 29
Perubahan  ketiga  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  juga mengadopsi  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  yang berdiri  sendiri  di  samping  Mahkamah  Agung  dengan  kewenangan  yang diuraikan  dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945.  Mahkamah  Konstitusi  adalah  lembaga  tinggi  negara  dalam sistem  ketatanegaraan  Indonesia  yang  merupakan  pemegang  kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 30
Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  diperlukan  untuk  menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan prinsip Konstitusionalisme. 31

## E. Metode Penelitian
Metode  dalam  penelitian  ini  dibagi  dalam  beberapa  jenis,  diantaranya sebagai berikut :
1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif-analisis,  yaitu menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian dan terhadap masalah tersebut kemudian dianalisis.
2. Metode Pendekatan
Metode  yang  penulis  gunakan  pada  pendekatan  ini  adalah Pendekatan  secara  Yuridis  Normatif  yaitu  pendekatan  atau  penelitian
27 Khunti  Dyah  Wardani, Impechment  Dalam  Konstitusi  Indonesia, UII  Press, Yogyakarta,  diakses  dari https://dspace.uii.ac.id ,  pada  tanggal  18  November  2019,  pukul 21.28.
28 Diakses dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMKid=1 ,  pada  tanggal  18
November 2019, pukul 21.45.
29 Ibid.
30 Diakses  dari https://id.m.wikipedia.org ,  pada  tanggal  18  November  2019,  pukul 21.46.
31 Khunti  Dyah  Wardani, Impechment  Dalam  Konstitusi  Indonesia, diakses  dari https://dspace.uii.ac.id , Loc.Cit.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam  disiplin ilmu hukum dogmatis. 32

## 3. Tahap Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tahap penelitian dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan penelitian utama, sedangkan  penelitian  lapangan  hanya  bersifat  penunjang  terhadap  data kepustakaan. 33
4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik  pendekatan  yuridis- normatif,  teknik  pengumpulan  data  yang  dapat  dilakukan  melalui penelaahan  data  yang  dapat  diperoleh  dalam  peraturan  perundang- undangan,  buku,  teks,  jurnal,  hasil  penelitian,  ensiklopedi,  blibliografi, indeks  data  dengan  pendekatan  ini  dilakukan  terhadap  berbagai  literatur (kepustakaan). 34
5. Analisis Data
Analisis  data  yang  penulis  gunakan  adalah  Deskriptif  Kualitatif, yaitu  penganalisian  bertitik  tolak  dari  analisis  yuridis  sistematis.  Pada bagian  ini  alat  analisis  yang  digunakan,  yaitu  silogisme  hukum, interpretasi hukum, dan konstruksi hukum. 35

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Efektivitas Judicial  Review Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi
Kewenangan  yang  diberikan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  yaitu menguji  Undang-undang  terhadap  Undang-undang  Dasar  Tahun  1945 dimana  ayat,  pasal  dan/atau  bagian  Undang-undang  yang  hendak  diuji dianggap  bertentangan  dengan  Konstitusi.  Namun,  terjadinya  pelanggaran- pelanggaran oleh lembaga pembentuk undang-undang dimana terdapat ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang  telah  dicabut  melalui Putusan  MK  Nomor  09/PUU-VII/2009  dan Putusan  MK  Nomor  24/PUU-XII/2014 yang  diberlakukan  kembali  oleh DPR.
Putusan  MK  tersebut  menyebutkan  bahwa  ayat,pasal  dan/atau  yang diajukan  dan  menjadi  permohonan  pemohon  merupakan  inkonstitusional, dikarenakan tidak ada kejelasan tujuan tersebut dan tidak ada dasar hukum yang  mengatur  berlakunya  ayat,  pasal  dan/atau  bagian  undang-undang tersebut.
32 Ronny Hanitijo Soemitro dikutip oleh Elviandri, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  1990, http://eprints.ums.ac.id/6751/1/R100040049.pdf , diakses di internet pada tanggal 31 Oktober 2019, pada pukul 15.33.
33 Fakultas  Hukum  Universitas  Majalengka, Panduan Skripsi ,  Fakultas  Hukum Universitas Majalengka, Majalengka, 2019, hlm. 20.
34 Ibid. , hlm. 20-21.
35 Untuk  definisi  dan  pengertian  masing-masing  analisis  sebagaimana  dijelaskan  di atas,  hendaknya  dilihat  buku  rujukan  yang  menjelaskan  persoalan  tersebut,  misalnya,  Buku Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Gunung Agung, Jakarta.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Akibat  ketidakpatuhan  atau  tidak  efektivnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi dengan kembali berlakunya ketentuan pasal-pasal yang diuji oleh Mahkamah  Konstitusi  tersebut  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  bagi pelaksanaan dan publikasi hasil survei pada masa tenang dan publikasi hasil hitung cepat.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak menggunakan  undang-undang  lain  sebagai  dasar  pertimbangan  hukum. Mahkamah  Konstitusi  hanya  menguji  undang-undang  dimana  ayat,pasal dan/atau  bagian  yang  menjadi  permohonan  dianggap  bertentangan  dengan konstitusi,  dimana  konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi  dalam  hierarki peraturan  perundang-undangan.  Lembaga  pembentuk  peraturan  perundang- undangan harus mengacu kepada konstitusi, apabila undang-undang tersebut inkonstitusional  maka  dianggap  lembaga  legislatif  melakukan  perbuatan melawan hukum.
Bagi  lembaga  Legislatif  atau  DPR  selaku  lembaga  pembentuk undang-undang  hendaknya  tidak  melakukan  pengabaian  terhadap  Putusan MK  sebelumnya.  Naskah  Akademik Undang-undang  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  pemilu tidak  menjadikan Putusan  MK  Nomor  09/PUU- VII/2009  dan  Putusan  MK  Nomor  24/PUU-XII/2014 untuk  melakukan analisa  dan  evaluasi  yuridis.  DPR  telah  melanggar Pasal  5  point  (a) Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 dimana  terdapat  asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  meliputi  asas kejelasan  tujuan  artinya  bahwa  setiap  pembentukan  peraturan  perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
DPR telah melanggar Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang  Peraturan  Perundang-Undangan,  yaitu  asas  ketertiban dan  kepastian  hukum,  yang  mensyaratkan  materi  muatan  undang-undang harus  dapat  mewujudkan  ketertiban  dalam  masyarakat  melalui  jaminan kepastian hukum.
DPR dalam membentuk atau merancang Undang-Undang seharusnya  harus  berdasarkan  konstitusi  sebagai  hukum  dasar  atau  sumber hukum  bagi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Lembaga pembentuk  peraturan  perundang-undangan  harus  mengacu  pada  azas-azas pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  terdapat  dalam  Pasal  5 dan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Kekuatan  Mengikat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  24/PUU- XVII/2019
Sebagaimana  telah  tercantum  dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  “Mahkamah  Konstitusi berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang…”.  Putusan  bersifat  final artinya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  langsung  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  sejak  diucapkan  dan  tidak  ada  upaya  hukum  yang  dapat ditempuh (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Sifat  final  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Undang- Undang  Mahkamah  Konstitusi  mencakup  pula  kekuatan  hukum  mengikat ( final and binding ). Sifat mengikat bermakna putusan Mahkamah Konstitusi tidak  hanya  berlaku  pada  para  pihak  atau  pemohon  tetapi  bagi  seluruh masyarakat Indonesia.
Kekuatan  mengikat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  sejak  selesai diucapkan  di  dalam  sidang  pleno  terbuka  untuk  umum  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  47  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011 Mahkamah Konstitusi.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi    Nomor  24/PUU-XVII/2019  yang menyatakan  bahwa  materi  muatan  ayat,  pasal  dan/atau  bagian  undang- undang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  maka  materi  muatan  ayat,  pasal  dan/atau  bagian undang-undang  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat. Karena  tidak  ada  kejelasan  tujuan  tentang  ayat,  pasal  dan/atau  bagian undang-undang tersebut maka oleh Mahkamah Konstitusi dikatakan materi muatan tersebut inkonstitusional.

## G. Kesimpulan
1. Pelaksanaan  Putusan  MK  Nomor  09/PUU-VII/2009  dan  Putusan  MK Nomor  24/PUU-XII/2014  tidak  efektif  dan  tidak  dapat  dilaksanakan sebagaimana  mestinya.  Akibat  ketidak  patuhan  atau  tidak  efektivnya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan kembali berlakunya ketentuan  pasal- pasal  yang  diuji  oleh  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  menyebabkan ketidakpastian hukum.
2. Putusan  Mahkamah  Konstitusi    Nomor  24/PUU-XVII/2019  yang menyatakan  bahwa  materi  muatan  ayat,  pasal  dan/atau  bagian  undang- undang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  maka  materi  muatan  ayat,  pasal  dan/atau  bagian undang-undang  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat. Karena  tidak  ada  kejelasan  tujuan  tentang  ayat,  pasal  dan/atau  bagian undang-undang tersebut.

## H. Saran
1. Menurut  penulis,  lembaga  pembentuk  undang-undang  perlu  memperkuat kewenangan  hak  menguji  dan  menjamin  adanya  peningkatan  efektivitas putusan  lembaga  kehakimah  terutama  dengan  penyatuatapan  mekanisme judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat  final  dan  mengikat  sendiri tidak;ah dipatuhi karena tidak diundangkannya putusan-putusan tersebut ke dalam  Lembaran Negara sebagai legalitas suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga  kekuasaan  kehakiman,  agar  putusan  tersebut  dapat  dilaksanakan dan dipatuhi demi terciptanya ketertiban melalui kepastian hukum.
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Abdul  Latif, Buku  Ajar  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi ,  Total  Media,
Yogyakarta, 2009.
Fakultas  Hukum  Universitas  Majalengka, Panduan Skripsi ,  Fakultas  Hukum Universitas Majalengka, Majalengka, 2019.
Imam Soebechi, Hak Uji Materiil, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Acara  Pengujian  Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
Jimly  Asshiddiqie, Model-model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
M. Laica Marzuki, Berjalan di Ranah Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
Muhamad  Rakhmat, Konstitusi  dan  Kelembagaan  Negara, Logoz  Publishing, Bandung, 2014.
Sihajuddin  dan  Winardi, Dasar-dasar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia, Setara Press, Malang, 2015.
Sumali, Reduksi  Kekuasaan  Eksekutif  Di  Bidang  Peraturan  Pengganti Undang-Undang (PERPU) , UMM Press, Malang, 2002.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.

## C. Sumber Lain:

## Internet
Abi  Jam’an  Kurnia, Uji  Materiil  dan  Uji  Formil, diakses  dari www.hukumonline.com , pada tanggal 15 November 2019, pukul 08.35.
Cahyo  Dwi  Nugrahanto, Hak  Uji  Materiil  Oleh  Kekuasaan  Kehakiman (Judicial Review) terhadap Peraturan menteri Oleh Mahkamah Agung
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Republik  Indonesia ,  diakses  dari https://digilib.uns.ac.id  /dokumen/ download/27657/NTg1MjA=/Hak-Uji-Materiil , pada tanggal 11
November 2019, pukul 12.13.
Diakses  dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pengujian_yudisial ,  diakses  pada tanggal 31 Oktober 2019, pukul 14.04.
Diakses  dari https://www.slideshare.net/Meehawk/teori-konstitusi-35464074 , pada tanggal 26 November 2019, pukul 20.39.
Janpatar  Simamora, Analisa  Yuridis  terhadap  Model  Kewenangan  Judicial
Review  di  Indonesia, diakses  dari https://media.neliti.com/  media/ publications/40754-analisa-yuridis-terhadap-model-kewenanga- be76111e.pdf, pada tanggal 02 November 2019, pukul 11.53.
Khunti  Dyah  Wardani, Impechment  Dalam  Konstitusi  Indonesia, diakses  dari https://dspace.uii.ac.id , Loc.Cit.
Khunti  Dyah  Wardani, Impechment  Dalam  Konstitusi  Indonesia, UII  Press, Yogyakarta,  diakses  dari https://dspace.uii.ac.id ,  pada  tanggal  18 November 2019, pukul 21.28.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  24/PUU-XVII/2019,  diakses  dari https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_5363 .pdf, pada tanggal 02 November 2019, pukul 11.46.
Ronny Hanitijo Soemitro dikutip oleh Elviandri, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,
http://eprints.ums.ac.id/6751/1/R100040049.pdf ,  diakses  di  internet pada tanggal 31 Oktober 2019, pada pukul 15.33.
Sudikno  Mertokusumo,diakses  dari http://studihukum.  blogspot.com/2010/12/ urgensi-partisipasi-publik-dalam.html ,  pada  tanggal  02  November 2019, pukul 12.56.
Tanicha  Aprilia  dan  Ditho  Nugraha, Lembaga  Negara  Fungsi  dan Wewenangnya, diakses  dari http://kuliahpublik.blogspot  .com/2015/
04/teori-institusional.html, pada  tanggal  11  November  2019,  pukul 20.10.