## Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Kepolisian Resor Kota Barelang di Kota Batam
Ramjaya Aditya Putra 1 Soerya Respationo 2 Erniyanti 3 Ramon Nofrial 4
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia 1,2,3,4
Email: ramjayaaditya88@gmail.com 1 romo.soerya@gmail.com 2 erniyanti@univbatam.ac.id 3 doktorraffy@gmail.com 4

## Abstrak
Pelaksanaan  Pemberian  bantuan  hukum  dalam  proses  penyidikan  bagi  Tersangka  yang  mengalami perkara tindak pidana di Kepolisian belum maksimal, dimana kurangnya koordinasi antara Kepolisian selaku  penyidik  dengan  advokasi  (Lembaga  Bantuan  Hukum),  dalam  menerapkan  ketentuan Perlindungan  hak-hak  bagi  tersangka.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Bagaimana pengaturan  pemberian  bantuan  hukum  terhadap  Tersangka  dalam  proses  Penyidikan  di  Kepolisian Bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses Penyidikan di Satuan  Reserse  dan  Kriminal  Kepolisian  Resor  Kota  Barelang  Bagaimana  Faktor  Kendala  dan  solusi dalam pemberian bantuan hukum terhadap Tersangka dalam proses Penyidikan di Satuan Reserse dan Kriminal  Kepolisian  Resor  Kota  Barelang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data  sekunder)  atau  penelitian  hukum  perpustakaan.  Untuk  memperoleh  data  primer  dilakukan penelitian  lapangan  berupa  wawancara.  Kendala  yang  dihadapi  Lembaga  Bantuan  hukum  dalam Pemberian  Bantuan  Hukum  terhadap  tersangka  adalah  :  Kurangnya  komunikasi  antara  pemberi bantuan hukum dengan penyidik, Sikap penyidik yang terkadang tertutup dengan adanya pandangan bahwa  seorang  pemberi  bantuan  hukum  akan  menghalangi  proses  penyidikan,  Adanya  penafsiran hukum yang berbeda antara Advokasi Lembaga Bantuan Hukum dengan Penyidik tentang kesimpulan dan  penyidikan.  Solusi  terkait  kendala  yang  dihadapi  Lembaga  Bantuan  Hukum  dalam  Pemberian Bantuan  Hukum  terhadap  tersangka  adalah:  Pemerintah  perlu  memberikan  perhatian  khusus  untuk pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,  Meningkatkan  koordinasi  antara  Kepolisian  dengan  Lembaga  Bantuan  Hukum  berkaitan dengan  ketersediaan  pemberi  bantuan  hukum  terhadap  korban  maupun  pelaku  tindak  pidana  yang tidak mampu (miskin), Bekerja sama antara pihak Kepolisian selaku penyidik dengan Lembaga Bantuan Hukum dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bantuan hukum terhadap masyarakat. Kata Kunci: Pemberi Bantuan Hukum, Tersangka, Penyidikan Kepolisian
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Negara  adalah  suatu  organisasi  kemasyarakatan  yang  bertujuan  dengan  kekuasan mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Negara Indonesia adalah negara hukum dan  tidak  berdasarkan  kekuasaan  belaka,  segala  kekuatan  negara  harus  diatur  oleh  hukum. Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  manusia  sebagai  warga  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Sebagai  negara  hukum  secara  tegas  disebutkan  dalam  Penjelasan  Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3): Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Negara sebagai wadah dari suatu bangsa mencapai cita-cita atau  tujuan  bangsanya.  Tujuan  negara  adalah  menyelenggarakan  kesejahteraan  dan kebahagiaan  rakyat,  atau  menyelenggarakan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Hukum  sebagai
dasar diwujudkan dalam peraturan perundangan, berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara,  yang  berisi  gagasan  atau  ide  konstitusionalisme,  yaitu  adanya  pembatasan  atas kekuasaan  dan  jaminan  hak  dasar  warga  negara.  Dalam  negara  hukum,  kekuasaan  negara berdasar  atas  hukum,  bukan  kekuasaan  belaka  serta  pemerintahan  negara  berdasar  pada konstitusi  yang  berpaham  konstitusionalisme.  Dalam  usaha  melindungi  masyarakat  dari gangguan, mewujudkan kehidupan damai, aman dan tentram dari segala pelaku pelanggaran norma  sosial.  Salah  satu  sarana  penanggulangan  pelanggaran  norma  sosial  adalah  hukum pidana, yaitu aturan dalam menyelenggarakan suatu ketertiban umum dengan melarang yang bertentangan dengan hukum dan memberikan suatu nestapa (penderitaan) kepada siapa yang melanggar larangan tersebut.
Dalam  kepustakaan  hukum  pidana,  menurut  alam  pemikiran  normatif  murni, pembicaraan  tentang  pidana  akan  terbentur  pada  suatu  titik  pertentangan  yang  paradoxal, yaitu pidana disatu pihak untuk melindungi kepentingan seseorang, di pihak lain memperkosa kepentingan  seseorang  lain  dengan  memberikan  hukuman  berupa  penderitaan  kepada seseorang yang dipidana. Pidana adalah nestapa yang diberikan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana, dirasakan sebagai nestapa, agar menjadi jera. Pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Reaksi atas delik menunjukan suatu delik dapat memberikan reaksi apabila dilanggar, yaitu  ancaman  hukuman  atau  pidana.  Nestapa  bukanlah  suatu  tujuan  terakhir  yang  dicita- citakan masyarakat, melainkan tujuan terdekat. Masalah adalah Kejadian yang menimbulkan pertanyaan,  yang  tidak  puas  hanya  dengan  melihat  saja,  Melainkan  ingin  mengetahui  lebih dalam  Rumusan  Masalah  yang  akan  di  bahas  di  dalam  Penelitian  ini  adalah:  Bagaimana Pengaturan  pemberian  bantuan  Hukum  terhadap  tersangka  dalam  proses  Penyidikan  di Kepolisian? Bagaimana Implementasi Pemberian Bantuan Hukum terhadap Tersangka dalam proses  Penyidikan  di  Kepolisian?  Bagaimana  Faktor  Kendala  dan  Solusi  dalam  pemberian bantuan Hukum terhadap Tersangka dalam proses Penyidikan di Kepolisian?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  terdiri  atas  dua  kata,  yaitu  kata  metode  dan  kata  penelitian  .  Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  dan  termasuk  keabsahannya.  Berdasarkan pengertian metode tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1. Spesifikasi  Penelitian.  Spesifikasi  data  atau  dapat  dikatakan  jenis  penelitian  adalah  suatu pilihan jenis format penelitian dalam meneliti objek penelitian pada bidang ilmu hukum yang diteliti oleh penulis. Secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuannya spesifikasi penelitian hukum  oleh  Soerjono  Soekanto  dibedakan  menjadi  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Penelitian  Hukum  Sosiologis  atau  Empiris.  Penelitian  hukum  normatif  ini  disebut  juga penelitian  hukum  doktriner,  juga  disebut  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi dokumen. Data Sekunder di bidang Hukum dapat dibedakan menjadi:
a. Bahan-bahan Hukum Primer yang mengikat berupa norma dasar: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor.  73  Tahun  1958  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana:  Undang-undang  Nomor  73 Tahun  1958  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana;Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor 165);  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2); Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104); Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104); Undang-undang Nomor 18  Tahun  2003  tentang  advokat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003 Nomor  49);  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157); Peraturan Pemerintah Nomor  58  tahun 2010  tentang  perubahan  atas  peraturan  pemerintah  nomor  27  tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90); Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2009  tentang  Implementasi  Prinsip  dan  Standar  Hak  Asasi Manusia  Dalam  Penyelenggaraan  Tugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150); Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik  Indonesia  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  608); Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor 686);
b. Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan Hukum yang digolongkan dalam arti sempit dan arti luas. Bahan Hukum dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku Hukum yang berisi  ajaran  doktrin,terbitan  berkala  berupa  artikel  tentang  ulasan  Hukum,  Narasi tentang arti istilah konsep berupa Kamus Hukum atau Ensiklopedia Hukum.
c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada prinsipnya mencakup bahan- bahan  yang  memberikan  petunjuk  terhadap  bahan  yang  lebih  banyak  sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik. Hal tersebut akan dilakukan sampai penelitian ini selesai.
2. Analisis  Data.  Analisis  data  adalah  tahap  yang  penting  dan  menentukan  dalam  suatu penelitian. Analisis data juga merupakan tahapan untuk menemukan sumber permasalahan dan jawaban atas persoalan penelitian yang dilakukan. Ada dua jenis metode analisis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah deskriptif, data yang termasuk kata- kata  dan  gambar,  yang  diperoleh  dari  transkrip  wawancara,  catatan  lapangan,  foto,  video tape,  dokumen  pribadi, dan  lain  lain.  Analisis  kuantitatif ialah  dengan  memberikan  kode, nomor, ukuran dan variabel operasional.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bagaimana Pengaturan  pemberian  bantuan  Hukum  terhadap  tersangka  dalam  proses Penyidikan di Kepolisian?
Menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tersangka menurut adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Kamus Hukum, tersangka adalah seseorang yang  telah  disangka  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan  ini  masih  dalam  pemeriksaan pendahuluan  untuk  dipertimbangkan  apakah  tersangka  ini  mempunyai  cukup  dasar  untuk diperiksa  di  persidangan.  Menurut  Darwan  Prinst,  tersangka  adalah  seorang  yang  disangka sebagai pelaku suatu pidana. Andi Hamzah berpendapat, sebenarnya kata karena tindakan dan keadaan  adalah  kurang  tepat  karena  dengan  kata  itu  seolah-olah  pihak  penyidik  sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus dicari tahu oleh si penyidik. Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh Pasal 27 Ayat (1) Ned. Strafvordering sebagai berikut : ...yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta
dan keadaan patut diduga bersalah melakukan delik. Jadi penggunaan kata fakta dan keadaan adalah lebih tepat karena lebih obyektif. Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, adalah hak  bagi  setiap  tersangka  sebagai  warga  negara.  Untuk  dapat  menuju  terwujudnya  suatu peradilan yang adil, maka kepada Tersangka/Terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, yang bertujuan untuk melindungi tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam proses hukum, berupa pelanggaran hak-hak tersangka, pemaksaan,  dan  kesewenang-wenangan.  Bantuan  Hukum  merupakan  suatu  kewajiban  yang wajib diberikan kepada setiap warga khususnya tersangka dalam perkara pidana pada setiap proses pemeriksaan, yang bertujuan untuk mewujudkan adanya suatu sistem peradilan pidana yang  dijalankan  dengan  menghormati  hak-hak  konstitusional  dan  asasi  setiap  warga  negara dengan  menjunjung  tinggi  asas  praduga  tak  bersalah.  Kedudukan  tersangka  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah subjek, setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. Tersangka tidak sebagai  objek  yang  hak  asasi  dan  martabat  kemanusiaan  ditanggalkan  dengan  sewenang- wenang.  Asas  praduga  tidak  bersalah  memerintahkan  setiap  orang  yang  ditahan,  disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum  ada  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  telah  memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

## Bagaimana Implementasi Pemberian Bantuan Hukum terhadap Tersangka dalam proses Penyidikan di Kepolisian?
Untuk  memperoleh  bantuan  hukum,  pemohon  penerima  bantuan  hukum  harus memenuhi syarat mengajukan permohonan tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon  dan  uraian  singkat  pokok  persoalan  yang  dimohonkan  bantuan  hukum  ; menyerahkan dokumen berkenaan dengan perkara ; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, ataupejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Dalam  hal  pemohon  bantuan  hukum  tidak  mampu  menyusun  permohonan  secara  tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Selanjutnya setelah menerima permohonan bantuan hukum, pemberi  bantuan  hukum  dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja  setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak  permohonan  bantuan  hukum.  Dalam  hal  permohonan  bantuan  hukum  diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat  kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum  mencantumkan  alasan  penolakan.  Dalam  pelaksanaan  bantuan  hukum  diperlukan anggaran berupa pendanaan bantuan hukum. Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan  untuk  penyelenggaraan  bantuan  hukum  dibebankan  kepada  pemerintah  melalui alokasi  dana  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Selain  sumber  pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari hibah atau sumbangan; dan/atau sumber pendanaan lain yang  sah  dan  tidak  mengikat.  Selain  pendanaan  bantuan  hukum  oleh  pemerintah  melalui alokasi dana APBN, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diatur dengan peraturan daerah.
Pada dasarnya proses pemberian bantuan hukum tidak secara jelas dicantumkan dalam Pasal  56  KUHAP.  Undang-Undang  ini  hanya  menjelaskan  mengenai  hak  pelaku  (Tersangka) tindak pidana yang mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma Menurut Manggara Sijabat, S.H,. M.H. selaku Advokat Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saroon Batam menyatakan bahwa dalam menangani kasus yang masuk Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saroon Batam tentunya harus sesuai dengan SOP yang dibuat oleh pengurus Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saroon
Batam agar ketika menangani masalah tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada, berikut ini adalah langkah-langkah Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saroon Batam dalam menangani Perkara:
1. Tahap Konsultasi
a. Setiap  pelayanan  konsultasi  pada  hakekatnya  tidak  dipungut  biaya  (gratis):  mulailah dengan memperkenalkan diri secara wajar, simpatik dan meyakinkan. Setiap pelayanan konsultasi harus dilakukan minimal 2 (dua) orang.
b. Hasil  setiap  konsultasi  agar  “diarahkan”  dapat  berkembang  kearah  tahap  penyelesaian masalah/solusi yang sesuai dengan kaidah hukum secara: efisien, efektif, singkat/cepat, dan murah.
c. Hal-hal yang harus senantiasa diperhatikan dalam tahapan ini adalah:
1) Data  diri  calon  klien  (NIK-KTP/SIM/PASPOR  yang  masih  berlaku,  alamat  lengkap, pekerjaan, telepon, HP, dll) dicatat/ didata secara lengkap.
2) Setiap konsultasi dari klien agar dikemas sebagai suatu dialog interaktif antara calon klien dengan konsultan.
3) Hasil dari konsultasi adalah bahan utama dari penyusunan risalah kasus/perkara.
4) Meski  kegiatan  konsultasi  ini  merupakan  dialog  interaktif,  tetapi  konsultan  tetap menempatkan dirinya sebagai pendengar yang baik.
2. Tahap Pemberian Kuasa
a. Menyiapkan konsep surat kuasa khusus, dan setelah di setujui oleh klien terus diketik saat itu juga oleh staf sekretariat dan langsung dimintakan tanda tangan klien.
b. Meminta  bukti-bukti  asli  yang  berhubungan  dengan  kasus/perkara,  dan  berikan  tanda terima  titipan  dokumen,  jika  kasus/perkara  tersebut  patut  diduga  akan  memerlukan penyelesaian  melalui  persidangan,  maka  team  konsultan  harus  mampu  mengungkap seluruh data yang diperlukan untuk itu.
c. Setiap  surat  kuasa  harus  dilampiri  dengan  risalah  kasus/kronologi  perkara,  sangat dianjurkan membuat risalah kasus/perkara ini dibuat oleh klien yang bersangkutan serta dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan ditandatangani klien, risalah tersebut agar diketik atau dengan tulisan tangan asal jelas. Jika klien tidak bias membuat risalah kasus/ kronologi perkara, maka team konsulan diperbolehkan membantu membuatkan dengan meminta biaya kepada klien..
3. Tahap Penanganan Kasus
a. Direktur  Pelaksana/Wakil  Direktur  Litigasi  akan  menunjuk  salah  satu  anggota  team litigasi untuk menjadi penanggung jawab operasi dengan dibantu beberapa anggota.
b. Dalam  melaksanakan  tugasnya  penanggung  jawab  operasi  agar  senantiasa  konsultasi kepad Direktur Pelaksana/Wakil Direktur Litigasi agar memperoleh arahan operasional secara benar dan tepat.
c. Penanggung  jawab  operasi  dalam  mengambil  setiap  keputusan  agar  selalu  koordinasi dengan sesama anggota teamnya.

## Bagaimana  Faktor  Kendala  dan  Solusi  dalam  pemberian  bantuan  Hukum  terhadap Tersangka dalam proses Penyidikan di Kepolisian?
Faktor subtansi hukum (legal subtance), bisa diketahui bahwa subtansi hukum tersusun dari  peraturan-peratudan  dan  ketentuan  mengenai  bagaimana  isntitusi-institusi  itu  harus berperilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-Undangan Subtansi hukum (legal subtance)  telah  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  yang  mempengaruhi  pelaksanaan bantuan hukum bagi Tersangka yang termasuk orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara.  Kelemahan  yang  ada  didalam  subtansi  Peraturan  Perundang-Undangan  yang mengatur  mengenai  bantuan  hukum  mempengaruhi  pelaksanaan  bantuan  hukum  sehingga
dalam  prakteknya  kurang  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Peraturan  Perundang-Undangan yang  mengatur  mengenai  bantuan  hukum  masih  mengandung  kelemahan-kelemahan  yang kurang mengakomodir HAM ( Hak Asasi Manusia ) , orang yang kurang mampu atau kelompok orang miskin dan menjungjung tinggi asas equality before the law dalam penegakan hak atas bantuan hukum yang seharusnya diberikan secara seluas-luasnya (access to legal counsel) dan tanpa  pembatasan.  Masih  adanya  tumpang  tindih  peraturan  yang  tentu  menghambat pelaksanaan bantuan hukum dalam suatu perkara. Faktor struktural hukum (legal structure) dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana dan fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, yang dimaksud  dengan  penegak  hukum  akan  dibatasi  pada  kalangan  yang  secara  langsung berkecimpung  dalam  penegak  hukum  yang  tidak  hanya  mencakup  Law  enforcement,  akan tetapi juga peace maintenance. Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa, faktor penegak hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan  hukum.  Pembahasan mengenai struktur hukum (legal structure) akan dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Faktor  internal.  Faktor  internal  merupakan  faktor  yang  muncul  dari  dalam  diri  penegak hukum  sendiri.  Advokat  mempunyai  peran  dalam  menjalankan  bantuan  hukum  karena advokatlah yang secara langsung mempunyai peran dalam pemberian jasa hukum kepada korban  maupun  tersangka  dalam  suatu  perkara  pidana  dalam  bentuk  bantuan  hukum. Penegak  hukum  dari  segi  internal  memperlihatkan  lemahnya  kesadaran  akan  moril  dan sosial advokat. Dalam kondisi ini akan memberikan sebuah alasan untuk tidak memberikan bantuan hukum, karena ketika advokat memiliki kesadarn yang tinggi, maka advokat akan aktif mencari atau menawarkan jasa hukum, mengigat juga pemberi bantuan hukum yang sangat terbuka, baik di tingkat Kepolisian, di Pengadilan Negeri melalui Pos Bantuan Hukum dan juga di Lembaga Bantuan Hukum.
2. Faktor Eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang muncul dari luar penegak hukum, tidak hanya dari luar penegakan hukum juga muncul dari faktor sarana atau fasilitas, maka tidaklah  bisa  dipungkiri  penegak  hukum  akan  dapat  berjalan  lancar.  Sarana  atau  fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.
Faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  bantuan  hukum  dalam  suatu  perkara  adalah masyarakat.  Menurut  pendapat  dari  Kepala  unit  (Kanit)  IDIK  II  Satreskrim  (Satuan  Reserse Kriminal  Kepolisian  Resor  Kota  Barelang,  IPTU.  Agusnul  Yaqin,S.Psi.,M.H  penegakan  hukum berasal  dari  masyarakat.  Maka  dipandang  dari  sudut  tertentu,  maka  masyarakat,  anggapan- anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan bantuan  hukum  dalam  suatu  perkara  .Soerjono  Soekanto  menyatakan  bahwa  dari  sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum,terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa penegak hukum  tersebut,  yang  menurut  pendapatnya  merupakan  pencerminan  dari  hukum sebagaimana  struktur  maupun  proses.dan  juga  menyatakankan  bahwa.  Masalah  lain  yang timbul  sebagai  akibat  anggapan  masyarakat  adalah  mengenai  segi  penerapan  perundang- undangan  ditafsirkan  terlalu  luas  atau  terlalu  sempit.  Selain  itu,mungkin  timbul  kebiasaan untuk  kurang  menelaah  perundang-undangan  yang  kadang  kala  tertingggal  dengan perkembangan di dalam masyarakat.
Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai  penegak  hukum  atau  petugas  hukum,  maka  ada  golongan-golongan  tertentu  dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Sebagai
salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka yaitu adanya kecenderungan yang sangat kuat bahwa satu-satunya tugas hukum karena adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderugan untuk lebih menekankan pada kepentingan  umum,  sehingga  timbul  gagasan-gagasan  yang  kuat  bahwa  semua  bidang kehidupan  akan  dapat  diatur  dengan  hukum  tertulis.  Kecenderungan-kecenderungan  yang legistis  tersebut  pada  akhirnya  akan  menemukan  kepuasan  pada  lahirnya  perundang- undangan  yang  belum  berlaku  secara  sosiologis.  Pemerintah  perlu  memberikan  perhatian khusus untuk pelaksanaan  bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Meningkatkan koordinasi antara Kepolisian dengan Lembaga Bantuan Hukum berkaitan dengan ketersediaan pemberi bantuan hukum terhadap Tersangka maupun korban tindak pidana yang tidak mampu (miskin). Mengikut sertakan pihak Kepolisian selaku penyidik dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bantuan hukum. Sosialisasi juga dilakukan dengan bekerja sama antara Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Barelang Kota Batam dengan Lembaga Bantuan Hukum yang berada di sekitar wilayah hukum Kepolisian  Resor  Kota  Barelang  Kota  Batam.  Sosialisasi  ini  bertujuan  untuk  menambah wawasan  dan  pengetahuan  hukum  bagi  pihak  Kepolisian  selaku  penyidik  tentang  hak-hak tersangka yang tidak mampu (miskin) untuk mendapat bantuan Hukum.

## KESIMPULAN
Peraturan perundang-undangan mengatur tentang bantuan hukum diantara lain Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003  tentang  Advokat,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  Peraturan  Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum serta PerMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka telah di atur sedemikian rupa dalam Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan  Peraturan  yang  mengatur  tentang  bantuan  Hukum  Menurut  SEMA  (Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidan  (KUHAP)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  Pasal  56  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa  disangka  atau  didakwa  melakukan  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana mati atu ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses  peradilan  wajib  menunjuk  penasihat  hukum  bagi  mereka.  Pasal  56  ayat  (2) menyebutkan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1),  memberikan  bantuannya  dengan  cuma-cuma.  Bantuan  hukum  menurut Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidan (KUHAP).  Pasal  114  yang  berisi  tentang  dalam  seorang  disangka  melakukan  suatu  tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidikm penyidik wajib memberitahukan hak- haknya  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  atau  ia  dalam  perkaranya  itu  wajib  didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dalam KUHAP terutama dalam bab VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 terdapat ketentuan mengenai Bantuan Hukum. Dalam pasal-pasal  KUHAP  tersebut  diatur  mengenai  hak  memperoleh  bantuan  hukum,  saat memberikan  bantuan  hukum,  pengawasan  pelaksanaan  bantuan  hukum  dan  wujud  dari bantuan hukum serta Mengenai hak memperoleh bantuan hukum terdapat dalam Pasal-pasal 54,55,56,57,59,60  dan  114  KUHAP.  Didalam  pasal  pasal  tersebut  secara  tegas  memberikan
jaminan  tentang  hak  bantuan  hukum,  oleh  karena  itu  ketentuan  tersebut  harus  dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan. Faktor subtansi hukum (legal subtance), bisa diketahui bahwa subtansi hukum tersusun dari peraturan-peratudan  dan  ketentuan  mengenai  bagaimana  isntitusi-institusi  itu  harus berperilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-Undangan Subtansi hukum (legal subtance)  telah  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  yang  mempengaruhi  pelaksanaan bantuan hukum bagi Tersangka yang termasuk orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara.  Kelemahan  yang  ada  didalam  subtansi  Peraturan  Perundang-Undangan  yang mengatur  mengenai  bantuan  hukum  mempengaruhi  pelaksanaan  bantuan  hukum  sehingga dalam  prakteknya  kurang  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Peraturan  Perundang-Undangan yang  mengatur  mengenai  bantuan  hukum  masih  mengandung  kelemahan-kelemahan  yang kurang mengakomodir HAM ( Hak Asasi Manusia ) , orang yang kurang mampu atau kelompok orang miskin dan menjungjung tinggi asas equality before the law dalam penegakan hak atas bantuan hukum yang seharusnya diberikan secara seluas-luasnya (access to legal counsel) dan tanpa  pembatasan.  Masih  adanya  tumpang  tindih  peraturan  yang  tentu  menghambat pelaksanaan bantuan hukum dalam suatu perkara. Faktor struktural hukum (legal structure) dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana dan fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, yang dimaksud  dengan  penegak  hukum  akan  dibatasi  pada  kalangan  yang  secara  langsung berkecimpung  dalam  penegak  hukum  yang  tidak  hanya  mencakup  Law  enforcement,  akan tetapi juga peace maintenance. Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
Saran:  Sebaiknya  pemerintah  harus  memberikan  dukungan  baik  secara  moril  maupun materil  semisal  memberikan  bantuan  Sumber  Daya  Manusia  ataupun  pendanaan  kepada Lembaga Bantuan Hukum,  agar para Advokat tidak kewalahan memberikan  bantuan hukum kepada  para  pencari  keadilan.  Sebaiknya  pemerintah  memberikan  jaminan  kepada  para Advokasi Lembaga Bantuan Hukum selama menjalankan peran dan tangungjawabnya dalam proses  pendampingan  terhadap  tersangka  maupun  korban  tindak  pidana.  Kepolisian Satreskrim  (Satuan  Reserse  Kriminal)  Kepolisian  Resor  Kota  Barelang  perlu  meningkatkan pemberian informasi terkait adanya bantuan hukum kepada Tersangka maupun korban tindak pidana melalui Lembaga Bantuan Hukum yang di Kota Batam.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta, 2002 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2009
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Grafika, Jakarta, 1996 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Balai  Pustaka, Jakarta, 1995
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006
Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
Frans  Hendra  Winata,  Frans  Hendra  Winata,  Advokat  Indonesia  –  Citra,  Idealisme,  dan Keprihatinan, Op, Cit, hlm 37.
Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Persfektif Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 2004
Kunarto, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996 Laurence W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, 1996
Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosydakarya, Bandung, 2002. Lili Rasjidi dan I B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdaharya, Bandung, 1993
Mahbubul Haq, The Poverty Curtain: Choice for the Third World, University Press, New York,
1996
Maman Rachan, Strategi dan Langkah-langkah Penelitian. IKIP Semarang Pers, Semarang, 1999. Mashuri Maschab, Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945), Bina Aksara, Jakarta, 1988
Undang  Nomor  1  Tahun  1946  jo  Undang-undang  Nomor.  73  Tahun  1958  tentang  Peraturan Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1999 Nomor 165)