## KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS

## I Wayan Agus Vijayantera
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Email : agus.vije@gmail.com / agus.vije@unmas.ac.id

## Abstrak
Perjanjian  tidak  tertulis  merupakan  perjanjian  yang  sering  digunakan  dalam transaksi  bisnis  pada  kalangan  masyarakat  tradisional.  Keberadaan  perjanjian tidak  tertulis  lebih  lemah  jika  dibandingkan  dengan  perjanjian  tertulis khususnya  dalam  pembuktian  ketika  terjadi  sengketa.  Berdasarkan  hal tersebut,  adapun  tujuan  penulisan  adalah  untuk  menganalisis  keberadaan perjanjian  tidak  tertulis  ditinjau  dalam  hukum  perdata,  serta  menganalisis keunggulan  dan  kelemahan  pembentukan  dan  pelaksanaan  perjanjian  tidak tertulis. Pada pembahasan, perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang sah dalam perspektif hukum perdata selama tidak bertentangan dengan Pasal 1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Keberadaan  perjanjian  tidak tertulis  didasarkan  pula  pada  adanya  asas  kebebasan  berkontrak  yang memberikan  kebebasan  para  pihak  untuk  menentukan  bentuk  perjanjiannya. Perjanjian  tidak  tertulis  memiliki  keunggulan  berupa  efisien  waktu  yang digunakan  untuk  mencapai  kesepakatan  serta  penggunaan  rasa  kepercayaan dalam  pembentukan  dan  pelaksanaan  perjanjian,  sedangkan  kelemahannya terletak pada pembuktian perjanjian ketika terjadi sengketa.
Kata Kunci : hukum perdata, perjanjian tidak tertulis, bisnis.

## Abstract
An  unwritten  agreement  is  an  agreement  that  is  often  used  in  business  transactions among  traditional  communities.  The  existence  of  an  unwritten  agreement  is  weaker when  compared  to  a  written  agreement,  especially  in  the  evidence  when  a  dispute occurs. Based on this, the purpose of writing is to analyze the existence of unwritten agreements  reviewed  in  civil  law,  and  analyze  the  strengths  and  weaknesses  of  the formation  and  implementation  of  unwritten  agreements.  In  the  discussion,  an unwritten agreement is a valid agreement in the perspective of civil law as long as it does  not  conflict  with  Article  1320  of  the  Civil  Code.  The  existence  of  an  unwritten agreement is also based on the principle of freedom of contract which gives the parties the freedom to determine the form of the agreement. An unwritten agreement has the advantage of being time efficient to reach an agreement and the use of a sense of trust in the formation and implementation of the agreement, while the weakness lies in proving the agreement when a dispute occurs.
Keywords: civil law, unwritten agreement, business.
Pendahuluan Manusia  dalam  kebutuhannya tidak dapat terlepas dalam pergaulan dalam kelompok hidupnya. Sifat manusia yang tidak mampu terpisah dengan lingkungan pergaulan kelompoknya dipaparkan oleh Aristoteles dalam pandangannya  bahwa  “manusia adalah zoon  politicon ,  yaitu  bahwa manusia  sebagai  makhluk  sosial selalu  berusaha  untuk  hidup berkelompok ,  dan  bermasyarakat.” 1 Hal  ini  menunjukkan  bahwa manusia  pada  dasarnya  tidak  ada yang mampu untuk hidup sendiri.
Orang  dalam  kesehariannya terikat  dengan  pihak  lain.  Melalui perikatan itulah kebutuhannya relatif  mudah  dipenuhi  ketimbang dilaksanakan secara sendirian.
Interaksi  antar  anggota  kelompok merupakan  pola  hidup  manusia yang bercorak sebagai zoon politicon . Lewat interaksi sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup, sudah tidak  mungkin  terhindarkan,  baik dalam rangka memperoleh kebutuhan sandang,
pangan,
ataupun papan, dan tidak terkecuali urusan  regenerasi  sebagai  tuntutan alaminya. 2
Setiap orang dalam memenuhi kebutuhan  hidupnya  dikatakan bahwa  membutuhkan  interaksi antara  orang  yang  satu  dengan orang  lainnya.  Contoh  bentuk interaksi  tersebut  yakni  dengan melakukan  kegiatan  bisnis  seperti melakukan  kegiatan  jual  beli,  sewa menyewa,  dan  lain  sebagainya.
1 Muhamad  Sadi  Is,  2017, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta, h. 79.
2 H. Moch Isnaeni, 2016, Perjanjian Jual Beli ,  Refika  Aditama,  Bandung,  h.  1. (Selanjutnya Disebut H. Moch Isnaeni I)
Kegiatan bisnis ini dibutuhkan bagi pelaku  bisnis  dengan  tujuan  utama yakni memperoleh pemasukan yang bersifat menguntungkan.
Proses  terciptanya  kegiatan bisnis  jika  dilihat  dalam  hukum perdata,  biasanya  selalu  terdapat perjanjian  yang  menjadi  dasar terlaksananya kegiatan bisnis tersebut baik dengan menggunakan bentuk  perjanjian  tertulis,  maupun perjanjian  tidak  tertulis  yang dikenal  pula  dengan  perjanjian lisan.  Melihat  pada  keberadaan perjanjian  tidak  tertulis  sebagai dasar terbentuknya dan terlaksananya kegiatan bisnis, banyak kegiatan bisnis yang menggunakan  bentuk  perjanjian tidak tertulis ini. Perjanjian  tidak  tertulis  pada faktanya  lebih  cenderung  terlihat lemah terutama dalam pembuktiannya ketika terjadi sengketa.  Berdasarkan  hal  tersebut maka  menarik    untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  “ Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis  Dalam  Kegiatan  Bisnis ” dengan maksud
menganalisis sahnya  keberadaan  perjanjian  tidak tertulis jika dilihat dalam perspektif hukum  khususnya  hukum  perdata, serta  memahami  keunggulan  dan kelemahan  dari  perjanjian  tidak tertulisnganalisis  perjanjian  tidak tertulis  jika  dilihat  dalam  asas-asas hukum perjanjian.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan  dalam  latar  belakang, adapun  yang  menjadi  rumusan masalah yakni sebagai berikut :
1. Perjanjian  yang  dibuat dalam bentuk tidak tertulis ditinjau dalam hukum perdata 2. Keunggulan dan kelemahan terhadap pembentukan dan pelaksanaan perjanjian tidak tertulis
Perjanjian  yang  dibuat  dalam bentuk  tidak  tertulis  ditinjau dalam hukum perdata
Perjanjian  dalam  hemat  kata dapat  dimaknai  sebagai  suatu  janji yang  diucapkan  dan  dilaksanakan oleh  pihak  yang  berjanji  kepada pihak yang menerima janji. Perjanjian  jika  dilihat  definisinya dalam peraturan perundang-
undangan  ditemukan  dalam  Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  yang  menyatakan  bahwa  : “suatu  perjanjian  adalah  suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Perjanjian  dalam  Pasal  1313 Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  tersebut  terdapat  unsur perikatan  sebagaimana  dalam  kata “mengikatkan dirinya terhadap satu orang  lain  atau  lebih.”  Perjanjian pada  dasarnya  merupakan  dasar menciptakan suatu perikatan sebagaimana telah dinyatakan secara  jelas  dalam  Pasal  1233  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata yakni “Tiap-tiap perikatan
dilahirkan  baik  karena  persetujuan, baik karena undang-undang.”
Perikatan  yang  dilahirkan karena  persetujuan  /  perjanjian, maka  timbulnya  suatu  perikatan didahului dengan adanya perjanjian yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang
selanjutnya  menciptakan  hubungan perikatan  dengan  akibat  hukum yang  muncul  dalam  pelaksanaan perjanjian tersebut. Definisi perikatan merujuk dalam pandangan Subekti bahwa perikatan merupakan “suatu perhubungan  hukum  antara  dua orang  atau  dua  pihak,  berdasarkan mana  pihak  yang  satu  berhak menuntut  sesuatu  hal  dari  pihak yang  lain,  dan  pihak  yang  lain berkewajiban  memenuhi  tuntutan tersebut”. 3 Hak dan kewajiban para pihak dalam  hubungan  hukum  perikatan tersebut  sebagaimana  dijabarkan bentuk-bentuk  perikatan  dalam Pasal  1234  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  menyatakan “tiap-tiap  perikatan  adalah  untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat sesuatu.” Perbuatan-perbuatan dalam  perikatan  tersebut  dikaitkan dengan perjanjian merupakan suatu kewajiban  bagi  salah  satu  pihak serta sebagai hak bagi pihak lainnya yang  menerima  sesuatu  tersebut sebagaimana yang didasarkan pada perjanjian para pihak.
Meninjau  kembali  mengenai definisi  perjanjian  sebagaimana yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pandangan beberapa  ahli  hukum  mengenai definisi  perjanjian,  dimulai  dari pandangan Subekti bahwa perjanjian merupakan “suatu
peristiwa  di    mana  seorang  berjanji kepada  seorang  lain  atau  di  mana dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk
3 Subekti,  2010, Hukum  Perjanjian, Cetakan kesepuluh, Intermasa, Jakarta, h. 1.
melaksanakan sesuatu hal”. 4
Menurut  Setiawan,  perlu  kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian tersebut yaitu :
a. Perbuatan harus diartikan sebagai  perbuatan  hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk  menimbulkan  akibat hukum;
b. Menambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya ” dalam Pasal 1313 BW;
c. Sehingga perumusannya
menjadi, “ perjanjian adalah perbuatan  hukum,  dimana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  atau  saling  mengikatkan dirinya  terhadap satu orang atau lebih. ” 5
Perjanjian  selanjutnya  jika dilihat dari segi bentuknya dibedakan  menjadi  dua  macam, yaitu  tertulis  dan  lisan.  Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang buat  oleh  para  pihak  dalam  bentuk tulisan,  sedangkan  perjanjian  lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh  para  pihak  dalam  wujud  lisan (cukup kesepakatan para pihak).
6 Lebih spesifik kepada
perjanjian  lisan,  biasanya  perjanjian lisan  banyak  digunakan  dalam kegiatan  bisnis.  Perjanjian  lisan pada  umumnya  diterapkan  hanya dengan menggunakan suatu ucapan oleh  para  pihak.  Penggunaan perjanjian  lisan  juga  biasanya dilakukan  tanpa  disadari  oleh  para pelaku  bisnis,  contohnya  dalam
4 Agus  Yudha  Hernoko,  2008, Hukum Perjanjian  Azas  Proporsionalitas  dalam Kontrak  Komersial, LaksBang  Mediatama, Yogyakarta, h. 14.
5 Ibid.
6 Salim,  HS,  2016, Pengantar  Hukum Perdata  Tertulis  (BW), Sinar  Grafika,  Jakarta, h. 166.
perdagangan  buah  apel  antara penjual dan pembeli yang terjadi di pasar  tradisional  dimana  setelah melalui  proses  tawar  menawar, tercipta kesepakatan mengenai harga  apel  beserta  pelaksanaan penyerahan  apel  oleh  penjual kepada  pembeli  serta  pembayaran sejumlah uang oleh pembeli kepada penjual.  Pada  proses  perdagangan buah apel tersebut tidak menggunakan  perjanjian  tertulis. Harga yang disepakati tidak dituangkan  dalam  perjanjian  secara tertulis  melainkan  cukup  dengan ucapan  saja,  serta  pelaksanaan penyerahan  dan  pembayaran  buah apel  tidak  menggunakan  perjanjian secara tertulis sebagai dasar hukumnya.
Perjanjian  dalam  bentuk  tidak tertulis  atau  perjanjian  lisan  pada umumnya  cenderung  dianggap sebagai  perjanjian  yang  lemah mengingat  perjanjian  lisan  lebih susah  untuk  dibuktikan  karena mudah  untuk  disangkal  oleh  pihak yang  berjanji  jika  dibandingkan dengan  perjanjian  tertulis  yang klausulnya tertulis dengan jelas dan disertai  tanda  tangan  para  pihak sebagai tanda terjadinya kesepakatan, walaupun pada faktanya perjanjian tertulis juga bisa diingkari  oleh  para  pihak  seperti misalnya  salah  satu  pihak  tidak mengakui  atau  menyangkal  telah menandatangani  suatu  perjanjian ataupun  salah  satu  pihak  merasa dirinya  dalam  keadaan  terpaksa atau khilaf menandatangani perjanjian. Perjanjian  tidak  tertulis  atau perjanjian  lisan  meskipun  dianggap lebih lemah kedudukannya dibandingkan  dengan  perjanjian
tertulis,  bukan  berarti  perjanjian lisan tidak diakui sebagai perjanjian yang  sah.  Perjanjian  baik  itu perjanjian  tertulis  maupun  tidak tertulis  jika  merujuk  kepada  Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus memenuhi 4 (empat) syarat dalam menentukan perjanjian tersebut  sah  atau  tidak  sah.  4 (empat) syarat tersebut antara lain:
1. Sepakat  mereka  yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal. Pada  syarat-syarat  tersebut, secara  teoritis  syarat  pertama  dan syarat kedua mengenai kesepakatan dan  kecakapan  tergolong  sebagai syarat  subyektif,  sedangkan  syarat ketiga dan syarat keempat
mengenai suatu hal dan suatu sebab yang  halal  tergolong  sebagai  syarat obyektif.  Akibat  hukum  apabila syarat  subyektif  tidak  terpenuhi maka  mengakibatkan  perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan  apabila  syarat  obyektif yang tidak terpenuhi maka
mengakibatkan  perjanjian  tersebut batal  demi  hukum.  Hal  ini  berlaku pula  pada  bentuk  perjanjian  tidak tertulis,  mengingat  keempat  syarat sah perjanjian tersebut tidak
disyaratkan  secara  tertulis.  Selama bentuk perjanjian tidak tertulis telah memenuhi  serta  tidak  melanggar keempat  syarat  tersebut,  maka perjanjian  tersebut  sah  secara hukum.
Keberadaan  perjanjian  tidak tertulis  juga  tidak  terlepas  pada asas-asas  hukum  perdata.  Melihat pada  beberapa  asas-asas  hukum
perdata,  perjanjian  tidak  tertulis dapat  berdasar  maupun  dianalisis pada  asas  hukum  perdata  seperti berikut:
A.   Asas Kebebasan Berkontrak
Asas  kebebasan  berkontrak merupakan salah satu dasar keberadaan perjanjian tidak tertulis.
Salah  satu  pilar  hukum  perjanjian yakni  asas  kebebasan  berkontrak yang  secara  universal  dikenal  oleh sistem  hukum  negara  manapun, sebagai  prinsip  andalan  yang mampu  menjamin  keleluasaan  dan ketinggian intensitas kegiatan pasar.
Kebebasan berkontrak yang berintikan keleluasaan dalam
menentukan  bentuk,  jenis,  dan  isi perjanjian  serasa  tak  akan  lekang oleh  tantangan  zaman  dan  enggan lapuk  akibat  derasnya  kemajuan. Prinsip  ini  memang  merupakan salah  satu  bias  sinar  Hak  Asasi Manusia  yang  selalu  menjunjung tinggi  harkat  kehendak  individu sebagai makhluk sosial. 7 Kebebasan  berkontrak  adalah asas  yang  esensial,  baik  bagi individu  dalam  mengembangkan diri  baik  di  dalam  kehidupan pribadi  maupun  kehidupan  sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak  merupakan  bagian  dari hak  asasi  manusia  yang  harus dihormati.
8 Kebebasan  berkontrak dalam
hubungannya dengan membentuk  perjanjian,  orang  tidak dapat  dipaksa  untuk  memberikan
7 H. Moch. Isnaeni, 2013,
Perkembangan  Hukum  Perdata  Di  Indonesia, Laksbang  Grafiika,  Yogyakarta,  h.  15. (Selanjutnya Disebut H. Moch Isnaeni II)
8 Aries  Harianto,  2016,  Hukum Ketenagakerjaan;  Makna  Kesusilaan  dalam Perjanjian  Kerja,  Laksbang  Pressindo, Yogyakarta, h. 198.
sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan  paksa  adalah contradictio interminis. Adanya paksaan menunjukkan  tidak  adanya  sepakat yang  mugkin  dilakukan  oleh  pihak lain. Kesepakatan memberkan pilihan  kepada  para  pihak,  untuk setuju atau tidak setuju mengikatkan  diri  pada  perjanjian dengan akibat hukumnya. 9 Berkenaan dengan ruang lingkup  asas  kebebasan  berkontrak, menurut  Sutan  Remi  Sjahdeini  asas kebebasan  berkontrak  menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup :
a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan  siapa  ia  ingin  membuat perjanjian.
c. Kebebasan  untuk  menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
d. Kebebasan  untuk  menentukan objek perjanjian.
e. Kebebasan  untuk  menentukan bentuk suatu perjanjian.
f. Kebebasan  untuk  menerima atau  menyimpangi  ketentuan undang-undang  yang  bersifat opsional ( aanvullend, optional ). 10
Asas  kebebasan  berkontrak sebagaimana dalam huruf e, kebebasan  berkontrak  memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membentuk  perjanjian  baik  itu perjanjian tertulis maupun perjanjian  tidak  tertulis.  Hal  ini menunjukkan tidak adanya
keharusan  atau  mewajibkan  para
9 Tuti  Rastuti,  2016, Aspek  Hukum
Perjanjian Asuransi, Medpress Digital, Yogyakarta, h. 44.
10 Agus Yudha Hernoko, Op. Cit., h. 110.
pihak  menyatakan  kesepakatannya dalam suatu perjanjian tertulis.
Kebebasan berkontrak merupakan  asas  yang  memberikan kebebasan  bagi  para  pihak  agar tidak  terjadi  intervensi  dari  salah satu pihak dalam membuat perjanjian. Kebebasan yang diberikan  bukan  berarti  tanpa adanya  suatu  batasan,  karena apabila  tidak  dibatasi  maka  akan melanggar hak,
kepentingan, maupun  Hak  Asasi  Manusia  dari pihak  yang  diajak  untuk  membuat perjanjian.  Merujuk  pada  ketentuan Pasal  1337  dan  Pasal  1339  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata, batasan  pada  suatu  kebebasan berkontrak adalah tidak bertentangan dengan Undang- Undang, kesusilaan, ketertiban umum, kepatutan, serta kebiasaan.
B. Asas facta sunt servanda Asas  ini  berkenaan  dengan daya mengikatnya sebuah perjanjian  yang  telah  dibentuk  dan disepakati oleh para pihak. Pengaturan  prinsip facta  sunt servanda dalam perundang-
undangan  terletak  pada  Pasal  1338 ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  menyatakan “semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang bagi mereka yang membuatnya”. Pada ketentuan Pasal 1338 ayat
(1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  tersebut,  keberadaan  asas facta  sunt  servanda dibuktikan  pada keberlakuan  suatu  perjanjian  yang dibuat  para  pihak  yakni  berlaku sebagai Undang-Undang. Keberlakuan  perjanjian    sebagai undang-undang ini berakibat bahwa perjanjian merupakan dasar hukum
bagi para pihak. Mengikatnya suatu perjanjian  juga  berlaku  pada perjanjian  tidak  tertulis.  Perjanjian tidak tertulis juga mengikat sebagai undang-undang  bagi  para  pihak yang  membuat,  selama  perjanjian tidak  tertulis  tersebut  merupakan perjanjian  yang  sah  sebagaimana dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata. Mengikatnya suatu perjanjian sebagaimana  dalam  asas pacta  sunt servanda dititikberatkan pada pelaksanaan  perjanjian,  dimana pelaksanaan perjanjian tersebut agar tidak  menyimpang  pada  klausul perjanjian  yang  telah  disepakati baik itu tertulis atau tidak tertulis. C.  Asas itikad baik
Asas  itikad  baik  merupakan salah  satu  asas  yang  sangat berperan  penting  terutama  dalam pelaksanaan perjanjian tidak
tertulis.  Berbicara  mengenai  asas itikad  baik,  asas  ini  tercantum dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata yang  menyatakan  bahwa  “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan  itikad  baik”.  Berdasarkan pada ketentuan tersebut, dihubungkan pula dengan pandangan  Wirjono  Prodjodikoro yang  membagi  itikad  baik  menjadi dua macam yakni :
1. Itikad  baik  pada  waktu  mulai berlakunya  suatu  hubungan hukum
2. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub  dalam  hubungan hukum itu. 11
11 Osgar  S  Matompo  dan  Moh.  Nafri Harun,  2017, Pengantar  Hukum  Perdata, Setara Press, Malang, h. 119.
Melihat kembali pada
ketentuan  Pasal  1338  ayat  (3)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata, serta  dengan  dikaitkan  pula  pada pembagian itikad baik sebagaimana disebutkan  Wirjono  Prodjodikoro, itikad  baik  dalam  Undang-Undang hanya ditekankan pada pelaksanaan suatu  perjanjian  saja.  Jika  melihat tahapan  perjanjian  dimulai  dari proses  pembuatan  suatu  perjanjian hingga
pengakhiran suatu perjanjian,  membutuhkan  adanya itikad  baik  sehingga  perjanjian dapat  dilaksanakan  dengan  baik, serta  dapat  menciptakan  hubungan baik  meskipun  perjanjian  tersebut telah berakhir. Oleh karena itu, asas itikad  baik  seharusnya  tidak  hanya ditekankan pada pelaksanaan perjanjian  saja,  melainkan  pula ditekankan  dalam  mendukung  asas konsensualisme terkait  pembentukan suatu  kesepakatan,  serta  dalam pengakhiran suatu perjanjian.
Mengingat kembali pada keberadaan  perjanjian  tidak  tertulis jika  dihubungkan  dengan  asas itikad  baik  ini,  pada  dasarnya perjanjian  tidak  tertulis  segala klausul  yang  disepakati  hanya secara  lisan.  Kesepakatan  secara lisan  ini  tentu  mudah  untuk diingkari  oleh  salah  satu  pihak sehingga  memicu  permasalahan yang  mengakibatkan  tidak  dapat terlaksananya  hak  dan  kewajiban sebagaimana mestinya. Oleh karena itu,  asas  itikad  baik  sangat dibutuhkan  dalam  pelaksanaan perjanjian  terutama  pada  perjanjian tidak  tertulis  sehingga  pelaksanaan perjanjian  sebagaimana  yang  telah disepakati  walaupun  kesepakatan tersebut  hanya  secara  lisan,  namun dapat terlaksana dengan baik.
D.   Asas konsensualisme Asas konsensualisme
menentukan bahwa suatu perjanjian yang  dibuat  antara  dua  atau  lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan  kewajiban  bagi  salah satu  atau  lebih  pihak  dalam perjanjian  tersebut,  segera  setelah orang-orang  tersebut  mencapai kesepakatan atau konsensus.
12 Penekanan  asas konsensualisme terletak pada kesepakatan sebagaimana  dalam  pasal  1321
Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.  Kesepakatan  dalam  asas konsensualisme menentukan  sah perjanjian  dalam  syarat  subyektif. Mengacu  pada  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata pada Pasal
1321, kesepakatan tidak diperkenankan adanya unsur :
a. Kekhilafan;
b. Paksaan;
c. Penipuan. Asas konsensualisme ini  jika dihubungkan  dengan  perjanjian tidak  tertulis,  pada  dasarnya perjanjian  tidak  tertulis  segala klausul  yang  disepakati  tersebut hanya secara lisan atau ucapan saja, sehingga bisa saja terjadi kekhilafan, paksaan,  maupun  penipuan.  Oleh karena itu, keberadaan asas konsensualisme ini  untuk  mencegah agar  para  pihak  dalam  membentuk suatu kesepakatan tidak diperkenankan  adanya  kekhilafan, paksaan, maupun penipuan. Keunggulan dan kelemahan terhadap pembentukan dan pelaksanaan perjanjian tidak tertulis
12 Gunawan Widjaja, 2007, Memahami
Prinsip  Keterbukaan  Dalam  Hukum  Perdata , Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 263.
Perjanjian  tidak  tertulis  atau dikenal  pula  dengan  istilah  lainnya yakni  perjanjian  lisan,  dalam kegiatan  dan  kebiasaan  bisnis, perjanjian  tidak  tertulis  sering digunakan.  Perjanjian  tidak  tertulis jika dibandingkan dengan perjanjian  tertulis,  dalam  hal memberikan  rasa  aman  serta membuktikan  kesepakatan  tentu perjanjian  tertulis  lebih  unggul  jika dibandingkan  dengan  perjanjian tidak tertulis. Apabila membandingkan penggunaan
perjanjian  tertulis  dan  peranjian tidak tertulis, justru perjanjian tidak tertulis  lebih  sering  digunakan  baik secara sadar maupun tanpa disadari terutama  bagi  kalangan  masyarakat tradisional dalam melakukan kegiatan bisnis. Perjanjian tidak tertulis sebagai perjanjian  yang  dipilih  dalam melakukan  suatu  kegiatan  bisnis mengingat  perjanjian  tidak  tertulis lebih mudah atau tidak membutuhkan  waktu  yang  lama dalam  menciptakan  kesepakatan. Jika dibandingkan
dengan perjanjian  tertulis,  proses  mencapai kesepakatan pada perjanjian tertulis membutuhkan  waktu  yang  sangat lama yakni dimulai dari para pihak melaksanakan suatu negosiasi, kemudian konsep-konsep
kesepakatan  dari  negosiasi  tersebut dituangkan  dalam  suatu  perjanjian tertulis.  Menulis  suatu  perjanjian pula  membutuhkan  waktu  yang cukup.  Konsep  kesepakatan  yang telah  dibuat  secara  tertulis  tersebut kemudian  diperiksa  kembali  oleh para pihak sebelum ditandatangani. Apabila ada hal yang masih kurang sesuai  dalam  konsep  kesepakatan tertulis tersebut, selanjutnya
perjanjian tersebut diperbaiki kembali  hingga  perjanjian  tersebut sesuai  dengan  maksud  para  pihak. Memperbaiki perjanjian juga membutuhkan  waktu  yang  cukup, hingga  setelah  perjanjian  tersebut selesai diperbaiki,
selanjutnya perjanjian  tersebut  ditandatangani oleh para pihak. Hal ini berbeda jika dibandingkan  dengan  perjanjian tidak  tertulis.  Pada  perjanjian  tidak tertulis,  hanya  cukup  dengan negosiasi  secara  lisan  saja  dengan dasar  kepercayaan  dalam  mencapai kesepakatan.  Apabila  telah  tercapai kesepakatan,  para  pihak  dapat melaksanakan secara langsung segala  hal  yang  telah  disepakati tersebut. Berdasarkan pada perbandingan perjanjian tertulis dan perjanjian  tidak  tertulis  dalam proses mencapai kesepakatan, perjanjian tidak tertulis lebih efisien waktunya dalam mencapai kesepakatan jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis.
Perjanjian  tidak  tertulis  lebih mengutamakan  kepercayaan  dalam pembentukan  dan  pelaksanaan perjanjiannya,  sedangkan  perjanjian tertulis lebih mengutamakan kehati- hatian  dalam  pembentukan  dan pelaksanaan perjanjiannya.
Pada  kegiatan  bisnis,  rasa kepercayaan  sangat  dibutuhkan dalam menciptakan hubungan yang baik.  Rasa  kepercayaan  yang  tinggi tentunya pula harus disertai dengan itikad  yang  baik.  Itikad  baik  sangat berpengaruh  terhadap  kepercayaan mengingat  itikad  baik  berkaitan dengan  niat  serta  perbuatan  dalam melakukan  sesuatu  dengan  baik, sehingga  ketika  seseorang  dalam menjalin  hubungan  tidak  disertai
dengan itikad yang baik pula dapat mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan terutama dalam melaksanakan suatu perjanjian. Pada  pelaksanaan  perjanjian baik  itu  perjanjian  tertulis  maupun perjanjian  tidak  tertulis,  dapat terjadi  upaya  penambahan  atau pengurangan  klausul  perjanjian yang  dikenal  pula  dengan  istilah addendum . Addendum pada  suatu perjanjian tentu membutuhkan kesepakatan antara para pihak yang terikat  pada  perjanjian  tersebut. Salah  satu  keunggulan  perjanjian tidak  tertulis  ini  pula  yakni  pada proses addendum tidak membutuhkan  waktu  lama  jika dibandingkan  dengan  perjanjian tertulis. Hal ini karena sebagaimana yang telah dipahami bahwa kepercayaan merupakan dasar utama  dalam  membentuk  maupun melaksanakan perjanjian tidak tertulis. Penggunaan  perjanjian  tidak tertulis  jika  dibandingkan  dengan perjanjian tertulis, peluang terjadinya  sengketa  pada  perjanjian tidak tertulis lebih tinggi dibandingkan  dengan  perjanjian tertulis. Hal ini tentunya disebabkan karena segala klausul yang
disepakati  dalam  perjanjian  tidak tertulis  hanya  berupa  hal-hal  yang diucapkan  secara  lisan  saja  oleh para pihak. Klausul perjanjian yang hanya  diucapkan  secara  lisan  saja atau  tanpa  adanya  suatu  tulisan lebih  mudah  untuk  diingkari  atau tidak  diakui  oleh  salah  satu  pihak. Bahkan  apabila  sengketa  tersebut berlanjut  hingga  pada  proses litigasi,  pembuktian  dari  klausul- klausul  perjanjian  tidak  tertulis lebih sulit dibuktikan jika
dibandingkan  dengan  perjanjian tertulis. Pembuktian adanya perjanjian  tidak  tertulis  serta  segala klausul  yang  disepakati  hanya bergantung  pada  pengakuan  dari para  pihak  yang  membuat  dan melaksanakan  perjanjian  tersebut. Berbeda  dengan  perjanjian  tertulis yang menggunakan perjanjian yang telah  dibuat  dalam  bentuk  tertulis untuk  menguatkan  pengakuan  dari pihak yang bersengketa.
Berdasarkan  pada  segala  hal yang  telah  dijabarkan  tersebut, maka  dapat  disimpulkan  bahwa perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan memiliki keunggulan dan kelemahan. Adapun keunggulan dan kelemahan  perjanjian  tidak  tertulis antara lain : a. Keunggulan  perjanjian  tidak tertulis : 1. Tidak membutuhkan waktu yang panjang dalam mencapai kesepakatan 2. Pembentukan dan pelaksanaan perjanjian didasarkan pada kepercayaan masing- masing pihak. 3. Penambahan atau pengurangan klausul perjanjian dapat dilakukan secara cepat. 4. Mempererat rasa kepercayaan dalam interaksi  serta  kegiatan bisnis. 5. Adanya rasa kepercayaan mampu menciptakan hubungan  yang  baik bahkan setelah berakhirnya perjanjian b. Kelemahan  perjanjian  tidak tertulis  : 1. Klausul perjanjian mudah diingkari atau tidak diakui karena tidak dinyatakan secara tertulis. 2. Kurang aman ketika digunakan sebagai pembuktian dalam proses  litigasi  karena hanya  bergantung  pada pengakuan  dari  para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian. Berdasarkan  pada  kelemahan- kelemahan  perjanjian  tidak  tertulis tersebut,  adapun  upaya  yang  dapat dilakukan untuk menutupi kelemahan  perjanjian  tidak  tertulis yakni  dengan  cara  menyiapkan saksi  minimal  2  (dua)  orang  untuk menyaksikan  kesepakatan  para pihak  dalam  membentuk  perjanjian tidak  tertulis.  Segala  transaksi  yang terjadi  dalam  perjanjian  tidak tertulis  juga  sebaiknya  disertai dengan kwitansi atau nota pembayaran  maupun  tanda  terima demi menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Kesimpulan Perjanjian tidak tertulis merupakan  perjanjian  yang  sah sebagaimana  dalam  kajian  hukum perdata selama dibuat tidak bertentangan  dengan  Pasal  1320
Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.  Keberadaan  perjanjian tidak  tertulis  melekat  pada  prinsip kebebasan para pihak yang membentuk  dan  melaksanakan perjanjian  sebagaimana  dalam  asas kebebasan berkontrak serta didukung  pula  pelaksanaannya
pada  asas-asas  hukum  perjanjian lainnya. Perjanjian tidak tertulis memiliki keunggulan dan kelemahan.  Keunggulan  perjanjian tertulis  lebih  kepada  efisien  waktu dalam membentuk dan melaksanakan perjanjian serta adanya kepercayaan dalam membentuk  dan  melaksanakan perjanjian.  Kelemahan  perjanjian tidak  tertulis  terletak  pada  resiko terjadinya  sengketa  yakni  terkait pembuktian  segala  hal  yang  telah disepakati.

## Saran
Penggunaan  perjanjian  tidak tertulis  pada  prakteknya  sebaiknya dengan  cara  menyiapkan  saksi minimal 2 (dua) orang dalam proses pembentukan perjanjian serta selalu mempersiapkan  nota  pembayaran, kwitansi,  maupun  tanda  terima dalam  setiap  transaksi  yang  terjadi dalam pelaksanaan perjanjian.
Daftar Pustaka Harianto,  Aries,  2016,  Hukum
Ketenagakerjaan;
Makna
Kesusilaan  dalam  Perjanjian
Kerja,  Laksbang  Pressindo,
Yogyakarta. Hernoko, Agus Yudha, 2008, Hukum Perjanjian  Azas  Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta. Is,  Muhamad  Sadi,  2017, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta. Isnaeni, H. Moch., 2013, Perkembangan  Hukum  Perdata Di Indonesia, Laksbang Grafiika, Yogyakarta. _______,  2016, Perjanjian  Jual  Beli ,
Refika Aditama, Bandung.
Matompo,  Osgar  S  dan  Moh.  Nafri Harun,  2017, Pengantar  Hukum Perdata, Setara Press, Malang. Rastuti,  Tuti,  2016, Aspek  Hukum Perjanjian  Asuransi, Medpress Digital, Yogyakarta. Salim,  HS,  2016, Pengantar  Hukum Perdata  Tertulis  (BW), Sinar Grafika, Jakarta. Subekti,  2010, Hukum  Perjanjian,
Cetakan kesepuluh, Intermasa,
Jakarta.
Widjaja,  Gunawan,  2007, Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum  Perdata ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.