…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Sejarah Perkembangan Marga Tanjung Batu, 1950-1984
Arenda Rosyada 1 , Dedi Irwanto 2 1,2 Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sriwijaya E-mail 1 : arendarosyada2802@gmail.com , E-mail 2 : dedi.irwanto@unsri.ac.id
Article History:
Received: 31 Mei 2024 Revised: 14 Juni 2024 Accepted: 16 Juni 2024 Abstract: Kajian ini berjudul “Sejarah Perkembangan Marga Tanjung Batu Tahun 1950- 1983”. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui perkembangan awal dan masa kolonial marga Tanjung Batu, perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya marga Tanjung Batu. Telaah ini menggunakan metode historis dengan langkah- langkah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan data melalui penelusuran studi pustaka dan wawancara. Pendekatan yang digunakan sosiologi, ekonomi dan antropologi. Berdasarkan hasil studi menunjukan bahwa perkembangan awal marga Tanjung Batu berada dalam Onderafdeeling Ogan Ilir dengan ibukota Tanjung Raja. Pedoman peradilan yudikatif tetap berpegang pada Undang-undang Simbur Cahaya. Pada tahun 1950-1984, Marga Tanjung Batu diperintah oleh 4 periode perirah sebagai kepala marga. Pesirah dibantu oleh beberapa perangkat marga seperti pembarab, kerio dan penggawo. Perkembangan pada bidang ekonomi di Marga Tanjung Batu mengandalkan mata pencaharian di ungai dan bertani. Pada perkembangan selanjutnya lebih ke bidang industri rumah tangga. Berdasar perspektif sosial dan budaya masyarakat memiliki jiwa sosial tinggi. Buktinya terdapat kehidupan gotong royong membangun dusun, seperti bantuan musibah kematian, perayaan hari besar agama, dan hajatan perkawinan dalam histilah lokalnya ngantung buai, dan merabo
Keywords: Marga, Desa, Pesirah, Tanjung Batu, Sejarah Politik

## PENDAHULUAN
Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak dibagian Selatan Pulau Sumatera yang beribukota di Palembang. (Lisnani et al, 2022; Sepriady, 2023) Sebutan lain yang terkenal dari Kota Palembang adalah Bumi Sriwijaya. Pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. (Kurniati, 2020; Meileni et al., 2018) Sumatera Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 79 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 1’-4’ Lintang Selatan dan antara 102’-106’ Bujur Timur. Sumatera Selatan memiliki
luas wilayah 87,421,24 km2. Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari tiga belas wilayah kabupaten dan empat kota. Wilayah Provinsi Sumatera Selatan bagian utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Bangka-Belitung, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. (Apriadi et al., 2017; Rahayu & Sari, 2022) Sumatera Selatan mempunyai kesatuan wilayah hukum yang setara dengan wilayah- wilayah yang ada di Indonesia, yaitu satuan wilayah asli yang unik yang mempunyai kekhasan pada asal usul dan perkembangannya. (Adelia et al, 2019) Masyarakat asli yang sudah cukup lama tinggal di Sumatera Selatan dikenal dengan sebutan marga. Penduduk Uluan Sumatera Selatan bermula dari tiga titik fokus yang tidak sama, yaitu di sekitar Danau Ranau, di wilayah Kabupaten Pasemah, dan wilayah Rejang. Ketiga tempat gunung tersebut dikenal dengan nama Gunung Dempo, Gunung Seminung dan Gunung Kaba yang masing-masing mempunyai aliran air, masing-masing suku ini rumpunnya tersebar membagi diri menjadi kelompok kekerabatan erat atau satu kepuyangan . (Royen, 1927) Hal tersebut lah, yang menjadi cikal bakal dari marga yang dikenal sekarang.
Kata ” Marga ” berasal dari kata Sansekerta, “ Varga ”, yang berarti suatu wilayah tertentu dan sebagai suatu keluarga atau rumpun. (Istianda et al ., 2022; Hidayah & Radiawan, 1993) Secara politik, sistem pemerintahan suku merupakan sistem pemerintahan daerah di Sumatera Selatan yang dibentuk oleh kesultanan Palembang sekitar abad ke-18. (Irwanto et al., 2010) Kemudian diadopsi oleh pemerintah Belanda, Jepang, dan Indonesia dengan diiringi lahirnya Peraturan berlakunya UU No.7 tahun 1979. Secara teknik, marga yang di bentuk oleh Kesultanan Palembang dilakukan dengan cara membatasi beberapa (dari tiga sampai puluhan) kesumbayan, petulai, atau kebuwaian yang tersisa di daerah tetangga menjadi satu kesatuan. (Irwanto et al., 2018)
Sistem pemerintahan marga, yang diterapkan pada masa Kesultanan Palembang sebagai upaya menguasai perekonomian dan kehidupan politik daerah-daerah yang berada di bawahnya. (Susetyo & Ravico, 2021) Pada masa Kesultanan Palembang merupakan kesatuan wilayah hukum yang diberi hak untuk menjalankan usaha sendiri di wilayahnya masing-masing dan mandiri dalam rumah tangganya sendiri. (Irwanto et al., 2012) Maka pada tahun 1825 Kesultanan Palembang diubah oleh kolonial Belanda menjadi wilayah Keresidenan yang dipimpin oleh seorang Residen. Daerah hulu Karesidenan Palembang yang terpisah dari ibu kota Palembang disekat menjadi beberapa Afdeeling yang masing-masing Afdeeling terdiri dari Onder Afdeeling . (Adelia et al., 2019; Susilo & Sarkowi, 2020) Marga pada masa kolonial Belanda secara tidak langsung dalam bidang politik pemerintahan di beri kewenangan dan pengadilan untuk menyelesaikan urusan marga, serta di bidang ekonomi bertugas untuk menarik pajak pada penduduk. (Syawaludin, 2016) Namun, terkait permasalahan di bidang pemerintahan seperti politik antar marga, hal tersebut diselesaikan melalui keputusan Kontroleur sebagai pejabat Pemerintah Kolonial Belanda yang tertinggi di atas marga. (Istianda et al., 2023) Sedangkan pada zaman Jepang sistem badan-badan legislatif seperti groepsgemeenschap Palembang dihapuskan, dewan marga dibubarkan, dan afdeeling dihilangkan. Namun, otonomi pada dasarnya tetap ada, walaupun tidak ada badan atau perangkat khusus yang mengatur otonomi. Wewenang dewan marga dan dusun berada langsung di satu tangan, yaitu kepala marga atau pasirah . (Irwanto, 2017)
Belanda tahun 1870, menyebutkan sistem pemerintahan marga berdasarkan Regeering Almanak yang diterbitkan salah satu termasuk wilayah geografi dan administrasi yang berada dalam kekuasaannya ialah Ogan Ilir dan Belida, termasuk zona ekonomi afdeeling yang langsung
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
berada di bawah Keresidenan Palembang. (Tahir, 2019) Pembagian wilayah-wilayah telah mengalami beberapa kali perubahan seperti tahun 1872 terjadi peristiwa regrouping (penggabungan) dari 9 afdeeling menjadi 7 afdeeling . Pada tahun 1878, dari 7 afdeeling menjadi 6 afdeeling . Selanjutnya pada tahun 1918 sebagaimana tertuang dalam Staatblad tahun 1918 Nomor 612 diubah lagi dari 6 afdeeling menjadi 4 afdeeling. (Syawaludin, 2014; Muhidin, 2018) Melalui Staatblad nomor 465 tahun 1921 dan pada tahun 1930 melalui Staadblad nomor 352 Karesidenan Palembang di Sumatera Selatan diubah menjadi 3 afdeeling . (Panji & Suriana, 2014) Maka pada saat itu, Ogan Ilir bukan lagi sebagai afdeeling namun berubah menjadi Onder Afdeeling Ogan Ilir yang pusat pemerintahannya berada di Tanjung Raja, tepatnya di tepian Sungai Ogan, dengan 19 (sembilan belas) pemerintahan marga, salah satunya adalah marga Tanjung Batu. (Tahir, 2021; Muhidin, 2018) Pemerintahahan marga Tanjung Batu terdiri dari 18 dusun dan berbatasan langsung dengan Marga Meranjat dan Marga Burai.
Selanjutnya pasca kolonial, dilakukan upaya untuk menyeragamkan pemerintahan di seluruh tanah air dengan mencoba dikeluarkannya beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Pembahasan Undang-undang ini menyangkut penyeragaman seluruh daerah di Indonesia. (Panji & Suriana, 2014) Awalnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah setingkat seperti kota, negeri, marga dan lain-lain istilah itu adalah Desa. Setelah adanya pengakuan kedaulatan, dikeluarkan lagi Undang-undang No.1 tahun 1957 untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya, kemudian dilengkapi lagi dengan Undang-undang No.19 tahun 1965 tentang Desapraja yang akhirnya ditunda pelaksanaanya namun sudah adanya upaya pemberhentian kepala marga dan jajarannya (Ismail, 2004).
Pemerintah mengeluarkan kembali Undang-Undang Dasar tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang secara tegas menyatakan asas desentralisasi dan adanya daerah otonomi. Daerah otonomi ini disebut dengan desa, dimana desa dibentuk dengan beberapa kriteria dan syarat-syarat dari luas wilayah, jumlah penduduk dan peraturan dalam desa. Penyelengaraan pemerintahan dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah camat, yaitu pemerintahan desa dan kelurahan. Pemerintah Sumatera Selatan mulai mengaplikasikan UU No.5 tahun 1979, pada tanggal 24 Maret 1983 telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142/SKPTS/III/1983. Dalam SK tersebut mengeluarkan beberapa keputusan diantaranya, menghapuskan marga, membubarkan perangkat marga dengan hormat, mengubah dusun eks- marga ke dalam bentuk Desa sesuai UU No.5 tahun 1979. (Widjaja, 2003) Sistem pemerintahan marga Tanjung Batu pasca kolonial mulai di pimpin oleh seorang camat. Karena di Sumatera Selatan marga diakui keberadaannya di bawah Kecamatan. Begitupun dengan marga Tanjung Batu, pasirah dari setiap marga bertanggungjawab kepada camat. Sebagai bawahan camat sebenarnya pasirah merupakan perantara, sehingga camat tidak perlu turun langsung menghadapi proatin dan kerio. (Hidayah & Radiawan, 1993) Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan utama kajian ini membahas lebih dalam mengenai sejarah perkembangan Marga Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Perkembangan tersebut dilihat dari sudut pandang sistem pemerintahan maupun kondisi kehidupan ekonomi dan sosial Marga Tanjung Batu khusus dalam rentang waktu periode tahun 1950-1984.
LANDASAN TEORI Marga adalah masyarakat hukum, berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan di tingkat lokal, dengan berdasarkan hukum adat, marga berhak megurus rumah
tangganya sendiri, susunan pemerintah marga didampingi dewan marga membuat peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat. Pemerintahan marga Tanjung Batu dalam menetapkan sanksi atau peraturan, dan mengerahkan gawe raja dan gawe dusun (Wawancara H. Sofyan Hamid, 28 Oktober 2023, Tanjung Batu).
Pada tahap awal perkembangan dari marga yang kita kenal sekarang sehingga menjadi marga dilalui beberapa tahap (Royen, 1927). Termasuk marga Tanjung Batu berawal dari satu keluarga, berkembang menjadi beberapa keluarga kemudian membentuk talang atau sosokan, dusun dan kemudian menjadi marga yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan azas keturunan darah yang menempati teritori atau wilayah kekuasaan ( geneologische rechgemeenschap ). Lama kelamaan, akibat perpindahan dari keluarga lain dalam satu teritori atau wilayah marga maka bercampurlah antar satu keluarga yang berasal dari keturunan yang berbeda sehingga wilayah marga tesebut tidak dapat lagi dikatakan berdasarkan keturunan satu darah, maka pada tahap ini marga berubah menjadi wilayah berbasis keturunan dan wilayah ( geneologis territorial ) (Istianda et al., 2023). Sejalan dengan uraian-uraian terdahulu tentang marga sudah menjadi kenyataan sejarah sejak berabad-abad yang lalu bahwa pemerintahan marga di daerah Sumatera Selatan (provinsi Sumatera Selatan, provinsi Lampung dan provinsi Bengkulu sekarang) adalah primadona bagi rakyat daerah tersebut untuk secara langsung tempat berlindung, bernaung dan kehidupan baik perorangan maupun kelompok masyarakat. (Apriyanti & Dienaputra, 2015) Sistem pemerintahan marga Tanjung Batu mulai berkembang sejak tahun 1855 setelah berakhirnya Kesultanan Palembang dan sudah memiliki kepala marga terhitung dari tahun 1855- 1950 berjumlah 13, dan sudah teratur dengan adanya pemimpin resmi disebut Depati yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan langsung oleh rakyat mirip dengan pemilu yang disebut dengan mancang (Wawancara Subhan Noviandi, 21 Januari 2024, Tanjung Batu). Marga Tanjung Batu yang berada di Kabupaten Ogan Ilir ini sudah digunakan Pemerintahan Kolonial Belanda untuk menyebut salah satu wilayah geografi dan administrasi yang berada dalam kekuasaan mereka. Kata Ogan Ilir dikaitkan dengan keberadaan wilayahnya yang terletak di bagian hilir Sungai Ogan. Wilayah Ogan Ilir dialiri oleh satu sungai besar yaitu sungai Ogan yang mengalir mulai dari Kecamatan Muara Kuang, di perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selanjutnya sungai Ogan mengalir ke Kecamatan Lubuk Keliat, Rantau Alai, Tanjung Raja, Indralaya, Pemulutan Selatan, Pemulutan Barat dan Pemulutan. Sungai Ogan bermuara di Sungai Musi di dekat Kertapati, Palembang. Sedang sungai kecil antara lain sungai Kelekar, sungai Rambang, sungai Keramasan, sungai Kuang, dan sungai Randu sungai Kandis, sungai Kumbang. Biasanya, penamaan setiap marga daerah Sumatera Selatan mengacu pada geografis wilayah, setiap kelompok masyarakat yang tinggal dalam ikatan kebudayaan, adat istiadat dan teritorial yang sama. (Sari, 2018)
METODE PENELITIAN Studi ini menggunakan metode penelitian historis, kajian pustaka, dan wawancara, yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Firmansyah & Marsrun (2021) penelitian kualitatif bersifat tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Kajian ini menggunakan pendekatan multidisiplin dari ilmu sosial yaitu pendekatan geografi, ekonomi, sosiologi dan antropologi.
Sumber data penelitian terdiri atas dua jenis yaitu data yang bersumber dari lapangan atau
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
data sekunder dan data yang bersumber dari buku-buku. (Irwanto & Sair, 2014) Untuk mengelola data-data yang bersumber dari buku dan dokumen, dan studi kepustakaan yaitu dengan. mengunjungi beberapa perpustakaan. Teknik pengumpulan data melalui teknik penelitian ke perpustakaan ( liberary research ). Penelitian kepustakaan menurut Zed (2008) adalah suatu penelitian yang diadakan diruang perpustakaan, dimana peneliti mendapat data dan informasi tentang objek penelitian melalui buku- buku. Pengumpulan data secara kualitatif yang memfokuskan pada penelaahan terhadap suatu kasus. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dan interview dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan meliputi: kritik sumber, baik kritik internal maupun kritik ekstern, interpretasi atau penafsiran dan historiografi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Politik Marga Tanjung Batu Tahun 1950-1970 Dalam zaman pancaroba dan revolusi fisik sejak saat Proklamasi Kemerdekaan R.1. tanggal 17 Agustus 1945 penataan kesatuan pemerintahan Marga ini seolah-olah terumbang- ambing antara kekuatan-kekuatan politik waktu itu, yang menginginkan agar kesatuan pemerintahan terdepan ini dapat dipergunakan untuk kepentingan politik masing-masing golongan, hal mana sangat merugikan kelan caran pemerintahan dalam melayani kepentingan rakyat secara langsung. Penataan secara yuridis teknis hanya dilakukan oleh Pemerintah Wilayah setempat tetapi tetap berlandaskan dasar hukum pokok yang dibuat Belanda, yaitu Inlandse Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (1GOB) Staatblad 1938 No. 490. (Pribadiono, 2016; Hanafiah, 1996) Setelah adanya pengakuan kedaulatan, untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang sempat mengalami beberapa kendala. Oleh sebabnya kemudian dikeluarkan pula Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948. Selanjutnya lahir Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja. Namun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 ini kemudian ditunda. (Sejati, 2010)
Gambar 1 . Wawancara tokoh searah jarum jam. Kiri atas: H. Sofyan Hamid, Kanan atas: Margani, Kanan bawah: Hj. Maryani, Kiri bawah: H. Saibi
Perkembangan pemerintahan marga Tanjung Batu pada awal kemerdekaan berada dalam Onder Afdeeling Ogan Ilir. Pemerintahan diatas marga telah diisi oleh golongan pribumi, namun masih berstatus Pemerintahan Karesidenan. Pasca kemerdekaan tidak mengalami perubahan yang signifikan, untuk jabatan tingkat Onderafdeeling atau pada masa Jepang disebut Bunsyu-co berganti nama menjadi Dengan memiliki 4 kepala marga sejak tahun 1946-1969, yang dibantu oleh beberapa perangkat marga seperti Kerio, Penggawo yang disebut Pamong marga masih dipegang oleh orang lama. (Wawancara Subhan Noviandi, 24 Februari 2024, Tanjung Batu)
Gambar 2 . Searah jarum jam. Kiri atas: rumah pasirah Tanjung Batu H. Mahrob, Kanan atas: Suasana pemilihan pancang pesirah masa lalu di Tanjung Batu,
Kanan bawah: Suasana pemilihan pancang pesirah masa lalu di Tanjung Batu,
Kiri bawah: Pesirah Tanjung Batu terpilih di pemilihan pancang pesirah pada masa lalu
Seorang pasirah dan pembarab yang dipilih secara langsung oleh penduduk asli.berdasarkan pengetahuannya terhadap tatanan hukum adat yang berlaku, secara garis besar menjadi pemimpin yang mengatur dan melaksanakan pemerintahan marga sehari-hari (Wawancara H. Sofyan Hamid, 28 Januari 2024, Tanjung Batu). Dalam menjalankan pemerintahannya marga Tanjung Batu, pasirah yang menjabat mempunyai wewenang akan tiga jenis kekuasaan sekaligus, yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif atau yang juga dikenal dengan sebutan Trias Politika (Wawancara Margani, 18 Januari 2024, Tanjung Batu).
Wilayah dan Kepala Marga Tanjung Batu Pemerintahan marga Tanjung Batu sudah ada sejak tahun 1855, yang berbatasan langsung dengan marga Meranjat dan marga Burai. (Ilhamudin, 2020; Royen, 1927) Pemerintahannya sudah teratur dengan adanya pemimpin resmi yang bergelar ” Pasirah ”. Wilayah Marga Tanjung Batu terdiri dari 16 dusun.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Tabel. 1 Daftar Nama Dusun Marga Tanjung Batu
No. Marga Tanjung Batu No. Marga Tanjung Batu 1. Tanjung Batu 2. Seri Bandung 3. Tanjung Atab 4. Seri Tanjung 5. Tanjung Batu Seberang 6. Seri Kembang 7. Tanjung Baru Petai 8. Tebedak 9. Pajar Bulan 10. Rengas 11. Senuro 12. Betung 13. Tanjung Tambak 14. Ketiau 15. Tanjung Jerem 16.

## Paya Besar
Sumber Data: Gaffar et al., (1985)
Marga Tanjung Batu yang dikepalai oleh seorang pasirah dan didampingi oleh pembarap serta tiga orang pembantu urusan juru tulis, penghulu mengurus dalam hal keagamaan dan kemit mengurus dalam hal keamanan marga. Pembarap merupakan kepala dusun di mana pasirah berdomisili. Bukan hanya itu, pembarap juga berfungsi sebagai wakil dari pasirah jika sedang berhalangan. (Wawancara H. Sofyan Hamid, 28 Februari 2024, Tanjung Batu)
Tabel. 2 Daftar Nama Kepala Marga Tanjung Batu Tahun 1950-1983 No. Nama Tahun Pemerintahan 1. M. Arsyad Agus 1950-1953 2. R. Mustofa 1953-1969 3. Mansyur Wahad 1969-1978 4. Mansyur Wahad 1978-1983
Sumber Data: Arsip Kantor Lurah Tanjung Batu Di bawah marga terdapat dusun pengandang yang dipimpin oleh kerio , terdapat juga kemit dalam urusan keamanan dusun. Di dalam sebuah dusun terdapat pula kampung-kampung yang dipimpin oleh penggawo . Baik pembarap, kerio maupun penggawo , semuanya berada dibawah komando dari pasirah yang merupakan kepala marga. (Wawancara Margani, 18 Januari 2024, Tanjung Batu)
Perkembangan Politik Marga Tanjung Batu Tahun 1971-1983 Pada tahun 1974 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 5 tahun 1947 tentang Pemerintahan di Daerah, Undang-undang ini tidak hanya mengatur Pemerintahan Daerah, tetapi juga Pemerintahan Pusat di Daerah, Lembaga Pemerintahannya dan lain sebagainya. Mengenai desa disebutkan dalam bagian V pasal 88 sebagai berikut peraturan tentang pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undang-undang. Baru pada tahun 1979 undang yang dinantikan ini dikeluarkan yaitu Undang-undnag Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mencabut Undang-Undang No.19 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Desapraja. (Adhuri, 2002). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat, yaitu pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. Pemerintah desa
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Yang dimaksud dengan desa adalah organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat. Oleh karena dusun (lama) adalah organisasi pemerintahan yang terendah maka dusun (lama) dijadikan desa dalam sistem pemerintahan baru. Dengan demikian maka tidak ada lagi tempat bagi marga di Sumatera Selatan sebagai suatu organisai pemerintahan. Dibawah desa ada dusun, sebagaimana juga marga terdiri dari dusun-dusun. Perbedaannya terletak kepada dusun yang semula adalah kesatuan daerah hukum territorial dan mempunyai pemimpin yang dipilih, kini dusun menjadi daerah lingkungan dalam desa. (Wawancara H. Saibi, 28 Februari 2024, Tanjung Batu)
Marga Tanjung Batu berubah menjadi sistem pemerintahan Kecamatan yang terdiri dari beberapa desa dan kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah di tingkat lokal. Perbedaan- perbedaan yang prinsipil antara kedua jenis pemerintahan adalah sebagai berikut Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan dan menyelenggarakan rumah tangga sendiri, sedangkan Pemerintahan Kelurahan merupakan Pemerintahan Wilayah administratif di dalam kota-kota. (Yunaldi, 2024)
Perkembangan Ekonomi Marga Tanjung Batu Tahun 1950-1983 Marga Tanjung Batu termasuk sebagai marga sikep , mempunyai tugas-tugas tertentu dari Sultan dan Kesultanan. Misalnya kewajiban dan komitmen menjamin marga-marga sikep membawa barang-barang pertaniannya ke ibu kota Palembang atau memberikan pendayung- pendayung untuk sampan Kesultanan yang disebut pencalang . Kemudian juga mengkoordinasikan masyarakat sikep untuk memberikan tenaga ahli yang membantu pembangunan gedung, rumah dan perahu untuk Kesultanan Palembang. Marga Tanjung Batu yang termasuk wilayah sikep membuatnya bebas dari pungutan pajak dan upeti. (Istianda et al., 2023) Beberapa sumber-sumber pendapatan asli marga Tanjung Batu pertama pajak marga, bagi dari masyarakat marga Tanjung Batu yang memakai barang atau benda milik marga akan di kenakan pajak. Kedua, sewa tanah , dihasilkan dari masyarakat yang menyewa atau memakai tanah marga untuk berkebun. Ketiga, lelang lebak lebung, sungai dan tanah nyurung. Pajak dari lelang lebak lebung ditanggung oleh orang yang akan memancing di lebak tersebut, namun sebelum mengambil ikan lebak terlebih dahulu harus dibayarkan kepada marga. Dengan pendapatan asli Marga Tanjung Batu dapat membiayai aktivitas-aktivitas para Pasirah, Pembarap, Kerio, Penggawo , Penghulu dan Khatib , seperti diberikan seragam pakaian dinas, dan lain-lain. (Wawancara H. Sofyan Hamid, 28 Februari 2024, Tanjung Batu) Marga Tanjung Batu termasuk kedalam kedua pendapatan lelang terbanyak, setelah marga Meranjat. (Wawancara H. Sofyan Hamid, 18 Januari 2024, Tanjung Batu) Pada zaman kesultanan Palembang sistem ini telah berlaku, kemudian pada zaman Hindia Belanda diteruskan kembali melalui pemberian kuasa penuh kepada pemerintahan marga yang diketuai oleh seorang pasirah (Dareda et al., 2023).
Perkembangan Sosial Budaya Marga Tanjung Batu 1950-1983 Pada masa pemerintahan marga Tanjung Batu, partisipasi masyarakat sebenarnya tidak terlepas karena memiliki manfaat yang nyata dirasakan oleh masyarakat dan pemimpin yang dapat dijadikan sebagai teladan yang baik. Adanya istilah yang dikenal dengan gawe dusun dalam pemerintahan dahulu. Gawe dusun dilakukan oleh penanggung jawab dusun yakni kerio atau pembarap dengan berkoordinasi bersama masyarakat, melakukan musyawarah mengenai pembangunan dusunnya. Seperti membangunan Masjid, balai marga, pasar, jalan, dan lain-lain. Dengan kondisi masyarakat yang majemuk dan sangat terbuka, terutama karena ada keselarasan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
antara berbagai pihak namun mereka tetap saling memberikan dukungan satu sama lain. (Wawancara H. Sofyan Hamid, 28 Februari 2024, Tanjung Batu) Dalam hal ini biasanya setiap kepala keluarga akan mengirim satu atau lebih dari anggota keluarganya untuk membantu proses pembangunan. Masyarakat di marga Tanjung Batu memiliki jiwa sosial yang tinggi, karena bukan hanya saat pembangunan dusun saja, dalam hal kegiatan lainnya seperti bantuan musibah kematian, perayaan hari besar agama, dan hajatan perkawinan juga ikut berpartisipasi saling bergotong royong. (Wawancara Subhan Noviandi, 03 Februari 2024, Tanjung Batu)
Dalam sistem sosial di kehidupan berumah tangga marga Tanjung Batu ialah patrilineal. Masyarakat marga Tanjung Batu yang menganut sistem patrilineal dalam keluarga biasanya sangat membatasi gerak kerabat perempuan mereka. (Wawancara H. Maryani, 21 Januari 2024, Tanjung Batu) Di dalam keluarga, laki-Iaki bertugas menjaga martabat saudara perempuan dan keluarganya. Sedangkan prinsip hubungan kekerabatan marga Tanjung Batu adalah bilateral. Walaupun begitu pola menetap sesudah kawin biasanya adalah uksorilokal , karena pasangan baru biasanya mendirikan rumah tangganya dekat lingkungan pemukiman keluarga luas pihak perempuan. (Pratama, 2017)
Di marga Tanjung Batu, pada sistem kehidupan saat kelahiran biasanya di lakukan ” Ngantung buai ”. Tradisi Ngantung buai , merupakan tradisi warisan yang terus di lestarikan dari generasi ke generasi, selain digunakan sebagai momentum untuk meresmikan nama bayi yang baru lahir, juga merupakan tradisi selamatan yang dilakukan atas dasar bersyukur pada yang Maha Kuasa karena lahirnya anak. Berbeda dengan tradisi selamatan lain, karena tradisi ini dilakukan keesokkan hari setelah tali pusar bayi yang baru lahir terlepas dan selanjutnya dimandikan dengan air di campur bunga. (Wawancara Margani, 18 Januari 2024, Tanjung Batu)
Selanjutnya pada sistem kehidupan jika dilihat dari pernikahan di marga Tanjung Batu terdapat beberapa nilai sosial yakni tradisi merabo (masak-masak) biasanya ibu-ibu memasak lauk-pauk, bapak-bapak memasak nasi, bujang-bujang ada yang membuat minuman. Mendekorasi panggung untuk bujang-bujang dan gadis-gadis mendekorasi rumah mempelai perempuan. Tradisi ngajak’i yakni mengundang orang-orang di dusun untuk menghadiri acara, dan tradisi ngambek ari yakni memberi bantuan berupa uang maupun bahan-bahan pokok seperti beras, gula, kopi, nanas, dan lain sebagainya untuk orang yang mengadakan acara. (Wawancara Drs. As’ad Mukti, 28 Februari 2024, Tanjung Batu) Pada saat kematian, masyarakat marga Tanjung Batu memanfaatkan momen kematian sebagai aktivitas sosial keagamaan. Tradisi kematian di masyarakat sekitar yakni berupa: 1. Nigo hari yaitu tradisi yag dilaksanakan pada hari ke tiga setelah almarhum meninggal dunia.
2. Nujuh hari yaitu tradisi yag dilaksanakan pada hari ke tujuh setelah almarhum meninggal dunia.
3. Empat puluh hari yaitu tradisi yang dilaksanakan pada hari ke empat puluh setelah almarhum meninggal dunia.
4. Nyeratus hari yaitu tradisi yang dilaksanakan pada hari ke seratus setelah almarhum meninggal dunia.
Kegiatan ini berupa mendo'akan orang yang sudah meninggal kepada Allah SWT agar amal ibadahnya selama diduia diterima di sisi Allah SWT. Biasanya diisi oleh para Ustadz maupun masyarakat sekitar. (Wawancara Armeddy, 20 Januari 2024, Tanjung Batu)
Penghapusan Sistem Pemerintahan Marga Tanjung Batu pada Tahun 1983 Pada periode awal Pemerintahan Indonesia, sistem pemerintahan Marga masih diakui keberadaannya. Bagian penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyebutkan: ”…Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa” (Rusdiana, 2019).
Pada masa Orde Baru, sekali pun Marga masih tercantum dalam konstitusi tetapi pengakuannya hanya sekedar diakomodasi. Secara nyata pengakuan terhadap Zelfbesturendelandschappen dan Volksgemeenschappen tidak dilaksanakan. Penerapan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 telah membuat sistem pemerintahan masyarakat asli hilang. Oleh karena UU tersebut menyeragamkan kedudukan pemerintahan desa, mengatur bentuk dan susunan pemerintahan desa sesuai dengan rancangan pemerintah. (Yunaldi, 2024) Mengacu pada Undang-Undang Nomor diterapkan penyeragaman sistem pemerintahan seluruh Indonesia termasuk sistem pemerintahan Marga yang ada di Sumatera Selatan. Dikeluarkannya Surat keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan No. 142/KPTS/III/1983 tentang pertama penghapusan sistem Marga di Sumatera Selatan (Sari, 2018).
Melalui SK Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumsel tanggal 24 Maret 1983 No. 142 KPTS/1/1/1983 telah diambil beberapa keputusan penting tentang Marga. Semua kesatuan pemerintahan yang disebut Marga dihapuskan dengan perangkat-perangkatnya yang ada dan sekaligus dibentuk Pemerintahan Desa yang lingkup kekuasaan wilayahnya (ambtsgebied) meliputi wilayah Dusun (lama) yang berada dibawah nauangan eks Marga yang dihapuskan (Istianda et al., 2023). Pemerintah Daerah mengambil jalan praktis menjadikan setiap Dusun lama menjadi Desa, dan Kepala Desa lama diangkat sebagai Pejabat Kepala Desa sementara. Didorong pula oleh pemikiran bahwa bertambah banyak jumlah Desa bertambah untung Daerah dalam hal penerimaan setiap tahun Banpres (Bantuan Presiden), karena perhitungan didasarkan pada jumlah Desa, istilah mana telah dipergunakan sebagai penamaan Dusun (bagian dari eks Marga) sebelum berlaku UU No. 5 /1979. (Irwanto, 2017)
Melalui undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintah Desa. Undang-Undang ini melakukan penyeragaman Desa. Struktur pemerintahan desa di seluruh Indonesia yaitu Pertama , penghapusan sistem Marga di Sumatera Selatan SK Gubernur tersebut sangat dipegaruhi oleh UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. UU 5/1979 ini secara tegas menyatakan pembaruan sistem marga di Sumatera Selatan. (Adhuri, 2014) Kedua, pasirah dan semua instrumen marga dipecat dengan hormat diganti dengan desa sesuai dengan definisi yang ada pada UU No. 5/1979. Ketiga, Kerio sebagai kepala Dusun, akan menjadi kepala desa sesuai dengan UU No.5/1979. Implikasi Undang-Undang dan Surat Keputusan tersebut adalah rusaknya lembaga-lembaga tradisional dan adat bahkan marga sebagai sistem pemerintahanpun dihapuskan. Menurut peneliti dampak penghapusan Marga megubah para tokoh-tokoh atau pemimpin lokal dalam struktur pemerintahan Marga seperti Para Pasirah, Juru tulis, Kamit, Pembarap, Penghulu, Khotib, Kerio, Penggawo. Digantikan dengan para pejabat-pejabat baru baik dalam pemerintahan Kecamatan maupun di tingkat Desa. Jadi semenjak pemerintahan marga dihapuskan pada tahun 1979 dan diresmikan dengan surat keputusan gubernur Sumatera Selatan tahun 1983. (Sari, 2018)
Setelah sistem marga di Sumatera Selatan resmi dihapuskan, pada hari itu seluruh pasirah di Provinsi Sumatera Selatan dikumpulkan, dan pada saat itu pula sistem marga dinyatakan bubar, tidak berlaku lagi. Diperkirakan pada saat dibubarkannya marga ini ada sekitar 500 orang pasirah
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
yang hadir, yang berarti ada sejumlah itu pula marganya. Para pasirah yang dulunya merupakan pasirah hasil pemilihan rakyat diberi pesangon Rp. 100.000,00 perorang, sedangkan pasirah yang bukan hasil pemilihan oleh rakyat diberi pesangon Rp. 50.000,00 perorang. (Rusdiana, 2019) Walaupun pada saat pembubaran marga diumumkan bahwa pasirah masih tetap mengurus hal-hal yang menyangkut adat istiadat, tapi di marga Tanjung Batu dalam kenyataannya tidak demikian. Berbagai urusan masyarakat itu telah terkotak-kotak di mana setiap masalah mempunyai jalurnya sendiri-sendiri, misalnya urusan batas-batas tanah adalah urusan Kepala Desa dan Camat, urusan sengketa dan ditangani posisi, dan sebagainya. Hal-hal demikian pada masa lalu amalah urusan adat, jadi harus ditangani oleh pasirah dan biasanya dibantu oleh pembarab. (Wawancara H. Sofyan Hamid, 28 Februari 2024, Tanjung Batu)
KESIMPULAN Sistem pemerintahan marga Tanjung Batu mulai berkembang sejak tahun 1855 setelah berakhirnya Kesultanan Palembang, dan sudah teratur dengan adanya pemimpin resmi disebut Depati yang ditetapkan berdasarkan hasil dari pemilihan langsung oleh rakyat yang disebut dengan mancang atau sama dengan pemilu. Sehingga marga Tanjung Batu pada masa kolonial 1855-1950 memiliki 12 Pasirah . Pada sistem politik Marga Tanjung Batu dikeluarkan salah satunya Undang-undang No.5 Tahun 1979 adalah Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat, yaitu pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. Terlihat bahwa mrga Tanjung Batu pada tahun 1970-1984 berkembang dengan memiliki 6 camat di Kecamatan Tanjung Batu dan 3 pasirah yang saling berdampingan.
Marga Tanjung Batu termasuk sebagai marga sikep, beberapa anggaran marga Tanjung Batu seperti pajak marga, sewa tanah, lelang lebak lebung, sungai dan tanah nyurung . Pada sistem sosial dan budaya, partisipasi masyarakat sebenarnya tidak terlepas dari adanya panutan atau contoh dari keberhasilan suatu pekerjaan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI Data Informan
No
Nama Usia Pekerjaan 1 H. Sofyan Hamid 71 Th Mantan Pesirah (1976-1983) dan Kepala Desa Pertama Tanjung Batu, Anggota DPR(1992-1997) 2 Drs. As’ad Mukti 73 Th Tokoh Masyarakat Tanjung Batu, Pensiunan Disbud OKI 3 Hj. Maryani 84 Th Anak Pembarap Tanjung Batu Depati H. Mahrob 4 H. Saibi 66 Th Pemangku Adat Tanjung Batu 5 Subhan Noviandi 44 Th Anggota DPRD OI Dapil Tanjung Batu 6 Margani 67 Th Arkeolog Pusat Arkeolog Jakarta asal Tanjung Batu 7 Armeddy 75 Th Pemangku Adat Tanjung Batu

## Sumber Pustaka
Adelia, M., Hasan, Y., & Sair, A. (2019). Perkembangan Pemerintahan Marga di Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun 1975-1983 . Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah , 8(1), 17-35.
Adhuri, D., S. (2014). Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Antropologi Indonesia , 68, 1-12 Apriadi, B., Setiawan, D., & Chairunisa, E. D. (2017). Jejak Kebudayaan Austronesia di Pantai Timur Sumatera Selatan. Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah , 3 (1), 73-79.
Apriyanti, E., & Dienaputra, R. D. (2015). Pemerintahan Marga Di Lubuklinggau Tahun 1855- 1983. Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research , 7(2), 233-248. Dareda, B. J., Kaawoan, J., & Kumayas, N. (2023). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa Dalam Membahas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Studi di Desa Rainis Kecamatan Rainis. Jurnal Governance , 3(1), 1-9. Firmansyah, M., & Masrun, M. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan , 3 (2), 156-159. Hidayah, Z., & Radiawan, H. (1993). Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan . (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).
Hanafiah, J. (1996). Sejarah Pemerintah Pemerintah di Daerah Sumatera Selatan . (Palembang: Pemprov Tk 1 Sumatera Selatan) Ilhamudin, I. (2020). Sejarah Perkembangan Kebudayaan Islam di Ogan Ilir, 1932-2004. Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban Islam , 3 (2), 104-123. Irwanto, D., Murni, & Supriyanto. (2010). Iliran dan Uluan: Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang . (Yogyakarta: Eja Publishers). Irwanto, D. (2012). Konsepsi Kepuyangan dan Konstruksi Kultural Masyarakat Uluan Sumatera Selatan. In Bambang Budi Utomo (Eds.) Musi Menjalin Peradaban Warisan Budaya sebagai Identitas . (Palembang: Tunas Gemilang). Irwanto, D., & Sair, A. (2014). Metodologi dan Historiografi Penelitian Sejarah . (Yogyakarta: Penerbit Eja Publisher). Irwanto, D. (2017). Malaise dan Lambang Kekayaan Ekonomi Penguasa Lokal di Palembang, 1929– 1942. Lembaran Sejarah , 13(1): 48-71 Irwanto, D., Purwanto, B., & Djoko, S. (2018). Historiography and Ulu Identity in South Sumatra. Mozaik Humaniora , 18(2): 157-166 Ismail, M. A. (2004). Marga di Bumi Sriwijaya: Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Uluan Sumatera Selatan . (Palembang : Unanti Press). Istianda, M., Irwanto, D., & Giyanto. (2023). Jalan Kembali ke Sistem Marga di Sumatera Selatan . (Sumatera Selatan: Penerbit Aksara Pena). Kurniati, S. (2020). Interpretasi Isi Prasasti Telaga Batu sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah. Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah , 6 (1), 25-29. Lisnani, L., Putri, R. I. I., Zulkardi, Z., & Somakim, S. (2022). Studi Etnomatematika: Rumah Limas Di Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputera Dewa. Teorema: Teori dan Riset Matematika , 7 (2), 351-364. Meileni, H., Apriyanti, D., & Choirudin, C. (2018). Implementasi Mobile Gis Pemetaan Objek Wisata Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah Fifo , 10(1), 99-104. Muhidin, R. (2018) Penamaan Marga dan Sistem Sosial Pewarisan Masyarakat Sumatera Selatan. Jurnal Kebudayaan , 13(2), 161-175. Panji, K.A.R., & Suriana, S. (2014). Sejarah Keresidenan Palembang. Tammadun , 14(2), 129-146. Pratama, C. R. P. (2017). Value Children Dalam Budaya Adat: Eksistensi Anak Laki-laki Pada Keluarga Suku Komering. An Nisa’a , 12(1), 89-98.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Pribadiono, A. (2016). Lembaga Desa Adat dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: antara Kemandirian dan Subordinasi Pengaturan. Lex Jurnalica , 13 (1), 145649. Rahayu, S., & Sari, M. N. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan. Agregate , 5 (2), 105-114.
Royen, V., (1927). De Palembangsche Marga en Haar grond en Waterrecthen . (Leiden: LG Van den Berg) Rusdiana, Y. T. (2019). Sejarah Marga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (1850- 1983). Jurnal Historia , 7(1), 95-106. Sair, A. (2012). Metodologi Sejarah dan Implementasi dalam Penelitian. Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah , 2(2), 1-14. Sejati, W. (2010). Pelaksanaan Otonomi Desa pada Masa Hindia Belanda sampai Masa Reformasi. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press). Sari, D. (2018). Dinamika Perubahan Tradisi Kumpul Batin Di Lima Rumpun Desa Kuang: Desa Beringin Dalam, Marga Muara Kuang Periode 1960-2000 . (Palembang: Rafah Press).
Sepriady, J. (2023). Implementasi Nilai Gotong Royong dalam Meningkatkan Karakter Bangsa Melalui Naskah Syair Perang Palembang 1819. Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah , 9 (1), 61-67. Susetyo, B., & Ravico, R. (2021). Perubahan Birokrasi Marga Wilayah Musi Ulu Di Afdeeling Palembangsche Bovenlanden 1906-1942. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya , 15(2), 305-320. Susilo, A., & Sarkowi, S. (2020). Sejarah Surulangun Sebagai Ibukota Onder Afdeling Rawas Tahun 1901-1942. Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya , 10(1), 48-66. Syawaludin, M. (2014) Analisis Sosiologis terhadap Sistem Pergantian Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam. Intizar , 20(1), 139-162.
Syawaludin, M. (2016). Pengelolaan Sistem Sosial Marga Di Sumatera Selatan: Telaah atas Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons. Jurnal Sosiologi Reflektif , 10(1), 175-198. Thahir, B. (2019). Studi Kemungkinan Desa Kembali Menjadi Komunitas Mandiri . (Bandung: IPDN) Widjaja, A. W. (2003). Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. (Jakarta: Rajagrafindo Persada) Yunaldi, W. (2024). Nagari dan Negara: Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde , 180, 101-131. Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).