## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  beberapa  tahu terakhir  menajdi  masalah  yang  serius  dan  telah mencapai  keadaaan  yang  memprihatinkan,  sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah tigkat nasional. Pernyalahgunaan  narkoba  masih  menjadi  masalah kronis, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnnya  bandar-badnar  narkoba  internasional dalam  beberapa  tahun  terakhir  menjadi  bukti  bahwa
Indonesia  sedang  berada  dalam  kondisi  darurat narkoba.
Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai  seluruh  penjuru  daerah  dan  ridak  lagu mengenal  starata  sosial  masyarakat,  penyalahgunaan narkoba  saat  ini  tidak  menjangkau  kalangan  yang  tidak berpendidikan  saja  aka  tetapi  penyalhunaan  narkoba telah  mnyebar  di  semua  kalangan  bahkan  sampai  pada kalangan  pendidikan.  Mengingat  berbagai  dampak  yang

## IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAAN GELAP NARKOBA (P4GN) BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNNP KALIMANTAN TENGAH
Implementation of drug eradication prevention and illegal Peredation Program (P4GN) of community Empowerment BNNP in central Kalimantan
Karyono *
Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email:
karyono@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Fokus peneltiian ini adalah implementasi program P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat  BNNP  Kalimantan  Tengah  di  SLTA  Kota  Palangkaraya.  Hal  ini karena  kasus  narkoba  yang  melibatkan  pemudah  dan  pelajar  pada  tahun  2015 berjumlah  330  kasus.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeksripsikan  dan menganalisis implementasi program P4GN Bidang Pemberdayaan Masyrakat Di Sekolah  Lanjut  Tingkat  Atas  Kota  Palangkaraya  dan  menganalisis  faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Sedangkan  desain  penelitian  ini adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program P4GN  bidang  pemberdayaan  masyrakat  di  lingkungan  SLTA  Palangkaraya  pad aumumnnya  sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  pedoman  pelaksanaan program  P4GN.  Faktor  penghambat  implementasi  program  tersebut  adalah masalah  anggaran,  sumber  daya  manusia,  kurangnnya  pemahaman  terhadap panduan  teknis  pelaksanaan  program  p4GN  di  sekolah  dan  tidak  adannya regulasi terkait pelaksanaan P4GN di lingkungan SLTA di Kota Palangka Raya.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pencegahan
Pemberdayaan
Keywords : Implementation
Policy Prevention Empowerment

## Accepted
June 2017

## Published
Oktober 2017

## Abstract
The  focus  of  this  study  is  the  implementation  of  P4GN  program  of  Community Empowerment BNNP Central Kalimantan in SLTA Kota Palangkaraya. This is because the case of drugs involving the worship and students in 2015 amounted to 330 cases. The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of P4GN program in the field of empowerment in the high school level top of Palangkaraya city and analyze the factors that are becoming an obstacle in implementing the program.
This type of research is qualitative research. While the design of this research is case studies. The results showed that the implementation of P4GN program in the field of empowerment  in  Palangkaraya  SLTA  environment  is  already  running  well  by  the guidelines  of  implementation  of  P4GN  program.  The  inhibitory  factor  of  the implementation of the program is a matter of budget, human resources, the ability to understand  the  technical  guidance  of  the  implementation  of  p4GN  programs  in schools  and  the  regulation  related  to  the  implementation  of  P4GN  in  the  SLTA environment in the city Palangka Raya.
ditimbulkan  sebagai  akibat  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkoba  yang  dapat  merugikan  diri sendiri,  keluarga,  bangsa  dan  negara maka penanggulangannya memerlukan
pendekatan komprehensif, multidisiplin, kordinasi dan
keterpanduan lintas sektor, serta partisipasi masyarakat.
Pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan intruksi  Presiden  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Peredaraan  Gelap  narkoba  (P4GN).  Program  P4GN tidak hnya bersifat penycegahan bahaya penyalahgunaan narkoba,  akan  tetapi  meliputi  kegiatan  penegakan hukum  bagi  penyalahguna  narkoba  dan  kegiatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Tugas koordinasi  program  P4GN  tersebut  secara  nasional dilaksanakan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  dan Korrdinasi  Program  P4GN  pada  tingkat  provinsi dilakukan Badan Narkotika Provinsi.
Di  Kalimantan  Tengah  berdasarkan  data  dari  Polda Kalteng mengenai kasus narkoba periode Bulan januari- Desmber  tahun  2016  jumlah  pelaku  kasus  narkoba berjumlah 979 orang, denganjenais kasus sabu sebanyak 513  kasus,  ekstasi  3  kasus,  UU  Kesehatan  258  kasus dan  Miras  83  Kasus.  Sedangkan  data  rekapitulasi penyidikan  Tindak  Pidana  Narkotika  BNNP  Kalimatan Tengah  periode  Januari-Desember  2016  jumlah  tindak pidana 18 kasus, jumlah kasus yang sudah terselesaikan 11  tindak  pidana  dan  jumlah  pelaku  kasus  narkoba  26 orang.  Dengan  Barang  bukti  sabu  536,49  gram  dan ekstasi 45 butir.
Kota Palangka Rayasebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah  tergolong  rawan  dalam  penyalagunaan Narkoba,  Khususnnya  Remaja  atau  Pelajar.  Hal  ini karena  ada  330  kasus  melibatkan  pemuda  dan  pelajar Kota  Palangka  Raya.    Dan  yang  berhasil  diungkap  27 pelajar  terbukti  masuk  jaringan  pemakai  narkoba  di
lingkungan sekolah Di Kota Palangka Raya, selanjutnnya mereka  menajalani  prosees  hukum  dan  diwajibkan mengikuti program rehabilitasi di Klinik BNNP Provinsi Kalimantan Tengah.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan  jenis  penelitian  menggunakan  penelitian  studi kasus.  Riset  kualitatif  ini  ertujuan  utnuk  menjelaskan fenomena yang sedalam-dalamnnya melaku pengumpulan data yang mendalam. Oleh karena itu unit anlisis  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif, informasi dari informan yang berupa kata-kata, kalimat- kalimat  atau  narasi-narasi  yang  diperoleh  dari wawancara  mendalam  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  program  P4GN  Bidang  Pemberdayaan Masyarakat  di  Lingkungan  Pendidikan  Sekolah  Lanjut Tingkat Atas di Kota Palangka Raya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  P4GN  merupakan  suatu  Strategi  Nasioanl yang disususn melalui Inpres No.12 Tahun 2011 untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba. Keberhasilan  suatu  program  kebijakan  dipengaruhi oleh  kinerja  impelementasi  dalam  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan.  Aktivitas  implementasi  biasanya terkandung  beberapa  faktor  yakni  siapa  pelakunnya, berapa  anggaran,  bagaimana  dan  sarana  prasarana pendukungnnya,  siapa  kelompok  sasarannya  dan bagaimana manajemen program atau proyeknnya. Salah  satu  bidang  di  lembaga  BNNP  Kalteng  yang bertugas  melaksanakan  Program  P4GN  adalah  bidang pemberdayaan  masyrakat  dimana  salah  satu  sasaran pelaksanaan  programnnya  dilakukan  di  lingkungan pendidikan.  Dalam  pelaksanaan  tugas  P4GN  bidang pemberdayaan  masyarakat  prinsip  yang  semula pemberian  pelayanan  kepada  sasaran  tertentu  di masyarakat  menjadi  pemberdayaan  masyarakat  untuk mengembangkan  dan  melaksanakan  rencana  kegiatan
Karyono,  Karyono.  2017.  Implementasi  Program  Pencegahan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba (P4GN) Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNNP Kalimantan Tengah
mereka  sendiri.  Oleh  karena  itu  masyarakat  perlu digerakkan  agar  mampu  mengatasi  masalah  mareka sendiri.
Tugas  pemerintah  adalah  sebagai  fasilitator  yang mendorong proses pembangunan kesadaran masyarakat  membangun  sistem  dan  mekanisme  kerja, menyusun  oedoman,  melatih  dan  mednidik  sumber daya  manusia  serta  membina  masyrakat  agar  mampu menyusun  dan  melaksanakan  program  P4GN  yang sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Aabila pemeberdayaan  masyarakat  ini  sudah  dilaksanakan dengan  baik,  pemerintah  telah  melaksanakan fungsinnya
yaitu
pemberdayaan masyarkat (empowering) makan selanjutnnya diharapkan masyraakat  akan  berperan  serta  secara  aktif  untuk menanggulangi  permasalahan  narkoba  yang  terjadi  di lingkungannya.
Pelaksanaan  Program  P4GN  Bidang  Pemberdayaan  di lingkungan  pendidikan  kurang  didukung  anggaran APBN/ Non Dipa berupa razia di sekolah-sekolah, tes urine  dan  pemantauan  pelaksanaan  Program  P4GN  di Sekolah.  Dalam  pelaksanaan  kebijakan  agar  mencapai keberhasilan  maksimal  harus  dididentifikasikan  dan diketahui  karakteristik  pelaksanaan  kebijakan  haruslah orang-orang  yang  memiliki  dedikasi  pada  kebijakan yang  telah  di  tetapkan.  Pihak  BNNP  Kalteng memberikan  pelatihan  kepada  personil  sekolah  agar memiliki  kompetensi  yang  mencukupi  untuk melaksanakan  program  P4GN,  personil  sekolah  yang mengikuti  sosialisasi  dan  pelatihan  merupakan  orang- orang pilihan yang memiliki kompetensi dan etos kerja yang baik.
Dalah  satu  tekni  yang  dugunakan  untuk  mengatasi masalah  sikap  para  pelaksana  kebijakan  dengan pemberian penghargaan, baik uang atau lainnya. Hal ini menekankan  bentuk  perhatian  pihak  BNNP  Kalteng terhadap  pihak-pihak  terkait  yang  melaksanakan program  P4GN  di  lingkungan  Pendidikan.  Pemberian hadiah  ataupun  sertifikat  kepada  lembaga  pendidikan yang  menerapkan  program  P4GN  dengan  tujuan
membuat  pelksanaan  kegaitan  semakin  termotivasi untuk meningkatkan kualitas kerja.
Faktor-faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  Program P4GN  Bidang  Pmeberdayaan  masyrakat  di  Lingkungan pendidikan SLTA antara lain :
1. Anggaran pelaksanana program P4GN
Minimnnya  program  kegiatan  yang  didukung anggaran  dalam  pelaksanaan  program  P4GN  di lingkungan  Pendidikan,  minimnnya  waktu  yang dimiliki  untuk  bisa  melaksanakan  pelaksaaan pelatihan  progam  secara  kontiyu  dikarenakan banyaknnya  kegiatan  yang  harus  dilaksanakan bidang pemberdaaan masyarakat.
2. Sumber daya manusia pelaksanan program P4GN Kurangnnya  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki, kurangnya  upaya  kreatif  dari  kader,  satgas, fasilitator  dan  penggiat  anti  narkotika  untuk berpartisipasi  aktif  dalam  program  tersbut. Kurangnnya  antusias  masyrakat  dalam  mengikuti kegiatan pemberdayaan pengiat anti narkoba yang dilaksanakan  oleh  BNNP  maupun  BNN  Kab.Kota karena  berbagaifaktor  seperti  arjak  wilayah  yang jauh  antar  desa  satu  denganyang  lain  dengan kabupaten/kota.
3. Kurangnnya  pemahaman  terhadp  panduan  teknis pelaksanaan program P4GN di sekolah Kurangn  efektifnnya  dan  efiseiennya  pengelola informasi  P4GN,  baik  dalam  hal  pendefinisian konten yang belum terintegrasi secara menyeluruh maupun  metode  penyampaian  yang  masih  parsial dan kurang tepat sasaran. Kurang kepedualian dan masih  ada  rasa  takut  masyarakat  dalam  upaya Bersama  pemberantas  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkoba.  Hal  ini  karena  sangat jarang  dilaksanakan  kegiatan  monitoring  dan evaluasi  mengenai  persoalan  dan  masalah kemandirian  personil  sekolah  dalam  pelaksanaan Program  P4GN  di  SLTA.  Serta  belum  ditentukan standar  kompetensi  yang  wajib  dimiliki  personil pelaksanan program P4GN di sekolah.
4. Tidak adanya regulasi terkait pelaksaaan  P4GN  di lingkungan  Pendidikan  SLTA  di  Kota  Palangka Raya.
Hal  ini  tentu  belum  adnaya  petunjuk  teknis pelaksanaan  kegiatan  program  P4GN  di  SLTA. Yang  membawa  presepsi  bahwa  tanggung  jawab pelaksanaan  program  P4GN  hanya  pada  Lembaga BNN  saja.  Hal  inilah  menjadi  kurang  evaluasi, pemnatauan dan pendampingan yang berkelanjutan dari pelaksaaan program P4GN baik BNN, BNNP dna BNNK tentang pelaksanaan rencana aksi para kader,satgas,  fasilitator,  pengiat  anti  narkoba  yang telah  dibina  sehinga  kurang  memberikan  dampak (ooucome) nyata bagi masyarakat sekitarnnya.

## KESIMPULAN
Program  P4GN  bidang  pemberdayaan  masyarakat  di lingkungan  SLTA  tidak  lepas  dari  kolaborasi  dengan berbagai  instansi  terkait.  Namun  progam  ini  dinilai belum  maksimal  yang  dilihat  dari  f  aktor-faktor  yang menghambat  pelaksanaan  Program  P4GN  Bidang Pmeberdayaan  masyrakat  di  Lingkungan  pendidikan SLTA antara lain :
1. Anggaran pelaksanana program P4GN
2. Sumber daya manusia pelaksanan program P4GN
3. Kurangnnya  pemahaman  terhadp  panduan  teknis pelaksanaan program P4GN di sekolah
4. Tidak adanya regulasi terkait pelaksaaan  P4GN  di lingkungan Pendidikan SLTA di Kota Palangka Raya

## REFERENSI
Abdul  Wahab,  Solichin.  2010. Analisis  Kebijaksanaan dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan Negara, Jakarta: BumiAksara.
Achmadi.  2016. Upaya  Pencegahan  dan  penaggulangan Narkoba  di  Lingkungan  Masyarakat. Prosiding
Seminar Internasional Guidance
and Counseling  Palangka  Raya,  23  January  2016.
Counseling  For  Everything.  ISSN  :  2502- 1915Agustino.  2008. Dasar-dasar  Kbeijakan Publik. Bandung : AIPI.
Arikunto,  Suharsimi.  2013. Prosedur  Penelitian  suatu pendekatan praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
Fadzrin,  Rifqy.  2015. Implementasi  Program  Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyalhgunaan dan
Peredaran  Gelap  Narkotika  (P4GN)  Di  Badan Narkotika  Nasional  Kota  (BNNK)  Singkawang.
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi  Negara.
Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015.
Himkat,  H.  2004. Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat.
Bandung : Penerbit Humoniora.
Keban,  Yeremias.  2004. Enam  Dimensi  Strategis Asdministrasi  Publik,  Konsep,  Teori,  dan  Isu. Yogyakarta : Gava Media.
Nawawi,  Ismail.  2009. Public  Policy  :  Analisis,  Strategi Advokasi teori dan Praktek. Surabaya : Cv. Putra Media Nusantara
Pasolong,  harbani.  2008. Teori  Administrasi  Publik. Bandung : Alfabeta.
Rahayu,  Sri,  dkk.  2014. Penyuluhan  Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat.  Volume  29  Nomor  4  Tahun 2014. Towakit,  Jethan.  2014. Pedoman  Pelaksanaan  P4GN
melalui  Peran  Serta  Kepala  Desa/Lurah  di
Tingkat Desa/Kelurahan. Tadbir Jurnal Manajemen  Pendidikan  Islam.  Volume  02
Nomor 2 Agustus 2014.
Winarno,  Budi.  2012. Kebijakan  Publik  :  Teori,  Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS.