## POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL YANG RESPONSIF DI ERA GLOBALISASI

## Putera Astomo
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat puteraastomo@unsulbar.ac.id

## Abstract
In  Indonesia,  education  is  a  top  priority  because  of  the  demands  of  globalization.  The government  focuses  on  building  a  National  Education  System  based  on  human  resource development  in  accordance  with  the  Preamble  to  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia.  The  seriousness  of  the  government  can  be  seen  through  the  politics  of  law  in  the formation of laws and regulations governing the education sector. This paper aims to examine how  responsive  legal  politics  can  be  realized  in  the  administration  of  the  National  Education System  in  the  era  of  globalization.  The  problem  that  arises  is  whether  the  government's  legal politics  in  education  has  been  responsive?  The  implementation  of  a  responsive  national education system in the era of globalization requires public participation in legal development in the field of education.
Keywords: Globalization; Political Law; Responsive; National Education System.

## Abstrak
Di Indonesia, pendidikan menjadi prioritas utama karena tuntutan globalisasi. Pemerintah fokus untuk membangun Sistem Pendidikan Nasional yang berbasis pada pengembangan sumber daya manusia  sesuai  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Keseriusan  pemerintah  terlihat  melalui  politik  hukum  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  bidang  pendidikan.  Paper  ini  bertujuan  mengkaji  tentang  bagaimana terwujudnya politik hukum yang responsif dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional di era globalisasi. Permasalahan yang muncul adalah apakah politik hukum pemerintah di bidang pendidikan sudah responsif? Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang responsif di era globalisasi menuntut partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum di bidang pendidikan.
Kata Kunci: Globalisasi; Hukum Politik; Responsif; Sistem Pendidikan Nasional.

## A. Pendahuluan
Era globalisasi menciptakan dunia tanpa batas  dan  membawa  pengaruh  yang  sangat besar  bagi  dinamika  kehidupan  umat manusia,  baik  aspek  politik,  hukum, ekonomi, sosial, budaya, termasuk pendidikan.  Pendidikan  menjadi  kunci utama  bagi  perkembangan  dan  kemajuan peradaban  suatu  negara  karena  dukungan kecerdasan  intelektual  seseorang.  Meskipun negara  kaya  akan  sumber  daya  alam  tetapi
miskin  sumber  daya  manusia  maka  negara pun  tidak  mampu  berdaya  mengelolanya. Oleh  karena  itu  negara  berperan  penting untuk  membangun,  mengembangkan,  dan memajukan  pendidikan  agar  terwujud sumber daya manusia yang dapat menguasai ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  demi kemajuan peradaban bangsa dan negara.
Era  globalisasi  membawa  tantangan baru  yang  harus  dijawab  oleh  pendidikan karena globalisasi menuntut perubahan pola pikir  seseorang.  Visi,  misi,  dan  strategi
pendidikan harus disusun dengan baik dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia  yang  dapat  menjawab  segala tantangan globalisasi di dunia pendidikan.
Begitupun  dengan  bangsa  Indonesia yang  dewasa  ini  sedang  menghadapi sejumlah tantangan yang sangat besar dalam pengembangan  mutu  sumber  daya  manusia. Selain menghadapi globalisasi dan dorongan untuk  mengembangkan  mutu  sumber  daya manusia,  juga  tantangan  dalam  menghadapi krisis  ekonomi,  yang  berdampak  kepada krisis  politik,  sosial  dan  bahkan  kepada disintegrasi  bangsa.  Salah  satu  substansi perubahan  dalam  reformasi  konstitusi  yang sangat  strategis  bagi  masa  depan bangsa  ini adalah masalah pendidikan nasional. Kesadaran  untuk  membenahi  masalah pendidikan  nasional  dirasakan  semakin mendesak mengingat pendidikan merupakan jalan  terbaik  bagi  bangsa  dan  negara  untuk mewujudkan  suatu  tatanan  masyarakat Indonesia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beradab dan berbudaya, cakap, terampil dan berpengetahuan  serta  bertanggungjawab dalam mengemban tugas dan kewajibannya, baik  sebagai  warga  masyarakat,  warga bangsa,  dan  warga  negara.  (Triningsih,
2017) Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional merupakan bagian dari
perencanaan  pembangunan  nasional  di negara  Indonesia.  Pembangunan  Sistem Pendidikan Nasional sepatutnya menerapkan prinsip  keseimbangan  hak  dan  kewajiban antara  pemerintah  dengan  warga  negara. Pemerintah  berwenang  mengatur  bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan kewajibannya adalah memberikan  perlindungan  hukum  terhadap hak  pendidikan  setiap  warga  negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap  warga  negara  berhak  mendapat Pendidikan”  serta  ayat  (3)  yang  berbunyi bahwa  “Pemerintah    mengusahakan  dan menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan
nasional,  yang  meningkatkan  keimanan  dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang diatur  dengan  undang-undang.”  Dari  sisi warga negara dengan rasa nasionalisme juga berkewajiban turut serta membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional. Keseriusan pemerintah
untuk membangun  Sistem  Pendidikan  Nasional  di era  globalisasi  tampak  melalui  politik hukumnya  dengan  membentuk  peraturan perundang-undangan untuk mengatur bidang pendidikan.  Permasalahan  yang  sering muncul  adalah  apakah  politik  hukum pemerintah  di  bidang  pendidikan  ini responsif atau belum, mengingat negara kita adalah negara hukum yang demokratis yang menghendaki  partisipasi  rakyat  dalam pembangunan hukum.
Oleh  karena  itu  permasalahan  yang dapat dirumuskan adalah: Pertama,
bagaimana era globalisasi dalam
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahun  dan  teknologi  saat  ini? Kedua, bagaimana  hubungan  antara  politik  hukum dengan hukum responsif? Ketiga, bagaimana politik  hukum  pemerintah  yang  responsif dalam  penyelenggaraan  Sistem  Pendidikan Nasional di era globalisasi?

## B. Pembahasan
1. Era Globalisasi dalam
Perkembangan  dan  Kemajuan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  semakin  mendorong  upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi  contohnya:  sebelum  munculnya laptop (notebook) kita menggunakan komputer.  Namun,  komputer  dirasakan hanya  dapat  dimanfaatkan  di  tempatnya karena terhubung langsung dengan perangkat kabel sehingga tidak dapat dibawa kemana-mana, sehingga orang yang bergelut di dunia teknologi berpikir untuk menciptakan  suatu  teknologi  yang  mudah dibawa  kemana-mana,  maka  dengan  ilmu pengetahuannya menciptakan teknologi baru
yakni laptop (notebook) untuk mengembangkan  dan  meningkatkan  fungsi komputer.  Penciptaan  laptop (notebook) bertujuan memudahkan konsumen melakukan  pekerjaannya  seperti  pengetikan dan sebagainya dalam keadaan di mana dan kapan  saja  (efisien  waktu)  serta  dapat dibawa kemana-mana.
Globalisasi  semakin  membuka  pintu- pintu  interaksi  antar  bangsa  di  dunia, konsekuensinya batas-batas politik, ekonomi,  sosial  budaya  menjadi  semakin kabur, bahkan tensi persaingan antar bangsa- bangsa  tersebut  akan  semakin  ketat  dan  tak dapat dihindari, terutama di bidang ekonomi, ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Oleh karenanya negara yang memiliki keunggulan dalam  bidang-bidang  tersebut,  akan  dapat mengambil  manfaat  atau  keuntungan  dari adanya globalisasi itu. (Efferi, 2015)
Pertanyaannya adalah, apakah globalisasi  itu?  Menurut  Malcom  Waters bahwa  globalisasi  adalah  sebuah  proses sosial  yang  berakibat  pembatasan  geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting  yang  terjelma  di  dalam  kesadaran orang.  Menurut  Emanuel  Richter  bahwa globalisasi  adalah  jaringan  kerja  global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat  yang  sebelumnya  terpencar- pencar  dan  terisolasi  ke  dalam  saling ketergantungan dan persatuan dunia. (Dasar,
2017)
Menurut Albrow (1990), bahwa “ Globalization  refers  to all  those  processes by  which  the  peoples  of  the  world  are incorporated into  a  single  world  society, global  society .  (Globalisasi  merupakan keseluruhan  proses  di  mana  orang-orang  di dunia  tergabung  menjadi  masyarakat  dunia yang satu atau masyarakat global)”. Menurut Edison  A.  Jamli  (2005),  bahwa  globalisasi sebagai  suatu  proses  tatanan  masyarakat yang  mendunia  tidaklah  mengenal  batas wilayah. Globalisasi pada hakekatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan,  kemudian  ditawarkan  untuk diikuti  oleh  bangsa  lain  yang  akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-
bangsa di seluruh dunia. Menurut Sztompka (2004),  bahwa  globalisasi  dapat  diartikan sebagai  proses  yang  menghasilkan  dunia tunggal.  Artinya,  masyarakat  di  seluruh dunia menjadi saling tergantung pada semua aspek  kehidupan,  baik  secara  budaya, ekonomi, maupun politik, sehingga cakupan saling ketergantungan benar-benar mengglobal. Misalnya, dalam bidang politik, globalisasi ditandai dengan adanya kesatuan supranasional dengan berbagai cakupan blok politik  dan  militer  dalam  NATO (North Atlantic  Organization), koalisi  kekuasaan dominan, dan organisasi berskala Internasional  seperti  PBB  (Perserikatan Bangsa Bangsa). (Efferi, 2015) Dari berbagai pendapat yang
mengemuka soal globalisasi, penulis berpendapat  bahwa,  globalisasi  merupakan masa  ketika  perkembangan  yang  terjadi dalam  kehidupan  manusia  seiring  kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Globalisasi  menciptakan  dunia  tanpa mempertimbangkan  aspek-aspek  batasan sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar  bagi  dinamika  kehidupan  manusia mulai  dari  aspek  politik,  ekonomi,  hukum, sosial,  dan  budaya.  Globalisasi  menjadikan dunia  seolah-olah  tidak  mengenal  batasan- batasan  sehingga  tampak  bahwa  dunia  ini penuh  dengan  persaingan,  tetapi  persaingan yang  timbul  lebih  banyak  persaingan  yang tidak  sehat  tanpa  memikirkan  dampak buruknya  bagi  kehidupan  manusia  itu sendiri.

## 2. Hubungan  antara  Politik  Hukum dengan Hukum Responsif
Apakah  yang  dimaksud  dengan  politik hukum?  Menurut  Soedarto,  politik  hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan- badan  negara  yang  berwenang  untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki,  yang  diperkirakan  akan digunakan  untuk  mengekspresikan  yang terkandung  dalam  masyarakat  dan  untuk mencapai yang telah dicita-citakan. Menurut Satjipto  Rahardjo  bahwa  politik  hukum adalah  aktivitas  memilih  dan  cara  yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial
dan  hukum  tertentu  dalam  masyarakat. (Sarip, 2018)
Menurut  Teuku  Mohammad  Radhie, politik  hukum  sebagai  suatu  pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang  berlaku  di  wilayahnya  dan  mengenai arah  perkembangan  hukum  yang  dibangun. (Astomo,  2014)  Sedangkan,  Mahfud  MD menyatakan  bahwa  politik  hukum  adalah garis  kebijakan  resmi  tentang  hukum  yang akan  diberlakukan  baik  dengan  pembuatan hukum  baru  maupun  dengan  penggantian hukum  lama  dalam  rangka mencapai  tujuan negara (Wibawa, 2016).
Apakah yang dimaksud dengan hukum responsif? Nonet dan Selznick mengualifikasikan  hukum  ke  dalam  3 kelompok  yang  merupakan tahapan-tahapan evolusi  dalam  hubungan  hukum  dengan tertib  sosial  dan  tertib  politik.  Ketiga kategori  hukum  tersebut  adalah:  (1)  hukum represif; (2) hukum otonom; dan (3) hukum responsif.  Hukum  represif  pada  prinsipnya mengakui hukum dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Pemberlakuan hukum represif tidak terlepas dari  integrasi  yang  dekat  antara  hukum  dan politik.  Wujud  dari  integrasi  yang  sangat dekat ini adanya suatu subordinasi langsung dari  institusi-institusi  hukum  terhadap  elit- elit  yang  berkuasa.  Hukum  otonom  disebut sebagai  pemerintahan  berdasarkan  hukum (rule of law). Hukum otonom memfokuskan diri pada peraturan dan hal ini menyebabkan hukum  otonom  cenderung  mempersempit cakupan  fakta-fakta  yang  relevan  secara hukum,  sehingga  memisahkan  pemikiran dari  realitas  sosial.  Hasilnya  adalah legalisme,  yaitu  sebuah  kecenderungan untuk  menyandarkan  diri  pada  otoritas hukum  dengan  mengorbankan  pemecahan masalah di tingkat praktik. Hukum responsif berorientasi  pada  hasil,  pada  tujuan-tujuan yang  akan  dicapai  di  luar  hukum.  Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi.  Ciri  khas  hukum  responsif adalah  mencari  nilai-nilai  tersirat  yang terdapat  dalam  peraturan  dan  kebijakan. Dalam  model  hukum  responsif  ini,  ada
ketidaksetujuan  terhadap  doktrin  yang dianggap sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel (Soenyono, 2011).
Berdasarkan definisi politik hukum dan hukum  responsif,  penulis  menarik  benang merah  hubungan  antara  politik  hukum dengan hukum responsif, bahwa pembentukan  hukum  harus  melibatkan partisipasi  masyarakat  karena  keberadaan hukum  bukan  hanya  berfungsi  mengatur kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  tetapi juga  menjadi  pedoman  dalam  kehidupan bermasyarakat (sosiologis).
Teori hukum responsif juga
berhubungan  dengan  konfigurasi  politik dalam  pembentukan  hukum.  Menurut Mahfud  MD  bahwa  teori  politik  hukum menjelaskan pola hubungan antara konfigurasi  politik  dengan  produk  hukum yang  dihasilkan  oleh  lembaga  kekuasaan dalam  negara.  Hukum  merupakan  produk politik  mengantarkan  pada  penentuan hipotesis  bahwa  konfigurasi  politik  tertentu akan  melahirkan  karakter  produk  hukum tertentu  pula.  Konfigurasi  politik  yang demokratis  akan  melahirkan  produk  hukum yang  berkarakter  responsif  atau  otonom, sedangkan  konfigurasi  politik  yang  otoriter (non-demokratis)  akan  melahirkan  produk hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks atau menindas
(Astomo, 2014).
3. Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem  Pendidikan  Nasional  yang Responsif di Era Globalisasi Apakah yang dimaksud dengan pendidikan? Menurut Ki Hadjar  Dewantara, pendidikan  merupakan  tuntunan  di  dalam hidup  tumbuhnya  anak-anak.  Adapun maksud  pendidikan,  yaitu  menuntun  segala kekuatan  kodrat  yang  ada  pada  anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi- tingginya. (Wasitohadi, 2014)
Bertand  Russel  (1993)  membedakan tujuan  pendidikan  menjadi  dua,  yang pertama  adalah  untuk  membentuk  pribadi yang  utuh  dan  yang  kedua  adalah  untuk
menghasilkan  warga  negara  yang  baik. (Septiarti et al., 2017)
Pendidikan  merupakan  sarana  yang paling efektif dalam menghadapi globalisasi. Melalui  pendidikan  juga  dapat  memberikan motivasi bagi tercapainya peningkatan mutu pendidikan yang signifikan dalam mengambil manfaat dari pengaruh globalisasi. (Nasution, 2015)
Menurut  Malik  Fadjar,  dari  sudut pandang  sosiologi,  pendidikan  selain berperan menyiapkan  manusia  untuk memasuki  masa  depan,  juga  memiliki hubungan dengan transformasi sosial, begitu juga  sebaliknya.  Berbagai  pola  sistem pendidikan  menggambarkan  corak,  tradisi, budaya,  dan  sosial  masyarakat  yang  ada. Penting  untuk  diperhatikan  adalah  bahwa suatu  sistem  pendidikan  dibangun  untuk melaksanakan  “amanah  masyarakat”  yaitu untuk  menyalurkan  anggota-anggotanya  ke posisi  tertentu.  Namun  saat  ini  arus globalisasi yang telah merambah ke seluruh aspek kehidupan adalah hal tak terhindarkan.  Bahkan  bersama  globalisasi, kosmopolitanisme,  dianut  sebagai  semacam “ideologi”  dan  multikulturalisme  semakin menjadi visi hidup berperadaban. Kenyataan ini  mengharuskan  adanya  strategi-strategi kependidikan  melalui  pranata-pranata  yang dikandungnya mampu mengakomodasi perubahan-perubahan  peradaban  global. Arah perubahan ini mengacu kepada hal-hal yang  bersifat  imperatif  maupun  empirik. Dalam  konteks  ini,  mau  tidak  mau,  pranata pendidikan  nasional  harus  melibatkan  diri dalam  pergumulan  sosial,  budaya,  politik dan  ekonomi  secara  umum.  Hal  ini  penting supaya  dunia  pendidikan  tidak  mandul  dan gamang dalam mengantisipasi era
globalisasi  yang  mendera  seluruh  aspek kehidupan  manusia  dewasa  ini.  (Rusniati,
2015)
Menurut  penulis,  yang  diungkapkan oleh  Malik  Fadjar  ini  berkaitan  dengan aspek  sosiologis dengan  pengelolaan pendidikan  di  era  globalisasi.  Dalam perspektif  sosiologis,  dunia  pendidikan  di era  globalisasi  memperlihatkan  adanya perubahan-perubahan sosial dalam
kehidupan  masyarakat  berkaitan  dengan pendidikan.  Apakah  yang  dimaksud  dengan perubahan sosial? Menurut Selo Soemardjan,  bahwa  perubahan  sosial sebagai perubahan pada lembaga kemasyarakatan  yang  memengaruhi  sistem sosialnya,  termasuk  di  dalamnya  nilai-nilai, sikap, dan pola perikelakuan antar kelompok dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis, bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan  yang  terjadi  dalam struktur dan fungsi masyarakat. (Septiarti et al., 2017)
Pengelolaan  pendidikan  di  zaman sekarang ini masih terjadi kesenjangan sosial terutama  pemenuhan  hak-hak  pendidikan yang tidak merata (adil) di seluruh wilayah. Ketidakadilan  inilah  yang  menimbulkan konflik  sosial  di  bidang  pendidikan  itu sendiri.  Realitas  yang  terjadi  selama  ini  di Indonesia  berkaitan  dengan  pendidikan, masih  banyaknya  kesenjangan  sosial  yang terjadi dalam masyarakat untuk memperoleh pendidikan  karena  faktor  ekonomi  dan budaya.  Bagi  daerah-daerah  yang  terpencil atau  lokasi  yang  sulit  untuk  diakses,  proses pendidikan tidak berlangsung secara optimal. Perhatian dari pemerintah mengenai pendidikan  tidak  serta  merta  dipenuhi layaknya daerah-daerah yang mudah diakses oleh  pemerintah.  Hal  ini  menjadi  ironis kehidupan yang terjadi di Indonesia, di satu sisi  pendidikan  merupakan  hak  yang  oleh Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945 diakui, namun dalam kenyataan, pendidikan  itu  sendiri  masih  belum  bisa dinikmati  masyarakat  secara  utuh  atau maksimal.  Perlu  keseriusan  pemerintah  dan peran serta masyarakat untuk bersatu dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat memberikan  kebutuhan  yang  menunjang proses  pendidikan  dari  wilayah  perkotaan hingga sampai daerah-daerah yang terpencil atau  pelosok.  Peran  masyarakat  diperlukan untuk  memberikan  dorongan  kepada  antar warga negara bahwa pendidikan mempunyai arti  penting  dan  tujuan  yang  mulia khususnya  menjadikan  bangsa  Indonesia mempunyai  kualitas  yang  baik  di  mata
dunia.  Kesenjangan  sosial  berkaitan  dengan pendidikan  harus  mampu  diminimalisir bahkan  diselesaikan  agar  tidak  menjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat. (Hidayat, 2017)
Oleh  karena  itu  menurut  penulis,  agar sektor  pendidikan  di  tanah  air  mampu mengakomodasi perubahan-perubahan sosial dan  mencegah  kesenjangan-kesenjangan sosial  dalam  masyarakat,  negara  perlu membangun suatu sistem yang komprehensif  yakni  Sistem  Pendidikan Nasional yang berkeadilan sosial sebagaimana  yang  diamanahkan  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945  Alinea Keempat yang menyebutkan bahwa “Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia  yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Apakah  yang  dimaksud  dengan  Sistem Pendidikan  Nasional?  Menurut  Sunarya, bahwa  pendidikan  nasional  adalah  suatu sistem  pendidikan  yang  berdiri  di  atas landasan  dan  dijiwai  oleh  falsafah  hidup suatu  bangsa  dan  tujuannya  bersifat mengabdi  kepada  kepentingan  dan  cita-cita nasional  bangsa  tersebut.  Bertolak  dari pengertian  tersebut,  pendidikan  nasional pada  hakikatnya,  mengandung  makna kuantitatif  dan  kualitatif.  Secara  kuantitatif bagaimana menjadikan pendidikan itu dapat terlaksana  secara  merata  dan  meluas  serta menyuluruh  sampai  kepada  seluruh  lapisan masyarakat.  Secara  kualitatif,  bagaimana menjadikan  pendidikan  itu  lebih  baik, bermutu dan lebih maju sejalan dengan ide- ide  atau  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam falsafah  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dan termasuk dalam pengertian  kualitatif  adalah  bagaimana mengembangkan  pendidikan  nasional  agar menjadi  suatu  bangunan  keilmuan  yang kokoh  dan  memiliki  kontribusi  yang
signifikan terhadap pembangunan masyarakat  bangsa  Indonesia.  Dengan demikian,  pendidikan  nasional  hendaknya memiliki  ciri-ciri  sebagai  berikut: Pertama, pendidikan  nasional  hendaknya  memiliki kontribusi yang signifikan bagi pembangunan masyarakat dan pengembangan Iptek. Kedua; sistem pendidikan nasional hendaknya lebih kreatif dan  inovatif,  dengan  tetap  komitmen terhadap  pondasional  dan  fungsionalnya sebagai landasan berpijak bagi pembangunan dan pengembangan pendidikan nasional.
Ketiga, sistem pendidikan  nasional  hendaknya  masalah- masalah  operasional  dan  aktual  pendidikan untuk  dijadikan  sasaran  terhadap  dimensi- dimensi  fondasional  dan  strukturalnya. Keempat, pendidikan  nasional  hendaknya mengembangkan nuansa pemikiran konstruktif  terhadap  peningkatan  mutu pendidikan  sebagaimana  yang  diamanatkan oleh  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun 1945 serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pendidikan nasional. (Junaid, 2012)
Sistem  Pendidikan  Nasional  harus mampu  menjamin  pemerataan  kesempatan, peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan efisiensi  manajemen  pendidikan  untuk menghadapi  tantangan  sesuai  dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional,  dan  global  sehingga  perlu dilakukan  pembaharuan  pendidikan  secara terencana,  terarah,  dan  berkesinambungan. (Iryadi, 2016)
Secara  khusus  pendidikan  nasional mempunyai  visi , yaitu  terwujudnya  sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan  berwibawa  untuk  memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi  manusia  yang  berkualitas  sehingga mampu  dan  proaktif  menjawab  tantangan zaman  yang  selalu  berubah.  Dengan  visi pendidikan  tersebut,  pendidikan  nasional mempunyai  misi  sebagai  berikut:  a) Mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan kesempatan  memperoleh  pendidikan  yang bermutu  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia;  b) Membantu dan memfasilitasi pengembangan
potensi  anak  bangsa  secara  utuh  sejak  usia dini  iampai  akhir  hayat  dalam  rangka mewujudkan masyarakat belajar; c)
Meningkatkan  kesiapan  masukan  dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan  pembentukan  kepribadian yang bermoral; d)
Meningkatkan keprofesionalan  dan  akuntabilitas  lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan,  keterampilan,  pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan  global;  dan  e)  Memberdayakan  peran serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan  berdasarkan  prinsip  otonomi dalam  konteks  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. (Junaid, 2012)
Lebih lanjut penulis mengatakan bahwa Alinea  Keempat  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dapat  dimaknai  sebagai  suatu cita-cita  dan  tujuan  nasional  negara Indonesia  untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa melalui tahap perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan peningkatan  kualitas  Sistem  Pendidikan Nasional.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah dengan  dukungan  partisipasi  seluruh  rakyat Indonesia  mengeluarkan  politik  hukum bidang  pendidikan  agar  Sistem  Pendidikan Nasional  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai cita-cita dan tujuan nasional.
Apakah  yang dimaksud  dengan  politik hukum  pendidikan  itu?  Politik  Hukum Pendidikan (Education  Legal  Policy) mencakup  pembuatan  hukum  pendidikan dan pelaksanaan hukum pendidikan. Hukum pendidikan dibuat dalam rangka mengimplementasikan  tujuan  nasional  yang tercantum  dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yaitu “...mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945  Pasal  31  ayat  (2)  menyatakan  bahwa Pemerintah mengusahakan
dan menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional,  yang  meningkatkan  keimanan  dan ketakwaan  serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan dengan undang-undang. Pelaksanaan
Hukum  Pendidikan  di  Indonesia,  sebagai bagian  tak  terpisahkan  dari  bangsa-bangsa lain  di  dunia,  hendaknya  senantiasa bercermin  untuk  intropeksi  mengenai  peran hukum  pendidikan  dalam  memajukan bangsa  dan  negara  untuk  menuju  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Triningsih, 2017)
Menurut  penulis,  kembali  pada  teori hukum  responsif,  produk  hukum  harus bersifat responsif pula dengan mengutamakan  aspirasi  masyarakat  dalam proses  pembentukannya  tidak  semata-mata atas  kehendak  penguasa.  Produk  hukum yang  responsif  adalah  mengedepankan prinsip keterbukaan untuk menerima perubahan sosial masyarakat demi tercapainya  rasa  keadilan.  Artinya  era globalisasi secara pasti membawa perubahan terhadap  perkembangan  dan  kemajuan  ilmu pengetahuan,  teknologi,  dan  informasi sehingga untuk mengantisipasinya diperlukan  peranan  negara  yang  strategis dalam  pembangunan  sektor  pendidikan. Proses pembangunan sistem hukum nasional (peraturan  perundang-undangan)  khususnya bidang  pendidikan  dilandasi  oleh  keinginan dari  pembentuk  hukum  untuk  memenuhi aspirasi masyarakat dan mampu menyesuaikan  perubahan-perubahan  sosial yang  terjadi  sehingga  harapannya  adalah dengan adanya politik hukum yang responsif akan membawa Sistem Pendidikan Nasional yang responsif pula.
Politik  hukum  dalam  penyelenggaraan Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  responsif di era globalisasi antara lain:
a. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional
Aspek  sosiologis  lahirnya  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  dapat dicermati  bahwa  Sistem  Pendidikan Nasional  harus  mampu  menjamin pemerataan  kesempatan  pendidikan, peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan efisiensi  manajemen  pendidikan  untuk menghadapi  tantangan  sesuai  dengan
tuntutan  perubahan  kehidupan  lokal, nasional,  dan  global  sehingga  perlu dilakukan  pembaharuan  pendidikan secara terencana, terarah, dan
berkesinambungan (Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  berbunyi  bahwa  Prinsip- prinsip  penyelenggaraan  pendidikan sebagai berikut:
1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,  dan  kemajemukan bangsa. 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai  satu  kesatuan  yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan  peserta  didik yang  berlangsung  sepanjang hayat. 4) Pendidikan diselenggarakan dengan  memberi  keteladanan,
membangun  kemauan,  dan mengembangkan kreativitas peserta  didik  dalam  proses pembelajaran 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung  bagi  segenap  warga masyarakat 6) Pendidikan diselenggarakan dengan  memberdayakan semua komponen  masyarakat  melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian  mutu  layanan pendidikan
Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1)  dan ayat  (6)  Undang-Undang  Nomor  20
Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  ini  juga  mengandung  makna secara  sosiologis  Undang-Undang  ini menempatkan  pendidikan  di  Indonesia diselenggarakan  berdasarkan  prinsip demokrasi  salah  satunya  melibatkan peran  serta  seluruh  masyarakat  untuk membangun
Sistem Pendidikan Nasional  melalui  penyelenggaraan  dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional  dalam  perspektif  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  juga  responsif  hal  ini ditegaskan dalam Pasal 5 antara lain:
1) Setiap warga negara mempunyai  hak  yang  sama untuk  memperoleh  pendidikan yang bermutu 2) Warga  negara  yang  memiliki kelainan fisik, emosional, mental,  intelektual,  dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus
3) Warga  negara  di  daerah terpencil  atau terbelakang serta masyarakat  adat  yang  terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus
4) Warga  negara  yang  memiliki potensi  kecerdasan  dan  bakat istimewa  berhak  memperoleh pendidikan khusus
5) Setiap  warga  negara  berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat Lebih lanjut dalam perspektif HAM untuk  mendukung  penerapan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan  Sistem  Pendidikan Nasional yang responsif juga ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Rights.
Dalam Universal  Declaration  of Human  Rights ,  persamaan  hak  bagi setiap  warga  negara  untuk  memperoleh pengajaran/pendidikan
ini dapat
dijumpai  pada  Pasal  26  ayat  (1)  dan
ayat  (2)  yang  menyatakan:  (1)  Setiap orang  berhak  mendapat  pendidikan. Pendidikan  harus  gratis,  setidak- tidaknya  untuk  tingkat  sekolah  dasar dan pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus  diwajibkan.  Pendidikan  teknik dan  kejuruan  harus  tersedia  secara umum,  dan  pengajaran  tinggi  harus secara  adil  dapat  diakses  oleh  semua orang,  berdasarkan  kepantasan.  (2) Pendidikan  harus  ditujukan  kearah perkembangan  pribadi  yang  seluas- luasnya  serta  memperkokoh  rasa penghargaan  terhadap  hak-hak  manusia dan  kebebasan  asasi.  Pendidikan  harus mempertinggi saling pengertian, toleransi,  dan  persahabatan  diantara semua  bangsa,  kelompok  ras,  maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dalam memelihara  perdamaian.  (Indriyani, 2018)
Aspek  sosiologis  dan  Hak  Asasi Manusia  dikaitkan  dengan  keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional dapat  disimpulkan  sebagai  produk hukum yang responsif karena memberikan jaminan terhadap keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan  Sistem  Pendidikan Nasional di Indonesia melalui pemenuhan hak-hak pendidikan.
b. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Aspek  sosiologis  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru dan  Dosen  menyebutkan  bahwa  untuk menjamin  perluasan  dan  pemerataan akses,  peningkatan  mutu  dan  relevansi, serta  tata  pemerintahan  yang  baik  dan akuntabilitas  pendidikan  yang  mampu menghadapi  tantangan  sesuai  dengan tuntutan  perubahan  kehidupan  lokal, nasional,  dan  global  perlu  dilakukan pemberdayaan  dan  peningkatan  mutu guru  dan  dosen  secara  terencana, terarah, dan berkesinambungan. Sehingga  guru  dan  dosen  mempunyai
fungsi,  peran,  dan  kedudukan  yang sangat  strategis  dalam  pembangunan nasional  dalam  bidang  pendidikan sehingga  perlu  dikembangkan  sebagai profesi  yang  bermartabat  (Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).
Menurut  penulis  dengan  lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang  Guru  dan  Dosen,  di  era globalisasi tuntutan kemajuan di bidang pendidikan  perlu  disikapi  melalui penyelenggaraan  Sistem  Pendidikan Nasional  yang  komprehensif  salah satunya perangkat sumber daya manusia yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan  khususnya  jalur  pendidikan formal.  Sumber  daya  manusia  ini  tidak lain  adalah  tenaga  pendidik  yang bekerja secara profesional serta memiliki  kompetensi (softskill) dan keterampilan dalam mentransfer keilmuan  yang  dimilikinya  kepada peserta  didik  melalui  proses  belajar- mengajar. Tenaga pendidik seperti guru melaksanakan tugasnya sebagai pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan  menengah,  sedangkan  dosen melaksanakan
tugasnya sebagai pendidik  pada  satuan  pendidikan  tinggi (perguruan  tinggi).  Dengan  demikian secara sosiologis dan tuntutan globalisasi,  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen dapat dikategorikan produk hukum yang responsif  karena  Undang-undang  ini merupakan  respon  dari  masyarakat terhadap  kebutuhan  tenaga  pendidik (guru  dan  dosen)  yang  berkualitas, berkompetensi,  dan  berketerampilan dalam menyelenggarakan Sistem Pendidikan  Nasional  baik  tingkat sekolah  dasar,  menengah,  maupun perguruan tinggi.
c. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Aspek  filosofi  lahirnya  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  Tinggi  bahwa  pendidikan
tinggi  sebagai  bagian  dari  sistem pendidikan  nasional  memiliki  peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dengan memperhatikan  dan  menerapkan  nilai humaniora  serta  pembudayaan  dan pemberdayaan  bangsa  Indonesia  yang berkelanjutan (Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi).
Aspek  politik  dan  hukum  lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang  Pendidikan  Tinggi  bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan  kepada  Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan,  ketakwaan  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  dan  akhlak  mulia dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa serta memajukan ilmu
pengetahuan  dan  teknologi  dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan  bangsa  untuk  kemajuan peradaban  serta  kesejahteraan  umat manusia  (Bagian  Menimbang  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).
Aspek  sosiologis lahirnya  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan  yang  berkeadilan  dalam memperoleh  pendidikan  tinggi  yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan  penataan  pendidikan  tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan  dengan  memperhatikan aspek demografis dan geografis (Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Secara sosiologis juga Undang- undang ini dapat dilihat perihal peranan masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan
tinggi sebagaimana
ditegaskan  dalam  Pasal  91  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  Tinggi  yang  berbunyi sebagai berikut:
(1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan Pendidikan Tinggi. (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menentukan kompetensi lulusan  melalui  organisasi profesi,  dunia  usaha,  dan dunia industri;
b. memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan kepada mahasiswa; c. mengawasi  dan  menjaga mutu  Pendidikan  Tinggi melalui  organisasi  profesi atau lembaga swadaya masyarakat;
d. menyelenggarakan PTS
bermutu; e. mengembangkan  karakter, minat, dan bakat Mahasiswa; f. menyediakan tempat magang dan praktik kepada Mahasiswa; g. memberikan berbagai bantuan  melalui  tanggung jawab sosial perusahaan; h. mendukung kegiatan Penelitian  dan  Pengabdian kepada Masyarakat; i. berbagi  sumber  daya  untuk pelaksanaan Tridharma; dan/atau
j. peran  serta  lainnya  sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertanyaannya  adalah  institusi  atau lembaga resmi manakah yang menyelenggarakan  pendidikan  tinggi? Merujuk  Pasal  1  angka  6  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  Tinggi  yang  berbunyi bahwa  Perguruan  Tinggi  adalah  satuan
pendidikan  yang  menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
Fungsi  dan  peranan  perguruan tinggi  disebutkan  dalam  Pasal  58  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2012  tentang  Pendidikan  Tinggi  yang berbunyi  bahwa  Perguruan  Tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai: a)  wadah  pembelajaran  Mahasiswa  dan Masyarakat; b) wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; c) pusat
pengembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi;  d)  pusat  kajian  kebajikan dan  kekuatan  moral  untuk  mencari  dan menemukan  kebenaran;  dan    e)  pusat pengembangan peradaban bangsa.
Oleh karena  itu  dari  aspek filosofi, politik,  hukum,  dan  sosiologis  lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  dapat dinilai sebagai  produk  hukum  yang  responsif karena  Undang-undang  ini  membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh  hak  pendidikan  melalui perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi demi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Hal terpenting juga adalah mengoptimalisasi fungsi  dan  peranan  perguruan  tinggi sebagai  institusi  atau  lembaga  resmi penyelenggara  pendidikan  tinggi  untuk menghasilkan  intelektual,  ilmuwan, dan/atau  profesional  yang  berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter  tangguh,  serta  berani membela  kebenaran  untuk  kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara terutama di era globalisasi.

## C. Simpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah dijelaskan  ada  beberapa  hal  yang  dapat disimpulkan  antara  lain: Pertama, politik hukum  penyelenggaraan  Sistem  Pendidikan Nasional  adalah  kebijakan  resmi  negara untuk membentuk hukum dan menerapkannya dalam mengatur penyelenggaraan Sistem Pendidikan
Nasional guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional  bangsa  dan  negara. Kedua, politik hukum  penyelenggaraan  Sistem  Pendidikan Nasional  yang  responsif  di  era  globalisasi ditandai dengan proses perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan peningkatan  kualitas  sektor  pendidikan berdasarkan aspirasi masyarakat dan mampu menyesuaikan  perubahan  sosial  serta mencegah  terjadinya  kesenjangan  sosial masyarakat. Ketiga, produk  hukum  sebagai hasil  politik  hukum  yang  diterapkan  dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan
Nasional  yang  responsif  di  era  globalisasi meliputi: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005 tentang  Guru  dan  Dosen,  serta  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Pendidikan Tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Astomo,  P.  (2014).  Pembentukan  Undang- Undang  dalam  Rangka  Pembaharuan Hukum  Nasional  Di  Era  Demokrasi. Jurnal Konstitusi , 11 , 577–599.
Dasar,  J.  P.  (2017).  Dampak  Pengaruh Globalisasi  Bagi  Kehidupan  Bangsa Indonesia. Jurnal  Pesona  Dasar , 3 (3), 1–14.
Efferi,  A.  (2015).  Mengelola  lembaga pendidikan  di  era  global  (  pergeseran paradigma  humanis  menjadi  bisnis  ). Jurnal Pendidikan Islam , 3 (1), 1–19.
Hidayat,  A.  (2017).  Pendidikan  Sebagai Pengaruh  Era  Globalisasi  Anwar Hidayat. Jurnal  Justisi  Hukum , 2 (1), 15–25.
Indriyani,  D.  (2018).  Hak  Asasi  Manusia dalam  memperoleh  Pendidikan. Jurnal Pendidikan Hukum, Politik Dan Kewarganegaraan , 7 (8), 1–12.
Iryadi,  I.  (2016).  Pendidikan  untuk  Semua dalam  Undang-Undang  Pemerintahan Aceh. Kanun:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,
18 (2), 289–298.
Junaid,  H.  (2012).  Sumber,  Azas  Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional). Sulesana , 7 (2), 84–102.
Nasution,  E.  (2015).  Penguatan  Tiga  Pilar
Pendidikan di Era Globalisasi. Dialektika , 9 (2), 85–95.
Rusniati,  R.  (2015).  Pendidikan  Nasional Dan  Tantangan  Globalisasi:  Kajian kritis  terhadap  pemikiran  A.  Malik Fajar. Jurnal  Ilmiah  Didaktika , 16 (1), 105.
Sarip, S. (2018). Pemikiran the King Can Do Not  Wrong  dalam  Politik  Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (2), 315–336.
Septiarti, S. W., Nahum, F., Wahyono, S. B.,
D., S. I. A., & Efianingrum, A. (2017).
Sosiologi dan Antropologi Pendidikan . Soenyono. (2011). Fungsi Melayani
Kepentingan  Sosial  Dalam  Reformasi Hukum  Menuju  Hukum  Responsif. Jurnal Hukum , 2 (3), 277–286.
Triningsih,  A.  (2017).  Politik  Hukum Pendidikan  Nasional:  Analisis  Politik Hukum  dalam  Masa  Reformasi. Jurnal Konstitusi , 14 (2), 332.
Wasitohadi, W. (2014). Hakekat Pendidikan Dalam Perspektif John Dewey Tinjauan Teoritis. Satya Widya , 30 (1), 49.
Wibawa,  I.  P.  S.  (2016).  Politik  Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia. Kanun:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,
18 (1), 51–68.