Faktor Penghambat Kesetaraan Hak Politik Perempuan Ku- wait Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1962

## Randhi Satria
Septyanto Galan Prakoso Iim Fathimah Timorria Nadia Dian Ardita Universitas Sebelas Maret
Abstract Kuwait is one of the countries in the Middle East which considered as a moderate of Muslim major- ity state. The amendment of Election Law No. 35 Year 1962 in 2005, which granted women’s rights to vote and run for office, gives a way for women to be able to get more roles in Kuwait’s parliament. However, the implementation of this law takes four years of waiting for Kuwaiti women to get the representation in Kuwait’s legislative assembly. On the national elections in 2008, Kuwaiti women were unable to get the seat. This article argues that the main impediment for women’s inability to win any seat in 11th and 12th Assemblies is caused by the failure of Kuwaiti women to cooperate and support each other. This article aims to examine the Kuwaiti women’s struggle for political rights along with the condition of Kuwaiti’s social norms which affect women’s roles. Using women empowerment theory and the explanation of Kuwait’s socio-political condition, this article also try to predict the future of women representation in Kuwaiti’s political life.
Keywords: Kuwaiti women’s political rights, amendment of Election Law No. 35 Year 1962,  Ku - waiti’s social system, political rights.

## Abstrak
Kuwait merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang tergolong negara dengan penduduk mayoritas Muslim moderat. Amandemen Undang-Undang Pemilu No. 35 Tahun 1962 pada 2005 yang memberikan hak politik bagi perempuan, membuka ruang bagi perempuan untuk berperan lebih besar di parlemen Kuwait. Namun, implementasi Undang-Undang ini membutuhkan waktu empat tahun bagi perempuan Kuwait untuk duduk di kursi legislatif. Pada pemilu tahun 2008, perempuan Kuwait gagal meraih kursi di parlemen. Artikel ini berargumen bahwa faktor utama kegagalan perempuan Kuwait menduduki kursi di parlemen disebabkan oleh kegagalan perempuan Kuwait untuk bekerjasama dan mendukung satu sama lain. Artikel ini bertujuan mendiskusikan perjuangan perempuan Kuwait memperoleh hak politik di tengah norma sosial Kuwait yang mem- pengaruhi peran kaum perempuan. Menggunakan teori pemberdayaan perempuan dan kondisi so- sio-politik di Kuwait, artikel ini juga berusaha memprediksi masa depan keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Kuwait.
Kata-kata kunci: Hak politik perempuan Kuwait, Amandemen UU No. 35 tahun 1962, sistem sosial Kuwait, hak politik.
Pendahuluan Timur Tengah merupakan salah satu kawasan di dunia yang may- oritas penduduknya memeluk agama Islam. Pengaruh agama dan budaya yang berkembang dalam masyarakat telah mempengaruhi kehidupan so- sial, ekonomi, dan politik di kawasan tersebut. Kesetaraan gender meru- pakan salah satu isu yang penting dibahas dari kawasan ini. Karena Islam adalah agama mayoritas di Kuwait, Al-Quran telah mengatur mengenai hak dan kewajiban seorang perempuan Muslim.  Dewasa ini, perkemban- gan teknologi dan informasi telah membuat hambatan tradisional terhadap perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan relatif tidak se- kaku di tahun-tahun sebelumnya, meskipun kebebasan perempuan dalam memenuhi haknya belum merata. Kemajuan teknologi dapat memengaruhi gender secara berbeda, yakni pertama karena teknologi memiliki efek da- lam produksi pengetahuan/pendidikan di mana membuat seseorang dapat mencapai tingkat kualitas pendidikan tertentu. Kedua, teknologi dapat me- mengaruhi struktur masyarakat melalui pengurangan berbagai biaya yang berlebih, seperti biaya transaksi untuk memproses informasi. Kemudahan mendapatkan informasi dengan biaya minimum ini kemudian dapat men- ingkatkan produktivitas di pasar dan sektor rumah tangga ataupun sek- tor lain, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Kemudian yang ketiga, peningkatan teknologi dapat memengaruhi fleksibilitas untuk melakukan berbagai kegiatan (Jacobsen, 2011).
Sebagaimana negara-negara Timur Tengah lainnya, Kuwait secara tradisional memiliki budaya patriarki. Perempuan dipandang secara sosial lebih rendah dibandingkan laki-laki. Supremasi peran laki-laki dalam mas- yarakat sangat tinggi. Semua keputusan atas sesuatu hal yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, diputuskan oleh laki-laki. Akibatnya, peremp- uan cenderung memiliki peran sebagai ibu, istri, maupun peran lain yang ada dalam masalah seputar rumah tangga. Meskipun demikian, adanya budaya patriarki tersebut tidak membuat negara Kuwait mengabaikan proses demokratisasi yang ada di Kuwait. Hal ini tidak terlepas dari pen- garuh modernisasi dan transformasi yang mempengaruhi perekonomian dan perkembangan sosial di Kuwait (Al-Tarah, 2010).
Faktor-faktor demokratisasi yang ada dalam masyarakat Kuwait memiliki peran penting. Alasannya adalah semakin kuatnya suatu faktor dan telah mengakar dalam masyarakat Kuwait, maka negara akan semakin demokratis. Terdapat lima faktor demokratisasi di Kuwait, yaitu pemilihan umum dan oposisi, opini publik dan budaya politik, gender, media, dan pengaruh internasional (Thuroczy, 2010). Dengan demikian, peran perem- puan dalam faktor gender menentukan terjadinya proses demokratisasi untuk kesetaraan di Kuwait. Hal ini disebabkan karena perempuan akan
dengan mudah untuk berkumpul dan mendukung peran satu sama lain. Selain itu, perempuan akan dengan mudah menciptakan arah perubahan melalui sudut pandang “non laki-laki” (Thuroczy, 2010).
Proses demokratisasi ini dapat dilihat melalui perhatian pemerintah Kuwait terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam ranah perpolitikan. Pemerintah berusaha mewujudkan hal tersebut melalui pengakuan hak politik perempuan yang diatur dalam Amandemen Undang-Undang Pemilihan No. 35 Tahun 1962. Peraturan perundang-un- dangan ini telah memberikan jalan bagi perempuan Kuwait untuk berper- an aktif dalam perpolitikan pemerintahan Kuwait. Meskipun pemerintah Kuwait telah melegalkan peraturan perundang-undangan tersebut, namun dukungan untuk perempuan di Kuwait tidak terjadi secara penuh, terdapat penentangan dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Penentangan ini didasarkan oleh berbagai macam alasan, seperti politik dan budaya. Tahun 2009 merupakan tahun dimana perempuan Kuwait mendap- atkan hak politiknya melalui perolehan kursi parlemen sebanyak 8 pers- en walaupun keadaan ini tidak serta-merta mengalami peningkatan yang signifikan di tahun-tahun selanjutnya. Misalnya pada 2012, kursi parlemen untuk perempuan hanya mendapatkan 6 persen saja. Bahkan, mulai tahun 2013 hingga 2015 ketika pemilihan umum kembali dilaksanakan, perem- puan Kuwait tidak mendapat kursi di pemerintahan sama sekali. Sebe- narnya, terdapat seorang perempuan bernama Safa al-Hashem yang me- menangkan suara dalam pemilihan, namun pada 2014 ia mengundurkan diri dari jabatannya (Shalaby, 2015).
Sebelum pemilihan tahun 2013 dilaksanakan, Kuwait menempati peringkat ke 184 dari 193 negara dalam hal keterwakilan perempuan dalam parlemen (Cohn, 2016). Menurut Inter-Parliamentary Union, perempuan Kuwait hanya menempati 1,5 persen kursi yang ada dalam pemerintahan (Cohn, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa Kuwait memiliki tingkat kes- setaraan gender yang rendah. Baik pemerintah maupun masyarakat sip- il, perlu melakukan perubahan salah satunya adalah mereformasi sistem pemilihan yang telah lama dilaksanakan di Kuwait (Shalaby, 2015). Pemer- intah salah satunya dapat melakukan sistem partai politik yang lebih kuat untuk melawan dominasi partai koalisi yang telah ada. Selain itu, pemer- intah Kuwait juga dapat menerapkan sistem sanksi terhadap partai-partai yang tidak memenuhi kuota representasi perempuan. Reformasi ini tidak hanya dilakukan di sistem pemilihan saja, namun juga harus mereformasi sistem konservatif yang terjadi di setiap distrik agar kesadaran akan kese- taraan gender di Kuwait dapat tercapai.
Ketimpangan gender yang terjadi di Kuwait terjadi sebagai akibat rendahnya kesadaran dalam mempertahankan kedudukan jabatan perem- puan dalam parlemen pemerintahan Kuwait karena tidak dapat berker-
Indonesian Perspective, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2019): 41-58
jasama dan memberi dukungan hak politik antara perempuan satu dengan lainnya (Olimat, 2009). Suara yang rendah disebabkan karena pemilihan dilakukan secara terpecah ke dalam distrik-distrik kritis, salah satunya adalah Distrik Kesepuluh di tahun 2006. Dalam distrik tersebut, terdapat dua kandidat parlemen perempuan, Dashti dan Anjari, yang saling bersa- ing yang pada akhirnya menghasilkan kekalahan pada kedua pihak. Jika kedua kandidat tersebut tidak bersaing dan memilih untuk bekerjasama, maka akan sangat dimungkinkan salah satu kandidat tersebut dapat maju hingga mendapatkan kursi parlemen nasional.
Secara konstitusi, perempuan Kuwait memiliki hak partisipasi poli- tik, namun secara praktik masih dihalang-halangi oleh berbagai faktor. Al Mughni (2001) kemudian menjelaskan realitas yang terjadi dalam masyar- akat Kuwait, dalam bukunya yang berjudul Women in Kuwait: Politics of Gen - der , yang memaparkan bahwa meskipun konstitusi Kuwait telah mendeklar- asikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara di mata hukum dan memiliki hak yang sama dalam pendidikan dan upah kerja, namun hal ini tidak dibarengi dengan kesempatan yang sama. Ke- setaraan yang dimaksudkan bukan hanya mengenai kesetaraan hak saja, namun juga mengenai kesetaraan untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Secara praktik, prinsip dasar kesetaraan tidak benar-benar terlaksana dalam kebijakan-kebijakan pemerintah Kuwait. Selama kurang lebih dari 50 tahun, diskriminasi dan marginalisasi perempuan Kuwait dalam ranah politik telah dilakukan secara sistematis melalui peraturan yang telah ter- institusionalisasi.
Melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisis mengenai bagaimana perempuan Kuwait menghadapi tantangan dalam dunia politik dengan sudut pandang sosial disertai dengan analisis rendahnya legitimasi hukum UU No. 35/1962. Budaya politik Kuwait yang telah melekat dalam masyarakat Kuwait yang dianggap sebagai sebuah hambatan partisipasi perempuan juga menjadi fokus lain dalam tulisan ini. Selain itu, tulisan ini juga mempertimbangkan realitas bahwa Kuwait merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang cukup terbuka terhadap nilai-nilai global di mana pengaruh nilai-nilai tradisional juga masih melekat di mas- yarakatnya.
Artikel ini bertujuan mendiskusikan perjuangan perempuan Kuwait memperoleh hak politik di tengah norma sosial Kuwait yang mempengaru- hi peran kaum perempuan. Menggunakan teori pemberdayaan perempuan dan kondisi sosio-politik di Kuwait, artikel ini juga berusaha memprediksi masa depan keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Kuwait. Artikel ini berargumen bahwa faktor utama kegagalan perempuan Kuwait menduduki kursi di parlemen disebabkan oleh kegagalan perempuan Ku- wait untuk bekerjasama dan mendukung satu sama lain.
Tulisan ini dalam menganalisis kegagalan perempuan Kuwait dalam ranah politik pasca amandemen UU No. 35/1962 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut. Bagian pertama akan membahas landasan kon- septual mengenai penjelasan tentang pemberdayaan perempuan dan rep- resentasi politik. Bagian kedua akan membahas mengenai budaya politik Kuwait dan perkembangannya. Pada bagian ini dijelaskan mengenai per- juangan perempuan Kuwait dalam mendapatkan hak politiknya dari tahun ke tahun serta pembahasan mengenai bagaimana budaya Kuwait dapat memengaruhi hak perempuan Kuwait. Kemudian pada bagian ketiga akan membahas mengenai implementasi dari amandemen UU No. 35/1962. Pada bagian ini akan dijelaskan juga mengenai implementasi amandemen UU No. 35/1962 yang belum dapat secara penuh membuat perempuan Kuwait dapat menikmati hak politiknya dalam kursi pemerintahan. Bagian keem- pat merupakan kesimpulan dan saran dari keseluruhan tulisan ini.
Kerangka Konseptual Pemberdayaan perempuan atau women empowerment menurut Kopar- anova dan Warth (2012) adalah proses sosial multidimensi yang memban- tu orang untuk mendapatkan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Hal ini dapat dikatakan sebagai proses yang dapat menumbuhkan kekuatan, yaitu kapasitas untuk melaksanakan pada orang, untuk digunakan dalam kehidupan pribadi, komunitas, dan dalam masyarakat melalui tindakan terhadap isu-isu yang dianggap penting bagi mereka (Page & Czuba, 1999). Pemberdayaan dalam konteks ini berarti wanita mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Dengan demikian, dapat dikonseptualisasikan sebagai proses penting dalam mencapai kese- taraan gender (Warth et al., 2012: 5). Menurut United Nations Population Fund , perempuan yang berdaya memiliki rasa harga diri. Perempuan bisa menentukan pilihannya sendiri dan memiliki akses kesempatan atas sumber daya, memiliki kontrol atas hidupnya sendiri baik di dalam maupun di luar rumah. Selain itu perem- puan juga memiliki kemampuan mempengaruhi arah perubahan sosial untuk tatanan sosial ekonomi yang lebih baik di skala nasional maupun internasional (Koparanova & Warth, 2012:6). Memberdayakan perempuan adalah sebuah proses yang meliputi baik penciptaan lingkungan yang kon- dusif bagi perempuan yang bebas dari diskriminasi, dan memperkuat ke- mampuan perempuan untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri dan sepenuhnya berkontribusi untuk membawa perubahan yang dibutuhkan dalam masyarakat (Koparanova & Warth, 2012:23). Terdapat lima komponen mengenai pemberdayaan perempuan yang dapat diguna- kan untuk menjelaskan realitas perempuan di Kuwait, antara lain: rasa dan harga diri sebagai perempuan ( women’s sense of self-worth ), hak perempuan
Indonesian Perspective, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2019): 41-58
untuk memiliki dan menentukan pilihan ( their right to have and to determine choices ), hak untuk memiliki akses terhadap kesempatan dan sumber daya ( their right to have access to opportunities and resources ), hak untuk memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup mereka sendiri baik di dalam mau- pun di luar rumah ( their right to have the power to control their own lives both within and outside the home ), dan kemampuan dalam mempengaruhi arah perubahan sosial untuk menciptakan tatanan sosial ekonomi yang lebih adil secara nasional dan internasional ( their ability to influence the direction of social change to create a more just social and economic order, nationally and inter- nationally ) (Koparanova & Warth, 2012:23). Dalam konteks agama, Islam merupakan agama yang telah menga- tur segala hak dan kewajiban manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, melalui Al-Qur’an dan Hadits. Kedudukan antara laki-laki dan perempuan menurut Islam setara di mata Tuhan. Perempuan dalam komunitas Muslim acapkali dianggap sebagai kelompok submisif yang banyak memperoleh pengaruh dari kaum pria. Kondisi inilah yang kemudian membentuk stere- otip bahwa Islam adalah agama yang tidak mendukung kesetaraan gender. Pandangan demikian seharusnya dikesampingkan karena budaya yang berkembang di dalam masyarakat Muslim juga banyak dipengaruhi oleh budaya tradisional yang mencakup kawasan tertentu. Artinya, perlakuan tidak adil yang dihadapi perempuan muslim bukanlah suatu hal yang uni- versal, melainkan turut dipengaruhi oleh kondisi kultural masyarakatnya. Jika menilik langsung pada hukum yang mengatur relasi dan parti- sipasi gender, terdapat dua sistem yang mengatur perempuan dalam nega- ra-negara berpenduduk Islam. Aturan tersebut terdiri dari hukum publik yang merujuk pada sistem hukum Eropa dan di sisi lain, hukum keluarga atau status pribadi yang dibangun di bawah nilai-nilai syariat atau hukum Islam (Offenhauer, 2005). Hukum publik yang menjadi landasan hukum di banyak negara berpenduduk Muslim sesungguhnya telah mengatur hak perempuan dan laki-laki dalam posisi yang setara. Namun, hukum kelu- arga yang banyak dipengaruhi oleh syariat Islam secara luas juga diimple- mentasikan dan menjadi halangan untuk terwujudnya kesetaraan. Hukum keluarga Islam meliputi aturan-aturan yang mengatur tentang pernikahan, perceraian, hak asuh, dan warisan, telah lama menjadi target reformasi. Reformasi tersebut diwujudkan melalui intervensi pemerintah dengan cara dikeluarkannya peraturan mengenai partisipasi perempuan dalam ketena- gakerjaan dan politik.
Menurut Karla Henning dalam publikasi ilmiahnya yang memba- has mengenai hak wanita dalam Islam dengan studi kawasan mayoritas Muslim, gender roles (peran gender) dan hak perempuan memiliki kecend- erungan dipengaruhi oleh faktor kontekstual dan nilai-nilai budaya yang telah tertanam sejak lama di masyarakatnya (Henning, 2016). Misalnya,
penduduk di negara yang berlandaskan hukum syariat akan memilih un- tuk memajukan pemahaman konservatif mengenai peran perempuan dib- andingkan dengan negara-negara berpenduduk Muslim di kawasan Asia Tenggara dan Asia Tengah yang lebih terbuka untuk memberikan kesem- patan terhadap perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri (Henning, 2016). Konsep lain yang perlu dijelaskan adalah representasi politik. Menurut Pitkin (1967), representasi politik merupakan sebuah aktivitas yang membuat suara, pilihan, perspektif masyarakat hadir dan ditunjuk- kan  dalam  proses  pengambilan  kebijakan.  Ada  beberapa  definisi  opera - sional dari konsep representasi politik yaitu: pertama, terdapat sejumlah kelompok yang merepresentasi berupa representatif organisasi, gerakan maupun agen pemerintah (Pitkin, 1967). Dalam kasus perjuangan penga- kuan hak politik perempuan di Kuwait, nilai-nilai dan kepentingan yang diusung oleh kelompok perempuan direpresentasikan oleh Women’s Cul- tural and Social Identity Society (WCSS) dan kelompok lainnya. Kedua, ter- dapat sejumlah kelompok yang diwakili yang meliputi suatu konstituen tertentu (Pitkin, 1967). Ketiga, terdapat suatu nilai yang diusung oleh para representatif berupa opini, perspektif, kepentingan dan sebagainya (Pitkin, 1967). Nilai yang diusung oleh gerakan perempuan di Kuwait jelas. Mereka mengkampanyekan kesetaraan hak politik bagi kaum perempuan yang se- lama ini tidak diperbolehkan memilih dan dipilih dalam pemilhan umum. Keempat, terdapat kondisi khusus yang mendorong aktivitas ini terjadi (Pitkin, 1967). Sebelum Undang-Undang tahun 1962 Kuwait diamandemen, kelompok konservatif terus mempertahankan aturan mengenai partisipasi politik perempuan. Kelima, kondisi ini kemudian mendorong para perem- puan untuk menyuarakan hak politiknya (Pitkin, 1967).
Budaya Politik Kuwait dan Perkembangannya Perwalian atas perempuan merupakan salah satu hukum yang diter- apkan di Kuwait. Peraturan perwalian ini dipengaruhi oleh adanya struktur masyarakat yang masih patriarki berbasis suku dan kekerabatan, sehingga masih terjadi pembatasan otonomi perempuan Kuwait dalam penerjema- han undang-undang dan kebijakan di Kuwait (Al Sarekh, 2018). Peremp- uan Kuwait cenderung menjadi properti hukum bagi wali laki-laki mereka. Keadaan ini menjadikan sebagai hambatan nyata bagi kepemimpinan per- empuan karena membuat ruang bagi perempuan semakin menyempit (Al Sarekh, 2018). Secara sosial perempuan kemudian menjadi terisolasi dalam posisi strategis kepemimpinan dalam masyarakat.
Pembentukan UU No. 35/1962 merupakan sebuah konstitusi yang dipengaruhi oleh negara-negara di Eropa dan Amerika, seperti konstitusi yang dianut oleh AS, tradisi Perancis, dan Inggris, serta budaya Arab-Islam
yang telah berkembang dan turun-menurun sejak lama. Jaminan mengenai kesetaraan hak dan kewajiban publik warga Kuwait diatur dalam Bab III Konstitusi Kuwait, khususnya Pasal 29 yang berbunyi ” All people are equal in human dignity, and in public rights and duties before the law, without distinction as to race, origin, language or religion. ”. Meskipun Pasal 29 menjamin  kese- taraan, martabat manusia, dan kebebasan pribadi, namun pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas mengenai “seks” dan “gender” dari daftar hal yang dilindungi (Tétreault, et al., 2009). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam konstitusi Kuwait cenderung ambigu dalam kaitannya dengan masalah gender. Komitmen perlindungan terhadap per- empuan tidak secara jelas ditekankan, Pasal 9 Konstitusi Kuwait cenderung menunjuk keluarga dibandingkan dengan warga negara sebagai unit terke- cil dari masyarakat (Tétreault, et al., 2009). Sehingga dapat dikatakan bah- wa hak pilih universal, antara laki-laki dan perempuan di Kuwait dicapai dengan waktu yang relatif lambat karena faktor bahasa yang ada dalam konstitusi (Al-Nakib in Thuroczy, 2010).
Pemenuhan pemerintah atas hak politik perempuan Kuwait tidak dirasakan hingga tahun 2005. Namun perempuan Kuwait cukup berperan signifikan – sekitar 16 persen – dari tenaga kerja di sektor energi penting negara (Congressional Research Service, 2018). Terdapat pula peran per- empuan dalam beberapa organisasi non-pemerintah yang dijalankan oleh perempuan Kuwait, seperti  yang didedikasikan untuk meningkatkan hak- hak perempuan (Congressional Research Service, 2018). Meskipun hal ini menunjukkan perempuan Kuwait memiliki peran, selain urusan rumah tangga, namun hal ini tidak membuat posisi antara perempuan dan la- ki-laki di Kuwait setara. Perempuan di Kuwait telah melakukan berbagai aksi untuk mendapatkan kesetaraan gender khususnya dalam perpolitikan yang dimulai sejak tahun 1960-an (Al Mughni & Tétreault, 2005). Organis- asi wanita, baik liberal maupun konservatif berkembang seiring dengan le- gitimasi perubahan budaya yang terjadi di Kuwait. Kemunculan organisasi serta gerakan wanita di Kuwait diawali dengan adanya debat emansipasi dalam media lokal pada 1950-an dan 1960-an yang diprakarsai oleh pemu- da Kuwait (Tétreault et al., 2009). Para reformis muda waktu itu mencetak koran dan majalah yang berisikan ajakan semangat kepada perempuan Ku- wait untuk terus mengekspresikan pendapat mereka.
Tahun 1970-an menjadi tahun di mana usaha untuk mendapatkan hak politik perempuan di Kuwait semakin masif dilakukan, seperti penga- juan 12 usulan ulang yang dilakukan oleh anggota parlemen laki-laki dan usaha yang dilakukan oleh keluarga Al-Sabah, serta usulan pembentukan rancangan undang-undang (RUU) juga dilakukan oleh Nouria al-Sadani, ketua WCSS, tahun 1973 (Dashti, 2005). Terdapat berbagai pergolakan da- lam memperjuangkan kesetaraan, khususnya ketika RUU ditolak, yang
dilakukan oleh WCSS dan Girl’s Club terhadap tuntutan reformasi UU No. 35 Tahun 1962. Peningkatan aksi-aksi ini tentunya tidak selalu mendapat- kan dukungan, salah satunya terdapat tanggapan negatif dari kelompok Islamis yang berkedudukan strategis dalam ursi pemerintahan. Terdapat salah satu organisasi bernama Kuwaiti Women’s Cultural and Social Associa- tion yang berperan untuk menciptakan kesadaran dan berusaha mengatasi hamabatan perempuan untuk maju (Al Tarrah, 2010). Selain itu, mereka juga aktif menyelenggarakan konferensi non-pemerintah yang bertemakan tentang perempuan, seperti konferensi yang diadakan pada tahun 1975, 1981, 1987, dan lain-lain (Al Tarrah, 2010). Kuwaiti Women’s Cultural and So- cial Association juga terlibat secara aktif untuk mengejar pemenuhan hak- hak politik perempuan serta mengajak partisipasi perempuan yang berasal dari kelas atas dan kelas menengah untuk melobi tokoh-tokoh kunci dalam perpolitikan Kuwait, khususnya mengenai masalah hak pilih perempuan di Kuwait (Al Tarrah, 2010).
Invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990 hingga 1991 merupakan salah satu momentum di mana perempuan Kuwait dapat berperan aktif untuk menunjukkan patriotisme mereka dengan cara bergabung dengan kemiliteran Kuwait (Tétreault, 2001). Selain bergabung dengan militer, per- empuan Kuwait yang berada di luar Kuwait juga berusaha menyuarakan keadaan negaranya di forum-forum internasional agar kebebasan dan ke- merdekaan Kuwait dapat tercapai (Tétreault, et al., 2009). Hal ini kemudian merubah pandangan pemerintah maupun masyarakat bahwa sebenarnya perempuan dapat berperan penting. Akan tetapi setelah perang usai, pe- rubahan pandangan ini tidak membuat pemerintah memberikan hak poli- tik yang luas bagi perempuan. Pemerintah cenderung memfokuskan untuk membangun kembali perekonomian negara. Walaupun pemerintah kurang memfokuskan pada hak perempuan, namun pemerintah tetap melakukan perhatian dengan cara menunjuk perempuan di kursi pemerintahan, yaitu terdapat seorang perempuan pertama, Rasha Al Sabah,di tahun 1993 yang berhasil menduduki jabatan sebagai sekretaris pertama di Kementerian Pendidikan Tinggi Kuwait (Middle East Monitor, 2018). Selain Rasha Al Sa- bah, terdapat perempuan lain yang mendapatkan posisi dalam urusan luar negeri Kuwait. Nabila Al Mulla ditunjuk menjadi duta besar Kuwait untuk Zimbabwe dan Afrika Selatan pada 1993 (Middle East Monitor, 2018). Tahun 1999, perjuangan kembali dilakukan saat Emir/Amir (pem- impin) Kuwait saat itu, Sheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah, mendeklarasikan dekrit mengenai jaminan hak politik perempuan bulan Maret 1999 bersa- maan dengan 62 dekrit lainnya (Shalaby, 2015). Dikeluarkannya dekrit ini mengundang banyak kontroversi karena pada saat itu pemerintahan se- dang mengalami reses akibat pembubaran parkemen oleh Emir. Dekrit ini harus diterima secara keseluruhan oleh mayoritas Majelis Nasional dalam
Indonesian Perspective, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2019): 41-58
tempo 15 hari, sesuai dengan Pasal 71 Konstitusi Kuwait (Tétreault, 2001). Kekhawatiran akan adanya dekrit ini muncul dari Kelompok Islam dan Konservatif yang memperdebatkan antara aturan dekrit dengan aturan agama (Wills, 2013). Sedangkan kelompok liberal memiliki kekhawatiran kehilangan kedudukan jika perempuan dilibatkan dalam politik dan pe- merintahan Kuwait.
Pada Oktober 2003, Kabinet Kuwait saat itu menyetujui adanya amandemen untuk memberikan hak lebih terhadap perempuan dalam pemilihan di tiap distrik, namun Parliamentary Public Services menolak amandemen tersebut dengan alasan bahwa tidak ada alasan bahwa perem- puan bisa menangani masalah politik. Meskipun gejolak perjuangan kese- taraan terus terjadi, pada tahun 2003, Nabila Al Mulla kembali mendapat- kan posisi strategis politik yakni menjadi perwakilan tetap di PBB sebagai duta besar Muslim Arab pertama di organisasi global (Middle East Monitor, 2018). Kemudian pada 16 Mei 2004, pengajuan hak kembali dilakukan dan disetujui secara penuh oleh Kabinet. Akan tetapi, timbul reaksi beragam di dalam tubuh parlemen dimana, Ketua Majelis Nasional, Jasim Mohamed Al-Khorafi membantah bahwa terdapat tekanan eksernal untuk menyetu - jui undang-undang mengenai hak perempuan tersebut (Tétreault, Meyer, & Rizzo, 2009). Kelompok Islamis bereaksi untuk menolak rancangan un- dang-undang tersebut dan menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki hak politik, mereka hanya memiliki hak penuh sebagai ibu untuk membina generasi masa depan (Tétreault, Meyer, & Rizzo, 2009).
Kelompok liberal mendapatkan desakan dari pemerintah Kuwait. Hal ini kemudian membuat mereka berubah sikap, yakni mendukung dekrit dengan cara bergabung dengan para pemimpin Syiah dan beberapa organisasi perempuan yang berada di bawah naungan WCSS dan Kuwait Women Union (KWU). Inisiasi untuk berkampanye semakin luas dilakukan setelah aliansi ini bergabung, hingga pada akhirnya RUU hak politik yang baru lolos pada 16 Mei 2004 dan disahkan oleh Majelis Nasional satu tahun setelahnya dengan suara 35 banding 23 (Olimat, 2009). Terdapat usulan ayat tambahan yang diajukan oleh kelompok Islamis yang dapat dianggap masih kabur yang berbunyi “ Women’s participation should abide by Islamic Laws ”. Meskipun demikian, diloloskannya RUU ini telah berhasil mening- katkan jumlah pemilih dari 195 ribu orang menjadi 350 ribu orang dengan prosentase perempuan sebanyak 57 persen serta perempuan Kuwait telah secara sah dapat menggunakan hak politiknya.

## Implementasi Amandemen UU No.35/1962 dalam Mencapai Kesetaraan
Hak Politik Perempuan di Kuwait
Pada tahun 2006 perundangan mengenai hak politik perempuan mulai diimplementasikan, namun hal ini tidak membuat kandidat per-
empuan pada saat itu mampu memenangkan pemilihan majelis kesebe- las (2006-2008) dan majelis dua belas (2008-2009). UU No. 35 Tahun 1962 beserta amandemennya tahun 1981 dan 2005, mengatur sistem pemilihan umum di negara tersebut. Sesuai dengan perundangan tersebut pemilihan parlemen tahun 2006 dan 2008 dilaksanakan di bawah aturan sistem pemi- lihan umum yang tidak sama. Pemilihan tahun 2006 terdiri dari 25 distrik pemilihan dengan masing-masing terdiri dari dua wakil. Sementara itu, pemilihan tahun 2008 terbagi menjadi lima distrik pemilihan dengan mas- ing-masing distrik terdiri dari 10 pemenang.
Terdapat beberapa penjelasan mengenai kegagalan perempuan da- lam menduduki kursi pemerintahan dalam pemilihan umum yang dilak- sanakan pada tahun 2006 dan 2008. Faktor utama yang melatarbelakangi kegagalan perempuan sebagai representasi politik di Kuwait adalah sing- katnya waktu untuk mempersiapkan pemilihan umum bagi kandidat per- empuan. Kegagalan yang terjadi pada pemilihan parlemen 2006 dapat di- jelaskan secara kronologis. Secara remi, hak politik perempuan diperoleh dan dilegalkan oleh pemerintah pada 19 Mei 2015, sedangkan pembubaran parlemen kesepuluh berlangsung pada 25 Mei 2006 di mana pembubaran tersebut setahun lebih cepat dari yang sebenarnya, dan kemudian pemili- han dilaksanakan 29 Juni 2006.  Tanggal 29 Juni 2006 tersebut merupakan pertama kalinya perempuan diizinkan untuk memilih dan mencalonkan diri menjadi kandidat, namun tidak ada satupun perempuan dari 27 yang maju sebagai kandidat, dapat memenangkan pemilihan (Congressional Re- search Service, 2018).
Berdasarkan urutan garis waktu ini, para kandidat perempuan ten- tunya tidak dapat secara maksimal mempersiapkan kampanyenya hanya terhitung dalam waktu lima minggu saja. Selain itu, mereka harus secara cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Idealnya, para kandidat perempuan memerlukan waktu selama dua tahun sebelum pemilihan par- lemen dimulai. Dua tahun tersebut digunakan untuk membangun citra, mengenalkan diri kepada masyarakat, serta mengajak publik untuk ikut serta mendukung keberhasilan UU No. 35 Tahun 1962. Selain itu, waktu yang relatif singkat membuat para perempuan Kuwait kesulitan untuk merestrukturisasi gerakan perempuan Kuwait untuk lebih defensif terh- adap pemerintahan yang didominasi oleh laki-laki. Kegagalan pemilihan umum tahun 2008 kurang lebih memiliki alasan yang sama karena waktu. Dalam hal ini, kandidat perempuan memiliki cukup waktu untuk mem- persiapkan pemilihan, akan tetapi mereka belum mampu secara efektif memanfaatkan waktu yang ada untuk memenangkan kursi pemerintahan. Pada tahun 2009, tepatnya tanggal 16 Mei, pemilihan umum diada- kan kembali yang hasilnya menyatakan bahwa dari 20 anggota parlemen Kuwait terdapat empat perempuan yang terpilih di dalamnya. Keempat
Indonesian Perspective, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2019): 41-58
perempuan ini merupakan perempuan yang pertama kali terpilih dalam pemilihan umum Kuwait (Congressional Research Service, 2018). Kemu- dian, pemilihan umum pada tahun 2012 terdapat tiga orang perempuan dari Sunni yang menduduki kursi pemerintahan Kuwait. Tahun 2013, pemilihan umum kembali dilaksanakan dengan aturan yang baru, yakni satu kandidat pada tiap distriknya. Terdapat delapan kandidat perempuan dari 418 kandidat keseluruhan yang mengikuti pemilihan pada 27 Juli 2013 ini. Pemilihan umum kali ini menghasilkan dua representatif perempuan di kursi pemerintahan, namun terdapat kesalahan perhitungan suara dari satu diantaranya dan membuat satu diantaranya mengundurkan diri pada tahun 2014 (Congressional Research Service, 2018).
Selain faktor waktu, terdapat beberapa faktor sosial yang memen- garuhi kegagalan representasi perempuan dalam pemerintahan. Pertama, budaya politik Kuwait yang cenderung patriarki, yakni perempuan diang- gap lebih baik beperan dalam lingkup rumah tangga bukan lingkup publik (Olimat, 2009). Dalam budaya masyarakat Kuwait terdapat istilah “ diwan- iyya ” yang secara tidak langsung membatasi ruang gerak perempuan di Kuwait. Diwaniyya merupakan sebuah istilah untuk jaringan aliansi atau lingkaran kelompok laki-laki yang tertutup (AlSarekh, 2018). Kata diwani- yya berasal dari kata diwan atau divan yang berarti sofa atau dalam konteks ini berarti rumah pribadi. Secara tradisional, diwaniyya adalah pertemuan orang-orang di ruang khusus di rumah seseorang untuk membahas masa- lah tertentu dan bebas menyampaikan pendapat, seperti sosial, agama, dan politik (RefWorld, 1990). Budaya ini menyebabkan kebebasan perempuan Kuwait dalam mengeluarkan pendapat tidak sebebas laki-laki.
Kedua, dominasi kelompok Islamis dalam pemilihan sejak tahun 1980-an. Kelompok Islamis memiliki cara pandang yang konservatif dib- andingkan dengan gerakan perempuan yang lebih liberal. Kelompok Isla- mis menganggap bahwa peraturan mengenai pemberian ruang politik bagi perempuan telah menyalahi dan melanggar tradisi agama Islam dan mas- yarakat Kuwait. Dalam hal ini, sebenarnya antara kelompok Islamis dan gerakan perempuan dapat bersinergi satu sama lain karena masih adanya kesamaan nilai antara keduanya serta keduanya akan memberikan manfaat satu sama lain.
Dalam perkembangan selanjutnya setelah pemilihan umum 2006 dan 2008 dilaksanakan, terjadi pasang surut partisipasi perempuan Kuwait dalam pemerintahan sebagai bentuk pelaksanaan UU No. 35 Tahun 1962 Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pemilihan umum nasional pada tahun 2016. Pemilihan umum tersebut diikuti oleh lima belas perempuan yang mencalonkan diri untuk 50 kursi terbuka dari jumlah 65 kursi anggota parlemen di Kuwait. Konstitusi Kuwait mengatur bahwa anggota Majelis Nasional terdiri dari 50 anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan lima belas menteri peerintah yang ditunjuk oleh pemerintah. Perem-
puan yang memenangkan pemilihan kali ini hanya ada satu orang, yaitu Safa Al Hashem yang menjadikannya satu-satunya perempuan di badan legislatif Kuwait (Cohn, 2016). Tahun 2017, peran perempuan Kuwait da- lam bidang politik kembali mengalami peningkatan. Posisi Menteri Peru- mahan Kuwait ( Minister of State for Housing Affairs ) diduduki oleh seorang perempuan bernama Dr. Jenan Bushahri, serta Hind Barak Al Subaih yang ditunjuk untuk menduduki posisi sebagai minister of social and labour affairs dan minister of state for planning and development (Middle East Monitor, 2018). Pelaksanaan pemilihan umum untuk tiap distrik di Kuwait kembali dilaku- kan pada tahun 2018. Kali ini, hanya terdapat satu perempuan saja dari 73 kandidat yang akan maju memperebutkan 10 kursi sementara enam kursi lainnya telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah Kuwait (Toumi, 2018).
Meskipun terjadi pasang surut dalam pengimplementasian UU No. 35 Tahun 1962 sejak disahkan oleh pemerintah, untuk menciptakan kese- taraan politik antara perempuan dan laki-laki, kaum perempuan Kuwait harus lebih dapat bekerjasama satu sama lain secara terus menerus. Kom- petisi dan rivalitas tentunya akan terjadi, namun kedua hal tersebut jika ter- lalu diutamakan akan memiliki dampak yang tidak baik seperti kegagalan untuk menduduki kursi pemerintahan di pemilihan umum 2006. Selain itu, perempuan Kuwait harus mempelajari lebih mendalam mengenai realitas serta politik yang terjadi di Kuwait agar mereka dapat memengaruhi pub- lik untuk turut serta melakukan perubahan tatanan sosial yang lebih adil. Keuntungan lain yang didapatkan jika perempuan Kuwait mempelajari lebih dalam perpolitikan adalah mereka dapat mengeluarkan opini atau pendapat dengan landasan yang lebih kuat, sehingga masyarakat maupun pemerintah tidak memandang sebelah mata pendapat yang disampaikan oleh perempuan.
Selanjutnya, pemerintah bersama gerakan wanita harus lebih meng- kampanyekan serta memberi sosialisasi mengenai UU No. 35 Tahun 1962 kepada publik. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan cita-cita kesetaraan tidak hanya dalam hak saja, namun juga dalam kesetaraan kesempatan. Me- dia dan pers yang ada di Kuwait juga memiliki peran dan pengaruh penting dalam pembentukan opini publik mengenai kesetaraan gender serta memi- liki peran kontrol dalam masyarakat. Media Kuwait dapat menyoroti atau mengangkat fakta yang berada dalam posisi minoritas, salah satunya ada- lah kesetaraan gender itu sendiri. Meskipun media di negara-negara dunia Arab menganggap tabu dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan agama. Namun, Kuwait masih memiliki media yang beroperasi sesuai stan- dar yang masuk akal seperti media barat yang lebih terbuka (Thuroczy, 2010). Bagi para kandidat perempuan yang akan maju dalam pemerinta- han, sebaiknya juga turut bekerjasama dengan kelompok konservatif yang
mengusung nilai tradisional dan Islam karena nilai-nilai tersebut telah mengakar kuat di dalam kehidupan masyarakat, sehingga kerjasama akan menjadi suatu jalan yang akan menyukseskan representasi perempuan da- lam panggung politik dan pemerintahan di Kuwait. Nilai-nilai yang telah mengakar sebagai akibat pengaruh dari kelompok tersebut memiliki pen- garuh besar bagi pola pikir para pemilih, sehingga akan jauh lebih mengun- tungkan untuk bekerjasama dibandingkan dengan konfrontasi. Pemerintah juga dapat memberikan kuota tertentu dalam representasi politik, baik da- lam parlemen ataupun tingkatan yang lebih rendah, agar implementasi UU No. 34 Tahun 1962 dapat tercapai lebih maksimal.
Hingga saat ini, sebagai wujud untuk memaksimalkan implemen- tasi UU No. 35 Tahun 1962, pemerintah telah melakukan berbagai upaya baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Dalam kancah in- ternasional, Deputi Tetap Kuwait untuk PBB, Bader Al-Munayyekh, men- gajak komunitas internasional untuk menciptakan perdamaian, termasuk memberdayakan perempuan dalam situasi setelah konflik (Kuwait Times, 2019a). Hal ini menggambarkan bahwa Kuwait berkomitmen untuk men- ciptakan kesetaraan gender dalam kancah internasional maupun situasi domestik. Usaha dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah Kuwait un- tuk memberdayakan perempuan adalah memberikan program pelatihan kepemimpinan khusus untuk perempuan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Tertinggi untuk Perencanaan dan Pengem- bangan ( Secretariat-General of the Supreme Council for Planning and Develop- ment ) yang bekerjasama dengan Pusat Studi dan Penelitian Perempuan ( Women Studies and Research Center ) di Universitas Kuwait serta bersama dengan organisasi di bawah naungan PBB, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (Kuwait Times, 2019b). Selain itu, sebagai wujud komitmen terhadap pemberdayaan perempuan, pemerintah memasukkan perempuan sebagai salah satu pihak yang berperan penting untuk mewujudkan Kuwait’s Vision 2035. Kuwait’s Vision 2035 merupakan sebuah rencana strategi jangka panjang yang dibuat oleh pemerintah Ku- wait dalam meningkatkan dan mewujudkan Kuwait sebagai pemimpin di antara negara-negara Timur Tengah dalam berbagai bidang, seperti finan - sial, komersial, dan budaya (Al-Hizami, 2017).
Organisasi di Kuwait juga membantu berperan untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan. Salah satunya adalah diadakannya study tour selama dua minggu yang diinisiasi oleh Empower Kuwaiti Women in Politics (EKWIP). Kegiatan ini terdiri dari program pelatihan intensif yang berfok- us pada ketrampilan penting dalam kampanye politik (Sadeqi, 2018). Per- an dari organisasi internasional juga dilakukan dalam mewujudkan pem- berdayaan perempuan di dalam program pelatihan yang dilaksanakan. Terdapat dua puluh lima perwakilan dari sepuluh entitas sektor swasta
terkemuka menghadiri pelatihan pertama yang diadakan di Kuwait den- gan tujuan untuk memperkenalkan perusahaan lokal terhadap Women’s Empowerment Priciples (WEP) (UN Women, 2018). Pelatihan ini diselengga- rakan oleh Women’s Research and Studies Centre (WRSC) dari Universitas Kuwait yang bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal Dewan Tertinggi Perencanaan dan Pengembangan ( Supreme Council for Planning and Devel- opment ), UN Women Regional Office for the Arab States (ROAS) dan United Nations and Development Programme (UNDP) Kuwait (UN Women, 2018). Program pelatihan ini tidak hanya mengajak perusahaan untuk mengajak partisipasi perempuan dalam ekonomi saja. Hal ini dapat dilihat melalui tujuh prinsip dalam WEP yaitu (United Nations Global Compact, 2015): menetapkan kesetaraan gender dalam kepemimpinan tertinggi perusa- haan; memperlakukan semua pekerja dengan adil – menghormati dan mendukung hak asasi manusia, persamaan kesempatan, keragaman, dan inklusi serta non-diskriminasi; memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan semua pekerja; mempromosikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional untuk semua perempuan; menerapkan pengembangan usaha, rantai suplai, dan praktik pemasaran yang member- dayakan perempuan; mendorong kesetaraan melalui inisiatif dan advokasi masyarakat; dan mengukur dan melaporkan secara terbuka tentang kema- juan untuk mencapai kesetaraan gender.
Dalam poin prinsip yang pertama, secara tidak langsung perusa- haan dapat mendukung pemenuhan hak politik perempuan seperti yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 1962 dalam lingkup non-pemerintah. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan untuk membawa perem- puan ke institusi yang lebih tinggi. Kepemimpinan dalam sebuah perusa- haan ataupun pemerintahan tidak dilihat melalui gender, namun dilihat melalui kemampuan dan kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh seseo- rang. Banyaknya pelatihan dan pengembangan profesional yang diadakan oleh pemerintah ataupun non-pemerintah terhadap perempuan akan men- ingkatkan kualitas perempuan untuk mencapai kesetaraan gender.
Kesimpulan Kuwait merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang kaum perempuannya secara aktif memperjuangkan hak kesetaraan di negaranya. Tantangan maupun rintangan dalam menegakkan kesetaraan dialami oleh kaum perempuan sejak awal kemerdekaan. Faktor internal seperti budaya sosial-politik serta kelompok konservatif yang ada dalam masyarakat yang cenderung patriarki membuat mereka kesulitan untuk mencapai cita-cita, khususnya kesetaraan dalam ranah politik. Amandemen UU No. 35 Tahun 1962 menjadi sebuah jalan baru untuk kaum perempuan berperan aktif da- lam panggung politik. Sudut pandang masyarakat yang cenderung masih
menganggap bahwa perempuan seharusnya mengurusi rumah tangga merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah maupun kaum perempuan dalam merealisasikan perundangan tersebut. Meskipun pe- rundangan tersebut telah legal dan disahkan oleh Majelis Nasional, namun nyatanya perempuan Kuwait belum bisa memenuhi representasi dalam kursi pemerintahan Kuwait dalam pemilihan umum tahun 2006 dan 2008. Representasi perempuan dalam kursi pemerintahan sangat penting. Alasannya, dengan adanya perempuan di dalam pemerintahan, maka pros- es pengambilan kebijakan akan turut mempertimbangkan suara dari kaum perempuan itu sendiri. Jika pemerintahan hanya berisi laki-laki saja, maka suara perempuan tidak akan terdengar dan yang akan terjadi adalah ketim- pangan gender yang semakin meluas. Selain itu, dengan semakin  banyak- nya representasi perempuan dalam kursi pemerintahan, maka emansipasi wanita di Kuwait juga akan semakin cepat tercapai.
Realitas ini seharusnya menjadikan masyarakat Kuwait, baik pemer- intah, organisasi, maupun kaum perempuan Kuwait itu sendiri harus sal- ing bersinergi untuk menyukseskan implementasi UU No. 35 Tahun 1962 tersebut. Tradisi dan ideologi agama yang dianut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh kaum perempuan, di mana kedua hal tersebut merupakan faktor yang membuat masyarakat Kuwait memiliki sudut pan- dang yang sudah mengakar sejak lama. Jika kaum perempuan bergerak se- cara independen, maka pencapaian kesetaraan politik akan sulit dilakukan mengingat sistem patriarki yang masih mengakar. Hal yang perlu diperha- tikan dalam mewujudkan kesetaraan politik bukan hanya mengenai kese- taraan hak saja, namun juga mengenai pemenuhan akan hak politik terse- but.

## Daftar Pustaka
Al-Hizami, A. (2017). Kuwaiti women key partners in Kuwait’s 2035 vision [online], Kuwait News Agency (KUNA). Tersedia di: <https://www. kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2609750&Language=en>  [di - akses 17 Februari 2019].
Al Mughni, H. (2001). Women in Kuwait: The Politics of Gender . London: Saqi Books.
Al Mughni, H., & Tétreault, M.A. (2005). Political actors without the fran- chise: Women and politics in Kuwait. Dalam: P. Dresch & J. Pisca- tori (Eds.), Monarchies and Nations: Globalisation 15 and Identity in the Arab States in the Gulf. Bolder: I.B. Tauris, pp. 203-221. Al Sarekh, A. (2018). Gender Politics and Women’s Leadership in Kuwait [online].  Tersedia  di:  <https://www.oxgaps.org/files/commen - tary_-_alsharekh.pdf> [diakses 13 Mei 2019).
Al Tarrah, A. (2010). Women in the Development of Kuwait. Digest of the
Middle East Studies 11, pp. 1-33.
Cohn, L. (2016). 15 Female Candidates Ran for Parliament in Kuwait’s Latest Election. Only This Woman Won [online]. Tersedia di: <http://amp. timeinc.net/fortune/2016/11/28/kuwait-parliament-election-wom- en> [diakses 13 Mei 2019].
Congressional Research Service. (2018). Kuwait: Governance, Security, and U.S.  Policy  [online].  Tersedia  di:  <https://fas.org/sgp/crs/mideast/ RS21513.pdf> [diakses 13 Mei 2019].
Dashti, I. (2005). Women’s Political Participation [online]. Tersedia di: <http://www.kna.kw/research/wman/01.pdf> [diakses 5 Mei 2017]. Henning, K. (2016). Gender and women’s rights in Islam [online]. Ter- sedia  di:  <https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Down - load-Center/PDF-Dokumente-Development-Research/EK_Gen - der-und-Islam_EN.pdf> [diakses 17 Februari 2019]. Jacobsen, J. (2011). The Role of Technological Change in Increas- ing Gender Equity with a Focus on Information and Com- munications  Technology  [online].  Tersedia  di:  <https:// siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resourc - es/7778105-1299699968583/7786210-1322671773271/jacobsen-final- draft-april23-2011.pdf> [Diakses 5 Juni 2019].
Koparanova, M., & Warth, L. (2012). Empowering for Sustainable Devel- opment  [online].  Tersedia  di:  <https://www.unece.org/fileadmin/ DAM/Gender/publication/UNECE_Discussion_Paper_2012_1. pdf.> [diakses 5 Mei 2017].
Kuwait Times. (2019a). Kuwait calls to empower women in war-torn are- as [online]. 9 Februari. Tersedia di: <https://news.kuwaittimes.net/ website/kuwait-calls-to-empower-women-in-war-torn-areas/> [di- akses 14 Februari 2019].
Kuwait Times. (2019b). Kuwait keen on empowering women for leadrship:
Official  [online].  12  Februari.  Tersedia  di:  <https://news.kuwait - times.net/website/kuwait-keen-on-empowering-women-for-lead- ership-official/> [diakses 14 Februari 2019].
Middle East Monitor. (2018). Women in Kuwait granted full political rights [online].  3  Agustus.  Tersedia  di:  <https://www.middleeastmoni - tor.com/20180803-women-in-kuwait-granted-full-political-rights/> [diakses 14 Februari 2019].
Offenhauer, P. (2005). Women in Islamic Societies: A Selected Review of Social Scientific Literature . Washington, D.C: The Library of Congress. Olimat, M. (2009). Women and Politics in Kuwait. Journal of International Women’s Studies 11(2), pp. 199-212.
Page, N., & Czuba, C. (1999). Actually Empowerment: What is It? Journal of
Extension 37(5). Pitkin, H.F. (1967). The Concept of Representation . California: University of California Press.
RefWorld. (1990). Kuwait: Information regarding Diwaniyas: what they are, numbers, views of Kuwaiti intelligence, whether some have been closed, whether some are specifically frequented by Iraqis [online]. 1  Juli.  Tersedia  di:  <https://www.refworld.org/docid/3ae6ab0938. html> [diakses 14 Februari 2019].
Sadeqi, S. (2018). US study tour provides 15 Kuwaiti women with political empowerment [online]. 26 April. Tersedia di: <https://www.kuna. net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2723173&language=en>  [diakses  15 Februari 2019].
Shalaby, M. (2015). Women’s Political Representation in Kuwait: an Untold Story [online]. Tersedia di: <http://www.bakerinstitute.org/media/ files/files/f812567d/WRME-pub-PoliRep-Kuwait-091515.pdf>  [di - akses 28 Mei 2017].
Tétreault, M.A. (2001). A State of Two Minds: State, Cultures, Women, and Politics in Kuwait. I nternational Journal of Middle East Studies 33(2), pp. 203-220.
Tétreault, M.A., Meyer, K., & Rizzo, H. (2009). Women’s Rights in the Mid- dle East: A Longitudinal Study of Kuwait. International Political So- ciology 3(2), pp. 218-237.
Thuroczy, F. (2010). Kuwait:  Democratization  in  Process . Bachelor Thesis, Lund University Humanities and Theology. Toumi, H. (2018). Only one woman to run in Kuwait municipal polls [online].
23 April. Tersedia di: <https://gulfnews.com/world/gulf/kuwait/on - ly-one-woman-to-run-in-kuwait-municipal-polls-1.2210215> [diak- ses 13 Februari 2019].
UN Women. (2018). Kuwaiti companies get ready to empower women [online]. 30 Oktober. Tersedia di: <http://arabstates.unwomen.org/ en/news/stories/2018/10/kuwaiti-companies-get-ready-to-empow- er-women> [diakses 17 Februari 2019].
United Nations Global Compact. (2015). Endorse the Women’s Empower- ment Principles [online]. Tersedia di: <https://www.unglobalcom - pact.org/take-action/action/womens-principles> [diakses 19 Febru- ari 2019].
Wills, E.R. (2013). Democratic Paradoxes: Women’s Rights and Democrati- zation in Kuwait. The Middle East Journal 67(2), pp.173-184.