## PASAL 66 AYAT (1) UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Hendry Julian Noor
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Email : hendryjuliannoor@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penerapan  Pasal  66  Ayat  (1)  hanyalah  dilakukan  pada  ranah  pidana,  bukan perdata.  Jika  terkait  dengan  tindak  pidana  umum,  maka  izin  dari  MPD  (kini  Majelis Kehormatan Notaris) itu bersifat wajib atau imperatif, jika tidak, maka proses perkara itu  seharusnya  dapat  ditangguhkan  dulu  sampai  ada  izin  dari  MPD,  sebagai  bentuk perlindungan Jabatan Notaris, terkecuali jika Notaris itu akan diperiksa dalam perkara pidana yang tidak ada hubungannya dengan pembuatan akat Notaris tersebut.
Apabila  berhadapan  dengan  tindak  pidana  khusus,  terutama  tindak  pidana korupsi, seharusnya Pasal 66 Ayat (1) ini dapat dinegasikan, jadi izin dari MPD, demi kepentingan  umum  tidak  lagi  bersifat  imperatif,  namun  dapat  saja  hanya  berupa pemberitahuan  kepada  MPD  karena  sifat  tindak  pidana  korupsi  yang  merupakan suatu extraordinary  crime ,  sehingga  diperlukan  pula  suatu  tindakan-tindakan  yang ‘tidak  biasa’  pula  dalam  usaha  pemberantasannya.  Sebagaimana  pendapat  yang menyatakan  bahwa  tak  ada  satupun  aturan  atau  ajaran  yang  membenarkan  profesi tertentu dapat menyembunyikan kejahatan seseorang.
Kata kunci : Korupsi, Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris

## ABSTRACT
Application of Article 66 Paragraph (1) is only carried out in the areas of criminal, not civil. If related to general crime, then the permission of MPD (now Honorary Council of  Notaries)  it  is  mandatory  or  imperative,  if  not,  then  the  proceedings  it  should  be deferred  used  until  the  permission  of  MPD,  as  a  form  of  protection  Notary,  unless  the Notary it will be examined in a criminal case that has nothing to do with the making of the notarial deed.
When  dealing  with  special  crimes,  particularly  corruption,  should  Article  66 Paragraph (1) can be negated, so the permission of MPD, the public interest no longer is imperative,  but  it  might  be  only  a  notification  to  the  MPD  because  of  the  nature  of corruption offenses is an extraordinary crime, so it is also necessary actions an 'unusual' also in the eradication effort. As it has been argued that no single rule or doctrine that justifies certain professions a person can conceal the crime.
Keywords: Corruption, article 66, paragraph 1, Notary

## Pendahuluan
Salah  satu  hal  yang  selalu menjadi  polemik  ketika  dibahas mengenai  Undang-Undang  Jabatan Notaris  (UUJN,  sebagaimana  dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris) adalah  mengenai  penafsiran  terhadap Pasal  66  ayat  (1)  UUJN.  Adapun  isinya adalah sebagai berikut:
“Untuk  kepentingan  proses  peradilan, penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris Daerah berwenang:
a. mengambil  fotokopi  Minuta  Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris; dan b. memanggil  Notaris  untuk  hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan  akta  yang  dibuatnya  atau Protokol  Notaris  yang  berada dalam penyimpanan Notaris.” Dengan  membaca  pasal a  quo , dapat  diterjemahkan  bahwa  bunyi pasal tersebut ditujukan dalam perkara pidana,  bukan  perdata.  hal  ini didasarkan  pada: Pertama, mengenai kepentingan  pasal  tersebut  di  atas adalah  demi  kepentingan  proses peradilan,  penyidik,  penuntut  umum, atau  hakim  (Habib  Adjie,  2008). Kalimat  ini  harus  diinterpretasikan secara utuh dalam 1 kalimat, bukan per kata. Kedua, sebagaimana  pendapat dari  Habib  Adjie  (jika  Notaris berkedudukan sebagai tergugat),
bahwa  jika  seorang  Notaris  digugat secara  perdata,  maka  izin  dari  Majelis
Pengawas Daerah (MPD) tidak diperlukan,  karena  gugatan  perdata merupakan  hak  setiap  orang  jika merasa ada hak-haknya yang terlanggar  oleh  suatu  Akta  Notaris, sebagaimana  postulat  dasar persona standi in judicio (orang yang mempunyai  hak  untuk  berperkara  di pengadilan).
Ketiga, dalam  ranah  perdata (jika Notaris atau akta Notaris menjadi objek  pemeriksaan  dalam  suatu peradilan  perkara  perdata),  akta Notaris  yang  bersifat  sebagai  akta otentik  merupakan  suatu  alat  bukti yang penuh dan sempurna tanpa perlu alat  bukti  lain  ( probatio  plena )  (John Gilissen  dan  Frits  Gorle,  2007)  atau sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Subekti  bahwa  akta  otentik  bersifat volledig  bewijs, artinya  apabila  suatu pihak  mengajukan  suatu  akta  resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap  apa  yang  dituliskan  di dalam akta itu, sungguh-sungguh telah terjadi,  sehingga  hakim  tidak  boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi (Subekti, 2001). Teori  tersebut  di  atas  jika dihubungkan  dengan  salah  satu  asas proporsionalitas atau ketidakberpihakan  Notaris  kepada salah  satu  pihak,  maka  sebaiknya cukup  akta  Notaris  itu  saja  yang ‘berbicara’  di  pengadilan  tanpa  perlu Notaris  hadir  (A.  Kohar,  1983),  karena kehadirannya  justru  dapat  membuat posisi Notaris memberatkan salah satu pihak dalam perkara  perdata  tersebut. Hal inilah yang lalu dikenal sebagai Hak Ingkar  Notaris  (sebagaimana  terdapat pada  Pasal  1909  ayat  (3)  KUHPerdata dan diatur pula pada Pasal 16 ayat (1) huruf  f  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun  2014  tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris)  (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar ,  Cetakan  Kedua,  Liberty, Yogyakarta ).
Keempat,
dengan memperhatikan  Pasal  3 juncto Pasal  9
Peraturan  Menteri  Kehakiman  Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor    :  M.  03.HT.03.10 Tahun  2007  Tentang  Pengambilan Minuta Akta  Dan Pemanggilan Notaris, yang  berisi  pengambilan  terhadap fotokopi minuta akta hanya dimungkinkan  jika  ada  dugaan  tindak pidana  berkaitan  dengan  minuta  akta dan  atau  surat-surat  yang  dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam  penyimpanan  notaris,  ada penyangkalan  keabsahan  tanda  tangan dari  paha  pihak,  dugaan  pengurangan atau  penambahan  dari  Minuta  Akta atau  ada  dugaan  notaris  melakukan pemunduran tanggal akta ( antidatum ). Lalu  memperhatikan  pula  pasal 14  ayat  (1)  Peraturan  Menteri a  quo , bahwa penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim  untuk  kepentingan  proses peradilan  dapat  memanggil  notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada MPD, namun sebagaimana  ketentuan  Pasal  66  ayat
(1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan  Notaris,  persetujuan  tersebut kini  ada  pada  Majelis  Kehormatan Notaris.
Berkaitan  dengan  ketentuan tersebut,  dengan  mengutip  pendapat Machteld Boot, “every legal norm needs interpretation” ( Eddy O.S. Hiariej, 2009,
Asas  Legalitas  dan  Penemuan  Hukum Dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta ) ,  yang  artinya  setiap  norma  hukum membutuhkan  interpretasi,  dengan menggunakan interpretasi teleologis/sosiologis (Sudikno Mertokusumo,  2007),  pada  dasarnya pasal ini dimaksudkan untuk melindungi  profesi  Notaris  itu  sendiri (Hendry Julian Noor, 2010), hal ini pun juga  yang  diyakini  oleh  Habib  Adjie, bahwa  Pasal  66  ayat  (1)  ini  juga ditujukan  agar  para  Notaris  mendapat perlindungan yang proporsional ketika menjalankan  tugas  jabatan  sebagai Notaris (Hendry Julian Noor, 2010).
Sebagaimana  ketentuan  dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris,  sebelum tanggung jawab “persetujuan” tersebut diserahkan kepada Majelis Kehormatan Notaris  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris, tanggung jawab tersebut dipegang oleh Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD). Dalam  melakukan  pemeriksaan,  MPD harus  objektif  dalam  melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris.
MPD  harus  menempatkan  akta Notaris  sebagai  objek  pemeriksaan, bukan  menempatkan  diri  Notaris sebagai  objek  pemeriksaan,  sehingga yang  menjadi  fokus  atau  ukuran pemeriksaan  tersebut  adalah  tata  cara atau  prosedur  dalam  pembuatan  akta (Hendry  Julian  Noor,  2010).  Dalam prakteknya,  pasal a  quo diterapkan tidak seragam, ada beberapa kebijakan yang  diterapkan  oleh  MPD,  yaitu: pertama, tidak  jarang  ada  MPD  yang menolak  apapun  permintaan  penyidik
untuk memeriksa Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau oleh  Notaris  yang  dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya.
Kedua, ada MPD yang mengabulkan  permohonan  penyidik untuk  memeriksa  Notaris. Ketiga, ada juga  MPD  yang  melihat  pokok permasalahannya  terlebih  dahulu,
untuk kemudian menjadi pertimbangan apakah permohonan izin pemeriksaan  Notaris  itu  ditolak  atau dikabulkan oleh MPD (Habib Adjie ). Kebijakan  yang  dilakukan  oleh MPD tersebut, berdasarkan pengalaman penulis, terkadang dilakukan  dengan  mempertimbangkan keberadaan Notaris dalam suatu kasus yang  dihadapi.  Artinya  MPD  juga melakukan  penilaian  terhadap  kasus itu,  apakah  Notaris  atau  akta  Notaris itu  memang  dibutuhkan  secara  vital dalam kasus tersebut. Karena terkadang  ada  penilaian  dari  MPD penyidik  tidak  memahami  tentang tugas dan wewenang Notaris. Walaupun  biasanya  Notaris  atau  akta notaris tetap dibutuhkan untuk dihadirkan  dalam  suatu  peradilan pidana,  sebagaimana  sifat  dari  hukum pidana,  yaitu  mencari  kebenaran materiil yang artinya hakim wajib aktif dan  menggali  segala  hal-hal  materiil yang  dapat  menguatkan  alat  bukti, pertimbangan, keyakinan, serta putusan hakim.
Berdasarkan  tugas-tugas  yang diemban  Notaris  dalam  aspek  formal akta Notaris, setidaknya tugas-tugas itu dapat  bersinggungan  dengan  sanksi- sanksi pidana sebagaimana pada pasal- pasal  berikut  dalam  KUHP:  Pasal  263 ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  264,  Pasal  266, Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2),
atau  Pasal  264,  atau  Pasal  266,  serta Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 263 ayat  (1)  dan  (2),  atau  Pasal  264,  atau Pasal 266. Namun, pemidanaan terhadap  Notaris  ini  dapat  saja dilakukan  dengan  memperhatikan batasan (Habib Adjie) :
Pertama, ada  tindakan  hukum Notaris  dari  aspek  formal  akta  yang dilakukan secara sengaja ( witten willen / mengetahui  dan  menghendaki)  dan direncanakan,  bahwa  akta  yang  dibuat di  hadapan  Notaris  atau  oleh  Notaris bersama-sama  untuk  dijadikan  dasar melakukan suatu tindak pidana. Kedua, ada  tindakan  hukum  dari  Notaris dalam  membuat  akta  di  hadapan  atau oleh  Notaris  yang  jika  diukur  dengan parameter  UUJN,  hal  itu  tidak  sesuai dengan  UUJN. Ketiga, tindakan  Notaris tersebut  tidak sesuai  menurut  instansi berwenang  untuk  menilai  tindakan suatu  Notaris,  dalam  hal  ini  Majelis Pengawas  Notaris  (Habib  Adjie),  kini hal  tersebut  dipegang  oleh  Majelis Kehormatan Notaris.
Saat  ini,  urgensi  kepentingan penyidikan maupun peradilan berkaitan  dengan  keberadaan  Notaris tidak hanya pada tindak pidana umum saja, karena dengan semakin berkembangnya  zaman  dan  teknologi, banyak  pula  kejahatan  yang  dilakukan memanfaatkan  profesi  Notaris  untuk menyembunyikan
kejahatannya, misalnya  menggunakan  Notaris  untuk melakukan  pencucian  uang  dari  hasil melakukan  korupsi  (misalnya  dengan jula-beli saham, mendirikan perseroan, jual  beli  badan  usaha,  dan  lain-lain) (Hendry Julian Noor ).
Pasal  66  ayat  (1)  UUJN  vs  UU TIPIKOR
Dengan  memperhatikan  bunyi pasal  66  ayat  (1)  UUJN , dapat disimpulkan  bahwa  ketentuan  di dalamnya bersifat imperatif atau wajib (Hendry Julian Noor), karena tidak ada klausula  eksepsional  yang  terdapat  di dalamnya. Artinya wajib di sini berarti pula  baik  ketika  berhadapan  dengan tindak  pidana  umum  maupun  dengan tindak  pidana  khusus.  Berkaitan dengan  tindak  pidana  umum,  penulis cukup setuju dengan pendapat tersebut, namun penulis tidak sependapat  jika  ketentuan  pasal  66 ayat  (1)  ini  juga  diberlakukan  secara mutlak pula ketika berhadapan dengan suatu  tindak  pidana  khusus,  terutama korupsi,  bahkan  penulis  setuju  jika pasal  ini  dapat  disimpangi  jika berhadapan  dengan  tindak  pidana korupsi. Mengapa demikian?
Pertama, kiranya  hampir  semua pihak  akan  setuju  dan  sependapat dengan penulis bahwa korupsi merupakan  suatu  kejahatan  yang bersifat  sebagai extraordinary  crime (kejahatan  luar  biasa),  yang  telah merongrong  sistem  keuangan  dan hukum  Indonesia  sangat  lama.  Karena sudah  tergolong  luar  biasa,  maka sesuai dengan kesepakatan kita dengan dunia  internasional  (Eddy  O.S.  Hiariej, 2008)  bahwa  kejahatan  ini  harus dilawan  dengan  cara  yang  luar  biasa ( extraordinary ) pula.
Kedua, adanya  tindak  pidana  lain yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana korupsi,  dengan  memperhatikan  bunyi pasal 35 ayat (1) (mengenai kewajiban setiap  orang  memberikan  keterangan baik  sebagai  saksi  maupun  sebagai ahli) jo. Pasal  22  (mengenai  dengan
sengaja  tindak  memberi  keterangan atau memberi keterangan tidak benar) jo. Pasal  36  (kewajiban  memberikan kesaksian  yang  juga  berlaku  bagi mereka  yang  karena  pekerjaan,  harkat dan martabat, atau jabatannya diwajibkan  menyimpan  rahasia)  UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun  2001  tentang  tindak  pidana korupsi,  sebagai  konsekuensi  hukum dari  Pasal  1909  ayat  (3)  KUHPerdata dan diatur pula pada Pasal 16 ayat (1) huruf  e  UUJN,  bahwa  Notaris  juga merupakan  suatu  pekerjaan  atau jabatan  yang  diwajibkan  menyimpan rahasia, maka Notaris wajib memberikan kesaksian apabila dibutuhkan  dan  hal  ini  mengikuti hukum  acara  pidana  yang  berlaku dalam  tindak  pidana  korupsi,  artinya dalam  hal  tersebut,  tidak  memerlukan izin  dari  MPD,  namun  bisa  hanya dengan  pemberitahuan  kepada  MPD (Wahyu  Kencana  Wiguna,  2010),  kini hal  tersebut  digantikan  oleh  Majelis Kehormatan Notaris.
Pasal  22  UU  Pemberantasan
Tindak  Pidana  Korupsi  pada intinya bertujuan untuk mempermudah pengungkapan  kasus  korupsi  (Mahrus Ali,  2011).  Pada  dasarnya  di  sini  ada pertentangan  antara  UUJN  dengan  UU Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  manakah yang  diberlakukan?  Menurut  hemat penulis,  berdasarkan  asas lex  specialis sistematis (Jan Remmelink, 2003) yang merupakan  derogat  dari  asas lex specialis  derogat  legi  generalis ,  maka yang  seharusnya  didahulukan  adalah UU  Tindak  Pidana  Korupsi.  Ada  3 parameter  untuk  menyatakan  suatu aturan tersebut bersifat sebagai aturan yang  bersifat  khusus,  yaitu: 1) aturan materiilnya  bersifat  khusus  atau
menyimpang  dari  aturan  umunya;  2) aturan  formilnya  pun  bersifat  khusus; serta 3) adresat/tujuan aturan tersebut jelas ditujukan kepada siapa ( Eddy O.S. Hiariej ). Dengan  memperhatikan  kedua UU a  quo, dapat  disimpulkan  sebagai berikut: 1)  secara  materiil  jelas  bahwa UU TIPIKOR menyimpang dari ketentuan umum yang ada (KUHP), dan
UUJN  memang  tidak  ada  ketentuan pidana  di  dalamnya;  2)  secara  formil UUJN dan UU TIPIKOR dapat dikatakan sama-sama menyimpang dari ketentuan umum  dalam  KUHAP.  Penyimpangan UU  TIPIKOR  dari  KUHAP  sudah  jelas dengan  adanya  Komisi  Pemberantasan Korupsi,  adanya  pengadilan  tersendiri (Pengadilan  TIPIKOR  sebagaimana dimaksud  UU  Nomor  46  Tahun  2009), dan  ke-khusus-an  lainnya  dari  aturan formil  UU  TIPIKOR,  sedangkan  UUJN menyimpang  karena  harus  adanya  izin dari  MPD  apabila  berkaitan  dengan kasus  pidana.  3)  adresat  pada  UUJN jelas disebutkan ditujukan bagi jabatan Notaris  (sebagaimana  asas  titulus  est lex/judul  menentukan  isi  undang- undang), namun dengan memperhatikan  pasal  36  UU  TIPIKOR, mengenai kewajiban memberikan kesaksian  yang  juga  berlaku  bagi mereka  yang  karena  pekerjaan,  harkat dan martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas bahwa sebagai konsekuensi bunyi pasal
16  ayat  (1)  huruf  e  UUJN,  maka  dapat diinterpretasikan secara teleologis bahwa  adresat  dari  pasal  36  UU TIPIKOR  itu  juga  ditujukan  kepada jabatan-jabatan  pemegang  rahasia, seperti Jabatan Notaris. Dengan memperhatikan secara kumulatif
terhadap  ketiga  parameter  tersebut sebagai  syarat  penerapan  asas lex specialis  sistematis ,  oleh  karenanya penulis  berpendapat  UU  TIPIKOR harus lebih didahulukan dari UUJN.
Ketiga, posisi  dilematis  dari MPD  (kini  oleh  Majelis  Kehormatan Notaris).  Di  satu  sisi,  MPD  (Majelis Kehormatan Notaris) berfungsi sebagai pengawas  dan  pelindung  profesi Notaris  apabila  diperiksa  dalam  suatu perkara  pidana  yang  terkait  dengan pembuatan aktanya, namun di sisi lain apabila berkaitan dengan korupsi, MPD (Majelis  Kehormatan  Notaris)  dapat dikatakan ‘harus’
memenuhi permintaan pengadilan, penyidik, penuntut  umum,  maupun  hakim.  Hal ini  dilakukan  terkait  dengan  hal  yang dikenal  sebagai obstruction  of  justice yang  juga  termasuk  tindak  pidana  lain yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana korupsi,  sebagaimana  tertuang  dalam Article 25 UNCAC yang juga diatur oleh Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU  Nomor  20  Tahun  2001,  yang berbunyi: “setiap  orang  yang  dengan sengaja  mencegah,  merintangi,  atau menggagalkan  secara  langsung  tidak langsung  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan terhadap  tersangka  ataupun  terdakwa ataupun  para  saksi  dalam  perkara korupsi, dipidana dengan pidana ...”.
Pengertian dari pasal a quo , kata “mencegah”  itu  bermakna  perbuatan atau  usaha  (secara  aktif/nyata)  yang dilakukan  agar  suatu  tindak  pidana korupsi  tidak  dilakukan  penyidikan, penuntutan  dan  diadili  dipengadilan (perkara  belum  berjalan).  Sedangkan makna “menghalangi”
diartikan sebagai  perbuatan  atau  usaha  (secara aktif/nyata) yang dilakukan agar suatu
tindak  pidana  korupsi  dihalangi  atau dipersulit dilakukan penyidikan,
penuntutan,  dan  diadili  di  pengadilan (proses  perkara  sudah  berjalan).  Dan makna “menggagalkan”
adalah perbuatan atau usaha (secara aktif/nyata) yang dilakukan agar suatu tindak  pidana  korupsi  yang  sudah dilakukan penyidikan, penuntutan, dan diadili  di  pengadilan  menjadi  tidak dilaksanakan  (proses  perkara  juga sudah berjalan) (Mahrus Ali ). Rumusan  delik  yang  tercantum dalam  pasal a  quo ,  juga  yang  terdapat pada  pasal  35  ayat  (1) jo. Pasal  22 jo. Pasal  36  UU  Nomor  31  tahun  1999 jo. UU  Nomor  20  Tahun  2001  tentang tindak  pidana  korupsi,  jelas  bahwa delik pada pasal-pasal a quo merupakan  delik  omisi,  yang  selalu merupakan  delik  formil,  yaitu  adanya suatu  kewajiban  untuk  melakukan perbuatan positif tertentu. Jadi, terpenuhinya  delik  ini  adalah  ketika orang  yang  diperintahkan  menurut undang-undang untuk berbuat sesuatu, namun  dia  tidak  melakukan  apa  yang seharusnya  diperbuat  (.E  Sahetapy). Dengan kata lain, apabila MPD (Majelis
Kehormatan Notaris) ketika berhadapan  dengan  kasus  korupsi tidak memberikan izin yang
seharusnya  diberikan  dalam  rangka memeriksa  Notaris  ataupun  akta Notaris,  maka  hal  itu  dapat  diancam dengan  pidana  sebagaimana  tersebut di atas.
Simpulan Dari  semua  hal-hal  tersebut  di atas,  ada  beberapa  catatan  penulis berkaitan  dengan  Pasal  66  ayat  (1) UUJN.
Pertama, bahwa terkait penerapan pasal ini, hanyalah
dilakukan  pada  ranah  pidana,  bukan perdata. Kedua, jika  terkait  dengan tindak  pidana  umum,  maka  izin  dari MPD (kini Majelis Kehormatan Notaris) itu  bersifat  wajib  atau  imperatif,  jika tidak,  maka  proses  perkara  itu seharusnya  dapat  ditangguhkan  dulu sampai ada izin dari MPD (kini Majelis Kehormatan  Notaris)  sebagai  bentuk perlindungan Jabatan Notaris, terkecuali  jika  Notaris  itu  akan diperiksa  dalam  perkara  pidana  yang tidak ada hubungannya dengan pembuatan akat Notaris tersebut.
Ketiga, apabila  berhadapan dengan tindak pidana khusus, terutama tindak  pidana  korupsi,  seharusnya pasal 66 ayat (1) ini dapat dinegasikan, jadi  izin  dari  MPD  (kini  Majelis Kehormatan
Notaris), demi kepentingan  umum  tidak  lagi  bersifat imperatif,  namun  dapat  saja  hanya berupa  pemberitahuan  kepada  MPD (kini  Majelis  Kehormatan  Notaris), karena sifat tindak pidana korupsi yang merupakan  suatu extraordinary  crime , sehingga diperlukan pula suatu tindakan-tindakan  yang  ‘tidak  biasa’ pula  dalam  usaha  pemberantasannya. Sebagaimana  pendapat  dari  Yunus Husein, bahwa tak ada satupun aturan atau ajaran yang membenarkan profesi tertentu dapat menyembunyikan kejahatan seseorang (Yunus Husein ).

## Daftar Pustaka
Adjie,  Habib    “ Aktualisasi  Jabatan Notaris  Pasca  Lima  Tahun Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)”, disampaikan dalam Kuliah
Umum  Program  Studi  Magister Kenotariatan  Fakultas  Hukum
UGM,  Fakultas  Hukum  UGM, Yogyakarta, 19 Oktober 2009. Adjie,  Habib,  2008, Sanksi  Perdata  dan Administratif  Terhadap  Notaris Sebagai  Pejabat  Publik, Cetakan Pertama,  PT.  Refika  Aditama, Bandung. Ali,  Mahrus,  2011, Hukum  Pidana
Korupsi  Di  Indonesia, Cetakan Pertama.
Eddy  O.S.  Hiariej, “Disentralisasi Korupsi  :  Urgensi  Pengadilan TIPIKOR  dan  KPK  Di  Daerah”,
disampaikan  dalam  Diskusi
Publik  Disentralisasi  Korupsi  :
Carut  Marut  Otonomi  Daerah, Kerjasama Pusat Kajian AntiKorupsi  Fakultas  Hukum Universitas  Gadjah  Mada  Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Republik  Indonesia, Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah  Mada,  Yogyakarta,  27 september 2008. Gilissen  John,  dan  Frits  Gorle,  2007, Sejarah Hukum: Suatu Peng antar,  Cetakan  Kedua,  PT. Refika Aditama, Bandung. Hiariej,  Eddy  O.S.    “ Grey  Area Penegakan Hukum Pidana Antara Tindak Pidana Perbankan Dengan Tindak Pidana  Korupsi”, disampaikan dalam Diskusi Terbatas Kegiatan Perbankan Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi,  Kerjasama  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Dan Bank Indonesia, Hotel Santika, Yogyakarta, 30 Oktober 2008 Hiariej,  Eddy  O.S.  2009, Asas  Legalitas dan  Penemuan  Hukum  Dalam Hukum Pidana, Erlangga,
Jakarta.
Husein,  Yunus,  2008, Negeri  Sang Pencuci  Uang ,  Cetakan  Pertama, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta. Julian Noor, Hendry 2010, Jasa Notaris Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Menegakkan Rezim Anti Pencucian Uang (Tesis), Magister  Kenotariatan  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kohar,  A.  1983, Notaris  Dalam Praktek Hukum , Alumni, Bandung. Mertokusumo, Sudikno, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan  Kelima, Liberty, Yogyakarta. Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar , Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta. Remmelink, Jan, 2003, Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting  Dari  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Pidana  Belanda Dan  Padanannya  Dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Sahetapy,  J.E  1995, Hukum  Pidana , Liberty, Yogyakarta. Subekti,  2001, Pokok-Pokok  Hukum Perdata, Cetakan  Ke-21,  PT. Intermasa, Jakarta.
Wiguna,  Wahyu  Kencana,  2010, Hak Ingkar  Notaris  Dalam  Hukum Pembuktian Pidana  Di  Indonesia (Tesis),  Magister  Kenotariatan Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.