TULIP: TulisanIlmiahPariwisata ISSN: 2720-9873
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/Tulip/index Vol. 3, No. 2 Desember 2020
DOI: http://dx.doi.org/10.272098/tulip.3.2.83-91.2020
WISATA HALAL, APAKAH HANYA SEBAGAI JARGON DI INDONESIA ?

## Faisal Yusni Nuralamsyah
Magister Pariwisata - Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
Email; faisalyusni@upi.edu
Info Artikel Abstract:
This research was conducted to examine about halal tourism in Indonesia that is still cursory jargon alone, because there are still misinterpretations and halal tourism concepts have not been done correctly. For this study the authors used literacy study method by collecting evidence based on existing literacy balanced with data collected based on observation and supporting data collection. In this study, the authors still think that halal tourism in Indonesia is jargon because of the  unavailability  of  regulation,  certification  of  halal  tourism  that  does  not exist,  human  resources  (HR)  that  are  not  adequate  enough  and  other supporting infrastructure that is still quite lacking.
Keywords: Halal Tourism; Jargo;, Regulation; HR; Certification; Infrastructur.
Diterima: 2021-09-05 Disetujui: 2021-09-08

## Abstrak:
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  meneliti  mengenai  wisata  halal  di  Indonesia yang  masih  sepintas  jargon  semata,  karena  masih  terdapat  kesalahan interpretasi dan belum dilakukannya konsep wisata halal secara benar. Untuk penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  studi  literasi  dengan mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan literasi yang ada diimbangi dengan data  yang  dikumpulkan  berdasarkan  pengamatan  dan  pengumpulan  data penunjang. Dalam penelitian ini penulis masih berfikir bahwa wisata halal di Indonesia  merupakan  jargon  karena  belum  tersedianya  regulasi,  sertifikasi wisata halal yang belum ada, sumber daya manusia (SDM) yang belum cukup memadai dan infrastruktur penunjang lainnya yang masih cukup kurang.
Kata Kunci: Wisata Halal, Jargon, Regulasi, SDM, Sertifikasi, Infrastruktur

## PENDAHULUAN
Pariwisata  di  Indonesia  merupakan salah  satu  penyumbang  devisa  bagi Indonesia.  Menurut  Kementrian  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada tahun  2019,  pariwisata  di  Indonesia menyumbangkan  sekitar  5,5%  dari  PDB Nasional  atau  sekitar  Rp.  280  Triliun, pendapatan  ini  meningkat  jika  dibandingkan pada  tahun  sebelumnya  yang  mencapai  Rp. 270  Triliun.  Kementrian  Pariwisata  dan
Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menyebutkan  pula pada tahun 2019 terdapat
13  juta  tenaga  kerja  di  sektor  pariwisata.  Di tahun  yang  sama  Badan  Pusat  Statistik Indonesia  mengklaim  jumlah  kunjungan wisatawan  mancanegara  sekitar  16,3  juta orang.  Termasuk  di  dalamnya  jenis  wisata halal,  yang  mampu  menarik  wisatawan muslim  baik  domestic  dan  mancanegara untuk berkunjung.
Dalam  pariwisata  selalu  terdapat perkembangan  dan  pembaruan  berdasarkan jenis,  atraksi  dan  minat  khusus,  salah  satu jenis  pariwisata  yang  sedang  berkembang saat  ini  adalah  wisata  halal.  Cukup  banyak
ahli yang mengartikan wisata halal mulai dari kekhususan agama hingga penartian berdasarkan  konsep.  Sehingga  terkadang dalam industri terdapat miss interpretasi dan terdapat  ketidak  sesuaian  dalam  penerapan dan pelaksanaan konsep wisata halal.
Bahkan  tidak  hanya  negara  dengan mayoritas  pemeluk  agama  muslim  saja  yang mengembangkannya, negara dengan
mayoritas non muslim juga ikut mengembangkan  jenis  wisata  ini,  sebut  saja Thailand  dan  Selandia  Baru.  Negara-negara yang  ikut  mengembangkan  wisata  halal  ini mulai  menyiapkan  infrastruktur,  fasilitas, produk dan segala hal yang penunjang untuk memenuhi  kegiatan  wisatawan  khususnya wisatawan muslim.
Di  Indonesia  sendiri  yang  mayoritas beragama  muslim,  wisata  halal  sedang dikembangkan  di  beberapa  destinasi  wisata. Bahkan  pada  tahun  2019  Indonesia  berhasil meraih  peringkat  pertama  wisata  halal menurut  Mastercard-Crescent  Rating  Global Muslim  Travel  index  (GMTI)  setelah  pada tahun  sebelumnya  berada  diposisi  ke-2  di bawah  Malaysia.  Destinasi  wisata  halal  yang sedang  dikembangkan  oleh  Kementrian Pariwisata  diantaranya  Nanggro  Aceh Darusalam,  Lombok  (Nusa  Tenggara  Barat), Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Malang Raya (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan). Dengan adanya  peringkat  dan  penilaian  mengenai wisata halal di Indonesia, tentunya membuat Indonesia semakin diakui oleh dunia menjadi destinasi  wisata  halal  yang  ramah  terhadap muslim traveler.
Namun  dalam  perkembangannya  pula masih  terdapat  pihak-pihak  yang  menjalani industri  wisata  halal  belum  memahami makna  dan  esensi  wisata  halal  itu  sendiri. Mulai  dari  mereka  tidak  memahami arti  dari halal  hingga  aturan  perihal  wisata  halal  atau belum  siap  menyediakan  hal-hal  yang dibutuhkan wisatawan baik dari segi produk,
fasilitas,  infrastruktur  dan  hal  penunjang lainya.  Sehingga  didapatkan  pertanyaan berupa,  apakah  benar  Indonesia  telah menjalankan  persyaratan-persayaratan  dan indikator  ke  halalan  yang  menjadi  penilaian dan identitas wisata halal di Indonesia. Untuk itu  dalam  tulisan  ini  saya  akan  mengkaji masalah  mengenai  apakah  Indonesia  sudah menerapkan  wisata  halal  sesuai  dengan syariat  agama  islam  atau  hanya  menjadi jargon  atau  branding  semata  untuk  menarik minat  wisatawan  khususnya  wisatawan muslim berkunjung ke Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Definisi Wisata Halal
Sebelum  wisata  halal  menjadi  trend dan  berkembang  saat  ini,  berkembang terlebih  dahulu  wisata  minat  khusus  yang terkait  dan  bersumber  dari  agama  seperti, wisata  keagamaan  ( religious  tourism )  dan wisata  islami  ( Islamic  tourism )  (El-Gohary,
2016).  Bahkan  dalam  perkembangannya, terdapat  berbagai  penamaan,  penyebutan atau  istilah  yang  dikemukakan  oleh  para praktisi, pelaku usaha, akademisi dan peneliti yang  berkaitan  dengan  wisata  halal  ini seperti, halal tourism, Islamic tourism, Islamic travel,  halal  travel,  Muslim-friendly  tourism, shari’ah tourism dan halal transportation (El- Gohary, 2016) . Sedangkan menurut (Wardi et al., 2018) di beberapa negara di dunia dalam terminologinya  menggunakan  istilah-istilah yang  cukup  beragam  seperti sharia  travel, Islamic  tourism,  Muslim  friendly  travel destination,  Halal  lifestyle,  Halal  friendly tourism  destination,  Halal  travel, dan  lain sebagainya.
Secara  singkat  wisata  keagamaan ( religious  tourism )  dapat  diartikan  sebagai wisata  yang  bertujuan  utuk  mencari pengalaman  religi.  Seiring  jumlah  wisatawan muslim yang cukup banyak, berkembang pula wisata  minat  khusus  yaitu  wisata  Islami ( Islamic  tourism ),  yang  dapat  diartikan
sebagai  segala  aktivitas  dan  pengalam berwisata  yang  mengacu  pada  hukum  islam. Dari berbagai literatur - literatur  yang terkait mengenai  hal  ini  pula  terdapat  beberapa terminologi  yang  sering  digunakan  seperti, wisata  islami  ( Islamic  tourism ),  perjalanan syariah ( sharia travel ) dan wisata halal ( halal tourism ) (Satriana & Faridah, 2018). Pada dasarnya wisata halal tidak terlalu berbeda  dengan  wisata  pada  umumnya, tetapi  dalam  hal  penerapannya  wisata  halal mengacu kepada syariat-syariat agama Islam. Secara kata  halal  sendiri  berasal  dari  bahasa arab, yang berarti dibolehkan atau  diizinkan. Secara  terminologi  halal  menurut    adalah segala  sesuatu  yang  diperbolehkan  atau diizinkan karena tidak adanya larangan yang mengikatnya  (Qardhawi,  2007).  Halal  pula dapat  diartikan  sebagai,  diperbolehkannya menggunakan, memakan,
meminum,
memanfaatkan  dan  mengerjakan  segala sesuatu yang ditentukan berdasarkan nashnya (Dahlan, 2006)
Adapun beberapa ahli memiliki definisi mengenai wisata halal. Menurut (Perbawasari et al., 2019) wisata halal adalah suatu konsep yang digunakan untuk memudahkan wisatawan muslim dalam memenuhi kebutuhan  wisatanya.  Menurut  (Winarti, 2017) wisata halal adalah segala produk dan jasa  pariwisata  yang  tidak  bertentangan dengan larangan mengkonsumsi dan persyaratan  ibadah  wisatawan  muslim. Menurut  (Battour  &  Ismail,  2016)  wisata halal didefinisikan sebagai segala penggunaan  atau  keterlibatan  objek  dalam memenuhi  kegiatan  wisatawan  muslim  yang sesuai  dengan  ajaran agama islam dan dapat memfasilitasi  praktik  beragama.  Sedangkan menurut (Muhamad et al., 2019) wisata halal adalah penggunaaan atau keterlibatan segala objek  bagi  wisatawan  muslim  yang  sesuai dengan  ajaran islam  dan dapat  memfasilitasi kegiatan beragama.
Wisata  halal  harus  bisa  mengacu  pada penyediaan  produk  dan  layanan  pariwisata yang  dapat memenuhi  kebutuhan wisatawan Muslim  untuk  beribadah  dan  pemenuhan makanan  yang  sesuai  dengan  ajaran  islam, oleh karena  itu  wisata  halal  harus menganut nilai-nilai  keislaman,  termasuk  didalamnya dalam perbankan islam (Mohsin et al., 2016)
Walaupun  dalam  definisinya  terdapat cukup  banyak  perbedaan  mengenai  wisata halal, tetapi antar pendapat yang satu dengan yang  lainya,  dapat  saya  coba  simpulkan bahwa  wisata  halal  adalah  wisata  yang didalamnya  mengandung  dan  berdasar  pada nilai-nilai  ajaran  Islam  yang  diperbolehkan, dalam pemanfaatan dan penggunaan sumber daya  dan  dapat  mengakomodir  atau memfasilitasi  kegiatan  beragama  wisatawan muslim selama berwisata.
Konsep Wisata Halal
Dengan kekhasan
kebutuhan wisatawan muslim dalam berwisata terutama menyangkut ibadah mereka, makanan, aturan berpakaian  dan  pembatasan  interaksi  antar gender,  menimbulkan  konsep  wisata  halal yang harus dijalani. Konsep wisata halal tidak boleh  bertentangan  dengan  nilai-nilai  dan etika islam yang menyangkut tentang perkara halal  dan  haram  (Perbawasari  et  al.,  2019). Konsep  wisata  halal  tidak  hanya  mengacu pada  makanan  halal  semata,    tetapi  juga harus mengacu pada semua aspek kehidupan (Mohsin  et  al.,  2016).  Sedangkan  menurut (Chookaew  et  al.,  2015)  konsep  wisata halal,merupakan bentuk aktualisasi dari nilai keislaman  yang  mengacu  pada  perhara  halal dan  haram,  sebagai  tolak  ukur  utama, sehingga  segala  aspek  dalam  wisata  halal tidak  terlepas  dari  sertifikasi  halal  yang menjadi  jaminan  bagi  para  pelaku  usaha. Sehingga  secara  luas  dalam  penerapanya wisata  halal  ini  sangatlah  kompleks  dan segala  sesuatunya  harus  sesuai  dengan ajaran, hukum dan nilai-nilai keislaman.
Bahkan (El-Gohary, 2016)
menyimpulkan  bahwa  setiap  pelaku  usaha wisata  halal  harus  mampu  memenuhi persyaratan-persyaratan  yang  menunjang konsep wisata halal itu sendiri, seperti:
 Tidak ada alkohol untuk disajikan.
 Tidak ada klub malam.
 Makanan halal hanya untuk disajikan.
 Tidak ada ham atau babi atau produk serupa untuk disajikan.
 Staf pria untuk lantai pria lajang.
 Staf  wanita  untuk  wanita  dan keluarga.
 Staf wanita untuk lantai wanita lajang.
 Tokoh agama internal.
 Saluran TV konservatif (hiburan yang sesuai).
 Ruang sholat.
 Anggota staf Muslim.
 Aturan  berpakaian  Islami  untuk seragam staf (pakaian staf
konservatif).
 Salinan Alquran di setiap kamar.
 Sajadah di setiap kamar.
 Tanda  yang  menunjukkan  arah Mekkah.
 Fasilitas terpisah (seperti gym, kolam renang, dll.).
 Ruang sholat yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.
 Seni  tidak  boleh  menggambarkan bentuk manusia.
 Tempat  tidur  dan  toilet  diposisikan agar  tidak  menghadap  ke  arah Mekkah.
 Kloset di kamar mandi.
 Aturan  berpakaian  yang  cocok  untuk tamu.
 Pendanaan Islami.
 Hotel  (dan  perusahaan  pariwisata lainnya)  harus  mengikuti  prinsip Zakat
Sedangkan  (Perbawasari  et  al.,  2019) menyimpulakan bahwa konsep halal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang berbeda, yaitu
dari  sudut  pandang  agama  dan  sudut pandang industry. Dari sudut pandang agama harus mengacu pada hukum yang memperbolehkan  wisatawan  muslim  untuk mengkonsumsi  atau  mengguanakan  segala sesuatu sesuai dengan keyakinan. Dari sudut pandang  industri,  konsep  ini  dapat  diartikan sebagai  peluang  bisnis,  dimana  dengan konsep wisata halal dapat meningkatkan nilai industri  dalam  bentuk intangible  value dikarenakan  adanya  jaminan  halal  terhadap produk  dan  jasa  yang  mereka  tawarkan.
Tentunya
Konsep  wisata  halal  ini  pula  menurut (Widagdyo,  2015)  harus  sesuai  dengan pemaknaan halal yang masuk ke dalam setiap aspek  kegiatan  wisata  halal  mulai  dari  hotel, sarana  makan dan  minum,  saranan transportasi,  sistem  keuangan  dan  segala fasilitas  serta  jasa  penyedia  yang  menunjang kegiatan wisata itu sendiri.
Dari  pemahaman  beberapa  ahli  diatas, konsep  wisata  halal  ini  harus  dapat dijalankan  oleh  setiap  pelaku  usaha  karena menyangkut dengan kepentingan dan
kebutuhan wisatawan muslim dalam melakukan  kegiatan  wisata  halal.  Dengan konsep  wisata  halal ini  pula  diharapkan dari sudut  pandang  wisatawan  muslim    dapat memperoleh  rasa  aman  dalam  wisata  yang menyangkut  agama  islam.  Sedangkan  dari sudut  pandang  pelaku  usaha  konsep  wisata halal  ini  dapat  digunakan  sebagai  petunjuk ( guiding) dalam  menjalankan  usaha  wisata halal.  Dan  dari  sudut  pandang  pemangku kebijakan,  konsep  wisata  halal  ini  dapat digunakan  dalam  penyusunan  kebijakan  dan aturan-aturan atau regulasi yang menyangkut wisata halal.

## Perkembangan Wisata Halal Di Indonesia
Wisata  halal  di  Indonesia  pertama  kali diperkenalkan pada acara Global Halal Forum bertema Wonderful  Indonesia  as  Moslem Friendly Destination pada 30 Oktober 2013 di JIExpo  Kemayoran,  Jakarta,  oleh  Kementrian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada  saat  itu  wisata  halal  masih  disebut dengan wisata syariah. Pada tahun 2013 pula, menurut Kementrian Pariwisata baru terdapat  37  Hotel  Syariah  bersertifikat  halal dan  150  hotel  menuju  pengembangan operasional  hotel  syariah,  303  restaurant bersertifikat  halal  dari  jumlah  2.916 retaurant  dengan  1.800  diantaranya  sedang mengajukan  sertifikasi  halal  (Kementrian Pariwisata Republik Indonesia, 2015)
Pada  tanggal  17  November  2013, presiden  Indonesia  saat  itu  bapak  Susilo Bambang  Yudhoyono  pada  acara  peluncuran Gerakan Ekonomi Syariah (GRSE) menyampaikan tentang pentingnya
dikembangkan  wisata  syariah,  karena Indonesia  memiliki  potensi  wisata  syariah antara  lain,  keberadaan  ekonomi  syariah  itu penting dalam mengurangi  kerentanan  antar sistem keuangan dengan sektor riil, sehingga menghindari  penggelembungan  ekonomi; menghindari  pembiayaan  yang  bersifat fluktuatif,  dan  dapat  memperkuat  pengaman sosial.
Pada  tahun  2015  Menteri  Pariwisata dan Ekonomi kreatif pada saat itu bapak Arif Yahya,  kurang  begitu  setuju  dengan  label wisata syariah dikarenakan terkesan
eksklusif  dan  pelarangan  berbasis  agama tertentu.  Dan  penggunaan  istilah Islamic Tourism dan Halal  Tourism dianggap  masih belum begitu sesuai  dalam penamaan  wisata syariah. Di tahun 2015 pula, pada suatu acara forum  diskusi  yang  bertema Halal  Tourism and  Lifestyle yang  diselenggarakan  oleh Masyarakat  Ekonomi  Syariah  di  Nusa Tenggara  Barat,  Menteri  Arif  Yahya menyampaikan  bahwa  istilah  wisata  syariah kurang  begitu  menjual  di  pasar  wisata Indonesia.  Istilah  yang  sempat  ditawarkan oleh  Menteri  Pariwisata  RI  saat  acara tersebut  adalah Universal  Tourism (UT), dikarenakan  didalamnya  sudah  terdapat
ketentuan-ketentuan  wisata  syariah  yang melekat  pada  paket  dan  kemasan  wisata syariah,  sehingga  tidak  hanya  dapat digunakan  oleh  wisatawan  Muslim  semata, tetapi  juga  dapat  digunakan  oleh  wisatawan lain  (Kementrian  Pariwisata Republik Indonesia, 2015).
GMTI  ( Global  Muslim  Travel  Index) diperkenalkan oleh Mastercard-
Crescentrating  pada  tahun  2015,  yang digunakan  sebagai  rujukan  dan  tolak  ukur dalam  menilai  suatu  destinasi  wisata  sudah sejauh  mana  kesiapan  dan  kemajuan  dalam mengembangkan  atau  membangun  wisata ramah muslim. Kemudian pada tahun 2018 di luncurkan  pula  laporan  Indonesia  Muslim Travel  Index (IMTI),  dimana  indeks  ini memberikan informasi kepada para wisatawan, pelaku usaha, pemangku kebijakan,  investor  praktisi  dan  akademisi terhadap  rujukan  yang  secara  komprehensif terhadap  kriteria  penting  untuk  melacak kapasitas  dan  tingkat  perjalanan  di  suatu daerah  di  Indonesia.  Sehingga    hal  ini  dapat memberikan  peluang  Indonesia  dalam melakukan  benchmark  layanan,  agar  dapat tumbuh  dan  memenuhi  kebutuhan  para wisatawan Muslim (Komite
Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020)

## WISATA  HALAL  DI  INDONESIA  HANYA SEBAGAI JARGON
Dalam  perkembangan  wisata  halal  di Indonesia,  tak  luput  pula  adanya  hambatan dan  tantangan  yang  mengakibatkan  wisata halal  di  Indonesia  itu  sendiri  masih  belum bisa  dikatakan  sebagai  wisata  halal.  Wisata halal  yang  saat  ini  sering  di  gaungkan dikhawatirkan  hanya  sebagai  jargon  semata untuk menarik wisatawan muslim datang.
Oleh  karenanya  pemerintah  selaku pemilik  kebijakan  perlu  menyusun  regulasi dan tim pembuat sertifikasi wisata halal, agar wisata  halal  di  Indonesia  dapat  lebih terpercaya  dan  memudahkan  para  pelaku
usaha  untuk  menjalankan  usahanya.  Selain itu  diperlukan  pula  SDM  yang  terampil  dan mengerti mengenai konsep wisata halal serta infrastruktur  yang  memadai  yang  sesuai dengan  konsep  wisata  halal.  Karenanya pemerintah,  pelaku  usaha  dan  masyarakat sekitar  perlu  saling  berkoordinasi  dan mendukung  agar  wisata  halal  di  Indonesia tidak  hanya  dianggap  sebagai  jargon,  tetapi memang sudah seutuhnya diterapkan.

## Regulasi Wisata Halal di Indonesia
Wisata  halal  dapat  dianggap  sebagai jargon  semata  di  Indonesia  dikarenakan belum  adanya regulasi yang mendukung dan dibentuk  oleh  pemerintah  dan  pemilik kepentingan    Adapun  UU  nomer  10  tahun 2009 saja yang hingga saat ini menajdi acuan pariwisata,  namun  masih  seputar  wisata secara  umum.  Sebetulnya  pemerintah  pusat pernah  membuat  produk  hukum  pada  tahun 2014  melalui  Peraturan  Mentri  No.  2 mengenai  hotel  syariah,  tetapi  pada  tahun 2016  peraturan  tersebut  sudah  dicabut. Selain  itu,  Menteri  Pariwisata  juga  telah mengeluarkan  Peraturan  Nomor  1  Tahun 2016  tentang  Penyelenggaraan  Sertifikasi Usaha  Pariwisata.  Peraturan  ini  mengatur mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal. Namun  Pasal  mengenai  sertifikasi usaha  pariwisata  halal  dalam  peraturan tersebut juga dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan  Menteri  Pariwisata  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2016  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha
Pariwisata.  Dengan  dicabutnya  beberapa peraturan  Menteri  di  atas  praktis  tidak  ada lagi  peraturan  yang  mengatur  pariwisata halal.  Tentu  hal  ini  membuat  bingung  para pelaku  pariwisata  halal  ketika  akan menjalankan  usahanya  karena  tidak  ada pedoman  yang  harus  dikuti.  Sehingga dikhawatirkan  terdapat  interpretasi  regulasi pusat dan penggerak berbeda.
Sebetulnya  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah  mengeluarkan  Fatwa  Nomer  108/DSN-
MUI/X/2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan  Pariwisata  Berdasarkan Prinsip  Syariah  tersebut  mengatur  tentang keseluruhan  kegiatan  parawisata  syariah, dari  ketentuan  akad  (perjanjian)  yang dilakukan,  ketentuan  hotel,  destinasi  wisata, SPA,  sauna,  massage,  biro  perjalanan, maupun  ketentuan  mengenai  pemandu wisatanya. Namun hal tersebut dirasa kurang, karena  tetap  diperlukan  regulasi  dari pemerintah sebagai pemilik kebijakan.

## Sertifikasi Wisata Halal di Indonesia
Dijelaskan  sebelumnya  pada  tahun 2016  pemerintah  Indonesia  melalui  Menteri Pariwisata  pernah  mengeluarkan  Peraturan
Nomor 1 tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang  didalamnya  juga  mengatur  sertifikasi usaha  pariwisata  halal.  Namun  peraturan tersebut  di  cabut  sehingga  sertifikasi  wisata halal  praktis  tidak  ada.  Adapun  saat  ini sertifikasi  halal  di  Industri  pariwisata Indonesia,  baru  sekedar  berkaitan  dengan makanan dan minuman halal yang dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI).    Sedangkan  untuk  industrinya  secara menyeluruh belum ada.
Dengan  itu  pemerintah  dapat  pula membentuk  kembali  sertifikasi  wisata  halal agar  wisata  halal  di  Indonesia  dapat dikatakan  bukan  hanya  jargon  semata,  dan dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan wisatawan muslim yang mengunjungi  destinasi  wisata  halal  di Indonesia.  Sebagai  contoh  Lombok  yang menjadi  salah  satu  destinasi  wisata  halal, dengan jumlah akomodai sejumlah 770 hotel baru  memiliki  satu  hotel  syariah,  dan  pada tahun 2016 menurut MUI NTB baru terdapat 10  usaha  hotel  dan  restoran  yang  sudah mengantongi  sertifikat  halal  (Antoni,  2018). Hal  tersebut  tentunya  dirasa  masih  kurang
jika  Indonesia  ingin  dikatakan  sebagai destinasi wisata halal.
Jika  mengacu  dengan  sertifikat  halal yang  dikeluarkan  oleh  MUI,  pemerintah seharusnya para pelaku usaha yang bergerak di wisata halal untuk mendapatkan sertifikat halal.

## Sumber Daya Manusia Untuk Wisata Halal
Dalam  wisata  halal  diperlukan  sumber daya manusia yang mengerti, memahami dan dapat menjalankan  konsep  wisata  halal yang sesuai  dengan  syariat  agama  Islam.  Idealnya dalam menjalankan usaha wisata halal  harus di  dominasi  oleh  karyawan  yang  beragama muslim  (El-Gohary,  2016).  Hal  tersebut dikarenakan  karyawan  yang  beragama muslim  setidaknya  mengetahui  dasar-dasar keislaman  tentang  hal  yang  dilarang  dan diperbolehkan.
Pemerintah  dan  pelaku  wisata  halal  di Indonesia harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang tepat untuk menjalankan wisata halal. Mereka harus mampu malakukan  pelatihan  dan  pembelajaran kepada  siapa  saja  yang  bergerak  di  usaha wisata  halal.  Hal  ini  diperlukan  tidak  lain untuk  tetap  menjaga  kenyamanan  dan keamanan wisatawan yang berkaitan tentang agama, serta menciptakan loyalitas, kepuasan dan  kepercayaan  pelanggan  secara  jangka panjang.
Adapun  jika  karyawan  itu  bukan merupakan  muslim,  pelaku  usaha  harus mampu  memastikan  karyawan  tersebut dapat  menjalankan standard  operational procedure (SOP)  yang  berkaitan  dengan memberikan  pelayanan  sesuai  syariat  agama Islam,  baik  didalamnya  juga  tentang  halal- haram  dan  kebersihan.  Namun  demikian, dalam praktiknya, beberapa masalah mungkin  muncul  dalam  prosesnya.  Seperti yang  terjadi  di  Bali  sebagai  sumber  daya manusia  mayoritas  non  muslim.  Untuk mengatasi  masalah  ini,  SOP  dan  pelatihan sangat  diperlukan  untuk  memahami  dasar-
dasar pelayanan dalam prinsip-prinsip Islam, terutama  masalah  kebersihan,  bahan  halal dan  pemisahan  halal  dan  haram  (Junaidi  et al., 2019)
Infrastruktur Wisata Halal di Indonesia
Tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur adalah salah satu hal terpenting dalam  wisata  termasuk  di  dalamnya infrastruktur untuk wisata halal. Infrastruktur ini berkaitan dengan akomodasi (  hotel  dan  restoran  ),  dan  fasilitas pendukung lainnya. Dengan semakin
maraknya  istilah  wisata  halal  digunakan  di Indonesia tentunya menjadi peluang tersendiri dan juga tantangan (Djakfar, 2017). Tantangan dalam hal ketersediaan infrastruktur  terutama  hotel  pada  wisata halal  adalah  masih  adanya  kendala  dalam membangun hotel dengan brand syariah yang tentunya  berbeda  dengan  hotel  konvesional yang selama ini sudah lebih dulu ada.
Dengan tersedianya hotel yang bertema syariah  diharapkan  dapat  mewadahi  dan memfasilitasi  kebutuhan  wisatawan  muslim akan  akomodasi  yang  sesuai  dengan  syariat agama islam dan tidak mencedrai keberagamaan itu  sendiri.  Hotel syariah  juga bukan merupakan suatu eksklusifitas terhadap  suatu  golongan  atau  kelompok melainkan suatu konsekuensi dari berkembangnya wisata halal (Djakfar, 2017).
Dengan  berkembanganya  pariwisata dan semakin trend penggunaan istilah wisata halal  di  Indonesia  tentunya  harus  diimbangi dengan  ketersediaan  hotel  yang  sudah berlebel  syariah,  agar  wisata  halal  tidak hanya  dianggap  sebagai  jargon  semata.  Para pelaku usaha tentunya perlu pula meningkatkan kualitas dan kuantitas, baik itu kualitas  dari  segi  pelayanan  yang  diberikan saat menginap di hotel syariah dan kuantitas ketersediaan  hotel  syariah  yang  dapat menampung wisatawan muslim yang membutuhkan  akomodasi  hotel  yang  aman,
nyaman dan terpecaya sesuai dengan syariat islam.
Restauran  pula  menjadi  hal  penting dalam  wisata  halal,  dikarenakan  restaurant ini  merupakan  penyedia  produk  makanan dan minuman selama wisata halal. Restauran harus  mampu  memberikan  rasa  aman  dan nyaman  wisatawan  yang  berkunjung  baik dari  segi  makanan  dan  minuman  yang disajikan serta dapat memberikan pelayanan yang  sesuai.  Indonesia  tentunya  harus mampu  mencontoh  Korea  Selatan  dalam  hal memanjakan  wisatawan  muslim  untuk datang.  Menurut  (Djakfar,  2017)  Korea Selatan  mampu  melakukan  jurus  dalam melayani  dan  memanjakan  wisatawan muslim melalui ketersediaan restaurant yang sudah  memiliki  sertifikasi  halal  resmi  untuk restaurant, sertifikasi halal pribadi, restaurant  yang  ramah  akan  muslim  dan makanan  minuman  yang  bebas  dari  babi. Tentunya  hal  tersebut  patut  di  contoh  di Indonesia,  agar dapat  memberikan  kepuasan dan kepercayaan wisatawan muslim.
Fasilitas-fasilitas  pendukung  lainya seperti  toilet  yang  bersih,  ketersediaan mushola  dan  masjid  juga  perlu  diperbanyak sesuai  dengan  jumlah  kunjungan  wisatawan muslim yang datang, agar dapat menampung kebutuhan  wisatwan  muslim  yang  datang. Jika  tidak  ingin  dikatakan  hanya  sebagai jargon  semata,  maka  segi  infrastruktur  ini harus  mampu  dipenuhi  oleh pemerintah dan pengusaha wisata halal.

## KESIMPULAN
Wisata  halal  di  Indonesia  masih  dapat dikatakan  sebagai  jargon  semata  untuk menarik  wisatwan  muslim  yang  berasal  dari timur  tengah  untuk  datang  berkunjung  dan beraktifitas  wisata  di  Indonesia.  Hal  ini disebabkan  karena  Indonesia  masih  belum terdapat  regulasi  yang  mengatur  agar terdapat  paying  hukum  dalam  wisata  halal serta  tidak  adanya  kesalahan  interpretasi
dalam  wisata  halal.  Adapun  yang  ada  sejauh ini  adalah  fatwa  yang  berasal  dari  Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk itu diperlukan sinergi  antara  pemerintah  dan  MUI  dalam menyusun  regulasi  berkaitan  dengan  wisata halal  di Indoenia. Selain itu sertifikasi wisata halal  perlu  dilakukan  dan  diadakan  oleh pemerintah, karena selama ini sertifikasi baru sepintas  sertifikat  halal  terhadap  produk makanan  dan  minuman  yang  dikeluarkan oleh MUI, dan belum adanya sertifikasi wisata halal  secara  menyeluruh.  Kemudia  wisata halal  di  Indonesia  masih  dapat  dikatakan sebagai  jargon  karena  masih  belum tersedianya  sumber  daya  manusia  yang kapabilitas  dan  terampil  untuk  menjalankan usaha  wisata  halal,  sehingga pemerintah  dan pelaku usaha perlu melakukan pelatihan dan pemahaman  kepada  sumber  daya  manusia yang bergerak di wisata halal agar sesuai dan memahami  konsep  wisata  halal.  Terakhir, wisata  halal  di  Indonesia  harus  pula  mampu menyediakan  infrastruktur  baik  itu  hotel, restaurant  dan  sarana-prasanan  penunjang lainnya  yang  sesuai  dengan  syariat  agama Islam  agar  dapat  memberikan  kepercayaan, keamanan  dan  kepuasan  wisatawan  muslim ketika berkunjung ke Indonesia.
Jika  regulasi,  setifikasi,  ketersediaan sumber  daya  manusia  yang  memahami konsep  wisata  halal  dan  infrastruktur  yang sudah  memadai,  predikat  atau  istilah  wisata halal  bukan  sebagai  jargon  semata  untuk menarik  wisatawan  muslim  berkunjung, tetapi  dapat  dikatanan  jika  Indonesia memnag sudah benar melakukan wisata halal secara konsep dan praktik.

## REFERENSI
Antoni.  (2018).  SERTIFIKASI  HALAL  PADA PERHOTELAN  SEBAGAI  STRATEGI PENGEMBANGAN  HALAL  TOURISM  DI INDONESIA  PERSPEKTIF  MAQASHID AL-SYARIAH. Jurnal  Kajian  Ekonomi Dan Perbankan , 2 (Unuja), 1–17.
Aziz  Dahlan,  A.  (2006). Ensiklopedia  Hukum Islam (1st ed.). Ikhtiar Baru van Hoeve.
Battour,  M.,  &  Ismail,  M.  N.  (2016).  Halal tourism: Concepts, practises, challenges and  future.  In Tourism  Management Perspectives (Vol. 19). https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12 .008
Chookaew,  S.,  chanin,  O.,  Charatarawat,  J., Sriprasert,  P.,  &  Nimpaya,  S.  (2015). Increasing  Halal  Tourism  Potential  at Andaman  Gulf  in  Thailand  for  Muslim Country. Journal  of Economics,  Business and Management , 3 (7). https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v 3.277 Djakfar,  M.  (2017). PARIWISATA  HALAL PERSPEKTIF MULTIDIMENSI . UIN-
Maliki Press.
El-Gohary,  H.  (2016).  Halal  tourism,  is  it really  Halal?  In Tourism  Management Perspectives (Vol. 19). https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12 .013
Junaidi, J., Suci, A., Nanda, S. T., & Kadaryanto, B.  (2019).  Halal-friendly  tourism business process: Tourism operators in Indonesia. In Geojournal of Tourism and Geosites (Vol.  27,  Issue  4,  pp.  1148– 1157). https://doi.org/10.30892/gtg.27403- 422
Mohsin,  A.,  Ramli,  N.,  &  Alkhulayfi,  B.  A. (2016).  Halal  tourism:  Emerging opportunities.  In Tourism  Management Perspectives (Vol. 19). https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12
.010
Muhamad, N. S. adah, Sulaiman, S., Adham, K. A., & Said, M. F. (2019). Halal Tourism: Literature  synthesis  and  direction  for future research. In Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities (Vol. 27, Issue 1, pp. 729–745).
Perbawasari,  S.,  Sjuchro,  D.  W.,  Setianti,  Y., Nugraha, A. R., & Muda, I. (2019). Halal tourism  communication  formation model  in  west  Java,  Indonesia. Geojournal  of  Tourism  and  Geosites , 25 (2). https://doi.org/10.30892/gtg.25203- 361
Qardhawi, Y. (2007). Halal dan Haram dalam Islam . Era Intermedia.
Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). HALAL TOURISM:  DEVELOPMENT,  CHANCE AND  CHALLENGE. Journal  of  Halal Product  and  Research , 1 (2),  32. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1- issue.2.32-43
Wardi,  Y.,  Abror,  A.,  &  Trinanda,  O.  (2018). Halal  tourism:  antecedent  of  tourist’s satisfaction and word of mouth (WOM). Asia Pacific Journal of Tourism Research ,
23 (5), 463–472.
Widagdyo,  K.  G.  (2015).  ANALISIS  PASAR PARIWISATA  HALAL  INDONESIA. The Journal of Tauhidinomics , 1 (1).
Winarti,  O.  (2017).  Halal  Tourism  in Indonesia:  Does  it  attract  only  Muslim Tourists? Jurnal  Studi  Komunikasi (Indonesian  Journal  of  Communications Studies) , 1 (3). https://doi.org/10.25139/jsk.v1i3.139