## Wajah Hukum
Publisher by Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v3i2.63

## Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Pengukuran

## Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, Andi Afdhalia Sri Hayati
Fakultas Hukum Universitas Tadulako Correspondence email: titieyustisia@hotmail.com
Abstrak .  Dalam  lalu  lintas perdagangan dan transaksi  jual-beli, alat ukur, takaran, dan timbangan  merupakan  salah  satu sarana yang sangat vital dan amat  diperlukan dalam  menunjang terwujudnya  suatu transaksi  barang dan  jasa. Kegunaannya, tidak  lain adalah  menentukan  satuan dan  bobot barang dan jasa  yang menjadi objek perdagangan dan transaksi jual-beli tersebut.Untuk itu, dalam setiap transaksi jual-beli, khususnya perdagangan barang, dibutuhkan alat ukur, takaran, dan timbangan yang memenuhi standar metrologi   legal atau legal metrology atau metrologie legale . Artinya, alat ukur, takaran, dan timbangan yang digunakan dalam  setiap  transaksi,    haruslah  memiliki  legalitas  dan  keabsahan  dari  instansi  yang  diberi  kewenangan  untuk  itu,  yakni  dari pihak Metrologi Legal atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi yang mengemban tugas-tugas kemetrologian yang berada di tingkat  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris  yang  dilaksanakan  di  kota  Palu  dengan menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Metrologi Legal bermula dari kebutuhan untuk menjamin keadilan dalam perdagangan, khususnya di bidang pengukuran dan penimbangan. Metrologi legal terutama berkaitan dengan alat-alat ukur yang diatur oleh Undang-Undang. Penyimpangan tindak pidana  metrologi  legal  di  kalangan  pedagang  banyak  terjadi  dikarenakan  kesadaran  hukum  yang  kuran  dan  ketidaktahuan mengenai  undang-undang  yang  mengatur tentang  metrologi  legal.Faktor  penghambat  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana metrologi  legal  antara  lain  kurangnya  kesadaran  masyarakat  mengenai  hukum  itu  sendiri  dan  kurangnya  sosialisasi  tentang ancaman pidana terhadap penyalahgunaan metrologi legal.
Kata Kunci : metrologi ilegal, pasar tradisional, pelanggaran metrologi
Abstract. In trade traffic and buying  and selling  transactions, measuring  instruments, measurements, and scales are one of the most vital and necessary facilities in supporting the realization of a transaction of goods and services. Its purpose is to determine the unit and weight of the goods and services which are the object of the trade and the transaction. For that reason, in every trade transaction,  especially  trade  in  goods,  measurement  tools,  measurements  and  scales  that  meet  legal  metrology  standards  are needed. or legal metrology or legale metrology. This means that the measurement tools, measurements, and scales used in each transaction  must  have  the  legality  and  validity  of  the  agency  that  is  authorized  to  do  so,  namely  from  the  Legal  Metrology  or Metrology Technical Implementation  Unit  (UPT) which carries out  the metrological  tasks residing in  Provincial  and Regency / City level. This research is an empirical study conducted in  the city of Palu  using  the interview and questionnaire method. The results showed that there were still many violations committed by Legal Metrology starting from the need to guarantee fairness in trade,  especially  in  the  area  of  measurement  and  weighing.  Legal  metrology  is  mainly  concerned  with  measurement  tools regulated by law. Irregularities in legal metrology among traders often occur due to lack of legal awareness and ignorance of the laws governing legal metrology. Factors inhibiting law enforcement against legal metrology criminal acts include a lack of public awareness about the law itself and a lack of socialization about threats criminal offenses against legal metrology abuse.

## Keywords: illegal metrology, traditional markets, metrological violations

## PENDAHULUAN
Perilaku    pedagang  atau  penjual  yang  demikian  itu,  tujuannya  hanyalah  satu,  yakni  untuk  mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya  dengan cara yang  tidak patut dan tidak legal. Praktik semacam ini,   ditengarai masih saja terjadi  setiap saat, terutama pada transaksi barang kebutuhan pokok  rumah  tangga  sehari-hari  yang  terjadi  di  berbagai  tempat  perbelanjaan,  terutama  di  pasar-pasar tradisional 1 .
Praktik-praktik  curang  dalam  penggunaan  alat  ukur,  takaran,  dan  timbangan  itu,  sudah  barangtentu dapat  merugikan pihak-pihak tertentu. Modus dan cara seperti itu, dipastikan  berdampak langsung kepada salah satu pihak yang melakukan transaksi, yakni pembeli ataupun  penjual sebagaimana diuraikan di atas.
1 Berdasarkan  Pasal    1  Ayat  (2)  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  112  Tahun  2007  tentang  Penataan  dan Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Modern    diartikan  bahwa,  Pasar  Tradisional  adalah  pasar  yang dibangun  dan  dikelola  oleh  Pemerintah,    Pemerintah    Daerah,    Swasta,    Badan    Usaha    Milik  Negara  dan  Badan  Usaha  Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta  dengan  tempat  usaha  berupa  toko,  kios,  los  dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil,  menengah, swadaya  masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil,  modal kecil  dan  dengan  proses  jual beli  barang  dagangan  melalui  tawar menawar.
Selanjutnya,  jika  praktik  kecurangan  itu  berlangsung    cukup  lama,  maka  akumulasi  kerugian  yang ditimbulkan semakin besar yang pada gilirannya tentu sangat merugikan  masyarakat selaku konsumen.
Padahal, terkait dengan penyalahgunaan atau praktik curang dalam penggunaan takaran dan timbangan tersebut, Kitab Suci Al-Qur’an,  yang diturunkan oleh Allah SWT sekian abad yang lalu sudah menegaskan bahwa:
Kecelakaan  besarlah  bagi  orang-orang  yang  curang.  (Yaitu)  orang-orang  yang  apabila  menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila  mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. 2 Kondisi sebagaimana dipaparkan  di atas, disinyalir  terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia, tidak terkecuali  di  Wilayah  Kota  Palu,    Ibukota  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  di  mana  di  daerah  ini,  berdasarkan infomrasi  yang  diperoleh  dari  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota  Palu,  hingga  tahun  2018  ini, terdapat  sedikitnya    6.000-an  Alat  Ukur,  Takaran,  Timbangan,  dan  Perlengkapannya  (UTTP),  di  mana peralatan tersebut,  setiap harinya digunakan secara aktif  dalam  transaksi jual-beli.
Pihak  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota  Palu  pun  telah    menjadikan    salah  satu  sasaran program    “tera”    dan  “tera  ulang”,  agar  UTTP    yang  ada  di  daerah  ini,    memiliki  legalitas  dalam penggunaanya dan diharapkan pula dari program itu, menurut  informasi yang diperoleh dari  Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, Amiruddin, S.H., M.M. setiap transaksi jual- beli yang menggunakan UTTP  tidak menimbulkan dampak dan kerugikan bagi siapa saja, khususnya para konsumen 3 .
Berdasarkan  informasi   tersebut  di atas, di  mana  diperkirakan terdapat  sekitar    6.000-an  UTTP  yang aktif  digunakan  dalam  setiap  transaksi  di  kota  ini,  namun    pengguna  yang  memenuhi  panggilan  untuk mengikuti Sidang Tera Ulang pada tahun 2017 lalu, jumlahnya hanya sekitar 1.500 orang.  Padahal, menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi,   Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, Nafian, S.T.,  pelaksanaan  Sidang  Tera  Ulang  tersebut,  sengaja    ditempatkan  pada  sejumlah  lokasi  di  Kota  Palu, khususnya pada lingkungan pasar-pasar tradisional, agar para pengguna UTTP itu  mudah menjangkaunya. 4 Mencermati  data  dan informasi  di  atas,  ditengarai  atensi  pengguna  UTTP  untuk  melakukan tera  dan tera ulang di daerah  ini,  terbilang masih cukup rendah. Padahal, keengganan atau pun ketidakmauan  para pengguna UTTP untuk melakukan tera dan tera ulang UTTP yang digunakannya dalam setiap transaksi jual- beli,  merupakan  perbuatan  yang    dapat  dikualifikasi  sebagai  suatu  tindak  pidana,  baik  berupa  kejahatan dibidang pengukuran,  sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) dan (2),  maupun  pelanggaran dibidang penggunaan  alat  ukur,  takaran,  dan  timbangan,      sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  32  Ayat  (3)  Undang- undang Nomor. 2 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal.
Disamping kualifikasi tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, perbuatan para pengguna UTTP yang  berlaku  curang  atau  menyalahgunakan  alat  ukur,  takaran,  dan  timbangan  yang  dimilikinya  dalam perdagangan  atau  transaksi  jual-beli  barang,    sudah  barangtentu  pula  menyebabkan  terjadinya  kerugian  di pihak lain, khususnya bagi para konsumen, sehingga atas perbuatan itu, pelakunya dapat pula  dikualifikasi telah  melakukan  kejahatan  dibidang    perlindungan  konsumen,    berdasarkan  Undang-undang  Nomor.  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Terhadap kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, setidaknya aspek pengawasan dari pemerintah dan tindakan  lain,    berupa  penyuluhan,  upaya  pembinaan,  dan  penegakan  hukum  atas  dugaan  praktik  curang penggunaan  alat  ukur, takar,  dan  timbangan    itu  sangat  diperlukan.  Tujuannya,  tidak  lain  demi      memberi perlindungan  dan  jaminan  kepastian  penggunaan  alat  ukur,  takar,  dan  timbangan  yang  legal    kepada masyarakat  Kota Palu.
Pentingnya  aspek  pengawasan    terhadap  alat  ukur,  takaran,  dan  timbangan  itu,  diakui  Direktur Metrologi,  Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Konsumen  dan  Tertib  Niaga,  Kementerian  Perdagangan Republik Indonesia, Hari Prawoko. Menurutnya, pengawasan metrologi legal merupakan salah satu “ujung
2 Qur’an Surah. Al-Muthaffifîn/83:1-6.
3 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Bidang  Perdagangan,  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota  Palu, Amiruddin, S.H., M.M.,  pada Senin, 23 April  2018, di Palu;
4 Hasil wawancara penulis dengan  Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, Nafian, S.T., pada Senin, 23 April 2018, di Palu.
tombak”  dalam  penegakan  hukum  dibidang  metrologi  legal.  Selanjutnya  Prawoko  mengingatkan  bahwa, dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, diamanatkan pula kepada  segenap    pegawai  instansi  pemerintah  yang  ditugaskan  dalam  pembinaan  untuk  senantiasa melaksanakan  pengawasan  dan  pengamatan.  Selain  itu,  pegawai  instansi  pemerintah  yang  diberi kewenangan  untuk  itu,    juga  diwajibkan  untuk    menyidik  tindak  pidana  yang  ditentukan  dalam  undang- undang tersebut 5 .
Atas  penegasan  Direktur  Metrologi  tersebut,  maka  sesungguhnya  aspek  penegakan  hukum  dibidang metrologi  legal,  tidak  bisa  dikesampingkan,  diremehkan,    atau  pun  ditunda  untuk  tidak  dilaksanakan sebagaimana  mestinya  dengan  berbagai  alasan  dan  dalih  yang  sifatnya  hanyalah  sebagai    pembenaran belaka 6 . Misalnya terbatasnya dana dan tidak  memadainya jumlah tenaga yang membidangi masalah itu. Penegakan  hukum  dibidang  ini,    tentu  sangat  diharapkan    oleh  masyarakat,  khususnya  masyarakat Kota Palu,  sebab jika hal itu tidak dilakukan,  maka sudah barangtentu pula  menimbulkan kesan yang tidak baik,  karena    tidakan  untuk  “tidak”  atau  “menunda”  proses  penegakan  hukum  atas  kejahatan  dan pelanggaran  dibidang  metrologi  legal  ini,    nuansanya  akan  bermuara  pada  dugaan  tentang  adanya  unsur “kesengajaan”  dari  aparat  pemerintah  yang  membidangi  tugas  itu,    untuk  melakukan  “pembiaran”  atas terjadinya praktik curang atau pun penyalahgunaan.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  Wilayah  Kota  Palu,  Ibukota  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Adapun pertimbangan  untuk  menjadikan  Kota  Palu  sebagai  lokasi  penelitian,  adalah  kota  ini  merupakan  kota perdagangan yang memiliki jumlah penduduk dan tempat perbelanjaan, baik pasar tradisional/pasar rakyat, maupun pasar moderen terbesar di seluruh WilayahProvinsi Sulawesi Tengah 7 .

## Populasi dan  Sampel
Adapun  populasi  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh  pedagang  barang  kebutuhan  pokok  rumah tangga sehari-hari,  yang  menawarkan  barang  dagangannya  di  pasar-pasar  tradisional,    toko  dan  kios  yang  ada  di Wilayah  Kota  Palu,    yang  dalam  transaksi  jual-belinya  menggunakan    takaran  dan  timbangan.  Sedangkan sampel atau  responden  penelitian ini, adalah  pedagang  barang  kebutuhan  pokok  rumah  tangga  sehari-hari, yang dipilih secara acak yang ada pada:
a. Pasar Inpres Manonda;
b. Pasar Masomba; dan
c. Pasar Mamboro;
d. Kios dan Toko.
Masing-masing  dipilih  sebanyak  10  orang  pedagang  setiap  pasar,    serta  sebanyak  20  orang  pemilik toko dan kios yang tersebar di Wilayah Kota Palu sebagai responden.
Disamping  menggunakan    responden,  penelitian  ini  juga  akan  menjadikan    sejumlah  pihak  sebagai informan, terutama pejabat di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, termasuk pejabat dan  staf  di  lingkungan  UPT  Metrologi,  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota  Palu,  Penyidik Kepolisian  pada  Kepolisian  Resort  (Polres)  Palu,  dan  para  aktivis  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) yang  bergerak  dibidang  perlindungan  konsumen,  serta  kalangan  lainnya  yang  peduli  dengan  persoalan tersebut.
5 Penegasan  Hari  Prawoko,    disampaikan  dalam  Forum  Pengawasan  Metrologi  Legal  Nasional  ,  Rabu  (26/4)    2017,    di Hotel  Mercure,  Bandung.    Dikutip  dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/  lt5901c04e277e9/ pengawasan-jadi-ujung- tombak-penegakan-hukum-metrologi-legal, Selasa, 24 April 2018.
6 Khusus  yang  terjadi  di  Kota  Palu,  timbul  kesan  adanya  “  pembiaran”    atas  kejahatan  di  bidang  Metrologi  Legal  ini, karena  sejauh  ini  belum  ada  informasi  tentang    adanya  oknum  pedagang  atau  pengguna  takaran  dan  timbangan  yang    diproses secara hukum,  berdasarkan ketentuan hukum yang ada.
7 Di  Wilayah  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  hingga  tahun  2016  lalu,  memiliki  sekitar  300  Pasar  Tradisional/Pasar  Rakyat, tersebar  di  seluruh  kabupaten/kota,  dikutip  dari    https://sulteng.antaranews.com/berita/30109/  sulteng-miliki-300-pasar-rakyat, tanggal 16 April 2018.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  data  valid  guna  menjawab  permasalahan  dan  tujuan  penelitian  ini,  peneliti terlebih  dahulu  melakukan  penelusuran  pustaka  atau  studi  pustaka,  khususnya  bahan-bahan  pustaka  atau referensi yang terkait dan memiliki relevansi  dengan topik penelitian ini. Selain itu, untuk memperoleh data dan informasi secara mendalam, dilakukan pula observasi dan wawancara.
a. Observasi,  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  teknik    ini,  yakni  peneliti  melakukan  pengamatan secara  langsung  di  lokasi  penelitian  dengan  fokus  pengamatan  ditujukan  kepada  cara  para  responden melakukan penakaran dan penimbangan barang yang jual kepada pembeli;
b. Wawancara, pengumpulan data dengan  menggunakan teknik ini, yakni peneliti melakukan tanya-jawab atau interview secara  langsung  kepada  para  responden.  Guna  menjaga  konsistensi  topik  dan  materi wawancara  tersebut,  peneliti  menggunakan  pedoman  atau  panduan    wawancara  yang  terlebih  dahulu disiapkan,  sehingga  pertanyaan  yang  diajukan  kepada  para  responden  tersebut,  terarah  dan  memiliki kesamaan topik dan materi pertanyaan. Wawancara juga dilakukan peneliti kepada para informan,  sesuai dengan bidang tugas, keahlian,  dan kapasitasnya   masing-masing.

## Analisis Data
Data  lapangan  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  Analisis  Deskriptif,  sehingga analisis  yang  dihasilkan  akan  mengungkap  gambaran    atau  deskripsi  tentang    prosedur  pengawasan  dan penegakan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran penggunaan takaran dan timbangan di Kota Palu.
Disamping  itu,    berdasarkan  metode  ini,  juga  akan  memberi  gambaran  atau  deskripsi  tentang  upaya penanggulangan  kejahatan  dan  pelanggaran  praktik  curang  penggunaan  takaran  dan  timbangan    yang digunakan para pedagang, khususnya pedagang pada pasar tradisional yang ada di Kota Palu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Pengawasan  Dinas  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Terhadap  Penerapan  Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Pedagang Pasar Tradisional Kota Palu
Penerapan  dari  sebuah  Undang-Undang  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting,  karena  suatu Undang-Undang  akan  memberikan  suatu  kepastian  hukum  apabila  Undang-Undang  tersebut  mampu memberikan  efek  yang  positif  bagi  masyarakat termasuk  dalam  menangani  suatu permasalahan  konsumen secara umum. Berikut ini merupakan data yang penulis peroleh melalui angket dan dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Pengetahuan Pelaku Usaha Dan Konsumen Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen No  Jawaban Responden Jumlah Persentase 1 Mengetahui 21 43.75% 2 Tidak mengetahui 7 14.59 % 3 Baru mengetahui 20 41.66% Jumlah 48 100%

## Sumber: Data yang diolah pada bulan Juli-Agustus 2018
Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 48 responden yang menjawab  mengetahui ada 21 responden  dengan  persentase  43.75%  dan  yang  menjawab  tidak  mengetahui  ada  7  responden  dengan persentase 14.59% serta yang menjawab baru mengetahui ada 20 responden dengan persentase 41.66%. Ini membuktikan  bahwa  pelaku  usaha  dan  konsumen  Pasar Tradisional  Kota  Palu   mengetahui  bahwa  adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen meskipun masih ada dari sebagian besar konsumen yang baru mengetahui Undang-Undang ini.
Dalam  rangka  mewujudkan  perlindungan  terhadap  kepentingan  konsumen  yang  telah  dijamin  oleh undang-undang,  maka  pemerintah  sebagai  aparat  penegak  hukum  memberikan  pelayanan  bidang perlindungan konsumen:
a. Bidang kemetrologian berupa realisasi kemetrologian sebagai upaya pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP milik pengusaha dan pedagang.
b. Bidang  perlindungan  konsumen  berupa  pemberian  pelayanan  dan  penanganan  fasilitasi  penyelesaian sengketa  konsumen  dengan  pembinaan  dan  pemberdayaan  motivator  dan  mediator  perlindungan konsumen.
Atas  jaminan  kebenaran  hasil  pengukuran  untuk  mencapai  tujuan  sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1981  tentang  Metrologi  Legal,  maka  dalam  menata  dan  membina penggunaan  Ukuran,  Takaran,  Timbangan  dan  Perlengkapannya  (UTTP)  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  (Disperindag)  melakukan  pengawasan  terhadap  Penerapan  UTTP  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintah  Antara  Pemerintah  Daerah Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  serta  Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI  Nomor  50/M- DAG/PER/10/2009 Tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal.
Untuk  melindungi  agar  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  akibat  dari  pemakaian  alat-alat  Ukur,  Takar, Timbang  atau  Perlengkapannya  yang  tidak  memenuhi  kebenaran,  kepekaan  dan  ketepatan  penunjukannya, berdasarkan Peraturan  Menteri Perdagangan RI  Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009  Tentang Unit Kerja dan Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Metrologi  Legal  maka  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Pemerintahan Kota  Palu  bidang  Perdagangan  Seksi  usaha  Pedagang  dan  Metrologi  melakukan  pengawasan  secara  terus menerus  dan  berkesinambungan.  Pengawasan  Disperindag  untuk  memeriksa  setiap  alat  UTTP,  mulai  dari pelaksanaan  pengawasan  UTTP  Perusahaan,  Pedagang  Pasar,  Toko/Kios/Warung/Kaki  5,  dan  Pengawasan wajib tera dan tera ulang Perusahaan, Pedagang Pasar, Toko/ Kios/ Warung/Kaki 5.
Pengawasan Kemetrologian sebagai tugas pokok unit kerja terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya  (UTTP),  Barang  Dalam  Keadaan  Terbungkus  (BDKT),  dan  Satuan  Sistem  Internasional (SI)/  Satuan  Ukur.  Pengawasan  Kemetrologian  dilaksanakan  secara  bersama-sama  yang  tergabung  dalam Tim  Terpadu  Pengawasan  Alat  Ukur  Kota  Palu  yang  terdiri  dari  unsur  Disperindag  Provinsi  Sulawesi Tengah,  Poltabes  Kota  Palu,  Satpol  PP  Kota  Palu,  Dinas  Perhubungan  Kota  Palu  dan  Disperindag  Kota Palu.
Dalam  meningkatkan  peranan  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Palu  telah  dilakukan beberapa upaya dalam melakukan tugas  pengawasan  untuk  mewujudkan  tertib    UTTP  dengan pelaksanaan  kegiatan  layanan  informasi  konsumen.  Adapun  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  upaya meningkatkan  pemahaman  di  bidang  metrologi  legal  antara  lain:  Membuka  pelayanan  tera  dan  tera  ulang timbangan, penyediaan pos ukur ulang, dan penggantian timbangan plastik ketimbangan pegas.
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  diharapkan dapat mendidik masyarakat  Indonesia  untuk  lebih  menyadari  akan  hak  dan  kewajiban  baik  sebagai  pelaku usaha maupun konsumen 8 .  Sebagaimana yang tercantum dalam konsideran undang-undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  bahwa  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat konsumen  perlu  ditingkatkan  kesadaran  dan  kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  dirinya  serta menumbuh kembangkan pelaku usaha yang bertanggung jawab.
Tentu  saja  jika  undang-undang  itu  ditaati  oleh  sebagian  besar  target  yang  menjadi  sasaran  ketaatan, maka  bisa  dikatakan  bahwa  suatu  undang-undang  tersebut  dapat  diterapkan  terhadap  masyarakat  maupun pihak pihak yang bersangkutan, yang diatur langsung oleh Undang-Undang tersebut. Diantaranya mengenai larangan  pelaku  usaha  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  hal  ini  dapat  dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2. Larangan Bagi Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli
No Jawaban Responden Jumlah Persentase 1 Mengetahui 11 68.75% 2 Tidak mengetahui 5 31.25 % Jumlah 16 100%

## Sumber: Data yang diolah pada bulan Juli-Agustus 2018
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 16 responden, yang menjawab mengetahui ada 11 responden dengan persentase 68.75% dan yang menjawab tidak mengetahui ada 5 responden denga persentase 31.25%.
8 Gunawan Widjaja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 2.
ini  membuktikan  bahwa  sebagian  besar  dari  pelaku  usaha  Pasar  Tradisional  Palu mengetahui  hal-hal  yang dilarang  bagi  mereka  dalam  menjalankan  usaha  mereka.  Sebaliknya  bagi  konsumen  selain  dari  hak  juga harus memenuhi kewajibannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3. Kewajiban Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli No Jawaban Responden Jumlah Persentase 1 Mengetahui 25 78.13% 2 Tidak mengetahui 7 21.87% Jumlah 32 100%

## Sumber: Data yang diolah pada bulan Juli-Agustus 2018
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  sebanyak  25  responden  dengan  persentase  78.13%  yang  menjawab mengetahui  dan  sebanyak  7  responden  dengan  persentase  21.87%  yang  menjawab  tidak  mengetahui.  Ini membuktikan  bahwa  sebagian  besar  dari  konsumen  Pasar  Tradisional  Palu  mengetahui  kewajiban  mereka sebagai konsumen.
Untuk melindungi kepentingan umum/konsumen perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta  adanya  ketertiban  dan  kepastian  hukum  dalam  pemakaian  satuan  ukuran,  standar  satuan,  metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dalam transaksi jual beli pada pedagang  pasar  Tradisional  Palu,  maka  dapat  kita  lihat  pada  pemenuhan  atas  hak-hak  konsumen  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  garis  besar  dapat dilihat dibawah ini:

## Mendapatkan barang sesuai dengan UTTP
Hak ini dimaksud untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat pelaku usaha yang berbuat curang atas  barang  dagangannya  serta  permainan  harga  secara  tidak  wajar.  Kondisi  dan  fenomena  tersebut  dapat mengakibatkan  kedudukan  pelaku  usaha  atau  para  pedagang  dan  konsumen  menjadi  tidak  seimbang  dan konsumen berada pada posisi lemah.
Faktor  utama  yang  menjadi  kelemahan  konsumen  adalah  tingkat  kesadaan  konsumen  akan  haknya masih  rendah.  Hal  ini  terutama  disebabkan  kurangnya  pengetahuan  konsumen  terhadap  Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun menjadi salah satu masalah karena konsumen tidak mengetahui dan mengerti isi  Undang-Undang  tersebut  serta  kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap  konsumen.  Berdasarkan  hasil angket penulis tentang transaksi jual beli dalam mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 4. Hak Mendapatkan Barang Sesuai Dengan UTTP
No  Jawaban Responden Jumlah Persentase 1 Ya 15 46.87% 2 Tidak 17 53.13% Jumlah 32 100%

## Sumber: Data yang diolah pada bulan Juli-Agustus 2018
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  dari  keseluruhan  responden  yang  menyatakan  tentang  hak  untuk mendapatkan  barang  sesuai  dengan  nilai  tukar,  sebanyak  46.87%  atau  setara  dengan  15  orang  responden yang  menjawab  ya  sedangkan  sebanyak  53.13%  atau  setara  dengan  17  orang  responden  yang  menjawab tidak mendapatkan  barang  sesuai  dengan  nilai  tukar.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  masih ada  pelaku  usaha yang tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak konsumen.
Berdasarkan    wawancara  Penulis  kepada  bapak  Sudirman 9 menyatakan  bahwa  ruang  lingkup  dari kegiatan  metrologi  legal  terdapat  dua  sisi  Pembinaan/Pengawasan  dan  sisi  Pelaksanaan/Teknik.  Pertama Kegiatan Pembinaan/Pengawasan dilakukan oleh unit kerja metrologi legal yang meliputi :
a. Penyuluhan dan pengamatan Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya  (UTTP), Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan Satuan Sistem Internasional (SI).
9 Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu
b. Pengawasan  Alat  Ukur,  Takar,  Timbangan  dan  Perlengkapannya  (UTTP),  Barang  dalam  Keadaan Terbungkus  (BDKT),  dan  Satuan  Sistem  Internasional  (SI)  serta  penyidikan  tindak  pidana  dibidang metrologi legal.
Kedua  kegiatan  pelaksana/teknik  dilakukan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  Metrologi yang meliputi:
a. Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium
b. Pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik
c. Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP
Maksud dan  tujuan pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap  metrologi  legal  dan  mendorong  terbentuknya  unit  teknis  kemetrologian  ditingkat  daerah  sebagai wujud  nyata  dari  amanat  undang-undang  nomor  2  tahun  1981  tentang  metrologi  legal  dalam  rangka perlindungan konsumen kepada masyarakat baik terhadap produsen terlebih lagi terhadap konsumen selaku pengguna  barang  dan  jasa  untuk  dikonsumsi  dan  sebagai  bahan  baku  industri  sehingga  dapat  terciptanya tertib  ukur  disemua  sektor  perekonomian  yang  pada  gilirannya  dapat  mendorong  tumbuh  dan berkembangnya investasi di suatu wilayah.
Berdasarkan ruang lingkup dari kegiatan  metrologi legal diatas bapak Sudirman menjelaskan bahwa untuk  saat  ini  pengawasan  Disperindag  Kota  Palu  lebih  menfokuskan  kepada  UTTP  dengan  skala  besar seperti  SPBU,  namun  tidak  berarti  pengawasan  pada  pasar  tradisional  tidak  dilakukan.  Pengawasan  pada pasar tradisional  tetap  dilakukan berdasarkan atas program kerja dan laporan.
Hasil  wawancara  penulis  pada  hari  Minggu  14  Juli  2018  kepada  tiga  orang  pelaku  usaha  atau  para pedagang Pasar Masomba, yang mana secara garis besar dari pedagang menyatakan bahwa konsumen yang membeli  barang  kepada  mereka  akan  mendapatkan  barang  sesuai  dengan  yang  dijanjikan  tanpa menyembunyikan kecacatan barang tersebut.
Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis pada hari Minggu 14 Juli 2018 kepada salah seorang dari konsumen yang menyatakan tidak mendapatkan barang sesuai dengan UTTP. “Ini disebabkan pengalaman kami  yang  membeli  barang  yang  tadinya  kami  lihat  bagus  ternyata  sudah  dicampur  dengan  barang  lama serta terdapat praktek kecurangan dengan manipulasi timbangan. “Ketika kami cek dan ditimbang kembali, sepertinya  buah  alpokat  yang  kami  beli  senilai  5  kg  ternyata  tidak  sesuai  dan  beratnya  kurang  hampir 0,5kg”. Padahal kami telah memenuhi kewajiban dengan membayar sesuai dengan kesepakatan.
Praktek transaksi jual  beli yang dilakukan oleh pelaku usaha ini tentunya sudah menyalahi peraturan perundang-undangan,  yang  mana  didalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, bab IV perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha didalam pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, yang menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan menurut ukuran yang sebenarnya.
Hasil  wawancara  penulis  pada  hari  selasa  8  Oktober  2018,  terkait  masalah  timbangan  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Kota  Palu,  Bapak  Sudirman  menyatakan  kepada  pelaku  usaha  untuk tidak  menggunakan  timbangan  plastik  dan  timbangan  besi  yang  sudah  dipenuhi  dengan  karat  serta  tidak layak pakai dalam melakukan transaksi perdagangan.
Larangan  menggunakan  timbangan  plastik  disebabkan  timbangan  plastik  hanya  diperbolehkan  untuk pemakaian  dalam  skala  rumah  tangga,  sementara  untuk  keperluan  berdagang  seharusnya  menggunakan timbangan dari besi karena untuk dagangan kebanyakan yang ditimbang berat, dikhawatirkan akan banyak kesalahan  dalam  penimbangan  dan  juga  larangan  untuk  tidak  menggunakan  timbangan  dari  besi  dalam keadaan  berkarat  atau  rusak,  karena  dipastikan  dapat  merubah  akurasi  timbangan  sehingga  untuk menimbang barang dagangan dipastikan akan salah.
Namun  pada  praktek  dilapangan  masih  banyak  ditemukan  pelaku  usaha  yang  yang  menggunakan timbangan  plastik.  Kebanyakan  dari  mereka  mengatakan  lebih  senang  menggunakan  timbangan  plastik lantaran  harganya  terjangkau  selain  itu  praktis  untuk  dibawa  kemana-mana  di  pasar  sedangkan  timbangan besi  harganya mahal.
Untuk  menangkal  kecurangan  perdagangan,  perlu  dilakukan tera  ulang  timbangan  guna  memberikan perlindungan  kepada  konsumen  atas  praktek  kecurangan  pedagang.  Dalam  kegiatan  tera,  pedagang  bisa mengecekkan  timbangan  jika  merasa  timbangannya  kelebihan  takaran.  Memang  tera  ukuran,  takaran,
timbangan dan perlengkapannya dilakukan untuk menjamin kepastian agar pedagang dan masyarakat sama- sama tidak dirugikan. Jadi transaksi berjalan normal dan adil.
Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang sangat kuat bagi  pemerintah  dan  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  melalui  pembinaan  dan pendidikan konsumen karena konsumen berada pada posisi lemah. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasar prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin.
Para  pelaku    usaha  akan  melakukan  apapun  agar  tujuan  mereka  tercapai  meskipun  bertentangan dengan undang-undang. Padahal didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan hak dan kewajiban  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha,  Namun  tidak  banyak  pelaku  usaha  yang  menjalankan kewajibannya. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hal  ini  merupakan  tugas  yang  sangat  berat  untuk  pemerintah.  Seharusnya  pemerintah  langsung mengawasi  seluruh  kegiatan  yang  ada  dipasar-pasar  tradisional  ataupun  modern. Dengan  cara  menetapkan harga  sesuai  dengan  standar  yang  ada  dan  memeriksa  perlengkapan  untuk  berdagang  apakah  sudah  sesuai standar  ataukah  belum.  Sehingga  para  konsumen  merasa  tidak  dirugikan  lagi  dengan  para  pedagang- pedagang nakal. Itulah yang membuat penulis mengatakan bahwa pengawasan UTTP pada pedagang Pasar Tradisional Kota Palu belum diterapkan secara efektif. Karena masih banyaknya  pegadang-pedagang  yang belum berlaku jujur untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi.
Menurut analisa penulis terhadap transaksi pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha selain menyalahi aturan tentang Perlindungan Konsumen juga pelaku usaha juga melanggar undang-undang Metrologi Legal seharusnya  pemerintah  lebih  memperketat  pengawasan  pada  pelaku  usaha  dan  memberi  sanksi  yang  tegas atas pelanggaran agar menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha.
2. Mendapatkan Informasi Yang Benar, Jelas, dan Jujur Dalam Transakai Jual Beli Hubungan antara pelaku usaha/produsen (penghasil barang dan atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan.  Hubungan  tersebut  terjadi  karena  keduanya  memang  saling  menghendaki  dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya 10
Berikut  ini merupakan  data  yang  penulis peroleh melalui  angket  dan  dapat  dilihat pada  tabel  IV.1  sebagai berikut :

## Tabel 5. Pengetahuan Pelaku Usaha Dan Konsumen Terhadap Ukuran, Takaran, Timbangan
Dan Perlengkapannya (UTTP) No  Jawaban Responden Jumlah Persentase 1 Mengetahui 39 81.25% 2 Tidak mengetahui 7 14.59 % 3 Baru mengetahui 2 4.16% Jumlah 48 100%

## Sumber: Data yang diolah pada bulan Juli-Agustus 2018
Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 48 responden yang menjawab mengetahui ada 39 responden  dengan  persentase  81.25%  dan  yang  menjawab  tidak  mengetahui  ada  7  responden  dengan persentase  14.59%  serta  yang  menjawab  baru  mengetahui  ada  2  responden  dengan  persentase  4.16%.  Ini membuktikan  bahwa  sebagian  besar  pelaku  usaha  dan  konsumen  Pasar  Tradisional  Kota  Palu  mengeahui UTTP.
Setiap  transaksi  yang  dilakukan  dalam  perdagangan  harus  disertai  informasi  yang  benar,  jelas,  dan jujur.  Informasi  ini  diperlukan  agar  konsumen  tidak  sampai  mempunyai  gambaran  keliru  dalam  membeli suatu  produk.  Seperti  promosi  secara  lisan  yang  dilakukan  para  pedagang  pasar  tradisional  untuk  menarik hati konsumen.
10 Sri Redjeki Hartono, Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Era p erdagangan Bebas, (Bandung : CV Mandar Maju, 2000), h. 36
Hasil penyebaran angket penulis dengan responden berkaitan dengan informasi penjualan barang yang sesuai dengan UTTP menurut ukuran yang sebenarnya. Dimana jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 6. Pemberian Informasi Penjualan Barang Yang Sesuai Dengan UTTP
No. Jawaban Responden Jumlah Persentase 1 Ya 7 21.87% 2 Tidak Tahu 9 28.13% 3 Tidak 16 50% Jumlah 32 100%

## Sumber: Data yang diolah pada bulan Juli-Agustus 2018
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  dari  keseluruhan  reponden  yang  menyatakan  mendapatkan informasi benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dijual para pedagang sesuai dengan UTTP menurut ukuran yang sebenarnya sebanyak 7 responden atau setara dengan 21.87%, sebanyak 9 responden atau setara dengan 28.13% responden menjawab tidak tahu, sebanyak 16 responden atau setara dengan 50% responden menjawab tidak mendapatkan informasi benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dijual para pedagang yang sesuai dengan UUTP menurut ukuran yang sebenarnya.

## Tabel 7. Menjual Barang Sesuai Dengan UTTP
No  Jawaban Responden Jumlah Persentase 1 Ya 4 25% 2 Tidak 1 6.25 % 3 Kadang-Kadang 11 68.75 Jumlah 16 100%

## Sumber: Data yang diolah pada bulan Juli-Agustus 2018
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 16 responden, ada 4 responden dengan persentase 25% yang menjawab ya dan ada 1 responden dengan persentase 6.25% yang menjawab tidak, serta ada 11 responden dengan  persentase  68.75%  kadang-kadang.  Ini  membuktikan  bahwa  masih  ada  pelaku  usaha  dalam melakukan transaksi perdagangan yang menjual barang tidak sesuai dengan UTTP serta melakukan hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha meskipun tidak menutup kemungkinan masih ada pelaku usaha yang jujur dalam bertransaksi.
Berdasarkan wawancara penulis pada hari Minggu tanggal 14 juli 2018 kepada salah seorang pelaku usaha  menyatakan  bahwa  setiap  pembeli  yang  memerlukan  informasi  berkaitan  dengan  UTTP  dalam transaksi jual beli maka kami memberi informasi yang benar, jelas dan jujur. Karena kami sebagai penjual juga menjaga langganan kami supaya selanjutnya untuk tetap mau membeli barang yang kami jual, dengan menjaga agar tetap berlangganan  maka kami akan memberi layanan berupa pemberian informasi yang benar dan jujur mengenai barang yang kami jual.
Lain  halnya  yang  dikatakan  oleh  salah  seorang  konsumen  yang  menjawab  tidak  mendapatkan informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur,  ia  mengatakan  bahwa  seorang  penjual  akan  dengan  sendirinya mempromosikan jualannya kepada pembeli, karena tujuan mereka adalah lakunya jualan tersebut.
Berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 08 Oktober 2018, kepada ketua Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  Kota  Kota Palu menyatakan konsumen berhak mendapatkan informasi sesuai dengan kondisi barang, dan konsumen berhak untuk tidak membeli atau mengembalikan barang tersebut jika pedagang salah dalam memberikan informasi.
Menurut  analisa  penulis  mengenai  informasi  yang  diberikan  penjual  kepada  pembeli  tidaklah  secara benar, jelas dan jujur sesuai dengan kondisi yang janjikan. Karena jarang sekali ditemukan pedagang  yang berlaku  jujur.  Kebanyakan  pedagang  hanya  ingin  menghabiskan  barang  dagangannya  dengan  berbagai promosi yang mereka lakukan dalam transaksi di pasar.

## Mendapatkan  Kompensasi,  Ganti  Rugi  Dan/Atau  Penggantian,  Apabila  Barang  Yang  Diterima  Tidak Sesuai Dengan UTTP
Dalam  praktek  dilapangan  seringkali  ditemukan  konsumen  yang  dijadikan  korban  dalam  aktivitas bisnis  para  pelaku  usaha,  salah  satunya  adalah  masalah  akurasi  timbangan  serta  kurangnya  perhatian  para pelaku usaha ini akan kewajibanya. Ketidaktahuan atau tertipunya konsumen terhadap kecurangan pada saat mengukur terlihat ketika pedagang memakai pinggir meja untuk mengukur barang, sehingga tidak diketahui apakah pinggir meja itu telah sesuai dengan ukuran yang sebenarnya atau tidak.
Ada  juga  pedagang  yang  melakukan  pengukuran  dengan  meteran  namun  ditarik  sekencang  mungkin barang  tersebut  sehingga  ketika  barang  tersebut  mengendur  terjadi  pengurangan  ukuran.  Sedangkan kecurangan  pada  saat  menakar  ditemukan  pada  saat  pedagang  menakar  minyak  dengan  ritme  yang  sangat cepat, pemakaian takaran bukan standar seperti kaleng susu, ember, dan alat-alat lainnya.
Menurut  analisa  penulis  terhadap  praktek  kecurangan    takaran    timbangan  oleh  pelaku  usaha  atau pedagang  dalam  transaksi  jual  beli,  maka  konsumen  dapat  menuntut  berupa  pengembalian  barang  atau menukar  barang  sesuai  dengan  jaminan  mutu,  karena  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain.  Hasil penyebaran angket penulis kepada responden terkait masalah ganti  rugi  dimana  jawaban  responden  dapat dilihat pada tabel dinawah ini:
Tabel 8. Konpensasi Dan Ganti Rugi Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian No
Jawaban Responden Jumlah Persentase 1 Ya 6 18.75% 2 Tidak 26 81.25 % Jumlah 32 100%

## Sumber: Data yang diolah pada bulan Juli-Agustus 2018
Dari tabel diatas dapat dilihat dari keseluruhan responden yang menyatakan mendapatkan konpensasi dan  ganti  rugi  atas  barang  yang  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  sebanyak  6  responden  atau  setara  dengan 18.72%  dan  sebanyak  26  responden  atau  setara  dengan  81.25%  yang  menyatakan  tidak  mendapat kompensasi dan ganti rugi atas barang yang dibeli tidak sesuai dengan perjanjian. Ini membuktikan bahwa pelaku usaha belum menjalankan kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang.
Banyak  konsumen yang mengambil sikap tidak peduli akan hak untuk memperoleh ganti rugi, karena berasumsi bahwa terkurasnya tenaga dan waktu untuk mengurus ganti kerugian  yang nilai rupiahnya tidak seberapa. Bahkan ketika konsumen menuntut atas komplain yang di derita kepada  para pelaku usaha, yang didapat  hanyalah  hirauan  para  pelaku  usaha  yang  tidak  memperdulikan  nasib  dan  kerugian  konsumen. Akibatnya  sangat  memperihatinkan  hingga  saat  ini  konsumen  masih  menemukan  produk  barang  dan  atau jasa  yang  tidak  memenuhi  mutu  pelayanan,  terutama  yang  menyangkut  mutu  barang,  pelayanan,  serta bentuk transaksi lainnya.
Berdasarkan  hasil  penyebaran  angket  penulis  kepada  pelaku  usaha  berkaitan  dengan  pemberian kompensasi  dan  ganti  rugi  kepada  pembeli  (konsumen)  yang  mengembalikan  barang  yang  sudah  dibeli karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dimana jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 9. Pemberian Kompensasi Dan Ganti Rugi Atas  Barang Kepada Konsumen No Jawaban Responden
Jumlah Persentase 1 Ya 5 31.25% 2 Tidak 11 68.75% Jumlah 16 100%

## Sumber: Data yang diolah pada bulan Juli-Agustus 2018
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  dari  keseluruhan  responden  yang  menyatakan  tentang  pemberian konpensasi  dan  ganti  rugi  atas  barang  kepada  konsumen,  sebanyak  31.25%  atau  setara  dengan  5  orang responden  yang  menjawab  Ya  sedangkan  sebanyak  68.75%  atau  setara  dengan  11  orang  responden  yang menjawab Tidak memberikan konpensasi dan ganti rugi kepada konsumen atas barang yang sudah dibeli. Ini
membuktikan bahwa pelaku usaha hanya ingin merauk keuntungan dari dagangannya tanpa memperhatikan hak konsumen.
Hasil  wawancara  penulis  kepada  salah  seorang  pelaku  usaha  juga  menyatakan  bahwa  barang  yang sudah  dibeli  tidak  boleh  dikembalikan,  namun  konsumen  bisa  saja  menukar  dengan  barang  lain  sesuai dengan kesepakatan baru. Beginilah posisi konsumen di lapangan jika meminta ganti kerugian atas barang yang sudah dibeli. Hal ini dikarenakan konsumen yang meminta ganti kerugian tidak pada saat akad jual beli terjadi, melainkan pada saat setelah terjadinya akad jual beli
Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  mengharuskan  pelaku  usaha  bertanggungjawab terhadap:
a. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
b. Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
d. Pemberian  ganti  tugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  menghapuskan kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian  lebih  lanjut  mengenai  adanya  unsur kesalahan.
e. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku  apabila  pelaku  usaha  dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Hak  atas  ganti  kerugian  ini  dimaksud  untuk  memulihkan  keadaan  yang  menjadi  rusak  (tidak seimbang)  akibat  adanya  penggunaan  barang  atau  jasa  yang  tidak  memenuhi  harapan  konsumen.  Hak  ini sangat  terkait  dengan  penggunaan  produk  yang  telah  merugikan  konsumen,  baik  yang  berupa  kerugian materiil, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen.
Menurut  penulis  bahwa  konsumen  memiliki  hak  penuh  untuk  mendapatkan  ganti  kerugian  karena untuk  mendapatkan  ganti  rugi  sudah  dijamin  dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen dimana menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggunjawab memberikan ganti rugi  atas kerusakan dan atau kerugian  tersebut  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  yang  sejenis  atau  setara nilainya.
Namun  dalam  praktek  di  lapangan  masih  ditemukan  pelaku  usaha  yang  enggan  menberikan kompensasi  dan  ganti  rugi  atas  barang  yang  diperdagangkan  yang  tidak  sesuai  dengan  UTTP.  Menurut analisa penulis hal ini dikarenakan pelaku usaha hanya ingin mengambil keuntungan tanpa memperhatikan aturan hukum yang timbul atas transaksi perdagangan yang telah dilakukan.
Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  mengharuskan  pelaku  usaha bertanggungjawab terhadap:
a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
b. Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
d. Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  menghapuskan kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian  lebih  lanjut  mengenai  adanya  unsur kesalahan.
e. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku  apabila  pelaku  usaha  dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Hak  atas  ganti  kerugian  ini  dimaksud  untuk  memulihkan  keadaan  yang  telah  menjadi  rusak  (tidak seimbang)  akibat  adanya  penggunaan  barang  atau  jasa  yang  tidak  memenuhi  harapan  konsumen.  Hak  ini sangat  terkait  dengan  penggunaan  produk  yang  telah  merugikan  konsumen,  baik  yang  berupa  kerugian materil, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen.
Menurut  penulis  bahwa  konsumen  memiliki  hak  penuh  untuk  mendapatkan  ganti  kerugiaan,  karena untuk  mendapatkan  ganti  rugi  sudah  dijamin  dalam  pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen dimana menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan atau
kerugian akibat barang yang diperdagangkan, yang mana ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya.
Namun  dalam  praktek  dilapangan  masih  ditemukan  pelaku  usaha  yang  enggan  memberikan kompensasi  dan  ganti  rugi  atas  barang  yang  diperdagangkan  yang  tidak  sesuai  dengan  UTTP.  Menurut analisa penulis hal ini dikarenakan pelaku usaha hanya ingin mengambil keuntungan tanpa memperhatikan aturan hukum yang timbul atas transaksi perdaganagan yang telah dilakukan.

## Faktor Pendukung, Kendala, dan Upaya Hukum
Perlindungan  konsumen  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang  ini  adalah  adanya    kepastian    hukum terhadap  segala  perolehan  kebutuhan  konsumen. Kepastian hukum ini meliputi segala upaya berdasarkan hukum  untuk  memberdayakan    konsumen    memperoleh  atau    menentukan    haknya  apabila  dirugikan  oleh pelaku  usaha  penyedia  kebutuhan  konsumen  tersebut.  Metrologi  legal  mempunyai  peranan  yang  sangat penting dalam upaya peningkatan perlindungan terhadap konsumen dan produsen dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, melalui UndangUndang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menyebutkan beberapa perbuatan yang dilarang yang diatur  pada pasal 25 yaitu:
Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai 1. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
2. alat-alat  ukur, takar,  timbang  dan  atau  perlengkapannya  yang  tidak  bertanda  tera  sah  yang  berlaku  atau tidak  diserta  keterangan  pengesahan  yang  berlaku,  kecuali  seperti  yang  disebut  dalam  Pasal  12  huruf  b Undang-Undang ini;
3. alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya  yang tanda teranya  rusak alat-alat ukur, takar, timbang  dan  atau  perlengkapannya  yang  tidak  bertanda  tera  sah  yang  berlaku  atau  tidak  disertai keterangan  pengesahan  yang  berlaku,  kecuali  seperti  yang  tersebut  dalam  Pasal  12  huruf  b  Undang- undang ini;
4. alat-alat  ukur,  takar,  timbang,  dan  atau  perlengkapannya  yang  setelah  padanya  dilakukan  perbaikan perubahan  yang  dapat  mempengaruhi  panjang,  isi,  berat,  atau  penunjukkannya  yang  sebelum  dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
5. alat-alat  ukur,  takar,  timbang,  dan  atau  perlengkapannya  yang  panjang,  isi,  berat,  atau  penujukannya menyimpang  dari  nilai  yang  seharusnya  daripada  yang  diizinkan  berdasarkan  Pasal  12  huruf  c  undang- undang ini untuk tera ulang;
6. alat-alat  ukur,  takar,  timbang,  dan  atau  perlengkapannya  yang  mempunyai  tanda  khusus  yang memungkinkan  orang  menentukan  ukuran,  takaran,  atau  timbangan  menurut  dasar  dan  sebutan  lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang ini;
7. alat-alat  ukur,  takar,  timbang  dan  atau  perlengkapannya  untuk  keperluan  lain  daripada  yang  dimaksud dalam  atau  berdasarkan  undang-undang  ini;  di  tempat  usaha;  di  tempat  untuk  menentukan  ukuran  atau timbangan  untuk  kepentingan  umum;  di  tempat  melakukan  penyerahan-penyerahan;  di  tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
Dalam  upaya  untuk  melindungi  hak-hak  konsumen  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  pelaku usaha, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada 10 (sepuluh) larangan bagi pelaku  usaha  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  UUPK,  yakni  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :
a. Tidak  memenuhi  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
b. Tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih  atau  netto,  dan  jumlah  dalam  hitungan  sebagaimana  yang dinyatakan dalam label atau entiket barang tersebut.
c. Tidak  sesuai  dengan  ukuran,  takaran,  timbangan,  dan  jumlah  dalam  hitungan  menurut  ukuran  yang sebenarnya.
d. Tidak  seusia  dengan  kondisi  jaminan,  keistimewaan,  atau  kemanjuran  sebagaimana  dinyatakan  dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
e. Tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan,  gaya,  mode,  atau  penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
h. Tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaimana  pernyataan  halal  yang  dicantumkan dalam label.
i. Tidak  memasang  label  atau  membuat  penjelasan  barang  yang  memuat  nama  barang,  ukuran,  berat/isi bersih  atau  netto,  komposisi,  aturan  pakai,  tanggal  pembuatan,  akibat  sampingan,  nama  dan  alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
j. Tidak  mencantumkan  informasi  dan  atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam  bahasa  Indonesia  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan  hukum  yang  melindungi  konsumen  tidak  dimaksud  untuk  mematikan  usaha  para  pelaku usaha,  tetapi  justru  sebaliknya  perlindungan  konsumen  dapat  mendorong  iklim  berusaha  yang  tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang-barang dan atau jasa yang berkualitas.
Pembentukan  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Konsumen  merupakan  langkah  positif pemerintah  dalam  mengimplementasikan aspirasi  masyarakat  konsumen.  Namun  demikian  undang-undang yang  bagus  tersebut  tidak  akan  berarti  jika  tidak  didukung  oleh  pelaksanaan  yang  bagus  pula.  Untuk mewujudkan  suatu  sistem  perlindungan  konsumen  yang  efektif,  sangat  diperlukan  komitmen  dari  aparat penegak hukum untuk dapat melaksanakan tugasnya secara konsisten dan bersungguh-sungguh.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  pada  hari  selasa  tanggal  8  Oktober  2018,  kepada  Dinas Perindusrtian dan Perdagangan kota Kota Palu pada bidang Perdagangan yaitu bapak Sudirman menyatakan bahwa mengawasi UTTP pada pedagang Pasar Tradisional Kota Palu memang merupakan wewenang Dinas Perindusrtian  Dan  Perdagangan,  yang  sebelumnya  merupakan  wewenang  Unit  Pelaksanaan  Teknis Kemetrologian.
Namun  setelah  beralih  status  menjadi  Unit  Kerja  danUnit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  yang berada  dibawah  naungan  Disperindag,  beberapa  fungsi  dalam  layanan  kemetrologian  utamanya  fungsi pengawasan dan penindakan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kota Palu.
Sebagai antisipasi terhadap kecurangan penggunaan UTTP oleh para pedagang serta untuk melindungi dan  memberikan  kepastian  berat  terhadap  barang/komodi  belanjaan  para  pembeli/konsumen  melalui kegiatan ini, maka Disperindag memfasilitasi penyediaan Pos Ukur Ulang di pasar-pasar tradisional dengan tujuan  para  pembeli  dapat  menguji  kembali  barang  belanjaannya  pada  Pos  Ukur  Ulang  ini.  Namun dikarenakan  kurangnya  anggaran  biaya  dari  APBD  tidak  semua  pasar  tradisional  yang  tersedia  Pos  Ukur Ulang termasuk pasar Tradisional.
Berdasarkan  wawancara  penulis  kepada  ketua  Disperindag  kota  Kota  Palu  menyatakan  untuk membantu  para  konsumen  yang  kurang  percaya  dan  merasa  di  rugikan  oleh  pedagang  jika  nantinya  di temukan  akan  timbangan  yang  tidak  sesuai  dengan  pembelian,  konsumen  bisa  langsung  komplain  ke pedagangnya.  Konsumen  yang  merasa  dirugikan  karena  tidak  terpenuhi  hak-haknya  sebagaimana  yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat mengajukan gugatan  baik  melalui  pengadilan  maupun  diluar  pengadilan.  Ini  salah  satu  bentuk  kepedulian  kepada  ibu khususnya dan pembeli umumnya. Selain juga untuk perlindungan konsumen dari ketidakjujuran timbangan pedagang.
Pelayanan  kemetrologian  pada  Unit  Pelaksana  Teknis  metrologi  legal  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Kota Palu sudah berlangsung sejak tahun 2010. Namun dalam pelaksanaan penerapan tera dan tera ulang UTTP pada UPTD Metrologi Kota Palu masih mengalami kendala di beberapa faktor pelayanan antara lain:
1. Pelaksanaan  tera  dan  tera  ulang  di  Kota  Kota  Palu  masih  dilaksanakan  bekerjasama  dengan  UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.
2. Tempat pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP di pasar-pasar tradisional belum memadai.
3. Anggaran yang tersedia belum memadai jika dibandingkan dengan potensi UTTP yang ada di Kota Kota Palu.
4. Kesadaran  pemilik UTTP masih rendah terhadap arti pentingnya tera dan tera ulang yang dilakukan pada setiap tahunnya.
5. Pelaksanaan  tera  dan  tera  ulang  yang  dilakukan  bersamaan  dengan  waktu  potensial  pemilik  UTTP melakukan kegiatan perdagangan.
6. Banyaknya  beredar  UTTP  yang  dilarang  untuk  digunakan  didalam  transaksi  perdagangan  (timbangan plastik). Kurangnya sosialisasi kebijakan dan pengetahuan wajib tera pada pedagang pasar tradisional.
7. Kurangnya kerja sama dari konsumen, pelaku usaha dan lembaga pemerintah.
8. Sanksi  yang  diberikan  belum  memberi  efek  jera  bagi  pelaku  usaha  pasar  tradisional  yang  tidak  tertib UTTP.
Permasalahan lain yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang pada  UPT  Metrologi  Legal  adalah  peralatan  standar  yang  digunakan  untuk  melakukan  tera  dan  tera  ulang yang  belum  memadai.  Sehingga  hal  ini  mengakibatkan  proses  pelayanan  tera  dan  tera  ulang  belum berlangsung secara efektif.
Disadari  bahwa  tugas-tugas  yang  dihadapi  oleh  Disperindag  semakin  luas  dan  kompleks.  sementara secara organisasi (kelembagaan, sistem, struktur, perilaku/budaya kerja), Disperindag masih sangat terbatas dibandingkan dengan ruang lingkup maupun cakupan tugas yang terus berkembang. Keterbatasan organisasi ini telah mendorong Disperindag untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan seluruh program yang ada.
Hasil  wawancara  penulis  kepada  salah  seorang  pedagang  mengatakan  dalam  hal  pengawasan  pasar yang  dilakukan  disperindag  untuk  saat  sekarang  ini  belum  adanya  tindakan  tegas  atau  berupa  sanksi  yang diberikan  kepedagang  yang  melanggar  ketentuan  undang  -  undang,  namun  Disperindang  hanya memberitahukan dalam bentuk teguran kepada kami. 16 menurut bapak Sudirman jika tidakan pelaku usaha pasar  tradisional  ini  diproses  keranah  hukum,  kasihan  bagi  pelaku  usahanya  karena  besarnya  biaya  proses perkara  yang  tidak  sesuai  dengan  keuntungan  yang  didapat,  serta  pelaku  usaha  ini  juga  tidak  dapat menjalankan usahanya.
Menurut  analisa  penulis  sebenarnya  permasalahan  ini  harus  ditegakkan  dengan  adil.  Namun kenyataannya  saat  ini  konsumen  merasa  dirugikan  karena  adanya  praktek  perdagangan  dengan  korupsi timbangan,  sedangkan  konsumen  telah  membayar  sesuai  dengan  kesepakatan,  praktek  seperti  ini  telah merampas hak orang lain (konsumen).
Dalam praktek dilapanganpun belum ditemukan adanya tindakan tegas yang diambil oleh disperindag maupun Pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen dan konsumen dalam melindungi dirinya sendiri. lemahnya  upaya  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  maka  dapat  disimpulakn  bahwa  perlindungan terhadap  konsumen  masih  lemah,  posisi  konsumen  sering  dirugikan  dan  lemahnya  pengawasan  penerapan UTTP terhadap pasar-pasar tradisional. Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam pengawasan pelaksanaan penerapan tera dan tera ulang UTTP pada UPTD Metrologi Kota Palu:
1. Bekerjasama dengan UPTD Dinas Pasar untuk menyediakan tenda dan atau los yang ada di pasar-pasar tradisional
2. Mengupayakan penambahan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
3. Petugas  (panitia)  beserta  pengamat  tera  dari  UPT  Metrologi  langsung  memfasilitasi  pemilik  tera  untuk melakukan tera terhadap UTTP yang dimilikinya.
4. Memprogramkan penggantian timbangan plastik pada tahun-tahun berikutnya  yang dipergunakan dalam transaksi perdagangan pada pasar-pasar tradisional.
5. Mengambil tindakan tegas atas pelanggaran UTTP

## Upaya Pemerintah Dalam Menangani Praktek Penyimpangan Metrologi
Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai  pedoman  perilaku  dalam  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Siapa saja  yang  menjalankan  aturan  normatif  atau  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dengan berdasarkan  daripada  norma  atau  aturan  hukum  yang  berlaku,  berarti  dia  menjalankan  atau  menegakkan aturan  hukum.  Dalam  arti  sempit  dari  segi  subjeknya  penegakan  hukum  tertentu  untuk  menjamin  dan memastikan bahwa aturan hukum itu, apabila diperluka, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa 11 .
Uraian  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  hukum  merupakan  bagian  dari  kebudayaan  suatu masyarakat,  maka  hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dari  jiwa  serta  cara  berpikir  masyarakat,  atau  hukum merupakan suatu struktur rohaniyah suatu msyarakat. Untuk memfungsikan kaidah hukum maka diperlukan
11 Jimly Asshiddique, Penegakan Hukum. http://www.jimly.com/kegiatan/show/419?page=23
upaya-upaya hukum agar penegakan hukum dapat tercapai antara lain secara preventif dan represif. Upaya hukum secara preventif antara lain:
a. Segala usaha dan kegiatan di bidang penegakan metrologi legal preventif dalam bentuk usaha memelihara situasi  yang  ada  dan  mencegah  segenap  kemungkinan-kemungkinan  akan  terjadinya  penyimpangan- penyimpangan,  pelanggaran  peraturan,  hukum,  dan  perundang-undangan  serta  berbagai  macam  bentuk tindak pidana, contohnya :
1. Mengadakan penyuluhan kaitannya dalam bidang metrologi legal agar masyarakat mengetahui secara jelas  bagaimana  aturannya  dan  aturan  menurut  undang-undang  yang  berlaku  sehingga  masyarakat tidak merasa asing mendengar tera ulang metrologi legal.
2. Melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian.
3. Melaksanakan pengawasan UTTP dan BDKT (barang dalam keadaan terbungkus)
b. Upaya  hukum  kedua  yakni  upaya  hukum  represif  segala  usaha  dan  kegiatan  di  bidang  metrologi  legal represif  dalam  rangka  penegakan  hukum  pada  umumnya,  penyelidikan  dan  penyidikan  secara  tuntas dalam rangka mata rantai sistem acara pidana, contohnya:
1. Mengadakan operasi pasar untuk alat ukur, takar, timbang  yang digunakan pedagang untuk menakar barang yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk menertibkan, dan memberikan perlindungan kepada konsumen.
2. Menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis  yang  bertanda  tera  sah  atau  tera  batal  yang  berlaku,  dilakukan  oleh  pegawai-pegawai  yang berhak  melakukannya  berdasarkan  pengujian  yang  dijalankan  atas  alat  ukur,  timbang,  takar,  dan perlengkapannya yang belum dipakai.
3. Pembubuhan tanda sah pada alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera ulang. Pemasangan tanda sah dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun  yang  bersangkutan  dan  meter  kWh  berlaku  10  (sepuluh)  tahun,  tanda  batal  dibubuhkan  pada alat-alat  ukur,  timbang,  takar  dan  perlengkapannya  yang  dibatalkan  atau  yang  tidak  memenuhi persyaratan tenis pada waktu ditera ulang.
4. Tindakan hukum bagi orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana metrologi legal sesuai undang-undang metrologi legal melalui aparat penegak hukum.
Upaya-upaya hukum baik secara preventif maupun represif  diatas diharapkan agar masyarakat sadar akan hukum metrologi legal sehingga terlaksana atau ketertiban hukum dan kepercayaan konsumen terhadap para pedagang atau pengusaha yang menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
Untuk dapat menegakkan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat, negara dan bangsa, diperlukan penyelesaian  terhadap  beberapa  pertanyaan  pendahukuan,  apakah  hukum  yang  akan  ditegakkan  sudah mengandung  nilai-nilai  yang  berdasar  atas  landasan  sumber  tertib  hukum  sebagaimana  terkandung  dalam Pancasila  dan  UUD  1945,  apakah  aparatur  negara  yang  ditugasi  menegakkan  norma-noma  hukum  yang sumber  dan  dasarnya  terkandung  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945,  dan  akhirnya  apakah  masyarakat  yang akan diayomi oleh hukum yang ditegakkan sudah berkeyakinan bahwa nilai-nilai hukum yang dilaksanakan penegakannya  oleh  para  penegak  hukum  itu  sudah  sesuai  dengan  dasar  falsafah  negara  dan  bangsa  yang telah diterima oleh seluruh masyarakat yakni sesuai dengan nilai-nilai Pancasilan dan UUD 1945.
Penegakan  hukum  merupakan  bagian  dari  suatu  bangsa  untuk  mmempertahankan  eksistensinya melalui  pengorganisasian  sumber-sumber  daya  guna  merealisasikan  cita-cita  dan  citra  masyarakat  yang terkandung  dalam  tata  hukumnya.  Oleh  karena  itu  di  dalam  pembicaraan  mengenai  masalah  penegakan hukum itu kita berhadapan dengan beberapa faktor yakni :
1. Nilai-nilai  yang  dipertahankan  dalam  masyarakat  atau  negara  bukanlah  merupakan  suatu  kehidupan bersama  yang  berjalan  tanpa  mengandung  penghayatan  akan  nilai-nilai  tertentu.  Dalam  berhadapan dengan dunia nilai-nilai ini, bangsa Indonesia menghayatinya dalam bentuk suatu struktur tertentu, yaitu : Pancasila,  sistem  nilai-nilai  inilah  yang  secara  sistematis  mengatakan  kegiatan-kegiatan  dalam masyarakat.
2. Struktur  atau  sistem  kelembagaan  dalam  masyarakat  yang  diciptakan  untuk  mengorganisasi  sumber- sumber  daya  guna  mempertahankan  eksistensi  masyarakat.  Salah  satu  aspek  adalah  mempertahankan ketertiban.  Ketertiban  di  Indonesia  mempunyai  ciri-ciri  tersendiri  sebagai  akibat  dari  hubungan sibernetisnya dengan sistem nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas. Sistem
penegakan  hukum  di  Indonesia  bisa  kita  lihat  sebagai  suatu  struktur  atau  sistem  kelembagaan  yang diciptakan untuk mengorganisasi sumber-sumber daya sebagaimana disebutkan di muka.
3. Kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi masyarakat secara vital, berupa ekonomi  dan  politik.  Kegiatan-kegiatan  ini  mempunyai  hubungan  sibernetis  pula  dengan  sistem penegakan  hukum.  Dalam  arti  bahwa  sistem  penegakan  hukum  itu  mengontrol  bekerjanya  kegiatan- kegiatan  tersebut.  Oleh  karena  kegiatan-kegiatan  ekonomi  dan  politik  mempunyai  energi  yang  lebih besar,  maka  kegiatan-kegiatan  tersebut  pada  gilirannya  menentukan  bagaimana  penegakan  hukum  itu bisa dijalankan. Sudah sering kita menyaksikan betapa politik dan kekuasaan di suatu negeri menentukan bagaimana  hukum  dijalankan.  Adapun  pengaruh  kegiatan  ekonomi  bisa  mempunyai  arti  penting  bagi jalannya penegakan hukum di suatu negara.
Penegakan hukum dalam tindak pidana metrologi legal berkaitan dengan putusan hakim dimana dalam Pasal  1  butir  11  KUHAP  disebutkan  bahwa  putusan  pengadilan  didefinisikan  sebagai  pernyataan  hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hakim dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Dalam  menjatuhkan  putusan  pada  dasarnya  putusan  hakim  mempunyai  peranan  yang  menentukan hukum  dan  keadilan.  Oleh  karena  itu  di  dalam  menjatuhkan  putusannya  hakim  diharapkan  agar  selalu berhati-hati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai suatu putusan penuh dengan kekeliruan yang  akibatnya  akan  menimbulkan  rasa  tidak  puas,  ketidakadilan,  dan  dapat  menjatuhkan  kewibawaan pengadilan.
Metrologi itu sendiri mempunyai arti sebagai ilmu yang mempelajari masalah pengukuran. Ketentuan kaidah  hukum  dalam  kegiatan  berdagangan  mempergunakan  ukuran,  takaran,  timbangan,  dan perlengkapannya  (UTTP)  selanjutnya  dipergunakan  istilah  timbangan  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
Penegakan hukum tentang tindak pidana metrologi legal  yakni pertama dengan cara menegur, kedua dengan cara merampas barang pelaku berdasarkan Pasal 39 KUHP tentang perampasan yakni:
1. Barang-barang  kepunyaan  terdakwa  yang  diperoleh  dari  kejahatan  atau  sengaja  dipergunakan  untuk kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan dapat dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.
3. Perampasan  dapat  juga  dilakukan  terhadap  orang  yang  bersalah  yang  oleh  hakim  diserahkan  kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
Dan yang ketiga, yakni dengan memberikan sanksi berdasarlan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagai berikut :
1. Barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang  tercantum  dalam  Pasal  25,  Pasal  26,  Pasal  27,  dan  Pasal  28 Undang-Undang  ini  dipidana  penjara  selama-lamanya  1  (satu)  tahun  dan  atau  denda  setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang  tercantum  dalam  Pasal  30  dan  Pasal  31  Undang-Undang  ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang  ini  dipidana  kurungan  selama-lamanya  6  (enam)  bulan  atau  denda  setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

## DAFTAR  PUSTAKA
Achmad Ali, 1998.,  Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yasrif  Watampone, Jakarta; Atabaiq  Ali, 2003., Kamus  Kontemporer  Arab–Indonesia,  Multi  Karya  Grafika, Yogyakarta; Moestadji.,  1991.,    Tinjauan  Umum  Hukum  Lingkungan  Hidup  dalam  Penindakan  Pelanggaran  Hukum Lingkungan, Prosiding Lokakarya, Kantor Meneg KLH bekerjasama dengan EMDI, Jakarta.
Philipus  M.  Hadjon.,  1992.,    “Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  Rakyat  Indonesia,  sebuah  Studi  tentang Prinsip-prisipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  Umum  dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi Negara”.  Bina Ilmu, Surabaya;
Ridwan Tahir., 2012 “Perlindungan Hukum Kawasan Hutan  Konservasi, Studi tentang Penegakan Hukum Pidana  Lingkungan  pada  Kawasan  Taman  Nasional”,  Disertasi  ,  Program  Pascasarjana  Universitas Hasanuddin, Makassar;
Sunaryati Hartono., 1969.,  “Apakah The Rule of Law Itu?”. Alumni, Bandung.; Al-Qur’an, Surah  Al –An’am, Ayat 152; Alkitab Online.; https://www.rappler.com/indonesia/125058-5-hal-tera-timbangan-penting-jangan curang. https://id.wikipedia.org/wiki/Timbangan http://www.berbagaireviews.com/2017/11/pengertian-timbangan-dan-jenis-jenis.html Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarip biaya Tera;
Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1989 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku;
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor.  61/MPP/Kep/2/1998 tentang  Penyelenggaraan  Kemetrologian,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Keputusan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 251/MPP/Kep/6/1999.