Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta
Shelly Asrika Fazlia, shellyfazliasrikaa@gmail.com
Dwi Suryahartati, dwisurya@unja.ac.id
Lili Naili Hidayah lilinailihidayah@unja.ac.id
Fakultas Hukum Uiversitas Jambi

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  implementation  of  the  imposition  of  Song Copyright  as  an  object  of Fiduciary  Guarantee  based  on Indonesian  Law  and  indicators of the object  of  Fiduciary  Guarantee  against  Song  Copyrights  guaranteed  by  Fiduciary.  This investigations uses a normative juridical methods.  According to Article 16 (3) of Law No. 28 of 2014 which states: “Copyright can be used as an fiduciary object”, regarding Copyright is very useful for creators of Copyrighted works, one of which is Song Copyrights, because the result of their  creation  can  be  used as collateral to obtain debt.  From  the results  of this  study that  the imposition of Copyright as an object of Fiduciary Guarantee based on an agreement signed by the  Creator and Copyright  Holder with  the  creditor  on  the  basis of freedom  of  contract, if  the copyright of the song is submitted as an object of guarantee, previously the Song Creation must first be in the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to be included in the  General  Register  of  Works  to  obtain  economic  results  from  their  Works,  as  well  as  to  be registered with Collective Management. Institute (LMK). The indicators of the object of Fiduciary Guarantee  against  Copyright  of  Songs  guaranteed  by  Fiduciary  are  as  follows:  1)  It  has Economic Value; 2) Registered with the Director General of Intellectual Property Rights and in accordance with the provisions of the Fiduciary Guarantee Act; 3) Still under  Protection Period; 4) Private Property; 5) Transferable or Transferable.

## Keywords: Copyright, Fiduciary Guarantee

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan Hak Cipta Lagu sebagai  objek  Jaminan  Fidusia  berdasarkan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia  serta Indikator objek Jaminan fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminkan fidusia. Penelitian ini  menggunakan  metode  Yuridis  Normatif. Menurut  Pasal  16  (3)  UU  No.  28  Tahun  2014
Volume 3 Nomor 3 Oktober 2022     Halaman 392 – 411
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
yang menyebutkan: “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia”, mengenai tersebut Hak Cipta bermanfaat bagi pencipta karya cipta salah satunya Hak Cipta Lagu, karena hasil ciptaannya  dapat  digunakan  sebagai  agunan  memperoleh  hutang. Dari  hasil  penelitian  ini bahwa  pembebanan  Hak  Cipta  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia  berdasarkan  perjanjian  yang ditandatangani oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan kredituratas dasar kebebasan berkontrak,  hak  cipta  atas  lagu  bila  diajukan  sebagai  objek  jaminan  maka  sebelumnya, Ciptaan Lagu tersebut wajib didaftarkan terlebih terdahulu pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  untuk  dapat  diikutsertakan  dalam  Daftar  Umum Ciptaanuntuk  memperoleh  hasil  ekonomi  dari  Ciptaannya,  serta  didaftarkan  pada  Lembaga Manajemen  Kolektif  (LMK).  Indikator  objek  Jaminan  Fidusia  terhadap  Hak  Cipta  Lagu  yang dijaminkan  Fidusia  yaitu  sebagai  berikut:  1)  Memiliki  Nilai  Ekonomis;  2)  Terdaftar  pada Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual  serta  Sesuai  dengan  Ketentuan  Undang-Undang  Jaminan Fidusia; 3) Masih Dalam Masa Perlindungan; 4) Milik Pribadi; 5) Dapat Beralih atau Dialihkan.
Kata Kunci: Hak Cipta, Jaminan Fidusia

## A. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan beragam  budaya  di  dalamnya,  hal  ini  tidak  lepasa  dari  banyaknya  bakat  dan keterampilan  yang  dimiliki  oleh  setiap  individu  khususnya  di  bidang  industri  yang dapat berupa karya seperti musik, desain, arsitektur, wayang, karya tulis, dan lain-lain. Dengan  keragaman  budaya  Indonesia,  karya-karya  kreatif  ini  memiliki  nilai  ekonomi atau  komersial  di  pasar  industri  kreatif  itu  sendiri. Oleh  karena  itu,  dalam  melindungi karya-karya tersebut, Indonesia membuat peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Awal  tahun  1980  Hak  cipta  dikenal  pertama  kali    di  Indonesia.  Setelah  masa revolusi  hingga  tahun  1982  ketika  Indonesia  menerapkan  undang-undang  colonial Belanda  “ Auteurswet  1912 ”  sampai  tahun  1982.    Indonesia  mempunyai  5  (lima)
Undang-undang  hak  cipta,  sejak  menjadi  bangsa  yang  merdeka  yaitu  Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan UU Nomor 28 Tahun 2014.
Hak  Kekayaan  Intelektual  memberikan  manfaat  di  berbagai  bidang  kehidupan manusia  dari  segi  sosial  atau  ekonomi.  Dalam  bidang  ekonomi  dengan  penanaman modal atau perdagangan. Hak Kekayaan Intelektual dapat memberikan manfaat dalam bidang  sosial  budaya.  Karya  tersebut  sepadan  dengan  kekayaan  yang  seharusnya menjadi milik pencipta karya tersebut.
Hak  kekayaan  intelektual  berkaitan  dengan  hasil  karya  seseorang  manusia berdasarkan kemampuan intelektua; yang berupa daya, cipta, ilmu pengetahuan, seni, sastra  dan  lain-lain.  Sehingga  dalam  perkembangannya  dengan  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  Undang-Undang  tersebut  mampu memberikan perlindungan bagi penciptanya.
Ada tujuh cabang Hak kekayaan intelektual yang dianut di Indonesia, yaitu:
1. Hak cipta (Copyright)
2. Paten (Patent)
3. Merek (Trademark)
4. Desain Industri (Industrial Design)
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of  Integrated Circuit)
6. Rahasia Dagang (Trade Secret)
7. Perlindungan Varitas Tanaman (Plant Varieties Protection)
Undang-Undang  Hak  Cipta  menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  Hak  Cipta  dapat dijadikan  objek  jaminan  Fidusia  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan. Dengan  hal  itu,  menetapkan  bahwa  Hak  Cipta  memiliki  nilai  ekonomis.  Namun,  hak cipta merupakan benda tidak berwujud, sehingga sulit untuk menilai atau menentukan nilai ekonomisnya, tidak seperti benda bergerak yang berwujud. 1
Hak kekayaan atas intelektual benda bergerak yang tidak berwujud dan memiliki nilai  ekonomis.  Tentu  saja,  hak  kekayaan  intelektual  dapat  dijadikan  jaminan  dalam perjanjian  utang.  Menurut  pasal  16  ayat  (3)  undang-undang  nomo  23  tahun  2014 tentang hak cipta yang menyatakan: “Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia”.
Seperti yang diketahui, fidusia adalah penyerahan kepemilikkan atas suatu benda yang  didasarkan  dengan  kepercayaan,  sedangkan  benda  tetap  dalam  penguasaan pemilik  benda.  Penerbit,  lemabaga  pengelola  koletif,  pencipta,  pemilik  hak  cipta  dan penerima jaminan fidusia (seperti bank maupub lembaga keuangan) dilibatkan, apabila hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Lembaga keuangan merupakan mitra usaha bagi  pelaku  usaha  untuk  melakukan  kegiatan  pinjam  meminjam  yang  sering  disebut
1 Nur  Amelia  Pertiwi  dan  Sukirno,  “Pelaksanaan  Hak  Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia,” Notarius, Vol 12 No. 2, 2019, hal. 927
dengan  istilah  lending.  Fidusia  adalah  lembaga  di  Indonesia  yang  memberikan  kredit dan pinjaman kepada pelaku usaha.
Jaminan  fidusia  merupakan  jaminan  kebendaan  (materil),  artinyta  jaminan kebendaan, jaminan tersebut bersifat “materil” artinya memprioritaskan objek tertentu dan pada dasarnya mengikuti objek yang bersangkutan.
Jaminan Materiil menurut Sri SoedwiMasjchoen Sofwan:
“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang memiliki ciri-ciri yang hubungan langsung atas benda tertentu, dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun,  selalu  mengikuti  bendanya  dan  dapat  dialihkan.  Sedangkan,  jaminan imateriil  (perorangan)  merupakan  jaminan  yang  berhubungan  langsung  pada perorangan  tertentu,  hanya  dipertahankan  terhadap  debitur  terhadap  harta kekayaan debitur umumnya.”
Pengalihan kepemilikan yang dilakuka oleh pemberi fidusia sama kuatnya dengan perpindahana kepemilikan dalam perjanjian jual beli. Peralihan hak masih tunduk pada satu syarat jika pemberi fidusia wanprestasi (ingkar janji), jika dilihat dengan perjanjian jaminan  fidusia.  Demikian  pula  kredit  diberikan  kepada  “debitur”  berdasarkan “kepercayaan”  kreditur  terhadap  kemampuan  debitur  untuk  membayar.  Ini  dapat menyebabkan wanprestasi.
UU No. 28 Tahun 2014, Berdasarkan Pasal 16 menyebutkan:
1. Hak cipta mrupakan benda bergerak tidak nerwujud.
2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian, karena: a.  Pewarisan;  b.  Hibah;  c.  Wakaf;  e.  Perjanjian  tertulis;  f.  Sebab  lain  yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
4. Ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimna yang dimaksud  pada  ayat  (3)  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Hak  cipta  memiliki  nilai  ekonomis  dan  dapat  diubah  atau  dialihkan  baik seluruhnya,  Oleh  karena  itu  hak  cipta  dapat  dijadikan  jaminan  kredit.  Menurut ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut pasal 570 KUHPerdata tentang Hak Milik menyebutkan bahwa:
“Hak  milik  atas  benda  adalah  hak  untuk  menikmati  penggunaan  suatu  benda secara  bebas  dan  untuk  bertindak  bebas  atas  benda  itu  sepanjang  tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menentukan dan tidak mencampuri hak orang lain tanpa kekuasaan yang berhak menentukan dan tidak mencampuri hak orang lain tanpa  mengurangi  kemungkinan  dicabutnya  hak  itu  untuk  kepentingan  umum berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  dan  dengan  pembayaran  ganti rugi”.
Menurut  Abdul  Kadir  Muhammad,  hak  ekonomi  adalah  hak  yang  melekat  pada HKI,  yaitu  hak  untuk  memperoleh  manfaat  ekonomi  dari  kekayaan  intelektual.  HKI merupakan  benda  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  oleh  karena  itu  dapat  dikatakan sebagai hak ekonomi. 2
Problematika aturan lain yang muncul, ketika hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia,  menurut  aspek  procedural,  ketika  debitur  ingkar  janji  atau  melakukan wanprestasi dapat mengakibatkan penyitaan benda yang dijamin, dalam tersebut, objek berarti hak cipta. Jadi, apakah hak cipta dapat disita. 3 Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek  jaminan  fidusia  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  lama. Sementara itu, UU No. 28 Tahun 2014,  berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) menyatakan “Hak Cipta  dapat  dijadikan  sebagai  Obyek  Fidusia”.  Dengan  ini  dapat  memberikan  makna positif dan memberikan peluang investasi yang baik bagi penciptanya.
Dengan peraturan ini, pemegang hak cipta yang terlibat dalam perjanjian pokok seperti perjanjian hutang dapat  menjamin  karyanya  melalui  jaminan  fidusia.  Menurut perkembangan  sejarah,  fidusia  dimulai  dengan  suatu  perjanjian  berdasarkan kepercayaan.  Namun kepastian hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan para pihak.
Menurut Pasal 16 Ayat (3) yang menyatakan “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.” Peraturan tersebut, pencipta dapat menjamin ciptaanya. Namun
2 Erika Natalia Br Ginting dan Yetniwati, “Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam  Prespektif  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia,”Zaaken:  Journal  of  Civil  and  Business Law, Vol 1 No. 3, 2020, hal. 416.
3 Rany  Kartika  Sari,  “Hak  Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia,” Lex  Renaissance, Vol  1  No.  2, 2016, hal. 296.
pada kenyataannya, hal itu tidak mengakibatkan pencipta ciptaan praktis mendaftarkan ciptaanya sebagai objek jaminan fidusia.
Perjanjian  fidusia  merupakan  perjanjian  formil,  di  dasarkan  Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  bahwa  “Pembebanan  benda dengan  jaminan  Fidusia  dibuat  dengan  akta  notaris  dalam  bahasa  Indonesia  dan merupakan akta jaminan fidusia.”  Peraturan hukum perbankan sangat berkaita dengan pelaksanaan hak cipta dapat dijadikan objek fidusia serta praktis lembaga keuangan.
Indonesia pada saat ini, belum memiliki batasan penggunaan dari hak cipta untuk menjadi jaminan bagi lembaga pemberi pinjaman dan belum ada lembaga peniai yang mempunyai kemampuan untuk memberikan evaluasi ekonomi hakcipta. 4
Pengaturan pada Pasal 16 ayat (3) memerlukan penjabaran yang  rinci mengenai pengenaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Dalam hal, Hak Cipta apa saja yang dapat  dijaminkan.  Berkembangnya  Hak  Cipta  dengan  dibentuknya  Undang-Undang tentang Hak Cipta mampu memberikan perlindungan hukum kepada pencipta ciptaan, selain itu hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia.
Dengan  demikian,  mendemonstrasikan  hak  cipta  memiliki  manfaat  untuk pencipta  karya  berhak  cipta.  Salah satu contohnya  termasuk  hak cipta  lagu,  hasil  dari ciptaan  lagu  tersebut  dapat  dijadikan  jaminan  untuk  memperoleh  hutang.  Hak  cipta lagu diatur pada pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta.  Namun pada  kenyataanya  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 16 ayat  (3),  baik bank maupun bukan bank di Indonesia tidak pernah mempertunjukkan lagu hak cipta sebagai  objek  jaminan  fidusia, 5 ada  beberapa  kendala  pada  pelaksanaannya,  kendala- kendala  tersebut  timbul  karena  adanya  regulasi  yang  khusus  dalam  Undang-Undang hak cipta.
Mengingat  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  terkait  denga  hal  tersebut  terdapat ketidak jelasan norma dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  hak cipta yang menyatakan  “Hak cipta dapat dijadikan  sebagai  objek  jaminan fidusia”.  Mengenai  apa  yang  dijelaskan,  Hak  cipta  berguna  bagi  penciptakarya  berhak
4 Somi  Ramdani,  “Hak  Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia,” Aktualita, Vol 2 No. 1, 2019, hal. 284.
5 Komang Febri Berliana Mawarni, Ni Ketut Sari Adnyani, Si Ngurah Ardhya, “Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 3 No. 3, 2020, hal. 264.
cipta  salah  satunya  Hak  cipta  lagu,  karena  hasil  ciptaannya  dapat  dijadikan  jaminan dalam  memperoleh  hutang.  Namun  pada  kenyataannya  hak  cipta  belum  dipraktikkan sebagai objek jaminan fidusia baik dari bank maupun Non Bank di Indonesia.
Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  mengetahui  bagaimana  pembebanan  hak  cipta lagu  sebagai  objek  jaminan  fidusia  berdasarkan  perundang-undangan  dan  indikator objek  jaminan  fidusia  terhadap  hak  cipta  lagu  yang  dijaminkan  fidusia  sehingga  hak cipta  lagu  dapat  dipraktikkan  sebagai  jaminan  fidusia.  Dengan  judul  penelitian: PENJAMINAN  FIDUSIA  DENGAN  OBJEK  HAK  CIPTA  BERDASARKAN  PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA.
B. PEMBAHASAN
1. Pembebanan  Hak  Cipta  Lagu    Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia
Pengenaan  Hak  Cipta  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia  berdasarkan  kesepakatan yang  dibuat  oleh  Pencipta  dan  Pemegang  Hak  Cipta,  dengan  kreditur  berdasarkan kebebasan  berkontrak.  Perjanjian  mengikat  merupakan  perjanjian  yang  dibuat  antara para  pihak.  Oleh  karena  itu,  harus  dipatuhi  ( prinsip  pacta  sunt  servanda ).  Setelah  itu, kedua belah pihak (pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan kreditur) beritikad baik, dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama.
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undnag  Nomor  28  Tahun  2014  tantang  Hak  cipta menyatakan:
“Hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan asa deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”.
Hak  cipta  yang  bias  dijadikan  pembebanan  fidusi  dapat  digunakan  beberapa indikator sebagai agunan kredit, antara lain:
1. Hak cipta wajib telah tercatat di Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual kementrian hukum dan hak asasi manusia.
2. Hak cipta itu wajib memiliki estimasi nilai ekonomis yang bias dipertanggung jawabkan
3. Hak cipta tersebut telah dikelola lembaga manjemen kolektif, sehingga nilai royaltinya dapat diketahui
4. Sertifikat  hak  kekayaan  inteletual  telah  termasuk  pada  jenis  agunan  yang diperbolehkan dalam pembiyayaan kredit bank
5. Jika diperlukan, maka diberikan jaminan lain berupa personal guarantee atau borgtocht dari perusahaan yang menaungi sebiah karya cipta tersebut. 6
Namun  hal  tersebut  perlu  dijelaskan,  hak  cipta  bersifat  ekslusif  sangat  tidak mudah  dipertahankan.  Hak  milik  merupakan  hak  dari  hak  cipta  yamg  memiliki konsekuensi  bahwa  pencipta  mendapatkan  perlindungan  hukum  atau  perlindungan terhadap penggunaan hak cipta secara tidak sah tanpa izin pencipta.
Jika  penggunaan  hak  cipta  oleh  masyarakat  secara  bebas  tanpa  adanya  aturan maka hal tersebut, tidak adil untuk pencipta, dan sebaliknya apabila ciptaan tanpa batas waktu  oleh  pencipta  membawa  ketidakadilan  untuk  masyarakat.  Maka  dari  itulah, pemanfaatan atas ciptaan tersebut oleh pencipta tidak berlangsung selamanya. 7
Berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, menyatakan “hakcipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”. Benda yang timbul  dari  hasil  perdata  ( Burglijke  Vruchtewn) atau  hasil  dati  hubungan  tertentu merupakan benda bergerak tidak berwujud.
Pada Pasal 4 sampai Pasal 10 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,  yang  mengatur  tentang  Pengenaan  Jaminan  Fidusia.  Jaminan  Fidusia  adalah perjanjian  tambahan  dari  perjanjian  pokok  yang  mengakibatkan  adanya  suatu kewajiban untuk para pihak memenuhi suatu prestasi.
Permohonan  yang  dilakukan  secara  elekronik  atau  non-elektronik  dengan menggunakan  contoh  ciptaan,  hak  terkait  atau  penggantinya,  melampirkan  surat pernyataan kepemilikkan atas ciptaan, hak terkait dan membayar biaya. Mentri berhak melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut, setelah permohonan diajukan.
Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia, menyebutkan akta jaminan fidusia yang sekurang-kurangnya memuat:
6 Erika Natalina, Op.Cit, hal. 422.
7 Somi Ramdani, Op.Cit., hal. 286.
a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
d. Nilai Penjaminan
e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Dalam  pembuatan  akta,  notaris  menyaksikan  penandatanganan  yang  dilakukan dihadapannya  dan  membaca  akta  yang  telah  dibuat.  Akta  tersebut  merupakan  Akta Jaminan Fidusia atau  akta partij, yaitu akta yang dibuat di depan  ( ten overstan ) notaris. Akta jaminan fidusia tidak hanya harus dibuat dalam bentuk otentik, akta tersebut juga harus didaftarkan.
Berdasarkan  Pasal  6  huruf  a,  pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  tersebut  harus mencantumkan identitas Pemberi dan Penerima Fidusia, berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU  No.  42  Tahun  1999  menyatakan  bahwa:  “Pemberi  fidusia  adalah  orang perseorangan  atau  badan  hukum  yang  memiliki  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan fidusia.” Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: “Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau badan hukum  yang  mempunyai  piutang  yang  pembayarannya  dijamin  dengan  Jaminan Fidusia”.  yang  dimaksudkan  dengan  “Identitas”  dalam  Pasal  6  huruf  a  adalah  nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau domisili, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan pemberi dan penerima jaminan fidusia.
Berdasarkan  Pasal  6  huruf  b,  pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  memuat  data tentang  pokok-pokok  perjanjian  yang  dijamin  oleh  pemberi  fidusia,  yang  dimaksud dengan “data perjanjian pokok” adalah mengenai jenis-jenis perjanjian dan utang-utang yang dijamin oleh fidusia.
Berdasarkan  Pasal  6  huruf  c,  pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  memuat penjelasan  mengenai  obyek  yang  menjadi  Jaminan  Fidusia,  dengan  mengidentifikasi obyek  tersebut,  dan  menjelaskan  bukti  dari  kepemilikannya.  Benda-benda  dalam persediaan  yang  berubah  atau  tidak  tetap  merupakan  benda  yang  menjadi  obyek jaminan  fidusia.  Misalnya,  stok  bahan  baku,  barang  jadi,  atau  portofolio  perusahaan efek, penjelasan tentang jenis, merek, kualitas benda tertera dalam akta jaminan fidusia.
Dalam  pembuatan  akta  jaminan  fidusia,  notaris  perlu  menguraikan  secara  rinci dalam akta jaminan fidusia, terutama benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, nilai
jaminan  serta  nilai  benda  yang  menjadi  obyeknya  dari  jaminan  fidusia.  Karena  yang dijaminkan adalah hak tidak berwujud, bukan benda atau barang berwujud.
Terkait  dengan  perjanjian  fidusia, maka  suatu  karya/ciptaan  berhak  cipta dapat dijadikan  sebagai  objek  jaminan  fidusia.  Sebab,  Hak  Kebendaan  dan  Hak  Milik merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) yang didalam nya terdapat Hak Cipta.
Yang  dimaksud  Hak  Mutlak  dari  hak  kebendaan,  merupakan  hak  yang memberikan kekuasaan secara langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang serta pembatasan benda atau hak melekat pada suatu benda.  Menurut  Pasal  499  KUH  Perdata  adalah  setiap  barang  dan  segala  sesuatu dikuasai oleh hak milik.
Hak milik menurut pasal 570 KUHPerdata:
“Hak  milik  atas  benda  adalah  hak  untuk  menikmati  penggunaan  suatu  benda secara  bebas  dan  untuk  bertindak  bebas  atas  benda  itu  sepanjang  tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menentukan dan tidak mencampuri hak orang lain tanpa  mengurangi  kemungkinan  dicabutnya  hak  itu  untuk  kepentingan  umum berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  dan  dengan  pembayaran  ganti rugi.”
Sebelum  ciptaan suatu  lagu dijaminkan,  maka  lagu  tersebut  harus  tercatat  pada KEMENKUMHAM Republik Indonesia untuk dimasukkan da;am Daftar Umum Ciptaan, setelah  tercatat  dapat  kemudian  dikatakan  sebagai  milik  sah  Sang  Pencipta.  Hal tersebut, apabila hak cipta suatu lagu diajukan sebagai objek jaminan.
Setelah  ciptaan  didaftarkan,  untuk  memperoleh  hasil  ekonomis  dari  ciptaan tersebut  dan  mengatur  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  royalti,  harus  didaftarkan pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hak Cipta yang akan menjadi obyek Jaminan Fidusia telah  dicatat  dan memiliki  kepastian  hukum.  Oleh  karena  itu,  Jaminan  Fidusia harus didaftarkan terlebih dahulu pada Kantor Jaminan Fidusia.
Menurut Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “Barang yang dibebani  Jaminan  Fidusia  harus  didaftarkan,  dan  dalam  hal  benda  yang  dibebani Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewajiban tersebut tetap berlaku.”
Pencipta  lagu,  produser  rekaman,  penyanyi,  dan  pendistribusian  hasil  cetakan dari  rekaman  lagu    merupakan  pihak  yang  berkepentingan  dalam  sebuah  Hak  Cipta Lagu. Pencipta lagu memiliki hak ekonomi yaitu hak eksklusif.
Jika karya cipta suatu lagu dilakukan dengan baik, masih berupa melodi dengan atau  tanpa  lirik  yang  sudah  final,  maka  secara  otomatis  pencipta  lagu  memiliki  hak cipta, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak mengumumkan (performing rights) serta hak menggandakan (mechanical rights) atau sering disebut performance right ialah satu dari  sekumpulan  hak  yang  diperoleh  dari  kepemilikan  hak  cipta,  yang  memberikan kuasa  kepada  pemegang  hak  cipta  untuk  mengendalikan  pertunjukan  publik  dari sebuah lagu, hak-hak tersebut merupakan hak ekonomi. 8
Hak  yang  akan  disebarluaskan  dan  digandakan  oranglain  oleh  pengguna (user) atau  pemakai,  maka  pengguna (user) wajib  meminta  izin  dari  pencipta  ataupun pemegang  hak  cipta.  Umumnya,  permintaan  izin  itu  dapat  diwakilkan  oleh  badan pemungut royalti.  Badan  Pemungut  Royalti  tersebut merupakan  Lembaga Manajemen Koletif (LMK).
Berdasarkan  analisis  yang  telah  diuraikan  di  atas,  Hak  Cipta  dapat  dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, maka pengenaan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dirancang  oleh  pencipta  dan  pemegang  Hak  Cipta,  dengan  kreditur  atas  dasar kebebasan berkontrak. Suatu benda bergerak yang tidak berwujud, pembenanan suatu benda  dengan  jaminan  fidusia  dilakuakn  dengan  akta  notaris  yang  merupakan  akta jaminan fidusia.
Menurut Sri Mulyani, menjelaskan beberapa macam pendekatan yang digunakan untuk menilai kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia. Pendekatan pertama adalah pendekatan yang menyediakan kerangka memperkirakan nilai asset yang tidak berwujud  yang  setara  dengan  objek,  yang  disebut  dengan    pendekatan  pasar (market approach). Pendekatan kedua, pendekatan yang menyedikan kerangka kerja sistematis untuk  memperkirakan  nilai asset tidak  berwujud  atas  dasar  kapitalisasi  pendapatan ekonomi, yang disebut sebagai pendekatan pendapatan (Income approach) . Pendekatan ketiga, menyediakan kerangka kerja untuk memperkira asset tidak berwujud atas dasar
8 Somi Ramdani., Op.Cit., hal 289.
prinsip  ekonomi  subtuti  yang  setara  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  yang  disebut dengan pendekatan biaya (cost approach) . 9

## 2. Indikator Objek Jaminan Fidusia terhadap Hak Cipta Lagu Yang Dijaminkan Fidusia
Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek Jaminan  Fidusia,  tertera  dalam  Pasal  16  ayat  (3)  UU  No.  28 Tahun  2014  tentang  Hak Cipta,  yang  menyebutkan “Hak  Cipta  dapat  dijadikan sebagai Obyek  Jaminan  Fidusia”. Untuk menilai KI (Kekayaan Intelektual), ada model penilaian yang dikembangkan saat ini untuk dipertimbangkan.
Menurut  Sveiby,  ada  beberapa  jenis asset  intangible, adalah “employee competence,  internal  structure, dan external  sctructure. apaten,  konsep,  model,  dan sistem  komputer  dan  sistem  administrasi  termasuk internal  structure. Dengan  hal  ini, yng  termasuk asset  intangible adalah  Hak  Cipta  dan  Hak  Kekayaan  Intelektual,  dan termasuk pada internal structure sebuah perusahaan.” 10
Sedangkan  jaminan  fidusia  diatur  serta  dilindungi  Undang-Undang  Nomor  42 tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia.  Berdasarkan  pasal  1  angka  2  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:
“Jaminan  Fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggunan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  penerima  fidusia  terhadap kreditor lainnya.”
Pasal  1  angka  4  Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia menyebutkan:
“Benda  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  dimiliki  atau  dialihkan,  baik  yang berwujud maupun tidak berwujud, yang daftar maupun yang tidak terdaftar, yang
9 Lutfi Ulinnuha, “ Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, Journal Of Private and Commercial Law, Vol. 1,No. 1, 207, hal. 99.
10 Ibid, hal. 100
bergerak maupun  yang  tak  bergerak  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan atau hipotik.”
Berdasarkan  Pasal  503  KUHPerdata,  benda  dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu Benda Berwujud adalah benda yang dapat dilihat, diraba dengan panca indera, seperti kendaraan,  rumah,  dan  sejenisnya.  Benda  tidak  berwujud  yang  berdasarkan  Pasal  16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan “Hak Cipta adalah benda bergerak yang tidak berwujud.” Benda yang timbul dari hubungan tertentu atau akibat hukum  perdata (Burgelijke  Vruchten), semua  hak,  seperti  Hak  Merek,  Hak  Cipta,  Hak Paten dan sejenisnya merupakan benda bergerak tidak berwujud.
Dalam prakteknya, pemilik asli fidusia mengalihkan kepemilikan atas nama benda kepada pihak lain. Dalam penguasaannya, benda itu tetap menjadi milik pemilik aslinya. Dengan demikian, perkembangan Hak Cipta dengan lahirnya Undang-Undang Hak Cipta memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pencipta  suatu  ciptaan  yang  dilindungi  hak cipta.
Berdasarkan  Pasal  16  ayat (3) UU  No.  28 Tahun 2014,  meyebutkan   “Hak  Cipta dapat dijadikan sebagai obyek Jaminan Fidusia”. Menampilkan Hak Cipta berguna untuk pencipta karya berhak cipta, salah satunya Hak Cipta Lagu. Sebab, hasil ciptaannya bisa dijadikan jaminan dalam memperoleh utang.
Hak Cipta Lagu dilindungi dan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d.  terdapat pengertian dari lagu atau musik dalam Undang-Undang Hak Cipta. Suatu ciptaan yang utuh, meskipun terdiri dari unsur lagu atau melodi, puisi atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi, yang merupakan pengertian dari lagu atau musik. Yang diartikan utuh adalah lagu atau musik tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ciptaan yang dilindungi hak cipta. 11
Sebuah  karya  intelektual  sebagai  perwujudan  kualitas  dari  ras,  karsa,  serta kemampuan  pencipta  merupakan  lagu  yang  tercipta  pada  sarannya.  Penggunaan  atau User pada karya cipta lagu atau music menurut Husain Audah dibagi menjadi:
a. Mechanical Rights (hak memperbanyak),
merupakan pengusaha rekamanan (recording company).
b. Performing Right (hak mengumumkan),
11 Sulthon Miladiyanto, Op.Cit., hal. 8.
Merupakan badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersil ( broadcast , hotel, restoran, karaoke, diskotik, dll)
c. Printing Rights,
Merupakan badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi (melodi lagu) maupun liriknya untuk keperluan komersil.
d. Synchronizatio Rights,
Merupakan pelaku yang menggabungkan karya cipta musik (audio) ke dalam gambar/film (visual) untuk kepentingan komersil.
Ada 2 nilai lagu yaitu nilai komersial dan nilai non-komersial, nilai yang komersial merupakan suatu  hal  yang memungkinkan seseorang  untuk  menarik  keuntungan  dari produk  pencipta  dengan  cara  diperdagangkan.  Sedangkan,  nilai  non-komersial merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara pribadi ataupun badan yang tidak  untuk  mendapatkan  suatu  keuntungan,  dengan  secara  langsung  maupun  tidak langsung atau tidak diperdagangkan.
Di  Indonesia,  dalam  upaya  perlindungannya  berdirinya  suatu    lembaga,  untuk mengumpulkan banyaknya royalty bagi para pencipta lagu yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (collecting  society) .  Keberadaan  Lembaga  Manajemen  Kolektif  (LMK)  diatur dalam  Pasal  1  angka  22,    Pasal  87  sampai  dengan  Pasal  91  Undang-Undang  No.  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Berdasarkan  Pasal  1 angka  22 Undang-Undang  No.  28 Tahun  2014 tentang  Hak Cipta, menyatakan bahwa:
“Lembaga  Manajemen  Kolektif  adalah  insitusi  yang  berbentuk  badan  hukum nirlaba  yang  diberi  kuasa  oleh  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  dan/atau  pemilik Hak  Cipta  terkait  guna  mengelola  hak  ekonominya  dalam  bentuk  menghimpun dan mendistribusikan royalti.”
Secara  komersial,  penggunaan  lagu  ini  tidak  dianggap  sebagai  pelanggaran  Hak Cipta,  apabila  pengguna  lagu  tersebut  memenuhi  kewajiban  sesuai  dengan  perjanjian pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar royalti lagu, menurut Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Mengenai  ketentuan  royalti  tersebut  hanya  dilakukan  pengguna (user) dan pemegang  hak cipta melalui  LMK. Dalam  Undang-Undang No.  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta,  LMK memiliki  peran  perantara,  antara pengguna (user) dan  pemegang  hak
cipta  dalam  memberikan  izin  lisensi  pada  pengguna  hak  cipta  serta  pengguna (user) wajib membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait. 12
Jumlah yang harus dibayar untuk penggunaan properti, seperti paten, hak cipta, atau  sumber  daya  alam  yang  disebut  sebagai  royalti.  Misalnya,  penulis  memperoleh royalti ketika karyanya diproduksi atau dijual, penulis mendapat royalti ketika bukunya terjual. 13 Dengan  hal  itu,  maka  diperlukannya  Lembaga  Manajemen  Koletif. Didirikannya  LMKN  (Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional)  untuk  menangani pengumpulan  royalti  di  Indonesia  merupakan  amanah  dari  Undang-Undang  No.  28 Tahun 2014.
Menurut Pasal 1  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 36 Tahun 2018  tentang  Tata  Cara  Permohonan  dan  Penerbitan  Izin  Operasional  serta  Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif menyatakan:
“Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  (LMKN)  adalah  lembaga  bantuan pemerintah  non-APBD yang memiliki  kewenangan  atribusi  dari Undang-Undang Hak  Cipta  untuk  menghimpun,  memungut,  dan  membagikan  royalti  serta mengurus kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan / atau musik.”
Direktorat jenderal kekayaan intelektual (DJKI) kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia dan lembaga manjemen kolektif nasional serta 8 lembaga manajemen kolektif seperti  KCI,  WAMI,  RAI,  SELMI,  PAPPRI,  ARDI,  ARMINDO  dan  SMI  menyepakati pengumpulan royalty musik sistem satu atap.
Untuk meminimalisir pelanggaran dalam mengumumkan atau menyiarkan tanpa seizin pemiliknya di Indonesia, selain dilakukan oleh instansi pemerintah dan penegak hukum, juga dilakukan KCI.
Badan  hukum  nirlaba  atau  berbentuk  yayasan  yang  menjadi  pengelolaan  hak eksklusif dari pencipta musik dan lagu, didalam ataupun di luar negeri, terutama yang sangat berkaitan dengan hak ekonomi untuk mempublikasikan karya cipta musik dan lagu, tanpa kecuali untuk pemberian izin atau izin pengumuman terhadap semua pihak
12 I  Gusti,  Ngurah  Bayu  Pradana, “Peranan  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Pembayaran  Royalti Cover Lagu Di Youtube” , Jurnal Kertha Negara, Vol.9 No.4, 2021 hal. 246.
13 Sulthon Miladiyanto, loc. Cit. Hal. 8.
yang  menggunakannya  dalam  usaha  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  komersial  dan atau digunakan untuk yang terkait dengan komersial, sebut dengan KCI.
Menurut  Komang  Febri  Mawarni,  Ni  Ketut  Sari  Adnyani,  si  Ngurah,  Ardhya, penjaminan  hak  cipta  lagu  sebagai  objek  jaminan  oleh  bank  ada  beberapa  jenis indikator yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:
1. Mempunyai Nilai Ekonomis
Indikator  terpenting  sebelum  dijaminkannya  suatu  jaminan  kebendaan,  karena kebendaan  tersebut  dapat  diuangkan.  Oleh  sebab  itu,  kebendaan  yang  dijaminkan wajib memiliki nili ekonomis.
Karya  ciptaan  suatu  musik  atau  lagu  yang  dijadikan  objek  jaminan  fidusia,  untuk menghitung,  tentunya  pihak  bank  dalam  memberikan  pinjaman  atau  kredit  yang melihat beberapa hal yaitu:
a) Sering atau tidaknya  ciptaan lagu tersebut dimainkan (performing rights).
b) Seberapa  larisnya  hasil  ciptaan  Lagu  itu  dimainkan,  pada  dunia  hiburan  serta kanal musik digital seperti: Joox, Spotify, iTunes dan lainnya.
c) Perhitungan jumlah pencairan di situs website seperti google, youtobe.
d) Popularitas yang dimiliki dari pihak pencipta lagu.
2. Tercatat  pada  Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual  serta  sesuai  Ketentuan  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia.  Hak  Cipta  Lagu    yang  diajukan  sebagai  objek  Jaminan Fidusia, yang sebelumnya telah terdaftar pada KEMENKUMHAM Republik Indonesia serta Dikrektoral Jendral HKI untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.
3. Masih dalam masa perlindungan, ciptaan lagu itu berada dalam perlindungan untuk dimasukkan pada daftar umum ciptaan.
4. Milik Pribadi
Menurut Fuady prinsip benda Jaminan Fidusia, benda tersebut haruslah suatu benda milik pemberi fidusia, bukan benda yang berada pada status kepemilikkan oranglain. Sebab, barang yang menguasai benda tersebutakan dianggap sebagai pemiliknya.
5. Dapat Beralih atau dialihkan
Bank  tentunya  dapat  dialihkan  dengan  seluruhnya  ataupun  sebagian,  apabila  hak cipta suatu lagu akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini tersebut sesuai dengan  Pasal  1  Angka  4  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  jaminan fidusia  “Pemindahan  hak  cipta  lagu  harus  dilakukan  secara  jelas  dan  tertulis  baik
dengan atau tanpa akta notaris”, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 16 ayat  (2)  Undang-Undang  Hak  cipta  jo  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  Undang- Undang jaminan Fidusia. 14
Berdasarkan  analisis  yang  telah  diuraikan  di  atas,  hak  cipta  sebagai  benda bergerak  yang  tidak  berwujud  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  fidusia,  setelah ciptaan lagu yang dilindungi hak cipta tersebut dicatat. Maka, untuk memperoleh hasil ekonomi dari penciptaan, sebaiknya karya cipta lagu tersebut didaftarkan ke Lembaga Manajemen  Kolektif.  Lembaga  yang  dikenal  untuk  memungut  royalti  dan  mempunyai peran  perantara  peran  perantara  antar  pengguna (user) serta  pemegang  hak  cipta dalam  memberikan  izin  lisensi  pada  pengguna  hak  cipta  serta  pengguna (user) yang wajib membayar royalti kepada hak cipta yang terkait adalah LMK.

## C. KESIMPULAN
Hak  cipta  merupakan  banda  bergerak  yang  tidak  berwujud  sehungga  dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hak cipta atas suatu lagu bisa dibebani agunan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, karena hak cipta lagu ialah benda bergerak tidak berwujud. Namun, hak cipta lagu yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah ciptaan lagu yang mempunyai nilai ekonomis.  Nilai  tersebut  dilihat  dari  banyaknya  royalty  yang  diperoleh  sang  pencipta dari ciptaanya tersebut.
Royalti  bisa  diperhitungkan  sesuai  perolehan  yang  didapat,  melalui Rerforming Rights serta Mechanical  Rights. jumlah  yang  wajib  dibayarkan  untuk  penggunaan properti,  seperti  hak  paten,  hak  cipta  atau  sumber  alam  merupakan  pengertian  dari royalti. Didirikannya  LMKN (Lembaga  Manajemen  Kolektif Nasional)  serta 8  Lembaga Manajemen Kolektif lainnya, meliputi: KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO serta SMI untuk pemungutan royalti musik sistem satu pintu merupakan amanah dari Undang-Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.
Indikator lagu yang dipersyaratkan oleh Pihak Bank yang wajib dipenuhi sebagai objek Jaminan Fidusia adalah:
1. Suatu objek jaminan tersebut wajib memiliki suatu nilai ekonomis
14 Komang Febriana, Op.Cit, hal. 266.
2. Terdaftar pada dirjen hak kekayaan intelektual serta kementrian hukum dan hak  asasi  manusia,  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  42 tahun 1999 jaminan fidusia.
3. Dalam  masa  perlindungan  untuk  dimasukkan  pada  daftar  umum  ciptaan serta dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
4. Prinsip  benda  jaminan  fidusia,  maka  objek  yang  dijadikan  sebagai  jaminan adalah  benda  tersebut  haruslah  benda  milik  pemberi  fidusia,  bukan  benda yang status kepemilikan orang lain
5. Hak  cipta  suatu  lagu  tersebur  dapat  beralih  atau  dialihkan  secara keseluruhan maupun sebagian.

## D. DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Hasbullah,Farieda  Husni. Hak  Kebendaan  Perdata,  Hak-Hak  yang  memiliki  kenikmatan Jilid I, Jakarta Selatan:Ind hill-Co, 2002.
Hidayah, Khoirul. Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press, 2017.
HS,  Salim. Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di  Indonesia. Jakarta:PT  RajaGrafindo Persada, 2014.
Hutagalung,  Sophar  Maru. Hak  Cipta  Kedudukan  dan  Perannya  dalam  Pembangunan, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Muthmainah,  Aulia. Aspek  Hukum  Dagang  dan  Pelaksanaannya  Di  Indonesia.
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2016.
Nasution,  Bahder  Johan. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum. Bandung:CV.  Mandar  Maju, 2018, hal 92.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung:PT. Citra Aditya, 2014.
Saidin, OK. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003. Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan. Bandung:PT Citra Aditya Bakti,
2002.
Setiawan,  I  Ketut  Oka  Setiawan. Hukum  Perorangan  dan  Kebendaan. Jakarta:Sinar Grafika, 2016.
Suryahartati,  Dwi. Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  kekayaan  Intelektual  Di  Perguruan Tinggi (Peradaban Kreatifitas dan Komersialisasi). Jambi: Salim Media Indonesia,
2019.
Sutedi, Adrian. Hak Atas Kekayaann Intelektual. Jakarta:Sinar Grafika, 2016.
Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan dan Keperdataan. Jakarta:Sinar Grafika, 2009.
_______________. Hukum Kebendaan. Jakarta:Sinar Grafika, 2013.

## UNDANG-UNDANG
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (Buku II) tentang Kebendaan.
Republik Indonesia, Undang-UndangTentang Hak Cipta, UU Nomor 28  Tahun 2014. ____________, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 42 Tahun 1999.
____________, Undang-Undang  Tentang    Tata  Cara  Permohonan  dan  Penerbitan  Izin Operasional  Serta  Evaluasi  Lembaga  Manajemen  Koletif. PERMENKUMHAM Nomor 36 Tahun 2018.

## JURNAL
Djojorahardjo,  Rommy  Haryono.“Mewujudkan  Aspek  Keadilan  Dalam  Putusan  Hukum Di Peradilan Perdata”, Jurnal Media Hukum Peradilan, Vol 5 No. 1, 2019.
Ginting, Erika Natalia Br dan Yetniwati. “Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Zaaken: Journal of Civil and Business Law, Vol 1 No. 3, 2020.
Handayani,WidyaMarthauli.  “Keberlakuan  Hukum  Hak  Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,”
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 2. 2019
Lombogia,  Resty  Femi.  “Perkembangan  Lembaga  Jaminan  Fidusia  Di  Indonesia”, Lex Privatum, Vol.1 No. 4, 2013.
Mawarni, Komang Febri Berliana, dkk.  “Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia  Ditinjau  Dari  Pasal  16  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta,”  Jurnal  Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan  Ganesha, Vol 3 No. 3, 2020.
Miladiyanto, Sulthon. “Royalti Musik/Lagu  Untuk Kepentingan Komerisal Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik”, Rechtldee Jurnal Hukum, Vol 10 No. 1, 2015. Nola,  Luthvi  Febryka.“Upaya  Perlindungan  Hukum  Secara  Terpadu  Bagi  Tenaga  Kerja Indonesia (TKI)“, Jurnal Negara Hukum, Vo. 7, No. 1, 2016.
Pertiwi,  Nur  Amelia  dan  Sukirno.“Pelaksanaan  Hak  Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan Fidusia,” Notarius, Vol 12 No. 2, 2019.
Pradana,  I  Gusti,  Ngurah  Bayu.“Peranan  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube”, Jurnal Kertha Negara, Vol.9 No.4, 2021.
Ramdani,  Somi.  “Hak  Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia,” Aktualita, Vol 2 No. 1, 2019.
Sari,  Rany  Kartika.  “Hak  Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia”, Lex  Renaissance, Vol  1 No. 2, 2016.
Ulinnuha,  Lutfi.  “Penggunaan  Hak  Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia”, Journal  Of Private and Commercial Law, Vol. 1 No. 1, 2017.