Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## ANALISIS YURIDIS TENTANG TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA ALASAN PEMAAF DALAM KASUS PENGANIAYAAN BEGAL KARENA MEMBELA DIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)
Hadi Putra Permana, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: hadiputrapermana@gmail.com , sugi.hartono@undiksha.ac.id , sari.adnyani@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai tidak dipertimbangkannya alasan pemaaf pada kasus penganiayaan begal yang dilakukan karena membela diri pada Putusan No.01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, serta (2) mengetahui dan menganalisa bentuk kesalahan pada kasus  penganiayaan  begal  pada  Putusan  No.01/Pid.Sus/2020/PN.Kpn.  Jenis  penelitian  yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statute  approach, dan pendekatan  kasus (case  approach ).  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  studi  kepustakaan  ( library  research )  yang  nantinya  bahan hukum tersebut di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Majelis Hakim tidak menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku,  baik  sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan 1 tahun pembinaan  di  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  karena  terdakwa  masih  dibawah  umur.(2) Dalam  putusan  tersebut  bentuk  kesalahan  Anak  termasuk  dalam  kesengajaan  dengan  sadar kemungkian.  Kesengajaan  dengan  sadar  kemungkinan  artinya  apabila  dengan  dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan timbul akibat lain.
Kata Kunci : Alasan pemaaf, Pembelaan terpaksa ( noodweer ), pertimbangan hakim, kesalahan.

## Abstract
This study aims to (1) study and analyze the reasons for not considering forgiveness in cases of begal abuse committed because of self-defense in Decision No.01 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.Kpn, and (2) knowing and analyzing the form of error in the case of begal abuse in Decision No.01 / Pid.Sus / 2020 / PN.Kpn. The type of research used is the type of normative legal research, so the type of approach used in this research is the statute approach and the case approach. Sources of legal  materials  used  are  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials.  The  technique  of collecting  legal  materials  used  in  this  research  is  thetechnique,library  researchwhich  later  the legal materials will be analyzed qualitatively. (1) The Panel of Judges did not find anything that could erase the criminal responsibility of the perpetrator, either as a justification or an excuse for forgiveness. So that the Panel of Judges gave a verdict of 1 year of guidance at the Child Welfare Institution because the defendant was still a minor. (2) In this verdict, the form of the child's guilt was deliberately conscious of the possibility. Deliberately aware of the possibility means that if an action  is  carried  out  or  an  intended  result  occurs,  it  is  realized  that  there  are  other  possible consequences.
Keywords : Reason for forgiveness, forced defense (noodweer), judge's consideration, error.

## PENDAHULUAN
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)  adalah  sumber  pokok  hukum  pidana
materiil,  yang  memuat  tentang  aturan  hukum pidana  dan  rumusan-rumusan  tindak  pidana tertentu,  mengenai  aturan  umum  dimuat  dalam
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
buku I, buku II mengatur tentang kejahatan dan buku  III  adalah  tentang  pelanggaran.  Dalam buku II KUHP ini mengatur tentang perbuatan- perbuatan  tertentu  yang  dilarang  untuk dilakukan  orang  yang  disertai  ancaman  pidana tertentu  bagi  siapa  yang  melakukan  perbuatan yang  menjadi  larangan  tersebut.  (Utoyo.  2013. Vol.8 No.2).
Yang  menjadi  dasar  pokok  dalam menjatuhi  pidana  pada  orang  yang  telah melakukan  perbuatan  pidana  adalah  asas  tiada pidana tanpa kesalahan. Dari asas tersebut dapat dipahami  bahwa  kesalahan  menjadi  salah  satu unsur  pertanggungjawaban  pidana  dari  suatu subjek  hukum  pidana.  Artinya,  seseorang  yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.
Kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban  dan  juga  merupakan keadaan  jiwa  dari  si  pembuat  dan  hubungan batin  antara  si  pembuat  dan  perbuatannya. Mengenai  keadaan  jiwa  dari  seseorang  yang melakukan  perbuatan,  lazim  disebut  sebagai kemampuan  bertanggung  jawab,  sedangkan hubungan  batin  antara  si  pembuat  dan perbuatannya  itu  merupakan  kesengajaan, kealpaan,  serta  alasan  pemaaf.  Dengan demikian,  untuk  menentukan  adanya  kesalahan harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya:
a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipelaku
b. Perbuatan  tersebut  berupa  kesengajaan ( dolus ) atau kealpaan ( culpa )
c. Tidak  adanya  alasan  penghapusan kesalahan  atau  tidak  adanya  alasan pemaaf
Ketiga  unsur  ini  merupakan  satu  kesatuan yang  tidak  bisa  dipisahkan  antara  satu  dengan yang  lain,  karena  unsur  yang  satu  bergantung pada  unsur  yang  lain.  Pembelaan  terpaksa ( noodweer ) memiliki persamaan dengan pembelaan terpaksa melampaui batas ( noodweer exces ),  yaitu  keduanya  mensyaratkan  adanya serangan  yang  melawan  hukum,  hal  yang dibelasama yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan  harta  benda,  baik  dari  diri  sendiri  maupun orang  lain.  Yang  menjadi  perbedaan  adalah (Hamzah, 2008: 159-160) :
1. Pembelaan  terpaksa  melampaui  batas ( noodweer
exces ), perbuatannya melampaui  batas  karena  kegoncangan
jiwa  yang  hebat.  Oleh  karena  itu  maka perbuatan  membela  diri  melampaui batas  itu  tetap  dikatakan  melawan hukum,  hanya  saja  orangnya  tidak dipidana  karena  adanya  keguncangan jiwa  yang  hebat  yang  membuat pembelaan  terpaksa  melampaui  batas tersebut menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa ( noodweer ) merupakan  dasar  pembenar,  karena tidak melawan hukum.
Ketentuan  pidana  seperti  ini  telah  diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, apabila kepentingan-kepentingan  hukum  tertentu  dari seseorang  itu  mendapat  serangan  secara melawan  hukum  dari  orang  lain,  maka  pada dasarnya  dapat  dibenarkan  untuk  melakukan sesuatu pembelaan (Akbar, 2016: 13).
Suatu  perbuatan  pidana  memang  tidak hanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa,  namun anak  juga  turut  andil  dalam  melakukan  suatu kejahatan  yang  tidak  kalah  dengan  perbuatan yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa,  memang disayangkan bahwa pelaku kriminalitas dilakukan  oleh  anak,  karena  masa  anak merupakan  masa  dimana  anak  untuk  bermain dan menuntut ilmu tapi pada kenyataannya anak zaman  sekarang  tidak  kalah  bersaing  dengan orang  dewasa  dalam  melakukan  tindak  pidana, namun Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan  oleh  orang  dewasa  dan  yang dilakukan  oleh  anak,  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  lebih  diringankan  karena anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa (Ariani.2020.Vol.19.No.2:144-136).
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  dikenal  adanya  alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan  seorang  yang  melakukan perbuatan  yang  seharusnya  telah  memenuhi rumusan  delik,  tetapi  tidak  dipidana.  Salah satunya  alasan  pemaaf,  yaitu  alasan  yang menghapuskan kesalahan pelaku. Jadi walaupun perbuatannya  terbukti  melanggar  undang- undang,  karena  alasan  pemaaf  si  pelaku  tidak dipidana,  artinya    perbuatannya  tersebut  tetap melawan  hukum,  namun  karena  hilang  atau hapusnya  kesalahan  pada  diri  si  pelaku  maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.  Contohnya,  seorang anak  yang  menganiaya  temannya  hingga
mengalami  luka  berat,  dalam  hal  ini  jelas-jelas perbutaannya  tersebut  melawan  hukum,  namun karena  alasan  pemaaf  inilah  perbuatannya dimaafkan.
Yang  menjadi  dasar  alasan  pemaaf, diantaranya:
1. Ketidakmampuan bertanggungjawab, pada  Pasal  44  ayat  (1)  KUHP  yang menyatakan:
“Barang  siapa  yang  melakukan  perbuatan yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan kepadanya  karena  jiwanya  cacat  dalam pertumbuhannya  atau  terganggu  karenya penyakit, tidak dipidana”
2. Pembelaan  terpaksa  yang  melampaui batas,  pada  Pasal  49  ayat  (2)  KUHP yang menyatakan:
“Pembelaan  terpaksa  yang  melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan  jiwa  yang  hebat  karena  serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”
3. Hal  menjalankan  perintah  jabatan  yang tidak  sah  dengan  itikad  baik,  pasal  51 ayat (2) KUHP yang menyatakan:
“Perintah  jabatan  tanpa  wewenang  tidak menyebabkan  hapusnya  pidana  kecuali  jika yang  diperintah,  dengan  iktikad  baik  mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya  termasuk  dalam  lingkungan pekerjaannya”
Berkaitan dengan hal di atas, terdapat kasus yang  terkait  dengan  pembunuhan  yang dilakukan  untuk  membela  diri,  salah  satunya adalah kasus pembunuhan begal di Malang yang pelakunya  merupakan  anak  dibawah  umur, pelaku nekat membunuh korban (begal) tersebut karena ingin membela diri ketika begal tersebut ingin  bersetubuh  dengan  pacar  pelaku  anak. Kasus pembunuhan begal oleh pelaku anak yang terjadi  di  Kabupaten  Malang  pada  tahun  2019 lalu  dilakukan  oleh  terdakwa  Zainul  Afandik (yang  selanjutnya  disingkat  ZA)  terhadap korban  Misna  (Hal  3  dari  36  Putusan  Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn).
Kasus  ini  bermula  ketika  ZA  sedang mengendarai  sepeda  motor  bersama  pacar, tepatnya  di  lokasi  taman  tebu  Serangan,  Desa Gondanglegi  Kulon,  Kab  Malang,  tiba-tiba motor  yang  dikendarai  oleh  ZA  dan  pacar didekati  oleh  motor  korban  Misna  dan  saksi Mamat  setelah  itu  korban  Misna  meminta  ZA
untuk  memberhentikan  motornya,  setelah berhasil memberhentikan motor ZA lalu korban Misna meminta HP yang dibawa ZA dan pacar, namun  hanya  ZA  yang  memberikan  hpnya  dan korban Misna tetap meminta hp milik pacar ZA, karna  pacar  ZA  tetap  tidak  mau  memberikan hpnya  korban  Misna  menawarkan  untuk  dapat bersetubuh  dengan  pacar  ZA  sebagai  ganti  jika hpnya  tetap  tidak  mau  diserahkan,  pacar  ZA menolak  dan  menawarkan  sejumlah  uang kepada  korban  Misna,  namun  korban  Misna menolak  dan  tetap  meminta  untuk  bersetubuh dengan  pacar  ZA,  karena  emosi  lalu  ZA mengambil  pisau  di  dalam  jok  motornya  dan menusukkan  pisau  tersebut  tepat  didada  korban Misna  hingga  meninggal  dunia  (Hal  3  dari  36
Putusan Nomor 01/Pid.Sus-
Anak/2020/PN.Kpn).
Dari uraian kronologi kasus di atas, bahwa korban  meninggal  akibat  pendarahan  dari  luka tusuk  yang  tepat  di  dada  kanannya.  Dalam  isi putusan  tersebut  terdakwa  dinyatakan  bersalah karena melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur  dan diancam pidana dalam pasal  351  (3)  KUHP,  dan  menjatuhkan  pidana “Pembinaan  dalam  Lembaga”  di  Lembaga Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  Darul Aitam  di  Kabupaten  Malang  selama  1  (satu) tahun. Dalam hal ini pelaku merupakan anak di bawah  umur  yang  seharusnya  alasan  pemaaf dapat  dijadikan  pembelaan  pelaku  terhadap tuntutan  dari  perbuatan  pidana  yang  telah dilakukannya, sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi pelaku dari ancaman hukuman.
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan  di  atas,  maka  perlu  dilakukan analisis  lebih  mendalam  terhadap  sejauh  mana alasan pemaaf diterapkan pada kasus penganiayaan  begal  karena  membela  diri.  Oleh karena  itu,  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai,
“Analisis
Yuridis tentang Tidak
Dipertimbangkannya  Alasan  Pemaaf  dalam Kasus  Penganiayaan  Begal  karena  Membela Diri  (  Studi  Putusan  Nomor  01/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Kpn)”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan ini penelitian hukum normatif dengan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
melakukan pendekatan Undang-Undang (statute approach, dan  pendekatan  kasus (case approach ).  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan bahan  hukum  yang  dilakukan  adalah  teknik studi dokumen yaitu dalam  pengumpulan bahan hukum  terhadap  sumber  kepustakaan  yang relevan  dengan  permasalahan  yang  dibahas dengan  cara  membaca  dan  mencatat  melalui sistem  kartu (card  system) untuk  memudahkan dalam  menganalisis  permasalahan. Bahan hukum  yang  diperoleh  dalam  penelitian selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan  yang  dikaji  secara  yuridis kualitatif,  dan  deskripsi  itu  dilakukan  terhadap isi  maupun  struktur  hukum  positif. Bahan hukum  yang  telah  terkumpul,  kemudian dianalisis  dengan  teknik  deskriptif  yaitu memaparkan hasil analisis bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam Penjatuhan  Putusan  Nomor  01/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Kpn
Tindakan  mengadili  merupakan  persoalan terpenting  dan  merupakan  pusat  dari  sistem peradilan  pidana.  Dikatakan  demikian,  karena pada  tahap  ini  diputuskan  apakah  terdakwa dipandang  bersalah  dan  karenanya  dipidana, atau  tidak  bersalah  dan  oleh  karenanya dilepaskan  dari  segala  tuntutan.  Hakim  dalam memutus  suatu  perkara  memerlukan  berbagai pertimbangan. (Syamsu: 2018: 2).
Pertimbangan  hakim  merupakan  hal  yang menjadi  dasar  yang  dipertimbangkan  hakim sebelum memutus suatu perkara. Dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan bertugas mempertimbangkan  secara  seimbang  antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pembuat tindak  pidana  sebagai  dasar  dalam  penjatuhan tindak  pidana.  Di  satu  sisi,  tindak  pidana menegaskan  kepentingan  hukum  masyarakat yang hendak dilindungi oleh norma hukum.
Disisi lain,
kesalahan
dan pertanggungjawaban pidana menekankan kepada  kewajiban  hukum  yang  didasarkan  atas keadaan  tertentu  dari  si  pembuat  tindak  pidana
(Syamsu: 2018: 2). Adapun macam-macam alat bukti  menurut  Pasal  184  KUHAP,  diantaranya keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
Alat  bukti  merupakan  suatu  yang  ada kaitannya  dengan  suatu  perbuatan,  dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan  sebagai  bahan  dalam  pembuktian guna  menimbulkan  keyakinan  hakim  atas kebenaran  adanya  suatu  tindak  pidana  yang telah  dilakukan  oleh  terdakwa.  Seorang  hakim merupakan  pejabat  peradilan  Negara  yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili  suatu  perkara  yang  dihadapkan kepadanya,  yang  tujuannya  adalah  untuk mewujudkan  keadilan  substantif.  Pemaknaan keadilan  dan  kepastian  hukum  muncul  dari perbedaan  dalam  menafsirkan  apa  keadilan  dan kepastian  hukum  itu.  Dalam  menentukan  suatu putusan  penghapusan  pidana  terkait  dengan tindak  pidana  penganiayaan  yang  berakibat matinya  orang  karena  pembelaan  terpaksa sehingga  terdakwa  dapat  lepas  dari  segala tuntutan  hukum  karena  terdapat  keadaan- keadaan  yang  istimewa  yang  menyebabkan terdakwa  tidak  dapat  dipidana  (Mawey, Vol.V,2016: 83).
Adapun  putusan  yang  temukan  mengenai suatu pembelaan terpaksa yaitu Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.  Posisi  kasus pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-
Anak/2020/PN.Kpn,  pada  kasus  ini  terdakwa anak bernama Zainul Afandik (yang selanjutnya disingkat  ZA)  terhadap  korban  Misna  (begal). Kasus  ini  bermula  ketika  ZA  sedang mengendarai  sepeda  motor  bersama  pacar, tepatnya  di  lokasi  taman  tebu  Serangan,  Desa Gondanglegi  Kulon,  Kab  Malang,  tiba-tiba motor  yang  dikendarai  oleh  ZA  dan  pacar didekati  oleh  motor  korban  Misna  dan  saksi Mamat  setelah  itu  korban  Misna  meminta  ZA untuk  memberhentikan  motornya,  setelah berhasil memberhentikan motor ZA lalu korban Misna meminta HP yang dibawa ZA dan pacar, namun  hanya  ZA  yang  memberikan  hpnya  dan korban Misna tetap meminta hp milik pacar ZA, karna  pacar  ZA  tetap  tidak  mau  memberikan hpnya  korban  Misna  meminta  untuk  dapat bersetubuh  dengan  pacar  ZA  sebagai  ganti  jika hpnya  tetap  tidak  mau  diserahkan,  pacar  ZA menolak  dan  menawarkan  sejumlah  uang
kepada  korban  Misna,  namun  korban  Misna menolak  dan  tetap  meminta  untuk  bersetubuh dengan pacar ZA, selagi korban Misna dan saksi Mamat  berdiskusi  ,  ZA  mengambil  pisau didalam  jok  motornya,  setelah  selesai  diskusi korban  Misna  tetap  meminta  untuk  bersetubuh dengan  pacar  korban,  lalu  ZA  menusukkan pisau  tepat  didada  korban  Misna  hingga meninggal dunia.
Namun  atas  kejadian  tersebut  terdakwa anak  atau  ZA  malah  dikenai  hukuman  karena telah  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan terhadap  korban  Misna,  padahal  ZA  tidak bermaksud untuk membunuh korban Misna.
Dari  kronologi  diatas  Penuntut  Umum mengajukan  barang  bukti  berupa:  1  (satu)  baju jumper warna hitam, 1 (satu) celana jeans warna biru,  1  (satu)  sarung  warna  hitam,  1  (satu) pasang  sandal  swallow  warna  putih,  1  (satu) senter  warna  hitam,  1  (satu)  sepeda  motor Honda  Vario  No.  Pol.  N-4604-IV  dan  1  (satu) pisau.
Hakim  memberikan  pertimbangan  bahwa tujuan  anak  melakukan  penusukan  terhadap korban Misna hanya untuk membuat korban dan saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta  tidak  mengganggu  teman  perempuannya maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Anak  tidak mempunyai  niat  atau  menginginkan  kematian korban  (unsur  dengan  sengaja  tidak  terpenuhi). Pelaku  Anak  tidak  mempunyai  niat  atau menginginkan  kematian  korban  maka  unsur dengan  sengaja  tidak  terpenuhi,  dalam  sub unsur-sub unsur yang terdapat pada unsur kedua berbentuk kumulatif maka apabila salah satu sub unsur  tidak  terpenuhi  maka  unsur  kedua  tidak terpenuhi,  oleh  karena  dakwaan  primair  tidak terbukti,  maka    Hakim  menyatakan  Anak dibebaskan  dari  dakwaan  primair  tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan  subsidair,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal    338  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana,  yang  unsur-unsurnya  adalah  sebagai berikut:
1. Unsur barang siapa.
2. Unsur  dengan  sengaja  menghilangkan nyawa orang lain.
Unsur-unsur  dakwaan  kesatu  primair mempunyai  kesamaan  dengan  dakwaan  kesatu subsidair,  dalam  unsur  barang  siapa  dan  unsur
dengan  sengaja  menghilangkan  nyawa  orang lain,  oleh  karena  unsur  dengan  sengaja menghilangkan  nyawa  orang  lain  tidak terpenuhi  dalam  dakwaan  kesatu  primair,  maka dengan  sendirinya  unsur  dengan  sengaja menghilangkan  nyawa  orang  lain  dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi, maka Hakim  menyatakan  Anak  dibebaskan  dari dakwaan  kesatu  subsidair  tersebut,  dan  dalam dakwaan  kesatu  lebih  subsidair,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal    351  Ayat  (3)    KUHP  yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Unsur barang siapa Unsur  “barang  siapa”  adalah  setiap orang sebagai subyek hukum pidana, dalam hal ini  adalah  seseorang  yang  diajukan  di  depan persidangan  sebagai  terdakwa.  Bahwa  dalam perkara  ini  Penuntut  Umum  telah  mengajukan satu  orang  terdakwa  Anak  bernama  Mochamad Zainul  Afandik  yang  identitasnya  telah bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana  tercantum  dalam  surat  dakwaan Penuntut  Umum  sehingga  orang  yang  diajukan di  persidangan  dan  dijadikan  sebagai  terdakwa sudah benar dan tidak terajdi kekeliruan orang / error in persona (Ana, Gita Febri. Vol.4 No.2). 2. Unsur penganiayaan
yang
mengakibatkan mati
“Menganiaya”  adalah  dengan  sengaja menimbulkan  sakit  atau  luka.  Kesengajaan  ini harus  dituduhkan  dalam  surat  tuduhan  (HR.  25 Juni  1894)  (Soenarto  Soeridibroto,  KUHP  dan KUHAP,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2004, hlm. 212).
Menimbang,  bahwa  undang-undang  tidak memberikan  pengertian  mengenai  kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) terdapat keterangan  yang  menyatakan  “pidana  pada umumnya  hendaknya  dijatuhkan  hanya  pada barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang dilarang,  dengan  dikehendaki  dan  diketahui ( willens en wetens )”.  Dengan  singkat  dapat disebut  bahwa  kesengajaan  itu  adalah  orang yang  menghendaki  dan  orang  yang  mengetahui (Chazawi. 2005: 93-96).
Berdasarkan  keterangan  Saksi-Saksi,  Ahli dan  keterangan  Anak,  serta  bukti  surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan  Anak  dalam  melakukan  penusukan tersebut  karena  takut  Korban  Misna  dan  Saksi Mamat  akan  memperkosa  Anak  saksi    dan  hal tersebut dilakukan agar Korban Misna dan Saksi Mamat pergi dan tidak menggangu  Anak saksi, tujuan Anak menusukkan pisau ke dada korban untuk membuat korban tidak mengganggu Anak dan Anak saksi maka dapat disimpulkan bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau  luka    yang  diderita  korban,  maka  Anak sengaja  menyakiti  atau  menimbulkan  rasa sakit/penderitaan/  luka  bagi  korban  sehingga Anak  telah  terbukti  melakukan  penganiayaan. Setelah  kejadian  Misna  (korban)  ditemukan sudah  dalam  keadaan  meninggal  dunia  dengan luka ditubuh akibat tusukan yang dilakukan oleh Anak,  penganiayaan  yang  dilakukan  Anak terhadap korban mengakibatkan korban meninnggal  dunia  maka  unsur  penganiayaan yang  mengakibatkan  mati  telah  terpenuhi,  oleh karena  semua  unsur  dari  Pasal  351  Ayat    3 KUHP    telah  terpenuhi,  maka  Anak  haruslah dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  lebih subsidair Penuntut Umum.
Analisis  mengenai  pertimbangan  hakim dalam putusan
Nomor
01/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Kpn  yang  menyatakan  bahwa terdakwa  dijatuhi  hukuman  1  tahun  pembinaan di  LKSA  Darul  Aitam  sudah  tepat.  Terdakwa memang  terbukti  telah  melakukan  penganiayan terhadap korban Misna dengan cara menusukkan  pisau  ke  dada  sampai  korban meninggal  dunia,  akan  tetapi  motif  terdakwa melakukan  perbuatan  tersebut  adalah  untuk membuat korban dan saksi Mamat takut dengan tujuan  supaya  korban  dan  saksi  Mamat  pergi dan  tidak  memeras  serta  mengganggu  teman perempuannya.
Oleh  penuntut  umum  perbuatan  terdakwa didakwa  karena  telah  melanggar  ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidanya dalam dakwaan  primer  Pasal  340  KUHP,  dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP, lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP.
Adapun tuntutan dari penuntut umum yang pada  pokoknya  menyatakan  Anak  Mochamad Zainul  Afandik  als  Fandik  Bin  Saruji  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
melakukan  tidak  pidana  “Penganiayaan  yang menyebabkan  matinya  orang“  sebagaimana diatur  dan  diancam  pidana  dalam  pasal  351  (3) KUHP serta menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada  Anak  Mochamad  Zainul  Afandik  als Fandik  Bin  Saruji  dengan  pidana  “Pembinaan dalam Lembaga” di LKSA Darul Aitam selama 1 (satu) tahun.
Hal  yang  menjadi  dasar  pertimbangan Majelis  Hakim  dalam  kasus  tersebut  karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya  orang  sebagaimana  didakwakan  dalam dakwaan  lebih  subsidair  Penuntut  Umum.  Pada saat  kejadian  tidak  ada  hal  yang  menghalangi Anak  dan  Anak  Saksi  untuk  melarikan  diri dikarenakan  tidak  adanya  ancaman  yang  dapat membahayakan  Anak  dan  Anak  Saksi  dari Korban  Misna  dan  Saksi  Mamat  dikarenakan Korban  Misna  dan  Saksi  Mamat  tidak membawa  senjata  atau  alat  yang  dapat membahayakan  Anak  dan  Anak  Saksi,  bahkan Korban  Misna  dan  Saksi  Mamat  tidak menyentuh atau menahan secara fisik Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri.
Jadi  berdasarkan  penjelasan  diatas  Hakim berpendapat  bahwa  perbuatan  Anak  bukan merupakan  suatu  pembelaan  terpaksa  karena dalam  melakukan  aksinya  Anak  dengan  sadar melakukan  penusukan  terhadap  korban  yang sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, serta  pembelaan  yang  dilakukan  terdakwa  pada saat  itu  bukanlah  merupakan  suatu  pembelaan terpaksa,  karena  dalam  kasusnya  tidak  terdapat serangan atau ancaman tiba-tiba yang membuat terdakwa harus melakukan pembelaan tersebut.
Anak  dalam  melakukan  perbuatannya dinilai  tidak  dalam  perasaan  tergoncang  hebat dikarenakan  Anak  dengan  tenang  mengambil pisau  di  jok  motornya  dan  menyembunyikan dibalik  badannya  serta  dengan  sabar  menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya,  selain  itu  juga  tidak  ada pernyataan  dari  ahli  yang  menyatakan sebaliknya  terkait  perasaan  tergoncang  yang dialami  Anak,  atas  dasar  diatas  Hakim berpendapat  bahwa  perbuatan  Anak  bukanlah pembelaan  darurat  yang  melampaui  batas ( Noodweer Exces ).
Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau alasan pemaaf oleh karenanya maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dalam perkara ini terhadap anak telah dilakukan penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak,  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan Anak.
Keadaan yang memberatkan:
a) Perbuatan  Anak  dapat  menimbulkan preseden yang buruk kepada
masyarakat.
b) Perbuatan Anak menyebabkan anak dari korban  yang  masih  kecil  harus  hidup tanpa asuhan Bapaknya.
Keadaan yang meringankan:
a) Anak  bersikap  sopan  selama  proses persidangan.
b) Anak belum pernah dihukum.
c) Anak  memiliki  potensi  dan  bakat  yang berguna untuk masa depannya.
d) Anak  memiliki  kepribadian  yang  baik dilingkungan  sekolah  dan  lingkungan masyarakat.
Dari penjelasan pasal di atas memang jelas bahwa  seseorang  yang  melakukan  pembelaan terpaksa tidak dapat dipidana, namun tidak serta merta  sebuah  pembelaan  terpaksa  dapat dilakukan  dengan  seenaknya  oleh  seseorang, hakim  dalam  memberikan  suatu  putusan pembelaan  terpaksa  harus  melihat  apa  saja pertimbangan-pertimbangan  terdakwa  sehingga harus  melakukan  pembelaan  terpaksa  dan dengan  melihat  unsur-unsur  dan  syarat-syarat suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai pembelan terpaksa ( noodweer ).
Bahwa  berdasarkan  hal  diatas  Hakim berpendapat  bahwa  perbuatan  Anak  bukanlah pembelaan  terpaksa  ( noodweer ).  Permintaan bersetubuh  yang  dilakukan  Korban  Misna  dan Saksi Mamat kepada Anak Saksi  tidak disertai dengan  tindakan  melainkan  upaya  permintaan tersebut  berulang  kali  dinegosiasikan  Korban Misna  dan  Saksi  Mamat  kepada  Anak,  Korban Misna dan Saksi Amamat sendiri sampai selama rentang  waktu  3  (tiga)  jam  tidak  sekalipun
menyentuh  atau  melecehkan  secara  fisik  Anak Saksi.  Anak  dalam  melakukan  perbuatannya dinilai  tidak  dalam  perasaan  tergoncang  hebat dikarenakan  Anak  dengan  tenang  mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik  badannya  serta  dengan  sabar  menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya,  selain  itu  juga  tidak  ada pernyataan  dari  ahli  yang  menyatakan sebaliknya  terkait  perasaan  tergoncang  yang dialami oleh Anak.
Bahwa  berdasar  hal  diatas  Hakim  tidak menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya dan  dinyatakan  bersalah  serta  dijatuhi  pidana. Dalam  perkara  ini  tidak  dilakukan  diversi karena  ancaman  pidana  dalam  pasal  yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun.
Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor :164/BKA/POL- PN/IX/2019  tanggal  20  September  2019  oleh Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  bernama Drs.
Indung
Budianto,M.H
dalam rekomendasinya  antara  lain  agar  Anak  dapat diberi  sanksi  berupa  pidana  Pembinaan  Dalam Lembaga  LKSA  Darul  Aitam  di  Wajak Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap Anak  telah  dikenakan  penangkapan  dan penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Mengenai syarat keseimbangan ( proposionalitas ),  yaitu  kepentingan  orang  lain yang  dikorbankan  dalam  pembelaan  terpaksa harus  seimbang  dengan  kepentingan  yang dilindungi, dari fakta yang terungkap dipersidangan  bahwa  perbuatan  terdakwa  untuk melindungi  nyawa  temannya  atau  anak  saksi dari  tindakan  pemerkosaan  dan  juga  harta bendanya  yaitu  hp  ( handphone )  yang  diambil oleh  korban  Misna.  Dari  korban  Misna  tidak terdapat serangan fisik yang dilakukan terhadap anak  dan  anak  saksi  melainkan  hanya  upaya permintaan  bersetubuh,  korban  tidak  sekalipun menyentuh  atau  melecehkan  secara  fisik  anak saksi.
Selanjutnya  mengenai  syarat  subsideritas, yaitu  pembelaan  dilakukan  dengan  menempuh jalan yang seringan-ringannya, terdakwa
melakukan  pembelaan  semata-mata  sebagai upaya  untuk  menakut-nakuti  korban  Misna  dan mempertahankan  diri  dan  harta  bendanya, karena  pada  saat  itu  sudah  tidak  ada  jalan  lain yang  bisa  ditempuh  untuk  melarikan  diri  dari peristiwa pembegalan tersebut.
Dari Putusan Nomor 01/Pid.Sus-
Anak/2020/PN.Kpn.  Hakim  dalam  mengadili Terdakwa  menjatuhi  hukuman  pembinaan. menurut  penulis  putusan  yang  diberikan  oleh Majelis  Hakim  sudah  benar,  karena  Majelis Hakim  sudah  mempertimbangkan  bahwa perbuatan  tersebut  Bukanlah  suatu  perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa yaitu Penerapan  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP  dilihat  dari fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan dengan  mengkaitkan  dengan  unsur  dan  syarat yang  harus  terpenuhi  hingga  perbuatan  tersebut dikatakan  sebagai  pembelaan  terpaksa.  Majelis Hakim  juga  menganggap  bahwa  perbuatan terdakwa  tidak    termasuk  alasan  pembenar maupun alasan pemaaf, hal tersebut tidak dapat dibenarkan,  karena  pembelaan  yang  dilakukan terdakwa  pada  saat  itu  bukanlah  merupakan suatu  pembelaan  terpaksa,  karena  dalam kasusnya  tidak  terdapat  serangan  atau  ancaman tiba-tiba.
Majelis  Hakim  dalam  membuat  suatu penilaian  berdasarkan  keyakinannya  dan  hati nuraninya  bermaksud  untuk  mendapatkan  suatu kesesuain  antara  hak  yang  dimiliki  seseorang untuk  membela  dirinya  dengan  wajar  dan dengan  pandangan-pandangan  yang  bersifat individualistis  dalam  menilai  suatu  pembelaan yang  dilakukan  berdasarkan  fakta-fakta  hukum yang ada dimuka persidangan.
Majelis  Hakim  telah  mempertimbangkan dan  menjatuhkan  putusan  pembinaan  di  LKSA (Lembaga  Kesejahteran  Sosial  Anak)  Darul Aitam  dalam  putusan  tersebut  sudah  benar, karena dalam kasus ini tindakan yang dilakukan secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak  pidana  penganiayaan,  dan  tindakan tersebut  tidak  didasarkan  pembelaan  terpaksa ( noodweer )  yang  termasuk  kedalam  alasan pemaaf.  Sehingga  majelis  hakim  menjatuhkan putusan  pembinaan  di  LKSA  (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Darul Aitam karena terdakwa  masih  dibawah  umur,  dan  bukan putusan  bebas  ( vrijspraak )  ataupun  putusan pemidanaan ( veroordeling ).
Bentuk  Kesalahan  pada  Putusan  Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn
Kesalahan  dalam  arti  yang  seluas-luasnya, dapat disamakan dengan
pengertian pertanggungjawaban pidana dimana di dalamnya  terkandung  makna  dapat  dicelanya  si pembuat  atas  perbuatannya.  Kesalahan  sebagai faktor  penentu  dalam  menentukan  dapat tidaknya  seseorang  di  pertanggungjawabkan secara  pidana  dapat  dibedakan  dalam  dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan  ( dolus atau opzet )  dan  kesalahan dalam  bentuk  kealpaan  / culpa (Moeljatno, 2002: 171).
Ilmu  hukum  pidana  membedakan  tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu :
1. Kesengajaan  sebagai  maksud  /  tujuan ( opzet als oogmerk ) Bentuk kesengajaan sebagai
maksud sama artinya dengan menghendaki ( willens ) untuk mewujudkan  suatu  perbuatan  (tindak pidana  aktif),  menghendaki  untuk  tidak berbuat  /  melalaikan  kewajiban  hukum (tindak  pidana  pasif)  dan  tahu  juga menghendaki  timbulnya  akibat  dari perbuatan itu  (Chazawi. 2002: 96)
2. Kesengajaan  sebagai  kepastian  ( opzet bij zekerheidsbewustzijn ) Kesadaran seseorang terhadap suatu  akibat  yang  menurut  akal  orang pada  umumnya  pasti  terjadi  oleh dilakukannya  suatu  perbuatan  tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya  pasti  menimbulkan  akibat yang  tidak  dituju  itu  dilakukan  juga maka  disini  terdapat  kesengajaan sebagai kepastian (Chazawi. 2002: 97).
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan ( opzet bij mogelijkheidsbewustzijn ) disebut juga dengan dolus eventualis Kesengajaan  sebagai  kemungkinan adalah  kesengajaan  untuk  melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat  lain  yang  mungkin  dapat  timbul yang  ia  tidak  inginkan  dari  perbuatan, namun  begitu  besarnya  kehendak  untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan  siap  mengambil  resiko  untuk
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
melakukan  perbuatan  (Chazawi.  2002: 96).
Salah  satu  bentuk  dari  kesalahan  adalah culpa ,  menurut  Wirjono  Prodjodikoro  arti  kata dari culpa adalah  “Kesalahan  pada  umumnya, tetapi  dalam  ilmu  pengetahuan  hukum mempunyai  arti  teknis,  yaitu  suatu  macam kesalahan  si  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak seperti  kesengajaan,  yaitu  kurang  berhati-hati, sehingga  akibat  yang  tidak  di  sengaja  terjadi” (Prodjodikoro. 1981: 61).
Mengenal kealpaan itu, Moeljatno menguntip  dari Scmidt yang  merupakan keterangan  resmi  dari  pihak  pembentuk WvS sebagai berikut :
Pada  umumnya  bagi  kejahatan-kejahatan wet mengharuskan  bahwa  kehendak  terdakwa ditujukan  pada  perbuatan  dilarang  dan  diancam pidana.  Kecuali  itu  keadaan  yang  dilarang  itu mungkin  sebagian  besar  berbahaya  terhadap keamanan  umum  mengenai  orang  atau  barang dan  jika  terjadi  menimbulkan  banyak  kerugian, sehingga  wet  harus  bertindak  pula  terhadap mereka  yang  tidak  berhati-hati,  yang  teledor. Dengan  pendek,  yang  menimbulkan  keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya,  kekeliruannya  dalam  batin sewaktu  ia  berbuat  sehingga  menimbulkan  hal yang  dilarang,  ialah  bahwa  ia  kurang mengindahkan  larangan  itu  (Moeljatno,  2002: 198).
Terkait  dengan  pendapat  yang  diutarakan tersebut,  Moeljatno  berkesimpulan  bahwa kesengajaan berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi,  dasarnya  sama,  yaitu  adanya  perbuatan yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana, adanya  kemampuan  bertanggungjawab,  dan tidak  adanya  alasan  pemaaf,  akan  tetapi  bentuk dari  kesengajaan  berbeda  dengan  kealpaan. Kesengajaan dalam mengenai sikap batin orang menentang  larangan.  Sedangkan  kealpaan adalah  sikap  kurang  mengindahkan  larangan sehingga  tidak  berhati-hati  dalam  melakukan sesuatu  yang  objektif  sehingga  menimbulkan keadaan yang dilarang (Moeljatno. 2002: 199).
Dipidananya  seseorang  tidaklah  cukup orang  itu  telah  melakukan  perbuatan  yang bertentangan  dengan  hukum  atau  bersifat melawan  hukum.  Jadi  meskipun  perbuatannya
memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan  tidak  dibenarkan,  hal  tersebut  belum memenuhi  syarat  untuk  penjatuhan  pidana. Untuk  itu  pemidanaan  masih  perlu  adanya syarat,  yaitu  bahwa  orang  yang  melakukan perbuatan  itu  mempunyai  kesalahan  atau bersalah  ( subjective  guilt ).  Di  sini  berlaku  apa yang  disebut  asas  “tiada  pidana  tanpa kesalahan”  ( geen  straf  zonder  schuld ). Kesalahan terdiri atas beberapa unsur :
1. Adanya  kemampuan  bertanggungjawab pada  si  pelaku  ( schuldfahigkeit  atau zurechtnungsfahigkeit )
Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur pertama dari kesalahan  yang  harus  terpenuhi  untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya  atau  dapat  dipidana. Kemampuan bertanggungjawab biasanya dikaitkan dengan keadaan jiwa pelaku  tindak  pidana,  yaitu  bahwa pelaku  dalam  keadaan  sehat  jiwanya atau  tidak  pada  saat  melakukan  tindak pidana.  Untuk  adanya  kemampuan bertanggungjawab harus ada :
a. Kemampuan  untuk  membeda-bedakan perbuatan  yang  baik  dan  yang  buruk, yang  sesuai  dengan  hukum  dan  yang melawan hukum.
b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang  baik  dan  buruknya  perbuatan (Moeljatno. 2002: 165).
Penjelasan  pertama  mengenai  kemampuan dalam membeda-bedakan mempunyai pengertian  bahwa  faktor  akal  ( intellectual factor) yaitu  dapat  membedabedakan  antara perbuatan  yang  diperbolehkan  dan  yang  tidak. Yang  kedua  adalah  faktor  perasaan  atau kehendak  ( volitional  factor ),  yaitu  dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan  atas  mana  yang  diperbolehkan  dan mana yang tidak (Moeljatno, 2002: 74).
Pasal yang mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab  ini  adalah  Pasal  44  ayat  1 KUHP.  Selain  itu  berdasarkan  Undang-Undang ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan  pelaku tindak  pidana  tidak  mampu  bertanggungjawab, misalnya  masih  dibawah  umur,  ingatannya terganggu oleh penyakit, daya paksa,
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
pembebanan  terpaksa  yang  melampaui  batas. Apabila keadaan-keadaan tersebut melekat pada pelaku  tindak  pidana,  maka  Undang-Undang memaafkan pelaku sehingga terbebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Hubungan  batin  antara  pelaku  dengan perbuatannya,  yang  berupa  kesengajaan ( dolus )  atau  kealpaan  ( culpa ),  ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
Kesengajaan  ( Dolus/Opzet )  dan kealpaan ( Culpa/Alpa ) merupakan unsur kedua  dari  kesalahan  dimana  keduanya merupakan  hubungan  batin  antara pelaku  tindak  pidana  dengan  perbuatan yang  dilakukan.  Mengenai  kesengajaan ( dolus/opzet ),  KUHP  tidak  memberikan pengertian.
Namun
pengertian kesengajaan  dapat  di  ketahui  dari MvT
(Memorie  van  Toelichting ),  yang memberikan  arti  kesengajaan  sebagai “menghendaki dan mengetahui”
(Andrisman. 2009: 102).
Hukum  pidana  mengenal  beberapa  teori yang berkaitan dengan kesengajaan ( dolus/opzet ) yaitu :
a. Teori  kehendak  ( wils  theorie) Inti  dari kesengajaan  ini  adalah  kehendak  untuk mewujudkan  unsur-unsur  delik  dalam rumusan Undang-Undang.
b. Teori pengetahuan atau membayangkan ( voorstelling  theorie )  Sengaja  berarti membayangkan  akan  timbulnya  suatu perbuatan, orang tidak bisa menghendaki  akibat  melainkan  hanya dapat  membayangkannya  (Andrisman. 2009: 103).
3. Tidak  adanya  alasan  yang  menghapus kesalahan  atau  tidak  ada  alasan  pemaaf dan pembenar.
Menurut  Teguh  Prasetyo  berdasarkan doktrin  hukum  pidana,  penyebab  tidak dipidananya  si  pembuat  tersebut  dibedakan  dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni :
a. Dasar  pemaaf  ( schulduits  luitings gronden ),  yang  bersifat  subjektif  dan melekat  pada  diri  orangnya,  khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.
b. Dasar  pembenar  ( rechts  vaarding  ings gronden ),  yang  bersifat  objektif  dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal
lain  diluar  batin  si  pembuat  (Prastyo. 2011: 106-107).
Alasan  pemaaf  adalah  alasan  yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Perbuatan yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tetap  bersifat melawan  hukum,  jadi  tetap  merupakan perbuatan  pidana,  tetapi  ia  tidak  dipidana, karena tidak ada kesalahan (Chazawi. 2007: 18). Alasan pemaaf atau schulduit sluttingsgrond ini menyangkut  pertanggungjawaban  seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannnya  atau criminal  responsibility. Alasan  pemaaf  ini  menghapuskan  kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.
Berpedoman  dari  pengertian  dan  unsur- unsur diatas, tujuan Anak menusukkan pisau ke dada  korban  untuk  membuat  korban  tidak mengganggu  Anak  dan  Anak  Saksi,  dapat disimpulkan  bahwa  anak  menginginkan  dan menghendaki  rasa  sakit  atau  luka  yang  diderita korban.
Anak  menginginkan  dan  menghendaki  rasa sakit  atau  luka  yang  diderita  korban,  maka bentuk  kesalahan  Anak  termasuk  dalam kesengajaan  sebagai  kemungkian,  artinya kesengajaan  untuk  melakukan  perbuatan  yang diketahui  ada  akibat  lain  yang  mungkin  timbul dari  perbuataannya,  namun  begitu  besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan mengambil resiko melakukannya.
Dalam  kasus  ini  perbuatan  tersebut terdakwa lakukan untuk menyelamatkan temannya  dari  tindakan  pemerkosaan.  Hal  ini mengakibatkan korban meninggal dunia dengan luka  tusuk  di  dada  korban.  Dalam  kasus  ini Anak sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/  penderitaan/  luka  bagi  korban,  sehingga Anak telah terbukti melakukan Penganiayaan.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :
1. Pertimbangan majelis hakim dalam kasus ini adalah Majelis Hakim
mempertimbangkan  bahwa  perbuatan Anak  bukan  merupakan  suatu  pembelaan terpaksa karena dalam melakukan aksinya Anak dengan sadar melakukan penusukan terhadap korban yang sampai
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
mengakibatkan  korban  meninggal  dunia, serta pembelaan yang dilakukan terdakwa pada  saat  itu  bukanlah  merupakan  suatu pembelaan  terpaksa,  karena  dalam kasusnya  tidak  terdapat  serangan  atau ancaman tiba-tiba yang membuat terdakwa  harus  melakukan  pembelaan tersebut.  Jadi  dalam  kasus  ini  tindakan yang dilakukan secara sah dan menyakinkan  terbukti  melakukan  tindak pidana  penganiayaan,  namun  karena terdakwa  masih  dibawah  umur  Majelis Hakim  menjatuhkan  putusan  pembinaan di LKSA Darul Aitam.
2. Dalam putusan ini bentuk kesalahan Anak termasuk  dalam  kesengajaan  sebagai kemungkian,  artinya  kesengajaan  untuk melakukan  perbuatan  yang  diketahui  ada akibat  lain  yang  mungkin  timbul  dari perbuataannya,  namun  begitu  besarnya kehendak  untuk  mewujudkan  perbuatan, ia  tidak  mundur  dan  mengambil  resiko melakukannya. Dalam kasus ini perbuatan  tersebut  terdakwa  lakukan untuk  menyelamatkan  temannya  dari tindakan pemerkosaan.

## SARAN
Dari kesimpulan diatas penulis
merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:
1. Untuk  para  penegak  hukum  dalam menentukan  suatu  perbuatan  termasuk alasan  penghapusan  pidana  masih  sering terjadi perdebatan dan perbedaan
penafsiran,  maka  kepada  para  penegak hukum perlu untuk benar-benar memahami keadaan-keadaan seseorang yang menyebabkan  suatu  perbuatan  tindak pidana  khususnya  yaitu  perbuatan  tindak pidana yang termasuk pembelaan terpaksa, serta  harus  lebih  ketat  dalam  mengawasi wilayah yang rawan terjadi tindak kriminal guna  meminimalisir  terjadinya  aksi-aksi kejahatan serupa di masa mendatang.
2. Kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan  memanglah  harus  menjunjung tinggi asas kepastian hukum akan tetapi ada asas keadilan yang tidak boleh dikesampingkan  juga.  Hakim  dalam menentukan  apakah  perbuatan  tersebut memang  pembelaan  terpaksa  atau  bukan
haruslah  tetap  mempertimbangkan  unsur dan  syarat-syarat  pembelaan  terpaksa, karena  tidak  semua  pembelaan  tersebut dapat  dibenarkan.  Agar  penanganan terhadap  kasus  pembelaan  diri  dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Chazawi, Adami. 2005. Hukum Pidana . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hamzah, Andi. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: PT. Renika Cipta. M.  Ainul  Syamsu.  2018. Penjatuhan  Pidana dan  dua  dasar  hukum  pidana. Jakarta: Prenada Media.
Mawey,  Andre  G.  2016.  Pertimbangan  Hakim dalam  Mejatuhkan  Putusan  Lepas Dari  Segala  Tuntutan  Hukum Vol.V.).
Moeljatno.2002. Asas-asas  Hukum  Pidana. Jakarta: Bina Aksara. Prasetyo, Teguh. 2011. Hukum Pidana . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Prodjodikoro, Wirjono. 1986. Asas-asas Hukum Pidana  di  Indonesia .  Bandung:    PT Eresco.

## Jurnal
Akbar,  A.  J.  (2016).  Studi  Kasus  Terhadap Putusan  Pengadilan  Negeri  Jantho No. 201/Pid. B/2013. Pn-Jth Tentang Tindak  Pidana  Pembunuhan  Dalam Hal Pembelaan Diri. Etd Unsyiah . Ana, Gita Febri. "Analisis Penerapan Pasal 359
KUHP  Mengenai  Kealpaan  Yang Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa Orang  Lain  (Studi  Putusan  Nomor: 267/PID.  B/2011/PN/SKH)." Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan 4.2: 184-191. Ariani,  Djesi.  (2020)  "Pertanggungjawaban Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana  Yang  Dilakukan  Oleh Anak  (Studi  Putusan  Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid. Sus- Anak/2016/PN. Cbn)." Jurnal Hukum  Kaidah:  Media  Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat Vol.19.No.2 : 114-136.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Implementasi Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  Terhadap  Curanmor yang  dilakukan  Oleh  Anak  di
Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).
Implementasi  Hak  Pistole  Terhadap Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas Sidang  Terbuka  Untuk  Umum
Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I.  G.  A.  D.  L.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam Perkara  NO.  124/PID.  B/2019/PN.
SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana,  N.  K.  M.  Y.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran
Kepolisian  Sebagai  Penyidik  Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M.,
Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
Tentang  Narkotika  (Studi  Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan
I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis Terkait  Permohonan  Suntik  Mati (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
M.  (2013).  Pelaku  Pembunuhan  yang  Membela
Diri dalam Mempertahankan
Kehormatan  dan  Harta. Pranata Hukum , Vol.8 No.2.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Putusan
Putusan  Pengadilan  Negeri  Kepanjen  Nomor 01/Pid.SusAnak/2020/PN .Kpn.