STUDI KRITIS TERHADAP FATWA MEJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG ALIRAN AHMADIYAH DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM PENYELESAIAN KASUS AHMADIYAH

## Ari Wibowo
Universitas Islam Indonesia Ari_wibowo@yahoo.com
Abstrak
Menyikapi  respon  dan  perlakuan  sebagain  masyarakat  terhadap perkembangan jamaah Ahmadiyah di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI mengeluarkan  fatwa  tentang  aliran  Ahmadiyah.  Bagi  Majelis  Ulama  Indonesia sendiri,  gerakan  Ahmadiyah  tanpa  terkecuali  menyimpang  dari  ajaran  Islam yang  seharusnya.  Akan  tetapi,  dalam  menyikapi  hal  ini    kita  harus  memiliki paradigma yang holistik, tidak hanya melihatnya dari satu sisi tapi juga dari sisi lain  yang  bisa  jadi  memiliki  pemahaman  yang  berbeda.  Tulisan  ini  mengupas tentang metode dampak keluarnya fatwa MUI No: 11 Munas VII MUI/15/2005 tentang  Ahmadiyah  di  Inondesia  serta  kebijakan  Negara  dalam  menjamin keyakinan warga negara menurut agama yang dipeluknya terkait dengan kasus Ahmadiya.  Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  lapangan  yang  bersifat kualitatif  deskriptif.  Data  yang  dikumpulkan  dengan  cara  wawancara  dan dokumentasi  kemudian  dianalisis  dengan  cara  content  analisys  (analisis  isi). Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Dari hasil penelitian  disimpulkan  bahwa  dalam  fatwa  tentang  Ahmadiyah  ini,  secara metodologi  MUI  tidak  menggunakan  prosedur  hierarki  sumber  hukum  Islam dengan  praktik  yang  baik.  Dalam  fatwa  ini,  MUI  menganalisa  suatu  masalah menggunakan  pendekatan  bayani  dan  istislahi.  Dampak  fatwa  ini  ini  kepada masyarakat dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama, dampak positif berupa terhentinya  kebingungan  masyarakat  tentang  posisi  ulama  ahlussunnah  wal jamaah  (MUI)  dalam  masalah  Ahmadiyah  dan  fatwa  ini  juga  mengurangi lahirnya  perpecahan  dalam  tubuh  Islam,  Kedua,  dampak  negatif  berupa pengekangan  kebebasan  berpikir  masyarakat.  Kebijakan  negara  dalam  kasus Ahmadiyah  yang  menyetujui  fatwa  MUI  yang  mengategorikan  aliran Ahmadiyah  sebagai  aliran  sest.  Pemerintah  cenderung  bersikap  setengah  hati dalam  menyelesaikan  kasus  Ahmadiyah.  Secara  umum,  fakta  ini  memberikan gambaran bahwa perlindungan pemerintah terhadap kelompok minoritas masih sangat minim.
Kata kunci: Fatwa, MUI, dampak, kebijakan negara, dan hak minoritas.

## Abstract
Addressing  response  and  treatment  of    the  community  toward  the development of the Ahmadiyya Jamaat in Indonesia, the Indonesia Ulema Council (MUI)  issued  a  fatwa  about  the  Ahmadiyya.  For  the  Assembly  of  scholars  of
Indonesia  itself,  the  Ahmadiyya  movement  without  exception  strayed  from  the teachings of Islam should be. However, in addressing this we must have a holistic paradigm, not only looking at it from one side, but also from the other side that it could be a different insight. This paper focuses itself on the impact of the fatwa of the MUI No: 11 the Congress VII MUI/15/2005 about the Ahmadiyya in Inondesia as  well  as  State  policy  in  ensuring  the  confidence  of  citizens  according  to  the religion  they believe related to  the case of  Ahmadiya. This  paper is the result of field  research  qualitative  descriptive  nature.  The  Data  collected  by  means  of interviews and the documentation is then analyzed by means of a content analisys. While the approach used is a sociological approach. From the results of the study it was concluded that the fatwa about Ahmadiyah, a methodology does not use the MUI  resource  hierarchy  procedure  of  Islamic  law  with  good  practice.  In  this fatwa,  the  MUI  analyze  an  issue  using  the  approach  and  istislahi  bayani.  The impact  of  this  bull  to  the  community  can  be  divided  into  two  groups.  First,  the positive  impact  of  the  suspension  of  the  confusion  about  the  position  of  Ahl  al- Sunnah  wal  Jamaat  ulema  (MUI)  in  the  Ahmadiyya  issue  fatwas  and  this  also reduces the birth of the Islamic body, split in two, the negative impact of curbing freedom  of  thought.  State  policy  in  the  case  of  Ahmadiyah,  which  approves  the MUI that categorize the Ahmadiyya as flow  sest. The Government  is  likely to  be half-hearted  in  resolving  the  case  of  Ahmadiyah.  In  General,  this  fact  gives  an overview  that  Government  protection  against  minority  groups  is  still questionable.
Keywords : Fatwa, MUI, impact, state policy, and minority rights .

## A. Pendahuluan
Pada awal periode pertama abad ke-21, kehidupan beragama di negeri ini ditandai  dengan  konflik  berkepanjangan  antarpenganut  agama  di  Maluku  dan Poso,  pengeboman  gereja-gereja  di  sekitar  tahun  2000  dan  2002,  juga  konflik antar  penganut  Islam  dengan  kelompok  yang  dianggap  Islam  sempalan.  Hal yang terakhir ini masih terus terjadi hingga saat ini. Salah satu kelompok yang ditolak  keberadaannya  oleh  kelompok  Islam  konvensional  adalah  Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) atau yang sering disebut sebagai aliran Ahmadiyah.
Sayangnya,  penolakan  terhadap  aliran  Ahmadiyah  seringkali  dilakukan dengan  cara-cara  fisik  dan  kekerasan.  Pada  tanggal  10-13  September  2002, ratusan  warga  yang  menganut  aliran  Ahmadiyah  mengungsi  akibat  diserang oleh  kaum  muslim  di  Kota  Selong,  Lombok  Timur.  Pada  tanggal  23  Desember 2002, dua masjid milik warga Ahmadiyah di Desa Manior Lor, Kuningan, Jawa Barat,  juga  diserang  massa.  Insiden  di  Kuningan  ini  tidak  sempat  membuat warga Ahmadiyah mengungsi, mereka mempertahankan diri.
Namun,  puncak  kerusuhan  terjadi  juga  pada  tanggal  15  Juli  2005. Pertemuan tahunan Jamaah Ahmadiyah yang diselenggarakan di Parung, Bogor, Jawa Barat dibubarkan oleh ribuan massa yang menamakan Gerakan Umat Islam (GUI) dalam suatu insiden yang menimbulkan kerusakan bangunan milik JAI. 1
Kasus  teror  terhadap  jemaat  Ahmadiyah  di  berbagai  daerah  ini  menunjukkan bahwa Indonesia dengan mayoritas muslimnya memang pantas dijuluki sebagai a  violent  country ,  sebuah  negeri  penuh  kekerasan. 2 Majelis  Ulama  Indonesia sebagai  salah  satu  lembaga  yang  berfungsi  memberikan  fatwa-fatwa  terkait dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri merespon hal ini. MUI mengeluarkan fatwanya tentang aliran Ahmadiyah dalam MUNAS VII di Jakarta. Dalam fatwa ini,  MUI  secara  keseluruhan  menganggap  Ahmadiyah  sebagai  aliran  sesat  dan menghukumi  pengikutnya  sebagai  orang  murtad.  Meski  sebelumnya  MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah pada tahun 1980, namun fatwa pertama tersebut hanya ditujukan pada kelompok Ahmadiyah Qadiyani saja.
Ahmadiyah  sendiri  pada  dasarnya  terbagi  dalam  dua  kelompok. Kelompok  Qadiyan  yang  sangat  mengkultuskan  Mirza  Ghulam  Ahmad  (1835- 1908),  pendiri  Ahmadiyah  sebagai  seorang  nabi.  mereka  bernaung  di  bawah Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI).  Sedang  Ahmadiyah  Lahore  yang  hanya meyakini  Mirza  Ghulam  Ahmad  sebagai  seorang  pembaharu  ( mujaddid ) bernaung di bawah organisasi yang diberi nama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). 3
Bagi  Majelis  Ulama  Indonesia  sendiri,  gerakan  Ahmadiyah  tanpa terkecuali  menyimpang dari  ajaran  Islam  yang  seharusnya.  Akan  tetapi,  dalam menyikapi  hal  ini    kita  harus  memiliki  paradigma  yang  holistik,  tidak  hanya melihatnya  dari  satu  sisi  tapi  juga  dari  sisi  lain  yang  bisa  jadi  memiliki pemahaman yang berbeda. Mengingat fatwa MUI kedua tentang Ahmadiyah ini terlihat bertentangan dengan fatwa yang pertama. Kita tidak bisa membaca hasil keputusan MUI hanya dengan melihat hasil finalnya saja, tetapi di balik itu kita juga  harus  paham  terhadap  kerangka  berpikir  yang  dipergunakan  oleh  MUI
1 .www. pdat.co.id. diakses 1 Januari 2007.
2 Colombijn,  Freek  and  J.  Thomas  Linblad  (Eds), Roots  of  Violence  in  Indonesia ,
(Studies: Singapore; Institute of Southeast Asian, 2002), h.1.
3 Simon Ali Yasir, Rumah Laba-Laba, (Yogyakarta: Gerakan Ahmadiyah Indonesia Cabang Yogyakarta, 2005), h. 12.
dalam  memutuskan  permasalahan  ini.  Karena  sistem  sosial  politik  sering  kali mendapat legitimasi dari suatu sistem nilai, ideologi bahkan agama 4 .
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  tulisan  ini  akan  membahas  tentang metode  dan  dampak  Fatwa  MUI  tentang  Ahmadiyah  di  Indonesia.  Selain  itu, juga  membahas  tentang  kebijakan  Negara  dalam  menjamin  keyakinan  warga negara menurut agama yang dipeluknya terkait dengan kasus Ahmadiyah

## B. Sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia
Majelis  Ulama  Indonesia  adalah  wadah  yang  menghimpun  dan mempersatukan  pendapat  dan  pemikiran  ulama  Indonesia  yang  tidak  bersifat operasional tetapi koordinatif. Majelis ini dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975/17 Rajab  1395  dalam  suatu  pertemuan  ulama  nasional,  yang  kemudian  disebut Musyawarah  Nasional  I  Majelis  Ulama  Indonesia,  yang  berlangsung  di  Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975. 5
Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor:
1. Wadah  ini  telah  lama  menjadi  hasrat  umat  Islam  dan  pemerintah, mengingat  sepanjang  sejarah  bangsa  ulama  memperlihatkan pengaruhnya  yang  sangat  kuat,  nasihat-nasihat  mereka  dicari  umat, sehingga program pemerintah, khususnya menyangkut keagamaan, akan berjalan  baik  bila  mendapat  dukungan  ulama,  atau  minimal  tidak dihalangi oleh para ulama.
2. Peran ulama yang dirasakan sangat penting.
Dalam  khittah  pengabdian  Majelis  Ulama  Indonesia  telah  dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu 6 :
1. Sebagai  pewaris  tugas-tugas  para  Nabi  ( warasat  al-anbiya ).  Sebagai pewaris  tugas-tugas  para  nabi,  Majelis  Ulama  Indonesia  menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan fungsi perubahan kehidupan agar bejalan  sesuai  ajaran  Islam,  walaupun  dengan  konsekuensi  akan menerima  kritik,  tekanan,  dan  ancaman  karena  perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi budaya, dan peradaban manusia.
4 Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan , Jakarta: Kompas, 2004), h. 49.
5 Ensiklopedi Islam, 1993: 122
6 www.mui.or.id
2. Sebagai  pemberi  fatwa,  Majelis  Ulama  Indonesia  berperan  sebagai pemberi  fatwa  bagi  umat  Islam  baik  diminta  maupun  tidak  diminta.
Sebagai lembaga  pemberi fatwa,  Majelis  Ulama Indonesia
mengakomodasikan  dan  menyalurkan  aspirasi  umat  Islam  Indonesia yang  sangat  beragam  aliran  paham  dan  pemikiran  serta  organisasi keagamaannya.
3. Sebagai  pembimbing  dan  pelayan  umat  ( ri’ayat  wa  khodim  al-ummah ). Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan  mereka.  Dalam  kaitan  ini,  Majelis  Ulama  Indonesia  senantiasa berikhtiar  memenuhi  permintaan  umat  Islam,  baik  langsung  maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan.
4. Sebagai  gerakan Islah  wa  Al  Tajdid ,  Majelis  Ulama  Indonesia  berperan sebagai  pelopor  islah  yaitu  gerakan  pemurnian  Islam  serta  tajdid  yaitu gerakan  pembaharuan  pemikiran  Islam.  Apabila  terjadi  perbedaan pendapat  di  kalangan  umat  Islam,  maka  MUI  dapat  menempuh  jalan talfiq (kompromi) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat).
5. Sebagai  penegak amar  makruf dan nahyi  munkar ,  yaitu  dengan menegaskan  kebenaran  sebagai  kebenaran  dan  kebatilan  sebagai kebatilan  dengan  penuh  hikmah  dan  istiqomah.  Dalam  menjalankan fungsi ini, MUI tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral ( moral force )  bersama  berbagai  potensi  bangsa  lainnya  untuk  melakukan rehabilitasi sosial.

## C. Sekilas tentang Ahmadiyah
Ahmadiyah  merupakan suatu  jemaat Islam 7 yang  didirikan  oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad di Qadiyan, Punjab, India.  Gerakan ini bertujuan untuk memulihkan  kejayaan  Islam  kembali  dengan  jalan  menyebarkan  kebenaran  al- Quran dan Sunnah. Karena percaya akan kebangkitan Islam pada suatu zaman, maka gerakan ini memandang bahwa akan ada seorang mujaddid yang mengatasi kebobrokan  masyarakat. Mujaddid itu  mereka  sebut  sebagai  Imam  Mahdi  atau
7 Syafi’i R Batuah,. Ahmadiyah, Apa dan Mengapa? (Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1978), h.
Al-Masih, dan Mirza Ghulam Ahmad diyakini sebagai mujaddid atau pembaharu tersebut.  Karena  diyakini  telah  menerima  wahyu  yang  dikumpulkan  dalam sebuah  kitab  yang  diberi  nama  Tadzkirah. 8 Mirza  Ghulam  Ahmad  kemudian dianggap  sebagai  seorang  Nabi  dan  Rasul.  Walaupun  demikian,  Ahmadiyah tetap  meyakini  Nabi  Muhammad  saw  sebagai khataman  nabiyyin ,  bukan  dalam arti nabi penutup, tapi sebagai nabi pemersatu, pengikat dan yang paling mulia dan istimewa dari nabi yang lain 9 . Selanjutnya Ahmadiyah terpecah menjadi dua kelompok,  yaitu  kelompok  yang  mengakui  kerasulan  Mirza  Ghulam  Ahmad (Ahmadiyah Qadiyani), dan kelompok yang menolak kenabian dan menganggap Ghulam  Ahmad  hanya  sebagai mujaddid atau  pembaharu  saja  (Ahmadiyah Lahore).
Ahmadiyah masuk ke Indonesia melalui pelajar Sumatera yang belajar di India dan kembali ke Indonesia sekitar tahun 1925. Mereka ini membawa tafsiran baru terhadap Al-Qur'an yang rasional. Karya-karya pemikir Ahmadiyah mulai menjadi  bahan  bacaan  yang  menarik.  Bahkan  Haji  Agus  Salim  (tokoh  Sarekat Islam) menyatakan bahwa dari segala jenis tafsir Al-Qur'an, tafsir Ahmadiyalah (baca: The Holy Qur'an karya Maulana Muhammad Ali) yang paling baik untuk memberi  kepuasan  kepada  pemuda-pemuda  Indonesia  terpelajar.  Kegiatan Ahmadiyah  menyebar  di  berbagai  daerah  seperti  Yogyakarta,  Bogor, Tasikmalaya,  Sukabumi,  Banjarnegara,  Wonosobo,  Kuningan,  Lombok  Timur, Purwokerta dan daerah lainnya. 10
Selama  keberadaannya  di  Indonesia  sejak  tahun  1920-an,  Ahmadiyah sebenarnya  pernah  mendapatkan  pengakuan  hak  badan  hukum  oleh  Menteri Kehakiman  tanggal  13  Maret  1953  No.  J.A.5/23/13. 11 Status  badan  hukum  ini memberikan  ruang  dan  kesempatan  bagi  Ahmadiyah  untuk  mengembangkan diri. Tercatat hingga sampai saat ini Ahmadiyah telah memiliki 300 lebih cabang se-Indonesia. Beberapa daerah yang memiliki jemaat yang cukup banyak seperti di  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Sumbar,  Palembang,  Bengkulu,  Bali  dan
8 Ahmad Hartono Jaiz,. Aliran dan Paham Sesat di Indonesia , (Jakarta.;Pustaka Al- Kautsar: 2002), h 57.
9 Fawzy Sa’ied Thaha, Ahmadiyah dalam Persoalan , (Bandung: Al-Ma’arif 1981), h. 8.
10 Iskandar Zulkarnaen, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia , (Yogyakarta: LkiS,2005)
11 Hamka Haq Al-Badry. Koreksi Total Terhadap Ahmadiyah , (Jakarta: Yayasan Nurul Islam 1981), h. 190.
NTB.  Artinya  Ahmadiyah  merupakan  gerakan  yang  diterima  oleh  masyarakat Islam, meskipun tergolong kecil.
Bahkan  ketika  era  Abdurrahman  Wahid  yang  dikenal  sebagai  seorang demokrat  dan  pluralis  waktu  itu  memberikan  ruang  yang  signifikan  bagi Ahmadiyah  dan  kelompok  minoritas  agama  lain  dalam  menganut  dan menjalankan  keyakinan  mereka  masing-masing. 12 Pada  masa  itu  walaupun Majelis  Ulama  Indonesia  tidak  melarang  keberadaan  Ahmadiyah,  masyarakat tetap  dihimbau  agar  mewaspadai  aliran  ini.  Ahmadiyah  bahkan  sempat mendapat  pengakuan  pemerintah  kembali  sebagai  organisasi  kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75/D.I/VI/2003.

## D. Sekilas tentang Fatwa
Fatwa  adalah  nasihat  resmi  dari  suatu  otoritas  baik  pribadi  maupun lembaga mengenai pendirian hukum atau dogma Islam. Fatwa diberikan sebagai respon terhadap suatu masalah. 13 Berbicara tentang fatwa tidak bisa terlepas dari bahasan  mengenai  masalah  ijtihad,  karena  fatwa  dalam  fikih  Islam  sangat berkaitan  dengan  ijtihad  yang  dihasilkan  para  ulama  fikih  Islam. 14 Oleh karenanya,  dengan  merujuk  pada  fatwa  bisa  disebut  sebagai the  principle  of movement . 15
Salah  satu  dari  lembaga  keagamaan  yang  diberikan  otoritas  unuk mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada masa pemerintahan  orde  baru,  tepatnya  tanggal  26  juli  1975.  Ide  terbentuknya organisasi  MUI  tidak  lain  dimaksudkan  agar  organisasi  mampu  melakukan ijtihad  untuk  mengeluarkan  fatwa-fatwa  hukum  Islam,  terutama  dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul di alam Indonesia. 16 Secara umum dasar-dasar yang digunakan MUI dalam penetapan fatwanya adalah mengikuti jalur  ijtihad  , 17 yakni  berupa  hierarki  dari  Al-Quran,  Sunah  (tradisi  kebiasaan
12 Iskandar Zulkarnen, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, (Yogyakarta: LKiS: 2005), h. 293.
13 Hooker.MB, Islam Madzhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial, (Jakarta Selatan: TERAJU, 2003), h. 13.
14 Abd Rohadi Fatah, Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam , (Jakarta: BUMI AKSARA 1991), h. 39.
15 Muhammad  Iqbal, Rekonstruksi  Pemikiran  Agama  dalam  Islam ,  (Yogyakata:  Jalasutra, 2002), h. 237.
16 Abd Rohadi Fatah, Analisa Fatwa ...,h . 41
17 Imam Syafi’i, Al-Umm, (Baeirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah,t.t), h. 62.
Nabi),  ijma’  (kesepakatan  pendapat  para  ulama),  dan  qiyas  (penarikan kesimpulan dengan analogi). 18
Sementara  sebuah  metode  ijtihad  (penalaran  hukum)  sendiri  secara umum dapat dibagi ke dalam tiga pola tingkatan 19
1. Pola bayani yaitu sebuah metode penalaran hukum yang berangkat dari semua  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  kajian  kebahasaan  (semantik). Metode  ini  juga  bisa  disebut  metode  literal  ( tariqah  lafdziyyah ),  karena metode  ini  ditujukan  terhadap  teks-teks  syariah  yang  berupa  Al-Quran dan  Hadis.  Dengan  begitu,  dasar  dari  metode  ini  adalah  analisis  lafadz Al-Quran  dan  Hadis  dengan  bertitik  tolak  pada  kaidah-kaidah kebahasaan arab. 20
2. Pola qiyasi (analogi) adalah usaha untuk menetapkan hukum Islam yang khususnya  tidak  terdapat  dalam  nash  dengan  cara  menganalogikannya dengan  kasus  (peristiwa)  hukum  yang  terdapat  dalam  nash  karena adanya  keserupaan  hukum. 21 Di  dalam  praktik,  biasanya  pola  ini digunakan  apabila  ada  perasaan  tidak  puas  dengan  pola  bayani. Mungkin  untuk  memperkuat  argumen,  tetapi  mungkin  juga  untuk mengalihkanya kepada kesimpulan lain agar terasa lebih logis dan lebih berhasil guna. 22
3. Pola  Istislahi  adalah  suatu  metode  penalaran  hukum  yang mengumpulkan  ayat-ayat  umum  guna  menciptakan  prinsip  (universal) untuk  melindungi  atau  mendatangkan  kemaslahatan.  Karena  pada dasarnya  esensi  dari  penetapan  syariat  adalah  bertujuan  untuk mendatangkan kemaslahatan . 23 Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga  tingkatan. Dlaruriyat (kebutuhan  esensial), hajiyat (kebutuhan
18 Hooker. MB, Islam Madzhab... h. 95
19 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), h. 137.
20 Al-Dawalibi, Al-Madkhal Ila Ilmi Ushul Fiqhi, ( Beirut: Dar al-Ilmi lil Malayin 1965), h. 405.
21 Abdul wahab Khallaf, . Ilmu Ushul Al-Fiqh , (Kuwai: Dar Al-Qalam, 1979), h.19.
22 Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam , (Yogyakarta ;UII Press, 2000) h.20
23 Abi  Ishaq  Al-Syatibi, Al-Muwafaqat  Fi  Ushul  Syariat ,    (Beirut:  Muassasah  al-Kutub  Al- tsaqafiyah, 1999), Juz II h.261.
primer), dan tahsiniyat (kebutuhan kemewahan). Prinsip ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan. 24
Di  lain  pihak,  MUI  yang  memainkan  peran  agama  di  dalamnya sebagaimana teori  yang diajukan 25 memiliki mekanisme tertentu yang memang rentan  terhadap  kekerasan.  Mekanisme  ini  terkait  dengan  pemahaman  peran agama. Dalam teori  ini disebutkan adanya tiga pemahaman peran agama yang menjelaskan  kaitan  antara  agama  dan  kekarasan.  Pertama,  agama  sebagai kerangka penafsiran religius terhadap hubungan sosial (fungsi ideologis); kedua, agama  sebagai  faktor  identitas;  dan  ketiga,  agama  sebagai  legitimasi  etis hubungan  sosial.  Sementara  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  berkaitan  erat dengan  tiga  hal  tersebut.  Landasan  inilah  yang  memperjelas  adanya  suatu dampak yang secara langsung atau tidak langsung di bawa oleh suatu rumusan fatwa MUI yang menjadi wacana masyarakat.
Sepanjang  mengenai  dampak  fatwa  MUI  terhadap  masyarakat,
26 menyusun  suatu  tipologi  umum  dan  menarik  kesimpulan  bahwa  ada  lima golongan fatwa sepanjang menyangkut reaksi masyarakat. Pertama, fatwa yang tersiar  secara  luas  tetapi  tidak  menimbulkan  pertentangan.  Kedua,  fatwa  yang tidak  mendapat  penyebaran  secara  luas  atau  juga  tidak  memperoleh  reaksi banyak  dari  masyarakat.  Ketiga,  fatwa  yang  cukup  tersiar  luas  dan  telah menimbulkan  pertentangan  di  kalangan  masyarakat  Islam,  sedangkan pemerintah tetap bersikap netral. Keempat, fatwa yang tersiar secara luas tetapi hanya menimbulkan sedikit pertentangan, sedangkan pemerintah menyambutnya  dengan  baik.  Kelima,  fatwa  yang  tersiar  secara  luas  dan  telah menimbulkan  banyak  pertentangan,  sedangkan  pemerintah  tidak  menyukai fatwa itu.
Diskursus tentang kebijakan negara terhadap kebebasan agama mengacu pada  Pasal  29  UUD  1945  yang  menekankan  bahwa  Negara  berdasar  atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan  memberi  kemerdekaan bagi  tiap warga negara untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut keyakinannya masing- masing.  Jaminan  kemerdekaan  bermakna  kewajiban  bagi  pemerintah  untuk
24 Abdul wahab Khallaf, Ilmu Ushul ...,h 199-200.
25 Haryatmoko Etika Politik dan Kekuasaan , (Jakarta: Kompas, 2004), h.64.
26 M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 255.
memberi kesempatan dan mendorong tumbuhnya kehidupan agama yang sehat. Disamping  negara  tidak  berhak  melakukan  pemaksaan,  mempersempit kebebasan  beragama  dapat  mengarah  pada  pelanggaran  hak  asasi  manusia (HAM)  yang  paling  mendasar,  sementara  agama  sendiri  bersifat  universa.l 27
Dalam Islam pun diajarkan beberapa jenis kebebasan beragama seperti 28 :
1. Hurriyat Ikhtiyar al-Aqidah (Kebebasan memilih agama)
2. Hurriyat Itinaq al-Aqidah (kebebasan memeluk agama)
3. Hurriyat idhmar al-Aqidah (kebebasan menyembunyikan agama)
4. Hurriyat izhar al-Aqidah (kebebasan menampakkan agama)

## E. Fatwa MUI tentang Aliran Ahmadiyah
Pada  Munas  II  tanggal  26  Mei  –  1  Juni  1980  di  Jakarta,  Majelis  Ulama Indonesia  pernah  mengeluarkan  fatwa  tentang  sesatnya  aliran  Ahmadiyah Qadiyan.  MUI  dalam  fatwa  ini  dengan  jelas  menjadikan  kelompok  Qadiyan sebagai objek dari fatwanya. Sehingga secara redaksional kelompok Ahmadiyah Lahore  tidak  masuk  dalam  maksud  fatwa  ini.  Fatwa  ini  didasarkan  MUI  pada penelitian pada sembilan buku tentang Ahmadiyah. 29
Lama tidak terdengar kabar tentang Ahmadiyah pasca  fatwa tahun 1980, pada  awal  tahun  2000-an  terjadi  insiden  kekerasan  terhadap  Ahmadiyah  di beberapa  daerah.  Puncaknya  adalah  penyerangan  terhadap  Ahmadiyah  di Parung,  Bogor  pada  tahun  2005.  Anehnya  pertikaian  ini  tidak  justru menyurutkan  fatwa  MUI  mengeluarkan  fatwa  terbarunya  dalam  Munas  VII  di Jakarta.  Penyerangan  terhadap  Ahmadiyah  seolah-olah  disetujui  oleh  MUI dengan mendukung dan menyatakan kesesatan Ahmadiyah.
Dengan  fatwa  ini,  kelompok  Ahmadiyah  semakin  terjepit.  Harapan mereka pada pemerintah dan para ulama agar dapat menghentikan penyerangan terhadap  mereka  tidak  terwujud.  Sebaliknya  justru  keduanya  mendukung  aksi penutupan  aset-aset  ahmadiyah  tanpa  klarifikasi  terlebih  dahulu  hanya dikarenakan fatwa MUI yang terlampau menggeneralisasi Ahmadiyah. Padahal
27 Jazim Hamidi dan Abdi M. Husnu, Intervensi Negara Terhadap Agama , (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 11
28 Sayyid  Jawad  Mustafavi, Huqquq  al  Insan  fi  al-Islam ,  (Beirut:  Munazham  al-I’lam  al- Islam, 1987), h. 201.
29 Simon Ali Yasir, Rumah Laba-Laba ..., h. 20-21.
Ahmadiyah  sendiri  di  Indonesia  pernah  mendapat  ijin  legal  dari  pemerintah sebagai organisasi sosial. 30
Pada studi ini, penulis tidak akan membahas hal-hal yang terkait dengan hasil  keputusan  yang  dikeluarkan  Majelis  Ulama  Indonesia,  karena  itu merupakan  produk  ijtihad  (pemikiran  manusia  )  yang  tidak  bisa  dihapuskan dengan  produk  ijtihad  yang  lain.  Studi  ini  berupaya  untuk  melihat  sisi  fatwa MUI  dari  segi  metode  perumusannya,  dampaknya  terhadap  masyarakat  dan kebijakan negara dalam hal ini.

## F. Metode Penetapan Fatwa
Pada  tanggal  30  Januari  1986  sebuah  buku  pedoman  terperinci  untuk mengeluarkan  fatwa  diterbitkan  oleh  MUI,  yang  menerangkan  bahwa  dasar- dasar  untuk  mengeluarkan  fatwa,  menurut  urutan  tingkat  adalah,  adalah:  Al- Quran, Sunnah, ijma’ dan qiyas. Hal ini masih harus disusuli dengan penelitian pendapat  para  imam  madzhab  yang  ada  dan  fuqaha’,  yang  telah  melakukan penelaahan mendalam tentang masalah serupa. 31
Kebijakan  yang  diambil  oleh  MUI  tersebut  dari  segi  metodologi  adalah hal  yang  wajar,  karena  MUI  mengetahui  bahwa  sebagian  besar  masyarakat Muslim  Indonesia  adalah  kelompok  Ahlussunnah  yang  memiliki  dua  sumber hukum  dalam  usaha  penetapan  sebuah  hukum,  yaitu,  sumber  hukum  yang disepakati  ( al-muttafaq  alaihi )  dan  yang  diperselisihkan  ( al-mukhtalaf  alaihi ). 32
Posisi  Al-Quran,  Sunnah,  ijma’  dan  qiyas  berada  pada  bagian  yang  pertama. Meskipun,  ulama  zhahiriyah  menolak  pendapat  yang  menempatkan  ijma’  dan qiyas  sebagai  dalil  yang  disepakati  ulama’,  karena  Imam  Syafi’i  sendiri  hanya menerima ijma apabila ijma’ itu merupakan konsensus para sahabat Rasulullah Saw  saja. 33 Kemudian,  qiyas  juga  ditolak  oleh  ulama  ushul  fiqh  lain,  seperti Syiah  Imamiyah  dan  zaidiyyah  bahkan  termasuk  al-Auza’i  dari  kalangan Ahlussunnah. 34
30 www. pdat.co.id, diakses 1 Januari 2007
31 M. Atho Mudzhar Pendekatan Studi ...,h.87.
32 Abdul karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul al-Fikih , (Aman Yordania: Muassasah al-Risalah, 1990) h.148
33 Al-Andalusi, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam , (Beirut: Dar al-fikr, .t.t), h. 976
34 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I , (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h.18.
Fatwa  MUI  tentang  aliran  Ahmadiyah  ini  diawali  dengan  menegaskan bahwa  aliran  Ahmadiyah  dianggap  terus  berupaya  untuk  mengembangkan pahamnya di Indonesia, walaupun sudah ada fatwa MUI dan telah melarangnya. Aliran ini juga dianggap telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dengan  ajaran  yang  mereka  kembangkan  dan  sebagian  masyarakat  meminta penegasan  tentang  status  hukum  Ahmadiyah.  Dengan  alasan  itu,  MUI  merasa perlu  untuk  mengeluarkan  fatwanya  dan  dengan  tegas  dalam  fatwa  tersebut MUI  menetapkan  Ahmadiyah  sebagai  aliran  sesat  dan  pengikutnya dikategorikan sebagai orang murtad (keluar dari Islam).
Mereka memperkuat argumen mereka dengan mengemukakan dalil dalil yang  terperinci.  Fatwa  itu  telah  mengutip  serangkaian  ayat  Al-Quran,  Hadis- hadis  dan  beberapa  hasil  keputusan  organisasi  Islam  internasional,  seperti Keputusan Majma  al-Fiqh  al-Islami Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  Nomor  4
(4/2)  dalam  Muktamar  II  di  Jeddah,  Arab  Saudi,  pada  tanggal  10-16  Rabi’  al- Tsani  1406H./22-28  Desember  1985M,  Keputusan Majma’  al-Fiqh  Rabitha’  Alam Islami , Keputusan Majma’ al-Buhuts , dan juga fatwa MUI sendiri tahun 1980. P ada intinya semuanya mengarah pada larangan terhadap ajaran Ahmadiyah. Tercatat ada tiga ayat Al-Quran dan dua hadis Nabi yang dipergunakan dan dikutip oleh MUI dalam pertimbangan ketetapan fatwanya.
Baru  sesudah  mengemukakan  sekian  banyak  dalil,  fatwa  tersebut mengambil  kesimpulan  dan  memberikan  keputusan  tentang  tiga  hal.  Pertama, Aliran  Ahmadiyah  berada  di  luar  Islam,  sesat  dan  menyesatkan,  serta  orang Islam  yang  mengikutinya  adalah  murtad  (keluar  dari  Islam).  Kedua,  mereka yang  terlanjur  mengikuti  Aliran  ahmadiyah  supaya  segera  kembali  kepada ajaran Islam yang haq ( al-ruju’ ila al-haqq ), yang sejalan dengan al-Qur’an dan al- Hadis.  Ketiga,  Pemerintah  dinilai  berkewajiban  untuk  melarang  penyebaran paham  Ahmadiyah  di  seluruh  Indonesia  dan  membekukan  organisasi  serta menutup semua tempat kegiatannya.
Tidak  dapat  disangsikan  lagi,  bahwa  fatwa  ini  sangat  kukuh  sepanjang mengenai dalil-dalil yang dipergunakannya, terutama dalil Al-Quran dan Hadis. Dalam  hal  ijma’,  meskipun  berdasar  pada  beberapa  hasil  konferensi  Islam Internasional,  namun  hasil-hasil  dalam  pertemuan  tersebut  belumlah  bisa dikategorikan sebagai sebuah ijma’ ulama, mengingat sampai saat ini kita belum
menemukan bentuk ijma’ ulama yang ideal bila kita berpegangan pada defenisi bahwa  ijma’  adalah  kesepakatan  para  mujtahid  dalam  suatu  masa  setelah wafatnya Rasululah Saw. terhadap hukum syara’ yang bersifat praktis ( ‘amaly ). 35
Menariknya  lagi,  dalam  penetapan  fatwa  ini,  MUI  juga  tidak  merujuk pada argumentasi dari para tokoh mufassir. Padahal hal ini akan sangat mudah kita  jumpai,  terutama  mengenai  ayat-ayat  yang  dijadikan  pedoman  MUI. 36 misalnya, menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 140 yang juga dijadikan dasar oleh MUI  dalam  fatwa  tentang  Ahmadiyah  dengan  memberikan  penjelasan  bahwa meskipun  berbeda  dalam  beberapa  cara  bacaan  namun  kesemuanya  menunjuk pada satu kesimpulan, yaitu nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Ibnu Katsir (Tanpa  Tahun,  Juz  VI:  381)  juga  berpendapat  serupa  bahwa  ayat  ini  dengan merujuk pada beberapa hadis memberikan petunjuk tentang tidak adanya nabi maupun rasul pasca Muhammad Saw.
Hal  ini  menjadi  sangat  penting  dilakukan  mengingat  kita  tidak  akan cukup  memahami  sebuah  kalam  ilahi  hanya  berdasarkan  arti  teksnya  saja (tekstual),  tetapi  ada  sisi  di  luar  itu  yang  sangat  berpengaruh  terhadap penafsiran suatu ayat. Artinya, kalau kita masukkan dalam konteks pola ijtihad, maka  pola  ijtihad  bayani  yang  digunakan  oleh  MUI  dirasa  masih  perlu pembenahan.  Selain  itu,  kita  dapat  berkata  bahwa  nash  atau  redaksi mengandung dua dalalah (kemungkinan arti). Bagi pengucapnya redaksi tersebut hanya mengandung satu arti saja, yakni arti yang dimaksudkan olehnya. ( dalalah haqiqiyah ).  Akan  tetapi  bagi  para  pendengar  atau  pembaca,  dalalahnya  bersifat relatif  ( dalalah  nisbiyah ).  Mereka  tidak  dapat  memastikan  maksud  pembicara.
Dalam  konteks  fatwa  tentang  Ahmadiyah  sendiri  secara  keseluruhan,  hal  ini dirasa kurang mengena. Pasalnya sebagaimana dijelaskan di  atas bahwa hanya Ahmadiyah  Qadiyan  yang  menganggap  Mirza  Ghulam,  pendiri  Ahmadiyah sebagai  Nabi  baru.  Sementara  Ahmadiyah  Lahore  hanya  meyakininya  sebagai pembaharu ( mujaddid ) saja. Jadi menurut Ali Yasir 37 kesalahan terbesar dari fatwa ini adalah terletak pada generalisasi fatwa terhadap seluruh umat Ahmadiyah.
35 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh , (Jakarta: Pustaka Firdaus,1995), h. 308.
36 Al-Qurtuby Tafsir Al-Qurtuby , (Tanpa Tempat Penerbit: Dar Al-Ma’rifah, 1990), Juz XXII,
h.12.
37 wawancara tanggal 24 September 2006.
Lebih  lanjut  dalam  ketetapan  fatwanya,  MUI  juga  mengkategorikan Ahmadiyah sebagai  aliran sesat dan  menyesatkan. Ketetapan ini  merujuk pada fatwa  MUI  tahun  1980  yang  secara  khusus  hanya  tertuju  pada  Ahmadiyah Qadiyan,  bukan  Ahmadiyah  Lahore.  Sedangkan  dalam  fatwa  2005  MUI  sama sekali  tidak  membeda-bedakan  antara  jamaah  Qadiyan  dan  Lahore.  Sehingga fatwa MUI yang kedua ini dinilai salah arah dan tidak berdasar. Belum lagi Ali Yasir  (wawancara  tanggal  24  September  2006)  menemukan  bahwa  ternyata dalam  fatwa  MUI  tahun  1980  tentang  Ahmadiyah  hanya  didasarkan  pada penelitian  9  buku  tentang  Ahmadiyah,  bukan  buku  yang  bersumber  dari Ahmadiyah.
Fatwa  ini  dalam  ketetapannya  juga  menganggap  pengikut  Ahmadiyah sebagai  orang  yang  murtad  (keluar  dari  Islam).  Ketetapan  ini  sangatlah berbahaya  bila  benar-benar  diterapkan.  Ketetapan  ini  artinya  meligitimasi kekerasan  yang  akan  dilakukan  terhadap  kelompok  Ahmadiyah  yang  disebut sebagai kaum murtad. Karena dalam ranah fikih, orang murtad memiliki posisi yang  tidak  aman  terhadap  keselamatan  jiwanya.  Dalam  beberapa  kasus-kasus tertentu,  terutama  yang  berkaitan  dengan  akidah,  ulama  fikih  cenderung memperbolehkan orang murtad untuk dibunuh.
Imam Hanafi membolehkan membunuh orang yang murtad meskipun ia masih  berhak  untuk  menuntut  haknya. 38 dalam  karya  terbesarnya  “Al-Umm” bahkan memposisikan orang murtad sebagai orang yang berhak dibunuh, bila ia sadar akan kemurtadannya dan tidak mau bertaubat dan kembali pada Islam 39 . Hukum  boleh  bunuh  ini  menurut  Syafi’i  masih  tetap  berlaku  meskipun  orang murtad  tersebut  dalam  keadaan  sakit.  Pendapat  serupa  juga  dikemukan  oleh ulama  fikih  yang  lain,  seperti  Imam  Hanbaly 40 dan  juga  Imam  Malik 41 yang membolehkan membunuh orang murtad bila ia sudah dewasa, berakal sehat dan menolak untuk diminta bertaubat.
38 As-Syarkhosyi, Al-Mabsuth, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,1993), Juz XVIII, h. 173.
39 Imam Syafii, Tanpa Tahun, Al-Umm , (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, tanpa tahun), Juz VI, h. 251.
40 Ibnu Qudamah    Al-Muqaddasi, Al-Kafy, (Tanpa  Tempat  Penerbit:  Al-Maktab  Al-Ilmy, 1988), Juz IV h. 115.
41 Abu Su’ud Ad-Dasuqi, Hasiyah Ad-Dasuqi , (Tanpa Tempat Penerbit Dar Al-Fikr: t.t), Juz IV h. 326.
Semua ulama madzhab di atas adalah ulama yang dianut oleh sebagian besar  kaum  muslimin  di  Indonesia  yang  beraliran ahlussunah  wal jamaah dalam bidang  fikih.  Sehingga  sangat  bisa  dibayangkan  dampak  negatif  dari  rumusan fatwa  MUI  yang  menetapkan  Ahmadiyah  sebagai  kelompok  murtad.  Fatwa murtad ini tergolong sangat tidak tepat dan melahirkan mudlorot (bahaya) yang lebih besar. Padahal  menolak suatu  bahaya dalam konsep Islam tidaklah boleh dengan jalan mendatangkan bahaya yang lebih besar . 42
Kata  murtad  ini  sebenarnya  adalah  kata  yang  baru  muncul  dan digunakan MUI pada fatwa kedua tentang Ahmadiyah dan tidak terdapat dalam fatwa  pertama  tahun  1980.  sehingga  wajar  dan  sangat  beralasan  bila  fatwa  ini dinilai  memberikan  justifikasi  terhadapa  perbuatan  anarkis  yang  bisa  jadi dianggap jihad oleh banyak orang, karena diniatkan untuk memerangi orang di luar  Islam.  Maka  masalah  murtad  dan  kemurtadan  akan  dijadikan  orang  lain sebagai landasan genocide terhadap kaum muslimin Ahmadi.
Menurut  hemat  penulis,  Sebaiknya  dalam  fatwa  ini,  MUI  cukup mendeskripsikan  perbedaan-perbedaan  mendasar  antara  keyakinan  MUI  dan Ahmadiyah  saja.  Kemudian  memberikan  ketetapan  bahwa  didasarkan  pada beberapa  penelitian,  ternyata  Ahmadiyah  memiliki  keyakinan  yang  berbeda dengan  MUI.  Penelitian  MUI  juga  seharusnya mengikutkan  Ahmadiyah  dalam penetapan  fatwa  untuk  diminta tabayyun (klarifikasi) 43 sebagaimana  ajaran Islam. 44 Sehingga keputusan fatwa tidak dinilai sepihak dan mendisriminasikan kaum  minoritas.  Hal  ini  yang  tidak  dilakukan  MUI  dalam  fatwa  tentang Ahmadiyah.
Tindakan  ini  dianggap  penting  setidaknya  karena  dua  hal.  Pertama, terdapat kesepakatan dalam nash-nash Al-Quran yang bersifat universal  untuk menjaga  keselamatan  jiwa  semua  orang.  Dalam  hierarki  kemaslahatan, keselamatan  jiwa  seseorang  ini  masuk  dalam  tingkatan dlaruriyat (esensial). 45
Kedua,  perbedaan  antara  Ahmadiyah  dan  MUI  pada  dasarnya  bila  ditarik  ke atas  ujung-ujungnya  hanya  didasarkan  pada  perbedaan  penafsiran  terhadap ayat-ayat Al-Quran yang diyakini keduanya.
42 Ali Ahmad An-Nadwi, Al-Qowa’id Al-Fiqhiyyah, (Damaskus: ar Al-Qalam,1994), h. 388.
43 Simon Ali Yasir, Rumah Laba-Laba..., 64
44 (Qs. Al-Hujurat [49]: 6)
45 Abdul wahab Khallaf, Ilmu Ushul ...,h. 199-200
Menurut  Amir  Muallim, 46 Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai  sebuah kelompok  yang  mengatasnamakan  kumpulan  ulama  Islam  harus  bisa mempresentasikan semua jenis pemikiran ulama. Oleh karenanya, mereka yang juga  memiliki  simbol-simbol  keislaman  juga  harus  dilibatkan.  Baik  yang fundamental maupun yang liberal sekalipun atau bahkan Ahmadiyah dalam hal ini.

## G. Dampak Ketetapan Fatwa terhadap Masyarakat
Imam  Ahmad  bin  Hanbal  memberikan  persyaratan  bagi  seorang  mufti (pemberi  fatwa)  untuk  mengetahui  ilmu  kemasyarakatan,  karena  suatu ketetapan hukum itu harus diambil setelah memperhatikan kondisi masyarakat, memperhatikan  perubahan-perubahannya  dan  sebagainya,  sehingga  fatwanya tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. 47 Dalam artian setiap fatwa yang dikeluarkan juga harus mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dari ketetapan fatwa tersebut.
Fatwa  adalah  kata  yang  sering  disalah  pahami.  Ada  yang  menyangka, fatwa  adalah  sejenis  dogma  yang  memiliki  daya  ikat  kuat  seperti  halnya  Al- Quran.  Atau  seperti  konstitusi negara  sehingga bagi  yang  melanggarnya  dapat dikenakan  sanksi  hukum.  Tentu  sangkaan  ini  keliru  sepenuhnya.  Sebab,  fatwa pada  hakekatnya  tak  lebih  dari  sebuah  pendapat  dan  pemikiran  belaka,  dari individu  ulama  atau  institusi  keulamaan,  yang  boleh  diikuti  atau  justru diabaikan sama sekali. Pendeknya, fatwa bersifat ghairu mulzim (tidak mengikat) dan relatif. Meski demikian dalam pandangan Ahmad Muhsin 48 , fatwa tidak bisa dianggap sekedar saran. Fatwa lebih berorientasi pada bimbingan dan tuntunan bagi internal umat Islam. Tuntunan yang diberikan baik ketika diminta ataupun tidak, karena menurutnya fatwa merupakan kepentingan agama.
Ibnul  Qayyim  al-Jauziyah  dalam  magnum  opusnya  “I'lam  al- Muwaqqi'in” 49 menyatakan  tentang  adanya  peluang  untuk  selalu  mereformasi dan memperbaiki fatwa dalam satu bahasan sendiri. Jadi, mengubah teks fatwa bukanlah perkara tabu. Fatwa perlu ditinjau kembali, waktu demi waktu, untuk
46 wawancara tanggal 26 September 2006
47 Kamal muchtar, dkk, Ushul Fiqh II , (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf,1995), h. 181.
48 wawancara tanggal 30 September 2006
49 Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam magnum opusnya “I'lam al-Muwaqqi'in” 1973, h. 5.
dilihat  apakah  ia  memberikan  efek  maslahat  terhadap  umat  atau  justru menimbulkan  huru-hara  di  tengah  masyarakat 50 .  Oleh  karenanya  dalam pandangan  Amir  Muallim 51 ,  sebuah  produk  fatwa  haruslah  melihat  dan memperhitungkan faktor masyarakat umum. Kondisi sebuah obyek fatwa harus benar-benar bisa dipahami dan diteliti terlebih dahulu.
Sejauh kaitannya dengan dampak, maka fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang  aliran  Ahmadiyah  ini  sebagaimana  pembagian  yang  dilakukan  oleh Atho  Mudzhar 52 masuk  dalam  kategori  fatwa  yang  tersiar  secara  luas  tetapi menimbulkan  banyak  pertentangan,  sedangkan  pemerintah  tetap  bersikap netral. Berkaitan dengan pengaruh fatwa tentang aliran Ahmadiyah ini terhadap masyarakat, maka dapat dikemukakan bahwa fatwa itu memiliki dampak positif dan negatif.
Sepanjang mengenai dampak positif yang dilahirkan dari lahirnya fatwa ini  maka  dapat  dikemukakan  dua  hal.  Pertama,  fatwa  ini  telah  menghentikan kebingungan  masyarakat  tentang  posisi  ulama ahlussunnah  wal  jamaah dalam masalah Ahmadiyah. Kedua, fatwa itu mengurangi lahirnya perpecahan dalam tubuh  Islam,  karena  meminimalisasi  lahir  dan  berkembangnya  kelompok- kelompok sempalan baru.
Bagi  masyarakat  awam,  dengan  lahirnya  fatwa  ini  akan  memberikan sebuah gambaran tentang kedudukan ulama Indonesia yang tergabung dengan MUI  dalam  kaitannya  dengan  persoalan  Ahmadiyah.  Bahkan  bisa  jadi  itu dikatakan sebagai ijma’ ulama Indonesia yang wajib diikuti. Jadi, untuk jangka waktu  pendek  fatwa  MUI  ini  akan  berdampak  positif  terhadap  masyarakat, terkait  dengan  pembentukan  kepribadian  dan  akidah  umat  Islam  khususnya untuk selalu obyektif dalam memilih jenis dakwah yang berkembang.
Sedang  bagi  pemerintah,  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  ini  adalah fatwa  yang  perlu  disikapi  dengan  netral  saja.  Apalagi  hal  ini  terkait  dengan problem keagamaan yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Pemerintah sangat tidak  mungkin  untuk  mendukung  atau  tidak  menyukai  fatwa  ini,  karena cenderung  akan  berakibat  buruk  dan  mengancam  posisi  pemerintah  sendiri.
51 wawancara tanggal 30 September 2006
52 M.Atho Mudzhar, Pendekatan Studi..., h. 255
Sehingga  pemerintah  mengambil  posisi  yang  paling  menguntungkan  berupa sikap netral.
Namun di balik itu semua, fatwa yang ditetapkan MUI ini juga sarat akan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, dampak negatif yang  dimungkinkan  timbul  dari  fatwa  ini  ada  dua  hal.  Pertama,  pengekangan kebebasan  berpikir  masyarakat.  Kedua,  memberikan  legalitas  terhadap pemerintah  untuk  menyentuh  wilayah-wilayah  keagamaan.  Padahal  dua  hal tersebut masuk pada wilayah hak asasi yang dimiliki manusia.
Dalam pandangan Muhammad Hasby As-Shiddiqie 53 , Hak asasi manusia merupakan  hak-hak  yang  dapat  meninggikan  derajat  manusia,  memungkinkan mereka  berserikat,  berusaha  untuk  kebajikan  manusia  umum  dan  memelihara kemuliaan  kemanusiaan,  menumbuhkan  bakat  yang  ada  pada  diri  seseorang serta membantu manusia dalam usaha mereka mempergunakan segala kekuatan akal dan tubuh.
Organisasi  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  seolah  ingin  mengukuhkan diri sebagai pemilik otoritas tunggal pembuat keputusan-keputusan keagamaan bagi  umat  Islam  Indonesia.  Melalui  majelis  Fatwanya,  MUI  telah  berhasil menyingkirkan  paham-paham  dan  kelompok-kelompok  muslim  yang berlawanan  dengan  paham  sunni  atau ahlus  sunnah  wal  jamaah .  Sampai  disini masyarakat  minoritas  muslim  dan  termasuk  minoritas  lainnya  tidak mendapatkan  perlindungan  HAM  dan  keadilan  yang  sepantasnya  baik  dari negara maupun organisasi keagamaannya sendiri.
Fatwa MUI ini di satu pihak dapat menyelesaikan problem yang sedang dihadapi seputar kegalauan umat tentang Ahmadiyah. Namun tanpa kita sadari ternyata fatwa MUI ini merupakan doktrin yang mau tidak mau harus diterima oleh  masyarakat  Islam.  Akibatnya,  wacana  pengembangan  pemikiran  di Indonesia  khususnya  akan  terbatasi  dengan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  MUI ini,  karena  posisi  MUI  dalam  hal  ini  juga  mendapat  pengakuan  dari  pihak penguasa.  Menurut  Syafi’i  Anwar 54 tendensi  MUI  untuk  mengontrol  pikiran
53 Nouruzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h.147
54 perspektifbaru.com/wawancara/491, diakses 16 Januari 2007
manusia haruslah dilawan karena ideologi yang menjadi dasar pijakan berpikir umat tidak seharusnya dikontrol.
Masyarakat  akan  menghakimi  orang  yang  memiliki  paham  berbeda dengan  keputusan  MUI  sebagai  orang  yang  berhaluan  liberal,  orientalis,  atau bahkan keuar dari nash. Mereka dianggap sebagai orang yang menyalahi aturan Islam dan keluar dari Islam. Padahal apa yang mereka yakini hanyalah persoalan perbedaan  penafsiran,  interpretasi,  dan  kerangka  berpikir  saja.  Semua  itu hanyalah sebatas wacana saja. Permasalahan aplikasi itu sama sekali tidak terkait dengan bidang keilmuwan.
Dampak  negatif  ini  semakin  parah  dengan  terkucilkannya  sekelompok kaum  muslim  yang  memiliki  paham  berbeda,  yakni  orang-orang  Ahmadiyah. Bahkan  itu  dilakukan  oleh  sesama  umat  Islam  sendiri.  Hal  ini  dikhawatirkan akan  menjurus  pada  perpecahan  internal  kaum  muslimin  yang  hanya disebabkan  kesalahan  MUI  dalam  mengambil  kebijakan.  Fatwa  ini  juga  dinilai memicu  anarkisme  masyarakat  muslim  di  beberapa  daerah.  Celakanya  ketika masyarakat  telah  menjadi  begitu  brutal,  MUI  seolah  cuci  tangan  dan menyerahkan persoalan tersebut ke pemerintah.
Sehingga bagi Ali Yasir 55 , fatwa ini tidak lebih dari sekedar menjustifikasi kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah. Ahmad Muhsin 56 sebagai orang MUI justru  menganggap  tuduhan  yang  dilontarkan pada  MUI  tersebut  sangat  aneh. Menurutnya dalam fatwa tersebut, sama sekali tidak ada anjuran untuk berbuat anarkis. Bahkan MUI mengutuk itu semua. Di luar itu, demi sebuah kebenaran menurut  Ahmad  Muhsin,  risiko  adalah  suatu  hal  yang  harus  berani  untuk diambil, karena begitulah yang diajarkan Nabi.
Penelitian  Saeful  Bahri,  salah  seorang  peneliti  Depag,  membuktikan bahwa bukan berarti Jemaat Ahmadiyah tidak mau menyatu dengan komunitas non-Ahmadi.  Sikap  eksklusif  itu  justru  berawal  dari  perlakuan  tidak  adil  dan reaksi  keras  pihak-pihak  non-Ahmadi  yang  mengucilkan  mereka  dari  masjid, menganggap mereka najis dan mencuci bekas tempat mereka shalat. Dalam hal
56 wawancara tanggal 30 September 2006.
ini,  bukan  Jemaat  Ahmadiyah  yang  mengisolasi  diri  namun  justru  merekalah yang dikucilkan oleh pihak luar . 57
Dengan berdasar pada ketetapan MUI ini pula, sebagaimana dijelaskan di depan,  maka  pemerintah  merasa  memiliki  payung  legitimasi  dari  pihak-pihak yang  dianggap  memiliki  otoritas  keagamaan  untuk  melakukan  berbagai tindakan  terkait  dengan  pembubaran  Ahmadiyah.  Seperti  yang  terjadi  di Kuningan  Bogor  sebagaimana  dilansir  detikcom,  kegiatan Ahmadiyah  dilarang berdasar Surat Kegiatan Bersama (SKB) Pemda, Kejaksaan, dan kepolisian Jawa Barat.
Tidak  ada  lagi  sekat  yang  membatasi  kewenangan  pemerintah  dengan keyakinan  individu  maupun  kelompok  masyarakat  untuk  memahami  agama yang  bersifat  preogratif.  Fatwa  yang  sedikit  serupa  dengan  hal  ini  dalam  sisi akibat  adalah  penetapan  fatwa  MUI  tentang  terorisme  (Keputusan  Fatwa  MUI Nomor  11/MUNAS  VII/MUI/15/2005).  Inilah  yang  disebut  Haryatmoko sebagai  kriminalisasi  politik  yang  akan  menghasilkan  politisasi  kriminalitas. Sehingga  situasi  ini  tidak  disia-siakan  oleh  kelompok  yang  memiki  kekuatan fisik riil. Mereka inilah yang sebenarnya diuntungkan. 58
Islam  tidak  pernah  mengklaim  kelompok  mana  yang  beragama  Islam dengan  benar  dan  kelompok  mana  pula  yang  melenceng  dari  ajaran  agama. Semua meyakini Islam yang mereka anut adalah yang paling benar. Tentu saja, MUI bukanlah standar yang bisa dijadikan tolak ukur dalam menetapkan ajaran agama  yang  benar.  Kebenaran  yang  mutlak  hanyalah  milik  Tuhan  (Qs.  Al- Baqarah:  149),  sementara  pemahaman  manusia  bersifat  nisbi.  Pasca  Nabi  tidak seorang  pun  bisa  mengklaim  dirinya  sebagai  pihak  yang  paling  benar,  tidak terkecuali MUI
Dalam  hal  ini,  hendaknya  MUI  mempertimbangkan  setiap  fatwa  yang dikeluarkannya,  begitu  pula  dalam  fatwa  tentang  Ahmadiyah  ini.  Setiap keputusan fatwa tentu saja akan menghasilkan dampak bagi masyarakat, tetapi MUI  harus  bisa  meminimalisasi  dampak  tersebut.  Hal  yang  lebih  penting  lagi, hendaknya dalam setiap keputusannya, Majelis Ulama Indonesia melakukannya
58 Haryatmoko, Etika Politik …, h 65.
demi kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan, bukannya mengatasnamakan umat.

## H. Kebijakan Negara terhadap Kebebasan Beragama dalam Kasus Pelarangan Aliran Ahmadiyah
Bagi  sebuah  negara  yang  plural  dari  segi  keragaman  agamanya, pengakuan  kebebasan  beragama  tentu  dapat  memberikan  rasa  tenteram  bagi rakyatnya.  Setiap  keyakinan  agama  mendapatkan  kedudukan  yang  sama  dan menjadi  sumber  moral  dan  sumber  hukum  tanpa  adanya  pengakuan  khusus bagi agama tertentu di atas agama lain. Di negara yang menjunjung kedaulatan rakyat,  dan  prinsip-prinsip  keadilan  dan  kebebasan,  pemerintah  seharusnya tidak melakukan pembatasan terhadap sejumlah agama yang dipeluk dan tidak melalukan penutupan terhadap aliran agama apapun. 59
Sampai  saat  ini  jaminan  kebebasan  beragama  di  Indonesia  masih  patut dipertanyakan.  Hak  kebebasan  beragama  sesungguhnya  bukanlah  pemberian negara  atau  pemberian  golongan.  Negara  berkewajiban  melayani  kehidupan beragama warganya secara adil tanpa diskriminasi. Selain itu negara juga harus mendorong  kepada  semua  umat  beragama  untuk  tumbuh  dan  berkembang sehingga  mampu  menjadi  kekuatan  legitimatif  yang  dapat  menumbuhkan religiusitas  dalam  masyarakat.  Dorongan  ini  merupakan  bentuk  pelayanan negara  dan  tugas  yang  wajar  selaku  pemerintah.  Sementara  perkembangan religiusitas  diserahkan  sepenuhnya  kepada  setiap  agama.  Namun  negara seringkali  bertindak  sebagai  superstruktur  atas  agama,  dan  menjadikannya sebagai  kekuatan  yang  berada  di  atas  agama.  Dengan  jaringan  korporasinya, seperti  melalui  Departemen  Agama,  pemerintah  secara  sepihak  melakukan campur tangan terhadap wilayah agama yang memunculkan diskriminasi pada (paham)  agama  tertentu,  sehingga  mempertajam  wilayah  pertentangan mayoritas-minoritas antar agama.
Dalam hubungannya dengan pemberian hak-hak menjalankan keyakinan seperti  pada jamaat Ahmadiyah, maka negara seharusnya menempatkan posisi
59 Budi S Tanuwibowo, Nation’s Plurality As A Reality Directed To The Rising of The New Indonesia: A View of Khonghucu (Confucius),” dalam Commitment of Faiths: Identity, Plurality, and Gender , Th. Sumatana (ed.,), (Yogyakarta: Interfidei, 2002), h. 166.
yang  jelas  dalam  hal  memberikan  kewenangan  dan  perlindungan  bagi komunitas  agama  manapun.  Namun  mungkin  perlu  dipilah  mana  wilayah- wilayah yang tidak boleh diatur oleh negara sama sekali, dan mana yang masuk ke dalam publik. Hal-hal yang bersifat privat misalnya keyakinan pada Tuhan, Nabi,  Kitab  dan  Hari  akhir  adalah  wilayah-wilayah  aqidah  yang  tidak  bisa diseragamkan  oleh  siapapun,  termasuk  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  yang dinggap memiliki otoritas tunggal dalam menafsirkan ajaran Islam. Ahmadiyah sebagai  salah  satu  jamaah  dalam  Islam  tidak  bisa  disimpulkan  sebagai  satu agama  yang  terpisah  sama  sekali  dari  Islam  seperti  Babisme  atau  Bahaisme. Ahmadiyah tidak memiliki syahadat khusus, atau kitab  selain al-Quran. Jika ia agama  sendiri,  maka  segala  kegiatannya  tidak  ditujukan  kepada  penyebaran Islam. 60 Saat ini persoalan yang muncul ternyata lebih kompleks. Apa yang biasa disebut  sebagai  intervensi  negara  terhadap  agama  ternyata  juga  terjadi  pada agama terhadap kelompok agamanya sendiri. Secara politik Ahmadiyah pernah mendapatkan  pengakuan  dari  pemerintah.  Bahkan  pada  dasarnya  negara menjamin  berdirinya  lembaga-lembaga  keagamaan  di  Indonesia  (termasuk Ahmadiyah). Seperti tertuang dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 pasal 49 mengatakan, pemerintah menjamin badan-badan keagamaan untuk memperoleh hak keagamaan. Ini meliputi hak memperoleh tanah untuk tempat ibadah; untuk pengurus, membina kehidupan dan pertumbuhan agama dan lain-lain. Namun dalam  Munasnya  yang  ke-7  tahun  2005  di  Jakarta,  MUI  justru  mendesak pemerintah  agar  menindak  tegas  segala  paham  atau  aliran  yang  dianggap menyimpang dari Islam.
Baik  negara  maupun  masyarakat  sudah  saatnya  belajar  bagaimana menghargai  hak-hak  asasi  manusia.  Tidak  terkecuali  lembaga-lembaga keagamaan  baik mayoritas  atau  minoritas  agar lebih  membuka  diri  dari  segala bentuk  perbedaan  dan  tidak  mengedepankan  primordialisme.  Sikap  merasa kelompoknya  yang  paling  benar  dari  kelompok  lain  cenderung  akan melemahkan  agama  sebagai  unsur civil  society .  Indonesia  boleh  saja  terkenal dengan asas musyawarah dan mufakatnya, namun memberikan sikap tasamuh atau  toleransi  atas  perbedaan  pendapat  tidaklah  mudah  ditemukan.  Menurut
60 Maulana Muhammah Ali, Gerakan Ahmadiyah , (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2002), h.49.
John Rawls, 61 setiap warga negara juga berhak mendapatkan kesempatan secara adil  dan  sama  dalam  mengembangkan  dan  menikmati  harga  diri  dan martabatnya sebagai manusia.
Jika  MUI  hanya  merupakan  lembaga  nasihat  keagamaan  dan  tidak memiliki  implikasi  luas  terhadap  masyarakat  termasuk  penguasa,  mungkin akibat  yang  timbul  tidak  akan  terlampau  besar.  Namun,  ketika  lembaga  yang didirikan  oleh  pemerintah  ini  dipercaya  untuk  mewakili  umat  Islam  Indonesia dalam hal  pertimbangan-pertimbangan  yang  diajukan  pemerintah,  maka  posisi MUI  dalam  hal  ini  menjadi  sangat  strategis  dan  sangat  berpengaruh  terhadap suatu  kebijakan.  Meskipun  demikian,  Ahmad  Muhsin 62 menolak  kalau  MUI disebut sebagai orang dekat pemerintah, karena menurutnya tidak sedikit fatwa MUI yang bertentangan dengan pemerintah.
Faktor  penyebab  kegamangan  sikap  negara  terhadap  Ahmadiyah  dan seringnya  kekerasan  dan  teror  bagi  kelompok  yang  dianggap  sesat mencerminkan  adanya  pergumulan  yang  serius  tentang  batas-batas  kebebasan beragama  di  Indonesia,  termasuk  dampaknya  bagi  Ahmadiyah  apakah seharusnya  dilindungi  atau  tidak.  Padahal  kelompok-kelompok  tersebut  telah jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan hukum. Masalah ini cukup sulit untuk dijawab  karena  belum  ada    kesepakatan  kolektif  tentang  sampai  sejauh  mana kebebasan  beragama  di  Indonesia  dipahami  dan  diterapkan.  Ketidakjelasan batasan inilah yang menyebabkan Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya berada dalam posisi terpojok dan cenderung tertekan.
Pemerintah  sendiri  melalui  Departemen  Agama  tetap  berpegang  pada keyakinan  melarang  ajarah  Ahmadiyah  sesuai  surat  keputusan  yang  pernah dikeluarkan pada tahun 1984. 63 surat keputusan tersebut sebenarnya merupakan respon  dari  fatwa  MUI  tahun  1980.  Sayangnya,  ketika  MUI  kembali mengeluarkan  fatwa  yang  bersifat  kontroversial  dan  cenderung  melahirkan perilaku anarkisme, Departemen Agama tidak mencoba meminimalisasi dampak negatif yang timbul dengan mengeluarkan surat keputusan yang bersifat netral. Kebisuan  Departemen  ini  mengindikasikan  persetujuan  dan  kesepakatannya
61 John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 1971),
h. 58.
62 wawancara tanggal 30 Oktober 2006.
63 www.kapanlagi.com/h/news.html, diakses 1 Januari 2007.
terhadap fatwa MUI kedua tentang Ahmadiyah ini. Bahkan pemerintahan Bogor mengeluarkan SKB Pemda, Kejaksaan, dan kepolisian Jawa Barat yang melarang seluruh kegiatan ahmadiyah.
Padahal  sebagaimana  diungkap  dalam  teori  Haryatmoko  bahwa kedekatan  pihak  otoritas  keagamaan  dengan  otoritas  penguasa  seringkali  akan menimbulkan  kekerasan  dan  kesewenang-wenangan  pihak  penguasa. Keberanian  pihak  penguasa  dikarenakan  ada  tembok  besar  berupa  legalitas agama  yang  menjadi  tameng  dan  topeng  yang  menutupi  kesalahan-kesalahan tersebut.  Dalam  sejarah  Islam,  penyiksaan  yang  terjadi  pada  beberapa  Imam Madzhab  seperti  Malik  dan  Hanbali  juga  Ibnu  Taimiyah  oleh  pihak  penguasa karena memiliki pemahaman yang berbeda diyakini dikarenakan adanya faktor ini, yakni pemerintah pada saat itu memegang dua otoritas sekaligus, kekuasaan dan agama.
Tentu  kita  tidak  menginginkan  pemerintah  Indonesia  lahir  sebagai pemerintah  yang  berada  di  balik  otoritas  agama.  Pemerintah  dituntut  dapat mengayomi  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  semua  masyarakat. Termasuk  juga  berani  menindak  tegas  segala  bentuk  kesalahan,  meskipun dilakukan  oleh  kaum  mayoritas.  Karena  hak  minoritas  sangatlah  mahal  bila dikorbankan hanya demi mendapatkan dukungan mayoritas.

## I. SIMPULAN
Berangkat  dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  fatwa tentang  Ahmadiyah  ini,  secara  metodologi  MUI  tidak  menggunakan  prosedur hierarki sumber hukum Islam dengan praktek yang baik. Dalam fatwa ini, MUI dalam  menganalisa  suatu  masalah  menggunakan  pendekatan  bayani  dan istislahi.  Akan  tetapi,  Pola  ijtihad  bayani  dan  ijtihad  istislahi  yang  mereka gunakan  dalam  menganalisa  suatu  permasalahan  masih  memiliki  celah kekurangan, bahkan terkadang salah dalam penggunaannya.
Dampak  fatwa  ini  ini  kepada  masyarakat  dapat  dibagi  dalam  dua kelompok. Pertama, dampak positif berupa terhentinya kebingungan masyarakat tentang  posisi  ulama ahlussunnah  wal jamaah (MUI)  dalam masalah Ahmadiyah dan fatwa ini juga mengurangi lahirnya perpecahan dalam tubuh Islam, Kedua,
dampak  negatif  berupa  pengekangan  kebebasan  berpikir  masyarakat.  dan memberikan  legalitas  terhadap  pemerintah  untuk  menyentuh  wilayah-wilayah keagamaan.
Kebijakan negara  dalam  kasus Ahmadiyah  yang  menyetujui  fatwa  MUI yang terbukti dengan sikap Depag dan lahirnya SKB beberapa pihak di daerah- daerah  tertentu  cenderung  semakin  mengucilkan  kaum  Ahmadiyah  dan menyalahi  HAM,  karena  menyangkut  persoalan  keyakinan  beragama masyarakat. Pemerintah cenderung bersikap setengah hati dalam menyelesaikan kasus  Ahmadiyah.  Secara  umum,  fakta  ini  memberikan  gambaran  bahwa perlindungan pemerintah terhadap kelompok minoritas masih sangat minim

## REFERENSI
Abidin, Ibnu, Hasyiyah Ibnu Abidin , Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun,
Ad-Dasuqi, Abu Su’ud, Hasiyah Ad-Dasuqi , Dar Al-Fikr: Tanpa Tempat Penerbit, Tanpa Tahun.
Al-Andalusi,  Ibn  Hazm, Al-Ihkam  fi  Ushul  al-Ahkam ,  Dar  al-fikr:  Beirut,  Tanpa Tahun.
Al-Badry,  Hamka Haq, Koreksi  Total  Terhadap  Ahmadiyah, Yayasan  Nurul  Islam: Jakarta, 1981.
Al-Dawalibi, 1965. Al-Madkhal Ila Ilmi Ushul Fiqhi . Dar al-Ilmi lil Malayin: Beirut
Ali, Maulana Muhammad, Gerakan Ahmadiyah , Darul Kutubil Islamiyah: Jakarta, 2002.
Ali, M. Sayuthi, Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek , PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.
Al-Muqaddasi,  Ibnu  Qudamah, Al-Kafy, Al-Maktab  Al-Ilmy:  Tanpa  Tempat Penerbit, 1988.
Al-Qurtuby, Tafsir Al-Qurtuby, Dar Al-Ma’rifah: Tanpa Tempat Penerbit, 1990.
Al-Syatibi,  Abi  Ishaq, Al-Muwafaqat  Fi  Ushul  Syariat ,  Muassasah  al-Kutub  Al- tsaqafiyah: Beirut, 1999.
An-Nadwi, Ali Ahmad, Al-Qowa’id Al-Fiqhiyyah , Dar Al-Qalam: Damaskus, 1994.
Asy-Syarkhosyi, Al-Mabsuth, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: Beirut, 1993.
Basyir,  Ahmad  Azhar, Pokok-Pokok  Persoalan  Filsafat  Hukum  Islam ,  UII  Press: Yogyakarta, 2000.
Batuah, Syafi’i R,. Ahmadiyah, Apa dan Mengapa? , Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Colombijn,  Freek  and  J.  Thomas  Linblad  (Eds)  (2002), Roots  of  Violence  in Indonesia , Institute of Southeast Asian Studies: Singapore, 1978.
Fatah, Rohadi Abd., Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam , BUMI AKSARA: Jakarta, 1991.
Hamidi, Jazim dan Abdi  M. Husnu, Intervensi Negara Terhadap Agama , UII Press: Yogyakarta, 2001.
Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh I , PT Logos Wacana Ilmu: Jakarta, 2001.
Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan , Kompas: Jakarta, 2004.
Hooker, MB., Islam Madzhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial, TERAJU: Jakarta Selatan, 2003.
Iqbal,  Muhammad, Rekonstruksi  Pemikiran  Agama  dalam  Islam ,  Jalasutra: Yogyakarta, 2002.
Jaiz,  Hartono  Ahmad, Aliran  dan  Paham  Sesat  di  Indonesia ,  Pustaka  Al-  Kautsar: Jakarta, 2002.
Katsir,  Ibnu, Tafsir  Al-Quran  Al-Adhim, Dar  Ihya  at-Turats  Al-Araby:  Tanpa Tempat Penerbit, Tanpa Tahun.
Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Al-Fiqh, Dar Al-Qalam: Kuwait, 1979.
Mu’allim, Amir, dan Yusdani, Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer , UII Press: Yogyakarta, 2005.
Muchtar, kamal, dkk, Ushul Fiqh II , Dhana Bakti Wakaf: Yogyakarta, 1995.
Mudzhar, M. Atho, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek , Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2002.
----------, Fatwa-Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia:Sebuah  Studi  tentang  Pemikiran Hukum  Islam  di  Indonesia  1975-1988 ,  Indonesian  Netherlands  Cooperation  in Islamic Studies: Jakarta, 1993.
Mustafavi, Sayyid Jawad, Huqquq al Insan fi al-Islam , Munazham al-I’lam al-Islam: Beirut, 1987. Nasruddin,  Dede  A, Ahli  Sunnah  Menjawab  Ahmadiyah  dalam  Masalah  Kenabian , Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam: Jakarta Selatan, 2002.
Nasution,  Lahmuddin, Pembaharuan  Hukum  Islam  dalam  Madzhab  Syafi’I ,  PT Remaja Rosdakarya: Bandung, . 2002.
Nata, Abudin, Metodologi Studi Islam , PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2001.
Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge, Massachusetts: Harvard University,
1971.
Shiddiqi,  Nouruzzaman, Fiqh  Indonesia  Penggagas  dan  Gagasannya ,  Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1997.
Syafi’i, Imam, Al-Umm . Dar al-Kutub Al-Ilmiah: Beirut, Tanpa Tahun.
Thaha, Fawzy Sa’ied, Ahmadiyah dalam Persoalan , Al-Ma’arif: Bandung, 1981.
Tanuwibowo, Budi S.,  “Nation’s Plurality As A Reality Directed To The Rising of The  New  Indonesia:  A  View  of  Khonghucu  (Confucius),”  dalam Commitment  of  Faiths:  Identity,  Plurality,  and  Gender ,  Th.  Sumatana  (ed.,), Interfidei: Yogyakarta, 2002.
Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam , PT Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, 1993.
Tim Penyusun, Al-Qur’an dan Terjemahan Artinya , UII Press: Yogyakarta, 2005.
Yasir,  Simon  Ali, Rumah  Laba-Laba ,  Gerakan  Ahmadiyah  Indonesia  Cabang Yogyakarta: Yogyakarta, 2005.
Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Fiqh , Pustaka Firdaus: Jakarta, 1995.
Zaidan,  Abdul  Karim, Al-Wajiz  fi  Ushul  al-Fikih ,  Muassasah  al-Risalah:  Aman Yordania, 1990.
Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu . Dar Al-Fikr: Beirut, 1997.
Zulkarnaen, Iskandar, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia . LkiS: Yogyakarta, 2005.
Data Internet
Anwar,  M.  Syafi’i.  “Pluralisme  dalam  Bahaya”.  http://perspektifbaru.  com/ wawancara/491. diakses 16 Januari 2007.
http://www.icrp-online.org, diakses 1 Januari 2007 http://www. pdat.co.id, diakses 1 Januari 2007
Ghazali,  Abdul  Moqsith,  “Metodologi  Berfatwa  dalam  Islam”.  http://www. islamlib.com. 23/09/2005. diakses 1 Januari 2007
www.mui.or.id, diakses 1 Januari 2007