Perlindungan Hukum Nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna Atas Gagal Bayar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Oleh:
Evania Larisa 1 , Yoan Nursari Simanjuntak 2 , Yusrambono 3
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

## evaniaicen12@gmail.com
Volume 21 Nomor 1 April 2023: DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article History Submission: 10-03-2023 Revised: 27-03-2023 Accepted: 07-04-2023 Published: 18-04-2023

## ABSTRACT
Insurance  plays  an  important  role  in  human  life,  as  the  development  of  increasingly  complex technology  allows  the  occurrence  of  accidents  to  increase  as  well.  The  role  of  insurance  is  to provide protection against the uncertainty of events that may occur. Insurance customers play an important role in insurance companies. The customer is the main source of financial funds for the insurance  company  so  that  the  company  continues  to  run  well,  but  in  running  its  business  the insurance company does not rule out the possibility of facing an obstacle experiencing a state of default. The default situation will result in losses for insurance customers to get their ongoing and past due claims. Efforts to protect consumers in the financial services sector are carried out by an independent institution whose establishment is based on Law no. 21 of 2011 which is referred to as the Financial Services Authority (OJK). Through the normative  juridical  research method by conducting  a  literature  study  on  legal  materials,  the  results  obtained  that  the  enactment  of  the OJK Law shows that the OJK plays a very strategic role in the legal protection of PT. Kresna Life Insurance that has failed to pay.
Keywords: Insurance customers; Legal protection; Financial Services Authority (OJK).

## ABSTRAK
Perasuransian berperan penting dalam kehidupan manusia, seiring perkembangan teknologi yang semakin  kompleks  memungkinkan  terjadinya  kecelakaan  semakin  besar  pula.  Peran  asuransi adalah  memberi  perlindungan  atas  ketidakpastian  peristiwa  yang  mungkin  akan  terjadi.  Nasabah asuransi  berperan  penting  dalam  perusahaan  asuransi.  Nasabah  merupakan  sumber  utama  dana keuangan  perusahaan  asuransi  agar  perusahaan  tetap  berjalan  dengan  baik  namun  dalam menjalankan  usahanya  perusahaan  asuransi  tidak  menutup  kemungkinan  menghadapi  suatu kendala  mengalami  keadaan  gagal  bayar.  Keadaan  gagal  bayar  tersebut  akan  mengakibatkan kerugian  pada  nasabah  asuransi  untuk  mendapatkan  klaimnya  baik  yang  masih  berjalan  maupun yang  telah  jatuh  tempo.  Upaya  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan  dilaksanakan  oleh suatu lembaga indepeden yang pembentukannya berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 yang disebut sebagai Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui metode Penelitian Yuridis Normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum,  maka diperoleh hasil bahwa pemberlakuan  UU  OJK  menunjukan  bahwa  OJK  berperan  sangat  strategis  dalam  upaya perlindungan hukum nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna yang mengalami gagal bayar.
Kata kunci: Nasabah asuransi; Perlindungan Hukum; Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## A. PENDAHULUAN
Manusia dalam menjalani kehidupannya memiliki kemungkinan mengalami suatu hal yang bersifat tidak menentu, baik berupa suatu hal yang menguntungkan maupun merugikan. Manusia tentu mengharapkan suatu hal yang menguntungkan namun disisi lain hal yang merugikan tersebut dapat  saja  terjadi  dan  mengakibatkan  kerugian  bagi  diri  sendiri,  keluarga  atau  harta  benda  yang dimilikinya  (Radiks  Purba,  1995:  Hal  26).  Hal  inilah  yang  disebut  sebagai  resiko,  resiko  yang tidak pasti memengaruhi manusia secara naluriah timbul rasa keinginan untuk menghindari sebuah resiko.  Cara  yang  dilakukan  adalah  dengan  melimpahkan  resiko  kepada/  dengan  pihak  lain  atau pihak ketiga melalui perjanjian asuransi.
Perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2014  tentang  Perasuransian  merupakan  badan  hukum  yang  berbentuk  badan  usaha Perseroan  Terbatas,  dimana  badan  hukum  merupakan  subjek  hukum  yang  berhak  melakukan segala  perbuatan  hukum  termasuk  perjanjian  seperti  manusia.  Perusahaan  asuransi  merupakan badan  hukum  (sebagai  subjek  hukum  yang  mandiri)  memiliki  kekayaan  sendiri,  dapat  digugat, serta dapat juga menggugat dengan perantara pengurusnya (Suparno, 2007: Hal 135).
Perusahaan asuransi  dalam  menjalankan  aktifitasnya tidak selalu berjalan lancar, terdapat kemungkinan  mengalami  keadaan  gagal  bayar.  Masyarakat  yang  berposisi  sebagai  nasabah asuransi  sering  menjadi  pihak  yang  dirugikan  ketika  perusahaan  asuransi  mengalami  kegagalan. Apabila perusahaan  asuransi  mengalami  kegagalan maka para nasabah akan menjadi  pihak yang dirugikan  karena  tidak  bisa  meminta  klaim.  Hal  ini  sungguh  mencederai  prinsip Utmost  Good Faith (iktikad baik) dalam asuransi (Sastrawidjaja, 2015: Hal 69).
Terkait  hal  ini,  perusahaan  asuransi  yakni  kasus  gagal  bayar  yang  dialami  PT  Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life. Pada 2019 Kresna Life sempat mengalami masalah keuangan yang kemudian pada tahun berikutnya Kresna Life tidak mampu atau gagal dalam membayarkan klaim jatuh tempo nasabah. Bulan Mei 2020 Kresna Life mengumumkan penundaan pembayaran klaim nasabah  dua  produk  asuransinya,  yaitu  Kresna  Link  Investa  (K-LITA)  dan  Protecto  Investa Kresna  (PIK).  Terkait  hal  tersebut  Kresna  Life  menjalani  persidangan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan PKPU diajukan oleh pemohon  Lukman  Wibowo  pada  18  November  2020  (Katadata.com,  2021).  Dalam  hal  ini pemohon bukan pihak yang berkompeten. Bahkan Pengajuan permohonan PKPU ini tidak dihadiri OJK karena OJK tidak pernah memberi persetujuan atas permohonan PKPU Kresna Life. Hal ini bertentangan  dengan  Pasal  223  juncto  Pasal  2  ayat  (5)  Undang-undang  Kepailitan  dan  PKPU
menyebutkan bahwa dalam  hal  debitor adalah perusahaan  asuransi  maka  pengajuan permohonan kepailitan  dan  PKPU  dilakukan  oleh  Menteri  keuangan.  Yang  kemudian  pada  tingkat  kasasi diputus  Mahkamah  Agung  dalam  amar  putusan  MA  Nomor  647  K/Pdt.Sus-Pailit/2021  untuk dikembalikan pada keadaan semua, dalam hal ini keadaan Kresna Life saat mengalami penundaan pembayaran klaim atau gagal bayar.
Sejak  tanggal  21  Desember  2012  kewenangan  Menteri  Keuangan  dialihkan  kepada  OJK yang dituangkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang OJK. Nasabah asuransi yang mengalami kerugian harus mendapatkan perlindungan hukum  sehingga dapat  kembali mendapatkan haknya. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  diharapkan  dapat memberi  perlindungan  bagi  konsumen  sebagai  nasabah  sektor  jasa  keuangan  PT  Asuransi  Jiwa Kresna  yang  mengalami  gagal  bayar  serta  yang  sebelumnya  pengajuan  PKPUnya  oleh  kreditur bukan OJK.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  atau  penelitian  normatif  yaitu penelitian  yang  membahas  permasalahan  didasarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  atau literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  tersebut.  Metode  pendekatan  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) dan  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Approach ).  Didalam  penelitian  yuridis  normatif  maka metode  penelitian  hukum  dilakukan  dengan  bahan  hukum  didasarkan  pada  data  sekunder.  Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.
Langkah-langkah penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah yang pertama terdapat langkah  pengumpulan  bahan  hukum,  yang  terdiri  dari  inventarisasi  yaitu  mengumpulkan  setiap bahan-bahan  hukum  yang  diperlukan  sesuai  dengan  objek  penelitian.  Tahap  selanjutnya  adalah klasifikasi yaitu memilah-milah bahan hukum sehingga bahan hukum yang digunakan telah sesuai dengan  objek  penelitian.  Tahap  terakhir  dalam  langkah  ini  adalah  sistemisasi  yaitu  menyusun secara sistematis bahan hukum yang telah diklasifikasi, bahan hukum mana saja yang harus dibaca terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk memudahkan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
PT. Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) pada  bulan  Juni  2021  dalam  surat  putusan  Nomor:  647  k/Pdt.Sus-Pailit/2021,  yang  dimohonkan oleh  kreditur  Nelly  dan  lima  orang  lainnya  sebagai  pemohon  kasasi  dikembalikan  pada  keadaan dimaa Kresna Life megalami gagal bayar pada sejumlah produk asuransinya (Situs Kepaniteraan
Mahkamah Agung, 2021). Perusahaan Asuransi Kresna Life merupakan perusahaan asuransi jiwa yang sebelumnya telah mendapatkan izin usaha  dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kresna Life mengalami  sejumlah  permasalahan  sejak  tahun  2020  (Monica,  CNBC  Indonesia.com,  2021). Bermula saat Asuransi Kresna Life menjalani Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan PKPU tersebut diajukan oleh Pemohon saudara Lukman  Wibowo  pada  tanggal  18  November  2020  (Monica,  CNBC  Indonesia.com,  2021). Hingga  pelepasan  status  homologasi  PKPU  pada  Asuransi  Kresna  Life,  nasabah  tersebut  belum juga  mendapat  pembayaran  atas  polis  yang  menjadi  haknya.  Permohonan  status  PKPU  Asuransi Kresna Life diajukan oleh pihak kreditor dalam hal ini pemohon bukan pihak yang berkompeten untuk  memohonkan  PKPU.  Terlebih  pengajuan  permohonan  PKPU  ini  tidak  dihadiri  oleh  OJK karena  OJK  tidak  pernah  memberi  persetujuan  atas  permohonan  PKPU  Asuransi  Kresna  Life (Katadata.com, 2021).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi memuat kewenangan eksklusif yang dimiliki OJK. Dimana pengajuan PKPU dan kepailitan perusahaan asuransi yang dahulunya ada  pada  menteri  keuangan  kemudian  beralih  kepada  OJK  (Syamsudin,  2005:  Hal  87).  Hal  ini ditegaskan  Dalam  Pasal  223  juncto  Pasal  2  ayat  (5)  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU menyebutkan  bahwa  pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  atau  PKPU hanya  dapat  diajukan  oleh  Menteri  Keuangan.  Sejak  tanggal  21  Desember  2012  kewenangan tersebut dialihkan kepada OJK, hal ini disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2011  tentang  OJK.  Artinya  permohonan  PKPU  dan  kepailitan  hanya  dapat  dilakukan oleh OJK.
Fokus  pembahasan  ada  pada  perlindungan  hukum  yang  seharusnya  didapatkan  oleh nasabah  PT.  Asuransi  Jiwa  Kresna  yang  mengalami  gagal  bayar  berdasarkan  Undang-undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  OJK.  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas Jasa  Keuangan  diharapkan  dapat  memberi  perlindungan  bagi  konsumen  sebagai  nasabah  sektor jasa keuangan PT Asuransi Jiwa Kresna yang berada dibawah pengaturan dan pengawasan OJK. Perlindungan  yang  diberikan  oleh  negara  memiliki  beragam  bentuk  salah  satunya  perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, oleh karena itu setiap ketentuan peraturan perundang-undangan diharapkan mampu memberi perlindungan hukum bagi mayarakat.
Dengan  demikian  negara  menjamin  hak-hak  hukum  warga  negaranya  dengan  memberikan perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga negara.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK lahir untuk memperkuat pengaturan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat yang diatur dalam Bab VI Pasal 28, Pasal 29, Pasal  30  dan  Pasal  31  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  OJK.  Kewenangan  OJK dalam  melakukan  perlindungan  terhadap  konsumen  adalah  membuat  mekanisme  pengaduan konsumen  lembaga  jasa  keuangan,  artinya  OJK  juga  berwenang  untuk  membuat  mekanisme pengaduan  nasabah  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna  sebagai  salah  satu  lembaga  jasa  keuangan.  OJK menjalankan  fungsinya  untuk  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan perasuransian.
Perlindungan  hukum  yang  dilakukan  OJK  akan  membuat  nasabah  Kresna  Life  merasa aman saat turut serta memberikan dananya kepada perusahaan. OJK memiliki kewenangan dalam melakukan  tindakan  perlindungan  hukum  preventif  dengan  melakukan  pencegahan  terhadap kerugian  konsumen  dan  masyarakat.  yang  dialami  nasabah  sebagimana  diatur  dalam  ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi:
1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan serta produknya;
2. Meminta Lembaga Jasa  Keuangan untuk  menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Berdasarkan  pasal  tersebut  OJK  berkewajiban  memberi  edukasi  dan  informasi  mengenai karakteristik,  layanan  dan  produk  dari  lembaga  sektor  jasa  keuangan.  Edukasi  yang  dimaksud menitik  beratkan  pada  penginformasian  fitur  dasar  produk  dana  tau  layanan  jasa  keuangan, manfaat,  biaya,  risiko,  hak,  dan  kewajiban  dengan  tujuan  memberikan  keyakinan,  pengetahuan, dan  keterampilan  konsumen  dana  atau  masyarakat  agar  dapat  menentukan  produk  dana  tau layanan yang sesuai dengan kebutuhan (Modul workshop, Hal 15).
Lebih lanjut dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga menyebutkan mengenai kewenangan OJK jika timbul pengaduan yang dilakukan konsumen atas Lembaga Jasa Keuangan yang bermasalah, antara lain:
1. Menyiapkan  perangkat  memadai  guna  dilakukannya  pelayanan  pengaduan  Konsumen  yang dirugikan oleh pelaku pada Lembaga Jasa Keuangan;
2. Membuat  mekanisme  pengaduan  Konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di  Lembaga  Jasa Keuangan; dan
3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Menurut  penjelasan  Pasal  29  Undang-undang  OJK  tersebut  OJK  dalam  rangka penyelesaian  pengaduan  konsumen  nasabah  Kresna  Life,  OJK  dapat  melakukan  verifikasi  dan pemeriksaan  khusus  atas  pengaduan  yang  dilakukan  nasabah.  Dalam  Pasal  9  POJK  Nomor  18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa  OJK  wajib  melakukan  verifikasi  kebenaran  informaasi  mengenai  konsumen  yang dirugikan  oleh  sektor  jasa  keuangan  serta  menelaah  kelengkapan  dokumen  yang  disampaikan oleh  Konsumen  dan/atau  Perwakilan  Konsumen.  Yang  kemudian  OJK  melakukan  verifikasi berupa  tindakan  memastikan  nasabah  yang  seharusnya  mendapatkan  hak  atas  klaim  asuransiya dapat  memperoleh  penggantian  kerugian  mengenai evenemen yang  tercantum  dalam  polis. Terlebih  nasabah  telah  melakukan  kewajibannya  berupa  pembayaran  sejumlah  premi  kepada Kresna Life.
Dalam  hal  penghentian  usaha  perasuransian,  Pasal  45  Ayat  (3)  POJK  Nomor  28 /POJK.05/2015  perusahaan  diwajibkan  Menyelesaikan  seluruh  kewajiban  Perusahaan  dalam jangka waktu  paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal  surat  persetujuan rencana penghentian kegiatan  usaha;  dan  menunjuk  akuntan  publik  untuk  menyusun  neraca  akhir  termasuk melakukan  verifikasi  untuk  memastikan  penyelesaian  seluruh  kewajiban  Perusahaan.  Artinya Penyelesaian  atas  seluruh  kewajiban  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna  terhadap  nasabah  diberi  batas waktu oleh OJK agar ada kepastian hukum bagi nasabah Kresna Life. Dalam batas waktu paling lama  4  (empat)  bulan  perusahaan  asuransi  diharapkan  dapat  menyelesaiakan  segala kewajibannya.  Berdasar  hal  tersebut  OJK  mewajibkan  ditunjuknya  akuntan  publik  untuk menyusun  neraca  akhir  serta  melakukan  verifikasi  untuk  kepastian  penyelesaian  kewajiban Kresna Life terhadap nasabah.
Penyelesaian  kewajiban  Perusahaan  kepada  seluruh  Pemegang  Polis  tidak  boleh merugikan  atau  mengurangi  hak  nasabah  Kresna  Life.  Adapun  penyelesaian  kewajiban  kepada nasabah Krena Life dapat dilakukan dengan cara mengalihkan portofolio pertanggungan kepada
Perusahaan  lain  atau  mengembalikan  hak  pemegang  polis.  Apabila  pemegang  polis  menolak pertanggungannya  dialihkan  kepada  perusahaan  lain,  pertanggungan  menjadi  berakhir  dan perusahaan  wajib  mengembalikan  hak  pemegang  polis  (Dede,  2018:  Hal  150).  Pengalihan sebagian  potofolio  diatur  dalam  Pasal  60  POJK  Nomor  69/POJK.05/2016  tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah menyebutkan bahwa pengaihan portofolio hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK serta dilakukan kepada perusahaan yang memiliki  produk  sejenis.  Artinya  pengalihan  potofolio  nasabah  Kresna  Life  disyaratkan persetujuan oleh OJK serta pengalihan dilakukan pada perusahaan yang memiliki produk sejenis.
Lebih  lanjut  perlindungan  hukum  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  Undang-Undang  OJK menyebutkan OJK berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi:
1. Memerintahkan  atau  melakukan  tindakan  tertentu  kepada  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
2. Mengajukan  gugatan  untuk  memperoleh  kembali  harta  kekayaan  milik  pihak  yang  dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian.
Dalam  Pasal  30  ayat  (1)  mengenai  tindakan  tertentu  diatas  OJK  melakukan  tindakan tertentu  berupa  rencana  perjanjian  perdamaian  antara  nasabah  dengan  Kresna  Life  sehingga menjadi  perjanjian  hutang  piutang  biasa.  Dilaksanakannya  perjanjian  perdamaian  berdasarkan Pasal  281  ayat  (1)  huruf  (a)  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan PKPU menyebutkan bahwa:
“Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor  konkuren  yang  haknya  diakui  atau  sementara  diakui  yang  hadir  pada  rapat  Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280,  yang  bersama-sama  mewakili  paling  sedikit  2/3  (dua  pertiga)  bagian  dari  seluruh  tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”
Artinya  rencana  perdamaian  dapat  diterima  berdasarkan  persetujuan  lebih  dari  ½  (satu perdua)  jumlah  kreditor  konkuren,  dalam  hal  ini nasabah  Kresna  Life  yang  haknya  diakui  atau sementara  diakui  yang  hadir  pada  rapat  Kreditor  serta  mensyaratkan  2/3  (dua  per  tiga)  dari seluruh  tagihan  yang  hadir  dan  ½  plus  satu  yang  menyetujui  proposal  perdamaian  maka perdamaian  dapat  diterima.  Dikutip  dari  laman  (Investor.com,  2021)  sebanayak  80%  nasabah
Asuransi Kresna Life menyetujui perjanjian perdamaian atas putusan kepailitan Asuransi Kresna Life.  Artinya  jumlah  kreditor  yang  setuju  atas  rencana  perdamaian  telah  lebih  dari  ½  (satu perdua) jumlah kreditor.
Berdasar  pasal  6  Undang-undang  No  21  Tahun  2011,  tugas  utama  dari  OJK  adalah melakukan  pengaturan  dan  pengawasan,  terkait  Pengaturan  Lembaga  Jasa  Keuangan  OJK menetapkan peraturan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan tertentu (FAQ otoritas Jasa Keuangan). Dalam hal ini OJK mengeluarkan peraturan kepada perusahaan asuransi Kresna Life mengenai kewajiban perusahaan untuk melaksanakan pemenuhan hak nasabah berdasarkan rencana  perdamaian  untuk  melunasi  klaim  nasabah  baik  yang  sedang  berjalan  maupun  yang sudah jatuh tempo. Artinya nasabah asuransi memiliki keutamaan dalam hal pemenuhan haknya yang dilaksanakan melalui tindakan tegas oleh OJK tersebut, mengingat pengaturan perusahaan asuransi  memperlambat  pembayaran  klaim  yang  telah  tercantum  dalam  Pasal  31  ayat  (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa:
“Perusahaan Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah, perusahaan reasuransi,  perusahaan reasuransi  syariah,  perusahaan  pialang  asuransi,  dan  perusahaan  pialang  reasuransi  wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.”
Serta  Pasal  31  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian menyebutkan  bahwa:  “Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  perusahaan reasuransi,  dan  perusahaan  reasuransi  syariah  dilarang  melakukan  tindakan  yang  dapat memperlambat  penyelesaian  atau  pembayaran  klaim,  atau  tidak  melakukan  tindakan  yang seharusnya  dilakukan  sehingga  mengakibatkan  kelambatan  penyelesaian  atau  pembayaran klaim.”
Terlebih jika terjadi pelanggaran pada apa yang telah diatur dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Perasuransian tersebut maka dapat dijatuhkan sanksi kepada perusahaan asuransi  yang  diatur  lebih  lanjut  pada  Pasal  71  Undang-undang  perasuransian,  menyebutkan bahwa  pelanggaran  atas  Pasal  31  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Undang-undang  Perasuransian  dikenai sanksi  adinistratif  berupa  peringatan  tertulis,  pembatasan  kegiatan  usaha  untuk  sebagian  atau seluruh  kegiatan  usaha,  larangan  untuk  memasarkan  produk  asuransi  atau  produk  asuransi syariah untuk lini usaha tertentu, pencabutan izin usaha, denda administratif.
Lebih  lanjut  perlindungan  hukum  nasabah  Kresna  Life  berdasar  Undang-undang  OJK dalam  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  OJK
menyebutkan  kewenangan  OJK  untuk  mengajukan  gugatan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh kembali harta kekayaan milik para pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad baik dan atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari  pelanggaran  atas  peraturan  perundang-undangan  pada  sektor  jasa  keuangan.  Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan  jika  telah  terjadi  sengketa  atau telah dilakukannya suatu pelanggaran (Muchsin, 2003: Hal 14).
Perlindungan  hukum  represif  terjadi  jika  telah  timbul  sengketa  antara  nasabah  sebagai konsumen dengan lembaga usaha jasa keuangan,  oleh karena itu OJK yang diberi  kewenangan melakukan pengawasan berhak memberikan sanksi. Dalam hal perlindungan hukum represif jika terjadi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha jasa keuangan terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Atas pelanggaran  yang  terjadi  sebagaimana  tertuang  dalam  POJK  maka  OJK  berwenang  memberi sanksi administratif.
Lebih  lanjut  Pasal  31  Undang-Undang  OJK  menyebutkan  “Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  perlindungan  Konsumen  dan  masyarakat  diatur  dengan  Peraturan  OJK”.  OJK melakukan perannya dalam melindungi konsumen pada keseluruhan sektor jasa keuangan yaitu dengan mengeluarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Dalam  Pasal  2  POJK  Nomor  01/POJK.07/2013  menyebutkan  bahwa  perlindungan konsumen menerapkan prinsip:
a. Transparansi
b. Perlakuan yang adil
c. Keandalan
d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen dan
e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
Yang  dimaksud  dengan  penanganan  pengaduan  adalah  pelayanan  dan/atau  penyelesaian pengaduan  dan  yang  dimaksud  dengan  penyelesaian  sengketa  adalah  melaksanakan  kesepakatan mediasi  atau  putusan  ajudikasi.  Artinya  OJK  menfasilitasi  adanya  kesepakatan  mediasi  atau
putusan  ajudikasi  antara  nasabah  dengan  Kresna  Life.  Dalam  hal  ini  OJK  memfasilitasi  melalui adanya  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  yang  khusus  menangani  mekanisme penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa  keuangan.  Permasalahan  sering  terjadi  yaitu  tidak  adanya keseimbangan  posisi  atau  kedudukan  antara  konsumen  dengan  produsen,  oleh  karena  itu diperlukan pemberdayaan konsumen dengan lebih memperhatikan hak konsumen. Ditetapkannnya POJK  Nomor  01/POJK.07/2013  bertujuan  untuk  menyeimbangkan  posisi  antara  nasabah  Kresna Life dengan perusahaan.
Berdasar  Pasal  61  POJK  no  69/pojk.05/2016  jika  terdapat  nasabah  yang  menolak pertanggungannya  dialihkan  kepada  perusahaan  lain  maka  pertanggungan  menjadi  berakhir  dan perusahaan  wajib  mengambalikan  hak  nasabah  seperti  hutang  piutang  biasa.  Dalam  hal  ini nasabah  berkedudukan  sebagai  kreditur  dan  perusahaan  sebagai  debitur  yang  memiliki  hutang. Beberapa macam kreditor yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailtan dan PKPU antara lain:
1. Kreditor  Separatis:  memiliki  kedudukan  paling  tinggi  yang  diatur  dalam  KUH  Perdata  dan Undang-undang  Kepailitan  dan  PKPU  bahwa  kreditor  ini  piutangnya  dijamin  dengan  agunan kebendaan seperti gadai atau hak tanggungan.
2. Kreditor  Preferen:  merupakan  kreditor  istimewa,  artinya  memiliki  hak  yang  oleh  Undang- Undang  diberikan  kepada  seorang  berpiutang  sehingga  tingkatannya  lebih  tinggi  daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.
3. Kreditor Konkuren: merupakan kreditor yang paling terakhir atau yang tidak termasuk separatis maupun  kreditor  hak  istimewa.  Dalam  hal  ini  kreditor  konkuren  merupakan  kreditor  yang piutangnya tidak terdapat jaminan tertentu.
Kedudukan Pemegang Polis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan termasuk kategori  Kreditor  Separatis  karena  kreditor  Separatis  memiliki  jaminan  sebelumnya  dalam piutangnya yang dapat berupa hak tanggungan atau fidusia ataupun yang lainnya, sedangkan bukti kuat  dalam  perjanjian  perasuransian  antara  Perusahaan  Asuransi  dengan  nasabah  hanya  berupa polis  saja  (Usman,  2004:  Hal  30).  Dalam  Pasal  1134  KUH  Perdata  menjelaskan  mengenai Kreditor  Istimewa  dimana  kategori  yang  termasuk  didalamnya  telah  diatur  di  pasal  1139  KUH Perdata bahwa Pemegang polis tidak ada dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata, artinya menurut KUH Perdata Pemegang Polis dikategorikan sebagai Kreditor konkuren. Dalam Undang- undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU  menyebutkan  bahwa  kedudukan
pemegang  polis  dikategorikan  dalam  kreditor  konkuren,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  55  ayat  (2) Undang-undang  Kepailitan  dan  PKPU  yang  kemudian  diperjelas  dalam  Pasal  137  ayat  (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, bahwa: “Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang  memberikan  hak  untuk  memperoleh  pembayaran  secara  berkala,  wajib  dicocokan  nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.
Artinya  piutang  para  pemegang  polis  asuransi  tidak  bisa  dieksekusi  langsung,  seperti piutang  separatis  atau  yang  diistimewakan  di  KUH  Perdata,  piutang  pemegang  polis  harus dicocokan  terlebih  dahulu  oleh  Hakim  Pengawas.  Pembayaran  piutang  ini  dibayarkan  setelah kurator menyelesaikan proses pembayaran kepada kreditor separatis dan istimewa terlebih dahulu (Mulhadi:  Hal  165).  Pengaturan  dalam  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian terhadap pemegang polis sangat berbeda dengan KUH Perdata dan Undang-udang Kepailitan dan PKPU (Mulhadi: Hal 167).
Pasal Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur tegas mengenai hak kedudukan pemegang polis bahwa kedudukan pemegang polis lebih tinggi  (utama)  dibanding  hak-hak  lainnya,  bahwa:  “Dalam  hal  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi,  atau  Perusahaan  Reasuransi  Syariah,  dipailitkan  atau dilikuidasi,  hak  Pemegang  Polis,  Tertanggung  atau  Peserta  atas  pembagian  harta  kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya”.
Dalam kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Kresna para nasabah memiliki kekhawatiran atas tidak  terpenuhinya  klaim  asuransi  saat  perusahaan  mengalami  gagal  bayar  terlebih  sebelumnya permohonan PKPU tidak diajukan sendiri oleh OJK. Hal tersebut tentu menambah kekhawatiran pemegang  polis  mengenai  terpenuhi  atau  tidaknya  hak  nasabah  yang  telah  terdaftar  menjadi nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna (Erfani, 2018: Hal 60). Dalam asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis, artinya aturan hukum khusus harus dikedepankan ketimbang hukum umum yaitu Pasal 1133  dan  Pasal  1134  KUH  Perdata  maupun  Undang-undang  Kepailitan  dan  PKPU  karena Pemegang  Polis  dijelaskan  secara  spesifik  di  dalam  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang  Perasuransian,  dimana  Undang-undang  Perasuransian  secara  khusus  telah  menempatkan pemegang polis secara tegas sebagai kreditor yang diutamakan daripada hak-hak lainnya. Artinya pemegang  polis  bukan  sebagai  kreditor  separatis,  maupun  kreditor  yang  diistimewakan  karena penjelasan kreditor yang diistimewakan terdapat pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 tetapi tidak ada pemegang polis.
Berdasar asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis tersebut jika terdapat benturan antara kreditor  separatis  dan  pemegang  polis  maka  disini  jelas  sekali  bahwa  pihak  yang  didahulukan adalah pemegang polis yang diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.  Dalam  hal  ini  lebih  diutamakan  memakai  Undang-undang  Perasuransian  dimana kedudukan Pemegang Polis melebihi kedudukan kreditor separatis yakni dalam Pasal 52 Undang- undang Perasurasian.  Dengan demikian kreditor  yang harus didahulukan  dalam  pembagian harta debitur adalah nasabah Kresna Life yang berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014  tentang  Perasuransian,  lalu  Kreditor  Separatis,  Kreditor  yang  diistimewakan,  lalu  terakhir adalah Kreditor Konkuren (Sinaga, 2012: Hal 47).

## D. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  dimana  telah  dibahas  pada  bab  sebelumnya,  penulis memberikan  kesimpulan  bahwa  Perlindungan  hukum  nasabah  Kresna  Life  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  OJK  diatur  dalam  Bab  VI  Pasal  28  sampai  Pasal  31 Undang-undang  OJK  yang  membahas  mengenai  tugas  dan  wewenang  OJK  dalam  memberi perlindungan konsumen. Dalam Bab VI menjelaskan berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh OJK termasuk rencana perjanjian perdamaian antara nasabah dengan Kresna Life serta pengalihan sebagian  portofolio  kepada  perusahaan  lain.  OJK  dalam  fungsinya  juga  melakukan  upaya preventif  dengan  memberi  edukasi,  pengawasan  serta  mendorong  pelaku  usaha  untuk  memiliki mekanisme  pengaduan  konsumen.  Perlindungan  represif  yang  dilakukan  berupa  pencabutan  izin usaha  dan  upaya  paksa  agar  menyelesaikan  segala  tanggung  jawabnya  kepada  nasabah  Kresna Life.
Berdasar  POJK  Nomor  01/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan,  nasabah  Kresna  Life  berhak  mendapatkan  penanganan  pengaduan  penyelesaian sengketa  Konsumen  secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya  terjangkau  dengan  melaksanakan kesepakatan  mediasi  atau  putusan  ajudikasi.  POJK  Nomor  01/POJK.07/2013  bertujuan menyeimbangkan  posisi  antara  nasabah  dengan  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna.  Berdasarkan  asas lex specialis  derogate  lex  generalis, artinya  aturan  hukum  khusus  harus  diutamakan  ketimbang hukum  umum  yaitu  KUH  Perdata  dikalahkan  dengan  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang Perasuransian. Nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna kedudukannya sebagai pemegang polis diatur tegas dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa pemegang polis memiliki hak yang lebih tinggi daripada hak-hak lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Radiks, Purba. (1995). Memahami Asuransi di Indonesia. Jakarta : Lembaga PPM  PT Pustaka Binaman.
Suparno,  Gatot.  (2007). Kedudukan  Perusahaan  Sebagai  Subjek  dalam  Gugatan  Perdata  di Pengadilan. Jakarta: Rineka Cipta. Sastrawidjadja,  Man  Suparman  dan  Endang.  (2004). Perlindungan  Tertanggung,  Asuransi Deposito, Usaha Peransuransian, Bandung: PT Alumni. Cetakan ke-3. Sinaga, Syamsudin M. (2012). Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta: Tata Nusa. Muhmmad,  Abdulkadir.  (2006). Hukum  Asuransi  Indonesia. Bandung: Citra  Aditya  Bakti, Cetakan ke-4.
Rastuti, Tuti. (2011). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
Jurnal :
Njatrijani,  Rinitami  dan  Anna  Mulia  Ludy.  (2016).  Kedudukan  Hukum  dan  Tanggung  Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Indonesia . Dipenoegoro Law Journal. 5(3), 1-18. Diambil https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12220/11871 Purwadi, Ari. (2011). Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah. Perspektif Journal. 16(3),  128-139.  Diambil https://media.neliti.com/media/publications/158251-ID- penerapan-ketentuan-kepailitan-pada-bank.pdf
Yikwa,  Irius.  (2015). Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi. Unsrat e-Journal. 3(1),
134-141.
Diambil
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/7033/6544 Media Kabar Online : Sorta,  Tobing.  (2021,  18  Juni).  Perjalanan  Kasus  Kresna  Life,  Dari  Gagal  Bayar  Hingga Berujung Pailit. Katadata, Diambil
https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/60cc72dd9f62c/perjalanan-kasus-kresna-life- dari-gagal-bayar-hingga-berujung-pailit
Monica, Wareza. (2021, 15 Juni). Nestapa Nasabah, Kresna Life Gagal Bayar dan Dinyatakan
Pailit. CNBC Indonesia. Diambil
https://www.cnbcindonesia.com/market/20210615082714-17-253120/nestapa-nasabah- kresna-life-gagal-bayar-dinyatakan-pailit Website : Frequently Asked Questions Otoritas Jasa Keuangan, Diambil
https://www.ojk.go.id/id/Pages/Frequently-Asked-Questions- OJK.aspx#:~:text=OJK%20dibentuk%20dan%20dilandasi%20dengan,%2C%20dan%20ke wajaran%20(fairness) .
Tugas  dan  Fungsi  OJK.  Diambil https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan- fungsi.aspx
lembaga Alternatif Peyelesaian Sengketa, Diambil https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan- perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx