## JURNAL HUKUM PID ANA & KRIMINOLOGI

## Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana
Beniharmoni Harefa 1 , Lieni Eprencia Bunga Sitompul 2
1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: beniharefa@upnvj@ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
INFO ARTIKEL ABSTRAK Kata Kunci: Perlindungan Anak,
Keadilan Restoratif, Peradilan Anak
Cara pengutipan:
Beniharmoni Harefa & Lieni Epriencia Bunga Sitompul. Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana. JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 02
No 02 Edisi Oktober 2021 (hlm. 30-48)
Riwayat Artikel:
Dikirim: 15 Agt 2021 Direview: 20 Agt 2021
Direvisi: 25 Agt 2021
Diterima: 03 Sep 2021
Perlindungan anak di Indonesia dilakukan oleh keluarga, negara, masyarakat, serta lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia. Instrumen pokok dalam perlindungan anak ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala dan membutuhkan upaya pengoptimalan lembaga perlindungan anak agar perlindungan anak berjalan dengan efektif. Lembaga perlindungan anak di Indonesia memiliki beberapa kendala dalam melaksanakan tugas perlindungan terhadap anak. Diantaranya keberadaan lembaga perlindungan anak yang belum merata di seluruh daerah di Indonesia, kemudian pemahaman dan partisipasi masyarakat yang kurang terhadap perlindungan anak di Indonesia, dan lainnya yang akan dijelaskan lebih lanjut. Optimalisasi lembaga perlindungan anak di Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan negara yang memiliki perlindungan anak terbaik di dunia dengan melihat metode perlindungan anak yang digunakan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.

## DOI: 10.51370/jhpk.v2i2.54
Copyright © 2020 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan
Anak merupakan aset suatu bangsa dan menjadi kewajiban negara menjamin anak- anak mendapatkan haknya yang tercantum di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945. 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “ anak berhak untuk tidak dijadikan objek atau sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, kemudian anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum”. 2 Perlindungan hukum bagi anak dilakukan sebagai tindakan melindungi kebebasan serta hak asasi anak. Karena perlindungan terhadap anak merupakan upaya melaksanakan kesejahteraan anak. 3 Upaya mencapai kesejahteraan anak juga dapat dilakukan dengan upaya pengembangan, pembinaan, pencegahan, serta rehabilitasi baik oleh pemerintah ataupun masyarakat. 4
Anak memerlukan pembinaan serta perlindungan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup sang anak dari segala kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. 5 Hak anak yang harus dilindungi sangat luas cakupannya, sehingga membutuhkan instrumen kebijakan yang kuat berkaitan dengan kebebasan dan hak asasi anak. Maka kepastian hukum perlu ditegakkan guna mencegah adanya pelanggaran hak anak. 6
Namun anak juga wajib memiliki etika serta akhlak yang mulia sebagai wujud kepatuhan sosial yang membuat hubungan antara anak dengan lingkungan sosial dapat teratur dan tidak akan terjadi suatu konflik yang merugikan masyarakat. 8 Perlindungan terhadap anak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai “Undang-undang Perlindungan Anak”) diantaranya perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, menyediakan petugas pendampingan khusus anak sejak dini, serta pemantauan yang terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. 9 Anak yang berhadapan dengan hukum ialah seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana karena terlibat dengan suatu tindak pidana. 10
Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan payung hukum bagi anak- anak, karena anak pada dasarnya merupakan manusia yang memiliki hak asasi dan memiliki otoritas penuh atas dirinya. Pada kenyataannya anak belum bisa menjaga
1 Pasal 28B ayat (2) UUD 1945: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
2 Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3 Abdurrachman, H, Sudewo, F, A, dan Permanasari, D, I, (2015, Desember), Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan, Jurnal Pandecta UNNES, Volume 10 Nomor 2. h. 3.
4 Wahyudi, S, (2011), Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing. h. 223.
5 Harefa, B, (2017, September), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Jurnal Perspektif , Volume 22 No. 3. h. 2.
6 Harefa, B, (2019), Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak, Sleman, Deepublish. h. 144.
8 Djamil, M, N, (2013), Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika. h. 23.
9 Marlina, (2009), Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice), Bandung, Refika Aditama. h. 10.
10 Pramukti, A, S dan Primaharya, F, (2018, Januari), Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Medpress Digital. h. 16.
atau melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman terhadap fisik, mental, dan spiritual yang akan mempengaruhi kehidupannya. 11
Perlindungan anak menjadi suatu hal yang penting karena anak akan menjadi penerus masa depan bangsa, sehingga ketika anak telah dibekali dengan didikan dan nilai budaya yang luhur, anak akan siap meneruskan perjuangan bangsa. 12 Pengakuan serta komitmen akan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam dokumen internasional maupun nasional merupakan komitmen seluruh masyarakat, yang mencakup komitmen akan perlindungan hak anak bermasalah baik secara mental, fisik, ekonomi, sosial budaya, dan politik. 13
Upaya perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan berdasarkan pada konsep perlindungan anak yang sempurna dan komprehensif. 14 Dalam hal pelaksanaan perlindungan terhadap anak, undang-undang perlindungan anak ini memberi penegasan bahwa pertanggungjawaban orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah merupakan instrumen pokok yang bergerak secara berkelanjutan guna menjamin perkembangan anak, baik mental, fisik, spiritual dan sosial, agar terwujudnya generasi penerus yang memiliki potensi. 15
Pemerintah Indonesia membentuk lembaga perlindungan anak yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai wujud nyata dari perlindungan anak. KPAI merupakan lembaga independen yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan dalam pelaksankaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan lain sebagainya. 16 Dasar hukum mengenai KPAI sendiri tertuang dengan jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa komisi nasional yang memperoleh mandat atau amanat dari negara untuk menjamin kemajuan pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ialah KPAI. 17
Namun KPAI bukanlah satu-satunya lembaga yang memiliki konsentrasi perlindungan terhadap anak. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) juga merupakan organisasi pegiat perlindungan terhadap anak yang merupakan lembaga independen dalam menjalankan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak serta kepentingan terbaik untuk anak. Dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap anak, LPAI secara aktif melakukan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring serta evaluasi berkala.
11 Gultom, M, (2012), Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , Bandung, Refika Aditama. h. 68.
12 Said, M, F, (2018, September), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 4 Nomor 1. h. 4.
13 Lefaan, V, B dan Suryana, Y, (2018), Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak, Yogyakarta: Deepublish. h. 23.
14 Fitriani, R, (2016), Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 2. h. 4.
15 Makarao, M, T, Bukamo, W, dan Syaiful Azri, (2013), Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , Jakarta, Rineka Cipta. H. 105.
16 Website KPAI, di akses pada 14 oktober 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, https://www.go.id/profil.
17 Supeno, H, (2010), Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h. 48.
Berdasarkan data yang diberikan oleh Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terhitung hingga 31 Juli 2020 terdapat 4.116 kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia, yang mana dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual menempati kasus yang paling banyak terjadi. Apabila dirincikan terdapat 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis, 346 korban pelantaran, 73 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan 68 korban eksploitasi. 18
Kualitas perlindungan anak yang menurun menimbulkan pertanyaan bahwa sejauh mana pemerintah memberikan perlindungan hukum dan jaminan atas kelangsungan hidup serta pemenuhan hak anak. 19 Agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan optimal, membutuhkan kerjasama dari pemerintah baik pusat maupun daerah, serta lembaga perlindungan anak yang terdapat di tiap daerah di Indonesia agar implementasi perlindungan anak berjalan dengan kosekuen dan konsisten. 20
Masalah perlindungan anak juga bisa datang dari dalam diri anak tersebut, misalnya sebagai akibat dari pergaulan bebas atau terjerumus ke dalam lingkungan sosial yang tidak baik, sehingga anak tersebut memiliki pola pikir yang hanya berorientasi kepada sesuatu yang tidak baik. Akibatnya anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana yang merugikan lingkungan sekitar. 21 Kemudian perilaku delinquen ini akan membawa anak berperilaku seperti penjahat di masa depan apabila tidak ditangani dengan baik dan benar. 22
Apabila ditilik kembali tugas pokok salah satu lembaga perlindungan anak yakni KPAI, memiliki tugas pokok yaitu “Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak”. Advokasi kebijakan dan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan kepada masyarakat harus lebih gencar dilakukan terlebih dalam situasi covid-19, dikarenakan perlindungan anak dari segala aspek dipertanyakan implementasinya. Program- program yang di canangkan oleh KPAI bersama dengan mitra di beberapa daerah sudah terlaksana, namun hingga tahun 2019, KPAI baru menjangkau setengah dari provinsi di Indonesia terkait dengan efektivitas perlindungan anak, yang belum tercapai secara maksimal.
Di Indonesia tidak hanya KPAI dan LPAI saja yang memiliki konsentrasi terhadap perlindungan anak, namun terdapat beberapa kementerian yang turut
18 Mashabi, S, (2020, Agustus), Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual , di akses pada tanggal 14 oktober 2020, Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak- januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban.
19 Rihardi, S, A, (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual, Jurnal Untidar, Volume 2 Nomor 1, h. 5.
20 Trimaya, A, (2015), Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jurnal Legislasi Indonesia , Volume 12 Nomor 3. h.
17.
21 Simbolon, L, A, (2016), Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak, Undang- undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT bagi Regenerasi Bangsa) , Sleman, Deepublish. h. 8.
22 Krisna, L, A, (2018, April), Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum), Yogyakarta: Deepublish. H. 32.
menyelesaikan permasalahan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 23 Fokus permasalahan yang akan di analisis adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan optimalisasi lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Objek dari penelitian yang penulis lakukan hanya terbatas pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Tujuan dari penulis mengangkat topik penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi lembaga-lembaga perlindungan hukum di Indonesia dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan optimalisasi lembaga-lembaga tersebut yang mana diharapkan bermanfaat untuk pembaca sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 24
Penelitian sebelumnya telah diteliti oleh Dwi Putri Melati yang diterbitkan pada Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1 Januari-Maret 2015 yang berjudul Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 25 Yang pada intinya jurnal ini membahas mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki beberapa hambatan dalam hal melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia yang dipandang dari beberapa aspek yang menyebabkan peran Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia menjadi kurang efektif. Penelitian berikutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Dwi Puji Lestari yang diterbitkan pada Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak Volume 2 No. 2 Desember 2018 yang berjudul Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlidungan Korban Kekerasan Anak. 26 Yang pada intinya di dalam penelitian ini membahas mengenai peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan menyoroti pentingnya hak anak untuk dilindungi. Selanjutnya jurnal ini membahas mengenai tidak leluasanya kewenangan KPAI dalam menangani permasalahan anak baik sebagai pelaku maupun korban.

## 2. Metode
Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, maka dari itu pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Studi perbandingan hukum merupakan suatu kegiatan atau metode dimana membandingkan hukum suatu negara dengan hukum di negara lain 27 . Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan terkait, sumber bahan hukum sekunder yang digunakan yakni berupa peraturan perundangan-undangan, buku- buku teks, penelitian ilmiah, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan
23 Melati, D, P, (2015) Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak di Indonesia , Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , Volume. 9 No. 1. h. 6.
24 Marzuki, P, M, (2005), Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media. h. 133.
25 Melati, DP. (2015). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No. 1.
26 Lestari, D.P. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak, Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, Volume 2 No. 2.
27 Ibid , h. 173.
penelitian ini. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yakni berupa buku-buku, skripsi/tesis/disertasi hukum, serta jurnal hukum. Teknik Analisis Data ialah langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis.

## 3. Analisis dan Hasil

## 3.1. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia dalam melakukan pendampingan anak pelaku tindak pidana
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, setiap lembaga atau organisasi memiliki hambatan atau kendala yang dihadapi. Sehingga tugas pokok serta tujuan dari suatu lembaga atau organisasi tidak tercapai dengan maksimal. Hal ini juga dihadapi oleh lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia yang berfokus terhadap perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, dan juga Lembaga Perlindungan Anak Indonesia.

## 3.2. Sub-judul Analisis dan Hasil
Negara membentuk lembaga negara yang diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan di Indonesia yang beragam dalam praktek pemerintahan di Indonesia agar membantu pelaksanaan pemerintahan. Lembaga negara dapat berbentuk dewan, komisi, komite, badan maupun otorita. 28 Beberapa lembaga negara dibentuk atas amanat konstitusi dan beberapa yang mendapatkan legitimasi oleh undang-undang ataupun keputusan presiden. KPAI ialah lembaga independen yang dibentuk atas amanat dari undang-undang.
Permasalahan pelanggaran terhadap hak anak semakin meningkat setiap tahunnya, meskipun sudah banyak lembaga perlindungan anak di Indonesia yang turut menjamin hak-hak anak. Banyak teori yang mengatakan bahwa hukum tidak boleh kaku dan harus mengikuti perkembangan serta kondisi masyakarat dan zaman, dengan catatan hukum harus tetap stabil. 29 Hal ini dimaknai bahwa apabila terdapat suatu aturan yang perlu dilakukan untuk permbaharuan demi tercapainya kepastian hukum, maka sistem atau aturan hukum tersebut harus dilakukan pembaharuan. Sama halnya jika berbicara mengenai lembaga perlindungan anak di Indonesia yang memiliki tugas untuk menjamin perlindungan terhadap anak, terlebih pada anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum tentunya
28 Paonganan, T, dan Rangga, (2015), Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia , Lex Crimen, Volume. II, No.1. h. 2.
29 Lathif, N, (2017), Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat, Pakuan Law Review, Volume 3 No. 1. h. 2.
membutuhkan pendampingan agar anak tersebut merasa dirinya aman dan tidak mengalami tekanan dari pihak manapun.
Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, KPAI turut serta dalam menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban, KPAI hanya bertugas untuk mengawasi serta memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan anak seperti keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal anak, dan bahkan pekerja sosial untuk membantu tugas pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Bahwa KPAI bukanlah lembaga yang secara langsung melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, namun mengawasi cara melaksanakan perlindungan anak yang dilakukan lembaga-lembaga perlindungan anak.
Makna pengawasan yang terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak masih belum cukup untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Makna ‘pengawasan’ perlu diperluas agar sesuai dengan konsideran Undang-Undang Perlindungan Anak yang memuat tujuan perlindungan terhadap anak. Penulis berpendapat bahwa sepatutnya makna pengawasan yang dilakukan oleh KPAI tidak hanya terbatas pada data, informasi yang diterima langsung dari masyarakat. Namun mengawasi sampai kepada pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di lapangan. Atau dengan kata lain, pengawasan yang dilakukan oleh KPAI sampai kepada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
Ditambah fakta bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA belum menjelaskan secara jelas serta lengkap mengenai pelaksanaan proses peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selama proses peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sejak ditangkap, ditahan, dimintai keterangannya, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan dan diawasi oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami posisi dan kondisi anak, baik anak sebagai pelaku, saksi, ataupun korban. 30 Baik polisi, jaksa maupun hakim yang menangani perkara yang melibatkan anak tentunya memiliki ketentuan khusus yakni memiliki minat, perhatian, serta pemahaman terhadap teknis pelaksanaan peradilan anak. 31
Terdapat beberapa fakta mengenai peradilan pidana anak menimbulkan dampak negatif bagi anak, yakni anak akan menerima label buruk sebagai narapidana dari masyarakat. Apabila anak tidak dibimbing maka potensi anak akan melakukan kenakalan yang lebih buruk lagi di masa mendatang. 32
Dengan adanya UU SPPA diharapkan tidak bertentangan dengan Undang- Undang Perlindungan Anak, namun tetap memberikan hak serta perlindungan
30 Afifah, W, dan Lessy, G, (2014, Agustus), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Media Hukum, Vol. 10, No. 20, h. 9.
31 Analiansyah dan Rahmatillah, S, (2015, Maret), Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh), Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, h. 9.
32 Aprilianda, N. (2017), Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik, Malang: Universitas Brawijaya Media. h. 19.
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 33 Ketika proses peradilan pidana anak berjalan, hak dan perlindungan anak harus diperhatikan sebagai bentuk dari penghormatan terhadap hak anak. 34 Tidak jarang tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, bahkan di lembaga pemasyarakatan anak, anak merasa terganggu kelangsungan hidupnya. Tindakan dan perilaku aparat dengan menginterogasi, menyelidik, investigasi akan sangat melekat dalam pikiran anak dan mempengaruhi kondisi mental anak. 35
Fakta di lapangan menunjukan permasalahan yang dihadapi anak berhadapan dengan hukum terjadi di 3 tahap yakni, pra-adjudikasi, adjudikasi dan pasca- adjudikasi. Dengan demikian, diperlukannya kesiapan seluruh komponen yang terlibat dalam sistem hukum pidana anak, untuk itu diperlukan peningkatan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait. Kemudian peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anak, penyusunan peraturan pelaksanaan, penyediaan sarana dan prasarana, dan pengawasan serta evaluasi yang berkala. 36
Perlu diingat kembali bahwa hukum merupakan aturan yang berguna untuk memperhatikan hak dan juga kepentingan seseorang, sehingga hukum menempati otoritas tertinggi guna menentukan kepentingan seseorang yang harus dilindungi. 38 Bahwasanya tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tersebut tidak semata-mata hanya untuk menjatuhkan sanksi kepada anak namun juga memperhatikan kesejahteraan anak dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalistas. 39
Apabila ingin melakukan suatu perubahan terhadap suatu sistem, akan tercipta satu tantangan besar yakni berhubungan dengan merubah kebiasaan dari pihak-pihak yang berada dalam sistem tersebut. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem yang sudah lama diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun sampai saat ini peraturan pelaksana untuk mengefektifkan UU SPPA belum lengkap. Peraturan pelaksana yang belum memadai seutuhnya tentu saja mengancam hak dan kepentingan anak yang dikandung dalam UU SPPA. 40
Dengan demikian, KPAI selaku lembaga yang diamanatkan oleh Undang- Undang Perlindungan Anak harus mengawasi perlindungan terhadap anak yang
33 Mayasari, D.E. (2018), Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, h. 3.
34 Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 3, No. 1, h. 21.
35 Ghoni, M, R dan Pujiyono, P, (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, h. 7.
36 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, (2016), Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak. h. 3.
38 Rahardjo, S, (2014), Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. h. 68.
39 Purwati, A, (2020), Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Surabaya: CV Jakad Media Publishing. h. 3.
40 Ariani, N.V. (2014) Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, Jurnal Media Hukum, Vol, 21, No. 1. h. 8.
berhadapan dengan hukum sejak tahap anak berhadapan dengan hukum sampai kepada proses peradilan.

## 3.3. Sub-judul Analisis dan Hasil
Berdasarkan Matrik Kinerja dan Pendanaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2015-2019 bahwa program yang dilaksanakan KPAI setiap tahunnya menunjukkan peningkatan dari berbagai aspek yang ingin dicapai. 41 Khususnya dalam aspek pemenuhan hak anak dan pengawasan terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun yang menjadi permasalahan ialah tidak semua wilayah atau provinsi di Indonesia sudah terjamah oleh KPAI. Daerah yang sudah terdapat KPAID/KPAD, sudah mendapat edukasi mengenai perlindungan anak, tentu masih membutuhkan dorongan secara terus menerus dalam penanganan dan pemenuhan hak-hak anak, lalu bagaimana dengan daerah yang sama sekali tidak tersentuh peranan KPAI?
Data ini menunjukkan masih banyak daerah atau provinsi di Indonesia yang membutuhkan edukasi mengenai perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak. Sebelumnya KPAI Pusat telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar setiap pemerintah daerah memiliki KPAID. Dalam permohonannya, KPAI meminta agar Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak diubah dengan mewajibkan tiap daerah memiliki cabang KPAID. Namun permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan KPAID hanya dapat dibentuk apabila dibutuhkan di daerah tersebut. Hal ini terkesan menunggu hingga terjadi kasus yang melibatkan anak di daerah.
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam hal penyelenggaraan perlindungan dan pengawasan terhadap anak di daerah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Memang hal ini telah tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun dilihat dari kondisi yang terjadi beberapa tahun belakangan menunjukkan perlunya dilakukan perubahan guna memaksimalkan perlindungan dan pengawasan terhadap anak. Menurut penulis, sudah tepat apabila KPAI mengajukan permohonan terkait pembentukan cabang KPAI di daerah karena menimbulkan ketidakselarasan antara tujuan perlindungan terhadap anak dengan dasar hukum perlindungan terhadap anak tersebut.
Untuk menjamin perlindungan dan pengawasan terhadap anak, pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, serta menghormati hak Anak. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan seluruh kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. 42 Meskipun pemerintah daerah sudah diamanatkan untuk menjamin perlindungan dan pengawasan terhadap anak di daerah melalui dinas yang berfokus kepada perlindungan terhadap anak dan perempuan, namun nyatanya belum semua daerah di Indonesia memiliki unit atau dinas perlindungan terhadap anak.
41 Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2015-2019 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tahun 2015-2019. h. 1.
42 Roza, D. dan Simbolon, L.A. (2018). Peran Pemerintah Daerah di dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia , Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Jilid 47 No. 1. h. 13.
Hal ini mungkin di dasari oleh Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah apabila diperlukan selanjutnya dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lain sejenisnya guna mendukung pengawasan dan pelaksanaan perlindungan anak di daerah. 43 Frasa ”bila diperlukan” menimbulkan tafsiran yang beragam yakni frasa ini dapat bermakna bahwa pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah bukanlah suatu hal yang urgent. Apabila menilik kembali amanat serta tujuan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yakni untuk melakukan meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagaimana pemenuhan hak terhadap anak di Indonesia menjadi maksimal apabila masih dianggap bukanlah suatu hal yang ‘apabila diperlukan?’. Upaya pencegahan harus lebih diutamakan, karena apabila anak menjadi korban dari suatu tindak pidana, maka proses pemulihan akan memakan waktu yang panjang dan membutuhkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak. Anak sebagai korban dapat pulih kembali tentunya membutuhkan tindakan yang cepat dan tanggap, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak terkait seperti keluarga, lembaga perlindungan anak, dan juga pemerintah maka anak korban berpotensi menjadi pelaku tindak pidana di masa depan.
Terkait dengan hal ini, dapat dilakukan dengan koordinasi aktif antara KPAI dengan pemerintah daerah terkait pentingnya perlindungan serta pengawasan terhadap anak di seluruh daerah di Indonesia tanpa harus menunggu terdapat kasus yang melibatkan anak di suatu daerah. Koordinasi yang mungkin dilakukan tentu membutuhkan komitmen yang ditunjang dengan sarana, prasarana, program, serta tujuan yang jelas tanpa adanya tumpang tindih dengan lembaga sejenis. Dengan adanya koordinasi dengan pemerintah daerah, pendanaan yang dialokasikan untuk perlindungan terhadap anak yang diberikan kepada KPAI yang terbilang cukup besar dapat terbayarkan dengan hasil kinerja yang efektif.
Norma dan regulasi mengenai perlindungan anak menjadi dasar bagi ketentuan mengenai perlindungan anak, karena dengan adanya norma dan regulasi yang tepat dan terstruktur akan menjadi tolak ukur sejauh mana upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan anak di seluruh Indonesia termasuk daerah terpencil. Berdasarkan data KPAI pada tahun 2019 ditemukan fakta bahwa sebanyak 48,3% layanan terhadap kasus anak sebagai korban diselesaikan, yang berarti sisanya tidak dapat terselesaikan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran di daerah yang belum merata di seluruh Indonesia.
Namun, berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Jenderal LPAI, Henny Adi Hermanoe mengatakan bahwa cabang LPAI sendiri telah terdapat di 24 provinsi. Sejak di dirikan tahun 1998, LPAI terus mengembangkan dan mengupayakan agar LPAI tersebar di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, LPAI terus berusaha agar perlindungan terhadap anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum mendapat penanganan yang optimal. LPAI juga aktif melakukan pemantauan perlindungan terhadap anak hingga tingkat Rumah Tangga/RT dengan berkoordinasi dengan ketua RT setiap daerah dan masyarakat sekitar.
43 Simak, H. (2020). Urgensi Pembentukan Komisi Perlindungan Anak di Daerah , Jurnal RechtsVinding . h. 2.

## 3.4. Kurangnya Dukungan Dan Pemahaman Masyarakat Dalam Peningkatan Perlindungan Dan Pemenuhan Terhadap Hak Anak
Orang tua, keluarga, pemerintah, dan masyarakat merupakan pilar utama dalam pelaksanaan perlindungan serta pemenuhan hak anak di Indonesia. Tingkat kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan masalah-masalah anak dan terlebih bagi anak yang berhadapan dengan hukum masih sangat minim baik dari segi pemahaman, kesadaran maupun pelaksanaan untuk dapat menyesuaikan dengan aturan berlaku sehingga untuk mendapatkan hak-hak dan perlindungan hukum tidak dapat berjalan seperti yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. 44
Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kewajiban serta tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan yakni melalui kegiatan-kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan anak. Keluarga merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab paling besar dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun tidak jarang keluarga justru terkesan acuh-tak acuh terhadap pentingnya pemenuhan terhadap hak-hak anak bahkan melakukan eksploitasi terhadap anak.
Banyak hal yang mejadikan anak sebagai korban ataupun pelaku yang berhadapan dengan hukum, salah satunya yakni kurangnya kepedulian masyarakat di sekitar anak tersebut. Masyarakat yang terlihat atau mendengar suatu kejadian yang menimpa anak-anak di sekitarnya, cenderung membiarkan karena tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Namun hal ini yang menyebabkan anak tidak bisa terhindar dari kejadian yang merugikan anak tersebut. Melihat fenomena tersebut baik masyarakat sekitar ataupun lembaga-lembaga sosial memiliki peran yang sangat penting untuk mengantisipasi adanya kemungkinan pelanggaran perlindungan terhadap anak.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak, agar masyarakat menyadari bahwa perlindungan terhadap anak merupakan salah satu prioritas yang harus mendapatkan perhatian yang serius.

## 3.5. Sosialisasi Yang Diberikan Kepada Masyarakat Belum Optimal
Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam teori dan prakteknya melibatkan semua pihak yakni peran keluarga khususnya orang tua, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban serta bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak dan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak selaku korban, saksi, maupun sebagai pelaku. 45 Apabila upaya peradilan harus dilaksanakan, maka diharapkan tujuannya ialah untuk memulihkan kondisi anak, bukan penjatuhan
44 Ibid, h. 17.
45 Wahyudhi, D, (2015, Februari), Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 No. 1. h. 8.
hukuman pidana penjara yang dapat melanggar tujuan perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. 46
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Jenderal LPAI, Henny Adi Hermanoe mengatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh lembaga- lembaga perlindungan anak di Indonesia yakni sosialisasi yang kurang efektif kepada masyarakat Indonesia mengenai perlindungan terhadap anak dan pemenuhan terhadap anak. LPAI sendiri telah menjalankan beberapa program guna menjamin perlindungan terhadap anak, salah satunya program SPARTA (Seksi Perlindungan Anak tingkat Rukun Tetanga). Program ini melibatkan tingkatan masyarakat Rukun Tetangga yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan, menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Program tersebut masih berjalan dan semakin efektif. Namun di tengah pandemi yang sedang melanda Indonesia, sosialisasi terhadap seluruh masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak menjadi terhambat. Hal ini mengakibatkan peran sosialisasi oleh lembaga-lembaga perlindungan anak menurun.

## 3.6. Perbandingan Peran Lembaga Perlindungan Anak Di Indonesia Dan Beberapa Negara
Berdasarkan The Kids Rights Index 2020, negara Islandia, Swiss, dan Finlandia menempati urutan teratas dalam perlindungan anak di dunia. 47 Negara-negara ini memiliki metode yang berbeda dalam melaksanakan perlindungan serta pemenuhan hak terhadap anak. Dalam hal optimalisasi lembaga perlindungan anak di Indonesia, tentunya kita harus melihat capaian yang telah dilakukan negara lain dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak. Adapun pengaturan di berbagai negara adalah sebagai berikut:

## 1. Islandia
Islandia memiliki Komite Perlindungan Anak yang mana terdapat di setiap otoritas lokal di Islandia, dan Komite Perlindungan Anak bertanggung jawab penuh atas semua layanan khusus di bidang perlindungan anak. Komite Perlindungan Anak melakukan kerjasama dengan orang tua guna memberikan yang terbaik bagi anak. Komite Perlindungan Anak di Islandia juga melakukan pengawasan atas peran orang tua dalam hal mendidik dan merawat anak mereka, apabila terdapat tindakan atau perlakuan yang tidak sesuai bahkan membahayakan masa depan anak tersebut maka hak orang tua tersebut dihentikan secara paksa guna kepentingan anak.
The Children's House adalah pusat yang ramah anak dan multi-lembaga tempat berbagai profesional bekerja di bawah satu atap dalam penyelidikan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Konsep dasar di balik The Children's House adalah untuk mencegah anak diwawancarai berulang kali oleh banyak lembaga di lokasi berbeda. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika anak terlalu sering dihadapkan
46 Fardian, R, T, dan Santoso, M, B, (2020), Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 2 No. 1, h. 12.
47 The Kidsrights Index, (2020, Mei), Kidsrights Index 2020: ‘Children’s Rights Globally Under Pressure Due To Corona Crisis’, , https://kidsrights.org/news/childrens-rights-globally- under-pressure-due-to-corona-crisis/, diakses pada 2 Desember 2020
pada situasi tersebut, hal itu bisa menimbulkan traumatis bagi anak dan dapat mengakibatkan “reviktimisasi”, atau menghasilkan efek yang bahkan lebih parah daripada pelecehan itu sendiri.
Di Children’s House, anak tersebut diwawancarai di sebuah ruangan khusus oleh pewawancara investigasi terlatih. Wawancara tersebut diamati oleh hakim yang secara formal bertanggung jawab atas prosedur, pekerja sosial dari otoritas perlindungan anak, polisi, kejaksaan, dan pengacara anak yang berada di ruangan yang berbeda.
Badan Perlindungan Anak Nasional di Islandia yang membawahi Komite Perlindungan Anak yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memeriksa kinerja Komite Perlindungan Anak setempat dalam melaksanakan tugasnya termasuk mengumpulkan data dari komisi daerah melalui laporan tahunan rutin, menganalisis jumlah kasus dan implementasi peraturan perundang-undangan. Kemudian Badan Perlindungan Anak Nasional di Islandia bertugas untuk mendidik, yakni meningkatkan kompetensi anggota Komisi Perlindungan Anak lokal secara konsisten. Peningkatan kompetensi ini dilakukan melalui kursus atau pelatihan dan juga melalui konferensi yang sering diadakan Badan Perlindungan Anak Nasional. Para professional yang langsung berhadapan dengan anak seperti guru, polisi, jaksa, dan yang lainnya juga harus memahami kondisi anak, terlebih ketika anak dihadapkan pada suatu permasalahan yang mengganggu masa depannya. Orang-orang yang ingin berkecimpung dalam bidang perlindungan anak wajib diberikan pendidikan dasar secara konsisten. Sebagai upaya pendukung, pemberian informasi melalui website juga penting dilakukan agar seluruh pihak dapat memahami dan memperoleh informasi yang akurat mengenai perlindungan terhadap anak. 48

## 2. Swiss
Swiss sendiri memiliki Otoritas Perlindungan Anak dan Dewasa (CAPA). CAPA sendiri memberikan edukasi melalui cara dengar pendapat antara orang tua dan juga anak. Metode tersebut dapat dilihat sebagai momen bagi orang tua dan anak agar saling memahami situasi masing-masing pihak. 49
Perlindungan anak di Swiss berfokus pada cara anak di bawah umur dapat dilindungi dan didukung untuk memastikan hak-hak mereka dihormati. Kemudian pemerintah Swiss mendorong program-program yang mendukung kesejahteraan remaja yang terbuka dan inovatif. Pemerintah Swiss juga mendukung perkembangan anak dari berbagai aspek seperti pendidikan. Swiss sangat mengutamakan sistem pendidikan yang baik untuk anak-anak, sehingga dapat bersaing dengan negara di dunia.

## 3. Finlandia
Ada banyak organisasi di Finlandia yang menyelenggarakan pelayanan kepada anak- anak dan keluarganya. Perlindungan terhadap anak di Finlandia diwujudkan melalui
48 Norte Heaks , (2016), The Child Protection in Iceland-Big Steps of a Small Coundtry, Norte Heaks: https://entk.ee/the-child-protection-in-iceland-big-steps-of-a-small- country/, diakses pada 2 Desember 2020
49 Nett, J, C, (2012), Child Protection in Switzerland: Description of The Cultural Context, https://www.researchgate.net/publication/267449030_Child_protection_in_Switzerland_D escription_of_the_cultural_political_and_legal_context, diakses pada 20 Desember 2020
upaya preventif yakni dengan mempersiapkan orang tua agar dapat memahami mengenai pemenuhan terhadap hak-hak anak, kemudian melakukan penilaian apakah orang tua mampu merawat anak dan menilai apakah orang tua membutuhkan dukungan. Organisasi pelayanan anak dan keluarga Finlandia menyediakan tenaga professional bagi keluarga yang memiliki kemungkinan untuk di intervensi, guna mencegah pengasuhan anak yang kurang baik. Terkadang orang tua tidak dapat merawat anak mereka karena satu dan lain hal. Apabila masalahnya begitu parah sehingga seorang anak tidak aman untuk berada di rumah, satu-satunya solusi adalah dengan mengupayakan anak agar jauh dari pengasuhan yang kurang baik dari orang tua. 50
Kemudian bantuan yang diberikan oleh organisasi pelayanan anak dan keluarga Finlandia dapat berupa dukungan diskusi dalam hal mendidik anak, memberikan penilaian kepada orang tua, serta memberikan dukungan kepada anak. Dalam prakteknya orang tua yang membutuhkan bantuan berhak mendapatkan konseling untuk dapat mengasuh anak dengan baik. Berbagai inovasi telah dikembangkan dalam upaya perlindungan terhadap anak, misalnya dengan adanya Kantor konseling keluarga (FCO) yang memberikan layanan terhadap kesejahteraan anak serta layanan perawatan untuk anak.
Tak hanya berfokus kepada peran orang tua dan keluarga dalam mengasuh anak, namun organisasi perlindungan anak di Finlandia juga mengembangkan rumah asuh bagi anak-anak yang terlantar, layanan anak setelah menjalani perawatan, dan lain sebagainya. Jika kesehatan atau perkembangan anak terancam oleh lingkungan yang, maka anak tersebut harus mendapat perawatan. 51
Pekerja sosial dan juga profesional yang bertugas di organisasi perlindungan anak diberikan pelatihan khusus agar setiap metode yang dilakukan berjalan dengan baik guna memberikan upaya terbaik untuk kesejahteraan anak.

## 3.6. Metode Yang Diterapkan di Indonesia
Berdasarkan metode-metode yang dilakukan oleh beberapa negara di atas dalam hal perlindungan serta pemenuhan hak anak, penulis berpendapat bahwa lembaga- lembaga perlindungan anak di Indonesia dapat menerapkan beberapa metode yang sesuai dengan budaya dan kebiasaan di Indonesia. Diantaranya, lembaga-lembaga perlindungan anak dapat membuat program yang bekerjasama dengan orang tua dalam hal mendidik dan merawat anak. Apabila cara ini dilakukan maka tujuan sosialisasi mengenai perlindungan anak dapat terpenuhi. Kemudian dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum seringkali dihadapkan dengan situasi ketika anak tersebut harus diwawancarai berkali-kali oleh pihak yang berbeda-beda. Tentunya hal ini akan mengganggu mental anak. Maka sebaiknya lembaga-lembaga pegiat perlindungan anak menjadi garda terdepan dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, upaya ini akan memperjelas makna pendampingan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia.
50 Child Protection Resource, (2014), Child Protection in Finland , Child Protection Resource: https://childprotectionresource.online/child-protection-in-finland/, diakses pada 2 Desember 2020 51 Ministry of Social Affairs and Health , (2020), Child Welfare , Ministry of Social Affairs and Health: https://stm.fi/en/social-services/child-welfare, diakses pada 5 Desember 2020
Hal penting yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan juga lembaga-lembaga pegiat perlindungan anak yakni memberikan pelatihan kepada kader-kader baru agar penanganan kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum dapat berjalan dengan sangat optimal. Dan apabila memungkinkan maka pelatihan tersebut dapat melibatkan aparat penegak hukum agar mereka dapat memahami kondisi anak yang dihadapkan dengan hukum. Dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, tentunya juga harus di damping oleh profesional yang paham akan kondisi psikis anak, sehingga mental anak tidak terguncang karena ditangani dengan motode dan strategi yang tepat.
Dalam hal mempersiapkan orang tua agar dapat memberikan upaya perlindungan yang terbaik untuk anak, lembaga-lembaga pegiat perlindungan anak dapat mengadakan program konseling dengan orang tua. Upaya ini dilakukan agar tujuan dari perlindungan anak dapat berjalan dan tepat sasaran, sehingga makna dari perlindungan terhadap anak bukan hanya kata-kata yang terkandung di dalam undang-undang namun terealisasi secara nyata.
Apabila lembaga-lembaga perlindungan anak bercita-cita melindungi hak anak dan perlindungan terhadap anak, maka dorongan dari pemerintah sangatlah diperlukan. Baik pemenuhan sarana, prasarana, dan anggaran sekalipun sangatlah dibutuhkan guna tercapai tujuan mulia ini. Terlebih kasus anak yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat, maka perlindungan terhadap anak sudah menjadi isu yang harus dianggap sangat penting karena menyangkut masa depan bangsa.
Baik pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh KPAI maupun LPAI sudah berjalan dengan baik namun perubahan dan upaya optimalisasi perlu dilakukan demi keberlangsungan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. KPAI selaku lembaga yang mengawasi jalannya perlindungan anak telah melaksanakan beberapa indikator sasaran yakni telah terlaksananya Pengawasan Penanganan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Anak, terlaksananya Layanan Pengaduan, penelaahan dan mediasi pengaduan yang ditindaklanjuti, dan terkait penyusunan laporan data dan informasi terkait perlindungana anak telah berjalan dengan baik. KPAI berkontribusi aktif dalam penolakan hal-hal yang dapat merugikan anak seperti melindungi anak dari politik, mengawasi proses hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan anak sebagai korban, memberikan edukasi melalui media sosial kepada orang tua, dan masih banyak lagi pencapaian yang dilakukan KPAI.
Hal yang sama juga terjadi di LPAI. Dari masa ke masa, LPAI kian berkembang dan menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus yang melibatkan anak. LPAI aktif dalam menangani kasus kekerasan, eksploitasi, trafficking, penculikan, penelantaran, pelecehan seksual, penahanan bayi dan perebutan hak asuh, anak yang berhadapan dengan hukum, memperjuangkan hak-hak anak, dan lain-lain. LPAI sebagai lembaga independen yang aktif dalam menjalankan kegiatan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak, melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban prostitusi dengan melakukan rehabilitasi terhadap anak korban.
Program yang telah dilaksanakan oleh KPAI dan juga LPAI selama ini berjalan dengan baik, namun beberapa upaya pengoptimalisasian perlu dilakukan agar penyelenggaraan pelindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

## 4. Kesimpulan
Dalam melaksanakan tugas perlindungan terhadap anak, khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lembaga-lembaga pegiat perlindungan anak di Indonesia menghadapi beberapa kendala diantaranya KPAI tidak memiliki legitimasi dalam menangani langsung anak yang berhadapan dengan hukum, lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia seperti KPAI dan juga LPAI belum sampai menyentuh seluruh daerah dan/atau kabupaten di seluruh Indonesia, kurangnya peran masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak, serta sosialisasi yang diberikan mengenai perlindungan terhadap anak kepada masyarakat luas belum optimal. Kendala-kendala yang dihadapi menjadi tuntutan baik kepada pemerintah ataupun lembaga-lembaga pegiat perlindungan anak di Indonesia agar membenahi kekurangan yang ada.
Optimalisasi terhadap lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia dapat dilakukan dengan metode komparasi dengan negara-negara yang menduduki peringkat teratas perlindungan anak terbaik di dunia. Diantaranya dengan melakukan metode kerjasama dengan orang tua, sampai memberikan konseling kepada orang tua dalam mendidik dan merawat anak-anak.

## Referensi
Buku:
Aprilianda, N. (2017). Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik, Malang: Universitas Brawijaya Media.
Djamil, M.N. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Gultom, M, (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung,
Refika Aditama.
Harefa, B. (2019). Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak, Sleman, Deepublish. Krisna, L.A. (2018). Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum), Yogyakarta: Deepublish.
Lefaan, V.B. dan Suryana, Y. (2018). Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak, Yogyakarta: Deepublish.
Makarao, M.T., Bukamo, W. dan Azri, S. (2013). Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta, Rineka Cipta.
Marlina, (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice), Bandung, Refika Aditama.
Marzuki, P.M. (2005). Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media.
Pramukti, A.S. dan Primaharya, F. (2018). Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta:
Medpress Digital.
Purwati, A. (2020). Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Simbolon, L.A. (2016). Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT bagi Regenerasi Bangsa), Sleman, Deepublish.
Supeno, H. (2010). Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.
Jurnal / Karya Ilmiah:
Abdurrachman, H, Sudewo, F, A, dan Permanasari, D, I, (2015), Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan, Jurnal Pandecta UNNES, Volume 10 Nomor 2.
Afifah, W, dan Lessy, G, (2014), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Media Hukum, Volume 10 No. 20.
Analiansyah dan Rahmatillah, S, (2015), Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh), Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Volume 1 Nomor 1.
Ariani, N, V, (2014) Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, Jurnal Media Hukum, Volume 21 No. 1
Fardian, R, T, dan Santoso, M, B, (2020), Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 2 No. 1.
Fitriani, R, (2016), Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor
2.
Ghoni, M, R dan Pujiyono, P, (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 3.
Harefa, B, (2017), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Jurnal Perspektif, Volume 22 No. 3.
Lathif, N, (2017), Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaharui atau
Merekayasa Masyarakat, Pakuan Law Review, Volume 3 No. 1.
Lestari, D, P, (2018), Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak , Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, Volume 2 No. 2.
Melati, D, P, (2015) Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak di Indonesia , Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 9 No. 1.
Mayasari, D, E, (2018), Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20 Nomor 3
Paonganan, T, dan Rangga, (2015), Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ,
Lex Crimen, Volume. II, No.1.
Pribadi, D, (2018), Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 3 Nomor 1.
Rihardi, S, A, (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban EKsploitasi Seksual, Jurnal Untidar, Volume 2 Nomor 1.
Roza, D, dan Simbolon, L, A, (2018), Peran Pemerintah Daerah di dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia , Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1.
Said, M, F, (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 4 Nomor 1.
Simak, H, (2020), Urgensi Pembentukan Komisi Perlindungan Anak di Daerah , Jurnal RechtsVinding.
Trimaya, A, (2015), Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 12 Nomor 3.
Wahyudhi, D, (2015), Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Melalui Pendekatan Restorative Justice, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 No. 1.
Sumber Lainnya:
Child Protection Resource, (2014), Child Protection in Finland, Child Protection Resource:https://childprotectionresource.online/child-protection-in-finland/, diakses pada 2 Desember 2020. Mashabi, S, (2020, Agustus), Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual, , Kompas.com:https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kemen terian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban, di akses pada 14 oktober 2020.
Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2015-2019 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tahun 2015-2019.
Ministry of Social Affairs and Health , (2020), Child Welfare, Ministry of Social Affairs and Health: https://stm.fi/en/social-services/child-welfare, diakses pada 5 Desember 2020.
Nett, J, C, (2012), Child Protection in Switzerland: Description of The Cultural Context, https://www.researchgate.net/publication/267449030_Child_protection_in_Swi tzerland_Description_of_the_cultural_political_and_legal_context, diakses pada 20 Desember 2020.
Norte Heaks , (2016), The Child Protection in Iceland-Big Steps of a Small Coundtry, diakses pada 2 Desember 2020, Norte Heaks: https://entk.ee/the-child- protection-in-iceland-big-steps-of-a-small-country/
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM, (2016), Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak
The Kidsrights Index, (2020), Kidsrights Index 2020: ‘Children’s Rights Globally Under Pressure Due To Corona Crisis’, https://kidsrights.org/news/childrens-rights- globally-under-pressure-due-to-corona-crisis/, diakses pada 2 Desember 2020
Website KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, https://www.go.id/profil, di akses pada 14 oktober 2020.
Peraturan Perundang-Undangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia