Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
134
Volume 3 Nomor 2, Desember 2022 ISSN: 2723-4894 (cetak), ISSN: 2723-4886 (daring) DOI: https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.569

## SISTEM DAN PILAR-PILAR NEGARA DALAM PEMIKIRAN
IBN ABI RABI’ (218 -272 H): SEBUAH KAJIAN LITERATUR
Mohamad Latief Universitas Darussalam Gontor Ponorogo ahmadlatief@unida.gontor.ac.id
Adib Fattah Suntoro Universitas Darussalam Gontor Ponorogo adibsuntoro42001@mhs.unida.gontor.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  adalah  studi  literatur  terhadap  karya  fenomenal Ibn  Abi  Rabi’ tentang  politik berjudul Suluk  al-Malik  fî  Tadbir  al-Mamalik . Pemikiran  Ibnu  Abi  Rabi’  di  bidang  politik menarik untuk dikaji sebab argumentasinya tidak hanya bersandar pada dalil-dalil normatif al- Qur’an  atau  hadis  semata  namun  juga  pada  argumentasi  logis -filosofis,  sehingga konstruksi  pemikirannya  merupakan  harmonisasi  antara  akal  dan  wahyu.  Penelitian  ini termasuk  jenis  penelitian  pustaka  ( library  research )  yang  prosesnya  dilakukan  dengan menghimpun   data   dari   berbagai literatur. Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan    teknik content  analysis ,  yaitu  menganalisis  data  sesuai  dengan  kandungan  isinya.
Hasil  pen elitian  menunjukkan  sistem  negara  yang  dipilih  Ibn  Abi  Rabi’  adalah  kerajaan. Selain  itu  dalam  pandangannya,  terdapat  empat  pilar  yang  harus  ada  dan  dioptimalkan fungsinya untuk menunjang eksistensi suatu negara. Masing-masing dari empat pilar tersebut ada lah raja, rakyat, keadilan dan pengelolaan negara. Konsep kenegaraan Ibn Abi Rabi’ ini digunakan sebagai buku petunjuk dalam mengelola pemerintahan di era  Dinasti Abbasiyyah oleh Khalifah al- Mu’tashim .
Kata Kunci: Sistem; pilar-pilar; negara; Ibn Abi Rabi ’

## Abstract
This article is a literature review of Suluk al-Malik fî Tadbir al-Mamalik, a phenomenal work on politics by Ibn Abi Rabi ’ . Ibn Abi Rabi's political ideas are fascinating to study because his arguments do not rely  solely  on  normative  arguments  from  the  Qur'an  or  hadith,  but  also  on  logical-philosophical arguments, resulting in a harmonization of reason and revelation. This research is a type of library research in which data is gathered from various sources of literature. In this study, data was analyzed using  content  analysis  techniques,  which  means  analyzing  data  based  on  its  content.  The  study's findings indicate that Ibn Abi Rabi's chosen state system is a kingdom. Aside from that, he believes that four pillars must exist and optimize their functions in order for a country to exist. The four pillars are
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
135
the king, the people, justice, and state management. Caliph al-Mu'tashim used Ibn Abi Rabi's concept of statehood as a guidebook in managing government during the Abbasiyyah dynasty.
Keywords : System, pillars, s tate, Ibn Abî Rabî’ .

## PENDAHULUAN
Perdebatan  seputar  sistem  kenegaraan  masih  menjadi  salah  satu  isu  paling penting dalam diskursus ilmu politik. Dalam konteks pemikiran Islam, para pemikir politik Islam telah menawarkan argumen-argumen tentang sistem kenegaraan serta bagaimana tata negara yang ideal dalam konsep politik Islam. Berbagai pandangan yang muncul tersebut menggambarkan dialektika hubungan Islam dengan politik yang  diwarnai  oleh  kondisi  sosial  politik  umat  Islam. 1 Konsep-konsep  tentang negara dan sistem pemerintahan serta hubungan berbagai komunitas dalam suatu negara menjadi isu yang menjadi fokus kajian para pemikir tersebut.
Jika  kita  melihat  ke  belakang,  akan  dijumpai  banyak  tokoh  pemikir  politik dalam peradaban Islam yang memiliki pemikiran politik kritis dan filosofis. Tokoh- tokoh tersebut mayoritas hidup pada era Khilafah Abbasiyah. Di antara tokoh-tokoh yang cukup terkenal yaitu Al-Baqillani (w. 1013 M), Al-Baghdâdi (w. 1037 M), Ibn Abi Rabi’ ( hidup pada masa Khalifah Al- Mu’tashim 833 -842 M), Al-Mawardi (974- 1058 M), Al-Juwaini (1028-1087 M), Al-Ghazali (1058-1111 M), Ibn Taimiyyah (1262- 1328  M)  dan  Ibn  Khaldûn  (1332-1406  M). 2 Pemikiran  tokoh-tokoh tersebut  masih dapat  kita  kaji  ulang.  Sebab  karya-karya  tulis  mereka  telah  terdokumentasikan dengan baik hingga saat ini.
Dari sekian nama tokoh di atas, agaknya Ibnu Abi Rabi’ adalah tokoh yang paling menarik untuk dikaji pemikiran politiknya. Sebab dibandingkan dengan al- Mawardi, Ibnu Abi Rabi’ lebih dahulu hidup, yaitu pada masa pemerintahan al - Mu’tashim.  Dengan  demikian  Ibnu  Abi  Rabi’  merupakan  tokoh  pemikir  politik yang  paling  awal  dalam  sejarah  peradaban  Islam  yang  karyanya  masih  dapat dijumpai hingga sekarang. Lebih dari pada itu, Ibnu Abi Rabi’ tidak saja berperan sebagai pengamat atau pemikir politik belaka, ia juga berperan sebagai penasehat bagi  Khalifah  Abbasiyah  yang  saat  itu  berkuasa.  Bahkan  karyanya  tentang  tata negara  yang  berjudul Suluk  al-Malik  fî  Tadbir  al-Mamalik (Kebijakan  Raja  dalam Mengelola Pemerintahan) menjadi semacam buku panduan kenegaraan pada masa
1 M. Ilham et al , “Caliphate; Is It Theological Inevitability or Sociological Experimentation?,” dalam Jurnal Ushuluddin 29, no. 1 (2021): 61.
2 Adil Tsabit, Al-Fikr Al-Siyâsi Al-Islâmi (Alexandria: Dar al-Jami’ah al-Jadid, 2002), 45.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
136
pemerintahan Khalifah Dinasti Abbasiyyah kedelapan, al-Mu`tasim Billah. 3 Maka penulis memandang sosok Ibn Abi Rabi’ sebagai pakar ilmu politik yang memiliki wawasan  keilmuan  yang  luas  dan  juga  berotoritas,  sehingga  layak  untuk  dikaji secara lebih mendalam.
Dalam  artikel  ini,  penulis  fokus  pada  pemikiran  politik  Ibn  Abi  Rabi’ terkhusus  pemikirannya  terkait  sistem  negara  dan  pilar-pilar  bernegara.  Isu  ini menarik untuk didiskusikan sebab ia termasuk pemikir politik yang mendukung sistem negara monarki dan ia telah menjelaskan kelebihan sistem tersebut dalam bukunya. Ia juga memiliki konsep tentang pengelolaan negara yang meliputi empat pilar ( arkan al-mamlakah ). Sebuah kajian pemikiran yang merujuk pada makna teks, menurut  Bevier  dalam  Rahmat  (2021),  hendanya  memahami  kepada  siapa  teks tersebut ditujukan. Kajian terhadap kitab Suluk al-Malik fî Tadbir al-Mamalik pada dasarnya  tidak  hanya  membahas  terkait  teks  saja,  tapi  juga  membahas  latar belakang penulis disertai konteks dari gagasan Ibn Abi Ra bi’ . 4
Oleh  karena  itu  kajian  terhadap  pemikiran  Ibn  Abi  Rabi’  ini  dapat menjadi bahan  refleksi  dalam  tatanegara  kontemporer.  Sejauh  ini  belum  ditemukan penelitian yang secara spesifik mengangkat topik tersebut. Beberapa penelitan yang sudah  ada umumnya  hanya  membahas  metodologi  Ibn  Abi  Rabi’  dalam pemerintahan  Abbasiyah  saja,  seperti  penelitian  berjudul Manhaj  iyah  al-Fikr  al- Islamiy  fi  Takhtit  al-Madinah  al- ‘Arabiyah  al - Islamiyah:  Ibn  Abi  Rabi’  Anmuzhajan. 5 Terdapat  pula  penelitian  lain  yang  membahas  pemikiran  filsafat  politik  Ibn  Abi Rabi’  secara  umum  yaitu  berjudul al-Falsafah  al- Siyasiyah  ‘inda  Ibn  Abi  Rabi’ . 6 Sehingga dengan demikian penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian- penelitian sebelumnya.

## METODE
Jenis penelitian dalam artikel ini tergolong sebagai penelitian   pustaka ( library research )  yang  prosesnya  dilakukan  dengan  menghimpun  data  dari  berbagai literatur. Sumber data pokok yang dijadikan landasan dalam artikel ini adalah:  1) Sumber  primer  yang  merupakan  sumber  data  utama  atau bahan-bahan  yang
3 Rambe, “Pemikiran Politik Sunni Sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan,” 20.
4 Syahrul Rahmat, “Political Thought in the Mamluk Period: The Unnecessary Caliphate, by Mohamad El-Merheb”, dalam African Historical Review 52, no. 2 (2021), 87
5 Gharayibah, “Manhaj Iyah Al-Fikr Al-Islamiy Fi Takhtit Al-Madinah Al-‘Arabiyah Al-Islamiyah: Ibn Abi Rabi’ Anmuzhajan.”
6 Al-Tasakriti, Al-Falsafah Al-Siyasah “inda Ibn Abi Al-Rabi.”
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
137
terkait erat  dengan pembahasan  ini. 7 Sumber primer yang dimaksud  adalah  buku karya  Ibn  Abi  Rabi’  berjudul Suluk  al-Malik  fî  Tadbir  al-Mamalik (Kebijakan  Raja dalam  Mengelola  Pemerintahan). 8 2)  Sumber  sekunder  yang  merupakan  bahan- bahan kepustakaan yang menjelaskan sumber data primer tersebut, di antaranya seperti   hasil   penelitian,   pendapat   pakar   yang   mendukung   tema pembahasan, atau  tidak  secara  langsung  berhubungan  namun  ada  kesamaan  tema  yang dikembangkan. 9
Teknik  pengumpulan  data  yang  peneliti  gunakan  yaitu  teknik  deskriptif, artinya  peneliti  menguraikan  tentang  apa yang  dimaksud  dengan  sistem  negara, serta mengungkap pemikiran Ibn Abi Rabi’ tentang sistem dan pilar -pilar negara. Guna memperoleh  data  yang  berhubungan  dengan  judul  tersebut,  maka penulis menggunakan  metode  dokumentasi,  yakni  data  yang  diambil dari  buku-buku, majalah-majalah  atau  tulisan  lain  yang  memenuhi persyaratan. 10 Adapun data buku  primer  dan  sekundernya  telah  penulis  sebutkan  dalam  pembahasan sebelumnya.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik content analysis , yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya. Adapun metode analisis datanya menggunakan metode induktif. Peneliti mencoba menganalisis bagaimana pemikiran Ibn Abi Rabi’ dalam memahami sistem dan pilar-pilar negara, kemudian dari pemahaman tersebut diambil kesimpulan umum tentang  pemikiran Ibn Abi Rabi’ tentang sistem dan pilar -pilar negara.
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan historis. Pendekatan historis adalah metode yang menggunakan data masa lalu atau peninggalan sebelumnya, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung  pada  masa  lalu  terlepas dari  masa  sekarang. 11 Penulis    mencoba melakukan  analisa  terhadap pemikiran  Ibn  Abi  Rabi’ dengan  menggali  latar belakang  historis,  konteks  sosial  dan  tokoh-tokoh  yang  mempengaruhi pemikirannya, dalam hal ini peneliti berpandangan bahwa pelacakan dari kondisi
7 Kaelan, Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama Dan Humaniora , 148.
8 Ibn Abi Rabi’, Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik .
9 Kaelan, Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama Dan Humaniora , 63.
10 Sudarwan Danim, Riset Keperawatan: Sejarah Dan Metodologi (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002), 52.
11 Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial , 84.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
138
historis  tersebut  sangat  berguna  dalam  meneliti  bangunan  pemikiran seseorang. Tahap yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama , memaparkan  biografi  Ibn  Abi  Rabi’  dan  latar  belakang  pemikirannya. Kedua , menelusuri  dan  memaparkan  pemikiran  politik Ibn  Abi  Rabi’  terkait  sistem  dan pilar  negara  dalam  karyanya  yang  berjudul Suluk  al-Malik  fî  Tadbir  al-Mamalik . Ketiga , menganalisa kebaruan dan perbedaan pemikiran Ibn Abi Rabi’ dengan para pemikir sebelumnya serta mencari relevansi teorinya tersebut dalam konteks ilmu politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Riwayat Hidup Ibn Abi Rabi’
Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Ahmad bin Abi Rabi’ (W.272 H/ 885 M),  yang  hidup  pada  masa  Dinasti  Abbasiyyah  (Baghdad,  Irak). 12 Pada  masa  itu ilmu pengetahuan dalam berbagai cabang dan spesialisasinya mendapatkan tempat dan  perhatian  serius,  baik  oleh  para  peneliti  dan  pemikir  Islam,  dan  bahkan mendapatkan dukungan besar dari para penguasa, terutama pada masa Khalifah al- Makmun, yaitu; Khalifah Dinasti Abbasiyah ketujuh. Iklim inilah yang kemudian memunculkan perhatian besar dan tingginya minat di kalangan para sarjana Islam untuk  mempelajari  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kenegaraan  secara  rasional. Setelahnya  mulai  bermunculan  sejumlah  pemikir  Islam  yang  mengemukakan gagasan atau konsep politik mereka melalui karya-karya yang ditulisnya. 13
Ibn Abi Rabi’ dianggap sebagai  sarjana muslim pertama yang  menuangkan gagasan teori politiknya dalam sebuah karya tulis. 14 Karyanya terkait politik yaitu buku  yang  berjudul Suluk  al-Malik  fî  Tadbir  al-Mamalik (Kebijakan  Raja  dalam Mengelola Pemerintahan). Buku ini dipersembahkan kepada al-Mu`tasim, Khalifah Dinasti  Abbasiyyah  kedelapan  yang  memerintah  pada  abad  IX  Masehi  untuk dipergunakan sebagai guiding book dalam mentadbir atau mengelola pemerintahan. Karena  buku  ini  diperuntukkan  oleh  Ibn  Abi  Rabi`  kepada  kepala  negara  yang sedang berkuasa saat itu, Munawir Sjadzali menegaskan dapat dipastikan bahwa Ibn  Abi  Rabi’  tidak  mempersoalkan  sistem  monarki  sebagai  suatu  sistem
12 Ibn Abi Rabi’, Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik , 7.
13 Nasution, “Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Periode Harun Al-Rasyid Dan Al-Makmun,” 401.
14 Muhammad Jalal Syaraf, Nasy’ah Al-Fikr Al-Siyasi Wa Tathawuriha Fi Al-Islam , 204.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
139
pemerintahan yang sedang berjalan, bahkan Ibn Abi Rabi` memberikan dukungan penuh kepada sistem pemerintahan ini. 15
Pengakuan Ibn Abi Rabi’ terhadap sistem pemerintahan monarki (kerajaan) ini ditunjukkan oleh Ibn Abi Rabi’ dalam kata pengantar bukunya berupa sanjungan kepada Khalifah, ia mengatakan:
“ Merupakan kebahagiaan bagi penduduk atau rakyat zaman ini karena pemimpin  mereka  ( Imamahum ),  ketua  tertinggi  mereka  ( Muqallid siyasatihim ), dan pengelola pemerintahan mereka ( wa Mudabbir mulkihim ) adalah seorang yang telah terkumpul semua kebaikan, semua kelebihan dan keutamaan (kehormatan), terkumpul semua sifat yang terpuji, yaitu orang  yang  selalu  memperbaiki  kondisinya  dengan  tetap  komitmen pada  agama,  dan  tetap  berpegang  teguh  pada  Islam  dan  ajaran  Nabi, yaitu Khalifah al-Mu`tashim Billah, Amirul Mu`minin, di mana semua umat  taat  kepadanya,  semua  kerajaan  patuh  kepadanya,  dan  para musuh tunduk kepadanya. ” 16
Menurut  keterangan  Arif  Ahmad  Abd  al-Ghani, 17 tidak  banyak  yang  dapat diketahui tentang Ibn Abi Rabi`, selain dia sebagai penulis buku yang berjudul Suluk al-Malik fî Tadbir al-Mamalik. Bahkan terkait kapan tepatnya ia dilahirkan dan kapan wafatnya  pun  masih  diragukan  keakuratannya.  Menurut  al-Zarkali  dalam al- A’lam 18 dan Kahalah dalam Mu’jam Mu’alifin, 19 ia di lahirkan pada tahun 218 H dan wafat pada 272 H. Namun data ini menjadi kontradiktif dengan keterangan bahwa Ibn Abi Rabi’ menghadiahkan bukunya kepada Khalifah Mu’tashim yang berkuasa antara  tahun  218  hingga  227  H,  bagaimana  mungkin  ia  menghadiahkan  buku padahal masih bayi. 20

## Pemikiran Ibn Abi Rabi’ tentang Negara
Ibn  Abi  Rabi`  berpandangan  bahwa  secara  fitrah  manusia  saling membutuhkan satu sama lain dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu diperlukan kerja sama dan hubungan timbal balik antara sesama manusia guna menunjang kebutuhan hidupnya. Melalui interaksi sosial yang terjadi antar sesama individu  terbentuklah  interaksi  yang  semakin  luas  dimensinya  dan  kemudian
15 Sjadzali, Kepala Negara, Keadilan, Rakyat, Dan Pengelolaan , 42.
16 Ibn Abi Rabi’, Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik , 40.
17 Ia adalah pentahqiq kitab Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik.
18 Zarkali, Al-A’lam , 205. 19 Kahalah, Mu’jam Al-Mu’alifîn , 101.
20 Ibn Abi Rabi’, Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik , 7–8.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
140
terbentuklah suatu komunitas masyarakat. 21 Komunitas masyarakat yang menetap di  suatu  tempat  ini  merupakan  embrio  terbentuknya  organisasi  kekuasaan (negara). 22
Keperluan dan hajat hidup yang dibutuhkan menurut Ibn Abi Rabi` meliputi; 1) Pakaian ( al-libas ) untuk melindungi diri dari rasa sakit udara panas, udara dingin, dan  tiupan  angin  kencang,  2)  Kebutuhan  terhadap  makanan  yang  menjadikan jasmani kuat untuk beraktivitas dan bekerja, 3) Tempat tinggal untuk penjagaan dan pertahanan  dari  berbagai  ancaman  bahaya,  4)  Reproduksi  untuk  menjamin kelangsungan kehadiran manusia di muka bumi ini, 5) Pelayanan kesehatan untuk menjaga kestabilan jasmani. 23
Apabila diperhatikan secara sepintas, teori Ibn Abi Rabi` tentang asal muasal lahirnya  negara  cukup  identik  dengan  teori  Plato  yang  sudah  ada  terdahulu. Namun apabila dicermati dengan seksama, akan tampak bahwa Ibn Abi Rabi’ tidak serta-merta  menduplikat  teori  Plato  secara  utuh,  karena  Ibn  Abi  Rabi`  sebagai seorang  muslim  tidak  terlepas  dari worldview keislamannya. 24 Hal  ini  dapat dikonfirmasi  dalam  gagasannya  yang  memasukkan  paham  ketuhanan  dan memadukannya dengan pandangan-pandangannya tentang asal usul kemunculan negara atau kota. Hal inilah titik tolak membedakan gagasannya dengan gagasan Plato. 25
Harus  diakui  beberapa  gagasan  Ibn  Abi  Rabi`  tentang  politik  memang dipengaruhi  oleh  pemikir-pemikir  Yunani  Kuno,  terutama  Plato  dan  Aristoteles. Salah satunya adalah tentang penegasan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri untuk berperadaban ( anna al- insân madaniy bi thab’ihi ). Pandangan ini adalah pandangan yang  disampaikan Aristoteles di dalam karyanya; Politik . 26 Namun  selanjutnya  Ibn  Abi  Rabi`  mengemasnya  dalam  bingkai  keilmuan  Islam ( Islamic framwork ). Terdapat setidaknya tiga unsur tambahan yang didasarkan pada ajaran  agama  Islam  dalam  pandangan  Ibn  Abi  Rabi,  yaitu;  1)  Kecenderungan
21 Khotimah, “Agama Dan Civil Society,” dalam Ushuluddin 1, no. 0 (2014): 124.
22 Sjadzali, Kepala Negara, Keadilan, Rakyat, Dan Pengelolaan , 43.
23 Ibnu Abi Rabi’, Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik, 101; Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abdul Mukthi Muhammad, Al-Fikr Al-Siyasi Fiy Al-Islam: Syakhshiyyat Wa Mazahib, 209.
24 Zarkasyi, “Worldview Islam Dan Kapitalisme Barat,” 18.
25 Muhammad  Jalal  Syaraf, Nasy’ah  Al-Fikr  Al-Siyasi  Wa  Tathawuriha  Fi  Al-Islam ,  212;  Sjadzali, Kepala Negara, Keadilan, Rakyat, Dan Pengelolaan , 44.
26 Raimundus Bulet Namang, “Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles,” dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4, no. 2 (2020): 255.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
141
manusia untuk berkumpul dan bermasyarakat merupakan watak atau tabiat yang diciptakan Allah kepada manusia. 2) Allah telah meletakkan peraturan-peraturan tentang  hak  dan  kewajiban  bagi  masing-masing  anggota  masyarakat  sebagai landasan  yang  harus  dipatuhi.  Peraturan-peraturan  tersebut  sudah  termaktub  di dalam  kitab  suci  al-Qur`an.  3)  Allah  juga  telah  mengangkat  penguasa-penguasa yang  bertugas  untuk  memastikan  berlakunya  peraturan-peraturan  di  kalangan rakyat dan mengelola masyarakat berdasarkan petunjuk-petunjuk Ilahi. 27
Terkait dengan pemerintahan, Ibn Abi Rabi’ berp andangan bahwa asas yang mendorong manusia untuk membentuk peradaban dan membentuk pemerintahan adalah  karena  secara  naluriah  manusia  akan  berusaha  terhindar  dari  keburukan ( syarr ).  Dalam  pandangannya  keburukan  terbagi  menjadi  tiga  kategori, yaitu;  (1) keburukan yang berasal dari dalam diri manusia, (2) keburukan yang berasal dari masyarakat  (penduduk)  itu  sendiri,  dan  (3)  keburukan  yang  berasal  dari masyarakat  (penduduk)  lain.  Adapun  sarana  untuk  menghindarkan  diri  dari keburukan-keburukan  tersebut  tentu  berbeda-beda.  Untuk  keburukan  kategori pertama,  dapat  ditepis  oleh  seseorang  di  antaranya  dengan  menempuh  jalan kebaikan, memperbaiki jiwanya, atau dengan bersikap rasional dalam berperilaku. Sedangkan  untuk  keburukan  kategori  kedua,  dapat  ditanggulangi  dengan optimalisasi tata aturan dan hukum-hukum guna perbaikan masyarakat. Adapun pencegahan keburukan kategori ketiga, yaitu dengan memperkuat kemiliteran dan pembangunan sarana prasarana penunjangnya seperti senjata, benteng dan parit- parit. 28
Pembahasan yang akan muncul selanjutnya setelah terbentuk kota atau negara adalah  terkait  dengan  siapakah  dan  seperti  apakah  sosok  yang  akan  mengatur jalannya suatu pemerintahan. Karena tidak mungkin sebuah negara wujud tanpa ada sosok yang  memimpin. Menurut Ibn Abi Rabi’  sosok yang  patut memimpin suatu masyarakat adalah orang yang terbaik di antara mereka. Yaitu orang dengan kriteria, ketika memerintahkan sesuatu atau melarang terhadap sesuatu, ia memulai dari  dirinya  sendiri  terlebih  dahulu  baru  kepada  orang  lain.  Lebih  jauh,  Ibn  Abi Rabi’  menyebut  bahwa  kriteria  yang  demikian  merupakan  kategori  orang  yang paling bijak dan paling adil. Dengan demikian kriteria pemimpin menurut Ibn Abi
27 Sirojuddin Aly, Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan , 376.
28 Ibn Abi Rabi’, Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik , 95.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
142
Rabi’ adalah orang yang mampu menjadi panutan bagi rakyat yang dipimpinnya serta konsekuen terhadap kebijakannya. 29
Dalam kaitannya dengan bentuk atau model pemerintahan, Ibn Abi Rabi` lebih memilih bentuk pemerintahan yang berdasarkan monarki atau kerajaan. 30 Monarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja berdasarkan warisan alur  keturunan.  Oleh  karena  itu,  Ibn  Abi  Rabi`  tidak  memilih  model-model pemerintahan  lain,  seperti  Aristokrasi, 31 Oligarki, 32 Demokrasi, 33 ataupun Demagogik. 34 Dalam  konteks  ini  Ibn  Abi  Rabi’  memberikan  argumentasi  terkait pemikirannya  tentang  model  pemerintahan  dalam  bentuk  monarki , yaitu  bahwa jika sebuah negara dipimpin oleh banyak pemimpin, maka perpolitikan akan kacau, banyak  konflik  yang  menyebabkan  negara  selalu  gonjang-ganjing  (tidak  stabil). Atas  dasar  argumentasi  ini,  warga  masyarakat  merasa  perlu  seorang  pemimpin tunggal dalam pemerintahan kerajaannya. 35
Berdasarkan penjelasan Ibn Abi Rabi’ di atas dapat dipahami bahwa Ibn Abi Rabi’ telah memberi kemasan bagi pemikiran politiknya dengan sentuhan -sentuhan ajaran agama Islam. Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa pandangan Ibn Abi Rabi’  tentang  kemunculan  negara  atau  kota  bukan  pandangan  yang  mengikuti seratus  persen  pandangan  Plato  dan  Aristoteles.  Dalam  bahasa  lain,  dapat dikatakan  bahwa  pandangan  dan  pemikiran  Ibn  Abi  Rabi’  tentang  kem unculan
29 Muhammad  Jalal  Syaraf, Nasy’ah  Al-Fikr  Al-Siyasi  Wa  Tathawuriha  Fi  Al-Islam ,  214;  Sjadzali, Kepala Negara, Keadilan, Rakyat, Dan Pengelolaan , 46.
30 Monarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja ( al-Malik atau The King ). Lihat Namang, “Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles,” 259.
31 Aristokrasi adalah pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok kecil orang-orang pilihan atas dasar keturunan  atau  kedudukan.  Lihat  Yones  Eka  Putra  Waruwu,  “Bentuk  Negara  Pada  Zaman  Yunani  Kuno,” dalam Jurnal Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti-AAI Padang (2021): 3, https://osf.io/2kygh.
32 Oligarki  adalah  model  pemerintahan  yang  dikuasai  oleh  sekelompok  kecil  orang-orang  kaya.  lihat Ibid.
33 Demokrasi  adalah  model  perintahan  yang  dikelola  oleh  rakyat  melalui  wakil-wakilnya,  baik  di Parlemen,  Eksekutif  ataupun  Yudikatif  melalui  pemilihan  umum  yang  diselenggaran  oleh  suatu  badan pemilihan umtuk memiih Presiden, Gubernur, Bupati, dan para wakil rakyat, baik untuk tingkat pusat ataupun tingkat  daerah.  Lihat  Ellya  Rosana,  “Negara  Demokrasi  Dan  Hak  Asasi  Manusia,”  dalam  dalam Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 12, no. 1 (2016): 44.
34 Demagogik,  yaitu  apabila  para  warga  di  sebuah  negara  memanfaatkan  hak-hak  politiknya  yang diberikan Demokrasi dengan tidak bertanggung jawab, dan hanya berdasarkan keinginan, kecenderungan dan kepentingan  masing-masing,  tanpa  memikirkan  akibat  dan  dampak  negatif  yang  muncul  kemudian.  Lihat Nurtiyastuti,  “Implikasi  Politik  Demagogi  Pada  Pemilihanpresiden  Dan  Wakil  Presiden  Tahun  2019  Di Kabupaten Banyumas Perspektif Maqasid as-Syariah,” 11.
35 Muhammad Jalal Syaraf, Nasy’ah Al-Fikr Al-Siyasi Wa Tathawuriha Fi Al-Islam , 214.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
143
negara sebagai pengembangan dari pemikiran Plato dan Aristoteles tetapi dengan dasar dan warna worldview Islam.
Pilar- pilar Negara Menurut Ibn Abi Rabi’
Ibn Abi Rabi’ menyampaikan konsepsinya tentang empat pilar penting yang menjadi landasan berdirinya sebuah negara. Ibn Abî Rabî’ menyebut pilar tersebut dengan arkan al-mamlakah . Menurutnya agar suatu negara bisa menjadi kuat harus terpenuhi  secara  ideal  empat  pilar  tersebut.  Empat arkan  al-mamlakah itu  ialah; kepala negara, keadilan, rakyat, dan pengelolaan. 36 Berikut ini penjelasan mengenai empat unsur penting negara sebagai berikut;

## a. Raja (Pemimpin)
Pemimpin  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  suatu  institusi. Terlebih dalam institusi negara yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks. Seorang kepala negara, entah yang bergelar Khalifah, Raja, atau Presiden, memainkan peran sentral dalam kemajuan atau kemunduran suatu negara. Bahkan bisa  dikatakan,  kepala  negara  merupakan  cerminan  dari  suatu  negara.  Melalui kepala negara yang amanah, bijaksana, cerdas, kuat, dan berdedikasi tinggi, akan tercermin gambaran masyarakat yang dipimpinnya. Begitu pula sebaliknya, kepala negara yang terlihat darinya sifat-sifat buruk, itulah cerminan masyarakatnya. 37
Mengingat  kepala  negara  (raja)  memiliki  peran  yang  sangat  sentral  dalam pemerintahan. Maka orang yang berhak menduduki jabatan tersebut tentu bukan sembarang orang. Ibn Abi Rabi’ menekankan bahwa orang yang pantas menduduki jabatan  sebagai  pemimpin  haruslah  orang  dengan  kriteria  terbaik  di  antara masyarakat. Yaitu seseorang yang apabila melarang terhadap suatu perkara terlebih dahulu ia mulai dari dirinya sendiri, begitu pula apabila memerintahkan rakyatnya melakukan sesuatu hendaknya di mulai dari dirinya terlebih dahulu. Atau dalam bahasa yang lebih lugas, seorang pemimpin adalah orang yang paling bijak dan adil di  masyarakat.  Landasan  argumentasinya  adalah  firman  Allah: “Dan  Dialah  yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian  (yang  lain)  beberapa  derajat.” 38 Maka  di  antara  etika  seorang  penguasa menurutnya yaitu hendaklah seorang pemimpin melaksanakan tanggungjawabnya
36 Ibn Abi Rabi’, Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik , 94.
37 Pancawati, “Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik Dan Negara,” 101.
38 QS. Al-An’âm /6: 165.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
144
dengan  semaksimal  mungkin  dan  hendaklah  ia  mengupayakan  ketaatan  rakyat kepadanya adalah ketaatan atas dasar cinta, bukan kebencian serta ketaatan yang terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. 39
Selain kriteria umum di atas, Ibn Abi Rabi’ juga memberikan enam prasyarat yang harus dimiliki seorang kepala negara (raja), yaitu: (1) kekerabatan dengan raja sebelumnya, (2) kemauan yang besar, (3) ketajaman pikiran, (4) kesabaran dalam menghadapi berbagai persoalan, (5) kemampuan dalam pengelolaan finansial yang baik, dan (6) para pembantu yang dapat dipercaya. 40
Dengan  demikian,  seorang  kepala  negara  akan  berperilaku baik,  beretika, bermoral  atau  berakhlak,  maka  dia  akan  dihormati  dan dimuliakan,  baik  oleh kawan atau lawan politiknya, dan bahkan oleh seluruh rakyatnya, sehingga seorang kepala negara tidak menampilkan perilaku-perilaku yang arogan, kasar, pendusta, pembohong, penghianat, dan perilaku-perilaku negatif lainnya.

## b. Keadilan
Ibn  Abi  Rabi’  sangat  berkomitmen  terhadap  keadilan  dalam  suatu pemerintahan, terbukti dengan menjadikannya salah satu dari empat pilar negara ( arkân al-mamlakah ). Artinya suatu pemerintahan tidak akan baik dan stabil tanpa adanya  unsur  keadilan.  Menurut  Ibn  Abi  Rabi’  keadilan  adalah  hukum  Allah  di bumi-Nya.  Bukti  betapa  tingginya  kedudukan  keadilan  adalah  bahwa  semua bangsa,  negara  dan  peradaban  di  muka  bumi  ini  pasti  berupaya  menerapkan keadilan di dalam sendi-sendi kehidupan mereka. Keadilan juga merupakan slogan yang  selalu  diteriakkan  di  mana-mana. 41 Bahkan  setiap  pemerintahan  pasti memiliki  pengadilan,  ini  artinya  keadilan  merupakan  harga  mati  dalam  suatu pemerintahan yang tidak dapat di tawar-tawar. 42
Ibn Abi Rabi’ dalam konteks ini membagi keadilan pada tiga bagian pokok, yaitu: Pertama, Keadilan  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  Allah.  Keadilan  bagian pertama ini terkait dengan pelaksanaan semua perintah-perintah Allah, baik yang wajib atau pun yang sunah. Contohnya seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah, mendekatkan diri kepada-Nya, meramaikan tempat-
39 Tsabit, Al-Fikr Al-Siyâsi Al-Islâmi , 95–96.
40 Al-Tasakriti, Al-Falsafah Al-Siyasah “inda Ibn Abi Al-Rabi,” 176–177.
41 Hayat, “Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi,” 392.
42 Ibn Abi Rabi’, Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik , 104.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
145
tempat  ibadah  melalui  berbagai  bentuk  ibadah,  melaksanakan  amalan-amalan sunah. Intinya patuh dan taat kepada semua perintah Allah dan Rasul-Nya.
Kedua, keadilan  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  antara  sesama  individu. Keadilan bagian kedua ini adalah upaya merealisasikan semua hak dan tanggung jawab kepada sesama individu dalam rangka terciptanya interaksi dan komunikasi yang  baik  antara  sesama.  Contohnya;  seperti  menunaikan  kewajiban  seseorang kepada  sesama  individu,  komitmen  pada  kejujuran  ( amanah ),  mengembalikan titipan  ( wadi`ah )  kepada  pemiliknya,  memberikan  saksi  kepada  yang haq (yang benar).
Ketiga, keadilan  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  orang  yang  sudah  wafat. Keadilan  bagian  ketiga  ini  adalah  berkaitan  dengan  semua  tindakan  terhadap orang-orang  yang  sudah  meninggal  dunia.  Contohnya  seperti;  mengafani  dan menguburkan  orang  yang  sudah  wafat,  mendidik  anak-anak  yatim  piatu,  atau memberi sedekah kepada mereka. 43

## c. Rakyat
Menurut  KBBI,  rakyat  adalah  penduduk  suatu  negara. 44 Padanan  katanya dalam bahasa Arab adalah “ ra’iyah” ( ةيعرلا ) yaitu masyarakat umum yang berada di bawah seorang pemimpin yang mengatur urusan dan kemaslahatan mereka. 45 Dari definisi singkat ini dapat diketahui bahwa rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara, yang mana tanpa rakyat mustahil terbentuk suatu negara. Karena  itu  dalam  pemerintahan  sebuah  negara,  keberadaan  rakyat  merupakan sebuah entitas yang tidak mungkin diabaikan. Rakyat merupakan unsur utama dan paling dominan dalam sebuah negara. Tanpa adanya rakyat, sebuah negara tidak akan pernah ada. 46 Karena itu, Ibn Abi Rabi’ menjadikan rakyat sebagai salah satu pilar sebuah negara ( arkân al-mamlakah ).
Pada hakikatnya, entitas rakyat pada suatu negara tidaklah tunggal ( homogen ). Rakyat  adalah  unsur  paling  majemuk  ( heterogen )  dalam  pemerintahan.  Karena rakyat adalah kumpulan dari berbagai individu yang beragam. Entah keragaman dalam  faktor  agama,  ras,  bahasa,  strata  ekonomi,  tingkatan  intelektual  dan
43 Ibn Abi Rabi’, 229.
44 Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , 1159.
45 Ahmad Mukhtar, Mu’jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'ashirah (Alam al-Kitab, 2008), 910.
46 Triono et al., “Rakyat Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Agraria,” 180.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
146
sebagainya. 47 Oleh  sebab  itu,  penguasa  sebagai  pihak  yang  berwenang  untuk mengatur  jalannya  pemerintahan,  tidak  bisa  menjalankan  fungsinya  tanpa melakukan klasifikasi terlebih dahulu. Karena itu Ibn Abi Rabi’ mengklasifikasikan rakyat menjadi beberapa kategori, pertama klasifikasi rakyat berdasarkan pekerjaan dan  kepakarannya,  yaitu:  (1) muta’ahilun ( هأتم نول );  orang-orang  ahli  ibadah  dan zuhud,  (2) h ukama’ ( ءامكح );  para  ilmuan  seperti  dokter,  astronom,  insinyur, matematikawan dan sebagainya, (3) ‘ulama ( ءاملع ); pakar ilmu agama yang menjadi rujukan  dalam  penentuan  halal-haram,  tafsir  dan  takwil,  (4) dzu  ansab ( باسنا  ووذ ); para bangsawan dan pejabat, (5) arbab al-hurub ( بورحلا بابرا ); para tentara dan polisi yang  menjaga  keamanan  negara  dari  serangan  pihak  luar  dan  menjaga  stabilitas negara,  (6) ‘amâr  al -aswaq ( قاوسلأا  رامع );  para  pebisnis  yang  mencukupi  berbagai kebutuhan pasar, (7) sakan al-qura ( ىرقلا ناكس ); orang-orang kampung yang bekerja sebagai petani, nelayan, buruh dan sebagainya. 48
Kedua, klasifikasi  rakyat  berdasarkan  tingkat  pembelaannya  terhadap kebenaran dan ke bajikan. Ibn Abi Rabi’ mengklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:  (1)  orang-orang  baik  ( akhyar  afadhil ).  Mereka  adalah  orang-orang  yang mencintai kebaikan dan membenci kejahatan, mereka memerintahkan kepada yang baik  dan  mencegah  yang  buruk  dengan  suka  rela.  Maka  golongan  ini  harus dimuliakan, diperlakukan dengan baik dan  diangkat derajatnya  oleh pemerintah karena  kebaikan  mereka.  (2)  orang-orang  jahat  ( asyrar  arâdzil ).  Mereka  adalah kebalikan  dari  golongan  pertama.  Yaitu  orang-orang  yang  condong  kepada kejahatan  dan  kriminalitas.  Anjuran-anjuran  kebaikan  tidak  bermanfaat  bagi mereka. Maka mereka harus ditindak tegas oleh pemerintah, dalam kondisi tertentu mereka perlu dijauhkan dari masyarakat. Karena mereka akan membawa pengaruh negatif  bagi  masyarakat.  (3)  orang-orang  yang  pertengahan  ( al-mutawasithûn ). Mereka adalah orang-orang yang berada di antara golongan pertama dan kedua. Yaitu,  orang-orang  yang  terkadang  condong  kepada  kebaikan  dan  terkadang keburukan.  Mereka  adalah  orang-orang  yang  perlu  diarahkan.  Apabila  mereka salah, maka harus ditegur dan diperbaiki kesalahannya. 49
Melalui  pengelompokan  rakyat  ke  dalam  beberapa  kategori  seperti  yang  di paparkan oleh Ibn Abi Rabi’ , diharapkan pengelolaan pemerintahan dapat berjalan
47 Mardan  Umar,  “Internalisasi  Nilai  Kedamaian  Melalui  Pendidikan  Kedamaian  Sebagai  Penguatan Pembangunnan Karakter Pada Masyarakat Heterogen,” dalam Waskita 1, no. 1 (2017): 85.
48 Al-Tasakriti, Al-Falsafah Al-Siyasah “inda Ibn Abi Al-Rabi,” 185–186.
49 Al-Tasakriti, 196.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
147
dengan  baik  dan  optimal.  Di  satu  sisi,  rakyat  harus  mengerti  posisi  dan kedudukannya  di  masyarakat. 50 Di  sisi  lain,  pemerintah  harus  memperlakukan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan tepat sasaran sesuai posisi mereka di  masyarakat.  Bagi  rakyat  yang  condong  kepada  kebaikan  dan  mendukung perbaikan,  maka  mereka  dirangkul  sebagai partner .  Sedangkan  bagi  yang  rakyat yang membangkang, maka harus ditindak dengan tegas namun tetap proporsional. Sehingga terciptalah ketertiban, kedamaian, keteraturan dan kestabilan dalam suatu negara.

## d. Pengelolaan Negara
Setelah  menerangkan  tentang  raja,  rakyat  dan  keadilan  sebagai  pilar-pilar negara  ( arkan  al-mamlakah ),  Ibn  Abi  Rabi’  kemudian  menerangkan  pilar  keempat yang  bersifat  lebih  teknis  yaitu  pengelolaan  negara  ( tadbir ).  Pengelolaan  negara merupakan  kemestian  yang  menggerakkan  roda  pemerintahan  atau  kerajaan. Pengelolaan  yang  baik  akan  berdampak  lahirnya  pemerintahan  yang  baik  ( good gavernance ).  Ibn  Abi  Rabi’  sangat  memperhatikan  pada  bagaimana  pengelolaan negara, karena pengelolaan sebagai aktivitas yang  berhubungan langsung  antara pemerintah di satu sisi dan di sisi lain dengan pihak yang diperintah, yaitu rakyat. 51 Oleh karena itu, diperlukan kerangka metodologis yang jelas tentang aspek apa saja yang  perlu  diperhatikan  dalam  pengelolaan  negara  dan  bagaimana  cara pengelolaan yang ideal. 52
Terdapat empat kaidah metodologis dalam pengelolaan negara menurut Ibn Abi  Rabi’,  yaitu:  (1)  pengelolaan  rakyat  ( hirasat  al- ri’ayah ).  Pemerintah  sebagai pengelola jalannya pemerintahan hendaknya menyadari bahwa kedudukan yang dimilikinya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Maka pemerintah tidak boleh semena-mena dan bersikap otoriter kepada rakyatnya. Nilai keadilan dalam  hal  ini  sangat  diperhatikan.  (2)  Kemakmuran  negeri  ( ‘imarah  al -buldân ), meliputi  aspek  pertanian  ( mazari’ )  dan  kemakmuran  negara  secara  umum ( amshar ). 53 Terkait    pertanian,  pemerintah  perlu  memperhatikan  urusan  air,  yaitu terkait  kelayakan  dan  kualitas,  serta  tentang  pemerataan  distribusinya.  Adapun terkait  kemakmuran  negara  secara  umum  yaitu  dengan  terwujudnya  kedamaian
50 Putridewi, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,” 138.
51 Bangun, “Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional,” 53.
52 Aziz, “Pemikiran Politik Islam Muhammad Abid Al-Jabiri: Telaah Terhadap Buku Al-‘Aql Al-Siyâsi Al-‘Arabî: Muhaddidâtuh Wa Tajalliyâtuh,” 125.
53 Ibn Abi Rabi’, Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik , 105.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
148
dan  keamanan  masyarakat  untuk  berdomisili,  terjaminnya  keamanan  aset  dan properti,  terjaminnya  keselamatan  kerja  buruh,  tercukupinya  kebutuhan- kebutuhan hidup masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. (3) Pengelolaan kemiliteran ( tadbir al-jund ). 54 Kekuatan dan kelemahan suatu negara ditentukan dari kuat lemahnya militer. Begitu juga dengan keamanan masyarakat, sangat tergantung pada kekuatan militer. (4) Pengelolaan ekonomi ( taqdir al-amwâl ) yang meliputi perputaran ekonomi dalam dan luar negeri. 55

## KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Ibn Abi Rabi’ tentang negara tidak sama persis dengan pandangan para pemikir Yunani seperti Plato dan Aristoteles,  karena  dalam  pandangan  Ibn  Abi  Rabi’  terkandung worldview Islam yang kental.  Selain itu bentuk pemerintahan yang paling ideal menurut Ibn Abi Rabi’  adalah  model  monarki  (kerajaan),  dengan  argumentasi  bahwa  jika  sebua h negara  dipimpin  oleh  banyak  pemimpin,  maka  perpolitikan  akan  kacau,  banyak konflik  yang  menyebabkan  negara  selalu  gonjang-ganjing  (tidak  stabil).  Ibn  Abi Rabi’ merumuskan empat pilar utama dalam pembentukan suatu negara (arkân al - mamlakah),  yaitu  kepala  negara,  keadilan,  rakyat,  dan  pengelolaan.  Apabila keempat pilar tersebut dapat dipenuhi dengan seideal mungkin, maka akan tercipta suatu negara yang stabil dan kuat secara politis.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Fikr Al-Siyasi Fiy Al-Islam: Syakhshiyyat Wa Mazahib. Iskandariyah: Dar al-Fikr al- Arabi, 1996.
Al-Tasakriti,  Naji. Al-Falsafah  Al- Siyasah  “inda  Ibn  Abi  Al - Rabi.” Beirut:  Dar  al- Andalus, 1983.
Aziz,  Jamal  Abd ul.  “Pemikiran  Politik  Islam  Muhammad  Abid  Al -Jabiri:  Telaah Terhadap Buku Al- ‘Aql Al -Siyâsi Al- ‘Arabî: Muhaddidâtuh Wa Tajalliyâtuh.”
MIQOT:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keislaman 39,  no.  1  (2015):  110 – 27. https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.42.
54 Ibn Abi Rabi’, 106.
55 Al-Tasakriti, Al-Falsafah Al-Siyasah “inda Ibn Abi Al-Rabi,” 189–191.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
149
Bangun, Budi Hermawa n. “Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional.” Tanjungpura Law Journal 1, no. 1 (2017): 52 – 63. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/18331#:~:text=Dari perspektif hukum internasional, wilayah,yang harus diatur melalui perjanjian.
Danim, Sudarwan. Riset Keperawatan: Sejarah Dan Metodologi . Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002.
Gharayibah,  Khalid  Musthaf.  “Manhaj  Iyah  Al -Fikr  Al-Islamiy  Fi  Takhtit  Al- Madinah Al- ‘Arabiyah Al - Islamiyah: Ibn Abi Rabi’ Anmuzhajan.” Al-Majallah Al-Urduniyah Li Al-Ulum Al- Ijtima’iyah 8, no. 1 (2015).
Hayat, Hayat. “Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum : Tinjauan Teoritis Dalam Konsep  Demokrasi.” Padjadjaran:  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) 2,  no.  2 (2015): 388 – 408. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10.
Ibn Abi Rabi’. Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik . Edited by Arif Ahmad Abd al- Ghani. Damaskus: Dar al-Kinan, 1996.
Kaelan. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Interdisipliner  Bidang  Sosial, Budaya,  Filsafat, Seni, Agama Dan Humaniora . Yogyakarta: Paradigma, 2012.
Kahalah. Mu’jam Al - Mu’alifîn . Beirut: Mu’asasah al -Risalah, n.d.
Khotimah. “Agama Dan Civil Society.” Ushuluddin 1, no. 0 (2014): 121 – 32.
M.  Ilham,  Abdul  Syatar,  Muhammad  Majdy  Amiruddin.  “Caliphate;  Is  It Theological  Inevitability  or  Sociological  Experimentation?” Jurnal  Ushuluddin 29, no. 1 (2021): 45. https://doi.org/10.24014/jush.v29i1.10479.
Muhammad Jalal Syaraf. Nasy’ah Al -Fikr Al-Siyasi Wa Tathawuriha Fi Al-Islam . Dar al- Ma’rifah al -Jami'ah, 1990.
Mukhtar, Ahmad. Mu’jam  Al -Lughah Al- “Arabiyyah Al - Mu”ashirah . Alam al-Kitab, 2008.
Namang,  Raimundus  Bulet.  “Negara  Dan  Warga  Negara  Perspektif  Aristoteles.”
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4, no. 2 (2020): 247.
https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449.
Nasional,  Departemen  Pendidikan. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Pusat Bahasa, 2008.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
150
Nasution,  Amhar.  “Perkembangan Ilmu  Pengetahuan  Pada  Periode  Harun  Al- Rasyid Dan Al- Makmun.” Al-Hadi II, no. 02 (2017): 395 – 402.
Nawawi,  Hadari. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 1983.
Nurtiyastuti, N. “Implikasi Politik Demagogi Pada Pemilihanp residen Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Banyumas Perspektif Maqasid as- Syariah.” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9709/.
Pancawati,  Hesti.  “Pemikiran  Al - Farabi  Tentang  Politik  Dan  Negara.” Aqlania 1
(2019): 105 – 12.
Putridewi,  Rosi  Nani.  “Menggagas  Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum  Yang Membahagiakan  Rakyatnya.” Jurnal  Hukum  Bisnis 3,  no.  1  (2019):  1 – 20. https://doi.org/10.31090/hukumbisnis.v3i1.829.
Rahmat,  Syahrul.  "Political  Thought  in  the  Mamluk  Period:  The  Unnecessary Caliphate, by Mohamad El-Merheb." African Historical Review 52, no. 2 (2021), 87-91, https://doi.org/10.1080/17532523.2022.2127684
Rambe,  Toguan.  “Pemikiran  Politik  Sunni  Sebagai  Alat  Legitimasi  Kekuasaan.” Jurnal: Penelitian Medan Agama 11, no. 1 (2020).
Rosana,  Ellya.  “Negara  Demokrasi  Dan  Hak  Asasi  Manusia.” Jurnal  Teropong Aspirasi Politik Islam 12, no. 1 (2016): 38 – 53.
Sirojuddin  Aly. Pemikiran  Politik  Islam:  Sejarah,  Praktik  Dan  Gagasan .  Jakarta:  UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
Sjadzali,  Munawir. Kepala  Negara,  Keadilan,  Rakyat,  Dan  Pengelolaan .  Jakarta:  UI- Press, 1993.
Suluk Al-Malik Fi Tadbir Al-Mamalik . Damaskus: Dar al-Kinan, 1996.
Triono, Agus, Ati Yuniati, Budiman N P D Sinaga, Efik Yusdiansyahi, Eka Elman, E Patra, Marlia Eka Purii A T, Muhammad Akib, and Upik Hamidah. “Rakyat Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Agraria.” In Tebaran Pemikiran Hukum Administrasi Negara , 171 – 200. Lampung: Sai Wawai Publishing, 2016.
Tsabit, Adil. Al-Fikr Al-Siyâsi Al-Islâmi . Alexandria: Dar al- Jami’ah al -Jadid, 2002.
Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 3, No. 2, Desember 2022 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah
151
Umar,  Mardan.  “Internalisasi  Nilai  Kedamaian  Melalui  Pendidikan  Kedamaian Sebagai  Penguatan  Pembangunnan  Karakter  Pada  Masyarakat  Heterogen.” Waskita 1, no. 1 (2017): 77 – 98.
Waruwu,  Yones  Eka  Putra.  “Bentuk  Negara  Pada  Zaman  Yunani  Kuno.” Jurnal Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti-AAI Padang , 2021, 8. https://osf.io/2kygh.
Zarkali. Al- A’lam . Beirut: Dar al- ‘Ilm lil Malayin, n.d.
Zarkasyi, Hamid Fahmy. “Worldview Islam Dan Kapitalisme Barat.” Tsaqafah 9, no. 1 (2013): 15. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.36.