INSTITUSI POLITIK DI ZAMAN NABI MUHAMMAD SAW
Mohammad Kosim 1
Abstrak : Artikel ini mendeskripsikan perjalanan panjang Nabi—di Mekah  dan  Madinah--dari  perspektif  politik.  Selama  di  Mekah, Nabi  banyak  berperan  sebagai  kepala  agama  (Rasul  Allah)  yang mendapat  mandat  untuk  menyebarkan  Islam.  Kepemimpinan  po- litik  belum  bisa  dicapai  karena  kerasnya  penolakan  kaum  quraisy terhadap  ajaran  Islam  dan  figur  Nabi.  Sedangkan  di  Madinah  di samping sebagai kepala agama, Nabi juga berperan sebagai kepala negara  yang  memimpin  warga  Madinah  berdasar  Konstitusi Madinah  yang  disepakati  bersama.  Keberhasilan  Nabi  menjadi kepala negara plus kepada agama di Madinah mencapai puncaknya setelah merebut kembali kota Mekah, fathu makkah , secara militer dan moral.
Kata kunci: politik, Mekah, Madinah, piagam Madinah, fathu makkah
Pendahuluan
Suatu ketika „Afif al-Kindi, seorang pedagang Arab, melihat Nabi Muhammad  sedang  salat  menghadap  Ka‟bah,  lalu  ia  bertanya  kepada „Abbas  ibn  Abd.  Muthalib  (paman  Nabi):  “Agama  apakah  ini?“  Abbas menjawab: “Ini  adalah Muhammad ibn Abdillah, putra saudara laki-laki- ku.  Dia  menganggap  dirinya  utusan  Allah,  dan  berobsesi menaklukkan Persia dan Romawi…”. 2 Petikan kisah ini, oleh sebagian kalangan, dija- dikan  alasan  bahwa  sejak  awal  dakwah  Islam  yang  dibawa  Nabi Muhammad memiliki kecenderungan politik, seperti ditunjukkan dengan keinginan  beliau  yang  hendak  menaklukkan  kekuasaan  Persia  dan
1 Penulis  adalah  staf  pengajar  Program  Magister  PAI  Pascasarjana  STAIN  Pamekasan. Nomor Hp. 081330603147; e-mail: kosim@stainpamekasan.ac.id
2 Ibn „Atsir, al-Kāmil fī al-Tārikh, Jilid II (Beirut: Dar al-Shadir, 1979), 57.

## Mohammad Kosim
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 2
Romawi sebagai penguasa dunia ketika itu. Dan dalam perjalanan sejarah Islam  pun,  persoalan  yang  pertama  kali  muncul  di  kalangan  umat  Islam adalah  persoalan  politik,  yang  selanjutnya  meluas  pada  persoalan-per- soalan teologi. 3
Sejarah  dakwah  Islamiyah  di  masa  Nabi  Muhammad  Saw.  bia- sanya dipilah ke dalam dua periode, yakni periode Mekah selama kurang lebih tiga belas tahun  (610-622 M) dan periode Madinah selama sepuluh tahun (622-632 M). Selama di Mekah, Nabi Muhammad banyak berperan sebagai kepala agama (Rasul Allah) yang mendapat mandat untuk menye- barkan  Islam.  Sedangkan  di  Madinah  di  samping  sebagai  kepala  agama, Nabi  juga  berperan  sebagai  “kepala  negara”. 4 Kecenderungan  tersebut juga  tercermin  dalam  variasi  wahyu  yang  diterima  Nabi.  Di  Mekah, wahyu  yang  diterima  lebih  terfokus  pada  aspek  tauhid,  kewajiban  sosial manusia kepada sesamanya, dan tanggungjawab mutlak setiap individu di hari  akhir.  Sedangkan  wahyu  yang  turun  di  Madinah  lebih  banyak  me- ngandung ajaran di bidang kemasyarakatan yang dihadapi Nabi dan kaum beriman.  Artikel  ini  berupaya  mendeskripsikan  perjalanan  sejarah  Nabi Muhammad Saw, di Mekah dan Madinah, dari aspek politik.

## Mekah Pra-Islam
Arab pra-Islam identik dengan kebodohan ( jāhilīyah ) dan kegela- pan  ( dzulumāt ),  benarkah  demikian?  Jawabannya  bisa ya bisa tidak ter- gantung  dari sisi  mana  menjawabnya. Jika  yang dimaksud jāhilīyah dari aspek  teologi, ya ,  karena  bangsa  Arab  telah  melakukan  banyak  penyim- pangan dalam beragama. Meskipun mereka percaya kepada Allah namun pengertian mereka tentang-Nya penuh dengan mitologi. Mereka meman- dang Allah memiliki anak, istri, bahkan serikat atau kawan sekerja. Ring - kasnya,  sebutan jāhilīyah itu  karena  kepercayaan  dan  praktik  syirik mereka, yang diwujudkan secara nyata dalam menyembah berhala. 5
3 Said  Agiel  Siradj, Ahlus    Sunnah  wal-Jamā’ah  dalam  Lintasan  Sejarah (Yogyakarta:
LKPSM, 1997), 30 ; Harun Nasution, Teologi Islam (Jakarta: UI-Press, 1986), 1.
4 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya I (Jakarta; UI-Press, 1985), 92. Tanda  petik  “kepala  negara”  dimaksudkan  bahwa  tidak  ada  kata  sepakat  di  kalangan para ahli tentang posisi Nabi sebagai kepala negara.
5 Nurcholish  Madjid, Sistem  Kenegaraan  Modern  Republik  dan  Kekhalifahan  Islam Klasik, makalah disampaikan dalam KKA Paramadina seri KKA ke 127/Tahun XII/1997 di Hotel Regent Indonesia Jakarta, 7.

## Institusi Politik di Era Nabi Muhammad Saw
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
Di  luar  aspek  teologi,  bangsa  Arab  sesungguhnya  memiliki  pera- daban  yang  sangat  maju  di  zamannya,  terutama  dalam  karya  sastra. Demikian  pula  dalam  aspek  ekonomi  perdagangan.  Dalam  bidang  ter- akhir  ini,  menurut  Shaban,  Arab  pra-Islam  sudah  mencapai  kemajuan yang  tinggi  yang  ditunjukkan  dengan  adanya  jaringan  ekonomi  antara daerah  Syria  dan  Yaman  yang  berpusat  di  Mekah  dengan  suatu  tatanan sosio-politik  yang  cukup  terkendali,  terutama  sejak  masa  Bani  Hasyim ibn Manaf berkuasa, yang tercermin dalam aliansi yang rapi dār al-hums dari  kaum  Quraisy.  Peranan  Mekah  sebagai  pusat  ekonomi  terutama  di- topang oleh tempat suci yang setiap saat ramai dikunjungi orang sehingga sekaligus memajukan perdagangan. 6
Dalam aspek politik pun bangsa Arab sudah memiliki tatanan dan mekanisme rotasi kekuasaan, meskipun ketika itu belum ada negara seba- gaimana  terdapat  di  era  modern.  Kekuasaan  politik  bangsa  Arab  pra- Islam  berada  di  tangan  para qabīlah. Kepemimpinan  silih  berganti  di antara mereka sesuai mekanisme yang ditentukan dan disepakati bersama. Menjelang kelahiran Muhammad,  kepemimpinan bangsa Arab berada di tangan  suku  Quraisy.  Dominasi  mereka  dalam  kegiatan  ekonomi  menja- dikan suku Quraisy sebagai kelompok yang paling kuat dan berpengaruh dalam banyak hal. Kepemimpinan mereka terutama terlihat dalam mana- jemen ka‟bah sebagai pusat peribadatan ketika itu. Sejumlah jabatan pen- ting dalam pengelolaan bait allāh tersebut diperebutkan di antara mereka. Jabatan  tersebut  meliputi hijaba (penjaga  pintu  ka‟bah/pemegang  kunci ka‟bah), siqāya’ (penyediaan  air  bagi  para  peziarah), rifada (penyediaan makanan bagi para peziarah), nadwa (pimpinan rapat tahunan), liwā’ (pe- megang  panji  yang  dipancangkan  pada  tombak  lalu  ditancapkan  sebagai lambang tentara yang sedang menghadapi musuh), dan qiyāda (pimpinan pasukan perang). 7

## Nabi di Mekah
Ketika Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam, Mekah merupakan ibukota ( umm al-qurō, metropolis ) spiritual dan perdagangan (ekonomi).  Kota  spiritual  ditandai  dengan  berdirinya  bangunan  Ka‟bah
6 M.A. Shaban, Islamic History (Cambridge; Cambridge University Press, 1971), 6-14.
7 Muhammad Husein Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, tej. Ali Audah (Bogor; Litera Antar Nusa, 1996), 31.

## Mohammad Kosim
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 4
sebagai pusat peribadatan yang konon berdiri sejak Nabi Adam. Sedang- kan secara ekonomis Mekah menjadi jalur lintas perdagangan yang ramai karena  letaknya  berada  pada  titik  tengah  antara  Syria  (di  sebelah  utara) dan Yaman (di sebelah selatan), serta antara hinterland Arabia sendiri di sebelah  timur  dan  Afrika,  khususnya  Ethiopia  di  sebelah  barat.  Posisi strategis  tersebut  ditambah  lagi  dengan  keberadaan  sumber  mata  air “abadi”  sumur  zamzam  yang  melimpah  di  tengah-tengah  lingkungan wilayah yang kering dan tandus. Begitu pentingnya posisi Mekah sampai- sampai bangsa Arab mengembangkan pandangan geopolitik dan  geokul- tural yang unik, yang berpusat pada Mekah. Ketika mereka menghadap ke timur  (tempat  terbit  matahari  sebagai  pusat  penyembahan  yang  umum terdapat  di  Timur  Tengah  ketika  itu),  negeri  di  sebelah  selatan  disebut “negeri  kanan”  (Yaman),  dan  negeri  sebelah  utara  disebut  “negeri  kiri” (Syam). 8
Dengan  posisi  strategis  tersebut,  tidak  mengherankan  apabila Mekah termasuk wilayah kaya. Di wilayah ini kendali ekonomi berada di tangan  kaum  Quraisy  yang  secara  sosial-politik  merupakan  suku  terpan- dang  dan  berkuasa  di  Mekah.  Sekalipun  mereka  bukan  penguasa  politik dalam artian seperti ada dalam sebuah negara  modern, namun kepemim- pinan  dan  dominasi  mereka  dalam  kegiatan  ekonomi  menjadikan  suku Arab Quraisy sebagai kelompok yang paling kuat dan berpengaruh dalam banyak  hal.  Kepemimpinan  dalam  masyarakat  dipilih  di  antara  mereka (para qabīlah Quraisy)  berdasar  pertimbangan  ekonomi  dan  pengaruh mereka  dalam  masyarakat.  Kekuasaan  tertinggi  terletak  di  tangan  para pedagang  elit.  Mereka,  untuk  melindungi  kepentingannya,  membangun solidaritas yang kuat di antara sesama anggota.
Dakwah  Nabi  di  tengah-tengah  masyarakat  Quraisy  Mekah  men- dapat  penolakan  dan  tantangan  keras.  Beliau  dan  pengikut-Nya  secara bertubi-tubi  mendapat  tekanan  keras;  dianiaya,  disiksa,  dan  diboikot  se- cara sosial-ekonomi; Nabi disebut tukang ramal, tukang sihir, bahkan di- sebut orang gila. 9 Kondisi demikian membuat Nabi sangat sulit  mengua- sai kota metropolis Mekah secara politik guna menyokong misi dakwah- Nya.  Sampai  tahun  616  M  (enam  tahun  dari  kenabian)  pengikut  Nabi
8 Madjid, Sistem Kenegaraan Modern Republik dan Kekhalifahan Islam Klasik, 6.
9 Ira  M.  Lapidus, Sejarah  Sosial  Ummat  Islam (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2000), 35.

## Institusi Politik di Era Nabi Muhammad Saw
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
masih berada dalam kisaran 100 orang. 10 Sulitnya Nabi mendapat simpati masyarakat  Quraisy  Mekah  setidaknya  disebabkan  oleh  beberapa  hal; kesatu, ajaran  Islam  dipandang  sebagai  ancaman  bagi  seluruh  institusi masyarakat  Quraisy  yang  tengah  berlangsung  dan  telah  dianggap  mapan saat itu, seperti penghambaan diri kepada berhala dan kehidupan ekonomi yang  bergantung  pada  tempat-tempat  suci,  nilai-nilai  kesukuan  tradisio- nal,  otoritas  para  tokoh  Quraisy  dan  solidaritas qabīlah yang  dari  soli- daritas ini Nabi bermaksud menggalang pengikutnya. 11 Kedua, Nabi seba- gai  pembawa  risalah,  meskipun  merupakan  bagian  dari  suku  Quraisy 12 , tidak berasal dari kalangan berada secara ekonomis. Bahkan sebagaimana diceritakan dalam banyak buku sejarah, kehidupan beliau termasuk dalam kategori  sangat  sederhana, sehingga beliau di  masa  remaja bekerja seba- gai penggembala kambing dan di masa muda menjadi pekerja pada bisnis Siti Khadijah, yang kelak menjadi istri-Nya. Dengan kondisi ekonomi de- mikian  sangat  sulit  bagi  Nabi  menguasai  masyarakat  metropolis  Mekah yang menjadikan ekonomi sebagai pertimbangan utama dalam kepemim- pinan.  Sedangkan  menurut  Ahmad  Syalabi,  sikap  oposisi  kaum  Quraisy kepada Nabi  setidaknya  disebabkan oleh lima hal; persaingan kekuasaan antar qabīlah , persamaan hak antara kasta bangsawan dan budak, takut di- bangkitkan setelah mati, taklid kepada nenek moyang mereka, dan faktor ekonomi  dimana  perdagangan  patung  menjadi  sumber  kehidupan  orang- orang Quraisy. 13
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  dalam  meraih  simpati  masyarakat Mekah, Nabi pun berupaya memanfaatkan sejumlah kekuatan yang diha- rap  bisa  memperkuat  posisinya  di  tengah  tantangan  masyarakat  Quraisy. Kekuatan dimaksud antara lain; kesatu, dukungan moral-material dari Siti
10 Ibid. 37.
11 Ibid.
12 Suku Quraisy terbagi  ke dalam beberapa qabilah , yang  masyhur  ialah qabilah Jumah ibn  Hushaish,  Sahm  ibn  Hushaish,  „Adi  ibn  Ka‟b,  Makhzum  ibn  Jaqzah,  Zuhrah  ibn Kilab,  Abdu  Daar  ibn  Qushai,  Asad  ibn  Abd  al-„Uzza  ibn  Qushai,  dan qabilah Abdu Manaf ibn Qushai. Keturunan Abdu Manaf bercabang empat; Abdu Syams, Naufal, Abd al-Mutallib, dan Hasyim. Nabi Muhammad adalah ibn Abdullah ibn Abd al-Mutallib ibn Hasyim.
13 Ahmad Syalaby, Sejarah Kebudayaan Islam, Jilid I, terj. Mukhtar Yahya et.al (Jakarta; Pustaka al-Husna, 1973), 87-90.

## Mohammad Kosim
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 6
Khadijah  istrinya. 14 Kedua, dukungan  moral  dari  keluarga  besar  Bani Hasyim  (kecuali  Abu  Lahab). 15 Dukungan  Bani  Hasyim  ini  tidak  terkait dengan ajaran yang dibawa Nabi, melainkan karena faktor fanatisme go- longan ( qabīlah ), yakni adanya permusuhan lama antara Bani Hasyim dan Bani Umayah, yang ketika itu merupakan kelompok qabīlah paling keras menolak Nabi. 16 Ketiga, dukungan moral dari sejumlah tokoh terkemuka yang  telah  masuk  Islam  semisal  Hamzah  dan  Umar  ibn  al-Khattab  yang dikenal sebagai tokoh pemberani dan disegani.
Sejumlah  dukungan  di  atas  ternyata  belum  mengantarkan  Nabi sukses  meraih  simpati  warga  Mekah.  Nabi  dan  pengikut-Nya  tetap  saja dimusuhi dan dikucilkan oleh mayoritas suku Quraisy, lebih-lebih setelah Siti  Khadijah  dan  Abu  Thalib  wafat.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengurangi penderitaan  umat  Islam,  Nabi  memerintahkan  pendukungnya  hijrah  ke Habsyah  (Abisinia/Afrika)  untuk  meminta  perlindungan  kepada  Raja Najasy  (Negus),  penganut  agama  Kristen. 17 Upaya  ini,  meskipun  pada awalnya  mendapat  simpati  Raja  Najasy 18 ,  akhirnya  gagal  karena  propa- ganda orang Quraisy Mekah. Setelah gagal hijrah ke Habsyah, Nabi me- ngalihkan perhatian untuk membawa umat-Nya hijrah ke Ta‟if, sekitar 60 km  timur  laut  Mekah. 19 Di  tempat  ini  Nabi  bermaksud  meminta  perlin- dungan plus membangun  pengaruh  Islam,  setelah  gagal  diraihnya  di Mekah dan Habsyah. Namun upaya ini pun gagal. Semua qabīlah di Ta‟if menolak  kehadiran  Nabi  dengan  berbagai  motif. Qabīlah Tsaqif,  misal- nya, menolak Nabi karena alasan ekonomi. Ta‟if dikenal sebagai wilayah dengan udara yang sejuk dan buah-buahan yang lebat dan manis, sehing- ga  tidak  heran  jika  penduduk  Mekah  menjadikan  Ta‟if  sebagai  tempat berlibur  di  musim  panas.  Di  samping  itu,  Ta‟if  merupakan  pusat  pemu-
14 Siti  Khadijah  dikenal  sebagai  wanita  pedagang  terkaya  di  Mekah  dan  dihormati. Beberapa pemuka Quraisy pernah melamarnya namun ditolak.
15 Dukungan sangat kentara dari Bani Hasyim dilakukan oleh Abu Thalib, paman Nabi.
16 Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, 98.
17 Habsyah sebagai tujuan hijrah merupakan peristiwa hijrah yang pertama kali dilakukan dalam Islam. Hijrah tersebut terjadi pada tahun 615 M, yang dilakukan dua tahap; tahap pertama diikuti oleh 11 pria dan 4 wanita. Tahap kedua diikuti 80 kaum pria. Baca lebih lanjut; Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, 105-107
18 Raja Najasy menerima umat Islam karena adanya kesamaan ideologi, karena Islam dan Kristen sama-sama agama monoteisme yang secara historis memiliki titik temu.
19 Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, 148-152.
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
jaan  berhala lat yang  setiap  saat  menjadi  tempat  ziarah  para  penyembah berhala.  Dalam  pandangan qabīlah Bani  Tsaqif,  jika  Ta‟if  berada  di
bawah kendali Nabi, kedudukan lat akan hilang dan permusuhan dengan Quraisy  akan  terjadi,  yang  berakibat  pada  menurunnya  perekonomian penduduk Ta‟if di musim dingin. 20
Akhirnya, setelah berbagai  upaya  yang dilakukan Nabi  di  Mekah tidak  memberikan  hasil  maksimal,  beliau  mulai  berpikir  untuk hijrah ke Yatsrib  (Madinah),  lebih-lebih  setelah  sejumlah  utusan  datang  mengha- dap  Nabi,  lalu  bai‟at  kepada  beliau,  dan  meminta-Nya  menjadi hakam
(penengah) bagi suku yang berkonflik di Madinah. 21

## Nabi di Madinah
Jika  Mekah  dikenal  sebagai  kota  metropolis  dan  perdagangan, Madinah lebih sebagai wilayah pertanian. Penduduknya heterogen, terdiri atas bangsa Arab dan Yahudi. Bangsa Arab terdiri dari dua suku bangsa, Aus  dan  Khazraj.  Kedua  bangsa  tersebut  saling  bertikai  guna  mempere- butkan pemimpin dalam masyarakat Madinah. Pertikaian demi pertikaian menjadikan  Madinah  tidak  aman  dan  tidak  kondusif  untuk  membangun masyarakat  yang  ideal.  Karena  itu  mereka  berinisiatif  mencari hakam yang  bisa  meredakan  pertikaian  antar  suku  tersebut.  Kehadiran  Nabi  be- nar-benar sangat menggembirakan mereka karena beliau mampu menjadi penengah dan mempersatukan mereka dalam satu kesatuan wilayah yang disepakati bersama. 22
Sukses  besar  Nabi  sebagai hakam menjadikan  beliau  diterima masyarakat  Yatsrib  yang  majemuk,  bukan  saja  sebagai  kepala  agama
20 Ibid, 151.
21 Perkenalan  Nabi  dengan  penduduk  Yatsrib  bermula  dari  pertemuan  mereka  secara bertahap dengan Nabi di Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji, yang selanjutnya melakukan bai’at kepada  Nabi  untuk  memeluk  dan  menyebarkan  Islam  di  daerahnya masing-masing. Peristiwa tersebut dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Bai’atul ‘Aqabah I  dan Bai’atul  ‘Aqabah II,  yang  terjadi  pada  tahun  ke  11,  12,  dan  13  masa kenabian . Baca;  Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara;  Ajaran,  Sejarah  dan pemikiran (Jakarta: UI-Press, 1993), 8-9; Haekal, Riwayat Hidup Muhammad, 164-172.
22 Nasution, Teologi Islam , 1.

## Mohammad Kosim
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 8
(Rasul  Allah)  melainkan  juga  sebagai  kepala  negara 23 yang  ditaati  ber- sama.  Missi  kerasulan  yang  ditopang  kekuatan  politis  membuat  ajaran Islam  lebih  mudah  diterima  masyarakat.  Di  Yatsrib,  di  antara  langkah politik  pertama  yang  dilakukan  Nabi  adalah  membentuk  masyarakat  po- litik. Oleh karena itu, nama Yatsrib selanjutnya diganti dengan Madīnah , atau Madīnat  al-Nabī yang  berarti  “kota  Nabi” 24 .  Secara  bahasa  kata madīnah berasal dari akar kata yang sama dengan madanīyah dan tamad- dun, yang  artinya  “peradaban”,  “civilization”. Maka istilah madīnah da- pat  berarti “tempat  peradaban, hidup  beradab, berkesopanan, dan teratur dengan hukum-hukum  yang ditaati oleh semua  warga, hidup  dalam  jiwa persaudaraan ( ukhūwwah ) diantara semua anggota masyarakat”. 25
Sebagai  langkah  kongkret  guna  membumikan  gagasan  di  atas, pertama-tama  Nabi  “mempersaudarakan”  antara  muslim  pendatang ( Muhājirin ) dan muslim Madinah ( Ansār ). Persaudaraan itu bukan hanya tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, tetapi demikian mendalam hingga ke tingkat saling mewarisi. 26 Langkah berikutnya, Nabi mengada- kan perjanjian hidup  bersama secara damai di  antara berbagai  kelompok yang  ada  di  Madinah,  baik  antara  kelompok-kelompok  muslim  maupun kelompok-kelompok  Yahudi.  Kesepakatan-kesepakatan  bersama  di  atas selanjutnya  ditulis  dalam  satu  naskah  yang  dikenal  sebutan  “Konstitusi Madinah”  ( Shahīfat  al-Madīnah ).  Kelompok-kelompok  yang  melakukan kesepakatan hingga terbentuknya shahīfat menurut Hasan Ibrahim Hasan meliputi; Muhājirin (orang-orang  Islam  yang  hijrah  dari  Mekah), Ansār (orang  Islam  penduduk  Madinah), Munāfiqīn (penduduk  Madinah  yang belum masuk Islam), dan Yahudi. 27
23 Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya , 92. Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan  secara  terbuka  sebagai  penguasa  atau  raja.  Beliau,  sebagaimana  disebut dalam al-Qur‟an, menyebut diri-Nya “hanyalah seorang Rasul” (Q.S. Ali Imran: 144) 24 Bandingkan  dengan  gagasan  Raja  Constantin  dari  Bizantium  yang  memberi  nama Constantinopel kepada kota yang didirikannya (Constantinopolis; Kota Konstantin).
25 Nurcholish Madjid, Pintu-Pintu Menuju Tuhan (Jakarta; Paramadina, 1994), 113.
26 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan UUD 1945 (Jakarta; UI-Press, 1995), 36.
27 Zainal  Abidin  Ahmad, Piagam  Nabi  Muhammad  SAW;  Konstitusi  Negara  Tertulis yang  Pertama  di  Dunia (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1973),  92.  Saat  perjanjian  dilakukan, tiga  kelompok  Yahudi  (Banu  Nadzir,  Banu  Quraidza,  dan  Banu  Qainuqa‟)  tidak melibatkan diri. Tapi tidak lama kemudian, mereka juga sepakat atas isi perjanjian.
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
9

## Konstitusi Madinah
Kapan Konstitusi Madinah dibuat? Menurut Zainal Abidin,  kon- stitusi  tersebut  ditandatangani  Nabi  pada  tahun  1  H  (622  M  ) 28 sebelum perang  Badar.  Pendapat  senada  juga  dikemukakan  oleh  Welhausen. Sedangkan  Hubert  Grimme  mengatakan  dibuat  setelah  perang  Badar. Montgomery Watt mendukung pendapat yang pertama. Ia mengutip pen- dapat  Welhausen  bahwa  dimasukkannya  kelompok  Yahudi  ke  dalam ummah merupakan  alasan  penting  untuk  menentukan  bahwa  dokumen tersebut dibuat sebelum perang Badar. 29
Para  sejarawan  menyebut  naskah  perjanjian  Nabi  dengan  warga Madinah  secara  beragam.  W.Montgomery  Watt  menyebutnya The Constitution  of  Medina, RA.  Nicholson  memberi  nama Charter, Majid Khadduri  menyebut Treaty, Philip  K.  Hitti  menyebut Agreement, Zainal Abidin Ahmad menyebut Piagam. Sedangkan shahīfah adalah nama yang disebut  dalam  naskah  aslinya.  Menurut  Ahmad  Sukardja,  kata shahīfah searti  dengan  istilah charter dan piagam ,  yakni  menunjuk  kepada  surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal. 30
Menurut  Suyuthi  Pulungan,  keragaman  penyebutan  naskah  per- janjian itu bisa dimaknai berbeda dan tidak bertentangan dengan substansi naskah.  Isi  perjanjian  disebut treaty (perjanjian)  karena  Nabi  membuat perjanjian  persahabatan  antara  Muhajirin  dan  Ansor  sebagai  komunitas muslim di  satu  pihak dan antara kaum  muslimin dan kaum  Yahudi  serta sekutu-sekutunya  di  pihak  lain,  agar  mereka  terhindar  dari  pertentangan suku  serta  bersama-sama  mempertahankan  keamanan  kota  Madinah  dari serangan musuh, dan untuk hidup berdampingan secara damai. 31 Disebut charter (piagam)  karena  isinya  mengakui  hak-hak  kebebasan  beragama dan  berkeyakinan,  kebebasan  berpendapat  dan  kehendak  umum  warga Madinah  supaya  keadilan  terwujud  dalam  kehidupan  mereka,  mengatur kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua golongan, menetapkan pem- bentukan persatuan dan kesatuan semua warga dan prinsip-prinsipnya un-
28 Ibid., 6.
29 W.  Montgomery  Watt, Muhammad  at  Medina (London;  Oxford  University  Press,
1972) , 227-228.
30 Sukardja, Piagam Madinah dan UUD 1945, 36.
31 J.Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagama Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur’an (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 1994), 113.

## Mohammad Kosim
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 10
tuk menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik. 32 Ke- mudian  disebut constitution (konstitusi)  karena  di  dalamnya  terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintah- an sebagai wadah persatuan penduduk Madinah yang majemuk tersebut. 33 Konstitusi Madinah termuat dalam beberapa naskah. Naskah kon- stitusi  yang  tercantum  dalam  riwayat  Ibn  Ishaq  dan  Ibn  Hisyam,  terdiri atas 47 pasal yang memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 34
1. Masyarakat  pendukung  konstitusi  ( ummah )  adalah  masyarakat  maje- muk,  baik  dari  segi  asal  keturunan,  budaya,  maupun  agama  yang  di- anut.  Eksistensi  mereka  tetap  ditonjolkan  dalam  konstitusi 35 untuk “menghargai”  betapa  semangat  kesukuan  masih  belum  hilang  sepe- nuhnya dalam masyarakat Arab.
2. Tali pengikat persatuan dari ummah yang majemuk adalah politik da- lam rangka mencapai cita-cita bersama.
3. Masyarakat  pendukung  konstitusi  yang  semula  terpecah-pecah  dike- lompokkan dalam dua kategori, muslim dan non-muslim.
4. Negara  mengakui  dan  melindungi  kebebasan  menjalankan  ibadah agama bagi orang-orang non-muslim.
5. Semua  orang  mempunyai  kedudukan  yang  sama  sebagai  anggota masyarakat,  wajib  saling  membantu  dan  tidak  boleh  seorangpun  di- perlakukan secara buruk. Bahkan orang  yang lemah harus dilindungi dan dibantu.
6. Semua  warga  negara  ( ummah )  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang sama terhadap negara.
7. Semua  warga  negara  ( ummah )  mempunyai  kedudukan  yang  sama  di hadapan hukum.
8. Hukum  adat  (kebiasaan  masa  lampau)  dengan  berpedoman  pada  ke- adilan dan kebenaran tetap diberlakukan.
32 Ibid.
33 Ibid. 114.
34 Nouruzzaman  Shiddiqi, Jeram-Jeram  Peradaban  Muslim (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1996), 93-94 ; Sjadzali, Islam dan Tata Negara, 15-16.
35 Terbukti--dalam shahīfāt --Nabi  tetap  menyebutkan  eksistensi  masing-masing  kelom- pok, seperti Banu „Auf, Banu Sa‟idah, Banu Hars, Banu Jism, Banu Najjar, Banu Aus, dan lainnya.
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
9. Hukum harus ditegakkan. Siapapun tidak boleh melindungi kejahatan, apalagi berpihak kepada orang-orang yang melakukan kejahatan.
10. Perdamaian  adalah  tujuan  utama.  Namun  dalam  mengusahakan  per- damaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran.
11. Hak setiap orang harus dihormati.
12. Sistem  pemerintahan  bersifat  “desentralisasi”.  Masalah  yang  bersifat intern  kelompok,  diselesaikan  oleh  kelompok  masing-masing.  Jika masalahnya  terkait  dengan  kepentingan  kelompok  lain,  jalan  keluar- nya harus diserahkan kepada Nabi sebagai kepala negara.
Dalam perjalanan sejarah, Konstitusi Madinah tidak berjalan mu- lus. Pada tahun kelima Hijriyah naskah perjanjian tersebut mendapat ujian berat.  Golongan  Yahudi,  terutama  Bani  Quraidzah  dan  Bani  Qainuqa‟, ternyata mengkhianati isi konstitusi yang telah disepakati bersama. Dalam perang  Khandaq,  kaum  Yahudi  bukan  saja  tidak  ambil  bagian  dalam mempertahankan  negara  Madinah  dari  serangan  musuh,  bahkan  mereka bekerjasama  dengan  musuh,  dan  menggerogoti  kekuatan  negara  dari  da- lam. Akibatnya mereka harus mendapat hukuman setimpal, termasuk ha- rus keluar dari wilayah Madinah.
Akibat  pengkhianatan  kaum  non-muslim  Yahudi  dan  seiring dengan semakin banyaknya ayat-ayat hukum ( āyāt al-ahkām ) yang turun, yang  di  antaranya  berkaitan  dengan  hubungan  antar  muslim  dan  non- muslim,  maka  berdampak  perubahan  pada  naskah  dalam  Piagam  Ma- dinah.  Kaum  non-muslimYahudi,  salah  satu  pilar  pendukung  Piagam Madinah,  dibagi  menjadi  dua  kategori; harbī dan dzimmī .  Kelompok harbī yang memang menjadi musuh bagi umat Islam tidak bisa mendapat perlindungan  dalam  negara  Madinah.  Sedangkan  kelompok  kedua, dzimmī ,  tetap  mendapat  perlindungan  penuh  dari  umat  Islam,  baik  jiwa, harta  dan  agama  mereka,  dengan  ketentuan  harus  membayar  pajak ( jizyah ).  Hanya  bedanya,  jika  sebelumnya  mereka  menjadi  warga  Ma- dinah  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sepenuhnya  sama  dengan  umat Islam, maka setelah peristiwa itu dalam beberapa hal hak dan kewajiban mereka tidak sepenuhnya sama, misalnya tentang kewajiban perang mem- bela negara dan untuk menduduki jabatan tertentu dalam negara. Kendati telah  terjadi  pengurangan  atas  sebagian  hak  dan  kewajiban  non-muslim, menurut Masykuri Abdullah, jika dibandingkan dengan praktik kehidupan masyarakat  atau  negara  yang  ada  di  wilayah  lain  ketika  itu,  praktik  per-

## Mohammad Kosim
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 12
lindungan  terhadap  kelompok  minoritas  ini  merupakan  praktik  yang sangat progresif. 36
Adanya  kendala  untuk  menerapkan  Konstitusi  Madinah  secara utuh  bisa  jadi,  menurut  Marshal  Hodgson—sebagaimana  dikutip  Cak Nur--disebabkan  esensinya  yang  bersifat  radikal  jika  dibandingkan  de- ngan pola umum kehidupan di Jazirah Arab ketika itu, yang belum teratur dengan  ciri  menonjol  tiadanya  pranata  kepemimpinan  masyarakat  yang mapan yang menjadi kebutuhan masyarakat maju, selain daripada pranata kepemimpinan atas dasar kesukuan ( tribalism ) dan keturunan. Nah, dalam kaitan  ini,  Nabi—melalui  gagasan  Konstitusi  Madinah—berupaya  mem- bendung  arus  tradisi  Arab  tersebut,  untuk  diganti  dengan  pola  hidup  so- sial dengan pranata kepemimpinan yang mapan dan rasional. 37
Sekalipun  dalam  tataran  praktis  Konstitusi  Madinah  tak  dapat dilaksanakan  sepenuhnya  akibat  pengkhianatan  kaum  Yahudi,  namun makna dan semangatnya menjiwai keseluruhan tindakan sosial dan politik Nabi,  yang  kemudian  dilestarikan  oleh  penguasa  Islam  sesudah-Nya. Bahkan dokumen politik pertama dalam sejarah peradaban umat manusia ini,  telah  memberikan  model  dasar  bagi  hubungan  antara  Islam  dan  po- litik serta Islam dan negara.
Di  antara  terobosan  penting  yang  tertuang  dalam  Piagam  Madi- nah, Nabi memperkenalkan istilah baru, ummah . Istilah ini menunjuk pa- da semua warga yang terlibat dalam perjanjian Madinah dengan berbagai latar  belakang;  agama  (Islam,  Yahudi,  Munafiqin),  wilayah  (Mekah  dan Madinah), dan suku bangsa (Quraisy, Auz, Khazraj). Istilah ummah bagi masyarakat  Arab  ketika  itu  tergolong  baru,  karena  sebelumnya  mereka terbiasa  dengan  sebutan qabilah yang  menunjukkan  semangat  kelompok dan  kesukuan  yang  cenderung  memecah  belah.  Melalui  istilah  tersebut, Nabi hendak menegaskan bahwa “negara” yang baru dibangun berdiri di atas  prinsip  persatuan  kebangsaan  demi  mencapai  cita-cita  bersama.
Melalui istilah ummah Nabi sekaligus berupaya mengikis habis semangat- semangat komunal yang telah mendarah daging dalam tradisi Arab.
36 Masykuri  Abdullah  “Gagasan dan Tradisi Bernegara  dalam Islam; Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern” dalam Tashwirul Afkar, No.7/2000, 89-90.
37 Nurcholish  Madjid, Islam  Doktrin  dan  Peradaban (Jakarta;  Paramadina,  1992),  314- 316.

## Institusi Politik di Era Nabi Muhammad Saw
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
Di  antara  pertanyaan  menarik  di  seputar  kepemimpinan  Nabi  di Madinah  adalah,  apakah  Madinah  di  masa  Nabi  dapat  disebut  sebagai sebuah negara berdaulat? Jamal al-Banna berpendapat bahwa Madinah di masa  Nabi  belum  dapat  dikatakan  sebagai  negara  karena  belum  meme- nuhi syarat berdirinya sebuah negara. Konsep “Negara Madinah” menurut al-Banna  bisa  dibilang  hanya  merupakan  eskperimen  sejarah  yang  dila- kukan Rasul di saat kondisi menuntut beliau untuk menerima jabatan da- lam  memimpin  masyarakat.  Dan  eksperimen  tersebut  merupakan  satu- satunya yang tak akan pernah terulang dalam sejarah, karena Nabi dalam menjalankan  roda  “pemerintahannya”  tidak  berpijak  sebagai  sosok  pe- nguasa yang cenderung corrupt , namun lebih sebagai seorang Rasul Allah yang ma’sum (dilindungi  dari  kesalahan)  yang  selalu  dibimbing  oleh wahyu  Allah  dalam  memimpin  masyarakatnya.  Karena  itu,  menurut  al- Banna, tidak benar jika ada upaya menganalogikan suatu negara dengan- nya. 38

## Fath Mekah
Puncak  prestasi  Nabi  dalam  bidang  politik  adalah  keberhasilan beliau merebut kembali kota Mekah secara militer dan moral. Secara mi- liter,  Nabi  berhasil  merebut  Mekah  tanpa  ada  perlawanan  berarti. Penduduk Mekah yang menjadi musuh utama Nabi sebelum beliau hijrah ke  Madinah,  benar-benar  telah  kehilangan  daya  juang  di  hadapan  bala tentara umat Islam. Namun, di tengah puncak kekuatan tersebut, Nabi dan kaum  beriman  tidak  ada  upaya  untuk  melampiaskan  dendam  masa  lalu kepada mereka.  Bahkan  Nabi  memberi amnesti umum kepada penduduk Mekah,  terkecuali  kepada  beberapa  orang,  dan  menampung  mereka  se- bagai anggota-anggota baru persaudaraan muslim. 39

## Penutup
Dalam aspek politik, bangsa Arab pra-Islam sudah memiliki tata- nan dan mekanisme rotasi kekuasaan, meskipun belum ada negara seba-
38 Jamal  al-Banna, Runtuhnya  Negara  Madinah;  Islam  Kemasyarakatan  Versus  Islam Kenegaraan, terj.  Jamadi  Sunardi  dan  Abdul  Mufid  (Yogyakarta;  Pilar  Media,  2005), 25-28. Judul asli buku ini sebenarnya cukup bagus ketimbang judul hasil terjemahannya, yakni al-Islam Din wa Ummah Laisa Dinan wa Daulatan.
39 Madjid, Sistem Kenegaraan Modern Republik dan Kekhalifahan Islam Klasik, 17.

## Mohammad Kosim
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 14
gaimana  terdapat  di  era  modern.  Kekuasaan  politik  bangsa  Arab  pra- Islam berada di tangan para qabīlah. Kepemimpinan silih berganti di an- tara mereka sesuai mekanisme yang ditentukan dan disepakati bersama.
Pengangkatan  Muhammad  sebagai  Rasulullah  di  Mekah  tidak serta  merta  menjadikan  beliau  sebagai  kepala  negara  di  kota  kelahiran- Nya  ini.  Selama  di  Mekah,  Nabi  lebih  berperan  sebagai  kepala  agama (Rasul  Allah)  yang  mendapat  mandat  untuk  menyebarkan  Islam.  Kepe- mimpinan  politik  belum  bisa  diraih  karena  kerasnya  penolakan  warga Mekah  terhadap  Nabi  dan  ajaran  Islam.  Sedangkan  di  Madinah  di samping sebagai kepala agama, Nabi juga berperan sebagai kepala nega- ra yang memimpin warga Madinah yang heterogin. Missi kerasulan yang ditopang  kekuatan  politis  membuat  ajaran  Islam  lebih  mudah  diterima masyarakat.  Kepemimpinan  politik  Nabi  di  Madinah  ditandai  dengan terbentuknya Konstitusi Madinah sebagai pedoman hidup bernegara yang disepakati  seluruh  penduduk  Madinah  yang  heterogen  di  bawah  kendali Nabi. Dan puncak prestasi Nabi dalam bidang politik adalah keberhasilan beliau  merebut  kembali  kota  Mekah, fathu  makkah ,  secara  militer  dan moral. ***

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Masykuri.  “Gagasan  dan  Tradisi  Bernegara  dalam  Islam;
Sebuah  Perspektif  Sejarah  dan  Demokrasi  Modern”  dalam
Tashwirul Afkar, No.7/2000.
Ahmad, Zainal Abidin. Piagam Nabi Muhammad Saw; Konstitusi negara Tertulis yang Pertama di Dunia . Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
al-Banna,  Jamal. Runtuhnya  Negara  Madinah;  Islam  Kemasyarakatan Versus  Islam  Kenegaraan, terj.  Jamadi  Sunardi  dan  Abdul  Mufid. Yogyakarta; Pilar Media, 2005.
Haekal, Muhammad Husein. Sejarah Hidup Muhammad, tej. Ali Audah. Bogor; Litera Antar Nusa, 1996.
Ibn „Atsir, al-Kāmil fī al-Tārikh, Jilid II. Beirut: Dar al-Shadir, 1979.

## Institusi Politik di Era Nabi Muhammad Saw
Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni 2015
Lapidus,  Ira  M. Sejarah  Sosial  Ummat  Islam .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2000.
Madjid,  Nurcholish. Sistem  Kenegaraan  Modern  Republik  dan  Kekha- lifahan  Islam  Klasik. Makalah  disampaikan  dalam  KKA  Parama- dina  seri  KKA  ke  127/Tahun  XII/1997  di  Hotel  Regent  Indonesia Jakarta.
Madjid, Nurcholish. Islam Doktrin dan Peradaban . Jakarta; Paramadina, 1994.
Madjid,  Nurcholish. Pintu-Pintu  Menuju  Tuhan .  Jakarta;  Paramadina, 1994.
Nasution,  Harun. Islam  Ditinjau  dari  Berbagai  Aspeknya  I .  Jakarta;  UI- Press, 1985.
Nasution, Harun. Teologi Islam . Jakarta: UI-Press, 1986.
Pulungan,  J.  Suyuthi. Prinsip-Prinsip  Pemerintahan  dalam  Piagam  Ma- dinah  Ditinjau  dari  Pandangan  al-Qur’an .  Jakarta;  RajaGrafindo Persada, 1994.
Shiddiqi,  Nouruzzaman. Jeram-Jeram  Peradaban  Muslim .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Siradj, Said Agiel. Ahl Sunnah wa  al-Jamā’ah dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: LKPSM, 1997.
Sjadzali,  Munawir. Islam  dan  Tata  Negara;  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemi- kiran . Jakarta: UI-Press, 1993.
Sukardja,  Ahmad. Piagam  Madinah  dan  UUD  1945 .  Jakarta;  UI-Press, 1995.
Syalaby, Ahmad. Sejarah Kebudayaan Islam, Jilid I, terj. Mukhtar Yahya et.al. Jakarta; Pustaka al- Husna, 1973.
Watt, W. Montgomery. Muhammad at Medina . London; Oxford Univer- sity Press, 1972.