## KONSTRUKSI REALITAS PEMBERLAKUAN PERDA SYARIAH OLEH KORAN THE JAKARTA POST
Alia Azmi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

## Abstract
This research aims to analyse the construction of reality on sharia bylaws in the English newspaper The Jakarta Post. The Jakarta Post is currently the biggest national English newspaper with readership includes educated middle class and high-end as well as  foreign  audience,  making  its  role  siginificant  in  representing  news  of  Indonesia abroad.  This  qualitative  research  uses  descriptive  design  and  framing  analysis  to analyse the framing of news about the implementation of sharia bylaws by The Jakarta Post.  The  research  concludes  that  The  Jakarta  Post  frames  sharia  bylaws  as controversial and incompatible with the legal system and the plural society of Indonesia. The construction of reality is influenced by its pluralist and secularist ideology.
Key words: construction of reality, The Jakarta Post, sharia baylaws, pluralist

## Pendahuluan
Perda  bernuansa  syariah,  atau  lebih dikenal sebagai perda “syariah”, adalah produk hukum pemerintah daerah di beberapa propinsi, kota,  dan  kabupaten  di  Indonesia  yang terinspirasi  dari  syariah  dalam  Islam.  Syariah adalah sekumpulan aturan bagi umat Islam yang diinterpretasikan  dari  Al-Qur’an  dan  Hadits. Penerapan syariah dalam perda merupakan efek desentralisasi sistem pemerintahan yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1999  tentang  Otonomi  Daerah  yang  kemudian diperbaharui  dengan  UU  No.  32  tahun  2004. Dalam  undang-undang  ini,  pemerintah  daerah provinsi  dan  walikota/kabupaten  diberikan keleluasaan dalam membentuk kebijakan publik,  termasuk  peraturan  daerah.  Perda syariah  dikeluarkan  dengan  harapan  dapat menyelesaikan  masalah-masalah  multi-dimensi dalam masyarakat Indonesia seperti kriminalitas dan korupsi (Machmudi, 2006: 193).
Perda syariah meliputi pengaturan mengenai  tindakan  moral  masyarakat  atau akidah,  keterampilan  beragama  dan  ritual keagamaan, dan yang berkaitan dengan simbol- simbol  keagamaan  seperti  gaya  berpakaian (http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail/ ?id=75/hl=id/Perda_Bernuansa_Agama_Dan_
Masa_Depan_Demokrasi_Indonesia_Sebuah_S ketsa).  Sebagian  besar  perda  syariah  memuat aturan  tentang  larangan  penjualan  minuman beralkohol,  prostitusi,  pemberantasan  maksiat, kewajiban  kemampuan  membaca  Al-Quran, membayar zakat, dan memakai busana muslim.
Peraturan bernuansa syariah menimbulkan  kontroversi  dalam  masyarakat, dengan alasan sebagai berikut:
1. Pendapat bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum sipil, bukan berdasarkan  aturan  agama  tertentu.  UUD 1945  tidak  menegaskan  Indonesia  sebagai negara agama maupun negara sekuler, oleh sebab  itu  terdapat  perdebatan  antara pendukung  negara  sekuler  maupun  negara agama.  Perda  syariah  memperlihatkan hukum  yang  dipengaruhi  aturan  agama Islam (Machmudi, 2006: 192).
2. Pendapat  bahwa  pemerintah  tidak  boleh terlibat  dalam  urusan  ibadah  masyarakat, yang  seharusnya  merupakan  perhatian organisasi-organisasi  agama.  Hal  ini  juga berdasarkan  interpretasi  bahwa  Indonesia bukan negara agama dan terdapat pembatasan  antara  negara  dengan  agama ( separation of religion and state ).
3. Karena  tidak  sesuai  dengan  masyarakat
Indonesia yang majemuk, terutama dengan adanya  pengakuan  kebebasan  beragama  di Indonesia.  Implementasi  perda  syariah  ini bersifat  diskriminatif  terhadap  kalangan non-Muslim dan menimbulkan ketidaksetaraan  pandangan  terhadap  status perempuan.  Hal  ini  dikhawatirkan  akan menimbulkan
perpecahan bangsa (ibid:192).
4. Selain  perbedaan  antar  umat  beragama, umat  Muslim  juga  terdiri  atas  beberapa kelompok dengan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasikan ajaran Islam. Masalah akan  timbul  ketika  memilih  pendekatan dan pandangan mana yang akan digunakan sebagai sumber syariah (ibid: 192).
5. Perda syariah dapat disalahgunakan sebagai  politisasi  agama  oleh  kandidat pemimpin daerah yang ingin mendapatkan suara dari kelompok mayoritas di Indonesia yaitu Muslim.
Perdebatan  mengenai  perda  syariah  ini pada  akhirnya  menjadi  isu  yang  menarik dibahas di media massa. Salah satu media yang gencar  memberitakan  perda  syariah  tersebut adalah  koran  berbahasa  Inggris The  Jakarta Post . The Jakarta Post (selanjutnya disebut JP) adalah  koran  berbahasa  Inggris  berskala nasional terbesar di Indonesia saat ini. Pertama kali diterbitkan pada 25 April 1983, JP mampu mempertahankan  dominasinya  dalam  harian berbahasa  Inggris  walaupun  harus  menghadapi persaingan  dengan  koran  lain  semacamnya yang lebih tua yaitu Indonesian Observer yang didirikan  pada  tahun  1955  dan The  Indonesia Times pada tahun 1974 (http://www.thejakartapost.com/news/2001/06/
09/039indonesian-observer039-suspends- operations.html). Seiring dengan perkembangan teknologi,  beberapa  media  online  berbahasa Inggris  pun  muncul  di  Indonesia.  JP  pun menerbitkan  berita  online  melalui  websitenya www.thejakartapost.com .
Penggunaan
bahasa
Inggris
menyebabkan  JP  berbeda  dengan  koran  lokal lain dari segi karyawan, target pembaca, dan isu yang  layak  muat.  Data  sirkulasi  JP  yang mencapai  55  ribu  dan readership 165  ribu menunjukkan  bahwa  pasar  mereka  adalah kalangan  menengah  atas  yang  berpendidikan dan warga negara asing atau kelompok high end (The Jakarta Post Media Kit). Selain itu, JP juga menargetkan audience (khalayak)  di  luar
negeri, baik pembaca maupun media asing yang membutuhkan berita tentang Indonesia.
Peran  koran  ini  sebagai  promotor Indonesia  serta readership dengan  jumlah warga negara asing yang signifikan menyebabkan  pemberitaan  JP  menjadi  kajian menarik untuk mengetahui representasi Indonesia  ke  dunia  luar  dan  pandangan  dunia luar tentang Indonesia. Sebagai negara demokrasi  berpenduduk  Muslim  terbesar  di dunia,  Indonesia  menjadi  sorotan  berkaitan dengan  meningkatnya  perhatian  dunia terhadap kompatibilitas  demokrasi  dengan  Islam.  Maka, kecenderungan  menerapkan  syariah  dalam perda  di  banyak  daerah  juga  menjadi  isu  yang menarik  bagi  media  dan  akademisi  dari  luar negeri.  JP  sebagai  media  yang  terdepan  dalam memberitakan  Indonesia  ke  dunia  internasional cukup  sering  memuat  isu  perda  syariah,  yang menunjukkan  perhatian  besar  JP  terhadap tindakan  pemerintah  dalam  menyikapi  perda syariah tersebut.
Penelitian  ini  berusaha  mengungkapkan masalah  yang  dirumuskan  sebagai  berikut: “bagaimana  pola  konstruksi  dan  pemberian makna peristiwa pemberlakuan dan pelaksanaan peraturan daerah bernuansa syariah di beberapa kota  di  Indonesia  oleh  The  Jakarta  Post?” Walaupun  JP  tidak  tergolong  ke  dalam  media mainstream dan mempunyai readership terbatas,  koran  ini  mempunyai  segmen  yang sangat  khusus  yaitu  kelas  menengah  atas  dan warga  negara  asing,  sehingga  berperan  penting dalam  memberitakan  Indonesia  ke  dunia internasional.

## Kajian Teori

## Konstruksi Media Massa
Teks  media  adalah  sebuah  wacana, seperti  yang  dijelaskan  Foucault,  yang  dapat dilihat  dari  level  konseptual  teoreties,  konteks penggunaan,  dan  metode  penjelasan.  Wacana merupakan  teks  yang  mempunyai  makna  dan efek  dalam  dunia  nyata,  dan  dalam  konteks penggunaannya dapat dikelompokkan ke dalam kategori  konseptual  tertentu  (Sobur,  2001:  11). Hal  ini  berarti  wacana  bukan  hanya  teks  yang terdiri  atas  struktur  bahasa  yang  kosong,  tetapi juga  terdapat  unsur-unsur  non  bahasa  yang ditambahkan penyampainya seperti kepentingan pribadi,  ekonomi,  politik,  ataupun  ideologi (Hamad, 2010: ix).
Oleh  karena  itu,  wacana  dikembangkan sebagai cara untuk memperjuangkan
Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...
pandangan-pandangan komunikator atau penyampai pesan. Proses pengembangan wacana yang dilakukan oleh  media inilah yang akan  membentuk  konstruksi  realitas  media. Media  mengamati  langsung  realitas  peristiwa, dan  kemudian  berusaha  menyusun  cerita tentang  peristiwa  tersebut  ke  dalam  teks  yang bermakna  atau  wacana.  Makna  yang  diberikan terhadap  realitas  tersebut  dipengaruhi  oleh faktor-faktor yang memengaruhi persepsi terhadap  peristiwa  itu  oleh  komunikator,  baik disengaja  atau  tidak.  Hal  ini  kemudian membentuk  konstruksi  realitas  yang  baru  dan berbeda dari realitas yang pertama (ibid, 31-2).
Menurut  Hamad  (2010:  35-8),  faktor- faktor  yang  memengaruhi  proses  konstruksi realitas  media  terhadap  suatu  peristiwa  secara umum  berasal  dari  sistem  komunikasi  yang berlaku.  Dalam  sistem  komunikasi,  dinamika internal  dan  eksternal  pelaku  konstruksi  serta strategi  dalam  mengkonstruksi  realitas  akan memengaruhi  wacana  yang  dihasilkan.  Proses konstruksi  realitas  tersebut  pada  awalnya digunakan untuk menganalisis konstruksi berita politik,  namun  akhirnya  juga  digunakan  untuk menganalisis wacana-wacana lain dalam berbagai  bentuk  mediasi  komunikasi.  Model yang dikembangkan Hamad dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut.
Gambar 1: Proses Konstruksi Realitas
Sumber: Hamad, 2010: 35
Dari bagan tersebut, Hamad menjelaskan bahwa realitas  pertama  berupa  keadaan,  benda, pikiran,  orang,  peristiwa,  dan  lainnya  (1) dikonstruksikan  oleh  komunikator  atau  pelaku
konstruksi  (2).  Proses  konstruksi  dipengaruhi oleh  sistem  komunikasi  yang  berlaku  (3), meliputi dinamika internal dan eksternal pelaku konstruksi (3). Hal ini berarti bahwa pembentukan  wacana  tidak  berada  di  ruang yang  bebas  nilai,  sedangkan  pelaku  konstruksi tidak  bebas  mengendalikan  konstruksi  realitas. Lemahnya  kendali  oleh  pelaku  konstruksi  ini disebabkan  oleh faktor  innocently ,  yaitu  yang berasal  dari human  error ; faktor  internality berupa  minat  dan  kepentingan;  dan faktor externality karena  adanya  sponsor  dan  pasar (5). Secara sengaja, konstruksi realitas dipengaruhi  oleh  strategi  pelaku  konstruksi dalam  membuat  wacana  yaitu  strategi signing meliputi  pemakaian  kata,  idiom,  kalimat,  dan paragraf;  strategi framing yaitu  upaya  memilih fakta  yang  dimasukkan  atau  dikeluarkan  dari wacana;  dan  strategi priming yaitu  teknik menampilkan wacana di depan publik berdasarkan  waktu,  tempat,  dan  jenis  khalayak (7).  Hasil  proses  konstruksi  tersebut  berupa wacana  atau  realitas  yang  dikonstruksikan  (8), dan  dapat  dikatakan  bahwa  dibalik  wacana  itu terdapat  makna,  citra,  dan  kepentingan  yang diajukan oleh komunikator (9).
Untuk meneliti konstruksi realitas peristiwa  oleh  suatu  media  dapat  digunakan metode  analisis  wacana  maupun  analisis framing . Kedua analisis ini merupakan perkembangan  dari  analisis  isi  ( content )  media yang dianggap “tradisional”, karena
menggunakan  seperangkat  kategori-kategori konseptual yang berkaitan dengan isi media dan menghitung  ada  tidaknya  kategori-kategori tersebut secara kuantitatif. Keterbatasan analisis isi  untuk  memahami  pesan  dalam  wacana menyebabkan  berkembangnya  analisis  wacana yang lebih melihat bagaimana pesan disampaikan  untuk  memahami  makna  dalam suatu  teks  dengan  metode  kualitatif  yang  lebih bersifat interpretatif. Sedangkan analisis framing  adalah  perkembangan  dari  analisis wacana (Sobur, 2001: 4-5). Analisis framing digunakan untuk mengetahui  bagaimana  realitas  dibingkai  oleh media, sehingga memberikan filter realitas yang berbeda  dengan  kenyataan  kepada  masyarakat. Analisis framing juga digunakan untuk mengetahui  perspektif  atau  cara  pandang  yang digunakan  wartawan  ketika  menseleksi  isu  dan mengemas  berita.  Cara  pandang  tersebut menentukan  fakta  apa  yang  diambil,  bagian mana  yang  ditonjolkan  dan  dihilangkan  dan
Vol. XI No.1 Th. 2012
akan  dibawa  kemana  berita  tersebut  (Nugroho, 1999).  Cara  pandang  ini  disebut  William Gamson  sebagai  kemasan  ( package )  (dalam Eriyanto, 2002: 224).
Dengan  demikian,  proses  konstruksi realitas  oleh  media  menghasilkan  makna  dan “realitas”  yang  berbeda  sebagai  hasil  dari pembacaan  wacana  oleh  masyarakat.  Media yang  dapat  menyampaikan  makna  dalam wacananya  secara  lebih  luas  akan  dapat memengaruhi  pandangan  masyarakat  tentang suatu peristiwa.

## Media dan Perebutan Wacana
Media  menempati  posisi  sentral  bagi ruang publik ( public sphere ), yaitu bentuk ideal kawasan  publik  atau  ruang  publik  yang merupakan celah antara negara dan masyarakat madani  sebagai  fasilitas  bagi  setiap  individu warga negara dalam diskursus tentang berbagai isu  permasalahan  bersama.  Hal  ini  diperlukan dalam kerangka pencapaian konsensus di antara mereka  sendiri  ataupun  untuk  mengontrol negara dan pasar, seperti diungkapkan Habermas  yang  dituliskan  lagi  oleh  Deddy  N. Hidayat  (dalam  Sudibyo  2001:  vii).  Media, selain menyebarluaskan informasi, juga sebagai wadah representasi isu-isu sosial dan pertarungan  wacana,  sehingga  pemenangnya akan  dapat  menentukan  sikap  publik  sekaligus membentuk  opini  publik  dan  melakukan hegemoni  (Panuju  dalam  Khotimah).  Praktek pertarungan  wacana  dalam  ruang  publik tersebut  menyebabkan  penggambaran  pihak yang tidak dominan selalu buruk (Sobur, 2001: 142).
Pertarungan wacana di berbagai media di Indonesia menyebabkan munculnya pengotakan media-media  tersebut  ke  dalam  beberapa kelompok  berdasarkan  ideologinya.  Berbagai media  di  Indonesia  telah  lama  dikenal mempunyai  ideologi  atau  dekat  ke  ideologi tertentu,  meliputi  ideologi  agama  maupun politik  seperti  liberalisme  dan  sosialisme. Terlebih  setelah  Orde  Baru,  kebebasan  pers menghasilkan  kebebasan  politik  bagi  media yang  juga  mempunyai  kepentingan  ideologis, idealis,  politik  dan  ekonomi.    (Hamad,  2004). Hal  ini  menyebabkan  media  dipengaruhi berbagai faktor dalam mengkonstruksi peristiwa  dalam  membuat  berita.  Konstruksi peristiwa  tersebut  menghasilkan  pemaknaan yang  berbeda-beda  sehingga  berita  di  suatu media  bisa  sangat  berbeda  dengan  media
lainnya tentang satu peristiwa yang sama.
Pengelompokan  tersebut  dikemukakan oleh Ibnu Hamad berdasarkan pemberitaan dan hubungan beberapa media dengan partai politik tertentu.  Ia  membagi  ideologi  politik  media cetak  di  Indonesia  ke  dalam  empat  kelompok yaitu ideologi (dekat ke) Islam, ideologi (dekat ke)  Kristen,  nasionalis-sekuler,  dan  yang berorientasi  pasar/lokasi  daerah  (ibid).  Hamad menggunakan pengelompokan ini untuk meneliti  pemberitaan  beberapa  media  cetak tentang  sembilan  partai  politik  pemenang pemilu  tahun  1999.  Dengan  menghubungkan pemberitaan  10  koran  nasional  dan  daerah  di Indonesia  mengenai  parpol-parpol  tersebut,  ia menarik  kesimpulan  tentang  nilai-nilai  dan posisi politik koran-koran tersebut.
Hamad  menemukan  bahwa  media-media dalam  kategori  ideologi  tersebut  cenderung memberitakan  parpol  dalam  kategori  ideologi yang  sama  secara  positif,  dan  memojokkan partai yang tidak sesuai dengan ideologi politik media  bersangkutan.  Dengan  demikian,  dapat dilihat  bahwa  media-media  tersebut  memihak dan  berafiliasi  terhadap  nilai-nilai  dan  ideologi politik tertentu.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  deskriptif  dengan  metode  analisis framing  yang  lazim  digunakan  dalam  kajian media.  Unit  analisis  yaitu  berita  pada  headline dan  editorial  koran  JP  mengenai  pemberlakuan perda  bernuansa  syariah  pada  rentang  waktu tahun  2005  hingga  2006,  sebab  saat  itu  perda syariah banyak diterapkan di beberapa kota dan kabupaten  di  Indonesia.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  menganalisis  edisi  cetak  dan website,  dan  melakukan  wawancara  dengan sumber-sumber relevan di media bersangkutan. Adapun teknik analisis framing yang digunakan mengacu pada model yang dikemukakan Robert N.  Entman.  Perangkat  framing  Entman  dapat dilihat dari Tabel 1.
Langkah-langkah  dalam  penelitian  dapat dilakukan  dengan  mengacu  pada  model  proses konstruksi realitas Hamad di atas, yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi  realitas  yaitu  sistem  komunikasi yang  berlaku,  termasuk  dinamika  internal  dan eksternal  pelaku  konstruksi.  Dengan  demikian, penelitian  akan  dilakukan  dengan  langkah- langkah sebagai berikut:
1. Melakukan  wawancara  dengan  individu-
Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...
individu  di  level  kepemimpinan  editorial tentang  latar  belakang  dan  ideologi  JP, dengan  memetakannya  dalam  peta  politik media di Indonesia.
2. Mengumpulkan  data  berita  JP  tentang perda syariah melalui website www.thejakartapost.com dan
pusat dokumentasi JP.
3. Menyarikan  teks  headline  dan  editorial tentang  perda  syariah  dengan  bantuan analisis  framing,  yaitu  menentukan  frame atau  gagasan  sentral,  yang  didukung  oleh perangkat  framing  seperti  metafor,  frase, contoh, dan penggambaran; diikuti dengan perangkat  penalaran  yang  memberikan alasan dan pembenaran terhadap pembingkaian tersebut.
4. Melakukan  interpretasi  terhadap  teks headline dan editorial.

## Tabel 1. Model Framing Entman
Define problems (Pendefinisian masalah) Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat?  Sebagai  apa?  Atau sebagai masalah apa? Diagnose causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah) Peristiwa itu dilihat disebabkan  oleh  apa?  Apa yang dianggap sebagai penyebab  dari  suatu  masalah? Siapa  (aktor)  yang  dianggap sebagai penyebab masalah? Make moral judgement (Membuat keputusan moral) Nilai moral apa yang disajikan untuk  menjelaskan  masalah? Nilai  moral  apa  yang  dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? Treatment recommendation (Membuat keputusan moral) Penyelesaian apa yang ditawarkan  untuk  mengatasi masalah/isu?  Jalan  apa  yang ditawarkan dan
harus ditempuh  untuk mengatasi masalah?
(Eriyanto, 2002: 188-9; Sobur, 2001: 173)
Objek  yang  diteliti  adalah  pemberitaan mengenai  perda  syariah  pada headline ,  yaitu halaman 1, 2, dan 3, serta editorial yang berada di  halaman  6.  Headline  mencerminkan  nilai- nilai  berita  suatu  media,  yaitu  pemilihan  berita apa  yang  dianggap  cukup  penting  untuk menjadi  headline  dan  mendapat  perhatian khalayak.  Sedangkan  editorial  mencerminkan pendapat  dan  sikap  media  tentang  suatu peristiwa.  Artikel  dicari  dengan  menggunakan kata  kunci  “ sharia  law ”  pada  database  Pusat
Informasi  dan  Dokumentasi  The  Jakarta  Post. Penulis  mengambil  sebagian  besar  artikel  dari database  edisi  cetak  tersebut,  serta  menambah hasil  penelusuran  dari  berita  online  melalui website.
Analisis dilakukan dengan memfokuskan pada judul dan headline atau beberapa paragraf pertama  setiap  artikel,  yang  memperlihatkan penonjolan  media  dalam  memberitakan  suatu isu.  Sebagaimana  prinsip  piramida  terbalik, headline atau kalimat pertama merupakan fakta detail  yang  dianggap  paling  penting  dan  akan menarik  perhatian  pembaca.  Dengan  cara penulisan  ini,  media  dapat  memprioritaskan informasi  yang  paling  penting  dan  langsung ditemukan  oleh  pembaca  pada  bagian  awal artikel.  Namun  demikian,  untuk  editorial, penulis  menggunakan  seluruh  bagian  artikel untuk  interpretasi,  karena  keseluruhan  editorial memuat pandangan dan ideologi media.
Berita  yang  telah  dikumpulkan  tersebut dikelompokkan  berdasarkan  langkah-langkah analisis framing Entman yaitu mencari permasalahan,  menentukan  sumber  masalah, merumuskan pembenaran moral, dan menetapkan  rekomendasi  yang  diberikan. Interpretasi  berita  didasarkan  pada  penonjolan suatu  fakta,  kemudian  membandingkannya dengan  latar  belakang  peristiwa  tersebut  yang dihilangkan dalam pemberitaan.

## Hasil dan Pembahasan

## Sejarah dan Ideologi The Jakarta Post
The  Jakarta  Post  didirikan  atas  inisiatif Jusuf Wanandi, aktivis, jurnalis, intelektual, dan pendiri  koran Suara  Karya ,  dan  Ali  Moertopo, Menteri Penerangan pada Kabinet
Pembangunan  III  (1978-1983).  Koran  ini diterbitkan dengan tujuan memberitakan Indonesia  pada  dunia  luar,  disebabkan  kurang bermutunya  koran  berbahasa  Inggris  yang  ada di  Indonesia  saat  itu.  Selain  itu,  penerbitan koran  ini  ditujukan  untuk  pembaca  asing  dan kalangan berpendidikan di Indonesia (http://www.thejakartapost.com,  Tarrant,  2008: 47, 66).
Sebelum  mendirikan  JP,  Jusuf  Wanandi telah bekerja sama dengan Ali Moertopo dalam berbagai  kegiatan  politik.  Pada  tahun  1982, Moertopo  yang  berasal  dari  militer  telah menjadi  tangan  kanan  Presiden  Soeharto sehingga  ia  turut  berperan  penting  dalam pengambilan  keputusan.  Moertopo  bertemu dengan  Jusuf  pada  saat  seminar  yang  diadakan
Vol. XI No.1 Th. 2012 oleh Kostrad pada tahun 1963. Jusuf mengemukakan  pendapatnya  bahwa  Indonesia lebih baik beraliansi dengan Amerika dibandingkan Cina, yang saat itu sedang gencar dilakukan  Presiden  Soekarno.  Jusuf  termasuk mahasiswa  yang  kerap  mendemo  kebijakan Soekarno  yang  anti-kapitalis  dan  anti-Barat (Tarrant, 2008: 34-35).
Kedekatan  dan  kerja  sama  ini  jugalah yang  membuka  jalan  Jusuf  ke  dalam  dunia jurnalistik.  Setelah  kemenangan  Golkar  pada pemilihan  umum  1971,  Moertopo  menyadari perlunya  media  untuk  menyebarkan  aspirasi Golkar. Ia menugaskan Jusuf untuk mendirikan koran partai dengan modal awal Rp50 juta, dan berhasil menerbitkan Suara Karya pada tanggal 11  Maret  tahun  itu.  Selanjutnya,  Jusuf membangun  proyek  lain  yaitu  institusi  riset yang  menyediakan  perencanaan  strategis  bagi pemerintah  yang  didukung  oleh  Moertopo  dan Sudjono Humardani, yang juga asisten Presiden Soeharto. Dari sinilah lahir Center for Strategic and  International  Studies  (CSIS)  yang  menjadi lembaga think-tank Indonesia  hingga  saat  ini (Tarrant,  2008:  42-43).  Jusuf  sampai  saat  ini masih  menjadi  donor  terbesar  CSIS  dan menjabat dewan pengawas dan anggota senior.
Memasuki  tahun  1980,  Indonesia  berada dalam  kondisi  ekonomi  yang  baik  dengan kemampuan swasembada beras dan pendapatan yang tidak sedikit dari pengaruh kenaikan harga minyak  setelah  embargo  yang  diterapkan  Arab tahun  1979.  Di  sisi  lain,    secara  politik Indonesia tidak begitu apresiatif, terlihat dengan pendudukan  TNI  di  Timor  Timur  dan pencekalan  gerakan  aktivis  politik  di  kampus- kampus  serta  kelompok-kelompok  oposisi lainnya.  Pada  saat  itu  pula  majalah  Tempo dibredel  karena  melaporkan  kerusuhan  di Jakarta  yang  mengakibatkan  kematian  tujuh orang  oleh  tembakan  pasukan  keamanan. Keadaan  ini  memicu  buruknya  representasi Indonesia  di  mata  dunia  internasional,  yang tercermin  dari  pemberitaan  media  asing  yang dianggap  tidak  fair  oleh  Moertopo  (Tarrant, 2008,  46-47).  Oleh  sebab  itu  muncullah  ide untuk  menerbitkan  koran  berbahasa  Inggris yang  setara  dengan  koran  semacamnya  di ASEAN  seperti Strait  Times di  Singapura, Bangkok  Post di  Thailand,  dan New  Strait Times di Malaysia (Tarrant, 2008: 67).
Untuk memenuhi kualifikasi koran berbahasa Inggris yang mempunyai kredibilitas, diperlukan  dana  dan  sumber  daya  yang  tidak
sedikit.  Atas  usul  Jusuf,  PT.  Bina  Media Tenggara,  penerbit The  Jakarta  Post ,  dimiliki oleh  konsorsium  empat  media  besar  di Indonesia:  harian Suara  Karya (25%), Kompas (25%), Sinar  Harapan (20%),  dan  mingguan Tempo (15%).  Sebagian  kecil  saham  dimiliki oleh karyawan (10%) dan Harmoko (5%) yang memiliki  harian  Pos  Kota  dan  ketua  Persatuan Wartawan  Indonesia  (PWI),  dan  saat  itu  akan menggantikan  Ali  Moertopo  sebagai  Menteri Penerangan,  posisi  yang  akan  dijabat  Harmoko pada  Kabinet  Pembangunan  4,  5,  dan  6,  dari tahun  1983  hingga  1997.  Susunan  kepemilikan saham seperti ini menyebabkan JP mendapatkan  sumbangan  yang  besar  baik berupa dana maupun jurnalis yang berpengalaman  dari  keempat  media  tersebut serta  dapat  mempertahankan  independensinya dari  berbagai  kelompok  kepentingan  seperti kalangan elit dan bisnis (Tarrant, 2008: 54).
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dilihat bahwa  JP  didirikan  pada  saat  pers  Indonesia mengalami  tekanan  dan  kontrol  yang  kuat  dari penguasa  Orde  Baru.  Presiden  Soeharto memastikan tidak ada media yang memberitakan konflik umat beragama dan antar suku,  dwifungsi  ABRI,  dan  bisnis  keluarga serta  kroni-kroninya.  Hal  ini  menyebabkan media  harus  memilah  sendiri  ( self-censorship ) berita-berita  yang  akan  “aman”  diterbitkan. Media yang melanggar aturan ini dapat dibredel atau dicabut izin penerbitannya oleh pemerintah.
Terlepas  dari  kondisi  Orde  Baru  yang tidak  bersahabat  pada  kebebasan  berpendapat, penerbitan koran berbahasa Inggris ini ditujukan  untuk  memperlihatkan  sisi  Indonesia yang  lain,  yaitu  masyarakat  pluralis  dan majemuk. Keempat koran besar yang diundang untuk berbagi saham diharapkan dapat memfasilitasi  pandangan  pluralisme  tersebut, mengingat keempat media yang diakui kredibilitasnya  itu  merupakan  saingan  berat dalam  pasar  nasional,  khususnya Kompas dan Sinar Harapan .
Pada  perkembangannya  JP  tidak  hanya menjadi  koran  yang  memberitakan  Indonesia kepada  warga  negara  asing  dan  dunia  luar, tetapi  juga  mulai  merambah  pasar  masyarakat lokal.  Dengan  menggunakan  gaya  bahasa  dan pengejaan bahasa Inggris Amerika, JP mempunyai  kredibilitas  sebagai  koran  yang lebih “langsung” ( straightforward ) seperti gaya Barat  dengan  metode inverted  pyramid -nya,
Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...
yaitu  menempatkan  informasi  yang  paling penting  dan  paling  menarik  pada  bagian  awal, dan  diikuti  dengan  informasi  pendukung (Tarrant, 2008: 53, 58).

## Sasaran Strategis
JP  merupakan  media  berbahasa  Inggris yang ditargetkan untuk pasar kalangan ekonomi menengah  atas,  berpendidikan  tinggi,  dan warga negara asing baik di dalam  maupun luar negeri.  JP  bertujuan  untuk  memberi  informasi tentang  Indonesia  dari  perspektif  lokal,  dan berupaya  untuk  mengimbangi  pemberitaan media  asing  yang  kurang  tepat  tentang Indonesia.
Pemberitaan  dengan  perspektif  lokal yang  dimaksudkan  JP  adalah  pemberian informasi  Indonesia  sebagai civil  society masyarakat yang majemuk. Hal ini dapat dilihat dari visi JP:
“Driven by trustworthy professionals, The Jakarta  Post  is  the  information  engine  in Indonesia which strives to promote a more humane,  civil  society  in  this  very  diverse country” (Data The Jakarta Post).
Dari  visi  tersebut,  JP  menjabarkan misinya  yaitu;  (1)  profesional  yang  layak dipercaya  ( on  trustworthy  professionals ),  (2) pengolah  informasi  tentang  Indonesia  ( on information  engine  in  Indonesia ),  dan  (3) masyarakat  kewargaan  yang  lebih  manusiawi ( on humane, civil society ).
Masing-masing misi tersebut dapat dielaborasi lagi dan dapat membantu memahami  bagaimana  JP  memandang  suatu peristiwa  dan  bagaimana  berita  dibingkai. Profesional  yang  layak  dipercaya  maksudnya perlunya  “sebuah  tim  profesional  yang beranggotakan  orang-orang  yang  memiliki martabat  dan  integritas  tinggi,  yang  sungguh peduli  pada  sesama,  yang  memiliki  pandangan pluralis,  jujur  dan  efisien,  yang  bekerja  tuntas dan  penuh  dedikasi”  (Data  The  Jakarta  Post). Dalam  penjelasan  ini  penulis  menggarisbawahi “orang-orang  yang  peduli  pada  sesama, memiliki pandangan pluralis, jujur dan efisien” sebagai  kunci  untuk  mengenali  pandangan- pandangan  wartawan  dan  para  pengambil keputusan di JP.
Pengolah  informasi  tentang  Indonesia menunjukkan tekad JP sebagai “organisasi yang senantiasa  berkembang  dalam  menyajikan informasi  yang  unggul  dan  mutakhir  tentang
Indonesia  melalui  berbagai  media.”  Selain  itu, dapat  dilihat  posisi  JP  dalam  penjelasan berikutnya  yaitu  “berupaya  keras  menyajikan kepada  masyarakat  informasi  yang  bermanfaat, yang  berbasis  pengetahuan,  dengan  berpegang teguh  pada  kaidah-kaidah  jurnalistik  tertinggi, khususnya dalam hal ketepatan, ketidakberpihakan  dan  keandalan”,  yang menunjukkan  keinginan  JP  untuk  menjadi media  yang  independen  dan  tidak  terafiliasi dengan  kelompok  atau  partai  politik  tertentu, seperti  kecenderungan  media-media  nasional pada  saat  itu.  Selanjutnya,  tekad  untuk menggambarkan  Indonesia  dalam  perspektif lokal  dapat  dilihat  dari  penjelasan  “ingin senantiasa  menyampaikan  perspektif  Indonesia dalam berita dan opini, sekaligus terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan  kedudukan  bangsa  kita  dalam pergaulan  dunia  agar  setara  dengan  bangsa- bangsa terhormat dan beradab lainnya.”
Misi terakhir, yaitu masyarakat kewargaan  yang  lebih  manusiawi  berarti  usaha untuk  “membangun  masyarakat  kewargaan  di Indonesia,  dengan  mewujudkan  cikal  bakal masyarakat yang sadar informasi, yang dibekali nilai-nilai kemanusiaan universal, dan merawatnya  dengan  kesabaran  yang  tak  kenal lelah.”  Pernyataan  ini  menunjukkan  perhatian JP  akan  penyaluran  pengatahuan  dan  informasi kepada  pembacanya  yang  berdasarkan  nilai- nilai kemanusiaan universal. Nilai-nilai kemanusiaan universal ini termasuk penghargaan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan pemerintahan  demokratis  yang  diakui  negara- negara  PBB  (berdasarkan  wawancara  dengan Riyadi  Suparno  dan  Kornelius  Purba,  senior editor The Jakarta Post).
Visi  dan  misi  JP  ini  diakui  dapat memengaruhi  pandangan-pandangan  yang  ada dalam pemberitaan. Namun JP menganggap hal tersebut  wajar  dan  patut  dilakukan  karena  visi misi  mereka  mengandung  nilai-nilai  universal yang  diakui  di  seluruh  dunia.  Nilai-nilai tersebut  tertanam  kuat  dalam  pandangan karyawan sehingga tercermin dalam pemberitaan JP (ibid).

## Karakteristik Profesional
Sebagai  sebuah  institusi  yang  telah berjalan  selama  lebih  dari  25  tahun,  JP mempunyai  nilai-nilai  inti  ( core  values )  yang tertanam dengan kuat sebagai efek dari visi dan misinya  tersebut.  Wartawan  yang  bekerja  pada
JP akan merasakan kuatnya pengaruh nilai-nilai ini,  dan  pada  akhirnya  akan  mengadopsinya. Hal  ini  menjelaskan  pengambilan  keputusan yang  independen  dalam  bagian  editorial;  berita ditentukan  oleh  managing  editor  dan  kepala desk,  yang  merupakan  wartawan  senior  di  JP, karena  mereka  telah  memahami  nilai-nilai  inti yang  diterapkan  JP.  Wartawan  senior  yang tidak  menduduki  jabatan  tersebut  pun  akan lebih  mudah  dan  cepat  memutuskan  berita  apa dan sudut pandang apa yang akan ia tampilkan untuk sebuah artikel (ibid).
Nilai-nilai  yang  ditanamkan  tersebut yaitu keterbukaan ( openness ), integritas ( integrity ), kepedulian ( compassion ), ketangkasan  intelektual  ( intellectual  agility ), dan kegigihan ( persistence ). Nilai- nilai tersebut dapat  ditemukan  pada  kualifikasi  ideal  yang diperlukan  sebuah  institusi  media,  terutama bagi  pekerja  wartawan.  Dalam  pembentukan berita  JP,  nilai  yang  paling  berkaitan  dengan keberagaman bangsa adalah keterbukaan. Dalam rumusan visi misi, disebutkan bahwa JP “harus memiliki komitmen terhadap keterbukaan,  yakni  terbuka  terhadap  hal-hal baru, perubahan, perbedaan dan juga transparan dalam pekerjaan”, yang menunjukkan nilai-nilai yang  diperlukan  oleh  wartawan  dan  karyawan lainnya.
Keterbukaan  dalam  hal  ini  bermakna nilai  yang  menghargai  perbedaan  di  dalam institusi  itu  sendiri  maupun  dalam  memandang suatu peristiwa yang akan diberitakan. Keterbukaan  selanjutnya  dijelaskan  sebagai berikut:  “para  profesional  harus  berpikiran terbuka dengan menghargai perbedaan- perbedaan  dalam  hal  perspektif,  latar  belakang pendidikan,  kepribadian,  dan  lainnya.  JP  harus mengembangkan  keterbukaan  di  setiap  lini, sehingga  dapat  berperan  secara  nyata  bagi pengembangan  bangsa  yang  ditandai  dengan sikap hormat terhadap kemajemukan.” Penjelasan tersebut memperlihatkan pentingnya nilai-nilai  keterbukaan  dan  penghormatan terhadap  perbedaan,  yang  sesuai  dengan  peran media  sebagai  pengejawantahan  tradisi  liberal, yaitu ruang publik yang memfasilitasi gagasan- gagasan  yang  berbeda  dalam  perdebatan  untuk menemukan kebenaran.
Penjelasan  mengenai  sikap  keterbukaan ini  dibuktikan  dengan  salah  satu  kebijakan  JP untuk  mempekerjakan  wartawan  dari  latar belakang  yang  berbeda,  dari  segi  suku,  ras, maupun agama. Kebijakan ini dicetuskan Chief
Editor  Endy  Bayuni  pada  tahun  2006  dengan usaha  menambah  jumlah  karyawan  yang berasal  dari  Indonesia  bagian  timur,  yang sangat  sedikit  representasinya  di newsroom pada saat itu. Akan tetapi, mencari sumber daya manusia  yang  dapat  berbahasa  Inggris  dan memenuhi  kualifikasi  wartawan  dari  Indonesia Timur terbukti sangat sulit. JP akhirnya mencari bibit  profesional  baru  dari  perguruan  tinggi dengan jumlah mahasiswa dari Indonesia Timur yang  signifikan,  seperti  Universitas  Gadjah Mada.  Bahkan  cara  ini  masih  menyulitkan karena  tidak  banyak  individu  yang  memenuhi kualitas  sehingga  beberapa  syarat  harus dikompromi  atau  diturunkan  batas  minimal penilaiannya.  Walaupun  jumlah  wartawan  dari Indonesia  timur  masih  jauh  dari  target  yang diinginkan, JP masih meneruskan kebijakan ini. Latar  belakang  karyawan  yang  lebih  beragam dipercaya  akan  memperkaya  pandangan  dan pemikiran  yang  akan  membawa  kebaikan  bagi institusi  tersebut.  Endy  sendiri  tumbuh  dengan melihat  berbagai  budaya  karena  orang  tuanya yang  bertugas  sebagai  diplomat  harus  bekali- kali  pindah  ke  beberapa  negara.  Hal  ini  tentu berkontribusi terhadap pandangan pluralismenya  sendiri  (Tarrant,  2008:  245, wawancara dengan Suparno).

## The Jakarta Post dalam Peta Politik Media di Indonesia
Nilai-nilai  pluralisme  dan  keterbukaan yang  tertanam  dalam  pandangan  wartawan maupun  visi  dan  misi  JP  menempatkannya dalam  kategori  nasionalis-sekuler  dalam  peta ideologi  media  di  Indonesia.  Adalah  hal  yang wajar  bahwa  pers  di  Indonesia  cenderung mendukung nilai-nilai tertentu sehingga menempatkan  mereka  dalam  kategori  yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Secara umum diketahui  bahwa  pers  Indonesia  terbagi  atas kategori  berdasarkan  ideologi  politik,  termasuk ideologi  agama.  Representasi  kemajemukan tidak  asing  dalam  beberapa  media  cetak, sehingga  JP  tidak  sendiri  dalam  mengusung nilai-nilai nasionalisme dan sekularisme tersebut.  Hal  ini  tentu  dipengaruhi  oleh pandangan politik masyarakat, bahkan elit yang berafiliasi langsung dengan media-media tertentu.
Interaksi  pers  dan  politik  di  Indonesia terlah  terjadi  sejak  jaman  penjajahan  Belanda, dan  terutama  menjamur  pada  awal  abad  ke-20, ketika  suara  perjuangan  kemerdekaan  mulai
Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...
memuncak  di  nusantara  diiringi  dengan munculnya  organisasi  politik  seperti  Boedi Oetomo  (1908),  Indische  Partij  (1911),  dan Sarekat  Islam  (1912).  Surat  kabar  dan  majalah yang  terbit  sekitar  tahun  1920  dikelompokkan menjadi  nasionalis,  liberal,  radikal,  dan komunis  (Sumiharjo  dan  Hanazaki  dalam Hamad, 2004: 61).
Hubungan  ini  pun  kembali  marak  pada masa  Pemilu  tahun  1955  yang  diikuti  oleh  28 partai  politik.  Praktek  demokrasi  liberal  yang diterapkan  saat  itu  menyebabkan  media  cetak cenderung  menjadi  corong  politik  salah  satu partai  politik  atau  organisasi  yang  memang berafiliasi  dengan  media  tersebut.  Contohnya yaitu koran Pedoman yang didirikan oleh Partai Sosialis  Indonesia,  Suluh  Indonesia  oleh  PNI, dan  Abadi  oleh  Masyumi  (Said  dalam  Hamad, 2004: 72). Praktek ini berlangsung hingga tahun 1959  ketika  sistem  pemerintahan  diganti dengan demokrasi terpimpin, yang
menyebabkan  dilarangnya  partai  Masyumi  dan PSI, dan dibredelnya sejumlah  media berkaitan dengan pelarangan tersebut.
Industri  media  cetak  mulai  menjadi signifikan  dan  independen  berkat  penyatuan berbagai  partai  politik  tersebut  menjadi  tiga yaitu  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP),
Golongan Karya (Golkar), dan Partai
Demokrasi  Indonesia  (PDI)  pada  tahun  1973, yang  menyebabkan  hilangnya  pengaruh  partai politik terhadap media cetak. Perkembangan ini menyebabkan  media  mulai  mencari  basis pembaca tetap yang lebih luas untuk mendukung  keuangan  mereka  lewat  iklan. Perubahan ini menyebabkan pemberitaan media cetak lebih terpengaruh oleh pembaca ( audience-based )  daripada  pesan  yang  ingin disampaikan  ( message-based ).  Hal  ini  juga meningkatkan perhatian media terhadap isi dan kredibilitas dalam pemberitaan untuk mempertahankan pembacanya (Dakhidae dalam Sen & Hill, 2000: 53-4).
Akan  tetapi,  posisi  media  tidak  bisa sepenuhnya  objektif  dan  bebas  dari  bias pemberitaan.  Pelabelan  media  cetak  sebagai akibat dari posisi politik dan afiliasinya dengan lembaga  atau  tokoh-tokoh  tertentu  berlanjut hingga  saat  ini,  bahkan  setelah  pers  bebas  dari represi  rezim  Orde  Baru.  Beranjak  dari primordialisme pers Indonesia yang terpengaruh  faktor  agama,  posisi  politik  media masih  dihubungkan  dengan  kecenderungannya mendukung atau memojokkan parpol tertentu—
karena parpol juga ada yang berlandaskan suatu kelompok  agama—walaupun  tidak  secara langsung berafiliasi dengan parpol tersebut.
Ibnu  Hamad  memetakan  ideologi  politik media  cetak  Indonesia  berdasarkan  empat kategori  yaitu  ideologi  (dekat  ke)  Islam, ideologi  (dekat  ke)  Kristen,  nasionalis-sekuler, dan yang berorientasi pasar/lokasi daerah, yang ditekankan  dengan  penelitian  pemberitaan beberapa  media  cetak  tentang  sembilan  partai politik  pemenang  pemilu  tahun  1999.  Dengan menghubungkan pemberitaan 10 koran nasional dan  daerah  di  Indonesia  mengenai  parpol- parpol  tersebut,  ia  menarik  kesimpulan  tentang nilai-nilai  dan  posisi  politik  koran-koran tersebut.  Untuk  penelitian  ini,  penjelasan berikut  hanya  akan  memfokuskan  pada  koran nasional  dengan  tiga  kategorinya,  yang  dilihat penulis sebagai bentuk sebuah segitiga.
Gambar  2.  Peta  Ideologi  Media  Cetak  di Indonesia
Nasionalis- Sekuler Ideologi (dekat ke) Islam Ideologi
(dekat ke)
Kristen Republika Suara Pembaruan (Sinar Harapan) Kompas Tempo Suara Karya Media Indonesia The Jakarta Post
Hamad  menemukan  bahwa  media-media dalam  kategori  ideologi  tersebut  cenderung memberitakan  parpol  dalam  kategori  ideologi yang  sama  secara  positif,  dan  memojokkan partai yang tidak sesuai dengan ideologi politik media  bersangkutan.  Dengan  demikian,  dapat dilihat  bahwa  media-media  tersebut  memihak dan  berafiliasi  terhadap  nilai-nilai  dan  ideologi politik  tertentu.  JP,  seperti  yang  telah disebutkan,  berada  dalam  kelompok  ideologi nasionalis-sekuler.
Representasi pandangan pluralis, nasionalis-sekuler  JP  dapat  dipahami  sebagai independensinya  dari  kelompok-kelompok  elit dan  bisnis  tertentu.  Akan  tetapi,  bukan  tidak mungkin  bahwa  pandangan  tersebut  juga
Vol. XI No.1 Th. 2012
dipengaruhi empat media yang berbagi kepemilikan  saham  JP.  Keempat  media tersebut—Kompas,  Suara  Karya,  Tempo,  dan Sinar  Harapan—mempunyai  ideologi  yang cukup  beragam  dan  tersebar  dalam  gambaran segitiga peta ideologi di atas.
Kompas didirikan pada tahun 1965 untuk menyuarakan  kelompok  Katolik  dan  melawan aspirasi  komunisme  yang  disebarkan  PKI, Kompas sering diplesetkan menjadi “Komando Pastor”,  karena  sebagian  karyawan  koran tersebut  mempunyai  latar  belakang  pastoral— termasuk  pendirinya  Jacob  Oetama,  seorang Jawa,  dan  Petrus  Kanisius  Ojong,  keturunan Tionghoa—dan posisinya sebagai corong Partai Katolik  (Hill,  1994:  84,  Rahzen,  et.  al.,  2007: 236-7, 258).
Bersamaan  dengan  hilangnya  pengaruh partai  politik  pada  pers  Indonesia  di  tahun 1970-an,  Kompas  pun  menjadi  media  yang independen.  Tindakan  Kompas  yang  sering mengambil jalan aman dengan gaya berita yang tidak langsung dalam pemberitaan menyebabkannya  dikenal  sebagai  media  yang dekat  pada  Orde  Baru.  Gaya  pemberitaan Kompas tersebut masih dipakai hingga saat ini. Walaupun terkadang masih diafiliasikan dengan kelompok Katolik,
Kompas
berhasil mempertahankan independensinya dan cenderung memperlihatkan nilai-nilai nasionalis dan  sekuler  dalam  pemberitaan.  Ibnu  Hamad mengelompokkan  Kompas  ke  dalam  media yang berideologi (dekat ke) Kristen, akan tetapi hasil penelitiannya menemukan bahwa pemberitaan Kompas mengenai sembilan partai politik  yang  menang  Pemilu  1999  cukup proporsional  sesuai  dengan  massa  masing- masing  partai  dan  bernada  positif  (Hamad, 2004: 114-5).
Suara  Karya didirikan  oleh  Jusuf Wanandi  pada  tahun  1971  sesuai  instruksi  Ali Moertopo.  Harian  ini  ditujukan  untuk  menjadi corong  politik  Partai  Golkar  (Tarrant,  2008: 43).  Pada  tahun  2005,  setelah  meningkatnya suara  yang  didapatkan  Golkar  pada  pemilu 2004,  partai  tersebut  menerbitkan  kembali Suara  Karya dengan  desain  dan  konten  yang berbeda  dengan  tujuan  menarik  lebih  banyak pembaca. Saat itu sirkulasi koran tersebut telah mencapai 80.000, yang mencerminkan peningkatan popularitas Golkar (http://www.thejakartapost.com/news/2005/03/
31/golkar-gives-039suara-karya039- makeover.html).  Pada  segitiga  ideologi  di  atas,
Suara  Karya  berada  pada  kategori  nasionalis- sekuler, sesuai dengan ideologi partai Golkar.
Majalah  mingguan Tempo didirikan tahun  1971  oleh  sekelompok  jurnalis  muda yang dipimpin Goenawan Muhammad dan Fikri Jufri  yang  sebelumnya  aktif  di  pers  kampus. Tempo  merupakan  majalah  pertama  yang  tidak mempunyai  afiliasi  dengan  pemerintah  (Hill, 1994:  89).  Pada  perkembangannya,  Tempo menjadi  majalah  sekuler  (latar  belakangnya yang  tanpa  afiliasi  agama,  dan  didukung  oleh nilai beritanya, menegaskan posisi Tempo pada kategori  sekuler  pada  segitiga  ideologi  di  atas) yang  vokal  dan  berani  dalam  menyuarakan berita-berita  yang  dianggap  tabu  pada  masa tersebut  seperti  suara  kelompok  oposisi  dan tindak  kekerasan  yang  dilakukan  rezim  Orde Baru  untuk  membungkam  oposisi.  Hal  ini menyebabkan  Tempo  pernah  dibredel  oleh pemerintah  Orde  Baru  pada  tahun  1982  dan ditutup  pada  tahun  1994.  Tempo  juga  berkali- kali  diberi  teguran  keras  oleh  pemerintah  Orde Baru.  Hal  tersebut  justru  menyebabkan  Tempo mendapatkan dukungan luas dari para pembaca maupun solidaritas media-media lain, termasuk JP.
Suara  Pembaruan (dulu  Sinar  Harapan) didirikan  pada  tahun  1961  oleh  sekitar  20 keluarga  Protestan  terkemuka  di  Indonesia,  di antaranya H. G. Rorimpandey, Bart Ratulangie, dan  Subagyo  PR,  dengan  jabatan  pimpinan redaksi  dipegang  oleh  Rorimpandey.  Seperti Kompas  yang  dianggap  sebagai  saingan utamanya,  Sinar  Harapan  didirikan  untuk mengimbangi suara komunis dengan menyuarakan  aspirasi  Protestan  dan  berafiliasi dengan  Partai  Kristen  Indonesia  (Parkindo)  di tahun 1960-an. Pada tahun 1973, Sinar Harapan menjadi  koran  independen  dan  cenderung netral, jujur, dan kritis terhadap pemerintah. Hal tersebut  menyebabkan  koran  ini  dibredel  pada tahun 1986 (Hamad, 2004: 127-8, Rahzen: 274- 6).
Empat  bulan  kemudian  koran  tersebut kembali  terbit  dengan  mengikuti  syarat  yang ditetapkan  Departemen  penerangan  untuk penerbitannya  kembali  yaitu  mengganti  nama dengan  Suara  Pembaruan.  Target  pasar, frekuensi  terbit,  dan  misi  harian  baru  ini  tetap sama walaupun dalam pemberitaannya mengurangi kritisismenya terhadap pemerintah. Pada  masa  reformasi Suara  Pembaruan menyuarakan  dukungan  terhadap  transformasi politik  menuju  arah  yang  lebih  demokratis,
Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...
walaupun dalam pemberitaan tetap
menyuarakan  golongan  Kristen  dan  kurang memberi  perhatian  pada  kepentingan  golongan Islam  (hasil  penelitian  Hamad  (2004:  128-9) menunjukkan dukungan terhadap partai reformis  termasuk  partai  Islam,  terutama  partai Kristen,  sehingga  penulis  letakkan  pada kategori  ideologi  Kristen  tetapi  juga  dekat dengan nasionalis dalam segitiga ideologi).

## Pemberitaan  Perda  Syariah  di  The  Jakarta Post
Analisis Framing Berita 1. Frame (bingkai) pemberitaan perda syariah Berdasarkan  artikel-artikel  yang  telah dikumpulkan,  dapat  dilihat  bahwa  JP  lebih banyak  meliput  dan  mengutip  pendapat  dari para  intelektual,  pemimpin,  maupun  anggota masyarakat  yang  menentang  pemberlakuan perda  syariah  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa media ini mempunyai agenda setting membentuk  konstruksi  di  masyarakat  bahwa perda  syariah  harus  diwaspadai  keberadaannya dan harus ditindaklanjuti.
Pendapat, kutipan, maupun sudut pandang  ( angle )  dalam  berita  di  Jakarta  Post pada  umumnya  mengemukakan  bahwa  perda syariah  tidak  sesuai  dengan  konstitusi  Undang- Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa Indonesia  tidak  memilih  salah  satu  agama menjadi  agama  negara.  Dengan  demikian, Indonesia adalah negara sekuler yang memisahkan  masalah  pemerintahan  dan  politik dari urusan agama. Pembentukan perda syariah menunjukkan  bahwa  pemerintahan  Indonesia berpihak  atau  cenderung  mengistimewakan agama  Islam  dengan  mengadopsi  peraturan- peraturan  dan  nilai-nilai  agama  tersebut  ke dalam  aturan  hukum  sipil  yang  berlaku  bagi masyarakat  Indonesia,  sedangkan  peraturan tersebut  tidak  selalu  sesuai  dengan  nilai-nilai umat agama lain yang ada di Indonesia.
Dalam  salah  satu  artikel,  JP  juga mengemukakan  alasan  dengan  merujuk  pada Undang-Undang  tahun  2004  tentang  Otonomi Daerah  bahwa  masalah  agama  adalah  urusan pemerintah  pusat,  dan  pemerintah  daerah  tidak berhak untuk mengeluarkan peraturan-peraturan agama.  Akan  tetapi,  alasan  ini  tidak  begitu sering  ditonjolkan.  Pendapat  lain  yang  dikutip adalah  bahwa  pemerintah  daerah  tidak  berhak mengatur  masalah  agama,  karena  kepercayaan merupakan masalah individu.
Perda  syariah  juga  merupakan  perda
diskriminatif  karena  sebagian  peraturannya, terutama  yang  meliputi  simbol-simbol  dan tradisi  keagamaan  seperti  kewajiban  bagi pelajar  dan  pegawai  negeri  untuk  mampu membaca  Al-Quran  dan  menggunakan  pakaian Muslim,  ditujukan  hanya  untuk  Muslim.  Perda yang  diterapkan  hanya  pada  masyarakat Muslim ini dianggap melawan prinsip kesamaan  derajat  dan  perlakuan  yang  sama seluruh warga negara di muka hukum.
Peraturan  lain  yang  berkenaan  dengan nilai-nilai  moral  dan  ditetapkan  secara  umum, seperti larangan minuman beralkohol, judi, dan prostitusi,  juga  dianggap  bermasalah  karena menekan  kebebasan  minoritas,  dalam  hal  ini kelompok  non-Muslim,  yang  tidak  dilarang untuk melakukan hal-hal tersebut. Editor senior JP  bahkan  menganggap  bahwa  pelarangan  hal ini  tidak  realistis,  karena  minuman  beralkohol, judi, dan prostitusi tidak akan dapat dihapuskan,  sehingga  malah  menghasilkan tempat  judi  dan  prostitusi  liar  atau  alkohol selundupan.  Ia  mengatakan  bahwa  tindakan pemerintah  Malaysia  yang  melokalisasi  judi dan prostitusi lebih dapat diterima karena lebih realistis (wawancara dengan Purba).
Perda  syariah  juga  berlawanan  dengan semangat  pluralisme  yang  diakui  di  Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai budaya dan agama berbeda, sehingga tidak cocok menggunakan  perda  bernuansa  syariah  karena akan  mengabaikan  hak-hak  minoritas.  Hal  ini dapat  menimbulkan  perpecahan  di  antara berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. JP juga menekankan bahwa penerapan perda yang terinspirasi dari tradisi agama apapun, termasuk Hindu  yang  mayoritas  di  Bali  dan  Kristen  di Papua,  akan  menyinggung  umat  Muslim sebagai minoritas di daerah tersebut.
Selain  kelompok  minoritas  non-Muslim, kelompok yang juga dirugikan oleh pemberlakuan  perda  syariah  yaitu  perempuan dan  masyarakat  kelas  bawah.  Perda  syariah banyak  mengatur  tentang  cara  berpakaian perempuan, bahwa perempuan yang baik adalah yang  menggunakan  busana  Muslim  yang tertutup.  Pada  pemberlakuan  perda  syariah  di Aceh,  yang  sering  dikenakan  sanksi  adalah kalangan  kelas  bawah  yang  terkena  razia  judi ataupun  pasangan-pasangan  bukan  muhrim yang  berduaan  di  suatu  tempat.  Dengan demikian,  masyarakat  kelas  bawah  sering menjadi objek penerapan perda ini.
Vol. XI No.1 Th. 2012 JP juga menekankan bahwa pemberlakuan  perda  syariah  pada  dasarnya tidak  membantu  memperbaiki  nilai-nilai  moral yang  lebih  prinsipil,  seperti  pemberantasan korupsi,  yang  banyak  dilakukan  pemerintah Aceh.  Hal  ini  menambah  keyakinan  bahwa masyarakat  kelas  atas  dan  elit  tidak  terjangkau oleh  perda  syariah.  Selain  itu,  perda  juga  tidak menyentuh  masalah-masalah  lain  yang  lebih penting,  yaitu  pembangunan  ekonomi  yang memfokuskan pada peningkatan mutu pendidikan  dan  memberantas  kemiskinan  serta peningkatan kesejahteraan yang merata.
Pemberlakuan  perda  syariah  juga  berarti menggunakan  penafsiran  yang  kaku  terhadap Al-Quran  dan  Sunnah,  sedangkan  yang  terjadi selama  ini  adalah  interpretasi  yang  sangat beragam.  Oleh  sebab  itu,  penetapan  peraturan syariah  dianggap  sebagai  pembenaran  salah satu  penafsiran,  dan  dapat  mengecilkan penafsiran-penafsiran lain. Dengan kata lain, JP menganggap  bahwa  perda  syariah  yang ditetapkan  tersebut  mungkin  saja  bukan kebenaran  yang mutlak.  Hal  ini  tentu mengecilkan  relativisme  dan  penafsiran  yang berbeda-beda  dalam  mencapai  kebenaran. Kenyataan masih terdapatnya perdebatan antara ilmuwan  Muslim  tentang  perlu  atau  tidaknya penerapan syariah secara kaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ataupun pembentukan negara  Islam,  mendukung  argumentasi  ini. Menurut  pendukung  perda  syariah,  peraturan tersebut  dibuat  untuk  menegakkan  nilai-nilai moral  yang  lebih  umum,  termasuk  melarang prostitusi  dan  judi.  Sedangkan  di  antara kalangan moderat atau penentang perda syariah, dilarangnya  prostitusi  dan  judi  bukanlah kebenaran  yang  mutlak.  Oleh  sebab  itu, pemerintah  tidak  seharusnya  campur  tangan dalam  menentukan  mana  yang  baik  dan  benar, karena  manusia  mempunyai  kemampuan  rasio untuk memilih hal-hal yang terbaik baginya dan mencapai kebenaran.
JP  juga  memberitakan  beberapa  survey yang menunjukkan  dukungan masyarakat terhadap  syariah,  namun  hal  tersebut  tidak berarti  bahwa  masyarakat  juga  mendukung pemberlakuan  hukum  syariah  dalam  kehidupan sehari-hari.  Mereka  lebih  sering  merujuk  pada hasil  pemilu  2005  yang  menunjukkan  bahwa suara untuk partai-partai Islam yang mempunyai  agenda  mendirikan  negara  Islam maupun  yang  pro-syariah  tidak  mencapai  20 persen,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa
masyarakat  tidak  terlalu  mendukung  perda syariah  maupun  hal-hal  yang  mengarah  pada pembentukan negara Islam.
2. Permasalahan
Langkah  pertama  dalam  analisis  framing Entman yaitu mengidentifikasi masalah. Pemberitaan  perda  syariah  dimulai  dengan mengemukakan permasalahan pelaksanaan hukum  cambuk  di  depan  publik  di  Propinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Hukum  cambuk dilakukan  terhadap  sekelompok  orang  yang tertangkap sedang berjudi dengan taruhan uang yang  jumlahnya  tidak  seberapa.  Selain  itu,  JP juga  menerbitkan  berita  tentang  ‘petugas syariah’  yang  membubarkan  sekelompok remaja  laki-laki  dan  perempuan  yang  kemping tanpa  didampingi  orang  yang  lebih  tua,  karena dianggap  tidak  pantas.  Pelaksanaan  “razia syariah”  ini  telah  menyebabkan  keresahan  dan protes  oleh  masyarakat  yang  merasa  terganggu haknya.  Peristiwa  lain  yaitu  demo  oleh sekelompok masyarakat yang menentang pemberlakuan  perda  syariah  dan  peraturan  lain yang  terinspirasi  dari  hukum  Islam,  termasuk Undang-Undang  Pornografi,  dengan  alasan bahwa peraturan-peraturan tersebut diskriminatif dan hanya menargetkan perempuan,  kelompok  seksual  minoritas,  dan kelas menengah ke bawah.
Aceh  digambarkan  sebagai  provinsi dengan nilai-nilai Islam yang kuat, dengan kata “ the  staunchly-Muslim  province ”. Berita “ Aceh gamblers  on  caning  deterrent ”  (Jun  25  2005) dan “ Gamblers sentenced to flogging ” (May 02 2005)  juga  menyebutkan  protes  yang  diajukan oleh  pelaku  judi  yang  telah  dikurung  selama dua bulan sebagai akibat perbuatan mereka, dan protes masyarakat terhadap pelaksanaan hukum cambuk  di  depan  umum  yang  memalukan. Penonjolan  juga  diberikan  pada  bagaimana perda  hanya  melingkupi  masalah  perjudian yang  tidak  begitu  merugikan  masyarakat banyak  seperti  berjudi,  mabuk-mabukan,  dan kegiatan  seksual  di  luar  nikah,  tetapi  tidak memberikan  hukuman  yang  sama  terhadap pelaku  korupsi  yang  jelas-jelas  merugikan negara.
JP  mengemukakan  protes  oleh  pihak yang  menjadi  “korban”  pelaksanaan  perda  ini, tetapi  tidak  menjabarkan  bagaimana  tanggapan masyarakat  umumnya  terhadap  peraturan  ini. Tanggapan  masyarakat  Aceh  yang  terkenal relijius  dan telah  memberlakukan  aturan-aturan
Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...
yang terinspirasi syariah sejak dulu tentu sangat penting.  JP  tidak  menonjolkan  tanggapan masyarakat Aceh terhadap perbuatan-perbuatan seperti  berjudi,  minum  minuman  beralkohol, dan perbuatan seks di luar nikah. Pemberlakuan aturan di suatu daerah tentu juga didukung oleh masyarakat  daerah  yang  menerapkan  perda tersebut,  dan  tidak  akan  bertahan  bila  tidak didukung oleh masyarakat banyak.
3. Penyebab atau sumber masalah
Langkah kedua analisis yaitu merumuskan  penyebab  atau  sumber  masalah. Berdasarkan pembingkaian JP, masalah tersebut disebabkan oleh pemberlakuan perda bernuansa syariah  di  beberapa  daerah  di  Indonesia.  Perda syariah  merupakan  salah  satu  hasil  dari Undang-Undang otonomi daerah yang memberikan  keleluasaan  bagi  pemerintah daerah  untuk  membuat  peraturan-peraturan yang lebih luas dan cocok untuk daerah masing- masing.  Perda  syariah  ini  banyak  terinspirasi nilai-nilai  dan  aturan-aturan  dalam  agama Islam,  termasuk  larangan  perjudian,  alkohol, dan  prostitusi,  kewajiban  memakai  pakaian Muslim  dan  mampu  membaca  Al-Quran,  serta bentuk  yang  lebih  ekstrim  seperti  pelaksanaan hukum cambuk di depan umum terhadap orang yang melanggar Qanun di Aceh.
Dalam beberapa artikel, JP juga menyinggung kecenderungan pelaksanaan perda syariah merupakan akibat dari peningkatan fundamentalisme masyarakat Muslim  yang  merupakan  umat  beragama dengan  jumlah  terbanyak  di  Indonesia.  Selain itu,  JP  juga  merujuk  pada  kecenderungan pemerintah  daerah  untuk  menggunakan  agama sebagai  salah  satu  trik  dalam  menggalang dukungan masyarakat. Perda syariah juga dapat disalahgunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah dalam mengontrol kehidupan sehari-hari masyarakat.
4. Moral judgement (pembenaran)
Langkah ketiga yaitu mencari pembenaran moral yang mendukung pandangan tersebut.  JP  menekankan  Indonesia  sebagai negara  sekuler  dan  tidak  memilih  suatu  agama sebagai  agama  dominan  atau  agama  negara, sesuai dengan konstitusi UUD 1945. Sekularisme
Indonesia ini merupakan keputusan  bersama  yang  telah  diambil  oleh pendiri bangsa ini, untuk memfasilitasi
kelompok-kelompok  minoritas  di  Indonesia, yaitu  non-Muslim,  sehingga  dengan  demikian menunjukkan  penghargaan  terhadap  pluralisme Indonesia dan hak-hak minoritas untuk dianggap  sama  derajatnya  dengan  mayoritas Muslim  di  Indonesia.  Dengan  demikian, pemberlakuan perda syariah berlawanan dengan hukum di atasnya yaitu Konstitusi UUD 1945.
Selain itu, pelaksanaan beberapa peraturan  dianggap  melanggar  hak  asasi manusia  atau  diskriminatif  terhadap  kelompok tertentu.  Keharusan  memakai  busana  Muslim bagi  pegawai  negeri  dan  pelajar  adalah pelanggaran  terhadap  kebebasan  masyarakat, dan  tidak  seharusnya  pemerintah  menentukan pakaian  yang  harus  dikenakan  atau  tidak  boleh dikenakan.  Keharusan  melek  huruf  Al-Quran merupakan  diskriminasi  terhadap  sebagian kelompok,  karena  diterapkan  untuk  Muslim saja.  Sedangkan  penerapan  peraturan  sepeti larangan  alkohol  dan  judi  berarti  melanggar hak-hak  minoritas  yang  tidak  dikenai  batasan atau  larangan  untuk  itu  oleh  agama  dan tradisinya.
Dalam  salah  satu  editorialnya,  JP  juga merujuk  pada  ajaran  dan  tradisi  Islam  yang menghargai  orang  lain  dan  memperlakukan semua  orang  sama  dan  sejajar.  Islam  pada dasarnya  merupakan  agama  yang  toleran  dan terbuka terhadap perbedaan, tidak seperti perda syariah yang banyak mengandung larangan dan tidak  toleran  terhadap  ajaran  dan  tradisi kelompok  agama  lain.  Selain  itu,  JP  juga mengingatkan  tentang  ajaran  Islam  yang universal dan dapat diterapkan dalam masyarakat yang menghargai pluralisme.
5. Rekomendasi
Langkah keempat yaitu mengenali rekomendasi. Berdasarkan alasan-alasan di atas, JP merekomendasikan pemerintah untuk segera mengevaluasi dan mengusut kembali keabsahan perda-perda  syariah  tersebut.  JP  bahkan mendorong  pemerintah  untuk  mencabut  perda syariah, dengan alasan bahwa pemerintah pusat mempunyai  kewenangan  untuk  menghapus perda-perda yang tidak sesuai dengan peraturan yang  lebih  tinggi,  yaitu  perundangan  di tingkat nasional.
Dengan  demikian,  pola  pembingkaian atau framing yang dibentuk JP atas pemberitaan perda syariah dapat diringkas sebagai berikut.

## Tabel 2. Analisis framing Entman terhadap pemberitaan perda syariah di JP
Pembingkaian Keterangan Berita yang memuat Define problem : Permasalahan  Pelaksanaan hukum cambuk di depan publik di Aceh.
 Razia pasangan tidak menikah  yang  berduaan  di
suatu tempat di Aceh.  Razia perjudian di Aceh.
 Adanya  demo  menentang pemberlakuan peraturan yang mendiskriminasi wanita dan golongan miskin atau kelas bawah.  Public cannings to start in Aceh (Jun 23 2005:
2)
 Aceh  sharia  police  target  unmarried  couples (Jul 25 2005: 2)
 Aceh  gamblers  on  caning  deterrent  (Jun  25 2005)
 Gamblers  sentenced  to  flogging  (May  02 2005: 1)
 W.  Sumatra  gets  gentle  tug  at  the  sharia strings (Jun 29 2006: 2)
 Govt  wants  non-Muslims  tried  by  Islamic court in Aceh (Apr 26 2006: 2)
 Parties warn of conflict over contentious local regulations (Mar 20 2006: 2)  Sharia advocates await their day of triumph in S. Sulawesi (Feb 10 2006: 3)  Familiarity  breeds  content  in  Cianjur  sharia campaign (Feb 10 2006: 3)  Political  parties  waver  on  controversial bylaws (Feb 09 2006: 3)  Gamblers publicly caned in Aceh (12/03/2005 3:37 PM)  Six  convicted  gamblers  in  Aceh  receive public caning (11/01/2005 8:06 AM)  Sexual  minorities  protest  bylaws  (Oct  03 2006: 1)  Unease  in  Aceh  as  morality  police  crack down (Oct 07 2006: 3) Diagnose causes : Mencari penyebab atau sumber masalah  Pemberlakuan perda syariah  Kecenderungan kelompok tertentu  untuk  membentuk negara Islam  Peningkatan fundamentalisme masyarakat Muslim  Sharia in Aceh seen as biased against ordinary people (Jun 26 2005: 2)
 Woman,  the  poor  singled  out  by  Aceh  sharia enforces: ICG (Aug 02 2006: 1)
 Survey shows prevalent conservatism (Mar 17 2006: 1)
 Padang  mayor  defends  sharia  as  good  for development (Feb 09 2006: 3)
 Sharia a reality and asset of national law (Feb 04 2006: 2)  Aceh’  sharia  bylaws  ‘hurting  the  needy  and protecting the wicked (Dec 21 2006: 1) Make moral judgement : Pembenaran terhadap posisi yang diambil Perda  syariah  seharusnya  tidak diberlakukan karena:  Tidak sesuai dengan Konstitusi yang menegaskan Indonesia  sebagai  negara sekuler dan mengakui pluralisme.  Ancaman terhadap pluralisme masyarakat Indonesia.  Mengancam hak asasi
manusia  dan  hak  kelompok minoritas.  Tidak  sesuai  dengan  ajaran
Islam  yang  toleran  terhadap
 Open  society  make  good  Muslims  (Dec  07 2005: 2)
 State  must  stay  away  from  religious  debate (Jul 18 2005: 2)
 Muslim  moderates  “still  the  majority”  (Aug 25 2006)
 NU states opposition to sharia bylaws (Jul 29 2005)
 Just Do It (Jun 19 2006: 6)
 ‘Sharia-based  bylaws  violate  constitution’ (May 04 2006: 2)
 Expert  decry  sexist  bylaws  as  threat  to  the nation (Apr 20 2006: 2)
 When religion becomes sin (Feb 13 2006: 6)
 NU,  Muhammadiyah  against  unlawful  use  of
Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...
kelompok agama berbeda.  Diskriminasi perlakuan terhadap  kelompok  agama minoritas dan kaum miskin.  Tidak  menyentuh  masalah yang  lebih  krusial  seperti korupsi  dan  pembangunan
ekonomi.  Pemerintah tidak semestinya ikut campur dalam mengatur kegiatan beragama  yang  merupakan ranah pribadi. sharia (Feb 03 2006: 1)  Sharia  laws  could  hurt  investment,  EU  MPs say (Nov 25 2006: 2) Recommendation : Saran  atas  apa yang harus dilakukan Pemerintah harus bertindak tegas  terhadap  perda  syariah: mengevaluasi dan meninjau kembali,  dan  pada  akhirnya harus  mencabut  perda  syariah karena  tidak  sesuai  dengan Konstitusi.  Pemerintah  pusat berhak  untuk  mencabut  perda- perda  yang  tidak  sesuai  dengan undang-undang yang lebih tinggi.  Open  society  make  good  Muslims  (Dec  07 2005: 2)
 Govt told to get serious about stopping sharia inroads in society (Jul 13 2006:2 )
 Govt  told  to  act  fast  against  sharia  laws  (Jun 16 2006: 1)
 Legislators take stand against sharia laws (Jun 14 2006: 1)
 Women  take  to  streets  to  condemn  sharia, porn bill (Mar 09 2006: 1)
 Govt authorized to revoke bylaws on sharia
 Govt  set  to  examine  sharia  bylaws  (Feb  09 2006: 1)  Govt  told  to  act  on  religious  violations  (Feb 01 2006: 1)  Govt  to  evaluate  discriminatory  bylaws  (Nov 02 2006: 2) Penonjolan dan Penghilangan dalam Pemberitaan
Pemberitaan  perda  syariah  di  JP  banyak menonjolkan  argumen  bahwa  Indonesia  adalah negara  sekuler  yang  mempunyai  pemisahan yang  jelas  antara  negara  dengan  agama,  dan begitupun  hukum  Indonesia  adalah  hukum sekuler  yang  tidak  dipengaruhi  oleh  agama. Dalam  hal  ini,  JP  menonjolkan  sekularisme  di Indonesia  mirip  dengan  pemisahan  agama  dan negara  yang  tegas  di  negara-negara  demokrasi liberal. Di sisi lain, JP tidak sering mengemukakan  atau  menghilangkan  fakta mengenai  peran  agama  di  Indonesia,  bahwa agama  masih  memainkan  peran  penting  dalam publik  dan  pengaturan  moral  masyarakat  dan ekspresi  relijius  yang  tinggi  di  masyarakat Indonesia,  tidak  seperti  di  Amerika  yang menganggap  bahwa  agama  adalah  domain privat  dan  tidak  seharusnya  dibicarakan  di publik,  apalagi  memengaruhi  sikap  dan  acuan moral masyarakat.
Dalam  salah  satu  artikel,  JP  meliput wawancara  dengan  seorang  intelektual  Muslim
Abdul Kader Tayob, seorang profesor di bidang kajian  Islam  di  Universitas  Nijmegen  Belanda. Dalam  artikel  berjudul  “ State  'must  stay  away from  religious  debate' ”  tersebut,  Tayob menyebutkan  bahwa  “negara  harus  menjauhi perdebatan  di  bidang  agama,  karena  campur tangan  negara  hanya  akan  menimbulkan masalah yang lebih besar”. Ia juga menekankan bahwa “negara tidak bisa menentukan hal yang benar  atau  tidak  benar  dalam  Islam”.  Dalam editorial  “ When  religion  becomes  a  sin ”  (13 Februari  2006),  ditulis  bahwa  kesalahan pemberlakuan  perda  syariah  tidak  ditimpakan pada agama, tetapi orang-orang yang menyalahgunakannya.  Tulisan  ini  berusaha mengingatkan  kembali  pemisahan  agama  dari negara  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan  hukum  sekuler.  Oleh  sebab  itu, diskriminasi  dan  penghapusan  hukum  yang berdasarkan  agama  perlu  dihapuskan  karena pemerintah daerah tidak berhak untuk mengeluarkan  peraturan  tersebut.  Dengan melihat  rujukan  ini,  jelas  bahwa  pemerintah
daerah tidak bisa mengeluarkan peraturan yang berdasarkan agama.
Namun perlu diingat juga bahwa walaupun UUD 1945 tidak merujuk pada suatu agama  sebagai  agama  negara  dan  sumber hukum  nasional,  Konstitusi  tidak  membatasi dengan  jelas  pemisahan  negara  dan  agama tersebut. Hal inilah yang menyebabkan perdebatan antara kelompok-kelompok Islam di nusantara, masyarakat, maupun kalangan media,  mengenai  perlu  atau  tidaknya  untuk memasukkan  syariat  Islam  dalam  hukum negara.  JP  tidak  menonjolkan  informasi mengenai  usaha-usaha  yang  telah  dilakukan oleh  beberapa  pihak  di  Indonesia  untuk memasukkan  unsur  syariah  dalam  hukum.  JP juga  tidak  memberikan  fakta  penting  bahwa pada  dasarnya  ada  beberapa  hukum  dan peraturan  nasional  yang  telah  dimasuki  unsur- unsur  Islam  bahkan  pada  masa  Soeharto,  yaitu Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Wakaf, Peradilan  Agama,  Perbankan  Islam,  dan Kompilasi  Hukum  Islam  (HKI)  yang  terkait dengan kodifikasi hukum keluarga dalam Islam termasuk  aturan  waris.  Selama  pemerintahan Presiden  Habibie  (1998-1999),  ada  lagi  UU tentang  Penyelenggaraan  Haji  dan  Pengelolaan Zakat  (Salim  &  Azra,  2003:  60).  Pemberitaan JP  memberi  kesan  yang  kuat  bahwa  Indonesia adalah  negara  sekuler  dan  menonjolkan pemisahan  yang  jelas  antara  negara  dan  agama dengan melihat hukumnya yang sekuler.
Hal yang menarik adalah kalimat pertama dari artikel tersebut; “ The irony of democracy's cacophony  is  that  the  resulting  liberty  often gives birth to the freedom to be intolerant… It is  a  case  of  the  fervent  few  manipulating  a passive majority ”.  Dalam  hal  ini,  JP menyatakan  bahwa  perkembangan  Indonesia menuju demokrasi malah berdampak pada ironi yang  membiarkan  kebebasan  berujung  pada ketiadaan  toleransi.  Kondisi  politik  yang  lebih bebas  mengarah  pada  manipulasi  politik  oleh sekelompok  kecil  orang  terhadap  mayoritas yang pasif. JP menggambarkan bahwa pemberlakuan  perda  syariah  adalah  sesuatu yang diskriminatif dan menyalahgunakan mayoritas penduduk Muslim untuk mendukung pelaksanaan  perda  tersebut.  Pada  dasarnya, ekspresi  politik  Islam  yang  lebih  terbuka  ini telah  diramalkan  akan  terjadi  sebagai  akibat liberalisasi  politik  karena  banyaknya  sumber daya  politik  yang  dapat  mendukung  tuntutan dan  isu  melalui  organisasi,  media,  dan  akses
terhadap politikus.
William  Liddle  (dalam  Salim  &  Azra, 2003:  53-55)  meramalkan  bahwa  liberalisasi politik  akan  melahirkan  fenomena  ekspresi Islam yang formalistik, yaitu:
1. Berdirinya  banyak  partai  politik  Islam yang  mengadopsi  Islam  sebagai  azas, bukan  Pancasila  yang  selalu  menjadi  azas kegiatan  dan  organisasi  pada  masa Soeharto.
2. Tuntutan  dari  daerah-daerah  tertentu  di Indonesia  untuk  untuk  memformalisasi syariat.  Pemberian  otonomi  khusus  di NAD  yang  memungkinkan  penerapan syariat  telah  menginspirasi  provinsi  lain untuk melakukan hal yang sama.
3. Munculnya kelompok Muslim yang dianggap  beraliran  “garis  keras”,  seperti Laskar Jihad, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir.  Mereka  melakukan  penertiban dengan  cenderung  radikal  dan  keras terhadap  diskotik,  klub-klub  malam,  dan tempat  hiburan  yang  memberi  fasilitas kegiatan  yang  diharamkan  agama,  seperti judi, minuman beralkohol, dan pelacuran.
4. Melonjaknya  popularitas  majalah  dan media-media  Islam.  Majalah  Islam Sabili menjadi  majalah  dengan  sirkulasi  terbesar kedua  setelah  majalah  wanita Femina . Majalah  ini  secara  jelas  mempromosikan Islam  politik  dan  penerapan  syariat  untuk mengatasi krisis di Indonesia.
Ramalan  ini  terbukti  setelah  reformasi dengan  meningkatnya  ekspresi  Islam  baik dalam  kehidupan  sehari-hari  maupun  dalam politik  Indonesia.  Ekspresi  yang  diramalkan Liddle  sebagian  besar  memang  mencerminkan kecenderungan yang tidak toleran dan merupakan  ironi  di  negara  demokrasi.  Namun hal  ini  juga  menunjukkan  besarnya  pengaruh Islam dalam tradisi dan sosial politik masyarakat,  sehingga  menjadi  fenomena  yang tidak dapat dihindari.
Perkembangan  ekspresi  ini  menunjukkan bahwa  peran  Islam  di  Indonesia  tidaklah semudah peran agama privat yang terpisah dari negara  seperti  yang  digambarkan  oleh  JP. Indonesia,  walaupun  tidak  memilih  Islam sebagai  agama  negara,  tetap  memasukkan unsur-unsur syariat yang terinspirasi dari ajaran Islam,  yang  merupakan  tanggapan  pemerintah terhadap tuntutan mayoritas masyarakat. Pembatasan  yang  tegas  antara  negara  dengan agama  tidak  dapat  diberlakukan  di  Indonesia
Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...
karena  publik  Indonesia  tidak  melihat  agama sebagai  masalah  individu  atau  sesuatu  yang privat,  tetapi  Islam  ikut  mengatur  kehidupan publik dan mengatur moralitas sosial masyarakat.
JP, sebaliknya, menggambarkan fenomena  terbentuknya  peraturan-peraturan yang bernuansa syariat Islam sebagai salah satu cara  penguasa  ataupun  politikus  yang  ingin menarik  perhatian  masyarakat  dan  dukungan dari  masyarakat  yang  mayoritas  Muslim, terlihat dari kalimat “ It is a  case  of the  fervent few manipulating a passive majority ”, sehingga pada  akhirnya  menindas  kelompok  minoritas. Kesalahan  ditimpakan  pada  sekelompok  orang yang memanfaatkan kepercayaan dan dukungan mayoritas terhadap norma-norma Islam.
JP menegaskan kesalahan terbesar pencetus peraturan ini adalah sekelompok orang yang gagal untuk melihat pemisahan yang tegas antara  agama  dengan  negara;  “ The  crux  of  the matter lies in our failure to recognize a distinct separation  of  religion  from  the  state ”,  dan mengabaikan  kenyataan  bahwa  moralitas  dan keadilan  tidak  ada  hubungannya  dengan penerapan  hukum  agama;  “… neglecting  the fact that morality and justice have nothing to do with  the  application  of  religious  laws  per  se ”. JP  dalam  hal  ini  menganggap  nilai-nilai  moral tidak  berarti  harus  berasal  dari  aturan-aturan agama,  sama  seperti  keadilan  dan  hukum negara  tidak  harus  datang  dari  aturan  agama, sehingga memperjelas konsep pemisahan agama  dengan  negara.  Di  Indonesia,  agama banyak  mengatur  nilai-nilai  moral  individu yang  pada  akhirnya  akan  berakibat  pada perilaku  masyarakat.  JP  juga  menekankan batasan  yang  jelas  antara  agama  dari  negara, sehingga  dengan  kalimat  ini  pembaca  akan melihat bahwa dalam hukum, perundangan, dan peraturan  yang  ada  dalam  sistem  legal  pasti tidak  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  agama.  Tapi JP  tidak  menyinggung  kenyataan  bahwa  ada beberapa  hukum  yang  dipengaruhi  oleh  syariat Islam.  Kenyataan  yang  dikonstruksi  adalah hukum  Indonesia  yang  sekuler  tanpa  pengaruh syariat agama.
JP  menerbitkan  berita  yang  memberikan gambaran tentang tanggapan masyarkat Indonesia terhadap pemberlakuan syariat dalam artikel  ‘ Survey  shows  prevalent  conservatism ’ (Mar 17 2006) dan ‘ Muslim moderates “still the majority ”’  (Aug  25  2006).  Kedua  judul  ini tampak  bertentangan  satu  sama  lain,  karena
artikel tersebut memberitakan hasil survey yang berbeda,  namun  JP  membingkai  berita  tersebut dengan  dukungan  argumentasi  yang  berbeda tapi mengarah pada dua kesimpulan yang sama, yaitu  bahwa  peningkatan  konservatisme  di Indonesia  harus  diwaspadai,  tetapi  sebagian besar  masyarakat  masih  termasuk  moderat, sehingga  dukungan  terhadap  negara  sekuler tetap  harus  ditegakkan.  Kesimpulan  ini  juga didukung oleh kenyataan bahwa partai berbasis Islam  yang  menyarankan  pemberlakuan  syariat dalam  hukum  Indonesia  tidak  mendapatkan suara  yang  signifikan  dalam  Pemilu  2004, begitupun  kandidat  presiden  yang  dicalonkan oleh partai tersebut tidak memenangkan pemilu. Mayoritas  masyarakat  lebih  dekat  dengan ajaran  moderat  dan  toleran  yang  diusung  oleh organisasi  Muslim  terbesar  di  Indonesia,  yaitu Nahdatul  Ulama  (NU)  dan  Muhammadiyah yang  termasuk  pendukung  gerakan  sekularisasi dan rasionalisasi pemikiran Islam di Indonesia.
Dengan  melihat  pemberitaan  tersebut, bisa  saja  disimpulkan  bahwa  JP  menonjolkan ide-ide  moderat  dan  sekuler  yang  hampir  sama dengan  yang  didukung  oleh  organisasi  Muslim terbesar yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini mendukung  Pancasila  sebagai  ideologi  yang tepat  bagi  bangsa  Indonesia  yang  majemuk, karena dalam Pancasila terdapat ide pluralisme, yang terlihat dalam berita “ NU, Muhammadiyah  against  unlawful  use  of sharia ”.  Dengan  mengkonstruksi  pandangan yang  baik  mengenai  NU  dan  Muhammadiyah, JP  terlihat  memadukan  pluralisme  dengan pandangan  Islam,  dengan  menyatakan  bahwa Islam  adalah  agama  yang  toleran  dan  terbuka. Dalam  artikel  “ Open  societies  make  good Muslims ”,  Islam  ditonjolkan  sebagai  agama yang mengakomodasi pluralisme dan menerima masyarakat agama lain.
Akan  tetapi,  dukungan  terhadap  gagasan pluralisme  JP  tidak  sama  dengan  yang  diusung kedua  organisasi,  karena  JP  adalah  media berideologi  sekuler  dan  tidak  dekat  dengan afiliasi  agama  manapun.  Pandangan  pluralisme JP merupakan ruang ideologi yang bersentuhan dengan ideologi NU dan Muhammadiyah. Oleh sebab itu, kedua organisasi ini, yang merupakan tokoh  ataupun  pemeran  moderat  dan  modern, diberitakan  secara  baik  oleh  JP,  karena mempunyai  pandangan  yang  sesuai  dengan ideologi  media  tersebut.  JP  tetap  menekankan dalam berita tersebut bahwa negara Islam tidak
diperlukan,  dan  bahwa  sekularisme  tetap merupakan  pilihan  yang  baik  bagi  negara Indonesia.  Kutipan  yang  ditonjolkan  pada kalimat kedua artikel ” Open societies… ” adalah bahwa setiap manusia harus bertanggung jawab terhadap  tingkah  lakunya  sendiri  dalam pelaksanaan  prinsip  kebebasan  bertindak.  Ini menonjolkan otonomi individu dalam menentukan  tingkah  lakunya  sendiri  dan bertanggung  jawab  terhadapnya,  tanpa  harus dipengaruhi pemerintah maupun agama.
Kemajemukan Indonesia dari segi agama merupakan  faktor  yang  mendorong  pentingnya pandangan  pluralisme.  JP  memandang  bahwa pluralisme  liberal  dengan  memisahkan  nilai- nilai  agama  dari  kebenaran  moral  sangat penting  diterapkan  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  artikel  “ Sexual  minorities  protest bylaws ”  yang  menggambarkan  protes  terhadap perda syariah dari kelompok  minoritas seksual, seperti  homoseksual  dan  waria  ( transvestites ), juga  kelompok  feminis,  yang  merasa  menjadi korban  perda  tersebut.  Pada  artikel  pertama, penonjolan  berita  berada  pada  bagian  perda syariah mengenai anti-prostitusi yang diskriminatif  karena  melarang  homoseksual karena  termasuk  bentuk  pornografi.  Hal  ini dianggap  diskriminatif  terhadap  kelompok minoritas.  Selain  itu,  homoseksual  juga  tidak pantas  untuk  masuk  ke  dalam  kelompok prostitusi  karena  homoseksualitas  merupakan pilihan  individu,  dan  bukan  kriminal.  Berita tersebut juga menggambarkan perilaku kekerasan  yang  terjadi  pada  waria  oleh  aparat dan  melanggar  hak  asasi  manusia,  karena menjadi waria adalah akibat dari urbanisasi, dan tidak sepatutnya mendapat perlakuan diskriminatif.
Dalam  pemberitaan  ini,  JP  menonjolkan hak asasi manusia sebagai landasan perlindungan  terhadap  kelompok  minoritas. Argumentasi  JP  ini  menunjukkan  pluralisme netral,  bahwa  setiap  kelompok  masyarakat harus  mendapatkan  hak  yang  sama,  sesuai dengan hak asasi manusia. Dengan berlandaskan  hak  dan  kebebasan  individu, kelompok  minoritas  seksual  adalah  kelompok lemah  yang  harus  dilindungi.  Di  sisi  lain,  JP tidak  menampilkan  tanggapan  masyarakat banyak  terhadap  kelompok  seksual  minoritas, serta  tanggapan  masyarakat  terhadap  perda yang  disebut.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  belum mengakui sepenuhnya hak asasi untuk
kelompok seksual minoritas, terutama kelompok homoseksual. Fenomena homoseksual  dan  waria  memang  lebih  terlihat di  kota  besar  sebagai  dampak  dari  urbanisasi, akan  tetapi  JP  tidak  menyebutkan  pandangan masyarakat  daerah  lainnya,  terutama  daerah yang  memberlakukan  perda  syariah  tersebut. Tanggapan berupa dukungan masyarakat terhadap  perda  tersebut,  ataupun  keresahan masyarakat terhadap kelompok seksual minoritas  tidak  ditonjolkan  dalam  pemberitaan ini.  Di  tengah  masyarakat  Muslim  Indonesia yang  masih  kental  dengan  nilai-nilai  agama, keberadaan  kelompok  homoseksual  dan  waria dianggap  meresahkan,  sehingga  muncullah perda  syariah  yang  melarang  keberadaan kelompok tersebut.

## Simpulan
Pemberitaan  JP  tentang  perda  syariah menunjukkan konstruksi realitas tentang kontroversi perda syariah di Indonesia. Berdasarkan analisis framing terhadap pemberitaan JP, disimpulkan bahwa  JP membingkai perda syariah sebagai sesuatu yang kontroversial  di  tengah-tengah  masyarakat. Kontroversi  ini  disebabkan  karena  adanya pandangan bahwa agama adalah masalah privat, dan  harus  dijauhkan  dari  campur  tangan pemerintah,  sehingga  perda  syariah  tidak sepatutnya  diberlakukan.  Pandangan  ini  tidak menonjolkan fakta di tengah mayoritas masyarakat  Indonesia,  yaitu  anggapan  bahwa agama  adalah  bahasan  publik  dan  ekspresi tradisi  keagamaan  cukup  jelas  di  masyarakat, terutama  di  daerah-daerah  selain  kota  besar. Kecenderungan  bias  JP  ini  memberikan pandangan  dan  pemberitaan  yang  positif tentang  tokoh-tokoh  atau  kebijakan  yang moderat, terutama sekuler, sedangkan kebijakan penerapan  nilai-nilai  agama  maupun  tokoh- tokoh  yang  mendukung  kebijakan  tersebut cenderung  diberitakan  secara  negatif.  Di  sisi lain,  JP  menyadari  masih  pentingnya  pengaruh organisasi agama di tengah masyarakat Indonesia,  dan  memberi  dukungan  atau gambaran  yang  baik  mengenai  organisasi Muslim  besar  di  Indonesia,  yaitu  NU  dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini mempunyai  puluhan  juta  pengikut  sehingga sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat. Keduanya juga mendukung sekularisasi  Islam  di  Indonesia  dan  merupakan gerakan  terdepan  dalam  menuntun  modernisasi
Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...
masyarakat  Muslim  yang  lebih  rasional  dan moderat,  terutama  dalam  hal  penafsiran  Islam yang  terbuka.  Diharapkan  pemberitaan  media dapat  lebih  cermat  dan  representatif  dalam memberitakan  kenyataan,  karena  merupakan jendela  bagi  masyarakat  domestik  dan  asing dalam melihat perkembangan di Indonesia.

## Daftar Rujukan
Eriyanto. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media . Yogyakarta: LKiS, 2002.
Hamad,  Ibnu. Komunikasi  Sebagai  Wacana . Jakarta: La Trofi Enterprise, 2010.
---------.  “Konstruksi  Realitas  Politik  dalam Media  Massa:  Studi  Pesan  Politik  dalam Media  Cetak  pada  Masa  Penilu  1999.” Makara,  Sosial  Humaniora 8:  1  (April 2004): 21-32.
Hill, David. The Press in New Order Indonesia. Jakarta: Equinox Publishing. 1994.
Khotimah,  Ema. Analisis  Wacana  Ideologi Tandingan  (Wacana  Terorisme  dalam Media – Analisis Kritis Pemberitaan Abu Bakar Baasyir) . Jakarta: Diknas, 2004.
Machmudi,  Yon. Islamising  Indonesia:  The Rise  of  Jemaah  Tarbiyah  and  the Prosperous  Justice  Party  (PKS) .  (PhD thesis) ANU E Press: Canberra, 2006.
Nugroho,  Bimo,  et  al.  1999. Politik  Media Mengemas  Berita .  Jakarta:  Institut  Studi Arus Informasi.
Rahzen,  Taufik,  et  al. Tanah  Air  Bahasa: Seratus  Jejak  Pers  Indonesia .  Jakarta:
I:Boekoe. 2007.
Salim,  Arskal,  and  Azyumardi  Azra,  eds. Shari’a  and  Politics  in  Modern
Indonesia . Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 2003. Sobur,  Alex. Analisis  Teks  Media:  Suatu
Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
Sudibyo, Agus. Politik Media dan Pertarungan Wacana . Yogyakarta: LKiS, 2001.
Tarrant,  Bill.  2008. Reporting  Indonesia:  The Jakarta Post Story 1983-2008 . Singapore: Equinox Publishing (Asia).
The  Jakarta  Post  Media  Kit,  30  Agustus  2008. Diterbitkan oleh The Jakarta Post.
“Indonesian  Observer'  suspends  operations.”
The  Jakarta  Post June  9  2001.  11 Agustus 2010 <http://www.thejakartapost.com/news/20 01/06/09/039indonesian-observer039- suspends-operations.html>
“Perda  Bernuansa  Agama  dan  Masa  Depan Demokrasi  Indonesia:  Sebuah  Sketsa.”
Ahmad Suaedy. 4 Januari 2008
http://www.wahidinstitute.org/Program/ Detail/?id=75/hl=id/Perda_Bernuansa_A gama_Dan_Masa_Depan_Demokrasi_In donesia_Sebuah_Sketsa
Kornelius  Purba,  Senior  Editor  The  Jakarta Post, wawancara
Riyadi Suparno, Senior Editor The Jakarta Post, wawancara

## Catatan:
Hasil dan pembahasan dalam artikel ini adalah temuan dan pembahasan dari hasil penelitian yang dibiayai Dana Penelitian Dosen Muda DIPA Reguler UNP tahun 2011 melalui Lemlit UNP.