DOI: 10.31539/jomb.v4i2.4265

## MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA
Alifia Syahdarani Kirana 1 , Siti Sundari 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2 xoxoshidae346@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  mekanisme corporate governance yang  diproksikan  dengan  kepemilikan  institusional,  dewan  komisaris independen,  dan  komite  audit  serta  implementasi corporate  social  responsibility terhadap tax  avoidance .  Metode  penelitian  ini  adalah  deskriptif  komunikatif.Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.  Data  penelitian  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari laporan tahunan ( annual report ). Sampel penelitian sebanyak 66 laporan tahunan dari 22 perusahaan  sektor  pertambangan  batu  bara.  Data  penelitian  ini  diolah  dan  dianalisis menggunakan software SPSS 25. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif dan  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  a)  nilai  t  kepemilikan institusional sebesar 1,023 dengan nilai signifikansi sebesar 0,310>0,05; b) nilai t dewan komisaris  independen  sebesar  0,527  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,600>0,05;  c) nilai t komite audit sebesar 0,213 dengan nilai signifikansi sebesar 0,832>0,05; d) nilai t dari CSR adalah  negatif  sebesar  -0,265  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,792>0,05. Simpulan,  mekanisme corporate  governance yang  diproksikan  dengan  kepemilikan institusional,  dewan  komisaris  independen,  dan  komite  audit  serta corporate  social responsibility tidak memiliki kontribusi terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI.
Kata  Kunci : Corporate  Governance,  Corporate  Social  Responsibility, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Insitusional, Komite Audit

## ABSTRACT
This study aims to empirically examine the effect of corporate governance mechanisms as  proxied  by  institutional  ownership,  independent  commissioners,  and  audit committees  as  well  as  the  implementation  of  corporate  social  responsibility  on  tax avoidance.  This  research  method  is  descriptive  communicative.  The  research  was conducted on coal mining sector companies listed on the IDX for the 2017-2019 period. The  research  data  used  is  secondary  data  obtained  from  the  annual  report.  The research  sample  is  66  annual  reports  from  22  coal  mining  sector  companies.  The research data was processed and analyzed using SPSS 25 software. The data analysis method used descriptive statistics and multiple linear regression. The results showed, a) the  t-value  of  institutional  ownership  was  1.023  with  a  significance  value  of 0.310>0.05; b) the t value of the independent board of commissioners is 0.527 with a significance  value  of  0.600>0.05;  c)  the  audit  committee  t  value  is  0.213  with  a significance  value  of  0.832>0.05;  d)  the  t  value  of  CSR  is  negative  at  -0.265  with  a significance value of 0.792>0.05. In conclusion, the corporate governance mechanism which is proxied by institutional ownership, independent board of commissioners, and
audit  committee  as  well  as  corporate  social  responsibility  does  not  contribute  to  tax avoidance in coal mining sector companies listed on the IDX.
Keywords :  Corporate  Governance,  Corporate  Social  Responsibility,  Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership, Audit Committee

## PENDAHULUAN
Pada  beberapa  negara  yang  menganut  sistem  pajak,  termasuk  Negara Indonesia,  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  terbesar  adalah  pajak.  Hal  ini  terlihat dari  penerimaan  pajak  sebesar  Rp  1.545,3  triliun  dari  total  pendapatan  negara  sebesar Rp  1.957,2  triliun  di  tahun  2019  ( www.kemenkeu.go.id ).  Berikut tax  ratio Indonesia selama periode 2016-2019.
Tabel 1.
Data Tax Ratio Indonesia Periode 2016-2019 Tahun PDB (triliun) Penerimaan Pajak (triliun) Tax Ratio (%) Perubahan (%) 2016 12.406,8 1.284,9 10,36 - 2017 13.588,8 1.339,8 9,86 (0,5) 2018 14.837,4 1.315,9 8.86 (1) 2019 15.833,9 1.545,3 9,76 0,9
Sumber: BPS, Kemenkeu, diolah
Pada  Tabel  1 ,  Tax  ratio terlihat  fluktuatif  yang  menunjukkan  adanya  tingkat kepatuhan  masyarakat  masih  rendah  dalam  membayar  pajak  yang  dibutikan  dengan adanya praktik-praktik penggelapan pajak dan penghindaran pajak ( tax avoidance ). Tax avoidance adalah  kegiatan  bersifat  legal  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  (WP)  untuk meminimalkan  beban  pajak  dengan  memanfaatkan  kelemahan  ketentuan  perpajakan (Wardani  et  al.,  2016).  Menurut  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani,  jumlah  wajib  pajak badan yang mengalami kerugian dan tidak dapat membayar pajak telah naik dari 5.199 WP (periode 2012-2016) menjadi 9.496 WP (periode 2015-2019). Hal ini membuktikan masih banyak WP badan yang menggunakan skema penghindaran pajak (Rahma, 2021).
Tax  avoidance dapat  diukur  dengan  menggunakan  model Cash  Effective  Tax Rate (CETR)  yang  merupakan  perbandingan  beban  pajak  kini  dengan  laba  sebelum pajak  (Arinda  &  Dwimulyani,  2018).  Kasus  penghindaran  pajak  oleh  WP  badan  yang terjadi  selama  periode  2016-2019  ditunjukkan  dengan  munculnya  salah  satu  isu penghindaran  pajak  oleh  perusahaan  pertambangan  di  Indonesia.  Dalam  laporan  yang dikeluarkan oleh Global Witness pada tahun 2019, bahwa perusahaan tambang besar di
Indonesia  PT  Adaro  Energy  Tbk  melakukan  penipuan  pajak  (Sugianto,  2019).  Isu tax avoidance yang  terjadi  pada  perusahaan  pertambangan  batu  bara  dari  aktivitas  ekspor sebesar  25%  dari  total  nilai  ekspor  batu  bara.  Aliran  keuangan  gelap  pada  perusahaan pertambangan  batu  bara  di  Indonesia  ini  menunjukkan  adanya  penghindaran  pajak (Yuliawati, 2019).
Laporan  tahunan  dari  22  perusahaan  sektor  pertambangan  batu  bara  yang terdaftar  di  BEI  periode  2017-2019  menunjukkan  bahwa  seluruhnya  melakukan tax avoidance dan  terlihat  fluktuatif  pada  tahun  2017  dan  2019.  Seluruh  perusahaan tersebut melakukan tax avoidance dengan angka lebih dari 0,1. Banyaknya perusahaan yang melakukan tax avoidance membuktikan bahwa tata kelola perusahaan ( corporate governance )  belum  sepenuhnya  dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  publik  di Indonesia.  Mekanisme corporate  governance dapat  berjalan  dengan  baik  apabila perusahaan mampu menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara pihak eksternal dan internal perusahaan.
Menurut  Sutedi  (2012)  dalam  Pratiwi  et  al.,  (2016),  dalam  mekanisme corporate  governance terdapat  beberapa  proksi  yaitu  kepemilikan  institusional, kepemilikan  manajerial,  dewan  komisaris  independen,  dan  komite  audit.  Namun, Sunarsih  &  Oktavia  (2016)  menunjukkan  bahwa  pengaruh  kepemilikan  manajerial terhadap tax avoidance memberikan hasil yang konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sunarsih & Oktaviani (2016) serta penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Harto (2014). Hasil yang konsisten tersebut tidak menimbulkan perbandingan hasil, sehingga peneliti dalam penelitian ini memilih tiga proksi dari mekanisme internal corporate  governance ,  yang  terdiri  dari  kepemilikan  institusional,  dewan  komisaris independen, dan komite audit.
Peneliti  menyadari  bahwa  penelitian  tengtang tax  avoidance terkait  dengan corporate  governance telah  banyak  dilakukan,  namun  peneliti  ingin  menguji  kembali pengaruh  mekanisme corporate  governance yang  diproksikan  dengan  kepemilikan institusional,  dewan  komisaris  independen,  dan  komite  audit  terhadap tax  avoidance dan menambahkan variabel independen corporate social responsibility pada perusahaan sektor  pertambangan  batu  bara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empirik pengaruh  kepemilikan  institusional,  dewan  komisaris  independen,  komite  audit,  dan
corporate  social  responsibility terhadap tax  avoidance pada  perusahaan  sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.

## KAJIAN TEORI

## Teori Agensi
Menurut  Jensen  dan  Meckling,  1976  teori  agensi  dapat  menjelaskan bagaimana  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perusahaan  akan  bertindak,  karena  pada dasarnya  mereka  memiliki  kepentingan  yang  berbeda.  Perbedaan  kepentingan memunculkan  konflik  keagenan  yang  terjadi  karena  adanya  pemisahan  antara kepemilikan  dan  pengendalian  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  pemilik  membutuhkan mekanisme  pengawasan  agar  manajer  sebagai  agen  dapat  melaksanakan  tugas sebagaimana mestinya (Arinda & Dwimulyani, 2018).

## Teori Stakeholder
Teori stakeholder mengemukakan  bahwa  perusahaan  bukan  kelompok usaha yang hanya melakukan operasinya untuk mencapai tujuan sendiri, tetapi juga harus  mampu  menciptakan  manfaat  bagi stakeholders atau  pemegang  kepentingan sebab  dukungan stakeholders sangat  mempengaruhi  keberadaan  perusahaan  yang bersangkutan (Chariri & Ghozali, 2012 dalam Dewi & Gunawan, 2019).
Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance )
Menurut  Shafer  &  Simmons  (2006), tax  avoidance merupakan  suatu skema  transaksi  yang  ditujukan  untuk  meminimalkan  beban  pajak  dengan memanfaatkan  berbagai  kelemahan  ketentuan  perpajakan  suatu  negara  (Sandy  & Lukviarman, 2015).

## Mekanisme Corporate Governance
Mekanisme corporate  governance dapat  berjalan  dengan  baik  apabila perusahaan  mampu  menerapkan  lima  prinsip corporate  governance dengan kerjasama yang baik antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  (Marfirah  &  Syam,  2016).  Menurut Sutedi (2012) dalam Pratiwi et al., (2016), mekanisme corporate governance dibagi
menjadi  dua  golongan  yaitu  mekanisme  eksternal  dan  internal.  Mekanisme eksternal  meliputi  investor,  akuntan  publik,  pemberi  pinjaman,  dan  lainnya. Sedangkan  mekanisme  internal  meliputi  kepemilikan  institusional,  kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit.

## Kepemilikan Institusional
Kepemilikan  institusional  merupakan  kepemilikan  saham  yang  dimiliki oleh institusi dan kepemilikan blockholder , yaitu kepemilikan individu di atas lima persen  (5%) tetapi  tidak  termasuk dalam  golongan kepemilikan manajerial  (Sandy &  Lukviarman,  2015).  Adanya  kepemilikan  institusional  dalam  perusahaan  dapat dijadikan sebagai alat monitoring dalam setiap keputusan yang diambil manajemen, sehingga  dapat  mengurangi  atau  menghalangi  terjadinya tax  avoidance .  Penelitian sebelumnya  oleh  Arviyanti  &  Muiz  (2018)  menunjukkan  bahwa  kepemilikan institusional  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap tax  avoidance .  Hal  ini didukung  oleh  Chasbiandani  et  al.,  (2019)  bahwa  kepemilikan  institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance .

## Dewan Komisaris Independen
Menurut Wibowo (2010), dewan komisaris independen sebagai perangkat tata  kelola  perusahaan  bertugas  untuk  memastikan  prinsip  dan  tata  kelola perusahaan  telah  diterapkan  dengan  baik.  Sandy  &  Lukviarman  (2015)  dalam penelitiannya  menunjukkan  bahwa  dewan  komisaris  independen  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap tax  avoidance .  Tinggi  atau  rendahnya tax  avoidance ditentukan  oleh  proporsi  komisaris  independen.  Semakin  besar  proporsi  komisaris independen maka akan semakin rendah tax avoidance , begitu pula sebaliknya. Hal ini  didukung  oleh  Maharani  &  Suardana  (2014)  bahwa  dewan  komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance .

## Komite Audit
Komite  audit  berfungsi  sebagai  pengawas  proses  pembuatan  laporan keuangan  dan  pengawasan  internal.  BEI  mengharuskan  semua  emiten  untuk membentuk  dan  memiliki  komite  audit  yang  diketuai  oleh  komisaris  independen.
Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  8/14/PBI/2006  tentang  pelaksanaan good  corporate  governance ,  jumlah  anggota  komite  audit  minimal  3  orang,  yang diangkat  dan  diberhentikan  serta  bertanggung  jawab  kepada  dewan  komisaris (Sandy  &  Lukviarman,  2015). Tax  avoidance diduga  merupakan  tindakan  yang dapat menguntungkan dari sisi manajer sepihak. Komite audit dapat mendeteksi tax avoidance tersebut,  sehingga  manajer  dapat  menyelaraskan  kepentingan  dengan pemegang  saham  (Diantari  &  Ulupui,  2016).  Sandy  &  Lukviarman  (2015) menyatakan  bahwa  semakin  banyak  jumlah  komite  audit  maka  akan  semakin rendah tax  avoidance ,  begitu  juga  sebaliknya.  Hal  ini  didukung  oleh  Sunarsih  & Oktavia  (2016)  bahwa  komite  audit  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap tax avoidance .

## Corporate Social Responsibility
Corporate  social  responsibility (CSR)  merupakan  respon  perusahaan kepada  masyarakat  dan  lingkungan  sebagai  bentuk  tanggungjawab  guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (Suripto, 2021). Tindakan tax avoidance dipandang  sebagai  tindakan  yang  tidak  etis  dan  tidak  bertanggung  jawab  oleh masyarakat,  maka  dari  itu tax  avoidance tidak  konsisten  dengan  CSR  (Dharma  & Noviari,  2017).  Hasil  penelitian  Suripto  (2021)  menunjukkan  CSR  berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance .

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kuantitatif. Penelitian  ini  menggunakan  variabel  dependen  yaitu tax  avoidance yang  merupakan upaya  pengurangan  secara  legal  dengan  cara  memanfaatkan  kelemahan  peraturan perpajakan. Tax  avoidance dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  menggunakan  rumus Cash Effective Tax Rate (CETR) sebagai berikut:
CETR =
Variabel independen terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite  audit,  dan corporate  social  responsibility .  Kepemilikan  Institusional  adalah
kepemilikan  saham  yang  dimiliki  oleh  institusi  dan  blockholder  atau  individu  di  atas lima  persen  (5%)  yang  tidak  termasuk  kepemilikan  manajerial.  Kepemilikan institusional (INST) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus berikut:
INST =
x 100%
Dewan  komisaris  independen  bertugas  melakukan  pengawasan  dan memberikan  nasihat  kepada  direksi  serta  memastikan  bahwa  perusahaan  melakukan good corporate governance . Dewan komisaris independen (KOIN) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus berikut:
KOIN = x 100%
Komite  audit  dibentuk  oleh  dewan  komisaris  untuk  melakukan  pengawasan pengelolaan  perusahaan.  Komite  audit  (KOMA)  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan menggunakan rumus berikut:
KOMA = x 100%
CSR  dalam  penelitian  ini  menggunakan  indikator  pengungkapan  CSR  yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) yang terdiri dari tujuh tema dengan keseluruhan  tema  berjumlah  63  item  pengungkapan.  CSR  dalam  penelitian  ini  diukur dengan menggunakan rumus berikut:

## CSRIi
=
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  tahunan  ( annual  report )  pada perusahaan  sektor  pertambangan  batu  bara  yang  terdaftar  di  BEI.  Sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  22  laporan  tahunan  perusahaan  sektor pertambangan batu bara dalam 3 periode dari tahun 2017-2019 yaitu sejumlah 66 data laporan tahunan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI)  yang diakses melalui www.idx.co.id . Teknik analisis yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  statistik  deskriptif  dan  regresi  linier berganda  dengan software SPSS  versi  25.  Analisis  data  yang  dilakukan  adalah  uji keabsahan instrument, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

## HASIL PENELITIAN

## Statistik Deskriptif
Hasil uji statistik data ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25
Nilai rata-rata dari kepemilikan institusional (X1) adalah 54,7308 dengan nilai  minimum  0  dan  maksimum  97.  Nilai  rata-rata  dewan  komisaris  independen (X2) adalah 40,3068 dengan nilai minimum 25,00 dan maksimum 66,66. Nilai rata- rata komite audit (X3) adalah 3,12 dengan nilai minimum 3 dan maksimum 4. Nilai rata-rata corporate social responsibility adalah 0,33 dengan nilai minimum 0,0318 dan maksimum 0,7142. Nilai rata-rata tax avoidance (Y) adalah 0,3098 dengan nilai minimum 0 dan maksimum 1,99017.

## Uji Normalitas
Hasil uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3.

## Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 66 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation .25221596 Most Extreme Absolute .167 N Range Min Max Sum Mean X1 66 97.00 .00 97.00 3612.23 54.7308 X2 66 41.66 25.00 66.66 2660.25 40.3068 X3 66 1 3 4 206 3.12 X4 66 .6824 .0318 .7142 21.7783 .33 Y 66 1.99017 .0000 1.99017 20.4461 .3098 Valid N (listwise) 66
Differences Positive .167 Negative -.167 Test Statistic .167 Asymp. Sig. (2-tailed) .251 c,d
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2- tailed ) sebesar 0,251 atau lebih besar dari 0,05, maka residual terdistribusi normal.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Heteroskedastisitas
Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada Gambar 1:
Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  gambar  di  atas,  titik-titik  data  telah  memenuhi  kriteria pengambilan keputusan yaitu titik-titik data tidak menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul, tidak berpola, serta tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, sehingga dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  adanya  kesamaan  varian  satu  pengamatan  ke pengamatan lain.

## Uji Autokorelasi
Hasil uji autokorelasi ditunjukkan pada Tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4.

## Uji Autokorelasi

## Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25
Pengujian  Durbin-Watson  perlu  melihat  tabel  Durbin-Watson  dengan  α=5%, dimana  dapat  dilihat  bahwa  nilai  dU  adalah  1,7319.  Maka  nilai  4-dU  adalah  2,2681. Berdasarkan tabel  di  atas,  nilai  d = 2,098,  yaitu  berada diantara dU dan  4-dU, artinya tidak terjadi autokorelasi.

## Uji Multikolinearitas
Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan Tabel 5 berikut:
Tabel 5.

## Uji Multikolinearitas
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen.

## Regresi Linier Berganda
Hasil uji regresi linear berganda ditunjukkan pada Tabel 6 sebagai berikut:
Tabel 6. Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -.095 .643 -.148 .883 X1 .019 .019 .139 1.023 .310 X2 .032 .061 .068 .527 .600 X3 .029 .137 .030 .213 .832 X4 -.083 .314 -.037 -.265 .792 Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 25 Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .416 a .173 .043 .332 2.098
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) X1 .872 1.147 X2 .961 1.041 X3 .831 1.204 X4 .816 1.226
Dari Tabel 6 didapatkan persamaan sebagai berikut:
Y = -0,095 + + +
Berdasarkan  persamaan  linier  berganda  tersebut,  diketahui  bahwa  nilai konstanta  sebesar  -0,095,  artinya  jika  kepemilikan  institusional,  dewan  komisaris independen, komite audit, dan corporate social responsibility dianggap konstan, maka nilai tax avoidance sebesar -0,095. Koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar 0,019,  artinya  setiap  kenaikan  1%  kepemilikan  institusional  dapat  meningkatkan tax avoidance sebesar 0,019. Koefisien regresi dewan komisaris independen sebesar 0,032, artinya  setiap  kenaikan  1%  dewan  komisaris  independen  dapat  meningkatkan tax avoidance sebesar  0,032.  Koefisien  regresi  komite  audit  sebesar  0,029,  artinya  setiap kenaikan 1% komite audit dapat meningkatkan tax avoidance sebesar 0,029. Koefisien regresi  CSR  sebesar  -0,083,  artinya  setiap  kenaikan  1%  CSR  dapat  menurunkan tax avoidance sebesar 0,083.

## Hasil Uji Hipotesis
Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai t kepemilikan institusional sebesar 1,023 dengan nilai signifikansi sebesar 0,310 karena lebih besar dari 0,05 maka H 1 tidak dapat diterima. Artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax  avoidance .  Nilai  t  dewan  komisaris  independen  sebesar  0,527  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,600  karena  lebih  besar  dari  0,05  maka  H 2 tidak  dapat  diterima. Artinya  komisaris  independen  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap tax  avoidance . Nilai t komite audit sebesar 0,213 dengan nilai signifikansi sebesar 0,832 karena lebih besar dari 0,05 maka H 3 tidak dapat  diterima.  Artinya komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance . Sedangkan nilai t dari CSR adalah negatif sebesar - 0,265  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,792  lebih  besar  dari  0,05  karena  lebih  besar dari  0,05  maka  H 4 tidak  dapat  diterima.  Artinya  CSR  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap tax avoidance .

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  analisis,  kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh terhadap tax  avoidance pada  perusahaan  sektor  pertambangan  batu  bara.yang  terdaftar
di  BEI.  Hal  ini  menunjukkan  berapapun  jumlah  kepemilikan  institusional  tidak  dapat mengurangi  atau  menghalangi  manajemen  untuk  melakukan tax  avoidance .  Hasil penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  oleh  Arviyanti  &  Muiz  (2018),  bahwa kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif  terhadap tax  avoidance .  Begitu  pula Sandy  &  Lukviarman  (2015)  yang  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance .
Berdasarkan  hasil  analisis,  dewan  komisaris  independen  tidak  berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor  pertambangan batu  bara  yang terdaftar di  BEI.  Hal  ini  menunjukkan  berapapun  proporsi  dewan  komisaris  independen  tidak dapat  mengurangi  atau  menghalangi  terjadinya tax  avoidance .  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  dewan  komisaris  independen  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap tax  avoidance yang  artinya  ada  kemungkinan  bahwa  dewan  komisaris independen  dalam  mekanisme corporate  governance tidak  menjalankan  fungsi pengawasan  dengan  baik  dalam  pengambilan  keputusan  pajak  pada  perusahaan.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Mahanani  et  al., (2017)  yang menunjukkan  bahwa  dewan  komisaris  independen  tidak  berpengaruh  terhadap tax avoidance . Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh  Sandy  &  Lukviarman  (2015)  bahwa  dewan  komisaris  independen  berpengaruh negatif terhadap tax avoidance .
Berdasarkan  hasil  analisis,  komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap tax avoidance pada  perusahaan  sektor  pertambangan  batu  bara  yang  terdaftar  di  BEI.  Hal ini  menunjukkan  berapapun  jumlah  komite  audit  dalam  perusahaan  tidak  dapat mengurangi  atau  menghalangi  terjadinya tax  avoidance .  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa  komite  audit  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap tax  avoidance yang  artinya keberadaan  komite  audit  dalam  perusahaan  kurang  berperan  aktif  dalam  penetapan kebijakan  pajak.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan oleh Mahanani et al., (2017) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax  avoidance .  Namun,  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian sebelumnya oleh Maharani & Suardana (2014) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance .
Berdasarkan  hasil  analisis, corporate  social  responsibility tidak  berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor  pertambangan batu  bara  yang terdaftar
di BEI. Hal ini menunjukkan bagaimanapun tingginya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan  perusahaan  tidak  dapat  menurunkan  atau  menghalangi  terjadinya tax avoidance .  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  CSR  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap tax  avoidance yang  artinya  dalam  penerapan  prinsip  CSR  untuk  pajak perusahaan  masih  meliputi  tindakan  yang  dapat  mengurangi  kewajiban  pajak  melalui tax  avoidance .  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Mahanani  et  al.,  (2017)  bahwa  CSR  tidak  berpengaruh  terhadap tax avoidance . Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang  dilakukan  oleh  Dharma  &  Noviari  (2017)  bahwa corporate  social  responsibility berpengaruh negatif terhadap tax avoidance .

## SIMPULAN
Mekanisme Corporate  Governance yang  diproksikan  dengan  kepemilikan institusional,  Dewan  komisaris  independen,  dan  Komite  audit  secara  parsial  tidak memiliki kontribusi terhadap tax avoidance, begitu pula Corporate social responsibility tidak memiliki kontribusi terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan batu bara.yang terdaftar di BEI.

## DAFTAR PUSTAKA
Arinda,  H.,  &  Dwimulyani,  S.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  dan Kualitas  Audit  Terhadap  Tax  Avoidance  Dengan  Good  Corporate  Governance Sebagai  Variabel  Moderasi. Jurnal  Akuntansi  Trisakti ,  5(1),  123-140. https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.5246
Arviyanti,  A.,  &  Muiz,  E.  (2018).  “Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan  dan  Struktur Kepemilikan  Terhadap  Penghindaran  Pajak  /  Tax  Avoidance  Pada  Perusahaan BUMN yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2013-2016. Jurnal Akuntansi , 7 (1), 28- 46. http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/22
Badan  Pusat  Statistik.  (2022). Pendapatan  Nasional  Indonesia  2015-2019 . www.bps.go.id.
Bursa Efek Indonesia. (2022). Laporan Tahunan . www.idx.co.id.
Chasbiandani,  T.,  Triastuti,  &  Ambarwati,  S.  (2019).  Pengaruh  Corporation  Risk  dan Good  Corporate  Governance  Terhadap  Tax  Avoidance  dengan  Kepemilikan Institusional  Sebagai  Variabel  Pemoderasi. Kompartemen:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi , 17(2), 115-129. http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/article/view/4451
Dewi,  R.  R.,  &  Gunawan,  I.  D.  (2019).  Implications  Of  CSR  And  GCG  On  Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi , 23 (2), 195-212.
https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577
Dharma, N. B. S., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital  Intensity  Terhadap  Tax  Avoidance. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas
Udayana ,
18 (1), 529-556. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/24562
Diantari,  P.  R.,  &  Ulupui,  I.  G.  K.  A.  (2016).  Pengaruh  Komite  Audit,  Proporsi
Komisaris  Independen,  dan  Proporsi  Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Tax Avoidance. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana , 16 (1),  702-732. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/20664
Kementerian Keuangan. (2022). Realisasi Penerimaan Negara 2015-2019 . www.kemenkeu.go.id.
Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales  Growth,  dan  CSR  Terhadap  Tax  Avoidance. IENACO ,  732-742. http://hdl.handle.net/11617/8600
Maharani,  I.  G.  A.  C.,  &  Suardana,  K.  A.  (2014).  Pengaruh  Corporate  Governance, Profitabilitas,  dan  Karakteristik  Eksekutif  Pada  Tax  Avoidance  Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana , 9 (2),  525-539. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/9290
Marfirah,  D.,  &  Syam  BZ,  F.  (2016).  “Pengaruh  Corporate  Governance  dan  Leverage terhadap  Tax  Avoidance  Pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  (BEI)  Tahun  2011-2015. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  AKuntansi Ekonomi ( JIMEKA), 1 (2), 91-102.
https://www.neliti.com/id/publications/186952/pengaruh-corporate-governance- dan-leverage-terhadap-tax-avoidance-pada-perusahaa
Pratiwi,  F.  L.,  Endang,  S.  R.  A.,  &  Purwanto,  N.  (2016).  Analisis  Mekanisme  Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi , 4 (1), 1-15.
Puspita,  S.  R.,  &  P,  Harto.  (2014).  Pengaruh  Tata  Kelola  Perusahaan  terhadap Penghindaran  Pajak. Diponegoro  Journal  of  Accounting,  3 (2),  1-13. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6172
Rahma,  A.  (2022). 9.496  Perusahaan  Tak  Mampu  Bayar  Pajak  Karena  Rugi . https://www.liputan6.com/bisnis/read/4593256/9496-perusahaan-tak-mampu- bayar-pajak-karena-rugi
Sandy,  S.,  &  Lukviarman,  N.  (2015).  Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap  Tax Avoidance:  Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Manufaktur. JAAI , 19 (2),  85-98. https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/4328
Sugianto,  D.  (2022). Ramai  Isu  Adaro  Akali  Pajak,  DJP  Bisa  Manfaatkan  AEol . https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4613035/ramai-isu-adaro- akali-pajak-djp-bisa-manfaatkan-aeol
Sunarsih,  U.,  &  K.  Oktaviani.  (2016).  Good  Corporate  Governance  in  Manufacturing
Companies Tax Avoidance. Jurnal Etikonomi , 15 (2), 85-96.
https://media.neliti.com/media/publications/194863-EN-good-corporate- governance-in-manufacturi.pdf
Suripto,  S.  (2021).  Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility,  Kualitas  Audit,  dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi, dan Akuntansi) , 5 (1), 1651-1672.
https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1247
Wardani, A. K., Anggra, E., & Amirah, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance (GCG), dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). PERMANA , 7(2), 1-23. http://e- journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/294
Yuliawati.  (2022). Gelombang  Penghindaran  Pajak  dalam  Pusaran  Batu  Bara . https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang- penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara