## PELATIHAN PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI KONSEP SMART VILLAGE GOVERMENT DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
Alva Beriansyah, Rio Yusri Maulana
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi Email: alvaberiansyah@unja.ac.id, rioyusrimaulana@unja.ac.id
Diterima 30 Juli 2020/Disetujui 3 September 2020

## ABSTRAK
Kegiatan PKM berupa pelatihan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui konsep smart village  government di  Kec.  Jambi  Luar  Kota  bertujuan  untuk:  1)  meningkatkan  kesadaran pemerintah desa tentang pentingnya tata kelola pemerintahan desa dengan konsep smart village government ;  2)  meningkatkan  pengetahuan  pemerintah  desa  tentang  paradigma  terbaru  tata kelola  pemerintahan  desa  di  era  4.0;  3)  meningkatkan  pengetahuan  pemerintah  desa  dan terbukanya  pemikiran  pemerintah  desa  untuk  menerapkan  konsep smart village  government dalam  pengelolaan  pemerintahan  desa;  dan  4)  tercapainya  tata  kelola  pemerintahan  yang optimal  berbasis  teknologi  informasi.  Pelaksanaan  kegiatan  pelatihan  ini  dilakukan  melalui metode  pelatihan  dengan  penyampaian  materi  pelatihan  menggunakan  metode  yang  relevan, yakni ceramah, tanya jawab dan diskusi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatannya, yaitu survei lapangan, pelatihan, diskusi dan evaluasi. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa pelatihan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui konsep smart village government di Kec.  Jambi  Luar  Kota,  disimpulkan  bahwa  kegiatan  pelatihan  diikuti  dengan  antusias  oleh peserta,  terlihat  dari  semangat  dan  keseriusannya  dalam  mengikuti  pelatihan.  Sehingga, kesiapan  yang  matang  dan  kegiatan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan stakeholder menjadikan kegiatan  ini  berjalan  dengan  baik.  Adapun  capaian  kegiatan  pelatihan  adalah  meningkatnya pemahaman kepala desa tentang strategis letak desa yang dipimpin dan memahami konsep tata kelola  pemerintahan  yang  tepat  agar  dapat  memanfaatkan  letak  strategis  desa  dengan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa atau konsep smart village government .  Maka,  kegiatan  pelatihan  dapat  meningkatkan  kualitas  dan  kinerja  pelayanan publik di desa dalam Kec. Jambi Luar Kota.
Kata Kunci: pelatihan, penguatan tata kelola pemerintahan desa, smart village goverment

## PENDAHULUAN
Desa  yang  ada  di  Kec.  Jambi  Luar  Kota  terletak  dipinggiran  Kota  Jambi  dan  menjadi  desa penyangga  daerah  perkotaan.  Sehingga,  menjadikan  desa  yang  ada  di  Kec.  Jambi  Luar  Kota memiliki  infratruktur  memadai  untuk  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  tata  kelola pemerintahan  desa.  Namun,  posisi  strategis  dan  infrastruktur  yang  memadai  belum  dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintahan desa di Kec. Jambi Luar Kota dalam tata kelola pemerintahan desa. Lahirnya  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  berdampak  pada  pergeseran  paradigma  tata  kelola pemerintahan  desa  di  Indonesia.  Desa  yang  selama  ini  hanya  menjadi  obyek  pemerintahan diatasnya,  setelah  lahir  UU  ini  menempatkan  desa  sebagai  subyek  dan  dapat  menentukan  arah pembangunannya sendiri. Hal ini didukung dengan  perubahan kepastian sumber pendapatan yang tidak  hanya  bersumber  dari  APBD  dan  pendapatan  asli  daerah  tetapi  dari  APBN.  Melalui perubahan paradigma diharapkan desa di Indonesia menjadi desa yang mandiri dan kuat. Desa yang mandiri  adalah  desa  yang  berdaulat  secara  politik  dan  desa  yang  kuat  adalah  desa  yang  dapat mengurus dan mengatur kepentingannya sendiri dan memiliki kapasitas. Hadirnya desa yang kuat dan mandiri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kekuatan  anggaran  menjadi  salah  satu  unsur  perubahan  paradigma  dalam  UU  tentang  desa. Kekuatan  anggaran  yang  dimiliki  pemerintahan  desa  menuntut  pemerintahan  desa  dengan  serius
mewujudkan  desa  yang  kuat  dan  mandiri.  Cita-cita  mulia  ini  tidak  akan  terwujud  tanpa  adanya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan mengadopsi konsep smart village government . Konsep smart village government adalah  pengembangan  dari  konsep smart  city tetapi  dalam  konteks  yang  lebih  kecil yakni  desa.  Konsep smart  village government adalah  inovasi  penggunaan  teknologi  informasi dalam tata kelola pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi serta daya saing dalam aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.
Desa  yang  ada  di  Kec.  Jambi  Luar  Kota  memiliki  peluang  untuk  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  desa  dengan  konsep smart  village  government .  Namun,  sampai  saat  ini  belum  ada desa  di  Kec.  Jambi  Luar  Kota  yang  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  desa  dengan  konsep smart  village  government .  Hal  ini  dikarenakan  kepala  desa  yang  ada  di  Kec.  Jambi  Luar  Kota belum menyadari tentang posisi strategis dan kelebihan insfrastruktur yang dimiliki serta lemahnya pemahaman kepala desa tentang strategi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kepala desa  yang  ada  di  Kec.  Jambi  Luar  Kota  tergabung  dalam  Forum  Kepala  Desa  Kec.  Jambi  Luar Kota  adalah  organisasi  yang  menaungi  pemerintahan desa  seluruh  Kec. Jambi  Luar  Kota.  Fungsi organisasi ini adalah sebagai saran komunikasi, fasilitas, koordinasi advokasi, mediasi dan sebagai organisasi  perjuangan  bagi  pemerintah  desa  serta  masyarakat  desa.  Secara  keanggotaan,  anggota Forum  Kepala  Desa  se  Kec.  Jambi  Luar  Kota  adalah  pemerintah  desa  seluruh  Kec.  Jambi  Luar Kota yang di ketuai oleh A. Rasyid yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Pematang Jering.

## TUJUAN DAN LUARAN
Tujuan  pelaksanaan  kegiatan  PKM  berupa  pelatihan  penguatan  tata  kelola  pemerintahan  desa melalui  konsep smart  village  government di  Kec.  Jambi  Luar  Kota,  adalah:  1)  meningkatkan kesadaran pemerintah desa tentang pentingnya tata kelola pemerintahan desa dengan konsep smart village government ; 2) meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang paradigma terbaru tata kelola pemerintahan desa di era 4.0; 3) meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan terbukanya pemikiran pemerintah desa untuk menerapkan konsep smart village government dalam pengelolaan pemerintahan  desa;  dan  4)  tercapainya  tata  kelola  pemerintahan  yang  optimal  berbasis  teknologi informasi.  Adapun  target  luaran  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  PKM  ini  diharapkan  dapat memberikan  pemahaman  kepada  kepala  desa  dan  menciptakan  inovasi  penggunaan  teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, target luaran kegiatan pelatihan berupa foto dokumentasi kegiatan pelatihan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui konsep smart village  government dan  hasil  kegiatan  PKM  dipublikasikan  pada  jurnal  pengabdian  masyarakat ber-ISSN atau terindeks, baik cetak maupun online.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  PKM  berupa  pelatihan  penguatan  tata  kelola  pemerintahan  desa  melalui  konsep smart village  government dilaksanakan  melalui  metode  pelatihan  dengan  penyampaian  materi  pelatihan yang  dilaksanakan  menggunakan  metode  yang  relevan,  yakni  metode  ceramah,  tanya  jawab  dan diskusi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatannya, yaitu: 1) survei lapangan, untuk mengetahui dan melihat  secara  langsung  kondisi  dan  keadaan  sosial  masyarakat  dan  pemerintahan  desa;  2) pelatihan,  untuk  memberikan  materi  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  konsep smart  village government ;  3)  diskusi,  untuk  memetakan  persoalan  dan  hambatan  pemerintahan  desa  dalam melaksanakan  konsep smart  village  government ;  dan  4)  evaluasi,  melibatkan  kepala  desa  yang tergabung dalam Forum Kepala Desa Kec. Jambi Luar Kota .

## WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan  PKM  berupa  pelatihan  penguatan  tata  kelola  pemerintahan  desa  melalui  konsep smart village  government dilaksanakan  sejak  bulan  Maret  s.d  Agustus  2020  di  Kec.  Jambi  Luar  Kota Kab. Muaro Jambi.

## HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
Kegiatan  PKM  berupa  pelatihan  penguatan  tata  kelola  pemerintahan  desa  melalui  konsep smart village  government di  Kec.  Jambi  Luar  Kota  diperoleh  hasil  kegiatan  yaitu  meningkatnya kesadaran  peserta  tentang  pemanfaatan  posisi  strategis  dan  infrastruktur  yang  memadai  sebagai wilayah desa penyangga kota,  meningkatnya  kesadaran  pemerintah desa tentang pentingnnya tata kelola  pemerintahan  desa  dengan  konsep smart  village  government, meningkatnya  pengetahuan pemerintah desa tentang paradigma terbaru tata kelola pemerintahan desa di era 4.0, meningkatnya pengetahuan  pemerintah  tentang  konsep smart  village  government, membuka  pemikiran pemerintah  desa  untuk  menerapkan  konsep smart  village  government dalam  pengelolaan  dan  tata kelola pemerintahan desa yang lebih optimal berbasis teknologi informasi.

## Diskusi  Kelompok  Terarah  Bersama  Pihak  Kec.  dan  Pengurus  Forum  Kepala  Desa  Kec. Jambi Luar Kota
Diskusi kelompok dihadiri oleh Bapak Asrizal selaku Camat Kec. Jambi Luar Kota, Ketua Forum Komunikasi  Kepala  Desa  Kec.  Jambi  Luar  Kota  Bapak  A.  Rasyid  yang  juga  Kepala  Desa Pamatang  Jering  dan  tim  pengabdian.  Diskusi  kelompok  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran tentang  pemahaman  posisi  strategis  dan  infrastruktur  yang  memadai  sebagai  wilayah  desa penyangga kota yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemahaman, opini tentang konsep tata kelola pemerintahan desa dengan konsep smart village government yang memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  pemerintahan  desa . Adapun  hasil  yang diperoleh  dari  diskusi  dijadikan  acuan  penyusunan  materi  pada  sesi  pelatihan.  Sehingga,  materi yang disampaikan dalam pelatihan tidak jauh dari konteks, dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Gambar 1. Diskusi Bersama Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Se Kecamatan Jambi Luar Kota
Dari  hasil  diskusi  awal,  diketahui  bahwa  pihak  kec.  dan  Forum  Komunikasi  Kepala  Desa  Kec. Jambi Luar Kota sangat memahami posisi strategis Kec. Jambi Luar Kota sebagai kec. penyangga perkotaan.  Namun,  pemahaman  tersebut  belum  dimanfaatkan  dengan  baik  karena  kurangnya pemahaman  kepala  desa  tentang  cara  mengelola  posisi  strategis  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan lemahnya pemahaman kepala desa tentang konsep tata kelola  pemerintahan desa, serta kurangnya kesiapan pemerintah desa melakukan perubahan terhadap tata kelola pemerintahan selama ini.
Gambar 2. Diskusi Bersama Camat Kecamatan Jambi Luar Kota

## Pelatihan dan Diskusi
1. Tingkat Kesadaran Kepala Desa tentang Posisi Strategis Desa sebagai Penyangga Perkotaan Penyampaian  materi  dalam  kegiatan  ini  terbagi  menjadi  3  sesi,  yaitu:  1)  penyampaian  materi tentang  posisi  strategis  desa  di  Kec.  Jambi  Luar  Kota  sebagai  desa  penyangga  kota;  2) penyampaian yang bersifat teoritis tentang konsep smart village governance , dan 3) wawancara serta  pengisian  angket  kuisioner.  Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  PKM  ini adalah  ceramah  dan  dilanjutkan  dengan  diskusi,  serta  yang  bertindak  sebagai  pemateri  dalam kegiatan  ini  adalah  Ketua  Prodi  Ilmu  Pemerintahan  Universitas  Jambi  dan  sebagai  ahli  dalam bidang smart city serta tim pengabdian.
Berdasarkan  hasil  pelatihan,  terlihat  adanya  peningkatan  pemahaman  dan  pengetahuan  peserta kegiatan setelah penyampaian materi oleh pemateri. Kegiatan pelatihan disambut antusias oleh peserta  pelatihan.  Hal  ini  terlihat  dari  wajah  antusiasme  peserta  dan  keaktifan  peserta  dalam mengikuti  kegiatan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  isi  kuesioner  dengan  peserta  mengenai tanggapan  atas  terselenggaranya  kegiatan  pelatihan  ini,  diperoleh  bahwa:  1)  materi  pelatihan yang  disampaikan  oleh  tim  ahli  dan  tim  pengabdian  sangat  menarik  dan  peserta  mendapatkan wawasan tambahan  tentang  posisi stretegis  desa  yang  dipimpin  dan  cara  memanfaatkan  posisi strategis  tersebut;  2)  materi  sosialisasi  dan  pelatihan  yang  disampaikan  membuka  wawasan peserta  tentang  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa;  dan  3) kegiatan pelatihan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik jika diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan desa yang dipimpin, sehingga peserta berharap adanya kerja sama dan bimbingan lanjutan untuk mewujudkan smart village governance.
2. Pemahaman  Kepala  Desa  tentang  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dalam  Tata  Kelola Pemerintahan Desa
Pengambilan  data  tentang  tingkat  pemahaman  kepala  desa  tentang  pentingnya  pemanfaatan teknologi  informasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa  dilakukan  sebelum  berlangsungnya kegiatan  pelatihan,  dengan  memberikan  beberapa  pertanyaan  berikut:  1)  bisa  tidak  teknologi informasi  digunakan  dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa;  2)  pernah  tidak  mencoba memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa;  3)  dapat  tidak penggunaan  teknologi  informasi  dalam  pemerintahan  desa  meningkatkan  kualitas  dan  kinerja pelayanan  pemerintahan  desa.  Setelah  diamati  oleh  tim  pengabdian,  terlihat  bahwa  masih banyak kepala desa yang belum memahami pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa.
Adapun  hasil  evaluasi setelah  kegiatan pelatihan  dilakukan,  berdasarkan  penyebaran  kuisioner dan  pengamatan  tim  pengebdian  menunjukan  adanya  peningkatan  pemahaman  kepala  desa tentang  posisi  strategis  desa  yang  ada  di  Kec.  Jambi  Luar  Kota  dan  mulai  memahami  strategi memanfaatkan  posisi  strategis  tersebut  agar  dapat  meningkatkan  kinerja  dan  kualitas pemerintahan  desa  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan atau disebut dengan smart village government.
0 2 4 6 8 10 Observasi awal Diskusi Terarah Saat Pelatiahan Evaluasi Kegiatan Hasil Evaluasi Kegiatan Pelatihan Skala

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa pelatihan penguatan tata kelola pemerintahan desa  melalui  konsep smart  village  government di  Kec.  Jambi  Luar  Kota,  disimpulkan  bahwa kegiatan  pelatihan  diikuti  dengan  antusias  oleh  peserta,  terlihat  dari  semangat  dan  keseriusannya mengikuti pelatihan. Sehingga, kesiapan yang matang dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder menjadikan  kegiatan  ini  berjalan  baik.  Adapun  capaian  kegiatan  pelatihan  adalah meningkatnya pemahaman kepala desa tentang strategis letak desa yang dipimpin dan memahami konsep  tata  kelola  pemerintahan  yang  tepat  agar  dapat  memanfaatkan  letak  strategis  desa menggunakan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa atau konsep smart village government . Maka, kegiatan pelatihan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik di desa dalam Kec. Jambi Luar Kota. Adapun saran yang disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan PKM  ini  adalah  hendaknya  kepala  desa  tidak  hanya  memahami  konsep  tata  kelola  pemerintahan smart village government tetapi berkomitmen mengimplementasikan konsep tersebut.

## REFERENSI
Agus,  Dwiyanto.  2006. Mewujudkan  Good  Geovernance  melalui  Pelayanan  Publik .  Yogyakarta: UGM Press.
Dennis,  Anderson.,  dkk.  2015. E-Government  Strategy,  ICT  and  Innovation  for  Citizen Engagement . New York: Springer.
Gasco-Hernandez,  Mila.  2014. Open  Government:  Opportunities  and  Challanges  for  Public Governance , New York: Springer.
Hari,  Sabarno.  2007. Memandu  Otonomi  Daerah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Hendytio, Medelina., dkk. 2014. Mengkaji Kebijakan tentang Akses dan Informasi serta Partisipasi Publik  dalam  Proses  Legislasi:  Belajar  dari  Singapura  dan  Filipina  serta  Rekomendasi Awal untuk DPR (CSIS Research). Jakarta: Center for Strategic and International Studies. Krina, L.P.L. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi . Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Lathrop,  Daniel.,  Ruma,  Laurel.  2010. Open  Government:  Collaboration,  Transparency  and Participation in Practice . California: O’Reilly Media.
Ndraha,  Taliziduhu.  2002. Sekilas  Ilmu  Pemerintahan .  Jakarta:  BKU  Ilmu  Pemerintahan Kerjasama IIP-Unpad.
Retna, Chitra S. 2013. Independent Reporting Mechanism 2011-2013: Indonesia Progress Report . Washington DC: IRM Open Government Partnership.
Rianto,  Budi.,  Tri  Lestari.  2012. Polri  dan  Aplikasi  E-Government  dalam  Pelayanan  Publik . Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN).
Sekretariat OGI. 2013. OGI Self-Assessment Report Tahun 2012 . Jakarta: UKP-PPP.
____________. 2014. OGI Self-Assessment Report Tahun 2013 . Jakarta: UKP-PPP. Schwarze, R. 2005. E-development: From Excitement to Effictiveness . Washington.
UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , ditetapkan pada 30 April 2008. UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik , ditetapkan pada 18 Juli 2009.