Volume 7 Issue 2 (2024) Pages 542 - 551

## SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)
Identifikasi Best Practice Knowledge Management pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Muhammad Hibban Mikhail 1 , Muhammad Hanif Zahran 2 , Tania Ayu Sekar Arum 3 , Navya Kirana S. 4 , Muharman Lubis 5

## Magister Sistem Informasi, Universitas Telkom Bandung, Indonesia

## Abstrak
Pengetahuan merupakan aset penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu. Namun, Bawaslu belum memiliki sistem manajemen pengetahuan (KM) yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi best practice KM di Bawaslu dengan menggunakan framework SECI (Socialization, Externalization, Combination, Internalization) yang dikembangkan oleh Nonaka dan Takeuchi. Data penelitian diperoleh dari studi literatur dan dokumen terkait KM di Bawaslu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah menerapkan beberapa best practice KM dalam proses sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi pengetahuan. Dalam proses sosialisasi, Bawaslu melakukan pelatihan, mentoring, dan sharing session untuk mentransfer pengetahuan tacit antar pegawai. Dalam proses eksternalisasi, Bawaslu mendokumentasikan pengetahuan eksplisit dalam bentuk manual, pedoman, dan laporan. Dalam proses kombinasi, Bawaslu menggabungkan pengetahuan eksplisit dari berbagai sumber untuk menghasilkan pengetahuan baru. Dalam proses internalisasi, Bawaslu menerapkan pembelajaran melalui praktik dan pengalaman langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi Bawaslu dalam mengembangkan sistem KM yang lebih efektif dan efisien. Best practice KM yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Bawaslu dalam meningkatkan pengelolaan pengetahuan dan meningkatkan kinerja organisasi.
Kata Kunci: Knowledge Management, SECI Model, Best Practice, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

## Copyright (c) 2024 Muhammad Hibban Mikhail
PENDAHULUAN Pengetahuan merupakan aset penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya [1]. Organisasi yang memiliki pengetahuan yang baik akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan, membuat keputusan yang tepat, dan meningkatkan kinerja [2]. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu agar berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan bermartabat.
Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu membutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang berbagai aspek penyelenggaraan pemilu. Pengetahuan ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti pengalaman, pelatihan, dan penelitian.
Namun, Bawaslu belum memiliki sistem manajemen pengetahuan (KM) yang terstruktur untuk mengelola pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan pengetahuan di Bawaslu tidak terorganisir dengan baik dan sulit untuk diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pegawai. KM adalah suatu proses yang digunakan oleh organisasi untuk menciptakan, menangkap, menyimpan, berbagi, dan menggunakan pengetahuan [3]. KM dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan pengambilan keputusan, dan meningkatkan inovasi [4].
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi best practice KM di Bawaslu dengan menggunakan framework SECI (Socialization, Externalization, Combination, Internalization) yang dikembangkan oleh Nonaka dan Takeuchi. Framework SECI merupakan model yang menjelaskan bagaimana pengetahuan diciptakan, dibagikan, dan dimanfaatkan dalam organisasi [5] .
Data penelitian diperoleh dari studi literatur dan dokumen terkait KM di Bawaslu. Studi literatur dilakukan untuk memahami konsep KM dan framework SECI. Dokumen terkait KM di Bawaslu dikumpulkan untuk mengetahui praktik KM yang telah diterapkan di Bawaslu.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Bawaslu dalam mengembangkan sistem KM yang lebih efektif dan efisien. Best practice KM yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Bawaslu dalam meningkatkan pengelolaan pengetahuan dan meningkatkan kinerja organisasi.

## METODOLOGI
Theoretical review atau tinjauan teoretis adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan mengintegrasikan teori-teori yang sudah ada dalam suatu bidang studi. Metode ini bertujuan untuk menganalisis, membandingkan, dan menghubungkan berbagai teori yang relevan guna memperdalam pemahaman terhadap suatu fenomena atau masalah penelitian. Dalam sebuah theoretical review, peneliti mengidentifikasi kesenjangan, inkonsistensi, dan kekuatan dalam literatur yang ada, serta mengusulkan kerangka kerja teoretis yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Metode ini sangat penting dalam bidang-bidang ilmu sosial, humaniora, dan ilmu pengetahuan alam di mana teori memainkan peran sentral dalam memandu penelitian dan praktik.
Langkah pertama dalam melakukan theoretical review adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan. Peneliti menelusuri berbagai sumber, termasuk jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian, untuk menemukan teori- teori yang berhubungan. Setelah itu, dilakukan analisis kritis terhadap teori-teori tersebut, menilai keabsahan, relevansi, dan kontribusinya terhadap pemahaman topik. Dalam proses ini, peneliti juga mencari pola atau tema umum yang muncul dari literatur yang ditinjau.
Selanjutnya, peneliti membandingkan dan mengkontraskan teori-teori yang ada untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara artikel-artikel yang telah dipilih. Hal ini mengevaluasi bagaimana setiap teori menjelaskan fenomena yang sama, serta menilai kelebihan dan kelemahan masing-masing teori. Dalam langkah ini, peneliti juga mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang belum dijelaskan oleh teori-teori yang ada. Proses ini membantu peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik dan untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik.
Terakhir, peneliti mengintegrasikan hasil analisis ke dalam sebuah kerangka kerja teoretis yang koheren. Kerangka kerja ini menggabungkan elemen-elemen dari berbagai teori yang telah ditinjau, memberikan perspektif baru dan menyarankan arah untuk penelitian masa depan.
Hasil dari peninjauan teoritis (Theoretical Review) yang dilakukan, berikut kesimpulan permasalahan dari Knowledge Management dalam studi kasus Bawaslu.
Sumber Judul Penelitian Topik Bawaslu DKI Jakarta (2024) 1. Sitti Rakhman Tata Kelola SDM Pengawas Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 • Unsur konsep kompetensi • Permasalahan dalam kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bawaslu
• Implementasi Knowledge Management pada Bawaslu Universitas Bina Darma,
Sumatera Selatan,
Indonesia
1. Sisfalbi Defri Shandika 2. Hasmawaty The Influence of Leadership and Work Environment on the Performance of Bawaslu Employees in South Sumatra Province • Pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Doctoral Student, State University of Jakarta,
Indonesia
1. Sitti Rakhman 2. Ahman Sya 3. Wibowo The Performance Effectiveness of The Human Resources of The DKI Jakarta Province Bawaslu in
Implementing The Prevention of 2019 Election Violations • Implementasi Bawaslu dalam kegiatan sosialisasi mencegah terjadinya pelanggaran pemilu 2019
• Menurut pimpinan Bawaslu DKI Jakarta, Bawaslu harus mampu merencanakan pengelolaan kerja SDM yang diperkuat dengan koordinasi yang bai kantar seluruh elemen di Bawaslu.
Student Master (S2) Social Science Education, Postgraduate – Universitas Negeri Padang. Department of Public Administration Sciences, Universitas Negeri Padang.
1. Muhammad Ferdian
2. Afriva Khaidir Bawaslu’s Transformation In Generating Supervision Cadres • Bawaslu menginisiasi sekolah kader sebagai  proses sosialisasi transfer knowledge
• Langkah Bawaslu dalam menghadapi pemilu pada pandemi COVID-19 terhadap partisipan (manusia) dalam Bawaslu
• Pemanfaatan media SKPP Online untuk efektivitas sosialisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Manajemen sumber daya manusia (MSDM) memegang peranan krusial dalam konteks penyelenggaraan pemilu [14]. Bawaslu RI, melalui Jurnal Pengawasan Pemilu, menunjukkan implementasi kerangka kerja SECI (Socialization, Externalization, Combination, Internalization) secara implisit dalam transfer pengetahuan [14]. Hal ini mencerminkan upaya Bawaslu dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan pengetahuan, tatacara, dan mekanisme kerja pengawasan pemilu.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Bawaslu memiliki program internal penguatan SDM yang ditujukan bagi jajaran pengawas pemilu di semua tingkatan, dengan tujuan untuk memastikan kompetensi yang sesuai bagi setiap individu pengawas pemilu [16]. Peningkatan kompetensi secara umum dalam Bawaslu
diterapkan secara implisit dalam SECI Framework. Berikut penjelasan singkat implementasi SECI di Bawaslu dijelaskan seperti pada Gambar 1.

## Gambar 1 Implementasi SECI pada Bawaslu
1.

## 3.1 Socialization
Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapan pemilihan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu merancang beberapa program sebagai Pusat Pengawasan Partisipatif, Program tersebut diantaranya:
• Pengelolaan Media Sosial , yaitu pengelolaan media sosial sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu
• Forum Warga Pengawasan Pemilu , pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat, baik secara tatap muka/offline maupun secara online untuk pengawasan paprtisipatif
• Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan pengawalan Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan Pemilu bagi anggota Pramuka
• Kuliah Kerja Nyata Tematik Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu , yaitu program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa program pendidikan S-1 dalam pengawasan Pemilu
• Pojok Pengawasan , yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/ Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan pemilu
• Webinar tentang peraturan pemilu . Bawaslu mengadakan webinar secara berkala untuk menyampaikan informasi dan edukasi tentang peraturan pemilu terbaru.

## 3.2 Externalization
Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal 486 ayat 1 UU Pemilu menegaskan bahwa Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) harus bekerja sama dalam Gakkumdu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu
Gakkumdu dibentuk untuk mengatasi kesenjangan persepsi dalam penerapan pasal pidana UU Pemilu. Ketiga lembaga di Gakkumdu, yaitu Bawaslu, Polri, dan Kejagung, diharapkan dapat bekerja sama untuk menetapkan putusan yang konsisten terkait pelanggaran dan tindak pidana Pemilu.
Meskipun memiliki tujuan yang sama, ketiga lembaga di Gakkumdu terkadang memiliki perbedaan pandangan dalam pelaksanaan tugasnya. Perbedaan ini dapat terjadi pada komponen pelaksana, alur penanganan, dan batas waktu. Selain itu, terdapat potensi duplikasi dalam penanganan kasus karena kesamaan muatan materi, dalam hal ini fungsi Sentra Gakkumdu diantaranya:
• Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar lembaga dalam Gakkumdu.
• Membangun pemahaman yang sama tentang ketentuan pidana Pemilu.
• Menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terukur.

## 3.3 Combination
Bawaslu menetapkan Person In Charge (PIC) atau penanggung jawab untuk setiap tugas dan tanggung jawab, termasuk dalam pembuatan laporan akhir mingguan. Hal ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan monitoring kinerja setiap individu dan unit kerja. Bawaslu juga menyepakati format laporan mingguan yang terstruktur dan mudah dipahami untuk meningkatkan kualitas pelaporan.

## 3.4 Internalization
Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dalam menjalankan wewenangnya Bawaslu dibagi atas wilayah kerja diantaranya:
• Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.
•  Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
• Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan
•  Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di kelurahan/desa
•  Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa
Untuk menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, Anggota Bawaslu mempunyai tugas yang  dibagi berdasarkan divisi dan wilayah kerja, Setiap divisi dan wilayah kerja dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang koordinator dan 1 (satu) orang wakil coordinator, divisi tersebut diantaranya:
• Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
• Divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat
• Divisi hukum dan penyelesaian sengketa; dan
• Divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.
Dalam menjalankan pola hubungan antara anggota, Bawaslu menerapkan budaya kepemimpinan kolektif kolegial, di mana keputusan diambil secara bersama- sama melalui pleno dan hasilnya diturunkan secara berjenjang kepada seluruh tingkatan dibawahnya. Kepemimpinan kolektif kolegial mempunyai potensi paling besar dalam menanamkan dan memperkuat aspek-aspek budaya kerja dalam Bawaslu
dengan mempersepsikan karakteristik dari aturan-aturan yang ada. Budaya kepemimpinan kolektif kolegial menanamkan nilai-nilai organisasi seperti demokrasi, keterbukaan, dan akuntabilitas kepada seluruh jajaran Bawaslu selain itu juga untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Untuk mendukung pola hubungan tersebut, anggota Bawaslu mempunyai wewenang untuk melakukan monitoring, supervisi, pembinaan serta evaluasi terhadap jajaran Bawaslu tingkat dibawahmya melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) yaitu forum pertemuan yang diselenggarakan oleh Bawaslu untuk membahas, menyelaraskan, dan menyamakan persepsi terkait berbagai aspek penyelenggaraan pengawasan Pemilu. Rakor ini umumnya dihadiri oleh jajaran Bawaslu dari berbagai tingkatan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, selain itu Rapat Koordinasi memiliki tujuan:
• Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar jajaran Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu.
• Menyamakan persepsi dan pemahaman tentang peraturan, kebijakan, dan strategi pengawasan Pemilu.
•  Mengevaluasi kinerja pengawasan Pemilu dan merumuskan langkah-langkah peningkatan.
• Menyusun strategi dan program pengawasan Pemilu yang efektif dan efisien.
•  Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada jajaran Bawaslu terkait tugas dan fungsi pengawasan Pemilu.
Selain Rapat Koordinasi (Rakor), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) menjalankan berbagai kegiatan yang meliputi:

## 1.  Diklat/ Pelatihan:
•  Pelatihan Dasar Anggota Bawaslu: Pelatihan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai pengawasan pemilu, termasuk kerangka hukum, struktur organisasi, dan prosedur operasional.
• Pelatihan Khusus: Bawaslu mengadakan pelatihan khusus mengenai aspek tertentu dalam pengawasan pemilu, seperti pengawasan dana kampanye, pengawasan kampanye, dan penyelesaian sengketa.
• Bantuan Teknis: Bawaslu memberikan bantuan teknis kepada anggotanya mengenai berbagai hal teknis terkait pengawasan pemilu, seperti pengelolaan data dan teknologi informasi.
2. Pembinaan (Bimbingan dan Mentoring):
•  Bimbingan: Bawaslu menyelenggarakan klinik bimbingan dimana anggota bisa menerima umpan balik dan saran yang dipersonalisasi terkait kinerja mereka.
•  Evaluasi Kinerja: Bawaslu secara rutin mengevaluasi kinerja pegawainya dan memberikan umpan balik untuk peningkatan.
3. Sosialisasi dan Penyuluhan:
• Pendidikan Masyarakat: Bawaslu mengadakan kampanye pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pengawasan pemilu dan mendorong partisipasi publik dalam memantau proses pemilihan.
• Lokakarya dan Seminar: Bawaslu menyelenggarakan lokakarya dan seminar untuk membahas isu-isu terkini dalam pengawasan pemilu dan berbagi praktik terbaik.
• Penerbitan Materi Informasi: Bawaslu menerbitkan materi informasi, seperti brosur, pamflet, dan sumber daya daring, untuk menginformasikan publik tentang kinerjanya.
Secara keseluruhan, kerangka kerja SECI (Socialization, Externalization, Combination, Internalization) merupakan pendekatan yang efektif untuk transfer knowledge dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Bawaslu. Pemanfaatan platform daring untuk sosialisasi, program SKPP daring dan kaderisasi berkelanjutan untuk eksternalisasi, penetapan PIC, format laporan terstruktur, dan pengelolaan data menjadi informasi bernilai untuk kombinasi, serta budaya kepemimpinan kolektif kolegial dan persepsi penyelenggara pemilu terhadap budaya organisasi untuk internalisasi merupakan langkah strategis Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di Indonesia.

## SIMPULAN
Manajemen Sumber Daya Manusia di BAWASLU memainkan peran penting dalam pelaksanaan pemilu dengan secara implisit menerapkan kerangka SECI (Sosialisasi, Eksternalisasi, Kombinasi, Internalisasi) dalam transfer pengetahuan. Melalui program seperti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) online dan pelatihan teknis, BAWASLU memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan memastikan kompetensi para pengawas pemilu. Pemanfaatan platform online, pembentukan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penentuan Penanggung Jawab (PIC), dan penerapan budaya kepemimpinan kolegial kolektif merupakan bagian dari strategi ini. Langkah-langkah ini meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pengawasan, dan integritas proses pemilu di Indonesia. Untuk lebih meningkatkan penerapan Manajemen Pengetahuan (KM) dan kerangka SECI, BAWASLU disarankan untuk memanfaatkan teknologi digital secara optimal dengan mengembangkan platform terintegrasi dan aplikasi mobile khusus untuk pengawas pemilu. Selain itu, program pelatihan berkelanjutan  perlu disediakan, termasuk pelatihan lanjutan dan modul e-learning yang dapat diakses kapan saja. Penerapan mekanisme umpan balik yang sistematis dan survei reguler akan membantu
mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan mengumpulkan saran untuk perbaikan. Memperkuat nilai-nilai organisasi seperti demokrasi, integritas, dan pelayanan publik melalui kampanye internal dan forum diskusi rutin juga penting. Kemitraan strategis dengan universitas, LSM, dan organisasi masyarakat sipil serta kampanye kesadaran publik tentang pentingnya pengawasan pemilu akan memperluas jangkauan program kaderisasi dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar.
Referensi :
[1] V. W. B. Martins, I. S. Rampasso, R. Anholon, O. L. G. Quelhas, and W. Leal Filho, “Knowledge management in the context of sustainability: Literature review and opportunities for future research,” J. Clean. Prod., vol. 229, pp. 489–500, 2019, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.04.354.
[2] E. C. K. Cheng, “Knowledge management for improving school strategic planning,” Educ. Manag. Adm. Leadersh., vol. 49, no. 5, pp. 824–840, 2021, doi: 10.1177/1741143220918255.
[3] P. Canonico, E. De Nito, V. Esposito, M. Pezzillo Iacono, and S. Consiglio, “Knowledge creation in the automotive industry: Analysing obeya-oriented practices using the SECI model,” J. Bus. Res., vol. 112, no. November, pp. 450–457, 2020, doi: 10.1016/j.jbusres.2019.11.047.
[4] M. G. Aboelmaged, “Knowledge sharing through enterprise social network (ESN) systems: motivational drivers and their impact on employees’ productivity,” J. Knowl. Manag., vol. 22, no. 2, pp. 362–383, 2018, doi: 10.1108/JKM-05-2017-0188.
[5] A. Chatterjee, A. Pereira, and B. Sarkar, “Learning transfer system inventory (LTSI) and knowledge creation in organizations,” Learn. Organ., vol. 25, no. 5, pp. 305–319, 2018, doi: 10.1108/TLO-06-2016-0039.
[6] L. Lam, P. Nguyen, N. Le, and K. Tran, “The relation among organizational culture, knowledge management, and innovation capability: Its implication for open innovation,” J. Open Innov. Technol. Mark. Complex., vol. 7, no. 1, pp. 1–16, 2021, doi: 10.3390/joitmc7010066.
[7] O. Al-Kurdi, R. El-Haddadeh, and T. Eldabi, “Knowledge sharing in higher education institutions: a systematic review,” J. Enterp. Inf. Manag., vol. 31, no. 2, pp. 226–246, 2018, doi: 10.1108/JEIM- 09-2017-0129.
[8] R. Farooq, “Developing a conceptual framework of knowledge management,” Int. J. Innov. Sci., vol. 11, no. 1, pp. 139–160, 2019, doi: 10.1108/IJIS-07-2018-0068.
[9] Q. Jarmooka, R. G. Fulford, R. Morris, and L. Barratt-Pugh, “The mapping of information and communication technologies, and knowledge management processes, with company innovation,” J. Knowl. Manag., vol. 25, no. 2, pp. 313–335, 2021, doi: 10.1108/JKM-01-2020-0061.
[10] A. Kianto, M. Shujahat, S. Hussain, F. Nawaz, and M. Ali, “The impact of knowledge management on knowledge worker
productivity,” Balt. J. Manag., vol. 14, no. 2, pp. 178–197, 2019, doi: 10.1108/BJM-12-2017-0404.
[11] A. M. Abubakar, H. Elrehail, M. A. Alatailat, and A. Elçi, “Knowledge management, decision-making style and organizational performance,” J. Innov. Knowl., vol. 4, no. 2, pp. 104–114, 2019, doi: 10.1016/j.jik.2017.07.003.
[12] S. Avdimiotis, “Emotional intelligence and tacit knowledge management in hospitality,” J. Tour. Herit. Serv. Mark., vol. 5, no. 2, pp. 3–10, 2019, doi: 10.5281/zenodo.3601651.
[13] M. L. Farnese, B. Barbieri, A. Chirumbolo, and G. Patriotta, “Managing knowledge in organizations: A nonaka’s SECI model operationalization,” Front. Psychol., vol. 10, no. December, pp. 1– 15, 2019, doi: 10.3389/fpsyg.2019.02730.
[14] M. A. Rosi Bahrur, “Jurnal Pengawasan Pemilu,” Bawaslu, pp. 1– 202, 2022.
[15] S. D. Shandika, “The Influence of Leadership and Work Environment on The Performance of Pagedangan Village Office Employees, Pagedangan District, Tangerang District,” Kontigensi J. Ilm. Manaj., vol. 10, no. 2, pp. 246–254, 2022, doi: 10.56457/jimk.v10i2.285.
[16] S. Rakhman and A. Sya, “The Performance Effectiveness of the Human Resources of the Dki Jakarta Province Bawaslu in Implementing the Prevention of 2019 Election Violations,” PalArch’s J. Archaeol. …, vol. 19, no. 15, pp. 1741–1759, 2022. [17] P. Bersama et al., “WAll KOTA,” 2020.
[18] K. Badan, P. Pemilihan, and U. Republik, “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022,” pp. 1–65, 2022