## Jurnal Restorative Justice
Vol. 7 No. 1, Mei 2023 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

## LAW ENFORCEMENT AGAINST DELICTIONS COMMITED CHILDREN IN POLEWALI MANDAR REGENCY
Retno Wulan 1 , Salvadoris Pieter 2 1 Universitas Sulawei Barat, Email: retnowln95@gmail.com 2 Universitas Musamus, Email: salvadorispieter@unmus.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilakukan di Polres Polewali Mandar, Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar, menggunakan tipe  penelitian  normatif  empiris  dengan  pengumpulan  data  melalui  kepustakaan  dan wawancara  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar belum efektif karena pihak penyidik dalam melalukan memeriksaan terhadap salah satu  pelaku  anak  yang  telah  melakukan  delik  kesusilaan  yaitu  penyidik  melakukan pengehentian  penyidikan  dengan  alasan  pelaku  mengalami  gangguan  jiwa  sehingga  tidak dapat  melakukan  pertanggungjawaban  pidana,  jadi  hal  yang  dilakukan  penyidik  tersebut adalah  diluar  dari  kewenangannya  karena  yang  berwenang  menentukan  seseorang  tidak dapat  melakukan  pertanggungjawaban  pidana  karena  mengalami  gangguan  jiwa  adalah majelis hakim.
Kata kunci: penegakan hukum, kesusilaan, anak

## Abstract
The purpose of this research is to analyze the law enforcement of decency offenses is committed by children in Polewali Mandar Regefncy. This research was conducted at Polewali Mandar Regional Police, Polewali Mandar District Attorney, and Polewali Mandar District Court, using an empirical normative research by collecting data through literature and interviews afterwards analyzed qualitatively. The result showed that the law enforcement against decency offenses which is committed by children in Polewali Mandar Regency have not been effective because of the investigator  in carrying out examinations towards one of the child perpetrators who had committed decency offenses where the investigator terminates the investigation for the reason that the perpetrator has a mental disorder so that child cannot carry out criminal responsibility.  Therefore  that  matter  is  beyond  the  authority  of  the  investigator.  While,  the panel  of  judges  who  has  the  authority  to  determine  whether  a  person  cannot  carry  out  a criminal responsibility due to a mental disorder.
Keywords: law enforcement, decency, child

## Pendahuluan
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan  diancam  pidana,  asal  saja  dalam  pada  itu  diingat  bahwa  larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang  menimbulkan  kejadian  itu. 1 Pada  dasarnya  hukum  pidana  memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan dan makin banyak pula pelanggaran. 2
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan hisup  manusia.  Dalam  konstitusi  Indonesia  anak  memiliki  peran  strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa  negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  atas  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat siatuasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan  agar  tidak  mengalami  kerugian  baik  mental,  fisik  maupun sosial. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convenstion  on  the  Rifgts  of  the  Child)  yang  diratifikasi  oleh  pemerintah Indonesia  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tantang Kesejahteraan  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2022  tentang Perlindungan Anak yang mengemukakan prinsip umum perlindungan anak, yaitu  non  diskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  keberlangsungan hidup dan tumbuh berkembang dan menghargai partisipasi anak.
Banyaknya  kasus  kesusilaan  yang  dilakukan  oleh  anak  sebenarnya menimbulkan tanda tanya besar terhadap efektivitas penegakan hukum delik kesusilaan  yang  berlaku  dimasyarakat.  Sebagai  sebuah  tantangan  bagi pemberlakuan  nilai  kesusilaan  disuatu  sisi  ataukah  sebuah  tindakan  protes atas lapuknya standar kesusilaan. Kasus pornografi melalui video asusila dan pemerkosaan yang senagaj dilakukan oleh para pelajar Indonesia baik siswa SMP, SMA maupun Mahasiswa yang semakin marak terjadi, menurut catatan
1 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, Hal. 54
2 As  Salam  dan  Amir  Ilyas,  Kriminologi  (Suatu  Pengantar),  Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2018. Hal.24
KPAI tahun 2011 hingga 2018 anak sebagai pelaku kekerasan seksual masih menjadi  kasus  tertinggi  yang  diikuti  dengan  kasus  anak    sebagai  pelaku kekerasan fisik dan sebagai pelaku pembunuhan 3 . Tentunya menjadi hal  yang sangat  mengejutkan  ketika  melihat  realita  perbuatan  tersebut  dilakukakan oleh anak-anak
Berbagai  macam  faktor  peyebab  anak  melakukan  tindak  pidana kesusilaan  khsusnya  pencabulan  dan  pemerkosaan  salah  satunya  adalah kurangnya  kasih  sayang  orang  tua  terhadap  anak  sehingga  anak  mencari pemuasan  psikolgis  diluar  rumah,  selain  itu  lingkungan  sosial  juga mempengaruhi perilaku anak. Serorang anak menjadi pelaku tindak pidana kesusilaan  khususnya  pencabulan  dan  pemerkosaan  untuk  mendapatkan pengakuan  dari  teman-teman  seabayanya.  Banyaknya  aktifitas  kurang  baik yang ditayangkan, misalnya lewat sosial media dan internet, sehingga anak- anak  secara  tidak  sadar  menganggap  perilaku  mereka  adalah  sesuatu  yang normal.
Untuk  menanggulangi  delik  kesusilaan  yang  dilakukan  oleh  anak sarana  yang  dapat  dipergunakan  adalah  peraturan  hukum  yang  tertuang dalam  Penetapan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undng-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak dan pelaksanaan sistem peradilannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahn 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Masalah  kejahatan  dan  pelanggaran  adalah  masalah  manusia  yang  berupa gejala sosial, penyebabnya sering kurang dipahami., begitu juga di Kabupaten Polewali  Mandar  yang  sering  terjadi  seperti  kejahatan  kesusilaan  yang dilakukan oleh anak. Adapun data kasus kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar yaitu pada tahun 2017 terdapat 2 kasus, tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 3 kasus, tahun 2019 terdapat 2 kasus dan pada  tahun  2020  juga  terdapat  1  kasus  jadi  selama  3  tahun  terakhir  hingga tahun  terakhir  hingga  tahun  2020  kasus  kesusilaan  yang  pelakunya  adalah anak masih terus terjadi.
Salah satu kasus kesusilaan yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Putusan 9/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Pol dan dijadikan verita pada  website  news.okezone.com  tanggal  14  Desember  2015  yaitu  pelaku
3 Widia Prismatika, Penyebab Kriminalitas Anak : Kurang Kasih Sayang & Penegakan Sosial, diakses  dari https://tirto.id/penyebab -kriminaitas  -anak-kurang-kasih-sayang-pengakuan- sosial-cP3F pada tanggal 26 Desember 2019, diakses pada tanggal 2 Januari 2020
diketahui berinisial AIPP (16) warga Jalan Mangundang, Keluarahan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu siswa yang masih duduk dibangku  kelas  2  MAN  Tonyaman  telah  melakukan  pemerkosaan  dan pembunuhan atas korban yang berinisial AN yang terjadi dibelakang Kantor Pos  Polewali  pada  tanggal  17  November  2015.  Dari  pengakuan  pelaku, sebelum  melakukan  pemerkosaan  dan  pembunuhan  pelaku  pelaku  sempat mengkonsumsi alkohol jenis ballo. Setelah pulang minum, pelaku berencana menuju ke warnet dengan melewati depan rumah korban yang dalam keadaan kosong, kondisi itu membuat niat pelaku masuk kedalam rumah melakukan pencurian. Pelaku mengaku masuk kerumah korban dalam keadaan kosong dengan  cara  melompat  pagar  dan  melewati  pintu  samping  dengan mencungkil  pintu.  Saat  beraksi  korban  muncul  hingga  pelaku  bergegas bersembunyi disalah satu kamar tengah, saat mencoba melarikan diri korban menghalau  dan  melakukan  pemukulan  terhadap  pelaku  namun  pelaku terdesak  dan  akhirnya  mendorong  korban  hingga  bagian  kepala  terbentur ditembok kemudian oleng dan saat itu pelaku melakukan aksinya. 4
Masalah  delik  kesusilaan  yang  dilakukan  oleh  anak  dalam eksistensinya  sebagai  fenomena  sosail  yang  berhubungan  dengan  perasaan malu  dimana  khususnya  di  Suku  Mandar  Kabupaten  Polewali  Mandar Provinsi Sulawesi Barat dikenal dengan adanya paham  masiri’ (malu) tetapi dalam upaya mewujudkan dan mempertahankan sebagai norma-norma yang harus  dipatuhi  tetap  terdapat  segi-segi  perbedaan.  Ada  yang  memandang sebagai  suatu  norma  yang  berhubungan  erat  dengan  harkat  dan  martabat yang melibatkan perasaan malu seorang manusia sehingga perlu dijaga dan tidak perlu dipublikasikan. Ada pula yang memandang sebagai suatu hal yang harus dilindungi oleh hukum.
Salah satu contoh kasus  kesusilaan  yang mengandung sanksi hukum yaitu kasus pemerkosaan yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2015 di Kantor Balai Penelitian Kantor Dinas Pertanian Polewali Mandar dimana pelakunya terdiri dari beberapa orang anak yang masih dibawah umur. Saat diperiksa pelaku anak  yang  berinisial  R,  I  dan  A  mengaku  telah  melakukan  pemerkosaan diempat lokasi yang berbeda dalam semalan di Polewali Mandar salah satu
4 Andi  Indra,  Pelaku  Pembunuhan  dan  Pemerkosaan  di  Polewali  Tertangkap,  diakses  dari https://news.okezone.com/read/2015/12/14/340/1266748/pelaku-pembunuhan-dan- pemerkosaan-di-polewali-tertangkap pada tanggal 26 Desember 2019, diakses pada tanggal 1 Januari 2020
lokasi  pemerkosaan  dilakukan  di  Kantor  Balai  Penelitian  Kantor  Dinas Pertanian  Polewali  Mandar.  Pemerkosaan  ini  sendiri  terjadi  di  Desa  Alu peristiwa  bermula  saat  tersangka  dengan  inisial  R  memaksa  korban  yang adalah  pacarnya  tersebut  melayani  hasrat  seksualnya  dipinggi  sungai  saat keduanya menonton pertunjukan organ tunggal disebuah pesta pernikahan di desa mereka. Tersangka R diduga sudah merencanakan pemerkosaan secara bergilir  ini  karena  mengajak  keenam  temannya  untuk  ikut  melakukan pemerkosaan.  Ketiga  pelaku  ditangkap  setelah  kelaparan  dan  kekurangan logistik  makanan  ditengah  hutan  hingga  keluar  dan  kembali  kekampung halamannya. Akibat perkosaan tersebut koban mengalami trauma berat dan menolak ditemui siapapun. Polisi masih mengejar tersangka lain yang diduga melarikan  diri  keluar  kota  Polewali  Mandar.  Tersangka  yang  tertangkan ditahan di Polres Polewali Mandar dan dijerat Undang-Undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun pernjara. 5
Meningkatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi mempengatuhi  tingkat  perkembangan  kehidupan  manusia,  pada  zaman modern  ini  dimana  komunikasi  dan  informasi  memperlihatkan  kemajuan yang  sangat  pesat,  tetapi  perkembangan  dan  kemajuan  itu  bukanlah merupakan ukuran mutlak yang membawa manusia pada tingkat peradaban yang  luhur.  Perkembanga  teknologi  dan  informasi  tidaklah  semata-mata membawa  dampak  positif  terhadap  manusia.  Pengaruh  modernisasi  sudah merambah  jauh  dengan  adanya  sarana  hiburan  misalnya  pengaruh  media informasi  dan  komunikasi  yang  berkembang  pesat  yang  memudahkan masuknya  budaya  asing  melalui  media  elektronik  maupun  media  cetak. Akibatnya  dizaman  yang  modern  ini  seperti  perbuatan  yang  bertentangan dengan nilai-nilai moral yang selama ini dipandang oleh kita sebagai bangsa timur  misalnya  kejahatan  kesusilaan  seperti  pencabulan  dan  pemerkosaan dianggap seolah-olah adalah hal yang wajar. Dari uraian latar belakang diatas akhirnya  mendorong  penulis  menyusun  jurnal  dengan  judul  “Penegakan Hukum Terhadap Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Polewali Mandar”.

## Permasalahan
5 Junaedi, Perkosa Pacar Remaja 16 Tahun Ajak Teman-Temannya diakses dari https://tekno .compas.com/read/2015/11/17/13242791/Perkosa-Pacar-Remaja-16-Tahun-Ajak-Teman- Temannya pada tanggal 26 Desember 2019, diakses pada tanggal 2 Januari 2020
Bagaiamanakah  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar?

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  gabungan  dua  tipe  penelitian  yaitu penelitian  normatif  emipiris,  dimana  penelitian  hukum  normatif  menurut Soerjono  Soekanto  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan. 6 Sedangkan penelitian  hukum  empiris  atau  yang  sering  diidentikan  dengan  penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan dengan pendekatan pada  realitas  hukum  dalam  masyarakat.. 7 Pengumpulan  data  dilakukan dengan  dua  cara  yaitu  wawancara  dan  kepustakaan  dimana  wawancara dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan responden dan informan  sedangkan  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  dan menelaan  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan,  jurnal  dan  karya ilmiah yang erat kaitannya dengan penulisan ini

## Pembahasan

## Penegakan Hukum Terhadap Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Polewali Mandar
Kabupaten  Polewali  Mandar  merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang berada di Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Provinsi lain yaitu Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Polewali  Mandar  dahulu  bernama  Polewali Mamasa  yang  disingkat  dengan  Kabupaten  Polmas.  Saat  itu,  Kabapaten Mamasa  belum  terbentuk  secara  otonom  dan  masih  menjadi  bagian  dari Kabupaten Polewali Mandar. Setelah Kabupaten Mamasa terbentuk menjadi otonomi  baru,  Kabupaten  Polewali  Mamasa  (Polmas)  juga  berganti  nama menjadi  Kabupaten  Polewali  Mandar  yang  selanjutnya  disingkat  menjadi Kabupaten  Polman.  Nama  Kabupaten  Polewali  Mandar  ditetapkan  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Nama tersebut juga kemudian resmi digunakan dalam administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006
6 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarnta : Rajawali Pers, 2011 Hal.23
7 Kahar,  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,  Samata-Gowa  :  Gunadarma  Ilmu,  2017 Hal.99
Sebagaimana halnya dengan daerah lain di Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar tidak luput dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kejahatan yang menjadi problema sosial khususnya delik kesusilaan yang  dilakukan  oleh  anak.  Hal  ini  telah  membawa  dampalkk  negatif  dan merugikan  secara  mental,  fisik  dan  materil  terhadap  penduduk  dan masyarakat khususnya anak.
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Polewali Mandar, maka dibawah ini penulis akan meninjau atau menganalisis data mengenai delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 2017 -2020
Tabel 1. Data Kasus Kesusilaan yang dilakukan oleh Anak Diwilayah
Hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar Tahun Kasus 2017 2 Kasus 2018 3 Kasus 2019 2 Kasus 2020 1 Kasus Total 8 Kasus Sumber: Kepolisian Resort Polewali Mandar
Tabel  1  diatas  menunjukkan  bahwa  dalam  kurun  waktu  3  tahun terakhir yaitu tahun 2017 hingga 2020 kasus kesusilaan yang dilakukan oleh anak  terus  terjadi  dimana  pada  tahun  2017  terdapat  2  (dua)  kasus,  2018 terdapat  penambahan  menjadi  3  (tiga)  kasus,  2019  mengalami  penurunan menjadi dua (2) kasus dan 2020 terdapat hanya 1 (satu) kasus
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  Anggota  Unit  Pelayanan Perempuan  dan  Anak  Polres  Polewali  Mandar  yaitu  Munawir  Rasmatmur, EK,S.H.,M.H  mengemukakan  bahwa  sejak  diundangkannya  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kasus kesusilaan yang dilakukan oleh anak dan korbannya adalah anak masih terus terjadi 8 .
8 Wawancara  penyidik  anak,  Munawir  Rasmatmur.EK,S.H.,M.H,  (tanggal  12  Juni  2020),  di Polres Polewali Mandar
Dari  kasus  yang  ditangani  oleh  Kepolisian  Polewali  Mandar  yang kemudian penaganannya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Polewali adalah sebanyak 6 (lima) kasus dan 2 (dua) kasus diselesaikan secara kekeluargaan.
Tabel 2. Data Kasus Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Anak Di
Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Polewali Tahun Kasus 2017 1 Kasus 2018 3 Kasus 2019 1 Kasus 2020 1 Kasus Total 6 Kasus Sumber: Kejaksaan Negeri Polewali
Dari  data  diatas  menunjukkan  bahwa  dari  tahun  2017  hingga  tahun 2020  terdapat  6  yang  dilimpahkan  ke  Kejaksaan  Negeri  Polewali  Mandar karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil.
Menurut anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu Munawir Rasmatmur, EK,S.H.,M.H terdapat 2 (dua) kasus yang tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Polewali pada tahun 2017 ada 1 (satu) kasus karena korban dianggap  tidak  dapat  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  atau gangguan jiwa dan tahun 2019 terdapat 1 (satu)  kasus karena  kass tersebut diselesaikan secara kekeluargaan karena anak sebagai pelaku delik kesusilaan tersebut siap menikahi korban yang selanjutnya disebut sebagai saksi korban. 9
Setelah berkas perkara dan barang bukti selesai diperiksa oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak kemudian berkas perkara dilimpahkan ke  Kejekasaan  Negeri  Polewali  Mandar  untuk  selanjutnya  Jaksa  Penuntut Umum Anak meneliti berkas perkara tersebut dan jika berkas perkara telah dinyatakan  lengkap  kemudian  dilanjutkan  dengan  penyerahan  dan  barang bukti  lalu  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Anak  melimpahkan  berkas  perkara tersebut  ke  Pengadilan  Negeri  Polewali  Mandar  untuk  selanjutnya disidangkan.
9 Wawancara  penyidik  anak,  Munawir  Rasmatmur.EK,S.H.,M.H,  (tanggal  12  Juni  2020),  di Polres Polewali Mandar

## Tabel 3. Data Kasus Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak YangTelah
Dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri Polewali Tahun Kasus 2017 1 Kasus 2018 3 Kasus 2019 1 Kasus 2020 1 Kasus Jumlah 4 Kasus Sumber : Pengadilan Negeri Polewali
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2020 telah dilimpahkan telah dilimpahkan oleh Kejaksaan  ke  Pengadilan Negeri Polewali.
Penegakan hukum adalah rangkaian  langkah aparat penegak hukum melakukan  penindakan  hukum  terhadap  tiap  pelanggaran  yang  terjadi. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 10
Theodorus  Yosep  Parera  jug  berpendapat  bahwa  penegakan  hukum pidana  dapat  dikonsepsikan  secara  sebagai  proses  kerja  aparat  penegak hukum  (pidana)  dalam  memeriksa  seseorang  yang  diduga  melakukan kejahatan  untuk  memastikan  bersalah  tidaknya  orang  itu  secara  hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses bertahap mulai dari penyelidikan, penyidikan/penyidikan,  penuntutan  sampai  pada  penentuan  hukuman. Sasaran akhir dari penegakan hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang bersalah. 11
Penegakan  hukum  pidana  melibatkan  beberapa  sub  sistem  yang struktural  diantaranya  aparat  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan  dimana masing-masing  lembaga  mempunyai  tupoksi  diantaranya  kepolisian bertanggung  jawab  melaksanakan  penyelidikan/penyidikan,  kejaksaan melaksanakan  penuntutan  dan  pengadilan  menentukan  bersalah  tidaknya orang yang diajukan sebagai terdakwa.
Penegakan  hukum  berkaitan  dengan  fungsi  hukum  Achmad  Ali membedakannya kedalam 5 bagian yaitu:
10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Pers, 1983, Hal.5
11 Theodorus Yosep Parera, Advokat dan Penegakan Hukum, Yogyakarta : Genta Press, 2016, Hal.19
1. Fungsi hukum sebagai a tool of social of control, ialah untuk menetapkan tingkah  laku  yang  dianggap  dari  aturan  hukum.  Selain  itu,  untuk menetapkan sanksi atau tindakan yang telah dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.
2. Fungsi  hukum  sebagai  a  tool  of  social  engineering,  yang  dikemukakan oleh  Soerjono  Soekanto  (1977:104-105);  hukum  sebagai  alat  untuk mengubah masyarakat, dalam arti hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh agent of change. Agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat  sebagai  pemimpin  satu  atau  lebih  lembaga-lembaga kemasyarakatan.
3. Fungsi  hukum  sebagai  symbol,  dikemukakan  oleh  Arnold  (Curzon 1979:44) that the greatest strenght of the law may be its escape from reality, that is, its abstract, symbolic nature and from abstract ideals... need for their acceptence  symbolic  conduct  in  by  institutions.  The  procedures  of  the  court (ceremonies),  their’  dramatic  presentation  of  symbolic  interaction  within society, axe examples of ideals of the law ‘made concrete’ in relatively simple, comprehensible terms.
(bahwa  kekuatan  terbesar  hukum  mungkin  adalah  pelariannya  dari kenyataan,  yaitu  sifatnya  yang  abstrak,  simbolik  dan  dari  cita-cita abstrak....  kebutuhan  akan  penerimaannya  perilaku  simbolis  oleh lembaga. Prosedur pengadilan (upacara). ‘presentasi dramatasi’ mereka tentang interaksi simbolik dalam masyarakat, contoh-contoh kapak dari cita-cita  hukum  ‘dibuat  konkret’  dalam  istilah  yang  relatif  sederhana dan dapat dipahami
4. Fungsi  hukum  sebagai  a  political  instrument,  hukum  tidak  mungkin dipisahkan  dari  politik.  Terutama  pada  masyarakat  yang  sedang membangun, dimana pembangunan tidak lain merupakan keputusan politik, dimana pembangunan jelas membutuhkan legalitas dari sector hukum.
5. Fungsi  hukum  sebagai  integrator,  seperti  kita  ketahui  bahwa  setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Diantara  kepentingan  itu,  ada  yang  bisa  selaras  dengan  kepentingan lain,  tetapi  ada  juga  kepentingan  yang  menyulut  konflik  dengan kepentingan lain. Hukum sering disalah artikan ia hanya berfungsi jika terjadi  konflik.  Padahal,  hukum  telah  berfungsi  sebelum  konflik  itu terjadi.
Dalam  hal  ini  penulis  lebih  mempertegas  hukum  dapat  difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) hukum sebagai sarana rekayasa sosial, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan putusan hakim.
Fungsi  hukum  sebagai  sarana  pendorong  pembaharuan  masyarakat penekanannya terletak pada pembentukan Undang-Undang yang dilakukan oleh  badan  legislatif  untuk  menggagas  masyarakat  baru  yang  ingin diwujudkan  dimasa  depan  melalui  pemberlakuan  peraturan  perundang- undangan. Penegakan hukum merupakan rangkaian langkah aparat penegak hukum melakukan penindakan hukum.
Dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak aalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. 12
Menghadapi  dan  menangani  proses  peradilan  anak  sebagai  pelaku delik kesusilaan, maka hal pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya  sebagai  anak  dengan  semua  sifat  dan  ciri-cirinya  yang khusus. 13 Dalam menangani kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana khususnya  tindak  pidana  kesusilaan.  Aparat  penegak  hukum  mulai  dari penyidik, Jaksa dan Hakim harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dimana  Pasal  2 menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan pada asas:
a. Perlindungan;
b. Keadilan;
c. Non diskriminasi;
d. Kepentinga terbaik bagi anak;
e. Penghargaan terhadap anak;
f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
h. Proporsional;
i. Permpasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
12 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publising, 2011, hal.35
13 Tahya, I., & Silambi, E. (2017). PENERAPAN PIDANA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK PADA PENGADILAN NEGERI MERAUKE. Jurnal Restorative Justice, 1(2), 124-131.
j. Penghindaran pembalasan.
Adapun kesepuluh asas diatas telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak yaitu:
Huruf  a  :  yang  dimaksud  dengan  “perlindungan”  meliputi  kegiatan yang  bersifat  langsung  dan  tidak  langsung  dari  tindakan  yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
Huruf  b  :  yang  dimaksud  dengan  “keadilan”  adalah  bahwa  setiap penyelesaian  perkara  anak  harus  mencerminkan  rasa  keadilan  bagi anak.
Huruf  c  :  yang  dimaksud  dengan    “nondiskriminasi”  adalah  tidak adanya  perlakuan  yang  berbeda  didasarkan  pada  suku,  agama,  ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
Huruf  d  :  yang  dimaksud  dengan  “kepentingan  terbaik  bagi anak”adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan  keberlangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang anak.
Huruf  e  :  yang  dimaksud  dengan  “penghargaan  terhadap  pendapat Anak”  adalah  penghormatan  atas  hak  anak  untuk  berpartisipasi  dan menyatakan  pendapatnya  dalam  pengambilan  keputusan.  Terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
Huruf  f  :  yang  dimaksud  dengan  “kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang  Anak”  adalah  hak  asasi  yang  paling  mendasar  bagi  Anak yang dilindungi oleh Negara, perintah masyarakat, keluarga dan orang tua.
Huruf g : yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepadaTuhan Yang Maha Esa, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana.
Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian tuntutan untuk  meningkatkan  kualitas  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa,  intelektual,  sikap  dan  perilaku,  pelatihan  keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien kemasyarakatan.
Huruf  h  :  yang  dimaksud  dengan  “proporsional”  adalah  segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.
Huruf  i  :  yang  dimaksud  dengan  “perampasan  kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya anak tidak dirampas kemerdekaannya,  kecuali  terpaksa  guna  kepentingan  penyelesaian perkara.
Huruf j : yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjaukan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.
Penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di  Kabupaten  Polewali  Mandar  dalam  hal  ini  para  penegak  hukum  dalam memeriksa atau memutus perkara wajib mempertimbangkan dua hal yaitu:
1. Keadaan Pribadi Anak Keadaaan  pribadi  anak  merupakan  unsur  subjektif  yang  terdapat dalam diri anak sebagai pelaku tindak pidana. 14 Dari hasil penelitian penulis bahwa dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana khususnya delik kesusilaan dalm hal ini penyidik mempunyai wewenang yang diatur oleh Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  Pasal  7 ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  penyidik  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  karena  kewajibannya  mempunyai wewenang:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
c. Menyuruh  berhenti  seorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan  dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
14 Rasdianah, Prinsip dan Syarat Penjatuhan Hukum Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Jurisprudentie, 2017, Hal. 171
h. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubunganya dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung jawab
Dalam hal ini penyidik melakukan penghentian penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 ayat (2) yang  menyatakan  bahwa  dalam  hal  ini  penyidik  menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
Sedangkan penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Polewali  Mandar  melakukan  penyidikan  terhadap  kasus  delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar dimana pada tahun 2017 seorang anak melakukan pemerkosaan yang korbannya juga adalah anak dan setelah mendengar keterangan para saksi  dan  dokter  jiwa  (psychiater)  bahwa  pelaku  ternyata  mengalami gangguan  jiwa  kemudian  penyidik  mengehentikan  penyidikan terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak tersebut Dari hasil wawancara penulis dengan penyidik Anak yaitu Munawir Rasmatmur,  EK,  S.H.,M.H  (pada  tanggal  15  Juni  2020)  pada  Polres Polewali  Mandar  bahwa  mereka  melakukan  penghentian  penyidikan karena  didalam  hukum  pidana  dikenal  dengan  alasan  pemaaf  yang tertuang dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1 (satu)  yang  menyatakan  bahwa  “barangsiapa  mengerjakan  sesuatu perbuatan,  yang  tidak  dapat  dipertanggungkan  kepadanya  karena  kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”. Jadi penyidik  hanya  berpatokan  pada  Pasal  44  ayat  1  (satu)  namun  tidak memperhatikan penjelasan pada ayat 2 (dua) yang menyatakan bahwa:
“jika  nyata  perbuatan  itu  tidak  dapat  dipertanggungkan  kepadanya  karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan  menempatkan  dia  dirumah  sakit  gila  selama-lamanya  satu tahun untuk diperiksa”.
Aturan diatas menunjukkan bahwa apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya mengalami gangguan jiwa merupakan kewenangan hakim saat memeriksa dan memutus perkara.
Akan  tetapi,  tentu  hakim  menentukannya  berdasarkan  pada  bukti- bukti  yang  menerangkan  bahwa  pelaku  memang  benar  memiliki gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini juga dikemukakan oleh R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:
“dalam  prakteknya  jika  polisi  menjumpai  peristiwa  semacam  ini,  ia  tetap diwajibkan  memeriksa  perkaranya  dan  mmebuat  proses  perbal.  Hakimlah  yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggung jawabkan atas  perbuatannya  itu,  meskipun  ia  dapat  pula  meminta  nasihat  dari  doketer penyakit jiwa (psychiater). Jika hakim berpendapat, bahwa orang itu betul tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan dari segala tuntutan pidana), tetapi sebagai tindakan untuk mencegah bahaya, baik bagi orangnya sendiri maupun keselamatan masyarakat, hakim  dapat  memerintahkan  supaya  orang  itu  dimasukkan  dalam  rumah  sakit jiwa  selama  masa  percobaan  maksimum  satu  tahun  untuk  dilindungi  dan diperiksa”. 15

## 2. Keadaan Pada Saat Dilakukan Perbuatan
Keadaan  pada  saat  dilakukan  perbuatan  merupakan  unsur  gabungan antara  unsur  subjektif  dan  unsur  objektif  yang  harus  diperhatikan  oleh hakim pengadilan anak saat mengadili kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Dikatakan sebagai unsur gabungan karena keadaan pelaku dan bisa saja berasal dari luar diri anak sebagai pelaku tindak pidana, bisa pula berasal dari luar diri anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan melihat putusan pidana Nomor 2.Pid.Sus.Anak/2019/PN Pol bahwa seorang anak yang  berinisal  N  melakukan  pemerkosaan  terhadap  seorang  anak perempuan  yang  berisinial  Y,  didalam  putusannya  anak  N  dinyatakan terbukti  melanggar  Pasal  81  ayat  (2)  UU  RI.  No.17  Tahun  2016  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Anak  dan  menjatuhkan  pidana pembinaan  didalam  lembaga  selama  2  Tahun  pada  Yayasan  Miftahul Jihad  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  di  Majene  dan mewajibkan untuk Anak menjalani Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan
15 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor : Politea, 1995, Hal.61
di  Lembaga  Pelatihan  Kerjan  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Polewali Mandar.
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  seorang  Hakim  yang  mengadili perkara anak H.Rachmat Armidal.T,M,S.H.,M.hum (Tanggal 14 Juli 2020) yang memutus perkara tersebut bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhdap anak sebagai pelaku delik kesusilaan tidak selalu berpatokan pada pidana penjara tergantung dari perbuatan dan dampak yang ditimbulkan oleh  pelaku  anak,  menurutnya  sejak  disahkannya  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dimana tujuan  dari  Undang-Undang  ini  adalah  melindungi  hak-hak  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  sesuai  dengan  Pasal  2  huruf  e  yang  sangat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, dimana masa depan anak juga harus dikedepankan karena anak merupakan cikal bakal penerus cita- cita bangsa. 16
Menurut  penulis  hakim  dalam  memutus  perkara  tersebut  telah  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  yang  menekankan  pendekatan  keadilan  restoratif  justice yang  secara  filosofinya  bahwa  penjatuhan  pidana  penjara  dijadukan sebagai upaya terakhir (ultimum remindum) dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum dan merupakan suatu pendekatan yang bertumpu pada korban dan pelaku serta peran masyarakat, tentunya hal tersebut  sangat  berbeda  dengan  orang  dewasa  yang  lebih  menekankan sifat penjatuhan hukuman dengan dengan pidana penjara. Peradilan anak hakikatnya diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan juga perilaku anak sehingga dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini dilakukannya.

## Kesimpulan
Penegakan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  delik  kesusilaan  di Kabupaten  Polewali  Mandar  pengimplementasiannya  belum  ideal,  karena penyidik dalam memeriksa salah satu kasus anak yang telah melakukan delik kesusilaan  bahwa  penyidik  melakukan  penghentian  penyidikan  dengan alasan  pelaku  mengalami  gangguan  jiwa  sehingga  tidak  dapat  melakukan pertanggungjawaban  pidana,  hal  ini  tentu  diluar  dari  dari  kewenangannya karena  yang  berwenang  menentukan  seorang  tidak  dapat  melakukan pertanggungjawaban pidana karena mengalami gangguan jiwa adalah majelis
16 Wawancara  Hakim  Anak  H.Rachmat  Armidal.T,M,S.H.,M.hum  (Tanggal  14  Juli  2020)  di Pengadilan Negeri Polewali
Hakim seperti yang tertuang dala Pasal 44 ayat (2) KUHP. Kemudian penulis penulis tidak menapatkan data secara rinci mengenai kasus tersebut karena penyidik mengatakan bahwa data tersebut sudah tidak ada (tercecer)

## Daftar Pustaka Buku
As  Salam  dan  Amir  Ilyas,  2018,  Kriminologi  (suatu  pengantar),  Jakarta  :
Pranada Media Group
Isra, Saldi, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer  Dalam  Sistem  Presidensial  Indonesia,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Kahar,  2017,  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,  Samata  –  Gowa:
Gunadarma Ilmu
Moeljatno, 1993, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta
R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor : Politea
Setya  Wahyudi,  2011,  Implementasi  Ide  Diversi  dalam  Pembaruan  Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing
Soerjono  Soekanto,  1983,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum, Jakarta : UI Pers
Soerjono Soekanto, 2017, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Pers Theodorus Yosep Parera, 2016, Advokat dan Penegakan Hukum, Yogyakarta
: Genta Press
Tahya, I., & Silambi, E. (2017). PENERAPAN PIDANA DALAM PERKARA
PERSETUBUHAN ANAK PADA PENGADILAN NEGERI
MERAUKE. Jurnal Restorative Justice, 1(2), 124-131.
Rasdianah, R. (2017). Prinsip  Dan  Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 4(2), 157-173.