## SENGKETA TANAH EKS KERAJAAN DI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## IGA Gangga Santi Dewi
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang ganggasanti@yahoo.com

## Abstract
Conflicts that ended in court disputes often occurred in the former Kotaringin Kingdom related to  the  former  kingdom  lands.  Phenomenon  of  substantive  injustice  related  to  former  kingdom land policy in the Dictum Fourth letter A UUPA which abolishes former kingdom land and shifts to  the  State,  is  an  injustice  felt  by    former  kingdom  parties.  Research  with  the  Socio  Legal approach  with  social  science  methods  and  theories  about  law.  This  research  was  focused  on looking  at  the  facts  of  the  conflict  that  ended  in  court  disputes  and  the  solution  to  prevent  the disputes of former kingdom land in Kotawaringin Barat.
Keywords: Disputes; Former Kingdom Land; UUPA

## Abstrak
Konflik yang berakhir sengketa di Pengadilan banyak terjadi di eks  Kerajaan Kotaringin terkait tanah-tanah eks kerajaan. Fenomena ketidakadilan substantif terkait kebijakan tanah eks kerajaan dalam  Diktum  Keempat  huruf  A  UUPA  yang  menghapuskan  tanah  eks  kerajaan  dan  beralih kepada  Negara,  merupakan  ketidakadilan  yang  dirasakan  oleh  pihak  eks  kerajaan.  Penelitian dengan pendekatan Socio Legal dengan  metode dan teori ilmu sosial tentang hukum. Penelitian ini  difokuskan  dengan  melihat  fakta  konflik  yang  berakhir  sengketa  di  pengadilan  dan  solusi untuk mencegah terjadi sengketa tanah eks kerajaan di Kotawaringin Barat.
Kata Kunci : Sengketa; Tanah Eks Kerajaan; UUPA

## A. Pendahuluan

## 1. Latar belakang Permasalahan
Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945 menyebutkan  bahwa:  ”Bumi  dan  air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan
kewenangan  negara  dengan  hak  menguasai negara  (HMN)  tersebut,  maka  negara  dapat menentukan  tanah-tanah  mana  yang  boleh dimiliki  oleh  perorangan  maupun  badan hukum  dan  tanah-tanah  mana  yang  tidak boleh  dimiliki  baik  oleh  perorangan  atau badan  hukum  dan  tanah  untuk  kepentingan umum.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal penghapusan  tanah  hak  menjadi  tanah
negara,  maka  negara  harus  memperhatikan hak-hak  warga  negaranya  yang  telah  diatur oleh  Konstitusi  UUD  NRI  1945  dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria (L.N Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043),  selanjutnya  disebut  UUPA,    adalah salah  satu    landasan  hukum  bagi  semua kebijakan pertanahan di Indonesia.
Berbagai konflik yang berakhir sengketa di Pengadilan dan tindak kekerasan secara  komunal  banyak  terjadi  di  eks Kerajaan  Kotawaringin  Barat  terkait  tanah- tanah  eks  kerajaan.  Konflik  horizontal  yang selalu  melibatkan  masyarakat  yang  telah menempati tanah dan bangunan eks kerajaan dengan  pihak eks kerajaan terkait tanah eks
Kerajaan  yang  akhirnya  berakhir  sengketa Pengadilan.
Fenomena ketidakadilan substantif terkait  kebijakan  tanah  eks  kerajaan  dalam Diktum  Keempat    huruf  A  UUPA  yang berbunyi  bahwa  “Hak-hak  dan  wewenang- wewenang  atas  bumi  dan  air  dari  Swapraja atau  bekas  Swapraja  (kerajaan)  yang  masih ada  pada  waktu  mulai  berlakunya  undang- undang  ini  hapus  dan  beralih  kepada Negara”,  merupakan  ketidakadilan  yang dirasakan oleh pihak eks kerajaan mengingat hak atas tanah adalah hak pribadi yang tidak boleh  diambil  sewenang-wenang.  Hal  ini terjadi  juga  karena  tidak  diberikannya  ganti rugi  yang  layak  atas  kehilangan  hak-hak kenyamanan  kehidupan  mereka  akibat pengambilalihan  tanah  secara  sewenang- wenang oleh negara.
Berkaitan  dengan  banyaknya  konflik antara pihak eks kerajaan dengan pemerintah  dan  warga  yang  menempati tanah  eks  kerajaan,  maka  penulis  tertarik untuk  meneliti  dan  menganalisis  hasil temuan dalam suatu penelitian yang berjudul “Sengketa Tanah Eks Kerajaan di
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.”
2. Kerangka Teori
Dalam menganalisis permasalahan dalam  penelitian  ini,  akan  digunakan berbagai  teori  sebagai  pisau  analisis  yaitu teori Konflik, teori Keadilan John Rawl dan teori  hukum  progresif.  Terkait  dengan sengketa tanah eks kerajaan, maka kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan  yang  berbenturan  satu  sama lain  yang  diintegrasikan  sedemikian  rupa sehingga  bisa  ditekan  sekecil-kecilnya. Kepentingan-kepentingan  yang  berbenturan itu dikondisikan dengan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.
3. Hasil Penelitian Terdahulu
Sejauh  pengamatan  penulis,  dengan melakukan penelusuran kepustakaan, internet dan bentuk publikasi lainnya, belum dijumpai  suatu  uraian  mendalam  ataupun penelitian  yang  memiliki  fokus  studi mengenai  sengketa  tanah  eks  kerajaan  baik
di  Kotawaringin  Barat  Kalimantan  Tengah maupun di daerah lain di Indonesia.
4. Permasalahan dan Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka permasalahan penelitian ini adalah  (1) Bagaimana  realitas  terjadinya  sengketa tanah  eks  kerajaan  di  Kotawaringin  Barat  ? (2)  Bagaimana  solusi  untuk  mencegah sengketa  tanah  eks  kerajaan  di  Kotawingin Barat  ?  Tujuan  Peneltian  yaitu    (1)  Untuk mengetahui  realitas  terjadinya  sengketa tanah  eks  kerajaan  di  Kotawaringin  Barat. (2)  Untuk  mengetahui  solusi    mencegah sengketa  tanah  eks  kerajaan  di  Kotawingin Barat.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  yang  diharapkan  dapat ditemukan  makna-makna  yang  tersembunyi dibalik  obyek  maupun  subyek  yang  akan diteliti.  Penelitian  dengan  pendekatan Socio Legal dengan    metode  dan  teori  ilmu  sosial tentang  hukum  untuk  membantu  peneliti melakukan  analisis  (Satjipto  Rahardjo, 2009). Pendekatan  ini  dilakukan  untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya (Zamroni, 1992). Pendekatan ini  tetap  dalam  ranah  hukum,  hanya perspektifnya berbeda. Penelitian ini difokuskan  dengan  melihat  fakta  konflik yang  berakhir  sengketa  terkait  tanah  eks kerajaan  di  Kotawaringin  Barat  kalimantan Tengah.
Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh melalui kegiatan-kegiatan observasi,
interview, interpretasi  dokumen (teks), serta personal experience. Pada metode penelitian kualitatif, jenis dan cara observasi dipakai sebagai jenis observasi yang dimulai dari cara kerja deskriptif, kemudian observasi  berfokus  dan  pada  akhirnya observasi  terseleksi  (Sanafiah  Faisal,1990). Sesuai  dengan  paradigma  penelitian  ini, dalam  melakukan  observasi  peneliti  akan mengambil posisi sebagai participant observer artinya  peneliti  menyatu  dengan apa  yang  ditelitinya  yang  berakibat  peneliti dekat dengan obyek yang dikajinya . Peneliti adalah instrumen utama dalam pengumpulan
data. Indepth  interview dilakukan  dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka (open ended), namun  tidak menutup  kemungkinan akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan tertutup (closed  ended) terutama  untuk informan  yang  memiliki  banyak  informasi tetapi  ada  kendala  dalam  mengelaborasi informasinya tersebut( Nasution, 1992).
Teknik  untuk  menemukan  data  primer, dilakukan melalui wawancara secara bebas/terbuka  atau  tak  terstruktur  secara langsung  dengan  responden  yang  ditemui, yang  dianggap  penting  untuk  memberikan data dalam penelitian ini. Meskipun terdapat data  statistik  yang  didapat  melalui  data sekunder maupun wawancara terpadu, tetapi penelitian  ini  lebih  bersifat field  research dengan  menggunakan  pendekatan verstehen atau hermeneutic .
Di samping memanfaatkan dokumentasi dan  observasi,  pengumpulan  data  terutama dilakukan  melalui  wawancara  dengan  para responden.  Kegiatan  pengumpulan  data meliputi,  pertama  mencari  data  primer kemudian  data  sekunder. Data  sekunder adalah  data  yang  telah  dikumpulkan  dan disistematisir oleh pihak lain dan digunakan juga dalam penelitian ini (David W Stewart, 1984).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Realitas  Terjadinya  Sengketa  Tanah Eks Kerajaan
Kotawaringin

## Kalimantan Tengah
Kerajaan  Kotawaringin  adalah  sebuah kerajaan  keturunan  Kesultanan  Banjar. Kerajaan
Kotawaringin terletak di Kalimantan  Tengah  dengan    Istana  al- Nursari  yang  didirikan  pada  tahun  1615. Kotawaringin  seringpula  disebut  Kuta- Ringin,  karena  dalam  bahasa  Jawa, ringin berarti  beringin.  Pada  masa  Kolonial Belanda, Kotawaringin merupakan
keadipatian dan sebagai kepala pemerintahan di Kotawaringin adalah Dipati Ngganding. Oleh Dipati Ngganding kemudian  diserahkan  kepada  menantunya Pangeran Dipati Anta Kasuma. Menurut sejarah Banjar, wilayah Kotawaringin  adalah  semua  desa-desa  adat
di  sebelah  barat  Banjar  (sungai  Banjar  = sungai Barito) hingga sungai Jelai. Berdasarkan  wawancara  dengan  Agus,  seorang kerabat Kasultanan Kotawaringin, pangkalanbun bahwa wilayah  Kerajaan  Kotawaringin paling  barat  adalah  Tanjung  Sambar (Kabupaten  Ketapang),  batas  utara  adalah Gunung  Sarang  Pruya  (kabupaten  Melawi) dan  di  timur  sampai  sungai  Mendawai (Tanjung  Malatayur)  yaitu  bagian  barat Provinsi  Kalimantan  Tengah,  sedangkan bagian  timur  Kalimantan  Tengah  yang dikenal sebagai daerah Biaju (Tanah Dayak) serta daerah pedalaman yang takluk kepadanya  tetap  di  bawah  otoritas  kepala suku Dayak.
Kotawaringin  sempat  menjajah  negeri
Matan  dan  Lawai  atau  Pinoh  dan  menuntut daerah Jelai sebagai
wilayahnya.
Kotawaringin dalam sejarah Banjar disebutkan  sebagai  salah  satu  tanah  yang  di bawah  angin  (negeri  di  sebelah  barat)  yang telah ditaklukan. Ibukota
Kesultanan Kotawaringin semula  berada  di  Kotawaringin  Lama.  Pada masa  pemerintahan  Sultan  Imanudin  pada tahun  1814  ibukota  kesultanan  dipindahkan ke  Pangkalan  Bun  dan    didirikanlah  sebuah Istana Kasultanan Kotawaringin di Pangkalan Bun sebagai pusat pemerintahan. Setelah  Proklamasi  Kemerdekaan  RI, Kotawaringin menjadi bagian wilayah NKRI dengan
status Swapraja/Kawedanan. Selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Daerah  Tingkat  II  Kotawaringin  Barat sebagai  daerah  otonom  dengan  Pangkalan Bun sebagai ibukota kabupaten.
Kabupaten  Kotawaringin  Barat  (Kobar) adalah  salah  satu  kabupaten  di provinsi Kalimantan  Tengah. Ibu  kota kabupaten  ini terletak  di Pangkalan  Bun.  Kabupaten  ini memiliki luas wilayah 10.759 km².
Semboyan  kabupaten  ini  adalah Marunting Batu  Aji yang  artinya Menuju  Kejayaan . Wilayah ini terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu  Kotawaringin  Lama,  Arut  Selatan, Arut  Utara,  Kumai,  Pangkalan  Lada  dan Pangkalan Banteng.
Pembentukan Kotawaringin Barat diawali dengan terbentuknya
Provinsi Kalimantan  Tengah  berdasarkan Keputusan  Mendagri  Nomor:  Up.34/41/24, tanggal 28 Desember 1957 dan Surat Keputusan. Nomor: Des.52/12/2.206, tanggal 22 Desember 1959 Tentang Pembagian Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Menurut  Kepala  BPN  Pangkalanbun Kotawaringin Barat, bahwa setelah keluarnya
UUPA, tanah-tanah di Kotawaringin  Barat  tidak  jelas  mana  yang dinyatakan  tanah  eks  kerajaan  dan  mana tanah  negara  serta  tanah  hak.  Semua  tanah yang  tidak  ada  bukti  hak  lama  dianggap sebagai  Tanah  Negara  oleh  BPN.  Sehingga setiap permohonan hak tanah yang dianggap tanah  eks  kerajaan  tidak  melalui  prosedur pelepasan hak atas tanah. Untuk menghindari  konflik  yang  berkepanjangan sampai  terjadi  sengketa  di  Pengadilan, seharusnya  ada  Surat  Keputusan  Bupati sebagai  Kepala  Daerah  menetapkan  dalam Peraturan Daerah kriteria tanah eks kerajaan yang hapus menjadi tanah negara.
Penafsiran  pemerintah  (BPN)  terhadap Diktum  Keempat  huruf  A  UUPA  secara positivis-legalistik (teks) tanpa
mempertimbangkan  aspek  sejarah,  sosial dan  budaya  yang  ada  di  masyarakat  juga menjadi  salah  satu  pemicu  konflik  yang berakhir  sengketa  tanah  eks  kerajaan  di Kotawaringin Barat.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Agus Heryanto,
Hakim Pengadilan Negeri Pangkalanbun, bahwa  salah  satu  sengketa tanah eks Kerajaan Kotawaringin di Pangkalanbun  adalah  antara  penduduk pendatang  (penggugat)  yang  mengklaim tanah  tersebut  sebagai  kepemilikannya dengan  Pemerintah  Daerah  (Tergugat) terjadi  di  Pangkalan  bun  Kalimantan Tengah.  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN PBU,
memutuskan bahwa pihak penggugat sebagai  yang  berhak  atas  tanah  eks Kerajaan.  Padahal  berdasarkan  bukti-bukti yang  ada  di  Kasultanan  Kotaringin  Barat bahwa  pihak  penguggat  hanya  merupakan abdi  dalem (pembantu)  dari  penguasa  atau Raja  ke  VIII  Kasultanan  Kotawaringan
Barat.  Hal  ini  menunjukkan  hakim  dalam memutuskan  perkara  tidak  melihat  aspek sejarah  asal  usul  beserta  riwayat  tanah  dari Desa  disertai  bukti-bukti  dari  Kasultanan sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.
Pada  tahun  1986,  istana  Kerajaan Kotawaringin di Pangkalanbun telah terbakar  dan  oleh  Pemerintah  Daerah  telah dibangun baru dan dinamakan Istana Kuning dan  belum  masuk  dalam  Cagar  Budaya berdasarkan  UU  No.  11  tahun  2010. Permasalahan  timbul  karena  pengelola bangunan  dan  barang-barang  peninggalan kasultanan  kotaringin  seharusnya  dari  pihak Dinas  Pariwisata,  akan  tetapi  dikelola  oleh kerabat  kasultanan.  Permasalahan  muncul antar kerabat juga pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  terkait  barang-barang  kuno yang  ada  di  Istana  Kuning  tersebut.  Barang kuno  bisa  dialihkan  atau  dijual  karena selama ini belum ada daftar list tentang data barang-barang peninggalan kasultanan kotaringin. Konflik memuncak saat rumah permaisuri  Sultan  VII  dijadikan  rumah jabatan Bupati Pangkalanbun. Rumah tersebut  sampai  dibakar  yang  ditenggarai dilakukan  oleh  para  ahli  waris  Kasultanan Kotawaringin.  Meskipun  belum  sampai  ke ranah hukum, akan tetapi sangat meresahkan masyarakat  sekitarnya  di  Pangkalanbun. Pemerintah Daerah sebaiknya segera dibentuk  suatu  kebijakan  yang  mengatut tentang  tanah  eks  kerajaan  untuk  mencegah konflik  berkepanjangan  dan  selalu  berakhir sengketa di Pengadilan.

## 2. Solusi
Pemerintah  Daerah  Kotawaringin  Barat menyatakan bahwa
berdasarkan nasionalisasi  maka  hak  kerajaan  Kotaringin atas  tanah  Kasultanan  menjadi  hapus  dan beralih  kepada  Negara  Republik  Indonesia. Padahal  jika  kita  lihat  di  dalam  UUPA, nasionalisasi  hanya  terjadi  pada  tanah-tanah partikelir  karena  tanah  tersebut  pemberian Kolonial  Belanda  pada  orang-orang  yang berjasa pada pemerintah Belanda. Sedangkan  menurut  pandangan  Badan Pertanahan  Nasional  Kotawaringin  Barat,
tanah-tanah  eks  kerajaan  hapus  karena adanya  ketentuan  dalam  Diktum  Keempat huruf A UUPA.
Terjadi  konflik  yang  berkepanjangan sampai  berakhir  sengketa  di  Pengadilan disebabkan karena belum diaturnya peraturan pelaksana yang telah diamanatkan Diktum  Keempat  huruf  B  UUPA  tersebut. Hal  ini  terjadi  karena  belum  diaturnya prosedur  penghapusan  tanah  eks  kerajaan menjadi tanah negara mengakibatkan konflik yang berkepanjangan di Kotawaringin  Barat  terkait  tanah  eks
Kerajaan Kotaringin. Terlebih belum jelasnya  kriteria  eks  kerajaan  dan  tanah  eks kerajaan  membuat  konflik  semakin  panjang sampai  saat  ini  antara  pihak  eks  kerajaan dengan pemerintah daerah.
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum yang  berbentuk  Republik.  Kemerdekaan disusun  dalam  sebuah  aturan  dasar,  yaitu Konstitusi  Undang-  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun  1945).  Untuk  pertanahan  diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang  jelas  negara  berkuasa  atas  pertanahan untuk  kesejahteraan  rakyatnya.    Semua  hal tentang  sistem  hukum  pertanahan  harus sesuai dengan konstitusi.
Berkaitan  dengan  Kerajaan  sebagai lembaga  adat  karena  menyelenggarakan acara  adat  yang  diikuti  oleh  masyarakat hukum  adat  di  wilayahnya,  Konstitusi Undang-Undang  Dasar  Tahun    1945  dalam Pasal  18  menetapkan  bahwa  Undang- Undang yang mengatur pemerintahan daerah akan  memandang  dan  mengingat  hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa. Hak asal  usul  yang  bersifat  istimewa  adalah daerah yang mempunyai susunan (pemerintahan  asli)  seperti  misalnya  daerah Kerajaan  Surakarta.  Ketentuan  Pasal  18  ini menetapkan  masa  depan  daerah  kerajaan harus  melihat  mengingat  asal  usul  atau sejarahnya.
Tanah  dan  bangunan  eks  Kerajaan Kotaringin di Kotawaringin Barat - Pangkalanbun  belum  menjadi  cagar  budaya sampai  sekarang  sehingga  tidak  mendapat dana subsidi dari pemerintah untuk
memelihara  aset  kerajaan  tersebut.  Akan tetapi  mereka  tidak  mempunyai  kekuasaan mengatur  hak  kepemilikan  tanah  yang  bisa untuk    menopang  hidup  keluarga  dan masyarakat  sekitarnya.  Semua  diambil  alih oleh Pemerintah Daerah baik dalam pengelolaan maupun hak atas bangunannya.
Realitas menunjukkan belum ada upaya pemerintah daerah dan pihak Badan
Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan konflik-konflik yang
berakhir  sengketa  tanah  yang  terjadi  di Kotawaringin  Barat.  Seharusnya  para  pihak mengadakan pertemuan untuk menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian terkait tanah-tanah eks kerajaan  yang  akan  dilepaskan  oleh  pihak kerajaan  untuk  kepentingan  pemerintah daerah  atau  supaya  bisa  digunakan  oleh warga masyarakat yang secara fisik menguasai tanah tersebut.
Menurut Muasjidin  sebagai  kerabat  eks Kerajaan Kotaringin, bahwa pemerintah daerah  tidak  mengakui  eks  Kerajaan Kowatringin  sebagai  lembaga  adat,  dimana selama ini  masyarakat  adat  di  Kotawaringin Barat  masih  mengikuti  acara  tradisi  adat budaya eks kerajaan Kotaringin dan mengikuti ritual adat yang diadakan Kerajaan.
Eks  Kerajaan  sebagai  lembaga  adat membutuhkan pembiayaan
untuk
penyelenggaraan  urusan  adatnya yaitu upacara-upacara  adat,  harus  membayar  gaji pegawai, sentana, serta pemeliharaan bangunan-bangunan  kerajaan  dan  makam leluhur,  membutuhkan  biaya  yang  tidak sedikit.  Semua  aset  tanah  dan  bangunan diluar  keraton  milik  eks  kerajaan  dan Mangkunegaran telah diambil alih pemerintah  tanpa  kompensasi  apapun.  Hal ini  jelas  melanggar  Pasal  28  H  UUD  NRI 1945 yang berbunyi (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut  tidak  boleh  diambil  alih  secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Solusi  untuk  mencegah  konflik  yang berkepanjangan sampai berakhir sengketa di Pengadilan    yaitu  selama  belum  terbentuk PP yang diamanatkan dalam Diktum Keepat
huruf  A  UUPA,  pihak  Pemerintah  Daerah tidak  melakukan  pendaftaran  tanah  eks kerajaan Kotawaringin sebelum ada pelepasan hak dari Kasultanan Kotawaringin sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPA dan  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  tidak melakukan  pendaftaran  tanah  eks  kerajaan Kotawaringin Kalimantan Tengah tanpa ada pelepasan  hak  dari  Kasultanan,  untuk menghindari konflik  yang berakhir sengketa di Pengadilan.

## D. Simpulan
Berpijak  pada  analisis  data  yang  telah dipaparkan  dalam  Bab  sebelumnya,  maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :
1. Realitas  Sengketa  tanah  eks  Kerajaan Kotaringin terjadi karena :
a. Ketentuan  dalam  Diktum  Keempat huruf  A  dan  B  UUPA    tidak dilaksanakan  secara  konsisten  di lapangan.
b. Kebijakan  pemerintah  (  BPN)  masih berorientasi pada keadilan prosedural,  yang  seringkali  tidak mencerminkan keadilan yang sebenarnya (keadilan substantif). c. Penafsiran pemerintah (BPN) terhadap  Diktum  Keempat  huruf  A UUPA secara positivis-legalistik (teks) tanpa mempertimbangkan aspek  sejarah,  sosial  dan  budaya yang ada di masyarakat.
d. Tidak  diatur  secara  jelas  pengertian kerajaan,  eks  kerajaan  juga  tanah- tanah  eks  kerajaan  dalam  suatu kebijakan sebagai peraturan pelaksana  yang  telah  diamanatkan dalam  Diktum  Keempat    huruf  B UUPA yaitu berupa Peraturan Pemerintah.
e. Tidak  ada  kejelasan  pengaturan mengenai  pengaturan  bentuk  dan kriteria ganti rugi dan atau kompensasi  atas  penghapusan  tanah kerajaan dan tanah eks kerajaan. Konflik-konflik
yang berakhir sengketa  di  Pengadilan    dipandang sebagai  fenomena,  bahwa  kebijakan tanah  eks  kerajaan  pada  Diktum
Keempat  huruf  B  UUPA  yang berbunyi “Hal-hal yang bersangkutan dengan  ketentuan  dalam  huruf  A  di atas  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan Pemerintah”, belum dilaksanakan oleh pemerintah sehingga prosedur pelaksanaan penghapusan  tanah  eks  Kerajaan menjadi tanah negara yang disebutkan  pada  Diktum  Keempat huruf A UUPA belum ada. Sehingga banyak tanah eks kerajaan diambilalih  tanpa  melalui  prosedur benar  yang  melanggar  hak  asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi  UUDN  RI  Tahun  1945 dan  Pancasila.  Hal  ini  berarti kebijakan  tanah  eks  kerajaan  belum mencerminkan  keadilan  bagi  pihak eks kerajaan di Indonesia.
2. Solusi  Mencegah  Sengketa  Tanah  eks Kerajaan  Kotaringin  di  Kotawingin Barat.
Berdasarkan  Konstitusi  UUD  NRI
Tahun  1945  sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal  28  H  bahwa  hak  milik  pribadi  tidak boleh  diambil  secara  sewenang-wenang. Hal-hal  tersebut  tidak  diperhatikan  oleh pihak  pemerintah,  sehingga  putusan  BPN dan Pemerintah Daerah tidak mencerminkan keadilan bagi warga yang berhak atas tanah. BPN yang berpandangan progresif yang bisa melihat  hukum  tidak  sebatas  peraturan semata.Dengan  demikian,  metode  yang  bisa dipakai untuk mewujudkan keadilan substansial,  yakni  metode rule  breaking yang  merupakan  karakteristik  dalam  hukum progresif.  Pihak  BPN  harus  berani  tidak melakukan  pendaftaran  tanah  eks  kerajaan Kotawaringin  karena  tidak  ada  pelepasan hak dari pihak Kasultanan sebagai pemegang  hak  atas  tanah.  Disini  lah  aksi rule  breaking yang  dilakukan  BPN  untuk menegakkan keadilan karena belum terbentuknya  PP  yang  diamanatkan  Diktum Keempat  huruf  B  UUPA  sehingga  proses pendaftaran  tanah  harus  melalui    pelepasan hak atas tanah dari pihak pemegang hak atas tanah.
Tanah  sebagai  hak  dasar  setiap  orang, keberadaannya  dijamin  di  dalam  Konstitusi Undang–Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,    oleh  karena  itu Pemerintah  segera  melaksanakan  amanat Diktum  keempat  huruf  B  UUPA  untuk membuat    kebijakan  mengenai  eks  tanah kerajaan berupa Peraturan Pemerintah  yang mengakomodasi kepentingan pihak kerajaan,    pemerintah  kota/kabupaten  dan masyarakat.
Solusi  kedua  yaitu  perlu  dibuatkan kebijakan  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah oleh  Pemerintah  Daerah    yang  khusus mengatur mengenai tanah eks kerajaan yang ditempati masyarakat adat eks Kerajaan dan masih terjaga upacara adat budaya (kepercayaan) didalamnya
sebagai Masyarakat  Hukum  Adat.  Sehingga  tidak menyimpang  dari  kebijakan  yang  akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abd,  A’la,  2010, Pembumian  Keadilan Substantif, Semarang : Jawa Pos.
Akhamad , Bendara,  2011, Lintasan  Sejarah Sumenep dan Asta Tinggi beserta Tokoh didalamya , Sumenep: Barokah.
Ali,  Achmad,  1998, Menjelajahi  Kajian Empiris  Terhadap  Hukum ,    Jakarta  : Yarsif Watampone.
__________, 2010,  Menguak Teori Hukum dan  Teori  Peradilan  Vol.1,  Jakarta  ; Kencana.
Ali,  As'ad  Said,  2012, Tinjauan  Yuridis
Terhadap  Sarana  Hukum  Sebagai Pengaman Ideologi Dan Dasar Negara, Pidato  Penganugerahan  Gelar  Doctor
Honoris  Causa  Dalam  Bidang  Hukum,
Semarang : Universitas Diponegoro.
Alloott,  Antony,  1981, The  Effectiveness  of
Law ,   dalam  Valparaiso,  Winter  : University Law Review.
Alwasilah, Chedar, 2002, Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif, Jakarta
: Pustaka Jaya.
Anshori,  Abdul  Ghofur,  2006, Filsafat Hukum, Yogyakarta  :  Gadjah  Mada University Press.
Arto,  A.  Mukti,  2001, Mencari  Keadilan, Kritik,  danSolusi  Terhadap  Praktik Peradilan Perdata di Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bakir,  Herman,  2007, Filsafat  Hukum, Bandung : Refika Aditama. Berry,  David,  2003, The  Prinsiples  of Sociology atau Pokok-Pokok PikiranDalam Sosiologi ,  Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Budiman, Arief, 1989, Sistem Perekonomian pancasila  dan  Ideologi  Ilmu  Sosialdi Indonesia, Jakarta : Gramedia.

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
UU  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah. PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan Pemberian Ganti Kerugian. PP  No.  38  Tahun  1963  tentang  Penunjukan
Badan-Badan  Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.