https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index

## KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI KEWENANGAN PERANGKAT
DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Muhammad Halwan Fakultas Hukum Universitas Bosowa E-mail: bunghalwan@gmail.com

## Abstract
The dynamics of changing local government laws provide major changes through the  several  powers  given.  Article  23  of  Law  Number  6  of  2014  provides confirmation,  namely  that  the  Village  Government  is  carried  out  by  the  Village Government. It is clear who the village government means, then it is returned to Article 1 number 3 of Law Number 6 of 2014, namely that the Village Government is the Village Head or what is referred to by any other name assisted by Village officials  as  an  element  of  Village  Government  administrators.  The  inherent position  and  authority  provides  a  great  form  of  accountability  and  demands accountability.  Basically,  the  regulation  regarding  the  position  of  the  Village makes  the  Village  not  fully  placed  as  subordination  of  the  district  /  city government.  The  change  in  the  position  of  the  village  from  Law  Number  22  of 1999,  Law  Number  32  of  2004  and  Law  Number  6  of  2014  aims  to  make  the village  no  longer  an  object  of  development  but  a  subject  of  development.  The construction  of  village  governance  adopted  in  the  Village  Law  is  a  joint construction. The General Elucidation of the Village Law states explicitly: "With the  construction  of  combining  the  functions  of  self-governing  community  with local  self-government,  it  is  hoped  that  the  customary  law  community  unit  which has been part of the village territory will be organized in such a way as a village and customary village. In summary, the principles of recognition and subsidiarity have  changed  the  state's  control  /  control  approach  to  the  village  and  have positioned the village as the subject of development.
Keywords: Village Apparatus Authority, Village Government, Village Law.

## Abstrak
Dinamika  perubahan  undang-undang  pemerintahan  daerah  memberikan perubahan  besar  melalui  beberapa  wewenang  yang  diberikan.  Pasal  23  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni Pemerintahan Desa diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Desa.  Jelas  terjawab  siapakah  yang  dimaksud pemerintah  desa,  maka  dikembalikan  pada  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014,  yakni  Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan  Desa.  Kedudukan  dan  kewenangan  yang  melekat  memberikan bentuk  pertanggungjawaban  yang  besar  serta  menuntut  akan  hadirnya akuntabilitas.  Pada  dasarnya  pengaturan  tentang  kedudukan  Desa,  menjadikan Desa  tidak  ditempatkan  sepenuhnya  sebagai  subordinasi  pemerintahan kabupaten/kota.  Perubahan  kedudukan  desa  dari  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan  Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2014  bertujuan  agar  desa  bukan  lagi  objek  pembangunan  tetapi menjadi subjek  pembangunan. Konstruksi pemerintahan desa yang dianut dalam UU Desa adalah konstruksi gabungan. Penjelasan Umum UU Desa menyebutkan secara  tegas:  “Dengan  konstruksi  menggabungkan  fungsi  self-governing community  dengan  local  self  government,  diharapkan  kesatuan  masyarakat hukum  adat  yang  selama  ini  merupakan  bagian  dari  wilayah  desa  ditata sedemikian  rupa  menjadi  desa  dan  desa  adat”.    Ringkasnya,  asas  rekognisi  dan subsidiaritas  telah  mengubah  pendekatan  kontrol/pengendalian  negara  terhadap desa dan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan.
Kata Kunci : Kewenangan Perangkat Desa, Pemerintahan Desa, UU Desa.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, khususnya Bab  XI yang  mengatur  mengenai  Desa,  telah  berhasil menyempurnakan  berbagai  aturan  tentang  Desa  yang  sebelumnya  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Namun dalam  pelaksanaan  selama  beberapa  tahun  ini  muncul  beberapa  permasalahan yang  perlu  segera  dicermati.  Pertama,  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 belum  secara  jelas  mengatur  tata  kewenangan  antara  Pemerintah,  Pemerintah Daerah dan Desa.
Berdasarkan  prinsip  desentralisasi  dan  otonomi  luas  yang  dianut  oleh Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004,  Pemerintah  hanya  menjalankan  lima kewenangan,  dan  di  luar  lima  kewenangan  itu  menjadi  kewenangan  daerah. Sebagai  akibat  dari  pelaksanaan  desentralisasi,  timbullah  daerah-daerah  otonom. Mula-mula  otonom  atau  berotonomi  berarti  mempunyai  “peraturan  sendiri”  atau mempunyai  hak/kekuasaan/kewenangan  untuk  membuat  peraturan  sendiri (seringkali  juga  disebut  hak/kekuasaan/kewenangan  pengaturan  atau  legislatif sendiri).  Kemudian  arti  istilah  otonomi  ini  berkembang  menjadi  “pemerintahan sendiri”. Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri,  pelaksanaan  sendiri,  dan  dalam  batas-batas  tertentu  juga  pengadilan  dan kepolisian  sendiri.  Dengan  demikian  daerah  otonom  adalah  daerah  yang  berhak
dan berkewajiban untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri. 1 Hal yang diatur  dan  diurus  tersebut  adalah  tugas-tugas  atau  urusan-urusan  tertentu  yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakannya  sesuai  dengan  kebijaksanaan,  prakarsa  dan  kemampuannya sendiri.
Dengan demikian, konsepsi dasar yang dianut Undang-undang Nomor 32 Tahun  2004,  otonomi  berhenti  di  kabupaten/kota.  Konsekuensinya,  pengaturan lebih jauh tentang desa dilakukan oleh kabupaten/kota, dimana kewenangan Desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada Desa.
Semangat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang meletakkan posisi Desa berada di bawah Kabupaten/Kota tidak koheren dan konkuren dengan nafas lain  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  yang  justru  mengakui  dan menghormati  kewenangan  asli  yang  berasal  dari  hak  asal-usul.  Pengakuan  pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  menganut  prinsip  pengakuan  ( rekognisi ).  Kosekuensi  dari  pengakuan  atas otonomi asli adalah; Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri  berdasarkan  asal-usul  dan  adat-istiadat  setempat  ( self  governing community ),  dan  bukan  merupakan  kewenangan  yang  diserahkan  pemerintahan atasan pada Desa.
Seiring berjalannya waktu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang lebih  spesifik  mengenai  otonomi  desa  melalui  UU  Desa.  Salah  satu  alasan pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut ialah bahwa dalam perjalanan panjang  ketatanegaraan  Republik  Indonesia.  Desa  telah  berkembang  dalam berbagai  bentuk  sehingga  perlu  dilindungi  dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat, maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang adil, makmur, dan sejahtera.
1 Kaho, J.R., 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,  Rajawali Pers  – PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 25.
Al-Amwal, September 2019,Vol. 4, No. 2
UU Desa intinya menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat  berdasarkan  Pancasila,  UUD  NRI  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Undang-undang  ini  mengatur materi  mengenai  Asas  Pengaturan,  Kedudukan  dan  Jenis  Desa,  Penataan  Desa, Kewenangan  Desa,  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  Hak  dan  Kewajiban Desa  dan  Masyarakat  Desa,  Peraturan  Desa,  Keuangan  Desa  dan  Aset  Desa, Pembangunan  Desa  dan  Pembangunan  Kawasan  Perdesaan,  Badan  Usaha  Milik Desa,  Kerja  Sama  Desa,  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  dan  Lembaga  Adat Desa,  serta  Pembinaan  dan  Pengawasan.  Selain  itu,  Undang-Undang  ini  juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat.
Seiring  dengan  dinamika  pengaturan  pemerintahan  desa  khususnya perangkat desa, dengan segenap kewenangan yang dimiliki serta sejalan terhadap perkembangan  masyarakat  pada  saat  sekarang  ini,  sehingga  dengan  demikian, menurut  Penulis,  penting  untuk  mengetahui  Kedudukan  dan  konsekuensi  dari kewenangan  perangkat  desa  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Hal  ini  juga  terkait  erat  dengan  posisi  desa dalam struktur pemerintahan daerah.

## PEMBAHASAN
Kewenangan  adalah  kekuasaan  yang  diformalkan  baik  terhadap segolongan  orang  tertentu,  maupun  kekuasaan  terhadap  sesuatu  bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu  saja.  Jadi,  kewenangan  merupakan  kumpulan  dari  wewenang  - wewenang.  Misalnya,  wewenang  menandatangani  suatu  surat  keputusan  oleh seorang  pejabat  menteri  sedangkan  kewenangannya  tetap  berada  di  tangan menteri. Dalam hal yang demikian yang terjadi adalah pemberian mandat, dimana tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandate. 2
2 Murtir  Jeddawi,    2008, Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Daerah ,  Kreasi  Total  Media, Yogyakarta, Hlm. 18.
Al-Amwal, September 2019,Vol. 4, No. 2
Selanjutnya, menurut H.D. Stout, sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R., wewenang  tak  lain  adalah  pengertian  yang  berasal  dari  hukum  organisasi pemerintahan  yang  dapat  dijelaskan  sebagai  keseluruhan  aturan-aturan  yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. 3 Lebih lanjut,  Bagir Manan  mengatakan  bahwa,  wewenang  dalam  bahasa  hukum  tidak  sama  dengan kekuasaan  ( macht). Kekuasaan  hanya  menggambarkan  hak  untuk  berbuat  atau tidak  berbuat.  Di  dalam  hukum,  wewenang  sekaligus  berarti  hak  dan  kewajiban (rechten en plichten) . Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen) ,  sedangkan  kewajiban  secara  horizontal  berarti  kekuasaan  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  sebagaimana  mestinya.  Secara  vertikal  berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.
Wewenang atau kekuasaan diperoleh dari undang-undang (azas legalitas), sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang  meletakkan  undang-undang  sebagai sumber  kekuasaan.  Badan  pemerintah  tanpa  dasar  peraturan  umum  tidak mempunyai  wewenang  untuk  melaksanakan  perbuatan  administrasi.  Dengan demikian,  semua  wewenang  hukum  administrasi  pemerintah  harus  berlandaskan atas  peraturan  umum  dan  dalam  peraturan  itu  harus  pula  dicantumkan wewenangnya. 4 Demikian  pula  halnya  dengan  kedudukan  dan  kewenangan perangkat  desa  dalam  UU  Desa.  Dinamika  perubahan  undang-undang pemerintahan  daerah  memberikan  perubahan  besar  melalui  beberapa  wewenang yang  diberikan.  Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  memberikan penegasan,  yakni  Pemerintahan  Desa  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Desa. Jelas terjawab siapakah yang dimaksud pemerintah desa, maka dikembalikan pada Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  yakni  Pemerintah  Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa.  Jika  demikian  BPD
3 Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 71.
4 S.F.  Marbun,  dan  Moh.  Mahfud,  1987,  Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara,  Liberty, Yogyakarta, Hlm. 76.
kedudukannya  adalah  hanya  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah  dan  ditetapkan  secara  demokratis.  Hal  ini  ditegaskan  juga  pada Pemerintah  Desa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  25  bahwa  Pemerintah  Desa sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.
Berdasarkan  konstruksi  hukum  yang  demikian,  jelas  Kepala  Desa memiliki  kedudukan  yang  strategis  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  desa. Namun ketika melaksanakan kewenangan desa dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan  yang  sama,  yakni  Kepala  Desa  dan  BPD.  Untuk  memahami,  perlu dipahami  konstruksi  hukum  terhadap    kewenangan  desa  sebagaimana  dimaksud Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  Kewenangan  Desa  meliputi kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.  berdasarkan  ketentuan  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Kewenangan Desa meliputi:
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. Kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya  pada  ketentuan  Pasal  20  ditentukan  bahwa  pelaksanaan kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  dan  kewenangan  lokal  berskala  desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa.  Ketentuan  Pasal  21  menentukan  bahwa  pelaksanaan  kewenangan  yang ditugaskan  dan  pelaksanaan  kewenangan  tugas  lain  dari  pemerintah,  pemerintah daerah  provinsi,  atau  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  19  huruf  c  dan  huruf  d  diurus  oleh  desa.  Pada  ketentuan  Pasal  19 perlu  dipahami  konstruksi    hukumnya,  bahwa  ada  kewenangan  yang  diurus  oleh desa  dan  ada  kewenangan  yang  berasal  dari  penugasan  dari  pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/ kota.
Kewenangan  yang  berasal  dari  penugasan  dari  pemerintah,  pemerintah daerah  provinsi,  dan  pemerintahan  kabupaten/kota  ditentukan  pada  Pasal  22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hal tersebut ditegaskan bahwa:
(1) Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ada empat penugasan yang bersumber dari pemerintah, dan atau pemerintah daerah (bisa pemerintahan daerah provinsi, bisa pemerintah daerah kabupaten/kota) yakni: pertama, penyelenggaraan pemerintahan  desa;  kedua,  pelaksanaan  pembangunan  desa;  ketiga,  pembinaan kemasyarakatan desa; dan keempat, pemberdayaan masyarakat desa.
Terkait mengenai  biaya  dalam  penugasan,  berdasarkan  UU  Desa ada  dua konsep  yang  diberikan  batasan  dalam  Ketentuan  Umum  Pasal  1,  yakni: Pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  desa.  Pembangunan  desa  adalah  upaya peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1 angka 8). Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan, kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan, program,  kegiatan,  dan  pendampingan  yang  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Pasal 1 angka 12).
Pasal  26  ayat  (2)  menyatakan,  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Desa berwenang:
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. Menetapkan Peraturan Desa;
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. Membina  dan  meningkatkan  perekonomian  Desa  serta  mengintegrasikannya agar  mencapai  perekonomian  skala  produktif  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. Mengusulkan  dan  menerima  pelimpahan  sebagian  kekayaan  negara  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk  mewakilinya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan; dan
o. Melaksanakan  wewenang  lain  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  kepala  desa,  maka  secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu, untuk efektif harus ada  pendelegasian  kewenangan  kepada  para  pembantunya  atau  memberikan mandat.  Oleh  karena  itu,  dalam  melaksanakan  kewenangan  Kepala  Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014,  yaitu  :  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
e. Memberikan  mandat  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  lainnya  kepada perangkat Desa.
Di  samping  kewenangan  dan  hak  yang  dimiliki  kepala  desa  memiliki kewajiban  yang  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  pada Pasal  26  ayat  (4)  Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), kepala desa berkewajiban:
a. Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan  UUD  NRI Tahun  1945,  serta  mempertahankan  dan  memelihara  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. Melaksanakan  prinsip  tata  Pemerintahan  Desa  yang  akuntabel,  transparan, profesional,  efektif  dan  efisien,  bersih,  serta  bebas  dari  kolusi,  korupsi,  dan nepotisme;
g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
o. Mengembangkan  potensi  sumber  daya  alam  dan  melestarikan  lingkungan hidup; dan
p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
Kewenangan,  hak,  kewajiban  kepala  desa  masih  dibebani  sebuah kewajiban  kepada  pemerintahan  kabupaten/kota,  sebagaimana  ditegaskan  pada
Pasal  27  UU  Desa  dalam  melaksanakan tugas,  kewenangan,  hak,  dan  kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU Desa.
Agar  kepala  desa  tidak  terjebak  pada  pelanggaran  hukum  maka  kepala desa  diberikan  larangan  sebagaimana  ditegaskan,  Pasal  29  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kepala Desa dilarang:
a. Merugikan kepentingan umum;
b. Membuat  keputusan  yang  menguntungkan  diri  sendiri,  anggota  keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. Melakukan  tindakan  diskriminatif  terhadap  warga  dan/atau  golongan masyarakat tertentu;
e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa  dari  pihak  lain  yang  dapat  memengaruhi  keputusan  atau  tindakan  yang akan dilakukannya;
g. Menjadi pengurus partai politik;
h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. Merangkap  jabatan  sebagai  ketua  dan/atau  anggota  Badan  Permusyawaratan Desa,  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  Dewan Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j. Ikut  serta  dan/atau  terlibat  dalam  kampanye  pemilihan  umum  dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. Meninggalkan  tugas  selama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  berturut-turut  tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya pada ketentuan Pasal 30 diatur bahwa:
(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29  dikenai  sanksi  administratif  berupa  teguran  lisan  dan/atau  teguran tertulis.
(2) Dalam  hal  sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak dilaksanakan,  dilakukan  tindakan  pemberhentian  sementara  dan  dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Agar  penyelenggaran  pemerintahan  desa  terlaksana  secara  demokratis  di desa terdapat forum yang kemudian dinamakan musyawarah desa. Di dalam UU Desa  diberikan  batasan  yang  tegas  apa  yang  dimaksud  musyawarah  desa,  yakni pada  Pasal  1  angka  5  yang  menyatakan,  bahwa  Musyawarah  Desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  adalah  musyawarah  antara  Badan  Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan  Desa  untuk  menyepakati  hal  yang  bersifat  strategis.  Pada musyawarah  desa  yang  berperan  strategis  adalah  BPD,  karena  musyawarah  desa diselenggarakan  oleh  BPD.  Oleh  karena  itu  perlu  pula  dipahami  fungsi  BPD berdasarkan  UU  Desa.    Untuk  melaksanakan  fungsi  tersebut  BPD  diberikan  hak pada ketentuan Pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak:
a. Mengawasi  dan  meminta  keterangan  tentang  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c. Mendapatkan  biaya  operasional  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Sedangkan  anggota  BPD  diberikan  hak,  kewajiban,  dan  larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 62, 63, dan 64 UU Desa.  Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. Memilih dan dipilih; dan
e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Perihal  kewajiban  Anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  diatur  dalam ketetentuan Pasal 63 UU Desa sebagai berikut :
a. Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan  UUD  NRI Tahun  1945,  serta  mempertahankan  dan  memelihara  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. Menyerap,  menampung,  menghimpun,  dan  menindaklanjuti  aspirasi masyarakat Desa;
d. Mendahulukan  kepentingan  umum  di  atas  kepentingan  pribadi,  kelompok, dan/atau golongan;
e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
f. Menjaga  norma  dan  etika  dalam  hubungan  kerja  dengan  lembaga kemasyarakatan Desa.
Berkaitan  dengan  kewenangan  tentang  pengelolaan  keuangan,  diatur berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni:
(1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
(2) Penghasilan  tetap  Kepala  Desa  dan  perangkat  Desa  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Selain  penghasilan  tetap  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Kepala  Desa dan  perangkat  Desa  menerima  tunjangan  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(4) Selain  penghasilan  tetap  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Kepala  Desa dan  perangkat  Desa  memperoleh  jaminan  kesehatan  dan  dapat  memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  besaran  penghasilan  tetap  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  dan  tunjangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
serta  penerimaan  lainnya  yang  sah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Berkaitan  dengan  Keuangan  desa  ketentuan  UU  No.  6  Tahun    2014 memberikan  penegasan  yang  tertuang  pada  BAB  VIII  Keuangan  Desa  dan  Aset Desa.
Berdasarkan pembahasan di atas, pada dasarnya adalah Pengaturan tentang kedudukan  desa,  menjadikan  desa  tidak  ditempatkan  sepenuhnya  sebagai subordinasi  pemerintahan  kabupaten/kota.  Perubahan  kedudukan  desa  dari  UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014 bertujuan agar  desa  bukan  lagi  objek  pembangunan  tetapi  menjadi  subyek  pembangunan. Konstruksi  pemerintahan  desa  yang  dianut  dalam  UU  Desa  adalah  konstruksi gabungan.  Penjelasan  Umum  UU  Desa  menyebutkan  secara  tegas:  “Dengan konstruksi  menggabungkan  fungsi self-governing  community dengan local  self government ,  diharapkan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang  selama  ini merupakan  bagian  dari  wilayah  desa  ditata  sedemikian  rupa  menjadi  desa  dan desa  adat”.  Ringkasnya,  asas  rekognisi  dan  subsidiaritas  telah  mengubah pendekatan  kontrol/pengendalian  negara  terhadap  desa  dan  menempatkan  desa sebagai  subjek  pembangunan.  Tujuan  pengaturan  kewenangan  desa  yang berdasarkan  pada  asas  rekognisi  dan  asas  subsidaritas  adalah  untuk  pencapaian kemandirian desa agar masyarakat desa menjadi subjek pembangunan. Selain itu diharapkan desa bisa berperan dalam perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteran masyarakat.

## PENUTUP
Kedudukan dan konsekuensi kewenangan perangkat desa dalam UU Desa memberikan perubahan tatanan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedudukan dan kewenangan yang melekat memberikan bentuk pertanggungjawaban yang besar serta menuntut akan hadirnya akuntabilitas. Pada dasarnya  pengaturan  tentang  kedudukan  Desa,  menjadikan  Desa  tidak ditempatkan  sepenuhnya  sebagai  subordinasi  pemerintahan  kabupaten/kota.
Perubahan kedudukan desa dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 bertujuan  agar  desa  bukan  lagi  objek  pembangunan  tetapi  menjadi  subjek pembangunan. Konstruksi pemerintahan desa yang dianut dalam UU Desa adalah konstruksi  gabungan.  Penjelasan  Umum  UU  Desa  menyebutkan  secara  tegas: “Dengan  konstruksi  menggabungkan  fungsi self-governing  community dengan local self government , diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat”.
Ringkasnya,  asas  rekognisi  dan  subsidiaritas  telah  mengubah  pendekatan kontrol/pengendalian negara terhadap desa dan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan.  Tujuan  pengaturan  kewenangan  desa  yang  berdasarkan  pada  asas rekognisi  dan  asas  subsidaritas  adalah  untuk  pencapaian  kemandirian  desa  agar masyarakat  desa  menjadi  subjek  pembangunan.  Selain  itu  diharapkan  desa  bisa berperan  dalam  perbaikan  pelayanan  publik  dan  peningkatan  kesejahteran masyarakat.  Pengaturan  regulasi  yang  diberikan  dalam  UU  Desa  mengharuskan seluruh  perangkat  desa  untuk  lebih  memperhatikan  dalam  hal  laporan pertanggungjawaban.
Pengaturan tentang kedudukan Desa, menjadikan Desa tidak ditempatkan sepenuhnya  sebagai  subordinasi  pemerintahan  kabupaten/kota.  Untuk  itu, sebaiknya  aparatur  desa  dengan  segenap  kedudukan  dan  kewenangan  yang diberikan  mampu  meningkatkan  pembangunan.  Selain  itu  melahirkan  peraturan desa yang mampu menunjang proses jalannya pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Kaho,  J.R.,  1997,  Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia,
Rajawali Pers – PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Murtir  Jeddawi,    2008, Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Daerah ,  Kreasi  Total Media, Yogyakarta.
Ridwan  H.R.,  2006, Hukum  Administrasi  Negara ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
S.F.  Marbun,  dan  Moh.  Mahfud,  1987,  Pokok-pokok  Hukum  Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.