## Al-Mizan
(e-Journal)

## Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan
Mustahul Jannah 1 , Suriani BT. Tolo 2 , Muhammad Fitriadi 3
1,2,3 Universitas Sulawesi Tenggara Email: marlinadvokat@gmail.com; 60.suriani@gmail.com; tiadi.muhammad@gmail.com
Author Correspondence: marlinadvokat@gmail.com
Abstract: This research aims to find and analyze the legal status of the foundation's assets controlled by the heirs of the foundation founder and analyze the role of the government  in  supervising  a  foundation.  This  research  uses  normative  juridical approaches with data collection method in the form of library research. The results of the study show that: first, the foundation's assets that are personally controlled by the heirs of the founder of the foundation include unlawful acts that can be held civilly liable and can be prosecuted criminally. The assets of the foundation cannot be transferred or controlled personally because the legal entity of the foundation is the owner of the community based on the theory of legal entity; second, the role of the government in supervising the foundation based on the authority by legislation through the Ministry of Law, Human Rights and Human Rights (Kemenkumham) and the Minister of Social Affairs through the Social Service.
Keywords: Legal Status; Foundation Assets; Heirs; Government Supervision

## Control of Foundation Assets by Heirs of Foundation Founders
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis status hukum harta kekayaan yayasan yang dikuasai ahli waris pendiri yayasan dan menganalisis peran  pemerintah  dalam  mengawasi  sebuah  yayasan.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  dengan  metode  pengumpulan  data  berupa  studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, harta kekayaan yayasan yang  dikuasai  secara  pribadi  oleh  ahli  waris  pendiri  yayasan  termasuk  perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan dapat dituntut  secara  pidana.  Harta  yayasan  tidak  dapat  dialihkan  atau  dikuasai  secara pribadi  karena  badan  hukum  yayasan  pemiliknya  adalah  masyarakat  berdasarkan teori badan hukum; kedua, peran pemerintah dalam mengawasi yayasan berdasarkan kewenangan oleh perundang-undangan melalui Kementerian Hukum, Hak Asasi dan Manusia (Kemenkumham) dan Menteri Sosial melalui Dinas Sosial.
Kata  Kunci: Status  Hukum; Harta  Kekayaan  Yayasan;  Ahli  Waris;  Pengawasan Pemerintah

## Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan

## A. Pendahuluan
Hukum  perdata  di  Indonesia  membagi  subjek  hukum  menjadi  dua,  yaitu manusia  dan  badan  hukum.  Manusia  merupakan  salah  satu  dari  subjek  hukum natuurlijk persoon,  yaitu mereka yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum. Subjek hukum lainnya selain orang adalah sesuatu yang dipersamakan dengan orang, yaitu  disebut  dengan  badan  hukum  ( rechtspersoon) yang juga pendukung hak dan kewajiban hukum. 1
Badan  hukum  ( rechtspersoon)  dibedakan  menjadi  dua  bentuk,  yaitu  badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang  didirikan  berdasarkan  hukum  publik  atau  yang  menyangkut    kepentingan publik, orang banyak atau negara. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan  mempunyai  kekuasaan  wilayah  atau  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu. 2
Badan hukum privat adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum perdata  yang  menyangkut    kepentingan  pribadi  dari  orang-orang  yang  berada didalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh  pribadi  orang  atau  badan  hukum  untuk  tujuan  tertentu  seperti  mencari keuntungan, kegiatan sosial pendidikan, ilmu pengetahuan,  politik,  kebudayaan dan lain-lain yang sesuai menurut hukum. 3
Suhardiadi  mengemukakan  yayasan  sebagai  badan  hukum  telah  diterima dalam suatu yurisprudensi tahun 1882, di mana Hoge Raad yang merupakan badan peradilan  tertinggi  di  negeri  Belanda  berpendirian  bahwa  yayasan  sebagai  badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendapat  Hoge Raad ini diikuti oleh Hooggerechtshof di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam
1 Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 11.
2 Salim HS., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
26
3 Ibid.
putusannya  dari  tahun  1884.  Pendirian  Hoge  Raad  tersebut  dikuti  oleh Hooggerechtshof  di  Hindia  Belanda  (sekarang  Indonesia)  dalam  putusannya  dari tahun 1884. Pendirian Hoge Raad di  Negara Belanda tersebut dikukuhkan dengan diundangkannya Wet op Stichting Stb. Nomor 327 Tahun 1956, dimana pada tahun 1976,  undang-undang  tersebut  dikodifikasikan  ke  dalam  Buku  Kedua Burgerlijk Wetboek (BW) yang mengatur perihal badan hukum (buku kedua titel kelima pasal 285 sampai dengan 305 BW). 4
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang  Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan) menyebutkan bahwa:
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. 5
Jika  mencermati  pengertian  yayasan  berdasarkan  undang-undang  tersebut, maka dapat diketahui tidak secara tegas menyatakan yayasan adalah badan hukum non-profit/nirlaba,  namun  tujuannya  yang  bersifat  sosial,  keagamaan  dan kemanusiaan  itulah  yang  menjadikan  yayasan  sebagai  suatu  badan  hukum  non- profit/nirlaba.
Yayasan  pada  prinsipnya  tidak  mempunyai  anggota,  atau  dimaksudkan yayasan tidak dimiliki oleh siapa pun. Hal ini berbeda  misalnya dengan Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Perseroan Terbatas dimiliki oleh para pemegang saham; Koperasi dimiliki oleh anggotanya, demikian pula perkumpulan lainnya. Olehnya itu, yayasan sebagai badan hukum yang mandiri dapat dijalankan sebagai subyek hukum oleh  pengurus,  pengawas,  dan  pembinanya  sesuai  dengan  kewenangannya  untuk mewujudkan  maksud,  tujuan,  dan  kegiatan  yayasan  untuk  kemaslahatan masyarakat. 6
4 Arie  Kusumastuti  Maria  Suhardiadi, Aneka  Masalah  Hukum  dan  Hukum  Acara  Perdata (Bandung: Alumni, 2002), 201.
5 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2001  tentang Yayasan, pasal 1 angka 1.
6 Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, Yayasan (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 22.

## Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan
Pada  umumnya  yayasan  didirikan  oleh  satu  atau  beberapa  orang  dengan memisahkan harta kekayaannya dengan tujuan idiil/sosial. Dengan kata lain, yayasan ini  harus  untuk  kepentingan  suatu  kelompok  masyarakat  di  luar  yayasan  yang dirasakan perlu untuk dibantu sesuai dengan jawantahan dari beberapa pasal di dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  1945, seperti pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 31 dan pasal 34.
Undang-Undang Yayasan juga menegaskan pendiri dan/atau organ yayasan yang  telah  memisahkan  harta  kekayaannya  sebagai  kekayaan  awal  yayasan  sudah tidak lagi mempunyai kuasa atas harta tersebut untuk dirinya sendiri sebagai person, 7 karena  kekayaan  yang  diperoleh  yayasan  sepenuhnya  menjadi  hak  milik  yayasan sebagai  badan  hukum,  termasuk  perolehan  yayasan  lainnya  yang  didapat  oleh yayasan, baik berupa sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah  wasiat,  maupun  perolehan  lainnya,  tidak  boleh  dialihkan  atau  diberikan, bahkan dimiliki secara pribadi oleh organ yayasan. 8
Namun  kenyataannya  banyak  yang  menjadikan  yayasan  sebagai  tempat mencari  keuntungan  dan  bahkan  ada  menguasai  kembali  kekayaan  awal  yayasan, padahal dalam Undang-Undang Yayasan sudah ditegaskan bahwa harta awal yayasan tidak bisa lagi dikuasai oleh pendiri yayasan dan sepenuhnya diserahkan ke pengurus yayasan, akan  tetapi hal tersebut tidak diterima seutuhnya oleh ahli waris, terbukti banyak ahli waris menggugat suatu yayasan terhadap suatu harta yang tidak bergerak seperti bangunan, tanah dan rumah untuk dikuasai secara pribadi. 9
Selain itu dalam praktiknya juga sampai saat ini masih dijumpai yayasan yang kemudian aset/kekayaannya dialihkan atau diperjualbelikan tanpa memenuhi unsur- unsur yang disebutkan dalam undang-undang maupun peraturan lainnya, misalnya
7 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2001  tentang Yayasan, pasal 9 ayat (1).
8 Ibid., pasal 26 ayat (2).
9 Mita  Amalia  Hafsari  dan  Kristian  Erdianto, “Duduk  Perkara  Sengketa  Wihara  di  Kebon Jer uk  antara  Pengurus  Yayasan  dan  Ahli  Waris,”  Kompas.com,  30/09/ 2022,  dalam https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/30/23485791/duduk-perkara-sengketa-wihara-di- kebon-jeruk-antara-pengurus-yayasan-dan,  diakses  24  Desember  2022.  Lihat  juga,  Wenni  Indita Yuliardani,  “Status  Hukum  Kepemilikan  Tanah  Yayasan  yang  Bersertipikat  Atas  Nama Perseorangan,” Mimbar Yustitia 1, no. 1 (2017): 46-58.
adanya  pengalihan  aset/kekayaan  yayasan  dengan  cara  jual-beli  (dinilai  dengan uang). 10
Permasalahan yang muncul ini mengingatkan bahwa sampai saat ini masih banyak  organ-organ  yayasan  yang  saling  berperkara  untuk  memperebutkan kedudukan di dalam organ yayasan, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki asst  yayasan,  banyak  ahli  waris  dari  salah  seorang  anggota  organ  yayasan  yang meninggal  merasa  mempunyai  hak  dan  wewenang  untuk  menggantikan  yang meninggal  dengan  harapan  dapat  memiliki  aset  di  dalam  yayasan  tersebut. Permasalahan tersebut imbas dari konteks keberadaan dan pelaksanaan berjalannya sebuah yayasan di Indonesia yang belum jelas.
Permasalahan  tersebut  antara  lain  seringkali  disalahartikan  oleh  pendiri yayasan dan para ahli warisnya dengan merasa terus memiliki yayasan dan merasa memiliki hak memperoleh keuntungan, sehingga terjadi konflik dalam yayasan, dan juga Undang-Undang Yayasan memberikan kesan menganut doktrin duty of skill and care, seperti juga pada Perseroan Terbatas. Penerapan doktrin ini tidaklah mudah, sehubungan dengan kesukaran dalam penerapan standar duty of skill and care yang harus dimiliki oleh organ yayasan.
Selain  itu  dinamika  pengaturan  hukum  yayasan  di  Indonesia  baru  dimulai sejak tahun 2001, dan hingga saat ini keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001  tentang  Yayasan  belum  cukup  signifikan  untuk  dapat  mengatasi  berbagai permasalahan  yang  dialami  dan  dilakukan  oleh  yayasan  di  Indonesia.  Setelah Undang-Undang Yayasan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 juga belum cukup menampung kelemahan yang dimiliki oleh Undang- Undang Yayasan.
Fungsi pengawasan pun oleh negara tidak dihadirkan dalam muatan Undang- Undang Yayasan, sehingga posisi Undang-Undang Yayasan terkesan hanya sebagai
10 Muhammad  Ali  Adnan,  et.al.,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Pengalihan  Aset  Ruko  A tas Pembina  Yayasan  Medica  Dengan  Cara  Jual  Beli  (Studi  Putusan  Nomor:  21/Pid.B/2021/Pn.Bnj,” Jurnal  Interpretasi  Hukum  4,  no.  3  (2023):  324- 329.  Lihat  juga  Rizal,  “Kejati  Tetapkan  Lima Tersangka Kasus Penjualan Aset Yayasan,” Senin, 30 Oktober 2023 dalam
https://www.beritasatu.com/network/sumselupdate/43550/kejati-tetapkan-lima-tersangka-kasus- penjualan-aset-yayasan, diakses 20 Desember 2023.

## Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan
sebuah  panduan  administratif  mengenai  bagaimana  yayasan  dapat  berdiri,  tidak kemudian mengandung urgensi lebih terkait penegakan hukum di bidang yayasan. Praktik penyelewengan dana oleh yayasan masih kerap terjadi di Indonesia, hal ini sangat  berkaitan  erat  dengan  pengaturan  mengenai  pengalihan  kekayaan  yayasan yang  masih  mengandung  celah  untuk  ditafsirkan  secara  lebih  luas.  Masih  banyak yang  menjadikan  yayasan  sebagai  tempat  mencari  keuntungan.  Banyaknya kemudahan-kemudahan  yang  diberikan  kepada  yayasan,  baik  dari  segi  prosedur pendiriannya,  maupun  operasionalnya,  sehingga  banyak  orang  atau  badan  yang sengaja mendirikan yayasan.

## B. Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan
Hukum perdata Indonesia menjelaskan bahwa pembentukan yayasan sebagai badan hukum terjadi dengan surat pengakuan (akta) di antara para pendirinya atau dengan  surat  hibah/wasiat  yang  dibuat  di  hadapan  notaris.  Dalam  surat-surat  itu ditentukan  maksud  dan  tujuan,  nama,  susunan  dan  badan  pengurus,  juga  adanya kekayaan yang mewujudkan yayasan tersebut. 11
Setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  jo  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang, di mana ada tiga proses yang  perlu  diperhatikan  dalam  pendirian  yayasan,  yaitu:  (1)  proses  pendirian yayasan; (2) proses pengesahan akta yayasan; dan (3) proses pengumuman yayasan sebagai badan hukum. 12
Pada  dasarnya  yayasan  merupakan  suatu  badan  hukum  yang  terdiri  atas kekayaan  yang  dipisahkan  dan  diperuntukkan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Hal ini berarti, bahwa karakter dasar yayasan adalah adanya kekayaan yang dikumpulkan untuk  mencapai  tujuan  sosial.  Berbeda  dengan  perkumpulan,  karena  karakter pembentukannya adalah orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan sosial.
11 Rudi Prasetya, Yayasan dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 42.
12 Yahya  Zein, “ Status  Hukum  Yayasan, ” dalam  http://yahyazein.blokspot.com /2023/08/Status-hukum-yayasan.html, diakses 2 Agustus  2023.
Pasal  1  angka  (1)  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2004  tentang  Yayasan menjelaskan  yayasan  dapat  memperoleh  suatu  badan  hukum  setelah  adanya  akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam  pasal 9 ayat (2) dan memperoleh pengesahan dari Menteri. Olehnya itu, menurut Ali Ridho, yayasan walaupun subjek hukum,  tetapi  bukanlah  makhluk  hidup  seperti  manusia,  melainkan  adalah  badan hukum.  Yayasan  kehilangan  daya  berpikir  dan  kehendaknya,  karenanya  yayasan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. 13
Pengelolaan  kekayaan  yayasan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  pengurus  yang wajib  membuat  laporan  tahunan  yang  disampaikan  kepada  Pembina  mengenai keadaan  keuangan  dan  perkembangan  kegiatan  yayasan.  Pengawas  bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan  yayasan.  Pengurus  dan  pengawas  yayasan  dituntut  untuk  melibatkan kecakapan/keahlian  dan  kehati-hatian  dalam  menjalankan  tugas  mereka  masing- masing, sebagaiaman yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan ahli waris pendiri yayasan memiliki niat menguasai kembali harta yayasan, antara lain:
1. Ketidaktahuannya tentang aturan dalam pendirian badan hukum yayasan.
2. Ahli waris menganggap harta yayasan  adalah harta peninggalan orang tuanya (pendiri).
3. Ahli  waris  menyamakan  yayasan  dengan  Perusahaan  Terbatas  (PT),  dimana apabila pemilik saham meninggal dunia, maka ahli waris sebagai penerima waris berhak terhadap saham yang telah diberikan kepada PT.
Padahal  dengan  adanya  Undang-Undang  Yayasan  dimaksudkan  untuk menjamin  kepastian  dan  ketertiban  hukum,  serta  memberikan  pemahaman  yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,  keagamaan  dan  kemanusiaan.  Tujuan  dari  Undang-Undang  Yayasan  ini, memberikan  pemisahan  antara  peran  yayasan  dan  peran  suatu  badan  usaha  yang
13 Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf (Bandung: Alumni, 2001), 17.

## Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan
didirikan, dalam hal ini yayasan sebagai pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut  karena  adanya  penyertaan  modal  maksimal  25%  dari  kekayaan  yayasan, agar  tidak  terjadi  benturan  kepentingan dan  tumpang  tindih  kepentingan,  terlebih bila terjadi masalah yang timbul jika ada larangan terhadap organ yayasan. 14
Gustav  Radbruch  dalam  Rahardjo  menjelaskan  adanya  kepastian  hukum merupakan salah satu tujuan hukum. Di dalam teori gabungan etis dan utility bahwa konsep  hukum  dalam  kepastian  hukum  adalah  bahwa  hukum  bertujuan  untuk keadilan,  kegunaan  dan  kepastian  hukum.  Menurut  teori  tujuan  hukum,  bahwa hubungan  antara  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatannya  perlu diperhatikan. 15 Oleh sebab itu, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, walaupun isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum.
Huijbers juga berpendapat bahwa terdapat pengecualiannya berkaitan dengan kepastian hukum tersebut, yaitu bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan. Adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari  hukum  yaitu  keadilan  akan  dapat  dicapai.  Yang  utama  dari  nilai  kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri, dan tentang apakah peraturan itu harus adil  dan  mempunyai  kegunaan  bagi  masyarakat  adalah  di  luar  pengutamaan  nilai kepastian hukum. 16
Olehnya  itu,  kekayaan  yayasan  selain  berasal  dari  harta  kekayaan  yang dipisahkan  dari  pemisahan  harta  kekayaan  pendirinya,  juga  bersumber  dari sumbangan atau bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  anggaran  dasar  yayasan  dan/atau  peraturan perundang- undangan yang berlaku (pasal 26 Undang-Undang Yayasan).
Menyikapi hal tersebut di atas tentang harta kekayaan yayasan hanya dapat dipergunakan  untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  yayasan.  Kekayaan  tersebut
14 Ibid.
15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 19.
16 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 163.
dilarang  untuk  dialihkan  atau  dibagikan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan, pihak lain yang dimaksud termasuk ahli waris dari pendiri yayasan (pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Yayasan).
Adapun  dalam  hal  terjadi  likuidasi  diserahkan  kepada  yayasan  lain  yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar (pasal 68 ayat (1)  Undang-Undang  Yayasan).  Jika  sisa  hasil  likuidasi  tidak  diserahkan  kepada yayasan  lain  yang  dimaksud  dan  tujuan  yang  sama  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1),  sisa  kekayaan  tersebut  diserahkan  kepada  negara  dan  pengguanaannya dilakukan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  yayasan  tersebut  (pasal  68  ayat  (2) Undang-Undang Yayasan).
Harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  yayasan  terutama  digunakan  untuk menjalankan  kegiatan  operasional  yayasan.  Harta  yayasan  digunakan  untuk membayar  berbagai  macam  biaya  operasional  yang  terjadi,  tidak  termasuk  biaya- biaya yang harus dibayar untuk keperluan pembina, pengurus dan pengawas dalam rangka menjalankan yayasan. Misalnya, gaji, upah, dan honor tetap bagi pembina, pengurus  dan  pengawas  yayasan.  Selain  itu,  biaya  pembuatan  akta  notaris,  biaya pengumuman pendirian yayasan, biaya publikasi ikhtisar laporan keuangan di surat kabar juga termasuk sebagai pengeluaran yayasan. 17
Bagi pendiri, organ yayasan dan ahli waris pendiri yayasan jika melakukan penguasaan  harta  yayasan  dengan  cara  melawan  hukum,  maka  berlaku  aturan Undang-Undang Yayasan yang menegaskan:
(1) Setiap  anggota  organ  Yayasan  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama 5 (lima) tahun.
(2) Selain  pidana  penjara,  anggota  organ  yayasan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  juga  dikenakan  pidana  tambahan  berupa  kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. 18
17 Zein, “ Status Hukum Yayasan. ” 18 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pasal 70.

## Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan
Adanya  ketentuan  tersebut  sebagai  upaya  untuk  melindungi  yayasan  dari tindakan-tindakan pengalihan harta kekayaan yayasan, baik kepada pendiri yayasan maupun ahli warisnya. Apabila yayasan memiliki kegiatan komersial (bisnis), maka pendapatan  dan  biaya-biaya  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  bisnis  tersebut  perlu dicatat  secara  terpisah.  Bahkan  yayasan  dapat  membentuk  badan  usaha  tersendiri yang mengelola kegiatan bisnis dari yayasan. Kegiatan usaha dari badan usaha yang dimiliki oleh yayasan dapat mencakup, antara lain, kesenian dan budaya, olah raga, perlindungan  konsumen,  pendidikan,  limgkungan  hidup,  kesehatan,  dan  ilmu pengetahuan. Kegiatan komersial tersebut sebaiknya diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk mengelolanya, sehingga tidak dirangkap oleh pembina, pengurus dan pengawas yayasan. 19
Soemitro  juga  berpendapat    bahwa  akta  pendirian  yayasan  seringkali dijadikan alasan untuk mengalihkan harta kekayaan yayasan kepada para pengurus lain. Hal ini juga sering dimanfaatkan oleh ahli waris karena merasa masih berhak terhadap harta yang diserahkan oleh pendirinya maupun harta yang didapatkan oleh yayasan itu sendiri. 20
Wijaya  berpendapat  bahwa  pemilik  yayasan  adalah  masyarakat,  hal  ini dikuatkan dengan teori badan hukum mengenai kekayaan bertujuan. Teori kekayaan bertujuan  mengungkapkan  tentang  keterikatan  kekayaan  sebuah  badan  hukum dengan tujuan dan maksud tertentu dari badan hukum yang bersangkutan, sehingga dalam  sebuah  badan  dikenal  istilah  kekayaan  bertujuan.  Dilihat  dari  teori  ini, kekayaan yang dipisahkan dari pemiliknya dan digunakan untuk pendirian  sebuah yayasan termasuk dalam kekayaan bertujuan. Kekayaan itu menjadi milik tujuannya, karena  tujuan  yayasan  adalah  masyarakat,  yayasan  menjadi  milik  masyarakat, sehingga  kekayaannya  harus  digunakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. 21
19 Prasetya, Yayasan dalam Teori dan Praktek, 42.
20 Rochmat  Soemitro, Hukum  Perseroan  Terbatas,  Yayasan  dan  Wakaf  (Bandung:  Eresco,
1993), 166.
21 Gunawan Wijaya, Yayasan di Indonesia: Suatu Panduan Komprehensif (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), 50.
Kekayaan  yang  dipisahkan  merupakan  konsekuensi  yayasan  sebagai  badan hukum,  dimana  kekayaan  suatu  badan  hukum  itu  harus  dipisahkan  dari  kekayaan para  pendirinya  dan  juga  dari  kekayaan  organ  yayasan  lainya.  Dengan  kata  lain, kekayaan yayasan bukan merupakan kekayaan bagi pendiri yayasan serta ahli waris pendiri yayasan dan juga bukan merupakan kekayaan organ yayasan. Akibatnya para pendiri  yayasan  berikut  ahli  waris  pendiri  yayasan  tidak  akan  mendapat  manfaat apapun  dari  kekayaan  yayasan  dan  hasil  kekayaan  dan  kegiatan  usaha  yayasan tersebut.
Atas  dasar  inilah  akibat  hukum  bagi  pendiri  yang  menyerahkan  aset pribadinya sebagai kekayaan yayasan dan aset pribadinya yang telah dipisahkannya dari  harta  kekayaan  pribadinya  yang  lain.  Pemisahan  aset  tersebut  dinyatakannya dalam  surat  pernyataan  tentang  adanya  pemisahan  harta  kekayaan  pribadinya sebagai  kekayaan  yayasan,  sehingga  berdasarkan  surat  pernyataan  tersebut,  maka ahli warisnya pun tidak berhak lagi atas harta yayasan tersebut yang telah diserahkan oleh pendirinya kepada yayasan.

## C. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Yayasan
Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir dalam Adisasmita adalah  setiap  usaha  dan  tindakan  dalam  rangka  untuk  mengetahui  sampai  dimana pelaksanaan  tugas  yang  dilaksanakan  menurut  ketentuan  dan  sasaran  yang  hendak dicapai. 22 Dalam hal ini pengawaan dapat dilakukan oleh pemerintah.
Pemerintah  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  keberadaan  yayasan,  sehingga  mulai  dari  pendirian, pengelolaan  dan  penutupan  yayasan  dapat  terkontrol  sesuai  perundang-undangan yang berlaku. Apalagi kaitannya denga  harta yayasan, sehingga tidak dikuasai oleh ahli waris pendiri yayasan.
Pemerintah dapat melakukan pengawasan internal terhadap yayasan, di mana Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2001  jo  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2004
22 Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2011), 33.

## Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan
tentang Yayasan, memberikan kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum bahwa di dalam  organ  yayasan  itu  sendiri  terdapat  organ  pengawas,  yaitu  ‘Pengawas  adalah organ  yayasan  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  serta  memberikan  nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan’ (pasal 40).
Organ  pengawas  ini  mempunyai  kedudukan  tertinggi  kedua  setelah  organ pembina. Adapun tugas pengawas sangat luas, bukan saja terhadap organ pengurus dalam menjalankan yayasan, namun juga mengawasi aset aset yayasan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yayasan. Selanjutnya pengawas dalam bertugas  benar  benar  memperhatikan  tugas  dan  kewenangannya,  dan  selalu melaporkan  segala  bentuk  penyimpangan  yang  terjadi  kepada  pembina,  jika diperlukan  pengawas  sesuai  kewenangannya  dapat  memberhentikan  sementara pengurus,  dalam  memberhentikan  pengurus,  maka  tanggung  jawab  pengurus  yang diberhentikan  diambil  alih  oleh  pengawas  sampai  pemberhentian  secara  tetap  oleh pembina  ketika  masa  tenggang  waktu  selama  7  hari  pengurus  yang  diberhentikan tidak melakukan pembelaan. Kaitannya dengan harta yayasan yang dikuasai oleh ahli waris pendiri dengan cara melawan hukum dapat diduga ada unsur kerjasama yang dilakukan  oleh  organ  pengurus  yayasan,  atau  tidak  berfungsinya  organ  pengawas dalam mengawasi aset yayasan yang dikuasai secara pribadi.
Seorang  pengawas,  wajib  menjalankan  tugas  dengan  itikad  baik  dan  penuh tanggung  jawab  untuk  kepentingan  yayasan.  Selain  itu,  seorang  pengawas  wajib memberikan  keterangan  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan  pemeriksaan. Keberadaan  organ  pengawas  dimaksudkan  untuk  mencegah  penyalahgunaan yayasan. 23 Penyalahgunaan yang dimaksud adalah termasuk mengawasi harta yayasan agar tidak dikuasai oleh ahli waris pendiri secara pribadi.
Tujuan  pengawasan  pada  prinsipnya  adalah  (1)  menjamin  ketetapan pelaksanaan  tugas  sesuai  dengan  rencana  tersebut,  kebijaksanaan  dan  perintah;  (2) melaksanakan  koordinasi  kegiatan-kegiatan;  (3)  mencegah  pemborosan  dan penyelewengan; (4) menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa
23 Cartamarasdjid Ais, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 37.
yang dihasilkan; dan (5) membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah). 24
Olehnya itu, pengawasan pemerintah terhadap yayasan harus dilakukan dari mulai  tahap  pendirian  yayasan,  setelah  didirikan,  dan  segala  aktivitas  setelah didirikannya sebuah yayasan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham),  Dinas  Sosial,  dan pengawasan oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jika diperlukan. Pada tahap  pendirian,  salah  satunya  harus  sungguh-sungguh  memperhatikan  segala prosedur  pendirian  yayasan  sebelum  dikeluarkannya  surat  keterangan  tanda  daftar dari  instansi  yang  terkait.  Jika  yayasan  berbentuk  pendidikan,  maka  yang mengeluarkan  izin  adalah  Kementerian  Pendidikan;  jika  berbentuk  panti  asuhan, maka yang mengeluarkan adalah Dinas Sosial; jika berbentuk pesantren, maka yang mengeluarkan izin terdaftarnya Kantor Wilayah Kementerian Agama.
Dengan  melakukan  pengawasan,  maka  dapat  diketahui  sampai  dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain- lain  kendala  di  masa  yang  akan  datang.  Jadi  keseluruhan  dari  pengawasan  adalah kegiatan membandingkan  apa  yang  sedang  atau  sudah  dikerjakan  dengan  apa  yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kontribusi  yayasan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan sangat besar. Hal itu telah dibuktikan sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih  terdapat  sebagian  yayasan  yang  dalam  berbagai  aktivitasnya  justeru menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan secara eksplisit hanya tertuang pada pasal 40 sampai pasal 47, akan  tetapi  bila  diamati  lebih  mendalam  sebenarnya  terdapat  beberapa  pasal  yang secara tidak  langsung mengandung  ketentuan-ketentuan  yang membuat  keberadaan yayasan dan kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah maupun

## Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan
masyarakat  pada  umumnya.  Hal  ini  agar  yayasan  yang  ada  benar-benar  dapat menjalankan perannya secara efektif dalam ikut serta membangun masyarakat sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Beberapa  ketentuan  yang  selaras dengan  Undang-Undang  Yayasan  adalah  asas  yayasan  tidak  bertentangan  dengan Pancasila;  asas  keterbukaan  dan  asas  akuntabilitas  sebagaimana  pada  UUD  NKRI 1945  pada  alinea  ke  IV  yaitu  Pemerintah  Negara  Republik  Indonesia  melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Olehnya  itu  sangat  jelaslah  bahwa  ahli  waris  tidak  memiliki  celah  untuk menguasai harta yayasan tersebut,  dan jika ada  oknum ahli waris dari pendiri yang berniat mengambil alih harta yayasan tersebut,  maka ancaman pidana 5 tahun  bagi siapa pun yang mengalihkan dan menguasai harta yayasan secara pribadi dengan cara melawan  hukum  (pasal  70  Undang-Undang  Yayasan)  dan  secara  perdata mengembalikan  kerugian  yayasan  (pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata).

## D. Kesimpulan
Harta kekayaan yayasan adalah milik yayasan, bukan milik pendiri, pembina, pengurus, pengawas dan bukan milik ahli waris dari pendiri yayasan. Badan hukum yayasan tidak dimiliki oleh orang perorangan, melainkan milik masyarakat. Namun yayasan  dalam  melakukan  aktifitasnya  diwakili  oleh  pengurus  yayasan,  sehingga status hukum harta yayasan jika ahli waris menguasai secara pribadi adalah perbuatan melawan  hukum  dan  dapat  dituntut  secara  perdata  sebagaimana  pasal  1365 KUHPerdata, dan dapat dituntut secara pidana sebagaimana bunyi pasal 70 Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2001  tentang Yayasan  dengan  sanksi  pidananya  5 tahun penjara. Pengawasan negara melalui lembaga pemerintah yaitu Kementerian Hukum, Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  dengan  berdasarkan  kepada  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor  28  tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2001 tentang Yayasan.

## Daftar Pustaka
Adisasmita,  Rahardjo. Pengelolaan  Pendapatan  &  Anggaran  Daerah.  Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2011.
Adjie, Habib, dan Muhammad Hafidh. Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
______. Yayasan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
Adnan,  Muhammad  Ali, et.al.,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Pengalihan  Aset  Ruko Atas Pembina Yayasan Medica Dengan Cara Jual Beli (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.B/2021/Pn.Bnj,” Jurnal Interpretasi Hukum 4, no. 3 (2023): 324-329.
Ais,  Cartamarasdjid. Tujuan  Sosial  Yayasan  dan  Kegiatan  Usaha  Bertujuan  Laba. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
Hafsari  Mita  Amalia,  dan  Kristian  Erdianto, “Duduk  Perkara  Sengketa Wihara  di
Kebon  Jer uk  antara  Pengurus  Yayasan  dan  Ahli  Waris,”  Kompas.com,
30/09/2022, dalam https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/30/
23485791/duduk-perkara-sengketa-wihara-di-kebon-jeruk-antara-pengurus- yayasan-dan
Huijbers, Theo. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
Prasetya, Rudi. Yayasan dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2001 tentang Yayasan.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2004  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Ridho, Ali. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,
Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung: Alumni, 2001.
Rizal. “Kejati Tetapkan Lima Tersangka Kasus Penjualan Aset Yayasan,” Senin, 30 Oktober  2023  dalam  https://www.beritasatu.com/network/sumselupdate/ 43550/kejati-tetapkan-lima-tersangka-kasus-penjualan-aset-yayasan
Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Soemitro,  Rochmat. Hukum  Perseroan  Terbatas,  Yayasan  dan  Wakaf.  Bandung: Eresco, 1993.

## Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan
Suhardiadi,  Arie  Kusumastuti  Maria. Aneka  Masalah  Hukum  dan  Hukum  Acara Perdata. Bandung: Alumni, 2002.
Wijaya, Gunawan. Yayasan di Indonesia: Suatu Panduan Komprehensif. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002.
Yuliardani,  Wenni  Indita. “Status  Hukum  Kepemilikan  Tanah  Yayasan  yang Bersertipikat Atas Nama Perseorangan,” Mimbar Yustitia 1, no. 1 (2017): 46-
58.
Zein,  Yahya. “ Status  Hukum  Yayasan, ” dalam  http://yahyazein.blokspot.com /2023/08/Status-hukum-yayasan.html