Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA DALAM KONDISI OVER CAPACITY DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB
BATAM PADA MASA COVID-19
Winda Fitri, Vivi HAndayani Universitas Internasional Batam, Indonesia Email: winda@uib.ac.id , handayani.vivi2120@gmail.com

## Abstrak
Hukum  bukanlah  hal  asing  lagi  bagi  masyarakat  di  Indonesia,  karena  erat  kaitannya  dengan  kehidupan masyarakat bahkan dijadikan pedoman dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan termasuk hukum pidana.  Salah  satu  aspek  dalam  hukum  pidana  ialah  terkait  dengan  pemberian  hukuman  Mati.  Pemberian Hukuman  Mati  dapat  diterapkan  untuk  tindak  pidana  khusus  seperti  Korupsi.  Tindak  pidana  korupsi  dapat menghancurkan ekonomi suatu Negara. Akan tetapi, dalam penerapan hukuman mati bagi koruptor terkadang dinilai  masih  kurang  efektif  yang  disebabkan  oleh  berbagai  faktor.  Dalam  penelitian  kali  ini  menggunakan metode  yuridis  normatif  yang  mengedepankan  Perundang-Undangan,  dengan  data  sekunder  yang  diperoleh secara tidak langsung dengan bahan hukum primer dan sekunder sehingga dapat melihat keefektifan pemberian hukum mati bagi tindak pelaku pidana korupsi di Indonesia.
Kata kunci: Korupsi, Hukuman Mati, Efektifitas Hukuman Mati

## Abstract
This research is based on the overcapacity condition experienced by almost all correctional institutions in Indonesia, one of which is the Class IIB Women's Prison in Batam which exceeds capacity up to 169% based on 2020 data. Departing from these problems, this study was made with the intent to find out how the rights fulfillment forprisoners’ rights exceeding the capacity in the Class IIB Women's Prison in Batam during the Covid-19 pandemic, as well as knowing what obstacles faced in fulfilling these prisoners' rights.This research used empirical juridical research approached by looking directly at the situation in the field to collect a variety of primary data. The method used is to conduct interviews with prison officers and observations in the Batam Class IIB Women's Lapas Batam and the legal instrumentused to analyze this topic was the theory of legal effectiveness from Soerjono Soekanto. Based on the data obtained in this study, the results show the fulfillment of prisoners' rights with exceeding capacity conditionsare not yet fullyfunctioning.Rights that have not been fully obtained by these prisoners due to various factors and constraints are infrastructure facilities inadequate and inadequate human resources.
Keywords: Rights, Prisoners, Women's Penitentiary, the pandemic Covid-19

## A. PENDAHULUAN
Sebagai sebuah negara hukum, maka  Indonesia mempunyai beban untuk menegakan Hak Asasi  Manusia  (selanjutnya  disebut  HAM)  bagi  setiap  warga  negaranya  tanpa  terkecuali. Komitmen Negara dalam menjunjung tinggi HAM salah satunya ditunjukan dalam berbagai cara, mulai dari menjabarkan tentang HAM dalam bab XA2 dalam konstitusi negara Indonesia  yaitu
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
UUD 1945. 1 Dengan lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut  UU  HAM),  sampai  dengan  meratifikasi International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights dengan mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights . 2
Meskipun hak asasi adalah hak yang melekat dalam diri seseorang Hak asasi tersebut tetap bisa  dicabut  oleh  negara  dalam  beberapa  kondisi  tertentu,  misalnya  dalam  hal  orang  tersebut melakukan  tindak  pidana.  ketika  mendapatkan  sebuah  sanksi  pidana,  pelaku  tindak  pidana beberapa  hak-haknya  harus  dicabut  oleh  negara  baik  dalam  jangka  tertentu  maupun  selamanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) sebagai bagian  dari  pemerintah  wajib  mengakomodirkan  nilai  terkandung  dalam  HAM  dalam  tiap melaksanakan tiap kegiatan. Maka dari itu perspektif HAM dijadikan sesuatu hal yang relevansi untuk menganalisa menerapkan hak Narapidana di Lapas. 3
Meskipun narapidana telah melanggar peraturan hukum negara tidak lantas semua hak asasi yang  ada pada narapidana dapat dicabut oleh negara, 4 masih banyak hak asasi  yang tetap harus dilindungi  dan  dihormati  oleh  negara. 5 Untuk  menjamin  hal  tersebut  maka  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  (selanjutnya  disebut  UU  Pemasyarakatan) mengatur  mengenai  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  narapidana  yang  dijelaskan  terperinci  didalam pasal 14 ayat 1 UU Pemasyarakatan.
Terlebih  dengan  adanya  bencana  non  alam  yang  dialami  seluruh  dunia  seperti  pandemi Covid-19. 6 World  Health  Organization (WHO)  telah  mengumumkan  bahwa  Covid-19  sebagai pandemi  global  semenjak  11  Maret  2020, 7 sehingga  Pemerintah  Indonesia  juga  menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020. 8 Merespon  tingkat  penyebaran  Covid-19  yang  sangat  tinggi,  Pemerintah  terus  mengupayakan berbagai  cara  untuk  menanggulangi  penyebaran  Covid-19. 9 Pada  Januari  2021,  Presiden  Joko Widodo  sudah  menandatangani  kontrak  pengadaan  vaksin  Covid-19  dengan Sinovac,  Novavax, AstraZeneca,  dan  BioNTech-Pfizer .  Kementerian  Kesehatan  melaksanakan  tugasnya  yaitu mendata  dan  menetapkan  sasaran  penerima  Vaksin  Covid-19  yang  wajib  mengikuti  kegiatan
1 Donny  Michael.  (2015).  Penerapan  Hak-Hak  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IA  Tanjung  Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hak Asasi Manusia , 6 (2). 77-156, Hlm. 93. 2 Donny  Michael.  (2017).  Penerapan  Hak-Hak  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  klas  I  Atanjung  Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, 17 (2), 249-263, hlm. 250.
3 Op.Cit. Donny Michael, hlm. 92. 4 Fransisco,  W.  (2020).  Interaktif  Masyarakat  Terhadap  Hukum  Dalam  Kehidupan  Normal  Baru  Pasca  COVID- 19. Journal of Judicial Review , 22 (2), 151-164., hlm. 156.
5 Appludnopsanji, A., & Disemadi, H. S. (2020). Problematika Kebijakan  Pembebasan Narapidana sebagai  Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (2), 131-148., hlm. 136.
6 Fitri, W., Octaria, M., & Suwanny, N. (2020). Tantangan dan Solusi terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan yang Memadai di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Syntax Transformation , 1 (10), 766-776.
7 Domenico Cucinotta dkk. (2020). WHO Declares COVID-19 Pandemic , Acta Biomed, 91 (1).
8 Disemadi,  H.  S.,  &  Shaleh,  A.  I.  (2020).  Banking  credit  restructuring  policy  amid  COVID-19  pandemic  in Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi , 5 (02). 9 Disemadi, H. S., & Handika, D. O. (2020). Community compliance with the covid-19 protocol hygiene policy in Klaten Regency, Indonesia. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 28 (2), 121-133., hlm. 125.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
vaksinasi. 10 Apabila setiap individu yang sudah ditetapkn sebagai sasaran penerima vaksin Covid- 19  tetapi  menolak  menerima  vaksinasi,  maka  dapat  diberikan  sanksi  administratif,  terlebih  jika menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran Covid-19 dan tidak mematuhi protokol kesehatan bisa hingga dikenakan Sanksi Pidana.
Efek  domino  yang  timbul  dari  penerapan  sanksi  ini  ialah  terjadinya over-capacity di beberapa LAPAS yang tersebar di wilayah Indonesia. Polemik ini menjadi perhatian utama oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej. Dalam diskusi  nya  perspektif  hukum  hak  serta  kewajiban,  menjawab  keresahannya  bahwa  penjara  di hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami over-capacity , isu ini diperparah dengan polemik paradigma terhadap pemidanaan seseorang yang menolak vaksinasi akan dipenjara. Tentu hal ini akan  memperkeruh  masalah  kapasitas  normal  penjara  yang  layak. 11 Fungsi  utama  lembaga permasyarakatan  sebagai  lembaga  pengayoman  narapidana  beralih  fungsi  menjadi  tempat penampungan narapidana. 12
Walaupun telah diatur dalam sebuah payung hukum dalam faktanya pelaksanaan pemenuhan hak tersebut  tidak selalu sesuai  dengan  apa  yang diharapakan, ada banyak kendala  yang mucul dalam  pengimplementasiannya.  Karena  berdasarkan  fakta  dilapangan  bahwa  negara  Indonesia adalah negara yang belum memumpuni untuk menyediakan lembaga pemasyarakatan yang cukup untuk  menampung  para  narapidana.  Berdasarkan  data  dari  Sistem  Database  Pemasyarakatan (selanjutnya  disebut  SDP)  Indonesia pada  bulan  Mei  2021  jumlah  tahanan  dan  narapidana mencapai  angka  265.514,  dari  jumlah  Lapas  dan  rutan  yang  berjumlah  525  dengan  jumlah demikian  jauh  melebihi  daya  tampung  yang  seharusnya  hanya  berkapasitas  135.647.  Sehingga rata-rata semua Lapas sudah melebihi kapasitas sampai dengan 196%. 13 Hal ini sangatlah miris jika dalam kondisi Indonesia saat ini yang sedang menghadapi Pendemi.
Faktor terjadinya over-capacity umumnya terjadi dikarenakan imparsialitas jumlah masuk narapidana dengan narapidana keluar (bebas). Fokus utama pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah  ini  ialah  dengan  melakukan  resolusi  lembaga  permasyarakatan.  Mengatasi  kelebihan kapasitas  lapas  maka  pemberian  sanksi  penjara  dapat  diganti  dengan  pemberian  remisi,  cuti bersyarat  hingga pembebasan bersyarat,  Namun  hal  ini digunakan sebagai  langkah pemidanaan opsional diluar pidana pokok. 14 Maka setiap pelanggar pidana tidak hanya berpatokan pada sanksi penjara dan kurungan saja melainkan dengan menerapkan denda. Ketentuan pidana pokok berupa denda adalah hukuman yang memberikan beban kewajiban kepada seseorang untuk kembalikan keseimbangaan hukum atau menebuskan kesalahan dalam bentuk uang. 15
10 Kang, C., & Disemadi, H. S. (2021, March). The COVID-19 Pandemic Outbreak Impact And Prevention From Legal  Perspective:  An  Indonesian  Experience.  In CoMBInES-Conference  on  Management,  Business,  Innovation, Education and Social Sciences , 1(1), 134-144., hlm. 136.
11 Nurhadi Sucahyo. (2021). Wamenkumham: Penjara Penuh, Pidana Penolak Vaksin Jadi Opsi Terakhir, diakses pada 12  April  2021  pada  link:  https://www.voaindonesia.com/a/wamenkumham-penjara-penuh-pidana-penolak-vaksin- jadi-opsi-terakhir/5741553.html.
12 Jamilah,  A.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020).  Pidana  Kerja  Sosial:  Kebijakan  Penanggulangan  Overcrowding Penjara. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 8 (1), 26-38., hlm. 28.
13 Sistem Database Pemasyarakatan, (2021), Data terakhir jumlah penghuni per-UPT pada Kanwil, diakses pada 24 Mei 2021 pada link  hhttp://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/all/year/2021/month/5/page/. 14 Risang Achmad Putra Perkasa. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan, Universitas Batanghari, Jurnal Wajah Hukum 4 (1), 108-115, hlm.113.
15 Teguh Prasetyo. (2010). Hukum Pidana , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hlm. 123.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Tidak dapat dipungkiri bahwa aturan yang terdapat dalam kitab KUHP ini masih memiliki kekurangan  dan  belum  mampu  mengisi  kekosongan  hukum,  sebagai  langkah  awal  pemerintah dalam  hal  ini  lebih  condong  membuat  aturan  yang  lebih  spesialis  jika  dalam  KUHP  belum mengatur secara spesifik atas itu. Pasal- pasal yang mendahulukan sanksi pidana berupa penjara lebih sering ditemukan dalam KUHP daripada sanksi pokok lainnya yakni denda atau alternatif pemidanaan.  Hal  inilah  yang  menjadikan  kasus-  kasus  perkara  pidana  berakhir  dengan  putusan sanksi  penjara,  problematika  kontemporer  ini  salah  satu  faktor  pemicu  terjadinya  kelebihan kapasitas  lembaga  permasyarakatan.  Maka  perlu  dicari  solusi  alternatif  yang  efektif  untuk mengantisipasi  kelebihan  kapasitas  lembaga  permasyarakatan,  dengan  hakim  memberikan alternatif pada jenis pelanggaran pidana yang diprioritaskan pada aspek denda itu sendiri. Dengan fakta  yang  ditemukan  bahwa  kondisi  LAPAS  di  Indonesia  yang  tidak  mampu  menyediakan kapasitas yang cukup bagi narapidana yang ada, hal ini akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak yang  seharusnya  tetap  didapatkan  oleh  para  narapidana  seperti  yang  diatur  dalam  hukum  yang berlaku.

## A. METODE PENELITIAN
Metodologi  dari  setiap  penelitian  hukum  adalah  tentang  cara  menguraikan  bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. 16 Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini  yaitu  yuridis  empiris. Yuridis  sendiri artinya  adalah melihat hukum  sebagai  sebuah norma atau das sollen , dimana dalam penelitian ini akan memakai bahan hukum tertulis maupun tidak tertulis.  Sedangkan  data  empiris  berarti  hukum  sebagai  suatu  kenyataan  sosial  atau das  sein , dengan mengacu pada data yang didapat dari lapangan sebagai data primernya. Pada penelitian ini, jenis data pokok yang akan digunakan adalah data primer dan didukung oleh data sekunder. Data sekunder yang penulis gunakan ada tiga bahan hukum yaitu Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## B. PEMBAHASAN
Pemenuhan hak bagi narapidana merupakan bentuk pertanggungjawaban negara, dalam hal ini diturunkan kepada Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat narapidana mendapatkan pembinaan sesuai dengan peraturan hukum  yang ada terutama UU Pemasyarakatan. Dalam UU dijelaskan bahwa proses penyelidik, penyidik, penuntut, pemeriksa di pengadilan. 17 . Dalam hal ini penulis  akan  menganalisa  Kanwil  yang  berada  di  Kepulauan  Riau,  terkhusus  pada  LAPAS Perempuan  Kelas  IIB  Batam  (selanjutnya  disebut  LPP  Batam)  yang  mengalami over-capasity melebihi 153%.
Dalam penelitian ini selain data sekunder juga didukung dengan data tambahan yaitu data primer  yang  penulis  kumpulkan  yaitu  berupa  data  yang  diakses  dari  Sistem  database pemasyarakatan (SDP), serta wawancara dengan petugas di LPP Batam. Penulis melakukan 2 kali sesi  wawancara  dan  juga  observasi  langsung  di  LPP  Batam,  tertanggal  10  Desember  dan  23 Desember 2020 dengan beberapa petugas yaitu Ibu Hartini selaku kepala sub seksi registrasi dan bimbingan  kemasyarakatan  (Bimbkemas),  ibu  Pratiwi  selaku  kepala  Kesatuan  Pengamanan
16 Bambang Waluyo. (2010). Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.
17 Hutabarat.  (2017). Problematika  LembagaPemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, & Seni , 1(1), 42-50.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Lembaga  Pemasyarakatan  (KPLP).  Salah  satu  alasan  mendasar  mengapa  penulis  melakukan wawancara terhadap para narasumber tersebut di atas yaitu karena mereka yang terlibat langsung dalam pemenuhan hak-hak narapidana sehingga pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai hal-hal yang terjadi di lapangan tentu lebih luas.
Wawancara dan observasi secara langsung di LPP Batam beralamat di Jl.Sudirman No.003 Sukajadi, dan saat ini masih tergabung dengan gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikarenakan belum mempunyai tempat sendiri. Dari data SDP Batam, dapat dianalisa bahwa LPP Batam selalu mengalami kelebihan kapasitas, berdasarkan data dari SDP wilayah Kepulauan Riau merupakan salah satu yang lembaga pemasyarakatannya mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 81%. Sedangkan di Kota Batam sendiri, terkhusus pada LAPAS perempuan kelas IIB Batam dari data  SDP  dinyatakan  bahwa  jumlah  tahanan  jauh  melebihi  kapasitas  sebenarnya  yang  hanya mampu menampung 90 namun diisi sebanyak 214, yang artinya mengalami kelebihan kapasitas sampai dengan 153%. 18 Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari total 9 LAPAS dan Rutan yang ada di Kepulauan Riau, 8 diantaranya melebih kapasitas yang seharusnya.
Berdasarkan  data-data  diatas  artinya  bahwa  masalah  tentang  kelebihan  kapasitas (overcapacity)  lembaga  permasyarakatan  bukanlah  problematika  baru  melainkan  sebuah probelmatika  warisan  yang  -  menerus  menjadi  topik  perbincangan  hangat.  Sehingga  hal  ini menarik minat penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan over-capasity terkhusus pada LPP Batam.
Problematika  overcapacity  sudah  masuk  dalam  tahap  extreme,  tinggal  menunggu  waktu yang  tepat  untuk  meledak.  Dengan  terjadinya  kelebihan  kapasitas  hampir  seluruh  wilayah  di Indonesia,  akan  memperburuk  kondisi  para  tahanan  dan  narapidana  binaan  lembaga permasyarakatan. Dalam mewujudkan narapidana yang baik setelah dinyatakan bebas, penegak hukum dan pengelola lapas harus memperhatikan faktor kapasitas  yang mempengaruhi kondisi secara psikologis.
LAPAS bukan hanya berfungsi sebagai sebuah institusi dari sistem peradilan pidana yang bertugas memberikan pembinaan narapidana saja, melainkan jauh lebih kompleks dengan diberi wewenang  lebih  sebagai  lembaga  pendidikan  bertujuan  memberikan  sumbangsih  strategis pembangunan nasional. 19
Hak  bagi  para  narapidana  yang  berada  dalam  lembaga  pemasyarakatan  telah  diatur  oleh negara dengan dituangkannya pada pasal 14 UU Pemasyarakatan yang mengatur tiga belas hak yang  dimiliki  oleh  narapidana.  Dengan  diaturnya  hak-hak  bagi  narapidana,  artinya  negara memegang tanggung jawab untuk menjamin hak-hak tersebut bisa didapatkan.
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan permintaan data langsung di LPP Batam maka hasilnya adalah akan penulis paparkan satu persatu sebagai berikut:
Pertama, Hak  untuk  melaksanakan  ibadah  sesuai  dengan  agama  atau  kepercayaannya. Rincian dari Agama para narapidana  yaitu 209  beragama  Islam,  Buddha 14 Orang,  Katholik  4
18 Sistem Database Pemasyarakatan, (2021), Data terakhir jumlah penghuni per-UPT pada Kanwil, diakses pada 24 Mei  2021  pada  link    http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db663450-6bd1-1bd1-8d91- 313134333039/year/2021/month/5.
19 Angkasa.  (2010).  Over  Capacity  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyaratakan,  Faktor  Penyebab, Implikasi  Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana, Jurnal Dinamika Hukum, 10 (3), hlm.2.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
orang  dan  Protestan  sebanyak  12  orang.  Dengan  kepercayaan  yang  dipegang  masing-masing narapidana tentu saja cara beribadah serta kegiatan keagamaannya juga bermacam-macam, untuk itu fasilitas utama yang harus disediakan yaitu tempat untuk melakukan kegiatan ibadah.
Di LPP Batam terdapat dua rumah ibadah yaitu mushola dan juga gereja. Fasilitas rumah ibadah  memang  sudah  ada  namun  sejauh  ini  dikarenakan  jumlah  narapidana  yang  kelebihan kapasitas  membuat  mushola  yang  dimiliki  belum  cukup  menampung  semua  narapidana  untuk melakukan kegiatan beribadah, jadi biasanya narapidana akan menggunakan secara bergantian. Sedangkan  tempat  ibadah  untuk  narapidana  yang  beragama  Buddha  yaitu  vihara  belum  ada, sehingga ibadah hanya dilakukan di ruangan kamar saja.
Kedua, Hak  untuk  Mendapat  perawatan,  baik  perawatan  rohani  maupun  jasmani.  Dalam peraturan hukum, tepatnya  dalan “PP No 32 tahun 1999” dalam pasal 6 dan 7 memaparkan maksud dari  hak  untuk  mendapat  perawatan  rohani  adalah  hak  berupa  pengajaran  budi  pekerti,  dan bimbingan kerohanian sedangkan hak untuk perawatan jasmani ialah hak-hak berupa kegiatan- kegiatan  jasmani  seperti  rekreasi  olahraga,  hak  mendapatkan  tempat  tidur,  pakaian  dan  lain sebagainya.
Untuk  program  perawatan  rohani  yang  diberikan  bagi  narapidana  di  LPP  Batam  sangat beragam, baik untuk yang beragama Islam maupun Kristen. Hak atas perawatan jasmani seperti yang diamanatkan dalam hukum yang ada sudah dilaksanakan dengan rutin oleh LPP Batam, baik untuk  aktivitas  jasmani  seperti  mengadakan  olahraga  bersama  baik  hari  biasa  maupun  dalam memperingati hari besar nasional seperti Hari kemerdekaan Indonesia. Salah satu kegiatan fisik maupun rekreasi yang dilakukan di dalam LPP Batam yaitu kegiatan tari kolosal, kegiatan lomba karoke,  dan  berbagai  aktivitas  untuk  menghindari  rasa  jenuh  para  narapidana.  Sedangkan  hak dalam berpakaian bagi narapidana sudah berjalan baik, setiap narapidana diberikan 2 baju seragam dan khusus untuk para narapidana  yang juga bekerja mendapatkan 3 seragam. Selain itu untuk kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi, sabun cuci dan lain sebagainya telah diberikan rutin setiap bulan kepada para narapidana.
Dengan kendala utama yaitu LAPAS yang mengalami over-capicity menimbulkan berbagai dampak  salah  satunya  yaitu  kurangnya  ruang  beristirahat  bagi  naripidana,  saat  ini  LPP  Batam hanya memiliki 15 ruangan tidur yang terbagi menjadi tiga blok, yaitu blok A, B, dan C  dengan rincian 8 kamar berukuran besar dan 7 kamar berukuran kecil. Kamar besar rata-rata dihuni 15-23 orang, sedangkan kamar kecil ditempati 10-12 orang. Kamar mandi yang disediakan bagi setiap kamar berukuran besar ialah 2 dan 1 untuk kamar yang berukuran kecil. Saat ini dengan narapidana yang begitu banyak maka kasur yang digunakan juga harus berbagi, kasur yang harusnya dipakai 1 perorang harus dipakai sampai 2 orang.
Berdasarkan data yang penulis dapatkan hasil wawancara dengan salah satu petugas Lapas menunjukan bahwa kapasitas kamar yang harusnya hanya bisa diisi sebanyak 90 orang dengan jumlah kamar 15 (8 kamar besar dan 7 kamar kecil) harus diisi dengan 238 orang, yang artinya mengalami over-capacity lebih dari 100%, hal ini tentu saja berdampak pada kenyamanan bagi narapidana saat beristirahat karena harus beristirahat berhimpit-himpitan. Padahal istirahat yang layak merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki setiap manusia termasuk juga narapidana.
Ketiga, Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dalam PP 32 tahun 1999 pasal 1 ayat (3)  definisi  dari  pendidikan  itu  sendiri  ialah  “usaha  sadar  untuk  menyiapkan  Warga  Binaan Pemasyarakatan  melalui  kegiatan  bimbingan  atau  latihan  bagi  peranannya  di  masa  yang  akan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
dating”. 20 Untuk itu, di LPP Batam sendiri kegiatan pendidikan dan pengajaran yang diberikan untuk memenuhi hak-hak narapidana banyak yang merupakan kegiatan pelatihan. Merujuk pada pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan dan dijalankan oleh pihak LPP Batam, jelas bahwa LPP Batam berusaha keras memenuhi hak narapidana dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan amanat dari hukum yang berlaku.
Keempat, Hak Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Berdasarkan PP No 32 tahun 1999 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan bagi para narapidana ialah dengan disediakannya poliklinik dan fasilitasnya serta minimal dalam satu LAPAS terdapat satu dokter dan petugas kesahatan lainnya.
Di LPP Batam berdasarkan Surat keputusan (SK) hanya mempunyai 1 dokter yakni dokter gigi namun ada beberapa petugas yang diperbantukan dibagian poliklinik sebanyak 2 orang. Yang menjadi kendala adalah karena bangunan LPP Batam masih bergabung dengan LPKA sehingga untuk penggunaan poliklink pun harus bersamaaan, dan untuk fasilitas baik obat- obataan dan perlengakapan seperti tabung oksigen, alat pengecekan tensi darah dan sebagainya sudah lengkap berdasarkan standar.
Hak untuk mendapatkan makanan yang layak yang dimaksud dalam hal ini merujuk pada PP Nomor  32  tahun  1999  pasal  19  ialah  agar  setiap  narapidana  mendapat  makanan  yang  jumlah kalorinya sesuai dengan syarat kesehatan. Berdasrakan keterangan dari salah satu pihak LAPAS, mereka  telah  membuat  jadwal  makanan  yang  dipajang  di  area  LAPAS.  Penyusunan  jadwal makanan ini juga telah mengikuti syarat kesehatan yang ada. Jadi, meskipun LAPAS mengalami over-capacity tidak  membuat  para  narapidana  tidak  mendapatkan  makanan  yang  layak  sesuai standar yang ada, tetapi kebutuhan kalori mereka tetap terpenuhi sesuai dengan peraturan menteri yang ada.
Kelima, Hak  untuk  menyampaikan  keluhan.  Penyampaian  keluhan  bagi  narapidana  atas perlakukan  yang  diterima  dari  petugas  LAPAS  maupun  sesama  narapidana  atas  dirinya  dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan. Merujuk pada aturan hukum Penyampaian keluhan ini ditujukan karena adanya perlakuan yang dirasa melanggar hak asasi maupun hak-hak narapidana dengan menyampaikan kepada kepala LAPASnya. 21 LPP Batam menyediakan fasilitas kotak saran sebagai bentuk dari pemenuhan hak narapidana untuk menyampaikan keluhannya.
Keenam, Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.  Dalam pasal 28 “PP No 32 tahun 1999” dinyatakan bahwa untuk memenuhi hak ini, LAPAS harus menyediakan fasilitas minimal satu buah pesawat televisi dan satu buah radio penerima,  dimana  penuturan  dari  pihak  LPP  Batam  bahwa  fasilitas  ini  sudah  disediakan  pihak LAPAS  yaitu  sebanyak  satu  buah  televisi  di  setiap  blok  kamar  dan  juga  sebuah  radio.  Namun kendalanya adalah televisi tidak dapat digunakan karena langganan TV Kabel harus dihentikan karena keterbatasan dana.
Untuk itu pihak LAPAS berusaha memaksimalkan pemenuhan hak ini dengan menyediakan fasilitas  perpustakaan  dimana  buku  yang  disediakan  berbagai  macam  dari  buku  pengetahuan umum, novel, komik, keagamaan dan lain sebagainya. Buku-buku ini dapat dipinjam dalam oleh
20 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang  Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan , PP No 32 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat (3)
21 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang  Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan , PP No 32 Tahun 1999, Pasal 26 ayat (1)
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
para  narapidana  dengan  menunjukan  kartu  keanggotaan.  LPP  Batam  juga  menjalin  kerjasama dengan perpusatakaamn provinsi untuk penyediaan buku bacaan dengan rutin mengganti buku- buku yang ada di LPP Batam dan Perpustakaan provinsi sehingga buku bacaan yang disediakan selalau  berganti-ganti.  Tidak  ada  kendala  dalam  pemenuhan  hak  ini  bagi  para  narapidana, meskipun kondisi narapidana yang mengalami over-capacity. Pihak LAPAS tetap memenuhi hak para narapidana sesuai dengan hukum yang berlaku.
Ketujuh, Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Hak selanjutnya yang dimiliki para narapidana adalah hak untuk mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan  oleh  para  narapidana.  Di  LPP  Batam  pekerjaan  yang  dapat  dilakukan  oleh  para narapidana ada berbagai macam dari menjadi pekerja dibagian laundry . Kedelapan, Hak untuk mendapat kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Narapidana juga mempunyai hak untuk dikunjungi oleh keluarga atau kerabat termasuk juga  penasihat  hukumnya.  Untuk  itu  merujuk  pada  PP  No  32  tahun  1999  pasal  30  ayat  (3) memerintahkan bahwa LAPAS menyediakan minimal satu ruangan untuk menerima kunjungan. LPP  Batam  menyediakan  fasilitas  ini  dengan  baik,  selain  itu  juga  berdasarkan  keterangan  dari petugas dinyatakan bahwa setiap hari banyak keluarga yang datang mengunjungi para narapidana dan  diberikan  waktu  30  menit  untuk  berkomunikasi,  dan  dibawah  pengawasan  para  petugas LAPAS.
Kesembilan, Hak  untuk  mendapat  pengurangan  masa  pidana  (remisi).  Remisi  merupakan “pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan” 22 Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa remisi merupakan salah satu hak yang sering diajukan oleh para narapidana,  dan  dengan  memaksimalkan  hak  ini  juga  menjadi  salah  satu  langkah  yang  bisa mengurangi  masalah over-capacity di  LAPAS.  Meskipun  demikian,  untuk  mendapatkan pengurangan masa pidana maka para narapidana juga harus memenuhi berbagai persyaratan yang tertuang dalam peraturan hukum yang berlaku.  Untuk itu, hak-hak ini sudah dipenuhi oleh pihak LAPAS,  selain itu salah satu  bentuk  pemenuhan  hak ini juga dengan ditempelkannya prosedur remisi disalah satu ruangan di LPP Batam sehingga dapat dibaca oleh semua orang.
Kesepuluh, Hak  untuk  mendapatkan  kesempatan  berasimilasi  termasuk  cuti  mengunjungi keluarga. Berdasarkan pasal 1 angka 4 PP No 3 tahun 2018 menjelaskan definisi dari asimilasi adalah “proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat” 23
Beberapa alasan yang dipaparkan petugas yaitu karena syarat untk mengajukan hak ini cukup banyak  dan  hampir  sama  dengan  syarat-syarat  untuk  mendapatkan  hak  pembebasan  bersyarat (PBS)  maupun  cuti  besyarat  (CBS)  sehingga  para  petugas  LAPAS  lebih  menyarankan  para narapidana untuk mengajukan haknya atas PBS maupun CBS. Jumlah hari yang diberikan bagi CBS atau PBS juga lebih banyak dibandingkan dengan cuti mengunjungi keluaga (CMK).
Kesebelas, Hak  untuk  mendapatkan  pembebasan  bersyarat.  Merujuk  pada  UU Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Pembebasan bersyarat yaitu proses pembinaan di luar LAPAS
22 Indonesia, peraturan pemerintah syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan , PP Nomor 32 tahun 1999 Pasal 1 angka 66
23 Indonesia, peraturan pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat PP  Nomor  03  tahun  2018 pasal  1 angka 4
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
dengan  persyaratan  tertentu.  Pembebasan  bersyarat  dapat  diberikan  kepada  narapidana  apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, selain itu pembebasan bersyarat juga diberikan melalui  penetapan  dari  menteri  atas  usul  kepala  LAPAS,  dan  pembebasan  bersyarat  juga  dapat dicabut apabila narapidana dinilai melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. 24
Salah satu kendala yang biasa dihadapi para narapidana yaitu syarat harus adanya penjaminan dari pihak keluarga, hal ini sesuai dengan PP 99 Tahun 2012 pasal 83 huruf f. dengan tidak adanya penjaminan  maka  hak  untuk  mendapat  Pembebasan  bersyarat  juga  tidak  dapat  diberikan. Berdasarkan  data  yang  penulis  dapatkan  dari  SDP  dan  hasil  wawancara  dengan  petugas  LPP Batam, sama dengan cuti mengunjungi keluarga (CMK) di LPP Batam data dari tahun 2018-2019 tidak ada narapidana  yang mendapatkan hak ini. Selain karena alasan  yang sama seperti CMK, para narapidana juga lebih banyak mengajukan haknya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
Keduabelas, Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat dari penjelasan UU Pemasyarakatan yang dimaksud dengan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku ialah bahwa apara narapidana tetap memiliki hak polituk, hak memilih dan hak keperdataan lainnya. Salah satu ebntukd ari pemenuhan hak ini bagi para narapidana salah satunya yaitu dengan ikut sertanya para narapidana yang memiliki E- KTP  dalam  pemilihan  umum  tahun  2019.  Tidak  ada  kendala  yang  terutama  yang  disebabkan kondisi over-capacity yang membuat hak ini tidak didapatkan oleh para narapidana di LPP Batam. Dari data-data primer maupun sekunder yang penulis olah mengenai pemenuhan hak bagi para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam, untuk melihat apakah aturan hukum yang berlaku sudah berjalan efektif atau belum kita bisa meninjaunya menggunakan teori hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dari lima faktor efektivitas hukum yaitu:
1. Faktor hukum: artinya aturan hukum atau undang-undang itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum: yang merupakan pihak-pihak yang membuat atau menegakan hukum;
3. Faktor fasilitas ataupun sarana: hal-hal yang dibutuhkan dalam menunjang penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat: lingkungan dimana hukum itu berlaku dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri;
5. Faktor kebudayaan: nilai-nilai yang timbul dari hasil karya cipta atau rasa yang hidup dalam masyaraka, dalam hal ini narapidana itu sendiri.
Penulis melakukan uji coba pemenuhan hak narapidana di LPP Batam dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Seorjono Soekanto dalam bentuk tabel di bawah ini:
Tabel 1. Tinjauan Efektifikas Hukum Dengan Teori Hukum Soerjono Soekanto
Faktor Penjelasan Efektif/ Tidak Efektif Hukum Pengaturan  dasar  hak-hak  narapidana  yang  berada  dalam  Undang- Undang pemasyarakatan sudah sejalan dengan dasar hukum negara Indonesia  yaitu  UUD  1945  dan  juga  Undang-undang  Hak  Asasi Manusia Efektif
24 Indonesia, peraturan pemerintah syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan , PP Nomor 32 tahun 1999 Pasal 1 angka 44
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Penegak Hukum Kesadaran  dan  usaha  yang  dilakukan  petugas  LAPAS  untuk memenuhi hak-hak narapidana diupayakan secara maksimal, namun keterbatasan  Sumber Daya  Manusia  yang  berjumlah  bagian penagamanan berjumlah 58 orang dan harus menangani narpidana sampai  dengan 238  orang membuat  pekerjaan  ini  berjalan  kurang maksimal. Tidak Efektif Fasilitas Atau Sarana Tidak memadainya fasilitas dan Sarana di LPP Batam, terutama dari segi ruangan yang sangat kurang. Hal ini dikarenakan LPP Batam dan LPKA  yang  tergabung  menjadi  satu  bangunan  yang  tentu  saja berdampak pada hak-hak para narapidana. sejauh ini daya tampung seharusnya  hanay  90  orang  narapidana  saja,  namun  harus menampung sampai dengan 238 narapidana. Tidak Efektif Masyarakat  Pengetahuan dan kesadaran Masyarakat dalam hal ini narapidana itu sendiri  mengenai  aturan  hukum  hak-hak  para  narapidana  selama berada  di  LPP  Batam  diberikan  dalam  bentuk  alat  bernama self- service yang merupakan layanan informasi berbasis teknologi untuk melindungi hak-hak narapidana. Efektif Kebudayaan  Merujuk pada budaya hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam  hal  ini  baik  LPP  Batam  maupun  Narapidana  itu  sendiri, berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian ini maka dapat disimpulkan  bahwa  masyarakat  mengetahui  dan  memaksimalkan pemenuhan  setiap  hak-hak  yang  mereka  miliki  sesuai  dengan peraturan hukum yang ada. Efektif
Dari hasil uji coba efektivitas hukum Soerjono Soekanto terhadap pemenuhan hak-hak bagi para narapidana di LPP Batam dapat disimpulkan bahwa hak-hak para narapidana seperti yang terrtuang dalam Ps. 14 UU Pemasyarakatan belum sepenuhnya efektif, dimana dari 5 faktor masih ada  2  faktor  yang  belum  terpenuhi,  menurut  teori  Soerjono  Soekanto  kelima  faktor  ini  harus berjalan bersamaan untuk mencapai keefekivan sebuah hukum.
Banyak  hal  yang  mempengaruhi  keberhasilan  sebuah  hukum,  dalam  hal  ini  belum sepenihnya efektif pemenuhan hak narapidana salah satunya karena tidak memadainya fasilitas- fasilitas yang ada, dan kurangnya SDM hal ini juga sesuai dengan keterangan dari para petugas LPP Batam yang penulis wawancarai.
Berdasarkan  sumber  data  dari  Sistem  database  permasyarakatan  tahun  2021  didapatkan bahwa TPR berarti total SDM pria, dan TWN merupakan total SDM wanita, sepanjang tahun 2021 total SDA baik laki-laki maupun perempuan yang ada di LPP Kelas IIB Batam rata-rata sebanyak 73 orang, dimana lebih didominasi orang SDM wanita sebanyak 54 orang. Setiap pegawai atau SDM memikili fungsi masing-masing,  yang terbagi menjadi petugas struktural sebanyak 11-12 orang, petugas satuan pengamanan 58 orang, Pembina dan pembimbingan 2 orang, sampai dengan petugas kesehatan baik dokter maupun paramedis 1 orang.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Hukum  Pidana  yang  bertujuan  klasik  untuk  protec  tiap  individu  dengan  tujuan  modern hukum pidana bertujuan perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan. 25 Namun yang menjadi permasalahan  ialah  belum  siapnya  insfrastruktur  lembaga  permasyarakatan  sebagai  tempat rehabilitasi dan edukasi terhadap narapidana berubah menjadi penampungan narapidana. Dalam hal ini jelas mencederai nilai- nilai kemanusiaan bahwa narapidan berhak mendapatkan hak- hak agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.
Dengan terjadinya over-capacity lembaga permasyaratan membuat lembaga berwenang sulit untuk  mampu  memberikan  hak-  hak  mereka  secara  layak.  Dalam  permasalahan  ini  ialah bagaimana aturan pemidanaan dapat meminimalisi sanksi penjara dengan mengupayakan sanksi denda  dengan  merujuk  prinsip  humanistik  demi  mendapatkan  putusan  pengadilan  yang  masuk akal.
Maka dari itu seyoginya untuk mengatasi masalah over-capacity harus diselesaikan bersama dengan  satu  formulasi.  Lebih  dari  itu  penegak  hukum  harus  saling  bersinergi  satu  suara menegakkan  hukum  dengan  pemberian  pidana  alternatif  yang  termasuk  dalam  satuan  pidana pokok. Ketika dua (2) faktor untuk saling bekerja sama, faktor  yang berada di bawahnya akan saling  mengikuti  arus  sehingga  pemidanaan  yang  rasional  dapat  dicapai.  Problematika  tentang over-capacity lembaga permasyarakatan adalah hal yang serius menyangkut aspek kemanusiaan. Lembaga penegak hukum dinilai lamban mengatasi permasalahan ini dikarenakan isu pembahasan tidak terlalu menarik bagi publik luas.
Alternatif  yang  bisa  dilakukan  untuk  memperbaruhi  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia dengan melakukan konsep perbandingan dengan Negara Jerman  melalui German Criminal Code memberikan sebuah alternatif pemidanaan  yakni denda harian ( day fine ). Hal  inilah  yang coba ditiru dalam RKUHP sebagai sebuah pembaharuan hukum . 26
Berkaca  dari  penerapan  di  negara  Jerman  melalui einheilige  Meinun pembayaran  pidana denda  haruslah  dilaksanakan  oleh  si  pelaku  sendiri  tidak  boleh  diwakilkan  sebagai  bentuk keadilan.  Lebih  dari itu, penentuan jumlah pidana harus dirumuskan lebih konkrit dan spesifik supaya penjatuhan vonis denda sesuai dengan kemampuan finansial dari pelaku. Dimana dalam ketentuan pidana denda dalam KUHP Pasal 261 ayat 1 lebih menitikberatkan kepada perbuatan kejahatan oleh pelaku yang telah mendapat keuntungan dari peristiwa pidana. 27
Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  menjadi  angin  segar pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia  untuk  mengantisipasi  masalah  over-capacity.  Namun penerapannya  menjadi  hukum  positif  memerlukan  waktu  yang  panjang  untuk  bisa  melihatnya. Sebagai  solusi  jangka  pendek  maka  pendekatan restorative  juctice dinilai  sebagai  cara  terbaik mengantisipasi setiap perkara pidana berakhir dengan putusan penjara

## C. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab permasalahan-permasalahan dari objek yang diangkat oleh penulis ialah sebagai berikut:
25 Teguh Prasetyo. (2010). Hukum Pidana, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 14
26 Andi Hamzah. (2008). Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta, hlm. 31.
27 S.R. Sianturi. (2019). Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta, hlm. 409.

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
1) Dengan kondisi LPP Batam yang narapidananya melebihi kapasitas (Over-capacity ) sampai dengan  153%  maka  akan  membawa  dampak  pada  pemenuhan  hak-hak  yang  dimiliki  para narapidana, Jika ditinjau teori efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keefektifan suatu hukum diukur oleh lima factor yaitu hukum, penegak hukum, sarana atau  fasilitas  pendukung,  masyarakat  dan  kebudayaan.  Dan  dari  lima  factor  tesebut disimpulkan bahwa belum semuanya berjalan efektif, ada dua faktor yang belum berjalanan efektif  yaitu   dalam  hal  sarana  dan  penegak  hukum  itu  sendiri  yang  mengalami  beberapa hambatan.
2) LPP  Batam  yang  kondisi  LAPASnya  mengalami over-capacity cukup  tinggi  mengalami kendala yang berhubungan dengan fasilitas sarana dan prasarana., dimana saat ini LPP Batam masih berada dibangunan yang sama dengan LPKA Batam sehingga untuk ruangan pun masih terbatas karena harus berbagi. Kurangnya ruangan berdampak pada tempat beristirahat bagi para narpidana. Selain itu, kendala lain yaitu kurangnya Sumber daya manusia (SDM) yang menjadi petugas di LPP Batam, saat ini jumlah petugas hanya 73 termasuk petugas struktural, keamanan  dan  pembina,  sehingga  pekerjaan  yang  dilakukan  cukup  banyak  dan  membuat kurang maksimal.

## 2. Saran
Dari  penelitian  yang  penulis  lakukan  dengan  serangkaian  hasil  wawancara,  observasi maupun penelusuran berbagai literatur penulis memberikan rekomendasi  yang sekiranya dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait penelitian ini, yaitu:
1) Salah satu akar dari tidak maksimalnya pemenuhan hak narapidana yaitu kondisi di LAPAS yang  melebihi  kapasitas  seharusnya,  dan  peningkatan  narapidana  tidak  sejalan  dengan peningkatan  sarana  dan  prasarana  yang  ada.  Pembangunan  sarana  dan  prasarana  untuk menunjuang  kegaiatan  pemasyarakatan  tentu  bukan  hal  yang  sederhana  butuh  proses  dan waktu  yang  cukup  lama,  selain  itu  permasalan  anggaran  juga  menjadi  kendala  utama. Keberadaan penjara swasta bisa menjadi bahan pertimbangan peemrintah dalam mengatasi permasalahn over-capacity dan  kurangnya  SDM  karena  keterbatasan  anggaran.  Konsep penjara swasta seperti ini sudah berjalan diberbagai Negara Eropa dan Amerika dan singapura. Di  sangapura  sendiri  contohnya  dengan  adanya  privatisasi  penjara,  perusahaan  dapat mengahasilkan  roti  dan laundry berstandar  internasional  yang  produknya  diguanakan  di bandara,  rumah  sakit  serta  hotel.  Untuk  itu   seharusnya  konsep  ini  mulai  diadopsi  dengan penyesuaian keadaan di Indonesia.
2) Berdasarkan  pernyataan  dari  pihak  LPP  Batam  sendiri,  saat  ini  pemerintah  sedang merancangkan pemisahan gedung antara LPP Batam dan LPKA Batam, utuk itu berkaca pada permasalahn over-capacity yang berdampak pada pemenuhan hak-hak narapidana, sekiaranya rancangan ini segera direalisasikan.
3) Untuk pihak LAPAS Batam untuk lebih banyak menjalin kerjasama dengan pihak ketiga demi meningkatkan  pedapatan  atau  perekonomian  LPP  Batam.  Kerjasama  ini  bisa  saja  dalam bentuk mitra dalam membangun bengkel kerja di LPP Batam untuk memproduksi seuatu yang bernilai jual di pasaran.  Dengan adanya peningkatan ekonomi, sektor lain dalam pelaksanaan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
pemasyarakatan di LPP Batam juga akan lebih baik, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak narapidananya

## DAFTAR PUSTAKA
Angkasa.  (2010).  Over  Capacity  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyaratakan,  Faktor  Penyebab,
Implikasi  Negatif,  Serta  Solusi  Dalam  Upaya  Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana, Jurnal Dinamika Hukum , 10 (3).
Appludnopsanji, A., & Disemadi, H. S. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (2), 131-148.
Cucinotta, Domenico dkk. (2020). WHO Declares COVID-19 Pandemic, Acta Biomed, 91 (1). Disemadi, H. S., & Handika, D. O. (2020). Community compliance with  the covid-19 protocol hygiene policy in Klaten Regency, Indonesia. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 28 (2), 121- 133.
Disemadi,  H.  S.,  &  Shaleh,  A.  I.  (2020).  Banking  credit  restructuring  policy  amid  COVID-19 pandemic in Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi , 5 (02).
Fitri, W., Octaria, M., & Suwanny, N. (2020). Tantangan dan Solusi terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan yang Memadai di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Syntax Transformation , 1 (10), 766-776.
Fransisco,  W.  (2020).  Interaktif  Masyarakat  Terhadap  Hukum  Dalam  Kehidupan  Normal  Baru Pasca COVID-19. Journal of Judicial Review , 22 (2), 151-164.
Hamzah, Andi. (2008). Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta.
Hutabarat.  (2017).  Problematika  LembagaPemasyarakatan  dalam  Sistem  Peradilan  Terpadu,
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, & Seni, 1(1).
Jamilah,  A.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020).  Pidana  Kerja  Sosial:  Kebijakan  Penanggulangan Overcrowding Penjara. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 8 (1), 26-38.
Kang,  C.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021,  March).  The  COVID-19  Pandemic  Outbreak  Impact  And Prevention  From  Legal  Perspective:  An  Indonesian  Experience.  In CoMBInES- Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences , 1(1). 134-144.
Michael, Donny. (2015). Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hak Asasi Manusia, 6 (2).
Michael,  Donny.  (2017).  Penerapan  Hak-Hak  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  klas  I Atanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, 17 (2).
Perkasa,  Risang  Achmad  Putra.  (2020).  Optimalisasi  Pembinaan  Narapidana  dalam  Upaya Mengurangi  Overcapacity  Lembaga  Pemasyarakatan,  Universitas  Batanghari,  Jurnal Wajah Hukum 4 (1).
Prasetyo, Teguh. (2010). Hukum Pidana, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Sianturi, S.R. (2019). Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta. Sistem Database Pemasyarakatan, (2021), Data terakhir jumlah penghuni per-UPT pada Kanwil,
diakses pada 24 Mei 2021 pada link
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db663450-6bd1-1bd1- 8d91-313134333039/year/2021/month/5.
Sistem Database Pemasyarakatan, (2021), Data terakhir jumlah penghuni per-UPT pada Kanwil,
diakses pada 24 Mei 2021 pada link hhttp://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/all/year/2021/month/5/ page/.
Sucahyo,  Nurhadi.  (2021).  Wamenkumham:  Penjara  Penuh,  Pidana  Penolak  Vaksin  Jadi  Opsi
Terakhir, diakses pada 12 April 2021 pada link:
https://www.voaindonesia.com/a/wamenkumham-penjara-penuh-pidana-penolak- vaksin-jadi-opsi-terakhir/5741553.html.
Waluyo, Bambang. (2010). Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.