## BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.1 No. 4, October 2020, pp. 531-542
DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.521
e-ISSN:2721-9135 p-ISSN:2716-442X

## PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA WANAGIRI MELALUI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RPJMDes DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA
Edy Sujana, Ni Made Suci , I Nyoman Putra Yasa, Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi
Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia edy.s@undiksha.ac.id

## Abstract
The  Village  Medium  Term  Development  Plan  (RPJMDes)  is  an  elaboration  of  the  vision  and mission for the village in the welfare of the village community. The Wanagiri Village Government encountered problems in the preparation of the village medium term development plan due to the unavailability of up-to-date village profile data and the insufficient capacity of village officials to prepare the village medium term development plan. Another problem is the lack of understanding of  village  officials  regarding  village  financial  management,  so  that  village  officials  experience difficulties in managing village funds. This service program aims to strengthen the capacity of the Wanagiri  Village  Government  Management  by  assisting  in  the  preparation  of  the  Village Development  Plan  (RPJMDes)  and  Village  Fund  Accountability.  This  program  is  implemented  in the  form  of  training  and  mentoring.  The  results  of  this  activity  were  in  the  form  of  increased understanding of village officials in preparing the RPJMDes and the accountability of village funds. The target of this activity is the realization of the independence of village officials in preparing the village medium term development plan and accountability for village funds in the future. Keywords: village development plan, accountability of village funds, capacity of village officials

## Abstrak
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan misi kepada  desa  dalam  mensejahterakan  masyarakat  desa.  Pemerintah  Desa  Wanagiri  mengalami permasalahan dalam penyusunan RPJMDes karena tidak tersedianya data profil desa terkini dan kurang  memadainya  kemampuan  perangkat  desa  dalam  menyusun  RPJMDes.  Permasalahan lainnya  adalah  kurangnya  pemahaman  perangkat  desa  terkait  manajemen  keuangan  desa, sehingga perangkat desa mengalami kesulitan dalam mengelola dana desa. Program pengabdian ini  bertujuan  untuk  menguatkan  kapasitas  manajemen  pemerintahan  Desa  Wanagiri  melalui pendampingan  penyusunan  RPJMDes dan  Pertanggungjawaban  Dana  Desa.  Program  ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Hasil kegiatan ini berupa meningkatnya pemahaman  perangkat  desa  dalam  melakukan  penyusunan  RPJMDes  dan  pertanggungjawaban dana  desa.  Target  capaian  kegiatan  ini  adalah  terwujudnya  kemandirian  perangkat  desa  dalam menyusun RPJMDes dan Pertanggungjawaban dana desa di masa yang akan datang.
Kata Kunci: rencana pembangunan desa; pertanggungjawaban dana desa, kapasitas pemerintah desa
Submitted: 2020-09-18 Revised: 2020-09-29 Accepted: 2020-10-05

## Pendahuluan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan output dari manajemen  strategis  di  sektor  pemerintahan,  khususnya  di  pemerintahan  tingkat  desa. Strategi  organisasi  terdiri  dari  tiga  elemen  yakni  (a)  tujuan,  (b)  konten,  dan  (c)  proses (Andrews et al., 2012). Tujuan terkait dengan “apa yang ingin dicapai”, jika diaplikasikan
Sujana, Suci, Yasa, Dewi, Penguatan kapasitas pemerintah desa wanagiri...
dalam RPJMDes, maka tujuannya berupa apa yang ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu  6  tahun  ke  depan,  sementara  konten  terkait  dengan  cara-cara  atau  alternatif- alternatif untuk dapat mencapai tujuan, sedangkan proses berkaitan dengan proses untuk menentukan  langkah  atau  alternatif  dalam  mencapai  tujuan.  Maksud  dari  penyusunan RPJMDes  ini  adalah  memberikan  visi,  misi,  tujuan,  sasaran,  dan  strategi bagi penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  di  pemerintahan  desa  yang  harus dilaksanakan  secara  terpadu,  sinergis,  harmonis,  dan  berkesinambungan,  sementara tujuan  dari  RPJMDes  adalah  (a)  menerjemahkan  visi  dan  misi  kepala  desa  ke  dalam tujuan  dan  sasaran  pembangunan  periode  tahun  2020-2025,  yang  disertai  dengan program  prioritas,  (b)  merumuskan  rancangan  kerangka  perekonomian  desa  serta pembiayaan  pembangunan  untuk  periode  Tahun  Anggaran  2020-2025,  dan  (c) menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2025.
Pada  era  otonomi  desa  yang  dipertegas  melalui  Undang-Undang  No.  6  tentang Desa,  pemerintah  desa  dituntut  untuk  memiliki  kemampuan  dalam  menjalankan  tugas manajemen  pemerintahan  desa,  yakni  manajemen  perencanaan  pembangunan, manajemen administrasi desa, dan manajemen pengelolaan keuangan pemerintah desa. Akan tetapi, masih ditemukannya permasalahan terkait belum memadainya kemampuan perangkat  desa  dalam    menjalankan  fungsi  manajemen  pemerintahan,  yaitu  :  (1) manajemen perencanaan pembangunan desa, (2) manajemen administrasi desa dan (3) manajemen  pengelolaan  keuangan    pemerintah  desa  (Noor,  Firdaus,  dan  Yopiannor, 2019).
Desa  Wanagiri  merupakan  Desa  Dinas  yang  baru  saja  melaksanakan  Pemilihan Kepala  Desa  serentak  bersama  beberapa  Desa  di  Kabupaten  Buleleng.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  maka  Kepala  Desa  wajib  untuk menyusun  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  sebagai penjabaran  Visi  dan  Misi  Kepala  Desa  yang  baru  dalam  mensejahterakan  masyarakat Desa.  Berdasarkan  Permendagri  114/2014,  perencanaan  pembangunan  desa  adalah tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian  sumber  daya  desa  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan  desa. Kepala  Desa  yang  terpilih  harus  segera  membentuk  Tim  Penyusun  RPJMDes  dan melaporkan RPJMDes yang telah disahkan paling lambat 3 bulan setelah pelantikan.
Data awal yang berhasil dikumpulkan saat observasi di Desa Wanagiri, terungkap bahwa  Aparat  Desa,  dalam  hal  ini  Sekretaris  Desa  dan  jajarannya  mengalami  masalah krusial  dalam  administrasi  pemerintahan  desa  yaitu  kesulitan  dalam  menyusun  dan menerjemahkan  Visi  dan  Misi  Kepala  Desa  terpilih  ke  dalam  RPJMDes.  Kesulitan  dalam penyusunan  RPJMDes  disebabkan  karena  ketiadaan  data  profil  desa  dan  belum memadainya kompetensi Aparat Desa Wanagiri. Permasalahan yang kedua terkait dengan ketakutan mengeksekusi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran yang disebabkan karena  kekurangpahaman  terhadap  aturan  yang  berlaku  dalam  pengelolaan  anggaran desa.  Penyusunan  rencana  pembangunan  desa  tidak  bisa  dilaksanakan  dengan  baik, tanpa  adanya  data  dan  informasi  lengkap  baik  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan Desa,  organisasi  dan  tata  laksana  pemerintahan  desa,  keuangan  desa,  profil  desa  dan
BERNAS:
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.1 No. 4, October 2020, pp. 531-542
informasi  lain  terkait  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pemberdayaan masyarakat  (Sulaiman,  2018).  Penyusunan  dan  pendayagunaan  data  Profil  Desa merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data Profil Desa serta berbagai  upaya  pemanfaatan  data  tersebut  dalam  sistem  perencanaan  dan  evaluasi kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pembinaan  kemasyarakatan (Achsin,  Cangara,  dan  Unde,  2016).  Dalam  hal  pembangunan  desa,  instrumen  penting yang perlu diketahui adalah bagaimana sebenarnya permasalahan yang dialami oleh desa dan  seberapa  besar  atau  kuat  potensi  desa  yang  dimiliki.  Penyusunan  Indeks  Desa Membangun  dimaksudkan  untuk  menyediakan  ukuran  yang  mampu  melihat  posisi  dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian Desa (Setyobakti, 2017)
Data  profil  Desa  Wanagiri  terakhir  diperbaharui  tahun  2015  sehingga  kondisi umum  Desa  Wanagiri  untuk  tahun  2019  belum  diketahui.  Profil  Desa  seperti  yang diamanatkan  oleh  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12  Tahun  2007  tentang Pedoman  Penyusunan  dan  Pendayagunaan  Profil  Desa  dan  Kelurahan,  merupakan  data yang  sangat  penting  dalam  menyusun  RPJMDes.  Profil  Desa  yang  akurat  akan memberikan  informasi  yang  tepat  sebagai  dasar  dalam  menemukan  solusi  untuk mengatasi permasalahan yang ada di Desa.
Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Desa  dan  pertanggungjawaban  dana  desa tidak  merupakan  hal  yang  mudah.  Kegiatan  tersebut  membutuhkan  perhatian  khusus berupa kemampuan pengetahuan dan keterampilan tentang perencanaan pembangunan desa dan kepekaan terhadap kondisi desa (Harun, Rasid, dan Aramli, 2019). Penguatan kapasitas  pemerintah  desa  sangat  perlu  dilakukan  untuk  meminimalisasi  permasalahan tersebut.  Pengembangan  kapasitas  merupakan  sebuah  upaya  yang  bertujuan  untuk mengembangkan  suatu  ragam  strategi  guna  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas  dan responsivitas  kinerja  pemerintah,  salah  satunya  dapat  dilakukan  melalui  pelatihan (Nugroho, Wijaya, dan Said, 2015). Untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam hal menjalankan fungsi manajemen pemerintah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui program  kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan  penyusunan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  dan  Pertanggungjawaban  dana  desa.  Program  pelatihan penyusunan  RPJMDes  dapat  memberikan  kemudahan  dalam  penulisan,  teknik perencanaan  serta  pemecahan  analitis  atas  permasalahan  pembangunan  yang  dihadapi desa  (Tampubolon,  2019).  Program  pelatihan  pengelolaan  dana  desa  memberikan manfaat  berupa:  peningkatan  sistem  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa, peningkatan  keterampilan  aparatur  pemerintah  desa  dalam  penatausahaan  keuangan desa,  terhindar  dari  masalah  hukum  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  desa,  dan meningkatnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  aparatur  desa  (Putra,  Budianto,dan Maulidasari,  2018).  Program  Pengabdian  kepada  masyarakat  berupa  pelatihan  dan pendampingan  ini  dapat  memberikan  wawasan  dan  pengetahuan  baru  yang  belum diketahui sebelumnya (Bandiyah, 2016).
Berdasarkan uraian diatas, Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk:
a. Memberikan  Pelatihan  dan  Pendampingan  dalam  menyusun  Profil  Desa  terbaru untuk Desa Wanagiri termasuk penyusunan Indeks Desa Membangun dan Evaluasi Perkembangan Desa guna mengetahui kondisi perkembangan desa
534 Sujana, Suci, Yasa, Dewi, Penguatan kapasitas pemerintah desa wanagiri...
b. Memberikan  Pelatihan  dan  Pendampingan  dalam  menyusun  Dokumen  RPJMDes sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Desa Baru Desa Wanagiri 2019-2025
c. Memberikan pelatihan dan pendampingan manajemen keuangan desa. Dengan  adanya  program  pelatihan  dan  pendampingan  ini  diharapkan  dapat mewujudkan  kemandirian  perangkat  desa  dalam  melakukan  penyusunan  rencana pembangunan desa dan pertanggungjawaban dana desa.

## Metode
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tiga tahapan, yakni tahap persiapan,  tahap  pelaksanaan,  dan  tahap  evaluasi.  Tahap  persiapan  dalam  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  meliputi  penyiapan  berbagai    administrasi  yang mungkin  diperlukan,  koordinasi  dengan    Perangkat  Desa  Wanagiri,  Penyiapan  materi penyuluhan  dan  pelatihan,  penyiapan  narasumber,  penyiapan  jadwal  pelatihan,  dan penyiapan kelengkapan lainnya.
Tahap Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan tentang penyusunan profil desa, RPJMDes, dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Wanagiri dilaksanakan pada bulan ke-4  sampai  dengan  bulan  ke-6.  Metode  kegiatan  yang  digunakan  dalam  kegiatan  ini berupa pelatihan. Pelatihan diberikan kepada perangkat desa Wanagiri. Untuk tercapainya tujuan  kegiatan  ini  digunakan  ceramah,  diskusi,  dan  konsultasi.  Tahap  implementasi kegiatan ini adalah:
a. Pemberian pengetahuan tentang Indeks Desa Membangun dan Evaluasi Pembangunan Desa dalam menunjang ketersediaan informasi pada profil desa yang dapat dijadikan informasi dalam penyusunan RPJMDes.
b. Pemberian  pengetahuan  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes)
c. Pemberian pengetahuan tentang manajemen keuangan desa
d. Pemberian  pelatihan  dan  pendampingan  penggunaan  aplikasi  E-IDM  untuk menghitung  indeks desa  membangun dan aplikasi E-EPD untuk menghitung evaluasi perkembangan desa kepada perangkat desa
e. Pemberian pelatihan dan pendampingan penyusunan RPJMDes
f. Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Keuangan Desa Khalayak sasaran adalah aparatur Desa Wanagiri sebagai penyusun dan pengguna anggaran,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  serta  masyarakat  desa.  Kerangka pemecahan  masalah  yang  ditempuh  berdasarkan  permasalahan  yang  dihadapi  mitra adalah  sebagai  berikut:  (1)  Ceramah,  dalam  hal  ini  aparatur  desa  diberikan  materi tentang pentingnya manajemen pemerintahan desa, penyusunan rencana pembangunan desa,  dan  manajemen  keuangan  desa  (2)  pelatihan,  dalam  kegiatan  ini  peserta melakukan  penggunaan  aplikasi  E-IDM  dan  E-EPD  untuk  mengetahui  status  desa,  serta praktek  penyusunan  RPJMDes  dan  (3)  Pendampingan  bagi  khalayak  sasaran  dalam menggunakan aplikasi  E-IDM dan E-EPD dan penyusunan RPJMDes.
Dalam tahap evaluasi yang dilakukan terkait evaluasi pemahaman khalayak sasaran terkait  penyusunan  profil  desa,  RPJMDes,  dan  pertanggungjawaban  dana  desa. Rancangan evaluasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini terdiri dari evaluasi proses dan
BERNAS:
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.1 No. 4, October 2020, pp. 531-542
produk. Evaluasi proses meliputi aktivitas peserta dalam mengikuti kegiatan, keberhasilan dapat dilihat dari keaktifan dalam bertanya dan berdiskusi, sedangkan evaluasi hasil dapat dilihat dari pemahaman dan kemampuan khalayak sasaran dalam penyusunan profil desa, RPJMDes, dan pertanggungjawaban dana desa.

## Hasil dan Pembahasan
Penyusunan  RPJMDes  merupakan  agenda  wajib  yang  harus  disusun  setiap  6 (enam)  tahun  sekali  di  tingkat  pemerintah  desa,  begitupula  pada  pemerintah  Desa Wanagiri.  Dalam  penyusunan  rencana  pembangunan  desa  tersebut  diperlukan  berbagai informasi termasuk di dalamnya informasi terkait profil desa. Dalam dokumen profil desa itu sendiri juga memuat indeks desa membangun dan juga evaluasi perkembangan desa. Kapasitas  desa  yang  memadai  sangat  diperlukan  untuk  dapat  menyediakan  informasi- informasi yang dibutuhkan  dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa  sebagai salah satu agenda dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintah. Selain itu, laporan pertanggungjawaban  merupakan  agenda  wajib  yang  harus  dilakukan  setiap  satu  tahun anggaran. Untuk itu, kegiatan pelatihan dan pendampingan dilaksanakan dengan tujuan untuk  menguatkan  kapasitas  pemerintah  desa  dalam  menjalankan  fungsi  manajemen pemerintah,  khususnya  dalam  menyusun  profil  desa  sebagai  informasi  dasar  dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa penyusunan RPJMDes, dan pertanggungjawaban dana desa.
Pada  bagian  ini  akan  dipaparkan  mengenai  gambaran  umum  dan  data  yang diperoleh  selama  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Kegiatan  ini dilakukan  dengan  metode  ceramah,  pelatihan,  dan  pendampingan.  Kegiatan  ini merupakan  pengabdian  dalam  upaya  meningkatkan  kapasitas  pemerintah  desa  dalam menjalankan  fungsi  manajemen  pemerintah  desa.    Kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  diawali  dengan  penyiapan  berbagai  administrasi  yang  diperlukan  dalam pelaksanaan  pengabdian,  melakukan  koordinasi  dengan  perangkat  Desa  Wanagiri  untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan, mempersiapkan materi penyuluhan, pelatihan dan  pendampingan,  serta  menyiapkan  narasumber  yang  memiliki  kompetensi  sesuai dengan materi pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini  berupaya  untuk  meningkatkan  pemahaman  perangkat  desa  dalam  hal  penyusunan profil  desa,  RPJMDes,  dan  Pertanggungjawaban  dana  desa.  Terdapat  3  kegiatan  dalam program  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  yakni,  tahap  penyuluhan,  tahap  pelatihan, dan tahap pendampingan.
1. Kegiatan Penyuluhan
Pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan  dilakukan  dengan  dua  tahapan  yakni  tahap persiapan  dan  tahap  pelaksanaan.  Tahap  persiapan  meliputi  pengkoordinasian  peserta, waktu dan tempat pelaksanaan penyuluhan serta persiapan perlengkapan lainnya. Materi kegiatan penyuluhan disampaikan oleh ketua Tim Pengabdi. Dalam kegiatan penyuluhan ini dipaparkan  mengenai urgensi penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa dan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada perangkat desa Wanagiri. Pemaparan  materi  pertama  dalam  penyuluhan  ini  bermaksud  untuk  memberikan penekanan  tujuan  dan  manfaat  perencanaan  pembangunan  desa.  Tujuan  dari RPJMDes
Sujana, Suci, Yasa, Dewi, Penguatan kapasitas pemerintah desa wanagiri...
adalah  (a)  menerjemahkan  visi  dan  misi  kepala  desa  ke  dalam  tujuan  dan  sasaran pembangunan  periode  tahun  2020-2025,  yang  disertai  dengan  program  prioritas,  (b) merumuskan  rancangan  kerangka  perekonomian  desa  serta  pembiayaan  pembangunan untuk  periode  Tahun  Anggaran  2020-2025,  dan  (c)  menetapkan  berbagai  program prioritas  yang  disertai dengan  indikasi  pagu  anggaran  dan  target  indikator  kinerja  yang akan  dilaksanakan  pada  tahun  2020-2025.  Dengan  demikian,  potensi desa  unggul yang dimiliki  oleh  Desa  Wanagiri,  jika  dikombinasikan  dengan  rancangan  dokumen  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  yang  mendukung  pengembangan potensi-potensi  desa  tersebut,  maka  akan  memberikan  implikasi  pada  peningkatan kesejahteraan  dan  kemajuan  Desa  Wanagiri.  Untuk  itu  sangat  diperlukan  penyusunan RPJMDes yang tepat. Dalam rangka penyusunan RPJMDes sangat diperlukan data terkait kondisi  desa  yang  memadai.  Dengan  adanya  aplikasi  untuk  menghitung  Indeks  Desa Membangun dan Evaluasi Pembangunan Desa secara cepat dan tepat, sehingga data dan informasi  kondisi  desa  dapat  tersedia  dengan  memadai.  Pada  kegiatan  penyuluhan  ini juga  dipaparkan  mengenai  Indeks  Desa  Membangun  dan  Evaluasi  Pembangunan  Desa yang dihitung menggunakan aplikasi dalam menunjang ketersediaan informasi pada profil desa yang dapat dijadikan informasi dalam penyusunan RPJMDes.
Pemaparan  materi  terkait  dengan  pertanggungjawaban  dana  desa  disampaikan langsung  oleh  ketua  tim  pengabdi.  Dalam  pemaparannya  ditekankan  bahwa  sumber pendanaan  dalam  kegiatan  di  organisasi  pemerintah  berasal  dari  dana  publik,  untuk  itu organisasi  pemerintah  berkewajiban  untuk  melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan penggunaan  dana  tersebut  sebagai  bentuk  akuntabilitas.  Hasil  kegiatan  penyuluhan  ini yakni  memberikan  wawasan  yang  lebih  mendalam  dan  juga  memberikan  penekanan kepada  perangkat  desa  terkait  urgensi  penyusunan  RPJMDes  dan  pertanggungjawaban dana  desa.  Dengan  adanya  pemahaman  terkait  urgensi  penyusunan  RPJMDes  dan pertanggungjawaban dana desa maka perangkat desa menyadari perlunya pengetahuan yang memadai terkait bagaimana teknis penyusunan RPJMDes yang baik serta bagaimana penyusunan pertanggungjawaban dana yang tepat
Gambar 1. Pemaparan Materi terkait Profil Desa, RPJMDes, dan Pertanggungjawaban Dana Desa
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.1 No. 4, October 2020, pp. 531-542
2. Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan aplikasi E-IDM dan E-EPD Pelatihan  penggunaan  aplikasi  E-IDM  dan  E-EPD  dipaparkan  langsung  oleh programmer  yang  membuat  aplikasi  tersebut  dan  didampingi  langsung  oleh  ketua  tim pengabdi. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi E-IDM dan E-EPD diawali dengan tahap persiapan yang meliputi penyiapan materi, narasumber, waktu, dan tempat pelaksanaan. Tahap kedua adalah tahap pelatihan dan pendampingan dalam  bentuk  pelatihan  pemahaman  penggunaan  aplikasi  beserta  tahapannya  secara detail  yang  diawali  dengan  mengunduh  dan  menginstall  aplikasi  tersebut  di  dalam smartphone  masing-masing  serta  menjelaskan  masing-masing  fitur  yang  terdapat  di dalam  aplikasi,  dan  cara  pengisian  atau  penginputan  data  untuk  memenuhi  indikator indeks desa membangun ataupun evaluasi perkembangan desa. Indeks Desa Membangun itu sendiri dibentuk  dari  gabungan  indeks Ketahanan  Sosial,  Indeks  Ketahanan  Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. Para pesertapun memberikan respon bahwa penggunaan aplikasi ini sangat membantu dalam mempersiapkan data dan informasi terkait gambaran umum  kondisi  desa  yang  digunakan  dalam  penyusunan  dokumen  perencanaan pembangunan desa (RPJMDes).
Tahap ketiga pada kegiatan ini adalah tahap evaluasi. Hasil evaluasi dari kegiatan ini adalah  meningkatkan  kemampuan  aparatur  desa  dalam  menghitung  indeks  desa membangun dan evaluasi perkembangan desa dengan bantuan aplikasi E-IDM dan E-EPD. Perangkat  desa  telah  mampu  melakukan  perhitungan  indeks  desa  membangun  dengan menginput berbagai data untuk memenuhi indikator-indikator dalam menilai status desa. 30  peserta  yang  mengikuti  kegiatan  ini  telah  mampu  melakukan  penghitungan  indeks desa membangun melalui aplikasi E-IDM dan penghitungan evaluasi perkembangan desa melalui aplikasi E-EPD.
Gambar 2. Pelatihan penggunaan aplikasi E-IDM dan E-EPD
Sujana, Suci, Yasa, Dewi, Penguatan kapasitas pemerintah desa wanagiri...
Gambar 3. Pendampingan penggunaan aplikasi E-IDM dan E-EPD
Dengan  tersedianya  data  dan  informasi  terkait  gambaran  umum  kondisi  desa, maka  perangkat  desa  dapat  memanfaatkan  informasi  yang  tersedia  tersebut  untuk menyusun  kebijakan  perencanaan  pembangunan  desa  dan  penganggaran  yang  sesuai dengan masalah yang dihadapi desa.
3. Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan RPJMDes dan Pertanggungjawaban Dana Desa
Kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan  ini  diawali  dengan  tahapan  persiapan, dilanjutkan  dengan  tahap  pelaksanaan,  dan  diakhiri  dengan  tahapan  evaluasi.  Tahapan persiapan meliputi penyiapan materi pelatihan, persiapan peserta, koordinasi waktu dan tempat  pelaksanaan  kegiatan,  serta  penyiapan  perlengkapan  lainnya.  Materi  yang disampaikan terkait dengan teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  secara  teoritis  dan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  termasuk  didalamnya komponen-komponen  dalam  Rencana  Pembangunan,  langkah-langkah  penyusunan perencanaan,  siklus  perencanaan,  dan  penyusunan  visi,  misi,  tujuan,  dan  sasaran merupakan komponen yang tercantum dalam rencana pembangunan.
Pada  pelaksanaan  pelatihan  dan  pendampingan  penyusunan  RPJMDes  diawali dengan  memberikan  ceramah  terkait  dengan  teknis  penyusunan  perencanaan pembangunan  serta  komponen-komponen  penting  yang  tercantum  dalam  dokumen perencanaan.  Kegiatan  berikutnya  dilanjutkan  dengan  praktek  penyusunan  rencana pembangunan sederhana yang diawali dengan menyusun gambaran umum kondisi desa, kemudian  dilanjutkan  dengan  analisis  isu  strategis  desa  berdasarkan  analisis  SWOT ( Strength,  Weakness,  Opportunity,  and  Threat),  kemudian  diakhiri  dengan  perumusan perencanaan strategis yang nantinya dituangkan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang tersusun dalam dokumen perencanaan.
Tahap  kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan  penyusunan  RPJMDes  diakhiri dengan melakukan evaluasi penyusunan RPJMDes melalui penskoran menggunakan skala likert (1-5) dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan RPJMDes dikatakan berhasil jika hasil evaluasi produknya
BERNAS:
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.1 No. 4, October 2020, pp. 531-542
tergolong  baik.  Terdapat  3  Indikator  yang  dijadikan  penilaian  yakni:  (1)  Keterampilan penyusunan  data  gambaran  umum  kondisi  desa,  (2)  Keterampilan  Analisis  Isu  Strategis Desa,  (3)  Keterampilan  Perumusan  Perencanaan  Strategis.  Dari  30  Peserta  yang mengikuti  kegiatan,  terdapat  4  (empat)    peserta  memperoleh  skor  86,67%,  20  (dua puluh) peserta yang memperoleh skor 80%, 6 (enam)  peserta memperoleh skor 73,33%. Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa perangkat desa telah memahami teknis dan aturan penyusunan RPJMDes tercermin dari hasil evaluasi yang masuk dalam kategori baik (minimal 80%).

## Gambar 4. Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan RPJMDes
Kegiatan  berikutnya  dilanjutkan  dengan  pemberian  pemahaman  terkait manajemen  keuangan  desa.  Pelaksanaan  kegiatan  ini  terdiri  dari  tiga  tahapan  yakni tahapan  persiapan,  tahapan  pelatihan  dan  pendampingan,  serta  tahapan  evaluasi. Tahapan  persiapan  meliput  penyiapan  materi  terkait  dengan  pertanggungjawaban  dana desa,  koordinasi  waktu  dan  tempat,  serta  penyiapan  perlengkapan  lainnya  yang digunakan dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan.
Tahapan  pelaksanaan  kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan  penyusunan pertanggungjawaban  dana  desa  diawali  dengan  ceramah  terkait  pengelolaan  keuangan desa  (perencanaan  sampai  dengan  pertanggungjawaban  keuangan  desa),  regulasi pertanggungjawaban desa dan teknis pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tahap  akhir  dalam  kegiatan  ini  adalah  tahap  evaluasi  kegiatan  dengan memberikan  pertanyaan  berupa  soal  pilihan  ganda  kepada  perangkat  desa.  Perangkat desa  yang  mampu  menjawab  minimal  80%  benar  dikatakan  sudah  memahami  tentang penyusunan pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari 10 pertanyaan  yang  diajukan,  6  peserta  memperoleh  skor  90,  sedangkan  16  peserta memperoleh skor 80, dan 8 peserta memperoleh nilai 70. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa 73,33% peserta pelatihan dan pendampingan telah memahami teori penyusunan pertanggungjawaban dana desa.
Sujana, Suci, Yasa, Dewi, Penguatan kapasitas pemerintah desa wanagiri...
Gambar 5. Pemberian Pemahaman tentang Manajemen Keuangan Desa
Keberhasilan  kegiatan  ini  berkat  pelatihan  dan  pendampingan  yang  dilaksanakan secara  bersinergi  antara  tim programmer  dan  tim  pengabdi,  serta  perangkat  Desa Wanagiri  yang  telah  menyediakan  fasilitas  dalam  menunjang  pelaksanaan  kegiatan pelatihan dan pendampingan.

## Kesimpulan
Melalui  program  kegiatan  pelatihan  dan  pendampingan  yang  diberikan  dalam penyusunan profil desa, RPJMDes, dan pertanggungjawaban dana desa, perangkat desa yang semula cenderung kesulitan dalam menyediakan profil desa yang memadai mampu menyusun profil desa yang dapat digunakan sebagai dasar informasi untuk penyusunan rencana  pembangunan  desa.  Selain  itu,  perangkat  desa  yang  semula  kesulitan  dalam menyusun dan menerjemahkan visi dan misi kepala desa ke dalam RPJMDes, karena tidak tersedianya  data  profil  desa  terkini  dan  kemampuan  yang  belum  memadai,  kini  mulai memahami  teknis  penyusunan  RPJMDes.  Perangkat  Desa  juga  telah  memahami  aturan yang  berlaku  dalam  pengelolaan  anggaran  desa.  Target  luaran  yang  dicapai  melalui pelatihan dan pendampingan ini adalah meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan  fungsi  manajemen  pemerintah  salah  satunya  manajemen  perencanaan pembangunan  desa  dan  pengelolaan  keuangan  desa.  Dengan  tersedianya  informasi terkait kondisi atau status desa maka aparatur desa dapat merancang strategi yang tepat serta  pemahaman  terkait  teknis  penyusunan  RPJMDes  dan  Pertanggungjawaban  dana desa. Berdasarkan hasil perhitungan indeks desa membangun selama kegiatan pelatihan dan  pendampingan,  Desa  Wanagiri  termasuk  dalam  status  Desa  Berkembang.  Dengan mengetahui  kondisi  desa  saat  ini,  maka  perangkat  desa  dapat  menyusun  kebijakan perencanaan pembangunan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada di Desa Wanagiri.  Rencana  tindak  lanjut  program  pengabdian  kepada  masyarakat  perlu memperhatikan beberapa aspek penting, diantaranya: (a) Memperbaharui secara berkala aplikasi yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi desa, dan (b) memperpanjang waktu
BERNAS:
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.1 No. 4, October 2020, pp. 531-542
pendampingan  sampai  mampu  menyusun  dokumen  RPJMDes  dan  Pertanggungjawaban Dana Desa secara terperinci dan lengkap.

## Daftar Pustaka
Achsin,  S.  N.,  Cangara,  H.,  &  Unde,  A.  A.  (2016).  Profil  desa  dan  kelurahan  sebagai sumber  informasi:  Studi  evaluasi  tentang  penyediaan  informasi  potensi  desa  dan kelurahan di sulawesi selatan oleh badan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa  dan  kelurahan  (BPMPDK)  Provinsi  Sulawesi  selatan. KAREBA:  Jurnal  Ilmu Komunikasi, 4(4), 449-467.
Andrews,  R.,  G.  Boyne.,  J.  Law.,  &  R.  Walker.  2012. Strategic  Management  and  Public Service Performance. London: Palgrave Macmillan.
Bandiyah  (2016).  Pelatihan  Dan  Pendampingan  Penyusunan  RPJMDesa  Berbasis Partisipatif  Di  Desa  Lokasari,  Sidemen,  Karangasem,  Bali. Jurnal  Pengabdian  Pada Masyarakat Udayana, 1 (1): 11 – 17.
Harun,  N.  I.,  Rasid,  A.U.,  &  Alamri,  A.  R.  (2019).  Pendampingan  Penyusunan  RPJMDes dan  Pengelolaan  BUMDes  di  Desa  Dulukapa  Kec.  Sumalata  Timur  Kab.  Gorontalo Utara. Insan Cita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2).
Noor,  M.,  Firdaus,  M.  R.,  &  Yopiannor,  F.  Z.  (2019).  Model  Penguatan  Kapasitas Pemerintah  Desa  Sebagai  Agenda  Utama  Optimasi  Pengelolaan  Desa  Menuju kemandirian  (Studi  Kasus  Desa  Maipe  Kecamatan  Paju  Epat  Kabupaten  Barito Timur). Jurnal PubBis, 3(1), 66-86
Nugroho,  S.,  Wijaya,  A.  F.,  &  Said,  M.  (2015).  Pengembangan  Kapasitas  Aparatur Pemerintah  Desa  dalam  Upaya  Mewujudkan  Good  Governance. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(5), 1010-1015.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
Putra,  Z.,  Budianto,  B.,  &  Maulidasari,  C.  D.  (2018).  PKM  Pengelolaan  Keuangan  Desa Secara Profesional Menuju Desa yang Kuat dan Mandiri (Sasaran Program: Aparatur Pemerintah  Gampong  dalam  Kecamatan  Meureubo  Kabupaten  Aceh  Barat  Provinsi Aceh). RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat, 2(2).
Setyobakti,  M.  H.  (2017).  Identifikasi  masalah  dan  potensi  desa  berbasis  Indek  Desa Membangun (IDM) di desa gondowangi kecamatan wagir Kabupaten Malang. WIGA: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, 7(1), 1-14.
Sulaiman  Zuhdi,  S.  (2018).  Pemetaan  Data  Dan  Informasi  Penyusunan  Perencanaan Pembangunan  Desa  Di  Kecamatan  Tambang  Kabupaten  Kampar. Jurnal Niara, 11(2), 26-34.
Tampubolon,  D.  (2018).  Pelatihan  Dan  Pendampingan  Penyusunan  Revisi  RPJM  Desa Kepenghuluan  Bantaian  Dan  Bantaian  Hilir  Kecamatan  Batu  Hampar  Kabupaten
542
Sujana, Suci, Yasa, Dewi, Penguatan kapasitas pemerintah desa wanagiri...
Rokan Hilir. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian (Vol. 1, No. 1, pp. 380- 385).