## Solusi Palsu dalam Implementasi Perjanjian Paris di Indonesia: Studi Kasus Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai

## Verdinand Robertua
International Relations Universitas Kristen Indonesia Verdinand.robertua@uki.ac.id
Riskey Oktavian International Relations Universitas Kristen Indonesia Riskey.oktavian@uki.ac.id
Pinkan Astina Hermawan International Relations Universitas Kristen Indonesia Pinkanastina0103@gmail.com
Febriani Nainggolan International Relations Universitas Kristen Indonesia Febrinanainggola0702@gmail.com
Tasya Avrielia International Relations Universitas Kristen Indonesia anastasyarieliaa@gmail.com

## Abstract
The Indonesian government's policy, as stipulated in Presidential Regulation No. 55 of 2019 concerning the acceleration of battery-based electric motor vehicles, aims to reduce  carbon  emissions  by  transitioning  to  cleaner  energy.  This  study  employs  a qualitative approach using a case study method to evaluate the policy of accelerating the  use  of  battery-based  electric  vehicles  in  Indonesia.  Data  were  collected  from various  sources,  including  document  analysis,  in-depth  interviews,  and  literature reviews. Although this policy appears to be a progressive solution for reducing carbon emissions,  it  mainly  benefits  the  corporate  sector  and  the  upper  class.  Through iceberg theory, this study reveals that the environmental impacts of nickel mining and battery  production  are  often  overlooked.  The  policy  approach,  which  focuses  on short-term  economic  gains  without  considering  the  long-term  impacts  on  the environment  and  local  communities,  reflects  a  "false  solution."  This  research recommends  the  need  for  a  transformation  from  Anthropocentrism  1.0  to  a  more
inclusive  and  sustainable  Anthropocentrism  2.0,  with  an  emphasis  on  public transportation and sustainable mining practices.
Keywords :  Indonesia,  Electric  Vehicle,  Paris  Agreement,  Nickel  Mining,  Fake Solution, Environmental Policy

## Abstrak
Penelitian ini mengevaluasi kebijakan percepatan penggunaan mobil listrik berbasis baterai  di  Indonesia  dalam  konteks  implementasi  Perjanjian  Paris.  Kebijakan pemerintah  Indonesia  yang  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  No.  55  Tahun  2019 tentang  percepatan  kendaraan  bermotor  listrik  berbasis  baterai  bertujuan  untuk mengurangi emisi karbon dengan beralih ke energi yang lebih bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengevaluasi kebijakan percepatan penggunaan mobil listrik berbasis baterai di Indonesia. Data dikumpulkan  melalui  berbagai  sumber,  termasuk  analisis  dokumen,  wawancara mendalam, dan tinjauan literatur. Meskipun terlihat sebagai solusi progresif untuk mengurangi emisi karbon, kebijakan ini justru lebih banyak menguntungkan sektor korporasi  dan  masyarakat  kelas  atas.  Melalui  teori  gunung  es,  penelitian  ini mengungkap  bahwa  dampak  negatif  lingkungan  dari  penambangan  nikel  dan produksi  baterai  sering  diabaikan.  Pendekatan  kebijakan  yang  berfokus  pada keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap  lingkungan  dan  masyarakat  lokal  menunjukkan  adanya  "solusi  palsu". Penelitian ini merekomendasikan perlunya transformasi dari antroposentrisme 1.0 ke antroposentrisme  2.0  yang  lebih  inklusif  dan  berkelanjutan,  dengan  fokus  pada transportasi umum dan penambangan yang berkelanjutan.
Kata  Kunci :  Indonesia,  Kendaraan  listrik,  Perjanjian  Paris,  penambangan  nikel, solusi palsu, kebijakan lingkungan

## 1. Pendahuluan
Beralihnya Indonesia ke energi  baru terbarukan akan mampu meningkatkan ketahanan  energi  Indonesia.  Indonesia  memiliki  sumber  potensi  yang  sangat  besar untuk  menghasilkan  energi  terbarukan  misalnya  air,  angin,  dan  yang  paling  besar adalah tenaga matahari. Namun pemanfaatan sumber energi terbarukan tersebut masih sangat rendah. Transisi energi dapat dikaitkan dengan upaya sektor energi untuk dapat mencapai net  zero  emission di  Indonesia.  Komitmen  yang  telah  diambil  oleh Indonesia untuk mencapai net zero emission dan penghentian penggunaan batu bara dilakukan pada COP26 di tahun 2022, dimana Indonesia juga memperkenalkan grand design transisi energi nasional pada saat G20 serta inisiatif dalam Rancangan Undang- undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Indonesia juga didukung oleh pendanaan global seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy Transition Mechanism (ETM), dengan adanya dukungan seperti ini serta komitmen kuat  yang  sudah  Indonesia  ambil  seharusnya  laju  percepatan  transisi  energi  di Indonesia harus bisa dicapai (Bagaskara, et al., 2022).
Dorongan  pemakaian  energi  terbarukan  di  Indonesia  sangat  tinggi  dan didukung  dengan  tujuan  pemerintah  Indonesia  yang  ingin  mengurangi  emisi  gas rumah  kaca  di  tahun  2030.  Dimana  hal  ini  disoroti  melalui  kebijakan  percepatan produksi kendaraan listrik, yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019, mengenai Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai ( Battery Electric  Vehicle )  untuk  Transportasi  Jalan,  menyebutkan  bahwa  perusahaan Kendaraan Berbasis Listrik  (KBL) wajib membangun manufaktur di dalam negeri. Tercatat  dari  data  Gabungan Industri  Kendaraan Motor  Indonesia  (Gaikindo)  pada Januari hingga Desember 2022, total volume penjualan wholesale mobil listrik KLBB di Indonesia mencapai 10.327 unit (Ahdiat, 2023).
Kebijakan  terhadap  kendaraan  listrik  ini  muncul  karena  adanya  sebuah keresahan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil yang dapat menimbulkan polusi udara. Dimana pemakaian kendaraan bahan bakar fosil sendiri, menyumbang emisi karbon lebih tinggi sekitar 17% sampai 30% dibandingkan dengan kendaraan listrik. Tidak hanya itu, penggunaan kendaraan bahan bakar fosil juga memungut biaya yang cukup besar untuk melakukan isi ulang bahan bakarnya (EDF, 2023).
Hal  ini  menyebabkan  kendaraan  listrik  menjadi  sangat  populer,  ditambah dengan  adanya  otoritas  publik,  lalu  dikembangkan  oleh  produsen,  dan  banyak diadopsi  oleh  para  konsumen.  Kendaraan  listrik  sendiri  memiliki  tingkat  efisiensi yang lebih tinggi  dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Selain itu, kendaraan listrik  yang tidak memiliki  knalpot pada mesinnya membuat  proses sisa pembakaran  tidak  menimbulkan  emisi  karbon  atau  polutan.  Pengisian  daya  energi kendaraan  listrik  lebih  terjangkau,  serta  cenderung  mengeluarkan  suara  yang  tidak bising saat di jalan, sehingga hal ini dapat mengurangi adanya polusi suara.
Kendaraan listrik yang memuat prinsip emisi lebih rendah, tentu dapat diterima dengan baik di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi gagasan keberlanjutannya patut dipertanyakan  dalam  hal  penggunaan  arus  sumber  utama  daya  listrik  serta  baterai yang  dipakai  pada  kendaraan  listrik.  Dengan  meningkatnya  penggunaan  kendaran listrik, kebutuhan listrik juga dapat meningkat, di mana daya listrik yang dipakai di Indonesia sendiri, masih bersumber dari bahan bakar fosil seperti batubara. Mengingat batu bara digunakan sebagai bahan baku utama dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sehingga, kendaraan listrik yang dinilai banyak memiliki keuntungan dalam penggunaanya,  tetap  masih  sulit  untuk  menganggapnya  benar-benar  ramah lingkungan.
Di  Indonesia,  khususnya  Jakarta  telah  menyiapkan  program  insentif  untuk kendaraan  listrik  ibu  kota.  Program  ini  digarap  agar  masyarakat  ibu  kota  beralih menggunakan  kendaraan  rendah  emisi.  Pj  Gubernur  Jakarta,  Heru  Budi  Hartono mengimbau masyarakat Jakarta agar tidak ragu dalam memakai kendaraan berbasis listrik ini. Permintaan pemakaian kendaraan listrik ini semakin dikembangkan oleh Pj.  Gubernur  Jakarta  atas  dasar  permintaan  pusat  dan  Menteri  Koordinator  bidang Maritim  dan  Investasi,  yang  menggencarkan  elektrifikasi  kendaraan  listrik  dengan pemberian  subsidi  untuk  pembelian  kendaraan  listrik.  Tetapi,  hal  ini  menuai kontroversi, di satu sisi elektrifikasi kendaraan listrik memang memuat rendah emisi untuk  moda  transportasinya,  di  sisi  lain,  pengisian  daya  kendaraan  listrik  ini bersumber dari PLTU, yang juga menjadi salah satu penyumbang utama dari emisi, bahkan menyebabkan adanya deforestasi, tingginya efek gas rumah kaca, dan nikel yang berasal dari baterainya akan menimbulkan sampah baru yang nantinya merusak
lingkungan.  Adanya hal ini, mengakibatkan solusi dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah  cenderung  merupakan  "solusi  palsu"  karena  ketidakefisienan  dalam penggunaan  kendaraan  listrik.   Dengan  kontes  ini,  tim  peneliti  mengajukan  dua pertanyaan utama yaitu bagaimana memahami kendaraan listrik sebagai solusi palsu dalam implementasi Perjanjian Paris dan bagaimana dampak implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 3 tahun 2020 dalam konteks perubahan iklim

## 2. Implementasi Paris Agreement di Indonesia
Perjanjian  Paris  atau Paris  Agreement ini  dibuat  karena  berdasar  kepada kondisi lingkungan yang semakin hari semakin buruk. Dampak yang disebabkan oleh perubahan  iklim  bagi  lingkungan  global  menjadikan  setiap  negara  harus  bertindak secara  tegas  dalam  melakukan  upaya  pencegahan  perubahan  iklim  yang  semakin buruk.  Pengalihan  fungsi  lahan,  penggunaan  energi  fosil,  industrialisasi  besar- besaran, deforestasi  dan banyaknya aktivitas manusia yang merusak tatanan sistem lingkungan menjadikan dasar dari penyebab perubahan iklim. Menurut Peneliti Pusris Iklim dan Atmosfer, Erma Yulihastin dalam Siaran Pers BRIN dalam Webinar Hari Meteorologi Dunia ke-73 mendapatkan data dari European Centre for Medium-Range Weather  Forecasts (ECMWF)  pada  Januari  2023  dinyatakan  bahwa  pemanasan global diperkirakan mencapai 1,21 °C (BRIN, 2023).
Perjanjian  Paris  ( Paris  Agreement )  merupakan  perjanjian  komprehensif bersifat  global  yang  menangani  berbagai  permasalahan  khususnya  mengenai perubahan  iklim  dengan  ketentuan  mengenai  adaptasi,  mitigasi,  kerugian  dan kerusakan,  keuangan,  teknologi,  peningkatan  kapasitas,  transparansi,  implementasi dan  kepatuhan,  serta  kelembagaan. Perjanjian Paris  mengikat  secara  hukum, tetapi tidak semuanya diikat secara hukum (Bodansky 2015). Perjanjian ini diadopsi pada saat konferensi iklim Paris (COP21) pada tanggal 12 Desember 2015 yang diadopsi oleh 196 pihak. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016 dengan tujuan  utamanya  adalah  menjaga  peningkatan  suhu  rata-rata  global  agar  tetap terkendali. Terdapat tujuan yang sangat ambisius dalam perjanjian ini, yaitu mengenai suhu, emisi, adaptasi, dan pendanaan. Dalam perjanjian Paris ini memuat mengenai ketentuan dan dorongan dari kontribusi yang ditetapkan secara nasional ( Nationally
Determined  Contribution /NDC)  yang  merupakan  mekanisme  dari  ambisinya. Perjanjian Paris sebagai pelengkap dari tujuan UNFCCC mencakup mengenai sasaran suhu dan emisi untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca terhadap sebagai efek dari sistem iklim. Hal ini terdapat dalam ketentuan UNFCCC pasal 2.
Lahirnya  Perjanjian  Paris,  membuat  Indonesia  mengambil  tindakan  untuk kebijakan  luar  negerinya  dengan  meratifikasinya.  Indonesia  meratifikasi  Perjanjian Paris pada Upacara Tingkat Tinggi Penandatanganan Perjanjian Paris di Markas Besar PBB, New York pada tanggal 22 April 2016 (KLHK, 2016) yang kemudian dibentuk dengan membuat Undang-Undang nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement  To  The  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change (Persetujuan  Paris  atas  Konvensi  Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (UU No.16 Tahun 2016).
Pentingnya  meratifikasi  Perjanjian  Paris  tersebut  sebagai  langkah  bagi Indonesia  untuk  menyelamatkan  dan  mengatasi  dampak  perubahan  iklim  dan merealisasikan NDC. Hal ini dilihat dari segi geografis Indonesia dimana Indonesia merupakan  negara  kepulauan  dengan  hamparan  laut  dan  daratan  yang  cukup  luas, ketika  nantinya  perubahan  iklim  tidak  mendapatkan  penanganan  yang  segera  akan membawa dampak besar bagi keberlangsungan alam Indonesia. Banyak dampak yang akan terjadi jika Indonesia tidak segera menanganinya, kondisi keamanan Indonesia akan terancam seperti ancaman kekeringan, kelaparan, kesehatan bahkan kemiskinan. Isu perubahan iklim saat ini hanya dilihat sebagai ancaman bagi lingkungan, tetapi pada kenyataannya akan berdampak bagi banyak sektor-sektor kehidupan.
Adanya  Perjanjian  Paris  merupakan  sebuah  instrumen  baru  dengan  tujuan untuk memperkuat tujuan bersama dalam menurunkan suhu rata-rata global sebagai lanjutan dari Protokol Kyoto yang saat itu tidak berjalan efektif. UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia sehingga Perjanjian Paris diratifikasi oleh Indonesia sebagai landasan  konstitusional  yang  mencakup  bidang  lingkungan  dalam  usaha  perbaikan dan  perubahan  yang  jika  dibiarkan  akan  memberikan  ancaman  krisis  iklim  dan berpotensi akan mengancam keberlangsungan makhluk hidup.
Tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris adalah komitmen dari setiap negara  mengenai  NDC.  Indonesia  berkomitmen  pada  NDC  yang  berfokus  pada
lingkup aspek mitigasi  dan adaptasi  yang dikerahkan pada beberapa sektor, seperti kehutanan, limbah, energi,  dan proses industri. Hal ini dikarenakan sektor tersebut merupakan sektor yang menyumbang emisi gas rumah kaca yang paling besar. Oleh karena  itu  dilakukan  upaya  pengendalian  deforestasi,  pengolahan  lahan  yang berkelanjutan,  efisiensi  energi,  dan  pengembangan  transisi  energi  menuju  energi terbarukan. Indonesia memiliki target NDC dengan mengurangi emisi secara mandiri hingga  29%  dan  41%  bekerjasama  dengan  negara-negara  maju  dengan  target pencapaian pada tahun 2030.
Selain itu, implementasi Indonesia pada Perjanjian Paris dilihat dari peraturan dan  kebijakan  yang  dikeluarkan,  salah  satunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2016  mengenai  Pengesahan  Perjanjian  Paris  yang  menjadi  dasar  hukum  Indonesia bagi  pengimplemantasian  di  tingkat  nasional.  Adapun  peraturan  lainnya  yang diterapkan  seperti  Rencana  Aksi  Nasional  Penurunan  Emisi  Gas  Rumah  Kaca (RAN0GRK) dan Kebijakan Nasional Pengendalian Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+).
Sesuai dengan isi dari Perjanjian Paris mengenai pendanaan, di mana negara- negara berkembang mendapatkan dukungan dengan bentuk bantuan pendanaan iklim untuk  mencegah  dan  mengatasi  perubahan  iklim.  Indonesia  merupakan  negara berkembang yang salah satunya mendapatkan dukungan internasional tersebut dengan melakukan  kerjasama  regional  dan  internasional  melalui  mekanisme  keuangan internasional, seperti Green Climate Fund (GCF) dan Global Environmental Facility (GEF). Hal itu sebagai bentuk dukungan bagi Indonesia untuk mengimplementasikan NDC dan proyek-proyek mitigasi dan adaptasi yang telah dirancang Indonesia.
Energi  terbarukan  merupakan  hal  yang  saat  ini  sedang  diperjuangkan, khususnya bagi Indonesia. Dalam hal ini Indonesia telah mengambil langkah untuk melakukan  transisi  energi  menuju  energi  terbarukan  sebagai  bagian  dari  upaya mitigasi. Indonesia melahirkan beberapa program dan insentif untuk pengembangan sumber  energi  terbarukan  seperti  pembangunan  pembangkit  listrik  tenaga  surya, tenaga angin, dan bioenergi. Hal itu difokuskan pada sektor industri dan transportasi agar  lebih  efisien  dalam  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca.  Dapat  dilihat  dan
dirasakan bahwa kedua sektor tersebut menjadi sumber terbesar dalam ancaman krisis iklim, khususnya sektor industri seperti industri batu bara.
Perjanjian  Paris  yang  memuat  mengenai  NDC  dengan  target  pengurangan emisi  dan  penurunan  suhu  di  batas  1,5°C  mengakibatkan  Indonesia  berfokus mengurangi emisi melalui sektor transportasi bagi strategi mitigasi perubahan iklim. Pengembangan energi terbarukan yang saat ini gencar diperbincangkan ialah melalui sektor  transportasi  seperti  kendaraan  listrik.  Di  mana  kendaraan  listrik  yang dinyatakan  bahwa  tidak  menghasilkan  emisi  atau zero  emission menjadi  kebijakan baru di Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.
Volume Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia 2018-2022
Inovasi  kendaraan  yang  dilabeli  ‘ramah  lingkungan’  ini  dipandang  sebagai bentuk  solusi  dari  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca  dan  sebagai  upaya  untuk mengendalikan  pengaruh  buruk  dari  perubahan  iklim. Namun,  pada  kenyataannya, penggunaan  kendaraan  listrik  justru  dapat  meningkatkan  jumlah  emisi  karbon. Terlihat pada tabel 3.1 Emisi gas rumah kaca meningkat hingga 10% dibandingkan tahun  sebelumnya  atau  setara  dengan  1.24  gigaton  (Ahdiat,  2023).  Hal  ini menunjukan bahwa dalam penggunaannya kendaraan listrik ini membutuhkan lebih banyak listrik. Maka dari itu, jumlah penggunaan bahan bakar fosil, yaitu batubara juga mengalami  peningkatan, hal tersebut  disebabkan oleh kebutuhan sumber daya
listrik di Indonesia berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berujung pada peningkatan emisi karbon (Wulandari, 2020).

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Adapun  fokus  utama  dari penelitian kualitatif adalah penjelasan hasil pada kasus individual. Penelitian kualitatif menurut  (Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D  2019) merupakan  metode  penelitian  yang  berdasarkan  pada  filsafat  postpositivisme.  Di mana  ini  digunakan  sebagai  alat  untuk  meneliti  kondisi  dan  situasi  objek  secara alamiah,  dimana  peneliti  sebagai  instrumen  utama,  teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  gabungan  atau  triangulasi,  analisis  data  dengan  sifat kualitatif/induktif. Hasil penelitian kualitatif disini lebih berdasarkan kepada makna dari  generalisasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui implementasi  kendaraan listrik  di  Jakarta  sebagai  solusi  mengurangi  emisi  karbon.  Selain  itu,  untuk mengetahui  keoptimisan  dari  kebijakan  Peraturan  Presiden  No.  55  Tahun  2019, mengenai Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) di Jakarta sebagai solusi mengurangi emisi karbon.
Deskriptif  analitik  merupakan  suatu  metode  yang  berfungsi  untuk mendeskripsi tentang suatu objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan (Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D,  2013).  Penelitian deskriptif analitik ini memiliki tujuan untuk mencari hubungan antar variabel. Metode penelitian deskriptif analitik adalah dengan menganalisis, meringkas sebuah keadaan dan  menggambarkannya  dari  data  yang  sudah  dikumpulkan  dari  hasil  wawancara (Winartha, 2006).  Penelitian deskriptif analisis ini mengambil sebuah masalah atau hanya memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah sebagaimana adanya ketika penelitian  tersebut  dilaksanakan,  dan  hasilnya  akan  dianalisis  untuk  menghasilkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Tingkat objektivitas dan netralitas dalam metode deskriptif analisis ini memiliki tingkat yang tinggi. Dimana metode deskriptif analitik ini  dapat  dianggap  lebih  luas  daripada  metode  kualitatif  lainnya.  Pengolahan  data yang  didapatkan  dari  metode  deskriptif  analisis  ini  sangat  berguna  untuk mengidentifikasi variabel dan hipotesis yang baru.
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  yaitu,  Percepatan  Program  Kendaraan  Bermotor Listrik  Berbasis Baterai  di  Jakarta. Sementara, unit eksplanasi  dalam penelitian ini terkait dengan Solusi Palsu dalam Implementasi Perjanjian Paris di Indonesia. Unit analisis berada pada tingkat kelompok, sementara unit eksplanasi kelompok Negara. Oleh sebab itu tingkat analisa, berada pada level reduksionis karena unit analisa lebih rendah  daripada  unit  eksplanasi.  Batasan  materi  berfokus  pada  studi  kasus penggunaan kendaraan listrik di DKI Jakarta sebagai bentuk implementasi dari hasil perjanjian  paris  sebagai  bentuk  percepatan  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca  di seluruh negara.
Data terbagi menjadi data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan kedua data tersebut dalam penelitiannya, dimana data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung atau sumber asli. Data primer juga mengacu dalam informasi yang diperoleh dari sumber utama peneliti. Hal ini berkaitan dengan variabel dalam tujuan  spesifik  seperti  responden  individu  atau Focus  Group  Discussion (FGD) (Sekaran, 2011). Pada penelitian ini, peneliti akan mengacu pada data primer dari hasil wawancara  beberapa  narasumber  yang  berasal  dari  komunitas  lingkungan  serta masyarakat sipil pengguna kendaraan listrik.
Sedangkan, data sekunder mengacu pada sebuah informasi yang dikumpulkan melalui sumber data yang telah ada atau secara tidak langsung. Dapat dikatakan juga data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul  data  (Sugiyono,  2008).  Sehingga  data  sekunder  ini  dapat  berasal  dari sumber data yang sifatnya mendukung keperluan data primer, seperti halnya buku, literatur, dan bacaan. Sumber data sekunder yang peneliti pakai adalah bacaan yang bertemakan dan berhubungan dengan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai ( Battery Electric Vehicle ) di Jakarta dan deskripsi data terkait korelasi antara perjanjian paris terhadap kebijakan kendaraan listrik.
Dalam metode deskriptif analitik, penelitian dapat  memperoleh data dengan menggunakan  teknik  wawancara  secara  mendalam  dengan  3  informan  kunci. Informan  kunci  pertama  yaitu  Juru  Kampanye  Iklim  dan  Energi  Greenpeace

## Indonesia, Hadi Priyanto, Ciptaghani Antasaputra dari ITDP dan Arwani Hidayat dari Komunitas Mobil Listrik

## 4.1 Perpres 55 tahun 2019 sebagai solusi palsu Perjanjian Paris
Upaya  yang  ambisius  dalam  mewujudkan  transisi  energi  telah  dilakukan Pemerintah  Indonesia  yang  dilihat  dari  Perpres  No.  55  Tahun  2019.  Regulasi  ini menjadi landasan hukum bagi inisiatif pemerintah sebagai upaya menekan prevalensi kendaraan  konvensional  dan  mengurangi  dampak  negatif  terhadap  lingkungan. Inisiatif ini juga didukung dengan pengakuan internasional sebagai solusi potensial untuk menjaga keberlangsungan ekosistem serta peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi.  Hal  yang  sama  juga  dilihat  Arwani  yang  memberikan  konfirmasi  bahwa penggiat mobil listrik merasakan manfaat yang signifikan dari adanya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (Hidayat, 2024).
“... pemerintah mencoba menekan harga yang mahal dengan pengurangan harga pajak… dengan adanya intensif pemerintah rela tidak mendapatkan dari pajak tapi pemerintah  nanti  tidak  mengeluarkan  biaya  untuk  pemeliharaan  lingkungan… disini pemerintah menarik supaya lingkungan terjaga dengan adanya kendaraan listrik.  Mobil listrik itu tidak disubsidi dan tidak ada pengurangan uang muka. Dan skema yang seperti ini kan sudah tepat, jadi untuk jangka panjang pemerintah menggunakan  skema  insentif  udah  bagus,  tapi  bagaimana  pola  hidup  juga  ikut kontribusi melestarikan lingkungan.” (Hidayat, 2024).
Upaya ambisius ini juga menuai pertanyaan terkait konsistensi pada kebijakan energi  nasional.  Kilas  balik  dilihat  pada  perjanjian  paris  yang  disepakati  oleh  para aktor, tetapi implementasi dan langkah dari pemerintah sendiri masih ternilai kurang serius yang dibuktikan pada penambahan 12 gigawatt kapasitas PLTU sampai di tahun 2030 dan target Net Zero Emission (NZE) yang baru akan dimulai pada tahun 2035 (Priyanto, 2024) . Fenomena seperti ini juga tercermin pada upaya pemerintah dalam menerapkan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB). Di satu sisi KLBB sebagai pertentangan teknologi dalam konteks modernisasi dan pembangunan berkelanjutan, yang di  sisi  lain  juga  mengungkapkan  kompleksitas  yang  signifikan  dalam implementasi teknologi.
Skema  perwujudan  solusi  iklim  terutama  terkait  pada  skema  infrastruktur pendukung  dan  keberlanjutan  sumber  energi  menghadapi  paradoks  signifikan mengenai sumber pengisian daya listrik yang digunakan. Meskipun kendaraan listrik dianggap sebagai moda transportasi rendah emisi pada hilirnya, analisis komprehensif
mengungkapkan  bahwa  pengisian  daya  masih  sangat  bergantung  pada  Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terutama di wilayah Jakarta dan Jawa Barat (BBC News Indonesia,  2023).   Ketergantungan  Indonesia  terhadap  batu  bara  sendiri  tercermin dalam rencana pemerintah untuk menyalurkan 20 gigawatt (GW) dari total kapasitas listrik  35  GW  yang  berasal  dari  117  PLTU  batu  bara.  Lebih  lanjut,  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bahkan mengusulkan peningkatan  produksi  batu  bara  dari  413  juta  ton  menjadi  477  juta  ton  (Wibowo, 2017).
Komaidi,  dalam  artikel  media  CNBC  Indonesia,  mengungkapkan  bahwa pembakaran  batu  bara  menghasilkan  99-106  ton  CO2  per  terra  joule, sementara kendaraan konvensional berbahan bakar minyak menghasilkan sekitar 72- 75 ton CO2 per terra joule (Muliawati, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa KLBB yang bergantung pada listrik dari PLTU batubara berpotensi menghasilkan emisi yang lebih  tinggi  dibandingkan  kendaraan  konvensional,  dan  menantang  asumsi  dasar kebijakan elektrifikasi kendaraan.
KLBB  di  Indonesia  memiliki  motif  yang  kompleks,  Hadi  mengidentifikasi adanya motif pemerintah selain pengurangan emisi yaitu pada motif ekonomi yang signifikan.  Hal  ini  dilihat  pada  kondisi  kelebihan  pasokan  listrik  ( oversupply )  di kawasan Jawa dan Bali sekitar 50% dari kapasitas produksi (Priyanto, 2024). Dalam konteks  ini,  pengembangan  KLBB  dapat  diinterpretasikan  sebagai  strategi multidimensi  yang  dilakukan  pemerintah.  Implementasi  KLBB  berpotensi  menjadi solusi untuk menyerap kelebihan produksi listrik dan berpotensi mengurangi kerugian finansial, baik untuk pemerintah atau PLN akibat kapasitas yang tidak termanfaatkan. Jika  dilihat,  fenomena  ini  mengidentifikasi  adanya  potensi misalignment antara kebijakan  energi  dan  transportasi  nasional.  Perpres  No,  55  Tahun  2019,  yang dimaksudkan  sebagai  instrumen  untuk  akselerasi  adopsi  kendaraan  listrik,  pada praktiknya mungkin lebih berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang supply-demand sektor  kelistrikan.  Implikasinya,  efektivitas  regulasi  ini  dalam  konteks  mitigasi perubahan  iklim  menjadi  kurang  efektif,  mengingat  sumber  energi  listrik  yang digunakan masih didominasi oleh pembangkit berbasis bahan bakar fosil.
“.. lingkungan, mungkin tadi yang saya bilang, polusi itu gak berkurang. Misalnya, sekitar tahun 2019 mulai diterapin peraturan ini … Itu gak ada perubahan yang signifikan untuk kualitas udara di Jakarta. Jakarta masih suka menempati teratas udara terburuk di dunia.” (Priyanto, 2024)
Pada konteks ini, kampanye ramah lingkungan semu yang melibatkan aktor- aktor  bisnis  dalam  industri  batu  bara  memainkan  perannya  pada  sektor  kendaraan listrik. Praktik ini membawa KLBB dengan narasi dominan yang menekankan aspek ramah lingkungan (Prabowo, 2023). Persepsi ini dibangun atas dasar bahwa KLBB tidak  mengeluarkan  emisi  secara  langsung  saat  beroperasi  di  jalan  raya.  Namun, perspektif  yang  terbatas  ini  mengabaikan  kompleksitas  rantai  pasokan  energi  dan dampak pada lingkungan yang lebih luas, seperti halnya emisi  yang berpusat  pada wilayah pertambangan batu bara.
Skenario  promosi  KLBB  juga  berpengaruh  signifikan  di  Makroman, Kalimantan Timur, dan observasi di PLTU Indramayu, Jawa Barat yang diungkapkan pada  penelitian  oleh  Harvard  University  dan  Greenpeace  pada  tahun  2015,  yaitu pertambangan batu bara menyebabkan adanya pencemaran pada air serta tanah yang mengganggu mata pencaharian masyarakat lokal. Sehingga, peningkatan permintaan listrik  untuk  KLBB berpotensi  memperparah kondisi  ini, menimbulkan dilema etis dalam implementasi kebijakan transportasi ramah lingkungan (Wibowo, 2017).
Transisi  menuju  sistem  transportasi  berkelanjutan  memerlukan  pendekatan holistik  yang  mencakup  transformasi  sektor  energi  dari  hulu  ke  hilir,  karena  jika diibaratkan pada KLBB saat ini seperti rumah yang memiliki tampak depan yang baik, tetapi  memiliki  dapur  yang  sangat  kotor,  jadi  harus  secara  paralel  dapurnya  juga dirapikan.  Hal  ini  juga  dapat  dilakukan  dengan  membenahi  akar  permasalahannya dengan  komitmen  yang  ambisius,  tetapi  masih  terlihat  rencana  penurunan  target bauran energi terbarukan dari 23% menjadi 17-19% pada tahun 2025 dalam kebijakan energi nasional yang akan datang mengindikasikan kurangnya ambisi dalam transisi energi (Priyanto, 2024). Situasi ini mencerminkan ketidakkonsistenan kebijakan dan memerlukan  evaluasi  kritis  yang  mengharuskan  Indonesia  memiliki  kontrol  kuota pada produksi batu bara.
Tidak  hanya  berorientasi  pada  permasalahan  sumber  daya  yang  membuat peningkatan  konsumsi  listrik  dan  potensi  dampak  signifikan  terhadap  industri
ekstraktif,  khususnya  sektor  pertambangan  nikel,  yang  menjadi  bahan  baku  utama dalam produksi baterai kendaraan listrik. Proyeksi tersebut mengindikasikan bahwa kehadiran sekitar 24 juta kendaraan listrik di Jakarta berpotensi meningkatkan tekanan pada industri nikel secara substansial (BBC News Indonesia, 2023).
“... soal baterai kendaraan listrik berbasis baterai itu akan menimbulkan masalah tersendiri.  Jadi,  pasti  akan  membutuhkan  tambang  baru,  membuka  tambang- tambang  baru  untuk  mineral  kritis  dan  nikel  dan  mineral-mineral  lainnya  yang diperlukan untuk membuat baterai. Dan ini hanya memindahkan masalah. Yang tadinya  mungkin  masalah  polusi  ada  di  kota-kota  besar,  di  mana  konsentrasi kendaraan  bermotor  ada  di  kota  tersebut  sekarang  ya  memindahkan  sumber polusinya  ke  daerah-daerah  gitu.  Di  mana sumber  listrik  berasal  ya  baik  itu  di pesisir  utara  Jawa  ataupun  misalnya  di  tempat  tambang-tambang  yang  ada  di Sulawesi, Maluku dan segala macam.” (Priyanto, 2024)
KLBB  memiliki  kompleksitas  rantai  pasokan  baterai  litium-ion. Ketergantungan pada bahan baku seperti kobalt, litium, dan unsur tanah, tidak hanya menimbulkan permasalahan lingkungan tetapi juga berimplikasi serius terhadap hak asasi manusia. Proses ekstraksi kobalt, dapat menghasilkan limbah berbahaya yang berpotensi  mencemari  tanah  dan  air  tanah.  Sementara  itu,  proses  peleburan  yang diperlukan untuk mengekstraksi logam dari bijihnya menghasilkan emisi sulfur oksida dan  polutan  udara  lainnya,  yang  berkontribusi  pada  degradasi  kualitas  udara  di wilayah pertambangan.

## 4.2 Teori Gunung Es dalam tata kelola energi Indonesia
Penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  melalui  kebijakan  percepatan penggunaan  mobil  listrik  berbasis  baterai,  pemerintah  Indonesia  mempromosikan solusi  palsu  untuk  mengejar  implementasi  Perjanjian  Paris.  Ini  berarti  bahwa pemerintah  tahu  bahwa  mobil  listrik  bukanlah  solusi,  tetapi  pemerintah  sengaja mempromosikan mobil listrik untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi, pajak, dan keuntungan dari industrialisasi mobil listrik. Isu lingkungan menjadi teralienasi dalam diskursus mobil listrik.
Banyak  pemerintah  menetapkan  bahwa  mobil  listrik  adalah  bagian  dari implementasi Perjanjian Paris; namun, dalam sisi implementasinya, ini terputus dari Perjanjian  Paris.  Mobil  listrik  memang  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca dibandingkan dengan mobil konvensional, tetapi tidak sepenuhnya bebas emisi karena proses produksi baterai dan sumber energi yang digunakan untuk mengisi daya masih
banyak bergantung pada bahan bakar fosil (Holland et al., 2016). Selain itu, kebijakan ini sering kali tidak memperhitungkan dampak lingkungan dari penambangan bahan baku  baterai,  seperti  litium,  yang  dapat  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  yang signifikan (Vikström, 2013).
Pemerintah  seringkali  mempromosikan  kendaraan  listrik  (KLBB)  untuk merangsang  pertumbuhan  ekonomi,  menciptakan  lapangan  pekerjaan,  dan menghasilkan pendapatan pajak dari industri KLBB yang berkembang. Hal ini terlihat dari  subsidi  dan  insentif  yang  signifikan  yang  ditawarkan  kepada  produsen  dan konsumen KLBB. Industrialisasi sektor KLBB dapat menghasilkan keuntungan yang besar untuk perusahaan-perusahaan swasta, yang sejalan dengan kepentingan kapitalis daripada motif lingkungan yang murni.
Meskipun  pemerintah  mengklaim  bahwa  promosi  KLBB  sejalan  dengan Perjanjian Paris, implementasi aktual seringkali kurang memadai. Fokus cenderung pada  manfaat  ekonomi  dari  industri  KLBB  daripada  pendekatan  holistik  untuk mengurangi  emisi  karbon.  Emisi  siklus  hidup  KLBB,  termasuk  produksi  dan pembuangan baterai, terkadang diabaikan dalam kebijakan pemerintah, menyebabkan ketidaksesuaian  antara  manfaat  lingkungan  yang  diklaim  dengan  dampak  nyata (Holland et al., 2016).
Sebagai  contoh,  meskipun  KLBB  dapat  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca selama  penggunaan,  produksi  baterai  KLBB  sangat  bergantung  pada  bahan-bahan seperti litium, kobalt, dan nikel yang penambangannya memiliki dampak lingkungan yang signifikan (Vikström, 2013). Selain itu, sumber energi  yang digunakan untuk mengisi daya KLBB juga memainkan peran penting; jika energi ini berasal dari bahan bakar fosil, maka manfaat lingkungan dari KLBB akan berkurang secara signifikan.
Teknosentrisme,  atau  keyakinan  bahwa  teknologi  saja  dapat  menyelesaikan masalah lingkungan, umum di dalam diskursus pemerintah. Perspektif ini mendukung kepentingan kapitalis dengan mendorong pasar untuk teknologi baru seperti KLBB, meskipun mereka bukan solusi paling efektif untuk perubahan iklim. Penekanan pada KLBB dapat mengalihkan perhatian dari tindakan yang lebih komprehensif dan perlu, seperti mengurangi ketergantungan pada mobil secara keseluruhan, mempromosikan transportasi umum, dan menerapkan regulasi emisi yang lebih ketat.
Pandangan  teknosentrisme  ini  sering  kali  mengabaikan  kenyataan  bahwa  solusi teknologi  tidak  selalu  menyelesaikan  akar  masalah  lingkungan.  Meskipun  KLBB dapat membantu mengurangi emisi dari transportasi pribadi, mereka tidak menangani isu  yang  lebih  luas  seperti  urbanisasi  yang  tidak  berkelanjutan  dan  pola  konsumsi yang berlebihan (Gössling, 2016).
Lebih  jauh  lagi,  kebijakan  yang  terlalu  fokus  pada  promosi  teknologi  baru seperti KLBB dapat mengalihkan sumber daya dan perhatian dari strategi yang lebih mendasar dan efektif. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur transportasi umum yang lebih baik, yang dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan, pada gilirannya, mengurangi emisi secara keseluruhan (Banister, 2008).
Morgan  (2020)  secara  tegas  mengatakan:  “ Technocentrism  distracts  from appropriate recognition of this. At its worse, technocentrism fails to address and so works to reproduce a counter-productive ecological modernisation: the technological focus facilitates socio-economic trends, which are part of the broader problem rather than  solutions  to  it. ”  Artikel  Morgan  memperlihatkan  secara  detail  kepalsuan  dari kebijakan mobil listrik. Mobil listrik, meskipun dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah  lingkungan  dibandingkan  kendaraan  berbahan  bakar  fosil,  memiliki  banyak kekurangan yang sering diabaikan dalam kebijakan pemerintah.
Pertama, mobil listrik bukanlah solusi nol-emisi. Emisi yang dihasilkan dari siklus  hidup  kendaraan  listrik,  termasuk  produksi  dan  pembuangan  baterai,  tetap signifikan.  Menurut  Morgan,  kontribusi  pengurangan  emisi  per  unit  kendaraan mungkin lebih kecil dari yang dipersepsikan publik karena pentingnya emisi siklus hidup dari kendaraan listrik dan kenyataan bahwa ini bukanlah kendaraan nol-emisi (Morgan, 2020).
Kedua,  kebijakan  yang  berfokus  pada  teknologi  baru  seperti  mobil  listrik sering  kali  mengabaikan  solusi  yang  lebih  komprehensif  dan  mendasar.  Morgan menyatakan bahwa substitusi kendaraan listrik untuk kendaraan mesin pembakaran internal  (ICE)  tidak  cukup  jika  tidak  diiringi  dengan  pengurangan  ketergantungan pada  kendaraan  pribadi  secara  keseluruhan  dan  peningkatan  transportasi  umum. Dengan  kata  lain,  promosi  kendaraan  listrik  dapat  mengalihkan  perhatian  dari
tindakan  yang  lebih  efektif  seperti  mengurangi  jumlah  kendaraan  di  jalan  dan meningkatkan infrastruktur transportasi umum (Morgan, 2020).
Selain itu, meskipun pemerintah mengklaim bahwa promosi kendaraan listrik sejalan  dengan  Perjanjian  Paris,  implementasi  aktual  seringkali  kurang  memadai. Fokus  cenderung  pada  manfaat  ekonomi  dari  industri  kendaraan  listrik  daripada pendekatan holistik untuk mengurangi  emisi  karbon. Emisi  siklus hidup  kendaraan listrik,  termasuk  produksi  dan  pembuangan  baterai,  terkadang  diabaikan  dalam kebijakan pemerintah, menyebabkan ketidaksesuaian antara manfaat lingkungan yang diklaim dengan dampak nyata (Morgan, 2020).
Motivasi  kebijakan  Pemerintah  Indonesia  untuk  mempercepat  penggunaan mobil  listrik  berbasis  baterai  sebenarnya  merefleksikan  teori  gunung  es.  Isu-isu lingkungan  yang  menjadi  isu  utama  dalam  efisiensi  energi  seolah-olah  diletakkan sebagai faktor utama pendukung kebijakan mobil listrik berbasis baterai tetapi apabila ditilik  lebih  detail,  kebijakan  Pemerintah  Indonesia  lebih  berfokuskan  kepada pemenuhan  target  pencapaian  pertumbuhan  ekonomi  dan  bahkan,  kepentingan  elit politik tertentu yang berkuasa dalam pemerintahan. Seharusnya, motivasi kebijakan Pemerintah Indonesia meletakkan faktor lingkungan, ekonomi dan bisnis serta norma budaya dalam sebuah ruangan yang saling berkaitan.
Teori gunung es dalam konteks kebijakan lingkungan menggambarkan situasi di  mana  banyak  masalah  yang  jauh  lebih  kompleks  dan  serius  tidak  mendapat perhatian yang seharusnya dari Pemerintah. Dalam model ini, kepentingan lingkungan dan  masyarakat  terpinggirkan,  seperti  nelayan  kecil  dan  masyarakat  adat,  tidak terlihat, sementara kepentingan korporasi dan kelas atas berada di puncak.
Penipuan seperti ini sebenarnya bukan praktik yang baru. Pasca Konferensi Johannesburg pada tahun 2002, sektor bisnis memainkan peran lebih signifikan dalam implementasi  perjanjian  internasional  dalam  isu-isu  lingkungan  hidup.  Bahkan berbagai  korporasi  super  besar  membangun  koalisi  di  dalam  menerapkan  standar produksi  dan  value-chain  agar  lebih  bertanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan searah  dengan  konservasi  lingkungan.  Itikad  baik  ini  ternyata  disalahgunakan  oleh korporasi kotor dengan melakukan praktik greenwashing .
Greenwashing adalah  metode  kampanye  yang  dilakukan  korporasi  dengan menunjukkan  kebijakan  korporasi  yang  searah  dengan  tata  kelola  lingkungan  dan sosial  budaya  tetapi  pada  kenyataannya,  kebijakan  tersebut  tidak  sesuai  dengan praktik lapangan dan bahkan bertentangan dengan tata kelola lingkungan dan sosial budaya. Studi kasus yang paling disoroti adalah sektor makanan ringan di Eropa yang menggunakan kelapa sawit yang berasal dari ekosistem gambut dan mematikan satwa liar di dalam hutan tropis.
Perbedaan Antroposentrisme 1.0 dan 2.0 Bidang Area Palsu/Antroposentrisme 1.0 Asli/Antroposentrisme 2.0 Fokus kebijakan Substitusi kendaraan bensin dengan KBL Transformasi  ke  arah penggunaan transportasi publik Paradigma Teknologi Fokus ke efisiensi KBL Integratif dengan dampak  negatif  dari KBL Penerima Manfaat Utama Masyarakat kelas menengah ke atas Masyarakat kelas bawah dan masyarakat adat Mekanisme Kerja Pengejaran  keuntungan jangka pendek perusahaan Asesmen inklusif dengan melibatkan penilaian jasa lingkungan  hidup  bagi masyarakat
Penelitian  ini  tidak  menolak  adanya  perkembangan  teknologi.  Seperti  yang diungkapkan  dalam  buku  Politik  Lingkungan  Indonesia,  banyak  masalah kemanusiaan  yang  diselesaikan  oleh  teknologi  seperti  Pandemi  CoVID.  Teknologi
membantu  manusia  untuk  mencari  vaksin  terhadap  virus  yang  menular  dan mematikan dalam waktu yang sangat cepat. Teknologi menjadi penopang utama dari peradaban manusia saat ini. Pertanyaannya adalah teknologi seperti apa yang harus dikembangkan dalam konteks Perjanjian Paris.
Teknosentrisme merupakan bagian dari anthroposentrisme. Mempertanyakan teknosentrisme  sebenarnya  mempertanyakan  tentang  legitimasi  politik  dari anthroposentrisme. Dalam artikelnya " Green Politics and Environmental Ethics: A Defence  of  Human  Welfare  Ecology ",  David  Wells  mengangkat  legitimasi anthroposentrisme.  Sesuai  dengan  judul  artikelnya,  Wells  membela  pandangan antroposentris  yang  sering  mendapat  kritik  dari  kaum  ekosentris.  Ekosentris berpendapat  bahwa  antroposentrisme  adalah  dasar  pemikiran  yang  merusak lingkungan.  Mereka  berargumen  bahwa  dengan  memprioritaskan  kepentingan manusia  ( human-centredness ),  kebebasan  makhluk  hidup  non-manusia  (seperti hewan  dan  tumbuhan)  dirampas,  dieksploitasi,  bahkan  dibunuh.  Manusia  dianggap sebagai  pusat  dan  puncak  dari  rantai  makanan,  sehingga  merasa  berhak mengeksploitasi  alam  tanpa  batas.  Tanpa  perubahan  mendasar  dalam  cara  berpikir manusia, kerusakan lingkungan akan terus berlanjut. Oleh karena itu, ekosentrisme mengusulkan penggantian antroposentrisme dengan pandangan yang memprioritaskan kepentingan alam ( nonhuman-centredness ).
Sebaliknya,  Wells  (1993)  berargumen  bahwa  antroposentrisme  sebenarnya dapat mendorong manusia untuk melindungi lingkungan (Wells, 1993). Jika manusia memiliki  tata  nilai  yang  koheren,  maka  lingkungan  hidup,  termasuk  hewan  dan tumbuhan, akan memiliki nilai penting bagi manusia. Dengan fokus pada kepentingan manusia, alam mendapatkan perlindungan nyata karena manusia akan bertindak untuk menjaga kelestariannya.
Menurutnya,  hewan  dan  tumbuhan  tidak  memiliki  kemampuan  untuk menangani ancaman seperti virus Salmonella atau Anthrax. Hanya manusialah yang memiliki pemahaman mendalam tentang etika lingkungan. Dengan naluri dan emosi yang luar biasa, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi seluruh makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan.
Untuk menjadikan debat antara anthroposentrisme dan ekosentrisme lebih berdampak positif bagi negara bangsa, peneliti mengusulkan agar fokus utama antroposentrisme adalah  pada  masyarakat  miskin  yang  berprofesi  sebagai  petani,  nelayan,  guru  atau buruh.  Nelayan  kecil  menderita  akibat  sludge  oil  di  Bintan,  tambang  timah  lepas pantai  di  Bangka,  dan  reklamasi  di  Teluk  Jakarta.  Nelayan  menggantungkan pendapatan  dari  keutuhan  ekosistem  laut,  yang  rusak  akibat  kebijakan  yang  tidak inklusif  dan  transparan.  Untuk  memastikan  kebijakan  yang  benar-benar antroposentris,  pemerintah  harus  memprioritaskan  kepentingan  lingkungan  dan kesejahteraan nelayan kecil, yang hidupnya bergantung pada kelestarian laut. Hanya dengan  demikian,  teori  antroposentrisme  dapat  diimplementasikan  dengan  efektif dalam  kebijakan  Indonesia.  Peneliti  menemukan  bahwa  representasi  kepentingan manusia dalam antroposentrisme sering kabur. Konstitusi dan peraturan pemerintah tidak  secara  jelas  menentukan  siapa  yang  dianggap  sebagai  rakyat  atau  bagaimana kerusakan lingkungan diukur. Kegagalan pemerintah dalam melestarikan lingkungan menimbulkan pertanyaan besar.
CNBC Indonesia mengungkapkan kritik  dari Darwin Zahedy Saleh, mantan Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral,  yang  menilai  bahwa  subsidi  untuk pembelian  kendaraan  listrik,  khususnya  mobil  listrik,  tidak  tepat  sasaran  karena mayoritas pengguna berasal dari kalangan menengah ke atas. Darwin Zahedy Saleh menyatakan  bahwa  subsidi  mobil  listrik  lebih  banyak  dinikmati  oleh  orang  kaya. Sebagian besar pengguna mobil listrik berasal dari kalangan menengah ke atas, yang memiliki  daya  beli  tinggi.  Ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  ini  tidak  mencapai masyarakat kelas bawah yang lebih membutuhkan bantuan.
Menurut Darwin, subsidi kendaraan listrik, terutama mobil, salah arah karena tidak  mempertimbangkan  bahwa  mayoritas  masyarakat  Indonesia,  sekitar  85%, berada di kelas menengah ke bawah. Subsidi ini lebih banyak menguntungkan mereka yang  sudah  mampu  membeli  mobil  listrik  tanpa  bantuan  pemerintah. Pemerintah memberikan insentif besar, seperti pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik. Namun, insentif ini lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kelas menengah atas yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.
Mobil  listrik  memiliki  harga  yang  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  mobil berbahan  bakar  minyak.  Sebagian  besar  harga  mobil  listrik  di  atas  Rp  600  juta, sedangkan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia untuk membeli mobil masih terbatas di bawah Rp 250 juta. Hal ini menyebabkan subsidi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang sudah mampu secara finansial.
Selain  subsidi  yang  salah  sasaran,  percepatan  penggunaan  kendaraan  listrik berbasis  baterai  juga  merangsang  penambangan  nikel  di  Indonesia.  Penambangan nikel  di  Indonesia  memperlihatkan  lemahnya  pengawasan  terhadap  implementasi penambangan  yang  berkelanjutan.  Banyak  korban  jiwa  dan  polusi  limbah  yang diakibatkan akibat penambangan nikel yang tidak berkelanjutan. Hal ini terkait erat dengan  pengejaran  keuntungan  jangka  pendek  yang  tidak  melibatkan  valuasi  jasa lingkungan hidup dan sosial budaya dalam penambangan nikel.
Berita dari BBC News Indonesia mengungkapkan insiden tragis di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang menewaskan 19 orang akibat ledakan di salah satu  tungku  smelter  nikel  milik  PT  Indonesia  Tsingshan  Stainless  Steel  (ITSS). Ratusan pekerja berunjuk rasa menuntut  standar kerja yang lebih aman, menyoroti kelalaian  perusahaan  dalam  mematuhi  aturan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja. Ratusan  pekerja  menuntut  perusahaan  untuk  menaati  aturan  keselamatan  dan kesehatan kerja. Mereka meminta perusahaan untuk memelihara sarana dan prasarana dengan baik, menambah jalur evakuasi, pemadam kebakaran, hingga klinik kesehatan untuk  menangani  keadaan darurat. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih fokus pada produksi dan keuntungan daripada kesejahteraan dan keselamatan pekerja (BBC News Indonesia, 2023).
Insiden  ini  mencerminkan  kelalaian  perusahaan  dalam  mematuhi  standar keselamatan  yang  seharusnya  dijalankan.  Katsaing,  Ketua  Umum  Serikat  Pekerja Indonesia Sejahtera di Morowali, menyatakan bahwa unjuk rasa diikuti oleh sekitar 300  pekerja  yang  menuntut  agar  perusahaan  lebih  bertanggung  jawab  terhadap keselamatan kerja. Ini memperkuat argumen bahwa banyak kebijakan industri lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan pekerja dan lingkungan.
Berita  dari  BBC  News  Indonesia  juga  mengungkapkan  pencemaran  laut  di Halmahera  Timur  akibat  aktivitas  tambang  nikel.  Kejadian  ini  menyoroti  dampak
negatif  industri  ekstraktif  terhadap  lingkungan  dan  kehidupan  masyarakat  lokal. Video  yang  direkam  oleh  warga  Halmahera  Timur  pada  25  Desember  2023 menunjukkan  laut  yang  berubah  warna  menjadi  kuning  akibat  material  ore  hasil kerukan  tambang  nikel.  Kejadian  ini  menandakan  pencemaran  parah  yang mengganggu ekosistem laut dan kehidupan nelayan setempat.
Pencemaran ini menyebabkan nelayan setempat tidak bisa melaut karena air laut yang tercemar dengan lumpur tebal. Nelayan yang biasanya menangkap ikan di kawasan tersebut terpaksa berhenti beroperasi, mengakibatkan kerugian ekonomi bagi mereka yang bergantung pada laut untuk mata pencaharian. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  (DLH)  Halmahera  Timur,  Harjon  Gafur,  menyatakan  bahwa  sumber pencemaran berasal dari aktivitas eks PT Harita yang sekarang konsesinya dimiliki oleh PT Wana Kencana Mineral (WKM). Kejadian ini sering berulang, menunjukkan kurangnya penegakan aturan dan pengelolaan yang buruk oleh perusahaan tambang Menurut  laporan Greenpeace, aktivitas pertambangan di Indonesia memiliki dampak lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran air, tanah, dan udara yang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  desa  lainnya.  Kerusakan  serius  pada  ekosistem lokal, termasuk deforestasi dan kontaminasi sumber air, mengancam kesehatan dan mata pencaharian penduduk setempat (Greenpeace, 2024).
Berita  dari  Jawa  Pos  melaporkan  bahwa  Menteri  Investasi/Kepala  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, berhasil menarik investasi sebesar Rp 630 triliun dalam industri baterai kendaraan listrik. DPR RI memberikan apresiasi  atas  kinerja  ini,  yang  dianggap  sebagai  langkah  besar  dalam mengembangkan  industri  kendaraan  listrik  berbasis  baterai  di  Indonesia.  Bahlil Lahadalia dan timnya berhasil menarik investasi besar dalam sektor baterai kendaraan listrik,  yang  diharapkan  dapat  mempercepat  adopsi  kendaraan  listrik  di  Indonesia (Jawa Pos, 2024).
Berita  ini  mempertegas  bahwa  pemerintah  dengan  sengaja  mempalsukan strategi  pengurangan  emisi  karbon  yang  seharusnya  dengan  mempertegas anthroposentrisme
2.0 dengan Pemerintah
Indonesia melaksanakan anthroposentrisme  1.0  yaitu  dengan  melaksanakan  kebijakan  yang  sifatnya  jangka
pendek,  menguntungkan  korporasi  dan  masyarakat  kelas  atas  saja  dan  tidak melakukan valuasi terhadap jasa ekosistem lingkungan hidup dan budaya masyarakat.
Robertua  dalam  bukunya  "Politik  Lingkungan  Indonesia"  menekankan pentingnya transformasi antroposentrisme untuk lebih fokus pada masyarakat miskin dan  kelompok  marjinal,  seperti  masyarakat  adat.  Transformasi  ini  menghasilkan konsep  antroposentrisme  2.0.  Antroposentrisme  sering  disudutkan  dalam  berbagai artikel  jurnal  karena  dikaitkan  dengan  kerusakan  lingkungan.  Namun,  setelah penelusuran  lebih  mendalam,  peneliti  berkesimpulan  bahwa  tidak  ada  yang  salah dengan  antroposentrisme.  Antroposentrisme  mengadvokasikan  pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan, di mana manusia berperan sebagai penjaga ekosistem.  Pembangunan  berkelanjutan  memperkuat  kerangka  pemikiran antroposentrisme,  dengan  fokus  pada  pemberdayaan  masyarakat  untuk  melindungi ekosistem lingkungan.
Wangari Maathai, seorang pejuang konservasi Kenya yang memperoleh Nobel Perdamaian  pada  tahun  2004,  mengatakan:  "You  cannot  protect  the  environment unless  you  empower  people,  you inform  them,  and  you  help  them  understand  that these  resources  are  their  own,  that  they  must  protect  them."  Manusia  memiliki kapasitas  dan  kapabilitas  untuk  melindungi  lingkungan,  namun  kesadaran  akan kapasitas  tersebut  masih  minim.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  semua  pihak  untuk berperan dalam sosialisasi dan kampanye tanggung jawab manusia dalam melindungi lingkungan hidup.

## 5. Kesimpulan
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  percepatan  penggunaan  mobil listrik  berbasis  baterai  di  Indonesia,  yang  terlihat  sebagai  langkah  progresif  untuk mendukung  Perjanjian  Paris,  sebenarnya  memiliki  banyak  implikasi  yang tersembunyi  di  bawah  permukaan.  Kebijakan  ini,  meskipun  bertujuan  untuk mengurangi  emisi  karbon,  lebih  banyak  menguntungkan  sektor  korporasi  dan masyarakat kelas atas, sementara dampak negatif lingkungan dari penambangan nikel dan proses produksi baterai sering diabaikan. Kebijakan pemerintah cenderung lebih berfokus  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan  kepentingan  elit  politik,  dibandingkan
dengan tujuan lingkungan yang sebenarnya. Subsidi dan insentif yang diberikan lebih banyak dinikmati oleh produsen kendaraan listrik dan konsumen kelas menengah ke atas. Penambangan nikel untuk produksi baterai kendaraan listrik memiliki dampak lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran air dan kerusakan ekosistem lokal. Selain itu, produksi dan pembuangan baterai juga menimbulkan masalah lingkungan yang serius.
Teori  gunung  es  dalam  konteks  kebijakan  kendaraan  listrik  menunjukkan bahwa banyak masalah yang lebih besar dan serius tersembunyi di bawah permukaan. Kebijakan  yang  terlihat  baik  di  permukaan  sebenarnya  menyembunyikan  dampak negatif yang lebih dalam dan luas. Perlu adanya transformasi dari antroposentrisme tradisional  (1.0)  ke  antroposentrisme  yang  lebih  inklusif  dan  berkelanjutan  (2.0). Fokus harus lebih pada masyarakat miskin dan kelompok yang terpinggirkan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan secara holistik.
Pemerintah  sebaiknya  lebih  fokus  pada  pengembangan  transportasi  umum yang ramah lingkungan daripada hanya memberikan subsidi untuk kendaraan pribadi. Ini  termasuk  peningkatan  infrastruktur  transportasi  massal  seperti  bus  listrik  dan kereta  api.  Perlu  adanya  pengawasan  ketat  dan  regulasi  yang  lebih  baik  terhadap penambangan nikel untuk memastikan praktik yang berkelanjutan dan meminimalkan dampak  lingkungan.  Penambangan  harus  dilakukan  dengan  mempertimbangkan valuasi jasa ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Pengembangan  infrastruktur  pengisian  daya  yang  luas  dan  mudah  diakses sangat penting untuk mendukung adopsi kendaraan listrik. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan stasiun pengisian daya di  seluruh negeri.  Kebijakan lingkungan harus dirancang dengan pendekatan yang inklusif,  melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  termasuk  masyarakat  lokal, nelayan,  dan  kelompok  adat.  Pemerintah  perlu  memastikan  bahwa  kebijakan  yang dibuat  benar-benar  bermanfaat  bagi  semua  lapisan  masyarakat.  Masyarakat  perlu diberi  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  pentingnya  menjaga  lingkungan  dan bagaimana mereka bisa berkontribusi. Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan tantangan kendaraan listrik serta pentingnya energi terbarukan harus ditingkatkan.

## Referensi

## Buku
Amilia, T. (2022). Implementasi Paris Agreement 2015 di Indonesia Melalui Regulasi Percepatan  Program  Kendaraan  Bermotor  Listrik  Berbasis  Baterai  . Indralaya: Sriwijaya University Institusional Repository
Bodansky, D. (2015). Paris Agreement. Paris : United Nations Audiovisual Library of International Law.
Friedrich,  C.  (1967). Pengantar  Teori  Politik:  12  Kuliah  di  Hardvard. Boston: Universitas Harvard Press.
KLHK.  (2016). Indonesia  Menandatangani  Perjanjian  Perjanjian  Paris  tentang Perubahan Iklim. Jakarta: PPID.
Leitman, S., & Brant, B. (2009). Build Your Own Electric Vehicle; Second Edition.
USA: McGraw-Hill.
Lester, J. p., Stewart, & Joseph. (2000). Public Policy: An Evolutionary Approach. Boston: Wadsworth.
Maathai, W. (2006). Unbowed: A Memoir. New York: Knopf.
Mutiarin, D. (2017). Kebijakan Publik dalam Teori dan Praktek . JKSGUMY .
Putri, C. S. (2022). Masihkah Batubara Menjadi Bahan Bakar yang Layak Digunakan? Debat Literasi. Jakarta Barat: Literasi Ricci.
Rasch, E. a. (2017). Practices and Imaginations of Energy Justice in  Transition: A Case  Study  of  the  Noordoostpolder,  the  Netherlands.  Netherlands:  Energy Policy.
Robertua, V. (2020). Politik Lingkungan Indonesia: Teori dan Studi Kasus. Jakarta :
UKI Press.
Sekaran, U. (2011). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.  (2008).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung:
ALFABETA.
Sugiyono.  (2013).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta CV.
Sugiyono.  (2019).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung: Alphabet.
Triyana, R. (2011). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surabaya: Revka Petra Media
Wahab, S. (2014). Analisis Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Wibowo,  A.  (n.d.).  Mobil  Listrik  dengan  Batrai  Litium/Ion.  Semarang:  Yayasan Prima Agus Teknis.
Wells,  D.  (1993).  Green  Politics  and Environmental  Ethics:  A  Defence  of  Human Welfare Ecology. Journal of Environmental Ethics, 15(2), 135-153.
Winartha, I. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.

## Jurnal
Banister, D. (2008). The Sustainable Mobility Paradigm. ScienceDirect , 73-80.
Berliandaldo, M., & Hendrix, T. (2022). Dampak PLTU terhadap Kondisi Ekonomi, Sosial,  dan  Kesehatan  Masyarakat  dalam  Lingkungan  Hidup  di  Kecamatan Jenu. Arsitektur, Bangunan, dan Lingkungan , 261-274.
Finley-Brook, M., & Holloman, E. (2016). Empowering Energy Justice. International Journal of Environmental Research and Public Health .
Gössling, S. (2016). New Technology as a Driver of Urbanization and Sustainability: An Analysis of Smart City Initiatives. Journal of Cleaner Production , 43-57.
Holland , S., Mansur, E., Muller, N., & Yates, A. (2016). Are there Environmental Benefits  from  Driving  Electric  Vehicles?  The  Importance  of  Local  Factors. American Economic Review , 3.700-3.729.
Morgan,  J.  (2020).  Electric  Vehicles:  The  Future  We  Made  and  the  Problem  Of Unmaking IT. Cambridge Journal of Economics , 953-977.
Nizliandry. (2020). Analisis Pemberian Insentif Tidak Kena Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap KBL Berbasis Baterai di DKI Jakarta. Jurnal Transportasi Indonesia , 179-194.
Noyansya , A., Sari, D. S., & Yulianti, D. (2023). Implementasi Perjanjian Paris dalam Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia. Padjajaran  Journal  of  International Relations , 5(1).
Pambudi,  I.  a.  (2023).  Electric  Vehicles  in  Indonesia:  Public  Policy,  Impact,  and
Challenges. Asian Journal of Social and Humanities.
doi:https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i2.173.
Satriady,  A.  A.  (2016).  Pengaruh  Luas  Elektroda  Terhadap  Karakteristik  Baterai LiFePO4. Jurnal Material dan Energi Indonesia, 6(2), 43-48.
Vikström,  H.  (2013).  Environmental  Impact  Assessment  of  Battery  Material Production in a Global Context. Journal of Cleaner Production, 64, 75-87.

## Artikel Online
Badan Pembinaan Hukum Nasional . (n.d.). NA RUU Ratifikasi Paris Agreement  .
Retrieved from bphn.go.id:
https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ratifikasi_paris_agreement.pdf
IEA. (2021). Global Energy Review 2021 CO2 Emissions . Diambil kembali dari iea.org: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021/co2- emissions
United  Nations  Climate  Change.  (n.d.).  The  Paris  Agreement.  UNCC.  Retrieved August  26,  2023,  from https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris- agreement UNFCCC. (2015). Paris Agreement. https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agree ment_english_.pdf. Retrieved August 26, 2023, from https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agree ment_english_.pdf
Wibowo,  C.  (2017,  October  6).  Dapatkah  Kendaraan  Listrik  Menjadi  Pahlawan Lingkungan?  Retrieved  July  22,  2024,  from  WRI: https://wri- indonesia.org/id/wawasan/dapatkah-kendaraan-listrik-menjadi-pahlawan- lingkungan

## Berita Online dan Laporan Resmi
Ahdiat,  A.  (2023,  Januari  23). Volume Penjualan  Wholesale  Mobil  Listrik  BEV  di Indonesia  (Januari-Desember  2022) .  Retrieved  Agustus  24,  2023,  from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/27/penjualan-mobil- listrik-di-indonesia-tembus-10-ribu-unit-pada-2022
Antasaputra, C. (2024, Juli 22). Implementasi KLBB dalam Kebijakan Perpres No. 55 Tahun 2019. (P. A. Hermawan, F. Nainggolan, & T. Avrielia, Interviewers)
Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022, Juni 30). BRIN Ajak Khalayak Memandang Pajak  Karbon  dari  Berbagai  Perspektif .  Retrieved  from  ipsh.brin.go.id/:
https://ipsh.brin.go.id/2022/06/30/brin-ajak-khalayak-memandang-pajak- karbon-dari-berbagai-perspektif/
Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023, Maret 30). Periset BRIN Paparkan Data Perubahan  Iklim,  10  Tahun  Terakhir  Musim  Hujan  di  Indonesia  Lebih Panjang .  Retrieved  from  brin.go.id:  https://brin.go.id/news/112114/data- kamajaya-tujukkan-perubahan-iklim-2023-durasi-panjang-musim-hujan-di- indonesia
BBC News Indonesia. (2023, Agustus 21). Kendaraan listrik disebut  'solusi  palsu' untuk  perbaiki  kualitas  udara  di  Indonesia .  Retrieved  from  BBC.COM: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51qrg47241o
Bigo, A. (2022, Juni 1). Are electric cars a truly sustainable solution? Retrieved from polytechnique-insights.com:
https://www.polytechnique- insights.com/en/columns/planet/are-electric-cars-a-truly-sustainable-solution/
Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2021, Juni 14). Komitmen Cegah Pemanasan Global,  Kemenhub  Lakukan  Tiga  Upaya  Turunkan  Emisi  di  Sektor
Transportasi . Retrieved from dephub.go.id: https://dephub.go.id/post/read/komitmen-cegah-pemanasan-global,- kemenhub-lakukan-tiga-upaya-turunkan-emisi-di-sektor-transportasi
Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2022, Januari 21). Pemerintah Terus Dorong Penggunaan Mobil Listrik . Retrieved from dephub.go.id:
https://dephub.go.id/post/read/pemerintah-terus-dorong-penggunaan-mobil- listrik
CNN Indonesia. (2023, Mei 29). Ahli Sebut Subsidi Kendaraan Listrik Salah Sasaran, Untungkan Produsen . Retrieved from cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230529155112-603-955376/ahli- sebut-subsidi-kendaraan-listrik-salah-sasaran-untungkan-produsen
CNN  Indonesia.  (2023,  Juli  3). PJ  Gubernur  DKI  Siapkan  Program  Insentif Kendaraan Listrik . Retrieved from cnnindonesia:
https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230703153620-603-968917/pj- gubernur-dki-siapkan-program-insentif-kendaraan-listrik
Danlec Electrical Solution. (n.d.). Conventional Cars vs Electric Cars . Retrieved from danlec.uk: https://danlec.uk/guides/conventional-cars-vs-electric-cars/
Dapartment  of  Energy.  (2019,  Januari  17). Energy  Department  Announces  Battery Recycling  Prize  and  Battery  Recycling  R&D  Center .  Retrieved  from energy.gov:  https://www.energy.gov/articles/energy-department-announces- battery-recycling-prize-and-battery-recycling-rd-center
EDF.  (2020,  Januari  8). How  Do  Electric  Cars  Work? Diambil  kembali  dari edfenergy.com: https://www.edfenergy.com/energywise/how-do-electric- cars-work
Elbil.  (t.thn.). Norwegian  EV  policy .  Diambil  kembali  dari  elbil.no: https://elbil.no/english/norwegian-ev-policy/
Faaizah, N. (2023, September 3). Mobil Listrik Bukan Solusi Kurangi Emisi Karbon,
Ini Alasannya . Diambil kembali dari detik.com:
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6910683/mobil-listrik-bukan-solusi- kurangi-emisi-karbon-ini-alasannya
Envishafkmui. (2020). Mobil Listrik: Persoalan atau Pemecahan Masalah? .
Fea. (2023, Mei 30). Pemilik Kendaraan Listrik Tak Bayar PKB dan BBNKB Mulai 11 Mei 2023 . Retrieved from www.cnnindonesia.com:
https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230530071246-603-
955549/pemilik-kendaraan-listrik-tak-bayar-pkb-dan-bbnkb-mulai-11-mei- 2023
Hausfather, Z. (2020, Juli 2). Factcheck: How electric vehicles help to tackle climate change . Diambil kembali dari Carbonbrief.org:
https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-electric-vehicles-help-to-tackle- climate-change/
Hidayat, A. (2024, Juli 22). Implementasi  KLBB dalam Kebijakan Perpres No. 55 Tahun 2019. (P. A. Hermawan, F. Nainggolan, & T. Avrielia, Interviewers)
Kementerian Dalam Negeri. (2023, Mei 11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6  Tahun  2023  tentang  Dasar  Pengenaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023. Diambil kembali dari peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/252380/permendagri-no-6-tahun-2023 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020, November 26). Pemerintah Mendorong  Transisi  Energi  Melalui  Energi  Baru  Terbarukan  dan  Efisiensi Energi .  Diambil  kembali  dari  esdm.go.id:  https://www.esdm.go.id/id/berita- unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/pemerintah-mendorong-transisi- energi-melalui-energi-baru-terbarukan-dan-efisiensi-energi
Moes, M. (2020, Februari 15). Benefits of electric cars on the environment . Retrieved from  edfenergy.com:  https://www.edfenergy.com/energywise/electric-cars- and-environment
Mukhlisin,  A.  (2015). Perancangan Modular  Controller  3  Phase  Brushless  Direct Current  (BLDC)  Motor  Menggunakan  ARM  32-Bit  Cortex  M-4  MCU . Retrieved from its.ac.id: https://repository.its.ac.id/51990/
Muliawati, F. D. (2023, Juni 1). Mobil Listrik Belum Full Go Green, Polusinya Pindah ke PLTU . Retrieved from cnbcindonesia.com:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230601150406-4-442421/mobil- listrik-belum-full-go-green-polusinya-pindah-ke-pltu
Nugroho, R. (2023, August 23). Netizen: Mobil Listrik Bukan Solusi Atasi Polusi.
Retrieved July 22, 2024, from CNBC Indonesia:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230823074159-4-465271/netizen- mobil-listrik-bukan-solusi-atasi-polusi
P.A. Hermawan, F. N. (2024, July 22). Implementasi KLBB dalam Kebijakan Perpres No. 55 Tahun 2019. (H. Priyanto, Interviewer)
Prabowo,  H.  (2023,  April  2).  Greenwashing:  Debu  Batu  Bara  di  Balik  Kampanye
Kendaraan Listrik. Retrieved July 7, 2024, from tirto.id: https://tirto.id/greenwashing-debu-batu-bara-di-balik-kampanye-kendaraan- listrik-gEmQ
Prabowo,  K.  (2023).  PJ  Gubernur  Jakarta-Luhut  Kompak  Dorong  Penggunaan Kendaraan  Listrik.  Retrieved  August  26,  2023,  from  mediaindonesia: https://mediaindonesia.com/megapolitan/593548/pj-gubernur-jakarta-luhut- kompak-dorong-penggunaan-kendaraan-listrik
Ryandi, D. (2023, September 5). Sukses Tarik Investasi Industri Baterai Kendaraan Listrik Rp 630 Triliun, DPR Apresiasi Kinerja Bahlil . Diambil kembali dari jawapos.com:  https://www.jawapos.com/ekonomi/012935119/sukses-tarik- investasi-industri-baterai-kendaraan-listrik-rp-630-triliun-dpr-apresiasi- kinerja-bahlil
Ruifeng, S. P. (2023). Annotated Survey on the Research Progress within Vehicle-to- grid Techniques Based on CiteSpace Statistical Result. MDPI.
Simanjuntak, U. a. (2023). Efektivitas Insentif Kendaraan Listrik  Butuh  Dukungan Pemerintah  untuk  Mereformasi  Kebijakan  Lainnya.  Retrieved  August  26, 2023,  from  IESR:  https://iesr.or.id/efektivitas-insentif-kendaraan-listrik- butuh-dukungan-pemerintah-untuk-mereformasi-kebijakan-lainnya
Tabuchi, H. a. (2021, March 2). How Green Are Electric Vehicles. Retrieved July 22, 2024, from NYTimes: https://www.nytimes.com/2021/03/02/climate/electric- vehicles-environment.html
UU  No.16 Tahun,  2. (2016). Pengesahan  Paris  Agreement  To The  United  Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai  Perubahan  Iklim).
Peraturan BPK. Retrieved August 26, 2023, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37573

## Acknowledgements
Tim peneliti berterima kasih atas dukungan dan bantuan sumber daya keuangan yang diberikan oleh Universitas Kristen Indonesia untuk pelaksanaan penelitian ini