IJTIHAD KONTEMPORER SEBAGAI UPAYA PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

## Imam Mustofa
STAIN Jurai Siwo Metro Lampung Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro, Lampung Email: imammustofa472@yahoo.co.id

## Abstrak
Perkembangan zaman yang berimplikasi pada lahirnya berbagai fenomena dan persoalan hukum membutuhkan jawaban. Banyak persoalan yang tidak terpenuhi/teratasi oleh aturan hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ijtihad kontemporer dalam rangka menjawab berbagai persoalan aktual tersebut. Artikel ini memaparkan tentang urgensi ijtihad kontemporer dalam rangka pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Ijtihad kontemporer dilakukan dengan mensinergikan metode usul fikih klasik dengan metode ilmiah modern. Banyak persoalan yang harus diakomodir dalam rangka menghasilkan hukum keluarga yang compitable dengan kehidupan masyarakat modern saat ini, seperti kesetaraan jender, HAM, perkembangan sains dan teknologi modern serta perkembangan sosio-kultural masyarakat. Ada beberapa model ijtihad yang biasa digunakan ulama dalam menjawab permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Ijtihad yang paling mungkin dan cocok dilakukan dalam rangka melakukan pembaruan hukum keluarga di Indonesia adalah dengan menggunakan metode mu’tadil mutawa>zin atau metode istis}lah}i>, karena metode ini mempertemukan maslahat menurut nas}s} dan maslahat manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
Kata kunci : persoalan aktual, ijtihad kontemporer, pembaruan hukum keluarga, maslahat

## Abstract
The advancement in many fields of human life has led to the emergence of law problems which are not covered by the existing laws. So it is the case with the family law in Indonesian context. A contemporary ijtihad is, then, needed to answer those law problems. This article exposes the urgent need of the contemporary ijtihad to redefine the family law in Indonesian context. The contemporary ijtihad is conducted through the combination of classic ushul fiqh method and the scientific modern method. Many problems need to be moderated to generate family law which is compatible with the modern society such as gender issues, human rights, advanced science and technology, and socio-cultural issues. There are several ijtihad methods commonly used by Muslim scholars ( ulama ) to answer law problems. This writing shows that the most suitable ijtihad method to redefine the family law problems within Indonesian context is mu’tadil mutawa>zin method or the istis}lah}i> method, because this method matches maslahat based on scriptures ( nas}s}) and maslahat found in the society.
Keywords : actual problem, contemporary ijtihad, redefined family law, maslahat

## A. Pendahuluan
Perkembangan zaman telah membawa implikasi pada perkembangan fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tak terkecuali masyarakat muslim. 1 Hal ini tentunya akan selalu bersentuhan dan berimplikasi pada aspek hukum, tak terkecuali hukum Islam. 2 Pernyataan bahwa hukum Islam selalu compatible ( s}a>lih} li kull zam a> n wa mak a> n) dengan segala tempat dan zaman nampaknya tidak selalu tepat. 3 Banyak kasus, penemuan baru dan peristiwa hukum yang belum diatur secara spesifik atau bahkan belum diatur sama sekali oleh fikih dan  hukum Islam yang berlaku di sebuah negara. Namun demikian, timbulnya penemuan baru akibat kemajuan ilmu dan teknologi (iptek) tidak semestinya dihadapkan secara konfrontatif 4 dengan na s}s} , tetapi seharusnya dicari pemecahannya secara ijtihadi. 5 Ijtihad sebagai produk penalaran manusia terhadap wahyu di satu pihak, dan kenyataan sosial di pihak lain, telah menunjukkan elastisitas dan dinamika fikih. 6 Usul fikih dan fikih sudah seharusnya berkembang dalam menghadapai realitas kehidupan modern terseut. 7
Berbagai permasalahan kontemporer dalam bidang hukum keluarga sering tidak terjawab secara tuntas oleh fikih dan hukum keluarga di Indonesia. Sekedar contoh, pernikahan beda agama, waris beda agama, proedur dan syarat poligami, nasab bayi tabung, pernikahan via internet atau teleconference, perceraian dengan berdasarkan alat bukti elektronik, kesetaraan jender dalam keluarga dan permasalahan kontemporer lainnya.
Tulisan ini mencoba membahas tentang pentingnya ijtihad kontemporer atau ijtihad segar dan aktual (fresh ijtihad) 8 dengan menggunakan berbagai pendekatan, termasuk sains dalam menjawab dan menyelesaikan berbagai problem hukum keluarga di Indonesia.
Penulisan ini penting karena pertama, untuk membuka cakrawala berfikir bahwa perubahan zaman dengan segala produknya yang berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat, tak terkecuali permasalahan keluarga memerlukan jawaban yang komprehensif. Kedua, memberikan pemahaman bahwa ijtihad kontemporer bukan berarti ijtihad yang hanya melihat pada realitas konteks sosial dan situasi semata tanpa berlandaskan teks-teks agama atau na s}s} . Ijtihad kontemporer harus berlandaskan teks dengan mendialogkannya dengan konteks zaman dan situasi dan realitas sosial. Ketiga, untuk menggugah dan memberikan motivasi kepada para intelektual dan ulama untuk selalu melakukan ijtihad kontekstual dan aktual, sebagai tanggung jawab intelektual mereka untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya permasalahan dalam bidang hukum keluarga.

## B. Urgensi Ijtihad Kontemporer untuk Mengembangkan Hukum Keluarga di Indonesia
Ijtihad merupakan salah satu asas tegaknya fikih di dalam agama dan kehidupan Islam. Oleh karena itu, urusan agama, dan juga urusan dunia, tidak akan selamanya berjalan tanpa ijtihad. 9 Ijtihad dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena tampa ijtihad akan terjadi ke- mandeg -an perkembangan hukum. Mengenai tertutupnya pintu ijtihad, menurut Mawardi, Joseph Schacht adalah sarjana Barat yang pertama kali berkeyakinan mapannya ketertutupan pintu ijtihad dalam sejarah perkembangan modern hukum Islam, yang meniscayakan lahirnya periode baru, yaitu periode taklid sejak akhir tahun 300 H. 10 Namun demikian, menurut penulis, pada dasarnya selama ini pintu ijtihad tidak tertutup rapat, masih ada kegiatan ijtihad, hanya saja gaungnya memang tidak sebesar ijtihad
yang dilakukan oleh para Imam Mazhab. 11 Maka wajar apabila banyak permasalahan yang selama ini hukumnya tidak ter- cover oleh ijithad ulama. Padahal ketika ada permasalahan yang belum ada ketentuan hukum, maka seorang mujtahid atau yang capable mempunyai tanggung jawab moral dan intelektual untuk melaksanakan ijtihad dalam rangka menjawab permasalahan tersebut. 12
Masyarakat yang terus berubah dengan cepat karena perkembangan ilmu dan teknologi di satu sisi, dan karena hukum Islam yang dikesankan kaku dan statis oleh sementara orang di sisi lain, membawa kepada kesimpulan yang sederhana bahwa hukum Islam tidak relevan lagi untuk masa kini, apalagi untuk masa yang akan datang. Kesimpulan tersebut tidak benar apabila ijtihad sebagai dinamisator hukum Islam terus diefektifkan. 13 Agar hukum Islam tetap aktual untuk mengatur kehidupan umat Islam di masa kini, diperlukan hukum Islam dalam bentuknya yang baru dan tidak mesti mengambil alih semua fikih yang lama. 14 Artinya dimaksudkan untuk diadakan usaha tajd i> d atau reformulasi fikih keluarga. Untuk mencapai itu tentu saja tidak akan bisa lepas dari peran usul fikih dengan ijtihadnya sebagai pondasi fikih.
Salah satu pembaruan hukum di Indonesia yang sangat mendesak saat ini adalah pembaruan hukum keluarga, meski sudah ada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 15 tentang Perkawinan dan Impres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Setidaknya ada beberapa alasan yang sekaligus menjadi faktor pembaruan hukum Islam di Indonesia. 16 Pertama, untuk mengisi kekosongan hukum, karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat
terhadap hukum tentang masalah yang terjadi sangat mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi, ekonomi dan IPTEKS sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. 17 Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk menjadi bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh para mujtahid, baik tingkat nasional maupun internasional. 18
Secara khusus, pentingnya pembaruan hukum Keluarga di Indonesia karena, Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab, sebelum adanya Undang-undang Perkawinan hanya bersifat judge made law ; kedua, melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita; ketiga , menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. 19 Tuntutan ini berupa peristiwa yang memerlukan pemecahannya secara hukum. Banyak peristiwa yang muncul namun belum ada aturan hukum yang dijadikan rujukan untuk penyelesaiannya. Karena hukum selalu tertinggal dari peristiwanya (het recht hinkt achter de feiten aan). Itu adalah sifat hukum. 20
Perkembangan zaman dan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi setidaknya perlu diakomodasi dalam sistem hukum dengan membuat aturan yang dapat meng- cove r dan mengimbangi perkembangan tersebut. Sebagai contoh, dengan perkembangan teknologi seperti internet memungkinkan seseorang melaksanakan pernikahan dengan teleconference atau bahkan melalui jejaring sosial di internet seperti Facebook, Twiter, Yahoo Massanger atau jejaring sosial lainnya. Permasalah-permasalah ini belum diatur secara tegas dan komprehensif dalam hukum perkawinan di Indonesia.
Perkembangan teknologi tersebut juga berimplikasi pada perkembangan alat bukti 21 dalam bidang perkawinan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Walaupun sebagian persoalan yang muncul pada masa kontemporer telah diperbincangkan oleh ulama terdahulu, tetapi kasus dan kondisinya tidak sama persis, sehingga perlu dikaji lagi. 22
Berangkat dari pemaparan di atas, kebutuhan yang sangat mendesak bukan hanya pada tataran pembaruan pemikiran hukum Islam, akan tetapi langkah kongkrit dan metodenya. 23 Saat ini sangat perlu diadakan ijtihad kontemporer, ijtihad segar (fresh ijtihad) dalam rangka menemukan formulasi hukum keluarga yang tepat dan kontekstual serta dapat menjawab berbagai persoalan hukum keluarga sebagaimana dicontohkan di atas. Ijtihad kontemporer dapat dilaksanakan dengan melibatkan berbagai kalangan dari berbagai latar belakang, dengan demikian ijtihad dilakukan dengan berbagai pendekatan agar menghasilkan aturan hukum yang tepat dan dapat menjawab substansi masalah yang ada.

## C. Makna, Model, dan Perangkat
Ijtihad Kontemporer
1. Makna Ijtihad Kontemporer Bila menilik definisi ijtihad dalam karya ulama klasik, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan keilmuan untuk mendapatkan sebuah simpulan, pengetahuan, atau prasangka tentang suatu hukum dari pebuatan orang mukallaf (cakap hukum). 24 Sementara menurut kalangan ulama kontemporer, ijtihad merupakan sebuah konsep yang sekaligus mengandung implikasi metodologis, metodis dan fungsional. Fazlur Rahman misalnya, mendefinisikan ijtihad sebagai upaya memahami makna suatu teks atau preseden di masa lampau yang mengandung suatu aturan, dan mengubah aturan tersebut dengan cara memperluas atau membatasi atau pun
memodifikasinya dengan cara-cara yang lain sedemikian rupa sehingga suatu situasi baru dapat dicakup ke dalamnya. 25 Menurut Abdullah Ahmed An-Na’im, penggunaan ijtihad dalam pengertian umum relevan dengan interpretasi al- Quran dan sunnah. Ketika suatu prinsip atau aturan syari’ah didasarkan pada makna umum atau implikasi yang luas dari suatu teks al-Quran dan sunnah berbeda dengan aturan langsung dari teks yang jelas dan terinci, maka teks dan prinsip syari’ah itu harus dihubungkan melalui penalaran hukum. 26 Agar ijtihad dapat menghasilkan hukum yang tepat dan dapat menjawab permasalahan yang ada, maka harus dilakukan dengan berbagai pendekatan dan bidang ilmu.
Berangkat dari pemaparan di atas, maka ijtihad kontemporer dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh orang, baik individu maupun kolektif yang mempunyai kelayakan dan kompetensi ilmiah untuk mendapatkan formulasi hukum yang tepat dengan mensinergikan metode usul fikih dengan metode ilmiah serta menggunakan berbagai disiplin ilmu dengan berlandaskan sumber-sumber hukum dengan mempertimbangkan realitas sosial dan konteks masa dan situasi untuk mencapai kemaslahatan. Ijtihad kontemporer tidak hanya dilakukan seorang, akan tetapi secara kolektif, karena menggunakan berbagai perspektif dan pendekatan.
2. Model Ijtihad
Schacht sebagaimana dikutip Yusdani menegaskan bahwa yurisprudensi dan legislasi lslam, agar dapat bersifat logis dan permanen, tengah membutuhkan basis teoritis yang lebih tegas dan konsisten. Dengan kata lain, meminjam ungkapan Esposito lanjut Yusdani, bahwa kebutuhan mendesak para pembaharu lslam sekarang jika ingin menghasilkan hukum lslam yang komprehensif dan berkembang secara konsisten adalah merumuskan suatu
metodologi sistematis dan mempunyai akar Islam yang kokoh. 27
J.N.D. Anderson dan John L. Esposito mempunyai kesimpulan bahwa pada umumnya metode ijtihad yang dilakukan di beberapa negara muslim, termasuk Indoensia dalam rangka pembaruan hukum keluarga adalah dengan menggunakan takhayyur dan talf i> q. 28 Takhayyur adalah memilih suatu pendapat atau mengkombinasikan berbagai pendapat ulama yang paling cocok dan kontekstual dengan sebuah kasus hukum. Dengan demikian maka tidak ada keterikatan dengan salah satu mazhab tertentu. Takhayyur merupakan cara yang paling banyak digunakan masyarakat modern saat menghadapi problematika kontemporer. 29 Sementara talf i> q adalah mengambil (menggabungkan) dua pendapat ulama atau lebih dalam suatu permasalahan, sehingga akan memunculkan alternatif baru dalam fikih 30 .
Sebagai suatu metode untuk menemukan hukum, ada beberapa model ijtihad. Wahbah al-Zuh}ayli> dalam kitab al-Fiqh al-Isl a> m  wa Adillatuh 31 menjelaskan bahwa sebuah metode ijtihad (penalaran hukum) sendiri secara umum dapat dibagi ke dalam tiga model. Pertama, pola bay a>ni> , yaitu sebuah metode penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik). Metode ini ditujukan terhadap teks-teks syariah yang berupa al-Quran dan Hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafaz- lafaz kedua sumber itu menunjuk kepada hukum-hukum fikih yang dimaksudkannya.
Kedua, pola qi ya>si> (analogi), yaitu usaha untuk menetapkan hukum Islam yang khususnya tidak terdapat dalam na s}s} dengnn cara menganalogikan dengan kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam na s}s} karena adanya keserupaan hukum. 32 Ketiga, pola Istis}la>h}i> , yaitu suatu metode penalaran hukum yang mengumpulkan ayat-ayat
umum guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Karena pada dasarnya, esensi dari penetapan syariat ( tasyri’ )adalah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan. 33 Prinsip- prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan. D}aru> riyyat (kebutuhan esensial), h}a>jiyya t (kebutuhan primer), dan ta h}si>niyya> t (kebutuhan kemewahan). Prinsip-prinsip ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan. 34
Pada kesempatan lain, al-Zuh}ayli juga menawarkan metode mu’tadil mutaw a>zi n atau wasa t}i> . Metode ini pada dasarnya sama dengan Istis}la>h}i> . Metode ini dapat diterima secara syara’ maupun akal. Hal ini karena; pertama , metode ini menjaga segala yang sudah tetap dalam syari’ah; kedua , metode ini memperhatikan tuntutan-tuntutan perkembangan atas dasar mas}lah}ah mursalah , termasuk ‘ urf (kebiasaan) umum, sebagai bentuk pengamalan semangat syari’at tanpa “menabrak na s}s} ”. Metode inilah yang dipakai oleh para shabat, tabi’in, dan para imam mazhab di setiap waktu dan masa. Metode ini berusaha mewujudkan otentisitas dan modernitas sekaligus. Metode ini juga mempertemukan dua hal: pertama, tetap berpegang teguh pada na s}s} , dan kedua, tetap menjaga dan mempertemukan aspek kemaslahatan dan kebutuhan setelah melakukan pemahaman mendalam terhadap na s}s} dan menjelaskan `illah- nya. 35
Sementara itu, Yu>suf al-Qard}a>wi> memberikan tawaran tiga alternatif dalam melaksanakan ijtihad kontemporer, yakni ijtihad intiqa>’i> , ijtihad insya>’i> , 36 dan ijtihad integrasi antara keduanya. Ijtihad intiqa>’i> adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada khazanah fikih Islam yang penuh dangan fatwa dan keputusan hukum. 37 Sementara ijtihad insya>’i> adalah adalah pengambilan  konklusi hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama
terdahulu. 38 Tawaran ketiga adalah dengan memadukan antara ijtihad intiqa>’i> dan insya>’i> , yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru. 39
Dalam kesempatan lain Yu>suf al- Qard}a>wi menjelaskan tentang tiga model ijtihad kontemporer, yaitu taqni>n (legislasi), fatwa dan al- bah}s| . 40
Berdasarkan model-model ijtihad di atas, maka dalam konteks pembaruan hukum keluarga di Indonesia, model yang paling cocok adalah metode mu’tadil mutaw a> zin atau wasa t}i> atau istis}la>h}i> . Istis}la>h}i atau al- mas}lah}ah al- mursalah adalah mas}lah}ah berupa kebaikan atau manfaat yang dinilai dengan pertimbangan logika dan sesuai dengan tjuan syarak, namun tidak ada petunjuk dalam na s}s} yang mendukung atau mereduksinya. 41 Pengembangan hukum keluarga dengan menggunakan metode mu’tadil mutaw a> zin dan istis}la>h}i> bertujuan mencapai kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan memadukan ukuran na s}s} atau teks dengan pandangan logika atau akal. 42
Pemaduan keduanya bertujuan agar kemaslahatan yang hendak dicapai tidak liar, lepas dari koridor syarak 43 serta hanya menggunakan pertimbangan akal semata dan realitas sosial. Di samping itu, pemaduan na s}s} dan akal dilakukan gara ijtihad tidak hanya dogmatis dan melangit hanya berpegang pada teks atau na s}s} tanpa pertimbangan kemaslahatan yang realistis dan praktis. Ijtihad dogmatis yang hanya mempertimbangkan kemaslahatan tekstual maka tidak akan dapat mencapai tujuan hukum Islam secara maksimal, yaitu kemaslahatan yang membumi yang dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai proble sosial masyarakat saat ini.

## 3. Perangkat Ijtihad
Perangkat ijtihad merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh
seorang mujtahid. Kalau membaca kitab- kitab usul fikih ulama klasik, maka persyaratan mujtahid akan selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat tekstual dan berkaitan dengan moralitas dan integritas mujtahid. Al-Ghaz a>li> misalnya, mensyaratkan seorang mujtahid (1) harus mengetahui tentang hukum-hukum syarak, dan (2) harus adil serta menjauhi perbuatan maksiat yang bisa menghilangkan sifat keadilan seorang mujtahid. 44 Al-Sy a>tibi> mensyaratkan dua hal yaitu (1) dapat memahami tujuan syariat secara sempurna, (2) dapat menggali suatu hukum atas dasar pemahaman seorang mujtahid. 45 Menurut Imam al-Syawk a>ni>, mujtahid harus menguasai (1) na s}s} al- Qur’an dan Sunnah, (2) menguasai permasalahan ijmak, (3) menguasai bahasa Arab, (4) menguasai ilmu usul fikih, (5) menguasai naskh dan mans u> kh . 46 Pada umumnya ulama klasik dalam membuat kriteria mujtahid tidak memisahkan antara syarat dan kode etik seorang mujtahid. Sementara menurut Yu>suf al-Qard}a>wi> seorang mujtahid harus memenuhi kriteria: (1) menguasai al- Quran dan ilmu yang berkaitan, (2) menguasai Sunnah dan ilmu yang berkaitan, (3) menguasai bahasa Arab, (4) menguasai permasalahan ijmak. Syarat ini menurut al-Qard}a>wi adalah berlaku bagi mujtahid mutlak. 47 Lebih dari itu, menurut Yu>suf al-Qard}a>wi> , seorang mujtahid harus mengetahui ilmu-ilmu humaniora, mengetahui peradaban di zamannya bidang kesehatan, kimia, olah raga, hal ini agar hasil ijtihad relevan. 48
Suatu metodologi tentunya mempunyai perangkat-perangkat  yang menjadi komponen penting dalam mecapai sebuah tujuan. Menurut Ahmad Bu’ u> d, ijtihad kontemporer setidaknya mempunyai tiga perangkat pokok, yang secara singkat adalah:
مﺰﻠﺘﺴﻳ ﺎﻣو ،ﺺﻨﻟا ﻪﻘﻓ لوﻷا ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟ ﻪﻘﻓ ﻦﻣ ﻚﻟذ
ﻚﻟذ ﰲ عﺮﺸﻟا ﺪﺻﺎﻘﻣو ،دورﻮﻟا وأ ،لوﺰﻨﻟا بﺎﺒﺳأو .
فﻼﺘﺧﺎﺑ ﺔﻔﻠﺘﳐ تاودأ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﺎﻣو ،ﻊﻗاﻮﻟا ﻪﻘﻓ ﱐﺎﺜﻟا
Maksud dari pernyataan di atas, menurut yang diterjemahkan dan dijelaskan oleh Baradikal sebagai berikut: Perangkat ijtihad kontemporer adalah: Pertama, Fiqh al-Na s}s} dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Hal yang paling pertama dilakukan oleh seorang mujtahid ketika berijtihad adalah mencari landasan dalil-dalil hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunah. Untuk mencapai kemaslahatan umat dan ketepatan berijtihad, diperlukan kerjasama semua komponen yang berkaitan dengan masalah tersebut, agar produk hukum tersebut menjadi kuat dan bijak. Di samping itu beberapa kaidah dalam memahami teks yang perlu dimiliki oleh seorang mujtahid diantaranya; (a) memiliki kapabilitas dalam pengetahuan bahasa Arab, (b) mengetahui sebab turunnya sebuah ayat atau hadis ( asba>b al-nuzu>l wa al- wuru>d ), (c) mengetahui tujuan atau maksud dari turunnya ayat tersebut ( maqa>s}id al-Syari>'ah ). Kedua, fikih realitas (al-fiqh al- waqa>i' ), yaitu pemahaman yang mendalam dan integral terhadap sebuah obyek atau realitas yang dihadapi oleh manusia dalam ranah hidupnya. Adapun hal-hal yang mencakup fiqh al-wa>qi’ adalah: (a) memahami dan mengetahui pengaruh- pengaruh alami yang muncul di lingkungan sekitarnya, terutama kondisi geografis wilayah tertentu dimana mujtahid tersebut hidup dan tinggal, (b) mengetahui kondisi sosial kemasyarakatan dan transformasinya dalam berbagai bentuk yang memiliki keterikatan social, yaitu segala sesuatu yang berhubungan antara satu orang dengan yang lainnya apapun jenis hubungan tersebut, baik dalam ranah agama, budaya, ekonomi, politik atau militer, (c) di samping memahami realita
sosial yang melingkupi sebuah permasalahan, seorang mujtahid juga dituntut untuk mempelajari kondisi psikologi manusia sekitarnya. Ketiga , ijtihad  kolektif ( jama>'i> ) . Ijtihad kontemporer hanya bisa dilakukan dengan merealisasikan ijtihad kolektif ( ijtiha>d jama>’i> ), kecuali ketika keadaan benar-benar mendesak. Keberadaan sebuah lembaga atau institusi yang mengakomodir para mujtahid dari berbagai bidang ilmu, mutlak diperlukan di era kontemporer ini. 50
Menurut Muh}ammad bin Ibra>hi>m , mujtahid harus mempunyai multi talenta terhadap lingkungan sekitar (mikrokosmos dan mikrokosmis), individu-individu manusia dan adat kebiasaan mereka, kondisi sosiologisnya dan politik dalam negeri maupun luar negeri sehingga tidak bersifat konservatif eksklusif pada sesuatu hal yang baru. 51 Menurut Syamsuddin, seorang mujtahid harus menguasai berbagai ilmu, dan tidak hanya ilmu tentang teks, akan tetapi juga ilmu sosial humaniora, seperti sejarah. 52
Di antara mujtahid jami’, harus ada yang menguasai ilmu ilmu sosiologi dan antropologi dan yang terpenting adalah penguasaan sains modern, agar ijtihad yang dihasilkan benar-benar relevan dan menjawab persoalan kontemporer.
Penguasaan metode ijtihad klasik atau usul fikih dan berbagai ilmu humaniora dan sains modern menjadi keharusan bagi para mujtahid kontemporer. Hal ini merupakan usaha untuk mensinergikan antara metode usul fikih klasik dengan metode ilmiah modern. Kedua metode ini memang harus disinergikan dalam rangka ijtihad yang fresh dan kontekstual yang dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:
Gambar 1: Skema sinergitas antara metode usul fikih klasik dengan metode lmiah modern
Sinergitas antara kedua metode di atas diharapkan akanmenghasilkan fikih kontekstual dan aktual atau fikih kontemporer. Fikih yang humanis yang dapat menjawab berbagai persoalan aktual dalam kehidupan masyarakat.

## D. Ijtihad Kontemporer: Solusi Problematika Hukum Keluarga
Kontemporer
Ijtihad kontemporer atau fresh ijtihad perlu dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer yang merupakan salah satu karakteristik muslim progresif. 53 Hal ini dalam rangka menyiapkan payung hukum terhadap fenomena baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Fikih klasik nampaknya tidak dapat menjawab secara komprehensif terhadap problem-problem kontemporer. Faruq Abu Zayd yang menyatakan bahwa pandangan fikih para Imam Mazhab tidak lain kecuali merupakan refleksi sosial, budaya dan politik masing-masing. 54
Syeikh Syalab i> sebagaimana dikutip H} usein Mu h} ammad mengatakan “perubahan hukum sama sekali bukan berarti pembatalan (terhadap hukum- hukumTuhan).” 55
Fresh ijtihâd perlu dilakukan dalam rangka melakukan pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Penulis menawarkan kerangka berfikir dalam rangka pembaruan hukum keluarga di Indonesia sebagai berikut:
Gambar 2: Skema Tawaran kerangka fikir pembaruan hukum keluarga di Indonesia
Penjelasan dari skema kerangka berfikir di atas adalah sebagai berikut:
Pertama, na s}s} atau teks yang berupa ayat al-Quran dan Sunnah yang terkait dengan hukum keluarga yang di dalamnya ada nilai-nilai moralitas sebagai spirit ( ru>h} ) untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Na s}s} tersebut berlaku bagi umat manusia (muslim) secara universal, tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya, perubahan zaman tidak akan bisa merubah aturan yang ada di dalam na s}s} tersebut, dan spirit untuk menciptakan kemaslahatan selalu melekat dengan na s}s} tersebut. 56 Na s}s} berhadapan dengan perubahan dan perkembangan fenomena serta permasalahan seiring dengan perkembangan zaman. Perlu usaha dari orang yang berkompeten (mujtahid) untuk mengkomunikasikan  teks tersebut dengan perubahan sehingga kemaslahatan yang menjadi ru>h} - nya akan selalu compitable dengan perubahan zaman. Kedua, change dan development . Perubahan sosio-kultural masyarakat akibat perkembangan zaman membawa pengaruh signifikan terhadap perilaku serta menimbulkan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat. Perubahan dan perkembangan tersebut merupakan
Metode Ilmiah kontemporer Ijtihad Kontemporer Problem-problem Kontemporer Metode usul fikih Klasik Fikih Kontemporer Perubahan
(change) dan perkembangan (development) Nash (Al- Quran dan al- sunnah)
Ijtihad kontemporer Hukum Keluarga Kontemporer
Kemashlahatan
sunnatullah. Fenomena yang berkembang tidak selamanya diatur dan ter- cover oleh teks atau na s}s} , oleh karena itu perlu dilakukan ijtihad.
Ketiga, ijtihad kontemporer, yaitu sebuah usaha dari  mujtahid untuk mengkomunikasikan dan mengkon- tekskan teks-teks atau na s}s} yang terkait dengan hukum keluarga dengan perkembangan zaman dengan segalam produknya. Ijtihad ini dapat dilakukan dengan berbagai model sebagaimana dijelaskan pada sub-bab di atas, untuk mencapai dan menciptakan kemaslahatan, hanya saja jangan sampai bertentangan dengan na s}s} itu sendiri. Keempat, hukum keluarga kontemporer, merupakan hasil ijtihad dengan berangkat dari na s}s} dan spiritnya untuk menegakkan norma dan tuntunan moral terkait dengan hukum keluarga. Norma dan moralitas tersebut kemudian dibakukan dalam sebuah aturan hukum yang mengikat dan berlaku bagi masyarakat muslim di Indonesia yang kontekstual. Oleh karena itu harus mengakomodasi kultur dan kemajemukan masyarakat Indonesia. 57 Selain itu, hukum keluarga kontemporer ini harus mengakomodasi tuntutan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan dunia global, seperti kesetaraan gender dan HAM. 58
Kelima, adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan  dari na s}s} atau teks al-Quran dan Sunnah. Hukum harus dapat menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik kemaslahatan yang akan dicapai melalui perhitungan yang pasti, maupun dengan asumsi yang kuat. 59
Kemaslahatan ini akan tercipta dengan adanya aktivitas ijtihad kontemporer yang menghasilkan aturan hukum yang aktual dan kontekstual.
Beberapa pengamat menyimpul - kan bahwa aspek-aspek yang membutuhkan pembaruan dalam hukum Islam, termasuk hukum keluarga di Indonesia yaitu menyangkut isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, dan
kesetaraan gender. Ketiga isu ini terutama HAM dan kesetaraan gender ironisnya terdapat banyak dalam bidang hukum keluarga. Dengan menggunakan kriteria metode pembaruan dan justifikasi yang diutarakan Wahbah al- Zuh}ayli> , persoalan pembaruan hukum dalam bidang hukum keluarga hampir-hampir tidak dapat dilakukan sama sekali. Pembaruan hukum keluarga di Indonesia terasa sulit ketika orang menjadi tabu untuk mempersoalkan paradigma- paradigma yang digariskan oleh usul fikih, padahal paradigma tersebut juga produk penafsiran yang tidak steril dari pengaruh kondisi dan situasi. 60
Pembaruan hukum keluarga di Indonesia perlu memperhatikan pentingnya hak seksual yang seimbang antara suami dan istri, karena selama ini istri mendapatkan doktrin bahwa menolak berhubungan seksual dengan suami akan mendapatkan laknat. Hal ini, dalam keadaan tertentu akan berdampak negatif pada istri sebagai seorang wanita, baik scara psikologis maupun fisik. Misalnya stres, depresi dan atau sakit fisik. Memang sudah ada Undang- Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yang di dalamnya membahas mengenai kekerasan seksual, 61 namun demikian perlu penjelasan lebih rinci dan aturan yang lebih tegas dalam undang-undang hukum keluarga.
Perlu perumusan hukum perkawinan yang dapat diakui sebagai hukum agama dan sekaligus hukum negara. Karena selama ini masih ada dualisme hukum perkawinan, antara hukum agama dan hukum negara, misalnya masalah pencatatan perkawinan dan masalah perceraian. Hukum perkawinan di Indonesia mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan, sementara fikih (hukum Islam) tidak. Begitu juga masalah perceraian, menurut hukum perkawinan perceraian yang valid dan mempunyai kekuatan hukum yang
tetap adalah perceraian yang dilakukan melalui proses sidang di pengadilan. Sementara menurut fikih, kapan pun dan di mana pun perceraian yang diungkapkan oleh suami dalam keadaan sadar maka akan mengakibatkan jatuh talak. 62
Berangkat dari pemaparan di atas, maka perlu aplikasi teori-teori ijtihad sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terutama metode mu’tadil mutaw a> zin atau istis}la>h}i> yang ditawarkan Wahbah al-Zuh}ayli> . Ijtihad kontemporer dengan memadukan kemaslahatan antara na s}s} dan kemaslahatan berdasarkan pertimbangan akal dengan  tidak hanya berpegang apa yang tertulis pada bunyi teks ( na s}s} atau undang-undang) dalam bidang hukum keluarga.
Ijtihad dengan metode mu’tadil mutaw a> zin dalam mencapai maslahat 63 telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan No. 46/PUU- VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan dalam rangka menciptakan kemaslahatan kepastian dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang dilahirkannya, maka harus dibaca:
“ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” . 64
Putusan MK tersebut memiliki tujuan untuk melindungi dan menjamin
hak setiap warga negara agar tidak dirugikan oleh pihak lain, terlebih oleh negara. Ada beberapa dimensi penegakan HAM dalam putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010 di atas, yaitu jaminan dan perlindungan atas sebuah perkawinan, 65 jaminan dan perlindungan atas kelangsungan hidup seorang anak 66 serta jaminan dan perlindungan atas perlindungan dan kepastian hukum. 67 Ketiga hak tersebut merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang harus dijamin dan dilindungi. 68 Putusan MK tersebut berakibat pada lima hubungan keperdataan bagi setiap anak yang lahir, meskipun di luar perkawinan yang sah. Hubungan keperdataan tersebut yaitu, nafkah, perwalian, baik terhadap harta maupun diri, juga dalam perkawinan, kewarisan, larangan perkawinan ( ma h} ram ). 69 Namun demikian, bagi yang beragama Islam, tetap berlaku ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, dalam hal waris misalnya, bisa dengan cara wasiat wajibah.
Uraian di atas menunjukkan dengan jelas bahwa ijtihad yang dilakukan MK, meskipun bertujuan menciptakan kemaslahatan duniawi, namun tetap berpegang pada aturan nas}s} . Ijitihad semacam inilah yang harus dilakukan agar hukum keluarga di Indonesia dapat berakselerasi dengan perkembangan zaman dan menjadi solusi yang tepat terhadap berbagai permasalahan hukum keluarga kontem orer. p

## E. Penutup
Perlu ijtihad kontemporer dan segar (fresh ijtihad) dalam rangka untuk menjawab berbagai macam problem sosial kontemporer dalam bidang hukum keluarga. Ijtihad kontemporer dilakukan dengan mensinergikan antara metode usul fikih klasik dengan metode ilmiah modern. Banyak persoalan yang harus diakomodir dalam rangka menghasilkan hukum keluarga yang compitable dengan kehidupan masyarakat modern saat ini.
Pembaruan hukum keluarga di Indonesia harus berlandaskan pada nas}s} dan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, seperti kesetaraan gender, HAM dan perkembangan sains dan teknologi modern, serta perkembangan sosio-kultural masyarakat.
Ijtihad kontemporer dalam rangka menghasilkan produk hukum kontemporer yang paling mungkin dilakukan dalam rangka melakukan pembaruan hukum keluarga di Indonesia
adalah dengan menggunakan metode mu’tadil mutaw a> zin atau dengan metode istis}la>h}i> . Metode ini menjaga segala yang sudah tetap dalam syari’ah, serta memperhatikan tuntutan-tuntutan perkembangan atas dasar mas}lah}ah mursalah , termasuk ‘ urf (kebiasaan) umum. Metode ini juga mempertemukan kemaslahatan dalam nas}s} dan maslahat manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
Catatan Akhir:
w York NY: Routledg o 2002). (Damskus: al-Halli Publishin
pi      juga      masih      gagap      mendefinisikan
i Metode nt ” dalam Jurnal Format B
dalam Is
1 Mengenai perubahan zaman dan efeknya terhadap kehidupan umat Islam, Abdullah Saeed menjelaskan ....The epoch making changes in the world over the past 150 years have affected muslims as well as non muslim and altered significantly how we see the world. These changes are enormous: Globalization, Migration, Scientific & technological revolutions, Space exploration, Archaeological discoveries, Evolution and genetics, Public education and literacy, Increased understanding of the dignity of human person, Greater interfaith interaction, The emergence of nation-states (and the concept of equal citizenship) and Gender equality. Lihat Abdullah Saeed , Interpreting the Qur’an: Towards a contemporary approach (Ne e, 2006), hlm. 2.
2 Hukum Islam merupakan salah satu ruang ekspresi pengalaman agama yang amat penting dalam kehidupan orang muslim, sampai- sampai seorang pengkaji mengatakan “ Hukum Islam adalah ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari cara hidup muslim, dan merupakan inti dan saripati Islam itu sendiri”. Lihat Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Peneltian Hukum Islam” dalam Ainurrofiq (ed.), “Mazhab” Jogja, Mengagas Paradigma Usul Fiqh K ntemporer (Yogyakarta: Aruzz Press,
3 Pembahasan mengenai kompatibilitas fikih menjawab tantangan dan fenomena zaman, lebih lanjut baca Muhammad Syahrur, al-Kitâb wal-Quran Qir a>’ ah Mu’ a>s} rah g, 1990), hlm. 9.
4 Berkaitan dengan banyak hal, era modern saat ini telah mengantarkan fikih (hukum Islam) pada posisi problematis dan dilematis. Fikih bukan hanya kesulitan menuntaskan berbagai masalah dan isu sosial yang dihadapi ta
kediriannya, terutama dalam konteks merumuskan metode hukum yang viable dipergunakan menuntaskan berbagai masalah tersebut. Dalam pandangan Coulson, problem inilah yang merupakan di antara sebab terjadinya ‚konflik dan ketegangan antara teori dan praktek dalam sejarah penelitian dan penerapan hukum Islam. Sri Lum’atus Sa’adah, “Transformasi Fikih Klasik Menuju Fikih Kontemporer: Sebuah Tawaran Penemuan Hukum Islam Melalu Double Moveme Falasifa , Vol. 3, No. 1 Maret 2012, hlm. 136. 5 Ibid. , hlm. 135.
6 Juhaya S. Praja, “Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia” dalam Noor Ahmad, dkk, Epistmologi Syara’: Mencari aru Fiqh Indonesia (Jakarta: Walisongo Press, 2000), hlm. 119.
7 Hasan al-Turabî, Fiqh Demokratis: dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis (Bandung: Arasy, 2003), hlm. 50. Hasan al-Turabî adalah salah satu intelektual Muslim yang menyuarakan urgensi pembaruan Fiqh dan Usul Fiqh, tokoh lain  adalah Abdul Hamid Abu Sulayman, Muhammad Shahrur, Muhammad Arkoun dan Fazlur Rahman. Baca Nirwan Syarfin, “Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih” lamia, Vol. II No. 5,  April-Juni 2005, hlm. 45-46.
8 Fresh Ijtihad merupakan istilah yang digunakanoleh Abdullah Saeed. Lihat Abdullah Saeed, Islamic Thought An Introduction ( London and New York: Routledge, 2006), hlm . 150-151. Sementara ijtihad Kontemporer (ijtihad al- Mu’ a>s} i rah) adalah istilah yang digunakan Y u> suf al- Qard}a>wi> dan Ahmad Bu’ u> d. Lihat Y u> suf al- Qard}a>wi, al-Ijtiha>d fî al-Syari>'ah al-Isla>miyah ma'a Naz}arah Tah}li>liyyah fî al-Ijtiha>d al-Mu’a>s}ir ( Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasry wa al-Tawzî', 1999). Lihat juga A h} mad Bu' u> d, al-Ijtiha>d bayna H}aqi>q al-Ta>rikh wa Mat}alliba>t al-Wa>qi' (Kairo:
Min al-Nass Ila al- Waqi ” , d
Sejarah Perkembangan Hukum Islam”,
D a> r al-Sa la> m, 2005).
9 Imam Mustofa, “Optimalisasi Perangkat dan Metode Ijtihad sebagai Upaya Modernisasi Hukum Islam: Studi Pemikiran Hasan Hanafi dalam Kitab alam Jurnal Hukum Islam , Vol. 9, No. 2, Desember 2011, hlm. 155.
10 Ahmad Imam Mawardi, “Sisi Positif Taqliîd dalam
dalam Islamica , Vol. 5, No. 2, Maret 2011, hlm. 245.
11 Para ulama seperti Imam Jakfar Sadiq,
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibn Hanbal, al-Nakha’i, Imam al- S| auri, dan seterusnya menjadi para mujtahid yang memiliki kompetensi luar biasa dalam menjawab perkembangan zaman. Sehingga, berbagai problematika yang berkembang sekian abad di masa lalu ini akhirnya dapat terjawab dan terselesaikan lhat MN. Harisudin, “Ijtihad dan Taqlid dalam Pandangan KH. Abd. Muchith Muzadi”, dalam Jurnal Falasifa, STAI Al-Falah As-Sunn
Muflih
Abdul Halim ‘Uways, Fiqh Statis dan Dinamis story Text and C
Secara u
iga, melalui ketetapan- ketetapa
ad}a>ya> al-Tajdi
rmasi Hukum
Islam di
n Perkawinan Muslim Kontemporer di Malaysia
no Mertokusumo, Penemuan Hukum:
lah diatur dalam Undang-undang No.
11 tahun
muel L. Heyes, Islamic Law lam Perspekt
wka>nî>, “Irsya>d al-Fuh}u>l Ila> Tah}qi>q al-H}aq min ‘Ilm
Lihat Abdullah Ahmad An-Na’im, Dekonstr
iyyah, Vol. 2 No. 2 September 2011, hlm. 53.
12 Lebih lanjut baca Syamsuddin bin al-Muqaddasî al-Hanbalî, Us}u>l al-Fiqh,
(Riya ḍ : Maktabah al-Ubaikan, 1999), hlm. 1529.
13 (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 13.
14 Amir Syarifuddin, Usul Fiqh (Jakarta:
Logos Wacana Ilmu, 2001), II: 254.
15 Lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 merupakan manifestasi pembaruan hukum Islam di Indonesia. Meskipun perkembangan hukum Islam, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga di Indonesia sangat terlambat dibanding dengan negara-negara muslim lain. Turki melakukan pembaruan hukum keluarga pada tahun 1917, Lebanon pada tahun 1919, Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1930, Yordania pada tahun 1951, Syria pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1956, Maroko pada tahun 1957, Irak pada tahun 1959, Algeria pada tahun 1959, dan Sudan pada tahun 1960. Lihat Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World (India: Indian Law Institute, 1972), hlm. 115-164. Baca juga Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries: Hi omparative Analysis (New Delhi: Academiy of Law and Religion, 1987).
16 mum ada tiga bentuk pembaruan hukum Islam di negara-negara muslim; pertama, melalui legislasi atau perundang-undangan; kedua, melalui dekrit presiden atau raja; ket n hakim. Lihat Tahir Mahmood, Family Law Reform , hlm. 64.
17 Proses globalisasi diperkirakan
semakin bertambah cepat pada masa mendatang, Colin Rose sebagaimana dikutip Nur Kholish menyayakan bahwa dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan hukum dan ekonominya menjadi semakin kompleks. Lihat Nur Kholish, “Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer” dalam Jurnal Almawarid, Edisi XIV tahun 2005, hlm. 180. Persoalan-pesoalan hukum dalam berbagai aspeknya yang dulunya tidak pernah terbayangkan muncul, pada era globalisasi ini muncul dan berkembang dengan cepat. Padahal wahyu tidak akan turun lagi karena Rasulullah Saw. sebagai rasul terakhir telah wafat dan al- Qur’an telah tamat. Sementara tidak semua persoalan-persoalan hukum yang muncul kontemporeri dalam era globalisasi dijawab dengan gamblang oleh ayat-ayat al-Quran dan hadis Rasulullah Saw. Hasan al-Turabi, Q >d ( Khartu>m: Ma’had al-Buh}u>s| wa al- Dira>sah al-Ijtima>’iyyah , 1990), hlm. 50-51.
18 Abdul Manan, Refo Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 153-154.
19 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang- Undanga dan Indonesia (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 53.
20 Sudik Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 109.
21 Pada dasarnya mengenai alat bukti elektronik te 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
22 Frank E. Vogel dan Sa and Finance (London: Kluwer Law International, 1998), hlm. 25-28.
23 Saiful Jazil, “Qa ṭ ’î Ẓ annî da if Ibrahim Husen,” dalam Jurnal al- ‘Adalah , Vol. 11, No. 1, April 2008, hlm. 79. 24 Lebih lanjut lihat Abu> H}amid al- Ghaza>lî>, “al-Mustas}fa ”> , dalam CD Maktabah al- Sy a> milah , II: 362. Abu> Ish}a>q al-Sya> ṭ ibî>, “al- Muwa>faqa>t fi Us}u>l al-Syari>’ah” ,dalam CD Maktabah al-Sy a> milah , IV: 112. Muh}ammad al- Syau al-Us}u>l” , CD Maktabah al-Sy a> milah , II: 94.
25 Lihat Fazlur Rahman, Islam (Chicago:
Chicago University Press, 1997), hlm. 8.
26 uksi Syari’ah (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 45.
27 Yusdani, “Hukum Islam orer,” dalam Jurnal Hukum Republika,
Problem odern Islamic Legislation," dalam
Studia Is
enurut al-Zuh}aylî , secara hukum
ًﺎﺜﺒﻋﻻ ﺔﺤﻠﺼﳌا وأ ﺔﺟﺎﳊا ﺪﻨﻋ ﺺﺧﺮﻟا ﺮﺴﻋ ﻻ ﺮﺴﻳ . Lihat Ib
ab Khalla>f, Mas}a>dir Tasyrî’
-Sya>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t
fi Us}u>l
' d al-Wahhâb Khalla>f, Ilmu Us}u>l al-Fiqh
Zamzami, “Pembaruan Hukum” 12
Agustus
No. 4, Vol. 2 tahun 2003, hlm. 220.
28 Lebih lanjut baca Norman Anderson, Law Reform in the Muslim World (London: University of London the Athlon Press, 1976), hlm. 42, 51 dan 55-56. Baca juga John L. Esposito, Women in Muslim Family (Syracuse: Syracuse University Press, 1982), hIm. 94-102. Menurut  Joseph Schacht, penerapan kedua metode takhayyur dan talfîq telah melahirkan pranata-pranata hukum yang jauh dari harapan dan tidak realistis, lihay Joseph Schacht,
" of M lamica , vol. 12, tahun 1960, hlm. 99-129.
29 Wahbah al-Zuh}aylî>, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr, 2005),  I: 69.
30 M talfîq diperbolehkan, dalam hal ini al-Zuh}aylî menyatakan:
ﺢﻴﺤﺼﻟا نﻷ ؛رﺬﻌﻟاو ﺰﺠﻌﻟا وأ ﺔﺟﺎﳊا وأ ةروﺮﻀﻟا ﺪﻨﻋ ،ﻖﻴﻔﻠﺘﻟا ﱃإ ىدأ نإو
ﻊﺒﺘﺗ وأ ﺐﻫاﺬﳌا ﺮﺴﻳﺄﺑ ﺬﺧﻷا زﻮﳚ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻴﻔﻨﳊا ﻦﻣ ﺔﻋﺎﲨو ﺔﻴﻜﻟﺎﳌا ﺪﻨﻋ ﻩزاﻮﺟ نﻷ ؛ىﻮﻫو ًﺎﻴﻬﻠﺗو ﷲا ﻦﻳد id., I: 9. 31 Ibid ., I: 113.
32 ‘Abd al-Wahh al-Isla>m fi ma la Nas}s} Fih (Kuwait: Dar al-Qalam, 1979), hlm. 19.
33 Abu> Ish}a>q al al-Syari>’ah , (Beirut: Dâr al-Kutub al- Ilmiyah, 2003), II: 261.
34 ‘Ab (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), hlm. 160-164.
35 Mukhtar
, Makalah tidak diterbitkan, Jakarta,
2010, hlm. 6.
36 al-Qard}a>wi>, al-Ijtiha>d , hlm. 68-70.
37 Lebih lanjut lihat Yu>suf al- Qard}a>wi> , Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan (Surabaya: Risalah
Gusti, 1
lihat Yu>suf al- Qard}a>wi> 53-54.
995), hlm. 24. Ijtihad ini biasa juga disebut dengan tarjîh.
38 Lebih lanjut , Ijtihad Kontemporer, hlm. 43.
39 Ibid ., hlm.
40 Lebih lanjut baca al-Qard}a>wi> , al- Ijtih a> d , hlm. 88-91. 41 Sejauh mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal kehujjahan mas}lah}ah mursalah , maka dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa pandangan yang berbeda. Muhammad Roy, Filsafat Hukum al- Ṭ ûfî dan Dinamisasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007), hlm. 58-59). Pertama, mas}lah}ah mursalah tidak bisa dijadikan dalil hukum (hujjah ) secara mutlak dalam hukum Islam. Pendapat ini dipegangi oleh Syafi’iyah, Hanafiyah, Z ahiriyah, dan Syi’ah. Mazhab Syafi’i
dan Hanafi tidak memasukkan mas}la }ah mursalah ke dalam hierarki pokok-pokok ajaran mazhab mereka. Lihat Manna’ al-Qat}t}a>n , al- Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Isla>m; Ta>rikh wa Manha>j (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 331-376. Kedua, mas}lah}ah mursalah bisa dijadikan hujjah secara mutlak. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Malik dan Imam Haramain, juga sebagian ulama Hanabilah seperti Sulaiman al-Tufî. Pendapat Imam Malik ini juga dikutip dan diikuti oleh Fakhruddin al-Razi. Lihat Fakhruddîn al-Razi, al- Mah}s}u>l fi ‘Ilm al-Us}u>l (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1999), II: 501. Baca juga  Ali Hasballah, Us}u>l al-Tasyri’ al-Isla>mi> (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997), hlm. 151. Ketiga, mas}lah}ah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam asalkan memenuhi tiga syarat, yaitu d}aru>riyah qat}’iyyâh, dan kulliyah . Pendapat ini dipegangi oleh al-Ghaza
h , lî. Abu Hamid al- Ghazali, /penilaian umum’, ‘kepantasan’, dan yang se
}s ebagai
al-Mustas}fa> (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1993), hlm. 181.
42 Maslahat sebagai metode terus mengalami perkembangan, hingga pada akhirnya sekarang mengerucut menjadi dua trend besar. Pertama , trend yang dalam memakai metode maslahat terikat pada ‘aturan main’ sebagaimana sejak dulu dipraktekkan ulama salaf. Dengan mengikuti gaya berpikir trend pertama, penggunaan maslahah sebagai metode  legislasi seolah hukum Islam dapat terjamin dari pengembangan yang ‘liar’, sebab ia dipagari oleh berbagai aturan main. Kedua , trend yang dalam memakai metode maslahat cenderung lebih bebas. Metode kedua tidak membuatkan ‘aturan main’ yang jelas dan tegas. Penentuan maslahat yang dikembalikan kepada ‘rasa keadilan’, ‘pendapat jenisnya, jelas akan sangat subyektif sifatnya.
43 Ada beberapa golongan yang berbeda pendapat tentang penetapan maqa>s}id al-syari>'ah khususnya yang berhubungan dengan mashlahat duniawiyah yang berkaitan dengan nas}s} - nas}s} : Pertama, golongan yang hanya berpegang pada nas}s} saja dan mengambil zahiriyah dan tidak melihat kepada suatau kemaslahatan yang tersirat dalam nas } itu. Kedua, golongan yang berusaha mencari maslahat dari nas}s} untuk mengetahui illah-illah nas}s} , maksud dan tujuan-tujuannya. Ketiga, golongan yang menetapkan setiap maslahat yang masuk ke dalam jenis maslahat yang ditetapkan oleh syarak.  Maka walaupun tidak disaksikan oleh sesuatu dalil tertentu namun maslahat itu diambil dan dipegangi s suatu dalil yang berdiri sendiri dan mereka namakan mas}lah}ah mursalah. ( al-Sya>t}ibi>, al-I'tis}a>am (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), II: 307). Dalam hal penentuan maslahat, kalangan us}u>liyu>n sepakat untuk merujuk pada al-Qur’an, hadis,
dari al-kitab, al-hadis dan konsesns , al- Mustas}fa> Al-Ghazalî, al-Mustas}fa> , II: 102.
}u>l , II: 94-103.
ijmak dan qiyas. Di antara ulama yang berpandangan demikian antara lain Izzuddin Abdussalam mengatakan bahwa maslahat  tidak dapat diketahui kecuali dengan syarak. Apabila maslahat tidak jelas maka harus dicari melalui al- Quran, sunnah, ijmak dan qiyas. Lihat 'Izzuddin 'Abd al-Salam, Qawa>’id al-Ah}ka>m fî Mas}a>lih} al- Ana>m (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.) hlm. 11. Al-Ghazali secara eksplisit mengatakan maqa>s}id al-syari>'ah hanya dapat disingkap melalui pemahaman us ulama. Lihat Imam al-Ghazali , hlm. 179.
44 45 Abu> Ish}a>q Al-Sya>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t , IV: 105.
46 Muh}ammad al-Syawka>ni>, Irsya>d al- Fuh 47 Yu>suf al-Qard}a>wi>, al-Ijtiha>d , hlm. 7-
28 48 Ibid., hlm. 63-64.
i Syariat Islam” , dalam h
Lihat Muhammad ibn Ibrahim, al- Ijtih a> d w
, al- Ijtiha>d elasi yang ha
lam
Ditjen B epartemen Agama RI, di Hotel Utami S 432 H, Kampus Universi lam Amir M slam Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga
Progresif
at dibenark
Zamzami, “Pembaruan Hukum”
Mengenai kekerasan seksual, diatur dalam p
ukum Islam,” dalam Jurnal Almawarid, Vol. XII
49 Lebih lanjut baca Ahmad Bu'ud, al- Ijtihâd.
50 Baradikal, “Ijtihad Kontemporer dan
Usaha Keras Kontekstualisas
ttp://baradikal.multiply.com/journal/item , diakses pada 13 Januari 2013.
51 a al-'Urf (Kairo: Dar al-Salam, 2009), hlm. 40.
52 Muhammad Mahdi Syamsuddîn wa al-Tajdi>d fî al-Fiqh al-Isla>mi> (Beirut: al-Dauliyah al-Muassasah, t.t.), hlm. 42-44.
53 Ada enam karakteristik muslim progresif, lima lainnya adalah: (1) mereka mengadopsi, pandangan bahwa beberapa bidang hukum Islam tradisional memerlukan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim saat ini; (2) beberapa diantara mereka juga mengkombinasikan kesarjanaan Islam tradisional dengan pemikiran dan pendidikan Barat modern; (3) mereka secara teguh berkeyakinan bahwa perubahan sosial, baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi, harus direfleksikan dalam hukum Islam; (4) mereka tidak mengikutkan dirinya pada dogmatism atau mazhab hukum dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya; dan (5) mereka meletakkan titik tekan pemikirannya pada keadilan sosial, keadilan gender, HAM, dan r rmonis antara Muslim dan non-Muslim. Lihat Saeed, Islamic Thought , hlm. 150.151.
54 Dikutip oleh Husein Muhammad, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional :”Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia”, diselenggarakan oleh Institut Agama
Islam Ibrahimi Sukorejo Situbondo bekerjasama dengan Direktorat Perguruan Tinggi Agama Is inbaga D urabaya, 15 September 2004, hlm. 9.
55 Ibid.
56 Dalam khazanah pemikiran keagamaan Islam, khususnya dalam pendekatan usul fikih, dikenal istilah al-S|awa>bit (hal-hal yang diyakini atau dianggap “tetap”, tidak berubah) wa al-Mutaghayyir a> t (hal-hal yang diyakini atau dianggap “berubah-ubah”, tidak tetap). Ada juga yang menyebutnya sebagai “ al-S|a>bit ” wa “al- Muta h} awwil”. (Adonis sebagaimana dikutip oleh M. Amin Abdullah, “ Reaktualisasi Islam yang ‘Berkemajuan’ Agenda Strategis Muhammadiyah di Tengah Gerakan Keagamaan Kontemporer”, Makalah disampaikan dalam Pengajian Ramadlan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1 tas Muhammadiyah Yogyakarta, 7 Ramadlan/Agustus 2011, hlm. 3.
57 Lebih lanjut lihat Moh. Dahlan, “Paradigma Usul Fiqh Multikultural di Indonesia, dalam Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, STAIN Salatiga, Vol. 12, No. 1, Juni 2012, hlm. 1-19). Lihat juga Amir Mu’allim, “Hukum Islam dan Ijtihad Keindonesiaan”, da u’allim, et.all, Pribumisasi Hukum I (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hlm. 233-256.
58 (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), hlm. 127.
59 Menurut 'Izz al-D î> n ibn ‘Abd al-Sal a> m menegakkan atau menjaga kamaslatahan berdasarkan asumsi atau prasangka yang ku an dalam hukum Islam. Lihat 'Izz al-D î> n ibn ‘Abd al-Sal a> m, Qawa>'id  al- Ah}ka>m , II: 18. 60 Mukhtar ,  Makalah tidak diterbitkan, Jakarta, 12 Agustus 2010, hlm. 7.
61 asal 8 Undang-Undang No. 23 tahun 2004.
62 Lihat al-Zuh}ayli> , al-Fiqh al-Islam i> , IX: 6878.
63 Lihat Muhammad Roy Purwanto,”
Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddîn al- Ṭ ufî: Dekonstruksi Undang- Undang H I, No. 1, Februari-Agustus, 2012, hlm. 85-108.
64 Putusan Mahkamah Konstituasi No. 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.
65 Perlindungan terhadap anak oleh putusan MK tersebut merupakan penegasan terhadap pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang dasar 1945. Selain itu juga menguatkan Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal HAM  dan Undang-
0 poin (b), pasa poin (d), serta The Cairo Declarat serta
menguat
atannya dengan Hukum Islam”, rhadap Hukum Keluarga di
Indonesia”, dalam al-Mana>h Vol. VI, No. 2, Juli 2012, hlm. 287-305.
Abdull Ahmad

## Ainurro
radigma Usul Fiqh
Anders World. London:
An-Na’ Ahmad. Baradik
baradikal.multiply.com/jour
Bu’ud, H}aqi>q
Dahlan
acana Esposit Muslim
Al-Ghaza>li,> Abu> H}amid. Al-Mustas}fa> .
Al-Han al-
risud
, dalam Jurnal
Hasballah, Ali, Us}u>l al-Tasyri’ al-Isla>mi> .
Ibn ‘A h}ka>m fî Mas}a>lih} al-Ana>m .
Jazil,
Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 10 ayat (1) Selain itu, juga menguatkan “Universal Islamic Declaration of Human Rights” pasal 19 poin (a) pasal 2 l 5 poin (a) The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 5 August 1990”.
66 Hal ini sebagai penguatan atas perlindungan hak anak sebagaimana tertuang dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 25 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Universal Islamic Declaration of Human Rights pasal 19 poin (c) dan ion on Human Rights in Islam, 5 August 1990” pasal 7 poin (a).
67 Hal ini merupakan implementasi dari pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 pasal 6 danpasal 7, juga menguatkan Universal Islamic Declaration of Human Rights pasal 4 poin (a) The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 5 August 1990” pasal 19 poin (a) dan (b), kan Pasal 3 ayat (2) undang-undang No.
39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
68 Lebih lanjut baca Imam Mustofa, “Penegakan HAM dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Pergul dalam Millah Jurnal Studi Agama, Vol. X, No. 1, Agustus 2012.
69 Lebih lanjut baca Imam Mustofa,
“ Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 te ij ,

## DAFTAR PUSTAKA
ah, M. Amin. “ Reaktualisasi Islam yang ‘Berkemajuan’ Agenda Strategis Muhammadiyah Ditengah Gerakan Keagamaan Kontemporer”, Makalah disampaikan dalam Pengajian Ramadlan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1432 H, Kampus Universitas Muhammadiyah
Ha
Yogyakarta, 7 Ramadlan/Agustus 2011.
, Noor, dkk. Epistmologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqh
Indonesia. Jakarta: Walisongo Press, 2000. fiq (ed.). Mazhab Jogja, Mengagas Pa Kontemporer. Yogyakarta: Aruzz Press, 2002. on, Norman. Law Reform in the Muslim University of London the Athlon Press, 1976. im, Abdullah Dekonstruksi Syari’ah. Yogyakarta: LKiS, 2004. al. “Ijtihad Kontemporer dan Usaha Keras Kontekstualisasi Syariat Islam” , dalam http:// nal/item , diunduh pada 13 Januari 2013 Ahmad. Al-Ijtiha>d bayna al-Ta>rikh wa Mut}a>liba>t al-Wa>qi' . Kairo: Dar al-Salam, 2005. , Moh. “Paradigma Usul Fiqh Multikultural di Indonesia,” dalam Ijtihad: Jurnal W Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 1, Juni 2012. o, John L. Women in Family. Syracuse: Syracuse University Press, 1982.
Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
1993.
bali, Syamsuddin bin Muflih Muqaddasi. Us}u> l al-Fiqh. Riyad: Maktabah al-Ubaikan, 1999. in, MN. “Ijtihad dan Taqlid dalam Pandangan KH. Abd. Muchith Muzadi” Falasifa, Vol. 2, No. 2, September 2011.
Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabî, 1997. bd al-Sal a> m, 'Izz al-D î> n. Qawâid al-A Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t. Saiful. “Qat’I Zanni dalam
en”, dalam
Khalla>f ab. Ilmu Us}u>l al- I ______ -Tasyri’ al-Isla>mi> fi Kholish Almawarid, Fakultas Ilmu Mahmo w Reform in
______
Analysis. New Manan slam
Mawar n Hukum Islam”, Mertok muan
Mu’alli al). Pribumisasi
Muham in Ibrahim. Al-Ijtih a> d wa Muham en Agama RI, Mustof m Keluarga ______ a> qi’)”, ______ dalam Millah Nasutio Wanita di Kontemporer Purwan Jurnal Almawarid, Vol.
Al-Qar
n
Perspektif Ibrahim Hus
Jurnal al-‘Adalah, Vol. 11, Nomor 1, April 2008.
, ‘Abd al-Wahh Fiqh . Beirut: Dar al-Kutub al- lmiyah, 2007.
__. Mas}a>dir al ma La Nas}s}a Fih . Kuwait: Dar al-
Qalam, 1979.
, Nur. “Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer”, dalam Jurnal Agama Islam, Edisi XIV, tahun 2005. od, Tahir. Family La the Muslim World. India: Indian Law Institute, 1972. __. Personal Law in Islamic Countries: History Text and Comparative
Delhi: Academiy of Law and Religion, 1987. , Abdul. Reformasi Hukum I di Indonesia. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2006. di, Ahmad Imam. “Sisi Positif Taqlid Dalam Sejarah Perkembanga dalam Islamica , Vol. 5, No. 2,
Maret 2011.
usumo, Sudikno. Pene Hukum: Sebuah Pengantar.
Yogyakarta: Liberty, 2004. m, Amir, (et. Hukum Islam. Yogyakarta: Kaukaba, 2012. mad b al-'Urf . Kairo: Dar al-Salam, 2009. mad, Husein. “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional: Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, diselenggarakan oleh Institute Agama Islam Ibrahimi Sukorejo Situbondo bekerjasama dengan Direktorat Perguruan
Tinggi Agama Islam Ditjen Binbaga Departem di Hotel Utami Surabaya, 15 September 2004.
a, Imam. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 43 Ayat (1) Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 terhadap Huku di Indonesia”, al-Mana>hij, Vol. VI, No. 2 Juli 2012. __. “Optimalisasi Perangkat dan Metode Ijtihad sebagai Upaya Modernisasi Hukum Islam (Studi Pemikiran Hasan Hanafi dalam Kitab Min al-Nas}s} Ila al-W dalam Jurnal Hukum Islam , Vol. 9, No. 2, Desember 2011. __. “Penegakan HAM dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pasal 43 Ayat (1) Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Pergulatannya dengan Hukum Islam”, Jurnal Studi Agama, Vol. X, No. 1, Agustus 2012.
n, Khoiruddin. Status Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim di Malaysia dan Indonesia. Jakarta: INIS, 2002. to, Muhammad Roy. “Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddîn al-Tufî: Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam”, dalam XIII, No. 1, Februari-Agustus, 2012.
d}a>wi>, Yu>suf . Ijtihad Kontemporer, Kode Etik da Berbagai Penyimpangan. Surabaya: Risalah Gusti, 1995. ________. Al-Ijtiha>d fî al-Syari>'ah al- Isla>miyyah ma'a Naz}a>rah
Tah}li>liyyah fî al-Ijtiha>d al- Mu'a>s}ir . Kuwait: Dar al-Qalam li a Al -Qat}t a>m; Ta>rikh wa
U Al- Ra>z al-Mah}su>l fi ‘Ilm Roy, M
asi Hukum
Sa’adah or Movement )” Saeed, a
______ ht An Schach ern
S
Syahru : Qira>’ah Mu’a>s}irah.
1 Syamsu ajdi>d fî al-Fiqh al-

## Syarfin, Nirwan. “Konstruksi
n Ushul Fiqih”
h, 2003. Al-Sya > Tah}qi>q al-H}aq min
Al-Tur
e Kolektif Menuju
______ >d. Khartum:

## ‘Uways
Fiqh Statis dan
Vogel, d Finance .
usdan
”, dalam Jurnal
______
Zamzam ”,  Makalah tidak
Al-Zuh Al-Fiqh al-Isl a> m Dar
Peraturan Perundang-Undangan:
l-Nasr wa al-Tauzî', 1999. }a>n, Manna’. Al-Tasyri>’ wa al- Fiqh fi al-Isl Manha>j . Kairo: Maktabah Wahbah, 2001. Rahman, Fazlur. Islam. Chicago: Chicago niversity Press, 1997. i> , Fakhruddin. al-Us}u>l . Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1999. uhammad. Filsafat Hukum al- Thufi dan Dinamis Islam. Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007. , Sri Lum’atus. “Transformasi
Fikih Klasik Menuju Fikih Kontemp er (Sebuah Tawaran penemuan Hukum Islam Melalui Metode Double
dalam Jurnal Falasifa, Vol. 3, No. 1 Maret 2012. Abdullah. Interpreting the Qur’an: Towards Y Contemporary Approach . New York NY: Routledge, 2006. __. Islamic Thoug Introduction. London and New York: Routledge, 2006.
t, Joseph. "Problem of Mod Islamic Legislation”, dalam tudia Islamica , vol. 12,1960. r, Muhammad. Al-Kita>b wa al- Qur’a>n
Damskus: al-Halli Publishing, 990. ddin, Muhammad Mahdi. Al- Ijtiha>d wa al-T Isla>mi>. Beirut: al-Dauliyah al- Muassasah, t.t.
Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqih da dalam Islamia, Vol.  II No. 5,
April-Juni 2005.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: ogos Wacana Ilmu, 2001. >t}ibi>, Abu> Ish}a>q. al-Muwafaqa>t
Us}u>l al-Syari>ah , 4 Juz. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiya ________. Al-I'tis}a>m . Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
uwka>ni> , Muh}ammad. “Irsya>d al- Fuh}u>ll Ila ‘Ilm al-Us}u>l” , CD Maktabah al- Sy a> milah. abi, Hasan. Fiqh Demokratis: dari Tradisionalism Modernisme Populis. Bandung: Arasy, 2003. __. Qad}a>ya> al-Tajdi Ma’had al-Buh}u>s wa al-Dira>sa>t al-Ij’ima>’iyah , 1990. , Abdul Halim. Dinamis. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998.
Frank E. dan Samuel L. Heyes.

## Islamic Law an
London: Kluwer Law International, 1998.
i. “Hukum Islam dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Republika, No. 4, Vol 2 tahun 2003. __. Menuju Fiqh Keluarga Progresif. Yogyakarta: Kaukaba, 2011.
i, Mukhtar. “Pembaruan Hukum diterbitkan, Jakarta, 12 Agustus 2010. }ayli , Wahbah. wa Adillatuh , 9 jilid. Beirut:
Al-Fikr, 2005.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948.
Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Putusan Mahkamah Konstituasi No.
46/PUU-VIII/2010.
Saleem Azam, Universal Islamic
Declaration of Human Rights.
The Cairo Declaration on Human Rights in Islam.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen kedua.
Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak
Kekerasan dalam Rumah Tangga
Undang-Undang No. 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .