## Pertanggungjawaban Pidana Ibu
Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak

## Rafidah Nur Raharjo
rafidah.nur.raharjo-2016@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Baby Blues Syndrome is a condition related to a mother’s mental health due to hormonal and life style changes after giving birth.. Baby Blues Syndrome can go on for the first 10 (ten) days until 2 (two) weeks after giving  birth.  People  consider  mothers  who  get  mental  disorders  after giving  birth  is  crazy,  and  they  don't  know  mothers  with  Baby  Blues Syndrome who committed child abuse can be held criminal liability or not. So, with many perspectives from the community, this research will answer the issue of qualifying Baby Blues Syndrome in Law Number 18 Year 2014 on Mental Health, so it will be known mothers with Baby Blues Syndrome who committed child abuse can be held criminal liability or not. The result showed that Mothers with Baby Blues Syndrome if it is associated with Law Number 18 of 2014 on Mental Health include to the category of People With Psychiatric Problems (ODMK), and if mothers with  Baby  Blues  Syndrome  who  committed  child  abuse  can  be  held criminal liability because they have an element of fault that is intentional. Keywords: Criminal Liability; Baby Blues Syndrome; Criminal Act;
Child Abuse. Abstrak
Baby Blues Syndrome merupakan  suatu  kondisi  yang  berkaitan  dengan kesehatan jiwa ibu akibat adanya perubahan hormon dan pola hidup pasca melahirkan. Baby Blues Syndrome dapat  berlangsung  10  (sepuluh)  hari pertama hingga 2 (dua) minggu pasca melahirkan. Masyarakat menganggap ibu yang mengalami gangguan jiwa pasca melahirkan adalah gila, dan tidak mengetahui apakah penyandang Baby Blues Syndrome yang melakukan tindak  pidana  penganiayaan  anak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban pidana atau tidak. Banyaknya perspektif dari masyarakat tersebut, penelitian ini  akan  menjawab  isu  tentang  pengkualifikasian Baby Blues Syndrome dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Jiwa  sehingga  nantinya  akan  diketahui  apakah  penyandang Baby Blues Syndrome yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana  atau  tidak.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa penyandang Baby Blues Syndrome jika dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa masuk ke kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), dan apabila penyandang Baby Blues Syndrome yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena mempunyai unsur kesalahan berupa kesengajaan.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban  Pidana; Baby Blues Syndrome ; Tindak Pidana; Penganiayaan Anak.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 3, Mei 2022
Jurist-Diction. 2022; 1065-1090
How to cite: Rafidah Nur Raharjo, ‘Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak’ (2022) Vol. 5 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 26 April 2022; Diterima  23 Mei 2022; Diterbitkan 27 Mei 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i3.35803
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 1066 Rafidah Nur: Pertanggungjawaban Pidana Ibu...

## Pendahuluan
Kehamilan  bagi  seorang  wanita  merupakan  suatu  kebahagiaan  yang  luar biasa  dan  anugerah  dari  Sang  Pencipta.  Tetapi  bagi  sebagian  wanita  hal  ini mampu  membuat  jiwanya  tertekan.  Peran  seorang  ibu  pada  sebagian  wanita saat melahirkan anaknya membuat ia merasa telah berfungsi sepenuhnya dalam menjalankan  kehidupannya  dan  menambah  rasa  percaya  diri  selain  menjalani beberapa  peran  baik  di  dalam  keluarga  maupun  di  lingkungan  sosial. 1 Menjadi seorang  ibu  tentu  membuat  wanita  merasa  takjub  ketika  melihat  anak  yang baru saja dilahirkannya, sehingga ibu kerap kali merasa semangat hingga lelah merawat anaknya tersebut. Namun sebagian wanita justru merasakan sebaliknya, yaitu merasa sedih, marah, lelah, tidak berarti, dan putus asa dalam menjalani hari pasca melahirkan. 2 Dengan memiliki perasaan tersebut menyebabkan wanita merasa  malas  mengurus  anak,  bahkan  dapat  melakukan  tindak  pidana  berupa penganiayaan  hingga  pembunuhan  kepada  anak  yang  baru  saja  dilahirkannya. Padahal sejatinya, menjadi seorang ibu selain memiliki peran sebagai istri, ia juga berperan penting dan berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
Tindakan  kejam  tersebut  tidak  lepas  dari  kondisi  perubahan  hormon  yang terjadi pada ibu pasca melahirkan. Orang-orang medis menyebut kondisi tersebut dengan Baby Blues Syndrome ,  yaitu  keadaan  dimana  wanita  muncul  perasaan gundah dan sedih yang berlebihan yang dialami ibu pasca melahirkan. 3 Gangguan kesehatan jiwa ibu pasca melahirkan terdapat beberapa tingkatan, yaitu Baby Blues Syndrome , Postpartum Depression , dan Postpartum Psychosis . 4 Ketiganya sama- sama  berhubungan  dengan  perubahan  hormon  dan  ada  kaitannya  pula  dengan kejiwaan yang mana berdampak pada perubahan emosi ibu, dan dapat berdampak
1 Esther T. Hutagaol, ‘Efektivitas Intervensi pada Depresi Postpartum’ (Program Magister Universitas Indonesia 2010).[1].
2 ibid.
3 Readksi Halodoc, ‘Kenali dan Atasi Baby Blues Syndrome’, ( Halodoc , 2017) <http://hal- odoc.com/kenali-atasi-baby-blues-syndrome-pada-ibu> accessed 16 Agustus 2019.
4 Herawati Mansur, Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan (Salemba Medika 2009).[155].
pula  pada  perilaku  yang  seharusnya  tidak  boleh  dilakukan  seperti  membentak, berbuat kasar, ataupun melukai fisik anaknya.
Dewasa ini, apabila ibu pasca melahirkan yang mengalami gangguan jiwa seperti Baby Blues Syndrome ,  masyarakat  langsung  menilai  bahwa  ibu  tersebut “gila”,  karena  pada  dasarnya Baby Blues Syndrome selain  berkaitkan  dengan perubahan hormon pasca melahirkan tetapi juga berkaitan dengan kesehatan jiwa ibu, terlebih lagi jika ibu sampai melakukan tindak pidana yang mana korbannya adalah anak yang baru dilahirkan.
Banyak  masyarakat  yang  tidak  paham  bahwa  ketiga  tingkatan  gangguan kesehatan  jiwa  ibu  pasca  melahirkan  memiliki  ciri-ciri,  penanganan,  hingga pertanggungjawaban  yang  berbeda  apabila  ibu  melakukan  tindak  pidana penganiayaan  anak,  tergantung  ibu  masuk  ke  dalam  kategori  apa,  dan  hal  itu ditentukan  dari  tingkat  kesadaran  ibu  pada  saat  melakukan  tindak  pidana.  Jadi tidak dapat disamaratakan bahwa ibu yang mengalami gangguan kejiwaan pasca melahirkan adalah “gila”.
Jika melihat pemberitaan di media massa saat ini, banyak ditemukan kasus dimana ibu pasca melahirkan mengalami Baby Blues Syndrome dan ibu tersebut melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  kepada  anaknya.  Dalam  hal  ini  banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ibu sehingga dapat melakukan tindak pidana. Kurangnya perhatian khusus akan masalah ini, tentu akan semakin menimbulkan maraknya  kasus  serupa  lainnya  dan  besar  kemungkinan  membuat  ibu  yang tadinya mengidap Baby Blues Syndrome kondisinya menjadi semakin parah yaitu Postpartum Depression hingga Postpartum Psychosis.
Apabila ibu pasca melahirkan melakukan suatu tindak pidana, maka perlu dilakukan pemeriksaan oleh ahli kejiwaan, apakah ibu mengalami suatu sindrom ataukah depresi atau justru psikosis, sehingga nantinya dapat ditentukan apakah ibu tersebut dapat dipidana atau tidak. Karena ibu yang memiliki tingkatan gangguan jiwa yang berbeda, maka berbeda pula bentuk pertanggungjawabannya, meskipun ibu benar-benar telah terbukti memenuhi suatu delik tindak pidana yaitu melakukan penganiayaan kepada anak.

## 1068 Rafidah Nur: Pertanggungjawaban Pidana Ibu...
Dapat pula kita amati bahwa saat ini di Indonesia marak kasus penganiayaan anak yang baru saja dilahirkan oleh ibu kandungnya sendiri, terlepas bagaimana kondisi  ibu  tersebut  apakah  mengalami Baby Blues Syndrome, Postpartum Depression, ataupun Postpartum Psychosis . Padahal sejatinya anak yang dilahirkan diharapkan  kelak  dapat  menjadi  penerus  bangsa  yang  mampu  membanggakan Indonesia. Anak berhak mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 28  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, yang  menyebutkan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal tersebut memiliki arti bahwa anak adalah subyek hukum yang berhak mendapat perlindungan konstitusional dari kekerasan yang mana baik dalam lingkup rumah tangga maupun masyarakat luas.
Sebagaimana  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Dalam  hal ini,  anak  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental , maupun sosial.
Sampai  saat  ini  belum  diketahui  apakah  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  penyandang Baby Blues Syndrome dapat  dipertanggungjawabkan  atau tidak  sebagaimana  cacat  jiwa  yang  terdapat  dalam  pasal  44  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Sebab Baby Blues Syndrome itu  sendiri  merupakan suatu sindrom yang berhubungan dengan kesehatan jiwa, yang mana ibu dapat melakukan tindak pidana, namun ibu tersebut dalam keseharian terlihat normal dan baik-baik saja.
Pada  dasarnya,  pasal  44  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  mengatur mengenai  kemampuan  seseorang  yang  dapat  bertanggung  jawab,  kecuali  orang- orang  yang  memiliki  cacat  jiwa.  Maka  tak  heran  jika  orang  dengan  gangguan jiwa  memiliki  perhatian  khusus  dalam  pasal  ini  karena  adakalanya  mereka  juga melakukan tindak pidana.
Apabila tindakan pelaku merupakan suatu tindak pidana namun dikarenakan cacat  jiwanya,  maka  pengadilan  mempunyai  wewenang  memasukkan  terdakwa ke rumah sakit jiwa. Namun pasal 44 KUHP tidak menjelaskan secara signifikan penyakit kesehatan jiwa seperti apa yang dapat menjadi alasan-alasan penghapus pidana, khususnya dalam hal ibu pasca melahirkan yang melakukan tindak pidana akibat gangguan kesehatan jiwa.
Oleh karenanya, untuk membuktikan apakah seseorang jwanya benar-benar terganggu karena penyakit sehingga tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dibuktikan dengan adanya visum et repertum seorang dokter (psikiater).
Contoh kasus putusan nomor 296/Pid.B/2018/PN.Kwg terdapat seorang ibu bernama  Sinta  Noviana  yang  melakukan  penganiayaan  terhadap  anak  kandung berusia  1  tahun  7  bulan  yang  masih  menyusui  bernama  Kalista  Geysa  Oktavia dengan cara mencubit tubuh serta mendorong anak hingga terbentur rak piring yang mana mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia.
Sinta  Noviana  awalnya  diduga  mengidap Baby Blues Syndrome sehingga ditengah proses persidangan dilakukan pemeriksaan kejiwaan untuk memastikan apakah  Sinta  mengidap Baby Blues Syndrome yang  banyak  dialami  oleh  ibu pasca melahirkan, ataukah ia memiliki penyakit kesehatan jiwa lainnya. Di muka persidangan  dihadirkan  ahli  oleh  Penuntut  Umum  yaitu  dokter  forensik  yang bertugas di RSUD Karawang, kemudian menjelaskan bahwa pada kelopak mata bayi Kalista terdapat luka lama yang belum sembuh, kemudian pada bagian dada, perut, tangan, serta lipatan paha terdapat luka yang jika dilihat pola luka tersebut sudah lama dan terlihat bahwa tindakan penganiayaan tersebut dilakukan dalam waktu yang berulang-ulang. Kemudian turut dihadirkan pula ahli kejiwaan yang sebelumnya  melakukan  tes  psikologi  dengan  Terdakwa,  dan  ahli  menerangkan bahwa  tingkat  kecerdasan  Terdakwa  dibawah  rata-rata  sehingga  tidak  cukup mampu  dalam  menemukan  pemecahan  masalah  atas  permasalahan  sederhana, serta Terdakwa tidak memiliki kematangan emosi dan kurang adanya penerimaan dengan cenderung menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dialami. Namun Terdakwa tidak memiliki gangguan jiwa Postpartum Depression , sehingga mampu

## Rafidah Nur: Pertanggungjawaban Pidana Ibu...
bertanggung jawab terhadap sikap dan perilaku yang Terdakwa lakukan.
Berdasarkan contoh kasus tersebut, diketahui seorang ibu pasca melahirkan yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  penganiayaan  anak  yang  menyebabkan kematian. Pada dasarnya ibu pasca melahirkan rentan terkena gangguan kesehatan jiwa yang mengakibatkan ibu melakukan tindak pidana penganiayaan anak. Namun yang perlu digaris bawahi dalam penelitian ini adalah terkait Baby Blues Syndrome yang memiliki gejala serupa dengan Postpartum Depression maupun Postpartum Psychosis , sehingga  apakah  tindak  pidana  penganiayaan  anak  yang  dilakukan oleh penyandang Baby Blues Syndrome dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Maka berdasarkan penjelasan diatas, judul penelitian yang akan diangkat adalah “Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  adapun  rumusan  masalah  yang  akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Kualifikasi Baby Blues Syndrome sebagai gangguan jiwa.
2. Kemampuan  bertanggung  jawab  penyandang Baby Blues Syndrome sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan anak.

## Kualifikasi Baby Blues Syndrome Sebagai Gangguan Jiwa
Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang Kesehatan  Jiwa,  kesehatan  jiwa  adalah  kondisi  dimana  seorang  individu  dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari  kemampuan  sendiri,  dapat  mengatasi  tekanan,  dapat  bekerja  secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kesehatan jiwa merupakan satu  kesatuan  dari  kesehatan  dan  merupakan  unsur  utama  dalam  menunjang terwujudnya  kualitas  hidup  manusia  yang  utuh.  Seseorang  yang  sehat  jiwanya memiliki ciri-ciri merasa senang terhadap dirinya serta mampu menghadapi situasi,
menilai  diri  secara  realistis  dan  tidak  berlebihan,  serta  merasa  nyaman  ketika berinteraksi dengan orang lain, dan mampu memenuhi tuntutan hidup.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa, kesehatan  jiwa  diklasifikasi  menjadi  2  (dua),  yaitu  Orang  Dengan  Masalah Kejiwaan (ODMK), dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Orang Dengan Masalah  Kejiwaan  adalah  orang  yang  mempunyai  masalah  fisik,  mental,  sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami  gangguan  jiwa.  Sedangkan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  adalah orang  yang  mengalami  gangguan  dalam  pikiran,  perilaku,  dan  perasaan  yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
Orang Dengan Masalah Kejiwaan merupakan cikal bakal seseorang memiliki gangguan jiwa, karena berawal dari stres yang berlebihan kemudian menjadikan seseorang depresi. Oleh karena itu dibutuhkan pelayanan kesehatan jiwa dengan menstimulasi perawatan pasien secara mandiri, penuh dukungan, dan membangun rasa saling percaya sehingga dapat mengatasi permasalahan dalam kehidupannya. 5

## Gangguan Jiwa Ibu Pasca Melahirkan
Gangguan  jiwa  merupakan  sindrom  dengan  banyak  variasi  penyebabnya. Biasanya ditandai dengan adanya penyimpangan yang fundamental, karakteristik dari pikiran dan persepsi, serta adanya afek yang tidak wajar atau tumpul. 6 Kehamilan dan melahirkan anak merupakan suatu peristiwa kompleks yang berpengaruh bagi seorang ibu, yang mana semuanya termasuk aspek fisik dan psikologikal.
Perubahan hormon dan perubahan pola hidup pasca melahirkan merupakan pemicu  dari  gangguan  jiwa  ibu  pasca  melahirkan.  Menurut Diagnostic  and
5 Aiyub Ilyas, ‘Tujuan dan Nilai-Nilai yang Digunakan dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa’ (Program Magister Hedmark University 2012).[18].
6 Ah. Yusuf, Rizky Fitryasari PK, Hanik Endang Nihayati, Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa (Salemba Medika 2015).[8].

## 1072 Rafidah Nur: Pertanggungjawaban Pidana Ibu...
Statistical Manual of Mental Disorders edisi keempat (DSM-IV), gangguan pada kesehatan jiwa ibu pasca melahirkan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu Baby Blues Syndrome, Postpartum Depression, dan Postpartum Psychosis . 7 Ketiganya merupakan tingkatan gangguan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa ibu pasca melahirkan, dan memiliki ciri-ciri yang hampir serupa namun terdapat beberapa perbedaan, sehingga berbeda pula penanganannya.

## Baby Blues Syndrome
Baby Blues Syndrome atau Postpartum Blues atau  dikenal  pula  dengan sebutan Maternity Blues merupakan gangguan suasana hati dan psikis seorang ibu pasca  melahirkan  yang  bersifat  sementara.  Jangka  waktu  seseorang  mengalami Baby Blues Syndrome adalah  10  (sepuluh)  hingga  2  (dua)  minggu  sejak  hari pertama pasca melahirkan, dan apabila berlangsung lebih dari itu maka gangguan Baby Blues Syndrome dapat berkembang menjadi Postpartum Depression bahkan Postpartum Psychosis . 8
Baby Blues Syndrome dikenal sebagai sindrom gangguan afek ringan yang ditandai dengan gejala-gejala seperti reaksi sedih atau disforia, menangis, mudah tersinggung  ( irritabilitas ),  cemas,  perasaan  labil,  cenderung  menyalahkan  diri sendiri,  perasaan  lelah,  gangguan  tidur,  dan  gangguan  nafsu  makan. 9 Gejala  ini akan  berangsur  hilang  setelah  2  (dua)  minggu  dan  masih  merupakan  adaptasi psikologis yang normal pada ibu pasca melahirkan. Namun kondisi tersebut dapat berkembang menjadi lebih buruk jika ibu tidak dapat beradaptasi dengan psikisnya yang kemudian menyebabkan ia menjadi depresi hingga psikosis yang akhirnya mengakibatkan  adanya  masalah  hubungan  perkawinan  dengan  suami  dan  juga pekembangan anaknya. 10
7 World Healh Organization, ‘Maternal Mental Health & Child Health and Development’, (WHO, 2008) <https://who.int/mental_health/prevention/suicide/mmh%26chd_chapter_1.pdf> ac- cessed 14 Oktober 2019.
8 Esther T. Hutagaol, Op.Cit .[14]. 9 ibid. 10 ibid.
Adapun  gejala  fisik  yang  dialami  oleh  penyandang Baby Blues Syndrome adalah: 11 1) Kurang tidur; 2) Hilang tenaga; 3) Hilang nafsu makan atau nafsu makan berlebih; dan/atau 4) Merasa lelah setelah bangun tidur. Kemudian ada pula gejala emosional yang sering dialami oleh penyandang Baby Blues Syndrome diantaranya: 12
1) Cemas; 2) Khawatir berlebih; 3) Bingung; 4) Mencemaskan kondisi fisik secara berlebihan; 5) Tidak percaya diri; 6) Sedih; dan/atau 7) Perasaan diabaikan. Gejala tersebut seringkali membuat perilaku ibu menjadi sering menangis, hiperaktif atau senang berlebihan, terlalu sensitif, perasaan mudah tersinggung, dan tidak peduli terhadap anak yang baru saja dilahirkannya.
Banyak faktor yang menjadi pemicu ibu pasca melahirkan mengidap Baby Blues Syndrome ,  yaitu  1)  faktor  hormonal  berupa  penurunan  kadar  estrogen, progesteron, dan peningkatan kortisol, laktogen dan prolactin, hal ini terjadi ketika plasenta  dikeluarkan  pada  saat  melahirkan;  2)  faktor  demografi  yaitu  umur  dan paritas;  3)  faktor  pengalaman  dalam  proses  kehamilan  dan  persalinan;  4)  latar belakang psikososial wanita seperti pendidikan, status perkawinan, kehamilan yang tidak diinginkan, riwayat gangguan jiwa, sosial ekonomi serta kekuatan dukungan lingkungan sosialnya (suami, keluarga). 13
Lebih  dari  20%  wanita  yang  mengalami Baby Blues Syndrome dapat berkembang  menjadi  depresi  mayor  dalam  1  (satu)  tahun    setelah  melahirkan.
Apabila Baby Blues Syndrome tidak mendapat penanganan yang serius, maka dapat berkembang menjadi Postpartum Depression dan kondisi yang paling berat dapat menimbulkan Postpartum Psychosis . Panduan Obstetric dan Gynecology meyakini 10-15% ibu yang melahirkan mengalami gangguan ini dan hampir 90% mereka tidak mengetahui bahwa mereka mengidap Baby Blues Syndrome . 14
Jika  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang Kesehatan  Jiwa , Baby Blues Syndrome termasuk  ke  dalam  kategori  Orang
11 ibid .[18]. 12 ibid. 13 ibid .[19].
14 Diah Ayu Fatwati, ‘Faktor Risiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian Postpartum Blues’ (2015) 5 Jurnal Edu Health.[83].

## 1074 Rafidah Nur: Pertanggungjawaban Pidana Ibu...
Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Karena setiap tindakan yang dilakukan oleh penyandang Baby Blues Syndrome dilakukan dengan sadar, serta belum masuk ke tahap depresi berat berbeda dengan tingkatan lainnya yaitu Postpartum Depression dan Postpartum Psychosis . 15 Dikarenakan ibu penyandang Baby Blues Syndrome termasuk ke dalam Orang Dengan Masalah Kejiwaan, maka apabila ibu melakukan tindak  pidana  penganiayaan  kepada  anak  ia  tetap  dapat  dipertanggungjawabkan perbuatannya  karena  ia  melakukannya  dalam  keadaan  sadar  dan  juga  tidak memenuhi kategori cacat jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.
Berdasarkan  kasus  penganiayaan  berujung  kematian  dalam  ruang  lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Sinta Novia terhadap anaknya bernama Calista yang  berusia  1  tahun  7  bulan  dalam  putusan  nomor  296/Pid.B/2018/PN.Kwg, awalnya ibu tersebut diduga mengalami gangguan jiwa pasca melahirkan, tetapi ketika  diperiksa  oleh  ahli  kejiwaan  ternyata  Ibu  Sinta  Noviana  tidak  mengidap Postpartum Depression bersifat psikotik dan dalam hal ini tidak pula memenuhi karakteritik  sebagaimana  seseorang  mengidap Baby Blues Syndrome. Ahli menerangkan bahwa ibu tersebut memiliki kecerdasan dibawah rata-rata dan tidak mampu  mengendalikan  emosi  secara  optimal,  ditambah  dengan  faktor  ekonomi yang  rendah  sehingga  ia  kerap  melampiaskan  emosinya  kepada  anak.  Hal  ini agaknya sesuai dengan karakteristik Baby Blues Syndrome, tetapi kemudian ia tidak dapat dikatakan mengidap Baby Blues Syndrome karena rentan waktu terjadinya sindrom paling lama hanya sampai 2 (dua) minggu sejak melahirkan, sedangkan pada kasus tersebut diketahui ibu melakukan penganiayaan pada anak yang telah berusia 1 tahun 7 bulan. Sehingga jika penganiayaan terjadi dalam kurun waktu yang lama, kemungkinan ada indikasi Postpartum Depression atau bisa juga mengidap
Postpartum Psychosis .  Namun  berdasarkan  pemeriksaan  ahli,  ibu  tersebut  tidak memiliki gangguan Postpartum Depression psikotik dan ia melakukan tindakannya secara sadar ( non psychotic ), maka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian anak yang ia lakukan tetap dapat dipertanggungjawabkan.
15 Wawancara dengan Nining Febriyana, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, Tanggal 22 November 2019.
Ibu  pasca  melahirkan  yang  mengalami Baby Blues Syndrome, melakukan segala tindakannya secara sadar dan masih dapat mengendalikan pikirannya agar sebisa mungkin tidak melakukan tindak pidana penganiayaan bahkan pembunuhan yang  menyebabkan  matinya  anak.  Hal  ini  karena Baby Blues Syndrome terjadi akibat penyesuaian peran wanita selain menjadi istri tetapi juga menjadi seorang ibu. Namun bisa saja dikarenakan faktor-faktor penyebab terjadinya Baby Blues Syndrome , kemudian ibu dapat secara reflek melakukan tindak pidana, maka ibu tetap  dapat  dijatuhi  hukuman  pidana  sekaligus  pendampingan  konseling  oleh psikiater. 16
Penanganan bagi penyandang Baby Blues Syndrome dapat dilakukan dengan pendekatan  komunikasi  terapeutik  yaitu  dengan  cara  mendorong  ibu  untuk meredakan  ketegangan  emosi,  mampu  memahami  dirinya,  mampu  mendukung tindakan konstruktif, dan juga meningkatkan mental seperti meminta bantuan suami untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak serta memberitahu segala permasalahan yang dihadapi istri agar suami menjadi pengertian dan mendukung peran istri sebagai ibu. 17

## Postpartum Depression
Masalah kesehatan jiwa pada ibu pasca melahirkan lainnya adalah Postpartum Depression . Penyandang depresi ini berdasarkan DSM-IV memiliki ciri insomnia, keterlambatan psikomotor, perubahan selera, merasa tidak berharga, dan penurunan konsentrasi serta merasa stres merawat anak yang baru saja dilahirkannya. 18
Postpartum Depression dibedakan menjadi 2, yaitu Postpartum Depression yang  bersifat  non-psikotik,  dan Postpartum  Depression yang  bersifat  psikotik.
Keduanya pada dasarnya sama-sama depresi, tetapi Postpartum Depression yang bersifat  non  psikotik,  memiliki  ciri  serupa  dengan Baby Blues Syndrome yaitu
16 ibid.
17 ibid.
18 Sara  Thurgood,  Daniel  M. Avery,  Lloyda  Williamson,  ‘Postpartum  Depression  (PPD)’ (2009) 6 American Journal of Clinical Medicine.[18].

## 1076 Rafidah Nur: Pertanggungjawaban Pidana Ibu...
pengidapnya cenderung merasa sedih, timbul rasa ingin menyakiti baik itu kepada anak ataupun suami, tetapi mereka sadar terhadap apa yang dilakukannya. Sedangkan pada Postpartum Depression yang bersifat psikotik, selain perasaan sedih ia juga mengalami gangguan tidur, mulai tidak mampu mengetahui mana yang baik dan buruk  atau  kesadarannya  mulai  berkurang.  Depresi  dapat  berlangsung  lama  dan berulang, serta memberikan dampak mengganggu kemampuan seseorang berkerja untuk  menjalani  kehidupan  sehari-hari.  Depresi  yang  buruk  juga  dapat  memicu seseorang melakukan bunuh diri. 19
Penyandang Postpartum  Depression psikotik  cenderung  untuk  melakukan hal  negatif  karena  ia  mulai  memasuki  fase  gangguan  jiwa  yang  pengidapnya tidak mampu menilai kenyataan yang terjadi, seperti mulai timbul halusinasi, dan berperilaku aneh. 20
Postpartum Depression merupakan gangguan yang lebih serius daripada Baby Blues Syndrome . Jika seorang ibu setelah masa 2 (dua) minggu mengalami Baby Blues Syndrome dan tidak kunjung hilang, maka ibu tersebut mengalami Postpartum Depression .  Jangka  waktu  seseorang  mengalami Postpartum  Depression adalah pada bulan pertama atau dua bulan setelah melahirkan, dan dapat terjadi lebih atau kurang dari 3 (tiga) bulan. Jika ibu diduga mengalami Postpartum Depression , perlu adanya pemeriksaan oleh ahli kejiwaan berupa Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). 21
Postpartum  Depression adalah  bentuk  depresi  yang  seringkali  dialami ibu  setelah  melahirkan  bayi  pertama  dan  berlangsung  pada  tahun  pertama setelah  melahirkan.  Hal  ini  disebabkan  karena  periode  tersebut  merupakan periode transisi kehidupan baru yang cukup membuat stres, dimana ibu harus beradaptasi  dengan  perubahan  fisik,  psikologis,  dan  sosial  yang  dialaminya karena  melahirkan  dan  menjalankan  peran  sebagai  ibu.  Namun  sebagian  ibu
19 World  Health  Organization,  ‘Mental  Disorder’,    (WHO,  2019)  <https://who.int/news- room/fact-sheets/detail/mental-disorders, accessed 15 November 2019.
20 Wawancara dengan Nining Febriyana, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, Tanggal 22 November 2019.
21 Esther T. Hutagaol, Op.Cit .[15].
tidak  mampu  melakukan  adaptasi  dan  mengatasi  stresor  tersebut  sehingga timbul keluhan berupa depresi. 22
Pengaruh Postpartum  Depression yang  bersifat  psikotik pada  ibu  antara lain: 23 1)  mengalami  gangguan  aktifitas  sehari-hari;  2)  mengalami  gangguan dalam berhubungan dengan orang lain; 3) risiko menggunakan zar-zat berbahaya seperti  rokok,  alkohol,  obat-obatan/narkotika;  4)  kemungkinan  peningkatan  ke arah Postpartum Psychosis yang lebih berat; 5) berpikir untuk membunuh anggota keluarga atau bunuh diri.
Postpartum Depression berdasarkan sifatnya, non psikotik masuk ke dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) karena ibu dalam melakukan segala tindakan masih berada pada tingkat kesadaran yang optimal, hanya saja ibu sering memiliki emosi yang tidak stabil sehingga ibu Postpartum Depression non psikotik berpotensi melakukan tindak pidana penganiayaan pada anak. Sedangkan ibu  yang  mengalami Postpartum  Depression bersifat  psikotik,  ibu  telah  masuk ke  dalam  golongan  Orang  Dengan  Gagguan  Jiwa  (ODGJ)  karena  penyandang mulai mengalami gangguan perilaku dan perasaan sehingga mampu menimbulkan penderitaan  dan  hambatan  dalam  menjalankan  perannya  sebagai  ibu. 24 Dengan demikian,  apabila  penyandang Postpartum  Depression non  psikotik  tergolong dalam Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), maka jika ibu melakukan tindak pidana tetap dapat dijatuhi hukuman pidana. Sedangkan Postpartum Depression yang  bersifat  psikotik  masuk  ke  dalam  kategori  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa (ODGJ), maka jika ibu melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  44  KUHP,  melainkan  ibu  harus  dirujuk  ke Rumah Sakit Jiwa.
Penanganan  bagi  penyandang Postpartum  Depression adalah  berupa pemberian obat-obatan anti depresan, obat ansiolitik dan terapi elektro-konvulsif,
22 Lucky Windaningtyas Marmer, ‘Persepsi terhadap Dukungan Suami pada Primipara yang Mengalami Depresi Pasca Melahirkan’ (Program Sarjana Universitas Airlangga 2016).[12].
23 ibid. [19].
24 Wawancara dengan Nining Febriyana, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, Tanggal 22 November 2019.

## 1078 Rafidah Nur: Pertanggungjawaban Pidana Ibu...
terapi yang mencakup pemantauan terhadap gagasan bunuh diri atau membunuh anaknya,  muncul  psikosis  dan  respon  terhadap  pengobatan.  Kemudian  ada  pula psikoterapi  yang  berfokus  pada  ketakutan  dan  kekhawatiran  pasien  mengenai tanggung jawab dan perannya yang baru sebagai ibu. 25

## Postpartum Psychosis
Kondisi Postpartum Psychosis merupakan  bentuk  depresi  pasca  melahirkan yang jauh lebih parah dibandingkan Baby Blues Syndrome dan Postpartum Depression , sehingga  ibu  harus  segera  mendapatkan  penanganan  khusus.  Gejalanya  muncul secara  cepat  setelah  melahirkan  dan  berlangsung  antara  beberapa  minggu  hingga beberapa  bulan  pasca  melahirkan,  yaitu  meliputi  agitasi  yang  amat  kuat,  perilaku yang  menunjukkan  kebingungan,  perasaan  hilang  harapan  dan  malu,  insomnia, paranoid, delusi, halusinasi, hiperaktif, bicara cepat dan mania. Penanganan medis harus  dilakukan  sesegera  mungkin  dengan  memasukkan  penyandang Postpartum Psychosis ke rumah sakit, karena kondisi ini juga bisa disertai risiko bunuh diri atau membunuh anak yang baru saja dilahirkannya atau juga anggota keluarga. 26
Ciri-Ciri Postpartum Psychosis dimulai dari 3 (tiga) minggu sejak melahirkan, yaitu terdapat gejala delusi atau halusinasi. Kondisi ini terkait dengan gangguan mood seperti depresi, gangguan bipolar, atau psikosis. Penyandang akan mengalami sukar tidur, memiliki perasaan cemas berlebih, perubahan suasana hati yang tidak stabil. Jika Postpartum Psychosis tidak diobati, maka kemungkinan akan datang kembali setelah masa Postpartum dan juga setelah melahirkan anak-anak berikutnya. 27
Postpartum Psychosis jika  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa termasuk ke dalam Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hal ini karena penyandang memiliki gangguan kesadaran dimana ibu tidak mampu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta diri sendiri, dan
25 Yustisia Imaninditya P.W., Murwati, ‘Studi Diskriptif Tingkat Depresi Postpartum pada Ibu  Nifas  di Wilayah  Kerja  Puskesmas  Klaten  Selatan Tahun  2013’  (2014)  5  Jurnal  Kebidanan Indonesia.[28].
26 Roswiyani, ‘Postpartum Depression’ (2010) Temu Ilmiah Nasional II.[6].
27 Lucky Windaningtyas Marmer , Op.Cit .[38].
juga setiap tindakan ibu Postpartum Psychosis dilakukan dengan tidak sadar akibat munculnya  halusinasi  dan  delusi. 28 Maka  apabila  ibu  melakukan  tindak  pidana tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ibu termasuk ke dalam ODGJ dan memenuhi cacat jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.
Setelah  mengetahui  ciri-ciri Baby Blues Syndrome , Postpartum  Depression , dan Postpartum Psychosis ¸  maka  telah  jelas  bahwasannya  kualifikasi  penyandang Baby Blues Syndrome dalam kesehatan jiwa adalah termasuk Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang apabila ibu melakukan tindak pidana penganiayaan anak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, ibu juga harus mendapatkan perawatan intensif oleh psikiater dan juga pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) agar Baby Blues Syndrome yang dialami ibu tidak semakin parah menjadi Postpartum Depression hingga Postpartum Psychosis . Hal ini serupa dengan Postpartum Depression yang bersifat non psikotik, ia tergolong dalam ODMK, sehingga jika ibu melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.
Sedangkan  kualifikasi  dari Postpartum  Depression psikotik  dan Postpartum Psychosis adalah masuk kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) karena ibu mulai tidak mampu mengendalikan pikiran, serta mengalami halusinasi sehingga tindak pidana yang dilakukannya bukan atas kehendaknya dan diluar kesadaran. Oleh karena itu ibu Postpartum Depression yang bersifat psikotik dan Postpartum Psychosis yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya alasan penghapus pidana dan termasuk dalam cacat jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga ibu tidak dijatuhi hukuman pidana, melainkan ibu mendapat perawatan di Rumah Sakit Jiwa untuk pemulihan.

## Kemampuan Bertanggung Jawab Ibu Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak
Adapun tindak pidana yang sering dilakukan oleh ibu penyandang Baby Blues Syndrome adalah  penganiayaan  anak.  Hal  ini  dilakukan  karena  ketidakstabilan
28 W.E Maramis, Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa (Airlangga University Press 1980).[101].

## 1080 Rafidah Nur: Pertanggungjawaban Pidana Ibu...
emosi dan mental yang dimiliki ibu sehingga ia sering melampiaskan perasaannya kepada  anak  yang  baru  saja  dilahirkannya. Apabila  selama  masa  kehamilan  ibu sang suami kurang memberikan dukungan dan kasih sayang, ibu akan berpotensi merasa bersalah dan membenci anaknya sejak sebelum dan sesudah dilahirkan.
Tindak  pidana  kejahatan  terhadap  tubuh  dalam  KUHP  disebut  dengan “penganiayaan”,  namun  secara  definitif  dalam  KUHP  tidak  disebutkan  arti  dari penganiayaan  tersebut.  Penganiayaan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia diartikan  sebagai  perlakuan  yang  sewenang-wenang,  penyiksaan  dan  lain-lain. Selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP juga dapat diartikan sebagai pengertian penganiayaan, yaitu perbuatan sengaja merusak kesehatan orang.
Masalah kejiwaan Baby Blues Syndrome yang erat kaitannya dengan psikologis ibu menjadi salah satu faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap anak. Dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa ibu yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis. Ibu senantiasa berada dalam situasi kecemasan ( anxiety ) dan tertekan akibat mengalami stres atau depresi. Secara tipologis ciri-ciri psikologis yang menandai situasi tersebut antara lain: (1) adanya perasaan rendah diri; (2) harapan terhadap anak tidak realistis; (3) harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengasuh anak dengan baik. 29
Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ibu Baby Blues Syndrome kepada anak yang baru saja dilahirkannya dapat terwujud dengan bentuk kekerasan fisik.  Kategorisasi  sebagai  kekerasan  jenis  ini  adalah  menampar,  menendang, memukul/meninju,  mencekik,  mendorong,  menggigit,  atau  membenturkan  anak. Fisik  anak  sebagai  korban  kekerasan  akan  terdapat  perubahan  secara  langsung seperti    luka  memar,  berdarah,  patah  tulang,  pingsan,  dan  bentuk  lain  yang kondisinya lebih berat. 30
29 Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi, Krisis dan Child Abuse (Airlangga University Press 2002).[117].
Penganiayaan  masuk  ke  dalam  kualifikasi  kejahatan  sebagaimana  diatur di  Buku  II  KUHP,  dimulai  dari  Pasal  351  hingga  Pasal  358  KUHP.  Pada  Pasal 351  KUHP,  unsur-unsur  penganiayaan  antara  lain:  1)  adanya  kesengajaan;  2) adanya tindakan; 3) adanya akibat tindakan yaitu luka dan rasa sakit. Pasal 352 KUHP membahas mengenai penganiayaan ringan, yatu penganiayaan yang tidak menjadikan  sakit  dan  tidak  menghalangi  korban  dalam  melakukan  pekerjaan sehari-hari. 31 Pasal 353 KUHP membahas mengenai penganiayaan berencana. Pasal 354 KUHP membahas mengenai penganiayaan berat, yaitu niat si pembuat harus melukai berat si korban. 32 Pasal 355 KUHP membahas penganiayaan berat disertai dengan  adanya  rencana  terlebih  dahulu.  Pasal  356  KUHP  membahas  mengenai penganiayaan  yang  sanksinya  diperberat  (pemberatan  pidana).  Pasal  357  KUHP membahas  pidana  tambahan  dengan  pencabutan  hak  tertentu  diberlakukan  pada pelaku  kasus  penganiayaan  berdasarkan  Pasal  353  dan  Pasal  355  KUHP.  Yang terakhir, Pasal 358 KUHP membahas mengenai penyerangan atau perkelahian yang melibatkan banyak orang.
Namun karena pelaku penganiayaan adalah seorang ibu penyandang Baby Blues Syndrome ,  dan  korbannya  adalah  anak  yang  baru  saja  dilahirkan,  maka seyogyanya  aturan  dalam  KUHP  dikesampingkan  karena  terdapat  peraturan perundang-undangan yang membahas lebih spesifik sebagaimana asas lex specialis derogat legi generali dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa  “jika  suatu  tindakan  masuk  dalam  suatu  ketentuan  pidana  umum,  tetapi termasuk juga ke dalam ketentuan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan”.  Jika  korbannya  adalah  anak,  maka  kita  mengikuti  aturan  dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA).
Umumnya tindak pidana yang dilakukan ibu penyandang masalah kejiwaan Baby Blues Syndome hanya sebatas pada penganiayaan anak. Ibu cenderung tidak
31 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Politeia 1994).[246].
32 ibid .

## 1082 Rafidah Nur: Pertanggungjawaban Pidana Ibu...
melakukan pembunuhan dikarenakan ibu masih memiliki kesadaran dan juga hati nurani  untuk  tidak  sampai  membunuh  anaknya.  Namun  dikarenakan  ibu  tidak mampu mengendalikan emosi dengan baik, dan masih pada tahap adaptasi dengan perubahan pola hidup yang baru yaitu menjadi seorang ibu, adakalanya ibu sampai tega melakukan penganiayaan pada anak, bahkan akibat dari perbuatannya tersebut bisa saja mengakibatkan kematian anak.
Pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari adanya kesalahan si pelaku. Sebab  suatu  pertanggungjawaban  akan  dibebankan  kepada  pelaku  apabila sebelumnya  telah  ada  atau  telah  didahului  oleh  suatu  kesalahan.  Adapun sesorang dapat dinyatakan bersalah maka ia harus memenuhi unsur kesalahan. Salah  satu  unsur  kesalahan  yaitu  kemampuan  bertanggungjawab  pada  diri  si pelaku. 33
Kesalahan dalam arti sempit mempunyai bentuk, yaitu kesengajaan ( dolus ) dan  kealpaan  ( culpos ).  Kesengajaan  merupakan  suatu  kehendak  yang  ditujukan untuk  melakukan  tindakan,  yang  artinya  tindakan  tersebut  tidak  dikehendaki sebelum diperbuat. Jika tindakan tersebut tidak dikehendaki, maka tindakan tersebut tidak  dapat  dinyatakan  sebagai  suatu  bentuk  kesengajaan.  Sedangkan  kelalaian atau biasa disebut sebagai culpa terletak di antara sengaja dan kebetulan, sebab culpa dipandang  lebih  ringan  dibandingkan  dengan  kesengajaan,  dan  karena  itu delik culpa dikatakan sebagai suatu delik semu ( quasideliet ) sehingga dilakukan pengurangan pidana. 34
Ibu pasca melahirkan penyandang masalah kejiwaan Baby Blues Syndrome yang  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  anak  memiliki  unsur  kesalahan berupa  kesengajaan.  Karena  ibu  dalam  melakukan  tindakannya  masih  dilandasi dengan kesadaran dan ia tau akibat dari tindakannya tersebut atau dalam artian ibu menghendaki tindakan beserta akibatnya. Maka dari itu, ibu Baby Blues Syndrome patut  mempertanggungjawabkan  tindakannya  sesuai  dengan  kesalahannya  yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
33 Masruchin Ruba ‘I., Hukum Pidana (Media Nusa Creative 2015).[89].
34 Leden Mapaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Sinar Grafika 2005).[26].
Dalam  hukum  pidana,  kemampuan  bertanggungjawab  adalah  mengenai jiwa  seseorang  yang  diperlukan  untuk  dapat  dijatuhi  pidana,  bukan  tergantung pada terjadinya tindak pidana, sehingga tindak pidana berhubungan dengan orang yang melakukan tetapi meragukan jiwanya, sehingga perlu dipersoalkan mengenai ketidakmampuan  bertanggung  jawab,  dan  harus  dibuktikan  terhadap  seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. 35
Seseorang  akan  dipertanggungjawabkan  tindakannya  apabila  tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau alasan penghapus pidana.  Dilihat  dari  sudut  kemampuan  bertanggung  jawabnya,  maka  hanya seseorang  yang  mampu  bertanggungjawab  yang  dapat  dipertanggungjawabkan atas  tindakannya.  Hal  ini  tergantung  apakah  dalam  melakukan  tindak  pidana  ia mempunyai kesalahan. 36
Dalam  KUHP  tidak  ada  pasal  atau  aturan  yang  menjekaskan  secara  rinci perihal  kemampuan  bertanggung  jawab.  Namun  terdapat  beberapa  pasal  yang berkaitan  dengan  kemampuan  bertanggung  jawab.  Pasal  44  ayat  (1)  KUHP menjelaskan bahwa:
“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak pidana”.
Apabila dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP, seseorang mempunyai kemampuan bertanggung jawab haruslah mempunyai 2 (dua) kemampuan, yaitu: 37
a. Kemampuan  untuk  membeda-bedakan  mana  perbuatan  yang  baik  dan  mana yang  buruk;  apakah  perbuatan  tersebut  sesuai  dengan  hukum  atau  melawan hukum;
b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.
35 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Rajawali Pers 2011).[14].
36 Moeljatno, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam  Hukum  Pidana (Bina Aksara 1993).[49].

## 1084 Rafidah Nur: Pertanggungjawaban Pidana Ibu...
Pada awalnya masyarakat tidak mengetahui gangguan jiwa pasca melahirkan seperti  apakah  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  apabila  ibu  melakukan  suatu tindak pidana. Sebab dalam Pasal 44 KUHP pun tidak menjelaskan mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam gangguan jiwa. Padahal dalam Ilmu Psikologi jenis-jenis gangguan  kejiwaan  itu  berbeda-beda.  Ini  berdampak  pada  pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan kejiwaan. Tidak adanya penjelasan dari ayat (1) dan (2) tentang jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit membuat Pasal 44 KUHP tidak memberikan kepastian hukum.
Hakim dalam menjatuhkan Pasal 44 KUHP sebelumnya harus memperhatikan apakah telah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:
1. Syarat psikiatris, yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu ekadaan kegilaan yang mungkin ada sejak kelahirkan atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat psikologis, yaitu gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan tindak  pidana,  oleh  karenanya  suatu  gangguan  jiwa  yang  timbul  sesudah peristiwa tersebut dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.
Namun  pada  pembahasan  sebelumnya  telah  dibahas  mengenai pengkualifikasian gangguan jiwa ibu pasca melahirkan yaitu Baby Blues Syndrome dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa  bahwa Baby Blues Syndrome masuk ke dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), maka apabila ibu penyandang Baby Blues Syndrome melakukan suatu tindak pidana penganiayaan anak sesungguhnya ia dapat dijatuhi pidana, sebab ia tidak memiliki alasan pemaaf sebagai penghapus pidana sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP.
Baby Blues Syndrome memiliki  pertanggungjawaban  yang  sama  dengan Postpartum  Depression yang  bersifat  non  psikotik,  keduanya  masuk  ke  dalam ranah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), penyandang tidak dikatakan gila karena keduanya ketika melakukan tindak pidana masih dalam tingkat kesadaran yang  optimal,  hanya  saja  mereka  memiliki  emosional  yang  fluktuatif  dalam
menjalani masa-masa pasca melahirkan, sehingga ibu berpotensi melakukan tindak pidana. Berbeda halnya dengan Postpartum Depression yang bersifat psikotik dan Postpartum Psychosis telah masuk ke dalam ranah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ),  oleh  karenanya  apabila  penyandang  tersebut  melakukan  suatu  tindak pidana maka sepatutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, melainkan mereka harus mendapat penanganan khusus dari ahli kejiwaan atau psikiater.
Adapun yang berhak untuk menentukan apakah seorang ibu mengalami Baby Blues Syndrome, Postpartum Depression, dan Postpartum Psychosis adalah dokter kejiwaan (psikiater) dengan melakukan wawancara anamnesis untuk mendapatkan hasil berupa visum et repertum , yang nantinya dapat menentukan apakah ibu mampu dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. 38
Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, maka syaratnya adalah tindak pidana yang dilakukannya telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam suatu perundang-undangan.
Dalam  hal  ibu  penyandang Baby Blues Syndrome yang  melakukan penganiayaan anak, maka aturan yang diterapkan adalah aturan sebagaimana yang diatur di luar KUHP sebab mengikuti asas lex specialis derogat legi generali , yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memuat aturan hukum terkait penganiayaan anak terdapat dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3):
Pasal 80
(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
38 Wawancara  dengan  Nining  Febriyana,  Dosen  Fakultas  Kedokteran  Universitas Airlangga, Surabaya, Tanggal 22 November 2019.

## 1086 Rafidah Nur: Pertanggungjawaban Pidana Ibu...
6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  luka  berat,  maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000 ,00 (tiga miliar rupiah)
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) apabila orang yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
Kata “setiap orang” dalam pasal tersebut, ditujukan pada orang yang telah dewasa, orang tua kandung yang memiliki hubungan darah dengan anak ataupun tidak,  yang  melakukan  penganiayaan  pada  anak.  Tetapi  jika  orang  tua  kandung yang melakukan penganiayaan pada anak, maka dapat dikenakan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan dalam keluarga, yakni ditambah 1/3 (sepertiga).
Diatur pula dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai pencabutan hak asuh bagi orang tua yang melakukan tindak pidana anak dalam keluarga, yaitu:
Pasal 30
(1) Dalam  hal  orang  tua  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26,  melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
(2) Tindakan  pengawasan  terhadap  orang  tua  atau  pencabutan  kuasa  asuh sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  melalui  penetapan pengadilan.
Apabila  hakim  menjatuhkan  pidana  tambahan  pencabutan  hak  asuh  anak terhadap orang tua sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga, maka hakim harus menentukan batas waktu atau lamanya pencabutan hak asuh anak tersebut, dengan kata lain orang tua mempunyai hak untuk memperoleh kembali hak asuh anak melalui penetapan pengadilan. 39
39 Wahyu Triantono, ‘Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak’ ( Program Magister Universitas Airlangga 2019).[63].
Pencabutan hak asuh anak dari ibu penyandang Baby Blues Syndrome dapat terjadi ketika ibu melakukan penganiayaan dan dikhawatirkan mengakibatkan tumbuh kembang  anak  baik  fisik  maupun  psikis  menjadi  tidak  optimal.  Tetapi  kemudian ibu dapat memperoleh kembali hak asuh anak melalui penetapan pengadilan, yang sebelumnya ibu tersebut harus mendapat bimbingan dari tenaga ahli, psikolog ataupun psikiater untuk memastikan bahwa ibu dapat menjalankan tugas dan kewajibannya serta  tidak  mengulangi  perbuatannya  terhadap  anaknya.  Dengan  demikian,  hasil bimbingan tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan apakah akan mengembalikan hak asuh anak atau tidak kepada ibu.
Kasus  penganiayaan  pada  anak  juga  dapat  dijerat  menggunakan  pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (UU  PKDRT),  tetapi  dikarenakan  cakupan  UU PKDRT yang dimaksud korban adalah bisa saja suami, istri, atau anak, maka undang- undang tersebut masih mengatur hal-hal yang umum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan UUPA mengatur lebih spesifik yaitu jika korban adalah seorang anak.
Ibu  penyandang Baby Blues Syndrome dikategorikan  sebagai  orang  yang mampu bertanggungjawab karena memiliki unsur kesalahan berupa kesengajaan, maka  harus  dicari  unsur  kesalahannya  dalam  melakukan  suatu  tindak  pidana.
Penjatuhan pidana tidak semata-mata sebagai ajang balas dendam, tetapi bagaimana ibu penyandang Baby Blues Syndrome mempertanggungjawabkan tindakannya dan memberikan efek jera kepadanya bahwa tindakan yang dilakukannya adalah salah dan  melawan  hukum.  Selain  itu  ibu  penyandang Baby Blues Syndrome berhak mendapatkan bimbingan dan pengayoman serta penanganan khusus oleh psikiater agar kondisi yang dialaminya tidak semakin memburuk yaitu menjadi Postpartum Depression hingga Postpartum Psychosis ,  sehingga  ibu  kembali  pulih  seperti sediakala dan menjadi pribadi yang lebih baik.

## Kesimpulan
Kualifikasi Baby Blues Syndrome sebagai  gangguan  jiwa  yang  sangat ringan  yaitu  meliputi  gangguan  mental  emosional  pada  ibu  pasca  melahirkan

## 1088 Rafidah Nur: Pertanggungjawaban Pidana Ibu...
yang  berupa  kecemasan,  dan  gangguan  perasaan  yang  sangat  sensitif.  Faktor yang mempengaruhi antara lain hormonal, demografi (umur), pengalaman dalam proses  kehamilan  dan  persalinan  yang  tidak  menyenangkan,  latar  belakang pendidikan,  ekonomi,  dan  kurangnya  dukungan  sosial  (suami,  dan  keluarga). Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Baby Blues Syndrome masuk  ke  dalam  kategori  Orang  Dengan  Masalah Kejiwaan  (ODMK),  karena  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  ibu  masih dalam tingkat kesadaran yang optimal, hanya saja ibu tidak dapat mengendalikan emosinya  dengan  baik,  dan  kualifikasi Baby Blues Syndrome belum  masuk  ke tahap  depresi  atau  gangguan  jiwa.  Jika  ibu  penyandang Baby Blues Syndrome tidak mendapatkan penanganan khusus oleh psikiater, maka keadaannya mampu semakin  memburuk  yaitu  menjadi Postpartum  Depression hingga Postpartum Psychosis yang kategorinya dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau biasa disebut dengan gila.
Penyandang Baby Blues Syndrome yang  melakukan  tindak  pidana penganiayaan anak memiliki unsur kesalahan berupa kesengajaan, yang dibuktikan melalui  pemeriksaan  oleh  ahli  kejiwaan  atau  psikiater.  Jika  hasil  pemeriksaan berupa visum et repertum psikiatri menerangkan bahwa ibu Baby Blues Syndrome pada saat melakukan tindak pidana masih dalam tingkat kesadaran yang baik, dan belum masuk ke tahap depresi atau gangguan jiwa pasca melahirkan yang lebih serius, maka ibu tidak masuk ke dalam kategori cacat jiwa yang merupakan alasan penghapus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Dengan demikian ibu Baby Blues Syndrome yang melakukan penganiayaan anak memiliki kemampuan bertanggungjawab  atas  perbuatannya,  sehingga  dapat  dijatuhi  hukuman  pidana sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Rajawali Pers 2011).
Ah. Yusuf, Rizky Fitryasari PK, Hanik Endang Nihayati, Buku Ajar Keperawatan
Kesehatan Jiwa (Salemba Medika 2015).
Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi, Krisis dan Child Abuse (Airlangga University Press 2002).
Herawati  Mansur, Psikologi  Ibu  dan  Anak  untuk  Kebidanan (Salemba  Medika 2009).
Leden Mapaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Sinar Grafika 2005).
Masruchin Ruba ‘I., Hukum Pidana (Media Nusa Creative 2015).
Moeljatno, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam  Hukum  Pidana (Bina Aksara 1993).
R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Politeia 1994).

## Jurnal
Diah Ayu Fatwati, ‘Faktor Risiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian Postpartum Blues’ (2015) 5 Jurnal Edu Health.
Roswiyani, ‘Postpartum Depression’ (2010) Temu Ilmiah Nasional II.
Sara  Thurgood,  Daniel  M.  Avery,  Lloyda  Williamson,  ‘Postpartum  Depression (PPD)’ (2009) 6 American Journal of Clinical Medicine.
Yustisia Imaninditya P.W., Murwati, ‘Studi Diskriptif Tingkat Depresi Postpartum pada  Ibu  Nifas  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Klaten  Selatan  Tahun  2013’ (2014) 5 Jurnal Kebidanan Indonesia.

## Laman
Redaksi  Halodoc,  ‘Kenali  dan  Atasi  Baby  Blues  Syndrome’  (Halodoc,  2017) <http://halodoc.com/kenali-atasi-baby-blues-syndrome-pada-ibu>  accessed 16 Agustus 2019.
World  Healh  Organization,  ‘Maternal  Mental  Health  &  Child  Health  and Development’,  (WHO,  2008)  <https://who.int/mental_health/prevention/ suicide/mmh%26chd_chapter_1.pdf> accessed 14 Oktober 2019.
World  Health  Organization,  ‘Mental  Disorder’,    (WHO,  2019)  <https://who.int/ news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders, accessed 15 November 2019.

## 1090 Rafidah Nur: Pertanggungjawaban Pidana Ibu...

## Skripsi
Lucky Windaningtyas Marmer, ‘Persepsi terhadap Dukungan Suami pada Primipara yang Mengalami Depresi Pasca Melahirkan’ (Program Sarjana Universitas Airlangga 2016).

## Tesis
Aiyub Ilyas, ‘Tujuan dan Nilai-Nilai yang Digunakan dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa’ (Program Magister Hedmark University 2012).
Esther  T.  Hutagaol,  ‘Efektivitas  Intervensi  Edukasi  pada  Depresi  Postpartum’ (Program Magister Universitas Indonesia 2010).
Wahyu  Triantono,  ‘Pertanggungjawaban  Pidana  Orang  Tua  Sebagai  Pelaku Penganiayaan Anak’ ( Program Magister Universitas Airlangga 2019).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  jo. Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958  tentang  Menyatakan  berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum  Pidana  untuk  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dan  mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  jo.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2014  Tentang Kesehatan Jiwa.