Jurnal Fisika Indonesia No: 54, Vol XVIII, Edisi Desember 2014

## Kajian  Implementasi  Rencana  Kedaruratan  Nuklir  Kanada  untuk Mendukung Rencana Pembangunan Sistem Kedaruratan Nuklir Nasional
AKHMAD KHUSYAIRI, M.Eng *,  WERDI PUTRA DAENG BETA, SKM, M.Si ** * Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir BAPETEN ** Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif  BAPETEN Jl. Gajah Mada no 8 Jakarta, Email : a.khusyairi@bapeten.go.id ,
Abstrak-Kajian  Implementasi  Rencana  Kedaruratan  Nuklir  Kanada  Untuk  Mendukung  Rencana  Pembangunan  Sistem Kedaruratan  Nuklir  Nasional.  Kajian  implementasi  rencana  kedaruratan  nuklir  Kanada  meliputi  studi  laporan  dan  kajian awal  kedaruratan,  pengaktifan  struktur pendukung  nasional, dan implementasi  rencana  kedaruratan  nuklir federal  Kanada. Aktivasi struktur pendukung nasional, meliputi tingkat pengaktifan struktur pendukung nasional dan hubungan dengan CNSC (Canadian Nuclear Safety Commission). Dalam implementasi  tersebut diidentifikasi para pihak pemangku kepentingan yang terkait  (stakeholders),  penentuan  tingkat  kedaruratan  nuklir  yang  mungkin  terjadi  dan  rencana  antisipasi  dan  ketersediaan dukungan  infrastruktur  yang  terkait.  Selain  itu  dalam  kajian  ini  dibahas  dan  dibandingkan  kesiapan  implementasi  rencana kedaruratan  nuklir  di  Indonesia  setelah  DPR  memutuskan  energi  nuklir  bukan  lagi  sebagai  energi  alternatif  dalam  bauran energi nasional pada awal tahun 2014. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literature.
Kata kunci : kedaruratan nuklir, Kanada, Kecelakaan nuklir, CNSC
Abstract-Canadian  Nuclear  Emergency  Plan  Implementation  Assessment  to  Support  Development  on  National  Nuclear Emergency  System.  Assessment  on  implementation  of  the  nuclear  emergency  plan  includes  initial  emergency  reports  and studies,  activation  of  national  support  structure,  and  implementation  of  the  federal  nuclear  emergency  plan.  Activation  of national  support  structure,  including  the  activation  level  of  national  support  structure  and  coordination  with  the  CNSC (Canadian Nuclear Safety Commission). It has been identified in the implementation of the relevant stakeholders in the level of nuclear  emergency  that  may  occur  and  mitigation  plan  and  the  availability  of  infrastructure.  On  the  other  hand,  this assessment  discussed  and  compared  the  readiness  of  nuclear  emergency  plan  implementation  in  Indonesia  after  Parliament decided nuclear energy is no longer an alternative energy in the national energy mix in early 2014. The study was performed using the method of literature study.
Keywords : nuclear emergency, Canada, nuclear accident, CNSC

## 1. PENDAHULUAN
Kedaruratan  nukir  adalah  suatu  keadaan  bahaya yang  dapat  mengancam  keselamatan  manusia,  kehilangan harta benda dan atau kerusakan lingkungan, yang berasal dari dan  diakibatkan  oleh  kecelakaan  nuklir  atau  kecelakaan radiasi. Sedangkan tanggap darurat nuklir adalah serangkaian kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan  segera  dalam  kejadian kedaruratan nuklir yang bertujuan mengurangi dampak serius terhadap manusia, harta benda dan lingkungan [6].
Terkait  dengan  kedaruratan  nuklir  di  Kanada, operator  PLTN,  reaktor  riset  atau  fasilitas  nuklir  lainnya bertanggungjawab  terhadap  rencana  kesiapsiagaan  dan tanggap  darurat  nuklir  di  dalam  kawasan  ( on-site ). Pemerintah  propinsi  memiliki  tanggung  jawab  utama  untuk melindungi  kesehatan  dan  keselamatan  masyarakat,  harta benda dan lingkungan dalam batas wilayah kewenangannya.
Sedangkan  pemerintah  federal  bertanggungjawab terhadap  pengembangan,  pengendalian  dan  peraturan pengawasan  tenaga  nuklir  untuk  tujuan  damai,  mengelola pertanggungjawaban  kerugian  nuklir  dan  berkoordinasi  dan menyediakan  dukungan  untuk  pemerintah  propinsi  dalam tanggap darurat nuklir.   Wilayah tanggap  darurat  pemerintah federal diantaranya adalah [5]:
• wilayah daratan, program dan layanan terkait
• kedaruratan  yang  berdampak  pada  lebih  dari  satu propinsi atau wilayah teritorial,
• menjadi wakil Negara dalam komunitas internasional,
• koordinasi  dukungan  internasional  untuk  kedaruratan  di Kanada,
• menjadi juru bicara dalam misi diplomatik Kanada,
• membantu rakyat Kanada yang berada di luar negeri, dan
• berkoordinasi  dengan  organisasi  tanggap  darurat nasional jika terjadi kedauratan nuklir di luar negeri.
Perencanaan  tanggap  darurat  terhadap  kedaruratan nuklir  lepas  kawasan  ( off-site )  menjadi  tanggung  jawab bersama  antara  pemerintah  propinsi  dan  pemerintah  federal. Tanggung jawab Pemerintah federal  berdasarkan  pendekatan semua  potensi  bahaya/kerugian (“all-hazards”  approach) . [5]. 2. TUJUAN
Kajian ini ditujukan untuk mengidentifikasi sisi implementasi kedaruratan nuklir di Kanada dan keterkaitan kesiapan rencana kedaruratan nuklir di Indonesia.
3. METODE
Metode kajian adalah sudi literatur dari berbagai sumber.

## 4. TINJAUAN  PUSTAKA
Tenaga  nuklir,  disamping  memberikan  manfaat  terdapat potensi  bahaya  yang  terkandung  dibalik  pemanfaatannya. Dalam  pemanfaatan  tenaga  nuklir  khususnya  untuk pembangkit listrik, produk fisi merupakan salah satu hal yang harus  diantisipasi agar tidak  terjadi pelepasan ke lingkungan.
=================================================================================================================
Jurnal Fisika Indonesia No: 54, Vol XVIII, Edisi Desember 2014
hal  ini  disebabkan  oleh  selain  aktivitasnya  yang  tinggi  juga umur paroh dari produk fisi tersebut sangat panjang.
Kedaruratan  nuklir  adalah  keadaan  bahaya  yang mengancam  keselamatan  manusia,  kerugian harta benda  atau kerusakan  lingkungan  hidup,  yang  timbul  sebagai  akibat kecelakaan  nuklir  atau  kecelakaan  radiasi[2].  Setiap  Negara yang memiliki fasilitas nuklir, baik reaktor penelitian maupun reaktor  daya  harus  memiliki  rencana  kedaruratan  nuklir nasional.  Dalam  system  kedaruratan  nuklir  Kanada, Pemerintah  propinsi  dapat  memiliki  rencana  kedaruratan nuklir tingkat propinsi.  Rencana Kedaruratan Nuklir Tingkat Propinsi  akan  dijalankan  setelah  konsultasi  dan  kesepakatan antara Koordinator nasional, Pemerintah propinsi dan pejabat federal  di  daerah  [5] (Health  Canada.  2002). Kedaruratan digolongkan menjadi Kedaruratan lokal, kedaruratan fasilitas, kedaruratan tapak  dan kedaruratan  umum  [3], yang  termasuk dalam  kedaruratan  lokal  diantaranya  adalah  terdeteksinya simptom  medis  akibat  paparan  radiasi,  kehilangan  sumber radioaktif, pencurian sumber radioaktif berbahaya, penemuan sumber radioaktif berbahaya tak bertuan. Sedangkan kejadian yang termasuk dalam kedaruratan fasilitas adalah kecelakaan yang  melibatkan  kegagalan  atau  kerusakan  parah  sehingga diperlukan  tingkat  proteksi  lebih  terhadap  orang-orang  yang berada  di  fasilitas  dan  dibutuhkan  tindakan  mitigasi  untuk melindungi personil dalam skala fasilitas.
Sedangkan  kejadian  yang  termasuk  dalam  kedaruratan tapak  adalah  kecelakaan  pada  fasilitas  yang  melibatkan kegagalan  atau  kerusakan  parah  pada  tingkat  proteksi  untuk masyarakat  tapak  dan  di  sekitarnya  yang  membutuhkan tindakan  mitigasi  untuk  melindungi  masyarakat  di  sekitar tapak dan tindakan perlindungan pada off-site jika diperlukan. Sedangkan  kejadian  yang  termasuk  kedaruratan  umum adalah  kecelakaan  pada  fasilitas  yang  melibatkan  lepasan materi  radioaktif  dan  paparan  radiasi  yang  membutuhkan UPZ ( Urgent Protective Zone ) di off-site .
5. PEMBAHASAN
5.1. Laporan dan Kajian Awal Kedaruratan
Ketika  kedaruratan  terjadi  pada  fasilitas  nuklir Kanada, maka Organisasi Tanggap Kedaruratan Propinsi dan Badan  Pengawas  Nuklir  Kanada  (CNSC)  yang  pertama  kali menerima  laporan  awal  mengani  kedaruratan  tersebut.  Jika kedaruratan  terjadi  di  luar  Kanada,  maka  Kementerian Kesehatan  Kanada,  CNSC,  KLH  dan  Kemlu  dan Perdagangan  Internasional  Kanada,    Kantor  Kesiapsiagaan Nuklir  dan  Proteksi  Infrastruktur  atau  badan  federal  lainnya mendapatkan  informasi  awal  dari  mitra  mereka  atau  melalui organisasi internasional
Jika  terjadi  kedaruratan  radiologi  serius  lainnya, maka  baik  Pemerintah  federal  maupun  Pemerintah  propinsi dapat  menerima  informasi  dari  mitra  mereka,  melalui organisasi  internasional  atau  melalui  sistem  penyebaran informasi lainnya yang telah ditetapkan.
Jika  diperoleh  informasi  kedaruratan,  maka  badan federal  atau  Organisasi  Tanggap  Kedaruratan  Propinsi  harus memberi  kabar  kepada  nomor  telepon  24  jam  Kantor Kesiapsiagaan  Nuklir  yang  berada  dalam  koordinasi Kementerian  Kesehatan  (Kemenkes)  Kanada  dalam  waktu paling  lama  2  jam  setelah  laporan  awal.  Kemenkes  Kanada akan  meneruskan  dan  menyebarkan  informasi  tersebut kepada  mitra federal terkait lainnya  yang ada dalam Rencana Kedaruratan  Nuklir  Federal  bahwa  telah  terjadi  kedaruratan
nuklir  dan  memerlukan  langkah  tindak  lanjut.  Kemenkes Kanada  juga  memberi  informasi  kepada  personil  yang bertanggungjawab/ditunjuk  dalam  Pusat  Bantuan  Nasional dan Organisasi Regional Federal. Ketika aktivasi, maka  para personil  tersebut  memberitahukan  ke  organisasi  asal  mereka dan segera menuju lokasi pusat operasi kedaruratan.
Sedangkan  menurut penulis, di Indonesia, laporan kajian awal  kedaruratan  dilaksanakan  oleh  Koordinator  Tanggap Darurat  di  BAPETEN.  Laporan  kajian  awal  ini  dilakukan sehubungan  dengan  adanya  kejadian  yang  menjurus timbulnya  dampak  radiasi,  kondisi  paparan  radiasi  dan  atau kontaminasi  yang  melampaui  batas  keselamatan.  Pada  tahap ini,  status  aktivasi  satuan  tanggap  darurat  pada  posisi  siaga dan waspada.
5.2. Aktivasi Struktur Dukungan  Nasional
Wewenang  untuk  mengaktifkan  Struktur  Pendukung Nasional  berada  di  tangan  Koordinator  Nasional  atau didelegasikan  ke  lembaga  atau  badan  organisasi  yang ditunjuk.  Staf  yang  terlibat  dan  organisasi  yang  tercantum dibawah  ini  akan  menerima  informasi  apakah  semua  atau sebagian  struktur  dukungan  nasional  diaktifkan  pada  waktu dan  lokasi  yang  ditentukan.  Para  staf  dan  organisasi  tesebut adalah sebagai berikut.
1. Pejabat yang ditunjuk dari Pusat Dukungan Nasional dan Organisasi Regional Federal;
2. Kantor Dewan Penasehat dan kontak resmi personil yang terdaftar dalam Rencana Kedaruratan Nuklir Federal (FNEP);
3. Institusi federal dan organisasi non-pemerintah yang terkait;
4. Organisasi Tanggap Darurat Propinsi setempat; dan
5. Pusat  Koordinasi  Operasi  Kedaruratan  Pemerintah (GEOCC).
Setiap  departemen  dan  agen  federal  akan  bertanggung jawab  untuk  memberitahukan  kantor  regionalnya.  Ketika Pusat  Dukungan  Nasional  telah  beroperasi,  maka  secara berkala  informasi  akan  disampaikan  kepada  pihak  asing (Pemerintah  Negara  tetangga  atau  dunia  internasional)  dan organisasi  internasional  tentang  kondisi  terkini  kedaruaratan yang  sedang  terjadi.  Prosedur  aktivasi  khusus  dimasukkan dalam  prosedur  darurat  FNEP.  Fungsi  koordinasi  ini merupakan  tanggung  jawab  Pemeritah  federal  guna memberikan  informasi  dan  melakukan  koordinasi  dalam menjalankan  kegiatan  tanggap  darurat  dengan  Pusat Dukungan  Nasional dan Organisasi Regional federal  melalui pejabat yang ditunjuk.
5.3. Tingkat Aktivasi Struktur Dukungan Nasional
Tingkat  Aktivasi  Struktur  Dukungan  Nasional  akan tergantung  pada  faktor-faktor  seperti  karakteristik,  besar  dan lokasi  kejadian,  wilayah  yang  terdampak  nyata  atau  wilayah yang  berpotensi  terkena  dampak,  dan  pada  tingkat keterlibatan  federal  diperlukan.  Tingkat  aktivasi  tersebut diantaranya adalah [5]: (Health Canada , 2002) 1. Tingkat  Pemantauan,  beberapa  pejabat  yang  ditunjuk yang  berasal  dari  Pusat  Dukungan  Nasional  akan ditugaskan  untuk  memantau  situasi.  Para  personil kedaruratan akan bekerja dalam kondisi normal atau dari pusat  operasi  kedaruratan  masing-masing  departemen mereka masing-masing, sesuai dengan rencana kedaruratan  di  departemen  mereka  masing-masing. Petugas  Perwakilan  Federal    dan  teknisi  spesialis  dari
=================================================================================================================
Organisasi  Federal  Regional  dapat  diterjunkan  untuk melaksanakan  tindakan  pemantauan  sesuai  dengan rencana  kedaruratan  nuklir  Propinsi  atau  Rencana Kedaruratan  Nuklir  Tingkat  Propinsi  dalam  FNEP tersebut.
2. Tingkat Aktivasi Parsial, beberapa Pejabat yang ditunjuk yang  berasal  dari  Struktur  Dukungan  Nasional  akan diaktifkan  dan  diinstruksikan  untuk  berkumpul  di  pusat- pusat  kedaruratan  yang  terdekat.  Koordinator  Nasional secara  berkala    akan  mengkaji  kembali  situasi  untuk menentukan  apakah  diperlukan  aktivasi  penuh  Struktur Dukungan Nasional atau tidak.
3. Tingkat  Aktivasi  Penuh:  semua  pejabat/petugas    yang ditunjuk yang berada dalam Struktur Dukungan Nasional diaktifkan dan diinformasikan untuk berkumpul di pusat- pusat kedaruratan  yang tepat. Rencana kedaruratan  yang relevan, prosedur, dan pusat-pusat kedaruratan departemen  dan  badan-badan  federal  diimplementasikan dan  petugas  penghubung  semuanya  diaktifkan  secara serentak  dengan  Pusat  Dukungan  Nasional  dan  Pusat Kedaruratan Regional. Operasi bantuan besar-besaran ke Propinsi  biasanya  akan  berlangsung  dalam  tingkat Aktivasi  Penuh.  Antarmuka  antara  pemerintah  federal dan  pemerintah  propinsi  secara  spesifik  dan  hubungan organisasi  manajemen  antara  kedua  keadaan  darurat  di bawah  Kendali  Aktivasi  diilustrasikan  secara  umum dalam Gambar 2.

## 5.4. Hubungan dengan Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC)
Ketika  darurat  nuklir  terjadi  di  Kanada  di  fasilitas nuklir/PLTN  berlisensi,  maka  Komisi  Keselamatan  Nuklir Kanada  (CNSC)  diberitahukan  oleh  fasilitas  yang  terkena dampak,  dan  dapat  diwakili  oleh  organisasi  manajemen kedaruratan  tingkat  Propinsi.  Setelah  Struktur  Dukungan Nasional diaktivasi, maka  selanjutnya hubungan antara Pusat Dukungan  Nasional  dan  CNSC  ditetapkan  di  bawah  FNEP, yang bergantung pada tingkat aktivasi:
1. Pemantauan  :  Pada  tingkat  ini,  Koordinator  Nasional atau  otoritas  yang  mewakilinya  akan  mengadakan  dan memelihara hubungan dengan
Pusat
Operasi Kedaruratan  CNSC  melalui  Koordinator  Perwakilan CNSC lepas kawasan.
2. Aktivasi    Parsial  atau  Aktivasi  Penuh  :  Staf  Teknis CNSC  akan  bergabung  dengan  Kelompok  Penasehat Teknis  di  Pusat  Dukungan  Nasional  untuk  berhubungan dengan  pusat  operasi  darurat  CNSC  dan  Staf  CNSC dalam kelompok teknis Propinsi. Seorang pejabat CNSC akan  bergabung  dengan  Satuan  Urusan  Publik (Public Affairs  Group) di  Pusat  Dukungan  Nasional  untuk bekerja  sama  dengan  Koordinator  Informasi  Publik CNSC. Sementara itu kondisi Indonesia, pada tingkat pemantauan,  menurut  penulis,  pihak  fasilitas  atau  penguasa instalasi  atau  pemegang  izin  berkoordinasi  dengan  Ruang Tanggap Darurat (RTD) BAPETEN. Koordinasi antara pihak fasilitas dan RTD BAPETEN ini diperlukan untuk memantau parameter-parameter  keselamatan  operasi  fasilitas  secara online  dan  secara  terus  menerus.  Sedangkan  aktivasi  parsial atau aktivasi penuh Satuan Tanggap Darurat (STD) Indonesia bergantung  pada  apakah  kedaruratan  itu  berupa  kedaruratan fasilitas atau kedaruratan umum.

## 5.5. Implementasi Rencana Kedaruratan Nuklir Federal
Implementasi  rencana  kedaruratan nuklir   federal di Kanada tercantum  dalam FNEP Master  Plan . Otoritas untuk pelaksanaan  FNEP  harus  diberikan  kepada  Menteri Kesehatan  (atau  Pimpinan  Menteri  alternatif    yang    ditunjuk oleh  Kantor  Dewan  Penasehat)  ,  Perdana  Menteri  Kanada atau  Kabinet.  Implementasi  rencana  darurat  departemen  dan prosedurnya  tetap  di  bawah  kendali  masing-masing departemen  atau  instansi.  Sesuai  dengan  keadaan  spesifik darurat    nuklir,  keputusan  untuk  melaksanakan  FNEP  akan dibuat  baik  bersamaan  dengan  atau  setelah  aktivasi  Struktur Dukungan Nasional. Koordinator Nasional dapat berkonsultasi  dengan  otoritas  terkait  lainnya  mengenai persyaratan  untuk  melaksanakan  semua  atau  sebagian  dari FNEP tersebut. Konsultasi ini mungkin memerlukan aktivasi semua atau bagian dari Struktur Dukungan Nasional sebelum memutuskan  pelaksanaan  FNEP  tersebut.  Jika  Struktur Dukungan Nasional belum diaktifkan , Koordinator Nasional akan  memastikan  bahwa  Organisasi  Tanggap  Darurat Propinsi  dan  departemen  federal  dan  lembaga  yang bersangkutan diberitahu tentang keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan FNEP.
Untuk  kondisi  Indonesia,  implementasi  rencana kedaruratan  nuklir  federal  tidak  ada.  Akan  tetapi,  yang  ada adalah  implementasi  rencana  kedaruratan  nuklir  nasional yang  mengacu  pada  Sistem  Kesiapsaiagaan  Nuklir  Nasional (SKNN).  SKNN  diimplementasikan  jika  terjadi  kedaruratan umum.

## 5.6. Implementasi Rencana Kedaruratan Nuklir Tingkat Propinsi
Pelaksanaan  Rencana  Utama  FNEP  tidak  secara otomatis  menerapkan  Rencana  Kedaruratan  Nuklir  Tingkat Propinsi.  Biasanya,  Rencana  Kedaruratan  Nuklir  Tingkat Propinsi akan dilaksanakan setelah konsultasi dan kesepakatan  antara  Koordinator  nasional,  pemerintah propinsi dan pejabat federal di daerah.
Untuk  kondisi  Indonesia,  implementasi  rencana kedaruratan nuklir tingkat propinsi adalah rencana kedaruratan  nuklir lokal.
Gambar 1: Struktur Kelompok Pusat Dukungan Nasional[5] (Health Canada , 2002)
Tabel 1: Susunan tim dalam Pusat Dukungan Nasional [5] (Health Canada , 2002)

## Gambar 2: Contoh Antarmuka Organisasi
Kedaruratan antara Pemerintah Propinsi dan Federal[5] Health Canada. 2002)
5.7. Implementasi  Rencana  Kedaruratan  Nuklir BAPETEN, Indonesia
BAPETEN  memiliki tanggung  jawab  dalam menyiapkan  formulasi  kebijakan  teknis  untuk  melaksanakan dan  mengembangkan  rencana  system  kesiapsiagaan  darurat nuklir  nasional[1].  Berdasarkan  Pasal  1  poin  7  dalam  acuan [2] dinyatakan bahwa: kesiapsiagaan nuklir adalah serangkaian  kegiatan  yang  terencana  dan  sistematik  untuk mengantisipasi  kedaruratan  nuklir  dengan  menyediakan infrastruktur  dan  kemampuan  melaksanakan  fungsi  mitigasi untuk  mengatasi  kedaruratan  nuklir  secara  cepat,  tepat, efektif dan efisien.
Gambar  3.  Alur  Proses  Aktivasi  Satuan  Tanggap Darurat (STD) BAPETEN [3] (BAPETEN, 2007) Sebagaimana  CNSC  Kanada,  BAPETEN  juga mengenal aktivasi penuh/aktivasi total dan aktivasi parsial[3]. Pada  aktivasi  penuh,  tim  tanggap  darurat  BAPETEN berupaya  melaksanakan  mitigasi  jangka  pendek  sampai jangka  menengah  terhadap  kecelakaan  nuklir  atau  radiologi [3][8]. Aktivasi total terhadap tim tanggap darurat BAPETEN dalam Kedaruratan  Umum (tingkat  tertinggi dalam kedaruratan  nuklir,  termasuk  kedaruratan  nuklir  Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, PLTN) bertujuan untuk mengantisipasi  kemungkinan  situasi  yang  memburuk  dan mengumpulkan  semua  informasi  dan  laporan.  Kedaruratan umum  sebagaimana dijelaskan dalam  acuan  adalah kedaruratan  yang  terjadi  dari  ancaman  kategori  I  (termasuk kedaruratan  PLTN).  Kedaruratan  Umum  mengakibatkan terjadinya resiko pelepasan zat radioaktif lepas kawasan atau paparan  radiasi,  sehingga  perlu  ditetapkan  tindakan perlindungan segera di lepas kawasan ( urgent protective Zone (UPZ) off-site ).
Tindakan  dalam  UPZ  pada  saat  kedaruratan  nuklir atau  radiologi  adalah  evakuasi,  dekontaminasi  individu, menetapkan  lokasi  pengungsian,  pemberian  perlindungan pernapasan  (masker),  tablet  iodine  dan  pelarangan  konsumsi bahan  pangan  yang  berpotensi  terkontaminasi  dalam
perencanaan  pembatasan  makanan  yang  terpantau  terus- menerus  dan  menyediakan  instruksi  perlindungan  produk pertanian.
Sedangkan  untuk  aktivasi  parsial  ditujukan  untuk mengantisipasi  kedaruratan  nuklir  lokal,  (tingkat  propinsi), kedaruratan fasilitas dan kedaruratan tapak.
Penulis  yakin  jika  kesiapan  implementasi  rencana kedaruratan nuklir di Indonesia terpelihara dengan baik maka akan  dapat  mendukung    program  kebijakan  energi  nuklir setelah  DPR  memutuskan  energi  nuklir  bukan  lagi  sebagai energi  alternatif  dalam  bauran  energi  nasional  pada  awal tahun 2014 [4]

## 5. Kesimpulan
Kajian  Implementasi  Rencana  Kedaruratan  Nuklir Kanada  sangat  penting  sebagai  bahan  pembanding  rencana kesiapsiagaan  nuklir  di  BAPETEN  untuk  mendukung kebijakan  dan  program  energi  nuklir  ke  depan.  Selain  itu sangat  diperlukan  adanya  koordinasi  antar  instansi  dalam penanggulangan  kedaruratan  nuklir.  Selanjutnya  dengan kemampuan  koordinasi  yang  saling  mendukung  satu  sama lain  maka  diharapkan  dapat  menjadi  dasar  pengembangan dan penguatan infrastruktur organisasi ketanggap daruratan di tingkat  nasional  yang  handal  dan  siap  melindungi masyarakat, pekerja dan lingkungan hidup.

## Daftar Pustaka
[1.] Bapeten. (2004). Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 01 Rev.2/K-Otk/V – 04 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Jakarta: Bapeten.
[2.] Bapeten. (2010). Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
Kesiapsiagaan Dan Penanggulangan Kedaruratan
Nuklir. Jakarta: Bapeten.
[3.] Bapeten. (2007). Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Satuan Tanggap Darurat. Jakarta: Bapeten.
[4.] Energy Today. (2014, January 23). DEN-Komisi VII Setujui Rancangan Kebijakan Energi Nasional . Retrieved March 24, 2014, from Energy Today: http://energitoday.com/2014/01/23/den-komisi-vii- setujui-rancangan-kebijakan-energi-nasional/
[5.] Health Canada . (2002). Federal Nuclear Emergency Plan. Ontario: Health Canada .
[6.] IAEA. (2002). Safety Standard Series No. GS-R-2, Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency. Vienna: IAEA.
[7.] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. (2003). Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, Updating IAEA-TECDOC-953, EPR-METHOD . Vienna: IAEA.
[8.] Khusyairi, A. a. (2011). European Union Nuclear Emergency Preparedness Study on Sustainable Restoration and Long-term Management of Radioactive Contaminated Rural, Urban and Industrial Ecosystems (STRATEGY). International Conference on Global Resources Conservation. Malang: Universitas Brawijaya.