SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue III, September 2023; 984-1002 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32910 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 3, September 2023
Pemahaman  Masyarakat  Kabupaten  Barru  terhadap  Hukum  Waris Islam dan Penerapannya; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Hanafi
Pritha Wahyuni 1* , Muammar Bakry 2 , Abdillah Mustari 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.
E-mail: 1 prithawahyuni07@gmail.com, 2 muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id, 3 abdillahmustari@gmail.com

## *Corresponding Author
[Submitted: 04 November 2022] [Reviewed: 11 September 2023] [Revisions: 15 September 2023] [Accepted: 20 September 2023] [Published: 30 September 2023]

## Abstrak
Hukum  mengenai  pembagian  warisan  telah  diatur  dalam  syariat  islam,  namun  pemahaman mengenai  konsep  pembagian  warisan  dalam  islam  belum  dipahami  oleh  seluruh  masyarakat. Pokok  masalah  pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana  Pemahaman  Masyarakat  Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tentang Hukum Waris Islam Dan Penerapannya dalam Perspektif  Mazhab  Syafi’i  Dan  Hanafi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui Pemahaman Masyarakat Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tentang Hukum Waris Islam Dan Penerapannya dalam Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Hanaf. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan Penerapan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Menurut  Perspektif  Mazhab  al- Syafi’iyah  dan  Hanafiyah.  Metode  penelitian yang  di  gunakan adalah  penelitian  lapangan  (field  research)  kualitatif.  Dengan  pendekatan  penelitian  sosiologi hukum dan normatif. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi 8lapangan. Teknik yang penulis gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang  diperoleh  kemudian  diolah  dan  dianalisis  melalui  melalui  tiga  tahapan  yaitu:  reduksi  data (seleksi  data),  penyajian  data,  dan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa masyarakat  belum  memahami  dan  menerapkan  Hukum  kewarisan  islam,  yang  diterapkan masyarakat Atapangnge yaitu kewarisan hukum adat agar tidak terjadi konflik. Sudah jelas bahwa urf di kalangan Imam Mazhab memiliki pandangan yang sama yang dapat dijadikan hujjah hukum, Imam  Syafi’i  setelah  tinggal  di  Mesir  mengubah  sebagian  fatwa -fatwa  hukumnya  yang  telah dikeluarkan  sebelumnya,  karena  adat  tiap  daerah  berbeda,  begitu  juga  Imam  Hanafi  dalam putusan hukumnya tidak lepas dengan kondisi dan situasi yang mempengaruhinya.
Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat; Hukum Waris Islam; Mazhab al- Syafi’ i; Mazhab Hanafi.

## Abstract
The  law  regarding  the  division  of  inheritance  has  been  regulated  in  Islamic  law,  but  the  entire community  has  not  understood  the  understanding  of  the  concept  of  inheritance  distribution  in Islam. The main problem in this study is how the understanding of the Atapangnge community, Tanete  Rilau  District,  Barru  Regency  about  Islamic  inheritance  law  and  its  application  in  the perspective  of  the Syafi’i and  Hanafi  Schools.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the understanding of the Atapangnge community, Tanete Rilau District, Barru Regency about Islamic inheritance law and its application in the perspective of the Syafi’i and Hanafi Schools. The purpose of  this  study  is  to  find  out  how  the  understanding and application  of  Islamic  inheritance  law  in society according to the perspective of the al-Shafiyah and Hanafi Schools. The research method used  is  qualitative  field  research  with  a  legal  and  normative  sociology  research  approach.  In collecting  data,  the  authors  used  literature  studies  and  8-field  studies.  The  techniques  that  the
author uses are observation, interviews, and documentation. The data obtained is then processed and  analyzed  through  three  stages,  namely:  data  reduction  (data  selection),  data  presentation, and conclusion. The results of this study show that the community has not understood and applied Islamic  inheritance  law,  which  applied  to  the  Atapangnge  community,  namely  customary  law inheritance so that conflicts do not occur. It is clear that urf among the Imams of the School have the same view that can be used as a legal argument, Imam Syafi’i after living in Egypt changed some of his legal fatwas that had been issued before, because the customs of each region  were different, as well as Imam Hanafi in his legal decisions cannot be separated from the conditions and situations that affect him.
Keywords: Community Understanding; Islamic Inheritance Law; al-Shafi'i School; Hanafi School.

## 1. Pendahuluan
Setiap manusia  pasti  mengalami  peristiwa  kelahiran  dan  kematian.  Peristiwa  kelahiran seseorang,  tentunya  menimbulkan  akibat-akibat  hukum,  seperti  timbulnya  hubungan  hukum dengan  masyarakat  sekitarnya,  dan  timbulnya  hak  dan  kewajiban  pada  dirinya. 1 Peristiwa kematian  pun  akan  menimbulkan  akibat  hukum  kepada  orang  lain,  terutama  pada  pihak keluarganya  dan  pihak-pihak  tertentu  yang  ada  hubungannya  dengan  orang  tersebut  semasa hidupnya.  Dalam  hal  kematian  (meninggalnya)  seseorang,  pada  prinsipnya,  segala  kewajiban perorangannya tidak beralih kepada pihak lain kecuali hutang-piutang yang apabila masih ada maka  ahli  warisnya  yang  akan  menggantinya. 2 Adapun  yang  menyangkut  harta  kekayaan  dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya. 3 Proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih hidup inilah yang diatur oleh hukum Islam dengan sebutan hukum waris/ilmu fikih.
Hukum  waris  sebelum  Islam  sangat  dipengaruhi  oleh  sistem  sosial  yang  dianut  oleh masyarakat yang ada, menurut masyarakat jahiliyah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan  dari  keluarganya  yang  meninggal,  adalah  Mereka  yang  laki-laki,  berfisik  kuat,  dan memiliki  kemampuan  untuk  memanggul  senjata  serta  mengalahkan  musuh  dalam  setiap
1 Dul Jalil, “Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia,” Al- Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 6, no. 1 (2022): 1 – 19, https://doi.org/10.33511/almizan.v6n1.1-19.
2 Shinta Andriyani, Wiwiek Wahyuningsih, and Mohammad Irfan, “Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata,” Jatiswara 36, no. 1 (2021):
92 – 103, https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.283.
3 Amos Andi, Selamat Gaol, and Sudarto Sudarto, “Power of Attorney and Permission to Pledge an Estate Based on Tangerang District Court Stipulation No. 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng,” JURNAL HUKUM SEHASEN 9, no. 2 (2023): 107 – 20, https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4663.
Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Hanafi
Pritha Wahyuni, et. al.
peperangan. 4 Namun  setelah  Islam  datang  sedikit  demi  sedikit  masyarakat  jahiliyah meninggalkan kebiasaan pembagian seperti ini. 5 Secara terminologi ilmu fikih mawaris/hukum kewarisan  adalah  ilmu  yang  membahas tentang hal  ihwal pemindahan  harta peninggalan dari seseorang  yang  meninggal  dunia  kepada  yang  masih  hidup,  baik  mengenai  harta  yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing- masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. 6
Secara normatif, pembagian harta warisan hanya biasa dilakukan menurut hukum Islam atau yang biasa disebut ilmu fikih namun kenyataannya masyarakat lebih memilih membagikan harta  warisannya  dengan  jalan  perdamaian  pembagian  semacam  ini  diatur  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  pasal  183  yang menyatakan: “ Para ahli  waris  dapat bersepakat  melakukan perdamaian  dalam  pembagian  harta  warisan  setelah  masing-masing  menyadari  bagiannya ” . Dalam prakteknya dimasyarakat Indonesia, khususnya di Kecamatan Tanete Rilau.
Pembagian warisan sering tidak digunakan, meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan pembagian secara hukum yang berlaku di masyarakat (adat) atau secara perdamaian (kekeluargaan). 7 Pemerintah Indonesia sendiri telah mengatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat  melakukan  perdamaian  dalam  pembagian  harta  warisan,  setelah  masing-masing menyadari bagiannya ”. 8 Namun dalam praktiknya di masyarakat para ahli waris tidak menyadari bagian masing-masing menurut hukum waris Islam. Hal ini sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat setempat terhadap hukum waris Islam.

## 2. Literatur Review
Dalam  penelitian  ini  digunakan  beberapa  literature  yang  masih  berkaitan  dengan pembahasan  yang  dimaksud  diantaranya  adalah  sebagai  berikut,  Penelitian  ini  disusun  oleh
4 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris (Jakarta: PT Raja Grafindo Persadi, 1993).
5 Hisbullah Hisbullah et al., “Harmonisasi Syari’at Dan Hakikat Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Falsafah  Tasyri,” Bilancia:  Jurnal  Studi  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum 16,  no.  2  (2022):  295 – 312, https://doi.org/10.24239/BLC.V16I2.1361.
6 Hasbi Ash-Shiddiqy, Fiqih Mawaris Untuk Warisan Dalam Masyarakat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
7 Abdul Syatar, “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan Perbandingan Mazhab,” Jurnal Al- ’Adl 11, no. 1 (2018): 130 – 39, https://doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.
8 Amelia Rahmaniah, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam),” Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran 15, no. 1 (2015): 69 – 80, https://doi.org/10.18592/syariah.v15i1.546.
Taufiq Qurosyid Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Metro “( Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampang Timur)” penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Raja Aji Kabupaten Lampung Timur Terhadap Hukum Kewarisan Islam. 9 Sedangkan dalam penelitian  ini  mengkaji  tentang  pemahaman  Masyarakat  Atapangnge  Kecamatan  Tanete  Rilau Kabupaten Barru tentang Hukum Waris Islam dan Penerapannya (Perspektif Mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah). Jurnal yang disusun oleh Saifullah Basri Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang “Hukum Waris Islam (Fara’id) dan Penerapaanya dalam Masyarakat Islam” penelitian ini berfokus  untuk  Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Harisan  di  kalangan  Umat  Islam. 10 Sedangkan  pada penelitian ini berfokus melakukan Penelitian secara Library Research.
Penelitian yang disusun oleh Darwis Fakultas Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  yang  berjudul  “ Hukum  Kewarisan  menurut  Imam Syafi’i dan  Hazarin  (Studi  Perbandingan Dalam  Kasus  Ahli  Waris  Pengganti  Dan  Relevansinya  Dengan  KHI)” Penelitian  ini  berfokus  untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam Hukum Kewarisan menurut Imam Syafi’i dan Hazarin dalam kasus ahli Waris Pengganti dan Relevansinya dengan KHI. 11 Sedangkan penulis lebih membahas Hukum Waris Islam dan penerapannya secara umum dan lebih berfokus pada Perspektif Mazhab. Jurnal yang disusun oleh Pani Akhiruddin siregar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara “Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Bangkai Baru Tentang Hukum Pembagian Kewarisan” penelitian ini  berfokus  pada  Bagaimana  Pelaksanaan  Pembagian  kewarisan  masyarakat  muslim  desa  bangkai baru. 12 Sedangkan  pada  penelitian  ini  berfokus  melakukan  Penelitian  bagaimana  pemahaman, Penerapan dan Analisis Mazhab.
Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga yang memiliki peran penting dalam sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kata warisan berasal
9 Taufiq Qurosyid, “Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)” (Lampung: IAIN Metro, 2019).
10 Saifullah  Basri,  “Hukum  Waris  Islam  (Fara’id)  Dan  Penerapannya  Dalam  Masyarakat  Islam,” Jurnal  Kepastian Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (2020): 37 – 46, https://doi.org/https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591.
11 Darwis,  “Hukum  Kewarisan  Menurut  Imam  Syafi’i  Dan  Hazarin  (Studi  Perbandingan  Dalam  Kasus  Ahli  Waris Pengganti Dan Relevansinya Dengan KHI)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).
12 Pani Akhiruddin Siregar, Eka Pertiwi Viranda, and Nilna Mayang Kencana Sirait, “Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Mangkai Baru Tentang Hukum Pembagian Kewarisan,” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2022): 62 – 73, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/jm.v7i1.9534.
Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Hanafi
Pritha Wahyuni, et. al.
dari kata Waratsa yang memiliki arti mengganti, memberi, dan mewarisi. 13 Sedangkan Makna al- mirats dalam pandangan terminologi adalah, pemindahan hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang bernilai dan sah secara Syar`i. 14
Selain istilah “Mirats” di atas, Hukum waris islam biasa juga di istilahkan dengan Faraidh. Secara  etimologi, faraidh adalah  bentuk  jamak  dari  kata  “ faridhah” yang  artinya  ketetapan, kepastian, dan kewajiban. Sedangkan Secara terminologi, faraidh pembagian harta orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya menurut hukum islam. Harta yang dibagikan kepada ahli warisnya  adalah  sisa  harta  yang  ditinggalkan  setelah  pembiayaan  selesai  seperti  penguburan jenazah, hutang, zakat, nazar, dan wasiat yang tidak melebihi dari 1/3 dari jumlah harta. 15
Pembagian  harta  peninggalan  atau  harta  warisan  setelah  meninggalnya  pewaris merupakan  bentuk  kewajiban  karena  berdasarkan nas  yang  qat’i.  Itulah  kaidah  waris  secara umum. Umat Islam pada umumnya telah diberikan ketentuan secara jelas sehingga diharapkan dalam  penerapannya  mudah  untuk  dilaksanakan.  Hukum  Islam  secara  tegas  melarang  orang muslim mewarisi non-muslim. 16 Di dalam Islam sendiri sudah mengatur dengan jelas siapa saja yang berhak menerima dan berapa saja bagian yang seharusnya mereka dapatkan. Mereka yang paham dengan hukum Islam maka akan membaginya sesuai dengan syariat Islam, ada pula yang tau namun memilih untuk membaginya sesuai dengan ketentuan adat mereka, dan ada pula yang tau namun tidak paham dengan sebab peraturan tersebut, dan bahkan ada yang tidak tau sama sekali dengan hal tersebut. 17
13 Nur Qalbi Husain and Musyfikah Ilyas, “Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017 - 2019),” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam 1,  no.  2  (2020):  31 – 45, https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12966.
14 Maimun,  “Pembagian  Hak  Waris  Terhadap  Ahli  Waris  Beda  Agama  Melalui  Wasiat  Wajibah  Dalam  Perspektif Hukum Kewarisan Islam,” ASAS 9, no. 1 (December 2017), https://doi.org/10.24042/ASAS.V9I1.1209.
15 Muammar Muhammad Bakry, Akuntansi Dasar Mawaris (Makassar: Alauddin Press, 2014).
16 Istiqamah, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata),” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 4, no. 1 (June 2017): 54 – 67, https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V4I1.3664.
17 Hendrik  Pantamar  and  Rahma  Amir,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Kewarisan  Di  Desa  Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2, no. 2 (April 2021): 268 – 81, https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V2I2.17019.
Agama  Islam  menggariskan  maksud  dan  tujuan  pewaris  tidak  saja  untuk  kepentingan kehidupan  individual  para  ahli  waris  tetapi  juga  berfungsi  sosial  untuk  juga  memperhatikan kepentingan anggota kerabat tetangga yang yatim dan miskin. 18
Kewarisan merupakan permasalahan yang sensitif, karena berkaitan dengan pembagian harta  kekayaan  orang  yang  meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya.  Bahkan  seringkali  terjadi perselisihan  antara  para  ahli  waris  dalam  pembagiannya.  Karena  itu  perlu  ada  sebuah  sistem hukum  untuk  mengatur  pembagian  tersebut  guna  mencegah  perselisihan  dan  ketidakadilan. Salah  satu  dari  sistem  hukum  itu  adalah  hukum  kewarisan  yang  dalam  Islam  dikenal  dengan istilah Fiqih Mawaris (Faraid). 19 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) waris diartikan hukum yang mengatur tentang pemindahan harta waris hal tersebut diatur pada pasal 171 ayat (a) Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  yang  berbunyi:  “Hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang pemindahan  hak  pemilik  harta  peninggalan  ( tirkah )  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing- masing”. 20

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  lapangan  ( field  research )  kualitatif. Penelitian lapangan ( Field Research) adalah pendekatan luas dalam penelitian kualitatif, yaitu ide penting  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  peneliti  langsung  ke  lapangan  untuk  mengadakan pengamatan  secara  langsung  terkait  suatu  fenomena  yang  terjadi  atau  pengamatan  langsung terhadap  objek  yang  diteliti  guna  mendapatkan  data  yang  relevan.  Deskriptif  kualitatif merupakan  jenis  penelitian  yang  hanya  berisi  penjelasan  suatu  objek  atau  sekelompok masyarakat  di  masa  sekarang.  Lokasi  penelitian  yang  dipilih  oleh  peneliti  yaitu  di  Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan
18 Andi Nurjayanti, Supardin, and Muh. Jamal Jamil, “Analisis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (August 30, 2022): 608 – 620, accessed October 23, 2022, https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/25243.
19 Weni  Agustina  and  Abd.  Halim  Talli,  “Sistem  Pembagian  Kewarisan  Masyarakat  Sayyid  Di  Kelurahan  Sidenre Kecamatan  Binamu  Kabupaten  Jeneponto,” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam 1,  no.  1 (March 13, 2019): 88 – 98, accessed October 23, 2022, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/11430.
20 Nur  Aisyah,  “Anak  Angkat  Dalam  Hukum  Kewarisan  Islam  Dan  Hukum  Perdata,” El- Iqthisady :  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (June 2020): 101 – 13, https://doi.org/10.24252/EL-IQTHISADI.V2I1.14137.
Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Hanafi
Pritha Wahyuni, et. al.
sosiologi,  yaitu  pendekatan  yang  ditempuh  oleh  para  analis  untuk  menemukan  kondisi  dan keadaan yang terjadi di masyarakat dan pendekatan Normatif yaitu, pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas Hukum Islam, baik itu berasal dari al- Qur’an, Hadis, dan Kaidah ushul  fikih  dan  pendapat  para  ulama  dalam  memandang  sebuah  permasalahan.  Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik yang penulis gunakan dalam studi lapangan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data (seleksi data), penyajian data, dan kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam di Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilalau Kabupaten Barru
Syariah Islam telah menetapkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak dan adil. Agama Islam menetapkan hak kepemilikan benda bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan petunjuk syariah. Al- Qur’an telah menjelaskan hukum -hukum kewarisan dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna tanpa meninggalkan  bagian  seseorang  atau  membatasi  benda  yang  akan  di  wariskan.  Al- Qur’an merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan bagiannya yang dilengkapi dengan sunnah dan Ijma. Hukum Islam telah dimuat ke dalam beberapa pokok hukum yang diberlakukan bagi orang Islam dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wakaf dan sebagainya.
Sebagai orang Islam menjadi suatu keharusan untuk dekat dengan keislamannya. Untuk mendekatkan orang Islam dengan keislamannya salah satunya adalah orang Islam harus paham dan menggunakan hukum. Hal ini diantaranya didasarkan pada Pasal 49 dan penjelasan Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989.  Pasal  49  ayat  (1)  menegaskan  tentang  kewenangan  absolut Peradilan  Agama.  Pasal  ini  berbunyi:  Peradilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  ditingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan;
b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
c. Wakaf dan shadaqah.
Semakin  diterimanya  sistem  kewarisan  menurut  al- Qur’an dan  As -Sunnah  di  Indonesia menyebabkan  pembaruan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.  Pembaruan  ini  menyebabkan beberapa  perbedaan  jika  dibandingkan  dengan  sistem  kewarisan  yang  dikembangkan  oleh Ahlusunah.  Dalam  pembagian  hukum  waris  Islam,  pemahaman  masyarakat  Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru Sebagian besarnya memahami pembagian kewarisan dengan  hukum  waris  Islam.  Namun  dalam  pembagian  kewarisan  dengan  hukum  Islam  di masyarakat Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru belum berlaku sebagaimana mestinya, meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam.
Pemahaman yang dimaksudkan tentang hukum waris yaitu mereka yang memiliki tingkat Pengetahuan agamanya yang tinggi dan juga berpendidikan dengan menggunakan hukum waris Islam  dalam  menyelesaikan  masalah  kewarisannya,  selain  menghindari  percekcokan  juga mentaati dan melaksanakan ajaran agama. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Shaleh selaku tokoh agama Masyarakat Kelurahan Lalolang:
“ Menurut  saya  Hukum  kewarisan  Islam  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang pembagian  warisan  sesuai  dengan  al- Qur’an  dan  Hadis  dan  yang  berhak  menjadi  ahli waris  yaitu  anak  atau  keturunan  dari  orang  yang  mempunyai  warisan  yang  diatur berdasarkan  syara,  kalau  itu  saya  tidak  terlalu  paham  bagian-bagiannya  tapi  terkait dengan  bagian-bagiannya  tetapi  menurut  saya  memang  ada  aturannya  tentang pembagian warisan sekian persen secara pasti namun saya tidak bisa menjelaskan secara dalam,  nah  seorang  yang  berhak  menerima  warisan  yaitu  karena  termasuk  ahli  waris karena ada hubungan nasab atau hubungan darah ”.
Bapak Shaleh, walaupun tidak mengetahui secara terperinci mengenai syarat dan rukun dalam pembagian warisan, meyakini bahwa dalam Islam terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi.  Baginya,  pembagian  warisan  harus  dilakukan  secara  adil  sesuai  dengan  petunjuk agama. Menurutnya, syarat dan rukun ini sangat penting dalam pembagian warisan agar sesuai dengan ajaran agama.
Bapak  Shaleh  berpendapat  bahwa  dalam  keluarganya,  pembagian  warisan  harus mengikuti  hukum  waris  Islam.  Bagi  seorang  Muslim,  penting  untuk  mematuhi  hukum  syariah yang diyakini sebagai petunjuk hidup. Menurut pandangannya, perbedaan antara anak laki-laki dan  perempuan  dalam  pembagian  harta  warisan  didasarkan  pada  aturan  syariah.  Laki-laki dianggap  menaikkan  mahar,  yang  berarti  mereka  yang  menafkahi,  sedangkan  perempuan
Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Hanafi
Pritha Wahyuni, et. al.
dianggap  yang  dinafkahi.  Namun,  Bapak  Shaleh  menyadari  bahwa  dalam  penerapan  hukum kewarisan  di  masyarakat  Atapangnge,  masih  dominan  menggunakan  hukum  adat.  Baginya, pembagian warisan di masyarakat tersebut belum sepenuhnya optimal secara syar'i.
Hasil wawancara dengan Bapak Abu bakar Selaku RT,
“ Hukum kewarisan Islam adalah hukum pembagian harta warisan menurut ilmu faraid, menurut saya pribadi orang yang berhak menerima warisan, adalah adanya hubungan perkawinan  dan  hubungan  kerabat  misalnya  anak,  ayah,  ibu,  saudara,  kakek,  nenek, paman, dan seterusnya. Sebab orang menerima warisan yaitu adanya hubungan darah dan pernikahan. Sebab penghalang seseorang menerima harta warisan menurut beliau yaitu pembunuhan dan perbedaan agama .
Menurut  Bapak  Abu  Bakar  dalam  membagi  warisan  beliau  membagi  warisan  dengan menggunakan hukum kewarisan Islam dan sebagian dengan wasiat. Menurut Bapak Abu Bakar masyarakat  Atapangnge  mayoritas  membagi  warisan  dengan  cara  dibagi  rata,  tidak menggunakan  hukum  kewarisan  Islam  karena  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang hukum kewarisan Islam.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  diatas  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  beberapa masyarakat  cukup  baik  dalam  memahami  pembagian  waris  dalam  hukum  waris  Islam  seperti memahami pengertian hukum waris, syarat dan rukun ahli waris, siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian-bagian tiap-tiap ahli waris, penyebab seseorang mendapatkan harta warisan, sebab terhalangnya seseorang mendapatkan harta warisan, dan bagaimana penerapannya.
Dalam masyarakat Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru terdapat pula masyarakat yang kurang paham tentang hukum waris Islam. Yang dimaksud kurang paham ini adalah  mereka  yang  kenal  dengan  hukum  waris,  namun  tidak  mengerti  maksud  dan  cara penerapannya dari hukum waris tersebut. Adapun Wawancara dengan Bapak H. Kamaluddin:
“ Saya  tahu  adanya  hukum  kewarisan  Islam  yakni  hukum  waris  yang  telah  diatur  oleh agama Islam. Menurut pengetahuan saya ahli waris yaitu orang yang berhak menerima harta warisan seperti anak kandung. Terkait pembagian warisan kalau di keluarga saya sudah turun-temurun dilakukan berdasarkan kebiasaan keluarga saya ”.
Wawancara dengan bapak Aras. Menurut beliau Hasil wawancara dengan Bapak Aras, “ Secara pribadi saya sendiri memahami hukum kewarisan Islam sebagai pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Namun saya tidak mengetahui syarat dan rukun Islam. Ahli  waris  menurut  saya  adalah  orang  yang  berhak  menerima  warisan.  ahli  waris hanyalah  anak  kandung.  Saya  tidak  paham  bagian-bagian  tiap-tiap  ahli  waris,  sebab- sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan. Di keluarga saya tidak
menggunakan hukum waris Islam dalam membagi harta warisan karena orang tua saya masih hidup ”.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  diatas  bersama  masyarakat  dalam  kategori  kurang paham,  menunjukkan  bahwa  sebagian  masyarakat  Atapangnge  kurang  paham  adanya  hukum waris,  ada  hal-hal  yang  menyebabkan  ahli  waris  terhalang  mendapatkan  warisan  dan  tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam hukum waris Islam.
Selain  itu,  beberapa  masyarakat  Atapangnge  tidak  paham  disebabkan  karena  rata-rata tingkat  Pendidikan  mereka  yang  begitu  rendah,  tidak  mengerti  sama  sekali  mengenai  hukum waris  Islam,  tidak  tahu  maksud  dan  kegunaan  dari  hukum  waris  tersebut.  Adapun  hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin:
“ Ako iya menurut ku Nak de’wisenggi, de’upaham aga yaro hukum waris Islam, yammi wisseng  ilaleng  pembagian  harta  warisan  menurut  ku  hukum  waris  islam  yaro  anak aruwane lebih maega naruntu dari pada anak makkunrai ” .
Hasil wawancara dengan Ibu Hafsah:
“ Menurut ku nak hukum kewarisan Islam iyaro pembagian harta warisan sesuai Islam. ia dewisenggi  aga  rukun  na  sibawa  syarat  hukum  kewarisan  Islam.  Nah  tau  ya  nedding tarima  warisan  iyaro  anak,  iya  dewisenggi  bagian- bagian  na  ahli  waris  de’to  wisenggi sebab-sebab tarima warisan sibawa sebab-sebab halangi warisan. Klo kukeluarga ku nak, nakko pembagian harta warisan de’napake hukum kewarisan Islam tetapi harta warisan na yalanggi ku anak yang parakai tunna tuomupi ”.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  begitu  banyak masyarakat  yang  belum  memperoleh  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  Hukum  Waris Islam, dalam hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya pemahaman masyarakat Kelurahan Lalolang  Kecamatan  Tanete  Rilau  Kabupaten  Barru  dan  begitu  minim  pemahaman  terhadap pembagian  Hukum  Waris  Islam.  Dalam  penelitian  ini  masyarakat  Atapangnge dalam membagi harta warisan lebih memilih menyelesaikan secara Hukum Adat atau secara kekeluargaan agar tidak terjadi konflik.
Hukum waris adat ialah kumpulan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk Hukum  Syara  (Agama),  kaidah  tersebut  dipatuhi  oleh  masyarakat,  dengan  Hukum  Adat, pembagian  kewarisan  yang  didapat  semua  bagiannya  sama  tanpa  memilih  jenis  kelamin penerima  kewarisan  tersebut,  adanya  juga  kebiasaan  masyarakat  Atapangnge mengutamakan
Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Hanafi
Pritha Wahyuni, et. al.
ahli waris yang merawat pewaris selama hidupnya. 21 Sebagian pewaris yang mendapatkan lebih banyak harta warisan menimbulkan banyak ketidakadilan dalam kewarisan, hal ini disebabkan masih  kurangnya  pengetahuan  dan  perhatian  masyarakat  terhadap  pentingnya  mengetahui tentang Hukum Waris Islam.
4.2. Penerapan Hukum Waris Islam pada masyarakat di Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
4.2.1. Diterapkan
Pada penerapan hukum waris Islam di masyarakat Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ada yang menggunakan dan menerapkan hukum waris Islam di lingkungan tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  salah  satu  dari  keluarga  mereka  telah  tiada  (meninggal  dunia). Sehingga dalam pembagian  hukum  waris  di  lakukan  karena  adanya  pemahaman  ilmu tentang hukum waris pada keluarga dan disesuaikan dengan aturan yang ada didalam al- Qur’an dan hadis serta kesepakatan pada keluarga yang ditinggalkan.

## 4.2.2. Tidak diterapkankan
Pada masyarakat Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ada yang tidak  menggunakan  hukum  waris  Islam.  Hal  ini  di  karenakan  ada  beberapa  warga  yang  tidak mengetahui  bahkan  tidak  memahami  maksud  dari  hukum  waris  Islam  tersebut,  masyarakat Atapangnge  Sebagian  besar  juga  mempunyai  kebiasaan  mengutamakan  anak  yang  merawat orang tuanya selama hidupnya, dan adanya masyarakat tidak menerapkan karena orang tuanya masih hidup. Sehingga tidak di terapkan hukum ahli waris Islam pada keluarga mereka.
Dari  hasil  wawancara  diatas  masyarakat  Kelurahan  Lalolang  Kecamatan  Tanete  Rilau Kabupaten Barru lebih cenderung memilih Hukum Adat dalam penerapan hukum kewarisan atau menyelesaikan secara kekeluargaan. Hal ini disebabkan sudah menjadi tradisi masyarakat  dari dulu dengan menyamaratakan bagian ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan.
4.2.3. Fakto-faktor yang menghambat penerapan hukum waris
a) Faktor fanatisme adat
21 Abdul Rahman Qayyum and Rini Ekasari, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang Di Kecamatan Pallangga  Kab.  Gowa;  Studi  Perbandingan  Hukum  Adat  Dan  Hukum  Islam,” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 122 – 33, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14294.
b) Faktor Pendidikan.
c) Faktor Ekonomi
d) Dan Kurangnya peranan pemerintah atau pihak yang berwenang dan tokoh Agama dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan khususnya hukum kewarisan islam.
Masyarakat Atapangnge yang mayoritas beragama Islam belum sepenuhnya menerapkan hukum  waris  Islam  dalam  pembagian  harta  warisan.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  faktor-faktor yang menghambat penerapan hukum islam di masyarakat kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau  Kabupaten  Barru  diantaranya  Hukum  Adat,  Pendidikan,  ekonomi,  sudah  turun-temurun. masyarakat  juga  berpendapat  bahwa  tidak  dipakainya  pembagian  kewarisan  dengan  hukum waris  Islam  karena  tidak  adanya  keharusan  bagi  manusia  untuk  melaksanakannya.  Hal  ini disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan tokoh Agama dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum khususnya hukum waris Islam.
Dalam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam al-Qur-an tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil, Allah berfirman dalam al- Qur’an mengenai pembagian  benda  pusaka  untuk  para ahli waris dan  orang-orang  yang  tidak  berhak menerima  pembagian  benda  pusaka  tersebut  Q.S  An-Nisa  4/11-12.  Ayat  di  ini  berbicara mengenai hak anak perempuan dan hak anak laki-laki dalam pembagian harta warisan yakni 2:1 dan mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang, perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal kalau dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutan.
Masyarakat  Atapangnge  tau  adanya  sistem  Waris  Islam  tapi  dalam  pembagiannya  itu dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan  Bersama  yaitu  dengan  sistem  kekeluargaan,  dan  ternyata banyak terjadi masalah atau konflik, melihat kasus seperti ini misalnya dalam kasus pembagian harta warisan di Atapangnge yang mengutamakan (yang mengambil warisan lebih banyak dari pewaris  lainnya)  ahli  waris  yang  merawat  pewaris  semasa  hidupnya,  dan  kasus  dimana  ada keluarga yang orang tuanya sudah meninggal atau sudah wafat tetapi warisannya belum dibagi sehingga terjadi konflik antar saudara.
Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Hanafi
Pritha Wahyuni, et. al.
4.3. Analisis  Mazhab  al- Syafi’iyah  dan  Mazhab  Hanafiyah  terhadap Pemahaman  dan Penerapan Hukum Waris Islam di Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  masih  berada  pada  perdebatan  antara  memilih hukum  adat  dan  hukum  Islam  dalam  hal  pembagian  kewarisan,  yang  menyebabkan  banyak masyarakat  lebih  memilih  hukum  adat  sehingga  hukum  Islam  tidak  diterapkan  dengan sepenuhnya pada sebagian besar penduduk Muslim. 22 Dalam pembagian harta warisan dengan biasanya dilakukan secara musyawarah, para anggota keluarga bertemu untuk membahas status pengalihan harta warisan dan menentukan proporsi yang akan ditentukan. Pembagian kewarisan ini dikomunikasikan secara lisan dan semua keputusan juga dibuat secara lisan. 23
Kenyataan  yang  muncul  di  masyarakat  kelurahan  lalolang  Kecamatan  Tanete  Rilau Kabupaten  Barru  mengenai  pembagian  kewarisan  yang  tidak  menggunakan  ketentuan  agama Islam terkesan mendua. Di satu sisi merupakan orang muslim, tetapi di sisi lain tidak menjalankan syari’at  secara  utuh,  hal  ini  diakibatkan  kurang  kuatnya  peranan  umat  Islam  dalam mensosialisasikan hukum  kewarisan  Islam  sehingga  kebanyakan  acuh dan  tetap  memilih  jalan kekeluargaan. Sehingga mereka lebih tahu masalah kewarisan adat yang sudah turun-temurun dan  mendarah  daging.  Walaupun  demikian,  pembagian  kewarisan  yang  dilakukan  oleh masyarakat Atapangnge tidak dapat sepenuhnya dikatakan praktiknya keluar dari syariat Islam atau dikategorikan haram, karena apabila ditelusuri lebih jauh praktik pembagian harta warisan pada  masyarakat  atapangnge  dengan  cara  musyawarah  dan  perdamaian  tidaklah  merugikan orang lain dan tidak menimbulkan potensi mudharat di masyarakat.
Imam  Malik  adalah  Imam  Mazhab  yang  menggunakan dalil  Maslahah Mursalah.  Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami yaitu:
a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat.
b. Maslahah  itu  harus  masuk  akal,  mempunyai  sifat-sifat  yang  sesuai  dengan  pemikiran rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasional akan dapat diterima.
22 Ucha Hadi Putri, “Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Di Kecamatan Tempuk  Tengoh  Kota  Lhokseumawe,” JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum) 5,  no.  1  (2019):  145 – 59, https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.198.
23 Nindi Aliska Nasution, “Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan Di Mandailing Natal,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 3, no. 1 (2020): 69 – 81, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3278.
c. Penggunaan dalil maslahah itu adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi.  Dalam  pengertian  ini,  seandainya  maslahah  yang  dapat  diterima  akal  itu  tidak dapat diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. 24
Syarat-syarat  di  atas  adalah  syarat-syarat  yang  masuk  akal  yang  dapat  mencegah penggunaan sumber dalil ini, serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum- hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan Maslahah Mursalah. Sebab ahli waris menggunakan  hak  mereka  sesuai  dengan  kehendak  dan  atas  saling  rela  para  ahli  waris  dan anggota  keluarga  lainnya  dalam  pembagiannya,  yaitu:  tentang  jumlah  dan  besarnya  bagian masing-masing ditentukan atas dasar ketentuan adat/kebiasaan yang disepakati secara bersama- sama. Para ahli waris jika atas kehendaknya sendiri secara sepakat ingin membagi harta warisan mereka secara berdamai atau musyawarah adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam. 25
Sistem  pembagian  warisan  yang  demikian  sebenarnya  telah  tertuang  pada  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  pasal  183  yaitu  pembagian  warisan  bisa  dilakukan  dengan  cara  sistem kekeluargaan  atau  damai. 26 Pembagian  dengan  metode  tersebut,  para  ahli  warislah  yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris.
Pembagian harta warisan dengan metode ini bisa saja keluar dari ketentuan-ketentuan pembagian  harta  warisan  yang telah ditetapkan berdasarkan  al- Qur’an dan  sunnah  Rasulullah saw. 27 Namun  atas  dasar  kesepakatan  serta  kerelaan  antara  pewaris  dan  ahli  warisnya  demi kemaslahatan bersama. Di dalam bermusyawarah tidak ada pihak yang merasa haknya diambil atau dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta orang lain secara batil atau tidak hak.  Pada  sebagian  masyarakat  kelurahan  lalolang  Kecamatan  Tanete  Rilau  Kabupaten  Barru mengenal rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris, yang pada hakikatnya tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam  kategori  fikih  karena  sesuai  dengan  tujuan  ditetapkannya
24 Yanta  Sudiben  and  Eka  Putra,  “Teori - Teori  Hukum  Islam  Istihsan,  Maslahah  Mursalah  Dan  Istishab,” Istishab: Journal of Islamic Law 1, no. 02 (2020): 115 – 31.
25 Wahyuni Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di  Kecamatan  Pakue  Kabupaten  Kolaka  Utara  Sulawesi  Tenggara”  (Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar, 2019).
26 A  Fauzi  Aziz,  “Pembagian  Harta  Warisan  Secara  Kekeluargaan  Studi  Sosio -Historis  Pasal  183  Kompilasi  Hukum Islam,” Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2022): 55 – 71.
27 Idah Suaidah et al., “Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al - Qur’an,” Jurnal Diskursus Islam 7, no. 2 (2019): 335 – 54, https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.10480.
Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Hanafi
Pritha Wahyuni, et. al.
syari’at Islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta. Sehingga dalam hukum Islam kategori fikih bahwa pembagian harta warisan tidak bertentangan dengan substansi dalam  syari’at  Islam.  Maka  hal  demikian  diperbolehkan  sepanjang  tidak  m enimbulkan kemudaratan, demikian pula dalam  kompilasi  hukum  Islam,  jika  ahli waris  bersepakat  dengan damai  dalam  pembagian  harta  warisan  setelah  para  ahli  waris  menyadari  masing-masing bagiannya,  dan  perihal  tersebut  terlepas  dari  memakan  harta  dengan  jalan  yang  tidak  hak sebagaimana yang dilarang dalam al- Qur’an.
Dalam hukum Islam salah satu pertimbangan penerapan hukum kewarisan Islam, adalah dengan  cara  “perdamaian”  seperti dianjurkan  Allah  swt  dan  Rasul-Nya  sebagai  sarana penyelesaian  untuk  menghindari  timbulnya  perselisihan  atau  terjadinya.  perselisihan  yang sedang berlangsung. 28 Sebab dengan cara perdamaian ini akan memuaskan para pihak ahli waris dan mempererat tali silaturrahim serta menjadikan ketenangan jiwa masing-masing ahli waris. Bahkan  dengan  perdamaian  terjadi  saling  tolong-menolong  diantara  para  ahli  waris,  bagi  ahli waris  yang  mampu,  akan  meringankan  beban  atau  penderitaan  ahli waris  yang  tidak  mampu. Karena  ahli  waris  yang  mampu  tersebut  menggugurkan  atau  menyerahkan  hak  milik  dari kewarisannya,  baik  sebagian  maupun  seluruhnya  kepada  ahli  waris  yang  lain.  Disamping  itu dalam  realita  terjadinya  perselisihan  dalam  hukum  kewarisan  diantara  para  ahli  waris  atau dengan seorang yang merasa ahli waris itu umumnya karena adanya sifat tamak untuk menguasai harta kewarisan semata-mata. Hal ini sangat wajar karena sifat manusia adanya kecenderungan nafsu yang berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta, meskipun bukan haknya.
Norma hukum kewarisan Islam sebagaimana disebut al-furudhul al muqaddarah , namun dalam pelaksanaan atau penerapannya dapat secara fleksibel dengan cara perdamaian diantara para  ahli  waris,  apabila  para  ahli  waris  memahami  adanya  alternative  lain  yang  mengandung nilai-nilai  keadilan  dan  kedamaian  diantara  keluarga,  Pelaksanaan  perdamaian  dengan  cara musyawarah diantara para ahli waris sudah barang tentu adanya kerelaan berkurangnya bagian harta  kewarisannya.  Dengan  demikian  konsep  perdamaian  itu  tidak  terlepas  dari  konsep  rela ( ridho ) yang keduanya saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sehingga dalam perdamaian tersebut, satu sama lain sudah pasti saling merelakan dengan ikhlas dan senang hati.
28 Komari Komari, “Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 1, no. 3 (2012): 463 – 86, https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.463-486.
Dari  hasil  analisis  diatas  terhadap  pendapat  mazhab  syafi’iyah  dan  hanafiyah  bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada pada perdebatan antara memilih hukum adat dan hukum Islam dalam hal pembagian kewarisan, yang menyebabkan banyak masyarakat lebih memilih hukum adat sehingga hukum Islam tidak diterapkan dengan sepenuhnya pada sebagian besar  penduduk  Muslim.  Di  beberapa  daerah  atau  di  beberapa  masyarakat  dalam  kelompok tertentu,  masih  memegang  teguh  hukum  waris  adat  daerah  tersebut.  Namun  masyarakat kecenderungannya memilih hukum adat kewarisan karena menggunakan metode musyawarah atau perdamaian dimana antara satu sama lain sudah saling merelakan dengan ikhlas dan tidak ada unsur paksaan.
Sudah jelas bahwa urf di kalangan Imam Mazhab memiliki pandangan yang sama bahwa urf dapat dijadikan hujjah hukum, karena itu bisa dilihat imam Malik tidak sedikit mendasarkan fatwa-fatwa hukumnya atas praktek produk madinah, Imam Abu Hanifah tidak sedikit berbeda dengan murid-muridnya karena perbedaan urf mereka, sementara imam Syafi ’ i setelah tinggal di Mesir  mengubah  sebagian  fatwa-fatwa  hukumnya  yang  telah  dikeluarkan  di  Iraq,  karena perbedaan adat Iraq dan Mesir yang memunculkan madhab qadim dan madhab jaded, didalam madham  Syafi ’ i.  Begitu  juga  Imam  Hanafi  dan  Hambali  dalam  putusan  hukumnya  tidak  lepas dengan kondisi dan situasi yang mempengaruhinya.

## 5. Kesimpulan
Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum waris Islam masyarakat Atapangnge  Kecamatan  Tanete  Rilau  Kabupaten  Barru  dan  pada  akhirnya  mereka  melakukan pembagian  warisan  secara  hukum  adat  atau  secara  kekeluargaan  agar  tidak  terjadi  konflik. Masyarakat Atapangnge belum sepenuhnya menerapkan hukum waris Islam dalam pembagian harta  warisan.  Hal  ini  disebabkan  adanya  faktor-faktor  yang  menghambat  penerapan  hukum Islam di masyarakat Atapangnge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru diantaranya Hukum Adat, Pendidikan, sudah turun-temurun. Masyarakat juga berpendapat bahwa tidak dipakainya pembagian kewarisan dengan hukum waris Islam karena tidak adanya keharusan bagi manusia untuk  melaksanakannya.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  perhatian  dari  pemerintah  atau  pihak yang  berwenang  dan  tokoh  Agama  dalam  melakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum khususnya  hukum  waris  Islam.  Analisis  mazhab  al- Syafi’iyah  dan mazhab  Hanafiyah  terhadap
Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya; Perspektif Mazhab al-

## Syafi’i dan Hanafi
Pritha Wahyuni, et. al.
pemahaman dan penerapan hukum waris Islam, dimana para imam mazhab menerima hukum adat (urf) sebagai sumber hukum dalam kewarisan yang mempunyai maslahat bagi masyarakat. Dimana terdapat syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk  kepada  hukum-hukum  yang  dipengaruhi  hawa  nafsu  dan  syahwat  dengan  Maslahah Mursalah.

## Daftar Pustaka
Agustina,  Weni,  and  Abd.  Halim  Talli. “ Sistem  Pembagian  Kewarisan  Masyarakat  Sayyid  Di Kelurahan  Sidenre  Kecamatan  Binamu  Kabupaten  Jeneponto. ” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (March 2019): 88 – 98. https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V1I1.11430.
Aisyah, Nur. “ Anak  Angkat Dalam  Hukum  Kewarisan  Islam Dan  Hukum Perdata. ” El-Iqthisady :
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (June 2020): 101 – 13. https://doi.org/10.24252/EL- IQTHISADI.V2I1.14137.
Andi, Amos, Selamat Gaol, and Sudarto Sudarto. “ Power of Attorney and Permission to Pledge an Estate Based on Tangerang District Court Stipulation No. 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng. ”
JURNAL HUKUM SEHASEN 9, no. 2 (2023): 107 – 20. https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4663.
Andriyani,  Shinta,  Wiwiek  Wahyuningsih,  and  Mohammad  Irfan. “ Konsep  Dan  Pengaturan Ligitime  Portie  Dalam  Pewarisan  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata. ” Jatiswara 36, no. 1 (2021): 92 – 103. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.283.
Ash-Shiddiqy,  Hasbi. Fiqih  Mawaris  Untuk  Warisan  Dalam  Masyarakat  Islam .  Jakarta:  Bulan Bintang, 1973.
Aziz,  A  Fauzi. “ Pembagian  Harta  Warisan  Secara  Kekeluargaan  Studi  Sosio-Historis  Pasal  183 Kompilasi Hukum Islam. ” Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2022): 55 – 71.
Bakry, Muammar Muhammad. Akuntansi Dasar Mawaris . Makassar: Alauddin Press, 2014.
Basri,  Saifullah. “ Hukum  Waris  Islam  (Fara ’ id)  Dan  Penerapannya  Dalam  Masyarakat  Islam. ” Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (2020): 37 – 46. https://doi.org/https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591.
Darwis. “ Hukum Kewarisan Menurut Imam Syafi ’ i Dan Hazarin (Studi Perbandingan Dalam Kasus Ahli  Waris  Pengganti  Dan  Relevansinya  Dengan  KHI). ” Universitas  Islam  Negeri  Raden Intan Lampung, 2017.
Hisbullah, Hisbullah, Hanaping, Misbahuddin, Sabri Samin, Andi Moh. Rezki Darma, Mulham Jaki Asti,  and  Sofyan. “ Harmonisasi  Syari ’ at  Dan  Hakikat  Dalam  Penerapan  Hukum  Islam  Di
Indonesia: Kajian Falsafah Tasyri. ” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 16, no. 2 (2022): 295 – 312. https://doi.org/10.24239/BLC.V16I2.1361.
Husain, Nur Qalbi, and Musyfikah Ilyas. “ Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017-2019). ” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2020): 31 – 45. https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12966.
Istiqamah. “ Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata). ” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 4, no. 1 (June 2017): 54 – 67. https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V4I1.3664.
Jalil,  Dul. “ Penyimpangan  Hukum  Waris  Di  Indonesia. ” Al-Mizan :  Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi Islam 6, no. 1 (2022): 1 – 19. https://doi.org/10.33511/almizan.v6n1.1-19.
Komari,  Komari. “ Dinamisasi  Dan  Elastisitas  Hukum  Kewarisan  Islam. ” Jurnal  Hukum  Dan Peradilan 1, no. 3 (2012): 463 – 86. https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.463-486.
Maimun. “ Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif  Hukum  Kewarisan  Islam. ” ASAS 9,  no.  1  (December  2017). https://doi.org/10.24042/ASAS.V9I1.1209.
Nasution, Nindi Aliska. “ Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan Di Mandailing Natal. ” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Konstitusi 3,  no.  1  (2020):  69 – 81. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3278.
Nurjayanti, Andi, Supardin Supardin, and Muh Jamal Jamil. “ Analisis Pembagian Harta Warisan Terhadap  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam. ” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah
Mahasiswa
Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (2022): 608 – 20. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.25243.
Pantamar, Hendrik, and Rahma Amir. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Desa Pattangnga  Kecamatan  Bola  Kabupaten  Wajo. ” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2, no. 2 (April 2021): 268 – 81. https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V2I2.17019.
Pratiwi, Wahyuni. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat  Suku  Tolaki  Di  Kecamatan  Pakue  Kabupaten  Kolaka  Utara  Sulawesi  Tenggara. ” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
Putri, Ucha Hadi. “ Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Di Kecamatan Tempuk Tengoh Kota Lhokseumawe. ” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 5, no. 1 (2019): 145 – 59. https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.198.
Qayyum,  Abdul  Rahman,  and  Rini  Ekasari. “ Pemahaman  Masyarakat  Terhadap  Kedudukan Sunrang Di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam. ” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  1  (2020):  122 – 33. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14294.
Qurosyid,  Taufiq. “ Pemahaman  Masyarakat  Tentang  Hukum  Kewarisan  Islam  (Studi  Di  Desa
Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya; Perspektif Mazhab al- Syafi’i dan Hanafi
Pritha Wahyuni, et. al.
Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur). ” Lampung: IAIN Metro,
2019.
Rahmaniah, Amelia. “ Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam). ” Syariah:  Jurnal  Hukum  Dan  Pemikiran 15,  no.  1  (2015):  69 – 80. https://doi.org/10.18592/syariah.v15i1.546.
Rofiq, Ahmad. Fiqh Mawaris . Jakarta: PT Raja Grafindo Persadi, 1993.
Siregar, Pani  Akhiruddin,  Eka Pertiwi  Viranda,  and Nilna  Mayang Kencana  Sirait. “ Pemahaman Masyarakat  Muslim  Desa  Mangkai  Baru  Tentang  Hukum  Pembagian  Kewarisan. ” Al- Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Ekonomi  Syariah 7,  no.  1  (2022):  62 – 73. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/jm.v7i1.9534.
Suaidah, Idah, Rusydi Khalid, Achmad Abubakar, and Amrah Kasim. “ Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut  Al-Qur ’ an. ” Jurnal  Diskursus  Islam 7,  no.  2  (2019):  335 – 54. https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.10480.
Sudiben,  Yanta,  and  Eka  Putra. “ Teori-Teori  Hukum  Islam  Istihsan,  Maslahah  Mursalah  Dan Istishab. ” Istishab: Journal of Islamic Law 1, no. 02 (2020): 115 – 31.
Syatar, Abdul. “ Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan Perbandingan Mazhab. ” Jurnal Al-
’ Adl 11, no. 1 (2018): 130 – 39. https://doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.