Vol. 13, No. 1, 30 April 2023: 69-88 https://doi.org/10.22146/kawistara. 73956 https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/index ISSN 2088-5415 (Print) | ISSN 2355-5777 (Online) Submitted: 05-04-2022; Revised:07-02-2023; Accepted:10-04-2023

## Kawistara Jurnal

## The Journal of Social Sciences and Humanities
Copyright© 2023 THE AUTHOR (S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. Jurnal Kawistara is published by the Graduate School of Universitas Gadjah Mada.

## Politik Etnik dan Kekeluargaan Sebagai Sumber Perilaku Politik  Masyarakat Pedesaan di Barito Selatan

## The Practices of Ethnical and Kinship Politics in Rural Community of Barito Selatan as Sources of Political Behavior

## Kisno Hadi
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya Penulis korespondensi: kisnohadi2020@gmail.com
ABSTRACT In recent elections, religious and sectarian issues have became a center of attention in Indonesia politics. This however overlooks ethnic factor that cannot be be neglected at the local election context. This article aims to describe on political behaviour of rural village people in Central Kalimantan Province. This paper that is based on research in legislative election at 2019 and local leader election at 2020. The research was carried out using interpretatif qualitative method and colleting data by direct observation, interview, and library research. Researcher involved in legislative election as an active participant and conducted in-depth interviews to Mantir Adat (a Leader of Adat Law). This research focuses on two political behaviors. i.e. firstly, a phenomenon of political affiliation that affected by ethnic political culture.  Rural village people of the South of Barito Regency mostly from ethnic Dayak that has specific character  such as opennes and honestly.  And secondly, political behaviour facts of rural village people of the South of Barito Regency in electoral politics in election times at 2019 and 2020. There are three research results, i.e., firstly , political affiliation of these people is based on ethnicity. This affiliation can be traced since 1950s. Secondly, an ethnic affiliation was served as a counterbalance of other ethnic domination and  as a kind of social protection of natural resources in their area. And thirdly, their political behaviour has several characterictics i.e., personal approach, ethnicity, and opennes and honesty.
ABSTRAK Tulisan ini mendeskripsi tentang perilaku politik yang berwujud sikap politik masyarakat pedesaan di pedalaman Kalimantan Tengah. Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian saat Pemilu legislatif 2019 dan Pilkada Kalteng 2020. Penelitian menggunakan metode kualitatif interpretatif, dengan pengumpulan data lapangan melalui pengamatan langsung di mana penulis berada di lapangan saat pelaksanaan Pemilu 2019 dan PILKADA Gubernur Kalteng 2020, wawancara dengan Mantir Adat (tokoh adat), dan analisis data pustaka berupa buku, jurnal dan data KPU Barito Selatan. Penelitian ini mendeskripsi dua hal, Pertama, fenomena afiliasi politik masyarakat pedesaan di Kabupaten Barito Selatan sebagai pengaruh budaya politik masyarakat suku Dayak yang hidup dan berkembang dalam suasana masyarakat pedesaan-pedalaman; Kedua, fakta perilaku politik masyarakat pedesaan di Kabupaten Barito Selatan dalam politik elektoral Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Temuan penelitian ialah Pertama, tidak terjadi pergeseran afiliasi politik sejak tahun 1950an sampai saat ini, di mana afiliasi politik masyarakat pedesaan tidak beranjak dari afiliasi etnis; Kedua, afiliasi etnis diperankan sebagai penyeimbang kekuatan politik lain dari luar seperti dominasi etnis lain dan sebagai upaya perlindungan sosial mereka kepada kekayaan sumber daya alam di desa; dan Ketiga , sikap politik dipraktikkan dengan cara mereka sendiri yang khas, yakni personal approach (pengenalan personal) ,ethnicity (etnisitas dan kekeluargaan) , dan opennes and honesty (keterbukaan dan kejujuran) .
Keywords Political Behaviour; Ethnic Political and Kinship; Political Affiliation; Electoral Political.
Kata Kunci Perilaku Politik; Politik Etnik dan Kekeluargaan; Afiliasi Politik; Politik Elektoral.

## PENGANTAR
Data hasil Pemilu menunjukkan terjadi pergeseran perilaku politik masyarakat pedesaan pada beberapa kali pemilu maupun PILKADA di Indonesia. Pada pemilu 1999 dan 2004 pengaruh ideologi partai politik sebagai wujud sikap politik aliran masih kuat, yang diperlihatkan melalui perolehan suara empat besar terbanyak partai ideologis pada pemilu 1999, yaitu PDIP (33,74%), Golkar (22,44%), PKB (12,61%) dan PPP (10,7%).Pada pemilu 2004 Golkar (21,58%), PDIP (18,53%), PKB (10,57%), dan PPP (8,15%). PILKADA mulai 2005 dan sampai 2014, terjadi pergeseran perilaku pemilih, yakni tidak lagi melihat ideologi  partai  dan  figur  tokoh,  tetapi mempertimbangkan aspek politik yang lain seperti etnisitas dan kekeluargaan hingga politik uang.
Pada pemilu 2019 dan Pilkada Kalteng 2020, ditemukan praktik politik dengan memanfaatkan sentimen etnis dan kekeluargaan terutama di pedesaan pedalaman Barito Selatan, termasuk karteli­ sasi melalui pertukaran sejumlah barang dengan calon pemilih. Artinya, perilaku pemilih tidak lagi bertumpu kepada ideologi dan politik aliran, tetapi terpengaruh sentimen lain bersifat pragmatis. Temuan ini  mengonfirmasi  temuan  Mujani  dan Liddle sebelumnya dalam memotret perilaku pemilih pada pemilu 1999, 2004 dan 2009, di mana peran politik aliran dan ideologi politik sudah sangat terbatas bagi pemilih. Pemilu 1999 dan 2004 pemilih terpengaruh oleh figuritas  dan  kedekatan  dengan  partai tertentu, sedangkan pada pemilu 2009 pemilih lebih banyak terpengaruh media dan kapabilitas  calon  (Mujani  dan  Liddle,
2010:  97).  Hal  senada  dikemukakan  Noor bahwa pilihan politik masyarakat sudah semakin melihat hal­hal di luar ideologi dan aliran politik, tetapi lebih cenderung melihat pilihan kebijakan dan performa pemerintah (Noor, 2014: 58).
Pada Pemilu 2019 di pedesaan pedalaman Kalimantan Tengah, ditemukan pernyataan mengejutkan masyarakat bahwa pilihan politik akan dijatuhkan ke partai politik pimpinan SBY (Partai Demokrat) karena sewaktu berkuasa (menjadi presiden) SBY membuat kebijakan  membantu masyarakat pedesaan dipedalaman menaikkan harga karet dan harga rotan sehingga pada saat itu petani karet dan petani rotan dapat hidup sejahtera. Akan tetapi, menjelang hari  H  pemilihan,  pilihan  politik  berubah karena  alasan pragmatis yaitu etnisitas dan hubungan kekeluargaan. Fakta tersebut diperparah karena konteks desentralisasi yang menghasilkan sejumlah kekecewaan, mulai korupsi dan politik uang, reformasi yang berjalan di tempat, pemerintah daerah yang kurang inovatif dalam kebijakan dan berbagai patologi lainnya. Patologi tersebut dihasilkan kelompok “predator” di tingkat lokal yang tidak ikut lumpuh seiring runtuhnya  Orde Baru, justru desentralisasi menghasilkan tekanan baru bagi elit lokal untuk memanfaatkan sebanyak mungkin kekuasaan yang didelegasikan demi me­ lindungi kepentingan ekonomi dan politik sendiri (Pepinsky, 2014: 70).
Tulisan ini dimaksudkan untuk mendes­ kripsi fakta perilaku politik masyarakat pedesaan­pedalaman di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dalam kontestasi politik Pemilu legislatif 2019 (bulan
April) dan Pilkada Gubernur Kalteng 2020 (bulan Desember). Dua kontestasi politik tersebut dijadikan fokus kajian karena proses perilaku politik masyarakat pedesaan hampir memiliki kesamaan, yaitu lebih terpengaruh pada politik jaringan kekeluargaan dan sentimen  etnis.  Maka  pertanyaan  yang muncul ialah bagaimana perilaku politik masyarakat pedesaan di Barito Selatan dalam kontestasi politik Pemilu legislatif 2019 dan Pilkada Gubernur Kalteng 2020? Tulisan ini hendak mendeskripsi dua hal, Pertama, fenomena afiliasi politik masyarakat pedesaan di Kabupaten Barito Selatan sebagai pengaruh budaya politik masyarakat suku Dayak yang hidup dan berkembang dalam suasana masyarakat pedesaan­pedalaman; Kedua, fakta perilaku politik masyarakat pedesaan di Kabupaten Barito Selatan dalam politik elektoral Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.
Perilaku politik pemilih berkelindan dengan eksistensi demokrasi. Suatu negara dikatakan menjadi negara menganut sistem politik demokrasi apabila sudah mewujudkan prinsip­prinsip demokrasi yaitu 1) adanya kontrol atas keputusan pemerintah oleh lembaga legislatif; 2) adanya pemilihan dalam kontestasi politik secara teliti dan jujur; 3) rakyat dapat secara bebas memiliki hak politik dipilih dan memilih; 4) adanya kebebasan mengutarakan pendapat tanpa adanya ancaman; 5) adanya kebebasan mengakses informasi yang akurat; dan 6) adanya kebebasan untuk berserikat secara terbuka  (Pureklolon,  2016:  99-100).  Bila merujuk Pureklolon, maka sebagai salah satu prinsip demokrasi, perilaku politik pemilih dalam penentuan pilihan politik dalam kontestasi politik dilakukan secara teliti dan
jujur, sertaadanya partisipasi aktif dari warga negara. Pilihan politik ditentukan dengan penuh kesadaran secara politik, tanpa terpengaruh alasan­alasan yang lain.
Sampai Pemilu 2014 terdapat fakta bahwa pilihan politik masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor yang melekat dalam status sosial ekonomi, budaya maupun struktur sosial. Sehingga kelompok masyarakat ekonomi atas berbeda pilihan dengan kelompok ekonomi menengah dan rendah, juga kalangan masyarakat dari tradisional­agraris berbeda pilihan politik dengan mereka yang berasal dari kalangan modern­industrial. Sebagaimana dikutip Sugiono dari pandangan sejumlah ahli politik bahwa perilaku politik masyarakat juga akibat pengaruh traditional authority (otoritas tradisional), yang ditandai oleh karakteristik “the exercise of personalitic power” yang lahir dari akumulasi peran tokoh agama atau pemuka adat setempat dalam kapasitas sebagai pengayom, pelindung, pendidik masyarakat, serta status superior lainnya yang dibangun melalui hubungan yang kemudian menciptakan ketergantungan para pengikutnnya  (Sugiono,  2013:  109-110).  Hal pertama adalah pengaruh strata sosial yang merembet  ke  alasan  finansial,  sedangkan hal kedua adalah pengaruh tokoh­tokoh tradisional sebagai patron masyarakat pemilih yang ternyata dituruti oleh pengikutnya dalam penentuan pilihan politik. Ini artinya, pilihan politik tidak dilakukan secara sadar politik dengan jujur dan teliti, juga tidak ada partisipasi aktif.
Fakta ini hampir senada seperti dinyatakan Hadiz bahwa persoalan mendasar yang diperebutkan di dalam agenda politik di tingkat lokal ialah kontrol atas otoritas
dan sumberdaya yang dapat dengan mudah dibelokkan dengan bahasa kebanggaan lokal, identitas etnis dan regional. Kondisi demikian relatif kecil bagi daerah yang miskin sumber daya, namun cukup sengit bagi daerah­daerah yang kaya sumber daya alam seperti di Kalimantan (Hadiz, 2005: 291-292). Di samping itu, pengaruh lain pembentuk perilaku politik masyarakat tradisional yang masih kuat ikatan kesukuan seperti suku Dayak di padalaman Kalimantan Tengah ialah sejarah konflik dengan suku pendatang Madura  tahun  2000  khususnya  pernah terjadi di Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), di mana latar belakang etnik seorang elit politik akan sangat dipertimbangkan dalam menentukan pilihan politik mereka.
Dalam berbagai kontestasi politik pasca  konflik  tersebut,  pilihan  politik rakyat di desa­desa pedalaman Kalimantan Tengah dalam berbagai kontestasi politik kenyataannya lebih banyak mengedepankan “politik kekerabatan” dan “politik etnisitas”. Perilaku politik tersebut dengan sendirinya menyampingkan pilihan rasional dan ideologis. Padahal sejauh ini konstruksi desa, sebagaimana amanat Undang­ undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa ialah mengandung misi desa maju, kuat, mandiri dan demokratis, atau mempunyai nilai ketahanan, kemandirian, kerakyatan, kemakmuran  dan  kemajuan  (Eko,  2019:  xii). Namun melihat fakta perilaku politik pemilih masyarakat desa, konstruksi tersebut jauh dari yang dibayangkan.
Maka tidak berlebihan bila ada persepsi bahwa demokrasi sekarang sedang mengalami kemunduran, bahkan tidak saja di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia seperti akibat pengaruh kekuatan militer,
ekonomi dan ideologis. Bahkan dipercaya saat ini dunia telah memasuki masa resesi demokrasi  (Levitsky  dan  Ziblatt,  2020:  178). Perilaku politik pemilih sangat berpengaruh bagi kemunduran demokrasi sebab Pertama, pilihan politik yang tidak dilakukan secara sadar dan partisipatif akan melahirkan pemimpin yang tidak bertanggungjawab, sebab keterpilihannya tidak atas dasar kesadaran masyarakat pemilih melainkan atas  dasar  faktor  lain  seperti  finansial  dan primordial, sehingga tidak ada kewajiban bagi pemimpin bertanggungjawab kepada konstituen. Kedua, pemimpin yang dihasilkan melalui pemilihan yang tidak adil, tidak teliti dan tidak jujur, jauh sekali diharapkan dapat melahirkan kebijakan pro rakyat, bahkan sejauh fakta di lapangan memperlihatkan kecenderungan pembangunan daerah berjalan di tempat, sebab porsi dana pembangunan digunakan untuk membayar jasa para sponsor yang sudah berkontribusi untuk kemenangan elit politik.
Ketiga, kepemimpinan yang dihasilkan membuka peluang bagi kelahiran tindakan koruptif di dalam pemerintahan, di mana pemimpin terpilih cenderung dapat “membajak” dana pembangunan dalam anggaran negara dan daerah tanpa ada kontrol efektif dari masyarakat dan representasi  di  legislatif.  Masyarakat  dan lembaga legislatif tidak dapat mengontrol penggunaan anggaran sebab tindakan koruptif juga dipraktikkan saat pemilu atau pilkada. Keempat, kepemimpinan dilegislatif dan eksekutif yang dihasilkan melalui perilaku politik tidak jujur dan tidak teliti cenderung otoriter sebab ia sudah merasa “membeli” suara pemilih, sehingga kondisi ini memaksa misalnya kepala
daerah menarik fee dari pejabat eksekutif di bawahnya, sedangkan di legislatif lebih cenderung jauh dari konstituen karena sudah merasa membeli suara konstituen saat pemilu. Kelima, masyarakat yang tergabung di dalam lembaga civil society khususnya di tingkat lokal, cenderung menikmati suasana demikian sebab mereka memperoleh “kecipratan” keuntungan melalui anggaran “pembinaan” ormas di Kesbangpol dan anggaran “kontrak pemda” di media massa lokal sebagai halaman pemberitaan kegiatan pemda.
Menurut  pandangan  Aspinall,  imbalan materi tersebut lumrah dibagikan ketika pemenang dalam persaingan politik membagikan proyek atau kontrak­kontrak pembangunan daerah yang tak pelak memunculkan lomba memupuk kekayaan diantara para pelaku yang memiliki relasi politik dengan penguasa setempat (Aspinall, 2013: 27). Selain sektor modal lokal, tentu yang turut memperoleh keuntungan dari perilaku politik dalam konteks demokratisasi dan desentralisasi ialah elit lokal yang memainkan sentimen  etnis  dan  kekeluargaan.  Hampir segenap masyarakat di daerah baik individu maupun kelembagaan terjebak kepada perilaku politik atas dasar sentimen identitas baik agama, etnis, asal usul daerah, asal usul aliran sungai, asal usul kampung, asal usul sekolah (alumni), bahkan asal usul keluarga.
Perilaku politik pemilih seperti di atas, disebut oleh Lazarzfeld  sebagai pemilih Chrystallizers, yakni awalnya seseorang sama sekali tidak menentukan pilihan politiknya, namun kemudian memberikan pilihannya pada salah satu calon. Sikap politik tersebut dipengaruhi oleh tekanan kelompok tertentu seperti tokoh agama dan kelompok sosial
tertentu, serta pengaruh nasihat atau pendapat pihak-pihak lain (Widyawati, 2014: 45­47). Pengaruh nasihat dan pandangan pihak lain ini ialah pengaruh tokoh tertentu atau anggota keluarga lain yang berkaitan dengan sentimen etnis dan kekeluargaan. Persoalan kultur dimainkan sebab masyarakat lokal tumbuh dan berkembang dalam kondisi kultur yang awalnya tertutup dan dalam perkembangannya menjadi terbuka sebagai akibat desakan modernisasi, sehingga kultur yang praktikkan dalam aktivitas keseharian pada masyarakat maupun yang melekat dalam aktivitas keseharian termasuk pada aparatur birokrasi daerah berefek kepada perilaku politik dalam menentukan pilihan politik (Hadi, 2010: 313-314).
Perilaku politik pemilih yang hendak dideskripsi ialah pergeseran perilaku politik dari pemilih ideologis dan aliran ke perilaku politik bersifat etnisitas dan kekeluargaan yang merupakan pengaruh kebudayaan politik yang hidup dan berkembang di lingkungan sekitar terutama dalam Pemilu legislatif 2019 dan Pilkada Gubernur Kalteng 2020. Maka boleh dikatakan bahwa perilaku politik tersebut bersumber dari sentimen etnisitas dan sentimen kekeluargaan. Dua sentimen ini sangat mendominasi dalam perilaku politik sehari­hari masyarakat pedesaan di pedalaman seperti di daerah Barito Selatan, yang kemudian disusul oleh perilaku pragmatis lainnya seperti praktik politik uang.
Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian intensif tahun 2019 dan 2020, yang dilaksanakan menggunakan metode kualitatif interpretatif, yakni mengangkat secara ideografis  berbagai  fenomena  dan  realitas sosial, teori yang dihasilkan mendapatkan
pijakan yang kuat pada realitas, bersifat kontekstual  dan  historis  (Somantri,  2005: 64). Penelitian kualitatif telah memainkan peran utama dalam ilmu politik, mulai dari penelitian tentang individu dan kelompok di dalam kancah politik formal, hingga sikap dan perilaku politik masyarakat di luarnya (Marsh  dan  Stoker,  2010:  240).  Fenomena sosial yang dianalisis ialah perilaku politik masyarakat suku Dayak Dusun dan Dayak Ma’anyan  pada  kontestasi  pemilu  legislatif 2019 dan Pilkada Gubernur Kalteng 2020 di pedesaan Kabupaten Barito Selatan. Lokus analisis ialah empat desa di Kecamatan Dusun Selatan yakni desa Kalahien dan desa Tanjung Jawa sebagai desa mayoritas suku Dayak Dusun dengan jumlah penduduk dan pemilih (DPT) di atas 1.000, serta desa Sanggu dan desa Sababilah sebagai desa mayoritas suku Dayak  Ma’anyan  dengan  jumlah  penduduk dan pemilih (DPT) di atas 700. Penelitian dilaksanakan dengan pengumpulan data lapangan berupa pengamatan langsung di mana penulis berada di lapangan saat pelaksanaan Pemilu 2019 dan PILKADA Gubernur Kalteng 2020, wawancara dengan Mantir Adat (tokoh adat), dan analisis data pustaka berupa buku, jurnal, dan data KPU Barito Selatan.

## PEMBAHASAN

## Latar Belakang Politik Etnis dan Kekeluargaan
Barito Selatan merupakan sebuah kabupaten di pedalaman bagian Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum tahun 1957, Barito Selatan dan Kalimantan Tengah adalah bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagian besar wilayah kabupaten ini tegak lurus menyusuri sungai Barito yang
bermuara di Laut Jawa di Banjarmasin. Sebab itu, terdapat hubungan historis­politis dan ekonomi yang cukup erat antara penduduk suku asli Dayak di pedalaman Barito dengan penduduk suku Banjar di Banjarmasin. Hubungan  historis-politis  tergambar  dalam peristiwa Perang Banjar melawan Belanda tahun 1863­1906 di mana tokoh pahlawan pejuang Banjar dari Kesultanan Banjarmasin memilih berafiliasi dengan pejuang-pejuang suku Dayak di Barito dalam perjuangan melawan Belanda sehingga perang tersebut juga disebut Perang Barito (Bardjie, 2016: 115- 120; 222­223). Sedangkan secara ekonomi, interaksi suku Dayak dan suku Banjar sudah terhubung jauh sebelum kedatangan VOC awal abad 17 (Linblad, 2012: 8).
Barito Selatan memiliki luas wilayah kurang lebih 8.830 Km 2 dengan jumlah penduduk sampai tahun 2020 adalah 131.297 jiwa. Kabupaten ini memiliki 6 kecamatan, 86 desa dan 7 kelurahan. Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari KPU memperlihatkan jumlah penduduk dan pemilih terbanyak terkonsentrasi di Kecamatan Dusun Selatan. Dalam Pilkada Gubernur Kalteng 2020 KPU Barito Selatan menetapkan DPT 95.124 pemilih. Dari total DPT tersebut, diantaranya 40.136 pemilih berada di Kecamatan Dusun Selatan. Kecamatan Dusun Selatan memiliki 23 desa dan 4 kelurahan. Penduduk Kecamatan Dusun Selatan dominan penduduk asli Dayak, dan ditambah penduduk dari suku bangsa lain seperti Banjar, Jawa, Bugis, Bali, dll. Suku Dayak di sini ialah Dayak Dusun, Ma’anyan, dan Dayak Bakumpai.
Rata­rata mereka mendiami pedesaan di sepanjang alur sungai Barito sampai ke perbatasan Kabupaten Barito Utara, dan sebagian desa berada di kawasan
daratan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Timur. Kota Buntok yang menjadi ibukota Kabupaten Barito Selatan dan sekaligus menjadi ibukota Kecamatan Dusun Selatan, kurang lebih berjarak 190 Km dari Kota Palangka Raya ibukota Provinsi Kalteng, atau kurang lebih 4 jam perjalanan darat. Sedangkan ke Kota Banjarmasin ibukota Provinsi Kalsel, jarak dari Buntok sekitar 310,6 Km, atau kurang lebih sekitar 7 jam perjalanan darat. Kedua ibukota provinsi tersebut adalah akses utama masyarakat Dayak di Barito Selatan untuk bepergian ke luar provinsi seperti Jakarta atau kota lain di luar Kalimantan melalui transportasi udara.
Suku Dayak Dusun dan Dayak Ma’anyan yang menjadi lokus analisis penelitian ini rata­rata terintegrasi ke dalam kehidupan sungai yang merupakan sarana mobilitas utama penduduk asli. Desa yang menjadi mayoritas penduduk suku Dayak Dusun dan Ma’anyan ialah desa Kalahien, Tanjung Jawa, Sanggu, dan Sababilah. Kedua suku tersebut merupakan dua subsuku yang memiliki akar sejarah serta kebudayaan yang sama. Ukur mengutip  Mallinckrodt  yang  mendasarkan pandangan pada hukum adat, juga mengutip Stohr yang mendasarkan pandangan berdasarkan ritus kematian, serta mengutip Hudson yang mandasarkan pandangan pada bahasa, mengatakan suku Dayak Dusun dan Dayak  Ma’anyantergolong  ke  dalam  Barito Family (Arman, 1994: 123).
Penduduk suku Dayak masih dominan mendiami desa­desa yang sudah tua, berusia lebih dari 200 tahun. Salah satu ciri pedesaan tua yang didiami suku Dayak ialah terdapat berbagai macam ritus adat dan kebudayaan yang dipraktikkan sehari­ hari. Ciri berikutnya ialah terdapat makam­
makam tua tradisional dari leluhur dan pemimpin mereka terdahulu, yakni makam yang disebut Kariring , Batur, dan Tammak . Di dalam makam tua yang terbuat dari kayu ulin besar tersebut tersimpan kerangka tulang dan tengkorak kepala para leluhur mereka, yang setiap selesai panen padi setiap tahun dilaksanakan berbagai upacara ritual untuk mengenang dan menghormati leluhur tersebut. Dalam kontek berbagai upacara tersebut, William Liddle pernah menulis:
“Kehidupan suku Dayak yang sejati ialah kehidupan yang tersembunyi, yang tidak diungkapkan kepada orang lain, dan hanya bisa diketahui melalui upacara dan cerita mereka” (Liddle, 1997: 300).
Berbagai perilaku yang bersifat adat dan etnis yang termanifestasi di dalam berbagai upacara dan ritus, kemudian diejawantahkan ke dalam perilaku politik sehari­hari. Etnisitas dan kekeluargaan yang menjadi sumber perilaku politik tumbuh di dalam kondisi keterisolasian dan keterpinggiran mereka dalam konteks sejarah politik dan ekonomi.  Hari-hari  mereka  disibukkan dengan aktivitas perladangan, pengusahaan atas perkebunan karet dan rotan, pencari hasil­hasil hutan seperti sayur dan kayu, pencari ikan, peternak babi, ayam dan sapi, dan sedikit yang bekerja di sektor formal seperti  menjadi  PNS  (ASN)  serta  aparatur desa. Dalam konteks demikian, terbentuk dua kelompok elit di desa, yaitu elit tradisional yang memegang jabatan adat seperti Pangulu dan Damang (Kepala Adat), Mantir (tokoh adat), dan tokoh agama, serta elit modern seperti Pamakal (Kepala Desa), aparatur desa, dan para pegawai negeri yakni guru, penyuluh pertanian, dan pegawai lainnya. Sebagaimana pada desa­desa di Jawa, elit
desa dipandang “lebih memiliki pengetahuan” dan memperlihatkan diri sebagai pemegang kekuasaan yang diterima oleh kelompok rakyat desa (Wertheim, 2009: 63).
Sementara rakyat desa, seperti dijelaskan di depan hidup dalam keseharian mengolah hasil alam di desa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka cenderung pemalu, penurut kepada kehendak elit dan agak sedikit curiga terhadap kedatangan orang asing. Sebab itu, elit dari kota yang datang ke desa untuk mencari suara dalam pemilu atau pilkada akan kesulitan memperoleh simpatik bila mereka belum mengenal sama sekali, terlebih bila bukan penduduk asli Dayak di daerah setempat. Cara yang dilakukan elit dari kota untuk mendekati mereka ialah terlebih dahulu mendekati elit modern desa, untuk kemudian mengantar mereka berkenalan dengan rakyat desa. Namun cara inipun belum cukup, bila elit tersebut belum datang langsung ke rumah mereka dan berbicara langsung mengutarakan maksud dan niatnya.
Kondisi masyarakat pedesaan di pedalaman Barito mulai berangsur keluar dari keterisolasian dan keterbelakangan secara politik  dan  ekonomi  setelah  Teras  Narang menjadi Gubernur Kalteng tahun 2005, yakni dengan membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang menembus desa­desa pedalaman, membangun jaringan listrik, jaringan internet, sarana pendidikan, dan kesehatan. Kendati demikian, modernisasi yang mereka terima tidak serta merta mengubah perilaku politik atas dasar penilaian “etnis dan kekeluargaan”. Justru modernisasi mereka terima dengan semakin menguatkan identitas etnis dan kekeluargaan, yakni dengan berdirinya berbagai lembaga
adat dan etnis mulai tingkat provinsi hingga desa­desa seperti Dewan Adat Dayak (DAD), penguatan lembaga adat (Let Adat), dan berbagai ormas yang bersifat etnis dan adat lainnya. Lembaga­lembaga adat dan bersifat etnis tersebut diakomodir oleh Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Peraturan Daerah (Perda)  Provinsi  Kalteng  Nomor  16/2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
Hadirnya  informasi  dan  teknologi semakin menguatkan adat dan budaya mereka secara etnik dan politik, di mana sehari­hari di desa tetap diwarnai berbagai ritus dan upacara  adat.  Hampir  semua  mitos  mereka menceritakan tentang bagaimana pemimpin masa lalu menjadi patron kehidupan rakyat. Sebagaimana pada kelompok­kelompok etnis di berbagai belahan bumi lainnya, mereka memandang hampir setiap masalah yang dihadapi di desa dihubungkan dengan dunia asal usul mereka, konteks di mana leluhur pada  masa  lalu  hidup  (Isaacs,  1993:  152). Maka kemudian patronase elit lokal berpusat pada tokoh yang dianggap representatif dan membawa suara serta kepentingan mereka.  Mistifikasi  terhadap  daya  magis dan revolusioner tokoh masa lalu seperti Tjilik Riwut, Mahir Mahar, ataupun Christian Simbar menjadikan mereka percaya suatu saat pemimpin yang adil dari suku mereka akan datang kembali dan membebaskan mereka dari  belenggu  penindasan  (Cahyono,  2005: 223-224).Mereka  mencari  dan  memistifikasi elit lokal dan memberi gelar pemimpin adat, misalnya kepada Gubernur Kalteng Teras Narang  mereka  memberi  gelar  pemimpin adat Dambung Panning Maleh pada tahun 2010, karena dianggap pada periode pertama menjadi  gubernur  (2005-2010)Teras  Narang
berhasil membawa mereka keluar dari kehidupan terisolir dan terbelakang. Panning adalah elit pemimpin masa lalu (sekitar abad 14), yang dimitoskan berhasil mengembalikan kejayaan dan kekayaan suku mereka setelah pulih dari perang (Wawancara, Kurbel Suban, 2020). Maka sosok Teras Narang dipandang sejajar dengan Panning.
Berbagai mitos, ikatan etnisitas dan kekeluargaan, serta ketergantungan kepada elit pemimpin yang dianggap sebagai patron, berpengaruh bagi perilaku politik di dalam pemilu  dan  pilkada.  Mereka  tidak  bisa dengan mudah menjatuhkan pilihan politik kepada seseorang yang belum dikenal. Di pedesaan di Kecamatan Dusun Selatan seperti Desa Kalahien, Desa Tanjung Jawa, Desa Penda Asam, serta di desa Sababilah dan Desa Sanggu, relatif sulit bagi elit di luar desa untuk masuk dan memperoleh simpatik pemilih. Akibat kehabisan akal, yang dilakukan oleh elite ialah menggunakan metode “ politik  uang”.  Namun  metode tersebut tidak cukup ampuh mempengaruhi warga desa, sebab uangnya tetap diambil namun tidak memilihnya di bilik suara.
Jadi politik etnis dan politik kekeluargaan yang menjadi sumber perilaku politik masyarakat pedesaan di pedalaman Barito Selatan  yang  berhasil  diidentifikasi  di  sini ialah kekuatan adat dan kebudayaan yang mengikat pemikiran mereka, patronase pada tokoh tertentu, dan rasa curiga atau ketidakpercayaan kepada orang asing. Mereka  memang  tidak  mengungkapkannya secara terbuka, akan tetapi dipraktekkan melalui sikap politik di bilik suara. Sebab itu, sulit memprediksi afiliasi politik mereka kepada partai tertentu sebab yang mereka pandang bukan partai politik atau elitnya,
melainkan mempertimbangkan “rasa etnisitas” dan “rasa kekeluargaan”.
Fakta tersebut ditemukan dalam PILKADA Gubernur Kalteng 9 Desember 2020, di mana pasangan calon Sugianto Sabran­Edy Pratowo sebagai Petahana usungan PDIP dan Golkar sebagai partai utama, mengalami kekalahan telak di desa­desa di pedalaman Kecamatan Dusun Selatan, dibanding pasangan calon Ben Brahim­Ujang Iskandar yang diusung Partai Demokrat dan Gerindra. Padahal pada Pemilu legislatif sampai tahun 2019, partai dengan perolehan suara terbanyak di Kabupaten Barito Selatan silih berganti antara PDIP dengan Golkar. Ini terjadi karena dikampanyekan pasangan petahana Sugianto­Edy bukan berasal dari etnis Dayak, sedangkan pasangan penantang Ben Brahim­Ujang, terutama Ben adalah orang Dayak, bahkan istri Ben adalah perempuan suku Dayak Ma’anyan dari Barito Timur yang menjadi anggota DPRRI perwakilan Kalteng.
Sugianto­Edy tidak pernah membantah berbagai  isu  etnisitas  tersebut.  Namun Sugianto dalam berbagai klaimnya adalah juga orang Dayak yang berasal dari Pangkalan Bun, sedangkan Edy Pratowo memang bukan etnis Dayak, tetapi etnis Jawa walaupun sejak lahir sudah berada di Kalimantan Tengah. Edy Pratowo adalah Bupati Pulang Pisau, sebuah kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Kapuas yang penduduknya memang banyak berasal dari warga transmigrasi Jawa. Namun isu etnisitas yang dihembus ini hanya pada tataran sebagian kecil masyarakat di desa­ desa saja, tidak sampai terpolasirasi ke tingkat pemilih kelas menengah dan perkotaan. Sebab itu isu etnisitas tidak muncul dalam berbagai kampanye politik berskala luas. Walaupun demikian, pada masyarakat pemilih
Data tersebut menggambarkan bahwa di desa­desa yang dominan penduduk asli suku Dayak  Dusun  dan  Ma’anyan,  seperti  Danau Sadar,  Sababilah,  Mangaris,  Tetei  Lanan, Pamangka, Sanggu, Lembeng, Muara Ripung, Madara,  Mabuan,  Kalahien,  Pararapak,  dan Danau Masura, paslon 01 memperoleh suara cukup  signifikan.  Kecuali  di  dua  desa  yakni Tanjung Jawa dan Dangka perolehan suara Paslon 01 menang tipis dari suara Paslon 02. Sedangkan satu desa lainnya yakni Penda Asam Paslon 01 kalah tipis dari Paslon 2. Paslon 02 sendiri memperoleh suara di desa­ desa yang penduduknya adalah penduduk campuran antara suku Dayak dengan suku lain, terutama suku Banjar dan Jawa.
Dominasi perolehan suara Paslon 01 di desa­desa penduduk mayoritas Dayak tersebut karena Paslon 01 terutama Calon Gubernur Ben Brahim turun langsung melakukan kampanye dan sosialisasi politik bertemu masyarakat desa. Sedangkan Paslon 02 yang melaksanakan kampanye dan sosialisasi politik adalah tim suksesnya termasuk partai politik pengusung, bukan paslon langsung. Ada kecenderungan dalam perilaku politik masyarakat lokal Dayak bahwa mereka lebih mendukung elit politik atau paslon tertentu dalam kontestasi apabila mereka pernah bertemu langsung dan berjabat tangan, ketimbang elit politik atau paslon yang tidak pernah bertemu langsung dengan mereka.
Fakta  tersebut  terkonfirmasi  seperti kampanye dialogis yang dihadiri langsung Paslon 01 yakni Calon Gubernur Ben Brahim di desa Kalahien, antusias masyarakat desa sangat tinggi, lapangan terbuka yang disiapkan penuh dan kedatangan paslon disambut baik dengan berbagai titipan program
di pedesaan mayoritas Dayak, isu tersebut efektif dalam mendongkrak suara paslon 01 dan  meminimalisir  suara  paslon  02.  Hasil perolehan suara Pilkada Gubernur Kalteng 9 Desember 2020 di wilayah lokus penelitian: Tabel 1 Perolehan Suara Pilkada Kalteng 9 Desember 2020
di Kecamatan Dusun Selatan No Nama Desa/ Kelurahan Pasangan 01 (Ben Brahim- Ujang) Pasangan 02 (Sugianto- Edy) 1 Jelapat (Kelurahan) 560 678 2 Hilir Sper (Kelurahan) 963 1.905 3 Buntok Kota (Kelurahan) 2.150 3.317 4 Danau Ganting 99 164 5 Muara Talang 96 123 6 Teluk Telaga 104 78 7 Baru 1.238 1.289 8 Danau Sadar 177 118 9 Pamait 64 438 10 Sababilah 455 207 11 Mangaris 110 47 12 Tetei Lanan 157 49 13 Pamangka 119 37 14 Sanggu 444 75 15 Lembeng 202 72 16 Muara Ripung 158 30 17 Madara 177 78 18 Murung Paken 52 85 19 Mabuan 171 47 20 Kalahien 1.081 156 21 Penda Asam 324 327 22 Pararapak 385 78 23 Teluk Mampun 88 142 24 Tanjung Jawa 388 373 25 Telang Andrau 86 15 26 Dangka 69 60 27 Danau Masura 146 26
pembangunan terutama memperjuangkan hak­hak masyarakat adat Dayak seperti tanah adat dan hutan adat sebagai hak adat yang masih tersisa tempat masyarakat adat Dayak melaksanakan aktivitas kehidupannya (Media Indonesia, 11/11/2020).

## Etnis dan Ikatan Kekeluargaan
Dalam sejarah politik, suku Dayak Dusun  dan  Ma’anyan  di  pedalaman Barito Selatan pernah terhubung dengan Kesultanan Banjarmasin, sebagai pengaruh terhubungnya jaringan transportasi sungai Barito antara pedalaman Barito dengan Banjarmasin. Mulai tahun 1851, sebagai akibat penyebaran agama Kristen oleh misi Zending dari Jerman, sebagian suku Dayak Dusun dan Ma’anyan mulai memeluk agama Kristen Protestan yang penyebarannya dimulai di desa  Murutuwu,  Tamiang  Layang,  Ampah, Buntok dan sekitarnya, sebagian yang lainnya memeluk agama Islam dan sebagian lagi memeluk agama asli suku Dayak yaitu Kaharingan. Beberapa kepala suku yang menjadi Kepala Distrik sampai kedatangan pemerintahan militer Jepang tahun 1942 seperti Kiyai Immanuel Guntik dan Raden Baduwo memeluk agama Kristen. Sedangkan Van Djajakarti atau Tamanggung Jaya Karti (Sempel) di Kalahien, saat mau meninggal dunia memilih memeluk agama Islam.
Orang Dayak menyambut baik dan mendukung penyebaran agama Kristen di daerah Barito sebab misi Zending juga membawa pendidikan Barat (modern) seperti bidang kesehatan, pertanian dan arsitektur. Dua kepala suku berpengaruh yakni Tamanggung Djaija (Djelan) di Tamiang Layang dan Suta Ono di Telang antara tahun 1850an sampai tahun 1890an menjadi
pelindung dan penjaga kegiatan misi Zending . Anak­anak suku Dayak hasil pendidikan modern misi Zending di kemudian hari tampil menjadi elit lokal modern dan menjadi pemimpin utama pergerakan modernisasi suku Dayak.
Tahun 1954, di Banjarmasin, elit­elit lokalmodern Dayak membentuk Partai Persatuan Dayak(PPD) sebagai partai lokal peserta Pemilu 1955. Menjelang Pemilu 1955, ada beberapa partai nasional dan partai lokal yang pro terhadap perjuangan orang Dayak yang ingin membentuk provinsi sendiri sebagai provinsi Dayak, terlepas dari provinsi Kalsel. Pada bulan Maret 1954 Partai Rakyat Nasional  (PRN)  yang  memiliki  menteri  di kabinet yaitu Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman) melaksanakan konferensi nasional tahunan di Banjarmasin dan tampil mendukung pembentukan provinsi keempat di Kalimantan sebagai pemekaran dari Kalsel (Van Klinken, 2011: 182-184).
Kemudian Partai Kristen Indonesia (Parkindo), di mana terdapat elit Dayak berpendidikan modern menjadi pengurusnya, juga tampil bergabung memperjuangkan suara elit Dayak membentuk provinsi sendiri, antara lain Mahir  Mahar.  Sementara  partai lokal yang cukup besar pengaruhnya dalam perjuangan elit Dayak ialah Partai Persatuan Dayak (PPD). PPD adalah partai yang khusus etnis tanpa pretensi nasional yang didirikan di Kalimantan Selatan oleh tokoh etnis Dayak yakni Timmerman Brahim. Partai ini menurut Jamie Seth Davidson (2002) tak ada hubungannya dengan partai yang sama di Kalimantan Barat (Van Klinken, 2011: 182-183).
Partai lain yang menaruh minat pada perjuangan etnis Dayak ialah Partai Nasional Indonesia  (PNI)  dengan  tokoh  Dayak
pengurusnya  adalah  Matseman  Usop  di Kuala Kapuas dan Christhoffel Mihing. Partai lain memang ada dan berkembang dengan baik di Kalsel, namun tidak menaruh minat sedikit pun terhadap perjuangan suku Dayak seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Masyumi.
Hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan (DPRD­Peralihan) tahun 1955, memperlihatkan betapa rapuhnya perjuangan elit modern Dayak melalui partai politik. Hal ini karena Kalsel didominasi etnis Banjar  yang  Muslim  sehingga  pemilihan tersebut dimenangkan oleh partai Islam dan nasionalis yakni dengan perolehan suara 82% suara masuk ke dalam dua partai Islam yaitu NU  (49%)  dan  Masyumi  (33%),  sementara PNI  sebagai  partai  nasionalis  mendapatkan 6% suara. Di tiga kabupaten Dayak yang rencananya masuk ke dalam provinsi baru pemekaran dari Kalsel yaitu Barito, Kapuas dan Kotawaringin, ketiga partai tersebut pun mengantongi suara signifikan yaitu NU (70%),  Masyumi  (52%),  dan  PNI  (60%)  (Van Klinken, 2011: 183).
Sedangkan PPD memperoleh dukungan di tiga kabupaten Dayak tersebut, namun masing­masing perolehan suara tidak terlalu signifikan,  yaitu  Barito  (3%),  Kotawaringin (14%), dan Kapuas (5%). Perolehan suara tersebut jelas memperlihatkan konsolidasi di kalangan internal Dayak masih sangat lemah, bahkan untuk memperjuangkan agenda besar mereka memiliki provinsi sendiri melalui parlemen (Van Klinken, 2011: 183-184). Pasca kekalahan pada Pemilu 1955 dan partai yang menjadi penyalur aspirasi mereka tidak lagi mendapat tempat di dalam dinamika politik di tingkat lokal, kebanyakan mereka pindah bergabung  ke  dalam  PNI  (Partai  Nasional Indonesia).
Memasuki  Pemilu  demi  Pemilu  di  masa Orde Baru, elit modern Dayak tergabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan sebagian memilih Golkar. Kendati menjadi pendukung partai pemerintah, mulai tahun 1980an, jabatan penting pemerintahan seperti gubernur malah didrop dari Jakarta yang  kebanyakan  adalah  militer  (Maulani, 2000: 118-119).
Kemudian di era reformasi dengan pilkada langsung mulai tahun 2005, orang Dayak di Kalteng memperlihatkan kebangkitan etnis secara politis dengan bersatu  memilih  Gubernur  Teras  Narang dalam Pilkada Gubernur tahun 2005. Di pedesaan  Kabupaten  Barito  Selatan,  afiliasi politik pun dibangun dengan berdasarkan etnisitas, sehingga partai politik lebih bersikap  kompromi dalam menempatkan pejabat partai. Pejabat partai seperti Ketua partai tingkat kabupaten, kecamatan dan desa lebih banyak diserahkan kepada tokoh lokal Dayak setempat.
Hal  ini  menjadi  fakta  bahwa  etnis menjadi kekuatan politik penting pada masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah dan khususnya Barito Selatan. Pandangan politik mereka adalah pandangan etnisitas dan kekeluargaan, dan hanya sedikit yang memandang garis ideologi, program kerja partai dan terlebih prestasi kerja elit partai di pemerintahan. Pada Pilkada Kabupaten Barito Selatan tahun 2011 dimenangkan elit PDIP menjadi Bupati yang merupakan elit Dayak, sedangkan Pilkada kabupatan 2016 dimenangkan elit Golkar yang juga representasi suku Dayak. Fakta ini menegaskan bahwa sejak Pemilu 1955, tidak terjadi pergeseran afiliasi politik di kalangan orang  Dayak  di  Barito  Selatan  selain  afiliasi
etnis. Partai politik justru menjadi alat untuk menegosiasikan eksistensi etnis. Fraksi partai politik di legislatif digunakan untuk memperkuat solidaritas etnis melalui output Perda yang dihasilkan, yakni antara lain Perda tentang kelembagaan adat Dayak dan sekarang yang sedang diperjuangkan ialah Raperda  tentang  Masyarakat  Hukum  Adat Dayak.
Etnisitas dan hubungan kekeluargaan harus  diakui  sebagai  pengikat  afiliasi politik suku Dayak. Dukungan mereka yang cukup tinggi kepada partai etnis (PPD) tahun 1950an merupakan pembangunan kekuatan politik solidaritas etnis, dengan harapan dapat mengimbangi dominasi kelompok lain di luar mereka. Kini di masa politik elektoral, kekuatan etnis dan ikatan kekeluargaan menjadi modal dalam perilaku politik sehari­hari. Pola politik etnis dan kekeluargaan  diidentifikasi  sebagai  upaya mereka membentengi diri dari dominasi pihak luar yang hendak memperalat mereka dan mengeruk kekayaan sumber daya alam di desa.
Kalangan masyarakat pedesaan ini merupakan penduduk yang baru lebih 20 tahun ini menikmati modernisasi dan era kemajuan, seperti menikmati listrik, internet, dan jalan raya secara merata. Sehingga ketika ada orang asing yang belum mereka kenal datang ke desa, tidak memperkenalkan diri secara ramah melalui pemimpin atau elit desa, maka akan dicurigai sebagai ancaman. Sebab itu, cukup sulit bagi elit politik dari kota dan bukan penduduk asli setempat untuk masuk dan memperoleh simpatik suara dari pemilih dalam politik elektoral. Metode ini barangkali merupakan implementasi yang  disebut  oleh  Nico  L.  Kana  sebagai
“metode perlindungan sosial”, di mana pada masyarakat ada sistem yang dikembangkan untuk mengelola dinamika kehidupan bersama serta mengelola dinamika politik berkenaan dengan hal ikhwal keamanan dan perlindungan sosial (Kana, 2011: 34).
Pada masyarakat suku Dayak, metode perlindungan sosial diimplementasi melalui politik etnik dan kekeluargaan, sehingga menyebabkan kekuatan etnis dan kekeluargaan tidak bergeser sebagai budaya politik dan sumber perilaku politik sehari­ hari.
Agar lebih jauh dapat dipahami konteks politik etnis dan politik kekeluargaan tersebut, maka dapat disimak pandangan Ukur di bawah ini:
“Bagi orang Dayak, kekuatan politik mereka tidak mungkin dipisahkan dari pengertian mengenai “masyarakat kesukuan” dan “persekutuan  religius”.  Mereka  menjalani kehidupan sekaligus mempraktekkan politik di pedesaan tak bedanya daripada menjalani suatu kehidupan yang sesuai dengan tata­kosmos yang telah diatur dan diwariskan sejak mula pertama kejadian dunia dan manusia yang dinyatakan dalam adat dan tradisi....Pusat persekutuan yang sangat penting dan menjadi sentral praktek kekuasaan ialah keluarga....” (Ukur, 1971: 53-54).
Pandangan Ukur tersebut menegaskan bahwa identitas etnis terepresentasi melalui ikatan kekeluargaan, dan kini termanifestasi melalui pilihan politik dalam politik elektoral.Pandangan tersebut juga menggambarkan akar sejarah ikatan etnisitas dan kekeluargaan pada masyarakat suku Dayak dalam menentukan pilihan politik, di mana ikatan tersebut bersemai sebagai ikatan dan persekutuan religius.
Seperti  pada  masyarakat  suku  Mentawai, persekutuan yang mereka bangun sebagai persekutuan sosial dimulai dari keluarga, suku dan sampai pada komunitas yang lebih besar. Persekutuan tersebut memiliki cara dan aturan tersendiri untuk mengatur dan mengelola kehidupan bersama termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki  (Samaloisa,  2020:  88).  Sedangkan pada masyarakat Dayak, selain pengelolaan sumber daya alam, persekutuan etnis dan kekeluargaan turut mempengaruhi pilihan politik sehari­hari dalam politik elektoral.

## Patronase Elit
Selain keluarga, faktor ketokohan dan patronase elit juga penting sebagai sumber perilaku politik masyarakat desa di Barito Selatan, sebab unsur ketokohan turut menentukan dalam penentuan pilihan politik. Ada  dua  penelitian  mengenai  identifikasi politik identitas etnis di kalangan masyarakat Dayak yang menekankan patronase tokoh. Penelitian disertasi Achyar Asmu’ie mengenai pentingnya peran aktif para pemimpin informal seperti tokoh etnis, kepala adat, pemuka masyarakat, serta pemimpin agama di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dalam pencegahan konflik etnis, bahkan satu etnis dengan etnis lain dapat berintegrasi berkat kontribusi pemimpin­pemimpin informal etnis Dayak dalam pencegahan yang dilakukan dengan cara­cara persuasif seperti melalui media Hari Besar Nasional (Asmu’ie, 2006).
Kemudian Yekti Maunati dalam penelitian disertasinya melalui pendekatan antropologi, ekonomi dan politik yang memfokuskan analisis mengenai konstruksi dan rekonstruksi identitas kebudayaan masyarakat Dayak di
Kalimantan Timur di mana pembentukan identitas bagi masyarakat Dayak, menurut Yekti, merupakan proses yang dialektis antar faktor dengan orang Dayak sebagai aktor utama membangun konstruksi dan rekonstruksi identitas, kemudian terjadi modifikasi  guna  merespons  tuntutan  pasar dalam industri pariwisata di Kalimantan Timur. Bahkan untuk mencapai tujuan­ tujuan mereka, lanjut Yekti, masyarakat Dayak di Kalimantan Timur membentuk organisasi kerjasama yang disebut Organisasi Solidaritas dan juga Lembaga Adat Kenyah yang merupakan gabungan dari para kepala adat dan kepala desa dengan pembinanya Gubernur Kalimantan Timur (Maunati, 2005: 344­367).
Dua penelitian tersebut antara lain menggambarkan pentingnya peran pemimpin informal, yaitu pemimpin tradisional masyarakat Dayak seperti para kepala  adat  dalam  mengidentifikasi  dan mengkonstruksi identitasnya. Mereka adalah tokoh atau elit lokal yang dipercaya menjadi patron.Di Barito Selatan, di kalangan suku Dayak, kelompok elit merupakan kelompok patron atau pelindung bagi rakyat, yang diharapkan dapat membawa kepentingan mereka untuk diformulasi ke dalam kebijakan negara. Seperti dijelaskan di depan, tahun 2010 mereka mengangkat Gubernur Teras Narang  menjadi  pemimpin  tradisional  dan memberi gelar pemimpin adat Dambung Panning Maleh di Palangka Raya .
Kemudian tahun 2016, dalam suatu upacara adat “Bokas”, melalui tokoh adat setempat, mereka mengucapkan terimakasih kepada Bupati Barito Selatan Farid Yusran karena dinilai sudah menepati janji dalam melaksanakan pembangunan di Barito
Selatan sampai ke desa­desa. Pada upacara adat “Bokas” tersebut mereka mengurbankan 1 ekor kerbau, sebagai wujud ucapan terimakasih dan rasa syukur yang mendalam. Dalam doa yang disampaikan tokoh adat, ada harapan agar Bupati selaku pemimpin dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan dengan baik dan bijak serta dapat menjadi pelindung bagi masyarakat suku Dayak dalam berhadapan dengan berbagai kekuatan politik yang datang dari luar. Kepala Daerah adalah representasi mereka, dan kepadanya dibebankan tugas dan tanggungjawab untuk memajukan masyarakat suku Dayak.
Fakta tersebut memperlihatkan bahwa mereka menaruh harapan kepada elit lokal yang dipandang mampu menjaga, melindungi dan memenuhi harapan dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah. Tindakan tersebut sebagai cara mereka memberi kepercayaan kepada pemimpin politik (Bupati) agar bisa lebih dekat dengan masyarakat suku Dayak dan membela kepentingan mereka. Dalam kepemimpinan Jawa, tindakan tersebut merupakan “ideologi kepemimpinan” atau “ideologi  kekuasaan”  (Mulder,  2001:  87-88). Akan tetapi, bagi kepemimpinan Dayak, hal tersebut merupakan perilaku politik yang dipengaruhi oleh budaya politik dan ikatan etnisitas. Mereka berdoa agar leluhur mereka dan Tuhan Yang Maha Kuasa selaku penguasa alam semesta bisa memberi kesehatan dan kekuatan kepada pemimpin dan dapat menjadi representasi kepentingan mereka.
Fakta politik semacam ini umum terjadi dalam berbagai suku bangsa lainnya di Indonesia terutama pasca Orde Baru, yakni seperti pada masyarakat Banten, Jawa Timur, Sulawesi  Selatan,  bahkan  Nias.  Di  mana
jaringan kekuasaan dibangun melalui wibawa tokoh lokal seperti tokoh adat, tokoh agama, dan bangsawan lokal. Kalangan elit tradisional tersebut mengorganisir masyarakat awam untuk membangun sentimen etnik, agama dan adat, serta menggelorakan manisfestasinya dalam perilaku politik dan pilihan politik sehari­hari, hal mana selama Orde Baru mereka termarginalkan (Agustino dan Yusoff, 2010: 24).

## Sikap Politik
Sikap politik ditunjukkan masyarakat suku Dayak di Barito Selatan melalui cara mereka merespons dan menerima elit politik yang datang ke desa, kemudian jatuh pada pilihan politik  di  bilik  suara  di  hari  “H”  pemilihan. Sebagaimana disampaikan Lazarzfeld di atas, sejauh ini sikap politik mereka dinyatakan sebagai pemilih Chrystallizers, di mana awalnya mereka tidak ada pilihan, namun menjelang  hari  H  mereka  memiliki  pilihan politik sebagai pengaruh suara atau saran pendapat dari tokoh­tokoh tua di desa. Sikap tersebut mencerminkan bahwa elit lokal tradisional di desa dipandang memiliki wibawa sehingga suaranya masih sangat didengar oleh penduduk desa. Sebab itu, elit politik dari kota cenderung mendatangi dan mempengaruhi elit lokal tradisional terlebih dahulu, baru kemudian mendatangi rakyat untuk mempengaruhi pilihan politik rakyat desa.  Namun  sepenuhnya  metode  tersebut efektif, sebab, sekali lagi, pilihan politik orang Dayak sulit diterka sebagai pengaruh budaya politik komunal.
Sikap politik orang Dayak dalam menentukan pilihan politik tidak sesederhana seperti  dibayangkan.  Memang,  sikap  politik pemilih Chrystallizers ada benarnya yang
hanya berlaku bagi sebagian kecil rakyat desa yang sangat sederhana seperti menjadi petani dan peladang. Terkadang bagi rakyat desa lainnya dengan profesi yang sama, pilihan politik mereka tidak saja hanya diperoleh  menjelang  hari  H  pemilihan, melainkan sudah tertanam dalam pikiran sejak awal proses politik. Bahkan elit lokal tradisional maupun modern yang mereka kenal baik dan potensial, didorong untuk maju ikut kontestasi politik. Kecenderungan sikap politik orang Dayak Dusun dan Dayak Ma’anyan  dalam  pilihan  politik  elektoral ditunjukkan dalam penjelasanberikut:
Pertama, Personal Approach. Sikap ini merupakan sikap pribadi penduduk desa dari masyarakat Dayak terhadap seorang elit yang baru mereka kenal. Mereka tidak mau menjatuhkan pilihan politik kepada seorang elit jika hanya melalui pesan­pesan kampanye seperti kartu nama, brosur, spanduk, baleho, pesan SMS, WA, pesan politik di medsos dan melalui berbagai media kampanye lainnya. Mereka akan bersimpatik kepada seorang elit bila datang langsung mengunjungi mereka ke rumah, berbicara langsung kepada mereka mengutarakan niatnya sebagai kontestan politik. Kepada elit tersebut mereka sangat bersimpatik dan bahkan mereka akan ikut mengkampanyekannya kepada rakyat desa lainnya. Jadi sikap ini adalah sikap politik pribadi yang tidak bisa terpengaruh oleh berbagai  media  kampanye  apapun.  Mereka merasa sangat terhormat dan dihargai sebagai rakyat dan calon pemilih.
Kedua,  Ethnicity. Merupakan  sikap politik yang dibangun melalui ikatan persaudaraan. Persaudaraan terbangun karena merasa satu asal usul suku, satu bahasa, dan terlebih ada ikatan kekeluargaan.
Perasaan persaudaraan dan kekeluargaan akan terbangun melalui pendekatan etnik, di mana seorang elit dari suku mereka, walaupun berbeda desa, atau dari tempat lain yang jauh, akan dengan mudah mereka terima dan pilihan politik. Tetapi rasa etnik ini pun tidak cukup, sebelum elit tersebut menerapkan personal approach . Jadi elit politik lokal, harus tetap datang berkunjung ke rumah mereka, bertatap muka langsung dan mengutarakan niatnya ikut kontestasi politik. Pada kesempatan pertemuan di rumah, elit tersebut diberi kesempatan menceritakan sejarah asal usul keluarganya, hubungannya dengan orang­orang di desa dan pihak keluarga pemilik rumah tempat ia bertamu, siapa saja keluarganya di desa itu, dll. Perasaan persaudaraan akan lebih dekat lagi jika penduduk desa kenal sampai ke asal usul keluarganya dan leluhurnya dari masa lalu. Jadi sikap politik etnik ini tetap harus diimplementasi dengan personal approach, yang dapat membuat rakyat desa tidak ragu  menjatuhkan  pilihan  politikdi  hari  H pencoblosan.
Ketiga,  Oppennes and Honesty, orang Dayak sangat menghargai keterbukaan dan kejujuran.  Mereka  menjadi  sangat  terluka hatinya serta tersinggung jika dibohongi oleh elit politik. Sebab itu, upacara pesta adat “Bokas” seperti dijelaskan di depan akan dengan sukarela mereka laksanakan untuk mengucap syukur karena elit politik yang mereka andalkan bisa menepati janji politiknya membangun orang Dayak dengan baik, bahkan mereka doakan agar elit politik tersebut dapat terus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara baik. Sikap politik ini juga diimplementasi dalam proses kontestasi politik. Elit politik yang sudah
mereka dukung dan pilih dalam Pilkada atau pemilu, jika menepati janji politiknya akan tetap mereka dukung kembali dalam kontestasi politik berikutnya walaupun tidak usah kampanye lagi. Sebaliknya, jika janji politik tidak ditepati maka akan sangat sulit lagi memperoleh kepercayaan dan tidak akan mereka pilih lagi. Fakta ini terjadi pada Pemilu 2019, di mana beberapa elit politik yang duduk di kursi legislatif dalam beberapa periode dari partai politik papan atas tidak mereka pilih lagi karena tidak menepati janji politiknya. Jadi salah satu sikap politik yang dipraktikkan oleh masyarakat suku Dayak di pedesaan ialah sikap politik keterbukaan dan kejujuran.
Sikap Politik Oppeness and Honesty Personal Approach Ethnicity Hari H Pemilihan Pilihan Politik
Bagan tersebut merupakan analisis perilaku politik yang diwujudkan dalam sikap politik masyarakat suku Dayaksehari­hari. Sikap politik adalah perilaku politik yang dipengaruhi oleh kebudayaan politik Dayak yang tumbuh dan berkembang dalam suasana iklim pedesaan­pedalaman. Sikap politik ditunjukkan dengan pengenalan personal seorang elit yang harus bertemu serta datang langsung kepada mereka mengutarakan niatnya. Mereka merasa sangat dihargai bila elit mau datang bertamu dan berkunjung langsung ke rumah mereka. Kemudian akan
lebih mudah lagi diterima bila mengetahui asal usul identitas keluarga elit tersebut sampai ke leluhurnya, dan jika kenal, mereka pun “nyambung” untuk bercerita tentang ketokohan  leluhur  tersebut.  Mereka  sangat menghargai elit politik yang bersikap jujur, dan dapat menepati janji­janji politik. Elit ini dapat menjadi pelindung dan representasi menyuarakan kepentingan mereka. Sikap politik tersebut kemudian diimplementasi menjadi pilihan politik saat hari H pemilihan di bilik suara dalam pemilu dan Pilkada.

## SIMPULAN
Politik etnis dan kekeluargaan yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat suku Dayak terutama Dayak Dusun  dan  Dayak  Ma’anyan  di  Barito Selatan, berakar kuat dalam budaya politik masyarakat suku, bahkan terwujud sebagai persekutuan religius di dalam keluarga suku. Perilaku politik tersebut dalam politik elektoral dimanivestasi ke dalam sikap politik dan pilihan politik dalam pemilu dan pilkada. Pada pemilu 2019 dan pilkada Kalteng 2020 mereka lebih cenderung mempraktikkan perilaku politik etnis dan kekeluargaan, sehingga elit politik yang mereka pilih di bilik suara adalah elit politik yang mereka kenal, berasal dari suku mereka, mereka pernah bertemu langsung dan berbicara dengannya. Wujud sikap politik tersebut berakar sejarah panjang dalam kehidupan suku yang dimulai dari keluarga, dan persekutuan suku. Dalam sejarah kontemporer menunjukkan bahwa ikatan etnis Dayak mampu memainkan peran politik penting pada Pemilu 1955, yaitu terlihat pada peran penting dukungan etnisitas pada perolehan suara Partai Persatuan Dayak yang berpusat di Banjarmasin, lalu pembentukan
Provinsi Kalteng terpisah dari Povinsi Kalsel tahun 1957. Saat Orde Baru mereka tetap menjadi pendukung setia partai politik yang di dalamnya terdapat pejabat partai dari etnis Dayak, dan hingga era reformasi mereka mendukung elit politik yang bersifat etnisitas sama dengan mereka. Bahkan diantara elit politik yang bersifat etnis tersebut mereka angkat menjadi pemimpin adat dan diberi gelar adat, sebagai harapan dapat menjadi patron serta penyuara kepentingan mereka. Lebih-lebih  pascakonflik  etnis  dengan  suku Madura  tahun  2000,  semakin  menguatkan identitas etnis di kalangan mereka.
Tidak terjadi pergeseran ideologi dan aliran politik pada etnis Dayak terutama di pedesaan pedalaman Barito Selatan, dan pilihan politik mereka tidak beranjak dari afilitasi  politik  etnisitas  sejak  era  1950an. Fakta ini dapat bersumber dari dua hal: Pertama, kuatnya ikatan etnis akibat kuatnya persekutuan kekeluargaan yang mereka bangun dan terlebih sejauh ini kendati informasi dan teknologi sudah datang menyentuh mereka di pedalaman, justru semakin menguatkan ikatan kekeluargaan dan  etnisitas. Ikatan kekeluargaan dan etnisitas dipandang sebagai sumber budaya politik yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari­hari. Kedua, berbagai rezim pemerintahan tidak pernah memuaskan mereka terutama untuk jabatan­jabatan pemerintahan di daerah yang dipandang selalu diberikan kepada orang dari luar suku, padahal mereka adalah penduduk asli daerah setempat. Sebab itu, kehadiran elit politik  lokal  seperti  Teras  Narang  (Cagub, 2005), Farid Yusran (Cabub, 2011), terakhir Ben Brahim (Cagub, 2020) diharapkan dapat menyuarakan kepentingan politik,
melindungi dan menjaga mereka secara politik, dan membuka pintu kesejahteraan secara ekonomi.
Perilaku politik tersebut menggambarkan bahwa demokrasi (dalam artian demokrasi yang bersumber dari Barat: one man one vote, rasional,  independen) di tingkat lokal berjalan di tempat, sebab perilaku politik masyarakat lokal tidak bergeser dari perilaku etnis sejak puluhan tahun silam. Politik etnisitas ini barangkali merupakan wujud “perlindungan sosial” eksistensi kelompok etnis dan kekayaan sumber daya alam saat berhadap­hadapan dengan kekuatan dari luar. Dapat juga dikatakan fakta tersebut sebagai kurang optimalnya fungsi pendidikan politik partai politik kepada kader partai dan kepada masyarakat. Pendidikan politik kepada kader partai sebagai elit politik yang menjabat di legislatif dan eksekutif belum optimal menciptakan kaderisasi bagi etnis Dayak secara keseluruhan. Sirkulasi elit di tubuh partai politik seputaran itu­ itu saja orangnya, dominasi keluarga elit tertentu, tidak menyebar merata ke sebagian besar masyarakat suku Dayak. Sedangkan pendidikan politik kepada masyarakat belum menyentuh masyarakat level bawah di pedesaan dan belum subtansial, tetapi hanya sampai pada masyarakat perkotaan saja dan itupun sebatas formalitas dalam rangka menyerap anggaran pembinaan partai politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo dan Muhammad Agus Yusoff. (2010). “Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke Reformasi Politik”, dalam Junal Ilmu Politik Nomor 21, 2010.
Arman, Syamsu. (1994). “Analisa Budaya Manusia Dayak”, dalam Paulus Florus, dkk,
(Ed.). Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi. Jakarta: PT. Grassindo. Asmu’ie,  Achyar.  (2006).  “Integrasi  Politik di Kalimantan Barat: Studi Kasus di Kabupaten Ketapang”. Disertasi, Bidang Studi Ilmu Politik, Program Pascasarjana, FISIP, Universitas Indonesia, Depok. Aspinall, Edward. (2013). “Kemenangan Modal?,  Politik  Kelas  dan  Demokratisasi Indonesia”, dalam Prisma, Jurnal Pemikiran Sosial dan Ekonomi Volume 32, Nomor 1. Bardjie B. Ahmad. (2016). Perang Banjar- Barito  1859-1906:  Besar,  Dahsyat  dan Lama (Deskripsi dan Analisis Sejarah). Banjarmasin: Pusaka Agung Kesultanan Banjarmasin.
Cahyono,  Heru,  dkk.  (2005). Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P­LIPI.
Eko, Sutoro. (2019). “Pengantar: Desa Membentuk  Negara,  Negara  Memperalat dan Melemahkan Desa”, dalam Gregorius Sahdan (Ed.). Desa Kuat Negara Berdaulat. Yogyakarta: IPD.
Hadi, Kisno. (2010). “Reformasi Birokrasi dan Kebijakan Pelayanan Publik Berkualitas di Kabupaten Pemekaran”, dalam Swara Politika, Jurnal Politik dan Pembangunan Volume 11 Nomor 4, Oktober.
Hadiz,  Vedi  R.  (2005). Dinamika Kekuasaan, Ekonomi Politik Indonesia Pasca Suharto. Jakarta: LP3ES.
Isaacs, Harold R. (1993). Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis: Identitas Kelompok dan Perubahan Politik. Jakarta: Buku Obor. Kana, Nico L., (2011) “Dimensi Sosial-Budaya Dinamika Politik Seputar Keamanan dan Perlindungan Sosial”, dalam Renai, Kajian Politik Lokal dan Sosial-Humaniora Edisi Khusus.
Levitsky, Steven dan Daniel Ziblatt. (2020).
Bagaimana Demokrasi Mati. Jakarta: PT. Gramedia.
Liddle,  R.  William.  (1997).  “Dayak  Meratus”
dalam Islam, Politik dan Modernisasi.
Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
Linblad, J Thomas. (2012). Antara Dayak dan Belanda: Sejarah Ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan 1880-1942. Jakarta: KITLV dan Penerbit Lilin. Marsh,  David  dan  Gerry  Stoker.  2010. Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik. Bandung: Nusamedia. Maulani,  Z.  A.  (2000). Demokrasi dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: CRDS Kalimantan dan Pustaka Pelajar.
Maunati,  Yekti.  (2005). Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan. Yogyakarta: LkiS.
Mujani,  Saiful  dan  William  Liddle.  (2010). “Voters  and  the  New  Indonesian Democracy”, dalam Edward Aspinall dan  Marcus  Mietzner  (Ed.). Problems of Democratisation in Indonesia. Singapore: ISEAS.
Mulder, Niels. (2001). “Ideologi Kepemimpinan Jawa”,  dalam  Hans  Antlov  dan  Sven Cederroth (Peny.). Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus Pemerintahan Otoriter. Jakarta: Buku Obor.
Noor,  Firman.  (2014).  “Perilaku  Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer:  Kajian  Atas  Menyusutnya Peran Ideologi Politik  Di Era Reformasi”, dalam Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Volume 40 Nomor 1, Juni.
Pepinsky, Thomas B., (2014). “Pluralisme dan Perseteruan Politik di Indonesia”, dalam Prisma, Majalah Pemikiran Sosial dan Ekonomi Volume 33, Nomor 1.
Pureklolon, Thomas Tokan. (2016). Komunikasi Politik: Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus dan Negarawan. Jakarta: PT. Gramedia. Samaloisa, Rijel. (2020). “Pemerintahan Laggai Paham “Arat Sabulungan” di Kabupaten Kepulauan  Mentawai  Provinsi  Sumatera Barat”, dalam Governabilitas, Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.
Somantri,  GumilarRusliwa.  “Memahami
Metode Kualitatif”, dalam
JurnalSosialHumaniora “Makara”, Volume IX (2)Desember, 2005.
Sugiono, Arif. (2013). Strategic Political Marketing. Yogyakarta: Ombak. Ukur, Fridolin. (1971). Tantang-Djawab Suku Dajak . Disertasi, Sekolah Tinggi Teologia (STT), Jakarta.
Van  Klinken,  Gerry.  (2011).  “Mengkolonisasi Borneo: Pembentukan Provinsi Dayak di Kalimantan”, dalam Sita Van Bemmelen dan Remco Raben (Peny.). Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an. Jakarta: Buku Obor dan KITLV­Jakarta.
Wertheim, W. F. (2009). Elite vs Massa. Yogyakarta: Resist Book. Widyawati, Nina. (2014). Etnisitas dan Agama Sebagai Isu Politik: Kampanye JK-Wiranto pada Pemilu 2009. Jakarta: Buku Obor.
Sumber-sumber Lain: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Selatan, 2021.
Media Indonesia, 11 November 2020
Wawancara: Kurbel  Suban,  Mantir  Adat,  di  Murutuwu, Barito Timur, 27 Maret 2020;