## Jurnal Kajian Manajemen dan Wirausaha
Volume 5  Nomor 1  2023 e-ISSN: 2655-6499 DOI: http://dx.doi.org/10.24036/jkmw02145230
Tinjauan Manajemen Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
Halkadri Fitra 1* , Erly Mulyani 2 , Salma Taqwa 3 , Halmawati 4 , Henri Agustin 5 1 2 3 4 5 Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
Abstract Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  gambaran  tentang  pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan masuk pada jenis penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah semua desa di Kabupaten Agam dengan teknik pemilihan sampel secara  cara  purposive  sampling.  Pengumpulan  data  dilakukan  dalam  bentuk  dokumentasi  literatur, survey, dan pengisian kuisioner dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data (collection), kemudian seleksi data (reduction), selanjutnya penyajian data (display) dan terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  kegiatan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  di kabupaten  Agam  Provinsi  Sumatera  Barat  berdasarkan  indikator  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah terlaksana dengan baik oleh aparatur desa dan pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tersebut.
Keywords : Desa, Manajemen, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Keuangan
How to cite : F itra, H . dkk (2023). Tinjauan Manajemen Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Kajian Manajemen d an Wirausaha , Vol (No), xx-xx. DOI: http://dx.doi.org/10.24036/jkmw02145230
This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2020 by author.
* Corresponding author: halkadri.feunp@gmail.com

## PENDAHULUAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa yang harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan,  akuntabel,  partisipatif,  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Rangkaian  dan  asas pengelolaan  keuangan  desa  harus  dilaksanakan  dan  dipenuhi  oleh  setiap  desa  agar  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  dapat  berjalan sesuai dengan visi desa dan masyarakat untuk sejahtera dapat diwujudkan. Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuat pemerintah desa memperoleh dana yang cukup besar dan harus dapat dikelola  dengan  baik  serta  dapat  dipertanggungjawabkan.  Beberapa  kasus  yang  terjadi  telah  mengakibatkan aparatur desa di beberapa wilayah di Indonesia terlibat pada kasus hukum, pidana, korupsi dan berakhir pada putusan hakim di pengadilan. Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat merupakan kabupaten yang terdiri atas 82 desa/nagari dan menurut ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 harus menjalankan semua  fungsi  pengelolaan  keuangan  desa.  Gambaran  perkembangan  penerimaan  Dana  Desa  Di  Kabupaten Agam tahun 2015–2021 ditampilkan pada Tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1 dapat kita lihat bahwa dana desa di Kabupaten Agam secara umum terus mengalami peningkatan kecuali dari tahun 2017 ke tahun 2018. Selain menerima Dana Desa, maka pemerintah Desa juga menerima  pendapatan  yang  berasal  dari  Alokasi  Dana  Desa,  pendapatan  asli  Desa,  bagian  dari  hasil  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  Kabupaten,  bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga  dan  lain-lain  pendapatan  Desa  yang  sah,  sehingga  apabila  di  rata-ratakan  setiap  desa/nagari  akan menerima  dana  desa  sebesar  sekitar  2,5  miliar  per  tahun.  Besarnya  dana  yang  dikelola  oleh  desa,  maka pemerintah desa seharusnya didukung oleh seperangkat aturan yang dimiliki sendiri dengan tetap berpedoman
pada aturan yang lebih tinggi sehingga desa memiliki sumber daya yang handal dan memahami aturan yang dibuatnya  sendiri.  Survey  awal  yang  dilakukan  pada  desa/nagari  di  Kabupaten  Agam,  terdapat  beberapa fenomena yang ditemukan yaitu desa/nagari:
1. belum memiliki dokumen peraturan desa penatausahaan keuangan desa.
2. belum memiliki dokumen peraturan desa tentang sistem dan prosedur penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
3. belum memiliki dokumen peraturan desa tentang sistem pengendalian internal penatausahaan dan penyusunan keuangan desa.
Tabel 1. Dana Desa Kabupaten Agam Tahun 2015-2022 Tahun Jumlah (Rp) 2015 24,75 miliar 2016 55,56 miliar 2017 70,77 miliar 2018 63,84 miliar 2019 74,25 miliar 2020 76,92 miliar 2021 79,98 miliar
Sumber : diolah dari berbagai sumber (2022).
Berdasarkan Tabel 1 dapat kita lihat bahwa dana desa di Kabupaten Agam secara umum terus mengalami peningkatan kecuali dari tahun 2017 ke tahun 2018. Selain menerima Dana Desa, maka pemerintah Desa juga menerima  pendapatan  yang  berasal  dari  Alokasi  Dana  Desa,  pendapatan  asli  Desa,  bagian  dari  hasil  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  Kabupaten,  bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga  dan  lain-lain  pendapatan  Desa  yang  sah,  sehingga  apabila  di  rata-ratakan  setiap  desa/nagari  akan menerima  dana  desa  sebesar  sekitar  2,5  miliar  per  tahun.  Besarnya  dana  yang  dikelola  oleh  desa,  maka pemerintah desa seharusnya didukung oleh seperangkat aturan yang dimiliki sendiri dengan tetap berpedoman pada aturan yang lebih tinggi sehingga desa memiliki sumber daya yang handal dan memahami aturan yang dibuatnya  sendiri.  Survey  awal  yang  dilakukan  pada  desa/nagari  di  Kabupaten  Agam,  terdapat  beberapa fenomena yang ditemukan yaitu desa/nagari:
4. belum memiliki dokumen peraturan desa penatausahaan keuangan desa.
5. belum memiliki dokumen peraturan desa tentang sistem dan prosedur penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
6. belum memiliki dokumen peraturan desa tentang sistem pengendalian internal penatausahaan dan penyusunan keuangan desa.
Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan bagian akhir dari rangkaian pengelolaan keuangan  desa  sehingga  sangat  penting  untuk  diketahui  oleh  aparatur  desa  dan  masyarakat  desa  yang menginginkan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif.  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  telah  memberikan indikator-indikator  yang  menjadi  pedoman  oleh  pemerintahan  desa  dalam  menjalankan  pelaporan  dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi baik dan bermanfaat.
Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaporan dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  di  kabupaten  Agam  provinsi  Sumatera  Barat  dengan  tujuan mendapatkan  gambaran  tentang  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  dengan  mengacu  pada indikator  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018.    Penelitian  ini  sangat  penting  untuk dilakukan karena minimal memiliki 2 urgensi yang mendasar yaitu urgensi untuk pemerintah baik nasional dan daerah  dan  urgensi  untuk  akademik.  Untuk  pemerintah  dengan  kegiatan  penelitian  ini  akan  menjadikan masukan untuk membuat kebijakan dan aturan terhadap Desa yang menghadapi kendala pengelolaan keuangan serta langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang yang akan ditempuh untuk memajukan desa tersebut. Sedangkan  untuk  akademik,  penelitian  terkait  dengan  penelitian  yang  dapat  dipublikasikan  melalui  jurnal, prosiding, buku ajar, bookcapter dan hak cipta serta meningkatkan citra institusi.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir sebagai jalan baru bagi pembangunan harkat dan  martabat  desa.  Banyaknya  simpul  regulasi,  kebijakan,  dan  kultur  yang  harus  diretasnya  agar  ia  dapat
tumbuh  dan  berkembang  sesuai  dengan  cita-citanya,  dengan  adanya  Undang-Undang  Desa,  akan  menjadi payung keragaman desa di tanah air dengan segala kekhususannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  merupakan  sebuah  capaian  besar  dalam  proses  pembangunan  di  Indonesia  dan  menjadi harapan besar bagi masyarakat desa. Desa sebagai entitas yang mempunyai sifat dan ciri khas dapat membangun desanya dengan modal kekuatan dan peluang yang dimiliki. Amanat undang-undang tentang desa ini semakin kuat karena menjadi cita-cita mulia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam negara kesatuan.
Pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  secara  transparan,  akuntabel,  partisipatif,  tertib  dan  displin. Transparan  dapat  diartikan  sebagai  keterbukaan,  menyeluruh  serta  memberikan  ruang  bagi  yang  ingin berpartisipasi  aktif  dalam  proses  pengelolaan  keuangan.  Sementara  itu  akuntabel  dapat  dimaknai  sebagai kewajiban  pengelola  yang  mengemban  kewajiban  untuk  menyampaikan  pelaporan  dengan  penuh  tanggung jawab. Partisipatif dapat didefenisikan sebagai keikutsertaan warga dalam pengelolaan keuangan desa melalui peran yang bisa yang dilakukannya serta tertib dan disiplin dapat dartikan sebagai keteraturan dan kepatuhan pada aturan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka pengelolaan keuangan desa meliputi:
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban
Kegiatan perencanaan adalah rencana yang disusun oleh pemerintahan desa untuk menjamin konsistensi dalam  melaksanakan  pembangunan  agar  nantinya  sesuai  dengan  apa  yang  telah  direncanakan.  Sedangkan tahap  pelaksanaan  adalah  suatu  tindakan  atau  pelaksanaan  dari  sebuah  rencana  yang  telah  disusun  secara terperinci  (Nyland  and  Pettersen,  2015).  Selanjutnya  penatausahaan  keuangan  desa  merupakan  bagian  dari pengelolaan keuangan desa yang juga harus dilakanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang wajib serta khusus dilakukan oleh Kaur Keuangan dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa. Kaur Keuangan pun harus jeli perihal melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan yang mengakibatkan terjadinya suatu transaksi keuangan di  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (PBDes)  baik  itu  berupa  pendapatan  ataupun  belanja  desa. Sedangkan  tahap  pelaporan  merupakan  penyampaian  pertanggungjawaban  atas  kegiatan  yang  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  perencanaan,  dan  tahap  pertanggungjawaban  merupakan  tahap pertanggungjawaban untuk APBDesa dilaksanakan melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
Beberapa  penelitian  yang  dilakukan  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  diantaranya  adalah  oleh Zulaifah dan Marwata (2020) dengan judul Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang) menghasilkan kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Semarang pada Desa Jlumpang Kecamatan Bancak tentang Perencanaan Keuangan Desa sudah dikelola dengan benar, sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Effendi dan Supatmoko (2017) juga telah melakukan penelitian dengan judul Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana  Desa  Dalam  Proses  Pembangunan  Desa  Bimorejo  Kecamatan  Wongsorejo  Kabupaten  Banyuwangi Tahun 2015 menghasilkan kesimpulan bahwa impelementasi penatausahaan dalam pengelolaan dan pelaporan Alokasi  Dana  Desa  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  yang  ada,  namun  peneliti  memiliki keterbatasan  tidak  sampai  pada  kegiatan  melakukan  chek  list  bukti-bukti  dan  dokumen  penatausahaan pengelolaan keuangan. Hal ini juga seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, et al (2019), Ahid (2019), Aria (2019), Gayatri, & Latrini (2018), Fahrul (2017). Kemudian Wijaya dan Roni (2019) melakukan penelitian dengan judul Praktik Pengelolaan Keuangan Desa  dan  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhinya  menghasilkan  kesimpulan  Pelaksanaan  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  keuangan  desa  pada  Desa  Cilebut  Timur,  Kecamatan  Sukaraja,  Kabupaten  Bogor, Provinsi  Jawa  Barat  pada  dasarnya  sudah  dilakukan  dengan  baik.  Hal  ini  tercermin  dari  sudah  terserapnya seluruh  pagu  anggaran  yang  tersedia,  sehingga  dapat  mempercepat  pembangunan  desa,  baik  dari  segi infrastruktur maupun perekonomian. Namun, memang masih terdapat hal-hal yang dapat dianggap sebagai kelemahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Cilebut Timur, seperti: masih adanya keterlambatan pengesahan APBDes dari jadwal yang semestinya. Hal itu berarti telah melanggar Pasal 20 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.  Kemudian  terjadi  juga  keterlambatan  penyampaian  Laporan  pertanggungjawaban  (LPJ)  realisasi pelaksanaan APBDes Tahun 2015 kepada Bupati Bogor melalui Camat Sukaraja. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan  Pasal  41  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Sunarti,  et.al  pada  tahun  2018  melakukan  penelitian  dengan  judul  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Dan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Desa  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Kinerja  Pemerintah  Desa  Pacung menghasilkan kesimpulan bahwa Pengelolaan keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah  desa  dan  sistem  akuntansi  keuangan  desa  yang  baik  dapat  meningkatkan  kinerja  organisasi pemerintah  di  Desa  Pacung.  Demikian  pula  halnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Haerat  (2018),  Manopo (2016), Riyanto, et al (2016), Kholmi (2016)¸Hanifah & Sugeng (2015), Irma (2015), Yuniarti (2015), Istiqomah (2015), Lestari  (2014), Kurrohman (2013), Surya, et al. (2013)  tentang akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan  desa  yang  menyimpulkan  perlu  manajemen  pengelolaan  keuangan  desa  yang  baik  mulai  dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan/pertanggungjawaban.
Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan penelitian yang mendasar adalah keinginan dari peneliti untuk  melihat  pengelolaan  keuangan  desa  dari  aspek  pelaporan  dan  perrtanggungjawaban  keuangan  desa dengan memfokuskan pada peraturan yang sudah ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Dalam Permendagri tersebut maka ada 4 indikator untuk pelaporan keuangan desa yaitu: a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
b. Laporan sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 terdiri dari  laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan
c. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 dengan cara menggabungkan seluruh  laporan  akhir  realisasi  pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran  paling  lambat  minggu  kedua bulan Juli tahun berjalan.
d. Bupati/Wali  Kota  menyampaikan  laporan  konsolidasi  pelaksanaan  APB  Desa  kepada  Menteri melalui  Direktur  Jenderal  Bina  Pemerintahan  Desa  paling  lambat  minggu  kedua  Bulan  Agustus tahun berjalan.
Kemudian ada 7 indikator untuk pertanggungjawaban keuangan desa yaitu:
a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 disertai dengan (1) laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, (2) laporan realisasi kegiatan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
d. Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
e. Bupati/Wali  Kota  menyampaikan  laporan  konsolidasi  realisasi  pelaksanaan  APB  Desa  kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan
f. Laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi
g. Informasi paling sedikit memuat:
1) laporan realisasi APB Desa
2) laporan realisasi kegiatan
3) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
4) sisa anggaran
5) alamat pengaduan

## METODE

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi penelitian ini adalah semua aparatur keuangan desa yang berada di desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan cara purposive sample dengan kriteria yang disesuaikan  dengan  subjek  penelitian.  Subjek  penelitian  adalah  tentang  pelaporan  dan  pertanggungjawaban keuangan desa, maka kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian adalah aparatur keuangan yang bertanggung jawab dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yaitu Kepala urusan Keuangan Desa dengan jumlah 82 responden.

## Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (20160 deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum  atau  generalisasi.  Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  deskriptif  dengan menggambarkan secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta dan sifat yang ada pada obyek penelitian secara kuantitatif. Artinya dalam penelitian ini peneliti akan mengungkap sebuah fenomena atau masalah yang terjadi  di  Desa  yang  ada  di  Kabupaten  Agam  sehubungan  dengan  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian ini di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dimulai bulan April 2022 sampai bulan September 2022.

## Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  yang dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner dengan responden adalah Kepala Urusan Keuangan masing-masing desa  yang  ada  di  Kabupaten  Agam.  Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  lain (Sugiyono,2016)  sebagai  pendukung  seperti  dokumen  yang  dimiliki  oleh  desa  meliputi  Laporan  Realisasi Pelaksanaan APBDesa, buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian.

## Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan dibaca oleh orang lain. Terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:
1. Reduksi Data (Data Reduction). Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya denga maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
2. Penyajian Data. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matriks, diagram, tabel dan bagan.
3. Menarik  kesimpulan/Verifikasi.  Proses  ini  merupakan  kegiatan  akhir  dari  analisis  data.  Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Data yang sebelumnya sudah didapatkan di desa terkait akan dibandingkan dengan peraturan atau undang-undang yang telah dibuat berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa.
Untuk dapat melakukan analisis, maka skala yang digunakan adalah Skala Likert. skala likert adalah sebagai skala dalam jenis data penelitian senantisa dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi terhadap inidvidu atau kelompok terkait dengan fenomena sosial yang sedang menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan lima peringkat nilai yang masing-masing diberikan skor sebagai berikut:
1. Sangat Setuju = 5 2. Setuju = 4
3. Tidak Tahu/Netral = 3 4. Tidak Setuju = 2 5. Sangat Tidak Setuju = 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a. Gambaran Responden
Jumlah kuisioner yang disebarkan sebanyak 82 kuisioner dan yang kembali sebanyak 79 kuisioner. Semua kuisioner yang kembali dapat diolah. Apabila dilihat dari jenis kelamin maka responden terdiri atas:
Tabel 2. Jenis Kelamin Responden No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase 1 Laki-laki 11 13,92% 2 Perempuan 68 86,08% Jumlah 79 100,00%
Berdasarkan Tabel 2, responden perempuan memiliki persentase 86,08% lebih banyak dari pada responden laki-laki 13,92%.
Apabila dilihat dari usia responden maka responden terdiri atas:
Tabel 3. Usia Responden No Usia Jumlah (orang) Persentase 1 < 17 tahun 0 0,00% 2 17 – 25 tahun 2 2,53% 3 26 - 35 tahun 40 50,63% 4 36 – 45 tahun 30 37,97% 5 > 45 tahun 7 8,86% Jumlah 79 100,00%
Berdasarkan Tabel 3, usia responden yang terbanyak adalah 26-35 tahun (50,63%), kemudian umur 36- 45 tahun (37,97%), selanjutnya >45 tahun (8,86%) dan terakhir umur 17-25 tahun (2,53%).
Apabila dilihat dari tingkat pendidikan responden maka responden terdiri atas:
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Persentase 1 SD/Sederajat 0 0,00% 2 SMP/Sederajat 0 0,00% 3 SMA/Sederajat 26 32,91% 4 Diploma/Sederajat 16 20,25% 5 S1/Sederajat 37 46,84% 6 S2/S3/ Sederajat 0 0,00% Jumlah 79 100,00%
Berdasarkan  Tabel  4,  tingkat  pendidikan  responden  yang  terbanyak  adalah  S1/sederajat  (46,84%), kemudian umur SMA/sederajat (32,91%), dan terakhir Diploma/sederajat (20,25%).
b. Pelaporan Keuangan Desa
Jawaban responden tentang pelaporan keuangan desa adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Jawaban Responden Tentang Pelaporan Keuangan Desa
No  Uraian Pernyataan Rata-rata Skor 1 Kepala  Desa/  Wali  Nagari  Bapak/Ibuk  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  APB Desa/Nagari semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. 4,7 2 Laporan sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. 4,7 3 Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 4,5 4 Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri  melalui  Direktur  Jenderal  Bina  Pemerintahan  Desa  paling  lambat  minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan 4,2
Berdasarkan  Tabel  5  dapat  diketahui  bahwa  untuk  pelaporan  keuangan  desa  terdapat  4  indikator berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Jawaban responden terhadap setiap indikator tersebut berada di atas 4 dari nilai maksimal 5. Untuk indikator 1 memiliki nilai rata- rata jawaban adalah 4,7. Kemudian untuk indikator 2 juga memiliki nilai rata-rata jawaban 4,7. Untuk indikator 3 memiliki nilai rata-rata jawaban 4,5 dan untuk indikator 4 dengan rata-rata skor jawaban 4,2.
c. Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Jawaban responden tentang pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Jawaban Responden Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Desa
No  Uraian Pernyataan Rata-Rata Skor 1 Kepala Desa/ Wali Nagari Bapak/Ibuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban  realisasi  APB  Desa  kepada  Bupati/Wali  Kota  melalui  camat setiap akhir tahun anggaran. 4,7 2 Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 4,5 3 Peraturan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada Nomor 2 disertai dengan (1) laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa/Nagari dan catatan atas laporan  keuangan,  (2)  laporan  realisasi  kegiatan  daftar  program  sektoral,  program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. 4,6 4 Laporan  Pertanggungjawaban  merupakan  bagian  dari  laporan  penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. 4,7 5 Bupati/Wali  Kota  menyampaikan  laporan  konsolidasi  realisasi  pelaksanaan  APB Desa  kepada  Menteri  melalui  Direktur  Jenderal  Bina  Pemerintahan  Desa  paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan 4,2
6 Laporan  pelaksanaan  APB  Desa  dan  laporan  realisasi  kegiatan  diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi 4,7 7 Informasi Nomor 6 paling sedikit memuat: 4,7 a. laporan realisasi APB Desa
b. laporan realisasi kegiatan
c. kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana
d. sisa anggaran
e. alamat pengaduan.
Berdasarkan  Tabel  6  dapat  diketahui  bahwa  untuk  pertanggungjawaban  keuangan  desa  terdapat  7 indikator  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018.  Jawaban  responden terhadap setiap indikator tersebut berada di atas 4 dari nilai maksimal 5. Untuk indikator 1 memiliki nilai rata-rata  jawaban  adalah  4,7.  Kemudian  untuk  indikator  2  juga  memiliki  nilai  rata-rata  jawaban  4,5. Untuk  indikator  3  memiliki  nilai  rata-rata  jawaban  4,6  dan  untuk  indikator  4  dengan  rata-rata  skor jawaban 4,7. Selanjutnya untuk indikator yang ke-5 memiliki skor rata-rata jawaban 4,2 dan indikator ke- 6 dan ke-7 dengan skor rata-rata 4,7.

## 2. Pembahasan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  telah  membuat  indikator-indikator  yang  bisa dipedomani oleh pemerintah desa termasuk di bidang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipasitif. Berdasarkan jawaban responden yang merupakan pihak yang sangat mengetahui dan memahami kondisi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di daerahnya masing-masing, maka untuk pengelolaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dengan indikator yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah terlaksana dengan baik.
Pengelolaan pelaporan keuangan desa telah dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Indikator-indikator pelaporan keuangan desa telah dilakukan dengan  baik  yang  meliputi  Kepala  Desa  telah  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  APB  Desa  semester pertama  kepada  Bupati/Wali  Kota  melalui  camat,  Laporan  pelaksanaan  APB  Desa  terdiri  dari    laporan pelaksanaan  APB  Desa  dan  laporan  realisasi  kegiatan,  Kepala  Desa  menyusun  laporan  dengan  cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, dan Bupati Agam menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.
Pengelolaan pertanggunjawaban keuangan desa juga telah dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Indikator-indikator pertanggungjawaban keuangan desa telah dilakukan dengan baik yang meliputi Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi  APB  Desa  kepada  Bupati  Agam  melalui  camat  setiap  akhir  tahun  anggaran,  Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, Peraturan Desa disertai dengan (1) laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, (2) laporan realisasi kegiatan daftar program sektoral, program  daerah  dan  program  lainnya  yang  masuk  ke  Desa,  Laporan  Pertanggungjawaban  merupakan bagian  dari  laporan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  akhir  tahun  anggaran,  Bupati  Agam menyampaikan  laporan  konsolidasi  realisasi  pelaksanaan  APB  Desa  kepada  Menteri  melalui  Direktur Jenderal  Bina  Pemerintahan  Desa  paling  lambat  minggu  kedua  Bulan  April  tahun  berjalan,  Laporan pelaksanaan  APB  Desa  dan  laporan  realisasi  kegiatan  diinformasikan  kepada  masyarakat  melalui  media informasi  dengan  informasi  yang  dimuat  paling  sedikit  terdiri  atas  laporan  realisasi  APB  Desa,  laporan
realisasi  kegiatan,  kegiatan  yang  belum  selesai  dan/  atau  tidak  terlaksana,  sisa  anggaran  dan  alamat pengaduan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Effendi  dan Supatmoko (2017) dengan judul Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  impelementasi  penatausahaan  dalam  pengelolaan  dan  pelaporan Alokasi  Dana  Desa  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  yang  ada.  Juga  seiring  dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Roni (2019) dengan judul Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhinya  menghasilkan  kesimpulan  Pelaksanaan  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  keuangan  desa  pada  Desa  Cilebut  Timur,  Kecamatan  Sukaraja,  Kabupaten  Bogor, Provinsi Jawa Barat pada dasarnya sudah dilakukan dengan baik.
Manajemen pengelolaan keuangan desa yang sudah dilakukan oleh desa/nagari di kabupaten Agam terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dibantu pula oleh seringnya dinas terkait pada pemerintah kabupaten Agam yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari melaksanakan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan seminar telah membuat sumber daya manusia yang bekerja pada bidang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Agam menjadi lebih baik dan memahami terhadap permintaan setiap indikator-indikator pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut.

## SIMPULAN
Simpulan dari penelitian ini adalah pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah terlaksana dengan baik oleh aparatur desa dan pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  tersebut.  Untuk  itu  disarankan  supaya pemerintahan  desa  di  kabupaten  Agam  supaya  dapat  mempertahankan  pelaksanaan  pelaporan  dan pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  ini.  Apabila  diperlukan  maka  pemerintah  desa  dapat  membuat peraturan  teknis  tentang  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  di  masing-masing  desa sehingga akan memudahkan setiap aparatur yang melaksanakan kegiatan tersebut.

## REFERENSI
Ahid,  Papareng  (2019).  Efektivitas  Dan  Efisiensi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Kecamatan  Kota Kabupaten Sumenep
Aria, Nugraha. (2019). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Pada Desa Trantang Sakti Kecamatan Bauy Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Tahun 2016 – 2018.
Djalil, Rizal. (2014). Akuntabilitas Keuangan Daerah . Jakarta: Rmbooks Pt. Wahaya Semesta Intermedia.
Effendi1 , Djoko Supatmoko. (2017). Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2) : 153-158.
Fahrul. (2017). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang).
Gayatri,  G.,  &  Latrini,  M.  Y.  (2018).  Efektivitas  Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  dan  Kualitas  Laporan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 13 (2), 113–122.
Haerat, Ummul. (2018). Studi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan. Jurnal Akuntansi . Universitas Halu Oleo Hanifah,  Suci  &  Sugeng  Praptoyo.  (2015).  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pertanggungjawaban  Anggaran Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDes). Jurnal  Ilmu  &  Riset  Akuntansi, Vol.4  No.8.  Hal  1-15.  Surabaya: SekolahTinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
Https://sumbar.antaranews.com/berita/459853/ di-agam-dana-desa-sudah-cair-sampai-september-2021- sebanyak-ini-jumlahnya. Unduh 13 Maret 2022 Jam 21.00 WIB Irma,  Ade.  (2015).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan  Dolo Selatan Kabupaten Sigi. e-Journal Katalogis , Vol.2N0.1. Hal 121-137. Palu: Universitas Tadulako.
Istiqomah, Siti. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik , Vol.3 No.1. ISSN 2303-341X. Hal. 1- 18. Surabaya: Universitas Airlangga.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (2018).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
Kholmi,  Masiyah.  (2016).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa:  Studi  di  Desa  Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang . Jurnal Ekonomi-Bisnis , Vol.07 No.02 p-ISSN: 2088-6845 e-ISSN: 2442-8604. Hal 143-152. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Kurrohman, Taufik. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value for Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 5 No. 1, Maret 2013 Pp1-11.
Lestari, Ayu Komang Dewi. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan”. Dalam e-Jurnal S1 Ak JurusanAkuntansi Program S1 Vol: 2 No:1. Universitas Pendidikan Ganesha.
Manopo,  Delviyanti  Cristin.  (2016).  Pelaksanaan  Akuntabilitas  dalam  Penyelengarakan  Pemerintah  Desa (Studi  didesa  Warisa,  Kecamatan  Talawan  Kabupaten  Minahasa  Utara). Jurnal  Eksekutif ,  Vol.1  No.7. Manado: Universitas Sam Ratulangi
Novita. (2016). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
Nyland,  Kari  and  Pettersen,  I.  Johanne.  (2015).  Hybrid  Controls  and  Accountabilities  in  Public  Sector Management. Internasional Journal of Public Sector Management, Vol. 22 Iss 2 pp. 105-120. Norway: Trondheim Business School.
Pamungkas, B., Avrian, C. and Ibtida, R., (2019). Factors influencing audit findings of the Indonesian district governments’ financial statements. Cogent Business & Management , 6 (1), p.1673102.
Riyanto, Andi, Acep Suherman, dan Dicki Prayudi. (2016). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa. SNIPTEK 2016 , ISBN: 978-602-72850-3-3. Hal. 444-450. Sukabumi: AMIK BSI Sukabumi.
Sunarti,  et.al.  (2018).  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Desa  Dalam  Rangka Meningkatkan  Kinerja  Pemerintah  Desa  Pacung.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  danHumanika,  Vol.  8  No.  1, April 2018 ISSN: 2599-2651
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Surya,  Ketrin,  dkk.  (2013).  Evaluasi  Penerapan  Kebijakan  Kepala  Desa  DalamPengelolaan  Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan (Ketrin Surya, Yoseph Thomas, Bambang Genjik)”. Artikel. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
Wijaya  dan  Roni.  (2019).  Praktik  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Dan  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhinya. JIKH Vol. 13 No. 2 Juli 2019: 165 – 184.
Yuniarti, Umi. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa). Seminar Nasional. Universitas PGRI Yogyakarta.
Zulaifah & Marwata. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (1), 2020, 130-141.