## DISCLOSURE DAN CORPORATE GOVERNANCE: SUATU TINJAUAN TEORITIS

## Ahm ad  Dahlan
Fakultas Ekonom i Universitas G ajayana

## Abstraksi
Perkembangan  kondisi  ekonomi  dunia  yang  pesat  mendorong perusahaan untuk dapat mengimbanginya. Krisis moneter yang terjadi menunjukkan bahwa manajemenperusahaan kurang mengantisipasi perkembangan ekonomi dan moneter yang ada. Salah satu aspek yang dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan ekonomi global secara “aman" adalah dengan menerapkan good corporate governance. Aspek penting yang disoroti berkaitan dengan corporate governance ini adalah keefektivan  disclosure  yang  disampaikan  manajemen  kepada stakeholders.  Artikel  ini  mengupas  pentingnya  disclosure  dalam rangka penegakan good corporate governance, dan mengetengahkan wacana baru yaitu corporate governance audit yang tentunya akan meningkatkan peran serta akuntan dalam proses penegakan corporate governance.
Kata  kunci:  corporate  governance,  corporate  governance  audit, disclosure

## I. Pendahuluan
Ketika Indonesia tengah mengalami krisis ekonomi, wacana dan tuntutan terhadap  good  governance—yang  selama  ini  kurang  didengungkan—semakin meningkat.  Banyaknya  perusahaan  baik  publik  maupun  privat  yang  runtuh menunjukkan  corporate governance yang lemah.  Salah  satu  aspek yang  paling dituntut  oleh  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  corporate  governance  adalah transparansi.  Seringkali  perusahaan  kurang  transparan  dalam  memberikan informasi  baik  kepada  pemegang  saham,  investor  serta  masyarakat.  Hal  ini diperkuat  dengan  rontoknya  perusahaan  publik  yang  notabene  memperoleh pendapat “wajar tanpa pengecualian” dalam laporan keuangannya dari auditor eksternal.  Implikasi dari transparansi ini tidak lain adalah disclosure yang baik.
Corporate governance merupakan  masalah  yang  vital  bagi  kesejahteraan tidak hanya bagi pemilik dan pemegang saham perusahaan, tetapi juga meliputi pekerja dan orang-orang yang berada di masyarakat secara keseluruhan.
Pada dasamya konsep mengenai corporate governance sudah berkembang sejak munculnya teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), namun  isu  corporate governance baru  muncul  dalam  dua  dekade  terakhir  ini. Masalah  corporate  governance  menjadi  penting  tidak  hanya  dalam  literatur
akademik namun juga dalam debat kebijakan publik. Hikmah dari krisis ekonomi yang  melanda  kawasan  Asia  pada  umumnya  dan  Indonesia  pada  khususnya paling tidak menggugah masyarakat Indonesia untuk menegakkan good corporate governance.
Artikel ini berupaya mengupas lebih dalam mengenai corporate governance dengan mengambil satu poin dari good corporate governance, yaitu transparansi yang terkait erat dengan  disclosure.  Artikel  ini bertujuan  untuk  menunjukkan arti  pentingnya  disclosure  bagi  corporate  governance  dengan  membahas keterkaitan antara keduanya.  Pada bagian  awai  artikel ini  mengulas  mengenai corporate governance mulai  dari  pengertian  sampai  dengan  perlunya  corporate governance serta  prinsip-prinsip  dari  corporate governance.  Bagian  selanjutnya membahas mengenai financial disclosure yang terkait dengan laporan keuangan. Sebelum kesimpulan, artikel ini mencoba meninjau keterkaitan disclosure dalam meningkatkan  corporate  governance  serta  mengetengahkan  suatu  wacana mengenai corporate governance audit.

## II.  Corporate Governance
Berbicara mengenai  corporate governance,  seringkali  persepsi masyarakat terpaku pada perusahaan publik. Hal ini bisa dimaklumi mengingat perusahaan publik adalah subyek dari kewajiban untuk men-disclose laporan keuangannya dalam upaya untuk memperoleh tambahan modal atau dana dari publik. Namun demikian, hendaklah pemahaman mengenai corporate governance ini tidak terpaku pada  perusahaan  publik  mengingat  konsep  corporate  governance  sebenarnya meliputi segala bentuk perusahaan.
Pendefinisian  corporate governance  sampai  saat  ini  masih  menimbulkan suatu  perdebatan.  Beberapa difinisi yang diberikan oleh beberapa pihak antara lain:
Wignjohartojo (2001), mengutip definisi The Cadbury Committee, Corporate Governance  didefinisikan  sebagai  suatu  sistem  yang  mengarahkan  dan mengendalikan  perusahaan.  Kemudian  Hardjapamekas  dalam  Wignjohartojo (2001),  mengemukakan  Corporate  Governance  merupakan  sistem  untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan,  menetapkan hak dan tanggung jawab di antara berbagai pihak yang berperan serta di dalam perusahaan, seperti pengawas,  pengurus,  pemegang  saham,  dan  pihak-pihak  lainnya  yang berkepentingan  (stakeholders),  serta  merupakan  struktur  untuk  menetapkan sasaran,  cara mencapai sasaran serta memantau kinerja perusahaan.
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam Wignjohartojo (2001),  mendefinisikan  corporate governance  sebagai  seperangkat  aturan  yang menetapkan  hubungan  antara  pemegang  saham,  pengurus,  pihak  kreditur, pemerintah,  karyawan  serta  para  pemegang  kepentingan  intern  dan  ekstern lainnya sehubungan dengan hak—hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.
Kartana  dalam Wignjohartojo  (2001),  memberikan  pengertian  Corporate Governance  sebagai  proses  dan  struktur yang digunakan  untuk  mengarahkan dan  m engelola  bisnis  dan  urusan-urusan  perusahaan  dalam  rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
Dahlan,  Disclosure dan  Corporate Governance:  Suatu  Tinjauan  Teoritis
memperhatikan  kepentingan  stakeholders  yang  lain.  Selanjutnya  dikatakan, bahwa Corporate Governance mengelola aspek-aspek yang terkait dengan:
1. Keseimbangan  hubungan  antara  organ-organ  perusahaan,  yaitu  RUPS, Komisaris,  dan  Direksi, yang mencakup  hal-hal yang berkaitan  dengan struktur  kelembagaan  dan  mekanisme  operasional  ke  tiga  organ perusahaan  tersebut  (keseimbangan  internal).
2. Pemenuhan  tanggung jawab  perusahaan  sebagai  entitas  bisnis  dalam masyarakat kepada seluruh  stakeholders,  yang mencakup  hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan seluruh stakeholders  (keseimbangan  eksternal).
Ditinjau  dari  perspektif kebijakan  publik,  corporate  governance  adalah berkaitan dengan pemeliharaan perusahaan serta menjamin adanya akuntabilitas dalam menjalankan kekuasaan dan perlindungan oleh perusahaan.  Peran dari kebijakan  publik  adalah  untuk  memberikan  perusahaan  suatu  insentif  dan disiplin untuk meminimumkan kesenjangan antara keuntungan privat dan sosial dan untuk melindungi kepentingan  stakeholders.
Disclosure dan transparansi membentuk suatu dasar corporate governance yang memungkinkan pemegang saham  untuk membuat suatu keputusan yang “cerdik” berkaitan dengan investasi yang mereka lakukan dan penilaian kinerja manajemen yang mengelola aset perusahaan.  Corporate governance tidak hanya terkait  dengan  penyediaan  informasi  tetapi  juga  menyalurkan  permintaan informasi kepada dewan direktur. Ditinjau dari sisi penyediaan informasi, praktik corporate  governance  memberikan  peluang  kepada  dewan  direktur  untuk mengapresiasi secara lebih baik terhadap kebutuhan disclosure informasi publik sehingga  dapat  meningkatkan  atau  memperbaiki  disclosure.  Jika  suatu perusahaan  memerlukan  modal  untuk  investasi,  maka  dewan  direktur  harus menjamin disclosure dan transparansi yang berhubungan dengan kinerja finansial perusahaan  yang benar  [true)  sebagai  praktik  govemance-nya.  Good  corporate governance  dapat  m eningkatkan  kepercayaan  dari  pihak-pihak  yang berkepentingan  terhadap  perusahaan,  termasuk  pemberi  dana,  dan  dapat menurunkan biaya transaksi khususnya biaya untuk memperoleh informasi lebih lanjut, sehingga perusahaan dapat memperoleh dana publik secara lebih mudah, murah dan cepat.
Terdapat  empat  prinsip  utama  yang  seringkah  didengungkan  guna mencapai  corporate governance yang  efektif.  Transparansi  merupakan  syarat utama dalam rangka perolehan dan penggunaan informasi yang diperlukan agar bisa  dilakukan  koordinasi  yang  efisien.  Transparansi  ini  berkaitan  dengan keterbukaan  informasi  mengenai  kinerja  perusahaan  secara  tepat  waktu  dan akurat. Transparansi ini ditunjukkan dengan pengungkapan informasi finansial maupun  non  finansial.  Prinsip  fairness  (kewajaran)  dimaksudkan  untuk melindungi kepentingan  pemegang saham minoritas  dari  adanya penggelapan, transaksi interned (insider trading) atau mungkin adanya irregularities yang lain. Prinsip ini juga berkaitan dengan  perlindungan hak legal dan kontraktual dari pihak-pihak  yang  berkepentingan,  dan  membantu  menetapkan  batas  dan parameter yang berkaitan  dengan  tujuan  perusahaan yang telah  dimandatkan kepada manajemen.  Prinsip  responsibility (tanggung jawab) berbicara mengenai bagaim ana  perusahaan  bertanggung  ja w a b   kepada  stakeholders  dan lingkungannya.  Akuntabilitas  merupakan  kunci  untuk  memberikan  insentif dan disiplin yang memadai bagi manajemen. Prinsip akuntabilitas ini digunakan
untuk  menciptakan  sistem  kontrol  yang  efektif  berdasarkan  distribusi kekuasaan  pemegang  saham,  direksi  dan  komisaris.
Suatu sistem corporate governance yang efisien akan menjamin bahwa suatu perusahaan  dikelola untuk meningkatkan nilai bagi  pemegang  saham,  subyek dari  batasan-batasan  legal  dan  kontraktual,  dan  membantu  mencapai  alokasi sumberdaya yang efisien secara sosial dalam kondisi finansial dan pasar produk yang relevan bagi perusahaan berfungsi dengan baik. Sebaliknya, kegagalan dalam corporate  governance  dapat  menimbulkan  alokasi  sumberdaya  yang  kurang optimal,  investasi  yang  terlalu  berisiko,  kecurangan  yang  dilakukan  oleh manajemen, financial distress,  atau bahkan kebangkrutan.

## Mengapa Corporate Governance Itu Penting?
Beberapa  alasan  yang  dikemukakan  mengenai  pentingnya  corporate governance antara lain:
1.  Krisis moneter yang melanda Asia
Selain instabilitas pasar finansial intemasional dan krisis nilai tukar, faktor- faktor yang  menjadi  pendorong  munculnya  krisis  moneter  adalah  adanya beberapa  kelemahan  struktural  dalam  ekonomi  negara-negara  di  Asia khususnya Asia Timur, misalnya moral hazard, kroni kapitalisme, hilangnya supervisi dan regulasi yang prudensial, serta lemahnya corporate governance. Dan  dari  beberapa  faktor  tersebut  diakui  dan  dipersepsikan  memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap merebaknya krisis moneter ini adalah lemahnya corporate governance dan kurangnya supervisi financial. 2.  Meningkatnya tuntutan akuntabilitas
Secara sederhana, kepentingan pihak yang memiliki kontrol efektif terhadap suatu perusahaan dapat berbeda dari kepentingan pihak luar yang mensuplai dana perusahaan (kreditor).  Masalah prinsipal-agen ini muncul dari adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol, serta antara outsider dan insider perusahaan.  Ketika tidak terdapat proteksi terhadap good governance maka asimetri informasi dan kesulitan monitoring akan muncul dan menimbulkan pemberi  modal  kehilangan  kontrol  terhadap  perusahaan  sehingga  akan menjadi berisiko dan mahal bagi pemberi modal untuk memproteksi dirinya sendiri dari perilaku opportunistik manajer.
Tanpa  proteksi  yang  signifikan  bagi  pemberi  modal  eksternal,  maka  pihak yang mengontrol  perusahaan  (manajer)  dapat  menggunakan  posisi  mereka untuk kepentingannya dengan mengorbankan kinerja dan nilai perusahaan jangka  panjang.  Konsekuensi  logis  dari  lemahnya  corporate governance ini adalah  semakin  sulitnya perusahaan  memperoleh  sumber  pendanaan  dari luar karena pemberi modal kehilangan proteksi terhadap corporate governance. 3.  Munculnya pasar global.
Paham globalisasi telah menggema di seluruh dunia. Perkembangan ini turut mempengaruhi kondisi  pasar dan  investasi yang ada.  Munculnya tuntutan globalisasi mendorong para investor besar untuk mencari peluang investasi yang atraktif diluar pasar domestik mereka. Disamping untuk tujuan mencari pasar baru dan mengeruk keuntungan yang lebih besar, ekspansi ke manca negara ini juga ditujukan untuk membuat portofolio sehingga risiko geografis yang  mereka  hadapi  semakin  kecil.  Dalam  melakukan  hal  ini,  mereka menuntut adanya standar pelaporan yang konsisten dan menuntut perlakuan yang adil terhadap kepentingan pemegang saham.  Dengan  kata lain bahwa
Dahlan,  Disclosure  dan  Corporate  Governance:  Suatu Tinjauan Teoritis
munculnya pasar global telah meningkatkan tuntutan terhadap pelaksanaan good corporate governance.
Organization/or Economic Co-operation and Development (OECD) (1999) telah mengembangkan  prinsip-prinsip good corporate governance yang bersifat tidak mengikat.  Pada  dasamya,  prinsip-prinsip  ini  dimaksudkan  untuk  membantu pemerintahan negara-negara anggota dan non anggota OECD untuk mengevaluasi dan memperbaiki rerangka kerja corporate governance secara legal, institusional dan regulatory di negaranya masing-masing, serta untuk memberikan pedoman dan  masukan  bagi  bursa  saham,  investor,  perusahaan  dan  pihak  lain  yang berperan  dan  berkepentingan  dalam  proses  pengembangan  good  corporate governance.  Utamanya,  prinsip-prinsip  ini  ditujukan  untuk  perusahaan  yang telah go public, namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk digunakan oleh perusahaan privat atau perusahaan pemerintah (BUMN/BUMD).
Prinsip-prinsip good corporate governance ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan petunjuk bagi legislasi nasional. Tujuan dari prinsip-prinsip ini  adalah  hanya  sebagai  titik  referensi  yang  dapat  dipertim bangkan, dikembangkan  dan  digunakan  oleh  pengambil  kebijakan,  dan  oleh  partisipan pasar.
Secara  ringkas  prinsip-prinsip  corporate governance yang  disusun  oleh OECD adalah:
1.  Hak pemegang saham (dan yang lainnya) harus dilindungi, yaitu hak untuk menerima  informasi  relevan  mengenai  perusahaan  secara  tepat  waktu, memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai perubahan perusahaan  yang  bersifat  fundamental,  dan  pembagian  keuntungan perusahaan.  Pasar  untuk  kontrol  perusahaan  seharusnya  dimungkinkan untuk  berfungsi  secara  efisien  dan  transparan,  serta  pemegang  saham seharusnya mempertimbangkan cost dan manfaat dari penggunaan hak voting yang mereka miliki.
2.  Kesamaan  perlakuan  diantara  pemegang  saham.  Rerangka  corporate governance  seharusnya  menjamin  persamaan  perlakuan  diantara  semua pemegang  saham,  termasuk  pemegang  saham  minoritas  dan  kepemilikan oleh  pihak  asing.  Semua  pemegang  saham  harus  memiliki  peluang  untuk memperoleh ganti rugi yang efektif jika hak-hak mereka dilanggar.
3.  Peran stakeholders dalam corporate governance. Rerangka corporate governance seharusnya  mengakui  hak  stakeholders  sebagai  hukum  yang  ditaati  dan mendorong  ko-operasi  aktif  antara  perusahaan  dan  stakeholders  dalam menciptakan kesejahteraan, pekerjaan, dan kelangsungan perusahaan secara finansial.
4.  Disclosure  yang  tepat  waktu  dan  akurat  serta  transparan  atas  semua  hal yang bersifat material bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan governance serta yang terkait dengan hal lain seperti karyawan dan stakeholders', informasi finansial  seharusnya  diaudit  secara  independen  dan  dipersiapkan  untuk mencapai standar kualitas yang tinggi.
5.  Tanggungjawab dewan direktur:  rerangka corporate governance seharusnya memberikan  petunjuk  strategik  perusahaan,  monitoring  manajemen  yang efektif,  dan  pertanggungjawaban  dewan  direktur  kepada  perusahaan  dan pemegang saham.

## m. Disclosure
Pengertain  umum  disclosure  adalah  pengungkapan  atau  pemberian informasi  kepada  masyarakat  secara  publik.  Berkaitan  dengan  perusahaan, konsep  disclosure  ini  utamanya  menunjukkan  publikasi  informasi  keuangan perusahaan, yaitu laporan keuangan. Pada dasamya terdapat dua jenis disclosure, yaitu  mandatory  disclosure  dan  voluntary  disclosure.  Mandatory  disclosure merupakan  disclosure yang  wajib  dikemukakan  oleh  perusahaan,  khususnya perusahaan publik, kepada masyarakat. Terdapat badan khusus yang meregulasi kewajiban  disclosure  ini,  misalnya  IA1  dan  Bapepam.  Sedangkan  voluntary disclosure adalah  disclosure yang diberikan  oleh  perusahaan  diluar yang item- item  diwajibkan  untuk  di-disclose.  Voluntary  disclosure  ini  ditentukan  sesuai dengan  kebijakan  perusahaan  guna memberikan  informasi  yang  lebih  relevan serta meningkatkan kinerja perusahaan di bursa saham.

## Motivasi Disclosure
Terdapat  beberapa  alasan  bagi  suatu  perusahaan  untuk  melakukan disclosure  selain  motivasi  untuk  memenuhi  kewajiban  yang  dibebankan padanya.  Motivasi-motivasi  disclosure  perusahaan  dapat  diidentifikasikan sebagai  berikut:
1. Hipótesis Transaksi Pasar Modal  {capital markets transactions hypothesis)
Secara  ringkas  hipótesis  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  ketika  perusahaan bermaksud  untuk  melakukan  suatu  transaksi  di  pasar  modal  (misalnya menerbitkan saham atau obligasi baru, atau mengakuisisi perusahaan lain) maka perusahaan berusaha meningkatkan disclosure-nya dengan tujuan agar investor memiliki persepsi yang baik terhadap perusahaan, sehingga dengan meningkatnya kinerja perusahaan di mata investor akan mendongkrak harga saham perusahaan. Beberapa riset empiris berkaitan dengan hipótesis ini antara lain:
a.  Botosan  (1997)  menguji apakah pengungkapan akuntansi  (disclosure) dapat mengurangi cost o f equity capital. Ia menetapkan suatu penilaian terhadap  pengungkapan  yang  dilakukan  perusahaan  dengan menggunakan indeks pengungkapan (disclosure index) dan menemukan bahwa semakin besar tingkat pengungkapan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan yang diikuti oleh sedikit jumlah analis, semakin rendah cost o f equity capital-nya.  Namun  ia  tidak  menemukan  bukti  asosiasi antara ukuran tingkat pengungkapan akuntansi dan cost o f equity capital pada perusahaan yang diikuti oleh sejumlah besar analis,
b   Lang  dan  Lundholm  (1997)  menguji  aktivitas  corporate  disclosure disekitar bulan penerbitan ekuitas baru (seasoned equity offering) dan pengaruhnya terhadap harga saham. Keduanya berargumentasi bahwa suatu  perusahaan  memiliki  insentif yang  besar  untuk  mengubah kebijakan disclosure perusahaan di sekitar periode penerbitan ekuitas. Jika disclosure suatu perusahaan dapat meningkatkan penerimaan dari penerbitan sekuritas,  baik untuk mengurangi asimetri  informasi atau untuk “hyping” saham, maka perusahaan akan menikmati cost o f equity capital  yang  lebih  kecil  pada  saat  penerbitan.  Hasil  risetnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan  disclosure yang signifikan 6 bulan sebelum penawaran saham.

## 2.  Corporate Control Contest Hypothesis
Hipótesis  ini  didasari  oleh  tuntutan  dewan  direktur  dan  investor  kepada manajer untuk bertanggungjawab terhadap kinerja saham. Seringkali pemegang saham  menjadikan  alasan  lemahnya  kinerja  saham  untuk  mengganti  CEO (Warner,  Watts  dan  Wruck;  1988  dalam  Healy  dan  Palepu;  2001).  Berkaitan dengan  hal  ini  maka  pihak  manajemen  akan  menggunakan  disclosure  untuk mengurangi  kemungkinan  terjadinya  undervaluation  saham  dan  untuk menjustifikasi lemahnya kineija laba.

## 3.  Stock Compensation Hypothesis
Tingkat disclosure perusahaan juga dipengaruhi oleh rencana kompensasi yang didasarkan pada saham,  seperti  stock option grants dan  stock appreciation right  Dengan  skema  insentif yang  didasarkan  pada  saham,  maka  manajer memiliki insentif untuk memberikan voluntary disclosure dengan alasan:
a.  Untuk  meningkatkan  likuiditas  saham.  Pihak  manajemen yang turut memiliki  saham  perusahaan  akan  memiliki  respek yang cukup  tinggi terhadap  pergerakan  dan'perilaku  saham  mereka  di  pasar.  Guna meningkatkan  kinerja  saham  yang  mereka  miliki  maka  manajemen termotivasi untuk memberikan voluntary disclosure. Salah satu tujuan dari  voluntary  disclosure  ini  adalah  untuk  meningkatkan  likuiditas saham.  Hal ini didukung oleh beberapa riset empiris  seperti  Kim dan Verrecchia (1994) yang telah membuat model hubungan likuiditas pasar dan pengumuman laba.
b.  Untuk  mengurangi  contracting  cost.  Stock  compensation  boleh  jadi merupakan bentuk kompensasi yang efisien bagi manajer dan pemilik jika harga saham mengestimasi nilai perusahaan secara tepat. Namun, jika harga saham tidak bisa menangkap informasi secara tepat,  maka manajer akan meminta kompensasi tambahan guna melindungi mereka dari  potensi  risiko  misvaluation.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  yang menggunakan  stock  com pensation  secara  ek sten sif  seringkali memberikan informasi tambahan untuk mengurangi risiko misvaluation.

## 4.  Litigation Cost Hypothesis
Ancaman  litigasi  yang  diajukan  oleh  pemegang  saham  kepada  manajer mempunyai dua efek terhadap keputusan disclosure manajer:
a.  tuntutan  legal  yang  diajukan  oleh  investor  kepada  manajer  dengan alasan  ketidakcukupan  dan  ketidaktepatan  timing  disclosure  dapat mendorong manajer untuk meningkatkan voluntary disclosure. Skinner (1994)  sebagaim ana  diku tip  oleh  H ealy  dan  Palepu  (2000) menghipotesiskan bahwa perusahaan yang memiliki bad news berkaitan dengan  kinerja  laba,  maka  perusahaan  memiliki  insentif  untuk melakukan pre-disclosure guna mengurangi risiko litigasi. Asumsi dasar yang digunakan  oleh  Skinner  (1994)  adalah  bila  tidak  terdapat  risiko litigasi, maka perusahaan memiliki insentif untuk mengumumkan good news dan  bad news secara simetris.
b.  Risiko  litigasi  secara  potensial  dapat  mengurangi  insentif  manajer untuk  memberikan  disclosure  khususnya  menyangkut  informasi prospek  di  masa yang  akan  datang,  misalnya  ramalan  laba,  ramalan EPS,  dan  sebagainya.  Hal ini bisa terjadi bila terdapat hukuman  legal bagi  perusahaan  yang  menanamkan  harapan  dan  keyakinan  positif
pada investor mengenai prospek di masa yang akan datang yang ternyata tidak  dapat  dicapai  oleh  perusahaan.  Namun  demikian,  terdapat pertentangan  dalam  riset  empiris  berkaitan  dengan  hal  ini.  Skinner (1994,  1997) menemukan bahwa perusahaan dengan bad earnings news cenderung  melakukan  pre-discloswe  tentang  lemahnya  kinerja  laba perusahaan  dibandingkan  dengan  perusahaan  dengan good earnings news,  dan  perusahaan dengan berita laba  negatif cenderung menjadi subyek  litigasi.  Sebaliknya,  Francis,  Philbrick  dan  Schipper  (1994) menemukan  bahwa  62%  perusahaan  dalam  sampel  litigasi  mereka dituntut oleh  investor atas  disclosure ramalan  laba.  Sebaliknya,  87% sampel  perusahaan  yang  tidak  terlibat  litigasi  juga  mengalami penurunan harga saham sebelum penurunan laba diumumkan. Mereka menyimpulkan  bahwa  pre-disclosure  bukanlah  penghambat  upaya litigasi.

## 5.  Management Talent Signaling Hypothesis
Manajer yang berbakat memiliki insentif untuk memberikan sinyal kepada investor  mengenai  kredibilitas  dan  kemampuannya.  Hal  ini  didasarkan  pada keyakinan  bahwa  nilai  pasar  perusahaan  adalah  fungsi  dari  persepsi  investor terhadap kemampuan manajer untuk mengantisipasi dan merespon perubahan lingkungan  ekonomi  perusahaan  di  masa yang  akan  datang.  Oleh  karena  itu, manajer  terdorong  untuk  memberikan  voluntary  disclosure mengenai  ramalan laba  perusahaan  dengan  tujuan  untuk  menunjukkan  talenta yang dimilikinya (Trueman  1986 dalam Healy dan Palepu 2000).

## 6.  Proprietary  Cost hypothesis
Beberapa peneliti menghipotesiskan bahwa keputusan perusahaan untuk men-disclose informasi dipengaruhi oleh kekhawatiran bahwa disclosure tersebut akan menimbulkan competitive disadvantage, yaitu bahwa suatu disclosure dapat merusak  posisi  kompetitif  perusahaan  di  pasar.  Proprietary  cost  hypothesis mengasumsikan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham.

## Pihak Yang Berperan Dalam Proses Disclosure

## 1.  Auditor
Peran auditor dalam proses disclosure adalah memberikan suatu jaminan yang bersifat independen kepada investor bahwa laporan keuangan perusahaan sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Keuangan.  Beberapa  riset  empiris  telah mendokumentasikan  arti  pentingnya  pengumuman  laba  (eamings)  terhadap perubahan harga saham.  Hal ini tidak terlepas dari kerja keras Ball dan Brown (1968)  yang  telah  menemukan  adanya  asosiasi  yang  signifikan  antara  arah perubahan harga saham dengan arah  perubahan  laba.  Ditinjau dari  perspektif informasi, hal ini menunjukkan bahwa laba dapat dipandang sebagai suatu sinyal dari  suatu  sistem  informasi  yang  dapat  mempengaruhi  keyakinan  investor terhadap  suatu  perusahaan.  Namun demikian,  hal yang belum bisa dijelaskan adalah  apakah jaminan  yang  diberikan  oleh  auditor  terhadap  suatu  laporan keuangan  dapat  meningkatkan  kredibilitas  dari  laporan  keuangan  itu  sendiri. Tampaknya,  sampai  saat  ini  belum  ada  suatu  penelitian yang  menguji  secara langsung  apakah  auditor,  secara  signifikan,  dapat  meningkatkan  kredibilitas laporan keuangan yang dipublikasi atau tidak.

## 2.  Interrnediaries

## Intermediaries yang seringkah dijadikan obyek riset adalah analis finansial.
Para  analis  finansial  mengumpulkan  informasi  dari  sumber  publik  maupun privat,  mengevaluasi kinerja perusahaan yang mereka amati saat ini,  membuat ramalan  [forecast)  mengenai  prospek  suatu  perusahaan  dimasa  yang  akan datang,  dan  merekomendasikan  kepada  investor  untuk  membeli,  memegang atau m enjual saham. R iset-riset akadem is telah serin gkali mendokumentasikan  variabel-variabel  pokok  yang  dihasilkan  oleh  analis finansial  dan  seringkali  digunakan  oleh  investor,  yaitu  ramalan  laba  dan rekomendasi  beli/pegang/jual.  Riset-riset  tersebut  menunjukkan  bahwa kehadiran  analis  keuangan  telah  memberi  nilai  tambah  di  pasar  modal. Ramalan  laba  yang  dihasilkan  analis  finansial  seringkali  lebih  akurat dibandingkan  model  ramalan  time-series  (lihat  Foster  1986).

## IV. Konsekuensi Pelaporan dan Disclosure Di Pasar Modal
Maksud dari konsekuensi disini adalah konsekuensi perubahan-perubahan dalarn pelaporan perusahaan yang terjadi di  pasar modal.  Riset-riset PAT lebih memfokuskan pada dampak perubahan metode akuntansi dan keputusan badan- badan terkait untuk mengubah standar akuntansi. Riset-riset disclosure sukarela lebih banyak menguji dampak pasar modal terhadap perubahan-perubahan dalam disclosure perusahaan.

## Positive Accounting Theory
Fokus utama dari literatur PAT adalah mendokumentasikan faktor-faktor kontraktual  dan  politis  yang  menjelaskan  keputusan  manajemen  dalam memberikan  pelaporan  keuangan.  Namun  demikian,  beberapa  riset  telah menguji  konsekuensi  ekonomis  dan  dampak  perubahan  dalam  pemilihan metode akuntansi terhadap kesejahteraan pemegang saham. Salah satu contoh pengujian  konsekuensi  ekonomis  dalam  kaitannya  dengan  PAT  adalah perubahan  standar akuntansi  untuk  perusahaan  minyak dan gas yang diduga berpengaruh  terhadap  harga  saham.  Beberapa  studi  menemukan  bahwa perusahaan-perusahaan  yang  diwajibkan  untuk  mengganti  metode  akuntansi dari full cost method menjadi successful effort telah mengalami penurunan harga saham,  dan  penurunan  ini  terkait  dengan  contracting  variable  (Lys  1984 sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Healy  dan  Palepu  2000).  Namun  demikian, beberapa  studi  yang  lain  menunjukkan  bahwa  secara  umum  tidak  terdapat hubungan  yang  signifikan  antara  return  saham  pada  saat  pengumuman perubahan metode akuntansi dengan pertimbangan contracting atau kos politis. Alasan utama berkaitan dengan ini adalah bahwa keputusan perubahan metode akuntansi  tidak  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  kesejahteraan pemegang  saham  karena  perubahan  tersebut  tidak  mempengaruhi  cashflow perusahaan.

## Disclosure Suka Rela (voluntary disclosure)
Berdasarkan  riset-riset  empiris  yang  ada,  Healy  dan  Palepu  (2000) mengidentifikasi 3 bentuk konsekuensi ekonomi dari voluntary disclosure di pasar modal,  yaitu  memperbaiki  likuiditas  saham  perusahaan,  pengurangan  cost  o f
capital dan meningkatnya j umlah analis finansial yang mengikuti perkembangan perusahaan.

## a.  Perbaikan Likuiditas Saham
Kim dan Verrechia (1994) telah membuat model hubungan likuiditas pasar dan pengumuman laba. Keduanya menguraikan bahwa pengumuman laba secara publik dapat mengurangi cost pemrosesan informasi secara individual ataupun institusional karena informasi yang diterima oleh partisipan pasar relatif sama. Biaya pemrosesan agregat dari partisipan pasar ini akan mempengaruhi likuiditas pasar. Jika biaya pemrosesan tinggi (karena asimetri informasi meningkat), maka pasar menjadi kurang likuid.
Diamond dan Verrechia (1991) dan Kim dan Verrechia (1994) menyatakan bahwa voluntary disclosure akan mengurangi asimetri informasi diantara informed dan  uninformed investor,  sehingga untuk perusahaan dengan tingkat disclosure yang tinggi akan meningkatkan likuiditas saham perusahaan tersebut. b.  Mengurangi  Cost o f Capital
Adanya  ‘lemon problem’ di  pasar  modal  telah  menimbulkan  insentif bagi pihak manajemen untuk memberikan voluntary disclosure guna mengurangi cost o f capital.  Proses  awai  dari  penurunan  cost  o f capital  adalah  bahwa  dengan disclosure perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi di pasar modal, dan menurunnya asimetri informasi ini secara langsung akan menurunkan cost  o f capitaL  Diamond  dan  Verrecchia  (1991)  mengembangkan  suatu  model analitis  yang  meneliti  sebab  dan  akibat  dari  likuiditas  sekuritas,  dampaknya pada  harga  sekuritas  dan  cost  o f capital.  Keduanya  menghipotesiskan  bahwa semakin kecil asimetri informasi yang terjadi di pasar modal (sebagai akibat dari disclosure yang dilakukan oleh perusahaan)  maka cost o f capital-nya juga akan menurun.  Berdasarkan  pengujian  terhadap  213  perusahaan  yang  terdaftar di BEJ,  Komalasari  dan  Baridwan  (2001)  menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara asimetri informasi dengan cost o f capitaL Dengan demikian, hipotesis yang  diajukan  telah  didukung  oleh  data  empiris.  Botosan  (1997)  juga  telah memberikan  beberapa  bukti  yang  konsisten  dengan  hipotesis  cost  o f capital. Botosan  dan  Plumlee  (2000)  memperkuat hasil yang  diperoleh  Botosan  (1997) dengan  menemukan  bahwa  terdapat  hubungan  negatif antara  cost  o f capital dengan ranking disclosure laporan tahunan yang dibuat oleh analis. c.  Jasa Intermediasi Finansial
Kebijakan  disclosure yang dibuat oleh  perusahaan  akan mempengaruhi pemakaian jasa  intermediasi  finansial  seperti  analis  sekuritas/finansial.  Jika tingkat  voluntary  disclosure  perusahaan  rendah,  maka  peluang  bagi  analis finansial untuk men-suplai informasi semakin besar. Disclosure yang dibuat oleh perusahaan memungkinkan analis finansial untuk menciptakan informasi baru yang memiliki daya jual,  seperti ramalan laba,  rekomendasi beli/jual sekuritas, dan  lain-lain.  Ketika  manajemen  perusahaan  memutuskan  untuk  melakukan suatu  voluntary  disclosure  lebih  cepat  dari  disclosure yang  diterbitkan  analis finansial,  maka permintaan terhadap jasa analis finansial akan menurun. Jadi, berkaitan  dengan  disclosure,  permintaan  terhadap  jasa  analis  finansial  juga dipengaruhi oleh tingkat disclosure yang dibuat oleh perusahaan.

## Peran Disclosure terhadap Corporate Governance
Berdasarkan  kajian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  disclosure merupakan  salah  satu  elemen  penting dalam  corporate governance.  Pengertian
Dahlan,  Disclosure dan  Corporate  Governance:  Suatu Tinjauan  Teoritis
disclosure di sini tidak hanya tertuju pada kuantitas tetapi juga kualitas disclosure itu sendiri. La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, and Vishny (1998) sebagaimana dikutip  oleh  Mitton  (2000)  menyatakan  bahwa  standar  akuntansi  memainkan suatu peran kritis dalam corporate governance dengan meningkatkan pemahaman investor terhadap suatu perusahaan yang menjadi tujuan investasi mereka dan dengan meningkatkan verifiabilitas kontrak antara manajer dan investor secara legal.  Meningkatnya kualitas disclosure seharusnya dapat mengurangi asimetri informasi di tingkat perusahaan dan mengurangi peluang terjadinya  take over.
Meskipun  tuntutan  terhadap  data  perusahaan  semakin  meningkat, namun tampaknya laporan keuangan auditan  tetap menjadi  sumber informasi yang paling penting dan sering digunakan oleh investor.  Dalam bentuknya yang sekarang  ini,  laporan  keuangan  ditujukan  untuk  2  hal  utama,  yaitu  untuk meyakinkan bahwa monitoring dijalankan dengan tepat dan memberikan dasar untuk menilai sekuritas (sebagaimana motivasi disclosure yang telah dijelaskan di  atas).  Namun  demikian,  maksud  publikasi  laporan  keuangan  seringkali menyimpang dari hal tersebut. Meskipun evolusi dan perubahan dalam akuntansi terus  mengalami  perkembangan,  namun  tampaknya  standar  dan  praktik akuntansi  tidak  mengikuti  perubahan  kondisi  ekonomi  yang  cepat.  Argumen yang  mendukung  hal  ini  (sebagaimana  yang  diringkas  oleh  Frederick  1998) adalah  pertama,  pasar  ekuitas  lebih  tertarik  untuk  menentukan  kinerja perusahaan  di  masa  yang  akan  datang  dan  bukan  pada  kinerja  historis perusahaan  sebagaimana  yang  terlihat  dalam  laporan  keuangan.  Hal  ini mengimplikasikan  bahwa  hendaknya  perusahaan  tidak  hanya  memberikan mandatory  disclosure  tetapi  juga  voluntary  disclosure yang  bisa  memberikan informasi  tambahan  bagi  investor  mengenai  perusahaan  di  masa  yang  akan datang. Kedua, laporan keuangan tidak menyediakan informasi yang diperlukan pada kondisi industri di era mendatang (post-industrial economy).  Ketiga, metode penilaian yang didasarkan atas historical cost tidak memungkinkan bagi laporan keuangan  untuk  memberikan  informasi  tentang  perusahaan  secara  “true  and fa if'.  Keempat,  perlakuan  akuntansi  atas  aset  tidak  berwujud  yang  meliputi investasi di bidang penelitian dan pengembangan  (R&D),  sumberdaya manusia (SDM),  dan  investasi  pada  “trademarks”  dan  “brand  names”,  kurang  menjadi perhatian  serius.  Kelima,  akuntansi  memiliki  kesulitan  dalam  menilai  risiko yang  terkait  dengan  instrumen  keuangan  baru  dan  kewajiban  bersyarat {contingent liability).
Dikaitkan dengan  corporate governance,  disclosure dapat  meningkatkan corporate  governance.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  proses  transparansi  yang dihasilkan dari disclosure.  Pemberian informasi efektif kepada masyarakat akan menurunkan  asimetri  informasi  yang  terjadi  antara  manajemen  perusahaan dengan  stakeholders,  sehingga proses  monitoring oleh pihak di luar manajemen dapat lebih efektif, dan stakeholders dapat meniiai kinerja manajemen perusahaan secara fair.  Disclosure yang  dapat  meningkatkan  corporate governance  adalah disclosure yang memiliki kredibilitas dan kualitas yang tinggi, sehingga disclosure itu  dapat  dijadikan  acuan  dan  dipercaya  oleh  stakeholders  guna  pengambilan keputusan investasi yan penting.

## Akuntan,  Disclosure Dan Corporate Governance
Maraknya  tuntutan  terlaksananya  corporate  governance  secara  tidak langsung opini masyarakat tertuju pada peran auditor sebagai penilai kewajaran laporan keuangan. Hal ini tidak terlepas dari fenomena yang terjadi di Indonesia
bahwa  mayoritas  perusahaan  yang  menerima  “unqualified  opinion” justru mengalami  kehancuran  ketika  krisis  moneter  melanda  Indonesia.  Berkaitan dengan  pelaksanaan  corporate governance,  peran  akuntan  lebih  dituntut guna tercapainya good corporate governance.
Berkaitan dengan hal tersebut, Sunarsip (2001) mengajukan suatu konsep corporate  governance  audit  (CGA)  dalam  rangka  m em berdayakan  dan meningkatkan  peran  profesi  akuntan.  Konsep  CGA  ini  berbeda  dari  konsep financial audit dan operational audit dalam hal obyek dari audit itu sendiri. CGA mengarah  pada  audit  atas  kewajaran  pengelolaan  perusahaan  (corporate governance) yang dilakukan oleh manajemen, sehingga arah, prospek, dan risiko akibat kebijakan yang diambil manajemen perusahaan bisa diprediksi.  Hal ini tentunya akan meningkatkan keyakinan investor dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Alasan yang diajukan oleh Sunarsip (2001) mengenai perlunya CGA ini adalah:
1.  Munculnya  tuntutan  yang  semakin  besar  dari  masyarakat— terutama investor—terhadap informasi yang komprehensif, tidak hanya informas! yang terkait  dengan  data-data  keuangan  perusahaan  melainkan juga  informasi yang berkenaan dengan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2.  Adanya  information gap antara informasi yang dibutuhkan investor dengan informasi yang mampu disediakan oleh perusahaan. Informasi dalam laporan keuangan  hanya  berisi  indikator-indikator  keuangan  historis,  sedangkan investor  memerlukan  informasi  lebih  dari  data  historis  seperti  informasi mengenai potensi dan prospek perusahaan di masa yang akan datang.
3.  Keputusan investasi yang diambil oleh investor seringkali tidak didasarkan pada  informasi  akuntansi  mengingat  informasi  akuntansi  (dalam  bentuk laporan  keuangan)  merupakan  historical  report,  sedangkan  keputusan investasi memerlukan informasi mengenai prospek perusahaan yang sangat ditentukan oleh kebijakan manajemen.
4.  Financial audit hanya berurusan  dengan  kewajaran  laporan  keuangan  dan bukan  kewajaran  transaksi,  sehingga  CGA  diperlukan  guna  mengaudit kewajaran dari transaksi yang teijadi.
Unsur-unsur CGA yang diajukan oleh Sunarsip (2001) adalah:
Kewajaran  atas  kebijakan  perubahan  metode  akuntansi
Kepemilikan  dan  kontrol  pemilik  atas  manajemen  perusahaan Struktur perusahaan dalam industri Perilaku  atau  etika bisnis yang  dijalankan  perusahaan Kebijakan manajemen yang memiliki dampak signifikan bagi masa depan perusahaan,  seperti:  kebijakan ekspansi,  perubahan bisnis inti Kualitas  pengelolaan  keuangan  yang  ditempuh  oleh  manajemen, seperti:  ada tidaknya hedging atas  aktivitas utang luar negeri Kebijakan  perusahaan  yang  berpotensi  menimbulkan  persoalan hukum.
Diakhir artikelnya, Sunarsip (2001) mengungkapkan bahwa perlu adanya suatu disclosure  yang  menunjukkan  pelaksanaan  corporate  governance  yang mendampingi  disclosure laporan keuangan.
Ide mengenai CGA secara tidak langsung menuntut peran serta akuntan secara lebih  luas lagi karena berdasarkan unsur CGA yang dikemukakan  oleh

## Dcihlan,  Disclosure  dan  Corporate Governance:  Suatu Tinjauan Teoritis
Sunarsip  (2001),  maka  untuk  bisa  menjalankan  perannya  sebagai  corporate governance  auditor  maka  akuntan  harus  menguasai  pengetahuan  mengenai hukum  bisnis,  ekonomi  industri  serta  keahlian  analisis.  Hal  ini  bukanlah sesuatu  yang  mudah  mengingat  ruang  lingkup  CGA  sudah  mengarah  pada manajemen  perusahaan  secara  lebih  mendalam.
Hal yang perlu dicermati terhadap wacana CGA adalah pertama, apakah CGA  ini  memang  diperlukan?  Kalau  memang  CGA  ini  diperlukan,  siapa yang bertanggung j awab untuk melakukan tugas ini? Hal ini perlu ditinjau lebih dalam lagi mengingat CGA sudah menyentuh pada bagian sensitif bagi manajemen untuk di-disclose,  yaitu  kebijakan.  Kewajaran  mengenai  kebijakan  yang  diambil  oleh manajemen yang terkait dengan investasi lebih merupakan lahan bagi manajer, dan bukan akuntan.  Bila akuntan turut ambil bagian dalam masalah ini,  opini yang  muncul  adalah  adanya  kegenitan  akuntan.  Dikatakan  genit  dengan pertimbangan bahwa apakah CGA itu merupakan lahan bagi akuntan atau bukan, atau akuntan hanya bermaksud mengada-ada agar profesinya menjadi lebih di akui  (sebagaimana  komentar  yang  muncul  ketika  akuntan  menelorkan  audit lingkungan,  sosial,  dan lain-lain).
Kedua, jika CGA ini harus dipublikasikan maka yang perlu diperhatikan adalah  dampak  dari  disclosure CGA  terhadap  perusahaan.  Sebagaimana yang dikemukakan oleh  Foster (1986) bahwa salah  satu biaya yang ditanggung oleh perusahaan akibat dari disclosure yang diberikan adalah competitive disadvantage costs. Artinya bahwa disclosure terhadap item-item yang bersifat sensitif (seperti informasi  R&D,  rencana  produk  baru  dan  anggaran  periklanan)  dapat mempengaruhi  posisi  kompetitif mereka  di  pasar  mengingat  kompetitor  akan mempelajari  informasi  tersebut  dan  mengambil  suatu  langkah  strategis  yang diperlukan.
Namun  demikian,  terlepas  dari  perlu  tidaknya  CGA,  konsep  ini  telah membuka pemikiran kita mengenai upaya terwujudnya good corporate governance. Dan  yang  perlu  dicermati  lagi  adalah  bagaimana  peran  akuntan  dalam  turut serta menegakkan corporate governance. Sebagaimana telah dibahas di atas bahwa peran  akuntan—dalam  hal  ini  adalah  auditor—adalah  menjamin  kewajaran laporan  keuangan.  Suatu  improvement  perlu  dilakukan  oleh  akuntan,  yaitu berkaitan  dengan  bagaimana  akuntan  dapat  meningkatkan  kredibilitas  dari disclosure laporan keuangan.

## V.  Simpulan
Wacana corporate governance telah menyebar ke seluruh pelosok dunia. Perkembangan  konsep  corporate governance ini  dipercepat  oleh  krisis  moneter yang  melanda  kawasan  Asia  dan  membuat  banyaknya  perusahaan  yang mengalami financial distress. Hasil studi yang telah dilakukan dibeberapa negara (terutama kawasan Asia) telah menunjukkan bahwa pendorong munculnya krisis dan rontoknya perusahaan adalah bad  corporate governance.
Artikel  ini  melakukan  telaah  literatur  mengenai  corporate governance dan  keterkaitannya  dengan  disclosure.  Disclosure  merupakan  salah  satu  poin utama dalam mencapai good corporate governance mengingat asimetri informasi yang timbul akibat adanya hubungan prinsipal-agen antara manajemen dengan stakeholders  bisa  dipecahkan  melalui  disclosure  yang  efektif.  Meningkatnya kualitas disclosure akan meningkatkan keyakinan stakeholders terhadap corporate
governance yang  terjadi  di  perusahaan,  sehingga  mekanisme  monitoring  dapat dilakukan  secara efektif dan  perilaku  opportunistik bisa dikendalikan.

## Daftar Pustaka
Ball,  Ray.,  dan  Brown.,  1968,  An  Empirical  Evaluation  of Accounting  Income Numbers, Journal o f Accounting Research, Autumn,  159— 177. Botosan  A.  Christine,  1997,  Disclosure  Level  and  the  Cost  of Equity  Capital,
Accounting Review,  72, July, 323—349.
__________,  dan M. A.  Plumlee,  2000, A  Re-examination of Disclosure Level  and Expected Cost of Capital, Working Paper,  University of Utah.
Diamond, D., dan Robert E. Verrecchia,  1991, Disclosure, Liquidity and the Cost of Capital, Journal o f  Finance,  September,  1325— 1359.
Foster, George,  1986, Financial Statement Analysis, Second Edition, Prentice-Hall
International,  Inc., New Jersey
Francis,  J.,  D.  Philbrick  dan  K.  Schipper,  1994,  Shareholder  Litigation  and Corporate Disclosures, Journal o f  Accounting Research 32,  137— 165. Frederick,  Richard.,  1998,  The  role  of Disclosure  in  Strengthening  Corporate Governance and Accountability, Working Paper, OECD Symposium, http:/
/www 1. oecd. org/ daf/ corporate- affairs / disclosure / accountability/
Healy, Paul M., dan Krishna G. Palepu, 2000, A Review of the Empirical Disclosure Literature,  Working Paper,  Prepared for the 2000 JAE Conference. Jensen, M.C., dan W.H. Meckling,  1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior,
Agency  Costs,  and  Ownership  Structure,  Journal o f Financial Economics, October:
Kim,  O.,  dan R. Verecchia,  1994,  Market Liquidity and Volume Around  Earning Announcements,  Journal o f Accounting  and Economics  17,  January,  41— 67.
Komalasari,  Puput T., dan Zaki Baridwan, 2001, Asimetri Informasi dan Cost of Equity  Capital,  Jumal  Riset Akuntansi Indonesia,  Vol  4,  No.  1,  Januari,
64—81.
La Porta,  R.,  Lopez-de-Silanes,  F.,  Shleifer, A., Vishny,  R,  1998.  Law and Finance. Journal o f Political Economy  106,  1115-1155. Lang, M., dan R. Lundholm,  1997, Voluntary Disclosure During Equity Offerings:
Reducing  Information  Asymmetry  or  Hyping  the  Stock?,  Working  Paper, University of Michigan (Ann Arbor,  MI).
Lys, T.,  1984,  Mandated Accounting Changes and Debt Covenants: The Case of Oil and Gas Accounting, Journal o f Accounting and Economics,  6:  1,  39— 66 .
Mitton, Todd., 2000, A  Cross-Firm Analysis of the Impact of Corporate Governance on  the  East  Asian  Financial  Crisis,  Working  Paper,  Brigham  Young University,  http://papers.ssm.com/ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),  1999,  OECD Principles o f Corporate Governance,  OECD Paris. Skinner, D.,  1994, Why Firms Voluntarily Disclose Bad News, Journal o f Accounting
Research, 32, 38—61.
Skinner,  D.,  1997,  Earnings  Disclosures  and  Stockholder  Lawsuits,  Journal o f Accounting and Economics 16:  1—3: 55— 101.
Sunarsip,  2001,  Corporate Governance Audit:  Paradigma Baru Profesi Akuntan dalam Mewujudkan Good Corporate Governance,  Media Akuntansi, Edisi 17/April—Mei:  III—VII.
Trueman,  B.,  1986, Why Do Managers Voluntarily Release  Earnings Forecast?, Journal o f Accounting and Economics 8, 53—72.
Warner,  J.,  R.  Watts,  dan  K.  Wruck,  1988,  Stock  Prices  and Top  Management Changes, Journal o f Financial Economics, 20, 461— 493. Wignjohatojo, Parwoto, 2001, Good Corparate Governance, Makalah disampaikan pada  Seminar  Pengungkapan  Informasi  Keuangan  pada  Perusahaan- perusahaan Publik  di Indonesia,  diselenggarakan  oleh  FE  Unair  dan  IAI-
Kompartemen Pendidik tanggai  18 Juni 2001.