## Analisis Tata Niaga Rotan di Kelurahan Batu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang
Erviyani 1 , Makkarennu 2,* , Muhammad Alif K.Sahide 2 , Asar Said Mahbub 2
1 Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar
2 Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin *E-mail: makkarennu@unhas.ac.id
ABSTRACT: This study have purpose to determine the rattan trading channel and rattan trading functions, to know the interests of actors who play a role in every channel of rattan commerce and to know the power relations of each actor in the rattan trading channel. The research was conducted in February 2017 with the research location in Batu Village Pitu Riase Sub-District Sidenreng Rappang Regency. Sampling was done by purposive sampling with farmer sample as many as  5  samples.  For  the  involved  trading  institutions  are  determined  by  a  search  method  in  which  3  collectors  sample sample and 1 sample of wholesalers. The data used are primary data and secondary data. Method of data analysis used is descriptive analysis to analyze farmer selling price and buying price of intermediary trader and to know the interest and relation  of  actor  who  play  role  in  rattan  trading  channel.  The  results  conclude  that  there  is  one  trade  channel  in  the research area, namely: farmers - collectors traders - wholesalers. The results of operational efficiency analysis show that the trading system channel is not efficient yet. The reason is the farmers still play a role as the recipient of the price. The level of importance between the actors on the rattan trading channel in Batu Village is different. Of the three elements of power  (trust,  incentive  and coercion)  can  be  concluded  that  the  actors  are  influential  and  have  the  highest  power  of traders (industry).
Keywords : rattan; commerce; actors; power relations DOI: 10.24259/jhm.v9i1.2040

## 1. PENDAHULUAN
Hasil hutan bukan kayu (HHBK) sudah lama dimanfaatkan sejak dahulu, khususnya oleh penduduk sekitar  hutan.  Keberadaan  rotan  di  kawasan  hutan  tentunya  menarik  perhatian  masyarakat  untuk memanfaatkan rotan demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Menurut Halidi (2005) Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia. Rotan yang dikelompokkan sebagai produk hasil hutan bukan  kayu,  merupakan  penghasil  devisa  yang  cukup  besar  dibandingkan  dengan  hasil  hutan  bukan  kayu lainnya.  Oleh  sebab  itu  rotan  merupakan  hasil  hutan  bukan  kayu  yang  mempunyai  peran  strategis  dalam program  industrialisasi,  pengembangan  perdagangan  internasional,  penyediaan  lapangan  kerja,  maupun program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan (Qamri dkk., 2003).
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan tata niaga rotan antara lain pemberlakuan pajak ekspor  tinggi  untuk  rotan  mentah  dan  rotan  setengah  jadi  serta  pungutan  ekspor  barang  jadi  rotan  yang dikaitkan  dengan  kesepakatan International  Monetary  Fund (IMF)  dengan  maksud  untuk  melindungi keberadaan  industri  rotan  yang  pada  umumnya  masih  dalam  bentuk  industri  rumahan  (Damayati  dan Nachrowi,  2015).  Pemerintah  telah  mengeluarkan  lima  paket  kebijakan  secara  bersamaan  (Dewi,  2015). Pertama,  Peraturan  Menteri  Perdagangan  tentang  Ekspor  Rotan  yang  mencakup  larangan  ekspor  rotan asalan,  rotan  mentah,  dan  rotan  setengah  jadi.  Kedua,  Peraturan  Menteri  Perdagangan  tentang pengangkutan  antar  pulau  rotan.  Ketiga,  Peraturan  Menteri  Perdagangan  tentang  barang  yang  dapat disimpan  di  gudang  dalam  penyelenggaraan  sistem  resi  gudang  (Peraturan  Menteri  Perdagangan,  2011).
Keempat,  Peraturan  Menteri  Perindustrian  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Perindustrian  Nomor 119/M-Ind/Per/10/2009 tentang peta panduan (Roadmap)  pengembangan klaster industri furniture.
(terutama  furnitur  rotan).  Kelima,  Peraturan  Menteri  Kehutanan  tentang  penetapan  rencana  produksi rotan lestari secara nasional periode 2012 yang berasal dari pemanfaatan dan pemungutan Hasil hutan bukan kayu rotan yang dibebani IUPHHBK atau IPHHBK yang sah (Satria, 2014).
Kabupaten Sidrap merupakan salah satu daerah penghasil rotan di Sulawesi Selatan (Qamri dkk, 2003). Namun  demikian,  produktifitas  rotan  di  Kabupaten  Sidrap  tidak  menentu,  kadang  mengalami  peningkatan kadang  mengalami  penurunan.  Terlepas  dari  produktifitas  yang  tidak  menentu,  masalah  yang  dihadapi  oleh petani  dalam  meningkatkan  pendapatannya  adalah  masalah  pemasaran  rotan  yang  belum  efisien  (RPJMD Kab. Sidrap, 2014). Oleh karena itu, dalam tata niaga rotan tersebut diperlukan analisis mengenai saluran tata niaga. Analisis tata niaga pada pola saluran rotan perlu dilakukan sehingga dapat diketahui saluran mana yang lebih efisien. Dengan adanya pola saluran yang efisien dapat memberikan manfaat bagi petani dan lembaga yang terlibat dari saluran tata niaga dengan melihat infrastruktur yang berada di lokasi penelitian.
Tata  niaga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menentukan  tingkat  pendapatan  petani  dari  semua penjualan produksi rotan. Adapun sistem tata niaga rotan, tidak terlepas dari peranan-peranan lembaga tata niaga.  Lembaga-lembaga  ini  dalam  menyampaikan  komoditi  dari  produsen ke konsumen,  berhubungan  satu dengan yang lain membentuk saluran pemasaran. Arus pemasaran yang terbentuk dalam proses pemasaran ini beragam sekali atau terdapat beberapa saluran pemasaran di dalamnya, misalnya produsen berhubungan langsung  dengan  konsumen akhir  atau produsen  terlebih  dahulu  berhubungan dengan  tengkulak, pedagang pengumpul, ataupun pedagang besar ( Sudiyono, 2004 ).
Efisiensi  tata  niaga  sangat  penting  supaya  masing-masing  lembaga  mendapatkan  keuntungan  sesuai apa yang telah mereka keluarkan (input). Jika tidak ada efisiensi tata niaga maka ada pihak atau lembaga yang dirugikan  karena  mungkin  lembaga  tersebut  telah  mengeluarkan  input  lebih  besar  dibandingkan  dengan keuntungan  yang  didapatkannya  dan  begitu  juga  sebaliknya,  lembaga  yang  mengeluarkan  input  lebih  kecil tetapi mendapatkan keuntungan yang besar, dan akan terjadilah kesenjangan keuntungan yang diperoleh.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  sejak  bulan  Februari  2017  yang  bertempat  di  Kelurahan  Batu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan . Populasi pada penelitian ini adalah  masyarakat  sekitar  hutan  pada  Kelurahan  Batu.  Pengambilan  sampel  responden  dilakukan  degan menggunakan purposive  sampling.  Purposive  sampling yaitu  pemilihan  sekelompok  subjek  didasarkan  atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan tujuan penelitian. Adapun sampel pada penelitian ini yaitu petani penghasil rotan, pedagang serta instansi terkait. Adapun jenis data yang dibutuhkan  pada penelitian ini berupa:

## 2.1 Data Primer
Data  yang  dikumpulkan  pada  penelitian  ini  berasal  dari  dua  sumber,  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  hasil  observasi  yaitu  berupa  pengamatan  secara  langsung  serta melakukan  wawancara  kepada  petani  rotan  dan  lembaga-lembaga  tata  niaga  rotan  yang  terlibat  dengan menggunakan kuesioner. Adapun data primer yang dibutuhkan meliputi  pengelolaan dan pemanfaatan rotan, pendapatan dari rotan, pemasaran rotan serta kepentingan dan relasi kuasa setiap aktor.

## 2.2 Data Sekunder
Data  sekunder  diperoleh  melalui  literatur  studi  pustaka  yang  mendukung  penelitian  ini.  Data – data tersebut bersumber dari laporan penelitian, buku teks, jurnal dan instansi terkait. Adapun data sekunder yang dibutuhkan yaitu keadaan umum lokasi penelitian tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Fungsi Tata Niaga Rotan di Kelurahan Batu
Pemanfaatan dan pemungutan rotan yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Batu mulai dikembangkan sejak  tahun  1978  sampai  sekarang.  Adapun  jenis-jenis  rotan  yang  dikelola  masyarakat  di  Kelurahan  Batu adalah Rotan Tohiti, Rotan Lambang/Batang, Rotan Noko, Rotan Datu dan Rotan Uban. Rotan Datu adalah jenis rotan yang paling mahal tetapi saat ini sudah sulit untuk mendapatkannya.
Masyarakat  yang  mengambil  rotan  menjual  langsung  rotan  yang  mereka  peroleh  tanpa  mengadakan perlakuan  khusus  ataupun  pengolahan.  Rotan  mentah  kemudian  ditimbang  kemudian  dijual  kepedagang pengumpul dengan harga rotan yang berlaku yaitu Rp. 2.300,00/kg untuk rotan Tohiti, Lambang/batang, Noko dan  Uban  dan  Rp.15.000,00/kg  untuk  rotan  Datu.  Rotan-rotan  yang  sudah  dibeli  pedagang  pengumpul umumnya adalah rotan yang dipesan oleh pedagang besar.
Lembaga  tata  niaga  yang  terlibat  dalam  sistem  tata  niaga  rotan  di  Kelurahan  Batu,  Kecamatan  Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang  adalah petani, pedagang pengumpul, dan pedagang besar. Penjelasan mengenai masing-masing lembaga yang terlibat dalam memasarkan rotan adalah sebagai berikut:
a. Petani merupakan masyarakat  Kelurahan Batu yang melakukan usahatani rotan
b. Pedagang  pengumpul  adalah  lembaga  tataniaga  yang  merupakan  individu  yang  berperan  sebagai perantara dengan mengumpulkan hasil panen rotan dari petani-petani rotan, yang kemudian disalurkan ke lembaga tataniaga selanjutnya yaitu pedagang besar.
c. Pedagang besar merupakan lembaga tata niaga yang umumnya berbentuk CV. (CV.PUTRA TUNGGAL) yang berperan mengubah rotan menjadi suatu produk.

## 3.2 Fungsi Tataniaga di Tingkat Petani
Secara umum petani rotan di Kelurahan Batu melakukan fungsi tata niaga yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan penanggungan resiko. Fungsi pertukaran yang dilakukan petani berupa kegiatan penjualan rotan hasil panennya kepada lembaga tata niaga selanjutnya. Sebagian besar petani rotan menjual rotan hasil panennya langsung kepada pedagang pengumpul. Terdapat beberapa alasan yang mendasari petani menjual rotan hasi panennya antara lain: memiliki hubungan kekerabatan, lokasi rumah petani yang dekat dan petani rotan telah melakukan hubungan transaksi sejak lama serta sulitnya mencari alternatif  penjualan  lain.  Fungsi fisik yang dilakukan  oleh  petani  dalam  memasarkan  rotan  yaitu  hanya  pengangkutan.  Umumnya  petani  rotan  tidak melakukan kegiatan penyimpanan, hal tersebut diakibatkan karena rotan yang telah dikumpulkan oleh petani langsung  dibeli  oleh  pedagang  pengumpul.  Fungsi  fasilitas  yang  dilakukan  oleh  petani  responden  meliputi fungsi  penanggungan  risiko  yaitu  apabila  terjadi  kerusakan  pada  rotan  selama  pengumpulan  rotan  hingga sampai ke pedagang pengumpul.

## 3.3 Fungsi Tata niaga di Tingkat Pedagang Pengumpul
Pedagang  pengumpul  di  Kelurahan  Batu  berperan  dengan  membeli  rotan  dari  petani  dan  kemudian menjualnya ke lambaga tata niaga selanjutnya. Fungsi tata niaga yang dilakukan oleh pedagang pengumpul
tersebut meliputi  fungsi  pertukaran,  fungsi  fisik,  dan fungsi  fasilitas. Fungsi  pertukaran  yang  dilakukan oleh lembaga  tersebut  adalah  kegiatan  pembelian  dan  penjualan  masing-masing  dari  petani  dan  ke  lembaga tataniaga.  Fungsi  fisik  yang  dilakukan  oleh  pedagang  pengumpul  tersebut  adalah  fungsi  pengangkutan. Umumnya  pengangkutan  dari  pedagang  pengumpul  ke  Makassar  menggunakan  truk  dengan  kapasitas  6 sampai 8 ton. Ongkos sewa mobil dari tempat pengumpulan rotan ke Makassar Rp.1.800.00,00 untuk mobil besar (10 roda) dan Rp. 1. 500.000,00 untuk mobil kecil (6 roda).
Fungsi  fasilitas  yang  digunakan  oleh  pedagang  pengumpul  tersebut  yaitu  fungsi  grading,  fungsi penanggungan risiko, fungsi pembiayaan dan fungsi informasi pasar. Fungsi grading dilakukan oleh pedagang pengumpul apabila membeli rotannya langsung kepada petani. Fungsi penanggungan risiko yang ditanggung oleh  pedagang  pengumpul  adalah  adanya  beban  penyusutan  yang  pasti  dibebankan  kepada  pedagang pengumpul  oleh  pedagang  besar.  Fungsi  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  pedagang  pengumpul  yaitu pedagang pengumpul membiayai penanganan rotan.

## 3.4 Fungsi Tata niaga di Tingkat pedagang besar
Secara umum pedagang besar melakukan tiga fungsi tataniaga utama yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Fungsi pertukaran yang dilakukan oleh pedagang besar adalah kegiatan pembelian dan  penjualan.  Fungsi  fisik  yang  dilakukan  oleh  pedagang  besar  meliputi  fungsi  penyimpanan,  fungsi manufaktur,  fungsi  pengangkutan  dan  fungsi  pengemasan.  Pedagang  besar  akan  menyimpan  rotan  yang dibelinya sebagian di dalam gudang yang dimiliki pabrik. Hal ini dilakukan untuk mennjaga stok rotan  yang dimilikinya.  Fungsi  pengangkutan  yang  dilakukan  oleh  pedagang  besar  terdiri  atas  kegiatan  pengangkutan rotan  konsumsi  lembaga  tata  niaga  agen  dan  pedagang  pengecer.  Fungsi  fasilitas  yang  dilakukan  oleh pedagang besar meliputi penanggungan risiko, pembiayaan dan informasi pasar. Penanggungan risiko yang dilakukan  adalah  ketidak  pastian  pemasaran.  Fungsi  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  adalah  dengan menyediakan  kebutuhan  modal  awal  baik  investasi  maupun  variabel    dan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan selama proses pemasaran berlangsung.

## 3.5 Saluran Tata Niaga Rotan di Kelurahan Batu
Berdasarkan hasil  pengamatan, saluran tata  niaga  rotan  di  daerah  penelitian terdiri  dari  2  subsistem yang saling berkaitan yaitu:
1. Produsen/petani
2. Pedagang perantara meliputi pedagang pengumpul dan pedagang besar. Petani  merupakan    petani  murni  yang  hanya  mengusahakan  rotan.  Saluran  tata  niaga  selanjutnya dilalui  oleh  pedagang  pengumpul,  rotan  yang  telah  di  beli  kepada  petani  rotan  kemudian  pedagang pengumpul melakukan kegiatan grading untuk mengklasifikasikan rotan kedalam kualitas tertentu. Pedagang pengumpul  melakukan  kegiatan  grading  menggunakan  cara  tradisional  yaitu  dengan  melihat  warna  dan volume  rotan.  Setelah  melakukan  grading  pedagang  pengumpul  langsung  membawa  rotan  ke  pedagang besar  (industri).  Rotan  mentah  ditimbang  kemudian  dibeli  dengan  harga  yang  telah  disepakati  yaitu  Rp 6.000/kg untuk rotan jenis batang, Rp 6.000/kg untuk tohiti dan tarumpu dengan ukuran 25 mm keatasa, Rp 5.000-Rp 6.000/kg untuk rotan jenis noko dengan ukuran 24 mm kebawah dibeli dengan harga Rp 4.500-Rp 5.000/kg.

## 3.6 Kepentingan Aktor yang Berperan di Setiap Saluran Tata Niaga Rotan
Hasil  observasi  dan  wawancara  dengan  sejumlah  informan  dapat  diketahui  bahwa  aktor  dalam pengelolaan  dan  pemanfaatan  rotan  di  Kelurahan  Batu  terdiri  atas  Dinas  Kehutanan  Sidenreng  Rappang, pedagang besar, pedagang pengumpul serta petani rotan.
Penelusuran lapangan menunjukkan bahwa yang termasuk stakeholder primer adalah:
a. Petani Rotan, stakeholder ini terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan rotan karena petani rotan mengelolah rotan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
b. Pedagang  Pengumpul,  s takeholder ini  tidak  terlibat  dalam  pemungutan  rotan  tetapi  sebagai  pihak perantara dari pihak petani ke pedagang besar dan mengumpulkan rotan dari setiap petani rotan.
c. Pedagang  Besar,  s takeholder ini  merupakan  pihak  yang  menerima  rotan  mentah  dari  pedagang pengumpul dan melakukan pengolahan dalam hal ini pengeringan dan penggorengan serta sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen.
d. Hasil  penelitian  dilapangan  yang  termasuk  s takeholder sekunder  adalah  Dinas  Kehutanan.  Dinas Kehutanan  Kabupaten  Sidenreng  Rappang  merupakan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Sidenreng Rappang    yang  memfasilitasi  dan  memberikan  izin  kepada  perusahaan  untuk  mengambil  atau memanfaatkan rotan pada areal hutan tersebut.

## 3.7 Relasi Kuasa Setiap Aktor di Saluran Tata Niaga
Tabel 1. Matriks Pemetaan Aktor dan Relasi
Aktor Unsur kekuasaan Aktor Petani Pedagang pengumpul Pedagang besar Dinas Kehutanan petani T I C R 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 Pedagang pengumpul T I C R 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 Pedagang besar T I C R 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Kehutanan T I C R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unsur Kekuasaan : T= Trust (0= tidak ada, 1 = percaya, 2 = ragu-ragu, 3 = tidak percaya) I = Incentives (0 = tidak ada, 1= ada) C = Coercion (0 = tidak ada, 1= ada) R = Relation (0 = tidak ada 1 = ada)

## a. Coercion
Menurut Maryudi (2011) coercion adalah memaksa pihak tertentu untuk berperilaku seperti yang di  inginkannya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan  unsur  kekuasaan  coercion  juga  terjadi  pada tahap  penjualan  rotan, Coercion yang  dimaksud  berupa  konflik  kecil  yang  terjadi  pada  aktor  yang berperan  disetiap  saluran  tata  niaga  dikarenakan  persoalan  keinginan  setiap  aktor.  Tekanan  yang dimaksud  dalam  unsur  ini  yaitu  petani  rotan  tidak  dipaksa  mencari  rotan  dan  menjualnya  pada pedagang pengumpul hanya saja rotan yang dijual kepada pedagang pengumpul merupakan pesanan yang  diminta  oleh  pedagang  besar,  jadi  rotan  yang  yang  dibeli  pedagang  besar  hanya  sesuai permintaannya  saja.  Seperti  yang  dikatakan  salah  satu  pedagang  pengumpul  yaitu  pak    Lammasa bahwa saat ini petani hanya mencari rotan jika pihak pedagang besar memesan rotan,  karena rotan yang dijual sesuai dengan permintaan industri.

## b. Trust
Menurut  Maryudi  (2011) trust dalam  teori  ekonomi  membuktikan  bahwa  saling  percaya  dan saling menghargai dapat meningkatkan hubungan yang lebih efisien, karena terdapat dorongan untuk saling  menguatkan  kepercayaan. Trust sendiri  dapat  berupa  data  mengenai  informasi,  frekuensi intraksi,  pengalaman,  rumor,  ataupun  data  lainnya. Trust pada  saluran  tata  niaga  rotan  ditemukan bahwa petani percaya kepada pedagang pengumpul sehingga petani menjual rotannya ke pedagang pengumpul  karena  adanya  faktor  kekerabatan  dan  saling  mengenal.  Sedangkan trust yang  terjadi antara  pedagang  pengumpul  dan  pedagang  besar  karena  adanya  informasi  yang  diberikan  dari pedagang besar ke pedagang pengumpul serta adanya pengalaman yang menguatkan kepercayaan. Hanya  saja  informasi  pasar  yang  diberikan  oleh  pedagang  besar  kepedagang  pengumpul  tidak semuanya, oleh karena itu pedagang pengumpul tidak mengetahui berapa harga yang dipasarkan oleh pedagang besar (industri).

## c. Incentive
Hasil  penelitian  yang  didapatkan  menunjukkan  bahwa  dalam  pemungutan  hasil  rotan  tidak mendapatkan  bantuan  dari  pihak  pemerintah,  hal  ini  dikarenakan  kurangnya  komunikasi  antara masyarakat  dengan  pemerintah setempat  sehingga pemerintah kurang berpartisipasi  dalam kegiatan pengelolaan rotan yang dilakukan masyarakat. Hal tersebut tidak sejalan dengan pernyataan Gintasasi (2005), bahwa data incentive merupakan data berupa informasi mengenai siapa saja aktor yang pernah atau  telah  memberikan  bantuan  berupa  pelatihan  atau  bantuan  apapun  dalam  proses  saluran  tata niaga rotan tersebut. Unsur incentive tidak ditemukan dalam saluran tata niaga rotan. Dari relasi ketiga aktor di atas dapat diketahui  bahwa petani tidak memiliki kuasa dibandingkan dengan pedagang pengumpul dan pedagang besar karena petani hanya memiliki pengetahuan tentang pengelolaan  dan  pemanfaatan  tumbuhan  rotan.  Modal  berupa  uang  dari  petani  tidak  ada  sehingga hanya  menjual  rotan  mentah  dengan  harga  yang  relatif  murah.  Pedagang  pengumpul  memiliki pengetahuan tentang kondisi pasar dari pedagang besar dan modal pedagang pengumpul lebih kecil dari pedagang besar, dapat disimpulkan bahwa aktor yang paling berkuasa adalah pedagang besar.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  analisis  saluran  tata  niaga  rotan  di  Kelurahan  Batu  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Saluran tata niaga rotan di Kelurahan Batu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang hanya terdiri dari satu saluran tata niaga yaitu: petani – pedagang pengumpul – pedagang besar.
2. Fungsi tata niaga rotan dari Petani hingga ke pedagang besar meliputi: fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas.
3. Tingkat kepentingan antara aktor pada saluran tata niaga rotan di Kelurahan Batu berbeda-beda. Dari ketiga unsur kekuasaan ( trust, incentive dan coercion) dapat disimpulkan bahwa aktor yang paling berpengaruh dan memiliki kekuasaan tertinggi yaitu pedagang besar (industri) .

## DAFTAR PUSTAKA .
Damayati,  A.,  &  Nachrowi,  N.  D.  2015.  Pengaruh  Larangan  Ekspor  Bahan  Baku  terhadap  Kinerja Perusahaan Rotan Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia , 14 (1), 43-62. Dewi, N. K., Miharja, M., & Yudoko, G. 2015. Analisis Kebijakan Distribusi Bahan Baku Rotan Dengan Pendekatan Dinamik Sistem Studi Kasus Rotan Indonesia. Journal of Regional and City Halidi.  2015.  Analisis  Kebertahanan  Industri  Furnitur  Rotan  dan  Bambu.  Skripsi.  Depok.  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Qamri, N., Mahbub, M., Supriadi, R., dan Nompo, S. 2003. Kajian Kebijakan Tataniaga Dan Tatausaha Rotan. Makassar.
Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (2014-2018).  2014.  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidrap. Sidrap.
Satria, Y., & Jamaan, A. (2014). Dampak Kebijakan Larangan Ekspor Rotan Mentah Terhadap Industri Furnitur  Rotan  Indonesia  2011-2012. Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM)  Bidang  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik , 1 (2), 1-16.
Sudiyono, A. 2004. Pemasaran pertanian. Universitas Muhammadiyah Malang. B  Malang.