## Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi

## Russel Butarbutar
DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a10

## Abstrak
Penyuapan merupakan jenis  ndak pidana korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Penyuapan dak  hanya  dilakukan  oleh  perorangan  saja,  akan  tetapi  juga  oleh  korporasi untuk kepen ngan korporasi dan tujuan lainnya. Dalam melakukan penyuapan, korporasi dapat saja diwakili oleh pengurus, karyawan, atau melalui perantara orang lain. Ar kel ini menggali  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pola  atau  modus  operandi  korporasi  dalam melakukan  suap,  alasan  dan  tujuan  korporasi  melakukan  suap,  serta  formulasi  hukum tentang  ndak pidana suap dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Modus operandi pemberian suap dilakukan secara langsung dan  dak langsung dengan berbagai bentuk. Alasan dan tujuan korporasi melakukan suap adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan bertahan  dari  persaingan  global,  serta  alasan  pemerasan  yang  dilakukan  oleh  aparat, pejabat atau badan tertentu, ataupun perlindungan terhadap korporasi yang melakukan bisnis  ilegal.  Sanksi  pidana  untuk  korporasi  yang  melakukan  suap  hanya  berupa  denda, dengan  formulasi  yang  belum  mencerminkan  nilai  keadilan  dan  belum  mampu mensubsitusi kerugian negara.
Kata kunci : korporasi, modus operandi, pertanggungjawaban, pidana, suap.

## Modus Operandi and Corporate Criminal Liability in Bribery

## Abstract
Bribery  is  the  most  common  type  of  corrup on  in  Indonesia  and  is  not  only  done  by individuals, but also by corpora ons for the beneﬁt of corpora ons and other purposes. Bribery conducted by corpora ons may be represented by an administrator, an employee, or through  the  intermediary  of  another  person.  This  ar cle  explores  the  pa ern  or  modus operandi on bribery taken by corporation, the reasons and objec ves of the corpora on on taking bribes, and the legal formula on of criminal acts of bribery in the Indonesian legal system. The modus operandi of bribery is done directly and indirectly with various forms, whereas the reasons and objec ves of the corpora on to take bribes are namely to maximize proﬁts and to survive the global compe on; as well as the reasons of extor on made by certain oﬃcers, oﬃcials or agencies, and corpora ons doing illegal business. This ar cle concludes that the criminal sanc ons for corpora ons engaged in bribery are only a ﬁne, with a formula on which has yet to mirror the value of jus ce and also has yet to subs tute the loss experienced by the state.
Keywords : corpora ons, modus operandi, responsibility, criminal, bribery.
*   Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Bung  Karno,  Jl.  Pegangsaan  Timur  No.17  Menteng,  Jakarta, russelbutar@gmail.com , S.H. (Universitas Bung Karno), M.H. (Universitas Jayabaya), S.T. (Universitas Sumatera
Utara), M.M. (Universitas Indonesia).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## A.  Pendahuluan
Dewasa ini  ndak pidana suap  dak hanya dilakukan oleh perorangan saja, akan tetapi juga oleh korporasi. Dalam kasus-kasus korupsi besar ( grand corrup on ) yang melibatkan  keputusan-keputusan  pemerintah  pada  ngkat  atas,  seringkali  kor- porasi terlibat didalamnya. Dalam hal ini, pihak korporasi berusaha mendominasi pengambilan  keputusan  di  ngkat  pejabat  negara  ngkat  atas  dengan  jalan memberi uang sogokan atau suap. Dapat dikatakan bahwa kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi ini hanyalah fenomena gunung es dari budaya suap-menyuap dalam menjalankan bisnis di negeri ini. Pemberian uang suap menjadi semacam cara bagi korporasi dalam mempermudah proyek-proyek bisnis mereka.¹
Se ap  tahunnya,  dunia  menderita  kerugian  1  hingga  1,6  triliun  USD  akibat korupsi dan 40 miliar USD  ap tahunnya terjadi di negara berkembang. Angka ini setara  dengan Gross  Domes c  Product (GDP)  negara  ke-12  termiskin  di  dunia dengan penduduk 240 juta orang. Kerugian ini sangat terasa dalam melemahkan kondisi  sosial  ekonomi  di  suatu  negara,  terutama  di  pemerintahan  negara berkembang.²Dilihat dari kacamata teori penawaran dan permintaan, terdapat dua kemung-kinan  mengapa  korporasi  akhirnya  dapat  terlibat  dalam  prak k-prak k korupsi. Pertama ,  pihak  korporasi  menjadi  korban  para  pejabat  korup  yang mengambil keuntungan atas kekuasaan yang dimilikinya dengan cara meminta suap kepada  korporasi  dengan  imbalan  proyek  bisnis  korporasi  tersebut  akan dipermudah. Kedua ,  korporasilah  yang  berinisia f  menawarkan  suap  kepada pejabat  negara  agar  membuat  keputusan-keputusan  strategis  yang  meng- untungkan kepen ngan bisnis korporasi.³
Menurut mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, dua jenis  ndak pidana yang termasuk prak k korupsi dalam bentuk penyuapan,  pengadaan  barang  dan  jasa,  serta  penyalahgunaan  anggaran.  Satu demi  satu  kasus  korupsi  yang  terkuak  melibatkan  para  penyelenggara  di  semua sektor  ketatanegaraan;  ekseku f,  legisla f  dan  yudika f.  Penyuapan  merupakan jenis  ndak pidana korupsi yang paling banyak terjadi dengan 168 perkara, diiku pengadaan barang dan jasa dengan 115 perkara, dan penyalahgunaan anggaran dengan 38 perkara. Bila dicerma , tren perkara penyuapan sejak 2007 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jumlahnya meningkat secara signiﬁkan sejak 2010- 2013 dengan 19 perkara, 25 perkara, 34 perkara, dan 50 perkara pada 2013. Hal ini berbanding  terbalik  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa,  yang  justru  cenderung menurun. ⁴
¹ Djoko  Subinarto,  “Suap  &  Prama sme  Korporasi”, h p://www.pikiran-rakyat.com/opini/2017/01/12/suap- pragma sme-korporasi-390414 , diunduh 10 April 2017. ²    Paku Utama, Memahami Asset Recovery & Gatekeeper , Jakarta: Indonesia Legal Roundable, 2013, hlm. 7. ³ Ibid. ⁴    Indonesia Jurnal, ”KPK Ungkap Modus Baru Praktek Korupsi” , h p://indonesiajurnal.com/kpk-ungkap-modus- baru-praktek-korupsi/ , diunduh 17 April 2017.
Demikian  juga  dengan  peran  serta  korporasi  dalam  hal  kejahatan  korupsi. Menurut  James  Wolfensohn  (Presiden  Bank  Dunia)  turut  menyatakan:  “ The governance  of  the  corpora on  is  now  important  of  the  world  economy  as  the government countries ”. Faktanya korupsi sudah mengambil tempat di se ap sistem ekonomi, sistem poli k, dan se ap bagian dunia ini. ⁵
Dari alasan dan fakta-fakta yang disebutkan di atas, Penulis bertujuan untuk menggali dan menemukan gagasan koseptual tentang pola atau modus operandi, alasan  dan  tujuan  korporasi  melakukan  ndak  pidana  suap  di  Indonesia,  serta formulasi hukum tentang  ndak pidana suap yang ada dalam sistem perundang- undangan Indonesia.

## B. Pembahasan
1. Pola atau Modus Operandi Korporasi dalam Melakukan Suap
Menurut  Peter  Eigen,  perilaku  pelaku  usaha  mul nasional  yang  selalu  meng- kambing-hitamkan kaum poli si dan pejabat publik di negara berkembang ke ka perilaku suap dan korupsi muncul ke media massa. Bahkan Eigen meng-konsta r bahwa sumber korupsi di negara berkembang terletak pada sisi permintaan, yang mana ia mengatakan: “ The Corrup on Wreaking Havoc in this countries is a direct consequences  of  the  behavioural  of  mul na onal  companies  based  in  rich industrialized countries that do not hesitate to hand out generous bribery in order the land contracts. ”⁶ Kasus korupsi di Indonesia  dak dapat diselesaikan dengan pendekatan dengan analisis  hukum  pidana  semata-mata,  melainkan  juga  diperlukan  analisis  hukum administrasi negara dan hukum keuangan negara. Demikian juga dengan masalah kejahatan  korporasi    yang  dak  hanya  dapat  dianalisis  dari  sudut  hukum  pasar modal dan hukum perdata atau hukum bisnis, melainkan juga dapat dianalisis dari sudut hukum pidana internasional dan hukum perdata internasional.⁷
Penger an korporasi dalam hal ini merujuk kepada terminologi pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)  yang  menyatakan  bahwa  korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
⁵    Russel Butarbutar, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi , Bekasi: Gramata Publishing, 2015, hlm. 95. ⁶ Jacques  Gellinas, Juggermout  Poli cs:  Understanding  Predatory  Globaliza on ,  2003  hlm.  7.,  dalam  buku Hukum  Kejahatan  Bisnis  Teori  &  Prak k  di  Era  Globalisas, yang  disusun  oleh  Romli  Atmasasmita,  Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 31-32.
⁷ Ibid ., hlm. 90.
Untuk  mengetahui  lebih  jelas  mengenai  ndak  pidana  suap  yang  dilakukan korporasi, berikut beberapa contoh kasusnya:

## a.  Kasus Rudi Rubiandini
Terdakwa  menerima  hadiah  atau  janji  yaitu  menerima  hadiah  berupa  uang sejumlah SGD 200.000,00 dan USD 900.000,00 dari Widodo Ratanachaitong dan PT Kernel  Oil  Private  Limited  (KOPL)  Indonesia  yang  diserahkan  melalui  Simon Gunawan Sanjaya, dan uang sejumlah USD 522.500,00 dari Artha Meris Simbolon selaku Presiden Direktur PT Kal m Parna Industri (PT KPI) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan  atau  dak  melakukan  sesuatu  dalam  jabatannya  yang  bertentangan dengan  kewajibannya  sebagai  Kepala  Satuan  Kerja  Khusus  Pelaksana  Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).⁸
b.  Kasus  Simon Gunawan Tanjaya  selaku  Komisaris  PT  Kernel  Oil  Private Limited
Terdakwa Simon Gunawan Tanjaya selaku Manajer Operasional dan Komisaris PT KOPL divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Simon terbuk  menyuap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebesar USD 700.000  atas  perintah  Widodo  Ratanachaitong,  sebagaimana  dinyatakan  dalam putusan sebagai berikut : "Mengadili, menyatakan Simon terbuk  secara sah dan meyakinkan melakukan  ndak  pidana  korupsi  secara  bersama-sama.  Men- jatuhkan  hukuman  pidana  3  tahun.  Hakim  menilai  bahwa  Simon memang memberikan uang dalam 2 kali pemberian sebesar 300 ribu dolar AS pada 26 Juli 2013 dan 400 ribu dolar AS pada 13 Agustus 2013 kepada pela h golf Rudi, Deviardi yang selanjutnya diberikan kepada Rudi  dan  denda  200  juta  dengan  ketentuan  apabila  dak  dibayar dapat digan  3 bulan kurungan."⁹ c.  Kasus Suap Rolls-Royce ¹⁰ Lembaga  An korupsi  Inggris, Serious  Fraud  Oﬃce (SFO)  menemukan  adanya konspirasi untuk  ndak korupsi suap oleh Rolls-Royce di Tiongkok, India, dan pasar- pasar lainnya. Di Indonesia, para staﬀ senior Rolls-Royce setuju memberikan USD 2,2 juta (atau sekitar Rp 26 miliar) dan sebuah mobil Rolls-Royce Silver Spirit bagi seorang  perantara.  Terdapat  dugaan  kuat  bahwa  pemberian  ini  adalah  imbalan bagi sang perantara yang ‘menunjukkan kecenderungan menguntungkan’ untuk
⁸   Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 85/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 29 April 2014, hlm. 141.
⁹   Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 19 Desember
2013.
¹⁰  BBC  Indonesia,  “Rolls  Royce  Didenda  Rp  11  Triliun  Untuk  Kasus  Suap,  Termasuk  ke  Pihak  Indonesia”,
h p://www.bbc.com/indonesia/majalah-38660310 , diakses 10 April 2017.
Rolls-Royce  sehubungan  kontrak  untuk  mesin  Trent  700  yang  digunakan  dalam pesawat terbang.

## d.  Kasus Suap Patrialis Akbar
KPK memper mbangkan untuk menjerat perusahaan Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama milik Basuki Hariman yang diduga menyuap Hakim Mahkamah Kons tusi  (MK)  Patrialis  Akbar.  Basuki  sendiri  seharusnya  mengetahui  per- buatannya  itu  salah  karena  pernah  diperiksa  sebagai  saksi  dalam  kasus  suap pengurusan  kuota  impor  daging  sapi  di  Kementerian  Pertanian.  Sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief dalam konferensi pers di Gedung KPK: "Kemungkinan  untuk  menuntut  perusahaannya  sedang  diteli  dan  terbuka kemungkinan untuk tanggung jawab pidana korporasi."¹¹
e.  Kasus Suap Mohamad Sanusi Pada  kasus  suap  pembahasan  Rancangan  Peraturan  Daerah  (Raperda)  terkait kawasan pantai utara Jakarta, KPK telah menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Daerah  Khusus  Ibukota  (DKI)  Jakarta  Mohamad  Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaya dan Trinanda Prihantoro  selaku personal  assistant PT.  APL.  Menurut  Reda  Manthovani,  pakar hukum pidana dari Universitas Pancasila menyatakan bahwa kasus suap terhadap Sanusi  sebaiknya  dak  hanya  difokuskan  kepada  individu-individu  penyuap, melainkan diperluas kepada korporasi, karena mens rea atau niat jahat yang terlihat dalam kasus tersebut ada di pihak korporasi dan tujuan dari pemberian suap kepada Sanusi  bukan  untuk  kepen ngan  Ariesman  Widjaya  dan  Trinanda  Prihantoro melainkan untuk kepen ngan perusahaan atau korporasi, dalam hal ini PT. APL.¹²
f. Kasus Suap Bupa  Bogor, Rahmat Yasin
Dalam kasus suap kebijakan alih fungsi lahan hutan yang memenjarakan mantan Bupa  Bogor, Rahmat Yasin, juga terbuk  peran PT Bukit Jonggol Asri (BJA) dan PT Sentul City (SC) di baliknya. Kwee Cahyadi Kumala alias Swie King sebagai Presiden Direktur  SC  dan  Komisaris  Utama  BJA  juga  dipenjara  akibat  perkara  tersebut. Perbuatan Rahmat Yasin telah memenuhi unsur menerima hadiah, bukan hanya janji, termasuk uang Rp1,5 miliar yang merupakan sisa uang yang akan diberikan oleh Yohan Yap dari Rp5 miliar yang dijanjikan. Meskipun secara ﬁsik terdakwa  dak menerimanya, akan tetapi terdakwa telah menyuruh M Zairin untuk menerima dan mengambil uang tersebut untuk selanjutnya dibagi-bagikan untuk Zairin, Sekretaris Daerah, dan lainnya. Selain itu, diterbitkannya surat rekomendasi karena adanya
¹¹   Berita Satu, “Penyuap Patrialis Pernah Diperiksa soal Kasus Suap Impor Daging Sapi”, h p://beritasatu.com/ hukum/411332-penyuap-patrialis-pernah-diperiksa-soal-kasus-suap-impor-daging-sapi.html ,  diunduh  10 April 2017. ¹²   Berita  Satu,  “Kasus  Suap  Reklamasi,  Agung  Podomoro  Bisa  Dibubarkan”, h p://beritasatu.com/hukum/
359015-kasus-suap-reklamasi-agung-podomoro-bisa-dibubarkan.html , diunduh 10 April 2017.
imbalan dari Kwee Cahyadi Kumala sebagai Komisaris PT BJA telah tampak dengan nyata. Dengan diterimanya uang Rp 1 miliar pada Februari dan Rp 2 miliar pada Maret,  Rahmat  Yasin  pun  dijerat  Pasal  12  huruf  a  UU  Tipikor  jo.  Pasal  55  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  jo.  Pasal  64  ayat  1  KUHP.  Dalam  amar putusannya, Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Yasin berupa pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  dak  dibayar,  digan   dengan  pidana kurungan selama 3 bulan.¹³
g.  Kasus  Suap  Presiden  PKS  Luthﬁ  Hasan  Ishaaq  (Anggota  DPR  periode 2009-2014)
Suap  tersebut  berasal  dari  PT  Indoguna  Utama.  Luthﬁ  menerima hadiah  berupa uang sejumlah Rp 1,3 miliar dari Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT Indoguna  Utama  yang  diserahkan  oleh  Arya  Abdi  eﬀendy  alias  Dio  dan  H.  Juard Eﬀendi dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp 40 miliar. Dalam amar putusannya, Hakim Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa Terdakwa terbuk secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  ndak  pidana  “korupsi  dan pencucian  uang  yang  dilakukan  secara  bersama-sama”,  menghukum  terdakwa dengan  pidana  penjara  selama  18  tahun  dan  denda  sebesar  Rp  1  miliar  dengan ketentuan apabila denda tersebut  dak dibayar digan  dengan pidana kurungan selama 6 bulan, menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik.
h.  Kasus FX. Yohan Yap Alias Yohan selaku Presiden Direktur PT Sentul City, Tbk ¹⁴ FX. Yohan Yap alias Yohan terbuk  bersalah melakukan  ndak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan  pertama.  Suap  ini  diberikan  untuk  pengurusan  rekomendasi  izin  alih lahan/tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor, sudah dibicarakan dan disepaka  adanya uang komitmen sebanyak Rp5 miliar. Jadi, perbuatannya sendiri adalah satu , yaitu korupsi dengan cara pemberian suap sebanyak Rp 5 miliar kepada Bupa   Bogor  Rahmat  Yasin.  Sedangkan  penyerahan  uangnya  yang  disepaka , ternyata dilakukan  dak sekaligus, itu hanyalah masalah teknis penyerahan. Bahwa oleh karena perbuatannya, yaitu pengurusan rekomendasi izin dari Bupa  Bogor tersebut  dengan  uang  komitmen/imbalan  Rp  5  miliar.  Dalam  amar  putusannya, Hakim  menyatakan  F.X.  Yohan  Yap  alias  Yohan  secara  sah  dan  meyakinkan  telah terbuk  bersalah melakukan  ndak pidana “korupsi yang dilakukan bersana-sama”, dan menghukum terdakwa selama 4 tahun penjara.
¹³   Putusan PN Bandung Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg yang dibacakan pada tanggal 27 November 2014. ¹⁴   Putusan PN Bandung Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2014/PN Bdg yang dibacakan pada tanggal 24 September 2014

## i. Kasus Maria Elizabeth Liman (Direktur Utama PT. Indoguna Utama)
Putusan  Hakim  menyatakan  bahwa  Terdakwa  Maria  Elizabeth  Liman  terbuk bersalah  melakukan  ndak  pidana  korupsi  secara  bersama-sama,  sebagaimana diancam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor. Dalam putusannnya, Majelis Hakim memaparkan bahwa:
1.  Menyatakan  Terdakwa  Maria  Elizabeth  Liman  terbuk   secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan  ndak pidana korupsi secara bersama-sama;
2.  Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maria Elizabeth Liman berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan;
3.  Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila  dak dibayar digan  dengan pidana kurungan selama 3 bulan;
4.  Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan
5.  Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.¹⁵
Suap korporasi juga sering terjadi dalam lapangan hukum pajak, salah satunya dengan cara menyuap aparat ﬁskus untuk meringankan atau menghapus kewajiban pajak  suatu  korporasi.  Sebagai  contoh,  dalam  kasus  Yudi  Hermawan  Bin  Hadi Samsudin  yang  bersama-sama  dengan  R.  Handaru  Ismoyoja   dan  Agi  Sugiono sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  di  kantor  wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Jakarta Khusus menerima suap sebesar Rp 6 miliar dalam bentuk valas dari PT. Broadband Indonesia yang sekarang bernama PT. First Media, Tbk.¹⁶
Korporasi  sering  melakukan  praktik  penghindaran  dan  penggelapan  pajak. Prak k pajak perusahaan mul nasional sering dilakukan dengan modus transfer pricing, thin capitaliza on, treaty shopping, controlled foreign corpora on (CFC), dan pemanfaatan tax heaven country. ¹⁷ Beberapa modus operandi suap yang sering terjadi di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:
1) Menaruh uang suap di mobil yang diparkir di sebuah tempat atau transaksi tunai, penggunaan mata uang asing seper  USD dan SGD serta komunikasi simbol untuk menyamarkan aksi penyuapan;¹⁸
jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung Nomor 13/TIPIKOR/2014/PT.Bdg yang diputuskan pada tanggal 24 November 2014.
¹⁵   Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 13 Mei 2014.
¹⁶   Putusan  PT  Bandung  Nomor  294/Pid/2009/PT.Bdg  yang  diputuskan  pada  tanggal  14  September  2009  jo. Putusan  Mahkamah  Agung  (MA)  Nomor  791K/Pid.Sus/2010  yang  dimusyawarahkan  pada  tanggal  29  Juni
2010. Seharusnya PT. First Media, Tbk ditarik ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan pemberian suap kepada aparat ﬁskus tersebut yang sudah terbuk  bersalah melakukan pencucian uang dari hasil suap yang diterimanya.
¹⁷   Russel Butarbutar, Hukum Pajak Indonesia dan Internasional, P3B, Tax Treaty, Transfer Pricing, Tax Avoidance, Tax Amnesty , Bekasi: Gramata Publishing, 2017, hlm. 364. ¹⁸   Indonesia Jurnal, “KPK Ungkap Modus Baru Praktek Korupsi” , Loc.cit.
2) Melakukan transaksi suap di luar negeri untuk mengakali kewenangan KPK yang tak bisa menangkap tangan pelaku kejahatan tersebut di luar negeri;¹⁹ 3) Modus suap yang dilakukan dengan komunikasi simbol untuk menyamarkan aksi penyuapan  bisa  dilihat  dari  sebuah  kasus  suap  penegak  hukum  yang menggunakan simbol “emas 3 ton” untuk menyamarkan maksud uang suap 3 miliar rupiah untuk memenangkan sengketa sebuah pemilihan kepala daerah. Selanjutnya,  penggunaan  bahasa  simbol  yang  bermakna  konota f  ini  sudah digunakan pada sejumlah kasus sebelumnya. Misalnya, penggan an is lah uang dengan ’apel’. Apel Washington untuk merujuk kepada USD, dan apel Malang untuk uang rupiah. Tak hanya is lah apel dan emas, dalam kasus lainnya, uang juga diis lahkan dengan ’pelumas’;²⁰
4) Pemberian kepada pejabat juga sering dibungkus dengan kata hadiah atau uang terima  kasih.  Sebagai  hadiah  atas  kemudahan  dalam  mengurus  sesuatu  atau telah diberi fasilitas, seseorang memberikan uang tanda terima kasih. Pemberian dapat dilakukan pada saat urusan tersebut sedang ditangani atau setelah urusan selesai. Apabila pemberian itu dalam jumlah  dak wajar, maka patut dicurigai pemberian  tersebut  adalah  pelanggaran  hukum.  Dalam  perspek f  hukum pidana,  pemberian  kepada  pejabat  negara  atau  pegawai  negeri  sipil  (PNS), termasuk aparat penegak hukum, yang dilakukan dengan cara melalaikan tugas dan kewajibannya dikualiﬁkasikan sebagai  ndak pidana suap-menyuap;²¹
5)  Menyediakan  fasilitas  untuk  berpelesir  kepada  pejabat  dan  keluarganya  yang telah memberikan kemudahan;²²
6) Menyediakan wanita penghibur lengkap dengan fasilitas hotel kepada pejabat agar sesuatu urusan berjalan lancar;²³
7) Pemberian hibah sebagai ucapan terima kasih kepada orang yang memegang jabatan;
8) Membuka rekening atas nama orang lain (keluarga atau kerabat) sebagai pundi- pundi. Setelah rekening itu penuh dan saat sang pejabat  dak lagi berkuasa, maka dana  yang  terkumpul  kemudian  dialihkan  kepada  yang  bersangkutan  dengan dalih hibah atau warisan;²⁴
9) Setoran dan gaji buta se ap bulan;²⁵
10) Menanggung biaya kunjungan dinas, fasilitas tranportasi gra s;²⁶
¹⁹ Ibid. ²⁰ Ibid. ²¹ Indonesia Corrup on Watch , “Uang Terima Kasih, Hibah, Suap-Menyuap Dan Korupsi”, h p://an korupsi.org/ en/content/uang-terima-kasih-hibah-suap-menyuap-dan-korupsi , diunduh 17 April 2017. ²² Ibid. ²³ Ibid. ²⁴ Ibid. ²⁵   De k News, “Modus Operandi Suap Aparat Penegak Hukum”, h p://news.de k.com/berita/1391297/modus- operandi-suap-aparat-penegak-hukum , diakses 11 April 2017. ²⁶ Ibid.
11)  Pemberian  fasilitas  pribadi  berupa  ponsel,  pulsa,  kartu  kredit,  asuransi kesehatan/jiwa, biaya kegiatan keagamaan, kendaraan bermotor, pembelian/ perbaikan rumah, pernikahan, perjalanan wisata;²⁷
12)  Pemberian  fasilitas  kerja  berupa  pembangunan/renovasi  gedung,  peralatan kantor, dan kendaraan bermotor;²⁸
13)  Membiayai  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  termasuk success  fee penanganan kasus hukum;²⁹ 14)  Menanggung  biaya entertainment ,  misalnya  mentrak r  ke  tempat  makan, karaoke, pub, sauna, golf, dan penginapan;³⁰ 15) Pemberian hadiah/sovenir atas kenaikan pangkat/jabatan tertentu;³¹ 16) Menanggung biaya pendidikan dinas pada  ap  ngkatan;³² 17) Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR);³³ 18)  Donasi  kegiatan  instansi,  misalnya:  kegiatan  keagamaan,  olahraga,  dan lainnya;³⁴ 19) Pemberian opsi saham; dan 20) Bantuan atau donasi baik berbentuk sponsorship ataupun  dak sponsorship .

## 2.  Alasan Korporasi Melakukan Tindak Pidana Suap
Penyuapan terhadap pejabat publik di negara berkembang dapat mengakibatkan ke dakseimbangan  alokasi  pemanfaatan  sumber  daya,  dan  menimbulkan kompe si  dak  sehat  di  antara  investor  asing.  Pada  ranah  yang  lebih  luas, penyuapan  terhadap  pejabat  publik  akan  berakibat  pada  menurunnya  kualitas hidup,  mengancam  demokrasi,  melemahnya  ins tusi  publik,  dan  menggerus supremasi  hukum  di  negara  tujuan  investasi.  Semua  keadaan  ini  sangat  dak kondusif bagi korporasi mul nasional untuk melakukan investasi.
Penindakan  kasus  suap  korporasi  terhadap  pejabat  publik  di  banyak  negara maju telah memasuki tahapan baru. Pemidanaan  dak hanya dijatuhkan terhadap ekseku f korporasi yang terlibat, akan tetapi juga terhadap korporasinya itu sendiri, dalam bentuk pembayaran denda dan pengambilan keuntungan ( proﬁt ) korporasi dari  bisnis  yang  didapat  dari  suap  tersebut.  Hukuman  ini  dikenal  sebagai disgorgement of proﬁts yang awalnya diintroduksi oleh Amerika Serikat (AS) melalui the U.S. Foreign Corrupt Prac ces Act of 1977 (FCPA).³⁵
²⁷ Ibid. ²⁸ Ibid. ²⁹ Ibid. ³⁰ Ibid. ³¹ Ibid. ³² Ibid. ³³ Ibid. ³⁴ Ibid. ³⁵   Asrul  Sani,  ” Disgorgement  of  Proﬁts Bagi  Korporasi  Penyuap”, h p://arsulsani.com/disgorgement-bagi- korporasi-penyuap/ , diunduh 12 April 2017.
Di  AS,  kumulasi  hukuman  model  FCPA  itu  kini  telah  pula  diterapkan  melalui legislasi  negara-negara  anggota Organisa on  for  Economic  Co-opera on  and Development (OECD),  dengan  mengacu  pada  the  1997 OECD  An -Bribery Conven on . Pasal 3 (3) Konvensi ini meletakkan dasar bagi penerapan denda dan disgorgement  of  proﬁts sebagai  hukuman  terhadap  korporasi  yang  terbuk menyuap pejabat publik. Landasan serupa juga diletakkan dalam Pasal 31 (6) the 2003 United Na ons Conven on Against Corrup on (UNCAC) yang telah dira ﬁkasi oleh  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  (UU  pengesahan UNCAC).³⁶ Dari data Control Risks (UK), selama semester pertama 2009 ini lebih dari 120 kasus penyuapan pejabat publik disidik di AS dan negara-negara OECD. Banyak korporasi  besar  yang  disidik  terancam  hukuman  denda  dan disgorgement  of proﬁts .³⁷  Pada  Februari  2009,  perusahaan  minyak  raksasa  AS,  Halliburton,  dan aﬁliasinya,  KBR  Inc.  harus  membayar  sejumlah  USD  579  juta  (+/-  Rp  5.6  triliun) kepada  negaranya,  terdiri  dari  denda  USD  402  juta  dan  USD  177  juta  sebagai disgorgement  of  proﬁts .  Selain  hukuman  ini,  top  ekseku fnya  yang  mengaku bersalah ( plea guilty ) dihukum tujuh tahun penjara. Kedua perusahaan ini mengakui menyuap para pejabat publik di Nigeria untuk mendapatkan kontrak pembangunan fasilitas gas alam di Bonny Island, Nigeria.³⁸
Pada Oktober 2007, berdasarkan putusan Pengadilan di Munich, Siemens AG membayar denda setara USD 285 juta (+/- Rp 2.76 triliun). Satu tahun kemudian, otoritas di AS menghukum dengan total denda USD 450 juta (+/- Rp 4.36 triliun) ditambah disgorgement of proﬁts sebesar USD 350 juta (+/- Rp 3.34 triliun).³⁹ Di luar itu, pada akhir 2008 Siemens AG juga harus membayar lagi denda kepada penegak hukum Jerman USD 569 juta (+/- Rp 5.52 triliun). Jumlah total yang dibayar Siemens AG atas kasus suap yang dilakukan oleh manajemennya  dak kurang dari USD 1,6 milyar (+/- Rp 15.52 triliun), di luar jumlah USD 100 juta yang dikeluarkan sebagai biaya untuk membayar lnterna onal Law Firms dan Accoun ng Firms yang disewa untuk menghadapi kasus ini.⁴⁰
Pelaku kejahatan korupsi didasarkan pada in  pemikiran bahwa karakteris k dasar se ap individu adalah ’otonom atas diri dan perbuatannya’ dan memiliki sifat- sifat:⁴¹ a. Free will (manusia adalah mahluk yang memiliki kehendak bebas);
³⁶ Ibid. ³⁷ Disgorgement of proﬁt s adalah sebuah pembayaran dari keuntungan haram yang dikenakan pada orang yang melakukan  ndak pidana oleh pengadilan. Dana yang diterima melalui bisnis ilegal atau transaksi yang  dak e s untuk dibayar kembali, dengan bunga untuk mereka yang terkena  ndakan. Disgorgement adalah gugatan perdata perbaikan, daripada  ndakan hukuman sipil.
³⁸ Ibid. ³⁹ Ibid. ⁴⁰ Ibid. ⁴¹   Eva Achjani Zulva, Pergeseran Paradigma Pemidanaan , Bandung: Lubuk Agung Bandung, 2011, hlm. 4.
b. Hedonist (manusia  pada  dasarnya  adalah  makhluk  yang  sengaja  mengejar keuntungan atau kesenangan bagi dirinya); dan c. Feli o  calculus (manusia  adalah  mahluk  yang  suka  berhitung  tentang  untung rugi).
Teori dari Jeremy Bentam ( u litarian ) yang mengatakan bahwa pengejaran yang terkekang  akan  kebahagiaan  masing-masing  individu,  dapat  berujung  pada  apa yang oleh Hobbes disebut ’ homo homoni lupus ’. Bentham mengatakan ada empat kredo utama yang menopang semangat ’persaingan fair ’, yaitu adalah hak untuk hidup,  hak  untuk  bebas,  hak  untuk  memiliki,  dan  hak  untuk  mengejar  ke- bahagiaan.⁴²  Sehingga  se ap  orang  akan  cenderung  melakukan  apa  saja  yang menguntungkan dirinya, begitu juga dengan korporasi yang akan melakukan apa saja yang menguntungkan dan membuatnya survive , termasuk cara-cara legal dan ilegal seper  suap. Demikian juga Teori Karl Max yang mengatakan betapa hebatnya pengaruh  kuasa  ekonomi  terhadap  kehidupan  manusia.  Ia  mengatakan  bahwa siapapun  yang  menguasai  ekonomi,  maka  ia  menguasai  manusia,  sehingga korporasi  akan  menggunakan  segala  cara  untuk  bertahan  dan  menguasai ekonomi.⁴³
Dalam bentuk yang paling umum, teori rent-seeking menjelaskan penggunaan sumber daya untuk menangkap ‘transfer’ daripada langsung menghasilkan barang atau jasa. Rent-seekers adalah orang-orang yang mencuri atau sumber daya yang tepat,  misalnya,  bagi  PNS  menggelapkan  dana  dan  suap  permintaan  dari  klien mereka.  Begitu  juga  pengusaha  yang  melobi  untuk  langkah-langkah  untuk mengurangi  persaingan,  sehingga  mereka  dapat  menjual  barang-barang  mereka dengan harga yang jauh lebih  nggi dan mendapatkan keuntungan dari  ndakan monopoli; atau pengusaha yang menyuap aparatur negara sehingga perusahaan- nya dapat menjadi pemenang tender.⁴⁴ Dalam ilmu ekonomi, suap digambarkan sebagai sewa. Suap di birokrasi dilihat sebagai alasan untuk biaya yang lebih  nggi dari produksi barang dan jasa.⁴⁵ Sebagian besar ekonom menganggap suap sebagai hal yang buruk karena mendorong perilaku rent-seeking . Sebuah negara di mana suap telah menjadi cara hidup disebut juga kleptokrasi .
Ada  banyak  alasan  mengapa  seseorang  atau  korporasi  melakukan  suap, diantaranya adalah:
⁴²   Bernard  L.  Tanya  (ed), Teori  Hukum  Strategi  Ter b  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi ,  Yogyakarta:Genta Publishing, 2013, hlm. 84-85. ⁴³ Ibid., hlm. 88-89.
⁴⁴   Pius Fischer, “Rent-Seeking Ins tu ons Reforms In Africa- Theory and Empirical Evidence for Tanzania”, Edited version, PhD Thesis submi ed to the University of Konstanz, Germany in January 2004, September 2004 (minor correc ons added in July 2005), hlm. 2.
⁴⁵   Era  Dabla-Norris  dan  Paul  Wade,  “Rent  Seeking  and  Endegenous  Income  Inequality”, IMF  Working  Paper WP/01/15 , IMF Ins tute, Feburary 2011, hlm. 3-4.
1.  Untuk  memaksimalkan  keuntungan  atau  laba  dan  bertahan  (survive)  dari persaingan global;
2.  Untuk  mempercepat  pelayanan  atau  diprioritaskan  dalam  suatu  prosedur aplikasi atau perizinan;⁴⁶
3.  Untuk kenyamanan, ke ka dibutuhkan prosedur yang lumayan rumit baik dalam urusan  perizinan  tertentu,  maka  korporasi  akan  memberikan  suap  untuk kenyamanan layanan tersebut;⁴⁷
4.  Takut,  gugup,  dan  lega,  yaitu  banyak  orang  merasa  takut  pergi  ke  kantor pemerintah dan takut akan dirugikan jika mereka  dak membayar suap;
5.  Ke daktahuan dan keengganan belajar, alasan ini terkait erat dengan banyak orang  yang  dak  menger ,  dak  mencari  informasi  yang  relevan  dengan urusannya atau melakukan kewajibannya untuk memahami dan mempelajari prosedur tertentu;
6.  Kesalahan  informasi  oleh  perantara  dan  calo,  alasan  ini  terkait  erat  dengan ke daktahuan dan keengganan untuk belajar, orang awam rentan di pu oleh pejabat korup dan calo mereka yang menyesatkan mereka dengan proses yang membingungkan;
7.  Persuasi  oleh  rekan  sejawat  dan  orang  tua,  alasan  ini  terkait  erat  dengan ke daktahuan dan keengganan belajar dan anggapan bahwa seseorang  dak membayar suap maka urusan bisa lebih panjang dan rumit, hal ini diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya;
8.  Takut akan hukuman yang dibenarkan (perkara hukum),  dak dapat dibenarkan atau  berlebihan,  alasan  ini  mencakup  pembayaran  seper   sogokan  yang dibayarkan ke polisi untuk melihat ke arah yang lain bila ada pelanggaran hukum yang jelas. Dengan  dak adanya sogokan tersebut, maka pembayar suap rentan terhadap hukuman, misalnya akan di lang;
9.  Menghadapai  penolakan  layanan  pen ng  dari  monopoli  korup,  alasan  ini berhubungan  dengan  jika  seseorang  terpojok  dan  membayar  suap  untuk pemulihan  sambungan  listrik  atau  air,  karena  jika  mereka  dak  membayar, mereka mengalami ke daknyamanan  nggi;
10. Saling  menguntungkan,  hal  ini  biasanya  terjadi  pada  penyuapan  untuk menurunkan  tarif  dan  pembayaran  pajak.  Dalam  kasus  ini,  pemberi  dan penerima suap akan diuntungkan sementara pemerintah akan dirugikan;
11. Menghindari  kerugian  usaha  atau  mendapatkan  keuntungan  yang  dak beralasan,  hal  ini  adalah  jus ﬁkasi  yang  kuat  untuk  sisi  penawaran  korupsi sektor  swasta.  Pertama,  jika  mereka  dak  membayar  maka  mereka  akan
⁴⁶   T  R  Raghunandan,  “Ten  Reasons  Why  People  Pay  Bribe”, h p://bangalore.ci zenma ers.in/ar cles/ten- reasons-why-people-pay-bribe-and-more , diakses 11 April 2017. ⁴⁷ Ibid.
mengalami  kerugian  usaha;  dan  kedua,  apapun  yang  mereka  bayarkan  akan mereka teruskan ke konsumen melalui harga jual yang disempurnakan;
12. Pemerasan, dalam hal ini korporasi sengaja dipersulit oleh aparat, pejabat atau badan tertentu, sehingga mereka dengan terpaksa harus membayar uang suap untuk menyelesaikan urusannya; dan
13. Bisnis  ilegal,  dalam  hal  ini  pembayaran  suap  kepada  aparatur  negara  untuk memuluskan bisnisnya tetap berjalan lancar, sebut saja illegal logging, illegal ﬁshing, narkoba, minuman keras, pros tusi, perjudian, dan sebagainya.

## 3.  Formulasi Hukum Tindak Pidana Suap di Indonesia
Adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan pelaku  ndak pidana  dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  Pertanggungjawaban  atas  ndak pidana yang dilakukan adalah untuk menentukan kesalahan dari  ndak pidana yang ia lakukan. Criminal responsibility ar nya orang yang telah melakukan suatu  ndak pidana  belum  tentu  berar   harus  dipidana.  Ia  harus  mempertanggungjawabkan perbuatan  yang  telah  dilakukannya  jika  ditemukan  unsur  kesalahan  padanya, karena suatu  ndak pidana itu terdiri atas a criminal act ( actus reus ) dan a criminal intent ( mens rea ). Actus reus atau guilty act dan mens rea atau guilty mind ini mutlak ada untuk pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi  setelah  sebelumnya  dia  melakukan  ndak  pidana.  Jadi,  ndak  pidana dipisahkan  dari  pertanggungjawaban  pidana  atau  dipisahkan  dari  kesalahan. Pengecualian prinsip actus reus dan mens rea ini ada pada delik yang bersifat strict liability , di mana mens rea dak perlu dibuk kan.⁴⁸
Tindak pidana korporasi, dalam hal ini delik penyuapan, pada dasarnya adalah perbuatan  yang  dilakukan  direksi  dan/atau  pegawai  korporasi,  pada  se ap ngkatan yang menjalankan tugas dan fungsi serta dapat mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana. Baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi, dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Agar korporasi dapat diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan direksi dan pegawainya (agen-agennya), maka harus memenuhi: 1. Actus reus , ar nya perbuatan dilakukan harus dalam ruang lingkup kekuasaan- nya, dengan kata lain, perbuatan dalam menjalankan tugasnya itu masih dalam cakupan tugas atau kewenangan korporasi;
2.  Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja ( mens rea ); dan
3.  Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya.⁴⁹
⁴⁸   Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Korporasi , Bandung: Citra Aditya Bak , 2013, hlm. 252. ⁴⁹ Ibid. , hlm. 267.
Pertanggungjawaban  korporasi  juga  ditegaskan  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  UU Tipikor, disebutkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memperoleh keuntungan atau manfaat dari  ndak pidana tersebut, atau  ndak pidana tersebut dilakukan untuk kepen ngan korporasi. Kemudian dalam Pasal 20 UU Tipikor, dinyatakan dalam hal  ndak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama  suatu  korporasi,  maka  tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan terhadap  korporasi  dan/atau  pengurusnya.  Tindak  pidana  korupsi  dikatakan dilakukan  oleh  korporasi  apabila  ndak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  orang- orang,  baik  berdasarkan  hubungan  kerja  maupun  berdasarkan  hubungan  lain, ber ndak  dalam  lingkungan  korporasi  tersebut,  baik  sendiri  maupun  bersama- sama. Kemudian dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka  korporasi  tersebut  diwakili  oleh  pengurus.  Pasal  20  ayat  (7)  menyatakan bahwa  pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  korporasi  hanyalah  pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per ga).
Menurut  KUHP,  menyuap  diar kan  sebagai  membeli  hak  atas  kewenangan seseorang  yang  berkuasa  dengan  tujuan  agar  tersuap  melakukan  sesuatu  yang bertentangan  dengan  hak  atau  kewenangannya.  KUHP  sendiri  memang  dak menggunakan  is lah  penyuapan,  akan  tetapi  dari  beberapa  pasalnya,  KUHP membedakan dua jenis penyuapan, yaitu penyuapan ak f dan penyuapan pasif. Penyuapan ak f diatur dalam Pasal 209 dan 210 KUHP, sedangkan penyuapan pasif diatur dalam Pasal 418, 419, dan 420 KUHP.
Penger an  ndak  pidana  suap  menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (UU Suap), yaitu:
“Barangsiapa  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau  dak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan  atau  kewajibannya  yang  menyangkut  kepen ngan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama- lamanya  5  (lima)  tahun  dan  denda  sebanyak-banyaknya  Rp.15.000. 000,- (lima belas juta rupiah).” Selanjutnya dalam Pasal 3 dikatakan:
“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau  patut  dapat  menduga  bahwa  pemberian  sesuatu  atau  janji  itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau  dak berbuat sesuatu dalam  tugasnya,  yang  berlawanan  dengan  kewenangan  atau kewajibannya yang menyangkut kepen ngan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 ( ga) tahun atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp15.000.000.-  (lima  belas  juta rupiah).”
Pengaturan  ndak pidana suap dalam UU Tipikor diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b); Pasal 13; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf (a) dan (b); Pasal 11; Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b); Pasal 6 ayat 2; Pasal 12 huruf (c) dan (d). Pasal-pasal tersebut kemudian disebut dengan suap ak f.
Selain  ndak pidana suap ak f tersebut, UU Tipikor juga mengenal adanya suap pasif, yaitu mereka yang termasuk sebagai pegawai negeri dan/atau pejabat negara yang menerima hadiah yang berhubungan dengan kewenangan yang dimilikinya merupakan  gra ﬁkasi.  Gra ﬁkasi  diatur  dalam  pasal  12B  jo.  Pasal  12C.  Per- masalahan pembuk an pada gra ﬁkasi ini ditentukan oleh besarnya uang dalam suap pasif. Jika nilai nominal uang yang diterima sebesar Rp 10 juta, maka beban pembuk an bahwa itu bukan merupakan suap, ada pada penerima; sedangkan jika nilai nominalnya kurang dari nilai itu, maka beban pembuk an bahwa yang tersebut merupakan gra ﬁkasi atau  dak ada pada penuntut umum. Suap merupakan suatu hadiah  atau  janji  yang  diberikan  atau  diterima  melipu   penyuapan  ak f  dan penyuapan  pasif.  Dengan  demikian,  terdapat  3  unsur  dari  delik  suap,  yaitu:  (1) menerima hadiah atau janji; (2) berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan; dan (3) bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.⁵⁰
Untuk lebih jelasnya, formulasi sanksi  ndak pidana suap dapat dilihat pada Tabel 1.1.
⁵⁰   Lois Sintung, “Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap”, Jurnal Hukum Lex Crimen,
Vol. IV, No. 1, Januari-Maret, 2015, hlm. 202.

## Tabel. 1.1
Aturan Formulasi Sanksi Tindak Pidana Suap UU Tipikor
PJIH Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 196
Gra ﬁkasi  adalah  pemberian  dalam  ar   luas,  yakni  melipu   pemberian  uang, barang, rabat ( discount ), komisi, pinjaman tanpa bunga,  ket perjalanan, fasilitas penginapan,  perjalanan  wisata,  pengobatan  cuma-cuma,  dan  fasilitas  lainnya. Gra ﬁkasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  elektronik  atau  tanpa  sarana elektronik  (Pasal  12B  ayat  (1)  UU  Tipikor).  Penerima  gra ﬁkasi  diancam  sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (Pasal 12 UU Tipikor). Sedangkan bagi pemberi gra ﬁkasi dijerat Pasal 5 UU Tipikor dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.
Ancaman  hukuman  pidana  dak  hanya  dikenakan  kepada  pelaku  penerima gra ﬁkasi saja, tetapi juga kepada pemberinya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor. Apabila berhubungan dengan jabatannya  dan  yang  berlawanan  dengan  kewajiban  atau  tugasnya,  maka  se ap gra ﬁkasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap (Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor). Sehingga,  dak mungkin adanya penyuapan apabila  dak ada pemberi suap dan penerima suap.
Kemudian Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor memungkinkan penjeratan pidana bagi korporasi sebagai pelaku. Ayat ini memang membuka pilihan bagi penuntutan dan penjatuhan  hukuman  atas  ndak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  atau  atas nama  suatu  korporasi,  yaitu: pertama kepada  pengurusnya  saja; kedua ,  kepada korporasinya  saja;  atau, ke ga ,  kepada  pengurus  dan  korporasinya.  Namun, gra ﬁkasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara  dak akan dianggap  sebagai  suap  apabila  penerima  gra ﬁkasi  melaporkannya  kepada  KPK (Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor). Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya gra ﬁkasi (Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor).
Dira ﬁkasinya  UNCAC  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  telah membuka  babak  baru  bagi  pemberantasan  ndak  pidana  korupsi  di  Indonesia, karena  penanganan  kasus  korupsi  ini  telah  menjadi  masalah  internasional  yang perlu  diselesaikan  bersama.  Khusus  mengenai  pemberantasan  ndak  pidana korupsi  atau  upaya  penegakan  hukum,  dalam  UNCAC  diatur  dalam  Bab  III  yang mengatur  mengenai  Kriminalitas  dan  Penegakan  Hukum.  Terdapat  11  bentuk kejahatan dalam UNCAC yang memang sudah diatur juga sebagai kejahatan dalam sistem hukum nasional, akan tetapi bukan sebagai  ndak pidana korupsi seper penyuapan  di  sektor  swasta  yang  telah  diatur  dalam  UU  Suap,  penggelapan  di sektor swasta yang telah diatur dalam KUHP, dan pencucian uang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003  jo.  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Permasalahan  mengenai  kapan  diterapkannya  pasal-pasal  KUHP  ataupun kapan  perbuatan  memberi  atau  menerima  suap  dikualiﬁkasikan  sebagai  ndak pidana korupsi, adalah berhubungan dengan adanya kerugian bagi keuangan dan perekonomian  negara,  yang  pada  akhirnya  dapat  menghambat  perekonomian nasional.  Apabila  perbuatan  suap  tersebut  merugikan  keuangan  atau  per- ekonomian negara, maka pelakunya dapat dituntut telah melakukan  ndak pidana korupsi. Dari dua tafsiran di atas, jelas bahwa ada keterkaitan antara pemberi suap dengan  penerima  atau  pemberi  gra ﬁkasi  dengan  penerima  gra ﬁkasi,  dimana penerima suap atau gra ﬁkasi adalah penyelenggara negara. Namun, bagaimana jika kasus penyuapan dan gra ﬁkasi tersebut baru berupa  niat dan  dak ada orang yang ingin disuap?
Menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi  (Perma  13/2016) disebutkan  ndak pidana oleh korporasi merupakan  ndak pidana yang dilakukan oleh  orang  berdasarkan  hubungan  kerja,  atau  berdasarkan  hubungan  lain,  baik sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  yang  ber ndak  untuk  dan  atas  nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Sementara dalam Pasal 4 Ayat  (2)  disebutkan  korporasi  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  jika memperoleh keuntungan  atau  manfaat  dari  ndak  pidana  tersebut,  atau  ndak pidana tersebut dilakukan untuk kepen ngan korporasi.
Menurut Penulis, persoalan hukum dalam UU Tipikor terkait dengan formulasi sanksi pidana yang diterapkan. Formulasi sanksi pidana dalam UU Tipikor belum mencerminkan  nilai  keadilan  yang  harus  mensubsitusi  atau  menggan   kerugian dan  keuangan  negara  karena  perbuatan  suap.  Sebagai  contoh,  hukuman  yang paling  nggi dari rumusan UU Tipikor tersebut dalam hal perbuatan suap terdapat pada Pasal 12B ayat (1) yang menyatakan se ap gra ﬁkasi kepada pegawai negeri atau  penyelenggara  negara  dianggap  pemberian  suap,  apabila  berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta serta paling banyak Rp 1 miliar.
Persoalan  muncul  manakala  kerusakan  atau  kerugian  negara  akibat  suap tersebut diatas satu miliar rupiah ditambah dengan biaya penegak hukum dan biaya lain yang  mbul dalam mengadili kasus tersebut, maka formulasi sanksi tersebut telah gagal dalam memberikan negara menuntut kerugian negara yang ‘dirampok’ oleh  orang  atau  korporasi  dimaksud.  Seharusnya  UU  Tipikor  harus  bisa  meng- akomodir  ngkat  kerusakan  dan  kerugian  negara  secara  maksimal  yang  bisa dibebankan  kepada  penyuap  dan  yang  menerima suap.  Ancaman  pidana  denda tersebut seharusnya dibuat seimbang dengan kerusakan dan kerugian yang diderita negara, misalnya dengan menetapkan denda sebesar 200% sampai dengan 400% dari besarnya kerugian negara. Jika kerugian negara dimisalkan sebesar satu miliar rupiah, maka ancaman pidana dendanya dapat mencapai dua miliar rupiah sampai dengan empat miliar rupiah. Sehingga, orang atau korporasi ke ka ingin melakukan suap, maka dia akan pula memper mbangkan hukuman  ndak pidana penyuapan sebagai  kerugian  yang  mungkin  dideritanya  (efek  pencegahan/ de erence ).  Hal tersebut pada dasarnya karena mo f atau tujuan mereka melakukan suap adalah mo f ekonomi yaitu untuk mencari keuntungan, sehingga ke ka ancaman denda tersebut  ditetapkan  dari  jumlah  kerugian  negara,  maka  kemungkinan  korporasi tersebut akan mengalami kerugian besar bahkan sampai dengan kebangkrutan.

## C.  Penutup 1.   Kesimpulan
a.  Korporasi melakukan suap dengan pola atau modus operandi yang bermacam- macam,  seper   memberi  suap  secara  langsung  baik  itu  melalui  pengurus, karyawan, staf ataupun orang lain yang diminta mewakili korporasi tersebut; transfer  bank;  transaksi  di  luar  negeri;  dilakukan  dengan  komunikasi  simbol untuk menyamarkan aksi penyuapan yang sering dibungkus dengan kata hadiah atau uang terima kasih; pemberian fasilitas untuk berpelesir kepada pejabat dan keluarganya;  menyediakan  wanita  penghibur  lengkap  dengan  fasilitas  hotel; pemberian hibah; membuka rekening atas nama orang; setoran dan gaji buta se ap  bulan;  menanggung  biaya  kunjungan  dinas,  fasilitas  tranportasi  gra s, pemberian  fasilitas  pribadi  berupa  ponsel,  pulsa,  kartu  kredit,  asuransi kesehatan/jiwa; biaya kegiatan keagamaan, kendaraan bermotor, pembelian/ perbaikan  rumah,  pernikahan,  perjalanan  wisata,  pemberian  fasilitas  kerja berupa  pembangunan/renovasi  gedung,  peralatan  kantor  dan  kendaraan bermotor; membiayai proses penyelidikan dan penyidikan termasuk success fee penanganan  kasus  hukum;  pemberian  hadiah/ souvenir atas  kenaikan pangkat/jabatan  tertentu;  menanggung  biaya  pendidikan  dinas  pada  ap ngkatan;  pemberian  THR;  donasi  kegiatan  instansi,  misalnya  kegiatan keagamaan, olahraga, dan lainnya; dan pemberian opsi saham;
b.  Adapun alasan dan tujuan korporasi melakukan suap, yakni untuk memaksimal- kan keuntungan atau laba dan bertahan ( survive ) dari persaingan global, untuk mempercepat pelayanan atau diprioritaskan dalam suatu prosedur aplikasi atau perizinan, untuk kenyamanan ke ka dibutuhkan prosedur yang lumayan rumit baik  dalam  urusan  perizinan  tertentu,  adanya  kesalahan  informasi  oleh perantara dan calo, ketakutan akan hukuman yang dibenarkan atau menghadapi perkara hukum, menghadapi penolakan layanan pen ng dari monopoli korup, alasan  yang  saling  menguntungkan,  untuk  menghindari  kerugian  usaha  atau mendapatkan keuntungan yang  dak beralasan, dan alasan pemerasan dalam hal ini korporasi sengaja dipersulit oleh aparat, pejabat atau badan tertentu, dan korporasi melakukan bisnis ilegal; dan
c.   Formulasi hukum tentang  ndak pidana suap yang ada dalam sistem perundang- undangan Indonesia diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a), (b), (2); Pasal 6 ayat 1 huruf (a), (b); Pasal 11; Pasal 12; Pasal 12-A; Pasal 12-B; Pasal 12-C; Pasal 13 UU Tipikor. Selain itu, diatur juga dalam KUHP untuk penyuapan ak f dalam Pasal 209 dan 210 KUHP, sedangkan penyuapan pasif diatur dalam pasal 418, 419, dan 420 KUHP, serta dalam UU Suap.

## 2.   Saran
Ancaman pidana untuk kasus suap korporasi dalam UU Tipikor hanya berupa denda. Formulasi  pidana  denda  yang  diterapkan  seharusnya  maksimal  dan  dibuat seimbang dengan kerusakan serta kerugian yang diderita negara, misalnya dengan menetapkan  denda  sebesar  200%  (dua  ratus  persen)  sampai  dengan  400%  dari besarnya  kerugian  negara.  Karena  mo f  atau  tujuan  korporasi  melakukan  suap adalah  mo f  ekonomi  yaitu  untuk  keuntungan,  ke ka  ancaman  denda  tersebut ditetapkan lebih besar dari jumlah kerugian negara, maka kemungkinan korporasi tersebut akan mengalami kerugian besar bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, negara  harus  menyiapkan  pengaturan  tentang  pengambilalihan  keuntungan korporasi dari hasil  ndak pidana korupsi ( disgorgement of proﬁt ).

## Da ar Pustaka
Buku Bernard  L.  Tanya  (eds), Teori  Hukum  Strategi  Ter b  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi , Genta Publishing, Yogyakarta, 2013. Eva  Achjani  Zulva, Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan ,  Lubuk  Agung  Bandung, Bandung, 2011. Hasbullah  F.  Sjawie, Direksi  Perseroan  Terbatas  Serta  Pertanggungjawaban Korporasi , Citra Aditya Bak , Bandung, 2013. Paku Utama, Memahami Asset Recovery & Gatekeeper , Indonesia Legal Roundable, Jakarta, 2013. Romli  Atmasasmita, Hukum  Kejahatan  Bisnis  Teori  &  Prak k  di  Era  Globalisasi , Kencana, Jakarta, 2014. Russel  Butarbutar, Hukum  Pajak  Indonesia  dan  Internasional,  (P3B,  Tax  Treaty, Transfer Pricing, Tax Avoidance, Tax Amnesty , Gramata Publishing, Bekasi, 2017. ______________, Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  di  Bidang  Konstruksi ,  Gramata Publishing, Bekasi, 2015.

## Dokumen Lain
Asrul Sani, ”Disgorgement of Proﬁts Bagi Korporasi Penyuap”, h p://arsulsani.com/ disgorgement-bagi-korporasi-penyuap/ , diunduh 12 April 2017. BBC Indonesia, “Rolls Royce Didenda Rp 11 Triliun Untuk Kasus Suap, Termasuk ke Pihak Indonesia”, , diakses h p://www.bbc.com/indonesia/majalah-38660310
10 April 2017.
Berita  Satu,  “Kasus  Suap  Reklamasi,  Agung  Podomoro  Bisa  Dibubarkan”,
h p://www.beritasatu.com/hukum/359015-kasus-suap-reklamasi-agung- podomoro-bisa-dibubarkan.html , diunduh 10 April 2017.
___________, “Penyuap Patrialis Pernah Diperiksa soal Kasus Suap Impor Daging Sapi”, h p://www.beritasatu.com/hukum/411332-penyuap-patrialis-pernah- diperiksa-soal-kasus-suap-impor-daging-sapi.html , diunduh 10 April 2017. Dabla-Norris,  Era,  dan  Paul  Wade,  “Rent  Seeking  and  Endogenous  Income Inequality”, IMF Working Paper WP/01/15 , IMF Ins tute, Februari 2011. De k News, Modus Operandi Suap Aparat Penegak Hukum, h p://news.de k.com /berita/1391297/modus-operandi-suap-aparat-penegak-hukum ,  diakses  11 April 2017. Djoko  Subinarto,  “Suap  &  Prama sme  Korporasi”, h p://www.pikiran- rakyat.com/opini/2017/01/12/suap-pragma sme-korporasi-390414 ,  diunduh 10 April 2017. Indonesia  Corrup on  Watch ,  “Uang  Terima  Kasih,  Hibah,  Suap-Menyuap  Dan Korupsi”, h p://www.an korupsi.org/en/content/uang-terima-kasih-hibah- suap-menyuap-dan-korupsi , diunduh 17 April 2017. Indonesia  Jurnal,  ”KPK  Ungkap  Modus  Baru  Praktek  Korupsi” , h p://indonesia jurnal.com/kpk-ungkap-modus-baru-praktek-korupsi/ , diunduh 17 April 2017. Lois Sintung, “Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap”,
Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol. IV, No. 1, Januari-Maret, 2015. Pius  Fischer,  “Rent-Seeking  Ins tu ons  Reforms  In  Africa-  Theory  and  Empirical Evidence for Tanzania”, Edited version, PhD Thesis submi ed to the University of Konstanz, Germany in January 2004, September 2004 (minor correc ons added in July 2005).
T  R  Raghunandan,  “Ten  Reasons  Why  People  Pay  Bribe”, h p://bangalore. ci zenma ers.in/ar cles/ten-reasons-why-people-pay-bribe-and-more , diakses 11 April 2017.

## Dokumen Hukum
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  791K/Pid.Sus/2010  yang  dimusyawarahkan pada tanggal 29 Juni 2010.
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 294/Pid/2009/PT.Bdg yang diputuskan pada tanggal 14 September 2009.
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Bandung  Nomor  13/TIPIKOR/2014/PT.Bdg  yang diputuskan pada tanggal 24 November 2014.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor  63/Pid.Sus/TPK/2014/PN  Bdg  yang dibacakan pada tanggal 24 September 2014.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor  87/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg  yang dibacakan pada tanggal 27 November 2014.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 19 Desember 2013.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 29 April 2014. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 13 Mei 2014.