https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN REKLAMASI DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

## Sri Herowanti*
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Email : sri.herowanti@yahoo.com Naskah diterima : 06/07/2021, revisi : 30/07/2021, disetujui 30/08/2021

## ABSTRAK
Upaya  pemanfaatan  wilayah  laut  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  menegaskan  kewenangan  daerah  dalam mengelola  wilayah  lautnya  perlu  ditinjau  ulang  terkait  dengan  kepentingan reklamasi dari berbagai bidang. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat  (1)  antara  lain;  eksplorasi,  eksploitasi,  konservasi  dan  pengelolaan  kelautan, termasuk  reklamasi  didalamnya  belum  sepenuhnya  mengintegrasikan  berbagai kepentingan  sehingga  sering  terbentur  tumpah  tindih  kewenangan  antar  instansi. Agar  otonomi  daerah  berdampak  positif  bagi  pengelolaan  wilayah  pesisir  /  laut, perlu  adanya  komitmen  dari  pemerintah  daerah  bersama  masyarakat  untuk mengelola  kelautan  di  wilayah  kekuasaannya  guna  memperoleh  nilai  tambah  atau peran strategis secara berkelanjutan. Aspek lainnya yang lebih penting adalah perlu adanya kepastian hukum dalam pengaturan reklamasi secara nasional agar mampu menekan  dampak  negatif  reklamasi  sekaligus  mengintegrasikan  berbagai kepentingan untuk mewujudkan tujuan Negara hukum kesejahteraan.
Kata kunci : Reklamasi, Kepastian Hukum, Otonomi Daerah

## ABSTRACT
Efforts to utilize marine areas in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional  Government  which  emphasizes  regional  authorities  in  managing  their marine areas need to be reviewed related to the interests of reclamation from various fields. The authorities as referred to in Article 18 paragraph (1) include, among others; marine  exploration,  exploitation,  conservation  and  management,  including reclamation,  have  not  yet  fully  integrated  various  interests  so  that  there  are  often overlaps  of  authority  between  agencies.  In  order  for  regional  autonomy  to  have  a positive impact on the management of coastal/marine areas, it is necessary to have a commitment from the local government together with  the community to manage  the marine environment in its territory in order to obtain added value or a strategic role in a sustainable manner. Another aspect that is more important is the need for legal certainty  in  national  reclamation  arrangements  in  order  to  be  able  to  suppress  the
negative  impacts  of  reclamation  while  integrating  various  interests  to  realize  the goals of the welfare state law.

## Key Words : Reclamation, Legal Certainty, Local Outonomy

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  yang  mempunyai  wilayah  garis  pantai  sepanjang  kurang  lebih  95.000  km, selain  mengandung  sumber  daya  alam  yang  melimpah,  wilayah  pesisir  Indonesia memiliki  berbagai  fungsi  seperti  transportasi  dan  pelabuhan,  kawasan  industri  dan agroindustri,  jasa  lingkungan,  rekreasi  dan  pariwisata  serta  kawasan  pemukiman. 1 Kota-kota  besar  di  Indonesia  merupakan  kota-kota  pantai  dengan  jumlah  penduduk yang  besar  dan  kegiatan  perekonomian  yang  pesat,  tetapi  seringkali  lahan  yang tersedia  tidak  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan  wilayah  kota  tersebut. Lahan  menjadi  terasa  sangat  sempit  untuk  memenuhi  kebutuhan  kota  untuk perkantoran,  pemukiman,  lokasi  perindutrian,  pelabuhan  dan  fasilitas  sosial  lainnya seperti  pusat  perdagangan,  hiburan  dan  wisata.  Sebagian  besar  daerah kabupatan/kota di Indonesia terletak di kawasan pesisir. 2
Daerah  yang  memiliki  wilayah  pesisir  di  Indonesia  sampai  tahun  2001  tercatat terdapat 283 kabupaten/kota. Berdasarkan wilayah kecamatan, dari 4.028 kecamatan yang ada terdapat 1.129 kecamatan yang dari segi topografi terletak di wilayah pesisir, dan  dari  62.472  desa  yang  ada  sekitar  5.479  desa  merupakan  desa-desa  pesisir 3 . Wilayah  pesisir  yang  berada  di  bawah  kewenangan  pengelolaan  daerah  seringkali mendorong Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ruang baru sebagai tempat untuk berbagai aktifitas.
Pemekaran kota menjadi alasan utama reklamasi sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan  karena  berbagai  alasan:  Pertama,  peningkatan  jumlah  penduduk  akibat pertambahan penduduk alami maupun migrasi. Kedua, kesejahteraan penduduk yang miskin  mendorong  mereka  yang  semula  tinggal  ditengah  kota  memilih  ke  daerah pinggiran  atau  tempat  baru  untuk  memulai  usaha  demi  meningkatkan kesejahteraannya 4 .  Ketiga,  penyebaran  keramaian  kota,  semula  semua  kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru untuk menampung semua kegiatan yang tidak bisa difasilitasi dalam kota. Realita tersebut mendorong wilayah yang ada di pinggir  pantai  untuk  terus  mencari  alternatif  baru  sebagai  tempat  menampung kegiatan perkotaan.
1 https://reklamasi-pantura.com/mengenal-reklamasi-lebih-mendalam tanggal 20 April 2017
2 Ibid, hlm 2 3 Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. DitJend. Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Jakarta, 2001
4 Wisnu Suharto, Reklamasi Pantai Dalam Perspektif Tata Air , UNIKA Soegyopermanto, Semarang, 1966, hlm.6.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Reklamasi  merupakan  proses  membuat  daratan  baru  di  pantai,  lautan,  sungai  atau suatu badan yang menampung air. Proses reklamasi ini dilakukan dengan menimbun tanah  /  pasir  /  batuan  dalam  jumlah  banyak  di  suatu  tempat  yang  menampung  air hingga  terbentuk  daratan  baru.  Umumnya  reklamasi  dilakukan  pada  daerah  pantai untuk memperluas daratan namun dapat dilakukan juga di laut, sungai dan di danau. Reklamasi  tentu  memilki  banyak  keuntungan  bagi  masyarakat,  namun  perlu  juga dipertimbangkan  kekurangan  dan  dampak  negatifnya.  Kekurangan  reklamasi  salah satunya  adalah  waktu  dan  biaya  yang  diperlukan  untuk  melakukan  proses  ini,  biaya dan  material  yang  dibutuhkan  tentu  bernilai  cukup  besar.  Proses  reklamasi  ini  juga mengubah ekosistem suatu lingkungan karena penimbunan di pantai/di laut sehingga menjadi  daratan  baru  dan  terdapat  pula  tanah/pasir  yang  diambil  untuk  proses reklamasi 5 .
Pembangunan  Reklamasi  di  beberapa  daerah  di  Indonesia,  dalam  pelaksanaan perizinannya  mengacu  pada  peraturan  daerah  masing-masing.  Sehingga  perhitungan memperkecil  dampak-dampak  negative  masih  gamang,  masih  belum  ada  peraturan norma  hukum  yang  bersifat  nasional  sebagai  dasar  pelaksanaan  reklamasi,  sehingga belum  dapat  diwujudkannya  kepastian  hukum  reklamasi.  Dalam  rangka  mencari tatanan  norma  hukum  yang  tepat  diharapkan  dengan  adanya  penelitian  ini,  dapat terwujud  betapa  pentingnya  mewujudkan  norma  hukum  reklamasi  yang  bersifat nasional dalam rangka menghindari disharmonisasi kewenangan antar instansi terkait dan  menekan  dampak-dampak  negative  yang  ditimbulkannya  sehingga  tidak mencederai lingkungan bagi generasi yang akan datang.
Dalam  pelaksanaannya,  reklamasi  diatur  dalam  peraturan  yang  berbeda-beda  antara satu    wilayah  dengan  wilayah  lainnya 6 .  Selain  itu  juga  terjadi  tumpang  tindih kewenangan antara instansi yang terkait, sehingga peneliti menemukan bahwa belum adanya  kepastian  hukum  bagi  pelaksana  pembangunan  reklamasi  di  Indonesia, terutama  di  Jakarta  Utara.    Reklamasi  di  perairan  Utara  Jakarta  adalah  rencana Pemerintah  Daerah  yang  bertujuan  untuk  memperluas  areal  perkotaan  akibat pertambahan  penduduk  yang  begitu  cepat  dan  juga  untuk  memenuhi  kebutuhan pembangunan yang dilaksanakan di Jakarta 7 .  Sebagai contoh, ada beberapa ketentuan mengenai Reklamasi yang diatur dalam penggalan perundang-undangan, yaitu 8 :
1. UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 34, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5 Ibid hlml 2 6 Secara hukum terbitnya Perpres No. 51 th 2014 telah mengubah Kawasan Perairan Teluk Benoa menjadi kawasan  Budi  Daya  (tidak  lagi  menjadi  kawasan  konservasi  perairan).  Akibat  hukumnya  kawasan  tsb  dibenarkan utk  reklamasi  karena  Perpres  No.  122/2012  tentang  reklamasi  di  wilayah  pesisir  dan  pulau  pulau  kecil  hanya melarang tegas reklamasi di kawasan konservasi dan alur laut.
7 Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta; Pemda DKI Jakarta, Analisis Dampak Lingkungan Regional; Reklamasi dan Revitalisasi Pantura Jakarta, September 2001, Tabel 3.2  Rencana Jumlah dan Kepaatan Penduduk di Kawasan Pantura Jakarta Tahun 2010 hlm III-12
8 Panjaitan Hinca, “ , Kajian Mengenai reklamasi Pantai Utara Jakarta ”, Jakarta, 2015
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
3. Peraturan  Daerah  Propinsi  DKI  Jakarta  Nomor  1  Tahun  2012  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; dan
4. Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Untuk  melaksanakan  gagasan  tersebut  telah  diterbitkan  Peraturan  Presiden  No.  54 Tahun  2008  tentang  Tata  Ruang  Kawasan  Stategis  Nasional  Jabodetabek-Punjur, sebagai  pengganti  Keputusan  Presiden  No.  52  tahun  1995  tentang  Reklamasi  Pantai Utara  Jakarta  yang  memberikan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  kepada  Gubernur Kepala  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  untuk  menyelenggarakan  Reklamasi  Kawasan Pantai Utara Jakarta. 9
Kota  Semarang  juga  menggunakan  mekanisme  kegiatan  Reklamasi  Pantai  di  Kota Semarang  yang  selama  ini  berjalan  dengan  menggunakan  dengan  bertumpu  pada kebijakan dari Walikota Semarang berupa: 10
1. Izin  Prinsip  Walikota  dan  Keputusan  Walikota  dalam  bentuk  Persetujuan Pamanfaatan  Lahan  Perairan  dan  Pelaksanaan  Reklamasi  di  Kawasan  Pantai Marina  No.  590/04310  tanggal  31  Agustus  2004  (reklamasi  seluas  200  Ha  di Pantai Marina Kelurahan Tambakharjo Kecamatan Semarang)
2. Pelaksanaan  Reklamasi  di  Kawasan  Perairan  Pantai,  Pentahapan  pelaksanaan Reklamsi sesuai dengan Pedoman /Petunjuk Teknis (Perda No. 8/2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah /RTRW kota Semanrang);
3. Petunjuk  Pelaksanaan  dan  peraturan  Perundangan  yang  berlaku  serta ketentuan dengan kegiatan pembangunan lainnya.
Selain  itu  reklamasi  juga  dilakukan  di  pulau  Bali.  Reklamasi  di  Pulau  Benoa,  Bali, perizinan reklamasi dengan Perpres yang telah diperbaharui, yaitu Prepres Nomor 51 Tahun  2014.  Sebelum  keluar  Perpres  Nomor  51  Tahun  2014,  Gubernur  Bali,  Made Mangku  Pastika  telah  mengeluarkan  SK  Nomor  2138/02-C/HK/2012  tentang pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa seluas 838 Ha.
Dalam  hal  tersebut  diatas,  didalam  hukum  administrasi  negara,  menurut Soehardjo 11 ,  pemerintah  mempunyai  fungsi,  penugasan,  kewenangan  dan  kewajiban masing-masing  departemen  pemerintahan  untuk  meneliti  ketentuan-ketentuan  dan mengatur  cara  apa  tindakan  aparatur  pemerintahan  sesuai  dengan  kewenangan masing-masing.  Namun  demikian  denagn  banyaknya  peraturan  yang  mengatur reklamasi ternyata di lapangan saling bertentangan satu sama lain, Misalnya, putusan Mahkamah Agung nomor 12/PK/TUN/2011 bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung  nomor  227  K/TUN/2020,  Keputusan  Gubernur  Nomor  1409  Tahun  2018 bertentangan dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 sehingga mengabaikan  persoalan  kepastian  hukum  terkait  reklamasi  di  Teluk  Jakarta.  Guna menata  persoalan  reklamasi  di  teluk  utara  Jakarta  maka  dalam  hal  ini  perlu dikesampingkan  ‘politisasi’  dari  pelaksanaan  reklamasi  yang  justru  terbukti
9 Keppres 52/199 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta menjadi Keppres No. 54/2008 tentang Tata Ruang Jabodetabek Punjur (yang diganti hanya mengenai Tata Ruang Reklamasi Pantura Jakarta saja.
10 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Profil Kota Semarang, 2007
11 Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2018, hlm 31
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
menciptakan ketidakpastian hukum. Kelayakan reklamasi perlu diputuskan dan ditata melalui  kebijakan  tata  ruang  jangka  panjang  yang  matang,  demikian  juga  kebijakan tata ruang terkait reklamasi tersebut tentu mengakomodir kajian lingkungan sehingga kebijakan  tata  ruang  yang  tepat  dapat  menjadi  pedoman  bagi  penyusunan  payung hukum terkait pelaksanaan reklamasi atau pemberhentian dari reklamasi itu sendiri. Tata ruang dan kepastian hukum menjadi fondasi penting untuk mengakhiri polemik terkait  reklamasi  itu  sendiri.  Kebijakan  tata  ruang  yang  tepat  akan  menemukan kompromi  antara  prokonservasi  dan  pro-utilitarianis  yang  selama  ini  ditarik  dalam dua  ekstrem  dan  dipertentangkan  politik  yang  justru merugikan  masyarakat  banyak. Kebijakan  tataruang  terkait  kebijakan  reklamasi  perlu  mengacu  pada  hasil rekomendasi  Badan  Pengelolaan  Pantai  Utara  (BKP-Pantura)  dan  dibarengi  dengan adanya  Perda  Tata  Ruang  Kawasan  Strategis  (RTRKS)  Pantai  Utara  Jakarta  dan Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Dengan  kebijakan  tataruang yang  tepat  maka,  orientasi  dan  kelayakan  kegiatan  reklamasi  juga  dapat  ditentukan secara  tepat.  Demikian  juga  penting  dengan  adanya  kepastian  hukum  terhadap kegiatan reklamasi itu sendiri. 12
Penelitian  ini  mengungkapkan  tidak  adanya  peraturan  hukum  baku  berlaku nasional  tentang  reklamasi  di  pantai  maupun  di  laut,  mengingat  bahwa  sudah  ada beberapa  daerah  di  Indonesia 13 yang  melaksanakan  reklamasi  di  pantai  daerah masing-masing,  contoh  selain  di  Jakarta,  reklamasi  sudah  dilakukan  di  Semarang, Bengkulu,  Manado,  Makasar,  Bali.  Adapun  dasar  hukum  yang  dipakai  masih  sebatas peraturan  daerah  yang  mana  reklamasi  di  pantai  atau  di  laut  mempunyai  dampak terhadap  daerah  sekitarnya,  yang  boleh  jadi  daerah  tersebut  dibawah  koordinasi provinsi  lainnya.  Ini  membuktikan  adanya  kekosongan  hukum  dalam  pelaksanaan pembangunan reklamasi, dibuktikan dengan belum adanya kepastian hukum berlaku nasional  dalam  bentuk  peraturan-peraturan  yang  berisi  berbagai  prasyarat  dari instansi  terkait  pelaksanaan  reklamasi.  Selain  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum, juga  menghindari  dampak  negatif 14 reklamasi  dimasa  yang  akan  datang,  mengingat reklamasi adalah suatu kegiatan yang mengubah ekosistem menjadi suatu lingkungan baru 15 karena adanya penimbunan tanah di pantai atau di laut, sehingga tercipta suatu daratan  dan  lingkungan  baru.  Sehingga  menurut  peneliti,  sudah  selayaknya  dibuat peraturan baru yang berisi semua kepentingan-kepentingan instansi terkait reklamasi, walaupun  sementara  ini  peraturan  daerah  masing-masing  yang  dipergunakan,  tanpa memperhatikan  bahwa    reklamasi  di  pantai  atau  di  laut  mempunyai  efek/imbas terhadap  lingkungan  disekitarnya  apakah  masih  disekitar  wilayah  daerah  masing- masing atau di provinsi lainnya.
Peneliti  melihat  bahwa  reklamasi  dapat  dsebut  suatu  reformasi  pengadaan  tanah, karena  reklamasi  adalah  usaha  atau  suatu  kegiatan  pengadaan  tanah/lahan  dengan
12 Ibid, hlm 2
13 Id.wikipedia.org/wiki/reklamasi_daratan tanggal 9 April 2020
14 Soehoed, A.R., Proyek Pantura, Transformasi dari Ibukota Propinsi ke Ibukota Negara, Penerbit Jambatan, Jakarta, 2004
15 Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta, Pemda DKI Jakarta, Analisis Dampak Lingkungan Regional Reklamasi dan Revitalisasi Pantura Jakarta , September 2001
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
cara  melalui  pengurugan  dipantai  atau  dilaut 16 .  Menurut  peneliti  tentunya  reklamasi tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara No. 22/2012, Tambahan  Lembaran  Negara  No.  5280).  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012  berisi pengadaan  tanah  melalui  tanah  yang  sudah  ada,  sedangkan  Reklamasi  pengadaan tanah  melalui  pengurugan  laut.  (reklamasi  dapat  disebut  juga  suatu  metode/cara baru/  pembaharuan/reformasi)  dalam  hal  kegiatan/upaya  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum.
Dalam  perjalanannya,  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  RI  mengeluarkan  Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  RI  No.  17/PERMEN-KP/2013 17 tentang  Perizinan Reklamasi  di  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Menurut  penulis  ada ketidakharmonisan  antara  sektor  yang  terkait  dengan  reklamasi.  Dengan dikeluarkannya Permen No. 17/PERMEN-KP/2013 tentu ada dampak hukum terhadap ijin yang sudah diberikan Gubernur DKI Jakarta kepada para pengembang reklamasi. 18 Dengan  adanya  tumpang  tindih  kewenangan  antar  instansi  terkait  pada  pelaksanaan reklamasi,  maka  hal  ini  membuktikan  bahwa  dalam  upaya  pengadaan  tanah  melalui reklamasi belum ada kepastian hukum dalam arti belum adanya peraturan-peraturan dalam  pelaksanaan  reklamasi  yang  bersifat  nasional.  Dengan  adanya  hal  ini  terlihat adanya  disharmonisasi  kewenangan  vertical  antara  instansi  terkait  reklamasi    yang perlu  segera  diatasi  dengan  pengaturan  norma  hukum  nasional.  Oleh  karena  itu penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang  Bagaimana  Kepastian  Hukum  Pengaturan Reklamasi dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan ini menggunakan Jenis penelitian Yuridis-Normatif, yaitu penelitian  yang  bertujuan  untuk  menelaah  asas  hukum,  sistematika  hukum,  sejarah hukum,  dan  sinkronisasi  hukum. 19 Soerjono  Soekanto  mengemukakan  “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat  dinamakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan. Ronny  Hanitijo  mengemukakan  “Penelitian  Hukum  Normatif  merupakan  penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. 20
Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti. 21 Melalui  pendekatan  tersebut,  penulis
16 Ibid 17 Ibid, hlm 6 18 Panjaitan, Hinca, “Buku Putih” Ayo Selamatkan Ibukota Negara Jakarta: Studi Analisis Secara Teknis Hukum Atas Peraturan Presiden No. 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Kaitannya Dengan UU No. 27/2007 Tentang Pengelolaay Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan reklamssi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil erta UU No. 34/1999 tentang Pem Propinsi DKI Jakarta 2015
19 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 50.
20 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit .,, hlm. 15
21 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op.Cit ., hlm. 13-14.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
menelaah  hal-hal  yang  bersifat  teoritis  yang  berkaitan  dengan  norma  atau  kaidah dasar, asas-asas dan teori hukum, doktrin, dan mengkaji sejarah pengaturan hukuman mati  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mencakup  materi,  substansi, kekuatan mengikat dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horisontal maupun vertical.
Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang dimaksud dari data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan pustaka. 22 , terdiri dari:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah data yang berasal dengan melakukan studi literatur atau bahan pustaka dengan cara menelaah dari peraturan Perundang-Undangan serta peratura-peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian
b. Bahan hukum sekunder
Yaitu  bahan  hukum  yang  memberi  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer, seperti  makalah:  buku,  hasil  lokakarya,  seminar,  simposium,  diskusi,  dan  hasil- hasil penelitian, tesis dan disertasi, serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan obyek penelitian ini. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut seperti penelitian dan hasil karya yang dilakukan dari kalangan pakar hukum. 23

## c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer  dan  sekunder,  yaitu  kamus  hukum,  kamus  bahasa  Indonesia, ensiklopedia, artikel-artikel pada majalah/Koran/internet dan sebagainya Bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  tersebut  dikumpulkan  berdasarkan topik  permasalahan,  kemudian  dikaji  secara  komprehensif. 24 Dalam  rangka mengumpulkan  data  penelitian,  untuk  data  sekunder  peneliti  langsung mengumpulkannya  dari  sumber  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier. Dogmatika  Hukum  bersifat  teoretis-rasional  sehingga  pengungkapannya  terikat  pada metode yang didasarkannya pada persyaratan logika deduktif. 25

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Reklamasi pantai sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan lahan perkotaan menjadi kemutlakan  karena  semakin  sempitnya  wilayah  daratan.  Kebutuhan  dan  manfaat reklamasi  dapat  dilihat  dari  aspek  tata  guna  lahan,  aspek  pengelolaan  pantai  dan ekonomi.      Tata      ruang      suatu      wilayah      tertentu      kadang      membutuhkan  untuk direklamasi agar dapat berdaya dan hasil guna. Untuk pantai yang diorientasikan bagi pelabuhan,  industri,  wisata  atau  pemukiman  yang  perairan  pantainya  dangkal wajibuntuk  direklamasi  agar  bisa  dimanfaatkan.  Terlebih  kalau  di  area  pelabuhan, reklamasi menjadi kebutuhan mutlak untuk  pengembangan fasilitas pelabuhan, tempat
22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hlm.12
23 Ibid, hlm. 15.
24 Jhonny  Ibrahim , Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang:  Bayumedia  Publishing, 2012., hlm.282.
25 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit., hlm. 3
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
bersandar  kapal,  pelabuhan  peti-peti  kontainer,  pergudangan  dan  sebagainya.  Dalam perkembangannya pelabuhan ekspor–impor saat ini menjadi area yang sangat luas dan berkembangnya  industri  karena  pabrik,  moda  angkutan,  pergudangan  yang  memiliki pangsa  ekspor–impor  lebih  memilih  tempat  yang  berada  di  lokasi  pelabuhan  karena sangat  ekonomis  dan  mampu  memotong  biaya  transportasi.  Aspek  perekonomian adalah kebutuhan lahan akan pemukiman, semakin mahalnya daratan dan menipisnya daya  dukung  lingkungan  di  darat  menjadikan  reklamasi  sebagai  pilihan  bagi  negara maju atau kota metropolitan dalam memperluas lahannya guna memenuhi kebutuhan akan  pemukiman.  Fungsi  lain  adalah  mengurangi  kepadatan  yang  menumpuk  dikota dan meciptakan wilayah yang bebas dari penggusuran karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah.
Akhir-akhir ini kegiatan reklamasi tidak lagi melulu ditujukan untuk pembangunan yang  bersifat  produktif  seperti  memperbaiki  kembali  kerusakan  pantai  dan mengembalikan  fungsi  pantai  pada  keadaannya  semula;  perluasan  dermaga  atau pelabuhan  atau  untuk  perluasan  industri,  melainkan  reklamasi  dilaksanakan  lebih kearah  pembagunan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  bersifat  konsumtif  berupa pengembangan  pemukiman  dan  sarana  rekreasi  termasuk  sarana  olah  raga.  Secara ekonomis  pengembangan  wilayah  pemukiman  di  areal  pesisir  pantai  lebih mendatangkan  keuntungan  bagi  penanam  modalnya  dibandingkan  dengan pengembangan wilayah pantai untuk keperluan industri. Kenyataan ini mengakibatkan semakin  banyaknya  kegiatan  reklamasi  yang  dilakukan  oleh  pengembang  untuk mewujukkan proyek-proyek pembangunan pemukiman yang dikaitkan dengan potensi wilayah  setempat  secara  besar-besaran  antara  lain  Taman  Impian  Jaya  Ancol,  Pantai Mutiara  dan  yang  paling  luas  adalah  Pantai  Indah  Kapuk  serta  lokasi  lokasi  lainnya didaerah pantai Utara Jakarta. 26
Dari  berbagai  kegiatan  reklamasi  yang  dilaksanakan  pada  beberapa  wilayah  di Indonesia ternyata dasar hukum pelaksanaan reklamasi diatur dalam peraturan yang terpisah. Reklamasi pantai Utara Jakarta sebagai contoh, diatur dalam peraturan  yang berlainan  dengan  reklamasi  pantai  wilayah  Kapuk  Naga, 27 demikian  juga  dengan pelaksanaan  reklamasi  lainnya di  wilayah  Semarang  maupun  Bali.  Dengan  demikian terlihat  bahwa  pelaksanaan  reklamasi  di  wilayah  Republik  Indonesia  diatur  secara parsial.  Sekilas  reklamasi  merupakan  suatu  kegiatan  pengadaan  tanah.  Namun demikian  kedua  keputusan  Presiden  yang  merupakan  dasar  hukum  pelaksanan reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Pantai Kapuk Naga tidak merujuk pada ketentuan- ketentuan perundang-undangan pertanahan apapun termasuk Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok- pokok agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Ironisnya  kedua  keputusan  Presiden  tersebut  telah memberi  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  setempat  untuk  menguasai  lahan hasil reklamasi tersebut dengan hak pengelolaan yang aturan dasarnya dimuat dalam
26 Harian Suara Pembaharuan, 22 April 2007
27 Diatur dalam Keppres No. 52 th 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 54 th 2008, tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Jabodetabek-Punjur, sementara untuk wilayah kapuk naga diatur Diatur dalam Keppres Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga, Tangerang, tanggal 16 Oktober 1995
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## Undang-Undang Pokok Agraria.
Dalam  pelaksanaannya,  reklamasi  diatur  dalam  peraturan  yang  berbeda-beda antara  satu  wilayah  dengan  wilayah  lainnya.  Selain  itu  juga  terjadi  tumpang  tindah kewenangan  antara  instansi  yang  terkait,  sehingga  belum  adanya  kepastian  hukum bagi  pembangunan  reklamasi.    Tumpang  tindih  kewenangan  pengaturan  reklamasi terjadi  di  Pantai  Utara  Jakarta,  ketika    sudah  ada  Peraturan  Gubernur  Propinsi  DKI Jakarta  Nomor  121  Tahun  2012  Tentan  Penataan  Ruang  Kawasan  Reklamasi  Pantai Utara  Jakarta,  akan  tetapi  dalam  perjalanannya,  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  RI mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  RI  No.  17/PERMEN- KP/2013  tentang  Perizinan  Reklamasi  di  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil. Disinilah menurut penulis adanya ketidakharmonisan antara sector terkait mengenai reklamasi.  Dengan  dikeluarkannya  Permen  No.  17/Permen-KP/2013  tentunya  ada dampak hukum terhadap ijin yang sudah diberikan Gubernur DKI Jakarta kepada para pengembang reklamasi.
Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  menegaskan  kewenangan  daerah  dalam  mengelola  wilayah lautnya. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:
Pertama,  wilayah  yang  memiliki  wilayah  laut  diberi  kewenangan  untuk  mengelola sumber daya di wilayah laut.
Kedua, Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dan  /  atau  di  dasar  laut  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang menyatakan:
(a)  Wilayah  yang  memiliki  wilayah  laut  diberi  kewenangan  untuk  mengelola sumber daya di wilayah laut.
(b)  Daerah menerima bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam di bawah dan / atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(c)      Kewenangan  daerah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  di  wilayah  laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:
Sebuah.  Eksplorasi,  eksploitasi,  konservasi  dan  pengelolaan  laut; b  Pengaturan administrasi; c Penataan ruang;
(d)    Penegakan  hukum  terhadap  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  daerah  atau kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah;
(e)  Berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan;
(f)  Berpartisipasi dalam mempertahankan kedaulatan negara.
Ketiga, kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 ayat (3) paling banyak 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai menuju laut lepas dan / atau menuju  perairan  pulau-pulau  untuk  provinsi  dan  1/3  (satu  pertiga)  dari  wilayah provinsi. yurisdiksi untuk kabupaten / kota.:
(a)  Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil,  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  di  wilayah  laut  dibagi  rata  atau
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
diukur sesuai dengan prinsip garis tengah wilayah antara 2 (dua) provinsi dan untuk  kabupaten  /  kota  memperoleh  1/3  (satu  per  tiga)  dari  wilayah kewenangan provinsi yang bersangkutan.
(b)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku bagi penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
(c)    Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan  ayat  (5)    diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan  perundang-undangan. Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  di  atas,  merupakan  landasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan wilayah laut  mulai  dari  aspek  perencanaan,  pemanfaatan,  pengawasan,  dan pengendalian.
(d)  Implikasi  langsung  dari  ketentuan  perundang-undangan  adalah  pengalihan kewenangan  dalam  penetapan  kebijakan  pengelolaan  dan  pembangunan  di daerah.
Dengan  demikian,  kewenangan  daerah  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah daerah  bertambah  sehingga  memberikan  harapan  yang  prospektif  dan  menjadi peluang  bagi  daerah  untuk  mengatur  sendiri  urusannya.  Selain  itu,  daerah  memiliki kewenangan khusus dalam hal memperoleh nilai tambah dari sumber daya alam hayati dan  nonhayati,  sumber  energi  kelautan,  serta  sumber  daya  pesisir  yang  sangat memungkinkan untuk diekstraksi, dioptimalkan, dan dimanfaatkan termasuk program reklamasi didalamnya.
Pengadaan  Tanah  melalui  reklamasi  tidak  dapat  lepas  dari  perencanaan  Tata Ruang  Wilayah  Daerah,  contoh  untuk  DKI  Jakarta  adanya  Peraturan  Daerah  No. 1/2012 tentang Recana Tata Ruang Wilayah 2030. Peraturan-Peraturan dan Perizinan pelaksanaan pembangunan reklamasi tidak dapat hanya mendapat perizinan dari satu daerah  saja,  karena  reklamasi  berdampak  pada  daerah  sekitarnya  yang  boleh  jadi bukan wilayah daerah tersebut. Jadi dalam hal ini Hukum Administrasi Negara dalam mewujudkan  persyaratan  dari  berbagai  instansi  terkait  guna  menciptakan  suatu kepastian  hukum,  dapat  menghindarkan  tumpang  tindih  tanggung  jawab  dari  semua instansi terkait, termasuk juga pelaksana reklamasi.
Oleh  karena  dampak  dari  kegiatan  reklamasi  begitu  luas,  sebaiknya  ketentuan reklamasi  mengatur  secara  tegas  tentang  syarat  pelaksanaan  analisis  mengenai dampak lingkungan yang harus dipenuhi oleh pelaksana reklamasi. Dengan perkataan lain, ketentuan yang tercantum dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Pasal  34  ayat  (1)  mengatur  bahwa  setiap  usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun Amdal (KA-Andal, Andal, RKL/RPL). Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL(Usaha Pengelolaan  Lingkungan)  –  UPL(Usaha  Pemantauan  Lingkungan),  wajib    membuat surat      pernyataan      kesanggupan      pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan  hidup (SPPL=Surat  Pernyataan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup)  SPPL  ini  selain  merupakan komitmen dari penanggung jawab pengusaha pelaksana proyek.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Peraturan  pelaksanaan  penyusunan  Amdal  tercantum  dalam  Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingungan dan Tatacara Penyusunan Dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang terdiri dari 3 dokumen yaitu KA- Andal  (Kerangka  Acuan  –  Andal),  Andal  dan  RKL  (Rencana  Pengelolaan/Kelola Lingkungan  Hidup  /  RPL  (Rencana  Pemantauan  Lingkungan  Hidup),  dilanjutkan dengan  Peraturan  Menteri  No.  16/2012  tentang  Penyusunan  dokuman  Amdal  yang berisi  peraturan  Permen  LH  No.  8/2006  tentang  Pedoman  Penyusunan  Amdal  dan Permen  LH  No.  13/2010  tentang  UKL(Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup)  –  UPL (Upaya  Pemantauan  Lingkungan  Hidup)  dan  SPPL  harus  menjadi  bagian  dari ketentuan  reklamasi.Pembuatan  analisa  mengenai  dampak  lingkungan  dalam  rangka kegiatan  reklamasi  amat  penting  untuk  menjadi  kesimbangan  tatanan  lingkungan hidup  kawasan  pantai  maupun  lokasi  asal  material  timbunan,  agar  tujuan  reklamasi dapat tercapai tanpa menimbulkan bencana bagi penduduknya.
Pada  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  tidak  ada  satupun  klausula  yang menyinggung  mengenai  pengadaan  tanah  melalui  pantai/laut  yaitu  dengan  cara reklamasi,  maka  dapat  dilakukan  perbaikan/tambahan    dengan  merevisi  UU  no.  2 Tahun 2012  Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan  menambahkan  suatu  klausula  pengadaan  tanah  melalui  reklamasi  (dapat ditambahkan  pada  Pasal  1  butir  4),  kemudian  sebagai  pelaksanaan  lebih  lanjut diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur  lebih  rinci  mengenai  tata  cara pelaksanaan  reklamasi  tersebut.  (sudah  ada  Peraturan  Menteri  PU  No. 40/PRT/M/2007  Tentang  Pedoman  Perencanaan  Tata  Ruang  Kawasan    Reklamasi) namun  pedoman  ini  cakupan  nya  terlalu  luas  belum  ada  Tata  Cara  Pedoman Pelaksanaan Reklamasi Tahap Awal.
Otonomi  daerah  sebagaimana  tertuang  dalam  ketentuan  perundang-undangan merupakan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan  pengendalian.  Implikasi  langsung  dari  ketentuan  undang-undang  adalah beralihnya  kewenangan  dalam  penentuan  kebijakan  pengelolaan  dan  pengembangan di  daerah.  Secara  umum  pengaturan  penataan  ruang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  (selanjutnya  disebut  UUPR).  Pasal  1 UUPR  yang  menyatakan  bahwa  ruang  terbagi  ke  dalam  beberapa  kategori,  yang diantaranya ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. 28
Jika  berpedoman  dengan  konsep  otonomi  daerah  maka  sudah  sewajarnya reklamasi  merupakan  kewenangan  daerah  dalam  mempersiapkan  dan  mengelola reklamasi yang ada diwilayahnya. Namun kondisi yang berbeda pada tiap wilayah yang melaksanakan  reklamasi  akan  membawa  dampak  yang  berbeda-beda  pula  terutama jika  yang  muncul  adalah  dampak  negatif  dari  reklamasi  tersebut.  Oleh  karena  itu pemerintah  perlu  menerbitkan  Undang-Undang  khusus  tentang  reklamasi  secara umum  yang  bersifat  nasional  yang  berisi/menampung  semua  persyaratan  dan
28 Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara , Radja Grafindo Persada,Jakarta,2006, hlm. 13
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
kepentingan-  kepentingan  instansi  terkait  dalam  pelaksanaan  reklamasi  demi mewujudkan kepastian hukum dalam bidang pembangunan reklamasi.

## D. Kesimpulan dan Saran
Agar  tidak  bertentangan  dengan  peraturan-peraturan  terkait  yang  lebih  tinggi kedudukannya,  ketentuan  yang  mengatur  reklamasi  harus  pula  mengacu  pada perundangan-undangan dibidang kehutanan, maupun dibidang kelautan, karena  dalam beberapa  kasus  reklamasi  pantai  bersentuhan  dengan  masalah  kehutanan,  termasuk menganai tantanan lingkungan hidup di laut, karena reklamasi tidak hanya berdampak positif  tetapi  dapat  pula  berdampak  negatif  terhadap  masalah-masalah  tersebut.  Oleh karena menyangkut beberapa aspek, maka ketentuan reklamasi harus memuat Undang Undang  Pokok  Agraria,  Undang  Undang  Pokok  Kehutanan  dan  Undang  Undang Lingkungan Hidup dalam konsideransnya.
Diperlukan upaya pembuatan hukum nasional yang mengatur tentang reklamasi sebagai upaya khusus pengadaan tanah bagi pembangunan. Melalui pembuatan Undang-Undang yang secara khusus mengatur reklamasi diharapkan dapat mengharmoniskan berbagai kepentingan  antar  wilayah  yang  bersinggungan  dengan  wilayah  reklamasi  maupun persinggungan  wilayah  kewenangan  antar  instansi  dalam  pengaturan  reklamasi  pada suatu wilayah.

## E. Ucapan Terimakasih
Puji  syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  S.W.T  atas  limpahan  rahmat  dan karunia-Nya,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  penulisan  jurnal  yang  berjudul “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perbuatan  Melawan  Hukum  Hibah  yang  Batal  Demi Hukum”. Dalam penulisan ini, penulis  menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan  baik  dari  segi  materi,  susunan  bahasa  maupun  cara  penyajian  maupun penulisannya.  Dalam  menyusun  jurnal  ini,  penulis  menyadari  bahwa  dalam  proses penulisan jurnal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tiada bantuan penuh dari berbagai pihak terutama kepada redaksi Jurnal Palar, sehingga sampai diterbitkannya Jurnal Palar ini.

## F. Biodata Penulis
Sri Herowanti Susilo SE, SH, MH, lahir di Jakarta 29 Mei 1954, anak ketiga dari Bapak Soekanto dan Ibu Soebiyarti Soekanto. Tahun 1976 menikah dengan Ir. Leo J. Susilo SH, MSi  (alm.)  mempunyai  2  (dua)  anak  bernama  Sri  Imanda  Alfa  Susilo  dan  Yudha Herprasetyo Susilo.
Pendidikan SD hingga SMA diselesaikan di Jakarta dan pada tahun 1975 menamatkan program  D3  pada  Akademi  Perhotelan  LPLIP  Jakarta.  Pada  tahun  1983  menamatkan pendidikan  di  Secretary  Indonesian  College,  Jakarta.  Tahun  1981-1983  bekerja  di EKONID  (Ekonomi  Indonesia-Jerman),  kemudian  di  tahun  1983-1995  bekerja  di DETECON  (Deutsche  Telepost  Consulting  GmbH)  Jakarta.  Sejak  1995  hingga  2010
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
bekerja pada Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta (non structural Bappeda DKI).
Pada  tahun  2001  menamatkan  pendidikan  S1  Ekonomi  di  Universitas  Wirasawata Indonesia, Jakarta. Tahun 2007 menamatkan Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Tujuhbelas  Agustus  1945,  Jakarta.  Tahun  2016  Lulus  sebagai  Advokat  Peradi  dan setahun  kemudian  pada  tahun  2017  menamatkan  program  Magister  Hukum  di Universitas  Tujuhbelas  Agustus  1945,  Jakarta.  Tahun  2019-2020  mendirikan  kantor hukum bersama teman-teman. kantor hukum bernama Sri Herowanti Susilo & Rekan.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## DAFTAR PUSTAKA
A.R., Soehoed, Proyek Pantura, Transformasi dari Ibukota Propinsi ke Ibukota Negara, Jambatan, Jakarta, 2004
Hinca, Panjaitan, “ , Kajian Mengenai reklamasi Pantai Utara Jakarta ”, Jakarta, 2015
Hinca, Panjaitan, “Buku Putih” Ayo Selamatkan Ibukota Negara Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, 2015
HR, Ridwan, , Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2018
Ibrahim, Jhonny , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia Publishing, 2012
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1981
Suharto, Wisnu, Reklamasi Pantai Dalam Perspektif Tata Air , UNIKA Soegyopermanto, Semarang, 1966