## KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI PENGADILAN NEGERI
Irvan Adi Putranto
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Imam Barjo S.H. No. 5, Pleburan, Semarang Selatan, Pleburan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50241, Telp: (024) 8318856 putrantoa93@gmail.com

## Abstract
The Dispute Settlement Agency or better known as BPSK is the body in charge of handling and resolving  disputes  between  business  actors  and  consumers.  initially  consumers  who  feel aggrieved can only claim their rights by filing a lawsuit only through the Court, but with the birth of a consumer protection law, consumers who feel aggrieved can file a lawsuit at BPSK. The consumer dispute settlement process through BPSK adheres to the decision principle as final and binding, but the BPSK decision which is final and binding can still be made a legal effort to object to the parties who reject or object to the BPSK decision. The decision of BPSK cannot carry out its own decision therefore the execution of the BPSK decision is carried out by the District Court.
Keywords: Execution; Decision of BPSK; District Court

## Abstrak
Badan  Penyelesaian  Sengketa  atau  lebih  dikenal  dengan  BPSK  adalah  badan  yang  bertugas menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  pada  awalnya konsumen  yang  merasa  dirugikan  hanya  dapat  menuntut  hak-haknya  dengan  mengajukan gugatan  melalui  Pengadilan  saja,  namun  dengan  lahirnya  undang-undang  perlindungan konsumen,  konsumen  yang  merasa  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan  di  BPSK.  Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menganut prinsip putusan bersifat final dan mengikat, akan tetapi putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat masih dapat dilakukan upaya  hukum  keberatan  bagi  para  pihak  yang  menolak  atau  keberatan  atas  putusan  BPSK. Putusan BPSK tidak dapat melaksanakan sendiri putusannya oleh karena itu eksekusi putusan BPSK dilakukan oleh Pengadilan Negeri.
Kata kunci : Eksekusi; Putusan BPSK; Pengadilan Negeri

## A. Pendahuluan
Untuk menjamin suatu penyelenggaraan  perlindungan  konsumen, maka
pemerintah menuangkan perlindungan  dalam  bentuk  suatu  produk hukum  yaitu  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang perlindungan konsumen selanjutnya disebut  UUPK.  Hal  ini  sangatlah  penting karena  dengan  adanya  undang-undang perlindungan  konsumen  maka  memaksa
pelaku  usaha  menaati  dan  terdapat  sanksi yang tegas.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka (1) UUPK dinyatakan bahwa perlindungan konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
Untuk mencegah pelaku usaha berbuat semena-mena,  undang-undang  Nomor  8
Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen  telah  memberikan  ruang  bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya.
Pasal  45  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  menyebutkan  setiap  konsumen yang  dirugikan  bisa  menggugat  pelaku usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen dan  pelaku  atau  melalui  peradilan  yang berada dilingkungan peradilan umum.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UUPK disebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan  umum.  Penyelesaian  sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak yang bersengketa.
Pada  awalnya  konsumen  yang  merasa dirugikan  hanya  dapat  menuntut  hak- haknya tersebut yaitu konsumen hanya bisa mengajukan gugatannya melalui pengadilan  saja,  namun  dengan  lahirnya undang-undang  perlindungan  konsumen sekarang  ini,  konsumen  yang  merasa dirugikan  dapat  menuntut  kepada  suatu lembaga  yang  berbentuk  sebagai  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  atau lebih dikenal dengan BPSK.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau lebih dikenal dengan BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan  sengketa  antara  pelaku usaha dan konsumen. BPSK dibentuk oleh pemerintah  di  daerah  tingkat  II  ( kabupaten/kota) untuk penyelesaian sengketa  konsumen  diluar  pengadilan, maka  putusan  BPSK  bersifat  final  dan mengikat, tanpa upaya banding dan kasasi. (Zulham, 2014)
Berdasarkan pemaparan  permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menarik rumusan  masalah  yaitu,  1.  Bagaimana akibat  hukum  terhadap  putusan  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang  tidak  didaftarkan  di  Pengadilan
Negeri  setempat  ?  2.  Bagaimana  prosedur untuk  pengajuan  pelaksanan  eksekusi putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK) ?

## B. Hasil dan Pembahasan
1. Akibat  Hukum  Terhadap  Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK)  Yang  Tidak Didaftarkan  Di  Pengadilan  Negeri Setempat
Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan tiga cara yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Didalam Pasal 4 dan 2  Surat  Keputusan  Menteri  Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Ketiga cara penyelesaian  sengketa  tersebut  dilakukan atas  dasar  pilihan  dan  persetujuan  para pihak  dan  bukan  proses  penyelesaian sengketa  secara  berjenjang.  Penyelesaian dengan  cara  konsiliasi  ditempuh  atas inisiatif  salah  satu  pihak  atau  para  pihak, sedangkan  Majelis  BPSK  bersifat  pasif, Majelis BPSK bertugas sebagai pementara antara pihak yang bersengketa. Penyelesaian secara mediasi ditempuh atas inisiatif  salah  satu  pihak  atau  para  pihak bedanya  dengan  konsiliasi,  pada  mediasi Majelis  BPSK  bersifat  aktif  sebagai pementara. Sedangkan penyelesaian secara arbitrase para pihak menyerahkan sepenuhnya  kepada  Majelis  BPSK  untuk memiutus  dan  menyelesaikan  sengketa konsumen yang terjadi. (Shofie, 2008) Tindakan  eksekusi  atau  pelaksanaan putusan  arbitase  adalah  suatu  tindakan hukum  yang  dilakukan  secara  paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga arbitase.  Biasanya  tindakan  eksekusi  ini terjadi  apabila  dalam  sengketa  pihak Tergugat  atau  Termohon  yang  menjadi pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan, sehingga kedudukannya menjadi pihak Tereksekusi. Putusan  yang  dapat  dieksekusi  adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,  karena  didalam  putusan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  telah
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, Halaman 178-185
terkandung  wujud  hubungan  hukum  yang tetap  dan  pasti  diantara  pihak-pihak  yang berpekara.  Putusan  arbitrase  baru  dapat dilaksanakan  setelah  salinan  putusan resminya  didaftarkan  di  Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana sengketa terjadi. Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999  pada  ayat  (1)  menyatakan  bahwa dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari  terhitung  sejak  tanggal  putusan diucapkan,  lembaran  asli  atau  salinan otentik  putusan  arbitrase  diserahkan  dan didaftarkan  oleh  arbiter  atau  kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri, ketentuan  ini  menjadi  wajib  dilakukan karena  apabila  dilalaikan  akan  berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana  ditentukan  dalam  ayat  (4) bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Meskipun aturan hukumnya tidak melarang adanya  pendaftaran  secara  lisan  atau tertulis,  akan  tetapi  demi  kepastian  dan ketelitian
pengelola
administrasi pengadilan  negeri  dan  lembaga  arbitrase sendiri,  sebaiknya  segala  bentuk  kegiatan dalam pendaftaran dilakukan secara tertulis,  sehingga  memudahkan  didalam pertanggungjawaban masing-masing petugas apabila dilakukan suatu pemeriksaan perkara. Selanjutnya permohoman  pendaftaran  harus  diajukan kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri  dan Panitera bersama-sama dengan arbiter atau kuasanya harus membuat dan menandatangani  akta  pendaftaran  putusan arbitrase.  Bentuk  akta  pendaftaran  bukan merupakan  akta  yang  terpisah  melainkan berupa  pencatatan  dan  penandatanganan pada  bagian  akhir  atau  pinggir  halaman putusan sehingga putusan tersebut menjadi autentik dan dapat dijalankan sebagaimana menjalankan  putusan  perdata  Pengadilan Negeri  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap.  Praktik  di  Indonesia  yang dilakukan oleh para arbiter BANI ternyata sedikit  berbeda  dengan  apa  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999 yang mewajibkan kepada arbiter atau
kuasanya segera mendaftarkan putusannya ke Pengadilan Negeri. Menurut aturan yang dijadikan  pedoman  BANI,  arbiter  atau majelis  arbitrase  bisa  memberikan  hak kepada  para  pihak  untuk  melaksanakan putusan  secara  sukarela  dalam  tenggang waktu  yang  ditentukan  sebelum  masa  30 hari  untuk  pendaftaran  putusan,  apabila sudah  menjelang  tenggang  waktu  yang ditentukan  para  pihak  ternyata  tidak melaksanakan  secara  sukarela,  maka barulah putusan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk dilakukan pendaftaran  sesuai  prosedur  yang  berlaku. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan mendaftar  dan  memfiat  eksekusi  putusan tersebut  dengan  suatu  putusan  pengadilan dengan cara memuat suatu catatan di kepala putusan  arbitrase  yang  berbunyi  “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa”.  Dengan  fiat  eksekusi  seperti ini,  putusan  arbitrase  tersebut  sudah  dapat dijalankan sebagaimana menjalankan putusan  Pengadilan  Negeri.  (Sutiarso,
2011)
Pengajuan  keberatan  atas  Putusan BPSK  diajukan  dalam  bentuk  gugatan (bukan Vountair )  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Mahlkamah  Agung  RI Nomor 01 Tahun 2006. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan  putusan  BPSK.  Keberatan diajukan  melalui  kepaniteraan  Pengadilan Negeri  tempat  kedudukan  hukum  Pelaku Usaha  atau  Konsumen.  Upaya  hukum terhadap  putusan  keberatan  atas  putusan BPSK  adalah  kasasi.  (Pedoman  Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, 2007)
2. Prosedur Untuk Pengajuan Pelaksanan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (4) jo. Pasal 26 sampai Pasal 36 Kepmenperindag  No.  350/MPP/12/2001 bentuk  penyelesaian  perkara  di  Badan Penyelesaian Konsumen dapat
diselesaiakan dengan 3 cara yaitu Konsiliasi, Mediasi, Arbitase.
Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi dilakukakan sendiri oleh  para  pihak  yang  bersengketa  dengan didampingi  oleh  Majelis  yang  bertindak pasif sebagai Konsiliator sedangkan penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan cara  Mediasi  dilakukan  sendiri  oleh  para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh  Majelis  yang  bertindak  aktif  sebagi Mediator. Akan tetapi penyelesaian sengketa  konsumen  dengan  cara  Arbitrase dilakukan  sepenuhnya  dan  diputus  oleh Majelis yang bertindak sebagai Arbiter.
Penyelesaian sengketa konsumen dengan  cara  Konsiliasi  dan  Mediasi dilakukan  dalam  bentuk  kesepakatan  yang dibuat  dalam  perjanjian  tertulis  yang kemudian  ditandatangani  oleh  para  pihak yang  bersengketa  dan  dituangkan  dalam perjanjian  tertulis  kemudian  dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK.
Pada persidangan dengan cara arbitrase,  para  pihak  yang  bersengketa menyerahkan  sepenuhnya  penyelesaian sengketa  konsumen  kepada  Majelis  BPSK untuk memutus dan menyelesaikan sengketa  tersebut.    Proses  pemilihan Majelis BPSK menurut ketentuan Pasal 32 Kepmenperindag  No.  350/MPP/12/2001 dengan cara arbitrase dapat melalui 2 cara yaitu: pertama, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku  usaha  dan  konsumen  sebagai anggota BPSK. Kedua, arbitor yang dipilih para  pihak  tersebut  kemudian  memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK sedangkan  arbitor  dari  unsur  pemerintah selalu dipilih untuk menjadi Ketua Majelis. Bentuk  Putusan  Badan  Penyelesaian
Sengketa  Konsumen  yang  diselesaikan dengan  cara  arbitrase  dapat  berupa Perdamaian,  Gugatan  ditolak,  Gugatan dikabulkan. Berdasarkan Pasal 38 Kepmenperindag No.350/MPP/12/2001 Majelis wajib memutuskan sengketa konsumen  tersebut  selambat-lambatnya dalam  waktu  21  hari  kerja  terhitung  sejak
gugatan  diterima  BPSK.  Setelah  putusan BPSK  diberitahukan  selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja sejak putusan dibacakan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa  wajib  menyatakan  menerima atau menolak putusan BPSK tersebut.
Apabila  konsumen  dan  pelaku  usaha menolak  putusan  BPSK,  maka  mereka dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan  Negeri  selambat-lambatnya dalam  waktu  14  hari  kerja  terhitung  sejak putusan BPSK diberitahukan.
Sebaliknya  apabila  konsumen  dan pelaku  usaha  menerima  putusan  tersebut maka  pelaku  usaha  wajib  menjalankan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak dinyatakan menerima putusan tersebut.
Putusan  BPSK  yang  tidak  diajukan keberatan  oleh  Pelaku  Usaha,  dimintakan penetapan fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri  di  tempat  tinggal  konsumen  yang dirugikan.
Mengenai  prosedur  eksekusi  perkara perdata:
Bahwa  terhadap  proses  pelaksanaan eksekusi  perkara  perdata  ada  beberapa  hal yang harus menjadi perhatian bagi petugas yang diberi tanggung jawab untuk menerima  permohonan  eksekusi  sebelum eksekusi  tersebut  diterima  di  bagian Kepaniteraan  Perdata.  Hal-hal  tersebut yaitu:
a. Diperiksa  terlebih  dahulu  apakah perkara  yang  dimohonkan  eksekusi tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT) atau belum.
Untuk  melihat  perkara  tersebut  sudah berkekuatan  hukum  tetap  apa  belum dapat dilihat dari relaas pemberitahuan putusan  yang  telah  disampaikan  oleh Juru  Sita  kepada  para  pihak  apakah sudah  melewati  tenggang  waktu  14 hari  apa  belom.  Apabila  pihak tergugatnya banyak maka yang dijadikan  patokan  untuk  menghitung putusan  tersebut  telah  berkekuatan hukum tetap adalah dihitung dari para pihak tergugat yang di panggil terakhir sekali.
b. Kemudian  selain  itu  agar  perkara perdata  bisa  di  eksekusi  harus  dilihat dulu  apakah  didalam  putusan  perdata tersebut  ada  amar condemnatoir atau amar yang menghukum pihak tergugat. Amar yang bersifat condemnatoir bisa berupa  perintah  membayar  sejumlah uang,  melakukan  suatu  perbuatan seperti mengosongkan, menghentikan, membongkar, menyerahkan, menghentikan, membagi.
Apabila setelah dilihat putusan perdata yang  akan  dimohonkan  eksekusi tersebut  tidak  terdapat comdemnatoir atau  yang  bersifat  menghukum  maka disampaikan kepada pemohon eksekusi  untuk  mengajukan  gugatan baru  dengan  disertai  putusan  serta merta  (Pasal  191  ayat  (1)  Rbg  /  180 ayat (1) HIR.
Misalnya  pada  putusan  yang  sudah berkekuatan  hukum  tetap  yang  akan dimohonkan  eksekusi  tersebut  hanya mencantumkan  penggugat  sebagai pemilik  objek  sengketa  ( deklaratoir) tanpa  ada  amar  yang  menghukum tergugat (comdemnatoir) untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah  obyek  sengketa.  Terhadap  hal tersebut  penggugat  dapat  mengajukan gugatan  baru  berdasarkan  putusan tersebut  mengenai  penyerahan  dan pengosongan  objek  sengketa  oleh tergugat  dan  terhadap  gugatan  yang diajukan didasarkan atas putusan tadi, dapat  dijatuhkan  putusan  eksekusi terlebih dahulu.
c. Apabila  putusan  perdata  tersebut setelah  dilihat  dan  diteliti  sudah berkekuatan hukum tetap dan ada amar yang  bersifat comdemnatoir maka kepada  si  pemohon  eksekusi  dapat melakukan pembayaran SKUM eksekusi setelah itu pemohonan eksekusi  diajukan  kepada  Ketua
Pengadilan Negeri dengan
melampirkan putusan.
d. Kemudian permohonan tersebut dimasukan kedalam register eksekusi.
e. Setelah  selesai  seluruh  tahap-tahap tersebut maka tahap selanjutnya adalah persiapan Aanmaning.
Mengenai  Prosedur  Khusus  untuk Permohonan Eksekusi putusan BPSK yang apabila putusan BPSK tidak diajukan upaya hukum  keberatan  dan  putusan  tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, maka pada waktu  mengajukan  permohonan  eksekusi pemohon  harus  melampirkan  putusan BPSK yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut  ke  Pengadilan  Negeri.  Namun apabila  terhadap  putusan  tersebut  ada diajukan  upaya  hukum  (keberatan/kasasi) maka  putusan  yang  harus  dilampirkan untuk  pemohon  eksekusi  adalah  putusan keberatan  dari  Pengadilan  Negeri  dan Putusan  Kasasi  dari  Mahkamah  Agung. Khusus  untuk  perkara  BPSK  yang  sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (karena tidak diajukan upaya hukum keberatan/kasasi),  maka  persyaratan  yang harus  dipenuhi  adalah  pemberitahuan putusan.  Biasanya  dalam  praktek  pihak BPSK/ Pemohon Eksekusi hanya melampirkan  bukti  pemberitahuan  lewat surat  (seperti  resi  surat  lewat  pos),  kalau terjadi demikian maka bagian kepaniteraan perdata  harus  menyarankan  kepada  pihak BPSK untuk memberitahukan ulang dengan melalui kurir agar supaya ada bukti tertulis  kapan  secara  nyata  putusan  itu diterima/disampaikan kepada pihak termohon eksekusi karena kalau pemberitahuan  putusan  BPSK  hanya disampaikan  lewat  surat  (via  pos),  pihak Pengadilan akan kesulitan untuk menentukan bahwa putusan BPSK tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau belum karena  untuk  menentukan  bahwa  putusan tersebut  telah  berkekuatan  hukum  tetap terhitung  sejak  itu  disampaikan  atau diberitahukan  kepada  pihak  termohon apakah  pihak  termohon  masih  akan mengajukan  upaya  hukum  keberatan  atau tidak  terhadap  putusan  BPSK  dalam tenggang waktu 14 hari kerja. Permasalahan  lain  yang  dihadapi  oleh Pengadilan  Negeri  khususnya  terhadap
permohonan eksekusi BPSK yaitu mengenai pihak yang mengajukan permohonan  eksekusi  terhadap  putusan BPSK,  sesuai  dengan  hukum  acara  BPSK (Kepmenperindag RI
No. 350/MPP/Kep/12/2001)  Pasal  42  ayat  (2) yang  mengajukan  permohonan  eksekusi adalah  BPSK  (selaku  arbiter).  Hal  ini sangat bertentangan dengan Hukum Acara di  Pengadilan  (HIR/Rbg)  dimana  pihak yang  berhak  mengajukan  eksekusi  adalah pihak  yang  dimenangkan  dalam  perkara tersebut. Dalam praktek pihak BPSK dalam mengajukan  permohonan  eksekusi  dengan melalui  surat  sehingga  hal  ini  sangat menghambat  dalam  mewujudkan  proses peradilan  cepat  karena  Pengadilan  Negeri harus menyurati pihak BPSK karena sesuai dengan  Hukum  Acara  di  Pengadilan  yang berhak  mengajukan  eksekusi  adalah  pihak yang  dimenangkan  karena  si  Pemohon Ekesekusi harus membayar perkara eksekusi.
Pihak yang dapat mengajukan eksekusi ke  Pengadilan  Negeri  ialah  Pihak  yang menang,  kemudian  pihak  yang  menang mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua  Pengadilan  negeri  dan  selanjutnya menemui  Panitera  Muda  Perdata  untuk menentukan besarnya Panjar Eksekusi yang disesuaikan  dengan  SK  Radius  yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri
(disesuaikan  dengan  jarak  alamat  dari Termohon  Eksekusi  yang  dipanggil). Kemudian  kalau  sudah  ditentukan  biaya Panjar  Perkara  biaya  eksekusi  selanjutnya pihak  Termohon  Eksekusi  diperintahkan untuk  membayar  Panjar  biaya  perkara eksekusi  melalui  Bank  yang  ditunjuk  oleh Pengadilan  Negeri  yaitu  Bank  Mandiri. Selanjutnya  pihak  Pemohon  menyerahkan bukti  pembayaran  Bank  tersebut  kepada kasir yang ada pada bagian perdata tersebut. Selanjutnya  kasir  akan  memberikan  tanda terima berupa SKUM (Surat  Kuasa  Untuk Membayar), lalu berkas perkara permohonan  eksekusi  yang  diajukan  oleh Pemohon  tersebut  akan  dicatat  dalam Register Ekseskusi. Setelah dicatat didalam register eksekusi selanjutnya berkas
permohonan  eksekusi  yang  diajukan  oleh Pemohon  tersebut  akan  diteruskan  kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditindaklanjuti. Tahap Eksekusi BPSK: a. Tahapan  eksekusi  BPSK  dimulai dengan Aanmaning / peneguran terhadap  termohon  eksekusi  agar  mau melaksanakan  putusan  BPSK  tersebut secara  sukarela  (dalam  waktu  8  hari kerja terhitung sejak peneguran).
b. Untuk melakukan peneguran /
Aanmaning terhadap Termohon eksekusi  tersebut  Ketua  Pengadilan Negeri  akan  mengeluarkan  produk penetapan Aanmaning yang  isinya memerintahkan  kepada  Panitera  atau jika  berhalangan  akan  ditunjuk  Juru Sita  untuk  melakukan  pemanggilan terhadap Termohon Eksekusi pada hari dan  tanggal  yang  telah  ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri.
c. Atas dasar penetapan Aanmaning yang dikeluarkan  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri  tersebut  maka  Juru  Sita  akan mengeluarkan  pemanggilan  terhadap Termohon  eksekusi  pada  hari  dan tanggal  yang  ditetapkan  oleh  ketua Pengadilan Negeri tersebut.
Tahap Sita Eksekusi:
Dalam  putusan  BPSK  yang  terkait dengan sengketa konsumen dengan Pelaku Usaha  apabila  Pelaku  Usaha  dinyatakan terbukti bersalah (melanggar UU Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun 1999),  Biasanya  BPSK  dalam  amar putusannya akan dihukum untuk membayar denda administratif yang besarnya maksimal  hingga  Rp.  200.000.000,-  (dua ratus  juta  rupiah).  Jadi  apabila  dalam putusan  BPSK  pihak  Pelaku  Usaha dihukum untuk membayar denda administratif  maka  dapat  disimpulkan bahwa  bentuk  eksekusi  adalah  berupa penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang  (dihukum  untuk  membayar  denda administratif)  dan  apabila  sewaktu  di Aanmaning Pelaku  Usaha  tersebut  tidak mau membayar denda administratif tersebut  dalam  amar  putusan  BPSK  maka
langkah  selanjutnya  biasanya  permohonan eksekusi akan mencari harta milik Termohon  baik  yang  bergerak  maupun yang tidak bergerak untuk dimohonkan sita eksekusi agar dapat di lelang dimuka umum guna  memenuhi  atau  untuk  membayar denda  administratif  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  amar  putusan  BPSK. Untuk  melakukan  sita  eksekusi  yang diperintahkan  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri  tersebut  maka  Juru  Sita  akan mendatangi  objek  yang  akan  di  Sita Eksekusi,  yang  mana  seandainya  benda yang akan di eksekusi tersebut berupa tanah maka  Juru  Sita  harus  mencatat  luas  tanah dan  mencatat  batas-batas  dari  tanah tersebut,  selanjutnya  dituangkan  dalam berita  acara  eksekusi.  Kalau  tanah  yang disita  eksekusi  tersebut  sudah  bersertifikat maka  juru  sita  harus  mendaftarkan  sita eksekusi  yang  telah  dilakukan  tersebut  di Kantor  BPN  (Badan  Pertanahan  Nasional) setempat  untuk  melakukan  pemblokiran  / mencatat  tanah  yang  telah  disita  eksekusi oleh Juru Sita tersebut dalam register yang tersedia  untuk  itu,  namun  apabila  tanah yang  disita  eksekusi  tersebut  belum bersetifikat maka Juru Sita akan mendaftarkan  tanah  yang  telah  disita eksekusi  tersebut  ke  kantor  desa  /  kantor kelurahan setempat.   Terhadap tanah  yang telah diletakan sita  eksekusi tersebut  tidak bisa dipindah tangankan, diperjual-belikan maupun dijaminkan. Apabila sudah sampai tahap sita eksekusi ternyata pihak termohon juga  belum  melaksanakan  isi  putusan tersebut    secara  sukarela  maka  tahap selanjutnya    Pengadilan  Negeri  akan melakukan pelelangan terhadap obyek yang telah  diletakan  sita  eksekusi  tersebut  yang akan dilakukan pelelangan secara umum.
Tahap  Pelelangan  Terhadap  Objek Yang Telah Di Letakan Sita Eksekusi:
Untuk  melakukan  pelelangan  objek yang telah disita eksekusi Pengadilan tidak bisa melakukan pelelangan sendiri, namun untuk  melakukan  pelelangan  tersebut Pengadilan harus meminta bantuan kepada KPKLN  (Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang).
Sebelum  dilakukan  pelelangan  pihak Pengadilan  selaku  pihak  Pemohon  lelang harus  menentukan  harga  limit.  Untuk menentukan  harga  limit  pihak  Pengadilan biasanya minta bantuan kepada Appraisal / Juru  Taksir.  Beban  biaya  Appraisal  /  Juru Taksir dibebankan kepada pihak permohonan eksekusi.
Pihak  Pengadilan  untuk  meminta bantuan  pelelangan  terhadap  obyek  yang telah  disita  eksekusi  tersebut,  Ketua Pengadilan  Negeri  harus  mengajukan permohonan  bantuan  pelelangan  secara tertulis  yang  ditunjukan  kepada  KPKNL, dengen melengkapi persyaratan antara lain berupa:
a. Penetapan lelang dari Ketua
Pengadilan Negeri.
b. Penetapan harga limit.
c. Berita acara Aanmaning.
d. Surat  keputusan  penunjukan  pejabat penjual barang.
e. Surat  keterangan  pendaftaran  tanah dari BPN setempat.
Setelah  permohonan  bantuan  lelang tersebut
diajukan KPKNL maka selanjutnya pihak KPKLN akan menentukan  hari  dan  tanggal  pelelangan secara umum yang nantinya harus diumumkan  sebanyak  2  kali  yang  akan dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  yang mengajukan permohonan lelang tersebut.Dalam  praktek  pelelangan  secara umum tersebut akan diumumkan sebanyak 2  kali  pengumuman  yang  pertama  bisa dilakukan  melalui  pengumuman  lelang yang  ditempat  kantor  Pengadilan  Negeri dan Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat.  Sedangkan  untuk  pengumuman pelaksanaan  lelang  yang  kedua  harus diumumkan melalui surat kabar yang ada di daerah wilayah tersebut.
Apabila  objek  tanah  yang  dilelang tersebut  telah  terjual  melalui  lelang  maka pihak pemenang lelang akan dibebani pajak 2% untuk pembeli dan 1,5% untuk penjual (sesuai  dengan  ketentuan  PP  No.  1  Tahun 2013  tentang  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak atau PNBP).
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, Halaman 178-185
Hasil  tanah  lelang  tersebut  dikurangi 1,5%  untuk  penjual  kemudian  dikurangi hutang pihak pemohon selanjutnya apabila terdapat  sisa  maka  sisanya  tersebut  di kembalikan kepada pihak termohon eksekusi. (Kaswanto, 2018)
C. Simpulan
1. Pengaturan permohonan eksekusi
BPSK yang mengajukan adalah BPSK sendiri  selaku  arbiter  mengacu  pada hukum  acara  BPSK  Kepmenperindag RI No 350/MPP/Kep/12/2001 sedangkan hukum acara di Pengadilan Negeri  HIR/Rbg  dimana  pihak  yang berhak  mengajukan  eksekusi  adalah pihak yang dimenangkan dalam
perkara tersebut karena yang membayar biaya permohonan
eksekusi.  Di  masa  yang  akan  datang harus  memberikan  perhatian  terkait mekanisme  pengajuan  permohonan eksekusi  agar  tidak  terjadi  perbedaan dalam menentukan siapa yang mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan pendaftaran eksekusi.
2. Mengenai pemberitahuan putusan BPSK yang disampaikan melalui kurir BPSK  kepada  Termohon  namun  kurir BPSK  tidak  bertemu  secara  langsung dengan  si  Termohon  (misal  kantor Termohon  tutup),  hal  ini  pun  akan menimbulkan permasalahan hukum    apakah  kurir  mempunyai kewenangan  untuk  memberitahukan
Putusan BPSK tersebut melalui kantor kepala desa atau kantor Kelurahan dan terhadap  hal  tersebut.  Bahwa  pihak
BPSK  dapat  meminta  bantuan  kepada Pengadilan Negeri untuk
memberitahukan putusan tersebut sehingga  nanti  Juru  sita  Pengadilan Negeri  akan  memberitahukan  putusan tersebut  melalui  kepala  Desa  atau
Lurah  dan  panggilan  tersebut  adalah sah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Shofie Yusuf. 2008. Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti Sutiarso Cicut 2011. Pelaksanaan Putusan Arbitrase  Dalam  Sengketa  Bisnis.
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Zulham.  2013. Hukum  Perlindungan
Konsumen . Kencana Media Group.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa Keputusan  Menteri  Perindustrian  Dan Perdagangan Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001  Tahun  2001 Tentang  Pelaksanaan  Tugas  Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2006  Tentang  Tata  Cara Pengajuan Keberatan
Terhadap
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis
Peradilan Perdata Buku II Edisi 2007,
Mahkamah Agung 2008

## Wawancara
Kaswanto, Pengajuan  Eksekusi  Putusan BPSK  Di  Pengadilan  Negeri ,  Jabatan sebagai  Ketua  Pengadilan  Negeri Lubuklinggau, Pengadilan Negeri
Lubuklinggau,  Pukul  10.00  WIB tanggal 02 Juli 2015.