## KRIMINALISASI JURNALIS TERHADAP PUBLIKASI PRODUK JURNALISTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA
Oleh:

## Koswara 1)
Gialdah Tapiansari Batubara 2)
Universitas Pasundan 1,2)
E-mail: 191000112@mail.unpas.ac.id 1) gialdah.tapiansari@unpas.ac.id 2)

## ABSTRACT
The policy of criminalizing journalists due to the publication of journalistic  products in the form of reporting in print and electronic media is a setback for press freedom in Indonesia. From  January  to  December  2021,  the  Press  Council  surveyed  on  the Press  Freedom  Index (IKP)  in  34  provinces.  As  a  result,  the  national  IKP  score  has  increased  compared  to  the survey  conducted  the  previous  year  to  77.88  (quite  independent).  Even  so,  there  is  still criminalization  of  journalists  regarding  published  reports  accused  of  containing  insults  or defamation. Existing laws and regulations, the Criminal Code and Law Number 40 of 1999 concerning  the  Press  have  not  yet  regulated  the  classification  of  journalistic  activity deviations which include criminal acts. The Press Law protects the actions of journalists to carry out their profession including seeking, obtaining, possessing, storing, processing, and conveying  information  to  the  public  so  that  these  actions  cannot  be  subject  to  criminal sanctions.  The  research  method  used  is  juridical-normative  which  is  carried  out  by examining  library  materials  sourced  from  laws  and  regulations,  books,  and  journals.  The study results show that law enforcers in Indonesia still use criminalization against journalists who carry out their profession.
Keywords: Criminalization, Criminal Law, Journalists, And Press Disputes.

## ABSTRAK
Kebijakan kriminalisasi terhadap jurnalis yang disebabkan publikasi produk jurnalistik dalam bentuk  pemberitaan  di  media  cetak  maupun  media  elektronik  merupakan  kemunduran kemerdekaan  pers  di  Indonesia.  Sejak  Januari  sampai  Desember  2021,  Dewan  Pers  telah melakukan  survei  Indeks  Kemerdekaan  Pers  (IKP)  di  34  provinsi.  Hasilnya,  nilai  IKP nasional  mengalami  kenaikan  dibanding  survei  yang  dilakukan  tahun  sebelumnya  menjadi sebesar 77,88 (cukup bebas). Walau demikian, masih terdapat kriminalisasi terhadap jurnalis mengenai  pemberitaan  yang  dipublikasikan  dituduh  memuat  konteks  penghinaan  atau pencemaran  nama  baik.  Peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  KUHP  maupun  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers  belum  mengatur  klasifikasi  penyimpangan kegiatan  jurnalistik  yang  termasuk  tindak  pidana.  Undang-Undang  Pers  memberikan perlindungan  kepada  perbuatan  jurnalis  untuk  melaksanakan  profesinya  meliputi  mencari, memperoleh,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat,  sehingga perbuatan  tersebut  tidak  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis-normatif  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan penegak hukum di  Indonesia  masih  menggunakan  kriminalisasi  terhadap  jurnalis  yang  menjalankan profesinya.
Kata Kunci: Kriminalisasi, Hukum Pidana, Jurnalis, Sengketa Pers

## 1. PENDAHULUAN
Jurnalis atau dikenal juga wartawan adalah profesi yang secara terus- menerus  menjalankan  kegiatan  jurnalistik. Pada prinsipnya kegiatan jurnalistik merupakan  pekerjaan  mencari,  mendapat, mengolah dan mempublikasikan informasi faktual dalam bentuk berita di media cetak, media  elektronik,  atau  media  lainnya. Berita  yang  berbentuk  tulisan,  suara, gambar,  atau  suara  dan  gambar  disebut karya atau produk jurnalistik.
Profesi jurnalis menjadi bagian dari kehidupan  pers  Indonesia,  yang  mesti bersikap  independen,  menghasilkan  berita yang  akurat  dan  berimbang,  serta  tidak memihak. Secara hukum positif Indonesia, pers diatur  dalam Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  1999  Tentang  Pers  (selanjutnya disebut UU Pers).
Dalam usaha menjaga kemerdekaan pers, jurnalis sebagai pelaksana kegiatan jurnalistik harus dilindungi  dari  ancaman  dan  hambatan dari  pihak-pihak  yang  mengganggu  sikap independensi dalam pemberitaan.
Kriminalisasi  menjadi  tantangan  serius yang  acap  kali  dihadapi  oleh  para  jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya.
Menurut Sudarto, kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan suatu perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang, sekelompok  orang,  atau  badan  hukum yang  mulanya  bukan  kejahatan  menjadi
kejahatan  dan  dapat  dikenakan  hukuman pidana. Kebijakan kriminalisasi ditetapkan melalui  tahap  legislasi  oleh  pemerintah dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) yang berakhir dengan terbentuknya produk undang-undang  yang  mengatur  perbuatan yang  dilarang  hukum  pidana.  Hukum pidana  menentukan  perbuatan  apa  saja yang termasuk tindak pidana agar penegak hukum  memiliki  pedoman  yang  jelas dalam  menetapkan  hukuman  yang  tepat bagi pelanggar.
Berlakunya Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi Dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  (selanjutnya  disebut  UU  ITE) menjadi ancaman bagi kebebasan pers dan profesionalisme  jurnalis  di  Indonesia. Beberapa  kali  pasal-pasal  UU  ITE digunakan penegak hukum untuk menetapkan  berita  yang  disiarkan  jurnalis sebagai  perbuatan  yang  tergolong  pidana, padahal  sepanjang  menjalankan  tugasnya berdasarkan  UU  Pers,  Peraturan-peraturan Dewan  Pers  dan  Kode  Etik  Jurnalistik, maka  jurnalis  memperoleh  kekebalan hukum  saat  melaksanakan  pekerjaannya. Jaminan  ini  diatur  dalam  Pasal  50  Kitab Undang-Undang  Pidana  (KUHP)  yang menyatakan:  “Barangsiapa  melakukan
perbuatan  untuk  melaksanakan  ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.
Berdasarkan  data  dari  Catatan Akhir  Tahun  2021  yang  dirilis  Aliansi Jurnalis  Independen  (AJI)  tercatat  sejak  1 Januari hingga 25 Desember 2021 terdapat 43  kasus  kekerasan  dan  kriminalisasi terhadap  jurnalis.  Jenis  kekerasan  yang paling banyak berupa teror dan intimidasi, kekerasan fisik, pelarangan liputan, serangan digital, ancaman, serta penuntutan  hukum  baik  secara  pidana maupun perdata.
Penuntutan hukum terhadap jurnalis  sangat  berlawanan  dengan  nilai- nilai  kebebasan  berekspresi  dan  hak  asasi manusia yang dijamin konstitusi.
Walaupun  seorang  jurnalis  berada  dalam naungan  UU  Pers,  namun  tidak  jarang mendapat tuntutan pidana dari pihak-pihak yang  merasa  berita  yang  diterbitkan  oleh pers merusak atau membahayakan reputasinya.  Delik  hukum  yang  sering menjadi dasar pelaporan berkenaan publikasi  pemberitaan  kepada  lembaga kepolisian  adalah  konteks  penghinaan  dan pencemaran nama baik. Penegak hukum di Indonesia    sering  kali  menyalahgunakan ketentuan  undang-undang  yang  memuat delik  penghinaan  atau  pencemaran  nama baik  untuk  memidanakan  jurnalis  atas publikasi produk jurnalistik.
Penggunaan  pasal  penghinaan  dan pencemaran  nama  baik  ini  masih  terus
berlanjut hingga kini. Salah satu kasusnya, pada  23  November  2021,  Majelis  Hakim Pengadilan  Negeri  Palopo  dalam  Putusan No.  46/Pid.Sus/2021/PN  Plp  menjatuhkan vonis  pidana  penjara  selama  tiga  bulan kepada  Jurnalis  Berita.news,  Muhammad Asrul  atas  penerbitan  berita  dugaan korupsi di Kota Palopo.
Merujuk  Peraturan  Dewan  Pers Nomor  5/Peraturan-DP/IV/2008  Tentang Standar  Perlindungan  Profesi  Wartawan menyatakan  bahwa  pertanggungjawaban hukum dalam kasus yang berkaitan dengan karya  jurnalistik  harus  diwakili  oleh penanggung  jawab  dari  perusahaan  pers. Pasal  1  angka  2  UU  Pers  menjelaskan bahwa,  “perusahaan  pers  adalah  badan hukum  Indonesia  yang  menyelenggarakan usaha  pers  meliputi  perusahaan  media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta  perusahaan  media  lainnya  yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”.
Putusan  pengadilan  tersebut  jelas mengabaikan  UU  Pers  yang  memberikan hak  dan  wewenang  kepada  Dewan  Pers untuk menjalankan mekanisme penyelesaian  sengketa  pemberitaan  pers. Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (selanjutnya disebut Polri) yang melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan juga mengabaikan nota kesepahaman yang ditandatangani  bersama  dengan  Dewan Pers  Nomor:  2/DP/MoU/II/2017  dan
Nomor:  B/15/II/2017  Tentang  Koordinasi Dalam  Perlindungan  Kemerdekaan  Pers dan
Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan  Profesi  Wartawan.  Nota kesepahaman  ini  menyatakan  apabila terdapat  laporan  hukum  di  bidang  pers maka  Polri  wajib  melakukan  koordinasi dengan  Dewan  Pers  untuk  menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana  atau  pelanggaran  Kode  Etik Jurnalistik.
Kasus  Muhammad  Asrul  hanya satu  diantara  kasus  lainnya  dari  upaya kriminalisasi  negara  terhadap  pembatasan ruang  kerja  jurnalis.  Hal  ini  berbanding terbalik  dengan  pernyataan  pemerintah yang memberikan jaminan atas perlindungan jurnalis dalam melaksanakan perannya  sesuai dengan UU Pers. Namun, realitasnya penegak hukum masih berulang  kali  memvonis  pemberitaan jurnalis  sebagai  perbuatan  melanggar hukum.
Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya tanggung  jawab  negara  dan  lembaga penegak hukum yang mengabaikan kebebasan  pers  dan  memidanakan  jurnalis atas  publikasi  produk  berita  agar  profesi jurnalis mendapatkan perlindungan hukum sesuai amanat UU Pers.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Teori tanggung jawab sosial ( social responsibility  theory )  merupakan  salah
satu  teori  pers.  Teori  ini  mengemukakan pers mempunyai kebebasan dalam membuat  berita  yang  dapat  diakses  oleh masyarakat, namun harus tetap mengedepankan  tanggung  jawab  sosial. Pers  harus  senantiasa  menyampaikan kebenaran  dan  memperhatikan  norma- norma  yang  berkembang  di  masyarakat. Hal  ini  dilakukan  agar  pemberitaan  yang dipublikasikan  tidak  membuat  kegaduhan dan konflik di tengah-tengah masyarakat.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan penelaahan peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  pokok-pokok masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengkajian data yang diperoleh dari bahan primer dan bahan sekunder.
Bahan  primer  yang  digunakan bersumber dari penelitian terdahulu, artikel ilmiah,  buku,  dan  peraturan  perundang- undangan.  Sedangkan  bahan  sekunder dalam  penelitian  ini  bersumber  dari doktrin-doktrin  dan  konsep  hukum  yang berkaitan  dengan  kajian  kriminalisasi pemberitaan jurnalis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  Kriminalisasi  Jurnalis  Dalam Hukum Pidana
Kriminalisasi merupakan perbuatan yang  awalnya  bukan  tindak  pidana menjadi  tindak  pidana  yang  diakhiri dengan terbentuknya undang-undang. Asas legalitas dalam hukum pidana memberikan syarat  untuk  menindak  kejahatan,  yaitu terlebih  dahulu  ditentukan  dalam  undang- undang  yang  merumuskan  perbuatan  itu dilarang  dan  terhadapnya  diancam  sanksi pidana.
Kebijakan  kriminalisasi  bertalian dengan  kebijakan  hukum  pidana  ( penal policy ),  yang  mengemukakan  bahwa pembentukan  undang-undang  tidak  dapat dilepaskan  dari  tujuan  utamanya  yakni menciptakan  ketertiban  dalam  kehidupan masyarakat.  Kedudukan  hukum  pidana memberikan definisi yang jelas atas proses kriminalisasi agar masyarakat tidak mengalami kerugian hukum.
Pembentuk  undang-undang  harus memperhatikan  asas-asas  kriminalisasi dalam menentukan suatu perbuatan tergolong  tindak  pidana  atau  tidak,  yakni: asas  legalitas;  asas  subsidiaritas,  dan  asas kesamaan.  Asas-asas  kriminalisasi  ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Asas Legalitas
Asas  legalitas  adalah  asas  hukum pidana  paling  penting  yang  dapat menentukan  penetapan  kebijakan kriminalisasi. Asas legalitas tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (1) KUHP  yang  menyatakan  bahwa,
“suatu  perbuatan  tidak  dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan  ketentuan  perundang- undangan pidana yang telah ada”. Asas  legalitas  mempunyai  fungsi untuk  memberi  kesadaran  kepada masyarakat  tentang  tingkah  laku yang  dilarang  oleh  hukum  pidana, sehingga dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas Subsidiaritas
Asas subsidiaritas menyatakan hukum  pidana  harus  ditempatkan sebagai ultimum  remedium dalam penanggulangan kejahatan.
Ultimum remedium memiliki makna  bahwa  penanganan  suatu perkara  dapat  ditempuh  melalui mekanisme  lain  terlebih  dahulu sebelum akhirnya ditempuh melalui sarana penal .
Penggunaan asas subsidiaritas harus disertai pertimbangan mengenai  keefektifan  penerapan kebijakan kriminalisasi dalam menanggulangi kejahatan.
3. Asas Kesamaan
Asas  kesamaan  memiliki  arti penyelenggaraan  sistem  pidana yang  sederhana  dan  jelas.  Asas  ini diterapkan  agar  hukum  pidana dapat memberikan rasa adil kepada masyarakat.
Asas-asas  kriminalisasi  tersebut harus  menjadi  pertimbangan  pembentuk undang-undang  apakah  pekerjaan  jurnalis yang meliputi membuat dan mempublikasikan suatu berita dapat dikriminalisasikan  atau  tidak.  Meskipun belum  ada  kejelasan  mengenai  kebijakan kriminalisasi  terhadap  publikasi  produk jurnalistik, tetapi banyak pihak-pihak yang merasa  dirugikan  oleh  berita  jurnalis menggunakan  sistem  hukum  pidana  untuk melakukan upaya hukum.
Pasal  penghinaan  dan  pencemaran nama  baik  yang  tertuang  dalam  Bab  XVI Buku II KUHP dipandang bisa menghalangi  kebebasan  pers  dan  hak-hak mengeluarkan  pendapat  di  muka  umum. Pencemaran  nama  baik  yang  dimaksud dalam  ketentuan  KUHP  adalah  dilakukan dengan  tulisan  melalui  siaran  pers. Kekhawatiran lainnya muncul sejak pemberlakuan  UU  ITE  yang  juga  memuat pasal  pencemaran  nama  baik  yang  dapat mengancam  individu  dengan  tuduhan mencemarkan  nama  baik  seseorang  atau perusahaan melalui sarana elektronik.
Hukum  pidana  yang  mengatur perbuatan  pencemaran  nama  baik  dan penghinaan dapat digunakan untuk mengkriminalisasi  insan  pers.  Akibatnya profesi  jurnalis  menjadi  rentan  untuk dilaporkan  kepada  kepolisian  atas  dugaan mempublikasikan  berita  yang  merugikan. Risiko  pemidanaan  ini  menghalangi  tugas
jurnalis yang mempunyai hak dan kewajiban  untuk  menjalankan  perintah konstitusi.
Pengaturan  hukum  yang  dapat menyebabkan risiko kriminalisasi terhadap jurnalis  diatur  dalam  berbagai  undang- undang, diantaranya:

## 1. KUHP
Pasal  310  KUHP  ayat  (1) menyatakan:  “Barangsiapa  sengaja menyerang  kehormatan  atau  nama baik seseorang dengan menuduhkan  sesuatu  hal,  yang maksudnya  terang  supaya  hal  itu diketahui  umum,  diancam  karena pencemaran dengan pidana penjara paling  lama  sembilan  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  empat ribu lima ratus rupiah”.
Sementara Pasal 310 KUHP ayat  (2)  mengatur  pencemaran nama  baik  melalui  tulisan,  yang berbunyi:
“Jika  hal  itu  dilakukan  dengan tulisan  atau  gambaran  yang disiarkan,  dipertunjukkan  atau ditempelkan  di  muka  umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana  penjara  paling  lama  satu tahun  empat  bulan  atau  pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
2. KUHP Baru
Rancangan Undang- Undang (RUU) KUHP telah disetujui  dan  disahkan  menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna  DPR  pada  tanggal  6 Desember  2022.  KUHP  terbaru  ini mulai  berlaku  tiga  tahun  setelah ditetapkan sebagai undang-undang. Meskipun  belum  berlaku  secara efektif, KUHP  yang baru ini justru memuat  pasal-pasal  yang  dapat mengancam dan menghambat kerja jurnalis.
KUHP  yang  baru  masih mempertahankan pasal pencemaran nama  baik  yang  tertuang  dalam Bab XVII, serta terdapat penambahan pasal-pasal yang dapat  mengancam  kebebasan  pers seperti penghinaan kepada presiden dan penghinaan kepada pemerintah atau lembaga negara. Pasal 218 ayat (1):
“Setiap  Orang  yang  Di  Muka Umum  menyerang  kehormatan atau  harkat  dan  martabat  diri Presiden dan/atau Wakil
Presiden, dipidana dengan
pidana  penjara  paling  lama  3
(tiga)  tahun  atau  pidana  denda paling banyak kategori IV.”
Pasal 240 ayat (1):
“Setiap  Orang  yang  Di  Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  1  (satu)  tahun  6  (enam) Bulan  atau  pidana  denda  paling banyak kategori II.”
Pasal 433 ayat 1:
“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama  baik  orang  lain  dengan cara  menuduhkan  suatu  hal, dengan  maksud  supaya  hal tersebut diketahui umum, dipidana  karena  pencemaran, dengan  pidana  penjara  paling lama  9  (sembilan)  Bulan  atau pidana  denda  paling  banyak kategori II.”
Pasal 433 ayat (2):
“Jika  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  dengan  tulisan  atau gambar yang disiarkan,
dipertunjukkan, atau ditempelkan  di  tempat  umum, dipidana  karena  pencemaran tertulis,  dengan  pidana  penjara paling  lama  1  (satu)  tahun  6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”
3. Undang-Undang Informasi  dan
Transaksi Elektronik (UU ITE)
Adapun  delik  pencemaran nama  baik  melalui  penggunaan teknologi  informasi  telah  diatur dalam  UU  ITE.  Pasal  27  ayat  (3): “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
Lalu  Pasal  28  ayat  (2) mengatur konteks suku, agama, ras, dan  antargolongan  (SARA),  yaitu: “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa  kebencian  atau  permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.
Hukuman  bagi  seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat  (3)  diatur  melalui  Pasal  45 ayat (3) UU ITE yang menyatakan: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan
dan/atau  pencemaran  nama  baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal  27  ayat  (3)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4 (empat)  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp750.000.000,00 (tujuh  ratus  lima  puluh  juta rupiah)”.
Kemudian Pasal 45 ayat (2) mengatur  ancaman  pidana  penjara dan  pidana  denda  bagi  seseorang yang  terbukti  melanggar  Pasal  28 ayat  (2),  yang  berbunyi:  “Setiap orang  yang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa  kebencian  atau  permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal  28  ayat  (2)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  6 (enam) tahun dan/atau denda paling  banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
4. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Kegiatan  jurnalistik  yang dilakukan  oleh  jurnalis  juga  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2002  Tentang  Penyiaran (selanjutnya disebut
UU
Penyiaran).  Terdapat  pasal  yang berkaitan dengan fitnah atau pencemaran  nama  baik  di  dalam UU Penyiaran, yakni Pasal 36 ayat (5) yang berisi aturan mengenai:
“Isi siaran dilarang:
a.  bersifat  fitnah,  menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian,
penyalahgunaan  narkotika  dan obat terlarang; atau
c. mempertentangkan suku,
agama, ras, dan antargolongan”.
Sanksi  pidana  bagi  pelaku yang  melanggar  Pasal  36  ayat  (5) diatur  dalam  Pasal  57  huruf  d  UU Penyiaran yang berbunyi:
“Dipidana dengan pidana
penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan/atau  denda  paling banyak
Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) untuk penyiaran  radio  dan  dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar  rupiah)  untuk  penyiaran televisi,  setiap  orang  yang:
melanggar
ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 36 ayat (5)”.
Pasal-pasal  di  atas  telah  terbukti mengancam profesionalisme jurnalis dengan  adanya  tuntutan  pidana  bahkan putusan  pengadilan  yang  menjatuhkan pidana  kepada  jurnalis.  Satu  diantara perkara  yang  melibatkan  pers  ini  dialami oleh  Muhammad  Asrul,  seorang  Jurnalis Berita.news  yang dijatuhi vonis tiga bulan pidana penjara melalui Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp  tertanggal  23  November  2021  dengan amar putusan dinyatakan terbukti, “dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran  nama  baik  yang  melanggar Pasal  27 ayat  (3)  Jo  Pasal  45 ayat  (3)  UU ITE”.
Kasus ini bermula ketika Muhammad  Asrul  menerbitkan  sejumlah berita  dengan  judul  “Putra  Mahkota Palopo  Diduga  „Dalang‟  Korupsi  PLTNH dan  Keripik  Zaro  Rp11  M”  pada  10  Mei 2019.  Selanjutnya  terbit  berita  lanjutan berjudul  “Aroma  Korupsi  Revitalisasi Lapangan  Pancasila  Palopo  Diduga  Seret Farid Judas”, dan terakhir “Jilid II Korupsi Jalan  Lingkar  Barat  Rp5  M,  Sinyal Penyidik  Untuk  Farid  Judas?”  yang masing-masing terbit pada tanggal 24 Mei 2019  dan  25  Mei  2019.  Ketiga  terbitan tulisan  tersebut  membahas  keterkaitan Farid  Kasim  Judas,  Kepala  BKPSDM Kota  Palopo  sekaligus  anak  dari  Walikota
Palopo  Muhammad  Judas  Amir  atas dugaan  kasus  korupsi  di  lingkungan Pemerintahan Kota Palopo.
Sebelumnya,  jurnalis  Banjarhits.id Diananta  Putra  Sumedi  juga  menjadi korban  perlakuan  tidak  adil  dihadapan hukum  atas  dugaan  menyinggung  suku, agama,  ras,  dan  antargolongan  (SARA) lewat  penerbitan  berita  berjudul  “Tanah Dirampas  Jhonlin,  Dayak  Mengadu  ke Polda  Kalsel”  pada  9  November  2019. Tulisan  tersebut  diunggah  di  kanal Banjarhits.id yang merupakan media lokal yang bekerjasama dengan Kumparan.com.
Majelis  Hakim  di  Pengadilan Negeri  Kotabaru  melalui  Putusan  Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb menilai Diananta Putra Sumedi terbukti melanggar Pasal  28  ayat  (2)  Jo.  Pasal  45A  ayat  (2) UU  ITE  dengan  melakukan  tindakan menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dalam masyarakat  terkait  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan  (SARA)  dengan  vonis pidana penjara selama tiga bulan dan lima belas hari.
Menanggapi  dua  kasus  itu  Dewan Pers merilis Surat Pernyataan Dewan Pers Nomor:  02/P-DP/VIII/2020  dan  Nomor: 03/P-DP/XI/2021 yang menilai kasus yang dihadapi oleh Asrul dan Diananta merupakan perkara pers yang penyelesaiannya  harus  berdasarkan  UU Pers.  Penggunaan  aturan  diluar  UU  Pers
untuk  menyelesaikan  kasus  pers  adalah penyimpangan  terhadap  komitmen  dan tanggung  jawab  melindungi  kemerdekaan pers.  Pemidanaan  atas  karya  jurnalistik merupakan preseden buruk bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

## Tanggung Jawab Pemberitaan Pers
Pers  Indonesia  menganut  prinsip bebas  dan  bertanggungjawab,  yang  berarti jurnalis memiliki kebebasan untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, maka setiap jurnalis  yang  menjalankan  profesinya sesuai UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Peraturan Dewan Pers diberikan perlindungan  atas  tuntutan  pidana.  Tetapi jurnalis  juga  harus  memiliki  tanggung jawab  untuk  senantiasa  memberitakan peristiwa secara objektif sesuai fakta yang terjadi.  Perwujudan  jaminan  itu  diatur Pasal  18  ayat  (1)  UU  Pers  yang memberikan  perlindungan  hukum  kepada jurnalis,  yang  menyatakan  bahwa:  “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat  menghambat  atau  menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp.500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah)”.
Walaupun telah mendapatkan perlindungan  dan  jaminan  konstitusional,
akan  tetapi  pekerjaan  jurnalis  sering  kali membawa  risiko  hukum.  Tidak  jarang dijumpai jurnalis yang kurang memperhatikan etika profesi saat menjalankan  tugas,  akibatnya  berita  yang diterbitkan  perusahaan  pers  mendapatkan tuduhan mengandung konten berita bohong, penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik.
Apabila karya atau produk jurnalistik  yang  disampaikan  oleh  pers memuat  informasi  yang  tidak  akurat  dan berimbang,  maka  pihak  yang  mengalami kerugian dapat menyampaikan keberatannya melalui proses pengaduan ke Dewan  Pers.  Pengambilan  keputusan  atas kasus  pers  melalui  mekanisme  pengaduan ke  Dewan  Pers  diatur  dalam  Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan- DP/VII/2017  tentang  Prosedur  Pengaduan Ke  Dewan  Pers.  Pasal  11  peraturan  ini menjelaskan mengenai pengambilan keputusan terhadap sengketa pers yakni:
1) Pasal  11  ayat  (2)  menyatakan:
“Dewan  Pers  dapat  menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat,  mediasi  dan  atau ajudikasi.”
2) Pasal  11  ayat  (3)  berbunyi: “Hasil mediasi  para  pihak  dituangkan
dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak.” 3) Pasal  11  ayat  (5)  menjelaskan bahwa: “Jika mediasi tidak mencapai  sepakat,  Dewan  Pers akan  mengeluarkan  Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.”
4) Pasal 11 ayat (6) yang berbunyi: “Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ditetapkan melalui
Rapat Pleno dan disampaikan  kepada  pengadu  dan teradu  serta  diumumkan  secara
terbuka.”
Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang dikeluarkan oleh Dewan  Pers  yang  memuat  pernyataan adanya  kesalahan  dalam  berita  yang  telah dipublikasikan  media  massa  mewajibkan perusahaan  pers  untuk  melayani  hak jawab.  Hak  jawab  berisi  tanggapan  atau sanggahan dari pihak pengadu kepada pers yang mempublikasikan berita yang merugikan nama baiknya.
Pelaksanaan hak jawab yang diberikan  kepada  masyarakat  merupakan implementasi  dari  pengawasan  terhadap pers.  Pedoman  hak  jawab  diatur  secara khusus  melalui  Peraturan  Dewan  Pers Nomor:    9/Peraturan-DP/X/2008  yang mengandung beberapa ketentuan, diantaranya:
1. Pihak  yang  akan  mengajukan  hak jawab  harus  memberikan  data pendukung  yang  berisi  informasi kesalahan berita.
2. Prosedur  hak  jawab  dilakukan  atas persetujuan  para  pihak  melalui mekanisme  ralat  berita,  liputan, wawancara, program siaran televisi dan radio, atau pemuatan komentar di media siber.
3. Apabila ditemukan ketidakakuratan fakta  seperti  fitnah  atau  bohong, maka  pers  wajib  meminta  maaf kepada masyarakat.
Meskipun sifatnya suatu kewajiban,  tetapi  ada  kondisi  yang memungkinkan  perusahaan  pers  menolak materi hak jawab, seperti:
1. Penggunaan  karakter  materi  hak jawab yang terlalu panjang melebihi pemberitaan yang dipermasalahkan;
2. Memuat  fakta  yang  tidak  akurat dengan peristiwa sebenarnya;
3. Pernyataan  yang  dimuat  dapat menimbulkan pelanggaran hukum; Pers  nasional  yang  dijalankan  oleh perusahaan  pers  Indonesia  berkewajiban menyampaikan  peristiwa  dengan  tetap menghormati  norma-norma  yang  berlaku di  masyarakat  dan  asas  praduga  tak bersalah.  Perusahaan  pers  yang  tidak menjalankan  kewajiban  tersebut  dapat dipidana dengan pidana denda, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  18 UU Pers.
UU  Pers  menyediakan  mekanisme hak  jawab  dan  hak  koreksi  sebagai
pertanggungjawaban jurnalis atas kekeliruan  atau  kesalahan  pemberitaan yang  telah  dipublikasikan.  Konteks  inilah yang  menegaskan  bahwa  jurnalis  tidak dapat  diminta  pertanggungjawabannya secara  hukum  pidana,  kecuali  melakukan perbuatan  di  luar  kegiatan  jurnalistik seperti tindakan kriminal.
Dalam hal perusahaan pers melanggar undang-undang terkait publikasi karya jurnalistik, maka perusahaan pers diwakili oleh penanggung jawab yang meliputi bidang usaha dan atau bidang  redaksi  sebagaimana  dimaksud dalam  ketentuan  Pasal  12  dan  penjelasan Pasal  12  UU  Pers.  Umumnya  dalam perusahaan pers, pihak yang bertanggungjawab untuk menerbitkan suatu  produk  berita  adalah  pemimpin redaksi. Meskipun pemimpin redaksi dapat mewakili perusahaan pers dalam menghadapi  upaya  hukum,  tetapi  pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan  harus  mendahulukan  hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab dan hak koreksi  merupakan  usaha  mediasi  yang dilakukan  untuk  menyelesaikan  sengketa pers.
Dalam kasus penyalahgunaan profesi  dengan  cara  membuat  berita bohong, maka sertifikat dan kartu kompetensi jurnalis dapat dicabut. Penetapan  dan  mekanisme  pencabutan sertifikat  dan  kartu  kompetensi  jurnalis
diatur  dengan  Peraturan  Dewan  Pers Nomor:  3/Peraturan-DP/VIII/2015.  Proses mencabut  sertifikat  dan  kartu  kompetensi ini  dapat  dilaksanakan  melalui  saran  dari masyarakat, organisasi pers, atau perusahaan  pers,  serta  hasil  pemeriksaan Dewan Pers.

## Penyelesaian Sengketa Pers
Sengketa  pers  adalah  perselisihan yang  disebabkan  adanya  kekeliruan  atau kesalahan pada produk jurnalistik.
Sengketa pers dapat terjadi saat masyarakat merasa dirugikan atas pemberitaan yang diterbitkan oleh perusahaan  pers.  UU  Pers  mengatur penyelesaian sengketa pers melalui beberapa  tahapan,  seperti  hak  jawab,  hak koreksi,  dan  pengaduan  ke  Dewan  Pers. Upaya-upaya ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa pers di luar pengadilan  yang  melibatkan  pihak  ketiga yaitu Dewan Pers sebagai mediator.
Penyelesaian  sengketa  pers  harus dilakukan  dengan  mekanisme  khusus sesuai  pedoman  UU  Pers  agar  tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan  pers  nasional.  Masih  adanya perkara  pers  yang  dibawa  ke  pengadilan merupakan bentuk penyalahgunaan kriminalisasi yang dilakukan oleh penegak hukum  terhadap  pekerjaan  profesional jurnalis. Padahal telah ada upaya perlindungan profesi jurnalis melalui kerja
sama  antara  Dewan  Pers  dengan  Polri melalui Nota Kesepahaman Nomor:
03/DP/MoU/III/2022 dan
Nomor:
NK/4/III/2022. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan pembaharuan kerja  sama  antara  kedua  lembaga  yang sebelumnya  telah  dibuat  pada  9  Februari 2017.  Tujuan  kerja  sama  ini  untuk meningkatkan  koordinasi  antara  kedua pihak dalam rangka perlindungan kemerdekaan  pers  dan  penegakan  hukum terkait penyalahgunaan profesi jurnalis.
Perlu diperhatikan bahwa kebebasan pers bukan berarti menghindarkan jurnalis dari upaya hukum, karena  jurnalis  memiliki  kedudukan  yang sama  dihadapan  hukum  seperti  Warga Negara  Indonesia  lainnya.  Masyarakat dituntut  ikut  serta  melakukan  pengawasan kepada  jurnalis  dan  perusahaan  pers  yang menjalankan kegiatan pers. Apabila ditemukan  penyalahgunaan  profesi  atau pelanggaran  etik,  maka  masyarakat  dapat membuat pengaduan kepada Dewan Pers.
Di  sisi  lain,  pihak  kepolisian  yang menerima  laporan  atas  dugaan  tindak pidana  terkait  penyalahgunaan  profesi jurnalis,  maka  diharuskan  melakukan penyelidikan yang dikoordinasikan dengan Dewan  Pers.  Jika  hasil  dari  koordinasi ditemukan  unsur  tindak  pidana,  maka kepolisian dapat melanjutkan proses penyidikan  sesuai  peraturan  perundang- undangan.  Seandainya  kasus  tersebut
dinilai sebagai kasus pers, maka dilakukan penyelesaian menggunakan hak jawab, hak koreksi,  atau  pengaduan  langsung  ke Dewan Pers.
Penggunaan  hak  jawab  dan  hak koreksi  secara  jelas  dinyatakan  dalam Pasal  5  ayat  (2)  dan  (3)  UU  Pers.  Hak jawab  dapat  diartikan  sebagai  hak  setiap orang,  kelompok,  organisasi,  atau  badan hukum untuk menanggapi atau menyanggah  isi  berita  yang  memuat kekeliruan atau menyajikan peristiwa yang tidak  akurat.  Sedangkan  hak  koreksi adalah hak yang diberikan kepada seseorang,  kelompok,  organisasi,  atau badan hukum untuk mengoreksi kesalahan informasi  yang  disampaikan  oleh  jurnalis dan  media.  Mekanisme  penyelesaian perselisihan  yang  disebabkan  kesalahan pemberitaan  dengan  hak  jawab  dan  hak koreksi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Penggunaan  hak  jawab  dan  hak koreksi disampaikan secara langsung  oleh  pihak  yang  merasa dirugikan  kepada  perusahaan  pers terkait dengan tembusan ke Dewan Pers. Perusahaan pers yang diwakili  oleh  penanggung  jawab wajib  melayani  pemenuhan  hak- hak ini.
2. Pihak  yang  merasa  nama  baiknya dicemarkan  harus  menyerahkan data pendukung yang memuat fakta untuk digunakan sebagai alat bukti
bantahan  atau  sanggahan  bahwa berita  yang  disiarkan  tidak  akurat dan berimbang.
3. Persoalan  kekeliruan  pemberitaan pers  dapat  juga  dilaporkan  kepada institusi  kepolisian  untuk  diproses secara  pidana.  Namun  tahapan  ini menjadi  pilihan  terakhir  apabila hak  jawab  dan  hak  koreksi  tidak terlaksana.
Merujuk  Peraturan  Dewan  Pers Nomor:    9/Peraturan-DP/X/2008  Tentang Pedoman Hak Jawab menyatakan pelaksanaan  hak  jawab  harus  dilakukan segera  setelah  penyampaian  hak  jawab oleh  pihak  terkait.  Pernyataan  ini  berlaku bagi  seluruh  perusahaan  pers,  dengan ketentuan:
1. Media  cetak  wajib  memuat  hak jawab paling lambat pada dua edisi terbitan  sejak  hak  jawab  diterima redaksi.
2. Media  elektronik  yang  meliputi televisi  dan  radio  wajib  memuat hak  jawab  pada  program  siaran berikutnya sejak hak jawab diterima penanggung jawab.
Hak  jawab  tidak  berlaku  apabila setelah  dua  bulan  publikasi  produk jurnalistik  pihak  yang  dirugikan  tidak mengajukan  hak  jawab,  kecuali  melalui kesepakatan  para  pihak.  Pers  diizinkan melakukan  penyuntingan  isi  hak  jawab sesuai  prinsip-prinsip  jurnalistik,  namun
tidak  berhak  mengubah  substansi  hak jawab yang diajukan.
Sementara  itu,  pengaturan  hak koreksi  juga  diatur  melalui  Peraturan Dewan  Pers  No:  1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang  Pedoman  Pemberitaan  Media Siber, yang menyatakan terhadap pemberitaan  yang  melanggar  UU  Pers, Kode  Etik  Jurnalistik,  dan  Peraturan Dewan  Pers,  maka  media  siber  wajib menyediakan mekanisme pengaduan. Media siber wajib mengoreksi, menyunting,  dan  menghapus  pemberitaan yang  mengandung  ketidakakuratan  fakta secara  proporsional  selambat-lambatnya dua  hari  setelah  pengaduan  diterima. Sesuai  ketentuan  Pasal  18  ayat  (2)  UU Pers, perusahaan pers yang tidak melayani hak  jawab  akan  mendapatkan  sanksi pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah.
Hak  jawab  dan  hak  koreksi  harus dipenuhi  sebagai  bentuk  tanggung  jawab pers yang menghormati kepentingan umum, memberikan hak kepada masyarakat  untuk  memperoleh  informasi yang  akurat,  serta  menerapkan  asas praduga  tak  bersalah.  Itu  artinya,  pers nasional hanya menyiarkan informasi yang tepat, tidak menghakimi kesalahan seseorang  berdasarkan  pendapat  pribadi, tanpa  sumber  pendukung  yang  valid, apalagi  terhadap  kasus-kasus  yang  masih dalam proses peradilan.
Pengimplementasian  hak  jawab dan hak koreksi dapat dilihat pada Pasal 10 Kode  Etik  Jurnalistik,  yang  disusun  dan disahkan  melalui  Peraturan  Dewan  Pers Nomor:  6/Peraturan-DP/V/2008  Tentang Pengesahan  Surat  Keputusan  Dewan  Pers Nomor  03/SK-DP/III/2006  Tentang  Kode Etik  Jurnalistik  sebagai  Peraturan  Dewan Pers,  yang  menegaskan  bahwa  “wartawan Indonesia  segera  mencabut,  meralat,  dan memperbaiki  berita  yang  keliru  dan  tidak akurat  disertai  dengan  permintaan  maaf kepada  pembaca,  pendengar,  dan  atau pemirsa”.
Pengaturan  penyelesaian  sengketa di  bidang  pers  melalui  penggunaan  hak jawab  dan  hak  koreksi  yang  secara  jelas dan  bertahap  diatur  Undang-Undang  Pers dan  Peraturan  Dewan  Pers  mencerminkan kepedulian  penyelenggara  negara  untuk menengahi  perselisihan  antara  para  pihak yang  bersengketa.  Tujuan  lainnya,  agar mencegah  penyimpangan  kriminalisasi yang mengarah kepada jurnalis.
Selain  mekanisme  hak  jawab  dan hak  koreksi,  masyarakat  pun  dapat mengajukan  pengaduan  ke  Dewan  Pers untuk mengatasi sengketa pers. Penyelesaian sengketa pers melalui pengaduan ke Dewan Pers secara substansi diatur  Peraturan  Dewan  Pers  Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017. Tahap-tahap pengaduan  ke  Dewan  Pers  dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengaduan diajukan secara langsung  kepada  Dewan  Pers  dan wajib mencantumkan identitas diri. Produk  jurnalistik  yang  dapat diadukan  hanya  produk  yang  telah diterbitkan dalam dua bulan terakhir, kecuali untuk kasus khusus.
2. Pasal  8  ayat  (5)  peraturan  ini menyatakan bahwa:
“Pengaduan  terhadap  media cetak,  lembaga  penyiaran,  dan media  siber  menyebutkan  nama
media, tanggal edisi
penerbitan/publikasi, judul tulisan/program  siaran,  alamat laman detail artikel untuk media siber,  atau  deskripsi  Prosedur Pengaduan  ke  Dewan  Pers  foto dan  ilustrasi  yang  dipersoalkan dengan  melampirkan  dokumen atau  data  pendukung  serta,  jika ada, bukti komunikasi
menyangkut berita yang
dipersoalkan dengan media bersangkutan”.
3. Guna  kepentingan  pemeriksaan Dewan Pers dapat meminta keterangan  dari  pihak  pengadu, penanggung jawab perusahaan pers, dan ahli untuk membuat jelas persoalan.
4. Keputusan Dewan Pers  yang berisi hasil  mediasi  akan  dimuat  dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan.
5. Apabila  mediasi  tidak  mencapai sepakat,  maka  Dewan  Pers  bakal menerbitkan  Pernyataan  Penilaian dan Rekomendasi.
6. Pihak pengadu wajib melaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi  paling  lambat  empat belas  hari  kerja.  Sedangkan  pihak teradu  wajib  melaksanakan  hasil keputusan  pada  publikasi  berita edisi pertama.
Penyelesaian sengketa melalui pengaduan  ke  Dewan  Pers  menerapkan proses  mediasi  yang  mengedepankan musyawarah  untuk  mencapai  mufakat. Dalam  prosesnya,  Dewan  Pers  akan meminta  keterangan  pengadu  dan  teradu terkait  materi  yang  diadukan.  Setelah mendengar keterangan kedua pihak, Dewan Pers akan memulai tahap ajudikasi. Ajudikasi  menjadi  tahapan  penting  untuk menilai materi aduan berdasarkan Undang- Undang  Pers,  Kode  Etik  Jurnalistik,  dan Peraturan-Peraturan  Dewan  Pers.  Hasil mediasi  yang  memuat  kesepakatan  para pihak  akan  dituangkan  dalam  Risalah Penyelesaian  Pengaduan.  Apabila  mediasi tidak  mencapai  sepakat,  Dewan  Pers  akan menerbitkan dokumen Pernyataan Penilaian  dan  Rekomendasi  yang  berisi keputusan  akhir  dan  rekomendasi  atas
pengaduan  yang  diajukan  melalui  hasil Rapat Pleno Dewan Pers.
Dewan  Pers  pernah  menangani sengketa  pemberitaan  antara  Alvin  Lim dengan  Majalah  Hukum  dan  Politik Keadilan  Indonesia.  Pengaduan  diajukan oleh  Alvin  Lim  sebagai  pengadu  atas dugaan  pencemaran  nama  baiknya  oleh media tersebut sebagai teradu dalam berita berjudul  “Perkara  Alvin  Lim  Seperti  Duri Dalam  Daging”  dan  “Kemungkinan  JPU Menerima Sesuatu”, yang terbit pada edisi 71  Tahun  V,  Oktober  2021.  Walaupun berita  yang  diadukan  merupakan  produk yang dihasilkan jurnalis, tetapi sebagaimana  ketentuan  Pasal  12  UU  Pers atas sengketa pers yang ada harus diwakili oleh  penanggung  jawab  perusahaan  pers terkait.
Pihak  pengadu  menyatakan  bahwa berita  yang  dipublikasikan  media  teradu tidak  memuat  keberimbangan,  karena dirinya  tidak  pernah  dihubungi  dan diberikan  kesempatan  untuk  memberikan pernyataan.  Dalam  proses  mediasi  yang telah  dilaksanakan,  pihak  teradu  menolak isi Risalah Penyelesaian Pengaduan,
sehingga Dewan Pers mengeluarkan ajudikasi dalam bentuk Pernyataan Penilaian  dan  Rekomendasi  (PPR)  Dewan Pers Nomor: 43/PPR-DP/XII/2021. Dewan Pers  menyatakan  berita  yang  dirilis Majalah  Hukum  dan  Politik  Keadilan Indonesia dapat dibuktikan telah
melanggar  Pasal  1  dan  3  Kode  Etik Jurnalistik,  dengan  pertimbangan  tidak melakukan konfirmasi, dan memuat tulisan yang  tidak  berimbang,  serta  menghakimi. Selanjutnya  Dewan  Pers  memberikan rekomendasi  agar  teradu  melayani  hak jawab dan hak koreksi, serta menyampaikan  permintaan  maaf  kepada pengadu.  Kasus  pers  ini  merupakan implementasi dari UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik  terhadap  kasus-kasus  yang berkaitan dengan produk berita.
Dengan  demikian,  penyelesaian sengketa  pers  antara  publik  dengan  pers telah  diatur  UU  Pers,  Peraturan  Dewan Pers,  dan  Kode  Etik  Jurnalistik  yang memuat  ketentuan-ketentuan  penyelesaian melalui  jalur  diluar  pengadilan.  Meskipun telah  dibentuk  aturan  yang  jelas  tetap  saja masih  ada  upaya  hukum  pidana  kepada jurnalis  yang  menggunakan  pasal-pasal penghinaan,  pencemaran  nama  baik,  dan SARA untuk menghambat atau menghalangi tugas jurnalis.
Perlu ditegaskan pula bahwa hukum  pidana  Indonesia  tidak  mengenal kebijakan kriminalisasi terhadap pelanggaran  kegiatan  jurnalistik  oleh jurnalis  dan  perusahaan  pers.  Perselisihan yang  timbul  akibat  sengketa  pemberitaan wajib mendahulukan tahapan-tahapan yang  diatur  UU  Pers,  jika  ada  penegak hukum  yang  menyelenggarakan  peradilan untuk  jurnalis  atas  berita  yang  diterbitkan
di  media  massa  tanpa  meminta  penilaian Dewan  Pers,  maka  itu  bentuk  pengabaian dan pelanggaran terhadap UU Pers.

## 5. SIMPULAN
Hukum  Pidana  Indonesia  tidak mengenal kebijakan kriminalisasi terhadap jurnalis  atas  publikasi  karya  atau  produk jurnalistik di media cetak, media elektronik,  dan  atau  media  lainnya.  Delik hukum yang bermuatan penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, atau SARA yang  diatur  dalam  KUHP,  UU  ITE,  dan UU  Penyiaran  tidak  dapat  dikenakan kepada  jurnalis.  Hal  ini  sejalan  dengan ketentuan Pasal 50 KUHP yang memberikan alasan pembenar untuk meniadakan  sifat  melawan  hukum  pada perbuatan melaksanakan ketentuan undang-undang  yang  dilakukan  jurnalis. Maksud  dari  perbuatan  melaksanakan ketentuan  undang-undang  adalah  kegiatan jurnalis  dalam  mencari,  memperoleh,  dan menyampaikan  informasi  dalam  bentuk berita  yang  diamanatkan  UU  Pers, sehingga  sepanjang  jurnalis  melaksanakan tugasnya  sesuai  UU  Pers  dan  Kode  Etik Jurnalistik tidak dapat dipidana.
Kenyataannya,  masih  ada  penegak hukum  yang  memproses  laporan  dugaan kesalahan  pemberitaan  oleh  jurnalis, padahal  penyelesaian  sengketa  pers  harus berpedoman  pada  UU  Pers.  Pihak  yang merasa  dirugikan  karena  penerbitan  suatu
berita  dapat  menggunakan  hak  jawab  dan hak  koreksi  untuk  mengklarifikasi  dan mengoreksi kekeliruan berita yang ditujukan  langsung  kepada  perusahaan pers  bersangkutan,  serta  bisa  mengajukan pengaduan ke Dewan Pers untuk menyelesaikan  sengketa  melalui  jalur diluar  pengadilan.  Dewan  Pers  memiliki tugas  dan  fungsi  untuk  menyelesaikan perselisihan  yang  muncul  akibat  kasus- kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Fatah,  A.  (2019). Hukum  Pers  Indonesia . Setara Press.
Nur, M. (2022). Hukum Pemberitaan Pers Sebuah
Model Mencegah Kesalahan Dalam Berita (2nd ed.).
Kencana.
Prasetyo,  T.  (2011). Kriminalisasi  Dalam Hukum Pidana . Nusa Media.

## Jurnal
Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum  terhadap  Jurnalis  dari  Risiko Kriminalisasi  UU  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  di  Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (1), 89–106. https://ejournal2.undip.ac.id/index.ph
p/jphi/article/view/13547/6840
Astuti, S. A. (2014). The Law
Enforcement of Journalism
Profession  in  The  Context  of  Press Freedom. Rechtsidee , 1 (2),  175–190. https://doi.org/10.21070/jihr.v1i2.97
Luthan,  S.  (2009).  Asas  Dan  Kriteria Kriminalisasi. Jurnal  Hukum  Ius Quia Iustum , 16 (1), 1–17.
https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/artic le/view/3839
Pramukhtiko, & Hanum, O. (2011). Sistem Pertanggungjawaban  Jurnalis  Dalam Sebuah Pemberitaan. Jurnal Fairness
and Justice , 7 (1), 161–172. http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index
.php/FAJ/article/view/609/483
Putranto,  R.  D.  (2022).  Perlindungan Jurnalistik  Terhadap  Kriminalisasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi  Elektronik  Di  Indonesia.
Palar  Pakuan  Law  Review , 08 (1), 606–616.
https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.50
36
Rahmawati,  I.,  &  Gani,  R.  A.  (2011).
Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap  Delik  Pers  (Suatu  Kajian Normatif). Legalitas : Jurnal Hukum ,
1 (4), 133–190.
https://doi.org/10.32700/jnc.v2i2.48
Randa  Safaatulah,  R.  (2020).  Tanggung
Jawab  Hukum  Pimpinan  Redaksi
Lembaga Penyiaran Terhadap
Pemberitaan  Yang  Melanggar  Kode
Etik Jurnalistik. Journal of Law , 7 (1). Rozi,  M.  F.,  &  Purwanto,  R.  H.  (2018).
Tindak  Pidana  Penghinaan  Dan Pencemaran  Nama  Baik  Atas  Karya Jurnalistik  Ditinjau  Dari  Pasal  27 Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi  Elektronik. Jurnal  Pro Hukum :  Jurnal  Penelitian  Bidang Hukum  Universitas  Gresik , 7 (2).
https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.745 Soekanto, W. (2013). Gugatan Pencemaran  Nama  Baik:  Ancaman Kemerdekaan  Pers  dari  Masa  ke Masa. Jurnal  Dewan  Pers , 8 . https://dewanpers.or.id/publikasi/publ ikasi_detail/132/Jurnal_Dewan_Pers_ Edisi_Ke-8
Triyono,  D.  A.  (2013).  The  Four  Press Media  Theories:  Authoritarianism Media  Theory,  Libertarianism  Media Theory,  Social  Responsibility  Media Theory, and Totalitarian Media Theory. Jurnal Pengembangan Humaniora , 13 (3), 194–201.
https://jurnal.polines.ac.id/index.php/r agam/article/view/483/408
Widiathama,  &  Laksmi,  A.  (2013).
Penggunaan  Hak  Jawab  dan  Hak Koreksi  Dalam  Penyelesaian  Delik Pers  Berdasarkan  UU  Nomor  40 Tahun  1999. Jurnal  Ilmu  Hukum .
http://e-journal.uajy.ac.id/4947/

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999
Tentang Pers
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002
Tentang Penyiaran
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008
Tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016
Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi
Elektronik

## Sumber Lain
CNN Indonesia. (2021). Jurnalis Divonis 3 Bulan Penjara Usai Bongkar Dugaan
Korupsi di Palopo .
https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20211123161901-12- 725045/jurnalis-divonis-3-bulan- penjara-usai-bongkar-dugaan- korupsi-di-palopo
Ningtyas,  I.,  Musdalifah,  Faisol,  E.,
Maryadi,  O.,  &  Afrida,  N.  (2021).
Catatan Akhir Tahun 2021 : Kekerasan , Kriminalisasi & Dampak UU Cipta Kerja .
https://aji.or.id/read/buku/89/catatan- akhir-tahun-2021.html