Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pengulangan  Nikah  Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)
Khairani Cut Nanda Maya Sari Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: rani_mukdin@yahoo.co.id

## Abstrak
Pengulangan  nikah  yang  menggambarkan  situasi  dan  kondisi  dari masalah yang diteliti ialah terjadinya nikah ulang setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya  rukun  dan  syarat  sahnya  pernikahan.  Pada  dasarnya  nikah ulang tidak boleh dengan sengaja dilakukan, harus ada sebab yaitu salah satunya  tidak  terpenuhi  rukun  dan  syarat  sahnya  pernikahan.  Praktek pengulangan  nikah  yang  dilakukan  di  KUA  Kecamatan  Kota Kualasimpang  adalah  boleh  dan  bisa  jadi  wajib  ketika  ada  peraturan pemerintah yang  mengharuskan akad nikah ulang. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana kategori sebab pengulangan nikah di KUA  Kecamatan  Kota  Kualasimpang  dan  bagaimana  analisis  hukum Islam  terhadap  praktek  pengulangan  nikah  di  KUA  Kecamatan  kota Kualasimpang.  Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  skripsi ini  adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan  hasil  objektif  terhadap  keadaan  yang  ditemui  di lapangan  dan  dianalisis  menurut  hukum  Islam.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  pengulangan  nikah  terjadi  karena  pada  pernikahan tersebut  tidak  terpenuhinya  rukun  dan  syarat  sahnya  sebuah  pernikahan. Pengulangan nikah harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Apabila nikah pada kasus-kasus yang  terjadi  di  KUA  Kecamatan  Kota  Kualasimpang  tersebut  tidak diulang,  maka  banyak  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  diantaranya merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjaga dan tidak  terlindunginya  kehormatan.  Sebaliknya,  apabila  pada  pernikahan yang  tidak  memenuhi  rukun  dan  syarat  sebuah  pernikahan  diulang kembali,  maka  kemashlahatan  agama,  jiwa,  akal  dan  keturunan  akan dirasakan  oleh  pasangan  suami  istri  yang  melangsungkan  pemikahan. Dari  paparan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pernikahan  yang  tidak memenuhi  rukun  dan  syarat  sebuah  pernikahan  harus  segera  diulang
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kembali  agar  tidak  menimbulkan  kemudharatan  dan  terjerumus  kepada perzinaan  yang  akan  memberikan  dampak  buruk  bagi  pasangan  suami istri yang melangsungkan pernikahan.
Kata Kunci: Pengulangan Nikah, Hukum Islam, Kota Kualasimpang

## Pendahuluan
Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan  oleh  manusia,  hewan  bahkan  oleh  tumbuh-tumbuhan,  karena menurut  para  Sarjana  Ilmu  Alam  mengatakan  bahwa  segala  sesuatu kebanyakan  terdiri  dari  dua  pasangan.  Misalnya,  air  yang  kita  minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen ), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. 1
Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain  yang  memerlukan  adanya  persetujuan  kedua  belah  pihak  yang mengadakan  akad,  dari  lima  rukun  nikah,  pertama,  adanya  mempelai laki-laki.  Kedua,  adanya  mempelai  perempuan.  Ketiga  adanya  wali. Keempat  ada  dua  orang  saksi  dan  kelima ijab  qabul , 2 yang  paling terpenting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yaitu, syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib. 3
Dalam konsep Fikih Munakahat, istilah pengulangan nikah tidak ada.  Yang  ada  hanyalah  pembaharuan  nikah  disebut  dengan Tajiddun nikah. Tajiddun nikah    adalah  pembaharuan  akad  nikah  atau memperbaharui  akad  nikah.  Menurut    pendapat    yang    shahih, memperbarui    nikah    itu  hukumnya zawaj (boleh). 4 Ulama  Syafi‟iyah yang  berpendapat  bahwa Tajiddun  Nikah dapat  membatalkan  nikah sebelumnya,  antara  lain  Yusuf  Al-Ardabili  al-Syafi‟i,  ulama  terkemuka mazhab Syafi‟i. 5
1 H.S.A.  Al-Hamdani, Risalah  Nikah, terj.  Agus  Salim  (Jakarta:  Pustaka  Amani,
2002), hlm. 1.
2 Slamet  Abidin  dan  H.  Aminuddin, Fiqh  Munakahat, (Bandung:  Pustaka  Setia, 1999), hlm. 68.
3 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahab  Sayyed  Hawaas, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 59.
4 http://pusat    konsultasi  Islam.blogspot.com/hukum-akad-nikah-ulang-untuk legalitas-surat-nikah.di akses pada tanggal 18 November 2016.
5 Sebagaimana  perkataan  beliau  dalam  kitabnya, al-Anwar  li  A’mal  al-Anwar sebagai berikut, “Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi  mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi  (hitungan)  talaq.  Kalau  dilakukan  sampai  tiga  kali,  maka  diperlukan muhallil”.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pernikahan  yang  sah  adalah  yang  memenuhi  segala  persyaratan akad, segala syarat sah akad, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang  telah  dilaksanakan  yakni  kedua  orang  berakad,  ahli  dalam melaksanakan  akad, shighat nya  menunjukan  pemilikan  kesenangan secara  abadi,  menyatu  dalam  satu  majelis ijab dan qabul ,  tidak  terjadi perbedaan  antara  mereka  berdua,  masing-masing  peng -ijab dan  peng - qabul mendengar  suara  yang  lain,  istri  merupakan  objek  penerima pernikahan yang diakadi, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal  dan  baligh.  Jikalau  yang  menguasai  salah  satu  dari  dua  pihak, bukan  dari  orang  tua,  harus  ada  sifat syara’ yang  menguasakan kekuasaannya.  Ketika  berkumpul  beberapa  syarat  tersebut  maka  akad pernikahan  menjadi  sah  dan  menimbulkan  pengaruh-pengaruh syara’ . 6

## Pengertian dan Hukum Nikah
Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut  dengan  dua  kata,  yaitu nikah dan zawaj .  Kedua  kata  ini  yang terpakai  dalam  kehidupan  sehari-hari  orang  Arab  dan  banyak  terdapat dalam  Al-Qur'an  dan  hadis  Nabi.  Kata na-ka-ha banyak  terdapat  dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, 7 seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:
الََّأ  ۡمُتۡفِخ  ۡنِإَف  ََۖعََٰبُرَو  َثََٰلُثَو  َٰىَىۡثَم ِءٓبَسِّىلٱ  َهِّم مُكَل  َةبَط بَم ْاوُحِكوٱَف  َٰىَمََٰتَيۡلٱ يِف ْاوُطِسۡقُت  الََّأ  ۡمُتۡفِخ  ۡنِإَو ْاوُلوُعَت  الََّأ َٰٓىَو ۡدَأ َكِل ََٰذ  ۡۚۡمُكُى ََٰمۡيَأ  ۡتَكَلَم بَم  ۡوَأ ًةَدِح ََٰوَف ْاوُلِد ۡعَت ٣
Artinya :  “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)  perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu mengawininya),  Maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika  kamu takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  Maka  (kawinilah) seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki  yang demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada  tidak  berbuat aniaya”. (QS. An-Nisaa : 3)
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua  makhluk-Nya,  baik  manusia,  hewan,  maupun  tumbuh-tumbuhan. Ia  adalah  suatu  cara  yang  dipilih  oleh  Allah  Swt,  sebagai  jalan  bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. 8
6 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahab  Sayyed  Hawaas, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak… , hlm. 127.
7 Ibid., hlm. 35.
8 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat I …,hlm. 9.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Nikah,  menurut  bahasa: al-jam’u dan al-dhamu yang  artinya kumpul. 9 Makna nikah ( Zawaj ) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya  akad  nikah.  Juga  bisa  diartikan  ( wath'u  al-zaujah )  bermakna menyetubuhi  istri.  Definisi  yang  hampir  sama  dengan  di  atas  juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab  “ nikahun ”  yang  merupakan masdar atau  asal  kata  dari  kata  kerja ( fi'il madhi ) “ nakaha ”, sinonimnya “ tazawwaja ” kemudian diterjemahkan dalam  bahasa  Indonesia  sebagai  perkawinan.  Kata  nikah  sering  juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. 10
Hukum  Nikah  berasal  dari  kata  hukum  memiliki  dua  makna, yang dimaksud di sini adalah: Pertama, sifat syara’ pada sesuatu seperti wajib,  haram,  makruh,  sunnah,  dan  mubah. Kedua ,  buah  dan  pengaruh yang  ditimbulkan  sesuatu  menurut syara’ ,  seperti  jual  beli  adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa- menyewa  ( ijarah ) adalah pemilikan  penyewa  pada  manfaat barang  yang disewakan.  Demikian  juga  hukum  perkawinan  atau  pernikahan  berarti penghalalan  masing-masing  dari  sepasang  suami  istri  untuk  bersenang- senang  kepada  yang  lain,  kewajiban  suami  terhadap  mahar  dan  nafkah terhadap  istri,  kewajiban  istri  untuk  taat  terhadap  suami  dan  pergaulan yang baik.
Secara  personal  hukum  nikah  berbeda  disebabkan  perbedaan kondisi  mukalaf,  baik  dari  segi  karakter  kemanusiaannya  maupun  dari segi  kemampuan  hartanya.  Hukum  nikah  tidak  hanya  satu  yang  berlaku bagi  seluruh  mukalaf.  Masing-masing  mukalaf  mempunyai  hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak. 11

## Rukun dan Syarat Nikah
Rukun,  yaitu  sesuatu  yang  mesti  ada  yang  menentukan  sah  atau tidaknya  suatu  pekerjaan  (ibadah),  dan  sesuatu  itu  termasuk  dalam rangkaian  pekerjaan  itu,  seperti  membasuh  muka  wudu  dan takbiratul ihram untuk sholat. 12
Rukun  adalah  bagian  dari  hakikat  sesuatu.  Rukun  masuk  di dalam  substansinya.  Adanya  sesuatu  itu  karena  adanya  rukun  dan  tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa
9 Sulaiman  Al-Mufarraj, Bekal  Pernikahan:  Hukum,  Tradisi,  Hikmah,  Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm.5.
10 Rahmat  Hakim, Hukum  Perkawinan  Islam (Bandung:  Pustaka  Setia,  2000), hlm. 11.
11 Ibid., hlm. 43-44.
12 Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 45.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
syarat,  namun  eksistensinya  tidak  diperhitungkan.  Akad  nikah mempunyai  beberapa  rukun  yang  berdiri  dan  menyatu  dengan substansinya. Akad nikah juga  mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada  beberapa  syarat,  yaitu  syarat  jadi,  syarat  sah,  syarat  terlaksana, dan  syarat  wajib.  Semua  ini  akan  dijelaskan  keterangannya.  Di  antara rukun akad nikah adalah ijab dan qabul yang mempunyai keterkaitan satu dengan  yang  lain.  Keduanya  mempunyai  arti  membantu  maksud  berdua dan  menunjukkan  tercapainya  ridha  secara  batin.  Maksud ijab dalam akad  nikah  seperti ijab dalam  berbagai  transaksi  lain,  yaitu  pernyataan yang  keluar dari salah satu pihak yang  mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau  dari pihak  istri.  Sedangkan  kabul  adalah  pernyataan  yang  datang  dari  pihak kedua  baik  berupa  kata-kata,  tulisan,  atau  isyarat  yang  mengungkapkan persetujuan dan ridhanya. Berdasarkan pengertian di atas, ijab tidak dapat dikhususkan dalam hati sang istri atau wali dan atau wakilnya. Demikian juga dengan qabul . 13
Unsur  pokok  suatu  perkawinan  adalah  laki-laki  dan  perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad  dengan  si  suami,  dua  orang  saksi  yang  menyaksikan  telah berlangsungnya  akad  perkawinan  itu.  Berdasarkan  pendapat  ini  rukun perkawinan  itu  secara  lengkap  adalah  sebagai  berikut:  Calon  mempelai laki-laki,  Calon  mempelai  perempuan,  Wali  dari  mempelai  perempuan yang  akan  mengakadkan  perkawinan,  Dua  orang  saksi, Ijab yang dilakukan  oleh  wali  dan qabul yang  dilakukan  oleh  suami.  Mahar  yang harus  ada  dalam  setiap  perkawinan  tidak  termasuk  ke  dalam  rukun, karena  mahar  tersebut  tidak  mesti  disebut  dalam  akad  perkawinan  dan tidak  mesti  diserahkan  pada  waktu  akad  itu  berlangsung.  Dengan demikian,  mahar  itu  termasuk  ke  dalam  syarat  perkawinan.  UU Perkawinan  sama  sekali  tidak  berbicara  tentang  rukun  perkawinan.  UU Perkawinan  hanya  membicarakan  syarat-syarat  perkawinan,  yang  mana syarat-syarat  tersebut  lebih  banyak  berkenaan  dengan  unsur-unsur  atau rukun  perkawinan.  KHI  secara  jelas  membicarakan  rukun  perkawinan sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  14,  yang  kesuluruhan  rukun tersebut  mengikuti  fiqh  Syafi'i  dengan  tidak  memasukkan  mahar  dalam rukun. 14
Syarat  nikah  adalah  sesuatu  yang  harus  ada  pada  saatnya,  baik berupa  rukun  nikah  itu  sendiri  maupun  dasar  rukun  sehingga  jika
13 Ibid., hlm. 59.
14 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.61.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi. Pengaruh  tertinggalnya  sesuatu  dalam  syarat  disebut  batal.  Akad  batal adalah jika terdapat cacat pada satu rukun dari beberapa rukun atau pada satu dasar dari beberapa dasar rukun. 15

## Nikah dan Status Hukumnya
Hukum  pernikahan  dan  pengaruh  yang  ditimbulkannya mengikuti  sifat-sifat  akad  itu  sendiri,  seperti  sah,  murni,  batal,  dan  lain- lain.  Pengaruh-pengaruh  ini  akan  berbeda  karena  perbedaan  sifat, pengaruh  akad  yang  sah  berbeda  dengan  akad  yang  bergantung,  dan seterusnya.
1. Nikah Sah Murni dan Hukumnya
Pernikahan sah murni adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah  dijelaskan,  yakni  kedua  orang  yang  berakad,  ahli  dalam melaksanakan  akad, shighat -nya  menunjukkan  pemilikan  kesenangan secara  abadi,  menyatu  dalam  satu  majelis ijab-qabul ,  tidak  terjadi perbedaan  antara  mereka  berdua,  masing-masing  peng -ijab dan  peng - qabul mendengar  suara  yang  lain,  istri  merupakan  objek  penerima pernikahan yang diakadi, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal  dan  baligh.  Jikalau  yang  menguasai  salah  satu  dari  dua  pihak bukan  dari  orangtua,  harus  ada  sifat syara’ yang  menguasakan kekuasaannya.  Ketika  berkumpul  beberapa  syarat  tersebut  maka  akad pernikahan  menjadi  sah  murni  dan  menimbulkan  pengaruh-pengaruh syara’ . Pengaruh-pengaruh ini yang akan dijelaskan secara global di sini dan masing-masing akan dibahas secara spesifik. 16
Nikah yang Bergantung dan Hukumnya Akad  pernikahan  yang  bergantung  adalah  akad  shahih  yang terhenti  pada  izin  orang  yang  mempunyai  kekuasaan,  seperti  akad pernikahan  anak  kecil  yang  sudah  pandai  ( mumayyiz )  terhenti  pada  izin walinya, terhentinya akad fudhuli (dilakukan orang lain bukan wakil dan bukan  pengganti)  atas  izin  orang  yang  diakadi,  yakni  suami  atau  istri. Menurut  Imam  Muhammad  Al-Wali,  wanita  berakal  dan  baligh disamakan dengan akad fudhuli . Jika ia dinikahkan tanpa didahului izin, akadnya  bergantung  pada  izinnya,  kewaliannya  berserikat,  wali  tidak memiliki hak paksa menikahkan. Hukum akad bergantung pada izin dari wanita  tersebut,  jika  ia  mengizinkan  maka  akad  sah  sempurna  dan menimbulkan  segala  hukum,  seperti  mahar,  nafkah,  waris, iddah ,  dan
15 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahab  Sayyed  Hawaas, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak …, hlm.96.
16 Ibid., hlm. 127.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
lain-lain.  Sedangkan  jika  belum  izin  maka  tidak  halal  mencampurinya dan tidak ada waris antara mereka berdua. Hanya jika telanjur bercampur dan istri mengandung, nasab anak tetap atas diri suami, wajib ber- iddah sebab  dipisahkan  karena  wajib  dipisahkan,  dan  suami  wajib  membayar mahar.
Dalam  masalah  ini,  haram  baginya  saudara  persambungan  dan sebab  percampuran  ini  tidak  menggugurkan  hak  wali  untuk  meralat pernikahan ini. Ibnu Abidin berkata: “Hukum bercampur pada pernikahan bergantung  sama  dengan  hukum  pernikahan fasid (rusak)  gugurnya hukuman,  tetap  nasab,  dan  wajib  minimal  membayar  mahar  yang disebutkan dan mahar mitsil ”.
2. Nikah Yang Rusak Dan Hukumnya
Ulama  Hanafiyah  membedakan  antara  nikah  batil  dan fasid (rusak),  batil  adalah  sesuatu  yang  tidak  disyariatkan  pokok  dan  sifatnya seperti  menjual  bangkai  atau  menikahkan  wanita  yang  haram  dinikahi. Sedangkan fasid adalah  sesuatu  yang  disyariatkan  pokoknya,  tidak sifatnya,  yaitu  sesuatu  yang  kehilangan  satu  dari  beberapa  syarat  seperti akad  tanpa  saksi  pernikahan  yang  dibatasi  waktunya  dengan menggunakan shighat nikah atau kawin atau yang lain dari beberapa lafal yang  menjadi  akad  nikah  dan  berpoligami,  yakni  mengumpulkan  dua perempuan  bersaudara  yang  keduanya  haram  terhadap  yang  lain (mahram).  Jadi,  jika  cacat  terjadi  pada  rukun  akad  nikah  maka  disebut batil  dan  jika  terjadi  di  luar  rukun  akad,  disebut fasid (rusak),  seperti mempersyaratkan suatu syarat yang tidak diperlukan dalam akad.
Hukum  akad  nikah fasid tidak  mewajibkan  sesuatu  dari pengaruh-pengaruh pernikahan. Jika seseorang telah mencampuri wanita berdasarkan  akad  nikah fasid ini  hukumnya  maksiat.  Bagi  kedua  suami istri  yang  telah  melakukan  akad fasid hendaknya  berpisah  dengan kesadaran sendiri, karena melangsungkan akad fasid tidak diperbolehkan menurut syara’ .  Jika  tidak  berpisah  ( furqah )  berdasarkan  kesadaran sendiri,  maka  bagi  yang  mengetahuinya  wajib  memisahkan  mereka  atau melaporkan  ke  penghulu  agar  dipisahkan.  Sesungguhnya  hal  tersebut dilaksanakan karena memandang kemaslahatan kaum muslimin, baik dari segi  duniawi  maupun  ukhrawi.  Ini  merupakan  salah  satu  tempat  yang diangkat  tentang  asumsi  sah.  Departemen  Pengadilan  Mesir  telah mengeluarkan tema tersebut pada Nomor 35 Tahun 1918. Ada beberapa pengaruh akibat percampuran dalam akad fasid , yaitu menolak hukuman zina  karena  adanya syubhat (kesamaran).  Jika  mahar  disebutkan  dalam akad, kewajibannya adalah membayar minimal dari yang disebutkan dan membayar mahar mitsil . Demikian itu karena percampuran laki-laki dan wanita  mewajibkan  salah  satu  dari  dua  perkara,  yaitu  mahar  dan adakalanya  hukuman.  Hukuman  di  sini  sudah  terhapus  karena syubhat
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang  masih  ada  adalah  mahar.  Dalam  akad  ini,  mahar  yang  disebutkan tidak  wajib  dibayar  penuh  karena  akad fasid dikembalikan  kepada  nilai hakiki,  yaitu mahar  mitsil dalam  masalah  ini,  hanya  jika  mereka  rela dengan yang sedikit maka tidak perlu ditambah.
Konsep Pengulangan Nikah
Di dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia dijelaskan
“pengulangan”    berasal  dari    kata    dasar  “ulang”  yang  berarti    lakukan lagi  atau  kembali  seperti  semula,  atau  dalam  kata  kerja  “mengulangi” adalah  berbuat lagi  serupa  dahulu.  Arti  kata  “pengulangan”  diterangkan berarti  “berulang-ulang”.  Dalam  bahasa  Arab  mengulang  atau pengulangan disebut dengan I’adah ( ةدبعإ ), takrar atau takrir ( راركت / ريركت ).
Secara  etimologi I’adah ( ةدبعإ )  berarti  mengembalikan  sesuatu  kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi 17 . Sedangkan  arti I’adah secara  terminologi,  Imam  al-Ghazali mendefinisikan “sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan  kembali  pada  waktu  lain  karena  ada  kekurangan  pada  waktu pertama”.  Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiah menyebutkan arti I’adah yaitu  “melakukan  sesuatu  yang  wajib  pada  waktunya  karena  ada kekurangan  yang  bukan fasid ”.  Imam  al-Qarafi  dari  ulama  Malikiyah mendefinisikan  sebagai  berikut  “melaksanakan  ibadah  pada  waktu  lain karena  ada  kekurangan  pada  sebagiannya”.  Sementara  kalangan Hanabilah  mendefinisikan  “melakukan  sesuatu  sekali  lagi” 18 .  Kiranya definisi  Hanabilah  lebih  umum  dan  komplit  untuk  mendiskripsikan pengertian pengulangan ( ةدبعإ ) dalam Fiqh Islam.
Terdapat  sejumlah  istilah  yang  sinonim  dengan i’adah, yaitu Takrar ( راركت ), Qadha ( ءبضق ), dan Istiknaf ( فبىئتسا ) dan Tajdid ( ديدجت ) yang mempunyai arti dasar dan asal secara bahasa yang mirip dengan I’adah, namun  bisa  berbeda  ketika  didefinisikan  dalam  pemakaian  terminologi keilmuan.
Takrar (pengulangan)  dimaksudkan  ketika  pengulangan  sesuatu dilakukan  secara  berkali-kali,  sedangkan I’adah adalah  mengulang sesuatu sekali saja 19 . Qadha adalah  mengerjakan  sebuah  perbuatan  setelah  selesai waktu yang ditentukan, sementara i’adah mengerjakan sebuah perbuatan
17 Ensiklopedia Fiqih Kuwait, al Mausu’ah al Fiqhiyyah al Kuwait , (Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait), hlm. 177.
18 Ibid.
19 Abu  Hilal  al  Askari, Perbedaan  dalam  Bahasa ( يىغللا قورفلا ة ),  (Darul  Afaq, Beirut), hlm. 30.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sekali lagi dalam waktunya, jika  ada waktu tertentu atau waktu lain jika tidak ada waktu tertentu. 20
Adapun  istilah Istiknaf digunakan  ketika  mengulang  sebuah perbuatan  dari  pertama  dan I’adah digunakan  ketika  mengulang  sebuah perbuatan dari pertama atau bagian dari bagiannya. 21
Sementara  istilah Tajdid secara  etimologi  memperbarui  dan secara  terminologi  dimaksudkan  memperbarui  atau  mengulangi  sebuah perbuatan seperti semula karena terbukti setelah itu tidak lengkap syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebut belum batal atau sah, seperti tajdid wudhu  yaitu  memperbarui  wudhu 22 ,  walaupun  wudhu  orang  tersebut belum  batal,  tetapi  untuk  memperbanyak  amalan  ibadah  wudhu  dan kehati-hatian saja.
Oleh  karena  itu,  terkait  dengan  pengulangan  dalam  pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan I’adah atau lebih umum dengan Tajdid .  Dalam  fiqh  Islam,  hukum  pengulangan  ( I’adah )  suatu perbuatan terbagi kepada 2 jenis:
1. Pengulangan  karena  cacat  (kekurangan)  pada  perbuatan  pertama atau
2. Pengulangan  bukan  karena  cacat  (kekurangan)  pada  perbuatan pertama
Sedangkan  jika  perbuatan  tidak  wajib  dan  pelaksanaan  benar, kemudian  tiba-tiba  ada  kekurangan  yang  merusak  perbuatan  dimaksud, maka  para  fuqaha‟  telah  berbeda  pendapat  mengenai  kewajiban pengulangannya,  disebabkan  perbedaan  mereka  dalam  menganggap apakah keinginan dimulainya pelaksanaan sebuah perbuatan mengikat/diharuskan  ( mulzam )  atau  tidak  ( ghairumulzam ).  Bagi  yang mengatakan  bahwa  keinginan  memulai  pelaksanaan  perbuatan  tersebut mengikat  ( mulzam )  seperti  Hanafiyyah  dan  Malikiyyah,  maka  mereka mewajibkan  pengulangan  ( I’adah ).  Bagi  yang  mengatakan  bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tidak mengikat ( ghairumulzam )  seperti  Syafi‟iyyah  dan  Hanabilah,  maka  mereka  tidak mewajibkan pengulangan ( I’adah ). Sedangkan tajdidun nikah terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau tajdidun nikah atau memperbaharui akad nikah.  Menurut  qaul  shahih  (pendapat  yang  benar)  hukumnya zawaj (boleh)  dan  tidak  merusak  pada  akad  nikah  yang  telah  terjadi.  Karena memperbarui  akad  itu  hanya  sekedar  keindahan  ( al-tajammul )  atau
20 Ensiklopedia Fiqih Kuwait, al Mausu’ah al Fiqhiyyah al Kuwait …, hlm. 177.
21 Ibid.
22 Ibid., hlm. 155.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
berhati-hati  ( al-ihtiyath ).  Menurut  qaul  lain  (pendapat  lain)  akad  baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi.
Pandangan  fiqih  disebut tajdid nikah  atau  pembaruan  nikah. Tajdid  nikah  itu  hukumnya  boleh,  apabila  bertujuan  untuk  menguatkan status pernikahan. Suatu hukum dari tajdidun nikah adalah boleh, karena mengulangi  lafal  akad  nikah  di  dalam  nikah  yang  kedua  tidak  merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali  bin  Hajar  al-Asqalani,  menyatakan  bahwa  menurut  jumhur  ulama tajdidun nikah tidak merusak akad yang pertama. 23

## Kasus-Kasus  Pengulangan  Nikah  yang  Terjadi  di  KUA  Kecamatan Kota Kuala Simpang
Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar  tidak  terjerumus  kedalam  hal-hal  yang  diharamkan.  Juga  berfungsi untuk  menjaga  komunitas  manusia  dari  kepunahan,  dan  terus  menerus melahirkan  dan  mempunyai  keturunan.  Demikian  juga,  pernikahan berguna  untuk  menjaga  kesinambungan  garis  keturunan,  menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu-membahu  diantara  sesama.  Dalam  kajian  hukum  Islam,  suatu tindakan  baik  yang  berhubungan  dengan  hukum taklifi maupun  hukum wad’i bisa  bernilai  sah, 24 dan  bisa  pula  bernilai  fasad  ( fasid )  atau  batal (batil). 25 Tujuan pernikahan dalam  Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan  nafsu  biologis  atau  pelampiasan  nafsu,  tetapi  memiliki
23 Ahmad  bin  Ali  bin  Hajar  al-Asqalani, Fathul  Baari  (Syarah  Shahih  Bukhari), Juz 13, (Darul Fikri), hlm. 199.
24 Kata sah berasal dari bahasa Arab “sahih” yang secara etimologi berarti sesuatu dalam  kondisi  baik  dan  tidak  bercacat.  Menurut  istilah  Ushul  Fiqh  kata  sah  digunakan kepada  suatu  ibadah  atau  akad  yang  dilaksanakan  dengan  melengkapi  segala  syarat  dan rukunnya. Sedangkan akad nikah yang sah mempunyai beberapa akibat hukum antara lain halalnya  bergaul  sebagai  suami  istri.  Suami  wajib  memberi  nafkah  kepada  pihak  istri, saling  mewarisi  dan  jika  punya  keturunan,  maka  keturunan  itu  diakui  sehingga mempunyai  hak  sebagaimana  layaknya  seorang  anak  yang  sah,  dan  hal-hal  lain  yang ditimbulkan oleh akad nikah yang berpredikat sah.
25 Fasad  dan  batal,  dua  istilah  tersebut  adalah  lawan  dari  istilah  sah.  Artinya bilamana suatu akad tidak dinilai sah, berarti fasad atau batal. Ibadah yang tidak sah, baik karena  tidak  lengkap  syarat  dan  rukunnya  atau  karena  ada  penghalang  ( mani’ )  bisa disebut akad fasad dan boleh pula disebut akad batal. Pelaksanaan ibadah seperti itu hanya kelihatan  pada  permukaan,  namun  dalam  pandangan  hukum  syara‟  belum  dianggap terlaksana.  Oleh  sebab  itu  tidak  menggugurkan  kewajiban  sehingga  wajib  diulang pelaksanaannya.  Dirujuk  dalam  buku,  Satria  Effendi  M.Zein, Problematika  Hukum Keluarga  Islam  Kontemporer,  Analisis  Yurisprudensi  dengan  Pendekatan  Ushuliyah, ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) hlm. 20-21.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tujuan-tujuan  penting  yang  berkaitan  dengan  sosial,  psikologi  dan agama. 26
Penelitian ini ditujukan khusus kepada pasangan suami-istri yang mengulang  akad  nikah,  namun  untuk  menambah  keterangan  terkait dengan pengulangan nikah juga dimuat beberapa keterangan dari Kepala Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Kualasimpang  dan  Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN).  Paling  tidak  terdapat  empat  kasus  terkait  dengan pengulangan nikah. Adapun kasus-kasus tersebut, pertama, ghaibnya wali nasab.  Kedua,  berbohongnya  mempelai  wanita  kepada  petugas  KUA. Ketiga,  orang  tua  mempelai  wanita  tidak  mengetahui  dan  tidak menyaksikan  pernikahan  anaknya.  Keempat,  pernikahan  seorang  janda yang belum habis masa iddahnya. Keterangan lebih lanjut terkait kasus- kasus pengulangan nikah akan dijelaskan di bawah ini: 1. Ghaibnya wali nasab
Islam menetapkan betapa pentingnya suatu hubungan nasab agar terhubungannya  tali  persaudaraan  antara  saudara  kandung  laki-laki  dan saudara  perempuan.  Terjadinya  pengulangan  nikah  dalam  kasus  ini disebabkan  karena  pengakuan  dari  mempelai  wanita  saat  melakukan bimbingan  pernikahan  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  bahwa ayah  kandungnya  sudah  meninggal  dunia,  lalu  mempelai  wanita menjadikan  adik  kandungnya  sebagai  wali  nasab  pada  pernikahannya. Padahal  pada  kenyataannya  ayah  kandungnya  masih  hidup,  tetapi  tidak diketahui  dimana  keberadaannya  ( Ghaib ).  Setelah    nikah  selesai dilakukan,  dan  setelah  semua  saksi  yang  menyaksikan  pulang  kerumah masing-masing, datang petugas dari KUA Kecamatan Kota
Kualasimpang  kerumah  mempelai  wanita  dan  menyatakan  bahwasanya kedua  mempelai  diharuskan  kembali  ke  kantor  KUA  untuk  mengulang nikah karena nikah yang pertama dinyatakan rusak oleh Kepala KUA. 27
Dalam  kasus  ini,  diperoleh  keterangan  lain  bahwa  pengulangan nikah terjadi karena ternyata ayah kandung dari mempelai wanita ternyata masih  hidup,  hanya  saja  tidak  tahu  dimana  dan  ayahnya  juga  tidak mengetahui  kalau  anak  perempuannya  akan  menikah.  Sehingga  hak perwaliannya belum jatuh kepada adik kandungnya, sebab ayahnya tidak mendapatkan informasi apapun tentang hal ini. Seharusnya yang menjadi wali  adalah  wali  hakim,  bukan  wali  nasab (adik  kandungnya).  Sehingga nikah  yang  pertama  batal  demi  hukum.  Di  Kualasimpang  umumnya, kasus-kasus seperti ini sangat jarang terjadi, sehingga segala sesuatu yang
26 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahab  Sayyed  Hawaas, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak…, hlm. 39.
27 Hasil  wawancara  dengan  Dewi  Astuti,  mempelai  wanita,  pada  tanggal  7 Desember 2016.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
berhubungan  dengan  wali  harus  dipahami  betul-betul  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN),  agar  kasus  seperti  ini  dapat  dicegah  terjadinya agar tidak terulang kembali. 28
2. Berbohongnya mempelai wanita kepada Pegawai Pencatat Nikah
Diantara  kasus-kasus  pengulangan  nikah,  salah  satunya  ialah berbohongnya  mempelai  wanita  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah, dikarenakan ayah kandungnya tidak  menyetujui pernikahannya. Terdapat keterangan  dalam  kasus  ini  bahwa  mempelai  wanita  mengangkat pamannya  (saudara  kandung  ayahnya)  untuk  menjadi  wali  nasab dipernikahannya.  Mempelai  wanita  menyatakan  dan  mengatakan  bahwa pamannya  itu  adalah  ayah  kandungnya,  sehingga  pernikahannya  terjadi. Beberapa hari setelah akad nikah selesai dilaksanakan, ayah kandung dari mempelai wanita mendatangi kantor KUA Kecamatan Kota Kualasimpang  untuk  melaporkan  bahwasanya  ia  tidak  setuju  atas pernikahan  anaknya.  Setelah  itu  petugas  KUA  bertindak  cepat  dengan memanggil  kembali  kedua  mempelai  serta  saksi  dan  pihak  yang bersangkutan untuk mengulang nikah tersebut. 29

## 3. Keraguan orang tua atas pernikahan anaknya
Diperoleh  keterangan bahwa, pengakuan dari mempelai pria dan mempelai wanita bahwa mereka telah menikah di Malaysia. Tetapi tidak ada  bukti  apapun  atas  pernikahan  yang  mereka  lakukan  di  Malaysia. Disisi lain, kedua orang tua mempelai wanita tidak mengetahui dan tidak menyaksikan pernikahan tersebut, hanya pengakuan dari kedua mempelai saja  yang  menjelaskan  dan  menerangkan  kalau  mereka  telah  menikah. Sehingga  pernikahan  mereka  diulang  di  KUA  Kecamatan  Kota Kualasimpang. 30
Dalam  kasus  ini,  ada  beberapa  dalil  yang  menyebutkan  bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang  mewakilinya. Jika pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa mendapatkan persetujuan dari wali atau tanpa sepengetahuan wali, maka menurut mayoritas ahli fikih nikah tersebut batal.
Dalam  Hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Ahmad,  Tirmidzi, Baihaqi menyatakan bahwa:
كَا كَ نًِ  كَ   كَنلَّلكَ كَو  نَِيٍْكَلكَ    لَّ  ىلَّلكَص  نِلَّ    وى  كَ   كَو كَل.  كَو كَل ىكَ ى ه ًنِبكَأ  يْيكَ   كَةكَ يْر ب ًنِبكَأ  يْيكَ
( ىمهٍبلا ٍاو ) يًٍّنِلكَىنِب  لَّ نِ
28 Hasil wawancara dengan M. Tamba, Penghulu KUA Kecamatan Kualasimpang, pada tanggal 5 Desember 2016.
29 Hasil  wawancara  dengan  Syahfuddin,  Kepala  KUA  Kecamatan  Kota Kualasimpang, tanggal 5 Desember 2016.
30 Ibid.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Artinya:  “ Dari  Abu  Burdah  dari  Abu  Musa  berkata;  Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda:  "Tidak  sah  nikah kecuali dengan adanya wali ”. (HR. Baihaqi). 31
4. Pernikahan yang dilakukan sebelum habis masa iddahnya Kasus  ini  terjadi  di  KUA  Kecamatan  Kota  Kualasimpang, didapati  keterangan  bahwa  seorang  janda  yang  belum  habis  masa iddahnya dan  belum  memiliki  akta  cerai  ingin  menikah.  Tetapi  KUA menolak  untuk  menikahkan  mereka.  Selanjutnya  janda  tersebut melakukan  pernikahan  di  bawah  tangan,  sedangkan  yang  menjadi  wali adalah  wawaknya  (abang  kandung  dari  ayahnya)  karena  ayah kandungnya  dipenjara.  Setelah akta  cerai  didapatkan oleh janda  tersebut dari  pernikahannya  yang  telah  lalu,  ia  mendaftarkan  diri  kembali  ke KUA. Terdapat keterangan bahwasannya nikah mereka diulang. 32

## Sebab  Terjadinya  Pengulangan  Nikah  di  KUA  Kecamatan  Kota Kualasimpang
Dalam  syariat  Islam  pada  prinsipnya  telah  terlihat  dengan  jelas mengenai tujuan umum disyaratkannya pernikahan. Oleh karena itu, ada banyak  dalil-dalil  yang  menganjurkan  untuk  melaksanakan  pernikahan agar  terciptanya  suasana  tentram,  penuh  dengan  cinta  serta  kasih  dan sayang. Apabila kemudian ada pernikahan-pernikahan yang harus diulang tetapi  tidak  terjadi  pengulangan  nikahnya,  maka  hal  ini  akan  memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Terciptanya suasana yang membuat manusia bahagia sudah di terangkan Allah SWT dalam firmannya:
ٖتَٰكٌَٓ كَلَ كَكنِل َٰكَذ ًنِف  لَّىنِ  ًۚ تكَو ۡحكَ كَو ٗةلَّ كَىلَّه ن  كٌٍَۡكَب كَلكَعكَجكَو  كَهٍۡكَلنِ  يْآى ٌ   ۡسكَتِّل   ٗج َٰكَو ۡزكَأ  ۡن  نِس فًكَأ  ۡيِّه ن  كَل كَككَلكَخ  ۡىكَأ ٓۦنَِنِتَٰكٌَاكَء  ۡينِهكَو كَىو رلَّ كَفكَتكٌَ  ٖم ۡىكَمِّل
٢١
Artinya: “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia menciptakan  untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum : 21) Ayat  di  atas  secara  jelas  menerangkan  bahwa  dengan  menikah akan  terciptanya  suasana  yang  harmonis  dikehidupan  bermasyarakat. Bahkan  Islam  mengatur  tujuan  pernikahan  lebih  dari  itu  dengan meletakan  hak-hak  dan  kewajiban  bagi  mereka.  Untuk  itu,  dianjurkan
31 Abu  Bakar  Ahmad  bin  Husain  bin  „Ali  Al-Baihaqi, Sunan  Al-Kubra ,  jilid  7,
(Bairut: Dar Al-Kutub Al-„Ulumiyyah, 1994), hlm. 521.
32 Hasil  wawancara  dengan  Syahfuddin,  Kepala  KUA  Kecamatan  Kota
Kualasimpang, tanggal 5 Desember 2016.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
agar  setiap  pernikahan  yang  terjadi  dapat  memenuhi  rukun  dan  syarat yang telah ditentukan supaya tidak terjadi pengulangan nikah.
Menurut Syahfuddin (Kepala KUA Kecamatan Kota
Kualasimpang),  setidaknya  ada  dua  sebab  terjadinya  pengulangan  nikah seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, diantaranya sebagai berikut:
1. Disebabkan  karena  tidak  terpenuhinya  rukun  dan  syarat  sahnya pernikahan
Pernikahan  dapat  dikatakan  sah  apabila  telah  memenuhi  rukun dan  syarat  pernikahan.  Rukun  adalah  unsur  pokok,  sedangkan  syarat merupakan  unsur  pelengkap  dalam  setiap  perbuatan  hukum.  Pernikahan sebagai  perbuatan  hukum  harus  memenuhi  rukun  dan  syarat-syarat tertentu. pada kasus ghaibnya wali nasab dan tidak setujunya wali nasab terhadap pernikahan anaknya, terlihat jelas bahwasanya pada pernikahan tersebut  ada  kekurangan  rukun  dan  syarat  sahnya  sebuah  pernikahan, yang  berhak  menikahkan  seorang  perempuan  adalah  wali  yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali.  Namun,  adakalanya  wali  tidak  hadir  atau  karena  sesuatu  sebab  ia tidak  dapat  bertindak  sebagai  wali,  maka  hak  kewaliannya  berpindah kepada orang lain.
Wali ditunjukan berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan  darahnya.  Jumhur  ulama,  seperti  Imam  Malik,  Imam  Syafi‟i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. 33
2. Disebabkan karena ingin melengkapi Administrasi
Kependudukan.
Pencatatan  Perkawinan  bagi  penduduk  yang  beragama  Islam, Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  menentukan,  bahwa kewajiban  Instansi  Pelaksana  untuk  pencatatan  nikah,  talak,  cerai,  dan rujuk  bagi  penduduk  yang  beragama  Islam  pada  tingkat  Kecamatan dilakukan  oleh  pegawai  pencatat  pada  KUA  Kecamatan.  Pada  Pasal  34 ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "perkawinan"  adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini berarti perkawinan yang sah bagi orang Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun I974.
33 Ibid., hlm. 90.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Penjelasan  berikutnya  adalah  "Perkawinan  bagi  penduduk  yang beragama  Islam  dicatat  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan".  Hal  ini  juga  berarti  ketentuan Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang pelaksanaannya  dimuat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan, masih tetap berlaku. 34
Penjelasan Pasal 34 ayat (2) menjelaskan bahwa Penerbitan Akta Perkawinan  bagi  penduduk  yang  beragama  Islam  dilakukan  oleh Departemen  Agama.  Penjelasan  Pasal  34  ayat  (5)  menjelaskan,  karena akta  perkawinan  bagi  penduduk  yang  beragama  Islam  sudah  diterbitkan oleh  KUA  Kecamatan,  data  perkawinan  yang  diterima  oleh  Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.
Pada  kasus  keraguan  orang  tua  atas  pernikahan  yang  dilakukan anaknya di Malaysia yang tidak memiliki bukti dan tanpa sepengetahuan orang  tuanya.  Menurut  penulis  kasus  ini  jelas  telah  melanggar  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dapat dilihat  lebih  jelas  lagi  dalam  Penjelasan  Umum  pada  angka  4  huruf  b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti kutipan langsung berikut.
“Dalam  undang-undang  ini  dinyatakan,  bahwa  suatu  perkawinan adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  dan  di  samping  itu  tiap-tiap perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan  pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam  kehidupan seseorang,  misalnya  kelahiran,  kematian  yang  dinyatakan  dalam surat-surat  keterangan,  suatu  akad  yang  juga  dimuat  dalam  daftar pencatatan”.
Terdapat  keterangan  bahwa  pada  saat  mendaftar  ulang  untuk menikah kembali, kedua pasangan ini tidak memiliki bukti tertulis berupa buku  nikah  ( marriage  book )  pada  pernikahannya  yang  dilakukan  di Malaysia. Kalau saja mereka sudah memiliki buku nikah atau bukti-bukti lain  yang  menguatkan  pernikahan  mereka  saat  nikah  yang  pertama, tentunya kami tidak akan mengulang kembali pernikahan mereka. 35
34 Ibid., hlm. 226.
35 Hasil  wawancara  dengan  Syahfuddin,  Kepala  KUA  Kecamatan  Kota Kualasimpang, tanggal 5 Desember 2016.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Praktek  KUA  Kecamatan  Kota  Kualasimpang  Dalam  Menangani Pengulangan Nikah.
Wewenang  pelaksanaan  perkawinan  di  KUA  Kecamatan  Kota Kualasimpang berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 dan SK Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penunjukan Terhadap  KUA  Di  Setiap  Kecamatan  Dalam  Membantu  Departemen Agama untuk Meningkatkan Mutu Perkawinan dengan Mengembangkan Gerakan  Keluarga  Sakinah  dan  Pendidikan  Agama  di  Lingkungan Keluarga.  Sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  mereka  yang  melaksanakan  perkawinan dan rujuk menurut ketentuan agama Islam harus dilakukan oleh PPN atau KUA Kecamatan.
Terdapat  keterangan  bahwa  apabila  ingin  melangsungkan pernikahan, maka pernikahan tersebut harus dilakukan dan dilaksanakan menurut tata cara yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Apabila  tidak  dilaksanakan  demikian,  maka  perkawinan tersebut  dianggap  perkawinan  di  bawah  tangan.  Banyak  kasus  pasangan suami  istri  yang  ingin  menikah,  ternyata  istrinya  sudah  hamil  duluan, maka kami tidak mau menikahkan mereka. 36
Pada  kasus  pertama,  KUA  Kecamatan  Kota  Kualasimpang menangani  kasus  tersebut  dengan  segera,  lebih  kurang  45  menit  setelah akad nikah selesai dilaksanakan. Setelah mengetahui kesalahan yang fatal yang  terjadi  pada  kasus  itu,  KUA  Kecamatan  Kota  Kualasimpang langsung mendatangi rumah mempelai dan memberitahukan kalau nikah mereka  harus  diulang.  Dengan  melakukan  pengulangan  nikah,  maka pernikahan tersebut sah dimata agama dan Negara. Sedangkan pada kasus kedua  petugas  KUA  bertindak  tegas  dan  cepat  dalam  menyelesaikan kasus  tersebut,  tidak  berbeda  jauh  dengan  penyelesaian  yang  dilakukan pada  kasus  yang  pertama.  Dengan  memanggil  kembali  kedua  mempelai dan  para  saksi  yang  menyaksikan  akad  nikah  sebelumnya.  Sedangkan pada kasus yang ketiga pengakuan kedua mempelai telah melangsungkan di Malaysia dan kembali ke Indonesia dan menetap. Kedua orang tuanya melapor  ke  KUA  dan  menginginkan  pernikahan  anaknya  diakui  oleh agama  dan  Negara,  sedangkan  tidak  ada  bukti  dan  mereka  ingin memperoleh  buku  nikah,  maka  KUA  Kecamatan  Kota  Kualasimpang melakukan  pernikahan  terhadap  mereka  agar  pernikahan  mereka  sah. Pada  kasus  yang  keempat,  tindakan  yang  dilakukan  KUA  Kecamatan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kota  Kualasimpang  menolak  menikahkan  kedua  mempelai  karena mempelai wanita adalah seorang janda yang belum habis masa iddahnya. Setelah  KUA  Kecamatan  Kota  Kualasimpang  mendapatkan  kepastian bahwa mempelai wanita sudah memiliki akta cerai dan sudah habis masa iddahnya, maka  KUA  Kecamatan  Kota  Kualasimpang  melakukan pernikahan terhadap mereka.
Syahfuddin  mengatakan  ada  beberapa  kasus  pengulangan  nikah yang  terjadi  di  KUA  Kecamatan  Kota  Kualasimpang  menjadikan  kami agar  lebih  teliti  lagi  atas  segala  permasalahan  yang  ditimbulkan  oleh pasangan suami istri yang ingin menikah. Pengulangan nikah ini memang harus  dilakukan  karena  kalau  nikah  mereka  tidak  diulang,  maka  hal  apa saja yang mereka lakukan akan berbentuk maksiat dan dosa. 37

## Analisis Hukum Islam terhadap Pengulangan Nikah.
Mencermati  dan  melihat  kenyataan  bahwa  nash  (Al-Qur‟an  dan Hadis)  relatif  terbatas,  sedangkan  persoalan  yang  muncul  ditengah masyarakat  relatif  tidak  terbatas  bahkan  cenderung  kompleks  dan  rumit, maka  mencari  nash  khusus  (nash langsung)  untuk  menyelesaikan  semua masalah  secara  langsung  (satu  persatu),  baik  untuk  mewajibkan, mengharamkan,  ataupun  menghalalkan  akan  terasa  tidak  logis  dan  tidak layak  dan  dianggap  membebani  diri  dengan  sesuatu  yang  berat  bahkan cenderung mustahil. 38
Pada  faktanya  kasus  yang  terjadi  di  KUA  kecamatan  Kota Kualasimpang  pernikahan  diulang  karena  tidak  terpenuhi  rukun  dan syarat  atau  terdapat  kekurangan  pada  pernikahan  pertama.  Maka  dalam hal  itu,  pernikahan  harus  (wajib)  diulang  ( I’adah ),  yaitu  pada  kasus gahibnya  wali  nasab,  berbohongnya  mempelai  wanita  kepada  Pegawai Pencatat  Nikah,  dan  pernikahan  yang  dilakukan  sebelum  habis  masa iddah perempuan tersebut. Akan tetapi, apabila pernikahan tersebut untuk memperbaharui  akad,  untuk  berhati-hati  (kehati-hatian)  dalam  akad pernikahan,  atau  juga  dapat  dikatakan  untuk  memperkuat  pernikahan dapat  disebut Tajdid nikah  dan  hukumnya  boleh.  Hal  ini  terdapat  pada kasus keraguan orangtua atas pernikahan anaknya di Kota KualaSimpang.
Uraian  selanjutnya  akan  difokuskan  pada  pengulangan  nikah karena  merupakan  inti dari  permasalahan ini.  Pemenuhan  keperluan dan perlindungan  yang  diperlukan  manusia  agar  manusia  dapat  menjalani hidup  sebagai  manusia  secara  manusiawi  (secara  normal  dan  tidak  akan jatuh  ke  dalam  perbuatan  maksiat)  dengan  diulangnya  nikah  tersebut,
37 Hasil  wawancara  dengan  Syahfuddin,  Kepala  KUA  Kecamatan  Kota Kualasimpang, tanggal 5 Desember 2016.
38 Al  Yasa‟  Abubakar, Metode  Istishlahiah, Pemanfaatan  Ilmu  Pengetahuan dalam Ushul Fiqih, cet.1 (Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012), hlm. 57.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
nikah itu akan sah demi hukum dan manusia dapat meneruskan eksitensi generasi  demi  generasi  di  atas  muka  bumi  ini.  Oleh  para  ulama  ushul fiqih  diberi  nama  dengan  keperluan  dan  perlindungan al-dharuriyyat. Dengan  kata  lain,  keperluan  dan  perlindungan al-dharuriyyat adalah sesuatu yang harus terjadi dan harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini. Keperluan dan perlindungan al-dharuriyyat ini di dalam buku ushul fiqih, termasuk oleh asy-Syathibi dibagi menjadi lima, yaitu :
1. Keselamatan agama (ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt)
2. Keselamatan nyawa (orang perorangan)
3. Keselamatan akal (termasuk hati nurani)
4. Keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang, dan
5. Keselamatan  serta  perlindungan  atas  harta  kekayaan  yang  dikuasai atau dimiliki seseorang.
Para Ulama menganggap bahwa lima jenis (aspek) keperluan dan perlindungan al-dharuriyyat diperlukan oleh semua manusia pada semua keadaan dan waktu termaksud pada kasus pengulangan nikah. Kedudukan hukum pengulangan nikah seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang  jika  dikaji  dari  konsep  hukum  Islam,  maka  dapat ditentukan dalam dua konsep sebagai berikut:
1. Pengulangan  nikah  harus  dilakukan  dan  pengulangan  nikah dianjurkan,  hal  ini  akan  memberikan  dampak  positif  karena  hal tersebut  mendatangkan  kemashlahatan.  Hal  ini  sangat  erat hubungannya  dengan  hukum  pernikahan  yang  mewajibkan  dan mengharamkan. Maksudnya bahwa dalam  kondisi keadaan seseorang yang pernikahannya tidak sah, karena terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syarat pernikahan, maka pernikahannya wajib diulang.
2. Apabila  tidak  terjadi  pengulangan  nikah,  maka  hal  ini  akan menimbulkan kemudharatan dan memberikan dampak negatif disetiap perbuatan  yang  mereka  lakukan  dan  akan  terjerumus  kepada perbuatan-perbuatan maksiat, dan hal ini merupakan dosa besar.

## Daftar Pustaka
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas , Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak , Jakarta: Amzah, 2011. Abu  Bakar  Ahmad  bin  Husain  bin  „Ali  Al-Baihaqi, Sunan  Al-Kubra , Bairut: Dar Al-Kutub Al-„Ulumiyyah, 1994.
Ahmad  bin  Ali  bin  Hajar  al-Asqalani, Fathul  Baari  (Syarah  Shahih
Bukhari) , juz 13, Darul Fikri,
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Al  Yasa‟  Abubakar, Metode Istishlahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih, Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012. Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004 Ensiklopedia  Fiqih  Kuwait, al  Mausu’ah  al  Fiqhiyyah  al  Kuwait , Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Jakarta: Prenada Media, 2003. Rahmat  Hakim ,    Hukum  Perkawinan  Islam, Bandung:  Pustaka  Setia, 2000.
Satria  Effendi  M.Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan
Ushuliyah , Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010 Slamet  Abidin  dan  H.  Aminuddin, Fiqh  Munakahat, Bandung:  Pustaka Setia, 1999. Sulaiman  Al-Mufarraj, Bekal  Pernikahan:  Hukum,  Tradisi,  Hikmah,
Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara , (Jakarta: Qisthi Press, 2003)
Yusuf al-Ardabili al-Syafi‟i, al-Anwar li A’mal al-Anwar , Juz II, (Dar al- Dhiya‟.