## INTEGRASI ANGGOTA TIM KERJA SMK TERAKREDITASI A DAN C DALAM MEMENUHI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Ika Indriasari 1), David Firna Setiawan 2), Aryan Eka Prastya Nugraha 3)
Universitas PGRI Semarang ika.antono@gmail.com 1) davidfirnasetiawan@gmail.com 2) aryaneka@upgris.ac.id 3)

## Abstract
Competition  in  gaining  public  trust  is  an  important  factor  that  must  be  considered  by  all available  resources  in  each  vocational  school.  The  statement  is  based  on  the  2015  Central Bureau  of  Statistics  data  which  shows  that  the  number  of  Vocational  Schools  throughout Indonesia has shown 12,421. This study aims to collect data on information among members of the Vocational Team in meeting national education standards. Furthermore, the data is used to analyze  the  integration  process  of  work  team  members  in  accredited  C  and  vocational  high school  vocational  high  school  A.  The  approach  used  in  this  study  is  an  inductive  approach where the results of research are generalized to more general events. The results of the analysis obtained the  results  of  Sig.  (2-tailed)  A1  of  0.004  <0.05,  A2  of  0.003  <0.05  and  A3  of  0.001 <0.05,  so  according  to  the  decision  making  in  the  independent  t-test,  there  were  differences between Integration of members of the Vocational Work Team is accredited A and accredited C. Based on the results of data processing, it can be concluded that the integration process of the work team members in C-accredited Vocational Schools is not maximal.
Keywords: Accreditation, Member Integration, National Education Standards

## PENDAHULUAN
Sekolah menengah kejuruan
(SMK) saat ini harus berusaha meningkatkan  kualitas  dalam  upaya memperoleh kepercayaan dari
masyarakat  yang  di  ukur  melalui jumlah  siswa.  Semakin  tinggi  jumlah siswa  yang  ada  di  sekolah  maka  dapat dapat  disimpulkan  bahwa  kepercayaan masyarakat  terhadap  SMK  tersebut juga  tinggi.  Terutama  untuk  sekolah swasta, kepercayaan masyarakat
merupakan sumber pembiayaan. Sehingga  bagi  mereka,  kepercayaan merupakan  sebuah  aset  yang  sangat berharga.
Persaingan  dalam  mendapatkan kepercayaan  masyarakat  merupakan faktor  penting  yang  harus  diperhatikan oleh  seluruh  sumberdaya  yang  ada  di setiap SMK. Pernyataan tersebut didasarkan  pada  data  Badan  Pusat Statistik tahun 2015 yang menunjukkan bahwa jumlah SMK diseluruh Indonesia  telah  menunjukkan  angka
12.421. Angka tersebut tentu saja dapat digunakan  sebagai  indikator  yang menunjukkan tingginya persaingan antar SMK. Salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan oleh SMK untuk memenangkan perlaingan adalah melalui peningkatan kinerja
sumberdaya  SMK.  Salah  satu  cara yang  dapat  dilakukan  adalah  ,melalui pemenuhan  delapan  standar  di  atas dilakukan  oleh  tim  kerja  SMK. Terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan  akan  membawa  dampak pada  peningkatan  hasil  akreditasi SMK. Informasi tersebut akan menjadi dasar bagi masyarakat dalam menempatkan kepercayaan mereka terhadap SMK.
Proses  pemenuhan  delapan  standar nasional  di  SMK  membutuhkan  kerja tim.  Hal  itu  disebabkan  karena  dalam akreditasi, keterpenuhan delapan standar diperlukan bukti fisik
khususnya  berkaitan  dengan  bukti
administrasi yang sangat kompleks.
Sehingga  sangat  tidak  mungkin bukti-bukti  tersebut  diusahakan  oleh individu.  Pendekatan  mengenai  tim kerja  ini  telah  mendapatkan  perhatian dari  berbagai  peneliti  baik  bidang pendidikan  (Hall  &  Weaver,  2001; Kvarnstro,  2008)  maupun  perusahaan (Berlin,  Carlstrom,  &  Sandberg,  2012; Ingela  Thylefors;  Olle  Persson;  Daniel Hellstrom,  2005;  Rick  Delbridge; James  Lowe:  Nick  Oliver,  2000).
Namun demikian, dari seluruh penelitian tersebut belum ada penelitian yang melakukan kajian pada jenjang pendidikan menengah vokasi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengumpulkan data mengenai
unteraksi  antar  anggota  tim  SMK dalam  memenuhi  standar  nasional pendidikan.  Selanjutnya,  data  tersebut digunakan  untuk  menganalisis  proses integrasi  anggota  tim  kerja  di  sekolah menengah kejuruan (SMK)
terakreditasi  C  dan  SMK  terakreditasi A.  Pertanyaan  yang  menjadi  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu, Apakah  terdapat  perbedaan  proses integrasi  anggota  tim  kerja  di  SMK terakreditasi  C  dan  smk  terakreditasi A?

## KAJIAN PUSTAKA Integrasi anggota tim kerja
Model  kerja  tim  di  dalam  sebuah tim  kerja  terjadi  dalam  empat  fase yaitu,  (1)  integrasi  anggota  tim  kerja, (2)  distribusi  aktivitas  anggota  tim kerja, (3) pengaturan anggota tim kerja,
(4)  fase  perkembangan  tim,  (5) kematangan  tim  namun  demikian, adalah  satu  proses  yang  mengawali terbentuknya  tim  kerja  dalam  sebuah organisasi  adalah  proses  integrasi anggota tim kerja (Berlin et al., 2012).
Proses  integrasi  tim  kerja  terjadi setelah manajemen menentukan sumberdaya manusia yang akan dilibatkan  dalam  upaya  mencapai
tujuan  organsisai.  Ketika  tim  kerja telah terbentuk, terdapat  tiga fase  yang menjadi objek kajian peneliti yaitu, (1) adanya aturan yang mengatur spesialisasi  kerja,  (2)  adanya  diskripsi pekerjaan  kepada  setiap  anggota  tim sesuai dengan aturan, serta (3) fleksibilitas dalam berinteraksi (Hall & Weaver, 2001; Körner et al., 2016). Tipe kepemimpinan dalam manajemen berpengaruh terhadap pembentukan  aturan  dalam  tim.  Pada tipe  kepemimpinan  demokratis,  aturan tim  dibentuk  melalui  komunikasi horizontal antara pemimpin dan bawahan.  Dalam  hal  ini,  pemimpin pada  umumnya  menggunakan  metode musyawarah.  Berbeda  dengan  itu,  tipe kepemimpinan otoriter cenderung menggunakan  tipe  komunikasi  vertikal dimana  keputusan  mengenai  aturan dirumuskan secara sepihak dari atasan. Terlepas dari
pengaruh tipe kepemimpinan,  aturan  yang  dibuat dalam sebuah tim kerja mengarah pada konsentrasi setiap anggota tim terhadap tugasnya  secara  spesifik. Peneliti mengistilahkan  kondisi  ini  sebagai bentuk multiprofessional team ( multidisciplinary ). Multidisciplinary merupakan  proses  kolaborasi  antar anggota  tim  di  mana  masing-masing memiliki  perbedaan  disiplin  ilmu. Multidisciplinary fokus pada
pengidentifikasian  profesional  individu dalam bekerja sehingga  pendekatan ini menekankan  padan  aksi  kolektif  dan orientasi proses (McCallin, 2001).
Adanya multidisciplinary team dalam  sebuah  organisasi  diharapkan dapat  membawa  dampak  efisiensi  dan efektifitas  dalam  mencapai  tujuan (Zwarenstein & Bryant, 2000). Adanya spesialisasi dapat berpengaruh terhadap waktu, tenaga, biaya dan pikiran karena masing-masing
anggota
tim mengetahui  betul  apa  yang  harus dikerjakan sehingga tujuan dapat tercapai secara lebih cepat. Kondisi ini
tentu  akan  berbeda  jika  yang  terjadi adalah  sebaliknya  anggota  tim  bekerja tidak sesuai dengan disiplin keahliannya.    Kondisi  ini  tentu  akan mengakibatkan  terjadinya  inefisiensi dan inefektivitas karena mereka membutuhkan penyesuaian untuk mempelajari spesifikasi pekerjaan yang harus  dilakukan.  Oleh  sebab  itu, pemimpin  memiliki  peranan  sangat penting.  Pemimpin  dituntut  memiliki pengetahuan  yang  cukup  mengenai pekerjaan yang harus dilakukan, keterampilan  apa  yang  dibutuhkan serta  siapa  yang  akan  melaksanakan pekerjaan tersebut (McCallin & Bamford, 2007). Pada  tahap  berikutnya  aturan  tim yang dikhususkan telah mulai diterapkan,  namun  demikian  setiap anggota tim diharapkan mampu melakukan  interaksi  satu  sama  lain.
Keadaan  ini  oleh  peneliti  disebut sebagai interprofessional team (interdiciplinary)  (Berlin  et  al.,  2012; Hall & Weaver, 2001; McCallin, 2001; McCallin & Bamford, 2007).
Interdiciplinary  mengacu  pada  mereka yang  bekerja  bersama  secara  lebih dekat  dalam  mencapai  tujuan  bersama dan  berbagi  identitas  tim.  Dalam lingkungan  perusahaan,  pendekatan interprofessional  team  telah  banyak diterapkan.  Salah  satu  bentuknya adalah  dengan  menghilangkan  partisi antar meja kerja, atau bahkan menciptakan  desain  lingkungan  kerja seperti  taman  atau  kafe  sehingga  antar anggota  tim  lebih  mudah  berinteraksi dan berbagi pengetahuan serta keterampilan baru.
Latar belakang teoritis yang menjadi basis dalam pendekatan interdisciplinary adalah  dugaan  bahwa perbedaan  keahlian  dan  keterampilan, pengetahuan  dan  perspektif  disiplin ilmu  yang  bersifat  saling  melengkapi dibutuhkan  untuk  menyelenggarakan pelayanan  kepada  pelanggan  yang
memiliki kebutuhan kompleks. Peneliti menganggap  kedekatan  tersebut  akan mampu  membawa  dampak  positif terhadap kecerdasan emosional anggota tim kerja, efektifitas kerja tim, kualitas layanan  terhadap  pelanggan,  retensi staf dan kepuasan kerja dapat meningkat  (McCallin  &  Bamford, 2007). Oleh sebab itu, konsep interdisciplinary
dianggap dapat mengatasi beberapa permasalahan yaitu, (1) ketidakjelasan peran individu dalam  tim  kerja,  (2)  keterampilan kelompok, (3) keterampilan berkomunikasi, (4) keterampilan mengatasi  konflik  anggota  tim  dan  (5) keterampilan memimpin (Hall & Weaver, 2001). Peningkatan kecerdasan  emosional  terjadi  karena intensitas interaksi yang tinggi. Keadaan  tersebut  dapat  ditunjukkan dengan  peningkatan  kepedulian  antar anggota  tim  kerja,  misalnya  dalam bentuk  aktivitas  sosial  menjenguk rekan kerja yang sedang sakit.
Kondisi  lain  yang  menjadi  kajian dalam  integrasi  anggota  tim  kerja adalah transprofessional team
(transdiciplinary). Pendekatan ini didasarkan  pada  anggapan  bahwa walaupun  aturan  telah  dikhususkan, namun  setiap  anggota  tim  juga  harus mempersiapkan diri untuk menggantikan  anggota  satu  dengan yang lain ketika dibutuhkan.
Spesifikasi  yang  tinggi  atas  pekerjaan tertentu dapat menimbulkan
permasalahan  ketika  tidak  ada  satupun anggota  tim  kerja  yang  tidak  memiliki keterampilan untuk menggantikan sehingga  pelayanan  akan  terhenti. Transdiciplinary  merupakan  bentuk antisipasi  yang  berguna  ketika  salah satu  anggota  tim  berhalangan  hadir  di tempat  kerja,  misalnya  dengan  alasan sakit.
Transprofessional dianggap  lebih memiliki  keberlanjutan  dibandingkan dengan  tim  multiprofessional.  Bentuk
tim  transprofessional  menggunakan proses  kerja  integratif  dan  batas-batas disipliner. Beberapa peneliti mendefinisikan karakteristik pendekatan  transprofessional  menjadi empat  dimensi  yaitu  (1)  perluasan peran,  (2)  pengayaan  peran,  (3) perluasan  peran,  (4)  pelepasan  peran serta  (5)  dukungan  terhadap  anggota tim kerja lain  (Reilly, 2001).
Perluasan peran merupakan peningkatan  pengetahuan  khusus  pada disiplin tertentu. Terjadinya peningkatan tersebut tentusaja membutuhkan interakasi. Interaksi tersebut  dilatarbelakangi  oleh  adanya kesadaran  bagi  ssetiap  anggota  tim dalam  memahami  memahami  peran dan  tanggung  jawab  masing-masing, dan  juga  anggota  tim  lainnya.  Peran seorang pemimpin disini adalah sebagai  model  interaktor  yang  dapat dicontoh  anggota  tim  lain  dalam melakukan  interaksi  sehingga  tercipta lingkungan  di  mana  setiap  disiplin merasa  nyaman  berkolaborasi  dengan yang lain.
Keberhasilan  perluasan  peran  akan memberikan dampak pada terjadinya 4 kondisi  lain  berkaitan  dengan  peran seseorang yang mengarah pada resolusi peran,  masalah,  dan  status  yaitu,  (1) penggabungan  pengetahuan  tentang disiplin lain, (2) transmisi satu keahlian sendiri kepada anggota tim lainnya, (3) batas  disiplin  tradisional  yang  kabur, serta (3)  adanya dukungan, dan umpan balik  kepada  orang  lain  tentang penerapan keterampilan. Batas
disipling  tradisional  yang  dimaksud adalah rendahnya interaksi yang mengakibatkan  berhentinya  aktivitas pelayanan  diakibatkan  oleh  ketiadaan sumberdaya  yang  memiliki  peranan spesifik dalam tim kerja.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  integrasi  anggota tim  kerja  membutuhkan  interaksi. Interaksi  anggota  tim  rendah  apabila
aturan  tim  yang  dikhususkan  membuat anggota anggota tim hanya berkonsentrasi terhadap tugasnya sehingga tidak memiliki motivasi untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan.
Anggota tim dikatakan mampu berinteraksi cukup tinggi apabila terdapat  aturan  tim  yang  dikhususkan tetapi setiap anggota tim masih mampu melakukan  interaksi  satu  sama  lain melalui  berbagai  bentuk  komunikasi dan  melakukan  penyesuaian  satu  sama lain  (Rick  Delbridge;  James  Lowe: Nick Oliver, 2000). Selanjutnya, interaksi  antar  anggota  sangt  tinggi apabila  masing-masing  anggota  tim telah  memiliki  kesadaran  dan  siap menggantikan  anggota  tim  pada  saat yang  dibutuhkan.  Berkaitan  dengan rumusan  masalah  dalam  penelitan, peneliti  menduga  bahwa  terdapat perbedaan  integrasi  antar  anggota  tim kerja SMK terakreditasi C bila dibandingkan dengan SMK terakreditasi A.

## Standar Nasional Pendidikan
Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  menjelaskan  bahwa  standar nasional  pendidikan  adalah  kriteria minimal  tentang  sistem  pendidikan diseluruh  wilayah  hukum  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  32  Tahun 2013.  Tentang  Perubahan  atas  PP Nomor  19  Tahun  2005  Tentang Standar  Nasional  Pendidikan  bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari 8  standar  yaitu  (1)  standar  isi,  (2) standar  proses,  (3)  standar  kompetensi lulusan,  (4)  standar  pendidik  dan tenaga kependidikan, (5) standar pegelolaan,  (6)  standar  penilaian,  (7) standar  sarana  prasarana,  serta  (8) standar pembiayaan.
Standar isi merupakan ruang lingkup  materi  yang  diajarkan  pada jenjang  dan  jenis  pendidikan  tertentu
dalam  upaya  mencapai  kompetensi lulusan.  Peraturan  Pemerintah  (PP)
Nomor  32  Tahun  2013  Tentang
Perubahan  atas  PP  Nomor  19  Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan definisi standar  isi  sebagai  kriteria  mengenai ruang  linkup  materi  dan  tingkat kompetensi untuk mencapai
kompetensi  lulusan  pada  jenjang  dan jenis  pendidikan  tertentu.  Jenjang pendidikan  yang  dimaksud  adalah jenjang  pendidikan  dasar,  menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan jenis pendidikan yang dimaksud adalah jenis pendididikan umum, kejuruan, akademik,  profesi,  vokasi,  keagamaan dan  khusus  (Pemerintah  Republik Indonesia, 2013). Standar  isi  dilaksanakan  sesuai dengan kriteria pelaksanaan
pembelajaran  pada  satuan  pendidikan tertentu.  Kriteria  tersebut disebut standar  proses.  Peraturan  Pemerintah
(PP)  Nomor  32  Tahun  2013  Tentang
Perubahan  atas  PP  Nomor  19  Tahun
2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan definisi standar proses sebagai kriteria mengenai  pelaksanaan  pembelajaran untuk mencapai standar lulusan
(Pemerintah Republik Indonesia,
2013). Proses tersebut diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar kompentensi lulusan berhubungan  erat  dengan  standar  isi dan  proses.  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  32  Tahun  2013  Tentang
Perubahan  atas  PP  Nomor  19  Tahun
2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan definisi standar  kompetensi  lulusan  sebagai kriteria mengenai kualifiasi kemampuan  lulusan  yang  mencakup sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan (Pemerintah Republik Indonesia, 2013). Persyaratan  umum  yang  harus
dipenuhi untuk menjadi tenaga
pendidik dan tenaga pendidikan adalah kompentensi  paedagogik,  professional, kepribadian  serta  kompetensi  sosial. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  32 Tahun  2013  Tentang  Perubahan  atas PP  Nomor  19  Tahun  2005  Tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan  definisi  standar  pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental  serta  pendidikan  prajabatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2013). Pengelolaan pendidikan dari semua jenjang,  jalur  dan  jenis  pendidikan harus sesuai dengan standar pengelolaan. Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor  32  Tahun  2013  Tentang Perubahan  atas  PP  Nomor  19  Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan definisi standar  pengelolaan  sebagai  berikut (Pemerintah Republik Indonesia, 2013).
“kriteria  mengenai  perencanaa,
pelaksanaan,  dan  pengawasan  kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan,  kabupaten/kota,  profinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
pendidikan”.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor
32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PP  Nomor  19  Tahun  2005  Tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan  bahwa  standar  penilaian berhubungan dengan mekanisme,
prosedur,  dan  instrument  penilaian. Aktivitas  tersebut  dilaksanakan  oleh guru, sekolah, pemerintah, serta masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2013). Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PP  Nomor  19  Tahun  2005  Tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan  bahwa  sarana  prasarana yang  wajib  dimiliki  adalah  ruang
belajar,  tempat  berolahraga,  tempat beribadah,  perpustakaan,  laboratorium, bengkel  kerja,  tempat  bermain,  tempat rekreasi,  serta  sumber  belajar  lain.
Keterasediaan sarana prasarana tersebut.  Sarana  tersebut  ditujukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan
teknologi informasi  dan  komunikasi  (Pemerintah
Republik Indonesia, 2013). Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PP  Nomor  19  Tahun  2005  Tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa standar pembiayaan  adalah  kriteria  mengenai komponen  dan  besarnya  biaya  operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu  tahun.  Biaya  tersebut  termasuk pengelolaan  biaya  operasional  sekolah (BOS) yang di berikan oleh pemerintah kepada setiap satuan pendidikan
(Pemerintah Republik Indonesia, 2013). Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan  di  Sekolah  Menengah Kejuruan (SMK)
Undang-undang  Nomor  20  Tahun
2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  menjelaskan  bahwa  sekolah menengah kejuruan  (SMK) merupakan jenjang  pendidikan  menengah  formal pada  jenis  pendidikan  kejuruan.    SMK adalah  salah  satu  bentuk  satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan  pada  jenjang  pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs  atau  bentuk  lain  yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang  diakui  sama/setara  SMP/MTs. Penyelenggaraan  pendidikan  kejuruan harus  memenuhi  ketentuan  sesuai dengan  standar  nasional  pendidikan
(Pemerintah Republik Indoenesia, 2003).
Pemenuhan standar nasional pendidikan dilakukan melalui pemenuhan  atas  delapan  standar  yaitu,
(1)  standar  isi,  (2)  standar  proses,  (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  (5) standar pengelolaan, (6) standar
pembiayaan,  (7)  standar  pengelolaan dan  (8)  standar  penilaian.  Pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan  proses  pemenuhan  secara internal adalah melalui fungsi produksi yaitu, input, proses dan output (Tegegn
& Wako, 2003; Villanueva, 2013).
Proses yang dilakukan untuk mengetahui keterpenuhan standar nasional  disebut  sebagai  akreditasi. Akreditasi merupakan
kegiatan pendilaian  kelayakan  program  dalam satuan  pendidikan  berdasarkan  kriteria yang  telah  ditetapkan.  Pasal  60 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional menjelaskan
bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program  dan  satuan  pendidikan  pada jalur pendidikan formal  dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dimensi utama yang dapat dijadikan ukuran bahwa sistem pendidikan  SMK  telah  berjalan  sesuai dengan  tujuan  pendidikan  nasional adalah  ketercapaian  standar  nasional pendidikan menengah kejuruan (Pemerintah Republik Indoenesia, 2003). Berbeda dengan jenjang
perguruan  tinggi  di  mana  proses akreditasi  dilakukan  pada  tingkat institusi  maupun  program  pendidikan, proses  akreditasi  yang  terjadi  di  SMK dilakukan pada setiap program keahlian.  Selanjutnya  hasil  akreditasi SMK  kategorikan  menjadi  tiga  yaitu, (1)  akreditasi  A,  (2)  akreditasi  B,  (3) akreditasi  C  dan  (4)  akreditasi  D  atau tidak  terakreditasi.  Predikat  tersebut secara  resmi  akan  dipublikasikan  oleh badan akreditasi nasional (BAN).

## METODE PENELITIAN
Perubahan  yang  diukur  dalam
penelitian ini adalah interaksi tim kerja di  SMK  terakreditasi  C  dan  model kerja  tim  di  SMK  terakreditasi  A. Lokasi  dilakukanya  penelitian  ini adalah  di  kabupaten  Pati  Jawatengah. Hal itu dilatar belakangi oleh kondisi di mana  banyak  SMK,  namun  masih  ada yang SMK yang terakreditasi.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif dimana hasil penelitian digeneralisasikan  untuk  kejadian  yang lebih  umum.  Metode  pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan melalui  purposive  sampling.  Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner.    Teknik  analisis  data  yang digunakan adalah uji independent t test. Teknik tersebut digunakan untuk menguji  perbedaan  interaksi  tim  kerja di SMK ter akreditasi C dan model tim kerja di SMK terakreditasi A.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antar anggota tim kerja dalam  pada  SMK  terakreditasi  C  lebih rendah  dibandingkan  dengan  interaksi antar  anggota  tim  kerja  di  SMK terakreditasi  A.  Pernyataan  tersebut berasal  dari  hasil  analisis  bahwa terdapat  kecenderungan  bahwa  SMK terakreditasi  C  belum  menunjukkan adanya  bentuk  multidiciplinary  (A1), interdiciplinary (A2), dan transdiciplinary (A3). Hasil  analisis  tersebut  diperoleh hasil  Sig.(2-tailed)  A1  sebesar  0,004  < 0,05,  A2  sebesar  0,003  <  0,05  dan  A3 sebesar  0,001  <  0,05,  maka  sesuai pengambilan  keputusan  dalam  uji independent  t-test,  terdapat  perbedaan antara integrasi anggota tim kerja SMK terakreditasi  A  dan  terakreditasi  C. Berdasarkan  hasil  pengolahan  data tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa proses  integrasi  anggota  tim  kerja  di SMK  terakreditasi  C  belum  maksimal. Pada  indikator  multidiciplinary  (A1) yang merupakan aturan dari sebuah tim
yang  mengkhususkan  setiap  anggota tim  berkonsentrasi  terhadap  tugasnya belum  terjadi  di  SMK  terakreditasi  C, interdiciplinary (A2) merupakan aturan dalam  tim  kerja  yang  dikhususkan namun  setiap  anggota  tim  harus mampu  melakukan  interaksi  satu  sama lain  dalam  hal  ini  fleksibilitas  setiap anggota  perlu  dimunculkan  dalam setiap situasi yang memerlukan koordinasi,  dan  transdiciplinary  (A3) merupakan  aturan  khusus  bagi  setiap anggota  tim,  namun  dalam  hal  ini setiap anggota juga harus mempersiapkan diri untuk menggantikan  anggota  satu  dengan yang  lain  ketika  dibutuhkan.  Inti  dari beberapa  kelemahan  dalam  sekolah terakreditasi C adalah kurangnya fleksibilitas  diantara  anggota  tim  kerja akreditasi.
Beberapa unsur masukan dari integrasi  tim  kerja  yang  terdiri  dari desain tugas, sumber daya dan komposisi  tim  (Rico,  María,  De,  & Tabernero,  2011)  dianggap  mampu menanggulangi beberapa permasalahan khususnya  dalam  tim  kerja  di  SMK terakreditasi C. Desain tugas tim dalam hal  ini  otonomi  merupakan  salah  satu karakteristik yang paling banyak mendapat perhatian dalam kasus integrasi  tim  kerja  .  Otonomi  mengacu pada  sejauh  mana  tim  memiliki kapasitas  untuk  membuat  keputusan tentang  berbagai  aspek  pekerjaannya seperti  metode,  jadwal,  peran,  dan lainnya. Kepemimpinan juga merupakan  salah  satu  unsur  masukan yang  memiliki tiga aspek penting yaitu pertimbangan  kepemimpinan  sebagai sesuatu  yang  berada  di  luar  tim, pembinaan, dan kepemimpinan bersama.  Peran  pemimpin  dalam  tim akreditasi  terutama  di  sekolah  yang masih  C  menjadi  hal  yang  perlu disoroti dan perlu dikaji kemampuannya dalam memimpin tanggung jawab kewajiban sekolah.
Berbagi informmasi juga merupakan proses  sentral  dimana  anggota  tim secara  kolektif  memanfaatkan  sumber informasi mereka yang tersedia (Mesmer-magnus  &  Dechurch,  2009). Sharing informasi  merupakan hal  yang wajar  dikalangan  anggota  tim  kerja akreditasi  sekolah,  namun  informasi yang  sering  dibagikan  terkadang  tidak sesuai  dengan  konteksnya.  Berbagi informasi dianggap penting dan berpengaruh  terhadap  kinerja  tim, kohesi,  pembuatan  keputusan,  dan integrasi  pengetahuan.  Hal  lain  yang menjadi  sorotan  dalam  integrasi  tim yaitu  Tim  lintas  fungsional  yang merupakan  kelompok  yang  bertujuan untuk  mengembangkan  peluang  serta memerlukan  keahlian  beragam  dan mendorong  /  menghasut  orang  dari berbagai  fungsi  untuk  bekerja  sama, membangun  dan  mengkomunikasikan penghargaan  atas  perilaku  kolaboratif (Pimenta,  Lago,  &  Tate,  2014),  dalam tim  akreditasi  tidak  hanya  diisi  oleh orang –  orang  yang  memiliki kemampuan yang sama, namun diperlukan  juga  orang  –  orang  dari ilmu  yang  berbeda  terutama  dalam menunjang keberhasilan akreditasi sekolah. Dapat dicontohkan tim akreditasi  harus  mampu  berkolaborasi dengan  tim  IT  sekolah  terkait  data akreditasi yang diperlukan.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa terdapat  perbedaan  integrasi  antar anggota tim kerja di SMK terakreditasi A  dan  C.  Hasil  analsis  menunjukkan bahwa  proses  integrasi  anggota  tim kerja  di  SMK  terakreditasi  C  belum maksimal  yang terdapat  pada indikator integrasi tim kerja yaitu multidiciplinary  (A1),  interdiciplinary (A2),  dan  transdiciplinary  (A3)  di SMK terakreditasi C. Faktor-faktor yang menjadi
penyebabnya  terjadinya  kondisi  yang menyebabkan  belum  adanya  proses integrasi  anggota  tim  kerja  di  SMK
terakreditasi  merupakan  permasalahan yang  belum  dikaji  secara  mendalam dalam  penelitian  ini.  Oleh  sebab  itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  (2017). Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  di  Bawah  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut  Provinsi  tahun  ajaran 2011/2012-2014/2015. Jakarta: https://www.bps.go.id/linkTabelSt atis/view/id/1838.
Berlin,  J.  M.,  Carlstrom,  E.  D.,  & Sandberg, H. S. (2012). Models of teamwork: ideal or not? A critical study  of  theoretical  team  models. Team  Performance  Management: An  International  Journal , 18 (5–
6),
328–40. https://doi.org/10.1108/13527591 211251096 Hall,  P.,  &  Weaver,  L.  (2001).
Interdisciplinary  education  and teamwork:  A  long  and  winding road. Medical  Education , 35 (9), 867–875. https://doi.org/10.1046/j.1365- 2923.2001.00919.x Ingela  Thylefors;  Olle  Persson;  Daniel Hellstrom.  (2005).  Team  types  , perceived  efficiency  and  team climate in Swedish cross- professional teamwork. Journal of Interprofessional Care , 19 (March), 102–114. https://doi.org/10.1080/13561820 400024159 Körner,  M.,  Bütof,  S.,  Müller,  C., Zimmermann,  L.,  Becker,  S.,  & Bengel, J. (2016). Interprofessional  teamwork  and team  interventions  in  chronic care: A systematic review. Journal of Interprofessional Care ,
30 (1), 15–28. https://doi.org/10.3109/13561820. 2015.1051616 Kvarnstro,  S.  (2008).  Difficulties  in collaboration :  A  critical  incident study of interprofessional healthcare  teamwork. Journal  of Interprofessional Care , 22 (March), 191–203. https://doi.org/10.1080/13561820
701760600
McCallin,  A.  (2001).  Interdisciplinary practice  –  a  matter  of  teamwork: an  integrated  literature  review. Journal  of  Clinical  Nursing ,
10 (4), 419–428.
https://doi.org/10.1046/j.1365- 2702.2001.00495.x McCallin,  A.,  &  Bamford,  A.  (2007). Interdisciplinary teamwork: Is the influence of emotional intelligence  fully  appreciated? Journal  of  Nursing  Management , 15 (4),
386–391. https://doi.org/10.1111/j.1365- 2834.2007.00711.x Mesmer-magnus, J. R., & Dechurch, L.
A.  (2009).  Information  Sharing and Team Performance : A Meta-
Analysis, 94 (2), 535–546.
https://doi.org/10.1037/a0013773
Pimenta,  M.  L.,  Lago,  A.,  &  Tate,  W.
L. (2014). Developing and Managing Cross-Functional Teams :  A  Multi-Case  Study  of Brazilian Manufacturing Companies, 9 (2), 1–16.
Reilly,  C.  (2001).  Transdisciplinary
approach:  an  atypical  strategy  for improving outcomes in rehabilitative  and  long-term  acute care settings. Rehabilitation
Nursing :  The  Official  Journal  of the  Association  of  Rehabilitation Nurses , 26 (6),  216–220,  244.
https://doi.org/10.1002/j.2048- 7940.2001.tb01958.x Rick  Delbridge;  James  Lowe:  Nick Oliver. (2000). Shopfloor Responsibilities Under Lean Teamworking. Human  Relations , 53 (11), 1459–1479.
Rico,  R.,  María,  C.,  De,  A.,  & Tabernero,  C.  (2011).  WORK TEAM  EFFECTIVENESS  ,  A REVIEW OF RESEARCH, 15 (1),
57–79. Tegegn,  B.,  &  Wako,  N.  (2003). Education Management Information Systems (EMIS).
NESIS/UNESCO , (November), 1– 57.
Villanueva,  C.  C.  (EMIS  C.  (2013).
Education Management Information  System  (  Emis  )  and the  Formulation  of  Education  for All  (  Efa  )  Plan  of  Action  ,. Unesco , 1 (1), 1–60. Zwarenstein, M., & Bryant, W. (2000).
Interventions to promote
collaboration  between  nurses  and doctors. Cochrane  Database  of Systematic Reviews , (2). https://doi.org/10.1002/14651858.
CD000072