## NOVIA MOLIANA SARAGIH & MF. SHELLYANA JUN PRIYASTIWI JURNAL RISET MANAJEMEN
Vol. 4, No. 2, Juli 2017, 169 - 180

## ANALISIS  PERSEPSI  KORUPSI  PAJAK  DAN  IKLIM ORGANISASI  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK ORANG  PRIBADI  KARYAWAN

## Arif Fajar Wibisono
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, email: ariffajarwibisono@uii.ac.id

## Yudha Catur Kusuma N.
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, email: yyudhacatur@gmail.com

## A bstract
This study aims to determine whether perceptions of corruption and organizational climate affect the compliance of personal taxpayers. This explanatory study used quantitative approach of statistical parametric test and multiple linear regressions with questionnaire instrument. This study involved personal taxpayer in the area of   KPP Pratama Kota Surakarta. The result of this study confirms that the perceptions of individual tax corruption and organizational climate affect the compliance of personal taxpayers. The better the organization’s climate in emphasizing tax compliance is, the higher the level of compliance personal taxpayers is. In addition, the higher the level of perception of a person’s corruption of the tax apparatus is severely punished then increasing the compliance of personal taxpayers’ increases.
Keywords: Tax Compliance, Perception Corruption, Organization Climate

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu penopang pendapatan  nasional,  sekitar  70% penerimaan  negara  berasal  dari  setoran pajak (Iqbal, 2015). Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, seluruh  aspek  pembangunan  nasional sebuah  negara  dibiayai  dari  pajak. Pembangunan  infrastruktur,  biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar  minyak  (BBM),  pembayaran  para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Namun jika pendapatan  pajak  masih  rendah pembangunan  tersebut  akan  terkendala, Indonesia salah satu negara yang hingga
saat ini masih memiliki masalah mengenai kepatuhan wajib pajak atau tax ratio bangsa Indonesia. Rendahnya tax ratio Indonesia menandakan bahwa untuk membayar pajak secara  sukarela  masyarakat  Indonesia masih memiliki kesadaran yang rendah.
Penelitian (Kaplanoglou dan Rapanos, 2015) menjelaskan bahwa terdapat dua tipe pembayar pajak yaitu secara sukarela dan terpaksa  karena  aturan.  Seseorang  akan menjadi  sukarela  membayar  pajak  jika mereka memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap  pola  pemungutan  pajak.  Tetapi terdapat beberapa individu  yang menjadi taat  membayar  pajak  karena  ketegasan
aturan yang ada. Selain itu kepatuhan wajib pajak  juga  sangat  terpengaruh  oleh sosialisasi  dan  kejelasan  aturan  pajak, penghargaan atas pembayaran pajak serta sangsi pajak yang diberikan kepada wajib pajak (Savitri dan Musfialdy, 2016).
Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari  pelaksanaan  sistem  wajib  pajak tersebut.  Kepatuhan  wajib  pajak  sangat tergantung  pada  tingkat  moralitas  wajib pajak (Lisi, 2015). Semakin tinggi moralitas wajib  pajak  orang  pribadi  semakin  tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Banyak upaya  pemerintah  dilakukan  melalui berbagai mcam kebijakan  untuk meningkatkan moralitas  wajib  pajak.  Salah  satunya perubahan kewenangan perhitungan pajak. Berubahnya kewenangan untuk menghitung, menyetor,  dan  melapor  sepenuhnya menjadi  kewajiban  dari  wajib  pajak  itu sendiri merupakan sebuah perubahan yang diharapkan membawa dampak cukup baik atas  pembayaran  pajak  pribadi  maupun badan.
Perubahan  ini  merupakan  perubahan official assessment system menjadi self assessment system ,  yang  diiringi  pula dengan  berubahnya  kewenangan  wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara  lebih  mandiri  (Waluyo,  2010). Harapan  pemerintah  dengan  berubahnya sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia, agar  para  wajibpajak  lebih  sadar  dan sukarela  untuk  membayar  kewajiban pajaknya. Perubahan kebijakan pajak di In- donesia tersebut sejalan dengan penelitian (Kaplanoglou dan Rapanos, 2015) bahwa semakin kuat aturan tidak akan meningkat- kan  wajib  pajak  untuk  membayar  secara sukarela bahkan akan mengurangi tingkat kepercayaan individu terhadap pemungutan pajak.  Maka  dengan  adanya  aturan  baru tersebut  mampu  memberikan  kebebasan bagi  wajib  pajak  untuk  melaporkan
kewajiban pajaknya. Kebijakan pemerintah tersebut  diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan atas pemungutan pajak di In- donesia. Namun dalam praktiknya, sistem pemungutan  pajak  di  Indonesia  sulit dijalankan  sesuai  harapan.  Tingkat kepatuhan  perpajakan  masih  tergolong rendah  yang  ditunjukkan  dengan  masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor  Pokok  Wajib  Pajak.  Selain  itu, kepatuhan wajib pajak (WP) orang pribadi dalam  melaporkan  Surat  Pemberitahuan (SPT) Tahunan  juga  masih  rendah  (Tarjo dan Kusumawati, 2006).
Dinamika  permasalahan  kepatuhan wajib pajak khususnya di Indonesia masih menjadi topik yang menarik untuk di teliti. Apalagi  saat  ini  pemerintah  sedang menggalakan  kebijakan tax amnesty . Kebijakan tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah terkait maksimalisasi penerimaan pajak. Namun saat ini marak terjadi pejabat negara dan aparat pajak yang melakukan  tindak  pidana  korupsi. Fenomena  tersebut  kemungkinan  dapat memberikan dampak terhadap suksesnya kebijakan pemerintah terkait maksimalisasi penerimaan pajak. Selain itu kemungkinan juga dapat mempengaruhi ketidak patuhan wajib pajak di Indonesia.
Menciptakan kesadaran untuk membayar pajak, bukanlah hal yang mudah dilakukan. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor antara lain masih minimnya pengetahuan wajib pajak dalam pengisian SPT tahunan PPh,  Perilaku  Individu  itu  sendiri,  dan motivasi  wajib  pajak  dalam  membayar pajak. Selain itu menurut (Zain, 2010) untuk menciptakan wajib pajak yang patuh, bukan hanya dengan memberikan sanksi, namun juga  diperlukan  kemauan  dari  dalam  diri wajib pajak tersebut. Kemauan wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan, juga didasarkan atas persepsi masyarakat

## ANALISIS PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN
kepada iklim perpajakan, dimana didalamnya terdapat  fiskus  sebagai  pemungut  pajak yang perilakunya mendapat perhatian dari masyarakat.  Tindakan  tidak  tepat  yang dilakukan  fiskus,  menghasilkan  persepsi yang  buruk  dalam  masyarakat  salah satunya yaitu kasus penggelapan pajak oleh petugas pajak. Adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak (Christianto, 2014). Selain iklim perpajakan, iklim  suatu  organisasi  yang  positif  akan memunculkan  perilaku  wajib  pajak  untuk patuh  dan  taat  pada  aturan  perpajakan, sebaliknya  iklim  organisasi  yang  negatif akan memunculkan iklim organisasi yang tidak patuh atas pajak. Penelitian (Anggraini dan  Fibria,  2014)  menunjukkan  adanya pengaruh  signifikan  Perilaku  individu, motivasi  dan  iklim  organisasi  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban.
Penelitian  terkait  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak sudah banyak dilakukan. Namun penelitian ini berusaha untuk menemukan keterkaitan antara persepsi korupsi dan iklim organisasi terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pribadi khususnya karyawan. Kedua faktor tersebut menjadi variabel dalam penelitian karena dianggap  mampu  memberikan  pengaruh cukup kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan  obyek  penelitian  ini  khusus kepada karyawan karena banyak karyawan organisasi  yang  belum  patuh  terhadap peraturan  pajak.  Selain  itu  pengukuran variabel iklim organisasi paling tepat diukur dengan obyek wajib pajak pribadi karyawan. Kedua  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan faktor yang mudah dicermati dan diperhatikan oleh wajib pajak, karena  berada  langsung  disekitar lingkungan obyek penelitian. Menurut teori psikologi lingkungan (Helmi, 2015) ada tiga tradisi besar orientasi teori psikologi dalam menjelaskan  dan  memprediksi  perilaku manusia.  Pertama,  perilaku  disebabkan
faktor  dari  dalam  (deterministik).  Kedua, perilaku disebabkan faktor lingkungan atau proses belajar. Ketiga perilaku disebabkan interaksi manusia-lingkungan. Teori psikologi tersebut  dua  diantaranya  menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Maka penelitian ini mencoba untuk mencermati  kepatuhan wajib  pajak yang dipengaruhi oleh lingkungannya.
Variabel-variabel  dalam  penelitian  ini merupakan  faktor-faktor  yang  timbul  dari lingkungan  sekitar  wajib  pajak,  yang mungkin  dapat  mempengaruhi  perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada peraturan perpajakan. Pengembangan penelitian  ini  dari  penelitian  sebelumnya adalah  secara  khusus  meneliti  obyek kepatuhan  pajak  pribadi  karyawan  yang dipengaruhi  persepsi  korupsi  dan  iklim organisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi terkait kebijakan perpajakan agar wajib pajak menjadi lebih patuh  terhadap  peraturan  perpajakan, khususnya bagaimana pengaruh lingkungan sekitar  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan peraturan pajak.

## KAJIAN  TEORITIS Penelitian  Terdahulu
Beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan bukti terkait faktor-faktor yang  dapat  mempengaruhi  tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi, antara lain penelitian (Veronica, 2015) yang menunjukkan  bahwa  variabel  persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Utami, 2016)  tentang  persepsi  korupsi  memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Harinurdin (2009)  menunjukkan  bahwa  kondisi  iklim organisasi  mempunyai  pengaruh  positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak sehingga  jika  persepsi  iklim  organisasi positif atau baik akan berpengaruh terhadap tingginya  kepatuhan  pajak.  Penelitian
(Anggraini  dan  Fibria,  2014)  juga menjelaskan  adanya  pengaruh  signifikan antara iklim organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Hardiningsih, 2014) menunjukkan  adanya  pengaruh  iklim organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Penelitian ini mencoba  menggabungkan  pengaruh  dua variabel  yaitu  persepsi  korupsi  dan  iklim organisasai terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi  khususnya  karayawan  di  wilayah KPP Pratama Kota Surakarta.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  UU  No  28  tahun  2007  wajib pajak berarti setiap pihak yang wajib untuk membayar pajak terutangnya, baik berupa badan ataupun orang pribadi. Sedangkan menurut  Keputusan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia:  544/KMK.04/2000. Tentang  Kepatuhan  Pajak  menyatakan bahwa  “Kepatuhan  perpajakan  adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan peraturan  pelaksanaan  perpajakan  yang berlaku  dalam  suatu  negara”.  Selain  itu kepatuhan adalah sikap dimana seseorang itu berperilaku patuh dan taat sesuai dengan aturan, hal ini sama dengan perlakuan pada aturan  perpajakan.  Wajib  pajak  dapat dikatakan patuh jika wajib pajak tersebut tidak melanggar dan menerapkan secara disiplin peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu seperti yang dijelaskan (Rahayu, 2010) bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

## Persepsi  Korupsi
Dalam UU No.31 Tahun 1999,  pengertian korupsi yaitu seseorang atau sekelompok orang  yang  dengan  sengaja  melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi yang mengakibat- kan  kerugian  keuangan  negara  atau perekonomian  negara.  Persepsi  korupsi seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran wajib pajak orang  pribadi,  semakin  banyak  pegawai pajak dan pemerintah yang korupsi semakin tinggi  pula  ketidakpercayaan  wajib  pajak terhadap pajak itu sendiri. Para wajib pajak ikut  merasa  dirugikan  jika  pembayaran pajaknya  dimanipulasi  dan  dimanfaatkan para  aparatur  pajak  untuk  kepentingan pribadinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa  wajib  pajak  seoalah-olah  merasa tidak memiliki hak atas penggunaan dana pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah lewat  aparatur  pajaknya.  Padahal  dalam sebuah  penelitian  (Casal  et  al.,  2016) menunjukkan  bahwa  jika  wajib  pajak memiliki  peran  atau  kontribusi  dalam  hal penggunaan dan distribusi dana pajak akan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak pribadi. Selain itu menurut (Fochmann dan Kroll, 2016) menjelaskan bahwa kejelasan distribusi  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka jika banyak kasus  yang  terungkap  terkait  penyalah- gunaan dana pajak atau korupsi pajak maka akan mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Untuk menekan persepsi korupsi pajak yang  ditimbulkan  oleh  para  wajib  pajak, sebaiknya  para  pegawai  wajib  pajak melakukan sosialisasi tentang korupsi dan bekerja dengan transparan. Karena dengan adanya berbagai kasus aparat pajak yang tidak dapat bekerja dengan amanah salah satunya  dengan melakukan  penggelapan pajak  menyebabkan  tingkat  kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak menurun dan  mengakibatkan  penurunan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak.  Ketika  yang  dilakukan  oleh  para pegawai  pajak  memberikan  hasil  yang positif, maka wajib pajak akan memberikan persepsi yang baik terhadap pegawai pajak.

## ANALISIS PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN
Adanya hukuman berat yang diberikan dari pemerintah  kepada  para  koruptor  akan memberikan  dampak  yang  baik  untuk masyarakat karena mereka akan berpikir positif  dengan  kinerja  pegawai  pajak, sehingga dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah orang pribadi.
Pada dasarnya kosep persepsi korupsi dapat dilihat dari konsep teori atribusi. Teori ini  menurut (Robbins, 1996) menyatakan bahwa  bila  seorang  individu  mengamati prilaku  seseorang,  maka  mereka  akan mencoba  untuk  menentukan  apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara inter- nal atau eksternal. Persepsi korupsi pajak merupakan  faktor  internal  yang  dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Faktor internal tersebut dapat memaksa individu untuk melakukan perilaku karena pengamatan. Hal ini berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa  pengamatan  mereka  terhadap pegawai  pajak  dapat  bekerja  secara profesional  dan jujur.  Jadi dengan  begitu masyarakat  akan  lebih  patuh  dalam membayar pajak karena wajib pajak akan berasumsi  bahwa  aparat  pajak  dapat dipercaya.

## Iklim Organisasi
Iklim organisasi adalah pola lingkungan yang  menentukan  munculnya  motivasi serta  berfokus  pada  persepsi-persepsi yang masuk akal atau dapat dinilai. Iklim organisasi  adalah  pola  lingkungan  yang menentukan  munculnya  motivasi  serta berfokus  pada  persepsi-persepsi  yang masuk  akan  atau  dapat  dinilai  sehingga mempunyai  pengaruh  langsung  terhadap kinerja anggota organisasi (Stringer, 2002). Iklim  organisasi  yang  positif  akan memunculkan perilaku pembayaran pajak yang patuh, sebaliknya iklim organisasi yang negatif akan memunculkan iklim organisasi yang tidak patuh pajak.
Berdasarkan  konsep  pembelajaran sosial  inti  dari  teori  pembelajaran  sosial adalah  pemodelan  ( modelling), sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain (Kardi, 1997). Konsep tersebut menyatakan  bahwa  orang-orang  dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara  langsung.  Jika  konsep  tersebut diaplikasikan  didalam  sebuah  organisasi maka, seseorang individu didalam sebuah organisasi  akan  belajar  dari  lingkungan organisasi  tersebut.  Jika  lingkungan organisasi  patuh  terhadap  aturan  pajak maka dapat mempengarui perilaku individu terhadap aturan pajak. Iklim organisasi yang baik atas aturan pajak akan memberikan contoh aktivitas terhadap wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini  akan memberikan motivasi bagi  wajib  pajak  untuk  patuh  dalam membayar pajak sehingga iklim organisasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam  membayar  pajak.  Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anggraini dan Fibria, 2014) yang menunjuk- kan  bahwa  iklim  organisasi  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Kerangka  Penelitian
Kerangka  penelitian  disajikan  pada gambar 1.
Gambar 1 Kerangka Penelitian (+) (+) Persepsi Korupsi Pajak (X1)
Iklim Organisasi (X2) Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y)

## METODA  PENELITIAN

## Jenis  Penelitian
Jenis penelitian ini yaitu explanatory research , yakni untuk menjelaskan pengaruh, bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel  terikat  (Morissan,  2012). Pendekatan metode yang digunakan yaitu kuantitatif,  yang  merupakan  pendekatan
dengan menggunakan hipotesis yang akan diuji  dengan  pengujian  secara  statistik (Sugiyono, 2011).

## Variabel Penelitian
Variabel penelitian terdiri dari dua, yaitu variabel bebas yang dalam penelitian ini berupa Persepsi Korupsi Pajak (X1) yaitu interpretasi  dan  pandangan  wajib  pajak dalam mengartikan kasus korupsi pajak di Indonesia, dan Iklim Organisasi (X2) yaitu pola  lingkungan  yang  menentukan munculnya motivasi serta berfokus  pada persepsi-persepsi yang masuk akal atau
dapat dinilai, sehingga mempunyai pengaruh langsung  terhadap  kinerja  anggota organisasi.  Variabel  terikat  yang  dalam penelitian ini yakni Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  yaitu  keadaan  dimana  wajib  pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dalam bidang perpajakan.
Variabel penelitian terdiri dari beberapa indikator, yang dirangkum dalam tabel 1.

## Teknik Pengumpulan Data
Wajib Pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar  di  KPP  Pratama  Surakarta, sebanyak  100  responden,  diberikan kuisioner sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian ini.

## Metode Analisis Data
Penyelesaian penelitian ini menggunakan teknik  analisis  kuantitatif,  dengan  cara menganalisis  permasalahan  yang diwujudkan secara kuantitatif. Data kualitatif yang didapat dalam penelitian ini kemudian

## ANALISIS PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN

## Tabel 1 Variabel dan Indikator Penelitian
No  Variabel Indikator 1 Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y) 1.  Pemahaman atas konsep kepatuhan pajak 2.  Ketepatan membayar pajak 3.  Kesanggupan membayar pajak terutang 4.  Keinginan untuk memanipulasi pajak
5.  Keinginan memenuhi semua ketentuan
pembayaran pajak 2 Persepsi Korupsi Pajak (X1) 1.  Pemahaman penegakan hokum atas koruptor pajak 2.  Pengetahuan atas korupsi pajak 3.  Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak 4.  Pengetahuan atas sangsi dan hukuman atas korupsi pajak 3 Iklim Organisasi (X2) 1.  Kepatuhan rekan-rekan kerja atas pembayaran pajak 2.  Keinginan organisasi dalam mentati aturan perpajakan
3.  Dorongan atasan dalam mentaati aturan perpajakan
4.  Dorongan rekan-rekan untuk mentati aturan perpajakan
Sumber: Data Primer diolah, 2017
dikuantifikasikan  menggunakan  angka skala likert 5 poin.  Pengujian  hipotesis menggunakan  regresi  linear  berganda berikut ini:
Y =
Y   = Kepatuhan wajib pajak pribadi X1 = Persepsi Korupsi X2 = Iklim Organisasi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Uji Validitas
Jumlah  data  yang  dapat  digunakan dalam penelitian ini  sebanyak 100 kuesioner, maka nilai (dF) dari 98 adalah 0.1654.  Hasil uji validitas disajikan pada tabel 2.

## Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden memenuhi syarat reliable .  Suatu  kuesioner  dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih  besar  dari  0,6  atau  60%.  Hasil  uji reliabilitas disajikan pada tabel 3.
Dari  tabel  3  diketahui  bahwa  seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable karena  koefisien cronbach alpha lebih besar dari 0,6.

## Analisis regresi
Penelitian  ini  menggunakan  analisis regresi  linear  berganda  untuk  menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap  satu  variabel  dependen.

## ARIF FAJAR WIBISONO & YUDHA CATUR KUSUMA N.
Tabel 2

## Uji Validitas
Variabel Item Corrected Item- Total Correlation r-tabel  Keterangan Iklim Organisasi (IO) IO.1 0,447 0,1654  Valid IO.2 0,590 0,1654  Valid IO.3 0,643 0,1654  Valid IO.4 0,545 0,1654  Valid Persepsi Korupsi (PK) PK.1 0,607 0,1654  Valid PK.2 0,605 0,1654  Valid PK.3 0,722 0,1654  Valid PK.4 0,618 0,1654  Valid Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP) KWP.1 0,610 0,1654  Valid KWP.2 0,545 0,1654  Valid KWP.3 0,636 0,1654  Valid KWP.4 0,610 0,1654  Valid KWP.5 0,674 0,1654  Valid KWP.6 0,718 0,1654  Valid Sumber: Data Primer diolah 2017
Persamaan  regresi  yang  dihasilkan  dari pengolahan data yang diperoleh dapat dilihat dari tabel 4 hasil uji coefficients berikut ini.
Persamaan regresi linear berganda yang terdapat pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai  konstanta  Kepatuhan  Wajib  Pajak (KWP)  tanpa  adanya  pengaruh  variabel independen yang digunakan pada penelitian ini sebesar 0,574. Sedangkan nilai koefisien variabel independen Iklim  Organisasi  (IO) sebesar  0,413  menjelaskan  bahwa,  jika KWP naik satu satuan akan berakibat pada meningkatnya  IO  sebesar  41,3%  dengan asumsi variabel lain konstan. Sedangkan nilai koefisien  variabel  Persepsi  Korupsi  (PK) sebesar  0,512  menjelaskan  bahwa,  jika KWP naik satu satuan akan berdampak pada meningkatnya PK  sebesar  51,2%  dengan asumsi variabel lain konstan.
Dari hasil regresi linear berganda, maka model  regresi  yang  digunakan  adalah sebagai berikut :
KWP= 0,574 + 0,413 IO + 0,512 PK + e
Setelah dilakukan analisis regresi linear berganda  lalu  dilakukan  uji  koefisien determinasi  (R 2 )  untuk  menguji  hipotesis dalam penelitian.  Berdasarkan pengujian diperoleh  hasil  bahwa  nilai Adjusted  R Square sebesar 0,403, hal ini berarti iklim organisasi  dan  persepsi  korupsi  mampu menjelaskan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 40,3 %, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel independen. Sedangkan sisanya 59,7% dijelaskan oleh variabel  lain  diluar  penelitian.  Artinya,
variabel X1 dan X2 mempunyai pengaruh secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel Y.
Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilakukan dengan cara berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% dan menunjukkan arah positif maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% dan  menunjukkan  arah  negatif  maka hipotesis  yang  diajukan  ditolak  atau dikatakan tidak signifikan. Berdasarkan hasil uji t yang bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yaitu Persepsi  Korupsi  dan  Iklim  Organisasi terhadap  variabel  dependen  yaitu Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi, yaitu:

## 1. Pengujian  terhadap  variabel  Iklim Organisasi (IO)
Variabel Iklim Organisasi sebesar 0,000 dan  memiliki  koefisien  sebesar  0,413 yang  menunjukkan  arah  yang  positif. Dikarenakan  p-value  lebih  kecil  dari tingkat signifikasi α = 5% atau (0,000 < 0,05)  dan  memiliki  koefisien  sebesar 0,413  yang  menunjukkan  arah  yang positif, maka Iklim Organisasi memiliki pengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 2. Pengujian terhadap variabel Persepsi Korupsi (PK)
Variabel  Persepsi  Korupsi  sebesar 0,000  dan  memiliki  koefisien  sebesar

## ANALISIS PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN
Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel Independen  Unstandardized Coefficients B Std. Error Standardized Coefficients B t-hitung Sig. Konstan 0,574 1,277 ,449 0,654 IO ( Iklim Organisasi) 0,413 0,113 0,276 3,661 0,000 PK (Persepsi Korupsi)  0,512 0,098 0,398 5,240 0,000 Sumber: Data Primer diolah 2017
0,512  yang  menunjukkan  arah  yang positif. Dikarenakan p-value lebih besar dari tingkat signifikasi α = 5% atau (0,000 > 0,05) dan memiliki koefisien sebesar 0,512  yang  menunjukkan  arah  yang positif, maka Persepsi Korupsi memiliki pengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## Pembahasan
Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat persepsi korupsi seseorang tentang  aparat  pajak  yang  melakukan korupsi dengan diiringi hukuman yang berat bagi  para  koruptor  pajak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  dalam  melakukan pembayaran  wajib  pajak  orang  pribadi, semakin  banyak  pegawai  pajak  dan pemerintah yang korupsi semakin tinggi pula ketidakpercayaan  wajib  pajak  terhadap pajak  itu  sendiri.  Tetapi  dengan  adanya hukuman berat yang diberikan kepada para koruptor dapat mengubah pemikiran wajib pajak  terhadap  kinerja  pegawai  pajak. Hukuman  tersebut  adalah  terkait  dengan upaya  pemiskinan  pelaku  tindak  pidana korupsi yang mengarah pada penambahan hukuman  di  bidang  perpajakan.  Pajak berkaitan  erat  dengan  penghasilan, termasuk  penghasilan  hasil  korupsi, sehingga  pelaku  korupsi  dapat  pula dikenakan hukuman di bidang perpajakan. Selain  dapat  meningkatkan  penerimaan negara,  pajak  juga  dapat  memiskinkan pelaku  korupsi  secara  jitu.  Pengenaan sanksi  pidana  perpajakan  bagi  pelaku korupsi  dinilai  paling  ampuh  untuk memiskinkan pelaku korupsi serta hukuman pidana  mati  yang  tertuang  dalamPasal  2 ayat  2  Undang-Undang  (UU)  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hukuman pidana mati  adalah  terusan  dari  Pasal  2  ayat  1 tentang perbuatan memperkaya diri sendiri
atau  orang  lain  atau  korporasi  sehingga mengakibatkan  kerugian  Negara  dalam pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Veronica, 2015) bahwa  persepsi  korupsi  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi. Selain itu penelitian (Kasper et al., 2015) menjelaskan bahwa informasi yang diterima  seseorang  atas  hukuman  bagi penyalah guna pajak mengindikasikan efek positif  atas  kepatuhan  pajak  seseorang. Artinya  semakin  banyak  informasi  yang diterima seeorang atas hukuman berat bagi koruptor  pajak  dapat  meningktakan kepatuhan  wajib  pajak  pribadi.  Adanya informasi  terkait  hukuman  bagi  koruptor pajak memberikan dampak meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pemungutan pajak pemerintah.
Hasil  penelitian  kedua  menunjukkan bahwa iklim organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa  iklim  organisasi  yang  ada memberikan  pengaruh  positif  pada  wajib pajak pribadi. Semakin baik iklim organisasi yang dilakukan oleh kantor atau lingkungan dari wajib pajak berada, maka semakin tinggi pula  tingkat  kepatuhan  yang  dimiliki  oleh wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya, begitu pula sebaliknya.
Konsep  norma  sosial  menjelaskan bahwa  manusia  belajar  dari  lingkungan sekitarnya,  perilaku  yang  dipelajari  dari lingkungan  sekitarnya  mempengaruhi perilaku manusia itu pula. Tidak terkecuali sesorang  yang  berada  dalam  sebuah organisasi,  seseorang  pasti  akan  ter- pengaruh juga prilakunya seperti perilaku organisasi  tersebut.  Jika  lingkungan seseorang patuh dengan aturan pajak maka bukan  tidak  mungkin  mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini sesuai dengan penelitian (Jimenez dan Iyer, 2016) yang menjelaskan bahwa norma sosial yang baik terhadap kepatuhan pajak

## ANALISIS PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN
maka meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi seseorang.
Dalam  teori  pembelajaran  sosial dijelaskan bahwa orang-orang dapat belajar melalui  pengamatan  dan  pengalaman secara langsung. Iklim organisasi yang baik akan memberikan contoh aktivitas terhadap wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya dalam  membayar  pajak.  Hal  ini  akan memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk patuh  dalam  membayar  pajak,  sehingga iklim  organisasi  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Anggraini dan Fibria, 2014) yang menyatakan  bahwa  Iklim  organisasi berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Persepsi  korupsi  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  karyawan.  Artinya semakin tinggi persepsi korupsi pajak yang diiringi  dengan  hukuman  berat  bagi  para koruptor  berpengaruh  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi khususnya  karyawan.  Iklim  organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin  baik  iklim  organisasi  dimana individu bekerja atau individu berada maka semakin tinggi pula  kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Implikasi Penelitian
Pertama,  lembaga  perpajakan  dan lembaga  hukum  diharapkan  memberikan
sanksi yang tegas terhadap petugas pajak yang  melakukan  tindakan  korupsi  pajak dalam bentuk apapun, mengingat variabel persepsi  korupsi  pajak  berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kedua, bagi KPP Pratama di seluruh  Indonesia  diharapkan  dapat meningkatkan  sosialisasi  terkait  dengan persepsi korupsi kepada masyarakat yang ada di Surakarta. Selain itu, KPP Pratama juga  diharapkan  lebih  meningkatkan pengawasan  terhadap  pelaksanaan pajaknya agar tidak terjadi korupsi pajak. Dengan meningkatnya sosialisasi tentang korupsi dan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Or- ang  Pribadi  di  Indonesia.  Ketiga,  bagi perusahaan/Instansi  diharapkan  lebih meningkatkan iklim organisasi dan motivasi di perusahaan terkait ketaatanya terhadap aturan  perpajakan.Dengan  bertambah baiknya iklim organisasi dan motivasi yang mendukung  perpajakan  diharapkan  akan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak pribadi.

## Saran
Agar  penelitian  sejenis  dapat  lebih bermanfaat sebaiknya dilakukan pengembangan obyek dan pengembangan variabel  penelitan  yang  lebih  luas  terkait permasalahan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan . Salah satu variabel yang cukup menarik yang dapat diangkat menjadi topik  terkini  adalah  adanya  persepsi kebijakan pajak pemerintah dan persepsi hadiah (reward) bagi  wajib  pajak  pribadi karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, Fibria, W. (2014), Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi, Accounting and Tax Review , 1, pp.51–68.
Casal, S. et al. (2016), Tax compliance depends on voice of taxpayers. Journal of Economic Psychology , 56, pp.141–
150, Available  at:  http://dx.doi.org/ 10.1016/j.joep.2016.06.005.
ARIF FAJAR WIBISONO & YUDHA CATUR KUSUMA N.
Christianto, V. (2014), Pengaruh Pemahaman Tindak  Pidana  Korupsi  dan Pemahaman  Penghindaran  Pajak terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak  dalam  Pembayaran  Pajak,
Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen , 13(1).
Fochmann, M. & Kroll, E.B. (2016), The effects of rewards on tax compliance decisions.
Journal of Economic Psychology , 52, pp.38–55, Available at: http://dx.doi.org/ 10.1016/j.joep.2015.09.009.
Hardiningsih,  P.  (20140,  Determinan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan,
Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan , 3(2), pp.129–141.
Harinurdin, E. (2009), Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi , 16, pp.96–104.
Helmi, A.F. (2015), Beberapa Teori Psikologi Lingkungan. Buletin Psikologi ,  7(2), pp.7–19. Available  at:  http://jurnal, ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/ 7404.
Iqbal,  M.  (2015),  Pajak  Sebagai  Ujung Tombak Pembangunan. www.pajak.go.id , Available  at:  http://www.pajak.go.id/ content/article/pajak-sebagai-ujung- tombak-pembangunan.
Jimenez, P. & Iyer, G.S. (2016), Tax compli- ance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and  perceived  fairness  on  taxpayer compliance, Advances in Accounting , 34,  pp.17–26.  Available  at:  http:// d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j.adiac.2016.07.001.
Kaplanoglou,  G.  &  Rapanos,  V.T.  (2015), Why do people evade taxes? New experimental evidence from Greece, Journal of Behavioral and Experimen- tal Economics , 56, pp.21–32. Available at:  http://dx.doi.org/10.1016/j.socec. 2015.02.005.
Kardi,  S.,  (1997), Pengajaran Langsung , surabaya: Unesa University Press.
Kasper, M., Kogler, C. & Kirchler, E. (2015), Tax policy and the news: An empirical analysis of taxpayers’ perceptions of tax-related  media  coverage  and  its impact on tax compliance, Journal of Behavioral and Experimental Eco- nomics ,  54,  pp.58–63. Available  at: h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j.socec.2014.11.001.
Lisi, G. (2015) Tax morale, tax compliance and the optimal tax policy, Economic Analysis and Policy ,  45,  pp.27–32.
Available at: http://dx.doi.org/10.1016/ j.eap.2014.12.004.
Morissan (2012), Metode Penelitian Survei , Jakarta: Prenada Media.
Rahayu, S.K. (2010), Perpajakan Indone- sia/ : Konsep & Aspek Formal ,
Bandung: Graha Ilmu.
Robbins, S.P. (1996), Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi 6th ed. P. Hadyana, ed., Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
Savitri, E. & Musfialdy (2016), The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Tax- payer Compliance with Service Quality as Mediating Variable, Procedia - Social and Behavioral Sciences , 219, pp.682– 687.
Available at: http:// linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/ S1877042816301112.
Stringer, R. (2002), Leadership and Orga- nizational Climate ,  New  Jersey: Prentice Hall.
Sugiyono  (2011), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D ,
Bandung: Alfabeta.
Tarjo,  &  Kusumawati,  I.  (2006), Analisis perilaku  wajib  pajak  orang  pribadi terhadap  pelaksanaan  self  assess- ment system suatu studi di Bangkalan.
Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia , 10(1), pp.101–120.
Utami, F.M.R.E.S.A.H.N. (2016), Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  pada
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang Terdaftar  di  KPP  Pratama  Batul), Jurnal Perpajakan (JEJAK) ,  10(1), pp.1–8.
Veronica, A. (2015), Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus, Pengetahuan  Pajak,  Persepsi Pengetahuan  Korupsi,  dan  Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( WPOP ) pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru,
Jom. FEKON , 2, pp.1–15.
Waluyo  (2010), Perpajakan Indonesia , Jakarta: Salemba Empat.
Zain, M. (2010), Manajemen Perpajakan , Jakarta: Salemba Empat.

## ANALISIS PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN