## Akuntabilitas Penggunaan Dana Apbd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk Penanganan Pandemi Covid-19
Dian Indudewi 1 , Febrina Nafasati 2 , Bambang Sudarmanto 3 , Antonius Dwijo Putranto 4 1,2,3) Universitas Semarang; 4) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
1) dianindudewi@usm.ac.id 2) f_nafasati@yahoo.co.id 3) bambangsudarmanto68@gmail.com
4) heriodia80@gmail.com *Corresponding Author Diajukan : 9 Desember 2022 Disetujui : 13 Desember 2022 Dipublikasi
: 1 April 2023

## ABSTRACT
The  Central  Java  Provincial  Government  established  a  social  safety  net  (JPS)  and  an economic safety net  (JPE) to minimize the  impact of the  COVID-19  pandemic on the community. The provision of JPS and  JPE demands reallocation and  refocusing of the budget because the covid-19 pandemic occurred during the current year.   This reallocation and refocusof the budget brought major changes to the  local government's budget mechanism where covid-19 emergency spending can be done through the Unexpected Spending (BTT) mechanism. The use of funds for disasters/emergencies  is  prone  to  misappropriation.  This  study  aims  to  determine  the accountability of the use of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) funds of the Central Java Provincial Government for handling Covid-19.
This research is qualitative research through document studies and interviews.  The study of documents refers to the prevailing laws and regulations and institutional theory. The interview refers to the results of the researcher's interview with 4 (four) informants from 4 (four) different Regional Apparatus Organizations. The results showed that the use and accountability of APBD funds  have  been  accountable.  This  is  shown  through  the  conformity  of  the  budgeting  and accountability process with applicable laws and regulations. The results of interviews with all four informants showed the same thing. Based on the description of the answers from the four informants,  it  can  be  concluded  that  the  process  of  budget  allocation  and  refocusing  and accountability  is  in  accordance  with  laws  and  regulations.    The  results  of  the  analysis  also strengthen the application of institutional theory in the context of government.
Keywords : budget,  reallocation,  refocusing, accountability

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  yang  melanda  Indonesia  menghantam  sektor  perekonomian  terutama sektor perdagangan, pariwisata, dan manufaktur. Perusahaan besar maupun Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM)  merasakan  imbas  dengan  adanya  pandemi  ini.  Akibatnya,  banyak pelaku  usaha  yang  menutup  usahanya  dan  terjadi  pengangguran.  Pemerintah  pusat  kemudian membuat Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) untuk mengatasi dampak  negatif  Covid  bagi  kehidupan  masyarakat,  terutama  untuk  masyarakat  dengan  tingkat ekonomi yang rendah.
Upaya  pemerintah  dalam  melaksanakan  JPS  dan  JPE  bagi  masyarakat  tampak  dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 yang  salah  satunya  mengatur  realokasi  dan  refocusing  anggaran  baik  di  pemerintah  pusat  dan
pemerintah  daerah  (pemda)  untuk  penanganan  Covid-  19.  Mekanisme  belanja  tidak  terduga (BTT)  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  menjadi  cara  dalam melaksanakan realokasi dan refocusing anggaran pemda.
Pemerintah  provinsi (pemprov)  Jawa  Tengah  (Jateng)  merupakan  salah  satu  provinsi  yang mengalokasikan  anggaran  besar  untuk  penanganan  Covid-19.  Tingkat  kemiskinan  di  wilayah Provinsi Jateng diestimasi meningkat 4,9% dengan               adanya pandemi. Pemprov Jateng kemudian menganggarkan sebesar 1,34T untuk JPS dan 321 milyar untuk JPE. JPS sebagian besar ditujukan untuk jaminan hidup bagi warga miskin dan terdampak sedangkan JPE sebagian besar untuk stimulus dan penguatan UMKM dan Koperasi.
Pada  saat  terjadi  bencana,  tanggap  darurat  oleh  pemerintah  setempat  sangatlah  penting. Pelaku  kebijakan  dituntut  untuk  berani  kreatif  dan  fleksibel  dibandingkan  hanya  mengikuti perintah  dan  kendali  dari  pusat  (Webb  &  Chevreau,  2006).  Keberhasilan  penanganan  krisis seringkali dikarenakan beragam aktivitas yang tidak terencana, improvisasi perilaku, dan struktur organisasi yang fleksibel. Fleksibilitas membantu organisasi sektor publik dalam mencapai target dengan lebih efektif (Di Francesco & Alford, 2016; Gomez et al., 2016; Arnold & Artz, 2015) .
Walaupun      fleksibilitas       memiliki      dampak        positif        untuk        anggaran, fleksibilitas ditandingkan dengan konsistensi dan kewajaran dalam pengungkapan (Di Francesco & Alford, 2016). Fleksibilitas seringkali dipandang sebagai upaya pelaku anggaran untuk mempermudah dalam mencapai target sehingga mendapat kompensasi yang diinginkan (Arnold & Artz, 2015; Hansen & Van der Stede, 2004; Bonner & Sprinkle, 2002).
Akuntabilitas  anggaran  menjadi  satu  kunci  utama,  terutama  pada  saat  pandemi  Covid-19, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkait pengelolaan keuangan. Hal ini  wajar  terjadi  apalagi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menemukan  beberapa  kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) selama berlangsungnya masa pandemi Covid-19. Beberapa kasus korupsi tersebut antara lain korupsi oleh mantan Menteri Sosial, dan mantan Kepala Balai Penyuluh  Pertanian Perikanan dan Kehutanan BP3K Kecamatan Biau dan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara.
Pemprov Jateng telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 900/00007729 Tentang Pedoman Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Dan  Pertanggungjawaban  Belanja  Tidak  Terduga  Untuk Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  di  Lingkungan  Pemerintah  Jawa  Tengah  pada  Tahun 2020 sebagai salah satu acuan untuk mewujudkan akuntabilitas anggaran. Walaupun demikian, berdasarkan  fenomena  korupsi  berkaitan  dana  bansos  selama  masa  pandemi,  penting  untuk meneliti berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan dana pemerintah untuk penanganan Covid- 19  supaya  tidak  disalahgunakan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  akuntabilitas  penggunaan  dana  APBD  Provinsi  Jawa  Tengah. Temuan  hasil  penelitian  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  baik  secara  teori  maupun terhadap praktik penganggaran dalam lingkungan pemerintah  daerah.

## STUDI LITERATUR

## Teori Institusional
Scott (2014), (Bolfikova, Hrehova, & Frenova (2012) mendefinisikan institusi sebagai hasil dari  sekumpulan  regulasi  dan  elemen  normatif  dan  kultural-  kognitif,  bersama  dengan sumberdaya yang dimiliki bertindak dan menyediakan stabilitas dan makna terhadap kehidupan sosial. Konseptualisasi dan dampak sebuah institusi menggambarkan bagaimana institusi secara memaksa membentuk perilaku yang taat aturan dalam lingkup sosial.
Dalam kaitannya dengan pemerintahan, pemerintah merupakan sebuah intitusi/lembaga yang mengatur jalannya suatu pemerintahan. Pemerintah merupakan institusi tertinggi, yang memiliki seperangkat peraturan yang  harus  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh  seluruh  pihak yang  ada  dalam pemerintahan tersebut. Agar dapat berjalan dengan baik, tentu pemerintah memiliki aktor-aktor yang  menjalankan  fungsi  pemerintahan.  Para  aktor  (aktor)  dalam  pemerintahan  sesuai  dengan tugas  dan  wewenangnya  berupaya  untuk  mencapai  tujuan  pemerintahan  yaitu  guna  mencapai
kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan  pemerintah  dituangkan  dalam  bentuk  dokumen  perencanaan  dan  proses penganggaran.  Agar  proses  penganggaran  dapat  berjalan  dengan  baik  perlu  disusun  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tata  cara,  alokasi,  dan  pelaksanaan  anggaran.  Aktor anggaran tentu tunduk pada peraturan perundang- undangan yang ada dalam menyusun anggaran untuk unit kerja yang dipimpinnya. Church et al. (2018) mengungkapkan bahwa regulasi dapat membatasi gerak aktor anggaran untuk meningkatkan utilitas pribadinya. Upaya unit kerja dalam mencapai program dan kegiatan yang telah direncanakan tentunya membutuhkan strategi yang tentunya hanya bisa diputuskan oleh pimpinan unit. Teori institusional membatasi, bahwa apapun yang  dilakukan  oleh  aktor  anggaran  tentunya  masih  harus  berada  dalam  konteks  yang  sesuai aturan, jika tidak maka aktor anggaran dapat memperoleh penalti yang berat berupa sanksi hukum dan sosial.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian Leoni et al. (2021) mengungkapkan peran akuntansi dalam pengambilan keputusan pemerintah selama pandemi. Akuntansi memampukan pemerintah untuk mengendalikan pandemi dengan  memanfaatkan  sarana  akuntansi  seperti  laporan  statistik  bulanan  dan  fleksibilitas anggaran.  Penelitian  Ahrens  &  Ferry  (2021)  menunjukkan  akuntabilitas  menjadi  bentuk pertanggungjawaban  dan  kewajaran  pengelolaan  keuangan  yang  menjaga  kepercayaan  warga terhadap  seluruh  tindakan  yang  diambil  oleh  negaranya.  Penelitian  Sutanto  &  Hardiningsih (2021) membuktikan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibiitas berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa. Penelitian Noor & Monita (2021)  mengungkapkan  bahwa  prinsip  manajemen  keuangan  seperti  keadilan,  efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik membantu alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) menjadi efisien.

## METODE
Rancangan  penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif dipilih untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan kompleks. Penelitian kualitatif membantu peneliti  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  baik  melalui  pengalaman  tangan  pertama, pelaporan yang terpercaya, dan pernyataan dari percakapan yang aktual (Denzin & Lincoln, 2005)
Penelitian dilakukan di 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng yaitu Bappeda, Inspektorat, BPKAD, dan Dinas Ketahanan Pangan. Pemilihan 4 (empat) OPD tersebut didasarkan pada fokus terbesar pemprov dalam menangani pandemi Covid-19 di Jawa Tengah.
Tabel 1. Data Informan Penelitian No Nama (samaran) OPD Jabatan 1. Ibu A Bappeda Sub  koordinator  Sub  Bidang Kesejahteraan Sosial Bidang Pemerintahan Sosial Budaya  Bappeda,  sekaligus tim TAPD Pemprov Jateng 2. Bapak B BPKAD Kabid Perbendaharaan sekaligus Tim TAPD Pemprov Jateng 3. Ibu C Dinas Ketahanan Pangan Analis  Ketahanan  Pangan Ahli Muda 4. Bapak D Inspektorat Auditor madya
Pengkodean  penelitian  kualitatif  menuntut  peneliti  mengamati  dan  mengkaji  sebuah fenomena  untuk  dapat  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Peneliti  dapat  melakukan  wawancara terhadap subjek yang berkaitan dengan objek yang diamati dan diperkuat dengan kajian terhadap dokumen-dokumen pendukung. Software NVIVO membantu peneliti dalam proses pengolahan data.  NVIVO  memiliki  kemampuan  untuk  mengolah  data,  mengorganisasikan  dan  melacak banyak catatan data mentah. NVIVO membantu organisasi data teks dengan efektif dan efisien. Hal ini sangat membantu mengingat sumber utama data penelitian kualitatif adalah berasal dari wawancara dengan narasumber.
Gambar 1. Diagram Alir Metode Penelitian

## HASIL
Berdasar  hasil  olah  data  dengan  menggunakan  software  NVIVO,  disarikan  beberapa  kata kunci yaitu prioritas, refocusing, BTT, data, akuntabilitas.

## Prioritas
Penentuan skala prioritas terjadi saat proses penyusunan anggaran. Penentuan skala prioritas saat  masa  pandemi  dilakukan  dengan  memilih  dan  memilah  program  dan  kegiatan  untuk pemulihan kesehatan, ekonomi dan sosial masyarakat. Hasil ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak B dari BPKAD.
“Dalam  menangani  pandemi  covid,  kita  memilih  dan  memilah  program  kegiatan  yang sifatnya  penanganan  pemulihan  ekonomi  dan  penangan  kesehatan.  Waktu  itu  yang  kita prioritaskan  adalah  pemulihan  kesehatan.  Kesehatan  itu  kita  fokus  pada  kegiatan  seperti vaksin, APD, segala macam yang saat itu masih langka, oksigen, masker”.
(Hasil wawancara dengan bapak B, BPKAD, Kamis, 18 Agustus, 2022, pk 15.00).
Jawaban Bapak B didukung dengan ibu A dari Bappeda dengan pernyataan sebagai berikut:
“Prioritas  kegiatan  pada  tahun  2020-2021  difokuskan  pada  upaya  menangani  dampak kesehatan  akibat  pandemi  dan  menjaga  masyarakat  dari risiko  sosial  akibat terhambatnya aktivitas ekonomi akibat pembatasan aktivitas masyarakat”. Penanganan dampak kesehatan dilakukan melalui penambahan kapasitas tidur RS, penyediaan obat dan oksigen, penyediaan
Pengambilan Data Analisis Data (Menggunakan NVIVO )
Wawancara
Studi Dokumen Koding Data Wawancara Mengolah hasil koding Penarikan Kesimpulan
isolasi  terpusat,  penyediaan  RS  Darurat,  penambahan  tenaga  kesehatan,  serta  pemberian insentif tenaga kesehatan.
(Hasil wawancara dengan ibu A, Bappeda, Kamis, 30 Juni 2022, pk 16.00).

## Refocusing
Refocusing anggaran muncul karena adanya covid pada Maret 2020. Pasa waktu itu, anggaran tahun  2020  telah  berjalan.  Dengan  adanya  pandemi  secara  serentak  OPD  mengikuti  aturan pemprov Jateng untuk melakukan refocussing anggaran.
“Nah, pada saat itu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng ada yang dialihkan sebagian untuk penanganan covid. Jadi pada saat itu, kita ada pengurangan anggaran dan pengurangan target  yang  kemudian  dijadikan  satu  di  Pemerintah  Provinsi  Jateng  karena  pada  saat  itu mekanismenya adalah satu pintu di Pemerintah Provinsi Jateng”.
(Hasil wawancara dengan ibu C, Dinas Ketahanan Pangan, Jumat, 1 Juli pk 11.30).
Berkaitan dengan refocusing anggaran, berikut program kegiatan yang mengalami pergeseran.
“Jadi yang kami geser pada saat itu adalah promosi atau pameran. Nah, langsung pada saat itu  juga  kita  geser.  Namu  nada  juga  seperti  pembelian-pembelian  dan  pembangunan- pembangunan  itu  ada  sebagian  juga  yang  digeser.  Namun  untuk  kegiatan  yang  seperti pertumbuhan  ekonomi  masyarakat,  presentasi  kepada  masyarakat,  itu  masih  kami pertahankan karena harapan kami walaupun covid ini kami tetap bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama di petani”.
(Hasil wawancara dengan ibu C, Dinas Ketahanan Pangan, Jumat, 1 Juli pk 11.30).
Pergeseran anggaran juga dijelaskan oleh Ibu A, Bappeda sebagai berikut:
“Pengalokasian  kembali  program/kegiatan  dialkukan  pada  program/kegiatan  yang  tidak terkait  langsung  dengan  penanganan  dampak  pandemi,  utamanya  pada  sector  kesehatan, sosial dan ekonomi. Contoh: komponen belanja pada kegiatan yang berbentuk rapat-rapat, belanja infrastruktur, dan belanja barang/jasa dan belanja modal non-kesehatan.”
Bapak B dari BPKAD memberikan penjelasan dari sudut pandang keuangan sebagai berikut:
“Kami melakukan refocusing bukan berati uangnya tidak ada tetapi kami alihkan. Jadi ketika uang itu dialihkan kami harus siapkan pemetaan. Pemetaan itu ang karena sudah jalan, kami harus melihat pos-pos yang sudah terealisasi dan mana yang belum terealisasi itu bisa kami cut off, kami alihkan anggarannya untuk penanganan kesehatan. Jadi setiap dinas itu kami lihat per kode rekeningnya. Kode rekening belanja macam-macam termasuk  perjalanan dinas itu  kalua  memang  sudah  diambil,  sisanya  tidak  boleh  digunakan,  dan  harus  dilaporkan terlebih dahulu, kami ambil berapa persen termasuk ATK, makan, minum”.

## BTT
BTT adalah mekanisme anggaran belanja yang dilakukan oleh Pemprov Jateng selama masa pandemi covid untuk pemberian bantuan sosial (JPS dan JPE) kepada masyarakat terdampak. Ibu A dari Bappeda menjelaskan bahwa pencairan BTT didasarkan pada Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan oleh kepala perangkat daerah.
“Pencairan  BTT  didasarkan  pada  RKB  yang  diajukan  oleh  kepala  perangkat  daerah  yang secara fungsional terkait kepada PPKD selaku BUD untuk dilakukan verifikasi”.
(Hasil wawancara dengan ibu D, Bappeda, Kamis, 30 Juni 2022, pk 16.00)
Adapun  alokasi  dana  untuk  penanganan  covid  melalui  mekanisme  BTT,  Pemprov  Jateng menyiapkan dana sebesar 1,9 T. Hal ini diungkapkan oleh Bapak L, BPKAD).
“Waktu itu di anggaran 2020 kami memiliki BTT senilai 19 milliar. Lalu kami melakukan refocussing belanja itu sekitar 1,8 T sehingga total kami untuk penanganan covid itu sekitar 1,9T”.
(Hasil wawancara dengan bapak L, BPKAD, Kamis, 18 Agustus, 2022, pk 15.00).

## Data
Data dalam penelitian ini mengacu pada kemungkinan terjadinya tumpang tindih anggaran antar  OPD.  Tumpang  tindih  dapat  terjadi  karena  data  yang  kurang  valid,  perbedaan  metode pengumpulan  data  maupun  berkaitan  dengan  tugas  pokok  fungsi  OPD  yang  serupa.  Berikut penjelasan dari ibu A, Bappeda terkait perbedaan data yang terjadi antar OPD.
“Perbedaan  data  ditemukan  dalam  proses  perencanaan  karena  data  dikumpulkan  oleh beberapa instansi dengan metode yang berbeda”.
Bapak D dari Inspektorat menjelaskan bahwa pada awal-awal covid sempat terjadi tumpang tindih anggaran.
“Untuk tumpang tindih memang ini di awal-awal. Jadi sebelum menemukan alokasi besaran dana  untuk  penanganan  covid  di  awal-awal  memang  kita  perlukan  data  yaitu  data  terkait misalkan  penerima  bantuan  supaya  penerima  bantuan  ini  tidak  tumpang  tindih  dengan bantuan  dari  pusat  atau  dari  KAbupaten  karena  ini  lingkupnya  provinsi.  Terus  kedua, masing-masing  SKPD  dengan  program  kerja  kegiatannya  itu  dalam  mengalokasikan kebutuhannya mungkin bisa jadi tumpang tindih atau beririsan dengan SKPD lain. Misalkan di Dinas Kesehatan menganggarkan masker, ternyata juga di rumah sakit menganggarkan masker  atau  APD.  Memang  itu  diperbolehkan  asalkan  dihitung  kebutuhan  yang  sesuai, artinya tidak terjadi penumpukan”.
Adapun permasalahan tunpang tindih anggaran ini dapat terselesaikan dengan adanya koordinasi dan  sinkronisasi  data.  Ibu  A,  Bappeda,  menyampaikan  bahwa  untuk  mengurangi  perdebatan, dilakukan cara sebagai berikut:
“Untuk  mengurangi  adanya  perdebatan  akibat  perbedaan  data  maka  penulisan  dalam dokumen  perencanaan  selalu  mencantumkan  sumber  dan  periode/waktu  data.  Selain  itu Bappeda juga membangun kesepakatan dengan para pihak yang terkait untuk menentukan data mana yang akan dipakai dan untuk keperluan apa”.
Bapak B, BPKAD, menyampaikan bahwa perbedaan dihindari dengan adanya pembagian tugas.
“Kami sudah melakukan pembagian tugas. Artinya seperti alat-alat kesehatan negitu hanya terfokus  melalui  satu  pintu  yaitu  Dinas  Kesehatan.  Itu  pun  nanti  supplynya  ada  di rumahsakit-rumah  sakit  di  dalam  provinsi  maupun  di  luar  provinsi,  artinya  kewenangan Kabupaten/Kota. Jadi kalau seperti Dinas Sosial itu mereka tidak akan menyalurkan APD, jadi mereka yang langsung ke kegiatan yang berdampak pada masyarakat.”
Penyampaian Ibu A dari Bappeda dan bapak B BPKAD diperkuat oleh bapak D dari Inspektorat dengan penyataan berikut:
“Jadi  itu  (tumpang  tindih)  hanya  terjadi  di  awal-awal  pada  saat  penyusunan  tetapi  begitu diverifikasi  kemudian  dibahas  Bersama  ditemukanlah  data  penerima  bantuan  yang  sudah valid sehingga tidak terjadi tumpang tindih, begitu juga terkait kebutuhan penggunaan dari dana covid itu sendiri. Sehingga masing-masing SKPD perlu memaparkan terlebih dahulu tentang apa saja yang dibutuhkan sehingga kalua sudah terpenuhi di satu SKPD tidak diulang lagi di SKPD yang lain”.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas penggunaan anggaran covid dilaporkan secara berkala oleh OPD, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak B dari BPKAD.
“Begini, setiap SKPD seperti biasa memberikan laporan kepada kami terkait dengan APBD. Kami  laporkan  kepada  DPRD,  artinya  kami  memberikan  laporan  penggunaan,  perubahan perkada bahwa pos-pos belanja ini kami alihkan untuk penanganan covid. Artinya memang tidak  ada  masalah  karena  itu  semuanya  sudah  dipahami  dan  sudah  menjadi  kebijakan nasional jadi bisa langsung dijalankan”.
Perwujudan  akuntabilitas  anggaran  juga  dapat  dilihat  dari  proses  audit  yang  dilakukan  oleh Inspektorat. Bapak D selaku auditor madya Inspektorat memberikan pernyataan sebagai berikut:
“Kami melakukan review atas review BTT masing-masing SKPD. Jadi mereka menyajikan kegiatan awalnya seperti apa, sehingga kami melakukan review sehingga dari sisi alokasi anggaran  dan  nanti rencana  penggunaannya tidak  terjadi tumpang tindih  dan  tidak  terjadi kekeliruan.  Dari  sisi  audit,  kami  juga  melakukan  audit  atas  pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu kita tarik, bagaimana pertanggungjawaban yang ada, SPJ-SPJ yang ada,  didalam  proses  realisasinya,  pelaksanaannya,  apakah  sudah  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku, itu kita lakukan.”

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  seluruh  informan  peneliti  juga  dapat  menyimpulkan bahwa proses penganggaran selama pandemi covid sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil ini sesuai dengan teori Institusional yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Teori institusional menyatakan bahwa institusi, dalam penelitian ini adalah pemerintah,  merupakan  tatanan  sosial  tertinggi  yang  memiliki  seperangkat  aturan  yang  dapat memaksa anggotanya untuk melaksanakan aturan tersebut serta mewujudkan tatanan sosial yang diinginkan.  Seperangkat  aturan  yang  dikeluarkan  pemerintah  terkait  pengelolaan  keuangan selama masa pandemi mengatur OPD dan ASN yang bekerja didalamnya untuk melaksanakan mekanisme anggaran sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
Pemprov  Jateng  dalam  mengelola  anggaran  selama  masa  pandemic  mengikuti  seluruh peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  pengelolaan  anggaran  selama  masa pandemi  Covid-19.  Kesesuaian  praktik  anggaran  yang  dilakukan  pemprov  Jateng  dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.
Tabel 2. Peraturan yang Melandasi Pelaksanaan Realokasi Anggaran Untuk Penanganan
Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No Proses yang terjadi di lapangan Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari 1. Realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan,  Realokasi  anggaran  serta  Pengadaan  Barang  dan Jasa  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona  Virus
Disease 2019 di LIngkungan Pemerintah Daerah
b. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun 2020 Tentang  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif  Daerah  Tahun  ANggaran  2020  Dalam  Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan  Penyebaran  dan  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
e. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan  dan  Percepatan  PEnyaluran  Bantuan  Sosial dan/atau  Jaringan  Pengaman  Sosial  yang  Bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah f. Surat  Edaran  Gubernur  Nomor  440/0005942  tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 di Jawa Tengah 2. Mekanisme penggunaan BTT a. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan  Tertentu,  Perubahan Alokasi,  dan  Penggunaan Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah. b. Surat  Edaran  Nomor:  900/00007729  Tentang  Pedoman Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Dan  Pertanggungjawaban Belanja  Tidak  Terduga  Untuk  Penanganan  Corona  Virus Disease  2019  di  Lingkungan  Pemerintah  Jawa  Tengah  pada Tahun 2020 3. Pertanggungjawaban BTT a. Surat  Edaran  Nomor:  900/00007729  Tentang  Pedoman Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Dan  Pertanggungjawaban Belanja  Tidak  Terduga  Untuk  Penanganan  Corona  Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah pada Tahun 2020

## KESIMPULAN
Dengan pandemic covid-19 yang melanda Indonesia, khususnya Jawa Tengah, pemerintah provinsi  Jawa  Tengah  telah  melakukan  langkah-langkah  penanggungalangan  bencana  dengan baik. Pemprov Jateng berfokus pada Kesehatan, perbaikan sosial dan perbaikan kondisi ekonomi dengan  membentuk  JPS  dan  JPE.  Pemprov  Jateng  menerapkan  fleksibilitas  anggaran  dengan melakukan  realokasi  dan  refocusing  anggaran  yang  tidak  berdampak  langsung  terhadap penanganan pandemi. Pemprov Jateng telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBD untuk penanganan covid-19 dengan akuntabel.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  peneliti  sampaikan  kepada  seluruh  informan  yang  telah  meluangkan waktu dan bersedia untuk melakukan  wawancara sehingga  tim  peneliti mampu menyelesaikan penelitian  ini.  Peneliti  juga  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Semarang yang telah mendanai penelitian ini.

## REFERENSI
Ahrens,  T.,  &  Ferry,  L.  (2021).  Accounting  and  accountability  practices  in  times  of  crisis:  a Foucauldian  perspective  on  the  UK  government’s  response  to  COVID-19  for  England. Accounting, Auditing and Accountability Journal , 34 (6), 1332–1344.
Arnold,  M.  C.,  &  Artz,  M.  (2015).  Target  difficulty,  target  flexibility,  and  firm  performance: Evidence from business units’ targets. Accounting, Organizations and Society , 40 , 61–77.
Bolfikova, E., Hrehova, D., & Frenova, J. (2012). Normative institutionalism, institutional basis of organizing. Original Scientific Work , 192 (1), 89–108.
Bonner, S. E., & Sprinkle, G. B. (2002). The effects of monetary incentives on effort and task performance: Theories, evidence, and a framework for research. Accounting, Organizations and Society , 27 (4–5), 303–345.
Church, B. K., Kuang, X. (Jason), & Liu, Y. (Sarah). (2018). The effects of measurement basis and slack benefits on honesty in budget reporting. Accounting, Organizations and Society , 1–11.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). The Sage Handbook of Qualitative Research (third edit).
Sage Publication.
Di Francesco, M., & Alford, J. (2016). Budget Rules and Flexibility in the Public Sector: Towards a Taxonomy. Financial Accountability and Management , 32 (2), 232–256.
Gomez, J., Rios Insua, D., & Alfaro, C. (2016). A participatory budget model under uncertainty. European Journal of Operational Research , 249 , 351–358.
Hansen,  S.  C.,  &  Van  der  Stede,  W.  A.  (2004).  Multiple  facets  of  budgeting:  An  exploratory analysis. Management Accounting Research , 15 (4), 415–439.
Leoni, G., Lai, A., Stacchezzini, R., Steccolini, I., Brammer, S., Linnenluecke, M., & Demirag, I. (2021).  Accounting,  management  and  accountability  in  times  of  crisis:  lessons  from  the COVID-19 pandemic. Accounting, Auditing and Accountability Journal , 34 (6), 1305–1319.
Noor, T. R., & Monita, E. (2021). Efisiensi alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada masa pandemi covid-19. Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan , 6 (1), 51–58.
Provinsi  Jawa  Tengah.  (2020). Surat  Edaran  Gubernur  Nomor  440/0005942  tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi  Corona  Virus  Disease  2019  di Jawa Tengah.
Provinsi  Jawa  Tengah.  (2020). Surat  Edaran  Nomor:  900/00007729  tentang  Pedoman Pelaksanaan,  Penatausahaan,  dan  Pertanggungjawaban  Belanja  Tidak  Terduga  Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah .
Republik  Indonesia.  (2020). Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Refocussing Kegiatan,  Realokasi  anggaran  serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah .
Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun  2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan  Penggunaan  Alokasi  Anggaran  Untuk  Kegiatan  Tertentu,  Perubahan Alokasi,  dan  Penggunaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah.
Republik  Indonesia.  (2020). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Insentif  Daerah  Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
Republik  Indonesia.  (2020). Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2020 tentang Pencegahan  Penyebaran  dan  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia.  (2021). Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2021 tentang Penyediaan  dan  Percepatan  Penyaluran  Bantuan  Sosial  dan/atau  Jaringan  Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Scott, R. (2014). Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities (4th editio). Sage.
Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi covid-19. InFestasi , 17 (1), 1–10.
Webb, G. R., & Chevreau, F. R. (2006). Planning to improvise: The importance of creativity and flexibility in crisis response. International Journal of Emergency Management , 3 (1), 66–72.