## Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi

## Alifia Swatika Maharani
Alifiaswatika@yahoo.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan kerugian negara pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada faktanya selalu melibatkan dua orang pelaku atau lebih, terkhusus melibatkan pihak  pejabat  dan  pihak  swasta.  Kedua  pihak  tersebut  bekerjasama mencapai  satu  tujuan  yang  sama  untuk  mendapatkan  keuntungan bersama  secara  melawan  hukum.  Tindak  Pidana  yang  melibatkan dua orang dan dilakukan secara bersama-sama dalam tindak pidana korupsi  identik  dengan  bentuk  turut  serta  antara  pejabat  dengan swasta  sebagaimana  Pasal  55  ayat  (1)  kesatu  bentuk  ketiga  KUHP. Secara faktual, kedudukan dan kualitas antara pejabat dengan swasta tidaklah sama. Tindak Pidana Korupsi dengan bentuk penyalahgunaan kewenangan  ataupun  melawan  hukum  dalam  jabatan  tidaklah mungkin dilakukan oleh orang atau pihak-pihak yang tidak memiliki jabatan. Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada pelaku yang notabene tidak mempunyai jabatan atau kewenangan. Apakah  mungkin  seorang  pelaku  yang  tidak  mempunyai  kualitas sebagai pejabat dapat dipersamakan dengan pelaku yang mempunyai jabatan dan atau kewenangan. Apakah Penyertaan bentuk turut serta dalam Pasal 55 KUHP dapat diterapkan pada delik yang melibatkan antara pejabat dan swasta. Tulisan ini mengkaji dengan memfokuskan pembahasan kepada konsep dan ajaran penyertaan dan pembantuan Tindak  Pidana  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  terkait  dengan kerugian negara. Apakah penerapan Pasal 55 KUHP bentuk turut serta pada Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan konsep penyertaan ataukah  tidak.  Serta  bagaimana  pula  kedudukan  Pasal  15  UU  No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 yang mengkualifikasikan bentuk pembantuan Pasal 56 KUHP sebagai pelaku. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi; Penyertaan-Pembantuan; Delik Jabatan; Kualitas Pelaku.

## Pendahuluan
Tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian negara yang meluas. Tindak pidana  ini  merupakan  tindak  pidana  yang  dalam  pelaksaannya  hampir  selalu dilakukan  secara  bersama-sama.  Bentuk  campur  tangan  beberapa  orang  secara

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 4, Juli 2020
How to cite: Alifia Swatika Maharani, ‘Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi’ (2020) Vol. 3 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i4.20208

## 1312 Alifia Swatika : Penyertaan Dalam Delik
bersama-sama  ini  termasuk  kedalam  ajaran  penyertaan  dalam  hukum  pidana. 1
Ajaran penyertaan terbagi menjadi dua, yaitu meliputi pelaku peserta dan pelaku yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana. Dalam konteks penyertaan dan pembantuan, memiliki tujuan sebagai ajaran yang memperluas norma serta kaidah yang terkandung dalam tindak pidana, baik subjek ataupun perbuatan. Pada KUHP, penyertaan  dan  pembantuan  telah  diatur  pada  Pasal  55  serta  Pasal  56.  Bentuk- bentuk yang dimaksudkan pada pasal tersebut, yaitu :
a.  Melakukan ( pleger );
b.  Menyuruh Melakukan ( doen pleger );
c.  Turut Melakukan ( medepleger );
d.  Pembujukkan ( uitlokker );
e.  Membantu melakukan ( medeplichtige ). 2
Dalam  mayoritas  kasus  korupsi,  tindak  pidana  ini  dilakukan  oleh  lebih dari  satu  orang  sehingga  UU  PTPK  telah  menyinggung  delik  penyertaan,  lebih tepatnya pada pasal 15 UU PTPK. Ketentuan mengenai Pasal 15 merupakan aturan khusus  karena  ancaman  pidana  pada  percobaan  dan  pembantuan  tindak  pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya. Sehingga pada penelitian ini terfokus kepada bahwa berdasarkan ajaran penyertaan bentuk turut melakukan para pelaku yang tidak memiliki kualitas yang sama tidak dapat digolongkan sebagai pelaku, namun pelaku pembantu.
Terdakwa dikenai Pasal 55 KUHP berdasarkan beberapa kasus korupsi namun terdakwa  tidak  memiliki  kualitas  yang  sama  dengan  pelaku  lainnya.  Sehingga, terdapat kesalahan penerapan makna mengenai penerapan Pasal 55 KUHP yaitu bentuk turut melakukan pada kasus tersebut. Utrecht, dalam bukunya Hukum Pidana II ,  1965,  halaman  33-34  mengemukakan  pendapat  Simons  yang  mengharuskan bahwa pelaku turut serta harus mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku agar turut serta memenuhi syarat sebagai pembuat ( dader ) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, karena seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta
1 Mia Amiati, Perluasan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003 ( Referensi 2013).[108].
2 ibid. [110].
apabila ia tidak mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku. Mengingat dari sudut pertanggungjawaban pidana dalam penjatuhan pidananya juga mempertimbangkan kesalahan tiap-tiap pelaku. 3
Dalam  penanganan  perkara,  banyak  penegak  hukum  yang  masih  jarang menggunakan Pasal 15 UU PTPK pada surat dakwaannya. Dalam hal ini terdapat kesalahan  penerapan  hakekat  dari  delik  jabatan  tersebut.  Bahwa  regulator  UU PTPK telah mengerti bahwa hakikat dari lahirnya pasal ini juga diakibatkan dalam kasus  korupsi  akan  banyak  pelaku  yang  dilakukan  oleh  pihak  swasta  dan  pihak pemerintah,  karenanya  dalam  hal  tersebut  patut  dikenakan  bentuk  pembantuan akibat dalam delik jabatan tidak terdapat penyertaan dengan kualitas pelaku yang berbeda. Maka demikian, lahir unsur pembantuan dalam Pasal 15 UU PTPK. Bentuk pembantuan tersebut dikenakan terkhusus pada tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Sehingga, penulis membahas terkait ajaran penyertaan dalam delik jabatan pada tindak pidana korupsi tersebut.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum yang menelaah penerapan asas-asas hukum dan norma-norma hukum positif dan kaitannya  dengan  penerapan  ajaran  penyertaan  dalam  delik  jabatan  pada  tindak pidana  korupsi.  Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah pendekatan kasus, undang-undang, dan konsep.

## Konsep penyertaan dan Pembantuan dalam Hukum Pidana
Menurut ajaran Boehmer, dalam penyertaan ini telah ditetapkan dua kelompok peserta suatu delik, yaitu :
1. Mereka yang melaksanakan kejahatan yang hasilnya memang diinginkan;
2. Mereka yang hanya hendak membantu, yaitu peserta yang tidak langsung. 4
3 Muhammad Ainul Syamsu, Pergeseran Turut Serta Melakukan Dakam Ajaran Penyertaan : Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana ( Kencana 2014).[134].
4 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia ( Sinar Grafika 2017).[353].

## 1314 Alifia Swatika : Penyertaan Dalam Delik
Berdasarkan pernyataan Boehmer tersebut, maka ajaran penyertaan terbagi menjadi dua, yaitu meliputi pelaku peserta dan pelaku yang melakukan pembantuan dalam  tindak  pidana. Ajaran  ini  sebagai  dasar  memperluas  pertanggungjawaban pidana atau memperluas dapat dipidananya orang yang berkaitan dalam terwujudnya delik. Dalam hukum pidana, ajaran penyertaan ini terbagi menjadi  :

## A. Melakukan (pleger)
Berdasarkan  pendapat    A.Z  Abidin, pleger merupakan  seorang  yang memenuhi unsur delik, baik yang dinyatakan secara tegas ataupun tidak dan yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang. 5
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang tergolong memenuhi unsur bentuk penyertaan “melakukan”, yaitu pelaku yang secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Unsur tersebut berupa semua unsur subjektif maupun objektif suatu tindakan pidana.

## B. Menyuruh Melakukan (doenpleger)
Kedudukan pelaku disini hanya sekedar sebagai alat. Dalam hal ini, pelaku utama  yang  memerintahkan  orang  lain  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Oleh karenanya, pesuruh hanya melakukan sesuatu sesuai hal yang diperintahkan agar terlaksananya tindak pidana.
Unsur ini memfokuskan pada perbuatan menyuruh orang lain tersebut yaitu ketika orang yang disuruh tidak dapat mempertanggung-jawabkannya. Sehingga, pengertian ini harus memenuhi syarat bahwa orang yang disuruh tersebut merupakan orang yang tidak dapat dipidana. Terdapat beberapa kemungkinan orang tersebut tidak dapat dipidana, yaitu :
1.  Berdasarkan  Pasal  Pasal  44  KUHP,  yaitu  terhadap  seseorang  yang  tidak memiliki kesempurnaan akal atau memiliki penyakit kejiwaan;
2.  Berdasarkan Pasal 48 KUHP, karena pengaruh adanya upaya paksa;
3.  Berdasarkan Pasal 51 KUHP, yaitu seseorang yang menjalankan tindak pidana
5 ibid .[386].
disebabkan adanya perintah Jabatan;
4.  Orang yang disuruh tidak memiliki kualitas yang disyaratkan dalam delik;
5.  Orang yang salah paham atau keliru mengenai salah satu unsur tindak pidana. 6
Sehingga,  bentuk  menyuruh  lakukan  ini  juga  dapat  diartikan  bila  terdapat seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana yaitu orang lain tersebut sebagai alat terlaksananya tindak pidana.

## C. Turut Melakukan (medepleger)
Dalam  unsur  ini  terdapat  kerjasama  erat  yang  dimiliki  tiap-tiap  pelaku, sehingga tindak pidana akan terwujud berdasarkan kerjasama tersebut. Van Hamel dan Trapman memaparkan bahwa dalam turut melakukan diharuskan semua orang yang  terlibat  untuk  memenuhi  seluruh  rumusan  delik  pada  peraturan  perundang -undangan.  Sehingga,  turut  melakukan  dikatakan  ada  jika  setiap  orang  dapat melaksanakan perbuatan pidana secara sempurna.
Simon  menambahkan  pendapatnya  terhadap  unsur  turut  melakukan,  yaitu bahwa dalam melakukan perbuatannya, pelaku turut melakukan harus mempunyai kualitas atau sifat (eigenschap) yang sama dengan pelaku utama agar dapat termasuk bagian dari pelaku turut serta yang memenuhi syarat dalam Pasal 55 KUHP sebab seseorang  tidak  dapat  dipidana  sebagai  turut  melakukan  jika  ia  tidak  memiliki kualitas yang sama dengan pelaku. 7 Maka demikian, pelaku turut melakukan harus juga  memiliki  kualitas  yang  sama  dengan  pelaku (dader). Dalam  situasi  seperti ini, Van Hamel juga berpendapat bahwa tidaklah mungkin seorang bukan pegawai negeri menyuruh seorang pegawai negeri mewujudkan suatu kejahatan jabatan. 8
Simon juga memiliki pendapat demikian, seorang bukan merupakan pegawai negeri tidak dapat melakukan suatu kejahatan jabatan. 9
Berdasarkan  beberapa  pendapat  para  ahli  tersebut,  dalam  suatu  rangkaian tindak pidana jika pelaku turut melakukan tidak memiliki kualitas yang sama dengan
6 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).[60].
7 Utrecht, Hukum Pidana II ( Pustaka Tinta Mas 1965).[33-34].
8 Andi hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Sinar Grafika 2017).[387].
9 Utrecht, Loc.Cit. [28].

## 1316 Alifia Swatika : Penyertaan Dalam Delik
pelaku utama, sebagai contoh diatas yaitu diambil permisalan kualitas seseorang pegawai  negeri.  Sehingga,  tidak  dimungkinkan  pelaku  yang  bukan  pegawai negeri tersebut dikenakan bentuk penyertaan berupa turut melakukan selama tidak memiliki kualitas sebagai pegawai negeri.
Vos mendukung pendapat Simon yaitu bahwa seseorang yang ikut mewujudkan delik tetapi tidak memiliki kualitas atau sifat yang harus dimiliki pembuat ataupun pelakunya,  maka  hanya  dapat  dikualifikasikan  sebagai  pembantu  sebagaimana tertera pada Pasal 56 KUHP. 10 Makna dari kata mengenai kualitas disini menurut Lamintang yang mengutip pendapat Simon adalah sifat-sifat tertentu atau pribadi yang telah disyaratkan oleh delik. Kualitas yang dimaksud dalam pendapat para ahli tersebut dapat berupa Jabatan, profesi, ataupun kewenangan terhadap subjek delik tertentu. Oleh karena sebab diatas, syarat pelaku termasuk dalam bentuk turut melakukan tidak hanya memiliki kehendak ataupun tujuan yang sama, tetapi juga harus memiliki kualitas yang vertikal dengan pelaku utama. Sehingga, berdasarkan uraian tersebut maka unsur turut melakukan yaitu :
1.  Tujuan atau kehendak yang sama yaitu juga dilengkapi dengan kesengajaan terhadap kerjasama dan akibat delik;
2.  Kerjasama  yang  dilakukan  secara  sadar,  yaitu  para  pelaku  menyadari  dan mengetahui adanya kerjasma tersebut;
3.  Kualitas atau sifat pribadi yang dimiliki tiap-tiap pelaku, yaitu dapat berupa kewenangan dalam suatu pekerjaannya.
Maka  demikian,  pada  pembahasan  terkait  penyertaan  terkhusus  turut melakukan ini erat kaitannya dengan kasus tindak pidana korupsi yang penulis bahas. Seiring berkembangnya zaman, juga semakin berkembangnya perbuatan manusia dalam melakukan kejahatan terutama pada kasus tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut semakin berkembang yaitu yang marak dilakukan akibat kerjasama antara pihak swasta dan pegawai negeri atau pejabat negara dalam melakukan korupsi. Para penegak hukum banyak memakai bentuk turut melakukan pada kasus diatas
kepada  pihak  swasta,  padahal  pihak  tersebut  tidak  memiliki  kualitas  yang  sama dengan pelaku utama yaitu pegawai negeri atau pejabat negara. Padahal, pelaku membutuhkan  kualitas  tertentu  untuk  melakukannya,  yaitu  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara. Oleh karenanya, hanya seorang yang memiliki status sebagai pegawai negeri yang memenuhi rumusan delik, yang lainnya tidak.

## D. Pembujukkan (uitlokker)
Bentuk penyertaan pembujukkan ini adalah disaat pelaku tidak melakukan sendiri  tindak  pidana  yang  dikehendakinya,  melainkan  dengan  perantara  orang lain.  Dilihat  secara  sekilas,  memang uitlokker ini  memiliki  persamaan  dengan doenpleger, namun perbedaan yang terdapat dalam dua bentuk ini adalah subjeknya.
Pada uitlokker subjek  tersebut  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya, sedangkan pada doenpleger sebaliknya.

## E. Pembantuan ( medeplichtige)
Pembantuan yang dilakukan oleh pembantu ini dilakukan bersamaan dengan perbuatan pelaksanaan oleh pleger. Dalam tindakan pembantuan ini juga memiliki 3 unsur perbuatan pidana yaitu memberikan kesempatan, pemberian keterangan, dan  pemberian  sarana.  Oleh  karenanya,  seorang  yang  disebut  pembantu  juga merupakan pelaku yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, serta keterangan kepada  pembuat  untuk  melaksanakan  tindak  pidana  maupun  itu  pada  saat  atau sebelum tindak pidana terjadi. Hubungan pertanggungjawaban para pelaku yang terdapat  dalam  pembantuan  ini  adalah  saling  terikat,  berbeda  dengan  hubungan pertanggungjawaban pada medeplege r yaitu secara mandiri. 11

## Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi
Ajaran penyertaan yang dianut dalam tindak pidana korupsi telah dilahirkan dengan munculnya Pasal 15 UU PTPK. Dalam uraian Pasal 15 UU PTPK disebutkan
11 S.R.  Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya (Alumnia- haem-Petehaem 1996).[369].

## 1318 Alifia Swatika : Penyertaan Dalam Delik
pelaku  permufakatan  jahat,  sehingga,  setiap  orang  yang  melakukan  percobaan, pembantuan, serta permufakatan jahat juga akan dikenai hukuman yang sama dengan pelaku utama (pleger). Pasal 15 UU PTPK ini memiliki keunikan dibandingkan dengan pasal-pasal lain dengan unsur serupa, yaitu mempunyai ketentuan khusus pada  unsur  pembantuan.  Ketentuan  khusus  yang  dimaksud  adalah  jika  pelaku melakukan pembantuan untuk terlaksananya tindak pidana, maka hukuman bagi pelaku  tersebut  akan  ditambah  1/3  (satu  pertiga)  dari  ancaman  pidananya.  Pada umumnya pelaku pembantuan tindak pidana diberikan hukuman yang sebaliknya, yaitu dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.
Ketentuan yang dimuat pada Pasal 15 UU PTPK ini memiliki makna yang sama  dengan  ketentuan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  dalam  hukum pidana. 12 Para pelaku percobaan tindak pidana korupsi juga dikenai pidana yang serupa dengan pelaku utama, hal ini disebabkan tindakan korupsi tersebut sangat merugikan  keuangan  negara,  maka  tindakan  percobaan  dalam  kejahatan  ini dijadikan delik tersendiri.
Jika  melihat  pada  rumusan  Pasal  15  UU  PTPK  tersebut,  yaitu  mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana korupsi yang terfokus pada pembantuan. Melihat kembali kepada praktik yang dilakukan oleh penegak hukum, Pasal 15 ini tergolong sebagai pasal “langka” disebabkan pasal ini sangat jarang digunakan oleh para penegak hukum untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. 13 Padahal unsur yang terdapat dalam pelaku memenuhi unsur pada Pasal 15 UU PTPK.
Melihat kembali kepada uraian mengenai penjelasan ajaran penyertaan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, terkhusus kepada pendapat Vos dan Simon, mereka  mengatakan  bahwa  seseorang  yang  ikut  mewujudkan  delik  tetapi  tidak memiliki kualitas atau sifat yang harus dimiliki pembuat ataupun pelakunya, maka hanya  dapat  dikualifikasikan  sebagai  pembantuan.  Sehingga,  subjek  pembantu ini  sepenuhnya  bergantung  pada  pelaku  utama.  Pelaku  pembantu  ini  juga  harus
12 Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia ( Rajawali 2016).[329].
13 Wawancara dengan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 19 Ok- tober 2019.
mengetahui bagian-bagian tindak pidana yang akan dia bantu jalankan, yaitu pelaku pembantu ini telah mengetahui tugasnya masing-masing dalam terwujudnya suatu tindak pidana.
Di lain hal, jika mereka dikenakan Pasal 55 KUHP, kedudukan mereka harus pada garis horizontal yang sama yaitu setara. Bahwa melihat kembali berdasarkan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XIV/2016.  Kualitas  yang  sama juga telah disyaratkan kepada Pasal 15 UU PTPK terkhusus bentuk pemufakatan jahat, yaitu permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi harus mensyaratkan kualitas  dan  kapasitas  tertentu.  Jika  tidak  demikian,  maka  penerapannya  akan menimbulkan  kesewenang-wenangan.  Sehingga,  unsur  kualitas  yang  sama  juga patutnya diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta, sebab dalam delik jabatan juga disyaratkan kualitas yang sama pada tiap- tiap pelakunya.
Salah satu alasan terbentuknya UU PTPK juga dilahirkan oleh adanya delik jabatan  di  KUHP. 14 Pengaturan  mengenai  delik  jabatan  ini  sebelumnya  telah terdapat dalam KUHP yang diadopsi lebih khusus oleh UU PTPK pada beberapa pasal-pasalnya.

## Delik jabatan
Delik  jabatan  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang yang dilekati sifat tertentu. Sifat yang dimaksud ini misalnya, sifat khusus dalam kewenangan,  pekerjaan,  atau  kekuasaan. Tindak  pidana  ini  umumnya  dilakukan oleh pegawai negeri yang sedang berada dalam tugas menjalankan kewenangannya masing-masing. 15
Berdasarkan  perkembangan  delik  jabatan  ini,  pada  tindak  pidana  korupsi sendiri  telah  memiliki  inovasi  atas  terwujudkannya  tindak  pidana,  yaitu  dengan
14 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Keja- hatan Jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi (Sinar Grafika 2011).[28].
15 ibid .[1].

## 1320 Alifia Swatika : Penyertaan Dalam Delik
kerjasama yang dilakukan oleh pihak swasta dan pihak pemerintah. 16 Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Bambang Broedjonegoro selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan  bahwa  sebanyak  80  persen  tindak  pidana    korupsi  dilakukan  oleh pihak swasta dan pemerintah. 17
Sehingga,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  delik  jabatan  merupakan  suatu tindak pidana yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki jabatan. Jabatan disini adalah berupa kewenangan yang dimiliki subjek tersebut dalam jabatannya yang pada umumnya dilakukan oleh pegawai negeri.

## Unsur penyertaan dalam putusan Nomor Perkara 66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY
Terdakwa I dan II yaitu Riry Syaried Jetta dan Antonius Aris Saputro secara bersama-sama  sebagai  orang  yang  melakukan,  yang  turut  melakukan  perbuatan pidana, secara melawan hukum sehubungan dengan kegiatan pengadaan Floating Dock  yang  dibeli  melalui  PT.  ACTN,  dengan  cara  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan pada peraturan internal perusahaan dan hukum yang berlaku.
Terdakwa  I  memiliki  kualitas  sebagai  subjek  pejabat  yang  memiliki kewenangan. Berdasarkan pertimbangan hakim, kewenangan yang dimaksud adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Istilah pejabat ini sering diterjemahkan juga sebagai pegawai negeri. Istilah Pegawai negeri dalam UU PTPK memiliki perluasan makna. Pada UU PTPK pengertian pegawai negeri mengalami perluasan, yaitu :
i.  Pegawai negeri yang terdapat dalam UU Kepegawaian; ii.  Pegawai negeri yang tertera pada KUHP terkhusus pada Bab IX Pasal 92;
16 Erwin  Yohanes,  ‘Diduga  Korupsi  Rp63  Miliar,  Kejati  Tahan  Eks  Dirut  PT  Dok  dan Perkapalan Surabaya’ (merdeka.com, 2019) <https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-korupsi- rp-63-miliar-kejati-tahan-eks-dirut-pt-dok-dan-perkapalan-surabaya.html>  accessed  1  November 2019. 17 CNN  Indonesia,  ‘Bappenas  Sebut  80  Persen  Korupsi  Libatkan  Pihak  Swasta’  (CNN Indonesia, 2018) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205004554-12-351182/bappenas- sebut-80-persen-korupsi-libatkan-pihak-swasta> accessed 1 November 2019.
iii.  Orang yang mendapatkan gaji dari keuangan negara atau daerah; iv.  Orang yang menerima gaji dari korporasi yang mendapat bantuan dari keuangan negara atau daerah;
v.  Orang yang mendapatkan gaji dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara. 18
Berdasarkan  uraian  mengenai  perluasan  makna  istilah  pegawai  negeri tersebut, Terdakwa I memenuhi unsur-unsur tersebut, terkhusus pada unsur kedua, yaitu orang yang mendapatkan gaji dari keuangan negara atau daerah. Hal tersebut disebabkan kedudukan Terdakwa I sebagai Direktur Utama PT. DPS.
Penuntut  umum  dalam  dakwaannya  menerapkan  jenis  subsidaritas.  Pada masing-masing dakwaan, penuntut umum mengenakan Pasal 55 KUHP terkhusus pada  bentuk  yang  melakukan  dan  turut  melakukan  untuk  perbuatan  yang  telah dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut.
Pada pertimbangan hakim, Terdakwa I dinyatakan bebas dari tindak pidana akibat  dalam  melakukan  kegiatan  pengadaan  kapal  tersebut  Terdakwa  I  telah melibatkan pihak Kejaksaan Tinggi Surabaya dalam pengawasannya, sedangkan Terdakwa II tetap dijatuhi hukuman pidana meskipun sebelum menuju ke persidangan penyedia barang telah memiliki kesanggupan untuk mengganti Floating Dock yang tenggelam tersebut dengan menawarkan Floating Dock pengganti.
Padahal  jelas  bahwa  pada  Pengadaan  Floating  Dock  tersebut,  Terdakwa I  tidak  melalui  mekanisme  lelang  sesuai  aturannya, sehingga  tidak  ada  proses penilaian  kualifikasi,  evaluasi  administrasi,  teknis,  dan harga.    Terdakwa  I  juga tidak melibatkan Komite Investasi/Panitia pengadaan kapan Floating Dock tersebut. Serta mereka juga belum mengundang perusahaan atau vendor terkait pengadaan Floating Dock, yang juga menyalahi proses tender sebagaimana mestinya.
Berkaitan  dengan  konsep  ajaran  penyertaan  pada  kasus  tersebut,  kedua terdakwa tersebut dikenakan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang  turut  melakukan  perbuatan  pidana,  secara  melawan  hukum  sehubungan dengan kegiatan pengadaan Floating Dock yang dibeli melalui PT ACTN, dengan

## 1322 Alifia Swatika : Penyertaan Dalam Delik
cara yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Pada ajaran penyertaan, tindakan yang dilakukan para terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum penegak hukum terbagi menjadi :

## 1. Melakukan
Melihat  kembali  kepada  uraian  kasus  posisi  Terdakwa  I  selaku  Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) telah memenuhi unsur sebagai orang yang melakukan. Dalam ajaran penyertaan, orang yang melakukan (pleger) adalah pelaku yang memenuhi bestanddelen atau bagian inti dari rumusan delik.
Sehingga, Terdakwa I melakukan perbuatan yang telah ditentukan dalam rumusan delik pada UU PTPK yang dimuat penuntut umum dalam dakwaannya. Terdakwa I telah melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan kapal Floating Dock.
Terdakwa I telah merekayasa dan mengarahkan tender pengadaan kapan tersebut kepada Terdakwa II. Pada saat penandatanganan kontrak pengadaan kapal tersebut Terdakwa I juga tidak memiliki dokumen pendukung pada proses pengadaan serta tanpa terdapat paraf dari Pejabat Pengadaan serta jajaran Direksi lainnya.
Terdakwa I juga telah melakukan tindak pidana berupa melakukan mark up pada  harga  pengadaan  kapal  Floating  Dock  tersebut  yang  telah  disepakati  oleh kedua terdakwa. Serta Terdakwa I sebenarnya telah mengetahui bahwa Floating Dock  tersebut  tidak  memenuhi  persyaratan  kualifikasi  namun  tetap  melakukan penandatanganan kontrak tersebut.
Maka demikian, Terdakwa I termasuk kedalam jenis ajaran penyertaan dalam bentuk pleger, disebabkan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I  adalah  tergolong  sebagai  orang  yang  melakukan  tindak  pidana.  Berdasarkan dissenting opinion juga  sesuai  kapasitas  dan  kualitas  Terdakwa  I  mempunyai kemampuan untuk membeda-bedakan, menentukan dan memilih mana perbuatan yang  baik  dan  buruk.  Kualitas  pada  hal  ini  adalah  dalam  kedudukannya,  yaitu sebagai pemegang kewenangan dalam posisi Direktur PT.DPS, Terdakwa I harus sudah mengetahui dan patut harus menduga, perbuatannya harus/wajib memenuhi undang-undang atau tidak melanggar undang-undang.

## 2. Turut Melakukan
Ajaran penyertaan dalam hukum pidana juga diterapkan dalam tindak pidana korupsi.  Dalam  kasus  tersebut,  akibat  perbuatan  yang  dilakukan  Terdakwa  II berdasarkan dakwaan penuntut umum termasuk kedalam penyertaan terkhusus pada bentuk turut melakukan. Kedudukan Terdakwa II adalah selaku pihak swasta. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan Terdakwa II dengan menyediakan Floating Dock yang sesuai dengan perjanjian kerjasama antara pihak pemerintah yaitu Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. DPS.
Dalam kaitannya dengan ajaran penyertaan dalam tindak pidana, perbuatan yang dilakukan Terdakwa II termasuk kedalam jenis pembantuan pada Pasal 15 UU  PTPK  dalam  terwujudnya    tindak  pidana  korupsi,  akibat  kedua  terdakwa tidak memiliki kualitas yang sama, yaitu Terdakwa I berkedudukan sebagai pihak pemerintah dan Terdakwa II adalah pihak swasta.
Oleh karena hal tersebut, kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam tindak pidana korupsi pada kasus tersebut hakikatnya termasuk ke dalam jenis pembantuan. Sebab pihak swasta tidak memiliki kualitas yang sama seperti pihak pemerintah sebagai pegawai negeri. Hal tersebut benar termasuk penggolongan  terhadap  penyertaan  dalam  tindak  pidana  korupsi,  namun perbuatan kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak, terkhusus pihak swasta termasuk  kedalam  jenis  pembantuan,  yaitu  pihak  swasta  hanya  sebagai  pihak sebagai  fasilitator  terwujudnya  tindak  pidana.  Sehingga,  pihak  swasta  hanya sebagai variable memperlancar jalannya tindak pidana, melihat juga bahwa yang memiliki kewenangan dalam mendapatkan uang negara secara langsung adalah pihak  pemerintah.  Mengingat  dalam  pertimbangan  majelis  juga  berpendapat bahwa  perbuatan  Terdakwa  I  yang  menciptakan  keadaan  atau  kejadian  yang mempunyai sifat melawan hukum dan menjadi titik awal bahkan meluas kewilayah perbuatan pidana , sehingga dalam hal ini pihak swasta sukar dimungkinkan untuk mendapatkan uang negara secara langsung tanpa kewenangan pencairan dana dari pihak pemerintah.

## 1324 Alifia Swatika : Penyertaan Dalam Delik

## Unsur penyertaan dalam putusan Nomor Perkara 18/PID.SUS-TPK/2018/ PT. DKI
Terdakwa  II  Edward  Seky  Soeryadjaya  dan  Terdakwa  Helmi  Kamal  Lubis sebagai  Terdakwa  I  bersama-sama  melakukan  tindak  pidana  korupsi  terkait penyalahgunaan dana pensiun milik pertamina dengan cara melawan hukum yang oleh karenanya telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu dalam pertimbangan penegak hukum diperoleh unsur-unsur bentuk penyertaan sebagai berikut :
1. Melakukan
Berdasarkan pertimbangan hakim, Terdakwa I benar telah memenuhi unsur sebagai  pelaku  utama  dalam  menjalankan  perannya  untuk  mewujudkan  tindak pidana  korupsi. Terdakwa  I  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  berupa dengan memakai kewenangannya sebagai Presdir dari DP Pertamina. Pemanfaatan atas  kewenangannya  tersebut  berupa  Terdakwa  I  tetap  memerintahkan  Manajer Investasinya  untuk  membeli  saham  SUGI  walaupun  tanpa  ada  persetujuan  dari Direktur Keuangan dan Investasi. Ditambah juga Manajer Investasi tidak pernah mengajukan adanya usulan pembelian saham SUGI. Dengan perintah yang diberikan oleh  Terdaka  I  juga  penukaran  saham  tersebut  diformalkan  sebagai  transaksi penjualan dan pembelian saham yang seolah-olah mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina.  Padahal harga yang tercantum dalam transaksi tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya.
Sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa I memenuhi unsur pleger dalam ajaran penyertaan pada tindak pidana. Tanpa adanya peran plege r ini tidak mungkin kejahatan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Oleh  karena  sebab  tersebut,  Terdakwa  I memenuhi semua rumusan delik pada pasal yang tertera dalam dakwaan subsidair penuntut umum. 19

## 2. Turut Melakukan
Terdakwa II, yaitu Edward Seky Soeryadjaya selaku pemilik PT Sugi Energy, Tbk (SUGI). Dalam dakwaan penuntut umum dan pertimbangan hakim tersebut, Terdakwa  II  memenuhi  unsur  turut  melakukan  dalam  tindak  pidana  korupsi,
19 Jan  Remmelink, Hukum Pidana : Komentar atas pasal –pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padaannya dalam KUHP Indonesia (Gramedia Pustaka Utama 2003).[308].
yaitu  pelaku  yang  sama-sama  memiliki  kehendak  dan  tujuan  yang  sama  untuk terwujudnya  tindak  pidana.  Namun,  terdapat  syarat  tambahan  pada  bentuk  turut melakukan yaitu berupa kualitas yang sama si pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, Terdakwa I menempatkan diri sebagai pihak pemerintah dan terdakwa II sebagai pihak swasta. Maka demikian, kedua pelaku tidak memiliki kualitas yang sama.
Oleh karena sebab tersebut, baiknya penuntut umum memakai Pasal 15 UU
PTPK terkhusus bentuk pembantuan kepada Terdakwa II, akibat sifat atau kualitas yang terdapat dalam diri Terdakwa II sebagai pihak swasta adalah sebagai sarana dengan menyediakan platform berupa Perusahaan untuk dilakukannya pembelian saham  memakai  uang  negara  oleh  Terdakwa  I  dan  sebagai  terwujudnya  tindak pidana penyalahgunaan uang negara terebut.

## Unsur penyertaan dalam putusan Nomor Perkara 572 K/Pid/2003
Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan II dengan cara mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dengan menggunakan keuangan  negara  pada  bidang  penyalahgunaan  dana  non-budgeter  termasuk kedalam ajaran penyertaan dalam tindak pidana, yang berdasarkan pertimbangan penegak hukum terbagi menjadi :
1. Melakukan
Terdakwa  I  memiliki  kedudukan  sebagai  Menteri  Sekertaris  Negara. Dalam hal ini, Terdakwa I memiliki kualitas sebagai pejabat pemerintah. Terkait pengadaan dan penyaluran sembako untuk masyarakat miskin tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa I tergolong kepada ajaran penyertaan, yaitu pada bentuk melakukan. Tindakan yang dilakukan Terdakwa I termasuk sebagai pelaku yang melakukan (pleger) akibat pelaku yang memiliki posisi sebagai pejabat pemerintah yang telah menyalurkan dana sebesar 40 Miliar tersebut kepada Terdakwa II namun tidak disertai dengan tanda terima serta proses yang berjalan begitu cepat dan mudah untuk menyetujui pencairan dana tersebut.
Berdasarkan pandangan dalam pertimbangan hakim pada Mahkamah Agung kurang memperhatikan ajaran penyertaan sebagai perluasan pertanggungjawaban

## 1326 Alifia Swatika : Penyertaan Dalam Delik
pidana.  Padahal,  suatu  tindak  pidana  korupsi  dalam  kasus  tersebut  tidak  akan terwujud jika pihak pemerintah telah menjalankan kewenangannya dengan tidak melawan hukum.

## 2. Turut Melakukan
Dadang  Sukandar  selaku  Terdakwa  II  merupakan  pihak  yang  memiliki kedudukan  berasal  dari  Yayasan  Raudatul  Jannah.  Berdasarkan  kasus  tersebut, Terdakwa II menerima uang negara yang ditujukan untuk pengadaan sembako dan distribusikan ke beberapa daerah. Uang negara tersebut berasal dari Terdakwa I yang memiliki kewenangan untuk tercairkannya uang negara tersebut.
Dalam kasus diatas, penuntut umum menggunakan bentuk turut melakukan yang  dikenakan  kepada  Terdakwa  II.  Turut  melakukan  yang  digunakan  oleh penuntut umum akibat kedua terdakwa tersebut secara bersama-sama melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan sendiri dan orang lain yang melalui penyalahgunaan dana non-budgeter.
Lain  halnya  dengan  Terdakwa  II,  dalam  putusan  akhir  yang  dimaksud, Terdakwa I diputus terbukti tidak bersalah oleh Mahkamah Agung dalam kasasinya. Melihat pada kasus diatas, Terdakwa I seharusnya juga memiliki pertanggungjawaban dalam  terlaksananya  tindak  pidana,  namun  berdasarkan  putusan  kasasi  tersebut malah  bertentangan  dengan  konsep  ajaran  penyertaan  perbuatan  pidana  yang dimaksudkan  untuk  memperluas  pertanggungjawaban  pidana  atau  pelaku  yang tidak terlibat secara langsung dalam perbuatan materil tetapi dapat dipidana karena memiliki guilty mind.
Melihat  kembali  kepada  kedudukan  kedua  pelaku  tindak  pidana  korupsi tersebut, mereka tidak memiliki posisi secara vertikal dalam kualitas yang mereka miliki masing-masing. Kualitas yang dimaksud disini yaitu seperti sifat diri sebagai Pegawai Negeri, Nahkoda, atau Dokter. Sehingga, kualitas yang dimaksud adalah suatu sifat seperti kewenangan dalam pekerjannya yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya, dalam pertanggungjawaban pidana pada ajaran penyertaan yang dimiliki Terdakwa II, yaitu pihak swasta adalah berperan sebagai fasilitator. Oleh karena hal tersebut, maka perluasan bentuk penyertaan dalam tindak pidana korupsi
dalam  kasus  diatas  harusnya  terbukti  sebab  jika  Terdakwa  I  dinyatakan  tidak bersalah hal tersebut bertentangan dengan ajaran penyertaan.
Berdasarkan uraian mengenai beberapa contoh kasus penyertaan dalam tindak pidana korupsi yang memiliki pelaku pihak swasta dan pihak pemerintah, dapat dilihat bahwa para penegak hukum, khususnya penuntut umum masih menggunakan Pasal  55  KUHP,  terutama  pada  bentuk  turut  melakukan  yang  dikenakan  pada penyertaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta.

## Kesimpulan
1.  Subjek  korupsi  pada  umumnya  identik  dengan  pejabat,  istilah  tersebut  erat kaitannya dengan delik jabatan yang menjadi faktor lahirnya UU PTPK. Delik tersebut dikarenakan subjek dari pelaku ini merupakan seorang yang memiliki kewenangan dan dilakukan lebih dari satu orang. Tindak pidana yang dilakukan secara bersama ini berkaitan dengan ajaran penyertaan dalam hukum pidana.
Pada ajaran penyertaan, menyatakan bahwa seseorang yang ikut mewujudkan delik  tetapi  tidak  memiliki  kualitas  yang  sama  dengan  pembuat  ataupun pelakunya, maka hanya dapat dikualifikasikan sebagai pembantuan. Kualitas yang dimaksud dapat berupa kewenangan yang dimiliki tiap-tiap pelaku dalam jabatannya.  Sehingga,  pihak swasta dalam hal fasilitator terwujudnya tindak korupsi  tidak  dapat  dikualifikasikan  sebagai  turut  melakukan  sebab  pihak swasta tidak memiliki kualitas yang sama dengan pelaku utama. Oleh karena hal tersebut, baiknya penegak hukum memakai Pasal 15 UU PTPK terkhusus bentuk pembantuan.
2.  Pada beberapa kasus korupsi, para penegak hukum tidak terlalu memperhatikan makna delik jabatan pada tindak pidana korupsi. Pasal 55 KUHP bentuk turut melakukan  lebih  sering  diterapkan  pada  kasus  jika  kedudukan  para  pelaku adalah pihak swasta dengan pihak pemerintah. Padahal, kedua pihak tersebut memiliki sifat kualitas yang berbeda. Dengan demikian, maka jika para pelaku tindak  pidana  korupsi  yang  terdiri  dari  pihak  swasta  dan  pihak  pemerintah, pihak swasta yang tidak memiliki kualitas yang sama dengan pihak pemerintah

## 1328 Alifia Swatika : Penyertaan Dalam Delik
tersebut termasuk kepada bentuk pembantuan. Unsur dari pembantuan ini juga tergantung  sepenuhnya  dengan  pelaku  utama,  maka  pelaku  yang  dimaksud dikenai  dengan  pasal  pembantuan,  yaitu  Pasal  15  UU  PTPK.  Di  lain  hal, meskipun  memang  tergolong  bentuk  pembantuan,  namun  hal  tersebut  tidak mengurangi sanksi pidana pihak pembantu sebab dalam tindak pidana korupsi pelaku tersebut tetap dipidana sama dengan pelaku utama.

## Daftar Bacaan

## Buku
Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia ( Sinar Grafika 2017).
Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia ( Rajawali 2016).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).
Jan  Remmelink, Hukum Pidana : Komentar atas pasal –pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padaannya dalam KUHP Indonesia ( Gramedia Pustaka Utama 2003).
Mia  Amiati, Perluasan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003 ( Referensi 2013).
Muhammad Ainul Syamsu, PERGESERAN TURUT SERTA MELAKUKAN DALAM AJARAN PENYERTAAN Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana ( Kencana 2014).
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi ( Sinar Grafika 2014).
S.R.  Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya (Alumniahaem-Petehaem 1996).
Utrecht, Hukum Pidana II ( Pustaka Tinta Mas 1965).

## Laman
Erwin Yohanes,  ‘Diduga  Korupsi  Rp63  Miliar,  Kejati Tahan  Eks  Dirut  PT  Dok dan Perkapalan Surabaya’ (merdeka.com, 2019) <https://www.merdeka.com/ peristiwa/diduga-korupsi-rp-63-miliar-kejati-tahan-eks-dirut-pt-dok-dan-
perkapalan-surabaya.html>.
CNN  Indonesia,  ‘Bappenas  Sebut  80  Persen  Korupsi  Libatkan  Pihak Swasta’  (CNN  Indonesia,  2018)  <https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20181205004554-12-351182/bappenas-sebut-80-persen-korupsi- libatkan-pihak-swasta>.

## Putusan
Nomor Perkara 66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY.
Nomor Perkara 18/PID.SUS-TPK/2018/ PT.DKI.
Nomor Perkara 572 K/Pid/2003.

## Wawan cara
Wawancara dengan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta, 19 Oktober 2019.

## 1330 Alifia Swatika : Penyertaan Dalam Delik
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--