## PEMBIAYAAN DEFISIT DENGAN UTANG DAN KETAHANAN FISKAL DI INDONESIA

## La Ode Suriadi
Fakultas Ekonomi, Universitas Haluoleo Jln. H.E.A Mokodompit No. 1, Malaka Anduonohu, Kota Kendari 93232 idsuriadi@gmail.com

## ABSTRACT
The focus of this study is to analyze the fiscal sustainability in Indonesia. To achieve these objectives, multiple regression model was constructed by the method of ordinary least squares (OLS). This model modified of the model of Buiter, Cudington, and Din. H.T. Data were collected from various sources such as the World Bank, Asian Development Bank, Bank of Indonesia, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Indonesian Central Bureau of Statistics. The data are in the form of time series from 1980 - 2011. The results indicated that the budget deficit financing via debt (both foreign debt and domestic debt) still maintaining fiscal sustainability. This indication is seen from the change in value of the primary surplus that causes the debt ratio has  decreased. Besides  debt  financing  (both  foreign debt  and  domestic  debt)  does  not  significantly causes the debt ratio increases.
Keywords: deficit, external debt, internal debt,  fiscal sustainable

## ABSTRAK
Fokus  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kesinambungan  fiskal  di  Indonesia.  Untuk  mencapai tujuan  tersebut,  model  regresi  yang  dibangun  adalah  ordinary  least  squares  (OLS).  Metode  ini  merupakan modifikasi  dari  model  Buiter,  Cudington  dan  Din.  H.T.  Data  diambil  dari  World  Bank,  Asian  Development Bank, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Data tersebut adalah time series  tahun  1980-2011.  Hasil  menunjukkan  bahwa  pembiayaan  defisit  anggaran  pemerintah  (baik  pinjaman luar  maupun  dalam  negeri)  masih  mempertahankan  ketahanan  fiskal.  Ini  adalah  indikasi  adanya  perubahan nilai  surplus primer yang  menyebabkan  rasio  utang pemerintah telah  berkurang.  Selain itu,  dana  utang  (baik dari luar maupun dalam negeri) tidak dapat menyebabkan kenaikan rasio utang
Kata kunci: defisit, external debt, internal debt, ketahanan fiskal

## PENDAHULUAN
Kebijakan  fiskal yang berkelanjutan merupakan topik yang sangat penarik untuk dikaji dalam perekonomian  Indonesia.  Kebijakan  fiskal  merupakan  upaya-upaya  pemerintah  dalam  membuat rencana-rencana  ekonomi  yang  bertujuan  untuk  menyejahterakan  rakyat.  Sering  kali  kebijakan  yang dibuat tersebut memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, namun sering pula kebijakan itu memberi efek negatif terhadap aktivitas yang lain.
Sebagai  contoh,  keberhasilan pemerintah  dalam  memulihkan perekonomian  melalui  ekspansi fiskal  yang  dijalankan  selama  ini.  Ekspansi  fiskal  yang  dijalankan  pemerintah  telah  berhasil mengeluarkan Indonesia dari krisis, mulai dari krisis ekonomi tahun 1997-1998 maupun krisis global yang  terjadi  tahun  2009  yang  lalu.  Namun  berbagai  ekspansi  fiskal  yang  dijalankan  pemerintah tersebut membawa konsekuensi lain yakni meningkatnya pembiayaan fiskal terutama yang bersumber dari  utang.  Bahkan  sejak  tahun  1990-an  utang  telah  menjadi  sumber  utama  pembiayaan  fiskal. Gambaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1 Sumber Pembiayaan Defisit APBN 2006-2011 (Triliun Rupiah)
1980 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Utang Non Utang % pembiayaan defisit dgn utang 1,4 2,6 35,0 8,38 1,8 82,3 53,5 30,0 64,1 20,5 19,5 51,3 46,0 12,3 75,8 67,5 16,6 80,3 86,5 43,3 76,7 108,3 25,4 81 125,3 26,7 83,1
Sumber: Nota Keuangan, Buku Strategi Pengelolaan Utang, dan Beberapa sumber lainnya
Fenomena pergeseran struktur dan peranan utang tersebut menyebabkan akumulasi stok utang meningkat  dan  makin  beratnya  cicilan  pokok  dan  bunga  utang  yang  dibebankan  pada  anggaran pemerintah baik dalam anggaran belanja maupun pembiayaan pemerintah. Dalam enam tahun terakhir stok utang pemerintah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada akhir  tahun 2006 stok utang pemerintah sebesar Rp.1.302 triliun, dan tahun 2011 menjadi  Rp.1.804 triliun.

## Tabel 2 Perkembangan Stok Utang, Pembayaran Cicilan Pokok, Maupun Bunga Utang Pemerintah
2005-2011 (Triliun Rupiah)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Stok Utang Pemerintah 1,302 1,389 1,637 1,591 1,677 1,804 1.  Pinjaman 559 586 730 611 612 613 2.  Surat Berharga Negara 743.0 803.0 906.0 979.0 1.1 1.2 Rasio stok utang thp PDB 39.0 35.2 33.1 28.4 26.1 24.4 Pembayaran Bunga Utang 79.1 79.8 88.4 93.8 88.4 106.6 1.  Dalam Negeri 54.9 54.1 59.9 63.8 61.5 76.6 2.  Luar Negeri 24.2 25.7 28.5 30 26.9 30 Rasio Bunga Utang thp PDB 2.4 2.0 1.8 1.7 1.4 1.4 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 52.8 57.9 61.3 69 54.1 47.2 Rasio cicilan pokok thp PDB 1.6 1.5 1.2 1.2 0.8 0.6 Bunga + Pokok Utang 131.9 137.7 149.7 162.8 142.5 153.8 Rasio bunga dan pokok thp PDB 4.0 3.5 3.0 2.9 2.2 2.1
Sumber: Nota Keuangan 2012
Terkait  dengan  hal  di  atas,  Lembaga  Kajian  dan  Riset  Ekonomi  Bright  Indonesia  menilai bahwa  kondisi  utang  pemerintah  telah  mengkhawatirkan,  terutama  berkaitan  dengan  beban pembayaran utang setiap tahunnya. Berdasarkan profil utang sebagaimana terlihat dalam tabel di atas,
secara nominal beban tersebut cenderung tidak akan  menurun pada waktu  yang akan  datang. Hal  ini disebabkan  stok  utang  terus  meningkat,  bahkan  per  akhir  April  2013,  stok  utang  meningkat  menjadi Rp.  2.023,72  triliun.  Jika  ada  guncangan  eksternal  atau  melemahnya  perekonomian  domestik  secara signifikan, maka beban utang pemerintah akan langsung memperparah keadaan.
Stok utang yang meningkat setiap tahun telah menyebabkan  alokasi belanja pemerintah untuk membayar pokok dan bunga utang meningkat dua kali lebih besar dari alokasi untuk belanja belanja.

## Tabel 3 Perkembangan Belanja Modal 2006-2011(Triliun Rupiah)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Belanja Modal Rasio thd PDB 55,0 1,6 64,3 1,7 72,8 1,5 75,9 1,4 80,3 1,3 141,0 2,0 Bunga + Pokok Utang Rasio thp PDB 131.9 4.0 137.7 3.5 149.7 3.0 162.8 2.9 142.5 2.2 153.8 2.1

## Sumber: Kementerian Keuangan dalam Nota Keuangan 2012
Gambaran  ini  makin  memperkuat  anggapan  bahwa  pembiayaan  fiskal  dengan  utang  telah menyebabkan anggaran fiskal pemerintah makin terbebani,apalagi sepanjang krisis ekonomi dari 1997 hingga 2003 rasio utang pemerintah jauh di atas ambang batas yang ditentukan pemerintah sebesar 60 persen dari PDB. Menurut Arif dan Sasono (1987) dan Rachbini (2006), utang pemerintah yang telah melampaui  batas,  secara  politik  dapat  berdampak  buruk  terhadap  perekonomian  domestik,  bahkan Wibowo (2003) menyatakan bahwa utang pemerintah yang terlampau tinggi menjadi sumber ancaman bagi stabilitas ekonomi makro, baik melalui tekanan defisit fiskal, maupun cadangan devisa.
Sejalan dengan itu, Yuswar dan Mulyadi (2005) menyatakan, utang memang diperlukan pada tingkat  yang  wajar  dan  penambahan  utang  akan  memberikan  dampak  positif    terhadap  pertumbuhan ekonomi,tetapi stok utang yang telah  melebihi limit tertentu, akan membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, bahkan  dapat pula mengancam ketahanan fiskal ( fiscal sustainability ).
Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pembiayaan fiskal  pemerintah  dengan  utang  yang  dijalankan  selama  ini  masih  mempertahankan  keberlanjutan fiskal ( fiscal sustainability ) atau tidak.

## Kajian Teori
Pengertian fiscal  sustainability dapat  dipahami  melalui accounting  approach dan present value constraint approach (Rahayu, 2010). Kedua pendekatan ini didasarkan pada model government fiscal financing constraint (Cuddington, 1996). Model ini menyatakan bahwa:
B t = (1 + r t ) B t-n - SURPB …….. ...........................................................   (1)
di mana:
Bt
=  jumlahutang (bonds) pemerintah yang beredar (outstanding) pada tahun t;
rt = tingkat bunga;
SURPB   = surplus pada primary balance.
Persamaan  di  atas  menyatakan  bahwa  jumlah outstanding utang  pemerintah  sama  dengan selisih  antara  bunga  dan  cicilan  utang  pemerintah  dengan  surplus  primer  ( primary  balance) . Surplus primer itu sendiri adalah selisih antara anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran pemerintah di luar bunga dan cicilan utang. Berdasarkan persamaaan (1) di atas dapat diuraikan lagi menjadi:
B t – B t-n = r t B t-n – SURPB……….. .........................................................  (2) Atau
ΔB = r t B t-n – SURPB……....................................................................... (3)
di mana ΔB adalah tambahan utang pemerintah.
Dari  persamaan  dapat  disimpulkan  bahwa:  (1)  Apabila  SURPB  =  0,  maka  utang  akan bertambah sebesar bunga atas utang sebelumnya. (2) Apabila SURPB lebih rendah dari r t B t-n , maka B positif, yang berarti pokok utang pemerintah terus  meningkat. (3) Apabila SURPB lebih besar dari r t B t-n , maka B negatif yang berarti pokok utang pemerintah terus menurun.
Bila  persamaan  (2)  di  atas  dinyatakan  dalam  bentuk  rasio  terhadap  GDP,  akan  diperoleh persamaan:
........................................................(4)
di mana:
Yt = GDP tahun t g = real growth rate dari GDP
Persamaan (3) dapat disederhanakan menjadi:
….........................................................(5)
di mana:
b t =      yaitu debt/GDP ratio
Surpb t =  SURPB t /GDP ratio
Dari persamaan (4) dapat diperoleh perubahan rasio debt terhadap GDP sebagai berikut :
…......................................(6)
Menurut  definisi accounting  approach, defisit  atau  suplus  pada primary  balance adalah sustainable jika primary balance menghasilkan debt/GDP ratio yang konstan. Ini berarti        dalam persamaan (5) harus sama dengan 0, sehingga:
…. ......................................................................(7)
Pendekatan  lain  yang  dapat  digunakan  adalah present  value  constraint  approach (PVC). Dalam  pendekatan  ini sustainable dapat  dipertahankan  dalam  kondisi No  Ponzi  Game  ( Greiner,  A., Koeller,  U.  dan  Semmler,  W.  (2006  )).  Kondisi No  Ponzi  Game (NPG)  dapat  dipertahankan  dengan melakukan iterasi ke depan terhadap persamaan (4) akan diperoleh :
Bila  bagian  terakhir  dari  persamaan  di  atas  diambil  limitnya  menuju  tak  terhingga  dan  sama  dengan nol, maka:
..................................................................(9)
Persamaan di atas memenuhi No Ponzi Game ( NPG).
Kondisi  NPG  di  atas  menyatakan  bahwa present  value dari  utang  pemerintah  di  masa  depan secara  tak  berhingga  menuju  nol  ( converges  to  zero) .  Hal  ini  dapat  terjadi  jika  pertumbuhan  utang secara riil lebih lambat dari pada tingkat bunga riil.
Penerapan kondisi NPG terhadap persamaan di atas  menghasilkan:
... ....................................................................(10)
Persamaan  ini  disebut intertemporal  government  financing  contraint. Persamaan  ini menyatakan bahwa jumlah utang pemerintah pada saat tertentu harus sama dengan Present Value dari surplus  primary  balance di  masa  mendatang.  Jika  kondisi  ini  terpenuhi  maka fiscal  policy dianggap sustainable.
Chouraqui,  Hagemann  dan  Sartor  (1999)  menyatakan  bahwa  ada  tiga  syarat  yang  harus dipenuhi dalam menilai kesinambungan fiskal pemerintah yaitu implementasi, interpretasi dan adanya kesamaan persepsi. Hal ini dimaksudkan untuk  menghindari perbedaan-perbedaan pengukuran dalam hubungan  antarnegara.  Mereka  menekankan  pentingnya  konsistensi  kebijakan  fiskal.  Penerapan kebijakan  yang  berubah-ubah  akan  menyulitkan  pengukuran  kinerja.  Dalam  observasinya  terhadap sejarah  fiskal  negara-negara  OECD,  menemukan  bahwa Cyclically-Adjusted  Budget  Balance (CAB) merupakan  cara  efektif  untuk  saling  mengontrol  secara  kolektif  kestabilan  fiskal  masing-masing negara anggota. Hal ini bisa terjadi karena kebanyakan negara-negara Eropa Barat pasca Perang Dunia II berangkat dari kondisi perekonomian yang sama.
Buiter  (1997)  mengidentifikasi  beberapa  faktor  yang  memengaruhi  kesinambungan  fiskal. Fungsi  identitas  yang  dielaborasi  mencantumkan  banyak  variabel  yang  terkaitdengan  penentuan stabilitas fiskal adalah:
....................................... (11)
di mana:
C t
=  konsumsi pemerintah pada periode t T t
=  pajak setelah dikurangi transfer dan subsidi E t
=  nilai tukar di pasar spot =   nilai bantuan luar negeri dalam mata uang asing
F t
=   aliran kas dari sektor publik A t =  pembentukan modal domestik di sektor publik PRIV t =  dana hasil privatisasi i t =  suku bunga utang publik domestik =   nilai nominal face value kewajiban domestik pemerintah termasuk tunggakan maupun yang sedang berjalan
=  suku bunga utang dalam denominasi mata uang asing
=  nilai  nominal  kewajiban  luar  negeri  termasuk  bunga,  tunggakan  dankewajiban  bank sentral dalam denominasi mata uang asing
=   cadangan devisa
T t-1 =   stok uang beredar
Dalam  hal  ketahanan  utang,  ada  dua  pendapat  mengenai  wacana  indikator,  yaitu  yang berpegang pada surplus primer dan yang berpegang pada rasio utang terhadap PDB. Beberapa penulis seperti  Cohen  (2000)  dan  Marks  (2003)  menggunakan  parameter  rasio  utang  terhadap  PDB  sebagai indikator  ketahanan  fiskal.  Pertumbuhan  utang  luar  negeri  tidak  boleh  lebih  cepat  daripada pertumbuhan ekonomi.
Buiter (1995)  menawarkan tiga pilihan proxy yang berbeda  dalam  mengukur kesinambungan fiskal,  yaitu  rasio  utang  publik  terhadap  PDB, one-period  primary  gap dan permanent  primary  gap . Buiter  menyebut  penurunan  rasio  utang  terhadap  PDB  sebagai  indikasi  kemampuan  menjaga solvabilitas  jangka  panjang.  Selain  itu  Buiter  jugamengidentifikasi  variabel-variabel  yang  dapat memengaruhi solvability fiskal,  yaitu:  (1)  Rasio  utang  terhadap  PDB.  (2)  Rasio  surplus  primer terhadap PDB. (3) Suku bunga jangka panjang. (4) Pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Primary Gap adalah selisih antara surplus primer aktual dan surplus primer yang diharapkan. Jika primary gap dihitung pada satu periode saja (t), maka hal ini disebut sebagai one-period primary gap . Namun, jika mempertimbangkan faktor solvability -nya sampai akhir periode utang maka primary gap tersebut disebut sebagai permanent primary gap.
One-period primary gap dapat dirumuskan sebagai berikut.
.............................................. (12)
Sedangkan permanent primary gap dapat dirumuskan sebagai solvency gap berikut.
...... .. ..................................... (13)
di mana: b t =   utang pada periode t
∞ =   permant primary gap
g =   pertumbuhan ekonomi
δ =   standar deviasi
s =   surplus primary gap, yang merupakan selisih antara ideal atau rencana denganaktual atau realisasi
r =   suku bunga utang
Berkaitan  dengan  keseimbangan  primer  sebagai  indikator  ketahanan  utang,  Bohn,  H.  (1998) mengamati  respon  surplus  anggaran  primer  terhadap  perubahan  rasio  utang  terhadappendapatan. Respon  yang  positif  menunjukkan  bahwa  pemerintah  mengambil  tindakan  mengurangi  pengeluaran non  bunga  atau  meningkatkan  penerimaan  akan  menghambat  perubahan  utang.  Hubungan  sistematis antara  rasio  utang  terhadap  pendapatan  dan  surplus  primer  ditunjukkan  dengan  persamaan  regresi sebagai berikut.
st= ρ* dt +α* Zt+ εt= ρ* dt+ μt .................................................. (15)
di mana:
Zt =   faktor-faktor lain yang memengaruhi surplus primer εt =  error term μt = α . Zt + εt.
Dalam kaitannya dengan sektor publik, konsep solvabilitas didasarkan atas kemampuan untuk memenuhi intertemporal budget constraint .
Dinh (1999) memaparkan sebuah pendekatan sederhana yang didasarkan padasolvabilitas dan kesinambungan  untuk  mengukur  kinerja  fiskal.  Indikator  yang  digunakanadalah Fiscal  Solvency Adjustment (untuk  mengukur seberapa besar tambahan fiskalyang  diperlukan untuk  mencapai tingkat solvabilitas sektor publik) dan Fiscal Sustainability Adjustment (untuk mengukur seberapa besar usaha fiskal  yang  diperlukan  tanpamenambah  relatif  utang  internal  maupun  eksternal  terhadap  output). Model Fiscal Solvency Adjustment yang digunakan adalah sebagai berikut.
........................................................................... (16)
di mana:
S* =   proporsi output yang harus dicapai agar tercipta solvabilitas pada sektor publik
B0 =   utang awal pemerintah Y0   =   output (PDB) r =   suku bunga
g =   pertumbuhan ekonomi
Sedangkan  untuk  mengukur  penyesuaian  kesinambungan  fiskal  digunakan  model Fiscal Sustainability Adjustment . Formula model tersebut adalah sebagai berikut.
............. (17)
di mana:
s**   =   primary surplus (yang ditulis dalam presentase output) yang diperlukan untuk mencapai debt sustainability pada sektor publik
β =  jumlah utang dalam negeri
β* =   jumlah utang luar negeri
r =  suku bunga riil
g =  tingkat pertumbuhan
μ =   grant atau komponen soft money pada anggaran
x/y =   proporsi ekspor pada output nasional
r* =  suku bunga riil internasional
ê =   perubahan nilai tukar riil
=   tingkat pertumbuhan ekspor
1/ v  = velocity of money demand
=   tingkat inflasi
Menurut Roubini (2001), solvability akan tercapai bila pemerintah tidak meningkatkan jumlah utang  lebih  cepat  dibandingkan  tingkat  bunga  riil  utang.  Bahkan  bila  transaksi  berjalan  dalam keadaandefisit  pun, solvability masih  dapat  dicapai  jika  terdapat  potensi  surplus  di  masa  depan.
Kriteria solvabilitas yang bersandar pada surplus tidak lagi realistis karena pemerintah seringkali tidak dapat  berkomitmen  penuh  dalam  mencapai  surplus  di  kemudian  hari.  Selain  itu,  penyesuaian  dalam mencapai  surplus  membutuhkan  biaya  yang  sebagian  besar  berasal  dari  penerimaan  pajak.  Artinya, ada  pergeseran  orientasi  pajak  jangka  panjang  untuk  orientasi  surplus  jangka  pendek.  Bila  jalur kontraksi yang dipilih, maka pemotongan subsidi bagi masyarakat menjadi pilihan.

## METODE
Mengacu  pada  kerangka  teori  yang  dibangun  di  atas,  dengan  memodifikasi  model  Buiter (1997),  model  Cudington  (1996)  dan  model  Din  (1999),  maka  model  dampak  pembiayaan  defisit dengan utang terhadap ketahanan fiskal dapat dinyatakan sebagai berikut:
.............................................(18)
di mana:
=   rasio utang terhadap GDP yang merupakan indikator ketahanan fiskal.
s t
=  surplus primer pada periode t (selisih G dan T diluar cicilan pokok dan bunga utang).
ULNP =  Utang Luar Negeri Pemerintah
=   Utang Dalam Negeri Pemerintah
=  suku bunga utang dalam denominasi mata uang asing
=  suku bunga dalam negeri
Model  di  atas  diturunkan  dari  asumsi  bahwa  utang  pemerintah  bersumber  dari  utang  luar negeri dan utang dalam negeri. Secara matematis hal ini dapat ditulis sebagai berikut.
TLUP = ULNP +UDNP…..........................................................(19)
di mana:
TLUP   =   total utang pemerintah ULNP dan UDNP sudah didefinisikan sebelumnya.
Mengikuti  model  (1)  sebelumnya,  model  dasar  ketahanan  fiskal  dapat  dituliskan  kembali sebagai berikut:
TLUP = f(ULNP, UDNP, SURPB) ..............................................(20)
di mana:
SURPB = Primary balance (Kesimbangan primer)
Persamaan ini dapat diubah kedalam bentuk relatif atau rasio terhadap PDB, sehinga diperoleh persamaan:
..........................................(21)
Persamaan ini dapat disederhanakan menjadi:
..........................................(22)
di mana:
Model 22 ini diasumsikan tingkat bunga dan laju pertumbuhan ekonomi adalah konstan. Oleh karena  tingkat  bunga  merupakan  faktor  yang  dapat  memengaruhi  keputusan  untuk  meminjam,  maka dalam  penelitian  akan  dimasukan  sebagai  variabel  kontrol.  Terkait  dengan  dua  macam  utang,  suku bunga luar negeri (ir) dan suku bunga dalam negeri (SBI) akan  dimasukan  kedalam  model, sehingga model 22 dapat ditulis kembali menjadi:
……….............(23)
di mana: ir = Suku bunga luar negeri i = Suku bunga dalam negeri (SBI) variabel lain telah didefinisikan sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan fungsi tersebut, hasil  estimasi  model  ketangguhan fiskal  dapat dilihat pada tabel 4.1.  Tabel  tersebut  memperlihatkan  nilai  koefisien  surplus  primer    bertanda  tanda  negatif  dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa jika suplus primer dapat dipelihara kenaikannya, rasio utang publik  terhadap  PDB  dapat  dikurangi.  Ini  berarti  kesinambungan  fiskal  ( fiscal  sustainability ) pemerintah  makin  terjaga.  Hal  ini  relevan  dengan  yangdikemukakan  oleh  Cuddington  (1996)  dan Buiter (1995).
Fakta  di  atas  menunjukkan  bahwa  jika surplus  primer pemerintah  dapat  dipelihara kenaikannya  misalnya  sebesar  1  persen,  rasio  utang  terhadap  PDB  dapat  dikurangi  rata-rata  sebesar 3,2  persen.  Hasil  ini  mendukung  klaim  pemerintah  bahwa  rasio  utang  pemerintah  makin  menurun seiring dengan meningkatnya surplus primer. Ini berarti pengelolaan anggaran pemerintah yang selalu menetapkan  defisit  anggaran  dibawah  tiga  persen,  menjamin  kesinambungan  fiskal  pemerintah  tetap terjaga. Argumen ini dikuatkan pula oleh hasil estimasi dimana pembiayaan defisit dengan utang baik yang bersumber dari utang luar negeri maupun utang dalam negeri tidak signifikan menyebabkan rasio utang pemerintah meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien RULNP dan RUDNP yang tidak signifikan.  Temuan  ini  juga  mengindikasikan  bahwa  kemampuan  keuangan  pemerintah  untuk membayar utangnya tetap solvable.

## Tabel 4  Hasil Estimasi Persamaan Rasio total Utang
Variable Coefficient  Std. Error
t-Statistic Prob. Adj. R-Square Prob(F-statistic) Durbin-Watson stat C 0.766418 0.230475 3.325389 0.0027 0.649805 0.000043 1.353816 SURPB -3.20E-02 1.62E-06 -1.980844 0.0587 RULNP 0.002132 0.002641 0.807338 0.4271 RUDNP -0.004592 0.004592 -1.000156 0.3268 IR 0.089645 0.030096 2.978600 0.0064 I 0.022322 0.004872 4.581646 0.0001
Sumber: Hasil Estimasi
Syarat kedua dari ketangguhan fiskal ini dapat diuji melalui koefisien surpb sebesar -1 (satu). Melalui  uji  ANOVA  dan  uji  Chi Square dapat  dibuktikan  apakah  koefisien  surpb  memenuhi  kaidah sama besar dengan -1. Hasil uji tersebut diperlihatkan dalam tabel berikut.

## Tabel 5 Wald Test
Equation: EQ_RTLUP Test Statistic Value df Probability F-statistic 53.62804 (1, 25) 0.0000 Chi-square 53.62804 1 0.0000 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 1 + C(1) 1.766418 0.241211 Sumber: Hasil Penelitian
Hasil  uji  di  atas  menunjukkan  bahwa  pada  tingkat  kepercayaan  99  persen,  ketahanan  fiskal didukung oleh data. Artinya kebijakan anggaran yang dijalankan pemerintah selama periode penelitian masih mempertahankan fiscal sustainability.
Walaupun demikian secara rata-rata rasio surplus primer kita masih sangat rapuh karena masih fluktuatif    bahkan  secara  rata-rata  masih  negatif  0,11  persen  (Gambar  1).  Minimnya  surplus  primer mengindikasikan  lemahnya  ketersediaan  dana  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  membiayai pembangunan.  Akibatnya  kita  masih  akan  tergantung  pada  utang  meski  dalam  batas  ambang  aman. Oleh karena itu manajemen penggunaan utang harus dilakukan secara hati-hati, mengingat perubahan tingkat  suku  bunga  baik  suku  bunga  pinjaman  luar  negeri  atau  pun  suku  bunga  SBI,  kedua-duanya akan memengaruhi perubahan rasio utang terhadap PDB. Peningkatan tingkat suku bunga luar negeri akan  mendorong peningkatan rasio utang terhadap PDB rata-rata 8,9 persen, sedangkan tingkat suku bunga SBI akan mendorong peningkatan rasio utang terhadap PDB rata-rata 2,2 persen.

## Gambar 1 Rasio Surplus Primer Terhadap PDB
Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah
Secara  teori  hal  ini  memungkinkan  karena  peningkatkan  suku  bunga,  secara  otomatis  akan mendongkrak  naiknya utang pemerintah, baik utang  luar negeri  mapun utang  dalam  negeri. Keadaan ini pada akhirnya akan mendorong stok utangjuga akan makin meningkat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  pembiayaan  defisit  anggaran  pemerintah  dengan  utang  baik  utang  luar  negeri maupun utang  dalam negeri,  masih  mempertahankan fiscal sustaibility. Namun  demikian pemerintah harus  hati-hati  dalam  penggunaan  utang  karena  kenaikan  suku  bunga  pinjaman,  baik  suku  bunga pinjaman  luar  negeri  maupun  suku  bunga  pinjaman  dalam  negeri  akan  menyebabkan  rasio  utang meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif, S., Sasono, A. (1987). Modal Asing, Beban Utang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia . Jakarta: UI Press.
Bohn, H. (1998). The behaviour of U.S public debt and deficits. Journal of Economics , 113(3), 949– 963.
Buiter,  W.  H.  (1997). Aspects  of  Fiscal  Performance  in  some  Transition  Economies  under  Fund . Supported Programs, IMF.
Chouraqui,  J.  C.,  Hagemann,  R.  P.,  Sartor,  N.  (1999).  Indicators  of  Fiscal  Policy:  A  Reexamination. OECD , Working Paper, 78 .
Cohen, D. (2000). The HIPC Initiative: True and False Promises . OECD Development Center.
Cuddington,  J.  T.  (1996). Analyzing  the  Sustainability  of  Fiscal  Deficits  in  Developing  Countries . Washington D.C., USA: University of George Washington.
Dinh,  H.  T.  (1999).  Fiscal  Solvency  and  Sustainability  in  Economic  Management. Working  Paper World Bank .
Greiner,  A.,  Koeller,  U.,  Semmler,  W.  (2006).  Testing  the  sustainability  of  German  fiscal  policy: evidence for the period 1960–2003. Empirica, 33 .
Marks,  S.  V.  (2003). Fiscal  Sustainability  and  Fiscal  Solvency:  Theory  and  Recent  Experience  in Indonesia . Disiapkan untuk Bappenas, Pegasus Consulting.
Rachbini,  D.  J.  (2006). Ekonomi  Politik  dan  Teori  Pilihan  Publik .  Edisi  Kedua.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Rahayu, A. S. (2010). Pengantar Kebijakan Fiskal . Jakarta: Bumi Aksara.
Roubini, N. (2001). Why Should the Foreign Creditors of Argentina Take a Greater Hit/Hair Cut Than the Domestic Ones. Working Paper Series, NBER .
Wibowo,  D.  (2003). Optimalisasi  Manajemen  Utang  Luar  Negeri  Pemerintah .  Diakses  dari http://www.kau.or.id/articles.php?lng=en&pg=192,
Yuswar,  Z.  B.,  Mulyadi,  S.  (2005). Keuangan  Negara  dan  Analisis  Kebijakan  Utang  Luar  Negeri.
Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.