## KESESUAIAN SUBSTANSI PERDA RTRW KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG
Mira Setiawati Abdullah, Surjono, Turniningtyas Ayu Rachmawati
Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Nasional Malang Jl. Bendungan Sigura-gura No.2 Malang e-mail: mira.setiawati@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan ini berawal dari adanya amanat UUPR 26/2007 tentang persetujuan substansi teknis oleh menteri yang menyelenggarakan  urusan  dalam  bidang  penataan  ruang  sebelum  rancangan  peraturan  daerah  (raperda) tentang  RTRW  ditetapkan  menjadi  perda.  Keharusan  memperoleh  persetujuan  substansi  tertuang  dalam Peraturan  Menteri  (Permen)  PU  No.11  tahun  2009.  Peraturan  ini  merupakan  pedoman  tentang  persetujuan substansi  dalam  penetapan  raperda  RTRWP  dan  RTRW-Kab/Kota.  Kesesuaian  substansi  bertujuan  agar  PP RTRWN,  perda  RTRWP  dan  perda  RTRW-Kab/Kota  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  kaidah  teknis  bidang penataan ruang sehingga terwujud suatu rencana tata ruang yang terpadu dan komplementer terhadap hierarki rencana tata ruang di atasnya.Tujuan penelitian adalah  mengukur tingkat kesesuaian substansi raperda RTRW- Kab terhadap perda RTRWP Lampung,  PP RTRWN dan Permen PU No.11/2009. Secara keseluruhan, analisis dilakukan dengan menggunakan metode komparasi, yaitu membandingkan substansi perda RTRW-Kab dengan substansi  yang  ada  dalam  PP  RTRWN  dan  perda  RTRWP  Lampung  serta  membandingkan  muatan/isi  perda RTRW-Kab  sesuai  sistematika  penulisan  dalam  Permen  PU  No.11/2009  untuk  menemukan  kesesuaian- ketidaksesuaian.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  content  analysis  atau  kajian  isi.  Hasil  studi menunjukkan  bahwa  tingkat  kesesuaian  perda  RTRW-Kab  yang  ada  di  Propinsi  Lampung    rata-rata  adalah sangat tinggi, yaitu 92,1 %. Kesesuaian terhadap substansi perda RTRWP Lampung dan PP RTRWN adalah 92 %, dan terhadap muatan/isi sesuai Permen PU No.11/2009 adalah 93 %.
Kata Kunci : Tingkat Kesesuaian, Substansi, Perda RTRW-Kab.

## ABSTRACT
This paper begins with a mandate of law (UUPR 26/2007) on the approval of the technical substance by holding ministerial affairs in the field of spatial planning before the local draft regulation (raperda) on Spatial Planning (RTRW) set to local regulations (perda). The necessity was contained in the Ministry Law (Permen PU  N0. 11/ 2009).  This  rule  is  a  guideline  in  determining  the  substance  of  the  agreement  on  draft  of  Regency  Spatial Planning  (RTRW-Kab/Kota)  and  Province  Spatial  Planning  (RTRWP).  Conformity  substance  intended  for government regulation of National Spatial Planning (PP RTRWN), local regulation (perda) RTRWP and perda RTRW-Kab/Kota established in accordance with the technical rules of the field of spatial planning to realize an integrated spatial plans and complementary to the spatial hierarchy of planning. The purpose of this research is to measure the level of substance compliance of perda RTRW-Kab againts perda RTRWP Lampung, PP RTRWN and Permen PU No.11/2009. Overall, the analysis was performed by using the comparative method, comparing substance  of  perda  RTRW-Kab  with  the  substance  contained  in  perda  RTRWP  Lampung,  and  PP  RTRWN  as well as to compare the content of perda RTRW-Kab fit in  writing systematic of Permen PU No.11/2009 to find conformity-nonconformity.  The  analysis  technique  used  is  content  analysis  or  study  of  the  content.  The  study shows  that  the  level  of  perda  RTRW-Kab  conformity  in  Lampung  province  average  is  very  high  at  92.1%. Conformity  with the substance of perda RTRWP Lampung and PP RTRWN is 92%, and the content  according Permen PU No.11/2009 is 93%..
Keywords: Level of conformity, Substance, Regency Spatial Planning.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang  (UUPR  26/2007) mengamanatkan agar setiap propinsi di Indonesia menyusun  atau  menyesuaikan  Peraturan  Daerah (Perda)  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Propinsi (RTRWP)  selambat-lambatnya  dalam  waktu  2 tahun sejak UUPR 26/2007 diterbitkan, dan  agar
setiap kabupaten/kota menyusun
atau
menyesuaikan  perda  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten/Kota  (RTRW-Kab/Kota) selambat-lambatnya dalam waktu 3 tahun. Makna menyesuaikan disini adalah menyesuaikan dengan  muatan  substansi  perda  yang  terdapat dalam UUPR, Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun  2008  tentang  Rencana  Tata  Ruang
Wilayah  Nasional  (RTRWN)  maupun  Rencana Tata Ruang Propinsi.
Kesesuaian  substansi  bertujuan  agar  PP RTRWN,  perda  RTRWP  dan  perda  RTRW- Kab/Kota  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  kaidah teknis  bidang  penataan  ruang  sehingga  terwujud suatu  rencana  tata  ruang  yang  terpadu  dan komplementer  terhadap  hierarki  rencana  tata ruang di atasnya.
UUPR  26/2007  juga  mengamanatkan adanya  persetujuan  substansi  teknis  oleh  menteri yang  menyelenggarakan  urusan  dalam  bidang penataan  ruang  sebelum  rancangan  peraturan daerah  (raperda)  tentang  RTRW  ditetapkan menjadi  perda.  Persetujuan  substansi  diberikan oleh  Menteri  Pekerjaan  Umum  (PU).  Isi persetujuan ini menyatakan bahwa materi muatan teknis  rancangan  perda  RTRW  telah  mengacu pada  UUPR,  PP  RTRWN,  kebijakan  nasional serta  RTRWP.  Muatan  Perda  tentang  tata  ruang harus  sejalan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi.
Keharusan memperoleh persetujuan substansi tertuang dalam Permen PU No.11 tahun 2009.  Peraturan  ini  merupakan  pedoman  tentang persetujuan  substansi  dalam  penetapan  raperda RTRWP dan RTRW-Kab/Kota.
Kementrian PU (2012) menetapkan Propinsi  Lampung  sebagai  propinsi  di  Indonesia yang mampu menyusun atau menyesuaikan perda RTRWP dan perda RTRW-Kab/Kota sesuai yang diamanatkan oleh UUPR 26/2007 dimana dari 12 kabupaten  dan  2  kota  yang  ada,  sudah  100  % Kab/Kota-nya  telah  mendapatkan  persetujuan substansi,  dimana:  1).  78  %  Kab/Kota  sudah menetapkan  perda  RTRW-Kab/Kota;  dan  2).  22 %  dalam  proses  perda  RTRW-Kab.  Rancangan perda  RTRW-Kab  di  Propinsi  Lampung  yang sedang proses perda meliputi 3 kabupaten, yaitu: Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji, dan Lampung Utara. Penelitian kesesuaian perda RTRW-Kab di Propinsi  Lampung  akan    mengukur  tingkat kesesuaian substansi raperda RTRW-Kab terhadap  perda  RTRWP,    PP  RTRWN  dan Permen PU No.11/2009.

## METODE PENELITIAN
Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  dilakukan  untuk memformulasikan data-data kualitatif yang diperoleh  yaitu  berkaitan  dengan  peraturan perundang-undangan tata ruang, pedoman persetujuan substansi raperda RTRW Kabupaten, perda dan rancangan perda RTRW Kabupaten di Propinsi Lampung.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah metode komparasi.
1. Metode Pengumpulan Data
 Data  primer,  teknik  yang  digunakan berupa observasi dan partisipasi semu.
 Data  sekunder,  strategi  pengumpulan data menggunakan studi dokumenter.
2. Metode Analisis Data
 Identifikasi  kesesuaian  substansi  perda RTRW-Kab  dengan  PP  RTRWN  dan perda RTRWP Lampung.
 Identifikasi  kesesuaian  substansi  perda
RTRW-Kab dengan Permen PU
No.11/2009.
Secara  keseluruhan,  analisis  dilakukan dengan  cara  mengkaji  sumber  tertulis  berupa peraturan perundangan tata ruang, perda RTRWP Lampung,    perda  dan  raperda  RTRW-Kab dengan menggunakan metode komparasi. Teknik analisis  yang  digunakan  adalah content  analysis atau kajian isi .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perda RTRW di Propinsi Lampung
RTRWP Lampung telah ditetapkan menjadi  perda  RTRWP  pada  tahun  2009.  Sesuai dengan  amanat  UUPR  26/2007,  seluruh  perda RTRW-Kab  di  wilayah  Propinsi  Lampung  harus menyesuaian  dengan  perda  RTRWP  Lampung dan  PP  RTRWN  sebagai  produk  perencanaan diatasnya sebelum ditetapkan menjadi perda.
Rancangan  perda  RTRW-Kab  harus melalui  3  tahap  evaluasi  substansi  sebelum ditetapkan menjadi perda, yaitu :
1. Pengajuan rekomendasi gubernur. Proses  penyesuaian  substansi  tahap  pertama dilakukan dengan
adanya evaluasi penyesuaian  substansi  RTRW-Kab  terhadap substansi  perda  RTRWP  Lampung  oleh  tim BKPRD Propinsi Lampung.
2. Pengajuan persetujuan substansi ke
Kementrian PU.
Proses  penyesuaian  substansi  tahap  kedua, dilakukan  evaluasi  kesesuaian  substansi perda  RTRW-Kab  oleh  tim  BKPRN. Evaluasi  dilakukan  dengan  melakukan penelaahan  materi  muatan  teknis  rancangan raperda RTRW-Kab terhadap:
a. UUPR 26/2007,
b. PP RTRWN,
c. Kebijakan  Nasional  Bidang  Penataan Ruang,
d. Perda RTRWP Lampung,
e. Permen PU No. 11/2009,
f. Konsistensi  Muatan  Raperda  RTRW dengan Naskah Akademis,
3. Pengajuan evaluasi gubernur.
Proses  penyesuaian  substansi  tahap  ketiga dilakukan dengan adanya evaluasi penyesuaian terhadap substansi perda RTRWP Lampung dan PP RTRWN oleh tim BKPRD Propinsi Lampung. Proses penyesuaian substansi perda RTRW-Kab  membutuhkan  waktu  yang  cukup lama,  terutama  pada  proses  revisi  dan updating data  pasca  pembahasan  terutama  pada  tahap  2 (Tabel 1).
Identifikasi kesesuaian substansi perda RTRW-Kab  dengan  PP  RTRWN  dan  perda RTRWP Lampung.
Substansi  kesesuaian  didapatkan  dengan melakukan komparasikan materi substansi khusus  untuk  Provinsi  Lampung  yang  termuat dalam RTRWN dengan substansi yang ada dalam perda  RTRWP  Lampung,  sehingga  didapatkan substansi  yang  harus  ada  dalam  perda  RTRW- Kab. Hasil komparasi memunculkan sebanyak 84 substansi yang akan dinilai kesesuaiannya.
Penilaian dilakukan berdasarkan :
1. Keberadaan,  yaitu  substansi  harus  “ada” dalam perda RTRW-Kab meliputi substansi:
a. Tujuan, kebijakan dan strategi,
b. Arahan pemanfaatan ruang,
c. Ketentuan  pengendalian  pemanfaatan ruang.
2. Kesesuaian,  yaitu  substansi  harus  ada  dan sesuai  dengan  lokasi  dan  jenis  yang disebutkan  dalam  PP  RTRWN  dan  perda RTRWP Lampung meliputi substansi:
a. Rencana struktur ruang wilayah,
b. Rencana pola ruang wilayah,
c. Penetapan kawasan strategis.
Nilai  kesesuaian  didapatkan  dengan  perhitungan sebagai berikut:
Tingkat kesesuaian subtansi perda RTRW-Kab di Provinsi  Lampung  terhadap  PP  RTRWN  dan perda  RTRWP  Lampung  rata-rata  adalah  sangat tinggi, yaitu 92 % dengan ketidaksesuaian antara 1 - 20 substansi (Tabel 2).
Identifikasi kesesuaian substansi perda RTRW-Kab dengan Permen PU No.11/2009.
Analisis tingkat kesesuaian substansi perda RTRW-Kab ditinjau dari Permen PU No.11/2009 dilakukan  dengan  mengkaji  isi  dan  format penulisan  sesuai  dengan  Permen  PU  No.11/2009 yang  merupakan  pedoman  evaluasi  muatan substansi  rancangan  perda  RTRW-Kab  untuk mendapatkan  persetujuan  substansi  dari  Menteri PU.
Penilaian dilakukan pada:
1. Keberadaan substansi.
2. Kesesuaian terhadap format penulisan perda RTRW-Kab, dengan ketentuan “kesesuaian” sebagaimana  format  yang  telah  ditentukan oleh  PP  RTRWN  dan  perda  RTRWP Lampung (Tabel 3).
Hasil  analisis  tingkat  kesesuaian  subtansi perda RTRW-Kab di Provinsi Lampung terhadap Permen  PU  No.11/2009  menunjukkan  bahwa rata-rata  sangat  tinggi,  yaitu  93  %  dengan ketidaksesuaian antara 1 - 17 substansi (Tabel 4).

## Tabel 1. Status Perda RTRW-Kab di Propinsi Lampung (September 2012)
No. RTRW-Kab Tanggal Surat Keputusan Penetapan Perda RTRW-Kab Waktu yg dibutuhkan untuk penyesuaian substansi Rekomendasi Gubernur (Tahap 1) Persetujuan Substansi Menteri PU (Tahap 2) Evaluasi Gubernur (Tahap 3) 1. Lampung Tengah 26 -01- 2011 07 -04- 2011 24 -12- 2011 21-05-2012 16 bulan 2. Tulang Bawang Barat 26 -01- 2011 07 -04- 2011 02 -12- 2011 05-03-2012 14 bulan 3. Way Kanan 11 –02- 2011 07 -04- 2011 12 -11- 2011 04-02-2012 12 bulan 4. Mesuji 14 -02- 2011 29 -07- 2011 18 -08- 2012 - - 5. Tanggamus 16 -02- 2011 26 -04- 2011 25 -06- 2011 20-10-2011 8 bulan 6. Pringsewu 12 -05- 2011 29 -07- 2011 11 -03- 2012 08-06-2012 13 bulan 7. Lampung Barat 27 -05- 2011 05 -08- 2011 19 -12- 2011 31-05-2012 12 bulan 8. Lampung Selatan 06 -06- 2011 30 -11- 2011 15 -02- 2012 27-06-2012 12 bulan 9. Pesawaran 06 -06- 2011 12 -10- 2011 05 -01- 2012 01-06-2012 12 bulan 10. Lampung Timur 06 -06- 2011 12 -10- 2011 22 -06- 2012 30-08-2012 14 bulan 11. Lampung Utara 08 -11- 2011 04 -03- 2012 - - - 12. Tulang Bawang 07 -05- 2012 15 -06- 2012 - - - Sumber : Dinas PU Provinsi Lampung
Tabel  2.  Tingkat  Kesesuaian  dan  Klasifikasi Ketidaksesuaian  Substansi  RTRW-Kab  di Provinsi Lampung Terhadap PP RTRWN dan perda RTRWP Lampung
No. Perda RTRW- Kab Tingkat Kesesuaian Jumlah Substansi yg tdk sesuai Klasifikasi Ketidaksesuaian 1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 1.  Tanggamus 90 % 4 - - - - 4 2.  Way Kanan 98 % 2 1  - - - 1 3.  Tulang Bawang Barat  86 % 7 2  - 2  2  1 4.  Lampung Tengah 97 % 3 - 2  1  - - 5.  Lampung Barat 81 % 9 2  1  2  4  - 6.  Pringsewu 96 % 2 - - 1  - 1 7.  Lampung Selatan 94 % 3 1  - 2  - - 8.  Pesawaran 91 % 4 - - - 2  2 9.  Lampung Timur 99 % 1 - - 1  - - 10. Tulang Bawang 99 % 1 1  - - - - 11. Lampung Utara 72 % 20 5  1  3  4  7 12. Mesuji 98 % 2 1  - 1  - - Rata-Rata 92 % - 13  4  13  12  16 Keterangan :
1 n : Terdapat  “n”  substansi  A  yang tidak  ada (tidak  tercantum) dalam perda RTRW-kab.
2 n : Terdapat “n” substansi dalam perda RTRW-kab yang tidak ada (tidak tercantum) dalam Substansi A (Dalam substansi A, tidak ada substansi “x” yang harus ada dalam RTRW-Kab tersebut).
3 n : Terdapat  “n”  substansi  dalam  perda  RTRW-kab  yang mencantumkan  tipe/jenis/lokasi/luasan  yang tidak  sama sebagaimana yang tercantum dalam Substansi A.
4 n : Terdapat  “n”  substansi  perda  RTRW-kab  yang  berisi penjelasan/ketentuan umum saja, tidak menyebutkan jenis/tipe/lokasi/luasan substansi.
5 n :  Terdapat “n” substansi perda yang ada dalam Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Penetapan Kawasan Strategis, namun tidak  ada (tidak  tercantum) dalam  ketentuan  umum peraturan zonasi .
Tabel  3.  Parameter  kesesuaian  substansi  perda RTRW-Kab Terhadap Substansi B
Kelompok Substansi Parameter kesesuaian 1. Tujuan, kebijakan dan strategi Menyebutkan isi 2. Struktur ruang wilayah Menyebutkan lokasi 3. Pola ruang wilayah Menyebutkan : lokasi dan luas 4.Penetapan kawasan strategis  Menyebutkan : lokasi dan luas 5. Arahan pemanfaatan ruang Menyebutkan bentuk perwujudan  pemanfaatan  ruang sesuai  substansi  yang  “ada” pada: 1.Struktur ruang wilayah 2.Pola ruang wilayah 3.Penetapan Kawasan Strategis. 6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang a. Ketentuan umum peraturan zonasi Menyebutkan bentuk perwujudan  pemanfaatan  ruang sesuai  substansi  yang  “ada” pada: 1.Struktur ruang wilayah 2.Pola ruang wilayah 3.Penetapan Kawasan Strategis. b. Ketentuan perizinan Menyebutkan jenis perizinan c. Ketentuan  insentif  dan disinsentif Menyebutkan ketentuan umum d. Sanksi  administratif  dan pidana Menyebutkan: a. Bentuk sanksi b. Ketentuan  umum  pemberian sanksi Sumber : Permen PU No.11/2009
Tabel  4.  Tingkat  Kesesuaian dan  Klasifikasi
Ketidaksesuaian  Substansi  RTRW-Kab di Provinsi  Lampung
Terhadap  Permen  PU No.11/2009 No.  Perda RTRW-Kab Tingkat Kesesuaian (%) Jumlah Substansi yg tdk sesuai Klasifikasi Ketidaksesuaian 1 n 2 n 3 n 4 n 1.  Tanggamus 87 17 1  8 3 5 2.  Way Kanan 93 7 - 4 2 - 3.  Tulang Bawang Barat 86 13 8  2 2 1 4.  Lampung Tengah 97 3 1 1 1 5.  Lampung Barat 95 5 2  3 6.  Pringsewu 94 6 3 3 7.  Lampung Selatan 99 2 1 1 8.  Pesawaran 92 9 3  3 3 9.  Lampung Timur 97 5 5 10. Tulang Bawang 100 - - - - - 11. Lampung Utara 82 14 1  3 10 12. Mesuji 92 3 2 1 Rata-Rata 93 19  32  8  25 Keterangan : 1 n :  Terdapat  “n”  substansi  dalam  perda  RTRW-kab  yang  tidak menggunakan klasifikasi sesuai substansi B.
2 n :  Terdapat  “n”  substansi  dalam  perda  RTRW-kab  yang  tidak mencantumkan tipe/jenis/lokasi/luasan.
3 n :  Terdapat  “n”  substansi  perda  yang  ada  dalam  Rencana Struktur  Ruang,  Rencana  Pola  Ruang  dan  Penetapan Kawasan  Strategis,  namun tidak  ada (tidak  tercantum) dalam Arahan Pemanfaatan Ruang .
4 n :
Terdapat “n” substansi perda yang ada dalam Rencana  Struktur  Ruang,  Rencana  Pola  Ruang  dan  Penetapan Kawasan  Strategis,  namun tidak  ada (tidak  tercantum) dalam ketentuan umum peraturan zonasi .

## SIMPULAN
 Perda  RTRW-Kab  di  Propinsi  Lampung disusun  dan  di-perda-kan  melalui  3  tahapan penyesuaian  substansi  yang  panjang  dan membutuhkan  waktu  ±1  tahun.  Proses penyesuaian  substansi  perda  RTRW-Kab terhadap hirarki perencanaan diatasnya, yaitu PP RTRWN dan RTRWP Lampung, sehingga  harus  melibatkan  pihak  pemerintah daerah,  pemerintah  propinsi  dan  pemerintah pusat.  Bentuk  nyata  keterlibatan  tersebut dinyatakan dengan dikeluarkannya SK Rekomendasi Substansi dari Gubernur
Lampung,  SK  Persetujuan  Substansi  dari Menteri  PU  dan  SK  Evaluasi  Substansi  dari Gubernur Lampung.
 Tingkat  kesesuaian  subtansi  perda  RTRW- Kab  di  Provinsi  Lampung  terhadap  PP RTRWN  dan  perda  RTRWP  Lampung  rata- rata  adalah  sangat  tinggi,  yaitu  92  % dengan ketidaksesuaian antara 1 - 20 substansi.
Tingkat kesesuaian subtansi perda RTRW-Kab di
Provinsi Lampung terhadap Permen PU
No.11/2009 menunjukkan bahwa rata-rata sangat tinggi, yaitu 93 % dengan ketidaksesuaian antara 1 - 17 substansi.

## DAFTAR PUSTAKA
Moleong.  2002. Metode  Penelitian  Kualitatif . Remaja  Rosda  Karya.  Bandung. Cet.XIX. h. 3.Undang-Undang Nomor 26. 2007. Penataan Ruang . h. 23-26.
Undang-Undang  Nomor  26.  2007. Penataan
Ruang . h. 23-26
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  11.
2009. Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan  Daerah  tentang  RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Lampung  Nomor  1. 2010. Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029 . http://www.pu.go.id/site/view/3