E-ISSN 2581-1002

## PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)
Siti Umaira* 1 , Adnan *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : siti.umairaarfat@gmail.com *1 , adnan_bensaadi@unsyiah.ac.id *2

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  effects  of  community  participation,  human  resource  competence,  and supervision  on  accountability  of  village  fund  management  (a  case  study  in  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya).  This  is  a quantitative study with questionnaire used as the primary data elicitation and Likert scale as the measure. The study was carried out in Kabupaten Aceh Barat Daya. A total of 120 respondents  were selected, consisting of the villages’ tuha peut and public figures. The simple random sampling was used as the sampling technique with the Slovin formula for determining the number of samples. The multiple linear regression was employed as the data analysis technique, facilitated by the SPSS version 21. The results indicate that the public participation (X1), human resource competency (X2), and supervision (X3) variables either partially or simultaneously have significant effects on the accountability of village fund management (Y).
Keywords: Accountability  of  Village  Fund  Management,  Community  Participation,  Human  Resource  Competence,

## Supervision

## 1. Pendahuluan
Penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada  daerah  otonom  berdasarkan  Asas  Otonomi disebut  desentralisasi  (Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014). Tujuan desentralisasi ialah meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  serta  fungsi pelayanan pemerintahan pada semua lapisan masyarakat  (Nadir,  2013).  Artinya  pemerintah  daerah bisa  menyusun,  mengatur  serta  mengurus  daerahnya tanpa  bergantung  pada  pemerintah  pusat.  Dengan adanya  desentralisasi  akan  memberi  peluang  kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan wewenang dan tanggungjawab yang telah diberikan dan akan berdampak terhadap pembangunan daerah  tertinggal  seperti  aceh,  sehingga  bisa  mandiri dan dapat memajukan daerahnya.
Salah satu bentuk desentraliasasi ialah digulirkannya  dana  desa  pada  tahun  2015.  Dalam rangka  terwujudnya  desentralisasi  dari  pemerintah pusat  ke pemerintah daerah, dimana  wewenang dalam mengelola  keuangan  telah  dilimpahkan  ke  desa  agar mengalokasikan  dana  yang  telah  diberikan  untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya untuk melindungi dan membentuk  pemerintah  desa  yang  berkompeten,
efisien,  efektif,  terbuka  dan  bertanggungjawab  dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakatnya,  memberi kemajuan  ekonomi  masyarkat,  dan  menghindari kesenjangan pembangunan nasional.
Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  2018, desa  yang  tersebar  diseluruh  indonesia  berjumlah 83.344  desa.  Seluruh  desa  di  Indonesia  merupakan bagian  yang  paling  kecil,  yang  dinaungi  oleh kabupaten  di  Indonesia.  Tiap  desa  dipimpin  oleh kepala  desa  beserta  perangkatnya.  Kepala  desa bertugas  untuk  melaksanakan  pemerintahan  desa, meningkatkan pembangunan desa, membina masyarakat  desa,  serta  memberdayakan  masyarakat desa.  Untuk  menjalankan  tugasnya,  setiap  desa memiliki  wewenang  untuk  memegang  kekuasaan dalam  mengelola  aset  atau  keuangan  desa,  serta menetapkan  APBDes  (Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa) (Undang-Undang No.6 tahun 2014).
Jumlah  dana  desa  mengalami  peningkatan secara  signifikan  setiap  tahunnya  seperti  disajikan dalam  tabel  1.1  yang  memperlihatkan  jumlah  dana yang  diterima    setiap  desa  sejak  tahun  2015  sampai dengan tahun 2018.
ISSN: 1978-1520
Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Tahun 2015 s/d 2018 No  Tahun Jumlah seluruh  dana desa Jumlah  dana per desa 1 2015 Rp20,7 Triliun Rp280 Juta 2 2016 Rp46,98 Triliun  Rp628 Juta 3 2017 Rp60 Triliun Rp800 Juta 4 2018 Rp60 Triliun

## Rp800 Juta
Sumber  :  Provinsi  Aceh  Dalam  Angka  2015,  2016, 2017, 2018
Besarnya  jumlah  dana  yang  ditransfer  dari APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara) menimbulkan  kekhawatiran  berbagai  pihak  karena rawan  terjadi  korupsi  dan  pengelolaan  yang  tidak efisien dan efektif, semakin tinggi dana yang diberikan maka  akan  semakin  tinggi  tingkat  kerugian  negara yang  disebabkan  oleh  alokasi  dana  desa  tersebut. Berbagai  pelanggaran  telah  terjadi  di  desa  seluruh indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut disebabkan  faktor  integritas  dan  pengawasan  yang lemah.  Kemungkinan  juga  penyebab  dari  palanggaran tersebut  ialah  ketidaktahuan  aparatur  desa  terhadap regulasi yang ada, ataupun terdapat unsur kesengajaan dengan  lemahnya  sistem  dan  prosedur  keuangan menimbulkan  niat  jahat  untuk  melakukan  kecurangan (Serambi Indonesia, 2017).
Permasalahan  yang  sering  terjadi  mengenai akuntabilitas dana gampong ialah minimnya pengetahuan yang dimiliki aparatur gampong. Pengelolaan  keuangan  desa  diperlukan  pengetahuan mengenai  akuntansi  agar  mampu  dalam  menyusun laporan keuangan. Setyoko (2011) menyatakan bahwa perangkat  desa  yang  tidak  memiliki  pemahaman akuntansi  akan  mengalami  kesulitan  dalam  menyusun laporan keuangan. Perwujudan pencapaian akuntabilitas salah satunya adalah pelaporan pertanggungjawaban  keuangan  yang  sesuai  standar. Kurnia  juga  menegaskan  hal  yang  sama,  ia menuturkan  bahwa  kegiatan  pelaporan  keuangan  desa sering  bermasalah  dikarenakan  perangkat  desa  yang belum melek akuntansi (Berita satu, 2015). Mengingat dana  yang  digulirkan  untuk  desa  cukup  besar  dan kewenangan  diberikan  pada  perangkat  desa  yang minim  pengetahuan,  akan  berpotensi  melakukan korupsi oleh tenaga pendamping dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa (Pramesti, 2015).
Pemerintah daerah memiliki peranan dalam memperhatikan mengenai kapabilitas pengelola keuangan  gampong  dengan  memberikan  petunjuk mengenai  pengelolaan  keuangan  secara  detail  dalam rangka penyelenggaraan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Perangkat gampong  perlu  diberikan  sosialisasi  atau  pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan  keuangan  dan  pertanggungjawaban  dana gampong.
Akuntabilitas  menjadi  indikator  penting  dalam mengukur  kemampuan  suatu  pemerintahan  untuk memdapatkan  kepercayaan  masyarakat  dan  menjadi salah  satu  parameter  dari  tinggi  atau  rendahnya partisipasi  masyarakat  (Kholmi,  2011).  Akuntabilitas penting dalam pengelolaan dana desa untuk memberikan  kepastian    kepercayaan  masyarakat kepada pemerintah serta menjadi penghubung kesenjangan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat (Aucoin dan Heintzmen, 2000).
Persoalan  korupsi  pada  dana  gampong  juga diakibatkan  karena  tidak  baiknya  perencanaan manajemen  dana  gampong,  jumlah  dana  gampong yang  besar  itu  harus  diberikan  pendampingan, pengawasan  serta  pemeriksaan  terus  menerus.  Secara nyata  bisa  dilihat  bahwa  pengelolaan  dana  gampong kurang  bagus,  hal  itu  bisa  disebabkan  karena kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  menyusun anggaran,  rendahnya  pengetahuan  yang  dimiliki aparatur  gampong,  serta  ketidakefektifan  pengawasan dalam  pengalokasian  dana  gampong  yang  merujuk pada lemahnya pertanggungjawaban dalam penggunaan dana gampong tersebut.
Pengelolaan  dana  gampong  pada  Kabupaten Aceh  Barat  Daya  telah  terjadi  beberapa  permasalahan seperti  keterlambatan  penyampaian  laporan  yang mengakibatkan  tidak  direalisasikan  dana  gampong untuk  tahun  selanjutnya,  seperti  yang  terjadi  pada tahun  2018  sebanyak  25  dari  152  gampong  di Kabupaten  Aceh  Barat  Daya  belum  menyerahkan Laporan  Pertanggungjawaban  (LPj)  dana  desa  tahap pertama  sehingga  berakibat  pada  terhambatnya pencairan  dana  tahap  kedua  dan  juga  ketidaksesuaian laporan  yang  dibuat  dengan  yang  direalisasikan,  serta belum  optimalnya  penyerapan  anggaran  (Portal  Satu, 2018).  Hal  ini  mengakibatkan  tidak  tercapainya akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  oleh  karena  itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
ISSN: 1978-1520
gampong    dituntut  untuk  adanya  transparansi, akuntabilitas,  dan  partisipasi,  baik  dari  aspek keuangan,  kinerja,  maupun  kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan uraian fenomena dan latar belakang yang  telah  dipaparkan,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul “Pengaruh Partisipasi  Masyarakat,  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia,  dan  Pengawasan  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Gampong  (Studi  Kasus  Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)”
2. Kerangka Teoritis Dan Pengembangan

## Hipotesis

## Pemerintahan Gampong
Pemerintahan  Desa  (Gampong)  merupakan pelaksanaan  urusan  pemerintahan  &  kepentingan masyarakatnya  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemerintah  desa dipimpin  oleh  kepala  desa  beserta perangkat desa/gampong yang mana dalam pembinaan kemasyarakatan,  pelaksanaan  pembangunan,  serta pemberdayaan masyarakat desa harus didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  adalah  seseorang  dengan  sadarnya terlibat  berinteraksi  sosial  dalam  situasi  tertentu (Wazir,  1999).  Sedangkan  partisipasi  masyarakat adalah  masyarakat  terlibat  ikut  serta  pada  prosen pengindentifikasian permasalahan dan potensi yng ada pada masyarakat, memilih, serta mengambil mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan,  melaksanakan  upaya  memecahkan permasalahan  serta  terlibat  dalam  proses  evaluasi perubahan yang terjadi (Muslimin, 2012).
Menurut Cohen dalam Naimah (2017)
membedakan jenis partisipasi yakni: pertama, partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan,  kaitannya dengan  menentukan  alternatif  masyarakat  mengenai gagasan/ide  mengenai  kepentingan  bersama  untuk memastikan orientasi dan arah pembangunan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini menyangkut  bagaimana  masyarakat  berkontribusi dalam  menjalankan  suatu  program  seperti:  kegiatan administrasi,  dana,  menggerakkan  sumber  daya, koordinasi dan menjabarkan program. Ketiga, partisipasi  dalam  pengambilan  manfaat,  menyangkut
hasil  dari  ketercapaian  program  baik  dari  segi quality maupun quantity . Dari segi kualitas seperti peningkatan  output,  sedangkan  segi  kuantitas  seperti persentase  keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam  evaluasi,  menyangkut  urusan  pelaksanaan program secara keseluruhan, tujuannya untuk mengetahui  keberhasilan  program  sesuai  dengan perencanaan dan terhindar dari penyimpangan.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Menurut  Hevesi  (2005)  kompetensi  merupakan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan  ( knowledge), kemampuan  ( ability) ,  dan keterampilan ( skill) dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Tingkatan kompetensi bisa dinilai berdasarkan  latar  belakang  pendidikan  yang  dimiliki, pelatihan, serta ketrampilan yang dimiliki.
Sumber  daya  manusia  merupakan  hal  yang sangat  penting  dalam  pelaksanaan  tugas  dan menjalankan  fungsi  organisasi.  Sumber  daya  manusia dapat  mempengaruhi  keberhasilan  suatu  pengelolaan dalam  organisasi,  seperti  yang  dikemukakan  oleh Mathis (2002) yang menyebutkan bahwa nilai sumber daya manusia dipengaruhi oleh penggunaan kemampuan  atau  keahlian  (kompetensi)  yang  dimiliki oleh  manusia  ketika  melakukan  suatu  pekerjaan dengan  semaksimal  mungkin  tanpa  melihat  latar belakang untuk mengembangkan kompetensi mereka.

## Pengawasan
Pengawasan  merupakan  suatu  aktivitas  untuk mendapatkan  kepastian  mengenai  suatu  pelaksanan kegiatan  atau  pekerjaan  apakah  sudah  sesuai  aturan, rencana  serta  tujuan  yang  disepakati  (Baswir,1997). Pemerintah melakukan pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan mengevaluasi  dan  memperkaiti  pengendalian  internal, management  risk dan  proses  tata  kelala  pemerintahan (Aikins, 2011).
Pengesahan  UU  Desa  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI),  menimbulkan kekhawatiran  dari  berbagai  kalangan,  hal  itu dikarenakan  bukan  membawa  keuntungan  bagi pembangunan desa, melainkan akan menjadikan lahan baru  untuk  tindakan  korupsi  dan  inefisiensi  ditingkat desa  (Sofyani,  2018).  Oleh  karena  itu,  sangat dibutuhkan pengawasan dalam mengatasi kekhawatiran tersebut.

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  dan Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  RI (2000:12),  akuntabilitas  merupakan  suatu  kewajiban untuk mempertanggungjawabkan  tindakan dan kinerja seseorang  atau  pimpinan  pada  unit  organisasi  kepada pihak yang berhak atau berwenang diberi pertanggungjawaban. Semakin  baik  suatu  sistem akuntansi  yang  memberikan  informasi  yang  handal, akurat,  pertanggungjawaban,  dan  tepat  waktu  maka akuntabilitasnya akan semakin baik (Lestari, 2014).
Pada  pemerintah  desa,  akuntabilitas  melibatkan kemampuan  pemerintah  desa  untuk  melakukan pertanggungjawaban  atas  aktivitas  yang  dilaksanakan yang  berkenaan  dengan  pembangunan  pemerintahan desa (Sukasmanto, dalam Sumpeno, 2011).
Suatu  organisasi  dapat  disebut  memiliki manajemen yang akuntabel apabila dalam kegiatannya terpenuhi  syarat:  (1)  penentuan  tujuan  yang  tepat,  (2) pengembangan  standar  sesuai  kebutuhan  dalam mencapai  tujuan,  (3)  melakukan  promosi  penerapan pemakaian  standar  secara  efektif,  (4)  pengembangan standar  organisasi  dan  operasi  secara  efisien  dan ekonomis (Husna, 2016).
Tingkat akuntabilitas dana desa memberi wadah kepada  masyarakat  untuk  terlibat  langsung  dan  aktif dalam  menyelenggarakan  pengawasan  pembangunan, sehingga  proses  pembangunan  berpotensi  dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif (Naimah, 2017).

## Kerangka Pemikiran
Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Partisipasi masyarakat ialah keterlibatan masyarakat dalam proses mengindentifikasikan masalah  dan  potensi  yang  dimiliki  masyarakat,  dan mengambil  putusan  mengenai  alternatif  solusi  untuk penanganan  masalah,  melaksanakan  cara  mengatasi masalah serta keterlibatan masyarakat dalam pengevaluasian perubahan yang terjadi (Adi, 2007:27)
Akuntabilitas akan tercapai jika adanya partisipasi dari masyarakat yang menyampaikan segala aspirasi  serta  berkontribusi  dalam  proses  pengelolaan dana  yang  diperoleh.  Berdasarkan  asas  pengelolaan keuangan  desa  yang  dilakukan  secara  partisipatif, akuntabel,  tertib,  dan  disiplin  anggaran  yang
mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.
Pengaruh Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Menurut  Sumarsono  (2003)  sumber  daya manusia  merupakan  kualitas  usaha  yang  dilakukan oleh  seseorang  dalam  jangka  waktu  yang  telah ditentukan  agar  menghasilkan  barang  atau  jasa. Sedangkan  kompetensi    merupakan  kemampuan ( ability )  atau  kapasitas  seseorang    untuk  mengerjakan berbagai  tugas  dalam  pekerjaannya,  yang  mana kemampuannya tersebut terdiri dari faktor kemampuan intelektual dan fisik (Robbin, 2007:38).
Berkaitan  dengan  dana  desa  tentu  saja  sumber daya  manusia  yang  memumpuni  sangat  diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawabannya. Jika aparatur desa berkompeten  dalam  mengelola  keuangan  desa  tentu saja akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya jika aparatur desa tidak memiliki  sumber  daya  yang  memadai  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  tentu  saja akuntabilitas  tidak  akan  tercapai.  Oleh  karena  itu, kompetensi  sumber  daya  manusia  mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Pengaruh Pengawasan  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Pengawasan  merupakan  proses  pengamatan terhadap  pelaksanaan  seluruh  aktivitas  organisasi untuk  memastikan  supaya  seluruh  tugas  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  perencanaan  (Siagian, 2002).  Tercapainya  prinsip  akuntabilitas  dalam pengelolaan  dana  desa  dapat  diketahui  melalui pengawasan  mulai  dari  tahap  perencanaan  sampai dengan  pertanggungjawaban.  Sehingga  setiap  proses dalam  mengelola  dana  desa  sangat  dibutuhkan pengawasan agar pengelolaan terlaksana secara efektif dan  terhindar  dari  penyimpangan.  Oleh  karena  itu, pengawasan  mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan dana desa.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  skema kerangka  pemikiran  dapat  digambarkan  sebagai berikut:
Partisipasi Masyarakat (X1)
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)


## ISSN: 1978-1520

## Hipotesis Penelitian
Berdasarkan teori yang telah uraikan sebelumnya,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:
H1:  Partisipasi  masyarakat  (X1),  Kompetensi  sumber daya  manusia  (X2),  dan  Pengawasan  (X3)  secara bersama-sama  berpengaruh  positif  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) H2:  Partisipasi  masyarakat  (X1)  berpengaruh  positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) H3:  Kompetensi sumber daya manusia (X2) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)
H3:  Pengawasan  (X3)  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)

## 3. Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pengujian  hipotesis yang  dirumuskan  berdasarkan  teori  dan  literatur terdahulu.  Jenis  investigasi  dari  penelitian  ini  bersifat studi  kausalitas.  Penelitian  ini  menggunakan  data primer  berupa  kuesioner.  Horizon  waktu  yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional . Tingkat  intervensi  penelitian  ini  ialah  intervensi minimal.

## Populasi Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh desa  yang  ada  di  kabupaten  Aceh  Barat  Daya  yang berjumlah  152  desa.  Sampel  dipilih  metode simple random  sampling dengan  perhitungan  rumus  slovin. Sampel  penelitian  berjumlah  60  desa.  kuesioner didistribusikan  pada  2  orang  setiap  desa  yang  terdiri dari  tuha  peut  gampong  dan  tokoh  masyarakat sehingga jumlah responden sebanyak 120 orang.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data primer melalui
pendistribusian  kuesioner  kepada  responden  yang terdiri  dari  tuha  peut  gampong  dan  tokoh  masyarakat yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya.

## Metode Analisis Data
Alat  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  analisis  regresi  linear  berganda  untuk pengujian  hipotesis.  Model  regresi  penelitian  ini  ialah sebagai berikut:
Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e Keterangan:
Y = Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa a = Konstanta b1, b2, b3 = Koefisien regresi X1, X2, dan X3 X1 = partisipasi masyarakat X2 = kompetensi sumber daya manusia X3 = Pengawasan e = Error
Pengelolaan data dilakukan menggunakan program SPSS versi 21, dengan tingkat signifikansi 5%.

## 4. Hasil dan Pembahasan Deskripsi dan Analisis Data
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mendistribusikan kuesioner kepada responden yang terdiri dari dari tuha peut  gampong  dan  tokoh  masyarakat  di  Kabupaten Aceh  Barat  Daya.  Keseluruhan  responden  berjumlah 120  orang  dengan  tingkat  pengembalian  kuesioner sebesar  80%  atau  97  kuesioner  yang  terdiri  dari  51 orang tuha peut dan 46 orang tokoh masyarakat.

## Uji Kualitas Data Hasil Uji Validitas
Pengujian  kualitas  data  dilakukan  secara  statistik uji pearson  product-moment  coefficient  of  corelations dengan  nilai  signifikansi  sebesar  5%.  Masing-masing item disebut valid jika nilai r hitung > r tabel. Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1

## Hasil pengujian validitas
No Item Variabel Koefisien Korelasi (R Hitung ) Nilai Kritis % (R Tabel ) Ket

## ISSN: 1978-1520
Berdasarkan  uji  validitas  diatas,  masing-masing item memperoleh nilai r hitung > r tabel , yang berarti bahwa seluruh instrumen kuesioner adalah valid.
Hasil Uji Reliabilitas
Pengujian  reliabilitas  dilakukan  agar  item kuesioner  dapat  mencapai  tingkat  validitas  dengan tujuan  untuk  menunjukkan  keakuratan  dari  kuesioner yang digunakan. Berikut hasil uji reliabilitas :
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Crombach Alpha Nilai Kritis Crombach’s Alpha Keterangan Partisipasi Masyarakat (X1) 0,764 0,60 Reliabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) 0,667 0,60 Reliabel Pengawasan (X3) 0,796 0,60 Reliabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Gampong (Y) 0,879 0,60 Reliabel
Berdasarkan  Tabel  4.2  di  atas,  uji  reliabilitas menghasilkan  nilai Cronbach  Alpha lebih  besar  dari 0,60  untuk  setiap  variabel.  Hal  ini  menunjukkan
bahwa kuesioner yang digunakan memiliki  reliabilitas yang sangat baik.
1 PM1 Partisipasi Masyarakat (X1)
0,667
0,1996 Valid 2 PM2 0,620 3 PM3 0,740 4 PM4 0,648 5 PM5 0,712 6 PM6 0,675 7 KSDM1 Kompetensi  Sumber  Daya Manusia (X2 0,530 0,1996 Valid 8 KSDM2 0,648 9 KSDM3 0,683 10 KSDM4 0,594 11 KSDM5 0,573 12 KSDM6 0,646 13 P1 Pengawasan (X3) 0,761
0,1996
Valid 14 P2 0,719 15 P3 0,548 16 P4 0,848 17 P5 0,768 18 P6 0,588 19 APDG1 Akuntabilitas  Pengelolaan Dana Gampong (Y)
0,763 0,1996
Valid
20 APDG2 0,723 21 APDG3 0,702 22 APDG4 0,647 23 APDG5 0,707 25 APDG6 0,767 26 APDG7 0,820 27 APDG8 0,751
 ISSN: 1978-1520
Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Tabel 4.3 Uji Normalitas Unstandardiz Ed Residual Keterangan Asymp. Sig. (2-tailed) 0.970 Data  berdistribusi normal
Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi ( Asymp.Sig 2-tailed ) sebesar 0,970. Hal ini berarti  nilai  residual  telah  terdistribusi  secara  normal, karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 (0,970> 0,05).

## Uji Multikolinearitas
Tabel 4.4 Uji Multikolonieritas
Nilai Variance Inflation Factor (VIF) Variabel Model Collinearity Statistics Kesimpulan Tolerance VIF 1 PM K SDM P .889 .961 .862 1.125 1.040 1.159 Tidak    terjadi multikolonieri tas
Berdasarkan tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa tidak  terjadi  gejala  multikolinearitas.  Nilai  t olerance untuk  setiap  variabel  bebas  berada  di  atas  0,10  dan nilai  VIF  ( Variance  Inflation  Factor) variabel  bebas tidak  ada  yang  diatas  10,  hal  ini  berarti  tidak  adanya multikolinieritas.
Uji Heterokedastisitas
Gambar  4.1  Hasil  Uji  Heteroskedastisitas  dengan Grafik Scatterplot
Berdasarkan hasil
pengujian diatas, menunjukkan  bahwa  titik-titik  menyebar  secara  acak baik di atas maupun di bawah sumbu Y sehingga pola titik-titiknya  tidak  teratur.  Dapat  disimpulkan  bahwa variabel  bebas  tidak  terdapat  heterokedastisitas  pada model regresi.

## Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Model  penelitian  dapat  dilihat  pada  hasil pengolahan  data  seperti  yang  terlihat  pada  bagian output SPSS di Tabel 4.5 dibawah ini:

## Tabel 4.5

## Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel
Dependen Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) PM KSDM P -.274 .233 .418 .439 .527 .085 .088 .095 .221 .369 .380 -.519 2.729 4.732 4.615 .605 .008 .000 .000
Berdasarkan  hasil  uotput  SPSS  ( coeficients ), dapat diperoleh persanaan regfesi berganda  ( multipple regresion ) yaitu:
Y = -0.274 + 0.233X1 + 0.418X2 + 0.439X3 + e
Nilai  konstan  sebesar  -0,274  menunjukkan bahwa jika partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya  mansuia,  dan  pengawasan  dianggap  bernilai  0, maka  tingkat  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa sebesar  -0,274  atau  2,74%.  Dengan  kata  lain,  tingkat
3 2 1 0 -1 -2 -3 Regression Standardized Predicted Value 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 Regress ion St udenti zed Residual Dependent Variable: APDG Scatterplot
akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  sebesar  -0,274 tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel independen.
Hasil Uji Koefisien Korelasi (R 2 )
Tabel 4.6

## Koefisien Korelasi
Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .675 a .456 .438 .28799 Koefisien korelasi (R) sebesar 0.675
menunjukkan  bahwa  derajat  korelasi  (hubungan) antara  variabel  independen  dan  variabel  dependen sebesar 67,5%. Hal ini berarti akuntabilitas pengelolaan dana gampong kabupaten aceh barat daya terdapat  hubungan  dengan  faktor-faktor  partisipasi masyarakat  (X1),  kompetensi  sumber  daya  manusia (X2),  dan  pengawasan  (X3).  Selanjutnya,  koefisien determinasi  (R 2 )  sebesar  0.456,  hal  ini  berarti perubahan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 45.6%  dipengaruhi  oleh  faktor  partisipasi  masyarakat (X1),  kompetensi  sumber  daya  manusia  (X2),  dan pengawasan (X3), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel  lain  yang  tidak    digunakan  pada penelitian ini.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil Uji Secara Simultan
Tabel 4.7
Hasil Uji F ANOVA b Model Sum of Square df Mean Square F Sig. 1 Regression Residual Total 6.461 7.713 14.175 3 93 96 2.154
.083 25.968 .000 a
Berdasarkan  tabel  4.7  dapat  dilihat  dari  nilai Fhitung sebesar 25,968 sedangkan nilai F-tabel sebesar 2,703. Hal ini menunjukkan bahwa F-hitung > F-tabel, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  alternatif (Ha1)  diterima.  Oleh  karena  itu  secara  simultan variabel  partisipasi  masyarakat  (X1),  kompetensi sumber  daya  manusia  (X2),  dan  pengawasan  (X3) secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).
Hasil Uji Secara Parsial
Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (T) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta (Constant) PM KSDM P -.274 .233 .418 .439 .527 .085 .088 .095 .221 .369 .380 -.519 2.729 4.732 4.615 .605 .008 .000 .000
Pengujian  secara  parsial  pengaruh  partisipasi masyarakat,  kompetensi  sumber  daya  manusia  dan pengawasan  dapat  peroleh  dengan  cara  melhat  dari nilai  signifikansi  masing-masing  variabel.  Setiap variabel dikatakan berpengaruh, apabila nilai signifikansi  nya  lebih  kecil  dari  0,05.  Berikut  hasil perhitungan nilai signifikansi masing-masing varibel. 1. Variabel  partisipasi  masyarakat  memiliki  nilai  t  - hitung sebesar 2.729, sedangkan nilai t-tabel adalah 1,986. Hal ini berarti dengan tingkat signifikan 5% maka  hipotesis  dapat  diterima.  Oleh  karena  itu, karena t-hitung 2,729 > t-tabel 1,986. Hal ini berarti koefisien partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa.
2. Variabel kompetensi sumber  daya  manusia memiliki  nilai  t  -  hitung  adalah  sebesar  4,732, sedangkan nilai t-tabel adalah 1,986. Hal ini berarti, jika t-hitung>t- tabel dengan tingkat signifikan 5 % maka  hipotesis  dapat  diterima.  Oleh  karena  itu, karena t-hitung 4,732 > t-tabel 1,986. Hal ini berarti koefisien  kompetensi  sumber  daya  manusia mempunyai pengaruh terhadap akumtabilitas pengelolaan dana desa.
3. Variabel pengawasan memiliki nilai t-hitung adalah sebesar 4,615, sedangkan nilai t-tabel adalah 1,986. Hal ini berarti, jika t-hitung > t-tabel dengan tingkat signifikan 5% maka hipotesis dapat diterima karena t-hitung  4,615  >  t-tabel  1,986.  Hal  ini  berarti koefisien pengawasan mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Pembahasan
Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil  pengujian  regresi  linear  terlihat  nilai koefisien  regresi  menunjukkan  bahwa  partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan  dana  desa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa rancangan hipotesis diterima, yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan  dana  desa.  Oleh  karena  itu  semakin meningkat  partisipasi  masyarakat  dalam  hal  keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan  dana  desa.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya dan dijadikan referensi dalam penelitian ini. Penelitian yang  sesuai  tersebut  seperti  penelitian  yang  dilakukan oleh  Medianti  (2018),  menyatakan  bahwa  terdapat pengaruh  dari  partisipasi  terhadap  akuntabilitas  dana desa,  hal  ini  dibuktikan  dengan  semakin  meningkat partisipasi  masyarakat,  maka  semakin  tinggi  jumlah individu  yang  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan dan  pelaksanaan  kegiatan    yang  menyangkut  dengan kebutuhan  masyarakat.  Semakin  tinggi  keterlibatan individu  tersebut  maka  semakin  tinggi  pula  rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin  baik  kedepannya,  pembangunan  suatu  desa dikatakan  baik  apabila  hasil  dari  pengelolaan  dana desa yang baik pula. Artinya semakin intens partisipasi masyarakat,  maka  pengelolaan  dana  desa  semakin akuntabel.

## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil  pengujian  regresi  linear  terlihat  nilai koefisien  regresi  menunjukkan  bahwa  kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Hal  ini menunjukkan  bahwa  rancangan  hipotesis  diterima, yaitu  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Jika aparatur  desa  memiliki  keahlian  dan  pengetahuan dalam  mengelola  keuangan  desa,  maka  proses pengelolaan keuangan desa akan mencapai akuntabilitas. Oleh karena itu semakin baik kompetensi  sumber  daya  manusia  dalam  hal pengelolaan  keuangan  desa,  maka  akan  meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  telah  dilakukan  sebelumnya  dan  dijadikan referensi  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  yang  sesuai
tersebut  seperti penelitian yang dilakukan oleh  Ismail, dkk  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  kompetensi sumber  daya  manusia  sangat  berpengaruh  terhadap pengelolaan  dana  desa.  Penelitian  ini  juga  sejalan dengan  penelitian  ini  seperti  yang  dilakukan  oleh Mada  (2017),  yang  menunjukkan  hasil  bahwa kompetensi  sumber  daya  manusia  dari  aparatur  desa berdampak  positif  terhadap  akuntabilitas  tata  kelola dana desa.

## Pengaruh  Pengawasan  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil  pengujian  regresi  linear  terlihat  nilai koefisien  regresi  menunjukkan  bahwa  pengawasan berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa rancangan hipotesis diterima,  yaitu  pengawasan  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Dengan  adanya pengawasan  maka  pengelolaan  keuangan  akan terhindar dari penyimpangan dan  tetap berjalan  sesuai dengan aturan dan tujuan yang ditetapkan. Pengawasan  dilakukan  oleh  tuha  peut  dan  masyarakat sebagai  pihak  internal  dan  inspektorat  kabupaten sebagai  pihak  eksternal,  dengan  adanya  pengawasan yang  ketat  dan  berkala  maka  aparatur  desa  akan melakukan  pengelolaan  keuangan  sesuai  dengan aturan dan prosedur sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan  atau  penyimpangan  dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Oleh  karena  itu  semakin  meningkat pengawasan  dalam  hal  keuangan  desa,  maka  akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  telah  dilakukan  sebelumnya  dan  dijadikan referensi  dalam  penelitian  ini.  Seperti  yang  dilakukan oleh  Munti  (2017),  yang  menyatakan  bahwa  kualitas pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan  desa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin meningkatnya  pengawasan  terhadap  pengelolaan keuangan  desa,  maka  akan  semakin  meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Partisipasi  masyarakat,  kompetensi  sumber  daya manusia,  dan  pengawasan  berpengaruh  secara
 ISSN: 1978-1520
bersama-sama  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan dana desa.
2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa.
4. Pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Keterbatasan Penelitian
Adapun  keterbatasan  yang  terdapat  pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.
1. Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan data  berupa  kuesioner  dan  data  diperoleh berdasarkan  persepsi  responden  berupa  jawaban yang  terdapat  kemungkinan  bahwa  hasil  jawaban akan berbeda dengan keadaan sebenarnya.
2. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  tiga  variabel independen  saja,  yakni  partisipasi  masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan,  hal  ini  memungkinkan  terabaikannya keadaan  lain  yang  dapat  dijadikan  variabel  yang dapat  mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan dana  desa  yang  tidak  dapat  diikutsertakan  dalam penelitian ini.
3. Penelitian  ini  hanya  dilakukan  dalam  lingkup kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  sehinggal  hasil  dari penelitian  ini  tidak  dapat  digeneralisasi  untuk kabupaten/kota lainnya.

## Saran
Adapun saran yang dapat diberikan penulis yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut.
1. Diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya  dalam memperoleh  informasi  data  penelitian  dapat melakukan  wawacara  secara  langsung  dan  jelas dengan  responden  agar  memperoleh  hasil  yang lebih detail.
2. Diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya  dapat memperluas  objek  penelitian  seperti  melakukan penelitian  perbandingan  antar  kabupaten/kota lainnya.
3. Diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya  agar menambah  variabel  independen  lain  yang  dapat mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa.

## Daftar Pustaka
Adi, Isbandi Rukminto. (2007). Perencanaan partisipatoris  berbasis  asset  komunitas:  dari pemikiran menuju penerapan . Depok: FISIP  UI
Press.
Aikins,  Stephen  K.  (2011).  An  Examination  of Government Internal Audit’s Role in Improving Financial  Performance. Journal  of  Public Finance and Management, 11 (4) : 306-337. Aucoin,  Peter  dan  Heintzman,  Ralph.  (2000).  The Dialectics  of  Accountability  for  Performance  in Public  Management  Reform. International Review of Administrative Sciences . Vol. 66 : 45-
55
Baswir,  Revrisond.  (1997). Akuntansi  Pemerintahan Indonesia . BPFE: Yogyakarta Hevesi,  G.  Alan.  (2005) .  Standards  for  Internal Control in New York State Government.
Husna,  Saifatul  dan  Abdullah,  Syukriy.  (2016).
Kesiapan  Aparatur  Desa  Dalam  Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Desa Secara
Akuntabilitas  Sesuai  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  (2014)  Tentang  Desa  (Studi  pada Beberapa  Desa  di  Kabupaten  Pidie). Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 1, 282-293
Husin,  Dasmi.  (2017).  Kendali  Dana  Desa. Serambi Indonesia. 9 Agustus.
http://aceh.tribunnews.com/(2017)/08/09/kendal i-dana-desa
Ismail, M., Widagdo, A, K., & Widodo, A. (2016).
Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.19(2).
Kurnia, Dadang. (2015). Belum Melek Akuntansi,
Aparatur Bakal Kesulitan Kelola Dana Desa. Berita Satu.
https://www.beritasatu.com/nasional/244773/bel um-melek-akuntansi-aparatur-bakal-kesulitan- kelola-dana-desa
Kholmi,  (2016).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa:  Studi  Di  Desa  Kedungbetik Kecamatan  Kesamben  Kabupaten  Jombang. Ekonomika-Bisnis. Vol. 7 No. 2 Lestari,  Ayu  Komang  D,  dkk.  (2014).  Membedah Akuntabilitas  Praktik  Pengelolaan  Keuangan Desa  Pakraman  Kututambahan  Kecamatan Buleleng Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada  Organisasi  Publik  Non  Pemerintah).  E-
ISSN: 1978-1520
jurnal  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 2. Nomor 1. Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017).
Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo, ( Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, ,8( 2), 106–11
Munti, Finta dan Fahlevi, Heru. (2017).Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh .Jurnal of accounting and investment. Vol. 18 No. 2, Hlm: 172-182
Muslimin,  Mappamiring,  dan  St.  Nurmaeta.  (2012).
Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Di  Desa  Punagaya  Kecamatan  Bangkala Kabupaten  Jeneponto. Otoritas  jurnal  ilmu pemerintahan. Vol II. Mathis Robert, dan Jackson, John. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta : Salemba empat Medianti, Larastika. (2018). Pengaruh Kompetensi
Aparatur, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bintan). JOM FEB. Vol 1 Nadir.  (2013).  Otonomi  Daerah  Dan  Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa . Jurnal Politik Profetik. Vol.1 No.1
Naimah.  (2017).  Faktor–Faktor  Yang  Mempengaruhi
Akuntabilitas  Keuangan  Desa  Pada  Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Tesis Dipublikasikan.  Sumatera Utara: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara
Provinsi  Aceh  Dalam  Angka.  (2018).  Badan  Pusat
Statistik Provinsi Aceh
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  23  tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Republik  Indonesia,  No.  6 Tahun 2014 tentang Desa
Pramesti,  dan  Ayu,  Firdha.  (2015).  Akuntabilitas Pemerintah  Desa  Dalam  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  Di  Desa  Temulus  Kecamatan Mejobo  Kabupaten  Kudus.  Departemen  Politik Dan  Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Robbins,  Stephen  P.(2007). Perilaku  Organisasi.
Indonesia: PT Macanan Jaya.
Setyoko,  dan  Israwan,  Paulus.  (2011).  Akuntabilitas Administrasi  Keuangan  Program  Alokasi  Dana Desa  (ADD). JIANA  (Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara). Vol.11 No.1 Sumpeno,  Wahjudin.  (2011). Perencanaan  Desa Terpadu . Edisi 2. Banda Aceh: Read.
Sofyani, Hafiez. (2018). Praktik Pengelolaan  dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul:  Pembelajaran  dari  Desa  Percontohan . Jurnal  Akuntansi  Terapan  Indonesia. Vol.1,
No.1. Siagian, Sondang P. (2002). Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta: Rineka Cipta.
Sumarsono,  Sonny.(2003). Ekonomi  Manajemen Sumber  Daya  Manusia  dan  Ketenagakerjaan. Yogyakarta : Graha Ilmu.