## Manajemen Laba Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 71 pada Perusahaan Subsektor Perbankan di Indonesia
Muhammad Rizky 1) , Nurlaely Qodarina 2) , Amrie Firmansyah 3)

## Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN
Email: amrie@pknstan.ac.id Diajukan : 30 Januari 2022 Disetujui : 24 Februari 2022
Dipublikasi : 1 April 2022

## ABSTRACT
The adoption of IFRS 9 through PSAK 71 impacts the greater discretionary space for managers to practice earnings management. This study investigates the difference in earnings management practices before and after the implementation of PSAK 71 in the banking sub-sector in Indonesia. This  study  uses  quantitative  methods,  with  data  derived  from  the  www.idx.co.id,  www.ojk.go.id, and the company's official website for the 2019 and 2020 reporting periods. Based on purposive sampling,  the  total  sample  is  56  observations.  This  study's  multiple  linear  regression  test  was employed  to  determine  earnings  management  level.  The  earnings  management  results  in  2019 and 2020 are then tested for differences to determine changes in managers' behavior in carrying out  earnings  management.  This  study  finds  no  significant  difference  in  earnings  management practice that comes before and after the implementation of PSAK 71. The factors that caused no difference are the early adoption of PSAK 71 and the relaxation provisions  due to the Covid-19 pandemic.  This  study  contributes  to  the  literature  related  to  the  implementation  of  IFRS  9  in Indonesia and can be used in the development of further research in Indonesia on financial sector companies  related  to  the  impact  of  IFRS  9  adoption.  This  research  is  expected  to  be  useful  for investors  as  a  basis  for  decision-making,  as  well  as  standard-setting  bodies  and  the  OJK  in regulating and monitoring company earnings management practices.
Keywords: earnings management, IFRS 9, managers’ behavior

## PENDAHULUAN
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  71  yang  mengatur  tentang  instrumen keuangan  merupakan  adopsi  atas  International  Financial  Reporting  Standard  (IFRS)  9  (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). PSAK 71 mulai berlaku efektif di Indonesia pada 1 Januari 2020 dan menimbulkan  modifikasi  yang  cukup  signifikan  atas  standar  akuntansi  sebelumnya,  PSAK  55 (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2017).  Modifikasi  standar  dimaksud  meliputi  klasifikasi  dan pengukuran  atas  instrumen  keuangan,  penurunan  nilai  instrumen  keuangan,  penggunaan  metode kerugian kredit ekspektasian ( expected credit loss ) dalam perhitungan penurunan nilai instrumen keuangan,  dan  perbaikan  terhadap  model  akuntansi  lindung  nilai  ( hedging )  (PWC  Indonesia, 2019).  Konsekuensi  atas  perubahan  tersebut  menyebabkan  peningkatan  volatilitas  laba/rugi, pengakuan lebih awal atas penurunan nilai piutang dan pinjaman, serta kebutuhan pengungkapan informasi di dalam laporan keuangan yang lebih banyak (PWC Indonesia, 2019).
Perbedaan utama yang dibawa oleh PSAK 71 adalah pada perhitungan cadangan kerugian penurunan  nilai  (CKPN)  (Sibarani,  2021).  Perhitungan  kerugian  kredit  dalam  CKPN  tidak  lagi menunggu  hingga  terdapat  bukti  objektif  melainkan  selalu  diperbarui  dan  diakui  sejak  awal pengakuan  hingga  jatuh  tempo  meskipun  tidak  terdapat  indikasi  penurunan  seperti  peningkatan risiko gagal bayar debitur (Indramawan, 2019). Oleh karena itu, perusahaan pada sektor keuangan harus  menyediakan  CKPN  atas  semua  kategori  kredit,  mulai  dari  yang  berstatus  lancar
( performing) ,  ragu-ragu  ( underperforming ),  sampai  dengan  macet  ( non-performing )  (Ikatan Akuntan  Indonesia,  2017).  Perkiraan  kerugian  kredit  lebih  dini  diharapkan  akan  mengurangi risiko kegagalan pembayaran kredit (Matoviany & Firmansyah, 2021).
Penerapan  PSAK  71  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  peningkatan  CKPN  pada sektor  perbankan  (Arifullah  &  Firmansyah,  2020).  Berdasarkan  data  dari  laporan  keuangan, CKPN  pada  bank–bank  yang  tergabung  di  dalam  Himpunan  Bank  Milik  Negara  (Himbara) mengalami  lonjakan  drastis  sejak  awal  tahun  2020,  yaitu  sebesar  Rp  93  Triliun  atau  tumbuh hingga  102,16% yoy akibat  diberlakukannya  PSAK  71.  BRI  merupakan  bank  Himbara  dengan jumlah  CKPN  tertinggi  pada  akhir  tahun  2020  dengan  total  Rp  65  Triliun. Sementara  itu,  BNI menjadi bank Himbara dengan pertumbuhan CKPN terbesar pada tahun 2020, yaitu mencapai Rp 44  Triliun  atau  tumbuh  hingga  161,56% yoy pada  periode yang  sama.  Peningkatan  CKPN  pada perbankan Himbara dirangkum pada tabel berikut:
Tabel 1. Perkembangan Nilai CKPN Bank Himbara
Bank CKPN per 31 Desember 2019 (dalam miliar rupiah) CKPN per 31 Desember 2020 (dalam miliar rupiah) Selisih 2019 - 2020 % yoy Mandiri 29.988 62.271 32.283 107,65 BNI 16.909 44.228 27.319 161,56 BRI 38.364 65.165 26.801 69,86 BTN 6.116 13.061 6.944 113,55 Total 91.377 184.725 93.364 102,16
Sumber: Laporan Keuangan Bank Himbara 2019 s.d. 2020, diolah Kondisi  peningkatan  CKPN  bank  Himbara  setelah  ketentuan  PSAK  71  berlaku  pada tahun  2020  akan  berpengaruh  terhadap  penurunan  laba.  Penerapan  standar  akuntansi  keuangan yang  baru  tersebut  mengakibatkan  perusahaan  perbankan  harus  mencadangkan  lebih  banyak kerugian  penurunan  nilai  atas  instrumen  keuangan  berdasarkan  metode expected  credit  loss . Metode ini juga memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi manajer dalam menentukan nilai CKPN.  Situasi  ini  dapat  mendorong  manajer  perusahaan  untuk  melakukan  praktik  manajemen laba secara lebih masif.
Menurut  Ulfa  et  al.  (2018),  praktik  manajemen  laba  berdasarkan  diskresi  manajer dilakukan  dengan  cara  menaikkan  atau  menurunkan  nilai  CKPN  untuk  mencapai  tingkat  laba yang  diharapkan.  Aktivitas  manajemen  laba  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  melakukan manajemen  permodalan, income  smoothing ,  dan  pemberian  sinyal  tertentu  (Heningtyas  & Widagdo,  2019).  Praktik  manajemen  laba  tersebut  mengakibatkan  kualitas  laporan  keuangan semakin  berkurang  karena  nilai  laba  yang  dilaporkan  tidak  mencerminkan  nilai  sebenarnya, sehingga  dapat  menurunkan  tingkat  kepercayaan  publik  atas  informasi  yang  diberikan  oleh perusahaan (Sari et al., 2021).
Praktik manajemen laba pada  dasarnya terjadi akibat adanya konflik  kepentingan antara pihak  manajemen  dan  pemegang  saham.  Hubungan  keagenan  dalam  suatu  perusahaan  akan muncul ketika prinsipal mempekerjakan agen dalam menjalankan aktivitas perusahaan (Jensen & Meckling,  1976).  Manajemen  laba  melalui  CKPN  merupakan  diskresi  akrual  yang  dapat dikelompokkan  ke  dalam  motivasi opportunistic dan signaling .  Motivasi opportunistic mendorong manajemen menyajikan laporan keuangan (khususnya laporan laba/rugi) lebih tinggi daripada  yang  sesungguhnya  (Scott,  2015).  Sementara  itu,  pada  motivasi signaling ,  manajemen cenderung  mengelola  akrual  yang  mengarah  pada  persistensi  laba  (Dechow  &  Dichev,  2002; Sloan,  1996).  Diskresi  manajemen  tersebut  dapat  mempengaruhi  angka-angka  dalam  laporan keuangan  sesuai  dengan  motivasi  masing-masing  manajer.  Oleh  karena  itu,  perbandingan tindakan  manajemen  laba  sebelum  dan  sesudah  penerapan  PSAK  71  oleh  manajer  pada  sektor perbankan menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  sempat  mengulas  implikasi  penerapan  PSAK  71  di Indonesia.  (Arifullah  &  Firmansyah,  2020)  menyimpulkan  bahwa  perusahaan  subsektor perbankan  di  Indonesia  telah  siap  melakukan  pencadangan  piutang  sesuai  implementasi  PSAK 71. Sibarani (2021) menyimpulkan bahwa Bank IBK Indonesia Tbk yang termasuk kategori bank
kecil  sudah  mampu  menerapkan  PSAK  71  secara  efektif.  Matoviany  &  Firmansyah  (2021)juga menyimpulkan  bahwa  penerapan  akuntansi  obligasi  pada  enam  perusahaan  perbankan  telah sesuai  dengan  ketentuan  PSAK  71.  Sejalan  dengan  hal  itu,  Kim  et  al.  (2021)  menyimpulkan bahwa  perubahan  pengakuan  berdasarkan  kerugian  ekspektasian  mampu  meningkatkan  secara signifikan  ketepatan  waktu  pengakuan  kerugian  atas  kredit.  Namun  demikian,  menurut  Rizal  & Shauki  (2019),  entitas  masih  melakukan  banyak  pertimbangan  sebelum  mengimplementasikan PSAK  71.  Hal  ini  mendukung  penelitian  Heningtyas  &  Widagdo  (2019)  yang  menyimpulkan bahwa perusahaan pada sektor perbankan menggunakan CKPN untuk berbagai keperluan.
Beberapa penelitian lain juga menguji keterkaitan antara pembentukan CKPN dan praktik manajemen  laba  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  di  Indonesia.  Kustina  &  Putra  (2021) menyimpulkan  bahwa  penerapan  PSAK  71  berdampak  signifikan  terhadap  penurunan profitabilitas pada perusahaan perbankan BUMN. Chandra (2021) menyimpulkan adanya indikasi praktik manajemen laba melalui peningkatan CKPN diskresioner akibat penerapan metode kredit ekspektasian  sesuai  dengan  PSAK  71.  Ulfa  et  al.  (2018)  membuktikan  bahwa  manajemen  laba dilakukan oleh bank menggunakan CKPN serta gains and losses yang terealisasi sebagai sarana manajemen  laba.  Berbanding  terbalik,  penelitian  dari  Nurfitriana  (2018)  menyimpulkan  bahwa penerapan  PSAK  50  dan  PSAK  55  (ketentuan  sebelum  berlakunya  PSAK  71)  berdampak  pada penurunan  manajemen  laba.  Selain  itu,  Kurniawati  (2021)  mengulas  penerapan  PSAK  71  pada perusahaan penjaminan kredit dan Kurniawan & Firmansyah (2021) membahas penerapan PSAK 71 pada investasi mutual fund untuk perusahaan asuransi di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan praktik manajemen laba yang terjadi pada  saat  sebelum  dan  setelah  penerapan  PSAK  71  di  Indonesia.  Unsur professional  judgement yang lebih luas berdasarkan metode expected credit loss membuat ruang diskresi manajer dalam melakukan  manajemen  laba  melalui  pembentukan  CKPN  menjadi  lebih  besar  daripada  metode incurred  loss .  Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya,  ditemukan  pula  adanya  gejala peningkatan  praktik  manajemen  laba  melalui  penggunaan  CKPN.  Oleh  karena  itu,  pengujian perbedaan  praktik  manajemen  laba  terkait  adopsi  IFRS  9  di  Indonesia  menjadi  relevan  untuk diteliti.  Penelitian  ini  berbeda  dari  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  menganalisis implementasi  PSAK  71  pada  sektor  perbankan  (Arifullah  &  Firmansyah,  2020)  dan  non perbankan  (Kurniawan  &  Firmansyah,  2021;  Kurniawati,  2021),  penerapan  akuntansi  obligasi setelah  adanya  PSAK  71  (Matoviany  &  Firmansyah,  2021),  pertimbangan  dalam mengimplementasikan  PSAK  71  (Rizal  &  Shauki,  2019),  penurunan  profitabilitas  akibat penerapan  PSAK  71  pada  perusahaan  perbankan  BUMN  (Kustina  &  Putra,  2021),  indikasi praktik manajemen laba melalui peningkatan CKPN sejak PSAK 71 berlaku (Chandra, 2021), dan sarana manajemen laba perbankan melalui pembentukan CKPN (Ulfa et al., 2018). Sementara itu, penelitian  ini  berfokus  pada  uji  perbedaan atas  praktik  manajemen  laba  sebagai  implikasi penerapan  PSAK  71  pada  tahun  2019  dan  tahun  2020.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  perlu dilakukan  karena  penelitian  dengan  topik  secara  spesifik  masih  jarang  dilakukan  khususnya dengan  menggunakan  data  perusahaan  di  Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  dapat  memberikan kontribusi pada literatur akuntansi keuangan atas penerapan salah satu adopsi IFRS di Indonesia Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa  laporan  keuangan  perusahaan subsektor  perbankan  yang  terdaftar  di  dalam  Bursa  Efek  Indonesia.  Penelitian  ini  diharapkan dapat  melengkapi  literatur  ulasan  atas  dampak  penerapan  PSAK  71  pada  perusahaan  sub  sektor perbankan  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berkontribusi  sebagai  bahan pertimbangan bagi investor sebelum melakukan investasi pada perusahaan sektor keuangan. Slain itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  masukan  bagi  badan  penyusun  standar  untuk mengevaluasi  penerapan  PSAK  71  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam  mengatur  regulasi tata kelola perusahaan di sektor perbankan.

## STUDI LITERATUR
Hubungan  keagenan  menjelaskan  bahwa principal mempekerjakan agent untuk melaksanakan berbagai tugas demi kepentingan principal , termasuk di dalamnya mendelegasikan otoritas  pengambilan  keputusan  kepada agent (Jensen  &  Meckling,  1976).  Principal  atau pemegang saham, mengharapkan tingkat pengembalian yang besar dan cepat atas investasi yang
mereka  lakukan,  sedangkan,  agent  sebagai  manajer  perusahaan  mengharapkan  adanya  insentif atas  kinerjanya  dalam  menjalankan  perusahaan  (Jensen  &  Meckling,  1976).  Manajer  yang menjalankan perusahaan memiliki diskresi dan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang  saham  (Scott,  2015).  Kondisi  informasi  asimetri  ini  mengakibatkan  manajer  untuk menyajikan  informasi  yang  tidak  sebenarnya  kepada  pemegang  saham,  terutama  jika  informasi tersebut  berkaitan  dengan  pengukuran  kinerja  manajer  (Scott,  2015).  Manajer  mempunyai kekuasaan penuh  untuk mengelola perusahaan  sesuai dengan kepentingannya, sehingga manajer tidak  lagi  bekerja  untuk  mewakili  kepentingan  pemegang  saham  tetapi  bekerja  untuk mengoptimalkan kesejahteraannya sendiri (Jensen & Meckling, 1976).
Adanya informasi asimetri dapat digunakan oleh  manajer untuk  manajemen  laba (Scott, 2015).  Manajemen  laba  terjadi  ketika  manajer  menggunakan  diskresinya  dalam  pelaporan keuangan,  sehingga  kualitas  laporan  keuangan  menjadi  turun  (Healy  &  Wahlen,  1999). Manajemen laba juga dapat dilakukan untuk mempengaruhi  nilai kontrak yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Scott, 2015). Oleh karena itu, manajemen laba berkaitan erat  dengan  penggunaan  judgement  dalam  pelaporan  keuangan  berdasarkan  motivasi  mendasar terteantu para manajer dan sasaran yang ingin dicapai manajer.
Penerapan PSAK 71 akan menggantikan PSAK 55 melalui perubahan metode perlakuan akuntansi  terkait  klasifikasi  dan  pengukuran  instrumen  keuangan,  pembentukan  CKPN  atas kredit,  dan  perlakuan  terhadap  akuntansi  lindung  nilai  (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2017). Perlakuan  akuntansi  terkait  klasifikasi  dan  pengukuran  pada  PSAK  55  dibagi  menjadi  empat kategori,  yaitu  dapat  diperdagangkan,  dimiliki  hingga  jatuh  tempo,  tersedia  untuk  dijual,  serta pinjaman  dan  piutang  (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2015).  Tata  cara  klasifikasi  masing-masing instrumen  keuangan  menurut  PSAK  55  ditentukan  berdasarkan  intensi  manajemen.  Klasifikasi tersebut kemudian  diubah pada PSAK 71 menjadi tiga jenis, yaitu  nilai wajar melalui laba/rugi, nilai  wajar  melalui  penghasilan  komprehensif  lainnya,  dan  biaya  perolehan  diamortisasi  (Ikatan Akuntan  Indonesia,  2017).  Tata  cara  klasifikasi  menurut  PSAK  71  tidak  hanya  ditentukan  oleh intensi  manajemen,  tetapi  juga  menggunakan  penilaian  arus  kas  kontraktual  yang  berasal  dari pembayaran  pokok  dan  bunga  (solely  payments  of  principal  and  interest)  dan  penilaian  model bisnis (Rizal & Shauki, 2019).
Ketentuan PSAK 71 membuat perusahaan perbankan mempunyai CKPN yang lebih besar dibanding sebelumnya. Pembentukan CKPN menurut PSAK 71 memiliki tiga stages berdasarkan tingkat  risiko,  dari  risiko  rendah  hingga  risiko  tinggi  (Indramawan,  2019).  Kredit  yang  berisiko rendah  akan  dikategorikan  ke  dalam  stage  1.  Stage  1  (performing)  mengategorikan  kredit  yang tidak  pernah  mengalami  keterlambatan  pembayaran  sehingga  tidak  ada  peningkatan  risiko  atas kredit. Apabila risiko kredit menunjukan kenaikan yang signifikan, bank akan memindahkannya ke  dalam  stage  2  (Indramawan,  2019).  Pembentukan  stage  2  (under-performing)  telah mengamanatkan  adanya  perhitungan  expected  credit  loss  (ECL)  yang  diperkirakan  hingga  akhir jatuh  tempo  (lifetime)  (Indramawan,  2019).  Jika  debitur  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi kewajiban  dan  menyebabkan  kredit  macet  (non-performing  loans),  termasuk  pada  kredit  yang mengalami restrukturisasi, bank akan mengategorikannya ke dalam stage 3 (Indramawan, 2019). Stage  3  (non-performing)  mengategorikan  kredit  dan  aset  keuangan  mengalami  penurunan  nilai secara  drastis  serta  adanya  riwayat  keterlambatan  pembayaran  (Indramawan,  2019). Expected credit loss (ECL) juga diakui hingga akhir jatuh tempo (lifetime).
Terkait  dengan  hal  tersebut,  manajer  akan  berupaya  untuk  menggunakan  diskresi  yang dimilikinya dalam menentukan informasi yang akan ditampilkan pada laporan keuangan. Manajer memiliki  motif  manajemen  laba  untuk  mengelola  ketentuan  permodalan,  memberikan  sinyal kepada pihak eksternal, dan meratakan laba (Ozili & Outa, 2017). Dampak penerapan PSAK 71 berkaitan  dengan  aspek  pembentukan  CKPN,  khususnya  terkait impairment atas  kredit  yang disalurkan (Witjaksono, 2017) . Metode expected credit loss berdasarkan konsep forward-looking juga membuat perbankan menjadi lebih konservatif dan mengakui CKPN yang  lebih besar pada awal periode (Badan Kebijakan Fiskal, 2021).
Penelitian  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh  Chandra  (2021),  Dong  et  al.  (2012),  dan Kanagaretnam  et  al.  (2004)  membuktikan  bahwa  perusahaan  perbankan  melakukan  praktik manajemen  laba  melalui  estimasi  pembentukan  CKPN.  Sementara  itu,  Heningtyas  &  Widagdo
(2019)  menyatakan  bahwa  nilai  CKPN  dibentuk  oleh  perusahaan  perbankan  dengan kecenderungan memberikan keleluasaan kepada pihak manajer bank dalam menentukan cadangan provisi.  Meskipun  akun  CKPN  seharusnya  dibentuk  untuk  mengantisipasi  risiko  kerugian, manajer  tetap  dapat  memanfaatkan  celah  pada  akun  tersebut  untuk  melakukan  tindakan manajemen laba (Handoyo, 2011).
Perubahan  metode  pembentukan  CKPN  menyediakan  dorongan  yang  lebih  besar terhadap  perilaku  manajer  dalam  melakukan  manajemen  laba.  Perubahan  metode  dari incurred loss menurut  ketentuan  PSAK  55  menjadi expected  credit  loss menurut  PSAK  71  membuat judgement manajer  berperan  penting  dalam  menentukan  estimasi  nilai  CKPN.  Selain  itu, kedudukan manajer sebagai agent dalam perusahaan mengindikasikan adanya perluasan diskresi dalam melakukan manajemen laba melalui pembentukan CKPN berdasarkan implementasi PSAK 71.
H 1 : Terdapat perbedaan praktik manajemen laba sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 pada perusahaan perbankan di Indonesia .

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  data  sekunder  berupa  laporan keuangan  perusahaan  subsektor  perbankan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada tahun  2019  dan  2020.  Data  penelitian  diperoleh  dari  laman  www.idx.co.id,  www.ojk.go.id,  dan situs  resmi  perusahaan  subsektor  perbankan  yang  telah go  public .  Pengumpulan  data  dilakukan pada bulan Januari 2022. Penelitian berfokus pada periode observasi mulai tahun 2019 pada saat sebelum  PSAK  71  berlaku  efektif,  dilanjutkan  dengan  observasi  tahun  2020  setelah  ketentuan PSAK  71  diberlakukan.  Pemilihan  sampel  dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 1. Penentuan Kriteria Sampel Penelitian Kriteria Jumlah Perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI per Januari 2022 47 Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 2019 s.d. 2020 (11) Perusahaan yang terdaftar di BEI setelah 1 Januari 2019 (4) Perusahaan dengan prinsip syariah (kurang relevan dengan PSAK 71) (3) Perusahaan yang unsur laporan keuangannya kurang lengkap (1) Data perusahaan yang dapat digunakan untuk penelitian 28 Jumlah tahun penelitian 2 Total jumlah sampel 56 Sumber: data diolah oleh peneliti
Manajemen  laba  pada  penelitian  ini  menggunakan  proksi loan  loss  provision (LLP) sebagaimana (Abdelsalam et al. (2016), Dong et al. (2012), Elnahass et al. (2014), Kanagaretnam et  al.  (2004),  Leventis  &  Dimitropoulos  (2012),  Wijaya  &  Firmansyah  (2021).  Perhitungan manajemen laba berdasarkan persamaan yang diteliti oleh Kanagaretnam et al. (2004) ditentukan melalui nilai residual hasil regresi dari persamaan berikut secara tahunan.
LLP it = α 0 + α 1 NPL it + α 2 CHNPL it + α 3 CHLOAN it + ε it Di mana: LLP it = LLP (CKPN) dibagi dengan kredit awal
NPL it = tingkat NPL (kredit bermasalah) dibagi dengan kredit awal
CHNPL it = perubahan NPL dibagi dengan kredit awal CHLOAN it = perubahan saldo kredit dibagi dengan kredit awal ε it = nilai residual sebagai tingkat manajemen laba Langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  uji  beda  manajemen  laba  yang  tahun  2019  dan tahun  2020  dengan  menggunakan paired  sample  t-Test yaitu  dengan  asumsi  bahwa  data  yang diuji adalah data yang berpasangan. Uji beda tingkat manajemen laba sebelum penerapan PSAK 71 dan setelah PSAK 71 untuk menilai perbedaan perlakuan para manajer dalam mempraktikkan manajemen laba melalui pembentukan CKPN.

## HASIL
Tabel  2  menunjukkan  statistik  deskriptif  untuk  untuk  tingkat  manajemen  yang  bernilai negatif (menurunkan laba) dan tingkat manajemen laba yang bernilai positif (meningkatkan laba) setiap tahun.
Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif EM N Mean StDev Min Med Max Neg2019 14 -0.0135 0.0095 -0.0315 -0.0160 -0.00016 Pos2019 14 0.0135 0.0068 0.0036 0.0143 0.02451 Neg2020 15 -0.0217 0.0191 -0.0683 -0.0169 -0.00015 Pos2020 13 0.0250 0.0176 0.0018 0.0285 0.04988
Sumber: data diolah dengan menggunakan SPSS 25
Selanjutnya,  uji  normalitas  dilakukan  untuk  menentukan  tingkat  distribusi  dan  korelasi sampel sebelum dilakukan uji beda. Hasil uji normalitas dapat diringkas sebagai berikut:
Tabel 3. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk Stat. df Sig. Stat. df Sig. EM_2019 0.144 28 0.143 0.948 28 0.174 EM_2020 0.082 28 0.200 0.977 28 0.781
Sumber: data diolah dengan menggunakan SPSS 25
Hasil uji normalitas di atas dapat dilihat pada tabel Shapiro-Wilk karena  jumlah  sampel yang berpasangan kurang dari 50. Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi manajemen laba tahun  2019  dan  manajemen  laba  tahun  2020  berada  di  atas  batas  minimum  signifikansi,  yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan  bahwa kedua sampel terdistribusi secara normal sehingga teknik uji beda melalui paired sample t-Test dapat dilakukan.
Hasil  uji  korelasi  dan  uji  beda  antara  rata-rata  manajemen  laba  tahun  2019  dan manajemen laba tahun 2020 disajikan pada dua tabel sebagai berikut:
Tabel 4. Uji Korelasi N Correlation Sig. Pair 1 EM_2019 & EM_2020 28 0.587 0.001 Sumber: data diolah dengan menggunakan SPSS 25 Tabel 5. Uji Beda Paired Sample T-Test Mean Std. Dev t df Sig. (2-tailed) Pair 1  EM_2019 - EM_2020 -0.00000000011 0.0242  -0.000000023 27 1.0
Sumber: data diolah dengan menggunakan SPSS 25
Berdasarkan  hasil  pengujian,  diperoleh  korelasi  antara  kedua  sampel  dengan  tingkat korelasi sedang. Adapun nilai lain yang berpengaruh pada uji korelasi adalah nilai signifikansi di bawah  batas  0,05  sehingga  dapat  diartikan  bahwa  terdapat  hubungan  antara  kedua  sampel. Kemudian,  hasil  uji  beda  dapat  dilihat  berdasarkan  nilai  signifikansi  untuk  menentukan  adanya perbedaan dari tingkat manajemen laba tahun 2019 dan tingkat manajemen laba tahun 2020. Nilai signifikansi  yang  dihasilkan  lebih  besar  daripada  Sig.  >  0,05.  Sebagai  bahan  pertimbangan berikutnya, diperlukan juga analisis tambahan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Nilai  t  hitung  yang  diperoleh  lebih  besar  daripada  nilai  t  tabel  yang  diketahui  dengan  melihat tabel  distribusi  t  atas  kombinasi  nilai  df    dan  Sig.  untuk 2-tailed .  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung < t tabel.

## PEMBAHASAN
Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata manajemen laba tahun 2019 dan rata-rata manajemen laba tahun 2020. Manajer pada perusahaan sub sektor perbankan  telah  mengantisipasi  adanya  kemungkinan  peningkatan  CKPN  karena  adanya implementasi PSAK 71 dengan metode expected credit loss . Ketentuan IFRS yang telah diadopsi melalui konvergensi PSAK 71 sejak tahun 2017 dan baru berlaku mulai tahun 2020 memberikan ruang  bagi  manajer  untuk  dapat  melakukan  penyesuaian  kebijakan  di  dalam  perusahaan.  Salah satu kebijakan dimaksud adalah menaikkan besaran nilai CKPN secara bertahap, bahkan mungkin
dilakukan  sebelum  tahun  2019.  Penerapan  lebih  dini  PSAK  71  didasari  oleh  motif  mengikuti institusi  lain  akibat  adanya  ketidakpastian  dan  transformasi  profesionalitas  (Rizal  &  Shauki, 2019).  Motif  tersebut  mendorong  manajer  perusahaan  untuk  mengimplementasikan  PSAK  71 lebih  dini  dengan  alasan  tingkat convenience yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  standar sebelumnya. Sebagai kasus faktual, Bank IBK Indonesia. Tbk yang termasuk kategori bank buku dua telah menyisihkan CKPN sebelum PSAK 71 berlaku efektif meskipun besarannya mengalami perbedaan setiap tahun (Sibarani, 2021).
Berdasarkan  informasi  dalam  statistik  deskriptif  terdapat  adanya  hasil  pengukuran manajemen  laba  yang  bernilai  negatif  dan  positif  untuk  menganalisis  lebih  lanjut  perilaku manajer  dalam  melakukan  manajemen  laba.  Tingkat  manajemen  laba  yang  bernilai  negatif diinterpretasikan  bahwa  manajer  memberi  perlakuan  dengan  cara  menurunkan  laba.  Sementara itu,  tingkat  manajemen  laba  yang  bernilai  positif  menunjukkan  bahwa  manajer  menaikkan  laba. Berdasarkan statistik deskriptif tersebut pula, diketahui jika tingkat manajemen laba yang bernilai negatif  hanya  bertambah  satu  sampel.  Selain  itu,  terdapat  adanya  penurunan  dan  kenaikan aktivitas  manajemen  laba  namun  jumlahnya  tidak  signifikan.  Oleh  karena  itu,  tindakan manajemen laba bukan merupakan tindakan yang diambil oleh manajer dalam merespon adanya perubahan penerapan PSAK 71.
Hasil  pengujian  ini  menunjukkan  bahwa  manajer  tidak  memanfaatkan  informasi  yang lebih  sempurna  dibandingkan  dengan  pemegang  saham  (Firmansyah  et  al.,  2021)  dalam menghadapi implementasi adopsi IFRS 9 di Indonesia. Manajer cenderung untuk mengantisipasi adanya risiko kenaikan CKPN yang signifikan ketika adopsi IFRS 9 tersebut diimplementasikan di  tahun  2020  karena  berdampak  pada  penurunan  nilai  aset  dan  penurunan  laba  bersih  yang diperoleh  perusahaan  selama  tahun  2020.  Implementasi  IFRS  9  dianggap  sebagai  pertaruhan manajer  di  perusahaan  sub  sektor  perbankan  dalam  mitigasi  risiko  terkait  dengan  kinerja perusahaan  di  masa  mendatang.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  manajer  tidak  selalu memanfaatkan diskresinya dalam mempengaruhi pelaporan keuangan, sehingga dampak dari teori keagenan dalam kondisi ini tidak terbukti. Selain itu, penerapan PSAK 71 yang merupakan adopsi dari  IFRS  9  yang  mulai  berlaku  tahun  2020  merupakan  penerapan  salah  satu  PSAK  yang memberikan dampak signifikan dalam mempengaruhi laporan keuangan khususnya total aset dan laba  rugi,  sehingga  banyak  pihak  yang  memantau  laporan  keuangan  perusahaan  sub  sektor perbankan di Indonesia termasuk Otoritas Jasa Keuangan.
Selanjutnya, kondisi pandemi Covid-19 yang mulai terjadi sejak tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan  perusahaan  mengalami  kesulitan  dalam  menentukan  besaran  CKPN  akibat banyaknya  kredit  yang  diproyeksikan  mengalami  gagal  bayar  ( default) .  Untuk  mengatasi  hal tersebut,  OJK  selaku  regulator  menerbitkan  regulasi  relaksasi  melalui  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  (POJK)  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  sebagai Kebijakan  Countercyclical  Dampak  Penyebaran  Covid-19.  Regulasi  ini  mengatur  dalam  hal terjadi  restrukturisasi  kredit,  perusahaan  perbankan  tidak  perlu  membentuk  pencadangan  baru. Peraturan  tersebut  kemudian  diperbarui  dengan  POJK  Nomor  48  Tahun  2020  yang  mengatur bahwa  pembentukan  cadangan  dibentuk  bagi  debitur  yang  dinilai  tidak  lagi  mampu  bertahan setelah  dilakukan  restrukturisasi  kredit.  Oleh  karena  itu,  perbedaan yang  tidak  terjadi  pada rata- rata  tingkat  manajemen  laba  tahun  2019  dan  tahun  2020  menjadi  wajar  karena  perusahaan perbankan  memanfaatkan  relaksasi  berdasarkan  ketentuan  POJK  tersebut.  Nilai  CKPN  tidak otomatis  meningkat  akibat  pengakuan  signifikan  risiko  kredit  menjadi  tidak  mekanistik  setelah berlakunya  program  relaksasi  pemerintah  sebagai  dampak  pandemi  Covid-19  (Ikatan  Akuntan Indonesia, 2020).

## KESIMPULAN
Praktik  manajemen laba pada tahun  2019 dan praktik  manajemen laba tahun  2020 yang dilakukan  oleh  perusahaan  subsektor  perbankan  di  Indonesia  tidak  mengalami  perbedaan. Perubahan  metode  menjadi expected  credit  loss tidak  mendorong  perubahan  diskresi  manajer dalam  melakukan  manajemen  laba  pada  saat  sebelum  dan  setelah  diterapkannya  PSAK  71  di Indonesia.  Faktor  penyebab  tidak  terjadinya  perbedaan  perlakuan  tersebut  yaitu  perusahaan perbankan  yang  telah  melakukan  implementasi  PSAK  71  lebih  awal  dan  adanya  ketentuan
relaksasi berupa restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh OJK. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut  mengurangi  perubahan  perilaku  manajer  dalam  membedakan  praktik  manajemen  laba setelah PSAK 71 berlaku efektif.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  PSAK  71  yang  dimulai  tahun  2020  di Indonesia  tidak  mengakibatkan  manajer  di  perusahaan  sub  sektor  perbankan  menggunakan diskresinya dalam  mempengaruhi  angka-angka  dalam  pelaporan  keuangan.  Implementasi  PSAK 71 yang merupakan adopsi IFRS 9 memberikan dampak yang signifikan dalam laporan keuangan karena  terdapat  adanya  potensi  penurunan  total  aset  dan  laba  bersih  yang  diperoleh  perusahaan selama  tahun  2020.  Selain  itu,  adanya  pandemi  covid  19  di  tahun  2020  yang  berdampak  pada penurunan  ekonomi  di  Indonesia  merupakan  faktor  eksternal  yang  dapat  menurunkan  kinerja perusahaan  subsektor perbankan. Oleh karena itu,  manajer cenderung untuk melakukan mitigasi risiko  yang  terjadi  di tahun  2020 dibandingkan melakukan praktek  manajemen laba  yang  hanya dapat menguntungkan manajer dalam jangka pendek.  Usaha manajer tersebut sebagai salah satu bentuk  untuk  mempertahankan  reputasi  perusahaan  dan  reputasi  manajer  dalam  kondisi perekonomian yang kurang  stabil yang memberikan manfaat jangka panjang. Dengan demikian, hasil  penelitian  ini  memberikan  implikasi  bahwa  teori  keagenan  tidak  terbukti  pada  penerapan IFRS 9 di Indonesia.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan.  Pengujian  data  pada  penelitian  ini  hanya dilakukan  pada  perusahaan  sub  sektor  perbankan  yang  terdaftar  di  BEI,  sehingga  kurang  dapat merepresentasikan  praktik  manajemen  laba  pada  seluruh  perusahaan  perbankan  di  Indonesia. Selain  itu,  uji  beda  hanya  dilakukan  secara  singkat  pada  dua  tahun  yang  terdekat  dengan  saat efektif  berlakunya  PSAK  71,  yaitu  tahun  2019  dan  tahun  2020.  Pengujian  ini  juga  berpotensi mengalami  bias  karena  dilakukan  pada  saat  periode  pemberian  relaksasi  atas  dampak  pandemi Covid-19.  Penelitian  selanjutnya  diharapkan  mampu  mengolah  data  seluruh  perusahaan perbankan  di  Indonesia  agar  diperoleh  hasil  yang  lebih  akurat  dan  dengan  rentang  waktu  yang lebih  panjang  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  baik  dan  lebih  komprehensif.  Penelitian  ini mengindikasikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan selalu memperbaiki regulasi terkait dengan tata kelola  perusahaan  perbankan  dalam  rangka  untuk  menurunkan  praktik  manajemen  laba perusahaan dan meningkatkan perlindungan investor di pasar modal.

## REFERENSI
Abdelsalam,  O.,  Dimitropoulos,  P.,  Elnahass,  M.,  &  Leventis,  S.  (2016).  Earnings  management behaviors  under  different  monitoring  mechanisms:  The  case  of  Islamic  and  conventional banks. Journal of Economic Behavior and Organization , 132 , 155–173. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.04.022
Arifullah,  M.  N.,  &  Firmansyah,  A.  (2020).  Pencadangan  piutang  pada  perusahaan  sub  sektor perbankan di indonesia: dampak penerapan PSAK 71. CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini , 1 (1), 122–142. https://doi.org/10.31258/jc.2.1.122-142 Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Laporan ekonomi dan keuangan mingguan periode 26 Juli s.d. 1 Agustus  2021 .  https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/laporan-mingguan/file/1627957626_WR 26 Juli s.d 1 Agustus 2021.pdf
Chandra, H. W. (2021). Dampak penerapan metode kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK  71  terhadap  diskresi  akrual  cadangan  kerugian  penurunan  nilai  pada  entitas perbankan [Universitas Parahyangan]. https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/12221 Dechow, P. M., & Dichev, I. D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. Accounting Review , 77 (SUPPL.), 35–59. https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.s-1.35
Dong, X., Liu, J., & Hu, B. (2012). Research on the relationship of commercial bank’s loan loss provision and earning management and capital management. Journal of Service Science and Management , 05 (02), 171–179. https://doi.org/10.4236/jssm.2012.52021
Elnahass, M., Izzeldin, M., & Abdelsalam, O. (2014). Loan loss provisions, bank valuations and discretion:  A  comparative  study  between  conventional  and  Islamic  banks. Journal  of Economic Behavior and Organization , 103 , 160–173.
https://doi.org/10.1016/j.jebo.2013.08.018 Firmansyah,  A.,  Jadi,  P.  H.,  &  Sukarno,  R.  S.  (2021).  Bagaimana  respon  investor  terhadap kepemilikan saham oleh CEO? Jurnal Online Insan Akuntan , 4 (1), 15–28. https://ejournal- binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1476 Handoyo,  B.  Y.  (2011). Perbedaan  kualitas  laba  sebelum  dan  sesudah  adopsi [Universitas Atmajaya Yogyakarta]. http://e-journal.uajy.ac.id/639/1/0EA16719.pdf Healy,  P.  M.,  &  Wahlen,  J.  M.  (1999).  A  review  of  the  earnings  management  literature  and  its implications for standard setting. Accounting Horizons , 13 (4), 365–383. https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365
Heningtyas, O. S., & Widagdo, A. K. (2019). Bank loan loss provisions research: a review of the empirical literature. Jurnal Keuangan
Dan Perbankan , 23 (2), 270–282. https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.05.001
Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). PSAK 55 instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran. In
Standar Akuntansi Keuangan . Ikatan Akuntan Indonesia.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2017).  PSAK  71  instrumen  keuangan.  In Standar  Akuntansi Keuangan . Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2020). Press  release  –  dampak  pandemi  covid-19  terhadap penerapan  PSAK  8  peristiwa  setelah  periode  pelaporan  dan  PSAK  71  instrumen . http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/PRESS  RELEASE  DSAK  IAI-  DAMPAK PANDEMI  COVID-19  TERHADAP  PENERAPAN  PSAK  8  PERISTIWA  SETELAH PERIODE PELAPORAN DAN PSAK 71 INSTRUMEN KEUANGAN.pdf Indramawan, D. (2019). Implementasi PSAK 71 Pada Perbankan. Ikatan Bankir Indonesia , 31 , 1– 5. http://ikatanbankir.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Bankers-Update-Vol-31-2019-
Implementasi-PSAK-71-Pada-Perbankan.pdf
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Kanagaretnam, K., Lobo, G. J., & Mathieu, R. (2004). Earnings management to reduce earnings variability:  evidence  from  bank  loan  loss  provisions. Review  of  Accounting  and  Finance , 3 (1), 128–148. https://doi.org/10.1108/eb043399
Kim,  M.  P.,  Pierce,  S.  R.,  &  Yeung,  I.  (2021).  Why  firms  announce  good  news  late:  earnings management and financial reporting timeliness. Contemporary Accounting Research , 38 (4), 2691–2722. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12695
Kurniawan, A., & Firmansyah, A. (2021). Implementation of PSAK 71 In Indonesia mutual fund investment in insurance subsector companies. Jambura Equilibrium Journal , 3 (2), 94–111. https://doi.org/10.37479/jej.v3i2.11136
Kurniawati,  L.  (2021).  Penerapan  PSAK  71  pada  perusahaan  penjaminan  kredit:  telaah  teori institusional. Jurnalku , 1 (3), 234–250.
Kustina,  K.  T.,  &  Putra,  I.  G.  P.  N.  A.  (2021).  Implementasi  PSAK  71  Januari  2020  dan profitabilitas  perbankan  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Bisnis , 6 (1),  44–52. https://doi.org/10.38043/jiab.v6i1.2978
Leventis,  S.,  &  Dimitropoulos,  P.  (2012).  The  role  of  corporate  governance  in  earnings management:  Experience  from  US  banks. Journal  of  Applied  Accounting  Research , 13 (2), 161–177. https://doi.org/10.1108/09675421211254858
Matoviany,  M.  A.,  &  Firmansyah,  A.  (2021).  Kepemilikan  investasi  obligasi  perusahaan perbankan di Indonesia: dampak penerapan PSAK 71. Journal Of Financial And Tax , 1 (1),
11–32. https://doi.org/10.52421/fintax.v1i1.126 Nurfitriana,  A.  (2018). Implementasi  PSAK  50  dan  PSAK  55  sebelum  dan  sesudah  konvergensi penerapan  IFRS  serta  dampaknya  terhadap  manajemen  laba  pada  industri  perbankan . http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/440/JR00107 - Annisa Nurfitriana.pdf?sequence=1&isAllowed=y Ozili,  P.  K.,  &  Outa,  E.  (2017).  Bank  loan  loss  provisions  research:  A  review. Borsa  Istanbul Review , 17 (3), 144–163. https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.05.001 PWC  Indonesia.  (2019). PSAK  71  -  Financial  instruments  understanding  the  basics .
https://www.pwc.com/id/en/publications/assurance/psak-ccd-71.pdf Rizal, A. P., & Shauki, E. R. (2019). Motif dan kendala bank melakukan implementasi dini psak no.  71  terhadap  ckpn  kredit. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , 16 (1),  83–107. https://doi.org/10.21002/jaki.2019.05
Sari,  I.  P.,  Tjandra,  T.,  Firmansyah,  A.,  &  Trisnawati,  E.  (2021).  Praktek  manajemen  laba  di indonesia: komite audit, komisaris independen, arus kas operasi. Ultima Accounting : Jurnal Ilmu Akuntansi , 13 (2), 310–322. https://doi.org/10.31937/akuntansi.v13i2.2376 Scott, W. R. (2015). Financial accounting theory seventh edition . Prentice-Hall, Inc. Sibarani,  B.  B.  (2021).  Penerapan  PSAK  pada  PT  Bank  IBN  Indonesia  Tbk. Jurnal  Bisnis  Dan Akuntansi Unsurya , 6 (2), 68–81. https://doi.org/10.35968/.v6i2.699 Sloan,  R.  G.  (1996).  Do  stock  prices  fully  reflect  information  in  accruals  and  cash  flow  about future earnings? The Accounting Review , 71 (3), 289–315.
https://www.jstor.org/stable/248290 Ulfa, I. M., Subroto, B., & Baridwan, Z. (2018). Fair value accounting and earnings management using llp and realized gains and losses: study in banking industry listed on Indonesia Stock Exchange. Jurnal Economia , 14 (2), 126–137.
https://doi.org/10.21831/economia.v14i2.19560 Wijaya,  D.  B.,  &  Firmansyah,  A.  (2021).  Apakah  pengungkapan  tata  kelola  perusahaan  dapat mereduksi  manajemen  laba  pada  perusahaan  perbankan  di  Indonesia? Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi , 6 (1), 27–41.
https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v6i1.y2021.p27-41 Witjaksono, A. (2017). Dampak ED PSAK 71 instrumen keuangan terhadap pedoman akuntansi perbankan  terkait  kredit. Jurnal  Online  Insan  Akuntan , 1 (2),  35–48.  http://ejournal- binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/430