@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 4 (2): 100–113 (2018)
Horota,  dkk

## KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL: STUDI KASUS KABUPATEN MANOKWARI
(Community Institution in Developing Social Forestry Program: Study Case in Manokwari District)
Fiktor Theodorus Horota 1 Bambang Nugroho 1 dan Jonni Marwa 1 
Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314. Tlp/Fax: +62986211065.
 Penulis Korespondensi: Email: jonnimarwa@gmail.com Diterima: 10 Sep 2018 | Disetujui: 12 Oct 2018

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  peran  dan  fungsi  kelembagaan  masyarakat  yang terlibat dalam program-program PS yang sudah dan atau sedang dijalankan di Kabupaten Manokwari.  Pendekatan  metode  yang  digunakan  yakni  metode  studi  kasus,  yang  mana sebagai  kasus  dalam  penelitian  ini  adalah  peran  dan  fungsi  anggota  kelompok  dalam pengembangan program PS. Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari responden  kunci  adalah  setiap  ketua  kelompok  dalam  lembaga  dan  pendamping  kegiatan dari  instansi  terkait.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga  kelompok  kebun rakyat  di  tiga  lokasi  yang  berbeda  yaitu:  kelompok  Ofoncu  Efeina  (Kelurahan  Amban), Udopi  (Kampung  Masepi)  dan  Sarina  (Kampung  Sarina).    Penggunaan  areal  untuk membangun  areal  pembibitan  dilakukan  pada  hak  milik  anggota  kelompok.  Keterlibatan stakeholder  sangat  berperan  dalam  mendukung  realisasi  kegiatan  PS  yang  cukup  efektif. Hasil  evaluasi  kelembagaan  masyarakat  yang  melaksanakan  program  PS  pembuatan kebun  bibit  rakyat  di  Kabupaten  Manokwari  dinilai  sangat  lemah  dan  mengahadapi tantangan  besar  namun  disisi  lain  peluang  dari  luar  sangat  besar  jika  kelembagaan masyarakat dapat ditata dan dikembangkan.
Kata  kunci: Kelembagaan  masyarakat,  perhutanan  sosial,  kebun  bibir  rakyat,  analisis SWOT

## Abstract
To  assess  role  and  function  of  community  institution  that  engaged  in  numerous  social forestry programs in Manokwari district, this study is carried out. Methodology approach that applied is a case study in which the case is role and function of group members in the social forestry program development. Selected respondents, either key or common, were interviewed  through  a  number  of  questions  in  regard  to  the  program  as  well  related stakeholders  that  have  been  actively  involved.  The  result  pointed  out  three  groups  that has  been  stablished  in  three  different  locations  such  as:  Ofoncu  Efeina  (located  in Amban), Udopi (located in Masepi village) dan Sarina (located in Sarina village). Lands for  the  seedling  plants  have  been  available  and  obtained  from  the  grouped  member  by given.  Stakeholders  engagement  were  pivotal  in  driving  the  realization  of  the  social forestry program such as issuing regulations and policies. It turned out that evaluation in community  institution  that  carried  out  the  social  forestry  program  for  seedling  garden
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 4 (2): 100–113 (2018)
Horota,  dkk
establishment  in  Manokwari  was  so  weak  and  had  a  difficult  challenge  in  the  future. However, it had several opportunities from outside if the community institutions being re- managed and developed well.
Keywords: Community institution, social forestry, people seedling garden, SWOT analysis

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang  Kehutanan  memberikan  ruang kepada  masyarakat  untuk  ikut  mengelola kawasan hutan. Bentuk pengelolaan hutan oleh  masyarakat  adalah  merupakan  inti dari  konsep  perhutanan  sosial  (PS)  yang sekarang  ini  menjadi  paradigma  baru dalam  pembangunan  sektor  kehutanan. Pemerintah melalui Departemen Kehutanan mencanangkan program perhutanan sosial sebagai upaya perbaikan  kondisi  hutan  di  Indonesia sekaligus dapat meningkatkan kesejahterakan  masyarakat  di  dalam  dan di sekitar hutan (Elisabeth 2017). Inti dari program  Perhutanan  Sosial  adalah masyarakat  terlibat  aktif  secara  langsung dalam  pengelolaan  hutan  dengan  tujuan masyarakat  dapat  sejahtera  dan  kondisi hutan bisa lebih baik.
Berdasarkan  paradigma  PS  tersebut maka keberhasilan pembangunan kehutanan  sangat  ditentukan  oleh  sejauh mana  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  berkontribusi  terhadap  upaya pengelolaan hutan dan kualitas sumberdaya manusia yang mendukungnya  (Firdaus  2018).  Dalam upaya pengembangan kualitas masyarakat khususnya  yang  bermukim  di  dalam  dan sekitar  hutan  agar  maju  dan  mandiri sebagai  pelaku  pembangunan  kehutanan, maka  strategi  pemberdayaan  masyarakat dalam upaya  rehabilitasi hutan dan lahan mutlak dilaksanakan. Aspek kelembagaan mempunyai peranan sangat besar bagi
kesuksesan  pembangunan  hingga  dapat dikatakan bahwa kegagalan pembangunan umumnya dikarenakan lemahnya kelembagaan yang ada termasuk sektor di kehutanan (Kartodihardjo 2006). Dalam rangka mewujudkan masyarakat  yang  mandiri  sebagai  pelaku pembangunan  kehutanan  dimasa  yang akan  datang  sebagaimana  semangat dalam  PS,  maka  hal  yang  sangat  urgen dilakukan adalah membangun, memperkuat dan mengembangkan kelembagaan  masyarakat  yang  terkait dengan pembangunan kehutanan (Kartodihardjo 2006).
Rehabilitasi  hutan  dan  lahan  saat  ini telah  diarahkan  sebagai  gerakan  berskala nasional  yang  terencana,  terpadu  dengan melibatkan  berbagai  pihak  terkait,  baik pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  luas melalui  suatu  perencanaan,  pelaksanaan serta  pemantauan  dan  evaluasi  yang efektif  dan  efisien.  Pemerintah  melalui program  peningkatan  fungsi  dan  daya dukung  daerah  aliran  sungai  (DAS) berbasis  pemberdayaan  masyarakat  telah melaksanakan  kegiatan  yang  ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan diantaranya melalui pembuatan  kebun  bibit  rakyat  (KBR), pengembangan  hutan  kemasyarakatan (PHK)  dan  hutan  desa  (HD),  maupun pengembangan  hutan  rakyat  (PHR) (Puspitojati dkk. 2014; Aji dkk. 2015). BPDAS Remu-Ransiki  melalui Dinas Kehutanan  Kabupaten  Menokwari  telah melaksanakan  Program  rehabilitasi  hutan dan lahan  melalui pembuatan kebun bibit
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 4 (2): 100–113 (2018)
Horota,  dkk rakyat diaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat. Kabupaten Manokwari  mendapat  alokasi  anggaran guna  pembuatan  KBR  yang  dikelola secara  swakelola.  Bibit  hasil  dari  kebun bibit rakyat yang dibuat secara swakelola ini  digunakan  untuk  tujuan  atau penanaman  hutan  rakyat,  merehabilitasi hutan  dan  lahan  kritis  serta  kegiatan penghijauan lingkungan. Dengan demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menilai  peran  dan  fungsi  kelembagaan masyarakat yang terlibat dalam program- program  PS  yang  sudah  dan  atau  sedang dijalankan  di  Kabupaten  Manokwari. Sehingga melalui kegiatan ini, diharapkan dapat  memberikan  informasi  dasar kepada pemerintah pusat maupun pemerintah  daerah  dalam  pengembangan program PS dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat berbasis kehutanan  sehingga  kelestarian  hutan dapat terjaga. METODE PENELITIAN

## Risalah Umum Penelitian
Penelitian ini secara khusus difokuskan pada Distrik Manokwari Barat (Kelurahan  Manokwari  Timur  dan Kelurahan Amban) dan Distrik Manokwari  Selatan  Kampung  Udopi, yang berlangsung selama ± 1 bulan yaitu dari bulan Juni s/d Juli tahun 2016. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini yaitu basis  lokasi  pelaksanaan  program  PS  di Kabupaten Manokwari. Sementara subyek penelitian adalah anggota masyarakat  yang  tergabung  dalam kelompok kelembagaan yang melaksanakan program PS.

## Metode Penelitian
Pendekatan  metode  yang  digunakan yakni  metode  studi  kasus,  yang  mana sebagai kasus dalam penelitian ini adalah peran  dan  fungsi  anggota  kelompok dalam  pengembangan  program  PS  di Kabupaten Manokwari. Dengan demikian, metode yang  digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif dengan teknik studi kasus dan wawancara semi  struktural.  Sedangkan  data  yang dikumpul  adalah  data  kuantitatif  dan kualitatif.

## Variabel Pengamatan
Variabel    yang  diamati  dalam penelitian  ini  adalah:  Faktor  eksogen yang  meliputi  kondisi  fisik/material. Letak  lokasi  kegiatan  KBR,  kondisi  dan status lokasi penanaman. Selian itu atribut komunitas di dalam kelompok masyarakat  pengelola  program  PS  di Kabupaten  Manokwari.  Aturan  main formal: yang dilaksanakan dalam kelompok masyarakat pengelola program perhutanan sosial di Kabupaten Manokwari dan norma–norma/aturan adat yang  dijalankan  dalam  kelembagaan masyarakat  pengelola  program  PS  di Kabupaten Manokwari.
Sementara  aktor-aktor  dalam  arena aksi meliputi: pemerintah yang memainkan peran dalam program pelaksanaan PS di Kabupaten Manokwari (BPDAS-Remu Ransiki, Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari, LSM). Selain itu masyarakat yang terlibat dalam  pelaksanaan  program  KBR/PS
(penanaman hutan rakyat).
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 4 (2): 100–113 (2018)
Horota,  dkk
Gambar 1. Teknik analisis kelembagaan (Ostrom 2008).

## Pelaksanaan Penelitian
Teknik Penentuan Responden Responden  yang  diwawancarai  dalam penelitian ini terdiri dari responden kunci adalah  setiap  ketua  kelompok  dalam lembaga  dan  pendamping  kegiatan  dari instansi  terkait.  Responden  umum  yaitu anggota  masyarakat  yang  terlibat  dalam kelompok  pengelola  program  perhutanan sosial ini.

## Pengumpulan data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian  ini  meliputi  data  primer  dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan, Sedangkan  data  sekunder  diperoleh BPDAS Remu-Ransiki dan Dinas Kehutanan  Kabupaten  Manokwari  serta melalui literatur dengan cara pencarian di internet, studi pustaka dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengolahan Data Menggunakan teknik analisis kelembagaan ( instituion analysis development/IAD )  (Ostrom  2008).  IAD adalah  kerangka  analisis  pengembangan kelembagaan/institusi  yang  menyatakan peforma  pengelolaanm  hutan  ditentukan oleh  arena  aksi  (situasi  aksi  dan  aktor), sedangkan  situasi  aksi  dipengaruhi  oleh faktor  eksogen  yang  terdiri  dari  aspek fisik dan material, atribut komunitas, dan aturan  main  yang  digunakan  dalam pengelolaan hutan. Untuk menilai kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan ancaman  dalam  pengembangan  program perhutanan  sosial  dilakukan  analisis dengan  pendekatan  SWOT.  Analisis
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 4 (2): 100–113 (2018)
Horota,  dkk
SWOT  adalah  analisis  kondisi  internal maupun  eksternal  suatu  organisasi  yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk  merancang  strategi  dan  program kerja.  Analisis  internal  meliputi  peniaian terhadap  faktor  kekuatan  ( strength )  dan kelemahan ( weakness ). Sementara,
analisis  eksternal  mencakup  faktor peluang  ( opportunity )  dan  tantangan ( threath ).

## Analisa Data
Data  yang  dilkumpulkan  berupa  data kulitatif  dan  kuantitatif  selanjutnya dikuantitatifkan  dan  dianalisis  secara deskriptif  kemudian  disajikan  kedalam tabel dan gambar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Fisik Kebun Bibit Rakyat
Kebun  bibit  rakyat  Ofoncu  Efeina terletak  pada  kordinat  geografis  LS  :  0° 50'  43.60'’  BT  :134°04'  04.63''  di kelurahan  Amban  Distrik  Manokwari Barat  berada  pada  lahan/lokasi  milik masyarakat  (hak  ulayat)  dengan  luas persemaian  10  m  ×  25  m  (0,025  ha), topografi  datar  sampai  berbukit.  Luasan areal yang direncanakan guna penanaman seluas  100  ha  terletak  pada  kordinat Lintang  Selatan  0º  50’  40,48”  dan  Bujur Timur  134º  04’  08,10”.  Jarak  antara persemaian (KBR Ofoncu Efeina) dengan lokasi  penanaman  ±  150  m.  Jenis  dan jumlah bibit/benih tanaman guna penanaman/pembuatan  Hutan  Rakyat  ini adalah  tanaman  kehutanan  dengan  jenis
Merbau ( Intsia sp.) dengan jumlah 20.000 anakan  dan  Mahoni  ( Swietenia sp.) dengan 5000 anakan tanaman. Kebun  bibit  rakyat  Udopi  berada  di Distirk  Manokwari  Selatan  Kampung Masepi,  Kordinat  geografis  LS  :  00º  51’
86.04” dan BT : 134º 00’ 96.08” dengan luasan kebun bibit/persemaian 10 m × 25 m  (0,025  Ha)  dengan  topografi  berbukit dan  jarak  dari  lokasi  KBR  Udopi  ke lokasi  penanaman  10  meter  dan  luasan areal  yang  akan  ditanami  dengan  bibit hasil  KBR  seluas  40  hektar.  Pembuatan tanaman  oleh  kelompok  kebun  bibit rakyat Udopi ini dengan tujuan HR. Bibit yang  dibuat  oleh  kelompok  KBR  Udopi adalah jenis Merbau ( Intsia sp.) sebanyak 5000  bibit,  Matoa  ( Pometia sp.) sebanyak  5000  bibit  dan  nyatoh ( Palagium amboinensis ) sebanyak 18.000 bibit/ benih.
Kelompok  kebun  bibit  rakyat Sarina terletak pada kordinat geografis LS : 00º 52’ 02,9” dan BT : 134º 04’ 44,3”    lokasi  persemaian  berada  ±  45 m dpl. Luas lokasi persemaian ± 10 m ×  25  m  (0,025  ha).  Berada  di  Distrik Manokwari Barat Kelurahan Manokwari Timur Kabupaten Manokwari.  Jenis  tanaman  yang dibuat  pada  persemaian/kebun  bibit rakyat ini adalah tanaman serba gunan (MPTS/ multi - purpose  tree  spesies ) dengan  jumlah  sebanyak  25.000  yaitu dari jenis nyatoh ( Palagium amboinensis )  10.000  bibit/anakan  dan pinang ( Areca pinata ) 15.000
bibit/anakan.  Jarak  antara  persemaian dengan lokasi penanaman 20 meter.

## Atribut Komunitas Masyarakat
Atribut  komunitas  dalam  pelaksanaan program  perhutanan  sosial  KBR  ini adalah penggunaan lahan masyarakat adat sebagai  lokasi  pembuatan  persemaian. Hal  ini  terjadi  dalam  kelompok  Ofoncu Efeina  dan  kelompok  Udopi  yang melibatkan  pemilik  hak  ulayat  sebagai
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 4 (2): 100–113 (2018)
Horota,  dkk
bagian  dalam  struktur  keanggotaan kelompok  pengelola  program  perhutanan social. Sedangkan atribut masyarakat adat yang  merupakan  bagian  dari  komunitas
adat  suku  besar  Arfak  yang  merupakan modal  sosial  tidak  dilaksanakan  dalam pengelolaan  program  perhutanan  sosial ini. Tabel 1. Kelompok Pengelola KBR Kabupaten Manokwari tahun 2015. No.  Nama Kel. ∑ Anggota Lokasi Keg. Program PS Bentuk Keg. 1. Sarina 15 Kampung Sarina Pembanguna Hutan Rakyat Persemaian & Penanaman 2. Udopi 15 Kampung Masepi Pembanguna Hutan Rakyat Persemaian & Penanaman 3. Ofoncu Efeina 15 Kelurahan Amban Pembanguna Hutan Rakyat Persemaian & Penanaman Atribut  komunitas  merupakan  bagian dari  bagian  dari  komunitas  masyarakat adat  Arfak  yang  mendiami  wilayah  di sekitar  wilayah  Masepi  dan  Amban. Penggunaan  areal  untuk  membangun areal  pembibitan  dilakukan  pada  hak milik  anggota  kelompok  sehingga  tidak ada  konsekuensi  biaya.  Hal  ini  juga berkaitan dengan lokasi penanaman yang didesain  sedemikian  rupa  oleh  ketua kelompok  untuk  dibangun  di  hak  milik anggota  dengan  tujuan  tidak  ada  ganti rugi,  sebab  ongkos  ganti  rugi  tanah  jauh lebih  besar  dari  nilai  proyek  KBR  yang hanya  Rp.  50.000.000  secara  bertahap. Dari analisis atribut komunitas dan aturan main  yang  digunakan  masyarakat  adat, tergambar  suatu  pola  bahwa  dalam pengelolaan KBR atau program perhutanan  sosial  maka  kelembagaan yang  dibangun  harus  memiliki  prinsip- prinsip:
1. Lembaga  pengelola  KBR  (organisasi) harus  menempatkan  masyarakat  pemilik hak  ulayat  sebagai  ketua  kelompok  atau anggota dalam kelompok
2. Pengaturan  pemanfaatan  lahan  untuk pembibitan ataupun penanaman berlandaskan  pada  tututan  moral  (etika) yang  sesuai  dengan  kondisi  adat masyarakat Arfak dan mengutamakan
fungsi  fisik  (lingkungan),  sosial  dan ekonomi  SDA  tersebut  bagi  masyarakat sekitar
3. Pengaturan  pengelolaan  areal  KBR bersifat spesifik lokasi.
4. Aturan  main  dibuat  secara  partsipatif, mengikutsertakan  pihak-pihak  terkait. Sebab  dalam  faktanya  tidak  ada  aturan main berupa Anggara dasar dan anggaran rumah tangga kelompok atau kesepakatan berupa  kontrak  dan  lain-lain.  Semua aturan  dibangun  secara  lisan,  sehingga angggota  kelompok  bebas  keluar  masuk sesuai  dengan  kepentingan  ekonomi  dari pengelola KBR
5. Ada  insentif  ekonomi  yang  bersifat kentinyu dan terbagi secara merata
6. Apabila  terjadi  selisih  antara  anggota dalam kelompok maupun dengan pengelola dilakukan dengan perundingan.
Prinsip-prinsip  ini  sebagian  besar  tidak dipraktekan  dalam  implementasi  program perhutanan di Kabupaten Manokwari. Karena lembaga yang dibangun tidak didesain untuk menciptakan  efektifitas,  keberlanjutan  dan kesetaraan dalam pengelolaan program.

## Aturan Main/Kebijakan Formal
Pelaksanaan  program  PS  pembuatan bibit tanaman guna penaman hutan rakyat ini  mengacu  pada  PERMENHUT  No:
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 4 (2): 100–113 (2018)
Horota,  dkk
P.12/  Menhut-II/  2013  tentang  Pedoman Penyelenggaran  Kebun  Bibit  Rakyat  dan PERMENHUT No: P.8/ Menhut-II/ 2013 tentang  Pedoman  Umum  Pengembangan Perhutanan  Masyarakat.  Secara  ringkas dapat  dijelaskan  bahwa  pembentukan kelompok  KBR  terdiri  dari  15  orang anggota  kelompok  dan  terdapat  lokasi penanaman  KBR  minimal  40  hektar. Selain itu, berada pada desa sasaran RHL berdasarkan  Rencana  Teknis  RHL  DAS atau  RPRHL.  Dalam  suatu  kampung dapat ditetapkan maksimal dua unit KBR.
Dari  sisi  letak  lokasi  harus  memenuhi syarat calon lokasi sesuai peraturan yang ditetapkan. Bibit yang dihasilkan
digunakan  untuk  membangun  hutan rakyat,  penghijauan  lingkungan  dan  lain- lain.  Kelompok  harus  mengajukan proposal  pembangunan  KBR  yang disertai dengan keterangan kepala kampung/lurah atau distrik yang menyatakan  bahwa  kelompok  tersebut benar-benar  berada  dalam  lokasi  yang bersangkutan. Setelah itu, Dinas
Kehutanan  Kabupaten  Manokwari  akan melakukan  verifikasi  dan  kemudian ditetapkan  atau  ditolak.  Bila  KBR  telah ditetapkan  maka  selanjutnya  kelompok menyusun  rencana  usulan  kegiatan  kerja (RUKK). Skema penetapan KBR disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2. Skema penetapan KBR
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 4 (2): 100–113 (2018)
Horota,  dkk Berdasarkan PERMENHUT No: P.8/Menhut-II/  2013  tentang  Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi  prosedurnya  sama  dengan KBR  hanya  berbeda  pada  penjabat pembuat  komitmen  dipegang  oleh  BP-
DAS.  Sedangkan  kuasa  pengguna  adalah Dirjen  BP-DASPS  (Balai  Pemantuan Daerah  Aliran  Sungai  dan  Pehutanan Sosial).  Jadi  semua  proses  dikerjakan oleh BP-DAS sedangkan Dinas Kehutanan  tidak  terlibat  sama  sekali. Bagi  masyarakat  yang  sudah  menerima KBR, tidak diperkenankan untuk menerima lagi Bantuan Langsung Masyarakat  Pengembangan  Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi  (BLM-PPMPBK).  Besaran dana  dari  kedua  program  ini  sama  yakni Rp.  50.000.000  per  kelompok.  Namun proses  pencairan  dana  dilakukan  tiga tahap  masing-masing  40%  tahap  I,  dan 30% tahap II dan Tahap III.

## Norma Adat
Lembaga  kultural  masyarakat  adat suku  besar  Arfak  pemilik  hak  ulayat  di Kabupaten  Manokwari  memiliki  norma- norma  dan  aturan-aturan  yang  disepakati secara  turun  temurun  berupa  sanksi  dan larangan ( social order/obedience ).
Namun  dalam  pelaksanaan  program perhutanan  sosial  pembuatan  KBR  ini tidak  mendapat  sentuhan.  Hal  ini dikarenakan  pembentukan  kelompok tersebut  tidak  mengacu  pada  regulasi pemerintah  yang  mengatur  tentang pedoman  penyelenggaran  kebun  bibit rakyat yakni PERMENHUT No: P.12/Menhut-II/ 2013 dimana dalam  Bab I Pendahuluan poin C. Pengertian pasal 3 menyebutkan  “desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  adalah  kesatuan
masyarakat  hukum  adat  yang  memiliki batas-batas  wilayah  yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal  usul  dan  adat  istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tidak  dilibatkannya  masyarakat  adat juga berkaitan dengan tuntutan ganti rugi hak ulayat yang nilainya jauh lebih besar dari  nilai  proyek  KBR.  Sehingga pengurus  biasanya  menggunakan  lokasi pembibitan  pada  lahan/pekarangan  milik mereka  sendiri.  Masalah  klasik  dalam pengelolaan  program  PS  pembuatan KBR ini sejak digulirkan oleh pemerintah pusat  adalah  akses  informasi  oleh masyarakat dalam pembentukn kelompok KBR  dikarenakan  tidak  tranparansi  dari pemerintah  kepada  masyarakat  sehingga program  KBR  ini  dianggap  sebagai proyek  yang  habis  kegiatan  pembuatan kebun bibit masyarakat tidak melanjutkan secara  swadaya.  Dengan  demikian  aspek keberlanjutan  ( sustainability )  tidak  dapat dilaksanakan,  dan  program  tersebut menjadi  mubazir.  Program  PS/KBR  ini tidak  hanya  diukur  dari  keberhasilan tanaman  di  persemaian  namun  sampai pada  kegiatan  penanaman  di  lokasi  yag telah  direncanakan.  Bibit  tanaman  yang mati  disebabkan  lamanya  waktu  untuk penanaman  selain  faktor  cuaca  juga dikarenakan  pencairan  dana  untuk penanaman  belum  juga  ada  pencairan sampai pada pertengahan tahun 2016.

## Aturan Main dan Kebijakan Formal dan Norma Adat
Aturan  tertulis  yang  dibuat  dan ditandatangani  bersama  antara  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kehutanan  Kabupaten  Manokwari  dan
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 4 (2): 100–113 (2018)
Horota,  dkk
ketua  kelompok  pengelola  kebun  bibit rakyat  KBR  ini  berupa  SPKS  (Surat Perjanjian  Kerja  Sama)  antara  pejabat pembuat komitmen dari Dinas kehutanan Kabupaten Manokwari dan ketua kelompok  masyarakat  pengelola  kebun bibit  rakyat  tahun  2015.  Aturan lisan/tidak  tertulis  dari  masing-masing lembaga  masyarakat  pengelola  program perhutanan sosial ini tidak ada. Kelembagaan masyarakat pengelola program  PS  pembuatan  kebun  bibit rakyat  ini  dari  awal  dibentuk  sampai dengan  saat  pengambilan  data  penelitian ketiga  kelompok/lembaga  ini  tidak mempunyai  AD  &  RT  (Anggaran  Dasar &  Anggaran  Rumah  Tangga).  Sehingga merupakan  suatu  kelemahan  dalam pengorganisasian  kelembagaan  dalam masyarakat  guna  mencapai  tujuan  yang ingin dicapai. AD & RT memuat hak dan kewajiban  masing-masing  anggota  setiap orang dalam kelembagaan juga tidak ada.

## Fungsi Kelembagaan Masyarakat Dalam  Program PS/KBR
Kelompok  kebun  bibit  rakyat  Ofoncu Efeina  dibentuk  berdasarkan  SK  Kepala Distrik Manokwari Barat Nomor: 522.4/SK.KBR/MKW-BRT/2015. Berkedudukan  di  Kelurahan  Amban. Kelompok  KBR  Ofoncu  Efeina  ini bersifat  sosial  ekonomi  di  bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan  dan  peternakan.  SK  Kepala Distrik Manokwari Selatan No: 525/19/SK.KBR/MKW/2015 tentang Pembentukan  Kelompok  Kebun  Bibit
Rakyat  Udopi  Kampung  Masepi  Distrik Manokwari  Selatan  memutuskan  dan menetapkan  kelompok  KBR  ini  bersifat sosial  ekonomi  di  bidang  kehutanan, perkebunan,  pertanian,  perikanan  dan peternakan begitu pula dengan pembentukan  kelompok  KBR  Sarina yang  berkedudukan  hukum  di  Distrik Manokwari  Barat,  Kelurahan  Manokwari timur  ditetapkan  berdasarkan  SK  Kepala Distrik Manokwari Barat No: 522.5/SK.KBR/MKW/2015. bersifat sosial  ekonomi  di  bidang  kehutanan, perkebunan,  pertanian,  perikanan  dan peternakan. Tabel 2. Perkembangan kegiatan kebun bibit rakyat Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2015. No. Nama KBR/Ketua Kelompok Lokasi (Distrik & Kampung) Perkembangan Bibit Jenis Target Realisasi 1. KBR OFONCU EFEINA/ Terianus Mandacan Manokwari Barat (Manggoapi) Mahoni Merbau Total 5.000 20.000 25.000 5.000 18.543 23.543 2. KBR SARINA/ Bobby Redjauw Manokwari Timur (Sarina) Pinang Nyatoh Total 10.000 15.000 25.000 9.213 13.713 22.926 3. KBR UDOPI/ Martinus Mandacan Manokwari Selatan (Masepi) Matoa Nyatoh Merbau Total 5.000 5.000 15.000 25.000 3.442 4.115 15.000 22.557
Sumber : Dinhut Kab. Manokwari 2016 .
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 4 (2): 100–113 (2018)
Horota,  dkk
Ketiga  kelembagaan  masyarakat  ini belum  berjalan  sesuai  fungsinya  dilihat dari pelaksanaan program kegiataan yang dilaksanakan  hanya  kegiatan  perhutanan sosial  pembuatan  bibit  tanaman  guna penanaman hutan rakyat yang dilaksanakan sedangkan program- program  perhutanan  sosial  lainya  seperti agroforestry tidak dilaksanakan. Bantuan Langsung Masyarakat Program Perhutanan Masyarakat Berbasis Konservasi (BLM-PPMBK) yaitu pengembangan  perhutanan  masyarakat berbasis  konservasi  dimana  Kabupaten Manokwari terdapat 17 kelompok masyarakat  penerima  program  BLM- PPMBK.  Tahun  2014  terdapat  4 kelompok  dan  tahun  2015  terdapat  13 kelompok masyarakat penerima program. Kabupaten  Manokwari  mendapat  alokasi BLM-  PPMBK  yang  dikelola  oleh lembaga  ‘ Rumah  Aspirasi ’  sedangkan PPK Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari  tidak  memiliki  informasi bantuan  sosial  BLM-PPMBK.  hal  ini yang  kemudian  dapat  menimbulkan konflik  karena  adanya  kepentingan  yang mempengaruhi arena aksi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat PS di Kabupaten Manokwari.

## Analisis SWOT
Kekuatan (Strenght) Kelembagaan  masyarakat  program  PS KBR memiliki struktur keanggotaan yang terdiri  dari  15  orang  yang  diketuai  oleh satu  orang  dan  membawahi  14  orang anggota dengan posisi tim perencana tiga orang, tim pelaksana enam orang anggota, tim  pengawas  tiga  orang,  satu  orang sekretaris  dan  satu  orang  bendahara. Aturan  main/kebijakan  formal  dalam kelembagaan  merupakan  faktor  kekuatan dalam  pelaksanaan  program  KBR  ini
karena  memuat  hak  dan  kewajiban  serta sanksi  antar  aktor  pemerintah  dan masyarakat pengelola program perhutanan  sosial/  KBR  ini  berupa  Surat Perjanjian Kerjasama/ SPKS. Keberhasilan  pembuatan  bibit  tanaman pada ketiga kelompok mencapai rata-rata
(92,  03%)  dan  hal  ini  menunjukan keberhasilan  yang  perlu  dipertahankan oleh  masing-masing  kelompok.  Pemilik hak  ulayat  dilibatkan  dalam  keanggotan kelompok  dan  berperan  sebagai  ketua kelompok.  Fungsi  kelembagaan  sudah berjalan  sesuai  fungsinya  dibidang  sosial ekonomi kehutanan dengan terlaksananya pembangunan  KBR.  Tingkat  pendidikan keanggotan didominasi oleh anggota yang berlatar  belakang  pendidikan  SLTA dengan jumlah 30 orang (65,27%) diikuti perguruan  tinggi  14  orang  (30,43%) sisanya SD satu orang (2,17%) dan SMP satu orang (2,17).

## Kelemahan (Weakness)
Pencairan  dana  guna  pelaksanaan kegiatan  pembuatan  KBR  mengalami keterlambatan  sehingga  berdampak  pada proses/pelaksanaan
kegiatannya.
Kurangnya  pendampingan  dari  PL-KBR (pendamping  lapangan  KBR)  sekali dalam  sebulan  melakukan  pendampingan dengan  alasan  tidak  adanya  biaya operasional dalam melakukan pendampingan.  RUKK  terlambat  dari jadwal  yang  ditetapkan  yang  seharusnya diusulkan  pada  bulan  april  tahun  2015 mengalami  keterlambatan  pengusulan sampai  dengan  bulan  juni  2015  dan  hal yang  sama  terjadi  pada  saat  pembuatan perjanjian  kerja/SPKS.  Tidak  adanya atribut komunitas dalam kelompok/kelembagaan masayarakat KBR  yang  mengelola  kegiatan  PS pembuatan  kebun  bibit  ini.  Kebijakan informal pada ketiga kelembgaan
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 4 (2): 100–113 (2018)
Horota,  dkk masyarakat  pengelola  KBR  ini  tidak  ada berupa  aturan  main/AD  &  ART.  Luasan lokasi yang direncanakan guna penanaman/pembagunan  HR  berkisar antara  40  hektar  sampai  dengan  100 hektar.  Hal  ini  merupakan  faktor kelemahan  dengan  jumlah  anggota  tiap kelompok/ kelembagaan yang terdiri dari hanya 15 orang. Kelompok masyarakat/kelembagaan ini tidak mempunyai AD & ART yang merupakan aturan  main  dalam  kelompok  ini  yang memuat hak dan kewajiban anggota serta sanksi dan larangan ( social order /kepatuhan).  Keanggotaan  dalam kelompok  KBR  dinilai  sangat  minim dengan  jumlah  yang  hanya  15  orang sedangkan luasan areal yang direncanakan untuk ditanami berkisar dari 40 ha  sampai dengan 100 ha. Perekrutan anggota  kelompok  tidak  mengacu  pada pedoman penyelenggaraan KBR/Peraturan  Menteri  Kehutanan  No. P.12/ Menhut-II/ 2013. Ketiga kelembagaan  ini  merekrut  anggota  yang diluar  domisili  Kabupaten  Manokwari yang dibuktikan dengan identitas anggota berupa identitas KTP.

## Peluang (Opportunity)
Adanya  dukungan  dari  pemerintah dengan  program  konvergensi  bidang pertanian,  perikanan,  perkebunan  dan peternakan,  sehingga  kelembagaan  ini dapat  melihat  peluang  yang  ada  guna kesejahteraan anggota dan pengembangan kedepan.  Program  penanaman  bibit gaharu  oleh  Dinas  kehutanan  Provinsi Papua  Barat  merupakan    program  PS yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan  Provinsi  Papua  Barat  berupa kegiatan  budidaya  gaharu.  Kementerian Kehutanan  dengan  kegiatan  aneka  usaha perhutanan  berbasis  konservasi  dalam bentuk BLM dan bantuan sosial kegiatan
aneka usaha perhutanan berbasis konservasi  yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan  masyarakat  desa  di  dalam dan  sekitar  kawasan  hutan.  Kegiatan  ini terus  dilanjutkan  setiap  tahunnya  yang telah  dimulai  dari  tahun  2013  sampai dengan tahun 2015. Keterlibatan masyarakat  adat  dalam  kelembagaan merupakan  peluang  yang  harus  dilihat karena  mereka  pemilik  lahan  sehingga kedepan  perekrutan  anggota  kelompok dari  masyarakat  adat  lebih  diutamakan. Banyaknya lulusan perguruan tinggi yang belum  mendapat  pekerjaan  sehingga mereka dapat dilibatkan dalam keanggotaan  kelompok  dan  mereka memberi  sumbangan  ilmu  pengetahuan guna pengembangan
kelembagaan masyarakat ini.

## Tantangan (Threat)
Perubahan  kebijakan  nasioanal  yang berdampak  pada  kelembagaan  ini  adalah dibuatnya regulasi baru mengenai pedoman  KBR  yang  terus  diperbaharui. Keadaan  iklim  yang  terus  berubah-ubah sehingga  banyak  bibit  yang  mati  di persemaian. Tantangan lainya pembangunan  perumahan  pada  lokasi yang  telah  ditanami  di  jalan  baru  (sowi gunung) sehingga tanaman hilang.

## Strategi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Dalam PS Dibangun Berdasarkan Analisis SWOT
Berdasarkan  data  kualitatif  yang didapat  kemudian  dikuantitatifkan  dalam analisis  SWOT  (Pearce  &  Robinson 1988) melalui tiga tahapan:
1. Melakukan perhitungan skor (a) dan bobot tiap  poin  faktor  (b)  serta  jumlah  total perkalian skor dan bobot (c = a × b) pada setiap  faktor  kekuatan  dan  kelemahan serta  peluang  dan  tantangan.  Menghitung
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 4 (2): 100–113 (2018)
Horota,  dkk
skor  dan  poin  faktor  dilakukan  secara bebas  dan  piihan  rentang  besaran  skor sangat menentukan akurasi penilaian. Skor yang lazim digunakan 1 sampai 10 dengan asumsi  nilai  satu  skor  paling  rendah  dan nilai sepuluh skor paling tinggi.
2. Melakukan  pengurangan  jumlah  total faktor  kekuatan  (S)  =  414  dengan kelemahan  (W)  =  426  diperoleh  (-12) menjadi  nilai/titik  pada  sumbu  X. Pengurangan  jumlah  total  peluang  (O)  = 244  dengan  tantangan  (T)  205  diperoleh (39) menjadi nilai/titik pada sumbu Y
3. Mencari posisi organisasi yang
ditunjukkan oleh titik (X = -12) dan (Y =
39)  maka    pada  kuadran  SWOT  posisi ketiga  lembaga  ini  berada  pada  kuadaran III (-12,39).  Posisi  ketiga  kelembagan masyarakat  yang  melaksanakan  program PS  pembuatan  bibit  tanaman/KBR  di Kabupaten  Manokwari  pada  tahun  2015 berada  pada  posisi/kuadran  III  (negatif, positif)  ini  dikarenakan  hasil  dari  selisih total  kekuatan  dikurangi  total  kelemahan hasilnya  negatif  (-12)  yang  merupakan faktor  internal  dan  hasil  total  peluang dikurangi  tantangan  hasil  positif  (39) adalah faktor ekternal.

## Peluang
Ubah Strategi (-12,39)
Progresif I    (+,+)
Kelemahan III (-,+) Kekuatan Strategi Bertahan Diversifikasi Strategi IV (-,-) II (+,-)

## Tantangan

## Gambar 3. Diagram analisis SWOT
-
Evaluasi  kelembagaan  masyarakat yang melaksanakan program PS pembuatan  kebun  bibit  rakyat  di Kabupaten  Manokwari  dinilai  sangat lemah dan mengahadapi tantangan besar sehingga  kelembagan  ini  dikembangkan dengan  cara  merubah  strategi  dengan cara lebih intensif membangun komunikasi  dengan  pemerintah  dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari, BPDAS Remu-Ransiki maupun pemerintah Kabupaten Manokwari. Faktor-faktor yang melemahkan seperti  terlambatnya  pencairan  dana, penyusunan  rencana  usulan  kegiatan kelompok/RUKK  tidak  sesuai  dengan waktu  yang  dijadwalkan,  kurangnya pendampingan  dari  penyuluh  lapangan KBR,  minimnya  jumlah  anggota  dalam
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 4 (2): 100–113 (2018)
Horota,  dkk
pelaksanaan  kegiatan,  tidak  adanya aturan  main  dalam  kelembagaan  (AD-
ART)  dan  terlibatnya  anggota  diluar domisili  serta  tidak  adanya  atribut komunitas dalam kelompok atau kelembagaan KBR.
Faktor  tingkat  pendidikan  anggota dalam  kelembagan  ini  didominasi  oleh mereka  yang  berpendidikan  SLTA dengan  jumlah  30  orang  (65,27%).
Namun  ketiga  kelembagaan  dianggap masih  lemah  karena  mereka  tidak berkontribusi langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Posisi ini menandakan  sebuah  organisasi  yang lemah  namun  sangat  berpeluang  untuk dikembangkan dalam pelaksanaan program  perhutanan  sosial  dengan  cara merubah  strategi,  artinya  organisasi kelembagaan masyarakat pengelola kebun  bibit  rakyat  ini  disarankan  untuk mengubah  strategi  sebelumnya.  Sebab, strategi  yang  lama  dikhawatirkan  sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki  kinerja organisasi (Pearce and Robinson 1988). Faktor  dari  luar  berada  pada posisi/angka  positif  39  pada  kuadran  III diagram  SWOT  yang  mana  situasi  ini menandakan  bahwa  peluang  dari  luar sangat besar jika kelembagaan masyarakat  mampu  merebut  peluang seperti adanya program konvergensi dari pemerintah,  program  penanaman  bibit gaharu  dari  Dinas  Kehutanan  Provinsi Papua  Barat,  Bantuan  Sosial  BLM- PPMBK  dari  Kementrian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan.  Kondisi  ini  juga diperlihatkan dalam pengembangan sektor  pemanfaat  kayu  oleh  masyarakat local  pemilih  ulayan  di  Kabupaten  Biak yang dilaporkan oleh Maran dkk (2017). Keterlibatan  masyarakat  adat  dinilai sangat kurang dalam pengelolaan
program  PS/KBR  dan  ini  merupakan kelemahan kelembagaan setelah dievaluasi  sehingga  kedepan  lembaga  ini harus  merubah  strategi  dengan  cara merekrut  mereka  yang  berdomisili  di kampung  setempat  dimana  pelaksaan program ini berlangsung. Peluang lainnya yaitu  merekrut  lulusan  perguruan  tinggi yang  belum  mendapat  pekerjaan  menjadi anggota kelompok/kelembagaan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji GB, Yuliyanti R, Suryanto J, Ekaputri AD,  Saptono  T  dan  Muis  H.  2015. Sumbangan hutan kemasyarakatan dan hutan  desa  terhadap  pendapatan  dan pengurangan  kemiskinan.  Kemitraan bagi  Pembaruan  Tata  Pemeritahan  di Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Elisabeth K.  2017. Pemberdayaan masyarakat  melalui  kebijakan  hutan kemasyarakatan  untuk  menciptakan kesejahteraaan  (Studi  kasus  kelompok HKm  Karya  Bersama  di  Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten  Lampung  Tengah).  Skripsi Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,
Universitas Lampung. Firdaus  AY.  2018.  Panduan  praktis penerapan kebijakan perhutanan sosial:  Kerangka  percepatan  reformasi tenurial  hutan.  Bogor,  Indonesia: CIFOR. Kartodihardjo H. 2006. Masalah kelembagaan  dan  arah  kebijakan rehabilitasi  hutan  dan  lahan.  Jurnal Analisis  Kebijakan  Kehutanan,  Vol  3
(2): 29-41.
Maran JA, Marwa J dan Sinery AS. 2017. Skema  pembagian  manfaat  dan stakeholders  terhadap  pengelolaan hutan  damar  ( Agathis  labilardieri Warb.)  Distrik Biak Timur Kabupaten
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 4 (2): 100–113 (2018)
Horota,  dkk
Biak  Numfor.  Jurnal  Kehutanan Papuasia, Vol 3 (1): 1-13.
Ostrom  E.  2008.  Institutions  and  the environment.  The  economic  analysis institiutions.  IEA  Economic  Affairs September 2008. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf /10.1111/j.1468-0270.2008.00840.x . Pearce  JA  and  Robinson  RB.  1988.  In: Strategic management: Strategy formulation and implementation. Oxford Publication, UK, p. 450. Puspitojati  T,  Mile  MY,  Fauziah  E  dan Darusman  D.  2014.  Hutan  rakyat:
Sumbangsih  masyarakat  pedesaan untuk  hutan  tanaman.  Penerbit  PT. Kanisius, Yogyakarta.