## QiwāMA DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

## Siti Khoirotul Ula

## Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung khoirotulula77@gmail.com
Abstract
In classical jurisprudence, the issue of Qiwāma -leadership and family protection is under the control of husbands and wives who are obliged to obey their husbands with the consequences that  if  there  is  disobedience  from  the  wife-  the  husband  has  the  right  to  educate  her  by advising, separating her (separating the bed), and beating her in a way that doesn't hurt. This understanding is based on the interpretation of the scholars of Surah an-Nisa 'verse 34. The rules in Indonesia, it is Law No.1 of 1974 concerning Marriage also state that the husband is the head of the family and wife is the housewife as a legalization of this interpretation. However, this Qiwāma does not always run according to the existing rules. In practice, many wives should had be a leader on their family while her husband lives. It caused Muslim feminist figures in Indonesia, Faqihuddin Abdul Kodir, spoken about the mubadalah theory, as a reinterpretation of classical fiqh constructions on gender equality. This article explain how the concept of qiwāma in the perspective of mubadalah and relevance in Indonesia. This is a report from literature research which is based on primary and secondary data sources in the form of documentary studies. The conclution in a husband and wife relationship should have understanding that they are on mutually relation. Whether, about matter of living or sexual services, both of them as partners, they have the same rights and obligations. The dominant relationship will be lost because of this reciprocality. They are responsible for mu'asyaroh bil ma'ruf to their partner and must maintain the dignity of each other's humanity. Therefor, the relevance of this theory, it should be our tradition for a long time, the mutual relation between husbands and wives in life has long been practiced by our agrarian culture.
Keywords : Qiwāma, husband-wife, the mubadalah theory
Abstrak Berdasarkan  konstruksi  fikih  klasik,  persoalan Qiwāma ,  yakni  kepemimpinan  dan perlindungan keluarga berada pada kendali suami dan istri berkewajiban taat kepada suaminya  dengan  konsekuensi  jika  terjadi  ketidaktaatan  istri,  maka  suami  berhak mendidiknya dengan cara menasehati, memisahnya dari tempat tidur (pisah-ranjang), serta memukulnya dengan cara yang tidak menyakiti. Konstruksi ini didasarkan pada penafsiran ulama terhadap surat an-Nisa’ ayat 34. Aturan perundang-undangan di  Indonesia,  yakni  Undang-undang  No.1  Tahun  1974    tentang  Perkawinan    pun menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga  sebagai legalisasi atas penafsiran ini. Dalam praktiknya, banyak peranan kepemimpinan dalam keluarga yang justru dilakukan atau bahkan dibebankan kepada istri. Ketidaksinkronan inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya teori mubadalah atau teori kesalingan dalam rumah tangga yang berbasis pada kesetaraan gender yang dicetuskan oleh tokoh feminis Muslim di Indonesia, Faqihuddin Abdul Qodir, sebagai tafsir ulang atas konstruksi  fikih  klasik.  Artikel  ini  akan  menerangkan  tentang  bagaimana  konsep Qiwāma dalam perspektif teori mubadalah dan relevansinya di Indonesia. Ini merupakan laporan dari penelitian kepustakaan yang mendasarkan pada sumber-sumber data primer  dan  sekunder  berupa  studi  dokumentasi,  baik  yang  berhubungan  langsung maupun tidak langsung dengan tema penelitian. Di akhir, artikel ini menyimpulkan

## A. Pendahuluan
1.  Latar Belakang Masalah Keluarga merupakan bagian terkecil sekaligus yang terpenting dalam terbentuknya masyarakat. 1 Nilai- nilai yang hidup di masyarakat yang diimplementasikan dalam kehidupan keluarga mengindikasikan bagaimana peradaban suatu masyarakat itu dibentuk. Salah satunya adalah tentang konsep kepemimpian keluarga. Dalam kehidupan masyarakat  Muslim,  konsep  kemimpinan keluarga ini  dikenal dengan istilah Qiwāma . 2 Yakni  pertanggung  jawaban atau kepemimpinan dalam keluarga berada di tangan suami. Suami memiliki kewajiban menafkahi istrinya, memenuhi semua  kebutuhannya,  dengan  begitu suami mendapatkan hak kepemimpinan dan kepatuhan total dari istri. 3 Qiwāma , dalam beberapa rumusan fikih yang dikonstruksikan sebagai otoritas dan perlindungan suami atas istrinya serta ketaatan istri kepada suaminya sebagai konsekuensianya ini didasarkan pada  penafsiran  terhadap  ayat  al-Qur’an sebagai berikut:
1 William  J.Goode, Sosiologi  Keluarga ,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). H. 11.
2 Amir  Syafruddin, Fikih  Munakahat ,  (Jakarta: Rajawali Press, 2010).  H. 141.
3 Eka  N.A.M  Sihombing,  Cynthia  Hadita,
“Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif
Hermeneutika  Hukum  Islam  Di  Indonesia,” Mahakim: Journal of Islamic Family Law, Vol. 5, No. 1, (April 2021). H. 12,  https://doi.org/10.30762/mh.v5i1.2511.  Diakses  21 Juni 2021, 11.30 WIB.
ٖض ۡ عَب ٰ َلَع ۡ مُه َض ۡ عَب ُهَّللٱ  َل َّضَف اَ ِب ِءٓا َسِّنلٱ  َلَع َنوُمَّٰوَق  ُلاَجِّرلٱ ِب ۡ يَغ ۡ لِّل  ٞتَٰظِفَٰح ٌتَٰتِنَٰق ُتَٰحِلَّٰصلٱَف ۚۡ مِهِلَٰو ۡ مَأ ۡ نِم ْاوُقَفنَأ ٓاَ ِبَو َّنُهوُرُج ۡ هٱَو َّنُهوُظِعَف َّنُهَزوُشُن َنوُفاَخَت يِتَّٰلٱَو ۚ ُهَّللٱ َظِفَح اَ ِب َّنِه ۡ َلَع ْاوُغ ۡ بَت َلاَف ۡ مُكَن ۡ عَطَأ ۡ نِإَف ۖ َّنُهوُبِر ۡ ضٱَو ِعِجا َضَم ۡ لٱ  ِف اٗيرِبَك اّٗيِلَع َناَك َهَّللٱ َّنِإ ۗ ًلايِب َس “Kaum  laki-laki  adalah  pelindung (qawwamun)  bagi  kaum  perempuan,  sebab Allah telah melebihkan (fadhdhala) sebagian dari  mereka  atas  sebagian  yang  lain  karena mereka  telah  menafkahkan  sebagian  dari harta mereka. Oleh sebab itu, perempuan yang shaleh adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, Allah memelihara mereka.  Adapun  perempuan-perempuan (istri-istri)  yang  kamu  khawatirkan nusyuz-nya,  maka  nasehatilah  mereka  dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari- cari jalan untuk menyusahkannya.” 4
Sebab  itu,  suami  berkewajiban untuk menafkahi  istrinya  dan  memberikan perlindungan atasnya sebagai imbalannya istri berkewajiban mentaatinya,
menyerahkan dirinya dan patuh sepenuhnya kepada suaminya, lebih-lebih dalam hal memenuhi kebutuhan seksual suami.  Jika  istri  melanggar  aturan  ini, dalam arti melakukan nusyuz , maka suami boleh melakukan beberapa tindakan termasuk  menasehatinya,  memisahnya dari  tempat  tidur  (pisah-ranjang)  atau memukulnya dengan cara yang tidak
4 QS. An-Nisa : 34, Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya , (Jakarta: Diponegoro Press, 2006). H. 76.
bahwa dalam relasi suami istri terdapat hubungan yang saling satu sama lain. Baik itu  urusan  nafkah  maupun  layanan  seks,  suami  maupun  istri,  sebagai  partner memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini berimplikasi pada kenyataan bahwa hubungan yang dominatif akan hilang karena kesalingan ini. Baik suami maupun istri bertanggung jawab untuk mu’asyaroh bil ma’ruf kepada pasangan dan harus menjaga martabat kemanusiaan masing-masing. Adapun relevansi teori ini dengan masyarakat Indonesia, seharusnya kesalingan ini sudah sejak dulu dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia mengingat budaya saling tolong-menolong antara suami dan istri dalam mencari nafkah yang sudah lama dijalankan oleh bangsa Indonesia yang agraris.
Kata Kunci : Qiwāma, suami-istri, teori mubadalah
menyakiti dan tidak boleh memukul di wajah sesuai hadits Rasulullah SAW. atau memilih menceraikan istrinya. 5 Pengaturan  tentang Qiwāma yang didasarkan  pada  penafsiran  klasik  ini diberlakukan  sebagai  hukum  positif di  negara-negara  Muslim,  termasuk  di Indonesia.  Pada  pasal  31  ayat  3  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menyebut  secara  eksplisit bahwa  suami  adalah  kepala  keluarga dan  istri  ibu  rumah  tangga.  Begitu  pula dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal 79  ayat  1  tentang  Kedudukan  Suami Istri menunjukkan hal senada. Dengan demikian, secara hukum kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga telah menemukan legitimasinya secara utuh. 6 Dalam konteks kehidupan masyarakat yang patriarkhi an sich , dengan suami yang memenuhi semua kebutuhan nafkah istri, memberikan perlindungan kepadanya seperti  tempat  tinggal,  memperlakukan istri  dengan  baik,  dan  sebagainya, rumusan Qiwāma yang demikian ini tampaknya tidak menjadi persoalan. Akan  tetapi,  dalam  praktiknya,  tidak semua  suami  melakukan  kewajibannya dalam  memberikan  nafkah,  memberikan perlindungan juga berinteraksi dengan istri dengan cara yang ma’ruf . Sebaliknya, banyak sekali ditemukan kasus rumah tangga yang justru menggunakan alasan Qiwāma ini untuk melakukan kekerasan terhadap istri baik secara
5 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui sanad dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya berkata “Aku bertanya “Wahai Rasulullah, apa kewajiban seseorang dari  kami  terhadap  istrinya?”  Beliau  menjawab  “Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian  jika  engkau  berpakaian,  jangan  memukul  wajah, jangan  menjelek-jelekkan,  dan  jangan  menghukum  kecuali masih dalam rumah.” Hadits ini statusnya Hasan Shahih menurut Al-Bani. Lihat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab Nikah , (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, t.t). H. 46.
6 Pasal  31  Ayat  3  “Undang-Undang  No.1  Tahun 1974 tentang Perkawinan” Pub. L No.1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974).
fisik  maupun  psikis.  Selain  itu,  banyak pula dijumpai persoalan dalam rumah tangga dimana suami tidak memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri dan anaknya,  bahkan  sebaliknya  istri  yang melakukannya untuk suami dan anaknya. Superioritas laki-laki yang dilegitimasi oleh  konstruksi  fikih  di  atas  seringkali dihadapkan pada pergeseran sosial- budaya  masyarakat.  Banyak  sekali  para istri yang justru memiliki peranan yang dominan  dalam  rumah  tangganya.  Mulai dari mencari nafkah sampai memberikan keputusan-keputusan penting keluarga. Sementara  itu,  konsep Qiwāma atau kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga tidak juga mengalami perubahan makna dan nilai-nilainya dalam aturan hukum  Islam  sendiri,  mengingat  sudah banyak terjadi pergeseran-pergeseran dalam praktiknya.

## 2.  Rumusan Masalah
Membaca  fenomena  yang  telah dijelaskan dalam latar belakang tersebut, maka  penulis  membuat  daftar  rumusan masalah yang hendak dimunculkan dalam tulisan ini adalah bagaimana Qiwāma ditinjau dalam perspektif teori mubadalah ? Bagaimana  relevansi  praktik Qiwāma perspektif teori mubadalah di Indonesia?

## 3.  Teori Penelitian
Beberapa
feminis Muslim membicarakan hal ini dalam diskursus yang panjang dan serius. Tak terkecuali feminis Muslim di Indonesia. Diantaranya adalah upaya yang dilakukan oleh Fahmina Institute,  sebagai  salah  satu  Lembaga Swadaya  Masyarakat  yang  bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Lembaga  ini,  merumuskan  suatu  teori tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga dalam konteks teori mubadalah atau teori kesalingan. Teori ini dikemas secara utuh dalam buku yang ditulis
secara  langsung  oleh  Faqihuddin  Abdul Kodir dengan judul “Qira’ah  Mubadalah: Tafsir Progressif untuk Keadilan Gender dalam Islam” .  Teori kesalingan ini dimunculkan di tengah-tengah masyarakat karena banyaknya praktik-praktik ketimpangan dalam keluarga yang dikukuhkan dengan menggunakan dalil-dalil agama dan undang-undang. 7 Teori mubadalah mencoba membaca ulang bagaimana seharusnya Qiwāma ini berlaku dalam kehidupan masyarakat Muslim  kontemporer  agar  tidak  terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam keluarga.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini mencoba untuk memaparkan bagaimana teori mubadalah mengkonsepsikan Qiwāma dan bagaimana relevansinya dengan budaya yang berkembang di masyarakat Muslim Indonesia.

## B.  Metode Penelitian
Artikel yang ditulis sebagai laporan penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif  dengan  penelitian kepustakaan ( library research ) sebagai basis risetnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi terhadap sumber- sumber data primer maupun sekunder. Sumber data primernya adalah data- data tentang Qiwāma dan teori mubadalah . Dalam hal ini sumbernya bisa ditelusuri website resmi mubadalahnews.com sebagai sumber primer dan dari pemikiran pencetus teori mubadalah itu sendiri yaitu KH. Faqihuddin Abdul Kodir yang berupa artikel-artikel,  buku-buku,  juga  esai-esai yang ditulis sendiri olehnya. Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian-penelitian tentang Qiwāma yang sudah pernah ditulis oleh peneliti-peneliti terdahulu
7 Fakihuddin  Abdul  Kodir,  “Qiraah  Mubadalah”, http://www.mubadalahnews.com//Qiraah  Mubadalah. Diakses tanggal 7 April 2020 19.30 WIB.
serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian.
Sementara  itu,  teknis  analisis  data yang digunakan dalam menguraikannya adalah analisis isi. Secara praktis, artikel ini akan memaparkan bagaimana Qiwāma dalam konteks fikih klasik dan bagaimana Qiwāma yang ada dalam rumusan teori mubadalah . Sebagai teori yang dicetuskan oleh  seseorang,  maka  artikel  ini  juga menguraikan tentang hal apa saja yang melatarbelakangi pemikiran tokoh pencetusnya sehingga dapat diketahui bagaimana pemikiran itu dicetuskan dan berkembang. Selanjutnya, konsep Qiwāma dalam  perspektif  teori mubadalah ini akan dihadapkan pada kenyataan yang terjadi pada masyarakat untuk melihat relevansinya.

## C. Pembahasan
1. Konsep Qiwāma menurut Ulama dan Undang-Undang
Dalam kitab al-Lubab  fi  Asbab  an- Nuzul ,  al-Suyuthi  menyebutkan  tentang latar belakang surat an-Nisa ayat 34 sebagaimana yang dikutip oleh penulis di  atas,    terdapat  empat  periwayatan mengenai ayat ini, yakni : 1) dari Ibnu Abi Hatim dari al-Hasan; 2) dari Ibnu Jarir dari al-Hasan; 3) dari Ibnu Juraij dan al-Shiddi dari al-Hasan; 4) dari Ibnu Marduyah dari Ali. Ali menceritakan tentang adanya seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah  SAW.,  karena  ditampar  oleh suaminya. Seusai mendengar pengaduan itu,  Rasulullah  SAW.,  memerintahkan untuk meng- qishash 8 suaminya.  Lalu turunlah  ayat  ini.  Ketika  ayat  ini  turun, Nabi mengatakan kepada umatnya
8 Qishash merupakan salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam karena seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan hak publik orang lain.
“kita  menginginkan  sesuatu,  tetapi  Allah menginginkan yang lain”. 9 Berdasarkan asbab nuzul ini, para ulama berpandangan  bahwa  ayat  ini  memang menempatkan suami sebagai pemimpin dan  istri  tidak  boleh  membantah,  harus taat dan patuh kepada pemimpin. Ketika terjadi ketidaktaatan seorang istri – dalam arti nusyuz - maka suami berhak untuk mendidiknya,  yakni  menasehatinya, memisahnya  dari  tempat  tidur,  bahkan boleh melakukan tindakan pemukulan. 10 Kata “Qawwa>m” dalam penggalan ayat  di  atas  oleh  al-Qurthubi  ditafsirkan sebagai mengurus segala urusan yang mencakup memelihara dan menjaganya. 11 Para ulama memberikan penafsiran pada ayat  ini,  maknanya  adalah  laki-laki  atau suami adalah pemimpin bagi perempuan atau  istri.  Pernyataan  ini  menemukan konfirmasinya dengan alasan bahwa laki- laki memiliki kelebihan dibandingkan perempuan dan karena suami memberikan nafkah  untuk  keperluan  istri  dan  rumah tangganya. Dalam ayat itu pula, terdapat teknis penyelesaian jika istri melakukan ketidaktaatan,  sebagaimana  yang  sudah penulis  singgung  di  atas.  Penggunaan kata ketaatan ini, memiliki indikasi bahwa relasi  suami-istri  itu  bersifat  struktural, yakni akan ada pihak yang memberikan perintah dan pihak lain mentaatinya. Jika  tidak  bersifat  struktural,  tentu  saja redaksinya adalah menyetujui, menerima pendapat dan sejenisnya, bukan mentaati. 12 Walaupun  al-Qur’an  tidak  menyebutkan secara langsung apa kelebihan laki- laki  atas  perempuan,  namun  konstruksi sosial yang patriarkhis mengindikasikan
9 As-Suyuthi, al-Lubab  fi  Asbab  an-Nuzul ,  (Beirut: Dar al-Fikr, 1991). H. 75.
10 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Rawai’ul Bayan Fii Tafsir Ayatil Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t). H. 463.
11 Al-Qurthubi, Jami’u Ahkam al-Qur’an , (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, t.t). H. 110-111.
12 Nurjannah  Ismail, Perempuan  dalam  Pasungan: Bias Lak-Laki dalam Penafsiran , (Yogyakarta: LKiS, 2003). H. 276.
demikian.  Dengan  begitu,  penafsiran ayat ini menjadi begitu beragam dan kontroversial.
Merespon  penafsiran  yang  umum tentang  ayat  di  atas,  supaya  hukum Islam dapat dijalankan oleh suatu entitas masyarakat,  termasuk  Indonesia,  maka konstruksi  fikih  munakahat  klasik dengan  beberapa  modifikasi  ijtihadnya, menemukan formalisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 1  menyebut  bahwa    hak  dan  kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama  dalam  masyarakat.  Pada  ayat berikutnya  disebutkan  bahwa  masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan  hukum.  Namun,  di  ayat  ke-3 disebutkan  bahwa  suami  adalah  kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 13 Ayat ke-3 dari pasal 31 ini terkesan berlawanan  maknanya  dengan  ayat  ke-1 yang menyebut bahwa baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang sama.
14
Dengan demikian, peraturan perundang-undangan perkawinan Negara Republik  Indonesia  mengkhususkan posisi suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dalam peranan keduanya di ranah domestik keluarga. Sementara untuk urusan sosial- kemasyarakatan baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang sama. 15 Dalam hal  ini, Qiwāma diejawantahkan  dalam
13 Pasal  31  Ayat  3  “Undang-Undang  No.1  Tahun 1974 tentang Perkawinan” Pub. L No.1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974).
14 Pasal  31  Ayat  1  “Undang-Undang  No.1  Tahun 1974 tentang Perkawinan” Pub. L No.1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974).
15 Fitri Yanni Dewi Siregar, Jaka Kelana, Kesetaraan Batas  Usia  Perkawinan  Di  Indonesia  Dari  Perspektif Hukum Islam. Mahakim:  Journal  of  Islamic  Family  Law, Vol.  5,  No.  1  (2021).  H.  3,  https://doi.org/10.30762/ mh.v5i1.2416.  Diakses 21 Juni 2021, 11.30 WIB
bentuk kepemimpinan suami terhadap istrinya.
2.  Sekilas tentang Teori Mubadalah Secara  bahasa,  mubadalah  berasal dari  Bahasa  Arab  yang  artinya  tukar menukar, timbal-balik, resiprokalitas, dan kesalingan. Secara terminologis, menurut para  penggagasnya, mubadalah adalah pemahaman  dan  gerakan  perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku tiran,  hegemonik,  diskriminatif,  serta dzalim sekaligus merupakan perubahan untuk norma dan cara pandang mengenai relasi perempuan dan laki-laki yang mengarah  pada  nilai  kesalingan,  kesetia- kawanan,  kerjasama,  kesederajatan  dan kebersamaan demi kehidupan yang lebih baik, adil, damai dan sejahtera. 16
Dalam konteks relasi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, mubadalah adalah prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka  di  ranah  domestik  dan  publik, berdasarkan pada kesederajatan antara mereka,  keadilan  serta  kemaslahatan bagi keduanya sehingga yang satu tidak menghegemoni  atas  yang  lain,  dan  atau menjadi korban kedzaliman dari yang lain. Justru mubadalah adalah prinsip yang berupa  relasi  saling  menopang,  saling bekerjasama,  dan  saling  membantu  satu sama lain. 17 Teori mubadalah ini pada dasarnya adalah teori yang lahir dari Islam sendiri,  berdasarkan  dalil-dalil  yang  ada dalam al-Qur’an maupun hadits Nabi.
Kesederajatan perempuan dan laki-laki perspektif mubadalah di ranah publik bisa dimaknai sebagai kesetaraan keduanya
16 Fakihuddin Abdul Kodir, “Qiraah Mubadalah”, http://www.mubadalahnews.com// Qiraah Mubadalah. Diakses tanggal 7 April 2020 19.30 WIB.
17 Fakihuddin  Abdul  Kodir,  “Qiraah  Mubadalah”, http://www.mubadalahnews.com//Qiraah  Mubadalah. Diakses tanggal 7 April 2020 19.30 WIB.
sebagai  warga  negara  dan  di  hadapan hukum. Hal ini dikarenakan mubadalah memandang bahwa kehidupan ini adalah milik laki-laki maupun perempuan. Karenanya  manfaat  dari  kehidupan ini  harus  dirasakan  keduanya.  Namun, selama ini kenyataannya teks-teks Islam dibaca, lebih banyak, dengan melihat laki- laki sebagai subjek dari teks tersebut dan perempuan sebagai objeknya. 18
Sebagai  contoh,  penerapan  prinsip kesalingan dalam teori mubadalah dalam kehidupan sehari-hari adalah perlunya suami yang sholih untuk seorang istri yang sholihah. Teori yang umum di masyarakat adalah pentingnya seorang istri yang sholihah,  namun  tidak  memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya seorang  suami  yang  sholih.  Padahal kehidupan ini tidak hanya milik laki- laki tetapi juga milik perempuan sebagai manusia.

## 19
Pandangan  umum  lainnya  yang muncul di tengah-tengah masyarakat menyebutkan  bahwa  perempuan  adalah sumber  fitnah,  penggoda  dan  penebar pesona. Karena itu segala kontrol dan pelarangan aktifitas mereka menjadi lazim dilakukan.    Padahal  kondisi  sebaliknya juga ada. Tidak sedikit pula laki-laki yang bertindak sebagai penggoda dan penebar pesona.  Selain  itu,  masyarakat  sangat mengapresiasi laki-laki yang menjadi bapak rumah tangga dan mencari nafkah. Masyarakat sering lupa bahkan menafikan bahwa  banyak  pula  perempuan  yang menopang ekonomi keluarga. Pandangan- pandangan tentang hubungan yang saling mengisi inilah yang dihadirkan oleh teori mubadalah . 20
18 Fakihuddin  Abdul  Kodir,  “Qiraah  Mubadalah”, http://www.mubadalahnews.com//Qiraah  Mubadalah. Diakses tanggal 7 April 2020 19.30 WIB.
19 Fakihuddin  Abdul  Kodir,  “Qiraah  Mubadalah”, http://www.mubadalahnews.com//Qiraah  Mubadalah. Diakses tanggal 7 April 2020 19.30 WIB.
20 Fakihuddin  Abdul  Kodir,  “Qiraah  Mubadalah”, http://www.mubadalahnews.com//Qiraah  Mubadalah.
Inti  dari  perspektif  teori mubadalah adalah soal kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun kehidupan publik yang lebih luas. Karena  pada  dasarnya,  teori mubadalah ini bukanlah teori yang lahir dari ruang hampa, melainkan disarikan dari sumber- sumber utama agama Islam itu sendiri. Diantara dasar-dasar ayat al-Qur’an yang digunakan oleh teori ini yaitu:
َنوُرُم ۡ أَي ۚ ٖض ۡ عَب   ُءٓاَيِل ۡ وَأ ۡ مُه ُض ۡ عَب  ُتَٰنِم ۡ ؤُم ۡ لٱَو  َنوُنِم ۡ ؤُم ۡ لٱَو
َنوُت ۡ ؤُيَو َةٰوَل َّصلٱ َنوُميِقُيَو ِرَكنُم ۡ لٱ  ِنَع َن ۡ وَه ۡ نَيَو  ِفوُر ۡ عَم ۡ لٱِب َهَّللٱ  َّنِإ ۗ ُهَّللٱ ُمُهُمَح ۡ َير َس  َكِئَٰٓلْوُأ ۚ ٓ ۥ ُهَلو ُسَرَو َهَّللٱ َنوُعي ِطُيَو َةٰوَكَّزلٱ 21 ٞميِكَح ٌزيِزَع Artinya:“Orang-orang  yang  beriman,  laki- laki dan perempuan adalah saling menolong satu  sama  lain  dalam  menyuruh  kebaikan, melarang  kejahatan,  mendirikan  sholat, mengeluarkan  zakat,  mentaati  Allah  dan Rasul-Nya.  Mereka  akan  dirahmati  Allah. Sesungguhnya  Allah  Maha  Kuat  lagi  Maha Bijaksana.”
Ayat di atas menunjukkan makna kesalingan satu sama lain. Frasa “ ba’dhuhum auliyau ba’dhin ” maknanya pihak yang satu adalah  penolong,  penopang,  penyayang dan  pendukung  yang  lain.  Beberapa kitab  tafsir  klasik  menyebut  maknanya tanashur (saling  menolong), tarahum (saling  menyayangi), tahabub (saling mencintai), ta’adud (saling  menopang) satu sama lain. Dengan merujuk pada makna demikian, frasa “ba’dhuhum auliyau ba’dhin” menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain.  Ayat yang lainnya adalah:
ٍرَكَذ نِّم مُكنِّم  ٖلِمَٰع  َلَمَع ُعي ِضُأ ٓ َل  ِّنَأ ۡ مُهُّبَر ۡ مُهَل  َباَجَت ۡ سٱَف
نِم  ْاوُجِر ۡ خُأَو  ْاوُرَجاَه  َنيِذَّلٱَف ۖ ٖض ۡ عَب ۢ نِّم   مُك ُض ۡ عَب ۖ ٰىَثنُأ ۡ وَأ ۡ مِهِتأَ ِّي َس ۡ مُه ۡ نَع َّنَرِّفَكُ َلأ ْاوُلِتُقَو ْاوُلَتَٰقَو  ِليِب َس  ِف ْاوُذوُأَو ۡ مِهِرَٰيِد
Diakses tanggal 7 April 2020 19.30 WIB.
21 QS.  At-Taubah:  71 , Departemen  Agama  RI, al- Qur’an dan Terjemahnya. H. 198.
ۚ ِهَّللٱ ِدنِع ۡ نِّم اٗباَوَث ُرَٰه ۡ نَأ ۡ لٱ اَهِت ۡ حَت نِم يِر ۡ جَت  ٖتَّٰنَج ۡ مُهَّنَلِخ ۡ دُ َلأَو 22 ِباَوَّثلٱ ُن ۡ سُح ۥ ُهَدنِع ُهَّللٱَو Artinya:“Maka  Tuhan  mereka  menjawab permohonan  mereka  “Sesungguhnya  Aku tidaklah  menyia-nyiakan  amal  perbuatan kalian  baik  laki-laki  maupun  perempuan, sebagian dari kalian atas sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah dan keluar dari rumah-rumah mereka kemudian mereka berkorban  di  jalan-Ku,  mereka  berperang dan  terbunuh  maka  Aku  pasti  mengampuni kesalahan-kesalahan  mereka  dan  pasti  Aku akan  memasukkan  mereka  ke  dalam  surge yang  mengalir  sungai-sungai  di  bawahnya sebagai balasan (pahala) dari sisi Allah. Dan Allahlah sebaik-baik balasan di sisinya.”
Ayat ini secara eksplisit menunjukkan bahwa  di  hadapan  Allah  SWT,  laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal kesempatan menjadi  orang  yang  bertaqwa  selama keduanya melakukan amal perbuatan yang diperintahkan. Ayat lain yang secara eksplisit menunjukkan kesalingan ada dalam surat an-Nisa ayat 19, yaitu:
َلَو ۖ اٗه ۡ رَك  َءٓا َسِّنلٱ ْاوُثِرَت نَأ ۡ مُكَل  ُّلِحَي  َل ْاوُنَماَء  َنيِذَّلٱ  اَهُّيَأَٰٓي ٖة َشِحَٰفِب َينِت ۡ أَي نَأ ٓ َّلِإ َّنُهوُ ُت ۡ َتاَء ٓاَم  ِض ۡ عَبِب ْاوُبَه ۡ ذَتِل َّنُهوُل ُض ۡ عَت نَأ   ٰٓ َسَعَف   َّنُهوُ ُت ۡ هِرَك  نِإَف ۚ ِفوُر ۡ عَم ۡ لٱِب   َّنُهوُ ِشاَعَو ۚ ٖةَنِّيَبُّم
23 اٗيرِثَك اٗر ۡ يَخ ِهيِف ُهَّللٱ َلَع ۡ جَيَو اٗٔ ۡ ي َش ْاوُهَر ۡ كَت Artinya:“Wahai  orang-orang  yang  beriman tidak  halal  bagi  kalian  mewarisi  wanita dengan  cara  memaksanya.  Dan  janganlah kalian  menyusahkan  mereka  karena  hendak mengambil  kembali  sebagian  yang  telah kalian berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan  perbuatan  keji  yang  nyata. Dan  pergaulilah  mereka  dengan  cara  yang ma’ruf. Kemudian, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.”
22 QS. Ali Imran: 195 , Departemen  Agama  RI, al- Qur’an dan Terjemahnya. H. 76. 23 QS. An-Nisa: 19 , Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya . H.79.
Dengan mendasarkan pada sumber- sumber utama ajaran Islam di atas, teori mubadalah berangkat dari pemahaman awal  atau  premis-premis  yaitu  : Pertama, bahwa  Islam  hadir  untuk  laki-laki  dan perempuan sehingga teks-teksnya harus menyentuh keduanya. Kedua , bahwa  prinsip  relasi  antara  laki-laki dan perempuan adalah kerjasama dan  kesalingan,  bukan  hegemoni  dan kekuasaan. Ketiga ,  bahwa  teks-teks  Islam itu terbuka dan dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelum ini terwujud dalam setiap interpretasi. 24 Cara  kerja  teori mubadalah terkait dengan pemaknaan terhadap teks-teks sumber agama Islam terdiri dari tiga langkah.  Langkah-langkah  itu  bersifat kronologis. Langkah  pertama ,  yakni menemukan dan menegaskan prinsip- prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang  bersifat  universal  sebagai  fondasi pemaknaan.  Baik  prinsip  yang  bersifat umum  maupun  yang  bersifat  khusus. Yang  dimaksud  dengan  prinsip-prinsip universal itu adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin. Seperti ajaran tentang keimanan yang menjadi dasar setiap  amal  perbuatan.  Prinsip-prinsip tentang amal kebaikan akan dibalas pahala dan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin,  tentang  keadilan  yang  harus ditegakkan,  serta  tentang  kemaslahatan dan kerahmatan yang harus disebarkan. Juga  prinsip-prinsip  tentang  kerja  keras, sabar,  syukur,  ikhlas  dan  tawakal  adalah hal-hal baik yang diapresiasi dalam Islam. 25 Langkah  kedua ,  yakni  menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks- teks yang akan kita interprestasi. Teks- teks relasional yang menyebutkan peranan laki-laki dan perempuan biasanya bersifat
24 Faqihuddin Abdul Qodir, Qira’ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam , (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019). H. 196.
25 Faqihuddin  Abdul  Qodir, Qira’ah  Mubadalah  : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam . H. 200.
implementatif,  praktis,  parsial  dan  hadir sebagai  contoh  pada  ruang  dan  waktu tertentu  bagi  prinsip-prinsip  Islam.  Oleh karena teks relasional itu bersifat parsial- implementatif,  maka  perlu  ditemukan makna atau gagasan utama yang bisa kohesif  dan  korelatif  dengan  prinsip- prinsip yang ditegaskan oleh ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama.  Sederhananya,  penerapan langkah kedua ini bisa dilakukan dengan cara meniadakan sementara subjek dan objek yang ada dalam teks. Sedangkan “prediket” yang ada di dalam teks menjadi gagasan yang akan di- mubadalah -kan/ di-saling-kan antara dua jenis kelamin. 26 Selebihnya,  untuk  mendapatkan  makna terbaik dalam melakukan langkah kedua ini, dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan metode ushul fiqh, seperti qiyas, istihsan, istishlah bahkan maqashid syariah . Metode-metode  ini  digunakan  untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam langkah pertama tadi. 27
Langkah  selanjutnya,  yaitu  langkah ketiga adalah menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks -yang lahir dari proses langkah kedua- kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.  Dengan  demikian,  teks  tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja, namun juga mencakup jenis kelamin lainnya.  Sehingga,  teori mubadalah ini mampu  menjelaskan  bahwa  suatu  teks tertentu ini diperuntukkan untuk laki-laki sekaligus untuk perempuan. Atau suatu teks tertentu ini diperuntukkan untuk perempuan sekaligus untuk laki-laki. Hal ini berlaku sepanjang kita mampu menemukan gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan bisa diberlakukan untuk laki-laki maupun
26 Faqihuddin  Abdul  Qodir, Qira’ah  Mubadalah  : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam . H. 201.
27 Faqihuddin  Abdul  Qodir, Qira’ah  Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam . H. 204.
perempuan. Langkah ketiga ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip universal yang sudah ditemukan di langkah pertama di atas. 28

## 3.  Pencetus Teori Mubadalah
Sebagai sebuah teori penafsiran, teori mubadalah dicetuskan  oleh  Faqihuddin Abdul Kodir melalui karya utamanya tentang mubadalah yang berjudul “Qiraah Mubadalah:  Tafsir  Progresif  untuk  Keadilan Gender  dalam  Islam” yang ia terbitkan pertama  kali  di  Penerbit  IRCiSoD, Banguntapan.  Jogjakarta  pada  Februari 2019.  Melalui  tulisannya  itu,  ia  disebut- sebut  sebagai  pencetus  teori  penafsiran mubadalah beserta kolega-koleganya yang mendukung pembacaan ulang atas teks- teks agama dengan mendasarkan pada asas resiprokalitas laki-laki dan perempuan. Faqihuddin  Abdul  Kodir,  atau  biasa dipanggil  dengan  “Kang  Faqih”  lahir dan  besar  di  Cirebon.  Ia  besar  di  tradisi pesantren yang sangat kental. Ia menempuh pendidikan agamanya di Pesantren Dar al- Tauhid  Arjawinangun  Cirebon  di  bawah asuhan KH. Ibnu Ubaidillah Syathori dan KH. Husein Muhammad, pendiri Fahmina Institute. 29
Pada  jenjang  pendidikan  setelah menamatkan  Madrasah  Aliyah  (setingkat Sekolah  Menengah  Atas)  ia  melanjutkan pendidikannya  di  Fakultas  Dakwah  dan Fakultas  Syariah  Universitas  Damaskus. Damaskus,  Syiria  tahun  1989-1996.  Di sana ia belajar langsung kepada Syeikh Said  Ramadhan  al-Buty,  Syeikh  Wahbah az-Zuhaili dan mengikuti kegiatan rutin Tarekat Naqsyabandiyah di sana. 30
Pendidikan pada jenjang pascasarjana (S2)  ia  tempuh  di  International  Islamic
28 Faqihuddin Abdul Qodir, Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam . H. 202.
29 Faqihuddin  Abdul  Qodir, Qira’ah  Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam . H. 613.
30 Faqihuddin  Abdul  Qodir, Qira’ah  Mubadalah:
Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam . H. 613.
University  Malaysia  konsentrasi  bidang pengembangan  fiqih  zakat  pada  tahun 1996-1999. Kemudian ia mengabdikan dirinya di kerja-kerja sosial keislaman di beberapa  Lembaga  Swadaya  Masyarakat seperti  Fahmina  Institute,  Rahima dam  Forum  Kajian  Kitab  Kuning  (FK3). Selanjutnya,  ia  melanjutkan  pendidikan S3 di Indonesian Consortium for Religious Studies  (ICRS)  UGM  Yogyakarta  pada tahun 2009-2015 dengan disertasi tentang “Interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadits  untuk  penguatan  hak-hak  perempuan dalam  Islam”. 31 Ia  kini  aktif  mengajar  di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ISIF Cirebon, Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan  Ciwaringin  sekaligus  sebagai Wakil  Direktur  Ma’had  Aly  Kebon  Jambu pada  program  Takhashush  Fiqh-Ushul Fiqh  yang  konsentrasi  kajiannya  adalah keadilan relasi laki-laki dan perempuan. 32 Ia banyak menuliskan gagasan- gagasannya di media massa dan menerbitkan buku-buku. Diantara karya- karyanya  adalah  :  Shalawat  Keadilan  : Relasi  Laki-Laki  dan  Perempuan  dalam Teladan  Nabi  (Cirebon:  Fahmina,  2003), Memilih  Monogami  :  Pembacaan  atas  al- Qur’an dan Hadits (Yogyakarta: LKiS, 2005), Bergerak  Menuju  Keadilan  :  Pembelaan Nabi  Terhadap  Perempuan  (Jakarta: Rahima,2006),  60  Hadits  tentang  Hak- Hak  Perempuan  dalam  Islam  :  Teks  dan Interpretasi (Yogyakarta : Graha Cendekia, 2017)  dan  masih  banyak  karya-karyanya lagi yang lain dan beberapa buku yang ia tulis bersamaan dengan koleganya. 33 Pengalaman  Kang  Faqih  yang panjang dalam studi relasi laki-laki dan perempuan sekaligus pendampingan yang ia lakukan kepada masyarakat menjadi
31 Faqihuddin  Abdul  Qodir, Qira’ah  Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam . H. 614.
32 Faqihuddin  Abdul  Qodir, Qira’ah  Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam . H. 615.
33 Faqihuddin Abdul Qodir, Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam . H. 616.
salah  satu  faktor  penting  terbentuknya teori mubadalah sebagai  penafsiran. Sebagai  sebuah  metode  penafsiran dengan langkah-langkah pembacaan sebagaimana yang sudah diterangkan di atas,  teori mubadalah bisa dikategorikan sebagai  metode  penafsiran  hermeneutik yang melibatkan teks dan konteks secara berkelindan dan saling mempengaruhi satu  sama  lain.  Metode  penafsiran  jenis ini  dalam  konteks  penafsiran  klasik diketegorikan sebagai tafsir bi al-ra’y yang lebih banyak menggunakan ta’wil terhadap bunyi tekstual teks.
4. Qiwāma dalam Konsep Teori Mubadalah Qiwāma dalam yurisprudensi madzhab-madzhab  utama  fikih  klasik, berdasarkan  perspektif  teori mubadalah , telah dimaknai sebagai suatu hubungan yang  hirarkis-struktural.  Berdasarkan aturan ini, serangkaian kewajiban suami- istri terumuskan. Tugas utama seorang suami  adalah  memberi  nafkah  termasuk rumah,  sandang  dan  pangannya,  tugas ini disandingkan dengan tugas seorang istri  untuk  mentaatinya,  yakni  berupa kewajiban  untuk  memuaskan  suaminya, setidak-tidaknya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. 34
Ketimpangan model relasi ini menjadikan istri rentan terhadap kekerasan. Sebab suami merasa memiliki kuasa  untuk  memarahi  istrinya.  Bahkan suami boleh melakukan tindakan pemukulan  terhadap  istrinya,  yang mana perbuatan tersebut juga legitimated dalam  al-Qur’an.  Penafsiran  yang berpusat pada pandangan laki-laki dalam bentuk  penafsiran  yang  patriarkhi  ini memunculkan asumsi bahwa produk fikih
34 Faqihuddin  Abdul  Kodir,  “Kesetaraan  Gender dan  Hadis  Nabu  Muhammad:  Menafsir  Ulang  Konsep Mahram dan Qiwāma,” dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim , (Yogyakarta: LKiS, 2017). H. 270.
yang cenderung patriarkhi itu disebabkan oleh  monopoli  penafsiran  teks  oleh  laki- laki,  tidak  ada  tempat  bagi  perempuan untuk menyampaikan pandangan- pandangannya yang lebih responsif pada hak-hak kemanusiaan perempuan. Tetapi,  pembacaan  di  atas  hanyalah interpretasi masyarakat secara umum yang dipahami secara patriarki atas khazanah  fikih  terkait  dengan  persoalan Qiwāma ,  bukan  semata-mata  makna  asli teksnya.  Sebenarnya  hak  dan  kewajiban suami istri hanya bertumpu pada tiga hal, yaitu  relasi  yang  ma’ruf,  nafkah  harta, dan layanan seks. Terkait dengan relasi yang  ma’ruf  ini,  perintahnya  ditujukan kepada  kedua  belah  pihak.  Baik  istri kepada suami maupun suami kepada istrinya harus saling mempergauli dengan cara yang ma’ruf . Relasi ini tidak bersifat dominatif salah satu kepada yang lainnya. Entah alasan dominasinya karena status sosial, sumber daya yang dibawa, bahkan sekedar  jenis  kelamin.  Relasi  di  sini bermakna berpasangan ( zawaj ), kesalingan ( mubadalah ),  kemitraan  ( mu’awanah ), maupun kerjasama ( musyarakah ). 35 Kedua, nafkah harta. Nafkah harta ini, berdasarkan  teks  al-Qur’an,  diwajibkan kepada  suami  terhadap  istri.  Meskipun dalam kondisi tertentu, istri juga diminta untuk  berkontribusi.  Nafkah  harta inilah yang kemudian memberikan legitimasi bagi suami untuk memimpin istrinya.  Mengapa  suami  mendapatkan kewajiban  memberikan  nafkah  kepada istrinya? Sementara istri tidak diberikan kewajiban untuk menafkahi. Ini tidak lain dikarenakan dalam kondisi tertentu, istri tidak bisa bekerja karena menjalankan fungsi-fungsi reproduksi, seperti melahirkan,  mengandung,  menyusui, nifas, menstruasi dan sebagainya sehingga
35 Faqihuddin  Abdul  Qodir, Qira’ah  Mubadalah: Tafsir Progressif untuk Keadilan Gender dalam Islam . H. 370.
ia membutuhkan perlindungan berupa nafkah materi dari suaminya. 36 Ketiga,  layanan  seks.  Jika  nafkah harta  tadi  dibebankan  kepada  suami, maka interpretasi awal tentang kewajiban memberikan layanan seks kepada suami adalah bagian dari kewajiban istri dalam pernikahan.  Kewajiban  ini  mendapatkan penguatan  dalam  teks-teks  hadits  bahwa istri yang tidak mau melayani kebutuhan seks suaminya -dan suaminya tidak ridha karena itu- maka ia dilaknat oleh malaikat sampai esok harinya. Kenapa layanan seks merupakan kewajiban istri dan tidak dituntut  kepada  suami?  Pada  dasarnya baik laki-laki maupun perempuan sama- sama memiliki kebutuhan seks. Hanya saja dorongan seksual itu berbeda satu sama lain.  Perempuan,  sebagai  manusia  bisa saja punya dorongan seksual yang lebih tinggi dari laki-laki, setara ataupun lebih rendah. Untuk itu, laki-laki- dalam hal ini adalah suaminya juga harus memenuhi kebutuhan seksual istri untuk menjaga kehormatannya dan tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang. 37 Dalam  perspektif  teori mubadalah , teorisasi  tentang  nafkah  dan  seks  dalam fikih klasik di atas dibuat lebih fleksibel. Artinya,  dengan  menggunakan  asas kesalingan,  berdasarkan  pembacaan  ini, baik nafkah maupun seks adalah hak dan kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan oleh  suami-istri,  atau  salah  satunya adalah milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya maupun yang  dihasilkan  istrinya,  dan  begitu pula sebaliknya. Harta keduanya yang dihasilkan selama berkeluarga adalah harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga. Tentu tanggung jawab  bersama  ini  disesuaikan  dengan
36 Faqihuddin Abdul Qodir, Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam . H. 371.
37 Faqihuddin  Abdul  Qodir, Qira’ah  Mubadalah:
Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam . H. 371.
hasil musyawarah bersama, apakah suami saja yang bekerja, istri saja yang bekerja, atau keduanya. Tanggung jawab mencari nafkah  ini  juga  sama  dengan  tanggung jawab  dalam  mengurus  rumah  tangga. 38 Urusan domestik tidak hanya merupakan kewajiban bagi istri untuk mengurusnya, melainkan juga kewajiban bagi suami. 39 Dengan  demikian,  implikasi  dari teori mubadalah dalam hal Qiwāma ini meniscayakan seorang istri untuk menjadi kepala rumah tangga jika suami tidak bisa atau tidak mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya dengan disertai asas  musyawarah  di  setiap  pengambilan keputusan yang diambil dalam keluarga. Sebab,  asas  yang  paling  utama  dalam keluarga adalah kesalingan dan tolong menolong.
Konsekuensi dari adanya Qiwāma dalam keluarga adalah ketaatan dan kepatuhan sekaligus kerelaan. Dalam teori mubadalah ini,  ketaatan,  kerelaan sekaligus kepatuhan dibingkai dalam konsep kesalingan. Karena suami-istri adalah partner dalam hidup, bukan atasan dan  bawahan.  Karenanya,  kebahagiaan dalam  keluarga  itu  harus  diwujudkan bersama. Ekspresi membahagiakan dan dibahagiakan itu tidak hanya berasal dari satu pihak, suami saja atau istri saja. Melainkan dari kedua pihak. Suami harus memberi “bahasa kasih” yang dibutuhkan istrinya,  dan  ia  juga  menerima  “bahasa kasih”  dari  istrinya.  Sehingga,  ketaatan, kerelaan sekaligus kepatuhan kepada pasangan untuk menjaga keutuhan keluarga  bukan  hanya  kewajiban  bagi istri, tetapi suami juga diharuskan untuk menjaga keutuhan keluarga dengan terus-
38 Arif  Zunaidi,  “Kedudukan  Harta  Bersama Perkawinan  Poligami,” Mahakim:  Journal  of  Islamic Family  Law ,  Vol.  2,  No.  2.  (2018).  H.  95.,    https://doi. org/10.30762/mh.v2i2.975.  Diakses  21  Juni  2021,  11.25 WIB.
39 Faqihuddin  Abdul  Qodir, Qira’ah  Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam . H. 371.
menerus memberikan kebahagiaan kepada istrinya.  Masing-masing  pihak  harus berusaha untuk saling membahagiakan dalam keadaan senang maupun susah.
5. Relevansi Qiwāma dalam Teori Mubadalah terhadap Kehidupan Keluarga Muslim di Indonesia Relasi  suami  istri  yang  resiprokal dalam konsep Qiwāma sebagaimana yang dijelaskan dalam paparan di atas sesungguhnya sudah menemukan bentuknya di Indonesia. Hubungan kesalingan dalam masyarakat yang budayanya agraris tentu lebih banyak ditemui ketimbang di lingkungan masyarakat non-agraris. Ini karena sejak dahulu,  masyarakat  agraris  baik  laki- laki dan perempuan sudah melakukan pekerjaan dan menopang kebutuhan keluarga secara bersama-sama. Kondisi ini tentu saja berbeda dengan kondisi masyarakat dimana ijtihad fikih keluarga dalam  fikih  klasik  dicetuskan.  Kondisi masyarakat yang patriarkhi dan bentang alam yang sangat sulit bagi perempuan untuk  turut  melaksanakan  aktifitas ekonomi meniscayakan perempuan untuk tidak turut andil dalam kegiatan ekonomi -meski dalam beberapa kasus ada juga perempuan yang turut serta dalam mencari  nafkah  namun  hanya  sebagian kecil- sehingga perempuan ditugaskan untuk mengurus urusan domestik keluarga dan membesarkan anak-anak. Tentu saja kenyataan yang terjadi di masyarakat Arab akan sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia kebanyakan.
Perempuan-perempuan Indonesia justru banyak yang menjadi buruh migran untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena berpikir bahwa penghasilan suaminya tidak cukup untuk menghidupi  anak-anaknya.  Karena  itu, penafsiran tentang Qiwāma yang patriarkhi minded dalam penafsiran teks fikih klasik
tidak tepat jika diterapkan secara tekstual di  Indonesia.  Masyarakat  Indonesia  juga tidak menempatkan perempuan dalam posisi  yang  subordinat  di  bawah  laki- laki.  Bahkan,  dalam  beberapa  kasus,  di Indonesia nama pahlawan perempuan dan tokoh-tokoh perempuan sangat dihormati dan  diagungkan.  Hanya  saja,  beberapa orang  dalam  jumlah  yang  banyak  juga, keliru  dalam  memahami  kewajiban ketaatan istri kepada suami dalam konsep Qiwāma secara membabi buta. Sehingga tidak sedikit terjadi kedzaliman terhadap pasangannya dengan berlindung pada konsep Qiwāma tadi. Prinsip  kesalingan  dalam  menjalin hubungan keluarga adalah pilihan yang tepat. Tanpa disadari masyarakat Indonesia juga sudah mempraktikannya dalam  kehidupan  sehari-hari.  Meskipun begitu,  menyuarakan  prinsip  kesalingan dalam berumah-tangga untuk mewujudkan  keluarga  yang  harmonis dan adil tetap perlu diupayakan terus- menerus.  Sebab,  manusia  ketika  tidak berada  dalam  kontrolnya,  sangat berpotensi untuk mendzalimi satu sama lain,  apalagi  antar  suami-istri,  individu- individu yang mengikatkan diri secara merdeka sebagai pasangan. Sehingga memahami hubungan dalam bentuk yang sehat sangat diperlukan untuk menjaga kesejahteraan jasmani maupun rohani sebagai fitrah manusia.

## D. Kesimpulan
Qiwāma dalam keluarga perspektif teori mubadalah di atas adalah pembaharuan interpretasi atas pemaknaan yang selama ini sudah berjalan. Ketaatan istri, kepatuhannya serta kerelaannya kepada suami  tidaklah  semata-mata  diwajibkan sebagai ketundukan yang tanpa batas. Melainkan  harus  dibarengi  dengan perlindungan dan pemberian kasih sayang yang sesuai bahasa kasih-nya oleh
suaminya. Kepemimpinan suami atas istri yang dibarengi dengan ketundukan istri tidak  boleh  dilakukan  secara  sewenang- wenang  sehingga  mengancam  kehidupan istri.  Begitu  pula  sebaliknya,  istri  yang dalam  keadaan  tertentu,  suaminya  tidak bisa  menjadi  pemimpin  keluarga,  harus siap menjadi pemimpin keluarga dan menjalankan keluarganya dengan asas musyawarah. Tidak boleh berjalan sendiri- sendiri demi menjaga keutuhan keluarga. Jika terjadi perselisihan dan musyawarah bisa dilakukan maka dengan berpegang pada  konsep  kesalingan  ini,  suami  dan istri akan dapat melalui kehidupan rumah tangganya dengan bahagia bersama-sama, baik dalam keadaan suka maupun duka. Teori yang tidak hanya menuntut adanya istri yang sholihah bagi suami ini namun juga sebaliknya, menuntut adanya suami yang sholih bagi istri yang sholihah ini menempatkan martabat kemanusiaan sebagai harkat yang harus dijunjung tinggi sebagai manusia. Manusia dilarang mendzalimi satu sama lain hanya karena alasan perbedaan kelas sosial, kepemilikan sumberdaya,  atau  hanya  karena  jenis kelaminnya. Sebab, spirit universal agama Islam tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal menjalankan amal sholih maupun dalam hal  melakukan  perbuatan  dosa.  Masing- masing mendapatkan pahala atau siksa sesuai dengan amal perbuatannya. Inilah prinsip yang sebenarnya diperjuangkan dalam teori mubadalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kodir,  Faqihuddin.    “Kesetaraan Gender  dan  Hadis  Nabi  Muhammad: Menafsir  Ulang  Konsep  Mahram  dan Qiwāma,”  dalam Reformasi  Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan  Gender  di  Berbagai  Negeri Muslim. Yogyakarta: LKiS, 2017.
Abdul  Kodir,  Fakihuddin.  “Qiraah Mubadalah” http://www. mubadalahnews.com/ Qiraah Mubadalah. Diakses 7 April 2020 19.30
WIB.
Abdul Kodir, Faqihuddin. Qira’ah Mubadalah: Tafsir  Progresif  untuk  Keadilan  Gender dalam  Islam. Yogyakarta:  IRCiSoD, 2019.
Al-Qurthubi. Jami’u  Ahkam  al-Qur’an. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, t.t.
Ali  Ash-Shabuni,  Muhammad. Rawai’ul Bayan  Fii  Tafsir  Ayatil  Ahkam. Beirut  : Dar al-Fikr, t.t.
As-Suyuthi, al-Lubab  fi  Asbab  an-Nuzul. Beirut; Dar al-Fikr, 1991.
Departemen  Agama  RI, al-Qur’an  dan Terjemahnya. Jakarta: Diponegoro Press, 2006.
Dewi  Siregar,  Fitri  Yanni;  Kelana,  Jaka. “Kesetaraan  Batas  Usia  Perkawinan Di  Indonesia  Dari  Perspektif  Hukum Islam.” Mahakim:  Journal  of  Islamic Family  Law, Vol.  5,  No.  1,  April 2021. https://doi.org/10.30762/ mh.v5i1.2416    Diakses  21  Juni  2021, 11.30 WIB.
Ismail,  Nurjannah. Perempuan  dalam Pasungan: Bias Lak-Laki dalam Penafsiran. Yogyakarta: LKiS, 2003.
J.  Goode,  William. Sosiologi  Keluarga. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
Syafruddin. Fikih  Munakahat. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Sihombing,  Eka  N.A.M;  Hadita,  Cynthia. “Konstitusionalitas  Poligami  Dalam Perspektif  Hermeneutika  Hukum Islam Di Indonesia,” Mahakim: Journal of  Islamic  Family  Law, Vol.  5,  No.  1, April  2021.  https://doi.org/10.30762/ mh.v5i1.2511  Diakses    21  Juni  2021, 11.30 WIB.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  Pub.  L.  No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974 ).
Zunaidi, Arif. “Kedudukan Harta Bersama Perkawinan  Poligami,” Mahakim: Journal  of  Islamic  Family  Law ,  Vol.  2,
No.  2.  Desember  2018.    https://doi. org/10.30762/mh.v2i2.975  Diakses  21 Juni 2021, 11.25 WIB.
-