## ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 12, Nomor 1, Februari 2023: 119–129
10.33772/etnoreflika.v12i1.1939
ISSN: 2252-9144 (Cetak) ISSN: 2355-360X (Online)

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PEMERINTAH KELURAHAN BUKIT WOLIO INDAH KECAMATAN WOLIO KOTA BAUBAU
THE IMPLEMENTATION OF PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) POLICY BY THE GOVERNMENT OF KELURAHAN BUKIT WOLIO INDAH, WOLIO SUB DISTRICT,

## BAUBAU CITY
La Ode Dwiyan Pramono Darmin 1 , Jasir B. 2 , Ilham 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dayanu Ikhsanuddin
1,2,3 Jln. Dayanu Ikhsanuddin, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, 93711. Email korespondensi: dwiyanpramono99@gmail.com
Diterima: 06 Februari 2023; Direvisi: 20 Februari 2023; Disetujui: 26 Februari 2023
Copyright © 2023 The Author This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
How to cite (APA): Darmin, L. O. P., Jasir B., Ilham (2023). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Pemerintah Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Bau Bau. ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya , 12 (1), 119–129. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v11i3.1939.

## ABSTRACT
This research describes the implementation of family hope program policy, especially in Bukit Wolio Indah Village, Baubau City. In its implementation, the facilitators play a crucial role in carrying out this program. This research uses qualitative methods. Data were collected through interviews,  observations,  and  documentation.  The  data  were  analyzed  by  organizing  the substantive data, reducing it without changing the substantive information, and then presenting the data. The data were presented while still taking into account the freshness of the data, starting from credibility, transferability, dependability to conformability.  The research found that: firstly, the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy has been organized and does not result in various policy interpretations, but this policy has not been successfully applied because many  of the  PKH  beneficiaries  are still  not  independent,  with  a total  of  300  PKH  beneficiary families.  The  policy  was  organized  by  involving  the  local  government  agencies,  the  Social Department  and  the  Village  Government,  supported  by  the  district  facilitators.  Secondly,  the facilitators  also  serve  as  motivators,  besides  serving  as  facilitators  and  bridging  the  gap  in validation data between the central government and the social service agency, which was often a problem in determining the target group of recipients. However, these roles are still not able to make the PKH beneficiaries independent.

## Keywords: policy, family hope and facilitator

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mendeskripsikan  implementasi  kebijakan  program  keluarga  harapan  (PKH) Kelurahan  Bukit  Wolio  Indah,  Kecamatan  Wolio,  Kota  Baubau  dan  peran  pendamping  dalam pelaksanaan program keluraga harapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan  data  dengan  teknik  triangulasi  (wawancara,  observasi  dan  dokumentasi)  dan reduksi data subtansi kemudian disajikan untuk dianalisis. Beberapa temuan penelitian ini yaitu, pertama ; Implementasi kebijakan Program Kelurga Harapan (PKH) telah terorganisir, dan tidak menimbulkan  berbagai  intrepretasi  kebijakan,  namun  pada  aplikasinya  kebijakan  ini  belum berhasil karena masih banyak warga penerima bantuan PKH yang belum mandiri, dari jumlah warga  penerima  PKH  sebanyak  300  KK.  Kebijakan  ini  diorganisir  dengan  melibatkan  unit pemerintahan daerah Dinas Sosial dan Pemerintah Kelurahan yang di dukung oleh pendamping kecamatan. Kedua ;  peran  pendamping  dalam  pelaksanaan  program  PKH  adalah  sebagai motivator, fasilitator dan penghubung antara pemerintah pusat dan dinas sosial melalui falidasi data yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Namun peran-peran yang sudah dijalankan tersebut belum mampu memandirikan masyarakat penerima bantuan PKH.
Kata kunci : kebijakan, keluarga harapan, pendamping

## PENDAHULUAN
Salah satu upaya pemerintah Indonesia  dalam  menanggulangi  problem kemiskinan masyarakat dengan mengeluar- kan  kebijakan  Program  Keluarga  Harapan (PKH).  Munculnya  program  kebijakan  ini tidak terpisah dari situasi ekonomi masyarakat  yang  rentan  terhadap  kemis- kinan berkelanjutan dan ekstrem. Sehingga visi  memenuhi  hak-hak  masyarakat  terkait pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang  layak, masih banyak menginggalkan masalah.
Berdasarkan  Data  BPS,  dari  perse- baran di seluruh provinsi Indonesia, jumlah penduduk  yang  hidup  dalam  keadaan miskin  mencapai  28,6  juta  orang  atau 11,22%  pada  awal  tahun  2015  (Permana, 2018)  dan  hanya  mencapai  penurunan kemisikinan setikar 0,59% pada tahun 2016 atau  28,01  juta  orang  (Resnawaty,  2017). Ini hanya menunjukan penurunan (10,76%) atau  sekitar  27,76  juta  jiwa    pada  periode september  atau  hanya  berkurang  0,25  juta jiwa  pada  tahun  yang  sama  pada  periode bulan maret (Badan Pusat statistik, 2017).
Meskipun  pada  tahun-tahun  berikut- nya  data  keluarga  miskin  di  negara  kita mengalami  penurunan  namun  bukan  me- nunjukan penurunan signifikan. Pada tahun 2017  jumlah  penduduk  miskin  hanya menurun 4,28%  dari terhitung dari perban-
dingan  bulan  maret  ke  september,  dari 27,77  juta  jiwa  ke    26,58  juta  jiwa  (BPS, 2017). Untuk tahun 2018, jumlah penduduk miskin  Indonesia  mencapai  25,95  juta orang  atau  9,82%  (periode  maret),  berku- rang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan  kondisi  September  2017  yang sebesar  26,58  juta  orang  (10,12  persen) (BPS,  2018).  Pada  tahun  2018  penu- runannya  pun  tidak  signifikan,  hanya menyentuh 0,28% dari maret ke september dengan  jumlah  sebesar  25,67  juta  jiwa  ke 25,39 juta jiwa (BPS, 2018). Data tersebut menunjukan  adanya  penurunan  angka  ke- miskinan nasional.
Kondisi  ini  berbanding  lurus  dengan tingkat kemiskinan di Kota Baubau, dimana adanya  tren  penurunan  angka  kemiskinan warga. Penduduk miskin di Kota Baubau di tahun 2017 sebanyak 13.550 orang (Baubau dalam  Angka  2018).  Oleh  karena  itu Kelurahan Bukit Wolio (BWI) menjadi sa- lah satu daerah yang menjadi sasaran kebi- jakan PKH.
Dari angka kemiskinan Kota Baubau mengalami  penurunan,  namun  penerima PKH  mengalami  peningkatan.  Jumlah keluarga  penerima  manfaat  bantuan  PKH tahun 2018 sebanyak 5000 orang dibanding tahun  2017  sebanyak  3000  orang.  Penam- bahan  ini  sesuai  data  yang  terdaftar  di
Kemensos,  dimana  mereka  dianggap  ku- rang mampu, (Heeryl, 2018).
Menurut  Direktorat  Jendral  Sosial, PKH  berfokus  pada  peningkatan  kualitas hidup  jangka  panjang  bagi  rumah  tangga miskin  (Direktorat  Jenderal  Sosial,  2013). Idealnya  program  ini  diharapkan  sebagai cara  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup keluarga  miskin  dan  rentan  dengan  cara meningkatkan  akses  pelayanan  sosial  dan ekonomi.  Berbeda  pendapat  Bejo  Waluyo, bahwa  Pengentasan  kemiskinan  dengan melalui  PKH  hanyalah  berefek  pada penurunan  kemiskinan  dalam  jangka pendek karena dilakukan dengan pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin, dan meningkatkan  konsumsi  para  penerima (Bejo Waluyo, 2021).  Setidaknya, capaian PKH  dalam  meningkatkan  konsumsi  dan daya beli masyarakat miskin sehingga dapat mendorong peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar.
Negara  lain,  khususnya  di  negara- negara Amerika Latin,  program  sejenis  ini dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT)  (Bejo  Waluyo,  2021).  Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  PKH  merupakan adopsi  dari  CCT.  PKH  dalam  istilah  kita, tampaknya berjalin kelindan dengan tujuan pembanganun yang dicanangkan pemerintah  Indonesia  untuk  memenuhi target Pembangunan Milenium ( Millennium Development Goals atau MDGs). Sebagaimana  tujuannya,  MDG's  yang ditetapkan  oleh  PBB  pada  tahun  2000 bertujuan untuk mempromosikan
pembangunan berkelanjutan dan mengatasi masalah  kemiskinan,  ketidakadilan,  dan ketidaksetaraan  global.  Tujuan  ini  terdiri dari  8  area  utama,  termasuk  peningkatan hidup  orang  miskin,  peningkatan  akses terhadap pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesetaraan gender, dan pengurangan tingkat kelaparan dan kekurangan air bersih (UN, 2015).
Acuan  regulasi  kita  dalam  kese- jahteraan sosial yaitu yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan
sosial  dan  diubah  dengan  Undang-Undang nomor  14  tahun  2019.  Kedua  Undang- Undang  ini  tidak  secara  rinci  menjelaskan indikator  masyarakat  yang  menjadi  target kesejahteraan,  karena  dalam  regulasi  ini lebih pada kebijakan yang bersifat afirmatif atau  khusus  yang  memberikan  keisti- mewaan  pada  kelompok  tertentu,  atau warga yang kurang beruntung.
Sebagai  kebijakan  yang  bersifat afirmatif,  maka  kelompok  atau  sasaran kebijakan  harus  lebih  rinci  dan  detail sehingga  tujuan  kebijakan  dapat  tercapai. Guna  memperkuat  tujuan  dari  kese- jahteraan  sosial  pemerintah  kemudian mengeluarkan  kebijakan,  sekaligus  mem- perjelas target  kelompok sasaran penerima bantuan  sosial  melalui  Peraturan  Presiden (PP) nomor 63 tahun 2017, tentang penya- luran bantuan sosial non-tunai. Bagaimana kemudian implementasi program ini diterapkan  sebagaimana  landasan  regulasi tersebut,  penulis  mereview  beberapa  lite- ratur penelitian serupa.
Salah  satu  penelitian  soal  imple- mentasi program PKH di Kel. Sepan, Kab. Penajam  Panser  Utara  oleh  Nur  Azizah. Dalam penelitian tersebut membahas bagai- mana  implementasi  program  ini  berfokus pada  objek  narasumber  pendamping  dan Dinas  Sosial.  Temuannya  menunjukan beberapa  faktor  penghambat  dari  kurang optimalnya  pelaksanaan  program  PKH. Seperti  terbatasnya  dana  operasional,  ku- rangnya  jumlah  SDM  pendamping,  dan data peserta yang tidak tepat (Azizah, 2019) Dalam  penelitian  Yosua  Mandalong, Implementasi  PKH  Di  Kecamatan  Rano- yapo Kabupaten Minahasa Selatan
(Mandolang,  2019).  Dalam  penelitian tersebut menemukan masalah implementasi program  PKH  terlihat  dari  dari  aspek  data dan  komunikasi  dari  pihak  BPS  dengan pelaksana PKH terkait dengan penginputan. Sehingga pengimputan data yang termasuk golongan  keluarga    rumah  tangga  sangat miskin  (RTSM)  banyak  tidak  masuk sebagai  penerima  bantuan  (Mandolang,
2019). Selain itu disposisi (sikap) pegawai yang  masih  perlu  ditingkatkan,  dan peningkatan  yang  masih  perlu  dilakukan pada  struktur  birokrasi  untuk  pelaksanaan program  yang  lebih  efektif  (Mandolang, 2019)
Melihat tinjauan literatur dua penelitian  tersebut  tampaknya  analisis implementasi  kebijakan  yang  digunakan mengacu pada milik model George Edward III  yang  berfokus  pada  evaluasi  komu- nikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  stuktur birokrasi (Agustino, 2012).
Analisis  dalam  artikel  ini  dalam penelitian  ini,  menelaah  implementasi kebijakan  dari  pendekatan  proses  imple- mentasi  kebijakan  melalui  tinjauan  peran pemangku  kepentingan  dan  relasi  koor- dinasi antara lembaga-lembaga terkait. Dari segi perspektif, penelitian ini menggunakan analisis  implementasi  menurut  Charles  O. Jones.  fokus  pada  proses  implementasi, keberhasilan kebijakan dapat diukur bukan hanya  dari  hasil  akhir,  tetapi  juga  dari kualitas  dan  integritas  dari  proses  imple- mentasi  itu  sendiri.  sebagaimana  Jones bahwa untuk mengukur keberhasilan imple- mentasi  kebijakan  dapat  dipengaruhi  oleh tiga  faktor  utama,  yaitu  organisasi  pelak- sana, interpretasi, dan penerapan kebijakan (Jones,  1994;  Ah  Maftuchan,  2016).  Pen- jelasan dari ketiga aspek tersebut yaitu (Ah Maftuchan, 2016): (a) organisasi pelaksana mengacu  pada  struktur  dan  kemampuan organisasi  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggung  jawabnya  dalam  melaksanakan kebijakan;  (b)  interpretasi  mengacu  pada pemahaman  yang  berbeda-beda  terhadap kebijakan  yang  diberikan  oleh  para pelaksana  kebijakan  dan  masyarakat  yang terpengaruh  oleh  kebijakan  tersebut;  (c) sedangkan, penerapan mengacu pada proses pelaksanaan  kebijakan  itu  sendiri,  yang melibatkan  interaksi  antara  orga-nisasi pelaksana  dan  masyarakat  yang  menjadi sasaran kebijakan.
Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada organisasi pelaksana yang
matang,  dan  kemampuan  organisasi  untuk menafsirkan  dan  menerapkan  kebijakan dengan baik. Dengan kata lain, interpretasi yang  berbeda-beda  oleh  para  pelaksana kebijakan  dan  masyarakat  dapat  mem- pengaruhi hasil dari implementasi kebijak- an  serta  memungkinkan  kolaborasi  antara organisasi  pelaksana,  masyarakat,  dan pemerintah  dalam  memastikan  kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.
Selain  menelaah  pelaksanaan  prog- ram  kebijakan  PKH  dalam  tiga  indikator tersebut, peneliti juga mengkaji peran aktor pendamping  dalam  implementasi  program ini  di  Kelurahan  Bukit  Wolio  Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau. Peran pen- damping sangat penting dalam rangka men- sukseskan  tujuan  kebijakan.  Maka,  fokus penelitian berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini yaitu untuk menelaah; (1) im- plementasi  kebijakan  PKH  di  Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dan  (2)  peran  pendamping  dalam  pelak- sanaan PKH.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  menggunakan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan  analisis  deskritif  yang  berorientasi pada menjelaskan fenomena sosial  dimana data  kualitatif  yang  diperoleh  dari  peng- amatan atau penelitian di lapangan. Analisis data dalam metode kualitatif, menggunakan teknik-teknik  seperti  pengkodean  tematik, analisis  konsep,  dan  analisis  naratif (Sugiyono,  2017).  Analisis  deskriptif kualitatif dapat memberikan wawasan yang lebih  dalam  dan  detail  tentang  topik  pene- litian,  sehingga  memungkinkan  peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan  memecahkan  masalah  yang  kompleks (Creswell, 2014). Data Primer yang dimak- sud dalam penelitian ini adalah Wawancara dan  observasi  dan  data  sekunder  seperti dokumen, artikel, buku, dan website resmi pemerintah.  Untuk  sumber  primer  melalui wawancara,  pemilihan  informan  di  pilih secara purposive ( purposive sampling ) atau
sengaja. Maka narasumber yang ditentukan adalah  actor  utama  dalam  implementasi program PKH terdiri dari Pendamping PKH kelurahan,  Lurah  Bukit  Wolio  Indah  atau pejabat  perwakilannya,  Dinas  Sosial  Kota Baubau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan sangat penting  dalam  mencapai  tujuan  kebijakan, dan  untuk  mengukur  keberhasilannya diperlukan  tiga  indikator:  organisasi, interpretasi kebijakan, dan penerapan kebi- jakan.  Dalam  penelitian  implementasi  ke- bijakan Program Keluarga Harapan (PKH), ketiga indikator ini digunakan sebagai  alat ukur keberhasilan.
Organisasi  Pelaksana  dan  Interpretasi Kebijakan
PKH adalah program nasional Indo- nesia  untuk  mengurangi  kemiskinan, dikelola oleh pemerintah pusat melalui ban- tuan  pendamping  dan  koordinasi  dengan Dinas Sosial dan Pemerintahan Kelurahan. Pada  tingkat  kelurahan,  tersedia  Unit khusus  seksi  ekonomi,  pembangunan,  dan kesejahteraan  di  Kelurahan  Bukit  Wolio Indah  (BWI),  berperan  penting  dalam  me- nunjang  keberhasilan  program  keluarga harapan.  Melalui  informasi  dari  Dinas Sosial  dan  pendamping  PKH,  unit  ini menyediakan  berbagai  informasi  tentang penerima PKH tanpa melakukan pendataan sendiri  (Basir,  2019).  Pada  tingkat  kota, yaitu dinas sosial dikenal dengan Unit kerja PKH yang terdiri dari Bidang fakis miskin, bidang perlindungan dan jaminan sosial dan BPMT  raskin.  Ketiga  bidang  tersebut  me- nyediakan  data  PKH  yang  mengacu  pada data  statistik  kelompok  keluarga  miskin oleh  BPS  Kota  Baubau    dan  dicocokan dengan data Kelurahan.
Menurut  hasil  wawancara  dinas sosial,  masih  ada  warga  yang  belum menerima  PKH  yang  berusia  60  tahun ketas, hal ini terjadi karena penerima PKH harus  memenuhi  semua  unsur  yang  telah ditentukan  (Basir,  2019),    yang  mengacu
pada  Permensos  1  tahun  2018  tentang program keluarga harapan bagian ketentuan kelompok  sasaran  pasal  3  dan  4  yaitu mensyaratkan komponen kesehatan, pendidikan  dan  atau  kesejahteraan  sosial. Artinya dalam rekrutmen kelompok sasaran program  PKH  harus  berkoordinasi  antara pihak  lembaga  BPS  sebagai  pihak  yang menghimpun  data  keluarga  miskin.  Dinas sosial  menghimpun  data  tersebut  dan memvalidasi  ditingkat  kelurahan  untuk memastikan  daftar  calon  kelompok  pe- nerima  manfaat  program  keluarga  harapan sesuai dengan kriteria berdasarkan regulasi yang  ada.  Sedangkan  pendamping  PPK strukturnya  di  level  kecamatan.  Bertugas sebagai  fasilator  rekrutmen  dan  verifikasi lapangan terkait data calon penerima antara BPS,  Dinsos  dan  Kelurahan.  Perannya sangat  penting  karena  mengetahui  seluruh seluk beluk perkembangan keluarga penerima  manfaat  hingga  menjadi  mandiri dan terlepas dari kriteria keluarga miskin. Organisasi pelaksana berperan penting  dalam  menginterpasikan  program kebijakan  PKH,  khususnya  di  kelurahan Bukit  Wolio  Indah  (BWI).  Dalam  hal  ini interpertasi berkaitan dengan implementasi oleh  pihak  kelurahan,  dinas  sosial  dan pendamping  PKH  serta  keluarga  penerima manfaat (KPM).
Sebagai  Program  bantuan  sosial yang  dikelola  oleh  pemerintah  Indonesia dengan  tujuan  untuk  mengurangi  angka kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejah- teraan  keluarga  miskin.  Program  ini memberikan  bantuan  uang  tunai  setiap bulan  kepada  keluarga  miskin  yang  telah memenuhi  kriteria  tertentu,  seperti  memi- liki  anak  usia  sekolah,  ibu  hamil  atau menyusui,  dan  lanjut  usia    (Basir,  2019). Hal  ini  sejalan  dengan  kriteria  penerima manfaat PKH yang tertera dalam Permensos  1  tahun  2018  pasal  5.  Untuk mencegah missing interpretasi,  sebenarnya telah  diperkuat  melalui  tugas  dan  fungsi yang  jelas  dalam  pasal  31  ayat  3-5.  Dinas Sosial  dan  Pelaksana  Kecamatan  miliki
tugas salah satunya adalah supervisi, peng- awasan,  dan  pembinaan  terhadap  pelak- sanaan PKH. Sedangkan pendamping PKH adalah  fasilitastor,  mediator,  dan  advokasi KPM dalam mengakases seluruh komponen PKH (Pasal 49).
Dalam  praktiknya,  menurut  kete- rangan  Dinas  Sosial  Kota  Baubau,  pelak- sanaan  kebijakan  program  PKH  tidak  me- nimbulkan  berbagai  interpretasi  karena kriteria  syarat  calon  penerima  manfaat sudah  terinci  dengan  jelas  dan  proses pelaksanaan  program  juga  melibatkan pihak pendamping yang melakukan validasi data penerima PKH (Vijayanti, 2019).
Interpretasi  kebijakan  berkaitan dengan  cara  mengartikan  kebijakan  agar program  dapat  ditujukan  dengan  tepat  dan diterima  oleh  semua  pihak  yang  terlibat (Jones,  1994).  Mengartikan  kebijakan dengan  benar  sangat  penting  untuk memastikan  kebijakan  memiliki  tujuan yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan dalam  pelaksanaannya.  Semakin  seragam pemahaman  mengenai  kebijakan,  semakin mudah implementasinya dan tidak memiliki banyak  tafsiran  yang  berbeda.  Dalam penjelasan  diatas,  tidak  terjadi missing interpretasi  terkait  tujuan  implementasi terhadap  target  kelompok  keluarga  pene- rima manfaat (KPM) di kelurahan BWI.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  verifikasi warga  penerima  PKH  sebanyak  300  orang atau 21,15% untuk Kel. Bukit Wolio Indah, dari  dari  total  keseluruhan  kecamatan Wolio  1.054  orang  pada  tahun  2019 (Antara_News,  2019).  Menurut  pihak pemerintah keluarahan BWI terdapat 3.967 KK  yang  mendaftarkann  diri  dalam  basis data  terpadu  kementerian  sosial,  namun hanya  223  orang  saja  yang  menjadi penerima (Basir, 2019). Artinya kinerja pi- hak  pelaksanaan  PKH  untuk  implementasi sasaran  KPM  harus  tetap  sasaran  sesuai dengan regulasi yang ada.
Problematisasi pelaksanaan kebijakan PKH  di  kelurahan  BWI  kemudian  terjadi pada  orientasi  keberlanjutannya  yaitu
kemandirian  Kelompok  KPM.  Dalam Permensos  1  tahun  2019  tentang  Pe- nyaluran  Bantuan  Sosial,  pada  pasal  9 bahwa  bantuan  sosial  yang  bersifat sementara  dan  berkelanjutan  (Permensos. No.  1,  2019).  Kedua  sifat  ini  merupakan turunan dari tujuan PKH dalam Permensos 1 tahun 2018 yaitu menciptakan perubahan perilaku  dan  kemandirian  KPM  dalam mengakses komponen PKH.
Memastikan  kelompok  KPM  agar terlepas  darir  risiko  sosial,  sehingga  tidak termasuk  lagi  dalam  kriteria  Penerima Bantuan  Sosial  merupakan  tugas  dari  pen- damping  PKH.  Para  Pendamping  mela- kukan pertemuan kelompok bulanan deng- an  seluruh  anggota  peserta  PKH,  yang bertujuan  untuk,  salah  satunya  adalah (Direktorat,  2015)  :  (a)  Memberikan  wa- wasan,  pengetahuan,  ketrampilan  untuk meningkatkan  kapasitas  dan  kemandirian peserta  PKH;  dan  (b)  Mendorong  peserta PKH  untuk  melakukan  kegiatan  produktif yang  dapat  menghasilkan  nilai  tambah, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha  Ekonomi  Produktif,  dan  kegiatan bermanfaat lainnya.
Berdasarkan data penerima PKH pada tahun  2019  yang  telah  disebutkan  sebe- lumnya  yaitu  300  KK  dan  diantaranya terdapat 223 keluarga merupakan penerima yang sama pada tahun sebelumnya (Hasni, 2019). Dalam tugas Pendamping PKH ter- dapat  tugas  dan  fungsi  monitoring  dan evaluasi penerima manfaat yang dilakukan bersama Ketua kelompok kelurahan (Direktorat,  2015).  Kegiatan  ini  dilakukan dalam satu bulan satu kali guna memastikan tujuan  dari  PKH  digunakan  sesuai  dengan komitmen penerima manfaat. Sebagaimana tujuan  penyaluran  Bantuan  Sosial  dalam Permensos 1 tahun 2019 pasal 9, asas keber- lanjutan  dimaksudkan  untuk  membina penerima  bantuan  sosial  menjadi  mandiri hingga  lepas  dari  kriteria  kelompok  pene- rima  manfaat.  Dengan  kata  lain,  keluarga penerima  manfaat  yang  mandiri  di  kelu- rahan  Bukit  Wolio  Indah  (BWI)  hanya
mencapai  77  kepala  keluarga  atau  25,6  % pada tahun 2019.
Dalam  penelitian  ini  kemudian  me- wanwancarai  dua  penerima  PKH  yaitu Abddullah, yang mengaku telah menerima PKH  sejak  tahun  2013,  dengan  jumlah  1 juta    rupiah  setiap  bulannya  yang  lebih cenderung  menggunakan  dana  PKH  untuk memenuhi  kebutuhan  pokok  (Abdullah, 2019).  Sedangkan  Bapak  Lamna  Baria, sebagai  KPM  program  PKH  sejak  tahun 2016, mengakui bahwa dana bantuan sosial untuk  keperluan  kebutuhan  pokok  dan menambah modal usaha roti (Baria, 2019).
Dari pembahasan diatas dapat disim- pulkan bahwa implementasi kebijakan PKH telah  terorganisir  dengan  baik  melalui proses  mendata  masyarakat  miskin  oleh kelurahan,  dinas  sosial,  dan  kementerian sosial,  serta  divalidasi  oleh  pendamping kecamatan.  Namun,  pada  pelaksanaannya, kebijakan ini belum berhasil memandirikan sebagian  besar  warga  penerima  bantuan PKH  di  Kelurahan  Bukit  Wolio  Indah (BWI)  ditandai  dengan  rendahnya  para KPM  lepas  dari  kelompok  mandiri. Sebenarnya  pelaksanaan  Program  PKH telah memiliki pola tersendiri yang tersedia dalam  acuan  regulasi  Permensos  dan  pan- duan  pelaksanaan  program.  Maka  itu,  da- lam  pelaksanaan  PKH  di  Kelurahan  BWI tidak  menimbulkan  banyak  interpretasi. Namun  bukanlah  jaminan  akan  keber- hasilan suatu kebijakan.
Peran  Pendamping  PKH  di  Kelurahan Bukit Wolio Indah (BWI)
Pendamping  PKH  memiliki  kedu- dukan  sebagai  mitra  pemerintah  dan  mitra masyarakat sehinga dituntut untuk menjem- batani  berbagai  kepentingan  yang  datang dari  pemerintah  maupun  kepentingan  ma- syarakat.  Peran  pendamping  PKH  berda- sarkan  konsep  peran community  worker adalah  sebagai  peran  dan  keterampilan fasilitatif.  Peran  yang  berkaitan  denga motivasi,  kesempatan,  dan  dukungan  bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan  peran  ini  adalah  menjadi  model,
melakukan  negosiasi  dan  mediasi,  mem- berikan  dukungan,  membangun  konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
Di  sisi  lain,  ada  juga  sebagai  peran dalam keterampilan mendidik. Pendamping berperan aktif sebagai  agen yang memberi masukan  positif  dan  direktif  berdasarkan pengetahuan  dan  pengalaman  masyarakat yang  didampinginya.  Membangkitkan  ke- sadaran  masyarakat,  menyampaikan  infor- masi,  menyelenggarakan  pelatihan  bagi masyarakat  adalah  beberapa  tugas  yang berkaitan dengan peran pendidik.
Peran  lainnya  yaitu  dalam  keteram- pilan  representasi/perwakilan  masyarakat. Peran ini dilakukan dalam kaitannya deng- an  interaksi  antara  pendamping  dengan lembaga-lembaga  eksternal  atas  nama  dan demi  nama  kepentingan  masyarakat  dam- pingannya.  Pekerja  sosial  dapat  bertugas mencari  sumber-sumber,  melakukan  pem- belaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan  masyarakat,  dan  membangun jaringan kerja.
Sebagai  peran  akhir  yaitu  dalam keterampilan teknis. Mengacu pada aplikasi keterampilan  yang  bersifat  praktis,  pen- damping  dituntut  tidak  hanya  mampu menjadi “manajer perubahan” yang meng- organisasikan  kelompok,  melainkan  pula mampu  melakukan  tugas-tugas  teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar seperti  melakukan  riset,  penggunaan  kom- puter,  presentasi  verbal  dan  tertulis,  serta kemampuan untuk mengontrol dan menge- lola keuangan.
Dalam  pedoman  pelaksanaan  penya- luran dana bantuan sosial program keluarga harapan,  pendamping  kecamatan  memiliki peran  yang  berfokus  pada  tiga  hal  yaitu motivator,  fasilitator  dan  advokator  para KPM  untuk  mengakses  layanan  fasilitas komponen  PKH  (Direktorat  Jenderal Sosial,  2013).  Pendamping  PKH  adalah aktor  implementor  kebijakan  dalam  pelak- sanaan  Program  Keluarga  Harapan  yang merupakan  masyarakat  atau  warga  yang
direkrut  dan  dikontrakkerjakan  oleh  Ke- menterian  Sosial  sebagai  pelaksana  pen- dampingan di tingkat kecamatan.
Peran  pendamping  kecamatan  me- mang  sangat  krusial  dalam  suksesnya penyaluran  program  PKH.  Hal  ini  karena PKH  berbeda  berbeda  dengan  program Ban-tuan Langsung Tunai, dari segi bentuk kegiatan dan tujuannya. Perlu diingat kem- bali bahwa meskipun program ini merupakan  bantuan  langsung  tunai  namun tujuan  sejatinya  lebih  menuntut  pening- katan  gradual  kualitas  hidup  masyarakat melalui  akses  fasilitas  komponen  PKH (Resnawaty,  2017).  Sehingga  peran  pen- damping disini sangat penting dalam men- dorong  para  KPM  untuk  mencapai  status gradual  mandiri  atau  terlepas  dari  status keluarga rentan.
Dalam  panduan  pedoman  pelak- sanaan  PKH  kegiatan  motivator  dikaitkan dengan  aktivitas  memotivasi  kelompok KPM untuk tetap aktif dalam menjalankan tugasnya  memenuhi  komitmen  yang  ter- tuang dalam Permensos 1 tahun 2018 pasal 7  hingga  pasal  9.  Sedangkan  tugas fasilitator  oleh  Pendamping  PKH  adalah memfasilitasi  pengaduan  di  tingkat  ma- syarakat melalui pertemuan bulanan dengan berbagai  pihak  terkait  serta  memberikan masukan, solusi, dan membantu koordinasi dengan  pihak  terkait  untuk  menyelesaikan masalah yang diadukan (Direktorat, 2015). Koordinasi  tersebut  melibatkan  multi- stakeholder seperti  ketua  kelompok  pene- rima,  penyedia  layanan  pendidikan  dan kesehatan, aparat pemerintahan, dan peserta PKH setempat.
Peran  advokasi  pendamping  dalam program PKH adalah menjembatani antara peserta program dengan pihak yang terkait dengan program. Advokasi dilakukan deng- an  cara  memperjuangkan  hak-hak  peserta PKH, memberikan informasi yang jelas dan mudah  dipahami  tentang  program,  serta mengedukasi  peserta  PKH  tentang  cara memperoleh  manfaat  maksimal  dari  prog- ram  (Permensos,  Nomor  1,  2018).  Dalam
pendekatan advokasi,  tugas aktor berperan menyerap  keluhan  atau  masalah  yang timbul  dalam  pelaksanaan  program,  dan memastikan  bahwa  masalah  tersebut  men- dapat  penanganan  yang  tepat  dan  efektif. Melalui  peran  advokasi  yang  dilakukan oleh  pendamping  PKH,  diharapkan  prog- ram PKH dapat memberikan manfaat yang maksimal  bagi  peserta  dan  membantu  me- reka  untuk  mengatasi  berbagai  tantangan yang dihadapi dalam hidup mereka.

## Peran Pendamping sebagai Penghubung
Selain  peran  sebagai  motivator, fasilitator,  dan  advokator,  Pendamping djuga  sebagai  penghubung  antara  peme- rintah  di  daerah  dan  masyarakat.  Sebe- narnya  peran  ini  sebagai  fungsi  validasi terhadap  calon  target  KPM.  Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa ada peran lembaga BPS sebagai badan statistik yang  mengatuhui  banyak  tentang  data  ke- luarga kurang mampu.  Data tersebut  digu- nakan  untuk  menargetkan  kriteria  mana yang  sesuai  dengan  calon  penerima  PKH. Tugas  pendamping  disini  memvalidasi kriteria tersebut  dengan  data yang dimiliki oleh lembaga BPS.
Menurut Dinas Sosial Kota Baubau, dalam mengusulkan data calon target PKM ke  kementerian  sosial  diambil  dari  meru- pakan data statistik Kota Baubau, dan untuk memastikan data tersebut layak maka diper- lukan peran pendamping (Vijayanti, 2019). Hasil  temuan  dari  pendamping  kemudian disampaikan  ke  Dinas  Sosial  dan  selan- jutkan  disampaikan  sampaikan  kembali  ke dirjen  kementerian  sosial  untuk  di  proses. Disinilah peran penting pendamping dalam menghubungkan  pemerintah  pusat  dengan daerah  termasuk  dengan  pemerintah  kelu- rahan dengan masyarakat penerima bantuan PKH.
Dari pembahasan keempat peran ini sebenarnya kualita para pendamping sangat penting  dalam  memastikan  berjalannya program  terlaksana  dengan  baik.  Pen- damping  harus  memiliki  kemampuan  dan keterampilan  dalam  bidang  sosial  dan
teknis,  seperti  kemampuan  komunikasi yang  baik,  pemahaman  tentang  masalah sosial,  dan  pemahaman  tentang  program PKH itu sendiri.
Selain  itu,  pendamping  juga  harus memiliki  motivasi  dan  etos  kerja  yang tinggi,  serta  mampu  bekerja  secara  efektif dengan  masyarakat  penerima  manfaat  dan lembaga  terkait.  Melalui  kualitas  SDM yang  baik,  pendamping  dapat  membantu masyarakat penerima  manfaat dalam memahami  program  PKH  dan  memak- simalkan  manfaat  dari  program  tersebut. Kualitas SDM pendamping PKH juga dapat memastikan  terlaksananya  program  secara efektif, efisien, dan akuntabel.

## KESIMPULAN
Mengacu pada hasil penelitian maka dapat  disimpulakn  bahwa  Implementasi kebijakan PKH telah terorganisir, dan tidak menimbulkan berbagai intrepretasi kebijak- an,  namun  pada  aplikasinya  kebijakan  ini belum berhasil karena masih banyak warga penerima  bantuan  PKH  yang  belum mandiri, dari jumlah warga penerima PKH sebanyak 300 KK diantaranya terdapat 233 keluarga  KPM  yang  sama  dari  tahun sebelumnya  bahkan  masih  ada  kelompok PKM  yang  pernah  menerima  sejak  tahun 2013 dan tahun 2016.
Kebijakan  ini  diorganisir  dengan melibatkan unit pemerintahan daerah yaitu Dinas  Sosial  dan  Pemerintah  Kelurahan yang  di  dukung  oleh  pendamping  keca- matan.  Peran  pendamping  dalam  pelak- sanaan  program  PKH  adalah  sebagai motivator, fasilitator dan penghubung anta- ra pemerintah pusat dan dinas sosial melalui falidasi  data  yang  diusulkan  oleh  peme- rintah  daerah.  Namun  peran-peran  yang sudah  dijalankan  tersebut  belum  mampu memandirikan  masyarakat  penerima  ban- tuan PKH.
Implementasi  kebijakan  sebaiknya tidak  hanya  memperhatikan  aspek  Orga- nisasi,  intrepretasi  kebijakan  dan  aplikasi kebijakan  melainkan  perlu  memperhatikan
kelompok  sasaran  kebijakan.  Karena  kon- disi kelompok sasaran kebijakan akan me- nentukan gagal atau berhasilnya suatu kebi- jakan, walaupun organisasi sudah di mapan dan kebijakan sudah jelas dan tidak menim- bulkan  intrepretasi.  Pemerintah  Daerah lebih inovatif dalam mengimplementasikan kebijakan  khususnya  pada  poin  peneraan kebijakan  yang  belum  berhasil.  Pendam- ping perlu menggunakan metode lain selain melalui  motivasi,  fasilitatif  dan  penghu- bung  dalam  pelaksanaan  program  PKH. Pendamping  dapat  mengusulkan  pada  pe- merintah  untuk  pelibatan  pihak  sektor  bis- nis  dan  industri  untuk  melakukan  pem- binaan  masyarakat  penerima  PKH  supaya KPM dapat mandiri dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah.  (12  de  Oktober  de  2019).  Ke- luarga Penerima Manfaat Porgram Ke- luarga  Harapan  (PKH)  .  Bukit  Wolio Indah, Kota Baubau.
Agustino,  L.  (2012). Dasar-Dasar  Kebi- jakan Publik. Bandung: Alfabeta. Ah Maftuchan, M. B. (2016). Transformasi kesejahteraan:  Pemenuhan  Hak  Eko- nomi  dan  kesehatan  semesta. Jakarta: LP3ES. Andira, A. B. (2019). Pelaksanaan Program Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Me- ningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat Di  Kecamatan  Samarinda  Utara  Kota Samarinda. eJournal  Ilmu  Pemerin- tahan, Volume 6, Nomor 4 , 1439-1550. AntaraNews. (2019). https://sultra.an taranews.com/berita/323551/dinsos- baubau-catat-5387-warga-miskin- ditetapkan-penerima-kpm-pkh .  Fonte: https://sultra.antaranews.com.
Azizah,  N.  (2019).  Implementasi  Program Keluarga Harapan (PKH) di keluarahan Sepan,  Kecamatan  Penajam  Panser Utara,  Kabupaten  Penajam  Panser Utara. 7 (3).
Badan  Pusat  statistik.  (2017).  Profil  Ke- miskinan  Indonesia  september  2016.
Berita Resmi statistik , 1-12.
Badan  Pusat  statistik.  (2019).  Profil  Ke- miskinan  Indonesia  september  2018. Berita Resmi statistik , 1-12.
Baria, L. (12 de Oktober de 2019). Keluarga
Penerima  Manfaat  Program  Keluarga Harapan  (PKH).  Bukit  Wolio  Indah, Kota Baubau.
Basir, A. (9 de 10 de 2019). Program PKH di Bukit Wolio Indah. Baubau. Bejo  Waluyo,  K.  (2021).  Hubungan  Prog- ram  Keluarga  Harapan  (PKH)  dengan Tingkat  Kemiskinan  di  Daerah  Ter- tinggal dan Non Tertinggal.
BPS. (2017). Persentase Penduduk Miskin September  2017. Jakarta:  Badan  Pusat Statistik (BPS).
BPS. (2018). Persentase  Penduduk Miskin September  2018. Jakarta:  Badan  Pusat Statistik.
Creswell,  J.  W.  (2014). Penelitian  Kuali- tatif  &  Desain  Riset (Vol.  Ketiga). Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  Terje- mahan.
Direktorat  Jaminan  Sosial,  K.  (2017). Pe- doman  Teknis  Penggunaan  Aplikasi Validasi  e-PKH. Jakarta:  Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Sosial.
(2013).
Pedoman Umum Keluarga Harapan. Direktorat,  J.  S.  (2012). Buku  Kerja  Pen- damping. Jakarta:  Direktorat  Jaminan
Sosial  Kementerian  Sosial  Republik Indoensia.
Direktorat,  J.  S.  (2015). Buku  Kerja  Pen- damping  dan  operator  PKH. Jakarta: Direktorat  Jenderal  Perlindungan  dan Jaminan sosial Kementerian sosial RI.
Direktorat, J. S. (2015). Buku Program Ke- luarga Harapan. Jakarta: Kementerian Sosial.
Grindle, M. (. (1980). Politicals and Policy Implementation  in  the  Third  World.
Princentown:  Prenceton  University Press.
Habibullah  &  Ivo,  N.  (2013). Kebijakan Pendaping  program  Keluarga  Harap- an. Jakarta: P3K Press.
Hasni,  W.  (12  de  oktober  de  2019).  Pen- dampingan  Penyaluran  PKH  Bukit Wolio  Indah  Kota  Baubau.  Kota Baubau.
Hasni,  W.  O.  (9  de  Oktober  de  2019). Implementasi  PKH  di  Bukit  Wolio Indah. Kota Baubau.
Heeryl.  (Sabtu  de  Februari  de  2018).
Kendari Pos.co.id . Acesso em Senin de
April de 2019, disponível em https://kendaripos.co.id
Islamy,  M.  I.  (2001). Prisip-Prinsip  Peru- musan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Islamy,  M.  I.  (2003). Dasar-Dasar  Admi- nistrasi  Publik  dan  Manajemn  Publik.
Malang:  Program  Studi  Ilmu  Admi- nistrasi  Pascasarjana  Universitas  Bra- wijaya.
Jones,  C.  O.  (1994). Pengantar  Kebijakan Publik. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Jones,  C.  O.  (1994). Pengantar  Kebijakan Publik. Jakarta: Rajagrafindo. Kartodihardjo, H. (2017). Analisis Kebijak- an  pengelolaan  sumber  daya  alam diskursus-politk-aktor  -jaringan. Bo gor: Firdauss Pressindo. Keban, Y. (2014). Enam dimensi Strategis Administrasi Publik (konsep, teori dan Isu) (Vol.  ketiga).  Yogyakarta:  Gava
Media.
Kemensos. (2019). Program Keluarga Ha- rapan. Jakarta: Kementerian Sosial. Kholif, K. I. (2014). Mplementasi Program Keluarga  Harapan  (Pkh)  dalam  Me- nanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
2 (4).
Kholif, K. I. (2016). Implementasi Program
Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi  Kemiskinan  di  Keca- matan Dawarblandong Kabupaten Mojo-kerto. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4 , 709-714.
Lane, J. E. (1995). The Public Sector. Kon- sep, Model and Approaches . London:
Sage Puplications.
Madani,  M.  (2011). Diemensi  interaksi Aktor  dalam  Proses  Perumusan  Kebi- jakan Publik. Yogyakarta: Graha ilmu. Maftuchan Ah., M. B. (2016). Transformasi Kesejahteraan;  Pemenuhan  Hak  Eko- nomi dan Kesehatan  Semesta. Jakarta:
LP3ES.
Mandolang,  Y.  A.  (2019).  Implementasi Program  Keluarga  Harapan  di  Keca- matan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. 5 (79).
Moleong,  L.  J.  (2002). Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung:  Remaja  Rosda Karya.
Parsons,  W.  (2014). Public  policy:  Peng- antar  teori  dan  Praktik  Analisis Kebijakan (Vols.  kelima,  terjemahan). Jakarta: Prenadamedia Group.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 63 tahun 2017. (s.d.).
Permana, A. C. (2018). Implementasi Pem- berdayaan  Masyarakat  dalam  Program Keluarga  Harapan  Untuk  Memutus Rantai  kemiskinan  di  Kota  Malang. MADANI  Jurnal  Politik  dan  Sosial Kemasyarakatan , 64-74.
Permensos,  N.  1.  (Nomor  1,  2018). Per- aturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018  Tentang  Program  Keluarga Harapan. Jakarta:  Kemeneterian  So- sial.
Permensos  No.  1.  (2019). Penyaluran  Be- lanja Bantuan Sosial. Jakarta: Kemen- terian Sosial.
Rahardjo,  D.  (2016). Kebijikana  Kesejah- teraan  Sosial  dalam  Satu  Dasawarsa Terakhir. dalam Maftuchan Ah., Mickael  B.  Hoelman  dan  Victoria Fanggidae. Jakarta: LP3ES.
Resnawaty, S. A. (2017). Program Keluarga
Harapan  (PKH):  Antara  Perlindungan
Sosil  Dan  Pengentasan  Kemiskinan. PROSIDING  KS:  RISET  &  PKM Volume: 4 Nomor: 1 , 88-92.
Santoso,  P.  (2010). Modul  Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Research  Center  for  Politisc  and
Government Jurusan Politik dan Peme- rintahan Universitas Gadjah Mada. Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Ke- bijakan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kua- litatif, kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi. Bandung: Alfabeta.
Suhendi,  A.  (2013).  Peranan  Tokoh  Ma- syarakat  lokal  Dalam  Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Vol. 18, No. 02 . Supriatna,  A.  H.  (2020). Epistemologi  Pe- merintahan. Ternate: Ummu Press.
Suryono, A. (2014). Kebijkan Publik untuk Kesejahteraan  Rakyat. 6,  hal  98- 102 (2).
Tirani,  O.  (2017).  Implementasi  Program Keluarga  Harapan  di  Dinas  Sosial Kabupaten  Poso. e  Jurnal  Katalogis,
Volume 5 Nomor 6 , 1-19.
UN.  (2015). https://research.un.org/en/ docs/dev/2000-2015 .  Fonte:  https://
research.un.org/.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945. (2018).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. (s.d.).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No mor 11 Tahun 2009. (s.d.).
Vijayanti,  D.  (2019).  Implementasi  Prog- ram  PKH  di  Kelurahan  Bukit  Wolio Indah Kota Baubau.
Wahab,  S.  A.  (1997). Analisis  Kebijak- sanaan  dari  Formulasi  ke  Imple- mentasi Kebijaksanaan Negara. Jakar- ta: Bum Aksara.
Wahab,  S.  A.  (2008). Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik. Malang:  UMM Press. Waluyo.  (2007). Manajemen  Publik:  Kon- sep, Aplikasi dan Implementasinya da- lam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah.
Bandung: Mandar Maju.
Wibawa,  S.  (1994). Implementasi  Kebi- jakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Ke- bijakan  Publik. Yogyakarta:  Media Pressindo.
Zauhar, S. (1996). Reformasi Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.