## PENGUATAN KINERJA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

## Saparila Worokinasih Jurusan Administrasi Bisnis FIA UB

## Abstract
Reviewing the configuration structure of the Indonesian economy as a whole, from 39.72 million units of existing enterprises, amounting to 39.71 million (99.97%) is an economic business people, or often called micro, small and medium enterprises (SMEs). Recognizing this reality, people’s economic development focus mainly on micro-enterprise is a very strategic to achieve broad-based development or development through equity. Empowerment of SMEs this can be done with a parse problem often faced by SMEs. Difficult access to capital is still dominating the reasons why SMEs can not grow by leaps and bounds. This problem can be overcome by the growth of Microfinance Institutions (MFIs) that provide an alternative for reasons of “bankable” offered by financial institutions in general. Rural people’s bank (BPR) is a combination of institutions that by law the bank is an institution, but is devoted to services for micro-enterprises. RB Performance continues to improve, both the performance of agencies (the number of RBs) and financial performance (LDR, ROA, ROE, NPL) illustrates that the MFI is able to provide the best good of SMEs.
Key Word : micro, small and medium enterprises (SMEs) , Micro finance institutions (MFIs), rural banks, Financial Performance.

## Abstrak
Melihat struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dari 39,72 juta unit usaha yang ada, sebesar 39,71 juta (99,97%) merupakan usaha ekonomi rakyat atau sering disebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menyadari realitas ini, pengembangan ekonomi rakyat memfokuskan terutama pada usaha mikro adalah hal yang sangat strategis untuk mewujudkan broad based development atau development through equity . Pemberdayaan UMKM ini bisa dilakukan dengan mengurai permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM. Sulitnya akses permodalan masih mendominasi alasan mengapa UMKM tidak bisa berkembang dengan pesat. Masalah ini bisa teratasi dengan tumbuhnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memberikan alternatif bagi alasan “bankable” yang disodorkan oleh lembaga keuangan pada umumnya. Bank Perkreditan rakyat (BPR) merupakan kombinasi antara lembaga yang secara hukum merupakan lembaga bank, namun dikhususkan untuk pelayanan bagi usaha mikro. Kinerja BPR yang terus mengalami perbaikan, baik kinerja lembaga (jumlah BPR) maupun kinerja keuangan (LDR, ROA, ROE, NPL) memberikan gambaran bahwa Lembaga Keuangan Mikro masih mampu memberikan yang terbaik baik UMKM.
Kata Kunci : UMKM, LKM, BPR, Kinerja Keuangan

## PENDAHULUAN
Meninjau struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dari 39,72 juta unit usaha yang ada, sebesar 39,71 juta (99,97%) merupakan usaha ekonomi rakyat atau sering disebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dan bila kita menengok lebih dalam lagi, usaha mikro merupakan
mayoritas, sebab berjumlah 98% dari total unit usaha atau 39 juta usaha (Tambunan, 2002). Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha mikro merupakan hal yang sangat strategis untuk mewujudkan broad based development atau development through equity .
Menyoal usaha mikro ( microenterprises )
Saparila W., Penguatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro - 87
mengelola usaha kecil atau mikro yg meliputi kegiatan produksi, daur ulang, reparasi atau perdagangan; yang menyediakan layanan jasa; yang bekerja untuk memperoleh upah atau komisi; yg memperoleh penghasilan dari/dengan cara menyewakan tanah, kendaraan, tenaga hewan ternak, atau peralatan dan mesin-mesin; dan kepada perseorangan atau kelompok baik di pedesaan maupun di perkotaan di negara-negara berkembang). Dari berbagai pengertian tersebut di atas bahwa microfinance mengandung tiga elemen utama yang membedakannya dengan sistem intermediasi keuangan lainnya seperti perbankan yaitu: 1.   Batasan transaksi Nilai transaksi microfinance tidak bersifat universal artinya tidak ada konvensi internasional yang menetapkan nilai transaksi yang masuk kategori kecil atau mikro. Di Indonesia, nilai transaksi microfinance hanya dirumuskan pada batasan kredit mikro saja yakni maksimum Rp50 juta. Sedangkan untuk transaksi keuangan lainnya seperti simpanan, asuransi, remittance , sistem pembayaran tidak ada pengaturan yang jelas. 2.   Segment Pasar Microfinance memiliki keunikan dalam melayani masyarakat yakni terfokus pada masyarakat miskin yang terbagi menjadi empat kelompok: Kelompok I yakni the poorest of the poor. Penduduk miskin yang tidak memiliki sumber pendapatan karena faktor usia, sakit, cacat fisik sehingga tidak memiliki pendapatan.
Kelompok II yaitu labouring poor. Kelompok miskin yang bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sangat terbatas dan bersifat tidak tetap atau musiman yang umumnya bekerja di sektor pertanian atau sektor-sektor lain yang bersifat padat karya . Kelompok III adalah self-employed poor. M erupakan penduduk miskin yang berpenghasilan relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan bekerja di sektor informal. Kelompok IV ialah enconomically active poor. Golongan yang telah memiliki kekuatan ekonomi dengan sumber pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan memiliki surplus income. 3.   Tujuan State of practice microfinance sekarang tidak terlepas dari sejarah kelahirannya yaitu untuk menanggulangi masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Selanjutnya pengembangan microfinance menjadi salah satu agenda untuk mencapai The Millennium Development Goals untuk mengurangi jumlah penduduk dunia menjadi separuhnya pada tahun 2015. Hal ini kemudian diperkuat dengan Resolusi PBB No.A/58/488 tentang the International Year of Microcredit 2005 yang mendorong microfinance sebagai sektor keuangan yang inklusif. Layanan microfinance bisa dilakukan oleh pemerintah, individu, swasta, LSM, Lembaga Keuangan formal ataupun informal. Layanan microfinance yang dilakukan oleh perbankan disebut microbanking. Microbanking adalah bagaimana perbankan yang merupakan lembaga keuangan formal harus bisa melayani sektor mikro, yang umumnya bersifat informal, atau bagaimana sektor mikro yang informal bisa masuk dalam sektor perbankan yang formal.
LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen , pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan credit union.

## Bank Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.
Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, makd keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena
kembali. Disamping mengakomodasi pemerataan seperti disebut di atas, mengembangkan kelompok usaha ini secara riil strategis, setidaknya dilihat beberapa alasan yaitu: 1) mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga lebih mudah dan pasti; 2) apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil; 3) secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri, maupun membantu pemberdayaan rakyat kategori fakir miskin, serta usia lanjut dan muda.
Melihat peran dari usaha mikro yang sangat strategis, timbul pertanyaan mengapa usaha ini kebanyakan sulit berkembang. Bagi pengusaha mikro, persoalan permodalan ternyata merupakan masalah yang utama, yang disusul oleh kesulitan pengadaan bahan baku, bagaimana memasarkan produknya, kurang paham tentang teknik pruduksi dan manajemen serta faktor eksternal yaitu kompetitor.
Realitas membuktikan bahwa rakyat miskin (pengusaha mikro) bukanlah “orang yang tidak punya” ( the have not ), mereka “punya” tetapi sedikit ( the have little ). Meski dengan sedikitnya apa yang mereka miliki, mereka tetap ulet berusaha yang dibuktikan lebih dari 90% pengusaha mikro (industri kecil rumah tangga/IKR) mengandalkan modal sendiri.
Sementara itu bila mereka meminjam dana untuk modal, lebih dari 70% berasal dari lain- lain (bukan lembaga keuangan formal/bank). Dari pengalaman lapangan, yang dimaksud dengan “lain- lain”, mayoritas dari usaha mikro tersebut terjebak pada money lender (rentenir). Kisaran bunga utang dari rentenir sangat tinggi. Meski demikian, herannya pengusaha mikro hidup dan berjalan dengan sistem tersebut. Namun tentu saja mereka tetap terbonsai dan sulit untuk berkembang.

## PEMBAHASAN
Lembaga Keuangan Mikro Mikro dalam istilah microfinance lebih menjelaskan mengenai ‘ inferiority’ atau keterbatasan, yaitu inferioritas dari masyarakat miskin ( the poors ) yang sulit atau terbatas aksesnya kepada pelayanan jasa keuangan/perbankan. Beberapa definisi mengenai microfinance antara lain sebagai berikut:
International Management Communications Corporation (IMCC): microfinance sebagai seperangkat teknik dan metode perbankan non-tradisional untuk membuka akses seluas-luasnya kepada sektor yang tidak tersentuh jasa keuangan formal. The Foundation for Development Cooperation : microfinance sebagai penyediaan jasa keuangan khususnya simpanan dan pinjaman bagi rumah tangga miskin yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal.
Microfinance merupakan pembiayaan dengan skala mikro. Makna mikro dalam dalam konteks ini berkaitan dengan nilai transaksi dan kapasitas keuangan nasabah yang umumnya masuk ke dalam kategori miskin seperti yang dirumuskan oleh UNCDF, CGAPdan ADB “ microfinance refers to loans, savings, insurance, transfer services and other financial products targeted at low-income clients”. Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “ programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families” Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah per tahun. Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Menurut Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro ( microfinance ) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan ( deposits ), kredit ( loans ), pembayaran berbagai transaksi jasa ( payment services ) serta money transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil ( insurance to poor and low-income households and their microenterprises ). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.
Sedangkan difinisi yang lebih rinci dirumuskan oleh Marguerite Robinson dalam bukunya yang cukup fenomenal The Microfinance Revolution Volume I & II yakni “ microfinance is small-scale financial services provided to people who farm or fish or herd; who operate small or microenterprises where goods are produced, recycled, repaired, or traded; who provide services; who work for wages or commissions; who gain income from renting out small amounts of land, vehicles, draft animals, or machinery and tools; and to other individuals and groups at the local levels of developing countries, both rural and urban” : ( microfinance sebagai layanan keuangan skala kecil khususnya kredit dan simpanan yg disediakan bagi mereka yang bergerak di sektor pertanian, perikanan atau peternakan; yang
Total asset BPR selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16%, bahkan pada tahun 2010 terdapat peningkatan sebesar 22% dari tahun sebelumnya (Rp.31.312 Milliar), yang tersebar pada 1701 BPR (rincian lengkap, lihat tabel 3). Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan meningkat rata-rata sebesar 17,25% setiap tahunnya pada lima tahun terakhir, bahkan di tahun 2010 BPR mampu mengumpulkan DPK sebesar Rp.45.742 milliar atau naik sebesar 21% dibanding tahun sebelumnya (2009).
Tabel 3 Sebaran Asset BPR (tahun 2005-2010) Aset 2005 2006 2007 2008 2009 2010 < 1M 147 111 85 56 46 25 1-5 M 1.010 835 651 536 429 336 5-10 M 491 479 527 511 479 433 > 10 M 361 455 551 669 779 907 Jumlah (unit) 2.009 1.880 1.814 1.772 1.733 1.701 Sumber:Data BI, diolah Dari sisi kredit yang diberikan, pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 130% dibanding lima tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 33.844 Milliar, yang tersebar untuk kredit modal kerja sebesar 49% (Rp.19.790 Milliar) merupakan kredit yang digunakan untuk modal kerja, 45% (sebesar Rp.15.129 milliar) untuk konsumsi dan sisanya 6% (Rp.1.929 milliar) untuk investasi. Komposisi penggunaan kredit BPR ini semakin jelas melihatkan bahwa sebagian besar kredit digunakan untuk modal kerja yang ditujukan bagi pengembangan usaha mikro dan kecil dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, rumah makan penginapan dan jasalainnya. Sektor perdagangan, rumah makan dan penginaman memberikan kontribosi penyaluran kredit terbesar (Rp.9.786 Milliar di tahun 2009) Kemudian disusul oleh konsumsi yang mencapai angka 45%. Konsumsi disini merupakan konsumsi kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan dan lainnya.
Gambar 1 Perkembangan Jumlah BPR (Tahun 2005-2010) Sumber : BI, diolah
itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan can keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persya-ratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (free fight liberalism, etatisme, dan monopoli). BPR harus dapat melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon).
Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah :
1.  Menghimpun dana dari masyarakat dalam ben- tuk simpanan berupa deposito berjangka, tabun- gan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2.  Memberikan kredit.
3.  Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasar- kan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4.  Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, serti- fikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indo- nesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.
Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah :
1.  Menerima simpanan berupa giro.
2.  Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3.  Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
4.  Melakukan usaha perasuransian.
5.  Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha seba- gaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

## Analisa Kinerja Bank Perkreditan Rakyat
Dari sisi kelembagaan, perkembangan jumlah BPR sejak PAKTO 1988 menunjukkan peningkatan yang pesat, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah dan jaringan kantor BPR. Data akhir Maret 2003 menunjukkan bahwa jumlah kantor BPR adalah sebanyak 2.741, terdiri dari 2.133 Kantor Pusat, 138 Kantor Cabang, dan 470 Kantor Pelayanan Kas. Sebanyak 86 diantaranya merupakan BPR dengan prinsip Syariah. Dari bentuk badan hukum, terdapat 1.310 PT BPR, 766 PD BPR dan 57 Koperasi BPR. Namun sejak tahun 2005 sampai dengan 2010, terdapat kecenderungan menurunnya jumlah BPR, namun justru diikuti oleh penambahan jumlah kantor BPR (lihat gambar 1). Tercatat 2009 BPR pada tahun 2005, namun diakhir tahun 2010 jumlah BPR turun menjadi 1706, atau turun sebesar 15%. Penurunan jumlah BPR dan adanya tren positif pada pertumbuhan jumlah kantor (cabang dan kas pembantu) BPR merupakan salah satu dampak dari kebijakan pemerintah (dalam hal ini Bank Indonesia) yang membatasi wilayah penyaluran kredit. Dimana setiap BPR di sebuah provinsi hanya dapat menyalurkan kreditnya di provinsi tersebut, tidak bisa lagi antar provinsi.
Sebelumnya, BPR saling menyalurkan kredit antar provinsi sehingga menyebabkan pengawasan yang sulit serta membuat biaya lebih tinggi.
Tabel 1 Perkembangan Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah BPR (unit) 2.009 1.880 1.814 1.772 1.733 1.701 Jumlah Kantor BPR (unit) 3.110 3.173 3.250 3.367 3.644 3.910 Sumber : Data BI, diolah Perkembangan industri BPR dalam lima tahun terakhir (2005 s.d. 2010) terus menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan seperti tercermin dari tabel dibawah ini.
Tabel 2 Kinerja BPR (Tahun 2005-2010)
Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah BPR (unit) 2.009 1.880 1.814 1.772 1.733 1.701 Jumlah Kantor BPR (unit) 3.110 3.173 3.250 3.367 3.644 3.910 Sumber : BI diolah
Saparila W., Penguatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro - 91
dalam melakukan ekspansi kredit yang begitu besar, ternyata belum diimbangi dengan kualitas kredit yang baik. Angka NPL (Non Performing Loan) BPR selalu berada di atas angka NPL perbankan secara umum. Akibat NPL yang terus meningkat tersebut akhirnya memperburuk angka ROA (Return On Asset) BPR. Selain persoalan NPL yang tinggi, rendahnya angka ROA BPR juga disinyalir akibat dari sumber dana BPR yang lebih banyak bertumpu pada Deposito yang berbiaya mahal dengan porsi sekitar 70%, dan sisanya sebesar 30% berupa Tabungan. Selain itu, terus konsisten untuk melayani UMKM dengan pendekatan system analisis yang digunakan BPR yaitu menggunakan pendekatan sosial budaya (socio cultural approach) mampu melahirkan nasabah-nasabah yang loyal. Hal ini membuktikan BPR masih dapat bersaing dengan Bank Umum yang memang punya keunggulan teknologi, sumber dana yang melimpah, networking secara nasional, lalu lintas pembayaran melalui cek dan bilyet giro, dan sebagainya. Keunggulan lainnya adalah hubungan personal yang kuat dengan nasabahnya. BPR mampu memberi pelayanan yang prima karena pelayanan yang dilakukan BPR adalah face to face. BPR juga mampu menyesuaikan kondisi, adat istiadat, budaya dan perikehidupan masyarakat sekitarnya. BPR dapat memberi lebih dari yang diharapkan nasabah, karena umumnya UMKM tidak sekedar membutuhkan modal tetapi juga bimbingan, petunjuk, konsultan, teman diskusi yang tidak semuanya dapat dilayani oleh Bank Umum. Dan BPR umumnya bersedia berbagi pengalaman dalam suasana keakraban dengan memberi sentuhan hangat kawan sejati. Hal ini berbeda dengan pelayanan Bank Umum pada UMKM yang dinilai terlalu kaku dan prosedural.

## Saran
Eksistensi BPR jelas sangat dibutuhkan, khususnya oleh UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. Namun demikian, dengan kemampuan BPR yang relatif masih sangat kecil di tengah industri perbankan nasional, maka perlu diupayakan berbagai langkah untuk meningkatkan kemampuan BPR dalam megembangkan bisnisnya melalui perluasan jangkauan dan peningkatan permodalan. Sampai saat ini, distribusi jaringan kantor BPR masih terkonsentrasi di enam Propinsi yaitu Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Bali. Sementara jumlah kantor BPR di propinsi DKI Jakarta masih sangat kurang, padahal di propinsi inilah lebih dari 50% perputaran uang di Indonesia terjadi. Oleh karena itu, agar BPR tidak semakin tertinggal dibandingkan dengan industri perbankan secara umum, maka perluasan jaringan BPR di Propinsi DKI
perlu menjadi pertimbangan.
Selanjutnya, untuk meningkatkan profitabilitas BPR, maka sumber dana BPR seyogianya mulai digeser ke Tabungan yang berbiaya lebih murah. Memang tidak mudah untuk meningkatkan daya saing Tabungan BPR di tengah maraknya penawaran produk tabungan dengan beragam fitur oleh Bank Umum. Namun demikian, ada usulan menarik dari Pengurus Perbarindo, bahwa untuk meningkatkan daya saing BPR ke depan agar segera dibentuk APEX Bank (Bank Induk) bagi BPR, sehingga APEX Bank ini dapat menjadi pusat inovasi bagi BPR, termasuk menciptakan produk tabungan standar bagi BPR agar dapat bersaing dengan produk Tabungan Bank Umum. Akhirnya, untuk dapat segera mengimbangi kecepatan ekspansi kredit BPR, untuk jangka menengah seyogianya BPR segera meningkatkan kinerjanya agar dapat menarik Bank Umum guna melakukan program kemitraan (linkage program) untuk memperkuat sumber pendanaan yang saat ini menjadi kendala utama BPR.
Daftar Pustaka BPR Sukses Tekan NPL 2011 Jadi 5 Persen, http:// www.bataviase.co.id/node/570966 , 23 Oktober 2011-10-24 Didin Wahyudin, Key Succes Factors In MicroFi- nancing , paper pada Diskusi Panel Microfi - nance Revolution: “Future Perspective for In- donesian Market ”, Jakarta, 7 Desember 2004. Marquerite S. Robinson, 1993, Beberapa Strategi yang Berhasil Untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia 1970 – 1990 , dalam Bunga Ram- pai Pembiayaan Pertanian Pedesaan, Sugianto (Ed.), Penerbit Institut Bankir Indonesia, Ja- karta, 1993. Setyo Budiantoro, 2003, RUU Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan Dari Masyarakat , Jurnal Keuangan Rakyat Ta- hun II, Nomor 8, Yogyakarta, Nopember 2003.
Statistik Perbankan Indonesia, BI, Vol 9 No. 3, 2011
Strategi Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat,
Suatu alternatif pendekatan dalam memban- gun sistem keuangan koperasi, Abdul Salam,
http://www.smecda.com/deputi7/file_In- fokop/Edisi%2022/strategiBPR.htm , Accesed Okcober, 2011 Subagyo, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, STIE YKPN, Yogyakarta, 2005.

## Tabel 4 Penyaluran Kredit BPR berdasarkan sektor ekonomi (dalam Milliar Rupiah)
Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Modal Kerja 8.630 9.494 10.776 13.007 14.169 16.790 Investasi 572 902 1.379 1.846 1579 1.929 Konsumsi 5.452 6.553 8.386 10.619 12.614 15.126 Total 14.654 16.948 20.540 25.472 28.001 33.844 Sumber:Data BI, diolah
Kinerja keuangan BPR pada lima tahun terakhir (2005-2010) juga menunjukkan sinyal positif. Loan to Deposit Ratio (LDR) yang merupakan rasio antara seluruh  jumlah kredit yang diberikan BPR dengan dana yang diterima oleh BPR fluktuatif dan cenderung menurun di tahun-tahun terakhir (79,02% pada tahun 2010). Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. Semakin rendah rasio tersebut memberikan indikasi semakin tingginya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan BPR untuk mengumpilkan dana dari pihak ketiga (nasabah) semakin besar dibandingkan dengan jumlah dana yangdiperlukan untuk membiayai kredit. LDR yang rendah juga memberikan gambaran bahwa kepercayaan nasabah kepada BPR semakin besar.
Return on Assets (ROA) adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen BPR dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Kinerja BPR lima tahun kumulatif yang dilihat dari nilai ROA terlihat adanya kenaikan sebesar 6% (2,96% pada tahun 2005 menjadi 3,16% pada tahun 2010). Semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi penggunaan asset.
Dilihat dari nilai Return on Equity ( ROE) yaitu perbandingan antara laba  bersih bank dengan ROE modal sendiri. Rasio ini banyak diamati oleh para  pemegang saham bank serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi
kenaikan laba bersih dan bank yang bersangkutan yang selanjutnya, kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank. ROE BPR pada tahun 2010 telah naik menjadi 26%.
Tabel 5 Laporan Kinerja BPR (tahun 2005-2010 ) (dalam %) Kinerja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 LDR 82 87,37 80,03 82,54 79,61 79,02 NPL 7,97 9,73 7,98 9,88 6,90 6,12 ROA 2,96 2,21 2,09 2,61 3,08 3,16 ROE 25,23 19,25 20,98 22,67 25,08 26,71 Sumber:Data BI, diolah
Dua tahun terakhir kinerja BPR terus digenjot untuk diperbaiki. Hal ini terbukti dengan salah satu indikator kinerja BPR yaitu terus menurunnya nilai NPL (Non-Performing Loans) atau kredit macet yang merupakan kredit dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dibagi dengan total kredit yang disalurkan. NPL sebesar 6.90% pada tahun 2009 dapat ditekan menjadi 6.12% pada tahun 2010.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Jika melihat angka pertumbuhan DPK dan Kredit BPR, sebenarnya BPR sedikit lebih unggul dibandingkan dengan perbankan secara umum. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya pangsa pasar DPK maupun Kredit BPR di tengah industri perbankan. Namun sayang di tengah kehebatan BPR
Gambar 3 Penyaluran Kredit BPR berdasarkan sektor ekonomi (dalam Milliar Rupiah)