Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No 1 – Agustus 2020 Hal. 130-136| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## AKIBAT-AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN REKAM MEDIS SESEORANG
Mario Gregorius Funan Ahoinnai, I Nyoman Sugiartha, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia

## Abstrak
Pelayanan kesehatan khususnya dalam dunia medis, pasien yang merasa bahwa pelayanan yang diberikan kurang memuaskan bahkan menyebabkan keadaan yang fatal hingga merugikan pasien yang disebabkan oleh kesalahan paramedis, maka keluarga pasien pasti melakukan upaya yang tegas, ditambah jika hak-hak pasien merasa tidak diberikan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemalsuan rekam medis asal-usul seseorang  dan  pertanggungjawaban  dari  rumah  sakit  yang  turut  serta  membantu  melakukan  pemalsuan  rekam medis. Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menganalisis serta mengetahui hukum  menjadi  perangkat  peraturan  sebuah  norma  positif  dalam  sistem  perundang-  undangan.  Akibat  hukum terhadap  pemalsuan  rekam  medis  asal-usul  seseorang  tidak  diatur  secara  jelas  pada  peraturan  yang  berkaitan dengan pemalsuan rekam medis seseorang hal tersebut tidak diatur jelas dalam Wetboek van Statrecht (KUHP) namun rekam medis merupakan suatu dokumen rahasia dimana dalam hal terjadinya pemalsuan terhadap dokumen atau surat telah diatur didalam Pasal 263 KUHP yang secara tegas menghukum siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Pertanggung jawaban dari rumah sakit yang turut memalsukan rekam medis adalah dilakukannya  proses  peradilan  pidana  untuk  membuktikan  unsur  -  unsur kesalahan  dalam  tindak  pidana untuk dapat  dipertanggung  jawabkan  karena  telah  diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang Tenaga Kesehatan yang termuat dalam pasal 84 yang berisi tindakan yang terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh dokter perawat ataupun tenaga Kesehatan.
Kata kunci Akibat Hukum, Pemalsuan, Rekam Medis.

## Abstract
Health services especially in the medical world, patients who feel that the services provided are not satisfactory even cause fatal conditions to the detriment of patients caused by paramedic errors, then the patient's family must make a firm effort, plus if the patient's rights feel not given. The purpose of this study was to determine the legal consequences of falsification of medical records of the origin of a person and the responsibility of hospitals that participated  in  helping  falsify  medical  records.  In  this  study  using  the  type  of  normative  legal  research  by analyzing  and  knowing  the  law  becomes  a  set  of  rules  a  positive  norm  in  the  legislation  system.  The  legal consequences  of  falsifying  a  person's  medical  record  are  not  clearly  regulated  in  regulations  relating  to  the falsification  of  a  person's  medical  record,  it  is  not  clearly  regulated  in  Wetboek  van  Statrecht  (KUHP),  but  a medical record is a confidential document in the event of falsification of documents or a letter has been regulated in  Article  263  of  the  Criminal  Code  which  explicitly  convicts  anyone  found  guilty  of  falsifying  a  letter.  The responsibility of the hospital which also falsified the medical record is a criminal justice process to prove the elements of wrongdoing in a criminal act to be accounted for because it has been regulated in Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers contained in article 84 which contains actions which occurs due to negligence committed by a nurse doctor or health worker.
Keywords Legal Counterfeiting Medical Records.

## I. PENDAHULUAN
Pada peradaban era sekarang ini yang terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat dengan seiring  berbagai  kecanggihan  dan  kemudahan  dalam  berbagai  kebutuhan  hidup  yang  mana  terdapat penemuan-penemuan  baru  berupa  penemuan  baru  dalam  bidang  teknologi  budaya  dan  lingkungan sosialnya dengan demikian ini menjadi bukti bahwa memang perkembangan ini memiliki dampak yang berbeda  pula.  Secara  khusus  dalam  penemuan  teknologi  baru  sekarang  ini  teknologi  sudah  menjadi kebutuhan  yang  teramat  penting  bahkan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia  serta
keberadaannya merata di sektor kehidupan manusia. Besar dan pentingnya sebuah teknologi terhadap masyarakat  Indonesia  yang  semakin  banyak  mengalami  perubahan  yang  merupakan  wujud  dari modernisasi  zaman  dalam  lingkungan  sosial  masyarakat  terutama  pada  perkembangan  teknologinya seperti  halnya  di  dunia  kedokteran.  Bidang  kedokteran  sangat  membutuhkan  teknologi  dalam penunjang tindakan medis yang akan dilakukan mengingat hal tersebut teknologi dibidang kedokteran memang harus terus berkembang semakin canggih guna memudahkan cara kerja para tim medis serta dokter ( Machmud 2012 ).
Selain  memperluas  wawasan  serta  memudahkan  aktivitas  masyarakat  di lingkungan sosial ini beragam kemajuan dan perkembangan didalam Ilmu Pengetahuan Teknologi (IT) yang juga memiliki pengaruh dengan upaya - upaya masyarakat demi mempertahankan keadaan kesehatan dan pelayanan kesehatan  tersebut  menjadi  lebih  baik.  Pada  dasarnya  sejarah  ilmu  kedokteran  telah  dikenal  sejak manusia  mengenal  hidup  sosial  berkelompok  dan  mengenal  berbagai  jenis  penyakit  yang  timbul dimasyarakat atau kelompok manusia tersebut bahkan hingga cara pengobatannya. Pada zaman dahulu pengobatan pada penyakit hanyalah menggunakan obat-obatan alami atau herbal dan belum mengenal banyaknya obat-obatan kimiawi yang diracik dengan teknologi yang canggih yang sekarang ini beredar diberbagai rumah sakit hingga toko obat di berbagai super market.
Dengan berbagai kemajuan dikalangan masyarakat hingga masa sekarang ini masyarakat makin banyak  mendapat  pengetahuan  dan  kemudahan  serta  dapat  meningkatkan  kesadaran  yang  cukup terhadap  hal  -  hal  yang  berlaku  di  Indonesia  terutama  terhadap  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat tentang  kesehatan  dengan  demikian  pasien  atau  keluarga  pasien  diberi  kemudahan  guna  mendapat kesehatan dan pelayanan kesehatan yang memuaskan.
Pelayanan  kesehatan  khususnya  dalam  dunia  medis  kesehatan  pastinya  akan  mengalami beberapa  kekurangan  dalam  pelayanan  pasien  atau  keluarga  pasien  yang  merasa  dirugikan  atau mendapat  dampak  atas  tindakan  yang  merugikan  dari  paramedis  yang  menyebabkan  kerugian  yang mana  hal tersebut  dilakukan  oleh  pada  paramedis  pasien atau  keluarga pasien  pasti  akan melakukan tindakan yang tegas jika hak  - hak pasien tersebut merasa tidak dilayani sesuai standar yang berlaku bahkan  tidak  diberikannya  sama  sekali  dengan  demikian  pasien  atau  keluarga  pasien  yang  merasa demikian  serta  memiliki  pemahaman  yang  cukup  tentang  hukum  yang  mengatur  tentang  kesehatan pastinya akan membuat gugatan ke Pengadilan terhadap sarana pelayanan kesehatan maupun kepada tenaga kesehatan yang memberi pelayanan. Mendapatkan keadilan perlindungan serta kepastian hukum yang tegas bagi pihak - pihak tersebut dan harus diproses secara hukum yang berlaku ( Triwibowo 2004 ). Keadaan yang menyebabkan kerugian tersebut tidak mutlak dapat menjamin terkabulnya tuntutan dari pihak pasien atau keluarga pasien secara penuh atau sebaliknya dari itu bahkan membebaskan pihak terkait tenaga kesehatan dokter perawat - perawat maupun sarana pelayanan kesehatan yang dalam hal ini  sebagai  pihak  tergugat  dari  apapun  tuntutan  hukumnya.  Hukum  yang  mengatur  dalam  lembaga kesehatan merupakan sebuah unsur yang secara khusus memiliki standar aturan atau pedoman terhadap pengelolaan rumah sakit tenaga medis maupun sarana kesehatan yang dimiliki disebuah rumah sakit tersebut.
Pemeriksaan kasus pemalsuan terhadap rekam medis oleh tim medis memiliki beberapa tahapan penyelesaian  mulai dari dikepolisian penyelidikan penyidikan penuntutan serta pemeriksaan perkara oleh pengadilan untuk membuktikan terdapat kesalahan atau tidak dalam tindakan yang dilakukan oleh paramedis  atau  tenaga  kesehatan  maupun  sarana  pelayanan  kesehatan  tempat  mereka  bekerja. Pemalsuan  rekam  medis  oleh  tenaga  kesehatan  ataupun  sarana  pelayanan kesehatan tempat mereka bekerja  dalam  dugaan  kasus  pemalsuan  rekam  medis  tersebut  rekam  medis  pasien  tersebut  dapat diajukan di pengadilan sebagai salah satu sumber bahan atau alat bukti yang tertulis yang dapat diteliti dan  dikembangkan  namun  rekam  medis  ini  juga  dapat  diuji  oleh  tim  ahli  yang  menangani  bidang tersebut guna mengetahui letak pemalsuan yang dilakukan oleh dokter ataupun para petugas medis.
Rekam  medis  memiliki  kekuatan  yang  sama  dengan  alat  bukti  surat  karena  rekam  medis merupakan dokumen atau surat hasil pemeriksaan kesehatan yang bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh dokter perawat maupun tenaga medis lainnya dan rekam medis memiliki keabsahan yang sama dengan alat bukti surat. Rekam medis bersifat rahasia karena isi dalam rekam medis termuat identitas pasien serta riwayat penyakit yang dialami oleh pasien. Rekam medis pada dasarnya sangat memiliki pengaruh bagi keberlangsungan hidup  pasien  dan  kelurga  pasien  karena  rekam  medis  berisi  data penting  dan tidak hanya itu dikeluarkannya rekam medis harus sesuai standar dan harus dengan keadaan
yang  sebenarnya  apabila  rekam  medis  tersebut  dibuat  palsu  maka  akan  membuat  dampak  buruk terhadap pasien.
Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan dua pokok rumusan masalah yaitu Bagaimana akibat  hukum  terhadap  pemalsuan  rekam  medis  asal-asul  seseorang  dan  Bagaimana pertanggungjawaban dari rumah sakit yang turut serta membantu melakukan pemalsuan rekam medis. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemalsuan rekam medis asal-usul seseorang dan pertanggungjawaban dari rumah sakit yang turut serta membantu melakukan pemalsuan rekam medis.

## II. METODE PENELITIAN
Pada tipe penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan dan/atau normanorma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia ( Soekanto 1986 ). Pendekatan  penulisan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Sumber  bahan  hukum  dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mana sumber bahan ini berkaitan  dengan  rumusan  masalah  diatas.  Teknik  Pengumpulan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder dikumpukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari kepustakaan baik berupa konsep-konsep hukum maupun peraturan perundangundangan akan diolah dengan metode deduktif dan induktif dan/atau pengurutan sehingga mudah dapat dibaca serta dipahami.

## III. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Akibat-Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Rekam Medis Asal-Usul Seseorang
Menurut  Edna  K.  Huffman  rekam  medis  adalah  kompilasi  (ringkasan  terarah)  fakta-fakta  sejarah kehidupan dan Kesehatan pasien, termasuk penyakit lama dan penyakit sekarang dan pengobatannya, ditulis  oleh  professional  Kesehatan  yang  ikut  merawat  pasien  tersebut  ( Sabarguna  2004 ). Penyelenggaraan  rekam  medis  secara  tidak  langsung  harus  dapat  mempertanggungjawabkan  segala kehilangan,  kerusakan,  pemalsuan,  dan/atau  penggunaan  oleh  orang  atau  badan  yang  tidak  berhak terhadap rekam medis yang dibuat tersebut ( Ratman 2018 ).
Akibat hukum dari pemalsuan rekam medis sebenarnya berkaitan erat dengan tujuan peran dan fungsi  dari  adanya  rekam  medis  tersebut.  Rekam  medis  yang  memiliki  tujuan  untuk  memberikan perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  tidak  hanya  dari  aspek  administrasi  ataupun  aspek  medis namun yang paling terpenting dari keseluruhan aspek hukum tersebut yakni terkait dengan kedudukan rekam  medis.  Kedudukan  rekam medis  dapat  dijadikan  sebagai alat  bukti  dalam  proses  persidangan apabila rekam medis ini dibutuhkan keabsahannya yang mana sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang- Undang  Hukum Acara Pidana) pasal 184 ayat (1) huruf c rekam medis yang dapat sebagai alat bukti dalam perkara pidana dan pasal 164 HIR rekam medis bisa menjadi alat bukti tertulis dalam perkara perdata namun dalam aspek medis untuk mengukur tindakan – tindakan medis yang  dilakukan oleh dokter atau tim medis telah melakukan  tindakan  sesuai  Standar  Profesi  Medis  (SPM)  yang  telah diketahui oleh paramedis hal ini dikarenakan apabila dalam isi rekam medis tersebut termuat beberapa atau keseluruhan isi yang diubah atau dibuat menjadi tidak sama dengan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau tim medis maka akan memberi efek tidak baik dalam keberlangsungan hidup pasien itu sendiri bahkan hingga membuat perselisihan antar keluarga pasien sehingga dengan ini bisa diduga telah terjadinya perbuatan yang melanggar malpraktek dan dengan adanya hal tersebut dapat dilakukan upaya hukum hukum baik secara jalur perdata pidana maupun administrasi dengan jelasnya pengaturan yang mengatur tentang pemalsuan rekam medis ini akan memberi kejelasan dan perlindungan hukum bagi  pasien  keluarga  pasien  maupun  masyarakat  yang  merasa  dirugikan  oleh  dokter  maupun  tenaga medis yang menyebabkan hal tersebut terjadi.
Palsu atau keadaan yang tidak benar dari suatu isi dalam tulisan maupun berita yang diucapkan atau disebarkan bahkan ditulis dapat membawa dampak pengaruh terhadap aspek kehidupan  seseorang. Isi  tulisan  atau  berita  dalam  keadaan  tertentu  atau  dengan  syarat  -  syarat  tertentu  tidak  boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu dari isi sebuah tulisan atau berita yang mengandung pengaruh buruk
itulah  yang  sebenarnya  perlu  dihindari  dengan  cara  mengancam  pidana  perbuatan  yang  membuat ( Adami 2007 ).
Demikian  halnya  dalam  membuat  rekam  medis  seseorang  haruslah  dibuat  dengan  keadaan sebenarnya  dan  disampaikan  dengan  jelas  dan  tidak  ada  sifat  palsu  yang  termuat  didalamnya  yang mengakibatkan hal - hal yang dapat merugikan banyak pihak. Rekam medis merupakan sebagai catatan dalam  praktek  kedokteran  yang  telah  dikenal  sejak  zaman palaeplitikum  ( zaman  batu).  Pada  masa tersebut rekam medis dituliskan pada gua batu. Penemuan mengenai catatan tentang pengobatan banyak ditemukan pada dinding - dinding gua atau tercatat pada lembaran kayu atau dibatu-batu dengan bidang datar pada zaman Mesir Kuno Yunani dan Romawi. Rekam medis dapat dikatakan sebagai dokumen yang bersifat rahasia karena berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea  Materai. Dalam hal tersebut  yang  menyatakan bahwa  dokumen merupakan kertas (berkas) yang didalamnya mengandung  tulisan  -  tulisan  yang  berisikan  tentang  kenyataan  keadaan  ataupun  perbuatan.  Rekam medis  yakni  dokumen  yang  berisikan  catatan  dan  dokumen  tentang  identitas  pasien  pemeriksa pengobatan  tindakan  dan  pelayanan  lainnya  yang  diberikan  oleh  pihak  rumah  sakit  kepada  pasien selama  menjalani  maupun  setelah  melakukan  tindakan  dengan  menjadikan  rekam  medis  tersebut sebagai suatu sarana pelayanan kesehatan yang mana catatan atau rekam medis ini bersifat dokumen rahasia  dan  hanya  diketahui  oleh  dokter  dan pasien ( Ratman 2018 ).
Di  setiap  sarana  prasarana  pelayanan  terhadap  kesehatan  dalam  mempertahankan  dan meningkatkan kualitas pelayanan profesional untuk itu dengan melengkapi kebutuhan informasi atau informed  concent  locum  tenens demi  kepentingan  dokter  pengganti  yang  meneruskan  menjalankan perawatan  pasien  dengan  hal  tersebut  diperlukannya  catatan  rekam  medis  karena  adanya  hak  untuk merawat pasien. Dapat dilihat dari keadaan masyarakat yang masih belum terbiasa secara aktif mencari dan mendapatkan informasi dalam penggunaan pelayanan medis secara mudah lengkap dan terperinci sering terjadinya kesalahan baik secara penyampaian maupun tanggapan yang dipikirkan oleh pasien itu  sendiri  dengan  penyampaian  informasi  dari  pasien  maupun  keluarga  pasien  mengenai  hasil  dari tindakan yang telah dijalaninya bahkan mengenai rekam medis DNA atau ( asam deoksiribonukleat). Seorang  pasien  yang  menjalani  perawatan  atau  pasien  yang  meminta  keterangan  DNA  atau  ( asam deoksiribonukleat) disuatu sarana pelayanan kesehatan di instansi kesehatan berhak untuk mengetahui penyakit yang diderita hasil Tindakan ataupun penjelasan-penjelasan yang murni dan tidak ada  yang dirahasiakan ataupun dipalsukan dari dokter tersebut. Namun pada kenyataannya pasien dan keluarga pasien  kerap  mengalami  kerugian  akibat  tindakan  yang  dianggap  kelalaian  kesalahan  atau  kurang mampunya dokter dalam penyampaian rekam medis  yang mengakibatkan  kekeliruan  tersebut terjadi dan berdampak pula bagi pasien maupun pihak keluarga.

## Pertanggungjawaban  Dari  Pihak  Rumah  Sakit  Yang  Membantu  Melakukan  Pemalsuan  Rekam Medis
Penyelenggaraan rekam medis harus tegas diatur dan ditata sedemikian rupa sesuai dengan peraturan- peraturan dalam penyelenggaraan rekam medis tersebut agar data - data pasien yang terkandung dan termuat  di  dalam  rekam  medis  dapat  dijaga  kerahasiaannya  dan  oleh  karena  itu  dengan  dijaga kerahasiaannya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh karena itu setiap pemimpin sarana pelayanan kesehatan sangat harus memerhatikan dengan teliti terhadap penyelenggaraan rekam medis tersebut. Kewajiban pihak rumah sakit dalam memberikan menunjang sarana atau fasilitas pelayanan medis  dengan  standar  profesi  serta  standar  operasional  dan  juga  kebutuhan  medis  pasien  sebelum selama  dan  setelah  perawatan  yaitu  dengan  memenuhi  kewajiban  dokter  dan  tim  medis  dalam memberikan pelayanan medis yang terbaik berupa pelayanan kesehatan maupun pelayanan administrasi medis secara khusus penyelenggaraan rekam medis yang sesuai dengan 3 kewajiban utama.
Sifat  ketiga  kewajiban  ini  merupakan  kumulatif  yang  mana  standar  profesi ialah kemampuan dasar  atau  wajib  yang  dikuasai  oleh  seseorang  atau  seorang  dokter  guna  untuk  kegiatan  yang professional  kepada  masyarakat  secara  mandiri  yang  dalam  hal  ini  dibuat  oleh  organisasi  profesi. Standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibuat untuk menyelesaikan pekerjaan dari dokter maupun tim medis.
Standar  prosedur  professional  dalam  melaksanakan  berbagai  kegiatan  dan  fungsi  pelayanan kesehatan  yang  berdasarkan  pada  standar  profesi  dengan  melihat  secara  rinci  dari  beberapa  aspek– aspek penting yang mana rekam medis mempunyai kegunaan yang sangatlah luas karena rekam medis tidak  hanya  mengenai  data  pasien  dan  keterkaitan  antara  pasien  dengan  pemberi  pelayanan  namun
adapun  kegunaan  rekam  medis  secara  umum  ialah  sebagai alat komunikasi yang jelas antara dokter dengan  tenaga  ahli  lainnya  yang  ambil  bagian  dalam  memberikan  pelayanan-pelayanan  pengobatan perawatan secara efisien kepada pasien dan sebagai dasar dan tujuan untuk merencanakan pengobatan serta perawatan kepada pasien yang harus diberikan kepada seorang pasien serta sebagai bukti tertulis atas  segala  tindakan  pelayanan  dirumah  sakit  baik  perkembangan  penyakit  dan  pengobatan  selama pasien  berkunjung  dan  sampai  dirawat  dirumah  sakit  maka  dokter  akan  mengeluarkan  rekam  medis pasien dan akan menjelaskan mengenai  apa yang menjadi keluhan pasien atau riwayat penyakit dari pasien itu sendiri.
Rekam medis sebagai bahan yang berguna untuk menjadi analisa penelitian dan evaluasi terhadap kualitas  pelayanan  maupun  tindakan  yang  diberikan  kepada  pasien.  Rekam  medis  tersebut  bersifat rahasia demi melindungi kepentingan hukum pasien dan keluarga pasien rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya tidak memiliki kewenangan memberikan rekam medis kepada orang lain. Kepentingan  kerahasiaan  pasien  harus  menjadi  tujuan  utama  dari  penyelenggaraan  pelayanan  medis yang  diberikan  tenaga  medis  baik  berupa  pelayanan  medis  maupun  dari  segi  pelayanan  kesehatan lainnya. Dokter tidak dapat dibenarkan apabila dalam hal pemilihan metode pelayanan semata - mata hanya  berdasarkan  pertimbangan  pada  pembayaran  prestasi  langkah  yang  diambil  oleh  dokter  harus sesuai pada langkah - langkah yang mengandung resiko  yang  paling  kecil  hingga  paling  sedikit  dari semua  kemungkinan  resiko yang bisa terjadi dalam menjalankan tugasnya ( Adami and Ardi 2015 ). Bahwa  rekam  medis  dapat  diartikan  dalam  arti  sempit  dan  arti  luas.  Rekam medis  dalam  arti sempit rekam medis hanya sebagai pencatatan dokumen atau perekaman dari data identitas pasien dan semua  pemeriksaan  tindakan  riwayat  pada  pasien  selama  berobat  ditempat  pelayanan  kesehatan sedangkan  rekam  medis  yang  memiliki  pengertian  atau  arti  yang  luas  yakni  tidak  hanya  sekedar kegiatan  pencatatan atau rekaman yang ditulis saja akan  tetapi mempunyai pengertian sebagai suatu sistem penyelenggaraan rekam medis disuatu instansi atau unit kegiatan dalam upaya peningkatan unit rumah sakit itu sendiri.
Sedangkan kegiatan pencatatan itu hanya merupakan salah satu bentuk kegiatan yang tercantum dalam  penerapan  tugas  yang  dimulai  pada  saat  diterimanya  pasien  dirumah  sakit  tersebut  dan dilanjutkan  hingga  dengan  perawatan  pasien  berdasarkan  hasil  dari  rekam  medis  yang  meliputi penyelenggaraan  penyimpanan  serta  pengeluaran  berkas  dari  tempat  penyimpanan  untuk  melayani permintaan  atau  pinjaman  apabila  dari  pasien  atau  untuk  keperluan  lainnya.  Dasar  hukum penyelenggaraan rekam medis dalam pelayanan kesehatan bagi pasien termuat dalam beberapa dasar hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur penyelenggaraan rekam medis. Landasan hukum yang mendasari penyelenggaraan rekam medis di Indonesia yakni terdapat pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Tanggungjawab terhadap rekam medis paramedis dalam penyelenggaraan rekam medis dengan melengkapi data pasien yang dirawatnya serta merahasiakan isi berkas rekam medis penandatanganan dan penulisan nama secara jelas melaksanakan informed consent dan dilarang melakukan penghapusan jejak pencatatan rekam medis adapun yang menjadi hubungan hukum antara dokter dan pasien yang membuat hak dan kewajiban hukum para pihak secara umum yang berlaku bagi dokter pasien maupun keluarga pasien walaupun hal demikian tidak dibuat secara formal yang jelas tertulis.
Pemenuhan kewajiban serta hak yang harus diberikan secara hukum oleh dokter maupun tenaga paramedisnya.  Bagi  dokter  maupun  paramedis  akan  mendapat  sanksi  berupa  sanksi  yang  ringan sampai  dengan  sanksi  yang  berat yang bersifat moral kemasyarakatan sampai hukum administrasi perdata  maupun  pidana  kewajiban  dan  tanggung  jawab  dokter  dan  paramedis  secara  umum  pada kedokteran telah dipahaminya mengenai apa saja yang  menjadi standar  profesi  medis  dan  standar operasional  pelayanan  kesehatan  dirumah sakit.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Akibat  hukum  terhadap  pemalsuan  rekam  medis  asal-usul  seseorang  tidak  diatur  secara  jelas  pada peraturan yang berkaitan dengan pemalsuan rekam medis seseorang hal tersebut tidak diatur jelas dalam Wetboek van Statrecht (KUHP) namun rekam medis merupakan suatu dokumen rahasia dimana dalam hal  terjadinya  pemalsuan  terhadap  dokumen  atau  surat  telah  diatur  didalam  Pasal  263  KUHP  yang secara tegas menghukum siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat sehingga dalam pasal ini menjadi menjadi payung  hukum  atas  pertanggungjawaban  pidana  pemalsuan rekam
medis meskipun tidak diatur secara tegas disebutkan dikarenakan mengingat rekam medis merupakan suatu  berkas  atau  dokumen  selain  itu  dalam  Pasal  14  PERMENKES  disebutkan  bahwa  pimpinan ( direktur) rumah sakit yang harus memberikan pertanggungjawaban apabila terjadi suatu tindak pidana pemalsuan rekam medis hal ini menjadi tidak jelas siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam tindak pidana ini.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  rekam medis  yang  dipalsukan  apabila  pemalsuan  rekam medis dapat dilakukan apabila tenaga medis tersebut terbukti membuat dan/atau merubah isi dari rekam medis sesuai dengan ketentuan pasal pemalsuan surat perlu dilakukannya proses peradilan pidana untuk membuktikan unsur - unsur kesalahan dalam tindak pidana untuk dapat dipertanggung jawabkan karena telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang termuat dalam pasal 84 yang berisi tindakan yang terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh dokter perawat ataupun tenaga Kesehatan sehingga menyebabkan kecacatan atau kematian kepada penerima pelayanan secara perdata apabila dokter memenuhi unsur - unsur sah kelalaian maka dapat diajukannya gugatan perdata terhadap malpraktek.

## Saran
Pemerintah perlu melakukan gerakan atau tindakan dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan peraturan - peraturan yang terkait terutama mengenai perlindungan pasien dan keluarga pasien tentunya masalah pemalsuan rekam medis seseorang yang mana peraturan - peraturan atau payung hukumnya tidak kuat dan dari segi tenaga kesehatan atau paramedis lebih efektif dan lebih efisien guna mengurangi kerugian atau tindakan yang tidak diinginkan oleh pasien dan keluarga pasien yang dialami oleh pasien itu sendiri. Karena dampak dari adanya pemalsuan rekam medis tersebut membawa dampak yang fatal apabila rekam medis tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar atau acuan dari pemeriksaan pasien dirumah sakit.
Masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dan teliti dalam mengambil tindakan apapun itu baik selaku  pasien  sebelum  menerima rekam  medis  terlebih  dahulu  mencermati  dan  menanyakan  kepada yang berwajib mengenai apa yang termuat didalam isi dari rekam medis itu sendiri agar nantinya saat rekam  medis  telah  diterima  dikemudian  hari  tidak  terjadi  kesalahan  yang  fatal  serta  mengakibatkan kerugian  yang  mengakibatkan  palsunya  sebuah  rekam  medis  sehingga  keadaan  yang  sebenarnya menjadi  tidak  jelas.  Masyarakat  perlu  melakukan  tindakan  yang  tegas  apabila  terjadi  keadaan  atau tindakan  yang  kurang  baik  dalam  penanganan  atau  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  itu  sendiri baik itu melalui kritikan langsung ataupun dapat dilakukan upaya hukum melalui jalur – jalur yang telah disediakan oleh pemerintah untuk melaporkan kerugian yang dialami pasien tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami, Chazawi and Ferdian Ardi. 2015. Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan . Edisi I. Jakarta: Rajawali Pers. Adami, Chazawi H. 2007. Malpraktek Kedokteran Tinjauan Norma Dan Doktrin Hukum . Cetakan I. Malang: Banyumedia Publishing.
Machmud, H. Syahrul. 2012. Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek . Bandung. Ratman,  H.  Desriza.  2018. Aspek  Hukum  Informedconsent  Dan  Rekam  Medis  Dalam  Transaksi Terapeutik . Edisi Kedu. Bandung: CV. Keni Media. Sabarguna,  B.  S.  2004. Quality  Assurance  Pelayanan  Rumah  Sakit .  Edisi  Kedu.  Yogyakarta: Konsorrsium rumah sakit islam Jateng-DIY.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Press. Triwibowo, Cecep. 2004. Etika Dan Hukum Kesehatan . Yogyakarta: Nuha Medika.