## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 3, Nomor 2, 2023

## Authors
1 Rian Van Frits Kapitan

## Affiliation
Universitas Kristen Artha Wacana
Email ryankapitan@ymail.com

## Date Submission
30 April  2023
Date Accepted 15 May 2023
Date Published 30 May  2023

## DOI
10.52249

## TANGGUNG  JAWAB  PENYIDIK  DAN PENUNTUT  UMUM  ATAS  PUTUSAN BEBAS  DAN  LEPAS  DARI  SEGALA TUNTUTAN  HUKUM  DALAM  TINDAK PIDANA KORUPSI

## Abstract
The  purpose  of  this  paper  is  to  find  out  the  responsibilities  of investigators and public prosecutors for acquittals and release from all  lawsuits  in  corruption  cases.  The  research  method  used  is normative juridical research which focuses on several approaches, namely the case approach, the conceptual approach and the statute approach. The author's conclusion regarding the responsibility of investigators and public prosecutors for acquittals and acquittals in  corruption  cases  is  that  there  is  an  indirect  responsibility  in which the state through the Minister of Finance is obliged to pay compensation for people whose corruption cases are acquitted or released from all lawsuits if there is a claim for compensation. Keywords : Corruption, Decision, Investigator

## Abstrak
Tujuan  dalam  tulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui tanggung jawab Penyidik dan Penuntut Umum atas putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode Penelitian yang digunakan adalah  penelitian  yuridis  normatif  yang  memfokuskan kepada  beberapa  metode  pendekatan  yaitu  metode pendekatan  kasus  ( case  aprroach ),  metode  pendekatan konseptual  (conseptual aprroach )  dan  metode  pendekatan perundang-undangan  (statute aprroach ).  Kesimpulan penulis  tentang  tanggungjawab  Penyidik  dan  Penuntut Umum  atas  putusan  bebas  dan  lepas  dari  segala  tuntutan hukum  dalam  tindak  pidana  korupsi  adalahadanya tanggungjawab  tidak  langsung  yang  mana  negara  melalui Menteri Keuangan wajib untuk  membayar ganti kerugian bagi  orang  yang  perkara  korupsinya  diputus  bebas  atau lepas dari segala tuntutan hukum apabila ada tuntutan ganti rugi.
Kata Kunci : Korupsi, Penyidik, Putusan

## PENDAHULUAN
Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  secara  eksplisit  telah  diatur  dalam  Undang- Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor). Undang-Undang Tipikor tersebut merupakan lex
specialis dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia  (KUHP),  bahkan  di  dalam Undang-Undang  Tipikor  tersebut  juga  terdapat  penyimpangan-penyimpangan  terhadap Hukum  Acara  Pidana  sebagaimana  yang  terdapat  pada    Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana. Salah satu contoh penyimpangan Undang-Undang Tipikor terhadap KUHAP yaitu adanya  kewenangan penyelidikan dan penyidikan dugaaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, versi KUHAP yang berwenang sebagai penyelidik dan penyidik hanyalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan barulah berwenang  saat  penanganan  suatu  perkara  pidana  memasuki  tahap  penuntutan  (Nurul Huda, U. A., & Ruslie, A. S, 2023).
Berdasarkan  Undang-Undang  Tipikor  dan  KUHAP,  maka  Penyidik  dan  Penuntut Umum dalam perkara Tindak  Pidana Korupsi diberikan kewenangan yang begitu luas untuk melakukan  tindakan-tindakan  hukum  terhadap  seseorang  yang  disangka  dan  didakwa melakukan  suatu  tindak  pidana  korupsi  dalam  rangka  pro  yustisia.  Kewenangan  yang diberikan  tersebut  diharapkan  dapat  memaksimalkan  kinerja  dari  Penyidik  dan  Penuntut Umum  dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Salah  satu  kewenangan  yang diberikan  oleh  KUHAP  kepada  Penyidik  dalam  pembeberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi adalah  menetapkan  seseorang  yang  karena  perbuatan  atau  keadaanya,berdasarkan  bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ( Liklikwatil, C., & Sasauw, C, 2023) . Kemudian  salah  satu  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Penuntut  Umum  adalah  : menghadirkan seorang tersangka untuk dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagai  terdakwa.  Kewenangan-kewenangan  ini  juga  telah  dibarengi  oleh  kewenangan lainnya,  yakni  kewenangan  untuk  menerapkan  upaya  paksa  terhadap  seorang  tersangka, yakni penyitaan bahkan perampasan kemerdekaan berupa penahanan terhadap tersangka di Rumah Tahanan Negara. Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka di Rumah Tahanan Negara  biasanya  akan  membawa  implikasi  sosial  yang  sangat  luas  bagi  tersangka  dan keluarga tersangka, oleh karena itu berbagai literatur tentang Hukum Acara Pidana selalu mengisyaratkan  agar  penahanan  yang  dilakukan  terhadap  seorang  tersangka  haruslah didasarkan  atas  pertimbangan  yang  benar-benar  objektif  dari  Penyidik  maupun  Penuntut Umum.
Berdasarkan  berbagai  kewenangan  di  atas,  maka  seharusnya  tidak  terdapat  lagi peluang  bagi  setiap  orang  yang  disangka  melakukan  suatu  tindak  pidana  korupsi  oleh Penyidik, dan kemudian didudukan sebagai terdakwa di sidang Pengadilan oleh Penuntut Umum  untuk    diputus  bebas  atau  diputus  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  oleh  Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Akan tetapi secara faktual masih ada terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang yang dibebaskan maupun dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang telah dikuatkan oleh putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah berkekuatan hukum tetap
Berdasarkan  penelusuran  yang  dilakukan,  maka  setidaknya  diperoleh  beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memvonis bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum para Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi  dan  kemudian  telah  diputus  oleh  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dalam tingkat kasasi dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1. Putusan Bebas dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Mahkamah Agung Repuplik Indonesia yang berasal dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang. No PUTUSAN Nama Terdakwa Amar 1 Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  :1134 K/PID.SUS/2018 Andris Kuncoro Bebas 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 821 K/PID.SUS/ 2019 Vitalis Fole dan Terdakwa Maria Antonis Gelang Bebas 3 Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  :  1221 K/PID.SUS/2013 Adrinaus Adu,S.T Lepas dari segala tuntutan hukum 4 Putusan Mahkamah Agung Nomor :1946/K/Pid.SUS/2018 Adrianus Ceme cs Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

## Sumber Data Primer 2019
Putusan-putusan dalam tabel 1 tersebut mengisaratkan bahwa ada yang  janggal  dalam proses penyidikan dan penuntutan. Putusan-putusan tersebut juga seolah menjadi salah satu bukti tentang penderitaan dan nestapa yang dialami oleh  para tersangka dan terdakwa yang sudah terlanjur ditahan pada proses penyidikan sampai penuntutan di Pengadilan, karena Penyidik dan Penuntut Umum berdasarkan kewenangan hampir tanpa batas yang diberikan oleh Undang-Undang sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa telah terdapat cukup alat bukti pada  perbuatan  para  tersangka  dan  terdakwa  sehingga  menunjukan  tersangka  atau terdakwalah  pelakuknya,  namun  pada  akhirnya  toh  divonis  bebas  atau  lepas  dari  segala tuntutan hukum oleh Pengadilan? Belum lagi biaya operasional yang dikucurkan oleh negara kepada  Penyidik  dan  Penuntut  Umum  tersebut  untuk  menangani  suatu  perkara  tindak pidana  korupsi  yang  besarannya  sangat  bombastis,  karena  berkisar  Rp.200.000.000  – Rp.250.000.000 per kasus, sehingga tak ayal lagi kasus tindak pidana korupsi berkelas” ikan paus”    sekali  pun,    pelakuknya  tidak  akan  mungkin  luput  dari  jangkauan  Penyidik  dan Penuntut Umum.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan yang kan dikaji dalam tulisan ini adalah : bagaimanakah tanggung jawab Penyidik dan Penuntut Umum atas putusan bebas dan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  dalam  tindak  pidana  korupsi  ?  Sedangkan  yang menjadi  tujuan  dalam  tulisan  ini  yaitu  Untuk  mengetahui  tanggung  jawab  Penyidik  dan Penuntut  Umum  atas  putusan  bebas  dan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  dalam  tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yang  memfokuskan  kepada beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan kasus ( case aprroach ) Amiruddin &
Ainal  Asikin,  2003) ,  metode  pendekatan  konseptual  (conseptual aprroach )  dan  metode pendekatan perundang-undangan (statute aprroach ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Korupsi  dapat  pula  dilihat  sebagai  perilaku  yang  tidak  memenuhi  prinsip,  artinya dalam  pengambilan  keputusan  di  bidang  ekonomi  baik  yang  dilakukan  oleh  perorangan disektor swasta maupun pejabat public, menyimpang dari aturan yang berlaku (Zainudin, 2015). Hakekat korupsi berdasarkan hasil penelitian Word Bank adalah An Abuse of Publik Of Publik Power For Private Gains ” Penyalagunaan kewenangan/kekuasaan untuk kepentingan pribadi”.
Pengertian  korupsi  secara  yuridis,  baik  arti  maupun  jenisnya  telah  dirumuskan,  di dalam  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dalam  pengertian  yuridis  tidak  hanya terbatas  kepada  perbuatan  yang  memenuhi  rumusan  delik  dapat  merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan  delik,  yang  merugikan  masyarakat  atau  orang  perseorangan  (Kuat  Puji Prayitno,2012).
Ensiklopedia Indonesia menyebutkan  bahwa korupsi (dari latin corruption penyuapan dan corrumpore merusak)  yaitu  gejala  bahwa  para  pejabat,  badan-badan  negara menyalagunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Pengertian secara harafiah dapat berupa :
a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan tidak jujur
b) Perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya
c) Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat  dan  tercela,  atau  kejahatan  moral,  penyuapan  dan  bentuk-bentuk  ketidakjujuran, sesuatu  yang  korup,  seperti  kata  yang  diganti/diubah    secara  tidak  tepat  dalam  suatu kalimat pengaruh-pengaruh yang korup.
Baharudin  Lopa  juga  mengatakan  bahwa  pembayaran  terselubung  dalam  bentuk pemberian  hadiah,  ongkos  administrasi,  pelayanan,  pemberian  hadiah  kepada  sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan  kesejateraan  umum,  dengan  atau  tanpa  pembayaran  uang,  biasa  dianggap  sebagai perbuatan korupsi (Ginting, 2015).
Lubis  dan  Sckott  dalam  pandangan  tentang  korupsi  disebutkan  bahwa,  dalam  arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi  apabila  hukum  dilanggar  atau  tidak  dalam  bisnis  tindak  tersebut  adalah  tercela (Pasmatuti, 2019).
Korupsi Menurut John  A.Gardiner dan David J. Olson sebagaimana yang dikutip oleh Martiman Projohamidjojo  antara lain:
a. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar
Jakob  Van  Klaveren  mengatakan  seorang  pengabdi  negeri  (pegawai  negeri)  yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya diusahakan pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.
b. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan
seorang pejabat pemerintah dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya pada  hal  seharusnya  tidak  boleh  melakukan  hal  demikian  selama  menjalani  tugasnya (McMullen,  D.A.1996).  J.S  Nye  berpendapat  bahwa  korupsi  sebagai  perilaku  yang menyimpang  dari  kewajiban-kewajiban  norma  suatu  peran  instansi  pemerintah,  karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman) demi mengejar status dan gensi atau melanggar  peraturan  dengan  jalan  melakukan  atau  mencari  pengaruh  bagi  kepentingan pribadi (M. Syamsudin, 2010).
c. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum.
Carl J. Friesrich mengatakan bahwa korupsi dikatakan apabila seseorang memegang kekuasaan  yang  berwenang  melakukan  hal-hal  teretentu  seperti  seorang  pejabat  yang bertanggungjawab  melalui  uang  atau  semacam  hadiah  lainnya  yang  tidak  di  boleh  oleh undang-undang, mengambil langkah untuk menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar   membahayakan kepentingan umum.
d. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi.
Korupsi ialah, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,  penyimpangan  dari  kesucian,  kata-kata  atau  ucapan  yang  dapat  menghina  atau memfitnah,  Korupsi  adalah  penyimpangan  dari  tugas  resmi  sebuah  tugas  jabatan  negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan aturan (Andi Hamzah, 2010).

## 2. Parkara-Perkara Korupsi Yang Diputus Bebas Dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum
Istilah  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu  “ corruption “dalam  bahasa  latin  yang berarti  kerusakan  atau  kebobrokan,  dan  dapat  pula  dipakai  untuk    menunjukan  suatu keadaan atau perbuatan yang busuk (Danil, 2011). Korupsi di dalam Black’s Law Dictionary adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  maksud,  untuk  memberikan  suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajiban dan hak-hak lain dari pihak lain.
Baharudin  Lopa,  mengutip  pendapat  David  M.Chalmers,  menguraikan  arti  istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum (Suhandi, 2023).  Kesimpulan  yang  diambil  dari  defenisi  yang  dikemukakan  antara  lain  berbunyi : financial manipulations and deliction injurious to the economy are aften labeled corrupt ( manipulasi dan  keputusan  mengenai  keuangan  yang  membahayakan  perekonomian  sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan The term is often applied also to misjudgements  by  official  in  the  public  economies (istilah  ini  juga  sering  digunakan  terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat  yang menyangkut bidang perekonomian umum).
Makna korupsi secara sosiologis dapat dilihat dari makna korupsi sebagaimana yang dikemukakan  oleh  Syeh  Husein  Alatas  yang  mengatakan  bahwa  ”seperti  halnya  dengan semua gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat saja.Yang mungkin  adalah  membuat  gambaran  yang  masuk  akal  mengenai  gejala  tersebut  agar  kita dapat memisahkan dari gelaja yang lain yang bukan korupsi. Korupsi adalah penyalagunaan
kepercayaan  untuk  kepentingan  pribadi.  Sedangkan  Menurut  Undang-undang  Nomor  31 tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  yang  diganti dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi yang secara  melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugiakn keuangan negara atau perekonomian negara.
Penulis  telah  memperoleh  bahan-bahan  hukum  yang  relevan  untuk  dijadikan  dasar dalam  menganalisis  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Adapun  bahan-bahan  hukum tersebut yakni berupa putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, khusunya putusan  bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi yang pengadilan asalnya adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. adapun gambaran dari putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut :

## Putusan Mahkamah Agung Nomor :1134 K/PID.SUS/2018
Putusan  ini  merupakan  Putusan  Mahkamah  Agung  dalam  tingkat  kasasi  yang memberikan vonis bebas bagi terdakwa Adris Kuncoro dari dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi daam pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Sumba Barat tahun anggran 2011-2012. Perkara ini awalnya dilidik dan disidik oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat  dan  dinyatakan  penyidikanya  rampung  oleh  Jaksa  Peneliti  pada  kejaksaan  Negeri Waikabubak.    Kemudian  dilimpahkan  ke  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  untuk disidangkan pada tanggal 24 Januarai 2017.
Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum menggunakan dakwaan berbentuk  subsidairitas  yakni  melangar  Pasal  3  Jo  Pasal  18  Undang-undang  RI  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat  (1) ke-1 KUHP.
Selanjutnya  Terdakwa  dituntut  oleh  Penuntut  Umum  menggunakan  Dakwaan Subsidair dengan tuntutan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan, denda sebesar Rp.  50.000.000  subsidair  tiga  bulan  kurungan  dan  terdakwa  dibebankan  untuk  membayar uang  pengganti  sebesar  Rp.802.491.274,00  (delapan  ratus  dua  juta  empat  ratus  sembilan puluh  satu  ribu  dua  ratus  tujuh  puluh  empat  rupiah)  dikurangi  uang  sebesar Rp.150.000.000,00  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)    yang  bersumber  dari  uang  penitipan pengembalian  keuangan  negara  di  penyidik  dirampas  untuk  negara  sebagai  pembayaran uang pengganti kerugian negara, dan sisanya sebesar Rp. 787.491.274,- dibebankan kepada Terdakwa  dengan  ketentuan  apabila  dalam  tenggang  waktu  paling  lama  1  (satu)  bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak mampu membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi
untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Kupang pada Tanggal 2 mei 2017 pada akhirnya memberikan vonis bebas terhadap terdakwa karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas Putusan tersebut, namun Mahkamah Agung melalui putusan Nomor  :1134  K/PID.SUS/2018  tetap  menguatkan  putusan  yang  dimohonkan  kasasi  oleh Penuntut Umum tersebut.

## Putusan Mahkamah Agung Nomor: 821 K/PID.SUS/ 2018
Putusan ini merupakan putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi dengan amar putusan  membebaskan  terdakwa  Vitalis  Fole  dan  Terdakwa  Maria  Antonis  Gelang  dari dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngada karena diduga sebagai Pegawai Negeri Sipil  atau  Penyelenggara  Negara  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  secara  melawan  hukum  atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaanya  telah memaksa  seseorang  untuk  memberikan  sesuatu , membayar,  atau  menerima  pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perkara ini bermula dari adanya Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Resort Ngada di Kantor  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Ngada.  Kemudian  Vitalis  Fole  dan  Maria  Antonis Gelang ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkaranu dinyatakan lengkap oleh Jaksa peneliti pada Kejaksaan Negeri Ngada sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Oktober 2018.
Penuntut  Umum  mendakwa  Kemudian  Vitalis  Fole  dan  Maria  Antonis  Gelang (Terdakwa) dengan dakwaan berentuk tunggal dakwaan tunggal, yakni melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  199  Tentang  Pembrantasan  Tindak  Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Akan tetapi setelah menuntut Terdakwa  I  Fitalis  Fole  dan  Terdakwa  II  Maria  Antonia  Gelang,  dengan  pidana  penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  oleh  terdakwa  diganti  dengan  pidana kurungan selama1 (satu) bulan, ternyata para terdakwa divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Februari 2018.
Terdakwa  menyambut  baik  putusan  tersebut  dan  ini  tentu  saja  berbeda  dengan Penuntut  Umum  yang  langsung  menyatakan  kasasi  seketika  itu  juga  saat  putusan  selesai dibacakan.  Alhasil  beberapa  bulan  kemudian  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  putusan Nomor:  821  K/PID.SUS/  2019  yang  amarnya  menguatkan  putusan  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang.

## Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1221 K/PID.SUS/2013
Putusan ini merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi atas terdakwa Adrinus Adu,S.T yang sebelumnya divonis bebas dari segala  tuntutan  hukum  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada Pengadilan Negeri Kupang melalui putusan Nomor: 04/PID.SUS/2012/PN.KPG. Terdakwa pada awalnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Rote Ndao dan kemudian
berkas perkaranya dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri rote Ndao sebelum  dilimpahkan  ke  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri Kupang.  Terdakwa  kemudian  didakwa  oleh  Penuntt  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Rote Ndao dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yakni melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  RI  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat  (1) ke-1 KUHP.
Terdakwa didudukan di Pengadilan dalam perkara ini karena diduga telah melakukan tindak  pidana  korupsi    saat  mengerjakan  proyek  rehabilitasi  dan  perluasan  gedung puskesmas Ndao di tahun 2008. Akan tetapi kemudian terdakwa divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang dan putusan ini dirubah oleh Mahkamah agung dengan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti tapi bukan merupakan perbuatan pidana (lepas dari segala tuntutan hukum)

## Putusan Mahkamah Agung Nomor :1946/K/Pid.SUS/2018
Putusan  ini  bermula  dari  Terdakwa  Adrianus  Ceme,  Salmun  Randa  Teru,  Adiyanto Rano, dan Zuraida Zein yang dilidik, disidik, didakwa dan dituntut oleh Kejaksaan Tinggi Nusa  Tenggara  Timur  karena  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dalam pengadaan licensi bagi 830 unit komputer/laptop di PT.Bank Nusa Tenggara Timur di tahun 2015. Putusan ini merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi atas para terdakwa yang juga mengutkan putusan Pengadilan Tindak Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Kupang  sebab  sebelumnya  juga  memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada para terdakwa melalui putusan Nomor : 56/PID.sus-TPK/2017/PN.KPG.

## Analisis
a. Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyidik  dan  Penuntut  Umum  harus  melakukan  hubungan  koordinasi  baik  secara intitusional  maupun  dalam  hubungan  jabatannya,  sebab  dalam  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi, yang dapat menjadi Penyidik bukan hanya pihak Kepolisian melainkan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga dapat menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan bahkan penuntutan sekaligus. Hal ini tidak mengurangi esensi dari Penyidik dan penuntut Umum tersebut. Hubungan Penyidik dengan penuntut umum dapat dilihat dalam pasal 109 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, mengenai kewajiban penyidik untuk memberitahu dimulainya penyidik Kepada Penuntut Umum, dan Pemberitahuan Tentang Penghentian Penyidikan.
Melalui  Undang-Undang  No.  8  tahun  1981,  pasal  1  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  secara  yuridis  pengertian  penyidik  ini  telah  dirumuskan sebagai  berikut  :  “Penyidik  adalah  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan  menurut pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  maka  Penuntut  Umum  diartikan  sebagai  jaksa  yang  diberi wewenang  untuk  melakukan  penuntutan  dan  melakukan  putusan  pengadilan  yang  telah
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Dengan  kata  lain  dapat  dikemukakan  lebih  jelasnya bahwa  yang  dapat  bertindak  sebagai  penuntut  umum  hanyalah  jaksa,  tetapi  tidak  semua jaksa  sebagai  penuntut  umum  hanya  jaksa  yang  artinya  yang  dapat  bertindak  sebagai penuntut umum, hanya jaksa yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Berdasarkan  Pasal  143  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  ini, maka selaku penuntut umum mempunyai dua tugas pokok yaitu: a). Melakukan penuntutan, b). Melaksanakan penetapan hakim.  Penuntutan seperti tesebut di atas ini, ialah penuntutan yang tercantum dalam pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu : ”Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan  menurut  yang  diatur  dalam  undang- undang ini.
Pengertian  penuntutan  berdasarkan  pasal  1  ayat  (7)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  sebagaimana  tersebut  di  atas,  mirip  dengan  definisi  Wirjono Prodjodikoro, sebagai berikut : ”Menurut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan  supaya  hakim  memeriksa  dan  kemudian  memutuskan  perkara  pidana  itu terhadap terdakwa (Prodjodikoro, 1970) .
Penanganan  sebuah  perkara  korupsi  berawal  dengan  dimulainya  penyelidikan  dan penyidikan  yang  dilakukan  oleh  oleh  Kepolisian,  Kejaksaan  maupun  KPK.  Setelah  selesai malakukan  penyelidikan  dan  penyidikan,  maka  perkara  pidana  atau  hasil  penyidikan tersebut  diungkapakan  dalam  bentuk  Berita  acara  penyidikan  akan  diberikan  kepada Penuntut  Umum.    Dari  Penuntut  Umum  perkara  itu  diteruskan  ke  pengadilan  untuk diperiksa  dan  disidangkan  oleh  Hakim  dan  Hakim    yang  berwenang  akan  memutuskan apakah seseorang yang terlibat dalam perkara pidana itu bersalah atau tidak bersalah.

## b. Tanggung Jawab Penyidik Dan Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana  telah  dibahas  bahwa  setelah  berkas  perkara,  khusunya  perkara  tindak pidana  korupsi  dilimpahkan  ke  Pengadilan,  maka  perkara  tersebut  akan  disidangkan. Persidangan tersebut esensinya dilaksanakan untuk membuktikan apakah benar terdakwa benar-benar  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya  (sebelumnya disangkakan kepadanya) atau tidak ? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa akan membuktikan benar atau tidaknya tuduhan dalam dakwaan guna meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Saat berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, maka pada saat itulah tugas  dari  Penyidik  selesai  dan  kemudian  atas  berkas  yang  dinyatakan  lengkap  tersebut, Penuntut Umum akan membuat Surat Dakwaan lalu melimpahkan semua berkas yang terkait dengan  perkara tersebut ke Pengadilan. Selanjutnya setelah digelar persidangan, maka akhir dari  proses  penanganan  suatu  Perkara  Korupsi  adalah  putusan  Hakim.  Putusan  Hakim menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHAP adalah  pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan  terbuka,  yang  dapat  berupa  pemidanaan,  atau  bebas,  atau  lepas  dari  segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Terhadap  Terdakwa  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  kemudian  dalam putusan  haim  dinyatakan  bebas  atau  dilepaskan  dari  segala  tuntutan  hukum,  khususnya
sebagaimana  dalam  empat  putusan  yang  dijadikan  dasar  oleh  para  Penulis  untuk menganalisis,  maka  tidak  terdapat  tanggungjawab  langsung  dari  Penyidik  dan  Penuntut Umum  atas  putusan-putusan  bebas  dan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  tersebut. Melainkan Tanggungjawab Penyidik dan Penuntut Umum terhadap putusan-putusan bebas dan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  tersebut  diejawantahkan  menjadi  tanggungjawab negara secara umum, yakni memberikan rehabilitasi dan ganti rugi bagi Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang divonis bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.
Tanggungjawab  tersebut  dapat  dilihat  dari  regulasi  yang  ada,  yakni  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  92  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut secara eksplisit telah diatur tentang besaran biaya ganti kerugian atas putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu  paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pembayaran ganti kerugian tersebut terlebih dahulu diajukan oleh Pemohon  ke Pengadilan untuk diperiksa oleh dan kemudian apabila permohonan  tersebut  berasalan,  maka  menurut  Pasal  11  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah tersebut, Menteri Keuangan-lah yanng berwenang membayar ganti kerugian tersebut.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  maka  dapatlah  disimpulkan  tentang    tanggung  jawab Penyidik  dan  Penuntut  Umum  atas  putusan  bebas  dan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum dalam  tindak  pidana  korupsi  yakni  tidak  terdapat  tanggungjawab  langsung  melainkan terdapat  tanggungjawab  tidak  langsung  dari  negara  melalui  Menteri  Keuangan  untuk membayar ganti kerugian bagi orang yang perkara korupsinya diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ( Qardi Rheysa, 2012) .

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh para penulis, maka penulis berkesimpulan bahwa  tanggungjawab  Penyidik  dan  Penuntut  Umum  atas  putusan  bebas  dan  lepas  dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah tanggungjawab tidak langsung yang mana negara melalui Menteri Keuangan wajib untuk  membayar ganti kerugian bagi orang yang perkara korupsinya diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum apabila ada tuntutan ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  &  Ainal  Asikin,  (2003),  “Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum”,  Matarram: PT.Raja Grafindo.
Andi Hamzah. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Danil,  E.  (2011).  Korupsi,  Konsep,  Tindak  Pidana  dan  Pembahasannya. Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada .
Ginting,  F.  (2015). Tinjauan  Hukum  tentang  Turut  Serta  Melakukan  Korupsi  Minyak Bersubsidi secara Berlanjut yang Dilakukan oleh PT. Eka Perkasa Indah (Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid. Sus. K/2012/PN. Mdn) (Doctoral dissertation).
Kuat  Puji  Prayitno,  (2012),“Restorative  Justice  Untuk  Sistem  Peradilan  Pidana”,  Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.3
Liklikwatil, C., & Sasauw, C. (2023). Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Kasus Korupsi- Tinjauan  Hukum  dan  Implikasinya . Journal  Evidence  Of  Law , 2 (2),  131–143.
Retrieved from
https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/374
M.  Syamsudin,  (2010),  “Pemaknaan  Hakim  tentang  Korupsi  danImplikasinya  Pada Putusan:Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum”, Jurnal Mimbar Hukum,Vol. 22, No.23.
McMullen, D.A. (1996). Audit committee performance: an investigation of the consequences associated with audit committee. Auditing: A Journal of Practice & Theory , 87-103
Nurul Huda, U. A., & Ruslie, A. S. . (2023). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi  Di  Indonesia  Dalam  Rangka  Menjamin  Asas  Kepastian Hukum . Journal Evidence Of Law , 2 (2), 63–72. https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.279 Pasmatuti,  D.  (2019).  Perkembangan  Pengertian  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Hukum Positif Di Indonesia. Ensiklopedia Social Review , 1 (1). Prodjodikoro, W. (1970). Hukum atjara pidana di Indonesia. (No Title) . Qardi Rheysa, (2012). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan, Skripsi, Padang,
Universitas Andalas.
Suhandi,  M.  F.  (2023).  Pendidikan  Anti  Korupsi  Pada  Jenjang  Perguruan  Tinggi. Sanskara Pendidikan dan Pengajaran , 1 (01), 19-27.

## Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Zainudin,  M.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Pengadaan Barang dan Jasa. Jendela Hukum , 2 (1).