125

## Paradigma Kritis Pancasila dalam dimensi Pendidikan islam
arif rahman
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia. arif.rahman9012@yahoo.com

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pancasila  dalam  dimensi pendidikan Islam. falsafah Pancasila belum dijadikan primadona utama  dalam  setiap  diskusi  pendidikan.  Pendekatan  dalam peneltian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan.  Lembaga-lembaga pendidikan  belum  begitu  banyak  memaknai  Pancasila  bagian hal  terpenting  dan  menjiwainya  secara  sadar.  Apa  yang  digagas kemudian  adalah  bagaimana  falsafah  Pancasila  selayaknya dijadikan paradigma kritis dalam kondisi pendidikan saat ini. Hal yang demikian bisa jadi akan melahirkan sebuah pandangan yang genuine yang menawarkan sebuah gerakan dan kesadaran untuk menyelesaikan berbagai problem pendidikan. Perbedaan kondisi di bagian negara lain memberikan kita kesempatan menampilkan sebuah  gagasan  paradigma  kritis  pancasila.  Dalam  kehidupan masyarakat  yang  lebih  luas  Pancasila  yang  menggema  hanya sebatas nama kurang terlihat bentuknya seperti apa jika menjadi penawar  obat  kesembuhan  pendidikan  saat  ini.  Hasil  dari  studi ini  menunjukkan  bahwa  posisi  pancasila  seharusnya  memang mendapat ruang yang berarti, di satu sisi karena prinsip-prinsip Pancasila  terilhami  dari  Islam,  disisi  lain  Islam  memberikan legitimasi  yang  kuat  bagi  terlaksananya  prinsip  Pancasila  yang sejalan dengan landasan Islam.
Kata kunci: paradigma, kritis, Pancasila, pendidikan, Islam

## Arif Rahman

## Abstract
CRITICAL  PARADIGM  OF  PANCASILA  IN  THE  DIMEN- SIONS OF ISLAMIC EDUCATION. This study aims to examine the  Pancasila  in  the  Islamic  educational  dimension.The  philosophy of  Pancasila  has  not  made  a  prima  donna  in  any  discussion  of education.  This  study  uses  library  research.  Institutions  have  not  so many interpret Pancasila as the most important thing and make it as the spirit consciously. What was conceived then is how the philosophy of Pancasila should be made as a critical paradigm in the condition of education today. Such things could be going to deliver a view that offers a genuine movement and awareness to resolve various problems in education. The difference of conditions in others countries gives us a chance to display a critical paradigm of Pancasila. In the life of the wider community, Pancasila that echoes only as the name. Its shape is less visible if it be the antidote to cure a disease of the current education. The result of tihis articel shows that the position of Pancasila indeed should get a meaning space, on the one hand it because the principles of Pancasila was inspired from Islam, on the other hand Islam gave strong legitimacy to the implementation of the principles of Pancasila which is in line with Islam.
Keywords: critical, paradigm, Pancasila, Islamic, education

## a. Pendahuluan
Pancasila didengungkan sebagai ideologi bangsa sampai saat ini sangat memprihatinkan. Lebih dari separuh abad memerdekakan diri dari belenggu penjajahan kemudian berdirilah negara Indonesia dengan proses diskusi panjang dan menegangkan hingga melahirkan rumusan-rumusan prinsipil kebangsaan hasil dari sila kelima dalam “Pancasila”.  Namun  hiruk  pikuk  kehadiran  Pancasila  yang  datang tidak  dari  ruang  hampa  itu  mengalami  kehilangan  arah  kemana  ia diletakkan,  di  gunakan  bahkan  dijadikan  pedoman  serasa  semakin terasing  ditelinga  era  pasca  global  ini.  Hari  ini  hampir  tak  banyak ruang  diskusi  dan  obrolan  santai  sekalipun  mendengungkan kerangka falsafah Pancasila dalam kehidupan nyata nan realitas ini. untuk  menyebutnya  hanya  bagian  sakral  upacara  bendera  ia  tak lebih dari angin lalu yang dibacakan sesaat di tengah keseragaman format  pendidikan  sekolah  dulu  hingga  kini.  Perjalanan  dimensi ditiap era kepemimpinan terlihat jelas bagaimana Pancasila kurang
populer  secara  substansial,  namun  berformat  elitis-populis  untuk menghegemoni kekuasaan. Zaman orde lama, orde baru, bahkan era reformasi belum secara gigih nan tangguh menjadikan panglima yang diidamkan sebenarnya dalam semangat pancasila. Orde lama dimana pancasila hanya menjadi dasar negara hanya untuk instrumen politik sesaat. Orde baru yang lebih mengedepankan pembangunan ekonomi lebih bersifat penyeragaman menyihir pancasila sebagai asas tunggal dan era reformasi pancasila yang seakan hampir kehilangan arah.
Hal ini bisa dilihat dari beberapa faktor kenapa hal demikian bisa terjadi. Pertama , betapa sulitnya situasi bangsa mengingat sangat masih labilnya negara baru untuk mempertahankan kondisi yang baru saja sampai di gerbang kemerdekaan. Sehingga pancasila sebagai proses yang terlahir dari forum politik masih belum begitu stabil di pegang. Kedua ,  pendidikan  yang  menjadi  bagian  penting  pembangunan sumber daya manusia saat itu sayangnya tidak menyebut dalam UU SISDIKNAS pasal 37 (2) sebagai pendidikan Pancasila, melainkan pendidikan kewarganegaran, sehingga kekaburan proses internalisasi nilai-nilai pancasila belum maksimal  terobjektivikasi.
Oleh  karena  itu  yang  akan  menjadi  persinggungan  diskusi yang  tersaji  dalam  tulisan  singkat  ini  mencoba  berbicara  konteks pendidikan  dalam  ruang  lingkup  falsafah  pancasila  sebagai  bagian ideologi  kritis.  Meskipun  tidak  memihak  sepenuhnya  penulis  rasa beberapa  semangat  tulisan  ini  memberikan  kesan  provokasi  kritis memandang  relasi  Pancasila  dan  pendidikan  nasional.    Begitupun kerangka pendidikan Islam akan juga diangkat beberapa saat untuk dicoba  didiskusikan  bagian  relasi  pendidikan  Islam  dan  falsafah Pancasila. Sehingga tidak hanya mencoba melihat substansi kesamaan namun juga daya kritis antar saling keduanya.

## B.  Pembahasan
Falsafah Pancasila: Mengangkat Nalar Paedagogi Kritis 1.

## Pancasila
Pancasila sebagai suatu pandangan hidup bangsa Indonesia, merupakan  suatu  kenyataan  objektif  yang  hidup  dan  berkembang dalam  masyarakat  Indonesia.  Dalam  pengertian  inilah  maka diistilahkan  bahwa  bangsa  Indonesia  sebagai  kausa  materialis  dari
Pancasila.  Secara  ilmiah  harus  disadari  bahwa  suatu  masyarakat, suatu bangsa senantiasa memiliki suatu pandangan hidup atau filsafat hidup  masing-masing,  yang  berbeda  dengan  bangsa  lain  di  dunia (Kaelani, 2002: 1).
Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia menjiwai  dalam  sistem  pendidikan  nasional,  dengan  perkataan lain  bahwa  pendidikan  nasional  tidak  dapat  dipisahkan,  karena pendidikan nasional itu dasarnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang utuh (Jalaluddin, 2002: 145).
Namun  sayangnya  yang  terjadi  Pancasila  seakan  sulit  di terapkan dalam kehidupan bangsa sekarang ini dengan situasi yang berbeda. Paling tidak menurut Azra ada tiga faktor yang membuat Pancasila  tidak  relevan  lagi  saat  ini. Pertama ,  Pancasila  terlanjur tercemar karena kebijakan rezim Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status quo kekuasaannya. Rezim Soeharto, misalnya, menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi  setiap  organisasi,  baik  organisasi  kemasyarakatan  maupun organisasi politik (Ubaedillah, 2008: 24).
Kedua ,  liberalisasi  politik  dengan  penghapusan  ketentuan yang  ditetapkan  Presiden  B.J.  Habibie  tentang  Pancasila  sebagai satu-satunya asas setiap oraganisasi. Akibatnya memberikan peluang bagi adopsi asas ideologi-ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama.  Maka  yang  terjadi  Pancasila  cenderung  tidak  lagi  menjadi common platform dalam kehidupan politik.
Ketiga ,  desentralisasi  dan  otonomisasi  daerah  yang  sedikit banyak  mendorong  penguatan  sentimen  kedaerahan.  Tidak diantisipasi,  bukan  tidak  mungkin  menumbuhkan  sentimen local- nationalism yang  dapat  tumpang  tindih  dengan ethnonationalism . Dalam  proses  ini,  Pancasila  baik  sengaja  maupun  akibat  langsung dari  proses  desentralisasi  akan  makin  kehilangan  posisi  sentralnya (Ubaedillah, 2008: 25).
Tentulah  berangkat  dari  sini  akan  menjadi  kebimbangan dimana kita harus meletakkan Pancasila dalam kemelut situasi yang menceraikan idealitas dan realitas. Falsafah Pancasila yang merupakan esensi dari karya besar bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan  bernegara  seharusnya  merupakan  karya  bangsa  sendiri  yang
harus dijunjung tinggi dan diletakkan sejajar dengan pemikiran besar lainnya  seperti  liberalisme,  komunisme,  sosialisme  serta  falsafah hidup lainnya (Kaelani, 2002: 45).
Dari  alasan  diatas  rasanya  perlu  Pancasila  dibawa  dalam konteks  yang  lebih  relevan  bagi  pendidikan  di  Indonesia.  Dimana perlunya  pedagogi  kritis  yang  secara  khusus  berkaitan  dengan pengaruh konstruksi pendidikan dan formasi budaya umumnya yang berkembang  dalam  masyarakat  secara  massif  melegitimasi status quo dalam masyarakat tersebut (Hidayat, 2013: 7-8). Membangun kesadaran  kritis  di  kalangan  masyarakat  dari  kekuatan status  quo tersebut. Dalam hal itu pilihan yang sangat rasional adalah mengem- bangkan kapasitas dalam masyarakat untuk melawan efek kekuatan tersebut (Hidayat, 2013: 7-8).
Pancasila  untuk  saat  ini  secara  sadar  kita  jadikan  ide  besar utama  dalam  perbaikan  pendidikan,  maka  langkah  awal  untuk  itu karena ia terbentuk dari ruang filsafat, secara mendasar paradigma yang  digunakan  tentulah  harus  bersifat  kritis  dan  konstruktif. Pendidikan dengan semangat pedagogi kritis pancasila memberikan pemahaman  kebangsaan  terkait  dengan  upaya  menanamkan  nilai- nilai  universal  Pancasila  dalam  dimensi  keluarga,  masyarakat dan  bernegara.
Kenyataan masa lampau setelah merdeka, Presiden Soekarno mengharapkan  sebuah  sistem  pendidikan  yang  berkeadilan sosial.  Sayangnya  ketidakstabilan  politik  saat  itu  mengharuskan sistem  pendidikan  yang  bersifat  sentralistik  demi  membangun rasa  nasionalisme  bangsa  (Tilaar,  2011:  269).  Karenanya  Menteri Pendidikan saat itu menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “mengurangi  pemikiran  (reduce  the  education  of  thought) , meningkatkan pendidikan karakter, dan meningkatkan nasionalisme kesadaran sosial. Kemudian tujuan pendidikan semacam ini semakin melembaga  di  era  Soeharto  yang  menjadikannya  kesempatan untuk mengkomunikasikan dan menyeragamkan ideologi nasional, pandangan  tentang  sejarah,  nilai-nilai  yang  sudah  ditetapkan  bagi warga negara Indonesia
Dengan kata lain pendidikan (khususnya formal) sebelum reformasi  lebih  bertujuan  untuk  membatasi  perkembangan
kemampuan  intelektual  dan  keterampilan  masyarakat,  mengurangi pendapat pribadi, dan menyamakan pandangan masyarakat dengan pemerintah  sehingga  dengan  mudah  dikuasai.  Sementara  itu setelah  reformasi,  upaya  untuk  melakukan  perbaikan  belum  juga kelihatan jelas perubahan alurnya. Malah sebagian menilai reformasi pendidikan  menimbulkan  kesenjangan  yang  semakin  terlihat  dan kelas-kelas  kasta  (kastanisasi)  dalam  pendidikan  melenggang semakin kesini. Maka situasi yang demikian ini mungkin dapat kita sebut  sebagai  tekanan  bagi  warga,  atau  pedagogik  bagi  masyarakat tertekan ( pedagogy of the oppressed ). Maka kaitannya dengan Pancasila jelasnya disatu sisi ingin mengembalikan “marwah” nya yang sudah diambil  dan  dikuliti  oleh  rezim  sebelumnya  sampai  ia  kehilangan jubah gagahnya, yang kemudian dimanfaatkan secara tidak wajar bagi kelangsungan pendidikan di Indonesia. Dengan begitu era dimana nilai-nilai  kebebasan  dan  dominasi  tidak  berkuasa  lagi  pedagogik- kritis-pancasila  harus  dimunculkan  sebagai  perbaikan  pendidikan yang relevan bagi kepentingan humanisasi bangsa Indonesia.
Paedagogik  kritis  sebetulnya  adalah  proses  penyadaran dan  kondisi  diri  dalam  masyarakat.  Yang  diperkenalkan  oleh Freire  ini  adalah  sebuah  proses  pembelajaran  yang  berupaya untuk  mengungkap  kontradiksi-kontradiksi  sosial,  politik,  dan ekonomi, dan mengambil tindakan untuk melawan kenyataan yang membelenggu  (Tilaar,  2011:  270).  Pedagogi  kritis  setiap  orang untuk dapat berpikir kritis karena dengan moda berpikir seperti ini dapat melakukan proses transformasi kamanusiaan yang mendasar di kalangan masyarakat secara umum dari berbagai kelompok sosial dan lapisan masyarakat. Secara lebih khusus, pedagogi kritis dapat menjadikan  basis  dalam  berpikir  dan  bertindak  para  peserta  didik untuk melihat dunia berdasarkan kesadaran kritisnya (Hidayat, 2013: 8). Setelah kebebasan dan kritik tidak populer di era sebelumnya dan satu  suara  yang  hanya  terdengar,  maka  pedagogik  kritis  Pancasila bagi penulis bukan hanya berorientasi untuk berbondong-bondong mengkritisi habis pendidikan. Namun disamping itu pula ia mencoba menghadirkan cara pandang yang menanamkan kecintaan pada nilai- nilai  lokal  bangsa.  Kearifan  lokal  bangsa  sebagai  sistem  nilai  yang seharusnya menjadi tradisi dalam pendidikan harus diperkuat. Nilai- nilai  kejujuran,  persatuan,  keadilan,  kerja  keras,  cintah  tanah  air,
gotong  royong,  dan  saling  membantu  adalah  nilai-nilai  dasar  yang dibawa Pancasila.
Sayangnya  model  pendidikan  sekarang  kurang  melirik  hal yang  demikian.  Pendidikan  justru  malah  melahirkan  problemnya tersendiri yang semakin kompleks. Kastanisasi, sistem kelas, kota dan pinggiran,  kaya  dan  miskin  dan  korupsi  bukan  malah  dilenyapkan melainkan semakin tertanam dalam pendidikan akibat menyepelekan nilai-nilai di atas yang di usung Pancasila.
Meskipun  gagasan  ini  sepenuhnya  bukanlah  satu-satunya yang  disepakati  atau  yang  harus  diprioritaskan  dalam  situasi  ini. Namun  Pancasila  sudah  terlalu  lama  diasingkan  sehingga  disinilah kita harus merasa sedih dan berpikir ulang. Kenapa harus demikian, karena  semenjak  berdirinya  negara  Indonesia  telah  menetapkan dasar negara (falsafah) yang digunakan adalah Pancasila. disamping berawal dari kesepakatan dan juga tidak mudah mengganti dasar dan falsafah bangsa dengan ideologi lainnya.
Pendidikan Islam Berkebangsaan dalam Konteks Negara 2.

## Pancasila
Harus  diakui  bahwa  pada  masa  lampau  ada mutual misunderstanding antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Kesalahpahaman itu lebih banyak pada berbagai kepentingan politik  daripada  dalam  substansinya;  atau  lebih  dikarenakan  oleh ketidakjelasan paradigma dan cara pandang. Substansi keduanya jelas berbeda.  Islam  adalah  agama,  sedangkan  Pancasila  adalah  idelogi. Esensi  (hakikat)  Islam  dan  Pancasila  tidak  bertentangan,  namun kenyataan  eksistensinya  (sejarahnya)  dapat  saja  dipertentangkan terutama untuk melayani kepentingan-kepentingan kelompok sosial (Karim, 2004:  47).
Perbedaan keduanya kadangkala menghadirkan pemahaman yang  simpang  siur  saling  menghujat  nan  kurang  berkenan.  Seperti halnya  Pancasila  dianggap  sekuler  dan  berbahaya  bagi  muslim Indonesia. Begitupun syariat Islam dianggap terlalu memaksakan bagi kebhinekaan yang terajut ketika memaksakan harus mensyari’atkan semua  komponen  instrument  bangsa.  Gerakan-gerakan  penolakan dan  resistensi  terhadap  keduanya  lebih  dikarenakan  kegalauan memahami dan mengamalkan Pancasila yang tidak pas.
Ditambah  traumatik  pada  era  Orla  dan  Orba  yang menjadikan  asas  tunggal  Pancasila  wajib  diterapkan  bagi  segala pergerakan.  Termasuk  organisasi-organisasi  Islam  pada  waktu  itu. Resistensi  yang  mucnul  terhadap  Pancasila  dirasa  wajar  kiranya masih  menghantui  sampai  saat  ini.  bahkan  dalam  pendidikan  pun kadangkala  hubungan  antara  Pancasila  dan  Islam  kurang  begitu nyaman di sampaikan. Padahal sejatinya secara substansial nilai-nilai Pancasila memiliki semangat yang sama dalam Islam, terlebih lagi sila Pertama mengandung unsur ilahiah (teologis) yang mengedepankan keTuhanan Yang Esa. Disamping itu diikuti semangat nilai-nilai yang se ghiroh dalam Islam pun dapat kita temukan di sila ke dua sampai kelima Pancasila. Seperti keadilan ( ‘adalah ), humanis/ kemanusiaan ( al-insaniyyah ),  persatuan  ( ittihadiyah ),  dan  musyawarah/ kompromis  ( syuro/tafahum ).  Dengan  begitu,  hakikatnya  Islam dan  Pancasila  sebenarnya  tidak  berseberangan.  Bahkan  pancasila memiliki  nilai-nilai  agama  dan  ketuhanan  yang  mewadahi  seluruh keyakinan yang dimiliki bangsa. Konsep teologis diletakkan di awal sebagai bentuk penegasan bahwa agama memberikan tuntunan dan tuntutan moralitas serta keyakinan terhadap Tuhan yang disembah. Maka  memberikan  peran  bagi  pendidikan  Islam  hari  ini  untuk dapat  memberikan  interpretasi  ulang  dan  menggunakan  konsep hermeneutik  Pancasila  yang  multitafsir  merupakan  kebutuhan yang  mendesak.  Jika  dijabarkan  maka  kelima  sila  Pancasila  maka sejatinya  akan  mendapat  dukungan  secara  agamis  dari  Islam. Kemudian  selanjutnya  di  terapkan  dalam  ruang  pendidikan  Islam. Apalagi pondasi-pondasi kebhinekaan bangsa akhir-akhir ini mulai goyah dengan pemahaman dan aksi-aksi radikal (Rodli, 2013: 75). Mencerabut  akar  persatuan  dan  keharmonisan  bangsa  dan  umat beragama bertentangan dengan Islam dan Pancasila.
Pendidikan Islam berkebangsaan sudah bukan lagi kompromi untuk  ditunda-tunda.  Konflik  komunal  secara  horizontal  sudah semakin  menambah  daftar  panjang  catatan  buruk  untuk  merusak keutuhan  negara  ini.  peran  serta  pendidikan  Islam  berkebangsaan harus berawal dengan mengakar dan memaknai Pancasila bagian dari integral  kehidupan  warga  negara.  Hal  tersebut  harus  dicerminkan dalam setiap peran mereka. Baik secara personal, keluarga, pejabat, pemangku hukum, para kyai, pendidik, dan kepala negara.
Upaya provokasi ini sejujurnya menurut penulis kadangkala menemukan  jalan  buntu  dan  stagnasi.  Dimana  kendala-kendala berseliweran  menghentikan  langkah  semangat  ini.  Begitupun tantangan-tangan  dalam  dunia  praktis  bagi  penerapannya  dalam pendidikan Islam dengan berbagai tuntutannya kemudian baik dalam kurikulum,  kebijakan,  sistem  pembelajaran  bahkan  kesiapan  dan komitmen pendidik dari level sekolah dasar dan pendidikan Tinggi.
Secara  sadar  pun  kita  melihat  posisi  Pendidikan  Agama Islam  (PAI)  adalah  sub  sistem  dari  pendidikan  nasional,  hal  ini sesuai  dengan  tujuan  pendidikan  nasional  yang  bertujuan  untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang  diselenggarakan  secara terpadu dan diarahkan pada pengangkatan kualitas serta pemerataan pendidikan  dasar  serta  jumlah  dan  kualitas  kejuruan  sehingga memenuhi  kebutuhan  pembangunan  nasional  dengan  memper- hatikan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (Jalaluddin,  2002: 145).  Pendidikan  yang  diselenggarakan  di  lingkungan  keluarga, sekolah  dan  masyarakat  harus  mampu  meningkatkan  kualitas manusia  Indonesia  dan  menumbuhkan  kesadaran  serta  sikap budaya bangsa untuk selalu berupaya menambah pengetahuan dan keterampilan  serta  mengamalkannya  sehingga  terwujud  manusia Indonesia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa,  lebih  maju,  mandiri,  berkualitas  dan  menghargai  setiap  jenis pekerjaan yang memiliki harkat dan martabat sesuai dengan falsafah Pancasila  (Jalaluddin,  2002:  146).  Tinggal  bagaimana  nantinya memformulasikan  pendidikan  Islam  yang  benar-benar  menjadi tuntunan  umat  dan  pula  akrab  dengan  situasi  kebangsaan  dalam sistem negara Pancasila (Indonesia).
Pendidikan Islam Kasus di Indonesia: Menggerakkan Dimensi

## 3.
“Demokrasi Islam Indonesia” untuk Dunia Islam Masa Depan
Mengamini apa yang pernah banyak diperbincangkan dalam dunia  akademik  dari  apa  yang  pernah  dilontarkan  oleh  Samuel Huntington,  yaitu  kondisi  dunia  kedepan  bagian  dari  benturan peradaban  dunia  ‘ clash  of  civilization ’  bukanlah  isapan  jempol  lagi. Mengingat  kemudian  disebutnya  Islam  sebagai  sebuah  tradisi keagamaan  yang  memiliki  pengaruh  kuat  dalam  peradaban  dunia mulai  berhadapan  kuat  dengan  peradaban  barat  disatu  sisi  sudah lama menjadi kenyataan.
Lebih  spesifik  lagi  ia  menyebut  di  kawasan  Asia  Indonesia akan  menjadi  pemain  inti  dimana  memiliki  pengaruh  kuat  yang menjadi perhatian global. Benturan peradaban bukan lagi sekedar kita membayangkan sekuel film legendaris Rise of Empire ketika Rodrigo berperan sebagai Xerxes dari Persia yang berkeinginan menghancurkan Yunani. Atau membayangkan semacam perang Salib jilid selanjutnya dalam  film  kolosal Kingdom  of  Heaven, tentu  bukan  pula  sajaknya sang maestro Chairil Anwar “Diponegoro” yang menggejolak barisan patriotisme menghadapi pemerintah  kolonialisme.
Maka  disaat  dunia  Islam  internasional  berhadapan  pada budaya-budaya mainstream dimana terjadi gejolak konflik yang tak berkesudahan,  maka  Indonesia  tampil  sebagai  poros  yang  mampu menampilkan bentuk dari wajah Islam yang sesungguhnya. Dalam artian  kerukunan  dan  kedamaian.  Meskipun  representasi  ‘Islam’ yang mulanya deras datangnya dari Timur Tengah nampaknya saat ini sudah terarahkan pada bentuk terbaiknya bagi kawasan Asia yaitu di Indonesia.
Islam  yang  damai  nan  toleran  dirasakan  global  dari  cara keberagamaan Islam Indonesia, atau akhir-akhir ini sebagai tuntutan sejarah istilah lain dari Islam Indonesia beberapa pihak menyebutnya sebagai  Islam  Nusantara,  yang  memiliki  kaaktersitik  Islam  yang santun, Islam yang mengajak bukan menginjak nginjak, Islam yang merangkul bukan memukul, Islam yang membina bukan menghina, Islam yang memakai hati bukan memaki-maki, Islam yang mengajak taubat,  bukan  untuk  saling  menghujat,  Islam  yang  memberikan pemahaman  bukan  memaksakan  pemahaman.  Karakteristik  ini menjadi  ciri  khas  Islam  Indonesia  di  tanah  nusantara.  Sehingga walaupun  sejak  masuknya  Islam  di  Indonesia,  mungkin  boleh menyebutnya bahwa kedatangan Islam ke tanah air dengan kondisi yang  tidak  kreatif.  Beberapa  sejarawan  mencatat  sejak  abad  ke  7-8 Islam sudah sampai di Indonesia. Namun sisanya mengamini bahwa abad  ke  13-14  M  Islam  baru  masuk  ke  Indonesia.  Pada  masa  itu bersamaan dengan pelemahan kekuatan di berbagai belahan dunia Islam, perebutan kekuasaan, dan kekalahan demi kekalahan menimpa tubuh dunia Islam.
Dengan demikian kedatangan Islam disatu sisi di Indonesia berada  dalam  kondisi  yang  lemah.  Namun  demikian  ternyata

## Paradigma Kritis Pancasila dalam Dimensi Pendidikan Islam
masuknya Islam ke tanah air diluar kenyataan mampu memasyarakat secara perlahan-lahan namun pasti. Keber-terimaan masyarakat dan disamping  gaya  penyebaran  oleh  para  pedagang  mendapat  tempat pada waktu itu.
Bersamaan  itu,  Islam  berkembang  ternyata  memberi  bekas bagi  gaya  baru  pendidikan  bagi  masyarakat  di  Indonesia.  Upaya pembinaan  keagamaan  mulai  tumbuh  dari  masyarakat  bawah. Kemudian  berlangsung  terus  menerus  tidak  banyak  mendapat tekanan  yang  berarti  pada  waktu  itu.  Melalui  semacam  pesantren, muenasah,  dan  surau  lah  mulanya  ajaran  Islam  terus  berjalan  di masyarakat.
Dalam  konteks  pesantren  nilai  dan  sistem  pesantren  perlu disebarkan  ke  seluruh  dunia  Islam.  Pesantren  di  Indonesia  telah menggambarkan  pendidikan  yang  menjunjung  tinggi  kesetaraan, menerima  modernitas,  dan  gambaran  identitas  Muslim  Indonesia. Maka  banyak  pihak  termasuk  Amerika  akhir-akhir  ini  menilai bahwasanya Indonesia saat ini sudah menjadi kiblat Islam moderat di dunia. Dimana terutama dalam situasi dan kondisi dunia dewasa ini, Islam digunakan untuk pencapaian tujuan politik dengan cara- cara  kekerasan.
Pesantren  dalam  pergolakan  sepanjang  sejarah  Indonesia memang  mulanya  tidak  menjadi  perhatian  serius,  dimana  akar organik  pendidikan  Indonesia  sebenarnya  bermula  dari  simpul- simpul  pesantren.  Bahkan  Karel  Steenbrink  menyebut  bahwa pesantren  merupakan  satu-satunya  lembaga  pendidikan  sesudah pengajian Alquran hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tentu hal ini berhadapan dengan pendidikan pemerintah kolonial yang membuka lembaga pendidikan sendiri.
Perlu  diketahui  tidak  semua  masyarakat  bisa  mengenyam pendidikan pemerintah belanda, hanya kaum ningrat serta keturunan bangsawan  yang  bisa  belajar  di  lembaga-lembaga  pemerintah kolonial. Sehingga dengan demikian pesantren menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat pedesaan terkhusus masyarakat Jawa. Secara umum sistem pendidikan Islam di Indonesia baik pesantren maupun lembaga pendidikan Islam lainnya mampu menampilkan wajah Islam yang dapat berdialog dengan tampil secara harmonis dalam rangka mencerdaskan masyarakat Indonesia yang demokratis.
Meskipun  kita  sadari  belum  banyak  keunggulan  bangsa  ini yang dapat kita tampilkan pada dunia global. Dari segi pengetahuan kita masih tertinggal, minyak, dan kekayaan alam pun masih banyak dikuasai  pihak  asing,  begitupun  Jika  melihat  teknologi  tentu masyarakat  Indonesia  lebih  banyak  menggunakan  produk  Impor. Penulis rasa hal demikian terjadi bukan juga karena kita masih latah di bawah ketiak ilmu pengetahuan barat. Namun demikian disisi lain ada yang patut kita perhitungkan yaitu “demokrasi” di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Noorhaidi Hasan dalam seminar nasional  tentang  “Islam  dan  Demokrasi:  Politik  Luar  Negeri Indonesia di Timur Tengah”. Mengekspor “demokrasi” untuk dunia global  menjadi  perbincangan  yang  seksi  lima  tahun  belakangan. Apa  yang  terjadi  di  timur  tengah  sebagai  contoh  carut  marutnya proses  penyelenggaraan  negara  dan  dalam  urusan  toleransi  dan kebebasan  beragama.
Timur  tengah  mencoba  berbagai  macam  model  demokrasi yang  diimpor  dari  negara-negara  eropa.  Tapi  hasilnya  tidaklah memiliki  pengaruh,  akan  tetapi  demokrasi  indonesia  memiliki perbedaan  dimana  eropa  kering  dari  nilai-nilai  ketuhanan  dengan kata lain demokrasi yang di tawarkan adalah sekulerisme, melainkan demokrasi  Indonesia  adalah  pengalaman real dimana  demokrasi berada  ditangan  rakyat  mengilhami  dari  nilai-nilai  ketuhanan.  Hal ini pun nyata dalam Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa melandasi dari pilar-pilar kebangsaan.
Tentu  hal  ini  secara  korelasi  tidak  terjadi  begitu  saja, pendidikan sebagai instrument yang menjadi keberhasilan demokrasi ini menjadi kunci yang tidak bisa dinafikan. Pendidikan menjadi alat mencerdaskan  dan  membuka  wawasan  bagi  masyarakat  Indonesia untuk  melaksanakan  demokrasi  yang  sesungguhnya.  Pendidikan agama  (Islam)  pun  berperan  dalam  hal  ini,  upaya  pemerintah mengakomodir setiap pemeluk agama memberikan akses pendidikan agama membuktikan jika di Indonesia bahwa hubungan agama dan masyarakat  tidak  terpisahkan  dalam  membangun etos demokrasi yang baik.
Demokrasi  begitu  terpelihara  di  Indonesia,  tidak  lain karena  bangsa  ini  memiliki  sandaran  yang  begitu  mantab  dari
tiang-tiang  falsafah  Pancasila.  Pondasi  terdalamnya  mengakar  kuat dengan  keutuhan  nilai  ketuhanan,  dan  semakin  keatas  menjulang tinggi  membuahkan  apa  yang  dibutuhkan  bangsa  yaitu  demokrasi yang  terbalut  spiritualitas  yang  menembuh  dimensi  transendensi. Sehingga dengan begitu membedakan baik secara filosofis maupun aktualisasinya dengan model demokrasi yang berasal dari manapun. Indonesia  dengan  negara  kepulauan  terbesar  yang  memiliki keanekaragaman  suku,  bangsa,  kebudayaan,  tradisi,  dan  agama dalam  perjalanan  panjangnya  memiliki  kekuatan  untuk  sama- sama  memegang  tali  panjang  yang  menjulur  menghu-bungkan keanekaragaman tadi.
Pengalaman  bangsa  Indonesia  membesarkan  demokrasi mendapat  kata  ‘sepakat’  dan  legitimasi  dari  seluruh  agama di  Indonesia.  Pendidikan  Islam  memiliki  kebebasan  dalam pengnajarannya  di  berbagai  tingkatan  jenjang  pendidikan  semakin mencoba  merumuskan  kurikulum  yang  mampu  mengakomodir nilai-nilai demokrasi yang terlahir dari salah satu prinsipil Pancasila sebagai gagasan kebangsaan.
Mendaur Ulang Kerangka Organik Pendidikan Islam

## 4. Berparadigma Kritis Pancasila
Sebagai  sintesis  dari  perdebatan  panjang,  produk  pancasila memiliki keharmonisasian instrumental values yang mengikat setiap silanya.  Karenanya  dialog  kelima  silanya  tidak  memiliki  sekat  dan jurang  yang  memisah.  Begitupun  dimensi  instrinsik  Pancasila  ini disebut Abdul Karim menetapkan titik konsistensi dan  koherensinya. Namun jika kembali melihat sejarahnya, Orde lama mengembangkan Pancasila sebagai dasar negara tidak sebagai sesuatu yang substantive, melainkan  di-instruentalisasi-kan  untuk  mendu-kung  kepentingan politik sesaat semata, sebab, pada Era Orde Lama politik dijadikan sebagai  “panglima”  yang  berakhir  dengan  tragedi  G30S/PKI. Demikian  juga  pada  Orde  Baru  ekonomi  dijadikan  “ideologi pembangunan”  dan  Pancasila  dijadikan  “kata  sihir”  sebagai  asas tunggal  yang  secara  manipulatif  dirituali-sasikan  untuk  menjaga “stabilitas” dalam mengem-bangkan kolusi, korupsi, nepotime, dan kronisme di bawah kekuasaan tunggal dengan mengatasnamakan diri sebagai mandataris MPR (Karim, 2004: 2).
Pada  Era  Reformasi,  setelah  pembangunan  menghadapi jalan buntu yang diawali dari krisi ekonomi dan krisis politik, maka dengan  ambruknya  seluruh  bangunan  ekonomi,  menjadi  ambruk pula  kehidupan  politik  dengan  berbagai  kondisi  yang  “semrawut”. Pertentangan,  perpecahan  dan  permusuhan  dengan  latar  belakang politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama merebak di mana-mana. Di  sanalah  suasana  kehidupan  cenderung  berkembang  tanpa  arah (Karim, 2004: 2). Karim juga menjelaskan sasalah pendidikan tidak hanya membicarakan pengaruh satu bangsa terhadap bangsa lainnya, tetapi seringkali kita memfiksasikan, mempositifkan, memfinalkan, dan  mensakralkan  produk  pengetahuan  yang  telah  diciptakan sebelum kita dan keadaan ini, tentu saja tidak akan membebaskan.
Posisi Pancasila sebagai dasar negara bukan suatu hakikat yang pasif, melainkan aktif dan dinamis. Ia selalu memberikan makna kata kerja untuk selalu “menjadi” dan terus “berproses”. Menariknya dalam tataran  nalar  kritis,  tentu  Pancasila  ingin  menggandeng  manusia untuk menempatkan dirinya terbebas dari belenggu keterpurukan, yang  dimaksud  menyadarkan  dirinya  sebagai  manusia  yang  tidak boleh terkurung dan terbelenggu oleh apapun.
Semangat  ini  sejalan  dengan  rumusan  pendidikan  bagi Freire  yang  bertujuan  sebagai  proses  untuk  memanusiakan  dan membebaskan manusia. Menurutnya hal tersebut merupakan proses ketika pendidik mengondisikan peserta didik untuk mengenal dan mengungkapkan  kehidupan  yang  senyatanya  secara  kritis  (Freire, 2002:  176).  Jika  dalam  pemikiran  Hebermes  pendidikan  kritis menginginkan  kehadiran  emansipatoris  dalam  setiap  kesempatan. Hal ini pula didengungkan Pancasila untuk memberikan kelapangan bagi  suasana  pendidikan.  Bukan  lagi  terfokus  pada  objek  semata sehingga  terlihat  monoton,  melainkan  mengedepankan  hubungan komunikasi emansipatoris sebagai model pendidikan yang hidup.
Kekurangannya adalah begitu sulitnya kerangka pendidikan kritis ini diterapkan. Menemukan karangka yang pas bagi kedudukan pancasila diakui penulis tidak begitu saja diterima. Model pendidikan yang berlangsung di Indonesia telah terlalu lama melupakan substansi Pancasila sebagai gagasan kritis dan reaksionis hegemoni pemikiran kapitalisme dan sosialisme sebelumnya. Kekhasan milik Indonesia ini
baru-baru ini sepertinya mulai digalakkan sebagai bagian instrument yang mendasar dalam falsafah pendidikan di Indonesia.
Tema-tema demokrasi, civic eduation , nasionalisasi, multikul- tural  dan  semangat  kebangsaan  lainnya  mulai  di  sadarkan  dari rambu-rambu pancasila saat ini. Mengingat kelima sila yang termuat mengandaikan kesatuan utuh dari ide awal pembentukannya. Disatu sisi keperluan lain memformat model pendidikan yang berada dalam gempuran globalisasi dan IPTEK yang semakin berkembang. Padahal perhelatan tahunan kemerdekaan adalah momentum yang sebenarnya tidak  disadari  sebagai rethinking  Pancasila .  Memperbaharui  dan merivitaliasasi  kemungkinan-kemungkinan  segala  relevansinya bagi  pendidikan  saat  ini.  Meskipun  tersebarnya  berbagai  ideologi lainnya yang dinilai juga berhadapan dengan Pancasila yang sebagian mengamini peranannya bagi perbaikan pendidikan, namun tentulah ciri khas kebangsaan ini tidak serta merta menanggalkan Pancasila dengan menggantikan pandangan  lainnya.
Hal demikian secara historis menegaskan Pancasila lah yang menyatukan  bangsa  dan  memberikan  semangat  juang  berdirinya negara. Bapak pendiri kita tentulah merumuskan Pancasila dengan meletakkan dasar-dasar kepentingan universalitas didalamnya.
Pertanyaannya  yang  kemudian  muncul  kenapa  begitu sulitnya  mengubah  pendidikan  di  Indonesia  ke  arah  yang  lebih maju.  Seolah  ada  benarnya  apa  yang  dikatakan  Tilaar  disebabkan apa yang disebutnya sebagai grammar of schooling . Munculnya istilah Grammar of schooling terjadi karena pandangan kultural yang sudah mendarah daging dalam masyarakat luas tentang apa yang dianggap sebagai  definisi  sekolah  dan  pendidikan  yang  seharusnya  (Tilaar, 2011:   283).  Kerangka  organik  pendidikan  yang  berparadigma kritis  pancasila  belum  banyak  ditemukan  untuk  ditawarkan  bagi pendidikan  yang  lebih  luas.  Karena  masih  dihantui  oleh  budaya tradisi  lama  yang  memandang  Pancasila  adalah  produk  kebijakan Orde  lama  dan  orde  Baru  sehingga  lebih  menghilangkan  dimensi substansialnya  ketimbang  format  politis  yang  lebih  menonjol. Mendaur ulang kerangka organik pendidikan yang kritis dengan asas Pancasila  membenarkan  bahwa  pendidikan  bukanlah  alat  politik rezim yang  berkuasa.
Melainkan  memberikan  penyadaran  atas  hakikat  manusia yang terbebas dari segala bentuk ikatan simpul yang membelenggu. Dan hampir semua tokoh-tokoh pendidikan baik lokal maupu luar, memahami  relasi  tersebut  yang  secara  kritis    untuk  menempatkan manusia pada posisi yang merdeka, bukan lagi sebagai alat produksi, atau  alat  politik  yang  menghilangkan  hakikat  dari  tujuan  dasar kehidupan manusia.
Dengan begitu Pancasila sebagai produk dari hasil pemikiran selayaknya disamping memang mengilhami dari pendidikan kritis di Indonesia, disatu kesempatan lain penulis kira dapat dikritisi dengan proposional sebagai bagian dari perubahan zaman yang memerlukan acuan falsafah dasar sebagai relevansinya.
Buntut  dari  diskusi  panjang  diatas  tidak  lain  berupaya menimbang  dan  mengkaitkan  bagaimana  praktik  dan  implemen- tasi paradigma kritis Pancasila dalam pendidikan Islam. Secara level jenjang pendidikan di sekolah, menjadi lebih konkrit lagi bagaimana berlangsungnya proses pembelajaran pendidikan Islam berparadigma kritis Pancasila. Paling tidak penulis melihat yang harus diperhatikan pertama adalah Pertama paradigma kritis Pancasila memuat landasan- landasan fundamental, begitupun pendidikan Islam bersumber ajaran pokoknya  dari  Al-Qur’an  dan  Sunnah.  Dengan  begitu  keduanya dapat saling memberikan legtimasi dan saling menguatkan satu sama lainnya.  Dengan  kata  lain  pendidikan  Islam  dapat  mewadahi  dan menempatkan tema-tema Pancasila dengan memberikan penjelasan yang  konstruktif.  Bukan  hanya  sekedar  menyebutkan  dali-dalil normatif yang kadangkala masih mengambang dan tak menyentuh aspek terdalamnya.
Kedua,  nilai-nilai  kemanusiaan,  keadilan,  persatuan  dalam dimensi  Pancasila  bukan  sekedar  sampai  pada  taraf  normatif- doktriner  melainkan  dalam  instrument  mata  pelajaran  dapat disematkan.  Disatu  sisi  materi  pendidikan  Islam  diharapkan  tidak terlalu melangit dan abstrak dalam menjelaskan ketiga nilai tersebut. Melainkan harus lebih mengena pada problem real kebangsaan yang seringkali  dirusak  oleh  keretakan  konflik  dan  gesekan  ditingkat bawah.  Kehadiran  materi  pembelajaran  yang  kontekstual  yang sesuai dengan perkembangan zman akan lebih mudah dipahami dan diterima dalam proses pembelajaran.
Ketiga,  faktor  pendidik  itu  sendiri  harus  menjadi  sumber inspiratif  dalam  hubungan  kehidupan  sosial,  baik  dalam  posisi personalia ia sebagai pendidik maupun relasi hubungannya dengan elemen di lingkungan pendidikan. Kekeringan yang sangat gradual saat ini banyak pendidik yang belum mampu menjadi contoh bagi peserta  didik  dalam  memahami  gagasan  kritis  Pancasila,  terlebih lagi  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  Islam.  Egoisme  pendidik seringkali mengalahkan idealisme mendidik yang tidak memandang bahwa moralitas pancasila bukan hanya sekedar tanggung jawab pada mata pelajaran lain. melainkan keikutsertaan sebagai pendidik merasa harus  terpanggil  mengejawantahkan  dan  menginternalisasikan kompleksitas nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kesempatan.

## c. simpulan
Adakalanya kita harus jujur bahwa falsafah Pancasila belum dijadikan  primadona  utama  dalam  setiap  diskusi  pendidikan. Lembaga-lembaga  pendidikan  belum  begitu  banyak  memaknai Pancasila  bagian  hal  terpenting  dan  menjiwainya  secara  sadar. Apa  yang  digagas  kemudian  adalah  bagaimana  falsafah  Pancasila selayaknya dijadikan paradigma kritis dalam kondisi pendidikan saat ini. Hal yang demikian bisa jadi akan melahirkan sebuah pandangan yang genuine yang menawarkan sebuah gerakan dan kesadaran untuk menyelesaikan berbagai problem pendidikan.
Perbedaan  kondisi  di  bagian  negara  lain  memberikan  kita kesempatan menampilkan sebuah gagasan paradigma kritis pancasila. Dalam  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  luas  Pancasila  yang menggema  hanya  sebatas  nama  kurang  terlihat  bentuknya  seperti apa  jika  menjadi  penawar  obat  kesembuhan  pendidikan  saat  ini. Dalam relasinya bagi pendidikan Islam, posisi pancasila seharunya memang  mendapat  ruang  yang  berarti,  di  satu  sisi  karena  prinsip- prinsip Pancasila terilhami dari Islam, disisi lain Islam memberikan legitimasi yang kuat bagi terlaksananya prinsip Pancasila yang sejalan dengan landasan Islam.
Sehingga  upaya  provokasi  untuk  menjadikan  falsafah pancasila  bagian  dari  upaya  kritis  bagi  pendidikan  menjadi alternatif  yang  rasanya  pas  bagi  kebutuhan  Indonesia.  Disamping
terlahirnya menjadi kesepakatan bersama ia juga mewakili nilai-nilai keIndonesiaan,  sehingga  apa  yang  sebenarnya  dibutuhkan  bangsa Indonesia saat ini adalah sudah ada disana (Pancasila). Namun perlu upaya  keras  memformulasikannya  secara  kerja  dan  format  nyata sehingga dapat dimaknai dan dilihat secara jelas.

## daFtar PUstaka
Freire,  Paulo.  2002. Politik  Pendidikan:  Kebudayaan,  Kekuasaan,  dan Pembebasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hidayat,  Rakhmat,  2013. Pedagogi  Kritis:  Sejarah,  Perkembangan  dan Pemikiran. Jakarta: Rajawali Pers.
Jalaluddin dan Idi, Abdullah. 2002. Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan . Jakarta: Gaya Media Pratama.
Kaelani,  2002. Filsafat  Pancasila:  Pandangan  Hidup  bangsa  Indonesia. Yogyakarta: Paradigma.
Karim, Abdul. 2004. Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
Karim, Muhammad. 2009. Pendidikan Kritis Transformatif. Jogjakarta: A-Ruzz Media.
Makassary, Ridwan dan Ahmad Gaus AF (ed). 2010. Benih-benih Islam Radikal di Masjid; Studi Kasus Jakarta dan Solo . Jakarta: CSRC. Rodli,  Ahmad.  2013. Stigma  Islam  Radikal .  Yogyakarta,  Pustaka Pelajar.
Susanti,  Dewi.  2011.  “Mengapa  Pedagogik  Kritis  Yang  berkeadilan Sosial  Sulit  Dijadikan  Pedagogik  Bagi  Pendidikan  Formal: Sebuah Provokasi”. dalam Tilaar, H.A.R. 2011. Pedagogik Kritis Perkembangan,  Substansi  dan  Perkembangannya  di  Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
Tilaar,  H.A.R.  2011. Pedagogik  Kritis:  Perkembangan,  Substansi  dan Perkembangannya di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
Ubaedillah  dan  Rozak,  Abdul.  2008. Pendidikan  Kewargaan  (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Kencana.
halaman ini bukan sengaja dikosongkan