ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU- XX/2022 TERKAIT PERNIKAHAN BEDA AGAMA
Satrio Pidegso a, Wahyu Prawesthi b, Siti Marwiyah c a Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: satriopidegso@gmail.com b Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: w_prawesthi@yahoo.co.id c Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: syiety@yahoo.co.id
Naskah diterima: 26 Juli 2024; revisi: 1 Agustus; disetujui 2024: 10 Agustus 2024 DOI: 10.55551/jip.v5i2.143

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 71/PUU-XX/2022  yang  menjadi  tonggak  penting  dalam  hukum  perkawinan  di Indonesia,  khususnya  terkait  dengan  pernikahan  beda  agama.  Melalui  studi dokumen  dan  analisis  yuridis  normatif,  penelitian  ini  mengkaji  implikasi  putusan tersebut terhadap dinamika sosial dan hukum yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  telah memberikan interpretasi  baru  dan lebih luas  terhadap  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, yang  selama  ini  menjadi  dasar  penolakan  terhadap  pernikahan  beda  agama. Putusan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kejelasan  hukum  dan  mengakomodasi keragaman  agama  serta  kepercayaan  yang  ada  di  Indonesia,  sekaligus menegaskan  pentingnya  perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  konteks perkawinan.  Penelitian  ini  memberikan  rekomendasi  bagi  pembuat  kebijakan  untuk merevisi  dan  menyempurnakan  regulasi  yang  ada  guna  mendukung  implementasi putusan Mahkamah Konstitusi secara efektif.
Kata  Kunci: Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  pernikahan  beda  agama,hak  asasi manusia.

## LATAR BELAKANG
Pernikahan berbeda agama  merupakan  salah satu bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Beberapa pasangan terkenal telah terlibat dalam perkawinan beda agama,  dan  kebanyakan  dari  mereka  melakukan  perkawinan  atas  dasar  cinta. Pernikahan beda agama dapat mengurangi konflik agama yang terjadi di Indonesia. 1 Namun,  dibalik  pasangan  yang  terlibat  dalam  perkawinan  beda  agama,  ternyata terdapat beberapa agama yang terjadi di Indonesia. Namun, dibalik pasangan yang terlibat dalam perkawinan beda agama, ternyata terdapat beberapa problem.
Putusan MK Nomor 71/PUU-XX/2022  memiliki dampak signifikan terhadap isu ini,  dan  analisis  mendalam  terhadap  putusan  tersebut  diperlukan  untuk  memahami implikasinya  terhadap  pernikahan  beda  agama  di  Indonesia. 2 Penelitian  ini diharuskan  memberikan  kontribusi  penting  dalam  pemahaman  dan  solusi  terhadap tantangan-tantangan yang muncul terkait pernikahan beda agama.
Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia  tidak  secara  eksplisit  mengatur tentang pernikahan beda agama, dan ada tekanan untuk menghindari atau menutup praktik  ini.  Namun,  dalam  realitas,  pernikahan  beda  agama  masih  terjadi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dominasi Berbagai macam budaya tertentu dan perubahan  struktur  keluarga. 3 Hal  ini  menimbulkan  berbagai  persoalan  hukum  dan psikologis, termasuk pada anak-anak yang lahir dari pasangan beda agama.
Berdasarkan  latar  belakang,  penelitian  ini  mencakup  berbagai  aspek  seperti hukum,  sosial,  budaya,  dan  administrasi  kependudukan.  Di  Indonesia,  dengan keragaman  agama  dan  kepercayaan  yang  tinggi,  pernikahan  beda  agama  sering terjadi,  meskipun  secara  formal  tidak  diakui  oleh  hukum  negara.  Hal  ini  telah menyebabkan kontroversi dan tantangan dalam  masyarakat, termasuk kasus-kasus yang diangkat oleh pengadilan.
1 Nawari  Ismail,  “Perkawinan  Beda  Agama :  Kajian  Sosia  -  Budaya”  2,  no.  2  (2018):  1–16, http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/1_Perkawinan  Beda  Agama  Kajian  Sosial Budaya_Nawari.pdf.
2 Nurul  Hikmah  et  al.,  “Impact  of  Constitutional  Court  Decision  No.  24/PUU-XX/2022  Regarding Marriage as a Prerequisite for Fulfilling the Right to Have a Family and Continuing Offspring: A Socio- Legal Perspective,” Impact of Constitutional Court Decision 20, no. 24 (2022): 1423 –30.
3 Novea  Elysa  Wardhani,  “THE  LEGAL  FORCE  OF  INTERFAITH  MARRIAGE  IN  INDONESIA KEYWORDS,” JOSS: Journal of Social Science 2, no. 9 (2023): 774–87.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  dan  hukum  positif  untuk menganalisis  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan  implikasinya  terhadap  pernikahan beda  agama.  Penelitian  normatif  digunakan  untuk  mengevaluasi  putusan berdasarkan  norma-norma  hukum  yang  berlaku  dan  bagaimana  putusan  tersebut seharusnya  diterapkan  dalam  konteks  pernikahan  beda  agama.  Pendekatan perundang-undangan  (Statute  Approach)  digunakan  untuk  menganalisis  hubungan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945.
Pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  teknik  studi  pustaka  dengan memanfaatkan  dua  jenis  bahan  hukum.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan adalah perubahan  ketiga  Undang-Undang  Dasar,  khususnya  Pasal 24 ayat (2)  dan Pasal  24C  ayat  (1).  Sementara  itu,  bahan  hukum  sekunder  yang  diteliti  terdiri  dari beberapa  jurnal  dan  literatur  yang  relevan  dengan  topik  pernikahan  beda  agama menurut  hukum  positif,  hukum  Islam,  dan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  dan mengacu  pada  beberapa  sumber  literatur  lainnya  yang  tidak  disebutkan  secara spesifik  dalam  konteks  yang  diberikan,  namun  diperkirakan  meliputi  pendapat  dari para pakar dan praktisi hukum, serta kumpulan teori-teori hukum dari para ahli ilmu hukum yang dapat ditemukan di internet.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Putusan  MK  NOMOR  71/PUU-XX/2022  Tentang  Kependudukan  Yang  Terkait Pernikahan Berbeda Agama di Indonesia
MK Nomor 71/PUU-XX/2022 memiliki implikasi signifikan terhadap hukum dan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal administrasi kependudukan. Penelitian ini menunjukkan  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  telah  memberikan  interpretasi baru dan lebih luas terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelumnya menjadi dasar penolakan terhadap pernikahan beda agama. 4 Putusan ini diharuskan memberikan kejelasan hukum dan mengakomodasi keragaman  agama  serta  kepercayaan  yang  ada  di  Indonesia,  sekaligus
4 Ahmad Dahlan Misbahul Munir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al- Shabuny,” Asa 2, no. 2 (2020): 24 –37, https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.8.
menegaskan  pentingnya  perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  konteks perkawinan.
Pelanggaran  dalam  tatanan  hukum  perkawinan  di  Indonesia  sering  kali dilatarbelakangi  oleh  pemahaman  agama  yang  minim,  dengan  anggapan  bahwa perkawinan  hanya  sebatas  hubungan  keperdataan  saja  dan  Undang-Undang Perkawinan  tidak  secara  eksplisit  melarang  perkawinan  beda  agama. 5 Dari perspektif psikologis, ada dampak  tertentu yang dijabarkan terkait pernikahan beda agama.  Beberapa  artikel  ilmiah  dan  analisis  hukum  telah  membahas  Putusan  MK Nomor  71/PUU-XX/2022,  termasuk  pertimbangan  hukum  dan  dampaknya  terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. Misalnya, penelitian yang diterbitkan di jurnal Narotama menyimpulkan bahwa menurut hukum, perkawinan beda agama tidak sah melalui tinjauan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam serta Putusan MK tersebut.
Prosedur  pendaftaran  perkawinan  untuk  pasangan  beda  agama  di  Indonesia setelah Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 menunjukkan bahwa pengadilan bulan ini menginstruksikan  pengadilan  yang  lebih  rendah  untuk  menolak  setiap  permintaan untuk melegalkan perkawinan beda agama sebagai syarat pendaftaran. "Pengadilan tidak dapat memberikan izin untuk pendaftaran perkawinan antara orang-orang dari agama  dan  kepercayaan  yang  berbeda,"  tulis  Mahkamah  Agung  dalam  surat  yang diedarkan  ke  pengadilan  yang  lebih  rendah.  Aturan  hukum  di  Indonesia  tidak mengakomodasi  perkawinan  beda  agama.  Ketika  perkawinan  beda  agama  terjadi, sistem  pendaftaran  harus  mengikuti  pendaftaran  perkawinan  baik  di  KUA  (kantor urusan agama) untuk Muslim atau di kantor Catatan Sipil untuk agama lain.
Pasca  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan,  peluang  untuk  melegalisasi  perkawinan  beda  agama  seolah semakin  terbuka  lebar. 6 Yaitu  dengan  tersedianya  opsi  mengajukan  permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang  mengizinkan  perkawinan  beda  agama  dan  memerintahkan  pegawai  kantor Catatan  Sipil  untuk  melakukan  Pencatatan  terhadap  Perkawinan  Beda  Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan.
5 Ade Ulfa Amin, Syafruddin Syam, and Imam Yazid, “Islamic Law Perspective: The Issue of Interfaith Marriage and Its Impact on S ociety in Indonesia,” Journal of World Science 2, no. 8 (2023): 1268 –79, https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.410.
6 MARLINA  SYAMSIYAH,  “Izin  Perkawinan  Beda  Agama  Atas  Penetapan  Hakim  Perspektif Kepastian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia”  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah,  2013), http://www.nber.org/papers/w16019.
Terdapat  beberapa  pertimbangan  yang  melatarbelakangi  hakim  dalam mengabulkan  permohonan  penetapan  beda  agama.  Pertama,  perkawinan  beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan  aturan  Undang-Undang  Perkawinan.  Pertimbangan  selanjutnya  adalah Pasal  21  ayat  (3)  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  jo.Pasal  35 huruf  a  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan.

## Pencatatan  Perkawinan  Beda  Agama  Pasca  Putusan  MK  Nomor  71/PUU- XX/2022
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  melalui  putusannya  Nomor  71/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 7 Ini menegaskan bahwa esensi perkawinan adalah prasyarat untuk mewujudkan hak memiliki keluarga dan anak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.  Putusan  MK  dihadapkan  pada  pandangan  masyarakat  yang  bervariasi. Beberapa  kelompok  mungkin  menolak  putusan  ini  karena  menganggapnya bertentangan  dengan  ajaran  agama,  sementara  yang  lain  mendukungnya  karena melihatnya sebagai langkah untuk melindungi hak asasi individu. Dampak sosial dari putusan ini dapat memengaruhi hubungan antaragama dan toleransi di masyarakat.
Mahkamah  Agung  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  (SEMA)  yang memberikan petunjuk bagi hakim dalam  mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan  antar-umat  berbeda  agama  dan  kepercayaan. 8 SEMA  tersebut menyatakan  bahwa  pengadilan  tidak  mengabulkan  permohonan  pencatatan perkawinan  antar-umat  yang  berbeda  agama  dan  kepercayaan,  yang  menegaskan posisi  hukum  yang  telah  ditentukan  oleh  Mahkamah  Konsitusi.Pencatatan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh pengadilan menimbulkan keresahan di  kalangan  pemuka  agama  karena  dianggap  bertentangan  dengan  ajaran  agama yang diyakini.
Meskipun ada penolakan formal terhadap pencatatan perkawinan beda agama, terdapat  tren  meningkatnya  permohonan  yang  dikabulkan  oleh  Pengadilan  Negeri.
7 Srimurhayati Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam,”
Hukum Islam 18, no. 2 (2018): 141 –56, https://doi.org/10.54090/mu.19.
8 Wenny  Dayanty,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Pernikahan  Beda  Agama  Di  Indonesia,” Program Pascasarjana Ilmu Hukum (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).
Hal  ini  menunjukkan  adanya  praktik  di  lapangan  yang  mungkin  masih mengakomodasi pencatatan perkawinan beda agama, meskipun ada kebijakan yang melarangnya.  Putusan  Mahkamah  Konsitusi  dan  SEMA  dari  Mahkamah  Agung memiliki  implikasi  langsung  pada  administrasi  kependudukan  dan  prosedur pendaftaran  perkawinan  di  Indonesia.  Ini  menunjukkan  adanya  usaha  untuk memastikan  kepastian  dan  kesatuan  penerapan  hukum  dalam  mengadili  perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan. 9 Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  jelas  bahwa  putusan  MK  Nomor 71/PUU-XX/2022  memiliki  implikasi  signifikan  pada  pencatatan  perkawinan  beda agama di Indonesia, baik dari perspektif hukum, administrasi, maupun sosial.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  mengenai  analisis  putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/puu-xx/2022 terkait pernikahan beda agama  bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan kecuali kedua  belah  pihak  beragama  Islam.  Sedangkan  dalam  hukum  Islam,  terdapat  dua pandangan  mengenai  perkawinan  beda  agama.  Pernikahan  beda  agama  di Indonesia  memang  kerap terjadi,  namun  penting  untuk  memahami implikasi  hukum dari pernikahan semacam ini. Menurut hukum di Indonesia, pernikahan beda agama tidak  secara  eksplisit  diakui,  tetapi  dapat  didaftarkan  dengan  persetujuan pengadilan.  Namun,  perlu  dicatat  bahwa  hak-hak  pasangan  yang  berbeda  agama belum sepenuhnya terlindungi.
Penelitian  ini  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  pernikahan beda agama di Indonesia dan kontribusi penting untuk ilmu pengetahuan, khususnya dalam  bidang  hukum  dan  sosial.  Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  terdapat ketidakselarasan  antara  pertimbangan  hukum  putusan  Pengadilan  Negeri  dan putusan  Mahkamah  Konsitusi  terkait  perkawinan  beda  agama  yang  dicatatkan  di Kantor  Catatan  Sipil.  Dampaknya  dapat  dirasakan  baik  dalam  aspek  perdata maupun adat.
Dampak  sosial  dari  pernikahan  beda  agama  di  Indonesia  mencakup  potensi konflik antarkomunitas, hubungan keluarga, dan hubungan suami istri, serta dampak
9 Ayub  Mursalin,  “Legalitas  Perkawinan  Beda  Agama :  Mengungkap  Disparitas  Putusan  Pengadilan Di  Indonesia,” Undang  Jurnal  Hukum 6,  no.  1  (2023):  113 –50,  https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113- 150.
negatif  yang  mungkin  terjadi  pada  anak-anak  dari  perkawinan  tersebut.  Pasangan yang  menikah  beda  agama  menghadapi  tantangan  hukum,  terutama  dalam  hal pengakuan resmi dan perlindungan hak-hak pernikahan mereka.
Putusan Mahkamah Konsitusi memberikan kejelasan hukum dan mengakomodasi  keragaman  agama  dan  kepercayaan  yang  ada di  Indonesia,  serta menegaskan  pentingnya  perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  konteks perkawinan.  Penelitian  ini  memberikan  rekomendasi  bagi  pembuat  kebijakan  untuk merevisi  dan  menyempurnakan  regulasi  yang  ada  guna  mendukung  implementasi putusan Mahkamah Konsitusi secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, Ade Ulfa, Syafruddin Syam, and Imam Yazid. “Islamic Law Perspective: The Issue of Interfaith Marriage and Its Impact on Society in Indonesia.” Journal of World Science 2, no. 8 (2023): 1268 –79. https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.410.
Dayanty, Wenny. “Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia.” Program Pascasarjana Ilmu Hukum . Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
Hikmah,  Nurul,  Budi  Hermono,  Agung  Ari,  and  Sya hid  Akhmad  Faisol.  “Impact  of Constitutional  Court  Decision  No.  24/PUU-XX/2022  Regarding  Marriage  as  a Prerequisite for Fulfilling the Right to Have a Family and Continuing Offspring: A Socio- Legal Perspective.” Impact of Constitutional Court Decision 20, no. 24 (2022): 1423 –30. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-152-4_144.
Ismail, Nawari. “Perkawinan Beda Agama : Kajian Sosia  - Budaya” 2, no. 2 (2018): 1 –16.  http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/1_Perkawinan Beda Agama Kajian Sosial Budaya_Nawari.pdf.
MARLINA  SYAMSIYAH.  “Izin  Perkawinan  Beda  Agama  Atas  Penetapan  Hakim Perspektif  Kepastian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia.”  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013. http://www.nber.org/papers/w16019.
Misbahul  Munir,  Ahmad  Dahlan.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Nikah  Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al- Shabuny.” Asa 2, no. 2 (2020): 24 –37. https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.8.
Mursalin,  Ayub.  “Legalitas  Perkawinan  Beda  Agama :  Mengungkap  Disparitas
Putusan Pengadil an Di Indonesia.” Undang Jurnal Hukum 6, no. 1 (2023): 113 – 50. https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150.
Novea  Elysa  Wardhani.  “THE  LEGAL  FORCE  OF  INTERFAITH  MARRIAGE  IN INDONESIA  KEYWORDS.” JOSS:  Journal  of  Social  Science 2,  no.  9  (2023):
774 –87. https://joss.al-makkipublisher.com/index.php/js.
Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, Srimurhayati. “Perkawinan Beda Agama Perspektif
Hukum Islam.” Hukum Islam 18, no. 2 (2018): 141 –56. https://doi.org/10.54090/mu.19.