## IMPLEMENTASI MODEL BERLIAN PORTER DALAM PENYUSUNAN ARSITEKTUR STRATEGIK UNTUK PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERTANIAN PADA BMT
IMPLEMENTATION OF PORTER’S DIAMOND MODEL IN THE STRATEGIC ARCHITECTURE FOR AGRICULTURAL FINANCING DEVELOPMENT OF BMT
Adistiar Prayoga
Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115
Email : adistiarprayoga@gmail.com

## ABSTRAK
Pada  2018,  terdapat  38.7  juta  orang  tenaga  kerja  di  bidang  pertanian.  Serapan  yang  tinggi  pada sektor  pertanian  tidak  diiringi  dengan  peningkatan  kontribusi  sektor  pertanian  secara  total  terhadap nilai  Produk  Domestik  Bruto.  Realitas  ini  menggambarkan  rendahnya  tingkat  pendapatan  yang diperoleh  dari  usaha  tani.  Kondisi  tersebut  diperparah  dengan  rendahnya  aksesibilitas  petani  di perdesaan  terhadap  modal  usaha  tani.  Meskipun  penyaluran  kredit  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  tumbuh  8.0  persen  (yoy)  pada  2016,  banyak  penelitian  yang  mengungkapkan ketergantungan  petani  mikro  (gurem)  terhadap  akses  permodalan  dari  sumber  informal  yang  pada akhirnya justru menyulitkan mereka dalam hal pengembalian pinjaman modal karena terjebak dalam praktik money  lender .  Eksistensi  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS)  merupakan  pokok bahasan  menarik.  Kelembagaan  KJKS  yang  lebih  dikenal  dengan Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT), menjadi  harapan  bagi  peningkatan  aksesibilitas  masyarakat  miskin  terhadap  sumber  permodalan, karena  BMT  menjalankan  peran  kultural  sebagai  intermediator  pendanaan  serta  kultural  sebagai lembaga  pemberi  pinjaman  social  ( qardhul  hasan ).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis pengembangan pembiayaan pertanian berbasis kelembagaan baitul maal wat tamwil (BMT) dengan menggunakan pendekatan Model Berlian Porter, sehingga dalam  jangka panjang  dapat dirumuskan arsitektur  strategik  pengembangan  pembiayaan  pertanian  berdasarkan  faktor-faktor  penyusun  daya saing  BMT  di  perdesaan.  Data  primer  penelitian  diambil  pada  November  2016-April  2017  dengan menggunakan metode focus group discussion bersama narasumber pakar. Data penelitian kemudian dilengkapi  dengan  sumber  sekunder  yang  terkait  pada  2019.  Perumusan  daya  saing  dalam  Model Berlian  sering  dikenal  untuk  menganalisis  daya  saing  negara,  namun  beberapa  penelitian mengungkapkan  bahwa  pendekatan  Berlian  Porter  dapat  diterapkan  untuk  skala  negara,  daerah, industri, serta perusahaan individual, baik barang maupun jasa. Kemampuan sebuah lembaga untuk mempertahankan eksistensinya tergantung dari daya saing dimiliki, dan secara secara agregat akan mempengaruhi daya saing suatu negara.
Kata kunci: daya saing, pembiayaan pertanian, BMT

## ABSTRACT
In 2018, there were 38.7 million workers in agriculture. The high number in the agricultural sector is not accompanied by an increase in the contribution of the total agricultural sector to the value of the Gross  Domestic  Product.  The  condition  is  exacerbated  by  the  lack  of  accessibility  of  rural  farmers towards  farming  capital.  Although  micro,  small  and  medium  enterprises  (SME’s)  loans  grew  by  8.0 percent  (yoy)  in  2016,  many  studies  have  revealed  the  dependence  of  micro  farmers  (gurem)  on access to capital from informal sources which ultimately makes it difficult for them in terms of repaying capital  loans  because  they  are  trapped  in  the  practice  of  money  lenders.  The  existence  of  Islamic Financial  Services  Cooperatives  (Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah-KJKS)  is  an  interesting  subject. KJKS, better known as Baitul Maal wat Tamwil (BMT), is hope for increasing the accessibility of the poor to capital sources because BMT plays a cultural role as a funding intermediary and cultural as a social lending institution (qardhul hasan). This study aims to analyze the development of institutional financing based on Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) using the Berlian Porter Model approach so that a
strategic architecture of agricultural financing development can be formulated based on the competing factors of BMT competitiveness in rural areas. Primary research data was taken in November 2016- January 2017 using the focus group discussion method with expert speakers. The research data is then  supplemented  by  relevant  secondary  sources  in  November  2019.  The  formulation  of competitiveness  in  the  Diamond  Model  is  often  known  to  analyze  the  competitiveness  of  countries, but several studies reveal that the Berlian Porter approach can be applied to the scale of the country, region,  industry,  and  individual  companies,  both  goods,  and  services.  The ability  of  an  institution  to maintain  its  existence  depends  on  its  competitiveness,  and  in  the  aggregate  will  affect  the competitiveness of a country.
Keywords: competitiveness, agricultural financing, BMT

## PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan klasik sektor pertanian adalah aksesibilitas pada modal usahatani. Para  petani  kesulitan  untuk  mengakses  permodalan  karena  ketatnya  persyaratan  di  lembaga keuangan formal dan tingginya suku bunga. Sektor pertanian belum mendapatkan prioritas pinjaman dari  perbankan  karena  hasil  analisis  kredit  seringkali  menunjukkan  bahwa  kondisi  usahatani  tidak bankable. Usahatani  sulit  untuk  memenuhi  syarat  5C  ( character,  capacity,  capital,  collateral, dan condition ),  5P  ( personality,  purpose, prospect,  payment, dan party )  ataupun  3R  ( return,  repayment, dan risk  bearing  activity ).  Perihal  demikian  ini,  dipicu  oleh  ketidakpastian  hasil  usahatani  yang diakibatkan  faktor  perubahan  iklim,  hama,  penyakit,  sifat  musiman,  harga,  dan  pemasaran  hasil produksi. Kajian Stabilitas Keuangan tahun 2015 menjelaskan bahwa penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  tumbuh  8.0  persen  (yoy)  atau  meningkat  sebesar  6.78  persen dibandingkan  dengan  semester  sebelumnya.  Artinya,  kondisi  perlambatan  ekonomi  tidak mempengaruhi  pertumbuhan  penyaluran  kredit  UMKM,  termasuk  ke  sektor  pertanian  (BI  2016). Walau  demikian,  keterbatasan  akses  terhadap  sumber-sumber  formal  masih  banyak  dijumpai  di perdesaan.  Para  petani  mikro  (gurem)  dan  kecil  di  perdesaan  masih  menggantungkan  akses permodalan pada sumber-sumber nonformal (Yoko 2015; Prayoga 2018).
Pinjaman  modal di perdesaan melibatkan dua kelompok dengan kepentingan yang berbeda dan  rawan  menimbulkan  konflik  pandangan  (Kasryno, et  al. 1980;  Hastuti  dan  Supadi  2005; Sulistyani  dan  Nulhaqim  2016).  Masyarakat  perdesaan  sebagai  debitor  dan  sumber-sumber nonformal sebagai kreditor. Para petani di perdesaan sebagai debitor, beranggapan bahwa pinjaman nonformal cenderung mudah didapat, karena proses pencairan cepat meskipun dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Beberapa di antara para petani beranggapan bahwa bunga yang tinggi merupakan balas  jasa.  Pinjaman  lebih  diartikan  sebagai  “bantuan”  atau  “pertolongan”  terhadap  mereka  dalam mengatasi  masalah  pembiayaan  usahatani  (Hastuti et  al .  2006).  Pada  sisi  lain,  kreditor mengharapkan  keuntungan  berlipat  atas  uang  yang  dipinjamkan.  Kondisi  tersebut  kemudian memunculkan  berbagai  jenis  lembaga  pembiayaan  nonformal  yang  menyesuaikan  diri  dengan kehendak masyarakat tani, diantaranya adalah: kios saprotan (sarana produksi pertanian), pedagang hasil  pertanian,  penglepas  uan g  (money  lender )  atau  praktik  rente,  bank thithil (bank  keliling), tengkulak ( bakul ) dan lain sebagainya. Pada akhirnya, lembaga-lembaga nonformal yang dipandang memiliki  prosedur lebih fleksibel  dalam  akses  maupun  penggunaan,  justru  menjerat  debitor  dengan bunga pinjaman tinggi yang semakin memiskinkan para petani mikro sebagai debitor.
Berkaitan  dengan  kondisi  itu,  eksistensi  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS)  menjadi bahasan  menarik.  Kelembagaan  KJKS  yang  lebih  dikenal  dengan Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT), menjadi  harapan  bagi  peningkatan  aksesibilitas  petani  mikro  terhadap  sumber  permodalan  tanpa harus menjerat nasabah pada bunga pinjaman yang tinggi. Latar belakang BMT adalah menjalankan praktik  keuangan  syariah  yang  mana  mengharamkan  penerapan tingkat  suku  bunga  ( interest  rate ). Penerapan  bunga  atas  pinjaman  dianggap  sebagai  praktik  riba  yang  dilarang  oleh  ajaran  Islam. Sebagaimana  termaktub  dalam  kitab  suci  Alquran,  “ …  dan  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli,  dan menghramkan riba ” (Alquran surat Albaqarah ayat 275). Produk BMT umumnya dapat dibagi menjadi dua,  pendanaan  (deposito)  dan  pembiayaan.  Produk  deposito  kebanyakan  menggunakan mudharabah dan wadhiah . Persaingan bagi hasil yang kompetitif dan layanan yang baik merupakan faktor  yang  dipertimbangkan  masyarakat  untuk  menjadi  angoota/nasabah  BMT.  Sedangkan  untuk produk  pembiayaan,  kontrak  (akad)  yang  diterapkan  lebih  beragam  seperti murabahah,  ijarah, mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan .
Meskipun  belum  ada  data  terpadu  terkait  BMT,  saat  ini  BMT  tumbuh  dan  berkembang  di pusat-pusat  kemiskinan  Indonesia,  yaitu  perdesaan.  Kusmuljono  (2009)  mengatakan  bahwa  di Indonesia terdapat sekitar 62 ribu lembaga keuangan mikro (termasuk BMT) yang telah menyalurkan lebih dari 222 triliun rupiah pinjaman modal maupun pembiayaan. Puspayoga (Menteri Koperasi dan UKM  Republik  Indonesia)  menuturkan  bahwa  Indonesia  menjadi  negara  dengan  jumlah  industri keuangan  syariah  terbanyak  di  dunia.  Antara  lain,  terdapat  5,000  institusi  lembaga  keuangan syariah, meliputi 34 perbankan syariah, 58 operator Takaful/Asuransi Syariah, tujuh perusahaan modal  ventura  syariah,  163  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah,  4,500  BMT,  dan  satu  institusi pegadaian syariah (Warta Ekonomi, 6 November 2018). Aksesibilitas petani di perdesaan terhadap BMT bergantung pada partisipasi aktif petani atau kelompok tani maupun model strategi penyaluran pembiayaan yang direncanakan oleh BMT.  Penelitian Yoko (2015) menunjukkan bahwa terdapat 40 unit BMT yang menyalurkan pembiayaan di Kabupaten Lampung Tengah dengan total aset mencapai 255.08 miliar rupiah, dengan jumlah total pembiayaan tertinggi disalurkan ke sektor pertanian. Hal ini menunjukkan  keberhasilan  BMT  dalam  menjalankan  strategi  bersaingnya  dalam  menyalurkan pembiayaan pertanian.
Pada lain sisi, lembaga pembiayaan yang mampu membuka akses pembiayaan bagi industri kecil menengah, sehingga dapat meningkatkan  kemandirian dan daya saing industri nasional. Daya saing  yang  dimiliki  oleh  setiap  kelembagaan  baik  privat  maupun  publik,  secara  agregat  akan mempengaruhi  daya  saing  suatu  negara  karena  sebuah  negara  dapat  memiliki  daya  saing  jika industri  yang  terdapat  di  dalamnya  kompetitif  (Porter  1990),  atau  dapat  dimaknai  industri  tersebut inovatif  dan  memiliki  kemampuan  dalam  kesinambungan  usaha  ( sustainability  of  business ).  Porter (1990)  dalam  karyanya  berjudul Competitive  Advantage  of  Nations, meneliti  daya  saing  10  negara (Amerika  Serikat,  Jerman,  Denmark,  Korea  Selatan,  Inggris,  Italia,  Swedia,  Swiss,  Jepang  dan Singapura) yang memiliki karakteristik ekonomi berbeda. Penelitian tersebut dilakukan di 100 sektor industri  selama  4  tahun  (Oz  2002).  Pendekatan  yang  dilakukan  Porter  (1990)  lebih  komprehensif karena mencakup segmentasi pasar, pembedaan produk, pembedaan teknologi, dan skala ekonomi, bukan sekedar berfokus pada biaya sebagaimana yang ditekankan pada teori-teori lama (Bakan dan Doğan  2012).  Secara  spesifik,  Porter  (1990)  memperkenalkan  Model  Berlian  Porter  ( Porter’s Diamond Model ). Perumusan daya saing dalam  Model Berlian Porter (1990) diterapkan untuk skala negara,  daerah,  industri,  serta  perusahaan  individual,  baik  barang  maupun  jasa  (Shafaei  2009). Model berlian yang disusun oleh Porter sebenarnya merupakan sebuah kerangka terkait daya saing perusahaan domestik dalam kancah persaingan internasional yang kemudian memberi nilai terhadap suatu negara (Smit 2010).
Model Berlian Porter menjelaskan tentang empat determinan pokok yang membentuk model berlian dan saling menguatkan antara salah satu dengan lainnya. Empat determinan tersebut adalah (1)  kondisi  faktor  ( factor  condition ),  (2)  kondisi  permintaan  ( demand  condition ),  (3)  industri-industri yang  berkaitan  dan  mendukung  ( related  and  supporting  industries ),  (4)  strategi,  struktur,  dan persaingan  perusahaan  ( firm  strategy,  structure,  and  rivalry ).  Selain  itu  juga  terdapat  determinan penunjang  yakni  faktor  kesempatan  ( chance )  dan  faktor  pemerintah  ( government ).  Model  tersebut akan  menciptakan  struktur  yang  menentukan  aturan  persaingan  di  setiap  sektor  memainkan  peran dalam persaingan jangka panjang (Sun et al 2010). Model Berlian Porter digambarkan pada Gambar 1.
Gambar 1 Model Berlian Porter ( Porter’s Diamond Model. (Sumber: Porter 1990)
Factor  conditions ,  Barragan  (2005)  menjelaskan  bahwa  factor  condition  (  kondisi  faktor) merupakan input yang digunakan dalam operasional produksi dan infrastruktur yang diperlukan untuk
bersaing  dalam  industri  tertentu.  Kunci  dari kondisi  factor  menurut  Porter  (1990)  adalah penciptaan ( innovation ).  Kondisi  yang  menarik  dijelaskan  oleh  Porter  (1990)  bahwa  kelangkaan  sumber  daya justru  mampu  mendorong  suatu  negara  untuk  lebih  kompetitif  karena  mereka  berhasil  menciptakan hal-hal baru yang membuat negara tersebut lebih kompetitif.
Demand  conditions , mengacu  pada  kondisi  pasar  domestik  di  suatu  negara,  Kondisi permintaan  ( demand  condition )  merupakan  dimensi  yang  paling  menarik  karena  berkaitan  dengan sifat  konsumen  (Gallagher  2005).  Hal  ini  menjadi  bagian  penting  dalam  peningkatan  daya  saing, karena  mendorong  terciptanya  produk-produk  yang  berkualitas  akibat  hubungan  timbal  balik  yang intensif antara perusahaan dan pelanggan.
Related  and  Supporting  Industries, dapat  difahami  sebagai  industri-industri  yang berhubungan  dengan  perusahaan  yang  mampu  berpengaruh  pada  peningkatan  daya  saing. Kehadiran  industri  pendukung  menumbuhkan  perindustrian  yang  kompetitif  serta  menawarkan pertukaran informasi dan teknologi baru (Porter 1998).
Firm  strategy,  Structure  and  Rivalry , terkait  dengan  strategi,  struktur  pasar,  dan  pola persaingan pada industri tertentu. Persaingan adalah indikator dasar dalam penyusunan struktur dan strategi perusahaan (Watchravesringkan et al . 2010). Pola persaingan berpengaruh terhadap proses inovasi dan pada akhirnya akan meningkatkan prestasi di kancah internasional (Tasevska 2006).
Porter  menambahkan  faktor  lain  sebagai  penunjang,  yakni peran  pemerintah  ( government ) dan faktor kesempatan ( chance ). Porter tidak merinci sifat dari kedua variabel ini, apakah dari efek positif atau efek negatif (Bakan dan Doğan 2012). Peran pemerintah sebagaimana dimaksud adalah sisi  kebijakan  dan  peraturan  yang  menguntungkan  pertumbuhan  industri  domestik  sehingga  secara tidak  langsung  mampu  meningkatkan  daya  saing  negara  itu  sendiri.  Bakan  dan  Doğan  (2012) mengidentifikasi  dari  penelitian  sebelumnya  bahwa  faktor  kesempatan  difahami  sebagai  kondisi internal dan eksternal yang terjadi di luar kendali perusahaan, seperti kondisi sosial, kecenderungan arah  politik  suatu  negara,  gejala  keamanan,  faktor  inovasi,  kondisi  pasar  keuangan  atau  kurs, lonjakan dunia atau permintaan regional, diskontinuitas biaya input, lainnya perubahan radikal teknis baik bioteknologi maupun mikroelektronik.
Perumusan  daya  saing  dalam  Model  Berlian  Porter  (1990)  diterapkan  untuk  skala  negara, daerah, industri, serta perusahaan individual, baik barang maupun jasa (Shafaei 2009). Model berlian yang  disusun  oleh  Porter  sebenarnya  merupakan  sebuah  kerangka  terkait  daya  saing  perusahaan domestik  dalam  kancah  persaingan  internasional  yang  kemudian  memberi  nilai  terhadap  suatu negara  (Smit  2010).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengembangan  pembiayaan pertanian  berbasis  kelembagaan baitul  maal  wat  tamwil (BMT)  dengan  menggunakan  pendekatan Model  Berlian  Porter,  sehingga  dapat  dirumuskan  arsitektur  strategik  pengembangan  pembiayaan pertanian berdasarkan faktor-faktor penyususn daya saing BMT di perdesaan.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  November  2016-April  2017  dengan  melakukan indepth interviewing (wawancara  mendalam)  dengan  Direktur  Pembiayaan  Induk  BMT  di  Jakarta,  Direktur dan  Kepala  Bidang  Pembiayaan  Koperasi  Primer  BMT  UGT  Sidogiri  dan  BMT  Mandiri  Sejahtera, Ketua  Absindo  (Asosiasi  BMT  Indonesia)  Jawa  Timur  dan  narasumber  akademisi  dari  Departemen Ekonomi  Syariah  Universitas  Airlangga.  Data  penelitian  kemudian  dilengkapi  dengan  sumber sekunder yang terkait pada 2019. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan dokumen lain dari internal BMT yang mendukung penelitian.

## Metode Penelitian
Pertama, dilakukan analisis terhadap komponen penyusun Model Berlian Porter, yakni empat determinan pokok yang membentuk model berlian dan saling menguatkan antara salah satu dengan lainnya. Empat determinan tersebut adalah (1) kondisi faktor ( factor condition ), (2) kondisi permintaan ( demand  condition ),  (3)  industri-industri  yang  berkaitan  dan  mendukung  ( related  and  supporting industries ),  (4)  strategi,  struktur,  dan  persaingan  perusahaan  ( firm  strategy,  structure,  and  rivalry ). Selain  itu  juga  terdapat  determinan  penunjang  yakni  faktor  kesempatan  ( chance )  dan  faktor pemerintah  ( government ).  Model  tersebut  akan  menciptakan  struktur  yang  menentukan  aturan persaingan di setiap sektor memainkan peran dalam persaingan jangka panjang (Sun et al 2010). Tingkat  daya  saing  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  penyusun  daya  saing  yang  dapat diidentifikasi  secara  deskriptif  berdasarkan  sumber  primer  dan  sekunder  dengan  menggunakan
pendekatan Model Berlian Porter ( Porter’s Diamond Model ). Komponen daya saing yang diidentifikasi meliputi:  (a)  kondisi  faktor,  (b)  kondisi  permintaan,  (c)  struktur,  strategi,  dan  persaingan  (d)  industri terkait dan industri pendukung (e) faktor pemerintah (f) peran kesempatan. Hasil identifikasi terhadap komponen penyusun daya saing pada dasarnya merupakan gambaran kondisi internal dan eksternal kelembagaan  BMT  dalam  pembiayaan  pertanian.  Kondisi  tersebut  kemudian  disentesis  untuk menyusun  strategi  kelembagaan  dalam  menyalurkan  pembiayaan  pertanian  dengan  menggunakan pendekatan  SWOT  (Kearns  1992)  meliputi competitive  advantage,  mobilization,  investment, dan damage  control. Jenis-jenis  strategi  tersebut  digunakan  untuk  menginventarisasi  kondisi kelembagaan  sehingga  dapat  ditentukan  prioritas  utama  yang  harus  diselesaikan  lembaga  sesuai kondisi dan kepentingan lembaga. Penjelasan dari masing-masing strategi adalah sebagai berikut: 1. Competitive  advantage merupakan  kemampuan  lembaga  untuk  memperoleh  kinerja  yang  lebih tinggi  dibandingkan  lembaga  lain  pada  pasar  yang  sama.  Hal  tersebut  menurut  Porter  (1985) dicirikan dengan kemampuan untuk melakukan efisiensi biaya dan diferensiasi produk yang lebih banyak.  Pada  matriks  SWOT,  hal  ini  merupakan  pertemuan  antara  kekuatan  ( strengths )  dan peluang ( opportunities ); sehingga lembaga BMT dapat melakukan rencana pergerakan yang lebih agresif dan ekspansif.
2.  Mobilization adalah  pergerakan  untuk  mengoptimalkan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  lembaga mengurangi  ancaman  yang  datang.  Kondisi ini  merupakan  pertemuan  antara  ancaman  ( threats ) dan  kekuatan  ( strengths ).  Pada  kondisi  ini  lembaga  BMT  mulai  bertahan  atas  ancaman  yang datang.
3.  Investment (devestment) adalah kondisi ketika lembaga dihadapkan pada peluang ( opportunities ), namun  sumber  daya  lembaga  tidak  mampu  untuk  merelesasikannya  karena  dihadapkan  pada kelemahan  ( weaknesses ).  Pada  saat  ini,  pilihan lembaga  BMT  adalah  berinvestasi  untuk  jangka panjang ( investment ) atau melepas peluang yang ada ( devestment) . 4.  Damage  control adalah  kondisi  ketika  lembaga  dihadapkan  pada  kelemahan  ( weaknesses )  dan ancaman  ( threats )  yang  sulit  untuk  dihindari.  Maka  lembaga  BMT  harus  berhati-hati  dalam mengambil kebijakan agar tidak membahayakan keberlanjutan dari pelayanan lembaga.
Masing-masing  strategi  tersebut  disusun  berdasarkan  hasil  analisis  deskriptif  dari  penelusuran sumber  primer  dan  sekunder,  kemudian  diklasifikasi  sesuai  kondisi  serta  prioritas  lembaga  (Dutton dan Outtesmeyer 1987; Dutton dan Duncan 1987).  Pendekatan pendukung yang digunakan adalah Quantitative  Strategic  Planning  Matrix .  Strategi  kemudian  dijabarkan  dalam    garis  waktu,  dan diwujudkan dalam program kerja agar dapat dijalankan lebih teknis dengan menggunakan Arsitektur Strategik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kendala Permodalan Petani
Permodalan  merupakan  problematika  utama  masyarakat  perdesaan  (Hamid et  al ,  1986; Syukur,  2000;  Arief  dan  Rosimiati,  2007).  Disi  lain,  para  petani  kesulitan  mengakses  pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan. Adapun yang menjadi faktor penyebab adalah lemahnya organisasi tani  serta  sistem  dan  prosedur  penyaluran  kredityang  rumit,  birokratis  dan  kurang  memperhatikan kondisi lingkungan social budaya perdesaan, sehingga sulit dijangkau oleh petani (Syaukat, 2011).
Kerumitan  prosedur  ini  sengaja  diterapkan  oleh  perbankan  karena  munculnya  opini  bahwa usaha  di  bidang  pertanian  termasuk high  risk dan low  return .  Opini  muncul  karena  fakta  yang menunjukkan  bahwa  sumber  pendapatan  sektor  pertanian  yangtergantung  pada  musim  dan  harga yang tidak pasti. Padasisi lain, sektor pertanian begitu jarang untuk mempromosikan prospek-prospek investasi produktif (Aviliani, 2009). Implikasi dari sulitnya akses dana perbankan akhirnya mendorong suburnya  praktik rentee yang  dilakuakan  oleh  para money  lender, yakni  jasa  kredit  cepat  dengan bunga  tinggi.  Sebuah  praktik  yang  secara  perlahan  mengikis  potensi  pertanian.  Keprihatinan terhadap praktik rentee inilah yang menginisiasi kemunculan BMT di Indonesia.

## Modal sebagai Faktor Penggerak Ekonomi Perdesaan
Hasil  penelitian  Salam  (2014)  menjelaskan  bahwa  dampak  lembaga  keuangan  mikro terhadap  perekonomian  di  Indonesia  sangat  signifikan,  baik  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka panjang.  Selain  itu,  perkembangan  UMKM  (Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah)  dengan menggunakan  lembaga  keuangan  mikro  syariah  dapat  disalurkan  melalui  akad musyarakah dan mudharabah dengan  beberapa  ketentuan.  Model musyarakah dan mudharabah dipandang  dapat menjadi  alternative  bagi  UMKM  yang  memerlukan  modal  usaha.  Jika  semua  desa  di  Indonesia mengaplikasikan model tersebut, maka akan berpengaruh besar terhadap peningkatan perekonomian
Indonesia.  Karena  dengan  UMKM  memilki  modal,  maka  jumlah  pekerja  akan  meningkat  dan kesejateraan  masyarakat  desa  akan  terjamin.  Hal  ini  juga  berlaku  pada  petani/kelompok  tani,  jika petani/kelompok  tani  memiliki  modal  maka  produktivitas  juga  akan  meningkat,  sehingga kesejahteraan dapat terjamin.

## Analisis Daya Saing BMT dengan Komposisi Porter’s Diamond System
Berdasarkan  Model  Berlian  Porter  (1990),  dilakukan  analisis  deskriptif  atas  kondisi kelembagaan  terkait  faktor-faktor  yang  diperkirakan  mempengaruhi  daya  saing  lembaga  dalam penyaluran  pembiayaan  pertanian.  Faktor-faktor  yang  dianalisis  meliputi  komponen  utama  (kondisi faktor,  kondisi  permintaan,  struktur,  strategi,  dan  persaingan,  serta  industri  terkait  dan  industri pendukung).  Selain  itu  juga  terdapat  komponen  penunjang  berupa  faktor  pemerintah  dan  peran kesempatan.

## A.  Kondisi Faktor Sumber daya

## 1.  Sumber daya Manusia
Sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengelolaan BMT, mencakup pengelola BMT (manager  dan  karyawan)  serta  masyarakat  desa  selaku  debitor.  Keunggulan  yang  dimiliki  oleh pengelola BMT adalah
a)  Memiliki  kedekatan  secara  emosional  (kekeluargaan)  dengan  masyarakat.  Hal  ini  memberikan kemudahan  bagi  pengelola  BMT  untuk  menawarkan  produk,  baik  pendanaan  maupun pembiyaan.  Selain  itu,  masyarakat  selaku  objek  juga  lebih  mudah  untuk  menerima  kehadiran BMT.  Kesan  lembaga  keuangan  yang  birokratis  serta  rumit  (seperti  perbankan)  mampu diminimalisisr oleh BMT dengan melakukan pendekatan yang bersifat kekeluargaan.
b)  Kriteria  SDM  pengelola  BMT  hingga  saat ini  sudah  cukup  sesuai  dengan  kebutuhan  manajerial BMT.
c)  Kesehatan  lembaga.  Kesehatan  BMT  dimonitor  setiap  saat  berdasarkan  Keputusan  Menteri Negara  Koperasi  Pengusaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor  20/Per/M.KUKM/XI/2008  tanggal  14 November  2008  tentang  penilian  kesehatan  koperasi.  Laporan  tersebut  dipublikasikan  dalam risalah  eapat  akhir  tahun.  BMT  dinyatakan  sehat  jika  penilaian  total  atas  aspek-aspek  tersebut berada dalam rentang skor 81-100. Hal yang perlu dicermati dalam penilaian kesehatan adalah kolektibilitas  dan  inefisiensi  lembaga  (rentabilitas  ekonomi).  Meskipun  kesehatan  lembaga terpantau beberapa BMT masih belum effisien dalam pengelolaan (Prayoga et al 2017) Permasalahannya  adalah  pengetahuan  masyarakat  tentang  prinsip  syariah  yang  diterapkan  BMT beserta produk-produknya masih minim. Teknologi informasi yang tersedia di daerah perdesaan pada umumnya  masih sederhana. Cara paling efektif dalam  menyebarkan informasi di perdesaan adalah melalui word  of  mouth  (getok  tular) .  Hal  ini  sangat  membantu  memasarkan  BMT  di  masyarakat, namun  jika  informasi  tentang  produk  yang  ditangkap  oleh  masyarakat  tidak  sempurna  ( asymetric information ), maka proses penyebaran informasi ke masyarakat pun kurang sempurna.

## 2.  Sumber daya Modal
Sebagai besar BMT mengalami permasalahan keterbatasan modal. Bahkan terkadang BMT tidak mampu memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan oleh debitur karena dana yang tidak tersedia. Sumber permodalan BMT secara umum berasal dari:
a)  Iuran  anggota  (swadaya);  setiap  pendiri  atau  anggota  diwajibkan  untuk  menyetorkan  sejumlah dana  tertentu  sebagai  modal  untuk  operasional  BMT.  Jumlah  iuran  ini  sangat  terbatas,  oleh karena itu BMT harus mengupayakan berbagai sumber permodalan lain.
b) Linkage system dengan  perbankan  syaraiah;  pola  ini  cukup  banyak  dimanfaatkan  oleh  BMT. Skema linkage yang  diterapkan  adalah  Bank  Syariah  memberikan  pendanaan  dalam  skema chanelling,  executing atau joint  financing .  Dengan  adanya  skema  linkage  ini,  BMT  mampu meningkatkan  kapasitas  pelayanannya,  terutama  untuk  pembiayaan  dan  mengatasi permasalahan likuiditas.
c)  Pembiayaan  dari  asosiasi  BMT;  terdapat  beberapa  asosiasi  BMT  yang  memberikan  fasilitas pembiayaan,  seperti  BMT  ventura  dan  Inkopsyah  (Induk  Koperasi  Syariah).  Akan  tetapi terkadang jumlah pembiayaan yang mampu diberikan tidak begitu besar.
d)  Bantuan  pemerintah;  dalam  periode  tertentu  pemerintah  menyalurkan  bantuan  pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro.

## 3.  Sumber daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Teknologi  yang  digunakan  BMT  masih  terbatas.  Beberapa  BMT  sudah  memiliki software untuk  membantu  memudahkan  manajemen  transaksi  operasional,  akan  tetapi software tersebut masih  sederhana  dan  sering  mengalami  kendala.  BMT  UGT  Sidogiri  misalnya,  sebagai  koperasi primer,  lembaga  ini  bekerja  sama  dengan  dengan  UGT System  Integerator  Development ,  yang merupakan bagian dari unit usaha jaringan  Pondok Pesantren Sidogiri dalam pembangunan sistem informasi  manajemen.  Hal  yang  masih  kurang,  adalah  riset  berkelompok  ( research  group )  secara berkelanjutan  tentang  BMT,  masih  sangat  terbatas.  Hasil  penelitian  dari  perguruan  tinggi  masih berupa penelitian akhir mahasiswa baik tingkat sarjana maupun pascasarjana.

## 4.  Infrasturktur dan Kelangkapan Manajemen
Infrastruktur fisik yang dimiliki BMT pada umumnyua sudah cukup baik. Akan tetapi, beberapa infrastruktur  pendukung  yang  bersifat  non  fisik  masih  memiliki  beberapa  kelemahan.  Beberapa infrastruktur non fisik tersebut adalah:
a)  Sistem akuntansi yang belum memenuhi standar b)  Sistem informasi manajemen yang masih sederhana

## B.  Kondisi Permintaan

## 1.  Komposisi Permintaan
Permintaan  atas  produk  layanan  BMT,  baik  pembiayaan  maupun  simpanan  menunjukkan peningkatan. Hal dikarenakan bebera hal:
a)  Realisasi penyajian kualitas jasa oleh BMT hingga kini selaras dengan persepsi nasabah/debitur ( compliance, assurance, responsiveness, tangible, empathy, reability ).
b)  Karakteristik  usahatani  umumnya  tidak  membutuhkan plafond pembiayaan  yang  terlalu  besar, sehingga sesuai dengan kemampuan finansial lembaga keuangan mikro
c)  Adanaya ikatan kekeluargaan masyarakat desa mengurangi peluang terjadinya moral hazard d)  Adanya  keterkaitan socio-cultural serta  hubungan  yang  bersifat  personal-emosional  dapat mengurangi sifat moral hazard dalam pengembalian pembiayaan
e)  Prosedur  atau  administrasi  peminjaman  yang  lebih  sederhana  dan  tidak  rumit  mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat

## 2.  Jumlah Permintaan dan Pola Pertumbuhan
Jumlah  permintaan  pembiayaan  yang  diajukan  mengalami  perkembangan  seiring  dengan berkembangnya BMT. Permasalahan yang ada saat ini adalah minimnya data statistik terpadu yang menyediakan  informasi  lengkap  dan  terkini  tentang  BMT.  Puspayoga  (Menteri  Koperasi  dan  UKM Republik  Indonesia)  menuturkan  bahwa  Indonesia  memiliki  tujuh  perusahaan  modal  ventura syariah,  163  BPR  Syariah,  4500  BMT,  dan  satu  institusi  pegadaian  syariah  (Warta  Ekonomi,  6 November 2018). Sementara itu, Overview Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  pada  Januari  2019  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), menyatakan bahwa Indonesia memiliki 7 Lembaga Pembiayaan Syariah, 60 Lembaga Keuangan Mikro  Syariah,  serta  26  Industri  Keuangan  Syriah  Non-Bank  lainnya.  Jumlah  total  asset  IKNB Syariah  pada  Januari  2019  sebesar  98.058  miliar  rupiah.  Jumlah  tersebut  meningkat  pada Oktober  2019,  yakni  9  Lembaga  Pembiayaan  Syariah,  73  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah, serta  31  lainnya.  Jumlah  total  asset  IKNB  Syariah  meningkat  menjadi  104.202  miliar  rupiah. Statistik IKNB Syariah oleh OJK dijelaskan dalam Tabel 1.
Namun  demikian,  pertumbuhan  BMT  belum  seiring  dengan  pertumbuhan  pembiayaan pertanian  secara  menyeluruh.  Sakti  (2013)  menjelaskan  bahwa  pembiayaan  pertanian  masih mendapatkan  porsi  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  pangsa  pasar  lainnya.  Pembiayaan  untuk pedagang sebesar 45.4 persen, untuk pegawai 19.3 persen, dan untuk petani sebesar 16.0 persen. Alasan  para  nasabah  mengajukan  pembiayaan  karena  kemudahan  prosedur  (52.77  persen), kesesuaian  syariah  (18.73  persen)  sisanya  dengan  alasan  penawaran  yang  menarik  (16.09), kemudahan akses lokasi (9.50 persen) dan keamanan (2.90 persen). Adapun akad pembiayaan yang sering digunakan beserta pemanfaatannya adalah (1) Pembelian bibit, pupuk, dan atau obat-obatan menggunakan akad murabahah (2) Seluruh biaya pertanian yaitu biaya sewa tenaga kerja atau mesin dan pembelian bibit, pupuk, dan obat-obatan menggunakan multi akad murabaha h dan ijarah paralel atau bai' al wafa (Prayoga 2018).
Tidak ada data lengkap terkini terkait pembiayaan BMT di sektor pertanian.  Salah satu jumlah pembiayaan  pertanian  yang  cukup    berhasil  dilakukan  oleh  BMT  Surya  Abadi  Lampung  Tengah (Prayoga 2017;  Yoko  2015). Outstanding pembiayaan  BMT  Surya  Abadi berdasarkan  sektor  usaha
bahwa   pembiayaan   di   sektor   pertanian   memiliki   porsi   terbesar dibandingkan  sektor  lain, yaitu  sebesar  23.696  miliar  dengan  jumlah  debitur  sebanyak  2.553  orang.  Adapun  akad  yang digunakan  adalah murabahah ,  yaitu    dalam    bentuk    pembelian    input    produksi,    seperti    pupuk, pestisida,  dan  upah  tenaga  kerja. Pada penelitian lain di BMT Harapan Ummat Puncakwangi Pati (Patmawati 2017), terjadi kenaikan jumlah pembiayaan pertanian dari 2014-2016 dari 2.4 miliar pada tahun 2014 menjadi 3.3 miliar pada 2016. Akad yang digunakan adalah murabahah. Tabel 1 . Statistik IKNB Syariah 2018-2019

## Sumber: Statistik Bulanan IKNB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (2019)

## C.  Industri Terkait dan Pendukung
1.  Industri Terkait
a)  Akses  ke  bank  syariah  sudah  cukup  baik,  karena  semua  BMT  diwajibkan  menyimpan dananya di perbankan syariah. Hal ini memungkinakan bagi BMT untuk menjalin kerjasama, terutama  untuk  memperkuat  permodalan  melalui  skema linkage ,  baik  secara excuting, channeling , maupun joint financing .
b)  Hingga  saat  ini  masih  belum  ada  lembaga  penjamin  simpanan  (LPS)  untuk  BMT  sebgai kopesebagaimana  amanat  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga Keuangan Mikro. Kondisi tidak adanya LPS dapat menjadi ancaman ketika BMT mengalami guncangan  ( colapse ).  LPS  merupakan  industri  jasa  idependen  dan  pembentukannya  untuk LKM termasuk koperasi terkait erat dengan kebijakan pemerintah.
c)  Usulan terkait pembentukan Bank Pertanian di Indonesia (Saptono, et al 2010; Adam 2012) masih  menjadi polemik. Ketiadaan lembaga khusus yang menangani pembiayaan pertanian dengan  alasan  utama  profitabilitas  secara  tidak  langsung  berhubungan  dengan  peluang pembiayaan usahatani melalui BMT.
2.  Industri Pendukung
a)  Unit agribisnis. Usahatani merupakan pengerak aktivitas perekonomian utama di perdesaan. Dengan  semakin  berkembangnya  agribisnis  di  perdesaan,  maka  peluang  BMT  untuk melakukan  penetrasi  pasar  akan  semakin  besar.  Sinergisasi  antarunit  agribisnis  yang  ada akan memudahkan gerak BMT.
b)  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM, seperi pedagang kecil, warung, bengkel,  dan  lainnya  di  perdesaan  cukup  banyak.  Kemampuan  pelaku  UMKM  untuk mengakses  pembiayaan  dari  perbankan  relatif  kecil.  hal  ini  dikarenakan  kebutuhan  modal serta  kapasitas  likuiditas  mereka  yang  relatif  kecil.  Oleh  karena  itu,  BMT  menjadi  rujukan utama  bagi  UMKM  sebagai  sumber  permodalan.  Dengan  semakin  berkembangnya  pelaku UMKM, maka pertumbuhan BMT pun akan semakin baik (Sakti, 2013).
c)  Unit usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Islam, baik yang berbentuk sosial, keagamaan,  maupun  pesantren  yang  saling  bersinergi.  Organisasi  masyarakat  merupakan kelompok pendiri BMT yang paling besar di Indonesia. Goodwill yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Islam merupakan intagible aset sekaligus sarana untuk mendapatkan modal sosial ( social capital ) bagi BMT. Fukuyama (1995) menjelaskan bahwa  modal sosial adalah kepercayaan  kuat  yang  mengakar  di  suatu  masyarakat  dalam  wujud  kepercayaan  secara personal,  kepercayaan  karena  adanya  hubungan  imbal  balik,  maupun  kepercayaan  karena ikatan hubungan dengan Tuhan. Kepercayaan dari masyarakat yang kuat atas 3 hal tersebut
Keterangan
Jumlah Industri Syariah (Unit) Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah / Unit Usaha Syariah (Unit) Aset (Miliar Rp) Tahun Jan-18 Jan-19 Okt-19  Jan-18  Jan-19  Okt-19 Jan-18 Jan-19 Okt-19 Asuransi Syariah 13 13            13          50          49           50        41.877       42.899          44.588 Lembaga Pembiayaan Syariah 7 7              9       37          37           34        33.604     25.611         26.974 Dana Pensiun 1 3              3             -           2            3          1.361          3.844            4.166 Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah 4 8              5            6            7             8        22.476       25.425          28.071 Lembaga Keuangan Mikro Syariah 36 60            73 - - - 116             278               403 Finansial Teknologi - 2            12             -             -              - JUMLAH 61 93          115          93          95           95        99.434        98.058        104.202
di atas menjadi salah key success factor dari perkembangan BMT (Prayoga 2018). Maka dari itu,  sinergisasi  antarunit  usaha  yang  dimiliki  oleh  organisasi  kemasyarakatan  Islam  akan membantu  gerak  BMT  dalam  penyelenggaraan  program,  khususnya  terkait  pembiayaan pertanian.    Penyelenggaraan  kerja  sama  tersebut  akan  meningkatkan  radius  kepercayaan ( radius  of  trust )  bagi  BMT  dalam  pelaksanaan  pembiayaan  pertanian.  Radius  of  trust dimaknai  sebagai  cakupan  tingkat  kepercayaan  baik  dari  internal  suatu  kelompok  maupun kelompok lain (Fukuyama 2001).

## D.  Struktur, Persaingan, dan Strategi
Pada  lingkup  pedesaan,  pesaing  utama  BMT  adalah  pelaku money  lender .  Beberapa  BMT tidak memberikan prioritas cukup besar pada pembiayaan pertanian.  Persaingan paling ketat terjadi antara BMT dan unit mikro perbankan. Munculnya unit mikro seperti Teras dan Mitra Usaha Mandiri menjadi  ancaman  yang  dikeluhkan  oleh  manajemen  BMT.  Upaya  perebutan  pasar  nampak  secara terbuka  dan  kurang  sehat,  karena  belum  adanya  aturan  dari  pemerintah.  Bahkan  di  Jawa  Timur, masyarakat  dapat  melakuakan  setoran  simpanan  dan  penarikan  di  toko-toko  kelontong  yang  telah ditunjuk  oleh  perbankan.  Di  sisi  lain,  BMT  masih  dihadapkan  oleh  kurangnya  permodalan  jika dibandingkan secara apple to apple dengan perbankan. Produk pembiayaan BMT, sebenarnya masih kalah  bersaing  dengan  produk  jasa  keuangan  mikro  perbankan,  namun  modal  sosial  yang  dimiliki oleh  BMT  menjadi  salah  satu  kompetensi  dalam  menghadapi  persaingan.    Persaingan  antar  BMT dapat  dikurangi  melalui  musyawarah  kekeluargaan.  BMT  yang  ada  di  daerah  berdiri  untuk  saling mendukung.  Diantara  faktor  yang  melatarbelakangi  adalah  lambatnya  perputaran  volume  usaha dalam  pembiayaan  pertanian  karena  kondisi  yang  sulit  diperkirakan  seperti  faktor  alam  maupun kondisi perekonomian yang terkait dengan aktivitas sosial-politik baik lokal, regional, atau nasional.
Beberapa strategi yang dijalankan adalah (1) bekerjasama dengan kios-kios saprotan (sarana usaha  pertanian);  (2)  Pendekatan  yang  dilakukan  kepada  calon  anggota  melalui  agenda-agenda keagamaan  dan  kepada  kelompok  tani;  (3) direct  marketing (Kotler  2007)  ke  rumah-rumah;  (4) pendekatan untuk mengatasi masalah hutang pada money lender dengan pembiayaan qardhul hasan (pinjaman  sosial).  Para  anggota  yang  mendapatkan  pembiayaan qardhul  hasan tidak  dikenakan denda  apabila  pembayaran/angsuran  pembiayaan  melebihi  jatuh  tempo.  Untuk  mengurangi moral hazard dilakukan  model  pembiayan tanggung  renteng melalui  Kube  (Kelompok  Usaha  Bersama) dengan kisaran margin 12 persen per tahun atau 1 persen per bulan dan para anggota mendapatkan pembinaan dari BMT terkait. Contohnya, koperasi Induk Mandiri Sejahtera Jawa Timur sesuai dengan bidang  usaha  para  anggotanya  yang  mencakup  wilayah  Kabupaten  Gresik  dan  Lamongan.  Hingga 2015, tercatat 10 Kube dengan total anggota 82 orang di Kabupaten Gresik dan 9 Kube dengan total anggota 135 orang di Kabupaten Lamongan.
Selain  itu,  pemasaran  BMT  mendapatkan  manfaat word  of  mouth (WOM),  dimana  calon anggota  atau  pengaju  pembiayaan  datang  langsung  ke  kantor  pelayanan  tanpa  ada  pendekatan pemasaran sebelumnya. Di perdesaan Jawa, istilah WOM dikenal dengan nama gethok tular . Hal ini berjalan cukup efektif di perdesaan, karena ikatan sosial di perdesaan masih tinggi karena kehidupan di  perdesaan  menurut  Toennies  (1887)  terbangun  atas  dasar  paguyuban  ( gemeinschaf )  dan didukung  oleh  patembayan  ( gesellschaft ).  Apabila  proses  sosialisasi  dilakukan  secara  sempurna maka  akan  dicapai  penerimaan  kolektif  ( generalized )  sebagaimana  pendapat  Ritzer  (2007). Berdasarkan  informasi  dari  bidang  pembiayan  koperasi  induk,  BMT  Mandiri  Sejahtera  sekitar  20 persen informasi terkait pelayanan pembiayaan diperoleh dari gethok tular. Manfaat dari WOM cukup efektif dilakukan oleh BMT di Lampung Tengah, terbukti dari tingkat pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan menunjukkan angka yang progresif, pada tahun 2013, yaitu mencapai 23.1 persen (Yoko 2015).

## E.  Peran Pemerintah
Pemerintah  memberikan  kemudahan  kepada  BMT  melalui  program-program  peningkatan daya  saing  yang  dijalankan  oleh  Dinas  Koperasi  dan  UKM  sebagaimana  materi  Rancangan Program/Kegiatan  Prioritas  Deputi  Bidang  Pembiayaan  Tahun  2017,  seperti:  (a)  Perluasan Pembiayaan dan Jasa Keuangan Non Bank dan advokasi perpajakan bagi Koperasi dan UMKM, (b) Fasilitasi  Permodalan  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  dan  Kecil,  (c)  Penguatan  Koperasi  dan  UMKM  di Bidang  Keuangan  Syariah,  dan  (d)  Peningkatan  Akses  KUMKM  pada  Asuransi,  Penjaminan,  dan Pasar  Modal  (Setyo  2016).  Serangkaian  regulasi  juga  telah  disusun  untuk  mewujudkan  tata  kelola kelembagaan yang baik ( good corporate governance ).
Hal terpenting yang membutuhkan dukungan regulasi supaya terjadi persaingan sehat adalah perihal operasional unit mikro perbankan. Kemunculan unit mikro yang tidak teratur, memungkinkan
timbulnya agency  problem yang  berpengaruh  terhadap  efisiensi  BMT  (Sakti  2013).  Masalah keagenan sebagaimana yang dimaksud adalah munculnya biaya ( cost ) yang terkait dengan perilaku prinsipal ( stakeholder ) dan perilaku agen (pengelola) lembaga. Seringkali terjadi permasalahan teknis yang  tak  dapat  dipecahkan  dan  berdampak  buruk  pada  biaya  atau  seringkali  disebut  dengan eksternalitas negatif. Contoh di lapangan adalah terjadinya persaingan untuk memperbutkan segmen pasar di area yang sempit antara unit mikro perbankan dan BMT. Padahal di suatu sisi masih banyak segmen  pasar  yang  sama  dalam  area  lebih  luas.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  juga  dapat diperkirakan akan mempengaruhi kondisi perekonomian secara mikro pada suatu daerah tertentu.

## F.  Faktor Kesempatan
Faktor  kesempatan  yang  dapat  mendukung  pengembangan  BMT  Indonesia  di  masa mendatang antara lain:
a)  Mayoritas  masyarakat  di  pedesaan  adalah  muslim  tradisional  yang  taat  dan  menerima  dengan baik  nasehat  para  cendekiawan  muslim  di  lingkungannya.  Pada  sisi  lain,  banyak  BMT  yang berdiri atas latar belakang sosial-kultural muslim ataupun organisasi Islam (Prayoga 2017).
b)  Mayoritas  penduduk  Indonesia  berprofesi  sebagai  petani  kecil-menengah  yang  memiliki keterbatasan modal, sehingga membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha.
c) Trend positif industri keuangan syariah di Indonesia dan efek word of mouth dari kinerja BMT
d)  Kemungkinan  untuk  melakukan  inovasi  di  bidang  IT  dan  kerja  sama  pengembangan  BMT  di wiliyah  pedesaan  cukup  besar  seiring  dengan  perkembangan  IT  di  Indonesia  dan  keingingan para provider untuk melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah terpencil-potensial di Indonesia.
e)  Peluang ketokohan kiai untuk mempercepat pertumbuhan BMT di perdesaan, khususnya di Jawa (Sutanto  2014;  Imron  1993).  Hal  ini  tercermin  dari  pernyataan  menarik  yang  disampaikan  oleh Direktur Utama BMT UGT Sidogiri, Sholeh Wafi (15/01/2017), “Saat saya menjadi kepala cabang di  Banyuwangi  pernah  ada  anggota  saya  yang  jauh-jauh  dari  perdesaan  pergi  ke  bank konvensional untuk mentransfer uang dengan tujuan ditabung ke BMT. Masyarakat pergi ke BMT bukan  sekedar  menyimpan  uang,  tetapi  juga  mengharapkan  berkah  dari  doa  para  kiai”.  Modal sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap partisipasi masyarakat atas suatu aktivitas (Pontoh 2010).

## Identifikasi Komponen Berlian Porter dalam SWOT
Porter  (1995)  berpendapat  bahwa  daya  saing  disusun  oleh  faktor  utama  dan  faktor penunjang.  Faktor-faktor  tersebut  secara  tidak  langsung  menggambarkan  tentang  kondisi  kondisi eksternal  (peluang  dan  tantangan)  maupun  internal  (kekuatan  dan  kelemahan)  lembaga. Berdasarkan  hasil  analisis,  dapat  diidentifikasi  kondisi  kelembagaan  BMT  dalam  menyalurkan pembiayaan, melalui faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing BMT. Penjelasan disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2 . Identifikasi komponen Model Berlian Porter dalam SWOT
Komponen Berlian Porter Hasil Analisis
Identifikasi Kondisi S W O T Faktor Utama Kondisi faktor a)  Pengelola  BMT  memiliki  kedekatan  secara emosional  (kekeluargaan)  dengan  masyarakat. Sehingga word  of  mouth  (getok  tular) sangat membantu pemasaran BMT di masyarakat,
b)  Kriteria  SDM  pengelola  BMT  hingga  saat  ini sudah  cukup  sesuai  dengan  kebutuhan manajerial BMT.
c)  Kesehatan lembaga terpantau.
d)  Pengelolaan lembaga belum efisien
e)  Pengetahuan masyarakat tentang prinsip syariah yang diterapkan BMT beserta produk-produknya
masih minim.
f) Teknologi informasi yang tersedia di perrdesaan pada umumnya masih sederhana, jika informasi tentang produk yang ditangkap oleh masyarakat tidak  sempurna,  maka  proses  penyebaran informasi ke masyarakat kurang sempurna.
√ √ √ √
√ √
Komponen Berlian Porter
Hasil Analisis Identifikasi Kondisi S W O T
Kondisi Permintaan Industri Terkait dan Pendukung Struktur, strategi, dan persaingan Faktor Pendukung Peran
Pemerintah

## Tabel lanjutan halaman 45
g)  Sebagai  besar  BMT  mengalami  permasalahan keterbatasan modal.
h)  Infrastruktur  fisik  yang  dimiliki  BMT  pada umumnya sudah cukup baik.
i) beberapa  infrastruktur  pendukung  yang  bersifat non fisik masih memiliki beberapa kelemahan.
a)  Permintaan  atas  produk  layanan  BMT,  baik pembiayaan  maupun  simpanan  menunjukkan peningkatan.
b)  Jumlah  pembiayaan  yang  diajukan  mengalami perkembangan
c)  Minimnya data statistik terpadu yang
menyediakan  informasi  lengkap  dan  terkini tentang BMT.
d)  Penerimaan  atas  pembiayaan  pertanian  oleh BMT  masih  mendapatkan  porsi  lebih  kecil dibandingkan dengan pangsa pasar lainnya.
a)  Akses ke bank syariah sudah cukup baik. Hal ini memungkinakan  bagi  BMT  untuk  menjalin kerjasama, terutama untuk memperkuat
permodalan  melalui  skema linkage ,  baik  secara excuting, channeling , maupun joint financing .
b)  masih  belum  ada  lembaga  penjamin  simpanan (LPS) untuk BMT
c)  Tidak  ada  lembaga  khusus  yang  menenangani pembiayaan  pertanian  di  Indonesia  (semisal Bank Pertanian Indonesia) sehingga memungkinkan ada hambatan atas pembiayaan pertanian d)  Keberadan dan berkembangnya unit-unit agribisnis.
e)  Perkembangan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan
Menengah (UMKM).
f) Goodwill yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Islam merupakan intagible aset sekaligus  sarana  untuk  mendapatkan  modal sosial ( social capital ) bagi BMT.
a)  Kondisi struktur sosial masyarakat perdesaan yang bersifat paguyuban ( gemeinschaf ). Hal ini memungkinkan volume usaha BMT tumbuh positif.
b)  Strategi qardhul hasan efektif mengurangi
money lender .
c)  Berkembangnya unit mikro perbankan beserta perangkat dan strateginya.
d)  Praktik money lender di perdesaan.
a)  Pemerintah memberikan kemudahan kepada BMT melalui program-program peningkatan daya saing yang direncanakan secara khusus dan dijalankan oleh Dinas koperasi dan UKM
b) Belum adanya regulasi tentang pengaturan unit mikro perbankan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √ √
Komponen Berlian Porter
Hasil Analisis Identifikasi Kondisi S W O T Peran Kesempatan Tabel lanjutan halaman 46 a)  BMT  mudah  berkembang  pada  corak  social kultural masyarakat perdesaan di Indonesia. b)  Mayoritas  penduduk  Indonesia  berprofesi sebagai  petani  kecil-menengah  yang  memiliki keterbatasan  modal,  sehingga  membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha.
c) Trend  positif industri  keuangan  syariah  di Indonesia  dan  efek word  of  mouth dari  kinerja
BMT
d)  Kemungkinan  untuk  melakukan  inovasi  di bidang  IT  dan  kerja  sama  pengembangan  BMT di wiliyah pedesaan e)  Peluang  ketokohan  kiai  untuk  mempercepat pertumbuhan  BMT  di  perdesaan,  khususnya  di Jawa √ √ √ √ √
Berdasarkan  rekomposisi  Model  Berlian  Porter  dalam  analisis  SWOT    di  atas  diperoleh informasi sebagai berikut:
1. Strenghts (kekuatan)  terdapat  8  kekuatan  yang  dimiliki  oleh  BMT  dalam  upaya  pengembangan pembiayaan  pertanian  yakni:  (1)  Pengelola  BMT  memiliki  kedekatan  secara  emosional (kekeluargaan)  dengan  masyarakat.  Sehingga word  of  mouth  (getok  tular) sangat  membantu pemasaran  BMT  di  masyarakat,  (2)  Kriteria  SDM  pengelola  BMT  hingga  saat  ini  sudah  cukup sesuai  dengan  kebutuhan  manajerial  BMT.  (3)  Kesehatan  lembaga  terpantau.  (4)  Infrastruktur fisik  yang  dimiliki  BMT  pada  umumnya  sudah  cukup  baik  (5)  Permintaan  atas  produk  layanan BMT,  baik  pembiayaan  maupun  simpanan  menunjukkan  peningkatan.  (6)  Jumlah  pembiayaan yang  diajukan  mengalami  perkembangan.  (7)  Akses  ke  bank  syariah  sudah  cukup  baik. Hal ini memungkinakan  bagi  BMT  untuk  menjalin  kerjasama,  terutama  untuk  memperkuat  permodalan melalui  skema linkage ,  baik  secara excuting,  channeling ,  maupun joint  financing .  (8)  Strategi qardhul hasan efektif mengurangi money lender .
2. Weaknesses (kelemahan),  terdapat  4  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  BMT  dalam  upaya pengembengan  pembiayaan  pertanian  yakni:  (1)  Pengelolaan  lembaga  belum  efisien,  (2) Sebagai  besar  BMT  mengalami  permasalahan  keterbatasan  modal,  (3)  beberapa  infrastruktur pendukung  yang  bersifat  non  fisik  masih  memiliki  beberapa  kelemahan.  (4)  pembiayaan pertanian  oleh  BMT  masih  mendapatkan  porsi  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  pangsa  pasar lainnya.
3. Opportunities (peluang),  terdapat  10  peluang  yang  dimiliki  oleh  BMT  dalam  upaya pengembengan  pembiayaan  pertanian  yakni:  (1)  Keberadan  dan  berkembangnya  unit-unit agribisnis.  (2)  Perkembangan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  (3) Goodwill yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Islam  merupakan intagible aset sekaligus sarana untuk mendapatkan  modal  sosial  ( social  capital )  bagi  BMT.  (4)  Kondisi  struktur  sosial  masyarakat perdesaan  yang  bersifat  paguyuban  ( gemeinschaf ).  Hal  ini  memungkinkan  volume  usaha  BMT tumbuh  positif.  (5)  Pemerintah  memberikan  kemudahan  kepada  BMT  melalui  program-program peningkatan  daya  saing  yang  direncanakan  secara  khusus  dan  dijalankan  oleh  Dinas  koperasi dan  UKM.  (6)  BMT  mudah  berkembang  pada  corak  social  kultural  masyarakat  perdesaan  di Indonesia.  (7)  Mayoritas  penduduk  Indonesia  berprofesi  sebagai  petani  kecil-menengah  yang memiliki keterbatasan modal, sehingga membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha. (8) Trend positif industri keuangan syariah di Indonesia dan efek word of mouth dari kinerja BMT.
(9) Kemungkinan untuk melakukan inovasi di bidang IT  dan kerja sama pengembangan BMT di wiliyah  pedesaan.  (10)  Peluang  ketokohan  kiai  untuk  mempercepat  pertumbuhan  BMT  di perdesaan, khususnya di Jawa
4. Threatnesses (ancaman),  terdapat  9  ancaman  yang  dimiliki  oleh  BMT  dalam  upaya pengembengan  pembiayaan  pertanian  yakni:  (1)  Pengetahuan  masyarakat  tentang  prinsip syariah  yang  diterapkan  BMT  beserta  produk-produknya  masih  minim.  (2)  Teknologi  informasi yang tersedia di perdesaan pada umumnya masih sederhana, jika informasi tentang produk yang
ditangkap  oleh  masyarakat  tidak  sempurna,  maka  proses  penyebaran  informasi  ke  masyarakat kurang sempurna. (3) Minimnya data statistik terpadu yang menyediakan informasi lengkap dan terkini  tentang  BMT.  (4)  Masih  belum  ada  lembaga  penjamin  simpanan  (LPS)  untuk  BMT.  (5) Tidak ada lembaga khusus yang menenangani pembiayaan pertanian di Indonesia (semisal Bank Pertanian  Indonesia)  sehingga  memungkinkan  ada  hambatan  atas  pembiayaan  pertanian.  (6) Berkembangnya  unit  mikro  perbankan  beserta  perangkat  dan  strateginya.  (7)  Praktik money lender di  perdesaan.  (8)  Belum  adanya  regulasi  tentang  pengaturan  unit  mikro  perbankan  (9) tantangan  lain  di luar  perkiraan  seperti  faktor  perubahan  musim  ataupun  kondisi ekonomi  yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik baik lokal, regional, maupun nasional.

## Strategi  Program  BMT  dalam    Penyaluran  Pembiayaan  Pertanian  berdasarkan  Kondisi Kelembagaan BMT
Berdasarkan  hasil  analisis  SWOT  dapat  diperoleh  4  strategi  yang  merupakan  pertemuan antara faktor internal dan eksternal, sebagaimana dijelaskan Tabel 3 . Strategi yang disusun dari sisi aspek manajemen BMT.
Competitive advantage , meliputi:
a)  Optimalisasi  program qardhul  hasan (pinjaman  sosial  yang  diberikan  secara  bertahap  dengan sistem  tanggung  renteng  ( joint  liability ).  Bantuan  diberikan  dalam  jangka  waktu  tertentu  sesuai analisis  kelayakan.  Skema  perjanjian qardhul  hasan mengacu  pada  penelitian  Prayoga  (2018) sebagaimana  dijelaskan  pada Gambar  1.  Selain implementasi  program,  manajemen  BMT  perlu menyusun  program  pengumpulan  dana  social qardhul  hasan dengan  bersinergi  bersama  para tokoh  masyarakat  (kiai)  secara  periodik.  Penyelenggaraan  program qardhul  hasan merupakan salah  satu  bentuk  dari  redistribusi  kesejahteraan  yang  bersifat  produktif.  Hal  ini  sesuai  dengan Alquran  surat  Alhasyr  ayat  7,  yakni ”...  agar  supaya  harta  kekayaan  jangan  hanya  beredar diantara  orang-orang  kaya  diantara  kalian  saja .”  Serta  Alquran  surat  Alhadid  ayat  11. “ Barangsiapa  memberi  pinjaman  kepada  Allah  dengan  pinjaman  yang  baik  (qardhan  hasanan), maka  Allah  akan  melipatgandakan  balasan  pinjaman  itu  untuknya  dan  dia  akan  memperoleh pahala yang banyak. ”
(3) (2) (1) Perjanjian Qardhul hasan
KUBE/KUBE Tani Baitul maal wat Tamwil
Nasabah 1 Nasabah 2 Nasabah 3 Nasabah 4 Keterangan:
1.  Perjanjian kerja sama antara KUBE yang terdiri dari 4 nasabah dengan BMT
2.  Modal  usahatani  yang  disinergiskan  dengan  program  KUBE/PUAP/LM3.  Bantuan diwujudkan dalam dana qardhul hasan .Keuntungan 100 persen untuk petani, dana qardhul hasan 100 persen kembali melalui BMT.
3.  Bantuan qardhul hasan untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan pokok dan pinjaman  kepada money  lender .  Sistem  pengembalian  pinjaman  dengan  model join liability (tanggung renteng). Bila nasabah 1 sewaktu jatuh tempo sedang tidak memilki dana, maka akan ditanggung nasabah 2 atau 3 dan seterusnya.
4.  Keterangan  singkatan,  KUBE  =  Kelompok  Usaha  Bersama;  LM3  =  Lembaga Mandiri  yang  Mengakar  di  Masyarakat  (program  pemerintah);  PUAP  = Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (program pemerintah)
b)  Riset  pasar.  Manajemen  BMT  melakukan  riset  pasar  bekerja  sama  dengan  institusi  pendidikan tinggi untuk memantau pertumbuhan UMKM dan unit-unit agribisnis.
c)  Penyusunan  aplikasi  tentang  BMT  dan  pembiayaan  pertanian.  Jaringan  BMT  menginisiasi penyusunan  aplikasi  informasi  terpadu  tentang  BMT  dan  pembiayaan  pertanian  untuk mendukung  infrastruktur  fisik  serta  kondisi  kesehatan  lembaga  yang  sudah  baik.  Prosesnya melaui  kerja  sama  penyelenggaraan  kompetisi  atau  hibah  antara  jaringan  BMT  dan  institusi pemerintah seperti Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka digitalisasi BMT. Kegiatan ini akan  memunculkan  gagasan-gagasan  kreatif  terkait  pengembangan  BMT  dan  dalam  jangka panjang  dapat  dijadikan  bahan  untuk  mendorong  investasi  pada  BMT,  pembiayaan  pertanian, dan sektor pertanian baik on-farm maupun off-farm.
d)  Jaringan  BMT  bersama  pihak  terkait  (Kementerarian  Koperasi  dan  UKM/Otoritas  Jasa Keuangan/Bank  Indonesia)  mengupayakan  riset  tentang  klasterisasi  BMT  serts  penyusunan pedoman Standard Operasional Procedure sehingga proses evaluasi dan perbaikan klaster lebih mudah untuk dilakukan.
Mobilization , meliputi:
a) Joint  training .  Manajemen  BMT  menyelenggarakan  pelatihan  peningkatan  kompetensi  SDM, bekerja  sama  dengan  program Coorporate  Social  Responsibility dan  program  pengabdian kepada  masyarakat  perguruan  tinggi.  Model  pengembangan  ini  tergolong  berbiaya  rendah skaligus wujud sinergisasi antarlembaga untuk pengembangan usaha mikro.
b)  Mentoring pengurus BMT. Jaringan BMT seperti (Absindo, Puskopsyah, Inkopsyah, dan lain-lain) menyelenggarakan  program  mentoring  kepengurusan  BMT  oleh  pengelola  senior  kepada pengelola  junior.  Sehingga  proses knowledge  sharing atas  kendala  teknis  pengelolaan  dapat diselesaikan  dengan  cepat.  Mentoring  juga  mampu  menjadi  sarana  berbagi  jaringan  pemodal yang dimili oleh masing-masing BMT.
c)  Mengembangkan  sistem branchless BMT.  Target  adalah  komunitas  muslim  atau  pesantren. Melalui jaringan komunitas muslim/pesantren, BMT juga mampu meningkatkan jumlah anggota
d)  Manajemen  BMT  memperkuat  kerja  sama  dengan  bank  syariah  untuk  menyusun  skema pembiayaan pertanian terkait modal usahatani dengan akad murabahah dan atau ijarah parallel. Untuk  membantu  pendampingan  pengelolaan  pertanian,  manajemen  BMT  dapat  bekerja  sama dengan  program  pengabdian  kepada  masyarakat  perguruan  tinggi,  seperti  pendampingan pengelolaan  keuangan  rumah  tangga,  akses  pemasaran  produk,  dan  penyelesaian  masalah- masalah  manjerial  usahatani.  Dengan  demikian,  aspek moral  hazard karena  ketidakmampuan manajemen  keluarga  petani  dapat  diminimalisir.  Penelitian  Syaukat  (2011)  mengungkapkan bahwa  kendala  penyaluran  program  PUAP  (Program  Pengembangan  Agribisnis  Perdesaan) adalah moral hazard petani karena terdesak kebutuhan pokok.
Investment, meliputi:
a)  Kerja sama dalam implementasi tri dharma pendidikan tinggi.  Berkembangnya pendidikan formal ekonomi  syariah  di  berbagai  institusi  dan  peran  tri  dhrama  pendidikan  perguruan  tinggi (pendidikan,  penelitian, dan pengabdian  kepada  masyarakat)  dapat  dimanfaatkan  untuk mejalin kerja  sama  dalam  edukasi  masyarakat  tentang  peran  BMT  dalam  pengembangan  usaha  mikro khususnya  terkait  pembiayaan  pertanian  serta  bahaya  pembiayaan  nonformal  seperti  praktik rentee/money lender . Komunikasi yang massif antara jaringan BMT dan institusi pendidikan tinggi merupakan kunci dari program ini.
b)  Melakukan  teknik  pemasaran  produk  yang  menarik  seperti  penggunaan  videografi  untuk menjelaskan kisah sukses nasabah pembiayaan. Selain itu manajemen BMT juga dapat bekerja sama  dengan  institusi  kegamaan,  tokoh  masyarakat/cendekiawan  muslim/kiai  untuk menybarluaskan informasi tentang BMT melalui videografi.
c)  Manajemen  BMT  atau  jaringan  BMT  mendorong  dan  berpartisipasi  aktif  dalam  kerja  sama penyediaan data dan administrasi BMT, sehingga memudahkan penyusunan data terpadu BMT
Damage control , meliputi:
a)  Dorongan dan pengawalan isu terkait pembentukan LPS Keuangan Mikro melalui jaringan BMT.
b)  Pengajuan dengar pendapat kepada wakil rakyat terkait regulasi unit keuangan mikro perbankan. Selain  itu,  manajemen  BMT  juga  melakukan  komunikasi  efektif  dengan  manajemen  unit  mikro perbankan tentang pembagian pasar pembiayaan.
c)  Edukasi  kepada  masyarakat  perdesaan  tentang  bahaya  praktik  pinjaman  nonformal money lender atau rentee melalui  program  pengabdian  masyarakat  lembaga  pendidikan  tinggi. Praktik pinjaman nonformal tersebut sangan rentan terhadap kondisi yang tidak terprediksi seperti faktor alam  dan  kondisi  perekonomian  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  sosial-politik.  Konsep  dari  dari praktik money lender adalah kepastian hasil dari kreditur, padahal setiap usaha mengenal untung dan  rugi.  Di  samping  itu,  praktik  money  lender  bebas  pajak  dan  terlepas  dari  pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian Siboro (2015) mengungkap bahwa masyarakat  Desa Bagan Batu, Rokan Hilir Riau,  terjebak dalam praktik  money lender karena kesulitan membayar bunga pinjaman yang tingkatnya hingga 20%.

## Tabel 3 Pembentukan strategi pembiayan pertanian
Strenghts/S (kekuatan) 8 kondisi Weaknesses/W (kelemahan) 4 kondisi Opportunities/O (peluang) 10 kondisi Competitive Advantage Strategi a (S-1, S-8, O-3, O-4, O-6, O - 8, O-10) Strategi b (S-5, S-6, O-1, O-2, O-7) Strategi c
(S-4, S-7, O-5, O-9) Strategi d (S-2, S-3, O-8)
Mobilization Strategi a (S-1,  S-2,  S-3,  S-5,  S-6,  W-1, W-2, W,3) Strategi b (S-4, S-5, W-2, W-3) Strategi c (S-2, S-3, S-4, S-7, W-4) Strategi d
(S-7, W-2, W-4) Threatnesses/T (ancaman) 9 kondisi Investment
Strategi a (S-5, S-6, T-1, T-2, T-9) Strategi b (S-1, S-2, T-1, T6) Strategi c (S-5, S-6, T-3)
Damage control Strategi a (W-1, W-3, T-4, T-9) Strategi b (W-1, W-2, T-6, T-8, T-9) Strategi c (T-7, W-1, T-9)
Preferensi strategi yang akan digunakan oleh manajemen BMT dihitung melalui pendekatan Quantitative  Strategic  Planning  Matrix dengan  rentang  jawaban  preferensi  mulai  dari  1-4,  dengan kriteria  1  =  rendah,  2  =  sedang,  3  =  tinggi,  4  =  sangat  tinggi  (Rangkuti  1997).  Perhitungan berdasarkan hasil  focus  group  discussion atas  rencana  prioritas.  dan  preferensi  narasumber  yang merupakan  manajemen  BMT.  Hasil  dari  preferensi  strategi  kemudian  dikalikan  dengan  hasil pembobotan  yang    merupakan  gambaran  dari  tingkat  kepentingan  suatu  strategi.  Kriteria  menurut Rangkuti (1997), sebagai berikut a)  0,00 =  Tidak berpengaruh/tidak penting
b)  0,025
=   Kurang berpengaruh/penting
c)  0,05 =  Kurang  berpengaruh,  namun  penting  diperhatikan.  Perubahan  pada  aspek  ini menyebabkan kemajuan pada usaha, tetapi tidak adanya aspek ini usaha tidak akan mengalami hambatan
d)   0,15 =  Perubahan  pada  aspek  ini  usaha  akan  mengalami  kemajuan,  atau  kemunduran cukup besar, tanpa adanya aspek ini usaha akan mengalami hambatan yang besar
e)  0,20 =   Tanpa aspek ini usaha tidak akan berkembang dan usaha tidak akan berjalan. Aspek ini merupakan aspek yang sangat dominan dalam usaha
Teknik pembobotan ditentukan berdasarkan wawancara pakar.
Hasil penilaian dijelaskan pada Tabel 4. Dimana langkah mobilization atau pergerakan untuk mengoptimalkan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  lembaga  mengurangi  ancaman  yang  datang, dilakukan terlebih dahulu. Kemudian, selanjutnya diterapkan strategi competitive advantage. Strategi ini  dilakukan  ketika  BMT  sudah  mulai  mencapai  efisiensi  biaya  dan  melakukan  diferensiasi  produk yang lebih banyak. Adapun strategi investment dan damage control dapat diterapkan melalui jaringan dan  komunitas  BMT  (Absindo,  Puskopsyah,  Inkopsyah,  dan  lain-lain).  Pada  dasarnya,  strategi investment dan damage  control dapat  dilaksanakan  dengan  strategi mobilization  competitive advantage, namun tidak menjadi preferensi jika dilakukan secara mandiri oleh masing-masing BMT.
Tabel 4 . strategi manajemen BMT Strategi Poin  Preferensi Bobot Nilai Peringkat Competitive advantage a 4 0,20 0,80 b 4 0,15 0,60 c 3 0,05 0,15 d 4 0,05 0,20 Total Nilai 1,75 2 Mobilization a 4 0,20 0,80 b 3 0,15 0,45 c 3 0,05 0,15 d 4 0,20 0,80 Total Nilai 2,20 1 Investment a 4 0,05 0,20 b 3 0,05 0,15 c 2 0,05 0,10 Total Nilai 0,45 3 Damage control a 4 0,15 0,60 b 2 0,15 0,30 c 4 0,15 0,60 Total Nilai 1,50 4
Sumber: Hasil FGD (2017)
Secara  lebih  teknis  dapat  dijelaskan  bahwa  pendekatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  BMT dalam pengembangan pembiayaan pertanian adalah pendekatan sosial, dengan menggunakan dana qardhul  hasan .  Petani  yang  mendapatkan  bantuan  pembiayaan  (pinjaman  kebaikan)  kemudian didorong  untuk  turut  menabung  sesuai  kemampuan  minimal  yang  mereka  punya,  dengan  harapan mereka  dapat  menyisihkan  dana  untuk  pemenuhan  kebutuhan  pokok  sehingga  perlahan  dapat terbebas  dari  jeratan money  lender .  Skema  yang  dapat  digunakan  sebagaimana  dijelaskan  dalam Gambar  2,  supaya  program  yang  dilakukan  dapat  berjalan  optimal  dan  tingkat moral  hazard dapat diturunkan.  Namun  demikian  hal  utama  yang  perlu  dilakukan  oleh  manajemen  BMT  adalah melakukan  optimalisasi  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  mengurangi  ancaman  yang  datang ( mobilization), berupa  joint  training,  mentoring,  penguatan  kerja  sama  dengan  bank  syariah,  dan dalam jangka panjang mengembangkan sistem branchless BMT.

## Rancangan Arsitektur Strategik
Hasil  analisis  arsitektur  strategik  merupakan  peta  strategi  (blue  print  strategy)  untuk mencapai  sasaran  pengembangan  industri  BMT,  khususnya  dalam  pengembangan  pembiayaan pertanian.  Strategi  ini  dibagi  menjadi  3  tahapan  untuk  mencapai  tujuan  akhir,  yakni:  persiapan, akselerasi  (percepatan),  dan  ekspansi  (perluasan).  Setiap  strategi  dibagi  menjadi  tahunan,  lima tahunan,  dan  sepuluh  tahunan.  Beberapa  aktivitas  pendukung  keberlanjutan  kelembagaan:    (1) Adanya  penanaman  nilai  yang  kuat  dari  internal  BMT  sehingga  mampu  menjadi  penggerak  aktif kelembagaan,  (2)  Peningkatan  kualitas  sumber  daya  pengelola  BMT  secara  terukur  dan berkelanjutan,  (3)  Dukungan  aktif  dari  pemerintah,  khususnya  Dinas  Pertanian,  Dinas  Sosial,  dan Dinas Koperasi dan UKM untuk mengembangkan program-program yang sinergis. (4) Dukungan riset dari  lembaga  pendidikan  tinggi  yang  terdesain,  terevaluasi,  dan  berkelanjutan.  (5)  Terbangunnya proses  komunikasi  yang  baik  dalam  penanaman  nilai  dan  pendampingan  kelompok  usahatani (KUBE-PUAP). Secara terperinci arsitektur strategik dijelakan dalam Gambar 3.
Gambar 3 . Arsitektur strategik pengembangan pembiayan pertanian pada BMT (Sumber: Baga dan Puspitasari 2012, diadaptasi)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  BMT  memiliki  daya  saing  dan  memiliki  potensi  untuk  terus  berkembang  di  tengah  masyarakat perdesaan,  khususnya  sebagai  alternatif  dalam  pengembangan  pembiayaan  pertanian.  Faktor- faktor yang mendukung hal tersebut dapat diperinci melalui pendekatan Model Berlian Porter.
2.  Berdasarkan  analisis  kompenen  penyusun  Model  Berlian  Porter,  diidentifikasi  31  kondisi penyusun daya saing BMT dalam pembiayaan pertanian. Kondisi tersebut dapat diklasifikasikan, menjadi  faktor  internal  dan  eksternal  BMT,  yakni Strenghts (kekuatan)  terdapat  8  kekuatan, weaknesses (kelemahan),  terdapat  4  kelemahan, opportunities (peluang),  terdapat  10  peluang, threatnesses (ancaman), terdapat 9 ancaman.
3.  Berdasarkan  analisis  kondisi  (SWOT)  dirumuskan  4  kategori  strategi  yakni: competitive advantage,  mobilization,  investment, dan damage  control. Hasil  analisis  kuantitatif  menjelaskan bahwa  langkah mobilization atau  pergerakan  untuk  mengoptimalkan  sumber  daya  yang  dimiliki oleh  lembaga  mengurangi  ancaman  yang  datang  menjadi  preferensi  utama,  selanjutnya
dilakukan  strategi competitive  advantage .  Adapun  strategi investment dan damage  control dilakukan bersama-sama melalui jaringan BMT.
4.  Berdasarkan hasil perumusan strategi, selanjutnya disusun arsitektur strategik untuk memetakan pengembangan pembiayaan pertanian melalui BMT

## Saran
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  data  terpadu  terkait  BMT.  Pada  penelitian  selanjutnya  dapat dianalisis  secara  kuantitatif  berdasarkan  data  yang  tersedia  pada  Kementerian  Koperasi  dan  UKM dan  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Analisis  deskriptif  dapat  diperdalam  dengan  melakukan indepth interviewing pada  narasumber  dari  lembaga  pemerintah  yang  terkait  dalam  pembiayaan  pertanian, serta petani sebagai debitur pembiayaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  penulis  ucapkan  kepada  Bapak  Dr  Ir  Idqan  Fahmi  MEc  dan  Bapak  Dr  Alla Asmara, SPt, Msi, dan Dr Yudha Heryawan Asnawi, Budiyoko, S.P., M.Si serta Eka Dewi Satriana, S.P., M.Si. dari Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan nasehat-nasehat seputar penelitian, pembiayaan pertanian, dan pengembangan BMT. Apresiasi yang tinggi juga penulis ucapkan kepada para  narasumber  yakni,  Dr.  M.  Nafik  HR,  MM  selaku  Dewan  Penasihat  Asosiasi Baitul  Maal  wat Tamwil Indonesia (ABSINDO) wilayah Jawa Timur, Bapak Nyadin, MAP selaku ketua ABSINDO Jawa Timur, ustaz H. Sholeh Wafi selaku Direktur BMT UGT Sidogiri, ustaz Khoirul Anam sebagai kepala bidang pembiayaan BMT UGT Sidogiri, bapak H. Ayubi selaku Direktur BMT Mandiri Sejahtera, dan bapak  Sunjianto  sebagai  kepala  bidang  pembiayaan  BMT  Madiri  Sejahtera,  serta  mas  Fachru  dari Induk Koperasi Syariah BMT, Lubang Buaya, Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
[Alquran] Kitab Suci Alquran Daring terbitan Kementerian Agama RI.  [internet]. [Diakses pada 2019 November 21].Tersedia pada https://quran.kemenag.go.id/
Arief  B,  Rosmiati  M.  2007.  Dampak  Akses  Kredit  terhadap  Kesejahteraan  Rumah  Tangga  Petani Padi. Jurnal Institut Koperasi Indonesia: 129-138.
Aviliani.  2009.  Kebijakan  Perbankan  dalam  Sektor  Agribisnis.  Makalah  presentasi  dalam  kegiatan Round  Table  Discussion :  Mencari  Alternatif  Pembiayaan  Pertanian.  Kerjasama  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Agribisnis, FEM-IPB. Jakarta, 16 April 2009. Baga LM, Puspita AD. 2013. Analisis daya saing dan strategi pengembangan agribisnis gandum lokal di Indonesia. Jurnal Agribisnis Indonesia. 1(1): 9-26.
Bakan I, Doğan F. 2012. Competitiveness of the industries based on the Porter’s diamond model: an empirical  study. International  Journal  of  Recent  Research  and  Applied  Studies (IJRRAS). 1  (3): 441-455.
[BI] Bank Indonesia. 2016. Kajian Stabilitas Keuangan tahun 2015. Jakarta (ID): BI. Dutton  JE,  Duncan  R.  1987.  Strategic  issue  diagnosis  and  creation  of  momentum  for  change. Strategic Management Journal . 8(3): 279-295.
Dutton  JE,  Ottensmeyer  E.  1987.  Strategic  issues  management  systems:  Forms,  functions,  and contexts. Academy of Management Revie. 12(2): 355-365. Fukuyama F. 1995. Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity . London (GB): Hamish Hamilton.
Fukuyama F. 2001. Social capital, civil society and development. Third World Quarterly . 22 (1): 7– 20. Gallagher  S.  2005.  Why  does  firm  performance  differ?  global  strategy  james  modison  university. [internet]. [Diunduh pada 2008 Maret 10]. Tersedia pada  http://educ.jmu.edu/~gallagsr/WDFPD- Global.pdf
Hastuti EL, Supadi. 2005. Aksessibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pembiayaan pertanian di perdesaan. Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness. 8(2):1-15. Hastuti, Toyamah N, Usman S, Sulaksono B, Budiyati S, Widyanti WD, Rosfadhila M, Sadaly S, Sodo RJ, Bazzi S, Sumarto S. 2006. Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia : Studi Kasus di Lima Kabupaten Kota. Jakarta (ID): Lembaga Penelitian SMERU.
Hamid ES, Mubyarto, Dumairy. 1986. Kredit pedesaan di Indonesia. Yogyakarta: BPFE. Imron  A.  1993.  Kepemimpinan  Kyai:  Kasus  Pondok  Pesantren  Tebu  Ireng.  Malang  (ID): Kalimasahada.
Kasryno  F.  1984. Prospek  Pembangunan  Ekonomi  Perdesaan .  Jakarta  (ID):  Yayasan  Obor Indonesia.
Kearns  K.  1992.  From  comparative  advante  to  damage  control:  clarifying  strategic  issues  using SWOT analysis. Nonprofit Management and Leadership. 3(1): 3–22. Kotler P, Keller KL. 2007. Marketing Management. New York (US): Pearson. Kusmuljono  BS.  2009. Menciptakan  Kesempatan  Rakyat  Berusaha:  Sebuah  Konsep  Baru  tentang Hybrid Microfinancing . Bogor (ID): IPB Press. Oz  O.  2002.  Assessing  Porter's  framework  for  national  advantage:  the  case  of  Turkey. Journal  of Business Research. 55(6): 509-515.
[OJK]  Otoritas  Jasa  Keuangan.  2019.  Statistik  Bulanan  IKNB  Syariah,  Otoritas  Jasa  Keuangan tahun  2018-2019.  [internet].  [Diunduh  pada  2019  November  21].  Tersedia  pada https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/default.aspx
Patmawati  D.  2017 . Mekanisme  pembiayaan  murabahah  pada  sektor  pertanian  di  BMT  Harapan Umat Cabang Pucakwangi Pati . [tesis]. Semarang (ID): UIN Walisongo.
Pontoh  O.  2010.  Identifikasi  dan  analisis  modal  sosial  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis. 4(3): 125-133.
Porter ME. 1990. The Competitive Advantage of Nations . New York (US): Free Press.
Prayoga A. 2015. Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Peningkatan Pendapatan Petani Perdesaan dalam Ide Besar Pembangunan Indonesia Masa Depan 2. Yogyakarta (ID): Himmpas Publication
Prayoga A. 2017. Daya Saing BMT Berdasarkan Aspek Kelembagaan. Infokop 27(2): 1-16 Prayoga A. 2018. Strategic design of agricultural financing in rural area based on competitiveness of BMT. Journal of Halal Product and Research 1(2): 1-14 doi 10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.1-14 Sakti A. 2013. Pemetaan kondisi dan potensi BMT: kemitraan dalam rangka memperluas pasar dan jangkauan pelayanan bank syariah kepada usaha mikro. Jurnal Al-Muzara’ah. 1(1):1-17.
Salam  AN,  Rahmania  HP,  Fauziyyah  NE.  2014.  Model  optimalisasi  Lembaga  Keuangan  Mikro Syari’ah (LKMS) dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan wilayah pedesaan. Kumpulan  Hasil  Riset  Terbaik,  Forum  Riset  Keuangan  Syariah,  Institut  Pertanian Bogor .
Setyo  B.  2016. Rancangan  Program/Kegiatan  Prioritas  Deputi  Bidang  Pembiayaan  Tahun  2017. Presentasi  Deputi  Bidang  Pembiayaan  Kementerian  Koperasi  dan  UKM .  Bali,  Juni 2016. [internet].  [Diunduh  pada  2019  November  21].  Tersedia  pada  https://adoc.tips/queue/kegiatan- prioritas-deputi-bidang-pembiayaan-tahun-2017.html
Siboro IK. 2015. Rentenir (analisis terhadap fungsi pinjaman berbunga dalam masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu ). JOM FISIP  Vol. 2: 1-15. [internet]. [Diunduh pada  2019  November  21].  Tersedia  pada  https://media.neliti.com/media/publications/32220-ID- rentenir-analisis-terhadap-fungsi-pinjaman-berbunga-dalam-masyarakat-rokan-hilir.pdf
Sulistyani W,    Nulhaqim  SA.  2016.  Potensi  Konflik  dalam  Relasi  Penjeratan  Hutang  di  Masyarakat Nelayan:  Studi  Kasus  Relasi  Bakul  dan  Langgan  di  Desa  Gebang  Mekar  Kabupaten  Cirebon. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial . 5(1): 11-19
Sun H, Fan Z, Zhou Y, Shi Y. 2010. Empirical research on competitiveness factors analysis of real estate industry of Beijing and Tianjin. Engineering, Construction and Architectural Management. 17(3): 240-251.
Sutanto E. 2007. Krisis kepemimpinan kiai, studi atas kharisma kiai dalam masyarakat. Islamica. 2(1): 111-120.
Tasevska GM. 2006. An economic analysis of the macedonian viticulture ‒ a competitiveness view of the grape and wine sektors. [tesis]. Upssala (SE): Swedish University of Agricultural Sciences. Toennies  F.  1887. Gemeinschaft  und  Gesellschaft:  Abhandlung  des  Communismus  und  des Socialismus als empirischer Culturformen . Leipzig (DE): Fues.
Shafaei  R.  2009.  An  analytical  approach  to  assessing  the  competitiveness  in  the  textile  industry. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal. 13(1): 20 – 36. Smit AJ. 2010. The competitive advantage of nations: is Porter’s Diamond framework a new theory that explains the international competitiveness of countries? Southern African Business Review. 14(1): 105-130.
Syaukat  Y.  2011.  Mengembangkan  pembiayaan  syariah  pertanian. Jurnal  Ekonomi  Islam  Iqtisodia .
[internet]. [Diunduh pada 2019 November 21]. Tersedia pada
http://ftp.unpad.ac.id/koran/republika/2011-02-24/republika_2011-02-24_023.pdf
Yoko  B.  2015.  Akses  petani  pada  pembiayaan  pertanian  mikro  syariah  dan  pengaruhnya  terhadap efisiensi usaha tani padi di kabupaten Lampung Tengah. [tesis]. Bogor (ID): IPB.
Watchravesringkan  K,  Karpova  E,  Hodges  NN,  Copeland  R.  2010.  The  competitive  position  of Thailand’s  apparel  industry:  challenges  and  opportunities  for  globalization. Journal  of  Fashion Marketing and Management. 14(4): 597.
[Warta Ekonomi] Harian daring Warta Ekonomi. 2018. Menkop dan UKM Minta Dana Bergulir untuk BMT  Segera  Direalisasikan.  Dipublikasikan  pada  6  November  2018.  [internet].  [Diunduh  pada 2019  November  21].  Tersedia  pada  https://www.wartaekonomi.co.id/read202325/menkop-dan- ukm-minta-dana-bergulir-untuk-bmt-segera-direalisasikan.html