## Model Pengembangan Pertanian Melalui Pembangunan Greenhouse  di Desa Banjarsari Kulon, Kabupaten Madiun
Development Model of Agriculture Through Greenhouse Construction in Banjarsari Kulon Village, Madiun Regency
Oleh:
1* Inhu Wahid Dhiya ‘Ulhaq, 1 Nanda Harda Pratama Meiji
1 Progra m Studi Pendidika n Sosiologi,  Fa kulta s Ilmu Sosia l, Universita s Negeri  Ma la ng Jl.  Sema ra ng No 5 Sumbersa ri, Lowokwa ru, Kota  Ma la ng (65145)
* email: inhu.wahid.1907516@students.um.ac.id
Received: February 23, 2023; Revised: March 26, 2024; Accepted: March 27, 2024

## ABSTRAK
Upaya pemerintah Desa Banjarsari Kulon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun greenhouse sebagai  program  ketahanan  pangan  skala  desa. Greenhouse tersebut mengalami kemacetan pembangunan hingga tidak ada tindak lanjut dari pemerintah desa. Oleh sebab itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  dan  mendeskripsikan  latar  belakang  serta permasalahan yang terjadi pada pembangunan greenhouse .  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  deskriptif  dengan  strategi  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  sehingga  dapat memperoleh data secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan greenhouse tersebut  dilatarbelakangi  oleh  peraturan  presiden  nomor  104  tahun  2021  tentang  dana  desa mengalokasikan sebesar 20% untuk ketahanan pangan. Pembangunan tersebut bersifat Top-Down sehingga  tidak  melibatkan  masyarakat  dalam  pembangunan.  Permasalahan  yang  terjadi  pada greenhouse adalah tidak tersedianya pengairan, perubahan anggaran, kurangnya partisipasi dan tidak adanya tindakan yang solutif dari pemerintah maupun masyarakat. Konsep developmentalisme yang diterapkan  oleh  pemerintah  dalam  mensejahterakan rakyatnya dianggap gagal da lam mengatasi kemiskinan.  Contoh  pembangunan  yang ada dalam konsep p embangunan secara linear dengan menggencarkan pembangunan fisik berharap kuatnya aspek ekonomi, maka aspek lainnya akan mengikuti. Jalan keluar bagi pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya dengan memperhatikan berbagai aspek yaitu ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan personal/spiritual.
Kata kunci: Pertanian, Ketahanan Pangan, Pembangunan.

## ABSTRACT
The  Banjarsari  Kulon  Village  government's  efforts  to  improve  people's  welfare  by  building greenhouse  as  a  village-scale  food  security  program.  Greenhouse  experienced  development bottlenecks so that there was no follow-up from the village government. Therefore, this research was conducted  to  identify  and  describe  the  background  and  problems  that  occur  in  greenhouse development.  This  research  uses  descriptive  qualitative  methods  with  observation  strategies, interviews and documentation so as to obtain in-depth data. The results of the research show that the construction  of  the  greenhouse  was  motivated  by  presidential  regulation number 104 of 2021 concerning village funds to allocate 20% for food security. The development is Top -Down in nature so it does not involve the community in development. The problems that occur in the greenhouse are the unavailability of irrigation, budget changes, lack of participation and no solution from the government or the community. The understanding of developmentalism adopted by the governmen t in the welfare of its people is considered to have failed in overcoming poverty. Linear development by intensifying
physical development hopes that the economic aspect will be strong, then other aspects will follow. The way out for the government in the welfare of its people by paying attention to various aspects, namely economic, political, cultural, environmental and personal/spiritual.
Keywords: Agriculture, Food Security, Development.

## PENDAHULUAN
Pemerataan  pembangunan  menjadi suatu  strategi  yang  cukup  efektif  guna memeratakan  ekonomi  di  seluruh  penjuru negeri. Dengan memiliki kemampuan ekonomi  yang  baik  dan  kuat,  maka  sebuah negara  atau  daerah  dapat  menghidupi dirinya sendiri. Setelah tercapainya infrastruktur  yang  baik,  seluruhnya  akan mendapatkan  kesempatan  yang  sama  dalam hal proses ekonomi di dalamnya. Pembangunan  di  suatu  negara  sangat penting  dan  harus  dilakukan  secara  cepat guna menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat  di  negara  tersebut.  Dengan begitu,  maka  banyak  lowongan  pekerjaan yang  tercipta  dan  banyak  perusahaan  atau pihak-pihak  yang  menanamkan  modal  di negara  tersebut  (Kementerian  Investasi, 2017).
Pembangunan merupakan upaya untuk memajukan,  memperbaiki  serta  meningkat- kan suatu nilai yang sudah ada. Pembangunan  juga  dapat  diartikan  sebagai usaha manusia dalam mengarahkan perubahan  sosial  dan  kebudayaan  sesuai dengan tujuan kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai peradaban kehidupan sosial kebudayaan  atas  dasar  target  yang  sudah ditetapkan. Dalam pembangunan, masyarakat  memiliki  peran  andil  karena masyarakat  merupakan  aset  yang  sangat penting dalam tatanan negara. Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat  dalam  pelaksanaannya,  maka dianggap tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.  Hal  ini dikarenakan masyarakat merupakan  pihak  yang  mengetahui  secara langsung  permasalahan    mereka  serta mengerti strategi dalam mengatasi permasalahan  tersebut (Jamaludin, 2016).
Kesejahteraan  masyarakat  menjadi salah  satu  hal  yang  penting  guna  menjaga
dan  membina  kestabilan  sosial  ekonomi. Kondisi  tersebut  juga  dapat  menjaga  dan meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial  di  tengah  masyarakat.  Percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat diperlukan peranan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengeluarkan kebijakan  ekonomi  guna  mengatur  kegiatan perekonomian  di  seluruh  negeri.  Dengan kebijakan-kebijakan  yang  solutif  maka bangsa  Indonesia  mengalami  kemajuan sehingga  masyarakat  semakin  sejahtera. Pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  ada serta  menggali  potensi-potensi  masyarakat diperlukan  untuk  mendongkrak  ekonomi supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat  di  suatu  daerah  (Zaman  et  al., 2021).  Seluruh  elemen  harus  terlibat  saling terintegrasi  dan  saling  membangun  untuk menciptakan  kekuatan  ekonomi  yang  hebat sehingga dapat bersaing di kancah global.
Pembangunan  pertanian  merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa  khususnya  untuk  para petani. Hal ini merupakan target kementerian pertanian pada saat tahun 2010- 2014  yang  mengupayakan  kesejahteraan petani  di  Indonesia.  Hal  ini  berangkat  dari permasalahan  kemiskinan  di  pedesaan  yaitu masyarakat  yang  berprofesi  sebagai  petani sejumlah  18,48  juta  dari  total  penduduk pedesaan (Ramdhani, Akhmad Nulhaqim, & Fedryansah,  2015).  Menurut  BPS  (2020) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan  dari  segi  ekonomi  guna memenuhi  kebutuhan  pokok  makanan  yang diukur  dari  segi  pengeluaran.  Kondisi  ini merupakan  hal  krusial  yang  harus  segera ditangani  oleh  pemerintah  serta  seluruh elemen masyarakat.
Salah  satu  program  untuk  menangani kasus  tersebut  di  Desa  Banjarsari  Kulon dibangun  sebuah greenhouse .  Bangunan tersebut  sebagai  tonggak  perekonomian dan
ketahanan pangan skala desa bagi masyarakat  di  Desa  Banjarsari  Kulon. Greenhouse  merupakan  suatu  teknologi  di bidang  pertanian  yang  berguna  untuk pembudidayaan tanaman. Indonesia notabene  merupakan  negara  beriklim  tropis maka  teknologi  ini  dipilih  oleh  pemerintah Desa  Banjarsari  Kulon  untuk  menunjang kegiatan agribisnis sehingga dapat meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas, meminimalkan penggunaan pestisida  serta  dapat  digunakan  sebagai sarana  agrowisata  (Faisal,  2019).  Dengan begitu,  maka  kesejahteraan  masyarakat Banjarsari  Kulon  semakin meningkat karena sarana  prasarana  yang  disediakan  oleh pemerintah  Desa  Banjarsari  Kulon  untuk kegiatan produksi pertanian.
Greenhouse yang  ada  di  Banjarsari Kulon merupakan bangunan letak pembangunan  tersebut  berada  di  wilayah desa sendiri dengan menggunakan tanah kas desa (Bengkok). Tanah Bengkok merupakan aset  desa sebagai kekayaan desa yang wajib digunakan untuk kesejahteraan desa. Hal ini diatur  dalam  Undang-Undang  nomor  6 tahun  2014  tentang  desa  (Dwiyana,  2016). Tanah  Bengkok  yang  digunakan  untuk membangun greenhouse sebelumnya merupakan  tanah  gersang.  pemanfaatan tanah bengkok untuk membangun greenhouse  diambil  sebanyak  6  x  18  meter sebanyak 2 bangunan.
Namun  dari  tanggal  peresmiannya pada  awal  2022,  hingga  saat  ini  bulan November  2022, greenhouse tersebut masih mengalami kemacetan dalam hal pembangunan  dan  pengelolaan.  Dari  data yang  diperoleh  dari  lapangan,  greenhouse tersebut awalnya akan dikelola  oleh Gapoktan Banjarsari Kulon untuk pembibitan  berbagai  jenis  tanaman.  Desa Banjarsari Kulon sendiri terdapat 7 kelompok  tani,  yaitu  Poktan  Segoro  Lele, Poktan Babad Panggang, Poktan Sekandang 1,  Poktan  Sekandang  2,  Poktan  Ngudi Utomo,  Poktan  Al  Huda,  dan  Poktan Bangkit  yang  seluruhnya  tersebar  di  Desa Banjarsari  Kulon.  Informasi  lainnya  secara agraria,  Desa  Banjarsari  Kulon  memiliki
luas  lahan  pertanian  sangat  luas.  Lahan tersebut  dibagi  menjadi  3  bagian,  yaitu Sawah  dengan  luas  496  Ha,  Pekarangan seluas 54,6 Ha dan Ladang seluas 12 Ha.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seharusnya dengan  greenhouse dikelola  oleh  Gapoktan  Banjarsari  kulon guna menunjang produksi pertanian. Sehingga banyak petani yang disejahterakan melalui  pembibitan  tanaman  di  greenhouse tersebut. Perbedaan pendapat muncul ketika data  lapangan  terbaru  muncul,  greenhouse tersebut akan dikelola oleh PKK (Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga). ketidakpastian rencana pengelolaan  di greenhouse  membawa  dampak  terhadap kualitas pertanian yaitu menghambat kemajuan  dari  pertanian  Desa  Banjarsari Kulon  itu  sendiri  dan  tidak  terlaksananya pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  sebagai bentuk ketahanan pangan di Desa Banjarsari Kulon  Kabupaten  Madiun.  Seharusnya bangunan  tersebut  dapat  dimanfaatkan secepatnya  oleh  masyarakat Desa Banjarsari Kulon  untuk menaikkan taraf perekonomian masyarakat.
Penelitian  yang  serupa  juga  dilakukan terkait  pembangunan  desa  sebagai  kunci utama  dalam  mensejahterakan  masyarakat desa khususnya petani di Indonesia. dengan mengadopsi  teknologi  pertanian,  maka petani  dapat  memahami  faktor-faktor  yang berkaitan dengan penerapan  teknologi (tanaman  baru,  kualitas  unggul  yang  tinggi atau  teknologi  produksi  yang  baru)  (Apri dan  Mariono,  2014).  Pada  bidang pertanian diperlukan inovasi-inovasi guna meningkatkan kualitas pertanian di Indonesia.  karena  di  sektor  pertanian sendiri, mengalami penurunan karena beralih pada bidang non pertanian. Pemanfaatan teknologi juga memberi sumbangsih  dalam  hal  pertanian,  yaitu  di Kabupaten  Sleman  diciptakan  ekonomi pertanian  digital.  Hal  ini  sangat  bermanfaat bagi  masyarakat  khususnya  petani  dan mendukung  ketahanan pangan di kabupaten Sleman.  Ada  juga  terdapat  permasalahan terkait kepemilikan akses, literasi, infrastruktur, kelengkapan informasi,
ketanggapan respon developer,
dan ketersediaan aplikasi  (Wibowo, 2020).
Partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang penting dalam pengembangan  desa  produktif.  Bentuk  dari partisipasi  masyarakat  Desa  Colo  adalah melalui  partisipasi  ide  atau  buah  pikir, tenaga  fisik,  keterampilan  dan  kemahiran, serta  harta  benda.  Partisipasi  masyarakat menumbuhkan  semangat  membangun  di desa  Colo.  Partisipasi  buah  pikiran  lebih banyak  diberikan  oleh  kelompok-kelompok masyarakat  seperti  Pokdarwis,  PMPH, Gapoktan, dan YM2SM. Sedangkan partisipasi tenaga, kemahiran, dan keterampilan  serta  harta  benda  diberikan baik  oleh  kelompok  masyarakat  maupun individu  (Wardani  dan  Kurnianingtyas, 2021).
Desa  Bunghu  merupakan  kawasan persawahan  yang  memiliki  keanekaragaman dan  berpotensi  tinggi.  Dengan  potensi tersebut  dapat  memuaskan  jika  dikelola dengan  baik.  Selain  itu,  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  desa  tersebut  belum memiliki  tenaga  terampil  dan  profesional guna  memanfaatkan  potensi  yang  ada. Namun  pembangunan  di  Desa  Bunghu masih  banyak  terdapat  kekurangan  dalam hal pelaksanaan anggaran belanja. Kurangnya  pembangunan  desa,  BUMDes, kewirausahaan, lumbung desa, pemberdayaan serta sosialisasi  kepada masyarakat  guna  meningkatkan  sumber daya  manusia  dan  produktivitas masyarakat (Lisnawati dan Lestari, 2019).
Kemiskinan merupakan tantangan yang  besar  bagi sebuah rezim pemerintahan. Namun,  pada  kenyataannya  UU  Desa, sebagai  contoh  di  Kabupaten  Bantul  masih menjadi  solusi  pembangunan  yang  kurang bermakna  karena  tumpang  tindih  kebijakan. Kondisi  seperti  ini  membawa  dampak terhadap  peningkatan  kesejahteraan  dan pengurangan angka kemiskinan di kabupaten  Bantul.  Hal  ini  dikarenakan kebijakan  pemerintah  daerah  masih  bersifat semu  dan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang ditargetkan.  Ditemukan  bahwa  Bappeda Kabupaten Bantul, dalam merancang
program  pembangunan  dengan  metode pemberdayaan masyarakat ditemukan adanya  inkonsistensi  pemerintah  (Rahmat, Izzudin dan Kudir, 2015).
Pasca  pandemi  Covid-19  diperlukan mendongkrak  pangan  di  seluruh  wilayah. Strategi  ketahanan  pangan  dalam  program urban  farming di  masa  pandemi  Covid-19 oleh  dinas  ketahanan  pangan  dan  pertanian Kota Surabaya. Kota Surabaya telah berhasil menangani tantangan pemenuhan kebutuhan pangan pasca pandemi COVID-19. Evaluasi didasarkan  pada  lima  indikator:  prioritas pembangunan  ekonomi  pertanian perkotaan, pemenuhan pangan  pasca  COVID-19, pemberdayaan  masyarakat  melalui  program Urban Farming, promosi dan edukasi terkait program tersebut, serta penanganan keamanan dan mutu pangan segar. Pemerintah  Kota  Surabaya  terbukti  secara efektif  memainkan  peran  penting  dalam  hal ini (Wardah dan Niswah, 2021).
Dilihat  dari  beberapa  penelitian  yang sudah dilakukan sebelumnya, peneliti mengambil  kesimpulan  bahwa  perbedaan penelitian  tersebut  dengan  penelitian  ini adalah berfokus pada kemacetan pengelolaan greenhouse sebagai  ketahanan pangan  di  wilayah  desa.  Pembangunan greenhouse oleh pemerintah Desa Banjarsari Kulon digunakan sebagai program ketahanan  pangan  untuk  mensejahterakan masyarakatnya.  Kemacetan  pembangunan dan  pengelolaan  tersebut  menarik  peneliti untuk  meneliti  lebih  mendalam  terkait  latar belakang  pembangunan  dan  permasalahan pembangunan greenhouse di Desa Banjarsari  Kulon  di  bidang pertanian dalam menciptakan ketahanan pangan skala desa.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif.  Metode  kualitatif  juga disebut dengan metode penelitian naturalistik .  Hal  ini  karena  penelitian  secara kualitatif  dilaksanakan  saat  kondisi  alamiah dengan  data-data  yang  bersifat  interpretatif (Sugiyono, 2015). Jenis penelitian ini adalah
deskriptif.  Dengan  memfokuskan  pada jawaban pertanyaan  penelitian  dengan pertanyaan siapa, apa dimana dan bagaimana atas suatu peristiwa  atau pengalaman  yang  terjadi  sehingga  dikaji secara  mendalam  untuk  memunculkan  pola- pola atas kejadian tersebut (Kim, Sefcik, dan Bradway, 2017). Alasan peneliti menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif adalah guna  mendeskripsikan  temuan- temuan  di  lapangan  terkait  permasalahan pembangunan greenhouse di Desa Banjarsari  Kulon  untuk  program  ketahanan pangan.
Lokasi  penelitian  berada  di  Desa Banjarsari  Kulon  Kabupaten  Madiun.  Hal ini  dikarenakan  di  desa  tersebut  terdapat kawasan lahan bengkok desa yang dibangun greenhouse untuk program ketahanan pangan.  Namun  sampai  saat  ini  belum  ada pengelolaan  dari  bangunan  tersebut  karena terjadi  kemacetan.  Upaya  pemerintah  desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa  Banjarsari  Kulon  menjadi  tertunda. Oleh  karena  itu,  lokasi  ini  relevan  dengan topik  dan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.
Alat  utama  dalam  penelitian kualitatif adalah instrumen penelitian yaitu peneliti itu sendiri.  Dengan  kemampuan  peneliti  dalam memperhatikan, bertanya, mengamati, memahami  dan  melacak  suatu  fakta  maka hal  tersebut  tidak  dapat  digantikan  dengan cara  lain,  maka  dalam  penelitian  kualitatif peneliti  wajib  hadir  di  Desa  Banjarsari Kulon Kabupaten Madiun (Sugiyono, 2015). Peneliti  hadir  di  lokasi  penelitian  dari tanggal  24  Maret  2022  sampai  dengan  30 Desember  2022.  Dengan  peneliti  hadir  di lokasi  penelitian,  maka  data  yang  diperoleh dapat  secara  maksimal  sehingga  peneliti memahami  kenyataan  yang  ada  di  lokasi penelitian  dan  dapat  secara  langsung berinteraksi  dengan  masyarakat  maupun pemerintah Desa Banjarsari  Kulon.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan sumber  data  primer  dengan  melakukan observasi,  wawancara  kepada  informan, dokumentasi,  dan  data  sekunder  yang mampu  memberikan  informasi  tambahan
serta  menguatkan  data  primer  dalam penelitian.  Dimana  dalam  menentukan informan menggunakan Non-probability Sampling dengan teknik Snowball Sampling. Data  yang  mulanya  berjumlah  sedikit seiring  berjalannya  waktu  akan  membesar sehingga  data  tersebut  dapat  diperoleh secara  mendalam  karena  mendapatkan informan lain  atas  rekomendasi  oleh informan yang sudah diwawancarai (Sugiyono, 2015). Informan dalam penelitian ini sebagai berikut.
Tabel 1.

## Informan Penelitian
NO INFORMAN KETERANGAN 1 Kepala  Desa Subjek Penelitian 2 Plt. Sekretaris Desa Subjek Penelitian 3 Ketua  Tim Pembangunan Subjek Penelitian 4 Ketua  Tim  Pengelola Subjek Penelitian 5 BPD Desa  Banjarsari Kulon / Ketua  Gapoktan Subjek Penelitian 6 Sekretaris PKK Subjek Penelitian 7 Penjabat Kepala  Desa (2021-2022) Subjek Penelitian 8 Kepala  Dusun Banjarsari Subjek Penelitian 9 Bendahara Desa Subjek Penelitian 10 Kepala  Urusan Umum Subjek Penelitian 11 Karyawan Administrasi Subjek Penelitian 12 Masyarakat Sekitar Subjek Penelitian 13 Tokoh Masyarakat Subjek Penelitian 14 Karyawan BPD Subjek Penelitian
Teknik  analisis  data  yang  digunakan pada penelitian ini adalah Analysis Interactive model dari Miles dan Huberman, yang  membagi  langkah-langkah  dalam menganalisis  data  dengan  beberapa  bagian, yaitu  :  pengumpulan  data  ( data  collection ), reduksi data ( data reduction ), penyajian data ( data  display ),  dan  penarikan  kesimpulan atau verifikasi ( conclusion ).
Pengecekan keabsahan data diperlukan untuk mengetahui sebuah standar kebenaran  dari  suatu  data  yang  diambil ketika  penelitian  berlangsung  terhadap informan. Dengan menggunakan jenis triangulasi  metode  dan  triangulasi  sumber, maka  data  dapat  dinyatakan  valid  apabila tidak  ditemukan  perbedaan  antara  yang ditemukan  oleh  peneliti  dengan  apa  yang sebenarnya terjadi di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi  Masyarakat  Desa  Banjarsari Kulon Kabupaten Madiun
Sumber : (Google,  2023).
Gambar 1.
Peta Desa Banjarsari Kulon
Desa  Banjarsari  Kulon  merupakan sebuah  desa  yang  terletak  di  Kabupaten Madiun  dengan  luas  6.350  Ha.  Terbagi menjadi  39  Rukun  Tetangga  dan  14 Rukun Warga.  Jumlah  penduduk  mencapai  6.553 Jiwa  dengan  laki-laki  sebanyak  3.229  dan perempuan  sebanyak  3.324.  Mayoritas penduduk di Desa Banjarsari Kulon bermata pencaharian  sebagai  Petani.  Selain  petani juga  banyak  masyarakat  yang  berprofesi sebagai  pegawai,  buruh  tani,  PNS,  dan pedagang.

## Tabel 2.
Pekerjaan Masyarakat Desa Banjarsari Kulon.
No Pekerja a n LK PR Jumla h 1 Peta ni 922 150 1.072 2 Buruh Ta ni 300 230 520 3 PNS 56 140 194 4 TNI POLRI 5 - 5
Sumber : Da ta  Pemerinta h Desa  Ba nja rsa ri Kulon
Frekuensi panen padi di Desa Banjarsari  Kulon  rata-rata  sebanyak  3  x panen  dalam  jangka  waktu  1  tahun.  Hal tersebut menandakan bahwa keadaan ekonomi  masyarakat  rata-rata  menengah namun juga masih terdapat kemiskinan yang ada  di  Desa  Banjarsari  Kulon.  Jumlah masyarakat  penerima  bantuan  sosial  dari pemerintah tergolong banyak dalam
kecamatan  Dagangan.  Dalam  1  kecamatan, terbagi  menjadi  17  desa  dengan  total penerima  bantuan  sebanyak  4.896  Keluarga dan  21.404  jiwa.  Di  Desa  Banjarsari  Kulon sendiri  penerima  bantuan  dari  pemerintah sebanyak  584  keluarga  dan  3.031  jiwa dengan  pembagian  jenis  bantuan  sebagai berikut:

## Tabel 3.
Data Penerima Bantuan Sosial Desa Banjarsari Kulon tahun 2022. Progra m Kelua rga Ha ra pa n Ba ntua n Pa nga n Non Tuna i Semba ko Ja mina n Keseha tan Na siona l PBID Ka b. Ma diun 174 410 1.654 1.377 Sumber: Da ta  Pemerinta h Desa  Ba nja rsa ri Kulon.
Kondisi  pertanian  di  Desa  Banjarsari Kulon  tergolong  tradisional.  Jenis  tanaman yang  ada  di  Desa  Banjarsari  Kulon didominasi  oleh  tanaman  padi  dan  tebu. Banyak petani yang masih enggan menggunakan  teknologi  terbaru  seperti  alat menanam  padi,  alat  pemanen  padi  dan sebagainya.  Mereka  lebih  memilih  untuk menggunakan  tenaga  manusia  sebagai  alat untuk menggarap lahan. Namun hal tersebut tidak  seluruhnya  tradisional,  terdapat  juga sebagian petani yang sudah mulai mengembangkan pertaniannya dengan berbagai  inovasi,  seperti  halnya  yang  sudah diterapkan oleh Poktan Sekandang 2 dengan membuat  bibit padi modern. Selain itu, juga Poktan-Poktan  lainnya  yang  ada  di  Desa Banjarsari  Kulon  berinovasi  pada  pupuk organik,  pembibitan  dan  lain-lain  dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan  oleh  Balai  Penyuluhan  Pertanian. Kurangnya  pengembangan  pertanian  di wilayah  Desa  Banjarsari  Kulon  dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

## Faktor biaya
Pengelolaan pertanian dengan menggunakan  teknologi  terbaru  seperti  alat penanam  padi  otomatis  dan Combine Harvester memang  memerlukan  biaya  yang tinggi  dalam  pengoperasiannya.  Para  petani enggan  menggunakan  alat  seperti itu karena biaya  untuk  sewa tidak bisa menutupi biaya
produksi. Apabila dipaksakan untuk menggunakan  alat  tersebut,  maka  petani mengalami kerugian. Mayoritas  petani mengandalkan tenaga manusia ketika mereka  pada  masa  tanam  dan  panen. Dengan  menggunakan  tenaga  manusia, biaya  lebih  ekonomis  sehingga  petani  lebih banyak mendapatkan keuntungan.

## Faktor sumber daya manusia
Kualitas  sumber  daya  manusia  petani di  Desa  Banjarsari  Kulon  didominasi  oleh orang-orang  yang  sudah  lanjut  usia  kisaran usia  50-60  tahun.  Hal  ini  tentunya  tidak mampu  mengantisipasi  tantangan  sistem produksi  yang  kian  hari  semakin  meningkat sehingga  hasil  bersih  yang  diterima  petani semakin  turun.  Fenomena  ini  berdampak pada  generasi  muda  berpendidikan  yang enggan  untuk  berkecimpung  dalam  dunia pertanian.  Mereka  lebih  memilih  bekerja  di sektor  industri  dan  perkantoran.  Akibatnya, tenaga  kerja  dengan  pendidikan  yang terbatas  dan  keterampilan  yang  minim membanjiri sektor pertanian hingga melebihi  kapasitas  daya  tampung.  Hal  ini berimplikasi  pada  kepemilikan  lahan  dan garapan  per  kepala  keluarga  menurun sehingga  pendapatan  petani  semakin  sulit ditingkatkan (Rozaki et al., 2006).
Wawasan  petani  akan  penggunaan alat-alat  modern  belum  memadai.  Hal  ini terjadi  karena  masyarakat  petani  di  Desa Banjarsari Kulon enggan untuk mencoba hal baru.  Seperti  berinovasi  pada  tanaman  padi atau  tanaman  yang  lain.  Meskipun  ada beberapa  yang  berinovasi,  namun  mereka banyak memilih untuk menggunakan metode  yang  sudah  mereka  terapkan sebelumnya,  karena  banyak  petani  yang beranggapan bahwa ketika kebutuhan pribadi  mereka  sudah  terpenuhi  maka  tidak memikirkan  hal  lainnya  ke  arah  yang  lebih maju.

## Faktor kondisi lahan
Kondisi  lahan  pertanian  di  Desa Banjarsari  Kulon  berada  di  lereng  gunung yang berbentuk terasering.  Kondisi tersebut tidak  memungkinkan  untuk  masuknya  alat-
alat berat untuk digunakan sebagai pengelolaan  lahan.  Oleh  sebab  itu,  petani yang  memiliki  lahan  di  daerah  sulit dijangkau  oleh  alat  tersebut  memilih menggunakan  tenaga  manusia.  Terdapat juga  problematika  pada  tenaga  manusia, yaitu jumlah tenaga yang minim menjadikan proses  produksi  terhambat.  Adanya  hal tersebut menunjukkan diperlukan solusi agar proses  produksi  padi  di  Desa  Banjarsari Kulon meningkat.
Latar  Belakang  Pembangunan  Green- house Sebagai Upaya Menciptakan Ketahanan  Pangan  di  Desa  Banjarsari Kulon Kabupaten Madiun.
Dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  Desa  Banjarsari  Kulon, maka  pemerintah  Desa  Banjarsari  Kulon berupaya  meningkatkan  fasilitas  pertanian. Upaya tersebut guna menciptakan ketahanan pangan skala desa. Untuk merealisasikan hal tersebut,  maka  dibangun  2  bangunan greenhouse yang  terdapat di tanah bengkok milik  Desa  Banjarsari  Kulon. Greenhouse diresmikan  pada  Februari  2022  oleh  kepala Desa Banjarsari Kulon. Greenhouse tersebut digunakan sebagai tempat pembibitan tanaman seperti sawi, cabai, tomat, kembang kol, terong, kangkung, dan sebagainya.
Dari  segi  perekonomian  masyarakat Desa  Banjarsari  Kulon,  ketahanan  pangan penting  untuk  dilakukan.  Hal  ini  dapat menanggulangi  inflasi  di  tingkat  desa. Program ketahanan pangan dapat meminimalisir  terjadinya  inflasi seperti yang terjadi  di  beberapa  negara,  yaitu  di  negara Afghanistan, Argentina, Mesir, Laos, Lebanon,  Myanmar,  Pakistan,  Zimbabwe dan  Turki  pada  tahun  2022.  Krisis  yang terjadi di negara-negara tersebut dikarenakan  mempunyai  hutang  diatas  50% dari PDB, impor lebih besar daripada ekspor dan  dana  penanggulangan  Covid-19  di negara  mereka  yang  besar  karena  nilai mata uang merosot dan tingginya inflasi (Bachtiar, 2022). Pemerintah desa membangun greenhouse yang  berada  di  RT  05  RW  2 Dusun  Banjarsari  Desa  Banjarsari  Kulon
Kecamatan  Dagangan  Kabupaten  Madiun. Pembangunan greenhouse diambil dari dana desa  anggaran  tahun  2022  sebesar  Rp. 54.550.000 atau 5,7% dari total keseluruhan dana  desa  sebesar  Rp.  963.058.000.  Selain dialokasikan  untuk  program  ketahanan pangan,  Dana  Desa  Banjarsari  Kulon  tahun 2022  juga  digunakan  untuk  program pemerintahan seperti  Posyandu,  PKK, pembangunan  infrastruktur  dan  program bantuan langsung tunai (BLT).
Pembuatan greenhouse yang bersumber dari APBDes 2022 Desa Banjarsari  Kulon  senilai  Rp.  54.550.000, yang  tentu  merupakan  alokasi  dana  desa. Pembangunan greenhouse sebagai  upaya ketahanan  pangan  di Desa Banjarsari Kulon dilatarbelakangi oleh faktor-faktor diantaranya adalah:
Peraturan presiden nomor 104 tahun 2022 Pengalokasian dana desa harus sinkron  dengan  program  nasional,  provinsi, dan  daerah.  Oleh  sebab  itu,  pada  Peraturan Presiden  no  104  tahun  2022  yang  disahkan oleh  Presiden  Republik  Indonesia  Joko Widodo  pada  29  November  2021  terkait Rincian  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pasal 5 ayat 4 huruf  b  menyatakan  bahwa  “program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%  (dua  puluh  persen)”  (Peraturan Presiden RI, 2021).  Dengan  adanya peraturan  tersebut,  maka  pemerintah  Desa Banjarsari  Kulon  membangun greenhouse sebagai  fasilitas  pembibitan  tanaman  untuk menunjang  ketahanan  pangan  di  Desa Banjarsari  Kulon.  Pembangunan  tersebut bersifat Top-Down dari  pemerintah  pusat untuk  program  ketahanan  pangan.  Adanya peraturan  presiden  nomor  104  ini  oleh pemerintah Desa Banjarsari
Kulon
diselaraskan dengan program PTP (Pemanfaatan Tanah Pekarangan ) dari PKK Desa Banjarsari Kulon. pembangunan greenhouse sebagai penunjang program PTP untuk  ketahanan  pangan  adalah  dengan memanfaatkan  pekarangan  rumah  warga sebagai  wadah  untuk  menanam  berbagai jenis tanaman sayuran.
Program  ketahanan  pangan  yang dicanangkan oleh pemerintah pusat bertujuan  untuk  mengendalikan  inflasi  di tingkat  desa.  Mengingat  isu  inflasi  pada tahun  yang  akan  datang  menghantui masyarakat  dunia.  Pemanfaatan  dana  desa sebesar  20%  dialokasikan  untuk  program ketahanan pangan dengan dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, sehingga warga desa mempunyai kemampuan  yang  cukup  dalam  memenuhi kebutuhan  pokok  rumah  tangga  secara mandiri (Kementerian Desa, 2022).
Pengalokasian Dana  Desa  untuk program ketahanan pangan juga direalisasikan  di  desa  lain.  Desa  lainnya seperti  di  Desa  Parangjoro  Kabupaten Sukoharjo.
Desa Parangjoro yang mengalokasikan data sebesar Rp. 203.158.600  untuk  program  ketahanan pangan.    Dana desa yang digunakan terbagi menjadi  2  yaitu  untuk  kegiatan  pelatihan kelompok  tani  sejumlah  Rp.  6.000.000  dan pengadaan Irigasi  Pipanisasi  Pertanian sejumlah  Rp.  197.158.600.  Dengan  alokasi dana  sebesar  20,6%  maka diharapkan dapat mengembalikan  stabilitas  ekonomi  petani pada  masa  pandemi  Covid-19  (Pajar, Suharno, dan Yudanto, 2022).

## Aspirasi masyarakat
Penentuan  pembangunan greenhouse sebagai  implementasi  program  ketahanan pangan  adalah  melalui  musyawarah  desa. Pada  tahun  2021,  elite  masyarakat  yaitu Pemerintah  desa,  tokoh  masyarakat,  BPD, LPKMD,  RT,  RW,  Gapoktan,  dan  PKK berpartisipasi pada musyawarah
perencanaan
pembangunan desa
(Musrenbangdes). Meskipun program ketahanan  pangan  tersebut  bersifat Top- Down ,  namun  harus  melalui  musyawarah sebagai  penentuan  pemerintah  desa  akan membangun apa. Pencetus atau ide pembangunan greenhouse adalah Gapoktan, dimana Gapoktan sebagai lembaga masyarakat  di  bidang pertanian mengajukan pengembangan  pertanian  mereka  dengan pembangunan greenhouse untuk pembibitan
sebagai  upaya  ketahanan  pangan  skala  desa di wilayah Desa Banjarsari  Kulon.

## Gambar 2.
Musrengbangdes (Muasyawarah Perencanaan

## Pembangunan Desa)
Sumber: Dokumenta si BPD Desa  Ba nja rsa ri Kulon
Berbeda  halnya  yang  dilakukan  oleh Desa  Pejengkolan  Kabupaten  Kebumen. Dalam  penyusunan  sebuah  anggaran  untuk pembangunan desa,  Desa  Pejengkolan menggunakan  teknik Bottom  Up dimana partisipasi  masyarakat  diperlukan  dalam  hal ini. Pemerintah Desa Pejengkolan bersosialisasi  dan  membentuk  Tim  Pokok Kerja  (  TIM  POKJA)  yang  diberi  tugas untuk  menyusun  perencanaan pembangunan desa  dari  Musyawarah  dusun  (Musdus), Musyawarah  Desa  (Musdes),  Lokakarya Desa, dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
(Suroso  dan  Ety,  2020).  Dengan  strategi tersebut,  maka  pembangunan  menyentuh langsung dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat.
Tujuan  dari  pembangunan greenhouse adalah  untuk  program  ketahanan  pangan. Secara  rinci,  Gapoktan  dan  PKK  dengan dibangunnya greenhouse menjadi penggerak masyarakat  dalam  menyongsong  ketahanan pangan  di  wilayah  Desa  Banjarsari  Kulon. Upaya  tersebut  melalui  PKK  yaitu  program PTP  (Pemanfaatan  Tanah  Pekarangan). Program PTP untuk memanfaatkan pekarangan  rumah  warga  sebagai  tempat menanam  berbagai  jenis sayuran yang dapat menyadarkan  masyarakat  terkait  ketahanan pangan.  Adanya  sebuah  butuhan  pangan rumah  tangga  dapat  terpenuhi  dengan tersedianya  berbagai  jenis  sayuran  seperti
terong,  cabai,  sawi,  dan  sejenisnya  yang cukup, baik, merata aman serta terjangkau.
Gapoktan  dan  PKK  berkolaborasi sebagai  motor  penggerak  masyarakat  dalam program ketahanan pangan di Desa Banjarsari  Kulon.  Gapoktan  sebagai  Pegiat menyediakan  bibit  tanaman  dan  PKK sebagai penggerak masyarakat  melalui
sosialisasi  yang  diadakan.  Sosialisasi  dari PKK  bermula  dari  PKK  desa  ke  PKK masing-masing  dusun,  setelah  itu  ke  PKK RT  dan  setiap  RT  bersosialisasi  melalui kegiatan  yang  diadakan  masyarakat  yaitu arisan  atau  yasinan  wanita.  Dengan rencana tersebut,  maka  diharapkan  seluruh  elemen masyarakat dapat bekerjasama
menyongsong  ketahanan  pangan  di  Desa Banjarsari  Kulon.
Proses pembangunan greenhouse terdapat  2 kendala saat pembangunan, yaitu faktor  cuaca  dan  faktor  lokasi, greenhouse mulai  dibangun  pada  bulan  Januari  tahun 2022  dengan  kondisi  cuaca  hujan.  Hal  ini membuat  para  pekerja  kesulitan  dalam mengerjakan  pondasi  bangunan greenhouse. Selain itu, lokasi bangunan greenhouse tidak berada  di  pinggir jalan raya, sehingga untuk materialnya  tidak  bisa  langsung  menuju  ke lokasi  bangunan.  Hal  ini  membuat  proses pengerjaan bangunan lebih lama.

## Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah
Desa  Dalam  Mewujudkan  Ketahanan Pangan  Melalui  Greenhouse  di  Desa Banjarasri Kulon
Kondisi greenhouse di Desa Banjarsari  Kulon  masih  belum  ada  kegiatan pembibitan yang dilakukan  oleh  tim pengelola.  Dari  peresmian  sampai  bulan Desember  2022, greenhouse ini  beroperasi hanya  pada  saat  uji  coba  saja.  Dalam bangunan tersebut dipenuhi oleh rumput liar yang  tidak  terawat  sehingga  terkesan bangunan tidak terpakai. Sayangnya, greenhouse tersebut  tidak  disosialisasikan kepada masyarakat yang mempunyai potensi dalam  bidang  pertanian  untuk  sementara waktu  dimanfaatkan.    Sambil  menunggu kesiapan  dari  Pemerintah  desa  untuk
pembibitan  sesuai  rencana  yang  disepakati sebelumnya.
Kondisi ini sempat dipertanyakan oleh masyarakat kepada pemerintah Desa Banjarsari  Kulon  terkait  tidak  adanya kegiatan  di greenhouse. Pemerintah  desa melalui  kepala  desa  memberikan keterangan kepada  masyarakat  terkait  kondisi  dan kendala  yang  sedang  terjadi  di greenhouse. Penjelasan  tersebut  mengenai  perubahan anggaran  dan  tim  pengelola  yang  belum siap.  Dengan  itu,  maka  masyarakat  dapat mengerti akan kendalanya.

## Gambar 3. Kondisi Greenhouse
Sumber : Dokumentasi Peneliti (03/12/2022)
Proses pembangunan greenhouse terjadi  kemacetan  pembangunan.  Terlihat pada gambar, sekilas tidak terdapat masalah. Namun  permasalahan  yang  dibahas  adalah kendala setelah bangunan greenhouse berdiri.  Permasalahan  tersebut adalah belum tersedianya  saluran  air,  perubahan  anggaran dan relawan pengelola.  Hal  tersebut dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  dan rincian penjelasan dari masing-masing kendala adalah berikut ini.

## Ketersediaan air
Air  merupakan  bagian  yang  sangat penting  untuk  kegiatan  pembibitan.  Dalam perencanaan pembangunan greenhouse, instalasi  saluran  air  sudah  dianggarkan  oleh pemerintah  Desa  Banjarsari  Kulon.  kendala dari  ketersediaan  air  adalah  pengajuan pemasangan  air  melalui  PDAM  yang  tidak bisa  diajukan  pada  tahun  2022.  Hal  ini dikarenakan perbedaan anggaran
perencanaan dengan kesesuaian harga pemasangan saluran oleh PDAM. Perbedaan ini  dikarenakan  kenaikan  harga  untuk pemasangan  baru  PDAM  di  wilayah Kabupaten Madiun.
Pemerintah desa menyiasati hal tersebut dengan mengandalkan musim hujan sebagai  pemasok  ketersediaan  air.  Uji  coba dilakukan  ketika  musim  hujan  tahun  2022, ketua  tim  pengelola  memulai  pembibitan tanaman  cabai.  Alhasil  banyak  tanaman yang  mati  dikarenakan  kekurangan  air.  Hal ini  mengakibatkan  terhentinya  kegiatan pembibitan  pada  bangunan greenhouse. Kegiatan pembibitan tersebut tidak beroperasi  sampai pergantian tahun 2023.

## Perubahan anggaran
Perubahan  Anggaran  Kegiatan  (PAK) dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Banjarsari Kulon.  perubahan  anggaran  dikarenakan perbedaan  anggaran  yang  sudah  ditetapkan dengan  harga  instalasi  air  PDAM  di bangunan greenhouse. Pemerintah  Desa Banjarsari Kulon melakukan PAK
(Perubahan  Anggaran  Kegiatan)  pada bulan Oktober 2022. Dengan selisih harga instalasi baru  PDAM  yang  sebelumnya  dianggarkan dengan  harga  baru.  Persetujuan  perubahan anggaran kegiatan pembangunan greenhouse terkait  instalasi  air  PDAM  oleh kepala  Desa  Banjarsari  Kulon  direalisasikan pada  bulan  Desember  2022.  Dengan persetujuan  tersebut,  maka  penggunaan greenhouse sebagai pembibitan dapat dilaksanakan pada tahun 2023.

## Relawan pengelola
Sistem  pengelolaan greenhouse yang dirancang  oleh  pemerintah  Desa  Banjarsari Kulon adalah dengan memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  khususnya Gapoktan  untuk  menjadi  relawan  pengelola greenhouse. Walaupun  sudah  dibentuk  tim pengelola  oleh  pemerintah  desa,  namun  tim pengelola juga membutuhkan tenaga tambahan  untuk  menjadi  relawan  sehingga dapat memaksimalkan produksi bibit. Sistem relawan  yang  dirancang  oleh pemerintah  desa  belum  diterima  oleh
masyarakat.  hal  ini  dikarenakan  sistem  bagi hasil  yang  ditawarkan  belum  memadai. Penawaran sistem bagi hasil  kepada masyarakat  adalah  dari  total  keseluruhan produksi  bibit,  50%  digunakan  untuk program ketahanan pangan di Desa Banjarsari  Kulon.  untuk  50%  yang  lain dijual  dan  keuntungan  dari  penjualan tersebut  dipakai  sebagai  upah  relawan  yang ikut  pembibitan  dan  untuk  modalnya dikembalikan kepada pemerintah desa.

## Evaluasi dan monitoring
Evaluasi
dan monitoring pembangunan greenhouse dilakukan  oleh tim  dari  kecamatan  Dagangan  pada  bulan Mei  2022.  Evaluasi  dilakukan  dengan pengecekan  dana  yang  terpakai  dengan kualitas  bangunan greenhouse. dari  hasil evaluasi  dan  monitoring,  tidak  ada  masalah yang  terjadi  saat  pembangunan,  karena pengadaan instalasi air yang belum terpasang sudah dianggarkan kembali melalui  PAK  dengan  menyesuaikan  dengan harga instalasi PDAM yang baru. Permasalahan  yang  terjadi  pada greenhouse adalah terkait tindak lanjut dari evaluasi dan monitoring  yang  sudah  dilakukan  pada bulan  Mei  2022.  Pemerintah  desa  tidak segera  melakukan  tindakan  yang  solutif guna  mengatasi  permasalahan  tersebut. sehingga  terhambatnya  kegiatan  pembibitan yang berimplikasi pada terhambatnya program  PTP  untuk  ketahanan  pangan  di Desa Banjarsari  Kulon.
Ketidakberhasilan  realisasi  program ketahanan  pangan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  Desa  Banjarsari  Kulon  dan masyarakat  melalui greenhouse merupakan ketidaksinergian  antara  masyarakat  Desa Banjarsari  Kulon  dengan  pemerintah  desa. Pembangunan  tersebut  tidak  berdasarkan kebutuhan  masyarakat  terkait  pemenuhan kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam proses  pembangunan merupakan sebuah alat dan  juga  tujuan  tercapainya  hak  asasi manusia bagi masyarakat. Pembuatan keputusan  melalui  partisipasi  masyarakat akan  lebih  menyentuh  kebutuhan  dasar dari
masyarakat itu sendiri. Kurangnya peran dan juga  sumbangsih  baik  itu  ide,  tenaga,  dan keterampilan  masyarakat  Desa  Banjarsari Kulon dalam membangun ketahanan pangan di  wilayahnya  sendiri  berimplikasi  pada pembangunan yang sedang dilakukan berbuah  kegagalan.  Pemerintah  desa  yang kurang  peka  dalam  menganalisa  kebutuhan masyarakat juga memberikan dampak serupa dalam upaya mensejahterakan  rakyat.
Pembangunan greenhouse sebagai program  ketahanan  pangan  ini  termasuk  ke dalam  pendekatan Top  Down  Planning . Dimana  pencetus  dari  sebuah pembangunan adalah pemerintah pusat atau elite masyarakat  tanpa  harus  melibatkan  aspirasi dari  masyarakat  (Sururi,  2015).  Berkaitan dengan pendekatan tersebut adalah permasalahan  kooptasi. Hal ini terjadi untuk menghindari  dari  ancaman  keberadaan  dan stabilitas,  dalam  hal  ini  pemerintahan. Kooptasi  dapat  memastikan penguasa dapat mengatur  suara-suara  yang  tidak  setuju. Tentunya  yang  akan  berpartisipasi  adalah kelompok elite yaitu Pemerintah desa, tokoh masyarakat,  BPD,  LPKMD,  RT,  RW, Gapoktan, dan PKK yang memiliki pengetahuan,  keterampilan,  percaya  diri, dan  sumber daya untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi keputusan dan proses sehingga  tidak  memberikan  ruang  bagi masyarakat  biasa  untuk  berkontribusi dalam menentukan  pembangunan  desa  (Ife  dan Tesoriero,  2008).  Masyarakat  sekitar  di lokasi greenhouse juga  tidak  tahu  akan maksud  dan  tujuan  dari  pembangunan greenhouse. Hal  ini  menandakan  bahwa pembangunan  tersebut  tidak  berawal  dari permasalahan  masyarakat  terkait  ketahanan pangan di Desa Banjarsari Kulon.
Konsep  yang  diterapkan oleh negara Indonesia  dalam mensejahterakan rakyatnya adalah Developmentalisme . Konsep tersebut diyakini  oleh  pemerintah  sebagai  satu satunya  jalan  untuk  perubahan  sosial menuju  masyarakat  yang  sejahtera.  Dengan menggalakkan  pembangunan  fisik  dimana hal  tersebut  merupakan  sebuah  proses modernisasi masyarakat. mereka menganggap  bahwa  seluruh  masyarakat
pernah mengalami tradisional yang akhirnya  menjadi  masyarakat  yang  modern. Dalam  hal  ini,  sikap  tradisional  menjadi sebuah permasalahan. Development , diidentikkan  sebagai  gerakan  melangkah menuju higher  modernity .  Ialah  bentuk perkembangan,  kemajuan  teknologi,  dan ekonomi  seperti  halnya  yang  terjadi  pada negara-negara  industri (Fakih, 2002).
Pembangunan greenhouse merupakan  sebuah  bentuk  modernisasi dalam bidang pertanian, dimana sebelumnya masyarakat  Desa  Banjarsari  Kulon  bertani menggunakan  metode  tradisional.  Sebuah kemustahilan bagi masyarakat untuk berhasil  menggunakan greenhouse tanpa adanya  pelatihan  khusus  untuk  teknik budidaya tanaman dalam greenhouse. Gencarnya pembangunan fisik seperti greenhouse  merupakan  proses  modernisasi yang tidak berdasarkan kebutuhan sebenarnya oleh masyarakat. dalam membangun desa, pemerintah desa memfokuskan  diri  hanya  pada  sarana  fisik. Artinya,  pihak  desa  kurang  responsif  dan partisipatif dalam berbagai kebutuhan masyarakat  selain  sarana  fisik.  Indikator capaian  target  pembangunan  desa  yang diukur  oleh  pemerintah  supra  desa  adalah berdasarkan  kelengkapan  sarana  prasarana infrastruktur  dan  kelengkapan  administrasi, bukan  dari  kekuatan  ekonomi  dari  sebuah desa  itu  sendiri.  Hal  ini  berimplikasi  pada kemajuan sebuah desa diakui oleh pemerintah  jika  desa  menjadi  institusi  yang tunduk  untuk  kepentingan  birokrasi  dan memperlancar  proyek-proyek  pembangunan fisik (Rozaki et al., 2006).
Konsep developmentalisme dianggap gagal  dalam  mengurusi  persoalan  seperti kelas  sosial,    dominasi  ideologi  dan budaya serta  persoalan  gender  dan  lingkungan. Bahkan  dianggap  sebagai  teori  yang melanggengkan  permasalahan-permasalahan tersebut.  Sudah  sejak  lama  pemerintah khususnya  pemerintah  Desa  Banjarsari Kulon berupaya menaikkan taraf kesejahteraan masyarakatnya melalui sebuah  pembangunan  fisik.  Namun hasilnya tidak  terjadi  perubahan  secara  signifikan
atas  kemiskinan  yang  terjadi  di  Desa
Banjarsari Kulon.
Selain itu, developmentalisme juga gagal dalam menghindari  sistem  penindasan  politik masyarakat. Konsep developmentalisme tidak  sensitif  terhadap  masyarakat  terutama masyarakat  adat.  Hal  ini  berdampak  bahwa konsep tersebut  menjadi  bagian  dari masalah  lingkungan  dari  pada  sebuah  jalan keluar (Fakih, 2002).
Jalan  keluar  bagi  sebuah  bangsa dalam  menciptakan  kesejahteraan  bagi rakyatnya  adalah  melalui  pengembangan masyarakat. Tujuan daripada pengembangan masyarakat  adalah  membangun  kembali masyarakat  sebagai  wadah  pengalaman penting  bagi  manusia,  memenuhi kebutuhan hidup  manusia  dan  membangun  kembali struktur-struktur negara kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elite pemerintahan,  dan  lainnya  yang  kurang berperikemanusiaan serta sulit untuk mengaksesnya.  Pengembangan  masyarakat secara  linear  atau  menitikberatkan  terhadap satu  aspek  saja  akan  berbuah  kegagalan dalam  pengembangan  masyarakat  seperti halnya pengembangan ekonomi yang digencarkan  maka  seluruh  aspek  akan mengikutinya. Asumsi tersebut bukan mengambil  pendekatan  secara  holistik.  oleh karena  itu,  pengembangan masyarakat harus didasari  oleh  berbagai  aspek  kehidupan yaitu: pengembangan ekonomi, pengembangan politik, pengembangan budaya,  pengembangan  lingkungan  dan pengembangan  personal/spiritual.  Keenam aspek  tersebut  harus  diperhatikan  dalam melaksanakan  pengembangan  masyarakat sehingga  dapat  menciptakan  masyarakat yang  benar-benar  sehat  dan  berfungsi  (Ife dan Tesoriero, 2008).
Pengembangan  masyarakat  di  suatu daerah  akan  berbeda  dengan  daerah  yang lain  tergantung  pada  kondisi  sosial,  politik, ekonomi,  dan  budaya. Prinsip-prinsip dalam pengembangan  masyarakat  terbagi  menjadi lima  prinsip.  Namun  dalam  hal ini bukanlah merupakan resep “bagaimana melakukannya”.  Prinsip-prinsip  tersebut antara  lain:  1)  prinsip  ekologis  meliputi  :
holisme,  berkelanjutan,  keanekaragaman, perkembangan  organik,  dan  perkembangan yang  seimbang.  2)  prinsip  keadilan  sosial dan HAM meliputi: mengatasi struktur yang merugikan,  mengatasi  wacana-wacana  yang merugikan, pemberdayaan, hak asasi manusia  (HAM),  dan definisi kebutuhan. 3) menghargai yang lokal meliputi: menghargai  pengetahuan  lokal,  menghargai budaya  lokal,  menghargai  sumber  daya lokal,  menghargai  keterampilan  masyarakat lokal, menghargai proses lokal, dan partisipasi. 4) prinsip-prinsip proses meliputi:  proses,  hasil  dan  visi,  integritas proses,  menumbuhkan  kesadaran,  kerja sama dan konsensus, langkah pembangunan, perdamaian  dan  anti  kekerasan,  inklusivitas dan  membangun  masyarakat.  5)  prinsip- prinsip global dan lokal meliputi: menghubungkan  yang lokal dan global serta praktik  anti  kolonialis  (Ife  dan  Tesoriero, 2008).

## SIMPULAN
Tingginya  tingkat  kemiskinan  di Desa Banjarsari Kulon berdampak pada kebijakan pemerintah  Desa  Banjarsari  Kulon  untuk melakukan  pembangunan greenhouse pada tahun  2022.  Sesuai  peraturan  presiden nomor  104 tahun 2022 tentang alokasi dana desa  sebesar  20%  untuk program ketahanan pangan.  Pembangunan greenhouse tersebut berbuah  kegagalan  dalam  menciptakan ketahanan pangan di Desa Banjarsari Kulon. Ketidaksinergian  pemerintah  desa  dengan masyarakat  dalam  menciptakan  ketahanan pangan  dikarenakan  tidak adanya sosialisasi pembangunan.  Pembangunan greenhouse bersifat Top-Down tidak melibatkan masyarakat  sehingga  tidak  menyentuh  akar permasalahan  yang  sedang  terjadi  di  Desa Banjarsari  Kulon.  Pembangunan  tersebut terhenti  karena  tidak  ada  tindak  lanjut  dari pemerintah  Desa  Banjarsari  Kulon  untuk mengeluarkan  kebijakan  yang  solutif  untuk ketahanan
pangan. Konsep
developmentalisme yang selama ini diterapkan oleh pemerintah dalam
mensejahterakan  rakyat  nyatanya  tidak membuat rakyat menjadi lebih  baik. Pembangunan  di  desa  didasarkan  pada kepentingan-kepentingan  elite  pemerintah desa,  sehingga  yang  merasakan  dampak adalah  kelompok  yang  berkepentingan  saja. Kesenjangan  sosial  sangat  terlihat  antara masyarakat  yang  kaya  dengan  masyarakat yang miskin. Pembangunan di  Desa Banjarsari  Kulon  lebih  dirasakan  oleh kelompok-kelompok tertentu yaitu Gapoktan dan PKK. Pengembangan masyarakat  tidak  bisa  dilakukan  dengan aspek ekonomi saja. Namun harus memperhatikan berbagai aspek yaitu ekonomi,  politik,  budaya,  lingkungan,  dan personal/spiritual.

## DAFTAR PUSTAKA
Apri,  K.,  dan  Mariono,  J.  (2014).  Adopsi Teknologi Pertanian Untuk Pembangunan Pedesaan: Sebuah Kajian Sosiologis. Agriekonomika , 3 . Bachtiar,  A.  (2022).  Krisis  Ekonomi  Dunia 2022. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan . BPS. (2020). Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.  Diambil  18  Oktober 2022,  dari  Badan  Pusat  Statistik website: https://www.bps.go.id/indikator/indikat or/view_data/0000/data/192/sdgs_1/1
Dwiyana,  A.  H.  (2016).  Kedudukan  Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Mahkamah , 1 . Faisal,  M.  (2019).  Konsep  dan  Manfaat Greenhouse. Diambil 18 Oktober 2022, dari  Pusat  Manajemen  Pengetahuan
Fakultas
Teknologi Pertanian
Universitas  Gadjah  Mada  website: https://kmc.tp.ugm.ac.id/kms/konsep- dan-manfaat-greenhouse/
Fakih, M. (2002). Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi . Yogyakarta: Insist Press. Google.  (2023).  Google  Maps.  Diambil  4 Januari 2023, dari
https://www.google.co.id/maps/place/B anjarsari+Kulon,+Dagangan,+Madiun+ Regency,+East+Java/@- 7.6852431,111.5599638,14z/data=!3m 1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e79bb85cd6cc1 cd:0x8f3a4a3d4b72b0c7!8m2!3d- 7.6750759!4d111.5796218?hl=endana uthuser=0
Ife, J., dan Tesoriero, F. (2008). Community Development: Alternatif Pengembangan  Masyarakat  di  Era Globalisasi . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Jamaludin, A. N. (2016). Sosiologi Pembangunan . Bandung: Pustaka Setia.
Kementerian  Desa,  P.  D.  T.  D.  T.  R.  I.
(2022). Mendes PDTT Ungkap Langkah  Kendalikan  Inflasi  di  Desa
Dengan Dana Desa. Diambil 18 Januari
2023, dari Kementerian
Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Republik Indonesia
website:
https://www.kemendesa.go.id/berita/vie w/detil/4418/mendes-pdtt-ungkap- langkah-kendalikan-inflasi-di-desa- dengan-dana-desa
Kementerian  Investasi.  (2017).  Pentingnya
Pembangunan  Infrastruktur  Indonesia Untuk  Investasi.  Diambil  18  Januari
2022, dari BKPM w ebsite:
https://www.investindonesia.go.id/id/ar tikel-investasi/detail/pentingnya- pembangunan-infrastruktur-indonesia- untuk-investasi
Kim,  H.,  Sefcik,  J.  S.,  dan  Bradway,  C. (2017).  Characteristics  of  Qualitative Descriptive  Studies:  A  Systematic
Review. Res Nurs Health .
https://doi.org/10.1002/nur.21768 Lisnawati,  dan  Lestari,  S.  (2019).  Analisis
Faktor  Pembangunan  Desa  Dalam Pengembangan
Desa Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bunghu Aceh Besar. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 4 , 157–167. https://doi.org/Prefix 10.26905
Pajar,  Suharno,  dan  Yudanto,  D.  (2022). Tata  Kelola  Dana  Desa  Pada  Masa
Pandemi  Covid-19  (Studi  Kasus  Di Desa Parangjoro Kabupaten Sukoharjo). Jurnal  Verstek , 10 (1),  17– 26.
Peraturan  Presiden  RI.  (2021). Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 104  Tahun  2021  Tentang  Rincian Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 . Indonesia.
Rahmat,  A.,  Izzudin,  A.,  dan    Kudir,  S.
(2015). Menguatkan Pembangunan Desa Berkelanjutan: Perspektif Implementasi  UU  Desa  No.  6  Tahun 2014  di  Kabupaten  Bantul. Jurnal Kesejahteraan  Sosial  Journal  of  Social Welfare , 2 , 88–99.
Ramdhani,  H.,  Akhmad  Nulhaqim,  S.,  dan
Fedryansah,  M.  (2015).  Peningkatan Kesejahteraan Petani Dengan
Penguatan  Kelompok  Tani. Prosiding Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 2 , 301–444. Rozaki,  A.,  Sujito,  A.,  Hudayana,  B., Siahaan,  H.,  Krisdyatmiko,  Zamroni, S.,  Hariyantio,  T.  (2006). Kaya Proyek Miskin  Kebijakan (S.  Eko  dandan Krisdyatmiko,  Ed.).  Yogyakarta:  IRE Yogyakarta.
Sugiyono.
(2015). Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R  dan  D .
Bandung: Alfabeta.
Suroso, A., dan Ety, R. (2020). Perencanaan
Partisipatif Pembangunan Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. Jurnal Cakrawala: Studi Manajemen
Pendidikan  Islam  dan  Studi  Sosial ,
4 (2), 134–152.
Sururi,
A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program
Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat  Kecamatan  Wanasalam Kabupaten  Lebak. Sawala :  Jurnal Administrasi Negara , 3 (2), 1–25. https://doi.org/10.30656/sawala.v3i2.22
9
Wardah,  O.  A.  N.,  dan  Niswah,  F.  (2021).
Strategi  Ketahanan  Pangan  Dalam
Program Urban  Farming di  Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas
Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian Kota Surabaya. Publika  Jurnal  Administrasi Negara , 9 , 145–160.
Wardani,  N.  A.,  dan  Kurnianingtyas,  A.  P.
(2021).  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengembangan  Desa  Wisata  Colo, Kecamatan  Dawe  Kabupaten  Kudus.
Seminar Nasional Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM) , 722–731.
Wibowo,  E.  T.  (2020).  Pembangunan Ekonomi  Pertanian  Digital  Dalam
Mendukung  Ketahanan  Pangan  (Studi di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian,
Pangan, dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Ketahanan Nasional , 26 , 204–228.
Zaman,  N.,  Syafrizal,  Chaerul,  M.,  Purba, S.,  Bachtiar,  E.,  Simarmata,  H.  M.  P., …  Hastuti,  P.  (2021). Sumber  Daya dan Kesejahteraan Masyarakat .
Yayasan Kitta Menulis.