Pengaruh Inflasi, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara (2001- 2021)
Anggrini Manullang 1 Elisabeth Silaban 2 Rian Pasaribu 3 Putri Sari M. J. Silaban 4 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia 1,2,3,4
Email: liritiovani@gmail.com 1

## Abstrak
Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi agenda dan prioritas dalam pembangunan nasional. Berbagai kebijakan, strategi serta kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah  demi  untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti pengaruh  Inflasi,  Pengangguran,  dan  Pengeluaran  Pemerintah  terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  di Provinsi Sumatera Utara periode 2001-2021. Penelitian ini menggunakan data yang di dapat dari Badan Pusat  Statistik.  Data  penelitian  terdiri  dari  variabel  dependen  yaitu  Kemiskinan  dan  variabel independen  yaitu  Inflasi,  Indeks  Pembangunan  Manusia  dan  Realisasi  A,  Pengangguran,  dan Pengeluaran Pemerintah selama periode 2001-2021. Alat atau metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  metode  Least  Square  (LS).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Inflasi  memiliki  pengaruh  positif  dan  terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin. Sedangkan, Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Hasil Uji F menunjukkan, Inflasi, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan berpengaruh atau secara bersama-sama signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di provinsi Sumatera Utara. Kata Kunci: Jumlah Penduduk Miskin, Inflasi, Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  masalah  mendasar  yang  kerap  muncul  di  negara-negara  yang sedang berkembang maupun di negara miskin. Kemiskinan adalah di mana kondisi seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat menikmati standar kesehatan, standar pendidikan dan standar kehidupan yang layak. Di Indonesia kemiskinan menjadi isu yang sangat hangat hingga saat ini, belum ada yang bisa menghilangkan isu kemiskinan yang ada  di  Indonesia  (Amalia,  2012).  Menurut  Maipita  (2014)  kemiskinan  timbul  dikarenakan adanya perbedaan kemampuan, kesempatan dan pendapatan. Kemiskinan juga menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan bagi orang miskin untuk melaksanakan kegiatan, seperti tidak mendapat akses pendikikan dan kesehatan yang berkualitas, kemiskinan banyak terdapat di daerah terisolir dan pedalaman yang jauh dari pusat pemerintahan. Penduduk yang miskin di  pedalaman  di  keranakan  ketertinggalan  dari  berbagai  aspek  seperti,  untuk  melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, untuk medapat perobatan, dan untuk mendapatkan kebutuhan dasar.  Kemiskinan  merupakan  masalah  yang  kompleks,  ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi terjadinya yang disebabkan dari dirinya sendiri, keturunan, dan ada juga dari luar seperti lingkungan hidup, dan pemerintah.
Kemiskinan  merupakan  masalah  yang  dihadapi  seluruh  negara,  terutama  di  negara berkembang. Hal ini disebabkan karena kemiksinan bersifat multidimensional yang memiliki arti  kemiskinan  mecakup  berbegai  aspek  dan  dimensi.  Mencakup  dimensi  sosial,  ekomoni, budaya, dan lain-lain. Dikarenakan kebutuhan manusia yang berbeda – beda maka kemiskinan
memiliki berbagai macam aspek, yaitu aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan ketrampilan. Sedangkan aspek sekunder yaitu berupa miskin akan jaringan sosial, sumber – sumber keungan, dan juga informasi. Masalah strategis yang juga dihadapi provinsi Sumatera Utara adalah masalah kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan data dari  Badan  Pusat  Statistik  ( BPS  ) provinsi  Sumatera  Utara  dari  Tahun  2001  sampai  dengan tahun  2021,  data  di  atas  menunjukan  bahwa  kemiskinan  di  Sumatera  Utara  mengalami penurunan,  namun  masih  relatif  tinggi  dan  sempat  mengalami  kenaikan  sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi dalam kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara yang akan  menimbulkan  dampak  negatif.  Ada  banyak  faktor  yang  menyebabkan  meningkatnya tingkat  kemiskinan,  Pada  dasarnya  kemiskinan  dapat  dibedakan  menjadi  dua  faktor,  yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu.
Inflasi merupakan fonemana terjadi harga barang–barang umum akan merangkak naik secara  massif.  Hal  ini  akan  menjadi  parah  lagi  apabila  diikuti  dengan  tingginya  tingkat pengangguran, saat ini pengangguran bukan hanya menjadi masalah ekonomi, melainkan juga menjadi  masalah  dibidang  sosial  dan  politik.  Dampak  sosial  dari  pengangguran  yang  tinggi yaitu  meningkatkan  tingkat  kriminalitas,  baik  perampokan,  pencurian,  serta  perdagangan ilegal,  hal  ini  dapat  terjadi  karena  tututan  hidup  atau  tuntutan  untuk  memenuhi  kebutuhan pokok. Pengangguran merupakan salah satu faktor yang sangat pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Salah satu unsur yang menunjukkan keadaa makmur dalam masyarakat adalah tingkat  pendapatan.  Pendapatan  masyarakat  mencapai  maksimum  apabila  kondisi  tingkat penggunaan  tenaga  kerja  penuh  (full  employment)  dapat  terwujud.  Pengangguran  akan menimbulkan  efek  mengurangi  pendapatan  masyarakat,  dan  hal  tersebut  akan  mengurangi tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Sukirno,2010).
Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadapperekonomian  yang  dianggap  paling  efektif.  Selama  ini,  tingkat  efektifitas pengeluaranpemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi dicapai. Dalamperkembangannya  alat  indikator  ini  tidak  saja  berdasar  pertumbuhan  ekonomi  tetapi jugamelibatkan  seberapa  tinggi  tingkat  pengangguran  serta  tingkat  kemiskinan.  Walau demikian,pertumbuhan ekonomi merupakan alat indikator utama sebelum indikator lainnya. Inimenjelaskan  mengapa  pemerintah  sering  hanya  menekankan  tercapainya  tingkat pertumbuhanekonomi  yang  tinggi  tetapi  mengabaikan  indikator  pembangunan  lainnya, terlebihfakta  yangterjadi  di  masyarakat.  Seringkali,  tingginya  pertumbuhan  ekonomi  tidak menjangkau kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (Kembar Sri Budhi, 2010).
Tabel 1. Data jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Utara (2001-2021)
Tahun Jumlah Penduduk Miskin Tahun Jumlah Penduduk Miskin 2001 1.913.040 2012 1.400.400 2002 1.883.890 2013 1.416.400 2003 1.889.400 2014 1.360.600 2004 1.800.100 2015 1.508.140 2005 1.760.228 2016 1.452.600 2006 1.979.702 2017 1.326.600 2007 1.770.000 2018 1.291.900 2008 1.630.000 2019 1.260.500 2009 1.500.000 2020 1.356.700 2010 1.490.000 2021 1.273.070 2011 1.436.400
Tabel  1  dapat  dijelaskan  bahwa  tingkat  kemiskinan  pada  tahun  2001  sampai  dengan tahun  2021  jumlah  penduduk  miskin  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Pada  tahun  2001  jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.913.040 jiwa, tahun 2002 menurun menjadi  1.883.890  jiwa.  Tahun  2003  mengalami  kenaikan  menjadi  1.889.400  dan  jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2004 menjadi 1.800.100 jiwa. Tahun 2005  semakin  mengalami  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  menjadi  1.760.228  jiwa, sedangkan  pada  tahun  2006  naik  lagi  menjadi  1.979.702  jiwa.  Pada  tahun  2007 jumlahpenduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara menjadi 1.770.000 jiwa dan pada tahun 2008 semakin menurun menjadi 1.630.000 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara semakin menurun pada tahun 2009 menjadi 1.500.000 jiwa dan tahun 2010 menurun menjadi 1.490.000 jiwa. Dari tahun 2010 sampai pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Sumatera  Utara  terus  mengalami  penurunan  sehingga  pada  tahun  2021  jumlah  penduduk miskin di Sumatera Utara menjadi 1.273.070 jiwa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti “Pengaruh inflasi, pengangguran dan pengeluaran pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin di provinsu Sumatera Utara”.

## Tinjauan Pustaka Inflasi
Menurut Boediono (2001:161) inflasi adalah kecenderungan dari harga yang naik secara umum  dan  terus  menerus.  Kenaikan  satu  atau  dua  barang  saja  tidak  disebut  inflasi,  kecuali kenaikan  tersebut  meluas  dan  mengakibatkan  pada  sebagian  besar  dari  harga-harga  barang lain.  Jika  inflasi  mengalami  fluktuasi,  maka  kegiatan  perekonomian  akan  cenderung menyesuaikan  dengan  kondisi  yang  terjadi.  Dampak  dari  kenaikan  inflasi  menyebabkan menurunnya  daya  beli  masyarakat.  Dikarenakan  nilai  riil  pada  mata  uang  mengalami penurunan. Menurut Sukirno (2004) inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga- harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode yang lain. Dan tingkat inflasi berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dimana tingkatan inflasi itu dibagi menjadi tiga, pertama tingkat inflasi rendah yaitu dibawah 2 atau 3 persen. Kedua, tingkat inflasi moderat jika kenaikan harga dapat mencapai 4 sampai 10 persen, dan  ketiga  adalah  tingkat  inflasi  yang  serius,  tingkat  inflasi  serius  terjadi  jika  kenaikan mencapai tingkat puluhan atau ratusan persen dalam setahun.

## Pengangguran
Menurut  Sukirno  bahwa  pengangguran  merupakan  suatu  keadaan  dimana  seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Sementara menurut Kaufman dan Hotchkiss, pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Pengangguran  dapat  mempengaruhi  kemiskinan  dengan  berbagai  cara.  Jika  rumah  tangga tersebut memiliki batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh  pendapatan  saat  ini)  maka  pengangguran  akan  secara  langsung  mempengaruhi kemiskinan baik yang diukur dari sisi pendapatan (income poverty rate) maupun kemiskinan yang diukur dari sisi konsumsi (consumption poverty rate). Jika rumah tangga tersebut tidak menghadapi batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

## Pengeluaran Pemerintah
Badan Pusat Statistika berpendapat bahwa untuk mengukur kemiskinan dapat digunakan konsep  kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  (basic  needs  approach).  Pendekatan  ini dihitung menggunakan Headcount Index dimana persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.  Jadi,  dalam  pendekatan  ini  bisa  dikatakan  bahwa  kemiskinan  di  lihat  sebagai ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  makanan  dan  bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal daripengeluaran pemerintahyang tinggi pula, maka disinilah peran otonomi daerah, yang dapat memperdayakan potensi daerahnya masing-masing. Kebebasan pemerintah daerah dalam hal merencanakan  keuangan  daerah  dan  membuat  kebijakan  yang  dapat  berpengaruh  terhadap kemajuan  daerah  dan  untuk  menunjang  kemajuan  daerah,  Pemerintah  daerah  berhak mengalokasikan  anggaran  belanja  daerah  yang  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang di perlukan.

## Hubungan Inflasi terhadap Kemiskinan
Teori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat memiliki permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. Proses perebutan pendapatan antargolongan masyarakat masih  menimbulkan  permintaan  agregat  (keseluruhan)  yang  lebih  besar  daripada  jumlah barang yang tersedia, mengakibatkan harga secara umum naik. Dalam jangka pendek kenaikan inflasi menyebabkan pertumbuhan perekonomian, namun dalam jangka panjang tingkat inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak yang buruk. Tingginya tingat inflasi akan menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibanding dengan harga barang impor. Masyarakat terdorong  untuk  membeli  barang  impor  yang  lebih  murah  dibandingkan  barang  domestik. Harga  yang  lebih  mahal  menyebabkan  turunnya  daya  saing  produk  domestik  menyebabkan barang impor naik. Kurang bersaingnya barang domestik menyebabkan rendahnya permintaan terhadap  produk  dalam  negeri.  Sejumlah  perusahaan  akan  mengurangi  produksi.  Produksi berkurang berimbas kepada pengurangan pekerja kehilangan pekerjaannya. Hubungan antara inflasi dan kemiskinan dapat diterangkan dengan dua cara. Pertama, inflasi mengakibatkan nilai riil dari uang yang dipegang menjadi turun.Ketika harga meningkat, uang untuk membeli lebih sedikit (daya beli menjadi turun).Kedua, inflasi mengakibatkan bunga riil yang diperoleh dari menyimpan uang di bank menjadi turun sehingga daya beli menjadi turun.Turunnya daya beli ini  mengakibatkan  masyarakat  menjadi  lebih  miskin  dari  sebelumnya.  Oleh  sebab  itu  inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

## Hubungan Pengangguran terhadap Kemiskinan
Pengaruh  buruk  dari  pengangguran  terhadap  kemiskinan  menurut  Sukirno,  (2004) adalah pendapatan masyarakat berkurang karena tidak memiliki pekerjaan yang pada akhirnya mengurangi  tingkat  kemakmuran  yang  telah  dicapai  seseorang.  Kesejahteraan  masyarakat semakin menurun karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Bila pengangguran yang terjadi di suatu negara sangat buruk, hal ini dapat berdampak pada kekacauan politik, sosial, menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan  kerjaantara lain: perkembangan jumlah  penduduk  danangkatan  kerja,  pertumbuhan  ekonomi  dan  kebijaksanaan  mengenai perluasan  kesempatan  kerjaitu  sendiri.  Tenaga  kerja  merupakan  salah  satu  faktor  produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Tenaga kerja mempunyai peranan  yang  sangat  penting  dalam  pembangunan,  sebagai  pelaku  pembangunan.  Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan,bahkan
masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah baru baik di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Tingkat  pengangguran  yang  tinggi  menyebabkan  rendahnya  pendapatan  yang selanjutnya  memicu  munculnya  kemiskinan.  Oleh  karena  itu  pengangguran  mempunyai pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan.

## Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan
Adanya  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  berasal  dari  pengeluaran  pemerintah  yang tinggi  pula,  maka  disinilah  peran  otonomi  daerah,  yang  dapat  memperdayakan  potensi daerahnya  masing-masing.  Dengan  adanya  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  diharapkan mampu  menggali  secara  optimal  sumber-sumber  keuangan,  mengelola,  dan  menggunakan keuangannya  sendiri  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  sehingga  dapat memungkinkan  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan kemiskinan.  Masalah  kemiskinan  merupakan  tantangan  pembangunan  yang  bersifat multidimensional  dan  merupakan  bagian  yang  selalu  muncul  dalam  kehidupan  masyarakat pada  umumnya.  Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  penanggulangan  kemiskinan  menjadi perhatian utama pembangunan nasional dan daerah, terutama sejak diberlakukannya undang- undang  tentang  pemerintahan  daerah.  Hal  tersebut  seharusnya  dijadikan  momentum  dan peluang  untuk  mewujudkan  desentralisasi  pembangunan  yang  sensitif  terhadap  persoalan lokal.  Berarti  memecahkan  masalah  kemiskinan  secara  tidak  langsung  memecahkan  banyak persoalan sosial yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  yang  bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara khususnya data tahun 2001 sampai dengan tahun 2021. Data utama yang diperlukan adalah semua variabel yang diteliti meliputi inflasi, pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk miskin. Jenis data yang digunakan  adalah  data  panel  yaitu  gabungan  time  series.  Data  time  series  dari  tahun  2001- 2021. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda untuk menganalisis hubungan antara  variabel  dependen  dan  independen.  dalam  analisis  ini  dilakukan  dengan  bantuan program Eviews adapun rumusnya sebagai berikut:
Yt = β₀ + β₁X1t + β₂X2t + β₃X3t + et
Y = Tingkat Kemiskinan (Variabel Terikat/Dependen)
β₀ = Konstanta/Intersep β₁ , β₂ , dan β₃= Koefisien Regresi Parsial X1 = Inflasi (Variabel Bebas/Independen 1) X2 = Pengangguran (Variabel Bebas/Independen 2) X3 = Pengeluaran Pemerintah (Variabel Bebas/Independent 3) E = Variabel gangguan/Error T = 1,2,3,…. 21 (time series 2001-2021)

## Uji Statistik Parsial (Uji-t)
Uji  t  statistik  merupakan  pengujian  yang  bertujuan  untuk  menunjukan  seberapa  jauh pengaruh  satu  variabel  independen  dalam  mempengaruhi  variabel  dependen,  Dengan pengujian hipotesis sebagai berikut : Jika t statistik > dari t tabel : H0 diterima dan Jika t statistic <  dari  t  tabel  :  H0  ditolak.  Untuk  mengetahui apaakah  variabel  bebas  dengan  menggunakan kriteria pengujian (apabila t hitung > t tabel) maka variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)
Menurut  Ghozali  (2012)  uji  F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  semua  variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama  sama  terhadap  variabel  dependen  atau  variabel  terikat.Pada  pengujian  ini  juga menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut Jika nilai signifikan < 0,05 (α) atau F hitung > F tabel, maka hipotesis  H0  ditolak  dan  H1  diterima  (koefisien  regresi  signifikan).  Berarti  secara  simultan variabel  independen  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  dependen.Jika nilai signifikan > 0,05 (α) atau F hitung < F tabel, maka hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak (koefisien  regresi  tidak  signifikan).  Berarti  secara  simultan  variabel  independen  tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

## Uji Koefisien Determinasi ( 𝑹 𝟐 )
Analisis koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel  bebas  (X1,  X2,  X3,…..)  terhadap  variabel  terikat  (Y)  baik  secara  simultan  maupun parsial.Nilai  koefisien  determinasi  adalah  antara  nol  dan  satu.  Nilai 𝑅 2 yang  kecil  berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi  variabel  dependen  (Ghozali, 2011).

## Uji Asumsi Klasik
Menurut Widarjono (2013) metode OLS harus memenuhi asumsi-asumsi tertentu yaitu menghasilkan estimator linier tidak bias dengan varian yang minimum Best Linear Unbiased Estimator  (BLUE).  Uji  asumsi  klasik adalah  analisis  yang  dilakukan  untuk  menilai  apakah  di dalam sebuah model regresi linier ordinary least square OLS) terdapat masalah asumsi klasik. Dalam  penelitian  menggunakan  empat  Uji  asumsi  klasik  yaitu  Uji  Normalitas,  Uji multikolinearitas, Uji Heteroskedasstisitas, Uji Autokorelasi.

## Uji Normalitas
Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji t hanya  akan  valid  jika  residual  yang  akan  didapatkan  mempunyai  distribusi  normal.  Ada beberapa  metode  yang  bisa  digunakan  untuk  mendeteksi  apakah  residualnya  mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas ada 2 metode yaitu: (1) melalui histogram, dan (2) uji yang dikembangkan oleh Jarque-Bera (J-B) (Widarjono, 2009).

## Uji Multikolinearitas
Menurut  Ghozali  (2018)  uji  multikolinieritas  berfungsi  untuk  menguji  apakah  model regresi yang digunakan terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas diuji  dengan  cara  melihat  nilai  VIF  (  Variance  Inflation  Factor  )  dan  tolerance.  Tolerance mengukur variabel independen yang terpilih (ada dalam model regresi) namun tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

## Uji Heteroskedatiisitas
Heteroskedastisitas  adalah  uji  yang  menilai  apakah  ada  ketidaksamaan  varian  dari residual  untuk  semua  pengamatan  pada  model  regresi.  Uji  heteroskedastisitas  yang menggunakan metode White. White mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada variabel gangguan (Widarjono, 2013).

## Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  linear  terdapat korelasi  antara  kesalahan  penganggu  pada  periode  t  dengan  kesalahan  penganggu  t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dapat dikatakan terjadi masalah autokorelasi (Ghozali, 2011). Menurut Gujarati (2012) uji autokorelasi merupakan adanya korelasi di antara anggota observasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berikut  adalah  hasil  regresi  untuk  mengetahui  pengaruh  Inflasi,  Pengangguran,  dan Pengeluaran  Pemerintah  terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  di  Sumatera  Utara  dengan menggunakan model LS (Least Squares). Hasil regresi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Penduduk Miskin = C + b1 Inflasi + b2 Pengangguran – b3 Pengeluaran Pemerintah + e Penduduk Miskin = 1.810.706 + 403.1456 +0.046.393 – 44.461.16 + e Keterangan:
1. Konstanta  sebesar  1.810.706  Artinya  jika  inflasi,Pengangguran  dan  Pengeluaran Pemerintah  adalah  nol,  Jumlah  Penduduk  miskin  di  Provinsi  Sumatera  Utara  sebesar 1.810.706  jiwa.
2. Koefisien regresi inflasi sebesar 403.1456  Artinya jika inflasi meningkat sebesar 1 persen, maka Jumlah Penduduk miskin Sumatera Utara meningkat sebesar 403.1456 jiwa.
3. Koefisien regresi Pengangguran sebesar  0.046.393 Artinya  jika  Pengangguran  meningkat sebesar  1  persen,  maka  Jumlah  Penduduk  miskin  Sumatera  Utara meningkat sebesar 0.046.393 jiwa.
4. Koefisien  regresi Pengeluaran  Pemerintah  sebesar  –  44.461.16  Artinya  jika  Pengeluaran Pemerintah sebesar  1  Miliyar,  maka  Jumlah Penduduk  miskin  Sumatera  Utara menurun sebesar 44.461.16 jiwa.

## Uji Statistik Parsial (Uji t)
1. Hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel Inflasi mempunyai hasil perhitungan angka nilai t hitung = 1,8626 > t table = 1,73961 ; dan nilai prob. 0.9526 untuk 2 arah, maka untuk nilai prob 1 arah sebesar 0,4763 (lebih Besar dari 0,05), maka Ho diterima. Artinya Tidak Terdapat Pengaruh Inflasi  Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.
2. Hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel Inflasi mempunyai hasil perhitungan angka nilai t hitung = 1,8626 > t table = 1,73961 ; dan nilai prob. 0,8489 untuk 2 arah, maka untuk nilai prob 1 arah sebesar 0,42445 (lebih Besar dari 0,05), maka Ho diterima. Tidak Terdapat Pengaruh Pengangguran  Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.
Dependent Variable: MISKIN Method: Least Squares Date: 12/02/23   Time: 08:01 Sample: 2001 2021
Included observations: 21 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1810706. 152370.7 11.88356 0.0000 INFLASI 403.1456 6679.208 0.060358 0.9526 PENGANGGURAN 0.046393 0.239829 0.193441 0.8489 PENGELUARAN -44.46116 7.720233 -5.759044 0.0000 R-squared 0.772691     Mean dependent var 1557127. Adjusted R-squared 0.732578     S.D. dependent var 237100.2 S.E. of regression 122611.4     Akaike info criterion 26.44107 Sum squared resid 2.56E+11     Schwarz criterion 26.64003 Log likelihood -273.6312     Hannan-Quinn criter. 26.48425 F-statistic 19.26269     Durbin-Watson stat 0.676633 Prob(F-statistic) 0.000010
3. Hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel Inflasi mempunyai hasil perhitungan angka nilai t hitung = 1,8626 > t table = 1,73961 ; dan nilai prob. 0,000 untuk 2 arah, maka untuk nilai  prob  1  arah  sebesar  0  (lebih  Kecil  dari  0,05),  maka  Ha  diterima.  Artinya  Terdapat Pengaruh  Negatif Pengeluaran Pemerintah  Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

## Uji Hipotesis Simultan (Uji F)
Hasil uji simultan ini diperoleh nilai F hitung = 19,262 > F table = 3,20 ; dan nilai prob. 0,000 (lebih kecil dari 0,05), maka Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan Pengaruh inflasi, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.

## Koefisien Determinasi (𝑹 𝟐 )
Nilai R squared sebesar 0.772691 Artinya variabel Inflasi, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah memberikan kontribusi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di provinsi Sumatera Utara sebesar 77,26  persen, sedangkan sisanya 22,74 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Berdasarkan  gambar  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  hasil  uji  normalitas  menghasilkan Prob.  0,836  > 0,05,  maka  Ho  diterima.  Artinya  tidak ada  pelanggaran  normalitas  data  pada model penelitian tersebut.

## Uji Multikolinearitas
Dari  hasil  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  nilai VIF  <  10  (Inflasi =  1,562; Pengangguran = 1,108; Pengeluaran Pemerintah = 1.692 ) Artinya tidak ada pelanggaran multikolinearity data pada model penelitian tersebut.
0 1 2 3 4 5 6 7 -200000 -100000 1 100001 200001 Series: Residuals Sample 2001 2021 Observations 21 Mean 6.96e-11 Median 28684.27 Maximum 234344.3 Minimum -189410.0 Std. Dev. 113042.1 Skewness -0.160686 Kurtosis 2.448477 Jarque-Bera 0.356526 Probability 0.836722
Variance Inflation Factors Date: 12/02/23   Time: 08:04 Sample: 2001 2021
Included observations: 21
Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF C 2.32E+10 32.43103 NA INFLASI 44611818 4.199026 1.562266 PENGANGGURAN 0.057518 18.21626 1.108433 PENGELUARAN 59.60199 4.937920 1.692101

## Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan pada tabel hasil uji heteroskedastisitas menunjukan nilai Prob. 0,109 > 0,05, maka  Ho  diterima.  Artinya  tidak  ada  pelanggaran  autokorelasi  data  pada  model  penelitian tersebut.

## Pembahasan Pengaruh Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Inflasi  berpengaruh  positif  terhadap  variabel  jumlah  penduduk  miskin.  Dari  hasil pengujian  diketahui  bahwa  inflasi  terbukti  berpengaruh  positif  terhadap  jumlah  penduduk miskin sehingga hipotesis awal dalam penelitian ini terbukti. Hasil ini sesuai dengan teori dan hipotesis bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini dapat terjadi  dikarenakan  jumlah  penduduk  miskin  di  Provinsi  Sumatera  Utara  naik  turun  setiap tahunnya. Sehingga jika terjadi inflasi, jumlah penduduk miskin tidak akan terpengaruh negatif dikarenakan  mereka  memiliki  daya  beli. Meningkat  dan  menurunnya  penduduk  miskin  juga terjadi dikarenakan urbanisasi di Provinsi Sumatera Utara.

## Pengaruh Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Pengangguran berpengaruh positif terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Dari hasil pengujian  diketahui  bahwa  pengangguran  terbukti  berpengaruh  positif  terhadap  jumlah penduduk miskin sehingga hipotesis awal dalam penelitian ini terbukti. Hasil ini sesuai dengan teori  dan  hipotesis  bahwa  pengangguran  berpengaruh  positif  terhadap  jumlah  penduduk miskin. Hal ini dapat terjadi dikarenakan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara menurun setiap tahunnya. Sehingga jika terjadi pengangguran, jumlah penduduk miskin tidak akan terpengaruh negatif dan signifikan. Otomatis jika pengangguran meningkat maka jumlah penduduk  miskin  juga  meningkat.  Meningkatnya  penduduk  miskin  juga  terjadi  karena banyaknya pengangguran di provinsi Sumatera Utara.

## Pengaruh Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  negatif  terhadap  variabel  jumlah  penduduk miskin. Dari hasil pengujian diketahui bahwa pengeluaran pemerintah terbukti berpengaruh
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity
F-statistic 2.295136     Prob. F(3,17) 0.1145 Obs*R-squared 6.053637     Prob. Chi-Square(3) 0.1090 Scaled explained SS 2.873142     Prob. Chi-Square(3) 0.4116 Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/02/23   Time: 08:07
Sample: 2001 2021 Included observations: 21 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3.72E+10 1.71E+10 2.178575 0.0437 INFLASI -1.32E+09 7.48E+08 -1.758826 0.0966 PENGANGGURAN -5718.987 26863.45 -0.212891 0.8339 PENGELUARAN -2212374. 864748.4 -2.558402 0.0204 R-squared 0.288268     Mean dependent var 1.22E+10 Adjusted R-squared 0.162669     S.D. dependent var 1.50E+10 S.E. of regression 1.37E+10     Akaike info criterion 49.69377 Sum squared resid 3.21E+21     Schwarz criterion 49.89273 Log likelihood -517.7846     Hannan-Quinn criter. 49.73695 F-statistic 2.295136     Durbin-Watson stat 1.893107 Prob(F-statistic) 0.114461
negatif  terhadap  jumlah  penduduk  miskin  sehingga  hipotesis  awal  dalam  penelitian  ini terbukti.  Hasil  ini  sesuai  dengan  teori  dan  hipotesis  bahwa  pengeluaran  pemerintah berpengaruh  negatif  terhadap  jumlah  penduduk  miskin.  Hal  ini  dapat  terjadi  dikarenakan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara menurun setiap tahunnya. Sehingga jika terjadi  pengeluaran  pemerintah,  jumlah  penduduk  miskin  akan  terpengaruh  negatif  dan signifikan. Karena untuk mengatasi penduduk miskin maka pemerintah mengatasinya dengan otonomi  daerah  yang  berfokus  membantu  penduduk  miskin.  Otomatis  jika  pengeluaran meningkat maka jumlah penduduk miskin tidak akan meningkat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  olah  data  dalam  penelitian  tentang  pengaruh  Inflasi,  Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Inflasi  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  jumlah  penduduk  miskin.  Dimana  jika  inflasi meningkat maka otomatis jumlah penduduk miskin juga meningkat. Pengangguran memiliki pengaruh  positif  terhadap  jumlah  penduduk  miskin.  Dimana  jika  pengangguran  meningkat maka  otomatis  jumlah  penduduk  miskin  juga  meningkat.  Pengeluaran  pemerintah  memiliki pengaruh  negatif  terhadap  jumlah  penduduk  miskin.  Dimana  jika  pengeluaran  pemerintah meningkat  maka  otomatis  jumlah  penduduk  miskin  tidak  akan  meningkat.  Inflasi, Pengangguran,  dan  Pengeluaran  Pemerintah  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  Jumlah Penduduk Miskin.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina Herawati, E. D. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2012-2021. Jurnal Ekonomi Integra , 173-181. Desrini Ningsih, P. A. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomika , 53-61.
Dra. Diah Retnowati, M., &  Harsuti, S. M. (2015). Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi , 608-618.
Iqbal Salsabil, W. R. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kesehatan Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis , 15-24.
Joshua  Valdo  Padang,  T.  O.  (2023).  Analisis  Pengaruh  Inflasi, Indeks  Pembangunan  Manusia (Ipm) Dan Realisasi Apbd Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2007 – 2021. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 1-12.
Leli Safitri, M. E. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Penduduk Dan Investasi Terhadap  Kemiskinan  Di  Kalimantan  Selatan. Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Dan  Pembangunan , 842-851.
Nengah Rai Narka Suda Pratama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 651-680.
Putri Sari M.J. Silaban, I. P. (2020). Analisis Pengaruh Pdrb Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Sumatera Utara Periode 2003-2019. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini , 127-132.
Rezki  Mardiatillah,  M.  P.  (2021).  Pengaruh  Pengangguran  Dan  Inflasi  Terhadap  Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019. Kinerja , 279-287. Rollin Prassetyo Lumowa, A. T. (2021). Pengaruh Pengganguran, Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2019. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 60-68.