Menata Ulang PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Melalui Pendekatan Manajemen Publik

## Kristian Widya Wicaksono
Dosen Jurusan Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan & Jurusan Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Abstract: Since  year  2001  the  implementation  of  decentralization  is  necessary  in Indonesia  to  strengthen  the  capacity  of  local  government.  It  is  kind  of transformation authority from the central government to the local government. But practically,  most  of  the  local  government  did  not  able  to  implement  it  completely. The  weakness  of  local  government  in  implementing  local  authority  policy  is  the pattern  of  governance.  So  that  is  why,  to  accelerate  the  advantages  of decentralization  policy  for  the  society,  strengthening  the  managerial  capacity  is needed using public management approach. This article tries to illustrate about the public management in the context of executing local government.
Key  Words:  Public  Management,  Public  Services,  Decentralization,  Local Government, Organization Capacity.
Abstrak: Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia semenjak tahun 2001 maka  kebutuhan    untuk  memperkuat  kapasitas  manajerial  Pemerintah  Daerah menjadi  semakin  meningkat.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  logis  dari  pelimpahan kewenangan  dari  pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah.Namun,  dalam prakteknya banyak pemerintah daerah yang belum mampu sepenuhnya menjalankan pengelolaan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sebagaimana  yang  disaratkan dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah. Lemahnya  kapasitas  organisasi  Pemerintah  Daerah  dalam  menjalankan  Undang- Undang tersebut lebih disebabkan oleh pola pelaksanaan tata pemerintahan di masa orde  baru  yang  menempatkan  aparatur  Pemerintah  daerah  hanya  sebatas  sebagai pelaksana  teknis  lapangan.Oleh  karenanya,  guna  mengakselerasi  manfaat  nyata pelaksanaan  kebijakan  desentralisasi  bagi  masyarakat  maka  penguatan  kapasitas manajerial  melalui  pendekatan  Manajemen  Publik  menjadi  suatu  keharusan  bagi Pemerintah  Daerah  saat  ini.  Tulisan  ini  mencoba  untuk  memberikan  ilustrasi  yang mendalam  tentang  bagaimana  pendekatan  manajemen  publik  dipahami  dan diterapkan dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kata  Kunci:  Manajemen  Publik,  Pelayanan  Publik,  Desentralisasi,  Pemerintah Daerah dan Kapasitas Organisasi

## Pengantar
Kesemerawutan sektor publik di Indonesia dewasa ini merupakan cerminan bahwa  pemerintah  selaku  pengelola  sektor  publik  tidak  mampu  menjalankan manajemen  publik  secara  efektif  dan  efesien.  Hal  ini  dapat  ditilik  dari  silih- bergantinya  masalah-masalah  yang  merugikan  kepentingan  publik  di  Indonesia. Contoh  kasus  yang  cukup  mencuat  belakangan  ini  diantaranya  kasus  Pencabutan Izin  Terbang  Adam  Air  oleh  Dirjen  Perhubungan  Udara  Departemen  Perhubungan RI, yang memberikan kesan betapa lambannya pemerintah bereaksi terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan keselamatan jiwa penumpang pengguna jasa layanan
penerbangan.  Contoh  lainnya  adalah  pembatasan  hari  operasi  angkutan  kota (angkot)  di  Kota  Bogor.  Saat  ini  pemerintah  Kota  Bogor  menggilir  setiap  trayek angkot untuk beroperasi dua hari sekali karena terlalu banyaknya armada angkot di Kota  hujan  tersebut.  Hal  ini  menampakkan  bahwa  pemberian  izin  trayek  angkot memang  dilakukan  secara  serampangan  oleh  Dinas  Lalau  Lintas  Angkutan  Jalan (DLLAJ)  Kota  Bogor  tanpa  memperkirakan  pertumbuhannya  di  masa  mendatang. Saat  jumlah  angkot  sudah  terlalu  banyak,  pemerintah  baru  melakukan  tindakan menggilir operasi angkot dua hari sekali. Padahal hal ini berkaitan dengan “urusan dapur”  supir  angkot.  Apalagi  bagi  supir  angkot  yang  telah  berkeluarga  dan  hanya mengandalkan pendapatan keluarga dari menarik penumpang.
Bila  dirunut  tidak  saja  kasus  Adam  Air,  pengelolaan  pemerintah  dalam pemeliharaan  rel  kereta  api  yang  sering  anjlok,  kemudian  pengemudi  Bus  Antar Kota  kelas  ekonomi  yang  seringkali  ugal-ugalan  hingga  masalah  pengaturan  lalu lintas  dan  jalur  Busway  yang  kurang  optimal  telah  mencoreng  kewibawaan pemerintah  di  mata  masyarakat.  Kasus-kasus  tersebut  baru  kita  tinjau  dari  sisi manajemen  transportasi  publik  belum  dari  segi  manajemen  pengelolaan kepemerintahan  mulai  dari  hubungan  luar  negeri  hingga  hubungan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah.  Betapa  banyak  masalah  yang  terjadi  di  dalamnya yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Hal  ini  –meskipun  masih  sangat  prematur  untuk  digeneralisir-  menjadi  cerminan bahwa  manajemen  publik  di  Indonesia  baik  ditinjau  dari  segi  demensi  faktual maupun aktual berjalan dalam jalur yang ceroboh dan tidak bertanggungjawab.
Intensi  utama  yang  hendak  disampaikan  dalam  tulisan  ini  adalah: “Bagaimana  pemerintah  selaku  aktor  utama  dalam  sektor  publik  melakukan pendekatan  yang  sistematik-rasional  dalam  melakukan  pengelolaan  aspek-aspek yang  berhubungan  dengan  wilayah  kewenangan  pemerintah.”  Atau  dalam  bahasa yang  lebih  operasional  bagaimana  manajemen  publik  dilaksanakan  secara  efesien dan  efektif  oleh  pemerintah  baik  dalam  mengatasi  masalah  yang  tengah  terjadi maupun  yang  diprediksikan  akan  terjadi  di  masa  mendatang.  Oleh  karenanya, bentuk struktur organisasi kepemerintahan yang diharapkan memang struktur yang yang kaya akan fungsi bukan kaya akan pos-pos jabatan dan kelembagaan. Struktur yang  kaya  fungsi  tentunya  menuntut  pegawai  yang  memiliki  integritas  yang terpercaya  baik  dari  segi  kemampuan,  keterampilan  bahkan  hingga  variabel  yang sifatnya laten dalam diri seorang pegawai seperti motivasi, mindset dan sikap yang positif  terhadap  pekerjaannya  selaku  pelayan  publik  ( civil  servant ).  Namun,  tidak hanya  variabel-variabel  seperti  itu  saja  yang  dibutuhkan,  kita  juga  membutuhkan realisasi  nyatanya  di  lapangan.  Artinya,  bagaimana  sikap  positif  pegawai  memang terejawantahkan  secara  aktual  pada  perilaku  yang  ditunjukkannya  saat  bekerja. Dengan  demikian, harapan  terbesarnya  adalah  Resultan  antara  struktur  yang  yang kaya  fungsi  dengan  pegawai  yang  memiliki  kompetensi  dan  integritas  yang  baik tersebut  akan  menghasilkan  organisasi  pemerintah  yang  solid  dan  responsif terhadap perubahan kebutuhan sosial baik dari segi pertambahan kuantitas maupun dari  segi  perkembangan  variasinya.  Barangkali  inilah  harapan  yang  paripurna terhadap  organisasi  pemerintah  yang  berfungsi  untuk  melayani  kebutuhan masyarakat.  Sebab  bagaimanapun  hal  ini  berelasi  dengan  kewajiban  pemerintah
kepada  masyarakat.  Pegawai  pemerintah  pada  prinsipnya  harus  menyadari  bahwa masyarakat merupakan pembayar pajak ( tax payer ) yang berhak atas layanan yang prima  dari  pemerintah  karena  bayaran  gaji  yang  mereka  peroleh  bersumber  dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tersebut.
Agar pemabahasan dalam makalah ini menampakkan fokus yang jelas, maka kajian  manajemen  publik  yang  diangkat  akan  diarahkan  pada  wilayah  kerja  yang menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  umum  bagaimana  idealnya  Pratek  Kepemerintahan  yang  Baik  ( Good Practices )  yang  dapat  dijalankan  di  lingkup  pemerintahan  daerah  dalam  mengelola berbagai  urusan  pada  wilayah  kewenangannya.  Latarbelakang  ini  erat  kaitannya dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  tengah  diberlangsungkan  di  Indonesia melalui  kebijakan  UU  No.  22  Tahun  1999  Jo.  UU  No.  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah.  Makalah  ini  secara  random  akan  menampilkan  sejumlah contoh  kasus  mengenai  pengelolaan  manajemen  publik  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  daerah  di  sejumlah  wilayah  di  Indonesia  baik  pada  level  Provinsi maupun  Kabupaten/Kota.  Kita  akan  mencoba  mengkritisi  bagaimana  pelaksanaan manajemen tersebut, apakah berlangsung secara efesien dan efektif atau tidak.

## Memahami Manajemen Publik
Sebelum  kita  lebih  jauh  membicarakan  mengenai  pelaksanaan  manajemen publik  di  level  pemerintah  daerah  maka  sebagai  pijakan  dibutuhkan  pemahaman yang  jelas  mengenai  manajemen  publik.  Manajemen  publik  merupakan  segmen utama dari bidang kajian yang lebih luas yakni administrasi publik. Perhatian utama kajian  ini  adalah fungsi dan proses menajemen  dalam  agensi  di  semua  level pemerintahan  serta  sektor  nonprofit  lainnya.  Manajemen  publik  berfokus  pada administrasi publik sebagai sebuah profesi serta manajer publik sebagai praktisi dari profesi  tersebut.  Perhatian  besarnya  tertuju  pada  operasi  internal  agensi pemerintah  atau  organisasi  nonprofit  serta  bagaimana  relasi  dan  interaksinya dengan  departemen  pemerintahan  lainnya,  lelgistaif  beserta  komisinya,  lembaga peradilan,  atau  organisasi  pada  sektor  ekonomi  lainnya.  Administrasi  publik merupakan terma yang lebih luas dari manajemen publik “karena administrasi tidak membatasi  dirinya  pada  manajemen  semata,  tetapi  memadukan  seluruh  unsur politik,  sosial,  kultural  dan  lingkungan  yang  mempengaruhi  pengelolaan  institusi publik (Shafritz, 1988:451).
Lebih spesifik lagi, manajemen publik diarahkan pada “bagaimana organisasi mengimplementasikan  kebijakan  publik”.  Perencanaan,  pengorganisasian  dan pengendalian  merupakan  maksud  utama  dimana  seorang  manajer  publik membentuk  pelayanan  pemerintah  (Shafritz,  1988:455).  Dengan  demikian, manajemen  publik  menfokuskan  pada  perangkat,  teknik,  pengetahuan  dan kemampuan  manajerial  yang  dapat  digunakan  untuk  mengubah  ide-ide  dan kebijakan  menjadi  aksi  program.  Beberapa  teknik  dan  kompetensi  tersebut diantaranya  adalah  sistem  kalsifikasi  posisi,  prosedur  rekruitmen  dan  seleksi, mengelola  dengan  cara  mempengaruhi  bawahan,  analisis  dan  formulasi  anggaran, kemampuan  men(supervisi), perencanaan  jangka  panjang  (perencanaan  strategis), evaluasi  program  dan  organisasi,  mekanisme  umpan  balik  dan  pengendalian
(melalui  sistem  informasi  manajemen),  manajemen  kontrak,  manajemen  proyek, dan re(organisasi).
Disisi  lain  berkembang  pula  sejumlah  definisi  mengenai  Manajemen  Publik yang baru dan berbeda .  Menurut  Steven  Kelman  (2003),  setidaknya  ada  tiga perspektif besar yang meyebabkan ke(baru)an dan per(beda)an tersebut, yakni:
1. Perspektif  pertama  ditinjau  dari  sudut  pandang  kajian  politik.  Perspektif  ini mewacanakan  bahwa  manajemen  publik  merupakan  perumusan  rekomendasi yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah.
2. Perspektif kedua ditinjau dari sudut pandang kajian analisis kebijakan. Perspektif ini membahas mengenai bagaimana organisasi pemerintah mentransformasikan tujuan kebijakan menjadi efek kebijakan yang dapat dirasakan oleh masyarakat
3. Perspektif  ketiga  ditinjau  dari  sudut  pandang  kajian  administrasi  publik. Perspektif  ini  berorientasi  pada  aksi  strategis  yang  dilakukan  manajer  publik yang berhubungan dengan interaksi politik yang dibangun dengan sistem politik, kemudian dengan aparat pemerintah yang jenjang jabatannya lebih rendah serta sejumlah fungsi manajemen yang spesifik seperti penganggaran dan manajemen pegawai
Berdasarkan  sejumlah  definisi  tersebut,  maka  dapat  kita  simpulkan  dua  hal penting  mengenai  manajemen  publik. Pertama manajemen  publik  merupakan Pengaplikasi fungsi manajemen (Pengelolaan, Pengorganisasian dan Pengendalian) dalam  sektor  publik  oleh  manajer  publik  pada  lingkup  interal  antarorganisasi pemerintah atau organisasi nonprofit guna mengimplementasikan kebijakan publik yakni  menyelenggarakan  pelayanan  publik  sehingga  semakin  efesien  dan  efektif. Kedua ,  manajemen  publik  merupakan  Stok  informasi  tentang  kemampuan, perangkat, teknik dan pengetahuan manajerial untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi  dalam  pengimplementasian  kebijakan  publik  yakni  pemenuhan  barang publik (pelayanan kepada masyarakat).

## Analisa Terhadap Manajemen Asset Daerah
Salah satu contoh kasus mengenai manajemen publik di daerah yang belum mengikuti  kaidah-kaidah  manajemen  publik  yang  andal  berkaiatan  dengan  issue asset.  Daerah.  Oleh  karenanya,  tulisan  ini  mencoba  untuk  mengulas  mengenai manajemen  asset  daerah  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Jawa  Barat. Namun, agar diperoleh sudut pandang yang sama mengenai asset daerah, maka kita akan memulai pembahasan ini dengan memberi penegasan mengenai definsi asset daerah.
Paradigma  lama  asset  untuk  sektor  publik  seringkali  menyebutkan  bahwa sumberdaya  manusia  (SDM)  merupakan  bagian  dari  asset.  Namun,  untuk  saat  ini sistem  akuntasi  publik  sebagaimana  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  di  Indonesia  mencoba  untuk  meletakkan  asset  pada  konsep dasarnya yakni sebagai segala sesuatu (berupa kekayaan) yang dapat dikonversi ke dalam  sistem  standar  nilai.  Akan  tetapi,  perlu  digarisbawahi  bahwa  meskipun  nilai tersebut  disetarakan  dengan  nilai  harga  yang  berlaku  tetapi  ontologi  asset pemerintah sifatnya berbeda secara mendasar dengan asset-asset lainnya misalnya
asset  privat.  Untuk  membumikan  eksplanasi  ini,  maka  pendekatan  asset  sebagai bagian  dari  teori  barang  publik  ( public  goods )  akan  lebih  memudahkan  kita  untuk memahami konsepsi asset tersebut.
Samuelson  dalam  tulisannya  yang  berjudul The  Pure  Theory  of  Public Expenditure pada Riview  of  Economic  and  Statistic (1954)  mengatakan  bahwa karakterisitik utama barang publik adalah barang tersebut dapat dibagikan, artinya barang  tersebut  tersedia  untuk  semua  orang  dan  bersifat  non-eksklusif.  Barang- barang  publik  dibayar  dengan  pajak  dan  pinjaman,  selain  itu  harganya  bisa dinyatakan  dalam  tingkat  pajak  ( taxaion )  yang  diperlukan  untuk  membiayai produksi  barang-barang  tersebut.  Beradasarkan  uraian  tersebut,  maka  barang publik secara umum memiliki dua ciri besar yakni (1) Penggunaanya tidak dimediasi melalui transaksi yang bersaing ( non-rivalry ) dan (2) Tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian  ( non-exludability ).  Kedua  hal  inilah  yang  membangun  keengganan pasar  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  produksi  barang  publik  sebab  prinsip- prinsip persaingan ekonomi tidak dapat diterapkan sebagaimana biasanya.
Namun,  sebuah  barang  publik  mungkin  saja  sesuai  dengan  kriteria  yang ditetapkan  oleh  Samuelson  tadi,  tetapi  mungkin  pula  barang  publik  yang  tersedia bagi  semua  orang  tersebut  tergantung  pada  kriteria  yang  ditetapkan  dalam  suatu kebijakan,  yakni  manfaat  yang  dapat  didistribusikan  kepada  kelompok  atau  tipe individu tertentu saja. Musgrave dalam bukunya yang berjudul The Theory of Public Finance (1959)  menyatakan  bahwa  apa  yang  dinamakan  barang-barang  “yang bermanfaat” bisa jadi sebagian tidak masuk kategori publik karena barang tersebut tidak memenuhi kualifikasi atau standar tertentu misalnya kendaraan dinas, rumah dinas  pejabat,  kantor  dinas  atau  lembaga  pemerintahan  dan  lain  sebagainya. Barang-barang  tersebut  disediakan  melalui  penggunaan  anggaran  publik  dimana pajak  dan  pinjaman  menjadi  komponen  utamanya.  Tetapi  pemanfaatannya  tidak dimikmati oleh semua kalangan atau dengan kata lain terdapat pengecualian dalam pemanfaatan barang publik tersebut.

## Mendefinisikan ulang asset publik
Sebagaimana  yang  telah  disinggung  sebelumnya  bahwa  secara  ontologis yang  dikatakan  sebagai  asset  pemerintah  merupakan  segala  kekayaan  yang pengadaannya  menggunakan  anggaran  publik  (sehingga  layak  disebut  sebagai barang  publik)  namun  pemanfaatannya  dapat  sepenuhnya  digunakan  oleh  publik tanpa  harus  bersaing  ( non-rivalry )  dan  ada  pengecualian  ( non-excludability )  tetapi juga  untuk  barang  tertentu  mungkin  hanya  dapat  dimanfaatkan  untuk  kalangan tertentu  saja  sebagai  akibat  jabatan  atau  pelaksanaan  Tugas  pokok  dan  fungsi (tupoksi).  Karena  pengadaan  barang  tersebut  menggunakan  anggaran  publik dimana  pajak  dan  pinjaman  menjadi  bagiannya  maka  asset  pemerintah  memiliki sistem  standar  nilai  tukar  tertentu  meskipun  asset  tersebut  berfungsi  untuk pelayanan dan dapat diakses berbagai pihak.
Oleh karenanya, dimensi asset publik seringkali menjadi kajian yang menarik akibat  masih  kurang  terkonseptualisasikannya  definisi  operasional  asset  publik. Pada awal tulisan ini misalnya disebutkan bahwa paradigma lama yang memasukkan sumberdaya  manusia  seperti  aparatur  pemerintah  menjadi  asset  ternyata
mengaburkan  hakikat  dasar  asset  meskipun  secara  faktual  sumberdaya  manusia juga  memegang  peranan  penting  dalam  menjalankan  sistem  pengelolaan  dan keketatalaksanaan  pemerintahan  sehari-hari  atau  yang  lazim  disebut day  to  day activities dalam  organisasi.  Namun,  dikotomi  ini  menjadi  sesuatu  yang  tak dihindarkan manakala penjernihan konsepsi asset perlu dikembangkan pada tataran operasional. Potensi manusia tidak dapat dikalkulasikan menjadi angka-angka dalam lajur-lajur  anggaran  sementara  di  sisi  lain  kebutuhan  untuk  membangun  dan meneguhkan  definisi  operasional  asset  menjadi  pijakan  penting  dalam  akuntasi sektor  publik  agar  menjadi  sistematik,  rasional  dan  yang  pasti  menjadi  penyedia informasi  yang  handal  dalam  pengambilan  keputusan  dimana  rasionalitasnya  akan dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai konstituen demokrasi kita.
Dengan  demikian, penjernihan  definisi  asset  pemerintah ini  menghantarkan kita pada sebuah paradigma bahwa asset adalah kekayaan dalam segala bentuknya yang  dapat  dikonversi  menjadi  sistem  standar  nilai  dimana  manusia  sebagai sumberdaya  tidak  lagi  masuk  ke  dalam  konsepsi  asset  melainkan  masuk  dalam potensi  yang  harus  diaktualisasikan.  Artinya,  SDM  Aparatur  harus  dibentuk  dalam kerangka  yang  ideal  dimana  mereka  tidak  mewakili  dan  menjalankan  nilai-nilai feodal, melembagakan hereditas (kolusi), red-tape (berbelit-belit dan menyulitkan), membangun  bisnis  dengan  pendekatan  kekuasaan,  rente  birokrasi  dan  lain sebagainya.  Maka  dari  itu,  aparatur  negara  harus  bekerja  dengan  optimal sebagaimana amanah yang diembannya bukan sebagai pelayan atasan semata. Hal ini  yang  menyebabkan  pendekatan  yang  digunakan  untuk  menilai  Kinerja  pegawai yang dikompilasikan di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik (LAKIP) masih  bersandar  pada  penilaian  yang  disampaikan  oleh  atasan.  LAKIP memungkinkan  terjadinya  pengakaran  yang  kuat  atas  budaya  patron-klien  dalam organisasi  kepemerintahan.  Sehingga  aktivitas  pelayanan  publik  lebih  banyak diwarnai  dengan  kemasan  selebarsi  protokoler  dibandingkan  dengan  substansi pencapaian nyata atas kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Artinya, lagi-lagi  harus  terjadi  perubahan  yang  fundamental  terhadap  paradigma  berpikir para  pegawai  negeri  agar  mereka  berupaya  untuk  berperilaku  kondusif  terhadap perubahan  sosial  dengan  mengubah  budaya  organisasi  di  lingkungan  internal organisasi pemerintah.

## Manajemen Asset Daerah
Memperhatikan  uraian  di  atas,  maka  dibutuhkan  upaya  yang  serius  dalam mengelola  asset  daerah  mengingat  pengadaanya  menggunakan  anggaran  publik. Saat ini kita dapat melihat betapa manajemen asset daerah kita masih bermasalah. Ada  dua  masalah  utama  yang  perlu  untuk  mendapat  perhatian  secara  khusus, pertama dari segi pemeliharaan dan kedua dari segi pembangunan, penguatan serta peningkatan sistem informasi asset daerah.
Masalah  pertama  adalah  pemeliharaan  asset  daerah.  secara  jernih  kita terlebih  dahulu  mencoba  untuk  menyisihkan  terlebih  dahulu  aspek-aspek  yang berkaiatan  dengan  pengadaan  asset  tersebut  sebab  akar  masalahnya  justeru terletak  pada  pemeliharaan  bukan  pada  pengadaan.  Asumsi  ini  mejadi  semakin menemukan  jati  kebenarannya  manakala  pola  penggunaan  asset  daerah  dianggap
sebagai  barang  habis-pakai  semata  atau  bahkan  yang  lebih  kronis  kita menyatakannya sebagai tidak adanya rasa memiliki aparatur terhadap asset daerah sehingga  penggunaannya  menjurus  pada  arah  serampangan.  Hal  ini  diakibatkan pemikiran  bahwa  suatu  saat  mereka  (pejabat  pemerintah)  akan  meninggalkan jabatannya,  maka  tidak  perlu  ada  obligasi  moral  untuk  menjaga  dan  memelihara asset  tersebut.  Meskipun  demikian,  dari  segi  pengadaan  pun  nampak  bahwa seringkali  asset  disediakan  tanpa  perencanaan  yang  jelas  sebab  pertumbuhan  dan penyusutan  asset  daerah  tidak  dikalkulasikan  secara  matang  sehingga  masalah- masalah  yang  kompleks  justeru  muncul  di  belakang  hari  dan  semakin  membebani anggaran pemerintah daerah.
Dalam  lokus  sosiologis  maka  kita  dapat  melihatnya  dalam  bentuk  praktek ketidakseriusan  dalam  memutakhirkan  asset-asset  tertentu  yang  terus  berubah sesuai  dengan  konteks  ke(kini)an  atau  perubahan  zaman  misalnya  teknologi infomasi.  Padahal  organisasi  pemerintah  seharusnya  reponsif  terhadap perkembangan  situasi  sebagaimana  dimensi  administrasi  publik  yang  menuntut operasionalisasi  yang  efektif  dan  efesien.  Pemerintah  harus  menjadi  agen  yang akomodatif  terhadap  konteks  ke(kini)an  tersebut  tanpa  harus  terjebak  dalam penghamburan  dana  dalam  anggaran  publik  tetapi  tampil  taktis  dan  strategis. Operasionalisasi  konsep  ini  hanya  akan  terwujud  dalam  pemerintahan  yang digerakkan  oleh  misi  bukan  sekedar  prosedural.  Maka  pengembangan  organisasi kemudian menjadi tuntutan, dimana budaya yang dibangun tidak lagi mengacu pada paradigma  organisasi  tipe  abad  pertengahan  seperti  eselonisasi  struktural  tetapi membangun  agen-agen  fungsional  sehingga  birokrasi  pemerintah  menjadi  kaya fungsi  bukan  kaya  struktur.  Hal  inilah  yang  akan  menjadi  jawaban  untuk  konteks masyarakat  berubah  sebagaimana  yang  diuraikan  oleh  Max  Weber  sebagai pembentuk masyarakat rasional atas dorongan konsekuensi industrialisasi sehingga menuntut lahirnya birokrasi.
Masalah kedua yang harus dipecahkan adalah sistem informasi asset, artinya di  luar  konteks  pemeliharaan  perlu  dilakukan  pengawasan  terhadap  asset  dengan sistem  pemuktahiran  pencatatan  yang  akurat  mengenai  perkembangan  nilai  asset serta  penggunaannya,  misalnya  dengan  menggunakan  analisis time  series untuk menilai efektivitas penggunaan asset. Selain itu sistem pengawasan dapat didekati dari paradigma penjaluran penggunaan asset artinya apabila terdapat aktivitas yang sekiranya  dapat  menimbulkan  kerugian  sebagai  inkonsistensi  pemanfaatan  asset maka  perlu  dilakukan  pengembalian  pada  jalur  yang  semestinya.  Untuk mengoperasionalisasikan  penyelesaian  masalah  tersebut  maka  perlu  dibangun obligasi  moral  dimana  pengawas  asset  bertindak  independen  dan  tidak  bermalas- malasan untuk melakukan pemuktahiran data asset. Saat ini yang mendesak untuk dilakukan pemerintah adalah membuang jauh-jauh rasa malas tersebut dan dengan serius  melakukan  pendataan  ulang  terhadap  asset  yang  ada  termasuk  menyelidiki secara  tuntas  asal-usul  asset  tersebut  sehingga  tidak  mengundang  kontroversi seperti yang terjadi dengan dinas peternakan di Jalan Ir H, Djuanda (Dago), gedung sate  di  jalan  Diponegoro  atau  kasus  kepemilikan  tanah  SMA  Negeri  22  Bandung. Sehingga pertanggungjawaban  kepemilikan  dan pemenfaatan  secara  efektif  asset-
asset  tersebut  dapat  diselenggarakan  sebagai  bentuk  obligasi  moral  pemerintah yang telah menggunakan anggaran publik dalam pengadaannya.
Pada  issue  sistem  informasi  ini  juga  dapat  diangkat  mengenai  aplikasi komputerisasi  dalam  mengoptimalkan  penciptaan  sistem  informasi  yang terintegrasi.  Sebagai  ujung  tombak  yang  secara  langsung  bersentuhan  langsung dengan masyarakat maka idealnya sistem informasi yang dimiliki pemerintah daerah tersedia  secara  lebih  cepat  dan  mudah  untuk  diakses.  Hal  ini  juga  berhubungan sistem pendokumentasian data asset. Selama ini kemalasan untuk mendokumentasikan  asset  secara  sistematik  membuat  perencanaan  pengambilan keputusan  menjadi  sangat  rumit  untuk  dilaksanakan.  Padahal  sistem  informasi seperti  ini  seharusnya  disiapkan  secara  matang  agar  manakala  pengambilan keputusan  akan  dilaksanakan  maka  dukungan  informasi  terhadap  pengambilan keputusan tersebut tersedia secara komprehensif.
Wajah  penggunaan  komputerisasi  di  daerah  juga  masih  nampak  samar.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  interkoneksitas  data  komputer  antar  pegawai  yang  tidak terjalin  secara  sistematik.  Padahal  interkoneksitas  ini  akan  lebih  mempermudah untuk melakukan pekerjaan bagi pegawai yang tentunya saling membutuhkan data antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Apalagi  untuk  jenis  pekerjaan  yang  saling bersekuensial  antara  satu  pekerjaan  dengan  pekerjaan  lainnya.  Misalnya  bagian kepegawaian dalam suatu dinas saat hendak mengolah data izin studi yang diajukan salah  seorang  pegawai  yang  dianggap  berprestasi  maka  bagian  kepegawaian membutuhkan informasi mengenai jenis ajuan studi yang diajukan oleh pegawai tadi melalui  bagian  tata  usaha.  Tanpa  sistem  informasi  yang  terintegrasi  dan  hanya mengandalkan proses surat-menyurat yang dilakukan secara manual, maka potensi untuk  kehilangan  data  pegawai  tersebut  sangatlah  besar.  Sehingga  pegawai  yang dianggap berprestasi tadi justeru menjadi dirugikan. Contoh lainnya yang seringkali terjadi lingkup pemerintahan adalah data base kepegawaian yang tidak jelas. Banyak sekali  terjadi  mutasi  pegawai  dari  suatu  instansi  ke  instansi  lainnya  yang  tidak dilandasi argumen yang jelas. Misalnya saat awal seseorang menjadi pegawai negeri sipil  ditempatkan  sebagai  pegawai  kecamatan.  Kemudian  pegawai  ini  diberi pelatihan  tentang  keuangan  sesuai  dengan  rekomendasi  Camat  karena  pegawai yang bersangkutan diproyeksikan menjadi tenaga bendahara di kecamatan. Setelah selesai  menjalani  pelatihan  tersebut,  pegawai  ini  lantas  diangkat  ke  Sekretariat Daerah  untuk  menduduki  posisi  sekretaris  pada  Biro  Bina  Lingkungan  Hidup. Sehingga  pelatihannya  yang  lalu  tidak  dapat  dimanfaatkan  pada  posisinya  yang baru.  Tidak  lama  kemudian  pada  tahun  kelima  pekerjaannya  dia  dimutasikan  ke Badan  Perencanaan  Daerah  pada  bagian  perencanan  pengembangan  ekonomi daerah padahal pelatihan yang diberikan kepadanya semasa di Biro Bina Lingkungan Hidup  Sekretariat  Daerah  lebih  banyak  pada  bidang  lingkungan  hidup.  Hal  ini seringkali  terjadi  pada  pegawai  negeri  akibat  buruknya  sistem  informasi kepegawaian  sehingga  seorang  pegawai  negeri  sipil  sulit  untuk  merencanakan karirnya secara berkesinambungan.
Keuntungan  lainnya  dari  komputerisasi  adalah  kemudahan  atasan  untuk memonitor perkembangan pekerjaan yang tengah dilakukan bawahannya sehingga fungsi  mengarahkan  ( directing ) dan  pengendalian  ( controling ) dapat  berjalan  lebih
efektif  dan  melekat  pada  pegawai.  Dengan  demikian,  Integrasi  sistem  informasi melalui komputersasi yang dibangun dalam jaringan interkoneksitas justeru semakin meningkatkan kualitas pekerjaan yang disajikan oleh pegawai.

## Manajemen Program Narkoba dan HIV/AIDS di Jawa Barat
Selain issue mengenai asset daerah, issue lainnya yang menarik bagi prkatek manajemen  publik  di  level  pemerintah  daerah  adalah  berhubungan  dengan pelaksanaan  program  yang  sifatnya  serapan  dari  program  luar  atau  yang  bisa  kita istilahkan  sebagai copy  paste  program .  Salah  satu  jenis  program  tersebut  adalah prpgram  penanggulangan  bahaya  narkoba  dan  HIV/AIDS.  Terdapat  masalah  yang mendasar  dalam  memahami  eskalasi  perkembangan  epidemi  HIV/AIDS.  Sebab, fenomena  gunung  es  yang  disampaikan  untuk  menjelaskan  angka  orang terinfeksi HIV/AIDS  seringkali  sulit  diterima  kebenarannya  apabila  ditinjau  dari  satu  sisi  saja. Umumnya  orang  menjelaskan  fenomena  gunung  es  sebagai  berikut:  “data kuantitatif  yang  resmi  diterbitkan  oleh  instansi  resmi  seperti  Pemerintah  bukanlah jumlah yang sebenarnya sehingga angka tersebut masih harus dikalikan suatu angka tertentu  agar  bisa  dikatakan  merujuk  pada  jumlah  yang  sesungguhnya.”  Namun, apakah perhitungan seperti ini bisa diterima begitu saja sebab seringkali fenomena gunung es tadi dijadikan alat pembenaran bahwa program HIV/AIDS dalam pola dan strategi  yang  sama  harus  terus  diterapkan  meskipun  secara  empirik  jumlah  orang terinfeksi  HIV/AIDS  justru  semakin  bertambah  banyak.  Ketertutupan  tersebut seolah-olah  ingin  menampakkan  bahwa  hasil  pelaksanaan  program  HIV/AIDS  telah berhasil menguak fenomena gunung es padahal di sisi yang lain kita jelas-jelas telah mengabaikan  ketidakefektifan  program  akibat  kesalahan  dalam  meramu  strategi dan  pola  yang  diterapkan  untuk  meredam  laju  persebaran  transmisi  HIV/AIDS  di masyarakat.
Dalam  situasi  seperti  ini  maka  perumus  program  termasuk  pendonor  yang memberikan  dana  bantuan  bagi  penanggulangan  HIV/AIDS  sedianya  melakukan kontemplasi  melalui  redefinisi  masalah  atas  kasus  HIV/AIDS  yang  menunjukkan kecenderungan  yang  terus-menerus  meningkat  tersebut.  Sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Charles  Lindblom  bahwa  eskalasi  masalah  sosial  seringkali berubah-ubah  bahkan  terpengaruh  konstruksi  sosial  yang  tengah  berkembang  di tararan masyarakat. Oleh karenanya, sebuah  program yang monoton tanpa variasi menampakkan miskinnya kreativitas strategi dan pola dalam penanggulan HIV/AIDS. Padahal  HIV/AIDS  menjadi  masalah  sosial  yang  membutuhkan  penanganan  yang serius  melalui  pemerkayaan  kreasi  intervensi  yang  berkesinambungan.  Perumus program  sepantasnya    berdialektika  dengan  lingkup  serta  arah  gerak  masalah sehingga muncul kreasi-kreasi baru yang lebih efektif dengan mengombinasikan ide- ide yang ada melalui metode yang unik.
Selain  itu,  ketidakberhasilan  utama  dalam  program  penanggulangan HIV/AIDS adalah kedangkalan pemahaman atas perilaku yang ditampilkan oleh aktor yang  memiliki  perilaku  resiko  tinggi  seperti  pengguna  narkoba  jarum  suntik  atau mereka  yang  berganti  pasangan  seks.  Kedangkalan pemahaman ini  berujung pada “pembiaran” atas perilaku tadi sehingga nampak secara kasat mata bahwa program
yang  disusun  bersifat  reaksioner,  berjangka  pendek  dan  hanya  bergerak  di  hilir masalah bukan pada hulu masalah yang sejatinya adalah akar masalah.
Salah  satu  ilustrasi  yang  dapat  dilihat  untuk  menunjukkan  indikasi “pembiaran”  tersebut  adalah  program  distribusi  jarum  suntik  steril bagi  pengguna narkoba jarum suntik guna mencegah bertransmisinya HIV atau yang lazim dikenal sebagai  Layanan  Pertukaran  Jarum  Suntik  Steril  (LJSS).  Ternyata  fakta  empiris menunjukkan  bahwa  program  ini  tidak  berjalan  sesuai  dengan  sistem  standar prosedur  yang  menjadi  acuan  program.  Fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa distribusi  jarum  suntik  tersebut  dilakukan  secara  serampangan  tanpa  mekanisme pendampingan  yang  ketat  berupa  konseling  yang  mendalam  dengan  klien  yang rekam  mediknya  menunjukkan  bahwa  dia  tengah  bermasalah  secara  spesifik dengan  narkoba.  Alhasil  upaya  agar  distribusi  jarum  suntik  steril  tersebut  menjadi alternatif  akhir  bagi  pengguna  narkoba  jarum  suntik  sama  sekali  tidak  berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan hal ini justeru berubah menjadi tujuan utama dalam program  penanggulangan  HIV/AIDS  itu  sendiri  karena  terjadi  bias  dalam  hal pemenuhan target jumlah jangkauan yang seharusnya berfokus pada kualitas dalam menjangkau pengguna narkoba jarum suntik karena ditujukan untuk kalangan yang spesifik.  Sebuah  Puskesmas  di  salah  satu  Kabupaten  di  Jawa  Barat  telah mendistribusikan  100  buah  jarum  suntik  dan  yang  dikembalikan  hanya  5  buah. Sehingga terdapat 95 jarum suntik yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang entah dimana rimbanya dan hal ini sangat berpotensi menjadi pintu masuk HIV/AIDS ke tubuh banyak orang. Kesalahan fatal seperti ini terjadi karena masalah HIV/AIDS yang bertemali dengan Penggunaan Narkoba melalui jarum suntik dipahami sebagai gejala  medis  yang  bersentuhan  dengan  aspek  keber(tubuh)an  semata.  Padahal adiksi  merupakan  pola  perilaku  kompleks  dimana  dimensi  mental,  emosional  dan spiritual  juga  sangat  berpengaruh.  Dengan  kata  lain,  adiksi  berkaitan  erat  dengan pola  pikir,  nilai  hidup  hingga  kebiasaan  pecandu.  Berbicara  kebiasaan  seringkali program-program  HIV/AIDS  gagal  untuk  memetakan  secara  akurat  kebiasaan pecandu  tersebut  sehingga  program  menjadi  nampak  pragmatis  dan  keluar  dari konteks  masalah  yang  ditanganinya.  Kegagalan  ini  kentara  saat  kita  meninjau intervensi  terapi  metadon  dan  subutex.  Akibat  tidak  memperhatikan  faktor kebiasaan  penggunaan  jarum  suntik  dikalangan  pecandu,  metadon  dan  subutex yang  seharusnya  dikonsumsi  dengan  cara  diminum  justeru  digunakan  melalui medium jarum suntik sehingga yang terjadi bukannya pecandu tersebut melepaskan diri  dari  ketergantungan  narkoba  melainkan  hanya  sekedar  berganti  jenis  obat (menjadi  subutex  atau  metadon)  yang  belakangan  menurut  sejumlah  penelitian subutex dan metadon juga masuk dalam jenis opiat. Kembali kesalahan fatal seperti ini  diakibatkan  kurang  ketatnya  proses  konseling  dan  pengawasan  penggunaan subutex dan metadon bagi mereka yang tengah menjalani terapi tersebut.
Dalam  konteks  studi  program  kebijakan,  fenomena  yang  diuraikan  di  atas mengindikasikan  buruknya  implementasi  program  akibat  lemahnya  pengendalian dan pengawasan. Alhasil implementasi yang menjembatani antara tujuan yang ingin dicapai  dengan  pencapaian  tujuan  secara  riil  menjadi  berada  pada  jalur  yang  tidak semestinya. Dengan demikian, dari kacamata ini maka program intervensi HIV/AIDS
yang  dijalankan  selama  ini  telah  gagal  untuk  meredam  laju  epidemi  HIV/AIDS  yang sedianya menjadi tujuan utama program itu sendiri.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  maka  sebaiknya  tiga  entitas  besar  dalam konstalasi  publik  mulai  memikirkan  kembali  peran  mereka  masing-masing. Negara, Pasar dan Masyarakat Madani dalam hal ini LSM yang bekerjasama denga lembaga donor  asing  yang  rajin  memberi  bantuan  bagi  penanggulangan  HIV/AIDS  sudah saatnya melakukan revitalisasi strategi mulai dari memahami konstruksi sosial yang faktual  di  Indonesia  hingga  memetakan  strategi  yang  tepat  untuk  dijalankan. Jangan kembali kita terperdaya dengan resep-resep asing untuk mengatasi masalah lokal  sebagaimana  saat  kita  menggunakan  kiat-kiat  IMF  untuk  keluar  dari  masalah krisis  ekonomi.  Sebab  sebagaimana  yang  disampaikan  Ignatius  Wibowo  bahwa lembaga  donor  asing  seperti  IMF  seringkali  memaksakan  program-porgramnya salah  satu  contohnya  adalah Structural  Adjusment  Program (SAP)  yang  didorong untuk  diadopsi  negara  kliennya  dalam  mengatasi  krisis  ekonomi  padahal  masing- masing  negara  memiliki  derjat  kompleksitas  masalah  yang  berbeda-beda.  SAP tersebut  ibarat  obat  panadol:  sakit  kepala,  sakit  perut,  sakit  gigi,  kesleo  pokoknya sakit apapun hanya diberi satu obat saja.
Oleh  karenanya,  untuk  konteks  penanggulangan  HIV/AIDS  yang  berelasi dengan  Narkoba  Jarum  Suntik,  para  penggiat  LSM  hendaknya  bersikap  kritis terhadap  arahan  program  yang  dimintakan  oleh  pihak  pendonor.  Negara (Pemerintah baik di level pusat maupun daerah) juga memiliki peran sentral dalam situasi  seperti  ini  terutama  memberikan  proteksi  manakala  anjuran  pendonor program  mengarah  pada  semakin  memburuknya  eskalasi  masalah  HIV/AIDS  yang tengah  dihadapi  warganya.    Perlu  kita  pahami  bersama  bahwa  sebuah  program yang  hendak  dijalankan  tidak  bisa  tercerabut  dari  akar  sosialnya.  Apabila  hal  ini terjadi maka program tidak akan berjalan secara efektif. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melakukan adaptasi terutama terhadap program yang diadopsi dari luar negeri  seperti  LJSS.  Dibutuhkan  kehati-hatian  yang  ekstra  manakala  kita  hendak menggunakan  pendekatan  kebijakan  asing  untuk  konteks  lokal.  Ada  dua  hal  yang perlu  diperhatikan  oleh  praktisi  lokal  pada  saat  berkeinginan  untuk  menggunakan pendekatan program luar negeri:
1. Seringkali  praktisi  lokal  tidak  memahami  hakikat  sebuah  program  sehingga intepretasi program tidak didudukan pada proporsi yang sesungguhnya. Hal ini dapat  kita  lihat  dalam  program  harm  reduction  yang  dijalankan  di  Jawa  Barat misalnya  dalam  distribusi  jarum  suntik  yang  sesungguhnya  harus  dilakukan secara  berhati-hati.  Seringkali  petugas  lapangan  tidak  menjalakan  prosedur sebagaimana  mestinya.  Mereka  tidak  memberikan  konseling  saat  memberikan jarum suntik kepada pengguna narkoba. Di Australia (negara asal program harm reduction), distribusi jarum suntik dilaksanakan melalaui proses yang cukup rigid terutama  pada  saat  proses  konseling.  Saat  proses  ini  berlangsung  konselor dengan  segala  daya  upaya  akan  mencoba  membujuk  kliennya  untuk  tidak menggunakan narkoba sebab hakikat program harm reduction adalah membuat pecandu  menjadi  abstinen.  Ironisnya  hal  ini  tidak  terjadi  di  Jawa  Barat. Pemahaman  yang  lemah  menyebabkan  proses  konseling  menjadi  longgar  dan program berjalan pada jalur yang tidak semestinya. Alhasil tidak ada perubahan
perilaku  pada  pecandu  justeru  mereka  semakin  terjebak  dalam  masalah kecanduan yang semakin kompleks.
2. Terdapat kecenderungan untuk menjiplak program yang berasal dari luar negeri secara  mentah.  Padahal  konstruksi  sosial  antara  negara  asal  program  dengan kondisi  lokal  sangat  kontras  berbeda.  Hal  ini  terjadi  karena  didorong  arogansi bahwa  masalah  sudah  sangat  kompleks  sehingga  seolah-olah  kondisi  telah sangat  mendesak  untuk  memberlakukan  program.  Proses  yang  terburu-buru seperti  ini  seringkali  berimplikasi  buruk  di  masa  mendatang.  Praktisi  lokal seharusnya  mau  menjalani  proses  kontemplasi  terhadap  konstruksi  sosial masyarakatnya secara sabar. Nampak sekali praktisi lokal kita mudah terpesona dengan  kemasan  program  tanpa  berpikir  kritis  apakah  kontain  program  akan tepat  menghadapi  masalah  di  tingkat  lokal,  baik  dari  keseluruhan  maupun elemen program. Seharusnya yang dilakukan adalah memilah-milah mana ide-ide dasar  dalam  program  yang  palusibel  untuk  diterapkan  pada  konteks  lokal, apakah  ide-ide  tersebut  dapat  diterapkan  sebagaimana  aslinya  atau  harus dimodifikasi sedemikian rupa agar sesuai dengan konstruksi sosial lokal.

## Penutup
Berkaca  dari  sejumlah  contoh  kasus  yang  disampaikan,  maka  manajemen publik di daerah memang masih perlu dikembangkan secara lebih serius agar dapat berjalan secara lebih efektif dan efesien.
Oleh  karenanya,  di  masa  mendatang  peran  organisasi  pemerintah  perlu direvisi  kembali.  David  Osborne  &  Ted  Gaebler  dalam  bukunya Mewirausahakan Birokrasi:  Mentransformasi  Semangat  Wirausaha  ke  dalam  sektor  Publik (1996)  atau George Federickson dalam bukunya The Spirit Of Administration (1997) menyatakan bahwa  dalam  masyarakat  yang  berubah  ( changing  society ),  aparatur  negara  harus merubah  perilakunya  ke  arah  yang  lebih  kondusif  seiring  dengan  perkembangan masyarakat.  Artinya,  pemerintah  baik  secara  institusional  maupun  aparatur  secara personal  diharapkan  beradaptasi  melalui  perampingan  struktur,  fleksibilitas, ketanggapan  serta  kemampuan  untuk  bekerjasama  dengan  semua  pihak.  Lebih lanjut dalam kedua buku tersebut, diuraikan bahwa terdapat sepuluh hal yang perlu direvisi pada pemerintahan di masa mendatang, diantaranya sebagai berikut:
 Steering  rather  than  rowing (mengarahkan  dibandingkan  melayani).  Hal  ini berkaitan  dengan  cara  kerja  pemerintah  yang  terlalu  mendominasi penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Oleh  karenanya,  dominasi  tersebut  perlu direduksi secara gradual untuk selanjutnya diserahkan pada civil society .
 Empowering  rather  than  serving (memberdayakan  daripada  melayani).  Artinya, pemerintah  dituntut  untuk  melakukan  pemberdayaan  atau  penguatan  agar potensi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang bukan hanya dilayani terus atau di(cekok)i.
 Injecting  competition  into  service  delivery (menginfiltrasikan  nuansa  kompetisi dalam penyediaan layanan). Hal ini dimaksudkan agar institusi pemerintah lebih memperhatikan  pada  kualitas  penyediaan  layanan  yang  disediakan  bukan sekedar  kuantitasnya  saja.  Sehingga  tercipta  suasana  yang  kondunsif  dan terlepas dari warna korupsi dan nepotisme.
 Transforming  rule-driven  organization (mentrasformasikan  aturan  menjadi organisasi yang terdorong oleh misi). Artinya, organisasi pemerintah diharapkan memiliki inisiatif dan tidak kaku dengan aturan.
 Funding Outcome not Input (perubahan orientasi dari masukan menuju hasil). Hal ini  dimaksudkan  agar  institusi  pemerintah  berupaya  secara  baik  untuk memaksimalisasikan  input  baik  berupat  anggaran  maupun  sumberdaya  lainnya menjadi hasil yang optimal.
 Meeting  the  Needs  of  Customer  not  the  bureaucracy (memenuhi  kebutuhan pengguna layanan bukan birokrasi). Artinya, yang diutamakan dalam pelayanan adalah  pemenuhan  kebutuhan  pelanggan.  Birokrasi  sebaiknya  tidak memaksakan  agar  kepentingannya  turut  pula  diakomodir  dalam  pelayanan tersebut.
 Earing  than  Spending (mencari  daripada  mengeluarkan).  Hal  ini  dimaksudkan agar organisasi pemerintahan lebih mengupayakan mengakumulasi sumberdaya daripada terus-menerus  menggunakannya.  Bahkan  dituntu  lebih  jauh lagi  yakni kemampuan  birokrasi  untuk  melakukan  investasi  dengan  sumberdaya  yang dimilikinya
 Prevention  rather  than  cure (mencegah  daripada  mengobati).  Artinya,  birokrasi diharapkan  mengupayakan  berbagai  upaya-upaya  prevensi  agar  tidak  terjadi dampak yang tidak diharapkan. Oleh karenanya, setiap aktivitas birokrasi harus memiliki  kalkulasi  yang  baik  terhadap  kebijakan  yang  akan  ditempuhnya. Sehingga birokrasi menghidarkan diri dari masalah bukan melakukan pemecahan masalah.
 From  Hierarchy  to  partisipation  and  team  work (dari  hirarki  berubah  menjadi partisipatif dan kerja sama dalam tim). Artinya membangun pemerintahan yang terdesentralisasi.  Dengan  demikian,  maka  akan  terbangun  birokrasi  yang  lebih terbuka  terhadap  partisipasi  bawahan  dan  mampu  untuk  saling  bekerjasama bukan sebaliknya memelihara senioritas dan hirarki.
 Leveraging  change  trough  the  market (mendongkrak  perubahan  melalui  pasar). Hal  ini  dimaksudkan  agar  pemerintah  lebih  berorientasi  pada  pasar  untuk melakukan  berbagai  perubahan  sehingga  mereka  mampu  menyesuaikan  diri dengan perkembangan masyarakat.
Harapan terakhir bagi kita selaku masyarakat adalah pemerintah benar-benar secara serius melakukan perbaikan di seluruh dimensi aspek manajemen publik agar semakin  efektif  dan  efesien  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat sehingga  pelaksanaan  otonomi  daerah  secara  nyata  menciptakan  kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Indonesia. [ ]

## Bibliografi
Federickson, George (1997) The Spirit of Administration , (San Francisco: Jossey-Bass)
Kelman, Steven (2003) International Public Management Review  dalam electronic Journal at http://www.ipmr.net Volume 4 · Issue 2
Musgrave, R.A. (1959) The Theory of Public Finance (New York McGraw-Hill)
Osborne, David dan Ted Geabler (1996) Mewirausahakan Birokrasi: Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik (Jakarta: PPM)
Ott,  Steven  J.,  Albert  C  Hyde  and  Jay  M.  Shafritz  (1991) Public  Management:  The Essential Readings (Chicago: Lyceum Books/Nelson-Hall Publisher)
Samuelson,  P.A.  (1954)  “The  Pure  Theory  of  Public  Expenditure” Riview  of Economics and Statistics, 37: 35-46
Shafritz, J. M. (1988) The Dorsey dictionary of American Goverment and Politic (Pacific Grove, CA: Brooks/Cole)