INDONESIA 1945-2020: DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY Samson Ganda J. Silitonga
Universitas Katolik Parahyangan
E-mail: samson.ganda@unpar.ac.id Diterima:
20 Juni 2021 Direvisi: 10 Juli 2021 Disetujui: 14 Juli 2021 Abstrak
Diskursus demokrasi indonesia periode 1946-1957 mendapat sebutan  beraneka  ragam  dari  perspektif  akademik.  Ahli-ahli menyebutnya  demokrasi  liberal,  demokrasi  parlementer, bahkan  juga  demokrasi  konstitusional.  Makna  telaah demokrasi  berdasarkan  Hatta  dan  Supomo,  Magnis  Suseno mengisyaratkan demokrasi dan demokrasi indonesia memiliki kesamaan sekaligus pula perbedaan. Tujuan dalam penelitian ini  adalah  menjelaskan  demokrasi  dan civil  society dalam konteks  Indonesia  Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan menggunakan  analisis  kuantitatif  berdasarkan  survei  dan menjaring  lebih  dari  2600  jawaban  responden  terkait demokrasi  dengan  menyebar  kuisioner  melalui google  form. Butir-butir  yang  dapat  disimpulkan  dari  jawaban  2640 responden dan penelitian ini adalah: daya tarik demokrasi bagi masyarakat  indonesia  tidak  terlalu  tinggi,  tetapi  patut diapresiasi.  Bangsa  Indonesia  sudah  cukup  mengupayakan demokrasi, namun tidak berhasil. Ketidakberhasilan tersebut, yang paling mungkin adalah karena agama lebih penting dari demokrasi  dan  salah  satu  upaya  mewujudkan  demokrasi adalah  sosialisasi  sila-sila  pancasila  di  rumah  ibadah. Musyawarah  untuk  mufakat  tetap  lebih  dipentingkan  dari teknologis,  yang  mana  kebijakan  negara  harus  lebih  peduli pada masyarakat daripada elit politik. Kondisi pandemi covid- 19 seperti saat ini menyebabkan demokrasi seperti dilupakan dahulu.  Difusi  demokrasi  internasional  terhadap  gerakan- gerakan  demokratisasi  di  indonesia  berlangsung  dalam  4 (empat) tipe penyikapan, adopsi, penyesuaian, penolakan dan persuasi.
Kata kunci: Demokrasi, Diskursus, Ideologi

## Abstract
The  discourse  on  Indonesian  democracy  in  the  period 1946- 1957  received  various  names  from  an academic  perspective. Experts  call  it  liberal  democracy,  parliamentary  democracy, even  constitutional  democracy.  The  meaning  of  the  study  of democracy  based  on  Hatta  and  Supomo,  Magnis  Suseno suggests  that  democracy  and  Indonesian  democracy  have similarities as well as differences. The purpose of this study is to  explain  democracy  and  civil  society  in  the  context  of Indonesia.  This  research  was  conducted  using  quantitative analysis  based  on  surveys  and  collected  more  than  2600 respondents'  answers  related  to  democracy  by  distributing questionnaires  via  google  form.  The  points  that  can  be concluded  from  the  answers  of  2640  respondents  and  this
research  are:  the  attractiveness  of  democracy  for  the Indonesian people is not too high, but it should be appreciated. The Indonesian people have tried enough for democracy, but to no avail. This failure is most likely because religion is more important  than  democracy  and  one  of  the  efforts  to  realize democracy is the socialization of the precepts of Pancasila in houses of worship. Deliberation for consensus remains more important  than  technology,  in  which  state  policy  must  care more about the community than the political elite. The current state of the COVID-19 pandemic has caused democracy to be forgotten.  The  diffusion  of  international  democracy  towards democratization  movements  in  Indonesia  takes  place  in  4 (four)  types  of  attitude,  adoption,  adjustment,  rejection  and persuasion.
Keywords: Democracy, Discourse, Ideology

## Pendahuluan
Akhir  abad  XX  ditandai  sebagai  dekade  demokratisasi.  Samuel  Huntington menyebutnya  dekade  Gelombang  Demokratisasi  Ketiga  (Ladiqi  &  Wekke,  2018). Gerakan-gerakan pada dekade ini memunculkan demokrasi lahir di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia (Susabun, 2020). Sistem pemerintahan otoriter mulai tergeser bahkan tenggelam, dan yang menonjol terjadi di Eropa Timur dan Amerika Selatan (Denny, 2021). Khusus di Indonesia, runtuhnya pemerintahan Orde Baru secara akademik dianggap membuka  kesempatan  untuk  menelaah  format  politik  yang  diharapkan  lapisan-lapisan masyarakat non elitis (Mukmin, 2015). Format politik yang berjalan sejak Orde Soekarno (1957) hingga Maret 1967, sampai Mei 1998 dianggap gagal mengedepankan gagasan serta perilaku politik demokratis bagi sebuah negara sebesar dan se-majemuk Indonesia (Wijaya, 2014).
Format politik Orde Baru sepanjang 30 tahun lebih itu dicirikan oleh pelembagaan peran  sosial  politik  militer,  sistem  perwakilan  yang  tanggung  sekaligus  semu,  sistem kepartaian  yang  ‘seolah  terbuka’  namun  sebenarnya  tertutup,  penekanan  sangat  kuat terhadap  sentralisasi  pemerintahan  dan  proses  pembangunan  sosial  yang  berorientasi pertumbuhan  ekonomi  material  (Rajab,  2004).  Harus  diakui,  dengan  format  politik bercirikan  itu  negara  ini  berhasil  menciptakan  stabilitas  politik  yang  relatif‘nyaman, dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  memadai  pula  dengan  rerata  6-7  %  pertahun. Bermodalkan itu pula kekuasaan di Republik Indonesia bertahan selama 6 periode, yang diinisiasi  melalui  pemilihan  umum  yang  hasilnya  telah  dapat  diprediksi  sebelum  proses berakhir (Purba et al., 2020).
Menjelang  akhir  1980an  sebetulnya  telah  muncul  berbagai  pertanyaan  mendasar mengenai  Indonesia  dan  sistem  politik  yang  menaunginya  (Afroniyati,  2014).  Sejak 1950an  atau  selama  setengah  abad;  menunjukkan  bahwa  demokratisasi  Indonesia sebenarnya telah diupayakan sejak Republik ini berdiri, dan makin kuat sejak pemerintahan Orde Baru menyatakan diri (1966/1967), tetapi masih kurang efektif melayani masyarakat Indonesia  sesuai  tujuan  dan  cita-cita  negara.  Pertanyaan-pertanyaan  mendasar  yang dimaksud:  sejauh  mana  formasi  politik  Orde  Baru  telah  mengantisipasi  meningkatnya aspirasi dan tuntutan masyarakat atas transparansi politik, demokratisasi, HAM (Hak Asasi Manusia), clean  government ,  pemerataan,  dan  termasuk  pula  implementasi  Pancasila sebagai falsafah, ideologi dan sekaligus sistem nilai sosial (Soleman & Noer, 2017).
Berkaitan dengan berbagai pertanyaan tersebut, mereka yang menyadari bahwa sejak akhir dekade  1970an  Indonesia sebetulnya  telah dilanda  globalisasi,  juga menyodorkan
berbagai  pertanyaan  kritis  terhadap  kekuasaan  mengenai  fairness,  transparansi  serta hubungan negara–rakyat dan Civil Society . Pertanyaan yang juga menguat apakah format politik  Orde  Baru  telah  cukup  berhasil  membawa  Indonesia  menuju  masyarakat  tinggal landas atau minimal mendekati formasi Negara-Bangsa ( Nation-State ). Arus  deras  gelombang  dan  tuntutan  demokratisasi  di  Indonesia  akhir  abad  XX memang  cukup  tepat  diarahkan  pada  sistem  pemerintahan  Negara  yang  otoriter,  namun menjadi  fakta  sosiologis  yang  tidak  dapat  dikesampingkan  pula  bahwa  tuntutan demokratisasi  juga  terarah  pada  kondisi-kondisi  fundamental  empirik  masyarakat Indonesia.
Pengakuan  kedaulatan  dari  Kerajaan  Belanda  memunculkan  praktik berdemokrasi terutama  dihiasi  tingkah  laku  parlementaris  dengan  kekuatan  oposisi  yang  masif  hingga menimbulkan turbulensi seolah tiada henti (Mukmin, 2015). Pergantian (personil) kabinet bisa terjadi secara tiba-tiba (mendadak) dan berbagai konflik cenderung tidak terselesaikan antara kelompok nasionalis–sekuler dengan nasionalis–agama dan sosialis versus agama. beberapa  daerah  sering  terjadi  kekacauan  dan  memaksa  Soekarno  memakai  kekuatan militer,  yang secara langsung maupun tidak menimbulkan chaos atau pertikaian antar elit, baik  secara  terbuka  maupun  tertutup.  Kondisi-kondisi  inilah  yang  membuat  Soekarno menyimpulkan  bahwa  gagasan  Demokrasi  Barat,  dengan  penekanan  pada  aspek parlementer  yang  bebas,  sama  sekali  tidak  sesuai  dengan  kultur  Bangsa  Indonesia (Priyowidodo, 2018).
Mundurnya Drs. Mohammad Hatta dari posisi wakil presiden pada akhir tahun 1956 seperti menenggelamkan demokrasi dari panggung utama politik Indonesia. Tetapi, kepala negara dan kepala pemerintahan kala itu, Soekarno, memberi isyarat bahwa pengunduran diri  wakil  presiden  bukanlah  sesuatu  yang  harus  disesalkan.  Soekarno  seperti  melihat pengunduran  diri  Hatta  patut  dicegah,  hal  tersebut  merupakan  masalah  Dwi  Tunggal kekuasaan, tetapi bukan persoalan yang menggoncang sistem politik kenegaraan, apalagi meremukkan  sendi  demokrasi.  Sebab  perjalanan  bangsa  sendiri  masih  sangat  belia  serta perlu dan wajar jika dibetulkan ulang dalam koridor. Melalui pidato tersebut, setidaknya 2 (dua) gagasan pokok dapat dipetik. Pertama, founding father Indonesia sendiri sebetulnya merasa  tidak  puas  terhadap  praktik  demokrasi  dalam  sistem  politik  Indonesia  pasca pengakuan  kedaulatan.  Kedua,  terungkap  pula  bahwa  Indonesia  diyakini  mempunyai pondasi  demokrasi  yang  sesuai  dengan  karakter  kultural  dan  psikologi  sosial  rakyat Indonesia sendiri (Tania, 2019).
Diskursus  demokrasi  Indonesia  periode  1946-1957  mendapat  sebutan  beraneka ragam  dari  perspektif  akademik.  ahli-ahli  menyebutnya  demokrasi  liberal,  demokrasi parlementer,  bahkan  juga  demokrasi  konstitusional  (Hamzani,  2014).  Boyd  R.  Campton menjelaskan,  situasi  1950-1955,  bahkan  sebelumnya  (1945-1949),  merupakan  kondisi- kondisi  yang  wajar  dalam  sebuah  negara  baru  bebas  (merdeka)  dan  gagasan  demokrasi yang bertebaran itu harus dilihat sebagai proses penyempurnaan konstriksi pemerintahan. Sedangkan  Magnis  Suseno,  menyatakan  Indonesia  pada  periode  1946-1957  belum sepenuhnya  menjalankan  demokratisasi  sesuai  gagasan  inti  kerakyatan  yang  merupakan Roh Demokrasi (Khairazi, 2015).
Makna  telaah  demokrasi  berdasarkan  Hatta  dan  Supomo,  Magnis  Suseno mengisyaratkan  demokrasi  dan  demokrasi  indonesia  memiliki  kesamaan  sekaligus  pula perbedaan.  Hatta  tentu  tidak  menolak  demokrasi  (Barat),  tetapi  harus  dilengkapi dengan demokrasi  Indonesia  yang  mencakup  ekonomi  kerakyatan  (Ashari,  2020).  Supomo menolak  demokrasi  (Barat)  sepenuhnya,  demikian  Magnis-Suseno.  Bahkan  irisan pandangan kedua tokoh itu, kata Magnis-Suseno, sama-sama tidak terealisasi. Dalam kata- kata Suseno sendiri, “Puncak kehidupan demoratis Republik muda sekaligus merupakan permulaan kemerosotannya”.
Penelitian  ini  memiliki  hubungan  serupa  dalam  buku  (Hikam  &  Magnis-Suseno, 1996),  dimana  dalam  buku  tersebut  menjelaskan  demokrasi  dan civil  society ,  tetapi penelitian ini ditambahkan analisis kuantitatif berdasarkan survei dan tidak sekadar analisis politik. Tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan demokrasi dan civil society dalam konteks  Indonesia.  Manfaat  menghubungkan  demokrasi  dan civil  society dalam  konteks Indonesia yaitu menegaskan, persoalan pertama sehubungan dengan diskursus demokrasi indonesia adalah ambiguitas sudut pandang. Berdasarkan penelusuran sejarah kita teramat mudah menemukan jarak antara historisitas  demokrasi yang umum (sekaligus universal) dengan  gagasan  kontekstual  yang  hendak  dikembangkan.  Tarik-manarik  inilah  yang melahirkan  pertanyaan,  bagaimana  sesungguhnya  formulasi  demokrasi  yang  tepat  untuk indonesia.  Kiblat  mana  yang  harus  dipilih,  demokrasi  global  atau  usaha  kontekstualisai dengan menggali tradisi kultural yang tersedia. Atau, mungkinkah memperoleh semacam “jalan ketiga” bagi demokrasi Indonesia.
1. Artikel  ini  mengajukan  pertanyaan,  apakah  tradisi  berdemokrasi  di  Indonesia kekuasaan Soekarno maupun Soeharto masih dalam ambiguitas di atas.
2. Jika bukan, bagaimanakah  penyelenggaraan tradisi  Demokrasi di Indonesia 1998 – 2020 setelah era Soekarno dan Soeharto dan bagaimana pula tradisi itu memberikan artikulasi bagi masyarakat Indonesia sendiri.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  analisis  kuantitatif  berdasarkan survei  dan  menjaring  lebih  dari  2600  jawaban  responden  terkait  demokrasi  dengan menyebar kuisioner melalui Google Form : https://forms.gle/dvUino3nKUNj54CU8 . Hasil dari jawaban-jawaban responden tersebut kemudian diinterpretasikan.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 60% responden tinggal di kota besar. Kota- kota besar memang berkembang pesat dan tahun 2018 Indonesia meyelenggarakan Asian Games dengan  meriah  yang  membuktikan  bahwa  arus  urbanisasi  meningkat  akhir-akhir ini. Responden dalam penelitian ini 60%,  adalah anak muda 18-24 tahun. Hasil tersebut menunjukan  bahwa  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  mereka  yang  berusia  dewasa awal  atau  ambang  usia  produktif.  Pengukuran  dari  tingkat  pendidikan,  1919  orang responden  mengakui  SMA  sederajat,  575  responden  mengakui  sarjana,  sebanyak  74 responden mengaku berpendidikan magister (S2) dan hanya 53 responden yang mengakui telah  menempuh  jenjang  doktor  (S3),  profesi  sebanyak  64,4%  responden  mengaku wirausaha,  13,6%  responden  mengaku  pekerja  seni,  11,7%  responden  mengaku  sebagai guru dan dosen, dan hanya 10,3% mengaku ASN (termasuk TNI  – Polri). Hasil tersebut menunjukkan  bahwa sebagian  besar  responden  adalah  pekerja  swasta  yang  tidak terikat kepada negara dalam hal mata pencariannya
Terkait  karakteristik  responden,  analisis  dalam  penelitian  ini  membuktikan bahwa daya tarik terhadap demokrasi tidak terlalu tinggi karena menurut Ted Fishman,  demokrasi yang baik adalah bila sebagian besar responden tinggal di kota menengah, berpendidikan rata-rata, berafiliasi swasta atau tanpa negara.
Pertanyaan dilontarkan terkait apakah mengikuti pilpres terakhir (2019), sebanyak 65,4% responden menjawab ya dan angka ini sangat besar. Pertanyaan yang sama diajukan tentang  pemilihan  gubernur,  ternyata  51,8%  menjawab  ya  dan  menurut  kami  ini membuktikan demokarsi kurang menarik. Pertanyaan lain seperti apakah arti demokrasi, sebanyak  8,6%  responden  menjawab  demokrasi  adalah  sistem  negara,  dan  hanya  30,2% menjawab  partisipasi rakyat.  Sebanyak  15,4%  menjawab   demokrasi   adalah   kualitas
partisipasi rakyat dan sebanyak 7,9% menjawab bahwa demokrasi adalah suara terbanyak, hanya  37,8%  menjawab  demokrasi  adalah  kebebasan  rakyat.  Hal  tersebut  menunjukan, jawaban  responden  bukan  soal  kualitas  tetapi  partisipasi  rakyat.  Jika  partisipasi digabungkan dengan kebebasan, maka inilah jawaban responden terbesar.
Jawaban responden pada arti demokrasi juga harus dihubungan dengan pertanyaan apakah jika responden mengikuti pilpres atau pilgub, akan memilih yang dipilihkan partai politik  atau  pilihan  sendiri.  Lebih  dari  60%  responden  menjawab  pilihan  sendiri,  bukan berdasarkan  partai  politik.  Hal  ini  menunjukkan  sebagian  responden  digerakkan  oleh subjektifitas,  atau  bahkan  intersubyetifitas.  Ini  mirip  paradigma  milenial,  tetapi  harus dibuktikan  lebih  spesifik.  Selain  itu  harus  dikatakan  bahwa  jawaban  responden  tidak bersifat  prosedural.  Artinya,  demokrasi  yang  diharapkan  responden  bukanlah  demokrasi formalitas.
Jawaban responden atas pertanyaan nomor berikutnya cukup mengejutkan.  Sekitar 60,7%  jawaban  responden  menunjukan  bahwa  indonesia  sudah  berupaya  mewujudkan demokrasi meski kurang berhasil. Ini dihubungkan dengan masyarakat indonesia beragama islam (29,3%) yang menolak demokrasi (28,3%) dan ini terjadi tahun 2021 atau 23 tahun setelah reformasi politik. Jawaban responden barusan agaknya sinkron dengan pertanyaan barusan, yakni 30,2% + 28,6 menjawab bahwa sosialisasi pancasila sebaiknya berlangsung pada rumah ibadah dan musyawarah untuk mufakat tetap lebih penting tinimbang pilihan- pilihan teknologis lain.
Demokrasi tetap dianggap penting, 46,3% responden mengemukakan bahwa sia-sia untuk bertahan dengan gagasan itu karena demokrasi hanya akan bertahan sebagai pikiran saja dan itupun terjadi secara internasional semata (36,7), tidak pada skala nasional. Tidak boleh  dilupakan  bahwa  pandemi  covid-19  tengah  mewabah  dan  mayoritas  responden menjawab  supaya  demokrasi  dilupakan  saja,  meski  47%  lebih  menganggap  demokrasi masih  layak  dipercaya  sebagai  sistem.  Apakah  karena  demokrasi  tidak  mempunyai alternatif  lain  yang  sebanding?  Akhirnya,  47,7%  responden  mengaku  mengerti civil society. Meski kurang, angka itu masih lebih baik dibanding perkiraan kami kurang dari 30%. Inilah butir-butir yang dapat disimpulkan dari jawaban 2640 responden itu:
1. Daya  tarik  demokrasi  bagi  masyarakat  indonesia  tidak  terlalu  tinggi,  tetapi  patut diapresiasi
2. Bangsa indonesia sudah cukup mengupayakan demokrasi, namun tidak berhasil
3. Ketidak-berhasilan tersebut, yang paling mungkin adalah karena agama lebih penting dari demokrasi
4. Salah  satu  upaya  mewujudkan  demokrasi  adalah  sosialisasi  sila-sila  Pancasila  di rumah ibadah
5. Musyawarah  untuk  mufakat  tetap  lebih  dipentingkan  dari  teknologi,  yang  mana kebijakan negara harus lebih peduli masyarakat daripada elit politik.
6. Kondis pandemi covid-19 seperti saat ini menyebabkan demokrasi dilupakan dulu. Bagi  Anders  Uhlin,  difusi  demokrasi  internasional  terhadap  gerakan-gerakan demokratisasi  di  Indonesia  berlangsung  dalam  4  (empat)  tipe  penyikapan,  adopsi, penyesuaian,  penolakan  dan  persuasi  (Umar,  2016).  Keempat  tipe  ini  sekaligus  menjadi refleksi  bagaimana  orang  Indonesia  melihat  dinamika  demokratisasi  global,  lalu dikomparasi dengan pengalaman pribadi sendiri.
Tipe  adopsi,  ditunjukkan dengan  kuatnya  rujukan  terhadap  gagasan-gagasan  barat tentang  indonesia  sebagai  titik  pandang  gerakan  demokrasi.  Pada  intinya,  kebutuhan demokratisasi di indonesia merupakan refleksi bagi gagasan demokrasi liberal.
Tipe penyesuaian ( adjusment ), berisi pandangan yang menekankan bahwa kultur dan tradisi  bangsa  indonesia  memiliki  kemampuan  menyerap  nilai-nilai  demokrasi  dalam
pengertian  barat.  Sekaligus  terdapat  kemungkinan  memajukan  tradisi  untuk  kemudian diinkorporasikan  dengan  nilai-nila  demokrasi  barat.  Tipe  penyesuaian  ini,  oleh  banyak pihak,  dianggap  sebagai  tipologi  yang  paling  terlupakan  dari  seluruh  periode  diskursus demokrasi indonesia.
Tipe penolakan ( refection ), merupakan untuk menyebut sikap-sikap yang menolak beberapa  ide  demokrasi  barat,  salah  satunya  menolak  kapitalisme  sebagai  manifestasi kebebasan  individu.  Bidang  ekonomi,  kapitalisme  dianggap  sebagai  manifestasi demokrasi.  Contoh refection lain  adalah  penolakan  terhadap  self  determination  karena tidak sesuai konsep NKRI. Sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, Soekarno menolak Papua terpisah dari NKRI, dan mengusahakan pengembaliannya pada 1961, lalu diperkuat lagi oleh Soeharto (1969).
Tipe  Persuasi,  merupakan  sikap  yang  memberi  kesan  positif  terhadap  Demokrasi Global  atau  demokratisasi  internasional.  Terkandung  usaha-usaha  mengkomparasikan pengalaman  negara-negara  Asia  lain  (seperti  Malaysia,  Singapura,  Jepang  dan  Korea Selatan)  yang  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  tanpa  demokrasi,  Indonesia  tidak  akan lebih baik

## Kesimpulan
Butir-butir yang dapat disimpulkan dari jawaban 2640 responden dan penelitian ini adalah  daya  tarik  demokrasi  bagi  masyarakat  indonesia  tidak  terlalu  tinggi,  tetapi  patut diapresiasi.  Bangsa  indonesia  sudah  cukup  mengupayakan  demokrasi,  namun  tidak berhasil.  Ketidak-berhasilan  tersebut,  yang  paling  mungkin  adalah  karena  agama  lebih penting dari demokrasi dan salah satu upaya mewujudkan demokrasi adalah sosialisasi sila- sila pancasila di rumah ibadah. Musyawarah untuk mufakat tetap lebih dipentingkan dari teknologis, yang mana kebijakan negara harus lebih peduli pada masyarakat daripada elit politik. Kondisi pandemi covid-19 seperti saat ini menyebabkan demokrasi dilupakan dulu. Difusi  demokrasi  internasional  terhadap  gerakan-gerakan  demokratisasi  di  Indonesia berlangsung  dalam  4  (empat)  tipe  penyikapan,  adopsi,  penyesuaian,  penolakan  dan persuasi.

## Bibliografi
Afroniyati,  Lies.  (2014).  Analisis  ekonomi  politik  sertifikasi  halal  oleh  Majelis  Ulama Indonesia. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik) , 18 (1), 37–52. Ashari, Aan Nur Hasim. (2020). Pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan perspektif ekonomi Islam Mohammad Abdul Mannan . IAIN PONOROGO. Denny, J. A. (2021). Jatuhnya Soeharto dan transisi demokrasi Indonesia . Jakarta: Cerah Budaya Indonesia.
Hamzani,  Achmad  Irwan.  (2014).  Menggagas  Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum  Yang Membahagiakan Rakyatnya. Yustisia Jurnal Hukum , 3 (3), 137–142.
Hikam, Muhammad A. S., & Magnis-Suseno, Franz. (1996). Demokrasi dan Civil Society . Lp3es Jakarta.
Khairazi,  Fauzan.  (2015).  Implementasi  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia  di  indonesia. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 72–94. Ladiqi, Suyatno, & Wekke, Ismail Suardi. (2018). Gambaran Demokrasi, Demokrasi, dan Perkembangan. In Gawe Buku . Yogyakarta: Gawe Buku. Mukmin, Ulul. (2015). Kontribusi Organisasi Kepemudaan Ampi Dalam Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah . Universitas Negeri Semarang.
Priyowidodo,  Gatut.  (2018).  Komunikasi  Politik:  Memahami  Dari  Sisi  Kepribadian  dan Pemikiran  Politik  Soekarno  dan Soeharto.  In Komunikasi  Politik:  Memahami  Dari Sisi Kepribadian dan Pemikiran Politik Soekarno dan Soeharto . Depok: PT Rajawali Pers.
Purba,  Bonaraja,  Sudarmanto,  Eko,  Syafii,  Ahmad,  Nugraha,  Nur  Arif,  Zaman,  Nur, Ahdiyat,  Madya,  &  Umarama,  Ariyanto.  (2020). Ekonomi  Politik:  Teori  dan Pemikiran . Medan: Yayasan Kita Menulis.
Rajab, Budi. (2004). Negara Orde Baru: Berdiri di Atas Sistem Ekonomi dan Politik yang Rapuh. Sosiohumaniora , 6 (3), 182.
Soleman, Mochdar, & Noer, Mohammad. (2017). Nawacita sebagai strategi khusus Jokowi periode Oktober 2014-20 Oktober 2015. Politik , 13 (1). Susabun, Antonius Oktaviano. (2020). Problematika Demokrasi Dalam Dinamika Politik Lokal Di Indonesia Post-Soeharto Dan Alternatif Gerakan Kewarganegaraan Aktif . STFK Ledalero.
Tania, Putri. (2019). Perspektif Abdurrahman Wahid terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia . UIN Raden Intan Lampung, Lampung. Umar,  Ahmad  Rizky  Mardhatillah.  (2016).  Dari  Negara  Islam  ke  Politik  Demokratis: Wacana  dan  Artikulasi  Gerakan  Islam  di  Mesir  dan  Indonesia. Jurnal  Masyarakat Dan Budaya , 18 (1), 1–18.
Wijaya,  Arif.  (2014).  Demokrasi  dalam  Sejarah  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia. Al- Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam , 4 (1), 136–158.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License.