## Pengaruh Kebijakan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Keuangan
Sitti Muliana
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara, Indonesia muliana200785@gmail.com
Vebby Anwar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana, Indonesia vebbyanwar1512@gmail.com
Yusti suciati ardhana akhyar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara, Indonesia suciatiardhana55@gmail.com

## Abstract
This research aims to examine the influence of government policies and regulations through financial inclusion  on  the  economic  empowerment  of  women  in  creative  industries  specifically  for  women  in  South Sulawesi. This research is a type of quantitative research. To achieve the research objectives, explanatory analysis was used using the Structural Equation Modeling (SEM-PLS) analysis tool. This research used 126 samples.  The  research  results  show  that  increasing  government  regulations  on  women's  economic empowerment, policies and incentives have an effect on increasing  women's economic empowerment. The results of the structural model analysis show that financial inclusion has a positive and significant effect on women's economic empowerment.
Keywords : Women's economic empowerment, financial inclusion, creative industry.

## A. PE NDAHULUAN
Saat  ini  inklusi  keuangan  menjadi  perhatian  di  banyak  negara  karena  perannya  dalam perkembangan  ekonomi  (Watanapongvanich  et  al.,  2021).  Fasilitas  layanan  keuangan  bagi masyarakat  dapat  mendukung  inklusi  keuangan  sehingga  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan  suatu  negara  (Thathsarani  et  al.,  2021).  Secara  global,  inklusi  keuangan  telah dipercaya  sebagai  alat  kebijaksanaan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan ( sustainable  development  goals )  (Demirgüç-Kunt  et  al.,  2020).  Olehnya  itu,  pemerintah  sebagai pembuat  kebijakan  wajib  memperhatikan  serta  mendorong  peningkatan  inklusi  keuangan  sebagai prioritas kebijakan utama (Hess et al., 2021), (Low & Fekete-Farkas, 2021). Penelitian (Hess et al., 2021) menyebutkan, terdapat kesenjangan antar gender dalam mengakses lembaga keuangan resmi di  berbagai  negara.  Lebih  khusus  lagi,  penelitian  (Demirgüç-Kunt  et  al.,  2020),  (Siddik,  2017) melaporkan kesenjangan gender banyak terjadi di negara berkembang.
Partisipasi  perempuan  dalam  kegiatan  ekonomi  sangatlah  penting.  Peran  perempuan

## Volume 19 Nomor 2, Desember 2023

## Pengaruh Kebijakan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Keuangan
mempunyai  dampak  yang  luas  tidak  hanya  dalam  peningkatan  perekonomian  keluarga  dan perekonomian nasional, namun juga dalam penciptaan lapangan kerja. Indonesia dalam Presidensi G20  melalui  program  W20  Sispreneur  hadir  untuk  menciptakan  ekonomi  inklusif  untuk memberdayakan  womenpreneurs.  Program  ini  dilakukan  dengan  memberikan  kemudahan  akses permodalan dan transformasi digital. Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi menyebabkan berkurangnya kasus kekerasan yang seringkali disebabkan oleh permasalahan ekonomi.
Inklusi keuangan adalah solusi dalam mengurangi kemiskinan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sumber daya keuangan untuk mendukung pelaku usaha (Arner et al., 2020), (Alenoghena et al., 2020). Oleh karena itu permasalahan kesetaraan gender dalam mengakses lembaga keuangan menjadi sangat penting. Untuk itu diperlukan dukungan pemerintah dalam upaya pemberdayaan.  Pemberdayaan  ekonomi  perempuan  hadir  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  menuju kesetaraan  gender,  pengentasan  kemiskinan  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif. Mempertimbangkan pentingnya inklusi keuangan bagi pemberdayaan perempuan maka penelitian ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kebijakan  dan  regulasi  pemerintah  baik  secara  langsung maupun melalui inklusi keuangan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan pada industri kreatif khas perempuan di provinsi Sulawesi selatan.
Saat  ini  ekonomi  kreatif  menjadi  perhatian  pemerintah.  Ekonomi  kreatif  di  Indonesia didominasi  oleh  tenaga  kerja  perempuan  misalnya  subsektor  kuliner,  fashion  dan  periklanan. Eksistensi  perempuan  di  industri  kreatif  semakin  meningkat  ditengah  isu  marginalitas  gender. Stigma sosial yang berkembang di masyarakat menyebabkan  perempuan sering dipandang sebelah mata dan sulit bersaing mendapatkan pekerjaan. Bukan hanya itu, fakta tingginya kasus kekerasan dalam  rumah  tangga  dan  perceraian  sering  menyebabkan  perempuan  menjadi  korban  bahkan membuatnya hidup dalam kemiskinan atau menjadi single parent .
Penelitian sebelumnya telah membahas inklusi keuangan dari berbagai perspektif di seluruh dunia seperti (Tanti et al., 2021) dan (García Machado et al., 2020). Namun, masih terbatas penelitian yang mengaitkan isu kesenjangan gender dengan inklusi keuangan khususnya di Indonesia. Inklusi keuangan  menjadi  isu  penting  karena  banyak  masyarakat,  terutama  pengusaha  perempuan  belum mendapatkan  akses  layanan  keuangan  dasar  melalui  lembaga  keuangan  formal.  Penelitian  yang mengkaji  bagaimana  kebijakan  dan  regulasi  pemerintah  melalui  inklusi  keuangan  mempengaruhi pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya industri kreatif belum banyak ditemukan dari sekian banyak literatur yang ada. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kesenjangan ini.
Melalui Inklusi Keuangan

## B.  KAJIAN  PUSTAKA

## Institutional theory
Kerangka  teori  institusional  telah  digunakan  oleh  sebagian  besar  penelitian  sebelumnya melalui pendekatan ekonomi untuk menjelaskan inklusi keuangan misalnya, (Caskey, 1997), (Barr & Sherraden, 2005) dan (Ostrom, 2009). Penelitian ini didasarkan pada teori institusional. Menurut (Buckland, 2012), teori institusional memberikan gambaran dengan baik tentang struktur dan proses yang berakar pada organisasi, kebijakan  dan pasar. Melalui pendekatan ini, diperoleh pemahaman yang  lebih  detai  tentang  inklusi  keuangan  melalui  peran  kelembagaan.  Pada  dasarnya,  teori institusional  berupaya  untuk  menggambarkan  aspek  yang  lebih  dalam  bagaimana  institusi diciptakan,  dipelihara  dan  diubah  (Scott,  2005).  Dalam  konteks  penelitian  ini,  penelitian  ini membahas  pengaruh  kebijakan  dan  regualasi  pemerintah  terhadap  inklusi  keuangan  serta pemberdayaan  ekonomi  perempuan.  Penelitian  ini  menguji  faktor-faktor  yang  menjadi  struktur (peraturan atau regulasi) yang memandu perilaku sosial sehingga membentuk inklusi keuangan dan mendorong pemberdayaan ekonomi.

## Kebijakan pemerintah dan Inklusi keuangan
Konsep  inklusi  keuangan  telah  menjadi  isu  utama  dalam  agenda  pembangunan  di  sejumlah negara  berkembang,  termasuk  Indonesia  (Ratnawati,  2020).  Menurut  PBB,  inklusi  keuangan mengacu pada kemudahan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat (Ren et al., 2023). Inklusi keuangan juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan layanan keuangan formal oleh masyarakat (Hess et al., 2021), (Panda, 2018). Inklusi keuangan menurut (Efobi et al., 2014), (Chauvet & Jacolin, 2017) didefinisikan sebagai peningkatan akses terhadap jasa keuangan formal yang diukur dengan kepemilikan rekening, penggunaan kredit dan tabungan di bank.
Kebijakan  pemerintah  untuk  meningkatkan  akses  permodalan  bagi  pelaku  usaha  dilakukan OJK dengan menerbitkan POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan  di  sektor  jasa  keuangan  bagi  konsumen  dan/atau  masyarakat  (POJK  76  Tahun  2016). Peraturan tersebut  diterbitkan  juga  untuk  memperkuat  komitmen,  kesadaran,  dan tanggung  jawab untuk memberi layanan serta berinteraksi langsung dengan Konsumen untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi Konsumen dan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

## Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Berkembangnya industri kecil dan kreatif saat ini berdampak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional (Djaya, 2020). Industri kreatif adalah konsep ekonomi yang mengintensifkan informasi  serta  kreatifitas  dengan  mengandalkan  ide  serta stock  of  knowledge dari  sumber  daya

## Pengaruh Kebijakan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Keuangan
manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi  (Sugiarto, 2019). Saat ini pelaku industri kreatif banyak melibatkan perempuan. Secara global, perempuan pengusaha telah menarik banyak  perhatian  karena  kemampuan  mereka  menciptakan  lapangan  kerja  untuk  diri  sendiri  dan orang lain, mengentaskan kemiskinan ekonomi (Tanti et al., 2021).
Inklusi keuangan menjadi perhatian karena dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan  ekonomi,  dan  pemberdayaan  perempuan  (Fareed  et  al.,  2017).  Pemberdayaan perempuan merupakan komponen penting dari kemajuan dan pembangunan. Kemajuan suatu negara melalui  pembangunan  gender  memerlukan  peningkatan  akses  Lembaga  keuangan  formal  (García Machado et al., 2020). Perempuan sering menghadapi ketidakadilan dan kerentanan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan hukum. Untuk memerangi basis gender yang diciptakan secara sosial, perempuan perlu diberdayakan dalam semua aspek kehidupan (Shkodra et al., 2021). Kebijakan peningkatan inklusi keuangan untuk memberdayakan perempuan dilakukan dengan memastikan stabilitas keuangan perempuan (Mulili, 2020), (Nguse et al., 2022). Demirgüç-Kunt  et  al.,  (2015)  menemukan  bahwa  faktor gender turut  memengaruhi inklusivitas keuangan dimana laki-laki memiliki akses ke layanan keuangan lebih baik dibandingkan perempuan  di  India.  Sementara  di  Afrika,  pengusaha  pria  yang  lebih  mapan,  lebih  terdidik,  dan berpengalaman dengan akses keuangan yang lebih baik. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka diajukan hipotesis berikut.
H1:  Kebijakan  dan  regulasi  pemerintah  berpengaruh  positif  terhadap  pemberdayaan  ekonomi perempuan.
H2: Inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan.
H3:  Kebijakan dan regulasi pemerintah berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inklusi keuangan.

## Gambar 1. Model penelitian

## B.   METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kuantitatif.  Untuk  mecapai  tujuan  penelitian digunakan  analisis  eksplanatori  dengan  alat  analisis structural  equation  modelling (SEM-PLS). Objek penelitian adalah pelaku industri kreatif khas perempuan di provinsi Sulawesi selatan seperti
Kebijakan dan regulasi pemerintah Inklusi Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan H1 H1 H3 H1 H2

## Pengaruh Kebijakan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Keuangan
busana fashion, periklanan, kuliner dan jenis industri kreatif lainnya.  Data diperoleh sebanyak 126 data dari perempuan pelaku usaha industri kreatif khas perempuan. Jumlah ini telah melebihi 100- 200  sampel  seperti  yang  direkomendasikan  (Hair  et  al.,  2019) . Teknik  pengambilan  sampel  yang digunakan  adalah  sampel  acak  ( simple  random  sampling ).  Instrumen  penelitian  menggunakan kuisioner  yang  dikembangkan  dari  penelitian  sebelumnya  dan  memenuhi  uji  validitas  dan reliabilitas. Variabel dan indikator diukur menggunakan skala likert 5 poin, menggunakan kombinasi pertanyaan positif dan negatif. Variabel dan indikator disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Variabel penelitian Variabel Indikator Sumber Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 1. Mampu menghadapi keadaan darurat 2. Mempromosikan tabungan dan investasi
3. Meningkatkan sumber pendapatan
4. Standar hidup yang lebih baik
5. Meningkatkan fasilitas medis yang lebih baik
6. Peningkatan posisi dalam keluarga
7. Meningkatkan produktivitas (Siddik, 2017) Kebijakan dan regulasi pemerintah 1. Kurangnya dukungan pemerintah yang memadai 2. Kurangnya regulasi yang tepat (Nguse et al., 2022) Inklusi keuangan 1. Lembaga keuangan enggan memberikan pembiayaan jangka panjang
2. Kurangnya keamanan agunan
3. Suku bunga tinggi
4. Kurangnya keterampilan teknis
5. Prosedur birokrasi lembaga keuangan (Panda, 2018)
Hipotesis diuji mengunakan analisis data kuantitatif dengan alat analisis partial least squares structural  equation  modeling (PLS-SEM).  Tahapan  analisis  yaitu  evaluasi  model  pengukuran ( measurement model ) dan evaluasi model struktural ( structural model ). Evaluasi model pengukuran dilakukan dengan memeriksa loading factor (LF), composite reliability , average variance extracted (AVE),  validitas  diskriminan  dan cross  loading .  Sedangkan  evaluasi  model  struktural  dilakukan dengan memeriksa R 2 dan Estimasi koefisien jalur ( T-value ).
Nilai validitas konvergen diperiksa dengan melihat nilai loading factor tiap item dengan syarat >0,6 (Hair et al., 2019). Sedangkan uji validitas konvergen mensyaratkan nilai AVE >0,5 dan nilai reliabilitas CR >0,7 (Hair et al., 2019). Selanjutnya validitas diskriminan diperiksa untuk menguji apakah  faktor-faktor  lainnya  tidak  memiliki  korelasi.  Nilai  akar  kuadrat  dari  AVE  harus  >  nilai korelasi antar variabel laten. Kemudian dilakukan evaluasi model structural melalui nilai R 2 untuk memeriksa  bahwa  model  baik,  moderat  atau  lemah.  Terakhir  estimasi  koefisien  jalur  diperiksa dengan melihat hasil bootstrapping yang menunjukkan nilai ( T-value ).

## C.   HASIL DAN PE MBAHASAN

## Analisis Model Pengukuran
Penelitian ini menggunakan outer model untuk  menguji hubungan antara variabel laten dan ukurannya.  Item-item  yang  mengukur  inklusi  keuangan,  pemberdayaan  ekonomi  perempuan, kebijakan  dan  regulasi  pemerintah  diberi  kode  terbalik  untuk  menjadikannya  positif  sebelum dianalisis  sehingga  semua  item  dari  semua  faktor  berada  pada  arah  yang  sama  (positif)  pada  saat pemodelan jalur. Hasil pengujian dari ukuran-ukuran konstruk menunjukkan keterkaitan yang tinggi dengan konstruk karena semuanya mempunyai nilai loading faktor lebih besar dari 0,60 (Hair et al., 2019). Ukuran konstruk dapat dilihat pada gambar 2.

## Gambar 2. Evaluasi model pengukuran
Selanjutnya, komponen pertama dari model pengukuran berupa analisis reliabilitas, dilakukan dengan reliabilitas komposit dan Cronbach alpha . Sejalan dengan tolok ukur (Hair et al., 2019), titik potong untuk reliabilitas komposit dan alfa Cronbach seharusnya lebih besar dari 0,70 dan 0,50. Oleh karena itu, hasil uji analisis reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel mempunyai hasil uji yang  lebih  besar.  Komponen  kedua  dari  model  pengukuran  (validitas  konvergen)  dilakukan  dan ditemukan validitas data dengan nilai rata-rata varians yang diekstraksi (AVE) lebih besar dari 0,50 (Hair et al., 2019) (Tabel 2).

## Tabel 2. Analisis reliabilitas dan validitas konvergen
Konstruk Outer loading Alpha CR AVE Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Y) 0.688 0.828 0.616 Y.1 0.771 Y.3 0.741 Y.7 0.840 Kebijakan dan regulasi pemerintah (X) X1 0.855
Melalui Inklusi Keuangan X2 0.809 0.558 0.818 0.693 Inklusi keuangan (Z) 0.647 0.789 0.559 Z.1 0.619 Z.3 0.754 Z.5 0.851 Sumber: Data Penelitian, 2023
Selain  itu,  validitas  diskriminan  dilakukan  melalui Discriminant  analysis  validity ( Fornell- Lacker criterion ). Dalam hal ini, jika nilai AVE kuadrat lebih tinggi dari korelasi antara konstruk maka tidak terjadi masalah validitas data (Tabel 3).
Tabel 3. Discriminant analysis validity ( Fornell-Lacker criterion ) X1 Y Z X1 0.832 Y 0.430 0.785 Z 0.399 0.605 0.747
Sumber: Data Penelitian, 2023

## Analisis Model Struktural
Penelitian ini menggunakan penilaian model struktural untuk menguji hubungan antar variabel yang  diajukan.  Dalam  hal  ini,  dilakukan  uji  pengaruh  tidak  langsung  (pengaruh  kebijakan  dan insentif pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inklusi keuangan sebagai variabel  mediasi)  dan  pengaruh  langsung  (pengaruh  inklusi  keuangan  dan  kebijakan  pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan). Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.
Tabel 4. Uji Hipotesis
Sumber: Data Penelitian, 2023
Berdasarkan hipotesis, H1 mengevaluasi apakah kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  pemberdayaan  ekonomi  perempuan.  Hasil  analisis  model  struktural menunjukkan bahwa kebijakan dan insentif pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan  ekonomi  perempuan,  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  5%.  Koefisien  jalur  ( 𝛽 = 0.224, 𝑡 − 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 = 2.693, 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.007) mengandung arti bahwa kebijakan dan insentif pemerintah  berpengaruh  langsung  terhadap  pemberdayaan  ekonomi  perempuan  pelaku    Industri Kreatif Khas Perempuan secara positif dan signifikan. Hasil ini membuktikan peningkatan peraturan pemerintah  mengenai  pemberdayaan  ekonomi  perempuan,  kebijakan,  dan  insentif  menyebabkan pemberdayaan  ekonomi  perempuan  meningkat  sebesar  22,4%.  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka
Hipotesis Direct
SD T-statistic P-value Keputusan H1: X1-Y 0.224 0.083 2.693 0.007 Diterima H2: Z-Y 0.515 0.068 7.591 0.000 Diterima

## Pengaruh Kebijakan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Keuangan
hipotesis H1 diterima. Hasil ini mendukung teori institusional yang menjelaskan pengaruh kebijakan didalam  institusi  dalam  hal  ini  kebijakan  dan  regulasi  pemerintah  berpengaruh  terhadap pemberdayaan ekonomi. Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Nguse et al., 2022), (Fareed et al., 2017) dan  (Siddik, 2017).
Lebih lanjut, H2 penelitian ini mengevaluasi apakah inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  pemberdayaan  ekonomi  perempuan.  Hasil  analisis  model  struktural menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan dengan koefisien jalur ( 𝛽 = 0.515, 𝑡 − 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 = 7.591, 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 0.000). Hasilnya  berarti  peningkatan  inklusi  keuangan  akan  menyebabkan  pemberdayaan  ekonomi perempuan meningkat sebesar 51,5%. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Mulili, 2020), (Nguse et al., 2022), (Fareed et al., 2017), (García Machado et al., 2020). Hasil ini juga membuktikan teori institusional,  seperti  yang  dikemukakan  (Scott,  2005)  bahwa  pengaruh  institusi  dapat  memandu perilaku sosial sehingga membentuk inklusi keuangan serta menciptakan pemberdayaan ekonomi.

## Analisis mediasi
Studi  ini  juga  menguji  apakah  inklusi  keuangan  memiliki  peran  mediasi  pada  pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan H3. Hasil pengujian ditampilkan pada tabel 5.
Tabel 5. Analisis Mediasi Hipotesis Direct SD T-statistic P-value Keputusan H3: X1-Z-Y 0.206 0.041 4.963 0.000 Diterima
Sumber: Data Penelitian, 2023
Hasil  analisis  model  struktural  menunjukkan  bahwa  inklusi  keuangan  mempunyai  peran mediasi yang positif dan signifikan dengan jalur 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 ( 𝛽 = 0.206, 𝑡 − 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 = 4.963, 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  0.000).  Artinya  kebijakan  dan  peraturan  pemerintah  mempengaruhi  pemberdayaan ekonomi  perempuan  melalui  inklusi  keuangan.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa pengaruh kebijakan dan peraturan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan bersifat langsung dan tidak langsung (Tabel 5). Hasil ini membuktikan bahwa inklusi sosial dapat menjadi mediasi yang mendukung peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku industri kreatif.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  menguji  pengaruh  kebijakan  dan  peraturan  pemerintah  dalam  meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inklusi keuangan. Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penentu inklusi keuangan pada tingkat

## Pengaruh Kebijakan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Keuangan
makro  dan  mikro.  Akan  tetapi,  melihat  bagaimana  kebijakan  dan  peraturan  pemerintah  dalam kerangka inklusi keuangan mempengaruhi pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan hal yang sangat  penting,  terutama  di  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan kurangnya ketersediaan akses terhadap keuangan berbasis gender. Penelitian ini menemukan adanya pengaruh  langsung  antara  kebijakan  dan  peraturan  pemerintah  terhadap  pemberdayaan  ekonomi perempuan  dan  pengaruh  tidak  langsung  antara  kebijakan  dan  peraturan  pemerintah  dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Hasil ini berarti peningkatan kebijakan, peraturan, dan insentif pemerintah  untuk  pemberdayaan  ekonomi  perempuan  dapat  meningkatkan  pemberdayaan  pelaku wirausaha  perempuan  industri  kreatif  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Hasil  penelitian  ini  juga membuktikan  bahwa  kebijakan  dan  peraturan  pemerintah  lebih  bermanfaat  bagi  perempuan pengusaha industri kreatif jika melalui inklusi keuangan.
Lebih  khusus  lagi,  inklusi  keuangan  juga  ditemukan  berpengaruh  terhadap  pemberdayaan ekonomi  perempuan.  Temuan  ini  menegaskan  bahwa  kebijakan  pemerintah  yang  mengarah  pada peningkatan  inklusi  keuangan  berperan  penting  dalam  meningkatkan  pemberdayaan  ekonomi perempuan. Kemampuan perempuan untuk survive jika menghadapi masalah bahkan dalam keadaan darurat.  Meningkatkan  pendapatan  dan  produktivitas  perempuan  pelaku  industri  kreatif  adalah indikator utama pemberdayaan ekonomi. Untuk menjamin hal tersebut pemerintah wajib mendukung melalui kebijakan dan regulasi, khususnya peningkatan inklusi keuangan seperti kemudahan akses kepada  lembaga  keuangan,  suku  bunga  pinjaman  yang  rendah,  dan  birokrasi  serta  prosedur pembiayaan yang mudah.

## E.   UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  serta  Direktorat  Riset,  Teknologi,  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat (DRTPM)  yang telah  memberikan  biaya  hibah  penelitian  sehingga  penelitian  ini  dapat  dilaksanakan.  Kami  juga mengucapkan  terima  kasih  kepada  pimpinan  Lembaga  Layanan  Dikti  Wilayah  IX  Sulawesi  dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara atas segala bantuannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alenoghena, R. O., Saibu, O. M., & Adeoye, B. W. (2020).  Financial development and economic growth  in  Nigeria:  asymmetric  cointegration  and  threshold  analysis. Forum  Scientiae Oeconomia , 8 (4), 43–63.
Arner,  D.  W.,  Buckley,  R.  P.,  Zetzsche,  D.  A.,  &  Veidt,  R.  (2020).  Sustainability,  FinTech  and
Pengaruh Kebijakan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Melalui Inklusi Keuangan
financial inclusion. European Business Organization Law Review , 21 , 7–35.
Barr, M. S., & Sherraden, M. W. (2005). Institutions and inclusion in saving policy .
Buckland, J. (2012). Hard choices: Financial exclusion, fringe banks, and poverty in urban Canada . University of Toronto Press.
Caskey, J. P. (1997). Lower income Americans, higher cost financial services .
Chauvet,  L., & Jacolin, L. (2017).  Financial inclusion, bank concentration, and firm performance.
World Development , 97 , 1–13.
Demirgüç-Kunt,  A.,  Klapper,  L.  F.,  Singer, D., & Van Oudheusden,  P. (2015). The global findex database 2014: Measuring financial inclusion around the world. World Bank Policy Research Working Paper , 7255 .
Demirgüç-Kunt,  A.,  Klapper,  L.,  Singer,  D.,  Ansar,  S.,  &  Hess,  J.  (2020).  The  Global  Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and opportunities to expand access to and use of financial services. The World Bank Economic Review , 34 (Supplement_1), S2–S8.
Djaya, F. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia. Journal of Judicial Review , 22 (1), 98–111.
Efobi,  U.,  Beecroft,  I.,  &  Osabuohien,  E.  (2014).  Access  to  and  use  of  bank  services  in  Nigeria: Micro-econometric evidence. Review of Development Finance , 4 (2), 104–114.
Fareed,  F.,  Gabriel,  M.,  Lenain,  P.,  &  Reynaud,  J.  (2017).  Financial  inclusion  and  women entrepreneurship: Evidence from Mexico. OECD Economic Department .
García  Machado,  J.  J.,  Barbadilla  Martín,  E.,  &  Gutiérrez  Rengel,  C.  (2020).  A  PLS  multigroup analysis  of  the  role  of  businesswomen  in  the  tourism  sector  in  Andalusia. Forum  Scientiae Oeconomia .
Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review , 31 (1), 2–24.
Hess, J., Klapper, L., & Beegle, K. (2021). Financial inclusion, women, and building back better .
Low, D., & Fekete-Farkas, M. (2021). The demand for life insurance in a developing country and the mediating role of persuasion. Journal of International Studies , 14 (3).
Mulili, B. M. (2020). Financial Inclusion as a Tool for Women’s Economic Empowerment in Africa: Achieving  UN’s  2030  SDG. Empowering  African  Women  for  Sustainable  Development: Toward Achieving the United Nations’ 2030 Goals , 133–143.
Nguse,  T.,  Desalegn,  G.,  Oshora,  B.,  Tangl,  A.,  Nathan,  R.  J.,  &  Fekete-Farkasne,  M.  (2022). Enhancing  Women  Economic  Empowerment  Through  Financial  Inclusion:  Evidence  From Smes in Ethiopia. Polish Journal of Management Studies , 25 (1), 270–291.
Ostrom, E. (2009). Understanding institutional diversity . Princeton university press.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2023). Peningkatan  Literasi  dan  Inklusi  Keuangan  di  Sektor  Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat . Www.Ojk.Go.Id.
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-di-
Melalui Inklusi Keuangan
Sektor-Jasa-Keuangan-Bagi-Konsumen-dan-Masyarakat.aspx
Panda,  S.  (2018).  Constraints  faced  by  women  entrepreneurs  in  developing  countries:  review  and ranking. Gender in Management: An International Journal .
Ratnawati, K. (2020). The influence of financial inclusion on MSMEs’ performance through financial intermediation and access to capital. The Journal of Asian Finance, Economics and Business , 7 (11), 205–218.
Ren,  K.,  Wang,  Y.,  &  Liu,  L.  (2023).  Impact  of  Traditional  and  Digital  Financial  Inclusion  on Enterprise Innovation: Evidence from China. SAGE Open , 13 (1), 21582440221148096.
Scott, W. R. (2005). Institutional theory: Contributing to a theoretical research program. Great Minds in Management: The Process of Theory Development , 37 (2), 460–484.
Shkodra, J., Ymeri, P., & Ibishi, L. (2021). Role of microfinance institutions for developing women entrepreneurship-the case study of Kosovo. Economics & Sociology , 14 (1), 120–129.
Siddik, M. N. A. (2017). The does financial inclusion promote women empowerment? Evidence from Bangladesh. Applied Economics and Finance , 4 (4), 169–177.
Sugiarto, E. . (2019). Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia . www.setneg.go.id
Tanti, D. S., Nathan, R. J., Sulistyo, P. B., Hanim, F., & Sarjuni, V. (2021). Empowering cross-border women  entrepreneurs  via  mobile  ict:  Framework  for  malaysian  and  indonesian  women-led msmes. Journal of Nusantara Studies (JONUS) , 6 (2), 340–357.
Thathsarani, U. S., Wei, J., & Samaraweera, G. (2021). Financial inclusion’s role in economic growth and human capital in South Asia: An econometric approach. Sustainability , 13 (8), 4303.
Watanapongvanich, S., Binnagan, P., Putthinun, P., Khan, M. S. R., & Kadoya, Y. (2021). Financial literacy and gambling behavior: evidence from Japan. Journal of Gambling Studies , 37 , 445– 465.