Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 3787-3799
Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Kisanda Midsen 1*) ,  Ali Nur Ahmad 2) , Anjar Palupi 3) 1,2,3 Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa *Email korespondensi: kisandamidisen@pelitabangsa.ac.id

## Abstract
This article aims to determine the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia on the phenomenon of the rampant sale and purchase of a bouquet of money in the form of a bouquet of flowers. And at the same time trying to compare the legal point of view in Islamic law and positive law on the bouquet of money. This research is  a  field  and  literature  research,  with  the  type  of  qualitative  observative  and  descriptive  analytical  research whose explanation uses exposure and description of the problem being studied. Data collection techniques are carried out by conducting field observations of existing phenomena and then clashing with the point of view of Islamic law and positive law. The data analysis technique used is by performing the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions from the research results. The results of the study are based on the perspective of Islamic law that the use of money as a bouquet is allowed if there are no transactions that contain elements of usury, while in positive law what must be considered is that it does not change the value and function of money and does not conflict with Law Number 7 Article 25 of 2011 concerning Currency.
Keywords: Bouquet, Money, Islamic Law and Positive Law.

## Abstrak
Tujuan  dalam  penelitian ini  adalah untuk  mengetahui  perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  positif  di  Indonesia terhadap  fenomena  maraknya  jual  beli  buket  uang  dalam  bentuk  karangan  bunga.  Sekaligus  mencoba membandingkan sudut pandang hukum dalam hukum Islam dan hukum positif terhadap buket uang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan kepustakaan, dengan jenis penelitian kualitatif observatif dan deskriptif analitis yang penjelasannya menggunakan pemaparan dan deskripsi masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data  dilakukan  dengan  melakukan  observasi  lapangan  terhadap  fenomena  yang  ada  kemudian  dibenturkan dengan  sudut  pandang  hukum  Islam  dan  hukum  positif.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  dengan melakukan  tahapan  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  dari  hasil penelitian.  Hasil  penelitian  berdasarkan  perspektif  hukum  Islam  bahwa  penggunaan  uang  sebagai  karangan diperbolehkan jika tidak ada transaksi yang mengandung unsur riba, sedangkan dalam hukum positif yang harus diperhatikan adalah tidak mengubah nilai. Dan fungsi uang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 25 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Kata kunci : Buket, Uang, Hukum Islam, dan Hukum Positif.
Saran sitasi : Midsen, K., Ahmad, A. N., & Palupi, A. (2023). Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif . Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9 (03), 3787-3799. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10874
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10874

## 1. PENDAHULUAN
Menilik  sejarah  adanya  buket  adalah  berawal dengan istilah hand bouquet atau buket tangan dalam bentuk rangkaian bunga yang disusun secara rapih dan cantik  sebagai  hiasan  dan  aksesoris  dalam acara pernikahan. Pada masa mesir kuno diketemukan buket bunga  di  atas  peti  mati  mumi  yang  berusia  ribuan tahun. Sedangkan di Yunani kuno, sebuah buket berisi
bunga menjadi tradisi, yaitu memberikan buket bunga kepada kaum wanita sebagai bentuk apresiasi terhadap kecantikannya.  Bahkan,  pada  abad  ke-6   masyarakat di  wilayah  Jepang  telah  mengenal  sebuah  seni mengikat bunga bernama Ikebana (CWrite, n.d.) Popularitas hand  bouquet kembali  bangkit  di Eropa ketika memasuki masa modern, tepatnya masa Renaissance. Ini terjadi antara abad 15 dan 16. Pada
masa  abad  17,  bunga  menemukan  posisinya  yang khas. Hand bouquet menjadi sebuah bentuk seni yang tidak  abadi,  jika  dibandingkan  dengan  lukisan  atau patung.  Dan  pada  abad  19,  buket  bunga  menjadi bagian  dari  gaya  hidup  kaum  kelas  menengah (Purnamasari, 2017).
Seiring  kemajuan  perkembangan  zaman  banyak muncul inovasi-inovasi baru dalam perbuketan, buket tidak  hanya  dalam  bentuk  karangan  bunga  namun merambah  pada  makanan  (buket  snack)  yang diperuntukkan  sebagai  hadiah  atau  bingkisan  kado pada  momen  special  seperti  hari  ulang  tahun, anniversary ,  wisuda  dan  lain  sebagainya.  Pun demikian,  buket  juga  terdapat  dalam  bentuk  uang (buket uang)
Uang bersdasarkan fungsinya adalah sebagai alat tukar  atau  alat  pembayaran  untuk  pembelian  barang dan  jasa,  maupun  untuk  pembayaran  hutang.  Hajat kebutuhan manusia terhadap uang tidak bisa dinafikan dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  merupakan  suatu elemen  penting  dalam  menggerakkan  perekonomian suatu  negara.  Kedudukan  dan  fungsi  uang  dalam tinjauan  hukum  Islam  dan  hukum  positif  memiliki arah yang hampir sama yaitu selain sebagai alat tukar dan  pembayaran,  uang  juga  dianggap  sebagai  harta kekayaan (aset). Dalam Hukum Islam, uang dianggap sebagai  harta  ribawi  yang  semisal  dengan  emas  dan perak,  sehingga  ada  kaidah  dan  aturan  tertentu  dan spesifik  yang  berlaku  dalam  penggunaan  dan pemanfaatan uang dalam kehidupan.
Saat  ini  uang  sebagai  harta  kekayaan  yang mulanya  hanya  digunakan  sebagai  alat  tukar  dan pembayaran,  mulai  berubah  menjadi  multi  fungsi. Salah  satu  fungsi  baru  dari  uang  yaitu  dijadikan sebagai komoditas dalam jual beli uang dalam bentuk buket  uang.  Fenomena  jual  beli  buket  uang  sudah menjadi trend saat  ini . Fenomena  ini  sejalan beriringan  dengan  budaya  manusia  zaman  sekarang, yaitu  budaya flexing alias  pamer.  Fenomena  orang berpamer-pamer  harta,  seperti  perhiasan  atau  barang mewah, yang seolah-olah belum cukup membuat mata orang silau, kemudian berkembang lagi dengan pamer uang dalam bentuk buket uang.
Meskipun  dari  pembuatan  produk  buket  uang dapat  meningkatkan  kreativitas  pihak  penjual  dalam menghasilkan karya seni yang memiliki nilai jual yang tinggi,  sehingga  daya  beli  buket  uang  di  kalangan masyarakat  terus  meningkat  dan  permintaan  buket uang  yang  memiliki  banyak  manfaat  untuk  pihak penjual.  Salah  satu  manfaat  yang  diperoleh  dari
penjualan  buket  uang  adalah  keuntungan  yang diperoleh  mengalami  kenaikan  yang  cukup  tinggi. Namun,  masyarakat  juga  harus  cerdas  dalam mengetahui  hukum  buket  uang,  tidak  hanya  sekedar mengikuti trend pada  zamannya.  Berdasarkan  dari latar  belakang  diatas,  maka  penulis  akan  melakukan penelitian  dan  ingin  menuangkannya  dalam  bentuk karya  tulis  ilmiah  dengan  judul  “ Buket  Uang  Asli dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif”

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  menuliskan  sebuah  karya  ilmiah  yang dilakukan oleh peneliti, metode yang digunakan oleh peneliti  adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Metode deskriptif kualitatif adalah sebuah metode akurat yang mengandung  gambaran  secara  sistematis  dan  aktual terhadap  fakta  (Rahmadani,  2021).  Dalam  hal  ini peneliti menggambarkan suatu kejadian atau fenomena yang terjadi pada masyarakat terkait dengan penggunaan  uang  kertas  sebagai  buket  dan menganalisis  fenomena  tersebut  dalam  perspektif hukum islam dan hukum positif.
Dalam pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian dengan tujuan memperoleh  pengetahuan  hukum  secara  empiris (pengamatan  yang  telah  dilakukan)  dengan  cara langsung kepada objeknya yaitu mengetahui perlindungan  hukum  mengenai  penggunaan  uang kertas  sebagai  buket  (Huda,  2021)  Berawal  dari pendekatan tersebut maka, dalam hal ini peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang penggunaan uang yang termasuk barang ribawi dalam perspektif hukum islam dan perspektif hukum positif tentang kedudukan serta perlindungan  hukum  terhadap  uang  sebagai  buket. Dengan  tujuan  agar  mendapatkan  informasi  secara lengkap  dan  lebih  detail  tentang  penggunaan  uang dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

## 2.1. Peneletian Terdahulu
Pertama ,  (Octavia,  2022)  Universitas  Islam Negeri  Sunan  Ampel  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Progam Studi Hukum Ekonomi  Syariah  Surabaya,  dalam  skripsi  yang berjudul” Analisis  Hukum  Islam  Dan  Undang- Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Bucket Uang Pada Akun Instagram @Rum.Gift” Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.
Hasil penelitian dari penelitian tersebut yaitu jual beli  buket  uang  di  @Rum.gift  ini  diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam, sebab selisih harga uang  tersebut  dititikberatkan  pada  aktivitas  penjual, sehingga  kelebihan  uang  yang  dibayarkan  adalah sebagai  keuntungan  dalam  bentuk  upah  atas  jasa aktivitas  dan  kreatifitas  penjual.  Sebagaimana  dalam bidang  ijarah  yaitu  mentransaksi  manfaat  jasa  oleh sumber  daya  manusia,  adanya  imbalan  atas  sesuatu kegiatan,  atau  upah  karena  melakukan  sesuatu aktivitas yaitu pembuatan buket uang.
Kedua, (Yahya,  2022)  Program  Studi  Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsi yang  berjudul” Tinjauan  Hukum  Islam  Atas Penggunaan  Uang  Asli  Sebagai  Kerajinan (Studi Kasus Pada Toko Finley Money Bucket Malang dan Pengrajin  Uang  di  Kota  Malang)”  Jenis  penelitian yang  dilakukan  menggunakan  penelitian  kualitatif deskriptif  data  yang  dihasilkan  melalui  teknik wawancara,  obsevasi  dan  dokumentasi,  kemudian dianalis sehingga mendapatkan kesimpulan.
Hasil  penelitian  tersebut  adalah  menunjukkan proses  pembuatan  bahan  kerajinanannya  tidak ditemukan adanya perusakan uang secara fisik, lebih kepada  pengerusakan  uang  secara makna  akibat  dari pemanfaatan  uang  yang  tidak  semestinya  yaitu sebagai  alat  transaksi,  kemudian  pandangan  Islam terhadap  penggunaan  uang  asli  ini  menunjukkan adanya  temuan:  Pertama  perubahan  uang  secara makna,  kedua  indikasi  perusakan  uang  dan menyimpulkan adanya potensi penimbunan uang pada sejumlah  pengrajin  yang  mengakibatkan  peredaran uang  tidak  sesuai  dengan  fungsi  utama  maka  dalam hal  ini  hukumnya  ialah  makruh  karena  dalam penggunaannya ditemukan kemudharatan, maka lebih baik tidak dilakukan.

## 2.2. Tinjauan Teoritis

## 2.2.1. Buket
Menurut  KBBI,  arti  kata  buket  adalah  bu.ket /bukét/  n  artinya  seikat  bunga.  Sedangkan  buket adalah  kumpulan  bunga  yang  disusun  dalam rangkaian bunga. Karangan bunga dapat diatur untuk kebutuhan  dekoratif  rumah  atau  publik.  Rangkaian bunga juga bisa diletakkan di dalam vas atau pot untuk menghiasi rumah  dengan  nuansa tradisional maupun modern.  Simbolisme  atau  makna  rangkaian  bunga tergantung  dari  jenis  bunga  yang  digunakan  dan budaya  masyarakat  di  tempat  tersebut.  Karangan
bunga  biasanya  diberikan  kepada  orang  tersayang pada hari-hari spesial seperti ulang tahun, anniversary, engagement ,  wisuda  dan  lain-lain.  Ada beberapa  macam  bentuk  dalam  merangkai  bunga (Rahmadani, 2021) yaitu:
a. Bentuk  segitiga  asimetris  dalam  membuat rangkaian  bentuk  segitiga  harus  memposisikan bunga garis untuk membentuk segitiga dan tinggi rangkaian harus lebih dari lebarnya. Dalam desain bentuk  segitiga  asimetris  ini  memberikan  rasa elegan, dinamis, dan keteguhan.
b. Rangkaian  bentuk  segitiga  simetris.  Merupakan rangkain  yang  didesain  dengan  bentuk  segitiga simetris memberikan rasa keseimbangan,
ketenangan dan tegas.
c. Rangkaian  bunga  lonjong  atau  oval  Biasanya rangkaian  bentuk  lonjong  atau  oval  digunakan dalam  acara  bunga  pemakaman.  Namun,  bentuk rangkaian  bunga  oval    dapat  digunakan sebagaihiasan  ruang  tamu.  Desain  bentuk  oval memberikan rasa lembut dan ramah.
d. Rangkaian  bentuk  bentuk  bulan  sabit.  Dalam membuat  rangkaian  bentuk  bulan  sabit  ini  dapat memberikan rasa lebih anggun, lembut, berirama dan terlihat santai.
e. Rangkaian  bunga  bentuk  horisontal  Merupakan rangkaian bunga yang memberikan rasa ketenangan dan kedamaian, serta tidak formal.

## 2.2.2. Uang
Uang  didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang digunakan  untuk  mengukur  setiap  barang  dan  jasa. Perkiraan  nilai  barang  dan  jasa  tersebut  di  negara manapun  dinyatakan  dalam  satuan,  jadi  satuan  ini merupakan  standar  yang  digunakan untuk  mengukur kegunaan  barang  dan  tenaga  kerja  yang  kemudian menjadi  alat  tukar  dan  disebut  satuan  uang  (Sari, 2016).
Namun, ada perbedaan pandangan tentang uang dalam sistem kapitalis dan sistem Islam. Dalam sistem kapitalis,  uang  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  alat tukar,  tetapi  juga  sebagai  komoditas  yang  dapat diperjualbelikan  secara  berlebihan,  baik  secara  tunai maupun  non  tunai.  Sedangkan  dalam  Islam  apapun yang  berfungsi  sebagai  uang  maka  hanya  berfungsi sebagai  alat  tukar  dan  bukan  komoditas  yang  dapat diperjualbelikan  secara  berlebihan.  Salah  satu  ciri uang  adalah  tidak  dibutuhkan  untuk  konsumsi  tetapi dibutuhkan untuk membeli barang lain agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi (Huda, 2021).
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  uang adalah  alat  tukar  yang  sah  atau  ukuran  standar  nilai (satuan  hitung),  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah suatu  negara  dalam  bentuk  kertas,  emas,  perak  atau logam  lainnya  yang  dicetak  dengan  bentuk  dan gambar tertentu.
Secara  umum,  uang  adalah  sesuatu  yang  dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran di suatu daerah atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk membeli barang atau jasa. Dengan kata  lain,  uang  adalah  alat  yang  dapat  digunakan  di suatu wilayah tertentu (Mujahidin, 2019). Sedangkan, pengertian uang menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Dalam  kitab  Ihya’  Ulum  ad-Din,  al-Ghazali mendefinisikan  bahwa  uang  adalah  barang  atau benda  yang  berfungsi  sebagai  sarana  untuk mendapatkan  barang  lain.  Benda  tersebut dianggap  tidak  mempunyai  nilai  sebagai  barang (nilai intrinsik). Oleh karenanya, ia mengibaratkan  uang  sebagai  cermin  yang  tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan  semua  jenis  warna  (Wardani  & Nurwahidin, 2023). Dalam pandangan Al-Ghazali uang  adalah  “suatu  nikmat  (Tuhan)  yang digunakan oleh masyarakat sebagai perantara atau alat untuk memperoleh berbagai kebutuhan hidup, yang  secara  substansial  tidak  memiliki  nilai apapun,  tetapi  sangat  dibutuhkan  oleh  manusia dalam usahanya. Untuk memenuhi kebutuhannya”.  Bermacam-macam  kebutuhan mereka (sebagai alat tukar) (Guntoro & Thamrin, 2021).
b. Ibnu  Khaldun.  Menurut  Ibnu  Khaldun  dikutip dalam  jurnal  Septi  Wulan  Sari  (2016:  54) mengatakan  bahwa  dua  logam  yaitu  emas  dan perak, merupakan ukuran nilai. Logam-logam ini secara alami diterima sebagai uang yang nilainya tidak  terpengaruh  oleh  fluktuasi  subjektif (Maleha, 2016).
c. A.L.  Meyers.  Kita  dapat  menggambarkan  uang sebagai  sesuatu  yang  diterima  secara  umum sebagai  alat  tukar,  ukuran  nilai  atau  untuk pembayaran yang ditangguhkan.
d. Kamus  Perbankan.  Uang  adalah  segala  sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar, alat pembayaran, unit dasar penilaian dan penyimpan daya beli.

## Uang dalam Islam
Rahmat  (2016)  menjelaskan  bahwa  secara etimologi  uang  berasal  dari  kata al-naqdu-nuqud . Makna tersebut memiliki beberapa arti, yiatu al-naqdu yang berarti baik dari dirham , memegang dirham , dan al-naqdu juga berarti uang tunai. Mereka menggunakan  kata  dinar  untuk  menunjukkan  mata uang  yang  terbuat  dari  emas  dan  kata  dirham  untuk menunjukkan  alat  tukar  yang  terbuat  dari  perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham  perak,  kata  'ain  untuk  menunjukkan  dinar emas.  Sedangkan  kata fulus (uang  tembaga)  adalah alat  tukar  tambahan  yang  digunakan  untuk  membeli barang murah.
Jauh  sebelum  bangsa  barat  menggunakan  uang dalam setiap transaksinya, dunia Islam telah mengenal alat tukar dan alat ukur nilai, bahkan Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa alat ukur nilai adalah emas dan  perak  dalam  beberapa  ayat.  Para  ahli  hukum mengartikan  emas  dan  perak  sebagai  dinar  dan dirham.  Sebelum  manusia  menemukan  uang  sebagai alat  tukar,  ekonomi  telah  dilakukan  dengan menggunakan  sistem barter ,  yaitu  barang  ditukar dengan barang atau barang dengan jasa (Ilyas, 2016).
Kata dinar dan dirham cukup banyak ditemukan dalam al-Qur’an. Hal ini disebabkan karena ketika al- Qur’an diturunkan masyarakat banyak menggunakan dinar dan dirham dalam  melakukan  kegiatan transaksi. Dirham disebutkan  pada  delapan  tempat, diantaranya Allah SWT berfirman (QS. Ali Imran 3: 75)
ْ ن ِا  ْن َّم ْم ُهْن ِم َو َۚ َكْيَلِا ٖٓ هِ د َؤُّي  ٍرا َطْنِقِب ُهْنَم ْ أَت ْ ن ِا  ْن َم  ِب ٰ ت ِك ْ لا  ِل ْهَا  ْنِمَو ْم ُه َّ ن َ اِب َكِلٰذ ۗ اًمِٕىۤاَق ِهْي َلَع  َتْمُد اَم اَّلِا  َكْيَلِا ٖٓ هِ د َؤُي اَّل ٍراَنْيِدِب ُهْنَم ْ أَت ْم ُه َو  َب ِذ َ ك ْ لا ِ ه للّٰا ى َ لَع َ ن ْو ُ ل ْو ُ قَي َو َۚ لْي ِب َس َن  يِ م ُ ا ْ لا ىِف ا َنْيَلَع  َسْيَل اْوُلاَق َ ن ْو ُم َ ل ْعَي
“Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan  kepadanya  harta  yang  banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada  (pula)  di  antara  mereka  yang  jika  engkau percayakan  kepadanya  satu  dinar,  dia  tidak mengembalikannya  kepadamu,  kecuali  jika engkau selalu menagihnya”.
Menurut  Kemeneg  RI  tafsir  ayat  diatas menjelaskan  tentang  keadaan  orang  yang  ahli  Kitab ada  juga  yang  amanah  atau  yang  berkhianat  pada harta, setelah berpaling mereka dalam agama, makar
yang mereka lakukan dan sikap mereka menyembunyikan kebenaran (https://tafsirweb.com).
Juga  firman  Allah  tentang dinar dan dirham dalam (Q.s at-Taubah: 34)
ِلْيِب َس  ْيِف اَه َنْوُقِفْنُي اَلَو َة َّضِف ْ لا َو  َب َه َّ ذلا َ ن ْو ُزِن ْ كَي  َنْي ِذ َّ لا َو ٍۙمْيِل َ ا  ٍبا َ ذ َعِب ْم ُه ْر ِ شَبَفۙ ِ هللّٰا
" ... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa  mereka  akan  mendapat)  azab  yang pedih. "
Dalam  tafsir  Jalalain  karangan  Jalaludin  As- sayuti,  ayat  diatas  berarti  bahwa  mereka  tidak menunaikan  hak  zakat  dan  membelanjakan  ke  jalan kebaikan maka mereka akan mendapatkan siksa yang pedih yang amat menyakitkan (Sofiah et al., 2020).

## Uang dalam Hukum Positif
Landasan  pengaturan  tentang  uang  itu  terkait uang  dan  mata  uang  diatur  dalam  Undang-undang dasar  (UUD)  1945  dan  undang-undang  No.7  tahun 2011.  Undang-undang  tersebut  berjudul  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2011 Tentang Mata Uang adalah:
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  Pasal  23B  mengamanatkan bahwa jenis dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang.  Ketentuan  dan  pengaturan  tersebut diperlukan  untuk  memberikan  perlindungan  dan kepastian  hukum  terhadap  jenis  dan  harga  Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia,  sebenarnya  telah  diterima  dan  digunakan sejak  kemerdekaan.  Dalam  sejarah  pengaturan  jenis dan harga mata uang di Indonesia pasca kemerdekaan, telah  lahir  4  (empat)  undang-undang  yang  mengatur mata uang. Uang dalam UU No 7 Tahun 2011 (pasal 25 ayat 1,2,3).
Dari  UU  1945  telah  disinggung  sedikit  di  atas yang  menjelaskan  terkait  mata  uang  dan  uang. Kemudian  dibuat  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2011  tentang  mata  uang  yang  di  dalam  Undang- Undang  tersebut  difokuskan  untuk  membahas  mata uang  rupiah  itu  sendiri.  Mulai  dari  jenis  dan  harga rupiah, harga rupiah, ciri rupiah, desain rupiah, bahan baku  rupiah,  pengelolaan  rupiah,  perencanaan, percetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan,pemusnahan, penggunaanrupiah,penukaran rupiah, larangan,pemberantasan rupiah palsu,
pemeriksaan tindak pidana terhadap rupiah. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 25 yang berbunyi: a. Setiap  orang  dilarang  merusak,  memotong, menghancurkan,  dan/atau  mengubah  Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
b. Setiap  orang  dilarang  membeli  atau  menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
c. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor  Rupiah  yang  sudah  dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang-undang  nomor  7  tahun  2011  pada  pasal  25 ayat  (1),  sudah  sangat  jelas  pelarangan  rupiah berkaitan  dengan  perusakan  rupiah.  Larangan merusak  rupiah  dengan  cara  memotong,  mengubah bentuk  rupiah  hingga  merendahkan  kehormatan lambang  negara.  Kemudian  pada  ayat  (2)  juga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang membeli atau menjual  rupiah  yang  telah  dirusak,  dipotong, dimusnahkan, dan atau diubah. Dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 sangat jelas bahwa barang siapa merusak rupiah dengan  cara  mengubah  bentuk  rupiah  termasuk sebagai tindak pidana. Dalam Undang-undang Nomor 7  Tahun  2011  menjelaskan  tentang  pengelolaan rupiah.
Undang-undang  ini  memuat  pasal  11  yang berbunyi, pengelolaan Rupiah meliputi tahapan: a. Perencanaan
b. Pencetakan
c. Pengeluaran.
d. Pengedar
e. Pencabutan dan Penarikan.
f. Pemusnahan.
Perencanaan,  Pencetakan,  dan  Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Bank Indonesia  berkoordinasi  dengan  Pemerintah.  Bank Indonesia  merupakan  satu-satunya  lembaga  yang berwenang  mengeluarkan,  mengedarkan  dan/atau menarik dan menarik uang rupiah. Dalam melakukan pengedaran  rupiah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3),  Bank  Indonesia  menetapkan  nomor  urut  uang kertas. Pasal 11 ayat (2,3,4) menjelaskan bahwa hanya Bank  Indonesia  (BI)  yang  berwenang  mengatur perencanaan,  pencetakan,  dan  pemusnahan  uang rupiah. Hal ini untuk meningkatkan pengamanan agar tidak  terjadi  pemalsuan  uang  rupiah.  Dalam  UU Nomor 7 Tahun 2011 sudah sangat menjaga nilai mata uang rupiah untuk menjadi simbol negara (UNDANG-

## UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  7
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG, 2011)

## 2.3. Hukum Islam
Hukum  Islam  disebut  juga  dengan  syari’ah. Secara  bahasa,  kata  syariah  berarti  “jalan  menuju sumber air” dan “tempat minum orang”. Orang-orang Arab  menggunakan  istilah  ini  terutama  dalam pengertian  "jalan  menuju  sumber  air  yang  tetap  dan ditandai  dengan  jelas  sehingga  terlihat  oleh  mata". Dengan  pengertian  bahasa  ini,  syariah  berarti  jalan yang harus dilalui (Ichsan, 2015)
Secara  istilah,  syari’ah  (hukum  Islam)  berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib  diturut  (ditaati)  oleh  seorang  muslim.  Dari definisi tersebut syariat meliputi:
a. Ilmu Aqoid (keimanan)
b. Ilmu Fiqih (pemahan manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
c. Ilmu Akhlaq (kesusilaan)
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  simpulkan bahwa  hukum  Islam  adalah  syariat  yang  berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat- Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan  dengan  kepercayaan (aqidah )  maupun hukum-hukum  yang  berhubungan  dengan amaliyah (perbuatan) (Ichsan, 2015).
Landasan Hukum Islam
a. Al-Qur'an
Al  Quran  adalah  kalam  Allah  yang diwahyukan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW. Tulisannya  berbahasa  Arab  dengan  perantaraan malaikat Jibril. Al Quran juga merupakan hujjah atau  argumentasi  kuat  bagi  Nabi  Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang  wajib  dilaksanakan.  Hal  ini  untuk mewujudkan  kebahagian  hidup  di  dunia  dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Al Quran sebagai kalam Allah SWT dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan  yang  dimiliki  oleh  manusia  untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia  itu adalah orang  pintar.  Dalam surat  Al Isra ayat 88, Allah berfirman:
ِنِئ َّ ل ل ُ ق ٱ ِت َع َمَت ْج ٱ ُسنِإ ْ ل َو ٱ ُّن ِج ْ ل ى َ لَع ن َ أ اوُت ْ أَي ِل ْث ِمِب ا َ ذ َٰه
ٱ ِناَء ْر ُ ق ْ ل ا َ ل َ نوُت ْ أَي ۦ ِهِل ْث ِمِب ْو َ ل َو َ نا َ ك َب ا ًري ِه َظ  ٍض ْعَبِل ْمُه ُض ْع
“ Katakanlah,  "Sesungguhnya  jika  manusia  dan jin  berkumpul  untuk  membuat  yang  serupa (dengan) Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat  yang  serupa  dengannya,  sekalipun mereka saling membantu satu sama lain."
Ayat diatas menurut tafsir Jalalain diturunkan sebagai bukti kebenaran Al Qur'an, di mana  Allah  menantang manusia  dan  jin untuk mendatangkan yang serupa dengan Al Qur'an, dan bahwa  mereka  tidak  mampu  membuatnya meskipun mereka saling bantu-membantu.
b. Hadits
Seluruh  umat  Islam  telah  sepakat  dan berpendapat  serta  mengakui  bahwa  perkataan, perbuatan  dan  kesepakatan  Nabi  Muhammad SAW  merupakan  sumber  hukum  Islam  kedua setelah Al Quran.
Al-Hadits sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi  sebagai  penguat,  sebagai  pemberi keterangan  dan  membuat  hukum  baru  yang ketentuannya  tidak  ada  di  dalam  Al  Quran. Hukum-hukum  yang  ditetapkan  oleh  Rasulullah Muhammad  SAW  ada  kalanya  atas  petunjuk (ilham) dari Allah SWT, dan adakalanya berasal dari ijtihad . Hadits terbagi dalam beberapa derajat kesahihan,  antara  lain;  Sahih,  Hasan,  Daif (lemah),  dan Maudu' (palsu).  Hadits  yang  dapat dijadikan  referensi  hukum  hanyalah  yang memiliki  derajat  sahih  dan  hasan,  sedangkan hadits daif (lemah)  menurut  kesepakatan  Ulama salaf  (generasi  sebelumnya)  selama  digunakan untuk  mendorong  amal  (fadilah  amal)  mereka masih diperbolehkan untuk digunakan oleh umat Islam.  Adapun hadits  dengan  derajat maudu dan derajat  hadits  di  bawahnya  wajib  ditinggalkan, namun  tetap  perlu  dikaji  dalam  ranah  keilmuan (Ichsan, 2015).
c. Ijma’
Ijma'  menurut  bahasa  berarti  menyepakati atau  menyepakati,  sedangkan  menurut  istilah adalah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat pada suatu waktu  mengenai  suatu  perkara  (hukum).  Ijma' menjadi  dalil  (pegangan)  dengan  sendirinya  di tempat  yang  tidak  ada  dalilnya (nash) ,  yaitu  Al- Qur'an  dan  Al-Hadits.  Ijma'  berarti  pandangan para mujtahid atau kesepakatan pendapat para ahli hukum  Islam  terhadap  masalah  atau  persoalan
yang dihadapi masyarakat pada waktu tertentu (A. Ibrahim et al., 2021) . d. Qiyas
Sumber hukum Islam berikutnya yaitu qiyas atau  analogi  adalah  suatu  proses  yang  ditempuh para  mujtahid  dalam  menghadapi  persoalan syubhat  dengan  cara  membandingkan  persoalan tersebut  dengan  perkara  yang  hampir  mirip  dan telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits  (A.  Ibrahim  et  al.,  2021) . Qiyas memainkan  peran  yang  amat  penting  dalam hukum Islam, meskipun qiyas menduduki tempat terakhir  karena qiyas lebih  lemah  dari  pada ijma .(D. Ibrahim, 2019)

## 2.4. Hukum Positif
Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti kumpulan asas dan aturan hukum tertulis yang berlaku dan mengikat  secara  umum  atau  khusus dan diberlakukan  oleh  atau  melalui  pemerintah  atau pengadilan  di  Negara  Indonesia    (Yuhelson,  2017). Secara  umum  pengertian  hukum  dapat  diartikan sangat beragam, sebagai berikut:
a. Hukum  diartikan  sebagai  produk  keputusan penguasa, seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh  penguasa  seperti  Undang-Undang  Dasar (UUD) dan lain-lain.
b. Hukum  diartikan  sebagai  produk  keputusan hakim,  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  hakim dalam  memidana  suatu  perkara  dikenal  dengan yurisprudensi ( jurisprudence) .
c. Hukum  diartikan  sebagai  pejabat/pekerja  yang sah. Law diartikan sebagai sosok petugas hukum seperti polisi yang sedang bertugas. Pandangan ini banyak  dijumpai  pada  masyarakat  tradisional. Hukum diartikan sebagai wujud sikap tindak atau perilaku.  Sebuah  perilaku  yang  tetap  sehingga dianggap  sebagai  hukum.  Seperti  perkataan: “Setiap  orang  yang  kos,  hukumnya  harus membayar  uang  kos”.  Sering  terdengar  dalam pembicaraan  masyarakat  dan  bagi  mereka  itu adalah aturannya/hukumnya.
d. Hukum  didefinisikan  sebagai  sistem  norma  atau aturan.  Aturan/norma  adalah  aturan  yang  hidup dalam  masyarakat.  Aturan/norma  tersebut  dapat berupa norma kesusilaan, kesusilaan, agama, dan hukum  (tertulis)  yang  mengikat  seluruh  anggota masyarakat dan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya.
Lebih  lanjut  dijelaskan  secara  detail  melalui website resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum  positif  adalah  kumpulan  asas  dan  aturan hukum  tertulis  yang  sedang  berlaku  dan  mengikat secara umum atau khusus dan diberlakukan oleh atau melalui  pemerintah  atau  pengadilan  di  negara Indonesia. bentuk, isi dan sebagainya.

## Sumber- Sumber Hukum Positif
M.  Taufiq  (2021)  menyatakan  bahwa  sumber hukum positif berdasar pada beberapa sumber yaitu: a. Undang-undang
Hukum  adalah  peraturan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  yang  dipelihara  oleh penguasa  negara.  Misalnya  undang-undang, peraturan  pemerintah,  peraturan  perundang- undangan  dan  sebagainya.  Hukum  sering digunakan  dalam  dua  pengertian,  yaitu  hukum dalam arti formal dan hukum dalam arti material (Abdullah, 2021).
1) Undang-undang dalam arti formal
Yaitu  keputusan  atau  ketetapan  yang  dilihat dari  bentuk  dan  cara  pembuatannya  disebut Undang-undang.  Di  Indonesia lembaga  yang berwenang adalah Presiden dan DPR (UUDS 1950 pasal 89 UUD 1945 pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1).
2) Undang-undang (UU) dalam arti material UU ini sering juga disebut dengan peraturan ( regeling )  dalam  arti  luas.  Undangundang dalam  arti  formal  tidak  dengan  sendirinya sebagai  Undangundang  dalam  arti  material ketentuan  hukumnya  dibuat  oleh  pemerintah dengan  persetujuan  para  wakil  masyarakat dengan mengingat kepentingan hidup bersama  bagi  seluruh  anggotanya  dalam lebensraum atau ruang kehidupan yang tertib, aman dan penuh kedamaian.
b. Adat dan Kebiasaan
Kebiasaan  adalah  perbuatan  manusia  yang tetap  dilakukan  berulang-ulang  dalam  hal  yang sama.  Apabila  suatu  kebiasaan  tertentu  diterima oleh  masyarakat  dan  kebiasaan  itu  selalu berulang-ulang dilakukan sedemikan rupa, sehingga  tindakan  yang  berlawanan  dengan kebiasaan  itu  dirasakan  sebagai  pelanggaran perasaan  hukum,  maka  dengan  demikian timbullah  suatu  kebiasaan  hukum,  yang  oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
Disamping  kebiasaan  ada  juga  peraturan yang  mengatur  tata  pergaulan  masyarakat  yaitu adat  istiadat.  Adat  istiadat  adalah  himpunan kaidah  sosial  yang  sudah  sejak  lama  ada  dan merupakan  tradisi  serta  lebih  banyak  berbau sakral,  mengatur  tata  kehidupan  masyarakat tertentu.  Adat  istiadat  hidup  dan  berkembang  di masyarakat  tertentu  dan  dapat  menjadi  hukum adat  jika  mendapat  dukungan  sanksi  hukum (Abdullah, 2021).
c. Traktat
Merupakan  perjanjian  yang  diadakan  dua negara atau lebih yang mengikat kedua negara dan kepada  warganya  (Yuhelson,  2017).  Karena traktat  biasanya  memuat  peraturan-peraturan hukum.
Jenis-jenis traktat (Abdullah, 2021),
diantaranya yaitu:
1) Traktat Bilatera l,  yaitu  traktat  yang  terjadi antara dua negara saja.
2) Traktat Multirateral yaitu  traktat  yang  dibuat oleh lebih dari dua negara.
3) Traktat Kolektif, yaitu traktat multirateral yang membuka kesempatan bagi  mereka yang tidak ikut  dalam  perjanjian  itu  untuk  menjadi anggotanya.
d. Yurisprudensi
Kemudian  dari  sudut  pandang  praktik peradilan  yurisprudensial  adalah  putusan  hakim yang  selalu  dijadikan  pedoman  bagi  hakim lainnya dalam menyelesaikan perkara yang sama (Yuhelson, 2017).
Ada 2 jenis yurisprudensi (Abdullah, 2021):
1) Yurisprudensi  tetap  keputusan  hakim  yg terjadi  karena  rangkaian  keputusan  yang serupa dan dijadikan dasar atau patokanuntuk memutuskan suatu perkara (standart arresten)
2) Yurisprudensi  tidak  tetap,  ialah  keputusan hakim terdahulu yang bukan standart arresten.
e. Doktrina
Doktrin  adalah  pendapat  ahli  hukum  yang terkenal. Sebagaimana yang dikutip dari pernyataan  Sudikno,  yaitu:  “Doktrin  adalah pendapat  ahli  hukum  yang  menjadi  sumber hukum dimana hakim dapat  menemukan hukumnya. Sering terjadi hakim dalam putusannya  menyebut  ahli  hukum.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  hakim  menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin merupakan sumber  hukum  formal”.  Doktrin  yang  belum
digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan kewenangannya  belum  menjadi  sumber  hukum formal. Jadi untuk menjadi sumber hukum formal, doktrin  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu. Yakni  doktrin  yang  telah  menjelma  menjadi putusan hakim (Yuhelson, 2017).
Selanjutnya termasuk  dalam  sumber  hukum materiil adalah terdiri dari:
1) Perasaan  hukum  seseorang  atau  pendapat umum.
2) Agama.
3) Kebiasaan.

## 3. PEMBAHASAN
3.1. Buket Uang dalam Perspektif Hukum Islam
Buket  uang  merupakan  serangkaian  uang  yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk rangkain yang  cantik  menyerupai  rangkaian  bunga.  Tak  asing lagi  buket  uang  ini  sangat  digandrungi  di  dalam masyarakat,  terutama  kaum  milenial  yang  biasanya diberikan kepada orang terkasih dalam acara lamaran, wisuda,  hari  guru,  untuk  kado  ualang  tahun,  kado pernikahan dan lain-lain sesuai keinginan pemesan.
Pembuatan  buket  uang  ini,  mempunyai  banyak variasi tergantung dari permintaan pembeli, diantaranya  bisa  berbentuk  kipas,  berbentuk  bunga ataupun  lembaran-lembaran  yang  tersusun.  Dengan dihiasi  dengan  tambahan  bunga-bunga  yang  cantik dan hiasan lainnya membuat tampilan buket semakin mewah dan menawan.
Namun demikian, pembuatan buket dengan uang asli  yang  diperjualbelikan  oleh  para  pengrajin  buket menghasilkan permasalahan hukum antara boleh dan tidak  boleh.  Dalam  kajian  hukum  Islam,  sesuatu dianggap  boleh  atau  tidak  boleh,  halal  atau  haram, mesti merujuk pada ketentuan dan prinsip yang telah diatur dalam Islam, apakai sesuai ataukah tidak sesuai. Dan untuk mengetahui bagaimana hukum buket uang asli  dalam  bahasan  ini  dapat  kita  lihat  dalam  sudut pandang akad transaksi yang dilakukan terhadap buket uang tersebut;

## 3.2. Akad Jual Beli buket Uang Asli
Akad jual beli adalah akad saling tukar menukar antara barang dengan barang (barter), dan atau tukar menukar antara barang (produk) dengan uang. Dalam akad jual  beli  terdapat  ketentuan  yang  mengikat  dan harus terpenuhi sehingga jual beli menjadi sah, halal, dan  tidak  berdosa,  diantaranya  ketentuan  ketentuan terkait  pelaku  akad  (aqidain),  barang  yang  menjadi
objek akad (ma’qud alaih), dan akad itu sendiri (sigat akad).
Jika    antara  pengrajin  buket  uang  asli  dengan konsumen  melakukan  transaksi  terhadap  buket  uang asli tersebut dengan menggunakan pola akad jual beli, maka  menurut  ulama  hal  ini  termasuk  ke  dalam kategori riba, yaitu menukar uang dengan uang yang sejenis  yang  salah  satunya  terdapat  kelebihan  atau tambahan. Penentuan keharaman tukar menukar uang sejenis  dengan  salah  satunya  terdapat  tambahan  dan kelebihan dapat diilustrasikan sebagai berikut:
“Pengrajin  buket  uang  asli  membuat  produk buket  uang  dengan  uang  asli  senilai  1  juta  rupiah. Setelah  buket  uang  asli  tersebut  sudah  jadi  dengan berbagai  model  dan  hiasan,  lalu  buket  uang  asli tersebut  dijual  kepada  konsumen  dengan  harga  1,3 juta  rupiah.  Maka  pengrajin  atau  pedagang mendapatkan keuntungan 300 ribu rupiah dari penjual produk buket uang asli tersebut“.
Berdasarkan  ilustrasi  di  atas,  pengrajin  dan konsumen  melakukan  pola  akad  transaksi  jual  beli terhadap  produk  barang  berupa  buket  uang,  dan menjadikan  uang  sebagai  komoditas.  Maka  hal  ini tidak  sejalan  dengan  ketentuan  syariah,  yaitu  bahwa uang  dalam  Islam  hanya  berlaku  sebagai  alat  tukar, sehingga uang tidak bisa dijadikan sebagai komoditas barang yang dapat diperjual belikan, dengan kata lain bahwa jual beli buket uang dalam kasus ini termasuk kategori riba yaitu jual beli atau tukar menukar uang dengan uang yang sejenis yang salah satunya terdapat kelebihan atau tambahan.
Dalil  larangan  yang  menjelaskan  tidak  boleh adanya  tambahan  dalam  pertukaran  mata  uang  yang sejenis  di  antaranya  adalah  hadis  dari  Abu  Sa'id  al- Khudri RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:
َه َّ ذلا او ُعيِب َت َال َب
ى َ لَع ا َه َض ْعَب او ُّ ف ِش ُ ت َ ال َو ، ٍل ْث ِمِب ًالْثِم َّالِإ  ِبَهَّذلاِب او ُعيِب َت َالَو ، ٍض ْعَب او ُّ ف ِش ُ ت َ ال َو ، ٍل ْث ِمِب ًالْثِم َّالِإ  ِقِرَو ْ لاِب َق ِرَو ْ لا َ ال َو ، ٍض ْعَب ى َ لَع ا َه َض ْعَب ٍز ِجا َنِب اًبِئاَغ اَهْنِم اوُعيِبَت .
“Janganlah  kalian  berjual  beli  emas  dengan emas  kecuali  sama  beratnya,  dan  janganlah kalian  lebihkan  yang  satu  atas  yang  lainnya. Janganlah  kalian  berjual  beli  perak  dengan perak kecuali sama beratnya, dan jangan kalian lebihkan  yang  satu  atas  yang  lainnya,  dan janganlah kalian berjual beli sesuatu (emas/perak)  yang  tidak  hadir  (tidak  ada  di
majelis akad) dengan yang hadir (ada di majelis akad).” (HR Bukhari, no. 2031).
Dan hadits nabi saw yang berbunyi:
ِب  ُّر ُبْلاَو ِة َّضِف ْ لاِب ُة َّضِفْلاَو  ِبَهَّذلاِب  ُبَهَّذلا ِ ر ُبْلا ِري ِع َّ شلاِب  ُري ِع َّ شلا َو اِب ُحْل ِم ْ لا َو  ِرْم َّتلاِب  ُرْمَّتلاَو ِو َ أ  َدا َز  ْن َم َ ف  ٍدَيِب ا ًدَي  ٍلْثِمِب ً الْث ِم  ِح ْ ل ِم ْ ل ءا َو َس ِهي ِف ى ِط ْع ُم ْ لا َو ُ ذ ِخآلا ىَب ْر َ أ  ْد َ ق َ ف  َدا َزَت ْسا
“Jika  emas  dijual  dengan  emas,  perak  dijual dengan  perak,  gandum  dijual  dengan  gandum, sya’ir  (salah  satu  jenis  gandum)  dijual  dengan sya’ir,  kurma  dijual  dengan  kurma,  dan  garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan)  harus  sama  dan  dibayar  kontan (tunai).  Barangsiapa  menambah  atau  meminta tambahan,  maka  ia  telah  berbuat  riba.  Orang yang  mengambil  tambahan  tersebut  dan  orang yang  memberinya  sama-sama  berada  dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584).
Praktik  jual  beli  sesama  jenis  ini  adalah  bentuk tranksaksi  yang  tidak  hanya  menjual  benda  dengan benda  saja,  namun  menjual  kreatifitas  dari  pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi istimewa  untuk  dijadikan  hadiah,  dalam  praktik  jual beli  memang  dilarang  adanya  jual  beli  benda  yang sama kecuali dengan sama takarannya, seperti benda yang dijual adalah emas maka apabila melakukan jual beli emas harusnya jumlah emas yang diterima adalah sama  takarannya,  begitupun  uang  dengan  uang  yang sejenis.
Dr.  Musyaffa’  Addariny, lc.,  M.A  yang  dikutip dari  akun youtube Fatwa  TV  Official  dengan  judul “Fatwa  Hukum  Jual  Beli  Buket  Uang”, yang  di upload pada  24  Oktober  2022  dan  di  akses  oleh peneliti pada tanggal 18 Juni 2023 mengatakan bahwa hukum  buket  uang  hukum  asalnya  tidak  bolehkan, Kenapa? karena adanya riba karena nanti terjadi tukar menukar  uang  dengan  uang  yang  kadarnya  berbeda walaupun  ada  campuran  barang  lain  tapi  yang  jelas bagian uangnya besar, bagian uangnya sehingga tidak bisa  dikatakan  uangnya  itu  hanya  sebagai  pengikut karena  namanya  saja  bukan  uang  ya  jadi presentasenya juga besar. Jadi nanti ada jual beli uang dengan uang yang kadarnya tidak sama.

## 3.3. Akad Sewa Jasa Buket Uang Asli
Akad  ijarah  adalah  akad  sewa  manfaat,  baik manfaat barang maupun manfaat jasa. Sewa manfaat barang  berarti  seseorang  menyewa  dan  mengambil
manfaat  dari  suatu  barang  milik  orang  lain  dalam jangka  waktu  tertentu  dan  berkewajiban  membayar biaya  sewa  tersebut.  Sewa  manfaat  jasa  berarti seseorang  diharuskan  membayar  atas  suatu  jasa pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain untuknya.
Jika    antara  pengrajin  buket  uang  asli  dengan konsumen  melakukan  transaksi  terhadap  buket  uang asli  tersebut  dengan  menggunakan  pola  akad  sewa jasa (ijarah), maka menurut ulama hal ini termasuk ke dalam  kategori  yang  diperbolehkan.  Penentuan kebolehan  akad  transaksi  sewa  jasa  ini  dapat diilustrasikan sebagai berikut:
“  Pengrajin  menerima  pesanan  dari  konsumen untuk  membuat  buket  uang  asli,  konsumen menginginkan bentuk dan model tertentu, buket uang dibentuk  dan  dipola  dengan  uang  asli  senilai  1  juta rupiah. Kemudian pengrajin menentukan harga buket uang  tersebut  seharga  1,3  juta  rupiah  jika  tingkat kerumitan pembuatan buket uang tersebut rendah, dan harga  1,5  juta  rupiah  jika  tingkat  kerumitan  dan kesulitannya  tinggi.  Maka  pengrajin  menentukan biaya  upahnya  berdasarkan  tingkat  kesulitan  dari sebuah pekerjaan”.
Dari  ilustrasi  di  atas  dapat  diketahui  bahwa keuntungan yang didapat pengrajin bukan keuntungan atas  produk  barang,  melainkan  dari  sektor  upah  atas kinerja,  dan  upah  tersebut  besar  kecilnya  dapat ditentukan  oleh  tingkat  profesionalisme  maupun tingkat kesulitan suatu pekerjaan.
Terdapat  dalil-dalil  dalam  al-Qur’an  dan  hadist yang  menyatakan  adanya  upah  atas  kinerja  sebagai berikut :
Terdapat pada surah dalam Q.S. Al-Thalaq ayat 6, Allah SWT berfirman:
َّنُه َرو ُج ُ أ  َّنُهوُتا َٔـ َ ف ْم ُ ك َ ل  َن ْع َض ْر َ أ ْ ن ِإ َ ف
“... Jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)mu untukmu  maka  berikanlah  kepada  mereka upahnya...” (Q.S Al-Thalaq: 6).
Tarsir  ayat  diatas  menurut  tafsir  jalalain  adalah pekerjaan menyusui anak orang lain dengan imabalan adanya upah (ujroh).
Selanjutnya terdapat dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah:
َ أ
ُه ُ ق َر َع َ ف ِج َ ي ْ ن َ أ َ لْب َ ق ُه َر ْج َ أ  َري ِج َ ألا او ُط ْع
“ Berikan  kepada  seorang  pekerja  upahnya sebelum keringatnya kering .” (HR. Ibnu Majah).
Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak  si  pekerja  setelah  selesainya  pekerjaan.  Begitu juga  dengan  uang  yang  dijadikan  buket,  dalam transaksi  buket  ini  sama  sekali  tidak  melanggar hukum  islam  karena  adanya  campur  tangan  penjual yang membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang  indah  dan  menawan,  sehingga  kelebihan  uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang upah yang di  terima  atas  apa  yang  dipekerjakan  juga  tambahan aksesoris  yang  dibutuhkan  untuk  mempercantik pesanan buket tersebut.
Maka dapat disimpulkan penggunaan uang kertas dalam  bentuk  buket  sesuai  dengan  hukum  Islam karena uang yang digunakan bukan sebagai objek jual beli akan tetapi pihak penjual hanya menawarkan jasa pembuatan  buket  dan  mendapatkan  upah  dari kreatifitasnya.  Sehingga  dalam  pemesanan  buket tersebut bukan sebagai akad jual beli, melainkan akad sewajasa, berdasarkan kaidah fikih:
ينابملاو ظافلألل ال يناعملاو دصاقملل دوقعلا يف ةربعلا
“ Yang  dijadikan  pegangan  dalam  akad  adalah maksud  dan  maknanya,  bukan  lafazh  dan susunan redaksinya”
Para ulama sepakat, apabila seseorang mengatakan  sesuatu  tergantung  kepada  niat  orang yang  mengucapkannya.  Oleh  karena  itu,  apabila dalam akad secara lisan kalimat yang diucapkan oleh pihak  yang  berakad  dengan  lafaz  yang  jelas,  maka hukum yang diperoleh adalah sesuai dengan lafaz itu. Tetapi  manakala  suatu  akad  terjadi  suatu  perbedaan antara niat atau maksud sipembuat dengan lafaz akad yang  diucapkannya,  maka  yang  harus  dianggap sebagai  suatu  akad  adalah  maksudnya  selama  masih dapat diketahui (Azhari, 2015).
Oleh karena itu, jika ada dua orang mengadakan suatu  akad  dengan  lafaz  memberi  barang  dengan syarat  adanya  pembayaran  harga  barang  itu,  maka akad ini dipandang sebagai akad jual beli, karena akad yang  terakhir  ini  adalah  ditunjuki  oleh  maksud  dan makna  dari  sipembuat  akad,  bukan  akad  pemberian sebagaimana  dikehendaki  oleh  lafaz,  berdasarkan kaidah:
لا ام اهدصاقمب رو
“ Segala
perkara tergantung dengan
maksudnya .”
Niat  sebagaimana  mungkin  tercermin  dalam kata-katanya, tetapi tidak berlaku dalam urusan akad- akad  kebendaan.  Artinya  khusus  dalam  kasus  akad kebendaan,  maka  makna  penting  niat  sebagaimana dikaidahkan  dalam  kaidah pokok  tidak  berlaku.  Apa yang  dipentingkan  adalah  bentuk  luar  dari  akad  itu sendiri (Azhari, 2015). Dengan demikian, kasus akad kebendaan  menjadi  kasus  pengecualian  ( istitsna’ ) bagi kasus-kasus dalam bagian niat. Dalam Penerapan Qaidah Fiqhiyyah Muamalah:
فلألل ال يناعملاو دصاقملل دوقعلا يف ةربعلا

## ينابملاو ظا
“Yang  dijadikan  pegangan  dalam  akad  adalah maksud  dan  maknanya,  bukan  lafazh  dan susunan redaksinya.”

## 3.4. Buket Uang dalam Perspektif Hukum Positif
Zaman  yang  semakin  modern  membuat  pegiat seni  terus  berinovasi  diantaranya  inovasi  dalam merangkai  buket,  mereka  menciptakan  berbagai inovasi dari buket itu sendiri.  Secara umum rangkaian buket  dikenal  terbuat  dari  bunga,  namun    kini  ada buket  yang  terbuat  dari snack, hijab,  perlengkapan bayi dan makanan ringan bahkan  masih banyak lagi inovasi-inovasi  pengerajin  tentang  buket,  bahkan sekarang  ini  ada  juga  buket  yang  terbuat  dari  uang kertas  asli  yang  menjadi trend di  kalangan masyarakat. Buket  yang terbuat dari uang kertas  asli sangat banyak  diminati oleh kalangan milenial karena memiliki  daya  tarik  tersendiri  daripada  buket  yang lainnya.
Meningkatnya  permintaan  pasar  mengenai kerajinan  uang  pada  saat  ini  menjadi  peluang    yang sangat  besar  bagi  masyarakat  untuk  memanfaatkan kreativitasnya menjadi pengrajin uang, yang menyebabkan  menjamurnya  pengrajin  uang  di Indonesia,  sehingga  dengan  menjamurnya  pengrajin uang kertas, maka menyebabkan permintaan kerajinan uang asli semakin besar. Dengan adanya peningkatan permintaan  pasar  tersebut  membuat  pengrajin  tidak lagi  menghiraukan  himbauan  Bank  Indonesia  untuk tidak menggunakan uang asli sebagai pengrajin.

## a. Prinsip Dasar  Jual beli dalam Hukum Positif
Jual  beli  merupakan  perbuatan  dua  pihak, pihak  yang  satu  sebagai  penjual  ataupun  yang menjual  dan  pihak  yang  lain  sebagai  pembeli ataupun  yang  membeli,  maka  dalam  hal  ini terjadilah  suatu  peristiwa  hukum  yaitu  jual  beli. Jual beli merupakan peristiwa hukum pada ranah perdata. Sedangkan menurut R. Soeroso, jual beli
termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu peristiwa yakni pada jual beli akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang (Umardani, 2020).
Dalam  sejarahnya,  perlindungan  konsumen pernah secara prinsipal menganut asas the privity of  contract .  Artinya,  pelaku  usaha  hanya  dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontaktual antara dirinya dan  konsumen.  Sehingga  ada  pandangan  bahwa hukum  perlindungan  konsumen  berkolerasi  erat dengan  hukum  perikatan,  khususnya  perikatan perdata (Octavia, 2022).
Istilah  perjanjian  jual  beli  berasal  dari terjemahan cantract  of  sale. Perjanjian  jual  beli diatur  dalam  Pasal  1457  sampai  dengan  Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli  adalah  Jual  beli  adalah  suatu  persetujuan dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  barang,  dan pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga  yang dijanjikan (Buku III BW/ burgerlijk wetboek voor Indonesia  atau  disebut  sebagai  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  bab  ke lima  tentang  jual  beli  pada  pasal  1457  KUHP perdata.

## b. Dasar Hukum Atas Penggunaan Uang Asli
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara  yang  merdeka  dan  berdaulat  memiliki simbol  kedaulatan  negara  yang  harus  dihormati dan  dibanggakan  oleh  seluruh  warga  Negara Indonesia.  Salah  satu  simbol  kedaulatan  negara tersebut  adalah  Mata  Uang.  Mata  Uang  yang dikeluarkan  oleh  Negara  Kesatuan  Negara Republik  Indonesia  adalah  Rupiah.  Rupiah dipergunakan  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah dalam  kegiatan  perekonomian  nasional  guna mewujudkan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan perekonomian  suatu  negara,  peranan  uang sangatlah  penting  karena  uang  mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian.
Dengan  uang  perekonomian  suatu  negara akan  berjalan  dengan  baik  sehingga  mendukung tercapainya  tujuan  bernegara,  yaitu  mencapai masyarakat  adil  dan  makmur.  Selain  itu,  jika
dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang  yang  beredar  dalam  suatu  negara  harus dikelola  dengan  baik  sesuai  dengan  kebutuhan perekonomian.  Karena  melihat  perannya  yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang  profesional  sangat  diperlukan  untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku Rupiah, di  sahkan  oleh  Setio  Sapto  Nugroho  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor 64)
Berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang,  uang merupakan  alat  pembayaran  yang  sah  yang beredar  di  masyarat  untuk  memenuhi  setiap kebutuhan.  Setiap  orang  boleh  memilikinya asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak melanggar UU Nomor 7 Tahun 2011 yang telah  ditetapkan.  Di  dalam  UU  Nomor  7  Tahun 2011  terdapat  larangan  penyalahgunaan  uang kertas seperti halnya disebutkan dalam pasal  dan pasal 25 ayat 1 dan 2  yaitu :
1) Setiap  orang  dilarang  merusak,  memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan  maksud  merendahkan  kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
2) Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah  yang  sudah  dirusak,  dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
Seperti  penjelasan  undang-undang  nomor  7 tahun  2011  pada  pasal  25  pada  ayat  (1)  sudah sangat dijelaskan larangan terhadap rupiah terkait merusak  rupiah.  Larangan  merusak  rupiah memotong,  merubah  bentuk  rupiah  untuk merendahkan kehormatan simbol negara.
Kemudian  pada  ayat  (2)  juga  menjelaskan bahwasanya  setiap  orang  dilarang  membeli  atau menjual  rupiah  yang  sudah  dirusak,  dipotong, dihancurkan, dan atau diubah. Pada pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 sudah sangat jelas bahwa setiap orang yang  merusak  rupiah  dengan  cara  mengubah bentuk rupiah tersebut termasuk sebuah pelanggaran  (UNDANG-UNDANG  REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG, 2011).
Dalam  pembuatan  buket  uang  asli  yang dilakukan  oleh  Rafa  florist,  @Mimbar  kado  dan Aqsyf Craft diatas, dalam pembuatannya mereka melapisi uang tersebut menggunakan plastik yaitu
dengan palstik kaca (plastik opp). Secara Undang- undang  mereka  tidak  melenggar  karena  mereka tidak memotong, tidak merusak hanya dilipat saja. Sehingga masih terjaga nilai mata uang tersebut. Mereka tidak melanggar seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 yaitu adanya larangan penyalahgunaan  uang  kertas  seperti  halnya disebutkan  dalam  pasal  25  seperti  yang disebutkan  diatas  yaitu  larangan  tidak  merusak, memotong,  menghancurkan,  dan/atau  mengubah Rupiah  dan  membeli  atau  menjual  Rupiah  yang sudah  dirusak,  dipotong,  dihancurkan,  dan/atau diubah.

## 4) KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai uang asli dalam  perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  positif, peneliti  menarik  kesimpulan  sebagai  berikut:    Buket uang asli dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan jika dalam transaksinya menggunakan akad ijarah (sewa jasa), bukan akad jual beli, sehingga keuntungan  yang  didapatkan  adalah  sebagai  bentuk upah,  bukan  keuntungan  dari  penjualan  produk, karena mengandung unsur riba. Buket uang asli dalam perspektif hukum positif  diperbolehkan selama tidak adanya  larangan  yang  dilanggar  yaitu  dalam  bentuk untuk  merusak,  memotong,  ataupun  mengubah  uang (rupiah)  sebagaimana  fungsinya. Penggunaan  buket uang  boleh  selama  tidak  bertentangan  dengan Undang-undang  nomor  7  tahun  2011  tentang  mata uang pada pasal 25 ayat 1 dan ayat 2.

## 5) REFERENSI
Abdullah, A. (2021). Kajian Yuridis Sumber-Sumber
Hukum. Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah , 2 (2), 155–165. https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v2i2.1409 Azhari, F. (2015). QAWAID FIQHIYYAH MUAMALAH (A. Hadi (ed.); 1st ed.). Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LKPU).
CWrite. (n.d.). “Sejarah Bouquet Bunga.” Retrieved February 20, 2022, from
http://www.pretisa.com/sejarah-bouquet- bunga/ Guntoro,  S.,  &  Thamrin,  H.  (2021).  Pemikiran  Al- Ghazali  tentang  Konsep  Uang. SYARIKAT : Jurnal  Rumpun  Ekonomi  Syariah , 4 (2),  18–24. https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8 499 Huda,  M.  C.  (2021). METODE  PENELITIAN HUKUM  (Pendekatan  Yuridis  Sosiologis) (I. Muhsin  (ed.);  1st  ed.).  The  Mahfud  Ridwan Institute.
Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S.  A.,  &  Nofrianto.  (2021). PENGANTAR EKONOMI  ISLAM (R.  Ismal,  A.  Sakti,  M.  S. Nurzaman,  &  L.  Tamanni  (eds.);  1st  ed.). Departemen  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  - Bank Indonesia.
Ibrahim,
D. (2019). AL-QOWA’ID AL- MAQASHIDIYAH (KAIDAH KAIDAH MAQASHID) (E.  Swaesti  (ed.);  Pertama).  Ar-
Ruzz Media.
Ichsan, M. (2015). Pengantar Hukum Islam (Kirman (ed.);  Pertama).  Laboratorium  Hukum,  Fakultas Hukum UMY.
Ilyas,  R.  (2016).  KONSEP  UANG  DALAM PERSPEKTIF  EKONOMI  ISLAM. Jurnal
Bisnis Dan Manajemen Islam , 4 (1), 35–57.
M.  Taufiq.  (2021).  Konsep  dan  Sumber  Hukum:
Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. Istidlal: Jurnal Ekonomi
Dan Hukum Islam , 5 (2), 87–98.
https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348
Maleha,  N.  Y. (2016).  Studi  Pemikiran  Ibn  Khaldun
Tentang  Ekonomi  Islam. Economica  Sharia ,
2 (1),
39–48.
https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/a rticle/download/91/80/
Mujahidin. (2019). Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya  dalam  Ekonomi  Syariah.
Jurnal Iqtisaduna , 5 (1), 25–45. https://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/
10808 Octavia,  C.  N.  fadila.  (2022). ANALISIS  HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  KONSUMEN  TERHADAP JUAL  BELI  BUCKET  UANG  PADA  AKUN
INSTAGRAM  @  RUM  .  GIFT [UIN  Sunan Ampel]. http://digilib.uinsby.ac.id
Purnamasari, N. (2017). Karangan Bunga dari Masa ke  Masa:  Simbol  Perasaan  hingga  Spiritual . News.Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d- 3485251/karangan-bunga-dari-masa-ke-masa- simbol-perasaan-hingga-spiritual Rahmadani, W. (2021). Analisis terhadap penggunaan uang kertas sebagai bouquet dalam perspektif  hukum  islam  dan  undang-undang nomor  7  tahun  2011  tentang  mata  uang . Universitas Islam Negeri Ar-Ra.
UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA NOMOR  7  TAHUN  2011  TENTANG  MATA UANG,  Pub.  L.  No.  LEMBARAN  NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 64. (2011).
Sari, S. W. (2016). Perkembangan dan pemikiran uang dari masa ke masa. AN-NISBAH , 03 (01), 39–58. Sofiah,  Pratiwi,  A.,  &  Azalia,  N.  (2020). KONSEP UANG DALAM AL-QUR’AN, TELAAH TAFSIR KONTEMPORER  DAN  TAFSIR  KLASIK (A. Ma’ruf  (ed.);  1st  ed.).  MEDIA  SAINS INDONESIA.
Umardani, M. K. (2020). JUAL BELI BERDASARKAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM  SECARA  TIDAK  TUNAI. Journal  of Islamic Law Studies Volume , 4 (1). https://scholarhub.ui.ac.id/jils Part Wardani,  V.  D.,  &  Nurwahidin.  (2023).  Pemikiran Ekonomi  Muslim  Klasik  Masa  Al-Ghazali. JIEI:Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 9 (02), 2320– 2325.
Yahya,  M.  A.  (2022). TINJAUAN  HUKUM  ISLAM ATAS  PENGGUNAAN  UANG  ASLI  SEBAGAI KERAJINAN . UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. Yuhelson.  (2017). PENGANTAR  ILMU  HUKUM (I. Community (ed.); pertama). Ideas Publishing.