Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1) (2018): 146-154

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

## Yamulia Hulu*, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution
Magister Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Diterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  pengelolaan  dana  desa  dalam  memberdayakan  penduduk  desa  dan untuk  mencari  tahu  beberapa  faktor  yang  memungkinkan  dan  menghambat  dalam  mengelola  dana  desa.  Penelitian  ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kegiatan ini dilakukan di Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias  Utara,  dengan  melakukan  wawancara  dan  observasi  untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  tentang  dana  desa  yang diinterpretasikan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Pengelolaan dana desa dicatat secara vertikal kepada Camat, tetapi tidak untuk penduduk desa sehingga mereka tidak mempercayai pejabat pemerintah desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, sementara pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pengelolaan dana  desa  dalam  memberdayakan  penduduk  desa  di  Desa  Tetehosi  Sorowi  adalah  dukungan  untuk  kebijakan/peraturan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi penduduk desa.
Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen, Dana Desa

## Abstract
The research used descriptive qualitative method. It was conducted at Tetehosi Sorowi Village, Lahewa Timur Subdistrict, Nias Utara Regency, by conducting interviews and observation to obtain data and information about village funds which were interpreted. The result of the research showed that the management of village funds done by village government was not transparent, villagers did not actively participated, and the village government officials were more dominant in planning any activity and implementation of village funds. The management of village funds was accounted for vertically to Subdistrict Head, but not to the villagers so that they distrusted the village government officials. The empowerment activity was prioritized to physical empowerment such as road and sewage construction, while non-physical empowerment was concerned with village government official training and PKK (Family Welfare  Empowerment). The  result  of  the  research  showed  that  the  enabling  factors  of  managing  village  funds  in  empowering villagers at Tetehosi Sorowi Village were support for policies/regulations, socialization, facility, and infrastructure. The inhibiting factors were lack of human resources and lack of villagers’ participation.
Keywords: People’s Empowerment, Management, Village Funds
How  to  Cite: Hulu, Y. Harahap,  R.H. &  Nasutian,  M.A. (2018). Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Pemberdayaan Masyarakat Desa . Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1): 146-154.
*Corresponding author: E-mail: yamuliahuluusu@gmail.com
ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks.  Sejak  dahulu  kala,  kemiskinan  sudah dirasakan  oleh  nenek  moyang  kita.    Kondisi  ini diperparah  oleh  belenggu  penjajahan    yang menjadikan  masyarakat  pribumi  jatuh  dalam lembah  kemiskinan.  Jika  dilihat  dari  potensi sumber  daya  alam,  kekayaan  Nusantara  baik didarat,  laut,  atau  Udara.  Indonesia  sejatinya  bisa mensejahterakan  penduduk  pribumi.  Di  Indonesia penduduk  miskin  masih  menghantui  masalah pembangunan.
Data penduduk miskin yang dikeluarkan oleh Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  seringkali  menjadi bahan perdebatan terutama dalam kalangan politisi dan  akademisi.    Sebenarnya  melihat  data kemiskinan  di  Indonesia  relatif  mudah  apabila dilihat  dari  indikator  utama  kemiskinan  terkait dengan  pemenuhan  kebutuhan  primer,  maka realitas  penduduk  Indonesia  masih  banyak  yang sulit memenuhi kebutuhan dasar tersebut.
Menanggapi  permasalahan  tersebut,  maka strategi  pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah saat ini untuk mengatasi ketimpangan pembangunan  yaitu  melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar  terhadap  pembangunan  desa.  Pembangunan desa  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional  dan  pembangunan  daerah  berdasarkan visi  dan  misi pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  karena  di  dalamnya  terkandung  unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat  yang  bermukim  dipendesaan  dalam rangka upaya mengetaskan kemiskinan masyarakat desa.    Dalam  mewujudkan  pembangunan  desa pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan  pemerintah  Indonesia,  sehingga desa  memiliki  kewenangan,  tugas  dan  kewajiban untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakarat desa yang bersangkutan.
Dalam  konsep  Nawacita  yang  menjadi program  prioritas  pembangunan  sekarang  ini terdapat  salah  satu  prioritas  pembangunan  yaitu membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Oleh karena itu terbitnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan
memberdayakan  masyarakat  desa  secara  optimal menurut  potensi  desa  yang  bersangkutan  dan ketentuan  yang  mengatur  tentang  sumber  dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2014 tentang  dana  desa  serta  Peraturan  Pemerintahan Nomor  43  Tahun  2014  tentang  peraturan pelaksanaan  undang-undang  nomor  6  tahun  2014 tentang desa.
Tujuan  pemberian  dana  desa  yang bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara    (APBN)  yaitu  diprioritaskan  untuk pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Oleh  karena  itu  dapat  diartikan  bahwa  dana  desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan  untuk  pemberdayaan  masyakarat desa.
Hal  ini  dijelaskan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  tahun  2014  tentang  Dana Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja  Negara,  pada  pasal  19  ayat  (2) dijelaskan  bahwa  dana  desa  sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat Desa.
Desa Tetehosi Sorowi merupakan salah satu desa yang menerimana dana desa yang berasal dari Anggara  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN). Pengelolaan  dana  desa  dimulai  dari  perencanaan program,  diteruskan  ke  pelaksanaan  setelah dilaksanakan dipertanggungjawabkan.
Pengelolaan  dana  desa  disesuaikan  dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan  oleh  pemerintahan  desa.  Berdasarkan penelitian  awal  yang peneliti  lakukan,  diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan  dana  desa  di  desa  Tetehosi  Sorowi masih  terdapat  banyak  kesalahan,  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan  dan  pada  laporan pertanggungjawaban kegiatan desa.
Pada  tahap  perencanaan  penggunaan  dana desa  lebih  cenderung  pada  program  yang  akan dilaksanakan  berdasarkan  rencana  kepala  desa sehingga  pada  saat  musrenbangdesa  masyarakat yang  hadir  hanya  sebatas  untuk  mendengar. Program  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  desa  tidak  diketahui  oleh  masyarakat sebagai sasaran kebijakan dari dana desa.
Bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  untuk meningkatkan  keberdayaan  masyarakat  lebih kepada
pembangunan fisik. Pada tahap pembahasan  rencana  penggunaan  dana  desa  yang dihadirkan  hanya orang-orang  tertentu  saja sementara  hasil  dari  pembahasan  rencana penggunaan  dana  desa  tidak  diinformasikan kepada  masyarakat  secara  umum  sehingga masyarakat  tidak  mengetahui  desa  mendapatkan dana desa yang sangat besar dari pemerintah.  Hal ini  berimplikasi  pada  partisipasi  masyarakat  yang cenderung  apatis  pada  kegiatan  yang  dilakukan dari dana desa.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  motode  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini dilaksanakan disatu desa di Kabupaten Nias Utara yaitu  Desa  Tetehosi  Sorowi  Kecamatan  Lahewa Timur.
Alasan  pemilihan  lokasi    penelitian  yaitu yang  pertama karena  desa  Tetehosi  Sorowi Kecamatan  Lahewa  Timur  merupakan  desa terpencil yang jauh dari kota Kabupaten Nias Utara dan  merupakan  salah  satu  desa  yang  menerima dana desa.
Alasan yang  kedua di  Desa  Tetehosi  Sorowi Kecamatan  Lahewa  Timur  merupakan  desa  yang sangat  banyak  penduduk  miskin  dan  kualitas fasilitas umum yang kurang memadai.
Alasan yang ketiga yaitu belum adanya yang malakukan penelitian ditempat ini atau  di Tetehosi Sorowi  Kecamatan  Lahewa  Timur  tentang pengelolaan  dana  desa  dalam  Pemberdayaan masyarakat desa.
Yang  menjadi kriteria informan dalam penelitian ini adalah:
1. Orang  yang  memahami  secara  mendalam kondisi  Desa  Tetehosi  Sorowi,  dalam  hal  ini peneliti  mewawancarai  Kepala  Desa,  Badan Permusyarawatan  Desa,  Sekretaris  Desa, Bendahara Desa.
2. Masyarakat  asli  Desa  Tetehosi  Sorowi  yang sudah  berumur  lebih  dari  30  tahun,  dalam penelitian  ini  berjumlah  15  orang  masyarakat yang peneliti pilih menjadi informan.
3. Data  primer  dikumpulkan  melalui  melalui observasi  atau  pengamatan  secara  langsung serta  wawancara  dengan  para  informan  yang
telah  ditentukan.  Data  sekunder  diperoleh melalui kajian pustaka, buku, serta jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Tetehosi Sorowi merupakan salah satu desa yang menerimana dana desa yang berasal dari Anggara  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN). Pengelolaan  dana  desa  dimulai  dari  perencanaan program,  diteruskan  ke  pelaksanaan  dan  setelah dilaksanakan akan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan  dana  desa  disesuaikan  dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa.
Berdasarkan  penelitian  awal  yang  peneliti lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di desa Tetehosi Sorowi masih terdapat banyak kesalahan, mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan  sampai laporan pertanggungjawaban kegiatan desa.

## Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Perencanaan Dana Desa
Perencanaan  adalah  suatu  kegiatan  untuk mempersiapkan  dan  menentukan  sesuatu  tujuan yang  ingin  dicapai  dimasa  yang  akan  datang  serta menetapkan  program  dan  tahapan  yang  akan dilalui  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Kegiatan perencanaan  merupakan  titik  tolak  yang  sangat penting  untuk  mencapai  tujuan  dari  sebuah kegiatan.
Oleh  karena  itu  setiap  program  kegiatan yang akan dilaksanakan maka langkah awal adalah melakukan  perencanaan  yang  matang    untuk menentukan  kegiatan  bersama  dalam  sebuah organisasi  sehingga  tujuan  yang  telah  ditetapkan nantinya akan tercapai dengan maksimal.
Dalam perencanaan keuangan desa khususnya  pengelolaan  dana  dibutuhkan  sebuah perencanaan  program  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  bersama  dengan  masyarakat  desa tersebut.
Dana  Desa  marupakan  salah  satu pendapatan  desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Belanja  dan  Pendapatan  Negara    (APBN)  yang penggunaannya  terintegrasi  dengan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa),  oleh karena  itu  perencanaan  program  dan  kegiatannya disusun  dengan  terlebih  dahulu  dilaksanakanya Musyawarah Perencanaan dan pembangunan Desa
dengan  melibatkan  BPD,  LPMD,  dan  tokoh masyarakat  serta  perwakilan  unsur  masyarakat biasa.
Tujuan Dana Desa yaitu untuk pembangunan dan  pemberdayaan  masyarakat.  Oleh  karena  itu tujuan  dari  pemberian  dana  desa  yang  bersumber dari  Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan  Negara memiliki  dua  prioritas  utama  yaitu  pembangunan dan  pemberdayaan,  maka  tidak  berarti  hanya membangunan  fisik  saja  yang  diutamakan  namun juga  pemberdayaan  masyarakat  desa  sehingga menumbuh  kembangkan  kemandirian  desa  dalam memenuhi  kebutuhan  dan  terlepas  dari  belenggu kemiskinan.
Dari  hasil  penelitian  langsung  dilapangan dapat  dilihat  bahwa  perencanaan  program meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  dari dana  desa,  masyarakat  belum  teribat  aktif, masyarakat diundang ke musyawarah perencanaan dan  pembangunan  desa  namun  usul  kegiatan  dan tempat  pelaksanaan  kegiatan  lebih  banyak ditentukan oleh perangkat desa.
Hal  ini  terbukti  dengan  hasil  temuan dilapangan masyarakat  menganggap kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa sebagai  kegiatan  formalitas. Anggapan  ini  terjadi karena  penentuan  progran  dan  kegiatan  yang dilakukan  lebih  didominasi  oleh  perangkat  desa sedangkan  masyarakat  hanya  sebagai  menonton yang  pasif  dalam  penentuan  kegiatan.  Hal  ini bertolak  belakang  dengan  defenisi  pemberdayaan yang  di  paparkan  oleh  Djohani  (dalam  Haryono 2012:49)  yang  mengakatan  bahwa  pola  dasar gerakan  pemberdayaan  mengamanatkan  perlunya power dan  keberpihakan  kepada kelompok  yang tidak  berdaya.  Oleh  karena  itu  pemberdayaan adalah  suatu  proses  untuk  memberikan daya/kekuasaan ( power ) kepada pihak yang lemah ( powerless ), dan mengurangi kekuasaan ( disempowered )  kepada  pihak  yang  terlalu berkuasa ( powerful ) sehingga
terjadi keseimbangan.  Dari  hasil  penelitian  langsung tersebut dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:
Gambar 4.2 :
Skema Perencanaan Musrebang Desa Rencana Kerja pembangunan (RKP) APBDesa Rencana Anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDesa)
Dari  skema  di atas  pada  perencanaan penggunan  dana  desa  yang  terintegrasi  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu: 1. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa
Musrenbangdes  merupakan  wadah  untuk merencanakan  kegiatan  berdasarkan  kebutuhan yang  prioritaskan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  desa. Musrebang  desa  dilaksanakan pada  bulan  juli  tahun  anggaran  berjalan  dengan turut  mengundang  berbagai  unsur  masyrakat, tokoh  agama,  tokoh  adat  dan  dihadiri  oleh  camat sebagai Pembina desa.
2. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) RKP desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah  desa,  pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan  masyarakat  desa.  RKP  desa  berisi tentang  evaluasi  evaluasi  RKP  tahun  sebelumnya, prioritas  program,  kegiatan  dan  anggaran  desa yang  dikelola  oleh  pihak  ketiga  serta  kewenangan penugasan  dari  tingkat  pemerintah  yang  lebih tinggi.  RKP  disusun  paling  lama  bulan  september sebelum tahun anggaran berjalan karena RKP akan menjadi  dasar  untuk  penyusunan  anggaran pendapatan dan belanja desa.
3. Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa
Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  disusun  setelah  di  buat Rencana  Kerja Pembangunan (RKP). RAPBdesa di usulkan kepada Bupati melalui camat, apabila disetujui oleh bupati maka  pamerintah  desa  akan  mengesahkan RAPBDesa tersebut menjadi APBDesa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  desa merupakan  kegiatan  dan  sumber  pendapatan  dan biaya  kegiatan  tersebut.  Dalam  APBDesa  yang merupakan salah satu sumber pendapatannya yaitu dana desa.

## Pelaksanaan Dana Desa
Pelaksanaan  tindakan  penting  untuk mewujudkan  tujuan  akhir  yang  telah  ditetapkan dari setiap kegiatan yang telah direncanakan secara matang  dan  terperinci  melalui  perencanaan  atau Musrenbang.
Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setelah program  tersebut  dikatakan  telah  sah  dan  siap diimplementasikan.  Setiap  tahunnya  bupati  nias
utara  menetapkan  surat  tentang  pelaksanaan pengelolaan  dana  desa  yang  membantu  perangkat desa.  Dikeluarkan  Peratuan  Bupati  Nias  Utara nomor  412.6/k/tahun  2016  tentang  petunjuk teknis  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  di Kabupaten  Nias Utara  menjadi  pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
Kepercayaan  masyarakat  yang  kurang kepada  pemerintah  desa  dalam  pelaksanaan  dana desa  menjadi  unsur  negatif  yang  membuat pelaksanaan kegiatan tidak maksimal karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat.
Dari  hasil  penelitian  pelaksanaan  dana  desa tersebut  mendapat  ketidakpercayaan  masyarakat kepada  pihak  pelaksana  kegiatan  dalam  hal  ini perangkat  desa.  Hal  ini  disebabkan  karena ketidakterbukaan  atau  tidak  ada  transparansi secara nyata penggunaan dana desa.
Masyarakat berdalih bahwa yang mengetahui  penggunaan  dana  desa  telah memenuhi  syarat  untuk  sebuah  kegiatan  hanya perangkat desa, masyarakat biasa tidak mengetahui stadar  perlaksananya  sebuah  program  yang  telah dilaksanakan tersebut. Selain itu pelaksanaan dana desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa mendapat  kritikan  dari  masyarakat  karena pelaksanaan  kegiatan  tersebut  di  nilai  hanya formalitas  semata,  hal  ini  disebabkan  karena pengelolaan  yang  tidak  transparan  oleh  perangkat desa.
Pemberdayaan masyarakat dirancang berkelanjutan  serperti  yang  di  jelaskan  oleh Zubaedi  (2012)  yang  mengatakan  bahwa pemberdayaan  masyarakat  sejalan  dengan  prinsip pembangunan  yang  bekelanjutan  jika  program dirancang
dan
dilaksanakan dengan memperhatikan  keberlanjutan  dari  segi  ekonomi dan sosial.

## Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban    dana  desa  tidak terintegrasi  dengan  petanggungjawaban  APBDesa, sehingga  pertangungjawaban  dana  desa  harus dibuat  tepisah  dengan  laporan  LPPD.  Kepala  desa menyampaikan laporan realisasi dana desa kepada bupati  melalui  camat.  Pembuatan  laporan  yang dilakukan  pemerintah  desa  yaitu  dengan menggunakan bantuan pihak ketiga.
Laporan  realisasi  penggunaan  dana  desa semester pertama disampaikan paling lambat pada
akhir  bulan  juli  tahun  berjalan dan  laporan semester  akhir  tahun  disampaikan  paling  lambat pada  akhir  bulan  januari  tahun  berikutnya. Pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  desa  telah sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Namun belum  ada  pertanggungjawaban  langsung  kepada masyarakat  seperti  apa  hasil  dari  dana  desa tersebut.
Pengelolaan  dana  desa  yang  dilaksanakan oleh  perangkat  bisa  perlu  dan  penting  untuk melibatkan  masyarakat  langsung,  sebagai  warga dari desa yang menjadi sasaran dari program dana desa sudah sepantasnya semua masyarakat terlibat dan  mengetahui  pengelolaan  dana  desa  tersebut. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat.

## Bentuk-Bentuk  Program  Dana  Desa  Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
1. Pemberdayaan dalam Bentuk Fisik Pembangunan  sektor  infrastuktur  jalan merupakan  salah  satu  sektor  vital  untuk  memacu pertumbuhan  ekonomi  dalam  meningkatkan pemberdayaan  yang  pada  dasarnya  merupakan sektor  yang  menghubungkan  berbagai  macam aktivitas  ekonomi  masyarakat.    Pembangunan prasarana  jalan  memiliki  fungsi  aksestabilitas untuk  membuka  daerah  yang  kurang  berkembang dan  fungsi  mobilitas  daerah  yang  telah berkembang.
Pembangunan  jalan  dari  dana  desa  menuju pemukiman  warga  yang  terisolir.  Pembangunan infrastruktur  jalan  menuju  pemukiman  warga merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  dilaksanakan dari  dana  desa  dengan  tujuan  agar  terjadi pemerataan  pembangunan  yang  selama  ini  tidak dirasakan  oleh  beberapa  pihak  karena  faktor goegrafis.
Dalam  teori  Tallcot  Parson  tentang  sistem mengatakan  bahwa  untuk  melakukan  suatu tindakan  harus  ada adaption kebutuhan  dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat dalam pembangunan  infrastruktur  jalan  merupakan kebutuhan  vital  yang  meningkatkan  keberdayaan masyarakat.
Pembangunan  jalan  berdampak  pada  aspek social  masyarakat  tersebut,  terbuka  jalan  warga dirasakan  dari  aspek  social  masyarakat  yang dulunya  warga  kampung  ini  dipandang  sebelah
mata  karena  tinggal  dekat  hutan  yang  jauh  dari jalan umum dan jalan kesana hanya jalan setapak, namun  sekarang  dengan  terbukanya  jalan  yang layak dan memadai warga marasa derajat sosialnya meningkat.
2. Infrastruktur Pertanian
Pembangunan infrastruktur jalan
kepertanian masyarakat merupakan salah satu cara mempermudah  akses  petani  untuk  melakukan aktivitas  bertani.  Tempat  pertanian  yang  jauh tepisah dengan tempat pemukiman warga menjadi salah  satu  faktor  untuk  melakukan  pembangunan jalan untuk menunjang perekonomian masyarakat.
Pembangunan infrastruktur jalan kepertanian dibiayai dari dana desa yang dilakukan secara bertahap. Pembangunan jalan tani  tersebut sangat  dibutuhkan  guna  memperlancar  aktivitas masyarakat  dalam  pertain.  Sebab  jalan  yang biasanya diguanakan masyarakat masih menyulitkan petani karena jalan yang mereka lalui masih  jalan  setapak  yang  belum memadai.  Seperti di ketahui bahwa masyarakat Desa Tetehosi Sorowi mayoritas  petani  seperti  padi,  perkebunan  karet, sayur-sayuran dan lain-lain.
Pembangunan jalan pertanian telah memberi kontribusi  bagi  masyarakat  petani  untuk mempermudah  para  petani  untuk  melakukan aktivitas pertanian.
Pembangunan  infrastruktur  jalan  pertanian menambah  semangat  petani  dalam  bertani  karena akses  ketempat  bertani  sudah  mudah  ditempuh dengan  kendaraan.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari penyesuaian  kebutuhan  masyarakat  seperti  yang dikatakan  oleh  Tallcot  Parson  yaitu  adaptasi kebutuhan.  Kebutuhan  petani  akan  fasilitas  jalan yang  memudahkan  masyarakat  dalam  melakukan aktivitas  pertaniaan,  dengan  tujuan  ( goal )  yaitu untuk  meningkatkan  kesejahteraan  petani  melalui fasititas  yang  memadai.  Fasilitas  ini  memberi dorongan  kepada  petani  untuk  lebih  semangat bekerja karena akses yang sudah memadai.
3. Pembangunan Air Bersih
Air  bersih  merupakan  kebutuhan  paling penting  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Mulai  dari sumber air minum, memasak, menyuci dan lain-lain sangat  membutuhkan  air  bersih.  Kondisi masyarakat desa yang masih banyak memanfaatkan  sungai  untuk  berbagai  kegiatan mandi,  untuk  air  minum  dan  untuk  menyuci mengakibatkan pencemaran air semakin
meningkat,  menurunnya  kualitas  air  sungai  dapat memberi  dampak  buruk  dalam  kehidupan masyarakat.  Memahami  kebutuhan  masyarakat yang beragam
pemerintah desa mempertimbangkan berbagai kebutuhan mendasar yang di priotitas untuk dibangun. Ketidakmampuan masyarakat  untuk  menyediakan  air  bersih  sampai kerumah  sehingga  menjadikan  sungai  sebagai sumber  pemenuhan  kebutuhan  yang  berdampak pada  kerusakan  lingkungan.  Seperti  yang dipaparkan  dalam  teori  sistem  yang  di  gagas  oleh Tallcot  Parson  yaitu  untuk  menentukan  suatu tindakan  untuk  meningkatkan  keberdayaan masyarakat  harus  adanya  adaptasi  kebutuhan mendasar  yaitu  kebutuhan  sanitasi  masyarakat dengan tujuan (goal) memudah masyarakat dalam mendapatkan  air  bersih  untuk  keberluan  sehari. Pembuatan sanitasi yang baik dan memadai dapat mengurangi  kerusakan  lingkungan yaitu  konsep pola  (latency)  yang  menjelaskan  bahwa  sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, memperbaiki.

## Pemberdayaan Masyarakat Non Fisik
1. Bimbingan Teknis Untuk Para Perangkat Desa Upaya meningkatkan kemampuan perangkat desa  dalam  mengelola  dana  desa maka  dilakukan bimbingan teknis dengan tujuan menyebarluaskan informasi  pengalolaan  dana  desa.  Dalam mengelolaa  dana  desa  yang  jumlahnya  besar dibutuhkan  bimbingan  kepada  perangkat  desa, untuk  meminimalisir  terjadinya  kesalahan  dalam mengelola  keuangan  desa  karena  sumber  daya manusia  yang  kurang  memadai.  Oleh  karena  itu pelaksanaan  bimtek  sangat  memberi  kontribusi yang baik.
Kegiatan bimbingan teknis  yang diikuti oleh perangkat  Desa  Tetehosi  Sorowi  ada  dua  yaitu Kegiatan  pelatihan  pengelolaan  dana  desa  dan penyerapan  dana  desa  dikabupaten  nias  utara  di hotel  charlita  gunungsitoli  utara  dan  Kegiatan pelatihan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban penggunaan  dana  desa  digelar  di  hotel  Soechi medan  yang  diselenggarakan  oleh  Polda  Sumatera Utara.
Oleh karena desa dituntut mampu mengelola anggaran yang nilainya cukup besar mencapai Rp1 milyar  lebih  setiap  tahunnya.  Sehingga kapasitas kepala desa dan  perangkatnya harus lebih ditingkatkan  dengan  berbagai  kegiatan  pelatihan
ataupun  bimbingan  teknis  (Bimtek).  Termasuk kegiatan  peningkatan sumber  daya aparatur  desa yang  diselenggarakan  bagi  perangkat  desa  belum lama  ini  dinilai  sangat  membantu  dalam peningkatan  kapasitas  dan  kemampuan  perangkat desa. Peningkatan  SDM  melalui  pelatihan, bimbingan teknis merupakan kebutuhan perangkat desa seiring perubahan paradigma penyelenggaraan di pemerintahan desa, disamping itu  banyak  perangkat  desa  yang  baru dilantik dengan latar belakang pendidikan yang bervariatif. 2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)  merupakan  mitra  desa  dalam  mewujudkan pemberdayaan  dan  meningkatkan  kesejahteraan keluarga.  Sebagai  mitra  desa  dalam  mewujudkan tugasnya  pemerintah  desa  memberi  dana  yang bersumber  dari  dana  desa  untuk  mewujudkan kegiatan PKK.
Kegiatan PKK yang dana nya bersumber dari dana  desa  bertujuan  untuk  memberdayaakan kelompok  wanita  desa  untuk  meningkatkan keterampilan sebagai sumber penghasilan ekonomi. Pemberian dana ini merupakan salah cara memotivasi  dan  memberi  dukungan  kepada  kaum wanita untuk menggali potensi yang dimiliki untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  membuka  akses sumber ekonomi.
Saat  ini  dari  hasil  observasi  dilapangan bahwa tren pemesan papan bunga untuk berbagai kegiatan  semakin  meningkat.  Hal  ini  dimafaatkan oleh kaum perempuan Desa Tetehosi Sorowi untuk mengplikasikan  keterampilan  mereka  untuk berkreasi membuat papan bunga. Dengan demikian mereka  mempunyai  sumber  penghasilan  dari kegiatan tersebut.

## Faktor  yang  Mendukung  dan  Menghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa.
Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  baik  yang sifatnya  mendukung  maupun  faktor  yang  menjadi penghambat proses pengelolaan dana desa. Adapun faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa dalam  pemberdayaan  masyarakat  Desa  Tetehosi Sorowi Kecamatan Lahewa Timur sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung a. Dukungan Kebijakan Kebijakan  merupakan  konsep  yang  menjadi pedoman  dasar  bagi  pemerintahan    untuk melaksanakan
program. Kebijakan berupa peraturan bupati dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa  yang  menjadi  faktor pendukung pengelolaan Dana Desa.
b. Sosialisasi
Sosialisasi  merupakan  proses  penyampian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kebijakan.  Tujuan  sosialisasi  yaitu  untuk membantu kelompok  sasaran  kebijakan  lebih mengerti  kebijakan  yang  baru  yang  akan diterapkan  kepada  masayarakat  yang  sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat.
Sosialisasi membutuhkan proses yang cukup panjang  untuk  menerapkan  peraturan  atau program  serta  kegaitan  yang  baru.  Sosialisasi pengelolaan  dana  desa  kepada  perangkat pemerintah  desa  memberi  kontribusi  yang  sangat baik terhadap pengelolaan dana desa.
c. Sarana dan Prasarana
Sarana  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat dipakai sebagai alat mencapai tujuan atau sasaran sedangkan  prasarana  adalah  segala  sesuatu  yang merupakan  penunjang  utama  terselenggaranya suatu proses. Sanarana dan prasarana yang ada di Desa Tetehosi Sorowi menjadi penunjang efesiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa.

## 2. Faktor Pengahambat
a. Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  desa tetehosi  sorowi  belum  memadai  dalam  mengelola keuangan desa di sebabkan oleh tingkat pendidikan yang  masih  rendah  sehingga  mengakibatkan pengelolaan dana desa yang tidak maksimal karena ada  nya  pengeluaran  tambahan  untuk  di  kerjakan oleh pihak ketiga.
b. Partisipasi Masyarakat Partisipasi  masyarakat  adalah  keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memberi kontribusi dengan  suka  rela  mulai  dari  proses    perencanaan, sampai  evaluasi  dari  program  tersebut. Semikin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi kelompak sasaran program tersebut maka semakin tinggi tingkat keperhasilan pencapaian tujuan dari program  tersebut.  Namun  sebaliknya  jika partisipasi  masyarakat  tidak  maksimal  dalam
pengelolaan  program  tersebut  maka  tingkat keberhasilan  kegiatan  tersebut  semakin  rendah. Dan di desa ini partisipasinya sangat rendah.

## SIMPULAN
Perencanaan  dana  desa  dilakukan  dengan cara dilaksanakannya
(Musrenbangdes)
dilaksanakan oleh  pemerintah  desa.  Pelaksanaan Musrenbagdesa  telah  dilaksanakan,  namun Penentuan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  lebih lebih didominasi oleh perangkat desa. Pelaksanaan dana  desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa merupakan wujud implementasi yang dilaksanakan oleh  pemerintahan  desa,  yang  mana  kepala  desa merupakan  penganggungjawab  pelaksanaan  dana desa.  Pertanggungjawaban  dana  desa  merupakan konsekuensi  dari  yang  direncanakan  dan dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa,  segala  bentuk pengeluaran, pendapatan telah dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan  oleh  perangkat  desa kepada  bupati  melalui  camat.  Faktor  pendukung pengelolaan  dan  desa  yang pertama yaitu dukungan dari kebijakan yang lengkap. Faktor yang kedua yaitu sosialisasi pengelolaan dana desa yang telah  diikuti  oleh  perangkat  desa. ketiga adalah sarana  dan  prasara  pendukung  pengelolaan  dana desa.  Dan  yang  menjadi  Faktor  penghambat pengelolaan dana desa yang pertama yaitu sumber daya manusia yang rendah. Faktor yang selanjutnya yaitu  partisipasi  masyarakat  yang  masih  dinilai rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  R.  (2011). Pengelolaan  Pendapatan  dan Belanja Daerah . Yogyakarta: Graha Ilmu. Ambar, T.S. & Rosidah. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta : Graha Ilmu Anwan,  O.M.  (2014). Pemberdayaan  Masyarakat  Diera Global . Bandung : Alfabeta. Awang,  A.  (2010). Implementasi  Pemberdayaan Pemerintah  Desa .  cetakan    pertama.  Yogyakarta: Pustaka pelajar.
Bintoro, T. (2000). Teori Strategi Pembangunan Nasional ,
Jakarta: P.T.Gunung Agung.
Bungin,  B.  (2011). Metodologi Penelitian  Sosial  dan Ekonomi:  format-format  kuantitatif  dan  kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, manajemen,  dan  pemasaran .  Cetakan  :  kedua. Jakarta : Kencana.
Fahrudin,  A.  (2012). Pengantar  Kesejahteraan  Sosial . Bandung: PT Refika Aditama.
Faisal,  S.  (2007). Format-Format  Penelitian  Sosial .
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Idrus,  M.  (2009). Metode  Penelitian  Ilmu  Sosial  : Pendekatan  Kualitatif  Dan  Kuantitatif .  Jakarta  : Erlangga.