## EFEKTIVITAS HUKUM  TERHADAP REALISASI SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR PADA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2014 – 2017
Dzulkarnain *
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang

## Abstract
Development  is  a  conscious  effort  made  by  humans  to  achieve  a  better  life.  The essence of development is how to make life better than today. On the other hand, major  changes  themselves  are  not  fully  achieved.  In  this  case  it  could  be  due  to the existence of unilateral interests, as the basis of this research is the Law of the Republic  of  Indonesia  Number  26  of  2007  concerning  Spatial  Planning  and  the Presidential  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  87  of  2011 concerning  Spatial  Planning  for  Batam,  Bintan,  and  Karimun  Areas.  This research  specifically  explains  how  the  Effectiveness  Legal  Theory  analizes  the implementation  of  the  city  spatial  regulation.  This  study  uses  a  socio-legal research.  It  finds  that  the  settlement  arrangement,  spatial  planning  in  the Regional Regulation Regarding the Regional Spatial Plan have been in consistent and harmony with the regional regulations concerning the Regional Spatial Plan and  the  agreement  of  the  community  and  related  offices.  However,  some  of Tanjungpinang's urban space development policies are not in accordance with the policies of the regional regulation.
Keywords: Legal Effectiveness, Spatial Planning, Tanjungpinang City.

## Abstrak
Pembangunan    merupakan  upaya  sadar  yang  dilakukan  manusia  untuk  mencapai kehidupan  yang  lebih  baik.  Hakekat  pembangunan  adalah  bagaimana  agar kehidupan  hari  depan  lebih  baik  dari  hari  ini.  Di  sisi  lain,  perubahan  besar  itu sendiri  tidak  sepenuhnya  tercapai.  Dalam  hal  bisa  dikarenakan  adanya kepentingan  sepihak,  sebagai  landasan  penelitian  ini  adalah  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang,  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan  Batam,  Bintan,  dan  Karimun.  Secara  khusus  penelitian  ini  hendak menjelaskan bagaimana  analisis  Teori Efektivitas  Hukum  terhadap  implementasi peraturan  daerah  tata  ruang  kota  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan permukiman, penataan ruang tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  sudah  terdapat  konsistensi  dan  harmonisasi  antara peraturan  daerah  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dengan  kesepakatan masyarakat  dan  OPD.  Namun,  sebagian  kebijakan  pengembangan  ruang  kota Tanjungpinang  belum sesuai kebijakan dari setiap perda yang dibuat. Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Tata Ruang, Kota Tanjungpinang.
* Alamat Korespondensi : dzulgranadiv@yahoo.com

## A. Latar Belakang Penelitian
Pemerintah  Daerah  Kota  Tanjungpinang  atau  Walikota  sebenarnya mempunyai  tanggung  jawab  atas  terwujudnya  suatu  pembangunan didaerahnya    melalui  program-program  pembangunan  yang  telah direncanakan  melalui    “MUSREMBANG”  daerah  kota  Tanjungpinang. Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Tanjungpinang  sudah  diatur  didalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang,  dimana  RT/RW    Kota  Tanjungpinang  disusun  sebagai  alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan diwilayah kota  Tanjungpinang. Adapun  Fungsi  Rencana Tata Ruang Wilayah  Kota  Tanjungpinang sebagai berikut :
- Acuan  dalam  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah (RPJPD)  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka r Menengah  Daerah (RPJMD).
- Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota
- Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota.
- Acuan  lokasi  investasi  dalam  wilayah  kota  yang  dilakukan  pemerintah, swasta dan masyarakat.
- Pedoman untuk penyusunan rencana rinca tata ruang diwilayah kota.
- Dasar  pengendalian  pemanfaatan  ruang  dalam  penataan/pembangunan wilayah kota yang meliputi penetapan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, dan
- Acuan dalam administrasi pertanahan.
Rencana . Tata . Ruang  Wilayah  atau  RT/RW  kota  Tanjungpinang  sebagai pedoman  dan  arahan  lokasi  investasi  pembangunan  yang  dilaksanakan pemerintah.  Penataan  ruang  adalah  suatu  sistem  proses  perencanaan  tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
Adapun  yang  menjadi  objek  dalam  penelitian  ini  adalah  Sistem  Jaringan Sumber  Daya  Air  dimana  didalamnya  mengatur  beberapa  poin-poin  yang menjadi  objek  dalam  pelaksanaan  pembangunannya  yaitu  wilayah  sungai, sistem  jaringan  air  besih,  sistem  pengendali  banjir,  dan  sistem  pengamanan abrasi  pantai  yang  telah  diatur  didalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Tanjungpinang. Untuk dipahami sebagimana diketahui di kota Tanjungpinang sumber . air bersih.yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari digunakan g sumber  air  bersih  dari  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  atau disingkat PDAM.
Sumber  air  bersih  dikota  Tanjungpinang  yang  di  kelola  oleh  PDAM  tidak selalu berjalan mengalir seperti apa yang diharapkan, akan tetapi tidak jarang aliran air bersih tersebut mengalir dengan baik, adapun aliran pengairan yang berasal  dari  perusahaan  air  minum  ini  selalu  mati  atau  tidak  efektiv  dalam pengairannya  kepada  masyarakat,  begitu  juga  dengan  masa  kepemimpinan Walikota  sebelumnya  yang  dipimpin  oleh  H.  Suryatati  A.  Manan  yang menjabat  sebagai  Walikota  Tanjungpinang  selama  dua  periode  yaitu  pada
tahun  2003-2008  dan  2008-2013.  Sumber  mata  air . yang  dikelola  oleh perusahaan  air  minum  daerah  bersumberkan  pada  waduk  yang  berada k di Sungai  Pulai,  yang  terletak  di  kilometer  18  Kabupaten  Bintan  Prrovinsi Kepulauan Riau.
Untuk  studi  kasus  yang  penulis  ambil  dikota  Tanjungpinang  tentang efektivitas hukum  jaringan sumber daya air pada Peraturan Nomor 10 Tahun 2014  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Tanjungpinang  khususnya sistem jaringan sumber daya air  periode 2014-2017.
Dari  pembahasan  yang  dikemukakan  diatas  efektivitas  hukum  sangatlah penting  untuk  menjalankan  suatu  kebijakan  yang  telah  dibuat  dan direncanakan  sedemikian  rupa,  dengan  demikian  akan  timbul  kekecewaan masyarakat dikarenakan perencanaan pembangunan tidak terlaksana.

## B. Perumusan Masalah
Dari uraian diatas peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut  :
1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Jaringan Sumber Daya Air pada Peraturan Daerah  Nomor  10  Tahun  2014  Tentang  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Tanjungpinang Periode 2014 - 2017 ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Sistem jaringan sumber daya air pada Rencana Tata r Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Periode 2014 - 2017?.
3. Bagaimana  solusi  Agar  Pelaksanaan  Sistem  Jaringan  Sumber  Daya  Air Pada  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Tanjungpinang  Periode  2014  - 2017 Sampai ke Target Tahun 2034 ?

## C. Metode Penelitian
Dalam efektivitas hukum terhadap realisasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air pada  Peraturan  Daerah  Nomor  10  tahun  2014  Tentang  Tata  Ruang  Wilayah Kota Tanjungpinang periode 2014 - 2017.
1. Rancangan Penelitian. Untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan melakukan beberapa tahap rancangan penelitian sebagai berikut :
2. Penelitian  tentang  efektivitas    Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2014 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 - 2034.
3. Penelitian  tentang  kendala-kendala  dalam  penerapan  Peraturan  Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang 2014 - 2034.
Penelitian  tentang  solusi  terbaik  agar  Peraturan  Daerah  tentang  tata  ruang wilayah  dapat  berlaku  efektif  dalam  penerapannya  hingga  selesai  tahun programnya.  Dalam  Penulisan  Tesis  ini  penulis  menggunakan  penelitian hukum  empiris/sosiologis.  Karena  data  yang  akan  diambil  dan  diteliti  oleh peneliti  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  lapangan  yang merupakan data primer.

## 1. Metode Analisis Data
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode  Pendekatan  Kualitatif,  yaitu  suatu  pembahasan  yang  dilakukan dengan  cara  memadukan  antara  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian lapangan.  Penelitian  kepustakaan  yang  dilakukan  adalah  membandingkan peraturan-peraturan,  ketentua-ketentuan  dan  buku  referensi,  serta  data  yang diperoleh,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  yang  akan  memberikan gambaran  menyeluruh  tentang  aspek  hukum  yang  berhubungan  dengan masalah yang akan diteliti. 1
Dalam  penelitian  ini  analisis  data  dilakukan  terhadap  bahan-bahan  hukum yang dikumpulkan melalui pemilihan dan penggolongan untuk dibedakan satu sama  lain  mana-mana  yang  berhubungan  dan  akan  digunakan  sebagai  data terhadap  masalah  hukum  yang  diteliti.  Sesuai  dengan  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  maka  data  akan  dikelompokkan  terlebih dahulu  untuk  kemudian  diolah  dan  dianalisis  menggunakan  teori  Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto.
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif dengan  menggunakan  metode  berfikir  deduktif  (umum-khusus)  yaitu  dengan menjabarkan,  menafsirkan,  dan  mengkonstruksikan  data  yang  diperoleh berdasarkan  norma-norma  atau  kaidah-kaidah,  teori-teori,  pengertian- pengertian  hukum  dan  doktrin-doktrin  yang  ada  dalam  dokumen.  Peraturan perundang-undangan,  untuk  menjawab  masalah  yang  ada.    analisis  data dilakukan  secara  bertahap,  sehingga  kekurangan  data  penelitian  secepatnya dapat  diketahui  dan  sesegera  mungkin  dilengkapi  dengan  melakukan penelitian  ulang,  guna  pengambilan  data  tambahan  untuk  melangkapi kekurangan data tersebut.

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Dalam  setiap  pembangunan  sudah  diatur  rencana  tata  ruang  wilayah  kota  di Tanjungpinang yaitu Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2017  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Tanjungpinang,  diatur didalam RT/RW kota Tanjungpinang tetapi belum semuanya terlaksana, tetapi akan  tetap  dilanjutkan  pembangunannya  sesuai  dengan  program  yang  telah dibuat  didalam  RT/RW  yang  menjadi  turunannya  diatur  didalamnya.  sudah sejauh  mana  pelaksaaan  pembangunan  khususnya  sistem  jaringan  sumber daya  air  sebagaimana  yang  telah  diatur  didalam  Peraturan  Daerah  Nomor  10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang.
1 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal.34
1. Dasar  Hukum  Pelaksanaan  Sistem  Jaringan  Sumber  Daya  Air  Pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Periode 2014-2017.
Peraturan  Daerah  (Perda)  adalah  salah  satu  peraturan  perundang-undangan dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Dalam  kaitan  ini  Perturan  Daerah adalah  peraturan  yang  bersifat  lokal  yang  berlaku  di  daerah  tempat  produk hukum  itu  dibentuk  yaitu  daerah  Provinsi,  Kabupaten/Kota.  Dalam pelaksanaan Sistem Jaringan Sumber Daya Air yang diatur didalam Peraturan Daerah  Nomor  10  Tahun  2014  Tetang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Tanjungpinang didasarkan atas turunan hukum yang mengaturnya.
Adapun  perlunya  suatu  dasar  hukum  dalam  mengatur  segala  sesuatu  untuk menjadi    pedoman  bagi  pelaksanaannya  sehingga  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  pada  suatu  daerah  tidak  dapat  diganggu  atau  diluar  dari  apa  yang telah  diatur  didalam  pasal-pasal  yang  mengatur  guna  tercapainya  efektivitas hukum dalam suatu tatanan hukum yang sedang berjalan.
2. Hasil  Penelitian  Terhadap Pelaksanaan  Sistem  Jaringan  Sumber Daya  Air  Pada  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2014  Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Periode 2014-2017.
Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan  wilayah  kota  dalam  wilayah  pelayanannya  dan  jaringan  prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk  melayani  kegiatan  skala  kota,  meliputi  sistem  jaringan  transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan sistem jaringan lainnya, dan Penataan ruang adalah suatu sistem  proses  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian pemanfaatan ruang
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor  10  Tahun  2014  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota Tanjungpinang,  maka  semua  perencanaan  pembangunan  dan  pengembangan keruangan yang akan dilakukan di Tanjungpinang wajib mengacu pada perda tersebut. 2
Pelaksanaan  Sistem  Jaringan  Sumber  Daya  Air  yang  telah  direncanakan belum  banyak  perkembangan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota Tanjungpinang ini dapat dibuktikan dengan hasil yang didapat dari penelitian ini,  dimana  Pemerintah  Kota  dalam  hal  ini  adalah  Walikota  Tanjungpinang lebih menekankan pada sumber daya air bersih, wilayah sungai (WS), sistem pengendali banjir, sistem pengaman abrasi pantai.
Perencanaan  tata  ruang  wilayah  menjadi  salah  satu  problematika  pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan  penduduk  yang  cukup  pesat  juga,  maka  masalah  lingkungan menjadi  suatu  masalah  yang  cukup  urgen  dalam  pembahasan  mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang
2 http//:PerdaKotaTanjungpinang.com
menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kabupaten/kota harus mempunyai  aturan  yang  akan  menjadi  pedoman  dalam  penataan  ruang  dan menjadi  acuan  dalam  pelaksaanaan  pembangunan.  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungpinang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10  Tahun  2014,  dimana  turunan  dari  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2001 tentang  Pembentukan  Kota  Tanjungpinang  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2001  Nomor  85,  Tambahan  Lemabaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4112)
Kota Tanjungpinang adalah salah satu kota sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi  Kepulauan  Riau,  Indonesia.  Dengan  Koordinat  0º5′  Lintang  Utara; 104º27′  Bujur  Timur.  Provinsi  Kepulauan  Riau  berbatasan  dengan  Vietnam dan  Kamboja  di  sebelah  utara;  negara  Malaysia  dan  Provinsi  Kalimantan Barat  di  timur;  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dan  Jambi  di  selatan; Negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau di sebelah barat.
Untuk  melaksanakan  suatu  pembangunan  ataupun  perubahan  suatu pembangunan  hendaknya  tidak  terlepas  dari  suatu  rencana  awal  yang  telah diatur oleh Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui yang namanya  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota,  untuk  pembangunan  kota Tanjungpinang  agar  lebih  efektif  dalam  pelaksanaannya  telah  diatur  didalam Peratura Daerah Daerah Nomor 10 tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang, sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.
3. Pelaksanaan  Sistem  Jaringan  Sumber  Daya  Air  Pada  Peraturan Daerah  Nomor  10  Tahun  2014  Tentang Tata  Ruang  Wilayah  Kota Tanjungpinang Periode 2014-2017.
Sistem  jaringan  sumber  daya  air  yang  akan  dilaksankan  dalam pembangunannya meliputi :
a. Wilayah sungai (WS)
b. Sistem Jaringan Air Bersih
c. Sistem Pengendali banjir, dan
d. Sistem pengaman abrasi pantai.
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan- ketentuan  yang  dibuat/disusun  dalam  upaya  mengendalikan  pemanfaatan ruang  wilayah  kota  agar  sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  kota yang  dirupakan  dalam  bentuk  ketentuan  umum  peraturan  zonasi,  ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
Pelaksanaan Sistem Jaringan Sumber Daya Air yang telah direncanakan sudah banyak perkembangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang ini dapat dibuktikan dengan hasil yang didapat dari penelitian ini,  dimana  Pemerintah  Kota  dalam  hal  ini  adalah  Walikota  Tanjungpinang lebih  menekankan pada sumber daya air bersih, wilayah sungai (WS), sistem pengendali banjir, sistem pengaman abrasi pantai.
Pengembangan sistem sumber daya air sebagaimana dimaksud adalah :
a. Aspek konservasi sumber daya air;
b. Pendayagunaan sumber daya air; dan
c. Pengendalian daya rusak air.
Adapun  sisstem  jaringan  air  bersih  sebagaimana  di  rencanakan  didalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Wialayah Kota Tanjungpinang  adalah  pembangunan  sistem  jaringan  air  bersih  untuk  jangka pendek sampai jangka menengah, dan sisitem jaringan air bersih untuk jangka panjang. Untuk pengembangan sistem jaringan air bersih untuk jangka pendek sampai jangka menengah dilakukan melalui :
a. Mempertahankan  pelayanan  waduk  sungai  pulai  dengan  memperkuat inteke sungai Gesek dan interkoneksi waduk Galang Batang.
b. Pemanfaatan  kolong-kolong  atau  lobang  bekas  tambang  dan  tampungan lainnya sebagai sumber air baku, dan
c. Pemanfaatan air laut sebagai air baku untuk minum.
Untuk  pengembangan  sistem  jaringan  air  bersih  dan  sumber  air  baku  untuk melayaani kota Tanjungpinang untuk jangka panjang  yaitu dilakukan melalui pembangunan Estuari DAM muara Sungai Dompak.
Dalam  pengendalian  banjir  Pemerintah  kota  Tanjungpinang  dalam perencanaannya  seperti  yang  sudah  direncanakan  didalam  Perda  yaitu dilakukan  melalui  sistm  polder  yang  terletak  di  Kecamatan  Bukit  Bestari. Sedangkan sistem pengamanan abrasi pantai dilakukan dengan pembangunan tebing  pengaman  dan  /  atau  konstruksi  beton  di  sepanjang  pantai  Pulau Penyengat,  Pantai  Senggarang  Besar,  Pantai  Barat  Tanjungpinang,  Pantai Pulau Dompak, dan Pantai Dompak Seberang  sampai Tanjung Mocoh. Adapun dalam pembahasan penelitian ini peneliti memberikan batasan dalam pelaksanaan Peraturan  Daerah Nomor 10 Tahun  2014 Tentang Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kota  Tanjugpinang  Tahun  2014-2034  yaitu  hanya  pada periode 2014 sampai 2017  yaitu selama kurun waktu  pemerintahan Walikota selama tiga tahun dan pokok bahasan yang dibahas didalam Peraturan Daerah tersebut  hanya  pasal  yang  mengatur  Sistem  Jaringan  Sumber  Daya  Air. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwasanya untuk hasil penelitin  yang  telah  berjalan  terhitung  dari  tahun  2014  sampai  2017 memberikan  penilaian  sebanyak  lima  belas  persen  jika  peraturan  daerah Nomor  10  Tahun  2014  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Tanjungpinang  dapat  terealisasi  sesuai  dengann  tujuan  dari  pembangunan yang telah di  atur sehingga dapat  dikatakan bahwa telah efektif suatu hukum tersebut yaitu peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang.
Didalam  pelaksanaannya,  kenapa  dalam  penelitian  ini  peneliti  tidak memberikan  penilaian  seratus  persen,  ini  dikarenakan  jika  peneliti menganalisis penelitian ini sampai akhir periode yaitu dari tahun 2014  hingga 2034  baru  dapat  dikatakan  pelaksanaan  pembangunan  yang  telah  diatur didalam  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2014  Tentang  Rencana  Tata
Ruang  Wilayah  Kota  Tanjungpinang  tahun  2014-2034  berarti  masa  kerjanya selama  dua  puluh  tahun  itu  berhasil  terlaksana  semua  seperti  apa  yang  telah direncanakan.
Pelaksanaan Sistem Jaringan Sumber Daya Air yang telah direncanakan sudah banyak perkembangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang ini dapat dibuktikan dengan hasil yang didapat dari penelitian ini,  dimana  Pemerintah  Kota  dalam  hal  ini  adalah  Walikota  Tanjungpinang lebih  menekankan pada sumber daya air bersih, wilayah sungai (WS), sistem pengendali banjir, sistem pengaman abrasi pantai.
Pada  hakikatnya  keberlanjutan  pelaksanaan  pembangunan  yang  telah  diatur dan direncanakaan didalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Tanjungpinan  Tahun  2014-234  jikaa  tidak  ada perubahan dan kendala dalam pelaksanaanya terus berlanjut hingga sampai ke target pencapaiannya yaitu tahun 2034 kedepan.
Namun  untuk  merealisasikan    Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2014 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Tanjungpinang  Tahun  2014- 2034,  ini  memang  mempunyai  jangka  waktu  yang  sangat  panjang  dimana dalam  pelaksanaannya  membutuhkan  banyak  biaya  anggaran  yang dikeluarkan namun pada hakikatnya apapunyang terjadi pemeriintah khusunya pemerintah  kota  harus  dapat  bertanggung  jawab  atas  segala  resiko  yang dihadapi.
Sebagaimana  dikatakan  oleh  seorang  anggota  dewan  yang  telah  melakukan wawancara terdahulu, Pemerintah Daerah dalam membuat atau merencanakan suatu  Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah,  ini  harus berkoordinasi  dengan  Pemerintah  Provinsi  setelah  mendapatkan  laporan- laporan melalui Musrembang.
Jadi  dalam  hal  ini  antara  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  kabupaten/kota  itu terkoneksi  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  dan  Rencana  Tata Ruang  Wialayah  Provinsi  terkoneksi  dengan  Pusat,  jadi  disini  akan  terjadi saling  keterikatan  antara  satu  dengan  yang  lainnya  dan  akan  terjadi sinkronisasi  dalam  pelaksanaan  pembangunan  sesaui  dengan  Rencana  Tata Ruang Wilayah yang telah di buat oleh masing-masing daerah.
Adapun  beberapa  pelaksanaan  didalam  merealisasikan  rencana  yang  telah diatur  didalam  Peraturan  Daerahh  Nomor  10  Tahun  2014  Tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  kota  Tanjungpinang  yang  dijumpai  peneliti  diwaktu wawancara dengan beberapa nara sumber adaa yang mengatakan bahwasanya belum sepenuh Pemerintah Kota dapat melaksanakan atau merealisasikan apa yang  menjadi  rencana  didalam  perda  tersebut  memang  ini  wajar-wajar  saja tidak  setiap  daerah  didalam  pelaksanaan  tidak  mengalami  kekurangan- kekurangan  didalam  pelaksanaan.  Apalagi  daerah  hanya  sifatnya  menerima apa yang yang diberikan dari pusat saja, itupun tergantung dari anggaran yang ada.
Namun  daripada itu pelaksanaan  pembangunan akan terus dijalankan dengan jalan  pemerintah  dapat  memberikan  atau  menyerahkan  kepada  pusat  apa-apa
saja yang menjadi prioritas di daerah guna kepentingan masyarakat apapun itu kebutuhannya  pusat  wajib  memberikan  bantuan  didalam  pelaksanaannya. Dalam hal seperti ini wajar-wajar saja dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dalam  hal  ini  pemerintah  kota  kepada  pemerintah  pusat,  ini  dikarenakan semua  anggaran  belanja  daerah  berasal  dari  peemerintah  pusat,  kalau  yang namanya Pendapatan Asli Daerah itu baru asli anggaran dari daerah.
4. Kendala  dan  Hambatan  Terhadap Pelaksanaan  Sistem  Jaringan Sumber  Daya  Air  Pada  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2014 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Periode 2014-2017. Dalam  Pelaksanaan  suatu  rencana  apapun  itu  selalu  tidak  seperti  apa  yang telah direncanakan dikarenakan selalu ada kendala dan hambatan yang timbul dalam  pelaksanaannya  apakah  itu  kendala  dan  hambatan  yang  datang  dari faktor alam atau kendala dan hambatan  yang datang dari manusia itu sendiri, namun dengan demikian hendaklah hambatan dan kendala yang timbul bukan menjadi suatu halangan atau rintangan dalam pelaksanaannya, semua ada jalan keluarnya baik itu secaran kekeluargaan maupun secara hukum.
Adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelakssanaan Peraturan Daerah  dimana  Peraturan  Daerah  merupakan  turunan  dari  peraturan perundang-undangan  yang  harus  ditaati  dan  dijalankan  sesuai  dengan  apa yang telah diatur didalamnya, namun dalam pelaksanaannya dilapangan tetap masih  ada individu  atau sekelompok orang  yang  tidak mentaatinya, sehingga bisa  dikatakan  suatu  hukum  itu  tidak  efaktif  dalam  menjalankannya  atau  ada yang  baik  sengaja  maupun  tidak  disengaja.  Dalam  hal  ini  Peraturan  Daerah yang mengatur yang  tentang rencana tata rung wilayah dimana pertumbuhan dan perkembangan baik masyarakat maupun wilayah itu dapat mempengaruhi jalannya suatu peraturan daerah yang mengatur rencana tata ruang.
Sebagai  contoh  kendala  dan  hambatan  yang  datangnya  dari  alam  misal  nya untuk  pelaksanaan  sistem  jaringan  sumber  daya  air  yang  benar-benar terlaksana  sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan  dalam  pembangunan  untuk pananganan  abrasi  pantai  dengan  melakukan  reboisasi  hutan  bakau  disetiap pantai  yang  rawan  dengan  datangnya  arus  gelombang  laut  yang  besar,  maka untuk  melakukan  penanamannya  lima  puluh  meter  ke  arah  laut  atau  lepas pantai, namun jika ditanamkan pohon bakau tersebut maka pohon bakau akan mati  atau  tidak  mau  hidup,  jadi  pelaksanaan  penanaman  pohon  bakau terkendala atau tidak terlaksana dengan baik, demikian dikatakan  Bapak Hari salah seorang petugas dari BP. DAS kota Tanjungpinang Kepulauan Riau.
Kendala  dan  hambatan  yang  disebabkan  dari  faktor  alam  adalah  keadaan geografis dikota Tanjungpinang, misalkan didalam pelaksanaan pembangunan drainase  sebagai  aliran  air  buangan  air  hujan  dimana  mendapat  kesulitan dalam  pengerjaannya  dikarenakan  lokasi  lahan  yang  rawan  erosi  dan  akan selalu  terjadi  longsor,  yang  datangnya  dari  faktor  manusia  itu  sendiri  seperti pihak-pihak  pengembang  jika  dalam  pelaksanaan  pembangunan  wilayah pemukiman selain tidak memperdulkan lahan dan lokasi sebagai tempat untuk membangun perumahan tersebut, apakah itu termasuk kedalam zona kawasan
lindung  ataukah  masih  didalam  zonasi  terbuka  hijau  ataukah  pengairan pembuangan  aliran  perumahan      para  pengembang  atau  developer  tidak menghiraukannya.
Kemudian  juga  telah  menjamurnya  penduduk  dikota  Tanjungpinang,  maka dengan  adanya  hal  yang  demikian  itu  otomatis  pembangunan  perumahan sebagai  tempat  pemukiman  penduduk  kota  Tanjungpinang,  kenapa  ini  dapat dikatakan  sebagai  hambatan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  yang  sesuai dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah,  dikarenakan  didalam  RTRW  yang sudah  dibuat  yang  mana  didalamnya  diatur  zonasi  sebagai  kawasan  hijau terbuka  namun  setelah  terjadinya  kepadatan  penduduk  maka  dimana  yang tadinya  diatur  sebagai  kawasan  hijau  dialih  fungsikan  menjadi  lokasi pemukiman penduduk kota Tanjungpinang.
Ada empat kategori perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan hutan.
Diantaranya yaitu :
1. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subyek hukum meliputi,  manusia dan atau badan hukum.
2.  Kerusakan  hutan  dapat  terjadi  akibat  perbuatan  karna  kelalaian  subyek hukum meliputi, manusia dan atau badan hukum.
3.  Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan daya-daya alam (misalnya, gempa bumi, letusan gunung, banjir, dan sebagainya)
4.  Kerusakan hutan dapat terjadi karena serangan Hama dan penyakit pohon 3
Perkembangan  penduduk  dan  Pemekaran  wilayah  bisa  saja  menjadi  salah satu  penyebab  kendala  dari  realisasinya  pelaksanaan  sistem  jaringan sumberdaya  air  ini  dikarenakan  bisa  terjadi  tumpang  tindih  dalam pelaksanaannya,  misalkan  salah  satu  penyebab  yang  menjadi  kendala  dalam pelaksanaan    Sistem  Jaringan  Sumber  Daya  Air,  Kendala  lain  yang  akan mengakibatkan tidak terlakssananya Peraturan Daerah yang mengatur Sistem jaringan  sumber  daya  air  adalah  adanya  beberapa  kepentingan  baik  itu kepentingan individu maupun kepentingan sosial. Ini sulit untuk dihindarkan dari  permasalahan  ini  apalagi  menyangkut  soal  kepentingan  sekelompok orang yang serba salah bila tidak dikuti.
Kemudian  yang  menjadi  faktor  kendala  dalam  pelaksanaan  Peraaturan Daerah  Nomor  10  Tahun  2014  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Tanjungpinang  Tahun  2014-20134  periode  2014-2017  adalah  kurangnya anggaran  daerah,  sehingga  pelaksanaan  kegiatan  tidak  dapat  teratasi  secara menyeluruh  dan  kelanjutan  pelaksanaannya  akan  dilaksanakan  tahun berikutnya. Jika setiap tahunnya terjadi seperti ini maka pelaksanaan Sistem jaringan  Air  bersih  sulit  untuk  dilaksanakan  secara  otomatis  efektivitas hukum dari Peraturan Daerah tersebut tidak  bisa terealisasi.
Kendala lain yang timbul dari pelaksanaan dilapangan dalam merealisasikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang  khususnya  untuk  sistem  jaringan  sumber  daya  air  bersih
3 Alam Setya.Hukum Lingkungan Konservasi Hutan , PT Rineka Cipta, Jakarta , 1997, Hlm.5
hingga  sampai    ke  target  yang  telah  tetapkan  yaitu  dari  tahun  2014  hingga 2034,  adanya  pergantian  pemimpin  dalam  hal  ini  adalah  Walikota,  kenapa demikian  ini  dikarenakan  jika  pemimpin  diganti  berarti  semua  kebijakan yang telah diatur dan disusun secara otomatis juga akan dirubah.

## E. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pelaksanaan Sistem Jaringan Sumber Daya Air pada Peraturan Daerah Nomor 10  Tahun  2014  Tentang  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Tanjungpinang  Periode 2014-2017  dinilai  sudah  berjalan  efektif  yakni  oleh  Pemerintah  Kota Tanjungpinang  ini  dapat  dibuktikan  dengan  hasil  yang  didapat  dilapangan melalaui  observasi  baik  itu  melalui  wawancara  secara  langsung  dengan Anggota Dewan Permusyawaratan Daerah maupun kepada masyarakat selaku pengguna jasa  yang ada di penelitian ini, dimana Pemerintah Kota dalam hal ini  adalah  Walikota  Tanjungpinang  lebih  menekankan  pada  sumber  daya  air bersih,  wilayah  sungai  (WS),  sistem  pengendali  banjir,  sistem  pengaman abrasi  pantai.  Sehingga  masyarakat  Kota  Tanjung  Pinang  secara  langsung telah menikmati dari implementasi nyata terhadap peraturan daerah tersebut.
1. Kendala  yang  ditemukan    oleh  Penulis  dalam  melakukan  penelitian  ini guna  tercapainya  pelaksanaan  sistem  jaringan  sumber  daya  air  pada Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2014  Tentang  Tata  Ruang  Wilayah Kota  Tanjungpinang  Periode  2014-2017  adalah  dari  faktor  alam  dan hambatan  yang  datang  dari  manusia  itu  sendiri  atau  biasa  disebut human error ,  namun  dengan  demikian  hendaklah  hambatan  dan  kendala  yang timbul bukan menjadi suatu halangan atau rintangan dalam pelaksanaannya,  semua  ada  jalan  keluarnya  baik  itu  secara  kekeluargaan maupun secara hukum.
2. Solusi  sistem jaringan sumber  daya  air pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun  2014  Tentang  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Tanjungpinang  Periode 2014-2017  agar  pelaksanaan  sistem  jaringan  sumber  Sampai  ke  Target Tahun  2034  adalah  tergantung  dengan  komitmen  dan  konsistensi pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam menyikapi peraturan dan realisasi yang  telah  berjalan  dengan  baik  sampai  ke  target  yang  telah  ditentukan, peran  aktif  masyarakat  Kota  Tanjung  Pinang  juga  berpengaruh  penting terhadap tercapainya Kota Tanjung Pinang sebagai Kota dengan pelayanan yang prima. Diharapkan stake holders dalam hal ini yaitu pemerintah kota Tanjung  Pinang  lebih  peka  terhadap  keluhan  masyarakat  dengan meningkatkan MUSREMBANG guna terpenuhinya kesejahteraan masyarakat Kota Tanjung Pinang sesuai dengan  Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Periode 2014-2034.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad  Ali,  dan  Wiwie  Heryani, Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum , Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.
Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Persepektif  Hukum Progresif , Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
Amiruddin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2013.
Anil  Dawan,  “Keadilan  Sosial  :  Teori  Keadilan  Menurut  John  Rawls  dan Implementasinya Bagi Perwujudan Keadilan Sosial di Indonesia
Asep  Warlan  Yusuf, Pranata  Pembangunan, Bandung, Universitas Parahiyangan,  1997.
Bagir  Manan, Politik  Hukum  Otonomi  Sepanjang  Peraturan  Perundang- undangan Pemerintah daerah , Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
Barda  Arief  Nawawi, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  Cetakan  Ketiga,  Bandung,
Citra Aditya, 2013.
Budi Winarno, Etika Pembangunan , Jakarta, CAPS, 2013.
BS Muljana, Perencanaan Pembangunan Nasional , Proses Penyusunan Rencana Pembangunan  Nasional  dengan  Fokus  Repelita  V ,  UI-Press.  Bandung, 2001.
D.A  Tiasnaadmidjaja  dalam  Asep  Warlan  Yusuf, Pranata  Pembangunan,  Bandung, Universitas Parahiyangan, 1997.
Darmawan  Triwibowo  dan  Sugeng  Bahagijo, Mimpi  Negara  Kesejahteraan . Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006
G  Esping-Andersen, Social  Foundation  for  Postindustrial  Economies ,  Oxford  : Oxford  University  Press.  20,  sebagaimana  dikutip  dari  Darmawan Triwibowo  dan  Sugeng  Bahagijo. Mimpi  Negara  Kesejahteraan .  Jakarta  : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
Herman  Hermit, Pembahasan Undang-Undang Penataan  Ruang ,  Bandung, Mandar Maju, 2008.
Hans Kung dalam Budi Winarno, Etika Pembangunan , Yogyakarta, CAPS, 2013.
Ida Zuraida, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah , Jakrta, Sinar Grafika, 2013.
H.S  Salim  dan  Erlis  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada Tesis  dan Disertasi, 2013, Rajawali Press, 2013.
J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah , Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
John  Rawls.  “ A  Theory  of  Justice ”,  Havard  University  Press,  Cambridge,
Massachusetts,  1995,  yang  diterjemahkan  oleh  Uzair  Fauzan  dan  Heru Prasetyo,  Teori  Keadilan  :  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik  Untuk Mewujudkan  Kesejateraan  Sosial  dalam  Negara.  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar, 2006.
John  Rawls, Theory  of  Justice. London  :  Oxford  University  Press,  1973, sebagaimana  dikutip  dari  Damanhuri  Fattah,  “Teori  Keadilan  Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs, Vol. 9, No. 2 Juli-Desember 2013.
Lilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M : Sebuah Kajian Deskriptis Analitis
MA Budiono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Surabaya, Karya Agung, 2015.
Mochtar Kusumaaatmadja, Teori Hukum Pembangunan , Jakarta, HuMa,  2012.
Moh.  Mahfud  MD, Hukum  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi ,  Yogyakarta  :  Gama Media, 1999.
Pasolong Harbani, Kepemimpinan Birokrasi , Bandung, Alfabeta,  2010.
Rangga  Wijaya  Rosidi, Pengantar  Ilmu  Perundang-undangan  Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1998.
Sedarmayanti,  2012,  Good  Governance  &  Good  Corporate  Governance,  Mandar Maju, Bandung
Soerjono  Seokamto, Efektivitas  Hukum  dan  Peranan  Saksi ,  Bandung,  Remaja  Karya, 1985.
Ihza Mahendra, Yusril, dkk, 1997, Hukum Dan Pembangunan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
Nawi,  Syahruddin,  2014,  Pengantar  Sosiologi  Hukum,  Fharras  Jaya  Grafika, Makasar.
Shidarta  dalam  Lilik  Mulyadi,  “Teori  Hukum  Pembangunan  Prof.  Dr.  Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M : Sebuah Kajian Deskriptis Analitis”
Satjipto Raharjo, 2012 Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, , Cet ke 7
Syamsul Arifin, Leadership Ilmu dan Seni Kepemimpinan , Jakarta, Mitra Waeana Media, 2012
Sudding,  Syarifuddin,  2014,  Perselingkuhan  Hukum  dan  Politik  Dalam  Negara Demokrasi, Rangking Education dan Republik Institute, Yogyakarta
Yos  Johan  Utama,  2008, Membangun  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang Berwibawa,  Naskah  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  dalam  Ilmu  Hukum , Universitas Diponegoro, Semarang. 2008.
Yusril  Ihza  Mahendra,  dkk, Hukum  Dan  Pembangunan ,  Jakarta,  Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, 1997.
Internet
http://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teori_hu kum_pembangunan.pdf
http://shidarta-articles.blogspot.co.id/2012/05/teori-hukum-integratif-dalam- konstelasi.html
http://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teori_hu kum_pembangunan.pdf
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=161102&val=5897&title=TE ORI%20KEADI%20LAN%20MENURUT%20JOHN%20RAWLS

## Peraturan Perundang-Undangan

## Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Wilayah.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  Tentang  Pembentukan  Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036)