INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8083-8091 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Penipuan Berlatar Belakang Bisnis Di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
Roger L. Van Hermanus 1 ✉ , Ronny A. Maramis 2 , Emma V. T. Senewe 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email: hermanusroger@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penerapan  Restorative  Justice  dalam  penyelesaian  perkara  penipuan  dengan  latar  belakang  bisnis adalah  suatu  pendekatan  hukum  yang  berfokus  pada  pemulihan  hubungan  dan  keadilan  yang melibatkan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kasus  penipuan  bisnis.  Tujuan  utama  dari  Restorative Justice  adalah  memperbaiki  kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh  tindakan  penipuan,  memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menciptakan kesepakatan untuk memperbaiki situasi.  Penerapan  Restorative  Justice  dalam  kasus  penipuan  bisnis  dapat  membantu  menghindari proses  hukum  yang  panjang  dan  mahal,  serta  memberikan  peluang  bagi  semua  pihak  untuk berkontribusi  dalam  memulihkan  situasi  dan  menjaga  hubungan  yang  lebih  baik  di  masa  depan. Penting untuk melibatkan mediator yang berpengalaman dalam Restorative Justice untuk memastikan proses  ini  berjalan  dengan  lancar dan adil  bagi  semua  pihak  yang terlibat.  Penerapan  Restorative Justice  dalam  penyelesaian  perkara  penipuan  dengan  latar  belakang  bisnis  di  Kejaksaan  Negeri Minahasa  Selatan  (Kabupaten  Minahasa  Selatan,  Provinsi  Sulawesi  Utara)  akan  mengikuti  prinsip- prinsip dasar Restorative Justice dengan melibatkan Kejaksaan Negeri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan hukum.
Kata Kunci : Kejaksaan Negeri, Keadilan restorative, Penipuan bisnis, Restorative Justice

## Abstract
The implementation of Restorative Justice in resolving fraud cases with a business background is a legal approach that focuses on repairing relationships and justice involving the parties involved in the business fraud case. The main goal of Restorative Justice is to mend the harm caused by fraudulent actions,  restore  relationships  between  the  perpetrator,  victim,  and  the  community,  and  create agreements to improve the situation. The application of Restorative Justice in business fraud cases can help  avoid  lengthy  and  expensive  legal  processes  and  provide  an  opportunity  for  all  parties  to contribute  to  the  restoration  of  the  situation  and  maintain  better  relationships  in  the  future.  It  is important to involve experienced mediators in Restorative Justice to ensure a smooth and fair process for  all  parties  involved.  The  implementation  of  Restorative  Justice  in  resolving  fraud  cases  with  a business background at the Minahasa Selatan District Attorney's Office (Minahasa Selatan Regency, North Sulawesi Province) will follow the basic principles of Restorative Justice involving the District Attorney's Office as a legal authority.
Keywords: District Attorney's Office, Restorative Justice, Business fraud, Restorative Justice.

## PENDAHULUAN
Penipuan  bisnis  adalah  serangkaian  kebohongan  yang  dilakukan  seseorang  untuk mempengaruhi atau mengatakan orang untuk bertindak sesuai apa yang diinginikan pelaku. Akar dari penipuan bisnis sudah diatur dalam Pasal 378 KUHP, Penipuan bisnis merupakan perbuatan  pidana  dan  kewenangan  untuk  menangani  perbuatan  tersebut  merupakan kewenangan kejaksaan sebagai  penuntut umum.  Kejaksaan  menurut Undang-  Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 memberikan pengertian  bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  dibidang  penuntutan  serta kewenangan  lain  berdasarkan  undang-undang.  Terkait  tindak  pidana  penipuan  berlatar belakang  bisnis  dan  tindak  pidana  lainnya  penangananya  dalam  proses  penuntutan merupakan kewenangan kejaksaan. Kejaksaan Negeri sendiri  adalah pelaksana kekuasaan Kejaksaan  pada  tingkat  pertama  yang  menangani  terjadinya  tindak  pidana.  Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota. Pelaku yang melakukan tindak pidana akan diproses sesuai KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pada Tahun 2021  dilakukan  perubahan  pada  Undang  undang
Kejaksaan dengan keluarnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 agar kejaksaan semakin fleksibel dan terbuka. Kemudian disusul dengan pemberlakuan  system Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana dengan klasifikasi tertentu sesuai dengan PERJA (Peraturan  Jaksa  Agung)  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  penghentian  penuntutan berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Dengan  pengaturan  Restorative  Justice  tersebut
diharapkan akan muncul  Du Process Of law  atau proses penuntutan yang bersih dalam sistem  penaganan  Pidana  Indonesia.  Keadilan  restoratif  menjadi  alternatif  penyelesaian kasus tindak pidana ringan untuk mewujudkan keadilan hukum yang lebih memanusiakan manusia  di  hadapan  hukum.  Berdasarkan  kenyataan  (Das  Sein)  patut  diakui  walaupun aturan restorative justice telah ditetapkan masih terjadi praktek pemaksaan perkara perdata oleh penyidik ke pidana dengan penipuan dan pengelapan. Praktik pemaksaan dilakukan dengan  menahan  tersangka  pelaku  yang  diduga  melakukan  perbuatan  pidana  seperti penipuan pada persoalanya adalah wanprestasi.
Kejaksaan  Negeri  Minahasa  Selatan  mulai  menerapkan  sistem  restorative  justicuce pada penanganan perkara penipuan dalam jual beli, seperti penipuan dalam jual beli bahan bangunan, penipuan dalam pinjam meminjam uang, dan sebagainya. Penanganan dengan proses ini dilakukan dengan penuntut umum menghentikan penuntutan dengan memanggil kedua  pihak  bermusyawarah  dan  dibuatlah  akta  perdamaian  sehingga  perkara  terhenti tidak  dilanjutkan.  Aspek  yang  memepersulit  penerapan  restorative  jutice  yaitu  belum netralnya jaksa sebagai penuntut umum, Jaksa sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian tujuan yaitu keadilan bagi korban malah memperpanjang proses sehingga ganti rugi terhadap korban menjadi tidak pasti.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  suatu  penelitian  hukum  normative  yang  mengkaji  dan menganalisis  mengenai  sistem  Restorative  Justice  dalam  menyelesaikan  kasus  penipuan bisnis  sebagai  tindak  pidana  di  Indonesia  dihubungkan  dengan  asas-asas  hukum penyelenggaraan  pengadilan  yang  baik  terutama  untuk  mewujudkan  sistem  peradilan pidana yang bebas, mandiri, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Bentuk penelitian hukum ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara penelusuran  berkas-berkas  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti,  serta  data  dan wawancara,  yaitu  tentang  praktik  beberapa  daerah  berkenaan  dengan  penyelenggaraan restorative  justice  dari  segi  proses  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  dan  keputusan, maupun pihak-pihak yang terkait dalam proses tersebut.
Untuk  mencari  jawaban  atas  masalah-masalah  yang  dirumuskan,  digunakan pendekatan sebagai berikut:
1. Pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dengan  tidak  melupakan pengungkapan  ratio  logis  lahirnya  perundang-undangan  khususnya  peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem peradilan pidana  terutama menyangkut dasar hukum penerapan sistem restorative justice di Indonesia;
2. Pendekatan  kasus  penipuan  bisnis  yang  ditangani  oleh  (case  approach)  dengan beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam ilmu hukum.
Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah data Premier dan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan   restorative justice atau keadilan retoratif merupakan kewenangan jaksa atau  kejahatan  terkait  dengan  penyidikan  penuntutan  penghentian  penyidikan  dan penuntutan.  Dari  gambaran  diatas  fungsi  utama  jaksa  yaitu  melakukan  penyidikan  dan penuntutan dan bisa menghentikan penuntutan dengan syarat tertentu sesuai denga apa yang ditetapkan Undang undang. Tugas utama jaksa yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; Kewenangan dalam bidang penyidikan dan penuntutan telah diatur sejak adanya KUHAP Tahun 1981 atu Undang undang nomor 8 Tahun 1981   sampai sekarang. Dasar  Pengaturan tentang kewenangan  kejaksaan (jaksa) dalam  melakukan  restorative  justice  dalam  penanganan  perkara  sudah  diatur  dalam Undang-undang kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan  untuk  menangani  dan  menghentikan  perkara.  Pengaturan  kewenangan  jaksa sebagi  penyidik  untuk  melakukan  penyidikan  dan  menghentikan  penyidikan  telah  diatur dalam  Undang  Undang  Nomor  Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia adalah undang-undang yang mengatur tata  cara  pelaksanaan  proses  hukum  dalam  perkara  pidana,  termasuk  peran  dan kewenangan jaksa sebagai penyidik dan dalam menghentikan penyidikan.
Pengaturan  Restorative  Justice  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 adalah peraturan yang mengatur implementasi Restorative Justice  di  Indonesia  dalam  konteks  Kejaksaan  Agung.  PERJA  Nomor  15  Tahun  2020 mengatur  berbagai aspek  terkait  dengan  Restorative  Justice,  termasuk  tata  cara,  prinsip- prinsip, dan langkah- langkah yang harus diambil dalam penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Agung. PERJA Nomor 15 tahun 2020 lahir karena berbagai kritikan  Masyarakat terhadap penanganan perkara oleh kejaksaan, lepas dari berbagai kritikan segenap lapisan masyarakat  itu  terhadap  penanganan  perkara  Nenek  Minah  dan  lainnya.  Kritikan  itu membuat  Jaksa  Agung  merasa,  sudah  saatnya  Penuntut  Umum  menangkap  suara keadilan  di  masyarakat dan  menerapkan  penghentian  penuntutan  terhadap  perkara- perkara yang tidak layak dibawa ke pengadilan.
Sebagai contoh Restorative Justice telah diatur secara rinci dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PERKARA RESTORATIVE JUSTICE
Tahun 2023 No Nama Tersangka Pasal Bulan Ket 1 RIZKI POBELA 80 (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Januari Disetujui 2 CEACAR MASINAMBOW 351 KUHP Januari Disetujui 3 FRANGKY KUMOLONTANG 335 ayat (1) KUHP Januari Disetujui 4 MARLIN MANOREK 378 KUHP Januari Disetujui 5 ALEXANDRO FRANS 351 KUHP Februari Disetujui 6 EZRA DINA RARUNG 351 KUHP Februari Disetujui 7 MARTEN TUMANGKENG 351 KUHP Februari Disetujui 8 OCTAVIANUS PUDI 351 KUHP Maret Disetujui 9 YUBELINA ADAHATI 310 KUHP Maret Disetujui 10 INDY GALANG MARENTEK, Dkk 351 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Maret Disetujui 11 ALDO GIJOH 351 KUHP April Disetujui 12 RISKY WENAS 351 KUHP April
Penanganan perkara penipuan bisnis telah dilakukan oleh kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dengan berpedoman pada PERJA Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar kewenangan dan pelaksanaan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan suatu peraturan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2020 dan termuat dalam lembar berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811 yang mengatur tentang mekanisme  penghentian  penuntutuan  oleh  penuntut  umum  dengan  dasar  keadilan restoratif, yang wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
Penerapan  Restorative  Justice  pada  Kejaksaaan  Negeri  Minahasa  Selatan  sudah dilakukan  terutama  oleh  penulis  sebagai  jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Minahasa  Selatan. Penerapan  diupayakan  oleh  penulis  dengan  mempertemukan  para  pihak  yang  terkait dengan sengketa penipuan bisnis di pertemukan untuk mengadakan kesepakatan damai. Hasil  kesepakatan  damai  disetujui  oleh  para  pihak  terutama  pembeli  dimana  penjual memberikan ganti kerugian terhadap kerugian-kerugian yang dialami oleh pembeli sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Kewenangan menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Jaksa secara yuridis  didasarkan  pada  diskresi  penuntutan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Penjelasan Umum  Undang - Undang Kejaksaan  Nomor 11 Tahun 2021 paragraf ke-5 (lima) bahwa : kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan (prosecutorial discretionanary
13 PASCAIL KARWUR 351 KUHP April Disetujui 14 DEISI MINTAHARI, Cs 351 KUHP Jo Pasal 55 KUHP April Disetujui 15 FARLY TODAR 335 KUHP April Disetujui 16 JUNIKE CHRISTINA TAHENDUNG 310 KUHP Mei Disetujui 17 STEVEN H WALANGITAN 351 KUHP Mei Disetujui 18 BENNY LOINDONG, Dkk 351 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Juni Disetujui 19 THRIVER KARUNDENG 351 KUHP Juni Disetujui 20 SUPRYANTO DOKE 351 KUHP Juni Disetujui
atau opportuniteit beginselen) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  di  masyarakat  memiliki  arti  penting  dalam  rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan. Serta penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang  Kejaksaan  Nomor  11  Tahun  2021  sebagai  perwujudan  dari  keadilan  restorative, penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (rechmatigheids) dan kemanfaatannya (doelmatigheids).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  pada  Kejaksaan  Negeri  Minahasa  Selatan menunjukkan  bahwa  upaya  penghentian  penuntutan  atas  dasar  keadilan  restorative, sebagai implementasi atas Perja Penghentian Penuntutan telah dilakukan sebanyak 28 (dua puluh  delapan)  Restorative  Justice  pada  tahun  2022  dan  pencapaian  tersebut  rupanya merupakan Restorative Justive terbanyak untuk Kejaksaan Negeri Tipe B sehingga Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan meraih penghargaan peringkat I se Indonesia dalam penanganan pananganan  Restorative  Justice.  Selanjutnya  pada  tanggal  6  Januari  2023  dalam  rangka Rakernas (Rapat kerja nasional) Kejaksaan yang bertempat di Kejaksaan Agung R.I diberikan penghargaan kepada satuan kerja yang berpestasi salah satunya Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Jaksa Agung R.I Dr.Sunarta dan diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Edy Birton,SH.MH.
Efektivitas  Penerapan  PERJA  Republik  Indonesia  nomor  15  tahun  2020Tentang Penghentian  Penuntutan  melalui  perdamaian  antara  korban  dan  tersangka,  keadilan restoratif  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dapat  diambil  dan  dimunculkan  dalam tujuannya mencapai rasa  keadilan dan  menjunjung tinggi hak-hak setiap insan,  termasuk dalam fungsinya melindungi hak-hak tersebut. mengenai mekanisme  perdamaian antara tersangka  dan  korban,  pada  ketentuan  Restorative  Justice  terwujud  dengan  kesepakan damai  antara  semua  pihak  yang  terkait  perkara  penipuan  bisnis  untuk  berdamai  dan melaksanakan semua kewajibanya. Pasal 10 ayat (1) sampai (6) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 disebutkan: 1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan  perdamaian  secara  tertulis  di  hadapan  Penuntut  Umum.  2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a.sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau.sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan
kewajiban  tertentu.  3)  Kesepakatan  perdamaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditandatangani  oleh  Korban,  Tersangka,  dan  2  (dua)  orang  saksi  dengan  diketahui  oleh Penuntut  Umum.  4)  Dalam  hal  kesepakatan  perdamaian  disertai  pemenuhan  kewajiban sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a,  Penuntut  Umum  membuat  berita  acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. 5) Dalam  hal  kesepakatan  perdamaian  tanpa  disertai  pemenuhan  kewajiban  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf b,Penuntut  Umum  membuat  berita  acara  kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh semua pihak yang terkait dalam perkara tersebut.

## SIMPULAN
Pengaturan  tentang  kewenangan  kejaksaan  (Jaksa)  untuk  melakukan  penghentian perkara dengan system restorative justice, sudah diatur sejak Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 ditetapkan, tetapi memang tidak terlalu tegas,  ketidaktegasan  ini menyebabkan  para  Jaksa  enggan  untuk  menghentikan  penuntutan  dengan  alasan restorative justice. Sejak PERJA Nomor 15 Tahun 2020, semakin jelas kewenangan Jaksa untuk menghentikan  perkara  dengan  restorative  juctice.  Tetapi  perlu  memang  keberanian  dari jaksa untuk menghentikan penuntutan, karena umumnya perkara bisnis selalu dipaksakan menjadi perkara pidana penipuan, sesuai Pasal 378 KUHP.
Penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, diterapkan pada Perkara Penipuan Bisnis, karena ada pihak yang dirugikan berupaya memaksa pihak yang merugikan  dipenjarakan.  Dengan  kewenangan  jaksa,  perkara  tersebut  dihentikan  dan diupayakan dilakukan restorative justice, yaitu perdamaian bagi kedua belah pihak. Upaya tersebut berhasil, karena para pihak beritikat baik untuk menyelesaikan perkaranya. Pihak yang merugikan orang lain langsung membayar ganti rugi, hal itu memudahkan Jaksa untuk melakukan  restorative  justice,  karena  tergantung  para  kedua  belah  pihak  beritikad  baik, tetapi kalau  satu  pihak  tidak  beritikad  baik,  maka  sulit  bagi  Jaksa  untuk  melakukan restorative justice.

## DAFTAR PUSTAKA
Kaligis  O.C.,  Perlindungan  Hukum  atas  Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa  dan  Terpidana,
PT.Alumni, Bandung, 2006.
Prodjodikoro, Wirjono, 1981, Perbuatan Melawan HUkum , Bandung: Eresco. PERJA Nomor 15 Tahun 2020
Rahardjo,  Satjipto,  1980.  Hukum  dan  Masyarakat,  Angkasa,  Bandung.  Roeslan  Saleh, 1982.  Pikiran-Pikiran  Tentang  Pertanggungjawaban  Pidana,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta.
Soemarjo.  Pengadilan  di  Indonesia.  Yogyakarta  :  Masahan  Trirengo  Bantul.  2011. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Tumpa Harifin A., Ketua Mahkamah Agung RI, disampaikan dalam Rakernas Tahun 2009 di Palembang.
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang  Kejaksaan Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP