TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN TANAH

## MEITA DJOHAN OE
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
Task  to  perform  registration  of  land  in  Indonesia  charged  to  the  Government  by Article 19 paragraph  (1) BAL determined aim is to ensure legal certainty. The approach used is a normative juridical using secondary data, data analysis performed by means of qualitative  analysis.  Research  results  Land  Office  in  organizing  tasks  and  functions, namely for the preparation of plans, programs, and budgets in order to implement the task of  land.  The  advice  given  should  hold  the  Land  Office  Legal  Education  and  intensive socialization  to  the  public  through  print  and  electronic  media  about  the  importance  of registration of land rights to obtain proof of ownership rights in the form of certificates.
Keywords: Duty, Function, Land Registration.

## I. PENDAHULUAN
Badan  Pertanahan  Nasional  adalah lembaga  pemerintah  non  kementerian  yang mempunyai  tugas  dibidang  pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu Kantor Wilayah Badan  Pertanahan  Nasional  di  tiap-tiap Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  yang melakukan  pendaftaran  hak  atas  tanah  dan pemeliharaan  daftar  umum  pendaftaran tanah. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan  surat  keputusan  Presiden
Republik  Indonesia  Nomor  26  tahun  1988 yang  bertugas  membantu  presiden  dalam mengelola dan mengembangkan administrasi  per  tanahan,  baik  berdasarkan UUPA  maupun  peraturan  perundang- undangan  lain  yang  meliputi  pengaturan penggunaan,  penguasaan  dan  pemilikan tanah, penguasaan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain- lain  yang  berkaitan  dengan  masalah
pertanahan  berdasarkan  kebijakan  yang ditetapkan oleh Presiden.
Tugas  pokok  Badan  Pertanahan Nasional  adalah  membantu  Presiden  dalam mengelola
dan mengembangkan Administrasi  Pertanahan  baik  berdasarkan Undang-undang  Pokok  Agraria  maupun peraturan  perundang-undangan  lain  yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan  dan  pemilikan  tanah  dan  lain- lain  yang  berkaitan  dengan  masalah pertanahan  berdasarkan  kebijakan  yang ditetapkan  oleh  Presiden.  Tujuan  dari pembangunan  bidang  pertanahan  adalah menciptakan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu
mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur yang  merata  baik  material  maupun  secara spiritual berdasarkan Pancasila.
Tugas  untuk  melakukan  pen  daftaran tanah  di  seluruh  Indonesia  dibebankan kepada Pemerintah yang oleh Pasal 19 ayat
(1)  UUPA  ditentukan  bertujuan  tunggal yaitu  untuk  menjamin  kepastian  hukum.
Menurut penjelasan
dari UUPA, pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran  tanah merupakan  kewajiban  dari  Pemerintah bertujuan  menjamin  kepastian  hukum  yang bersifat rechtscadaster. Rechtscadaster artinya  untuk  kepenting  an  pendaftaran tanah  saja  dan  hanya  mempermasalahkan haknya  apa  dan  siapa  pemiliknya,  bukan untuk  kepentingan  lain  seperti  perpajakan. Pendaftaran  tanah  selain  berfungsi  untuk melindungi  si  pemegang  hak  atas  tanah, juga berfungsi untuk mengetahui status hak atas  bidang  tanah,  siapa  pemiliknya,  apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan dan sebagainya.
Pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  diuraikan  secara  jelas  definisi pendaftaran  tanah  yaitu  rangkaian  kegiatan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara terus  menerus,  berkesinambungan  dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis, dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai bidang-bidang  tanah  dan  satuan  rumah susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda bukti  haknya  bagi  bidang-bidang  tanah yang  sudah  ada  haknya  dan  Hak  Milik Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang  membebaninya.  Sedangkan  tujuan pendaftaran  tanah,  yang  semula  menurut Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  hanya  bertujuan tunggal  semata-mata  untuk  menjamin kepastian hukum, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dikembangkan  tujuan  pendaftaran  tanah yang juga meliputi :
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan  hukum  kepada  pemegang hak  atas  tanah  dan  hak-hak  lain  yang
terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang hak yang bersangkutan;
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk  Pe  merintah  agar  dengan mudah  dapat  memperoleh  data  yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum  mengenai  bidang-bidang  tanah yang sudah terdaftar;
c. Untuk terselenggaranya tertib
administrasi  pertanahan  dimana  setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan  dan  hapusnya  hak  atas tanah  wajib  didaftar.    Dalam  rangka untuk memberikan kepastian dan perlindungan  hukum,  maka  kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan  diberikan  sertipikat  hak atas tanah, sedangkan untuk melaksanakan  fungsi  informasi,  data yang  berkaitan  dengan  aspek  fisik  dan yuridis  dari  bidang-bidang  tanah  yang sudah  terdaftar,  dinyatakan  terbuka untuk umum (asas publisitas), sementara dalam  hal  mencapai  tujuan  tertib administrasi  pertanahan,  maka  setiap bidang  tanah  atau  satuan  rumah  susun, termasuk  peralihan,  pembebanan  dan hapusnya  hak  atas  tanah  dan  hak  milik satuan rumah susun, wajib didaftar.
Ketentuan  pendaftaran  tanah  tersebut di  atas,  bahwa  kepastian  hukum  yang diberikan  tidak  hanya  kepada  pemegang hak atas tanah saja melainkan juga terhadap pihak ketiga yang berkepentingan termasuk terhadap pemerintah sendiri. Untuk memberikan  kepastian  dan  perlindung  an hukum  kepada  pemegang  hak  atas  tanah yang telah mendaftarkan tanahnya diberikan  sertipikat  hak  atas  tanah  yang merupakan alat bukti yang kuat.

## II. PEMBAHASAN

## Tugas Badan Pertanahan Nasional
Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor 10  Tahun  2006  dijelaskan  bahwa  Badan
Pertanahan Nasional (BPN) adalah
Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada  Presiden  dan  dipimpin  oleh Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  mem punyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan  di  bidang  pertanahan  secara nasional, regional dan sektoral.
Tugas dari Badan Pertanahan Nasional  adalah  membantu  Presiden  dalam mengelola dan mengembangkan
Administrasi  Pertanahan  baik  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 maupun peraturan perundang-undangan lain yang  meliputi  pengaturan,  penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak-hak  atas  tanah,  pengukuran  dan pendaftaran  tanah  dan  lain-lain  yang berkaitan  dengan masalah  pertanahan berdasarkan  kebijaksanaan  yang  ditetapkan oleh  Presiden  (Achmad  Ali  Chomzah, 2004, hlm. 14)
Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut BPN  menyelenggarakan  fungsi  sebagai berikut:
a) Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah; b) Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan  pengaturan  pemilik  tanah dengan  prinsip-prinsip  bahwa  tanah mempunyai  fungsi  sosial  sebagaimana diatur dalam UUPA;
c) Merencanakan pengukuran dan pemetaan  serta  pendaftaran  tanah  dalam upaya  memberikan  kepastian  hukum  di bidang pertanahan;
d) Melaksanakan  pengurusan  hak-hak  atas tanah  dalam  rangka  memelihara  tertib administrasi di bidang pertanahan; Melaksanakan penelitian dan pengembangan  di  bidang  pertanahan  serta pendidikan  dan  latihan  tenaga-tenaga  yang diperlukan di bidang administrasi pertanahan.  (Achmad  Ali  Chomzah,  2004, hlm. 14) Selain  itu  pula  pendaftaran  tanah juga diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu sebuah Lembaga Pemerintah  Non  Departemen  yang  bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan. Kantor  Pertanahan  merupakan  unit  kerja Badan Nasional di wilayah  Kabupaten atau Kotamadya,  yang  melakukan  pendaftaran tanah. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN yaitu Pejabat umum yang diberi kewenangan  untuk  mendaftarkan  hak-hak atas  tanah  (Florianus  Sp  Sangsun,  2007, hlm. 1).
Peralihan hak tidak dibuat di hadapan Kepala  Desa  secara  di  bawah  tangan  tetapi harus  dibuat  dihadapan  seseorang  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah,  yang  diangkat  oleh Kepala  BPN  RI.  Di  mana  untuk  suatu daerah  Kecamatan  dapat  diangkat  seorang Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  sementara, maka  Camat  yang  mengepalai  wilayah Kecamatan tersebut untuk sementara ditunjuk  karena  jabatannya  sebagai  Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Ketentuan tentang
kewajiban pembuatan  akta,  peralihan  hak  di  hadapan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  itu  terdapat dalam  Pasal  19  Peraturan  Permerintah  No. 24  Tahun  1997  yang  berbunyi  :  “Setiap perjanjian  yang  bermaksud  memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas  tanah,  menggadaikan  tanah  atau meminjam  uang  dengan  hak  atas  tanah sebagai  tanggungan,  harus  dibuktikan
dengan  suatu  akta  yang  dibuat  oleh  dan  di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria  (selanjutnya  dalam  peraturan  ini disebut Pejabat).”
Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  2  ayat  (2)  adalah sebagai berikut:
1.  Jual-beli;
2.  Tukar-menukar;
3.  Hibah;
4.  Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
5.  Pembagian hak bersama;
6.  Pemberian  Hak  Guna  Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
7.  Pemberian Hak Tanggungan;
8.  Pemberian  kuasa  membebankan  Hak tanggungan.
Pasal (21 dan 30) UUPA
menyebutkan  bahwa  dalam  membuat  akta harus  diteliti  lebih  dulu,  apakah  si  penjual betul-betul orang yang berhak atas tanah itu ataukah  si  pembeli  tergolong  orang  yang berhak  juga  atas  tanah  tersebut.  Sebelum Pejabat,  membuat  akta  peralihan  hak  atas tanah  harus  diperlihatkan  lebih  dulu sertipikat  tanah  yang  bersangkutan,  bila tanah  itu  telah  didaftarkan  atau  dibukukan dalam  buku  tanah  pada  Kantor  Agraria Seksi  Pendaftaran  Tanah,  maka  sebagai pengganti  sertipikat  tanah  harus  dibuatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
(SKPT)  dari  Kantor  Agraria  setempat, bahwa tanah  itu belum mempunyai sertipikat  atau  sertipikat  sementara.  Akta harus  ditandatangani  oleh  semua  pihak Pejabat  dan  Saksi-saksi.  (Achmad  Ali Chomzah, 2004, hlm. 24)
Undang-undang  Pokok  Agraria  tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud  jual  beli  tanah.  Jual  beli  yang mengakibatkan  beralihnya  hak  atas  tanah dari  penjual  kepada  pemilik  itu  termasuk hukum  Agraria  atau  hukum  tanah.  Maka pengertian jual beli tanah sekarang
diartikan  sebagai  perbuatan  hukum  yang berupa  penyerahan  hak  milik  oleh  penjual kepada pembeli yang ada pada saat itu juga penyerahan  harganya  kepada  penjual, sehingga  potensi  masalah  merupakan  suatu kondisi yang dapat timbul dan mengakibatkan permasalahan/konflik
manakala ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan  merasa  dirugikan.  Dalam  hal ini  pihak  yang  merasa  dirugikan  akan mengambil  langkah-langkah  pengaduan baik  melalui  tindakan  atau  jalur  hukum maupun non hukum.
Konflik  pertanahan  sekarang  ini semakin  banyak  terjadi  di  berbagai  tempat dan cenderung mengarah pada jenis konflik yang bersifat destruktif. Timbulnya sengketa  tanah  adalah  bermula  dari pengaduan  salah  satu  pihak  (orang/badan hukum)  yang  berisi  keberatan-keberatan dan  tuntutan  hak  atas  tanah  baik  terhadap status tanah maupun kepemilikannya.

## Fungsi Badan Pertanahan Nasional
Fungsi  Kantor  Pertanahan  dalam menyelenggarakan  tugas  yang  merupakan organ  BPN  yang  digugus  depan  di  tiap kabupaten  dan  kota  di  seluruh  Indonesia, Kantor  Pertanahan  mempunyai  fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan  rencana,  program,  dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan;
b. Pelayanan,  perizinan,  dan  rekomendasi di bidang pertanahan;
c. Pelaksanaan  survei,  pengukuran,  dan pemetaan dasar, pengukuran, dan pemetaan  bidang,  pembukuan  tanah, pemetaan  tematik,  dan  survei  potensi tanah;
d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform,  konsolidasi  tanah,  dan
penataan  wilayah  pesisir,  pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu; e. Pengusulan  dan  pelaksanaan  pemetaan hak  tanah,  pendaftaran  hak  atas  tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah;
f. Pelaksanaan  pengendalian  pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan  tanah  kritis,  peningkatan  partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
g. Penanganan  konflik,  sengketa,  dan perkara pertanahan;
h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;
i. Pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen Pertanahan; j. Pemberian  penerangan  dan  informasi pertanahan kepada masyarakat,
pemeritah dan swasta;
k. Pengkoordinasian penelitian dan
pengembangan; l. Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;
m. Pelaksanaan urusan tata usaha,
kepegawaian,  keuangan,  sarana  dan prasarana,  perundang-undangan  serta pelayanan.
Kantor Pertanahan yang pada dasarnya  sebagai  instansi  vertikal  dari Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  dalam agenda  nasionalnya  telah  mencanangkan agendanya  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  memiliki  11  agenda kebijakan yaitu :
a. Membangun  kepercayaan  masyara  kat pada Badan Pertanahan Nasional.
b. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertipikasi  tanah  secara  menyeluruh  di seluruh Indonesia.
c. Memastikan  penguatan  hak-hak  rakyat atas tanah (land tenureship).
d. Menyelesaikan  persoalan  pertanah  an  di daerah-daerah  korban  bencana  alam  dan daerah-daerah konflik.
e. Menangani  dan  menyelesaikan  perkara, masalah, sengketa, dan konflik
pertanahan  di  seluruh  Indonesia  secara sistematis. f. Membangun
Sistem Informasi
Pertanahan  Nasional  (SIMTANAS),  dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
g. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
h. Membangun  data  base  pemilikan  dan penguasaan tanah skala besar.
i. Melaksanakan  secara  konsisten  semua peraturan perundang-undangan
Pertanahan yang telah ditetapkan.
j. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
k. Mengembangkan dan memperbarui
politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.
Berdasarkan  uraian  di  atas    fungsi Badan  Pertanahan  Nasional  melaksanakan Undang-Undang  Pokok  Agraria  didalam mengelola  atau  mengadministrasikan  hak- hak  tanah    menurut    Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Berkaitan  dengn  tugas  dan  fungsi Badan  Pertanahan  Naional  sebagai  salah satu  unsur  organisasi  pemerintah  yang mengatur  pertanahan  di  Indonesia  sebagai bagian  dari  penyelenggara  negara.  Sebagai negara  hukum  hal  yang  paling  mendasar bagi  penyelenggara  pemerintahan  adalah azas  legalitas,  artinya  setiap  tindakan penyelenggara  negara  atau  pemerintahan harus  berdasarkan  hukum  atau  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meskipun  azas  legalitas  mengandung kelemahan  bukan  berarti  dapat  dinafikan begitu  saja  dengan  bermacam  alasan tindakan penyelenggara negara boleh melanggar  prinsip-prinsip  negara  hukum. Dengan kata lain setiap tindakan penyelenggara  negara  atau  pemerintah harus  mempunyai  dasar  legitimasi,  atau kewenangan yang diberikan undang- undang.  Dengan  demikian  substansi  atau inti  dari  azas  legalitas  menurut  P.  Nicolai adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu  (Het  vermogen  tot  het  verrichten van  bepaalde  rechtshandelingen).  (Ridwan HR, 2011, hlm, 98).
Wewenang  menurut  H.  D.  Stout dalam  Buku  Hukum  Aministrasi  Negara yang  ditulis  oleh  Ridwan  adalah  sebagai keseluruhan  aturan  yang  berkenaan  dengan perolehan  dan  penggunaan  wewenang pemerintahan  oleh  subyek  hukum  publik didalam  hubungan  hukum  publik.  H.  D. Stout mengatakan :
“ Bevoegdheid  is  een  begrip  uit  het bestuurlijk organisatierecht, wat kan worden  omschreven  als  het  geheel  van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke  rechtssubjecten  in  het bestuurrechtelijke rechtsverkeer” (Wewenang adalah pengertian yang berasal dari  hukum  organisasi  pemerintahan,  yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan  yang  berkenaan  dengan perolehan  dan  penggunaan  wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam  hubungan  hukum  publik).  (Ridwan HR, 2011, hlm, 98).
H.  D.  Stout  dalam  buku  HAN  yang ditulis  Ridwan  HR  mensitir  pendapat Goorden, bahwa kewenangan adalah
keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit  diberikan  oleh  pembuat  undang- undang  kepada  subyek  hukum  publik. Sedang  menurut  Bagir  Manan  wewenang dalam pengertian hukum tidak sama dengan kekuasaan  (macht).  Karena  menurut  Bagir Manan  kekuasaan  hanya  menggambarkan hak  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  saja, masih menurutnya dalam hukum wewenang sekaligus  berarti  hak  dan  kewajiban (rechten  en  plichten).  (Ridwan  HR,  2011, hlm, 101).
Dari beberapa pendapat yang dijelaskan di muka dapat diambil pengertian  bahwa  wewenang  pemerintah adalah  hak  dan  kewajiban  yang  diberikan pembuat
undang-undang kepada pemerintah  selaku  subyek  hukum  publik dan di dalam hubungan hukum publik.
Kewenangan  pemerintahan  diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dengan kata  lain  tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah
dalam
menjalankan kewenangannya  tidak  boleh  menyimpang dari ketentuan peraturan perundang- undangan. Bila tindakan tersebut bertentangan atau menyimpang dari ketentuan  peraturan  perundang-undangan dapat  menyebabkan  akibat-akibat  hukum yaitu  batal  (nieteg)  atau  dapat  dibatalkan (nietegbaar). (Ridwan HR, 2011, hlm, 111).
Dalam negara hukum terkenal prinsip bahwa  tidak  ada  kewenangan  tanpa pertanggung jawaban (there is no authority without responsibility).
Kewengan  dari  peraturan  perundang- undangan  sebagaimana  yang  dijelaskan  di atas  secara  teori  diperoleh  dengan  cara atribusi,  delegasi,  dan  mandat.  Ini  dapat dilihat pada kutipan di bawah ini :
“Van  Wijk,  mend efinisikan  hal-hal tersebut sebagai berikut: a. Atribusi; adalah pemeberian  wewenang  pemerintahan  oleh
pembuat  undang-undang  kepada  organ pemerintahan.
b.
Delegasi; adalah pelimpahan wewenang dari organ pemerintahan  kepada  organ  pemerintahan lainnya.  c.  Mandat;  terjadi  ketika  organ pemerintahan  mengizinkan  kewenang  an dijalankan  oleh  organ  atas  namanya”.
(Murtir Jeddawi, 2012, hlm. 74-75). Dalam  hal  pelimpahan  wewenang pemerintahan  melalui  delegasi  menurut Murtir  Jeddawi  harus  memenuhi  syarat- syarat sebagai berikut :
a. Delegasi  harus  definitif  dan  pemeberi delegasi  (delegans)  tidak  dapat  lagi menggunakan  sendiri  wewenang  yang telah dilimpahkan itu.
b. Delegasi  harus  berdasarkan  peraturan perundang-undangan,  artinya  delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan  untuk  itu  dalam  peraturan perundang-undangan.
c. Delegasi  tidak  kepada  bawahan,  artinya dalam  hubungan  hierarki  kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
d. Kewajiban memberikan keterangan
(penjelasan),  artinya  delegans  berhak meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
Peraturan  kebijakan  (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi atau petunjuk  tentang  penggunaan  wewenang tersebut.
(Murtir Jeddawi, Hukum Administrasi Negara, Total Media,
Yogyakarta, 2012, hlm.75).

## Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPN dalam Pendaftaran Tanah
Tanah  yang  merupakan  bagian  dari bumi  menurut  konsep  UUPA  dimaksudkan di  sini  bukan  mengatur  tanah  dalam  segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian
yuridis  yang  disebut  sebagai  hak-hak penguasaan  atas  tanah.  Penguasaan  dapat dipakai  dalam  arti  fisik,  juga  dalam  arti yuridis. Demikian juga beraspek privat dan beraspek publik. Secara formal, kewenangan  pemerintah  untuk  mengatur bidang pertanahan sebagai konsekuensi dari Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar 1945  yang  menegaskan  bahwa  bumi,  air, dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  untuk dipergunakan bagi
sebesar-besar kemakmuran  rakyat,  sedangkan  secara subtansial,  kewenangan  pemerintah  dalam mengatur  bidang  pertanahan  terutama dalam hal lalu lintas tanah, didasarkan pada ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA  yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan tanah  termasuk  menentukan  dan  mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara  orang- orang  dengan  dengan  perbuatan-perbuatan hukum  yang  mengenai  tanah.  Pengaturan dalam  hal  hubungan-  hubungan  hukum dalam  pemberian  dan  penetapan  hak-hak atas tanah jelas adalah merupakan wewenang  Negara  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  (menurut  peraturan  perundang- undangan  pengemban  wewenang  tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional
Republik  Indonesia)  dengan  prosedur  yang ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Secara  tegas  kewenangan  pemberian atau  penetapan  hak  atas  tanah  hanya  dapat dilakukan  oleh  Negara  melalui  pemerintah (dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  Lembaga
Pemerintah Non Kementerian Badan Pertanahan Nasional RI), untuk itu pemberian jaminan kepastian hukum terhadap  hak-hak  atas  tanah  bagi  rakyat seluruhnya  merupakan  salah  satu  tujuan
pokok  UUPA  yang  sudah  tidak  bisa  di tawarlagi, sehingga Undang-Undang menugaskan  kepada  pemerintah  untuk mengadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah Indonesia
yang bersifat rechtscadaster yang bertujuan untuk menjamin  kepastiaan  hukum  dan  kepastian haknya. Dengan demikian diberikan kewenangan  kepada  pemegang  hak  atas tanah  untuk  memanfaatkan  tanah  tersebut sesuai dengan peruntukannya. Namun pada kenyataannya,  hingga  saat  ini  pelaksanaan pendaftaran  tanah  belum  dapat  diwujudkan secara  menyeluruh.  Oleh  karena  itulah tugas  dari  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  untuk    mengelola  dan mengembangkan  Administrasi  Pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1960  tentang  UUPA  maupun peraturan  perundang-undangan  lain  yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pemberian  hak-hak  atas  tanah,  pengukuran dan  pendaftaran  tanah  dan  lain-lain  yang berkaitan  dengan  masalah  pertanahan berdasarkan  kebijaksanaan  yang  ditetapkan oleh Presiden.
Kantor  Pertanahan  adalah  unit  kerja (Instansi vertikal) Badan Pertanahan Nasional  di  wilayah  Kabupaten  atau  Kota,
yang  salah  satu  tugasnya  melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan  daftar  umum  pendaftaran tanah.  Kewenangan  Kantor  Pertanahan berada  di  bawah  dan  bertanggung-jawab kepada  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional melalui  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  dan  dipimpin  oleh seorang Kepala Kantor.
Fungsi  Kantor  Pertanahan  dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi untuk penyusunan rencana, program, dan
penganggaran  dalam  rangka  pelaksanaan tugas pertanahan, pelayanan, perizinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan, pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan  dasar,  pengukuran  dan  pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei potensi tanah, pelaksanaan penatagunaan tanah,
landreform, konsolidasi tanah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu, pengusulan  dan  pelaksanaan  pemetaan  hak tanah, pendaftaran hak atas tanah, pemeliharaan data pertanahan dan menginventarisir tanah-tanah aset pemerintah, pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar  dan  tanah  kritis,  peningkatan partisipasi  dan  pemberdayaan  masyarakat, penanganan  konflik,  sengketa,  dan  perkara pertanahan,  pengkoordinasian  pemangku kepentingan  pengguna  tanah,    pengelolaan Sistem  Informasi  Manajemen  Pertanahan, pemberian penerangan dan informasi pertanahan  kepada  masyarakat,  pemerintah dan  swasta,  pengkoordinasian  penelitian dan pengembangan, Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan,  dan  pelaksanaan  urusan  tata usaha,  kepegawaian,  keuangan,  sarana  dan prasarana, serta pelayanan.
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I.  Nomor  24  tentang  Pendaftaran  Tanah, yang  dimaksud  dengan  pendaftaran  tanah adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  secara  terus  menerus, berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar, mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan- satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-
bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Tugas  untuk  melakukan  pen  daftaran tanah,  pada  prinsipnya  dibebankan  kepada Pemerintah dan para pemilik hak atas tanah yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan  hak  atas  tanahnya,  karena keberhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah sangat tergantung pada peranan masyarakat dan  pemerintah  itu  sendiri.  Dalam  sistem hukum  tanah  nasional,  UUPA  sebagai peraturan  dasar  yang  diimplementasikan melalui peraturan pelaksanaannya, diantaranya  Peraturan  Pemerintah  R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  BPN  mempunyai  kedudukan  yang sangat strategis dan menentukan, bukan saja hanya  sekedar  sebagai  pelaksana  ketentuan Pasal  19  UUPA,  tetapi  lebih  dari  itu  ia menjadi tulang punggung  yang mendukung berjalannya  administrasi  pertanahan  dan hukum pertanahan di Negara Indonesia.
Tanah merupakan obyek yang berbeda  dengan  bidang-bidang  lain,  karena di  bidang  pertanahan  kepastian  hukum belum  cukup  terjamin  dengan  hanya tersedianya hukum yang tertulis saja. Selain kepastian  mengenai  hukumnya,  dalam kasus-kasus konkrit diperlukan juga adanya kepastian  mengenai  data  fisik  tanahnya, yaitu  mengenai  letaknya,  batas-batasnya, luasnya,  bangunan,  tanaman  yang  ada diatasnya  dan  data  yuridis  haknya,  yaitu mengenai status haknya apa, siapa pemegang  haknya,  ada  atau  tidak  adanya hak  pihak  lain,  semuanya  itu  untuk kepastian perbuatan hukum yang dilakukan dan  ketepatan  penyelesaian  nya  jika  terjadi sengketa.  Kepastian  mengenai  hal-hal tersebut,  dalam masyarakat  dapat  diperoleh melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang  disebut ”legal  cadaster” atau ”rechts
cadaster” ,  yang  bertujuan  untuk  menjamin kepastian hukum.
Pendaftaran tanah sangat penting bagi pemegang hak atas tanah, demi terjaminnya kepastian  hukum  hak  atas  tanah  yang bersangkutan,  sehingga  dengan  mudah dapat  mengetahui  status  atau  kedudukan hukum  tanah  tersebut,  pendaftaran  tanah dimaksud  adalah  dengan  meminta  kepada kantor  pertanahan  agar  tanah  yang  dimiliki atau  dikuasai  oleh  seseorang  atau  badan hukum  dicatat  Identitasnya  di  kantor pertanahan dan kepada pemegang hak yang sah  diberikan  sertipikat  tanah.  Terkait dengan itu, maka dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa  Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran hak atas tanah berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  R.I. Nomor  24  Tahun  1997  tersebut,  dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu : 1.  Secara Sistematik, yaitu pendaftaran hak atas  tanah  yang  dilakukan  atas  semua bidang  tanah  (massal)  yang  meliputi wilayah satu desa/kelurahan atau sebagiannya  yang  pelaksanaannya  atas prakarsa Pemerintah;
2.  Secara  Sporadik,  yaitu  pendaftaran mengenai  bidang  tanah  tertentu  atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal, dengan cara mengajukan permohonan hak ke Kantor Pertanahan.
Pasal  11  Peraturan  Pemerintah  R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran Tanah,  pelaksanaan  pendaftaran  tanah meliputi dua jenis kegiatan yaitu :
1.  Pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali (initial registration);
2.  Pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah
(maintenance); (Boedi Harsono, hlm. 74).
Pendaftaran  tanah  untuk  pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar. Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan  apabila  terjadi  perubahan  pada data  fisik  dan/atau  data  yuridis  obyek pendaftaran  tanah  yang  telah  terdaftar. Adanya perubahan-perubahan tersebut wajib  didaftarkan  oleh  pemegang  hak  yang bersangkutan  dan  terhadap  perubahan tersebut  dilakukan  penyesuaian  dalam  peta pendaftaran  tanah,  daftar  tanah,  daftar nama,  surat  ukur,  buku  tanah  dan sertipikatnya.
(Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, hlm. 141).
Hal-hal  yang  diatur  dalam  ketentuan Pasal  103 ayat  (2)  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  R.I.  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah,  dapat  menjadi salah  satu  sumber  data  bagi  pemeliharaan data  pendaftaran  hak  atas  tanah  dan  oleh karena  itu  wajib  dibuat  sedemikian  rupa sehingga  dapat  dijadikan  dasar  yang  kuat untuk  pendaftaran  peralihan  hak  yang bersangkutan.
Hasil  akhir  dari  proses  pendaftaran tanah tersebut, kemudian diterbitkan sertipikat  hak  atas  tanah  yang  berisi  data fisik dan data yuridis. Dengan diterbitkannya  sertipikat  hak  atas  tanah, maka  subyek  hak  dan  obyek  haknya menjadi nyata.
Pasal 32 ayat (1) Peraturan
Pemerintah  R.I.  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  :  ”Sertipikat adalah  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang termuat  di  dalamnya  sepanjang  data  fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data
yang  ada  dalam  Surat  Ukur  dan  Buku Tanah hak yang bersangkutan”.
Sertipikat hak atas tanah mempunyai  arti  dan  peranan  yang  sangat penting  bagi  pemegang  hak  atas  tanah, yaitu : (Maria S.W. Sumardjono, 2007, hlm. 206).
1.  Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah;
2.  Dapat dijadikan agunan/jaminan hutang; 3.  Dapat mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa dengan pihak lain;
4.  Memperkuat posisi tawar-menawar apabila  hak  atas  tanah  diperlukan  pihak lain untuk kegiatan pembangunan;
5.  Mempersingkat  proses  peralihan  serta pembebanan hak atas tanah.
Pelaksanaan dari kegiatan pendaftaran hak  atas  tanah  tersebut  menurut  Pasal  19 ayat  (1)  UUPA  diinstruksikan  kepada Pemerintah, artinya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan  dari  kegiatan  pendaftaran  hak atas  tanah  tersebut  semuanya  dilakukan oleh  Pemerintah.  Ruang  lingkup  dari kegiatan  pendaftaran  hak  atas  tanah sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  19 ayat (2) UUPA, meliputi :
1.  Pengukuran,  perpetaan  dan  pembuku  an hak atas tanah;
2.  Pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  dan peralihan hak-hak tersebut;
3.  Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak, yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang kuat.
Hasil  akhir  dari  pendaftaran  hak  atas tanah  adalah  diberikannya  surat  bukti  hak kepada  pemegangnya  sebagai  tanda  bukti hak  atas  tanah  yang  kuat,  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal  23  ayat  (2),  Pasal  32  ayat  (2)  dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. (A.P.
Parlindungan, 1985, hlm,
Hal  ini  juga  menyangkut  kekuatan bukti dari suatu bukti hak yang dalam teori disebut  asas  publisitas,  maka  yang  dipakai dalam  pendaftaran  hak  atas  tanah  di Indonesia  adalah  sistem  publisitas  negatif yang  mengandung  unsur  positif.  Negara hanya  memberikan  jaminan  atas  bukti  hak kepemilikan  atas  tanah  kepada  seseorang dan  bukti  hak  kepemilikan  atas  tanah  ini bukan  merupakan  satu-satunya  sebagai  alat bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah,  tetapi hanya sebagai alat bukti yang kuat.
Artinya  negara  tidak  menjamin bahwa  orang  yang  terdaftar  sebagai pemegang  hak  atas  tanah  tersebut  benar- benar  orang  yang  berhak,  karena  menurut sistem  ini  sahnya  perbuatan  hukum  yang dilakukan  yang  menentukan  berpindahnya hak  atas  tanah  kepada  pembeli,  bukan pendaftarannya.  (Boedi  Harsono,  1999, hlm. 81).
Oleh karena itu sewaktu-waktu dapat digugat  oleh  orang  yang  merasa  lebih berhak  atas  tanah  tersebut.  Pihak  yang memperoleh  tanah  dari  orang  yang  sudah terdaftarpun tidak dijamin, walaupun memperoleh tanah itu dengan itikad baik.
Dalam  sistem  publikasi  negatif  yang mengandung  unsur  positif  ini  berlaku  asas yang  dikenal  sebagai  asas  nemo  plus  juris, yaitu walaupun telah melakukan
pendaftaran  hak  atas  tanah,  penerima  hak atas tanah kemungkinan masih menghadapi
gugatan dari orang yang dapat membuktikan  bahwa  ia  adalah  pemegang hak  atas  tanah  yang  sebenarnya.  Untuk mengatasi  kelemahan  sistem  pendaftaran tanah  ini  digunakan  suatu  lembaga  yang dikenal  dalam  hukum  adat,  yaitu  lembaga rechtsverwerking,  dengan  tujuan  untuk memberikan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  sertipikat  hak  atas  tanah,  yaitu apabila  ada  pihak  lain  yang  merasa mempunyai  hak  atas  tanah,  ia  hanya  dapat
menuntut  hak  atas  tanah  tersebut  dalam waktu  paling  lama  lima  tahun  sejak diterbitkannya  sertipikat  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  R.I.  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah.  Hal  tersebut merupakan  suatu  bukti  bahwa  sistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan  sistem  negatif  cenderung positif  sebagai  upaya  mendekati  kepastian hukum. Mengadakan kepastian hukum, secara  tegas  ditetapkan  dalam  Penjelasan Umum  UUPA  angka  IV  mengenai  dasar- dasar untuk yang berbunyi sebagai berikut : Sesuai  dengan  tujuannya,  yaitu  akan memberikan kepastian hukum, maka pendaftaran  itu  diwajibkan  bagi  para pemegang hak yang bersangkutan.
Melalui penyelenggaraan pen daftaran tanah, maka :
1. Para  pemilik  tanah  dengan  mudah membuktikan haknya dengan
memberikan  surat  tanda  bukti  hak  atas tanah, yang berupa sertipikat;
2. Mereka  yang  memerlukan  keterangan dengan  mudah  memperolehnya  karena terbuka  untuk  umum,  di  mana  semua data  hak  atas  tanah  yang  didaftar disimpan  di  Kantor  Pertanahan.  Kepada mereka  yang  memerlukan  diberikan keterangan  tertulis,  yang  berupa  Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;
Memperoleh  alat  pembuktian  yang kuat tentang sahnya suatu perbuatan hukum mengenai  hak  atas  tanah  dan  untuk menjamin  kepastian  hukum.  (Muchtar Wahid, 2008, hlm. 69).
Penyelenggara pendaftaran tanah sesuai ketentuan Pasal 19 UUPA, pendaftaran  tanah  diselenggarakan  oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan
Pertanahan  Nasional  (BPN)  yang  dalam
pelaksanaannya ditingkat Propinsi di bentuk
Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional,  yang  berkedudukan  di  tiap-tiap Ibu  Kota Propinsi  yang merupakan instansi vertikal  yang  berada  dan  bertanggung jawab  langsung  kepada  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional,  sedangkan  di  tingkat Kabupaten/Kota di bentuk Kantor Pertanahan yang merupakan instansi
vertikal  yang  berada  dan  bertanggung jawab  kepada  Kepala  BPN  melaui  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, sebagai  pelaksana  pendaftaran  hak  atas tanah  adalah  Kepala  Kantor  Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi
Kabupaten/Kota. Kantor Pertanahan
mempunyai  tugas  melaksanakan  sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

## III. PENUTUP
Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan  tugas-tugas  Pemerintah  di Bidang  Pertanahan  sesuai  TAP  MPR Nomor  :  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam  kemudian  diatur  lebih  lanjut  dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden
Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2003 tentang  Kebijakan  Nasional  di  Bidang Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya lembaga pemerintah yang berwenang dalam
melaksanakan pendaftaran  tanah  berdasarkan  Peraturan Presiden  Nomor  10  Tahun  2006  tentang Badan  Pertanahan  Nasional  sebagaimana telah  diubah  dengan    Peraturan  Presiden Nomor  85  Tahun  2012  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun 2006  tentang  Badan  Pertanahan  Nasional.
Untuk  pelaksanaan  tugas  pada  daerah propinsi  dan  kabupaten/kota  di  seluruh wilayah  Indonesia  BPN  mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Indonesia  Nomor  4  Tahun  2006  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU

## Achmad  Ali  Chomzah,  Menguak  Tabir
Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan Sosiologis),  Gunung  Agung,  Jakarta,
2002
-----------,  Hukum  Agraria  Pertanahan
Indonesia, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2004 A.P. Parlindungan, Pendaftaran dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut  UUPA,  Alumni,  Bandung, 1985 Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya  Jilid  I,  Djambatan, Jakarta, 1999 Florianus Sp. Sangsun, Tata Cara Mengurus  Sertipikat  Tanah.  Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2007 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan
Pertanahan  Antara  Regulasi  dan Implementasi,  Buku  Kompas,    Jakarta, 2007

## Muchtar  Wahid,  Memaknai  Kepastian
Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah,  Suatu Analisis  dengan  Pendekatan  Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis, Republika, Jakarta, 2008
Muhammad  Yamin  Lubis  dan  Abd.  Rahim Lubis,  Hukum  Pendaftaran  Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008 Ridwan  HR,  Hukum  Administrasi  Negara,
Edisi  Revisi,  rajaGrafindo  Persada, jakarta, 2011.
Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum Suatu  Pengantar,  Liberty,  Yogyakarta, 2003

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN  DAN  PERATUR  AN LAINNYA
Undang  Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok
Agraria.
Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 40 Tahun 1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak
Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  Atas
Tanah.
Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun  2006
tentang Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan  Presiden  Nomor  85  Tahun  2012 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  10  Tahun  2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun  1999  tanggal  19   Februari  1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor
Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional dan Kantor Pertanahan.

## C. SUMBER LAIN
http://dspace.Widya .ac. Google, Komaruddin,  (1994  :  768),  Konsep tentang  Peran  Eksiklopedia  Mana jemen,  tama  Senin,  tanggal  10  Maret 2014 http://dspace  Widyatama  .ac.  Google,
Soerjono  Soekanto,  (2002  :  234), Senin, tanggal 10 Maret 2014