## PENATAAN PASAR-PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI “VON STUFENNAUFBAU DE RECHTSORDNUNG ”
Nita Ariyani 1) nitaariyani1@gmail. com, nita_ariyani@janabadra. ac. id (Diterima 29-07-2019, Disetujui 05-08-2019)

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pasar tradisional yang merupakan representasi dari ekonomi rakyat. Pasar tradisional sebagai salah satu pusat perekonomian rakyat pada awalnya  jumlahnya  cukup  banyak  dan  tersebar  di  setiap  daerah  di  Indonesia.  Pasar tradisional  juga  merupakan  representasi  dari  nilai-nilai  kearifan  lokal  dan  bagian  dari kebudayaan  nasional  Indonesia  yang  harus  dilestarikan  sebagaimana  dijamin  dalam Pasal  28  I  ayat  (3)  dan  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  DasarRepublik  Indonesia Tahun 1945. Namun dalam perkembanganya, jumlah pasar tradisional semakin menurun digantikan pasar-pasar modern.  Hingga saat ini belum ada undang-undang organik yang khusus mengenai pasar tradisional di Indonesia sehingga penulis menganggap sangat perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul : Penataan Ideal Pasar-Pasar Tradisional di Indonesia   Berdasarkan  Teori “ Von Stufennaufbau De Rechtsordnung ”. Penelitian ini bertujuan  untuk memahami,  mengkaji,  dan menganalisis  pengaturan  yuridis  mengenai faktor-faktor  yuridis  apa  saja  yang  mempengaruhi  penataan  pasar  tradisional  di Indonesia.  Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis bentuk  penataan  ideal  pasar- pasar  tradisional  di  Indonesia  berdasarkan  Teori  “ Von Stufennaufbau De Rechtsordnung ”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif.    Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah  menggunakan  data  sekunder    sebagai  data  utama  dan  data primer  sebagai  data  pendukung.    Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-Undangan  (statute  approach),  Pendekatan  Konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus ( case approach.
Kata Kunci : Penataan, Pasar Tradisional, Teori Von Stufennaufbau De Rechtsordnung
1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  traditional  market  which  is  a  representation  of  the  people's economy.    The  traditional  market  as  one  of  the  centers  of  the  people's  economy  was initially  quite  large  in  number  and  spread  in every  region  in  Indonesia.    The traditional market  is  also  a  representation  of  the  values  of  local  wisdom  and  part  of  Indonesian national culture that must be preserved as guaranteed in Article 28 I paragraph (3 ) and Article 32 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.  However, in  its  development,  the  number  of  traditional  markets  has  declined  and  replaced  by modern markets.  Until now there is no specific organic law concerning traditional markets in Indonesia, so the authors consider it very necessary to conduct a study entitled: Ideal Arrangement  of  Traditional  Markets  in  Indonesia  Based  on  the  Theory  "Von Stufennaufbau De Rechtsordnung". This study aims to understand, study, and analyze juridical  arrangements  regarding  what  juridical  factors  affect  the  arrangement  of traditional markets in Indonesia.  This study also aims to understand, study, and analyze the  ideal  form  of  structuring  traditional  markets  in  Indonesia  based  on  the  "Von Stufennaufbau De Rechtsordnung" theory.  This research was conducted using a type of normative juridical research that is research focused on examining the application of the rules or norms in positive law.  Source of data used in research is to use secondary data as primary data and primary data as supporting data.  The research approach used is the statutory approach, conceptual approach, and case approach.
Keywords : Arrangement, Traditional Markets, Von Stufennaufbau De Rechtsordnung Theory

## I. Pendahuluan
Secara historis pasar tradisional diperkirakan telah ada sejak jaman kerajaan Kutai  Kartanegara  pada  abad  ke-5  Masehi,  dengan  diawali  sistem  barter  barang kebutuhan sehari-hari dengan para pelaut yang datang dari Tiongkok.  Pedagang di  kala  itu  menggelar  barang  dagangannya  di  atas  tikar,  dan  di  situlah  terjadi transaksi  tukar  menukar  barang  dengan  barang.    Pasar  pada  jaman  itu  bukan semata-mata sebagai ruang bertemunya penjual dan pembeli, namun lebih dari itu yaitu sebagai tempat bertemunya masyarakat dan kaum bangsawan, bahkan pasar sering  dijadikan  sebagai  bagian  strategi  politik  untuk  tukar-menukar  informasi penting yang ada pada kala itu (Ida Bagus: 2018).
Peranan  pasar  tradisional  apabila  dikelola  dengan  baik  maka  akan berpotensi  memajukan  dan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  bagi  rakyat karena  menjadi  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  ekonomi  lemah  dan menengah yaitu terutama puluhan juta pedagang kecil dan tenaga angkut.  Namun keberadaan  pasar  tradisional    saat  ini  terancam  dengan  pertumbuhan  pasar  dan
toko modern yang kian berkembang sangat pesat.  Saat ini berbagai toko modern seperti  minimarket,  supermarket, Hypermart kian  menjamur  di  seluruh  kota-kota bahkan sampai ke pelosok desa kita bisa menemukan berbagai jenis minimarket. Pelayanan yang diberikan oleh pasar dan toko-toko modern menyediakan semua kebutuhan mulai dari fashion, makanan, kebutuhan rumah tangga dalam satu lokasi pasar modern atau toko-toko modern.
Dampak positif yang diberikan toko-toko modern antara lain mempermudah akses masyarakat mendapatkan barang konsumsi yang mereka butuhkan karena memiliki  kelengkapan  barang-barang  kebutuhan  sehari-hari,  letak  yang  berada dekat  dengan  pemukiman  maupun  akses  jalan  yang  mudah  dijangkau.    Fasilitas lain  yang  diberikan  antara  lain  nyaman  dan  bersih,  harga-harga  yang  terjangkau dan  terdapat  diskon  maupun  potongan-potongan  harga  terhadap  produk-produk tertentu.  Dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, minimarket dapat menambah peluang  kerja  bagi  masyarakat  yang  pada  akhirnya  mampu  meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengangguran(Utami Dewi: 2018).
Masyarakatmenganggap  kehadiran  pasar  modern  sangat  menguntungkan pada saat ini.  Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku usaha tradisional yang  memiiki  banyak  kekurangan  baik  dari  segi  fasilitas  maupun  pelayanan. Dampak  negatif  dari  munculnya  toko-toko  modern  tersebut    adalah  mematikan banyak  ritel  dan  pasar-pasar  tradisional.    Pasar-pasar  tradisional  hanya  diminati oleh  masyarakat  ekonomi  menengah  kebawah.    Pasar  tradisional  adalah  entitas yang  tidak  sekadar  mendinamisasi  ekonomi  dan  menopang  tegaknya  ekonomi rakyat dengan mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi juga memiliki tanggung jawab  dan  fungsi  yang  jauh  lebih  kompleks  sebagai  sebuah  sistem  kebudayaan. Karena  selama  ini,  pasar  tradisional  berperan  sebagai  ruang  yang  menjaga  dan menyangga dinamika sosio-kulturalmasyarakat ( http://id. beritasatu. com/home/dukung-pasar-tradisional-masuk-uu-kebudayaan/149447 ).
Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, pengaturan secara khusus dan terperinci yang berkaitan dengan pasar tradisional diatur dengan Peraturan  Presiden  Nomor  112  Tahun  2007  tentang  Penataan  dan  Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern kemudian ditindaklanjuti dengan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  70/MDAG/PER/12/2013  tentang Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan
Toko  Modern,  tetapi  apabila  dibaca  dengan  seksama,  peraturan  tersebut  hanya mengatur  penempatan  pusat  perbelanjaan  modern.    Mengenai  pengaturan  yang lebih rinci menjadi wewenang Pemerintah Daerah sehingga di setiap daerah belum ada  pengaturan  tegas  tentang  pengaturan  penempatan  Pusat  Perbelanjaan modern dan Pasar tradisional.
Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan eksistensi dari pasar tradisional itu  sendiri  harus  dipertahankan  karena  mempunyai  nilai-nilai  kearifan  lokal  serta merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 I ayat  (3)  dan  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  RepubIik  IndonesiaTahun 1945. Pasar  tradisional  adalah  tempat  yang  paling  strategis  dalam mengembangkan  budaya  khususnya  budaya  interaksi  dan  komunikasi  serta menjaga  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  hidup  melalui  sarana  pasar  tradisional tersebut.    Negara  Indonesia  menghormati  eksistensi  identitas  budaya  melalui ketentuan konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar RepubIik Indonesia Tahun 1945yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan  perkembangan  zaman  dan peradaban”.
Pasar  tradisional  sebagai  salah  satu  warisan  budaya  bangsa  didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar RepubIik Indonesia Tahun 1945yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam  memelihara  dan mengembangkan nilai- nilai budayanya”.  Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut maka  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  memajukan  kebudayaan  nasional Indonesia  salah  satunya  adalah  dengan  tetap  menjaga  dan  mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu  kebudayaan  nasional  Indonesia.  Sebagai  contoh  bahwa  pasar-pasar tradisional sudah mulai kehilangan eksistensinya antara lain matinya pasar-pasar tradisional  di  Surabaya  karena  ditinggalkan  para  pedagang  di  antaranya  pasar Wonokromo,  Pasar  Tambakrejo,Pasar  Sutorejo,Pasar  Tidar  dan  lain-lain ( http://www2.  jawapos.  com/baca/artikel/12627/Menunggu-Pembenahan-Pasar- Tradisional-yang-Terancam-Mati ).    Penghapusan  Pasar  Kembang  dalam  daftar Pasar Tradisional di kota Yogyakarta, adalah salah satu contoh kecil bahwa pasar- pasar tradisonal sudah mulai kehilangan eksistensinya Berdasarkan latar belakang
tersebut diatas,dalam rangka mewujudkan penataan ideal pasar-pasar tradisional di  Indonesia,  maka  yang  menjai  permasalahan  adalah:  Faktor-faktor  yuridis  apa saja  yang  mempengaruhi  penataan  pasar-pasar  tradisional  di  Indonesia? Bagaimanakah  bentuk  pengaturan  yuridis  yang  ideal  berkaitan  dengan  penataan pasar-pasar  tradisional  di  Indonesia  berdasarkan    Teori “Von  Stufennaufbau  De Rechtsordnung” ?
Metode  pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan undang-undang ( statute approach ) yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmu, 2009: 93).
Metode  pendekatan  lainnya  yang  digunakan  adalah  pendekatan  Analitis ( Analytical Approach ) yaitu menganalisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang- undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik maupun dalam putusan-putusan hukum.   (Johnny Ibrahim, 2011: 310) Pendekatan kasus ( Case approach) juga digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatifyaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif(Johnny Ibrahim, 2011: 310). Lokasi penelitian dilakukan di  Perpustakaan  Fakultas  Hukum  Universitas  Janabadra,  Perpustakaan  Pusat Universitas  Janabadra,  dan  Perpustakaan  Grahatama  Yogyakarta.    Sumber  data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder  sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.
Metode pengumpulan data untuk data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku- buku  literatur,  artikel,  makalah,  dan  sumber  lainnya.    Sedangkan  metode pengumpulan  data  untuk  data  primer  diperoleh  dengan  cara  wawancara denganpihak-pihak  terkait.    Metode  penyajian  data  dalam  penelitian  ini  disajikan dalam  bentuk  uraian-uraian  yang  disusun  secara  sistematis,  logis  dan  rasional dalam  arti  keseluruhan  data  yang  diperoleh  dihubungkan  satu  sama  lainnya disesuaikan  dengan  pokok  permasalahan  yang  akan  diteliti  sehingga  merupakan satu kesatuan yang utuh.
Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori dan doktrin yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan.  (Soerjono Soekanto, 1988: 12).  Dalam penelitian ini bertitik tolak dari Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  nilai-nilai  kearifan  lokal, kebudayaan nasional dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait.  Metode Analisis  data  Kualitatif  yaitu  menggunakan  tahapan  berpikir  sistematis  guna menemukan jawaban atas penataan ideal pasar-pasar tradisional di Indonesia dalam bentuk model undang-undang organik mengenai penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia yang ideal.

## II. Pembahasan
2.1.  Faktor-Faktor  Yuridis  Yang  Mempengaruhi  Penataan  Pasar-Pasar Tradisional Di Indonesia .
2.1.1.  Faktor Regulasi
a.  Kebijakan Perdagangan Bebas di Indonesia
Perdagangan    bebas  jelas  memberi  dampak  bagi perekonomian  Indonesia.    Konsumen  semakin  intensif  melakukan aktivitas jual beli ada pasar yang semakin beragam, tidak saja pasar konvensional namun juga pasar online ( marketplace ). Market place tidak hanya tersedia di domestik namun pemain besar marketplace di  dominasi  dari  luar  negeri.    Di  beberapa  negara  perdagangan internasional  menjadi  sumber  vital  pendapatan  negara  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  pertumbuhan  ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.  Negara yang aktif mengelola potensi  masyarakatnya  akan  mampu  tampil  menjadi  negara maju(Caterin  M.    Simamora,  2017,  Perdagangan  Bebas, http://pusdiklat.  kemendag.  go.  id/v2017/kolom/perdagangan- bebas ).
Dampak  selanjutnya  dari  perdagangan  bebas  ini  adalah masuknya barang-barang luar negeri dalam jumlah yang besar ke dalam negeri.  Berkaitan dengan pasar tradisional, tentunya hal ini menjadi  masalah  tersendiri  karena  apabila  barang-barang  yang dijual  di  pasar  tradisional  bersaing  dengan  barang-barang  yang
berasal  dari  luar  negeri  apabila  kualitas  dan  harga  barang  yang ditawarkan  di marketplace misalnya  jauh  lebih  murah  dan  lebih berkualitas.  Fungsi pemerintah disini adalah bagaimana membuat kebijakan perdagangan bebas namun tetap melindungi kepentingan rakyat  dan  berorientasi  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  secara merata.    Pemerintah  harus  membuat  kebijakan  yang  pro  rakyat seperti kebijakan pembatasan barang-barang yang masuk ke dalam negeri  apabila  indonesia  mampu  untuk  memproduksinya  sendiri sehingga tidak mematikan dunia usaha dalam negeri.
b.  Pengaturan Tata Kelola Wilayah (Zonasi) Pasar Tradisional
Pengaturan  tata  kelola  wilayah  (zonasi)  pasar  tradisional diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Republik  IndonesiaNomor  7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan kemudian diatur lebih lanjut yaitu  dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  112 Tahun  2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun  2007  menjadi  dasar  hukum  yang  harus    diatati  dalam melakukan  tata  kelola  wilayah  pasar  tradisional  di  Indonesia. Zonasi  pasar  modern  harus  ditempatkan  di  kawasan  baru  dan berada di luar pemukiman.  Regulasi mengenai jarak minimal pasar tradisional  dengan  pasar-pasar  modern/pusat-pusat  perbelanjaan modern harus ditaati dan Regulasi  tidak berlaku mundur sehingga apabila  banyak  yang  melanggar  maka  pemerintah  harus  segera mengambil  tindakan  yang  tegas  untuk  menegakkan  regulasi tersebut.

## 2.1.2.  Faktor Penegakan Hukum
a. Ijin Usaha dan Ijin Bangunan
Kebijakan  Pemerintah  di  daerah  terkait  ijin  usaha  dan  ijin bangunan pasar modern dinilai banyak yang tidak tegas karena ijin yang ditetapkan banyak berdekatan dengan pasar-pasar tradisional. Pemerintah daerah hendaknya tidak memberi ruang dan izin kepada
para  retail  modern  untuk  membuka  pasar  modern  apabila berdekatan dengan pasar tradisional.

## b. Sanksi
Sanksi  yang  diterapkan  dalam  peraturan  tersebut  kurang tegas  sehingga  belum  menjerakan  bagi  para  pelaku  usaha.    Oleh karenanya  diperlukan  keberanian  bagi  pemerintah  untuk  segera menerbitkan peraturan perundangan yang memberikan arahan yang memuat  tentang  master  plan  terhadap  perlindungan  pasar tradisional atau setidak-tidaknya mensinergikan antara kepentingan pasar tradisional dan pasar modern (Afif Noor, 2013: 117).
c. Pengelolaan Pasar Tradisional di setiap daerah
Dalam  rangka  mendukung  terciptanya  tata  kelola  pasar tradisional yang baik maka dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan yang  baik  sesuai  dengan  prosedur  dan  pelaksanaan  tata  kelola pasar tradisional.  Terkait pengaturan mengenai pengelolaan pasar tradisional  di  Indonesia  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan dalam tataran implementasinya masih terdapat beberapa kendala  yuridis  terkait  zonasi  wilayah  dan  waktu,  kurangnya kebijakan dan pengawasan terkait tata kelola pasar tradisional.

## 2.1.3.  Faktor Sumber Daya Manusia
Pengembangan  sumber  daya  manusia  sangat  berperan  dalam penataan pasar-pasar tradisional terutama bagi para stake holder yang berkaitan  dengan  penataan  pasar-pasar  tradisional.    Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusiaa dalam melakukan penataan dan pengembangan pasar- pasar  tradisional  melalui  pelatihan-pelatihan  dan  pembinaan. Pemerintah hendaknya mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan di tingkat daerah dalam bentuk kebijakan program-program pelatihan dan pembinaan  terkait  aspek-aspek  yang  berhubungan  dengan  penataan dan  pengembangan  pasar  tradisional  ditujukan  kepada  para  stake holder antara lain :
a.  Pengelola Pasar Tradisional : Baik dari unsur pemerintah maupun dari  unsur  pedagang  atau  swasta  diberi  pelatihan-pelatihan  yang berkaitan dengan pengelolaan dan manajemen pasar tradisional. b.  Peningkatan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional c.  Sosialisasi pentingnya menjaga eksistensi pasar tradisional kepada masyarakat sebagai wujud edukasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya  pasar  tradisional  bagi  ekonomi  kerakyatan  dan berkaitan dengan kebudayaan nasional di Indonesia sebagaimana juga merupakan amanat yang harus dijaga berdasarkan Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm dan  amanat  Udang-Undang DasarRepublik IndonesiaTahun 1945 sebagai Staatsgrundgezets.
2.2.  Bentuk  Pengaturan  Yuridis  Yang  Ideal  Berkaitan  Dengan  Penataan Pasar-Pasar Tradisional Di Indonesia.
Salah  satu  ciri  negara  hukum  menurut  Julius  Stahl  khususnya  yang menganut civil  law  system adalah  pemerintahan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  (Ridwan,  2006:  3)  Salah  satu  teori  peraturan perundang-undangan  yang  dikenal  di  dunia  adalah  teori  norma  hukum berjenjang dan berkelompok milik Hans Nawiasky atau dikenal juga dengan teori “Von  Stufennaufbau  De  Rechtsordnung ”.    Mengacu  pada  teori  Hans Nawiasky dalam teorinya yang disebut die  lehre vom dem stufenaufbau der Rechtsordnung atau die stufenordnung der Rechtsnormen dinyatakan bahwa norma-norma hukum dalam negara selalu berjenjang yakni sebagai berikut :
1. Norma fundamental negara ( staatsfundamentalnorm );
2. Aturan-aturan dasar negara/aturan pokok negara ( staatsgrundgezetz ); 3. Undang-Undang (formal) ( formallegezetz );
4. Peraturan  pelaksanaan  serta  Peraturan  otonom  ( verordnung  &  autonomi satzung ) (Maria Farida, 2007: 38).
Staatsfundamentalnorm adalah  norma  yang  merupakan  dasar  bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar ( staatsverfassung) dari suatu  negara.    Posisi  hukum  dari Staatsfundamentalnorm adalah  sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu  dari konstitusi suatu negara.  Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang
oleh  Hans  Kelsen  disebut  sebagai  norma  dasar  ( basic  norm )  dalam  suatu negara  sebaiknya  tidak  disebut  sebagai staatsgrundnorm melainkan Staatsfundamentalnorm , atau norma fundamental negara. Grundnorm pada dasarnya  tidak  berubah-ubah,  sedangkan  norma  tertinggi  berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi (Jimly Asshiddiqie, 2006: 170).
Menurut Hans Nawiasky menyatakan bahwa setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah ( stufenbau des rechts) , di puncak stufenbau terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan  kaidah  fundamental.    Kaidah  dasar  tersebut  disebut grundnorm atau ursprungnorm . Grundnorm merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak,  umum  dan  hipotesis,  kemudian  bergerak  ke generallenorm (kaidah umum),  yang  selanjutnya  dipositifkan  menjadi  norma  yang  nyata ( concrettenorm) (Hamid Attamimi, 1990: 287).
Teori “Von  Stufennaufbau  De  Rechtsordnung ”  dari  Hans  Nawiasky menjadi  salah  satu  teori  yang  mendasari  pembentukan  hierarki  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.    Berdasarkan  hieraki  peraturan perundang-undaangan  di  Indonesia  yang  tertuang  dalam  Pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa :
(1)  Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d.  Peraturan Pemerintah;
e.  Peraturan Presiden;
f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan
g.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Selanjutnya  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  menjelaskan  bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.  Sejalan dengan “Theorie  Von  Stufennaufbau  De  Rechtsordnung” maka  Pancasila  sebagai Staatsfundamentalnorm dijadikan  sebagai  sumber  dari  pembentukan  dan
menjadi jiwa dari peraturan perundang-undangan di Indonesia  dan senantiasa harus diwujudkan.
Pasar  tradisional  merupakan  miniatur  kebudayaan  Indonesia  yang multikultural,  merupakan  contoh  nyata  kebhinnekaan  bangsa  Indonesia. Banyak  etnis  atau  suku  dengan  karakter  dan  kebudayaan  masing-masing berjumpa kemudian hidup bersaing dan berdampingan mencari nafkah dalam kios  atau  lapak  yang  ada  dalam  pasar.    Para  pedagang  memiliki  keunikan sendiri  dalam  menawarkan  dagangan,  namun  iramanya  tetap  harmonis(Ida Bagus Brata, Pasar Tradisional Di Tengah Arus Budaya Global, https://media. neliti. com/media/publications ).
Pasar-pasar  tradisional  dalam  hal  ini  sebagai  wujud  dari  perekat identitas  budaya  dan  salah  merupakan  salah  satu  kebudayaan  nasional Indonesia  harus  dipertahankan  eksistensinya  di  Indonesia.    Pasar-pasar tradisional sebagai perekat identitas budaya bangsa sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.    Perwujudan  sila  ke-3  Pancasila  yang  berbu nyi  :  “Persatuan Indonesia”.    Dalam  pasar-pasar  tradisonal  di  dalamnya  menjadi  sebuah tempat  yang  terdiri  dari  berbagai  macam  etnis,  suku,  dari  berbagai  wilayah namun  membaur  menjadi  satu  tanpa  menonjolkan  budaya  masing-masing etnis atau suku sehingga mewu judkan semangat “Bhineka Tunggal Ika”.
Pasar  tradisional  merupakan  warisan  kebudayaan  yang  masih  hidup hingga sekarang dan mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.   Pasar tradisional adalah tempat yang paling strategis dalam mengembangkan budaya khususnya budaya interaksi dan komunikasi serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang hidup melalui sarana pasar tradisional tersebut.  Negara Indonesia menghormati eksistensi identitas budaya melalui ketentuan  konstitusi  yang  diatur  dalam  Pasal  28  I  ayat  (3)  Undang-Undang DasarRepublik  Indonesia  Tahun 1945  yang  menyatakan  bahwa  “Identitas budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
Pasar  tradisional  sebagai  salah  satu  warisan  budaya  bangsa  oleh konstitusi  berdasarkan  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945 yang  berbunyi  ““Negara  memajukan  kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat  dalam  memelihara  dan  mengembangkan  nilai- nilai budayanya”. Berdasarkan  ketentuan  konstitusi  tersebut  maka  negara  mempunyai kewajiban  untuk  memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia  salah  satunya adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu kebudayaan nasional Indonesia. Dalam rangka membentuk  model ideal penataan pasar- pasar  tradisonal  di  Indonesia  maka  perlu  diambil  langkah-langkah  yuridis antara lain sebagai berikut :
1.  Perlindungan eksistensi Pasar-Pasar tradisional di Indonesia melalui undang-undang tentang Kebudayaan
Pasal 32 Ayat (1)  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945menyatakan  bahwa  : “Negara  memajukan  kebudayaan  nasional Indonesia  di  tengah  peradaban  dunia  dengan  menjamin  kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya ”.    Pasar  tradisional  merupakan  salah  satu  bentuk  budaya tradisional  yang  memiliki  nilai-nilai  kearifan  lokal  didalamnya  disamping juga merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan Pasal 33 ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945yang berbunyi : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
Pasar-pasar  tradisional  merupakan  sarana  yang  tepat  untuk menjaga nilai-nilai budaya tradisional dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada disetiap daerah.  Beberapa contoh pasar-pasar tradisional yang menjaga budaya tradisional dan nilai-nilai kearifan lokal  antara lain :
a. Pasar Beringharjo di Jogja yang terkenal sebagai salah satu pasar batik sebagai  salah  satu  warisan  budaya  Indonesia  dan  menjual  berbagai seni  kerajinan  khas  Yogyakarta  disamping  barang-barang  yang  biasa dijual di pasar tradisional pada umumnya.
b. Pasar Klewer di Solo yang konsepnya sama dengan Pasar Beringharjo di  Yogya  terkenal  dengan  batik-batik  ukir  Solo  disamping  terkenal dengan kerajinan seni khas Solo.
c.  Pasar Triwindu Solo yang menjual barang-barang antik
d. Pasar  Seni  Sukowati  di  Bali  menjual  berbagai  souvenir  dan  kerajinan khas Bali.
Pasar  tradisional  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  bentuk aktualisasi  terhadap  seni  dan  budaya  yang  ada  disetiap  daerah  yang sekaligus merupakan kekayaan budaya bagi Indonesia yang harus dijaga keberadaannya melalui regulasi dalam rangka menjaga eksistensi budaya Indonesia  sekaligus  mengembangkan  pasar-pasar  tradisional  menjadi pasar-pasar yang tidak hanya meningkatkan ekonomi kerakyatan namun juga sebagai bentuk pengembangan pasar-pasar tradisional berbasis nilai- nilai budaya dan wisata.
Pasar  tradisional  sebagai  bagian  dari  warisan  kebudayaan  dan sekaligus  sebagai  identitas  budaya  bangsa  Indonesia  harus  dijaga eksistensinya  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  28  I  ayat  (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan  perkembangan  zaman  dan  peradaban”.    Wujud  perlindungan terhadap  eksistensi  pasar  tradisional  sebagai  identitas  budaya  bangsa Indonesia    sekaligus  sebagai  warisan  kebudayaan  adalah  pengaturan dalamUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan  Kebudayaan  bahwa  pasar  tradisional  sebagai  bagian  dari warisan kebudayaan.
Pasar  tradisional  tidak  hanya  sebagai  media  perputaran  ekonomi melainkan  pasar  tradisional  itu  memiliki  nilai  strategis  sebagai  warisan budaya  bangsa.    Indonesia  dihadapkan  pada  tantangan  untuk merumuskan identitas budaya.  Karena karakteristik globalisasi selama ini membawa  arus  budaya  global  yang  dikendalikan  iklim  kapitalisme  dan neoliberalisme.   Sistem ini membawa kultur kekuatan ekonomi dasarnya adalah ‘ekonomi uang’ yang menggeser dan menggerus nilai budaya yang terkandung dalam pasar tradisional.  Tujuan pasar tradisional masuk dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2017  tentang Pemajuan Kebudayaan, dilatarbelakangi oleh semangat untuk melindungi pasar tradisional.  Rendahnya apresiasi terhadap pasar tradisional sebagai warisan  budaya  telah  mengakibatkan  banyaknya  pasar-pasar  yang
kehilangan  magnet  budayanya  (Arbie  Marwan,  Pasar  Tradisional  Harus Dilindungi  undang-undang,  Jangan  Tergilas  Kapitalisme-Neoliberalisme, https://www. aktual. com/)
Fenomena-fenomena yang terjadi adalah pasar-pasar tradisional di Indonesia  semakin  merosot  dengan  berbagai  sebab  antara  lain  karena digusur,  dibakar,  dan  justru  tidak  dilindungi  padahal  konstitusi  kita mengamanatkan  bahwa  negara  diberi  kewajiban  untuk  memajukan kebudayaan nasionalnya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2.  Revitalisasi Pasar Tradisional
Salah satu penyebab pasar tradisional tidak berkembang dan tidak diminati  oleh  sebagian  masyarakat  karena  pasar-pasar  tradisional  tidak dirawat dengan baik dan juga banyak bangunan pasar yang sudah tua dan tidak layak.  Kondisi pasar tradisional yang tidak terawat dan tertata dengan baik ditambah lagi dengan kondisi pasar yang terkesan kumuh, becek, bau dan  pengap  menjadi  salah  satu  faktor  masyarakat  lebih  memilih  pusat- pusat  perbelanjaan  modern  yang  lebih  bersih,  tertata  dengan  baik  serta memberikan fasilitas yang lebih baik, lengkap dan nyaman daripada pasar- pasar tradisional.   Apabila  kondisi  ini  dibiarkan maka  keberadaan  pasar- pasar  tradisional  di  Indonesia  akan  semakin  merosot  jumlahnya. Pemerintah  harus  segera  menanggulangi  keadaan  tersebut  dengan melakukan revitalisasi pasar tradisional.
Pemerintah  Pusat  mencanangkan  program  revitalisasi  pasar NAWACITA sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun anggaran 2015- 2019,  yaitu  sebanyak  5000  pasar  yang  didukung  oleh  pemberdayaan secara terpadu.  Penyaluran dana revitalisasi pasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP)( https://student. cnnindonesia. com/edukasi ).  Hingga tahun 2017 pasar yang sudah direvitalisasi sudah hampir 3.000 pasar dan terus ditingkatkan di 2018 supaya menjadi 4.000 pasar  dan  di  2019  menjadi  5.000  pasar  (Munib  Ansori,  2017,  Pasar Tradisional  Disebut  Urat  Nadi  Perekonomian-Perdagangan  Domestik, http://www. neraca. co. id/article/85472)
Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  agar  revitalisasi  pasar tradisional lebih efektif dan berkelanjutan antara lain :
a. Revitalisasi  pasar  tradisional  meliputi  revitalisasi  fisik  dan  non  fisik, revitalisasi ekonomi dan revitalisasi sosial pada pasar tradisional.
b. Perlu adanya kesadaran yang tinggi serta kerjasama dari berbagai pihak (pemerintah,swasta,  masyarakat)  untuk  melaksanakan  program revitalisasi  pasar-pasar  tradisional  dalam  rangka  menghidupkan budaya-budaya  Indonesia  sekaligus  memperkuat  ekonomi  kerakyatan melalui pasar tradisional.
c.  Revitalisasi  fisik  meliputi  juga  revitalisasi    terhadap  fasilitas-fasilitas umum  di  Pasar  tradisional  seperti  toilet,  lahan  parkir  dan  sebagainya sebagai sarana penunjang.
d. Merevitalisasi bangunan pasar, perlu juga diimbangi adanya pelatihan manajemen  pengelolaan  pasar,  penyusunan  model  pembangunan berkelanjutan  dan  pengelolaan  pasar,  sampai  pada  tera  ukur  ulang timbangan guna memberikan perlindungan ( the right to safety ) terhadap konsumen sebagai wujud menghargai pelaku supply dan demand dalam perekonomian.  Revitalisasi manajemen pengelolaan pasafr tradisional berdasarkan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  pelayanan  dan pengelolaan pasar tradisional.
3.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pengaturan  Mengenai  Zonasi  Pasar Tradisional
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern telah mengamanatkan  pemerintah  daerah  untuk  memberikan  pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasarmodern, melalui pembentukan  peraturan  daerah  (Iqbal  Martin,  2017:  107).    Dalam peraturan Presiden yang telah disebutkan di atas ditentukan, bahwa dalam rangka  penyelenggaraan  penataan  dan  pengelolaan  terhadap  pasar tradisional  dan  pasar  modern  harus  mengacu  pada  rencana  tata  ruang wilayah  kabupaten/kota  dan  rencana  detail  tata  ruang  kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya.  Selain itu, pendirian pasar modern harus memperhatikan  keadaan  sosial  ekonomi  masyarakat  setempat  dan
memperhatikan jarak antara pasar modern dan pasar tradisonal yang telah ada sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007.

## 4.  Pengaturan Pasar Tradisional dalam Bentuk Perda
Berbagai kegiatan perindustrian dan perdagangan yang mendukung maupun  berpotensi  dalam  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di  setiap daerah wajib di dukung sepenuhnya oleh negara melalui pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  baik  tingkat  propinsi  maupun  tingkat  daerah kabupaten/kota  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  yang  merata bagi  seluruh  rakyat  di  Indonesia  termasuk  sampai  ke  tingkat  daerah. Pasar-pasar tradisional sebagai salah satu elemen yang berpotensi dalam rangka  mewujudkan  kesejahteraan  yang  merata  bagi  rakyat  termasuk diantaranya adalah golongan masyarakat kelas menengah kebawah yang ada di setiap daerah.   Pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah baik di tingkat propinsi maupun daerah mengenai penataan dan pengembangan pasar-pasar tradisonal, pasar-pasar modern, dan pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu instrumen hukum yang akan menjadikan setiap  daerah  menjadi  sejahtera  karena  substansi  yang  diatur  berkaitan dengan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  dan  juga  kesejahteraan daerah itu sendiri.
Tujuan dibentuknya Perda tentang Penataan Pasar-pasar trdisional di setiap daerah adalah agar secara komprehensif penataan pasar-pasar radisional  benar-benar  dilakukan  dan  Perda  ini  merupakan  instrumen hukum  untuk  menekan  laju  pasar  modern  serta  memberdayakan  pasar tradisional.  Agar Perda Penataan pasar disetiap daerah berjalan dengan efektif maka dalam pembentukan Perda harus melibatkan berbagai pihak mulai  dari  pemerintah,  pihak-pihak  swasta,  paguyuban-paguyuban pedagang,  para  pelaku  usaha  serta  berbagai  pihak  yang  terkait  dalam penataan  pasar-pasar  tradisional  sehingga  substansi  yang  diatur  dalam Perda tersebut benar-benar secara komprehensif efektif dijalankan.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Pembentukan Perda Penataan Pasar antara lain :
a.  Pembentukan  Perda  harus  melibatkan  seluruh  stake  holder  yang terkait dengan penataan pasar tradisional
b.  Pembentukan  Perda  harus  memperhatikan  aspirasi  para  pedagang sehingga  substansi  yang  diatur  dalam  Perda  penataan  pasar  dapat memecahkan masalah secara tepat.
c.  Substansi berkaitan dengan pembinaan para pelaku usaha di pasar- pasar  tradisional  agar  pasar  tradisional  dikelola  secara  baik  dan berkelanjutan.
5.  Kebijakan Pendukung
Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  dapat  megeluarkan  kebijakan- kebijakan untuk mendukung terwujudnya penataan pasar-pasar tradisional yang  baik  dan  berkelanjutan.    Beberapa  kebijakan  yang  mendukung terwujudnya penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia antara lain :
a.  Penetapan Standard Nasional Indonesia (SNI) untuk pasar rakyat yang ditetapkan oleh Asparindo bersama Kementerian Perdagangan.  SNI itu menyangkut desain maupun pengelolaan pasar, agar pasar bersih, aman dan nyaman.
b.  Penerapan  digitalisasi  dalam  menarik  retribusi  pedagang(Kompas. com, "Perkembangan  Ritel  Modern  Ancam  Eksistensi  Pasar Tradisional" , https://ekonomi. kompas. com/read/ ).

## III. Kesimpulan dan Saran

## 1.1.  Kesimpulan
Menurut teori Von Stufennaufbau De Rechtsordnung maka Pancasila dalam  Alinea  IV  Pembukaan  Undang-Undang  DasarRepublik  Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) atau  norma  dasar  ( grund  norm) yang  menempati urutan tertinggi di puncak piramida norma hukum.   Selanjutnya dalam jenis dan hierarki  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  bahwa  UUD  1945 menempati  kedudukan  yang  tertinggi  dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan.    Pancasila  dijadikan  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum sedangkan  UUD  NRI  1945  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  tertinggi  dalam penyelenggaraan bernegara.
Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.  Faktor-Faktor  Yuridis  Yang  Mempengaruhi  Penataan  Pasar-Pasar Tradisional Di Indonesia antara lain faktor regulasi perdagangan  bebas di Indonesia  sehingga  membuka  kesempatan  kepada  pihak  asing  untuk membuka  usaha  di  Indonesia  memberi  dampak  bagi  perekonomian Indonesia.  Konsumen semakin intensif melakukan aktivitas jual beli ada pasar yang semakin beragam, tidak saja pasar /tradisional semata namun juga  pasar-pasar  moden  dan  pasar  online  ( marketplace ).    Faktor selanjutnya adalah faktor penegakan hukum yang meliputi ijin usaha dan ijin  bangunan,  sanksi  serta  pengelolaan  pasar-pasar  tradisional.    Faktor Sumber  Daya  Manusia  juga  ikut  mempengaruhi  penataan  pasar-pasar tradisional di Indonesia.
2.  Dalam rangka membentuk  model ideal penataan pasar-pasar tradisonal di Indonesia  maka  perlu  diambil  langkah-langkah  yuridis  antara  lain perlindungan  eksistensi  pasar-pasar  tradisional  di  indonesia  melalui Undang-Undang  tentang  Kebudayaan,  Revitalisasi  fisik  dan  non  fisik, revitalisasi  sosial  dan  ekonomi,  penegakan  hukum  terhadap  pengaturan mengenai  zonasi  pasar  tradisional,  Pengaturan  pasar  tradisional  dalam bentuk  Perda  ,  dan  regulasi-regulasi  pendukung  yang  harus  ada  untuk mendukung penataan pasar tradisional di Indonesia.

## 1.2.  Saran
Pasar  tradisional  tidak  hanya  sebagai  media  perputaran  ekonomi melainkan pasar tradisional itu memiliki nilai strategis sebagai warisan budaya bangsa  yang  harus  dijaga  eksistensinya  melalui  dimasukkaannya  pasar tradisional  sebagai  salah  satu  substansi  dalam    Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam rangka  melindungi pasar tradisional  sekaligus  sebagai  wujud  apresiasi  terhadap  pasar  tradisional sebagai warisan budaya disamping sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :
Asshiddiqie,  Jimly.  2006. Teori  Hans  Kelsen  tentang  Hukum .  Jakarta  :  Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Attamimi, A.  Hamid S.  1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara;  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan  Dalam  Kurun  waktu  Pelita  I – Pelita  IV ,  Disertasi  untuk  memperoleh  gelar  Doktor  dalam  Ilmu  Hukum  pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.  Jakarta.
HR, Ridwan.  2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Ibrahim,  Johnny.    2011. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang :Cetakan Keempat, Bayumedia Publishing.
Marzuki, Peter Mahmud.  2009. Penelitian Hukum. Cetakan kelima. Jakarta  :  Prenada Media Grup.
Soekanto, Soejono.  1988. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta  : UI Press.
Soeprapto,  Maria Farida Indrati.   2007. Ilmu Perundang-Undangan(1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan) .  Yogyakarta : Kanisius.

## Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Undang-Undang  Nomor   12 Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2012  tentang Pengelolaan  dan  Pemberdayaan  Pasar  Tradisional  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  70/MDAG/PER/12/2013  tentang  Pedoman  Penataan  dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI  No.    70/MDAG/  PER/12/2013  tentang  Perdoman Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Pembelanjaan  dan  Toko Modern  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI No.    56/MDAG/  PER/9/2014  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Menteri Perdagangan  RI  No.    70/MDAG/PER/12/2013  tentang  Pedoman  Penataan  dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

## Makalah/Jurnal/Prosiding :
Afif,  Noor.  2013. Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern . Jurnal Economica Volume IV/Edisi 2/November 2013.
Aliyah,  Istijabatul,    Tri  Joko  Daryanto,  Murtanti  jani  Rahayu.  2007.  Peran  Pasar Tradisional Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta . Jurnal Gema Teknik .  Volume Nomor 2/Tahun X Juli 2007.
Apsyari, Devieka Geomalitha.  2017.  Artikel Ilmiah : Peran Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung Pasar Tradisional sebagai Tujuan  Wisata  Tahun  2013-2015, Ilmu  Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Politik.
Dewi, Ni Komang Devayanti.  2018. Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan. Jurnal Law Reform ,Volume 14 Nomor 1.  Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang.
Martin,  Iqbal.    2017.  Penerapan  Kebijakan  Zonasi  Dalam  Penataan  Pasar  Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah). Wawasan Yuridika. Volume 1 Nomor 2.
Utami  Dewi,  F.    Winanrni.  Pengembangan  Pasar  Tradisional  Menghadapi  Gempuran Pasar  Modern  di  Kota  Yogyakarta ,  Proceeding  Simposium  Nasional  ASIAN  III Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

## Internet :
Ida  Bagus  Brata, Pasar  Traditional  ditengah  arus  Budaya  Lokal, https://media.  neliti. com/media/publications/102449-ID-pasar-tradisional-di-tengah-arus-budaya.  pdf, dikses pada tanggal 1 November 2018
Marwan,  Arbie  2016, Pasar  Tradisional  Harus  Dilindungi  UU,  Jangan  Tergilas Kapitalisme-Neoliberalisme, https://www.  aktual.  com/pasar-tradisional-harus- dilindungi-uu-jangan-tergilas-kapitalisme-neoliberalisme/,  diakses  pada  tanggal 05 Desember 2018
Munib Ansori, 2017, Pasar Tradisional Disebut Urat Nadi Perekonomian - Perdagangan Domestik ,  http://www.  neraca.  co.  id/article/85472/perdagangan-domestik-pasar- tradisional-disebut-urat-nadi-perekonomian,  diakses  pada  tanggal  5  Desember 2018
http://id. beritasatu. com/home/dukung-pasar-tradisional-masuk-uu-kebudayaan/149447, diakses pada tanggal 10 November 2018
Caterin  M.    Simamora,  2017,  Perdagangan  Bebas,  http://pusdiklat.  kemendag.  go. id/v2017/kolom/perdagangan-bebas, diakses pada tanggal 5 Desember 2018 https://student.  cnnindonesia.  com/edukasi/20180105114539-445-266911/mengangkat- pamor-pasar-tradisional
Kompas. com, "Perkembangan Ritel Modern Ancam Eksistensi Pasar Tradisional" ,https://ekonomi.
kompas.
com/read/2017/06/10/160000026/perkembangan. ritel. modern. ancam. eksistensi. pasar. tradisional, diakses pada tanggal 5 Desember 2018
Dwinta  Fitrianty, Mengangkat  Pamor  Pasar  Tradisional ,  https://student.  cnnindonesia. com/edukasi/20180105114539-445-266911/mengangkat-pamor-pasar- tradisional, diakses pada tanggal 15 November 2018
Koran Sindo, Data dan Fakta Pasar Tradisional di Indonesia, https://ekbis. sindonews. com/read/1298361/34/data-dan-fakta-pasar-tradisional-di-indonesia-
1523887318 , diakses pada tanggal 3 November 2018.
Hendro  Susilo  Husodo, 60%  Pasar  Tradisional  di  Indonesia  Kondisinya  Tak  Layak, https://www. pikiran-rakyat. com/bandung-raya/2018/09/26/60-persen-pasar- tradisional-di-indonesia-kondisinya-tak-layak-430650,  diakses  pada  tanggal  3 November 2018.
https://databoks.  katadata.  co.  id/datapublish/2018/02/12/2022-penjualan-e-commerce- indonesia-mencapai-rp-16-miliar, diakses pada tanggal 3 November 2018.
Kumparan. com, Penjualan E-commerce Indonesia Diprediksi Tembus USD 63 Miliar di 2027 , https://kumparan. com/@kumparanbisnis/penjualan-e-commerce- indonesia-diprediksi-tembus-usd-63-miliar-di-2027,  diakses  pada  tanggal  4 November 2018
-, Berkunjung ke 10 Pasar Tradisional di Indonesia, http://miner8. com/id/3737, diakses pada tanggal 1 Desember 2018
http://www2. jawapos. com/baca/artikel/12627/Menunggu-Pembenahan-Pasar- Tradisional-yang-Terancam-Mati, diakses pada tanggal 10 November 2018.