## Implementasi Pengadaan Obat Berdasarkan Permenkes RI Nomor 63 Tahun 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2018
Ummi Kalsum
Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Stikes Hang Tuah Pekanbaru ummi.kalsum1988ok@gmail.com
Abstract
In health, medicine saves lives and improves the quality of health. Access to medicines is a human right. Permenkes RI No. 63 of 2014 reads To ensure the availability of medicines work units in the health  sector  are  responsible  for  medicine  procurement.  In  the  Dinkes  Kabupaten  Pelalawan  in 2018, the realization of the DAK fund budget was 90.26%, the availability of drugs was 75.78% and  10  SPK  had  disbursement  problems.  Research  Objectives  To  find  out  the  problem  and  the implementation  of  drug  procurement  based  on  the  Permenkes  RI  No.  63  of  2014  in  the  Dinkes Kabupaten Pelalawan in 2018. Qualitative and Descriptive Design. held from January to July 2019 with  5  informants.  The  result  is  lack  of  human  resources,  lack  of  policy  socialization,  lack  of infrastructure. Implementation of Medicine Procurement is carried out based on the Permenkes RI No. 63 of 2014. Obstacles from providers such as lacking or slow response, drug items available in e-catalogs are inadequate, there is a time limit of absorption, the drug cannot be distributed due to stock vacancy, changes in composition, and drugs that are nearing expired.
Key Words : The Implementation, Procurement, medicine, Permenkes RI No. 63 Of 2014

## Abstrak
Dalam kesehatan, obat menyelamatkan kehidupan dan meningkatkan kualitas kesehatan. Akses terhadap obat  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia.  Permenkes  RI  Nomor  63  Tahun  2014  berbunyi  Untuk menjamin  ketersediaan  obat  satuan  kerja  di  bidang  kesehatan  bertanggung  jawab  untuk  pengadaan obat. di Dinkes Kabupaten Pelalawan Tahun 2018, Realisasi anggaran dana DAK 90,26%, ketersediaan obat  75,78%  dan  10  SPK  bermasalah  pencairannya.  Tujuan  penelitian  Untuk  mengetahui  masalah  dan Implementasi  pengadaan  obat  berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  63  Tahun  2014  di  Dinkes Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. Jenis dan Desain Deskriptif Kualitatif. dilaksanakan Januari - Juli 2019 dengan 5 Informan.  Hasilnya  adalah  SDM  kurang,  Sosialisasi  Kebijakan  kurang,  Sarana  Prasarana  kurang. Implementasi  Pengadaan  Obat  dilaksanakan  berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  63  Tahun  2014. Kendalanya dari  penyedia seperti respon tidak ada atau lambat, item obat yang tersedia di e-catalogue tidak  mencukupi,  adanya  batas  waktu  penyerapan,  obat  tidak  dapat  di  distribusikan  penyebabnya kekosongan stok, perubahan komposisi,  dan obat yang mendekati expired.
Kata Kunci : Implementasi, Pengadaan, Obat, Permenker RI Nomor 63 Tahun 2014

## 1. PENDAHULUAN
Sasaran  pembangunan  kesehatan  pada  RPJMN  2015-2019  salah  satunya  adalah Meningkatnya  Perlindungan  Finansial,  Ketersediaan,  Penyebaran  dan  Mutu  Obat  Serta Sumber  Daya  Kesehatan  (Dirjen  Farmakes,  2015).  Menurut  Undang-undang  Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional  dan kosmetik.  Obat adalah  bahan atau  paduan bahan, termasuk produk  biologi yang  digunakan  untuk  mempengaruhi  atau  menyelidiki  sistem  fisiologi  atau  keadaan patologi  dalam  rangka  penetapan  diagnosis,  pencegahan,  penyembuhan,  pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (UUD no 36, 2009).
Obat  merupakan  komponen  yang  tak  tergantikan  dalam  pelayanan  kesehatan.  obat  dapat menyelamatkan  kehidupan  dan  meningkatkan  kualitas  kesehatan.  Akses  terhadap  obat, terutama obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi  pemerintahan di semua level, baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota  (UUD  no  36,  2009).  Berdasarkan  UUD  Nomor  39  tahun  2009  Pasal  16 menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan  yang  adil  dan  merata  bagi  seluruh  masyarakat  untuk  memperoleh  derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (UUD no 36, 2009).
Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan  alat kesehatan serta fasilitas  pelayanan kesehatan  dan  teknologi yang dimanfaatkan  untuk  menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat (UUD no 36, 2009).
Anggaran pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten pelalawan berasal dari APBN yang disebut dengan Dana Alokasi Khusus.  (RKA DINKES  Kab. Pelalawan, 2018).  Realisasi  Dana Alokasi Khusus Pekerjaan Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada tahun 2018  hanya  mencapai  90,26%.  Di  mana  seharusnya  penyerapan  anggaran  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  adalah  100%.  Dana  alokasi  khusus  (DAK)  Pekerjaan  Pengadaan  obat  dan BMHP  yang  tidak  terealisasi  adalah  9,74%  lagi.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat. (Realisasi Fisik, 2018).
Pada  Tahun  2018  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pelalawan  persentase  Ketersediaan  obat 75,78%.  (UPTD Instalasi Farmasi Kab Pelalawan. 2018).  Sementara itu  Direktorat  Jenderal Kefarmasian  dan  Alkes  menetapkan  target  pencapaian  ketersediaan  obat  adalah  90% ditahun 2018 dan 95% di tahun 2019. (Kemenkes RI, 2017 : 8). Dari data diatas dapat kita lihat  bahwa  indikator  kinerja  yang  telah  di  tetapkan  tidak  mencapai  target.  Dari  telaah dokumen  Seksi  Kefarmasian  dan  Alkes    di  dapatkan    28  kontrak  pengadaan  obat  dengan distributor.  Dari  28  kontrak  tersebut  ada  10  Kontrak  yang  bermasalah  realisasi.  (Daftar Realisasi Pengadaan Obat, 2018).
Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Pengadaan Obat Berdasarkan Permenkes RI Nomor 63 Tahun 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. Tujuannya adalah untuk mengetahui masalah dan  sejauh  mana  Implementasi  Pengadaan  Obat  Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  63 Tahun 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2018.

## 2. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  Dinas  Kesehatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh  ASN yang terlibat  dalam  Implementasi  pengadaan  obat  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pelalawan. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara,  telaah  dokumen,  observasi  dan dokumentasi.  Data-data  yang  yang  di  dapat  dari  hasil  wawancara,  telaah  dokumen  dan observasi  kemudian  di  olah  dengan  cara  menbandingkan  dan  menyesuaikan  dengan pedoman Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan  Obat  Berdasarkan  Katalog  Elektronik  ( E-Catalogue ).  Kemudian  hasilnya  akan dibuat kedalam bentuk uraian singkat. Dan setelah itu di lakukan Analisa Data.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL
Berdasarkan hasil penelitian  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Pelalawan  dengan wawancara mendalam  kepada  informan  di  perolehlah  hasil  yang  menyatakan  bahwa  Sumber  Daya Manusia  masih  kurang  dan  Volume  Kerja  Sumber  Daya  Manusia  yang  berkaitan  dengan pengadaan obat sudah sangat baik dan melakukan tugas yang diberikan dengan semaksimal mungkin. Kebijakan pengadaan obat berdasarkan  Permenkes RI Nomor 63 Tahun 2014 ini sudah  sangat  bagus.  Pengadaan  obat  secara  e-catalogue  lebih  sederhana  dan  dapat mempersingkat  waktu  dalam  pengadaan.  Dan  yang  paling  penting  dapat  menghidari  para petugas  pengadaan  dari  persoalan  hukum  serta  sosialisasi  pengadaan  obat  ini  sudah  di laksanakan  namun  masih  kurang  mengingat  kebijakan  itu  sering  berkembang.  Dan  juga untuk  menyegarkan  ingatan  para  petugas  pengadaan.  Penerapan  pengadaan  obat  dengan cara pembelian e-purchasing sudah sangat baik namun perlu ditingkatkan. Pembelian obat secara e-purchasing ini lebih aman secara hukum.
Sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan obat  yang telah   tersedia untuk melakukan pengadaan obat sudah lengkap. Seperti computer, Printer dan wifi. tetapi masih  ada  sedikit  kekurangan  ruangan  dan  jumlah  komputer,  printer  dan  modem  masih kurang. Untuk meningkatkan dan mempercepat kerja tim pengadaan obat masih di perlukan penambahan computer, printer dan modem.
Informen  menyatakan  bahwa  Pelaksanaan  pengadaan  obat  yang  tersedia  dalam  daftar Katalog  Elektronik  (ECatalogue)  Portal  Pengadaan  Nasional  menggunakan  metode pembelian secara elektronik (E- Purchasing). Proses pembelian obat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan  Satuan  Kerja  berdasarkan  perintah  dari  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK). Rencana Kebutuhan Obat (RKO) di buat berdasarkan hasil rapat tim POT (Perencanaan Obat Terpadu). Seluruh puskesmas mengikuti rapat tim POT tersebut. Setelah rko di rekap baru di serahkan  kepada  PPTK  dan  PPTK  menyerahkan  kepada  PPK.  Setelah  itu  PPK  melihat  e- catalog untuk melihat harga obat. Setelah itu PPK akan menyesuaikan anggaran yang telah ada dengan obat-obat yang akan di beli. Kemudian Pejabat pengadaan di perintahkan untuk melakukan  pembelian  melalui  e-purchasing.  Kendala  dalam  persiapan  pengadaan  obat  ini tidak ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan. Metode yang di gunakan PPK pada saat obat yang diperlukan tidak ada di dalam katalog adalah pengadaan langsung.
Proses  pengadaan  obat  dengan  prosedur  e-purchasing  ini  maksudnya  adalah  proses pembelian obat melalui e-purchasing. Pejabat pengadaan melakukan pembelian obat setelah ada  perintah  dari  PPK  dan  log  in  di  perlukan  untuk  dapat  menggunakan  aplikasi  E- Purchasing. Pejabat Pengadaan membuat paket pembelian obat dalam aplikasi E-Purchasing. pembelian obat dikelompokkan berdasarkan penyedia dan kirimkan permintaan pembelian kepada  penyedia.  Setelah  pembelian  obat  di  sepakati  maka  PPK  akan  membuat  Surat Perjanjian  Kontrak  (SPK)  kemudian  membuat  riwayat  pembayaran  untuk  di  kirim  ke penyedia.  Masalah  yang    terjadi  di    perjanjian  kontrak  ini  adalah  ketika  kontrak  harus  di addendum sehingga kontrak harus diulang lagi. PPK belum pernah melaporkan penyedia ke Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP)  c.q  Direktur Pengembangan  Sistem  Katalog,  tembusan  kepada  Direktur  Jenderal  Bina  Kefarmasian  dan Alat  Kesehatan  c.q  Direktur  Bina  Obat  Publik  dan  Perbekalan  Kesehatan.  Kendala  dalam pengadaan  ini  adalah  terkait  kekosongan  stok,  ada  beberapa  item  obat  yang  penyedianya hanya  dilakukan  oleh  satu  penyedia  sehingga  terjadi  perebutan.  Adanya  batas  waktu penyerapan  dan  pesanan  yang  tidak  di  respon.  Ketersediaan  obat  di  Dinas  kesehatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 hampir mecapai 80% namun belum mencapai target yang seharusnya mancapai 90% keatas.

## PEMBAHASAN
Sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  syarat  dalam  implementasi  kebijakan.  Pada pelaksanaan  pengadaan  obat  berdasarkan  Permenkes  Nomor  63  Tahun  2014  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Pelalawan  masih  sangat  memerlukan  penamban  personil    untuk Pejabat Pengadaan dan untuk Staf Kefarmasian dan Alkes.  Menurut Penelitian Yunita (2011) yang  berjudul  Sumber  Daya  Kesehatan  dalam  Penyusunan  Perencanaan  Dinas  Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman menyebutkan bahwa kualitas tenaga perencana dan data yang
masih  kurang  dalam  penyusunan  perencanaan.  Agar  perencanaan  berkualitas,  maka  perlu pelatihan  tenaga  perencana,  penempatan  tenaga  sesuai  keahliannya  dan  membentuk  tim khusus dalam pengolahan data.
Menurut  Jones  (1984)  (dalam  Taufiqurakhman,  2015  :  27),  menyebutkan  bahwa  dalam implementasi  kebijakan  salah  satu  syarat  yang  diperlukan  adalah  adanya  orang  atau pelaksana dan Taufiqurakhman (2015 : 26) menyatakan bahwa sumber daya aparatur yang berperan  melaksanakan  kebijakan  sangat  penting  dalam  proses  implementasi  kebijakan. karakteristik  yang  terkait  dengan  kapasitas  organisasi  dalam  menerapkan  kebijakan  yaitu kompetensi  dan  jumlah  staf  sebuah  instansi.  Walaupun  konsisten  komando  implementasi sudah  ditransmisikan  dengan  akurat  dan  jelas,  namun  tidak  akan  ada  artinya  apabila personalia yang bertanggungjawab dalam melaksanakan semua kebijakan kekurang sumber daya  untuk  melakukan  sebuah  pekerjaan  efektif  sehingga  implementasi  tidak  akan  efektif pula. Sumber daya yang penting tersebut adalah meliputi staaf yang tepat dengan keahlian yang diperlukan.
Sosialisasi  Kebijakan  pengadaan  obat  berdasarkan  permenkes  RI  Nomor  63  Tahun  2014 telah  di  adakan  oleh  pemerintah  daerah  namun  masih  kurang  mengingat  peraturan  selalu berubah-ubah  di  setiap  tahunnya.  Permenkes  RI  Nomor  63  Tahun  2014  sudah  mengatur tentang pengadaan obat secara keseluruhannya dan akan memberikan pengamanan kepada personil  yang  bertugas  pada  pengadaan  obat  tersebut.  Menurut  penelitian  dari  Hafiz  yang berjudul  Pengaruh  Sosialisasi  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui Pemahaman  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Empirik  Kebijakan  Amnesti Pajak  Pada  UMKM  DI  KPP  Pratama  Semarang  Tengah  Dua)  menyatakan  bahwa sosialisasi wajib  pajak  dan  wajib  pajak  secara  simultan  pemahaman  positif  dan  pengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Dua.
Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Taufiqurakhman, 2015 : 27), menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang efektif mensyaratkan bahwa standar program dan tujuan perlu dipahami oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, penting sekali kejelasan standar dan tujuan, akurasi komunikasi kebijakan untuk pelaksana,  dan  konsistensi  (atau  keseragaman)  yang  dikomunikasikan  melalui  berbagai informasi.  Standar  dan  tujuan  tidak  dapat  dilakukan  kecuali  kebijakan  dinyatakan  dengan kejelasan  yang  memadai  sehingga  pelaksana  dapat  mengetahui  apa  yang  diharapkan  dari kebijakan  tersebut.  Dalam  transmisi  pesan  ke  dalam  sebuah  organisasi,  atau  dari  satu organisasi ke organisasi lain, komunikator pasti mendistorsi kebijakan. baik sengaja maupun tidak sengaja (Downs, 1967:133) (Taufiqurakhman, 2015 : 27).
Sarana  Prasaran  yang  dibutuhkan  dalam  pengadaan  obat  adalah  ruangan  tersendiri, komputer,  printer,  jaringan  internet.  di  Dinas  kesehatan  Kabupaten  Pelalawan  Sarana
Prasarana  sudah  ada  Komputer  1  (Satu)  Unit,  Printer  1  (Satu)  Unit  dan  jaringan  internet namun masih ada kekurangan seperti Ruangan tersendiri. Kemudian Komputer dan Printer yang masih kurang dari segi jumlah. Dan juga diutuhkan modem untuk mengatasi jaringan yang lelet.
Dari  hasil  penelitian  Didi  Hartono  (2014)  yang  berjudul  Pengaruh  Sarana  Prasarana  Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru di dapatkan hasil  bahwa  secara  parsial  bahwa  sarana  prasarana  dan  lingkungan  kerja  berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pegawai, secara bersama-sama variabel sarana prasarana dan  lingkungan  kerja  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  pegawai  dan  yang paling berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai adalah lingkungan kerja.
Menurut Widodo ( 2007: 121-122) (dalam Taufiqurakhman, 2015 : 37) : Masalah strategis yang  berasal  dari  lingkungan  internal  salah  satunya  bisa  berupa  teknologi  administrasi (sarana dan prasaranan). Untuk mengimplementasikan kebijakan  juga diperlukan berbagai fasilitas  (termasuk  bangunan,  peralatan,  tanah  dan  persediaan)  (Taufiqurakhman,  2015  : 32).  Perencanaan  dalam  pengadaan  obat  berdasarkan  Permenkes  Nomor  63  Tahun  2014 telah  dilakukan  dengan  baik.  Perencanaan  yang  baik  akan  mempengaruhi  pelaksanaan. Pelaksanaan  akan  berjalan  dengan  lancar  setelah  adanya  perencanaan  yang  matang  dan baik.di dalam persiapan pengadaan ini tidak ada kendala yang di dapat.
Dalam  penelitian  Ningsih  (2015)  yang  berjudul  Hubungan  Penerapan  Elektronik  Katalog Terhadap  Efisiensi  Pengadaan  Dan  Ketersediaan  Obat  menyebutkan  bahwa  menunjukkan hubungan antara persiapan e-purchasing dengan efisiensi pengadaan sangat kuat. Menurut Alder  dan  Rustiadi  (2008:339)  (dalam  Muhammad,  2017  :  1)  menyatakan  bahwa perencanaan  adalah  Suatu  proses  menentukan  apa  yang  ingin  dicapai  dimasa  yang  akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
Perencanaan  dalam  arti  seluas-luasnya  adalah  suatu  proses  mempersiapkan  secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan merupakan suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efisien dan efektif. Perencanaan adalah suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, serta menentukan strategi yang akan digunakan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Perencanaan  merupakan  prosesproses  yang penting  dari  semua  fungsi  manajemern  sebab  tanpa  perencanaan  (Planning)  fungsi pengorganisasian,  pengontrolan  maupun  pengarahan  tidak  akan  dapat  berjalan (Muhammad, 2017 : 1).
Pembelian obat melalui e-purchasing dan berdasarkan Permenkes RI Nomor 63 Tahun 2014 telah  dijalankan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  prosedur  dan  standard  yang  telah  di berlakukan.  Masalah yang terjadi pada pembelian obat ini hanya terkait faktor external atau
faktor  dari  penyedia  yang  melakukan  penolakan  pembelian,  lambat  dalam  merespon pembelian, serta adanya obat yang hanya tersedia di satu penyedia sehingga menyebabkan kekosongan stok apabila Dinas Kesehatan terlambat dalam pembelian. Sementara itu Dinas Kesehatan  di  kejar-kejar  waktu  untuk  melakukan  penyerapan.  Dana  harus  sudah  terserap paling lambat pada tanggal 23 Juli 2018. Pada tanggal tersebut semua pembelian obat harus sudah terkontrak. Wujud dari penyerapan dana adalah dalam bentuk SPK.maka pada tanggal 23  Juli  itu  semua  item  obat  yang  telah  dibeli  harus  dibuat  SPK.  Apabila  SPK  dan  Nomor Kontrak tidak terdaftar pada tanggal 23 Juli 2018 tersebut maka dana tidak dapat dicairkan. Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan ada 1 (Satu) Kontrak yang tidak dapat di cairkan karna disebabkan SPK tidak terdaftar. Setelah batas waktu tersebut SKPD sudah tidak dapat lagi melakukan pembelian walaupun anggaran masih ada.
Pada  tahun  2018,  Ada  28  (Dua  Puluh  Delapan)    SPK  dan    9  (Sembilan)  SPK  harus  di addendum.  Addendum  dilakukan  apabila  ada  obat  yang  sudah  di  pesan  atau  disetujui ternyata  tidak  dapat  didistribusikan  oleh  distributor  karna  kehabisan  stok  dari  penyedia. Kemudian  addendum  juga  dapat  dilakukan  apabila  ada  item  obat  yang  mendekati  expired sehingga  Dinas  Kesehatan  Harus  mengembalikan  atau  menolak  obat  tersebut.  Addendum kontrak baru bisa dilaksanakan apaila ada surat pemberitahuan dari didistribtor. Surat yang menyatakan alasan penolakan atau pembatalan.
Menurut  Penelitian  Adyaksa  (2015)  yang  berjudul  Evaluasi  Implementasi  Pengadaan  Obat Berdasarkan  Katalog  Elektronik  (E-Catalogue)  Di  Kota  Denpasar  Tahun  2015,  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pesanan pembelian dan perjanjian kontrak yang dibuat sesuai  dengan  PMK.  Distribusi  obat  miliki  keterlambatan  yang  dialami  dan  realisasi  obat tidak  mencapai  100%.  Faktor-faktor  yang  menguat  implementasi  sistem  E-Katalog  adalah pembentukan tim pengadaan di Puskesmas dan didukung oleh fasilitas yang memadai. Di sisi lain,  Faktor  penghambat  yang  muncul  adalah  staf  yang  terlibat  dalam  tim  pengadaan memiliki lebih banyak beban kerja daripada sebelumnya yang bisa jadi kurang efektif, kerja sama  dengan  banyak  mitra  dan  gangguan  sistem  yang  sering  terjadi  dari  server  pusat. Implementasi  keseluruhan  dari  pengadaan  E-Katalog  berbasis  obat  telah  berjalan  cukup baik. Namun, masih banyak masalah yang ditemukan dalam hal input, proses dan hasil. Oleh karena itu, banyak perbaikan  terkait kebijakan perlu dilakukan  dilakukan untuk  mencapai hasil yang lebih baik.
Model  implementasi  kebijakan  yang  dikembangkan  oleh  Gordon  Chase  (1979)  (dalam Taufiqurakhman,  2015  :  23),  salah  satu  hambatan  utama  dalam  implementasi  program adalah  masalah-masalah  yang  timbul  karena  keterkaitan  dengan  organisasi  atau  birokrasi lainnya, yang diperlukan dukungan, bantuan dan persetujuannya guna pelaksanaan program tersebut.
Ketersediaan  obat  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pelalawan  sudah  mencapai  75- 80%. akan tetapi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes menetapkan target pencapaian ketersediaan obat adalah 90% ditahun 2018 dan 95% di tahun 2019. (Kemenkes RI, 2017 : 8).  Dengan  demikian  dapat  kita  ketahui  masih  ada  obat  yang  kekosongan  stok.  Menurut penelitian  Kusmini  (2016)  yang  berjudul  Evaluasi  Pelaksanaan  E-Purchasing  Obat  Pada Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  Di  Jawa  Tengah  Tahun  2015,  Hasil  penelitiannya menunjukkan bahwa 45,3% obat indikator diadakan melalui mekanisme-purchasing 97,3%. Realisasi  obat  yang  tidak  sesuai  rencana  sebesar  23,9%,  yang  menunjukkan  adanya hambatan  pelaksanaan  e-purchasing.  Hambatan  terbesar  adalah  ketidakmampuan  suplai oleh industri farmasi (IF) penyedia. Hambatan berdampak pada pengurangan ketersediaan obat  dan  efisiensi  biaya  obat..  Kesimpulan,  terdapat  hambatan  pelaksanaan  e-purchasing obat. Hambatan terbesar adalah ketidakmampuan suplai oleh IF. Hambatan berdampak pada pengurangan ketersediaan obat dan efisiensi biaya obat. Terjadi potensi penghematan biaya obat pada pelaksanaan e-purchasing yang berjalan lancar.
Menurut  pandangan  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Taufiqurakhman,  2015), identifikasi indikator kinerja adalah tahap penting dalam analisis. Pada dasarnya, indikator kinerja  menilai  sejauh  mana  standar  kebijakan  dan  tujuan  yang  diwujudkan.  Standar  dan tujuan yang rumit pada tujuan keseluruhan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Hasil  dari  Implementasi Pengadaan Obat Berdasrkan Permenkes RI No 63 Tahun 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan sudah sepenuhnya berjalan baik namun  masih ada kekurangan seperti Sumber Daya  Manusia  masih  kurang.  Untuk  mempercepat  proses  pengadaan  di  perlukan  sumber daya  manusia  yang  cukup.  Sosialisasi  kebijakan  sudah  dilaksanakan  tetapi  masih  kurang. Sarana dan  Prasarana sudah  lengkap tetapi masih  kurang dari segi jumlah.  Apabila sarana dan  prasana  mengalami  kendala  maka  proses  pengadaan  akan  tertunda.  Kemudian  dari Persiapan Pengadaan Obat sudah sesuai dengan permenkes RI Nomor 63 Tahun 2014 dan Proses  Pengadaan  Obat  dengan  e-purchasing  sudah  di  jalankan  sesuai  dengan  prosedur pembelian  obat  pada  permenkes  RI  No  63  Tahun  2014.  walaupun  PPK  tidak  melakukan Pembelian. Permasalahan di proses pembelian ini adalah tidak ada respon atau respon yang lambat dari penyedia, item obat yang tersedia di e-catalogue tidak mencukupi untuk seluruh skpd  yang  membutuhkan,  adanya  batas  waktu  penyerapan  dimana  pada  batas  waktu tersebut item obat yang dibeli harus sudah terkontrak dan pembelian obat sudah tidak dapat dilakukan lagi, adanya obat yang tidak dapat di distribusikan oleh distributor penyebabnya adalah  kekosongan  stok,  perubahan  komposisi,    dan  obat  yang  sudah  sangat  mendekati
expired harus  dikembalikan lagi kepada distributor.  Ketersediaan obat  di Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan masih kurang yang hanya mencapai 75-80% dari ketetapan Direktorat Jenderal  Kefarmasian  dan  Alkes  menetapkan  target  pencapaian  ketersediaan  obat  adalah 90% ditahun 2018 dan 95% di tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Adyaksa. 2015 . Evaluasi Implementasi Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E- Catalogue) Di Kota Denpasar Tahun 2015 . Denpasar : Universitas Udayana Azqiara. 2018. Pengertian Sarana dan Prasarana Fungsi serta contohnya . Di kutip dari https://www.idpengertian.com/pengertian-sarana-dan-prasarana/
Bagian Hukormas. 2015. Pertemuan Rutin & Rapat Evaluasi Penggunaan e-katalog Direktorat Bina  Obat  Publik  dengan  Industri  Farmasi  dan  Distributor .  Di  kutip  dari http://farmalkes.kemkes.go.id/2015/06/pertemuan-rutin-rapat-evaluasi- penggunaan-e-katalog-direktorat-bina-obat-publik-dengan-industri-farmasi- dan-distributor/
Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan. 2016. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan  Tahun  2016-2021 .  Pangkalan  Kerinci.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Pelalawan
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pelalawan.  2017. Profil  Kesehatan  Kabupaten  Pelalawan .
Pangkalan Kerinci. Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan. 2018. Rencana Kerja Anggaran Kegiatan Pengadaan
Obat Tahun 2018 . Pangkalan Kerinci. Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pelalawan.  2018. Laporan  Realisasi  Fisik  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) Tahun 2018 . Pangkalan Kerinci. Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan DPR RI. 2017. Indikator Kesehatan SDGs Di Indonesia . Jakarta : DPR RI
Dirjen  Farmakes  Kemenkes  RI.  2015. Rencana  Aksi  Kegiatan  Tahun  2015-2019 .  Jakarta  : Dirjen Farmakes Kemenkes RI
Dirjen Farmakes Kemenkes RI. 2010. Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian Di Instalasi
Farmasi Kabupaten/Kota . Jakarta : Kementrian Kesehatan
Hafiz,  M. yang  berjudul  Pengaruh  Sosialisasi  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Melalui  Pemahaman  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Empirik Kebijakan  Amnesti  Pajak  Pada  UMKM  DI  KPP  Pratama  Semarang  Tengah  Dua) . Universitas Diponegoro
Hartono,  D.  2014. Pengaruh  Sarana  Prasarana  Dan  Lingkungan  Kerja  Terhadap  Kinerja
Pegawai Dinas Pendidikan  Kota Banjarbaru . KINDAI Volume 10 Nomor 2
Ilyas,  B.  2016. Ini  Kekurangan  Sistem  Katalog  Elekronik  Hasil  Temuan  BPK .  Di  Kutip  Dari http://www.teropongsenayan.com/38852-ini-kekurangan-sistem-katalog- elekronik-hasil-temuan-bpk
Ismainar, H. 2015. Administrasi Kesehatan Masyarakat . Jakarta
Kementrian Kesehatan RI. 2017. Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019 (Revisi 1 Tahun 2017) . Jakarta : Kementrian Kesehatan RI
Kusmini.  2015. Evaluasi  Pelaksanaan  E-Purchasing  Obat  Pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota  Di  Jawa  Tengah  Tahun  2015 .  Yogyakarta  :  Universitas  Gadjah Mada
LKPP. 2010. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya . Yogyakarta :
Badan Diklat DIY
LKPP.  2018.  Tim  Pengelola  Katalog  Elektronik  Perketat  Pengawasan  E-purchasing  Obat  dan
Alat Kesehatan. Di Kutip Dari https://ekatalog.lkpp.go.id/page/konten_dinamis/view/89?km=blog_roll Muhammad, Mukmin. 2017. Perencanaan Pembangunan. Makassar : Cv. Dua Bersaudara Ningsih,  A. Hubungan  Penerapan  Elektronik  Katalog  Terhadap  Efisiensi  Pengadaan  dan Ketersediaan Obat . Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Nugrahani, F. 2014. Metode Penelitian Kualitatif . Surakarta Permenkes RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue) . Jakarta : Menteri Kesehatan RI
Permenkes RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang  Petunjuk  Operasional  Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 . Jakarta : Menteri Kesehatan RI
Presiden  Republik  Indonesia.  2009. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan . Jakarta Purwanto,  E.  2017. 60  SKPD  Pelalawan  Ikuti  Sosialisasi  E-Catalog .  Di  kutip  dari http://www.ayooberita.com/berita-60-skpd-pelalawan-ikuti-sosialisasi-ecatalog- ayoklikcom
Rahmat, AD. 2017. Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan . Yogyakarta : CV.Budi Utama Siyoto,  S  &  Supriyanto.  2015. Kebijakan  dan  Manajemen  Kesehatan .  Yogyakarta  :  CV.  Andi
Offset
Taufiqurokhman. 2015. Pandeglang dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM . Jakarta Pusat  :  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik      Universitas  Prof.  Dr.  Moestopo
Beragama
Teoribagus.  2019. Model  Evaluasi  Program .  Di  kutip  dari  http://teoribagus.com/model- evaluasi-program
Universitas Indonesia Ribrary. Pengaruh sosialisasi kebijakan pengelolaan irigasi partisipatif, kondisi organisasi dan kerjasama masyarakat terhadap kinerja perkumpulan petani pemakai air . Universitas Indonesia.
UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Pelalawan. 2018. Laporan Ketersediaan Obat Tahun 2018 .
Pangkalan Kerinci. UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Pelalawan
Yunita,  J.  2011. Sumber  Daya  Kesehatan  dalam  Penyusunan  Perencanaan  Dinas  Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman . Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol. 1, No. 2