Kesiapan Kabupaten Sumbawa Barat  Pada Program Smart Village: Tinjauan Domain Smart Economy
Agus Jayadi, Ahdi Topan Sofyan, Muhammad Afif Lillah, Ariesta Ramdhani
Universitas Cordova agusjayadi.undova@gmail.com
Article History accepted 10/11/2023 approved 25/11/2023 published 17/12/2023

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  how  prepared  Taliwang  District,  West  Sumbawa  Regency  is towards implementing the smart village program, specifically in the smart economy aspect The research  applies  an  online  survey  method,  using  a  Likert  scale  questionnaire  (strongly  agree, agree,  disagree,  and  strongly  disagree)  The  research  respondents  consisted  of  114  people  in West  Sumbawa  Regency  from  various  fields  of  work,  covering  47  villages  from  seven  sub- districts  in  KSB.  The  research  results  showed  that  several  aspects  measured  received  less approval from respondents in codes  EB2, EB3, and  EA. The  three stated the readiness of the village  government  in  KSB  to  increase  community  economic  empowerment  (empowerment), realize  digital-based  economic  transactions  at  the  village  level,  and  adopt  information  & communication technology to increase employment opportunities and village welfare in the KSB area  through  competitive  economic  development  and  transactions.  non-cash  finance.  The results of the analysis using the Rasch model from the respondents' criteria, obtained results in the  form  of  1)  Strongly  Disagree  2%;  2)  Disagree  6%;  3)  Agree  46%;  and  4)  Strongly  Agree 46%. It can be concluded that the majority of the KSB community is ready and agrees with the KSB Government program in building a smart city, especially in the smart economy domain. Keywords: Smart Village, Smart Economy, KSB Government

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  kesiapan  Kecamatan  Taliwang, Kabupaten  Sumbawa  Barat  menuju  implementasi  program  desa  pintar  (smart  village),  secara spesifik  pada  aspek  smart  economi  Penelitian  menerapakan  metode  survei  secara  online, melalui  angket  skala  Likert  (sangat  setuju,  setuju,  kurang  setuju,  dan  sangat  tidak  setuju) Responden penelitian terdiri dari 114 orang di Kabupaten Sumbawa Barat dari berbagai bidang pekerjaan,  mencakup  47  desa  dari  tujuh  kecamatan  di  KSB.  Hasil  penelitian  menunjukkan beberapa aspek yang diukur mendapatkan respon kurang disetujui oleh responden pada kode EB2,  EB3,  dan  EA.  Ketiganya  menyatakan  tentang  kesiapan  pemerintah  desa  di  KSB  dalam meningkatkan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  (empowerment),  mewujudkan  transaksi ekonomi  berbasis  digital  di  tingkat  desa,  dan  mengadopsi  teknologi  informasi  &  komunikasi untuk  meningkatkan  lapangan  pekerjaan  dan  kesejahteraan  desa  di  wilayah  KSB  melalui pembangunan  ekonomi  yang  berdaya  saing  dan  transaksi  keuangan  yang  non  tunai.  Hasil analisis  dengan  model  Rasch  dari  kriteria  responden,  diperoleh  hasil  berupa  1)  Sangat  Tidak Setuju  2%; 2) Kurang Setuju 6%; 3) Setuju 46%; dan 4) Sangat Setuju 46%. Dapat disimpulkan bahwa  sebagian  besar  masyarakat  KSB  telah  siap  dan  setuju  dengan  program  Pemerintah KSB dalam  membangun  kota pintar, khususnya pada doamin smart smart economy. Kata kunci: Desa Pintar, Ekonomi Pintar, Pemerintah KSB
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292

## PENDAHULUAN
Pembangunan  wilayah  di  Indonesia  mengalami  perubahan  sejak  masuk  era revolusi  industri  4.0  yang  berbasis  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dalam mempermudah  manusia  memproduksi,  mengolah  data,  menyebarkan  seluruh informasi  serta  mencapai  sistem  yang  lebih  efektif  dan  efisien  (Ella  &  Andari,  2019). Pembangunan  infrastruktur  berbasis  teknologi  informasi  tidak  hanya  menyangkut  hak atas  akses  informasi,  tetapi  juga  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  disparitas pembangunan yang belum dapat dinikmati secara merata oleh semua masyarakat. Hal ini  menimbulkan  permasalahan  wilayah  seperti  tingkat  kesejahteraan  yang  rendah, kualitas SDM yang buruk, kesenjangan digital, kemiskinan, dan tingkat pengangguran yang tinggi (Mafdhul et al ., 2022). Pembangunan antara kota dan pedesaan yang tidak merata  menjadi  suatu  alasan  diperlukannya  sebuah  reformasi  dalam  meningkatkan daya saing wilayah (Afifah, 2021).
Pembangunan  pedesaan  saat  ini  menjadi  fokus  utama,  karena  masyarakat pedesaan  tidak  mendapat  manfaat  yang  berarti  dari  adanya  pembangunan  di perkotaan.  Desa  merupakan  garda  terdepan  pemerintah  dalam  menentukan  arah kebijakan  dan  pembangunan  nasional.  Untuk  itu,  penguatan  desa  menjadi  hal  yang harus  diprioritaskan.  Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mengangkat  daerah pedesaan  menjadi  poros  pembangunan  manusia,  infrastruktur,  ekonomi  dan  sosial (Subagyo et  al .,  2022).  Upaya  pembangunan  desa  dapat  melalui  program-program desa yang inovatif, dan lebih lanjut akan menginisiasi munculnya model pembangunan desa berbasis konsep smart village (Subekti & Damayanti, 2019). Konsep ini diadopsi dari konsep smart city yang lebih dulu dikenal di Indonesia (Nurrahman, 2022). Smart village merupakan turunan dari konsep smart city yang lebih dulu menerapkan era 4.0 dalam  pembangunan  wilayah  perkotaan  (Malek  &  Baharudin,  2019). Smart village merupakan  salah  satu  inovasi  dalam  memajukan  perkembangan  desa  dengan berbasis  teknologi  informasi  dalam  mengatasi  permasalahan  pada  kawasan  rural (Tosida  et  al.,  2022).  Konsep  pengembangan smart village ini  tidak  hanya  berfokus pada  penerapan  kecanggihan  teknologi  pada  suatu  desa,  namun  merujuk  pada perubahan  keadaan  desa  menjadi  lebih  baik  dan  sejahtera  dengan  memaksimalkan pengelolaan  sumber  daya  yang  dimilikinya  secara  efektif,  efisien  dan  berkelanjutan (Wargadinata, 2021).
Penelitian  dengan  fokus smart  village telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh (Subekti & Damayanti, 2019), berfokus pada penerapan  model smart  village dalam  pengembangan  desa  wisata  di  Kabupaten Malang. Penelitian tersebut menggunakan konsep peluang dan tantangan smart village dalam pengelolaan desa wisata yang dikembangkan oleh European Network for Rural Development dimana  terdapat  6  (enam)  dimensi  dalam smart  village yaitu smart people , smart promotion , smart environmental , smart economy dan smart government . Temuan penelitian tersebut bahwa upaya dalam penerapan model smart village belum maksimal,  hal  ini  dilihat  pada  aspek  masyarakat  dan  pemerintah  yang  belum  siap dalam  pembangunan smart  village .  Penelitian  berikutnya  dilakukan  oleh  (Mulyono et al .,  2021)  yang  memfokuskan  pada  pengembangan  konsep smart  village bagi  desa- desa  di  Indonesia.  Sementara  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Kelvin et  al .,  2022) dengan judul Kolaborasi Model Penta Helix Dalam Mewujudkan Smart Village Pondok Ranji bertujuan  untuk  menganalisis  model  kolaborasi  penta  helix  pada Smart  Village Kelurahan  Pondok  Ranji  Kecamatan  Ciputat  Timur,  Kota  Tangerang  Selatan  dengan menggunakan dimensi lima aktor dalam kolaborasi model penta helix , yaitu akademisi, bisnis,  komunitas  atau  masyarakat,  pemerintah,  dan  media.  Temuan  penelitian menunjukkan bahwa peran setiap aktor penta helix dalam mewujudkan smart village di Kelurahan Pondok Ranji perlu lebih dioptimalkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, aktor yang dominan dalam pelaksanaan Smart Village Kelurahan Pondok Ranji adalah
aktor  komunitas  atau  masyarakat,  namun  memiliki  keterbatasan  sumber  daya sehingga diperlukan peran aktor lain secara spesifik dan sistematis.
Digitalisasi telah diterapkan di kota dan desa sebagai bagian dari pembangunan. Beberapa  indeks  yang  ada  antara  lain  Indeks  Desa  Berkembang,  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs),  Indeks  Smart  City,  Indeks  E-Government,  dan Kerangka Kerja Kesiapan Kota Digital (Yusuf et al., 2021). Sebagai upaya mendukung program  pemerintah  dalam  mengembangkan  desa  pintar,  maka  diperlukan pengukuran  kesiapan  pada  setiap  aspek  pendukungnya.  Berbagai  kajian  tentang komponen  pendukung  pembanguan  desa  pintar  telah  dipaparkan  sebelumnya.  Dapat disimpulkan  bahwa  kesiapan  membangun  desa  pintar  dapat  diukur  melalui  kesiapan sumber  manusia,  sumber  daya  alam,  kondisi  ekonomi,  dan  infrastruktur,  khususnya yang  berkaitan  dengan  dukungan  terhadap  penerapan  teknologi  atau  proses digitalisasi  (Azizatun,  2021;  Utomo  &  Tamma,  2022).  Implementasi  desa  pintar  pada aspek  ekonomi,  salah  satunya  adalah  inovasi cashless pada  transaksi  jual  beli. Teknologi  yang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  menawarkan  kemudahan bagi  pengguna,  lembaga  keuangan,  dan  bisnis  (Hartatik  et  al.,  2021).  Dengan demikian, dibutuhkan analisis terhadap kesiapan masyarakat desa dalam menerapkan ekonomi  digital,  sebagai  upaya  mendukung  pembangunan  desa  pintar.  Aspek berikutnya  adalah  pada  kesiapan  masyarakat  mendukung  keberlanjutan  dalam  hal menjaga  lingkungan.  Peningkatan  kualitas  lingkungan  didukung  oleh  kesadaran masyarakat  di  lingkungan tempat  tinggalnya,  sehingga  dapat mewujudkan  lingkungan permukiman  perkotaan  yang  tertata  rapi,  hijau,  bersih,  dan  sehat  (Nurdiani  et  al., 2021).    Pengukuran  terhadap  kesiapan  akan  implementasi  desa  pintar  yang  banyak diadopsi  pada  bebagai  penelitian  adalah  model e-readiness (Darmawan, et  al .,  2022; Iqbal, 2021; Malchenko, 2020).
E-readiness secara  lengkap  mengukur  pada  kesiapan  berbagai  aspek pendukung  dari  implementasi  desa  pintar  pada  semua  domain.  Meskipun  banyak perspektif  tentang  model e-readiness ,  namun  secara  umum e-readiness disepakati pada  kesiapan  baik  individu,  pemerintah,  maupun  demografi  wilayah  terhadap penggunaan  teknologi  digital  menuju  tercapainya  pembentukan  desa  pintar. E- readiness secara singkat mencakup komponen berupa TIK, tata kelola pemerintahan, dan SDM atau masyarakat (Alfaat, 2020). E-readiness juga berkembang menjadi enam kriteria meliputi awareness (kepedulian), governance (tata kelola), sumber daya bisnis, sumber  daya  manusia,  sumber  daya  teknologi,  dan  adopsi  (Gella  &  Dwiatmadja, 2022).  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  Barat  (KSB)  telah  mulai  mencanangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan memperkuat peta jalan pemerintahan digital  yang  akan  dimulai  pada  tahun  2023  (Sumbawa  Barat,  2022).  Tentunya  hal  ini menjadi  tantangan  bagi  para  akademisi  untuk  dapat  berkontribusi  bagi  perjalanan digitalisasi tata kelola di KSB, untuk terus mengkaji sejauh mana kesiapan KSB dalam menuju  digitalisasi  sistem  pemerintahan  menuju  pembentukan smart  city dan smart village .  Untuk  itu  diperlukan  telaah  lebih  lanjut  tentang  kesiapan  KSB  dalam menerapkan  program smart  village ,  terutama  aspek smart  economy, sebagai  faktor yang  mendukung  kesiapan  penerapan smart  village di  KSB,  khususnya  pada  aspek penerapan teknologi sesuai standar yang ditetapkan oleh Kominfo RI.
Berdasarkan  berbagai  kajian  literatur    dapat  disimpulkan  bahwa  beberapa indikator  keberhasilan  penerapan smart  village di  suatu  wilayah  meliputi  infrastruktur teknologi,  keterlibatan  masyarakat  dalam  partisipasi  aktif  pada  penentuan  kebijakan pemerintah, dan optimalisasi  pemerintah dalam menerapkan transparansi, efektifitas, dan efisiensi layanan kepada publik. Maka, pada penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap  kesiapan  Kabupaten  Sumbawa  Barat  yang  secara  spesifik  pada  domain ekonomi  pintar.  Analisis  diperoleh  dari  hasil  survei  pada  masyarakat  dan  pihak pemerintah desa, dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan KSB dalam  menerapkan
program smart village yang menjadi bagian dari program Smart City KSB sampai tahun 2032.

## METODE
Penelitian menerapakan metode survei secara online (Alderete, 2021; Wibowo et al ., 2020) melalui angket skala Likert (sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan sangat tidak  setuju)  untuk  mendapatkan  jawaban  responden.  Peneliti  memilih  responden secara purposive (penduduk  dengan  usia  18  tahun  ke  atas  dan  memiliki  perangkat teknologi pribadi). Selanjutnya peneliti memilih responden secara purposive sebanyak 114  orang  di  Kabupaten  Sumbawa  Barat  yang  dianggap  dapat  mewakili  masyarakat usia produktif dari berbagai bidang pekerjaan (termasuk pegawai pemerintahan), serta mencakup 47 desa dari tujuh kecamatan di KSB (dari total 57 desa yang ada di KSB). Responden meliputi laki-laki sebanyak 45 orang, dan perempuan 69 orang, usia 18-23 tahun  sebanyak  23  orang,  usia  24-29  tahun  sebanyak  16  orang,  dan  usia  >30  tahun sebanyak 75 orang. Responden berasal dari Maluk 3 orang, Taliwang 34 orang, Brang Ene  23  orang,  Seteluk  13  orang,  Pato  Tano  11  orang,  dan  Brang  Rea  30  orang. Responden  berdasarkan  profesi  pelajar  24  orang,  guru  27  orang,  dosen  3  orang, pengusaha  3  orang,  pegawai  pemerintah  46  orang,  dan  karyawan  swasta  11  orang. Instrumen penelitian berupa angket survei, sebanyak 13 soal pertanyaan. Angket berisi demografi  responden  meliputi  jenis  1)  kelamin,  2)  usia,  dengan  rentang  tahun  18-23, 24-29, dan >30, dan 3) profesi, meliputi pelajar, guru, pengusaha, pegawai pemerintah, dan  karyawan  swasta  (Darmawan, et  al .,  2022).  Angket  berisi  kuisioner  yang dikembangkan  dari  keterpaduan  indikator  hasil  analisis  peneliti  berdasarkan  domain smart  economy, yang  bersumber  dari  sasaran  target  pencapaian  kota  pintar  KSB (Kabupaten  Sumbawa  Barat,  2022),  dan  pengukuran  kesiapan  dengan  instrumen angket e-readiness hasil pengembangan dari (Gella & Dwiatmadja, 2022).
Responden  juga  ditanya  pemahaman  tentang  internet,  kendala,  dan  rata-rata jumlah  penggunaan  internet  setiap  harinya.  Penelitian  ini  dibagi  menjadi  empat tahapan yaitu penyusunan indikator, pengumpulan data (survei) dan analisis kesiapan ( e-readiness )  berdasarkan  analisis  politomi  model  Rasch.  Tahapan  tersebut diilustrasikan dalam diagram alir di bawah ini:

## Gambar 1. Alur Penelitian
Hasil  survei  akan  memberikan  data  berupa  angket  dengan  kategori  sangat setuju,  setuju,  kurang  setuju,  dan  sangat  tidak  setuju.  Data  tersebut  selanjutnya diinterpretasi  awal  oleh  peneliti  dalam  bentuk  skoring  1  untuk  sangat  tidak  setuju, sampai  skor  4  untuk  kategori  sangat  setuju.  Skor-skor  tersebut  selanjutnya  dianalisis dengan  Model  Rasch  tipe  politomi  (Boone et  al .,  2014)  dengan  software  Winsteps 3.73.  Politomi  analisis  dari  model  Rasch  memberikan  interpretasi  yang  jelas  tentang pengurutan  kategori  dalam  format  peringkat,  hal  tersebut  karena  data  skala  persepsi
masih  hanya  berupa  urutan  (Naigaga  et  al.,  2018).    Politomi  menggambarkan  data skala  persetujuan responden  secara  signifikan  dan  lebih  baik  daripada  sekedar  skala peringkat  yang  masih  berbentuk  data  asli,  juga  mendeskripsikan  lebih  banyak informasi tentang data karena memperkirakan satu set parameter ambang batas untuk setiap item (Andrich, 2013). Hasil analisis berupa validitas dan reliabilitas angket, dan bagaimana  kecenderungan  responden  dalam  memberikan  tanggapan  terhadap kesiapan KSB dalam menuju kota pintar berdasarkan kondisi saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebanyak  13  butir  angket  telah  mendapat  jawaban  dari  114  responden  dari masyarakat di wilayah KSB. Persetujuan responden ditandai dengan nilai measure dari hasil  analisis measure  item pada  model  Rasch.  Nilai measure memiliki  satuan  logit (logaritma  odd  unit),  semakin  tinggi  nilai measure maka  semakin  rendah  persetujuan responden  terhadap  butir  angket.  Begitu  pula  sebaliknya,  semakin  rendah  nilai measure ,  maka  semakin  tinggi  persetujuan  responden  terhadap  setiap  angket  yang mengukur  kesiapan  masyarakat  di  KSB  pada  penerapan  desa  pintar.  Tabel  1 menunjukkan rentang persepsi responden, meliputi measure dengan nilai logit ≥ 1,00 adalah kategori kurang setuju, 1> measure (logit)  ≥ 0,0 adalah kategori setuju, dan 0,0 >  measure  (logit)  adalah  kategori  sangat  setuju.    Nilai measure menjadi  kriteria kevalidan butir angket, Tabel 3 menunjukkan bahwa sebaran perbedaan measure item secara  seimbang,  mulai  dari  yang  paling  tinggi  sampai  yang  paling  rendah  (Alnahdi, 2019).
Tabel 1. Nilai measure item Item Measure (Logit) Item Measure (Logit) Keterangan Keterangan EB3 1,13 Kurang Setuju EK2 0,23 Setuju EA 1,08 Kurang Setuju ET2 0,03 Setuju EB2 1,02 Kurang Setuju EP3 -0,10 Sangat Setuju ET3 0,96 Setuju ET1 -0,62 Sangat Setuju EB1 0,78 Setuju EP2 -0,69 Sangat Setuju EK1 0,72 Setuju EP1 -0,76 Sangat Setuju EK3 0,29 Setuju
Berdasarkan  nilai measure  item hasil  analisis  model  Rasch  pada  setiap  item, peneliti mengelompokkan berdasarkan skala yang telah peneliti tetapkan yakni Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Pada setiap domain, peneliti menggali kesiapan masyarakat desa pada setiap kecamatan di wilayah KSB, meliputi aspek Kepedulian (P), Tata kelola (T), Komitmen (K), Bisnis (B), Adopsi tekonologi (A).
Tabel 2. Hasil respon angket kesiapan desa pintar pada domain smart economy
Hasil Analisis Kode Angket Indikator Setuju EB1 Masyarakat  desa  di  KSB  mampu  mengembangkan sektor industri lokal seperti pariwisata atau pertambangan dari potensi daerah kurang setuju EB2 Masyarakat  desa  di  KSB  mampu  meningkatkan
Hasil Analisis Kode Angket Indikator pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  ( empowerment ) untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan desa di wilayah KSB kurang setuju EB3 Masyarakat  desa  di  KSB  mampu  mewujudkan transaksi  ekonomi  berbasis  digital  di  tingkat  desa  di wilayah KSB Setuju EK1 Pemerintah  desa  memiliki  program  peningkatan potensi  sektor  industri  lokal  yang  dipahami  oleh masyarakat KSB, khususnya pada industri pariwisata, pengolahan  hasil  pertambangan,  serta  pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan di wilayah KSB Setuju EK2 Pemerintah desa memiliki program dalam meningkatkan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat ( empowerment ) untuk meningkatkan lapangan pekerjaan  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa  di wilayah KSB Setuju EK3 Pemerintah  desa memiliki  program  untuk mendukung pembangunan  ekosistem  transaksi  keuangan  digital untuk  menjamin  kelancaran  dan  mempermudah pembayaran  menuju  masyarakat  di  KSB  yang cash less Sangat setuju EP1 Siap  mendukung  pengembangan  sektor  industri  lokal seperti  pariwisata  atau  pertambangan  dari  potensi daerah di setiap desa di KSB Sangat setuju EP2 Siap berkontribusi dalam meningkatkan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  ( empowerment )
untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah KSB Sangat setuju EP3 Siap  berperan  serta  dalam  mewujudkan  transaksi ekonomi  berbasis  digital  di  tingkat  desa  di  wilayah KSB Sangat setuju ET1 Pemerintah  desa  di  wilayah  KSB  mendukung pengembangan sektor industri (pariwisata, pertambangan, hasil pertanian dan perkebunan)  lokal dari potensi daerah di KSB Setuju ET2 Pemerintah  desa  berkontribusi  dalam  meningkatkan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  ( empowerment )
untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat  di wilayah KSB Setuju ET3 Pemerintah desa mendukung pembangunan ekosistem transaksi keuangan  digital  untuk menjamin kelancaran  dan  mempermudah  pembayaran  menuju masyarakat di KSB yang cash less Kurang setuju EA Pemerintah desa di wilayah KSB sebaiknya mengadopsi  teknologi  informasi  &  komunikasi  dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan  ekonomi  yang  berdaya  saing  dan transaksi keuangan yang non tunai
Tabel  2  menunjukkan  bagaimana  respon  masyarakat  terhadap  kesiapan membangun  desa  pintar  dari  sisi  perekonomian.  Berdasarkan  tabel  terlihat  sebagian beberapa  aspek  yang  diukur  mendapatkan  respon  kurang  disetujui  oleh  responden pada  kode  EB2,  EB3,  dan  EA.  Ketiganya  menyatakan  tentang  kesiapan  pemerintah desa di KSB dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat ( empowerment ),  mewujudkan  transaksi  ekonomi  berbasis  digital  di  tingkat  desa,  dan mengadopsi teknologi informasi & komunikasi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan desa di wilayah KSB melalui pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan transaksi keuangan yang non tunai. Temuan ini menjadi informasi berharga, bahwa strategi membangun kota pintar pada domain perekonomian, pada hal tertenntu masih  belum  mendapatkan  respon  baik  dari  masyarakat.  Respon  yang  kurang  baik bisa jadi disebabkan masyarakat masih berada pada taraf perekonomian yang rendah, atau  belum  adanya  dukungan  dari  pihak  pemerintah  dalam  mengoptimalkan  potensi ekonomi  dari  setiap  desa  di  KSB.  Temuan  tersebut  menjadi  informasi  penting  bagi semua  pihak  yang  berkaitan,  bahwa  masyarakat  sangat  berharap  adanya  program nyata  pemerintah  dalam  meningkatkan  potensi  ekonomi  pada  setiap  desa  di  KSB. Lebih  lanjut,  program-program  tersebut  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  KSB.  Berdasarkan  hasil  analisis  dengan model  Rasch  dari  kriteria  responden,  diperoleh  hasil  berupa  1)  Sangat  Tidak  Setuju 2%;  2)  Kurang  Setuju  6%;  3)  Setuju  46%;  dan  4)  Sangat  Setuju  46%.  Dapat disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  KSB  telah  siap  dan  setuju  dengan program  Pemerintah  KSB  dalam    membangun    kota  pintar,  khususnya  pada  doamin smart smart economy .
Smart  city menjadi  istilah  yang  tidak  lagi  asing  bagi  masyarakat,  dan  menjadi strategi pembangunan perkotaan yang menggabungkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengatasi permasalahan perkotaan (Malek & Baharudin, 2019). Smart  city menjadi  upaya  dalam  pembangunan  perkotaan  di  era  modern,  seperti pengembangan  aplikasi e-commerce,  e-governance,  e-budgeting .  Istilah smart  city terkait  dengan  peningkatan  pengembangan  sumber  daya  manusia  untuk  mengelola sumber  daya  alam  secara  efektif  dan  efisien,  serta  alat  untuk  melakukan  inovasi pembangunan perkotaan untuk mempercepat daya saing perkotaan dengan dukungan kemajuan  teknologi  (Sutriadi,  2018).  Pengembangan smart  city dapat  diwujudkan melalui  pertama,  pengembangan city  branding produk  unggulan  yang  merupakan potensi  wisata.  Kedua,  peningkatan  jumlah  tenaga  ahli  dan  terampil  melalui penyediaan  fasilitas  pendidikan  tinggi  dan  pelatihan  vokasi.  Ketiga,  menyediakan layanan  publik  berbasis  TIK  untuk  mendukung  kegiatan  semua  sektor  berupa  e- government di sektor pemerintahan atau e-commerce di sektor perdagangan Keempat, pengembangan sistem ekonomi melalui industri kecil, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (UMKM) (Pangestu & Anggraini, 2022).
Sebagaimana  upaya  pemerintah  dalam  membangun smart  city di  Indonesia, sebagai  pendukung smart  city dapat  dimulai  dengan  membangun smart village (desa pintar) (Alhari & Fajrillah, 2022). Pemerintah telah memiliki perhatian melalui kebijakan pembangunan  pedesaan  nasional  (UU  No.  6  Tahun  2014),  yang  menekankan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sehingga  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan demokratis  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Istilah  desa  didefinisikan sebagai  kawasan  perdesaan,  meliputi  kegiatan  pertanian  atau  termasuk  pengelolaan sumber daya alam, pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Eneng  Tita  Tosida  et  al.,  2022).  Pembangunan  pedesaan  harus  didorong  secara cerdas  (atau  dalam  konteks  global  dikenal  dengan  istilah smart  village )  sebagai penetapan tujuan pembangunan pedesaan.
Pembangunan  desa  pintar  dapat  diupayakan  diantaranya  melalui  pelestarian adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, dukungan terhadap partisipasi masyarakat desa  untuk  pengembangan  potensi  desa  demi kesejahteraan  bersama,  pemerintahan
desa  yang  profesional,  efisien  dan  efektif,  terbuka,  dan  akuntabel,    peningkatan ketahanan  sosial  budaya  masyarakat  desa,  dan  dukungan  terhadap  kemajuan ekonomi  masyarakat  perdesaan  untuk  mengurangi  kesenjangan  pembangunan nasional  (Ilham  et  al.,  2022).  Konsep  lain  dari smart  village adalah  akses  terhadap layanan  energi  berkelanjutan  sebagai  upaya  percepatan  pembangunan,  termasuk penyediaan  pendidikan  dan  kesehatan  yang  baik,  akses  terhadap  air  bersih,  sanitasi dan  nutrisi,  pertumbuhan  usaha  produktif  untuk  meningkatkan  pendapatan,  dan peningkatan  keamanan,  kesetaraan  gender,  dan  keterlibatan  demokratis.  Upaya membentuk desa pintar secara praktis dapat dilakukan melalui pengembangan sektor ekonomi  yang  efektif  dan  efisien,  yang  didukung  oleh  teknologi  tepat  guna  hingga teknologi tinggi. Pengembangan desa pintar bidang ekonomi melalui sektor primer dan sekunder yang dapat memfasilitasi hubungan yang harmonis dengan sektor tersier dan kuartal kawasan pertumbuhan (daerah perkotaan) (Sutriadi, 2018).

## SIMPULAN
Sumbawa  Barat  menjadi  salah  satu  kota  yang  mentargetkan  implementasi  kota pintar pada tahun 2023, sehingga dibutuhkan data kesiapan baik masyarakat maupun pemerintah  dalam  mencapai  target  tersebut.  Telah  dilakukan  survei  terhadap kesediaan  masyarakat  desa  di  wilayah  KSB  dalam  upaya  penerapan  desa  pintar. Survei  dibatasi  pada  domain  yang  diadopsi  dari  kota  pintar  meliputi smart  economy, smart society, dan smart environment . Survei dilakukan platform media google formulir, sebanyak  43  butir  angket.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  meliputi 1)  masyarakat  menyetujui  kesiapan  pemerintah  dalam  membangun  desa  pintar  pada tiga  domain,  yang  ditunjukkan  dengan  hasil  analisis  Rasch  model,  dan  hanya  dalam prosentasi  kecil  merasa  kurang  setuju;  2)  faktor  yang  mendukung  kesiapan  dari pembangunan  desa  pintar  di  KSB  terlihat  dari  survei  pemahaman  dan  intensitas masyarakat  dalam  menggunakan  teknologi  internet;  3)  faktor  yang  menghambat adalah  masih  ditemukan  masyarakat  yang  belum  menyetujui  akan  kesiapan pemerintah  KSB  dalam  menuju  desa  pintar,  diantaranya  pemerintah  belum  maksimal dalam  mengadopsi  teknologi  dalam  mewujudkan  interaksi  masyarakat  dan  ekosistem belajar  yang  efisien  untuk  mencapai  sistem  keamanan  dan  ketahanan  masyarakat. Penelitian ini menjadi informasi penting bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mendukung KSB menjadi desa pintar.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah,  V.  N.  (2021).  Identifikasi  Potensi  Pengembangan  Konsep  Smart  Village  Pada Desa  Wisata  Rende  Kabupaten  Bandung  Barat. FTSP  Series:  Seminar Nasional Dan Diseminasi Tugas Akhir , 1 –6.
Alderete, M. V. (2021). Determinants of smart city commitment among citizens from a middle city in argentina. Smart Cities , 4 (3), 1113 –1129.
https://doi.org/10.3390/smartcities4030059
Alfaat, F. H. (2020). The Readiness Of Palangka Raya City Government Towards The Smart City. International Journal of Kybernology , 5 (2), 302 –311.
Alnahdi, G. H. (2019). Rasch validation of the Arabic version of the Teacher Efficacy for Inclusive  Practices (TEIP)scale. Studies  in  Educational  Evaluation , 62 (February),
104 –110. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2019.05.004
Andrich,  D.  (2013).  An  Expanded  Derivation  of  the  Threshold  Structure  of  the Polytomous  Rasch  Model  That  Dispels  Any  “Threshold  Disorder  Controversy.”
Educational and Psychological Measurement , 73 (1), 78 –124.
https://doi.org/10.1177/0013164412450877
Azizatun, B. (2021). Readiness Analysis of Structure Smart City in Wonogiri Regency.
International Seminar of Research Month , 2022 , 139 –147.
https://doi.org/10.11594/nstp.2022.2424
Darmawan,  A.  K.,  Muhsi,  M.,  Al  Wajieh,  M.  W.,  Setyawan,  M.  B.,  Komarudin,  A.,  & Ariyanto,  F.  (2022).  Predicting  Smart  Regency  Readiness  on  Sub-Urban  Area  in Indonesia:  A  perspective  of  Technology  Readiness  Index  2.0. ICISS  2022 , October , 1 –7. https://doi.org/10.1109/ICISS55894.2022.9915246 Darmawan, A. K., Umam, B. A., Ariyanto, F., Setyawan, M. B., Hamzah, M. A., & Asir,
A.  (2022).  Understanding  Smart  Regency  Services  Readiness  in  Indonesia  with TRAM  Model. 2022  International  Seminar  on  Intelligent  Technology  and  Its Applications:  Advanced  Innovations  of  Electrical  Systems  for  Humanity,  ISITIA 2022 - Proceeding , August , 169 –174.
https://doi.org/10.1109/ISITIA56226.2022.9855303
Ella, S., & Andari, R. N. (2019). Utilization of ICT in Building a Smart Village Model for Village  Development  in  Indonesia.  In  S.  S.H.,  S.  J.,  A.  A.A.,  N.  IGB.B.,  &  B.  Y. (Eds.), International  Conference  on  ICT  for  Smart  Society  (ICISS) (pp.  1 –6). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. https://doi.org/10.1109/ICISS48059.2019.8969820
Gella,  D.  G.,  &  Dwiatmadja,  C.  (2022).  Analisis  Kesiapan  Masyarakat  Terhadap Implementasi  Program  Smart  City  Kota  Kupang. JURNAL  NUANSA  AKADMIK Jurnal Pembangunan Masyarakat , 7 (2), 327 –340.
Hartatik,  Firdaus,  N.,  &  Aziz,  A.  (2021).  Go-Payment:  Towards  Cashless  Payment System  for  Smart  Village  Application  in  Indonesia. 2021  3rd  International Conference on Cybernetics and Intelligent System (ICORIS) , 1 –7. https://doi.org/10.1109/ICORIS52787.2021.9649644
Iqbal,  M.  (2021).  Smart  Culture  in  Smart  City  Policies:  A  Case  of  Yogyakarta  City.
Jassp , 1 (2), 87 –92. https://doi.org/10.23960/jassp.v1i2.8 Kabupaten  Sumbawa  Barat.  (2022). Buku  III  Executive  Summary  Masterplan  Smart City Kabupaten Sumbawa Barat 2023-2032 .
Kelvin, Widianingsih, I., & Buchari, R. A. (2022). Kolaborasi Model Penta Helix Dalam Mewujudkan  Smart  Village  Pondok  Ranji. Jurnal  Pembangunan  Pemberdayaan Pemerintah , 7 (2), 1 –15.
Mafdhul, R., Hasan, M., & Safwan, S. (2022). Implementation of Smart City Policy To Advance the Economy in Banda Aceh City (Case Study: Urt Cinta Kasih Housing, Panteriek Village) Aceh Province. Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan ,
4 (3), 90 –99. https://doi.org/10.24815/jarsp.v4i3.24504
Malchenko,  Y.  A.  (2020).  From  digital  divide  to  consumer  adoption  of  smart  city solutions: A systematic literature review and bibliometric analysis. Vestnik of Saint Petersburg University. Management , 19 (3), 316 –335.
https://doi.org/10.21638/11701/spbu08.2020.302
Malek,  J.  A.,  &  Baharudin,  R.  A.  (2019).  Smart  City  (SC)-Smart  Village  (SC)  and  the “Rurban”  concept  from  a  Malaysia-Indonesia  perspective. African  Journal  of Hospitality, Tourism and Leisure , 2019 (Special Issue), 1 –7.
Mulyono,  R. D. A. P., Sularso, R. A., Afandi, M. F., & Arif, A. (2021). Pengembangan Smart  Village  dengan  Manajemen  Database  Administrasi  Desa  Klungkung “Simakung” melalui One Gate System. Jurnal Pengabdian Multidisiplin , 1 (3), 118 – 126. https://doi.org/10.51214/japamul.v1i3.190
Naigaga,  D.  A.,  Pettersen,  K.  S.,  Henjum,  S.,  &  Guttersrud,  Ø.  (2018).  Assessing adolescents’  perceived  proficiency  in  critically  evaluating  nutrition  information. International  Journal  of  Behavioral  Nutrition  and  Physical  Activity , 15 (1),  1 –13. https://doi.org/10.1186/s12966-018-0690-4
Nurdiani,  N.,  Saragih,  J.  F.  B.,  &  Wijaksono,  S.  (2021).  Improving  the  urban  village environmental  quality  through  a  conscious  approach  to  clean  healthy  living behaviors  in  Palmerah,  Jakarta  -  Indonesia.  In  M.  D.  (Ed.), IOP  Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 794, Issue 012173, pp. 1 –6). IOP Publishing Ltd. https://doi.org/10.1088/1755-1315/794/1/012173
Nurrahman,  A.  (2022).  Pengembangan  Desa  Sukapura  Menuju  Smart  Village. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 12 (2), 89 –109.
Subagyo,  A.,  Rohayatin,  T.,  Pujilestari,  N.  A.,  &  Wulandari,  W.  (2022).  Smart  Village Concept  Training  In  West  Bandung  Regency  Village  Government. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat , 6 (2), 352 –356.
Subekti,  T.,  &  Damayanti,  R.  (2019).  Penerapan  Model  Smart  Village  dalam Pengembangan  Desa  Wisata:  Studi  pada  Desa  Wisata  Boon  Pring  Sanankerto Turen Kabupaten Malang. Journal of Public Administration and Local Governance ,
3 (1), 18. https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1358
Sumbawa Barat, P. (2022). Buku IV Quickwins Smart City Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023-2032 .
Tosida, E. T., Herdiyeni, Y., Marimin,  & Suprehatin,  S. (2022). Investigating the effect of technology-based village development towards smart economy: An application of variance-based structural equation modeling. International Journal of Data and Network Science , 6 (3), 787 –804. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.3.002 Utomo,  I.  H.,  &  Tamma,  R.  A.  (2022).  Readiness  of  Smart  City  Implementation  in
Klaten, Indonesia. KnE Social Sciences , 2022 , 357 –367.
https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10563
Wargadinata,  E.  L.  (2021).  The  Leadership  Role  in  The  Smart-Village  Program  in Banyuwangi  District,  East  Java. TRANSFORMASI:  Jurnal  Manajemen Pemerintahan , 13 (1), 1 –15. https://doi.org/10.33701/jtp.v13i1.1429 Warrad, L., & Khaddam, L. (2020). The effect of corporate governance characteristics on  the  performance  of  jordanian  banks. Accounting , 6 (2),  117 –126. https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.001
Wibowo, T. S., Endroyono, & Pratomo, I. (2020). Analysis of Malang City Readiness in Realizing  Smart  Tourism  with  New  Integrated  E-Readiness  Model. Proceeding  - ICoSTA  2020:  2020  International  Conference  on  Smart  Technology  and Applications:  Empowering  Industrial  IoT  by  Implementing  Green  Technology  for
Sustainable Development .
https://doi.org/10.1109/ICoSTA48221.2020.1570616406
Yusuf, M., Hariyanto, H., Iswahyudi, M. S., Sulyani, A. C., Satoto, B. D., Sophan, M. K.,
Anamisa,  D.  R.,  &  Oseni,  K.  O.  (2021).  Digital  Village  Index  (DVI)  for  Indonesia Case Study. 2021 5th International Conference on Informatics and Computational Sciences (ICICoS) , 244 –248. https://doi.org/10.1109/ICICoS53627.2021.9651783