## Keabsahan Tindakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam Pelaksanaan Subsidi Bunga atau Margin

## Ahmad Zaky Mubarok
bangjaky@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
This article aims to determine and analyze the legitimacy of actions relating to the authority of the Directorate General of Treasury in implementing the Interest or Margin Subsidy. Interest or Margin subsidy is one form of the National Economic Recovery (PEN) program. This type of research uses doctrinal research methods by approaching laws and regulations and legal concepts. Legality has a scope, namely authority, substance and procedure. As one of the scope of validity of government acts. An act of government is invalid if there is a defect in authority, substance and procedure. The Directorate General of Treasury is appointed as the Proxy User of the interest or margin subsidy budget. The Directorate General of Treasury carries out two functions simultaneously, namely the function of chief operational officer and chief financial officer. Keywords: Interest subsidies; legitimacy of government; Directorate General of Treasury

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan tindakan berkaitan dengan kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pelaksanaan Subsidi Bunga Atau Margin.
Subsidi Bunga Atau Margin merupakan salah satu bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tipe penelitian dengan metode penelitian doktrinal dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum. Keabsahan mempunyai ruang lingkup yaitu wewenang, subtansi dan prosedur. Sebagai salah satu ruang lingkup keabsahan tidnakan pemerintahan. Suatu tindakan pemerintahan tidak sah jika terdapat cacat wewenang, subtansi dan prosedur. Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran subsidi bunga atau margin. Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran ini merupakan pelaksanaan fungsi  Chief  Operational  Officer  Subsidi  Bunga  atau  Margin.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga berperan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan pelaksanaan fungsi Chief Financial Officer.
Kata Kunci: Subsidi Bunga; keabsahan tindakan pemerintahan; Direktorat Jenderal Perbendaharaan .

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 1, Januari 2023
https://e-journal.unair.ac.id/JD
How to cite: Ahmad Zaky Mubarok, ‘Keabsahan Tindakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam Pelaksanaan Subsidi Bunga atau Margin’ (2023) Vol. 6 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 12 November 2022; Diterima 21 Desember 2022; Diterbitkan 30 Januari 2023.
DOI: 10.20473/jd.v6i1.43521
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2023 Ahmad Zaky Mubarok

## 2 Ahmad Zaky: Keabsahan Tindakan Direktorat...

## Pendahuluan
Alinea IV pembukaan UUD NRI 1945 menyebutkan tujuan bernegara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tujuan bernegara yang disebutkan dalam Alinea IV pembukaan UUD NRI 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pemerintahan Negara Indonesia yang menjalankan kekuasaan eksekutif dan menyelenggarakan fungsi pemerintahan bertugas untuk mewujudkan tujuan tersebut. Tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum berkaitan dengan sumber daya dan biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan tugas negara.
Frasa mewujudkan kesejahteraan umum ini dimaknai bahwa Pemerintah Indonesia secara aktif mengatur perekonomian. Hal ini sesuai dengan konsepsi negara hukum kesejahteraan ( welfare state ). Konsep welfare state pada prinsipnya adalah adanya peran aktif negara dalam mengatur kegiatan perekonomian dalam negara tersebut. Istilah kesejahteraan umum dalam literatur bermacam-bermacam bentuknya yang pada prinsipnya mengarahkan pada kesejahteraan masyarakat. Para pendiri Negara Indonesia menggunakan isitlah “adil dan Makmur” pada Alinea kedua pembukaan UUD NRI 1945 dan “kesejahteraan umum” serta “keadilan sosial” pada Alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. 1 Assar Lindbek dalam penelitiannya membagi welfare state ini dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang yang terbatas maupun sudut pandang yang luas. 2 Dalam sudut pandang terbatas ini beberapa pengejawantahan campur tangan pemerintah adalah dengan adanya subsidi dan dana sosial.
Pandemi COVID-19 membuat lesu perekonomian Indonesia sehingga menimbulkan dampak kepada perorangan dan pelaku usaha. Pelaku usaha yang terdampak timbulnya kelesuan ekonomi tidak hanya dari pelaku usaha dengan modal yang besar tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Masalah yang timbul akibat lesunya ekonomi masyarakat adalah berkurangnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan berkurangnya pemasukan bagi pelaku usaha
1 Elviandri, Khudzaifah Dimyati, dan Absori , ‘ Quo Vadis negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideoligi Welfare State Negara’ (2019) 31 Mimbar Hukum.[254].
2 ibid .
UMKM. Bagi pelaku usaha yang modalnya berasal dari hutang atau kredit sangat rentan terhadap adanya gagal bayar terhadap kreditor. Pemerintah sebagai salah satu pemegang kekuasaan di bidang perekonomian berupaya untuk mengurangi beban pelaku UMKM dengan memberikan bantuan baik secara tunai maupun non tunai dengan menyusun berbagai kebijakan.
Pada tahun 2020 ini pelayanan kesehatan dan keamanan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Pandemi COVID-19 yang merebak memaksa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.
Pengesahan perpu ini menunjukkan adanya kesepakatan antara presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislative. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tugas untuk mewujudkan amanat yang tercantum pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.
UU No. 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan baru kepada pemerintah yang tujuannya adalah untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan/atau menjaga stabilitas perekonomian akibat merebaknya COVID-19 di Indonesia. Hal ini tercermin dari ruang lingkup sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 2 Tahun 2020 yang secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu:
a. Kebijakan keuangan yang dilakukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
b. Kebijakan keuangan yang dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem

## Ahmad Zaky: Keabsahan Tindakan Direktorat...
keuangan. 3
Kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang- Undang Keuangan Negara. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Keuangan Negara mengatur Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya kewenangan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) dengan pengecualian kewenangan dibidang moneter. Kewenangan Menteri Keuangan secara umum adalah pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
Kewenangan ini menjadi rujukan utama dalam hal pelaksanaan tugas pemerintah di bidang keuangan negara.
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 85/PMK.05/2020 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan PMK No. 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional mengatur tata cara pemberian subsidi bunga atau margin untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang usahanya terdampak oleh adanya pandemi COVID-19. PMK tersebut juga mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan berkaitan dengan penyaluran subsidi bunga/ margin untuk kredit/pembiayaan UMKM. Perjanjian pinjam meminjam atau kredit baik yang berbasis syariah dan non syariah adalah perjanjian yang bersifat keperdataan. Dalam hal ini, bagi pelaku UMKM yang modalnya berasal dari perjanjian kredit mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal ditambah dengan bunga yang dipinjam dari kreditur. Pemerintah melalui PMK No. 138/PMK.05/2020 mengatur pemberian subsidi terhadap bunga/margin kredit bagi UMKM dengan tujuan mengurangi beban usaha agar tetap bertahan di masa pandemi COVID-19.
3 Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
Berdasarkan data dari website resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sampai dengan tahun 2018 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64.194.057 dibanding jumlah usaha besar sebesar 5.550 atau secara presentase mencapai 99,99%. Jumlah tersebut menunjukkan betapa vitalnya posisi UMKM bagi perekonomian masyarakat. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan kelesuan perekonomian di masyarakat dapat berdampak negatif terhadap UMKM. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk melakukan intervensi berupa pemberian subsidi untuk meringankan beban pelaku UMKM tersebut.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah doctrinal research . Penelitian doktrinal atau doctrinal research adalah penelitian terhadap sumber hukum yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan konsep dalam literatur 4 yang terdapat materi mengenai kewenangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pelaksanaan subsidi bunga atau margin sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan tanggung jawab dan tanggung gugat pemerintah atas pelaksanaan program tersebut. Penelitian doktrinal menggunakan metode penjelasan yang sistematis berkaitan dengan aturan-aturan atau norma hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional yang mempunyai kategori masing-masing dan menganalisis hubungan antar norma hukum tersebut. Hasil dari analisis tersebut diharapkan akan menjelaskan permasalahan hukum yang sulit dan mungkin untuk bahan perkembangan di masa depan.
Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu statute approach dan conceptual approach . Statute Approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan regulasi lainnya yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. 5 Penulis akan meneliti peraturan perundang-undangan dari yang berkaitan dengan pelaksanaan subsidi bunga atau margin mulai dari hierarkhi yang paling tinggi sampai dengan peraturan
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2011).[35].
5 ibid.

## Ahmad Zaky: Keabsahan Tindakan Direktorat...
teknis sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya. Conceptual Approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di bidang ilmu hukum. 6
Penulis akan mengemukakan konsep-konsep mengenai wewenang dan tanggung jawab serta tanggung gugat dari para ahli hukum selanjutnya akan digunakan sebagai pembahasan rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini.

## Keabsahan Tindakan Pemerintahan Pelaksanaan Subsidi Bunga atau Margin
Negara Indonesia yang menganut konsep negara hukum melahirkan konsep mengenai keabsahan atau rechmatig dalam Bahasa Belanda atau legality dalam Bahasa Inggris. Rechmatig secara  harfiah  bisa  diterjemahkan  “berdasarkan  atas hukum” sedangkan legality secara  harfiah  berdasarkan black law dictionary bermakna lawfullnes yang kurang lebih sama jika diterjemahkan yaitu berdasarkan atas hukum. Secara historis, bermula dari kekuasaan raja yang sangat absolut kemudian lahirlah hukum yang fungsinya adalah untuk membatasi kekuasaan raja tersebut. Dikaitkan dengan tindakan pemerintahan, jika tindakan pemerintahan tidak bisa ditunjuk dasar hukumnya atau melebihi ketentuan yang diatur dalam hukum maka tindakan pemerintahan tersebut dianggap cacat hukum.
Philipus M. Hadjon menyatakan ruang lingkup keabsahan meliputi : aspek kewenangan, prosedur dan subtansi. 7 Aspek kewenangan mensyaratkan bahwa setiap tindak pemerintahan harus berdasarkan kewenangan yang sah. Kewenangan yang sah dilihat dari sumbernya, bisa diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat. 8 Selanjutnya, kewenangan tersebut terdapat pembatasan berupa isi ( material ), wilayah ( locus ), dan waktu ( temporis ). Prosedur harus berdasarkan atas negara hukum, yaitu berupa perlindungan hukum bagi masyarakat. 9 Prosedur juga
6 ibid. 7 Philipus M. Hadjon, ‘ Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerin- tahan yang Bersih’, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum (Fakultas Hukum Universi- tas Airlangga, Surabaya 1994) (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon I).[7].
8 ibid.
9 ibid.
harus berdasarkan asas demokrasi yang mengaharuskan pemerintah harus terbuka sehingga terdapat peran masyarakat. Selain hal tersebut, prosedur juga harus berdasar asas instrumental yaitu efisiensi dan efektivitas artinya tidak terbelit-belit dan perlu diregulasi. 10 aspek subtansi bersifat mengatur dan mengendalikan apa (Sewenang-wenang/legalitas ekstern) dan untuk apa (penyalahgunaan wewenang, melanggar undang-undang/legalitas intern). 11 Pasal 64 jo. 66 UU No. 30 Tahun 2014 mengatur syarat sebuah keputusan dapat dicabut atau dibatalkan yaitu jika terdapat cacat wewenang, prosedur dan subtansi. Persyaratan yang disebutkan dalam kedua pasal tersebut jika dimaknai secara a contrario maka sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon mengenai keabsahan tindakan pemerintahan.
Penulis akan membahas aspek kewenangan dalam hal subsidi bunga atau margin secara umum dari sudut pandang keuangan negara dikarenakan pembahasan kewenangan secara detil terkait subsidi bunga atau margin akan dibahas pada sub bab tersendiri. Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 secara eksplisit menjelaskan hubungan antara Presiden, Menteri Keuangan dan Menteri Negara sebagai pengguna anggaran. Pasal 6 ayat (1) mengatur Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Pada ayat (2) huruf a pasal yang sama, kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan  selaku  pengelola  fiskal  dan  wakil  pemerintah  dalam  kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Pada bagian penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 Bab I Umum angka ke 5, kekuasaan presiden terkait pengelolaan dibidang keuangan  negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan bersifat khusus. Selanjutnya, Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief  Financial  Officer Pemerintah Republik Indonesia sedangkan setiap Menteri/pimpinan Lembaga adalah Chief Operational Officer . 12 10 ibid. 11 ibid.
12 Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

## 8 Ahmad Zaky: Keabsahan Tindakan Direktorat...
Subsidi pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen fiskal yang bertujuan untuk pelaksanaan peran negara dalam aktivitas ekonomi masyarakat 13 . Pasal 8 huruf f UU No. 17 Tahun 2003 mengatur bahwa salah satu kewenangan Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal adalah sebagai bendahara umum negara. Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai berikut:
a.  Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
b.  Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c.  Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
d.  Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
e.  Menunjuk bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
f.  Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
g.  Menyimpan uang negara;
h.  Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakn investasi;
i.  Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
j.  Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
k.  Memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
l.  Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
m.  Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
n.  Melakukan penagihan piutang negara;
o.  Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
p.  Menyajikan informasi keuangan negara;
q.  Mentapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;
r.  Menetukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak; dan
s.  Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara. 14
Kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dikaitkan dengan pemberian subsidi bunga atau margin yang akan dibahas lebih lanjut terletak pada kewenangan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan
13 Ahmad Erani Yustika, ‘Refleksi Subsidi dalam Perekonomian Indonesia’ (2008) 9 Jurnal Bisnis & Ekonomi Politik.[1].
14 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lem- baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara dan mengenai penunjukan kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) dalam hal ini dilaksanakan oleh salah satu Unit Eselon I dibawah Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pada subsidi bunga atau margin Menteri Keuangan selain menjalankan fungsi sebagai chief  financial  officer juga bertindak sebagai Chief Operational Officer . Bagian umum penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 menjelaskan pada setiap menteri/pimpinan lembaga pada prinsipnya adalah yang menjalankan fungsi Chief Operational  Officer untuk suatu bidang tertentu pemerintahan sehingga tugas untuk menjalankan fungsi tersebut melekat pada masing-masing Menteri/pimpinan lembaga. Konsep Chief Operational Officer ini dapat ditemukan pada pasal 9 UU No. 17 Tahun 2003 mengenai tugas Menteri/pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/barang. Berdasarkan pasal 9 UU No. 17 Tahun 2003 tugas Menteri/ pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/barang adalah sebagai berikut:
a.  Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; b.  Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
c.  Melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
d.  Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;
e.  Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
f.  Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
g.  Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
h.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang. 15
Tugas dari Menteri keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pengguna Anggaran/barang dalam menjalankan fungsi chief  operational  officer yang akan dibahas terletak pada tugas pasal 9 huruf c diatas yaitu melaksanakan anggaran kementerian negara/Lembaga yang dipimpinnya pada sub bab tersendiri.
15 Pasal 9 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

## Ahmad Zaky: Keabsahan Tindakan Direktorat...
Aspek prosedur dalam pemberian subsidi bunga atau margin diatur dalam PMK No. 138/PMK.05/2020. Proses pemberian subsidi bunga atau margin dimulai dari adanya pengalokasian anggaran subsidi bunga atau margin. Pasal 5 ayat (1) PMK No. 138/PMK.05/2020 menyebutkan bahwa anggaran subsidi bunga atau margin berasal dari APBN. Pasal 6 ayat (2) PMK yang sama mengatur alokasi dana pemberian subsidi bunga atau margin dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Subsidi merupakan salah satu bagian dari belanja negara oleh karena itu pemberian subsidi bunga atau margin juga mengikuti ketentuan umum pelaksanaan belanja negara sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang- undangan mengenai belanja negara. PMK 138 Tahun 2020 juga mengatur persyaratan penerima subsidi. Kriteria debitur yang menerima subsidi bunga atau margin dilihat dari pihak mana yang mempunyai piutang terhadap debitur tersebut dibagi menjadi 3 jenis yaitu debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga penyalur program kredit pemerintah.
Persyaratan penerima subsidi bunga atau margin bagi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan diatur dalam pasal 7 ayat (2) PMK No. 183 Tahun 2020 sebagai berikut:
a.  Merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, dan/ atau debitur lainnya dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
b.  Memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020;
c.  Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d.  Memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan
e.  Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. 16
Persyaratan penerima subsidi bunga atau margin bagi debitur Lembaga penyalur program kredit pemerintah diatur dala pasal 7 ayat (3) sebagai berikut:
16 Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1109).
a.  Merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan plafon Kredit/Pembiayaan paling tinggi Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
b.  Memiliki Baki Debet Kredit/Pembiayaan dengan 29 Februari 2020; dan
c.  Memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020. 17
Pengaturan mengenai persyaratan dalam keabsahan tindakan pemerintahan mempunyai peranan yang krusial. Persyaratan akan menimbulkan akibat objek hukum tersebut layak atau tidak untuk menerima akibat hukum. Suatu pihak yang memenuhi syarat maka berhak untuk mendatkan suatu keputusan dari pejabat yang berwenang. Pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan diatas berhak untuk mendapatkan subsidi bunga atau margin dari pemerintah.
Aspek subtantif sebuah tindakan pemerintahan berhubungan dengan obyek keputusan. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa salah satu aspek sahnya suatu keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata negara adalah aspek subtantif. 18 Penjelasan pasal 64 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 mengatur bahwa yang dimaksud cacat subtantif antara lain:
1.  Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;
2.  fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah;
3.  Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau
4.  Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan.
UU  No. 30 Tahun 2014 memang tidak secara jelas mengatur kriteria dari cacat subtantif dengan jelas. Cacat subtantif bisa diketahui dengan menggunakan metode a contrario terhadap penjelasan pasal 64 diatas yaitu selama keputusan dalam proses pemberian subsidi bunga atau margin tidak memenuhi beberapa kriteria
17 Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1109).
18 Yudhi Setiawan dan Boedi Djatmiko Hadiatmojo, ‘Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Alasan Cacat Yuridis Aspek Substantif (2010) 28 Jurnal Hukum Pro Justisia.[99].

## Ahmad Zaky: Keabsahan Tindakan Direktorat...
cacat substantif dalam penjelasan pasal 64 di atas maka seyogyanya keputusan tersebut secara subtansi benar.

## Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam Pelaksanaan Subsidi Bunga atau Margin
Undang-undang  tentang  Administrasi  Pemerintahan  memberikan  definisi mengenai konsep wewenang. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan definisi dari wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang dalam hukum administrasi memegang peranan penting karena obyek administrasi adalah wewenang pemerintahan ( bestuurbevogheid ). 19
Berdasarkan sifatnya akibat hukumnya, wewenang dapat dibagi menjadi dua yaitu wewenang yang bersifat publik dan privat. Wewenang publik menimbulkan akibat hukum yang bersifat publik sedangkan wewenang privat menimbulkan akibat hukum yang bersifat privat. 20 Contoh dari penggunaan kewenangan yang bersifat publik adalah penerbitan izin, pemberian sanksi administrasi, dan tindakan hukum publik lainnya. Penggunaan wewenang yang bersifat privat bisa dilihat dari kegiatan institusi pemerintah yang berkarakter privat yaitu tunduk pada perikatan dengan pihak ketiga seperti perjanjian jual beli alat tulis kantor, sewa menyewa bangunan dengan pihak swasta maupun perjanjian pembangunan gedung dengan pihak ketiga.
Berdasarkan UU 30 Tahun 2014 wewenang dapat diperoleh dari 3 cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Pasal 1 angka 22 UU No. 30 Tahun 2014 mendefinisikan  atribusi  adalah  pemberian  Kewenangan  kepada  Badan  dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
19 Philipus M. Hadjon, ‘Tentang Wewenang’ Makalah pada Penataran Hukum Administrasi (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 1998) (selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon II).[1]. 20 Philipus M. Hadjon [et.,al.], Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press 2015) (selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon III).[6].
Tahun 1945 atau Undang-Undang. Selanjutnya, pasal 1 angka 23 UU No. 30 Tahun  2014  mendefinisikan  delegasi  yaitu  pelimpahan  Kewenangan  dari  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Terakhir, pasal 1 angka 24 mendefinisakan mandat pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. UU No. 30 Tahun 2014 juga mengatur syarat wewenang tersebut diperoleh dari cara atribusi, delegasi atau mandat sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini,
Tabel 1. Perolehan Kewenangan Menurut UU No. 30 Tahun 2014 Atribusi Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Delegasi Pasal 13 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 Mandat Pasal 14 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 a. Diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
b. Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
c. Atribusi diberikan kepada
Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan.
a. Diberikan oleh Badan/
Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/ atau Peraturan Daerah; dan c. Merupakan Wewenang
pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
a. Ditugaskan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin.
Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang menjadi dua cara utama yaitu atibusi dan delegasi. Mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. 21 Philipus M. Hadjon menyatakan atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu dan yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan

## Ahmad Zaky: Keabsahan Tindakan Direktorat...
peraturan perundang-undangan. 22 Untuk delegasi berdasarkan artikel 10:3 AWB delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat besluit ) oleh pejabat pemerintahan ( delegans ) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. 23 Philipus M. Hadjon juga mengutip pendapat J.B. J. M. Ten Berge mengenai syarat-syarat delegasi sebagai berikut:
a.  Delegasi h arus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
b.  Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
c.  Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
d.  Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
e.  Peraturan kebijakan ( beleidsrege l), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. 24
Delegasi memang tidak dilakukan terhadap bawahan tetapi dalam kepustakaan dikenal istilah dekonsentrasi yaitu kemungkinan terjadinya pemberian wewenang dalam hubungan kepada bawahan. 25 Philipus M. Hadjon mengutip syarat adanya dekonsentrasi yang dimaksud yaitu,
a.  Adanya sejumlah besar permohonan keputusan dan dibutuhkannya keahlian khusus dalam pembuatan keputusan;
b.  Kebutuhan akan pengakan hukum dan pengawasan;
c.  Kebutuhan koordinasi. 26
Jenis wewenang delegasi juga mengenal asas delegatus non potest delegare yang artinya bahwa delegasi tidak dapat dilimpahkan lebih lanjut tanpa ada persetujuan yang mendelegasikannya. 27 Berdasarkan asas tersebut, badan atau lembaga negara yang wewenangnya diperoleh secara delegasi seyogyanya tidak
22 ibid. 23 ibid . 24 ibid. 25 ibid. 26 ibid. 27 Ahmad Saleh, ‘Peran serta Masyarakat Di DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah’ (2013) 7 Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.[224].
mendelegasikan kembali wewenang yang didapatkan tersebut.
Terkait mandat, Philipus M. Hadjon berpendapat mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat TUN yang memberi mandat. 28 Selanjutnya, mandat juga tidak memerlukan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hubungan intern-hierarkhis organisasi pemerintahan. 29
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pemberian subsidi bunga atau margin menjalankan dua fungsi yaitu sebagai chief operational officer sekaligus chief financial officer . Kedua fungsi tersebut dijalankan oleh dua unit berbeda dalam susunan organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Fungsi Chief operational officer dijalankan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi sedangkan fungsi
Chief Financial Officer dijalankan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kedua unit tersebut mempunyai hubungan yang sifatnya hierarkhis dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Menteri/pimpinan Lembaga dalam menjalankan fungsi chief operational officer bertugas selaku pengguna anggaran/barang kementerian negara/Lembaga yang  dipimpinnya.  Pasal  1  angka  12  UU  No.  1  Tahun  2004  mengatur  definisi pengguna anggaran yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya, pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 mengatur wewenang dari Menteri/pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran yaitu:
a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
b. Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;
c. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
d. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
28 Philipus M. Hadjon II, Op.Cit. ,[7].
29 ibid.

## Ahmad Zaky: Keabsahan Tindakan Direktorat...
e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
g. Menggunakan barang milik negara kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
i. Mengawasi pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. 30
Salah satu wewenang yang dimiliki menteri/pimpinan Lembaga adalah menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran. UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 tidak memberikan definisi terhadap konsep kuasa pengguna anggaran. Berdasarkan pasal 17 jo. 18 UU No. 1 Tahun 2004 mengenai wewenang pengguna anggaran adalah sama dengan kuasa pengguna anggaran dalam menjalankan tugas pelaksanaan anggaran belanja. Hubungan antara pengguna barang dengan kuasa pengguna barang adalah hubungan yang sifatnya hierarkhis sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 bahwa kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
Pasal 3 PMK No. 138/PMK.05/2020 mengatur ketentuan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan subsidi bunga atau margin sebagaimana berikut,
a. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, untuk KPA Penyaluran atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
b. Sekretaris Kementerian BUMN, untuk KPA Penyaluran atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di Kementerian BUMN; dan
c. Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
30 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
pada Kementerian Keuangan, untuk KPA Penyaluran atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di Kementerian Keuangan. 31
Pasal 3 huruf c diatas menunjukkan bahwa Direktorat Sistem Manajemen Investasi ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkup Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan pasal 18 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahakan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. KPA dalam rangka menjalankan hal tersebut pada ayat (2) Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
a.  Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
b.  Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
c.  Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
d.  Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
e.  Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. 32
Pada subsidi bunga atau margin Direktorat Sistem Menajemen Investasi berwenang sebagai kuasa pengguna anggaran untuk BA 999.01 yang menjalankan fungsi sebagai Chief  Operational  Officer sehingga memiliki wewenang sebagaimana disebutkan pada pasal 18 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 diatas.
Fungsi chief financial officer dalam pelaksanaan subsidi bunga atau margin yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait kewenangan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara. Wewenang tersebut dilaksanakan oleh salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pasal 1 angka 10 PMK No. 190/
31 Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasi- onal (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1109).
32 Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repub- lik Indonesia Nomor 4355)

## Ahmad Zaky: Keabsahan Tindakan Direktorat...

## PMK.05/2012 mengatur definisi KPPN sebagai berikut adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. Pasal 19 jo. 20 PMK No. 190 Tahun 2020 KPPN mempunyai tugas paling sedikit melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara dalam rangka pelaksanaan anggaran negara dan melakukan pembayaran tagihan kepada penerima hak sebagai pengeluaran anggaran. Selanjutnya, atas dasar tugas tersebut KPPN selaku kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. KPPN selaku kuasa BUN dalam subsidi bunga atau margin melakukan pencairan dana berdasarkan surat perintah membayar yang diajukan oleh PPSPM yang ditetapkan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Berdasarkan uraian diatas, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melaksanakan Program Subsidi Bunga atau Margin fungsi sebagai Chief Operational Officer diserahkan kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi sesuai ketentuan PMK. No. 138 Tahun 2020 sedangkan fungsi Chief Financial Officer dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai Kuasa BUN.

## Kesimpulan
Keabsahan tindakan pemerintahan mempunyai ruang lingkup yaitu wewenang, subtansi dan prosedur. Pengaturan mengenai ruang lingkup keabsahan tersebut sudah diakomodasi secara memadai dalam pelaksanaan subsidi bunga atau margin. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aturan dalam pasal-pasal terkait pengaturan aspek wewenang, subtansi dan prosedur dalam pelaksanaan subsidi bunga atau margin. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melaksanakan subsidi bunga atau margin menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi Chief Operatinal Officer dan Chief Financial Officer . Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan subsidi bunga atau margin yang menunjukkan pelaksanaan fungsi Chief  Operational  Officer dan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara dalam pelaksanaan fungsi Chief Financial Officer .

## Daftar Bacaan

## Buku
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2011).
Philipus M. Hadjon [et.,al.], Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press 2015).

## Jurnal
Elviandri, Khudzaifah Dimyati, dan Absori , ‘ Quo Vadis negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideoligi Welfare State Negara’ (2019) 31 Mimbar Hukum.

## Ahmad Erani Yustika, ‘Refleksi Subsidi dalam Perekonomian Indonesia’ (2008) 9
Jurnal Bisnis & Ekonomi Politik.
Yudhi Setiawan dan Boedi Djatmiko Hadiatmojo, ‘Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Alasan Cacat Yuridis Aspek Substantif (2010) 28 Jurnal Hukum Pro Justisia.
Ahmad Saleh, ‘Peran serta Masyarakat Di DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah’, (2013), 7 Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.

## Makalah
Philipus M. Hadjon, ‘ Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih’, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 1994).
Philipus M. Hadjon, ‘Tentang Wewenang’ Makalah pada Penataran Hukum Administrasi (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 1998).

## Perundang-undangan
Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

## Ahmad Zaky: Keabsahan Tindakan Direktorat...
Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1109).