Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338

## INTEGRASI SIKAP SPIRITUAL DAN SIKAP SOSIAL DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA SISWA KELAS VIII SMP CITRA BAKTI

## oleh
Pelipus Wungo Kaka
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Citra Bakti filipwungokaka@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  penerapan  sikap spiritual  dan  sikap  sosial  dalam  perencanaan  pembelajaran  bahasa  Indonesia  berbasis Kurikulum  Merdeka  Belajar,  penerapan  sikap  spiritual  dan  sikap  sosial  dalam pelaksanaan  pembelajaran  bahasa  Indonesia  berbasis  Kurikulum  Merdeka  Belajar,  dan hambatan-hambatan yang dihadapi guru bahasa Indonesia dalam mengintegrasikan sikap spiritual dan sikap sosial dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Subjek dalam penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia di kelas VIII SMP Citra Bakti. Penelitian ini dirancang dalam  bentuk  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan dengan  menggunakan  metode  dokumentasi,  observasi,  dan  wawancara.  Data  dianalisis melalui  tiga  tahap,  yaitu  reduksi  data,  klasifikasi  data,  dan  penarikan  simpulan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  implementasi  pengintegrasian  sikap  spiritual  dan sikap  sosial  dalam  perencanaan  pembelajaran  terletak  atau  ditunjukkan  pada  komponen tujuan  dan  langkah-langkah  pembelajaran,  (2)  implementasi  pengintegrasian  sikap spiritual  dan  sikap  sosial  dalam  pelaksanaan  pembelajaran  dilaksanakan  dengan  cara memberikan  motivasi/dorongan,  peringatan,  arahan,  teguran,  penugasan,  dan  penguatan kepada  siswa  saat  mengikuti  kegiatan  pembelajaran,  (3)  hambatan-hambatan  yang dihadapi  guru  dalam  mengimplementasikan  pengintegrasian  sikap  spiritual  dan  sikap sosial  dalam  pembelajaran  bahasa  terletak  pada  perencanaan  dan  pelaksanaan pembelajaran.  Hambatan  dalam  perencanaan,  yaitu  guru  mengalami  kesulitan  dalam menentukan KD dari KI 1 dan KI 2 untuk diintegrasikan ke KD dari KI 3 dan KI 4 karena tidak  adanya  pedoman  yang pasti.  Hambatan  dalam  pelaksanaan, yaitu  guru  mengalami kesulitan mengimplementasikan pengintegrasian sikap spiritual dan sosial dalam kegiatan pembelajaran karena harus menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda.
Kata kunci   : Sikap  Spiritual,  Sosial,  Pembelajaran  Bahasa  Indonesia,  Kurikulum Merdeka Belajar

## INTEGRATION OF SPIRITUAL ATTITUDE AND SOCIAL

## ATTITUDE IN LEARNING INDONESIAN LANGUAGE BASED ON INDEPENDENT CURRICULUM LEARNING TO STUDENTS CLASS VIII SMP CITRA BAKTI

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  describe  and  analyze  the  application  of  spiritual attitudes  and  social  attitudes  in  planning  Indonesian  language  learning  based  on  the
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
Independent  Learning  Curriculum,  the  application  of  spiritual  attitudes  and  social attitudes  in  the  implementation of  Indonesian  language  learning based on  the  Merdeka Learning  Curriculum,  and  the  obstacles  faced  by  Indonesian  language  teachers  in integrate  spiritual  attitudes  and  social  attitudes  in  learning  Indonesian.  The  subjects  in this  study  were  Indonesian  language  teachers  in  class  VIII  SMP  Citra  Bakti.  This research was designed in the form of a qualitative descriptive research. The data in this study  were  collected  using  the  methods  of  documentation,  observation,  and  interviews. The data were analyzed in three stages, namely data reduction, data classification, and drawing conclusions. The results showed that (1) the implementation of the integration of spiritual  attitudes  and  social  attitudes  in  learning  planning  is  located  or  shown  in  the components of the objectives and learning steps, (2) the implementation of the integration of spiritual attitudes and social attitudes in the implementation of learning is carried out by  providing  motivation/encouraging,  warnings,  directions,  reprimands,  assignments, and reinforcement to students when participating in learning activities, (3) the obstacles faced  by  teachers  in  implementing  the  integration  of  spiritual  attitudes  and  social attitudes  in  language  learning  lie  in  the  planning  and  implementation  of  learning. Barriers  in planning, namely teachers have  difficulty in determining KD from KI 1 and KI  2  to  be  integrated  into  KD  from  KI  3  and  KI  4  because  there  are  no  definite guidelines.  Obstacles  in  implementation,  namely  teachers  have  difficulty  implementing the integration of spiritual and social attitudes in learning activities because they have to face different student characters.
Keywords:  Spiritual  Attitude,  Social,  Indonesian  Language  Learning,  The  Independent Learning Curriculum.
1. PENDAHULUAN
ujuan  yang  terkandung  dalam Pasal  1  UU  No.  20  Tahun  2003
tentang  sistem  pendidikan  nasional yaitu  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensinya  yaitu kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  dan ketrampilan. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan  3  berdasarkan  kurikulum yang  sedang  berjalan  yang  bertujuan sebagai kontrol agar tujuan
pendidikan  secara  nasional  dapat terwujud  dengan  baik.  Kurikulum
Merdeka Belajar secara terbatas mulai dilaksanakan  tahun  2013  pada sekolah-sekolah yang memenuhi persyaratan  dan  ditetapkan  secara selektif.  Kurikulum  Merdeka  Belajar merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya untuk merespon berbagai tantangan- tantangan internal dan eksternal. Titik tekan pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan T
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460

## ISSN  E 2621-3338
tata  kelola  kurikulum,  pendalaman dan  perluasan  materi,  penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban  belajar  agar  dapat  menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Oviana (2013) menyatakan bahwa karakteristik Kurikulum  Merdeka  Belajar  antara lain:  mengembangkan  keseimbangan antara  pengembangan  sikap  spiritual dan  sosial,  rasa  ingin  tahu,  kreatif, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sekolah merupakan  bagian  dari  masyarakat
yang memberikan pengalaman belajar terencana  dimana  peserta  didik menerapkan  apa  yang  dipelajari dalam masyarakat dan memanfaatkan masyarakat  sebagai  sumber  belajar. Pada  Kurikulum  Merdeka  Belajar, siswa  tidak  lagi  menjadi  obyek  dari pendidikan, tapi justru menjadi subjek dengan  ikut  mengembangkan  tema dan  materi  yang  ada.  Kompetensi sikap spiritual dan sosial dalam setiap kompetensi  dasarnya  tidak  memiliki materi  pokok  yang  diberikan  dalam pembelajaran,  tetapi  diajarkan  secara indirect  learning.  Setiap  guru  yang
mengimplementasikan
Kurikulum merdeka  belajar  merupakan  sebuah kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi sebagai upaya mengembangkan
kurikulum  dari  yang  sudah  ada sebelumnya.  Lahirnya  kurikulum  ini adalah  hasil  dari  fenomena  pandemi
COVID-19 yang menyebabkan proses pembelajaran  mengalami  banyak kendala sehingga memberikan
dampak  yang  cukup  signifikan  bagi satuan  pendidikan.  Menurut  Buku Saku Kurikulum Merdeka, Kurikulum Merdeka  Belajar  adalah  kurikulum dengan  pembelajaran  intrakurikuler yang beragam, di mana konten belajar akan lebih  optimal  agar  peserta  didik memiliki cukup waktu untuk menguatkan kompetensi. Pada pelaksanaannya,  guru  lebih  memiliki keleluasaan dalam memilih perangkat mengajar sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan
dengan  kebutuhan  belajar  dan  minat peserta didik.
Selain  itu,  pendapat  lain menurut  Badan  Standar  Nasional Pendidikan,  pengertian  Kurikulum
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
Merdeka Belajar merupakan kurikulum yang dalam proses pembelajarannya mengacu pada pendekatan  bakat  dan  minat.  Artinya para  peserta  didik  bisa  memilih pelajaran  apa  saja  yang  diinginkan sesuai  dengan  bakat  dan  minatnya.
Hal  ini  disampaikan  oleh  Menteri Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem  Makarim  sebagai  bentuk evaluasi perbaikan Kurikulum 2013. Karakteristik  Kurikulum Merdeka Belajar Pengembangan kurikulum merdeka  belajar  dilakukan  dengan
lebih  fleksibel  dan  berfokus  pada materi  esensial  dan  pengembangan karakter  peserta  didik.  Oleh  karena itu, terdapat karakteristik khusus yang digunakan  dalam  kurikulum  merdeka belajar, antara lain:
1. Pembelajaran  berbasis  proyek yang bertujuan untuk mengembangkan  soft  skills  dan karakter  sesuai  profil  belajar Pancasila. 2. Berfokus  pada  materi  esensial
sehingga  tersedia  waktu  yang
cukup  untuk  pembelajaran  yang mendalam  bagi  kompetensi  dasar seperti literasi dan numerasi.
3. Fleksibilitas  bagi  guru  dalam melakukan  pembelajaran  yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan  peserta  didik  dan melakukan  penyesuaian  dengan konteks dan muatan lokal. Tahapan Implementasi
Kurikulum Merdeka Belajar
Pengimplementasian kurikulum merdeka belajar tidak serta merta  dilaksanakan  secara  penuh  dan serentak.  Sesuai  dengan  kebijakan
Kemendikbudristek, diberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka  belajar  ini.    Bagi  satuan pendidikan yang memilih menggunakan  kurikulum  merdeka belajar,  terdapat  3  pilihan  kategori dalam mengimplementasikan kurikulum  ini,  di  antaranya:  1) Kategori Mandiri Belajar Kategori  ini  memberikan
kebebasan  kepada  satuan  pendidikan untuk  menerapkan  beberapa  bagian dan  prinsip  kurikulum  merdeka
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460

## ISSN  E 2621-3338
belajar,  dengan  tetap  menggunakan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan/kurikulum darurat. 2) Kategori Mandiri Berubah. Pada  tahun  ajaran  2022/2023,  satuan pendidikan mulai menerapkan kurikulum merdeka belajar, menggunakan  perangkat  ajar  yang
disediakan  dalam  PMM  sesuai jenjang  satuan  pendidikan  yaitu perangkat  ajar  untuk  PAUD,  kelas  I, kelas IV, kelas, VII, dan kelas IX. 3)
Kategori  Mandiri  Berbagi.  Satuan pendidikan dipersilakan untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar diikuti dengan pengembangan mandiri  berbagai  perangkat ajar  pada satuan  pendidikan  anak  usia  dini (PAUD), kelas I, kelas IV, kelas VII,
dan  kelas  IX  mulai  tahun  ajaran
2022/2023. Keunggulan Kurikulum Merdeka  Belajar.  Dilansir  dari  Buku Saku  Tanya  Jawab  Kurikulum Merdeka, keunggulan yang didapatkan  dengan  menggunakan kurikulum merdeka belajar antara lain sebagai  berikut.  1)  Materi  yang disampaikan  dan  dipelajari  menjadi
lebih  sederhana,  mendalam,  dan berfokus  pada  materi  yang  esensial. Hal  ini  tentu  membuat  peserta  didik dapat belajar secara lebih dalam tanpa diburu-buru oleh waktu. 2) Guru lebih merdeka  karena  bisa  mengajar  sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan  peserta  didik.  3) Sekolah memiliki hak dan wewenang dalam  mengembangkan  kurikulum sesuai  dengan  satuan  pendidikan  dan peserta didik. 4) Karena bersifat lebih relevan dan interaktif, proses pembelajaran lebih memberikan kesempatan  keypad  peserta  didik untuk lebih aktif dan dapat mengeksplorasi isu-isu aktual. Sebagai bentuk nyata implementasi dari kurikulum merdeka belajar, salah satunya adalah kegiatan presentasi  yang  bisa  melatih  rasa percaya diri dan kemampuan berbicara di depan umum bagi siswa. Nah, untuk bisa menciptakan presentasi yang menarik dan informatif,  peserta  didik  mungkin memerlukan  template  power  point gratis  yang  akan  membuat  suasana presentasi semakin hidup dan interaktif.  Selain  itu  tentu  persiapan
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
memahami  materi  merupakan  hal utama yang harus diperhatikan.
Alokasi  jam  pelajaran  pada
struktur  kurikulum  dituliskan  secara total dalam satu tahun dan dilengkapi dengan  saran  alokasi  jam  pelajaran jika disampaikan secara reguler/mingguan. Pelaksanaan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka merupakan  siklus  yang  melalui  tiga tahapan berikut: 1) Asesmen diagnostic.  Guru  melakukan  asesmen awal  untuk  mengenali  potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan,  dan  tahap  pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya  dilaksanakan  pada  awal tahun pembelajaran, sehingga hasilnya  dapat  digunakan  untuk melakukan  perencanaan  lebih  lanjut terkait  metode  pembelajaran  yang sebaiknya digunakan. 2) Perencanaan. Guru  menyusun  proses  pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik, serta melakukan pengelompokan  murid  berdasarkan tingkat kemampuan. 3) Pembelajaran.
Selama  proses  pembelajaran,  guru
akan  mengadakan  asesmen  formatif secara  berkala,  untuk  mengetahui progres  pembelajaran  murid  dan melakukan penyesuaian metode
pembelajaran,  jika  diperlukan.  Pada akhir  proses  pembelajaran,  guru  juga bisa  melakukan  asesmen  sumatif sebagai  proses  evaluasi  ketercapaian tujuan pembelajaran.
Berdasarkan  informasi  yang diperoleh  bahwa  sebanyak  144 sekolah  di  bawah  naungan  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  (PK) Kabupaten  Ngada  telah  menjalankan Kurikulum  Merdeka  Belajar.  Hal  ini disampaikan  Kepala  Dinas  PK Kabupaten  Ngada,  Drs.  Vinsensius Milo,  M.M.,  ketika  dihubungi  media ini pekan lalu.
“Kurikulum  Merdeka  Belajar sudah  diimplementasikan  oleh  144 Sekolah  di  bawah  naungan  dinas  dan selalu  dipantau,  juga  didampingi khusus  oleh  para  pengawas  demi menyukseskan  program  kementerian iniPenerapan  kurikulum  merdeka belajar  di  SMP  Citra  Bakti,  terbatas pada  kelas  VIII.  Oleh  karena  kelas VIII SMP Citra Bakti telah
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460

## ISSN  E 2621-3338
menerapkan  Kurikulum  Merdeka Belajar,  peneliti  mengambil  subjek penelitian pada siswa kelas VIII SMP Citra Bakti. Dari hasil observasi awal di  SMP  Citra  Bakti  diperoleh informasi  bahwa  guru-guru  yang  ada di  SMP  Citra  Bakti,  khususnya  guru kelas  VIII  telah  mendapat  pelatihan terkait dengan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Pelatihan  itu  diberikan  sebelum  guru menerapkan  Kurikulum  Merdeka Belajar  dalam  hal  perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran  di  kelas.  Dengan  bekal pelatihan  itu,  guru  diharapkan  dapat menerapkan  Kurikulum  Merdeka Belajar  dengan  baik  sesuai  dengan peraturan  pemerintah.  Beranjak  dari latar  belakang  pendidikan  peneliti adalah  pendidikan  bahasa,  maka peneliti memfokuskan penelitian pada guru  bahasa  Indonesia  kelas  VIII SMP  Citra  Bakti  terkait  dengan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum  Merdeka  Belajar membagi  kompetensi  sikap  menjadi dua, yaitu sikap spiritual  yang terkait dengan  pembentukan  siswa  yang
beriman  dan  bertakwa,  dan  sikap sosial yang terkait dengan pembentukan  siswa  yang  berakhlak mulia,  mandiri,  demokratis,  dan bertanggung jawab.
Dari hasil wawancara dengan guru  bidang  studi  bahasa  Indonesia kelas VIII, diperoleh informasi bahwa dalam  kegiatan  pembelajaran  bahasa Indonesia,  KI-1  yaitu  sikap  spiritual dan  KI-2  yakni  sikap  sosial terintegrasi  dalam  KI-3  dan  KI-4, baik yang tersusun dalam perencanaan  yang  dalam  hal  ini rencana  pelaksanaan  pembelajaran maupun  dalam  pelaksanaan  dan penilaian  hasil  pembelajaran  bahasa Indonesia.  Berdasarkan  tabel  4.1, dalam dokumen RPP bahasa Indonesia kelas VIII SMP Citra Bakti yang  dibuat  oleh  subyek  peneliti ditemukan satu kegiatan pembelajaran sebagai wujud implementasi  pengintegrasian  sikap spiritual  dan  sosial,  yaitu  guru menuliskan rumusan tujuan pembelajaran  untuk  mengembangkan sikap  spiritual  dan  sosial  siswa.  Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan pengembangan sikap
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
spiritual dan sosial dalam RPP masih sangat  minim  dan  belum  sesuai dengan keinginan Kurikulum Merdeka  Belajar,  sebab  Kurikulum Merdeka Belajar secara tidak langsung meminta agar guru merancang  RPP  yang  didalamnya terdapat pengembangan sikap spiritual  dan  sosial  dalam  kegiatan pembelajaranya. Berdasarkan identifikasi  RPP  bahasa  Indonesia
terdapat  tiga  bab  yang  di  ajarkan  di semester genap, hanya satu RPP yang memiliki  tujuan  kompetensi  sikap spiritual dan sosial. Dengan demikian hal tersebut dapat menimbulkan tidak optimalnya pelaksanaan pembelajaran.  Alasanya  adalah  RPP dibuat untuk dijadikan panduan dalam mengajar oleh guru. Apabila
panduanya  tidak  sesuai,  maka  tujuan kegiatan  pembelajaran  tidak  dapat tercapai  seutuhnya.  Dengan  kata  lain RPP  bahasa  Indonesia  tersebut  perlu diperbaiki  dan  dilengkapi  terutama pada  sikap  spiritual  dan  sosial  agar menjadi  RPP  bahasa  Indonesia  yang baik,  yang  dapat  dijadikan  panduan dalam mengembangkan sikap
spiritual  dan  sosial  siswa.  Kondisi ketidaksesuaian  ini  terjadi  karena beberapa  faktor  diantaranya,  yaitu: keterbatasan waktu dalam memahami berbagai aturan dan konsep Kurikulum  Merdeka  Belajar  dan implementasinya,  dan  kurangnya pengalaman  dan  kreatifitas  subyek peneliti yang menyebabkan penyusunan  RPP  bahasa  Indonesia menjadi tidak optimal. Pengembangan Kurikulum
Merdeka  Belajar  didasarkan  pada fenomena  sosial  yang  terjadi  di sekitar  kita,  yakni  akhlak  generasi muda  yang  semakin  brutal,  tidak jujur,  tidak  disiplin,  kecenderungan menyelesaikan  persoalan  dengan kekerasan  dan  kasus  pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia.
Dunia pendidikan ataupun
persekolahan  kita  saat  ini,  tidak mengajak  anak  didik  untuk  berpikir eksploratif  dan  kreatif.  Seluruh suasana  pembelajaran  yang  dibangun adalah  penghafalan,  tanpa  pengertian yang  memadai.  Adapun  bertanya apalagi  berpikir  kritis  praktis  adalah tabu  atau  “pamali”.  Siswa  tidak
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460

## ISSN  E 2621-3338
dididik, tetapi dilatih, ditatar, dibekuk agar  menjadi  penurut,  tidak  jauh berbeda  dari  pelatihan  binatang- binatang “pintar  dan terampil”  dalam sirkus.  Suasana  pembelajaran  yang “salah  urus”  semacam  itu,  telah membuat  cakrawala  berpikir  siswa menyempit dan mengarah pada sikap- sikap  fasisme,  bahkan  menyuburkan
mental penyamun, perompak, penggusur, koruptor yang menghambat  kemajuan  bangsa.  Erat berhubungan  dengan  itu,  timbullah suatu  ketidakwajaran  dalam  relasi sikap  terhadap  kebenaran.  Mental membual, berbohong, bersemu, berbedak,  dan  bertopeng,  seolah-olah semakin meracuni kehidupan kultural bangsa.  Kemunafikan  merajalela. Kejujuran  dan  kewajaran  dikalahkan. Keserasian antara yang dikatakan dan yang dikerjakan semakin timpang. Sikap-sikap fasis yang menafikkan  keluhuran  akal  budi, bahkan  makin  menjauhkan  diri  dari perilaku  hidup  yang  menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, tampaknya  sudah  menjadi  fenomena yang  mewabah  dalam  masyarakat kita. Maraknya fenomena dan
perilaku  anomali  semacam  itu, disadari  atau  tidak,  merupakan  imbas dari  sistem  pendidikan  yang  telah gagal  dalam  membangun  generasi yang  utuh.  Selama  menuntut  ilmu  di bangku  pendidikan,  siswa  yang  baik senantiasa  dicitrakan  sebagai  “anak mami” yang selalu mengamini semua komando  gurunya.  Mereka  ditabukan untuk  bersikap  kritis,  berdebat,  dan bercurah  pikir.  Akibatnya,  mereka tampak  begitu  santun  di  sekolah, tetapi menjadi liar dan bringas di luar tembok  sekolah.  Anak-anak  bangsa yang tengah gencar memburu ilmu di bangku  pendidikan  (hampir)  tidak pernah  dididik  secara  serius  dalam menumbuhkembangkan
sikap spiritual  dan  sosialnya.  Ranah  sikap spiritual dan sosial yang amat penting peranannya dalam melahirkan generasi  muda  yang  berakhlak  mulia tinggi, justru dikebiri dan dimarginalkan. Kebijakan dan
kurikulum  pendidikan  kita  belum memberikan  ruang  dan  waktu  yang cukup  berarti  untuk  memberikan pencerahan  spiritual  siswa.  Yang lebih  memprihatinkan,  guru  sering terjebak pada situasi rutinitas
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
pembelajaran  yang  kaku,  monoton, dan menegangkan lewat sajian materi yang  lebih  mirip  orang  berkhotbah,
indoktrinasi, dan
“membunuh” penalaran  siswa  yang  dikukuhkan lewat dogma-dogma dan mitos-mitos.
Idealnya,  pendidikan  harus mampu  memberikan  pencerahan  dan menumbuhkan  sikap  spiritual  kepada siswa,  sehingga  mereka  mampu bersikap  responsif  terhadap  segala persoalan  yang  tengah  dihadapi masyarakat  dan  bangsanya.  Melalui pencerahan yang berhasil ditimbanya, mereka  diharapkan  dapat  menjadi
sosok spiritual yang memiliki apresiasi  tinggi  terhadap  masalah kemanusiaan, kejujuran, demokratisasi, toleransi, dan kedamaian hidup. Kita  membutuhkan sosok  manusia  yang  memiliki  sikap spiritual  dan  sosial  yang  dapat menciptakan damai di tengah berkecamuknya kebencian, yang menawarkan pengampunan bila terjadi  penghinaan.  Beranjak  dari fenomena  itulah,  betapa  pentingnya menumbuhkan  sikap  spiritual  dan sosial  dalam  diri  siswa.  Oleh  karena
itulah pemerintah merancang Kurikulum Merdeka Belajar sedemikian rupa untuk meningkatkan sikap spiritual dan sosial siswa dalam menghadapi  lingkungan  hidup  yang ada  di  sekitarnya.  Salah  satu upayanya ialah dengan mengintegrasikan  sikap  spiritual  dan sosial dalam kegiatan pembelajaran. Alur pembelajaran yang menerapkan  pendekatan scientific dapat membawa siswa menjadi subjek pembelajaran melalui praktik langsung.  Pendekatan scientific yang tercermin dalam kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, menyajikan,  dan    mengomunikasikan dapat  mengubah  pembelajaran  yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran  yang  berpusat  pada siswa.  Alur  pembelajaran  tersebut diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna sekaligus  menanamkan  nilai-nilai sikap baik spiritual maupun sosial. Saat  ini  di  Indonesia  tengah
diberlakukan  tiga  kurikulum  pada jenjang pendidikan dasar dan menengah  yakni  Kurikulum  2013,
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460

## ISSN  E 2621-3338
Kurikulum 2013 yang Disederhanakan, dan Kurikulum Merdeka.  Ketiga  kurikulum  tersebut dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan  yang  sama  sebagaimana termaktub  dalam  Pasal  3  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  yang berbunyi: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung  jawab.  Berbeda  dengan Kurikulum 2013 yang belum melabeli profil  murid  yang  akan  dibangun, pada  Kurikulum  Merdeka  tujuan pendidikan  yang  akan  dituju  diberi label  oleh  pemerintah  sebagai  Profil Pelajar  Pancasila  dengan  enam  ciri utama yang konon katanya dijabarkan dari  tujuan  pendidikan  nasional.
Keenam  ciri  utama  tersebut  yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global;  bergotong  royong;  mandiri; bernalar kritis; dan, kreatif.
Dengan  demikian  secara esensial, Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat,  dan  Kurikulum  Merdeka dikembangkan  untuk  mewujudkan Profil  Pelajar  Pancasila,  dampaknya suasana  dan  proses  pembelajaran yang  terjadi  berdasarkan  ketiga kurikulum  tersebut  mesti  holistik mengembangkan seluruh aspek
kompetensi  murid  yakni  sikap, pengetahuan,  dan  keterampilan.  Oleh karena  itu,  pada  Kurikulum  2013, pemerintah  menetapkan  Kompetensi Inti  Sikap  Spiritual,  Kompetensi  Inti
Sikap Sosial, Kompetensi Inti Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan yang memiliki fase satu tahun,  artinya  setiap  kelas  per  tahun memiliki  kompetensi  inti  masing- masing  sesuai  tahap  perkembangan diri  murid.  Untuk  kepentingan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian,  pada  Kurikulum  2013, pemerintah  menetapkan  Kompetensi Dasar  Sikap  Spiritual  dan  Sosial
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
untuk  mata  pelajaran  Pendidikan Agama  dan  Budi  Pekerti  dan  mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan; Kompetensi Dasar Pengetahuan;  dan,  Kompetensi  Dasar Keterampilan. Karena memiliki Kompetensi  Dasar  Sikap,  untuk kedua  mata  pelajaran  tersebut, kegiatan pembelajaran sikap dilakukan  secara  langsung  mengacu kepada  kompetensi  dasar,  sedangkan mata pembelajaran selain kedua mata pelajaran tersebut melakukan kegiatan  pembelajaran  sikap  secara tidak  langsung  antara  lain  melalui pembiasaan  dan  mengaitkan  topik pengetahuan  dengan  nilai-nilai  sikap yang  relevan.  Pembelajaran  sikap dilakukan  pada  berbagai  kegiatan kurikuler  yang  relavan  dengan beragam  teknik  tidak  dibatasi  hanya dengan  pembelajaran  berbasis  projek sebagaimana pada Kurikulum Merdeka  dan  pembudayaan  pada ekosistem  sekolah.  Nilai-nilai  sikap yang  dikembangkan  mengacu  pada tujuan  pendidikan  nasional.  Pada Kurikulum  Merdeka,  pemerintah
tidak  menetapkan  Kompetensi  Inti,
namun menetapkan Capaian Pembelajaran  (CP)  yang  memiliki fase  baragam:  1  tahun  untuk  SMA Kelas  X,  2  tahun  untuk  jenjang  SD dan  SMA  Kelas  XI  dan  Kelas  XII berada  pada  fase  yang  sama,  dan  3 tahun  untuk  SMP.  Berbeda  dengan rumusan  Kompetensi  Inti,  rumusan CP  berupa  deskripsi  seluruh  aspek kompetensi yang harus dicapai murid pada  saat  murid  mencapai  fase tertentu.  Dengan  demikian  mestinya CP  menggambarkan  berbagai  aspek kompetensi  baik  sikap,  pengetahuan, maupun  keterampilan  yang  akan dibangun dalam aktivitas
pembelajaran  dan  akan  diukur pencapaiannya melalui penilaian.
Mudah-mudahan  CP  telah dikonstruk  dengan  menggunakan formulasi  perumusan  standar  untuk setiap  mata  pelajaran  sehingga diperoleh  CP  yang  benar,  mudah dipahami,  dan  mudah  dijabarkan  ke tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran,  dan  penilaian.  Namun jika  CP  masih  eror  konstruksi,  eror pola,  dan  eror  substansi  perilaku
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460

## ISSN  E 2621-3338
kompetensi,  maka  pada  praktiknya tidak akan ditemukan keselarasan dan harmoni antara CP, tujuan pembelajaran,  pembelajaran,  dan penilaian. Ketidakselarasan ini merupakan  penyakit  akut  dalam setiap implementasi kurikulum. Selain  itu,  dalam  perspektif  makna dan peran standar nasional pendidikan,  mestinya  CP  bukan  ayat pada  kitab  suci  yang  dikunci  dan tidak  bisa  diubah,  namun  bersifat dinamis  sehingga  sekolah  memiliki kewenangan  untuk  mengembangkan
CP,  dengan  syarat  dan  ketentuan selama  CP  yang  dikembangkan
sekolah melampaui CP versi pemerintah. Pada  Kurikulum  Merdeka, pemerintah tidak menetapkan Kompetensi  Dasar.  Namun  memberi ruang kepada guru untuk mengembangkan tujuan pembelajaran sebagai  jabaran  teknis  dan  detil  dari CP.  Kebijakan  ini  perlu  diacungi jempol kerana menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menjadikan  guru tidak  hanya  sebagai pelaksana kurikulum, namun sekaligus berperan sebagai
pengembang  kurikulum.  Agar  niat baik  tidak  bertepuk  sebelah  tangan, pemerintah  dan  pihak  relavan  perlu memberikan  berbagai  pertolongan kepada guru agar mampu merumuskan  tujuan  pembelajaran yang  benar,  dapat  diimplementasikan dalam pembelajaran, dan dapat diukur proses dan pencapaiannya. Spirit guru sebagai pengembang kurikulum sebenarnya  merupakan  spirit  dari Kurikulum  2013,  namun  spirit  ini belum  berjalan.  Spirit  ini  secara pilosofis  bisa  dilihat  dari  makna  dan peran  Kompetensi  Dasar  yang sebenarnya  bisa  dikembangkan  oleh sekolah selama melampaui Kompetensi  Dasar  versi  pemerintah. Lalu  bagaimana  dengan  paradigma pembelajaran?  Meski  sebagian  pihak mengklaim pembelajaran pada
Kurikulum  Merdeka  berpusat  pada murid,  sedangkan  Kurikulum  2013 belum  berpihak  pada  murid.  Untuk menyikapi  klaim  tersebut,  mari  kita mencermati  substansi  dari  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. Undang-undang  tersebut  menjadi dasar  yuridis  bagi  Kurikulum  2013
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
dan  Kurikulum  Merdeka.  Secara esensial terkait pembelajaran, Undang-undang Sisdiknas mengamanahkan  kepada  pendidik agar pembelajaran berkhidmat kepada murid  atau  berpusat  kepada  murid dengan  cara  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa  dan  negara.  Frasa  peserta didik  secara  aktif  mengembangkan potensi  dirinya,  inilah  yang  menjadi esensi  pembelajaran  berpusat  pada murid.  Dengan  kata  lain,  murid pemilik  pembelajaran  baik  sebelum, saat,  maupun  setelah  pembelajaran dengan  berbagai  teknik  dan  metode pembelajaran.  Untuk  itu,  guru  wajib mengenali  berbagai  aspek  dari  murid
sebelum memulai pembelajaran dengan  aktif  melibatkan  murid  untuk
mengenal dirinya.
Kemudian guru harus
menciptakan  suasana  dan  lingkungan pembelajaran  yang  mengadaptasi berbagai  keberagaman  murid.  Juga, guru  mesti  piawai  memasilitasi berbagai ajang unjuk kinerja performa murid.  Dengan  demikian,  Kurikulum 2013  dan  Kurikulum  Merdeka memiliki  paradigma  pembelajaran yang sama secara esensial. Hanya saja praktiknya yang perlu terus
diperbaiki.  Jadi,  saya  meyakini  baik Kurikulum  2013  maupun  Kurikulum Merdeka  memiliki  spirit  dan  esensi yang sama: untuk mewujudkan profil pelajar  sesuai  tujuan  pendidikan nasional  yang  holistik;  berkhidmat kepada  murid;  memberi  ruang  dan waktu kepada guru untuk membangun proses,  suasana,  dan  lingkungan pembelajaran  agar  murid  aktif mengembangkan potensi dirinya dengan menggunakan berbagai teknik dan  metode;  dan  mengadaptasi keberagaman murid.  Oleh  karena  itu, esensi keberhasilan sebuah kurikulum bukan  pada  ganti  menteri  ganti kurikulum,  namun  pada  bekerjanya kurikulum di nurani, pikiran, dan raga
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460

## ISSN  E 2621-3338
guru, yang ditandai dengan terjadinya dan dirasakannya praktik pembelajaran  dan  penilaian  yang efektif dan bermakna.
Tantangan  dari  luar  adalah adanya  fenomena  sosial  segolongan manusia  yang  tidak  percaya  kepada Tuhan yang tentu tidak sesuai dengan fitrah  diciptakannya  manusia  dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila  khususnya  sila  pertama.
Ada  pula  segolongan  manusia  yang secara  lisan  beriman  kepada  Tuhan tetapi  dalam  kesehariannya  tidak mencerminkan  sebagai  manusia  yang beriman dengan meninggalkan konsekuensi dan kewajibannya sebagai  manusia  yang  beriman. Bahkan  banyak  fenomena  sosial kemaksiatan yang justru menunjukkan  adanya  ketidaktaatan terhadap ajaran agama dan sebaliknya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.  Maka  guru  perlu  dengan saksama mengimplementasikan pengintegrasian  sikap  spiritual  dan sosial  dalam  setiap  pembelajaran yang  dilaksanakan  agar  siswa  dapat memaknai  setiap  materi  dan  proses pembelajaran menjadi kesadaran
untuk  menjadi  hamba  Tuhan  yang taat  dan  sekaligus  sebagai  warga negara  yang  memiliki  sikap  sosial yang luhur untuk mewujudkan bangsa yang bermartabat.
Dengan menumbuhkan sikap
spiritual  dan  sosial  dalam  diri  siswa, tujuan pendidikan nasional
diharapkan  dapat  terwujud,  yakni dapat  berkembangnya  potensi  siswa agar  menjadi  manusia  yang  beriman dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan menjadi warga negara yang demokratis  serta  bertanggung  jawab (Hamalik,  2005:1).  Dengan  kata lain, penyelenggaraan pendidikan
diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi siswa sebagai  generasi  penerus  bangsa  di masa  depan,  yang  diyakini  akan menjadi  faktor  determinan  bagi tumbuh  kembangnya  bangsa  dan negara  Indonesia  sepanjang  jaman (Muslich, 2007:2).
Terkait dengan betapa pentingnya  peranan  sikap  spiritual dan  sikap  sosial  dalam  kegiatan pembelajaran, maka peneliti
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
mengambil penelitian yang memfokuskan  pada  implementasi pengintegrasian  sikap  spiritual  dan sikap  sosial  dalam  pembelajaran bahasa  Indonesia  di  kelas  VIII  SMP Citra Bakti.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan metode  dokumentasi,  observasi,  dan wawancara. Analisis data melalui tiga tahap,  yaitu  (1)  reduksi  data;  (2) klasifikasi  dan  penyajian  data;  (3) penarikan simpulan.
Metode dokumentasi digunakan untuk  mengumpulkan  data  tentang perencanaan  pembelajaran  bahasa Indonesia  dalam  mengintegrasikan sikap  spiritual  dan  sikap  sosial  yang dibuat  oleh  guru  bahasa  Indonesia  di kelas VIII SMP Citra Bakti.
Pengumpulan  data  dengan metode dokumentasi dilakukan dengan  mengumpulkan  perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan  pembelajaran  (RPP) semester  genap  yang  dibuat  guru
sebelum melaksanakan pembelajaran di  kelas.  Hal  yang  menjadi  fokus
peneliti adalah aspek KI-1 dan KI-2, yaitu  implementasi  pengintegrasian sikap  spiritual  dan  sikap  sosial  yang dalam  KI-3  dan  KI-4  yang  tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Selain dari implementasi  pengintegrasian  aspek sikap  spiritual  dan  sikap  sosial  yang tertuang pada aspek pengetahuan dan keterampilan,  tidak  akan  peneliti berikan  perhatian.  Data  yang  akan dideskripsikan melalui metode
dokumentasi  ini  adalah  bagaimana implementasi  pengintegrasian  KI-1 dan  KI-2  ke  dalam  KI-3  dan  KI-4 dalam  perencanaan  pembelajaran bahasa Indonesia.
Instrumen  penelitian  yang digunakan dalam metode dokumentasi  ini  adalah  berupa  kartu data  yang  digunakan  untuk  mencatat hasil  analisis  RPP  yang  dibuat  guru bahasa Indonesia dalam hal implementasi  pengintegrasian  sikap spiritual dan sosial dalam perencanaan pembelajaran. Penelitian ini  pun  juga  menggunakan  metode observasi  langsung,  yakni  peneliti mengadakan pengamatan secara
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
langsung dalam situasi yang sebenarnya.  Metode  observasi  yang akan  digunakan  adalah  metode observasi  partisipasi  pasif  karena peneliti bukan merupakan bagian dari subjek  yang  diteliti,  namun  ikut dalam  kegiatan  penelitian.  Hal  ini peneliti lakukan agar tidak terjadi bias terhadap data yang ingin dikumpulkan.  Metode  observasi  ini digunakan  untuk  mengetahui  data mengenai implementasi hasil pengintegrasian  aspek  sikap  spiritual dan  sikap  sosial  dalam  pelaksanaan pembelajaran  bahasa  Indonesia  yang diadakan  oleh  guru  kelas  VIII  SMP Citra Bakti. Instrumen observasi yang digunakan  adalah  model  catatan lapangan,  yaitu  alat  observasi  yang digunakan  untuk  mencatat  segala fenomena  yang  ada  di  lapangan  atau tempat penelitian berlangsung. Dengan  menggunakan  instrumen catatan  lapangan  ini,  peneliti  dapat
mencatat semua peristiwa yang ada di lapangan dengan apa adanya.
Metode  wawancara  ini  peneliti gunakan  untuk  mengumpulkan  data mengenai  hambatan-hambatan  guru
dalam menerapkan sikap spiritual dan sikap sosial dalam merencanakan dan melaksanakan  pembelajaran  bahasa Indonesia  di  kelas  VIII  SMP  Citra Bakti.  Data  yang  diperoleh  melalui metode  wawancara  ini  juga  untuk melengkapi  data  yang  didapat  lewat metode observasi, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan mendalam. Dengan demikian, metode wawancara  ini  merupakan  triangulasi pengumpulan data atas data observasi.  Metode  wawancara  yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kebijakan. Kebijakan publik  menyangkut  soal  isu-isu  dan persoalan  yang  terjadi  di  masyarakat yang  disusun  (constructed)  dan diterjemahkan dalam suatu keputusan, serta  diletakkan  dalam  agenda kebijakan dan agenda politik (Retnoningsih  dan  Marom,  2017). Analisis  kebijakan  diperlukan  untuk mengetahui apakah substansi kebijakan  sudah  mencakup  informasi mengenai  permasalahan  yang  ingin diselesaikan  dan  dampak  yang
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
mungkin  timbul  sebagai  akibat  dari kebijakan  yang  diimplementasikan (Dunn,  2003).  Analisis  kebijakan merupakan  suatu  prosedur  berfikir yang  sudah  lama  dikenal  dan dilakukan  dalam  sejarah  manusia. Menurut  Duncan  MacRae  (Dunn,
2003)“analisis kebijakan adalah sebagai  suatu  disiplin  ilmu  sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka  upaya  memecahkan  masalah
publik”.  Lebih  lanjut  Suryadi  dan Tilaar  (1994)  menegaskan  bahwa analisis  kebijakan  adalah  sebagai suatu  cara  atau  prosedur  dalam menggunakan  pemahaman  manusia terhadap  dan  untuk  pemecahan masalah kebijakan. Analisis kebijakan adalah  penerapan  berbagai  metode penelitian  yang  dilakukan  oleh seorang  atau  sekelompok  peneliti kebijakan  yang  bertujuan  untuk mendapatkan  berbagai  data  dan mengolahnya menjadi informasi yang relevan  terhadap  suatu  kebijakan
(policy information) yang selanjutnya digunakan dalam merumuskan (formulation)  suatu  masalah  public yang  rumit  dan  kompleks  menjadi lebih terstruktur (well-structured policy problem) sehingga memudahkan untuk merumuskan dan memilih berbagai alternatif kebijakan (policy alternatives) untuk memecahkan suatu masalah kebijakan dan direkomendasikan kepada
pembuat  kebijakan  (policy  maker) serta  menjadikannya  sebagai  basis informasi  dalam  proses  pengambilan keputusan (Retnoningsih dan Marom, 2017).  Meminjam  istilah  yang digunakan  Parson  (Parsons  dan Santoso,
1919), maka dapat disimpulkan  bahwa  seorang  analis akan bekerja dalam dua kategori luas: 1)  Analisis  proses  kebijakan,  yakni bagaimana cara mendefinisikan masalah, menetapkan agenda, merumuskan  kebijakan,  mengambil keputusan, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi  kebijakan;  2)  Analisis dalam  dan  untuk  proses  kebijakan, yang  mencakup  kajian  penggunaaan
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460

## ISSN  E 2621-3338
teknis  analisis,  riset,  dan  advokasi dalam pendefinisian masalah, pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasinya. Informasi  yang  dibutuhkan  dalam proses  perumusan  kebijakan  adalah: a)  apa  masalah  kebijakan;  b)  apa hasil-hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan  di  masa  depan;  c)  apa pilihan  kebijakan  yang  paling  ideal untuk  menghasilkan  hasil  kebijakan yang diharapkan tersebut; d) apa hasil kebijakan  yang  didapat  setelah diimplementasikan;  e)  bagaimana kinerja  suatu  kebijakan;  f)  apakah kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah yang dirumuskan. Untuk dapat menghasilkan  informasi  kebijakan tersebut  tugas  analis  kebijakan adalah:  a)  merumuskan  masalah;  b) membuat  forecasting;  c)  memberikan rekomendasi; d) melakukan monitoring,  dan  e)  melakukan evaluasi  (Retnoningsih  dan  Marom, 2017). Rumusan Kebijakan. Merumuskan  kebijakan  adalah  hal terpenting  dari  proses  membuat kebijakan publik yang berupa
rangkaian keputusan dalam menyelesaikan  masalah.  Anderson mengatakan bahwa perumusan kebijakan  sebagai  upaya  untuk menjawab berbagai pertanyaan public,  bagaimana  alternative  dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dikembangkan  dan  siapa  yang berpatisipasi. Sedangkan pembentukan kebijakan lebih merujuk  pada  aspek-aspek  seperti bagaimana permasalahan publik menjadi  perhatian  para  pembuat kebijakan, bagaimana proposal kebijakan  dirancang  untuk  problem- problem  khusus,  dan  bagaimana proposal  tersebut  diambil  di  antara berbagai  alternatif  yang  saling berkompetisi.  Pembuatan  kebijakan merupakan  keseluruhan  tahap  dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan (Winarno, 2002).  Dari  pendapat  ini,  rumusan kebijakan  merupakan  langkah  awal sebagai  alternative  kebijakan  public dalam  merespon  persoalan  yang berada  di  masyarakat,  dimana  dalam prosesnya  tidak  terlepas  dari  unsur- unsur  politik.  Konsep  Merdeka Belajar  juga  lahir  dari  proses  politik,
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
dimana  pemerintah  sebagai  pembuat kebijakan. Meskipun rumusan kebijakan  Merdeka  Belajar  mudah dipahami tetapi  ketika  di  telaah lebih dalam  masih  terdapat  beberapa temuan yang sulit untuk di implementasikan  ke  pendidikan  di Indonesia yang memiliki permasalahan  yang  beragam  dan berbeda-beda  serta  masih  kurang siapnya  sumber  daya  manusia  dan sarana  prasarana  yang  menunjang terlaksananya kebijakan ini. Payung Hukum. Menindaklanjuti  arahan  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil  Presiden  Republik  Indonesia
Ma’ruf  Amin  untuk  meningkatkan kualitas  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  (Mendikbud)  Nadiem Anwar  Makarim,  menetapkan  empat program  pokok  kebijakan  pendidikan “Merdeka  Belajar”.  Program  tersebut
meliputi  Ujian  Sekolah  Berstandar Nasional  (USBN),  Ujian  Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP),  dan  Peraturan Penerimaan  Peserta  Didik  Baru
(PPDB)  Zonasi.  Ke  empat  program ini  sejuah  ini  masih  belum  memiliki landasan hukum yang baku, sehingga penerapan  di  lapangan  masih  sering terjadi  miskomunikasi  antar  sektor lembaga pendidikan. Landasan
hukum  yang  digunakan  masih mengacu  kepada  Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sumber  Anggaran.  Dalam proses pelaksanaan kebijakan
merdeka  belajar  pasti  membutuhkan anggaran,  sumber  dana  anggaran pendidikan  berasal  dari  masyarakat dan pemerintah. Karena kebijakan ini belum  memiliki  paying  hukum  yang kuat  dalam  implementasinya,  maka sumber  anggaran  masih  belum teralokasi  dengan  baik  dan  sistematis sehingga  seringkali  di  lapangan sekolah  sebagai  pengguna  dari kebijakan  ini,  sering  kali  mengalami kekurangan dalam menerapkan kebijakan ini. Apalagi proses
implementasi  kebijakan  merdeka belajar  bersamaan  dengan  kasus pandemic  Covid-19,  yang  menuntut semua  lembaga  pendidikan  mampu
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460

## ISSN  E 2621-3338
beradaptasi  dengan  pembelajaran berbasis teknologi. Desain  Kebijakan.  Secara keseluruhan kebijakan merdeka belajar  merupakan  sebuah  solusi
untuk meningkatkan mutu pendidikan dan  kualitas  sumber  daya  manusia  di Indonesia.  Dengan  adanya  kebijakan ini,  layana  pendidikan  bisa  di  akses oleh  semua  lapisan  masyarakat  tanpa terikat dengan ruang waktu,
mengingat  saat  ini  kita  sudah
memasuki  revolusi  industry  4.0  dan society  5.0.  Sehingga  semua  layanan pendidikan  harus  berbasis  teknologi, hal  juga  membantu  dalam  mengatasi masalah  pandemic  Covid-19  yang menjadi  wabah  penyakit  se  dunia. Kebijakan merdeka belajar diterapkan untuk  membantu  mengatasi  masalah pendidikan  yang  sering  kali  terjadi berulang-ulang yang membatasi
ruang  gerak  guru  maupun  murid dalam  mengeskplore  diri  dengan banyaknya  administrasi  yang  harus dipenuhi.  Dengan  kebijakan  ini, diharapakan  proses  pembelajaran yang  berada  di  sekolah  lebih  efektif dan  efisien.  Pendidikan  Merdeka Belajar merupakan respon
Kemendikbud  terhadap  kebutuhan system  pendidikan  di  era  Revolusi Industri  4.0  untuk  mencetak  sumber daya  manusia  yang  unggul  dengan mengutamakan  pendidikan  karakter.
Tujuannya agar dalam system pendidikan terutama dibidang pembelajaran, siswa dapat menguasai literasi  data,  lieterasi  teknologi  dan literasi manusia. Sehingga pendidikan di  Indonesia  mampu  mencetak generasi  unggul  yang  dapat  bersaing secara global.
Merdeka Belajar. Seiring perkembangan  zaman,  pendidikan dewasa  ini  dipandang  tidak  hanya sebagai  sector  penyedia  pelayanan umum (public goods), melainkan juga sebagai investasi produktif (productive investment) yang memacu pertumbuhan dalam berbagai bidang  dan  sector  pembangunan  di Indonesia.  Pendidikan  sebagai  tolak ukur  kemajuan  bangsa  dan  negara, memiliki  peran  yang  sangat  strategis dan  merupakan  inisiator  penentu kemajuan  suatu  negara.  Oleh  karena itu,  setiap  pengelola  pendidikan diharapkan mampu melahirkan output peserta didik yang memiliki keilmuan
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
dan  keterampilan  sesuai  dengan harapan  semua  pihak.  Berangkat  dari hal tersebut, maka diperlukan konsepsi,  kebijakan,  dan  program- program  pendidikan  yang  tepat, terarah, dan aplikatif. Semangat untuk melakukan  inovasi  dan  perubahan inilah  roh  pertama  program  merdeka belajar  untuk  diterapkan  di  sektor pendidikan  Indonesia.  Apalagi  di  era revolusi industri 4.0, sistem pendidikan diharapkan dapat mewujudkan  peserta  didik  memiliki keterampilan  yang  mampu  berfikir kritis  dan  memecahkan  masalah, kreatif dan inovatif serta keterampilan komunikasi  dan  kolaborasi  (Ammas, 2021). Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , merdeka  belajar  adalah  memberikan kebebasan  dan  otonomi  kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi,  dosen  dibebaskan  dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan memilih  bidang  yang  mereka  sukai (Tinggi,  2020).  Melalui  kebijakan Merdeka Berlajar, Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nadiem Anwar  Makarim  ingin  menciptakan suasana  belajar  yang  happy  dan kondusif bagi peserta didik. Merdeka belajar menurut Mendikbud
berangkat  dari  keinginan  agar  output pendidikan  menghasilkan  kualitas yang  lebih  baik  dan  tidak  lagi menghasilkan  siswa  yang  hanya  jago menghafal  namun  juga  memiliki kemampuan  analisis  yang  tajam, penalaran  serta  pemahaman  yang komprehensif  dalam  belajar  untuk mengembangkan  diri  (Saleh,  2020). Merdeka  belajar  dalam  proses pembelajaran  sesuai  dengan  yang diungkapkan  oleh  Agustinus  Tanggu Daga dari beberapa literatur diartikan sebagai  merdeka  berpikir,  merdeka berinovasi,  merdeka  belajar  mandiri dan  kreatif,  dan  merdeka  untuk kebahagiaan  (Daga,  2021).  Konsep merdeka belajar di gagas agar peserta didik  memiliki  kebebasan  dalam berfikir kritis dan cerdas, hal ini akan membuat peserta didik untuk mengekspolrasi  tentang  bagaimana proses  Pendidikan  yang  di  maksud oleh  Ki  Hadjar  Dewantara  dalam mengimplementasikan  Ing  Ngarso
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460

## ISSN  E 2621-3338
Sung  Tuladha,  Ing  Madya  Mangun Karso,  dan  Tut  Wuri  Handayani dalam system Pendidikan di Indonesia saat ini dengan mengedepankan  keterbukaan  dalam berfikir.  Jika  kebebasan  belajar terpenuhi maka akan tercipta pembelajaran  mandiri  dan  disebut sekolah  mandiri.  Ini  mengingatkan kita  pada  seorang  penulis  Paolo Freire,  seorang  pendidik  Brazil  dari Recife University. Sebagai mahasiswa hukum, ia juga mempelajari  filsafat  dan  psikologi dalam  bahasa.  Meskipun  dia  lulus sebagai  pengacara,  dia  tidak  pernah benar-benar  berpraktik  di  bidang  itu. Sebaliknya  dia  bekerja  sebagai  guru di SMP Citra Bakti, mengajar bahasa Portugis.  Ajarannya  yang  terkenal adalah  bahwa  manusia  adalah  tuan dari  dirinya  sendiri  dan  oleh  karena itu  kodrat  manusia  adalah  bebas.  Ini adalah upaya Freire untuk memanusiakan  manusia.  Humanisasi bisa  juga  berarti  pembebasan  atau pembebasan  orang-orang  dari  situasi batas  yang  menindas  mereka  ingin. "Yang  tertindas  harus  membebaskan
dan membebaskan diri dari
penindasan yang tidak manusiawi dan pada saat yang sama waktu membebaskan  para  penindas  dari penjara  hati  nurani  yang  tidak  jujur menindas”  (Abdul  Razzak,  2020).
Jika masih ada pengecualian, kebebasan  dan  kebebasan  sejati tidak akan pernah tercapai sepenuhnya dan penuh  arti.  Saat  ini,  kebebasan pendidikan  terletak  pada  gagasan humanisme  baru  (Marope,  2019). Hakikat  kebebasan  berpikir  menurut Nadiem,  harus  didahului  oleh  guru sebelum  mereka  mengajarkannya kepada  siswa.  Nadiem  menuturkan, dalam  kompetensi  guru  di  level manapun,  tanpa  proses  penerjemahan kompetensi dasar dan kurikulum yang ada,  maka  tidak  akan  pernah  ada pembelajaran  yang  terjadi.  Dengan adanya kebijakan merdeka belajar ini,
Kemendikbud berharap agar mengaplikasikan  kurikulum  dalam proses pembelajaran haruslah menyenangkan  ditambah  dengan pengembangan  berfikir  yang  inovatif oleh  para  guru,  hal  ini  dapat menumbuhkan  sikap  positif  siswa dalam mersepon pembelajaran.
Merdeka  belajar  merupakan  proses
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
pembelajaran  secara  alami  dalam mencapai  kemerdekaan  berfikir  dan berinovasi  di  bidang  pendidikan. Esensi  merdeka  belajar  adalah menggali  potensi  terbesar  para  guru dan  siswa  untuk  berinovasi  dan meningkatkan  kualitas  pembelajaran secara mandiri, mandiri yang dimaksud  tidak  hanya  mengikuti proses  birokrasi  pendidikan  tetapi benar-benar  inovasi  yang  dapat memajukan pendidikan dalam
menghasilkan  sumber  daya  manusia berdaya  saing  global  (Saleh,  2020). Prof.  Dr.  Hj.  Sylviana  Murni,  SH, M.Si  dalam  Seminar  Nasional “Merdeka  Belajar:  dalam  Menapai Indonesia Maju 2045” yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta  pada  tanggal  10  Maret  2020 memaparkan empat program kebijakan  Merdeka  Belajar  (Tohir, 2019)  yaitu  pertama,  USBN  diganti dengan  menjadi  ujian  (assessment) pada  tahun  2020  sesuai  dengan Permendikbud  No  43  Tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Ujian  yang diselenggarakan  Satuan  Pendidikan dan  Ujian  Nasional  ini  menunjukkan
bahwa  sekolah  dan  guru  merdeka dalam  menilai  hasil  belajar  siswa; kedua,  UN  tahun  2021  diganti menjadi assessment kompetensi minimum  dan  sesuai  karakter.  Pada assessment  ini  juga  ditekankan penguasaan aspek literasi dan numerisasi  dengan  merujuk  standar Internasional; ketiga, RPP dipersingkat  dan  dibuat  simple  serta semudah  mungkin;  dan  keempat, zonasi  PPDB  lebih  fleksibel  dengan mempertimbangkan ketimpangan akses  dan  kualitas  sesuai  daerah (Sherly  et  al.,  2020).  Menjelaskan konsep  kebijakan  Merdeka  Belajar yang  diusulkan  oleh  Mendikbud  dan Budaya  Nadiem  Makarim  tersebut  di atas,  yang  menekankan  pada  konsep Merdeka  Belajar  tersebut  bahwa
Nadiem melakukan penilaian terobosan dalam kemampuan minimalnya, termasuk literasi,
berhitung,  dan  survei  karakter. Literasi  tidak  hanya  mengukur kemampuan  membaca,  tetapi  juga kemampuan  menganalisis  isi  bacaan bersama  dengan  pemahaman  konsep di  baliknya.  Untuk  kemampuan
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
numerik,  apa  itu  yang  dinilai  bukan matematika, tetapi penilaian kemampuan siswa dalam mengaplikasikan  konsep  numeric kehidupan  nyata.  Satu  aspek  yang tersisa,  Survei  Karakter,  bukanlah ujian. Tapi mencari sejauh mana yang merupakan  penerapan  nilai-nilai  budi pekerti,  agama,  dan  pancasila  yang dianut  siswa  (Mendikbud,  2019).
Kebijakan  merdeka  belajar  ini diharapkan dunia pendidikan memberikan gebrakan kebijakan yang dapat  dirasakan  berbagai  kalangan sehingga  mampu  memajukan  sistem pendidikan secara merata dan mencetak  generasi  penerus  bangsa yang  unggul,  kompetitif  dan  berdaya saing global (Arifin et al., 2021). Matriks  Analisis  SWOT  a. Faktor Internal 1) Kekuatan (Strengthneses) a) Memberikan perlindungan  dan  keselamatan  siswa dalam  proses  pembelajaran  di  masa pandemic  Covid-19.  b)  Proses pembelajaran  bisa  di  akses  dan dilakukan  tanpa  terbebani  ruang  dan waktu  antara  guru  dan  siswa.  c) Kurikulum  lebih  fleksibel  melalui Kepmendikbud  Nomor  719  Tahun
2020.  d)  Dukungan  penuh  kebijakan Pemerintah  Pusat  maupun  Daerah terkait  Sarana  Pembelajaran  yang mudah  dijangkau  melalui  kerjasama
Mendikbud  dengan  penyedia  layanan informasi  yang  tertuang  dalam  SE Mendikbud. 2) Kelemahan (Weakneses)  a)  SDM  yang  masih kurang menguasai teknologi informasi  di  masa  pemberlakuan pembelajaran online di masa pandemic  Covid-19.  b)  Siswa  di pedesaan  masih  kesulitan  dalam mengakses pembelajaran online karena  sarana  yang  terbatas.  c)
Konektivitas  jaringan  antar  daerah yang  berbeda-beda  sehingga  akses pembelajaran sering kali tersendat. d) Keterbatasan interaksi/komunikasi antar  siswa  maupun  guru  kurang maksimal dalam proses pembelajaran. b.  Faktor  Eksternal  1)  Peluang (Opportunities) a) Proses pembelajaran berbasis online merupakan  hal  baru  di  masa pandemic  Covid-19.  b)  Pelaksanaan proses  pendidikan  lebih  fleksibel.  c) Kebijakan  yang  sangat  solutif  dan strategis  di  tengah  masa  pandemic
Covid-19 dalam mencegah
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
penularannya. d) Meningkatkan kreativitas  guru  dalam  memberikan materi  yang  menarik  dalam  proses pembelajaran.  e)  Tersedia  berbagai informasi  dan  layanan  pendidikan yang mendukung terlaksananya kebijakan  merdeka  belajar  di  masa pandemic  Covid-19.  2)  Ancaman (Treats)  a)  Orang  tua  yang  kesulitan dalam membagi waktu untuk mendampingi  anaknya  belajar.  b) Interkasi siswa dan guru yang terbatas memicu  rendahnya  daya  tangkap siswa  serta  semangat  belajar  siswa menurun.  c)  Tingkat  kejenuhan  yang berlarut berpengaruh pada kedisiplinan  dan  kehadiran  siswa dalam mengikuti proses pembelajaran online.  d)  Lingkungan  belajar  siswa yang berbeda memicu tingkat pemahaman  siswa  terhadap  materi pembelajaran  menurun  dan  tidak merata. e) Kebijakan merdeka belajar belum  mampu  memberikan  solutif bagai daerah yang tertinggal terutama masih terbatasnya akses layanan serta sarana  pembelajaran  yang  belum memadai  dan  maksimal.  c.  Strategi Analisis SWOT 1) Strategi Keunggulan (Advantage) a) Maksimalisasi  Proses  pembelajaran melalui  virtual  class  learning/daring meskipun  di  masa  pandemik  yang mewajibkan untuk
meliburkan/menutup  tempat  umum termasuk  sekolah.  Sehingga  tujuan pembelajaran  dan  target  satuan pendidikan  terpenuhi.  b)  Mendorong segenap  elemen  masyarakat,  siswa, guru,  orang  tua  dapat  berperan  aktif dalam mendukung dan mensukseskan kebijakan  pemerintah  dengan  bekerja dan  belajar  dari  rumah  untuk meminimalisir penularan Covid-19. c) Kebijakan merdeka belajar merupakan langkah solutif pemerintah dalam mendukung pencegahan  penularan  Covid-19  juga merupakan bagian dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi informasi di era revolusi industry 4.0 dan revolusi society  5.0.  2)  Strategi  Mobilisasi
(Mobilization)  a)  Membantu  dalam mengoptimalkan  ide-ide  kreatif  guru untuk menyajikan materi pembelajaran melalui  pemanfaatan  e-
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460

## ISSN  E 2621-3338
learning sehingga proses pembelajaran  tetap  menarik  dan mudah  dipahami  oleh  siswa  ketika waktu pelaksanaannya. b) Mendorong siswa  untuk  lebih  berpikir  kritis dengan mengamati lingkungan mereka belajar. c) Membantu sekolah dalam  menjalin  komunikasi  dengan orang tua dalam memantau perkembangan  siswa  dalam  proses pembelajaran.  d)  Siswa  memiliki kebebasan dalam mengeksplore
materi  pembelajaran.  3)  Strategi Investasi  (Investmen)  a)  Penguatan SDM  dan  internal  organisasi  sebagai penyedia  layanan  jasa  pendidikan melaluim  optimalisasi  peran  kepala sekolah  maupun  dewan  guru  dalam memberikan  layanan  pembelajaran serta  selalu  mengevaluasi  setiap proses  pelaksanaan  pembelajaran berbasis  online  di  masa  pandemic Covid-19. b) Sekolah sebagai penyedia  layanan  jasa  pendidikan secara aktif harus memfasilitasi siswa memanfaatkan  kebijakan  merdeka belajar dalam mendukung pembelajaran  berbasis  online  atau belajar  di  rumah  di  masa  pandemic
Covid-19  melalui  pemutakhiran  data
kontak  orang  tua  siswa  dan  siswa untuk  memperoleh  subsidi  quota internet berdasarkan Peraturan Sekjen Kemendibuk tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket  Kuota  Data  Internet  Tahun 2021. 4) Strategi Kerusakan (Demage)  a)  Mengakomodasi  siswa yang  tidak  mampu  melaksanakan pembelajaran online dengan Mengadakan kelompok belajar dirumah siswa yang saling berdekatan dengan  tetap  mematuhi  protocol kesehatan  melalui  pengawasan  orang tua  dan  guru.  b)  Mengakomodasi siswa dengan memberikan materi take home  atau  jemput  materi  ke  sekolah secara koletif dengan tetap mematuhi protocol kesehatan. c) Memanfaatkan teknologi  untuk  memberikan  materi pembelajaran  seperti  melalui  televisi (TVRI) yang
memungkinkan menjangkau siswa.

## 4. PENUTUP
Dari pemaparan matriks di atas, maka  dapat  dipahami  kebijakan merdeka  belajar  dalam  pelaksanaan pendidikan di masa pandemic Covid- 19  masih  menjadi  sesuatu  yang  baru
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
bagi  segenap  penyedia  jasa  layanan pendidikan. Matrik analisis SWOT di atas  juga  menunjukkan  ancaman  dan kelemahan masih mendominasi kekuatan  dan  peluang  yang  ada, ketersediaan  SDM,  sarana  teknologi informasi  dan  dukungan  pemerintah yang  berwenang  masih  dibenturkan dengan realitas lapangan di masyarakat  yang  masih  gagap  dalam menguasai teknologi serta keterbatasan anggaran dalam mengelola dan mendukung suksesnya pelaksnaan kebijakan merdeka belajar di  masa  pandemic  Covid-19.  Di  lain sisi,  kebijakan  merdeka  belajar  ini juga sangat membantu dalam mengatasi masalah pendidikan ditengah  pandemi  Covid-19,  dengan adanya  kebijakan,  secara  tidak langsung memberikan peluang kepada  semua  pihak  baik  siswa maupun guru untuk bisa melaksanakan  kemandirian  dalam belajar. Mereka bisa bebas mengeksplore setiap bahan dan materi pelajaran  yang  saling  berkaitan tanpa adanya  batasan  ruang  tempat  dan waktu.  Serta  meningkatkan  layanan
pendidkan  dalam  pengembangan teknologi  informasi  untuk  proses pembelajaran  yang  berkualitas.  Prof. Dr.  Unifah  Rosyidi,  M.Pd.  selaku guru  besar  UNJ,  menyatakan  bahwa untuk mengimplementasikan program merdeka  belajar  perlu  memahami beberapa  hal  yaitu:  transformasi kurikulum  sekolah  dan  pembelajaran yang terverifikasi, transformasi manajemen  pendidikan  nasional,  dan transformasi  manajemen  pendidikan daerah dan otonomi sekolah. Harmonisasi kebijakan dan pengelolaan pendidikan antar- kementerian  dan  antara  pusat  dan daerah  melalu  penguatan  presidential grip  melalui  National  Education Council (NEC) yang bertugas menyiapkan kebijakan presiden bidang  pendidikan  (Sherly  et  al., 2020). Melihat perkembangan pendidikan yang hampir satu tahun di masa  pandemi  Covid-19,  maka pemerintah mengeluarkan dan menetapkan kebijakan merdeka belajar menjadi era baru dalam dunia pendidikan. Peserta didik pada satuan tingkat  pendidikan  dasar  hingga
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
pendidikan tinggi harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi baru dalam  proses  pembelajaran  di  era merdeka  belajar  saat  ini.  Kondisi pandemi  Covid-19  memiliki  dampak dalam  merekonstruksi  pendidikan untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran  secara  tidak  langsung melalui media online dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. Proses  pembelajaran  melalui  media online  memberikan  paradigma  dan kesempatan  bagi  peserta  didik  untuk berkembang, mengeksplore dan
berpikir  kritis  serta  kreatif  secara mandiri  dengan  pembinaan  dan bimbingan  dari  para  pendidik  dan tenaga  kependidikan  dari  tingkat dasar  hingga  pendidikan  tinggi. Peserta  didik  membutuhkan  bentuk pendidikan  yang  tepat  agar  mampu menyesuaikan kondisi pribadi dengan kompetensi  yang  dibutuhkan  dalam pendidikan  era  merdeka  belajar. (Ammas,  2021).  Abidah  mengatakan bahwa  dengan  adanya  kebijakan merdeka  belajar  apalagi  di  tengah pandemi  Covid-19,  sangat  membantu untuk lembaga pendidikan lebih cepat
responsif  dan  siap  dalam  menjalani perubahan  dan  kemajuan  teknologi. Sehingga  proses  pembelajaran  akan selalu berkembang dan dinamis sesuai dengan  kebutuhan.  Hal  ini  bisa menjadi  merupakan  salah  satu  upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas  pembelajaran,  karena  di tengah pandemi Covid-19 pembelajaran  tetap  berjalan  dengan baik bahkan belajar dari rumah dapat menciptakan keakraban bersama keluarga.  Apalagi  orang  tua  siswa dapat  terlibat  langsung  dalam  proses pembelajaran  dan  bisa  memantau pekembangan  anaknya  dalam  belajar (Abidah,  et  al.,  2020).  Hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh Sugiman  dkk.,  juga  menunjukkan bahwa  program  kebijakan  merdeka belajar yaitu penyederhanaan Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran (RPP)  lebih  singkat  dan  operasional serta  bermuatan  4C  dapat  membantu guru dalam mengembangkan ideidenya  dalam  mengeksplore  ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya.  Dengan  begitu  guru  akan lebih  fokus  pada  pengembangan proses  pembelajarannya  sehingga
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
siswa  dapat  memahami  materi pembelajaran  secara  komprehensif karena  guru  sudah  tidak  dirumitkan dengan  perangkat  pembelajarannya (Sugiman et al., 2021). Aan Widiyono dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa  Kampus  Mengajar  Perintis (KMP)  merupakan  salah  satu  bagian dari  program  Merdeka  Belajar-
Kampus  Merdeka  (MBKM)  yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Program  KMP  itu  sendiri  memiliki tujuan  untuk  memberikan  solusi  bagi Sekolah  Dasar  yang  terdampak Pandemi Covid-19 dengan memperdayakan  para  mahasiswa yang  bertempat  tingggal  di  sekitar lingkungan  sekolah  dasar  tersebut. Implementasi Kampus Mengajar Perintis  (KMP)  dilaksanakan  di  SDN 01  Sowan  Lor  terbukti  dapat memberikan  dampak  positif  bagi peserta  didik  seperti  meningkatnya minat belajar, meningkatnya kemampuan  literasi  terpadu  dan numerasi.  Selain  itu,  manfaat  bagi para  mahasiswa  diantaranya  dapat
memberikan  pengalaman  mengajar secara  langsung  sehingga  dapat mengembangkan kemampuan interpersonal dan kepemimpinan yang dimiliki  (Widiyono,  et  al.,  2021). Program  KMP  ini  memberikan peningkatan efektivitas proses pembelajaran,  karena  mahasiswa sebagai  asisten  mengajar  dapat membantu  guru  dalam  mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami dalam  proses  pembelajaran  seperti adaptasi pengunaan teknologi sebagai media pembelajaran dan pemanfaatan aplikasi dalam menunjang
pembelajaran  daring.  Hal  ini  sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Rosyida  Nurul  Anwar  di  SD Muhammadiyah  1  Padas.  Dalam penelitian  ini  dikatakan  jika  dengan adanya  program  KMP,  para  tenaga pendidik  di  sekolah  sangat  terbantu dalam  pembuatan  media  ajar  dan bahan  ajar  sesuai  kurikulum  dengan pemanfaatan  teknologi.  Selain  itu, tata  kelola  administrasi  sekola  lebih tertata  dengan  rapi  dan  para  guru lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam mengajar  karena  merasa  terbsntu
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460

## ISSN  E 2621-3338
dengan  mahasiswa  untuk  dijadikan teman  diskusi  dalam  mengatasi berbagai  permasalahan  yang  timbul dari  adanya  pandemi  (Anwar,  2021).
Berdasarkan  kajian  yang  dilakukan oleh Aan Widiyono dan Izzah Millati, dalam  perspektif  merdeka  belajar  di era 4.0 peranan tekonologi pendidikan  sangatlah  berpengaruh dalam  hal  memberikan  kemudahan dalam menjalankan program merdeka belajar  secara  nyata,  tidak  sekedar pada  perencanaan  ataupun  proses tetapi  pada  tataran  pengelolaan, pemanfaatan,  pengembangan,  beserta tahap  penilaian.  Peranan  teknologi pendidikan dalam perspektif merdeka belajar di era 4.0 sangatlah urgen bagi guru  dalam  memahami  hakikat  dari teknologi pendidikan itu sendiri, para guru tidak sekedar dapat mendifinisikan  teknologi  pendidikan sebagai  sebuah  perangkat,  mesin, computer  ataupun  artefak  lainnya, tetapi teknologi pendidikan memberikan pengertian tentang sistem  serta  proses  yang  mengarah pada  hasil  yang  di  inginkan,  sesuai terhadap  kebijakan  program  baru “merdeka  belajar  di  era  4.0”  seperti
terhadap  wilayah  kemampuan  yang mencakup:  literasi,  numerasi  dan survey karakter. Pembelajaran diharapkan  bisa  berjalan  dengan efektif,  efisien,  lebih  banyak,  lebih luas,  lebih  cepat,  lebih  bermakna untuk  peserta  didik  (Widiyono  dan Millati, 2021). Dari penelitian ini bisa kita  pahami,  bahwa  dengan  adanya kebijakan  merdeka  belajar,  mutu pembelajaran  di  sekolah  mengalami peningkatan  yang  signifikan  dan memiliki  efek  yang  sangat  baik  bagi perkembangan  metode  pembelajaran yang berkualitas. Sejalan juga dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ni Wayan  Adnyani,  dengan  adanya kebijakan  merdeka  belajar,  proses pembelajaran  bisa  dilakukan  dimana saja  secara  efektif  dan efisein  selama memenuhi  kelengkapan  alat  yang menunjuang  proses  pembelajaran  itu sendiri.
Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa Penerapan Media Pembelajaran sains “Merdeka Belajar”  pada  anak  usia  dini  era belajar  dari  rumah  di  TK  Werdi Kumara  Punggul,  sudah  berkembang dengan baik, sehingga secara menyeluruh pembelajaran sains
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
sangat  diminati  anak,  walaupun hampir  sama  dalam  hal  melakukan pemainan.  Pada  saat  kegiatan,  guru tidak  membatasigerak  anak  bertujuan agar  anak  merasa  nyaman  dalam beraktivitas. Kegiatan belajar bermain sains anak untuk membantu perkembangan  sikap,  pengetahuan,
keterampilan  dan  daya  cipta  yang diperlukan  oleh  anak  didik  dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan (Adnyani,  2021).  Kebijakan  merdeka belajar  juga  sangat  membantu  dalam system pendidikan saat ini, dimana di tengah masa pandemic Covid-19 yang mengharuskan  belajar  dari  rumah,
merdeka  belajar  memberikan  ruang yang  tidak  terbatas  ruang  dan  waktu dalam melakukan proses pembelajaran dilakukan secara daring (online).  Seperti  penelitian  yang
dilakukan  oleh  Zaenab,  adapun  hasil penelitian  yang  diperoleh  bahwa pembelajaran  daring  yang  jalankan selama  pandemi  Covid-19  dengan kolaborasi  Zoom  dan  WA  Group sebagai  potret  merdeka  belajar  di masa  New  Normal  pada  kelas  III SMP  Citra  Bakti  Tahun  Pelajaran
2021/2022  berjalan  cukup  lancar sebagai  salah  satu  media  alternatif pembelajaran pengganti pembelajaran tatap  muka  secara  langsung  di  kelas sekaligus  memberikan  gambaran perihal potret merdeka belajar sebagai suatu  inovasi  dan  kreatifitas  metode pembelajaran yang dirumuskan penulis agar tujuan pembelajaran bisa sukses  dan  lancar  di  masa  pandemi Covid-19  (Zaenab,  2021).  Hal  ini juga  diperkuat  oleh  Ela  Istikhoirini yang  melakukan  penelitian  tentang pembelajaran  daring  melalui  aplikasi Edmodo, menyatakan bahwa pembelajaran  menggunakan  edmodo dapat  dikatakan  efektif.  Efektiitas dilihat dari respon dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajan matematika,  sehingga  pemanfaat penggunaan  edmodo  dalam  proses pembelajaran  daring  dalam  era merdeka  belajar  di  masa  pandemi efektif  untuk  digunakan  (Istikhoirini, 2021).  Dengan  adanya  program merdeka  belajar  di  tengah  pandemic Covid-19  juga  memberikan  ruang lebih  besar  kepada  keluarga  dalam mengoptimalkan  fungsinya  (fungsi
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460

## ISSN  E 2621-3338
kuantitatif, fungsi selektif, dan fungsi pedagogis)  untuk  memberikan  akses serta lingkungan belajar yang kondusif bagi anaknya dalam pengembangan kompetensi anak
dirumah  (Sakti  dan  Darsim,  2021). Dari  pemaparan  data  di  atas, kebijakan  merdeka  belajar  memiliki dampak  yang  sangat  baik  kepada guru,  karena  peran  guru  sebagai penggerak  dalam  pendidikan  bisa menjadi lebih leluasa dalam mengeksplor  kemampuannya  dalam
mendidik  dan  menciptakan  generasi bangsa  yang  berkualitas  sesuai dengan  program  pemerintah,  yaitu menjadi bangsa yang unggul di tahun 2045.  Dengan  adanya  kebijakan merdeka belajar, peserta didik mampu mandiri  sesuai  dengan  aspek  profil pelajar Pancasila yang mengharuskan peserta  didik  untuk  bernalar  kritis, berakhlak  mulia,  kreatif,  gotong royong,  berkebhinnekaan  global,  dan mandiri,  sehingga  peserta  didik terdorong dalam meningkatkan prestasi  akademiknya.  Pembelajaran merdeka  menciptakan  peserta  didik tidak hanya mengetahui pembelajaran tetapi memiliki kemampuan
menganalisis  dan  penalaran  yang tinggi  dalam  memecahkan  masalah yang  dihadapi  dalam  kehidupan, selain  itu,  guru  sebagai  penggerak hanya  berperan  menjadi  pembimbing dan  pelatih  bagi  peserta  didik  dalam belajar  (Sibagariang  et  al.,  2021). Selain  itu,  agar  guru  dan  siswa  lebih memaknai  merdeka  belajar  ini  baik secara  konsep  dan  implementasinya, perlu  dilakukan  pelatihan  bagi  para guru,  pemberian  pemahaman  dan motivasi  bagi  para  siswa,  kerjasama pemerintah  dengan  institusi  sekolah dan  stakeholders  secara  terarah  dan sistematis untuk mewujudkan capaian yang dingingkan dari adanya kebijakan  merdeka  belajar  itu  sendiri (Daga,  2021).  Berdasarkan  kajian  di atas, kebijakan merdeka belajar dalam pelaksanaan  pendidikan  di  masa pandemic  Covid-19  masih  menjadi sesuatu  yang  baru  bagi  segenap penyedia  jasa  layanan  pendidikan.
Dari analisis SWOT juga menunjukkan ancaman dan kelemahan masih mendominasi kekuatan  dan  peluang  yang  ada, ketersediaan  SDM,  sarana  teknologi informasi  dan  dukungan  pemerintah
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
yang  berwenang  masih  dibenturkan dengan realitas lapangan di masyarakat  yang  masih  gagap  dalam menguasai teknologi serta keterbatasan anggaran dalam mengelola dan mendukung suksesnya pelaksnaan kebijakan merdeka belajar di  masa  pandemic  Covid-19.  Di  lain sisi,  kebijakan  merdeka  belajar  ini juga sangat membantu dalam mengatasi masalah pendidikan ditengah  pandemi  Covid-19,  dengan adanya  kebijakan,  secara  tidak langsung memberikan peluang kepada  semua  pihak  baik  siswa maupun guru untuk bisa melaksanakan  kemandirian  dalam belajar. Mereka bisa bebas mengeksplore setiap bahan dan materi pelajaran  yang  saling  berkaitan tanpa adanya  batasan  ruang  tempat  dan waktu.  Serta  meningkatkan  layanan pendidkan  dalam  pengembangan
teknologi  informasi  untuk  proses pembelajaran yang berkualitas.
Tujuan pendidikan yaitu mewujudkan murid atau peserta didik yang berfikir kritis  serta  memecahkan  masalah, kreatif  dan  berinovasi,  terampil
berkomunikasi dan berkolaborasi, dan berkarakter.  Oleh  karena  itu,  dalam perencanaan  pelaksanaan  kegiatan belajar  harus  mampu  menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pendidikan  di  era  Revolusi  Industri 4.0.  Dan  guru  menjadi  kunci keberhasilan system pendidikan merdeka belajar, oleh sebab itu harus dapat  beradaptasi  terhadap  sistem pendidikan yang baru agar mempunyai keterampilan dan kompetensi.

## REFERENSI
Abidah,  A.,  Hidaayatullaah,  H.  N., Simamora,  R.  M.,  Fehabutar, D.,  &  Mutakinati,  L.  (2020). The  impact  of  COVID-19  to Indonesian  education  and  its relation  to  the  philosophy  of “Merdeka  Belajar.”  Studies in Philosophy  of  Science  and Education, 1(1), 38 – 49.
https://doi.org/10.46627/sipos e.v1i1.9
A.  T.  Daga.  (2021).  Makna  Merdeka Belajar  dan  Penguatan  Peran Guru di Sekolah Dasar. Jurnal Educatio  FKIP  UNMA,  7  (3), 1075 – 1090.
Abidin,  Z.,  Rumansyah,  &  Arizona,
K. (2020). Pembelajaran online  berbasis  proyek  salah satu  solusi  kegiatan  belajar
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460

## ISSN  E 2621-3338
mengajar  di  tengah  pandemi COVID-19.  Jurnal  Ilmiah Profesi  Pendidikan,  5(1),  64 – 70.
https://doi.org/10.29303/jipp.v 5i1.111 A.  Widiyono  dan  I.  Millati.  (2021). Peran  Teknologi  Pendidikan dalam  Perspektif  Merdeka Belajar di
Era  4.0.  Journal  of  Education  and Teaching (JET), 2 (1), 1 – 9. A.  Widiyono,  S.  Irfana  dan  K. Firdausia. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar  Perintis  di  Sekolah  Dasar. Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-Sd-An, 16 (2). Aji,  R.  H.  S.  (2020).  Dampak COVID-19 pada pendidikan di Indonesia: Sekolah, keterampilan, dan proses pembelajaran.  Salam:  Jurnal Sosial  &  Budaya  Syar-I,  7(5), 395 – 402.
https://doi.org/10.15408/sjsbs. v7i5.15314 Anderson,  R.  M.,  Heesterbeek,  H., Klinkenberg, D., & Hollingsworth,  T.  D.  (2020). How will country-based mitigation  measures  influence the  course  of  the  COVID-19 epidemic? The Lancet, 395(10228), 931 – 934.
BNPB. Pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana. Pub.
L.  No.  No.  4  Tahun  2008,  16 (2008). Darmadi,  H.  (2015).  Tugas,  peran, kompetensi,  dan  tanggung jawab menjadi guru profesional.  Jurnal  Edukasi, 13(2), 161 – 174.
Hartini,  T.,  Misri,  M.  A.,  & Nursuprianah, I. (2016). Pemetaan HOTS siswa berdasarkan standar PISA dan TIMSS  untuk  meningkatkan mutu  pendidikan.  EduMa,
5(2), 83 – 92.
Hawa,  A.  M.,  &  Putra, L.  V.  (2018). PISA  untuk  siswa  Indonesia. Janacitta, 1(1), 1 – 8.
Herlambang, A. D., & Hidayat, W. N. (2016). Edmodo untuk meningkatkan kualitas perencanaan proyek dan efektivitas  pembelajaran  di lingkungan pembelajaran yang bersifat asinkron. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer  (JTIIK),  3(3),  180 –
187.
Koning,  B.  B.,  Rop,  G.,  &  Paas,  F. (2020).  Effects  of  spatial distance  on  the  effectiveness of  mental  and  physical integration strategies in learning  from  split-attention examples. Computers in Human Behavior, 110(March), 106379.
https://doi.org/10.1016/j.chb.2
020.106379
Mahendra,  Y.  D.,  &  Mariono,  A.
(2019).  Pengembangan  media e-modul  berbasis  aplikasi android  materi  komunikasi sinkron  dan  asinkron  dalam jaringan mata pelajaran simulasi dan komunikasi
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
digital Kelas X Multimedia di SMK Negeri 1 Sooko Mojokerto.  Jurnal  Mahasiswa Teknologi  Pendidikan,  9(2), 1 – 9.
Mardiana,  D.,  &  Anggraini,  D.  C. (2019).  The  effectiveness  of utilising  web-learning  media towards  Islamic  education learning (PAI) outcome in the era  of  industrial  revolution 4.0.  International  Journal  of
Innovation,  Creativity  and Change, 8(1), 80 – 96.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis (3rd ed.). SAGE.
Mustaghfiroh,  S.  (2020).  Konsep “Merdeka  Belajar”  perspektif aliran  progresivisme  John Dewey. Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran, 3(1), 141 – 147. Mustakim,  M.,  Shoffa,  S.,  & Hidayatullah, A. (2019). Pengembangan perangkat pembelajaran blended learning berbasis  Schoology  untuk meningkatkan  literasi  digital matematika.  Jumlahku:  Jurnal Matematika  Ilmiah  STKIP Muhammadiyah Kuningan, 5(1), 88 – 99.
Nurfaidah,  S.,  Tambunan,  A.  R.  S.,
Yonata,  F.,  Kurniawati,  D., & Lestariyana,  R.  P.  D.  (2020). Inte rnational students ’ perceptions  of  virtual  service learning program amidst
COVID-19  pandemic.  Journal of International Students, 10(S3), 198 – 208.
Purwanto, A. (2020). Studi eksplorasi dampak  Work  from  Home (WFH)  terhadap  kinerja  guru selama  pandemi  COVID-19.
EduPsyCouns, 2(1), 92 – 100.
Purwanto,  A.,  Pramono,  R.,  Ashari, M., Santoso, P. B., & Mayesti, L.  (2020).  Studi  eksploratif dampak  pandemi  COVID-19 terhadap  proses  pembelajaran online  di  sekolah  dasar. EduPsyCouns, 2(1), 1 – 12.
Puspitasari,  &  Ratu,  N.  (2019). Deskripsi  pemahaman  konsep siswa  dalam  menyelesaikan soal  PISA  pada  konten  space and  shape.  Mosharafa:  Jurnal Pendidikan  Matematika,  8(1), 155 – 166.
Qiu, J., Shen, B., Zhao, M., Wang, Z., Xie,  B.,  &  Xu,  Y.  (2020).  A nationwide survey of psychological  distress  among Chinese people in the COVID- 19 epidemic: Implications and policy recommendations. General  Psychiatry,  33(2),  1 – 4.
https://doi.org/10.1136/gpsych
-2020-100213
Rundle,  A.  G.,  Park,  Y.,  Herbstman, J. B., Kinsey, E. W., & Wang, Y.  C.  (2020).  COVID-19- related  school  closings  and risk  of  weight  gain  among
Stilistika Volume 11,  Nomor 1, November 2022                ISSN  P 2089-8460 ISSN  E 2621-3338
children. Obesity, 28(6),
1008 – 1009.
https://doi.org/10.1002/oby.22 813
Simatupang,  N.  I.,  Sitohang,  S.  R.  I.,
Situmorang, A. P., & Simatupang,  I.  M.  (2020). Efektivitas pelaksanaan pengajaran  online  pada  masa pandemi  COVID-19  dengan metode  survey  sederhana.
Jurnal  Dinamika  Pendidikan, 13(2), 197 – 203.
Sintema,  E.  J.  (2020).  Effect  of COVID-19 on the performance  of  grade  12 students:  Implications  for STEM  education.  EURASIA: Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(7), 1 – 6. Telaumbanua,  D.  (2020).  Urgensi pembentukan  aturan  terkait pencegahan Covid-19 di Indonesia.  Qalamuna:  Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, 12(1), 59 – 70.
Wang,  Chuanyi,  Cheng,  Z.,  Yue,  X., &  McAleer,  M.  (2020).  Risk management of COVID-19 by universities  in  China.  Journal of Risk and Financial Management,  13(36),  1 – 6. https://doi.org/10.3390/jrfm13 020036