## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 2, Juli 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id

## Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya
Muhammad Rif’an Baihaky 1* , Muridah Isnawati 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Indonesia
* Corresponding Author: baihaky15@gmail.com Info Artikel Abstrak Direvisi, 06/04/2024 Pendekatan restorative  justice merupakan  tonggak  pembaharuan  reformasi sistem hukum pidana ke arah positif. Namun dewasa ini, sistem hukum pidana Indonesia  belum  mengakomodasi  penjelasan  secara  komprehensif  mengenai definisi,  prinsip,  serta  penerapan  penyelesaian  tindak  pidana  berdasarkan restorative  justice di  level  Undang-Undang  dan restorative  justice masih dimaknai  secara  sempit  sebagai  penghentian  perkara.  Hal  demikian menimbulkan  kekhawatiran  akan  tidak  tercapainya  tujuan  tegaknya  keadilan baik  bagi  korban  maupun  pelaku  tindak  kejahatan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  memperkaya  literasi  mengenai  pendekatan restorative  justice, sehingga konsep restorative  justice dapat  memberikan  kebermanfaatan  semaksimal mungkin bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif  dengan  menerapkan  pendekatan  konseptual  dan  historis.  Hasil  dari penelitian menjelaskan bahwa penerapan restorative justice di Indonesia dapat diterapkan terhadap beberapa kategori tindak pidana dan dapat diterapkan pada setiap  tahapan  dalam  peradilan  pidana  dengan  mempertimbangkan  sejumlah faktor serta restorative justice merupakan pelengkap dari sistem hukum pidana saat ini.
Diterima, 17/06/2024 Dipublikasi, 02/07/2024

## Kata Kunci:
Restorative Justice ; Pemaknaan; Problematika; Penerapan.

## Abstract
Keywords: Restorative Justice; Meaning; Problems; Application. The  restorative  justice  approach  is  a  milestone  in  the  reform  of  the  criminal law system in a positive direction. However, currently, the Indonesian criminal law  system  has  not  accommodated  a  comprehensive  explanation  of  the definition,  principles,  and  application  of  restorative  justice-based  criminal settlements at the Law level and restorative justice is still narrowly interpreted as  case  termination.  This  raises  concerns  that  the  goal  of  justice  for  both victims and perpetrators of  crime will  not be achieved. This research aims to enrich literacy regarding the restorative justice approach, so that the concept of  restorative  justice  can  provide  maximum  benefit  for  all  levels  of  society. This  research  is  a  normative  research  by  applying  conceptual  and  historical approaches.  The  results  of  the  research  explain  that  the  application  of restorative  justice  in  Indonesia  can  be  applied  to  several  categories  of criminal  offenses  and  can  be  applied  at  every  stage  in  criminal  justice  by considering a number of factors and restorative justice is a complement to the current criminal law system.

## PENDAHULUAN
Penanggulangan  kejahatan  dengan  memberikan  penderitaan  (hukuman  atau  pidana) merupakan  metode  yang  paling  tua,  setua  peradaban  manusia  itu  sendiri. 1 Fenomena kejahatan  tidak  berhenti  dan  stagnan  namun  telah  bermetamorfosis  baik  dari  segi  kualitas
1 Sukardi, Restorative  Justice  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Indonesia (Depok:  RajaGrafindo  Persada, 2020), hal. 1.
maupun  kuantitas. 2 Pada  prinsipnya,  kejahatan  merupakan  permasalahan  yang  bersifat universal  dan  aktual  dalam  kehidupan  masyarakat. 3 Paradigma  yang  melekat  dalam masyarakat  terhadap  pelaku  kejahatan  seperti  peribahasa  “ darah  bersambung  darah,  nyawa bersambung nyawa, utang lara nyaur lara, utang pati nyaur pati ” artinya seorang pembunuh harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya. 4
Berdasarkan  penelitian  yang  dilaksanakan  oleh Institute  for  Criminal  Justice  Reform (ICJR),  menunjukkan  hasil  bahwa  mayoritas  paradigma  berpikir  utama  aparat  penegak hukum  memandang  tujuan  dari  penghukuman  adalah  mencapai  efek  jera. 5 Sama  halnya dengan masyarakat sudah biasa dan dibiasakan memandang pelaku tindak  kejahatan sebagai kriminal,  penjahat,  sampah  masyarakat,  atau  lebih  buruk  lagi  yang  harus  dijauhi  agar  tidak menular.  Dengan  demikian  pelaku  tindak  pidana  harus  disingkirkan  atau  dilumpuhkan dengan cara pemenjaraan, pembuangan, pengiriman keseberang lautan hingga pidana mati.
Dalam  perkembangannya,  konsepsi  pemenjaraan  sebagai ultimum  remedium (upaya terakhir) kini telah bergeser kedudukannya menjadi primum remedium (upaya utama) dalam konteks  peradilan  pidana. 6 Karena  penerapan  hukuman  hanya  akan  meninggalkan penderitaan  baik  dari  aspek ekonomi,  keluarga,  maupun  stigma,  dehuminasi  dan  prisonisasi pelaku  tindak  pidana,  serta  sebagai a  place  of  contamination (tempat  pencemaran)  yang menjadikan penerapan hukuman sebagai “ the criminal justice system as a social problem” . Hal  tersebut  senada  dengan  pendapat  H.L.  Packer  yang  menyatakan  bahwa  pidana merupakan a  vestige  of  our  savage  past (peninggalan  kebiadaban  kita  di  masa  lalu) 7 yang seharusnya  dihindari.  Kemudian  Karl  Menninger  mengemukakan  perlu  diadakannya peralihan  dari  “ punitive  attitude ”  atau  sikap  memidana  menuju  “ therapeutic  attitude ”  atau sikap mengobati. 8
Dalam  dekade  terakhir  terdapat  salah  satu  jenis  keadilan  yang  menjadi  bahan perbincangan  yaitu restorative  justice .  Konsep restorative  justice mencerminkan  adanya to respect (sikap menghormati), to  protect (melindungi),  dan to  fullfill (memenuhi) Hak  Asasi bagi  pelaku  dan  korban.  John  Locke  berpendapat  bahwa  setiap  manusia  memiliki  hak-hak orisinalitas yang melekat sejak lahir, yaitu life (hak hidup), liberty (hak atas kebebasan), dan property (hak milik). 9 Karena hak asasi merupakan hak fundamental yang bersifat universal
2 Soedjono  Dirdjosisworo, Respon  Terhadap  Kejahatan:  Introduksi  Hukum  Penanggulangan  Kejahatan (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, 2002), hal. 1.
3 A  Rajamuddin,  “Tinjauan  Kriminologi  Terhadap  Timbulnya  Kejahatan  yang  Diakibatkan  oleh  Pengaruh Minuman  Keras  di  Kota  Makassar,” Al  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Ketatanegaraan ,  3.2  (2014), 181–92.
4 Muslim  Zainuddin,  “Peran  dan  Fungsi  Kelembagaan  Mukim  dalam  Penyelesaian  Perselisihan:  Analisis Praktek  Hukum  Adat  di  Aceh,” Media  Syari’ah:  Wahana  Kajian  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial ,  19.2 (2017), 319–56 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v19i2.2025>.
5 Erasmus  A.T.  Napitupulu  et  al., Hukuman  Tanpa  Penjara:  Pengaturan,  Pelaksanaan,  dan  Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia , Institute for Ciminal Justice Reform (ICJR) (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019), hal. 76.
6 Nur  Ainiyah  Rahmawati,  “Hukum  Pidana  Indonesia:  Ultimum  Remedium  atau  Primum  Remedium,” Recidive , 2.1 (2013), 39–44 <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>.
7 H.L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction (Stanford: Stanford university press, 1968), hal. 3.
8 Stanley E Grupp, Theories of Punishment (Bloomington: Indiana University Press Bloomington, IN, 1971), hal. 250.
9 Wolfgang Friedmann, Legal Theory (London: Steven & Sons, 1949), hal. 41. Oleh John Locke dikemukakan bahwa Life,  Liberty,  and  Property sebagai  hak-hak  yang  tidak  diserahkan  kepada Pactum  Unionis dalam Teori  Perjanjian  Masyarakat.  Pada  perkembangannya,  hak-hak  itu  kemudian  dikembangkan  menjadi  hak
dan  secara  kodrati  melekat  pada  individu  manusia. 10 Setiap  manusia  berhak  hidup  dengan adil, sejahtera, dan makmur. 11 Hak dasar itu harus dipenuhi oleh negara. 12
Restorative  justice atau  keadilan  restoratif  merupakan  wujud  hukum  progresif  dalam mereformasi  pembaharuan  hukum  pidana  ( criminal  justice  system ). 13 Pembaharuan  dalam reformasi  hukum  pidana  merupakan  persoalan  yang  selalu  menarik  untuk  dibahas.  Dalam perkembangannya  di  Indonesia, restorative  justice memiliki  beragam  problematika,  namun secara  garis  besar  yaitu: pertama , restorative  justice dimaknai  secara  sempit  sebagai  upaya penghentian  perkara  (perdamaian)  dan  konsep restorative  justice masih  berorientasi  pada hasil. Kedua ,  dalam  konteks  hukum  pidana  di  Indonesia,  belum  ada  penjelasan  secara komprehensif  di  level  Undang-Undang  mengenai  definisi,  prinsip,  dan  penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan restorative justice . Permasalahan tersebut merupakan masalah  serius  yang  menjadikan  timbulnya  kekhawatiran  akan  tidak  tercapainya  tujuan tegaknya keadilan ( miscarrige of justice) bagi korban maupun pelaku tindak pidana.
Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian  ini  yaitu  bagaimana  konsep  dan  prinsip restorative  justice yang  seharusnya diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif.  Penelitian  normatif  merupakan  proses  untuk menemukan kebenaran koherensi mengenai norma, asas, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan  memberikan  jawaban  terhadap  permasalahan  hukum  yang  diteliti.  Penelitian  ini menggunakan conceptual approach dan historical approach sebagai dasar dalam melakukan penelitian.  Kedua  pendekatan  tersebut  digunakan  untuk  mengungkap  fakta  sejarah  dan mengkaji  definisi,  filosofi,  prinsip,  asas,  serta  doktrin  dari retosrative  justice kemudian hasilnya diselaraskan menjadi satu konsep.
Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum dari ketiga kategori, sekunder, primer, dan tersier yang mempunyai keterkaitan utama terkait objek yang diteliti yaitu restorative justice . Kemudian bahan hukum dielaborasi dengan menerapkan teknik studi kepustkaan dengan cara inventarisasi semua bahan yang selanjutnya disusun secara sistematis agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sesuai karakter bahan hukum tersebut.  Pada tahap akhir, bahan hukum dianalisis dan disimpulkan menggunakan teknik deskriptif analisis.
asasi  manusia  dan  dalam  he Declaration  of  Independence  of  America ,  apa  yang  dikemukakan  oleh  John Locke ini dimodiikasi menjadi Life, Liberty, and Pursuit of the Happiness .
10 Susilo  Al  Qodar  Purwo,  “Kewajiban  Negara  Terhadap  Warga  Negara  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19,”  in Kontribusi Kampus untuk Negeri di Era Pandemi , ed. oleh Sujinah (Malang: Edulitera, 2020), hal. 251–64.
11 Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, “Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia:  Studi  Kasus  Jaminan  Kesehatan  Nasional,” Justitia  Jurnal  Hukum ,  1.1  (2017) https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.597
12 Satria  Unggul  Wicaksana  Prakasa,  “Perdagangan  Internasional  dan  HAM:  Relasinya  Dengan  Sustainable Development,” Jurnal Hukum Novelty , 9.1 (2018), 36–53 https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224.
13 Mirza Sahputra, “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perudang-Undangan di Indonesia,” Jurnal Transformasi
Administrasi , 12.01 (2022), 87–96 https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep, Landasan Filosofis, Prinsip Restorative justice
1. Konsep
Restorative  justice terdiri  dari  dua  kata  dalam  bahasa  Inggris  yaitu,  “ restorative ” yang  memiliki  arti  memulihkan,  menyembuhkan,  atau  menguatkan  serta  “ justice ”  yang artinya keadilan. 14 Definisi restorative justice dalam konteks bahasa adalah keadilan yang berkaitan dengan pemulihan atau perbaikan.
Terminologi  “ restorative  justice ”  dikenalkan  pertama  kali  oleh  seorang  psikolog Albert  Eglash  pada  tahun  1958, 15 kemudian  marak  digunakan  pada  tahun  1977  dalam tulisannya  yang  mengklasifikasikan  tiga  jenis  sistem  peradilan  pidana:  retributif, distributif, dan restoratif. 16 Terdapat beragam istilah yang dipakai untuk menggambarkan pendekatan restorative  justice .  Hal  ini  antara  lain  mencakup reparative  justice (keadilan reparatif), positive  justice (keadilan  positif), community  justice (keadilan  masyarakat), relation  justice (keadilan  relasional), communitarian  justice (keadilan  komutarian),  dan sebagainya. 17
Restorative  justice menurut  perspektif  banyak  orang  dimaknai  sebagai  sebuah pendekatan, teori,  ide,  proses,  filsafat,  atau  intervensi. 18 Handbook  of  Restorative  Justice Programmes yang  dipublikasikan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  memberikan definisi  bahwa restorative  justice merupakan  berbagai  bentuk  pendekatan  penyelesaian masalah  yang  melibatkan  lembaga  peradilan,  masyarakat,  jaringan  sosial,  korban  dan pelaku. 19 Menurut  Howard  Zehr  seorang  yang  di  kenal  dunia  sebagai  “ the  Father  of Restorative  Justice ” dalam  bukunya Changing  Lenses memberikan  pengertian  bahwa restorative justice adalah proses yang menitikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan pihak  yang  berkepentingan  untuk  mengidentifikasi  secara  kolektif  dalam  menangani dampak,  kebutuhan,  dan  kewajiban  dengan  menempatkan  segala  sesuatunya  seadil mungkin . 20
Tony Marshall menggambarkan restorative justice sebagai proses menangani tindak kejahatan  dimana  pihak  yang  berkepentingan  secara  kolektiif  mencari  solusi  untuk implikasinya  di  masa  depan. 21 Maka  penulis  kemudian  sampai  pada  kesimpulan  bahwa 14 M Echols John dan Shadily Hassan, Kamus Inggris Indonesia , An English Indonesian  Dictionary, Jakarta, Gramedia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
15 Joe Hudson, Burt Galaway, dan Eds, Restitution in Criminal Justice (Lexington: MA; D.C. Healt, 1977), hal. 92.  Peneliti  mengutip  Englash,  “Beyond  Restitution:  Creative  Restitution”.  Faktanya,  Englash mengembangkan gagasannya tentang restitusi  hampir 20 tahun sebelumnya dalam serangkaian artikel  yang diterbitkan  pada  tahun1958  dan  1959.  Ann  Skelton  (2005)  telah  menelusuri  sumber  Englash  untuk  istilah restorative  justice pada  sebuah  buku  tahun  1955, The  Biblical  Doctrine  of  Justice  and  Law ,  yang  awalnya diterbitkan dalam bahasa Jerman kemudian diterjemahkan dan diadaptasi dalam bahasa Inggris.
16 Shadd Maruna, “The Role of Wounded Healing in Restorative Justice:  An Appreciation of Albert Eglash,” Restorative Justice , 2.1 (2014), 9–23, https://doi.org/https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.9.
17 Yvon  Dandurand  dan  Curt  Taylor  Griffiths,  Handbook  on  Restorative  Justice  Programmes  (New  York: United Nations, 2006), hal. 6.
18 KuatPuji  Prayitno,  “Restorative  Justice  Untuk  Peradilan  di  Indonesia  (Perspektif  Yuridis  Filosofis  dalam Penegakan Hukum In Concreto),” Jurnal dinamika hukum , 12.3 (2012), 407–20 https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116.
19 Dandurand dan Griffiths. Op.Cit .
20 Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice (Scottdale: Herald Press, 1990), hal. 181.
21 Tony  F  Marshall, Restorative  Justice:  An  Overview (London:  Home  Office  Research  Development  and Statistics Directorate, 1999), hal. 5.
restorative  justice merupakan  sebuah  pendekatan,  teori,  ide,  proses,  filsafat,  atau intervensi  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  dengan  melibatkan  seluruh  pihak  seperti korban,  pelaku,  keluarga,  masyarakat  atau  pihak  yang  terlibat  untuk  proses  dan  tujuan utama  pada  pemulihan  dengan  mengupayakan  terciptanya  keadilan  bagi  semua  pihak. Dengan definisi tersebut, sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam restorative justice bukan sesuatu dari luar Indonesia. Karena pada hakikanya, nilai-nilai pendekatan ini sudah terkandung dan tertanam dalam kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.
C.  Barton  dalam  bukunya  berjudul  “ Empowerment  and  Retribution  in  Criminal Justice ”,  menyatakan  " empowerment "  menjadi  kata  kunci  dalam  menggunakan pendekatan ini, dan bahkan pemberdayaan atau empowerment merupakan organ terpenting dari restorative  justice ( the  heart  of  the  restorative  ideology ). 22 Oleh  sebab  itu, empowerment ini  menentukan  keberhasilan  dari restorative  justice. Pemberdayaan merupakan kesempatan yang sesungguhnya atau sejatinya untuk berpartisipasi secara aktif bagi  para  pihak  khususnya  korban  untuk  didengar,  untuk  menyampaikan  pandangannya ( point of view ) dan mengemukakan kebutuhannya.
OC  Kaligis  dalam  pidato  pengukuhan  guru  besarnya  merumuskan  tiga  prinsip penting restorative justice yang mendasari penggunaan pendekatan ini dan relevan untuk pembaharuan  dan  perkembangan  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  yakni 23 pertama , “ Crime  is  a  violation  of  a  realitionship  among  victims,  offenders  and  community ”, yaitu bahwa  kejahatan merupakan  pelanggaran  antara  korban,  pelaku,  dan  masyarakat. Kedua , “ Restoration involves the victim, the offender and the community members ”, yaitu bahwa proses  restorasi  melibatkan  korban,  pelaku,  dan  masyarakat.  Dan ketiga ,  pendekatan konsensus  untuk  keadilan  “ A  consensus  approach  to  justice ”,  bahwa  konsensus  dicapai dengan pendekatan keadilan.
Restorative  justice merupakan  representasi  segar  dari  bentuk  keadilan  yang menempatkan  perhatian  utama  pada  kebutuhan  korban,  masyarakat,  dan  pelaku  secara bersama-sama.  Berlainan  dengan  pendekatan retributive  justice yang  berfokus memberikan  hukuman  bagi  pelaku  kejahatan. Restorative  justice mementingkan pemulihan  korban,  masyarakat  dan  juga  keadilan  bagi  pelaku  dengan  berusaha memberikan  rasa  tanggungjawab  ( sense  of  responsibility ).  Sebagaimana  dikatakan  John Braithwaite,  bahwa  konsep restorative  justice adalah  konsep  yang return  to  traditional pattern atau  konsep  yang  kembali  ke  pola-pola  tradisional  dalam  menyelesaikan perselisihan.  Oleh  dasar itu, maka  orientasi  pemenuhan  rasa  keadilan  korban  dibebankan kepada tanggung jawab pelaku.

## 2. Landasan Filosofis Restorative Justice Berdasarkan Pancasila
Restorative  justice secara  filosofis  memiliki  dasar  pijakan  yang  termuat  pada  Sila keempat  dan  kelima  Pancasila,  dimana  memiliki  esensi  makna  terhadap  nilai-nilai musyawarah  dan  keadilan.  Pancasila  sebagai  ideologi  dan way  of life (pandangan  hidup)
22 Charles  Barton,  “Empowerment  and  Retribution  in  Criminal  Justice,” Professional  Ethics,  A Multidisciplinary
Journal , 7.3/4 (1999), 111–35 https://doi.org/https://doi.org/10.5840/profethics199973/417.
23 O C Kaligis, “OC Kaligis dan Obsesi Peradilan Pidana Restoratif,” Professor’s Inauguration Speech at the Faculty of Social Sciences , 2008.
bangsa  Indonesia 24 yang  digunakan  sebagai  penunjuk  arah  segala  kegiatan  dalam kehidupan di setiap bidang. Pancasila diletakkan sebagai prostulat prismatik atau menjadi penyeimbang  sistem  hukum  dari  nilai-nilai  luhur  yang  tumbuh  dan  berakar  pada  bangsa Indonesia. 25
Pada  hakikatnya,  filosofi restorative  justice ialah  mewujudkan  keadilan  yang berlandaskan  musyawarah  sehingga  terciptanya  perdamaian  dan  keadilan  untuk  semua pihak.  Konsep  keadilan  yang  adil  dalam restorative  justice tentunya  berpihak  pada kebenaran,  tidak  memihak  maupun  berat  sebelah,  dan  tidak  sewenang-wenang.  Bentuk keadilan  semacam  ini  menjadi  parameter  moral  etik  paradigma restorative  justice . Sehingga keadilan ini dikenal sebagai just peace principle. 26
Dimensi  filosofis restorative  justice memiliki  keterkaitan  erat  dengan  nilai-nilai yang  terkandung  dalam  musyawarah  sebagai  prioritas  dalam  pengambilan  keputusan. Tujuannya adalah untuk “memanusiakan” sistem peradilan dengan pertemuan antara para pihak  sebagai  prioritas  utama  dan  memberikan  rasa  keadilan  yang  dapat  memenuhi kebutuhan sebenarnya pihak-pihak yang terkait. Selain itu, restorative justice menawarkan strategi  “ more  justice,  less  crime,  and  a  way  forward ”,  artinya  meminta pertanggungjawaban  lebih  banyak  pelaku,  dengan  lebih  banyak  korban  yang  tertolong, dengan lebih banyak kejahatan yang dapat dicegah, dan dengan pengurangan biaya yang ditanggung pemerintah. 27

## 3. Prinsip
Restorative  justice pada  prinsipnya  adalah  langkah  transformasi  dari  peradilan pidana  menuju  penyelesaian  melalui  “musyawarah”.  Hakikat  sesungguhnya  dari  prinsip keadilan  ini  adalah  memberikan  penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia dengan  berorientasi  pada  rekonsiliasi,  reintegrasi,  dan  resosialisasi  dalam  penyelesaian perkara pidana. Proses tersebut mengutamakan pemulihan di masa yang akan datang dan menyelesaikan  masalah  dengan  mengutamakan  nilai-nilai  kebersamaan  untuk  mencapai mufakat. 28
Menurut  penulis, restorative  justice pada  dasarnya  memiliki  prinsip-prinsip fundamental, yaitu:
1. Restorative  justice menitikberatkan  pada  proses  pemulihan  bagi  semua  elemen  yang merasakan dampak dari tindak kejahatan;
2. Restorative justice berupaya untuk memberikan keadilan bagi semua pihak;
3. Restorative  justice bertujuan  pada  kebutuhan  semua  pihak  yang  tidak  dipenuhi  oleh sistem peradilan;
4. Restorative justice memperhatikan hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat dari tindak kejahatan;
24 Anang Dony Irawan, “Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat,” Jurnal
Citizenship Virtues , 2.1 (2022), 251–62 https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184.
25 Achmad Hariri, “Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai  Bentuk Sistem Hukum di Indonesia,” Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , 3.1 (2019), 1–14, https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1055.
26 Arief Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1998), hal. 77–78.
27 L W Lawrence Sherman et al., “Restorative Justice: The Evidence,” 2007, 96 (hal. 24).
28 Lushiana  Primasari,  “Keadilan  Restoratif  dan Pemenuhan  Hak  Asasi  Bagi  Anak  yang  Berhadapan  Dengan Hukum,” Universitas Sebelas Maret , 1 (2012), 1–7.
5. Restorative  justice dilaksanakan  dengan  menjamin  adanya  prinsip  penghormatan terhadap  kesetaraan  gender  dan  non-diskriminasi  serta  memperhatikan  adanya  potensi ketimpangan  relasi  kuasa  dan  kerentaan  berdasarkan  latar  belakang  sosial,  umur, ekonomi, dan pendidikan;
6. Restorative justice dilaksanakan dengan memastikan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dan harus adanya pemberdayaan;
7. Restorative  justice didasarkan  pada  prinsip  kesukarelaan  tanpa  adanya  paksaan, tekanan, ataupun intimidasi;
8. Restorative justice dapat diterapkan pada setiap tahap dalam sistem peradilan pidana. Program intinya berupa “ a meeting place for people ” sebagai bentuk mencari solusi untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat dampak dari tindak kejahatan. Dalam hal ini  bahwa  prinsip-prinsip restorative  justice sebenarnya  tidaklah  asing  bagi  masyarakat dan  budaya  Indonesia.  Karena  pada  prinsipnya  nilai-nilai  yang  ada  di  dalam  prinsip restorative justice adalah return to tradisional pattern yang mana nilai-nilai sosial budaya dan  kultur  hukum  di  Indonesia  sejalan  dengan  prinsip restorative  justice yang mengedepankan konsep rekonsiliasi.

## Penerapan Restorative Justice
Berdasarkan  etimologi,  penerapan  barakar  dari  kata  dasar  “terap”  yang  diberi  awalan “pe” dan surfiks “an” memiliki makna cara, proses, atau perbuatan menerapkan. 29 Menurut beberapa pakar, penerapan diartikan sebagai suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menerapkan metode, teori, ataupun suatu prinsip. Penerapan dalam konteks restoratif justice mempunyai  makna  yaitu  suatu  perbuatan  menerapkan  metode,  teori,  atau  prinsip restorative justice untuk menyelesaikan masalah tindak kejahatan.
Orientasi  penerapan  pendekatan restorative  justice dalam  kerangka  sistem  hukum pidana  bukan  hanya  semata-mata  sebagai  penghentian  perkara  (damai).  Tetapi mengedepankan pelibatan dan pemulihan korban, serta mengedepankan upaya untuk mencari solusi ke depan atas tindak pidana yang terjadi. Penerapan pendekatan ini difungsikan untuk memberi solusi terhadap berbagai macam kemungkinan yang bisa saja disepakati oleh korban dan  pelaku,  dengan  peran  aktif  mereka  dalam  setiap  prosesnya.  Hal  ini  selaras  dengan pandangan  beberapa  tokoh  terkemuka restorative  justice dan  sesuai  dengan The  Basic Principles  on  the  use  Use  of  Restorative  Justice  Programmes  in  Criminal  Matters yang diadopsi  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  dimana  menyatakan  dengan  jelas  bahwa orientasi restorative justice terdapat pada proses ( process ), program ( program ) dan akhirnya pada hasil ( outcome ).
Dalam  penerapan restorative  justice ,  penulis  senada  dengan  pendapat  Sukardi  bahwa restorative  justice bisa  diterapkan  terhadap  semua  jenis  tindak  pidana,  karena  ketika membahas restorative  justice bukan  persoalan  mencari  hukuman  apa  yang  setimpal,  tetapi persoalan  mencari  solusi  tentang  bagaimana  memulihkan  dan  memberikan  rasa  keadilan. 30 Penulis  menambahkan  catatan  bahwa  penerapan restorative  justice di  Indonesia  seyogianya hanya  dapat  diterapkan  pada  beberapa  jenis  tindak  pidana  karena  harus  mempertimbangkan sejumlah  faktor,  antara  lain  kondisi  korban,  nilai-nilai  moral  dan  prinsip  keadilan  yang
29 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa  Edisi  Ketiga , Jakarta: Balai Pustaka (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
30 Sukardi, hal. xvi.
terkandung di masyarakat Indonesia, serta karakteristik dari program restorative justice yang akan diterapkan.

## 1. Pedoman Hukum Nasional dalam Penerapan Restorative Justice
Hukum mempunyai peran sentral dalam mengatur kehidupan bernegara. 31 Indonesia merupakan  negara  hukum  dimana  sistem  hukum  Indonesia  bersifat  mengikat  dan memaksa  warga  negaranya  untuk  patuh. 32 Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  mempunyai suatu kesatuan sistem yang bersifat kongkrit dan kompleks 33 dalam menciptakan keadaan yang tenteram dan damai dengan mengatur hubungan antar manusia di kehidupan mereka di dalam masyarakat.
Pada  dasarnya,  terminologi restorative  justice sudah  termuat  dalam  sistem  hukum positif  di  Indonesia  seperti  pada  peraturan  perundang-undangan,  surat  keputusan,  surat edaran, pedoman, dan kesepakatan antar lembaga, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Nota  Kesepahaman  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung,  Menteri  Hukum  dan  HAM, Jaksa  Agung,  dan  Kepala  Polri  tentang  Pelaksanaan  Penerapan  Penyesuaian  Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice );
3. Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
4. Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun  2021  tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pedoman  Penerapan Restorative  Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
6. Surat  Edaran  Kapolri  No.  SE/8/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif ( Restorative Justice ) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; dan
7. Pedoman  Kejaksaan  Nomor  18  tahun  2021  tentang  Penyelesaian  Penanganan  Perkara Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Melalui  Rehabilitasi  dengan  Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Sebagaimana  pedoman  hukum restorative  justice di  Indonesia,  maka  dapat disimpulkan  penerapan restorative  justice di  Indonesia  hanya  relevan  diterapkan  dalam beberapa  kategori  tindak  kejahatan,  serta  dapat  diterapkan  pada  setiap  tahap  dalam peradilan pidana. 34
Pengaturan restorative  justice dalam  hukum  nasional  adalah  langkah  progresif menuju sistem hukum pidana yang dapat mengantarkan kehidupan manusia menjadi lebih adil  dan  sejahtera  yang  berbasis  pemulihan.  Perlu  dikonstruktifkan  bahwa  pidana  bukan
31 Tiara  Yahya  Deramayati  dan  Satria  Unggul  Wicaksana,  “Peradilan  In  Absentia  dalam  Tindak  Pidana Korupsi  dan  Hak  Pembelaan  Terdakwa  Dalam  Perspektif  HAM,” Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) ,  7.2 (2021), 570–91, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37989.
32 Samsul  Arifin  dan  Ahmad  Yulianto  Ihsan,  “Quo  Vadis  Justice  Collaborator  dalam  Sistem  Hukum  Pidana Formil,” Spektrum Hukum , 20.1 (2023), 48–57, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/sh.v20i1.3866.
33 Levina  Yustitianingtyas,  “Masyarakat  dan  Hukum  Internasional  (Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perubahan- perubahan Sosial dalam Masyarakat Internasional),” Perspektif , 20.2 (2015), 90–100, https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.150.
34 Alifa Rizqi Fajriani dan Muridah Isnawati, “Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum  dalam  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia,” Bilancia:  Jurnal  Studi  Ilmu  Syariah  dan  Hukum ,  16.2 (2022), 177–89, https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.941.
sebagai  hukuman  tetapi  sebagai medicine .  Hukuman  sedapat  mungkin  tidak  boleh melanggar  harkat  martabat  manusia.    Oleh  karena  itu,  diperlukannya  pembaharuan subtansi  hukum  yang  berorientasi  pada  pencegahan  dengan  upaya  yang  sistematik  dan prosedural. 35
2. Pentingnya Partisipasi Aktif Semua Pihak dalam Penerapan Restorative Justice
Partisipasi  aktif  semua  pihak  adalah  esensi  dari  penerapan restorative  justice .
Keterlibatan  aktif  semua  pihak  dalam  penyelesaian  masalah  merupakan  fondasi  utama dalam mewujudkan keadilan untuk semua pihak. kehadiran secara fisik semua pihak akan memberikan  penghormatan  kepada  semua  elemen  untuk  menyampaikan  keinginan  dan merumuskan  solusi  secara  bersama-sama  hingga  menemukan win-win  solution (menang- menang),  bukan lost-lost  solution (kalah-kalah)  ataupun win-lost  solution (menang- kalah). 36
Menurut  perspektif  konsep restorative  justice ,  baik  negara  maupun  masyarakat sama-sama  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menangani  tindak  kejahatan  yang  terjadi. 37 Dengan  demikian,  menurut  gagasan  ini  bahwa  kesalahan  pelaku  harus  diperbaiki,  baik yang  dialami  korban  ataupun  masyarakat.  Konsep  tersebut  bertujuan  untuk  mencapai keadilan  bagi  masyarakat  ( social  justice ).  Partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses merupakan sesuatu yang bersifat konkret dan langsung, bukanlah sesuatu yang abstrak.
Dalam restorative  justice ,  musyawarah,  pertemuan,  dan  lingkaran  ( circles )  yang diterapkan harus memenuhi kebutuhan fundamental manusia. 38 Sebab setiap individu pada dasarnya  memiliki  kebutuhan  untuk  dihormati  dan  didengar.  Semua  pihak  diberikan fasilitas  untuk  berdialog  dan  menyampaikan  segala  yang  mereka  rasakan  dan  harapkan. Dengan  tujuan  agar  dapat  saling  memahami  dan  berempati.  Musyawarah  dapat  berakhir ketika tercapai perdamaian dan rekonsiliasi, serta kedua belah pihak menyetujui sejumlah kompensasi  yang  ditawarkan.  Dengan  demikian,  keadilan  ini  dapat  memberikan manfaat dengan terpulihnya kembali keadaan mencapai win-win solution bagi semua pihak.

## 3. Pertanggungjawaban dalam Konsep Penerapan Restorative Justice
Konsep  pertanggungjawaban  dalam restorative  justice pada  mulanya  berfokus terhadap  pemulihan  keadilan  korban.  Konsep  ini  kemudian  berkembang  menjadi keseimbangan  pemulihan  bagi  semua  pihak  termasuk  masyarakat  maupun  pelaku.  Jika orientasi  pertanggungjawaban  difokuskan  pada  pemidanaan  atau  penghukuman  pelaku. Maka, persoalan pemulihan hak korban menjadi nomor kesekian.
Prinsip  penentuan  sanksi  atau  pertanggungjawaban  dalam  pendekatan restorative justice ditentukan pada proses mediasi, dialog, atau musyawarah. Pilihan jenis serta berat
35 Muridah  Isnawati,  “Arah Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  oleh  Korporasi  dalam  Sistem  Hukum Pidana Nasional,” Al  Qist  Law Review  (AQREV) ,  1.2 (2018),  108–18,  https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al- qisth-old/article/view/3255.
36 Bambang  Waluyo, Desain  Fungsi  Kejaksaan  Pada  Restorative  Justice (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2016), hal. 222.
37 Hanafi  Arief  dan  Ningrum  Ambarsari,  “Penerapan  Prinsip Restorative  Justice dalam  Sistem  Peradilan Pidana di Indonesia,” Al-Adl: Jurnal Hukum , 10.2 (2018), 173–90, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362.
38 Dennis  Sullivan  dan  Larry  Tifft,  “What  Are  the  Implications  of  Restorative  Justice  for  Society  and  Our Lives?,” Critical issues in restorative justice , 2004, 391–404.
ringannya sanksi dititikberatkan oleh kepentingan pemulihan korban serta tergantung pada nilai  emosional  masing-masing  korban.  Jenis  sanksi  yang  diberikan  akan  bervariasi tergantung  model  yang  dikehendaki  korban  dan  disepakati  bersama  dengan  pelaku, ataupun pihak yang terlibat dengan aparat penegak hukum sebagai perwakilan negara yang menjadi  fasilitator  dalam  memberikan  kriteria  proporsional  (denda)  sesuai  dengan kewajaran  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Penentuan  pertanggungjawaban  seseorang  harus memperhatikan  keterkaitan  antara  perasaan  ( feeling ),  pikiran  ( thought ),  dan  tindakan ( action )  sebagai  elemen  penting  untuk  memahami  kesalahan  dan  menentukan  keputusan sebelum seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.
Jenis-jenis  pertanggungjawaban  yang  dapat  diterapkan  dalam  prinsip restorative justice tergantung  pada  kesepakatan  dalam  proses  mediasi,  jenis-jenisnya  antara  lain; Pertama , hukuman pokok seperti pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan. Kedua , hukuman  tambahan  seperti  pembayaran  ganti  rugi,  mengambil  hak  atau  barang  tertentu, mencabut  hak  tertentu. Ketiga ,  hukuman  tindakan  seperti  pemecatan,  penghentian,  atau melakukan  perbaikan  akibat  tindak  pidana. Keempat ,  hukuman  lain  yang  bersifat pendidikan  seperti  kerja  sosial  ( community  service ),  kewajiban  mengikuti  pendidikan, pelatihan  atau  suatu  program  dalam  jangka  waktu  tertentu,  dan  ancaman  (hukuman percobaan).
Terdapat  tiga  teori  penting  dalam  konsep retorative  justice dan  menjadi  kunci keberhasilan dalam pemulihan hasil tindak pidana : pertama , reparasi atau tindakan untuk menebus kesalahan  ( the process of making amends ). 39 Kedua , restitusi diartikan sebagai pengembalian  atau  pemulihan  barang  tertentu  yang  sama  kepada  pemilik  atau  statusnya yang  sah  ( the  return  or  restoration  of  the  same  object  to  its  original  status  or  owner ). 40 Ketiga ,  kompensasi  merujuk  pada  pengertian  penggantian  hak  atau  ganti  rugi  dapat berbentuk  fisik  atau  non  fisik  atas  tindakan  yang  merugikan  pihak  lain  ( restitution  for damages or other court-mandated action to be taken by a person who has harmed another person and must make the other person whole. ). 41

## 4. Pentingnya Pemberian Maaf dalam Penerapan Restorative Justice
Rangkaian  terpenting  dari  berhasilnya  rekonsiliasi  adalah  terpenuhinya  rasa kepuasan  korban  dan  berkurangnya decreasing  recidivism (pengulangan  pelanggaran). 42 Teori keadilan restoratif menyatakan keadilan dapat mencegah kejahatan dengan membuat pelaku  merasa  bersimpati  kepada  korbannya.  Pelaku  meminta  permohonan  maaf  dengan itikad  dan  niat  dari  hati  nurani  yang  tulus  atas  perbuatannya,  kemudian  korban memberikan maaf tanpa  adanya  paksaan ataupun intimidasi.  Bocharova  meyakini bahwa di  lubuk  manusia  yang  terdalam  terdapat  kebaikan  dasar  ( basic  goodness )  yang  dapat mencegah manusia dari rasa keinginan membalas dendam melalui tindakan kekerasan. 43 Retzinger  dan  Scheff  memberikan  pengertian  mengenai  arti  pentingnya  “maaf” dalam  proses restorative  justice ,  bahwa  terdapat  dua  elemen  penting  yang  saling
39 Bryan A Garner, “Black’s Law Dictionary,” Paul, MN: West Group , 1276 (1999), hal. 1301.
40 Garner, hal. 1315.
41 Garner, hal. 277.
42 Charles Barton, “Theories of Restorative Justice,” 2000, Hlm. 10 <https://voma.org/docs/barton_trj.pdf>.
43 Yoachim Agus Tridiatno, Keadilan Restoratif (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hal. 77.
melengkapi  yakni, 44 Pertama ,  “ community  services,  restitution  to  victims,  etc ” atau pemulihan  yang  berbentuk  materil  yaitu  kesepakatan  berupa  kesediaan  ganti  rugi, pelayanan  masyarakat,  dan  lainnya. Kedua ,  “ material  and  symbolic  reparation ”  atau perbaikan  yang  bersifat  simbolik  adalah  wujud  berupa  sikap  penyesalan,  penghormatan, kesopanan,  dan  permohonan  maaf  ( attitudes  of  remorse,  respect,  courtesy,  and forgiveness ).
Menurut  Enright,  ada  empat  tahap  yang  terjadi  dalam  proses  pemberian  maaf seseorang. 45 Pertama , uncovering  phase (fase  pengungkapan),  di  mana  individu mengungkapkan  rasa  sakit  dan  dendam  yang  dirasakannya. Kedua , decision  phase (fase keputusan),  ketika  seseorang  mulai  berpikir  rasional  dan  mempertimbangkan  untuk memberikan  maaf;  tahap  ini  mungkin  belum  mencakup  pemberian  maaf  sepenuhnya. Ketiga , work  phase (fase  tindakan)  merupakan  fase  dimana  terdapat  perkembangan pemikiran  baru  yang  mendorong  untuk  memberikan  maaf  secara  aktif  kepada  orang melukai hatinya. Keempat , outcome/deepening phase (fase pendalaman), di mana individu menginternalisasi  makna  dari  proses  memaafkan,  memahami  tentang  arti  memberikan kebermanfaatan bagi dirinya dan sekitarnya.
Dalam gagasanya tentang lingkaran kekerasan ( cycle of violence ), Olga Botcharova (1998)  menyatakan  beberapa  fase  yang  harus  dilalui  untuk  mencapai  kesediaan memberi maaf  dan  rekonsiliasi.  Fase-fase  ini  mencakup;  (1)  Mengungkapkan  perasaan  kesedihan; (2) Menerima rasa sakit dan berani menghadapi ketakutan; (3) Refleksi mengenai kondisi pelaku:  alasan  di  balik  perilaku  mereka;  (4)  Melangkah  untuk  mengatasi  toleransi;  (5) Memilih  untuk  memberi  maaf;  (6)  Negosiasi  dalam  menyelesaikan  masalah;  (7) Menetapkan keadilan restoratif; (8) Melangkah menuju rekonsiliasi.
Memberikan  maaf  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  yakni  mendapat ketenangan  dalam  hidup,  meminimalisir  konflik  yang  mungkin  terjadi,  kesehatan  fisik, pengendalian  diri,  dan  menghindari  kezaliman. 46 Dengan  memafkan  menjadikan  diri seseorang  menjadi  pemenang.  Sebab  memberikan  maaf  bukanlah  pertanda  kelemahan, tetapi justru menjadi bukti atas kekuatan yang dimiliki. 47

## KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa restorative justice merupakan sebuah pendekatan, teori,  ide,  proses,  filsafat,  atau  intervensi  dalam  penyelesaian  tindak  kejahatan  dengan melibatkan  seluruh  pihak  seperti  korban,  pelaku,  keluarga,  masyarakat  atau  pihak  yang terlibat  untuk  proses  dan  tujuan  utama  pada  pemulihan  dengan  mengupayakan  terciptanya keadilan bagi semua pihak.  Penerapan restorative justice di Indonesia seyogianya diterapkan pada beberapa kategori tindak pidana karena mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain kondisi  korban,  nilai-nilai  moral  dan  prinsip  keadilan  yang  terkandung  di  masyarakat Indonesia, serta karakteristik dari program restorative justice yang akan diterapkan.
44 Natangsa Surbakti, “Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana,” Publikasi Ilmiah
UMS , 14.1 (2011), 100, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/4188/4.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
45 Fuad Nashori, Psikologi Sosial Islami , Refika Aditama (Bandung, 2008).
46 Fuad  Nashori,  “Meningkatkan  Kualitas  Hidup  dengan  Pemaafan,” Unisia ,  33.75  (2011),  214–26 https://doi.org/https://doi.org/10.20885/unisia.vol33.iss75.art1.
47 M. Nurul Furqon, Kenali Maaf (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2020), hal. iii.
Konsep restorative justice dan retributive justice seyogianya tidak saling dioposisikan atau  menggantikan.  Karena  konsep restorative  justice tidak  dapat  diklaim  sebagai  konsep yang  lebih  baik  dan  sempurna  dalam  mengatasi  kelemahan  dan  kekurangan  dari  sistem hukum  pidana  saat  ini.  Konsep restorative  justice ada  karena  sebagai  pelengkap  dari kelemahan  dan  kekurangan  sistem  hukum retributive  justice .  Dengan  saling  melengkapi, maka berbagai kritik terhadap sistem hukum pidana dapat diperbaiki.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan  Pidana  di  Indonesia,” Al-Adl:  Jurnal  Hukum ,  10.2  (2018),  173–90 https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362
Arifin,  Samsul,  dan  Ahmad  Yulianto  Ihsan,  “Quo  Vadis  Justice  Collaborator  dalam  Sistem Hukum Pidana Formil,” Spektrum Hukum , 20.1 (2023), 48–57 https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/sh.v20i1.3866
Barton, Charles, “Empowerment and Retribution in Criminal Justice,” Professional Ethics, A Multidisciplinary Journal , 7.3/4 (1999), 111–35 https://doi.org/https://doi.org/10.5840/profethics199973/417 Barton, Charles, “Theories of Restorative Justice,” 2000, hal. 10
https://voma.org/docs/barton_trj.pdf
Dandurand, Yvon, dan Curt Taylor Griffiths, Handbook on Restorative Justice Programmes (New York: UNITED NATIONS, 2006)
Deramayati,  Tiara  Yahya,  dan  Satria  Unggul  Wicaksana,  “Peradilan  In  Absentia  dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7.2 (2021), 570–91
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37989
Dirdjosisworo,  Soedjono, Respon  Terhadap  Kejahatan:  Introduksi  Hukum  Penanggulangan Kejahatan (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, 2002)
Echols  John,  M,  dan  Shadily  Hassan, Kamus  Inggris  Indonesia , An  English  Indonesian Dictionary, Jakarta, Gramedia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)
Fajriani,  Alifa  Rizqi,  dan  Muridah  Isnawati,  “Pidana  Pengawasan  Terhadap  Anak  yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia,” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum , 16.2 (2022), 177–89
https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.941
Friedmann, Wolfgang, Legal Theory (London: Steven & Sons, 1949) Garner, Bryan A, “Black’s Law Dictionary,” Paul, MN: West Group , 1276 (1999)
Grupp,  Stanley  E, Theories  of  Punishment (Bloomington:  Indiana  University  Press Bloomington, IN, 1971)
Hariri,  Achmad,  “Dekonstruksi  Ideologi  Pancasila  Sebagai  Bentuk  Sistem  Hukum  di Indonesia,” Ajudikasi: Jurnal
Ilmu Hukum , 3.1 (2019), 1–14
https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1055
Hudson, Joe, Burt Galaway, dan Eds, Restitution in Criminal Justice (Lexington: MA; D.C. Healt, 1977)
Irawan, Anang Dony, “Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat,” Jurnal Citizenship Virtues , 2.1 (2022), 251–62
https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184
Isnawati, Muridah, “Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem  Hukum  Pidana  Nasional,” Al  Qist  Law  Review  (AQREV) ,  1.2  (2018),  108–18 https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth-old/article/view/3255
Kaligis, O C, “OC Kaligis dan Obsesi Peradilan Pidana Restoratif,” Professor’s Inauguration Speech at the Faculty of Social Sciences , 2008
M. Nurul Furqon, Kenali Maaf (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2020)
Marshall,  Tony  F, Restorative  Justice:  An  Overview (London:  Home  Office  Research Development and Statistics Directorate, 1999)
Maruna, Shadd, “The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of
Albert Eglash,” Restorative Justice , 2.1 (2014), 9–23 https://doi.org/https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.9
Muladi,  Arief,  dan  Barda  Nawawi, Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana (Bandung:  Alumni,
1998)
Muridah Isnawati, Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, “Pemenuhan Hak Konstitusional Warga  Negara  Indonesia:  Studi  Kasus  Jaminan  Kesehatan  Nasional,” Justitia  Jurnal Hukum , 1.1 (2017) https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.597
Napitupulu,  Erasmus  A.T.,  Genoveva  Alicia  K.S.  Maya,  Iftitahsari,  dan  E  T  M.  Eka  Ari Pramuditya, Hukuman  Tanpa  Penjara:  Pengaturan,  Pelaksanaan,  dan  Proyeksi Alternatif  Pemidanaan  Non  Pemenjaraan  di  Indonesia , Institute  for  Ciminal  Justice Reform (ICJR) (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019) Nashori,  Fuad,  “Meningkatkan  Kualitas  Hidup  dengan  Pemaafan,” Unisia ,  33.75  (2011), 214–26 https://doi.org/https://doi.org/10.20885/unisia.vol33.iss75.art1
Nashori, Fuad, Psikologi Sosial Islami , Refika Aditama (Bandung, 2008)
Nasional,  Departemen  Pendidikan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa  Edisi Ketiga , Jakarta: Balai Pustaka (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
Packer, H.L., The Limits of the Criminal Sanction (Stanford: Stanford university press, 1968) Prakasa, Satria Unggul Wicaksana, “Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable  Development,” Jurnal Hukum Novelty , 9.1 (2018), 36–53 https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224
Prayitno,  KuatPuji,  “Restorative  Justice  Untuk  Peradilan  di  Indonesia  (Perspektif  Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto),” Jurnal dinamika hukum , 12.3 (2012), 407–20 https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116
Primasari,  Lushiana,  “Keadilan  Restoratif  dan  Pemenuhan  Hak  Asasi  Bagi  Anak  yang Berhadapan Dengan Hukum,” Universitas Sebelas Maret , 1 (2012), 1–7
Al Qodar Purwo,  Susilo, “Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara Pada Masa Pandemi Covid-19,”  in Kontribusi  Kampus  untuk  Negeri  di  Era  Pandemi ,  ed.  oleh  Sujinah (Malang: Edulitera, 2020), hal. 251–64
Rahmawati,  Nur  Ainiyah,  “Hukum  Pidana  Indonesia:  Ultimum  Remedium  atau  Primum Remedium,”
Recidive , 2.1 (2013), 39–44
https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002
Rajamuddin,  A,  “Tinjauan  Kriminologi  Terhadap  Timbulnya  Kejahatan  yang  Diakibatkan oleh  Pengaruh  Minuman  Keras  di  Kota Makassar,” Al  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana dan Ketatanegaraan , 3.2 (2014), 181–92
Sahputra,  Mirza,  “Restorative  Justice  Sebagai  Wujud  Hukum  Progresif  dalam  Peraturan Perudang-Undangan  di  Indonesia,” Jurnal  Transformasi  Administrasi ,  12.01  (2022), 87–96, https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205
Sherman,  L  W  Lawrence,  H  Heather  Strang,  G  Geoffrey  Barnes,  S  Sarah  Bennett,  C  M Caroline Angel, D Dorothy Newbury-Birch, et al., “Restorative Justice: The Evidence,” 2007, 96
Sukardi, Restorative  Justice  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Indonesia (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020)
Sullivan,  Dennis,  dan  Larry  Tifft,  “What  Are  the  Implications  of  Restorative  Justice  for Society and Our Lives?,” Critical issues in restorative justice , 2004, 391–404
Surbakti, Natangsa, “Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban
Tindak Pidana,” Publikasi Ilmiah UMS , 14.1 (2011), 100
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/4188/4.pdf?sequence=1 &isAllowed=y
Tridiatno, Yoachim Agus, Keadilan Restoratif (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015) Waluyo,  Bambang, Desain  Fungsi  Kejaksaan  Pada  Restorative  Justice (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)
Yustitianingtyas, Levina, “Masyarakat dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan-perubahan Sosial dalam Masyarakat Internasional),” Perspektif , 20.2 (2015), 90–100, https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.150
Zainuddin,  Muslim,  “Peran  dan  Fungsi  Kelembagaan  Mukim  dalam  Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh,” Media Syari’ah: Wahana Kajian
Hukum Islam dan Pranata Sosial , 19.2 (2017), 319–56
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v19i2.2025
Zehr,  Howard, Changing  Lenses:  A  New  Focus  For  Crime  and  Justice (Scottdale:  Herald Press, 1990)