## Book Review

## MENYAMBUT KURIKULUM 2013

## Welcoming Curriculum 2013

## Yulia Indahri
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
Naskah diterima: 30 Agustus 2013
Naskah direvisi: 30 Oktober 2013 Naskah diterbitkan: 14 Desember 2013 Judul Buku : Menyambut Kurikulum 2013 Editor : A. Ferry T. Indratno Penerbit : Penerbit Buku Kompas Tahun Terbit : 2013 Jumlah Halaman : xix, 246 halaman ISBN : 978-979-709-699-1
Buku Menyambut Kurikulum 2013 terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, Urgensi Perubahan Kurikulum Saat Ini, berisikan 17 artikel dari 14 penulis. Sedangkan bagian kedua, Pro Kontra Rencana Perubahan Kurikulum berisikan 14 artikel dari 14 penulis. Buku ini merupakan kumpulan makalah dari sebagian para pembicara yang hadir dalam sebuah diskusi di Yogyakarta, yaitu Forum Mangunwijaya VII. Forum tersebut merupakan forum terbatas hasil kerja sama Harian Kompas dengan Yayasan Dinamika Edukasi Dasar yang diselenggarakan pada 14 September 2012. Para narasumber terdiri dari dosen, guru, pengawas pendidikan, sampai dengan pimpinan yayasan sekolah swasta. Buku Menyambut Kurikulum 2013 kemudian diterbitkan serta dilengkapi dengan berbagai berita mengenai Kurikulum 2013 yang telah diterbitkan oleh Kompas , baik berita yang dimuat dalam bentuk Tajuk ataupun berita yang sempat menjadi headline di koran nasional ini. Pada bagian pertama, Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, mengawali buku, mengingat peran beliau sebagai tokoh nasional pertama yang mewacanakan perubahan kurikulum melalui artikel yang pernah dimuat di Kompas pada 28 Agustus 2012. Artikel tersebut berjudul “Pendidikan Kunci Pembangunan”. Artikel-artikel berikutnya pada bagian pertama ini sebagian besar merupakan artikel tanggapan terhadap artikel Wapres Boediono, seperti artikel yang dibuat oleh Mohammad Abduhzen, Ratna Megawangi, Agus Suwignyo, Ki Supriyoko, dan Anita Lie.
Dalam artikel “Substansi Pendidikan”, Abdulzen menyetujui pendapat Wapres Boediono tentang belum jelasnya konsepsi pendidikan nasional Indonesia. Tetapi penanggap mendapat kesan sepertinya Wapres Boediono sangat terkesan dengan pentingnya pembangunan ekonomi dan politik. Abdulzen berpendapat bahwa kurang jelasnya konsepsi pendidikan disebabkan oleh lima hal, yaitu masalah fundamental, struktural politik, operasional, finansial, dan kultural.
Megawangi menanggapi dalam “Tantangan Besar Pendidikan Kita” dengan menyampaikan bahwa apa yang diidealkan oleh Wapres Boediono terkait dengan penyiapan sumber daya manusia yang mempunyai soft skills dan hard skills ada baiknya lebih ditekankan pada soft skills. Pakar seperti Goleman, Strenberg, Einstein, dan Bloom menjadi rujukan dalam tanggapan ini. Selain itu, hasil evaluasi internasional seperti TIMSS ( Trends in International Math and Science Survey) dan PISA (The Programme for International Student Assessment) menjadi pertimbangan untuk sampai pada kesimpulan bahwa sistem pendidikan yang terlalu berorientasi akademik justru akan menghambat soft skills . Melalui artikel “Arah Pembangunan, Kunci Reformasi Pendidikan”, Suwignyo menyayangkan Wapres Boediono lebih memilih mengadopsi pemikiran rektor Universitas Harvard daripada gagasan pendidikan kerakyatan para pemikir negeri sendiri seperti Ki Hadjar Dewantara, K.H. Ahmad
Dahlan, Mohammad Sjafei, R.A. Kartini, Rohana Kudus, Dwijo Sewojo, Tan Malaka, Muhammad Hatta, Ki Mangunsarkoro, Muhammad Yamin, Daoed Joesoef, Y.B. Mangunwijaya, atau Butet Manurung. Suwignyo mengingatkan bahwa pendidikan selain merupakan pendorong perubahan sosial juga merupakan  objek kekuasaan politik. Oleh karena itu pendidikan sangat bergantung pada kemauan politik dan komitmen para pemegang kuasa.
Tanpa merujuk pada artikel Wapres Boediono, Ainna Amalia FN melihat secara khusus wacana penghapusan bahasa Inggris dari kurikulum SD dalam “Masa Emas Belajar Bahasa”. Amalia berpendapat penghapusan tersebut patut dipertimbangkan efek untung dan ruginya. Penghapusan jangan hanya mengedepankan pertimbangan emosional yang bersifat reaksioner tanpa menghiraukan manfaatnya. Kajian dan pendapat beberapa tokoh seperti Erikson, Nouri, dan Hurlock memperlihatkan bahwa usia SD merupakan usia ketika perkembangan otak yang mengatur kemampuan berbahasa sedang tumbuh dengan pesat. Permasalahan bukan pada mampu tidaknya siswa SD mempelajari dua bahasa dalam satu waktu, melainkan lebih pada kecenderungan penguasaan terhadap bahasa.
Dalam artikel yang sedikit lebih panjang, Paul Suparno mempertanyakan “Perubahan Kurikulum, Apa Urgen Saat Ini?” Seperti halnya Amalia, Suparno tidak menanggapi paparan Wapres Boediono karena langsung berpendapat bahwa paham yang berbeda tentang kurikulum akan memengaruhi pendapat mengenai rencana perubahan kurikulum. Pengertian kurikulum yang digunakan oleh Suparno, seperti dikemukakan oleh Posner, yaitu seluruh pengalaman yang direncanakan yang akan dialami oleh siswa dalam seluruh proses pendidikan di sekolah, sehingga tujuan pendidikan tercapai. Pengalaman tersebut mengandung beberapa hal, antara lain: 1.  pengalaman kurikuler di kelas, pengalaman kokurikuler, dan pengalaman di luar sekolah (ekstrakurikuler);
2.  pengalaman terkait dengan konteks, filsafat, isi, pengaturan isi, metode, evaluasi; dan
3.  pengalaman yang hanya akan jalan jika guru, fasilitas, infrastruktur, buku, situasi dan suasana sekolah disertakan/dilibatkan.
Suparno mengemukakan beberapa alasan perubahan kurikulum yaitu dikarenakan konteks zaman yang berubah dan pelaksanaan kurikulum yang (pada saat itu) sedang berlangsung. Berdasarkan pengalaman, kurikulum yang sedang berlangsung:
• harapannya bersifat kontekstual, tetapi kenyataannya justru seragam;
• sudah tertulis tetapi bukan yang dilaksanakan;
• beban studi anak terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran (14–16);
• menekankan pada angka, bukan pada nilai kemanusiaan yang holistik;
• menggunakan UN untuk kelulusan seluruh Indonesia; dan
• kurang tepat mempersiapkan guru.
Supriyoko kembali menanggapi artikel Wapres Boediono melalui “Pergantian Kurikulum Pendidikan atas Pertimbangan Politis”. Perjalanan pergantian kurikulum pendidikan sejak tahun 1947 hingga saat ini diuraikan dengan ringkas sampai dengan kesimpulan bahwa mungkin saja pergantian kurikulum saat ini didasari atas pertimbangan politik. Faktor pendidik menjadi penutup dari tanggapan Supriyoko yang mengingatkan bahwa selain kurikulum, pendidik merupakan faktor yang tidak terpisah dari kurikulum dan sangat menentukan arah pendidikan ke depan. Artinya, kurikulum pendidikan yang baik tidak akan menghasilkan produk pendidikan yang bermanfaat jika tidak dijalankan oleh pendidik yang profesional, sebaliknya kurikulum pendidikan yang tidak baik juga tidak akan menghasilkan produk pendidikan yang bermanfaat meskipun dijalankan oleh pendidik profesional.
Seperti Suwignyo, Lie juga menyayangkan munculnya pemikiran dari luar terhadap kebutuhan kesadaran bersama untuk merumuskan impian Indonesia melalui pendidikan seperti dikemukakan oleh Wapres Boediono. Kajian “Evaluasi dan Reformasi Kurikulum” berangkat dari pendapat Glickman, Conley, Munson, Glatthorn, dan Shaeffer. Salah satu poin yang diangkat dalam pembahasan adalah peran penting transformasi guru dalam pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran. Secara keseluruhan sangat disayangkan ketidakmampuan para pembuat kebijakan  dan praktisi pendidikan Indonesia dalam “membaca” kerangka konseptual, desain proyek, laporan perkembangan, dan hasil penelitian mengenai berbagai upaya reformasi atau inovasi pendidikan. Paradigma dan visi pendidikan semestinya dibangun berdasarkan pengenalan atas diri sendiri (kondisi dan ciri-ciri masyarakat serta budaya) dan impian atas masa depan bersama.
Pada artikel kedua Suwignyo ditegaskan kembali bahwa pembenahan dan pemantapan pendidikan guru jauh lebih mendesak, mendasar, dan berdampak bagi reformasi pendidikan daripada mengubah kurikulum. Artikel ini menjadi pembuka pembahasan peran guru yang juga penting, bahkan sangat penting, dalam memajukan pendidikan Indonesia. Pendapat dalam “Guru Dulu, Baru yang Lain-lain” ini muncul karena perbaikan kualitas guru
sebagai prinsip kunci pembaruan hakiki pendidikan telah terabaikan dengan munculnya rencana mengubah kurikulum. Kurikulum, betapapun penting, berfungsi sebagai perangkat pengajaran semata dan guru yang seharusnya dijadikan fokus kebijakan peningkatan mutu pendidikan.
Bercermin dari pengalaman sebagai Pengawas di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Sri Prihartini Yulia memaparkan permasalahan yang dihadapi para guru dalam menerapkan kurikulum yang sedang berjalan. Berbagai peraturan pelaksana yang disusun dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ternyata tidak banyak berpengaruh. Energi besar, pemikiran besar, biaya besar yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan perubahan kurikulum dari tahun ke tahun tidak mempermudah pencapaian mimpi dan kondisi ideal. Melalui artikel “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Perlukah Berubah?” diharapkan para pengambil kebijakan lebih realistis dan membuka mata terhadap implementasi riil dari semua produk kebijakan.
Agus Prih Adiartanto melalui “Biarlah Kurikulum Berubah dan Guru Pun Tetap tak Berbenah” memaparkan penyebab perubahan kurikulum di Indonesia yang seringkali tidak sesuai harapan dan tidak mampu mengatasi persoalan pendidikan. Secara singkat disampaikan sejarah perubahan kurikulum yang tidak diiringi dengan perubahan paradigma guru tentang perubahan tersebut. Judul artikel telah memperlihatkan bahwa guru tidak mengerti secara mendalam bahwa perubahan kurikulum bukan hanya berdampak pada keseragaman format, tetapi juga berdampak lebih kepada tuntutan pertanggungjawaban, nalar, pedagogik, profesionalisme mereka untuk diperhatian dan terus dikembangkan.
Seperti halnya Supriyoko, Lie, dan Adiartanto maka A. Ferry T. Indratno juga memaparkan secara singkat perjalanan perubahan kurikulum di Indonesia sampai dengan saat ini. Melalui artikel “Perspektif Pendidikan Humanis Mangunwijaya” disampaikan inti dari artikel yaitu pendidikan di Indonesia merupakan pendidikan yang dehumanis atau tidak manusiawi. Tidak ada guru sejati dan sekolah sejati, akibatnya lulusan yang dihasilkannya pun menjadi anak yang tidak sejati. Pendidikan karakter demi pemuliaan manusia Indonesia yang diperjuangkan Y.B. Mangunwijaya sejalan dengan pandangan Bung Hatta yang memaknai ungkapan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai pemerdekaan atas ke- inlander-an bangsa Indonesia. Demikian juga dengan Ki Hadjar Dewantara yang ingin mendidik anak bangsa tidak menjadi pandai saja, tetapi terutama menjadi bijaksana dan bersetiakawan.
Lima artikel terakhir pada Bagian Pertama buku ini ditulis oleh Wartawan Kompas baik secara individu maupun bersama. St. Sularto, Thomas Pudjo Widijanto, dan Aloysius Budi Kurniawan berupaya merangkum berbagai artikel yang ada pada Bagian Pertama dengan poin-poin penting mengenai kemajemukan Indonesia yang mengakibatkan praktik penerapan kurikulum di lapangan dijalankan dengan kelenturan dan penafsiran sendiri-sendiri. Praksis pendidikan dan dunia pendidikan menganggap kurikulum itu masalah teknis. Sementara pemerintah, lewat departemen teknis yang dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum-nya menempatkan kurikulum sebagai sumber kekuasaan. Perubahan kurikulum yang kurang mempertimbangkan kondisi lapangan dan kesiapan sekolah dan guru, perubahan atau pengembangannya hanya akan menghasilkan kurikulum bagus di atas kertas tetapi minus visi.
Bagian Kedua buku mengenai Pro Kontra Rencana Perubahan Kurikulum berisi artikel- artikel tanggapan Kurikulum 2013 pascaselesainya penyusunan Kurikulum 2013 dan masa ujicoba kurikulum baru. Abduhzen, Suwignyo, Iwan Pranoto, Itje Chodidjah, S. Hamid Hasan, Henny Supolo Sitepu telah menyampaikan artikel mereka dalam diskusi Kompas , 14 Desember 2012 di Jakarta. Dua tajuk rencana Kompas yang ditulis pada masa ujicoba Kurikulum 2013 melengkapi bagian ini. Empat artikel yang diambil dari rubrik Fokus Kompas, 7 Desember 2012, yang mengulas diskusi mengenai perubahan kurikulum melengkapi Bagian Kedua. Dari segi kuantitas, Bagian Kedua lebih sedikit (89 halaman) dibandingkan dengan Bagian Pertama (145 halaman). Tetapi kualitas yang tidak kalah dapat ditemui dari berbagai artikel yang diawali oleh Suwignyo, dalam artikel ketiganya dalam buku ini dengan judul “Prospek Kurikulum Baru”.
Suwignyo berpendapat bahwa memang terlalu dini untuk menilai apakah Kurikulum 2013 akan meningkatkan mutu pendidikan nasional dan melahirkan generasi Indonesia berkompeten seperti yang diharapkan. Ada tiga prakondisi yang harus dipenuhi agar Kurikulum 2013 dapat diterapkan sesuai desain dan maksudnya.  Pertama, guru-guru telah memiliki kesiapan memadai baik dari segi kualifikasi dan kompetensi maupun dalam hal kesamaan pemahaman paradigma pendidikan yang dijabarkan di dalam kurikulum. Kedua, kita semua berhenti memaksa sekolah mengajarkan sesuatu di luar hakikat dan kapasitasnya. Ketiga, konsep “multimuatan” pada mata pelajaran tidak menghambat pembelajaran “ilmu sebagai ilmu”.
Tajuk rencana Kompas yang pertama berjudul “Uji Publik Kurikulum 2013” mengapresiasi kerja
cepat (+3 bulan) penyusunan bahan uji publik sejak September sampai akhir November 2012. Ada harapan agar masukan uji publik dipakai sebagai penyempurnaan bahan -tidak hanya menjadi lip service- , dengan mempertimbangkan faktor heterogenitas Indonesia. Kurikulum seharusnya diterapkan dengan sekecil mungkin adanya jurang kurikulum di atas kertas dan di lapangan.
Yohanes Sanaha Purba melalui artikelnya menghargai motif baik di balik rencana perubahan kurikulum. Tetapi disayangkan penyederhanaan pada ranah keilmuan melalui reduksi karena dianggap tidak berguna, bukan karena kompleksitasnya. Jika sudah disederhanakan, siapkah anak-anak Indonesia hidup di tengah masyarakat yang sarat otoritarianisme birokrat, korupsi, dan fundamentalisme agama? Purba mengambil contoh mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, sedangkan pada tulisan berikutnya, Abduhzen mengambil beberapa contoh beberapa mata pelajaran dan menawarkan beberapa alternatif cara mengintegrasikannya. Tetapi kembali lagi diingatkan oleh Abduhzen, bahwa para guru merupakan ujung tombak yang dapat saja melaksanakan kurikulum “merek” baru dengan cara lama yang sama.
Iwan Pranoto dalam “Kasmaran Berilmu Pengetahuan” membuka artikelnya dengan cerita singkat dari buku Surat Malam untuk Presiden karya Acep Iwan Saidi, dengan karakter utama Kiai Song. Karakter dipahami dalam jenis yang berbeda yaitu yang tertulis, yang diajarkan oleh guru, dan yang dipelajari siswa. Secara sederhana disampaikan ide-ide mengenai pentingnya peran guru, pembenahan kurikulum yang selama ini dikatakan terselubung dalam bentuk buku dan ujian nasional.
S. Hamid Hasan sebagai Tim Inti Pengembang Kurikulum 2013 menulis artikel ilmiah yang dapat dikatakan menyampaikan kepada masyarakat umum mengenai alasan diterapkannya Kurikulum 2013. Secara garis besar disampaikan bahwa struktur kurikulum SD mengalami perubahan melalui pengurangan jumlah mata pelajaran. Kurikulum SMP mengalami penyederhanaan berupa penempatan kompetensi dasar Muatan Lokal ke dalam mata pelajaran lain. Sedangkan struktur kurikulum yang mengalami perubahan mendasar adalah untuk SMA dan SMK. Diharapkan Kurikulum 2013 dapat mewujudkan manusia Indonesi ayang lebih baik dan berkemampuan dalam menghadapi kehidupan di abad ke-21.
Itje Chodidjah melihat ada dua hal yang harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Pertama, implementasi kurikulum di kelas, dan kedua, peran guru. Pelatihan yang
dilakukan sekadar sebagai sosialisasi kurikulum baru tanpa menyertakan pola pendekatan ajar di kelas secara konkret akan menjadi penghalang terbesar tercapainya tujuan perubahan kurikulum. Tidak mungkin pelatihan dengan jumlah waktu yang pendek dan jumlah peserta yang banyak dapat membantu para guru memahami penerapan kurikulum sesuai dengan sasaran.
Pelaksanaan Kurikulum 2013 tidak akan dapat mencapai hasil yang maksimal karena tiga alasan. Pertama, proses pengembangan kurikulum tidak didahului oleh riset yang menyeluruh. Kedua, anggapan bahwa dengan dibuatnya silabus dari pusat maka guru tidak akan repot lagi menyusun sendiri. Ketiga, pengutamaan penyusunan materi ajar sebagai salah satu solusi atas kesuksesan implementasi kurikulum. Berdasarkan pengalaman di lapangan selama enam tahun memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah, Henny Supolo Sitepu sampai pada beberapa kesimpulan dengan satu kesimpulan utama bahwa sebaiknya pelaksanaan Kurikulum 2013 ditunda karena target waktu yang ditetapkan tidak sepenting pemahaman kepala sekolah dan guru.
Tulisan Suyanto, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, merupakan artikel terakhir yang ditulis oleh pakar pendidikan, sebelum ditutup dengan serangkaian artikel yang ditulis oleh beberapa wartawan Kompas. Suyanto mencoba mengingatkan kembali akan signifikansi intelligence quotient , emotional intelligence yang ditemukan oleh Goleman, spiritual intelligence , dan adversity quotient yang ditemukan oleh Stoltz. Belajar tidak cukup dengan pendekatan yang menyenangkan semata. Selebihnya, harus menantang agar siswa dapat berlatih untuk membangun AQ-nya.
Beberapa wartawan Kompas , yaitu Ester Lince Napitupulu, Luki Aulia, Dwi AS Setianingsih, Haryo Damardono, dan Kartono mencoba merangkum berbagai perdebatan yang muncul di masyarakat dalam lima artikel terakhir sebelum ditutup dengan Tajuk Rencana Kompas yang kedua dalam Buku ini, dengan judul “Tunda Dulu Kurikulum 2013”. Judul tersebut dapat dikatakan merangkum berbagai pergolakan pendapat dengan berbagai warna yang ada di Buku Menyambut Kurikulum 2013 ini. Buku ini dapat dikatakan merupakan bacaan wajib para birokrat, kepala sekolah, guru, pemerhati pendidikan, orang tua, dan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Ulasan pragmatis dan empiris dari berbagai permasalahan pendidikan dapat dijadikan acuan bagi para pengambil keputusan. Segala upaya perbaikan pendidikan haruslah disambut dengan penuh antusias dan tangan terbuka. Tetapi, permasalahan ser tifi kasi guru, infra struktur
pendidikan, buku pelajaran, politisasi pengambilan keputusan, hingga soal mutasi guru oleh oknum- oknum pemerintah daerah sudah seyogianya selalu menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum sebagai upaya perbaikan pendidikan yang sama.
Beberapa kekurangan teknis dari buku ini yang sedikit mengganggu adalah terkait dengan pemenggalan kata dan penggunaan istilah dalam bahasa asing yang tidak dicetak miring. Artikel pertama Wapres Boediono menggunakan istilah soft skills dan hard skills tanpa dicetak miring, walaupun kemudian di berbagai artikel tanggapan kedua frasa tersebut sudah dicetak miring. Kata reasoning , real , out of date dan management by objective merupakan contoh kata dalam bahasa Inggris yang tidak dicetak miring.
Ada beberapa kata yang kekurangan huruf atau kelebihan huruf, sebagai contoh kata “bekarya” yang seharusnya “berkarya”, kata “emang” yang seharusnya “memang”, dan kata “berpiki” yang seharusnya “berpikir”. Selain itu ada beberapa kata yang pemenggalannya tidak benar, seperti “aksin yata” yang seharusnya “aksi nyata” dan kata “beradap ada” yang seharusnya “berada pada”.