…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## PEMENUHAN HAK PEKERJA DITINJAU DARI CITA HUKUM BANGSA INDONESIA
Oleh Mahesa Pramana 1 , Salmon Ginting 2 , Achmad Fitrian 3 1,2,3 Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Email: 1 mahesapramana@gmail.com , 3 fitrian.achmad@gmail.com
Article History: Received: 09-07-2024 Revised: 17-07-2024 Accepted: 12-08-2024
Abstract: Suatu  alasan  mendasar  yang  mempengaruhi terjadinya  perselisihan  perburuhan  diikuti  dengan  demo- demo para buruh di Indonesia, adalah peraturan perundang- undangan mengenai Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada kesejahteraan para buruh di Indonesia, terutama mengenai PKWT  dan  PKWTT  yang  diikuti  dengan  tidak  adanya kesamarataan mengenai upah buruh minimum provinsi dan kabupaten.  Permasalahan  ini  penyebab  terjadinya perselisihan  dan  perlu  dicarikan  jalan  keluarnya  melalui pemenuhan hak-hak pekerja dengan tidak mengesampingkan hak-hak  perusahaan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisa  upaya  pemerintah  dalam memenuhi  hak  pekerja  sesuai  dengan  koridor  hukum  yang berlaku  atau  cita  hukum  di  Indonesia.  Kedua,  landasan- landasan yang menjadi pertimbangan  untuk menyelesaikan permasalahan  perselisihan  hubungan  industrial  (PHI)  di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak-hak pekerja/buruh  dapat  dilihat  pada  alinea  ke  empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), Pasal 27 ayat  2,  Pasal  28  D  ayat  1,  ayat  2  dan  peraturan  lainnya. Pemenuhan  hak  pekerja  ini  dapat  dilakukan  baik  dengan jalan  memberikan  tuntunan,  santuan  sebagai  upaya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh maupun
meningkatkan  pengakuan  hak-hak  asasi  manusia, perlindungan  fisik  dan  sosial  ekonomi  melalui  norma  yang berlaku.
Keywords: Pemenuhan Hak Pekerja, Cita Hukum
PENDAHULUAN
Pada hakikatnya pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang diklasifikasikan apabila memenuhi karakteristik berikut yakni bekerja pada atau untuk pengusaha/ perusahaan, imbalan kerjanya dibayar oleh  pengusaha/perusahaan,  dan  secara  resmi  terang-terangan  dan  terus-menerus mengadakan  hubungan  kerja  dengan  pengusaha/perusahaan,  baik  untuk  waktu  tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya.
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  yang  dimaksud  sebagai  tenaga  kerja  adalah  “Setiap  orang  yang  mampu melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 1 Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, mempunyai  peranan  yang  sangat  besar  dalam  pembangunan  nasional.  Tenaga  kerja merupakan  pelaksana  pembangunan  untuk  mencapai  kesejahteraan  umum  dan  kualitas kehidupan yang semakin baik. Oleh karenanya, upaya perlindungan tenaga kerja terhadap bahaya  yang  dapat  timbul  selama  bekerja  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  sangat mendasar.  Adanya  perlindungan  tersebut  diharapkan  agar  tenaga  kerja  dapat  bekerja dengan aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.
Bercermin pada makna tenaga kerja tersebut di atas, menunjukkan bahwa keberadaan tenaga kerja sangat bermanfaat ditinjau dari berbagai aspek, baik itu aspek dari tenaga kerja itu sendiri, pengusaha/perusahaan, dan manfaatnya bagi pemerintah, sebagai berikut: 2 1. Manfaat keberadaan tenaga kerja bagi Pekerja,
Manfaat  dari  keberadaan  tenaga  kerja  bagi  pekerja  itu  sendiri  yaitu  pekerja mempunyai  aktivitas  positif  yang  menghasilkan  dan  mampu  memenuhi  kebutuhannya untuk diri pribadi maupun keluarganya, meskipun belum mencapai tingkat sejahtera.
2. Manfaat keberadaan tenaga kerja bagi Pengusaha/Perusahaan,
Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam perusahaan untuk dapat mencapai tujuan  perusahaan,  karenanya  manajemen  dituntut  dapat  meng-optimalkan  peranan tenaga kerja yang dimiliki sehingga menghasilkan kinerja yang optimal dan perusahaan dapat  memenangi  persaingan.  Salah  satu  strategi  generik  perusahaan  yang  mudah diterapkan setiap perusahaan yaitu dengan menekan biaya sehingga perusahaan dapat efisien dalam operasinya untuk dapat  meningkatkan atau memaksimalkan keuntungan perusahaan.
3. Manfaat keberadaan tenaga kerja bagi Pemerintah.
Keberadaan  tenaga  kerja  bermanfaat  bagi  Pemerintah  karena  di  satu  sisi mengurangi  jumlah  pengangguran,  dan  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  pekerja  itu sendiri.  Di  sisi  lain,  meningkatnya  jumlah  tenaga  kerja  berkontribusi  positif  terhadap peningkatan pemasukan negara dari sumber non pajak.
Berdasarkan fenomena di atas menunjukkan bahwa keberadaan tenaga kerja menjadi faktor krusial dalam dunia industri, tanpa tenaga kerja pemilik usaha tidak bisa menjalankan bisnisnya  dengan  baik.  Di  sisi  lain,  tenaga  kerja  juga  tidak  bisa  bertindak  seenak  hatinya ketika  melaksanakan  kewajiban  di  tempat  kerja.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada  hukum  yang secara  khusus  mengatur  hubungan  antara  pemilik  usaha  dengan  tenaga  kerja.  Apalagi, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, semua  aturan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara harus memiliki hukum tertulis yang jelas. Landasan utama hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia  tidak  lain  adalah  Undang-Undang  Dasar  1945. Berpedoman  pada  UUD  1945,  setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  pekerjaan  serta penghidupan yang layak. Karenanya hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia harus dipatuhi oleh semua warga negara.
Secara sosiologis, posisi pekerja di Indonesia tidak pernah bebas sebagai pencari kerja yang kurang memiliki keterampilan ( unskill labor ) yang dipersyaratkan oleh dunia kerja. Di satu sisi, mereka terpaksa bekerja pada orang lain (majikan) dan di sisi lain, majikan memiliki
1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 2.
2 https://republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/17/10/09/oxjm77383-migrasi-pekerja-akan-memberi- keuntungan-bagi-ekonomi-asean .
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
otoritas untuk menentukan persyaratan pekerja. Dalam konteks hubungan pribadi dengan pribadi  (pekerja  dengan  majikan)  disebutnya  sebagai  kelemahan  struktural.  Ketidak- seimbangan hubungan pekerja dan majikan tercermin saat seseorang melamar pekerjaan yang  tanpa  disadari  calon  pekerja  tidak  berani  menentukan  persyaratan  kerja,  misalnya gaji/upah yang diinginkan. Kondisi ini mengandung risiko saat majikan/ pengusaha tidak menyetujui lamarannya karena si pelamar tidak memiliki posisi bargaining yang kuat untuk tawar-menawar dalam menentukan kebutuhannya.
Sejalan  dengan  begitu  besarnya  kontribusi  keberadaan  tenaga  kerja  baik  itu  bagi pekerjanya  sendiri,  pengusaha/perusahaan,  dan  juga  pemerintah,  menunjukkan  bahwa keberadaan  tenaga  kerja  di  Indonesia  sangatlah  berarti.  Dalam  rangka  memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja, maka ditetapkan hari buruh / tenaga kerja sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Mei atau yang dikenal May Day . Hari buruh atau may day yang diperingati setiap tanggal 1 Mei dijadikan sebagai hari buruh Internasional, di Indonesia merupakan awal dari perjuangan buruh karena menjadi sesuatu yang baru yaitu menjadi hari libur nasional. Sejak 1995, hari buruh mulai diperingati di berbagai kota di Indonesia secara rutin tuntutannya persoalan jam kerja. Namun, saat ini peningkatan  kesejahteraan  buruh  menjadi  hal  yang  dikedepankan.  Misalnya  penolakan Rancangan  Undang-undang  yang  dinilai  merugikan,  kelayakan  upah  hingga  penghapusan sistem alih daya ( outsourcing ).
Selain faktor tersebut di atas, ada beberapa tuntutan yang menjadi penyebab tenaga kerja (buruh) melakukan aksi unjuk rasa, yaitu: 3 1. Risiko menjadi pekerja kontrak selamanya
Mengacu pada draf final RUU Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law tidak  mengatur  lamanya  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT).  Sementara  dalam aturan sebelumnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PKWT paling lama tiga tahun dan diperpanjang 1-2 tahun. Menurut Subhan, dengan aturan ini buruh berisiko terjebak dalam PKWT selamanya.
2. Bertambahnya alasan PHK
Perusahaan  makin  mudah  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  tanpa perlu adanya surat peringatan atau SP 1-3. PHK bisa langsung dilakukan bila perusahaan menganggap  pekerja  melakukan  pelanggaran.  Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja Omnibus Law, pekerja bisa kena PHK jika perusahaan melakukan efisiensi.
3. Tidak ada upah minimum kabupaten/kota
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, Gubernur bisa menetapkan upan minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Aturan ini berisiko  mengakibatkan  buruh  dibayar  murah,  apalagi  ketentuan  hanya  cocok  untuk wilayah  tertentu.  Untuk  DKI  Jakarta  tidak  masalah  karena  tidak  ada  Kabupaten/Kota, untuk di luar DKI Jakarta itu membahayakan sekali.
4. Tidak adanya Pesangon
Masalah lain yang menjadi perhatian adalah pesangon, yang menjadi hak pekerja jika tidak  lagi  bekerja.  Dengan  tidak  diaturnya  durasi  PKWT  dalam  Undang-Undang  Cipta
3 https://food.detik.com/info-kuliner/d-5206281/penyebab-demo-buruh-kemarin-diikuti-karyawan-pabrik- makanan

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Kerja  Omnibus  Law,  pekerja  berisiko  tidak  dapat  pesangon  karena  statusnya  sebagai pegawai kontrak bukan tetap. Pesangon biasanya diberikan pada pegawai yang berstatus karyawan tetap.
5. Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA)
Masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia dinilai semakin mengkhawatirkan terlebih  kewajiban  berbahasa  Indonesia  bagi  para  TKA  telah  dihapuskan.  Karenanya pemerintah  diharapkan  untuk  melindungi  pekerja  lokal  dari  ancaman  PHK  dengan perbaikan regulasi serta mempersulit TKA masuk ke Indonesia dengan syarat yang lebih ketat, terlebih di tengah ancaman PHK yang semakin besar pada pekerja lokal. 4 Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  27  menyatakan  bahwa  “tiap -tiap  warga  negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian penciptaan  kesempatan  kerja  merupakan  masalah  mendasar  bagi  kehidupan  bangsa Indonesia. Kesempatan kerja tidak hanya mempunyai arti ekonomi, tetapi juga mempunyai arti  kemanusiaan,  yaitu  menumbuhkan  harga  diri.  Ini  mempertegas  bahwa  setiap  upaya pembangunan  harus  diarahkan  pada  penciptaan  lapangan  kerja,  sehingga  setiap  warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menuju kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2013  tentang  Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”. 5 Sedangkan “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. 6
Dari apa yang tertuang di atas dapat diambil suatu makna bahwa manusia merupakan titik pusat dari segala pembangunan dan juga merupakan sasaran pembangunan yang ingin dibangun  harkat  dan  martabatnya.  Disisi  lain  manusia  adalah  sumberdaya  pembangunan yang  paling  utama  diantara  sumber-sumberdaya  lain  yang  harus  terus  dibangun kemampuan  dan  kekuatannya  sebagai  pelaksana  dan  penggerak  pembangunan.  Dalam konteks ini pembangunan tenaga kerja mempunyai arti strategis, karena manusia sebagai pelaksana dan penggerak dalam pembangunan di Indonesia. 7
Angkatan  kerja  yang  produktif  (umur  20-40  tahun)  merupakan  akar  terbentuknya manusia mandiri, manusia yang dapat menolong dirinya sendiri serta mambangun keluarga sejahtera.  Telah  banyak  dikemukakan  oleh  berbagai  kalangan  bahwa  masalah  ketenaga- kerjaan  di  Indonesia  merupakan  masalah  nasional  yang  berkepanjangan  sejak  orde  baru sampai sekarang. 8 Dalam pengamalan pelaksanaan pembangunan selama ini, terlihat nyata bahwa pertumbuhan angkatan kerja yang cukup pesat kurang diimbangi dengan penciptaan kesempatan kerja sehingga terjadi pengangguran yang berakumulasi setiap tahun.
Dari hasil penelusuran peneliti menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang ada di DKI  Jakarta  tahun  2019  sebanyak  5.157.878  orang  dan  yang  bekerja  sebanyak 4.83.6977
4 Septian Deny, “Ini 3
Faktor Penyebab Demo Buruh”, dalam https://www.liputan6.com/bisnis/read/2306683/ini-3-faktor-penyebab-demo-buruh.
5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 point 1 .
6 Ibid ., point 2 .
7 Yunan Heri dan I Putu Sriartha, Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia terhadap Kondisi Ekonomi Rumah Tangga di Desa Jerowaru NTB , dalam Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha, Volume 7, Number 2, Agustus 2019, hlm.84.
8 Aris Ananta, Ciri Demografi Kualitas Penduduk Dalam Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 2018), hlm.93.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
orang. 9 Dalam hal ini, angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun  yang  sudah  mempunyai  pekerjaan  tetapi  sementara  tidak  bekerja,  maupun  yang sedang aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan data yang didapat dari Jakarta Dalam Angka yang  diterbitkan  oleh  BPS  DKI  Jakarta,  jumlah  angkatan  kerja  yang  ada  di  DKI  Jakarta sebanyak 5.157.878 orang. Kelompok umur yang memiliki jumlah penduduk bekerja paling banyak adalah kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 729.843 orang. Kelompok umur yang memiliki jumlah penduduk pengangguran paling banyak adalah kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 71.560 orang. 10
Berikut di bawah ini tabel pertumbuhan penduduk dan jumlah pekerja di wilayah DKI Jakarta.
Tabel 1. Penduduk Berumur 15 Tahun menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan
Sumber: Statistik Ketenagakerjaan DKI Jakarta, 2019.
9 http://statistik.jakarta.go.id/statistik-ketenagakerjaan-dki-jakarta-2019/.
10 Ibid .,

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Tabel 2. Penduduk Berumur 15 Tahun menurut Kota/Kab. dan Jenis Kegiatan
Sumber: Statistik Ketenagakerjaan DKI Jakarta, 2019.
Jumlah pencari kerja di DKI Jakarta tahun 2019 sebanyak 30.338 orang dengan pencari kerja  terdaftar  laki-laki  (16.601  orang)  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  pencari  kerja terdaftar perempuan (13.737 orang). Jumlah pencari kerja terdaftar meningkat dari tahun 2018 sebanyak 26.514 orang. Sebanyak 34.038 lowongan kerja terdaftar yang ada sepanjang tahun 2019 dan didominasi oleh lowongan kerja untuk pekerja laki-laki (19.142 lowongan). Jumlah lowongan kerja terdaftar di tahun 2019 lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 25.132 lowongan. Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja lebih sedikit jika dibandingkan  dengan  jumlah  pencari  kerja  terdaftar  dan  lowongan  kerja  terdaftar. Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja sebanyak 20.004 orang dengan 11.302 orang untuk pekerja laki-laki dan 8.702 orang untuk pekerja perempuan.
Permasalahan tersebut di atas (pada Tabel 1 sampai 3) menjadi suatu fenomana bagi bangsa Indonesia di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan fenomena lainnya yang lebih krusial adalah fenomena yang menjadi tuntutan buruh selama ini kurang atau bahkan tidak pernah direspon sepenuhnya oleh pemerintah sehingga sering terjadi aksi-aksi unjuk rasa oleh para buruh / tenaga kerja di Indonesia.
Permasalahan  atau  perselisihan  hubungan  tenaga  kerja  dengan  pengusaha/ perusahaan menjadikan suatu problematika yang tidak ada ujungnya, meskipun sudah ada beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  melandasi  penyelesaian  perburuhan  / ketenagakerjaan di Indonesia.
Pada hakikatnya, inti dari tuntutan buruh ( das sein penelitian) ini adalah: 11
1. Pengakuan kesetaraan derajat buruh dalam memperoleh hak sesuai amanat UUD 1945. Dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 tentunya jelas menyebutkan “Tiap -tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dalam pasal tersebut sudah jadi tugas Negara untuk menjamin, bahwa setiap warga berhak atas pekerjaan yang layak, serta penghidupan yang sesuai. Itulah tajuk utama mengapa
11 Hasil rangkuman peneliti dari berbagai sumber google.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
para  buruh  setiap  tahunnya  dengan  semangat  menyuarakan  aspirasi  mereka  pada pemerintah. Karena memang itulah hak dasar yang sudah dijanjikan.
2. Fasilitas dan juga kepastian jam kerja yang mereka dapatkan. Jika berkaca dari bagaimana sejarah 1 Mei menjadi aksi hari buruh pada tahun 1886, di mana terjadi demonstrasi untuk memprotes kebijakan bekerja 20 jam sehari menjadi 8 jam sehari. Hal tersebut akhirnya membuat kebijakan 5 hari kerja dengan aturan sehari adalah 8 jam bekerja.
Berkaca dari kondisi tersebut, sudah selayaknya penegakan aturan tentang jam kerja  menjadi  fokus  bagi  berbagai  perusahaan.  Lebih  dari  itu,  adanya  peningkatan fasilitas yang menunjang kesehatan bagi buruh juga menjadi perhatian. Apalagi sudah menjadi fakta bahwa buruh memegang peranan paling potensial atas produksi yang dihasilkan perusahaan.
3. Keamanan dan Keselamatan mereka dalam bekerja Keamanan  dalam  hal  ini  tentu  kaitannya  dengan  bagaimana  perusahaan mengutamakan  kesehatan  dan  keselamatan  karyawannya.  Hal  tersebut  bisa  dilihat mengenai bagaimana komitmen dan aturan perusahaan dalam memberikan keamanan dasar bagi karyawannya.
Hal-hal tersebut secara sederhana seharusnya dapat terlihat dari beberapa hal, seperti apakah perusahaan para buruh bekerja sudah menerapkan alat pelindung diri (APD)  sesuai  bidang  kerjanya,  serta  memberikan  pelatihan  mengenai  keselamatan kerja  secara  cukup.  Pemerintah  merespon  kewajiban  pemberian  jaminan  kesehatan dan  keselamatan  kerja  mengikutkan  karyawan  di  program  BPJS.  Pengawalan  dan penerapan hal itu dari perusahaan kepada buruh harus benar-benar diawasi supaya kesehatan dan keselamatan kerja buruh dapat dimanfaatkan.
4. Penghargaan atas kerja keras buruh
Hal ini menjadi titik krusial bagi buruh, karena akan mengacu soal seperti apa penghargaan  yang  bakal  mereka  dapatkan.  Sebagian  besar  waktu  dan  tenaga  yang mereka korbankan tentunya ingin mereka nikmati tidak hanya untuk saat ini, tapi juga di hari tua mereka.
Penelitian  ini  bertujuan pertama ,  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  upaya pemerintah dalam memenuhi hak pekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku atau cita  hukum  di  Indonesia. Kedua ,  landasan-landasan  yang  menjadi  pertimbangan  untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan hubungan industrial (PHI) di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian  Yuridis  Normatif,  dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus yakni kasus pemenuhan hak-hak pekerja di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Upaya Pemerintah dalam Memenuhi Hak Pekerja sesuai dengan Cita Hukum di Indonesia
Secara  yuridis berdasarkan Pasal 27 UUD 45 kedudukan pekerja sama  dengan majikan/pengusaha, namun secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama.

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Kedudukan secara sosial ekonomi yang tidak sama ini menimbulkan kecenderungan pihak pengusaha bertindak lebih dominan didalam menentukan isi perjanjian dengan mengutamakan  kepentingannya  dibandingkan  dengan  kepentingan  pekerja  Untuk mencegah hal seperti ini maka sangat diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum.
Terdapat  beberapa  hak  pekerja  yang  mendasar  dan  harus  dijamin  guna pemenuhan hak-hak pekerja sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia, meskipun dalam  penerapannya  bisa  sangat  ditentukan  oleh  perkembangan  ekonomi,  sosial- budaya  dan  masyarakat  atau  negara  di  mana  suatu  perusahaan  beroperasi, diantaranya: 12
a. Hak atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia. Karena  demikian  pentingnya  Indonesia  dengan  jelas  mencantumkan,  dan menjamin sepenuhnya, hak atas pekerjaan ini dapat dilihat pada Pasal 27, ayat 2, UUD 45: “Tiap -tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
b.   Hak atas upah yang adil. Upah sesungguhnya adalah perwujudan atau kompensasi dari hasil kerjanya. Setiap orang berhak untuk memperoleh upah yang  adil,  yaitu  upah  yang  sebanding  dengan  tenaga  yang  telah disumbangkannya.
c. Hak untuk berserikat dan berkumpul Untuk  bisa  memperjuangkan  kepentingannya,  khususnya  hak  atas  upah yang  adil,  pekerja  harus  diakui  dan  dijamin  haknya  untuk  berserikat  dan berkumpul.  Mereka  harus  dijamin  haknya  untuk  membentuk  serikat  pekerja dengan  tujuan  bersatu  memperjuangkan  hak  dan  kepentingan  semua  anggota mereka.  Dengan  berserikat  dan  berkumpul,  posisi  mereka  menjadi  kuat  dan karena itu tuntutan wajar mereka dapat lebih diperhatikan, yang pada gilirannya berarti hak mereka akan lebih bisa dijamin. 13
d.   Hak  atas  perlindungan  keamanan  dan  kesehatan.  Dasar  dan  hak  atas perlindungan  keamanan,  keselamatan,  dan  kesehatan  kerja  adalah  hak  atas hidup.  Jaminan  ini  mutlak  perlu  sejak  awal  sebagai  bagian  integral  dari kebijaksanaan dan operasi suatu perusahaan. Resiko harus sudah diketahui sejak awal,  hal  ini  perlu  untuk  mencegah  perselisihan  dikemudian  hari  bila  terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. 14
e. Hak untuk diproses hukum secara sah. Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja  dituduh  dan  diancam  dengan  hukuman  tertentu  karena  diduga melakukan  pelanggaran  atau  kesalahan  tertentu.  Pekerja  wajib  diberi kesempatan  untuk  membuktikan  apakah  ia  melakukän  kesalahan  seperti dituduhkan atau tidak. 15
12 A. Sonny Keraf, Etika Bisnis, Tuntutan dan relevansinya , edisi baru, (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm.162- 166.
13 Ibid ., hlm.163.
14 Ibid ., hlm.165.
15 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.81
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
f. Hak untuk diperlakukan secara sama. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan  apakah  berdasarkan  warna  kulit,  jenis  kelamin,  etnis,  agama,  dan semacamnya,  baik  dalam  sikap  dan  perlakuan,  gaji,  maupun  peluang  untuk jabatan, pelatihan atau pendidikan lebih lanjut.
g. Hak  atas  rahasia  pribadi.  Kendati  perusahaan  punya  hak  tertentu  untuk mengetahui  riwayat  hidup  dan  data  pribadi  tertentu  dari  setiap  karyawan, karyawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya itu. Bahkan perusahaan harus  menerima  bahwa  ada  hal-hal  tertentu  yang  tidak  boleh  diketahui  oleh perusahan dan ingin tetap dirahasiakan oleh karyawan.
h.   Hak atas kebebasan suara hati. Pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan  tertentu  yang  dianggapnya  tidak  baik:  melakukan  korupsi, menggelapkan  uang  perusahaan,  menurunkan  standar  atau  ramuan  produk tertentu  demi  memperbesar  keuntungan,  menutup-nutupi  kecurangan  yang dilakukan perusahaan atau atasan. 16
Menurut Senjun H. Manulang, sebagaimana dikutif oleh Hari Supriyanto tujuan hukum perburuhan adalah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang  ketenagakerjaan;  untuk  melindungi  pekerja  terhadap  kekuasaan  yang  tidak terbatas  dari  pengusaha,  misalnya  dengan  membuat  perjanjian  atau  menciptakan peraturan-peraturan  yang  bersifat  memaksa  agar  pengusaha  tidak  bertindak sewenang-wenang  terhadap  tenaga  kerja  sebagai  pihak  yang  lemah. 17 Soepomo membagi  3  (tiga)  macam  perlindungan  terhadap  pekerja,  masing-masing: Perlindungan  ekonomis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  penghasilan yang  cukup,  termasuk  bila  tenaga  kerja  tidak  mampu  bekerja  di  luar  kehendaknya; Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja,  dan  kebebasan  berserikat  dan  perlindungan  hak  untuk  berorganisasi  dan Perlindungan  teknis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  keamanan  dan keselamatan kerja. 18
Menurut  Imam  Soepomo,  sebagai  mana  dikutif  Asri  Wijayanti,  pemberian pelindungan  pekerja  meliputi  lima  bidang  hukum  perburuhan,  yaitu:  pengerahan  / penempatan tenaga kerja, hubungan kerja, bidang kesehatan kerja, bidang keamanan kerja, bidang jaminan sosial buruh. 19 Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.  Dalam  rangka  perlindungan  bagi  pekerja  dan  pengusaha  dibutuhkan campur  tangan  pemerintah  dalam  bidang  ketenagakerjaan  untuk  menjaga keseimbangan  bagi  para  pihak  melalui  peraturan  perundang-undangan,  sehingga menjadikan hukum perburuhan bersifat ganda yaitu privat dan publik.
16 Ibid .,
17 Abdul  Hakim, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), hlm..121.
18 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 11.
19 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum , (Surabaya: UGM Press, 2015), hlm.41.

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Philipus  M  Hadjon  bahwa:  “hukum perburuhan merupakan disiplin fungsional karena memiliki karakter campuran yaitu hukum  publik  dan  hukum  privat”.  Karakter  hukum  privat  mengingat  dasar  dari hubungan hukum yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja adalah perjanjian kerja. Sementara mempunyai karakter hukum publik karena hubungan hukum yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja harus diatur dan diawasi atau difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka pemberian jaminan perlindungan hukum bagi pekerja. 20

## 2. Landasan-landasan  Pertimbangan  dalam  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial di Indonesia
Terdapat  beberapa  landasan  (filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis)  yang  menjadi pertimbangan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  perselisihan  hubungan  industrial (PHI) di Indonesia. Landasan-landasan dimaksud yaitu: 21
a. Landasan Filosofis
Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan  bahwa  “Tiap -tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Karena itu, negara perlu melakukan berbagai  upaya  atau  tindakan  untuk  memenuhi  hak-hak  warga  negara  untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Pemenuhan  hak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  pada prinsipnya  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  Pembangunan  nasional yang  dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  sejahtera,  adil,  makmur,  yang  merata,  baik  materiil  maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pemenuhan  hak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  pada prinsipnya  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  pembangunan nasional yang  dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  sejahtera,  adil,  makmur,  yang  merata,  baik  materiil  maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memperhatikan kondisi Indonesia saat ini yang menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah usia produktif yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan.
Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Di sisi lain, harus diakui ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas. Bertitik tolak dari kondisi  tersebut,  maka  Pemerintah  harus  melakukan  berbagai  upaya  strategis
20 Abdul Hakim, Op.cit ., hlm.123.
21 Ibid , hlm.124.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
dalam  rangka  memenuhi  hak-hak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
b. Landasan Sosiologis
Tingginya angka penduduk usia produktif jika dapat dimanfaatkan sebaik mungkin,  maka  akan  memberikan  keuntungan  besar  bagi  negara  terutama  di sektor  perekonomian.  Namun,  jika  tidak  maka  dapat  menimbulkan  dampak negatif bagi Indonesia, seperti tingkat kemiskinan akan meningkat dengan pesat yang  disebabkan oleh  lapangan  pekerjaan  yang  kurang  atau  tenaga  kerja  yang kualitasnya  masih  rendah  sehingga  masyarakat  banyak  yang  menjadi pengangguran.  Hal  ini  mengakibatkan  tenaga  kerja  tersebut  menjadi  tidak produktif sehingga angka beban tanggungan menjadi tinggi.
Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah usia produktif  tidak  diimbangi  dengan  peningkatan  kualitas  SDM  dan  ketersediaan lapangan  pekerjaan.  Akibatnya,  banyak  masyarakat  Indonesia  tidak  memiliki pekerjaan. Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Di sisi lain, harus diakui ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas.
Selama ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya tenaga kerja di Indonesia, namun  belum  menunjukkan  hasil  sesuai  dengan  harapan.  Hal  tersebut dikarenakan  berbagai  upaya  selama  ini  dilakukan  masih  bersifat  Parsial. Sementara  persoalan  penciptaan  lapangan  kerja  bersifat  kompleks  dan  multi aspek  antara  lain  investasi,  usaha  mikro  kecil  dan  menengah,  pendidikan  dan ketenagakerjaan itu sendiri.
Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang  mampu  menyerap  tingginya  jumlah  tenaga  kerja  sebagai  dampak  bonus demografi  yang  diperoleh  Indonesia  diperlukan  upaya  yang  sesuai  dengan karakteristik persoalan yang dihadapi dalam penciptaan lapangan pekerjaan.
c. Landasan Yuridis
Upaya penciptaan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan melalui mendorong  peningkatan  investasi  di  Indonesia;  dan  mengembangkan  sektor UMK melalui dukungan riset dan inovasi sehingga UMK dapat berkembang dan mampu  bersaing  di  dunia  usaha.  Upaya  dimaksud  perlu  dilakukan  secara komprehensif dan menyeluruh mengingat berbagai kebijakan terkait investasi, UMK yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutamanya dalam Undang-undang.
Sebagai  rujukan,  penulis  menawarkan  4  (empat)  negara  yang  berhasil meningkatkan  kesejahteraan  pekerjanya,  sehingga  mampu  berkembang  dan  maju dengan pesat tanpa karyawan lembur, meliputi: 22
1. Jerman
Memiliki  jam  kerja  rata-rata  selama  35  jam  dalam  sepekan,  Jerman termasuk negara maju yang sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya.
22 https://www.cermati.com/artikel/4-negara-yang-berhasil-maju-tanpa-karyawan-harus-lembur.

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Bagaimana tidak, bukan hanya jam kerjanya saja yang singkat, namun negara ini juga memberikan cuti tahunan yang terbilang panjang untuk para karyawannya, yakni antara 24 hingga 30 hari per tahunnya. Ini bahkan tidak termasuk cuti yang diakibatkan  sakit  atau  karena  sedang  merawat  anggota  keluarga  yang  sedang sakit.
Bukan hanya itu saja, Jerman juga memiliki sistem kerja home office yang memungkinkan  karyawannya  bekerja  dari  rumah,  dalam  sebulan  seorang karyawan dapat mengambil 4 kali home office . Dari sejumlah kebijakan di atas dan ditambah  dengan  tidak  adanya  lembur,  kinerja  para  karyawan  di  negara  ini bahkan jauh lebih baik dan produktif. Hal ini bisa dilihat dari kestabilan ekonomi dan berbagai sektor lainnya di Jerman, di mana negara ini memang menjadi salah satu negara yang sulit diterjang oleh gejolak ekonomi dunia.
2. Belanda Hampir  sama  dengan  Jerman,  negara  maju  yang  satu  ini  juga  hanya menerapkan  jam  kerja  sekitar  34  jam  jam  saja  per  minggunya.  Namun  jangan ditanya, jumlah pendapatan rata-rata di negara ini bahkan termasuk salah satu yang paling besar di dunia. Bukan hanya itu saja, Belanda juga memberikan masa cuti yang terbilang cukup panjang bagi karyawannya.
Negara ini memiliki sejumlah kebijakan yang baik bagi para karyawannya, bahkan bagi para karyawan yang bekerja paruh waktu juga memiliki hak yang sama di dalam kebijakan tersebut. Namun meskipun hanya memiliki jam kerja yang terbatas, statistik menunjukkan bahwa produktivitas negara Kincir Angin ini termasuk salah satu yang tertinggi di dunia.
Meski rata-rata penduduknya hanya bekerja selama 4 hari dalam sepekan, namun negara ini tentu menjadi salah satu negara termaju di dunia. Hal ini bisa dilihat  dari  kesejahteraan  penduduknya,  dan  juga  kestabilan  perekonomian mereka sepanjang tahun.
3. Inggris
Berbeda dengan sejumlah negara maju lainnya yang pada umumnya hanya menerapkan  jam  kerja  yang  lebih  singkat  per  pekannya,  Inggris  justru memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk bisa bekerja di mana saja. Bukan  hanya  itu  saja,  negara  ini  juga  memberikan  kemudahan  karyawannya untuk bisa bekerja sesuai dengan jam kerja yang mereka inginkan.
Fleksibel dan lebih bebas, begitu kira-kira sistem kerja yang diterapkan oleh perusahaan-peusahaan di Inggris, sehingga karyawannya dapat bekerja dengan lebih  maksimal  dan  terhindar  dari  stress.  Namun  meskipun  demikian, produktifitas  negara  ini  tetap  tinggi,  sebab  kinerja  karyawannya  juga  bisa maksimal.
4. Swedia
Kerja  6  jam  saja  dalam  sehari?  Ini  tentu  angka  yang  sangat  kecil,  sebab dalam sepakan hanya akan mencapai 30 jam kerja saja. Meski begitu, negara maju yang  satu  ini  tetap  menjalankan  kebijakan  tersebut  dan  membuktikan  bahwa kinerja karwayan di Swedia tetap baik dan bahkan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Kebijakan  pemerintah  Swedia  yang  sedikit  kontroversial  ini,  ternyata mampu membawa negara tersebut lebih maju dengan tingkat stress pekerja yang sangat rendah. Kinerja para karyawan di sana lebih positif, hal ini bisa dilihat dari produktifitas  mereka  yang  semakin  tinggi  setelah  adanya  kebijakan  baru tersebut. Hal tersebut bahkan masih ditambah dengan sejumlah cuti yang cukup panjang setiap tahunnya, sehingga karyawan di negara ini memiliki tingkat stress yang terbilang sangat rendah.
Tidak  hanya  bebas  lembur,  sebagian  karyawan  di  Swedia  bahkan  hanya bekerja paruh waktu saja, namun negara ini bisa tetap maju dan memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi bagi penduduknya.
Keberhasilan  keempat  negara  tersebut  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  tenaga  kerjanya  dan  tanpa  pernah  ada  aksi-aksi  unjuk  rasa  yang berlangsung di negara, dapat menjadi cermin bagi pemerintah Indonesia sehingga aksi- aksi unjuk rasa di Indonesia tidak pernah terjadi kembali.

## KESIMPULAN
1. Pemenuhan  hak-hak  pekerja/buruh  dapat  dilihat  pada  alinea  ke  empat  pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1, ayat 2 dan peraturan  lainnya.  Pemenuhan  hak  pekerja  ini  dapat  dilakukan  baik  dengan  jalan memberikan  tuntunan,  santuan  sebagai  upaya  peningkatan  kesejahteraan pekerja/buruh  maupun  meningkatkan  pengakuan  hak-hak  asasi  manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku.
2. Ketiga  landasan  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis,  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi praktisi  hukum  di  bidang  ketenagakerjaan  untuk  menyelesaikan  permasalahan perselisihan  hubungan  industrial  (PHI)  di  Indonesia.  Di  sisi  lain,  Indonesia  dapat menjadikan keempat negara tersebut di atas agar dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya dan tanpa pernah ada aksi-aksi unjuk rasa yang berlangsung di negara republic Indonesia.

## SARAN
1. Hendaknya  para  pihak  yang  bersengketa,  harus  menjalin  hubungan  yang  harmonis dalam hubungan ketenagakerjaan karena saling membutuhkan. Di sisi lain, para pihak juga harus memahami dan melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.
2. Agar tidak terulang kembali perselisihan perburuhan di Indonesia yang sering diikuti demo-demo  buruh  setiap  tahunnya,  hendaknya  pemerintah  beserta  stakeholders terkait  untuk  membuat  solusinya  sehingga  perselisihan  perburuhan  ataupun  tenaga kerja di Indonesia tidak akan terulang lagi dengan mencontoh negara-negara (Jerman, Belanda, Inggris dan Swedia) yang berhasil menyelesaikan perselisihan perburuhan di negaranya.

## Vol.4, No.3, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  Sonny  Keraf,  2018, Etika  Bisnis,  Tuntutan  dan  relevansinya ,  edisi  baru,  Yogyakarta: Kanisius.
[2] Ananta,  Aris,  2018, Ciri  Demografi  Kualitas  Penduduk  Dalam  Pembangunan  Ekonomi, Jakarta: Lembaga Demografi FEUI
[3] Hakim, Abdul, 2019. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
[4] Heri, Yunan dan I Putu Sriartha, 2019, Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia terhadap Kondisi Ekonomi Rumah Tangga di Desa Jerowaru NTB , dalam Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha, Volume 7, Number 2, Agustus.
[5] Philipus  M  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati,  2015, Argumentasi  Hukum ,  Surabaya:  UGM Press.
[6] Wijayanti, Asri, 2019, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Jakarta: Sinar Grafika. UUD 1945.
[7] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
[8] https://republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/17/10/09/oxjm77383-migrasi-pekerja- akan-memberi-keuntungan-bagi-ekonomi-asean.
[9] https://food.detik.com/info-kuliner/d-5206281/penyebab-demo-buruh-kemarin-diikuti- karyawan-pabrik-makanan
[10] http://statistik.jakarta.go.id/statistik-ketenagakerjaan-dki-jakarta-2019/.
[11] https://www.cermati.com/artikel/4-negara-yang-berhasil-maju-tanpa-karyawan-harus-lembur
[12] Septian Deny, “Ini 3 Faktor Penyebab Demo Buruh”, dalam https://www.liputan6.com/bisnis/read/2306683/ini-3-faktor-penyebab-demo-buruh.