SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 211-225

## MENGGUGAT PERCERAIAN: ASPEK-ASPEK KEKERASAN GENDER
DALAM PRAKTEK PERCERAIAN ( PAULAKHON) PADA MASYARAKAT BATAK
Donny Paskah Martianus Siburian 1)
1) Prodi Magister Sosiologi, Universitas Sumatera Utara.

## ABSTRAK
Gencarnya  gerakan  terhadap  kesetaraan  perempuan  memperlihatkan  bahwa  perempuan  kerap diperlakukan  dengan  tidak  adil  dalam  masyarakat.  Budaya  patriarkhi  telah  mensubordinasi eksistensi  perempuan  sebagai  ‘yang  lain’  hal  ini  dapat  terlihat  dari  berbagai  produk  kebudayaan seperti  karya  sastra,  hingga  hukum  adat  yang  memarginalisasi  perempuan.  Masyarakat  yang memegang teguh kebudyaan sebagai suatu nilai baku menjadikan bias gender sulit dirubah bahkan tidak  dapat  dihapuskan.  Dalam  budaya  Batak  terdapat  Hukum  adat  yang  meregulasi  perceraian yakni ‘paulakhon’ sebagai  sebuah  mekanisme  perceraian  adat. Paulakhon menjadi  salah  satu praktek  perceraian  yang  terdapat  pada  masyarakat  Batak  manakala  perempuan  dinilai  gagal melakukan  perannya  dalam  reproduksi.  Tulisan  ini  membahas  kasus  paulakhon  perempuan  di Desa  Sirisirisi,  Kecamatan  Dolok  Sanggul,  Kabupaten  Humbang  Hasundutan,  Sumatera  Utara, Indonensia dengan  metode penelitian  kualitatif pendekatan  studi  kasus  untuk  menyelidiki sebuah masalah  atau  fenomena  yang  telah  terjadi.  Temuan  memperlihatkan  bahwa  regulasi paulakhon tersebut  mengandung  kekerasan  yang  meliputi  aspek  kultural  di  mana  patriarkhi  menjadikan keberadaan anak laki-laki sebagai penerus marga harus tetap eksis sementara itu, peran perempuan di  pandang  sebagai  pelengkap  dalam  kehidupan  laki-laki.  Adapun  aspek  yang  lain  adalah  aspek simbolik  yakni  pemaksaan  disposisi  atau  persepsi  yang  menimbulkan  perasaan  bersalah  bagi perempuan korban perceraian.
Kata Kunci : Adat Batak, Pernikhan, Perceraian, Kekerasan Gender, Perempuan.

## ABSTRACT
The  incessant  movement  toward  gender  justice  recently  shows  that  women  are  often  treated injustice  in  society.  Patriarchal  culture  has  subordinated  the  existence  of  women  as  'others'  this can  be  seen  from  various  cultural  products  such  as  literary  works,  to  traditional  law  that marginalizes  women.  People  who  is  always  hold  the  culture  as  a  standard  value  makes  gender bias difficult to change and even impossible to abolish. In Batak culture there is a traditional law that regulate the divorce namely 'paulakhon' a mechanism of divorce among woman and man in marital  bound.  Paulakhon  is  one  of  the  divorce  practices  found  in  the  Batak  community  when women are considered failed their roles in reproduction. This paper discusses the case of female toward paulakhon in Sirisirisi Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, North Sumatera, Indonesia with a qualitative and case study approach to a problem or phenomenon that occurs. The result shows  that  the  regulation  in  paulakhon  contains  violence  that  includes  cultural  aspect  in  which patriarchy makes the existence of son must be exist as successors of the clan, women considered as  complementary  in  men's  lives.  Another  aspect  found  is  symbolic  aspect  includes  compulsion dispositions or perceptions that cause feelings of guilt for women.
Keywords: Batak Culture, Marriage, Divorce, Gender Violence, Woman .
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 211-225

## PENDAHULUAN
Kebudayaan muncul berkaitan dengan budi dan akal manusia. Masyarakat yang terdiri dari individu-individu menghimpun diri dan saling berhubungan akan menghasilkan  kebudyaan  (Kistanto,  2008).  Apabila  hubungan  sosial  dilakukan secara  sistematis  maka  hubungan  sosial  tersebut  akan  menjadi  sebuah  system sosial.  Ketaatan  padanya  merupakan  sebuah  keniscayaan  bagi  banyak  orang, termasuk  suku  Batak  Toba.  Prioritas  pada  adat  budaya  melampaui  agama  serta melampaui wilayah. Orang Batak diaspora yang tidak lagi tinggal di tanah leluhur akan sangat memeluk erat  dan bangga pada tradisi dan falsafah adat leluhurnya, demikian pula secara berkelanjutan nilai-nilai itu diteruskan kepada keturunannya (Ndona, 2018).
Salah  satu  nilai  yang  diwariskan  dalam  kebudayaan  adalah  tentang pembagian  peran  seseorang  berdasarkan  gender.  Pembagian  peran  inilah  yang selanjutnya akan memberikan dampak pada ‘nilai tawar’ berdasarkan peran-peran yang  dijalaninya  dalam  kehidupan.  Salah  satu  aspek  penyebab  berkembangnya dominasi dan ketidakadilan bagi perempuan adalah tradisi Kebudayaan. Hutabarat menjelaskan bahwa dalam budaya Batak aktor utama dalam seluruh peristiwa adat adalah  kaum  laki-laki,  sedangkan  perempuan  merupakan  unsur  pelengkap keutamaan laki-laki tersebut, hal ini  juga terlihat dari pembagian warisan dalam masyarakat  (Hutabarat,  2009).    Dari  sinilah  terlihat  bahwa  pembagian  peran menurut  gender  dalam  budaya  Batak  memunculkan  ketidakseimbangan  antara laki-laki  dan  perempuan.  Perempuan  menjadi  pihak  yang  tersubordinasi  oleh dominasi  laki-laki.  Marginalisasi  perempuan  sedemikan  rupa  memberikan pengaruh pada cara pandang dan prilaku laki-laki terhadap perempuan yang dapat tercermin  dalam  berbagai  bentuk  kebudayaan  itu  sendiri  seperti  karyasastra; cerita,  lagu  (Umniyyah,  2020)  dan  bahkan  dalam  regulasi  Hukum  Adat  baik dalam perkawinan atau pun perceraian (Ariani, 2004).
Dalam Kebudayaan Batak terdapat banyak regulasi, sehingga masyarakat memiliki aturan dan pandangan tersendiri tentang tatanan nilai baku secara berkelanjutan  lintas  generasi  untuk  dipatuhi.  Salah  satunya  mengenai perceraian  yang  diatur  dengan  tersendiri  pada  mekanisme  Hukum  Adat. Disinilah  terdapat  banyak  konsep  yang  meletakkan  perempuan  dalam  posisi
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 211-225
termarginalisasi.  Perempuan  menjadi  korban  dari  regulasi  dan  dominasi patriarkhi. Hal ini dapat ditemukan salah satunya dalam bentuk praktik Paulakhon atau dipaulak yang  merupakan  praktik  menceraikan  seorang  istri  (Irianto ,  2003: 110). Fakta terdapat alasan-alasan  yang cukup serius penyebab perceraian dalam suku Batak seperti pertikaian akibat istri dianggap tidak layak sebab tidak mampu memberikan  keturunan  merupakan  sebuah  konsep  alasan  perceraian  yang  tidak adil,  di  tambah  lagi  hanya  suami  yang  dapat  menceraikan  istri,  tidak  boleh sebaliknya.  Ketiadaan  ruang  bagi  perempuan  ini  menunjukkan  bahwa  praktek paulakhon sangat menyengsarakan perempuan. Fokus tulisan ini akan membahas aspek-aspek  kekerasan  dalam  praktek paulakhon pada  perempuan dalam  budaya Batak.

## KAJIAN PUSTAKA
Gender Eksistensialis Dalam Konstruksi Masyarakat Simone De Beauvoir
Sering sekali gender dan seks dimaknai serupa oleh masyarakat, padahal kedua  istilah  tersebut  adalah  berbeda.  Mengutip  Women’s  Studies  Encyclopedia gender  merupakan  sebuah  konsep  kultural  yang  menjadikan  perbedaan  peran, perilaku  dan  menatalitas,  karakteristik  juga  emosional  bagi  laki-laki  dan perempuan  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat  (Siahaan,  2019).  Sementara  itu konsep seks atau jenis kelamin mengacu pada keadaan biologis sedangkan gender menggambarkan laki-laki dan perempuan secara sosial.
Seks LAKI-LAKI PEREMPUAN Penis Vagina Sperma Sel Telur Testis Rahim Gender LAKI-LAKI PEREMPUAN Pemimpin Membantu Produksi, Nafkah Reproduksi dan domestik Kuat: sebagai pelindung Penjagaan  nama  baik:  sedapat  mungkin soleha Sangar Lemah lembut dan penyang Logic Perasaan
Adanya  perbedaan  gender  ini  melahirkan  berbagai  ketimpangan  dan ketidakadilan.  Laki-laki  sering  lebih  superior  dari  pada  perempuan,  perempuan dianggap  lebih  lemah.  Lebih  lanjut  hal  itu  menjadi  faktor  utama  bagi  kekerasan terhadap    perempuan  yang  berakibat  kesengsaraan  dan  penderitaan  perempuan. Kekerasan  terhadap  perempuan  berkaitan  dengan  status  dan  peran  yang  berbeda antara  laki-laki  dan  perempuan,  sehingga  kekerasan  yang  terjadi  bersifat eksploitasi dan dominasi. Karena itu Pranowo yang mengutip Beauvoir (Pranowo, 2016)  menyebutkan  bahwa  perempuan  perlu  membangkitkan  kesadaran, mengkritisi dan menemukan eksistensinya.
Eksistensialisme  adalah  sebuah  gerakan  yang  berupaya  memberikan pemaknaan  secara  filosofis  dari  sebuah  keberadaan  seseorang  (eksistensinya). Manusia diciptakan pada mulanya awalnya tanpa tujuan, bukan sepereti peralatan dan  barang-barang  yang  diciptakan  sengaja  akibat  tujuannya  yang  telah  lebih dahulu  ditentukan.  Akan  tetapi  dalam  perjalanan  ini  manusia  terus  berupaya menemukan  dirinya  dalam  pemaknaan  pada  eksistensinya.  Sehubungan  dengan upaya  tersebut  ada  kebebasan  yang  diperoleh  manusia  sebagaimana  hal  tersebut tidak  terdapat  pada  mahluk  lainnya.  Kebebasan  tersebut  terikat  dalam  sebuah tanggung jawab. Oleh tanggung jawab itulah manusia pada akhirnya bertanggung jawab untuk bebas menentukan pilihan hidupnya  ( responsibility for choices ) dan juga konsekuensi yang muncul dari pilihan-pilihan tersebut (Sartre, 1965).
Berangkat dari pemahaman eksistensialisme ini kita akan mencoba memahami lebih  jauh  feminisme  eksistensialis  oleh  Simone  de  Beauvoir.  Beauvoir  terkenal dengan  pernyataannya  bahwa  eksistensi  perempuan    di  dunia  ini  hanya  menjadi ‘others’ atau ‘yang lain’ bagi laki-laki. Laki laki adalah subjeknya dan perempuan adalah  objeknya.  Beauvoir  menyebutkan  untuk  merefleksikan  kondisi  tersebut, yaitu: ‘one  is  not  born,  but  rather  becomes  a  woman’ (Beauvoir,  1999).  Dari ungkapan  ini  kita  melihat  pertama  gender  merupakan  konstruksi  sosial,  yang mana  itu  adalah  produk  sosialisasi  masa  kecil,  tidaklah  benar  dalam  pandangan Beauvoir bahwa takdir perempuan seperti ekonomi, biologis, dan psikologis yang menentukan  figure  seorang  perempuan  akan  tetapi  hal  itu  di  bangun  oleh peradaban ( civilization ).
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 211-225
Masyarakat  mengkonstruksi  perempuan  dengan  standard  yang  diinginkan masyarakat. Perempuan hanya menjadi perempuan sebagaimana  yang diinginkan masyarakat.  Tidak  seorang  perempuan  pun  dibebaskan  berkuasa  merayakan tubuhnya.  Bukti  ini  terlihat  dalam  masyarakat.  Payudara  dan  penis  tidak  pernah mendapatkan  penghargaan  yang  setara  di  masyarakat.  Mamalia  atau  kelenjar payudara  dan  kegiatan  menyusui  melekat  dalam  benak  masyarakat  untuk menggambarkan  keadaan  spesies  hewan  yang  memiliki  kelenjar  susu.  Tidak seperti Penis, Payudara malah lebih dianggap menjadi penanda kalau perempuan dekat  dengan  spesies  binatang  (Tong,  1998).  Laki-laki  mulai  dari  kecil  sudah diajarkan  berbangga  atas  penisnya  (Silalahi,  2016).  Laki  laki  kerap  mengukur ukuran penisnya dalam  arti ukuran Panjang dan  tembakan  yang dapat dihasilkan oleh  penis  yang  dimilikinya.  Berbeda  halnya  dengan  perempuan  yang  tidak diharapkan  berbangga  terhadap  tubuhnya  sendiri.  Justru  perempuan  dikonstruksi untuk menjadikan dirinya seperti yang diinginkan oleh laki-laki dengan demikian perempuan  hanya  akan  melihat  kekurangan  dalam  tubuhnya  untuk  berupaya menjadikan  dirinya  menjadi  perempuan  yang  ‘diinginkan’    karena  tubuh perempuan menjadi objek penilaian (Lahdji, 2015).
Sehubungan  dengan  itu,  Beauvoir  memberikan  penjelasan  bahwa  perempuan dalam  konstruksi  masyarakat  telah  menjadi  terobsesi  menjadi  objek.  Masyarakat yang  menggambarkan  bahwa  perempuan  yang  utuh  adalah  ketika  perempuan menjadi  istri  dan  ibu  hanya  menjadikan  mereka  teropresi.  Baginya  femininitas seorang  perempuan  tidak  dapat  dipungkiri  bisa  memosisikannya  sebagai  objek. Akan tetapi apabila kita pulang untuk melihat permasalahan menjadi istri dan ibu bagi seseorang perempuan dalam kesadaran untuk memilih menikah dan menjadi seorang ibu sesungguhnya merupakan permasalahan yang kompleks karena dapat memuat  unsur  kesadaran  semu  yang  amat  terpengaruh  oleh  Masyarakat. Masyarakat  masih  dominan  menjadikan  perkawinan  menjadi  sebuah  bagian  dari identitas individu, seseorang akan hidup dengan lengkap apabila ia telah menikah dan mempunyai anak, peran reproduksi dalam perspektif gender yang di letakkan pada  perempuan  menjadikan  perempuan  harus  memiliki  anak  dalam  sebuah perkawinan. Perilaku demikian dihasilkan akibat justifikasi ‘other’ atau yang lain yang disematkan bagi perempuan. Beauvoir menyatakan bahwa tindakan tersebut
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 211-225
terjadi  akibat  rahim  yang  dimilikinya,  laki-laki  menjadikan  perempuan  sebagai pelengkap reproduksi dan keinginan seksualnya (Putri, 2018).

## METODE
Metode  penelitian  dalam  tulisan  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  pendekatan  wawancara  dan  studi  kasus  untuk  mengeksplorasi  sebuah kenyataan sosial (Randi, Junaidi, Mulyanto, Ridhah Taqwa, 2021). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sirisirisi, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.  Alasan  memilih  daerah  tersebut  sebagai  tempat  penelitian  karena masyarakat  yang  masih  memiliki  hubungan  kekerabatan  dari  leluhur  jauh ( saompu ).  Oleh  karena  itu  daerah  tersebut  dipilih  untuk  melihat  bagaimana pengaruh  budaya  masyarakat  memengaruhi  penerimaan  tindakan paulakhon, sementara memiliki hubungan keluarga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Studi Kasus Perceriaian ( Paulakhon) di Desa Sirisirisi
Batak Toba merupakan salah satu etnis Indonesia yang berasal dari daerah bukit barisan di daerah Tapanuli Raya. Prinsip pernikahan pada masyarakat Batak Toba adalah asimetris connubium dan eksogam (Saragih, 1980). Dalam masyarakat Batak  penikahan  merupakan  penentu  hak  dan  kewajiban  dalam  lingkungan masyarakat  dalam  rangka  meneruskan  garis  keturunan.  Selain  sebagai  penerus silsilah,  pernikahan  berfungsi  sebagai  jembatan  dalam  pelaksanaan  adat dalihan na tolu pada masyarakat. Pernikahan orang Batak adalah pernikahan dengan orang yang  di  luar  marganya  sendiri.  Dalam  masyarakat  Batak  pihak  laki-laki menyerahkan  yang  disebut Sinamot, yang  artinya  harta,  kekayaan,  atau  mahar (Saragih, 1980) kepada pihak perempuan yang akan dinikahinya.
Bagi  masyarakat  Batak  Toba  pernikahan  menghubungkan  tiga  kelompok klen . Klen penerima perempuan (orangtua pengantin laki-laki) disebut boru, klen yang  memberikan  anak  perempuan  disebut hulahula, sedangkan  klen  sesama kelompok  kerabat  disebut dongan  sabutuha. Kelompok dongan  sabutuha merupakan  kerabat  satu  marga baik  dari  kelompok hulahula maupun  kelompok boru . Dalam kelompok dongan sabutuha secara lebih spesifik terdapat kelompok
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 211-225
yang  lebih  kecil  disebut dongan  tubu dan  kelompok  yang  semakin  spesifik  lagi disebut haha-anggi. Pernikahan menjadi urusan kerabat, keluarga, masyarakat dan urusan  pribadi  karena  pernikahan  yang  dilaksanakan  bukan  hanya  menyatukan antara  laki-laki  dan  perempuan  tetapi  kedua  keluarga  laki-laki  dan  perempuan tersebut menjadi satu keluarga.
Dalam  kamus  Batak  Toba  kata  yang  paling  tepat  untuk  menerjemahkan istilah  ‘perceraian’  adalah  kata  ‘ pasiranghon’ berasal  dari    kata sirang, yang berarti  pisah,  putus  dan  kata  ‘ Paulakhon’ berasal  dari  kata ulak yang  artinya mengembalikan,  membawa  pulang  (Warneck,  2001)  yang  dapat  dimaknai memulangkan  perempuan  pada  orang  tuanya.  Dalam  budaya  Batak,  ketika perempuan dipaulak, maka  keluarga  perempuan  dapat  menjemputnya  kembali, pada  dasarnya  tujuan paulakhon adalah  untuk  membina  atau  mengajari perempuan yang akan dijemput kembali oleh pihaknya. Pada dasarnya perceraian dalam  adat  Batak  bukan  merupakan  tindakan  yang  terpuji,  namun  umum  terjadi bahwa beberapa tindakan perceraian dapat diberikan toleransi apabila:
1. Apabila seorang suami atau istri meninggal dunia, maka suami atau istri yang masih hidup dapat menikah lagi.
2. Apabila  istri  berzinah,  melanggar  nilai-nilai  dan  norma  yang  ada  dalam masyarakat dan pernikahan
3. Apabila istri tidak dapat memiliki keturunan atau kemandulan.
4. Apabila  terjadi  kematian  anak  secara  terus  menerus  maka  istri  boleh diceraikan
5. Apabila istri hanya melahirkan anak perempuan.
Dari  poin-poin  di  atas  kita  dapat  melihat  ketimpangan  Hukum  adat  terhadap perempuan. Perempuan hanya diperkenankan menikah lagi apabila suaminya telah meninggal dunia (lihat poin 1). Sementara itu ia tidak dapat menuntut apapun dan sekaligus tidak dapat menentukan nasibnya dalam keadaan  yang lain.  (lihat poin 2-5).  Apabila  perceraian  ini  terjadi  maka  keluarga  dari  pihak  perempuan diharuskan  mengembalikan Sinamot yang  diberikan  pada  pihak  perempuan  dan jika telah mengikuti ketentuan maka masing-masing pihak dapat menikah kembali dengan pasangan  yang lain. Dalam hukum adat perempuan tidak memiliki kuasa sehingga ia tidak dapat mengakhiri pernikahannya oleh kemauan sendiri.
Penulis  menemukan  adanya  diskriminasi  yang  dilakukan  oleh  pihak keluarga  terhadap  perempuan  sebagai  korban.  Berdasarkan  pernyataan  informan pada  kasus  pertama  laki-laki  (SS)  yang  menjadi  alasan  utama  SS  melakukan paulakhon dan  menikah  lagi  adalah  untuk  memiliki  keturunan.  Sementara  itu menerima  informasi  dari  pihak  perempuan/  istri  (LS)  bahwa  sebenarnya  SS mandul  sehingga  tidak  dapat  memiliki  keturunan,  hal  itu  semakin  jelas  saat  LS selanjutnya menikah lagi dengan orang yang berbeda dan memiliki keturunan. Ia mengutarakan bahwa SS mengidap impotensi
Observasi pada keluarga SS merestui pernikahan selanjutnya, bahwa pihak SS tidak  keberatan  dengan  perceraian  SS  dengan  LS  sebab  mereka  tidak dirugikan.  Diskriminasi  terhadap  perempuan  telihat  dari  sikap  ketidakpedulian keluarga  dari  pihak  laki-laki  atas  apa  yang  terjadi.  Dalam  hal  ini  dilihat  bahwa keberadaan  perempuan  dalam  budaya  Batak  masih  dimarginalkan.  Pada  kasus paulakhon yang  terjadi  hanya  laki-laki  (suami)  yang  dapat  melakukan  tindakan paulakhon perempuan dan tidak berlaku sebaliknya.
Saat  dikonfirmasi  kepada  tokoh  adat  Raja hata di  desa  Sirisirisi menyebutkan  “ ndang  boi  borua  na  paulakhon  baoa,  ala  baoa  do  na  mangalap borua ” (perempuan tidak dapat mengembalikan laki-laki, karena laki-lakilah yang menjemput perempuan sebelum pernikahan). Lebih lanjut ia menjelaskan apabiala perempuan  melarikan  diri  dari  (pulang)  kepada  keluarga  ayah  dengan  maksud meninggalkan  suaminya  dengan  alasan  apapun  maka  pihak  laki-laki  dapat menuntut  keluarga  pihak  perempuan  untuk  meminta  kembali  uang sinamot (mahar) sebanyak dua kali lipat dari mahar sebelumnya.
Masyarakat  Batak  berorientasi  terhadap  suatu  kelompok yang berhubungan  dengan  kekerabatan,  Sistem  kekeluargaan  Batak  terlihat  dalam konsep Dalihan  Na  Tolu yang  berarti  ‘Tungku  tiga’  dimana  harus  tersedia  tiga aspek kekeluargaan dalam masyarakat Batak sebagai sebuah falsafah yang paling ideal  (Hadiyansyah,  2018).  Di  mana  falsafah  tersebut  menujukkan  relasi  yang saling berkaitan dengan kehidupan yang diatur dalam adat Batak. Perempuan akan dihargai  apabila  mampu  melahirkan  anak  laki-laki  dan  dianggap  rendah  apabila tidak memiliki seorang  anak laki-laki. Hal ini memberikan  gambaran bahwa ada konsep  ideal  dan  konsep  nyata  yang  saling  berkontradiksi  dalam  kasus  tersebut.
Paulakhon telah  menjadi  bentuk  hukuman  atas  keterbatasan  fisik  sementara  itu sistem  kekeluargaan  tidak  memberikan  perlindungan  dan  pertolongan  terhadap perempuan.  Terdapat  setidaknya  dua  aspek  yang  masing-masing  terjalin  secara kausalitas  timbal  balik  pada  proses  marginalisasi  perempuan  dalam  regulasi  ini, yakni aspek kultural dan simbolik.

## Aspek Kultural
Kekerasan  Kultural  memang  merupakan  salah  satu  kekerasan  yang  sulit dikendalikan  bahkan  cenderung  permanen.  Marsana  Windhu  (1992)  merunut pemikiran  Johan  Galtung  menyebutkan  sulit  untuk  memberikan  perubahan  pada keyakinan-keyakinan  yang  telah  mandarah  daging  sejak  kecil  dalam  kehidupan sehari-hari  di  mana  kekerasan  tersebut  diinternalisasi.  Faktor  utama  terjadinya kekerasan kultural adalah budaya patriarki yang di anut oleh masyarakat sehingga menimbulkan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Patriarki sebagai  faktor  terjadinya  kekerasan  kultural  membentuk  sikap  yang  berlaku  dan keyakinan  yang  telah  diajarkan  dan  tertanam  dalam  kehidupan  sehari-hari sehingga  membuat  kekerasan  tersebut  terlihat  sebagai  sesuatu  yang  benar  atau tindakan  yang  wajar  dan  dapat  diterima.  (Figes,  1986).  Marga  dalam  budaya  Batak yang  berperan  sebagai  penanda  identitas  eksistensi  seseorang  yang  diteruskan  menurut garis  keturunan  ayah  menjadikan Paulakhon dalam budya Patriarki Batak dianggap wajar  dan  dapat  diterima  oleh  kalangan  masyarakat  Batak  bahkan  oleh  sesama perempuan.
Budaya patriarkhi Batak melihat perempuan sebagai kondisi ‘ others’ atau ‘yang  lain’  dari  sebuah  keadaan  ideal  keberadaan  laki-laki  (Simanjuntak:  1945). Contohnya  ditemukan  dalam  sebuah  ungkapan Batak  berupa  sebutan  yang menggambarkan status tersebut dalam masyarakat  yang lazim diungkapkan pada istri (Siagian, 2017).
Inanta soripada
: sebagai penolong suaminya mengurus rumah tangga.
Jolmangku : orang milikku Na hutuhor : yang saya beli
Pardijabu/pardihuta : merujuk pada istri yang setia tinggal di rumah/peran Domestik.
Selain gelar yang diberikan terhadap perempuan, kekerasan kultural terlihat dalam peran  yang  menjadikan  perempuan  pelengkap  yang  harus  mampu  melahirkan anak  laki-laki  untuk  meneruskan  garis  keturunan.  Dalam  sebuah  ungkapan kelahiran  seorang  anak  terlihat  bahwa  masyarakat  Batak  sangat  mengharapkan anak  laki-laki.  Ketika  bayi  baru  lahir,  maka  masyarakat  Batak  akan  bertanya ‘ songon dia? ’ (bagaimana?), yang merujuk jenis kelamin. Jika anak tersebut laki- laki atau ‘ baoa ’ maka respon ungkapan yang diterima adalah ‘ tabo nai, sai horas ma! ’  (enak  sekali,  selamat!).    Namun  jika  anak  tersebut  adalah  perempuan ‘ borua’ ,  maka  respon  ungkapan  yang  diterima  adalah  ‘ sai  imbur  magodang  ma asa  boi  haduan  pahutaon  tu  halak  jala  manubuhon  pomparan  di  huta  na  asing ’ (semoga  dia  tetap  hidup,  supaya  kelak  bisa  meneruskan  keturunan  di  kampung lain).  Terlihat  bagaimana  nilai  anak  laki-laki  lebih  tinggi,  hal  ini  juga berhubungan  pada  prilaku  orang  tua  Batak  dalam  memenuhi  kebutuhan pendidikan  anak.  Anak  laki-laki  sebagai    penerus  marga  dalam  budaya  Batak berpengaruh  terhadap  prioritas  untuk  mendapatkan  pendidikan  lebih  dahulu dengan  pertimbangan  bahwa  kelak  ia  akan  mengharumkan  marga  dan  keluarga ayahnya.  Sementara  anak  perempuan  dianggap  akan  ‘dijual’  kepada  marga  lain. Terkesan akan menjadi kerugian jika anak perempuan di berikan pendidikan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki karena ia akan dimiliki oleh pihak marga lain yang  akan  menjadi  suaminya.  Berdasarkan  realitas  yang  terjadi  terhadap perempuan,  dapat  dilihat  bahwa  dalam  budaya  Batak  laki-laki  berperan  sebagai kontrol  utama  di  dalam  masyarakat,  sementara  itu    perempuan  hanya  memiliki sedikit tempat dan untuk mengklaim eksistensinya.

## Aspek Simbolik
Kekerasan  dalam  bentuk  yang  beragam  umunya  dikenal  meliputi  kekerasan fisik,  kekeraan  seksual,  dan  kekerasan  emosional.  Masyarakat  biasanya  kurang memperhatikan bentuk kekerasan  yang lain, lebih halus dan hampir sulit tampak secara gamblang dipermukaan, ini yang akan diperlihatkan pada kita yakni bentuk kekerasan  simboilik.    Kekerasan  simbolik  dalam  konsistensi  tertentu  lebih  kuat sebab memberikan dampak laten yang serius dalam sebuah struktur dibandingkan kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan lain. Kekerasan simbolik adalah sebuah dominasi dari kekuasaan, budaya dan sosial yang terjadi dengan cara tidak
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 211-225
sadar  (Siahaan,  2019).  Untuk  memahami  hal  ini  Pierre  Bourdieu  akan  menjadi ‘referensi intelektual’ kita.  Ia memaparkan bahwa teori konflik dan pertentangan kelas  dalam  strartifikasi  sosial  tidak  sesederhana  apa  yang  dipahami  oleh  pada umumya  (Bourdieu  1995).  Sebagaimana  dikutip  oleh  Siahaan  Bordieu menguraikan pandangan Karl Marx (Siahaan, 2019). Marx adalah penganut suatu paham  sosialis  pada  lingkup  ekonomi  juga  politik  pemikirannya  masih  sangat relevan  dan  banyak  menjadi  kerangka  berpikir.  Identitas-identitas  pemikirannya dapat  ditemukan  pada  corak-corak   perbedaan  kelas  antara  pemilik  modal  dan pekerja,  menguraikan  pandangan  Marx  Bordieu  menyebutkan  bahwa  modal memiliki relasi yang kompleks.
Modal  tidak  selalu  bermanifestasi  pada  materi  dalam  sebuah  masyarakat, namun juga bermanifestasi pada sesuatu yang bersifat immaterial. Modal ini bagi Bordieu  antara  lain  adalah  modal  budaya,  modal  sosial  yang  masing-masing memengaruhi  strata  sosial  seseorang  (Fachruddin,  2018).  Modal  tersebut berlangsung di dalam sebuah ranah (Field) pemaknaan atas keterhubungan dua hal tersebut pertukaran  baik  material  maupun  symbol dalam  ranah kemudian mengalami  sistem  pemakanaan  dan  menghasilkan  makna,  logika,  nilai  wajar, benar, baik, dan dapat dipercaya yang disebutmya dengan habitus.
Bordieu  merumuskan  Habitus  sebagai  sebuah  system  berbagai  disposisi: pikiran,  skema-skema  persepsi  juga  tindakan  yang  diperoleh  kemudian  bertahan lama.  Agen-agen  mengembangkan  disposisi  ini  sebagai  tanggapan  menghadapi kondisi-kondisi  objektif.  Melalui  cara  ini  ditanamkan  struktur  sosial  pada pengalaman  objektif  dan  subjektif  mental  agen.  Bourdieu  menjelaskan  kategori- kategori  habitus  dibentuk  oleh  persepsi  dan  pemahaman  yang  selaras  pada organisasi objektif  yang  berasal  dari ranah  yang bersangkutan sehingga  struktur utama  dari  ranah  tersebut  cenderung  untuk  direproduksi.  Maka  habitus  dilihat oleh Bourdieu sebagai sentral mengatur dan membangkitkan praktik-praktik yang mengkonstruksi kehidupan sosial dapat dikatakan bahwa ranah adalah kunci bagi reproduksi sosial.
Individu-individu  belajar  supaya  mendambakan  hal-hal  yang  dimungkinkan untuk mereka, serta tidak tertarik mengaspirasi hal-hal  yang tidak dimungkinkan untuk  mereka.  Kondisi-kondisi  di  mana  seseorang  membangkitkan  disposisi-
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 211-225
disposisi  atau  kecondongan  yang  sesuai  dengan  berbagai  kondisi  itu  akan melakukan pra ‘adaptasi’ pada tuntutan-tuntutan dari keadaan dan situasi tersebut. Praktik-praktik  yang sangat tidak dimungkinkan  dengan demikian akan berusaha disisihkan  menjadi  hal-hal  yang  tidak  mungkin  dibayangkan  melalui  semacam ketundukan  yang  segera  dengan  cepat  oleh  individu  terhadap  sebuah  tatanan. Tatanan itu menjadikan agen-agen berupaya mengerjakan sesuatu dengan senang hati,  meskipun  hal  itu  secara  kategoris  memanglah  tertolak,  serta  agar menghendaki  hal-hal  yang  memanglah  tidak  terhindarkan.  Untuk  itu  agen menghendaki  atau  berusaha  mengubah  tindakan-tindakannya  Logika  juga  nilai yang memuat bias oleh pihak pemilik kekuasaan diterima oleh terdominasi selaku makna, logika, nilai wajar, dan benar. Hubungan antara habitus dan ranah adalah relasi  yang  berbentuk  dua-arah.  Ranah  hanya  bisa  eksis  selama  agen-agen  sosial mempunyai  kecondongan-kecondongan  dan  seperangkat  skema  perseptual,  yang diperlukan  untuk  membentuk  ranah  itu  dan  mengaruniainya  dengan  makna. Habitus  mewujudkan  struktur-struktur  ranah,  sedangkan  ranah  memperantarai antara habitus dan praktik (Ullfah, 2013).
Dalam  budaya    Batak  Toba  praktik paulakhon bukan  lagi  hal  yang  baru, akan  tetapi  kasus-kasus  tersebut  tidak  banyak  terpublikasi  dalam  masyarakat tindakan  kekerasan  tersebut  masih  ditutup-tutupi,  karena  dianggap  sebagai permasalahan  pribadi  dan  membawa  aib  sehingga    tidak  dapat  dengan  mudah dicampuri  oleh  orang  lain.  Salah  satu  dampaknya  adalah  adanya  rasa  takut  yang mengendalikan  perilaku  korban.  Rasa  takut  yang  dirasakan  korban  merupakan respon dan pengalaman psikologis yang muncul dari korban. Timbulnya perasaan malu  dan  kebingungan  menghadapi  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan kepadanya  karena  kekerasan  tersebut  merupakan  sebuah  aib  baginya.  Setelah paulakhon terjadi,  logika  juga  nilai  yang  memuat  bias  oleh  system  patriarkhi diterima  oleh  perempuan  sebagai  makna,  logika,  nilai  wajar,  dan  benar.  Temuan memperlihatkan perasaan yang muncul terhadap korban adalah keyakinan bahwa ia bertanggungjawab atas kejadian tersebut, selanjutnya timbul perasaan bersalah sebab  tidak  dapat  menjaga  nama  baik  keluarga.  Korban  menerima  tindakan  atau perlakuan terhadap dirinya dan menganggapnya  sebagai sesuatu  yang wajar. Hal ini  memperlihatkan  bagaimana  kekerasan  melekat  pada  kognisi  (keyakinan)
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 211-225
seseorang.  Perempuan  sebagai  korban  dituduh  sebagai  mandul  dalam  kasus  ini perempuan korban perceraian (paulakhon) mengalami rusaknya harga diri, hilang perasaan berharga, keyakinan diri, dan kepercayaan.

## SIMPULAN
Budaya  patriarkhi  masyarakat  Batak  telah  memarginalisasi  perempuan dengan  memandang  perempuan  sebagai ‘others’ timbulnya  perceraian ( paulakhon) akibat  tidak  memiliki  keturunan  merupakan  bentuk  bahwa  laki-laki menjadikan  perempuan  sebagai  pelengkap  reproduksi  untuk  menyediakan keturunan  demi  keberlangsungan  budaya  dan  system  patriarkhi  itu  sendiri, kekerasan  aspek  budaya  ini  melahirkan  dan  memproduksi  aspek  kekerasan simbolik  dalam  bentuk  habituasi  dan  penananaman  disposisi  yang  terus melestarikan  pemikiran  bias  gender  tersebut  antar  generasi.  Hal  Ini  menjadikan semakin sulit untuk merekonstruksi eksistensi perempuan  yang tidak bias gender atau  adil  secara  gender  dalam  dominasi  nilai-nilai  patriarkhi  khususnya  dalam Masyarakat Batak.

## DAFTAR PUSTAKA
Beauvoir,  S.  d.  (1999). Second  Sex. (T.  B.  Febriyantono,  Trans.)  Surabaya:
Pustaka Promethea.
Bourdieu, Pierre. (1984). Distinction A Social Critique of the Judgment of Taste . University Press. Cambridge Harvard.
Djannah,  Fathul.  (2002). Kekerasan  Terhadap  Istri, Yogyakarta:  LKiS  Pelangi Aksara.
Elly  M  .Setiadi,  Usman  Kolip.  (2011) Pengantar  Sosilologi:  Pemahaman  Fakta dan  Gejala  Permasalahan  Sosial  ,  Teori,  Aplikasi  dan  Pemecahannya Jakarta: Kencana.
Figes, Eva. (1986). Patriachal Attitudes , London: Macmillan Education.
Hadiyansyah, Dhuha.(2018). Falsafah Keluarga ,  Jakarta: Gramedia.
Hutabarat,  D.  A.  (2009).  Strategi  Politik  Perempuan  Dalam  Dominasi  Sistem
Patriarkhi Batak Toba. Jurnal Perempuan.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 211-225
Iriant,  Sulisstyowati.  (2003). Perempuan  Di  Antara  Berbagai  Pilihan  Adat , Jakarta: Obor.
Koentjaraningrat.(1992). Manusia  dan  Kebudayaan  di  Indonesia .  Djambatan: Jakarta.
Kistanto, N. H. (2008). Sistem Sosial-Budaya di Indonesia. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 3 (2).
Lahdji,  R.  F.  (2015).  Objektifikasi  Perempuan  dan  Tubuh:  Wacana  Tubuh Perempuan  dalam  Lirik  Lagu  Dangdut  Populer  Tahun  2000-2013. LAKON, 4(1), 103-130.
Ndona, Y. (2018). Kemanusiaan Dalam Falsafah Hidup Masyarakat Batak Toba.
Citizenship, 1(1), 15-22.
Pranowo,  Y.  (2016).  Transendensi  Dalam  Pemikiran  Simone  De  Beauvoir  Dan Emmanuel Levians. Melintas, 32(1), 73-93.
Randi Randi, Junaidi Junaidi, Mulyanto Mulyanto, Ridhah Taqwa. (2021). Tenaga Kerja  Pemuda  Desa  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0  Dan  Masa  Pandemi COVID’19  (Studi  Pada  Pemuda  Desa  Tanjung  Medang). SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, 23(1), 43-55. Saragih, Diaren. (1980). Hukum Pernikahan Adat Batak , Bandung: Tarsito.
Sartre,  J.  P.  (1965). Being  and  Nothingness .  (H.  E.  Barnes,  Penerj.)  New  York: WSP Publication.
Siagian, Raulina. (2017). Inkonsistensi Sikap Paulus Terhadap Posisi Perempuan: Tinjauan Kritis terhadap 1 Korintus 14, 34-35, Pematangsiantar: L-SAPA. Siahaan,  Sanggam.  (2019). Kekerasan  Gender  terhadap  Buruh  Perempuan . Jakarta: Kencana.
Silalahi,  R.  M.  (2016).  Otong,  Timun,  Terong,  Atau  Burung:  Menelisik  Mitos Sistem Penandaan Organ Seksual Pria. Semiotika , 10(2), 369-400.
Simanjutak, Bungaran Antonius. (1945). Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba , Jakarta: Yayasan Obor.
Tiemey, Helen. (1999). Women’s Studies  Encyclopedia Vol. 2 USA: Greenwood Publishing.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 2 September 2021: 211-225
Tong,  R.  P.  (1998). Feminist  Thought  Pengantar  Paling  Komprehensif  Kepada Arus  Utama  Pemikiran  Feminis. (A.  P.  Prabasmoro,  Trans.)  Colorado: West View Press.
Ulfah,  (2013),  Kekerasan  Simbolik  dalam  Wacana  Pembelajaran, Jurnal Penelitian Pendidikan INSANI , Vol 4,(1), 51-57.
Warneck, J. (2001). Kamus Batak Toba-Indonesia, Medan: Penerbit Bina Media. Windhu, Marsana  I. (1992). Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung ,
Yogyakarta: Kanisius.