## PENDAHULUAN
Dunia anak seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan. Hal inilah yang menjadi salah satu landasan penting yang menjadi  alasan  Indonesia  turut  meratifikasi  Konvensi  Hak Anak “ Convention on The Rights of The Child ” pada tanggal 5 September 1990.Untuk memperkuat dan mempertegas keberadaan negara dalam melindungi anak-anak di Indonesia, maka disusunlah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diganti dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan hak perlindungan khusus.
Namun, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(2016), di sepanjang tahun 2011-2016 masih terdapat 22.109 kasus kekerasan, penganiayaan, sampai kejahatan seksual yang menjadikan anak sebagai korban. 34.9% di antaranya merupakan kasus yang berkaitan dengan permasalahan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kemudianterdapat 19.4% dari total kasus menunjukkan jumlah anak berhadapan dengan hukum (ABH). Lalu ada 11% kasus yang terjadi di dunia pendidikan, seperti yang ditemukan dalam penelitian Muhammad (2009) bahwa banyak siswa SMK di Purwokerto yang mengalami bullying , baik secara fisik, verbal, maupun mental yang sebagian terjadi antar siswa.
Ketercapaian pemenuhan hak dasar anak juga dilihat dari kondisi kesehatan dan anak di Indonesia. Dari hasil riset kesehatan dasar (RISKESDAS)  di  tahun  2013  menunjukkan  prevalensi  gizi kurang pada balita meningkat dari tahun 2010 menjadi 19.6% (dari 17.9%). Masalah stunting /pendek juga masih sangat serius di Indonesia. Di tingkat nasional, angkanya masih pada angka 37.2%, Padahal kasus ini harus dapat ditekan hingga angka 27% sesuai standar internasional. Untuk pendidikan dapat dilihat berdasarkan  laporan Tahunan  UNICEF  (2015),  anak  usia  7-12 tahun yang mendaftar untuk menjadi siswa sebesar 93.5%,

## MODAL SOSIAL KOMUNITAS DALAM PEMENUHAN HAK DASAR ANAK BURUH MIGRAN PEREMPUAN DI KABUPATEN SOPPENG, SULAWESI SELATAN
Community Social Capital in Fullfilment Child’s Rights of Women Migrant Workers in Soppeng District, South Sulawesi
Selvy Anggriani Syarif *) , Titik Sumarti, dan Ekawati Sri Wahyuni
Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor
*) Email: selvyasyarif@gmail.com

## ABSTRACT
Fulfillment child’s rights of women migrant workers is not only the parents responsibility, but communities responsibility as well.The presence of community in parenting is presumed to support the fulfillment child’s rights of women migrant workers. This research aims to describe fulfillment of child’s rights of women migrant workers in Soppeng district and analyze the social capital in community that affect to the fulfillment of child’s rights of women migrant workers. This study which uses mixed-method by combining qualitative and quantitative approaches. There are five child’s right that must be fulfilled, are the right to civil and freedom, the right to family and alternative parenting, the right to health and welfare, the right to education,the use of leisure and cultural activities, and the right to special protection. The results show that some of child’s rightsare not properly fulfilled, particularly for boys in the right to civil and freedom and the right to family and alternative parenting. Even though it is not utilized well by family of women migrant workers, social capital of consummatory and instrumental in community possesses a significant role to encourage the parenting for child of women migrant workers that is undertaken by caregiver.
Keywords: Social capital, child’s rights, parenting, women migrant workers

## ABSTRAK
Pemenuhan hak dasar anak buruh migran perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga komunitas. Kehadiran komunitas dalam pengasuhan dianggap memberikan dukungan terhadap pemenuhan hak dasar anak buruh migran perempuan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemenuhan hak dasar anak buruh migran perempuan di Kabupaten Soppeng dan menganalisis modal sosial dalam komunitas yang memengaruhi pemenuhan hak dasar anak buruh migran perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Terdapat lima hak dasar anak yang wajib dipenuhi, yaitu hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta hak perlindungan khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua hak dasar anak buruh migran perempuan terpenuhi dengan baik, khususnya bagi anak laki-laki. Modal sosial komunitas yang bersifat consummatory dan instrumental memiliki peran besar untuk mendukung pengasuhan yang dilakukan pengasuh pengganti bagi anak buruh migran perempuan, tetapi belum dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga BMP.
Kata kunci: Modal sosial, hak dasar anak, pengasuhan, buruh migran perempuan
usia 13-15 tahun 80.7%, dan usia 16-18 tahun hanya 57% yang mendaftar menjadi siswa. Dengan kata lain, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan.
Salah satu penyebab terjadinya kondisi di atas adalah hilangnya peran ibu dalam keseharian anak. Banyak ibu yang meninggalkan keluarganya dan melakukan migrasi, karena ingin memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya (Utami et al. 2012). Ibu yang bermigrasi, khususnya yang memilih migrasi internasional memberikan dampak positif terhadap perkembangan asset keluarga, baik yang bersifat konsumtif, produktif, dan investasi (Irawati dan Wahyuni 2011).Seperti yang ditemukan Primawati (2011) bahwa selain untuk kebutuhan sehari-hari dan investasi melalui pembelian tanah atau sawah, remiten dari buruh migran juga  banyak  digunakan  untuk  membuat  atau  merenovasi rumahnya sendiri.Namun kondisi ini juga mengubah pola hidup, pola kerja, serta peran-peran yang selama ini sudah terdapat  dalam  rumah  tangga  (Kumalasari  2011),  sehingga membuat ibu akhirnya kurang mengontrol dan mengawasi tumbuh kembang anaknya (Wafirotin 2013).Dalam penelitiannya yang dilakukan di Indonesia dan Meksiko, Lu (2014) juga menemukan bahwa orang tua yang melakukan migrasi memiliki peran negatif terhadap perkembangan pendidikan anaknya, utamanya orang tua yang melakukan migrasi internasional. Penelitian Piper (2011) menunjukkan bahwa kepergian ibu menjadi buruh migran memberikan permasalahan pelik dalam keluarga dibandingkan dengan ayah yang menjadiburuh migran, khususnya berkaitan dengan kondisi anak.Lamanya ibu menjadi buruh migran perempuan (BMP) memberi pengaruh terhadap penurunan kondisi anak, seperti menurunkan keterampilan sosial, meningkatkan stress, dan menurunkan prestasi akademik anak Puspitawati et al. (2011). Bahkan jika dibandingkan dengan anak dari keluarga bukan migran, tingkat kebahagiaan anak keluarga migran perempuan terbilang rendah (Jordan et al. 2012).
Untuk mengurangi dampak negatif bermigrasinya ibu dalam pengasuhan anak, maka kehadiran pihak lain sangatlah penting. Jika seorang perempuan di keluarga menjadi migran, maka suami akan mengambil peran perempuan sebagai pengasuh anak di keluarga (Inayah 2012). Di saat yang bersamaan, keluarga inti yang ditinggalkan diperbolehkan untuk bergabung dengan keluarga lainnya sementara, untuk mengasuh anak yang ditinggalkan ibu yang menjadi migran (Lam et al. 2013, Puspitawati et al. 2011).
Selain itu, keterlibatan semua pihak dalam pemberian perlindungan terhadap anak termasuk dalam pengasuhan dan pemenuhan hak dasar anak buruh migran perempuan yang selanjutnya disingkatBMP sangatlah diharapkan, termasuk keterlibatan komunitas.Stigma yang beranggapan bahwa masalah pengasuhan anak buruh migran dan beragam masalah yang menimpa anak buruh migran adalah masalah individu keluarga buruh migran, bukanmasalah bersama dalam masyarakat dan komunitas harus dihapus (Narsidah et al. 2014).  Kehadirankomunitas  dapat menjadi dukungan tersendiri bagi pengasuh pengganti anak BMP, sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan: “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”
Keterlibatan komunitas dalam pemenuhan hak dasar anak dalam penelitian ini dilihat dari teori modal sosial yang dipaparkan Alejandro Portes. Modal sosial di sini dipahami sebagai kemampuan untuk menjaga manfaat/keuntungan melalui keanggotaan dalam jaringan-jaringan dan struktur sosial lainnya (Portes 1998). Penelitian ini berfokus pada usaha pemenuhan hak dasar anak BMP oleh pengasuh pengganti yang memegang
tanggung jawab pengasuhan selama ibu bermigrasi. Usaha pemenuhan hak dasar anak ini dipengaruhi oleh modal sosial yang dimiliki komunitas secara luas dan pengasuh pengganti sebagai bagian dari komunitas berdasarkan sumber modal sosial yang bersifat consummatory ( value introjection dan bounded solidarity ) dan yang bersifat instrumental ( reciprocity exchanges dan enforceable trust ). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu pertama, mendeskripsikan pemenuhan hak dasar anak BMP dan menganalisis modal sosial dalam komunitas yang memengaruhi pemenuhan hak dasar anak BMP.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret hingga Mei 2017, di Kabupaten  Soppeng,  Sulawesi  Selatan.  Berdasarkan  data  yang dipublikasikan  oleh  BNP2TKI,  sepanjang  tahun  2013  hingga 2015, Kabupaten Soppeng mengirimkan 507 tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Keikutsertaan perempuan menjadi tenaga kerja luar negeri terus meningkat di kabupaten ini selama periode 2013-2015, yaitu 24% (2013), lalu 28% (2014), kemudian kembali meningkat menjadi 29% (2015). Hal ini tentu saja berpengaruh langsung terhadap keberadaan anak yang harus ditinggalkan oleh ibunya menjadi buruh migran.
Penelitian ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.  Dimulai  dengan  menggunakan  metode  survei  lalu dilanjutkan dengan metode studi kasus. Dikombinasikannya kedua metode ini diharapkan dapat menjadi satu database yang besar dan menyeluruh, serta untuk memperkuat satu sama lain. Kedua metode ini digunakan untuk mendapatkan data primer dari pengisian kuesioner dan wawancara mendalam dengan beberapa informan. Untuk studi literatur, dokumen-dokumen tertulis, dan penelitian terdahulu, atau sumber tertulis lainnya digunakan sebagai data sekunder.
Teknik penarikan sampel menggunakan teknik non- probability denganmetode purposive sampling . Sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Holmes et al. 2005)yaitukeluarga yang memiliki ibu sebagai buruh migran lebih dari satu tahun, dan telah memiliki anak berusia tidak lebih dari delapan belas tahun, maka ditemukan 44 responden keluarga BMP. Responden inilah yang menjadi basis data kuantitatif. Selanjutnya untuk mengumpulkan data kualitatif dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, seperti aparat pemerintah setempat, guru, serta pengasuh pengganti atau informan lainnya yang dianggap penting dandapat memberikan informasi pendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai kerangka acuan dalam penelitian ini digunakan konsep siklus hidup keluarga McCubbin et al. untuk menunjukkan cara memperhatikan kehidupan keluarga secara luas yang terbagi dalam empat tahap, yaitu [I] tahap keluarga tanpa anak; [II] tahap keluarga memiliki anak usia pra-sekolah dan usia sekolah; [III] tahap keluarga dengan anak usia remaja; [IV] keluarga yang mengalami kekosongan dan penuaan(McCubbin et al. 1988). Berdasarkan siklus hidup keluarga, keluarga BMP di Kabupaten Soppeng terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap II sebanyak 40.91%, tahap IIIsebanyak 38.64%, dan tahap IV terdapat 20.45%.

## Realitas Sosial Keluarga BMP
Banyak ibu yang memilih untuk berada jauh dari keluarganya melakukan migrasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya (Utami et al. 2012). Hal ini membuat banyak pula anak yang harus kehilangan peran ibu di masa perkembangannya.
235 |  Syarif Selvy A. et. al . Modal Sosial Komunitas dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan
Di  Kabupaten  Soppeng,  seluruh  ibu  keluarga  BMP  bekerja  di Malaysia. 40.91% baru bekerja selama 1-2 tahun, 38.64% telah bekerja lebih dari 5 tahun, dan 20.45% sisanya bekerja dalam kurun waktu 3-4 tahun.
Adapun anak dari keluarga BMP yang tinggal di kampung halaman hanyalah mereka yang masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah, yaitu usia 7-14 tahun dan 15-18 tahun (lihat Tabel 1). Bagi ibu, anak-anaknya harus fokus untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik di kampung halaman.
Berdasarkan jenis kelaminnya (Tabel 2), pada keluarga tahap II terdapat 77.78% anak laki-laki dan 22.22% merupakan anak perempuan. Dalam keluarga tahap III, persentase anak perempuan lebih banyak (58.82%) dibandingkan dengan anak laki-laki (41.18%). Untuk keluarga tahap IV, jenis kelamin laki- laki cenderung lebih banyak, yaitu sebanyak 66.67%, sedangkan anak perempuan sebanyak 33.33%.
Jika melihat Tabel 3, pada keluarga tahap II dan tahap IV didominasi oleh anak yang duduk di bangku SMP sederajat,sedangkan jumlah anak SD sederajat lebih banyak pada keluarga tahap III.Di antara sekian banyak anak yang bersekolah di tingkat SMP dan SMA sederajat, terdapat anak bersekolah di sekolah agama yang memiliki asrama atau pesantren. Bagi orang tua dan pengasuh pengganti, pola pendidikan di pesantren dipandangbisa membentuk karakter manusia yang lebih positif dibanding sekolah biasa (Mulyatiningsih 2010).
Bermigrasinya ibumenjadi tenaga kerja menyebabkan terjadinya perubahan dalam keluarga (Wulan etal. 2010), khususnya dalam pengasuhan anak. Dalam penelitian ini, ayah yang terlibat sebagai pengasuh pengganti anak BMP hanya pada keluarga tahap II. Dikarenakan sebagian besar ayah juga bekerja menjadi tenaga kerja di Malaysia bersama ibu. Tentu saja hal ini menyebabkan
anak dari BMP di Kabupaten Soppeng lebih banyak diasuh oleh pihak lain, khususnya keluarga dari pihak ibu.Seperti dalam penelitian  Kustini  (2013)  bahwa  orang-orang  yang  diandalkan untuk menggantikan peran ibu dalam pengasuhan anak adalah kerabat-kerabat dari ibu sendiri, seperti kakek atau nenek, paman atau  tante,  atau  kerabat  dekat  lainnya.  Namun  lebih  spesifik, lebih banyak ibu memilih perempuan lain, baik nenek atau saudara perempuan untuk mengurusi kebutuhan anaknya selama bermigrasi, karena mereka dianggap mampu menggantikan figur keibuan yang hilang (Illanes 2010). Selain itu, kemampuan perempuan lebih terlatih mengerjakan pekerjaan dalam rumah selaku “pengurus yang bijaksana” ( pa’toro  malampe’  nawa- nawa-e’) (Pelras 2006) .
Sebagian besar anak usia 7-14 tahun tinggal di rumah kakek/ nenek dan juga di rumah paman/tante (lihat Gambar 1). Ini dipengaruhi tingkat kepemilikan rumah orang tua yang masih sedikit. Keluarga buruh migran belum banyak mengalokasikan remiten yang diperoleh untuk membangun rumah sendiri, karena salah satunya dipengaruhi oleh lama penempatan BMP di luar negeri (Herwanti 2009).
Pendidikan orang tua memegang peranan penting sebagai dasar pengambilan keputusan untuk bermigrasi di keluarga BMP (Utami et al. 2012). Semakin rendahnya pendidikan, maka mereka akan cenderung untuk memilih bermigrasi ke luar negeri hanya dengan mendapatkan informasi dari rekan atau keluarga lainnya.  Baik istri maupun suami, lebih banyak di antara mereka mengenyam pendidikan hanya sampai di tingkat sekolah dasar (SD) saja. Tidak jauh berbeda dengan pendidikan istri, pendidikan juga lebih banyak yang hanya mampu menyelesaikan hingga tamat SD (sederajat) saja. Rendahnya pendidikan kebanyakan orang tua dalam keluarga BMP, memberi pengaruh terhadap jenis pekerjaan yang digelutinya saat ini, khususnya ketika bermigrasi (Purnomo 2009). Jenis pekerjaan yang dilakoni oleh semua istri dalam keluarga BMP adalah sebagai buruh tani/pekerja pada perkebunan kelapa sawit di Malaysia.
Pemenuhan Hak Dasar Anak BMP Di Kabupaten Soppeng

## a. Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan
Dalam pemenuhan hak ini, sekalipun persentase tertinggi terpenuhi ada pada anak laki-laki, tetapi di sisi lain terdapat

## Tabel 1. Usia Anak BMP
Usia Anak (tahun) Tahap II Tahap III Tahap IV Total n % n % n % n % 7-14 18 100.0 12 70.6 5 55.6 35 79.5 15-18 0 0.0 5 29.4 4 44.4 9 20.5 Jumlah 18 100.0 17 100.0 9 100.0 44 100.0
Tabel 2. Jenis Kelamin Anak BMP Jenis Kelamin Tahap II Tahap III Tahap IV Total n % n % n % n % Laki-laki 14 77.28 7 41.18 6 66.67 27 61.36 Perempuan 4 22.22 10 58.82 3 33.33 17 38.64 Jumlah 18 100.0 17 100.0 9 100.0 44 100.0

## Tabel 3. Pendidikan Anak BMP
Pendidikan Tahap II Tahap III Tahap IV Total n % n % n % n % SD SMP SMA 6 12 0 33.33 66.67 00.00 7 4 6 41.18 23.53 35.29 0 6 3 0.00 66.67 33.33 13 22 9 29.55 50.00 20.45 Jumlah 18 100.0 17 100.0 9 100.0 44 100.0
Gambar 1 Tempat Tinggal Anak BMP
Gambar 1. Tempat Tinggal Anak BMP

## Tabel 4. Pengasuh Pengganti Anak BMP
Peng- asuh Peng- ganti Tahap II Tahap III Tahap IV Total n % n % n % n % Ayah Saudara Kandung Keluarga dari ibu Keluarga dari ayah 1 0 14 3 5.56 0.00 77.78 16.67 0 0 13 4 0.00 0.00 76.47 23.53 0 1 5 3 0.00 11.11 55.56 33.33 1 1 32 10 2.27 2.27 72.73 22.73 Jumlah 18 100.0 17 100.0 9 100.0 44 100.0
anak laki-laki juga belum terpenuhi haknya (lihat Tabel 5). Hal ini cenderung dipengaruhi lebih banyak anak laki-laki yang menghabiskan waktu di pesantren, sehingga tidak terlibat dalam aktivitas yang biasa dilakukan di rumah. Rendahnya keikutsertaan berorganisasi juga memiliki dampak terhadap pemenuhan hak sipil dan kebebasan, khususnya bagi anak yang baru duduk di sekolah dasar. Selain itu, adanya pengaruh budaya Bugis yang memahami anak laki-laki harus belajar bertanggung jawab dan mandiri sejak dini untuk menjadi warani (Idris 2003) , berdampak pada pengawasan dan perhatian yang tidak seerat pengawasan dan perhatian yang diberikan kepada anak perempuan.
b.  Pemenuhan  Hak  Lingkungan  Keluarga  dan  Pengasuhan Alternatif
Dari Tabel 6 diketahui persentase anak laki-laki yang belum terpenuhi haknya lebih banyak dibandingkan hak dasar sebelumnya. Bermigrasinya ibu dan juga ayah memiliki pengaruh besar terhadap pemenuhan hak ini, karena hak ini berkaitan erat dengan kuat tidaknya ikatan yang terjalin dalam keluarga. Sekalipun, terdapat pengasuh pengganti, tetapi sebagian besar adalah perempuan yang sulit menggantikan peran ayah dalam pengasuhan untuk mengontrol kebiasaan negatif dan memperbaiki kemampuan sosial anak, khususnya anak laki-laki (Sakardi et al. 2007). Keberadaan ayah sebagai role model juga sangat berpengaruh dalam pengasuhan anak laki-laki, khususnya dalam mengenal dirinya (Maharani 2003) dan menyangkut tentang perkembangan intelektual dan jiwa sosialnya (Gottman, DeClaire 1997).

## c. Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak keluarga  BMP  di  Kabupaten  Soppeng  terbilang  baik  tingkat keterpenuhannya (lihat Tabel 7). Adanya pasar di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan yang hadir setiap minggu, tersedianya fasilitas kesehatan, berupa puskesmas di setiap kecamatan dan posyandu di setiap desa dan didukung dengan tenaga medis yang kompeten memudahkan anak untuk segera memperoleh tindakan medis saat mengalami sakit atau untuk mengetahui  perkembangan  tumbuh  kembang  anak.  Fasilitas- fasilitas yang tersedia menjadi bentuk adanya dukungan komunitas yang hadir bagi anak BMP.

## d. Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiaan Seni Budaya
Pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiaan seni budaya bagi anak BMP tidak ada yang masuk dalam kategori  belum  terpenuhi  (lihat  Tabel  7).Ketersediaan  fasilitas pendidikan formal, khususnya sekolah-sekolah dari tingkat PAUD hingga tingkat SMA menjadi poin penting mengapa hak pendidikan khususnya bagi anak BMP dapat terpenuhi dengan baik. Rata-rata anak SMP dan SMA menghabiskan 7 jam sehari di sekolah dan ditambah adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, sehingga seperti menjadi rumah kedua bagi anak (Priatini et al. 2008).

## Modal Sosial sebagai Kemampuan Menjaga Manfaat
Setiap  individu  dalam  masyarakat  membutuhkan  sebuah kebersamaan dan kerjasama yang baik dari setiap anggota masyarakat yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian masalah yang biasa dialaminya. Pemahaman semacam inilah yang menjadi landasan awal Lyda Judson Hanifan di tahun 1916 memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya sebagai aset atau modal nyata dalam bentuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial (Syahra 2003).
Dalam perkembangannya, ada beberapa tokoh yang turut mengembangkan konsep modal sosial ini dan salah satunya ada Alejandro Portes. Portes dalam “ Social Capital: Its Origins and Applications  in  Modern  Sociology ” menekankan kemampuan menjaga manfaat/keuntungan melalui keanggotaan dalam jaringan struktur sosial lainnya sebagai sebuah modal sosial (1998). Kemampuan ini dapat dilihat dari sumber-sumber modal sosial yang dimiliki, baik yang bersifat consummatory maupun yang bersifat instrumental.
Selanjutnya dalam “ The Two Meanings Social Capital ”, Portes menunjukkan bekerjanya modal sosial dalam level individu dan keluarga yang berkorelasi positif dengan capaian pendidikan anak. Adanya relasi yang berefek positif terhadap modal sosial yang dapat digunakan individu sebagai jaringan sosial atau secara bersama sebagai spirit kepentingan bersama (Surjadi 2009).
237 |  Syarif Selvy A. et. al . Modal Sosial Komunitas dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan
Tebal 8. Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Lu - ang dan Kegiatan Seni Budaya Anak BMP
Jenis Ke- lamin Belum Terpenuhi Kurang Terpenuhi Terpenuhi Total n % n % n % n % La- ki-laki 0 0.00 14 51.85 13 48.15 27 100.00 Perem- puan 0 0.00 5 29.41 12 70.59 17 100.00 Jumlah 0 0.00 19 43.18 25 56.82 44 100.00 Tabel 5. Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak BMP Jenis Kelamin Belum Terpenuhi Kurang Terpenuhi Terpenuhi Total n % n % n % n % Laki-laki 4 14.81 18 66.67 5 18.52 27 100.00 Perem- puan 1 5.88 13 76.47 3 17.65 17 100.00 Jumlah 5 11.36 31 70.45 8 18.18 44 100.00
Tabel 6. Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasu - han Alternatif Anak BMP Jenis Kelamin Belum Terpenuhi Kurang Terpenuhi Terpenuhi Total n % n % n % n % Laki-laki 5 18.52 16 59.26 6 22.22 27 100.00 Perempuan 1 5.88 9 52.94 7 41.18 17 100.00 Jumlah 6 13.64 25 56.82 13 29.55 44 100.00
Tabel 7. Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahter - aan Anak BMP Jenis Kelamin Belum Terpenuhi Kurang Terpenuhi Terpenuhi Total n % n % n % n % Laki-laki 0 0.00 8 29.63 19 70.37 27 100.00 Perempuan 0 0.00 8 47.06 9 52.94 17 100.00 Jumlah 0 0.00 16 29.55 28 63.64 44 100.00
Analisis yang dijadikan landasan dalam melihat modal sosial bekerja dalam ruang lingkup keluarga buruh migran perempuan di  Kabupaten  Soppeng  untuk  memenuhi  hak  dasar  anak-anak mereka. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kedua sumber modal sosial (bersifat consummatory dan instrumental) dimiliki oleh setiap keluarga buruh migran perempuan yang tinggal dalam komunitas Bugis di Kabupaten Soppeng.
Dengan memanfaatkan sumber modal sosial yang ada, pengasuh pengganti dapat menjalankan peran pengasuhannya kepada anak buruh migran perempuan. Terdapat beberapa sumber modal sosial consummatory , berupa value introjection terdapat di dalam komunitas dan juga dipegang oleh pengasuh pengganti dalam pengasuhan anak BMP. Pertama , pola pengasuhan masyarakat Bugis mengakulturasikan nilai Islam dan nilai dari budaya Bugis itu sendiri (Baki 2005), yaitu alempureng (kejujuran), agettengeng (keteguhan), assitinajang (kepatutan), amaccang (kepintaran), reso (kerja keras), dan siri’ (harga diri). Nilai-nilai ini masih dipegang, sehingga perubahan yang terjadi dalam keluarga BMPdapat sedikit diatasi, khususnya dalam hal pengasuhan anak. Kedua, adaperbedaan mengenai fungsi dan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Bugis, yaitu perempuan harus tetap dalam lindungan keluarga, memiliki kemampuan membawa diri dan tetap menjadi perempuan baik ( makkunrai  malebbi ), sehingga membuat perempuan Bugis cenderung diberi didikan dan belajar sebagai orang yang senantiasa dilindungi (Taibe 2006). Berbeda dengan laki-laki yang harus tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan keluarga ( warani ) (Idris 2005). Pemahaman ini membawa pengasuhan anak laki-laki untuk belajar menjadi pemberani dan bertanggung jawab, salah satunya dengan menjadi pelindung bagi saudara perempuannya.
Ketiga , saat anak melanggar salah satu aturan atau larangan, pada tingkatan yang tidak begitu fatal atau dilakukan tidak berulang- berulang, biasanya pengasuh pengganti memberikan hukuman, berupa teguran keras. Selain itu, apresiasi atau penghargaan diberikan sebagai bentuk umpan balik atas apa yang dilakukan seseorang, sehingga orang tersebut berusaha untuk terus memperbaiki diri (Andayani 2002).  Pengasuh pengganti hanya menyampaikan nasehat sebagai bentuk motivasi yang biasanya dilakukan, untuk meningkatkan semangat anak untuk berbuat lebih baik lagi. Keempat , pemmali dalam masyarakat Bugis dipahami sebagai bentuk aturan tidak tertulis berisi tentang perbuatan atau perkataan yang harus dihindari untuk dilakukan (Rusli, Rakhmawati 2013). Pemmali disampaikan dari orang yang lebih tua, yaitu pengasuh pengganti kepada anak, untuk memberikan peringatan agar tidak berbuat hal yang tidak sesuai dengan adat, melanggar etika, dan perbuatan lain yang tidak pantas. Nilai ini membantu pengasuh pengganti untuk membuat batasan-batasan bagi anak dalam berlaku, bertutur, dan bertindak dalam sehari-hari. Kelima , pengasuh pengganti juga memahami nilai kebebasan pada kondisi tertentu yang dapat diberikan kepada anak, khususnya ketika anak berada di rumah. Masih bersekolahnya anak, ditambah tugas sekolah yang biasa menjadi pekerjaan rumah, menjadikan alasan pengasuh pengganti untuk memberikan kelonggaran kepada anak untuk tidak terlibat dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga di rumah.
Sumber modal sosial berupa bounded solidarity (solidaritas yang mengikat) dalam komunitas Bugis juga sangat membantu pengasuh pengganti mengawasi anak ketika berada di luar rumah. Adanya konsep 3S yang dipahami komunitas Bugis, yaitu sipakatau (saling memanusiakan); sipakainge (saling mengingatkan); dan sipakalebbi (saling meninggikan) mengikat anggota dalam komunitas untuk saling membantu, mengingatkan, dan menghargai satu sama lain, termasuk dalam pengasuhan anak
BMP.
Sumber modal sosial bersifat instrumental hadir dalam komunitas Bugis sekaligus menjadi pegangan bagi pengasuh pengganti dalam mempermudah pengasuhan yang dilakukan.  Bentuk pertukaran timbal-balik ( reciprocity exchanges ) hadir sebagai hasil kombinasi dari semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan  satu  sama  lain  (Flassy et al. 2009), khususnya di dalam komunitas.Dalam komunitas Bugis secara umum, adanya pertukaran resiprositas (timbal-balik dilatarbelakangi prinsip sipakatau (saling memanusiakan) dan sipakalebbi (saling meninggikan). Prinsip sipakatau pada dasarnya dimiliki oleh semua orang, khususnya bagi mereka yang memiliki rasa solidaritas tinggi terhadap sesama anggota komunitas, sehingga ada keharusan untuk memanusiakan orang lain (Cangara 2012). Sejalan dengan prinsip sipakatau, prinsip sipakalebbi menjadikan orang-orang harus saling memuliakan. Berkaitan dengan pengasuhan anak BMP, pengasuh pengganti juga memegang kedua prinsip tersebut di kehidupan sehari-harinya dalam komunitas. Mereka memahami bahwa saat dirinya membutuhkan pertolongan orang lain, di lain waktu akan ada kesempatan mereka yang akan memberikan pertolongan yang sama kepada orang di dalam komunitas.Pengasuh pengganti mengakui besarnya keberadaan orang-orang di dalam komunitas, terkhusus saat melakukan  perannya  mengasuh  anak  BMP.  Keterlibatan  pihak lain dalam pengasuhan anak BMP memberikan efek yang baik bagi keseharian anak. Kondisi ini yang digambarkan Kusumastuti (2015) sebagai upaya yang dilakukan oleh anggota komunitas yang mengembangkan interaksi dan jaringan dengan orang yang juga menjadi bagian komunitas.
Faedlulloh  (2015)  menyebutkan  syarat  keharusan  agar  modal sosial dapat terbentuk dan terbangun adalah dengan adanya kepercayaan ( trust ). Untuk sumber modal sosial berbentuk enforceable trust, mengarahkan pengasuh pengganti memberikan kepercayaan pada anak yang tidak akan melakukan hal buruk. Kepercayaan ini hadir atas dasar adanya prinsip sipakatau’, yang dipahami sebagai sifat untuk memandang manusia samaseperti manusia lainnya. Sekali pun di kemudian hari anak melakukan kekeliruan, prinsip sipakainge akan menjadi pegangan bagi pengasuh pengganti untuk mengingatkan anak, memberikan nasehat, pengajaran, agar kekeliruan yang sama tidak lagi dilakukan anak di kemudian hari (Maida 2016). Selain itu, pengasuh pengganti juga memberikan kepercayaan yang sangat kuatkepada kerabat, tetanggadi sekitar rumah, guru di sekolah untuk mendidik dan mengawasi anak, sehingga dapat mengurangi potensi anak melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang akan mempengaruhi siri’ keluarga.

## Modal Sosial Komunitas Dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak BMP
Sebagai sebuah komunitas yang terbentuk dalam masyarakat luas, komunitas Bugis Soppeng memiliki sistem sosial, adat istiadat dan kebudayaan tersendiri yang masih dipegang erat (Mahmud 2009). Komunitas yang totaliter dan masih terikat dengan nilai budaya dan norma akan menyeimbangkan keharmonisan dan solidaritas hubungan internal sesama anggota komunitas, dengan cara menyediakan dukungan sosial seperti bantuan emosional atau bantuan fisik dalam sebuah krisis dan membantu menguatkan identitas dan status dalam komunitas (Glopp 2007).
Masalah pengasuhan anak BMP dan beragam rentetan masalah yang menimpa anak buruh migran seyogyanya bukan hanya sebagai  masalah  individu  keluarga  BMP,  tetapi  juga  menjadi bersama dalam komunitas. Kehadiran komunitas dapat menjadi dukungan tersendiri bagi pengasuh pengganti anak BMP. Hal ini
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 5 No 3 Desember 2017, hal 234-241 |  238
sejalan dengan UU No. 35 Tahun 2014 pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan:  “Kewajiban  dan  tanggung  jawab  masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”
Dari sumber modal sosial yang ada, Portes (1998, 2000) membedakan tiga fungsi dasar modal sosial, yaitu sebagai sumber kontrol sosial, sumber keuntungan bagi penengah keluarga, dan sumber yang memediasi jaringan non-keluarga.Berjalannya tiga fungsi modal sosial dalam komunitas memperlihatkan bahwa peran komunitas dalam pengasuhan anak BMP terbilang cukup efektif.  Walaupun  pada  kenyataannya,  anggota  komunitas bergerak atas dasar komitmen dalam berkomunitas, tanpa adanya sistem kelembagaan yang dilibatkan di dalam.Berkaitan dengan pemenuhan hak dasar anak BMP, komunitas turut memiliki andil. Permasalahan pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, tidak hanya dalam status anak sebagai individu, tetapi juga anak sebagai penduduk, anak sebagai warga negara, dan anak sebagai bagian dari komunitas masyarakat. Keterlibatan komunitas dapat dilihat ketersediaan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk digunakan berkumpul bersama, mengerjakan pekerjaan rumah bersama. Selain itu, tersedianya akses bagi anak untuk memperoleh informasi, baik melalui adanya perpustakaan di sekolah dan juga kemudahan untuk mengikuti beberapa organisasi yang ada di sekolah. Dari penilaian terhadap pernyataan tersebut diketahui bahwa komunitas telah memberikan dukungan terhadap usaha untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak BMP. Walaupun, di sisi lain masih ada anak buruh migran, khususnya laki-laki yang tidak terpenuhi hak sipil dan kebebasannya, akibat pemaknaan kebebasan yang berbeda bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan budaya masyarakat setempat.
Kedua , pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat luas, hingga negara. Konsep dasar pemenuhan hak ini ditekankan pada kemampuan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal dengan memperhatikan [1] kebutuhan mental berupa kebutuhan belajar, perkembangan kecerdasan, keterampilan, moral, dan kepribadian anak; [2] kebutuhan akan kasih sayang dengan membentuk ikatan erat bersama orang tua, dan adanya kepercayaan satu sama lain; dan  [3]  kebutuhan  fisik  anak  termasuk  pemenuhan  kebutuhan pangan dan gizi anak (Setyawan 2014).Keterlibatan komunitas dalam pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dapat dilihat dengan terbukanya ruang bagi anak-anak untuk menjalin hubungan dengan tetangga dan teman sebayanya di dalam komunitas. Hal ini sebagai usaha agar lingkungan sekitar menciptakan suasana yang kondusif agar anak-anak tidak merasa diterlantarkan, karena kepergian orang tua mereka bermigrasi.
Sayangnya usaha ini belum maksimal, karena masih adanya anak laki-laki yang tidak terpenuhi haknya. Kehadiran pengasuh pengganti sebagai pengasuhan alternatif bagi anak BMP ternyata belum mampu mengoptimalkan tumbuh kembang beberapa anak. Dikarenakan perempuan yang sebagian besar menjadi pengasuh pengganti sulit menggantikan peran ayah sebagai role model dalam pengasuhan. Komunitas yang terbentuk atas dasar adanya kesamaan ikatan seharusnya menciptakan ruang agar anak-anak tetap mendapatkan role model alternatif di dalam lingkungannya, sehingga terpenuhi kebutuhan mental, kecerdasan, dan kebutuhan fisiknya, terutama dalam hal  mengontrol kebiasaan negatif anak, memperbaiki kemampuan sosialnya, serta kemampuan mengenal dirinya sebagai seorang anak laki-laki.
Ketiga , fungsi pengasuhan bagi anak sangat erat kaitannya dengan usaha pengoptimalan perkembangan fisik dan mental anak, serta
perbaikan kondisi kesehatan anak (Masithah et al. 2005). Namun, penting juga untuk melihat ketersedian fasilitas kesehatan pendukung pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan bagi anak. Adanya fasilitas pendukung, seperti  pasar di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan yang hadir setiap minggumemudahkan keluarga memperoleh bahan makanan untuk  keperluan  harian.  Keberadaana  fasilitas  kesehatan  juga memudahkan anak untuk segera memperoleh tindakan medis saat mengalami sakit atau untuk mengetahui perkembangan tumbuh kembang anak.Pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran dan buah, sehingga anak dipastikan tiap hari dapat mengonsumsi sayur-mayur dan buah, sekalipun dalam jenis yang tidak begitu beragam.
Keempat , pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya bagi anak BMP dilihat dari kehadiran guru memberikan arahan saat mengalami kesulitan pelajaran di sekolah, diberikannya kesempatan pada anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni, budaya, dan olahraga di sekolah. Perlu digarisbawahi bahwa tidak ada satupun sekolah ataupun guru sebagai pihak langsung yang berinteraksi dengan siswa yang memberikan perhatian khusus bagi anak BMP. Hal ini yang membuat anak BMP diperlakukan seperti anak-anak lainnya di  sekolah.  Komunitas  dalam  hal  ini  tidak  terlalu  berperan aktif, karena urusan pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada institusi sekolah. Namun, kesediaan komunitas memberikan ruang kepada anak-anak untuk mengenyam pendidikan tentu menjadi dukungan tersendiri bagi anak BMP.
Jika dilihat secara keseluruhan, komunitas dengan segala potensi modal sosial yang dimilikinya belum mengambil peran penting dalam mendukung pengasuhan anak BMP sekaligus memenuhi seluruh kebutuhan dalam hak dasar anak. Masih banyak celah yang harus diperbaiki, sehingga stigma yang beranggapan bahwa masalah pengasuhan anak buruh migran dan beragam masalah yang menimpa anak buruh migran adalah masalah individu keluarga buruh migran, bukan masalah bersama dalam masyarakat dan komunitas (Narsidah et al. 2014) dapat dihapus.
Sekalipun pengasuh pengganti telah memiliki sumber-sumber modal sosial yang bisa dimanfaatkan dalam pengasuhan anak buruh migran. Namun kehadiran komunitas secara utuh masih sangat diperlukan, sejalan dengan UU No. 35 Tahun 2014 pasal 25  ayat  (1)  yang  menyebutkan:  “ Kewajiban  dan  tanggung jawab  masyarakat  terhadap  perlindungan  anak  dilaksanakan melalui  kegiatan  peran  masyarakat  dalam  penyelenggaraan perlindungan  anak .”Dalam tataran yang lebih riil, tepat jika komunitas dan berbagai sistem sosial, tidak hanya orang tua, tetapi juga sekolah, pusat perlindungan anak, dan negara, secara bersama membentuk usaha bersama berupa management of left- behind children atau kebijakan pengasuhan anak buruh migran berbasis komunitasseperti yang disarankan oleh Ming et al. (2014) dan Lam et al. (2013).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Berkaitan dengan pemenuhan hak dasar anak BMP, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak dasar anak (hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya) belum sepenuhnya terpenuhi. Rendahnya tingkat keterpenuhan initerjadi pada anak laki-laki, khususnya dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan serta hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
239 |  Syarif Selvy A. et. al . Modal Sosial Komunitas dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan
2. Komunitas Bugis di Kabupaten Soppeng memiliki sumber modal sosial, baik yang bersifat consummatory maupun instrumental. Kedua modal sosial tersebut dimanfaatkan juga oleh pengasuh pengganti dalam menjalankan pengasuhan anak BMP. Namun, baik modal sosial consummatory maupun instrumental belum sepenuhnya bekerja untuk memenuhi hak dasar anak BMP. Olehnya itu, komunitas dan berbagai sistem sosial yang ada, termasuk orang tua, institusi pendidikan, pusat perlindungan anak, dan negara, secara bersama perlu membentuk usaha bersamauntuk mendukung pengasuhan anak buruh migran berbasis komunitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Andayani B. 2002. Pentingnya Budaya Menghargai dalam Keluarga. Buletin Psikologi . 10(1).
Baki  HN.  2005.  Pola  Pengasuhan  Anak  Dalam  Keluarga Bugis (Studi Tentang Perubahan Sosial dalam Keluarga Rappang di Sulawesi Selatan. [Disertasi]. Program Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Sunan Kalijaga. Yogyakarta (ID).
[BALITBANGKES]  Badang  Penelitian  dan  Pengembangan Kesehatan  Kementerian  Kesehatan.  2013.  Riset Kesehatan  Dasar  Tahun  2013.  [internet]  dapat  diunduh di http://www.depkes.go.id/resources/download/general/
Hasil%20Riskesdas%202013.pdf
Cangara  S.  2012.  Identifikasi  Dan  Pengembangan  Nilai-Nilai Modal Sosial Lokal Untuk Pencegahan Serta Resolusi Konflik Sosial Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Selatan.
[internet] dapat diakses di http://103.195.142.17/ handle/123456789/6326.
Faedlulloh  D.  2015.  Modal  Sosial  Dalam  Gerakan  Koperasi.
IJPA . 2 (1):1-20.
Flassy  DJ,  Sasli  R,  Supriono  A.  2009.  Modal  Sosial:  Unsur- Unsur Pembentuk. [internet] dapat diakses di https:// kelembagaandas.wordpress.com/modal-sosial/dance-j- flassy-dkk/ . Glopp. 2007. Migration Networks and the Concept of Social Capital. [artikel] dapat diunduh di http://www.glopp.ch/ C1/en/multimedia/C1_pdf3.pdf. Gottman J, DeClaire J. 1998. Raising An Emotionally Intelligent Child . New York (US): Simon and Schuster Paperback. Herwanti T. 2011. Pengaruh Pendapatan, Lama Kerja, dan Status Famili Terhadap Remitan Tenaga Kerja Wanita Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ekuitas. 5 (10):108-129. Holmes R, Dahan HM, Ashari H. 2005. A Guide Research in The Social  Science .  Kuala  Lumpur  (MY):  Pearson  Prentice Hall.
Idris NI. 2003. To Take Each Other: Bugis Practices of Gender, Sexuality and Marriage . [tesis]. The Australian National University. Idris NI. 2005. Siri’, Gender, and Sexuality among the Bugis ini South Sulawesi. Antropologi Indonesia . 29 (1):38-55. Illanes  JC.  2010.  Migrant  Mothers  and  Divided  Homes: Perception  of  Immigrant  Peruvian  Women  About Motherhood. Journal  of  Comperative  Families  Studies. 42(2):205-228. Inayah  N.  2012.  Model  Pola  Asuh  Ayah  Dalam  Keluarga Migran  Di  Kabupaten  Banyuwangi.  Di  dalam:  Sirajul
A, editor. Annual  International  Conference  on  Islamic Studies (AICIS) XII : 2012 Nop 5-8; Surabaya, Indonesia. Surabaya (ID): hlm. 2553-2567.
Irawati T, Wahyuni ES. 2011. Migrasi Internasional Perempuan Desa dan Pemanfaatan Remitan Di Desa Pusakajaya, Kecamatan  Pusakajaya,  Kabupaten  Subang,  Provinsi Jawa Barat. Sodality  Jurnal  Transdisiplin  Sosiologi,
Komunikasi, dan Ekologi Manusia. 05 (03):297-310.
Jordan LP, Graham E. 2012. Resilience and Well-Being Among Children  of  Migrant  Parents  in  South-East Asia. Child Development. 83 (5):1672-1688. [KPAI]  Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia.  2014.  Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014. [internet] dapat diunduh di http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu- nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf [KPAI]  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia.  2016.  Rincian Data  Kasus  Berdasarkan  Klaster  Perlindungan  Anak, 2011-2016.  [internet]  Dapat  diunduh:  bankdata.kpai. go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data- kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016
Kumalasari  LD.  2011.  Keharmonisan  Keluarga  TKW  Dalam Perspektif Gender (Studi Di Donomulyo Malang.
Humanity . 6 (2):106-115.
Kusumastuti  A.  2015.  Modal  Sosial  dan  Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. Masyarakat:  Jurnal Sosiologi. 20 (1):81-97. Kustini. 2013. Strategi Pengasuhan Anak Pada Keluarga Buruh Migran Perempuan Sukabumi. [Disertasi]. Fakultas Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Indonesia.  Depok (ID).
Lam T, Ee M, Anh HL, Yeoh BSA. 2013. Securing a Better Living Environment for Left-Behind Children: Implication and
Challenges for Policies. Asian Pac Migr J. 22(3):421-446. Lu Y.  2014.  Parental  Migration  and  Education  of  Left-Behind Children:  A  Comparison  of  Two  Settings. J  Marriage Fam. 76 (5):1082-1098.
Maharani OP, Andayani B. 2003. Hubungan Dukungan Sosial Ayah Dengan Penyesuaian Sosial Pada Remaja Laki-laki. Jurnal Psikologi . 1: 23-35. Mahmud M. 2009. Bahasa & Gender Dalam Masyarakat Bugis. Makassar (ID) Pustaka Refleksi.
Maida N. 2016. Pengasuhan Anak dan Budaya 3S (Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi Di Perkotaan). [internet] dapat diunduh di https://www.google.co.id/url?sa=t&rct= j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&v ed=0ahUKEwjZ4-PF9NTVAhVDNo8KHT7iANoQFgg mMAA&url=http%3A%2F%2Fojs.unm.ac.id%2Findex. php%2FPSN-HSIS%2Farticle%2Fview%2F2758&usg= AFQjCNG_j3jS8iy8LQ7-Ti0HrG80T3qLIw . Masithah T, Soekirman, Martianto D. 2005. Hubungan Pola Asuh Makan dan Ksehatan Dengan Status Gizi Anak Batita Di Desa Mulya Harja. Media Gizi dan Keluarga . 29 (2):29- 39. McCubbin HI, Thompson AI, Pirner PA, McCubbin MA. 1988. Family Types and Strengths: A Life Cycle and Ecological Perspective . Pearson Learning Solution. Ming  G,  Xinlu  Y.  2014.  Left-behind  Children  In  China:    A Qualitative Study About The Experience Of Left-Behind Children Concerning Their Childhood.
Muhammad. 2009. Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindakan Kekerasan ( Bullying ) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas). Jurnal Dinamika Hukum . 9 (3):230-236.
Narsidah, Wulan TR, Wahyuningsih E, Setywati R, Mahmudah.
2014. Buku  Pedoman  Pengasuhan  Anak  BMI/TKI Berbasis Komunitas . Banyumas-Jakarta (ID) Seruni dan Yayasan Tifa. Pelras C. 2005. Manusia Bugis . Jakarta (ID) Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO.
Piper N. 2011. Gender, Migration, and Development—Emerging Trends and Issues in East and South-East Asia . Bangkok: UN Women.
Portes A. 1998. Social Capital: Its Origins and Applications In Modern Sociology. Annual Sociology . 12:35-42.
Portes A. 2000. The Two Meanings of Social Capital. Sociology
Forum . 15 (1):1-12.
Priatini  W,  Latifah  M,  Guhardja  S.  2008.  Pengaruh  Tipe
Pengasuhan, Lingkungan Sekolah, dan Peran Teman Sebaya Terhadap Kecerdasan Emosional Remaja. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen. 1 (1):43-53. Primawati A. 2011. Remitan Sebagai Dampak Migrasi Pekerja
Ke Malaysia. Sosiokonsepsia . 16 (02):209-222. Purnomo  D.  2009.  Fenomena  Migrasi  Tenaga  Kerja  dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal: Studi Empiris Di Kabupaten Wonogiri. Jurnal Ekonomi Pembangunan . 10(1): 84-102.
Puspitawati H, Setioningsih SS. 2011. Fungsi Pengasuhan Dan Interaksi Dalam Keluarga Terhadap Kualitas Perkawinan Dan Kondisi Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW). Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen . 4 (1):11-
20.
Rusli M, Rakhmawati. 2013. Kontribusi “Pemmali” Tanah Bugis Bagi Pembentukan Akhlak. el Harakah. 15 (1):19-33. Sakardi  A,  Kristiansson  R,  Oberklaid  F,  Bremberg  S.  2007.
Father’s  Involvement  and  Children’s  Developmental Outcomes: A Systematic Review of Longitudinal Studies. Acta Pædiatrica . 97: 153-158. Setyawan D. 2014. Potret Kesenjangan Perlindungan Anak Dari Regulasi Hingga Implementasi. [artikel] dapat dibaca di http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan- perlindungan-anak-dari-regulasi-hingga-implementasi/.
Surjadi  H.  2009.  Mempelajari  dan  Membandingkan  Kapital Sosial Desa Tenggilis Rejo dan Desa Bayeman, Pasuruan, Jawa Timur. [tesis] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program Pascasarjana Sosiologi, Universitas Indonesia.
Taibe  F.  2006.  Pengaruh  Pola  Pengasuhan  Budaya  Bugis
Terhadap  Kecenderungan  Cinderella  Complex  Pada Perempuan Bugis. [Tesis]. Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar. Makassar (ID).
[UNICEF Indonesia] United Nations Children’s Fund Indonesia. 2016. Laporan Tahunan Indonesia 2015.  [internet] dapat diunduh pada https://www.unicef.org/indonesia/id/ Laporan_Tahunan_UNICEF_Indonesia_2015.pdf Utami RT, Sukamdi S. 2012. Pengambilan Keputusan Bermigrasi
Pekerja  Migran  Perempuan  (Kasus  di  Desa  Jangkaran, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo). Jurnal Bumi Indonesia , 1(1).
Wafirotin  KZ.  2013.  Dampak  Migrasi  Terhadap  Kondisi Sosial  Ekonomi  Keluarga  TKI  Di  Kecamatan  Babadan Kabupaten Ponorogo. Jurnal Ekuilibrium . 11 (2):15-33.
Wulan TR, Kolopaking L, Wahyuni ES, Abdullah I. 2010. Relasi Gender Pada Keluarga Buruh Migran Perempuan (BMP): Antara Harapan dan Kenyataan. Fajar Jurnal LPM UIN
Syarif Hidayatullah . 11 (1):56-73.