## EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
Afridona, Zaili Rusli, dan Febri Yuliani
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract:  Evaluation  of  Kampar  District  Regulation  Number  10  of  2011  concerning  wallet bird  nest  tax. The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  Evaluation  of  Kampar  Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning Taxes for Swallow's Nest and analyze the factors that inﬂuence  it.  This  study  uses a  qualitative  descriptive  research  method  approach.  Primary  data  is obtained  directly  through  interviews  with  key  informants,  namely  the  Head  of  the  Legal  Sub- Section  of  the  Kampar  Regent's  oﬃce,  the  Head  of  the  Kampar  District  Revenue  Service,  the Regional  Secretary  of  Kampar  Regency  in  the  2006-2011  period,  Entrepreneurs  of  swiftlet  nest breeding  and  the  communities  surrounding swallow  nest  breeding  Secondary  data  obtained  from research  documents.  The  results  showed  that  compliance  factors  determine  the  success  of  the implementation of the Kampar district regulation Number 10 of 2011 concerning swallow nest tax, but  the  audit  in  the form of  supervision  has not been  carried  out optimally.  Factors  aﬀecting  the Evaluation  of  Kampar  District  Regulation  Number  10  of  2011  concerning  Taxes  for  Swallow's Nests  include  the  lack  of  available  human  resources  who  have  the  competence  to  carry  out evaluations, due to the lack of evaluation culture, uneven quality of human resources, inadequate facilities, discipline still low, citizen compliance is still low.
Key words: evaluation, regional regulations, taxes, supervision
Abstrak: Evaluasi  Peraturan  Daerah  kabupaten  Kampar  Nomor  10  Tahun  2011  tentang pajak  sarang  burung  wallet. Tujuan    penelitian    ini  adalah    untuk  menganalisis  Evaluasi Peraturan  Daerah  Kampar  Nomor  10  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Sarang  Burung  Walet  dan menganalisi  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan metode   penelitian   deskriptif  kualitatif.  Data  primer diperoleh  langsung melalui  wawancara  dari key informan , yaitu Kepala Sub Bagian Hukum kantor Bupati Kampar, Kepala Dinas Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kampar,  Seketaris  Daerah  Kabupaten  Kampar  priode  2006-2011,  Pengusaha penangkaran  sarang  burung  walet  dan  Masyarakat  yang  berada  di  sekitar  penangkaran  sarang burung walet, Data sekunder diperoleh dari dokumen  penelitian. Hasil  penelitian  menunjukkan faktor  kepatuhan  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  peraturan  daerah  kabupaten  Kampar Nomor 10 Tahun  2011 tentang pajak sarang burung walet, namun audit berupa pengawasan belum dijalankan  dengan  maksimal.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Evaluasi  Peraturan  Daerah Kabupaten  Kampar  Nomor  10  tahun  2011  Tentang  Pajak  Sarang  Burung  Walet  antara  lain Kurangnya  tersedia  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi  melakukan  evaluasi, disebabkan  belum  terciptanya  budaya  evaluasi,  kualitas  sumber  daya  manusia  tidak  merata, fasilitas kurang memadai, disiplin masih rendah, kepatuhan warga masih rendah.
Kata kunci: evaluasi, peraturan daerah, pajak, pengawasan

## PENDAHULUAN
Dengan diberlakukannya Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2004  yang  di- amandemen  menjadi  23  tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk mengambil tanggung jawab yang
lebih  besar  dalam  pelayanan  umum  kepada masyarakat  untuk  mengatur  dan  mengurus rumah tangganya sendiri. Agar daerah dapat menjalankan  kewajiban  dengan  sebaik-baik- nya, perlu sumber keuangan daerah, semakin besar  keuangan  daerah,  maka  akan  semakin
besar  pula  kontribusinya  terhadap  penye- lenggaraan  usaha-usahanya  dalam  bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebuda- yaan,  kesejahteraan,  serta  pelayanan  umum kepada  masyarakat,  seiring  dengan  diberla- kukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki  tanggung  jawab  sendiri  untuk  me- ngelola perpajakannya.
Penarikan sumber daya ekonomi mela- lui pajak daerah dan retribusi daerah dilaku- kan  dengan  aturan  hukum  yang  jelas,  yaitu dengan  peraturan  daerah  dan  keputusan  ke- pala daerah sehingga dapat diterapkan seba- gai  salah  satu  sumber  penerimaan  daerah (Siahaan,  2005),  pemerintahan  daerah  kabu- paten Kampar telah membuat sebuah peratu- ran daerah nomor 10 tahun 2011 tentang pa- jak sarang burung walet. Dengan adanya pe- raturan tersebut diharapkan mampu memberi kontribusi  yang  lebih  dalam  meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Namun  peraturan  daerah  kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang  burung  walet  belum  dijalan  kan  de- ngan  kata  lain  peraturan  daerah  Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang  burung  walet  tidak  berjalan  dengan maksimal  padahal  peraturan  daerah  tersebut dibuat  dari  tahun  2011,  maka  dari  itu  perta- nyaan  penelitiaanya  adalah  bagaimana  eva- luasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak burung walet?.
Implementasi  kebijakan  pada  prinsip- nya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.  Untuk mengimplemen- tasikan  kebijakan  publik,  ada  dua  pilihan langkah  yaitu  langsung  mengimplementasi- kan dalam bentuk program, atau melalui for- mulasi  kebijakan  derivat  atau  turunan  dari kebijakan  publik  tersebut  sebagai  kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan seba- gai peraturan pelaksanaan. (Nugroho, 2006).
Wibawa, dkk (2002) mengatakan bah- wa kebijakan publik selalu mengandung tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sa- saran yang spesiﬁk, dan cara mencapai sasa- ran  tersebut.  Dalam  cara  mencapai  sasaran tersebut terkandung beberapa komponen lain yakni  siapa  implementornya,  jumlah  dan
sumber  dana,  siapa  kelompok  sasarannya, bagaimana  program  dan  sistem  manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di  dalam  cara  ini  komponen  tujuan  yang luas dan sasaran yang spesiﬁk diperjelas dan kemudian diinterprestasikan. Cara-cara men- capai sasaran ini biasa disebut dengan imple- mentasi  kebijakan.  Menurut  Grindle  (1980) mengungkapkan  bahwa,  keseluruhan  proses kebijakan  baru  bisa  dimulai  bila  tujuan umum  dari  kebijakan  tersebut  telah  ditetap- kan, program pelaksanaan telah dibuat, serta dana telah dialokasikan untuk pencapaian tu- juan  kebijakan.  Dalam  evaluasi  penelitian melakukan  penilaian  dengan  merajuk  pada teori  Wibawa  dalam  Nugroho  (2011)  yaitu eksplanasi,  kepatuhan,  audit  dan  akunting. Tujuan  penelitian  adalah  mengetahui  eva- luasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak burung walet.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  pe- nelitian  deskriptif  dengan  analisa  kualitatif. Informan  penelitian  adalah  Kepala  Sub  Ba- gian  Hukum  kantor  Bupati  Kampar,  Kepala Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kam- par,  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Kampar Periode  2006-2011,  pengusaha  penangkaran sarang  burung  walet  diwilayah  Kabupaten Kampar  khususnya  di  Kecamatan  Kampar Utara, masyarakat yang berada di sekitar pe- nangkaran  sarang  burung  walet.  Teknik  pe- ngumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  ob- servasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Pro- sedur analisis mulai dari reduksi data, penya- jian  data,  dan  menarik  kesimpulan.  Dengan demikian  analisis  data  dalam  penelitian  ini mengkaji lebih mendalam mengenai evaluasi Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar  No- mor 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang bu - rung  walet  dan  faktor-faktor  yang  mempe- ngaruhi  Evaluasi  Peraturan  Daerah  Kabupa- ten  Kampar  Nomor  10  tahun  2011  Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

## HASIL Eksplanasi
Komunikasi  merupakan  unsur  terpen- ting  dalam  mengimplementasikan  suatu  ke- bijakan.  Komunikasi  menunjukkan  bahwa setiap kebijakan  akan  dapat  dilaksankan  de- ngan baik jika terjadi komunikasi efektif an- tara  pelaksana  program  (kebijakan)  dengan para  kelompok  sasaran  (target  group).  Ko- munikasi  yang  dibangun  dalam  melaksana- kan kebijakan pemerintah terhadap objek ke- bijakan  tersebut,  sebagai  upaya  untuk  men- sosialisasikan  kebijakan  yang  telah  ditetap- kan. Selain  dari  pada  itu  kebijakan  yang  di- tuangkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupa- ten  Kampar  Nomor  10  Tahun  2011  tentang pajak sarang burung walet.
Dalam  pelaksanaan  evaluasi  peraturan daerah  kabupaten  Kampar  nomor  10  tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet ber- dasarkan hasil penelitian dengan mengguna- kan kriteria Evaluasi  kebijakan  yang  disam- paikan  oleh  Wibawa  (2002)  kinerja  penga- wasan  yang  dilakukan  belum dijalankan  de- ngan  baik  hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya banyaknya penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin.
Salah  satu  hal  yang  menghambat  pe- laksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  10 Tahun  2011  Tentang  Pajak  Sarang  Burung Walet adalah belum dilakukannya sosialisasi oleh  pemerintah  kabupaten  Kampar  terkait adanya  pungutan  pajak  burung  walet  di wilayah  Kabupaten  Kampar,  Khususnya  Di Kecamatan Kampar Utara.

## Kepatuhan
Melalui  evaluasi  dapat  diketahui  apa- kah tindakan yang dilakukan oleh para pela- ku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya se- suai dengan standar dan prosedur yang dite- tapkan  oleh  kebijakan.  Kepatuhan  merupa- kan tahapan dalam mencari tahu apakah tin- dakan yang dilakukan petugas dalam penga- wasan  peraturan  daerah  kabupaten  Kampar nomor  10  tahun  2011  tentang  pajak  sarang burung  walet  sudah  sesuai  dengan  standar prosedur yang telah ditetapkan. Dalam men- jalankan kebijakan atau aturan yang ditetap- kan  pelaku  usaha  atau  pemilik  penangkaran
sarang  burung  walet  harus  patuh  terhadap aturan  untuk  menciptakan  keadaan  yang  se- jahtera. Kepatuhan dapat disimpulkan bahwa SOP  Pajak  Sarang  Burung  Walet  belum dijalankan  oleh  pemerintah  Kabupaten Kampar.

## Audit
Audit  Merupakan  tahapan  mencari  ta- hu apakah pengawasan dalam usaha penang- karan  sarang  burung  walet  telah  dilakukan terhadap  objek  pengawasan,  serta  melihat penyimpangan  dan  kebocoran  yang  terjadi dalam pengawasan, sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja mekanisme pe- ngawasan,  evaluasi  ditujukan  untuk  menilai sejauh  mana  keefektifan  kebijakan  publik guna  dipertenggung  jawabkan  kepada  kons- tituennya, sejah mana tujuan dicapai, evalua- si diperlukan untuk melihat kesenjangan an- tara  harapan  dan  kenyataan.  Audit  atau  pe- ngawasan telah terjadi miskomunikasi antara pembuat  kebijakan  dengan  pelaksana  kebi- jakan.

## Akunting
Dalam  tahap  ini  Evaluasi  dituntut  un- tuk  mengetahui  akibat  sosial  ekonomi  dari kebijakan  pemerintah  daerah  kabupaten Kampar hal  ini tidak disertai dengan  penga- wasan  yang  maksimal,  yang  mengakibatkan pertumbuhan  penangkaran  sarang  burung walet  sangat  pesat  khususnya  di  Kecamatan Kampar  Utara  tanpa  menerapkan  standari- sasi  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah, sehingga aktiﬁtas ini akan mengancam kese- hatan  dan  kenyamanan  masyarakat  dalam jangka  panjang.  Namun  Sarang  Burung Walet ini juga dapat memberikan pemasukan kepada daerah apabila pemungutan pajak bu- rung walet tersebut dilakukan secara efektif Kurangnya  pengawasan  dan  perhatian pemerintah  terhadap  penakaran  sarang  bu- rung walet ini pun sering dimanfaatkan oleh pengusaha  sarang  burung  walet  di  Kabupa- ten  Kampar.  Usaha  penangkaran  sarang  bu- rung  walet  tanpa  pengawasan  dari  pemerin- tah ini pun terus berkembang dan meningkat jumlahnya dari hari kehari tanpa memperha- tikan kondisi di sekitar, usaha ini sangat me-
nguntungkan  bagi  pelaku  usaha  namun  ber- dampak  negatif  bagi  masyarakat,  dari  segi ekonomi  dapat  menimbulkan  pertumbuhan yang  positif  karena  harga  jual  dari  usaha sarang  burung  wallet  tersebut  sangat  men- janjikan dimana untuk kualitas A di bandrol dengan  harga  9-13  juta  perkilo,  sedangkan untuk  golongan  B  sekitar  6-8  juta  perkilo, namun  disisi  lain  karena  usaha  tersebut  be- lum  didampingi  atau  dibimbing  oleh  peme- rintah dengan baik yang ditandai dengan pe- ngawasan yang dilakukan pemerintah belum maksimal  menyebabkan  kerugian  bagi  ma- syarakat  sekitar  penangkaran  sarang  burung walet.
Pertumbuhan  penangkaran  sarang  bu- rung  walet  sangat  pesat  khususnya di  Keca- matan  Kampar  Utara  tanpa  menerapkan standarisasi  yang  telah  ditetapkan  oleh  pe- merintah,  sehingga  aktiﬁtas  ini  akan  me- ngancam kesehatan dan kenyamanan masya- rakat  dalam  jangka  panjang.  Namun  Sarang Burung  Walet  ini  juga  dapat  memberikan pemasukan  kepada  daerah  apabila  pemu- ngutan  pajak  burung  walet  tersebut  dilaku- kan secara efektif.

## PEMBAHASAN
Evaluasi  dianggap  sebagai  aktivitas untuk  menemukan,  mengoreksi  penyimpa- ngan-penyimpangan  penting  dalam  hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang di- rencanakan.  Adalah  wajar  apabila  terdapat adanya kekeliruan-kekeliruan tertentu. Kegagalan-kegagalan dan petunjuk-petunjuk yang  tidak  efektif  hingga  terjadi  penyimpa- ngan yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan  yang  diinginkan.  Maka  oleh  karena- nya  evaluasi  perlu  dilakukan,  tetapi  adalah penting  untuk  mengingat  bahwa  tujuan  pe- ngawasan  bersifat  positif  artinya:  evaluasi harus  mengusahakan  terjadinya  hal-hal  atau faktor-faktor penghalang dalam aktivitas-ak- tivitas  yang  direncanakan  yaitu:  faktor-fak- tor  yang  mempengaruhi  Evaluasi  Peraturan Daerah  Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2011  Tentang  Pajak  Sarang  Burung  Walet adalah  Faktor  Internal,  pada  lembaga  peme- rintah  yang  berwenang  menjalankan  tugas peraturan  daerah  kabupaten  Kampar  nomor
10  tahun  2011  tentang  pajak  sarang  burung walet.  Kurangnya  tersedia  sumber  daya  ma- nusia  yang  memiliki  kompetensi  melakukan evaluasi,  hal  ini  disebabkan  karena  belum terciptanya  budaya  evaluasi.  Dalam  penga- wasan  yang  merupakan  aplikasi  dari  aktivi- tas evaluasi terhadap peraturan daerah kabu- paten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Pengawasan atau evaluator  yang  dilakukan  dalam  penerapan peraturan  daerah  kabupaten  Kampar  nomor 10  tahun  2011  tentang  pajak  sarang  burung walet belum terlaksana dengan baik
Sarana dan prasarana merupakan kom- ponen  yang  mendukung  dalam  kelancaran proses pengawasan, karena akan mempenga- ruhi kualitas pelayanan, pelayanan yang ber- kualitas  baik  dapat  menekan  pertumbuhan penangkaran sarang burung walet yang tidak memenuhi  standard  dan  sebaliknya  jika  pe- ngawasan yang dilakukan belum maksi-mal; Faktor  Eksternal;  selain  faktor  internal,  fak- tor  eksternal  juga  berpengaruh  terhadap  ke- berhasilan  suatu  kebijakan  dalam  pengim- plementasi  peraturan  daerah  kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet, bahwa kerjasama yang seharusnya  ada  di  bagian  hukum  bupati Kampar  sebagai  pembuat  kebijakan  dengan dinas  pendapatan  daerah  sebagai  pelaksana kebijakan  sangat  mempengaruhi  keberhasi- lan  atau  tidaknya  suatu  kebijakan  peraturan daerah  kabupaten  Kampar  nomor  10  tahun 2011  tentang  pajak  sarang  burung  walet. Kerjasama akan terbentuk jika adanya koor- dinasi antara kedua dinas terkait, karena ke- dua  dinas  memiliki  peran  yang  sangat  pen- ting  dalam  melaksanakan  pengawasan  dan evaluasi.  Untuk  melihat  bagaimana  koordi- nasi  yang  telah  dilakukan  oleh  bagian  hu- kum  bupati  Kampar  sebagai  pembuat  kebi- jakan dengan dinas pendapatan daerah seba- gai  pelaksana  kebijakan.  Selain  itu  masalah lain  juga  berasal  dari  luar  organisasi  faktor- faktor  yang  berasal  dari  pengusaha  penang- karan  sarang  burung  walet  yang  tidak  me- ngikuti  aturan  tentang  izin  penangkaran  sa- rang burung walet, dimana terdapat beberapa penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki  izin,  karena  mereka  beranggapan
bahwa hal tersebut tidak perlu disamping itu sebagian  penangkaran  sarang  burung  walet tidak tahu menahu tentang adanya peraturan daerah  kabupaten  Kampar  nomor  10  tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet Widodo  (2010)  menjelaskan,  bahwa tahap akhir dalam evaluasi kebijakan adalah membuat  keputusan  nasib  dari  kebijakan publik. Alternatif nasib kebijakan publik an- tara  lain  meliputi:  Kebijakan  program  atau proyek perlu diteruskan, Kebijakan program atau  proyek  perlu  diteruskan  dengan  suatu perbaikan,  Kebijakan  program  atau  proyek perlu  direplikasikan  di  tempat  lain  atau memperluas  berlakunya  proyek,  Kebijakan program atau proyek harus dihentikan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas, maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  Kebija- kan Paraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang  Pajak  Sarang  Burung  Walet  di  Ka- bupaten  Kampar  perlu  diteruskan  dengan suatu  perbaikan,  yaitu:  Dinas  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kampar  sebagai  pihak yang  menjalankan  Paraturan  Daerah  Nomor 10  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Sarang  Bu - rung  Walet  harus  lebih  gencar  melakukan sosialisasi  terkait  adanya  aturan  tentang  pa- jak  sarang  burung  walet.  Dinas  Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar juga harus mela- kukan pengawasan yang lebih maksimal ter- hadap  penakar  sarang  burung  walet  dengan turun  langsung  ke  lapangan  supaya  pajak sarang burung walet dapat memberikan kon- tribusi  yang  signiﬁkan  terhadap  Pendapata Asli Daerah Kabupaten Kampar. Dinas Pen- dapatan  Daerah  Kabupaten  Kampar  harus melakukan  pendataan  secara  maksimal  dan kontinyu  agar  potensi  penerimaan  pendapa- tan  asli  daerah  lebih  optimal.  Satuan  Polisi Pamong  Praja  sebagai  penegak  peraturan daerah harus bertindak tegas bagi pengusaha penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki  izin  mendirikan  bangunan.  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Dae-
rah  Nomor  10  Tahun  2011  Tentang  Pajak Sarang  Burung  Walet  harus  berkoordinasi/ komunikasi  dengan  baik  agar  tidak  terjadi miss komunikasi dalam melaksanakan tugasnya

## SIMPULAN
Dalam  pelaksanaan  evaluasi peraturan daerah  kabupaten  Kampar  nomor  10  tahun 2011  tentang  pajak  sarang  burung  walet  de- ngan  menggunakan  kriteria  evaluasi  kebija- kan  ternyata  kinerja  pengawasan  yang  dila- kukan  belum  dijalankan  dengan  baik  hal  ini dibuktikan  dengan  adanya  banyaknya  pe- nangkaran  sarang  burung  walet  yang  tidak memiliki  izin.  disamping  itu  adanya  faktor internal kendala keterbatasan personal dalam melakukan  pengawasan,  kurangnya  keterse- diaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan,  kurangnya  ketersediaan  data yang  update,  selain  faktor  internal,  faktor eksternal  juga  mempunyai  kendala  yaitu kurangnya  kontribusi  masyarakat  dalam  im- plementasi  kebijakan,  kerjasama  yang  seha- rusnya  ada  di  dalam  oraganisasi  juga  mem- pengaruhui keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan.

## DAFTAR RUJUKAN
Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation  in  The  Third  World. New  Jersey:  Princeton  University Press.
Nugroho D. Riant 2008. Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis  Kebijakan-Proses. Jakarta: PT. Gramedia.
Siahaan,  Marihot  Pahala.  2005.  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Jakarta: Raja Graﬁndo Persada.
Wibawa,  Samodra,  dkk.  2002.  Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja
Graﬁndo Persada. Widodo,  Joko.  2011.  Analisis  Kebijakan Publik. Malang: Bayu
Media.