## Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Demonstran dari Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Penegak Hukum

## Alya Nabila
Alyanabila1998@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Freedom of association, assembly, and expression is one of the important rights that both national and international legal instruments have guaranteed. This freedom has certain limitations so that it does not conflict with the rights of others and does not interfere with national security.  In  terms  of  securing  this  act  of  freedom,  law  enforcement officers  are  obliged  to  respect  standard  human  rights  principles that should not be violated, including the use of violence against demonstrators.  However,  in  practice,  there  are  still  many  cases  of repressive actions by law enforcement officers against demonstrators which have become the focus of many parties. The rights of victims of human rights violations by law enforcement officers are often forgotten and  unresolved.  This  study  aims  to  provide  efforts  to  protect  and recover victims of human rights violations which include restitution, compensation, rehabilitation and guarantees not to happen again. Keywords: Human Rights; Freedom of Association, Assembly, and Expression of Opinion; Apparatus Repressive Measures.

## Abstrak
Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak yang penting yang telah dijamin baik oleh instrument hukum nasional maupun internasional. Kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan tertentu sehingga tidak berbenturan dengan hak orang lain dan tidak mengganggu keamanan nasional. Dalam hal pengamanan tindakan kebebasan ini, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menghormati prinsip-prinsip standar hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar termasuk dalam penggunaan kekerasan terhadap demonstran. Namun, dalam prakteknya masih banyak kasus tindakan represif aparat penegak hukum terhadap demonstran yang menjadi sorotan banyak pihak. Hak dari korban pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum seringkali terlupakan dan tidak terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan upaya perlindungan serta pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan jaminan untuk tidak terulang lagi.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM); Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat; Tindakan Represif Aparat.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 4, Juli 2022
How to cite: Alya Nabila ‘Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Demonstran dari Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Penegak Hukum’ (2022) Vol. 5 No. 4 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 7 Juli 2022; Diterima  29 Juli 2022; Diterbitkan 31 Juli 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i4.37306
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2022 Alya Nabila

## 1212 Alya Nabila: Penerapan Nilai Hak...

## Pendahuluan
Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang mana berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, etnis, jenis kelamin, maupun pandangan politik oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dan tidak boleh diabaikan atau dirampas siapapun. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia bersifat terbatas oleh hak orang lain yang harus diperhatikan, juga nilai sosial dan undang-undang. Dalam hukum internasional, masalah hak asasi manusia menyangkut dua aspek: Pelaksanaan atau Perlindungan hak asasi manusia dimasa damai dan dimasa sengketa bersenjata (perang). Pelaksanaan hak asasi manusia dimasa sengketa bersenjata diatur dalam hukum perang tertulis (Konvensi Den Haag 1899 dan Konvensi Jenewa) dan tidak tertulis (Hukum Kebiasaan). Pada masa damai, hak asasi manusia diatur dalam International Bill of Human Rights yang didalamnya berisi: The Universal Declaration of Human Rights yang terdiri dari 5 prinsip. Dalam hukum nasional Indonesia, Hak asasi manusia diatur dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU HAM), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (UU Pengadilan HAM). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ssipil dan Politik (untuk selanjutnya disingkat Kovenan Hak Sipol). Di dalam Kovenan Hak Sipol terdapat dua klasifikasi terhadap hak-hak dan kebebasan dasar yakni hak asasi manusia yang dapat dikurangi (derogable rights) dan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi sama sekali (non-derogable rights).
Kebebasan berekspresi secara khusus disebutkan dalam Pasal 19 Deklarasi
Universal Hak-Hak Asasi Manusia. meskipun demikian, hal-hal seperti pelanggaran penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada para demonstran masih kerap terjadi yang mana hal tersebut berlawanan dengan kewajiban aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di
muka umum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3)  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian yang mana tujuannya untuk mencegah tindakan pelaku kejahatan juga melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan. 1
Penerapan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah sebagai contoh kasus penyiksaan terhadap Massa Aksi Aliansi Mahasiswa Papua dan Organisasi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (Fri- West Papua) yang terjadi di depan kantor Balai Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 7 April 2019. Hal ini terjadi karena salah seorang anggota Intelkam Polres Malang, Adi Fajar, mempersalahkan poster golongan putih (golput) atau netral yang dibawa oleh massa aksi. Beberapa aparat kepolisian dan juga sejumlah orang berpakaian sipil melakukan pemukulan, tendangan, dorongan, pelemparan, dan penyiraman air kopi bercampur cabai rujak kepada massa aksi. 2 Akibat kejadian ini, beberapa mahasiswa papua mengalami luka-luka di bagian kepala, hidung, bibir, dan pergelangan tangan. Selain itu, kasus penyiksaan oleh beberapa aparat penegak hukum yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2019 di Jakarta juga menjadi sorotan public dikarenakan sejumlah anggota Brimob melakukan penyiksaan terhadap lima orang di lahan kosong milik Smart Service Parking di Kampung Bali saat melakukan penyisiran di daerah tersebut pada pukul 5.30 pagi. Akibatnya, beberapa korban mengalami luka lebam di badan, bocor pada bagian kepala serta terdapat korban yang dirawat di ruang ICU RS Polri Kramatjati. 3
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
2 Yati Andriyani, ‘Mendesak Dilakukannya Penyelidikan atas Peristiwa terhadap Massa Aksi Aliansi Mahasiswa Papua bersama Fri-West Papua’, (Kontras, 2019) <https://kontras. org/2019/04/09/mendesak-dilakukannya-penyelidikan-atas-peristiwa-penganiayaan-terhadap- massa-aksi-aliansi-mahasiswa-papua-bersama-fri-west-papua> , diakses 4 Agustus 2019.
3 Amnesty International, ‘Brimob Lakukan Pelanggaran HAM Berlapis di Kampung Bali’, (Amnesty International, 2019) <https://www.amnesty.id/brimob-lakukan-pelanggaran-ham-berla- pis-di-kampung-bali/> , diakses 9 Februari 2020.

## 1214 Alya Nabila: Penerapan Nilai Hak...
Dari kasus diatas dapat dilihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kejadian seperti ini kerap terjadi tidak hanya sekali. Sementara itu, standar operasional prosedur kepolisian dalam menangangi demonstran dijamin dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa (Protap Dalmas).

## Pelaksanaan Hak atas Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat
Berdasarkan Pasal 28 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Pasal ini menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 telah menuangkan peraturan mengenai kebebasan berserikat, berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat  lebih  spesifik  dalam  UU  HAM.  Hak berserikat digolongkan sebagai Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Pasal 4 ayat (4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.  Kebebasan berserikat mengacu kepada hak para pekerja dan pengusaha untuk membentuk dan bergabung dalam suatu organisasi, yang bertujuan agar pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja mempunyai posisi tawar terhadap pengusaha. 4 Hal ini telah dijamin di dalam Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 87 Tahun 1948 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dan diterjemahkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Berserikat dan berkumpul secara faktual diwujudkan dalam sebuah organisasi atau asosiasi karena selain lebih teratur, juga kepentingan individu akan lebih kuat diperjuangkan. Berikutnya, kebebasan mengeluarkan pendapat mencakup kebebasan untuk menyampaikan opini, pandangan, maupun gagasan tanpa adanya intervensi/campur tangan, hak untuk mencari, menerima dan
4 Abdul Rachmad Budiono, ‘Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional’ (2016) 13 (4) Jurnal Konstitusi.[788].
menyampaikan informasi, melalui media apapun, tanpa memandang batas-batas wilayah yang bisa dilakukan baik secara lisan, tertulis, bentuk seni/budaya, atau melalui media lain yang dipilihnya. 5 Kebebasan berpendapat mendapat pengakuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, dan UUD NRI 1945.
Dalam pelaksanaan hak kebebasan, batasan sangat perlu diatur agar tidak berbenturan dengan hak asasi orang lain. Dalam hal ini, hak atas  kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak yang dapat dibatasi pemenuhannya oleh negara yang sejalan dengan berdasar pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 UU HAM, pembatasan mengenai hak kebebasan dapat dilakukan apabila diatur oleh Undang-Undang, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia, kesusilaan, serta ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Pembatasan yang diatur dalam Pasal 22 Kovenan Hak Sipol juga memiliki kesamaan yakni harus dengan syarat untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain.
Hak kebebasan harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan:
Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a.  Menghormati hak-hak orang lain;
b.  Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c.  Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.  Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
e.  Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Maka, Pasal ini membatasi kebebasan menyampaikan pendapat dengan klausula- klausula yang sudah dipaparkan diatas. Ketentuan batasan yang serupa dapat ditemukan di dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 Kovenan Hak Sipol.
5 Tim ELSAM, Buku Saku Kebebasan Berekpresi di Internet (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2013).[17].

## 1216 Alya Nabila: Penerapan Nilai Hak...
Tinjauan pembatasan-pembatasan diatas sebanding dengan Prinsip Siracusa mengenai pembatasan dan pengurangan dalam Kovenan Hak Sipol, bahwa (i) pembatasan harus berdasarkan pada alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh Kovenan Hak Sipol; (ii) menjawab kebutuhan sosial; (iii) tujuan yang sah ( Legitimate Aim) ; dan (iv) proporsional dengan tujuan tersebut. 6 Dalam batasan hak kebebasan, negara merupakan pihak yang melakukan pembatasan serta harus menyertakan alasan-alasan yang kuat karena berdasarkan Pasal 71 UU HAM, tanggung jawab Negara meliputi menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang dalam hal ini aparat penegak hukum atau polisi ikut berperan serta. Aparat penegak hukum melakukan penerapan batasan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dalam bentuk Organisasi Masyarakat (ORMAS) mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada Pasal 59, Ormas memiliki beberapa larangan yang salah satunya yaitu melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Aparat juga melakukan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata cara penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Dalam Pasal 23 Perkap ini, kegiatan penyampaian pendapat dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran, apabila:
a.  Dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
b.  Dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pemberitahuan; c.  Mengganggu keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas;
d.  Mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e.  Berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan
6 Prinsip Siracusa angka 10 mengenai Ketetuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia dalam Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik.
terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum; dan f.  Menimbulkan kerusuhan massa.
Dengan adanya ketentuan batasan-batasan diatas, maka aparat penegak hukum wajib berlandaskan prinsip legalitas dalam setiap penindakan pelanggaran.
Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dana tau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan kasus penyiksaan yang sudah dipaparkan diatas, maka permasalahan tersebut semestinya dapat diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia karena tergolongkan pelanggaran hak asasi manusia berat yang meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan yang dalam hal ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berwenang melakukan penyelidikan yang dibentuk melalui tim ad hoc dan apabila terdapat cukup bukti pelanggaran hak asasi manusia tersebut, maka hasil penyelidikan diteruskan kepada penyidik.

## Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Hak Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat
Salah satu tanggung jawab negara adalah melindungi warga nya dengan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban umum. Dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat hal tersebut diwujudkan oleh aparat penegak hukum dengan adanya pengamanan dalam menyampaikan pendapat. Secara teknis, Polri memiliki panduan dalam mengamankan demonstran, yakni:
a.  Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum;

## Alya Nabila: Penerapan Nilai Hak...
b.  Petaruran Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa;
c.  Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Dalam Pasal 26 Perkap Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 mengatur tentang aparat untuk harus memperhatikan tindakannya untuk membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum, antara lain:
a.  Terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum;
b.  Terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;
c.  Terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.
Dalam implementasi penanganan pelaku pelanggar hukum maupun pelaku anarkis, Polri diwajibkan untuk melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan represif. Apabila tindakan pelaku anarkis mengancam keselamatan hingga membahayakan kehormatan kesusilaan, maka dapat dilakukannya penggunaan kekuatan sesuai dengan tingkatan bahaya ancaman. Penggunaan kekuatan tersebut menurut Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 terdiri dari:
a.  Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak deterrent/ pencegahan;
b.  Tahap 2: perintah lisan;
c.  Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
d.  Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
e.  Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
f.  Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka.
Perlu dipastikan bahwa penggunaan kekuatan dalam penerapan tindakan keras ini harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan hukum. 7 Hal ini dimaksudkan bahwa penggunaan kekuatan hanya boleh digunakan apabila benar-
7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
benar dibutuhkan dalam keadaan luar biasa, membela diri dari ancaman, membela orang lain terhadap ancaman, mencegah terjadinya kejahatan, dan menangani situasi yang membahayakan nyawa.
Membahas persoalan tindakan aparat penegak hukum yang berlebihan pada saat pengamanan unjuk tasa menunjukkan bahwa aparat masih sulit untuk mengontrol tindakan kekerasan. Kekerasan oleh aparat terjadi karena ketidakmampuan mereka dalam bertindak secara persuasif dan profesional. 8 Dengan demikian, salah satu upaya untuk mengatasi kecenderungan aparat untuk bertindak kekerasan yakni adanya fungsi kontrol sosial oleh semua pihak yang berkewajiban termasuk fungsi-fungsi pengawasan mulai dari yang terkecil dan diadakan peningkatan profesionalisme di lingkungan Polri. 9
Negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak asasi manusia apabila gagal atau tidak melakukan tanggung jawab nya dalam pemenuhan hak asasi manusia. Pelanggaran itu sendiri terbagi atas dua hal, yaitu:
a.  Karena kelalaian ( by omission). Hal ini terjadi karena negara tidak melakukan atau gagal untuk melakukan suatu tindakan untuk melaksanakan kewajibannya.
b.  Karena tindakan ( by commission). Hal ini terjadi karena negara melakukan suatu tindakan yang menyebabkan kerugian kepada warga negara nya.
Pelaku pelanggaran hak asasi manusia bisa dating dari siapa saja baik oleh individu ( Non State Actor) maupun oleh aparatur negara ( State Actor). Pelaku state actor adalah mereka baik perorangan ataupun institusi yang berada dalam lingkup legislative, eksekutif, dan yudikatif. 10 Sedangkan pelaku non-state actor adalah individu atau kelompok yang bukan termasuk state actor contohnya seperti perusahaan multinasional, perusahaan transnasional, dan lain sebagainya. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat baik sengaja maupun tidak tetap harus melaporkan kepada atasannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan
8 Kunarto, HAM dan POLRI (PT. Cipta Manunggal 1997).[147].
9 ibid. [150].
10 Yumna Sabila, ‘Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat oleh State Acctor dan Non-State Actor ’, Skripsi, Program S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.[29].

## Alya Nabila: Penerapan Nilai Hak...
secara transparan kepada masyarakat. 11 Namun, setiap terjadi pelanggaran hak asasi manusia, seringkali kepentingan hak korban terlupakan begitu saja. Sementara itu, hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia berat secara eksplisit sudah diatur di dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bahwa korban dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan baik korban maupun saksi, selain itu juga berhak untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
Mengenai pelanggaran hak asasi manusia, terbagi menjadi 2 yakni:
a.  Pelanggaran hak asasi manusia berat
b.  Pelanggaran hak asasi manusia ringan
Pelanggaran hak asasi manusia berat menurut UU Pengadilan HAM meliputi kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pasal 8 menyebutkan, kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh, mengakibatkan  penderitaan  fisik  atau  mental  yang  berat,  menciptakan  kondisi yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 9 uu Pengadilan HAM yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa:
a.  Pembunuhan;
b.  Pemusnahan;
c.  Perbudakan;
d.  Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. Perampasan  kemerdekaan  atau  perampasan  kebebasan  fisik  lain  secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
11 Triyanto,[ et.,al.], Buku Saku HAM Satuan Sabhara (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2016).[30].
f.  Penyiksaan;
g.  Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h.  Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang disadari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamis atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
i.  Penghilangan orang secara paksa; atau
j.  Kejahatan apartheid.
Apabila dikaitkan dengan kasus penyiksaan terhadap demonstran yang telah dipaparkan diatas, aparat penegak hukum telah melakukan hak asasi manusia yang tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia menyebutkan bahwa: “istilah ‘penyiksaan’ berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meluputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku”.
Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi ini yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 pada tanggal 28 September 1998 wajib mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah penyiksaan yang terjadi. Sebagai upaya perlindungan bagi korban pelangaran hak asasi manusia berat, Pasal 90 ayat (1) UU HAM menyebutkan bahwa “setiap orang dana tau kelompok orang yang memilki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM” dan dalam pengaduan

## 1222 Alya Nabila: Penerapan Nilai Hak...
ini harus juga disertai identitas pengadu dan keterangan atau bukti yang jelas tentang materi yang diadukan. 12 Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 yang melakukan 4 fungsi pokok yaitu pemantauan, penelitian, mediasi, dan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan dua peraturan mengenai perlindungan saksi dan hak-hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran ham yang berat.
Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat menyatakan bahwa perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan 2 hal, yakni; inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan; dan permohonan  yang disampaikan oleh korban atau saksi. Permohonan tersebut diajukan kepada Komnas HAM pada tahap penyelidikan, kemudian kejaksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan, dan pengadilan pada tahap pemeriksaan. Mengenai pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah proporsional dengan beratnya pelanggaran atau kerusakan yang ditimbulkan yang meliputi restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan jaminan untuk tidak terulang lagi. Pemulihan ini dapat dituntut oleh korban langsung atau keluarga korban. Dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dana tau rehabilitasi serta pelaku atau pihak ketiga melaksanakan pemberian restitusi, dilakukan paling lambat 30 hari kerja yang terhitung sejak berita acara yang sesuai dengan Pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002.

## Kesimpulan
Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu unsur penting di dalam sistem demokrasi. Dalam pemenuhannya, hak
kebebasan dibatasi agar tidak berbenturan dengan hak asasi orang lain. Mengenai penegakan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, aparat memiliki panduan khusus salah satunya yaitu Perkap Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Namun, hingga saat ini masih ditemukan tindakan represif oleh aparat penegak hukum hingga menimbulkan korban dan dari kasus penyiksaan yang telah dipaparkan diatas, upaya untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan korban penyiksaan aparat penegak hukum yang sampai saat ini tidak mendapatkan respon yang serius dari negara.

## Daftar Bacaan

## Buku
Kunarto, HAM dan POLRI (PT. Cipta Manunggal 1997).
Tim ELSAM, Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2013).
Triyanto, [ et.,al.], Buku Saku HAM Satuan Sabhara (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2016).

## Jurnal
Abdul Rachmad Budiono, ‘Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional’ (2016) 13 (4) Jurnal Konstitusi.

## Skripsi
Yumna Sabila, ‘Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat oleh State Actor dan Non-State Actor’ (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

## Laman
Amnesty International, ‘Brimob Lakukan Pelanggaran HAM Berlapis di Kampung Bali’(2019) <https://www.amnesty.id/brimob-lakukan-pelanggaran-ham- berlapis-di-kampung-bali/>, diakses 9 Februari 2020.
Yati Andriyani, ‘Mendesak Dilakukannya Penyelidikan atas Peristiwa terhadap Massa Aksi Aliansi Mahasiswa Papua bersama Fri-West Papua’ (Kontras, 2019)

## Alya Nabila: Penerapan Nilai Hak...
<https://kontras.org/2019/04/09/mendesak-dilakukannya-penyelidikan-atas- peristiwa-penganiayaan-terhadap-massa-aksi-aliansi-mahasiswa-papua- bersama-fri-west-papua> , diakses 4 Agustus 2019.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165).
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6).
Prinsip Siracusa Tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia dalam Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik.