Url: http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/baktikita

## EDUKASI PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAlAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KRANGKONG
Isnaini Anniswati Rosyida¹, Ainul Masruroh², Ahmad Taufiq Rifaldi 3 ,
M. Agus Heru Sulaksono 4 , Erwin Mei Gumelang 5
1,2,3,4,5 Universitas Islam Darul Ulum Lamongan., isnaini@unisda.ac.id ¹, ainul_masruroh@unisda.ac.id 2 , atrmailid@gmail.com 3, sulaksonoa7@gmail.com 4, Erwinmgumilang@gmail.com 5
Abstract. Based on the findings, the authors conclude that Normatively supposed relationship with the  Community  Institutions  Krangkong  village  government  is  to  be  a  partnership      as  set  out  in legislation. But what happened in the field from  local government is less active in the formation of social  institutions  so  that  the  function  of  civil  society  as  partners  in  empowering  the  village government  does not  run properly. As for the relationship  between the Community Institutions in Rural Krangkong by decree No. 10  of 2016 is a partnership, consultation, and coordination. But the  fact  that  of  the  seven  social  institutions  studied,  among  others,  RT,  RW,  Youth,  PKK,  KPM, LPMD, and Gopoktan, three community organizations of  which only established but  not running due  to  misunderstanding  of  the  function  of  civil  society  itself.  Then  the  village  government strategies and institutions Krangkong kemsyarakatan  Krangkong  village is a need for the role of companion and extension remain in the village to make an association of villages Krangkong have steering  activities  within  each  work  program.  The  village  government  Krangkong  also  need training  and  socialization  of  how  to  create  regulations  and  technical  skill  training  for  the implementation of the village administration in the village Krangkong.
Keywords: role, community, institutions, empowerment
Abstrak.  Kelembagaan  Masyarakat  Pemerintah  Desa  Krangkong  ini  bersifat  kemitraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun yang terjadi di lapangan dari pemerintah  daerah  kurang  aktif  dalam  pembentukan  pranata  sosial  sehingga  fungsi  masyarakat sipil  sebagai  mitra  dalam  pemberdayaan  pemerintah  desa  tidak  berjalan  dengan  baik.  Adapun hubungan  antara  Kelembagaan  Masyarakat  di  Desa  Krangkong  berdasarkan  SK  Nomor  10 Tahun 2016 adalah kemitraan, musyawarah, dan koordinasi. Namun faktanya dari tujuh lembaga sosial  yang  diteliti  antara  lain  RT,  RW,  Pemuda,  PKK,  KPM,  LPMD,  dan  Gopoktan,  tiga organisasi  kemasyarakatan  yang  hanya  berdiri  namun  tidak  berjalan  karena  kesalahpahaman fungsi  masyarakat  sipil  itu  sendiri.  Kemudian  strategi  dan  kelembagaan  pemerintah  desa krangkong kemsyarakatan desa krangkong adalah perlu adanya peran pendamping dan penyuluh tetap  di  desa  untuk  menjadikan  paguyuban  desa  krangkong  memiliki  kegiatan  pengarah  dalam setiap  program  kerja.  Pemerintah  desa  Krangkong  juga  membutuhkan  pelatihan  dan  sosialisasi cara  pembuatan  regulasi  dan  pelatihan  keterampilan  teknis  pelaksanaan  pemerintahan  desa  di desa Krangkong.
Kata Kunci: peran, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  manusia  menjadi  tumpuan  bagi  organisasi  untuk  tetap  dapat bertahan  di  era  globalisasi.  Sumber  daya  manusia  merupakan  faktor  penentu keberhasilan  pelaksanaan  organisasi  yang  efektif.  Walaupun  didukung  dengan sarana  dan  prasarana  serta  sumber  daya  yang  berlebihan,  tetapi  tanpa  dukungan sumber  daya  manusia  yang  handal  dan  mempunyai  kinerja  yang  optimum kegiatan  organisasi  tidak  akan  terselesaikan  dengan  baik.  Semakin  pentingnya sumber  daya  manusia  berakar  dari  meningkatnya  kerumitan  hukum,  kesadaran bahwa  sumber  daya  manusia  merupakan  alat  berharga  bagi  peningkatan produktivitas  dan  kesadaran  mengenai  biaya  yang  berkaitan  dengan  manajemen sumber daya manusia yang lemah (Rahayu, 2018).
Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang  harus  diperhatikan  dengan  segala  kebutuhannya.  Sebagai  kunci  pokok, sumber  daya  manusia  akan  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  kegiatan. Tuntutan  jaman  untuk  memperoleh,  mengembangkan  dan  mempertahankan sumber  daya  manusia  berkualitas  semakin  mendesak  sesuai  dengan  dinamika lingkungan  yang  selalu  berubah  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan informasi.
Sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam suatu organisasi. Kunci sukses  sebuah perubahan adalah pada sumber daya manusia yaitu sebagai inisiator,  pemberi  tenaga,  kreativitas  dan  usaha  mereka  kepada  organisasi  untuk meningkatkan  kemampuan  perubahan  organisasi  secara  terus-menerus  Handoko (2003:233). Selain itu, sumber daya manusia juga disebut dengan salah satu unsur pengendali  yaitu  faktor  paling  penting  dan  utama  di  dalam  segala    bentuk organisasi  yang  sifatnya  sangat  komplek  sehingga  perlu  mendapatkan  perhatian, penanganan dan perlakuan khusus di samping faktor manfaat yang lain. Menurut Nawawi (2003:40) sumber daya manusia tersebut diartikan sebagai pengelola dan pelaksana yang dipercaya oleh organisasi dalam melaksanakan tugas kegiatan.
Berdasarkan  UU  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  di Desa  dibentuk  lembaga  kemasyarakatan  desa  lainnya  sesuai  dengan  kebutuhan Desa.  Lembaga  dimaksud  merupakan  mitra  Pemerintah  Desa  dalam  rangka pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutya menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 mengganti  sistem  perwakilan  (representasi)  dalam  bentuk  BPD  dengan  sistem permusyawaratan  dalam  bentuk  Badan  Permusyawatan  Desa  (disingkat  BPD). Pasal  210  undang-undang  ini  menegaskan:  “Anggota  Badan  Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan  yang ditetapkan dengan cara musyawarah  dan  mufakat”.  Dalam  ketentuan  penduduk  Desa  yang  memangku jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya. Klausul  “wakil”  dan  “musyawarah”  itu  harus  dicermati  secara  kritis.  Keduanya menegaskan  bahwa  BPD  mewadahi  para  pemuka  masyarakat  Desa  tanpa  harus dipilih  melalui  sistem  keterwakilan,  seperti  keberadaan  LKMD  yang  lalu (Hasyimzoem, 2017).
Desa  Krangkong  dalam  pelaksaanaan  kegiatan  keseharian  lembaga kemasyarakatan sebagian besar tidak berjalan dikarenakan minimnya pengetahuan anggota  lembaga  kemasyarakatan  dan  antusias  masyarakat  yang  juga  sangat kurang  padahal  lembaga  telah  dibentuk  tetapi  seakan  tiada  gaung  sama  sekali. Masyarakat desa Krangkong mayoritas hanya bertani dan berkebun sebagian kecil lagi  mengandalkan  tenaga  untuk  jasa.  Aparat    pemerintah    desa  juga  cenderung kurang  aktif  dalam  hal  pembinaan  dan  konsultasi  padahal  dalam  aturannya hubungan  pemerintah  desa  dan  lembaga  kemayarakatan  adalah  kemitraan  dan konsultasi.
Permasalahan  akuntabilitas  Kepala  Desa  menjadi  permasalahan  klasik  di pemerintahan  desa.  Pertanggungjawaban  kepala  Desa  dikemukakan  di  dalam penjelasan  umum  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagai berikut: Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau  Walikota  melalui  Camat.  Kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya.
Pada  masa  UU  Nomor  5  Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa,  sistem pemerintahan  bersifat  sentralistik  sehingga  mekanisme  pertanggungjawaban vertikal  ke  atas.  Pada  Pasal  10  ayat  (2)  UU  Nomor  5  Tahun  1979  disebutkan bahwa  dalam  menjalankan  hak,  wewenang  dan  kewajiban  pemimpin pemerintahan  Desa,  Kepala  Desa  bertanggungjawab  kepada  Pejabat  berwenang yang mengangkat melalui Camat dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.
Pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dalam melaksanakan  tugas,  kewenangan,  hak,  dan  kewajiban  pada  Pasal  27,  Kepala Desa wajib:
1. Menyampaikan  laporan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  setiap tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota.
2. Memberikan  laporan  keterangan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
3. Memberikan  laporan  keterangan  penyelenggaraan  pemerintahan  secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tahun anggaran.
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
Dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  PP Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa,  kepala  Desa  mempunyai  kewajiban  untuk memberikan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  (LPPDes)  kepada Bupati/Walikota melalui Camat satu kali dalam satu tahun, Memberikan Laporan keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD (LKPJ) satu kali dalam satu tahun, dan  disampaikan  dalam  musyawarah  BPD  serta  Menginformasikan  Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  (LPPDes)  kepada  masyarakat  melalui selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa.
Lembaga-lembaga  kemasyarakatan  menjadi  bagian  penting  dari  demokrasi Desa. Di atas kertas, UU dan PP memberikan kekuasaan yang besar terhadap apa yang  disebut  sebagai  Lembaga  Kemasyarakatan,  dan  ini  sepertinya  akan memberikan  ruang    bagi    masyarakat    sipil    di    desa  untuk  berpartisipasi  dalam pengelolaan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Namun  dalam  prosesnya,  ada beberapa  resiko  yang  mungkin  muncul  dengan  keluarnya  peraturan  yang menindaklanjuti  UU  dan  PP  tersebut.  Pertama,  lembaga  ini  dapat  diartikan sebagai  lembaga  baru  dan  satu-satunya  lembaga  yang  menjadi  mitra  pemerintah desa  dalam  merumuskan,  melaksanakan  dan  mengevaluasi  pembangunan.  Jika penafsiran  seperti  itu,  maka  akan  muncul  lembaga  korporatis  (lembaga  yang tunduk  pada  peraturan  yang  telah  ditetapkan)  yang  dibentuk  oleh  pemerintahan Desa dan menjadi perpanjangan tangan Desa. Di pedesaan, lembaga semacam ini pernah ada yang disebut dengan LKMD dan menjadi satu-satunya lembaga yang melibatkan  unsur  tokoh  masyarakat  Desa.  Namun  demikian  dengan  adanya LKMD ini, kelompok-kelompok masyarakat tidak dilibatkan secara formal dalam proses pengelolaan pembangunan Desa.
UU    Nomor    6    Tahun    2014    maupun  PP  Nomor  43  Tahun  2015 menegaskan  bahwa  lembaga  kemasyarakatan  Desa  menjalankan  agenda pemberdayaan  masyarakat  Desa  yang  bertujuan  memampukan  desa  dalam melakukan    aksi  bersama  sebagai  suatu  kesatuan  tata  kelola  Pemerintahan  Desa, kesatuan  tata  kelola  lembaga  kemasyarakatan  Desa  dan  lembaga  adat,  serta kesatuan  tata  ekonomi  dan  lingkungan.  Selama  ini  pengertian  pemberdayaan masyarakat  telah  diartikan  secara  sempit  sebagai  pemberian  bantuan  dan pembinaan  kepada  masyarakat  oleh  pemerintah.  Pemberdayaan  masyarakat merupakan  proses  pembelajaran  oleh  dan  untuk  masyarakat  untuk  mencapai kemandirian dalam mengelola urusan mereka di komunitas baik urusan ekonomi, sosial, dan budaya.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun    2014  tentang  Desa  pasal  96  ayat  2  (dua) menegaskan  bahwa  alokasi  dana    desa  (ADD)  paling  sedikit  10%  (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  setelah  dikurangi  dana  alokasi  khusus,  dikelola oleh  Pemerintah  Desa,  dengan  ketentuan  30%  (tigapuluh  perseratus)  digunakan untuk  tunjangan  tetap  kepala  Desa  dan  perangkat  Desa,  biaya  operasional Pemerintah  Desa  dan  BPD,  serta  intensif  rukun  tetangga  dan  rukun  warga  dan 70%  (tujuhpuluh  perseratus)  digunakan  untuk  mendanai  penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Pemberdayaan  masyarakat  desa  memiliki  makna  bahwa  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  di  Desa  ditujukan  untuk meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  penetapan kebijakan,  program  dan  kegiatan  yang    sesuai    dengan  esensi  masalah  dan prioritas kebutuhan masyarakat. Selain itu agenda pemberdayaan masyarakat desa sebagai tugas pemerintahan Desa lebih banyak menfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat  dalam  meningkatkan  kemandirian.  Lewat  forum  lembaga kemasyarakatan,  maka  pemerintah  Desa  bisa  memberikan  mandat  untuk menjalankan    kegiatan  yang  langsung  ditangani  oleh  pokja-pokja  yang merepresentasikan  kelompok-  kelompok  dalam  masyarakat.  Tidak  ketinggalan pengertian pemberdayaan harus berdimensi keperpihakan kepada kelompok yang lemah,  sehingga  agenda  pemberdayaan  dan  alokasi  anggaran  lebih  dialamatkan kepada  mereka  daripada  secara  merata  kepada  setiap  kelompok  dalam masyarakat.

## METODE PELAKSANAAN
Kami dari tim KKN menelusuri, mengamati, sejauh mana pengetahuan yang dimiliki  oleh  masyarakat  Dusun  Krangkong  dalam  hal  peran  Lembaga kemasyarakatan,  sehingga teraturlah tatanan untuk menggandeng pemuda Krang Taruna untuk berdiskusi bersama tentang peran lembaga kemasyarakatan di desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Krangkong.
Kami  ingin  menggambarkan,  mencatat  dan  menginterprestasikan  tentang bagaimana peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di krangkong.  Menurut  Sugiyono,  analisis  data  yang  bersifat  induktif  berdasarkan fakta-fakta  yang  ditemukan  di  lapangan dan  kemudian  di  konstruksikan  menjadi hipotesis atau teori (Sugiyono, 2009)
Metode  yang  digunakan  untuk  menentukan  strategi  dalam  sosialisasi  ini, kami menggunakan metode scenario planning. Skenario adalah sebuah gambaran yang  konsisten  tentang  berbagai  kemungkinan  yang  dapat  terjadi  di  masa  yang akan  datang  berdasarkan  situasi  yang  telah  terjadi.  Alasan  kami  Memilih menggunakan metode ini karena telah melihat peran pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan  di  Desa  Krangkong  cenderung  pasif  dan  kami  tidak  memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi  pemerintah  Desa  Krangkong  dan  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa Krangkong  sejauh  ini  belum  ada.  Bahkan  dari  beberapa  banyak  Lembaga Kemasyarakatan tersebut  tidak  semua  berjalan  sebagai  mana  mestinya.  Terkesan seperti  ada  pembiaran  dari  pemerintah  desa  Krangkong.  Dengan  demikian, peneliti  dalam  hal  ini  melakukan  penelitian  untuk  melihat  perencanaan  strategis melalui konsep scenario planning.
Metode scenario planning ini adalah merupakan  gambaran  kemungkinan yang  dapat  terjadi  di  masa  yang  akan  datang.  Scenario  Planning  berdasarkan Schwartz (1996) adalah “scenario is a tool (for) ordering one’s perception about alternative future environmentsin which one’s decision might be played out right. Skenario adalah sebuah gambaran yang konsisten tentang berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa yang akan datang.
Pendapat  yang  serupa  juga  Schwartz,  Maani  dan  Cavana  (2000) menerangkan  bahwa  “scenario  planning  bukanlah  suatu  prediksi  yang menjelaskan keadaan masa depan tertentu tetapi dimaksudkan untuk menunjukan kemungkinan-kemungkinan  yang  akan  terjadi  di  masa  depan”.  Lebih  lanjut Lindgren dan Hans (2003:24) memberikan pengertian terhadap scenario planning yaitu:  Sebagai  sebuah  alat  perencanaan  strategis  yang  efektif  untuk  perencanaan jangka  menengah  dan  jangka  panjang  yang  berbeda  di  bawah  kondisi ketidakpastian.  Scenario  planning  dapat  membantu  untuk  mempertajam  strategi, menyusun  rencana  untuk  sesuatu  yang  tidak  diharapkan  dan  menjaga  kehati- hatian pada arah yang bener dan pada permasalahan yang tepat.
Lindgren  dan  Hans  (2003:47)  memberikan  langkah  untuk  menyusun skenario, yang terjadi dari tracking, analysing, imaging, deciding, dan acting:
1. Tracking, menelusuri dan mendeskripsikan perubahan dan tanda-tanda dari ancaman dan keuntungan.
2. Analysing,  menganalisis  perubahan  dan  menciptakan  skenario. Menganalisis  konsekuensi  yang  mungikin  tercipta  karena  adanya tantangan  dan  peluang.  Pada  tahap  ini  logika  skenario  mulai dikembangkan.
3. Imaging,  mengidentifikasi  kemungkinan  dan  membuat  visi  dari  apa yang ingin dicapai.
4. Deciding,  menimbang-menimbang  informasi  dan  mengidentifikasi area  pengembangan  dan  strategi  untuk  menemukan  ancaman  dan pencapaian  visi  serta  tujuan.  Tahap  deciding  berhubungan  dengan pengambilan keputusan mengenai skenario apa yang akan didasar dan dengan strategi apa.
5. Acting,  mengambil  tindakan  dan  menindaklanjuti.  Proses  ini merupakan  tahap  implementasi  strategi  yang  telah  diintegrasikan skenario  sekaligus  tahap  pembelajaran  organisasi  untuk  terus menyesuaikan diri.
Skenario  perencanaan  strategis  lembaga  kemasyarakatan  di  desa Krangkong  peneliti  menggunakan  teori  Schwartz  (1991:241)  dalam  buku  Art  of The Long View melalui Identify Focal Issue ( Focal Concern ) or Decison:
1. Identify  Focal  Issue  (Focal  Concern)  or  Decision,  dimana  kita  harus mengidentifikasi  isu  utama  atau  masalah  utama  yang  akan  menjadi fokus untuk dijawab atau untuk diambil keputusannya.
2. Identify  Key  Forces  didalam  langkah  kedua  ini,  kita  harus mengidentifikasi  faktor-faktor  kunci  yang  diperkirakan  akan mempengaruhi Focal Issue  dimasa yang akan datang.
3. Identify  Driving  Forces  (Change  Driver)  didalam  langkah  ini,  kita harus  mampu  mengidetifikasi  kekuatan-kekuatan  yang  dapatt mendorong  perubahan-perubahan  yang  berkaitan  dengan  Forces  di atas.  Secara  umum,  didalam  konteks  ilmu  sosial    dan    ilmu  politik, driving  forces  yang  sering  sekali  teridentifikasi  adalah  faktor  sosial, faktor politik dan faktor ekonomi.
4. Identifikasi  ketidakpastian  (identify  uncertainly).  Diadalam  langkah ini  kita  harus  mencoba  mengidentifikasi  ketidakpastian  dari  berbagai hal  yang  erat  kaitannya  dengan  ketiga  driving  forces  di  atas  (sosial, politik, dan ekonomi).
5. Selecting the scenario logic. Di  tahap ini kita harus menyusun logika skenario  melalui  suatu  penelitian  kualitatif  terutama  melalui wawancara mendalam atau dengan melakukan focus group discussion untuk  mendapatkan  suatu  skenario  dengan  alternatif-alternatifnya secar logis.
6. Fleshing  out  the  scenario.  Ini  merupakan  tahap  penguatan  scenario. Tahap  ini  perumus  scenario  bisa  membubuhkankan  bermacam  data sekunder  dan  trennya  untuk  memperkuat  berbagai  pendapat  dari narasumber  dan  para ahli  yang  sudah  di dapat  dan  ditulis  pada tahap sebelumnya.
Tabel 1. Alternatif Skenario Penerapan Strategi Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Krangkong
Skenario pertama, skenario ini menjelaskan jika kondisi pemerintah  desa dan  lembaga  kemasyarakatan saling Optimis. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan  stabilitas  masyarakat  terjaga  maka  desa  madani.  Dengan  hubungan  Optimis tersebut antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa tentu pranata sosial di  desa  Krangkong  akan  tumbuh  optimal  mengikuti  kesejahteraan  dan
Desa Lembaga Ke  masyaratan Optimis Pesimis Optimis Skenario 1
Skenario 2 Pesimis Skenario 3 Skenario 4 Sumber : diolah penulis
ketentraman masyarakat desa. Dengan hubungan Optimis ini maka semua potensi masyarakat  desa  dapat  di  kembangkan  semaksimal  mungkin  baik  potensi perorangan maupun kelompok.
Skenario  kedua,  skenario  ini  menjelaskan  jika  kondisi  pemerintah  desa Pesimis dan lembaga kemasyarakatan Optimis. Hal ini mengakibatkan kegagalan sistem karena seperti roda mobil jika hanya salah satu roda yang  berjalan maka keadaan  mobil  tersebut  tidak  akan  bergerak  dan  timpang.  Ditambah  lagi  desa mendapat  bantuan  dari  pemerintah  jika  tidak  dikelola  dengan  baik  maka pendanaan  tersebut  bisa  dikatakan  sia-sia.  Di  sisi  lain  lembaga  kemasyarakatan berinovatif  dengan  ide  yang  dimiliki  tapi  dukungan  dana  hanya  didapat  dari swadaya  masyarakat  yang  menyebabkan  ada  sinisme  masyarakat  terhadap pemerintah  desa.  Dengan  pandangan  tersebut  akan  timbul  stigma  dimasyarakat pemerintah tidak dapat dipercaya.
Skenario ketiga, skenario ini menjelaskan pemerintah desa Optimis namun lembaga  kemasyarakatan  Pesimis.  Perumpaan  hal  ini  akan  sama  seperti  skeario dua  yang  akan  menimbulkan  ketimpangan.  Berdasarkan  sudut  pandang  ini pemerintah  desa  telah  berusaha  mengeluarkan  peraturan  dan  ketentuan  untuk proses  pemberdayaan  masyarakat  melalui  lembaga  kemasyarakatan  namun lembaga  kemasyarakatan  tidak  mampu  memproses.  Hal  ini  menyebabkan masyarakat seperti kehilangan media untuk mengembangkan potensi diri mereka baik secara individu maupun kelompok.
Skenario  Keempat,  skenario  ini  menjelaskan  bahwa  pemerintah  desa  dan lembaga  kemasyarakatan  sama-sama  pesimis.  Hal  ini  lah  yang  terjadi  di  Desa Krangkong.  Dari  sisi  Pemerintah    Desa  yang  Pesimis  karena  kurangnya  kualitas sdm  aparat  desa  dalam    membangun    desa.  Hal  ini  dilihat  karena  tidak  adanya perdes  yang  terbentuk  dan  untuk  lembaga  kemasyarakatan  sendiri    terbentuk karena  memang  sudah  ada  sebelumnya  jadi  seolah  lembaga  tersebut  terbentuk dengan  sendirinya.  Dasar  yang  dipakai  dalam  program  kerja  dan  kepengurusan harian lembaga kemasyarakatan masih menggunakan acuan peraturan Bupati.
Dengan demikian perlunya peran pendamping dan penyuluh tetap di setiap desa agar masyarakat di desa Krangkong memiliki pengarah kegiatan dalam setiap program  kerja  lembaga  kemasyarakatan. Pemerintah  Desa  Krangkong juga  perlu mendapatkan  pelatihan  dan  sosialisasi  cara  membuat  peraturan  desa  dan  diklat keahlian teknis untuk pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Krangkong.
Gambar 1. Diskusi Bersama Karang Taruna.

## SIMPULAN
Secara  normatif  seharusnya  Hubungan  Lembaga  Kemasyarakatan  dengan Pemerintah Desa Krangkong adalah bersifat kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa. Namun yang terjadi dilapangan aparat pemerintah desa kurang  Optimis  dalam  pembinaan  lembaga  kemasyarakatan  sehingga  fungsi lembaga  kemasyarakatan  sebagai  mitra  pemerintah  desa  dalam  pemberdayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Hubungan  antar  sesama  Lembaga  Kemasyarakatan  di  Desa  Krangkong berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor  10  Tahun  2016  adalah  kemitraan, konsultasi,  dan  koordinasi.  Namun  kenyataan  bahwa  dari  tujuh  lembaga kemasyarakatan  yang  diteliti  antara  lain  RT,  RW,  Karang  Taruna,  PKK,  KPM, LPMD, dan Gopoktan, tiga lembaga kemasyarakatan diantaranya hanya dibentuk namun  tidak  berjalan  karena  ketidakpahaman  akan  fungsi  dari  lembaga kemasyarakatan itu sendiri.
Strategi  pemerintah  desa  Krangkong  dan  lembaga  kemsyarakatan  desa Krangkong adalah perlunya peran pendamping dan penyuluh tetap di setiap desa agar  masyarakat  di  desa  Krangkong  memiliki  pengarah  kegiatan  dalam  setiap program  kerja  lembaga  kemasyarakatan. Pemerintah  Desa  Krangkong juga  perlu mendapatkan  pelatihan  dan  sosialisasi  cara  membuat  peraturan  desa  dan  diklat keahlian tekhnis untuk pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Krangkong.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  rasa  syukur  kehadirat  Allah  Swt  dan  mengucapkan terima  kasih  kepada  perangkat  desa  serta  masyarakat  desa  Krangkong  yang memberikan dukungan sehingga kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
Ani  Sri  Rahayu,  S.IP.,  M.AP. Pengantar  Pemerintahan  Daerah .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2018.
Dr.  Yusnani  Hasyimzoem,  S.H,  M.Hum. Hukum  Pemerintahan  Daerah .  Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2007  tentang Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004. tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan R&D) . Bandung: Alfabeta, 2009.