## Pengaruh Sistem Pembayaran Asuransi Kesehatan BPJS
Terhadap Akuntansi Pendapatan Rumah Sakit (Studi Pada RS PKU Muhammadiyah Gamping )
Muhamad Rifandi 1 , Prima Shofiani 2
Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta 1,2

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  effect  of  BPJS  health  insurance payments on accounting for hospital income. The study was conducted at the PKU Muhammadiyah  Gamping  hospital.  This  study  uses  a  qualitative  approach,  data obtained from interviews, observation and documentation. The results showed that PKU  Muhammadiyah  Gamping  hospitals  implemented  a  BPJS  health  insurance payment  system in the form  of  a  prospective  and  retrospective combination.  The existence  of  this  BPJS  payment  system  method  has  an  impact  on  accounting  for hospital income where cash inflows are delayed, however, PKU Muhammadiyah Gamping hospitals can overcome this by setting aside reserve funds that have been budgeted  at  the  beginning  of  each  year.  Therefore  the  PKU  Muhammadiyah Gamping hospital does not experience continuous losses due to differences in BPJS health insurance rates.
Keywords: Hospital, BPJS, Assurance

## 1.Pendahuluan
Rumah sakit merupakan institusi profesional yang melayani jasa kesehatan yang  pelayanannya  disediakan  oleh  dokter,  perawat,  dan  tenaga  ahli  kesehatan lainnya. Tujuan utama rumah sakit bukan untuk mencari laba tapi mementingkan fungsi  sosial  dengan  memberikan  pelayanan  dalam  bentuk  pelayanan  medis, penyuluhan  kesehatan,  pelayanan  rawat  jalan  dan  rawat  inap,  melaksanakan pendidikan  para  medis  umum  maupun  spesialis,  membantu  penelitian  dan pengembangan  kesehatan,  memberikan  pelayanan  rujukan  kesehatan  serta pelayanan – pelayanan kesehatan yang lain.
Seiring  dengan  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  teknologi,  sekarang  ini rumah  sakit  pun  mengalami  kemajuan  yang  pesat,  yaitu  ditandai  dengan  adanya sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  seperti  peralatan  medis  yang  menggunakan teknologi canggih. Selain itu juga, rumah sakit memiliki tenaga profesional yang
Corresponding Author Nama : M. Rifandi Email : muhamadrifandi@unisayogya.ac.id
telah  mengeyam  pendidikan  formal  yang  mampu  bekerja  sesuai  kemampuan  di bidangnya masing-masing. Seiring dengan hal tersebut maka disadari pula bahwa akuntansi  merupakan  alat  yang  efektif  untuk  membantu  pimpinan  rumah  sakit dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  (SJSN)  menyatakan  bahwa  prinsip  pelaksanaan  Jaminan  Kesehatan Nasional adalah kesetaraan (equity) dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan serta efektif dan efisien dalam operasionalisasinya. Prinsip kendali mutu dan biaya harus  diterapkan  secara  utuh  di  setiap  tingkatan  pelayanan  mengingat  adanya karakteristik pelayanan kesehatan yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya inefisiensi. Salah satu upaya y ang telah disepakati seluruh pemangku kepentingan untuk  dijalankan  oleh  BPJS  Kesehatan  adalah  melakukan  penerapan  model pembayaran prospektif.
Amanah ini secara eksplisit tertera dalam Undang- Undang nomor: 40 tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  di  pasal  24  ayat  2  yang mengamanatkan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  untuk membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien. Penjabaran rinci mengenai hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor: 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan  yang  menyatakan  ketentuan  pembayaran  kepada  Fasilitas  Kesehatan rujukan  tingkat  lanjutan  berdasarkan  cara  Indonesian  Case  Based  Groups  (INA CBG’s). Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim ini disusun dengan tujuan untuk dapat menjadi acuan bagi Verifikator BPJS Kesehatan maupun bagi Fasilitas Kesehatan dalam rangka menjaga mutu layanan dan efisiensi biaya pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan
Saat  ini,  tidak  ada  standar  khusus  untuk  akuntansi  rumah  sakit  sehingga standarnya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan secara umum, diantaranya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 45 tentang Organisasi Nirlaba. Ikatan Akuntan Indonesia bersama institusi terkait telah menyusun pedoman yang dapat menjadi panduan akuntansi bagi rumah sakit. Pedoman tersebut adalah PARS atau Pedoman Akuntansi Rumah Sakit. PARS merupakan pedoman akuntansi yang dirujuk  oleh  rumah  sakit-rumah  sakit  di  Indonesia,  baik  rumah  sakit  pemerintah
maupun non pemerintah.
Berdasarkan  PSAK  No  45  dan  PARS,  pada  umumnya  laporan  keuangan yang dihasilkan rumah sakit meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan atau yang disebut neraca, laporan aktivitas sebagai pengganti laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas untuk suatu periode pelaporan, dan  catatan  atas  laporan  keuangan.  Salah  satu  pos  yang  tercantum  pada  laporan aktivitas  adalah  pendapatan.  Pos  ini  menjadi  ukuran  keberhasilan  kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan selama satu periode.
Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat  pengakuan  atau  waktu  yang  tepat  dalam  mengakui  pendapatan  dan  beban. Dapat  dikatakan  bahwa  penerapan  suatu  metode  pengakuan  pendapatan  akan mencerminkan hasil dari kegiatan usaha perusahaan untuk suatu periode tertentu. Pengakuan  pendapatan  ini  secara  khusus  telah  mempunyai  standar,  yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 23 mengenai pendapatan. Secara khusus  pada  rumah  sakit,  pengakuan  pendapatan  dilakukan  berdasarkan  basis akrual,  sesuai  dengan  pedoman  akuntansi  rumah  sakit  yang  dikeluarkan Departemen  Kesehatan.  Namun  masih  ada  rumah  sakit  yang  menerapkan  basis kasuntuk pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui hanya pada saat pasien pulang da  nmembayar  biaya  perawatan,  sehingga  pencatatannya  didasarkan  hanya  pada semua uangkas yang masuk saja yang merupakan ciri pencatatan dengan basis kas. Penelitian  mengenai  akuntansi  pendapatan  rumah  sakit  masih  belum  banyak dilakukan. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis akuntansi pendapatan rumah sakit setelah diberlakukannya asuransi kesehatan BPJS. Pengaruh apa yang muncul  dengan  adanya  sistem  pembayaran  asuransi  kesehatan  BPJS  pada pendapatan rumah sakit.
2. Landasan Teori

## Pendapatan
Pengertian pendapatan memiliki arti yang bermacam  - macam, tergantung dari  segi  mana  ditinjau  pengertian  pendapatan.  Pengertian  pendapatan  menurut Ahmed R Belkaoui dalam Maharani (2010:14), pendapatan telah diinterprestasikan sebagai berikut:  Arus masuk aktiva bersih  yang dihasilkan dari penjualan barang
atau jasa. Arus keluar barang atau jasa dari perusahaan kepelanggannya; dan Produk perusahaan  yang  dihasilkan  dari  penciptaan  barang  atau  jasa  oleh  usaha  selama periode waktu tertentu.
Pendefinisian, Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan Pendapatan menurut PSAK No.23 tentang Pendefinisian Pendapatan. Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk  bruto  dari  manfaat  ekonomi  yang  diterima  dan  dapat  diterima  oleh perusahaan  untuk  dirinya  sendiri.  Jumlah  yang  ditagih  atas  nama  pihak  ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke  perusahaan  dan  tidak  mengakibatkan  kenaikan  ekuitas,  dan  karena  itu  harus dikeluarkan  dari  pendapatan,  begitupun  dalam  hubungan  keagenan,  arus  masuk bruto  manfaat  ekonomi  termasuk  jumlah  yang  ditagih  atas  nama  prinsipal,  tidak mengakibatkan  kenaikan  ekuitas  perusahaan,  dan  karena  itu  bukan  merupakan pendapatan. Yang merupakan pendapatan hanyalah komisi yang diterima.

## Sumber-sumber Pendapatan Rumah Sakit.
Sumber  pendapatan  operasional  rumah  sakit  umumnya  berasal  dari  masyarakat umum yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Pemanfaatan fasilitas rumah sakit menurut (Bastian: 2008) meliputi:
1) Pelayanan rawat jalan,
2) pelayanan rawat inap,
3) pelayanan gawat darurat,
4) pelayanan penunjang medik,
5) pelayanan kefarmasian dan lain-lain.

## Asuransi Kesehatan
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,  asuransi  diartikan  sebagai  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih dimana  pihak  penanggung  menerima  premi  asuransi  untuk  memberikan penggantian  kepada  pihak  tertanggung  karena  suatu  kerugian,  kerusakan,  atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung,  yang timbul dari suatu peristiwa yang  tidak  pasti,  atau  untuk  pembayaran  yang  didasarkan  atas  meninggal  atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Definisi lain asuransi diatur dalam Pasal 246 KUHD yaitu suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan  yang  diharapkan,  yang  akan  dapat  dideritaolehnya  karena  suatu kejadian yang tidak pasti.
Asuransi  kesehatan  adalah  asuransi  yang  mencakup  biaya  pengobatan individu  pemakai  jasa  asuransi  kesehatan  sebagai  pihak  tertanggung.  Dalam asuransi kesehatan, provider adalah instansi pelayanan kesehatan. Prinsip asuransi kesehatan adalah suatu mekanisme pengalihan risiko yaitu dari risiko perorangan menjadi risiko kelompok. Namun waktu terjadi dan besar bahaya yang akan terjadi tidak  akan  diketahui  maka  ada  ketidakpastian  ( uncertainty )  mengenai  terjadinya dan besar risiko. Asuransi kesehatan menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan kepada peserta asuransi.
Metode  Pembayaran  Jasa  Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Indra Bastian  (2008)  dalam  bukunya  Akuntansi  Kesehatan  menyebutkan  bahwa  ada  2 (dua) metode pembayaran  atas jasa pelayanan kesehatan yaitu:

## Pembayaran Retrospektif
Sistem  retrospektif  membayar  besaran  biaya  pelayanan  kesehatan  setelah pelayanan  kesehatan  selesai  diberikan.  Sistem  ini  merupakan  sistem  yang  paling lazim  dan  banyak  digunakan.  Banyak  yang  menyebut  sistem  ini  sebagai  sebagai sistem "Fee  For  Service". Menurut  Permenkes  No.  27  Tahun  2014,  metode pembayaran retrospektif adalah metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasar pada setiap aktifitas layanan yang diberikan, semakin banyak layanan kesehatan yang diberikan semakin besar biaya yang  harus  dibayarkan.  Kelemahan  dari  sistem  pembayaran  ini  adalah  dari  segi pengendalian biaya. Baik kepada pasien yang bersangkutan ataupun Asuransi yang menjadi  penanggungnya.  Hal  ini  dikarenakan  fasilitas  kesehatan  maupun  dokter tidak  punya  insentif  atau  kepentingan  untuk  mengendalikan  pembiayaan  biaya kesehatan. justru dengan semakin banyak pelayanan yang diberikan, maka semakin banyak  fee  yang  diterima.  Kesulitan  terbesar  bagi  konsumen  untuk  dapat meminimalisir  hal  tersebut  adalah  pada  keterbatasan  pengetahuan  ataupun
pemahaman masyarakat awam atas hal-hal yang dilakukan / tindakan pemberi jasa kesehatan. Pasien hanya pasrah saja terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan pemberi  jasa  kesehatan,  sehingga  tidak  memahami  apakah  hal  tersebut  memang betul-betul perlu dilakukan.

## Sistem Pembayaran Prospektif
Menurut  Permenkes  No.  27  Tahun  2014,  metode  pembayaran  prospektif adalah metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang besarannya sudah  diketahui  sebelum  pelayanan  kesehatan  diberikan.  Contoh  pembayaran prospektif  adalah global budge  atau  budget  system,  per  diem,  kapitasi  dan case based  payment atau  diagnostic  related  group  (DRG).  Jenis  Pembayaran  secara sistem Prospektif antara lain:
Global  Budget atau Budget  System. Pembayaran  yang  dilakukan  berdasarkan anggaran/jumlah  biaya  yang  tetap  yang  telah  disepakati  bersama.  Dasar perhitungan biaya dapat melalui mekanisme penyusunan anggaran biaya secara riil diperlukan atau berdasar jumlah peserta (kapitasi).
Per  Diem (Per  hari  rawat)  Metode  pembayaran per  diem merupakan  metode pembayaran  kepada  provider  yang  didasarkan  pada  hasil  negosisasi  dan kesepakatan dimana jumlah pembayaran  perawatan mengacu kepada jumlah hari rawat yang dilakukan, tanpa mengindahkan biaya yang digunakan oleh rumah sakit. Metode  lainnya  adalah  “ Sliding  scale  per  diem ”,  yaitu  pembayaran  per  diem berdasarkan  kuota  jumlah  hari  rawat.  Semakin  banyak  jumlah  hari  rawat,  maka provider akan diberikan biaya per diem yang semakin rendah.
Capitation (Kapitasi)  Pada  Pola  Kapitasi  Penyedia  jasa  kesehatan  (provider) diposisikan  sebagai  salah  satu  penanggung  resiko,  baik  sebagian  ataupun seluruhnya.  Dengan  hal  ini  maka  diharapkan  terjadi  efisiensi  dan  efektifitas pembiayaan jasa pelayanan kesehatan. Konsep sederhananya adalah Penyedia jasa pelayanan kesehatan diberikan dana fixed untuk melayani sejumlah peserta melalui basis per member per month (PMPM). Dengan demikian  diharapkan pembiayaan dapat dikendalikan karena pihak provider juga mempunyai kepentingan dalam hal tersebut. Langkah Menghitung Kapitasi sebagai berikut (Thabrany, 2001):
a) Menetapkan jenis pelayanan yang akan dicakup dalam pelayanan kapitasi.
b) Menghitung angka utilisasi dalam satuan jumlah pengguna per 1000 populasi yang akan dibayar secara kapitasi.
c) Mendapatkan rata-rata biaya per jenis pelayanan untuk suatu wilayah.
d) Menghitung biaya per kapita per bulan untuk tiap jenis pelayanan.
e) Menjumlahkan biaya per kapita per bulan untuk seluruh pelayanan.
Dalam penggunaan kapitasi perlu juga diwaspadai tindakan-tindakan para penyedia jasa  pelayanan  kesehatan  (provider)  dalam  menyikapi  pola  pembiayaan  kapitasi tersebut  dalam  memperoleh  margin  atau  laba  yang  diinginkannya.  Menurut Permenkes  RI  No.  28  Tahun  2014,  mekanisme  pembayaran  Kapitasi  oleh  BPJS Kesehatan didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai dengan data  BPJS  Kesehatan.  Pembayaran  kapitasi  kepada  FKTP  dilakukan  oleh  BPJS Kesehatan  setiap  bulan  paling  lambat  tanggal  15  bulan  berjalan.  Sebelum diundangkannya  Peraturan  Presiden  (PERPRES)  Nomor  32  Tahun  2014  tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Milik  Pemerintah  Daerah  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan (PERMENKES) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, pembayaran Dana Kapitasi oleh  BPJS  ke  FKTP  Pemerintah  Daerah  langsung  ke  Dinas  Kesehatan  Kab/Kota yang  selanjutnya  disetor  ke  Kas  Daerah  (KASDA)  atau  langsung  dari  BPJS Kesehatan  ke  Kas  Daerah  sebagai  penerimaan  daerah.  Sejak  diundangkannya Perpres 32/2014 dan Permenkes 19/2014 dana Kapitasi langsung dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ke FKTP milik Pemerintah Daerah. Mekanisme pembayaran klaim non  Kapitasi  pelayanan  JKN  oleh  BPJS  Kesehatan  di  FKTP  milik  Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran klaim non kapitasi di FKTP milik Pemerintah Daerah meliputi:
a) Pelayanan ambulan.
b) Pelayanan obat program rujuk balik.
c) Pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik.
d) Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio.
e) Rawat inap tingkat pertama.
f) Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter.
g) Pelayanan KB berupa MOP/vasektomi.
Case Based Payment atau Diagnostic Related Group (DRG) Menurut Permenkes No. 27 Tahun 2014, di Indonesia, metode pembayaran prospektif dikenal dengan Casemix ( case  based  payment)  dan sudah  diterapkan  sejak  Tahun  2008  sebagai metode pembayaran pada program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Sistem casemix adalah  pengelompokan  diagnosis  dan  prosedur  dengan  mengacu pada  ciri  klinis  yang  mirip/sama  dan  penggunaan  sumber  daya/biaya  perawatan yang  mirip/sama,  pengelompokan  dilakukan  dengan  menggunakan software grouper .  Sistem casemix saat  ini  banyak  digunakan  sebagai  dasar  sistem pembayaran kesehatan di negara-negara maju dan sedang dikembangkan di negara- negara berkembang.
Sistem casemix pertama kali dikembangkan di Indonesia pada Tahun 2006 dengan nama INA-DRG ( Indonesia- Diagnosis Related Group ). Implementasi pembayaran dengan INA-DRG dimulai pada 1 September 2008 pada 15 rumah sakit vertikal, dan  pada  1  Januari  2009  diperluas  pada  seluruh  rumah  sakit  yang  bekerja  sama untuk program Jamkesmas. Pada tanggal 31 September 2010 dilakukan perubahan nomenklatur  dari  INA-DRG  (Indonesia  Diagnosis  Related  Group)  menjadi  INA- CBG  ( Indonesia  Case  Based  Group )  seiring  dengan  perubahan  grouper  dari  3M Grouper  ke  UNU  ( United  Nation  University ) Grouper .  Tarif  INA-CBGs  yang digunakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014 diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan.
Cost-Sharing . Konsep  iuran  biaya  adalah  suatu  konsep  pemberian  imbalan  jasa pada PPK, dimana sebagian biaya pelayanan kesehatan dibayar oleh pengguna jasa pelayanan  kesehatan  ( user’s  fee ).Mekanisme  pembayaran  iuran  peserta  kepada BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kepesertaan yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Iuran  bagi  peserta  PBI  dibayarkan  oleh  Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian Kesehatan  kepada  BPJS  Kesehatan. Iuran  bagi  peserta  yang  didaftarkan  oleh Pemerintah  Daerah  dibayarkan  oleh  Pemerintah  Daerah  dengan  besaran  iuran minimum  sama  dengan  besar  iuran  untuk  peserta  PBI.  Iuran  Jaminan  Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan    ( Field  Research ). Penelitin ini dilakukan dengan melakukan observasi pada rumah sakit yang menjadi subjek penelitian yaitu rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Tipe penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Penelitian  ini  bertujuan mendiskripsikan pengaruh asuransi kesehatan BPJS terhadap akuntansi pendapatan rumah  sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  dua sumber, yaitu penelitian yang dilakukan dalam penelitian lapangan akan didapatkan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah manajer  keuangan  rumah  sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping.  Teknik pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  beberapa  cara  antara  lain wawancara,  observasi  dan  studi  pustaka.  Pemeriksaan  keabsahan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi,yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

## 4. Hasil Dan Pembahasan

## Gambaran Umum Objek Penelitian
RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan sebagai Ketua Persyarikatan Muhammadiyah atas inisiatif muridnya, K.H. Sudjak,  yang pada awalnya berupa klinik  dan  poliklinik  pada  tanggal  15  Februari  1923  dengan  lokasi  pertama  di kampung Jagang Notoprajan No.72 Yogyakarta. Awalnya bernama PKO (Penolong Kesengsaraan  Oemoem)  dengan  maksud  menyediakan  pelayanan  kesehatan  bagi kaum  dhuafa.  Pendirian  pertama  atas  inisiatif  H.M.  Sudjak  yang  didukung sepenuhnya oleh K.H. Ahmad Dahlan. Seiring dengan waktu, nama PKO berubah menjadi PKU (Pembina Kesejahteraan Umat).
Pada tahun 1928 klinik dan poliklinik PKO Muhammadiyah pindah lokasi ke Jalan Ngabean No.12 B Yogyakarta (sekarang Jalan K.H. Ahmad Dahlan). Pada tahun 1936 klinik dan poliklinik PKO Muhammadiyah pindah lokasi lagi ke Jalan K.H. Dahlan No. 20 Yogyakarta hingga saat ini. Pada tahun 1970-an status klinik dan poliklinik berubah  menjadi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
Bersamaan  dengan  berkembangnya  berbagai  amal  usaha  di  bidang
kesehatan,  termasuk  di  dalamnya  adalah  RS  PKU  Muhammadiyah  Yogyakarta maka Pimpinan Pusat perlu mengatur gerak kerja dari amal usaha Muhammadiyah bidang  kesehatan  melalui  Surat  Keputusan  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  No 86/SK-PP/IV-B/1.c/1998  tentang  Qaidah  Amal  Usaha  Muhammadiyah  Bidang Kesehatan.  Dalam  Surat  Keputusan  tersebut  diatur  tentang  misi  utamanya  untuk meningkatkan kemampuan masyarakatagar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih  baik,  sebagai  bagian  dari  upaya  menuju  terwujudnya  kehidupan  yang sejahtera  dan  sakinah  sebagaimana  dicita-citakan  Muhammadiyah.  Qaidah  inilah yang menjadi dasar utama dalam menjalankan organisasi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
Dalam  rangka  memperluas  cakupan  pelayanan  yang  pada  saat  itu  tidak mampu lagi dicover oleh RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang berlokasi di Jalan  Ahmad  Dahlan,  maka  dikembangkan  unit  pelayanan  baru  RS  PKU Muhammadiyah    Yogyakarta  unit  II  di  Gamping  Jalan  Wates.  RS  PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II yang merupakan pengembangan dari RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit I dibuka pada tanggal 15 Februari 2009.
Pada  tanggal  16  Juni  2010  Rumah  Sakit  mendapatkan  ijin  operasional sementara. Pada bulan Juni tahun 2012, RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II berhasil lulus akreditasi 5 Bidang Pelayanan yang dikukuhkan dengan sertifikat akreditasi  dari  KARS  dengan  Surat  Keputusan  No  KARS-SERT/600/VI/2012. Tahap ini memuluskan  jalan untuk mengurus ijin tetap sebagai Rumah Sakit Tipe C. Pada akhirnya RS PKU Muhammadiyah mendapatkan ijin operasional sebagai RS Tipe C pada tanggal 18 November 2013 melalui SK Menteri Kesehatan No : HK.02.03/I/1976/2013.  Dalam  perjalanan  waktu  RS  PKU  Muhammadiyah Yogyakarta Unit II perlu untuk menyesuaikan strategi bisnisnya dengan melakukan rebranding    yang  salah  satunya  dengan  mengubah  nama  menjadi  RS  PKU Muhammadiyah  Gamping.  Perubahan  ini  dikuatkan  dengan  Surat  Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sleman No. 503/2026/626/DKS/2016 tentang Pemberian Ijin  Operasional  RS  PKU  Muhammadiyah  Gamping.  Diharapkan  denagn    brand baru  akan  makin  menguatkan  posisi  bisnis  RS  PKU  Muhammadiyah  Gamping. Sejak    tahun  2016    awal  pengembangan  arah  dan  strategi  pengembangan
menggunakan    nama  menjadi    RS  PKU  Muhammadiyah  Gamping  dimaksudkan untuk  nantinya  menjadi  Rumah  Sakit  Pendidikan  Utama.  Hal  ini  tentu  saja membutuhkan rencana  strategis  yang berbeda dengan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.  Di  samping  itu  lingkungan  bisnis  dan    pengaruh  regulasi  bidang pelayanan  kesehatan  yang  penuh  dinamika  perlu  direspon  dalam  rencana  jangka pendek, menengah maupun panjang.

## Sistem  Pembayaran  Asuransi  Kesehatan  BPJS  Di  Rumah  Sakit  PKU Muhammadiyah Gamping
Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia menerapkan asuransi sosial sebagai suatu asuransi yang bentuknya wajib bagi setiap warga negaranya, dimana setiap anggota masyarakat  yang  terlibat  dalam  asuransi  tersebut  memikul  kewajiban  sosial  dan memperoleh jaminan sosial juga. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional  perlu  dibentuk  Badan  Penyelenggara  yang  bentuk  badan  hukumnya berdasarkan  prinsip  kegotongroyongan,  nirlaba,  keterbukaan,  kehati-hatian, akuntabilitas,  portabilitas,  kepesertaan  bersifat  wajib  ,  dana  amanat,  dan  hasil pengelolaan  dana  jaminan  sosial  seluruhnya  untuk  pengembangan  program  dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.
Berdasarkan pasal  5 ayat 1 dan pasal 52 Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,harus dibentuk Badan penyelenggara Jaminan  Sosial  dengan  Undang-  undang  yang  merupakan  transformasi  keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya  sistem jaminan sosial  nasional  bagi  seluruh  rakyat  indonesia  yaitu  salah  satunya  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Metode  Pembayaran  Jasa  Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Indra Bastian  (2008)  dalam  bukunya  Akuntansi  Kesehatan  menyebutkan  bahwa  ada  2 (dua) metode pembayaran  atas jasa pelayanan kesehatan yaitu:
Pembayaran  Retrospektif. Sistem  retrospektif  membayar  besaran  biaya pelayanan  kesehatan  setelah  pelayanan  kesehatan  selesai  diberikan.  Sistem  ini merupakan  sistem  yang  paling  lazim  dan  banyak  digunakan.  Banyak  yang menyebut sistem ini sebagai sebagai sistem "Fee For Service". Menurut Permenkes No. 27 Tahun 2014, metode pembayaran retrospektif adalah metode pembayaran
yang dilakukan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasar pada setiap  aktifitas  layanan  yang  diberikan,  semakin  banyak  layanan  kesehatan  yang diberikan semakin besar biaya yang harus dibayarkan.

## Sistem Pembayaran Prospektif
Menurut  Permenkes  No.  27  Tahun  2014,  metode  pembayaran  prospektif adalah metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang besarannya sudah  diketahui  sebelum  pelayanan  kesehatan  diberikan.  Contoh  pembayaran prospektif  adalah global budge  atau  budget  system,  per  diem,  kapitasi  dan case based  payment atau  diagnostic  related  group  (DRG).  Jenis  Pembayaran  secara sistem Prospektif antara lain:
1) Global Budget atau Budget System
2) Per Diem (Per hari rawat)
3) Capitation (Kapitasi)
4) Case Based Payment atau Diagnostic Related Group (DRG)
5) Cost-Sharing
Saat ini yang sering digunakan adalah Indonesian Case Base Group (INA-CBG’S) di  Indonesia  yaitu  cara  pembayaran  perawatan  pasien  berdasarkan  diagnosis- diagnosis atau kasus-kasus yang relatif sama. Sistem pelayanan yang berhubungan dengan mutu, pemerataan dan jangkauan dalam pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu unsur pembiayaan pasien berbasis kasus campuran,merupakan satu cara meningkatkan standar pelayanan kesehatan Rumah sakit.
INA CBG’S adalah suatu pengklasifikasian dari episode perawatan pasien yang  dirancang  untuk  menciptakan  kelas-kelas  yang  relatif  homogen  dalam  hal sumber  daya  yang  digunakan  dan  berisikan  pasien-pasien  dengan  karakteristik klinik yang sejenis. Rumah Sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan rata- rata  yang  dihabiskan  oleh  satu  diagnosis.  Pengklasifikasian  setiap  tahapan pelayanan kesehatan sejenis kedalam kelompok yang mempunyai arti relatif sama. Manfaat INA CBGs bagi Rumah Sakit adalah sebagai berikut:
1) Rumah sakit mendapatkan pembiayaan berdasarkan kepada beban kerja sebenarnya
2) Dapat meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan Rumah Sakit
3) Bagi dokter atau klinisi dapat memberikan pengobatan yang tepat untuk kualitas  pelayanan  lebih  baik  berdasrkan  derajat  keparahan, meningkatkan  komunikasi  antar  spesialisasi  atau  multidisiplin  ilmu agar perawatan dapat secara komprehensif serta dapat memonitor QA dengan cara yang lebih objektif.
4) Perencanaan  budget  anggaran  pembayaran  dan  belanja  yang  lebih akurat
5) Dapat  untuk  mengevaluasi  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh masing-masing klinisi.
6) Keadilan yang lebih baik dalam alokasi budget anggaran
7) Mendukung  sistem  perawatan  pasien  dengan  menerapkan Clinical Pathway.
Pembayaran  asuransi  BPJS  di  rumah  sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping menggunakan metode retrospektif dan juga prospektif. Seperti yang disampaikan oleh  manajer  keuangan  rumah  sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  sebagai berikut:
“jadi sebenarnya tarif itu sudah ditentukan BPJS. Tapi kita juga memberi pelayanan  dulu  baru  diklaimkan,  jadi  dua-duanya  itu,  tidak  salah  satu. Misalnya untuk semua pemeriksaan rawat jalan pagu dari sana untuk tipe C hanya  160 ribu mau pemeriksaan apapun dikasih hanya segitu dan kita ngasih pelayanan dulu. Pelayanan Juni itu kita klaimkan bulan Juli disana diverifikasi kemudian baru dibayar bulan Agustus”
Pengaruh  Pembayaran  Asuransi  Kesehatan  BPJS  terhadap  Pendapatan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping
Rumah  sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  menerapkan  2  metode pembayaran asuransi BPJS yaitu metode retrospektif dan metode prospektif. Kedua metode ini digunakan untuk klaim yang akan dibayarkan oleh BPJS. Rumah sakit telah menetapkan tariff yang disesuaikan dengan tarif yang telah ditentukan oleh BPJS.  Namun  demikian  terkadang  terdapat  perbedaan  tariff  rumah  sakit  dengan tariff yang diakui oleh BPJS.
Adanya  sistem  pembayaran  BPJS  yang  tidak  langsung  dibayarkan  ini menyebabkan arus kas masuk dari pos pendapatan menjadi tertunda. Rumah sakit baru  mendapat  arus  kas  masuk  setelah  mendapat  klaim  BPJS  dalam  rentang waktunya 2 bulan, sedangkan rumah sakit harus mengeluarkan dana untuk biaya yang  ditanggung  setiap  bulan  seperti  biaya  gaji,  biaya  operasional  dan  lain sebagainya.
Kendala yang dihadapi rumah sakit saat akan klaim adalah proses verifikasi dimana  proses  ini  harus  dilaksanakan  dikantor  BPJS  sedangkan  peraturan  yang sebelumnya bisa dilakukan di rumah sakit. Dampaknya adalah ketika diverifikasi di kantor BPJS jika terjadi kekurangan maka tidak bisa langsung segera dipenuhi harus menunggu waktu kemudian yang akibatnya semakin lama proses pencairan klaimnya.  Di  satu  sisi  rumah  sakit  harus segera  mendapatkan  pembayaran  klaim asuransi BPJS untuk memberikan pelayanan kepada pasien juga membayar biaya – biaya yang rutin dikeluarkan oleh rumah sakit. Pembayaran BPJS dapat dimisalkan seperti  ilustrasi  yang  disampakain  manajer  keuangan  rumah  sakit  PKU Muhammadiyah Gamping berikut:
“misalkan klaim pengajuan bulan Mei itu 7 Milyar kemudian dikembalikan, yang  disetujui  hanya  5,5  Milyar  sisanya  dipending,  itu  bisa  berupa persyaratannya kurang atau kesalahan lainnya nanti sisanya kita betulkan kembali, persyaratannya kita lengkapi nanti kita tagihkan bulan depannya lagi jadi mundur. Jadi disistem kita, pasien BPJS itu otomatis jaminannya jaminan  BPJS.  didepannya  sudah  choice  jaminan  BPJS  jadi  nanti  akan terus begitu dan itu antara system kita sama system BPJS harus dikomper harus  dibridging  karna  memasukkannya  itu  sesuai  tarif  rumah  sakit, padahal  tarif  kita  200  tapi  digantinya  hanya  160  maka  kita  kan  harus merubah  angka  200.  Akhirnya  kita  bridging  bagaiman  system  sana  bisa masuk  kesini,  jadi  nanti  dilaporan  keuangan  akan  muncul  selisih,  selisih kurangnya  akan  menjadi  beban  dan  selisih  sebaliknya  akan  menjadi pendapatan. Dikoding atau diakunnya akuntansi seperti itu dan itu harus real time karna jika tidak real time akan menumpuk”
Bila  mencermati  ilustrasi  yang  diberikan  oleh  manajer  keuangan  rumah sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  tersebut,  menunjukkan  bahwa  rumah  sakit harus mengajukan klaim asuransi BPJS kemudian diveriikasi oleh kantor BPJS jika sudah lengkap dan betul maka akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Namun jika ada kekurangan dokumen maupun kesalahan maka akan dikembalikan oleh kantor BPJS  dan  harus  dibetulkan  oleh  rumah  sakit  kemudian  diajukan  kembali  untuk direvisi  kembali.  Bila  revisi  masih  belum  lengkap  maka  akan  dikembalikan  lagi untuk  dibetulkan  seperti  itu  seterusnya  smapai  dianggap  betul  oleh  kantor  BPJS. Setelah persyaratan lengkap dan sudah dianggap betul maka akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Hal ini  akan memakan waktu yang sangat panjang bagi rumah sakit untuk mencairkan klaim asuransi BPJS tersebut.
Apabila rumah sakit langsung lolos verifikasi maka pembayaran akan segera diterima  pada  bulan  berikutnya,  namun  ini  ada  catatan  juga  bahwa  belum  tentu sebesar yang diklaimkan. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan tariff yang  ditetapkan  oleh  rumah  sakit  dengan  tariff  yang  diakui  oleh  kantor  BPJS. Apabila  pengajuan  klaim  asuransi  BPJS  rumah  sakit  ditolak  dan  harus memperbaikinya,  maka  hal  ini  membuat  rumah  sakit  membutuhkan  waktu  yang lebih lama untuk mendapatkan arus kas masuk.
Dampak  dari  sistem  pembayaran  asuransi  BPJS  dapat  diidentifikasi  menjadi beberapa point:
1) Rumah sakit membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperoleh arus kas masuk.
2) Rumah sakit harus memiliki dana lebih atau cadangan untuk menutup biaya yang dikeluarkan.
3) Rumah sakit berpotensi mengalami kerugian bilamana klaim asuransi sering tidak dapat dibayarkan penuh.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dijabarkan  pada  bab  sebelumnya, menunjukkan hasil bahwa rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping menerapkan sistem  pembayaran  asuransi  kesehatan  BPJS  berupa  kombinasi  prospektif  dan retrospektif.  Adanya  metode  sistem  pembayaran  BPJS  ini  berdampak  pada akuntansi  pendapatan  rumah  sakit  dimana  arus  kas  masuk  tertunda,  namun demikian rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping dapat mengatasinya dengan menyisihkan dana cadangan yang telah dianggarkan tiap awal tahun. Oleh karena itu rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping tidak mengalami kerugian secara terus  menerus  yang  diakibatkan  oleh  perbedaan  tariff  asuransi  kesehatan  BPJS. Bagi  rumah  sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  sebaiknya  meningkatkan pengelolaan  keuangan  dalam  hal  antisipasi  pembayaran  asuransi  BPJS.  Bagi peneliti  selanjutnya,  sebaiknya  menganalisis  dari  sisi  kantor  asuransi  kesehatan BPJS.

## Ucapan Terimakasih
Artikel  ini  dapat  terselesaikan  atas  bantuan  dan  dukungan  berbagasi  pihak,  oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
a. Kemenristekdikti  yang  telah  memberikan  dana  hibah  penelitian  dosen pemula (PDP)
b. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping atas kesediaan menjadi objek penelitian.
c. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra.  2008.  Akuntansi  Kesehatan.  Edisi  1.  Cetakan  Pertama.  Penerbit Erlangga: Jakarta
Harahap,  Sofyan  Syafri.  1999.  Analisa  Kritis  Atas  Laporan  Keuangan.  Edisi  1.
Cetakan Kedua. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
Ikatan Akuntan  Indonesia, 2002, Standar Akuntansi  Keuangan Per 1  April 2002, edisi 3 cetakan kedua Penerbit Salemba Empat.
Moleong,  L.  J.  2010.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung:  Remaja
Rosdakarya.
Moleong,  Lexy  J.  2012.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Sugiyono.  2009.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung:
Alfabeta