## PENGARUH PANDEMI COVID -19 TERHADAP PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)
I Kadek Partayasa 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Komang Febrinayanti Dantes 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {ikadekpartayasa4@gmail.com , sudiatmaka58@gmail.com , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id }

## ABSTRAK,
Penelitian awal yang di lakukan di Pengadilan Negeri Singaraja menunjukkan bahwa kasus perceraian yang umumnya terjadi di kalangan masyarakat di Kabupaten Buleleng adalah dilatarbelakangi karena dampak  dari  pandemi  Covid-19  yang  membawa  pengaruh  terhadap  tingginya  kasus  perceraian. Tujuan  Penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui  Pengaruh  pandemi  covid-19  terhadap  peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan hakim untuk mencegah perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Negeri Singaraja. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Sumber data yang digunakan adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu  Teknik  studi  dokumen  dan Teknik  wawancara,  kemudian  data  yang  diperoleh  diolah  dan  diseleksi  supaya  memperoleh  hasil sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya  Pandemi  Covid-19  di  Kabupaten  Buleleng,  berpengaruh  terhadap  peningkatan  kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Singaraja, disamping faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Pada masa Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi, karena masalah ekonomi keluarga sering cekecok dan  berakhir pada perceraian. Upaya Hakim Pengadilan Negeri  Singaraja dalam  mencegah  kasus  Perceraian  adalah  pada  asasnya  peran  hakim  yang  signifikan  dalam pencegahan kasus percerian yang terjadi adalah pada tahap perdamaian. Upaya perdamian ini hakim berusaha  memberikan  nasehat-nasehat  dan  melalui  beberapa  Teknik-teknik  dalam  melakukan mediasi  untuk  kedua  belah  pihak.  Terpenting  dalam  upaya  mediasi  adalah  para  pihak  hadir  dan terbuka terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Saran yang dapat diberikan diharapkan semua pihak baik keluarga dan pemerintah dalam hal ini hakim pengadilan dapat memberikan edukasi dan  sosialisasi  mengenai  perkawinan  dan  memberikan  pemahaman  mengenai  dampak-dampak ditimbulkan  jika  terjadinya  suatu  perceraian,  supaya  dapat  meminimalisir  kasus  perceraian  yang terjadi dan khsusnya pada masa pandemi covid-19.
Kata Kunci : Peningkatan, Perceraian, Pandemi Covid-19

## ABSTRACT,
Preliminary research conducted at the Singaraja District Court showed that divorce cases that generally occur among the people in Buleleng Regency are motivated by the  impact of the Covid-19  pandemic which has an influence on the high number of divorce cases. The purpose of this study was to determine the effect of the covid-19 pandemic on the increase in divorce cases at the Singaraja District Court and to find out the efforts made by judges to prevent divorce during the pandemic at the Singaraja District Court. The research method used in this study is an empirical research method. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are document study techniques and interview  techniques,  then  the  data  obtained  are  processed  and  selected  in  order  to  obtain  results  in accordance with the problems raised in this study. The results showed that the existence of the Covid- 19  pandemic  in  Buleleng  Regency  had  an  effect  on  the  increase  in  divorce  cases  that  entered  the Singaraja Court, in addition to the main factor being the economic factor. During the Covid-19 Pandemic, which greatly affected the economy, due to economic problems the family often quarreled and ended in
divorce. The efforts of the Singaraja District Court Judges in preventing divorce cases are based on the principle that the significant role of judges in preventing divorce cases that occur is at the peace stage. In this reconciliation effort, the judge tried to provide advice and through several techniques in mediating for both parties. The most important thing in mediation efforts is that the parties are present and open to problems that occur in the family. The advice that can be given is that it is hoped that all parties, both families and the government, in this case court judges, can provide education and socialization about marriage and provide an understanding of the impacts if a divorce occurs, in order to minimize divorce cases that occur and especially during the COVID-19 pandemic.
Keywords: Upgrade, Divorce, Covid-19 Pandemic

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana diatur dalam pasal 1 ayat  3  UUD  NRI  1945.  Negara  hukum pada dasarnya memberikan pegayoman terhadap setiap warga negara dan warga negara  wajib  tunduk  dan  patuh  kepada hukum.  Hukum  mengatur  setiap  aspek kehidupan warga negara tidak terkecuali dalam  hal  perkawinan.  Perkawinan semula  diatur  berdasarkan  Undang- Undang  nomor  1  tahun  1974  yang kemudian  dilakukan  perubahan  menjadi Undang-Undang  Nomor 16 Tahun  2019 tentang  Perkawinan.  Menurut  pasal  1 Undang –  Undang  No.  16  Tahun  2019 Perkawinan  adalah  merupakan  ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita  yang  bertujuan  untuk membentuk suatu rumah tangga (Zainuddin, 2017:1).
Menurut  pasal  1  Undang –  Undang No.  16  Tahun  2019  Perkawinan  adalah merupakan  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga (Zainuddin,2017,1).  Perkawinan adalah  merupakan  prilaku  makhluk ciptaan Tuhan untuk melanjutkan kehidupannya.  Perkawinan  di  anggap penting
di dimensi manapun.
Perkawinan  dikatakan  sebagai  budaya tidak  beraturan  dan  berkembang  sesuai dengan  perkembangan,  oleh  karena  itu perkawinan diatur dalam tradisi, agama, dan institusi negara. Tujuan dilakukannya  perkawianan  yaitu  agar menghindari  zinah  dan  tercela.  Tujuan selalu  diharapkan  adanya  kebahagiaan, memiki keturunan, dan utuh perkawinan hingga maut memisahkan. Tetapi dalam
kenyataannya  tidaklah  berjalan  sesuai dengan normalnya, banyak juga keluarga yang memutuskan untuk bercerai.  Bahwa  hal  ini  menunjukkan harapan  ideal  sebuah  keluaga  yang harmonis tidak sesuai dengan kenyataan yang  ada  (Santoso,  2016  :  413-414). Berdasarkan esensi perkawinan di atas, pada dasarnya dalam suatu perkawinan tidak  diharapkan  terjadi  suatu  percerian karena  dapat  mengganggu  keutuhan rumah tangga termasuk mengusik kebahagiaan  yang  semula  menjadi tujuan perkawinan. Implikasi yang signifikan  juga  berpengaruh  terhadap tumbuh  kembang  anak  apabila  dalam suatu keluarga terjadi perceraian.
Berdasarkan data yang didapatkan di Pengadilan  Negeri  Singaraja,  terdapat sejumlah  peningkatan  kasus  perceraian sejumlah  35%  pada  rentang  waktu  2 tahun  dari  tahun  2019  s/d  2021.  Hasil koordinasi dengan staf pengadilan Negeri Singaraja  juga  menunjukkan  informasi awal  bahwa  kasus  perceraian  yang umumnya terjadi di kalangan masyarakat di Kabupaten
Buleleng adalah dilatarbelakangi  karena  dampak  dari pandemi Covid-19 yang membawa pengaruh  terhadap  tingginya  kasus perceraian.  Adapun  beberapa faktor dari pengaruh pandemi yang disinyalir sebagai pemicu perceraian dari pasangan  suami  istri,  antara  lain;  (1) tingginya  angka  pengangguran  akibat pemutusan  hubungan  kerja,  faktor  ini menjadi  pemicu  utama  perceraian;  (2) imbas  dari  pengangguran  adalah  sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga  yang  mengakibatkan  terjadinya perceraian;  (3)  Kebutuhan  ekonomi
keluarga  yang  tidak  mampu  terpenenuhi sehingga menyebabkan terjadinya perceraian  antara  pasangan  suami  istri; (4)  Terjadinya  perselingkuhan  yang menyebabkan terjadinya perceraian.
Beberapa faktor di atas, mengindikasikan bahwa pandemic covid-19 telah membawa  pengaruh  signifikan  terhadap maraknya kasus perceraian di Kabupaten Buleleng.
Menurut  Subekti  Perceraian  adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab  yang  disahkan  oleh  keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah
pihak (Matondang,2014).  Perceraian  terjadi karena  adanya  suatu  alasan  yang melatarbelakanginya.  Saat  ini  kasus perceraian  Kabupaten  Buleleng  masih terjadi  dan  terus  meningkat  jumlahnya. Pandemi covid-19 memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan keluarga. Kebijakan  Pemerintah  dalam  memutus penyebaran Covid-19 diterapkan pembatasan  sosial  bersekala  besar dengan mengeluarkan Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka Percepatan  Penanganan Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19).
Kebijakan  ini  menuntut  keluarga untuk  melakukan  aktivitas  dari  rumah, mulai  dari  belajar,  beribadah,  hingga bekerja.  Keadaan  ini  membuat  masing- masing  keluarga  menghabiskan  lebih banyak  waktunya  dirumah.  Kondisi  ini disikapi  beda-beda  oleh  tiap  keluarga. Ada  yang  menyikapi  dengan  positif seperti membangun kembali kebersamaan  dan  kedekatan  antar anggota keluarga. Namun ada juga yang menyikapinya  secara  negatif  hingga berujung  konflik.  Adapun  aspek  yang menyebabkan  terjadinya  perdebatan antar pasangan suami dan isteri sekaligus  menjadi  sumber  konflik  dari segi ekonomi. Perubahan ekonomi yang terjadi pada masa covid-19 tidak mampu diterima oleh semua keluarga.
Ada  keluarga  yang  tidak  memiliki cukup  tabungan  untuk  menghadapi kondisi  darurat.  Akhirnya  konflik  kerap terjadi  di  dalam  rumah  tangga  serta gagasan yang ingin diakui dan dilaksanakan,  sedangkan  pihak  lainnya memiliki harapan yang berbeda (Wijayanti,  Vol  14,  No.  1,  2021). Putusnya perkawinan
adalah terputusnya  ikatan  perkawinan  antara orang laki-laki dengan orang perempuan.
Putusnya ikatan perkawinan tersebut dapat  di  akibatkan  oleh  salah  seorang diantara  keduanya  meninggal  dunia, kepergian  suami  atau  istri  selama  10 tahun  dan  diikuti  dengan  perkawinan baru  dengan  orang  lain,  putusan  hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan  tempat  tidur  selama  5  tahun  dan perceraian (Fauziah, 2020, Volume.4).
Masalah hubungan, perilaku, pekerjaan  dan  faktor  pembagian  kerja merupakan  faktor  yang  mendorong pasangan  bercerai,  penyebab  langsung perceraian dapat beranekaragam seperti karakter psikologis pribadi dari salah satu pihak  atau  kedua  pasangan  hingga kesulitan  ekonomi  dan  perpecahan. Khususnya pada masa pandemic Covid- 19  beberapa  masyarakat  merasakan dampak  yang  begitu  besar  seperti pemutusan  hubungan  kerja  secara sepihak  yang  dilakukan  di  beberapa perusahaan yang mengakibatkan terganggunya kestabilan ekonomi keluarga sehingga merasa tidak mampu lagi  untuk  mempertahakan  hubungan rumah tangga, faktor ekonomi merupakan  faktor  yang  secara  umum menjadi  latar  belakang  perceraian. Sehingga  menarik  bagi  peneliti  untuk mengkaji lebih jauh tentang problematika kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten  Buleleng  selama  pandemi covid-19.  Maka  dari  itu  peneliti  tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Pandemi Covid -19 Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian  Studi  Kasus  Pengadilan
Negeri Singaraja”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan  suatu  metode  penelitian hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta empiris  yang  diambil  dari  perilaku manusia, baik perilaku verbal yang dapat di  wawancara  maupun  perilaku  nyata yang  dilakukan  melalui  pengamatan langsung.  Sifat  penelitian  yang  dipakai dalam  penelitian  ini  adalah  Deskriptif. Data dan Sumber Data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh langsung  dari  sumbernya  melalui  hasil wawancara,  observasi  maupun  laporan, data  sekunder  yang  diperoleh  dari penelitian  kepustakaan.  Bahan  hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang- undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang- Undang No 1 Tahun 1974, KUH Perdata, dan  Peraturan  pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Ishaq,  2017,101).  Dan  bahan  hukum sekunder  berupa  doktrin  para  ahli  serta bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, majalah,  surat  kabar,  dan  sebagainya. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga  jenis  teknik  yaitu,  teknik  studi dokumen, teknik observasi atau pengamatan,  dan  teknik  wawancara. Teknik  penentuan  sampel  penelitian  ini menggunakan non  random  sampling dengan Teknik pengolahan dan Analisis data diolah secara kualitatif yang disusun secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENINGKATAN KASUS

## PERCERAIAN  DI  PENGADILAN  NEGERI SINGARAJA
Corona  virus  merupakan  keluarga virus  yang  menyebabkan  penyakit  pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya  menyebabkan  penyakit  infeksi saluran  pernapasan,  mulai  flu  biasa  hingga penyakit  yang  serius  seperti  Middle  East
Respiratory Syndrome (MERS) dan sindrom pernafasan  akut  berat/  Severe  Acute Respiratory Syndrome (SARS). Corona virus jenis  baru  yang  ditemukan  manusia  sejak kejadian  luar  biasa muncul  di  wuhan  china, pada  desember  tahun  2019  lalu,  kemudian diberi  nama  Severe  Acute  Respiratory Syndrome Corona Virus (SARS-COV2) dan menyebabkan penyakit Corona Virus Disease-2019 (Covid-19). Covid-19
membawa  dampak  yang  signifikan  baik khususnya  bagi  kehidupan  masyarakat dalam  memperoleh  penghasilan  dalam keluarga.  Pengaruh  penghasilan  dalam keluarga berdampak terhadap keharmonisan  keluarga.  Keluarga  dibentuk berdasarkan suatu perkawinan.
Perkawinan  ialah  merupakan  ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.”  Aturan  mengenai perkawinan  yang  diatur  dalam  Undang – Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang perkawinan dan juga memuat subtansi dasar hukum perceraian di Indonesia,  yang diatur pada  pasal  38  sampai  dengan  pasal  41 Undang –  Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang perkawinan.
Hukum  perkawinan  sendiri  tidak  dapat dipisahkan  dengan  hukum  perceraian. Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan  dalam  makna  yang  lebih  luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan,  karena  hukum  perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan  bagian  dari  hukum  perdata. Pemahaman  bahwa  hukum  perceraian adalah  bidang  hukum  keperdataan,  selaras dengan pengertian hukum perkawinan yang dikemukakan  oleh  Abdul  Ghofur  Anshori menyatakan (Syaifuddin, 2012:1) :
“Hukum  perkawinan  sebagai  bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta  akibat-akibatnya  antara  dua pihak,  yaitu  seorang  laki-laki  dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama  untuk  waktu  yang  lama
menurut peraturan-peraturan yang
ditetapkan dalam undang-undang.
Kebanyakan isi atau peraturan mengenai  pergaulan  hidup  suami  istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau
kesopanan”.
Perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam ikatan lahir dan batin, sebagai suami istri dengan tujuan yang  suci  dan  mulia  yang  didasarkan  atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Hal  tersebut mempunyai  hubungan  yang  erat  sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan  tidak  saja  memiliki  unsure lahiriah/jasmaniah tetapi juga unsur batiniah/rohaniah  (Muhammad,  2014  :  4). Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi  ini  adalah  melegalkan  hubungan hukum  antara  seorang  laki-laki  dengan seorang wanita (Tutik, 2014 : 99). Perkawinan  adalah  suatu  perjanjian  yang menimbulkan  perikatan  antara  suami  dan istri,  yang  menempatkan  suami  dan  istri dalam  kedudukan  yang  seimbang  dan mengandung  hak  dan  kewajiban  yang seimbang  pula  bagi  kedua  belah  pihak (Syarifuddin, 2013 : 386).
Undang – Undang perkawinan
menganut  prinsip  mempersukar  terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa  akibat  buruk  bagi  pihak –  pihak yang  bersangkutan.  Dengan  maksud  untuk mempersukar  terjadinya  perceraian  maka ditentukan  bahwa  melakukan  perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu yang tidak  akan  dapat  hidup  rukun  sebagai suami isteri.
Padahal  suatu  perkawinan  mempunyai kekuatan  atau  hubungan  yang  sangat  erat dengan  agama  dan  kerohanian,  hal  ini disebabkan karena suatu perkawinan bukan hanya  hubungan  Jasmaniah  saja  tetapi hubungan Bathiniah (agama dan kerohanian) mempunyai peran yang sangat penting  dalam  perkawinan  (Prakoso  dan Murtika,  1987:  7).    Perkawinan  sebagai lembaga  hukum,  mempunyai  akibat  hukum yang sangat  penting dalam kehidupan para
pihak  yang  melangsungkan  perkawinan. Salah menjaga keharmonisan suatu perkawinan akan berujung pada penceraian. Perceraian  sering  terjadi  akibat  dekadensi moral  manusia  sudah  menurun  dan  tidak lagi  memperhatikan    nilai    ajaran    agama serta    tidak    meningahkan    norma    dan kaidah  yang  berlaku  dalam masyarakat.
Untuk itulah sangat diperlukan pemahaman  terhadap  ajaran  agama  dan norma  yang  hidup  dalam  masyarakat, sehingga  cita-cita  hidup  berumah  tangga sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang    Nomor    1    Tahun    1974 dapat    tercapai    dengan    sebaik- baiknya.Idealnya,    suatu  perkawinan    itu haruslah    memiliki    hubungan    yang harmonis  di  dalamnya.  Antara  suami  dan istri  haruslah    saling    melindungi,    saling menyayangisatu    sama    lain,    dan    selalu bersama    baik    dalam   suka  maupun  duka. Akan tetapi harapan manusia tidak selamanya  dapat  terkabul  seperti  dicita- citakan  Jika  teori  diatas  dikaitkan  dengan peningkatan kasus penceraian di pengadilan negeri singaraja, disebabkan karena struktur yaitu  kepala  keluarga  yang  banyak  di rumahkan  dan  di  PHK  akibat  pandemic covid-19  yang  menyebabkan  keluarga tersebut  terus  berselisih  saja  dikeluarga tanpa  ada  yang  menengahi  dan  akan berujung pada suatu penceraian.
Angka  perceraian  di  Kabupaten Buleleng  di  tengah  pandemi  Covid-19 tergolong  meningkat.  Setiap  bulannya  ada saja masyarakat yang mengajukan perceraian  ke  Pengadilan  Negeri  (PN) Singaraja. “Gugatan perceraian di Singaraja meningkat tinggi di tengah wabah Covid-19. Bahkan Buleleng masuk urutan kedua angka perceraian tertinggi setelah Kota Denpasar. Kami rata-rata menerima pengajuan gugatan perceraian 50- 80 kasus setiap bulannya”. Meningkat  angka  perceraian  di Singaraja  tahun  ini  melebihi  angka  kasus perceraian tahun lalu. Secara umum banyak faktor yang menyebabkan seseorang berumah  tangga  melayangkan  gugatan cerai. Yakni adanya zina, adanya pasangan yang meninggalkan istrinya berturut selama dua tahun tanpa izin, cerai karena kekerasan
dalam  rumah  tangga  (KDRT),  cerai  karena alasan  hukuman  penjara  pasangannya, menggugat  cerai  dengan  alasan  cacat badan  tidak  dapat  melayani  pasangan secara  puas  saat  berhubungan  badan, masalah ekonomi, percekcokan terus menerus  dan  karena  alasan  adanya  pria atau wanita idaman lain dalam rumah.  Namun  di  Buleleng  peningkatan angka  perceraian  dominan  karena  faktor masalah ekonomi keluarga, adanya pria dan wanita idaman lainnya dalam rumah tangga. Antara perempuan (istri) dan laki-laki (suami) berimbang  melakukan  gugatan  perceraian. Pihak istri menggugat cerai suaminya karena masalah ekonomi lantaran tidak memberikan nafkah  setiap  harinya.  Sementara  pihak lelaki  atau  suami  menggugat  cerai  istrinya karena sang istri memiliki hubungan dengan pria  idaman  lain.  Diakui  pria  yang  juga hakim  PN  Singaraja,  ini  memang  sulit menuju  proses  damai  kedua  belah  pihak, karena ini menyangkut pilihan hati. Beda hal dengan  perbuatan  melawan  hukum  bisa diselesaikan  secara  damai.  Terkecuali kedua belah pihak melihat dampak perceraian dengan korban masa depan anak mereka.  Kendati  kedua  belah  pihak  telah dipertemukan  dan  dimediasi  oleh  hakim” Angka  perceraian  yang  disampaikan  PN Singaraja  ini  belum  mencakup  keseluruhan kasus perceraian di Buleleng.

## UPAYA  HAKIM  UNTUK  MENCEGAH PERCERAIAN  PADA  MASA  PANDEMI  DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
Pengadilan negeri adalah salah satu lembaga  peradilan  yang  mempunyai  tugas pokok  dalam  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perkara  perdata  dan  pidana  di tingkat  pertama  bagi  pencari keadilan  pada umumnya.  Sehingga  Pengadilan  Negeri dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa  dan  mengadilinya.  Begitu  juga terhadap  hakim  berdasarkan  Pasal  22 Aglemene Bepalingen, hakim yang menolak untuk  mengadakan  keputusan  terhadap perkara, dengan dalih undang-undang tidak
mengaturnya,  terdapat  kegelapan  atau ketidaklengkapan karena menolak mengadili perkara. Peradilan yang memeriksa perkara perdata, peradilan perdata, menjadi wewenang  peradilan  umum.  Berdasarkan penjelasan  Pasal  10  ayat  (2)  Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman kiranya dapat disimpulkan bahwa bidang hukum apa yang menjadi wewenang peradilan umum adalah dalam perkara pidana dan perkara perdata. Contoh dari perkara perdata adalah perkawinan dan termasuk perceraian karena yang dimaksud dengan hukum keperdataan adalah  ketetapan  hukum  yang  mengatur kepentingan dan hak-hak orang perorangan perdata  maksudnya  yaitu  hubungan  antar individu  dengan  individu  lain  yang  sifatnya pribadi  atau  khusus  (Mertokusumo,  2010  : 55).
Mengenai  perceraian  yang  telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu pada peraturan
Perundang – perundang khususnya Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Saebani, 2016 : 97). Perceraian bukanlah merupakan sebuah kesepakatan. Untuk melangsungkan perceraian  tidak  boleh  didasarkan  dengan adanya  sebuah  kesepakatan.  Perceraian merupakan  pintu  darurat  atau  alternatife terakhir untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan (Atmadjaja, 2016 : 24). Secara umum, pembatalan
perkawinan  dilakukan  karena  syarat-syarat perkawinan  tidak  dipenuhi  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan sebagai suatu perjanjian  yang menimbulkan  akibat  hukum bagi  para  pihak  (Turatmiyah,  dkk,  2015: 169). Pembatalan perkawinan adalah suatu perbuatan  hukum  untuk  menyatakan  tidak sahnya  suatu  perkawinan  melalui  proses putusan pengadilan, dengan adanya pembatalan  perkawinan  berarti  perkawinan tersebut  tidak  pernah  ada  dan  para  pihak dianggap  belum  pernah  melangsungkan perkawinan. Pasal 22 Undang – Undang No. 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (“UUP”) mengatur bahwa perkawinan dapat
dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi  syarat  untuk  melangsungkan perkawinan  sebagaimana  telah  diatur  oleh peraturan  perundang-undangan  (Siahaan dan  Balawanti,  2020  :  568).  Permasalahan yang  begitu  mengguncang  keluarga  dapat pula membuat para pihak untuk berkeinginan  bercerai,  yang  disebabkan terjadinya  sesuatu  dalam  kehidupan  rumah tangga  yang  tidak  memungkinkan  rumah tangga  itu  dilanjutkan  (Faisal,  2017:  8). Apabila sudah tidak ada solusi, maka salah satu  pihak  akan  mengajukan  gugatan  ke pengadilan  untuk  perkawinannya  di  putus secara percerian.
Prosedur  percerian  dalam  pasal  20 sampai  dengan  pasal  36  PP  No.  9  Tahun 1975 merupakan hal baku yang dilaksanakan di pengadilan. Kasus percerian yang masuk di Pengadilan Negeri Singaraja sudah barang tentu dilakukan suatu negosiasi  untuk  rujuk  kembali  kepada  para pihak.  Kendatipun  demikian,  dari  pihak keluarga  para  pihak  juga  menginginkan bagaimanapun kebahagiaan masing-masing anaknya.  Terkadang  dari  pihak  keluarga sangat  menginginkan  anaknya  yang  ingin bercerai  untuk  rujuk  kembali  supaya  dapat hidup rukun. Namun dalam proses persidangan  terkadang  orang  tua  menjadi saksi  dalam  kasus  percerian  anaknya.  Hal tersebut  jadinya  secara  tidak  langsung menginginkan  anaknya  untuk  bercerai dengan  pasangannya.  Mengingat  saksi tersebut harus melihat langsung, mendengar suatu  fakta-fakta  yang  terjadi  di  rumah tangga anaknya
Upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak Pengadilan Negeri Singaraja untuk meminimalisir kasus perceraian yang masuk di pengadilan negeri singaraja adalah, upaya dari  mediator  dalam  hal  perdamaian  (Hasil Wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan Negeri  Singaraja,  pada  tanggal  19  Januari 2022).  Perdamaian  merupakan  hal  yang diprioritaskan  dalam  penyelesaian  suatu perkara terutama dalam perkara perceraian. Hal  ini  dikarenakan  dengan  tercapainya perdamaian,  selain  dapat  menyelamatkan keutuhan rumah tangga, juga dapat terlaksananya pemeliharaan anak
sebagaimana mestinya. Upaya Hakim pengadilan negeri singaraja dalam mencegah  terjadinya  perceraian  di  masa pandemi  adalah  pada  proses  mediasi.  Jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan tahap  pertama  yaitu  perdamaian,  maka disanalah peran mediator yang sangat besar dalam  merujuk  para  pihak  untuk  kembali, disamping  itu  pula  ditanyakan  kepada  para pihak  mengenai  permasalahan  yang  terjadi ke pasangan suami istri tersebut. Jika sudah ada suatu keterbukaan dan saling memaafkan  dari  kedua  belah  pihak,  maka dapat  para  pihak  tersebut  untuk  merujuk kembali.
Peran hakim untuk mencegah kasus pencerian  terbatas,  karena  apapun  yang diajukan fakta-fakta hukum para pihak dalam mengajukan  gugatan  perceraian,  maka itulah yang diperiksa oleh hakim, sepanjang alat-alat  bukti  tersebut  dan  fakta-fakta hukumnya  memang  harus  para  pihak bercerai. Namun dalam persidangan selama ini adapula dalam proses ditengah persidangan  berlangsung  di  Pengadilan Negeri Singaraja, para pihak tersebut saling memaafkan  dan  saling  rujuk  kembali  (Hasil Wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan Negeri Singaraja, pada 19 Januari 2022). Hakim  dituntut  tidak  hanya  menggunakan pendekatan  secara  formal  yang  sekedar untuk  menemukan  fakta  kuantitas  dan kualitas  perselisihan  dan  pertengkaran. Sebaliknya,  hakim  dalam  melaksanakan fungsi  mendamaikan,  juga  mencari  dan menemukan  faktor  yang  melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran. Karena tidak mungkin hakim dapat secara efektif mengajak  dan  membujuk  para  pihak  untuk berdamai  apabila  hakim  sendiri  tidak mengetahui  sebab-sebab  perselisihan  dan pertengkaran. Ditambah lagi, jika para hakim hanya mengusahakan perdamaian sepintas saja  dengan  waktu  sesingkat-singkatnya sudah  tentu  upaya  perdamaian  demikian tidak  akan  mendatangkan  hasil  yang bermanfaat kepada kedua belah pihak yang bersengketa (Sudirman, 2021 : 75).
Terpenting  adalah  para  pihak  hadir dalam  upaya  mediasi  dan  kemudian  Hakim mediator  mengetahui  masalahnya.  Hakim
Mediator  menggunakan    pendekatan    atau dengan    mulai    memberi  nasihat-nasihat, ada  yang  menggunakan  nasihat  dengan menggunakan pendekatan   Agama.   Dalam pendekatan      agama      ini      mediator menggunakan    beberapa    dalil    yang membicarakan    dan    membahas  tentang agama.    Selain      pendekatan      Agama      di atas      Hakim      Mediator    menggunakan pendekatan        matematis.        Pengertian pendekatan  matematis    ini    adalah    biaya hidup  pasca  perceraian  itu  sangat  tinggi, ketika para pihak sudah pisah mereka akan segera  menikah  lagi,  apakah  mau    suami atau  istri  baru  saudara  diajak  mengasuh anak  saudara.
Disamping  adanya  suatu  upaya pencegehan perceraian oleh hakim pengadilan  negeri  singaraja,  sudah  barang tentu di sisi lain perlunya dari pihak keluarga, supaya  mengusahakan  dan  menasehati anak-anaknya  yang  berkeinginan  untuk bercerai  dan  juga  upaya  dari  pihak  Desa juga berusaha memberikan nasehat- nasehat  supaya  masyarakatnya  tidak  jadi untuk melakukan percerian. Perlu kerjasama dari  para  pihak  yang  saling  bahu  mebahu menyadarkan para pihak yang ingin melakukan perceraian supaya kasus perceraian dapat diminimalisir.

## SIMPULAN
1. Adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten  Buleleng  berimplikasi terhadap peningkatan kasus perceraian yang masuk di
Pengadilan  Singaraja,  disamping faktor  utamanya  adalah  faktor ekonomi.  Pada  masa  Pandemi Covid-19  yang sangat  berpengaruh terhadap  ekonomi,  yang  mana banyak masyarakat mengalami
PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),
karena  di  PHK  dan  tidak  dapat memenuhi kebutuhan keluarga, maka  dari  sana  timbul  suatu percekcokan  yang  terus-menerus terjadi  dan  tidak  menemukan  suatu solusi,  kemudian  akhirnya  para
pihak memilih jalan untuk melakukan suatu perceraian.
2. Upaya  Hakim  Pengadilan  Negeri Singaraja  dalam  mencegah  kasus Perceraian  adalah  terlebih  dahulu perlunya  kesadaran  masyarakat terhadap aturan-aturan yang mengatur  mengenai  penanganan pandemic  covid-19  dan  partisipasi pemerintah dalam membantu ekonomi masyarakat, agar
mengurangi  kasus  perceraian  yang terjadi.  Pada  asasnya  peran  hakim juga yang signifikan dalam pencegahan  kasus  percerian  yang terjadi adalah pada tahap perdamaian.  Upaya  perdamian  ini hakim berusaha memberikan
nasehat-nasehat dan melalui beberapa Teknik-teknik dalam melakukan  mediasi  untuk  kedua belah  pihak.  Terpenting  dalam mediasi  ini  adalah  para pihak  hadir dalam  proses  siding  pertama  sejak dilakukan  suatu  gugatan  percerian. Jika  sudah  hadir  dalam  percerian usaha hakim mediator untuk memahami
masalah
dan keterbukaan  dari  masing-masing pihak  sangat  menentukan  dalam keberhasilan  rujuk  kembali  kedua belah pihak. Namun jika tidak dapat dirujuk kembali dan para pihak tetap melakukan  suatu  perceraian,  maka proses  siding  selanjutkan  akan dilakukan hingga putusnya percerian.  Namun,  apabila  dalam proses  persidangan  para  pihak saling  memaafkan  dan  ingin  rujuk kembali, maka di perkenankan oleh hakim untuk rujuk kembali.

## SARAN
1.  Diharapkan  kepada  masyarakat secara umum, berfikir dan mengendalikan diri dalam melakukan suatu perceraian,
karena  pandemic  covid-19  tidak berlangsung  lama.    Kemudian mempertimbangkan dampak-
dampak yang terjadi jika melakukan perceraian  dan  walaupun  di  masa pandemic covid-19 yang berpengaruh  terahadap  ekonomi masing-masing masyarakat, jangan hal  tersebut  menjadikan  para  pihak untuk  terus  cekcok  dan  yang  akan menyebabkan  akan  kehancuran yaitu perceraian. Namun hal
tersebut  bisa  di  bicarakan  oleh masing-masing  pasangan  suami istri  untuk  mencari  jalan  keluar dalam  hal  pemenuhan  ekonomi akibat  pandemic  covid-19.  Ingat susah  dan  senang  jalani  bersama dan  ingat  anak-anak  yang  menjadi korban  jika  salah  langkah  dalam memutuskan suatu perkawinan. 2.  Diharapkan bagi pemerintah supaya membuat aturan yang lebih mempersulit orang untuk melakukan suatu  perceraian  dan  memberikan jalan  keluar  bagi  masyarakat  luas supaya  tidak  sampai  masyarakat tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan pokok akibat dari pandemic covid-19 dan  yang  berimbas  pada  ekonomi dan  pertengkaran  dan  akhirnya perceraian. Serta  hakim pengadilan negeri dapat memberikan sosialisasi  mengenai  perkawinan dan  edukasi  untuk  masyarakat supaya dapat meminimalisir
terjadinya kasus percerian.

## DAFTAR RUJUKAN
Atmadjaja,  Djoko  Imbawani.  2016 . Hukum Perdata.Malang: Setara Press Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya.  AL-QADHA  Jurnal
Hukum Islam Dan Perundang-
undangan, Vol. 4 Nomor 1 Fauziah, A. S. N., Asizah Nur Fauzi & Umma
Ainayah.  (2020).  Analisis  Maraknya Perceraian  Pada  Masa  Pandemi Covid-19.  Journal  of  Islamic  Law, 181-192.
Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan  Skrispsi,  Tesis,  Serta Disertasi. Bandung:  Alfabeta.  KUH
Perdata
Burgerlijk Wetboek. Penerbit: Pustaka Mahardika. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, sebagaimana  dimuat  berdasarkan Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847.
L.,Sudirman. 2021. Hukum  Acara Peradilan Agama.  Sulawesi  Selatan  :  IAN parepare Nusantara Press.
Matondang,  A.  (2014).  Faktor-Faktor  Yang
Mengakibatkan  Perceraian  dalam Perkawinan. Journal Ilmu Pemerintahan  dan  Sosial  Politik, 141-150. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Nomor  1975/No  12.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa, Balwanti. (2020).  Akibat  Hukum  Putusan Pengadilan  Terhadap  Pembatalan Perkawinan. Jurnal Geuthee : Penelitian  Multidisiplin  Vol.  03,  No.
03. Sudikno  Mertokusumo,  Sudikno.  2010. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia. Yogyakarta: UAJY. Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan,A. 2013. Hukum Perceraian . Jakarta: Sinar Grafika.
Syaifuddin, Muhammad, dkk.  2014.  Hukum
Perceraian    Cet.2.  Jakarta  Timur  :
Sinar Grafika.
Syaifuddin,  Muhammad.  2012.  Pluralistik hukum Pereraian. Malang : Tunggal
Mandiri.
Turatmiyah., Sri, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera. (2015). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan
Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama  Sumatera  Selatan.  Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 22 Tutik,  Titik  Triwulan.  2014.  Hukum  Perdata dalam  Sistem  Hukum  Nasional. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana
dimuat  dalam  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1
Tahun  1974,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3019,  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2019  nomor  186. Tambahan  lembaran  Negara  Nomor 6401. Zainuddin  &  Zainuddin,  A.2017.  Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya Ditinjau dari Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Edisi 1.Yogyakarta: Depublish.