232
Usaha  Mikro,  kecil  dan  menengah  adalah bentuk  kegiatan  ekonomi  rakyat  yang berskala  kecil  dan  memenuhi  kriteria kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan tahunan  serta  kepemilikan  sebagaimana diatur  dalam  Undang-undang.  Usaha  kecil dapat didefenisikan sebagai berikut (Primiana, 2009:11) : Pengembangan empat kegiatan  ekonomi  utama  ( core  business ) yang menjadi motor penggerak pembangunan  yaitu  agribisnis,  industry manufaktur,  sumber  daya  manusia  dan bisnis  kelautan.  Pengembangan  kawasana andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan  wilayah  atau  dasrah,  yaitu dengan  pemilihan  wilayah  atau  daerah untyk  mewadahi  program  prioritas  dan pengembangan  sector-sektor  dan  potensi. Peningkatan  upaya-upaya  pemberdayaan masyarakat.
Usaha  mikro  kecil  dan  menengah (UMKM) bagi negara Indonesia merupakan pemeran  utama  dan  perekonomian  di Indonesia.  UMKM  merupakan  salah  satu kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh sebagian  besar  masyarakat  Indonesia.
Modal utama pembangunan perekonomian tersebut tergantung terhadap keberadaan UMKM  yang handal dan  kuat.  Peranan  UMKM  di  Indonesia sangat  besar,  karena  di  dalam  UMKM  ini membutuhkan  tenaga  kerja  yang  banyak, sehingga  usaha  ini  dapat  menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat
Setiap  orang  yang  menggunakan produk yang dikonsumsi harus memperhatikan  standard  kesehatan  yang telah  ditentukan  oleh  LPPOM  MUI, sehingga produk tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi yang mengkonsumsinya  dan  masyarakat  bisa tenang  secara  lahir  dan  bathinnya. (Rahayuningsih,  E.,  &  Ghozali,  2021). Sertifikasi  Halal  dari  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  adalah  tanda  pengakuan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan  oleh  sebuah  usaha  telah memenuhi  standar  kehalalan  yang  ketat. Sertifikasi  ini  menjadi  kunci  dalam menarik  konsumen  muslim  yang  peduli akan  kehalalan  produk.  Namun,  banyak UMKM  di  Kecamatan  Trangkil  dan sekitarnya  masih  menghadapi  kendala

## PERSEPSI MAHASISWA TENTANG REGULASI  SERTIFIKASI HALAL JALUR SELF DECLARE PADA UMKM DI PEKANBARU

## RINA SUNDARI
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau Jl. HR. Soebrantas, Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293 *E-mail : sundarina@gmail.com (korespondensi)
Abstract : Halal certification is the process of obtaining halal certification in accordance with Islamic law, the aim of which is to provide legal certainty about the halalness of a product so that it can reassure the minds of those who consume it. Researchers are interested in knowing how  business  actors  can  make  implementing  Halal  Certification  using  the  Self-Declaration Route  easier  or  more  difficult  for  MSMEs.  And  also,  the  self-declare  route  will  only  be available in 2022, so there is already quite a lot of research on halal certification, but there is no or not too much for the self-declare route, therefore researchers want to know more about self-declare.  After  the  online  questionnaire  was  distributed  to  36  students,  the  results  were regarding the halal application of 36 students, 47.2% said they didn't know, 41.7% said they knew and 11.1% said they were doubtful. Because this concerns technological advances, there is a need to socialize the Indonesian Ministry of Religion's Halal Product Guarantee Agency (BPJPH)  in  the  context  of  implementing  the  Sihalal  Application  in  the  Regional  Halal Services Task Force for MSMEs in Pekanbaru.
Keywords: sertifikasi halal, self declare
233
dalam memahami dan memenuhi persyaratan  sertifikasi  halal  MUI.  Hani Tahliani menyatakan sertifikasi halal memberikan
keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga  omset  penjualan  otomatis  akan semakin  meningkat  dengan  kepercayaan konsumen yang baik, meningkatkan jangkauan pasar produk di masyarakat serta produk  memiliki Unique  Selling  Point (USP) yang membuat produk menjadi lebih bernilai  dimata  konsumen  dan  tentunya meraih pasar pangan halal global (Tahliani, 2023).  Pelaku  usaha  juga  bisa  menjadikan usahanya  sebagai  dakwah  bil-  hal  atau dakwah  dengan  tindakan.  Dakwah  bil-hal harus  dilakukan  salah  satunya  dengan menggalakkan ekonomi yang sesuai dengan syariah  islam,  dalam  hal  jual  beli  maka produknya  harus  ada  ketentuan  halalnya (Muarif, A. D., & Saifudin, 2022).
Faktor budaya (agama) mempengaruhi  seseorang  untuk  memilih produk  yang  akan  dibeli,  seorang  muslim akan  lebih  memilih  produk  yang  halal menurut  agama  islam  (Muarif,  A.  D.,  & Saifudin,  2022).  Konsumen  adalah  raja bagi  pengusaha,  keinginan  konsumen  akan menjadi  perhatian  untuk  pengambilan kebijakan  usaha.  Konsumen  muslim  akan memilih produk yang halal. Untuk mengetahui dengan mudah produk itu halal maka  ada  label  halal  yang  tentunya  sudah melewati  proses  pendaftaran  sertifikasi halal.  Penelitian  Miskiyah  memperoleh hasil  pengaruh  yang  signifikan  antara pengetahuan  produk,  gaya  hidup,  dan sertifikasi  halal  terhadap  keinginan  untuk membeli produk halal bagi seorang muslim (Miskiyyah, M., & Muarif, 2022).
Majelis  ulama  Indonesia  (MUI) dalam  mengeluarkan  sertifikat  halal  bagi produsen  tentu  memiliki  peraturan  yang sangat  ketat.  Sertifikasi  halal  adalah  suatu kegiatan  pengujian  secara  sistematik  untuk mengetahui apakah barang yang di produksi  suatu  perusahaan  telah  memenuhi syarat  dan  ketentuan  untuk  di  katakan halal.  Banyak  hal  yang  harus  dilakukan produsen  untuk  mendapatkan  sertifikat
halal  yang  secara  aturan  harus  melalui prosedur dan tahapan tertentu.
Sertifikasi  halal  sangat  penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan serta  keamanan  bagi  umat  muslim  dalam memilih  makanan  dan  minuman.  Kota Pekanbaru adalah salah satu kota metropolitan dengan kemajuan yang pesat dimana semakin lama menjamurnya Mall, swalayan  dan  mini  market-mini  market yang  mudah  untuk  di  kunjungi.  Hal  itu tentu  menjadi  kesempatan  yang  sangat baik  bagi  pelaku  Usaha  Kecil  Mikro dalam  mengembangkan  usahanya,  baik  di bidang makanan, minuman dan semacamnya.  Sertifikasi halal adalah cara untuk  mengetahui  standarisasi  kehalalan makanan  yang  di  olah  oleh  produsen, apakah  sudah  sesuai  dengan  syariat, terlebih  provinsi  Riau  khususnya  kota Pekanbaru mayoritas penduduknya beragama  Islam.  Keadaan  seperti  ini membuat  kebutuhan  sertifikasi  halal menjadi sangat penting.
Dengan pentingnya sertifikasi halal, dibarengi dengan pengetahuan yang minim  dari  pelaku  usaha,  maka  adanya sosialisasi  dapat  meningkatkan  kesadaran dan  pemahaman  mengenai  pentingnya sertifikasi  halal  bagi  pelaku  UMKM (Pardiansyah,  E.,  &  Abduh,  2022). Literasi,  atau  pemahaman  yang  cukup tentang  sertifikasi  halal  dan  prosesnya, menjadi aspek  yang  sangat  penting  dalam memastikan  UMKM  dapat  memenuhi persyaratan  ini  dengan  baik.  Selain  itu, pendampingan yang efektif juga diperlukan  untuk  membantu  UMKM dalam  mengimplementasikan  perubahan yang diperlukan dalam operasional mereka guna memenuhi standar kehalalan yang  ketat.  sertifikasi  produk  halal memiliki implikasi positif dalam membangun iklim bisnis halal di Indonesia.  Bagi  konsumen  sertifikasi halal  memberikan  perlindungan,  jaminan, informasi  kehalalan  produk  dan  menjadi instrumen  etika  bisnis.  Bagi  para  pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan
234
kepercayaan  konsumen  dan  meraih  pasar pangan  halal  global  (Warto,  W.,  & Samsuri, 2020).
Indonesia  telah  menargetkan  untuk menjadi  pusat  halal  dunia  pada  tahun  2024 (Taarik,  2022),  salah  satu  upaya  nyata untuk  mencapainya  melalui  akselerasi implementasi  sertifikasi  halal  bagi  pelaku usaha  mikro  dan  kecil  (UMK)  melalui program  Sehati  (Sertifikasi  Halal  Gratis). Program  ini  menargetkan  UMK  makanan dan  minuman  yang  memiliki  nomor  induk berusaha (NIB), 80 persennya juga memiliki  sertifikasi  halal  (Haspramudilla, 2022).
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama melaksanakan  program  sehati  dimulai bulan Maret hingga Desember 2022 pengan menyediakan  kuota  25  ribu  UMK  yang akan  difasilitasi  sertifikasi  halal  melalui self declare. Pendampingan sertifikasi halal gratis melalui Lembaga Pendamping Proses Produk  Halal  (LPPPH)  dan  pendampingan dilakukan  para  pendamping  proses  produk halal  (Pendamping  PPH).  Pendaftaran, pemeriksaan  atau  audit  produk,  penetapan fatwa  halal,  sampai  penerbitan  sertifikat halal  saat  ini  dilakukan online  based pada aplikasi SIHALAL.

## Persepsi
Defenisi  persepsi  menurut  para  ahli dan  juga  menurut  kamus  besar  psikologi. Berikut  ini  adalah  pengertian  persepsi menurut para ahli dan kamus besar ; Menurut  Ansori  (2009:214)  pengertian persepsi  adalah  proses  individu  dalam mengimplementasikan,  mengorganisasikan dan  memberi  makna  terhadap  stimulus yang  berasal  dari  lingkungan  dimana individu  tersebut  berada  yang  berasal  dari proses belajar dan pengalaman.
Rahmat  (1990;64)  mendefenisikan persepsi  sebagai  pengalaman  tentang  objek yang  diterima  atau  hubungan  –hubungan yang  diperoleh  dengan  menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
Dapat disimpulkan Persepsi adalah “proses internal  yang  memungkinkan  kita  memilih,
mengorganisasikan, menafsirkan rangsangan  dari  lingkungan  dan  proses tersebut  mempengaruhi  perilaku  kita. Persepsi  di  tentukan  oleh  faktor  personal dan  situasional”.  Persepsi  merupakan aktivitas  mengindera,  mengintegrasikan, memberikan  penilaian  pada  obyek-obyek fisik maupun obyek sosial, dan penginderaan  tersebut  tergantung  pada stimulus  fisik  dan  stimulus  sosial  yang ada di lingkungan.
Persepsi  merupakan  sebuah  proses mengenal  objek  yang  terjadi  melalui  alat indera  manusia.  Peneliti  menyimpulkan bahwa  persepsi  adalah  “suatu  proses pengorganisasian dan penafsiran rangsangan  yang  menyangkut  dengan hubungan  manusia  dan  lingkungan  yang diperoleh  dengan  penginderaan,  sehingga memunculkan  interpretasi  dari  stimulus yang mengenainya, sehingga timbul makna  tentang  objek  tersebut.  pada intinya  persepsi  dimulai  dari  stimuli kemudian diintepretasikan” menurut kesimpulan penulis.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi
Persepsi   seseorang   tidak   timbul begitu  saja,  tentu  ada  faktor-faktor  yang mempengaruhinya.  David  Krech  dan Richard  S.  Crutchfield  (1977;235)  dalam Rakhmat  (2008)    dan  dikutip  oleh shambodo  (2020)  menyebutnya  sebagai faktor  fungsional,  faktor  personal,  faktor situasional, dan faktor struktural 1. Faktor Fungsional
Faktor  fungsional  ialah  faktor- faktor  yang  bersifat  personal.  Misalnya kebutuhan  individu,  usia,  pengalaman masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal-  hal  lain  yang  bersifat  subjektif. Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi  persepsi  ini  lazim  disebut sebagai  kerangka  rujukan,  sedang  di dalam  kegiatan  komunikasi,  kerangka rujukan  mempengaruhi  bagaimana  orang memberikan  makna  pada  pesan  yang diterimanya. Misalnya seorang ahli komunikasi tidak akan memberikan
pengertian  apa-apa  apabila  seorang  ahli kedokteran  berbicara  mengenai  jaringan otak,  hati  atau  jantung  karena  ahli komunikasi tidak memiliki kerangka rujukan  untuk  memahami  istilah-istilah kedokteran. Jika ditilik dari faktor fungsional,  yang  menentukan  persepsi bukan  jenis  atau  bentuk  stimulus,  tetapi karakteristik orang yang memberikan respon  pada  stimulus  itu.  Dari  sisi  Krech dan  Crutchfield  merumuskan  dalil  persepsi yang  pertama,  yaitu:  persepsi  bersifat selektif.  Ini  berarti  bahwa  objek-  objek yang mendapat tekanan dalam persepsi kita biasanya  objek-objek  yang  memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. 2. Faktor Personal
Faktor personal yang mempengaruhi persepsi orang terhadap kita atau sebaliknya  adalah  pengalaman  dan  konsep diri.  Faktor  personal  besar  pengaruhnya dalam  persepsi  interpersonal  bukan  saja pada  komunikasi  interpersonal,  tetapi  juga pada  hubungan  interpersonal.  Beberapa faktor  personal  terdiri  atas  pengalaman, motivasi,  dan  kepribadian.  Dalam  faktor personal,  hal-hal  yang  mempengaruhinya, sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  antara  lain adalah sebagai berikut.
a. Pengalaman Pengalaman mempengaruhi kecermatan  persepsi.  Pengalaman  tidak selalu lewat proses belajar formal. Pengalaman  kita  bertambah  juga  melalui rangkaian  peristiwa  yang  pernah  kita hadapi.  Inilah  yang  menyebabkan  seorang ibu  segera  melihat  hal  yang  tidak  beres pada  wajah  anaknya  atau  pada  petunjuk kinesik  lainnya.  Ibu  lebih  berpengalaman mempersepsi  anaknya  daripada  bapak.  Ini juga  sebabnya  mengapa  kita  lebih  sukar berdusta  di  depan  orang  yang  paling  dekat dengan kita.
b. Motivasi
Proses  konstruktif  yang  banyak mewarnai persepsi interpersonal juga sangat  banyak  melibatkan  unsur-unsur motivasi.
c. Kepribadian
Dalam
psikoanalisis dikenal
proyeksi, sebagai salah satu cara pertahanan ego. Proyeksi adalah mengeksternalisasikan pengalaman subjektif secara tidak sadar. Pada persepsi interpersonal,  orang  mengenakan  pada orang  lain  sifat-sifat  yang  ada  pada dirinya,  yang  tidak  disenanginya.  Sudah jelas,  orang  yang  banyak  melakukan proyeksi  akan  tidak  cermat  menanggapi persona  stimulus,  bahkan  mengaburkan gambaran  sebenarnya.  Sebaliknya,  orang yang menerima dirinya apa adanya, orang yang  tidak  dibebani  perasaan  bersalah, cenderung  menafsirkan  orang  lain  lebih cermat.
3. Faktor Situasional
Pengaruh situasional dapat
dijelaskan  dari  eksperimen  Solomon  E. Asch dalam psikologi komunikasi karangan Jalaludin
Rakhmat,
menerangkan bahwa kata yang disebutkan pertama  akan  mengarahkan  penilaian selanjutnya,  atau  bagaiman  kata  sifat mempengaruhi penilaian terhadap seseorang. Sebagai contoh, bila seseorang digambarkan sebagai seorang  yang cerdas dan  rajin  maka  kesan  yang  muncul  dalam benak  kita  adalah  orang  tersebut  pasti seorang  kutu  buku.  Namun  bila  kata  sifat tersebut dibalik menjadi bodoh dan malas maka  kesan  yang  muncul  pun  akan sebaliknya.  Pengaruh  kata  pertama  ini kemudian terkenal sebagai primacy effect . Rakhmat membagi faktor situasional yang dapat mempengaruhi persepsi antara lain: a.  Petunjuk Proksemik. Proksemik adalah suatu  studi  penggunaan  jarak  dalam penyampaian  pesan.  Dalam  pendapat ini T.Hall menyimpulkan bahwa pertama,  keakraban  seseorang  dengan orang  lain  dilihat  dari  jarak  mereka seperti  yang  diamati.  Kedua,  kita menilai  sifat  orang  lain  dari  caranya orang  itu  membuat  jarak  dengan  kita. Ketiga,  cara  orang  mengatur  ruang mempengaruhi  persepsi  kita  tentang orang itu.
b.  Petunjuk Kinesik. Kinesik dapat
menjadi petunjuk umum dalam
236
mempersepsikan orang lain dalam menjalin  hubungan.  Persepsi  khusus didapat  ketika  kita  mengamati  gerak tubuh  orang  lain  sesuai  dengan  persepsi yang  kita  dapatkan  sebelumnya  untuk menilai  orang  tersebut.  Petunjuk  kinesik paling  sukar  dikendalikan  ecara  sadar oleh  orang  yang  menjadi  stimuli  (orang lain) yang dipersepsikan.
c.  Petunjuk Wajah. Pada petunjuk
nonverbal maka  petunjuk  fasial  penting dalam  mengenali  perasaan  orang  lain.
Walaupun petunjuk fasial dapat mengungkapkan  emosi  orang  lain  tidak dapat  dijadikan  ragam  penilaian  dengan cermat.
d.  Petunjuk  Paralinguistik.  Petunjuk  ini menilai  mengenai  bagaimana  orang mengucapkan  lambang-  lambang  verbal meliputi  kata-kata,  aksentuasi,  intonasi, gaya verbal dan interaksi dalam bicara.
e.  Petunjuk Artifaktual. Petunjuk ini meliputi  segala  macam  penampilan tubuh  orang  lain  dengan  berbagai atribut-atribut lainnya.
4. Faktor Struktural
Faktor  struktural  berasal  semata- mata  dari  sifat  stimulus  fisik  dan  efek-efek saraf  yang  ditimbulkannya  pada  sistem saraf  individu.  Dari  sini  Krech  dan Cruthfield  melahirkan  dalil  persepsi  yang kedua, yaitu: medan perseptual dan kognitif selalu  diorganisasikan  dan  diberi  arti. Faktor  struktural  adalah  faktor  di  luar individu, misalnya lingkungan, budaya, dan norma  sosial  sangat  berpengaruh  terhadap seseorang  dalam  mempersepsikan  sesuatu. Dalam  penelitian  ini  tidak  akan  meneliti bagaimana pengaruh faktor struktural sebagai variabel yang mempengaruhi persepsi.  Hal  ini  karena  faktor  struktural bersifat  stimulus  fisik  yang  terkait  dengan indera  peraba,  penciuman,  penglihatan, perasa,  dan  pendengaran.  Selain  itu  objek dalam penelitian ini adalah mengenai siaran televisi  yang  tidak  terkait  dengan  indera tersebut.

## Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  memiliki  definisi  yang  berbeda pada  setiap literature menurut  beberapa instansi  atau  lembaga  bahkan  undang- undang  nomor  20  tahun  2008  tentang Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah didefinisikan sebagai berikut.
a.  Usaha  mikro  adalah  usaha  produktif perorangan atau badan usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria Usaha  Mikro  sebagaimana  yang  sudah diatur dalam undang-undang.
b.  Usaha  kecil  ialah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau badan  usaha  yang  bukan  merupakan anak  perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai, atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dari  usaha menengah  atau  usaha  besar  yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang.
c.  Usaha  Menengah  ialah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian  baik  langsung  ataupun  tidak langsung  dengan  usaha  kecil  atau usaha  besar  dengan  jumlah  kekayaan bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
Selain  dari  pengertian  diatas  ini, terdapat  pengertian  UMKM  menurut kuwayama, 2001, UMKM ialah kumpulan perusahaan  yang  heterogen  dalam  ukuran dan  sifat,  dimana  apabila  dipergunakan secara bersamaan, akan memiliki partisipasi  langsung  dan  tidak  langsung yang  segnifikan  dalam  produksi  nasional, penyebaran  tenaga  kerja  dan  penciptaan lapangan kerja.
Kewajiban Sertifikat Halal Pasal  4  UU  33/2014  mengatur bahwa  produk  yang  masuk,  beredar,  dan
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat  halal.  Artinya,  produk  yang beredar  semestinya  merupakan  produk halal.  Produk  halal  adalah  produk  yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam  menurut  Pasal  48  angka  1  Perppu Cipta  Kerja  yang  mengubah  Pasal  1  angka 2  UU  33/2014  yang  dibuktikan  dengan sertifikat halal.
Kewajiban  bersertifikat  halal  ini diterapkan  bagi  usaha  mikro,  kecil,  dan pelaku usaha di luar usaha mikro dan kecil. Bagi usaha mikro dan kecil, sertifikat halal didasarkan  atas  pernyataan  halal  pelaku usaha  yang  berdasarkan  standar  halal  yang ditetapkan  oleh  BPJPH  Pasal  48  angka  2 Perppu Cipta Kerja  yang memuat Pasal 4A UU 33/2014
Sedangkan  untuk  pelaku  usaha  di luar usaha mikro dan kecil dapat mengajukan  permohonan  sertifikat  halal kepada BPJPH dengan melampirkan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk,  daftar  produk  dan  bahan  yang digunakan,  dan  pengolahan  produk  Pasal 48  angka  15  Perppu  Cipta  Kerja  yang mengubah  Pasal  29  ayat  (1)  dan  (2)  UU 33/2014.
Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib: Mencantumkan label halal terhadap produk yang  telah  mendapat  sertifikat  halal; Menjaga  kehalalan  produk  yang  telah memperoleh  sertifikat  halal;  emisahkan lokasi,  tempat  dan  penyembelihan,  alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan pendistribusian,  penjualan,  dan  penyajian antara  produk  halal  dan  tidak  halal; Memperbarui  sertifikat  halal  jika  terdapat perubahan  komposisi  Bahan  dan/atau  PPH; dan  Melaporkan  perubahan  komposisi bahan  dan/atau  proses  produk  halal  kepada BPJPH. Pelaku usaha yang tidak melakukan  kewajiban  di  atas  setelah memperoleh  sertifikat  halal  dikenai  sanksi administratif yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Jenis Produk yang Wajib
Bersertifikat  Halal  Merujuk  pada  Pasal  48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang
mengubah  Pasal  1  angka  1  UU  33/2014, produk yang diwajibkan bersertifikat halal adalah  barang  dan/atau  jasa  yang  terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi,  produk  rekayasa  genetik,  serta barang  gunaan  yang  dipakai,  digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
Selanjutnya, dalam proses sertifikasi  halal  atau  proses  produk  halal (“PPH”)  yaitu  rangkaian  kegiatan  untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan,
pengemasan,
pendistribusian,  penjualan,  dan  penyajian produk  Pasal  48  angka  1  Perppu  Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 3 UU 33/2014.
Dalam  hal  ini,  UU  33/2014 mengatur jenis bahan yang halal digunakan dalam PPH, baik sebagai bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan  penolong  yaitu  yang  berasal  dari Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU 33/2014. Hewan
Merujuk  Pasal  17  ayat  (3)  dan  18 ayat  (1)  UU  33/2014  Bahan  yang  berasal dari  hewan  pada  dasarnya  halal,  kecuali yang  diharamkan  menurut  syariat  yang meliputi:  bangkai;  darah;  babi;  dan/atau hewan  yang  disembelih  tidak  sesuai dengan syariat.
Selain itu, bahan  yang berasal dari hewan yang diharamkan selain yang  telah disebutkan di atas ditetapkan oleh menteri berdasarkan  fatwa  MUI  Pasal  18  ayat  (2) UU 33/2014:
Tumbuhan
Bahan  yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan  dan/atau  membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya  menurut  Pasal  20  ayat (1)  UU  33/2014,  mikroba  dan/atau  bahan yang  dihasilkan  melalui  proses  kimiawi, proses  biologi,  atau  proses  rekayasa genetik.  Bahan  yang  berasal  dari  mikroba dan bahan  yang dihasilkan melalui proses kimiawi,  proses  biologi,  atau  proses rekayasa  genetik  diharamkan  jika  proses
238
pertumbuhan dan/atau pembuatannya
tercampur, terkandung, dan/atau
terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan  merujuk  Pasal  20  ayat  (2)  UU 33/2014.
Pelaku  usaha  yang  memproduksi produk  dari  bahan  yang  berasal  dari  bahan yang diharamkan tersebut di atas dikecualikan  dari  kewajiban  mengajukan permohonan sertifikat halal namun diwajibkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produk menurut  Pasal  26  UU  33/2014.    Jika  hal tersebut  tidak  dilaksanakan,  pelaku  usaha dikenai sanksi administratif, yang ketentuan  lebih  lanjutnya  diatur  dalam peraturan  pemerintah.  Pasal  48  angka  13 Perppu  Cipta  Kerja  yang  mengubah  Pasal 27 UU 33/2014.
Self declare Self  declare adalah  pernyataan status  halal  produk  UMK  secara  mandiri. Pelaku  usaha  dapat  melakukan self  declare jika  telah  memenuhi  syarat  tertentu,  yakni harus  ada  pendampingan  oleh  pendamping proses  produk  halal  (PPH)  yang  terdaftar (Istianah & Dewi, 2022).
Sertifikat halal self declare merupakan  sebuah  sistem  sertifikasi  yang dibuat  untuk  memudahkan  para  pelaku usaha  mikro  dan  kecil. Self  declare adalah jalur  sertifikasi  halal  dengan  skema pernyataan pelaku usaha.
Perbedaan  mendasar  dari  sertifikasi halal skema self declare dan reguler adalah skema reguler dalam prosesnya membutuhkan  pengujian  kehalalan  produk oleh  LPH.  Sedangkan  sertifikasi  halal self declare tidak  melalui  LPH  dan  kehalalan produk  didasari  pada  pernyataan  pelaku usaha kemudian diverifikasi oleh pendamping PPH dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam,  maupun  perguruan  tinggi  (BPJPH 2021).
Proses  pengajuan  sertifikasi  halal self  declare sesuai  dengan  standar  BPJPH (Badan  Pengelola  Jaminan  Produk  Halal) membutuhkan  waktu  21  hari.  Setelah
diterbitkan  UU  Cipta  Kerja,  proses tersebut menjadi lebih cepat, yaitu 12 hari kerja.
Pelaku  usaha  yang  mengajukan sertifikasi  halal  reguler  dikenakan  biaya sebesar  Rp  650  ribu  yang  digunakan untuk  biaya  pendaftaran  dan  pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa  Halal  (LPH).  Proses  sertifikasi halal  self  declare  tidak  membutuhkan biaya.  Namun,  bukan  berarti  bebas  dari biaya.
Hal  tersebut  disebabkan  adanya program  Sehati  (sertifikasi  halal  gratis) bagi  UMK  yang  pembiayaannya  sudah dianggarkan  oleh  berbagai  sumber  seperti APBN,  APBD,  dana  kemitraan,  hibah, dan  sumber  dana  lain  sah  serta  tidak mengikat  sebesar  Rp  300  ribu.  Penentuan nominal  ini  berdasarkan  dari  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia nomor  57/pmk.05/2021  tentang  Tarif Layanan  Badan  Layanan  Umum  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal pada  Kementerian  Agama  (Kemenag 2021).
Badan Penyelenggara Jaminan Produk  Halal  (BPJPH)  pada  tahun  2021 telah  mencanangkan  program  10  juta produk  bersertifikasi  halal  melalui  skema self  declare  atau  biasa  dikenal  sebagai program  Sehati  bagi  UMK  sebagai program  percepatan  menuju  wajibnya sertifikasi halal produk makanan, minuman, rumah pemotongan hewan, dan jasa (BPJPH 2021).
Pelaku  bisnis  harus  memenuhi persyaratan  untuk  dapat  mengajukan sertifikasi halal self declare sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014, yaitu:
Kriteria umum
-        Memiliki  omset  maksimal  500  juta rupiah per tahun.
- Memiliki  Nomor  Induk  Berusaha (NIB).
- Memiliki  atau  tidak  memiliki  surat izin edar (PIRT/MD/UKOT),
Sertifikat  Laik  Hygiene  Sanitasi (SLHS)  untuk  produk  makanan  atau
minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari.
-          Melengkapi dokumen pengajuan  sert ifikasi halal dan mekanisme
pernyataan pelaku usaha secara online melalui laman SiHalal. Kriteria bahan
- Tidak  berisiko  dan  sudah  dipastikan kehalalannya
- Tidak berbahaya
- Tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen  atau  rumah  potong  yang sudah tersertifikasi halal
Kriteria proses
- Proses  sederhana  dan  dipastikan kehalalannya oleh pendamping PPH
- Menggunakan peralatan produksi
dengan teknologi sederhana/manual/semi otomatis usaha rumahan dan bukan pabrik
- Proses  pengawetan  produk  tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika,  penggunaan  ozonisasi,  dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle) Kriteria produk
- Produk yang dihasilkan berupa barang  (bukan  jasa  atau  usaha  restoran, kantin,  katering,  dan  kedai  atau  warung makan)
Tidak hanya dengan membuat kebijakan  sertifikasi  halal  self  declare  saja. Pemerintah  dan  stakeholder  yang  terlibat terus  melakukan  peningkatan  dari  sisi  tata
Kelola
maupun regulasi untuk memaksimalkan potensi
UMK di Indonesia.  Salah  satunya  adalah  dengan diubahnya badan penerbitan surat Keputusan halal yang sebelumnya dilakukan oleh komisi fatwa yang di bawah MUI  ke  depannya,  akan  dilakukan  oleh komite  fatwa  yang  akan  dibentuk  dan bertanggung jawab kepada menteri.
Perubahan  ini  dilakukan  untuk mempercepat proses dari penerbitan sertifikasi  halal.  Selain  itu,  BPJPH  yang bertugas  melaksanakan  penyelenggaraan jaminan  produk  halal  di  Indonesia  juga terus  meningkatkan  pelayanannya.  Salah
satunya  adalah  dengan  mengembangkan teknologi  blockhain  dan  AI.  AI  juga digunakan  untuk  membantu  pelaku  usaha dalam melakukan sertifikasi halal produknya melalui aplikasi SiHalal

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian deskriptif kualitatif yang bermaksud  untuk  mencapai  wawasan  yang menyeluruh mengenai kejadian yang dialami  topik  penelitian.  Dalam  peneltian ini,  peneliti  melakukan  pengumpulan  data menggunakan  metode  survey,  Survey  pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan  kuesioner  secara  online kepada  mahasiswa  sebanyak  36  orang sebagai  responden.  Kuesioner  ialah  teknik pengumpulan  data  dengan  memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis  kepada  responden  untuk  kemudian dijawab  oleh  responden.  Adapun  proses pengumpulan  data  yang  dilakukan  pada penelitian  ini  yaitu  menyebarkan  kuesioner secara  online  menggunakan google  form dan  kuesioner  disebarkan  melalui  Grup WhatsApp  untuk  mengetahui  sejauh  mana persepsi mahasiswa tentang regulasi sertifikasi  halal  jalur self  declare pada UMKM Pekanbaru.

## HASIL
Adapun hasil dari google form yang penulis  sebar  via  wa  group,  maka  dari  36 mahsiswa menjawab sebagai berikut:
No Pernyataan Setuju % Tidak setuju % Ragu- ragu% 1 Saya bersedia membeli produk halal 100 2 Bagi saya produk halal itu penting 100 3 Saya terbiasa mengkonsumsi produk halal 100 4 Orang  terdekat (keluarga dan teman)  berpikir tentang makanan  halal lebih penting 94,4 2,8 2,8
240
daripada makanan terkenal  tetapi belum diberi label halal
5 Mudah menemukan makanan  halal pada produk UMKM di Indonesia
100
6 Banyak  produk UMKM disekitar saya yang sudah mempunyai sertifikat halal 83,3 2,8 13,9
7
Saat  ini  mudah untuk mengurus sertifikat  halal self declare bagi UMKM semenjak ada aplikasi sihalal 69,4 2,8 27,8
8 Apakah anda tahu aplikasi sihalal? 41,7 47,2 11,1

## PEMBAHASAN
Dari  ke-8  pernyataan  online  yang disebar  ke  36  mahasiswa,  maka  dapat disimpulkan  semua  responden  setuju  bahwa produk  halal  itu  penting,  mereka  bersedia membeli  produk  halal  dan  sudah  terbiasa mengkonsumsi  produk  halal,  hal  ini  sesuai dengan  kondisi  agama  yang  ada  disekitar penulis  dimana  sebagian  besar  beragama muslim.  Karena  sebagian  besar  muslim tersebut  itu  juga  mudah  untuk  menemukan produk-produk UMKM yang halal baik yang sudah  mempunyai  sertifikat  halal  maupun yang belum..
Adapun
manfaat mengkonsumsi makanan halal yaitu : Ketaatan Agama
Konsumsi  makanan  halal  merupakan bagian  penting  dalam  menjalankan  perintah Allah dan mengikuti ajaran agama Islam. Ini memberikan  rasa  ketaatan  dan  kepatuhan kepada ajaran agama, yang dapat meningkatkan spiritualitas individu. Kesehatan Fisik
Makanan  halal  sering  kali  dihasilkan dengan  cara  yang  lebih  terjaga  kebersihan
dan kehigienisannya. Dalam proses pemotongan  hewan  halal,  misalnya,  ada prinsip-prinsip  yang  mengatur  kebersihan dan  keamanan  pangan.  Hal  ini  dapat membantu  mencegah  penyebaran  penyakit dan kontaminasi pada makanan.
Kehalalan dan Keharusan Konsumsi makanan
halal memberikan  kepastian  bahwa  makanan tersebut  diproduksi,  dipersiapkan,  dan diolah  sesuai  dengan  aturan  agama  Islam. Makanan  halal  juga  memastikan  adanya ketenangan  dan  keyakinan  dalam  pikiran individu yang mengonsumsinya.
Kesadaran Etis Makanan  halal  juga  mendorong kesadaran  etis  terhadap  perlindungan  dan kesejahteraan  hewan.  Prinsip-prinsip  dalam pemotongan  hewan  halal,  seperti  metode pemotongan  yang  cepat  dan  humanistik, bertujuan  untuk  memastikan  kesejahteraan hewan. Ini mempromosikan sikap bertanggung  jawab  dan  perhatian  terhadap makhluk lain dalam aspek pangan.
Hubungan Sosial dan Solidaritas Konsumsi  makanan  halal  dapat memperkuat hubungan sosial dan solidaritas antar umat Muslim. Mengonsumsi makanan halal bersama-sama dengan  keluarga,  teman,  atau  dalam  acara- acara sosial seperti pernikahan atau festival, dapat memperkuat ikatan dan rasa persatuan di antara komunitas Muslim.
Pilihan Pangan yang Lebih Luas
Meskipun  ada  batasan  terhadap makanan  yang  dianggap  haram  (tidak halal),  makanan  halal  menawarkan  pilihan pangan  yang  luas  dan  beragam.  Ada berbagai  jenis  makanan  halal  dari  berbagai budaya,  negara,  dan  masakan.  Hal  ini memungkinkan  individu  untuk  menikmati variasi kuliner dan mengeksplorasi makanan dari berbagai daerah.
Mengenai  aplikasi  sihalal  ternyata dari 30 mahasiswa 46,7% menyatakan tidak tahu,  43,3%  menyatakan  tahu  dan  10% menyatakan ragu-ragu. Karena ini menyangkut  dengan  kemajuan  tekhnologi perlunya  sosialisasi  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  Kemenag
RI  dalam  rangka  Implementasi  Aplikasi Sihalal pada Satgas Layanan Halal Daerah.

## SIMPULAN
Aplikasi  Sihalal  menjadi  sarana  yang mempermudah
masyarakat untuk mendapatkan layanan sertifikasi halal. Namun,  masyarakat  ataupun  para  UMKM yang  ada  di  pekanbaru  maupun  yang  ada  di daerah masih banyak yang belum tahu terkait aplikasi  Sihalal.  Untuk  itu,  diperlukan pengenalan aplikasi Sihalal yang lebih masif. Selain  itu,  diperlukan  juga  penguatan  Satgas dan pendamping aplikasi Sihalal. untuk terus mensosialisasikan aplikasi Sihalal di Kabupaten/Kota yang ada di Riau khususnya Pekanbaru untuk dapat terus berinovasi tanpa kurang update tekhnologi  melalui  aplikasi sihalal.

## DAFTAR RUJUKAN
Ali  &  Ansori,(2009). Psikologi  remaja Perkembangan Peserta Didik , Jakarta. PT. Bumi Aksara
Haspramudilla,  D.  (2022,  February  1). Siap Jadi Pusat Halal Dunia, Ini Strategi Indonesia.
Https://Mediakeuangan.Kemenkeu. Go.Id.
Ina  Primiana.  (2009). Menggerakkan  Sektor
Riil UMKM dan Industri .
Bandung;Alfabeta Istianah,  I.,  &  Dewi,  G.  (2022). Analisis Maṣlahah  Pada  Konsep  Halal  Self- Declare Sebelum Dan Pascaenachtment  Undang-Undang Cipta Kerja. Al-Adl : Jurnal Hukum, 14(1),
85. https://doi.org/10.31602/al- adl.v14i1.5870
J.  Rakhmat,  (2008) Psikologi  Komunikasi . Bandung: PT Remaja Rosdakary. Miskiyyah, M., & Muarif, A. D. (2022). The Role  of  product  knowledgelifestyle and  halal  awareness  in  shopping intentions  to  buy  halal  product .
Journal  of  Islamic  Enterpreneurship and Management, 2(1).
Muarif,  A.  D.,  &  Saifudin,  S.  (2022). Analisis Persepsi Nasabah terhadap
Merger  Bank  Syariah  Indonesia. Economics.  JIOSE:  Journal  of
Indonesian Sharia, 1(2), 121–138. Rahmat, Jallludin.(1990). Psikologi Komunikasi, Bandung;  Remaja karya
Rahayuningsih,  E.,  &  Ghozali,  M.  L. (2021). Sertifikasi  produk  halal dalam perspektif Mashlahah
Mursalah .  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam, 7(1), 135–145. Shambodo.  Yudo  (2020). Factor  yang mempengaruhi  persepsi  khalayak mahasiswa pendatang UGM
terhadap siaran pawartos
Nggayogyakarta  Jogja  TV ;  Jurnal al azhar Indonesia seri Ilmu Sosial,
1(2), 1-13 Tahliani,  H.  (2023). Sertifikasi  Halal  dan Implikasinya  Untuk  Meningkatkan Daya  Saing  Perusahaan.  Syar’ie : Jurnal  Pemikiran  Ekonomi  Islam, 6(1), 1-12. Taarik, M. (2022, July 29 ). Wujudkan Pusat Halal Dunia 2024, Proses
Seritifikasi  Halal  Dipermudah . Https://Investor.Id.
Warto,  W.,  &  Samsuri,  S.  (2020).
Sertifikasi  Halal  dan  Implikasinya Bagi  Bisnis  Produk  Halal  di Indonesia.  Al  Maal :  Journal  of Islamic  Economics  and  Banking, 2(1), 98–112.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang  Cipta  Kerja  yang  telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2023.
Pasal  48  angka  1    Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja (“Perppu  Cipta  Kerja”)  yang mengubah  Pasal  1  angka  5 Undang-Undang  nomor  33  Tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk Halal (“UU 33/2014”)
242
Pasal 48 angka 1 Perppu Perppu Cipta Kerja yang  mengubah  pasal  1  angka  10 UU 33/2014
Pasal  48  angka  3  Perppu  Cipta  Kerja  yang mengubah Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) ayat UU 33/2014 Pasal 6 UU 33/2014 Pasal  48  angka  4  Perppu  Cipta  Kerja  yang Mengubah Pasal 7 UU 33/2014 Pasal 8 UU 33/2014 Penjelasan Pasal 8 UU 33/2014 Pasal  48  angka  5  Perppu  Cipta  Kerja  yang mengubah Pasal 10 UU 33/2014 Pasal 9 UU 33/2014 Pasal  48  angka  9  Perppu  Cipta  Kerja  yang mengubah  Pasal  14  ayat  (1)  UU 33/2014 Pasal 15 UU 33/2014 Pasal  48  angka  1  Perppu  Cipta  Kerja  yang mengubah  Pasal  1  angka  2  UU 33/2014
Pasal  48  angka  2  Perppu  Cipta  Kerja  yang memuat Pasal 4A UU 33/2014 Pasal 48 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU 33/2014 Pasal 48 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 25 UU 33/2014 Pasal 48 angka 13 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 27 UU 33/2014 Pasal  48  angka  1  Perppu  Cipta  Kerja  yang mengubah  Pasal  1  angka  3  UU 33/2014 Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU 33/2014 Pasal  17  ayat  (3)  dan  18  ayat  (1)  UU 33/2014 Pasal 18 ayat (2) UU 33/2014 Pasal 20 ayat (1) UU 33/2014 Pasal 20 ayat (2) UU 33/2014 Pasal 26 UU 33/2014 Pasal 48 angka 13 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 27 UU 33/2014