## TEOLOGI BENCANA KAUM PESANTREN

## Moch. Tholchah
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 e-mail: mochtolchah@yahoo.com
Abstrak:
Konstruksi pemikiran teologis ulama di Jawa Timur tentang bencana didasarkan atas  proses  dialog  berbasis  pada  teks  (doktrin  teologi)  dan  konteks  (berbagai peristiwa  bencana).  Pemikiran  ulama  ini  secara  dialektis  melibatkan  tiga momentum  sekaligus,  yakni  momen  internalisasi,  ekternalisasi,  dan  objek- tifikasi. Siklus ini terlihat dari pemahaman para nara sumber yang berbasis pada doktrin  kalam  dan  peristiwa  bencana.  Tulisan  ini  menyimpulkan  bahwa menurut  pandangan  para  narasumber  utama,  bencana  ditafsirkan  dalam  tiga ketegori, yakni sebagai mushîbah (cobaan), imtihân (peringatan/ujian), dan ‘adzâb (siksaan)  dari  Allah  sebagai causa  prima terhadap  umat  manusia  dalam hablun min  Allah,  hablun  min  al  al-nâs ,  dan hablun  min  al-‘âlam .  Umumnya,  pandangan teologis  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  teologi mainstream ,  yakni  teologi  Asy- ’ariyah  yang  menjadi  ideologi mainstream bagi  pengikut  Ahlussunnah  wal Jama’ah.  Polarisasi  pandangan  dan  tafsir  para  ulama  Jawa  Timur  dalam  teori konstruksivisme  Peter  L.  Berger,  melahirkan  tipologi  pemikiran  ulama  konser- vatif, moderat, dan progresif.

## Abstract:
The construction of theological thought of ulamâ ` ( Islamic scholars) about disaster in  East  Java  is  based  on  the  dialogue  process  which  is  based  on  the  text  (the doctrine  of  theology)  and  context  (a  variety  of  catastrophic  events).  The ulamâ ` thought  dialectically  involves  three  momentums  at  once:  the  moments  of internalization,  externalization,  and  objectification.  This  cycle  can  be  seen  from the  understanding  of  the  resource  person  which  is  based  on  the  doctrine  of theology  and  catastrophic  events.  This  study  concludes  that  in  the  view  of  the primary  sources,  the  disaster  is  interpreted  in  three  categories,  namely  as mushîbah (trials), imtihân (warning/test),  and 'adzab (torture)  of  God  as  prime cause for humanity in hablun min Allâh (relationship to Allah), hablun min al al-nâs (relationship  to  human),  and hablun  min  al-'âlam (relationship  to  universe) .
Generally, this theological view can not be separated from mainstream theology, the theology of the Ash'arite which is the mainstream ideology of Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah followers. Polarization of views and interpretations of the ulamâ` in East Java in Berger’s constructivism theory gives rise typology of ulamâ ` thought; conservative, moderate ,and progressive thoughts.
Kata-kata Kunci :
Ulama, teologi, bencana, konstruktivisme, pesantren

## Pendahuluan
Di  tengah  perubahan  sosial,  eksis- tensi kiai masih memiliki banyak peran di
tengah-tengah  masyarakat.  Sistem  kebu- dayaan  ―masyarakat  Timur‖  lebih  diciri- kan  dengan  kuatnya  pengaruh  budaya
|307
atau tradisi. Agama, sebagai sumber nilai, world  view ,  sistem  kongnisi,  yang  mem- bentuk  sistem  kebudayaan  itu  adalah alasan  utamanya.  Selain  itu,  faktor  kede- katan kiai dengan masyarakat adalah ciri lain  yang  menonjol  dari  posisi  kiai  de- ngan masyarakat sekitar pesantren. 1 Kiai, sebagai  bagian  dari  sistem  kebudayaan tersebut  tidak  lain,  meminjam  istilah Geertz,  dipahami  sebagai agent  of  social change (agen  perubahan  sosial)  atau cultural broker (pialang budaya). Ia memo- sisikan sebagai ‖penerjemah‖, ‖penafsir‖, dan  fasilitator  dari  nilai-nilai  baru  yang datang dari luar masyarakat untuk dikon- tekstualisasikan pada  sistem kebudayaan melalui  agama  (Islam)  sebagai  sumber nilainya.  Di  sini,  kiai  bermakna  sebagai filter  terhadap  nilai-nilai  dari  luar,  mana yang  harus  diterima  dan  mana  yang harus  ditolak,  sekaligus  bagaimana  cara mengaplikasikannya di tengah-tengah ke- hidupan praktis masyarakat. Peran-peran kiai  semacam  ini  oleh  Berger,  didefinisi- kan  sebagai  institusi  mediasi  ( mediating structure ). 2 Dalam  fungsinya  sebagai cultural broker ,  peran  kiai  tidak  hanya  terbatas pada  urusan  dakwah  keagamaan  saja. Lebih dari itu, pada 1950-an, kiai di sam- ping menjadi juru dakwah, ia juga meme- diasi  persoalan  yang  tidak  dipecahkan oleh masyarakat. Cakupan permasalahan yang  dipecahkan  kiai  terbentang  luas, mulai dari urusan rumah tangga (domes- tik)  hingga  urusan  umum  (publik).  Sing-
1 Achmad  Shiddiq,  ―Dari  Kitab  Kuning  sampai Kontak  Masyarakat,‖ Majalah  Pesantren ,  No.  4, Vol. II, (1985), hlm. 52.
2 Peter  L  Berger  &  Richard  J.  Neuhauss, To Empower  People:  The  Role  of  Mediating  Structure  in Public  Policy (Washington:  American  Interprise Institute of Public Policy Reseach, 1977), hlm. 34.
katnya, peran kiai hampir meliputi semua bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam hal  urusan  politik. 3 Peran  kiai  yang begitu  dominan  lebih  karena  ilmu  pe- ngetahuan  keagamaan  yang  dimilikinya. Bruenessen  menggambarkan  peran  kiai sebagai transmitter keilmuan  dari  pusat Islam (Timur Tengah) hingga ke wilayah- wilayah  Islam  pinggiran  seperti  Indone- sia.  Karena  peran  ini  pula,  sebagaimana digambarkan  Woodward,  masyarakat Jawa  pada  umumnya  memandang  kiai sebagai  wali-wali  hidup,  sebagai  guru, sumber  berkah  pengetahuan  yang  sebe- narnya.  Peran  kiai  juga  mirip  dengan syekh  di  Timur  Tengah,  yaitu  sebagai pemimpin ordo sufi. 4
Dengan sendirinya, relasi kiai-san- tri (masyarakat) tak ubahnya seperti ‖ pat- ron-client ‖. Kalau identitas patron-client le- bih  bercorak  suka  rela,  cair,  dan  dengan perhitungan  untung  rugi  antara  ke  dua belah  pihak, 5 namun  relasi patron-client kiai-santri  lebih  dari  itu.  Selain  itu,  u- mumnya,  batas-batas  relasi patron-client juga  dicirikan  dengan  adanya  hubungan timbal  balik  dan  keseimbangan  antara  si patron di  satu  sisi  dan client di  sisi  lain. Dengan demikian, jika si client merasa te- lah dieksploitasi, maka dengan mudah ia dapat  memutuskan  dengan  si patron .  Te- tapi,  relasi  kiai-santri  lebih  didominasi unsur ketundukan dan kepasrahan secara total, alias tanpa reserve . Hubungan anta- ra  kiai-santri  tidak  pernah  menghitung
3 Clifford  Geertz, Abangan,  Santri,  Priyayi  dalam dalam  Masyarakat  Jawa, terj.  Aswab  Mahasin (Ja- karta: Pustaka Jaya, 1983), hlm. 165-170.
4 Mark  R.  Woodward, Islam  Jawa:  Kesalehan  Nor- matif  Versus  Kebatinan, terj.  Hairus  Salim  (Yogya- karta: LKiS, 2006), hlm. 218.
5 Heddy  Sri  Ahimsa  Putra, Patron  &  Klien  di Sulawesi  Selatan:  Sebuah  Kajian  Fungsional-Struktu- ral (Yogyakarta: Kepel Press,  2007), hlm. 30.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015:306-323 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.729 308 |
untung rugi, santri juga tidak pernah me- rasa  dalam  posisi  dieksploitasi.  Corak yang dominan ini lebih ditampakkan ka- rena  patronase  keilmuan,  kharisma,  dan ketakwaan kiai dibandingkan santri.
Oleh  karena  realitas  inilah,  kiai memiliki  fungsi  mediasi  besar  dalam  se- tiap  perubahan  di  suatu  komunitas  ma- syarakat  tertentu.  Referensi  kiai  atas  si- kap, world  view, dalam  berinteraksi  de- ngan  masyarakat  sekitarnya  berdasarkan khazanah kitab kuning. Dengan kata lain, ‖ruh‖  kiai  terletak  pada  kitab  ku-ning. Dimensi ajaran kitab kuning caku-pannya juga  luas,  mulai  dari  disiplin  kajian  al- Qur’an,  hadits,  tasawuf,  ilmu  alat (mantiq,  balaghah,  nahwu  dan  sha-raf), kalam  (teologi),  fiqih,  falaq  (astrono-mi), akidah, dan sebagainya. Di antara bidang ilmu  tersebut,  agaknya  teologi  dan  fiqih yang  paling  diminati  oleh  para  kiai. Kedua disiplin ilmu ini banyak ber-kaitan secara  langsung  dengan  dimensi  sosial kemasyarakatan.  Berbagai  persoa-lan sosial  kemasyarakatan  banyak  yang dijawab oleh disiplin keilmuan ini.
Perspektif teologi menjadi menarik dalam  relevansinya  dengan  kajian  pene- litian  ini.  Sebab,  cakupan  kajian  yang menjadi  perhatian  kedua  bidang  ini  juga luas.  Tetapi,  secara  umum  meliputi  tiga dimensi;  (1)  Relasi  manusia  dengan  al- lah,  (2)  Hubungan  manusia  dengan  ma- nusia,  dan  (3)  Hubungan  manusia  de- ngan  lingkungan  atau  alam.  Dalam  kon- teks isu bencana, dimensi ketiga memiliki makna signifikan sebagai landasan kajian, kerangka paradigmatik. Sebab, fenomena bencana tidak dapat dilepaskan dari kon- struksi  berpikir  masyarakat,  antara  diri- nya  dengan  alam  atau  lingkungan.  Cara pandang,  bersikap  dan  berperilaku  ma- syarakat  terhadap  lingkungan  akan  se-
dikit  atau  banyak  berhubungan  dengan fenomena  bencana,  termasuk  pada  ting- kat resiko pengurangan bencana.
Pada  contoh  masyarakat  Jawa  Ti- mur  khususnya,  agaknya,  cara  pandang masyarakat terhadap bencana tidak dapat dilepaskan  begitu  juga  dengan  dimensi keislaman  mereka.  Islam  (teologi)  sebe- narnya  memiliki  peran  penting  dalam mengkonsrtuksi  pemikiran  dan  tindakan warga. Pertama , pada  tingkat  penyebab terjadinya  berbagai  bencana  di  Jawa  Ti- mur  selalu  muncul  perdebatan  yang  sa- ling  menyalahkan  antara  kubu  pemerin- tah  dan  masyarakat.  Pada  contoh  kasus bencana  tanah  longsor  dan  banjir  ban- dang  di  berbagai  wilayah  Kabupaten  di Jawa  Timur  misalnya,  warga  menya- lahkan pemerintah yang mengubah areal hutan  menjadi  perkebunan  secara  total. Sebaliknya,  pemerintah  juga  menyalah- kan  warga  atas  tindakan  warga  yang membabat hutan-hutan yang masih tersi- sa.
Kedua ,  cara  pandang  warga  saat terjadi  bencana  juga  variatif  dengan mengguna-kan  Islam  sebagai world  view . Ada penda-pat yang mengatakan, bahwa bencana  se-bagai adzab ,  ujian,  maupun peringatan  Allah  atas  perilaku  manusia. Ketiga ,  perdebatan  tentang  sejauh  mana Islam  menjadi  pedoman,  antara  manusia dan lingkungan.
Atas  dasar  inilah,  melalui  tafsir para kiai, yang tidak lain adalah ‖kepan- jangan  tangan‖  dari  masyarakat,  mena- rik  untuk  diteliti.  Bagaimana  sesungguh- nya  tafsir  mereka  –berbasis  pada  teologi ( kalam )—terhadap  peristiwa  bencana yang  datang  melanda  hampir  semua  ka- wasan  di Jawa  Timur. Untuk memahami tafsir  informan,  peneliti  menggunakan
|309
perspektif  konstrukstivisme  Peter  L.  Ber- ger sebagai pisau analisis.
Jawa Timur dan Potret Hazard Bencana Provinsi  Jawa  Timur  merupakan satu  di  antara  33  provinsi  di  Indonesia. Posisi Jawa Timur terletak di Pulau Jawa selain  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Banten, Jawa Barat, Jawa  Tengah,  dan  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi ini terletak pada 111,0′ hingga 114,4′ Bujur Timur dan 7,12′  hingga  8,48′  Lintang  Selatan.  Luas wilayah  Provinsi  Jawa  Timur  mencapai 46.428  KM 2 habis  terbagi  menjadi  38 Kabupaten/Kota,  29  Kabupaten  dan  9 Kota.
Tabel 1 Letak, Tinggi dan Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota No  Kabupaten/Kota Dataran Tinggi Rata-Rata Luas Kabupaten/Kota Ibukota dari Permukaan Laut Daerah (M) ( KM 2 ) Luas Daerah
KM 2 1 Pacitan 7 1419 2 Ponorogo 48 1503 3 Trenggalek 110 1261 4 Tulungagung 85 1132 5 Blitar 167 1629 6 Kediri 60 1387 7 Malang 556 3519 8 Lumajang 54 1791 9 Jember 83 3293 10  Banyuwangi 25 3457 11  Bondowoso 255 1560 12  Situbondo 5 1639 13  Probolinggo 10 1697 14  Pasuruan 5 1473 15  Sdioarjo 3 715 16  Mojokerto 30 969 17  Jombang 44 1159 18  Nganjuk 56 1224 19  Madiun 60 1011 20  Magetan 394 689 21  Ngawi 47 1298 22  Bojonegoro 19 2307 23  Tuban 4 1858
24  Lamongan 6 1813 25  Gresik 3 1195 26  Bangkalan 47 1249 27  Sampang 15 1229 28  Pamekasan 8 792 29  Sumenep 13 1999 30  Kediri Kota 60 63 31  Blitar Kota 167 33 32  Malang Kota 445 110 33  Probolinggo Kota 10 52 34  Pasuruan Kota 5 37 35  Mojokerto Kota 30 16 36  Madiun Kota 60 34 37  Surabaya 2 355 38  Batu 871 189 Jawa Timur 47.156
Sumber:  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa Timur
Di luar luas daratan, luas keseluru- han wilayah Provinsi Jawa Timur menca- pai 157.922 KM 2 . Total luas ini mencakup daratan dan lautan. Luas wilayah daratan 47.042, 66 KM 2 yang terdiri dari persawa- han  seluas  12.483,  66  KM 2 ,  pertanian  ta- nah kering 11.619,32 KM 2 , kebun campur 612,36  KM 2 ,  perkebunan  1.518,39  KM 2 , hutan 12,251,24 KM 2 , padang rumput/ta- nah  kosong  236,82  KM 2 ,  sawah/da- nau/waduk  88,74  KM 2 ,  tambak/kolam 705,82  KM 2 ,  tanah  tandus/rusak/alang- alang  1.323,53  KM 2 ,  dan  lain-lain  798,14 KM 2 .  Sementara  wilayah  lautan  luasnya mencapai 110.000,00 KM 2 dan jumlah pu- lau  dan  pulau  terkecil  sebanyak  74  pu- lau. 6 Wilayah  bagian  selatan  Provinsi  Ja- wa  Timur  seperti  Pacitan,  Trenggalek, Tulungagung,  Kediri,  Blitar  hingga  Ma- lang didominasi oleh bentang alam pegu- nungan,  kondisi  rupa  bumi  yang  tidak datar serta terdapat beberapa gunung api yang  aktif.  Kondisi  fisik  yang  ada  terse- but apabila berasosiasi dengan perubahan
6 http://www.politeknikjbr.itgo.com/jatim.htm. Diakses 10 November 2010.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015:306-323 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.729 310 |
iklim  global  (yang  bisa  jadi  berdampak pada peningkatan curah hujan secara eks- trem)  dan  penurunan  kualitas  lingkung- an (yang berdampak pada meningkatnya jumlah  luas  lahan  kritis)  memungkinkan munculnya  daerah  yang  mempunyai  ke- rawanan bencana alam. 7
Beberapa jenis kerawanan bencana alam yang memungkinkan terjadi di wila- yah  bagian  selatan  Jawa  Timur  ini  telah diperhitungkan  dalam  Rencana  Tata  Ru- ang Wilayah (RTRW) Jawa Timur.  Kera- wanan  bencana  pada  bagian  ini  antara lain  wilayah  yang  rawan  bahaya  letusan gunung api, rawan tanah longsor, rentan banjir karena tanggul kritis, rawan banjir karena  lahan  kritis.  Informasi  mengenai kerawanan bencana inilah yang harus se- gara disosialisasikan kepada seluruh war- ga,  khususnya  warga  yang  berada  pada wilayah  rawan  bencana  alam.  Hal  ini penting  untuk  dilakukan,  agar  masyara- kat sadar, memahami serta adaptif bahwa wilayahnya  mempunyai  kerawanan  ben- cana  alam.  Dengan  demikian  akan  ber- dampak  pada  pengurangan  korban  dan kerugian apabila bencana tersebut terjadi.
Secara  nasional,  data  menunjuk- kan bahwa lebih dari 80% daerah Indone- sia  rawan  bencana,  termasuk  di  antara- nya adalah Provinsi Jawa Timur. 8 Semen- tara,  90%  masyarakat  tidak  siap  dalam menghadapi  ancaman  bencana.  Menurut
7 Anonim,  ―Menilik  Kawasan  Rawan  Bencana Alam  di  Jawa  Timur  Bagian  Selatan ”,  Internet: www.egi-bakosurtanal.com/berita/90-menilik- kawasan-rawan-bencana-alam-di-jawa-timur- bagian-selatan.html. Diakses 11 November 2010.
8 Mondastri  S  Korib, Bencana  dan  Kerentanan Masyarakat ,  Makalah  yang  dipresentasikan  pada Workshop  Community  Base  Disaster  Risk  Mana- gement,  PBNU,  Bandung,  13  September,  2006, hlm. 6.
Badan  Koordinasi  Nasional  Penanggu- langan  Bencana  (BAKORNAS  PB),  yang dikutip oleh Mondastri S. Korib dari De- partemen  Epidemilogi  FKMUI,  dari  peta kerawanan  bencana,  Indonesia  memiliki empat  belas  macam  kerawanan  bencana yang  sewaktu-waktu  bisa  terjadi  di  ber- bagai  daerah.  Dari  empat  belas  jenis  po- tensi  kerawanan  bencana,  Jawa  Timur berpotensi tidak kurang dari sebelas jenis bencana yang sewaktu-waktu dapat terja- di  di  berbagai  Kabupaten  dan  Kota.  Di antara  ke-11  potensi  bencana  dimaksud adalah: (1) gunung merapi, (2) gempa bu- mi, (3)  banjir), (4) angin topan/badai, (5) konflik  horizontal/sosial,  (6)  terorisme, (7) polusi lingkungan, (8)  kekeringan, (9) bencana  industri,  (10)  tsunami,  dan  (11) bencana  transportasi. 9 Dengan  demikian, Jawa Timur, di antara provinsi lain di In- donesia  memiliki  tingkat  kerawanan  dan kerentanan  ( vulnerability )  yang  paling tinggi.
Dari analisis citra satelit yang dila- kukan  oleh  Kementrian  Riset  dan  Tek- nologi  tahun  2002,  terdapat  kawasan pantai  selatan,  khususnya  pesisir  pantai selatan barat Jawa Timur dan timur Jawa Timur  yang  termasuk  dalam  peta  kera- wanan  bencana.  Dari  penginderaan  citra satelit  terlihat  di  wilayah  pantai  selatan Jawa Timur memiliki potensi terjadi ben- cana  banjir,  tanah  longsor,  badai  dan angin  topan. 10 Sedangkan  untuk  potensi kerawanan gempa bumi dan tsunami sa- ngat  mungkin  terjadi,  khususnya  di
9 Ibid., hlm. 5.
10 Soemarno,  ―Ancaman  Banjir  Bandang-Longsor, Kekeringan, Kelangkaan Air Bersih di Jawa Timur 2003’, Internet: http://www.marno.lecture.ub.ac.id/.../ ANCAMAN-BENCANA-banjir-BANDNAG- DAN-LONGSOR.docx. Diakses pada 18 Mei 2009.
|311
wilayah  selatan  Jember,  Banyuwangi, Malang, dan Pacitan yang berbatasan de- ngan  wilayah  laut  selatan  (laut  Hindia). Potensi  terjadinya  gempa  bumi  dan mungkin  diikuti  tsunami  menjadi  logis. Sebabnya adalah, sepanjang wilayah sela- tan  Jawa,  Sumatera,  dan  Nusa  Tenggara, dikenal sebagai ring of fire (lingkaran cin- cin  api)  yang  berpotensi  terjadi  gempa bumi  diikuti  tsunami  seperti  terjadi  di Aceh 2004, Pandanaran 2007, dan Banyu- wangi  1994.  Indonesia  dalam  kilasan sejarah  pernah  mengalami  tsunami  yang cukup besar.
Tabel 2 Tsunami di Indonesia 11 Tahun Lokasi Korban Penyebab 1883 Selat Sunda 36.000 Gunung Api 1964 Sumatera 110 Gempa Bumi 1968 Tambo, Sulteng 392 Gempa Bumi 1977 Sumbawa 316 Gempa Bumi 1992 Flores 1.952 Gempa Bumi 1994 Banyuwangi 238 Gempa Bumi 1996 Biak 127 Gempa Bumi 2004 Aceh 128.796  Gempa Bumi 2006 Pangandaran 647 Gempa Bumi
Seluruh hutan di Jawa Timur atau seluas 1.363.791 ha. dalam kondisi sangat kritis.  Bahkan,  325.879  ha.  di  antaranya gundul dan kondisi ekologi rusak parah. Lahan kritis seluas 348.076,12 ha. Sisanya, lahan  di  luar  hutan  yakni  seluas 1.0.17.858,14 ha. Kondisi itu terjadi karena perubahan  fungsi  menjadi  lahan  perta- nian  dan  penjarahan  kayu  oleh  warga dan perusahaan. 12 Total luas hutan di Ja-
11 Indrawati  Tamin, Pemberdayaan  Masyarakat dalam  Penanggulangan  Bencana ,  Makalah  dipre- sentasikan  pada  Workshop  Community  Base  Di- saster  Risk  Management,  PBNU,  Bandung,  13 September, 2006, hlm. 1.
12 Redaktur,  ―Hutan  Jawa  Timur  Kritis,― Tempo Interaktif ,  Selasa,  14  Agustus  2007,  dalam http://tempo.co.id/hg/ekbis/2007/08/14/brk,2007081
wa  ini  meliputi  area  kerja  Perum  Per- hutani  di  Propinsi  Jawa  Timur,  Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.

## Tabel 3
Potensi Hutan di Jawa
Unit Kerja Provinsi Hutan Produksi (Ha) Hutan Lindung (Ha) Total Luas (Ha) Unit I  Jawa Tengah 546.290 84.430 630.720 Unit II Jawa Timur 809.959 326.520  1.136.479 Unit III Jawa Barat Banten 349.649 61.406 230.708 17.244 580.357 78.650 Jumlah 1.767.304 658.902  2.426.206
Fenomena  kerusakan  hutan  tidak hanya terjadi di Jawa, tetapi telah meram- bah di seluruh wilayah Indonesia, bahkan menjadi  isu  global.  Diperkirakan,  Indo- nesia telah kehilangan sumber daya alam (SDA)  senilai  lebih  dari  US$  30,6  miliar atau  senilai  kurang  lebih  Rp.  288  triliun pertahun dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai  akibat  dari  eksploitasi  SDA  ini, sepanjang  1998  hingga  2004  tercatat  ter- jadi 747 kali bencana alam, seperti banjir, tanah  longsor  dan  kebarakan  hutan  de- ngan  korban  mencapai  1.920  jiwa.  Dari 2005  hingga  2007,  bencana  lingkungan berkelanjutan  ( sustainable  enviromental  di- saster )  terjadi  secara  merata  di  hampir semua  wilayah  Indonesia,  termasuk  di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Faktor kunci dari penyebab terjadi- nya krisis lingkungan dan berakibat pada terjadinya berbagai bentuk bencana alam bermula  pada  kebijakan  politik  pengelo- laan sumber daya alam (SDA) salah. 13 Ke-
4-105524,id.html .  Diakses  pada  tanggal  11 November 2010 13 Abdul  Qodim  HS  Monembodjo,  ―Relevansi Agama  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup‖, Jurnal Prima , Edisi 5 (2007), hlm. 8.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015:306-323 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.729 312 |
bijakan politik pengelolaan SDA di Indo- nesia  lebih  mengedepankan  pendekatan sentralistik.  Kebijakan  politik  pengelola- an SDA yang sentralistik ini juga dipaha- mi  sebagai  efek  samping  atau  bahkan sebagai  konsekwensi  logis  dari  politik pembangunan  yang  lebih  mengedepan- kan  konsep  pendekatan  pertumbuhan ekonomi  ( economic  growth )  atau  pertum- buhan berkelanjutan ( sustainable growth ). 14 Model  pendekatan  politik  pembangunan yang  berorientasi  pertumbuhan  ekonomi oleh  banyak  kalangan  dipahami  sebagai bentuk  kapitalisme  global.  Akibat  dari konsep pendekatan pembangunan model ini  menyisakan  banyak  persoalan,  keti- dakadilan, keterpinggiran, bahkan pemis- kinan  secara  struktural  masyarakat  yang hidup sekitar kawasan pinggir hutan atau di dalam hutan. Kemiskinan dan ketidak berdayaan masyarakat yang hidup di se- kitar  kawasan  hutan  tidak  bisa  dipisah- kan  dari  kebijakan  pengelolaan  hutan yang  sentralistik  oleh  negara.  Kebijakan hutan  untuk  kesejahteraan  rakyat  seperti tertuang  dalam  UU  No.  5/1967  ternyata hanya  dinikmati  oleh  segelintir  orang yang kebetulan memegang Hak Pengelo- laan Hutan (HPH). 15 Fenomena kebijakan
14 Menurut  Hogendijk  dalam  Indra  Ismawan bahwa terminologi ―pertumbuhan ekonomi‖  ( eco- nomic  growth )  sebenarnya  adalah  identik  dengan pertumbuhan produksi. Dengan aktivitas produk- si,  perekonomian  sesungguhnya  tidak  sedang berkembang,  sebab  sumber  daya  ( resources )  yang bersifat  langka  (SDA)  di  bumi  kian  menyusut. Apabila  atas  nama  produksi  atau  pertumbuhan ekonomi terus berlanjut, maka seluruh SDA yang ada  di  muka  bumi  tinggal  menunggu  saat  habis- nya. Indra Ismawan, Resiko Ekologis dibalik Pertum- buhan  Ekonomi (Yogyakarta:  Media  Presindo,  19- 99), hlm. 5-6. 15 Heru Nugroho, Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 168-169.
pemerintah  seperti  ini  hampir  menyelu- ruh  terjadi  di  semua  kawasan  hutan  di tanah  air.  Tidak  terkecuali  juga  pengelo- laan hutan di Propinsi Jawa Timur.
Atas  nama  pertumbuhan  ekonomi dan  model  pengelolaan  hutan  yang  sen- tralistik dari hari ke hari semakin menam- pakkan sikap otoriter pemerintah. Hal ini paling  tidak  dapat  dibaca melalui kebija- kan  pemerintah,  khususnya  Departemen Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (DES- DM)  untuk  membuka  gerbang  investasi dengan  memberikan  izin  kepada  150 perusahaan pertambangan sebagai kelan- jutan  dari  adanya  ruang  investasi  yang diberikan  oleh  Presiden  lewat  Perpu  No. 1 Tahun 2004 tanggal 11 Maret 2004 yang mengatur  keberlanjutan  perizinan  atau perjanjian  pertambangan  yang  telah  ada sebelum  berlakunya  UU  No.  41  Tahun 1999,  yang  sebagian  besar  areal  konsesi pertambangan  merupakan  kawasan  hu- tan  lindung  dan  kawasan  konservasi. 16 Berbagai  kebijakan  ini  ditambah  dengan kebijakan  alih  fungsi  hutan,  dari  hutan lindung menjadi hutan produksi maupun hutan  tanaman  industri  (HTI),  bahkan areal  pertambangan  membuat  pengun- dulan hutan semakin meluas. Akibat pola kebijakan  di  atas,  sejak  tahun  1996,  laju deforestasi  kawasan  hutan  di  Indonesia mencapai  2,4  juta  ha.  pertahunnya.  Bah- kan,  pada  tahun  2002,  Indonesia  tercatat
16 Abdul  Qodim  HS  Monembodjo, Potret  Keru- sakan  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia ,  Makalah disampaikan pada Pelatihan Managemen Penang- gulangan  Bencana  Lingkungan  Berbasis  Masya- rakat,  yang  dilaksanakan  oleh  CBD-RM  PBNU dan Ausaid di Balai Diklat Perhutani KPH Jember, 7-10 Januari 2009), hlm. 7.
|313
pernah mengalami kebakaran hutan yang paling hebat di dunia. 17

## Dialektika Ekternalisasi, Obyektivikasi, dan Internalisasi
Peter  L  Berger  dan  Thomas  Luck- mann  menegaskan,  setiap  manusia  yang hendak  mencari  makna  dalam  tindakan- tindakan  sosial  mereka  selalu  saja  akan masuk  dalam  tiga  momen  dialektika: internalisasi,  eksternalisasi,  dan  objekti- vasi. Dalam teori konstruksi sosial, inter- nalisasi  mengandaikan  ―proses  atau  eks- presi diri manusia di dalam membangun tatanan  kehidupan‖  atau  ―proses  penye- suaian  diri  manusia  dengan  lingkungan- nya‖. 18 Ekspresi  atau  penyesuaian  diri yang dilakukan oleh setiap individu men- jadi  kebutuhan  mutlak,  karena  kebe- radaan  masing-masing  sebagai  bagian dari  realitas  sosial.  Dalam  konteks  ini, setiap  individu  bukanlah  seperti  hewan yang hanya mengandalkan daya biologis- nya  semata.  Sebaliknya,  setiap  manusia ―untuk  mempertahankan  hidup  di  ling- kungannya‖  harus  dapat  saling  meleng- kapi  antara  kemampuan  biologis  dan pikirannya,  baik  dalam  wujud  tindakan atau  aktifitas  dalam  upaya  menaklukkan lingkungannya tersebut. 19
17 Terkait  dengan  kebakaran  hutan  yang  hebat, Bob  Hasan  dengan  lantang  menuduh  bahwa  ke- bakaran  hutan  sebagai  akibat  dari  perilaku  pela- dang  yang  berpindah-pindah  dan  pencuri  kayu yang  berusaha  menghilangkan  jejaknya.  Padahal, menurut seorang antropolog Dayak, sistem perla- dangan  berpindah-pindah  yang  menggunakan kearifan pengetahuan  lokal tidak  merusak  hutan, justru  selaras  dengan  ekologi.  Nugroho, Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial , hlm. 172.
18 Irwan  Abdullah,  ―Penelitian  Berwawasan  Gen- der Dalam Ilmu Sosial‖, Humaniora, Vol.  XV, No.
3, (2003), hlm. 267.
19 Hanneman  Samuel, Perspektif  Sosiologis  Peter Berger (Jakarta: Pusat  Antar  Universitas  Bidang
Dalam  momen  eksternalisasi  ini, doktrin  teologi  tentang  bencana  yang terkodifikasi dalam berbagai kitab kuning merupakan  bagian  dari  konstruksi  sosial yang  selama ini diterima oleh kiai. Data- data yang berhasil digali oleh peneliti me- nunjukkan,  teologi  bencana  belum  ba- nyak mendapat perhatian serius. Kebera- daannya  belum  memiliki  kaidah-kaidah tersendiri. Sejauh ini, baik di dalam fiqih maupun teologi hanya membahas hal-hal yang  bersifat  umum.  Dalam  kajian  fiqih misalnya,  kajian  tentang  bencana  meru- juk  pada  konsep  tentang ihyâ’  al-mawât (memberdayakan  lahan  mati)  atau  lebih umum adalah fiqih lingkungan. 20 Hal ini berarti, fiqih bencana belum memiliki ru- musan  tersendiri  yang  cukup  kompre- hensif, tetapi lebih sekadar menjadi bagi- an dari fiqih pertanahan atau belakangan popular dengan fiqih lingkungan (fiqh al- bî’ah) atau  fiqih  pertanian (fiqh  al-muzâ- ra’ah) . 21 Begitu juga dengan kajian teologi
Ilmu-Ilmu  Sosial-Universitas  Indonesia,  1993), hlm. 17.
20 Dengan  demikian,  keberadaan  fiqih  bencana dalam  perspektif  kiai  tidak  memiliki  perbedaan berarti dengan fiqih lingkungan yang dirumuskan oleh para pakar fiqih di sebuah pesantren di Lido, Sukabumi,  9-12  Mei  2004.  Hasil  lengkap  perte- muan tersebut menjadi sebuah buku. Ahsin Sakho Muhammad et.al , Fiqh  Lingkungan  (Fiqh  al-Bî’ah) (Jakarta: Indonesia  Forest  and  Media  Campaign (INFORM), 2004).
21 Yang menarik, meski sangat menyadari kurang memadainya  fiqih  bencana,  pernyataan  bahwa kitab  kuning  tidak  lagi  relevan  dengan  perkem- bangan, khususnya dalam kasus fiqih bencana ini, tidak  pernah  muncul.  Berbeda  dengan  kasus- kasus  lainnya  seperti  kasus  fiqih  perempuan. Masdar  F  Mas’udi  dan  beberapa  pemikir  NU progresif, misalnya, menyebut kitab-kitab kuning bias gender.  Lihat  Martin  van  Bruinessen,  ―Kitab Kuning  dan  Perempuan,  Perempuan  dan  Kitab Kuning‖,  dalam Wanita  Islam  Indonesia  dalam Kajian  Tekstual  dan  Kontekstual, eds.  Lies  M.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015:306-323 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.729 314 |
terkait  dengan  bencana.  Umumnya,  ka- jian  teologi  terhadap  isu  ini  selalu  kem- bali kepada doktrin al-Qur’an dan hadits. Dalil  al-Qur’an  surah  al-Rûm  [30]:  41 umumnya  menjadi  rujukan  dalam  kajian teologi. Ayat ini dan ayat yang lain yang relevan umumnya bersifat u-mum. Belum ada  tafsir  maupun  aturan  hukum  teknis yang  membahas  tentang  fenomena  ben- cana  ini.  Misalnya,  bagaimana  hukum bagi  pelaku  pengrusakan  hutan  atau berbagai  tindakan  lain  yang  berakibat timbulnya  bencana.  Apa  hukuman  yang pantas  bagi  mereka?  Bagaimana  apabila yang  melakukan  itu  adalah  aparat  pe- negak  hukum?  Apa  sanksinya  bagi  ma- syarakat  bila  melakukan  hal  sama?  Dan seterusnya.
Temuan  peneliti  menunjukkan  bah- wa  muncul  kegalauan  para  kiai  atas kekuranglengkapan  teologi  bencana  ter- sebut.  Di  satu  sisi,  para  kiai  melihat  be- tapa  kompleks  permasalahan  bencana  di Jawa  Timur.  Sementara,  untuk  menda- patkan  pengertian  yang  gamblang  ten- tang bencana sendiri masih belum mene- mukan  rujukan  atau ta’bîr yang  eksplisit (sharîh). Permasalahan lain yang juga me-
Marcoes-Natsir  dan  Johan  Hendrik  Meuleman (Jakarta:  INIS,  1993),  hlm.  165-174.  Pernyataan lebih  garang  lagi  berkenaan  dengan  penerimaan terhadap  kitab  kuning  pernah  disampaikan  oleh Kiai  Imron  Hamzah.  Menurutnya,  dari  sekian rumusan doktrinal yang berupa aqwâl (pendapat- pendapat ulama), khususnya di bidang fiqih, ada beberapa qawl yang  tidak  relevan  lagi  dikem- bangkan  atau  dikaji  secara  mendalam.  Karena, tidak mungkin lagi dikontekstualisasikan dengan problematika fiqhiyyah kekinian. Qawl yang demikian  itu  cukup  dipelajari  sekadar tabarrukan (penghargaan  kepada  si  empunya  pendapat)  dan sebagai perbendaharaan pengetahuan. Lihat Noer Iskandar al-Barsany, Aktualisasi Paham Ahlusunnah wal Jama’ah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.  46.
ngemuka  adalah  tidak  adanya  rumusan eksplisit  tentang  hukuman  bagi  para pelaku  (penyebab  bencana)  dalam  kitab- kitab  kuning.  Apakah  para  pelaku  harus di qishash,  had, atau ta’zîr? Beberapa  kiai memberikan  pernyataan  kepada  peneliti, bencana di Jawa Timur sangat terkait de- ngan  perilaku  manusia,  apakah  mereka dari  kalangan  masyarakat  bawah,  aparat pemerintah,  bahkan  para  tokoh  agama sekalipun. Sementara, kitab kuning  tidak memberikan rumusan eksplisit, bagaima- na  pola-pola  hukuman  diberlakukan  ke- pada  mereka.  Bahkan,  ada  kecenderung- an  cukup  longgar  terutama  bagi  aparat yang  melakukan  kesalahan  dan  berdam- pak terhadap lingkungan dan berdampak pula pada terjadinya bencana.
Para kiai NU juga mendapatkan ke- nyataan  paradok  antara  kompleksitas permasalahan  teologi  maupun  fiqih  de- ngan keharusan tunduk pada mekanisme pengambilan  hukum (kaifiyyah  al-istinbât al-ahkâm). Dalam  tradisi  pesantren  dan kiai sendiri, mekanisme pengambilan hu- kum  masih  terbatas  pada qawliyyan dan belum ilhâqiyyan maupun manhâjiyyan. Metode  pengambilan qawliyan meru- pakan  mekanisme  pengambilan  hukum dengan  merujuk  langsung  pada  teks pendapat imam mazhab yang empat atau pendapat  ulama  pengikutnya. 22 Teks- tualitas  seba-gai  metode istinbâth hukum di NU juga ditegaskan oleh Said Aqiel al- Munawar:
Dalam  praktik  penetapan  hukum  atau pengambilan  fatwa,  NU  selalu  merujuk pada  hasil  karya  para  Imam  mujtahid
22 Mahsun Mahfudz, Rekonstruksi Mazhab Man-haji Nahdlatul  Ulama  Menuju  Ijtihad  Saintifik  Modern , Makalah disampaikan  pada Annual  Conference  on Islamic  Studies, Bandung , 26-30  Novem-ber  2006, hlm. 3.
|315
atau  lebih  dikenal  dengan  kitab  kuning secara utuh dari berbagai referensi yang ada,  dikaji  dan  diteliti  kemudian  baru- lah  diputuskan.  Yang  demikian  itu  ka- lau  ternyata  bahwa  masalah  yang  akan ditetapkan hukumnya itu sudah pernah atau  sudah  dibahas  oleh  para  mujtahid dalam  buku-buku  madzhab  yang  ba- nyak jumlahnya itu. Ditimbang dan ke- mudian  baru  diputuskan  oleh  tim  khu- sus  atau  lembaga  yang  berwenang  un- tuk  itu,  yaitu  Lembaga  Bahtsul  Masâ’il al-Dîniyyah.  Mana  yang  kuat  dari  pen- dapat-pendapat  yang  ada,  maka  itulah yang dijadikan keputusan sebagai fatwa oleh  lembaga  tersebut  dengan  menulis- kan  semua nash (teks)  dari  sekian  ba- nyak referensi sebagai rujukan atau ala- san dari ketetapan tersebut. 23
Di  antara  ulama  atau  kiai  pondok pesantren  sebenarnya  telah  lama  memi- liki  keprihatinan  terhadap  isu  bencana, khususnya tentang kerusakan lingkungan yang  berujung  pada  timbulnya  bencana. Salah  satunya  adalah  keprihatinan  bebe- rapa  kiai  Jawa  Timur  berkumpul  pada 2002, dengan difasilitasi oleh LBM PCNU Jember,  sebuah  LSM  lokal,  dan  Yayasan Kehati  Jakarta.  Para  kiai,  terutama  dari kalangan  kiai  muda  progresif,  berkum- pul melakukan bahtsul masa’il. Dalam fo- rum  tersebut,  tidak  semua  kiai  dari berbagai  daerah  di  Jawa  Timur  terlibat dalam  kajian  intensif  membahas  tentang fenomena  kerusakan  lingkungan  yang berimbas  timbulnya  bencana.  Pertemuan tersebut diadakan di Pesantren Roudlatul Ulum Sumber Waringin - Sukowono Jem- ber.
23 Said Agil Husin al-Munawar, ―Madzhab dalam Pandangan  NU, Fiqh dan  Teologi,‖ Majalah Aula, ( September, 1992) , hlm. 58.
Beberapa keputusan penting dicapai dalam forum bahtsul masa’il tersebut. Sa- lah satunya adalah larangan yang mengi- kat kepada siapa pun, termasuk para kiai dan  masyarakat  NU  di  Jawa  Timur  bah- wa  tidak  boleh  menebang  atau  menjarah pohon-pohon di hutan yang berada di ba- wah  perlindungan  pemerintah.  Dengan menggunakan  referensi  dari al-Fiqh al- Islâmî wa  Adillatuh jilid  IV ;  al-Mughni  al- Muhtaj jilid  II ; dan Majmû’  Syarh  al- Muhadzdzab jilid  XV , hukum  membalak, menjarah, atau menebang pohon di hutan adalah  dilarang,  kecuali  mendapatkan izin  dari  imam.  Dalam  konteks  ini,  yang dimaksud  dengan  imam  adalah  pihak kehutanan  atau  instansi  terkait.  Hal  ini mengacu  pada  kitab al-Adab  al-Nawawî. Dalam  kitab  tersebut  dinyatakan,  ―Imam yang dimaksud dalam konteks ini adalah uli  al-amr, yakni  mereka  yang  diberikan amanat  kepadanya  untuk  mengurusi  ke- pentingan  publik  dan  kemaslahatan  u- mum  khususnya  kaum  Muslim.  Ter- masuk  dari  mereka  di  antaranya  adalah presiden,  menteri,  kepala  dinas,  tokoh masyarakat,  hakim,  kepala  tentara  atau kepolisian  dan  lainnya  yang  memegang atau  memimpin  institusi  atau  instansi yang menangani urusan publik. 24 Di antara beberapa keputusan pen- ting  lain  adalah  sebagai  berikut.  Perse- orangan atau masyarakat hanya diperbo- lehkan untuk mengambil ranting dengan syarat  tidak  merusak  ekosistem  yang ada. 25
24 Yahya ibn Syaraf al-Nawâwî, al-Majmu’ Syarakh Muhadzdzab , Vol XV (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), hlm. 223.  Kesimpulan  putusan  ini  ada  di  notulasi  ke- giatan LBM PCNU Jember-LSM HAMIM-Yayasan Kehati, 2002, hlm. 10.
25 Wahbah  al-Zuhaylî, Al-Fiqh  al-Islâmî  wa Adillatuh ,  Vol    IV,  (Damaskus:  Dar  al-Fikr,  t,t,),
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015:306-323 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.729 316 |
Keputusan  lain  yang  dihasilkan melalui  bahtsul  masâ’il tersebut  adalah hukum membeli kayu yang  diambil oleh penjual dari kawasan hutan lindung  tan- pa  izin  aparat  yang  berwenang.  Hukum pembelian  sepenuhnya  berada  di  bawah otoritas  pembeli,  dalam  pengertian,  jika pembeli yakin atau ada dugaan kuat bah- wa  yang  akan  dibeli  adalah milk  al-tâm (hak  kepemilikan  barang  secara  penuh) maka  hukum  jual  beli  tersebut  adalah sah‖. Sebaliknya, jika pembeli ragu maka hukumnya  menjadi  makruh.  Selain  itu, apabila  transaksi  telah  dilakukan  namun ternyata  barang  (kayu  yang  dijual)  yang telah  dibeli  tersebut  bukan milk  al-tâm , maka hukum jual beli adalah fasad (tidak sah).  Beberapa  kitab  dijadikan  sebagai rujukan  dalam  menjawab  permasalahan ini,  termasuk al-Asybah  wa  al-Nadlâ’ir, Bughyah  al-Musytarsyidîn, dan Farâ’id  al- Bahiyyah  Hamisy  al-Asybah  wa  al-Nadlâ’ir. Penting  dicatat  bahwa,  masyarakat  mau- pun elit lokal lebih dominan harus mena- ati  kebijakan  pemerintah,  termasuk  da- lam  konteks  lingkungan  dan  bencana. Beberapa  kitab  kuning  dijadikan  sebagai rujukan,  di  antaranya: Bughyah  al-Musy- tarsyidîn , Târikh Tasyri’ al-Jinâ’i, Vol I ; dan al-Iqnâ’, Vol II. 26
hlm.  72;  Muhammad  ibn  Ahmad  al-Khatib  al- Syirbini, al-Mughni  al-Muhtâj, Vol  II,  (Beirut:  Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 361).
26 Di  antara  beberapa  pokok  pikiran  dalam  kitab tersebut  adalah  mentaati  peraturan  pemerintah yang tidak haram atau makruh hukumnya wajib, baik  secara  lahir  atau  batin.  Jika  peraturan  itu berkenaan  dengan  suatu  yang  wajib,  maka hukum  mentaati  peraturan  itu  adalah  sangat wajib (muakkad) . Jika  berkenaan  dengan  dengan sesuatu  yang  sunnah,  maka  hukum  mentaati peraturan  tersebut  adalah  wajib.  Demikian  juga halnya (wajib) apabila berkenaan dengan sesuatu yang mubah yang  mengandung  kemaslahatan
Berbagai  proses  pembacaan  para kiai dari teks kitab kuning terhadap kon- teks  bencana  secara  dialektif  seperti  ter- gambar  dalam  alur  diskripsi  di  atas  me- nunjukkan  betapa  para  kiai  di  kalangan komunitas NU sudah sejak lama memiliki perhatian serius terhadap fenomena ben- cana.  Proses  dialektika  dari  teks  menuju konsteks  terjadi  tidak  hanya  mengguna- kan  satu  disiplin  keilmuan  dalam  Islam saja.  Banyak  disiplin  keilmuan  dalam  Is- lam  yang  dilibatkan  dalam  proses dialektika tersebut. Di antara disiplin ke- ilmuan Islam yang penting tentunya ada- lah teologi.

## Tafsir Kiai terhadap Bencana
Bencana  dalam  konteks  yang  di- maksud  dalam  penelitian  ini  memang  ti- dak dibatasi dengan bencana alam (gem- pa  bumi,  tsunami,  gunung  meletus,  dan sebagainya)  saja.  Lebih  dari  itu,  penger- tian bencana dalam konteks penelitian ini memang  termasuk  di  dalamnya  adalah bencana  non  alam,  seperti  banjir  ban- dang,  tanah  longsor,  kebakaran  hutan, lumpur Lapindo, dan berbagai jenis ben- cana non alam lainnya. Bencana non alam umumnya  dalam  perspektif  masyarakat luas sering diasosiasikan dengan bencana akibat ulah manusia.
Fakta yang menarik adalah, bahwa ternyata para kiai saat diwawancarai ten- tang  fenomena  bencana,  masing-masing
seperti larangan merokok. Jika kita berpandangan bahwa  merokok  hukumnya  makruh.  Hal  ini karena  dalam  peraturan  ini  terdapat  sebuah  ke- baikan bagi orang yang terhormat. Kesimpulan ini dimuat  dalam  notulasi  bahtsul  masa’il  yang diselenggarakan  oleh  LBM  PCNU  Jember-LSM HAMIM-Yayasan Kehati, 2002.
|317
dari mereka cukup fasih dalam mengikuti perkembangan  dan  dinamika  berbagai peristiwa  bencana,  baik  yang  terjadi  di Indonesia  pada  umumnya  dan  Jawa  Ti- mur pada khususnya. Tafsir yang banyak hadir  di  tengah-tengah  masyarakat  u- mumnya  dan  kiai  khususnya  banyak dikonstruksi  melalui  dimensi  teologis. Dalam  perspektif  teologis,  bencana  dipa- hami  dalam  tiga  tafsir:  bencana  sebagai mushîbah (cobaan), imtihân (peringatan), dan ‘adzâb (siksa). 27 Tingkat tafsir antara mushîbah, imti- hân, dan ‘adzâb masing-masing  memiliki gradasi  ―hukum‖  dan  konsekwensi  logis sendiri-sendiri  dalam  konstruksi  pemiki- ran  kiai  berdasarkan  doktrin  Islam (teologi). Mushîbah dalam  terminologi teologi  sering  diletakkan  sebagai  sesuatu yang memang sudah didesain Allah. De-
27 Untuk  kajian  tentang  tafsir  bencana  berbasis kajian  teologis  telah  banyak  dilakukan  oleh  para peneliti.  Di  antara  beberapa  tulisan  dimaksud adalah  tentang  bencana  gempa  bumi  di  Yogya- karta,  27  Mei  2006,  yang  terdapat  4  konstestasi pemaknaan, yaitu bencana sebagai; (1) hukuman, (2)  cobaan,  (3)  ujian,  dan  (4)  surat  cinta  dari  Tu- han.  Keempat  pemaknaan  ini  didasarkan  pada basis  agama,  budaya,  dan  ilmu  pengetahuan. Mohammad Hasan Basri, Contesting in Meaning of Disaster: a Study on Wonokromo People’s Responses to the  27 th May  2006  Earthquake (Tesis,  Pusat  Studi Agama  dan  Lintas  Budaya  (CRCS),  Sekolah Pascasarjana  Universitas  Gajah  Mada,  Yogyakar- ta,  2007).  Selain  itu,  bencana  dilihat  dari  sudut pandang  ormas  keagamaan  (NU,  Muhammadi- yah,  dan  MMI),  menghasilkan  perspektif  yang berbeda, yakni, (1) bencana sebagai kaffârah (NU), (2)  bencana  sebagai  ujian  (Muhammadiyah),  dan (3)  bencana  sebagai adzâb (MMI).  Lihat  Fathima- tuz Zahra, Interpretasi dan Tindakan Organisasi Keis- laman sebagai Tanggapan terhadap Gempa Yogyakarta 27 Mei 2006 (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis  Mujahidin  Indonesia) (Tesis  Pusat  Studi Agama  dan  Lintas  Budaya  (CRCS),  Sekolah Pascasarjana  Universitas  Gajah  Mada,  Yogya- karta, 2007).
ngan  kata  lain,  persepsi  masyarakat tentang  istilah mushîbah identik  dengan ―takdir‖ Allah yang dengan sengaja ditu- jukan  kepada  manusia  sebagai  bentuk cobaan.  Justifikasi  kiai  yang  menafsirkan peristiwa  bencana  sebagai mushîbah ar- tinya,  bahwa  bencana  sebenarnya  ―hak prerogatif‖  Allah  sebagai  dzat  yang memang  Maha  Kuasa  terhadap  segala ciptaan-Nya. Rujukan pada tafsir bencana sebagai mushîbah adalah  al-Qur`an  surat al-Baqarah [2]: 156. Makna musibah dalam konteks  tafsir  al-Qur’an  tidak  selalu berdimenasi  negatif,  tetapi  juga  positif. Mushîbah adalah sesuatu yang tidak sesu- ai  kebiasaan. Mushîbah mencakup  segala peristiwa  yang  berdampak  negatif  dan positif  sekaligus.  Walaupun  menurut  ke- biasaan, mushîbah selalu  diletakkan  pada peristiwa yang berdampak negatif saja. 28 Makna imtihân dalam  al-Qur’an juga sering diidentikkan dengan balâ’ (uji- an  dan  peringatan).  Gradasi  atau  tingkat pemaknaan terhadap imtihân berbeda de- ngan mushîbah .  Apabila mushîbah lebih dimaknai  sebagai  dekat  dengan  ―takdir‖ atau  sesuatu  yang  memang  didesain Allah,  tetapi  makna imtihân lebih  diar- tikan  sebagai  bentuk  peringatan  Allah kepada  hamba-Nya  yang  telah  lalai  dan melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah  yang  seharusnya  ditunjung  tinggi dan  dipatuhi  oleh  manusia.  Di  dalam kajian  tafsir  al-Qur’an, imtihân atau balâ’ terjadi  dalam  dua  macam  juga:  untuk nikmat ( ni’mah ) dan ujian atau peringatan ( mihnah ). Balâ’ atau imtihân berkonotasi
28 Sihab  al-Dîn  Mahmud  ibn  Abd  Allâh  al- Husaynî al-Alûsî, Rûh al-Ma’ânî fî Tafsîr al-Qur’ân al-Adzîm  wa  al-Sab’u  al-Matsânî (Beirut:  Dâr  al- Ihya’ al-Turats al-’Arabi, t.t), hlm. 337.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015:306-323 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.729 318 |
pada kejelekan. 29 Indikator dari balâ’ atau imtihân yang  berkonotasi  negatif  (kejele- kan)  terlihat  dalam  al-Qur’an  surat  al- A’raf [7]: 168 .
Sementara  itu,  tafsir adzâb memili- ki gradasi makna yang lebih negatif lagi, yakni  tidak  hanya  lagi  sebatas imtihân (peringatan)  dari  Allah.  Lebih  dari  itu, tafsir bencana dalam konteks adzâb meng- gambarkan  bentuk  hukuman  langsung dari Allah terhadap manusia akibat peri- laku mereka yang melanggar hukum-Nya secara  berlebihan.  Di  dalam  al-Qur’an, term adzâb berarti  siksa  atau  hukuman ( an-nakal atau al-‘uqûbah ). 30 Implementasi hukuman  ( adzâb )  antara  umat  Nabi Muhammad berbeda dengan umat Nabi- nabi  terdahulu. Adzâb bagi  umat  Nabi- nabi terdahulu diberikan secara langsung. Ini  tergambar  dari  umat  Nabi  Nuh  yang ditenggelamkan  oleh  air  bah. 31 Istilah adzâb yang  digunakan  al-Qur’an  berhu- bungan  dengan  umat  Nabi  Muhammad hampir  sepenuhnya  terkait  dengan  siksa yang  akan  diberikan  nanti  di  akhirat. Oleh  karena  itu,  dalam  sejumlah  tafsir, ketika  menafsirkan  kata adzâb selalu  saja ditambahkan fi  al-akhirah (akhirat).  Arti- nya, bahwa adzâb hanya terjadi di akhirat, bukan  di  dunia.  Hal  ini  seperti  tertuang dalam al-Qur`an surat Hud [11]: 8.
Tingkat  perbedaan  gradasi  ketiga tafsir  di  atas  secara  tidak  langsung  sebe- narnya  menggambarkan  terhadap  ragam tipe  dan  corak  pemikiran  para  kiai  itu sendiri.  Seperti  dijelaskan  tentang  teori tipe  kiai,  terdapat  ragam  tipe  kiai  me- nurut  sudut  pandang  tertentu.  Pada
29 Fakhr  al-Dîn  al-Râzî,, Mafâtih  al-Ghayb, Jilid  2, (Taheran: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, t.t), hlm. 97. 30 Ibn Mandzûr, Lisân al-Arab, Jilid 10, (Beirut: Dâr Shâdir, 2000), hlm. 73. 31 QS. Nuh [71]: 1
temuan  penelitian  Laode  Ida,  tipe  kiai dapat  dibagi  ke  dalam  tiga  varian:  kiai progresif,  moderat,  dan  konservatif. Kerangka  teori  yang  diberikan  oleh  Lao- de  agaknya  cukup  membantu  dalam membuat penggolongan jenis tafsir pemi- kiran  para  kiai  dalam  menafsirkan  ben- cana di Jawa Timur dalam konteks pene- litian ini.
Selain itu, sebagaimana yang akan dijelaskan  pada  bab  berikutnya,  respons kiai,  baik  dalam  bentuk  tindakan,  tafsir, maupun  pemikiran  juga  banyak  disan- darkan  pada  sumber  otoritas  keislaman, terutama teologi. Tafsir kiai dari kalangan NU  yang  termanifestasi  dalam  bentuk tindakan dapat dilihat dari hasil beberapa bahtsul  masa’il  yang  membahas  tentang fenomena  tersebut.  Satu  hal  lagi,  di  ka- langan NU, sebagai bentuk tindakan nya- ta  adalah  dibentuknya  lembaga  khusus yang  fokus  perhatiannya  pada  pena- nganan  bencana,  yakni Community  Based Disaster  Risk  Managemen (CBDRM)  dan Gerakan  Nasional  Kehutanan dan Lingkungan (GNKL). Bahkan, hasil kepu- tusan  Muktamar  NU  di  Makassar,  Sula- wesi  Selatan,  keberadaan  CBDRM-NU diformalkan  dengan  nama  Lembaga  Pe- nanggulangan  Bencana  dan  Perubahan Iklim (LPBI). 32
Katagorisasi  Respon  Kiai:  Konservatif,  Mo- derat, dan Progressif
Dengan  tingkat  pemahaman  yang berbeda  dan  berdasar  perspektif  yang verbeda walaupun dalam kerangka besar teologi  yang  sama,  melahirkan  tipologi pemikiran  yang  berbeda.  Polarisasi  pan-
32 Lihat, Anggaran  Dasar  (AD)/Anggaran  Rumah Tangga  (ART)  PBNU  hasil  Muktamar  NU  ke-33,  di Makassar (Sulawesi  Selatan,  PBNU  Press,  Jakarta, 2010), hlm. 67.
|319
dangan  dan  tafsir  para  informan  dalam teori konstruksivisme Peter L. Berger, me- lahirkan  tipologi  para  informan  yang berbeda  pula  dalam  tiga  katagori,  yakni tipologi  kiai  konservatif,  moderat,  dan progresif.  Kategorisasi  ketiga  model  kiai ini  meminjam  dari  hasil  temuan  pene- litian Laode Ida. 33 Perbedaan tafsir antara kiai  satu  dengan  lainnya  sehingga  mela- hirkan  tipologi  pemikiran  yang  berbeda disebabkan  oleh  banyak  hal.  Sejak  lama, perubahan sosial kiai ini telah terjadi. Kiai konservatif misalnya, dari dahulu hingga kini,  mereka  selalu  mendasarkan  argu- mentasi  keagamaan  mereka  berdasarkan pada  referensi  kitab gundul atau  biasa disebut  kitab  kuning.  Menurut  Dawam Raharjo,  perubahan  sosial  telah  lama terjadi  di  lingkungan  para  kiai  setelah masuknya  proses  penerjemahan  besar- besaran  buku-buku  Bahasa  Arab  ke  da- lam  Bahasa  Indonesia  serta  karya-karya tulis  keagamaan  dalam  bahasa  Indo- nesia. 34 Sementara pada kiai yang terma- suk  dalam  kategori  moderat,  apalagi progresif,  di  samping  mereka  telah  lama bersentuhan  dengan  tradisi  kitab khalaf juga  berinteraksi  dengan  karya-karya  tu- lis  kontemporer,  bahkan  produk  pemi- kiran Barat sekali pun.
Konstruksi  pemikiran  pertama  di- lahirkan  dari  pemikiran  informan  yang tergolong  kategori  konservatif.  Lahirnya pemikiran  konservatif  di  sini  bukan  be- rarti  negatif.  Pemikiran  ini  hadir  sebagai bentuk kehati-hatian para informan yang mengemban amanat tertinggi dalam insti-
33 Lihat  kembali  Ida  Laode, NU  Muda:  Kaum Progressif  dan  Sekularisme  Baru (Yogyakarta:  LkiS, 2004), hlm. 222.
34 M.  Dawam  Raharjo,  ―Kiai  dalam  Perubahan Sosial‖, Jurnal  Pesantren ,  Edisi  No.  1,  Vol.  III (1986), hlm. 26.
tusi  agama  karena  pemikiran  mereka akan  diakses  oleh  masyarakat  pada  level akar  rumput.  Di  samping  itu,  agaknya pola umum dari ciri-ciri pembedaan anta- ra  ketiga  varian  di  atas  cukup  bisa  dipa- kai melihat perbedaan pendapat di antara para  kiai.  Ulama  konservatif  umumnya perpedoman  kepada  tradisi salaf ,  yakni rujukan dalam setiap pengambilan kepu- tusan  hukum  dan  pendapat  (fatwa)  di dasarkan pada kitab-kitab kuning produk dari  pemikiran  Islam  klasik.  Di  dalam banyak  isu  dan  problem  kontemporer, tidak jarang referensi kitab klasik kurang memadai  dalam  menjawab  problematika kontemporer  tersebut.  Di  sisi  lain,  para kiai  ini  kurang  menerima  terhadap  refe- rensi  di  luar  kitab  kuning  yang  sebenar- nya  dapat  saja  digunakan  sebagai  refe- rensi  sekunder  atau  sekadar  pengayaan data  untuk  menjadi  dasar  pertimbangan dalam  memutuskan  suatu  masalah  ver- dasarkan hasil ijtihad, baik dalam bentuk individual maupun kolektif.
Tidak berlebihan apabila peristiwa bencana, oleh para informan tipe pertama ini  lebih  menekankan  pendapatnya  de- ngan  tetap  perpedoman  kepada  rujukan kitab-kitab  klasik.  Keterbatasan  referensi kitab  klasik  tidak  menghadirkan  pemi- kiran yang menempatkan bahwa bencana dipahami  sebagai  peristiwa  yang  lebih dominan  karena  ‖campur  tangan‖  Allah SWT.  Pandangan  seperti  ini  dalam  ba- nyak  hal  memang  positif,  terutama  bagi konsumsi  masyarakat  awam.  Pandangan demikian  memberi  kesejukan,  terutama bagi  masyarakat  akar  rumput  yang  se- dang  tertimpa  musibah.  Boleh  jadi,  pan- dangan  demikian  tidak  cocok  atau  bah- kan  bertentangan  dengan  strata  sosial masyarakat  tertentu,  terutama  kelompok masyarakat  kelas  menengah  dan  lapisan
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015:306-323 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.729 320 |
sosial  kelas  atas.  Sama  halnya  dengan pendapat  varian  kiai  kedua  dan  ketiga juga belum tentu sesuai dengan kalangan masyarakat bawah.
Sementara,  konstruksi  pemikiran kedua dilahirkan dari informan yang me- miliki corak pemikiran moderat. Berbeda dengan  tipe  informan pertama,  varian kiai  kedua  umumnya,  di  samping  tetap berpedoman terhadap referensi kitab ku- ning,  mereka  juga  tidak  jarang  meng- adopsi  karya-karya  berbahasa  Arab  non kitab kuning, dan sebagian lagi juga men- dasarkan  diri  pada  referensi  karya  ke- agamaan berbahasa Indonesia. Selain itu, kebanyakan kiai yang memiliki pandang- an  keagamaan  moderat  memiliki  latar belakang pendidikan tinggi, seperti IAIN atau perguruan umum lainnya.
Perubahan  sosial  lainnya  yang memberi  pengaruh  kiai  memiliki  cara pandang  moderat  adalah  dibukanya  ru- ang  publik  bagi  para  kiai  dalam  proses demokratisasi.  Isu  demokratisasi  tidak hanya mengubah cara pandang para kiai, tetapi telah mengubah tatanan sosial kiai dan  dinamika  kehidupan  pesantren  se- cara  mendasar.  Mastuhu,  misalnya,  telah lama  melihat  tanda-tanda  perubahan  so- sial  dalam  dinamika  pesantren.  Peru- bahan  sistem  pendidikan  pesantren  dan penerimaan  sistem  kurikulum  modern adalah salah satu indikasi penting. 35 Aki- bat  perubahan  sosial  dari  luar  dan  dari dalam ini ikut membentuk pemikiran dan sikap  kiai  yang  demokratis.  Di  luar konteks pengaruh di atas, secara genuine , sikap  maupun  pemikiran  kiai  umumnya memang  moderat  dengan  gaya  dan  ciri
35 Mastuhu, ―Pesantren dan Ulama Masa Datang‖, Jurnal  Pesantren ,  Edisi  No.  1,  Vol.  III  (1986),  hlm. 40.
khas  yang  dimiliki  oleh  tradisi  pesan- tren. 36
Sikap  moderat  ini  saat  ‖diben- turkan‖  dengan  peristiwa  bencana  seba- gai  konteks  sosial,  ternyata  melahirkan corak pemikiran yang moderat pula. Para kiai  yang  masuk  dalam  tipologi  ini  me- mandang  bahwa  bencana  bukan  kehen- dak  Allah  semata,  tetapi  andil  manusia sebagai  khalifah  di  muka  bumi.  Dengan kata  lain,  para  informan  yang  memiliki pandangan  moderat  memahami  bahwa peristiwa  bencana  harus  diletakkan  dan dipahami secara seimbang. Artinya, Allah yang  memiliki  sifat adil,  rahman,  rahîm , dan  seterusnya,  tidak  berbuat  yang  me- lebihi  batas  kemampuan  manusia  dalam memberi  hukuman  karena  kelalaian  dan kealpaan manusia sebagai khalifah. Seba- liknya,  manusia  tidak  dapat  semena- mena  dan  bebas  berbuat  apa  saja  yang dapat merugikan orang lain, lingkungan, dan  ekosistem  kehidupan.  Bencana  ada- lah bentuk keadilan Allah kepada manu- sia sebagai peringatan.
Sedangkan  konstruksi  pemikiran ketiga dilahirkan oleh para informan dari latar  belakang  kaum  progresif.  Secara teoritis, terdapat perbedaan mendasar an- tara kiai tipe kedua, apalagi tipe pertama. Hasil  temuan  Laode  memberi  deskripsi jelas bahwa kategorisasi pemikiran prog- resif  dari  para  kiai  diindikasikan  dengan beberapa  hal  mendasar.  Di  antaranya adalah  pemikiran  progresif  lahir  dan terkonstruksi  akibat  persentuhan  dan pergesekan  para  kiai  dengan  dinamika sosial-kemasyarakatan  dengan  isu-isu kontemporer.  Pergesekan  para  kiai  ini
36 Burhan D. Magenda, ―Ulama dan Demokrasi di Indonesia‖, Jurnal Pesantren , No. 1, Vol. IV (1987), hlm. 72.
|321
lambat  laun  membentuk  cara  pikir  dan konstruksi  pemikiran  yang  berdialektika dengan  banyak  pihak.  Beberapa  konsek- wensinya  adalah,  bahwa  para  kiai  mau tidak  mau  harus  melakukan  banyak  jeja- ring  dengan stakeholder ,  salah  satunya adalah  pemerintah  dan  lembaga  donor asing.  Sebagai  konsekwensi  turunan  dari model  jejaring  ini,  mereka  mengadopsi cara kerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  sebagai  salah  satu  pilihan  strategi ‖dakwah‖  kepada  masyarakat  bawah. Pola  persentuhan  dengan stakeholder dan para  pihak,  tak  urung  membuat  para informan ini bersentuhan dengan ide-ide, pemikiran,  dan  wacana  baru  yang  diko- notasikan datang dari pemikiran ‖Barat.‖ Ide,  pemikiran,  dan  wacana  ini  dalam dinamika  pemikiran  selama  ini  sering disalahpahami dengan istilah liberalisme. Sesungguhnya,  yang  dimaksud  dengan ide  dan  pemikiran  tersebut  adalah  wa- cana  ilmu-ilmu  sosial  yang  bermanfaat sebagai perspektif, paradigma, atau pisau analisa  dalam  memahami  berbagai  prob- lematika kontemporer.
Modal  sosial  seperti  dijelaskan  di atas,  ditambah  dengan  khazanah  kitab- kitab  klasik  yang  dimiliki  oleh  para informan, serta latar belakang pendidikan tinggi  masing-masing  berperan  penting dalam  bentuk  corak  pemikiran  baru  dari para informan tersebut. Wacana bencana, baik  secara  praksis  maupun  dalam bentuk diskursus telah lama menjadi per- hatian  mereka.  Tidak  sedikit  dari  para informan  yang  telah  lama  berjibaku  da- lam  mengurusi  masalah  bencana  secara nyata  di  lapangan.  Kajian-kajian  kritis terhadap  peristiwa  bencana  dilihat  dari berbagai  aspek  di  lapangan  memberi banyak  referensi  sebagai  bentuk  sikap mereka.  Tidak  mengherankan  apabila
mereka  ditanya  dari  sudut  pandang teologi  Islam,  mereka  secara  tegas mengatakan  bahwa  bencana  adalah  ba- gian  dari  hukum  sebab  akibat.  Artinya, bencana  dipahami  sebagai  bentuk adzâb (hukuman)  dari  Allah  kepada  manusia karena  mereka  telah  berbuat  aniaya terhadap  lingkungan  sekitar  secara  tidak wajar.

## Penutup
Dari  hasil  analisis,  terdapat  bebe- rapa  hasil  penting  yang  dapat  dikemu- kakan  di  sini.  Konstruksi  pemikiran  kiai terkait  peristiwa  bencana  tidak  terjadi secara  tiba-tiba.  Konstruksi  pemikiran mereka  akibat  proses  dialog  berbasis  pa- da  teks  (doktrin  teologi)  dan  konteks (berbagai  peristiwa  bencana).  Siklus pemikiran  kiai  ini  secara  dialektis  meli- batkan  tiga  momentum  sekaligus,  yakni momen  internalisasi,  ekternalisasi,  dan obyektifikasi.  Siklus  ini  terlihat  dari  pe- mahaman  para  informan  berbasis  pada doktrin teologi di satu sisi, dan peristiwa bencana  pada  dimensi  lain.  Dialektika antara teks dan konteks ini pada akhirnya melahirkan  bentuk  keprihatinan  para kiai.  Di  antara  bentuk  keprihatinan  ini tertuang baik dalam diskusi intensif pada forum  bahts  al-masâ’il  dan  aksi-aksi nyata  para  kiai  dalam  menangani bencana.  Sebagai  bentuk  dari  momen objektifikasi  dari  pandangan  kiai  adalah tafsir  dan  pandangan  dan  pemikiran keagamaan  mereka  terkait  bencana. Pemikiran  dan  aksi  yang  dilakukan  oleh kalangan kiai pada kajian ini merupakan simbol  pola  pikir  dinamis  kaum pesantren  melalui  dialektika  diskursus pemahaman  pemi-kiran  produk  kajian Islam era klasik dengan kondisi kekinian. Secara  antropologis,  hal  ini  menyim-
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015:306-323 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.729 322 |
bolkan  ke-kuatan  budaya  yang  diwa- riskan  melalui  produk  klasik  (kitab kuning)  yang  termanifestasikan  dalam aksi-aksi  penanganan  bencana.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa momen  internalisasi  nilai  ajaran  Islam klasik  bergerak  merespons  kebutuhan umat  Muslim  dikarenakan  kebutuhan umat  yang  sangat  mendesak  (momen objektifikasi).  Bencana  yang  terjadi semakin kerap telah memperkuat ideologi kaum pesantren untuk menjelma menjadi sebuah aksi konkret.
Polarisasi  pandangan  dan  tafsir para  informan  dalam  teori  konstruk- sivisme  Peter  L.  Berger,  melahirkan tipologi para informan yang berbeda pula dalam  tiga  kategori.  Konstruksi  pemi- kiran  pertama  dilahirkan  dari  pemikiran informan  yang  tergolong  kategori  kon- servatif. Sementara, konstruksi pemikiran kedua  dilahirkan  dari  informan  yang memiliki  corak  pemikiran  moderat  yang dipengaruhi  oleh  interaksi  nilai-nilai  a- jaran  Islam  klasik  dan  kemampuan  me- nelaah persoalan lingkungan secara posi- tivistik.  Sedangkan  konstruksi  pemikiran ketiga dilahirkan oleh para informan dari latar  belakang  kaum  progressif  di  mana cara  pikir  positivistik  bekerja  untuk memumculkan pemahaman teologis ben- cana  dalam  bingkai  ilmu  pengetahuan dengan  secara  implisit  tetap  memegang teguh  nilai-nilai  keislaman  yang  dipa- haminya.[]

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Irwan,  ―Penelitian  Berwawa- san  Gender  Dalam  Ilmu  Sosial‖, Humaniora, Vol.  XV,  No.  3,  2003, hlm. 265-275.
Barsany,  Noer  Iskandar,  al-. Aktualisasi Paham  Ahlusunnah  wal  Jama’ah.
Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2001.
Ahimsa Putra, Heddy Shri. Patron & Klien di  Sulawesi  Selatan:  Sebuah  Kajian Fungsional-Struktural .  Yogyakar- ta: Kepel Press, 2007.
Alusi,  Sihab  al-Dîn  Mahmud  ibn  Abd Allâh  al-Husaynî,  al-. Rûh  al- Ma’âni fî Tafsîr al-Qur’ân al-Adzîm wa al-Sab’u al-Matsânî . Beirut: Dar al-Ihyâ’ al-Turats al-’Arabi, t.t.
Munawar,  Said  Agil  Husin,  al-.  ―Madz- hab  dalam  Pandangan  NU,  Fiqh dan  Teologi,‖ Majalah  Aula, Sep- tember, 1992.
Anggaran  Dasar  (AD)/Anggaran  Rumah Tangga  (ART)  PBNU  hasil  Muk- tamar  NU  ke-33,  di  Makassar, Sulawesi  Selatan .  Jakarta:  PBNU Press, 2010.
Razi,  Fakhr  al-Dîn,  al. Mafâtih  al-Ghayb,
Jilid 2. Taheran: Dâr al-Kutub al- Ilmiyyah, t.t.
Basri,  Mohammad  Hasan, Contesting  in Meaning  of  Disaster:  a  Study  on Wonokromo  People’s  Responses  to the  27 th May  2006  Earthquake. Te- sis,  Pusat  Studi  Agama  dan Lintas  Budaya  (CRCS),  Sekolah Pascasarjana  Universitas  Gajah Mada, Yogyakarta, 2007. Berger, Peter L & Neuhauss, Richard J., To Empower People: The Role of Media- ting  Structure  in  Public  Policy. Washington:  American  Interpri- se  Institute  of  Public  Policy Reseach, 1977.
Marcoes-Natsir,  Lies  M.  dan  Meuleman, Johan Hendrik (ed.). Wanita Islam Indonesia  dalam  Kajian  Tekstual dan  Kontekstual .  Jakarta:  INIS, 1993.
|323
Geertz,  Clifford. Abangan,  Santri  Kiai  da- lam  Masyarakat  Jawa, terj.  Aswab Mahasin. Jakarta:  Pustaka  Jaya,
1983.
Ida, Laode. NU Muda: Kaum Progressif dan Sekularisme  Baru .  Yogyakarta:
LKiS, 2004.
Ismawan,  Indra. Resiko  Ekologis  dibalik Pertumbuhan  Ekonomi .  Yogyakar- ta: Media Presindo, 1999.
Korib, Mondastri. Bencana dan Kerentanan Masyarakat . Makalah yang  dipre- sentasikan  pada  Workshop Com- munity  Based  Disaster  Risk  Mana- gement , PBNU, Bandung, 13 Sep- tember, 2006.
Magenda,  Burhan  D,  ―Ulama  dan Demokrasi  di  Indonesia‖, Jurnal Pesantren , No. 1, Vol. IV, 1987.
Mahfudz,  Mahsun, Rekonstruksi  Mazhab Manhaji  Nahdlatul  Ulama  Menuju
Ijtihad Saintifik Modern ‖, Makalah
Annual  Conferen-ce  on  Islamic Studies, Bandung,
26-30
November 2006 Mandzur,  Ibn, Lisân  al-‘Arab, Jilid  10. Beirut: Dâr al-Shâdir, 2000.
Mastuhu.  ―Pesantren  dan  Ulama  Masa Datang‖, Jurnal  Pesantren ,  Edisi No. 1, Vol. III, 1986.
Monembodjo,  Abdul  Qodim  HS,  ―Rele- vansi  Agama  dalam  Pengelolaan Lingkungan  Hidup‖, Jurnal  Pri- ma , Edisi 5, 2007.
----------------, Potret  Kerusakan  Lingkungan Hidup di Indonesia , Makalah disam- paikan pada Pelatihan Managemen Penanggulangan  Bencana  Ling- kungan Berbasis Masyarakat, yang dilaksanakan  oleh  CBDRM  PBNU dan  Ausaid  di  Balai  Diklat
Perhutani  KPH  Jember,  7-10 Januari 2009 Muhammad, Ahsin Sakho et.al . Fiqh Ling- kungan  (Fiqh  al-Bi’ah). Jakarta: Indonesia  Forest  and  Media Campaign (INFORM), 2004. Nugroho,  Heru. Negara,  Pasar,  dan
Keadilan Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
Raharjo, M. Dawam, ―Kiai dalam Peruba- han Sosial‖, Jurnal Pesantren , Edi- si No. 1, Vol. III, 1986.
Samuel,  Hanneman. Perspektif  Sosiologis Peter Berger. Jakarta:  Pusat Antar Universitas  Bidang  Ilmu-Ilmu Sosial  -  Universitas  Indonesia, 1993.
Shiddiq,  Achmad.  ―Dari  Kitab  Kuning sampai  Kontak  Masyarakat,‖ Majalah  Pesantren ,  No.  4,  Vol.  II, 1985.
Tamin, Indrawati. Pemberdayaan  Masyara- kat  dalam  Penanggulangan  Benca- na .  Makalah  yang  dipresentasi- kan pada Workshop Community Based  Disaster  Risk  Manage- ment,  PBNU,  Bandung,  13 September, 2006.
Woodward, Mark R. Islam Jawa, Kesalehan Normatif  Versus  Kebatinan .  Terj. Hairus  Salim.  Yogyakarta:  LKiS, 2006.
Zahra,  Fathimatuz, Interpretasi  dan  Tinda- kan  Organisasi  Keislaman  sebagai Tanggapan  terhadap  Gempa  Yogya- karta 27 Mei 2006 (Nahdlatul Ula-ma, Muhammadiyah, dan Majelis
Mujahidin  Indonesia). Tesis  Pusat Studi  Agama  dan  Lintas  Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana Universitas  Gajah  Mada,  Yogya- karta, 2007. 