Peran Pemerintah Sebagai Regulator dan Penyediaan Layanan dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Julifar, S., Sukendi, Y.I. Siregar 2020 : 14(1)

## PERAN PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR DAN PENYEDIA LAYANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN DELIMA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
Septian Julifar
Alumni Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Riau, Pekanbaru, Jl. Pattimura No. 09 Gobah, 28131. Telp 0761-23742
Sukendi
Dosen Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana,  Universitas Riau, Pekanbaru, Jl. Pattimura No. 09 Gobah, Pekanbaru, 28131. Telp 0761-23742

## Yusni Ikhwan Siregar
Dosen Program Studi Magister  Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Riau,
Pekanbaru, Jl. Pattimura No. 09 Gobah,Pekanbaru,  28131. Telp 0761-23742

## Role Of Goverment As A Regulator And Service Provider On Domestic Waste Management In Tampan Sub District Of Pekanbaru City

## Abstract
A study on the role of the government as a regulator and service provider on domestic waste April 2020  in.  The  survey  were  done  in  Delima  Village,  Tampan  Sub-District  of  Pekanbaru  City. Community  on  the  stakeholder  were  sampled  purposively  for  twenty  people,  and  interviewed according to  criteria  (1)  living in  Delima Village,  (2) family living  around the piles up of  domestic garbage,  and  (3)  person  involving  in  local  waste  management.  The  result  appeared  that  the government  has  not  regulated  significantly  (t  <  0.05).  While  the  government  role  as  a  service provider in domestic waste management were significantly done. Multiple linear regresion analysis on  those  government  role  showed  significantly  which  regulator  role  (0,001<0.05)  and  for  service provider (4,237 < 2,109. It is concluded that the government has fairly role as a regulator and as a service provider on domestic waste management in Tampan Subdistrict Pekanbaru City.
Keywords : Domestice Waste Management, Government Role Regulator, Service provider,Tampan Sub-District, Pekanbaru City .
Peran Pemerintah Sebagai Regulator dan Penyediaan Layanan dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

## PENDAHULUAN
Persoalan sampah masih menjadi hal  yang  paling prioritas bagi Kota Pekanbaru, bahkan beberapa kali  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  (DLHK)  Kota  Pekanbaru  kerap  dicerca  pertanyaan akan  kinerja  mereka  dalam  pengelolaan  sampah  di  Pekanbaru.  Kebijakan  mengenai  pengelolaan sampah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  selama  ini  dapat  dikatakan  kurang  efektif.  Pengelolaan sampah  yang  dilakukan  masih  berorientasi  pada  penyelesaian  pembuangan  sampah.  Hal  ini dikarenakan belum adanya perencanaan sistem pengelolaan sampah yang profesional. Permasalahan sampah  masih  belum  mendapatkan  perhatian  dalam  hal  kebijakan  dibandingkan  dengan permasalahan lain dalam perkembangan dan pembangunan kota. Kebijakan dari pemerintah sudah sangat  jelas  akan  tetapi  implementasi  dari  kebijakan  tersebut  masih  perlu  ditingkatkan.  Meskipun kebijakan sudah ada tetapi pertanyaannya adalah apakah masyarakat sudah mengetahui pemerintah memiliki  kebijakan  terkait  pengelolaan  sampah.  Selain  itu  masyarakat  belum  mengetahui  secara luas  bagaimana  peran  pemerintah  sebagai  regulator  atau  yang  memiliki  kebijakan  untuk dilaksanakan.
Pemerintah daerah selain memiliki peran sebagai regulator pemerintah juga memiliki peran sebagai penyedia layanan dalam pengelolaan sampah yang dapat dilakukan dengan berwawasan lingkungan yang  dalam  tahap  penanganan  melalui  cara  pemilahan,  pengumpulan,  pengangkutan,  pengolahan dan  pemrosesan  akhir.  Permasalahan  yang  banyak  timbul  di  masyarakat  adalah  pengangkutan sampah dan pemilahan, pengangkutan belum dilakukan secara menyeluruh yaitu sampai ke rumah- rumah masyarakat atau dari TPS yang ada.
Pemerintah  Kelurahan  Delima  mengikuti  kebijakan  dari  Kecamatan  Tampan  dan  Kota  Pekanbaru terkait pengelolaan sampah baik aturan dan regulasi, pembiayaan, dan penyedia pelayanan juga ikut kepada  program  dari  pemerintah  Kota  Pekanbaru.  Akan  tetapi  faktanya  masih  banyak  dari kebijakan dan aturan pemerintah Kota Pekanbaru terkait pengelolaan sampah yang belum diketahui oleh pemerintah kelurahan dan RT serta RW, selain itu pemerintah Kelurahan Delima dan RT serta RW  mengetahui  bahwa  semua  hal  terkait  pengelolaan  sampah  di  jalankan  oleh  pemerintah  Kota Pekanbaru  melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  (DLHK)  tetapi  fakta  yang  ada pengelolaan  sampah  masih  belum  di  koordinir  dengan  baik  karena  RT  dan  RW  masih  melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Bulan  April  2020,  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  20  orang masyarakat yang memiliki kriteria sebagai representatif dari masyarakat yang tinggal di Kelurahan Delima  Kecamatan  Tampan  Kota  Pekanbaru.  Adapun  kriteria  yang  dijadikan  sebagai  sampel penelitian yaitu: (1) Masyarakat yang memiliki tempat tinggal di Kelurahan Delima, (2) Masyarakat yang  sekitar  tempat  tinggalnya  terdapat  tumpukan  sampah.  (3)  Masyarakat  yang  ikut  terlibat  di dalam pengelolaan sampah.
Analisa  data  dilakukan  dengan  bantuan  seperangkat  komputer.    Mengetahui  peran  pemerintah sebagai  regulator  dan  penyedia  layanan  terhadap  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dilakukan dengan  analisis  regresi  linear  berganda  dengan  melakukan  uji  asumsi  klasik  sebelum  melakukan analisis regresi linear berganda.
Peran Pemerintah Sebagai Regulator dan Penyediaan Layanan dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

## HASIL PENELITIAN
Kelurahan  Delima  merupakan  salah  satu  kelurahan  yang  termasuk  dalam  wilayah  administrasi Kecamatan  Tampan  Kota  Pekanbaru.  Secara  Geografis  terletak  antara  0°28'58.74"N  dan 101°24'19.9"E.  ketinggian  lokasi  lebih  kurang  27  Meter  (88.58 Feet ).  Secara  administratif, Kelurahan  Delima  memiliki  batas-batas  sebagai  berikut  :  Sebelah  Utara  :  berbatasan  dengan Kecamatan Payung Sekaki, Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Tobek Gadang, Sebelah Barat  :  berbatasan  dengan  Kelurahan  Simpang  baru  dan  Kelurahan  Bina  Widya,  Sebelah  Timur  : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai.
Kecamatan  Tampan  terdiri  dari  sembilan  kelurahan,  137  RW  dan  623  RT.  Sembilan  kelurahan tersebut  adalah  Kelurahan  Simpang  Baru,  Kelurahan  Sidomulyo  Barat,  Kelurahan  Tuah  Karya, Kelurahan Delima Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Sialang Munggu, Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan  Bina  Widya  dan  Kelurahan  Air  Putih  dengan  jumlah  rumah  tangga  pada  Tahun  2018 sebanyak 75.904 rumah tangga.
Tabel 1. Jumlah RT dan RW Kecamatan Tampan 2018 No. Kelurahan Jumlah RW Jumlah RT 1 Simpang Baru 10 38 2 Sidomulyo 27 127 3 Tuah Karya 19 84 4 Delima 8 54 5 Tuah Madani 8 31 6 Sialang Munggu 31 127 7 Tobek Gadang 15 68 8 Bina Widya 9 30 9 Air Putih 10 64 Jumlah 137 623 Sumber : BPS (2019). Kecamatan Tampan dalam Angka Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan 2018. No. Kelurahan Laki-laki Perempu an Jumla h 1 Simpang Baru 17336 16298 33634 2 Sidomulyo 25543 24058 49601 3 Tuah Karya 24521 23347 47868 4 Delima 15006 14795 29801 5 Tuah Madani 10781 9243 20024 6 Sialang Munggu 24188 24523 48711 7 Tobek Gadang 16831 16031 32862 8 Bina Widya 11092 9785 20877 9 Air Putih 12897 11672 24569 Jumlah 158195 149752 30794 7
Sumber : BPS (2019). Kecamatan Tampan dalam Angka
Peran Pemerintah Sebagai Regulator dan Penyediaan Layanan dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Responden  dalam  penelitian  ini  memiliki  karakteristik  yang  dilihat  berdasarkan:  Umur,  Jenis Kelamin,    Pendidikan,  dan  Pekerjaan.  Berdasarkan  umur  dengan  total  20  responden  15% merupakan  responden  dengan  umur  50  tahun.  Sedangkan  untuk  rata-rata  umur  responden  46.9 tahun.  Standar  deviasi  ±7,23.  Umur  termuda  adalah  37  tahun  dan  umur  tertua  adalah  62  tahun. Berdasarkan jenis kelamin jenis kelamin responden sebagian besar adalah laki-laki yaitu sebanyak 19  responden  (95%),  sedangkan  perempuan  sebanyak  1  responden  (5%).  Tingkat  pendidikan responden  sebagian  besar  sudah  tinggi  adalah  S1  dengan  10  orang  atau  50%.  Sebagian  besar responden  tidak  bekerja  dan  menjadi  wiraswasta  sebanyak  10  responden  (50%)  dan  persantase karyawan swasta 35% sedangkan pns hanya 15%.
Tabel 3. Karakteristik Subjek Penelitian No Karakteristik Responden Kategori Nilai 1 Umur Nilai Tengah Standar deviasi Minimum Maksimum 46,9 7,23 37 62 2 Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 19 (95%) 1 (5%) 3 Tingkat Pendidikan SMA D3 S1 S2 7 (35%) 2 (10%) 10 (50%) 1 (5%) 4 Pekerjaan Wiraswasta PNS Swasta 10 (50%) 3 (15%) 7 (35%)
Hasil  penelitian  menunjukkan  60%  responden  menyatakan  bahwa  pemerintah  belum  cukup berperan sebagai regulator, sedangkan untuk penyedia layanan 95% menyatakan pemerintah sudah cukup  berperan  sebagai  penyedi  layanan.  Untuk  pengelolaan  sampah  yang  ada  dinyatakan  bahwa 85% pengelolaan sampah di Kelurahan Delima sudah dalam kondisi baik.
Tabel  4.  Hasil  Penelitian  Peran  pemerintah  sebagai  regulator,  penyedia  layanan  dan  pengelolaan sampah. No Regulator Frekuensi Persentase (%) 1. Tidak Berperan 12 60 2. Berperan 8 40 Jumlah 20 100,0 No Penyedia Layanan Frekuensi Persentase (%) 1. Tidak Berperan 1 5 2. Berperan 19 95 Jumlah 20 100,0 No Pengelolaan Sampah Frekuensi Persentase (%) 1. Tidak Baik 3 15 2. Baik 17 85 Jumlah 20 100,0
Hasil  pengujian  analisis  regresi  linear  berganda  pada  peran  pemerintah  sebagai  regulator  dengan nilai sig variabel 0,042 > 0,05 dan nilai t hitung 0,827 > 2,109 nilai t tabel, sehingga di simpulkan
Peran Pemerintah Sebagai Regulator dan Penyediaan Layanan dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
bahwa  pemerintah  belum  cukup  berperan  terhadap  pengelolan  sampah  di  Kelurahan  Delima. Sedangngkan peran pemerintah sebagai penyedia layanan dengan nilai sig variabel 0,001 < 0,05 dan nilai  t  hitung  4,237  >  2,109  nilai  t  tabel,  hal  ini  berarti  pemerintah  sudah  cukup  memiliki  peran sebagai  penyedia  layanan  dalam  pengelolaan  sampah  di  Kelurahan  Delima.  Sedangkan  nilai  f hitung  14,800  >  3,16  F  tabel  dan  nilai  r  0,635,  nilai  ini  berasal  dari  pengkuadratan  dari  koefisien korelasi 0,797 x 0,797 = 0,635. Besarnya nilai koefisien korelasi atau R Square adalah 0,635 atau sama  dengan  63,5  %.  Angka  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  pemerintah  sebagai    Regulator (X1)  dan  Penyedia  layanan (X2)  63,5  %  secara  simultan  (bersama-sama)  berpengaruh  dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Delima.
Tabel 5.  Analisis  (Nilai  Signifikan  atau  Nilai  Hitung  ±  Nilai  Tabel)  Peran  Pemerintah  sebagai Regulator dan Penyedia Layanan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
Nilai Variabel Peran Pemerintah Terhadap Pengelolaan Sampah Variabel Regulator Variabel Penyedia Layanan Sig Variabel 0,420 ± 0,05 0,001 ± 0,05 t hitung 0,827 ± 2,109 4,237± 2,109 r 0,635 0,635 R 2 0,797 0,797 F hitung 14,800 ± 3,16 14,800 ± 3,16
Pemerintah  belum  cukup  berperan  sebagai  regulator  dalam  pengelolaan  sampah  di  Kelurahan Delima.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mulasari,(2014), Pemerintah  memiliki  kebijakan  dan  regulasi  untuk  melakukan  pengelolaan  sampah  serta  lewat kebijakannya  mendorong  keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  mengelola  sampah.  Hal  tersebut diharapkan  dapat  mengubah  perilaku  masyarakat  sehingga  daya  dukung  lingkungan  dapat  terus dirasakan  oleh  masyarakat.  Keuntungan  ekonomi  diperoleh  masyarakat  ketika  mau  mengelola sampah  secara  mandiri.  Akan  tetapi  peroblematika  yang  ada  saat  ini  adalah  kurangnya  sosialisasi kepada masyarakat terkait regulasi tersebut.
Pemerintah Kota Pekanbaru sudah memiliki aturan mengenai adanya sanksi administratif bagi yang membuang  sampah  tidak  pada  tepatnya  akan  tetapi  masyarakat  banyak  yang  tidak  mengetahui mengenai  aturan  yang  ada,  apakah  ada  sanksi  dan  hukuman  serta reward atau  penghargaan  bagi masyarakat  terkait  pengelolaan  sampah,  Pemerintah  memiliki  aturan  terkait  hal  ini  dalam  Perwa Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  08  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Sampah,  tetapi  implementasi dan  sosialisasi  masih  menjadi  kendala  yang  besar  untuk  pemerintah  menerapkan  aturan  yang  ada hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Irawan, B. (2013), menurutnya sanksi harus dijalankan dan pemerintah wajib melakukan sosialisasi terkait penerapan sanksi administratif pada masyarakat yang  membuang  sampah  sembarangan,  sosialisasi  kepada  masyarakat  merupakan  kunci  dalam suksesnya  pelaksaan  sanksi  administrasi  di  masyarakat.Aturan  dan  regulasi  yang  ada  di  Kota Pekanbaru sangat baik dan lengkap akan tetapi implementasi dan sosialisasinya yang masih kurang terlaksana di masyarakat.
Pemerintah  sudah  cukup  berperan  sebagai  penyedia  layanan  dalam  pengelolaan  sampah  di Kelurahan  Delima.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitan  yang  dilakukan  oleh  Jati  (2013),  menyatakan bahwa  peran  pemerintah  sebagai  penyedia  pelayanan  terkait  dengan  pengelolaan  sampah. Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya memfasilitasi,
Peran Pemerintah Sebagai Regulator dan Penyediaan Layanan dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Mengembangkan,  dan  melaksanakan  pengurangan,  penanganan,  dan  pemanfaatan  sampah.  Pada saat  pelaksaannya  pemerintah  juga  memfasilitasi  penyediaan  sarana  dan  prasarana  pengelolaan sampah.  Pemerintah  juga  turut  serta  dalam  mengembangkan  hasil  dari  pengelolaan  dan pemanfaatan sampah. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penerapan tekonologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat.
Sedangkan menurut  Ari  W (2013), menyatakan peran pemerintah dalam hal  ini Dinas Kebersihan dan  Pertamanan  Kota  Samarinda  dalam  pengelolaan  sampah  adalah  dengan  penanganan:  (1) Pemilahan sampah, (2)  Pengumpulan sampah,  (3) Pengangkutan sampah, (4) Pengolahan sampah, (5) Pemrosesan akhir sampah. Selain penanganan pengurangan sampah  juga merupakan salah satu peran  pemeritah  sebagai  penyedia  layanan  yang  meliputi:  (1) Reduce (mengurangi  sampah),  (2) Reuse (menggunakan kembali), (3) Recycle (mendaur ulang).
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mulasari  A.S,  (2016),  menyatakan  pemerintah  merupakan penyedia  layanan  atau  badan  yang  bertanggung  jawab  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap pengelolaan  sampah  di  masyarakat  meliputi  pengangkutan  sampah  dan  pengumpulan  sampah, pembuangan  sampah  ke  TPA,  dan  pengolahan  sampah  di  TPA.  Selain  itu  program  bank  sampah dengan  berpusat  pada  Bank  Sampah  Bukit  Hijau  Berlian  merupakan  salah  satu  pelayanan pemerintah  terhadap  masyarakat  akan  tetapi  implementasi  dari  bank  sampah  masih  kurang  efektif hal  ini  dikarenakan  masih  belum  menyeluruhnya  bank  sampah  di  tiap  kelurahan  yang  ada  di Kecamatan Tampan, seperti di tempat penelitian masih belum ditemukan bank sampah di 8 RW dan 54  RT  yang  ada  di  Kelurahan  Delima  di  dalam  peraturan.  Menurut  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kebersihan  Kota  Pekanbaru  (2019),  hasil  akhir  pelayanan  pemerintah  dari  layanan  pengelolaan sampah  adalah  dengan  dikumpulkannya  sampah  di  TPA  Muara  Fajar,  Data  statistik  Tahun  2019 menyebutkan  volume  timbulan  sampah  kota  Pekanbaru  mencapai  sebesar  492,11  ton/hari, sedangkan  volume  timbulan  sampah  yang  dikelola  dan  masuk  ke  TPA  Muara  Fajar  Tahun  2018 sejumlah 447,50 ton/hari, dan hanya 3 -5% sampah yang dikelola masyarakat dengan konsep 3R.

## KESIMPULAN
Hasil  dari  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa  Pemerintah  belum  cukup  berperan  sebagai  regulator dalam  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  di  Kelurahan  Delima  Kecamatan  Tampan  Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk peran pemerintah sebagai penyedia layanan, pemerintah sudah cukup berperan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.  Untuk  meningkatkan  peran  pemerintah  sebagai  regulator  maka  perlu  dilakukan beberapa  hal  seperti  sosialisasi  terkait  regulasi  persampahan  yang  ada.  Sosialisasi  tersebut  berupa seminar  terkait  aturan,  program,  dan  anggaran  yang  ada  terkait  pengelolaan  sampah.  Pembuatan leaflet  dan  spanduk  agar  masyarakat  mengerti  mengenai  aturan  pengelolaan  sampah  dan  adanya hadiah  dan  hukuman  yang  tegas  dijelaskan  pada  spanduk  tersebut  terkait  masyarakat  yang  tidak patuh  terhadap  pengelolaan  sampah  dengan  membuang  sampah  tidak  pada  tempatnya.  Selain  itu perlunya  kerjasama  di  semua  elemen  dari  masyarakat,  swasta,  dan  semua  dinas  dalam  hal pengelolaan  sampah.  Untuk  peran  pemerintah  sebagai  penyedia  layanan  pemerintah  sudah  cukup berperan  tetapi  untuk  lebih  meningkatkan  peran  tersebut  maka  disarankan  untuk  melakukan beberapa  hal  seperti,  penambahan  bank  sampah  di  masing-masing  kelurahan  yang  ada  di  Kota Pekanbaru  dan  secara  khusus  yang  ada  di  Kecamatan  Tampan.  Selain  itu  masyarakat  merasa perlunya tambahan TPS dari yang ada saat ini karena dirasa kurang memadai. Banyaknya tumpukan sampah  yang tidak diletakkan di TPS menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Akhir kata penulis menyarankan perlu adanya penelitian lanjutan terkait tingkat efektifitas peran pemerintah sebagai
Peran Pemerintah Sebagai Regulator dan Penyediaan Layanan dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
regulator  dan  pemberi  layanan  dalam  pengelolaan  sampah  agar  pengelolaan  sampah  yang  ada  di Kelurahan  Delima  khususnya  dan  di  Kota  Pekanbaru  secara  umum  dapat  menjadi  lebih  baik kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ari, W. 2013. Peran Dinas Kebersihan Dan Pertamana Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Samarinda. Jurnal. Universitas Mulawarman. Samarinda.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Pekanbaru.  2020.  Kecamatan  Tampan  dalam  Angka  2019.  BPS  Kota. Pekanbaru.
Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  Kota  Pekanbaru.  2019.  Profil  Pengelolaan  Sampah  di Kota Pekanbaru Tahun 2019. Dinas Kebersihan. Pekanbaru.
Irawan, B., 2013, “Penerapan Sangsi Administrasi Dalam Membuang Sampah Pada Siang Hari Di Kota Samarinda (Studi Kasus Di Kelurahan Sungai Dama)”, Jurnal Beraja Niti 2 (8), hal. 1-21. Samarinda
Jati, T.K. 2013. Peran Pemerintah  Boyolali  Dalam  Pengelolaan Sampah  Lingkungan Permukiman Perkotaan  (Studi  Kasus:  Perumahan  Bumi  Singkil  Permai).  Jurnal  Wilayah  dan Lingkungan. Boyolali.
Mulasari. 2014. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik. Jurnal. Yogyakarta.
Mulasari. 2.016. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Domestik Di Kabupaten Bantul Propinsi D.I. Yogyakarta. Jurnal. Yogyakarta
Peraturan  Walikota.  2018.    Nomor  134  Tahun  2018  Tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi Administratif  Pelanggaran  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  08  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Sampah