## KONSTRUKSI DAN MODEL PRAKSIS PENDIDIKAN INKLUSIF
(Suatu Analisis dengan Pendekatan Sosio-Eksploratif)
Masbur
Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email:masbur_mb@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Pendidikan  merupakan  suatu  proses  interaksi  dua  arah  yang  bertujuan  untuk memberikan pengaruh terhadap kognitif, afektif dan psikomotorik, pengaruh tersebut dapat  terstimulus  secara  signifikan  tanpa  terbatas  dalam  memori  setiap  individu. Pendidikan juga tidak hanya terbatas pada individu  yang sempurna lahir dan bathin saja,  tetapi  pendidikan  itu  juga  dapat  dirasakan  oleh  komponen  lain  yang  masih kurang  dari  segi  psikologi,  mental,  atau  dar  segi  fisiologisnya.  pendidikan  inklusif merupakan sebuah konsep pembelajaran  yang menempatkan siswa berkebutuhan khusus dan siswa biasa dalam satu ruang sosial dengan kedudukan yang sejajar. Pendidikan yang menghargai perbedaan ini didasari oleh konsep kebermaknaan perbedaan yang unik pada tiap orang dan masyarakat. Ia merupakan pendidikan yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bersosialisasi dengan sesama yang beragam baik dari segi fisik, agama, suku, dan lain-lain. Pendidikan multikultural mengandaikan sekolah dan kelas dikelola sebagai simulasi arena  kehidupan  nyata  yang  plural,  terus  berkembang  dan  berubah.  Hal  ini  didasari  oleh adanya kepekaan dan solidaritas di antara peserta didik. Potensi transedental, intelektual, moral dan  estetis  dikembangkan  dengan  cara  mengintegrasikan  nuansa  moralitas  dan  spiritual  di dalam kurikulum. Pelajaran agama pun tidak sekadar merupakan penyalehan individu namun lebih dari itu, pelajaran agama yang diberikan berfungsi untuk penyalehan sosial. Sikap dan sifat  yang  umumnya  berkembang  di  masyarakat  plural  seperti  di  Indonesia  antara  lain memiliki  solidaritas  buta,  etnosentrisme,  partikularis,  eksklusif  serta  masalah  mayoritas- minoritas  yang  berujung  pada  ketidakadilan  di  dalam  masyarakat.  Sebagai  negara  yang memiliki beragam etnis, religi dan budaya, Indonesia perlu menerapkan pola pendidikan yang mampu menghadapi keberagaman.
Kata Kunci : Konstruksi, Pendidikan Inklusif, Sosio-Eksploratif

## A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk  memperbaiki  nasib  dan  peradaban  umat  manusia  karena  pendidikan  merupakan investasi  sumber  daya  manusia  yang  memberi  manfaat  bagi  terciptanya  peradaban manusia.  Tanpa  pendidikan,  diyakini  bahwa  manusia  sekarang  tidak  berbeda  dengan generasi manusia masa lampau yang dibandingkan dengan manusia sekarang telah sangat tertinggal  baik  kualitas  kehidupan  maupun  proses-proses  pemberdayaannya.  Secara
ekstrim bahkan  dapat dikatakan, bahwa maju mundurnya  atau  baik buruknya peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa, akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani oleh  masyarakat  bangsa  tersebut.  Tidak  berlebihan  jika  pendidikan  dikatakan  sebagai investasi jangka panjang suatu bangsa, baik secara sosial, ekonomi maupun politik.
Kondisi  pendidikan  yang  sentralistis  sejak  era  Orde  Baru  dapat  dikatakan telah  mematikan  roh  pendidikan  di  Indonesia.  Semua  elemen  pendidikan  diarahkan untuk  kepentingan  penguasa,  untuk  melegitimasi  kedudukan  penguasa  Orde  Baru, bukannya  demi  kemajuan  peserta  didik.  Kurikulum  yang  padat  dan  militeristik sengaja  diciptakan  agar  semua  peserta  didik  (dan  guru)  memiliki  pola  pikir  yang seragam. Sebagai contoh, pada pelajaran Sejarah siswa hanya diajarkan peristiwa G 30 S versi pemerintah, padahal menurut bukti sejarah terdapat banyak versi peristiwa tersebut. Siswa tidak dibimbing untuk mengetahui konteks historis peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia namun hanya dicekoki dengan kebenaran yang dipaksakan.
Kurikulum  yang  berkaitan  dengan  wacana  kemanusiaan  harus  merupakan pegangan  tentang  tujuan  metode,  lingkup  materi,  dan  evaluasi  pendidikan  yang terintegrasi, 1 karena kurikulum  yang tersentralisir dan menganut kebenaran tunggal serta tidak memberi kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi akan memasung kreativitas dan daya  kritis  siswa.  Sistem  pendidikan  semacam  itu  tidak  mustahil  akan  menghasilkan individu-individu tanpa inisiatif dan tidak memiliki inkuisitas terhadap ilmu pengetahuan:
Kurikulum  yang bersifat absolut, pedagogi  yang berbentuk alih pengetahuan dan  sistem  evaluasi  yang  bersifat  reproduksi  pengetahuan  yang  telah dipelajari menghasilkan lulusan, meminjam istilah Wildam Yatim, para SDM yang  bekerja  sebagai  tukang.  Pendidikan  menghasilkan  manusia  yang berpikir  dalam  dimensi  “benar-salah”.  Benar  berarti  sesuai  dengan  yang datang  dari  „atas‟,  dari  pengajar,  dari  pejabat,  dari  atasan.  Salah  berarti berasal  dari  arah  yang  bukan  „atas‟.  Mereka  akan  bekerja  seperti  mesin fotokopi yang bernapas. Mereka bekerja seperti robot, „ya‟ atau „tidak‟ sesuai dengan  perintah  programnya,  manusia  yang  telah  kehilangan  keunikan  dan otonominya.  Selain  itu,  pendidikan  semacam  ini  juga  berhasil  membuat manusia  Indonesia  menyenangi  sesuatu  yang  serba  seragam,  sesuatu  yang serba  sama,  sesuatu  yang  homogen.  Dalam  setiap  kesempatan  selalu terdengar  perkataan  „untuk  menyamakan  persepsi‟,  „untuk  menyamakan sudut  pandang‟  dsb.  Akibatnya,  banyak  orang  tidak  berani  menampilkan dirinya, berbeda pandangan dengan pandangan orang banyak atau pandangan yang sejalan dengan pandangan „atasan‟nya. Mereka takut diberi label „tidak benar‟  atau  „salah‟.  Apalagi  label  „salah‟  tersebut  diikuti  oleh  proses
1 A.  Waidl. Pendidikan  yang  Memahami  Manusia dalam  A.  Atmadi  dan  Y.  Setiyaningsih (Editor), Transformasi Pendidikan: Memasuki Milenium Ketiga. (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 24.
peminggiran  kepada  yang  bersangkutan.  Berbeda  pendapat  dengan  „atasan‟ berarti  „harus  tidak  kebagian‟.  Dengan  demikian,  banyak  orang  terdorong untuk  „berpurapura‟  berpandangan  sama  dengan  pandangan  „atasan‟  agar tetap di dalam lingkungan di sekitar „atasan‟ dan tidak dipinggirkan. 2
Menurut  Darmaningtyas,  fungsi  pendidikan  bukanlah  untuk  menyamakan  selera agar  menjadi  tunggal,  tetapi  memelihara  dan  mengembangkannya  agar  tetap  beragam. 3 Sebab  keragaman  itu  sendiri  merupakan  keindahan  dunia.  Bukankah  dunia  lebih  indah karena  memiliki  banyak  warna,  tidak  hanya  hitam  dan  putih?  Lanjutnya,  melarang perbedaan adalah identik dengan merampas kemerdekaan orang lain; dan itu bertentangan dengan  prinsip  pendidikan  yang  harus  membimbing  individu  untuk  mencapai kemerdekaannya. 4 Seorang  tokoh  nasional  yang concern di  bidang  pendidikan,  Romo Mangun, menyebut kurikulum nasional pada era Orde Baru tidak lebih sebagai kurikulum terselubungi  yang  mengadopsi  sistem  militer  dan  diperkuat  oleh  kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah, seperti yang ditulis berikut ini:
Memang resmi untuk muatan lokal cukup diberi banyak kesempatan sehingga guru  dapat  menyesuaikan  isi  sebagian  kurikulum  dengan  suasana  dan keperluan  khas  setempat.  Tetapi  dalam  iklim  yang  serba  satu  ragam,  satu bahasa dan gaji terlalu sedikit, mana ada guru yang masih sempat berkreasi? Dan  bila  toh  masih  ada  guru  yang  begitu  cinta  kepada  anak-anak  didiknya, dan  ingin  membuat  eksperimen  itu  masih  dalam  batas-batas  ketentuan Depdikbud,  apakah  Kakanwil  dan  rekan-rekan  guru  akan  mendukung  orang yang  berjalan  kreatif  lucu  di  luar  barisan?  Bukankah  keseragaman  dan kesatubahasaan di Indonesia adalah hukum, yang sering lebih tinggi daripada hukum  Tuhan?  Tuhan,  mencipta  anak  yang  serba  dinamis,  bergerak  dan bermain, serba mencari dengan kagum. Tetapi menurut peraturan (dari mana, entah),  anak-anak  TK  harus  berbaris  dan  berseragam  seperti  itik,  terkotak, dan  terpagar.  Iklim  sekolah  membuat  anak-anak  segan  bertanya  dan  lebih “aman”  untuk  menghafal,  dan  menghafal  seolah-olah  Tuhan  menciptakan anak  muda  dan  remaja  itu  sebagai  beo.  Padahal  remaja  direka  Tuhan  justru agar semakin kritis dan serba bertanya, bahkan membantah terhadap dimensi- dimensi  sikap  yang  perlu  agar  mantap  perkembangannya,  menuju kedewasaannya menjadi pribadi yang kuat. 5
Penyeragaman  tidak  hanya  terdapat  pada  kurikulum  namun  juga  pakaian  seragam, aktivitas,  hingga  metode  mengajar  dan  alat  tes  kelulusan.  Pemerintah  tidak  memberi
2 Leo  Sutrisno, Pluralisme,  Pendidikan  Pembelajaran dalam  Tradisi  Konstruktivisme dalam  Th. Sumartana, dkk. Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia , (Yogyakarta: Interfidei, 2001), hal 208-9
3 Darmaningtyas, Pendidikan Pada dan Setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis), (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1999), hal. 180
4 Ibid. hal. 126.
5 YB. Mangunwijaya, Kompas, 28 September 1988 dalam Y. Dedy Pradipto, Belajar Sejati VS  Kurikulum  Nasional:  Kontestasi  Kekuasaan  dalam  Pendidikan  Dasar, (Yogyakarta:  Kanisius, 2007), hal. 63.
kesempatan kepada siswa dan sekolah untuk menggunakan pakaian seragam sesuai selera atau identitas historis sekolah. Semua harus seragam, merah putih untuk sekolah dasar, biru putih untuk  tingkat  menengah  pertama  dan  abu-abu  putih  untuk  tingkat  menengah  atas.  Upacara bendera juga harus dilaksanakan setiap hari Senin untuk meningkatkan patriotisme dan cinta tanah air, padahal sebenarnya masih banyak cara untuk menumbuhkan patriotisme dan cinta tanah air di kalangan siswa. Rutinitas penyeragaman ini telah berlangsung selama beberapa dekade walau pun tidak memiliki dasar yang kuat, kecuali alasan militeristik, “Aturan dari atas”, “Demi ketertiban”, atau ”Menghindari kesenjangan sosial” yang terkesan mengada-ada.
Indonesia  adalah  negara  yang  plural,  terdiri  dari  berbagai  macam  etnis,  suku bangsa dan agama. Sebagai negara multikultural, pendidikan yang diadakan di Indonesia seharusnya  merupakan  pendidikan  yang  menanamkan  toleransi  terhadap  keberagaman, bukannya menyeragamkan siswa secara nasional dan menghilangkan ciri-ciri lokal  yang dimiliki masing-masing daerah. Siswa yang tidak diajarkan mengenai keunggulan budaya lain  akan  menganggap  budayanya  sebagai  kebenaran  mutlak  dan  tidak  menoleransi perbedaan di dalam masyarakat. Penghargaan terhadap keberagaman dapat ditemui pada konsep  pendidikan  inklusif  yang  saat  ini  menjadi  salah  satu  alternatif  pendidikan  yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Kabupaten  Aceh  Besar  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Aceh  yang  akan melaksanakan  dan  menerapkan  pendidikan  inklusif.  Sebagai  kabupaten  yang  akan menerapkan pendidikan inklusif, konsep pendidikan inklusif dan pembelajaran Kabupaten Aceh  Besar  harus  merupakan  sebuah  konsep  pembelajaran  yang  menempatkan  siswa berkebutuhan  khusus  dan  siswa  biasa  dalam  satu  ruang  sosial  dengan  kedudukan  yang sejajar.  Pendidikan  inklusif  memiliki  keterkaitan  dengan  pendidikan  multikultural. Pendidikan  multikultural  adalah  proses  penanaman  cara  hidup  menghormati,  tulus  dan toleran  terhadap  keanekaragaman  budaya  yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat, sedangkan  pendidikan  inklusif  diartikan  sebagai  pendidikan  reguler  yang  disesuaikan dengan  kebutuhan  peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  dan/atau  memiliki  potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada sekolah reguler dalam satu kesatuan  yang sistemik. Proses  pembelajaran inklusif dalam suasana  saling  menghormati  akan menanamkan  dan melatihkan  nilai-nilai  pada  anak  didik  sehingga  nantinya  mereka  memiliki  spirit multikultural berupa hidup secara rukun dan damai dalam suasana kemajemukan.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang “Konstruksi  dan  Model  Praksis  Pendidikan  Inklusif  (Suatu  analisis  dengan pendekatan sosio-eksploratif)”.

## B. Rumusan Masalah
Pendidikan  yang  ditawarkan  dalam konsep pendidikan  inklusif memberi  alternatif konsep pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional kita. Di tengah sistem pendidikan nasional  yang  berkultur  homogen,  pendidikan  inklusif  melawan mainstream dengan melaksanakan pembelajaran yang menghargai perbedaan fisik pada tiap anak. Oleh karena itu, keunikan pembelajaran pendidikan inklusif menimbulkan beberapa pertanyaan:
1. Bagaimana konstruksi pendidikan inklusif yang harus dibangun?
2. Bagaimana praksis pendidikan inklusif?
3. Bagaimana output praksis pendidikan inklusif?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Peneliti menilai pendidikan inklusif dapat memperkaya atmosfer pembelajaran di Indonesia,  khususnya  di  Aceh  dengan  kebijakan  inklusinya  yang  menjadi  pendidikan alternatif bagi siswa dan orang tua dalam memilih lembaga pendidikan sekolah menengah. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  menelusuri  konstruksi  pendidikan  inklusif  serta menjelaskan  praksis  konsepsi  pendidikan  inklusif  beserta  output  yang  dihasilkan  dari pendidikan inklusif.

## D. Kerangka Teori
1. Pandangan Freire terhadap Pendidikan
Manusia  adalah  makhluk  yang  merdeka  dan  berpikir  secara  bebas.  Oleh karena  itu,  Freire  berkeyakinan  bahwa  pendidikan  harus  berorientasi  kepada pengenalan  realitas  diri  manusia  dan  dirinya  sendiri  secara  obyektif  dan  subyektif. Pendapat ini dikuatkan oleh Romo Mangun dengan pernyataannya di dalam Pradipto, “Kemerdekaan  dalam  pendidikan  dapat  dilihat  sebagai  kemampuan  anak  untuk mengakses pengetahuan dengan caranya sendiri”. 6
Menurut  Escobar,  sekolah  adalah  lembaga  sosial  yang  pada  umumnya mempreservasi kekuatan-kekuatan sosial-politik yang ada atau menjaga status quo bukan membebaskan  manusia  dari  tirani  kekuasaan. 7 Sedangkan  Freire    menyatakan  hakikat pendidikan  adalah  pembebasan  manusia  dari  berbagai  penindasan.  Menurut  Freire, pendidikan  dengan  sistem  “gaya  bank”  merupakan  pendidikan  yang  menindas  peserta didik karena meminimalisir kebebasan mereka untuk berkreasi dan berpikir kritis.
Pendidikan  gaya  bank  semacam  ini  akan  menjadi  sarana  untuk mendehumanisasi peserta didik. Oleh karena itu, Freire menciptakan alternatif sistem pembelajaran “problem  posing  education” yang  dialogis  dan  memungkinkan  guru belajar dari murid dan murid belajar dari guru. Di dalam sistem pembelajaran hadap- masalah  ini  guru  berperan  sebagai  pendamping  yang  merangsang  pemikiran  kritis peserta didik mengenai  dirinya dan dunia tempatnya berada, seperti  yang ditulisnya di Pendidikan Kaum Tertindas:
Akhirnya, dialog sejati tidak akan terwujud kecuali dengan melibatkan pemikiran kritis - pemikiran yang melihat suatu hubungan tak terpisahkan antara manusia dan dunia tanpa melakukan dikotomi antara keduanya - pemikiran yang memandang realitas sebagai proses dan  perubahan,  bukannya  entitas  yang statis  - pemikiran  yang  tidak  memisahkan diri dari tindakan, tetapi senantiasa bergumul dengan masalah-masalah keduniawian tanpa gentar  menghadapi  risiko.  Bagi  pemikir  naif,  yang  penting  adalah  memberi  tempat  bagi
6 Yosef  Dedy  Pradipto, Belajar  Sejati  versus  Kurikulum  Nasional, (Yogyakarta:  Kanisius, 2007), hal.15
7 Escobar dalam H.A.R. Tilaar. Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002. hal. 64
“hari  ini”  yang  normal  itu.  Bagi  pemikir  kritis,  yang  penting  adalah  kelanjutan  dari perubahan realitas, demi kelanjutan proses humanisasi manusia. 8
Mochtar Buchori dalam Transformasi Pendidikan juga mengungkapkan pentingnya transformasi  pendidikan  di  Indonesia  dari  „sekolah  tempat  menghafal‟  menjadi  „sekolah tempat  berpikir‟,  yaitu  sekolah  sebagai  sarana  untuk  menumbuhkan  daya  kritis  siswa terhadap  realita  dunia.  Dengan  kemampuan  berpikir  yang  disertai  daya  kritis,  seseorang dapat  terus-menerus  mempersalahkan  pendapatnya  sendiri  dan  membuat  reinterpretasi terhadap  dunianya.  Menurutnya,  „mendewasakan  anak‟  tidak  sekadar  “mengajarkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan” namun merupakan  “proses membimbing anak untuk  sedikit  demi  sedikit  mengenali  dirinya  sendiri,  menyadari  kemampuan- kemampuannya, dan menyadari pula hal-hal yang terletak di luar batas kemampuannya”. 9

## 2. Hakikat Pendidikan
Menurut Nasution dalam Sosiologi Pendidikan (1983), pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada  generasi  muda. 10 Lanjutnya,  pendidikan  adalah  proses  mengajar  dan  belajar  pola- pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. 11
Pendidikan  berperan  besar  dalam  menanamkan  nilai  dan  norma  yang  ditaati masyarakat serta membentuk pribadi yang disiplin dan taat. Hasil cetak kepribadian manusia  adalah  hasil  dari  proses  transformasi  pengetahuan  dan  pendidikan  yang dilakukan secara humanis,  bukan secara politis maupun kapitalis. Dengan  kata lain, keberhasilan  pendidikan  bukan  semata  ditunjukkan  dari  nilai  akademis  namun  juga perilaku sehari-hari, kesehatan mental serta kepribadian peserta didik.
Menurut  Plato,  pendidikan  ada  pada  kualitas  etis.  Pendidikan  sekolah  harus memainkan  perannya  yang  lebih  sejati,  yakni  sebagai  sarana  regenerasi  sosial. 12 Pendidikan  menjadi  tempat  untuk  menumbuhkembangkan  kepekaan  peserta  didik akan nilai-nilai dan norma moral dan secara progresif mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. Sedangkan Freire berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah membuat  peserta  didik  sampai  pada  tingkat  kesadaran  akan  realitas  diri  dan
8 Paulo  Freire, Pendidikan  Kaum  Tertindas, cet.  VI,  edisi  Revisi,  (Jakarta:  Pustaka  LP3ES Indonesia, 2008), hal. 83.
9 A. Waild. op.cit. hal.156
10 Lihat Nasution, Sosiologi Pendidikan, (Bandung: Jemmars, 1983).
11 Ibid.
12 A. Supratikno. Hantu Masyarakat Bernama Pendidikan, dalam Basis, No.01-02, Tahun ke- 47 1998, hal. 90.
dunianya.  Kesadaran  itu  hanya  dapat  terwujud  saat  dimensi-dimensi  humanistik peserta didik mendapat tempat dalam kegiatan belajar mengajar, seperti dihargainya keunikan, kreativitas dan otonomi serta kebebasannya.
Pendidikan bukan hanya berupa transfer ilmu (pengetahuan) dari satu orang ke satu atau beberapa orang lain, tapi juga mentransformasikan nilai-nilai (bukan nilai hitam di atas kertas  putih)  ke  dalam  jiwa,  kepribadian,  dan  struktur  kesadaran  manusia  itu.  Pendidikan merupakan proses dialektis. Peserta didik seharusnya berperan sebagai subyek yang bergulat maksimal dalam proses pendidikan didampingi oleh para pendidik, bukannya obyek  yang sekedar menerima ilmu pengetahuan dari pendidik.
Lebih  dari  itu,  realisme  melihat  pendidikan  sebagai  sarana  di  mana  orang  harus memperoleh  pengetahuan  dan  pengertian  yang  mendalam.  Hal  ini  dapat  dicapai  dengan menjelajahi  permasalahan  lewat  dunia  nyata.  Menurut  Romo  Mangun  kita  harus  menjadi pembelajar sejati, yaitu belajar sebagai bentuk kesadaran yang tidak akan berhenti meski pun sekolah  telah  berakhir. 13 Sejatinya,  pendidikan  difungsikan  untuk  mempersiapkan  peserta didik  menjadi  manusia  yang  memiliki  nilai,  norma,  dan  perilaku  sesuai  dengan  sistem  dan aturan  yang  berlaku  sehingga  dapat  mewujudkan  totalitas  manusia  yang  utuh  dan  mandiri sesuai dengan tata cara hidup bangsa. Dalam hal ini pendidikan bertujuan memberikan bekal moral, intelektual dan keterampilan agar peserta didik siap menghadapi masa depan dengan penuh percaya diri. Pendidikan mengenai baik-buruk atau benar-salah harus ditempatkan pada posisi sentral dalam ranah pendidikan karena pendidikan secara murni berupaya membentuk insan akademis yang berwawasan dan berkepribadian kemanusiaan.
Driyarkara mengungkapkan, pendidikan adalah hominisasi (menjadikan seseorang menjadi manusia) dan humanisasi (proses pengembangan kemanusiaan manusia). Peserta didik  harus  belajar  bertanggung  jawab  untuk  menciptakan  situasi  masyarakat  yang tenteram  karena  pendidikan  yang  benar  bertujuan  mengarahkan  manusia-manusia  muda menjadi  pribadi  yang  berkarakter  serta  mengenal  budi  pekerti  (tidak  sebatas  nilai)  agar mereka  mampu  menghadapi  segala  tantangan  zaman.  Tercapainya  “kesempurnaan” ditunjukkan  oleh  terbentuknya  “pribadi  yang  bermoral”  atau moral  character . 14 Pendidikan yang berhasil juga akan menghasilkan pribadi-pribadi tangguh yang memiliki kapabilitas  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  tertentu.  Sedangkan  di  dalam  Pendidikan
13 Ibid.
14 Montemayor  dalam  YB.  Adimassana, Revitalisasi  Pendidikan  Nilai  di  Dalam  Sektor Pendidikan  Formal dalam  A.  Atmadi  dan  Y.  Setiyaningsih  (Editor), Transformasi  Pendidikan: Memasuki Milenium Ketiga, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 35.
Berbasis Masyarakat, Zubaedi mengungkapkan pentingnya menanamkan pendidikan budi pekerti pada anak didik, tidak sekadar memfokuskan pada sisi kognitif saja.
“Dengan  memperkaya  dimensi  nilai,  moral  dan  norma  pada  aktivitas pendidikan di sekolah, akan memberi pegangan hidup yang kokoh bagi anak- anak  dalam  menghadapi  perubahan  sosial.  Dengan  bekal  pendidikan  budi pekerti secara memadai, akan memperkuat konstruksi moralitas peserta didik sehingga  mereka  tidak  gampang  goyah  dalam  menghadapi  aneka  macam godaan dan rayuan negatif di luar sekolah”. 15
Hal  ini  sesuai  dengan  yang  diungkapkan  Muslikhah  di  dalam  Quo  Vadis Pendidikan  Multikultur,  bahwa  ideologi  pendidikan  yang  memanusiakan  manusia berimplikasi  kepada  semua  aspek  kehidupan  manusia  dan  memperhatikan  seluruh dimensi yang ada dalam diri seseorang. 16 Pendidikan dengan kurikulum yang terlalu padat,  banyak  menghafal  dan  bersifat  satu  arah  akan  membuat  anak  didik  tidak memiliki keterampilan hidup karena mereka tidak diajarkan untuk mengenal kondisi lingkungan  di  sekitarnya.  Oleh  karena  itu,  hubungan  dialektis  di  dalam  pendidikan harus melibatkan unsur pengajar, pelajar atau anak didik serta realitas dunia. Selama ini yang sering terjadi adalah sekolah diisolasi, terasing dari masyarakat karena tidak peka  terhadap  permasalahan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Bahkan,  sekolah- sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan  formal  sering  kurang  mampu  mengikuti  dan menanggapi arus perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat. 17

## 3. Pendidikan dan Multikulturalisme
Multikultur  berasal  dari  kata  multi  (banyak)  dan  kultur  (budaya). Multikulturalisme  menegaskan  bahwa  setiap  budaya  unik  namun  tidak  semuanya baik,  karena  multikulturalisme  tetap  memiliki  postulasi  kebaikan  moral  yang menolak penyelewengan-penyelewengan seperti berjudi, mencuri atau merendahkan perempuan.  Alo  Liliweri  dalam  Prasangka  dan  Konflik  mengungkapkan  beberapa pengertian  multikulturalisme,  yaitu:  1)  multikulturalisme  adalah  konsep  yang
15 Zubaedi, Pendidikan  Berbasis  Masyarakat:  Upaya  Menawarkan  Solusi  Terhadap Berbagai Problem Sosial , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. III, 2006), hal 3
16 Muslikhah, Quo Vadis Pendidikan Multikultur: Rekonstruksi Sistem Pendidikan Berbasis Kebangsaan , (Salatiga: STAIN Salatiga Press bekerjasama dengan JP Books,  2007), hal. 55-56.
17 J.  Sudarminta, Tantangan  dan  Permasalahan  Pendidikan  di  Indonesia  Memasuki Milenium  Ketiga dalam  A.  Atmadi  dan  Y.  Setiyaningsih  (Editor), Transformasi  Pendidikan: Memasuki Milenium Ketiga, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 3.
menjelaskan  dua  perbedaan  dengan  makna  yang  saling  berkaitan,  yaitu  sebagai kondisi pluralisme budaya masyarakat dan sebagai seperangkat kebijakan pemerintah yang  dirancang  sedemikian  rupa  sehingga  masyarakat  memberi  perhatian  kepada kebudayaan  dari  seluruh  etnis;  2)  multikulturalisme  sebagai  konsep  sosial  yang diintroduksi ke pemerintahan agar pemerintah sebagai pihak yang representatif dapat menjadikannya kebijakan yang mampu mendorong lahirnya apresiasi, toleransi serta prinsip  kesetaraan;  3)  multikulturalisme  merupakan  strategi  pendidikan  yang memanfaatkan  keragaman  latar  belakang  kebudayaan  para  peserta  didik  sebagai kekuatan  untuk  membentuk  sikap  multikultural;  dan  4)  multikulturalisme  sebagai sebuah  ideologi  dapat  dikatakan  sebagai  gagasan  bertukar  pengetahuan  dan keyakinan  melalui  pertukaran  kebudayaan  atau  perilaku  budaya  setiap  hari  sebagai pedoman dalam kehidupan multikultural. 18
Di  dalam  bidang  pendidikan,  multikulturalisme  berarti  pengakuan  terhadap kontribusi  semua  kelompok  kultural  terhadap  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan kesusasteraan, dan dengan demikian kurikulum yang dikembangkan harus pula mencakup semua materi dari berbagai kultur. 19 Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan multikultural yang disebutkan James A Banks dalam Reissman dalam Zubaedi (2006):
“The goal of multicultural education is an education for freedom... Multicultural education  should  help  student  to  develop  the  knowledge,  attitudes,  and  skills  to participate  in  a  democratic  and  free  society...  Multicultural  education  promotes the  freedom,  abilities  and  skills  to  cross  ethnic  and  cultural  boundaries  to participation in other cultures and groups” . 20
Multikulturalisme  tidak dapat  dipisahkan  dari  pendidikan  karena  pendidikan merupakan bagian dari budaya, dengan kata lain di dalam pendidikan terdapat akar- akar kultur yang berasal dari masyarakat. Di lain sisi, budaya tidak akan berkembang dan berkelanjutan tanpa pendidikan karena budaya tidak diwariskan secara generatif tetapi  diperoleh  dengan  sosialisasi  dan  belajar.  Menurut  Tilaar  dalam  Maslikhah, mengisolasikan pendidikan dari keanekaan budaya berarti melihat proses pendidikan dalam ruangan yang hampa. 21
18 Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur , (Yogyakarta: LkiS, 2005), hal. 34
19 Lihat  dalam  Andreas  A.  Susanto  dalam  Josep  J.  Darmawan  (ed)., Multikulturalisme: Alternatif  yang Problematik, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005).
20 Zubaedi, op.cit., hal. 70.
21 Maslikhah. op.cit., hal 23.
Pendidikan multikultural dapat diterapkan dalam pola pembelajaran inklusif, yaitu metode  pembelajaran  yang  tidak  membedakan  peserta  didik  yang  memiliki  berbagai kemampuan inteligensia (cerdas, sedang, kurang) atau berbagai kondisi fisik (di fabel/non difabel). Siswa tidak  sekedar dicekoki ilmu pengetahuan namun juga  kemampuan untuk hidup  bersama  di  dalam  masyarakat  plural,  misalnya  toleransi  dan  saling  menghormati dengan golongan masyarakat yang terkadang dianggap liyan .
Pendidikan  yang  menghargai  perbedaan  ini  didasari  oleh  konsep  kebermaknaan perbedaan yang unik pada tiap orang dan masyarakat. Ia merupakan pendidikan yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bersosialisasi dengan sesama yang beragam baik dari segi  fisik,  agama,  suku,  dan  lain-lain.  Pendidikan  multikultural  mengandaikan  sekolah  dan kelas  dikelola  sebagai  simulasi  arena  kehidupan  nyata  yang  plural,  terus  berkembang  dan berubah. Hal ini didasari oleh adanya kepekaan dan solidaritas di antara peserta didik. Potensi transedental,  intelektual,  moral  dan  estetis  dikembangkan  dengan  cara  mengintegrasikan nuansa  moralitas  dan  spiritual  di  dalam  kurikulum.  Pelajaran  agama  pun  tidak  sekadar merupakan  penyalehan  individu  namun  lebih  dari  itu,  pelajaran  agama  yang  diberikan berfungsi untuk penyalehan sosial. Sikap dan sifat yang umumnya berkembang di masyarakat plural  seperti  di  Indonesia  antara  lain  memiliki  solidaritas  buta,  etnosentrisme,  partikularis, eksklusif  serta  masalah  mayoritas-minoritas  yang  berujung  pada  ketidakadilan  di  dalam masyarakat. Sebagai negara yang memiliki beragam etnis, religi dan budaya, Indonesia perlu menerapkan pola pendidikan yang mampu menghadapi keberagaman.
Hidup  bersama  di  dalam  masyarakat  tidak  sekedar  membiarkan  segala sesuatunya  berbeda  namun  juga  mengenali  dan  memahami  perbedaan  itu  sehingga setiap  elemen  yang  hidup  bersama  di  suatu  masyarakat  memiliki  kedudukan  yang sejajar  tanpa  adanya  dominasi  dari  kultur  tertentu.  Oleh  karena  itu,  paradigma multikulturalisme yang mempercayai bahwa semua kultur memiliki kedudukan yang sama  dan  menghilangkan  perspektif  kultur  dominan  non  dominan  tepat  jika diterapkan di dalam sistem pendidikan kita.
Pendidikan  multikultural  dikatakan  berhasil  jika  di  dalam  masyarakat  terjadi perubahan  cara  berpikir  dari  yang  sebelumnya  bercara  pandang  dan  interpretasi  sosial budaya  sempit  dan  fanatis  berubah  menjadi  cara  pandang  dan  interpretasi  demokratis- pluralis  dan  mampu  menghargai  budaya  orang  lain. 22 Maksudnya,  siswa  mampu menghargai segala perbedaan di dalam masyarakat dan menganggap perbedaan itu sebagai
22 Zubaedi, op.cit., hal. 79.
realitas  yang  harus  ada  dan  diterima  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  James mengungkapkan,  “substansi  pendidikan  multikultural  adalah  pendidikan  untuk  kebebasan (as  “education  for  freedom”) sekaligus  sebagai  penyebarluasan  gerakan  inklusif  dalam rangka mempererat hubungan antar sesama (as inclusive and cementing movement)” . 23 Jadi, pendidikan  multikultural  adalah  pendidikan  yang  bersifat  antirasis  (dan  anti  pembedaan berdasar  etnis,  suku,  maupun  agama),  mendasar,  penting  (berguna)  untuk  semua  siswa, perpasif  (dapat  meresap/  menembus/  merembes),  untuk  keadilan  sosial  serta  merupakan sebuah proses pedagogi kritis.

## 4. Kerangka Pemikiran
Salah  satu  ciri  hakiki  manusia  ialah  bahwa  ia  menyadari  eksistensinya, dengan  situasinya  dan  dimensinya. 24 Penyadaran  ini  dapat  ditemukan  pada pendidikan  yang  menghargai  keberagaman,  yaitu  pendidikan  yang  memberi kesempatan kepada setiap kelompok kultural untuk berkontribusi dalam pelaksanaan pendidikan.  Pendidikan  multikultural  yang  menghargai  keberagaman  tidak  terjadi secara  serta-merta  namun  didasari  kesadaran  dari  pendidik  dan  peserta  didik  untuk hidup  berdampingan  dengan  berbagai  elemen  masyarakat.  Menurut  Keith  Wilson, beberapa  kelengkapan  yang  harus  dimiliki  oleh  segenap  civitas  akademika  sekolah untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  multikultural,  antara  lain:  a)  lingkungan belajar  yang  mendukung  kontak  positif  antar  “ras”,  b)  kurikulum  multikultural,  c) cara berpikir yang positif dari para guru, d) dukungan administrasi, dan e) lokakarya dan pelatihan guru secara terus-menerus tentang multikulturalisme. 25
Terdapat  berbagai  elemen  pendidikan  inklusi  yang  terkait  sebagai  satu  kesatuan pendukung  pendidikan  inklusi.  Elemen-elemen  ini  memiliki  peran  masing-masing  yang khas dan pokok namun tidak dapat dipisahkan dalam praksis pendidikan inklusif. Penulis mengategorisasi elemen-elemen tersebut menjadi tiga golongan, yaitu input (menjadi awal konstruksi pendidikan inklusif), proses (berperan dalam praksis pendidikan inklusif) dan output (hasil proses pendidikan inklusif).
23 Ibid., hal. 70-1.
24 Broto  Semedi  Wiryotenoyo, Hidup  Bersama  Orang  Lain, Gema  No.27,  Edisi  Desember, 1984, hal 5.
25 Wilson  dalam  Ronald  Sidharta, Augmented  Reality  Tangible  Interfaces  for  CAD  Design Review, (USA: Iowa State University, 2005), hal. 87

## E. Definisi Operasional
1. Konstruksi
Konstruksi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  diartikan  sebagai  susunan (model, tata letak) suatu bangunan atau susunan dan hubungan kata dalam kelompok kata. 26 Sedangkan  menurut  kamus  komunikasi,  definisi  konstruksi  adalah  suatu  konsep,  yakni abstraksi sebagai generalisasi dari hal-hal yang khusus, yang dapat diamati dan diukur. 27
Masyarakat  merupakan  sistem  sosial-budaya  yang  mengintegrasikan  keseluruhan individu  dengan  keanekaragaman  peran  dan  status  sosialnya  ke  dalam  proses-proses  sosial berdasarkan nilai dan norma. Konstruksi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah konstruksi  sosial  dalam  pendidikan.  Dalam  kaitannya  dengan  pendidikan,  konstruksi  sosial adalah model pembelajaran di masyarakat. Konstruksi sosial merupakan pembelajaran dalam tradisi reflective  inquiry yang  bertujuan  membentuk  manusia  berkarakter  yang  mampu membuat  keputusan.  Konstruksi  sosial  adalah  konsep  yang  menggambarkan  bagaimana realitas sosial dibentuk dan dimaknai secara subjektif oleh anggota masyarakat.

## 2. Model Praksis
Model  praksis  ini  adalah  cara  berteologi  yang  dianggap  lebih  baru  yang  sering disamakan  dengan  Teologi  Pembebasan  dan  juga  sudah  mulai  digunakan  di  dalam  Teologi Praktika. Model ini adalah suatu cara berteologi yang secara intensif dibentuk oleh pengetahuan. Hal  ini  dapat  dilihat  terlebih  melalui  aksi  yang  bersifat  reflektif.  Model  ini  juga  menyangkut pengenalan akan makna dan pemberian sumbangsih bagi perubahan sosial. Dengan demikian, model ini tidak mendapatkan inspirasi dari teks-teks klasik atau pedoman tingkah laku klasik,
26 Onong Uchjana Effendy, Kamus Komunikasi , (Bandung: Mandar Maju, 1989), hal. 264
27 Ibid.
Input Proses Output - Seleksi - Komponen siswa & Guru - Ideologi - Metode Pembelajaran - Kurikulum - Evaluasi - Peran guru - Eskul - Kebijakan Hasil proses pendidikan (bagi siswa difabel & nondifabel), termasuk perubahan pola pikir pada siswa, guru & elemen sekolah lain.
tetapi dari realitas-realitas masa kini dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Artinya model  praksis  adalah  salah  satu  pendekatan  terhadap  teologi  konstektual.  Model  ini  secara intensif dibentuk oleh pengetahuan yang berasal dari aksi dan refleksi. Model Praksis membantu pengenalan akan makna dan dapat memberikan sumbangsih bagi perubahan sosial.
Model praksis yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu sebuah model yang  memberi  penekanan  kepada  identitas  pendidikan  di  dalam  sebuah  konteks tertentu  (dalam  hal  ini  adalah  pendidikan  inklusif)  yang  berhubungan  dengan perubahan sosial dan keberagaman.

## 3. Pendidikan Inklusif
Menurut Hildegun Olsen, pendidikan inklusif adalah sekolah harus mengakomodasi semua  anak  tanpa  memandang  kondisi  fisik,  intelektual,  sosial  emosional,  linguistik  atau kondisi  lainnya.  Ini  harus  mencakup  anak-anak  penyandang  cacat,  berbakat.  Anak-anak jalanan  dan  pekerja  anak  berasal  dari  populasi  terpencil  atau  berpindah-pindah.  Anak  yang berasal  dari  populasi  etnis  minoritas,  linguistik,  atau  budaya  dan  anak-anak  dari  area  atau kelompok  yang kurang beruntung atau  termarjinalisasi. 28 Pendidikan inklusif adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik  yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA, dan SMK/MAK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya. 29
Pendidikan inklusif yang penulis maksudkan di sini adalah sebagaimana yang tertuang dalam UU. No. 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 1, yaitu pendidikan yang merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara  aktif  mengembangkan  potensi  pribadinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh sebab itu inti dari pendidikan inklusif adalah hak azasi manusia atas pendidikan. Suatu konsekuensi logis dari hak ini adalah semua anak  mempunyai  hak  untuk  menerima  pendidikan  yang  tidak  mendiskriminasikan  dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan lain-lain. Tujuan praktis yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusif meliputi tujuan langsung oleh anak, oleh guru, oleh orang tua dan oleh masyarakat. Pendidikan inklusif didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan.
28 Tarmansyah, Inklusi Pendidikan Untuk Semua, (Jakarta: Depdiknas, 2007), hal. 82
29 Lay Kekeh Marthan, Manajemen Pendidikan Inkusif , (Jakarta: Depdiknas, 2007), hal. 145

## F. METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan (library  research) ,  yaitu bersumber dari buku-buku  yang berkenaan dengan gagasan pendidikan inklusif dan buku-buku yang berkenaan dengan konsep pendidikan inklusif, serta buku-buku lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.
Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif. Karena data yang dihasilkan adalah bersifat deskriptif analitis. Yakni  memaparkan  permasalahan  secara  apa  adanya  berdasarkan  sumber-sumber rujukan  otoritatif  dalam  bidang  pendidikan,  khususnya  yang  berkaitan  dengan pendidikan  inklusif.  Selain  itu,  pendekatan sosial  juga  digunakan  dengan  maksud untuk lebih  memahami  dan  menjelaskan  masalah-masalah  yang  dirumuskan,  terutama  yang berhubungan  dengan  pendidikan  inklusif.  Sedangkan  teori  yang  digunakan  oleh peneliti  untuk  melakukan  dan  mendukung  penelitian  ini  adalah  teori  konstruksi sosial,  atau  dalam  istilah  yang  lain  dikenal  dengan  istilah  konstruksi  atas  realitas sosial (social construction of reality) .

## B. Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  eksploratif-kualitatif  dan  menggunakan  metode  kepustakaan (library Research) . Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus, yaitu suatu teknik eksplorasi dan analisa dalam penyelidikan mengenai sebuah kesatuan sosial tertentu. 30 Menurut  Yin,  studi  kasus  dikehendaki  untuk  melacak  peristiwa-peristiwa  kontemporer,  bila peristiwa-peristiwa tersebut tidak dapat dimanipulasi. 31 Kasus di dalam penelitian studi kasus bersifat kontemporer, masih terkait dengan masa kini, baik yang sedang terjadi, akan terjadi, maupun telah selesai tetapi masih memiliki dampak yang masih terasa pada saat dilakukannya penelitian. 32 Tidak semua peristiwa/fenomena dapat diteliti dengan metode studi kasus yang menuntut eksplorasi yang mendalam dan intensif. Metode ini dipilih karena dirasa sesuai dan holistik di dalam pengumpulan data sesuai tema yang dipilih oleh peneliti. Obyek penyelidikan di  dalam  studi  kasus  dapat  berupa  seseorang,  suatu  keluarga,  suatu  kelompok  kebudayaan,
30 Komaruddin, Kamus Riset, (Bandung: Angkasa, CET. x, 1987).
31 Robert K. Yin, Studi Kasus: Desain dan Metode, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet. VIII, 2008), hal. 12. Lihat juga dalam Tabrani. ZA, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014).
32 Tabrani.  ZA, Dasar-Dasar  Penelitian  Kualitatif, (Banda  Aceh:  Darussalam  Publishing, 2014), hal. 30
suatu  pranata,  suatu  isu,  atau  suatu  kelompok  masyarakat. 33 Dalam  penelitian  ini,  obyek penyelidikan  yang  dimaksud  adalah  suatu  pranata  dan  isu  berdasarkan  ide  dan  pendapat- pendapat para ahli yang berkenaan dengan pendidikan inklusif.
Metode kualitatif juga penulis rasa dapat mengetahui “the means behind the facts” atas  berbagai  peristiwa  sosial  yang  terjadi  karena  berakar  pada  paradigma interpretatif.  Hal  ini  ditunjukkan  dari  adanya  beberapa  perbedaan  mendasar  pada penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu:
1. Cara memandang sifat realitas sosial Penelitian kualitatif menganggap realitas sosial itu bersifat ganda. Realitas sosial merupakan hasil konstruksi pemikiran dan bersifat holistik. Di pihak lain, penelitian kuantitatif memandang realitas sosial bersifat tunggal, konkret, dan teramati.
2. Peranan nilai Penelitian kualitatif menganggap bahwa proses penelitian tidak dapat  dikatakan  sebagai  sepenuhnya  „bebas  nilai‟.  Di  pihak  lain,  penelitian kuantitatif menganggap bahwa proses penelitian sepenuhnya „bebas nilai‟.
3. Fleksibilitas  dalam  pengumpulan  data  Pengumpulan  data  dalam  penelitian kualitatif  tidak  bersifat  kaku  tetapi  selalu  disesuaikan  dengan  keadaan  di lapangan.  Demikian  pula  hubungan  antara  peneliti  dan  yang  diteliti  bersifat interaktif dan tidak dapat dipisahkan. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif prosedur pengumpulan data distandarisasi dan menganggap bahwa hubungan peneliti dengan yang diteliti adalah independen dan dapat dipisahkan. 34
Studi kasus tunggal menyajikan suatu kasus yang ekstrem atau unik. Penelitian ini merupakan  penelitian  studi  kasus  tunggal  yang  bertujuan  menelusuri,  menyingkap  dan menggambarkan secara rinci eksistensi pendidikan inklusif untuk mengetahui makna dibalik eksistensinya.  Melalui  studi  kasus,  kita  dapat  mengetahui  keunikan  dari  fenomena pendidikan  inklusif  yang  bisa  atau  akan  diterapkan  serta  menjelaskan  keunikan  tersebut, yang berkaitan dengan pola pembelajaran dan instrumen pendidikan.

## C. Sasaran Penelitian dan Sumber Data
Menurut  Hendrarso,  penelitian  kualitatif  tidak  dimaksudkan  untuk  membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. 35 Oleh karena itu, tidak ada istilah populasi dan sampel  pada  penelitian  kualitatif.  Informan  adalah  subjek  yang  akan  memberi informasi selama penelitian berlangsung. Hendrarso menyebutkan, informan meliputi beberapa  macam,  yaitu  informan  kunci  yang  mengetahui  dan  memiliki  informasi
33 Komaruddin, op. cit.
34 Emy  Susanti  Hendrarso  dalam  Bagong  Suyanto  dan  Sutinah  (editor), Metode  Penelitian Sosial:  Berbagai  Alternatif  Pendekatan, (Jakarta:  Kencana,  cet.  III,  2007),  hal.  170.  Bandingkan dengan Tabrani. ZA, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014).
35 Ibid, hal. 171-2.
pokok  yang  diperlukan  dalam  penelitian,  informan  utama  yang  terlibat  langsung dalam  interaksi  sosial  fenomena  yang  diteliti,  serta  informan  tambahan  yang  dapat memberikan  informasi  walau  pun  tidak  terlibat  langsung  dalam  interaksi  sosial fenomena yang diteliti.
Untuk mendapatkan data yang mendukung, peneliti membatasi informan dalam penelitian ini adalah data-data informasi dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan pendidikan inklusif dan juga informasi lain yang berhubungan dengannya.
Sedangkan  sumber  data  adalah  subjek  dari  mana  data  itu  bisa  diperoleh. Untuk  itu,  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  personal  dokumen  sebagai sumber  data  dalam  penelitian  ini.  Personal  dokumen  adalah  dokumen  pribadi  yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis  mengenai  tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. 36 Personal bacaan sebagai sumber dasar utama atau data primer dan sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  buku-buku  yang  berkenaan  dengan  gagasan pendidikan  inklusif  dan  buku-buku  yang  berkenaan  dengan  konsep  pendidikan inklusif, serta buku-buku lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

## D. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai  dengan  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  maka  teknik pengumpulan  data  yang  tepat  dalam  penelitian library  research adalah  dengan mengumpulkan buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Langkah ini  biasanya  dikenal  dengan  metode  dokumentasi.  Suharsimi  berpendapat  bahwa  metode dokumentasi  adalah  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa  catatan, transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen  rapat,  agenda  dan  sebagainya. 37 Teknik ini peneliti gunakan dalam rangka mengumpulkan data yang terdapat dalam berbagai karya yang berkaitan dengan pendidikan inklusif.

## E. Teknik Analisis Data
Analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data yang  diperoleh  sehingga  dapat  mudah  dipahami.  Analisis  data  dilakukan  dengan
36 Ahmad  Sonhaji, Teknik  Pengumpulan  dan  Analisis  Data  dalam  Penelitian  Kualitatif, dalam  Imron  Arifin  (ed.),  Penelitian  Kualitatif  dalam  Ilmu-ilmu  Sosial  dan  Keagamaan (Malang: Kalimasahada, 1996), hal. 82
37 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 206
mengorganisasikan  data,  menjabarkannya  ke  dalam  unit-unit,  melakukan  sintesa, menyusun  ke  dalam  pola,  memilih  mana  yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari, mendeskripsikan dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik content analysis (analisis isi). 38 Teknik ini dimaksudkan untuk melakukan analisis terhadap makna yang  terkandung  dalam  data  yang  telah  dihimpun  melalui  penelitian  pustaka.  Analisis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  lebih  bersifat  deskriptif  analitis  yang  berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematik dan menyeluruh.
Adapun  langkah-langkahnya  adalah  dengan  menyeleksi  teks  yang  akan diselidiki,  menyusun  item-item  yang  spesifik,  melaksanakan  penelitian,  dan mengetengahkan kesimpulan. 39 Selain itu, untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dianggap perlu yaitu:
1. Metode Deduksi
Metode  ini  merupakan  akar  pembahasan  yang  berangkat  dari  realitas  yang bersifat  umum  kepada  sebuah  pemaknaan  yang  bersifat  khusus. 40 Metode  ini digunakan  untuk  menguraikan  data  dari  suatu  pendapat  yang  bersifat  umum kemudian  diuraikan  menjadi  hal-hal  yang  bersifat  khusus.  Definisi  di  atas menggambarkan bahwa, metode deduksi bersifat pasti atau tidak spekulatif. Deduktif juga  bersifat  khusus.  Contoh  “semua  manusia  akan  mati”  (premis  mayor),  “Amir adalah manusia” karena Amir adalah manusia, maka Amir memiliki sifat-sifat yang dimiliki manusia. Oleh karena itu secara deduktif  “Amir juga akan mati”.

## 2. Metode Induksi
Metode  ini  merupakan  alur  pembahasan  yang  berangkat  dari  realita  yang bersifat  khusus  atau  peristiwa-peristiwa  yang  konkret  kemudian  dari  realita-realita yang  konkret  itu  ditarik  secara  general  yang  bersifat  umum. 41 Metode  ini  berbeda dengan  metode  deduksi  karena  sifatnya  spekulatif.  Contoh.  “Rani  butuh  makan”,
38 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogayakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 49.
39 Sojono  dan  Abdurrahman, Metode  Penelitian:  Suatu  Pemikiran  dan  penerapan (PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 16-17
40 Sutrisno Hadi, Metode Research I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hal. 42
41 Ibid.
“Reni  butuh  makan”,  dan  “Rini  juga  butuh  makan”.  Dengan  induksi  maka  diambil kesimpulan bahwa “semua manusia butuh makan”. Pengambilan kesimpulan seperti itu akan berpotensi kesalahan.

## 3. Metode Komparasi
Dengan metode ini dimaksudkan untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan  ide-ide,  pendapat-pendapat  dan  pengertian  agar  mengetahui persamaan  dari  beberapa  ide  dan  sekaligus  mengetahui  lainnya  kemudian  dapat ditarik konklusi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Supratikno. Hantu  Masyarakat  Bernama  Pendidikan, dalam  Basis,  No.01-02, Tahun ke-47 1998
A.  Waidl. Pendidikan  yang  Memahami  Manusia dalam  A.  Atmadi  dan  Y. Setiyaningsih  (Editor), Transformasi  Pendidikan:  Memasuki  Milenium Ketiga. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
Ahmad Sonhaji, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif, dalam  Imron  Arifin  (ed.),  Penelitian  Kualitatif  dalam  Ilmu-ilmu  Sosial  dan Keagamaan , Malang: Kalimasahada, 1996.
Alo  Liliweri, Prasangka  dan  Konflik:  Komunikasi  Lintas  Budaya  Masyarakat Multikultur , Yogyakarta: LkiS, 2005.
Andreas  A.  Susanto  dalam  Josep  J.  Darmawan  (ed)., Multikulturalisme:  Alternatif yang Problematik, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005).
Broto  Semedi  Wiryotenoyo, Hidup  Bersama  Orang  Lain, Gema  No.27,  Edisi Desember, 1984.
Darmaningtyas, Pendidikan Pada dan  Setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis), Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1999.
Emy  Susanti  Hendrarso  dalam  Bagong  Suyanto  dan  Sutinah  (editor), Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta: Kencana, cet. III, 2007.
H.A.R. Tilaar. Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
J. Sudarminta, Tantangan dan Permasalahan Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium Ketiga dalam A. Atmadi dan Y. Setiyaningsih (Editor), Transformasi Pendidikan: Memasuki Milenium Ketiga, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
Komaruddin, Kamus Riset, Bandung: Angkasa, CET. x, 1987.
Lay Kekeh Marthan, Manajemen Pendidikan Inkusif , Jakarta: Depdiknas, 2007 Leo Sutrisno, Pluralisme, Pendidikan Pembelajaran dalam Tradisi Konstruktivisme dalam  Th.  Sumartana,  dkk. Pluralisme,  Konflik  dan  Pendidikan  Agama  di Indonesia , Yogyakarta: Interfidei, 2001.
Lihat Nasution, Sosiologi Pendidikan, Bandung: Jemmars, 1983.
Montemayor  dalam  YB.  Adimassana, Revitalisasi  Pendidikan  Nilai  di  Dalam  Sektor Pendidikan Formal dalam A. Atmadi dan Y. Setiyaningsih (Editor), Transformasi Pendidikan: Memasuki Milenium Ketiga, Yogyakarta: Kanisius, 2000. Muslikhah, Quo  Vadis  Pendidikan  Multikultur:  Rekonstruksi  Sistem  Pendidikan Berbasis  Kebangsaan ,  Salatiga:  STAIN  Salatiga  Press  bekerjasama  dengan JP Books,  2007.
Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif , Yogayakarta: Rake Sarasin, 1996. Onong Uchjana Effendy, Kamus Komunikasi, Bandung: Mandar Maju, 1989.
Paulo  Freire, Pendidikan  Kaum  Tertindas, cet.  VI,  edisi  Revisi,  Jakarta:  Pustaka LP3ES Indonesia, 2008.
Robert K. Yin, Studi Kasus: Desain dan Metode, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet. VIII, 2008.
Ronald  Sidharta, Augmented  Reality  Tangible  Interfaces  for  CAD  Design  Review, USA: Iowa State University, 2005
Sojono dan Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan penerapan , PT. Rineka Cipta, 1999.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
Sutrisno Hadi, Metode Research I, Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
Tabrani.  ZA, Dasar-Dasar  Penelitian  Kualitatif, Banda  Aceh:  Darussalam Publishing, 2014.
Tarmansyah, Inklusi Pendidikan Untuk Semua, Jakarta: Depdiknas, 2007
YB. Mangunwijaya, Kompas, 28 September 1988 dalam Y. Dedy Pradipto, Belajar Sejati  VS  Kurikulum  Nasional:  Kontestasi  Kekuasaan  dalam  Pendidikan Dasar, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Yosef  Dedy  Pradipto, Belajar  Sejati  versus  Kurikulum  Nasional, Yogyakarta: Kanisius, 2007
Zubaedi, Pendidikan  Berbasis  Masyarakat:  Upaya  Menawarkan  Solusi  Terhadap Berbagai Problem Sosial , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. III, 2006.