## Gagasan Baru Zonasi Taman Nasional: Sintesis Kepentingan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kehidupan Masyarakat Adat
New Idea for National Park Zoning System: a Synthesis between Biodiversity Conservation and Customary Community's Tradition
1* 2 2 3
Nandi Kosmaryandi , Sambas Basuni , Lilik Budi Prasetyo , dan Soeryo Adiwibowo
1 Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680, Indonesia
2 Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Jalan Lingkar Akademik, Kampus IPB Dramaga PO Box 168, Bogor 16680, Indonesia
3 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Jalan Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia
D
2

## Abstract
The establishment of national park in customary region had aroused conflic since it had not incorporate traditional management system in its management system. The objectives of this research is to develop such policies for national park zonation that amalgamating the national-global interests for conservation on the one side and the customary community interests on the other side. Result shows that adaptation was needed toward the prevailing science-based ecologically-oriented regulation on zoning plan, so it would incorporate the community's custom in order to achieve effective management of national park. Appropriate and applicable zoning can be achieved through implementation of management mindset with customary people livelihood perspectives, zone establishment which give priority to the achievement of national park functions rather than the fulfillment of zone requirements, and adaptation of zone formation  and  criteria  toward  traditional  land  use  as  efforts  to  accommodate  the  interest  of  biodiversity conservation and customary people livelihood.
Keywords:  national park, adaptation, costumary community, traditional land use, zonation

## Abstrak
Pengembangan taman nasional di wilayah adat telah menyebabkan timbulnya konflik ruang dan sumber daya alam karena  belum  bersesuaiannya  sistem  pengelolaan  taman  nasional  dengan  kearifan  tradisional.  Penelitian  ini bertujuan mengembangkan kebijakan zonasi taman nasional yang merupakan amalgamasi kepentingan konservasi nasional-global dan kepentingan kehidupan masyarakat adat. Penelitian menyimpulkan bahwa zonasi yang sesuai dapat dihasilkan melalui kebijakan-kebijakan penerapan pola pikir pengelolaan taman nasional yang sarat dengan perspektif  kehidupan  masyarakat  adat,  pengembangan  zonasi  yang  diarahkan  pada  pencapaian  fungsi  taman nasional dan bukan diarahkan pada pencapaian kelengkapan zona seperti yang disyaratkan secara yuridis-formal, dan adaptasi bentuk dan kriteria zonasi dengan tata guna lahan tradisional sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan konservasi keanekaragaman hayati dan kehidupan masyarakat adat.
Kata kunci: taman nasional, adaptasi, masyarakat adat, tata guna lahan tradisional, zonasi
*Penulis untuk korespondensi, email: nandi_k@ipb.ac.id, telp.+62-251-8621947, fax.+62-251-8621947
iterima 29 November 2011/Disetujui 19 April 201
JMHT Vol. XVIII, (2): 69–77, Agustus 2012
EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.69

## Pendahuluan
Kriteria  pembentukan  taman  nasional  didasarkan  pada kepentingan kelestarian ekologis kawasan berbasiskan sains sehingga pembentukannya sering mengabaikan kepentingan sosial-budaya.  Hal  ini  menyebabkan  terjadinya  tumpang tindih  antara  kawasan  taman  nasional  dan  wilayah  adat sehingga muncul konflik ruang dan sumber daya alam. Dunia internasional  telah  menyadari  adanya  kesalahan  dalam pengelolaan kawasan konservasi terkait dengan keberadaan masyarakat  adat.  Kongres  Taman  Sedunia  ( world  park congress,  WPC )  tahun  2003  di  Durban  menghasilkan deklarasi  yang  menyatakan  bahwa  keberadaan  masyarakat adat  yang  sudah  lebih  dahulu  mengelola  wilayah  tersebut perlu untuk dihormati hak-haknya. Prinsip tanpa paksaan dan pemberitahuan diawal ( free prior informed consent, FPIC ) terhadap  program-program  yang  berkenaan  dengan kehidupan  dan  sumber  kehidupan  masyarakat  adat  harus dijalankan.  Selain  itu,  kawasan  konservasi  yang  sudah maupun  yang  akan  dibentuk  harus  dibangun  dan  dikelola dengan menghormati hak-hak masyarakat adat, mengadopsi sistem adat, dan membayar restitusi dari penggunaan sumber daya alam yang digunakan.
Taman  nasional  adalah  kawasan  pelestarian  alam  yang mempunyai  ekosistem  asli,  dikelola  dengan  sistem  zonasi yang  dimanfaatkan  untuk  tujuan  penelitian,  ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan  rekreasi.  Berdasarkan  tujuan  pengelolaannya, kepentingan pemanfaatan adalah menitikberatkan pada sains dan  kepariwisataan  bagi  kepentingan  pihak-pihak  yang berasal  dari  luar  kawasan.  Pertimbangan  terhadap masyarakat  adat  dalam  zonasi  pengelolaan  baru  dilakukan dalam  Peraturan  Menteri  Kehutanan  (Permenhut)  Nomor P.56/Kpts-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional dengan  memunculkan  zona  tradisional  dan  zona  religi, budaya  dan  sejarah  sebagai  bagian  dari  kategori  zona  lain yang dapat ditambahkan apabila diperlukan. Kriteria-kriteria zonasi  dalam  permenhut  ini  berimplikasi  pada  terjadinya konflik  ruang  apabila  diterapkan  pada  kawasan  taman nasional yang berada dalam wilayah adat dan menyebabkan tidak terpenuhinya minimal zona-zona yang dipersyaratkan yaitu zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan. Situasi tersebut  memunculkan  pertanyaan  terhadap  jalan  keluar yang dapat mengakomodasi kepentingan nasional dan tradisi masyarakat  adat.  Jalan  keluar  ini  tentunya  memerlukan gagasan baru zonasi yang lebih adaptif dengan situasi yang ada  melalui  perencanaan  zona  secara  kolaboratif  agar diperoleh  pengembangan  zonasi  yang  bersesuaian ( compatible )  dan  dapat  diterapkan  ( applicable )  sehingga efektivitas pengelolaannya dapat dicapai. Tujuan penelitian adalah  mengembangkan  kebijakan  zonasi  taman  nasional yang  merupakan  amalgamasi  kepentingan  konservasi nasional-global  dan  kepentingan  kehidupan  masyarakat adat.

## Metode
Penelitian dilakukan di kawasan Taman Nasional Wasur (TNW)  dan  Taman  Nasional  Kayan  Mentarang  (TNKM) karena  taman  nasional  ini  terletak  di  kawasan  yang bertumpang  tindih  dengan  wilayah  adat  dan  sedang melaksanakan  proses  perencanaan  zonasi.  Penelitian
dilaksanakan  pada  Oktober  2008 - Juli  2011  sesuai  dengan tata waktu proses perencanaan zonasi partisipatif pada kedua taman nasional tersebut. Metode penelitian yang digunakan meliputi  studi  literatur,  wawancara  dengan  para  informan, pengamatan  lapang  terbatas,  dan  pelibatan  peneliti  dalam proses penyusunan zonasi partisipatif. Metode analisis data yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif  terhadap  situasi sosial-budaya  untuk  menemukan  faktor-faktor  penyebab tuntutan  ruang  masyarakat,  analisis  kebijakan  untuk menemukan  implikasi  implementasi  kebijakan  dan merumuskan  pengembangan  kebijakan  yang  diperlukan, serta  analisis  spasial  terhadap  sistem  tata  guna  lahan  atau terhadap alokasi ruang pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat adat.

## Hasil dan Pembahasan
Implikasi implementasi kebijakan pada kawasan taman nasional  di  wilayah  adat Kebijakan  pembentukan  taman nasional  diawali  dengan  klaim  kawasan  sebagai  hak  milik negara  ( state  property  right ) sehingga pemerintah menetapkan  lokasi-lokasi  yang  dinilai  memenuhi  kriteria pembentukannya  secara top-down .  Li  (2001)  menyatakan bahwa tidak adanya batas-batas yang jelas terhadap kategori masyarakat  adat  telah  mempersempit  dan  membatasi wilayah-wilayah  yang  didiami  masyarakat  adat,  serta kepentingan  nasional  telah  mengalahkan  pengakuan terhadap  masyarakat  adat.  Di  lain  pihak  masyarakat  adat mengelola kawasan yang sama dengan kearifan tradisional yang  bersifat  lokalitas  yang  merupakan  hasil  adaptasi kehidupan  terhadap  kondisi  lingkungan.  Rahmawati et  al. (2008)  menyatakan  bahwa  pertarungan  pengetahuan masyarakat  lokal  dan  pengelola  taman  nasional  telah menyebabkan  teralienasinya  pengetahuan  lokal  yang  telah dikembangkan  secara  turun  temurun  dan  mengatur  relasi masyarakat  dengan  alam  (hutan).  Situasi  ini  telah menyebabkan  kompleksitas  pengelolaan  taman  nasional yang berada di wilayah adat seperti misalnya di TNW yang dibentuk  berdasarkan  SK  Menteri  Kehutanan  Nomor 282/Kpts-VI/1997  dan  TNKM  yang  dibentuk  berdasarkan SK  Menteri  Kehutanan  Nomor  631/Kpts-II/1996.  Saat  ini kedua taman nasional tersebut belum memiliki zonasi secara definitif sebagai prasyarat pengelolaannya.
Fakta  lapang  juga  memperlihatkan  bahwa  pemerintah tidak dapat dengan leluasa mengelola kawasan karena terjadi konflik  ruang  dan  sumber  daya  alam,  misalnya  kasus pembangunan fasilitas pengelolaan TNW di wilayah Seksi Konservasi  Wilayah  (SKW)  II  Yanggadur  yang  baru  bisa dilaksanakan  setelah  mendapatkan  persetujuan  adat  suku Marory  Meng-gey  sebagai  pemilik  lahan,  atau  masalah penambangan  pasir  di  wilayah  Ndalir  yang  baru  bisa diselesaikan setelah para ketua suku dari keempat subbudaya Suku  Besar  Malind-anim  dari  4  penjuru  mata  angin (Sosom,  Mayo,  Pimo,  dan  Esam)  menetapkan sasi.  Sasi adalah  aturan  yang  dimiliki  masyarakat  adat  dalam pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  merupakan  salah  satu bentuk  dari  upaya  pelestarian  sumber  daya  alam.  Contoh konflik yang terjadi di TNKM adalah belum disepakatinya batas  luar  kawasan  di  wilayah  Kecamatan  Krayan  karena masih  adanya  penolakan  masyarakat  terhadap  keberadaan taman  nasional  yang  menempati  wilayah  adatnya  dan
Artikel Ilmiah ISSN: 2087-0469
JMHT Vol. XVIII, (2): 69–77, Agustus 2012 EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.69
untuk  mengelola  stasiun  riset  TNKM  di  Lalut  Birai memerlukan  proses  kesepakatan  dengan  masyarakat  adat Hulu  Bahauter  lebih  dahulu  karena  lokasinya  ada  dalam wilayah tana'  ulen (hutan  yang  dilindungi  dalam  suatu wilayah adat).
Penentuan  zonasi  melalui  mekanisme  formal  pada kenyataannya  membatasi  akses  masyarakat  adat  terhadap sumber  daya  alamnya.  Permenhut  Nomor  P.56/Menhut- II/2006  menetapkan  zona  inti  dengan  kriteria  kondisi ekosistem  yang  masih  alami,  belum  diganggu  manusia, dan  memiliki  keterwakilan  tipe  ekosistem.  Zona pemanfaatan  ditetapkan  dengan  kriteria  kondisi  lanskap yang  memiliki  keindahan,  gejala  alam,  serta  budaya  yang menarik. Adapun zona rimba ditetapkan sebagai penyangga zona  inti.  Kriteria-kriteria  zona  yang  ditujukan  untuk kelestarian  keanekaragaman  hayati  dengan  dasar  ekologi menjadikan  penapisan  pertama  dalam  penentuan  zona adalah  menentukan  alokasi  ruang  untuk  upaya  pelestarian
jenis maupun ekosistem, selanjutnya sisa ruang dialokasikan untuk  berbagai  kepentingan  lain  termasuk  kepentingan masyarakat  adat.  Di  sisi  lain,  masyarakat  adat  memiliki pengaturan peruntukan ruang yang didasari bukan saja oleh kepentingan  pemenuhan  kebutuhan  fisik,  tetapi  juga  oleh kepentingan  spiritualnya  yang  terkadang  sulit  dijelaskan melalui  sains.  Pada  situasi  ini,  penerapan  kriteria  zonasi pada  permenhut  tersebut  justru  menyebabkan  tidak terpenuhinya persyaratan formal zona yang terdiri dari zona inti,  zona  rimba,  dan  zona  pemanfaatan  karena  terdapat kriteria  zona  tradisional  dan  zona  religi,  budaya,  dan sejarah  yang  lebih  sesuai  diterapkan  pada  keseluruhan kawasan  taman  nasional  yang  berada  dalam  wilayah  adat. Zonasi  indikatif  yang  dihasilkan  dari  penggunaan  kriteria- kriteria  dalam  Permenhut  Nomor  P.56/Menhut-II/2006 adalah  zona  religi,  budaya  dan  sejarah,  zona  khusus,  dan zona tradisional untuk TNW (Gambar 1) dan zona inti, zona rimba, dan zona tradisional untuk TNKM (Gambar 2).
Gambar 1 Zonasi  Taman  Nasional  Wasur  berdasarkan kriteria Permenhut P.56/Menhut-II/2006.
Gambar 2 Zonasi  Taman  Nasional  Kayan  Mentarang berdasarkan  kriteria  Permenhut  P.56/Menhut- II/2006.
Artikel Ilmiah ISSN: 2087-0469
JMHT Vol. XVIII, (2): 69–77, Agustus 2012 EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.69
Pola  pikir  pemerintah  yang  tercermin  dalam  peraturan perundang-undangan  dalam  menyikapi  keberadaan masyarakat  di  dalam  dan  sekitar  kawasan  taman  nasional adalah  menempatkan  masyarakat  tersebut  sebagai  objek pengelolaan  yang  menjadi  bagian  dari  potensi pengembangan  wisata,  bahkan  terkadang  ditempatkan sebagai  pihak  yang  berseberangan  dengan  kepentingan konservasi. Tradisi pemanfaatan sumber daya alam di dalam kawasan  taman  nasional  oleh  masyarakat  adat  untuk pemenuhan  kebutuhan  hidupnya  seringkali  dinilai  sebagai tekanan  ataupun  ancaman  terhadap  keutuhan  ekologis kawasan hutan milik pemerintah (pemerintah pusat).
Kebijakan kolaborasi pengelolaan taman nasional yang dituangkan  dalam  Pemenhut  Nomor  P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dan  Kawasan  Suaka Alam  adalah  memposisikan  pelibatan para  pihak  (termasuk  masyarakat  adat)  sebagai  partisipan dalam pencapaian tujuan pengelolaan dan ditetapkan dalam jangka  waktu  tertentu  (Pasal  1  Ayat  5  “Peran  para  pihak adalah  berupa  kegiatan-kegiatan  untuk  mendukung pengelolaan kawasan konservasi“ dan Pasal 5 “Jangka waktu kolaborasi  dituangkan  secara  tertulis  sesuai  kesepakatan bersama  para  pihak“.  Demikian  halnya  dalam  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, posisi masyarakat  adalah  sebagai  objek  pengelolaan  (Pasal  49 Ayat  1  “Pemerintah,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten/kota harus memberdayakan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraannya“).  Padahal berdasarkan  amanat  yang  tercantum  dalam  penjelasan Undang-Undang  (UU)  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  dinyatakan  bahwa  a)  pengurusan  hutan  yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia harus menampung dinamika  aspirasi,  dan  peran  serta  masyarakat,  adat  dan budaya,  serta  tata  nilai  masyarakat  yang  berdasarkan  pada norma  hukum  nasional  dan  b)  pembentukan  wilayah pengelolaan  hutan  tingkat  unit  pengelolaan  dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi  hutan,  kondisi  daerah  aliran  sungai,  sosial  budaya, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat  hukum  adat  dan  batas  administrasi pemerintahan.  Selain  itu,  dari  sudut  pandang  hukum, keberadaan  masyarakat  adat  dengan  hukum  adatnya  serta hukum  formal  konservasi  sumber  daya  hutan  merupakan situasi  dari  pluralisme  hukum  seperti  yang  didefinisikan oleh  Griffiths  (1986)  yaitu  suatu  situasi  yang  tercipta  saat 2  atau  lebih  sistem  hukum  bekerja  secara  berdampingan dalam bidang kehidupan sosial yang sama atau menjelaskan keberadaan 2 atau lebih sistem pengendalian sosial dalam 1 bidang kehidupan sosial.
Kesepakatan-kesepakatan  global  dalam  pengelolaan taman  nasional  menuntut  adanya  perubahan  cara  pandang pengelolaan,  di  antaranya  adalah  hasil  Kongres World Commission  on  Protected  Areas (WCPA)  di  Caracas, Venezuela tahun 1993 yang menyepakati bahwa pengelolaan kawasan  konservasi  tidak  bisa  hanya  dikelola  oleh single institution. Dalam  IUCN  (2003)  dinyatakan  hasil  WPC tahun  2003  yang  di  antaranya  adalah  Rekomendasi  5.24 tentang Masyarakat Adat dan Kawasan-kawasan Konservasi
yang  mengadopsi resolution  world  conservation  congress (WCC) 1.53 mempromosikan suatu kebijakan yang berdasar pada prinsip-prinsip:
1 Mengenali hak-hak masyarakat adat tentang lahan atau wilayah dan sumber dayanya yang berada pada kawasan konservasi.
2 Mengenali  keperluan  persetujuan-persetujuan  yang harus dibuat dengan masyarakat adat sebelum penetapan kawasan konservasi di lahan atau wilayah mereka; dan
3 Mengenali hak-hak masyarakat adat yang terkait dengan partisipasi  secara  efektif  dalam  pengelolaan  kawasan konservasi yang ditetapkan di lahan atau wilayah mereka, dan  membangun  konsultasi  untuk  mengadopsi  segala keputusan yang mempengaruhi hak-hak dan kepentingan mereka di lahan atau wilayahnya.
Cara  pandang  masyarakat  adat  terhadap  alam  sebagai satu  kesatuan  hubungan  yang  saling  mempengaruhi (manusia  sebagai  bagian  integral  dari  alam  itu  sendiri) mendorong diterapkannya prinsip kehati-hatian dan adaptasi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Hal ini terlihat dari pola kehidupan beberapa masyarakat adat:
1 Masyarakat  Malind-anim  di  TNW  menghuni  wilayah pesisir yang didominasi oleh tipe ekosistem rawa yang tergenang pada musim hujan. Musim hujan merupakan masa sulit, karena mobilitas masyarakat menjadi sangat terbatas.  Oleh  karena  itu,  tradisi  bercocok  tanam dilakukan hanya dengan jenis tanaman semusim seperti tanaman kumbili (ubi-ubian), kecuali tanaman sagu yang dapat  tumbuh  di  rawa-rawa  sepanjang  tahun. Kepentingan  terhadap  lahan  berhubungan  dengan kepercayaan  kepada  leluhur  yang  membentuk keterikatan  emosional  terhadap  tempat-tempat  yang terkait  dengan  mitos  dan  sejarah.  Dengan  kondisi  ini maka tata guna lahan tidak dapat dipetakan dengan batas- batas  yang  jelas  melalui  sains  modern  (Boelaars  1986; Ndimar,  ketua  adat  Kanume,  6  Juni  2010,  komunikasi pribadi; Sanggra, ketua adat Kanum Korkari, 9 Juni 2010, komunikasi  pribadi;  Dagijai,  ketua  LMA  Yeinan,  2 Februari 2011, komunikasi pribadi).
2  Masyarakat Dayak di TNKM menghuni wilayah dengan tipe ekosistem hutan hujan tropika perbukitan di wilayah pedalaman. Kondisi kesuburan tanah yang relatif rendah dan sulitnya mencari lahan-lahan datar menjadikan pola gilir  balik  sebagai  pola  bertani.  Selain  itu,  mereka mempertahankan tutupan lahan berhutan yang luas untuk mempertahankan dan memulihkan kesuburan tanahnya. Pentingnya  sungai  sebagai  urat  nadi  mobilitas menjadikan alasan dilakukannya aturan konservasi tanah dan air, di antaranya melalui pengelolaan tana' ulen yang juga  berfungsi  sebagai  tempat  sumber  daya  alam  yang diatur  secara  ketat  oleh  lembaga  adat. Adanya  bentuk- bentuk  pengelolaan  lahan  menjadikan  pola  tata  guna lahan masyarakat Dayak dapat dipetakan dengan batas- batas yang jelas (Eghenter & Sellato editor 1998; Uluk et al .  2001;  Samsoedin et  al. 2010;  Merang,  sekretaris Forum  Musyawarah  Masyarakat  Adat,  22  Juni  2010, komunikasi pribadi; Bangau, ketua adat besar Lun Dayeh 23  Juni  2010,  komunikasi  pribadi;  Apuy,  kepala  adat besar  Hulu  Bahau,  26  Agustus  2010,  komunikasi pribadi).
Artikel Ilmiah ISSN: 2087-0469
JMHT Vol. XVIII, (2): 69–77, Agustus 2012 EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.69
Pengetahuan  masyarakat  adat  yang  bersifat  lokalitas, spesifik,  dan  adaptif  dengan  lingkungannya  menunjukkan bahwa potensi dan keunikan sumber daya alam perlu disikapi dan dikelola sesuai dengan karakteristiknya. Keunikan yang muncul dari sifat lokalitas dalam pengelolaan sesungguhnya akan  menjadi  ciri  khas  karena  ciri  khas  dalam  kriteria kawasan  pelestarian  alam  adalah  keunikan  flora,  fauna, ekosistem,  dan  gejala  alam  seperti  tercantum  dalam  UU
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati  dan  Ekosistemnya  pada  Pasal  1  Ayat  13  yang menyatakan  bahwa  kawasan  pelestarian  alam  adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan  yang  mempunyai  fungsi  perlindungan  sistem penyangga  kehidupan,  pengawetan  keanekaragaman  jenis tumbuhan  dan  satwa,  serta  pemanfaatan  secara  lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Gambar 3  Luas perubahan tipe ekosistem di kawasan Taman Nasional Wasur.
Gambar 5  Peta tempat penting budaya di Taman Nasional Wasur.
Gambar 6  Peta tempat penting budaya di Taman Nasional Kayan Mentarang.
Artikel Ilmiah
ISSN: 2087-0469
JMHT Vol. XVIII, (2): 69–77, Agustus 2012 EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.69
Gambar 4  Persentase perubahan tutupan lahan di kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang.
Sikap  dan  perilaku  menjaga  keseimbangan  alam  yang dimiliki  masyarakat  adat  di TNW  dan TNKM  menjadikan kondisi  lingkungannya  sampai  saat  ini  relatif  tidak terdegradasi walaupun masyarakat adat telah memanfaatkan kawasan  ini  secara  turun  temurun.  Digunakannya  prinsip kehati-hatian  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam  oleh masyarakat adat dapat terlihat dari data perubahan tutupan dan  tata  guna  lahan  di  kawasan  TNW  dan  TNKM  yang memperlihatkan  persentase  luas  lahan  budi  daya  <  5%, selebihnya  berupa  tipe  ekosistem  alam  dan  tutupan  lahan berhutan  (Gambar  3  dan  Gambar  4). Adopsi  pengetahuan masyarakat  adat  ternyata  sangat  membantu  pengelolaan yaitu  melalui  penyediaan  data  potensi  dan  manfaat keanekaragaman  hayati  yang  selama  ini  menjadi  kendala pengelolaan.  Pemetaan  partisipatif  yang  difasilitasi  oleh WWF  Indonesia  sebagai  mitra  taman  nasional  di  kawasan TNW  dan  TNKM  berhasil  menginventarisasi  berbagai potensi  dan  manfaat  keanekaragaman  hayati  penting masyarakat adat, lokasi-lokasi budaya, dan tata guna lahan tradisional (Gambar 5 dan Gambar 6).
Namun  demikian,  dukungan  penguatan  kelembagaan adat  diperlukan  karena  pihak-pihak  yang  berkepentingan dengan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat saat ini bukan hanya masyarakat adat itu sendiri melainkan terdapat pihak-pihak  lain  yang  terutama  berorientasi  pada kepentingan ekonomi langsung semata. Menghadapi situasi tersebut,  kelembagaan  adat  tidak  selalu  dapat  efektif diterapkan  karena  secara  umum  aturan-aturan  lebih berorientasi  internal  (bagi  masyarakat  adat  itu  sendiri) sehingga  peran  pemerintah  dalam  menegakkan  hukum- hukum  formal  terhadap  pihak-pihak  luar  tersebut  menjadi harapan utama bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, peran pemerintah  yang  diharapkan  adalah  menghormati  dan menguatkan kembali ( reinventing ) kelembagaan adat yang terkikis  akibat  perubahan  situasi  sosial,  termasuk  di dalamnya  akibat  program-program  pemerintah  berupa program resettlement dan regrouping penduduk  yang menghilangkan sistem permukiman tradisional mereka.
Tumanggor  (2007)  menyatakan  bahwa  melalui pendekatan  kearifan  lokal  yakni  mulai  dari  ide,  aktivitas sosial,  serta  materi  kebudayaan  masyarakat  setempat dipedomani  dalam  merancang,  memprogram,  dan mengimplementasi pembangunan komunitas adat terpencil akan mempercepat gerak mereka ke garis pacu kesejajaran. Winarto  dan  Ezra  (2001)  menyatakan  bahwa  pengetahuan lokal maupun pembangunan pranata sosial atau modal sosial merupakan  faktor-faktor  yang  berperan  penting  dalam menunjang keberlanjutan dan ketangguhan ekosistem yang kerap kali justru terabaikan dalam upaya-upaya eksploitasi sumber  daya  alam,  bahkan  keduanya  terpinggirkan  oleh domain pengetahuan ilmiah serta pranata-pranata sosial hasil reka-cipta  para  birokrat  atau  agen-agen  pembangunan. Demikian halnya dengan Syawie (2007) yang menyatakan bahwa secara khusus pranata sosial dengan kekuatan modal sosialnya,  akan  mendorong  berkembangnya  respons komunitas  lokal  terhadap  masalah-masalah  yang  muncul dari  perkembangan  perubahan  sosial  yang  semakin kompleks,  sehingga  pada  gilirannya  modal  sosial  yang dimiliki  sebuah  kelompok  sosial  dapat  diandalkan  untuk membentuk atau memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Kemampuan  masyarakat  adat  dalam  mempertahankan modal sosial juga dinyatakan oleh hasil penelitian berikut: 1 Masyarakat adat di Pulau Wangi-Wangi Taman Nasional Laut Wakatobi mampu merespon perubahan lingkungan yang  disebabkan  oleh  faktor-faktor  tekanan  penduduk, perubahan ekonomi, dan dinamika politik yaitu dengan membangun strategi adaptasi dalam bentuk penyesuaian organisasi  sosial  (penyesuaian  kelembagaan  adat  dan penguatan  kekerabatan  yang  mengontrol  sistem  sosial dan  sumber  daya),  penyesuaian  teknologi  pertanian (intensifikasi lahan melalui pemanfaatan lahan subur di sekitar Kaindea ,  pengolahan  lahan,  pengaturan  jarak tanam,  dan  adopsi  teknologi),  pengaturan  tenaga  kerja keluarga,  dan  pengembangan  ragam  mata  pencaharian (migrasi, berlayar, dan berdagang) (Arafah et al . 2009) . 2 Keefektifan  kelembagaan  lokal  dalam  pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Rumahkay di Seram Bagian  Barat  Provinsi  Maluku  terlihat  dari  sistem pengaturan  alokasi  dan  penggunaan  sumber  daya  alam dalam bentuk dusun (lahan yang mempunyai komposisi tumbuhan/tanaman  umur  pendek  dan  umur  panjang) sehingga keberlanjutan keberadaan dan fungsinya dapat terjamin. Hasil pengukuran tegakan di setiap tipe dusun memperlihatkan  tingkat  kerapatan  dan  dominansi  jenis tumbuhan/tanaman  yang  dapat  menjamin  kelestarian sesuai dengan tujuan pengelolaan masing-masing dusun. Hal  ini  karena  kelembagaan  yang  ada  telah  mengatur keseluruhan  dusun  sebagai  satu  kesatuan  pengelolaan sumber daya dusun di Negeri Rumahkay (Ohorella et al . 2011).
Perubahan pola pikir pengelolaan taman nasional yang berada  di  wilayah  adat  perlu  segera  dilakukan.  Berbagai kesepakatan  internasional  dalam  pengelolaan  kawasan konservasi  yang  terkait  dengan  masyarakat  adat  dan kapasitas  masyarakat  adat  yang  masih  mengikuti  norma- norma adat faktanya dapat melaksanakan tindakan-tindakan k o n s e r v a s i   m e n j a d i   a l a s a n   y a n g   t e p a t   u n t u k mengembangkan  tata  kelola  taman  nasional  dengan perspektif masyarakat adat. Melalui penggunaan pola pikir ini,  sistem-sistem  yang  berlaku  pada  masyarakat  adat menjadi  acuan  utama  dalam  kebijakan-kebijakan  dan tindakan-tindakan  pengelolaan  taman  nasional.  Hal  ini tentunya  menjadi  modal  dasar  penting  bagi  tercapainya mandat  kelestarian  keanekaragaman  hayati  dalam pengelolaan  taman  nasional  dan  kepentingan  kehidupan masyarakat  adat.  Nanang  dan  Inoue  (2000)  menyatakan bahwa   pengelolaan hutan secara lokal merupakan strategi alternatif  penting  untuk  melestarikan  hutan  dan  untuk mengalokasikan benefit dari hutan, baik bagi penduduk yang tinggal  dalam  hutan  maupun  bagi  pemangku  kepentingan lain yang lebih besar.
Membangun  zonasi  adaptif  dengan  kepentingan  lokal dan global Dalam menghadapi konflik ruang di kawasan taman  nasional,  zonasi  sesungguhnya  dapat  digunakan sebagai cara kompromi yang bisa diterima oleh masyarakat adat  seperti  yang  telah  dilakukan  di  TNW  dan  TNKM. Namun  melalui  kebijakan  yang  ada  saat  ini,  proses  yang dilakukan memerlukan waktu yang panjang untuk mencapai kompromi tersebut. Adapun proses penyusunan zonasi yang ditempuh melalui fasilitasi WWF Indonesia di kedua taman
Artikel Ilmiah ISSN: 2087-0469
JMHT Vol. XVIII, (2): 69–77, Agustus 2012 EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.69
nasional  tersebut  dimulai  dengan  pembentukan  forum masyarakat  adat  sebagai  media  aspirasi  dari  semua masyarakat  adat  yang  terkait  dengan  taman  nasional, penghimpunan dan identifikasi aturan-aturan adat, pemetaan partisipatif  tempat-tempat  penting  dan  tata  guna  lahan, hingga pengukuhan secara adat terhadap kesepakatan zonasi, pengelolaan, dan pembagian peran dalam pengelolaannya.
Kompromi yang telah dicapai di kedua taman nasional tersebut memberikan gambaran zonasi sebagai berikut:
1 Zonasi yang disepakati di TNW dapat memenuhi zona- zona  yang  dipersyaratkan  secara  formal  (terdapat  zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan) (Gambar 7 dan Tabel 1). Zona inti dapat dibentuk karena adaptasi kriteria dengan mengabaikan kriteria kondisi yang masih alami dan  belum  diganggu  manusia  serta  adanya  keinginan masyarakat adat untuk lebih melindungi tempat-tempat penting dan daerah pemanfaatan tradisional mereka dari berbagai  kepentingan  yang  tidak  selaras  dengan  aturan adatnya melalui dukungan aturan formal.
2 Zonasi  yang  disepakati  di  TNKM  tidak  memenuhi persyaratan formal zonasi karena hanya terdiri terdiri dari zona  inti,  zona  tradisional,  dan  zona  khusus.  Zona  inti seluas  60,72%  merupakan  lahan-lahan  yang  diklaim masyarakat adat terhadap tata guna lahannya dan sebagai penyediaan  lahan-lahan  cadangan  untuk  pemenuhan kebutuhan  masa  depan  bukan  berdasarkan  kriteria yuridis-formal zonasi (Gambar 8 dan Tabel 2).
Gambar 7  Zonasi Taman Nasional Wasur hasil kesepakatan dengan masyarakat adat.
Tabel 2 Zonasi  dan  luas  setiap  zona  yang  disepakati  di
Taman Nasional Kayan Mentarang Zonasi Luas (ha) Persentase (%) Zona inti 207.742,30 15,57 Zona khusus 316.194,18 23,71 Zona tradisional 809.922,60 60,72 Total 1.333.859,08 100,00
Artikel Ilmiah ISSN: 2087-0469
JMHT Vol. XVIII, (2): 69–77, Agustus 2012 EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.69
Tabel 1 Zonasi  dan  luas  setiap  zona  yang  disepakati  di Taman Nasional Wasur
Zonasi Luas (ha) Persentase (%) Zona inti 175.483,69 42,41 Zona rimba 201.337,98 48,65 Zona pemanfaatan 129,47 0,03 Zona religi/budaya 2.215,12 0,54 Zona khusus 34.643,74 8,37 Total 413.810,00 100,00
Melalui overlay spasial  dapat  diketahui  bahwa  zonasi yang  disepakati  masyarakat  adat  di  kedua  taman  nasional tersebut mendekati pola tata guna lahan tradisionalnya. Hal ini  dapat  dimengerti  karena  tata  guna  lahan  tradisional merupakan refleksi dari ruang-ruang kelola yang dibangun oleh masyarakat adat sebagai upaya pengaturan sumber daya alam  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya,  baik  untuk kebutuhan  fisik  maupun  spiritualnya.  Dengan  demikian, dalam penyusunan zonasi di kawasan taman nasional yang berada dalam wilayah adat diarahkan untuk mengadaptasi- kannya dengan kearifan tradisional dalam tata guna lahan. Adapun  kebijakan  zonasi  yang  diperlukan  untuk mengamalgamasikan  kepentingan  konservasi  nasional- global dengan kehidupan masyarakat adat adalah:
1 Pengembangan zonasi diarahkan pada pencapaian fungsi taman  nasional  bukan  diarahkan  pada  pencapaian kelengkapan  zona  yang  dipersyaratkan  secara  yuridis- formal  seperti  tercantum  dalam  Permenhut  Nomor P.56/Menhut-II/2006 (terdiri dari zona inti, zona rimba, dan  zona  pemanfaatan).  Cara  ini  dimaksudkan  agar kepentingan  kelestarian  keanekaragaman  hayati  dan kehidupan  masyarakat  adat  yang  diterjemahkan  dalam
zona-zona  pengelolaan  taman  nasional  dapat berlangsung  secara  bersesuaian.  Hal  ini  dimungkinkan karena prinsip International Union for Conservation of Nature yang diadopsi dalam pengelolaan taman nasional di Indonesia adalah kawasan konservasi dapat dikelola secara formal ataupun dengan cara efektif lainnya.
2 Digunakan basis klasifikasi ruang pada tata guna lahan tradisional sebagai dasar kriteria zona-zona pengelolaan taman  nasional  karena  fungsi-fungsi  tata  guna  lahan tradisional dapat mewadahi/mengakomodasi zona-zona yang  diperlukan  dalam  sistem  pengelolaan  taman nasional (Tabel 3), pemanfaat langsung secara rutin dan berkesinambungan terhadap sumber daya alam yang ada dalam kawasan taman nasional adalah masyarakat adat (sedangkan  pemanfaatan  oleh  pihak-pihak  eksternal bersifat  temporal),  zona-zona  menjadi  relatif  lebih mudah diaplikasikan karena kejelasan batas yang mudah dipahami  oleh  pengguna  kawasan  secara  rutin (masyarakat  adat),  dan  dapat  meminimalkan  bahkan dapat  meniadakan  potensi  konflik  ruang  dan  tenurial dalam pengelolaan taman nasional.
Tabel 3  Akomodasi fungsi zona-zona taman nasional oleh fungsi ruang-ruang pada tata guna lahan tradisional
Struktur ruang masyarakat adat Akomodasi zonasi Tata guna lahan Fungsi Zona Fungsi Lahan sakral dan keramat Ritual keagamaan dan atau penghormatan leluhur dengan kondisi lanskap hutan, perairan, gunung, dan atau rumpun tumbuhan · Religi, budaya, dan sejarah · Inti
· Perlindungan nilai-nilai hasil karya, budaya, sejarah, arkeologi, maupun keagamaan Lahan bersejarah Pelestarian identitas, ritual keagamaan, dan atau penghormatan leluhur dengan kondisi lanskap dusun lama/bekas dusun, kuburan tua, tempat-tempat perpindahan leluhur, dan atau situs- situs budaya · Religi, budaya, dan sejarah
· Pemanfaatan
· Perlindungan nilai-nilai hasil karya, budaya,
sejarah, arkeologi, maupun keagamaan · Pengembangan wisata, pendidikan, dan penelitian
Hutan simpanan Menjaga keseimbangan alam, penyangga kehidupan, dan perlindungan keanekaragaman hayati penting dengan kondisi lanskap hutan rimba/primer Inti · Perlindungan ekosistem, flora, dan fauna khas beserta habitatnya, sumber plasma nutfah, kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penunjang budi daya. Lahan konservasi adat, hutan lindung, dan tana’ ulen Penyangga kehidupan dan pelestarian tumbuhan dan satwa penting dengan kondisi lanskap hutan, danau, rawa, dan sungai · Inti · Rimba
· Perlindungan ekosistem, flora, dan fauna khas beserta habitatnya, sumber plasma nutfah,
kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penunjang budi daya
· Pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa, dan menunjang budi daya Lahan budi daya dan pemanfaatan sumber daya alam Budi daya tumbuhan dan satwa berguna untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan kondisi lanskap kebun, ladang hutan, padang rumput, sungai, danau,
rawa, dan sawah
· Tradisional
· Pemanfaatan
· Pemanfaatan potensi oleh masyarakat adat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya
· Pengembangan wisata, pendidikan, dan penelitian
Lahan permukiman Tempat tinggal, interaksi sosial, dan sistem pewarisan tradisi serta pelestarian tumbuhan dan satwa berguna dengan kondisi lanskap kampung, dusun, atau desa · Khusus · Pemanfaatan · Kepentingan aktivitas masyarakat dan sarana- prasarana
· Pengembangan wisata, pendidikan, dan penelitian
Artikel Ilmiah ISSN: 2087-0469
JMHT Vol. XVIII, (2): 69–77, Agustus 2012 EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.69

## Kesimpulan
Berdasarkan  tujuan  pengembangan  kebijakan  zonasi taman  nasional  yang  merupakan  amalgamasi  kepentingan konservasi  nasional-global  dan  kepentingan  kehidupan masyarakat  adat  dapat  disimpulkan  bahwa  gagasan  baru zonasi diperoleh melalui penerapan pola pikir pengelolaan taman  nasional  yang  sarat  dengan  perspektif  kehidupan masyarakat adat. Dengan demikian sistem-sistem dan target- target pengelolaan yang sudah adaptif dilakukan masyarakat adat  menjadi  acuan  utama  dalam  tindakan-tindakan pengelolaan,  pengembangan  zonasi  yang  diarahkan  pada pencapaian fungsi taman nasional dan bukan diarahkan pada pencapaian  kelengkapan  zona  seperti  yang  dipersyaratkan secara yuridis-formal (karena persyaratan kelengkapan zona seperti  yang  dilakukan  selama  ini,  faktanya  memunculkan konflik ruang dan sumber daya alam), dan adaptasi bentuk dan kriteria zonasi dengan tata guna lahan tradisional sebagai upaya  untuk  mengakomodasi  kepentingan  konservasi keanekaragaman hayati dan kehidupan masyarakat adat.

## Saran
Kesepakatan  zonasi  perlu  dipastikan  secara  legal  oleh pemerintah  agar  prakondisi  pengelolaan  taman  nasional dapat terpenuhi. Perlu juga dilakukan amandemen terhadap beberapa  perundang-undangan  yang  membatasi  hak-hak mayarakat  adat  dalam  pengelolaan  taman  nasional  yang berada  di  wilayah  adatnya.  Peraturan  perundangan  yang dimaksud adalah:
1 UU Nomor 5 tahun 1990 Pasal 32
2 UU Nomor 41 tahun 1999 Pasal 24
3 PP Nomor 28 tahun 2011 Pasal 8 (d), Pasal 12 Ayat 1, Pasal 17 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1, Pasal  20 Ayat 2, Pasal 36 Ayat 2, Pasal 49 Ayat 1, dan Pasal 50
4 Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006 Pasal 3 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 1, Pasal 5, dan Pasal 7
5 Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2004 Pasal 1 Ayat 5, Pasal 5, dan Pasal 9.

## Daftar Pustaka
Arafah  N,  Darusman  D,  Suharjito  D,  Sundawati  L.  2008.
Kaindea:  adaptasi  pengelolaan  hutan  masyarakat  di pulau-pulau  kecil. Jurnal  Manajemen  Hutan  Tropika 14(3):130 136.
Boelaars J. 1986. Manusia Irian, Dahulu-Sekarang-Masa Depan . Jakarta: PT Gramedia.
Eghenter  C,  Sellato  BJL,  editor.  1998. Kebudayaan  dan Pelestarian  Alam,  Penelitian  Interdisipliner  di Pedalaman  Kalimantan .  Jakarta:  Ditjen  PHPA Dephutbun, Ford Foundation dan WWF.
Griffiths J. 1986. What is plural legalism? Journal of Legal Pluralism 24:1 55.
– –
[IUCN]  International  Union  for  Conservation  of  Nature. 2003.  The  Durban  Action  Plan.  http://www.iucn.org/ about/work/programmes/pa/pa_event/wcpa_wpc/.  [18 November 2009].
Li TM. 2001. Masyarakat adat, difference, and the limits of recognition  in  Indonesia's  forest  zone. Modern  Asian S t u d i e s 3 5 ( 3 ) : 6 4 5 6 7 6 .
Nanang  M,  Inoue  M.  2000.  Local  forest  management  in Indonesia: a contradiction between national forest policy and  reality. International  Review  for  Environmental Strategies 1(1):175 191.
Ohorella  S,  Suharjito  D,  Ichwandi  I.  2011.  Efektivitas kelembagaan  lokal  dalam  pengelolaan  sumber  daya hutan  pada  masyarakat  Rumahkay  di  Seram  Bagian Barat,  Maluku. Jurnal  Manajemen  Hutan  Tropika 17(2):49 55.
Rahmawati R, Subair, Idris, Gentini, Ekowati D, Setiawan U. 2008.  Pengetahuan  lokal  masyarakat  adat  Kasepuhan: adaptasi, konflik dan dinamika sosio-ekologis. Sodality: Jurnal  Transdisiplin  Sosiologi,  Komunikasi,  dan Ekologi Manusia 2(2):191 190.
Samsoedin I, Wijaya A, Sukiman H. 2010. Konsep tata ruang dan pengelolaan lahan pada masyarakat Dayak Kenyah di  Kalimantan  Timur. Jurnal  Analisis  Kebijakan Kehutanan 7(2):145 168.
Syawie M.  2007.  Peran  kelompok sosial dalam penguatan ketahanan  sosial:  sebuah  kajian  modal  sosial  di  Desa Abiansemal,  Kecamatan  Abiansemal,  Kabupaten Badung,  Bali . Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan Kesejahteraan Sosial 12(1):45 51.
Tumanggor R. 2007. Pemberdayaan kearifan lokal memacu kesetaraan komunitas adat terpencil. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 12(1):1 17.
Uluk A,  Sudana  M,  Wollenberg  E.  2001. Ketergantungan Masyarakat  Dayak  terhadap  Hutan  di  Sekitar  Taman Nasional  Kayan  Mentarang .  Bogor:  Center  for International Forestry Research (CIFOR).
Verschueren J. 1970. Land Tenure in West Irian. Di dalam:
Ploeg A, editor. New Guinea Research Bulletin Number 38 . Canberra: New Guinea Research Unit, the Australian National University.
Winarto  YT,  Ezra  MCh.  2001.  Pengayaan  pengetahuan lokal, pembangunan pranata sosial: pengelolaan sumber daya alam dalam kemitraan. Antropologi Indonesia (25)64:91 106.
– – – – – – – – h t t p : / / d x . d o i . o r g / 10.1017/S0026749X01003067 Artikel Ilmiah ISSN: 2087-0469
JMHT Vol. XVIII, (2): 69–77, Agustus 2012 EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.69