## MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA NAGARI RANCAK DI PROVINSI SUMATERA BARAT
COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL AT  NAGARI RANCAK IN WEST SUMATRA PROVINCE
Syamsurizaldi 1 , Annisa Aulia Putri 2 , Suherdian Antoni 3
Universitas Andalas
Email: 1 syamsurizaldi@gmail.com, 2 annisaau5@gmail.com, 3 suherdiaantoni@gmail.com
Naskah Masuk: 10-12-2018 Naskah Diterima: 26-03-2019 Naskah Disetujui: 07-05-2019

## ABSTRACT
Nagari  Rancak  is  the  name for  the  nagari  who  won  achievements  in  the  village  race  with  the  level  of  West Sumatra  Province  as  an  instrument  to  evaluate  the  development  of  the  village  (nagari)  in  accordance  with Minister of Home Affairs Regulation No. 81 of 2015. Nagari rancak who has achieved various achievements is  assumed  to  have  implemented  Nagari  in  accordance  with  the  principles  of  good  local  governance  and collaborative  governance.  Based  on  these  phenomena,  the  objectives  of  this  study  are:  (1)  to  describe  the profile  of  the  nagari  rancak  after  the  enactment  of  Law  Number  6  of  2014  concerning  Villages  in  West Sumatra  Province;  (2)  identify  stakeholder  actors  in  the  nagari  rancak  in  West  Sumatra  Province;  (3) describe the interaction of stakeholders in collaborative governance in the nagari in West Sumatra Province, and  (4)  describe  the  success  of  collaborative  governance  in  nagari  rancak  in  West  Sumatra  Province.  This study included the type of qualitative research with descriptive analysis. Data sources are stakeholders in the administration  of  the  nagari  government  as  informants  and  the  nagari  assessment  team  is  ambitious  as triangulation. Data collection through interviews, documentation and observation. The research location was in 9 (nine) nagari which won 1st, 2nd and 3rd place in the provincial nagari competition in 2015, 2106 and 2017.  The  results  of  the  study  found  that:  (1)  Ambiguous  Nagari  has  varied  economic  potential,  has  many achievements  and  variations  actors  who  collaborate  in  organizing  the  nagari  government.  (2)  Governance actors collaborating with the nagari government starting from the nagari, sub-district, district, provincial and national levels. The realization of this collaboration was greatly influenced by the existence of self-disclosure and initiatives from Wali Nagari and Alat Nagari. (3) Collaborative actor governance occurs at every stage of  the  administration  of  nagari  governance,  namely  planning,  budgeting,  implementing,  monitoring  and accountability.  However,  the  most  intensive  actor  interaction  at  the  planning  and  implementation  stages  of programs  and  activities  at  the  nagari  level.  (6)  Collaborative  success  can  be  seen  from  eight  indicators according to Goldsmith and Kettl (2009), namely networked structure, commitment to common purpose, trust among  participants,  governance,  access  to  authority,  distributive  accountability,  informant  sharing,  and access to resources.
Keyword: Collaborative Governance, Local Governance, Nagari Rancak

## ABSTRAK
Nagari  Rancak  adalah  sebutan  untuk  nagari  yang  meraih  prestasi  dalam  lomba  desa  berprestasi  tingkat Provinsi  Sumatera  Barat  sebagai  instrumen  untuk  mengevaluasi  perkembangan  desa  (nagari)  sesuai  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  81 Tahun 2015. Nagari  rancak  yang  telah  meraih  berbagai  prestasi diasumsikan  telah  melaksanakan  tata  kelola  pemerintahan  nagari  sesuai  dengan prinsip-prinsip  good  local governance dan collaborative  governance .  Berdasarkan  fenomena  tersebut,  maka  yang  menjadi  tujuan  dari penelitian ini adalah: (1)  mendeskripsikan profil nagari rancak setelah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa  di  Provinsi  Sumatera  Barat;  (2)  mengidentifikasi  aktor  stakeholder  pada  nagari  rancak  di Provinsi  Sumatera  Barat;  (3)  mendeskripsikan  interaksi  stakeholder  dalam collaborative  governance pada
nagari  rancak  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  dan  (4)  mendeskripsikan  keberhasilan collaborative  governance pada  nagari  rancak  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif  dengan analisis deskriptif. Sumber data yaitu stakeholder penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai informan dan tim  penilai  nagari  rancak  sebagai  trianggulasi.  Pengumpulan  data  melalui  wawancara,  dokumentasi  serta observasi.  Lokasi  penelitian  pada  9  (sembilan)  nagari  yang  meraih  juara  1,  2,  dan  3  lomba  nagari  rancak tingkat provinsi tahun 2015, 2106 dan 2017. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Nagari rancak memiliki potensi  ekonomi  bervariasi,  memiliki  banyak  prestasi  dan  adanya  variasi  aktor  yang  berkolaborasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  nagari.  (2)  Aktor governance yang  berkolaborasi  dengan  pemerintah  nagari mulai  dari  tingkat  nagari,  kecamatan,  kabupaten,  provinsi  dan  nasional.  Terwujudnya  kolaborasi  ini  sangat dipengaruhi adanya keterbukaan diri dan inisiatif dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari. (3) Kolaborasi aktor governance terjadi  pada  setiap  tahapan  penyelenggaraan  pemerintahan  nagari  yaitu  perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  pengawasan  dan  pertanggung  jawaban.  Namun,  interaksi  aktor  yang  paling intensif pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat nagari.
Kata kunci: collaborative governance, pemerintahan nagari, nagari rancak.

## PENDAHULUAN
Governance menunjuk pada
pengertian  bahwa  kekuasaan  tidak  lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah.  Governance  menekankan pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi  lainnya,  seperti:  LSM, perusahaan swasta, maupun warga negara.  Meskipun  perspektif  governance mengimplikasikan terjadinya
pengurangan  peran  pemerintah,  tetapi pemerintah  sebagai  institusi  tidak  bisa ditinggalkan  begitu  saja  (Malau,  2013). Perspektif  governance  pada  dasarnya merupakan  proses  pembuatan  kebijakan, dimana  semua  prosesnya  melibatkan unsur  pemerintahan,  yaitu  pemerintah, masyarakat,  dan  swasta.  kesemuanya memiliki  peran  yang  sama-sama  penting. Negara  berperan  menciptakan  suasana sosial  dan  politik  yang  kondusif.  Sektor swasta  berperan  menciptakan  lapangan pekerjaan  dan  pendapatan.  Sedangkan masyarakat berperan memfasilitasi interaksi sosial dan politik yang memadai bagi  mobilisasi  individu  atau  kelompok- kelompok masyarakat untuk
berpartisipasi  dalam  aktivitas  ekonomi, politik, dan sosial (Kurniawan T., 2009).
Pemerintah  ( Government )  dalam bahasa  Inggris  diartikan  sebagai  “ The
authoritative
direction and
administration of the affairs of men/women in nation, state, city, etc. (Sedarmayanti, 2004). Sedangkan kepemerintahan,  atau  dalam  Bahasa Inggris governance yaitu the  act,  fact manner  of  governing (Sedarmayanti, 2004).  Dengan  demikian, Governance adalah suatu proses, sebagaimana diungkapkan oleh Koiman (2008),
governance merupakan serangkaian proses  interaksi  sosial  politik  antara pemerintah  dengan  masyarakat  dalam berbagai  bidang  yang  berkaitan  dengan kepentingan  masyarakat  dan  intervensi pemerintah  atas  kepentingan-kepentingan tersebut.  Istilah governance tidak  hanya berarti  kepemerintahan  sebagai  suatu kegiatan,  tetapi  juga  mengandung  arti pengurusan,  pengelolaan,  pengarahan, pembinaan  penyelenggaraan  dan  juga bisa diartikan pemerintahan (Sedarmayanti, 2004). Dalam
Governance ,  pemerintah  bukan  menjadi penentu, tapi merupakan salah satu aktor. Pemerintah  merupakan  penggerak  yang mampu  memfasilitasi  masyarakat  dan privat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Dari  perspektif  sejarah, format  penyelenggaraan  pemerintahan nagari  yang  ideal  (Syamsurizaldi,  2012) sebenarnya  telah  sejalan  dengan  konsep
dan  prinsip  collaborative  governance, dimana  nagari  bukan  hanya  entitas pemeirntah tetapi juga melibatkan masyarakat  adat  dan  dunia  usaha,  yang tercermin  dari  rasa  memiliki  nagari  dan rasa banagari. Koiman mendefinisikan Governance sebagai  serangkaian  proses interaksi  sosial  politik  antara  pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan  masyarakat  dan  intervensi pemerintah  atas  kepentingan-kepentingan tersebut.  Tata  pemerintahan  mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga- lembaga  dimana  warga  dan  kelompok- kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan  mereka,  menggunakan  hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Format  interaksi  antara  pemerintah dengan masyarakat mengalami pergeseran  dari  yang  awalnya  “warga negara”  atau  pemerintahan  ( government ) sebagai  paradigma  klasik  pemerintahan negara dan penyelengaraan pembangunan maupun pelayanan publik menjadi format baru yang dikenal dengan istilah
Governance.  Konsep Governance yang dikemukakan Koiman (2008) menekankan  pada  pemecahan  masalah sosial  dan  menciptakan  interaksi  antara pemerintah, masyarakat,
dan swasta.Konsep  utama  dari interactive governance menurut  Koiman  (2008) adalah The  whole  of  interaction  taken  to solve  societal  problem  and  to  create societal  opportunities:  including  the formulation  and  aplication  of  principles guiding  those  interaction  and  care  for institution that enable and control them
Dalam kaitan dengan proses desentralisasi  yang  sudah  berjalan  di Indonesia, isu Governance yang
didiskusikan  menjadi  lebih  terfokus  pada Governance di  tingkat  lokal  (Sumarto, 2003). Dalam mendukung Governance di tingkat  lokal,  pemerintah  mengeluarkan UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. UU  ini  mengembangkan  paradigma  dan konsep  baru  tata  kelola  desa  secara nasional.  Desa  bukan  lagi  menjadi terbelakang,  namun  merupakan  etalase nagara.  UU  Desa  mengangkat  hak  dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan.  Undang-undang  ini  mulai efektif  dilaksanakan  pada  tahun  2015, dimana  diatur  dengan  tegas  dan  jelas tentang  kewenangan  desa  dalam  tata kelola  penyelenggaraan  pemerintahan desa;
Salah  satu  kebijakan  pemerintah dalam undang-undang desa untuk mendorong  peningkatan  kemajuan  desa adalah  pengalokasikan  Dana  Desa  (DD) yang  bersumber  dari  APBN.  Kemudian Pemerintah  Daerah  (Kabupaten/Kota) diwajibkan  pula  mengalokasikan  Alokasi Dana Desa (ADD) dan  Bagi Hasil Pajak dan  Retribusi  Daerah  (BHPRD)  yang bersumber  dari  APBD  Kabupaten/Kota sejak  tahun  2015.  Hal  ini  berimplikasi terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan prinsip- prinsip goodlocal governance dan collaborative  governance .  Peningkatan sumber  keuangan  desa  masih  dominan dialokasikan  untuk  pembangunan  fisik dan minim untuk kegiatan pemberdayaan (Syamsurizaldi,  Putri,  Antoni  2018). Peningkatan  nilai  publik (public  value) melalui
kolaborasi dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  desa  atau nagari  menarik  dikaji  (Putri,  Ariany  dan Syamsurizaldi;  2019).  Salah  satu  strategi baru  dari  pemerintahan  disebut  sebagai pemerintahan kolaboratif atau Collaborative  Governance .  Bentuk  dari governance  yang  melibatkan  berbagai
stakeholder atau  pemangku  kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat  keputusan  bersama  (Ansell  dan Alison,  2007  :  543).  Anshell  dan  Gash menjelaskan collaborative  governance adalah  suatu  pengaturan  pemerintahan dimana  satu  atau  lebih  lembaga  publik secara langsung melibatkan para pemangku  kepentingan non -pemerintah dalam  proses  pengambilan  keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus,deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun  aset  publik  (Afful-Koomson  dan Kwabena, 2013:13).
Untuk melihat kemajuan dan perkembangan  desa,  Kementerian  Dalam Negeri  melaksanakan  perlombaan  desa melalui  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perlombaan  Desa  dan  Kelurahan,  yang kemudian  diganti  dengan Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  81  Tahun 2015  tentang  Evaluasi  Perkembangan Desa  dan  Kelurahan.  Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan dilakukan mengevaluasi  dan  menilai  perkembangan pembangunan  atas  usaha  pemerintah daerah  bersama  dengan  masyarakat  desa dan kelurahan yang berkaitan.Lomba desa di  Provinsi  Sumatera  Barat  disebut dengan  istilah  Lomba  Nagari  Rancak, yang  secara  teknis  pelaksanaanya  sama dengan lomba desa secara nasional.
Untuk  percepatan  perkembangan desa  pada  desa  juara  dan  desa  sekitarnya pemerintah  provinsi  telah  merencanakan khusus  bagi  desa-desa  juara  lomba  desa, dijadikan pilot project desa mandiri yang pembinaannya  melibatkan  seluruh  OPD sehingga kegiatannya terkoordinir (Ahfan,  2015).  Desa  yang  menjadi pemenang  lomba  desa  akan  dijadikan
percontohan  bagi  desa  lain  dalam pelaksanaan  pemerintahannya.Pemenang lomba  desa  tingkat  provinsi  sumatera barat  disebut  dengan  “nagari  rancak”. Kata “rancak” mengandung makna bahwa penyelenggaraan  pemerintahan  nagari yang  baik  dan  maju.  Dalam  perspektif administrasi publik, penyelenggaraan pemerintahan  nagari  yang  baik  dapat disebut  dengan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  atau good  governance .  Untuk mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik,  diperlukan  interaksi  berbagai aktor  stakeholder.  Salah  satu  model interaksi aktor stakeholder yaitu collaborative  governance .  Kolaborasi menurut Hanida (2017)  adalah kerjasama dan  hubungan  antar  organisasi  yang disepakati  bersama-sama  melalui  proses komunikasi.  Sementara  Benton  (2013)) menyatakan  bahwa  kolaborasi  dalam penyediaan layanan publik yang melibatkan  dua  atau  lebih  tingkatan pemerintahan  (nasional,  regional,  daerah dan  lokal)  tidak  jarang  terjadi  kolaborasi harus  dilakukan  dengan  berbagai  cara atau strategis.
Keberhasilan  sebuah  nagari  meriah prediket  sebagai  nagari  rancak  melalui proses  yang  cukup  panjang  dan  diduga keberhasilan  tersebut  merupakan  hasil dari  kolaborasi  banyak  aktor  stakeholder di  nagari.  Menurut  Goldsmith  dan  Kettl, terdapat  hal  penting  yang  bisa  dijadikan sebagai kriteria keberhasilan collaborative governance, yaitu networked  structure , commitmen  to  a common  purpose,  trust  among  the participants, governance, access to authority,
distributive accountability/responsibility, informan sharing, dan access to resources
(Goldsmith  dan  Donald,  2009).  Dalam penelitian  ini  dibangun  asumsi  bahwa nagari rancak telah mengimplementasikan
tata  kelola  pemerintahan  yang  baik dengan melibatkan banyak aktor stakeholder berkolaborasi dalam penyelenggaraan  pemerintahan  nagari.
Berdasarkan  fenomena  tersebut  diatas, maka  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji Model  Collaborative  Governance Pada Nagari  Rancak  di  Provinsi  Sumatera Barat.    Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah:  (1)  menggambarkan  profil  nagari rancak; (2) mengidentifikasi aktor stakeholder  pada  nagari  rancak;  (3) menggambarkan  interaksi  stakeholder dalam collaborative  governance pada nagari  rancak,  dan  (4)  sejauhmana keberhasilan collaborative  governance pada  nagari  rancak  di  Provinsi  Sumatera Barat.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Untuk  melihat  bagaimana model  collaborative  governance pada nagari rancak di Provinsi Sumatera Barat setelah  berlakunya  UU  Nomor  6  tahun 2014  tentang  Desa.  Untuk  mendapatkan hasil  yang  diharapkan  maka  peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian  kualitatif  menurut  (Strauss
Corbin:1990:17) adalah
qualitatif research  we  mean  any  kind  of  research that  produces  finding  not  arrived  at  by means  of  statistical  procedures  or  other means  quantification” .  Artinya  bahwa berdasarkan permasalahan penelitian yang  telah  dikemukakan  diatas  dimana data  yang  dibutuhkan  lebih  bersifat informasi  yang  komprehensif  dan  luas, maka  penelitian  ini  cocok  menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif juga mempunyai makna penelitian
sementara  yang  berkembang  di  lapangan dan  menganalisis  data  secara  induksi (Moleong,  2000:  3).  Pemilihan  informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive  sampling.  Dengan  demikian informan  dalam  penelitian  ini  adalah pihak  yang  terkait  dan  mengetahui permasalahan  penelitian,  seperti  pada level  pemerintah  nagari,  maka  yang menjadi  informan  yaitu  7  (tujuh)  orang Wali  Nagari,  2  (dua)  orang  Sekretaris Nagari,  dan  perangkat  nagari  yang relevan  dengan  permasalahan  penelitian. Data  dikumpulkan  melalui  dokumentasi dan  wawancara  mendalam  ( indepth interview ).
Selanjutnya,  untuk  memperoleh keabsahan  data  secara  maksimal  peneliti menggunakan  teknik  triangulasi  sumber (informasi).  Triangulasi  adalah  teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan  sesuatu  di  luar  data  itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding  terhadap  data  itu  (Moleong, 2001:178).  Triangulasi  sumber  berarti membandingkan  dan  mengecek  balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh  melalui  waktu  dan  alat  yang berbeda  dalam  metode  kualitatif  (Patton dalam  Moleong,  2002:  178),  yang  dapat dicapai dengan membandingkan pendapat antara  satu  informan  dengan  informan lain.  Trianggulasi  sumber  dilakukan terhadap
Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten dan Provinsi. Penelitian difokuskan  pada  nagari-nagari  yang meraih  Juara  1,  2  dan  3  lomba  nagari berprestasi  tingkat  Provinsi  Sumatera Barat  tahun  2015-2017  sebagaimana terlihat pada Tabel 1:
Tabel 1. Juara Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017
Tahun Juara Nagari Kecamatan Kabupaten 2015 I Sungayang Sungayang Tanah Datar II Padang Tarok Baso Agam III Koto Tinggi Koto Besar Dharmasraya 2016 I Batu Bulek Lintau Buo Utara Tanah Datar II Palaluar Koto VII Sijunjung III Koto Ranah Koto Besar Dharmasraya 2017 I Sungai Nyalo IV Koto Mudiak Batang Kapas Pesisir Selatan II Manggopoh Lubuk Basung Agam III Lubuak Jantan Lintau Buo Utara Tanah Datar Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Provinsi Sumatera Barat (2018 )

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil  Nagari  Rancak  di  Provinsi Sumatera Barat Penelitian Model Collaborative Governance Pada  Nagari  Rancak  di Provinsi  Sumatera  Barat  dilakukan  pada sembilan  Nagari,    yaitu  Nagari  yang memenangkan perlombaan Nagari Berprestasi  tingkat  Provinsi  Tahun  2015- 2017. Untuk dapat memenangkan perlombaan,  Pemerintah  Nagari  harus mampu  berinteraksi  dengan  masyarakat maupun privat yang ada di Nagari. Profil Nagari  Rancak  tersebut  bisa  dilihat  pada Tabel 2:
Tabel 2. Profil Nagari Lokasi Penelitian Dari Aspek Potensi dan Sumberdaya
No. Nagari Potensi dan Sumberdaya Nagari Luas Wilayah (Km2) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Jorong Sektor Utama Perekonomian Sumber Mata Pencaharian Utama Penduduk 1. Sungayang 8,00 3.064 3 Pertanian (sawah) Pertanian dan perkebunan 2. Padang Tarok 16,34 7.195 7 Pertanian (sawah) Pertanian dan perdagangan 3. Koto Tinggi 24,80 3.010 4 Pertanian (perkebunan) Perkebunan kelapa sawit 4. Batu Bulek 3,50 8.212 9 Pertanian Pariwisata, pertanian, industri Pertanian 5. Palaluar 143,90 3.260 5 Pertanian dan perkebunan Pertanian dan perkebunan 6. Koto Ranah 35,07 4.574 4 Pertanian (perkebunan) Perkebunan kelapa sawit dan karet 7. Sungai Nyalo IV Koto Mudiak 10,00 3.064 3 Pertanian Bertani, berkebun 8. Manggopoh 118,20 22.365 8 Perkebunan sawit Pertanian, Perkebunan dan Perikanan dan Jasa. 9. Lubuak Jantan 79,39 9.732 11 Pengasapan ikan, pupuk pertanian Pertanian
Sumber: Olahan Peneliti (2018 )
Berdasarkan Tabel  2 terlihat bahwa Nagari  yang  menjadi  lokasi  penelitian merupakan  kawasan  pedesaan  dengan sektor  ekonomi  utama  yaitu  pertanian. Nagari  Sungayang,  Padang  Tarok,  Batu Bulek,  Lubuk  Jantan,  Sungai  Nyalo  IV Koto Mudiak dan Lubuk Jantan memiliki komoditi pertanian utamanya adalah padi, plawija  dan  perkebunan  karet  rakyat. Sedangkan  Nagari  Koto  Ranah  dan  Koto Tinggi  merupakan  Nagari  yang  berasal dari Eks Desa Unit Transmigrasi Sitiung, dengan  komoditi  pertanian  utamanya adalah perkebunan kelapa sawit. Kemudian  Nagari  Manggopoh  memiliki karakteristik pertanian yang lebih lengkap, yaitu pertanian padi, plawija dan perikanan  dengan  sumber  air  dari  Danau Maninjau. Nagari Manggopoh juga memiliki  potensi  ekonomi  di  sektor  jasa dan  perdagangan  karena  berada  di persimpangan  ruas  jalan  provinsi  yang menghubungkan  Kota  Lubuk  Basung dengan  Kabupaten  Padang  Pariaman  dan Kabupaten  Pasaman  Barat.  Perbedaan sektor  utama  perekonomian  masyarakat ini  berimplikasi  terhadap  adanya  variasi aktor  governance  yang  berkolaborasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan nagari.
Identifikasi Aktor Stakeholder Collaborative Governance Pada Nagari Rancak di Provinsi Sumatera Barat
Collaborative governance merupakan suatu pengaturan pemerintahan  dimana  satu  atau  lebih lembaga publik secara langsung melibatkan  pemangku  kepentingan non - pemerintah  dalam  proses  pengambilan keputusan  kolektif  yang  bersifat  formal, berorientasi  pada  konsensus,  deliberatif yang  bertujuan  untuk  membuat  dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola  program  ataupun  aset  publik. Berdasarkan  pengertian  tersebut,  terlihat bahwa  terdapat  pola  interaksi  antara pemerintah  dengan  stakeholder  non- pemerintah.  Secara  umum  terdapat  tiga komponen yang saling berinteraksi dalam governance , yaitu pemerintah ( government society ), dunia usaha
( business society ) dan masyarakat
( community  society) .  Untuk  menganalisis lebih dalam proses collaborative governance pada  nagari  rancak  di Provinsi Sumatera Barat, peneliti terlebih dahulu  mengidentifikasi  aktor-aktor  yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari rancak yang menjadi lokus penelitian.
Aktor goverment  society yang berkolaborasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan nagari seperti pada Tabel 3:

## Tabel 3. Identifikasi Aktor Government Society Pada Nagari Rancak di Provinsi Sumatera Barat
No Nagari Aktor Government Society Berdasarkan Tingkatan Administrasi Pemerintahan Nagari Kecamatan Kabupaten Provinsi Nasional 1. Sungayang Pemerintah Nagari, BPRN, LPMN Camat Pemerintah Kabupaten Pemerintah Provinsi Kemendes PDTT 2. Padang Tarok Pemnag, Bamus, KAN,
LPM, MUI, Bundo kanduang, LPHN Camat Pemerintah
Kabupaten, Anggota DPRD Kabupaten Anggota DPRD Provinsi (Partai Demokrat) 3. Koto Tinggi Pemerintah Nagari, LPMN, FORKAN, Camat Pemerintah Kabupaten, Dinas Pertanian dan Widiatmo Anggota DPRD Provinsi(Widatmo Hermanto Anggota DPR RI (Hermanto dari
Kehutanan Kabupaten Dharmasraya dari PKS) PKS) 4. Batu Bulek Pemerintah Nagari, BPRN Camat Pemerintah Kabupaten Anggota DPRD Kabupaten Kementerian Kominfo RI 5. Palaluar Pemerintah Nagari,  BPN Camat, Forkompim Kecamatan Dinas PMN, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Koto Ranah Pemerintah Nagari, Bamus Camat, UPT Tingkat Kecamatan (Puskesmas, UPTD Pendidikan) Dinas PMD Kabupaten, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Kopperindag, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil Dinas PU Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Kementerian PUPR, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian 7. Sungai Nyalo IV Koto Mudiak Pemerintah Nagari, Bamus Camat Pemerintah Kabupaten Pemerintah Provinsi 8. Manggopoh Pemerintah Nagari, Bamus Camat Pemerintah Kabupaten Pemerintah Provinsi DPR RI 9. Lubuak Jantan Pemerintah Nagari, BPRN Camat Dinas PMD Kabupaten Tanah Datar Sumber: Olahan Peneliti (2018 ) Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa aktor government society
yang berkolaborasi  dengan  pemerintah  nagari mulai  dari  tingkat  nagari,  kecamatan, kabupaten,  provinsi  dan  nasional.  Secara umum,  aktor government  soceity pada masing-masing  nagari  relatif  sama  yaitu Pemerintah  Nagari,  Bamus/BPRN/BPN, Camat  dan  Forum  Pimpinan  Pemerintah Kecamatan  (Kapolsek  dan  Danramil), OPD  tingkat  Kabupaten  terutama  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  dan OPD teknis yang memiliki program kerja yang relevan dengan potensi dan prioritas pembangunan nagari,
Pemerintah Provinsi  terutama  Dinas  Pemberdayaan
Masyarakat  dan  Desa  dan  OPD  teknis yang  memiliki  program  relevan  dengan prioritas pembangunan nagari, dan Kementerian/Lembaga  di  tingkat  pusat. Misalnya,  Pemerintah  Nagari  Batu  Bulek berkolaborasi dengan Kementerian
Komunikasi dan Informasi, dalam penyediaan  Wifi  gratis  bagi  masyarakat
Nagari  Batu  Bulek  dan  Pemerintah Nagari  Koto  Ranah  dengan  Kementerian
PUPR  melalui  Balai  Sungai  Sumatera Wilayah
V dalam pelaksanaan pembangunan Embung Koto Ranah.
Disamping  berkolaborasi  dengan jajaran pemerintah (eksekutif), ditemukan pula  bahwa  pemerintah  nagari  juga berkolaborasi  dengan  jajaran  legislatif secara  individual  yaitu  dengan  DPRD tingkat  Kabupaten,  DPRD  Provinsi  dan DPR-RI.  Di  Nagari  Padang  Tarok, Pemerintah  Nagari  berkolaborasi  dengan anggota  DPRD  Kabupaten  dan  Provinsi yang  berasal  dari  nagari  tersebut  dan berada  dalam  satu  partai  yaitu  Partai Demokrat.  Anggota  DPRD  tersebut merupakan  bagian  dari  Ikatan  Keluarga Padang Tarok (IKPT). Pemerintah Nagari Koto Tinggi berkolaborasi dengan
Anggota  DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat (Widiatmo)  dan  Anggota  DPR  RI (Hermanto)  yang  berasal  dari  Partai
Keadilan Sejahtera. Interaksi dan kolaborasi yang dilakukan yang dilakukan  dalam  bentuk  melaksanakan program  pemerintahan  yang  terkait. Kemudian Pemerintah Nagari Batu Bulek bekerja  sama  beberapa  anggota  DPRD Kabupaten  melalui  pengelolaan  dana
pokok-pokok  pikiran  yang  dialokasikan dalam bentuk Bantuan  Keuangan bersifat Khusus  (BKK)  pada  APB  Nagari  Batu Bulek.  Pelaksanaan  kegiatannya  menjadi keweangan  penuh  dari  pemerintahan nagari.
Selanjutnya  aktor business  society yang berkolaborasi dalam penyelenggaraan  pemerintahan  nagari seperti pada Tabel 4.
Tabel 4. Identifikasi Aktor Business Society Pada Nagari Rancak di Provinsi Sumatera Barat No. Nagari Aktor Bussiness Society Berdasarkan Tingkatan Administrasi Pemerintahan Nagari Kecamatan Kabupaten Provinsi Nasional 1. Sungayang BUMNAG 2. Padang Tarok BUMNAG 3. Koto Tinggi KUD Lubuk Karya, Perusahaan Perkebunan sawit Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Nasional (PT. Incasi Raya Group, PT. SMP) 4. Batu Bulek BUMNAG, Pengusaha Gula Aren 5. Palaluar BUMNAG, Dealer, Agen BNI 46, Pengusaha Roti, Pengusaha Arang, Pengusaha Pengelola limbah pastik Pengelola Pasar Serikat Tanjung Ampalu Bank BNI 46 6. Koto Ranah BUMNag, Pengusaha Batik Tanah Liat, IKM, UMKM, Koperasi Kelapa Sawit Kantor Perbankan di Sungai Rumbai (BPD, BRI, BNI, Bank Mandiri&BPR) Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Nasional (PT. Incasi Raya Group, PT. SMP) 7. Sungai Nyalo IV Koto Mudiak BUMNAG 8. Manggopoh PT BBS, PT Indang Sari,PT KAMU, BUMNAG Siti Manggopoh 9. Lubuak Jantan Pandai Besi, Usaha Ikan Salai Rumah Makan Sederhana Sumber: Olahan Peneliti (2018 )
Dalam collaborative  governance, aktor  yang  berkolaborasi  juga  ditemukan berasal dari business society sebagaimana dapat  dilihat  pada  Tabel  4.  BUMNag menjadi  aktor  penting  dan  intensif berkolaborasi  dengan  pemerintah  nagari yang  disebabkan  setiap  nagari  wajib memiliki  BUMNag  yang  diharapkan
dapat  meningkatkan  aktivitas  ekonomi masyarakat,  membuka  lapangan  kerja baru serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli nagari.
Berdasarkan  wawancara  dan  observasi, juga  ditemukan  beberapa  aktor business society dimana  yang  dominan  adalah perusahaan  perkebunan.  Dari  9  nagari
lokus  teradapat  3  nagari  yang  memiliki investasi  perkebunan  kelapa  sawit  yaitu Koto Tinggi, Koto Ranah dan Manggopoh.  Pemerintah  Nagari  Koto
Tinggi  bekerja  sama  dengan  perusahaan perkebunan  kelapa  sawit  dan  Koperasi Unit  Desa  (KUD)  Lubuk  Karya  yang anggotanya  sebagian  besar  merupakan penduduk  nagari  koto  tinggi  dalam mengelola  aset  nagari,  yaitu  tanah  kas desa berupa kebun kelapa sawit seluas 50 Ha.
Selain  itu,  perusahaan-perusahaan perkebunan juga menyalurkan CSR untuk pembangunan  fisik  di  nagari,  seperti untuk pembangunan  MDA dan jembatan. Hal  yang sama juga ditemukan di Nagari Koto Ranah, dimana perusahaan perkebunan  kelapa  sawit  menyalurkan CSR untuk pembangunan pagar lapangan bola  kaki  yang  dikerjakan  secara  gotong royong  dengan  masyarakat.  Sedangkan pada  Nagari  Manggopoh  perusahaan perkebunan kelapa sawit memberikan fee kepada  Kerapatan  Adat  Nagari  atas pengelolaan  tanah  ulayat  dan  dana tersebut  digunakan  untuk  pembangunan nagari,  salah  satu  bentuknya  adalah pembangunan kantor wali nagari manggopoh yang cukup megah. Kemudian  di  Nagari  Batu  Bulek,
pemerintah  nagari  berkolaborasi  dengan pengusaha gula aren dalam mengembangkan industri gula aren sebagai sumber mata pencaharian beberapa  penduduk  nagari.  Bahan  baku gula  aren  berasal  dari  pohon  enau  dan tebu  yang  berlokasi  di  Puncak  Pato. Untuk  Nagari  Palaluar, business  society yang  berkolaborasi  dengan  pemerintahan nagari  melalui  BUMNag  adalah  dealer sepeda motor dalam melaksanakan program  arisan  sepeda  motor,  BNI  46, pengusaha  roti,  pengusaha  arang  dan pengusaha pengolah limbah pastik.
Interaksi  dan  kolaborasi  dengan business society ini  memberikan  dampak  berupa lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan  pendapatan  masyarakat nagari.
Di  Nagari  Koto  Ranah,  aktor business society yang berkolaborasi selain pengusaha kelapa sawit adalah Pengusaha UMKM  Batik  Tanah  Liat  yang  ikut menggiatkan  perekonomian  masyarakat nagari  dengan  memanfaatkan  produk unggulan  nagari,  yaitu  batik  tanah  liat. Para pengusaha batik berpartisipasi dalam memberikan  edukasi  kepada  pengusaha industri  rumah  tangga  secara  gratis. Pengusaha  batik  lokal  juga  menjadi narasumber gratis bagi kelompok masyarakat  (UMKM  atau  IKM)  dengan bidang  usaha  yang  berbeda    dengan tujuan untuk melakukan transfer knowledge bidang
pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan pelatihan dan  pemberdayaan  yang  difasilitasi  oleh pemerintahan nagari Koto Ranah bersama lembaga terkait di tingkat nagari.
Di Nagari Manggopoh dalam pemberdayaan  petani,  bentuk  kerja  sama dengan  beberapa  perusahaan  perkebunan kelapa  sawit  yaitu  pemberian  bantuan bibit  kakao,  bibit  durian  dan  tanaman buah  lainnya,  untuk  mengurangi  minat masyarakat dalam menanam kelapa sawit. Hal ini dipelopori oleh Wali Nagari untuk menjaga ekologi dan kelestarian lingkungan.  Upaya  menjaga  ekologi  dan kelestarian  lingkungan  juga  dilakukan oleh  Wali  Nagari  Koto  Tinggi  dengan membuat peraturan nagari yang mewajibkan  penganten  baru  sebelum menikah  untuk  menanam  minimal  dua batang pohon buah di pekarangan rumah. Berdasarkan  Tabel  5,  dapat  disimpulkan bahwa  untuk  dapat  menjalankan  roda pemerintahan, dan meningkatkan perekonomian  masyarakat,  pemerintah
nagari telah melakukan kerjasama dengan aktor business  society ,  yang  memiliki sumber  daya  seperti  keahlian  dalam berwirausaha,  jejaring  dan  juga  modal dalam  melakukan  pembinaan  terhadap aktiftas ekonomi masyarakat dan memberikan dukungan dalam pembangunan fisik di nagari.
Aktor  ketiga  dalam collaborative governance adalah community  society .
Community atau komunitas adalah sekelompok  orang  yang  peduli  terhadap suatu  ide  dan  gagasan  dan  konsisten memperjuangkan ide dan gagasan tersebut,  termasuk  salah  satu  caranya adalah  melalui  kolaborasi  dengan  jajaran pemerintahan  nagari.  Identifikasi  aktor community  society pada  sembilan  Nagari Rancak seperti pada Tabel 5.
Tabel 5. Identifikasi Aktor Community Society Pada Nagari Rancak di Provinsi Sumatera Barat
No. Nagari Aktor Community Society Berdasarkan Tingkatan Administrasi Pemerintahan Nagari Kecamatan Kabupaten Provinsi Nasional 1. Sungayang TP PKK, Karang Taruna Pendamping Desa TA P3MD Nagari Development Centre (NDC) Perantau Warga Sungayang (PWS) 2. Padang Tarok TP-PKK, KAN, Karang Taruna Pendamping Desa TA P3MD IKPT 3. Koto Tinggi FORKAN, LSM, Kelompok Wanita Tani KAN Koto Besar TA P3MD 4. Batu Bulek KAN, LPM Nagari, Pengurus Majlis Ta’lim, Pekerja Sosial Masyarakat Pendamping Desa TA P3MD Perguruan Tinggi (PNP) Perantau IKBB 5. Palaluar KAN, Ninik Mamak, Pemuda, Kelompokk Seni Budaya, Bundo Kanduang Pendamping Desa TA P3MD 6. Koto Ranah FORKAN, LPM, Karang Taruna, TP- PKK Nagari KAN Koto Besar Pendamping Desa TA P3MD Perguruan Tinggi (UBH) 7. Sungai Nyalo IV Koto Mudiak Niniak Mamak, TP PKK, Pemuda Nagari, Pendamping Desa Pendamping Kecamatan TA P3MD Perguruan Tinggi (Unes) 8. Manggopoh Komunitas Peduli Kampuang, Pemuda Nagari, Dewan Mesjid KAN IV Koto Mudiak Pendamping Desa TA P3MD Perguruan Tinggi (Unand) Ikatan Keluarga Srikandi Manggopoh (IKSM), 9. Lubuak Jantan Gerakan S3 (Sedekah Seribu Sehari) Pendamping Desa TA P3MD Perguruan Tinggi (PNP) IWLJ dan IKLB Sumber: Olahan Peneliti (2018 ) Dari  Tabel  5,  dapat  dilihat  bahwa terdapat  beberapa  aktor  komunitas  yang ikut terlibat langsung dalam penyelenggaraan  pemerintahan  nagari.
Secara  kelembagaan  di  tingkat  nagari, terdapat  LPMN,  Kerapatan  Adat  Nagari,
TP PKK Nagari, Karang Taruna, BKMT, Pengurus Mesjid, dan lain-lain. Para aktor memiliki  peran  yang  berbeda  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  nagari sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  dari lembaga  tersebut.  Selain  aktor  lembaga nagari  tersebut,  pada  beberapa  nagari seperti  Nagari  Sungayang,  Nagari  Koto Ranah,  Nagari  Sungai  Nyalo  IV  Koto Mudiek,  Nagari  Manggopoh,  dan  Nagari Lubuak Jantan juga ditemukan community  society yang  berasal  dari eskternal Nagari, yaitu beberapa perguruan tinggi yang melakukan kerjasama dalam pendampingan penyelenggaraan  pemerintahan  nagari.
Pendampingan juga dilakukan oleh pendamping  desa  secara  berjenjang, mulai  dari  tingkat  desa,  kecamatan, kabupaten  dan  provinsi.  Pendampingan secara  umum  lebih  banyak  dalam  bentuk penyampaian infrormasi-informasi  terkait dengan  regulasi  dan  kebijakan  tentang penyelenggaraaan  pemerintahan  desa  dan penyampaian laporan realisasi pemanfaatan dana desa beberapa program prioritas dari Kementerian Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi. Peranan pendamping dirasakan  masih  belum  optimal  yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: terbatasnya kemampuan pendamping  dalam  memberikan  solusi dalam  penyelesaian  masalah  di  nagari, kemudian ada beberapa pendamping yang tidak  berdomisili  di  nagari,  dan  aktifitas lebih  banyak  berupa  penyampainan regulasi  dan  kebijakan  dan  penagihan laporan
pelaksanaan
kegiatan pembangunan  nagari  untuk  disampaikan secara  berjenjang  ke  pemierntahan  yang lebih tinggi.    Kemudian  aktor community society lainnya  yang  cukup  penting perannya perantau. Berdasarkan
wawancara  dengan  Wali  Nagari  dan
Perangkat  Nagari  sebagian  besar  nagari lokus  ditemukan  bahwa  dukungan  moral dan  materil  serta  jejaring  yang  diberikan oleh perantau berdampak positif terhadap kemajuan pembangunan nagari.
Perantau  Nagari  Sungayang  yang terhimpun  dalam  wadah  Ikatan  Warga Perantauan  Sungayang  (IWPS)  memiliki media  komunikasi  melalui  Wathsaap Group  IWPS  Internasional.  Demikian juga  pada  Nagari  Lubuk  Jantan  dan Nagari Batu Bulek mendapatkan dukungan  dari  Ikatan  Perantau  Lintau Buo  (IPLB),  Nagari  Padang  Tarok  IKPT dan  Padang  Tarok  Center,  Nagari Manggopoh  (Ikatan  Keluarga  Srikandi Manggopoh/IKMS). Dukungan moral dan material  dari  para  perantau  sangat berpengaruh  terhadap  kelancaran  dan kesuksesan  pembangunan  nagari  karena para pengurus organisasi perantau umumnya adalah para tokoh-tokoh masyarakat  yang  disegani  dan  memiliki pengaruh  terhadap  warga  nagari  dan lingkup  yang  lebih  besar.  Para  perantau sukses umumnya memiliki  latar belakang sebagai  pejabat  birokrasi  pemerintahan, politisi, akademisi, profesional dan pengusaha  yang  peduli  dan  telah  banyak memberikan bantuan materil dan dukungan moril untuk kemajuan kampung  halamannya.  Namun,  terdapat dua nagari yang tidak memiliki organisasi perantau  yaitu  Nagari  Koto  Tinggi  dan Nagari  Koto  Ranah,  disebabkan  kedua nagari  ini  berasal  dari  Desa  Unit Pemukiman  Transmigrasi  (UPT)  pada masa  orde  baru,  dimana  penduduknya merupakan  warga  transmigrasi  yang berasal  dari  Pulau  Jawa  dan  beberapa daerah  lain  di  Sumatera  Barat  yang merantau ke nagari tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Wali  Nagari  dan  Perangkat Nagari lokus ditemukan bahwa
terwujudnya kolaborasi ini sangat dipengaruhi  adanya  keterbukaan  diri  dan inisiatif  dari  Wali  Nagari  dan  Perangkat Nagari  dalam  melakukan  komunikasi, koordinasi  dan  berkonsultasi  dengan jajaran  pemerintahan  mulai  dari  tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Kemudian juga  didukung  oleh  beberapa  perantau yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan  nagari.  Hal  ini  sejalan dengan apa yang menjadi  temuan Hanida (2017)  bahwa  kolaborasi  kerjasama  dan hubungan antar organisasi yang disepakati  bersama-sama  melalui  proses komunikasi.  Temuan  ini  juga  sejalan dengan  Benton  (2013;  220)  menyatakan bahwa  kolaborasi  dalam  penyediaan layanan  publik  yang  melibatkan  dua atau lebih  tingkatan  pemerintahan  (nasional, regional,  daerah  dan  lokal)  tidak  jarang terjadi kolaborasi harus dilakukan dengan berbagai cara atau strategis.

## Interaksi Collaborative Governance
Pada Nagari  Rancak a) Pada Tahapan Perencanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Nagari Perencanaan merupakan tahap pertama dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Nagari.  Pada  umumnya,
Nagari  melaksanakan  perencanaan  sesuai dengan  aturan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahap perencanaan dilakukan dengan pendekatan  partisipatif  melalui  forum musyawarah  nagari  dan  musyawarah perencanaan pembangunan nagari.
Dokumen  yang  dihasilkan  dari  siklus perencanaan  pembangunan  nagari  adalah dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  (RPJM)  Nagari  dan  Rencana Kerja  Pembangunan  (RKP)  Nagari.  RKP Nagari dijadikan dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB  Nagari).  Untuk  menyusun  dan
menetapkan  dokumen  tersebut,  telah dilakukan musyawarah  mulai dari tingkat Jorong/Kampung. Musyawarah ini dilakukan  untuk  mendata  kebutuhan masyarakat  yang  akan  dihimpun  menjadi prioritas  pembangunan  nagari  melalui Musyawarah Nagari.
Secara  umum,  setiap  Nagari  lokus telah melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan  sesuai  tahapan  dan  jangka waktu  yang  ditetapkan.  Selain  untuk membahas rencana pembangunan, Musyawarah  Nagari  juga  dimaksudkan untuk  membuat  produk  hukum  Nagari. Contohnya  di  Nagari  Manggopoh  yang membuat  regulasi  lebih  maju,  dimana semua  kewenangan  nagari  yang  diatur dalam UU Desa diterapkan di Nagari ini. Hal  yang sama juga ditemukan di Nagari Sungayang, dalam perencanaan pembangunan nagari maupun pengambilan keputusan dalam perencanaan  dan  penyelesaian  masalah- masalah  nagari,  dilibatkan  semua  unsur yang  ada  di  nagari  termasuk  Ninik Mamak dan Perantau. Musyawarah dilaksanakan  pada  Balai-Balai  Adat
Nagari  Sungayang.  Setelah  disusun, dilaporkan  kepada  BPRN.  Jika  disetujui BPRN, diserahkan kepada bidang masing-masing  di  Pemerintah  Nagari untuk pembuatan RAPB Nagari.
Rancangan  yang  dibuat  oleh  masing- masing  bidang  kemudian  disatukan  dan dirangkum  oleh  Sekretaris  Nagari,  lalu diserahkan  kepada  BPRN.  Selanjutnya BPRN  yang  akan  menyerahkan  kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati. Pada  tahap  perencanaan,  semua  aktor yang  terlibat  saling  berinteraksi  baik dalam forum musyawarah nagari, maupun setelah  dokumen  disusun.  Dalam  forum musyawarah  nagari,  pemerintah,  swasta, dan  masyarakat  diundang  dan  hadir berasama  dalam  membuat  keputusan
yang dapat mendukung penyelenggaraaan pemerintahan nagari.
b) Pada  Tahapan  Penganggaran Pembangunan  dan  Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Tahap  penganggaran  merupakan tahapan  dimana  perencanaan  yang  telah disepakati  berasama  dalam  bentuk  RKP Nagari dijabarkan dalam bentuk anggaran berupa  APB  Nagari.  Rancangan  APB Nagari harus disepakati oleh Wali Nagari bersama  dengan  Bamus/BPRN/BPN,  dan disampaikan  kepada  Bupati  melalui Camat  untuk  dievaluasi.  Untuk  tahap penganggaran, disemua nagari lokus telah menyiapkan  APBNagari  sesuai  ketentuan yang berlaku yang berasal dari RKP yang telah  disusun  sebelumnya.  Keterlibatan aktor governance dalam tahapan penganggaran  tidak  se-intensif  pada tahapan  perencanaan  dikarenakan  proses penganggaran lebih dominan menggunakan  pendekatan  teknokratik, termasuk pemanfaatan aplikasi SISKEUDES  yang  dilaksanakan  oleh operator  dan  sekretaris  nagari.  Hal  yang cukup menarik terkait interaksi stakehoder  pada  tahapan  penganggaran ditemukan  di  Nagari  Batu  Bulek,  dimana DPRD  Kabupaten  dan  DPRD  Provinsi yang  berasal  dari  Nagari  Batu  Bulek mengalokasikan  pokok-pokok  pikiran melalui bantuan keuangan bersifat khusus yang  menjadi  sumber  penerimaan  dalam APB  Nagari.  Seluruh  nagari  lokus  telah menyusun  dan  menetapkan  dokumen APB  Nagari  sesuai  aturan  dan  pada jangka waktu yang ditentukan. c) Pada Tahapan Pelaksanaan Pembangunan  dan  Penyelenggaraan Nagari Secara  keseluruhan,  setiap  Nagari melaksanakan pembangunan dengan prinsip partisipatif. Di Nagari
Manggopoh, sebelum pembangunan
dilaksanakan,  dilakukan  musyawarah  pra pelaksanaan.  Musyawarah  dilaksanakan setelah dana dicairkan. Dalam pelaksanaan,  perantau  ikut  membina masyarakat  agar    tidak  merantau.  Hal  ini ditujukan  supaya  pemuda  Nagari  dapat membangun  Nagari.  Sedangkan  Nagari
Sungai Nyalo IV Koto Mudiek,
pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan  gotong  royong.  Masyarakat  rela menyumbangkan  tanahnya  tanpa  ganti rugi  untuk  membangun  akses  jalan  dan pembangunan infrastruktur lainnya.
Pelaksana pembangunan tersebut melibatkan  masyarakat  Jorong  yang bersangkutan. Lain  halnya  dengan  Nagari  Lubuak Jantan,
untuk melaksanakan
pembangunan,  perantau  berpartisipasi dalam bentuk dukungan ide, gagasan, dan materi.  Contohnya  untuk  pemugaran Mesjid  Raya  Nagari  Lubuk  Jantan,
perantau menyanggupi untuk menyumbang  sebesar  Rp.  6  milliar.  Hal yang  sama  sudah  terlaksana  di  Nagari Sungayang,  dimana  untuk  pembangunan Mesjid  Raya  Sungayang  yang  runtuh akibat gempa bumi tahun 2009, dibangun kembali  dari  awal  pada  tahun  2010-2015 dan  menghabiskan  anggaran  sebesar  Rp. 5  Milyar  sebagian  besar  berasal  dari sumbangan  perantau.  Di  Juga  Nagari Lubuk  Jantan  ada  yang  unik  dimana Perantau  menyewakan  alat  berat  untuk pembangunan jalan di nagari, dikarenakan  dana  desa  tidak  dibolehkan untuk sewa alat berat dan harus diutaman untuk  padat  karya  tunai.  Sementara  ada kegiatan  pembangunan  jalan  yang  tidak sanggup  dilakukan  oleh  tenaga  manusia sepenuhnya.
Hampir sama dengan Nagari
Lubuak  Jantan,  di  Nagari  Batu  Bulek masyarakat aktif berswadaya untuk pembangunan nagari, berbentuk
menyerahkan  tanah  tanpa  ganti  rugi,  ikut bekerja  dan  menyumbangkan  tenaga melalui  gotong  royong,  dan  kaum  ibu menyediakan  konsumsi  yaitu  membawa “nasi  kucuik”. Upah  padat  karya  tunai sebagian  disumbangkan  kembali  untuk menambah  pembelian  material  dalam pembangunan  nagari,  sehingga  nilai proyek  yang dilaksanakan dapat melebihi dua  kali  lipat  dari  jumlah  anggaran  yang disediakan. Kerjasama antar jorong bahkan antar nagari juga telah dilaksanakan dalam pembangunan seperti dalam penyelesaian masalah aliran batang air  yang  bermasalah.  Sedangkan  di Nagari    Sungayang,  untuk  melaksanakan pembangunan  dibentuk  Tim  Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK dipilih dengan cara musyawarah. Pelaksanaan dilakukan dengan  gotong  royong.  Setelah  kegiatan selesai,  dibentuk  tim  pemanfaat  kegiatan untuk mengontrol manfaat dari kegiatan.
d) Pada Tahapan Pengawasan Pembangunan  dan  Penyelenggaraan Pembangunan Nagari Pada tahap pengawasan, masyarakat melaksanakannya bersama dengan Bamus dan  kelompok  masyarakat  yang  ada  di Nagari. Di Nagari Koto Ranah, dilaksanakan apel mingguan. Apel
mingguan  ini  diikuti  oleh  Pemerintah Nagari,  Bamus,  LPM,  Karang  Taruna, FORKAN, BUMNag, TP-PKK,
dilanjutkan rapat koordinasi untuk membahas berbagai persoalan pemerintahan  sebagai  evaluasi  mingguan penyelenganggaraan pemerintahan nagari.
Di Nagari Manggopoh, evaluasi pelaksanaan  dilakukan  setiap  hari  senin dan  jumat.  Di  Nagari  Sungayang, dilaksanakan  pertemuan  setiap  bulan. Pertemuan  ini  dilaksanakan  bersama dengan  masyarakat,  tujuannya  supaya masyarakat  dapat  memberikan  masukan,
tanggapan,  informasi,  dan  sesuatu  hal yang dianggap perlu.
Cara yang sedikit berbeda dilakukan oleh Wali Nagari Koto Tinggi, dimana Wali Nagari dan perangkat nagari menyusun  agenda  rapat  bulanan  dengan seluruh  lembaga  di  nagari,  namun pelaksana  dan  tempat  acara  adalah lembaga  tersebut,  dan  wali  nagari bersama  perangkat  nagari  berkunjung  ke kantor lembaga tersebut. Cara ini memilik hal  yang  positif  untuk  mendorong lembaga-lembaga nagari lebih siap melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  serta aktif melakukan konsolidasi secara internal  di  lembaga.  Di  Banyak  nagari sering ditemukan lembaga-lembaga nagari  tidak  aktif  sebagaimana  mestinya, dan  pengurus  lembaga  yang  aktif  hanya beberapa  orang  saja.  Hal  ini  merupakan salah  satu  bentuk  pengawasan  dan pembinaan oleh pemerintah nagari terhadap  lembaga-lembaga  nagari  dalam melaksanakan  berbagai  program  dan kegiatan pembangunan di nagari.
Sebagai  salah  satu  bentuk  nyata adanya transparansi dan untuk memudahkan semua orang bisa mengawasi penyelenggaraaan pemerintahan  nagari  maka  semua  nagari lokus telah membuat Ringkasan
APBNagari  dalam  bentuk  baliho  yang dipasang  pada  beberapa  tempat  strategis di  nagari  agar  mudah  dilihat  dan diketahui  oleh  masyarakat  atau  pihak- pihak yang memerlukan informasi tersebut.  Di  seluruh  nagari  lokus  juga menyebarkan  informasi  APB  Nagari  ada dengan  memasang  iklan  di  media  cetak dan  website  nagari,  akun  facebook, instagram wathsapp group.
e) Pada Tahapan Pertanggungjawaban Pembangunan dan  Penyelenggaraan  Pembangunan Nagari Pada  tahap  pertanggungjawaban, Pemerintah Nagari telah membuat
Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Nagari  (LPPN)  dan  Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPj).  Laporan tersebut  disampaikan  oleh  pemerintah Nagari  kepada  Bamus  Nagari,  untuk kemudian dinilai penyelenggaraan pemerintahan  selama  satu  tahun,  maupun diakhir periode wali nagari. Pada tahapan ini,  aktor governance yang  dominan terlibat  adalah  Bamus/BPRN/BPN  sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya, Camat    serta  OPD  terkait  di  tingkat Kabupaten  seperti  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektorat Kabupaten. Keberhasilan Collaborative Governance Pada Nagari Rancak Untuk mengukur keberhasilan collaborative  governance pada  penelitian ini, digunakan 8 (delapan) indikator untuk menggambarkan tingkat keberhasilan collaborative governance pada 9 (sembilan)  Nagari  Rancak  di  Sumatera Barat yang menjadi lokus penelitian. a) Network Structure Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, setiap elemen yang ada  di  Nagari  saling  berkaitan,  dan  tidak membentuk hierarkhi. Di
Nagari
Sungayang, untuk melaksanakan pembangunan,  dilibatkan  semua  unsur yang ada di Nagari. Perencanaan dilakukan  dengan  cara  musyawarah. Pelaksanaan  juga  melibatkan  perantau, dan kelompok masyarakat. Begitu juga di Nagari  Koto  Tinggi  dimana  setiap stakeholder  memiliki  tugas  dan  fungsi masing-masing.  Untuk  dapat  bersinergi,
dilaksanakan pertemuan satu bulan sekali. Setiap kegiatan yang dilaksanakan melibatkan  semua  unsur  yang  ada  di Nagari.
Setiap  unsur  di  Nagari  saling bersinergi  untuk  melaksanakan  kegiatan. Di  Nagari  Koto  Tinggi,  pemerintah membuat  kebijakan  untuk  menanam pohon  sebagai  syarat  untuk  menikah. Masyarakat yang akan menikah mengikuti  aturan  tersebut,  dan  pohon yang  ditanam  berasal  dari  PT  BBS, sebagai  penyalur  tanaman.  Tujuannya adalah  untuk  pelestarian  ekologi  Nagari. Jika  pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta tidak saling berkaitan, tujuan pembangunan  akan  memihak,  dan  akan menimbulkan hierarkhi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelestarian ekologi Nagari juga dilakukan di Nagari Koto Ranah, dimana Nagari ini bekerja  sama  dengan  PT  Perkebunan Kelapa  Sawit  Nasional  (PT  Incasi  Raya Group  PT  SMP),  dan  membuka  koperasi kelapa sawit.
Sedangkan  di  Nagari  Sungai  Nyalo IV  Koto  Mudiek,  untuk  melaksanakan pembangunan  dilakukan  dengan  gotong royong.  Selain  itu,  untuk  pembangunan fisik,  pekerjanya  dari  masyarakat  yang berada  di  sekitar.  Hal  ini  juga  berfungsi untuk menambah penghasilan masyarakat yang  bekerja  serabutan.  Kegiatan  di beberapa  Nagari  seperti  yang  dijabarkan di  atas,  dilaksanakan  atas  dasar  kerja sama dan setiap unsur yang ada di Nagari saling  berkaitan  satu  sama  lain  dalam membangun  Nagari.  Hal  ini  tentunya menguntungkan untuk memajukan Nagari. b) Commitmen to a Common Purpose Merupakan perhatian atau komitmen untuk mencapai tujuan bersama.  Pemerintah,  masyarakat  dan
swasta sama-sama berinteraksi dan membuat komitmen bersama untuk mencapai  tujuan.  Pemerintah  merupakan pembuat kebijakan dan penyedia layanan, swasta  berfungsi  untuk  meningkatkan perekonomian nagari, sedangkan masyarakat  merupakan  subjek  yang  ikut terlibat  aktif  dalam  setiap  tahapan,  dan pengawas setiap kegiatan yang dilaksanakan.  Dengan  adanya  komitmen pada  pencapaian  tujuan  bersama,  dan dilaksanakan secara sadar dan terstruktur, tujuan dapat tercapai. Di Nagari Manggopoh,  masyarakat  terlibat  dalam proses  pra  pelaksanaan  pembangunan, dan  melakukan  evaluasi  setiap  senin  dan jumat.  Dalam  pelaksanaan  pembangunan Jalan,  dilakukan  kerjasama  dengan  PT KAMU,  yaitu  penyediaan  alat  berat. Terlihat jelas bahwa pemerintahan nagari, masyarakat,  dan  swasta  telah  membuat komitmen  bersama  untuk  pembangunan, dan  bersama-sama  berkomitmen  untuk melaksanakannya.
Output yang
didapatkan  yaitu  jalan  yang  dibangun dapat  diselesaikan  tanpa  adanya  konflik dan  tidak  memakan  biaya  yang  cukup besar.
Sedangkan  di  Nagari  Koto  Ranah, hubungan antar lembaga dibangun melalui  media  apel  mingguan    dan bulanan.  Pembina  apel  bergantian  antara Wali  Nagari,  dan  Pimpinan  Lembaga- Lembaga  Tingkat  Nagari,  termasuk Sekretaris  Nagari.  Adanya  kesediaan semua  pihak  untuk  menghadiri  apel  dan rapat  monitoring  dan  evaluasi  serta  rapat koordinasi secara rutin setiap minggu dan setiap bulan memberikan indikasi adanya komitmen  bersama  dalam  pembangunan nagari di Nagari Koto Ranah.
Hampir  sama  dengan  Nagari  Koto Ranah,  Nagari  Lubuk  Jantan  yang mengoptimalkan  peran  Tungku  Tigo Sajarangan  yang  bekerjasama  dalam
pelaksanaan  pembangunan  dan  bekerja secara bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan dalam penyelenggaraan  pemerintahan  nagari. Dalam menyusun berbagai bentuk regulasi yang akan membebankan masyarakat serta perencanaan pembangunan nagari yang akan membutuhkan  partisipasi  masyarakat, ternyata  setelah  dilakukan  msuyawarah oleh  lembaga  tungku  tigo  sajarangang, terutama  ninik  mamak  dan  alim  ulama, selalu mendapatkan dukungan dari masyarakat  nagari.  Hal  ini  ditujukan supaya  tujuan  (memandirikan  Nagari) dapat  tercapai.  Selaras  dengan  hal tersebut,  di  Nagari  Batu  bulek,  setiap stakeholder berkomitmen untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsi  masing- masing.
c) Trust Among The Participant Mempercayakan  informasi  kepada stakeholder  dalam  suatu  jaringan.  Dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Nagari, Pemerintah  wajib  menerapkan  prinsip transparansi.  Di  Nagari  Batu  Bulek, Pemerintah
Nagari menyampaikan informasi  melalui  mesjid  yang  ada  di setiap  jorong  oleh  kepada  jorong,
informasi terkait dengan rencana pembangunan,  pelayanan  masyarakat, pengawasan dan pertangungjawaban kegiatan.  Nagari  Batu  Bulek  memiliki sebanyak  12  mesjid,  termasuk  mesjid nagari.  Hal  yang  sama  juga  dilakukan  di Nagari  Sungai  Nyalo  IV  Koto  Mudiek. Nagari ini menyampaikan informasi lewat mesjid dan lewat tokoh-tokoh masyarakat. Sedangkan di Nagari Palaluar, Mulai dari tahapan perencanaan pembangunan  lembaga-lembaga  seperti KAN,  BPN,  LPM,  Pemuda  dan  tokoh masyarakat telah dilibatkan dalam pengambilan  keputusan,  sehingga  semua elemen masyarakat kompak dalam
melaksanakan  pembangunan,  termasuk dalam menangkap setiap peluang pembangunan yang berasal dari pemerintahan tingkat atas. Setiap informasi  yang  ada  pada  masing-masing tahap  diberikan  kepada  stakeholder.  Di Nagari  Manggopoh,  informasi  akan diberikan  lewat  sosialisasi,  dan informasi dapat diakses pada masing-masing jorong.
Nagari  Sungayang  memiliki  cara yang  unik  dalam  membangun  partisipasi terkait  dengan  bagaimana  mengelola infromasi.
Pemerintahan Nagari
Sungayang  menggunakan  media  online yaitu  Watsaap  Group  WPS  Internasional, dimana  setiap  rencana  dan  pelaksanaan kegiatan
pembangunan nagari diinformasikan  melalui  watsaap  sehingga bisa diketuhui pula oleh anak nagari yang merantau baik di dalam negeri maupun di luar  negeri.  Cara  ini  cukup  efektif  dan dapat  meningkat  kepercayaan  perantau terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan nagari.      Dengan  mempercayakan informasi kepada stakeholder, Pemerintah Nagari akan lebih transparan dan mendapatkan umpan balik berupa meningkatnya  kepercayaan  dari  para stakeholder.
d) Governance Hubungan  saling  percaya,  adanya aturan  yang  disepakati  bersama,  dan adanya kebebasan
menentukan bagaimana  kolaborasi  diinginkan.  Di Nagari  Sungai  Nyalo  IV  Koto  Mudiek, Pemerintah,  Masyarakat,  dan  Swasta sama-sama  berinteraksi  dan  menyusun perencanaan  melalui  musyawarah,  lalu dilaksanakan  dengan  cara  berkolaborasi. Di  Nagari  Manggopoh  pengelolaan  fee nagari  yang  diberikan  langsung  kepada KAN dan tidak menjadi sumber pendapatan  nagari  yang  tertuang  dalam APB Nagari merupakan salah satu bentuk
kesepakatan antar aktor dalam berkolaborasi, dikarenakan adanya keterbatasan aturan yang mengatur bentuk  penggunaan  dana  yang  berasal dari  swasta  baik  dalam  sistem  akuntansi perusahaan maupun akuntansi pemerintahan.
Demikian  juga  dalam  pelaksanaan CSR Perusahaan Perkebunan kelapa sawit untuk  pembangunan  nagari  Koto  Tinggi dan  Nagari  Koto  Ranah  yang  juga disepakati pelaksanaannya melalui gotong royong  tidak  kontraktual  sehingga  bisa melibatkan partisipasi masyarakat. Kesepakatan yang sama juga dilakukan di Nagari  Batu  Bulek,  dimana  anggota DPRD  bersepakat  bahwa  pelaksanaan pokok-pokok  pikiran  dilakukan  melalui pola  bantuan  keuangan  besifat  khusus yang  dimasukan  dalam  APB  Nagari, sehingga  perencanaan  dan  pelaksanaan dan  pengawasannya  dapat  dilakukan secara bersama antara anggota DPRD dan Pemerintahan Nagari.
Nagari Lubuk Jantan, Nagari Padang  Tarok  dan  Nagari  Manggopoh juga  membuat  kesepakatan  berkolaborasi dengan  komunitas  yang  peduli  terhadap pemberian  santunan  kepada  keluarga yang kurang mampu, dimana pemerintahan nagari memiliki keterbatasna  kewenangan  dan  anggaran, maka  disepakati  dikelola  oleh  komunitas yang  menghimpun  dana  yang  sebagian besar  dari  para  perantau  dan  disalurkan berdasarkan rekomendasi dari pemerintahan  nagari  agar  tidak  terjadi tumpang tindih sasaran dalam penyalurannya. Dari  uraian  tersebut  diatas  terlihat bahwa  pada  nagari  lokus,  stakeholder telah diberikan kebebasan untuk menentukan kolaborasi yang akan dijalankan  dalam  forum  musyawarah
nagari,  dan  sesuai  dengan  dasar  hukum yang berlaku.
e) Access to authority Ketersediaan ukuran-ukuran,
ketentuan  prosedur-prosedur  yang  jelas dan  diterima  secara  luas.  Masing-masing stakeholder  menjalankan  sesuai  dengan peran  dan  kewenangannya.  Pada  setiap Nagari  Rancak,  di  Kantor  Wali  Nagari ditempelkan syarat-syarat pelayanan umum  kepada  masyarakat.  Di  Nagari Sungai  Nyalo  IV  Koto  Mudiek,  juga ditempel  banner  “pelayanan  secepatnya”. Artinya, jika persyaratan cukup, pelayanan  akan  diberikan  secepatnya, kurang dari satu hari.
f) Distributive accountability dan
responsibility Penataan,  pengelolaan,  manajemen secara  bersama-sama  dengan  stakeholder dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan  serta  berbagi  tanggung  jawab untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan. Dalam  pengambilan  keputusan,  masing- masing  Nagari  Rancak  telah  melakukan musyawarah.  Di  Nagari  Koto  Tinggi, dilaksanakan musyawarah mingguan, bulanan,  dan  triwulan.  Musyawarah mingguan  dilakukan  oleh  perangkat nagari. Untuk bulanan Pemerintah Nagari bersama  dengan  Bamus.  Sedangkan untuk  triwulan,  semua  stakeholder  yang ada  di  nagari  ikut  terlibat  dalam musyawarah.  Di  Nagari  Manggopoh, setelah  APB  Nagari  bisa  dicairkan, dilakukan  musyawarah  pra  pelaksanaan dan  pembentukan  tim  pelaksana.  Hal yang sama juga dilakukan di Nagari Koto Ranah, dimana musyawarah dilaksanakan setiap  minggu  dan  setiap  bulan  untuk membahas  permasalahan  di  Nagari. Pembagian  tugas  dalam  pengambilan keputusan  lebih  menonjol  pada  tahapan pelaksanaan kegiatan dengan dibentuknya
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Nagari yang dipimpin oleh Perangkat  Nagari  dan  beranggotakan unsur  masyarakat  yang  ada  di  Jorong masing-masing.
Keputusan-keputusan yang  bersifat  teknis  sepenuhnya  menjadi kewenangan  dari    TPK  masing-masing kegiatan, sampai dengan proses pertanggung  jawaban  dan  pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan nagari. g) Information Sharing Kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privasi, dan keterbatasan  akses  bagi  yang  bukan anggota  selama  bisa  diterima  semua pihak.  Setiap  Nagari  memiliki  website Nagari untuk dapat menyebarkan informasi  terkait  Nagari.  Namun,  pada beberapa  Nagari  seperti  Nagari  Sungai Nyalo  IV  Koto  Mudiek,  Nagari  Palaluar, Nagari Padang Tarok, dan Nagari Lubuak Jantan,  dan  Nagari  Koto  Ranah  telah mengembangkan  website  Nagari,  namun tidak  diperbaharui  informasi  didalamnya. Hal  ini  dikarenakan  Sumber  Daya Manusia (SDM) yang akan melaksanakan tidak  ada  atau  tidak  kompeten.  Namun, Nagari-Nagari  tersebut  telah  berupaya untuk meningkatkan kualitas penyampaian  informasi.  Untuk  informasi yang  dianggap  sensitif,  seperti  keuangan Nagari, jika ingin mendapatkan informasi tersebut,  stakeholder  harus  mendatangi kantor Wali Nagari secara langsung.
Pada  Nagari  Manggopoh,  Nagari Koto  Ranah  dan  Nagari  Koto  Tinggi pengelolaan  informasi  penyelenggaraan pemerintahan  nagari  banyak  dilakukan melalui media sosial dalam bentuk laman facebok  dan  instagram,  yang  selalu diupdate  setiap  waktu.  Sedangkan  di Nagari  Sungayang  komunikasi  lebih banyak  menggunakan  wathsaap,  salah satu  bentuknya  adalah  Watsaap  Group
Warga Sungayang Perantauan Internasional  yang  dijadikan  sebagai media  komunikasi  dan  informasi  antara pemerintahan  nagari  dengan  lembaga- lembaga nagari serta para perantau di luar nagari.
h) Access to resources
Ketersediaan  sumber  keuangan, teknis, manusia, dan sumber daya lainnya yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan. Untuk  sumber  keuangan,  masing-masing Nagari  mendapatkan  Dana  Desa  dan Alokasi  Dana  Desa.  untuk  menambah pemasukan Nagari, setiap Nagari memiliki  Pendapatan  Asli  Nagari  (PAD). PAD  berasal  dari  potensi  Nagari.  Untuk memaksimalkan  potensi  Nagari,  setiap Nagari  memiliki  Bumnag.  Di  Nagari Koto Ranah, BUMNag Koto Ranah Sakti memiliki  unit  usaha  yaitu  pariwisata  dan perikanan dengan memanfaatkan embung koto ranah yaitu budidaya ikan dan kebun binatang yang menjadi salah satu unggulannya  adalah  penangkaran  buaya. Sedangkan  di  Nagari  Padang  Tarok, Bumnag  baru  terbentuk  dan  bergerak  di bidang pertanian, pupuk,
LPHN,
pariwisata.  Untuk  Nagari  Batu  Bulek,
Bumnag bergerak pada bidang Pamsimas, Penyewaan Hand Traktor dan
Pengelolaan  Objek  Wisata  Puncak  Pato. Selanjutnya  di  Nagari  Koto  Tinggi Bumnag  bergerak  di  bidang  Grosir Minyak  goreng,  budidaya  sapi  bali, sistem  bagi  hasil  dengan  warga.  Lalu  di Nagari  Sungai  Nyalo  IV  Koto  Mudiek, Bumnag  bergerak  di  bidang  simpan pinjam.  Yang  terakhir  di  Nagari  Paluar, Bumnag bergerak di Bidang Jasa keuangan,  Pertanian,  dan  Pengelolaan Pasar Nagari. Untuk Ketersediaan sumber daya  teknis,  manusia,  dan  sumber  daya lainnya,  setiap  nagari  memiliki  potensi sumber  daya  manusia.  Namun,  hal  yang perlu  ditekankan  adalah  untuk  membuat
sumber daya tersebut bisa kompeten pada suatu  bidang  dan  dapat  memajukan Nagari.
Sejalan dengan perkembangan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari serta tuntutan pelaksanaan tugas menggunakan
teknologi  informasi,  maka  berdasarkan observasi  peneliti  ditemukan  bahwa kualitas  sumber  daya  manusia  perangkat nagari  menjadi  salah  satu  tantangan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan nagari. Namun, dengan seringnya dilakukan pelatihan-pelatihan oleh pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat serta  pelatihan  yang  dilakukan  sendiri oleh pemerintahan nagari telah berdampak terhadap peningkatan komptensi perangkat nagari sebagai aktor utama  dalam  pelaksanaan  kegiatan  di nagari.  Secara  umum  perangkat  nagari dan  pengurus-pengurus  lembaga-lembaga di  nagari  lokus  sudah  didominasi  oleh generasi  muda  yang  memiliki  kualifikasi pendidikan minimal SLTA dan bahkan di beberapa  nagari  sudah  berpendidikan Diploma dan Sarjana.
Sumber  daya  lainnya  yang  bersifat intagible (tidak  terlihat)  adalah  jejaring dan  networking  yang  dimiliki  oleh pemerintahan nagari. Sejalan dengan hasil penelitian  Putri  (2019),  jejaring  ini umumnya  berasal  dari  para  perantau, anak  nagari  yang  menduduki  jabatan  di pemerintahan  seperti  pejabat  pemerintah daerah  dan  pusat  serta  anggota  DPRD, dari  Perguruan  Tinggi  dan  lembaga- lembaga yang peduli dengan pembangunan  nagari.  Berbagai  peluang dan informasi untuk pembangunan nagari didapatkan melalui jejaring dan networking yang dimiliki oleh pemerintahan nagari. Berdasarkan  wawancara  dengan informan dan penelusuran terhadap
berbagai bentuk keberhasilan dan prestasi nagari  rancak,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  keberhasilan  dalam  mewujdukan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan  nagari  diawali  oleh  adanya rasa  memiliki  nagari  yang  tinggi  dari anak nagari  dan kemudian didukung oleh hadirnya kepemimpinan wali nagari yang visioner  dalam  memajukan  nagari  serta mau  membuka  diri  untuk  bekerjasama dengan  semua  stakeholder.  Nilai-nilai kebersamaan  dan  kepemimpinan  visioner tersebut  melahirkan  hubungan  kerjasama yang  harmonis  antara  pemerintah  nagari dengan  stakeholder  di  tingkat  nagari, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke tingakat provinsi dan nasional.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan.  Pertama,  profil  nagari rancak  secara  umumnya  adalah  nagari berbasis  sektor  pertanian,  yang  telah meraih  banyak  prestasi  sebelum  menjadi juara  lomba  nagari  rancak  di  tingkat kabupaten dan provinsi.
Kedua, kolaborasi  aktor governance terjadi  pada setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan yaitu perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  perngawasan dan pertanggung jawaban.  Interaksi aktor yang  paling  intensif  pada  tahapan perencanaan  dan  pelaksanaan  program dan  kegiatan  di  tingkat  nagari.    Ketiga, keberhasilan  kolaborasi  dapat  dilihat  dari delapan indikator menurut Goldsmith dan Kettl (2009) karena adanya rasa memiliki nagari  yang  tinggi  dari  anak  nagari  serta adanya  kepemimpinan  wali  nagari  yang visioner  dalam  memajukan  nagari  dan mau  membuka  diri  untuk  bekerjasama dengan  semua  stakeholder,  ternasuk dengan perantau. Nilai-nilai kebersamaan dan  kepemimpinan  tersebut  melahirkan hubungan  kerjasama  yang  harmonis
antara pemerintah nagari dengan stakeholder  di  tingkat  nagari,  kecamatan, kabupaten,  bahkan  sampai  ke  tingkat provinsi dan nasional.
Model collaborative  governance dapat  diterapkan  pada  semua  nagari (desa)  meskipun  memiliki  karakteristik potensi yang berbeda-beda. Rasa banagari menjadi modal sosial yang dapat dimanfaatkan  untuk  memajukan  nagari. Oleh  karena  itu  bagaimana  mewujudkan hubungan  kerja  yang  harmonis  antara pemerintahan  nagari  dengan  stakeholder menjadi  factor  utama  terwujudnya  tata kelola  pemerintahan  nagari  rancak  di Provinsi  Sumatera  Barat.  Penguatan kapasitas kepemimpinan wali nagari  juga sangat  penting,  karena  kepemimpinan yang visioner dan kemauan membuka diri untuk  bekerjasama  dalam  memajukan nagari  menjadi  prasyarat  terwujudnya model  collaborative  governance dalam penyelenggaraan  pemerintahan  nagari. Kontribusi  hasil  penelitian  ini  yaitu menemukan  bahwa  aspek  rasa  banagari, kepemimpinan  visioner  dan  terbuka menjadi  kata  kunci  dalam  berkolaborasi. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian kepemimpinan collaborative terutama pada pemerintahan lokal.

## REKOMENDASI
Berdasarkan
temuan hasil penelitian,  dapat  direkomendasikan  saran sebagai  berikut:  pertama,  saran  praktis, pembinaan  pemerintahan  nagari  oleh pemerintahan  tingkat  atas  (kecamatan, kabupaten/kota,  provinsi  dan  pusat)  agar lebih difokuskan kepada penguatan kapasitas  kepemimpinan collaborative wali  nagari  terutama  terkait  dengan bagaimana menjaga harmonisasi
hubungan  kerja  antar  lembaga  di  tingkat nagari dan bagaimana membangun
jejaring (networking) dengan  semua stakeholder  pemerintahan  nagari  baik  di tingkat nagari, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi
maupun nasional  bahkan  internasional.  Kedua, aspek kepemimpinan wali nagari memegang peranan penting dalam berkolaborasi.  Oleh  karena  itu  penelitian selanjutnya  untuk  mendalami  temuan penelitian ini dapat dilihat dari aspek atau dimensi-dimensi kepemimpinan dikaitkan
model  collaborative  governance pada nagari rancak atau nagari secara umum di Provinsi  Sumatera  Barat  atau  Desa  di seluruh Indonesia. Dimensi kepemimpinan  lokal  cukup  menarik untuk dikaji dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia  yang  sangat  kaya  dengan keanekaragaman suku, budaya dan agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Afful-Koomson  dan  Kwabena  (2013),
Collaborative Governance in
Extractive  Industries  in  Africa . Africa: Pixedit Limited.
Ansell  dan  Alison  (2007), Collabotaive Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, November 13,p.543-570. Benton, J. Edwin (2013), Local Government Collaboration: Considerations, Issues, and Prospects . State and Local Government Review Vol. 45 (4).p. 220-223. Bungin, Burhan (2007), Penelitian Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi, Kebijakan  Publik  dan  Ilmu  Sosial lainnya. Kencana  Pranada  Media Group: Jakarta.
Ghozali,  Imam  (2006), Aplikasi  Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4). Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. Hanida,  Rozidateno  Putri , Bimbi  Irawan, Syamsurizaldi,  Wewen  Kusumi
Rahayu  (2017), Collaboration  of Stakeholders  In  Formation  and Development Nagari-Owned
Enterprise .  Policy  &  Governance R eview. Vol.1, Issue 3, p.213-227. Koiman,  Jan  (2008), Governing  in Governance , Sage Publication.
Kurniawan,  Teguh  (2009), Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi  Masyarakat  dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. Jurnal Ilmu Administrasi  dan  Organisasi,  Vol. 16 (2), p. 116-117. Lexy Moleong (1998), Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya Malau,  Hasbullah  (2013), Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, Jurnal  TINGKAP  Vol.  IX (2).p.126-140.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat  Nomor  7  Tahun  2007 tentang Pemerintahan Nagari
PP  Nomor  43  tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014.
Putri,  Annisa  Aulia  Ria  Ariany  dan Syamsurizaldi (2019), Sistem Tata
Kelola Pemerintahan Nagari Dalam  Menciptakan  Public  Value di  Nagari  Sungai  Nyalo  IV  Koto
Mudiak, Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
Publicia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol.4 (1). P.102-116.
Putri,  Annisa  Aulia  (2019), Partisipasi Perantau:  Basamo  Membangun Nagari  di  Nagari  Sungai  Pua Kabupaten Agam. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 4 (1), p. 42-54.
Rahmawati,  Ahfan,  Asrori,  dan  Hotnier Sipahutar  (2015), Implikasi  Juara
Lomba Desa Pada Perkembangan Desa. Jurnal Bina Praja  Vol. 7 (4) p.297-306. Sedarmayanti (2004), Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja .Mandar Maju:Bandung. Strauss,  Anselm    dan  Corbin,  Juliet (1990), Grounded Theory Research:  Prosedures,  Canons, and Evaluation Criteria. Qualitative  Sociology  Journal,
Vol. 13 (1), p. 3-21.
Sumarto  dan  Hetifah  (2003), Inovasi, Partisipasi dan Good Governance-20  Prakarsa  Inovatif dan  Partisipatif  di  Indonesia.
Yayasan Obor Indonesia.
Syamsurizaldi  (2012), Format  Ideal Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari  di  Provinsi  Sumatera
Barat. Jurnal  Pamong  Praja-DPN IKAPTK, Vol. 1 (1).p. Syamsurizaldi , Annisa Aulia Putri,
Suherdian  Antoni  dan  Rozidateno Putri  Hanida  (2018), Dampak Perkembangan  Sumber  Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Perencanaan  dan  Penganggaran Program dan Kegiatan Pembangunan Nagari di Kabupaten  Solok  Selatan  Tahun 2013-2016. Jurnal Pembangunan Nagari   Vol. 3 (1). P.75 – 96.
UU  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa