1 Correspondence email: muslihudin1963@yahoo.com
Jurnal Analisa Sosiologi Juli 2023, 12 (3): 465- 486
KARAKTERISTIK KORUPTOR PADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2018-2020
Isnaeni Etik Martiqoh 1 , Rin Rostikawati 2 , Muslihudin 3 , Rili Windiasih 4

## Abstract
Cases of criminal acts of corruption that are rife in the provincial and regency/city governments  show  that  the  administration  of  government  with  the  principles  of good  governance  has  not  fully  worked  out  well.  Not  only  was  there  a  spread  of authority and power from the central government to local governments, there was also  a  spread  of  corruption  cases  that  were  initially  concentrated  in  the  central government and then spread to local governments. Perpetrators of corruption or commonly referred to as corruptors are not only committed by certain groups of people, but also people in various circles who have been proven to have committed criminal acts of corruption. This study was conducted with the aim of describing the characteristics of perpetrators of corruption in the provincial and district/city governments.  The  research  was  conducted  using  quantitative  methods  with descriptive aproach. The results show that corruptors in the provincial and district governments  are  dominated  by  men  and  people  who  hold  positions  as  DPRD members,  civil  servants,  regional  heads  and  deputy  regional  heads,  judges, regional  secretaries,  DPRD  chairman  and  deputy  DPRD  chairman.  Therefore, efforts  are  needed  to  prevent  and  eradicate  corruption  in  local  governments, including by improving the bureaucratic system to be more effective and efficient, implementing  professional  ethics  as  well  as  possible,  providing  strict  legal  and social sanctions, and revising the applicable laws and regulations in the context of closing the loophole in the rubber article which is often used by corrupt actors to escape punishment.
Keywords:  Characteristics  Of  Corruptors,  Provincial  Government,  District/City Government

## Abstrak
Kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  marak  terjadi  di  pemerintah  provinsi  dan pemerintah  kabupaten/kota  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan dengan  prinsip  good  governance  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik.  Tidak hanya terjadi penyebaran wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, juga terjadi penyebaran kasus korupsi yang awalnya terpusat di pemerintah  pusat  kemudian  menyebar  hingga  ke  pemerintah  daerah.  Pelaku korupsi  atau  biasa  disebut  dengan  koruptor  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang- orang  kalangan  tertentu,  tetapi  juga  orang-orang  di  berbagai  kalangan  terbukti telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk mendeskripsikan karakteristik pelaku korupsi pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa    pelaku korupsi  pada  Pemerintah  Provinsi  maupun  Pemerintah  Kabupaten/Kota  lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dan orang-orang yang menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Hakim,  Sekretaris  Daerah,  Ketua  DPRD  serta  Wakil  Ketua  DPRD.  Fenomena korupsi  dapat  dikaji  melalui  teori  struktural  fungsional  karena  terjadinya  korupsi disebabkan oleh adanya ketidaktaatan antara pemegang kekuasaan dengan norma- norma  yang  mengatur  pelaksanaan  kekuasaan.  Beberapa  upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  memberantas  korupsi  yaitu:  memperbaiki  sistem  birokrasi menjadi  lebih  efektif  dan  efisien,  mengimplementasikan  etika  profesi  dengan sebaik-baiknya,  memberikan  sanksi  hukum  dan  sosial  yang  tegas,  serta  merevisi peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  rangka  menutup  celah  pasal karet yang seringkali digunakan oleh pelaku korupsi untuk membebaskan diri dari hukuman.
Kata  Kunci:  Karakteristik  Koruptor,  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah Kabupaten / Kota

## PENDAHULUAN
Korupsi sekarang ini telah menjadi penyakit sosial masyarakat  yang tak kunjung membaik. Tidak hanya di wilayah tertentu saja, penyakit sosial tersebut  semakin  sering  dijumpai  di  berbagai  wilayah    karena  hampir  di setiap negara menghadapi permasalahan korupsi (Izziyana, 2016). Termasuk di Indonesia, korupsi menjadi hal yang semakin ramai diperbincangkan oleh masyarakat  karena  dampak  yang  ditimbulkan  dari  korupsi  sangatlah  besar (Muslihudin,  2019).  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk  mengatasi korupsi,  namun  praktik-praktik  korupsi  masih  sering  terjadi  hampir  di berbagai sektor terutama pada sektor pemerintahan. Sektor pemerintahan di negara-negara  berkembang  termasuk  Indonesia  sangat  rawan  terjadi  tindak pidana korupsi karena sektor pemerintahan memiliki andil yang begitu besar dalam  masyarakat  terutama  dalam  bidang  politik  dan  ekonomi  (Klitgaard, 2005).
Transisi  pemerintahan  di  Indonesia  yang  pada  awalnya  bersifat sentralistik  beralih  menjadi  desentralistik  telah  memunculkan  istilah otonomi  daerah.  Secara  sederhana,  otonomi  daerah  diberikan  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang didalamnya terdapat seperangkat hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga dan jalannya  pemerintahan  oleh  satuan  organisasi  pemerintah  di  daerah. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Utami  (2018)  menunjukkan  bahwa  adanya otonomi  daerah  selain  memberikan  kewenangan  untuk  mengatur  jalannya pemerintahan di tingkat daerah juga memberikan celah terjadinya korupsi di daerah.  Berlakunya otonomi daerah membuat  para pemangku jabatan  lebih berkuasa dan hal tersebut belum tentu dapat dikendalikan dan berujung pada
penyalahgunaan  wewenang  yang  awalnya  terjadi  di  tingkat  pusat,  ikut menyebar di tingkat daerah. Tidak hanya penyebaran dalam hal pelaksanaan kebijakan  pemerintahan,  tetapi  juga  penyebaran  dalam  hal  korupsi.  Selain itu,  pejabat  pemerintahan  yang  seharusnya  dapat  menjalankan  perannya dengan  baik  termasuk  dalam  melayani  masyarakat  justru  menjadi  pelaku utama  kasus  korupsi  dan  hal  tersebut  dapat  menghambat  terwujudnya pemerintahan berdasarkan prinsip good governance.
Persoalan tentang korupsi  yang terjadi  di  sektor pemerintahan tidak hanya dikaji dalam satu disiplin ilmu saja, karena korupsi memiliki berbagai faktor  yang  mempengaruhinya.  Oleh  karena  itu  perlu  dihadapkan  pada tindakan hukum  atau sanksi sosial yang keras demi mencegah menyebarnya perilaku  korupsi.  Sosiologi  sebagai  disiplin  ilmu  yang  memiliki  kontribusi pada studi korupsi dalam menghubungkan pembangunan dan korupsi dapat mengkaji  permasalahan  korupsi.  Sosiologi  memandang  korupsi  sebagai sebuah masalah sosial karena terjadi hampir di semua sektor dan dilakukan oleh  sebagian  besar  lapisan  masyarakat.  Sosiologi  membahas  fenomena korupsi  melalui  teori-teori  sosiologi  salah  satunya  teori  struktural fungsional. Teori ini menjelaskan bahwa korupsi yang terjadi di masyarakat karena  adanya  ketidaktaatan  pemegang  kekuasaan  terhadap  norma-norma yang mengatur pelaksanaan kekuasaan.
Pelaku tindak pidana korupsi atau disebut dengan koruptor,  saat  ini tidak  hanya  orang-orang  yang  berasal  dari  kalangan  tertentu  tetapi  dapat juga  berasal  dari  berbagai  kalangan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Listyo Yuwanto (2015) mengenai profil koruptor menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan  basic  human  values  terdapat  lima  tipe  koruptor.  Koruptor  lebih cenderung memperlihatkan sisi negatif dari setiap nilai basic human values, yaitu  tradition,  hedonism,  security,  conformity,  achievement,  stimulation, self  direction  dan  power.  Karakteristik  pelaku  korupsi  dapat  dilihat berdasarkan jenis kelamin dan posisi jabatan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah perbedaan kodrati yang tidak dapat dipertukarkan. Tetapi ketika  masuk  dalam  ranah  pelaku  korupsi,  perbedaan  antara  laki-laki  dan perempuan  tidak  dapat  dibedakan  secara  tegas.  Seringkali  laki-laki diidentikan  dengan  korupsi  di  Indonesia  hingga  menimbulkan  pandangan bahwa  laki-laki  menjadi  bagian  dari  kaum  yang  rakus  dengan  uang.
Sedangkan perempuan dianggap tidak berperan dalam korupsi karena sifat- sifat  gender  yang  melekat  padanya  dan  menurut  Wijayanto  &  Zachrie (2009)  perempuan  lebih  cenderung  bersikap  antikorupsi.  Sejalan  dengan penelitian tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kennedy & Siregar (2017)  tentang  Analisa  Perilaku  Fraud  Tipologi  Korupsi  Ditinjau  dari Demografi  Pelaku  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  jenis  kelamin,  pelaku korupsi cenderung didominasi oleh laki-laki.
Dari sisi  posisi jabatan, koruptor tidak hanya  dilakukan oleh orang- orang  yang  menduduki  jabatan  pada  posisi  atas  tetapi  juga  mereka  yang menduduki  pada  posisi  bawah.  Korupsi  telah  tumbuh  subur  di  lembaga pemerintahan,  termasuk  di  lembaga  pemerintah  daerah.  Adanya  otonomi daerah  dan  sistem  birokrasi  yang  telah  membudaya  dan  berorientasi  pada uang seringkali menimbulkan permasalahan serius seperti korupsi.
Para  pejabat  publik  memiliki  wewenang  dan  kekuasaan  yang  besar sangat  rawan  terjadinya  tindakan  penyalahgunaan.  Penyalahgunaan wewenang  tersebut  berdampak  pada  korupsi  yang  semakin  sering  terjadi. Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Al  Hafis  &  Yogia  (2017)  tentang Abuse  of  Power:  Tinjauan  Terhadap  Penyalahgunaan  Kekuasaan  oleh Pejabat  Publik  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa penyebab  terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pejabat  publik  yaitu punishment yang dirasakan dari hasil penyalahgunaan kekuasaan cenderung lebih  ringan,  penyalahgunaan  kekuasaan  dapat  direkayasa  dan  dikelabui dalam  bentuk  wuujud  fisik  pertanggungjawaban,  adanya  keinginan  untuk mengembalikan  modal  yang  cukup  besar,  sistem  check  and  balance  yang tidak begitu baik di pemerintahan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafis & Yogia  (2017), terdapat penelitian serupa  yang dilakukan oleh Haboddin & Rozuli (2017) tentang birokrasi, korupsi dan kekuasaan. Dalam penelitiannya  disebutkan  bahwa  birokrasi  merupakan  institusi  yang memiliki kekuasaan  yang besar dalam tata kelola pemerintahan. kekuasaan yang  besar  dapat  disalahgunakan  salah  satunya  bentuknya  adalah  korupsi. Korupsi  yang  terjadi  dalam  birokrasi  pemerintah  dapat  berakibat  fatal diantaranya  dapat  memperburuk  layanan  publik,  memperburuk  kinerja pemerintah dan merugikan masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada topik  tentang  karakteristik  koruptor  berdasarkan  jenis  kelamin  serta  posisi jabatan  pada  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  di Indonesia  dan  dianalisis  menggunakan  teori  sosiologi  yaitu  struktural fungsional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data sekunder. Penelitian ini memanfaatkan data yang diperoleh  dari  publikasi  penanganan  perkara  tahap inkracht dari  situs website  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dari  bulan  Januari  hingga Desember  yang  terbit  setiap  satu  tahun  sekali  dan  diunggah  pada  rentang waktu  2018  hingga  2020.  Melalui  pendekatan  deskriptif,  penelitian  ini ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  karakteristik  kasus korupsi  yang terjadi  di  sektor pemerintah daerah. Adapun tahapan analisis data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:
Pertama ,  Tahap  perumusan  masalah.  Masalah  pokok  yang  diteliti dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  karakteristik  koruptor  pada Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia. Permasalahan  mengenai  hal  tersebut  dapat  memanfaatkan  data  sekunder yang tersedia pada situs website Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedua , Tahap penentuan observasi dan unit analisis. Penentuan unit observasi  dan  unit  analisis  dapat  menjawab  mengenai  pertanyaan  seputar data yang dimanfaatkan berada pada tingkat organisasi, daerah atau negara serta hal apa yang nantinya akan diobservasi. Unit analisis yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  tingkat  daerah  dan  unit  observasi  yang digunakan yaitu karakteristik koruptor.
Ketiga , Tahap pengecekan kembali ketersediaan data. Analisis Data Sekunder  memerlukan  pengecekan  kembali  apakah  data  yang  akan digunakan tersedia dan dapat diakses serta lengkap. Oleh karena itu, setelah menentukan  unit  observasi  dan  unit  analisis,  Peneliti  melakukan pengecekan  kembali  terkait  ketersediaan  data  yang  dapat  diakses  dalam situs web Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Isnaeni Etik Martiqoh 1 , Rin Rostikawati 2 , Muslihudin 3 , Rili Windiasih 4
Keempat, Tahap  studi  pustaka.  Untuk  memudahkan  proses operasionalisasi konsep menjadi definisi operasional maka diperlukan studi pustaka.  Melalui  studi  pustaka,  dapat  memperkaya  pengetahuan  mengenai permasalahan karakteristik koruptor melalui literatur yang dikumpulkan.
Kelima ,  Tahap  pengumpulan  data.  Data  yang  dikumpulkan mengenai  karakteristik  koruptor  berupa  karakteristik  koruptor  berdasarkan jenis kelamin dan posisi jabatan.
Keenam, Tahap pengodingan dan pengolahan data sekunder. Setelah data  terkumpul,  tahapan  selanjutnya  yaitu  melakukan  pengodingan  dan diolah menggunakan alat statistik yang sesuai.
Ketujuh, Tahap  penyajian  dan  interpretasi  data.  Data  yang  telah diolah  kemudian  disajikan  menggunakan  tabel,  grafik,  atau  pie  chart  agar dapat memudahkan untuk dibaca.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

## Karakteristik Koruptor Berdasarkan Jenis Kelamin
Saat  ini  koruptor  tidak  hanya  didominasi  oleh  kalangan  tertentu, sekarang ini tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh berbagai kalangan. Berdasarkan  jenis  kelamin,  tindak  pidana  korupsi  dapat  dilakukan  oleh orang-orang  yang  berjenis  kelamin  laki-laki  maupun  perempuan.  Berikut merupakan  data  terkait  karakteristik  pelaku  korupsi  berdasarkan  jenis kelamin  pada Pemerintah Provinsi  dan Pemerintah Kabupaten/ Kota tahun 2018 hingga tahun 2020:
Gambar 1. Karakteristik koruptor berdasarkan jenis kelamin
Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota 88,24% 82,14% 11,76% 17,86% Laki-Laki Perempuan
Data  pada  gambar  1  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Provinsi maupun  Pemerintah  Kabupaten/Kota  kasus  korupsi  berdasarkan  jenis kelamin  lebih banyak didominasi  oleh kelompok laki-laki. Adapun jumlah kasus korupsi pada Pemerintah Provinsi sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2020 yang dilakukan oleh laki-laki sejumlah 60 kasus (88,24%) dan 8 kasus (11,76%)  dilakukan  oleh  pejabat  perempuan.  Sementara  itu,  jumlah  kasus korupsi  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  sepanjang  tahun  2018  hingga tahun  2020  yang  menjerat  laki-laki  sejumlah  115  kasus  (82,14%) dan  25 kasus (17,86%) menjerat perempuan. Hal ini membuktikan bahwa laki-laki memiliki andil yang cukup besar terhadap praktik korupsi di pemerintahan dibandingkan  dengan  perempuan  karena  laki-laki  lebih  banyak  bekerja  di sektor publik dan menduduki banyak jabatan strategis di pemerintahan.
Peran  dalam  menjalankan  dan  mengontrol  laju  pemerintahan  lebih banyak dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan, sehingga keikutsertaan  perempuan  dalam  praktik  korupsi  terbatas.  Hal  ini  sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Kencono & Wardhana (2013) yang  menunjukkan  bahwa  faktor  gaya  kepemimpinan,  budaya  ketimuran, psikologi  perempuan,  dan  partisipasi  perempuan  dalam  ranah  politik membatasi  ruang  gerak  perempuan,  sehingga  dalam  sektor  publik perempuan cenderung tidak korup dan jarang terlibat dalam praktik korupsi daripada  laki-laki.  Selain  itu,  minimnya  keikutsertaan  perempuan  dalam praktik korupsi  juga memiliki  peranan dalam memberantas korupsi  karena mereka  diyakini  memiliki  dukungan  sosial,  kepercayaan  religius  serta kontrol  yang  dapat  menjadi  perangkat  dalam  mendapatkan  kecerdasan intelektual,  kepekaan  sosial,  integritas  terhadap  agama,  keluarga,  bangsa dan  negara  yang  pada  akhirnya  dapat  turut  serta  dalam  mencegah  dan memberantas  korupsi  baik  pada  sektor  domestik  maupun  sektor  publik (Bilondatu, 2018).
Selain  itu,  adanya  pemahaman  di  masyarakat  yang  menganggap bahwa  laki-laki  sudah  seharusnya  menanggung  kebutuhan  hidup keluarganya,  telah  membuat  posisi  laki-laki  sebagai  tulang  punggung keluarga  utama  yang  mencari  sumber  penghasilan  untuk  pemenuhan kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Tuntutan  untuk  mencari  penghasilan kebutuhan  sehari-harinya  dapat  terpenuhi  seringkali  memicu  depresi
sehingga laki-laki akan melakukan apa saja yang dapat memenuhi tuntutan tersebut  termasuk  melakukan  perilaku  menyimpang  seperti  halnya  korupsi untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Berbeda  dengan  perempuan  yang lebih  mengedepankan  perasaan,  mereka  cenderung  lebih  teliti  dan  berhati- hati  ketika  mengambil  sebuah  tindakan  termasuk  tindak  pidana  korupsi karena  mereka  memiliki  kekhawatiran  pada  dampak  dari  tindakan  yang dilakukannya.
Korupsi  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja  yang  memiliki kecenderungan untuk bersikap korup dan korupsi tidak memandang semata yang  ada  pada  diri  pelakunya.  Seperti  pada  data  gambar  2,  menunjukkan bahwa  korupsi  khususnya  di  Indonesia  tidak  mengenal  jenis  kelamin  dan dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Meskipun angka pelaku korupsi  yang  menjerat  perempuan  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  laki- laki,  hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  pada  sektor  pemerintahan perempuan  masih  rawan  terjerat  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang disebabkan  oleh  pemahaman  mereka  yang  belum  sepenuhnya  dapat memahami jalannya politik pemerintahan yang cukup rumit.

## Karakteristik Koruptor Berdasarkan Posisi Jabatan
Selain dapat dilihat dari sisi jenis kelamin, pelaku korupsi juga dapat dilihat  berdasarkan  kedudukan  jabatan.  Berikut  merupakan  data  yang menunjukkan  karakteristik  pelaku  korupsi  pada  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah  Kabupaten  Tahun  2018-2020  berdasarkan  kedudukan jabatannya:
Gambar 2. Karakteristik koruptor berdasarkan posisi jabatan
1,77% 22,57% 0,44%0,44% 4,87% 19,03% 0,44% 1,77% 0,44% 22,12% 0,88% 2,65% 22,57%
Gambar  2  menunjukkan  bahwa  kasus  korupsi  yang  terjadi  selama tahun  2018  hingga  tahun  2020  pada  Pemerintah  Provinsi  sebagian  besar dilakukan  oleh  pelaku  yang  memiliki  kedudukan  jabatan  sebagai  Anggota DPRD  Provinsi  sejumlah  51  orang    (22,57%)  dan  di  urutan  kedua  disusul oleh  pelaku  korupsi  yang  memiliki  kedudukan  jabatan  sebagai  Pegawai Negeri  Sipil  Provinsi  sejumlah  11  orang  (4,87%).  Selanjutnya,  di  urutan ketiga  diikuti  oleh  pelaku  yang  memiliki  kedudukan  jabatan  sebagai gubernur  sejumlah  4  orang  (1,77%).  Kemudian  pelaku  korupsi  yang menduduki  jabatan  sebagai  sekretaris  daerah  provinsi  berada  di  urutan  ke empat  sebanyak  1  orang  (0,44%) dan  pelaku  yang  berkedudukan  sebagai hakim  menempati  posisi  terakhir  dengan  sebanyak  1  orang    (0,44%) . Berbeda  dengan  Pemerintah  Provinsi  yang  sebagian  besar  pelaku  korupsi didominasi  oleh  orang-orang  yang  menduduki  jabatan  sebagai  Anggota DPRD, pada Pemerintah Kabupaten/Kota kejahatan korupsi  sebagian besar dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  Kabupaten  dengan  jumlah  sebesar  51 orang  (22,57%) dan  diikuti  oleh  pelaku  korupsi  yang  menduduki  jabatan sebagai  Anggota  DPRD  sejumlah  50  orang  (22,12%)  menempati  posisi kedua.  Pada  posisi  ketiga,  ditempati  oleh  pelaku  korupsi  yang  menduduki jabatan  sebagai  bupati  sebanyak  43  orang  (19,03%) . Pelaku  korupsi  yang berkedudukan  sebagai  hakim  berada  pada  posisi  keempat  dengan  jumlah sebanyak  6  orang  (2,65%). Selanjutnya  pelaku  korupsi  yang  menduduki jabatan  sebagai  Ketua  DPRD  Kabupaten  menempati  posisi  kelima  dengan jumlah  sebanyak  4  orang  (1,77%). Pelaku  korupsi  yang  berkedudukan sebagai  sekretaris  daerah  kabupaten  sejumlah  2  orang  (0,88%).  Kemudian pelaku  yang  berkedudukan  sebagai  wakil  bupati  dan  Wakil  Ketua  DPRD Kabupaten  menempati  posisi  terakhir  dengan  masing-masing  jumlah  yang sama yaitu 1 orang (0,44%).
a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Berdasarkan  kedudukan  jabatan,  hingga  saat  ini  kasus  korupsi masih terus menjerat sejumlah kepala daerah baik pada daerah provinsi maupun daerah kabupaten. Berikut merupakan daftar kepala dan wakil kepala  daerah  yang  terjerat  kasus  korupsi  selama  tahun  2018  hingga tahun 2020:
Tabel 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang korupsi
No. Nama Jabatan 1. Siti Masitha Soeparno Wali Kota Tegal 2. Marthen Dira Tome Bupati Sabu Raijua 3. Ok Arya Zulkarnain Bupati Batubara 4. Rita Widyasari Bupati Kutai Kertanegara 5. Mustafa Bupati Lampung Tengah 6. Moch. Anton Wali Kota Malang 7. Tubagus Iman Ariyadi Wali Kota Cilegon 8. Marianus Sae Bupati Ngada 9. Ridwan Mukti Gubernur Bengkulu 10.  Rudy Erawan Bupati Halmahera Timur 11.  Imas Aryumningsih Bupati Subang 12.  Mohammad Yahya Fuad Bupati Kebumen 13.  Adriatma Dwi Putra Wali Kota Kendari 14.  Masud Yunus Wali Kota Mojokerto 15.  Ahmadi Bupati Bener Meriah 16.  Zumi Zola Zulkifli Gubernur Jambi 17.  Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto 18.  Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan 19.  Eddy Rumpoko Wali Kota Batu 20.  Abubakar Bupati Bandung Barat 21.  Tasdi Bupati Purbalingga 22.  Agus Feisal Hidayat Bupati Buton 23.  Ahmad Subhan Wakil Bupati Malang 24.  Pangonal Harahap Bupati Labuhan Batu 25.  Nyono Suharli Wihandoko  Bupati Jombang 26.  Rendra Kresna Bupati Malang 27.  Neneng Hasanah Yasin Bupati Bekasi 28.  Syahri Mulyo Bupati Tulungagung 29.  Sunjaya Purwadisastra Bupati Cirebon 30.  Abdul Latif Bupati Hulu Sungai Tengah 31.  Remigo Yolanda Berutu Bupati Pakpak Bharat 32.  Ahmad Marzuqi Bupati Jepara 33.  Khamami Bupati Mesuji 34.  Samanhudi Anwar Wali Kota Blitar 35.  Sri Wahyumi M. Manalip Bupati Kepulauan Talaud 36.  Setiyono Wali Kota Pasuruan 37.  Ahmad Hidayat Mus Bupati Sula 38.  Zainudin Hasan Bupati Lampung Selatan 39.  Irwandi Yusuf Gubernur Aceh 40.  Nurdin Basirun Gubernur Kepulauan Riau 41.  Irvan Rivano Muchtar Bupati Cianjur 42.  Suryadman Gidot Bupati Bengkayang 43.  Dzulmi Eldin S. Wali Kota Medan 44.  Agung I. Mangkunegara Bupati Lampung Utara 45.  Supendi Bupati Indramayu 46.  Saiful Ilah Bupati Sidoarjo
47.  Muhammad Tamzil
Bupati Kudus
Sumber:  Publikasi  penanganan  perkara  inkracht  KPK,  2018- 2020
Berdasarkan Tabel 1 di atas, kasus korupsi  yang menjerat kepala daerah  sebagian  besar  didominasi  oleh  kalangan  bupati  selanjutnya  di posisi kedua disusul oleh kalangan walikota. Kemudian di posisi ketiga disusul  oleh kalangan  gubernur dan terakhir wakil  bupati. Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  korupsi  masih  banyak  menjerat  sejumlah  kepala daerah di Indonesia. Adapun faktor penyebab semakin banyaknya kasus korupsi  yang  menjerat  kepala  daerah  menurut  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2016) dalam laporan penelitiannya  yang berjudul Faktor-faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi, yaitu:
1) Monopoli kekuasaan
Sebagai pemegang kekuasaan paling tinggi dalam pemerintah  daerah,  kepala  daerah  memiliki  wewenang  penuh  dalam mengelola  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD), merekrut pejabat daerah, memberikan izin sumber daya alam, membuat peraturan  kepala  daerah  serta  pengadaan  barang  dan  jasa.  Hal  tersebut menjadi  penyebab  kepala  daerah  terjerat  kasus  tindak  pidana  korupsi melalui kasus suap dan gratifikasi.

## 2) Diskresi kebijakan
Berdasarkan  Pasal  9  Undang-undang  No.  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  dijelaskan  pengertian  diskresi sebagai berikut:
“Keputusan  dan/atau  tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan  untuk  mengatasi  persoalan konkret  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam hal  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  pilihan,  tidak mengatur,  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas,  dan/atau  adanya  stagnasi pemerintahan.”
Salah  satu  asas  umum  pemerintahan  yang  paling  mendasar adalah  larangan  dalam  menyalahgunakan  wewenang  dan  bertindak sewenang-wenangnya.  Namun,  pada  kenyataannya  banyak  Pejabat Pemerintahan yang melanggar asas tersebut. Kasus korupsi yang terjadi di  pemerintah  daerah  seperti  halnya  korupsi  dalam  pengadaan  barang dan  jasa  serta  penyalahgunaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah (APBD) berkaitan erat dengan diskresi. Hal ini disebabkan oleh korupsi  yang  terjadi  banyak  melibatkan  wewenang  dalam  penggunaan diskresi oleh kepala daerah (Aditya, 2017).

## 3) Akuntabilitas yang lemah
Akuntabilitas  yang  lemah  menjadi  salah  satu  indikasi penyebab  kepala  daerah  melakukan  korupsi.  Hal  tersebut  dibuktikan oleh  transparansi  dalam  pengelolaan  anggaran,  pengelolaan  aset,  serta pengadaan  barang  dan  jasa  yang  masih  cukup  lemah,  sehingga  dapat membuka  celah  terjadinya  korupsi  yang  dilakukan  oleh  kepala  daerah semakin tinggi.
Selain  tiga  faktor  utama  di  atas,  terdapat  faktor  lain  yang menjadi penyebab kepala daerah terjerat korupsi diantaranya mahalnya biaya  pemilihan  umum  kepala  daerah  (Muslihudin  dkk,  2018).  Secara langsung,  pemilihan  umum  kepala  daerah  membutuhkan  biaya  politik yang cukup besar sehingga ketika terpilih menjadi kepala daerah perlu melakukan  pengembalian  biaya  politik  yang  telah  dikeluarkan  selama proses  pemilihan  serta  tambahan  modal  ketika  mencalonkan  diri menjadi  kepala  daerah  kembali  (Rumesten,  2014).  Selain  itu, kompetensi dalam mengelola keuangan daerah yang masih kurang serta kurangnya  pemahaman  terhadap  peraturan  juga  menjadi  penyebab kepala daerah melakukan korupsi.

## b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
Sebagai  salah  satu  unsur  penyelenggara  pemerintah  daerah selain  kepala  daerah,  DPRD  yang  di  dalamnya  mencakup  Ketua,  dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD memiliki peranan yang cukup besar dalam  dalam  mewujudkan  sistem  pemerintahan  yang  baik,  bersih  dan transparan  demi  kesejahteraan  bersama.  Tetapi  sebagian  dari  mereka justru  melakukan  korupsi  yang  merupakan  tindakan  menyimpang  dari peranannya.
Adapun  salah  satu  kasus  korupsi  yang  menjerat  sejumlah anggota  DPRD  yang  telah  menyita  perhatian  banyak  publik  adalah kasus  korupsi  massal  Anggota  DPRD  Kota  Malang.  Kasus  korupsi
massal  Anggota  DPRD  menunjukkan  lemahnya  kinerja  DPRD  Kota Malang.  Lemahnya  kinerja  DPRD  Kota  Malang  salah  satunya disebabkan  karena  fungsi  pengawasan  yang  belum  berjalan  maksimal (Ningsi,  2018).    Menurut  Saut  Situmorang  selaku  Wakil  Ketua  KPK (Putri,  2018)  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  korupsi massal  di  DPRD  Malang  adalah  rendahnya  integritas  para  anggota DPRD  Malang.  Adapun  faktor  lain  yang  turut  menjadi  penyebab terjadinya  korupsi  massal  di  DPRD  adalah  sistem  pemerintahan  yang mendukung  terjadinya  korupsi  dan  sistem  peraturan  perundang- undangan  yang  lemah  sehingga  dapat  membuka  peluang  terjadinya tindak  pidana  korupsi  serta  pengawasan  dari  pihak-pihak  yang berwenang masih kurang efektif (Handayani, 2018).
Selain  itu,  terdapat  empat  modus  korupsi  di  DPRD  yaitu, mark  up anggaran,  melipatgandakan  item  penerimaan  anggota  dewan melalui  berbagai  strategi  dan  yang  dominan  dilakukan  adalah  dengan memasukkan unit anggaran yang berbeda dalam satu fungsi. Kemudian modus  ketiga  adalah  pengadaan  pos  penerimaan  anggaran  yang sebenarnya tidak diatur dalam peraturan pemerintah dan modus terakhir yaitu  korupsi  dalam  pelaksanaan  program  kegiatan  dewan.  Dari keempat  modus  tersebut,  modus  keempat  merupakan  modus  korupsi yang  paling  sering  terjadi  bahkan  hampir  terjadi  di  berbagai  lembaga pemerintahan (Bahri, 2017).

## c. Sekretaris Daerah
Sekretaris  daerah  sebagai  unsur  pembantu  pimpinan pemerintah  daerah  memiliki  tugas  membantu  kepala  daerah  dalam penyusunan  kebijakan,  pengoordinasian  dinas  daerah  dan  lembaga teknis daerah serta bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Sebagai  unsur  pembantu  pimpinan  pemerintah  daerah,  dalam melaksanakan tugasnya  seringkali ditemui tindakan menyimpang  yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sekretaris daerah.
Tindak  pidana  korupsi  yang  menjerat  sekretaris  daerah disebabkan  karena  adanya  ruang  untuk  melakukan  tindak  pidana korupsi  seperti  mark  up  harga,  pengadaan  yang  tidak  sesuai  dengan
kebutuhan  serta  manipulasi  pemilihan  pemenang.  Celah  untuk melakukan  tindakan  melawan  hukum  tersebut  berasal  dari  tahapan proses  pengadaan  barang  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun  2018  yang  terdiri  atas  proses  perencanaan  anggaran,  proses perencanaan persiapan pengadaan barang/ jasa (PBJ), pelaksanaan PBJ pemerintah,  proses  serah  terima  dan  pembayaran  serta  proses pengawasan dan pertanggungjawaban   (Satriadin & Syamsudin, 2018).

## d. Hakim
Sebagai  penegak  keadilan  dan  hukum,  seorang  hakim memiliki  kode  etik  dan  pedoman  berperilaku  dalam  menjalankan tugasnya.  Hal  tersebut  menjadi  penting  bagi  seorang  hakim  agar  tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.  Namun  pada  kenyataannya,  masih  terdapat  beberapa  hakim yang melakukan tindakan menyimpang dari kode etik hakim. Salah satu tindakan  menyimpang  dari  kode  etik  yang  dilakukan  seorang  hakim adalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Korupsi  yang  menjerat sejumlah hakim baik pada tingkat pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri menandakan kegagalan dalam proses penegakkan hukum.
Kasus  korupsi  yang  menjerat  sejumlah  hakim  menunjukkan bahwa  tindakan  yang  mereka  lakukan  terbukti  telah  menyimpang  dari kode  etik  yang  telah  diatur  dan  merusak  nilai-nilai  keadilan.  Adapun faktor  yang  menjadi  penyebab  seorang  hakim  terlibat  dalam  kasus korupsi  adalah  kualitas  dan  kemandirian  dari  hakim  itu  sendiri  serta terjadinya  intervensi  pada  saat  memeriksa  dan  mengadili  perkara, sehingga dibutuhkan independensi  juga  akuntabilitas pada diri seorang hakim pada saat memeriksa dan mengadili sebuah perkara (Rais, 2017).

## e. Pegawai Negeri Sipil
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  memiliki  peranan  penting sebagai  perencana,  pelaksana  dan  pengawas  penyelenggaraan  tugas umum  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional  melalui  pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik  serta  bersih  dari  praktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Namun
dalam proses pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik, masih sering dijumpai  PNS  yang  terlibat  dalam  praktik  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme.    Hal  ini  sejalan  dengan  temuan  tren  kasus  korupsi  oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh  PNS  di  Pemerintah  Daerah  (PEMDA)  baik  PEMDA  Tingkat  I maupun  PEMDA  Tingkat  II  sama-sama  menduduki  peringkat  teratas. Adapun  modus  korupsi  yang  dilakukan  oleh  PNS  menurut  Emerson Yuntho  selaku  Koordinator  Divisi  Hukum  dan  Monitoring  Peradilan ICW, yaitu penyimpangan pada sektor pengadaan barang dan jasa yang sumbernya  berasal  dari  alokasi  dana  APBD  atau  alokasi  dana  khusus (dak)  yang  dikirim  dari  pusat.  Kemudian  modus  suap  menyuap  pada proses perijinan, konsesi yang dikeluarkan, alih fungsi hutan, dan relasi pengusaha (Indonesia Corruption Watch, 2015).
Salah  satu  aktivitas  yang  memiliki  pengaruh  dalam mewujudkan  pembangunan  di  Indonesia  adalah  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah.  Pengadaan  barang  dan  jasa  menjadi  unsur  penting dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  karena  dalam  mewujudkan pelayanan kepada masyarakat  yang berupa pembangunan fisik maupun nonfisik  tentu didukung oleh aktivitas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Namun pada pelaksanaannya, sektor pengadaan barang dan jasa  menjadi  salah  satu  modus  korupsi  yang  banyak  menjerat  PNS  di pemerintah daerah. Penyalahgunaan pada sektor pengadaan barang dan jasa  disebabkan  oleh  persekongkolan  antara  pejabat  pengadaan  seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (POKJA), maupun pihak  penyedia  barang  dan  jasa.  Persekongkolan  tersebut  berupa penyerahan perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh PPK tanpa memeriksa  kembali  kepada  pihak  penyedia  barang  dan  jasa  atau makelar  dengan  melipatgandakan  harga  barang  guna  memperoleh keuntungan  untuk  pribadi  maupun  kelompok  (Aksan,  Mas,  & Renggong, 2021).

## Pembahasan
Korupsi  menjadi  salah  satu  permasalahan  yang  dikaji  dalam Sosiologi  Korupsi  karena  dapat  merusak  struktur  pemerintahan  dan menghambat  pembangunan.  Sosiologi    memfokuskan  pada  pembahasan fenomana  korupsi  melalui  teori  sosiologi  salah  satunya  yaitu  Struktural Fungsional.  Menurut  teori  Sturktural  Fungsional,  kehidupan  sosial masyarakat berlangsung dalam keselarasan dan keteraturan karena tiap-tiap anggota  masyarakat  mematuhi  norma  sosial  yang  berlaku.  Tetapi  tidak semua  anggota  masyarakat  mematuhi  norma  sosial  yang  berlaku  karena perbedaan  antara  tujuan  yang  ditetapkan  oleh  kelompok  dengan  cara  dan sarana  untuk  mencapapainya.  Fenomena  korupsi  dapat  dikaji  melalui  teori Struktural  Fungsional  karena  kasus  korupsi  yang  terjadi  disebabkan  oleh adanya  ketidaktaatan  antara  pemegang  kekuasaan  dengan  norma-norma yang mengatur pelaksanaan kekuasaan.
Berdasarkan  teori  Struktural  Fungsional  tersebut,  menunjukkan bahwa  korupsi  terjadi  karena  ketidaksesuaian  antara  pemegang  kekuasaan dengan  norma-norma  pelaksanaan  kekuasaan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat pada  karakteristik  koruptor  menurut  jenis  kelamin  dan  posisi  jabatan. Dominasi keikutsertaan laki-laki dalam lingkungan pemerintahan cenderung lebih besar daripada perempuan. Hal  tersebut  tentu  tidak lepas dari budaya Indonesia  yang  sebagian  besar  menganut  sistem  patriarki.  Sistem  patriarki telah membuat  posisi  laki-laki berada lebih  tinggi  daripada perempuan dan pada  akhirnya  menciptakan  keistimewaan  bagi  laki-laki  sebagai  pemegang kekuasaan  paling  besar.  Sebagai  pemegang  kekuasaan  paling  besar  dan menduduki  jabatan-jabatan  strategis  di  pemerintahan  serta  memiliki kekuasaan  dalam  pengambilan  kebijakan,  laki-laki  dianggap  lebih berpikiran  logis  dan  lebih  berani  dalam  mengambil  risiko  saat  melakukan tindak  pidana  korupsi.  Hal  tersebut  membuat  celah  terjadinya  korupsi semakin  besar  dan  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  jumlah kasus korupsi lebih banyak dilakukan oleh laki-laki.
Sementara  itu,  menurut  posisi  jabatan  pelaku  korupsi  cenderung didominasi  oleh  pejabat-pejabat  yang  memegang  kekuasaan  besar  di pemerintahan seperti halnya Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan Anggota
DPRD. Sebagai  seorang pemimpin dan perwakilan rakyat  yang diharapkan dapat  melaksanakan  tugas  dan  menggunakan  wewenangnya  dengan  baik, tetapi  justru  melakukan  penyalahgunaan  wewenang  yang  dapat  merusak keteraturan  dalam  pemerintahan  dan  dapat  menurunkan  kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Shah  &  Schacter  (2004)  mengkategorikan  3  jenis  korupsi  yaitu grand  corruption,  state  or  regulatory  capture dan bureaucratic  or  petty corruption . Grand  corruption merupakan  jenis  korupsi  yang  dilakukan dengan  menyalahgunakan  sumber  daya  publik  oleh  pejabat  pemerintah. State or  regulatory capture merupakan jenis  korupsi  yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi  oleh instansi  pemerintah dengan instansi swasta.  Sementara  itu, bureaucratic  or  petty  corruption merupakan  jenis korupsi  yang  dilakukan  dengan  menyalahgunakan  jabatan  untuk mendapatkan uang pelicin oleh pejabat publik. Grand corruption dan state or regulatory capture merupakan jenis korupsi yang banyak dilakukan oleh elit  politik  atau  pejabat  pemerintah  yang  memiliki  kewenangan  dalam merancang kebijakan atau perundang-undangan, sedangkan bureaucratic or petty  corruption merupakan  jenis  korupsi  yang  terjadi  di  lingkungan pelayanan  publik  dan  dilakukan  oleh  pegawai  negeri  sipil  yang  menjadi bagian dari pelaksana kebijakan.
Berdasarkan kategori jenis korupsi menurut Shah & Shacter, korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah serta ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD termasuk dalam Grand Corruption. Mereka memiliki  kewenangan  yang  besar  dalam  membuat  kebijakan  dan  berperan penting  dalam  pemerintahan,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan sebagian  besar  dari  mereka  dapat  terjerat  dalam  kasus  korupsi  yang dilakukan  dengan  menyalahgunakan  wewenang  demi  mendapatkan keuntungan  bagi  diri  sendiri  maupun  kelompok.  Sementara  itu,  Pegawai Negeri  Sipil  baik  pada  Pemerintah  Provinsi  maupun  Pemerintah Kabupaten/Kota,  termasuk  dalam bureaucratic  or  petty  corruption. Sebagian  besar  dari  mereka  terjerat  kasus  korupsi  berupa  suap  menyuap, dengan menyalahgunakan jabatannya demi memperoleh uang pelicin.
Maraknya kasus korupsi yang menjerat pejabat publik terutama pada sektor  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  menunjukkan bahwa  perlu  adanya  upaya  yang  dapat  memberantas  korupsi.  Oleh  karena itu,  peneliti  memberikan  beberapa  saran  terkait  pemberantasan  korupsi khususnya  di  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota,  yaitu: memperbaiki  sistem  birokrasi  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien, mengimplementasikan  etika  profesi  dengan  sebaik-baiknya,  memberikan sanksi  hukum  dan  sosial  yang  tegas,  serta  merevisi  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dalam  rangka  menutup  celah  pasal  karet  yang seringkali  digunakan  oleh  pelaku  korupsi  untuk  membebaskan  diri  dari hukuman.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa  karakteristik  pelaku  korupsi  pada  Pemerintah  Provinsi  maupun Pemerintah Kabupaten/Kota kasus korupsi berdasarkan jenis kelamin lebih banyak  didominasi  oleh  kelompok  laki-laki.  Berdasarkan  posisi  jabatan, kasus  korupsi  yang  terjadi  selama  tahun  2018  hingga  tahun  2020  pada Pemerintah  Provinsi  sebagian  besar  dilakukan  oleh  pelaku  yang  memiliki kedudukan  jabatan  sebagai  Anggota  DPRD  Provinsi.  Kemudian  disusul Pegawai  Negeri  Sipil  Provinsi,  Gubernur,  Sekretaris  Daerah  Provinsi,  dan Hakim  menempati  posisi  terakhir . Berbeda  dengan  Pemerintah  Provinsi yang sebagian besar pelaku korupsi didominasi oleh Anggota DPRD, pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  kasus  korupsi  yang  terjadi  sebagian  besar dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  Kabupaten. Kemudian  diikuti  oleh Anggota  DPRD  Kabupaten  Bupati , Hakim,  Ketua  DPRD  Kabupaten, Sekretaris  Daerah  Kabupaten,  Wakil  Bupati  dan  Wakil  Ketua  DPRD Kabupaten menempati posisi terakhir.
Korupsi menjadi salah satu permasalahan yang dikaji dalam sosiologi  korupsi  karena  dapat  merusak  struktur  pemerintahan  dan menghambat  pembangunan.  Sosiologi    memfokuskan  pada  pembahasan fenomana  korupsi  melalui  teori  sosiologi  salah  satunya  yaitu  struktural fungsional.  Fenomena  korupsi  dapat  dikaji  melalui  teori  struktural
fungsional karena terjadinya korupsi disebabkan oleh adanya ketidaktaatan antara  pemegang  kekuasaan  dengan  norma-norma  yang  mengatur pelaksanaan  kekuasaan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  karakteristik koruptor  menurut  jenis  kelamin  dan  posisi  jabatan.  Sebagai  pemegang kekuasaan  paling  besar  dan  menduduki  jabatan-jabatan  strategis  di pemerintahan serta memiliki kekuasaan dalam pengambilan kebijakan, laki- laki  dianggap  lebih  berpikiran  logis  dan  lebih  berani  dalam  mengambil risiko  saat  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Hal  tersebut  membuat  celah terjadinya  korupsi  semakin  besar  dan  menjadi  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  jumlah  kasus  korupsi  lebih  banyak  dilakukan  oleh  kaum laki-laki.
Maraknya  kasus  korupsi  yang  menjerat  pejabat  publik  terutama pada  sektor  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota menunjukkan  bahwa  perlu  adanya  upaya  yang  dapat  mengatasi  korupsi. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran terkait pemberantasan korupsi khususnya di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:  memperbaiki  sistem  birokrasi  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien, mengimplementasikan  etika  profesi  dengan  sebaik-baiknya,  memberikan sanksi  hukum  dan  sosial  yang  tegas,  serta  merevisi  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dalam  rangka  menutup  celah  pasal  karet  yang seringkali  digunakan  oleh  pelaku  korupsi  untuk  membebaskan  diri  dari hukuman.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  E.  R.  (2017).  Penerapan  Kebijakan  Diskresi  dalam  Kaitannya dengan  Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana,
6 (3), 404-416.
Aksan,  M.,  Mas,  M.,  &  Renggong,  R.  (2021).  Analisis  Hukum  Pengadaan Barang  dan  Jasa  Terhadap  PNS  dalam  Perspektif  Tindak  Pidana Korupsi. Indonesian Journal of Legality of Law, 4 (1), 93-96.
Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan  Kekuasaan  oleh  Pejabat  Publik  di  Indonesia. PUBLIKa, 3 (1), 80-87.
Anwar,  A.,  Saebi,  B.  A.,  &  Wati,  A.  (2019). Sosiologi  Korupsi. Bandung: CV Pustaka Setia.
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan.  (2016). Faktor-faktor Penyebab  Kepala  Daerah  Korupsi. Bogor:  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Pengawasan.
Bahri,  S.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Korupsi  dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya. Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis, 6 (1), 449-456.
Bilondatu,  A.  A.  (2018).  Ekspektasi  Perempuan  dalam  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gorontalo Law Review, 1 (2), 31-41.
Debski,  J.,  Mosle,  S.,  Jetter,  M.,  &  Stadelmann,  D.  (2018).  Gender  and Corruption:  The  Neglected  Role  of  Culture. European  Journal  of Political Economy . doi:10.1016/j.ejpoleco.2018.05.002
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN. (2021). Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil Desember 2021. Badan Kepegawaian Negara. Haboddin,  M.,  & Rozuli, A.  I. (2017). Birokrasi, Korupsi, dan Kekuasaan. Jurnal Transformative, 3 (1), 1-13.
Handayani,  B.  (2018). Studi  kasus  penganggaran  APBD  (Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah)  pada  Pemerintah  Kota  Malang.
Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
Indonesia Corruption Watch. (2015, Agustus 19). Pejabat Daerah dan PNS Paling Korup. Retrieved April 28, 2022, from
https://antikorupsi.org/id/article/pejabat-daerah-dan-pns-paling-korup
Izziyana,  W.  V.  (2016).  Korupsi  dalam  Dimensi  Kekuasaan. Law  Pro Justitia, 1 (2), 1-20.
Kencono, D. S., & Wardhana, B. W. (2013). Perempuan dan Korupsi pada Ranah  Publik  (Ditinjau  dari  Gaya  Kepemimpinan,  Politik,  Agama, Psikologi  dan  Budaya  ketimuran). POLITIKA:  Jurnal  Ilmu  Politik,
3 (2), 84-97.
Kennedy,  P.  S.,  &  Siregar,  S.  L.  (2017).  Analisia  Perilaku  Fraud  Tipologi Korupsi  Ditinjau  dari  Demografi  Pelaku. IKHRAITH-HUMANIORA,
1 (2), 86-95.
Klitgaard, R. (2005). Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Martha,  A.  E.,  &  Hastuti,  D.  (2013).  Gender  dan  Korupsi  (Pengaruh Kesetaraan  Gender  DPRD  dalam  Pemberantasan  Korupsi  di Yogyakarta). Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 20 (4), 580-600.
Martono, N. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Muslihudin  M.,  Bahtiar  RA.,  (2019).  Democracy  and  Corruption  in Indonesia (A  Study  of  Corruption  Cases  in  Reformation  Era),
Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities  Research, Atlantis  Press,  Volume  389.  https://doi.org/  10.2991/icstcsd- 19.2020.30
Muslihudin  M.,  Hendarto  E.,  Rostikawati  R.,  Windiasih  R.,  Wulan  TR., (2018). Relationship between Environmental Damage and Corruption Cases  in  Indonesia,  E3S  Web  of  Conferences 73 ,  02011. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187302011
Ningsi,  W.  D.  (2018).  Efektivitas  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan
Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam  Penanggulangan  Korupsi  yang Dilakukan  Oleh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  (Studi  di  DPRD  Kota Malang). Legal Spirit, 1 (2), 109-127.
Pemerintah  Indonesia.  (2014). Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran RI Tahun 2014 Nomor 292. Jakarta: Sekretariat Negara.
Putri,  Z.  (2018,  September  05). Kata  KPK  Soal  Penyebab  Korupsi  Massal di  DPRD  Malang .  Retrieved  May  05,  2022,  from  detikNews:
https://news.detik.com/berita/d-4199132/kata-kpk-soal-penyebab-
korupsi-massal-di-dprd- malang#:~:text=Jakarta%20%2D%20Sebanyak%2041%20anggota%2 0DPRD,integritas%20para%20anggota%20DPRD%20Malang. Rais, M. (2017). Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 6 (1), 121-144.
Rumesten,  I.  (2014).  Korelasi  perilaku  korupsi  kepala  daerah  dengan pilkada langsung. Jurnal Dinamika Hukum, 14 (2), 350-358.
Satriadin,  A.,  &  Syamsudin.  (2018).  Model  Strategi  Kebudayaan  dalam Pemberantasan  Korupsi  pada  Sekretariat  Daerah  Kota  Bima. Jurnal Administrasi Negara, 15 (2), 26-36.
Shah, A., & Schacter, M. (2004). Combatting Corruption: Look Before You Leap. Finance and Development .
Utami,  I.  S.  (2018).  Desentralisasi,  Korupsi,  dan  Tambal  Sulam
Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5 (1), 35-46.
Wijayanto,  &  Zachrie,  R.  (2009). Korupsi  Mengorupsi  Indonesia  :  Sebab, Akibat,  dan  Prospek  Pemberantasan. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Yuwanto,  L.  (2015).  Profil  Koruptor  Berdasarkan  Tinjauan  Basic  Human
Values. INTEGRITAS, 1 (1), 1-12.