Kepemilikan  Individu  dalam Kepemilikan  Kolektif: Studi  tentang Penguasaan Tanah Ulayat di Nagari Limo Kaum  Kabupaten Tanah Datar
Nurul Tahta Islami 1 Kefvin Melwani 2 Zainuddin 3
1,2,3 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Email: islaminurultahta@gmail.com, kefvinmelwani79@gmail.com, zainuddin@uinmybatusangkar.ac.id

## Abstract
This  study  examines  the  concept  of  customary  land  ownership  in  Nagari  Limo  Kaum,  Tanah Datar Regency. The problem is that recognizing ownership rights on communal land requires a more inclusive and integrative approach, in order to maintain a balance between individual rights and communal interests. From these problems the question arises as to what forms of individual ownership of communal land are in Nagari Limo Kaum, Tanah Datar Regency and what are the forms of recognition of ownership rights to communal land in Nagari Limo Kaum, Tanah Datar Regency. This research is field/qualitative research. Data was obtained through interviews. There are  two  research  results.  First,  individual  ownership  in  collective  ownership  of  customary  land with strict customary supervision, this system can function well. Second, the customary system's form of recognizing ownership rights over customary land has extensive and effective mechanisms for  managing  land  ownership  rights.  Thus,  according  to  individual  ownership  in  collective ownership,  control  of  Ulayat  Land  is  in  accordance  with  the  existing  customs  and  Shari'a  in Nagari Limo Kaum, Tanah Datar Regency.
Keywords: Individual Ownership, Collective Ownership, Ulayat Land

## Abstrak
Studi  ini  mengkaji  tentang  tentang  konsep  kepemilikan  tanah  ulayat  di  Nagari  Limo Kaum,  Kabupaten  Tanah  Datar.  Permasalahnnya  adalah  pengakuan  hak  milik  pada tanah  ulayat  membutuhkan  pendekatan  yang  lebih  inklusif  dan  integratif,  demi terjaganya  keseimbangan  antara  hak  individu  dan  kepentingan  komunal.  Dari permasalahan  tersebut  muncul  pertanyaan  bagaimana  bentuk  kepemilikan  individu pada  tanah  ulayat  di  Nagari  Limo  Kaum,  Kabupaten  Tanah  Datar  dan  bagaimana bentuk-bentuk  pengakuan  hak  milik  pada  tanah  ulayat  di  Nagari  Limo  Kaum, Kabupaten  Tanah  Datar.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan/kualitatif.  Data diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian ada dua. Pertama, kepemilikan individu
dalam kepemilikan kolektif tanah ulayat dengan pengawasan adat yang ketat, sistem ini dapat  berfungsi  dengan  baik.  Kedua,  bentuk  pengakuan  hak  milik  atas  tanah  ulayat sistem adat memiliki mekanisme yang luas dan efektif untuk mengelola hak milik tanah. Dengan  demikian  menurut  kepemilikan  individu  dalam  kepemilikan  kolektif  pada penguasaan Tanah Ulayat ini sudah sesuai dengan adat dan syariat yang ada di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar.
Kata Kunci: Kepemilikan Individu, Kepemilikan Kolektif, Tanah Ulayat

## Pendahuluan
Kepemilikan  individu  pada  tanah  ulayat  merupakan  isu  signifikan  yang mencerminkan  kompleksitas  hubungan  antara  hak  individu  dan  hak  kolektif dalam  masyarakat  adat.  Kepemilikan  tanah  ulayat  ini  sering  kali  menjadi perdebatan  terkait  bagaimana  hak-hak  individu  diakui  dalam  struktur  hukum dan  adat  setempat.  Kepemilikan  tanah  ulayat  ini  lebih  diakui  dalam  kerangka kolektif dimana hak individu harus selaras dengan kepentingan komunitas(Wangi  et  al.,  2023).  Pada  Nagari  Lima  Kaum,  tanah  ulayat  tetap berada  di  bawah  pengelolaan  para  ninik  mamak  yang  memiliki  otoritas  dalam memutuskan  distribusi  dan  pengelolaannya.  Data  dari  (Badan  Pertanahan Nasional,  2019)  juga  menunjukkan  bahwa  minimnya  dokumentasi  formalisasi hak  tanah  individu  sering  mengakibatkan  konflik  agraria,  terutama  di  daerah- daerah  yang  memiliki  sistem  kekerabatan  yang  kuat  seperti  Minangkabau. Fenomena ini semakin kompleks dengan adanya berbagai regulasi yang kadang tidak  sejalan  bahwa  konflik  sering  muncul  karena  kurangnya  pemahaman  dan penerimaan  oleh  masyarakat  atas  regulasi  pemerintah  yang  dianggap bertentangan  dengan  hukum  adat.  Kondisi  ini  diperparah  dengan  data  dari (Departemen Dalam Negeri, 2020) yang menunjukkan tingginya angka sengketa tanah di wilayah Sumatera Barat yang belum terselesaikan. Saat pengakuan hak individu diterapkan, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak kolektif, yang berpotensi  merusak  tatanan  sosial  masyarakat  adat.  Oleh  karena  itu,  dari beberapa  fakta  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengakuan  hak  milik  pada tanah  ulayat membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan integratif, demi terjaganya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan komunal..
Studi tentang konsep kepemilikan tanah ulayat ini telah banyak dilakukan. Setidaknya ditemukan 15 studi yang berkaitan dengan konsep kepemilikan tanah ulayat  ini.  Dari  studi-studi  tersebut  dapat  dipetakan  sebagai  berikut:  Pertama, konsep  kepemilikan  tanah  ulayat  masyarakat  adat  minangkabau  (Citrawan, 2021) Kedua, kepemilikan hak atas tanah ulayat pada masyarakat adat di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru  (Berma, 2016),  Ketiga, tanah  ulayat adat  perspektif  hukum  positif  dan  hukum  islam  (Mangar  &  Ridho,  2022)  dan Keempat, Hak  Pengelolaan  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  untuk Kepentingan  Investasi  (Cahyaningrum,  2022).  Sejauh  ini  belum  ada  studi  yang mengkaji  tentang  kepemilikan  individu  dalam  kepemilikan  kolektif:  studi
tentang penguasaan tanah ulayat di Nagari Limo Kaum  Kabupaten Tanah Datar.
Studi ini mengkaji tentang konsep kepemilikan tanah ulayat di Nagari Limo Kaum,  Kabupaten  Tanah  Datar.  Untuk  menemukan  jawaban  permasalahan  ini penulis  meneliti:  Pertama,  Bagaimana  bentuk  kepemilikan  individu  pada  tanah ulayat  di  Nagari  Limo  Kaum,  Kabupaten  tanah  Datar  ? Kedua, bagaimana bentuk-bentuk  pengakuan  hak  milik  pada  tanah  ulayat  di  Nagari  Limo  Kaum, Kabupaten  Tanah  Datar?  Setelah  data-data  terungkap  melalui  penelitian, kemudian  disajikan  dalam  hasil  penelitian  yang  selanjutnya  dibahas  dengan merujuk pada teori-teori yang relevan.
Studi tentang kepemilikan penguasaan tanah ulayat di Nagari Limo Kaum, Kabupaten  Tanah  Datar  ini  perlu  dilakukan  karena  penelitian  ini  memberikan gambaran  fikih  ekonomi  terkait  kepemilikan  tanah  ulayat  dengan  berbagai pandangan,  sehingga  masyarakat  mendapatkan  rujukan  fikih  dalam  menyikapi hal tersebut.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  deskriptif kualitatif.  Metode  deskriptif  kualitatif  yaitu  penelitian  dengan  metode  untuk menggambarkan  suatu  hasil  penelitian.  Sesuai  dengan  namanya  untuk memberikan  deskripsi,  penjelasan  dan  juga  validasi  mengenai  fenomena  yang diteliti(Ramdhan, 2021). Penelitian ini mencari data bentuk kepemilikan individu pada tanah ulayat dan bentuk-bentuk pengakuan hak milik pada tanah ulayat di Nagari  Limo  Kaum,  Kabupaten  Tanah  Datar.  Sumber  data  didapatkan  dengan melakukan  wawancara  bersama  tokoh  masyarakat  dan  pengelola  tanah  wakaf. Penenlitian  ini  dilakukan  dengan  membaca,  menelaah  dan  menganalisis kemudian disajikan susuai dengan pertanyaan penelitian(Saifudin, 2016). Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  model miles dan huberman dengan tahap-tahap sebagai berikut:
1. Reduksi data
Untuk  memastikan  bahwa  data  yang  diperoleh  sesuai  dengan  tujuan penelitian,  proses  merangkum,  memilih  elemen  utama,  memfokuskan  pada elemen yang paling penting, dan mencari polanya dilakukan. Dengan kata lain, proses reduksi data akan dilakukan terhadap data awal yang dikumpulkan.
2. Penyajian data
Penyajian  data  kualitatif  biasanya  dapat  diukur  secara  langsung  yaitu penjelasan informasi yang dinyatakan dalam narasi.
3. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan setelah  melihat penyajian data yang telah didapatkan lalu mengambil kesimpulan atas apa  yang sudah diteliti(Milles dan Huberman, 1992)
Kepemilikan Individu dalam Kepemilikan Kolektif: Studi tentang Penguasaan Tanah Ulayat di Nagari Limo Kaum  Kabupaten Tanah Datar Nurul Tahta Islami,Kefvin Melwani , Zainuddin

## Pembahasan
1. Bentuk Kepemilikan Individu Pada Tanah Ulayat di Nagari Limo Kaum,

## Kabupaten Tanah Datar
Tanah  ulayat  adalah  tanah  yang  dimiliki  oleh  ninik  mamak  para  kepala suku,  atau  datuk,  dan  secara  hukum  adat  diserahkan  untuk  dikelola  dan dimanfaatkan oleh  setiap  suku.  Kebiasaan  ini telah  diwariskan  dari  generasi  ke generasi,  menunjukkan  kekuatan  sejarah  status  tanah  ulayat.  Sebagian  besar, hasil  tanah  ulayat  digunakan  untuk  membantu  anak  kemenakan  hidup. (Elviriadi, 2007)
Adat  Minangkabau,  yang  bersifat  matrilineal,  juga  sangat  memperketat proses  pewarisan  hak  atas  tanah  ulayat.  Menurut  Suparlan,  tanah  ulayat diwariskan dari garis ibu ke keturunan berikutnya. Keluarga besar juga memiliki hak  pakai  yang  tetap.  Hal  ini  memastikan  bahwa  tanah  ulayat  tetap  di  bawah kontrol  komunitas  dan  keluarga,  dan  mencegah  pembagian  tanah  yang  dapat merugikan masyarakat adat(Parsudi Suparlan, 2003)
Hukum formal Indonesia juga berdampak pada kepemilikan tanah  ulayat. Meskipun  Undang-Undang  Pokok  Agraria  No.  5  Tahun  1960  mengakui  tanah ulayat  dan  fungsinya,  sering  terjadi  tumpang  tindih  antara  hukum  formal  dan hukum  adat.  Pada  beberapa  situasi,  intervensi  hukum  formal  dapat menyebabkan konflik internal di masyarakat adat. Konflik ini berkaitan dengan klaim  seseorang  atas  tanah  ulayat  yang  tidak  sesuai  dengan  adat setempat(Amiruddin, 2007)
Selain  pengakuan  oleh  adat,  negara  juga  memainkan  peran  dalam mengakui hak milik individu atas tanah ulayat. Menurut Boedi Harsono, negara dapat  memberikan  pengakuan  hukum  formal  terhadap  hak-hak  individu  atas tanah  ulayat  melalui  sertifikasi  dan  regulasi  tertentu.  Meskipun  pengakuan  ini sering  kali  membutuhkan  proses  yang  panjang  dan  kompleks,  hal  ini menunjukkan bahwa ada interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks kepemilikan tanah ulayat(Boedi Harsono, 2008)
Peneliti  melakukan  penelitian  dengan  masyarakat  yang  bertempat tinggal di Nagari Limo Kaum. Peneliti dapat menghasilkan informasi atau hasil, dan  yang  menjadi  subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  Nagari  Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar.
Wawancara kepada Datuak Penghulu “dalam hukum adat Nagari Limo Kaum, tanah  ulayat  merupakan  milik  komunal yang  dikelola  oleh  suku  atau  kaum.  Tetapi  ada beberapa  bentuk  kepemilikan  individu  yang  diakui  dalam  konteks  adat,  yaitu:  Pertama, tanah pusako tinggi yang mana tanah ini diwariskan secara turun-temurun dalam satu suku  dan  tidak  boleh  diperjualbelikan.  kepemilikan  individu  bersifat  sementara  dan  hak pengelolaannya  tetap  berada  di  bawah  pengawasan  suku.  Kedua,  tanah  pusako  rendah yang mana tanah ini dapat diwariskan secara individu dalam keluarga dan lebih fleksibel untuk  diolah  atau  dijual,  meskipun  tetap  harus  melalui  persetujuan  niniak  mamak. Ketiga, tanah garapan yang mana individu dapat memiliki hak untuk menggarap tanah ulayat dalam jangka waktu tertentu dengan persetujuan niniak mamak dan masyarakat
Kepemilikan Individu dalam Kepemilikan Kolektif: Studi tentang Penguasaan Tanah Ulayat di Nagari Limo Kaum  Kabupaten Tanah Datar Nurul Tahta Islami,Kefvin Melwani , Zainuddin
ada”. (Datuak Penghulu, 23 Juli 2024).
Menurut  Datuak  Penghulu  selaku  Pemimipin  Adat  mengatkan  bahwa bahwa  ada  ruang  bagi  individu  untuk  mengelola  tanah  mereka  sendiri, meskipun  dalam  kerangka  yang  sangat  diatur  oleh  adat.  Sistem  ini  menjamin bahwa  tanah  ulayat  tetap  milik  komunal  dan  memungkinkan  anggota masyarakat untuk memanfaatkannya secara pribadi.
Wawancara kepada Roni “pengakuan kepemilikan individu atas tanah ulayat ini ada  beberapa  kebijakan  dari  adat,  seperti:  Pertama,  pemerintah  daerah  mendorong registrasi  tanah  individu  yang  diakui  secara  adat  untuk  mendapatkan  legalitas  formal tanpa  mengabaikan  prinsip-prinsip  adat.  Kedua,  setelah  registrasi,  pemerintah  dapat menerbitkan  sertifikat  kepemilikan  individu  yang  tetap  menghormati  hak-hak  komunal masyarakat  adat.  Ketiga,  berusaha  mengintegrasikan  tanah  ulayat  dalam  menghormati hak adat dan memberikan kepastian hukum bagi individu” (Roni, 23 Juli 2024).
Menurut  Roni  selaku  staff  pemerintah  nagari  mengatakan  bahwa  untuk memberikan  kepastian  hukum  dan  menghormati  tradisi  lokal,  pemerintah berusaha  mengintegrasikan  sistem  adat  dan  hukum  formal.  Ini  penting  untuk melindungi hak-hak individu tanpa menghilangkan nilai-nilai komunal yang ada dalam masyarakat adat.
Wawancara  kepada  Syahrial “Syahrial  mengatakan  hukum  adat  dan  hukum nasional harus dipertimbangkan ketika seseorang memiliki tanah ulayat di Nagari Limo Kaum. Pertama, adanya kombinasi antara hukum adat yang mengatur tanah ulayat dan hukum  nasional  yang  memberikan  legalitas  formal  kepemilikan  tanah  kepada  seseorang sangat penting. Kedua, adanya penelitian dan dokumentasi yang menyeluruh diperlukan untuk memahami pengakuan dan pelaksanaan kepemilikan individu dalam konteks adat Minangkabau.  Ketiga  masyarakat  adat  harus  dilibatkan  dalam  proses  pengambilan keputusan  mengenai  tanah  ulayat  melalui  kebijakan  yang  yang  dibuat  oleh pemerintah. (Syahrial, 23 Juni 2024)
Menurut  Syahrial  selaku  akademisi  adat  dan  budaya  mengatakan  bahwa betapa  pentingnya  melakukan  kajian  mendalam  dan  membuat  kebijakan  yang untuk  mengakui  dan  melindungi  kepemilikan  individu  atas  tanah  ulayat. Perspektif  ini  menunjukkan  bahwa  pengakuan  kepemilikan  individu  harus dilakukan dengan melihat nilai-nilai adat dengan hati-hati.

## 2. Bentuk-Bentuk Pengakuan Hak Milik Pada Tanah Ulayat di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar
Pengakuan  hak  milik  juga  dapat  dilakukan  melalui  warisan  atau  hibah tanah. Tanah ulayat sering kali diwariskan dari generasi ke generasi dalam satu keluarga  atau  suku.  Warisan  ini  biasanya  disertai  dengan  upacara  adat  yang menegaskan  perpindahan  hak dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal  hibah,  tanah  ulayat  dapat  diberikan  kepada  pihak  lain  sebagai  hadiah  atau bentuk penghargaan, dengan catatan bahwa hibah ini harus disetujui oleh tokoh adat dan diakui oleh masyarakat(Boedi Harsono, 2010).
Jenis  hak  milik  individu  yang  paling  umum  di  tanah  ulayat  adalah  hak pakai  dan  hak  garap.  Hak  pakai  memungkinkan  individu  atau  keluarga  untuk menggunakan tanah ulayat untuk keperluan sehari-hari, seperti bercocok tanam dan  tempat  tinggal.  Hak  garap,  khususnya,  memungkinkan  individu  untuk mengelola tanah ulayat secara intensif untuk pertanian. Kedua hak ini diberikan melalui  musyawarah  adat  yang  dipimpin  oleh  niniak  mamak  untuk  menjaga kepentingan  komunal.  Hadikusuma  menekankan  bahwa  hak-hak  ini  tidak berarti  kepemilikan  penuh.  Sebaliknya,  mereka  memberikan  izin  untuk digunakan dengan pengawasan komunitas adat(Hadikusuma, 1993)
Adapun  bentuk  pengakuan  lainnya  adalah  melalui  warisan  dan  hibah tanah.  Dalam  masyarakat  Minangkabau,  warisan  tanah  ulayat  dari  generasi  ke generasi  menjadi  salah  satu  mekanisme  utama  dalam  menjaga  keberlanjutan pengelolaan  tanah  dan  menggambarkan  betapa  pentingnya  warisan  dan  hibah sebagai  cara  untuk  mempertahankan  hak  individu  atas  tanah  ulayat  dalam konteks kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat(Taufik, 2010)
Peneliti  melakukan  penelitian  dengan  masyarakat  yang  bertempat  tinggal di  Nagari  Limo  Kaum.  Peneliti  dapat  menghasilkan  informasi  atau  hasil,  dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar.
Wawancara kepada Datuak Penghulu “menurut saya hukum adat Nagari Limo Kaum  dalam  mengatur  tanah  ulayat,  adanya  pengakuan  hak  milik  atas  tanah  ulayat, yaitu:  Pertama,  pengakuan  keturunan  untuk  memiliki  tanah  ulayat  hanya  diberikan kepada anggota suku atau kaum yang diakui sebagai keturunan sah. Kedua, pengukuhan oleh  niniak  mamak,  pemuka  adat,  atau  niniak  mamak,  yang  bertanggung  jawab  atas tanah ulayat, harus mengukuhkan hak milik. Ketiga, sertifikat adat biasanya merupakan bukti  pengakuan,  tetapi  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  formal  karena  diakui  oleh masyarakat adat”. (Datuak Penghulu, 23 Juni 2024).
Menurut  Datuak  Penghulu  selaku  Pemimipin  Adat  mengatkan  bahwa pengakuan  hak  milik  berdasarkan  keturunan  dan  pengukuhan  oleh  niniak mamak  menunjukkan  betapa  pentingnya  peran  komunitas  dan  tradisi  dalam mengelola tanah ulayat. Sistem ini menjaga keberlanjutan dan keberadaan tanah ulayat sebagai aset komunal yang dikelola bersama.
Wawancara  kepada  Roni “menurut  saya pengakuan  hak  milik  tanah  ulayat dilakukan  dalam  beberapa  bentuk  yaitu:  Pertama,  registrasi  tanah  ulayat,  agar  tanah ulayat  dapat  diakui  secara  formal,  pemerintah  daerah  bekerja  sama  dengan  masyarakat adat  untuk  melakukan  registrasi.  Kedua,  penerbitan  sertifikat  tanah,  setelah  registrasi, sertifikat  tanah  dapat  diterbitkan  sebagai  pengakuan  formal  atas  hak  milik  atas  tanah ulayat.  Namun,  hukum  adat  yang  berlaku  tetap  diperhatikan.  Ketiga,  masyarakat  adat dididik tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai pengakuan hukum yang sah oleh pemerintah. (Wawancara Roni, 23 Juni 2024).
Menurut  Roni  selaku  staff  pemerintah  nagari  mengatakan  bahwa  upaya pemerintah  daerah  untuk  mensinkronkan  hukum  adat  dengan  hukum  formal menunjukkan  niat  baik  untuk  melindungi  hak-hak  komunitas  adat  sekaligus
Kepemilikan Individu dalam Kepemilikan Kolektif: Studi tentang Penguasaan Tanah Ulayat di Nagari Limo Kaum  Kabupaten Tanah Datar Nurul Tahta Islami,Kefvin Melwani , Zainuddin
memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Nilai-nilai adat yang sudah ada harus dijaga dengan hati-hati selama proses ini.
Wawancara kepada Syahrial “menurut saya pengakuan hak milik tanah ulayat Nagari  Limo  Kaum  melibatkan  berbagai  aspek  hukum,  sosial,  dan  budaya.  Pertama, berdasarkan  kesepakatan,  tanah  ulayat  biasanya  diakui  melalui  kesepakatan  bersama  di antara  anggota  suku.  Kedua,  adanya  peran  pemerintah  untuk  membuat  kebijakan  yang adil  dan  menyeluruh,  dan  masyarakat  adat  harus  bekerja  sama.  Ketiga,  pengakuan  hak milik yang sah dan diakui secara nasional dapat dicapai dengan membuat dokumen legal yang menggabungkan elemen hukum formal dan adat”( Syahrial, 23 Juni 2024).
Menurut  Syahrial  selaku  akademisi  adat  dan  budaya  mengatakan  bahwa untuk  menyelesaikan  masalah  pengakuan  hak  milik  tanah  ulayat,  pendekatan yang menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antara berbagai bidang. Untuk membuat kebijakan yang adil dan melindungi hak-hak masyarakat adat, hukum formal dan adat harus dikombinasikan.
Di  Nagari  Limo  Kaum,  Kabupaten  Tanah  Datar,  bentuk  kepemilikan individu  atas  tanah  ulayat  diatur  dengan  ketat  oleh  hukum  adat.  Tanah  ulayat pada  dasarnya  adalah  milik  komunal  yang  diwariskan  secara  turun-temurun dalam  suku  atau  kaum.  Namun,  individu  dapat  memiliki  hak  pengelolaan tertentu melalui konsep Tanah Pusako Tinggi dan Tanah Pusako Rendah. Tanah Pusako  Tinggi  tidak  dapat  diperjualbelikan  dan  kepemilikan  individu  bersifat sementara,  sedangkan  Tanah  Pusako  Rendah  memiliki  fleksibilitas  lebih  untuk diwariskan  dan  dijual  dengan  persetujuan  niniak  mamak.  Selain  itu,  ada  juga tanah  garapan  yang  bisa  dikelola  oleh  individu  untuk  jangka  waktu  tertentu, tetap  di  bawah  pengawasan  adat.  Sistem  ini  memastikan  bahwa  tanah  tetap menjadi aset komunal sambil memberikan ruang bagi pemanfaatan individu.
Pengakuan  hak  milik  atas  tanah  ulayat  di  Nagari  Limo  Kaum  juga melibatkan beberapa tahapan penting yang mencerminkan keseimbangan antara hukum  adat  dan  upaya  formalitas  dari  pemerintah.  Hak  milik  diakui berdasarkan  keturunan  dan  pengukuhan  oleh  niniak  mamak,  yang  kemudian dapat  diterjemahkan  ke  dalam  bentuk  sertifikat  adat.  Untuk  memberikan kepastian  hukum  yang  lebih  kuat,  pemerintah  daerah  berupaya  melakukan registrasi  tanah  ulayat  dan  menerbitkan  sertifikat  yang  sah  secara  hukum.  Ini mencakup  registrasi  tanah  individu  yang  diakui  oleh  adat  dan  penerbitan sertifikat yang menghormati prinsip-prinsip adat. Program reforma agraria juga diimplementasikan  untuk  mengintegrasikan  tanah  ulayat  dalam  kerangka hukum nasional sambil tetap menghormati hak-hak adat.
Kolaborasi  antara  masyarakat  adat,  pemerintah,  dan  akademisi  menjadi kunci  dalam  menciptakan  kebijakan  yang  adil  dan  komprehensif  terkait pengakuan  dan  kepemilikan  individu  atas  tanah  ulayat.  Penelitian  mendalam dan  dokumentasi  oleh  akademisi  diperlukan  untuk  memahami  dinamika  lokal dan  memastikan  kebijakan  yang  dibuat  dapat  diterima  oleh  semua  pihak. Pemerintah  perlu  menyusun  kebijakan  yang  inklusif  dan  partisipatif,  yang
melibatkan  masyarakat  adat  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Dengan demikian,  pengakuan  dan  kepemilikan  individu  atas  tanah  ulayat  dapat diakui secara  sah  dan  tetap  mempertahankan  nilai-nilai  komunal  yang  ada, menciptakan  keseimbangan  antara  kepastian  hukum  dan  penghormatan terhadap tradisi lokal.

## Simpulan
Studi  tentang  kepemilikan  individu  atas  tanah  ulayat  di  Nagari  Limo Kaum,  Kabupaten  Tanah  Datar,  diakui  dalam  batas-batas  tertentu  yang  diatur oleh  hukum  adat.  Sementara  itu,  upaya  untuk  mendapatkan  pengakuan  formal dari  pemerintah  memerlukan  harmonisasi  antara  hukum  adat  dan  hukum nasional. Kolaborasi  antara  ketua  adat,  pemerintah, dan  masyarakat  diperlukan untuk  menciptakan  kebijakan  yang  melindungi  hak-hak  individu  tanpa mengabaikan  nilai-nilai  komunal  yang  ada.  Sedangkan  pengakuan  hak  milik pada  tanah  ulayat  di  Nagari  Limo  Kaum,  Kabupaten  Tanah  Datar,  melibatkan proses  yang  kompleks  dan  multi-aspek.  Meskipun  setiap  narasumber memberikan  perspektif  yang  berbeda,  semua  sepakat  bahwa  pengakuan  hak milik  harus  mempertimbangkan  nilai-nilai  adat  dan  memberikan  kepastian hukum  yang  sah.  Kolaborasi  antara  mketua  adat,  pemerintah  nagari,  dan masyarakat  merupakan  kunci  untuk  mencapai  pengakuan  hak  milik  yang  adil dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka
Berma, A. T. (2016). Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Di  Nagari  Pangkalan  Kecamatan  Pangkalan  Koto  Baru. Sosial  Kebudayaan ,
III , 1 – 15.
Boedi  Harsono.  (2008). Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Djambatan,.
Boedi  Harsono.  (2010). Hukum  Agraria  dan  Hak  Ulayat .  Universitas  Indonesia Press.
Cahyaningrum,  D.  (2022).  Hak  Pengelolaan  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Hukum Adat  untuk  Kepentingan  Investasi. Negara  Hukum:  Membangun  Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan , 12 (1), 21 – 39.
Citrawan,  F.  A.  (2021).  Konsep  Kepemilikan  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Adat
Minangkabau. Jurnal Hukum
& Pembangunan , 50 (3), 586. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2766
Elviriadi.  (2007). Sebuah  Kitab Hutan  Untuk  Negeri  Gundul  Mereguk  kearifan  Tetua Kampar . Suska Perss.
H.  Hilman  Hadikusuma.  (1993). Hukum  Adat  Indonesia:  Suatu  Pengantar .  Citra

## Aditya Bakti.
M.Amiruddin.  (2007). Hukum  Tanah  dalam  Perspektif  Adat  dan  Nasional .  Kencana Prenada Media Group.
Mangar, I.-, & Ridho, M. R. (2022). Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif
Dan Hukum IslamAM. El-Dusturie , 1 (1). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4176
Milles dan Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif . Universitas Indonesia Press.
Parsudi  Suparlan.  (2003). Kehidupan  Sosial  dan  Hukum  Adat  di  Indonesia .  Jakarta Pers.
Ramdhan, M. (2021). Metode Penelitian . Cipta Media Nusantara.
Saifudin, A. (2016). Metode Penelitian . Pustaka Pelajar.
Taufik, A. (2010). Tanah Ulayat di Minangkabau: Perspektif Hukum dan Antropologi . Penerbit Andalas.
Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat  Terhadap  Kepemilikan  Tanah  Adat  Berdasarkan  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis , 3 (3), 112 – 121.