## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 182-187| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4741.182-187

## PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PERLINDUNGAN SATWA LIAR (STUDI KASUS DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BALI)
Komang Gede Pramantara, I Made Minggu Widyantara, I Wayan Arthanaya Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia anakagung1967@gmail.com, Gedepramantara@gmail.com, mademinggu@gmail.com, arthanaya.wayan@gmail.com

## Abstrak
Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan konservasi dimana maraknya perburuan satwa liar yang tergolong dilindungi yang dapat merusak ekosistem. Polisi Kehutanan  di  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  sebagai  penegak  hukum  yang  memiliki  tugas  dan  wewenang dalam  melindungi  dan  melaksanakan  pengamanan  hutan,  tumbuhan  dan  satwa  liar.  Tujuan  penelitian  ini  sesuai dengan  menganasi  penyebab  terjadinya  pelanggaran  terhadap  satwa  liar  di  kawasan  konservasi  sumber  daya  alam Bali, serta mengetahui bagaimana peran polisi kehutanan balai konservasi sumber daya alam Bali kehutanan dalam perlindungan satwa  liar di kawasan konservasi sumber daya alam  bali. Penelitian  menggunakan  metode penelitian empiris  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Bentuk  data  yang  digunakan  adalah  data  Primer, Sekunder,  dan  Tersier.  Untuk  mengetahui  hasil  dalam  penelitian  ini,  data  dianalsis  dengan  menggunakan  metode kualitatif. Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa Polisi Kehutanan yang berada di BKSDA Bali melakukan patroli dan  monitoring  yang  ada  di  alam,  bekerjasama  dengan  masyarakat,  memasang  papan  himbauan,  membuat  tempat penangkaran, melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan sosialisasi. Kata Kunci: Polisi Kehutanan, Peran Polisi Kehutanan, Satwa

## Abstract
Irresponsible  actions  that  can  cause  damage  to  nature  reserves  and  conservation  areas  where  there  is  rampant hunting of protected wildlife that can damage the ecosystem. Forestry Police at the Natural Resources Conservation Center as law enforcers who have the duty and authority to protect and implement forest, plant and animal security. The purpose of  this research is to  address the causes of wildlife violations in Bali's natural  resource conservation areas, as well as to find out how the role of the forest police from the Bali Natural Resources Conservation Center is in protecting wildlife in Bali's natural resource conservation areas. The research uses empirical research methods using a sociological juridical approach. The form of data used is Primary, Secondary, and Tertiary data. To find out the results in this study, data analysis using qualitative methods. The results of this study indicate that the Forestry Police  who  are  at  the  Bali  BKSDA  carry  out  patrols  and  monitoring  in  nature,  protect  the  community,  install warning boards, make captive areas, coordinate with related agencies and carry out socialization. Keywords: Animals, Forestry Police, Role of Forestry Police

## I. PENDAHULUAN
Indonesia dikenal sebagai Negara pusat keanekaragaman hayati, dimana tidak kurang dari 52 tipe vegetasi yang  dapat  ditemukan  dinegara  Indonesia.  Negara  ini  mempunyai  berbagai  jenis  spesies  satwa  yang berkembang  secara  alamidari  Sabang  sampai  Meraoke  dengan  total  17%  spesies  satwa  yang  ada  di seluruh dunia (Pobst, 2012) . Indonesia mempunyai 1.620 spesies burung, 350 spesies amfibi dan reptile. Adapun satwa khas (endemic) yang dimiliki Indonesia sebanyak 382 spesies burung, 172 spesies amfibi dan  259  spesies  mamalia  yang  hidup  dan  besar  secara  alami  di  47  ekosistem  yang  ada  di  Indonesia. Semua jenis satwa tersebut perlu dilestarikan keberadaanya demi kelestarian alam Indonesia Sumber daya alam hewani (satwa) dalam UU NO. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi  Sumber Daya  Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dengan unsur nonhayati di sekelilingnya dengan menyeluruh membentuk  ekosistem. Karena  sifatnya  yang  tak  terganti  dan  memiliki  kedudukan  serta  memiliki  peran  utama  terhadap kehidupan,  untuk  itu  generasi  penerus  lah  yang  mengemban  tanggung  jawab  terhadap  SDA  hayati  dan
ekosistemnya  dalam  mengupayakan  perlindungannya.  Namun,  manusia  sering  melakukan  perusakan ekosistem yang ada.
Perbuatan  yang  tak  memiliki  tanggung  jawab  yang  dapat  menyebabkan  dampak  negatif  di  daerah suaka alam dan daerah pelestarian alam maupun perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan mengenai perlindungan tumbuhan dan satwa yang liar, dapat dijatuhi dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan  denda (Aristides,  2016) . Pidana  yang  berat  itu  dilihat  dibutuhkan  karena  kehancuran  atau  punahnya salah  satu  unsur  SDA  hayati  dan  ekosistemnya  akan  menyebabkan  dampak  negatif  yang  fatal  terhadap penduduk  yang  tak  dapat  dinilai  secara  materiil,  sedangkan  pemulihannya  terhadap  kondisi  awal  tak meungkinkan  lagi (Fuad,  2004) .  Karena  unsur  SDA  hayati  dan  ekosistemnya  saling  bersangkutan,  dan pemanfaatanya  akan  saling  berpengaruh  sehingga  kehancuran  dan  kepunahannya  dapat  menyebabkan terganggunya  ekosistem,  dibutuhkan  pengaturan  pemanfaatan  dan  perlindungan  ekosistemnya (Silalahi, 2021) .
Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya  Alam sebagai penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang dalam melindungi dan melaksanakan pengamanan hutan, tumbuhan  dan satwa liar. Pangkal dasar SDA tersebut wajib terlindungi, terpelihara, lestari dan dipergunakan dengan efektif untuk sejahteranya  masyarakat  Indonesia  spesifiknya  dan  mutu  kehidupan  manusia  pada  umumnya  menurut cara  yang  menjamin  kesesuaian,  dan  keseimbangan (Alikodra  S,  2010) .  Punahnya  suatu  spesies merupakan  bagian  dalam  prosesi  evaluasi  yang  terjadi  secara  berlanjut,  tetapi  kepunahan  spesies  yang disebabkan  karena  tekanan  manusia  sudah  sampai  pada  tingkatan  yang  perlu  di  khawatirkan.  Kerangka hukum  yang  menjadi  pondasi  dalam  upaya  menyelaraskan  pelestarian  keanekaragaman  hayati  dan pembangunan dapat saja sukses atau sebaliknya. Salah satunya pada Polisi Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  yang  berada  di  bawah  Kementerian  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  yang  tersebar  di  seluruh  Provinsi  di  Indonesia  sebagai  penyelenggaraan  konservasi sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  serta  konservasi  tumbuhan  dan  satwa  langka  dan  liar  yang berada  di  luar  kawasan  konservasi  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Unit Pelayanan Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
Sebagian  besar  kegiatan  peredaran  satwa,  banyak  terjadi  di  Provinsi  Bali  yang  merupakan  daerah konservasi sumber daya alam menjadi akses keluar masuknya peredaran satwa di Provinsi Bali dan pada akhir-akhir  ini  banyak  bermunculan  masyarakat  pecinta  satwa  yang  mana  mungkin  saja  terdapat  satwa yang hidupnya liar dikategorikan wajib terlindungi. Masyarakat memperoleh satwa-satwa yang dilindungi melalui  cara  ilegal,  yakni  melalui  transaksi  jual  beli  pasar  gelap (Guntur  &  Slamet,  2019) .  Mereka  juga mengusahakan  berbagai  cara  guna  memperoleh  satwa  dilindungi  tersebut (Tanuwijaya,  1995) .  Balai Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Bali  yang  berada  di  Provinsi  Bali  sebagai  lembaga  pemerintah  yang memiliki  wewenang  untuk  menjaga  kelestarian  satwa  liar  yang  dilindungi  dengan  petugas  Polisi Kehutanan  di  dalamnya  dengan  harapan  dapat  meminimalisir  kasus  –  kasus  tersebut.  Tetapi  faktanya tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan  karena  nyatanya  masih  banyak  masalah  yang  muncul  atas kelestarian  satwa-satwa  liar  yang  dilindungi.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui Penyebab  Terjadinya  Pelanggaran  Terhadap  Satwa  Liar  Di  Kawasan  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Bali,  serta  mengetahui  Bagaimana  Peran  Polisi  Kehutanan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Bali Kehutanan Dalam Perlindungan Satwa Liar di Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Bali.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam penulisan ini diperlukan data-data yang jawabannya dapat dipertanggungjawabkan guna menjawab apa  yang  menjadi  pokok  permasalahan  pada  rumusan  masalah,  dengan  menggunakan  metode  penelitian bersifat  empiris  yakni  penelitian  hukum  positif  tak  tertulis  tentang  perilaku  (behavior)  masyarakat  pada hubungan  hidup  bermasyarakat (Efendi  &  Johny,  1981) .  Sumber  data  penulisan  ini  yakni  data  primer yang  dimana  data  diperoleh  langsung  dari  subjek  penelitian  dengan  menggunakan  metode  empiris  yaitu mengumpulkan  data  melalui  wawancara  langsung  dengan  narasumber  yang  bersangkutan,  pada  kajian penelitian ini narasumber tersebut ialah pihak Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali  di  Jl.  Suwung  Batan  Kendal  No.  37  Denpasar  Selatan  Bali  dan  Penentuan  Sampel  yang  digunakan adalah  Probability  Sampling  dengan  mencari  data  lapangan  yang  dibutuhkan  sebagai  data  pendukung
didapatkan pada informasi dan pendapat-pendapat dari responden yakni masyarakat di sekitaran Kawasan Konservasi di Provinsi Bali . Kemudian sumber data kedua yakni data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan  hukum  primer  sebagai  bahan  hukum  utama  dalam  penelitian  atau  bahan-bahan  hukum  yang mengikat seperti perundang – undangan. Selanjutnya menggunakan bahan hukum sekunder bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Serta menggunakan bahan hukum tersier yakni bahan- bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan primer dan sekunder. Selanjutnya sumber data dikumpulkan melalui  Studi  Dokumen  yang  dilakukan  dengan  mencatat  informasi  serta  data,  meneliti  dokumen  yang berkaitan  dengan  isu  yang  diteliti  di  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BKSDA)  Bali.  Selanjutnya melalui  wawancara  yang  dilakukan  dengan  beberapa  narasumber  yaitu  pihak  Polisi  Kehutanan  di  Balai Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BKSDA).  Serta  melalui  Observasi  dilakukan  secara  langsung  dengan melakukan  pengamatan  terhadap  gejala-gejala  subyek  yang  diselidiki  baik  pengamatan  dilakukan  dalam situasi  buatan  atau  diadakan  secara  sengaja.  Kegiatan  observasi  dengan  objek  masyarakat  di  Provinsi Bali. Sumber – sumber data  setelah dikumpulkan kemudian dianalisis  secara kualitatif dimana data-data yang ada dipilih dan disusun secara terstruktur dan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mencapai kejelasan masalah.

## III. PEMBAHASAN

## 1. Penyebab Terjadinya Pelanggaran terhadap Satwa Liar di Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Bali
Kawasan  konservasi  SDA  hayati  dan  ekosistemnya  yang  memiliki  posisi  dan  peran  yang  utama  bagi kehidupan  merupakan  anugerah  Tuhan,  maka  dari  itu  diperlukan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  yang dapat  melestarikan,  menyelaraskan,  menserasikan  dan  menyeimbangkan  hal  tersebut  dengan  kehidupan manusia,  baik  terhadap  situasi  saat  ini  ataupun  situasi  kedepannya.  Namun  Masih  sering  terjadi pelanggaran terhadap satwa liar yang dilindungi di Kawasan Konservasi Sumber Daya alam Bali. Berikut faktor  -  faktor  penyebab  masih  terjadinya  tindak  pelanggaran  terhadap  satwa  liar  yang  dilindungi, berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Komang  Agus  Kartika,  SH.  selaku  koordinator  urusan perlindungan  dan  PPNS  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Bali,yaitu  faktor  internal  yang  pertama disebabkan karena wilayah kerja BKSDA Bali cukup luas, mencakup 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kotamadya  yang  berada  di  Provinsi  Bali.  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Bali  memiliki  luas wilayah  konservasi  seluas  6.284,36  Ha,  yang  terdiri  dari  taman  wisata  Alam  seluas  4.510,56  Ha,  Cagar Alam seluas 1.773,80 Ha (Suharyono, 2015 : 6).
Dengan  melihat  wilayah  kerja  yang  cukup  luas  menjadi  salah  satu  hambatan  Balai  Konservasi Sumber Daya Alam Bali dalam melakukan pengamanan serta pengawasan secara terus menerus terhadap satwa  liar  yang  ada  di  Kawasan  Konservasi  Provinsi  Bali.  Faktor  Internal  yang  kedua  adalah  masih kurang  optimalnya  Polisi  Kehutanan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Bali  dalam  melakukan kegiatan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  terkait  dengan  jenis-jenis  satwa  liar  yang  dilindungi  dan peraturan  terkait  perlindungan  terhadap  satwa  di  Provinsi  Bali,  yang  berdampak  masih  adanya pemanfaatan  satwa  yang  dilindungi  secara  illegal.  Hal  ini  dikarenakan  banyaknya  pegawai  di  Balai Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Bali  yang  pensiun,  menyebabkan  jumlah  pegawai  di  setiap  kabupaten hanya  2  s/d  3  orang  saja,  oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaan  sosialisasi  ke  masyarakat  di  Provinsi  Bali belum dapat dilaksanakan secara optimal.
Selain  faktor  internal,  terdapat  juga  faktor  eksternal  yaitu  faktor-faktor  yang  berasal  dari  luar BKSDA  Bali  dan  sekaligus  menjadi  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  pemanfaatan  satwa  secara  ilegal di Provinsi Bali serta menghambat ditanganinya perlindungan terhadap satwa liar. Dari hasil  wawancara dengan  Bapak  Komang  Agus  Kartika  beliau  selaku  Polisi  Kehutanan  menyebutkan  selain  faktor  dari dalam BKSDA Bali, dalam penanganan perlindungan satwa langka terdapat faktor-faktor eksternal yaitu, pertama Faktor ketidaktahuan masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana terhadap  pemanfaatan  satwa  di  Provinsi  Bali.  Beberapa  masyarakat  yang  melakukan  tindak  pidana pelanggaran terhadap satwa liar yang dilindungi menyebutkan bahwa mereka tidak mengetahui jenis-jenis satwa  liar  dilindungi  yang  terdapat  di  Provinsi  Bali  sehingga  dipelihara  secara  ilegal  dan  bahkan diperdagangkan yang dapat merusak rantai makanan kehidupan apabila satwa- satwa terus diburu hingga
habis yang akan merusak ekosistem serta perkebunan masyarakat dan menyebabkan kerugian yang besar terhadap masyarakat itu sendiri.
Faktor eksternal kedua yaitu faktor ekonomi masyarakat ini terjadi dikarenakan faktor yang sangat berperan  penting  pada  kehidupan  manusia,  penyebabnya  yaitu  karena  manusia  mempunyai  kebutuhan (sandang,  pangan,  papan)  yang  harus  terpenuhi  setiap  harinya.  Hal  inilah  yang  menjadi  dasar  tindakan oleh para pelaku kejahatan pemanfaatan satwa liar, dikarenakan ekonomi pelaku yang tergolong berada di bawah  sedangkan  terdapat  tuntutan  kebutuhan  yang  harus  terpenuhi.  Ketidaksepadanan  ini  yang menyebabkan  seseorang  menempuh  alternatif  pekerjaan  agar  memperoleh  uang  lebih  sehingga kebutuhannya  untuk  hidup  dapat  terpenuhi.  Beberapa  masyarakat  yang  melakukan  perdagangan  satwa menyebutkan  kondisi  ekonomi  yang  rendah  mengakibatkan  masyarakat  tetap  melakukan  perdagangan satwa  tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya.  Masyarakat  menjadi  tidak  memikirkan kedepannya  mengenai  dampak  perbuatannya  yang  dapat  secara  langsung  membuat  keadaan  ekosistem menjadi hancur serta punahnya satwa-satwa yang ada di Kawasan Konservasi Provinsi Bali.
Faktor  eksternal  ketiga  yaitu  aktor  nilai  jual  yang  tinggi  terhadap  satwa-satwa  liar  dilindungi menjadi  salah  satu  penyebab  dari  perdagangan  gelap  di  Provinsi  Bali  penyebabnya  karena  keuntungan yang didapatkan sangat besar, artinya apabila menjual satwa yang langka secara otomatis satwa tersebut memiliki  nilai  jual  yang  tinggi/mahal,  bahkan  pedagang  juga  mengeluarkan  modal  yang  seminimal  itu dikarenakan satwa yang dijual tersebut diperoleh langsung dari alam. Salah satu jenis satwa yang sering diperdagangkan  di  Provinsi  Bali  adalah  jenis  satwa  penyu  dikarenakan  laba  penjualan  yang  tinggi,  hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah spesies penyu khususnya di Provinsi Bali.
Faktor eksternal keempat yaitu hobi yang dimana banyak masyarakat khususnya Provinsi Bali yang tergabung  dalam  komunitas  pecinta  satwa.  Salah  satu  komunitas  yang  sedang  trend  adalah  komunitas pecinta  burung  (Kicau  Mania)  karena  kecintaannya  terhadap  satwa  tersebut  muncullah  keinginan memelihara  satwa  langka  tersebut  sebagai  peliharaan,  jenis  satwa  burung  yang  banyak  diminati  di Provinsi  Bali  adalah  jenis  Burung  Merak,  Jalak  Bali,  Kakatua  Mini  Jambul  Kuning  yang  mana  satwa tersebut  tergolong  satwa  langka.  Hal  inilah  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  masyarakat  melakukan segala  cara  untuk  dapat  memelihara  satwa  kesukaan  mereka  tanpa  memikirkan  dampaknya  sehingga menyebabkan punahnya spesies tersebut.
Faktor  eksternal  kelima  yaitu  Kemajuan  Teknologi  secara  pesat  membuat  BKSDA  Bali  dalam pengawasannya  terhadap  transaksi  pasar  gelap  satwa  dengan  alibi  perdagangan  melalui  media  sosial secara online cukup terhambat karena Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali masih tergolong asing  terhadap  kemajuan  teknologi.  Perdagangan  secara  online  tergolong  tidak  mudah  dijangkau  serta diawasi oleh Polisi Kehutanan yang memiliki wewenang terhadap ketertiban perdagangan satwa tersebut sehingga pelanggaran terkait pemanfaatan satwa setiap tahunnya masih terjadi.
Faktor  eksternal  terakhir  yaitu  perdagangan  yang  tertutup,  berdasarkan  informasi  dari  narasumber yakni petugas Polisi Kehutanan BKSDA Bali yakni Bapak I Nyoman Alit Suardana selaku Kepala Resort Wilayah  Denpasar  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Bali,  Perdagangan  tertutup  ini  menjadi  salah satu penyebab terjadinya pemanfaatan satwa secara ilegal di Provinsi Bali, salah satu contoh yang terjadi di  Denpasar  tepatnya  di  Pasar  Burung  Satria  Denpasar  ditemukan  modus  penjual  yang  kegiatannya dilakukan  secara  tertutup  yang  penawaran  dagangannya  dilakukan  secara  diam-diam,  apabila  pembeli bertanya  terkait  jenis  satwa  yang  dilindungi  penjual  akan  langsung  meminta  alamat  pembeli,  kemudian satwa disiapkan dari rumah kemudian dikirimkan ke alamat pembeli.
BKSDA  Bali  mengalami  hambatan  dalam  perlindungan  satwa  di  Kawasan  Konservasi  Provinsi Bali  adapun  hambatan  yang  dihadapi  disebabkan  oleh  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  sekaligus menjadi kendala dari Polisi Kehutanan BKSDA Bali, karena dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya  alam  khususnya  keanekaragaman  hayati  serta  ekosistemnya  yang  menjadi  salah  satu  pilar  penting adalah  perlindungan  terhadap  jenis  satwa  dan  tumbuhan  yang  tergolong  dilindungi.  Dengan  melihat masih terdapatnya jenis endemik di satu kawasan menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
2. Peran  Polisi  Kehutanan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Bali  Kehutanan  Dalam Perlindungan Satwa Liar di Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Bali
Peran Polisi Kehutanan dalam perlindungan terhadap satwa liar yang tergolong dilindungi yang berada di Kawasan  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Bali  dalam  pelaksanaannya  diperlukan  langkah  strategis  dan berkesinambungan (Abbas,  2020) .  Adapun  kegiatan  yang  dilakukan  Polisi  Kehutanan  yang  berada  di BKSDA Bali untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap satwa liar dan tergolong dilindungi adalah melakukan  patroli  dan  monitoring  yang  ada  di  alam,  bekerjasama  dengan  masyarakat,  memasang  papan himbauan, membuat tempat penangkaran, melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan sosialisasi.  Dalam  upaya  perlindungan  terhadap  satwa  liar  yang  tergolong  dilindungi  Polisi  Kehutanan BKSDA Bali melakukan 4 langkah yakni langkah pre-emtif, preventif, represif dan pemulihan.
Dalam  penanganan  kasus  –  kasus  di  kawasan  konservasi  sumber  daya  alam  Bali  terkait  dengan pemanfaatan  satwa  liar  yang  tergolong  dilindungi  secara  ilegal  merupakan  tanggung  jawab  BKSDA dengan wewenang Polisi Kehutanan dalam penanganannya. Berdasarkan hasil wawancara, dengan Bapak Komang  Agus  Kartika  selaku  Koordinator  Urusan  Perlindungan  dan  PPNS  BKSDA  Bali.  Dalam  upaya perlindungan  terhadap  satwa  liar  yang  dilindungi  di  Kawasan  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Bali mengenai tugas dan fungsi Polisi Kehutanan yakni melakukan 4 langkah perlindungan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap pemanfaatan satwa liar dilindungi tersebut.
Adapun  langkah-langkah  yang  dilakukan  yaitu  Langkah  preemtif  yakni  langkah  pencegahan terhadap  niat  untuk  melakukan  tindakan  yang  bertentangan  terhadap  hukum  dengan  upaya  perdagangan satwa  yang  dilindungi.  Dalam  langkah  preemtif  Polisi  Kehutanan  BKSDA  Bali  melaksanakan  kegiatan semacam  sosialisasi,  melakukan  pemberian  pengetahuan  dini  kepada  masyarakat  serta  aparat  penegak hukum  mengenai  jenis-jenis  satwa  yang  langka  dan  dilindungi.  Kemudian  Langkah  preventif,  pada langkah  ini  Polisi  Kehutanan  BKSDA  Bali  lebih  fokus  terhadap  meminimalisir  kesempatan  terjadinya tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan satwa liar dan tergolong dilindungi  secara  illegal.  Selanjutnya  Langkah  represif  merupakan  langkah  penegakan  hukum  yang memiliki  tujuan  untuk  meminimalisir  dan  menghentikan  tindakan  perdagangan  satwa  yang  dilindungi. Dalam langkah ini Polisi kehutanan BKSDA Bali melaksanakan beberapa bentuk operasi lapangan yang dilaksanakan BKSDA Bali ataupun dilaksanakan dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
Serta Langkah terakhir yakni langkah pemulihan, pada langkah ini dilakukanya rehabilitasi sebagai suatu upaya satwa tersebut dapat dilepaskan ke habitat aslinya. Pada langkah pemulihan Polisi Kehutanan BKSDA  Bali  melaksanakan  pengecekan  kesehatan  pada  satwa  hasil  sitaan,  kemudian  satwa dikelompokkan  antara  kondisi  sehat  dan  berpenyakit  sebagai  penentu  atas  pertimbangan  akhir  satwa tersebut  dapat  kembali  dilepaskan  ke  habitat  aslinya  atau  tidak,  banyak  kasus  satwa  yang  cacat  secara permanen  tak  dapat  dilepaskan  ke  habitatnya.  Setelah  satwa-satwa  dianggap  dapat  dilepasliarkan  ke habitat aslinya akan dilakukan kegiatan release dengan melihat jenis satwa dan habitat aslinya.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  konservasi  sumber  daya  alam  dan  hayati  berperan  penting  dalam upaya  sukses  atau  tidaknya  konservasi  tersebut.  Keterlibatan  masyarakat  terhadap  upaya  pelestarian sumber daya alam dapat sukses apabila masyarakat memiliki kesadaran terhadap manfaat dan pentingnya keberadaan keanekaragaman satwa berdasarkan teori bentuk perlindungan (Hadjon, 1987) .

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Penyebab  terjadinya  pelanggaran  terhadap  satwa  liar  dan  tergolong  dilindungi  sampai  tahun  2021  yang masih  banyak  terjadi  di  Kawasan  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Bali  hal  ini  disebabkan  karena  dua faktor  yang  menjadi  kendala  bagi  Polisi  Kehutanan  yaitu,  faktor  internal  yang  meliputi:  Wilayah  kerja BKSDA Bali yang cukup luas, masih kurang optimalnya kegiatan  sosialisasi terkait jenis satwa liar yang tergolong  dilindungi  di  Kawasan  Konservasi  Provinsi  Bali  karena  kurangnya  Polisi  Kehutanan  di BKSDA Bali, Serta faktor eksternal yang meliputi: ketidaktahuan masyarakat, ekonomi masyarakat, nilai jual  satwa  yang  tinggi,  hobi,  kemajuan  teknologi  dan  perdagangan  yang  tertutup.  Hal  tersebutlah  yang menjadi  kendala  Polisi  Kehutanan  BKSDA  Bali  dalam  perlindungan  terhadap  satwa  liar.  Peran  Polisi Kehutanan  dalam  perlindungan  terhadap  satwa  liar  yang  tergolong  dilindungi  yang  berada  di  Kawasan
Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Bali  dalam  pelaksanaannya  diperlukan  langkah  strategis  dan berkesinambungan.  Adapun  kegiatan  yang  dilakukan  Polisi  Kehutanan  yang  berada  di  BKSDA  Bali untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  terhadap  satwa  liar  dan  tergolong  dilindungi  adalah  melakukan patroli  dan  monitoring  yang  ada  di  alam,  bekerjasama  dengan  masyarakat,  memasang  papan  himbauan, membuat tempat penangkaran, melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan sosialisasi. Dalam upaya perlindungan terhadap satwa liar yang tergolong dilindungi Polisi Kehutanan BKSDA Bali melakukan 4 langkah yakni langkah pre-emtif, preventif, represif dan pemulihan.

## 2. Saran
Saran  yang  dapat  disampaikan  Kepada  Polisi  Kehutanan  di  BKSDA  Bali  agar  dapat  meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam  upaya pelestarian satwa di Provinsi Bali, yaitu dengan keterlibatan masyarakat  pada  kegiatan  pelestarian  satwa  dengan  tujuan  tumbuh  akan  sadarnya  terhadap  pentingnya pelestarian  satwa,  karena  keterlibatan  masyarakat  merupakan  ujung  tombak  dari  kesuksesan  konservasi tersebut  serta  dapat  menekan  tingkat  kepunahan  dan  kerusakan  ekosistem  yang  ada.  Bagi  masyarakat, diperlukannya  dukungan  dan  kesadaran  untuk  meningkatkan  kerjasama  dalam  upaya  pelestarian  satwa dan menjaga ekosistemnya agar tidak terjadi  kepunahan jenis spesies. Bagi Pemerintah pusat  khususnya Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  agar  dapat  memfasilitasi  kegiatan  pelatihan  terhadap Polisi  Kehutanan  terkait  perlindungan  terhadap  satwa-satwa  liar  dilindungi  di  Kawasan  Konservasi Sumber Daya Alam Bali.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, V. S. (2020). Peran Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian di Seksi  Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat). Universitas Pembangunan Panca Budi , 2 (2). Alikodra  S,  H.  (2010). Teknik  Pengelolaan  Satwaliar  dalam  Rangka  Mempertahankan  Keanekaragaman  Hayati Indonesia . Bogor: Penerbit IPB Press.
Aristides,  Y.  (2016).  Perlindungan  Satwa  Langka  di  Indonesia  dari  Perspektif  CITES. Diponegoro  Law  Journal , 5 (4), 1–17. Efendi, I. J., & Johny. (1981). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Jakarta: Kencana.
Fuad,  F.  (2004).  Perlindungan  Keanekaragama  Hayati  di  Indonesia  dari  Dampak  Negatif  Pengembangan  Produk Bioteknologi Pertanian Modert. Lek Jurnalie , 1 , 36–80. Guntur, W. S., & Slamet, S. (2019). Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar. Recidive , 8 (2), 177–186. Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu. Pobst, S. (2012). Selidik National Geographic: Satwa Langka . KPG. Silalahi,  D.  (2021). Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia .  Bandung:  PT. Alumni. Tanuwijaya, F. (1995). Aspek hukum perlindungan satwa langka menurut ketentuan UU No.5/1990 .