## PENGANGGARAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL MANDIRI UKHUWAH PERSADA JAWA TIMUR (BMT MUDA)
1)
Hayyuna Anugraheni Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email : Hayyuna.anugraheni@gmail.com
Noven Suprayogi
Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email : noven2005@gmail.com

## ABSTRACT
Budget  is  one  of  the  most  important  components  in  a  company.    It  takes  skills  and knowledge in budget planning.  This  study  aims  to  determine  the budgeting  process  in BMT  MUDA  JATIM  (Baitul  Maal  Wat  Tamwil  Mandiri Ukhuwah  Persada  Jawa  Timur).  The research method used was qualitative approach using case study. The data collection was done by observation, interview and documentation.  The validation technique used source triangulation and technique.  The analysis was done by using Miles and Huberman analysis technique.  The    results    of    this    study    were    based    on    four    stages    of    the    budgeting process  consisting  of  the  stages  of  determining  the  budget  guidelines,  the  phase  of budgeting,    the  budgeting    stage,    and    the    budget    execution    stage.    Based  on  the analysis  done  by  the  researcher,  the  process  of  budgeting  of  BMT  MUDA  JATIM  is  in accordance with the four stages.
Keywords: Budgeting, Planning, Controlling, Baitul Maal Wat Tamwil.

## I. PENDAHULUAN
Organisasi  memulai  suatu  usaha terlebih dahulu melakukan penganggaran sebelum melaksanakan rencana kegiatan usahanya.  Penganggaran  merupakan proses  menyusun  anggaran,  sedangkan anggaran adalah
hasil dari
penganggaran
(Nafarin, 2004:5).
Anggaran  sendiri  didefinisikan  secara khusus  sebagai  suatu  rencana  yang disusun  secara  sistematis,  yang  meliputi seluruh  kegiatan  perusahaan,  yang dinyatakan  dalam  unit  moneter  dan berlaku untuk jangak waktu tertentu yang akan datang (Munandar, 2001:1).
Anggaran  merupakan  salah  satu komponen  penting  dalam  manajemen, sebagai alat perencanaan dan pengendalian.  Fungsi  anggaran  sebagai
alat  perencanaan  membantu  dalam menentukan  langkah-langkah  yang  harus dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  serta target  perusahaan  sesuai  dengan  dana yang  tersedia.  Fungsi  anggaran  sebagai alat  pengendalian  digunakan  setelah perusahaan  merealisasikan  anggaran, yaitu menilai hasil kerja dan membandingkan  dengan  rencana  yang telah  ditetapkan  dalam  penyusunan anggaran.  Anggaran  yang  tidak  sesuai dengan  realisasinya  menunjukkan  bahwa perusahaan  perlu  melakukan  tindakan perbaikan  atas  penyimpangan  yang terjadi.
Skill yang bagus sangat dibutuhkan dalam  proses  penyusunan  anggaran, karena  anggaran  yang  dibuat  akan mengalami  kegagalan  jika  pembuatan
Anugraheni,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  9  September  2018: 755-770; PENGANGGARAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  MANDIRI  UKHUWAH  PERSADA  JAWA TIMUR (BMT MUDA) anggaran  tidak  cakap,  tidak  mampu berpikir  ke  depan,  dan  tidak  memiliki wawasan  yang  luas,  serta  tidak  tegasnya dalam  membuat  anggaran  (Nafarin, 2009:12).
Setiap perusahaan memiliki kemampuan  tersendiri  untuk  menyusun anggaran.  Anggaran  memiliki  beberapa metode  dalam  pembuatannya,  yang masing-masing  memiliki  kelebihan  dan kelemahan  yang  berbeda. Pemilihan metode  ini  sangat  tergantung  pada kondisi dan keinginan manajemen perusahaan.
Penyusunan anggaran
harus
disusun  dengan  menggunakan  suatu urutan  tertentu.  Penyusunan  anggaran dengan baik dapat memudahkan anggota  organisasi  dalam  memahami target  yang  harus  dicapai  dan  untuk melihat  hubungan  antara  satu  bagian rencana  kerja  dengan  bagian  lainnya. Menurut Nafarin (2009:9), proses penyusunan  anggaran  terbagi  menjadi empat  tahap,  yaitu  (1)  tahap  penentuan pedoman anggaran, (2) tahap persiapan anggaran, (3) tahap penentuan anggaran,  dan  (4)  tahap  pelaksanaan anggaran.  Allah  SWT  dengan  sifatnya  Al- Baari’  (yang  Maha  Merencanakan) memberi  petunjuk  manusia  agar  selalu menyusun rencana dengan baik sebelum mengimplementasikannya, sesuai dengan firmanNya  dalam  Al-Qur’an  surat  Al-Hasyr ayat 18:

## اَي
اَم  ٌسْفَن  ْرُظْنَتْل َو َ َّاللَّ اوُقَّتا اوُنَمآ  َنيِذَّلا اَهُّيَأ َنوُلَم ْعَت اَمِب ٌريِبَخ َ َّاللَّ  َّنِإ ۚ َ َّاللَّ اوُقَّتا َو ۖ ٍدَغِل  ْتَمَّدَق
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman, bertakwalah kepada Allah danhendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat);dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan.” (Al-Hasyr [59]:18).
Ibnu  Katsir  menjelaskan    bahwa ayat  di  atas  ditujukan  kepada  kaum mukmin  untuk    bertakwa    kepada    Allah, takut  kepada  Allah  dari  setiap  perintah dan  laranganNya,    mempersiapkan    jiwa atas    apa    yang    akan    terjadi    di    hari akhir,  merencanakan,    mempersiapkan amal    yang    semaksimal    mungkin    untuk menghadapai  hari  akhir,  dengan  cara meninjau  ulang  (hisab)  dan  melihat kembali ( undzuru ) atas sebuah amal saleh (Laela dkk, 2017:175).
Profit  dalam  perusahaan  sebagai institusi bisnis syariah tidak hanya dijadikan sebagai tujuan utama, namun juga untuk mewujudkan tingkat
pertumbuhan
ekonomi jangka panjang
serta memaksimalkan kesejahteraan
dan kebahagiaan  manusia  di  dunia  dan akhirat  (falah).  Penyusunan  anggaran harus memperhatikan teknik penganggaran  yang    sesuai    dengan konsep  Islam  serta  perlu  memperhatikan faktor-faktor  yang harus dipertimbangkan agar dalam pembuatan anggaran dapat disusun  dengan  baik  dalam    kerangka pencapaian    falah    dan    tidak    terjadi penghamburan dana  untuk pengeluaran yang  berlebihan  namun  tidak  pula  kikir dalam  pengeluaran,  sehingga  anggaran
Anugraheni,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  9  September  2018: 755-770; PENGANGGARAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  MANDIRI  UKHUWAH  PERSADA  JAWA TIMUR (BMT MUDA)
yang  terbentuk  tidak  terlalu  tinggi  atau terlalu rendah.
Lembaga
keuangan syariah dalam  lingkup  mikro  mulai  hadir  untuk menjangkau  usaha  masyarakat  mikro, kecil, dan menengah. Lembaga
Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dibutuhkan masyarakat karena
masyarakat  miskin  sulit  untuk  menjangkau jasa pelayanan keuangan formal (perbankan),  disamping  itu  mereka membutuhkan modal, media penyimpanan  dana,  media  pengiriman dana, serta asuransi.
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam mencapai falah melaksanakan  tiga  fungsi.  Tiga  fungsi tersebut  dipaparkan  oleh  Widodo,  dkk dalam Muhammad (2007:61) yaitu melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang jasa, sektor riil, dan sosial (ZISWA).
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari  dua  istilah,  yaitu  baitul  maal  dan baitut  tamwil.  Baitul  maal  diartikan sebagai  usaha  yang    lebih  mengarah pada  kegiatan    pengumpulan    dan penyaluran    dana    yang    non-profit (zakat,    infaq,  shodaqoh,  dan  waqaf), sedangkan  baitut tamwil  sebagai usaha pengumpulan  dan  penyaluran  dana komersial.
Sudarsono (2008:112)
menyatakan  bahwa  BMT  dapat  didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi. Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi  adalah  badan  usaha  yang beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum koperasi dengan
melandaskan  kegiatannya  berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar atas  asas  kekeluargaan  (Burhanuddin, 2013:1).    Dasar  asas  kekeluargaan  berarti bahwa  setiap  anggota  BMT  harus  saling membantu,  berbagi,  berpendapat,  dan berdiskusi  dalam  menentukan  setiap keputusan  yang  akan  diambil.  Semua dilakukan untuk mengarah pada pencapaian  tujuan  bersama.    Termasuk dalam  menentukan  suatu  anggaran, penyusunan  anggaran  dibentuk  dan didiskusikan  bersama  oleh  anggota. Anggaran  yang  telah  tersusun  dengan baik  harus  dilaksanakan  oleh  setiap anggota  tanpa  ada  unsur  paksaan, sehingga  anggaran  dapat  digunakan sebagai  motivasi  setiap  anggota  dalam bekerja, karena merupakan suatu tanggung  jawab  yang  harus  mereka jadikan sebagai pedoman.
Berdasarkan kegiatan BMT sebagai baitul  maal  dan  baitut  tamwil,  penulis tertarik untuk
meneliti
proses penganggaran  pada  BMT  MUDA  JATIM untuk mengetahui
langkah-langkah dalam penganggaran secara komprehensif  yang  disusun  oleh  BMT tersebut  untuk  mencapai  tujuannya, dengan  judul  “Penganggaran  Baitul  Mall Wat  Tamwil  Mandiri  Ukhuwah  Persada Jawa Timur (BMT MUDA JATIM)”.

## II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Soemitra (2010:27)  menjelaskan lembaga  keuangan  menurut  SK  Menkeu
Anugraheni,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  9  September  2018: 755-770; PENGANGGARAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  MANDIRI  UKHUWAH  PERSADA  JAWA TIMUR (BMT MUDA)
RI  No.  792  Tahun  1990  adalah  semua badan yang kegiatannya bidang keuangan,  melakukan  penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat  terutama  guna  membiayai investasi  perusahaan.  Soemitra    (2010:45) menjelaskan  lebih  lanjut  bahwa    sistem keuangan    di    Indonesia  dijalankan  oleh dua  jenis  lembaga  keuangan,  yaitu lembaga  keuangan  bank  dan  lembaga keuangan  non  bank.
Lembaga  keuangan  bank,  usaha keuangan    yang    dilakukan    di    samping menyalurkan    dana    atau  memberikan pembiayaan/kredit,  lembaga  keuangan bank juga melakukan usaha menghimpun    dana    dari    masyarakat luas  dalam  bentuk  simpanan. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank  sentral  di  Indonesia,  sedangkan pembinaan  dan  pengawasan  dari  sis pemenuhan prinsip -prinsip syariah dilakukan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional MUI.  Lembaga  keuangan  bank  meliputi bank  umum  sayriah  dan  BPRS  (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).
Lembaga  Keuangan  Non  Bank merupakan  lembaga  keuangan  yang lebih  banyak  jenisnya  dari  lembaga keuangan  bank,  yang  masing-masing mempunyai  ciri-ciri  usahanya  sendiri. Lembaga  Keuangan  Non  Bank  secara operasional  dibina  dan  diawasi  oleh Departemen  Keuangan  yang  dijalankan oleh    Bapepam    LK,    sedangkan pembinaan    dan    pengawasan    dari sistem  pemenuhan  prinsip-prinsip  syariah
dilakukan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional MUI.  Lembaga  Keuangan  Non  Bank meliputi  pasar  modal,  pasar  uang, perusahaan  asuransi,  dana  pensiun, perusahaan  modal  ventura,  lembaga pembiayaan,  perusahaan  pegadaian, dan lembaga keuangan mikro syariah.
Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT) merupakan salah satu Lembaga
Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  yang terdiri  dari  dua  istilah,  yaitu  baitul  maal dan  baitut  tamwil.  Sudarsono  (2008:103) menjelaskan  baitul maal lebih mengarah pada    usaha-usaha    pengumpulan    dan penyaluran    dana    yang    non  -profit, seperti;  zakat,  infaq  dan  shodaqoh, sedangkan  baitut tamwil  sebagai usaha pengumpulan  dan    penyaluran    dana komersial.
Badan  usaha  BMT  terbentuk melalui  suatu  perikatan  dasar.  Untuk mewujudkan  suatu  perikatan  diperlukan adanya  unsur-unsur  yang  terlibat  di dalamnya,  baik  yang  terkait  dengan subjek  perikatan  (aqidain)  maupun  objek perikatan (mauqud alayh). Dalam badan hukum, masing-masing pihak yang bertindak sebagai subjek akan membentuk  suatu  organisasi.  Seperti bentuk  badan  usaha  lainnya,  BMT  juga membutuhkan adanya perangkat organisasi  untuk  mengelola  kegiatan bisnis.  Menurut  Burhanuddin  (2013:53), dalam  UU  No.25  Pasal  21  Tahun  1992 koperasi  membagi  perangkat  organisasi menjadi tiga macam, yaitu:
1. Rapat Anggota
Anugraheni,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  9  September  2018: 755-770; PENGANGGARAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  MANDIRI  UKHUWAH  PERSADA  JAWA TIMUR (BMT MUDA)
Rapat  anggota  merupakan
wadah aspirasi
anggota yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam  koperasi.  Sebagai  pemegang kekuasaan  tertinggi,  maka  segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi  harus  melewati  persetujuan rapat anggota terlebih dahulu.
Keputusan
rapat angota diambil  bersadarkan  musyawarah untuk  mencapai  mufakat.  Apabila tidak  diperoleh  keputusan  dengan cara musyawarah, maka pengambilan  keputusan  dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
2. Pengurus Koperasi Pengurus  memiliki  peranan penting dalam badan usaha koperasi, karena  pengurus  memiliki  tanggung jawab  mengenai  segala  kegiatan pengelolaan  koperasi  dan  usahanya kepada  rapat  anggota  dan  rapat angota luar biasa.
3. Pengawas Koperasi Pengawas  koperasi  adalah suatu  badan  yang  dibentuk  untuk melaksanakan  fungsi  pengawasan terhadap kinerja pengurus.
Anggaran merupakan bentuk formal dari perencanaan yang dituangkan  secara  kuantitatif,  yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan  alat  pengendalian. Menurut  Siregar (2013:114)  hubungan  antaran  anggaran, perencanaan, operasi, serta pengendalian,  yaitu  sebagai  berikut.  Titik tolak  penyusunan  anggaran  adalah perumusan  tujuan  jangka  panjang  oleh
manajemen.    Proses  penetapan  tujuan jangkan  panjang  disebut  perencanaan strategis.
Dalam proses tersebut,
manajemen
harus merumuskan pencapaian  perusahaan  di  masa  yang akan  datang.  Anggaran  dikembangkan berdasarkan tujuan jangka panjang yang sudah ditetapkan. Anggaran yang disusun akan  menjadi  pedoman  bagi  aktivitas operasional  perusahaan.  Penganggaran kemudian  akan  dibandingkan  dengan hasil  sesungguhnya  untuk  mendapatkan umpan  balik.    Hal  ini  merupakan  tujuan dari pengendalian yang dilakukan perusahaan. Perbandingan tersebut memberikan umpan balik bagi perbaikan operasi  dan  penyusunan  anggaran  di masa mendatang.
Menurut  Nafarin  (2009:9)  proses penyusunan  anggaran  dibagi  menjadi empat tahap, diantaranya yaitu:
1. Tahap Penentuan
Pedoman Anggaran
Anggaran  yang  dibuat  untuk  tahun mendatang  hendaknya  disiapkan beberapa  bulan  sebelum  tahun anggaran berikutnya dimulai. Dengan demikian,  anggaran  yang  dibuat dapat  digunakan  pada  awal  tahun anggaran. Sebelum penyusunan anggaran, terlebih dahulu manajemen
puncak
(direktur/komisaris)  melakukan  dua hal,  yaitu:  (1)  menetapkan  rencana besar  perusahaan,  seperti  tujuan, kebijakan,  dan  asumsi  sebagai  dasar penyusunan anggaran dan (2) membentuk panitia penyusunan
Anugraheni,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  9  September  2018: 755-770; PENGANGGARAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  MANDIRI  UKHUWAH  PERSADA  JAWA TIMUR (BMT MUDA) anggaran  yang  terdiri  atas  direktur sebagai  ketua,  manajer  keuangan sebagai  sekretaris,  dan  manajer lainnya sebagai anggota.
2. Tahap Persiapan Anggaran
Manajer perusahaan sebelum menyusun anggaran jualan
hendaknya  terlebih  dahulu  menyusun ramalan  jualan.  Setelah  menyusun ramalan  jualan,  dilanjutkan  dengan menyusun anggaran lainnya.
3. Tahap Penentuan Anggaran Pada  tahap  penentuan  anggaran diadakan  rapat  dengan  semua manajer beserta direksi (direktur) yang meliputi  kegiatan:  (1)  perundingan untuk  menyesuaikan  rencana  akhir setiap  komponen  anggaran,  (2) mengoordinasikan  dan  menelaah komponen anggaran, serta (3) pengesahan dan pendistribusian anggaran.
4. Tahap Pelaksanaan Anggaran Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer wajib membuat laporan  realisasi  anggaran.  Setelah dianalisis  kemudian  laporan  realisasi anggaran disampaikan kepada direksi.
Perkembangan  kegiatan  usaha koperasi  menyebabkan  dana  yang digunakan  untuk  membiayai  kegiatan usaha  koperasi  semakin  besar,  baik  yang berasal  dari  dana  intern  (modal  sendiri) maupun modal ekstern (modal luar/pinjaman). Semakin besar dana yang dikeluarkan, maka semakin berat tanggung jawab manajemennya.
Pengendalian  penggunaan  dana  dan pengawasannya  akan  berjalan  baik apabila koperasi telah menerapkan sistem perencanaan  anggaran  yang  sesuai  dan memadai  agar  mampu  menghadapi persaingan usaha.
Pimpinan  koperasi  yang  baik, selain  secara  teratur  meneliti  kemajuan koperasi,  juga  harus  membuat  rencana kegiatan  usaha  untuk  masa  mendatang. Menurut  Partomo  (2009:46)  rencana kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan  dan  pengeluaran  koperasi dikenal  sebagai  Rencana  Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK). Partomo menjelaskan lebih lanjut bahwa  di  dalam  penganggaran  dikenal dua macam penyusunan anggaran yang keduanya dapat dipraktikkan secara baik pada koperasi, yaitu:
1.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Koperasi (RAPBK)
Anggaran
Operasional
menurut  Nafarin  (2009:32)  adalah anggaran  yang  bertujuan  untuk menyusun anggaran laba rugi. Anggaran pada koperasi yang termasuk dalam anggaran operasional adalah Anggaran
Pendapatan  (penjualan)  dan  Belanja (biaya dan beban) Koperasi.
2.  Anggaran Keuangan Koperasi Pada dasarnya setiap
organisasi  keuangan harus  melakukan prediksi tentang keadaan/posisi keuangan  dalam  periode  tertentu. Keadaaan  keuangan  ini  menurut Tohar  (2000:78)  ditunjukkan  dengan
Anugraheni,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  9  September  2018: 755-770; PENGANGGARAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  MANDIRI  UKHUWAH  PERSADA  JAWA TIMUR (BMT MUDA) jumlah  harta,  hutang  dan  modal  dari suatu perusahaan. Komponen-
komponen  tersebut  disusun  melalui anggaran keuangan. Anggaran keuangan  menurut  Nafarin  (2009:32) adalah  anggaran  untuk  menyusun anggaran neraca.

## III. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  pendekatan yang  dipakai  adalah  pendekatan  kualitif dengan  metode  studi  kasus  pada  Baitul Maal  Wat  Tamwil  Mandiri  Ukhuwah Persada Jawa Timur. Pendekatan kualitatif menurut  Tohirin  (2012:3)  merupakan  suatu penelitian  yang  bermaksud  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek  penelitian  misalnya    perilaku, persepsi,  motivasi,  tidakan,  dan  lain-lain secara    holistik    dan  dengan    cara deskripsi    dalam    bentuk    kata-kata    dan bahasa  pada  suatu  konteks khusus yang alamiah  serta  dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Sumber  data  terdiri  dari  data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan observasi, wawancara seimterstruktur,  dan  dokumentasi.  Teknik validasi  data  yang  digunakan  untuk menguji  kebenaran  dari  hasil  penelitian pada    penelitian    ini    adalah    teknik validasi  triangulasi  sumber  dan  teknik, sedangkan teknik analisis yang digunakan untuk  mengatur  data  yang  diperoleh menggunakan  teknik  analisis  Miles  and Huberman.  Teknik  analisis  tersebut  terdiri dari  reduksi  data,  penyajian  data,  dan menarik  kesimpulan/verifikasi  (Sugiyono, 2009:91)

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
BMT  MUDA  JATIM  sebagai  salah satu  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah memiliki  misi    untuk  mencapai  tujuannya, salah satunya yaitu menjunjung konsistensi dalam    mengaplikasikan    prinsip-prinsip syariah  di  operasional  BMT. Prinsip-prinsip syariah  tersebut  berlandaskan  Al-Qur’an, As-Sunnah,  serta  Fiqh Muamalah.
BMT MUDA JATIM dalam mencapai tujuan    membutuhkan  manajemen  agar berjalan    secara    efektif    dan    efisien. Manajemen    menurut    Siregar    (  2013:7) memiliki    arti    yaitu    proses    pokok    yang dilakukan    oleh    manajemen    untuk menjalankan    perusahaan.    Fungsi manajemen    menurut    George    R.    Terry dalam  Nafarin    (2009:4)    terdiri    dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan  dan pengendalian.  Nafarin menjelaskan    bahwa    keempat    fungsi manajemen    yang  dikemukakan  George R.  Terry  tersebut  dapat  disederhanakan menjadi tiga, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Perencanaan dalam fungsi manajemen  merupakan  tindakan  yang dibuat  berdasarkan  fakta  dan  asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan  di  masa    mendatang    untuk mencapai    tujuan    yang    diinginkan (Nafarin,    2009:4).  Komponen  utama  dari perencanaan  menurut  Hansen  dan Mowen  (1999:350)  adalah  anggaran, yaitu perencanaan keuangan untuk masa depan yang memuat tujuan dan tindakan dalam  mencapai  tujuan-tujuan  tersebut. Tahapan-tahapan atau proses
Anugraheni,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  9  September  2018: 755-770; PENGANGGARAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  MANDIRI  UKHUWAH  PERSADA  JAWA TIMUR (BMT MUDA)
penyusunan  anggaran  menurut  Nafarin (2009:9)  terdiri  dari  empat  tahap,  yaitu tahap  penentuan  pedoman  anggaran, tahap    persiapan    anggaran,    tahap penentuan anggaran, dan tahap pelaksanaan anggaran.
Menurut    hasil    penelitian    yang dilakukan,    penganggaran    pada    BMT MUDA    JATIM    berdasarkan   tahap-tahap yang  disampaikan  oleh  Nafarin  akan diuraikan berikut ini.
1.  Tahap Penentuan Pedoman Anggaran
Sebelum    anggaran    resmi menjadi    sebuah    pedoman    suatu perusahaan, perusahaan  terlebih  dahulu harus  melakukan   perencanaan  terlebih dahulu.  Perencanaan  dilakukan  untuk menentukan  tujuan serta  kebijakan perusahaan yang digunakan  untuk mencapai tujuan tersebut.  Tujuan beserta kebijakan    pada    BMTMUDA    JATIM tersusun  pada  AD/ART  (Anggaran  Dasar dan  Rumah  Tangga), sesuai  dengan UU No.25  Pasal  57  Tahun  1992  menyatakan bahwa  nama,  tujuan,  susunan,  dan  tata kerja  organisasi  diatur  dalam  Anggaran Dasar  organisasi    yang  bersangkutan. Apabila    terdapat    hal-hal    yang  belum spesifik    atau  belum  tercantum  dalam Anggaran  Dasar,  maka  hal-hal  tersebut diatur  dalam  Anggaran  Rumah Tangga.
Selanjutnya,  setelah  tujuan  dan kebijakan terbentuk, maka pengurus BMT MUDA  menyusun  Rencana  Kerja  yang akan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Pengurus menyusun
RK
(Rencana  Kerja)    dengan  pertimbangan
dalam  musyawarah  bersama    anggota komite (pengurus, pengawas, pengelola).    Rencana    Kerja    pada  BMT MUDA  JATIM  terdiri  dari  RK  umum  dan RK  khusus.  RK  umum dilaksanakan  pada Kantor  Pusat,    sesuai  dengan  agenda Dinas  Koperasi  Jawa  Timur.  RK    khusus dilaksanakan  pada  Kantor  Cabang Bungah,    karena  terdapat    keterbatasan jarak    antara  Kantor  Cabang  Bungah dengan  Kantor  Pusat  serta  adanya keinginan  untuk  mewadahi  masyarakat yang ada di sekitar Bungah dulu.
Setelah  pembentukan  Rencana Kerja,  maka  BMT  MUDA  JATIM  mulai menyusun  anggaran  sesuai  dengan Rencana  Kerja  yang  telah  dibentuk. Penyusunan  anggaran    ini    penting, karena
anggaran
dapat mengintrepretasikan perkiraan pengeluaran dari Rencana Kerja tersebut, serta  pemasukan  untuk  menjalankannya. Penyusunan  anggaran  pada  BMT  MUDA JATIM  dilakukan  setahun  sekali.  Untuk memulainya,    maka    harus    ditentukan terlebih    dahulu    siapa    saja    yang    akan menyusunnya.
Pembentukan
panitia penyusunan    anggaran    pada    BMT MUDA  JATIM    berdasarkan    teori    yang dikemukakan    oleh    Harahap,    yaitu menggunakan metode  otoriter  atau  top down.  Metode  otoriter  atau  top  down berarti    anggaran  disusun    dan ditetapkan    sendiri    oleh    pemimpin    dan anggaran    inilah    yang    harus dilaksanakan
bawahan tanpa keterlibatan bawahan dalam
Anugraheni,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  9  September  2018: 755-770; PENGANGGARAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  MANDIRI  UKHUWAH  PERSADA  JAWA TIMUR (BMT MUDA) penyusunannya (Harahap, 1997:89).
Dalam  aplikasinya,  BMT  MUDA  JATIM menyusun  anggaran  dimulai    dari pengurus    yang    kemudian    anggaran yang  telah  dibuat  tersebut disampaikan kepada    seluruh    anggota    ketika    Rapat Anggota.    Apabila    terdapat  masukan dari  anggota  untuk    pengurangan  atau penambahan  pada  anggaran,    maka pengurus    memperbaiki    anggaran tersebut.  Selanjutnya,  jika  seluruh  pihak sudah  sepakat  dengan  keseluruhan  isi anggaran,  maka  anggaran  disah  kan dalam  Rapat  Anggota.    Sesuai    dengan koperasi    pada    um  umnya,    BMT    MUDA JATIM  menempatkan    Rapat  Anggota sebagai    kekuasaan  tertinggi  sesuai dengan  UU  No.  25  pasal  22  ayat  1  tahun 1992.
Agar    penyusunan  anggaran berjalan dengan lancar, maka BMT MUDA JATIM  perlu  membuat  SOP  yang  terkait dengan    penyusunan    anggaran    untuk meningkatkan    efisiensi    dan    efektivitas sesuai  dengan  perintah  pada  Peraturan Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah Republik Indonesia No.16/Per/M.KUKM/IX/2015.  Namun,  pada BMT  MUDA  JATIM  hingga  saat  ini  belum menggunakan    SOP    tersebut    untuk penyusunan    anggaran.    Hal    ini dikarenakan  tidak  adanya  waktu  luang untuk    membuat    SOP    khusus    terkait penyusunan anggaran tersebut.
Pernyataan    tersebut    seharusnya  tidak dapat  dijadikan  sebagai  alasan    BMT MUDA  JATIM  terkait  tidak  adanya  SOP khusus    untuk    penyusunan    anggaran,
karena    tidak    adanya    SOP    tersebut justru memperlambat kinerja penyusunan  anggaran    BMT.    Hal  ini dikarenakan  SOP  memiliki    fungsi  untuk memastikan  bahwa  setiap  keputusan, langkah, atau tindakan dan penggunaan fasilitas  pemrosesan  yang  dilaksanakan oleh    orang-orang    di    dalam    suatu organisasi    telah    berjalan    secara  efektif, konsisten, terstandar dan sistematis (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:180). Walau pembuatan  SOP  sempat  menyita  waktu, namun  ke  depannya  kinerja  BMT  MUDA JATIM dalam penyusunan anggaran akan lebih cepat.
2.  Tahap Persiapan Anggaran
BMT  memiliki  dua  fungsi  yaitu,
sebagai  baitul maal  dan sebagai  baitul tamwil.  BMT  MUDA  JATIM  sebagai  baitul maal  sudah  mempraktikkan  wakaf sejak awal  tahun  2016  walau  BMT  tersebut belum  mendapatkan  sertifikasi  nazhir Untuk  zakat,  BMT  MUDA  JATIM  sudah mempraktikkannya  sejak  2012  di  kantor pusat  dan  tahun  2017  baru  dijalankan  di cabang  Bungah.  Sedangkan  infaq  dan shodaqoh,    BMT    tersebut    belum mempraktikkannya  dan  memang  belum disosialisaikan.
BMT    MUDA    JATIM    dalam menyeimbangkan    Rencana    Kerja    dari fungsinya  sebagai baitul maal  dan baitul tamwil
membutuhkan
persiapan keuangan
melalui penyusunan anggaran.  Namun, ternyata  penyusunan anggaran    BMT  MUDA  JATIM  masih  fokus pada  kegiatan  baitul  tamwil  saja, sedangkan  kegiatan  baitul  maalnya
Anugraheni,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  9  September  2018: 755-770; PENGANGGARAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  MANDIRI  UKHUWAH  PERSADA  JAWA TIMUR (BMT MUDA)
masih  belum    dilakukan  penyusunan anggaran.  Kegiatan    BMT    MUDA    JATIM sebagai  baitul  maal  baru  dibentuk penyusunan  anggaran  dan  disahkan pada  tahun  2017  yang  selanjutnya dilaksanakan  pada  tahun  2018,  karena BMT  MUDA  JATIM  baru  mendapatkan sertifikasi nazir pada bulan akhir 2016.
Sertifikasi  nazhir  merupakan  bukti legalitas    dari    Badan  Wakaf  Indonesia (BWI)    bahwa    BMT    MUDA    JATIM    telah mampu    melaksanakan    pengembangan dan  pengelolaan  wakaf.  Legalitas  wakaf uang  telah  diatur  dalam  UU  No.41  Tahun 2004    tentang    Wakaf    dan    Peraturan Pemerintah    No.42    Tahun    2006    tentang pelaksanaannya.  BWI  (Badan  Wakaf Indonesia)    sebagai  perwujudan  amanat yang digariskan  dalam  UU  No.41  Tahun 2004    tentang    Wakaf,    bekerjasama dengan  International    Center    for Development    in    Islamic    Finance      - Lembaga  Pengembangan    Perbankan Indonesia  (ICDIF-LPPI) menyelenggarakan pelatihan  dan  sertifikasi  nazhir    wakaf uang  professional  sebagai  salah  satu syarat sertifikasi dari BWI (www.lppi.or.id).
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, walaupun  BMT  MUDA  JATIM  baru mendapatkan  sertifikasi  nazhir  pada bulan  September  2016,  seharusnya  BMT tersebut tetap dapat melakukan penyusunan anggaran  sebelumnya  agar semua kegiatan  sosial  dapat  mengarah ke    tujuan    BMT    MUDA    JATIM    sebagai fungsi  baitul  maal.  Kegiatan  sosial merupakan  jantung  kekuatan  BMT,  yang di  harapkan  dapat  memperkuat  sektor
sosial  terutama  bagi  anggotanya  dalam menyalurkan  dana  sosialnya    kepada BMT  (Muhammad,  2007:61).  Oleh karena itu,  BMT  tersebut seharusnya  tidak hanya mensosialisasikan  zakat,  namun  juga mensosialisaikan  infaq  dan  shodaqoh, agar  dana  yang  disalurkan  dapat digunakan untuk pembangunan kegiatan sosial yang non profit.
Kemudian,  setelah  menentukan fokus  penyusunan  anggaran,  maka  BMT harus  menentukan  jenis,  metode,  serta sistem  anggaran apa yang akan dipakai untuk  menyusunnya.  Anggaran  Induk yang  disusun oleh BMT MUDA JATIM  terdiri dari  anggaran  operasional  yang  berupa APBK    (Anggaran    Pendapatan    dan Belanja),  serta  anggaran  keuangan berupa anggaran neraca. Kedua anggaran  tersebut    sesuai  dengan    teori yang    disampaikan    oleh    Partomo (2009:46),    bahwa    penganggaran koperasi  dikenal  dua  macam    jenis penyusunan  anggaran,  yaitu    APBK (Anggaran  Pendapatan    dan    Belanja) dan    Anggaran    Keuangan.    APBK    dan anggaran    neraca  oleh    pengurus    BMT MUDA    JATIM    disatukan    menjadi anggaran    induk    yang  disajikan  dalam proyeksi  keuangan,  yang  formatnya mengikuti  format  BMT  Maslahah  Sidogiri, karena  BMT tersebut adalah gurunya BMT MUDA JATIM.
Anggaran  yang  disusun  oleh  BMT MUDA JATIM tidak diperhitungkan biayanya    secara    rinci    berdasarkan kegiatan-kegiatan    yang    dilakukan    oleh BMT tersebut. Penyusunan  anggaran  BMT
Anugraheni,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  9  September  2018: 755-770; PENGANGGARAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  MANDIRI  UKHUWAH  PERSADA  JAWA TIMUR (BMT MUDA)
MUDA  JATIM  dalam  proyeksi  keuangan diperhitungkan    menggunakan    metode pragmatis,    sesuai    dengan    teori    yang disampaikan  oleh  Harahap  (1997:89), yaitu metode pragmatis berarti penyusunan anggaran
ditetapkan berdasarkan    pengalaman    masa    lalu. Apabila dalam memperhitungkan anggaran menggunakan anggaran tahun lalu  sebagai  pedoman,  maka    sistem penyusunan    anggaran    pada    BMT MUDA    JATIM    dapat    dikatakan menggunakan  sistem  anggaran  induk tradisional  atau  disebut  juga  sistem anggaran induk konvensional.
Berdasarkan    teori    yang    disampaikan oleh    Siregar,    dkk  (2013:116)    sistem anggaran    induk    tradisional    pada dasarnya    merupakan    sistem  anggaran incremental,    yang    pembuatannya sebagian    besar    didasarkan    pada anggaran  induk  tahun  sebelumnya. Siregar  menjelaskan  lebih  lanjut  bahwa hasil  hasil  sesungguhnya  yang  dicapai tahun  sebelumnya  dan  ekspektasi  pada tahun  yang  akan  datang  menentukan apakah  suatu  unsur  dalam  anggaran induk akan ditambah atau  dikurangi.
Sesuai    dengan    penerapannya pada  BMT  MUDA  JATIM,  berbagai  pos dimasukkan  ke  dalam  anggaran  induk berdasarkan  pos-pos  yang  dibuat  pada periode    sebelumnya.    Pos    yang    sudah diputuskan  tersebut  tidak  perlu  dianalisis ulang    item-itemnya.    Angka    yang digunakan    adalah    hasil    dari    realisasi periode  anggaran    sebelumnya    atau angka  dalam  laporan  keuangan  tahun
sebelumnya.  Kemudian    angka  pada item-item  tersebut  dinaikkan  berdasarkan presentase  yang  telah    ditentukan. Presentase    yang    ditentukan    didapat dari    pencapaian    kisaran  periode anggaran  sebelumnya,  dan    sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan.  Pertimbangan  tersebut, yaitu  dengan  melihat  kondisi  BMT  saat ini,  serta  mengikuti  berita  terkini  seputar isu-isu  ekonomi  untuk  melihat  ekonomi dunia  ke    depan    kira-kira    seperti    apa. Setelah    presentase    laba    dimasukkan dalam  perhitungan,  baru  akan  terlihat angka pada anggaran.
BMT  MUDA  JATIM  menggunakan sistem    anggaran    induk    tradisional dikarenakan sistem  ini  menurut Wildavsky (2000)  dalam  Bastian  (2010:194)  sangat popular    penggunaannya    karena dianggap    mudah    untuk    dilaksanakan, sehingga  BMT  MUDA  JATIM  sebagai Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  yang baru berdiri lima tahun  akan  lebih mudah untuk  mengawali  penyusunan  anggaran menggunakan  sistem  tersebut.    Namun, walaupun mudah untuk dilakukan,  sistem tersebut juga memiliki beberapa kelemahan    terkait  karakteristiknya    yang bersifat  incremental,  yaitu  pembuatan anggaran  induk  yang  sebagian  besar didasarkan  pada  anggaran  induk  tahun sebelumnya.    Sistem  anggaran  induk tradisional  yang  memiliki  sifat  incremental tersebut menunjukkan tidak diperlukannya    analisis    yang    mendalam tentang    tingkat    keberhasilan    suatu program,    yang    mengakibatkan      tidak
Anugraheni,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  9  September  2018: 755-770; PENGANGGARAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  MANDIRI  UKHUWAH  PERSADA  JAWA TIMUR (BMT MUDA)
adanya informasi yang  logis dan rasional tentang rencana alokasi  anggaran tahun yang  akan  datang    (Bastian,    2010:195). Terkait    kelemahan    lainnya    dijelaskan oleh  Bastian  secara lanjut yaitu, indikator keberhasilan  dilihat  dari  kemampuan personal untuk memnghabiskan anggaran tanpa mempedulikan hasil dan kualitasnya.  Akibat  dari  kelemahan- kelemahan    sistem    anggaran    induk tradisional    tersebut    adalah    akan menghadapi  masalah  besar  berupa masalah efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
ZBB    (Zero-based    budgeting) merupakan  suatu  pendekatan  alternatif yang  dapat  digunakan  BMT  MUDA  JATIM untuk  menghindari  masalah  besar  dari sistem anggaran induk tradisional  (Siregar, 2013:139).  Pendekatan  sistem  anggaran ZEE    dilakukan    dengan    cara    manajer pusat    pertanggungjawaban    harus menjustifikasi    setiap    kegiatan    ya  ng direncanakan  dan  taksiran  biaya  seolah kegiatan  tersebut  baru  pertama  kali dilakukan  (Siregar,  2013:116).  Kegiatan yang  berlangsung    dianalisis,    dan kelangsungan  kegiatan dipertimbangkan atas    dasar  kebutuhan  atau  keguanaan bagi  organisasi  (Hansen  dan  Mowen (1999:378).    Jadi,  dalam  sistem  ini  setiap kegiatan  baru  yang  direncanakan    oleh BMT  dianalisis  dandiperitungkan  biaya- biayanya  secara  mendalam.  Begitu  pula dengan  kegiatan  yang  sudah    berjalan, pada    periode    selanjutnya    dilakukan perhitungan    ulang    apabila  kegiatan tersebut masih dilaksanakan.
Dalam    penyusunan    anggaran, dibutuhkan juga pertimbangan faktorfaktor  yang  dapat  mempengaruhi penyusunannya.    Faktor-faktor    yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan    anggaran    pada    BMT MUDA    JATIM    adalah  mampu  tidaknya cashflow  (aliran  kas/dana).  Mampu tidaknya    cashflow    (aliran    kas/dana) dapat    dipengaruhi    dari  permasalahan- permasalahan  selama  ini  pernah  dialami oleh BMT MUDA JATIM. Salah satu contoh permasalahannya yaitu,
Kurangnya pemasukan  dari  simpanan  wajib karena kelalaian anggota dan kurangnya pengetahuan  anggota  tentang  manfaat simpanan wajib. Hal itu sangat mempengaruhi    penyusunan    anggaran, kaena  simpanan  wajib merupakan  salah satu    sumber    modal    BMT    untuk beroperasi.
3.  Tahap Penentuan Anggaran
Selanjutnya,    setelah    dua    tahap penyusunan    anggaran    terlewati,    maka anggaran  pada  BMT  MUDA  JATIM disahkan  sesuai  kesepakatan  bersama seluruh  anggota  dalam  Rapat  Anggota, khususnya  Rapat  Anggota  Tahunan, sesuai  dengan  pasal    22    UU    No.    25 tahun    1992,    bahwa    rapat    anggota merupakan    pemegang  kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang pelaksanaannya  diatur  dalam  Anggaran Dasar. Setelah pengesahan sudah terlaksana,  maka  anggaran  sudah  resmi menjadi pedoman BMT MUDA JATIM, dan siap direalisasikan.
4.  Tahap Pelaksanaan
Anugraheni,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  9  September  2018: 755-770; PENGANGGARAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  MANDIRI  UKHUWAH  PERSADA  JAWA TIMUR (BMT MUDA)
Terkadang    dalam    pelaksanaan anggaran,  di  tengah  periode  terdapat permasalahan    mendesak    yang    dapat mempengaruhi    penyusunan    anggaran yang telah dibuat, sehingga membutuhkan    pertimbangan    dalam penambahan    atau  pengurangan  isi susunan  anggaran.  Apabila  hal  tersebut terjadi, maka BMT MUDA JATIM mengadakan  Rapat  Luar  Biasa    yang dilakukan    melalui    chat    grup    komite (pengurus,  pengawas,  dan  pengelola) untuk dimusyawarahkan bersama, kemudian  hasil  dari  rapat  tersebut disampaikan  kepada  anggota-anggota BMT  MUDA  JATIM  melalui  chat  grup anggota. Sesuai dengan pendapat Tohar (2000:3)  Rapat  Anggota  Luar  Biasa diselenggarakan  pada  saat  koperasi secara tiba-tiba mengalami keadaan krisis atau  keadaan  genting  yang  dapat membuat  keadaan  koperasi  menjadi lebih baik atau lebih buruk.
Pada  BMT  MUDA  JATIM  apabila anggaran    yang    sudah    disusun    pada tengah    pelaksanaan    mengalami kekurangan karena terdapat banyaknya  pengeluaran,  maka  BMT tersebut  mengurangi  anggaran  yang sudah  terbentuk  atau  dapat  diatasi dengan memanfaatkan sponsorship yang bekerja sama dalam kegiatan  BMT MUDA JATIM.  Namun,  apabila    anggaran  yang sudah  disusun  justru  mengalami  kenaikan karena    terdapat    pendapatan    yang berlebih,    maka    pendapatan  tersebut digunakan  sebagai    cadangan    bila
disetujui    oleh    anggota    ketika    Rapat Anggota  Tahunan.
Pengendalian  merupakan  salah satu  fungsi  anggaran    yang  berguna sebagai  standar  manajemen  atau  alat penilai  apakah  aktivitas  setiap  bagian organisasi  telah  sesuai    dengan    rencana atau    tidak    (Rudianto,    2009:6). Pengendalian    pada    BMT  MUDA  JATIM dilakukan  dengan  melakukan  evaluasi bersama  komite    (pengurus,  pengawas dan    pengelola)    yang    dilakukan    setiap bulan  sekali  dan  setahun  sekali  secara periodik.    Evaluasi    ini    dilakukan    untuk membandingkan  anggaran  yang  sudah disusun  dengan  realisasinya.  Jika  realisasi anggaran  pada  setiap  bagian  lebih  baik dari    anggaran,    maka    dapat    dinilai bahwa    bagian    tersebut    telah    berhasil mencapai    rencana    yang    telah ditetapkan.    Namun,    bila    terdapat bagian  yang mengalami penurunan atau kurang  dari  anggaran,  maka  diperlukan adanya solusi untuk  menemukan  strategi tertentu    agar    bagian    tersebut    pada realisasi    anggaran  periode  berikutnya berhasil  mencapai  rencana  yang  telah ditetapkan.
Selanjutnya,    setelah    evaluasi dilakukan  oleh  komite,  maka  hasil  dari evaluasi    tersebut    disampaikan    dalam bentuk    laporan    pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus dan pengawas,  dalam    RAT  (Rapat  Anggota Tahunan).
RAT pada
umunya diselenggarakan bersamaan dengan penutupan  pembukuan  koperasi  (Tohar,
2000:3). Pada LPJ (Laporan
Anugraheni,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  9  September  2018: 755-770; PENGANGGARAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  MANDIRI  UKHUWAH  PERSADA  JAWA TIMUR (BMT MUDA)
Pertanggungjawaban)  BMT  MUDA  JATIM hanya    berisi  perkembangan  pada  pos- pos  tertentu  dari  tahun  sebelum  dan sesudah.  Seharusnya,  LPJ  tersebut  juga ditampilkan perbandingan antara penyusunan anggaran dengan realisasinya  pada  item-item  dalam  pos- pos tersebut, sehingga BMT dapat melihat dan  mengendalikan  item-item  mana yang mengalami penurunan untuk perbaikan.

## V. SIMPULAN
Proses
penyusunan
anggaran pada BMT MUDA JATIM, yaitu:
1.  Tahap Penentuan Pedoman Anggaran Perencanaan dilakukan untuk menentukan  tujuan serta  kebijakan perusahaan yang  digunakan  untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan beserta kebijakan pada BMT MUDA JATIM tersusun pada  AD/ART  (Anggaran  Dasar  dan Rumah  Tangga).    Apabila  terdapat  hal- hal  yang  belum  spesifik  atau  belum tercantum dalam  Anggaran Dasar, maka hal  -hal  tersebut  diatur  dalam  Anggaran Rumah Tangga.
Setelah  tujuan  dan  kebijakan terbentuk,  maka  pengurus  BMT  MUDA menyusun RK (Rencana Kerja) yang terdiri dari  RK  umum  dan  RK  khusus.  RK  umum dilaksanakan    pada  Kantor  Pusat  sesuai dengan  agenda  Dinas  Koperasi  Jawa Timurm, sedangkan RK khusus dilaksanakan  pada  Kantor  Cabang Bungah.
Kemudian,  setelah  pembentukan Rencana  Kerja,  maka  BMT  MUDA  JATIM
mulai menyusun anggaran yang dilakukan setahun sekali dengan menggunakan  metode  otoriter  atau  top down,  dimana  anggaran  disusun  oleh pengurus,  tanpa  keterlibatan  anggota atau komite lainnya.
BMT MUDA JATIM tidak menggunakan  SOP  dalam  penyusunan anggaran,  karena  SOP  tersebut  belum terbentuk,  meskipun  SOP  tersebut  dapat meningkatkan efisensi dan efektivitas.
2.  Tahap Persiapan Anggaran
BMT  MUDA  hingga  saati  ini  hanya fokus  melakukan  penyusunan  anggaran pada  kegiatan  baitul  tamwilnya  saja selama setahun sekali. Penyusunan anggaran  induk  pada  kegiatan  baitul tamwil  terdiri  dari anggaran  operasional yang berupa APBK (Anggaran Pendapatan
dan
Belanja), serta anggaran  keuangan  berupa  anggaran neraca. APBK dan anggaran neraca oleh pengurus  BMT  MUDA  JATIM  disatukan menjadi  anggaran  induk  yang  disajikan dalam proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan tersebut diperhitungkan menggunakan  metode  pragmatis,  yaitu menggunakan  anggaran  tahun  lalu sebagai  pedoman,  dengan  begitu  sistem penyusunan  anggaran  pada  BMT  MUDA JATIM  dapat  dikatakan  menggunakan sistem  anggaran  induk  tradisional.  Sistem anggaran  tersebut  yaitu  pembuatannya sebagian besar didasarkan pada anggaran  induk  tahun  sebelumnya,  yang kemudian dinaikkan berdasarkan
presentase yang telah ditentukan.
Presentase  yang  ditentukan  didapat  dari
Anugraheni,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  9  September  2018: 755-770; PENGANGGARAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  MANDIRI  UKHUWAH  PERSADA  JAWA TIMUR (BMT MUDA) pencapaian  kisaran  periode  anggaran sebelumnya dengan pertimbangan- pertimbangan tertentu dari BMT.
3.  Tahap Penentuan Anggaran
Selanjutnya,  setelah  dua  tahap penyusunan  anggaran  terlewati,  maka anggaran  pada  BMT  MUDA  JATIM disahkan  sesuai  kesepakatan  bersama seluruh  anggota  dalam  Rapat  Anggota, khususnya  Rapat  Anggota  Tahunan, sehingga    anggaran    resmi    untuk dijadikan    sebuah    pedoman    dan    siap direalisasikan.
4.  Tahap Pelaksanaan Anggaran
Bila  di tengah  pelaksanaan  terjadi hal mendesak yang memerlukan pertimbangan dalam penambahan  atau pengurangan pada isi susunan anggaran, maka  BMT  MUDA  JATIM  mengadakan Rapat  Luar  Biasa  bersama  anggota komite,  kemudian hasil dari rapat tersebut disampaikan  kepada  anggota-anggota BMT  MUDA  JATIM  melalui  chat  grup anggota.
Pengendalian  atas  pelaksanaan anggaran  pada  BMT  MUDA  JATIM dilakukan  dengan  melakukan  evaluasi bersama  komite  yang  dilakukan  setiap bulan  sekali  dan  setahun  sekali  secara periodik.  Setelah  evaluasi  dilakukan  oleh komite,  maka  hasil  dari  evaluasi  tersebut disampaikan  dalam  bentuk  laporan pertanggungjawaban  dalam  RAT  (Rapat Anggota Tahunan).

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Mizan Publishing House. 2010.  Al-Qur’an Terjemahan dan Transliterasi.
Bandung: PT. Mizan Pustaka.
Bastian,  Indra.  2010.  Akuntansi  Sektor Publik:  Suatu  Pengantar.  dalam buku  Suryadi  Saat  (ed).  Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
Burhanuddin.  2013.  Koperasi  Syariah  dan Pengaturannya di Indonesia. dalam  buku  Musleh  Herry  dan Muhammad  Idris  (ed).  Malang:
UIN-MALIKI PRESS.
Hansen,  Don  R  &  Maryanne  M  Mowen.
1997. Akuntansi Manajemen. Terjemah oleh Ancella A Hermawan. 1999. Jilid Satu. Jakarta: Erlangga. Harahap,  Sofyan  Syafiri.  1997. Budgeting Peranggaran: Perencanaan Lengkap untuk Membantu Manajemen . Edisi Pertama.
Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Ikatan  Bankir  Indonesia.  2014.    Mengenal Operasional  Perbankan  1.  Edisi Pertama.  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Laela,  Sugiyarti  Fatma  dkk.  2017.  Edisi Pertama.  Akuntansi  Syariah  Seri Konsep  dan  Aplikasi  Ekonomi  dan Bisnis  Islam.  dalam  buku  Aqim Abdurahim  dkk  (ed).  Anggaran untuk Perencanaan dan Pengendalian. Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada.
Muhammad.  2007.  Lembaga  Ekonomi
Syari’ah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Munandar. 2001. Budgeting Perencanaan
Kerja Pengoordinasian Kerja Pengawasan  Kerja.  Edisi  Pertama. Yogyakarta: BPFE. Nafarin, M. 2009. Penganggaran
Perusahaan .  Edisi  Tiga.  Jakarta:
Salemba Empat.
Partomo,  Tiktik  Sartika.  2009. Ekonomi Koperasi .  dalam  buku  Akhria  (ed). Bogor: Gahlia Indonesia.
Anugraheni,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  9  September  2018: 755-770; PENGANGGARAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  MANDIRI  UKHUWAH  PERSADA  JAWA TIMUR (BMT MUDA)
Rudianto.  2009.  Penganggaran.  dalam buku  Adi  Maulana  dan  Wibi Hardani (ed). Jakarta: Erlangga. Siregar,  Baldrick  dkk.  2013.  Akuntansi Manajemen.
dalam
buku Muhammad Masykur (ed). Jakarta: Salemba Empat.
Soemitra, Andri. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan  Syariah.  Edisi  Pertama. Jakarta: Prenada Media Group. Sudarsono, Heri. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan Ilustrasi.  Edisi  Tiga.  Yogyakarta: Ekonisia.
Sugiyono.  2009.  Memahami  Penelitian
Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Tohar, M. 2000. Permodalan dan Perkreditan  Koperasi.  Yogyakarta:
Kanisius.
Tohirin.  2012.  Metode  Penelitian  Kualitatif dalam  Pendidikan  dan  Bimbingan Konseling.  Depok:  PT.  Rajagrafindo Persada. www.bmtmuda.com www.lppi.or.id