## PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Fathul Jannah 

## Abstract ;
Islamic educationis an integral part of the National Education System. As part of the  national  educational  system,  Islamic  education  gets  legitimacy  to  exist  and  get  a place  to  live  and  thrive  in  Indonesia  to  meet  need  of  education  for  Muslims. Accommodation  to  the  Islamic  education  system  and  make  the  system  of  Islamic education  institutions  have  a  strong  foundation  to  be  developed  with  the  support  of funds and attention from the state. Therefore, the state is obliged to develop Islamic educational system as a kind of religious education in the national education system. In  the  system  of  national  education,  Islamic  education  as  a  system  of  religious education is carried out in different lines of formal, informal and non-formal.

## Key Words : Pendidikan Islam, Sistem, Pendidikan Nasional

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan  mempunyai  peran  yang  sangat  strategis  untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  meningkatkan  kualitas  sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia serta mewujudkan  kesejahteraan  umum.  Pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  keatif,  mandiri,  dan  menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Mengacu  pada  fungsi  dan  tujuan  pendidikan  nasional  tersebut jelas  sekali  bahwa  peran  nilai-nilai  agama  menjadi  sangat  penting  dalam setiap  proses  pendidikan  yang  terjadi  di  sekolah.  Karena  terbentuknya
 Penulis adalah dosen tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Samarinda
manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  serta  berakhlak  mulia  tidak mungkin  terbentuk  tanpa  peran  dari  agama.  Menurut  Malik  Fajar,  yang dikutip oleh Yunus Hasyim Syam, Pendidikan adalah masalah yang tidak pernah  tuntas  untuk  dibicarakan,  karena  itu  menyangkut  persoalan manusia  dalam  rangka  memberi  makna  dan  arah  normal  kepada eksistensi fitrinya. 1
Pendidikan  di  Indonesia  selama  ini  berjalan  secara  dualisme pendidikan  (Umum  dan  agama),  sejak  pemerintahan  kolonial  Balanda memperkenalkan  sistem  pendidikan  yang  bersifat  sekuler,  sementara pendidikan  Islam  yang  diwakili  oleh  pesantren  tidak  memperhatikan pengetahuan  umum,  sampai  Indonesia  merdeka,  meskipun  pada  awal kemrdekaan masih mewarisi sistem pendidikan yang bersifat dualistis.
Pendidikan  Islam  di  Indonesia  dalam  sejarah  penjangnya,  mulai pada masa penajajahan sampai Indonesia merdeka menghadapi berbagai persoalan  dan  kesenjangan  dalam  berbagai  aspek,  berupa  persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, serta manajemen pendidikan Islam.
Azyumardi  Azra  mengatakan,  pendidikan  Islam  terlihat  dalam penyusunan  UU  Sisdiknas  2003,  walaupun  ada  sebagian  Pasalnya, pemerintah  belum  merealisasikan  secara  konsisten,  contohnya  Pasal  49 ayat  1 2 tentang  anggaran  pendidikan 3 .  Sementara  Huzair  Sanaky mengatakan, Upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia  dapat  kita  lihat  komitmen  mereka  dalam  penyusunan  UU Sisdiknas  2003,  walaupun  perbaikannya  belum  dilakukan  secara mendasar,  sehingga  terkesan  seadanya  saja.  Usaha  pembaharuan  dan peningkatan  pendidikan  Islam  sering  bersifat  sepotong-sepotong  atau
1 Yunus  Hasyim  Syam.  Mendidik  Anak  ala  Muhammad.  (Yogyakarta,  Sketsa.,
2005) hal. x
2 Pasal  49  ayat  (1)  berbunyi:  Dana  Pendidikan  selain  gaji  pendidik  dan  biaya pendidikan  kedinasan  dialokasikan  minimal  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  pada  sektor  pendidikan  dan  minimanl  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD).
3 Azyumardi  Azra,  Pendidikan  Islam  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Milennium Baru, (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999), ha 59.
tidak  komprehensif  dan  menyeluruh  serta  sebagian  besar  sistem  dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara professional. 4
Bangsa  Indonesia  yang  penduduknya  mayoritas  beragama  Islam telah  sepakat  untuk  membentuk  negara  kesatuan  Republik  Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945  dengan  menjamin kemerdekaan bagi umat Islam untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan  Islam.  Dalam  Pasal  31  ayat  2  UUD  1945  “Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pengajaran  nasional yang diatur dengan Undang-Undang.
Setelah  Indonesia  merdeka,  umat  Islam  semakin  menyadari pentingnya  perjuangan  Umat  Islam  dalam  meraih  kemerdekaan,  dan pemerintah  berusaha  melakukan  memperbaiki  pendidikan  Islam  di Indonesia,  dan  Sebagai  realisasinya  Pemerintah  Indonesia  telah merumuskan  dalam  undang-undang  Republik  Indonesia    No.  2  Tahun 1989  tentang  sistem  pendidikan  Nasional  yang  diteruskan  dengan  UU No.  20  Tahun  2003  yang  mengatur  pengelenggaraan  satu  sistem Pendidikan  nasional,  sebagai  upaya  pengintegrasian  pendidikan  Islam dalam  sistem  pendidikan  Nasional,  maka  dalam  makalah  ini  akan membahas  tentang    Pendidikan  Agama  Islam  dalam  sistem  pendidikan Nasional.

## B. PENGERTIAN PENDIDIKAN, PENDIDIKAN NASIONAL, DAN PENDIDIKAN ISLAM
Pendidikan hádala Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia, serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan Negara. 5 Pendidikan  Nasional  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berakar
4 Hujair  AH.  Sanaky,  Paradigma  Pendidikan  Islam,  (Yogyakarta:  Safiria  Insania Press, 2004), hal.9
5 UU Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat (1)
pada  nilai-nilai  agama,  kebudayaan  nasional  dan  tanggap  terhadap tuntutan perubahan zaman. 6
Pendidikan  Islam  menurut  Zakiah  Darajat  adalah    adalah pembentukan  kepribadian  muslim.Atau  perubahan  sikap  dan  tingkah laku  sesuai  dengan  petunjuk  ajaran  Islam. 7 Muhammad  Quthb  yang dikutip  oleh  Abdullah  Idi,  menyatakan  Pendidikan  Islam  adalah  usaha melakukan  pendekatan  yang  menyeluruh  terhadap  wujud  manusia,  baik dari  segi  jasmani  maupun  ruhani,  baik  dari  kehidupan  fisik  maupun mentalnya, dalam kegiatan di bumi ini. 8
Dari  definisi-definisi  di  atas,  baik  yang  dikemukakan  UU Sisdiknas  2003  maupun  para  tokoh  pendidikan,  dapat  disimpulkan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah pembentukkan tingkah laku islami (akhlak  mulia)  dan  kepasrahan  (keimanan)  kepada  Allah  berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur’an dan Hadis).
Pendidikan  Islam  adalah  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara terencana  dan  sistematis  untuk  mengembangkan  potensi  anak  didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Pendidikan Islam adalah  pendidikan  yang  bertujuan  untuk  mencapai  keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan,  akal  pikiran,  kecerdasan,  perasaan  serta  panca  indera  yang dimilikinya.
Dalam  Perspektif  budaya,  pendidikahn  Islam  adalah  sebagai pewarisan budaya, yaitu sebagai alat transmisi unsur-unsur pokok budaya kepada  para  generasi,  sehingga  identitas  umat  tatap  terpelihara  dalam tangangan  zaman,  bahkan  dalam  terma  sosio  kultural  yang  plural dikatakan pendidikan Islam tanpa daya sentuhan budaya akan kehilangan daya tarik yang pada akhinya hanya akan menjadi tontonan artifisial yang membosankan ditengah percaturan arus globalisasi.
Semantara  dalam  persepektif  teknologi  dan  industri,  Pendidikan Islam memiliki kompetensi strategis dalam memanifestasikan pendidikan agama  yang  mengantarkan  peserta  didik  sebagai  sosok  yang  mampu
6 UU Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat (2)
7 Zakiah daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 28
8 Abdullah  Idi  dan  Toto  Suharto,  Revitalisasi  Pendidikan  Islam,  (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal. 48.
menjadi  pelaku  pembangunan  yang  mengadopsi,  megidensitifikasi  dan mengkonsumsi  diverssifikasi  dinamika  kultural,  sosial,  ekonomi,  politik dan  prosuk  sain  dan  teknologi,  tetapi  sekaligus  mengendalikan, menguasai,  memimpin,  seperti  mengarahkan  dan  mendistribusikannya kedalam  aktivitas  yang  bermanfaat  baik  secara  pribadi,  sosial  maupun organisasis,  agar  peserta  didik  tidak  dangkal  karena  penettrasi  yang berkaraktristik dinamis, sekaligus tidak kropos dalam bidang moralitas.
Pendidikan  seharusnya  bertujuan  menimbulkan  pertumbuhan kepribadian  total  manusia  secara  seimbang,  melalui  latihan  spiritual, intelektual,  rasional  diri,  perasaan,  dan  kepekaan  tubuh  manusia,  maka pendidikan  seharusnya  menyediakan  jalan  bagi  pertumbuhan  manusia dalam  aspeknya:  spiritual,  intelektual,  imajinasi,  fisik,  ilmiah,  linguistik baik  secara  individual  maupun  secara  kolektif,  dan  memotivasi  semua aspek  tersebut  untuk  mencapai  kebaikan  dan  kesempurnaan.  Tujuan akhir pendidikan Muslim terletak pada realitas kepasrahan mutlak kepada Allah  pada  tingkat  individual,  masyarakat,  dan  kemanusian  pada umumnya.
Dilihat  dari  tuntutan  internal  dan  eksternal  global,  diantara keunggulan-keunggulan  yang  harus  dimiliki  bangsa  adalah  keunggulan sumber  daya  manusia  (SDM).  Maka  suatu  bangsa  khususnya  bangsa Indonesia  harus  memiliki  lembaga  pendidikan    yang  menjadi  filter  yang mampu  menyaring  dan  benteng  bagi  dampak  negatif  dari  arus globalisasi,  sehingga  mampu  untuk  melahirkan  sumber  daya  manusia yang handal dan unggul dengan tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan.

## C. POSISI  PENDIDIKAN  AGAMA  DALAM  UU  SISDIKNAS 2003
Sistem  pendidikan  nasional  sebenarnya  tidak  menominasi  sistem pendidikan Islam Indonesia, dan makna manusia seutuhnya dalam tujuan pendidikan  nasional  melalui  beragam  jenis,  jenjang,  sifat  dan  bentuk pendidikan/pelatihan  sebagai  proses  kemanusiaan  yang  bertindak  dalam logika  berfikir  sebagai  makhluk  yang  berakal  dan  berbudi,  juga  sebagai proses  pemanusiaan  yang  mampu  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi secara  penuh  pemegang  mandat  ilahiah  yang  merujuk  pada  hubungan
dengan  Tuhannya  berikut  perilaku  yang  dikehendaki  di  dalamnya    dan mandat kultural yang mengandung makna sebagai insan berbudaya.
Indonesia,  walaupun  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  bukan Negara  agama 9 dan  bukan  pula  Negara  sekuler 10 ,  tetapi  Negara Pancasila. 11 Menurut Bahtiar Effendi, Negara Pancasila, dapat dikatakan bahwa  Indonesia  mengambil  jalan  tengah  (middle  path)  antara  Negara agama dan Negara sekuler. Rumusan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Ayat (1) memberikan sifat yang khas pada Negara Indonesia, bukan Negara sekuler  yang memisahkan agama dan Negara, dan bukan Negara  agama  yang  berdasarkan  pada  agama  tertentu.  Negara  Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya  untuk beragama dan wajib memelihara  budi  pekerti  luhur  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila 12 . Sementara    Fuat  Hasan  Dengan  status  Negara  Pancalisa,    maka  wajar kalau  kemudian  Pemerintah  Indonesia  tetap  memandang  bahwa  agama menduduki  posisi  penting  di  negeri  ini  sebagai  sumber  nilai  yang berlaku. 13
Secara  filosofis,  pandangan  hidup  bangsa  tidak  bertentangan dengan    ajaran  Islam,  maka  pendidikan  Islam  Indonesia  seharusnya mampu  menjadi  sub  sistem  pendidikan  nasional.  Terlebih  sejak dikeluarkannya  UUSPN  Nomor  2  Tahun  1989  dan  RUU  Sindiknas 2003,  yang  berwawasan  masa  depan  dan  diintrodusirkannya  kebijakan
9 Negara  agama atau  Negara  theokrasi  pada  hakikatnya  adalah  suatu  Negara yang  berdasarkan  pada  suatu  ajaran  agama  tertentu.  Negara  secara  keseluruhan dibentuk  berdasarkan  suatu  ajaran  agama  tertentu,  baik  menyangkut  bentuk  Negara, kekuasaan  Negara,  tujuan  Negara,  demokrasi,  dan  sebagainya.  Lihat  Kaelan,  Filsafat Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 1996., hal. 102.
10 Menurut  Donald  Eugene  Smith,  yang  dikutif  oleh  Abdurrahman  Assegaf, the secular state is state that guarantees individual and corporate freedom of religion, deals with the individual  as  a  citizen  irrespective  of  his  religion,  is  not  constitutionally  connected  to  a  particular religion, nor seeks either to promote or interfere with religion. Lihat: Muhammad Ali, Indonesia Negara Sekuler?, Jakarta: Kompas, 2 Agustus 2002.
11 Abdur Rahman Assegaf, dkk. Pendidikan Islam di Indonesia. (Yogyakarta: Suka Press, 2007), hal. 143.
12 Bahtiar  Effendi,  Masyarakat,  Agama,  dan  Pluralisme  Keagamaan,  (Yogyakarta: Galang Press, 2002)  hal. 19
13 Fuad Jabali dan Jamhari (peny.) IAIN Modernisasi Islam di Indonesia. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002)., hal. 62
link  and  match  dalam  pendidikan,  merupakan  peluang  dan  sekaligus tantangan  bagi  sistem  dan  lembaga  pendidikan  Islam,  khususnya  bagi sarjana  dan  cendekiawan  muslim  untuk  merumuskan  rancangan sekaligus  mempelopori  bangunan  pendidikan  Islam  yang  berwawasan masa  depan,  sesuai  dengan  misi  dasar  kata  Al-Islam,  adalah mengislamkan  yang  berarti  menjalankan  pendidikan  sesuai  dengan kebutuhan dan dinamika keislaman.
UU No. 20 Tahun 2003 pada Bab II pasal 3, bahwa “pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi  peserta didik  agar  menjadi  manusia  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,sehat,  berilmu,cakap,  kreatif,  mandiri  dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab”. 14
Posisi Pendidikan Agama Islam  dalam UU Sisdiknas 2003 adalah :
1.  Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah: Usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan Negara.
2.  Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional adalah: Pendidikan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,  kebudayaan  nasional  dan  tanggap  terhadap  tuntutan perubahan  zaman.  Agama  sebagai  tujuan  pendidikan  (agar  peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional.
3.  Pasal 4 ayat (1)
14 Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 dan No.20 tahun 2003,Tentang Guru dan Dosen danSistem Pendidikan Nasional, (WIPRESS,2006),  hal.58
Pendidikan  diselenggarakan  secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukkan bangsa.
4.  Pasal 12 ayat (1)
Setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak mendapatkan pendidikan agamasesuai dengan agama yang dianutnya dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang  seagama.  Peserta  didik  berhak mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agamanya  masing- masing dan diajarkan oleh guru/pendidik yang seagama. Tiap sekolah wajib  memberikan  ruang  bagi  siswa  yang  mempunyai  agama  yang berbeda-beda dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif.
5.  Pasal 15
Jenis  pendidikan  mencakup  pendidikan  umum,  kejuruan,  akademik,
profesi, vokasi,keagamaan, dan khusus.
6.  Pasal 17 ayat (2)
Pendidikan  dasar  terbentuk  sekolah  dasar  (SD)  dan  madrasah ibtidaiyah(MI)  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  serta  sekolah menengah  pertama  (SMP)  dan  madrasah  tsanawiyah  (MTs),  atau bentuk lain yang sederajat.
7.  Pasal 18 ayat (3)
Pendidikan  menengah  berbentuk  sekolah  menengah  atas  (SMA), madrasahaliyah  (MA),  sekolah  menengah  kejuruan  (SMK),  dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
8.  Pasal 28 ayat (3)
Pendidikan  anak  usia  dini  pada  jalur  pendidikan  formal  berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal(RA), atau bentuk lain yang sederajat.Salah  satu  jenis  pendidikan  nasional  adalah  pendidikan agama. Setingkat taman kanak-kanak (TK) dinamakan raudatul athfal (RA),  sekolah  dasar  (SD)  dinamakan  madrasah  ibtidaiyah  (MI), sekolah  menengah  pertama  (SMP)  dinamakan  madrasah  tsanawiyah (MTs),  sekolah  menengah  atas  (SMA)  dinamakan  madrasah  aliyah (MA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dinamakan  madrasah aliyah kejuruan (MAK). 15
15 Masuk  dalam  madrasah  ini  (madrasah  aliyah  kejuruan)  adalah  madrasah aliyah  keagamaan  (MAK)/atau  madrasah  kejuruan  pada  ilmu-ilmu  agama.  MAKN
9.  Pasal 30 tentang pendidikan keagamaan
(1)  Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau  kelompok  masyarakat  dari  pemeluk  agama,  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendidikan  keagamaan  berfungsi  mempersiapkan  peserta  didik menjadianggota  masyarakat  yang  memahami  dan  mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
(3) Pendidikan  keagamaan  dapat  diselenggarakan  pada  jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera,dan bentuk lain yang sejenis.
Dalam  hal  ini  pendidikan  agama  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  dan  masyarakat.  Di  samping  sekolah/madrasah  formal yang didirikan oleh pemerintah seperti MIN, MTsN, maupun MAN, masyarakat  dapat  juga  menyelenggarakan  pendidikan  agama,  baik formal  (pesantren,  madrasah),  nonformal  (taman  pendidikan  Al- Qur’an (TPA), majlis taklim) maupun informal (madrasah diniyah). 10. Pasal 36 ayat (3)
Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dengan  memperhatikan  pada Peningkatan  iman  dan  takwa,  Peningkatan  akhlak  mulia;  dan seterusnya.
11.Pasal 37
(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:pendidikan  agama,    pendidikan  kewarganegaraan;  dan seterusnya…
(2) Kurikulum  pendidikan  tinggi  wajib  memuat,pendidikan    agama, pendidikan kewarganegaraan danbahasa.
12. Pasal 55 ayat (1) mengenai Pendidikan Berbasis Masyarakat Masyarakat  berhak  menyelenggarakan  pendidikan  berbasis masyarakat  pada  pendidikan  formal  dan  nonformal  sesuai  dengan
merupakan  perubahan  dari  madrasah  aliyah  program  khusus  (MAPK)  sejak  tahun 1997.  Contohnya  MAKN  Surakarta  (karena  penulis  termasuk  peserta  didik didalamnya).
kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
Pasal-pasal  tersebut  merupakan  penempatan  posisi  pendidikan Islam sebagai bagian dalam kerangka sistem pendidikan Nasional, bahwa pendidikan  Islam  merupakan  bagian  dari  sistem  pendidikan  Nasional. Dalam  penjelasan  pasal  15  UU  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003 menyebutkan  Pendidikan  keagamaan  merupakan  pendidikan  dasar, menengah  dan  tinggi  yang  mempersiapkan  peserta  didik  untuk  dapat menjalankan  peranan  yang  menuntut  penguasaan  pengetahuan  tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.
UU  Sisdiknas  2003  merupakan  usaha  pemerintah  untuk memperbaiki  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  walaupun  ada  sebagian Pasalnya,  pemerintah  belum  merealisasikan  secara  konsisten,  contohnya Pasal  49  ayat  1  tentang  anggaran  pendidikan 16 .  Upaya  perbaikannya belum  dilakukan  secara  mendasar,  sehingga  terkesan  seadanya  saja. Usaha  pembaharuan  dan  peningkatan  pendidikan  Islam  sering  bersifat sepotong-sepotong  atau  tidak  komprehensif  dan  menyeluruh  serta sebagian  besar  sistem  dan  lembaga  pendidikan  Islam  belum  dikelola secara professional. 17
Namun  secara  umum,  dapat  dilihat  bagaimana  posisi  agama (pendidikan  agama)  dalam  UU  Sisdiknas  2003.  dari  pelbagai  Pasal menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari  pendidikan  nasional.  Pendidikan  agama  mempunyai  peran  penting dalam  mengembangkan  potensi  peserta  didik  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  akhlak  mulia  dan  kepribadian  muslim  (khusus agama Islam).
Masyarakat  boleh  mendirikan  lembaga  pendidikan  berbasis masyarakat  sesuai  dengan  kekhasan  agama  masing-masing,  seperti madrasah  diniyah  muhammadiyah  (MDM),  al-Ma’arif,  dan  lain-lain.
16 Pasal  49  ayat  (1)  berbunyi:  Dana  Pendidikan  selain  gaji  pendidik  dan  biaya pendidikan  kedinasan  dialokasikan  minimal  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  pada  sektor  pendidikan  dan  minimanl  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD).
17 Hujair  AH.  Sanaky,  Paradigma  Pendidikan  Islam,  (Yogyakarta:  Safiria  Insania Press),  hal.9.  Lihat  pula  Azyumardi  Azra,  Pendidikan  Islam  Tradisi  dan  Modernisasi Menuju Milennium Baru, (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999), hal 59.
Madrasah  didirikan  atas  inisiatip  masyarakat  Islam  bertujuan  mendidik peserta  didik  memahami  dan  mengamalkan  ajaran  Islam  dengan  baik, maka  lahirlah  PP  No.  28  tahun  1990  pasal  4  ayat  2  tentang  SD,  SMP yang  bercirikan  Islam  dan  dikelola  oleh  Departemen  Agama    yang disebut  dengan  Madrasah.  Kurikulum  pada  setiap  jenjang  pendidikan baik  mulai  jenjang  pendidikan  dasar  sampai  pendidikan  tinggi,  wajib hukumnya memuat pendidikan agama (menurut agama yang dianut oleh peserta didik).
Abdur  Rahman  Assegaf,  mengutip  pendapat  M.  Arifin,  bahwa pendidikan  agama  setelah  diwajibkan  di  sekolah-sekolah,  meskipun masih  perlu  disempurnakan  terus,  menunjukkan  bahwa  pengaruhnya dalam perubahan tingkah laku remaja adalah relatif lebih baik disbanding dengan  kondisi  sebelum  pendidikan  agama  tersebut  diwajibkan. Sekurang-kurangnya  pengaruh  pendidikan  agama  tersebut  secara minimal  dapat  menanamkan  benih  keimanan  yang  dapat  menjadi  daya preventif  terhadap  perbuatan  negative  remaja  atau  bahkan  mendorong mereka  untuk  bertingkah  laku  susila  dan  sesuai  dengan  norma agamanya. 18 Kemudian  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Miftah Baidlowi  di  sekolah-sekolah  di  Kabupaten  Sleman  antara  lain menunjukkan  bahwa  pendidikan  agama  di  sekolah  memberikan kontribusi  yang  cukup  signifikan  terhadap  pengamalan  nilai-nilai keagamaan siswa. 19
Kalau dicermati dari tiap Pasal UU Sisdiknas 2003 di atas, dapat di  simpulkan  bahwa  pendidikan  agama  mempunyai  posisi  yang  sangat penting  dalam  pendidikan  nasional.  Pendidikan  agama  lebih menfokuskan  diri  dalam  membentuk  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Meskipun  pendidikan  agama  mempunyai  peranan  penting  dalam membentuk  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ketakwaan kepada Tuhan
18 Abdur Rahman Assegaf, Pendidikan Islam di Indonesia, hal. 146
19 Miftah  Baidlowi,  Kontribusi  Keluarga,  Sekolah,  dan  Masyarakat  Terhadap Pengamalan Nilai Agama Islam Siswa SMU Negeri di Kabupaten Sleman, (Yogyakarta: Tesis, 2000), hal. 79
Yang  Maha  Esa,  dan  berperilaku/akhlak  mulia,  akan  tetapi  dalam realitas,  lembaga  pendidikan  agama  Islam  di  Indonesia    belum  berjalan dengan  baik,  bahkan,  pendidikan  agama  masih  dipandangpendidikan nomor  2  oleh  sebagian  masyarakat,  hal  ini  terlihat  masih  rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan putra/putri mereka ke lembaga- lembaga pendidikan agama, seperti Madrasah maupun pesantren.
Lembaga  pendidikan  agama  menjadi  prioritas  kedua  setelah sekolah. Salah satu alasannya adalah kualitas lembaga pendidikan agama lebih rendah di bandingkan sekolah yang sifatnya umum.Maka Lembaga Pendidikan Islam yang memiliki landasan kuat dari agama dan mendapat jaminan  dari  undang-undang  negara  harus    melalukan  perbaikan  dan peningkatan  standar  mutu  pendidikan  agar  dapat  menjadi  sebuah lembaga layanan publik  yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

## D.  KESIMPULAN
Pendidikan  Islam  merupakan  bagian  yang  integral  dari  Sistem Pendidikan  Nasional.  Sebagai  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional, pendidikan  Islam  mendapat  legitimasi  untuk  eksis  dan  mendapatkan tempat  untuk  hidup  dan  berkembang  di  Indonesia  untuk  memenuhi kebutuhann pendidikan bagi masyarakat Islam  sebagai warga mayoritas. Akomodasi negara terhadap sistem pendidikan Islam menjadikan sistem dan  lembaga  pendidikan  Islam  memiliki  landasan  kuat  untuk dikembangkan dengan support dana dan atensi dari negara.
Oleh  karena  itu,  negara  berkewajiban  untuk  mengembangkan sistem  pendidikan  Islam  sebagai  salah  satu  jenis  pendidikan  keagamaan dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Dalam  sistem  pendidikan  nasional, pendidikan  Islam  sebagai  sistem  pendidikan  keagamaan  dilaksanakan dalam berbagai jalur yaitu formal, informal dan non formal.

## BIBLIOGRAFI
Assegaf,  Abdur  Rahman,  et.al.  Pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Yogyakarta: Suka Press, 2007
Azra,  Azyumardi,  Pendidikan  Islam  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju Milennium Baru, (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999)
Arifin,  M  Kapita  selekta  Pendidikan  (Islam  dan  Umum),  (Jakarta:  Bumi Aksara, 1995)
Bahtiar  Effendi,  Masyarakat,  Agama,  dan  Pluralisme  Keagamaan. Yogyakarta: Galang Press, 2002
Baidlowi,  Miftah,  Kontribusi  Keluarga,  Sekolah,  dan  Masyarakat  Terhadap Pengamalan  Nilai  Agama  Islam  Siswa  SMU  Negeri  di  Kabupaten Sleman, (Yogyakarta: Tesis, 2000
Daradjat, Zakiah, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) Idi,  Abdullah  Idi  dan  Suharto,  Toto,  Revitalisasi  Pendidikan  Islam,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006)
Iman, Muis Sad Iman, Pendidikan Partisipatif, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004)
Jabali, Fuad Jabali dan Jamhari (peny.) IAIN Modernisasi Islam di Indonesia. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002) Kaelan, Filsafat Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 1996 Langgulung,  Hasan,  Asas-asas  Pendidikan  Islam,  (Jakarta:  Pustaka  al- Husna, 1988) cetakan II
Muhammad  Ali,  Indonesia  Negara  Sekuler?,  Jakarta:  Kompas,  2  Agustus 2002.
Syam,  Yunus  Hasyim,  Mendidik  Anak  ala  Muhammad,  (Yogyakarta:
Penerbit Sketsa, 2005)
Sanaky,  Hujair  AH.  Sanaky,  Paradigma  Pendidikan  Islam,  (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004 UU Sisdiknas 2003 Quthb,  Muhammad,  Sistem  Pendidikan  Islam,  alih  bahasa  Salman  Harun, (Bandung: Al-Ma’arif, 1984), cetakan 1