Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat ISSN 1410 - 5675

## DISEMINASI KOMPONEN COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Rutiana Dwi Wahyunengseh 1 , Sri Hastjarjo 2 , dan Didik Gunawan Suharto 1 FISIP, Universitas Sebelas Maret
2 Pusat Informasi Pembangunan Wilayah, LPPM, Universitas Sebelas Maret
3 FISIP Universitas Sebelas Maret E-mail: rutianadwi@staff.uns.ac.id
ABSTRAK. Kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu disinergikan dari berbagai sumber daya, yaitu dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Proses sinergitas kebijakan memerlukan kerangka payung regulasi yang mengatur secara teknis norma, kriteria dan standar prosedur pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu penyamaan persepsi dari pemerintah, dunia usaha  dan masyarakat tentang komponen-komponen apa ssaja yang perlu diatur dalam regulasi daerah. Tujuan diseminasi ini adalah untuk menyamakan persespi dunia usaha, perangkat Daerah dan masyarakat kota Magelang dalam mengelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Lingkungan Sosial Perusahaan (TJSLP) secara sinergis untuk penanggulangan kemiskinan.  Kesepahaman tersebut sebagai dasar penyusunan payung hukum yang memiliki daya dorong bagi semua pemangku kepentingan. Metode PKM menggunakan prinsip transfer pengetahuan dan ketrampilan dari tim PKM kepada aparatur pemerintah kota Magelang. Metode dilakukan memenuhi aspek  KAP  (kognitif,  afektif,  psikomotorik),  dengan  bentuk  (i)  diseminasi  informasi;  dan  (ii)  Pendampingan  penyusunan  rencana tindak lanjut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan perubahan pada pengetahuan aparatur tentang (i) prinsip- prinsip kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan yang inklusif; (ii) prinsip-prinsip perumusa format kolaborsi yang partisipatif. Kegiatan ini menghasilkan “Local Wisdom and Collaborative Governance for Sustainable Poverty Alleviation Model ”. Kesimpuan dari kegiatan diseminasi ini yaitu bahwa prinsip-prinsip penyusunan regulasi daerah memerlukan asas kemitraan, pemberdayaan masyarakat, integratif, dan keberlanjutan.
Kata kunci: Corporate Social Responsibility; Collaborative governance ; penanggulangan kemiskinan.

## DISSEMINATION OF COLLABORATIVE GOVERNANCE COMPONENTS IN THE DEVELOPMENT OF MAYOR’S REGULATION ON POVERTY ERADICATION
ABSTRACT. In the process of developing a policy on poverty eradication, a synergy is needed between the local government, private sector, and community. The process needs a regulation on the norms, the criteria, and the procedure of implementation. To ensure the smoothness of the process, the government officers, private sectors, and community need to have the same perception on how to manage the Social Corporate Responsibility fund for poverty eradication program in the City of Magelang. The mutual perception will be used as a base for drafting the regulation that will empower all the stakeholders. The community service was conducted using the knowledge and skill transfer principles from the community service team to the local governement officers in the City of Magelang. The method used in this activity covers all aspect of cognitive, afective, and psychomotor, in the form of : (i) information dissemination; and (ii) advocation in developing a strategic plan. This community service activity is expected to help the local government officers to incerase their knowledge about: (i) the principles of collaboration for the inclusive poverty eradication; and (ii) the principles to build collaboration in participative formation. This activity produces “Local Wisdom and Collaborative Governance for Sustainable Poverty Alleviation Model”. The conclusion from this activity is that the local policy macing process needs to incorporate the principles of partnership, community empowerment, integrative, and sustainability.
Key words : Corporate Social Responsibility; collaborative governance; poverty eradication.

## PENDAHULUAN
Pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya disebut PKM ini merupakan kelanjutan hasil penelitian yang berjudul  “Peran  CSR  ( Corporate Social Responsibilt y) dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Magelang”. Penelitian dilakukan pada tahun 2018, mene- mukan  komponen  model  optimalisasi  partnership  CSR sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kota Magelang menghendaki model yang dihasilkan tersebut  ditindaklanjuti sebagai konten Peraturan Walikota tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan, dengan melibatkan stakehoder pelaku usaha (forum CSR)  dan masyarakat.  Inilah  yang  melatarbelakangi  dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat dangan judul “Diseminasi
Komponen Collaborative Governance untuk Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan”.
Data pendukung perlunya kegiatan diseminasi materi penyusunan peraturan walikota tentang Penang- gulangan Kemiskinan berbasis collaborative governance sebagai berikut. Pertama , angka kemiskinan kota Magelang termasuk  kategori  tinggi,  yaitu  7,46  %  (9.101  jiwa). Pada  tahun  2019,  Kota  Magelang  menempati  urutan ke 2 di antara 6 kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan garis  kemiskinan  tertinggi  (Rp.481,282  pada  tahun 2019). Kedua , kota Magelang belum memiliki Forum CSR  (pada  saat  penelitian  dilakukan),  dan  CSR  baru dibentuk  pada  tahun  2019,  sehingga  perlu  dilakukan diseminasi bagaimana peran CSR untuk penanggulangan kemiskinan. Ketiga , sudah ada Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 15 tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Tanggungjawab  Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan namun belum memiiki peraturan teknisnya, sehingga perlu disusun peraturan walikota sebagai kebijakan teknisnya.
Variabel yang dikaji secara kualitatif dalam pene- litian  sebelumnya  adalah  (i)  persepsi  pemerintah;  (ii) persepsi dunia usaha; (iii) sinergitas aktor dalam program penanggulangan kemiskinan kota. Kerangka kajian untuk melihat keterkaitan antar variabel tersebut digunakan teori collaborative governance .  Istilah Collaborative Governance yang digunakan dalam penelitian tersebut bermakna  tata  kelola  yang  mencakup  multipartner pemerintahan, yaitupemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil,  masyarakat,  serta  pengaturan  gabungan/hybrid  ( O’Leary,  Bingham  and  Gerad:  2006;  Bryson,  Crosby and Stone: 2006; Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012). Akhir tahun 1990 an berkembang wacana collaborative governanc e, dimana pemangku kepentingan  sektor publik  dan  sektor  privat  secara  kolktif  dengan  lembaga publik terlibat berama membangun keputusan bersama yang berorientasi pada konsensus, dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau  manajemen  publik.  Definisi  ini  menekankan  pada 6 krteria, yaitu: (i) forum diinisiasi oleh lembaga publik; (ii)  partisipan  dalam  forum  itu  melibatkan  aktor  non pemerintah;  (iii)  partisipan  terlibat  secara  langsung dalam pembuatan keputusan tidak dimintai pendapat oleh lembaga publik; (iv) forum dibentuk scear aformal dan ada pertemuan reguler; (v) forum bertujuan membuat keputusan melalui konsensus; (vi) fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell & Gash, 2007). Model Collaborative Governance , dalam Ansell  &  Gash  (2007)  menjelaskan  komponen  proses kolaborasi antar pemangku kepentngan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program.

## Starting Condition
Power Resources knowledge
Asymetries
Incentives for &
Constraints on
Participation
Prehistory of
Cooperation or conflict (initial trust level)
Influence Institutional design Collaborat ive Proc ess
Trust Buiding C omitmen to process: • Mutual recognition of interdependence
• Share ownership of process
• Openess to exploring mutual gain
Face to Face Dialog
• Good faith negosiati on
Intermediate Outcome:
• Small win
• Strategic P lan
• Joint Fact finding
Shared understanding: • Clear mission
• Common problrm definition
• Identification of common values
• Participatory Inclusiveness
• Forum exclusiveness
• Clear ground rules
• Process transparency
Facilitative Leadership (including empowernment)
O u t c o m e
Gambar 1. Model Collabborative Governance Sumber: Ansell & Gash (2007) Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012)
Model Collaborative governance digunaan untuk memetakan kendala yang diadapi pemerintah Kota Magelang untuk membangun jejaring dengan dunia usaha (Forum CSR) sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial ekonomi kelompok miskin. Teori  jaringan  sosial  ditengarai  potensial  berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan kelompok miskin (Afridi, 2011). Investasi pemerintah perlu diberikan untuk menghubungkan kelompok miskin dengan penyedia sumber daya, sehingga dapat meningkatkan kapasitas, seperti: memberikan pelatihan, dukungan modal, dan pemerataan  kesempatan  (Tomlinson  and  Walker,  2010; Dorling,  2010;  Broome,  S.,  Jones, A.  and  Rowson,  J., 2010).  Salah  satu  sumberdaya  yang  perlu  dijalin  oleh pemerintah  kota  adalah  dunia  usaha  (forum  CSR). Pemerintah kota melalui kewenangan regulasinya dapat menghubungkan kelompok miskin dengan jairngan dunia usaha (forum CSR).
Hasil penelitian sebelumnya yang menjadi dasar pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah adanya kendala pengembangan collaborative governance oleh pemerintah Kota Magelang untuk penguatan strategi  penanggulangan  kemiskinan.  Kendala  tersebut dikelompokkan dari aspek pemerintah dan aspek dunia usaha. Dari aspek pemerintah ada 2 hal, yaitu: (i) Persepsi pemerintah: belum memandang bahwa  tanggungjawab sosial  lingkungan  perusahaan  (TJSLP)  atau  Corporate Social  Responsibility  (CSR)  perlu  disinergikan  dengan Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (SPKD); (ii)  komunikasi  informasi  isu  kemiskinan  kota  di lingkungan  dunia  usaha  (forum  CSR)  belum  optimal. Sementara itu kendala dari aspek dunia usaha adalah (i) Keterbatasan  pengetahuan  tentang  isu  kemiskinan  kota; (ii)  kecenderungan  kurang  peduli  pada  isu  kemiskinan karena tidak terkait langsung inti bisnis dunia usaha.
Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat ISSN 1410 - 5675
Titik temu dari kesulitan pemerintah mengomuni- kasikan isu kemiskinan kepada dunia usaha dan kesulitan keterbatasan pengetahuan dunia usaha terkait isu kemiskinan berada pada masalah penyajian data kemiskinan yang terpadu lintas sektor, Dunia usaha mengatakan bahwa jika ingin memberikan bantuan CSR/TJSLP  hanya  berdasarkan  usulan  permintaan dri masyarakat pada saat hari raya atau peringatan 17 Agustus.  Sementara  pemerintah  kota  lintas  Dinas  juga belum menggunakan data kemiskinan terpadu yang sudah dilakukan  verifikasi  dan  validasi  olehh  Dinas  Sosial. Dengan demikian isu pemanfaatan data kemiskinan terpadu oleh pemerintah kota dan dunia usaha menjadi isu penting pengembangan Collaborative Governance untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota Magelang tahun 2019.
Kendala pengembangan Collaborative Governance (CG) yang ditemukan dari penelitian tersebut dirancang solusinya dalam bentuk rekomendasi, sebagaimana disajikan dalam tabel 1.
Rekomendasi  penelitian  tersebut  direspon  oleh pemerintah  Kota  Magelang  dengan  rencana  penyu- sunan Peraturan Walikota yang mengatur prosedur pemanfaatan informasi kemiskinan dan aktivasi jejaring untuk menguatkan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha  dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan  daerah. Respon  pemerintah  kota  Magelang  ini  kemudian
Tabel 1. Rekomendasi Hasil Penelitian untuk Tindak Lanjut
Kendala CG Tindak Lanjut Indikator Keberhasilan (2) (3) (4) Persepsi pemerintah: belum memandang bahwa  tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) perlu disinergikan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) a.  Menyusun Petunjuk Teknis Perda No 11/2017 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbentuk Perwali TJSLP yang memuat subtansi: 1)  Bentuk dan kepengurusan forum 2)  Kriteria perusahaan yang wajib TJSLP dan yang dihimbau TJSLP 3)  Norma Standar Patokan Kriteria (NSPK) pengumuan (collecting) dana TJSLP 4)  NSPK penggunaan TJSLP 5)  NSPK pengendalian dan pertanggungjawaban NSPK 6)  Insentif dan disinsentif pengeloaan dana TJSLP Komunikasi informasi isu kemiskinan kota di lingkungan dunia usaha (forum CSR) belum optimal. b. Diseminasi rencana pembentukan Forum TJSLP kepada masayarakat pemangku kepentingan (Pelaku usaha, akademisi, forum warga, dsb) 1. Meeting khusus/ audiensi untuk diseminasi & konsultasi publik Rencana Pembentukan Forum TJSLP antara Walikota/Wakil Walikota dengan:
a) para Pengusaha
b)  Tokoh Forum Kota
c) Akademisi c. Mengeksekusi pembentukan Forum TJSLP a. Terbentuk Formatur Tim TJSLP b. Terbentuuk Forum TJSLP Keterbatasan pengetahuan tentang isu kemiskinan kota d. Memasukkan Pokja Penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu devisi Forum TJSLP Terbentuk Pokja Penananggulangan Kemiskinan di Forum TJSL Kecenderungan kurang peduli pada isu kemiskinan karena tidak terkait langsung inti bisnis dunia usaha. e. Menyusun program kerja Forum TJSLP secara partisipatif, dialogis, kolaboratif. a. Dihasikan program kerja pengelolaan dana CSR mencakup: collecting, mengatur alokasi, mendistribusi, mengendalikan, dan mengevaluasi, merujuk pada pengarusutamaan:
1)  pro poor 2)  Pro Job 3)  Pro environment
4)  pro daya saing keunggulan/pemasaran potensi daerah
ditindaklanjuti oleh peneliti untuk melakukan kegiatan PKM  (Pengabdian  Kepada  Masyarakat)  dengan  topik “Diseminasi Komponen Collaborative Governance untuk Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan”.
Tujuan  diseminasi  ini  adalah  untuk  menyamakan persepsi dunia usaha, perangkat Daerah dan masyarakat kota Magelang dalam mengelola dana CSR secara sinergis untuk penanggulangan kemiskinan.

## METODE
Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan  kaji tindak, melalui rangkaian proses kognitif, afektif, psikomotorik, dialogis, dan aksi/tindakan, yaitu:
1.  Membangun  pemahaman  pemangku  kepentingan melalui diseminasi hasil penelitian tentang persepsi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat tentang kebijakan daerah penanggulangan kemiskinan;
2.  Mendorong  afektif  dan  psikomotorik  pemangku kepentingan merumuskan permasalahan yang mereka hadapi dan daftar kebutuhan untuk mengembangan collaborative governance program penanggulangan kemiskinan;
3. Memandu dialog diantara pemerintah, dunia usaha untuk merumuskan komponen-komponen yang perlu di atur melalui Peraturan Walikota tentang collaborative governance program penanggulangan kemiskinan;
4. Penyusunan rencana tindak lanjut yang disepakati oleh  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah, selanjutnya  disebut  Bappeda  Kota  Magelang selaku mitra dan tim pengabdi (tim PKM).
Metode pelaksanaan dilakukan melalui kemitraan dengan Bappeda Kota Magelang, yang membantu dalam bentuk inkind, yaitu menyediakan data, mengundang peserta, memberikan peluang untuk menerapkan hasil PKM dan bersedia menjaga keberlanjutannya dalam konteks tugas dan fungsi Bappeda.
Metode PKM menggunakan prinsip transfer pengetahuan dan ketrampilan dari tim PKM kepada aparatur  pemerintah  kota  Magelang.  Metode  dilakukan memenuhi  aspek  KAP  (kognitif,  afektif,  psikomotorik), dengan  bentuk  (i)  diseminasi  informasi;  dan  (ii) Pendampingan penyusunan rencana tindak lanjut.
Diseminasi informasi dilakukan untuk mentransfer materi  tentang:  (i)  Diseminasi  tentang  hasil  temuan penelitian perihal persepsi pemerintah dan dunia usaha terkait  kebijakan  penanggulangan;  (ii)  Diseminasi tentang model collaborative governance dan komponen pendukungnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PKM ini melakukan pemasyarakatan budaya “kolaborasi”  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan. Keterampilan berjejaring dan berkolaborsi antara peme- rintah dan dunia usaha dalam hubungan kolegial untuk penanggulangan kemiskinan daerah. Secara teoritik, PKM ini  dimaksudkan  untk  memperdalam  bukti  ( evidences based learning )  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan penelitian selanjutnya dengan tema “ Local Wisdom and Collaborative Governance for Sustainable Poverty Alleviation Model ”. Dengan demikian PKM ini memenuhi asas kemitraan, pemberdayaan masyarakat, evidence based , integratif, dan keberlanjutan.

## Tabel 2. Metode PKM
No Metode Materi Tujuan Waktu PIC 1. Diseminasi Informasi Hasil temuan penelitian perihal persepsi pemerintah dan dunia usaha terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan kota Menguatkan aspek kognitif tentang pentingnya kolaborasi 30 menit Tim Pengabdi: Sri Hastjarjo, Ph.D 2. Diseminasi Informasi Model collaborative governance dan komponen pendukungnya Menguatkan aspek afektif membangun stimulan mengimplementasikan model collaborative governance dalam pengelolaan CSR untuk penanggulangan kemiskinan kota 30 Menit Tim Pengabdi: Dr. Didik G. Suharto, S.Sos, M.Si 3. Diskusi Penyajian stretegi yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dan dunia usaha terkait penanggulangan kemiskinan kota Menguatkan aspek psikomotorik merumuskan kesepakatan rencana tindak lanjut menyusn Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan 45 Menit Tim Pengabdi: Dr. Rutiana D. Wahyunengseh 4. Tindak Lanjut Penyajian matrik rumusan peran yang harus diisi oleh pemerintah, dunia usaha, dn forum warga dalam model collaborative governance Dihasilkan Kesepakatan mengenai kebutuhan komponen yang perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan
Sumber: Analisis, 2019

## Kegiatan PKM ini diselenggarakan di Kota
Magelang, bermitra dengan Bappeda Kota Magelang, OPD  terkait  di  kelompok  Kerja  Tim  Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (TKPKD)  dan perwakilan forum dunia usaha.
Secara diagramatik gambaran IPTEKS PKM ini pada Gambar 1.
Matrik hasil pelaksanaan PKM di sajikan pada tabel 2.
Keluaran dari kegiatan ini adalah perubahan pemahaman, ketrampilan, dan kemauan bertindak dari pemerintah kota, dunia usaha, dan forum warga terkait esensi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang penanggulangan kemiskinan daerah.
Komponen Model Collaborative Governance yang disampaikan dalam PKM ini yaitu:
1. Perlu ada interaksi produktif dan berkomitmen dengan pelibatan yang berdasar prinsip aturan yang jelas, memiliki motivasi bersama, dan kapasitas untuk tindakan bersama;
2. Perlu ada rencana aksi bersama dan bentuk pembagian peran diantara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;
3. Perlu  ada  identifikasi  dan  perencanaan  kontribusi sumber daya yang diperlukan untuk tindakan bersama telah  diidentifikasi  dan  disepakati  secara  eksplisit  di antara mitra kolaborasi;
4. Perlu ada penentuan target atau dampak yang ingin dihasilkan dari tindakan kolaboratif ;
5. Perlu ada identifikasi konsekuensi negatif yang tidak diinginkan  dan  disepakati  secara  eksplisit  di  antara mitra kolaborasi;
6. Perlu ada kemampuan adaptasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi;
7. Perlu ada identifikasi tingkat dampak yang dihasilkan dari tindakan kolaboratif bersama.
PKM ini menyampaikan prinsip-prinsip kolaborasi yang inklusif untuk mengatasi hambatan kolaborasi, yaitu:
Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat ISSN 1410 - 5675
Temuan Situasi Persepsi Stakeholder tentang Informasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang
Diseminasi Komponen yang Harus Ada dan Perlu Dikembangkan dalam Model Collaborative Governance
1. Kelompok sasaran mendapatkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip kolaborasi yang inklusif
2. Kelompok sasaran dapat merumuskan format kolaborasi yang partisipatif
“ Local Wisdom and Collaborative Governance for Sustainable Poverty Alleviation Model ”: asas kemitraan, pemberdayaan masyarakat, integratif, dan keberlanjutan
Gambar 2. Ipteks yang Menjadi Materi PKM
Tabel 3. Hasil Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
No Permasalahan Komponen PKM Keterangan Kaitan untuk Luaran PKM 1. Persepsi pemerintah: belum memandang bahwa tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) perlu disinergikan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Penguatan Kognitif Peserta tahu bagaimana persepsi stakeholder dari pemerintah dan dunia usaha terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan kota Bahan tulisan untuk menyusun artkel yang akan dipublikasikan dalam jurnal nasional atau seminar/ konferensi 2 Komunikasi informasi isu kemiskinan kota di lingkungan dunia usaha (forum CSR) belum optimal Penguatan afektif 1. Sosialisasi tentang hasil temuan penelitian perihal kendala collabortive governance dari aspek pemerintah dan dunia usaha terkait kebijakan penanggulangan
kemiskinan kota; 2. Diseminasi tentang model Collaborative Governance 3. Keterbatasan pengetahuan Kelompok Dunia Usaha tentang isu kemiskinan kota; 3. Penguatan psikomotorik Kesepakatan pemerintah dan dunia usaha mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan Luaran Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P2M) yang diakui oleh mitra sebagai produk kebijakan 4. Adanya kecenderungan kurang peduli pada isu kemiskinan karena tidak terkait langsung inti bisnis dunia usaha. 4. Aspek psikomotorik 1. Peserta terbuka kesadarannya tentang pentingnya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha terkait penanggulangan kemiskinan kota
2. Dihasilkan Kesepakatan pemerintah dan dunia usaha mengenai kebutuhan komponen yang perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan 5. Penguatan keterkaitan Tri Dharma Perguruan Tinggi PKM ini mendiseminasikan aspek praktis dari rekomendasi hasil penelitian Skim PUPT UNS dengan dana PNBP tahun 2018 berjudul
“Peran CSR dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Magelang”. Materi diseminasi adalah hal-hal yang perlu dipertimbangan sebagai muatan peraturan walikota yang mengatur kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam program penanggulangan kemiskinan daerah Kesinambungan Tri Dharma Perguruan Tinggi
1. Melibatkan semua perusahaan dari forum dunia usaha berpartisipasi dalam forum CSR/TJSLP;
2. Melibatkan forum komunitas yang memiliki kepedulian pada keompok Miskin;
3. Adanya tujuan yang jelas dan terukur untuk menghasilkan perubahan;
4. Adanya penyepakatan Nilai dasar yang sebagai filosofi pengembangan forum TJSLP;
5. Adanya Norma dan standar kelembagaan yang jelas dan disepakati bersama;
6. Proses pengelolaan forum yang transparan.
Sementara itu, informasi lain yang disampaikan dalam PKM ini adalah bagaimana menerapkan prinsip- prinsip format kolaborasi yang partisipatif antara pemerintah dan dunia usaha serta kelompok masyarakat untuk  penanggulnagan  kemiskinan.  Prinsip  utamanya adalah melibatkan Forum TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan  Perusahaan)  sebagai  bagian  dari  kelompok kerja penanggulangan kemiskinan daerah. Dalam Forum TJSLP  tersebut  juga  ada  perwakilan  dari  komponen akademisi dan komunitas.
Dari hasil diskusi pada kegiatan PKM ini muncul kesepakatan pembagian tugas dari kelompok pemerintah kota,  dunia  usaha  dan  akademisi.    Kelompok  dunia usaha  berpartisipasi  dengan  tindakan;  (i)  Menjadi pengurus/anggota Forum TJSLP; (ii) Mengkoordinasikan pengumpulan dana CSR, (iii) Menyusun program kerja Forum TJSLP bersama pemerintah kota, (iv) Mengelola: alokasi, distribusi, pengendalian, evaluasi pemanfaatan dana  TJSLP.  Kelompok  akademisi  berpartisipasi melalui:  (i)    menjadi  pengurus/anggota  Forum  TJSLP; (ii)  Menyusun  instrumen  untuk  kebijakan  alokasi;  (iii) distribusi dan evaluasi ketepatan penggunaan dana TJSLP.  Sedangkan  kelompok  forum  komunitas  peduli kemiskinan juga berpartisipasi dengan memainkan peran: (i) menjadi pengurus/anggota Forum TJSLP; (ii) Memo- nitor akuntabilitas proses pengelolaan dana TJSLP; (iii) Menjadi juru komunikasi dengan warga /kelompok sasaran tentang akuntabilitas penggunaan dana TJSLP.
Dari hasil pengabdian ditemukan faktor pendorong dan penghambat membangun kolaborasi yaitu: (i) belum ada  kesepahaman  data,  informasi,  dan  misi;  (ii)  belum adanya payung hukum yang menjadi garansi insentif dan disinsentif dari kolaborasi; (iii) kurangnya komunikasi dan informasi lintas sektor.
Oleh  karena  itu,  seteeah  diseminasi  materi komponen Collaborative Governance , maka hasil diskusi menyepakati Komponen-komponen yang perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemis- kinan yang melibatkan dunia usaha dna masyarakat yaitu: 1. Jenis data kemiskinan
Data  kemiskinan  yang  sudah  diverifikasi  dan  di validasi  sebagai  dasar  informasi  terkait  perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemis- kinan yang dilakukan oleh OPD, dunia usaha (Forum
CSR), maupun komunitas, seperti LAZIZ. Diusulkan perluasan informasi penggunaan daa terpadu sebagai jembatan perbaikan masalah kurangnya sinergi program penangguanagan kemiskinan yang disebabkan oleh hambatan pengetahuan data kemiskinan.
2. Tata kelola Data Kemiskinan Pemanfaatan data kemiskinan dbedakan data agregat dan data individu. Data agregat harus diperbarui dan ditayangkan  di  sistem  KISSME  supaya  Organisasi Pemerintah Daerah,  forum dunia usaha (forum CSR).
3. Kelembagaan Mengatur  hubungan antar komponen kelompok kerja atau unit organisasi dalam kolaborasi penanggulangan kemiskinan.
4. Pendanaan
Sinergi pendanaan untuk pnanggulangan kemiskinan.

## SIMPULAN
Berdasar pembahasan di atas, kegiatan PKM ini berupaya menyelesaikan  masalah  mitra  dengan  cara  melakukan transfer pengetahuan, ketrampilan dan pemberian motivasi untuk menjadikan isu kemiskinan dipedulikan khalayak,  terutama  dunia  usaha  melalui  program  CSR/ TJSLP.  Upaya  mendongkrak  sinergitas  stakeholder tentang isu penanggulangan kemiskinan kemiskinan dikuatkan melalui Penyusunan Peraturan Walikota tentang

## Penanggulangan Kemiskinan.
Kesimpuan dari kegiatan diseminasi ini yaitu bahwa prinsip-prinsip penyusunan regulasi daerah memerlukan asas kemitraan, pemberdayaan masyarakat, integratif, dan keberlanjutan.
Evaluasi PKM menemukan beberapa faktor pendukung keberhasilan  PKM  ini,  diantaranya  :  (i)  Kegiatan  ini merupakan kegiatan lanjutan dari FGD penelitian sebe- lumnya dengan tim peneliti yang sama dengan tim pengabdi,  sehingga peserta sudah kenal dan memiliki kepercayaan;  (ii)  Topik  pengabdian  ini  memanng dibutuhkan oleh pemeritah daerah di lokasi pengabdian; (iii) Kegiatan ini mendukung program pemerintah daerah saat itu yaitu tentang pengelolaan sistem informasi kesejahteraan sosial masyarakat berbasis elektronik atau  KISSME  (Kolom  Informasi  Kesejahteraan  Sosial Masyarakat  Secara  Elektronik).  Berikutnya  dirumuskan rekomendasi langkah-langkah menjaga keberlanjutan dampak perubahan setelah payung hukum Peraturan Walikota  tentang  penanggulangan  kemiskinan  secara kolaboratif terbentuk. Pertama , komitmen kepemimpinan untuk menginisiasi kemitraan dengan dunia usaha yang saling memberi manfaat dan berkelanjutan. Kedua , perlu intensifikasi  dan  ekstensifikasi    pemanfaatan  KISSME (Kolom  Informasi  Kesejahteraan  Sosial  Masyarakat Secara Elektronik) yang baru diluncurkan oleh Bappeda sebagai strategi komunikasi, informasi, dan edukasi isu kemiskinan  daerah  diantara  OPD,  Dunia  Usaha,  dan
Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat ISSN 1410 - 5675
masyarakat. Ketiga , perlu ada insentif bagi perusahaan dan masyarakat yang sukses memanfaatkan sistem informasi kesejahteraan  masyarakat  terpadu  untuk  alokasi  CSR yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan atau kualitas kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afridi, A. (2011). Social networks: Their role in addressing poverty.  Report.  Joseph  Rowntree  Foundation Programme Paper on Poverty and Ethnicity. York: Joseph Rowntree Foundation Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in  Theory  and  Practice.  Journal  of  Public Administration Research and Theory, 8, 543-571. http://dx.doi.org/10.1093/jopart/mum032 Baden,  D.  and  Harwood,  I.A.  (2013).  Terminology matters:  a  critical  exploration  of  corporate social  responsibility  terms. Journal of Business
Ethics , 116 (3), 615-627. doi:10.1007/s10551-012- 1498-9).
Broome, S., Jones, A. and Rowson, J. (2010) ‘Connected
Communities:  How  social  networks  power  and sustain  the  Big  Society’.  RSA  Projects. https://
www.researchgate.net/publication/288826587_ Connected_Communities_How_social_ networks_power_and_sustain_the_Big_Society Bryson, J.M. and Crosby, B.C.(2008). Failing into cross- sector  collaboration  successfully.  In Big ideas in collaborative public management ,  eds.  L. B.  Bingham  and  R.  O’Leary,  55–78.  Armonk, NY:M.E. Sharpe.
Dorling,  D.  (2010). Injustice: Why Social Inequality Persists . Bristol: Policy Press. Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.  &  Balogh,  S.  (2011).
An  interactive  framework  for  collaborative governance. Journal of Public Administration Research & Theory. 22:  1  –  29.  http://jpart.
oxfordournals.org on March 13, 2012. O’Leary, R., Bingham,L.B., and Gerard, C. (2006). Special Issue on Collaborative Public Management. Public Administration Review 66:1–170.  https://doi. org/10.1111/j.1540-6210.2006.00661.x Tomlinson, M. and Walker, R. (2010) ‘Recurrent poverty: the impact of family and labour market changes’.
York: JRF. https://www.jrf.org.uk/report/recurrent- poverty-impact-family-and-labour-market- changes