## IMPLIKASI TERBITNYA REGULASI TENTANG PERTIMAHAN TERHADAP DINAMIKA PERTAMBANGAN TIMAH INKONVENSIONAL DI PULAU BANGKA
Citra Asmara Indra*

## Abstract
Implication  of  the  publication  of  the  regulation  of  dynamics  of  tin  mining  on  Bangka Island,  it  is  most  clearly  visible  are  the  rise  of  tin  mining  unconventional.  The  Central Government controls over commodities lead is so  strong that they use their hands to do military protection. The local community is prohibited to mine, sell, even save them even one  kilogram  of  matter.  This  condition  is  a  precondition  for  the  emergence  of dissharmonsation in the management of lead in this area. Last issue about the rules of tin mining this regulation until now has never been resolved. So in a forum, all conflicts that erupted about tin mining will stop when the tin islands of Bangka Belitung Province have been exhausted.

## Keywords :

## Regulation, Tin mining, Bangka Island

## I. PENDAHULUAN 1
Dalam  kurun  waktu  yang  sangat lama,  timah  adalah  komoditas  yang  tidak bisa disentuh bagi masyarakat lokal dalam berbagai bentuk. Kontrol Pemerintah Pusat atas komoditas timah begitu kuat sehingga mereka menggunakan tangan-tangan militer untuk melakukan proteksi
sebagaimana dikatakan oleh (Erman, 2007:
230-231). Masyarakat lokal dilarang untuk menambang, menjual,
bahkan menyimpannya  walau  satu  kilogram  pun.
Kondisi  ini  menjadi  prakondisi  bagi munculnya
disharmonisasi dalam
pengelolaan timah di daerah ini.
1 *Penulis adalah Dosen pada Jurusan Sosiologi,
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,
Universitas Bangka Belitung.
Perubahan frontal pun terjadi pada
tahun 1998 dengan dikeluarkannya Kepmenperindag Nomor
558/MPP/Kep/12/1998  tentang  Ketentuan
Umum  di  Bidang  Ekspor  yang  tidak memuat  timah  sebagai  barang  yang  diatur dan  diawasi  ekspornya.  Keputusan  ini tidak  menempatkan  komoditas  timah sebagai  komoditas  strategis  negara  dan sebagai  implikasinya  timah  kemudian menjadi  barang  bebas.  Bebas  karena Pemerintah Pusat tidak lagi menempatkannya  sebagai  komoditas  yang seharusnya  diatur  dan  diawasi  ekspornya. Keputusan  inilah  sebetulnya  yang  paling awal menjadi pintu masuk bagi munculnya penambangan timah oleh masyarakat lokal secara langsung.
Kepmenperindag 558/1998 tersebut kemudian disusul oleh Kepmenperindag Nomor
146/MPP/Kep/4/1999  yang  melakukan revisi  terhadap  barang-barang  strategis negara  dan  lagi-lagi  timah  tidak  masuk dalam  salah  satu  barang  yang  hendak diatur  dan  diawasi  ekspornya.  Pada  tahun yang sama, semangat desentralisasi kemudian  mengalami  penguatan  seiring dengan  munculnya  UU  Nomor  22  Tahun 1999  yang  mengatur  mengenai  sistem pemerintahan  daerah,  disusul  oleh  UU Nomor  25  Tahun  1999  yang  mengatur mengenai  perimbangan  keuangan  pusat daerah.  Dua  UU  tersebut  menekankan mengenai  kewenangan  daerah,  termasuk kewenangan  untuk  menerbitkan  peraturan daerah.
Oleh  karena  timah  telah  menjadi barang bebas, sementara UU No. 22 Tahun 1999  mengatur  bahwa  segala  urusan  yang tidak  diatur  oleh  pusat  kemudian  menjadi kewenangan  daerah,  maka  Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten  Bangka  pun  segera  merespon dengan menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2001  yang  intinya  mengatur  bahwa  rakyat boleh  melakukan  penambangan  (lihat juga Rahman, dkk, 2011: 30).
Apa  yang  terjadi  kemudian  dapat ditebak.  Masyarakat  kemudian  berlomba- lomba  melakukan  penambangan  dengan menggunakan  berbagai  cara.  Aktivitas penambangan  timah  secara  masal  yang
dilakukan  oleh  masyarakat  di  Kepulauan Bangka  Belitung  ini  dengan  menambang timah  secara  inkonvensional  atau  dikenal dengan  sebutan  Timah  Inkonvensional (TI). Timah Inkonvensional adalah aktivitas  penambangan  yang  dilakukan oleh  sekelompok  masyarakat  ataupun perorangan  diluar  mitra  kerja  PT.  Timah, Tbk., dan PT. Koba Tin serta menggunakan  mesin  lebih  dari  20PK (sebuah  istilah  penyebutan  mesin  untuk menggali  timah,  serta  melakukan  aktivitas penambangan  di  dalam  atau  di  luar wilayah  tambang  yang  telah  ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Perda No. 6
Tahun 2001 tentang Peraturan
Penambangan  Timah).  Selanjutnya  dalam tulisan  ini  memakai  istilah  TI  dipakai untuk  menjelaskan  segala  bentuk  aktivitas penambangan timah.  Para pengusaha lokal menggunakan  tenaga  alat  berat  untuk mendapatkan  timah,  para  pengusaha  kelas menengah menggunakan alat-alat semprot, sementara para penambang kecil menggunakan  tenaga  manual  dengan melimbang  dan  mengayak  pasir-pasir timah. Ketiadaan  regulasi pusat atas timah menyebabkan  timah  menjadi  kontrol Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat  secara langsung. Pemerintah Daerah memanfaatkan  komoditas  timah  sebagai komoditas ekonomis dan politis, sementara masyarakat penambang memanfaatkan timah  sebagai  cara  baru  untuk  masuk  ke golongan ekonomi kelas atas.
II. PEMBAHASAN 2.1. Tarik Ulur Regulasi Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah Kontroversi tentang keluarnya Keputusan  Menperindag  No.  558/1998  itu sendiri  dikarenakan  tidak  dicantumkannya Timah  sebagai  barang  dagangan  strategis, sedangkan  selama  ini  sejak  tahun  1967 timah  selalu  menjadi  komoditas  utama bagi Pemerintah Pusat. Berdasarkan barang  yang  diatur,  diawasi  serta  dilarang ekspornya  oleh  pemerintah,  merupakan suatu  kebetulan  yang  ‘aneh’  ketika  timah tidak  termasuk  di  dalamnya,  begitupun ketika  berikutnya  pemerintah  menerbitkan Kepmenperindag  No.  146/1999,  timah lagi-lagi tidak termasuk ke dalam komoditas  strategis  sehingga  kembali menjadi barang dagangan bebas dan secara kebetulan ketika Pemerintah
Pusat kemudian  mengeluarkan  UU  22/1999 tentang Otonomi Daerah yang memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengelola timah secara penuh.
Pemerintah  Daerah  tentu  saja merespon  segera  dengan  mengeluarkan Perda  6/2001,  sehingga  secara  berurutan dengan  terbitnya  Kepmenperindag,  UU
Otda dan Perda terlihat seperti menghadiahkan  pengelolaan  timah  kepada Pemerintah  Daerah  dan  aktor-aktor  yang ikut  bermain  di  dalamnya.  Walaupun dalam  perjalanannya  Pemerintah  Pusat mengeluarkan  pelarangan  ekspor  pasir
timah melalui KepMenperindag No.
443/MPP/Kep/2002 yang intinya melarang ekspor pasir timah, harus dicairkan terlebih dahulu  dan  tidak  boleh  diekspor  dalam bentuk  timah  batangan.  Bupati  Bangka merespon keluarnya KepMenperindag tersebut  dengan  mengeluarkan  SIPAD (Surat  izin  Perdagangan  Antar  Daerah melalui Perda No. 20/2003 yang bertujuan mengurangi penyelundupan pasir timah ke luar negeri.
Peluang penambangan timah inkonvensional  pada dasarnya  dibuka  oleh dua regulasi utama, yakni
Kepmenperindag  Nomor  558/1998  dan
UU  Nomor  22  Tahun  1999  yang selanjutnya  direspon  oleh  Pemerintah
Daerah Kabupaten Bangka dengan menerbitkan  Perda  Nomor  6  Tahun  2001. Penambangan timah pada dasarnya melibatkan  permainan  relasi  kuasa  di tingkat elit atas dan elit bawah. Masyarakat penambang di tingkat akar rumput menjadi aktor  di  lini  depan  dan  sekaligus merasakan  dampak  perubahan  sosial  yang paling nyata.
2.2. Regulasi  yang  Mengatur  Tentang
Pertimahan
1. Undang-Undang  No. 11 Tahun 1967
Kendali  Pemerintah  Pusat  atas timah  yang  dilakukan  secara  penuh  pada masa  Orde  Baru,  baik  itu  untuk  dikelola oleh pertambangan timah maupun diserahkan  kepada  swasta  ternyata  tidak
Citra Asmara Indra : Implikasi Terbitnya Regulasi Tentang Pertimahan Terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional di Pulau Bangka
diimbangi  dampaknya  secara  signifikan terhadap  kondisi  di  daerah  Bangka  dan Belitung.  Mekanisme  sentralistik  yang menjadi  ciri  khas  pemerintah  Orde  Baru menjadi sebab awal permasalahan sistemik di  Bangka  Belitung.  Dampak  ekonomis pengelolaan  timah  pada  masa  Orde  Baru membawa kekecewaan yang dalam terhadap  penduduk  dan  pejabat  daerah. Kondisi  perlawanan  ditampakkan  tegas ketika  Orde  Baru  tumbang  melalui mekanisme  yang  memberikan  celah  bagi partisipasi  daerah  dan  penduduk  lokal untuk melakukan penambangan.
Pemerintahan Orde Baru
memberlakukan  UU  No.  11/1967  tentang ketentuan-ketentuan  pokok  pertambangan. Timah  sebagai  komoditas  strategis  masuk dalam  wilayah  pengaturan  negara.  Dalih untuk  kepentingan  negara  pada  masa  itu tidak menyebabkan resistensi di
permukaan  karena  kebijakan  Orde  Baru adalah  melakukan  kontrol  ketat  atas pertimahan (Susilo & Maemunah,
2009;53-55).
Erman  (2007:  230-231)  dalam bukunya  mengatakan  kontrol  Pemerintah Pusat  di  Kepulauan  Bangka  Belitung  ini sangat  kuat  pada  masa  Orde  Baru  dimana PT.  Timah,  Tbk  menggunakan  militer untuk  memproteksi  areal  penambangan, melarang  penduduk  menambang  timah, bahkan  melarang  penduduk  menyimpan timah walau hanya 1kg sekalipun, larangan keras  memperdagangkannya,  dan  tentu
saja  kontrol  Pemerintah  Daerah  bisa dikatakan  sangat  lemah  atau  hampir  tidak ada  sama  sekali.  Kepulauan  Bangka Belitung terlebih pada Orde Baru hanyalah sebuah  Daerah  Tingkat  II  yang  berada  di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Persoalan  ketidakadilan  distribusi  hasil kekayaan  alam,  yaitu  timah  yang  ada  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak diprotes  oleh  masyarakat  lokal  sendiri karena  Orde  Baru  menerapkan  kebijakan sentralistis  dan  mementingkan  stabilitas. Padahal  arus  kekayaan  yang  mengalir  ke pusat  dan  Provinsi  Sumatera  Selatan  pada saat  itu  begitu  besar  namun  tidak diimbangi  dengan  perbaikan  yang  nyata bagi  kehidupan  masyarakat  Kepulauan Bangka Belitung.
Situasi  berbeda  ketika  masa  awal berlakunya Otonomi Daerah. Ada desakan Pemerintah  Daerah  untuk  memiliki  saham PT.  Timah,  Tbk.,  tuntuan  pengembalian bekas  daerah  penambangan,  tuntutan pergantian  direktur  utama  PT.  Timah, Tbk., yang dijabat oleh orang Jawa kepada putra  daerah,  dan  kritik-kritik  mengenai transparansi  manajemen  perusahaan,  serta anggapan  ketidakpedulian  PT.  Timah, Tbk.,  terhadap  kepentingan  penduduk lokal (Erman, 2007: 231-233; Bangka Pos, 13/4/2011).  Damanik  (dalam  Kompas 8/12/2001  sebagaimana  dikutip  Erman, 2007: 237-238) mengatakan bahwa menjamurnya  TI  sebenarnya  tidak  lepas dari  faktor  PT.  Timah,  Tbk.,  sendiri  yaitu
kurangnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat setempat, investasi keuntungan yang  tidak  berbasis  kebutuhan  lokal, tindakan  keamanan  perusahaan  yang represif, dan kurang menjalin
keharmonisan  dengan  pemerintah  dan legislatif daerah.
Secara  sederhana  dapat  dipahami bahwa  pemanfaatan  timah  sebagai  sumber ekonomi alternatif bagi masyarakat sebenarnya  sudah  berlangsung  turun- temurun, namun monopoli hak pengelolaan  oleh  negara  pada  beberapa masa  menyebabkan  penambangan  timah inkonvensional  di  daerah  ini  mudah ditelusuri  penyebabnya.  Sujitno  (2007: 299)  menyebut  ini  sebagai  ‘dendam sejarah’  dimana  otonomi  daerah  dipahami secara  sederhana  oleh  sebagian  anggota masyarakat  sebagai  hak  lokal  dalam mengelola  timah  di  Provinsi  Bangka Belitung.
2. Keluarnya Kepmenperindag No.
558/1998 dan UU No.  22/1999
Celah  untuk  melakukan  praktik pertambangan  di  luar  dua  perusahaan, yaitu  PT.  Timah,  Tbk.,  dan  PT.  Koba  Tin terjadi  ketika  Menperindag  mengeluarkan
keputusan Nomor No. 558/MPP/Kep/12/1998  tentang  Ketentuan Umum  di  Bidang  Ekspor  yang  tidak memuat  timah  sebagai  barang  yang  diatur dan diawasi ekspornya.
UU No. 22 Tahun 1999 membuka peluang  bagi  desentralisasi  yang  luas tentang perimbangan keuangan, menetapkan  kewenangan  otonomi  kepada daerah,  pemanfaatan  kekayaan  nasional secara  adil  dan  perimbangan  keuangan antara pusat dan daerah. Karena komoditas timah  tidak  diatur  dalam  tata  niaga perdagangan,  maka  celah  kausul  UU  No. 22  Tahun  1999  tentang  Desentralisasi menjadi  pintu  masuk.  Ketentuan  ini mengatur  bahwa  segala  yang  tidak  diatur oleh Pemerintah
Pusat, maka kewenangannya  menjadi  milik  daerah melalui  mekanisme  desentralisasi.  Dengan keluarnya SK Menperindag tersebut, maka komoditas timah kini menjadi barang yang memungkinkan dikelola oleh daerah sepenuhnya.
3. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  memberikan respon  atas  celah  peraturan  pertambangan timah yang diakibatkan munculnya Kepmenperindag 558/1998 dan UU
22/1999, maka terbitlah Perda No. 6 Tahun 2001 (lihat dalam lampiran),  yaitu tentang Pengelolaan  Pertambangan  Umum  dan tentang  Tata  Cara  dan  Prosedur  Perizinan Usaha  Pertambangan,  kemudian  diikuti dengan diterbitkannya SKEP (Surat Keputusan  Edaran  Pemerintah)  Bupati Bangka (Rahman, dkk, 2011:29; Susilo&Maemunah, 2009: 59).
Citra Asmara Indra : Implikasi Terbitnya Regulasi Tentang Pertimahan Terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional di Pulau Bangka
Dalam  Perda  ini  mengatur  dua
jenis penambangan, yaitu pertama, penambangan  yang  berbadan  hukum, seperti BUMN, BUMD, Perusahaan swasta dan Koperasi, kedua pertambangan rakyat.  Baik  penambang  yang  berbadan hukum  maupun  pertambangan  rakyat dalam
melakukan penambangan mengajukan  izin  kepada  Bupati.  Untuk yang  berbadan  hukum  akan  memperoleh
IUP (Izin Usaha Pertambangan) sedangkan pertambangan rakyat akan mendapat IUPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat).
Pertambangan  rakyat  diklasifikasikan  atas dua,  yaitu  pertama,  yang  dikelola  secara perorangan  dan  menggunakan  peralatan sederhana dan non-mekanik, kedua,
dikelola secara perorangan dengan menggunakan maksimal mesin berkekuatan 20 PK. Kabupaten  Bangka  merupakan satu-satunya Kabupaten yang mengeluarkan  beberapa  peraturan  tentang aturan perijinan menambang karena hingga
saat ini dikarenakan pada masa dikeluarkannya Perda dan kebijakan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bangka
Induk lainnya, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung  pada  waktu  itu  belum  otonomi serta  menjadi  provinsi  terpisah  dari Provinsi Sumatera Selatan sehingga otomatis  belum  ada  daerah/kota  lainnya yang  dimekarkan,  kecuali  Kota  Pangkal Pinang  yang  pada  masa  itu  telah  menjadi sebuak  Kotamadya,  baru  kemudian  pada
tahun  2003  setelah  menjadi  Provinsi  baru, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemudian dimekarkan menjadi 3
kabupaten  baru,  khusus  untuk  Pulau Bangka  saja,  yaitu  Kabupaten  Bangka Tengah,  Kabupaten  Bangka  Selatan  dan Kabupaten Bangka Barat.
Dituturkan  Rahman  (2006:  3) bahwa  sejak  dikeluarkannya  Perda  No. 6/2001,  masyarakat  melakukan  aktivitas penambangan secara bebas sampai kemudian muncul istilah TI atau Tambang Inkonvensional, masyarakat
boleh melakukan  penambangan  dimana  saja  dan kapan saja tanpa batas. Maraknya penambang  TI  disebabkan  oleh  beberapa faktor,  yaitu  akibat  terjadinya  penurunan harga  lada,  sementara  harga  timah  cukup tinggi  sehingga  banyak  aggota  masyarakat beralih  mata  pencaharian  dari  kegiatan sebagai petani ke bidang usaha penambangan  timah  yang  secara  ekonomi lebih  banyak  memberikan  penambahan penghasilan.  Faktor  lainnya  adalah jumlah angkatan kerja yang membutuhkan lapangan  pekerjaan  setiap  tahun  terus bertambah,  dan  umumnya  mereka  yang beralih  profesi  menjadi  penambang  TI karena  kurang  mempunyai  daya  saing dalam lapangan kerjasehingga menambang timah  merupakan  pilihan  yang  paling memungkinkan.  Faktor  berikutnya  adalah investor  dalam  dan  luar  negeri  yang berdatangan, diikuti dengan ribuan pekerja dari  luar  daerah.  Sujitno  mengatakan
(2007: 290-296) dalam melakukan penggalian timah masyarakat
menggunakan  varian  peralatan  sederhana sampai  berat,  seperti  tercatat  pada  tahun 2002  diperkirakan  ada  sekitar  3.000  buah alat  berat  Buldozer  (PC  =  Produksi Caterpilar)  yang  beroperasi  sehingga akibatnya  eksplorasi  timah  secara  besar- besaran  yang  melibatkan  masyarakat  luas memunculkan dampak besar bagi produksi PT. Timah, Tbk., dan PT. Koba Tin. Hasil tambang  masyarakat  dijual  bebas  kepada kolektor  yang  kemudian  mengekspornya ke berbagai negara. Harga jual kepada para kolektor  timah  tersebut  lebih  mahal dibandingkan  jika  masyarakat,    dalam  hal ini  para  penambang,    menjualnya  kepada PT. Timah, Tbk., dan PT. Koba Tin. Celah perdagangan  timah  yang  tidak  diatur  oleh negara menyebabkan arus ekspor timah ke luar negeri marak.
Pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung sejak bergulirnya reformasi  diwarnai  oleh  eksplorasi  yang dilakukan  berbagai  pihak,  yakni  PT. Timah,  Tbk.,  PT.  Koba  Tin,  Tambang Inkonvensional  baik  skala  besar,  sedang maupun  kecil,  para  pelimbang  dan perusahaan-perusahaan swasta baik individu maupun patungan. 2.2. Kondisi Pertimahan di Pulau Bangka 1. Kondisi Ekonomi
Terbitnya  Surat  Keputusan  Bupati
Bangka No. 540.K/271/Tamben/2001 tentang  Pemberian  Usaha  Pertambangan untuk  Pengolahan  dan  Penjualan  (ekspor) merupakan  salah  satu  usaha  Pemerintah Kabupaten  Bangka  dalam  usaha  untuk terus  melegalkan  usaha  tambang  Timah Inkonvensional.  Keluarnya  SKEP  Bupati Bangka  tersebut  dan  Perda  No.  21/2001 tentang Pelaksanaan Pertambangan Umum di  Bangka  serta  Perda  No.  2/2001  tentang Pelaksanaan  Peraturan    Ekspor  Pasir Timah  Biasa  merupakan    respon    atas terbitnya Kepmenperindag
No.
294/MPP/Kep/10/2001 yang kembali tidak memuat  tata  niaga  timah  sebagai  barang yang  diatur,  mengakibatkan  tafsir  atas timah  yang  awalnya  adalah  komoditas strategis  menjadi  barang  bebas  yang perdagangannya  tidak  diawasi.  Menurut Bupati  Bangka  pada  saat  itu,  Perda kemudian SKEP No. 540.K/271/Tamben/2001 tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (Romli: 115).
Perda  No.  6/2001  Bupati  Bangka ini  memberikan    kesempatan  kepada siapapun  untuk  melakukan  penambangan, dan terutama untuk para pelaku usaha yang bergerak  dalam  bisnis  perdagangan  pasir timah  ini  yang  pada  dasarnya  adalah terutama  bekas  pemilik  Tambang  Kontrak
Jurnal Society, Volume II, Nomor 1, Juni 2014
Citra Asmara Indra : Implikasi Terbitnya Regulasi Tentang Pertimahan Terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional di Pulau Bangka
Karya  yang  semula  terikat  dengan  PT. Timah,  Tbk.  Mereka  umumnya  adalah keturunan  Cina,  yang  mendapat  peluang mengekspor  timah  langsung  ke  luar Bangka sangat menguntungkan bagi mereka.  Selain  perbedaan  harga  yang tinggi,  yang  terpenting    juga  telah memotong    jalur  pemasaran  timah  yang hierarkis  dan  birokratis.  Dalam  hal  ini perbedaan  harga  misalnya  apabila  mereka menjual  pasir  timah  ke  Singapura,  maka perbedaannya  bisa  mencapai  24  ribu rupiah  per  kilogram.  Selain  itu  juga persyaratan  mengenai  kualitas  timah  yang harus  disetorkan  ke  PT.  Timah,  Tbk., sangat  berat  yaitu  dengan  kadar  timah  72 SN, (Erman, 2007:235).
Alasan  dari  Keputusan  Bupati Bangka tersebut bisa dimengerti disebabkan  lesunya  roda  perekonomian  di Provinsi  Bangka  Belitung  dikarenakan turunnya  harga  lada  secara  drastis  hingga mencapai  12  ribu  per  kilogram  pada  awal tahun 2003, sehingga dengan adanya Perda dan  SKEP  tersebut  membawa  angin  segar bagi  masyarakat  yang  secara  instan  bisa mendapatkan  uang cash secara  langsung berkebalikan apabila masih menjadi petani lada  yang  membutuhkan  kesabaran  luar biasa baru bisa panen.
Sebenarnya tidak ada data statistik yang cukup dipercaya mengenai jumlah TI di  seluruh  pulau  Bangka,  karena  selain sebagai sebuah aktivitas ekonomi informal, pergerakan TI yang tinggi juga
menyulitkan  pihak  PT.  Timah,  Tbk. maupun  instansi  terkait  di  daerah  untuk mendata jumlah TI secara tepat. Diperkirakan  pada  tahun  2001,  jumlah  TI mencapai  6000  unit  dan  pada  tahun  2004 lebih  kurang  meningkat  400%  dari  tahun sebelumnya.  Sementara  menurut  data  dari Asosiasi Tambang  Timah  Rakyat  (Astira), jumlah  TI  justru  kurang  lebih  mencapai 13.345  unit.  Jika  diakumulasikan  dengan TI  yang  tidak  terdaftar,  diperkirakan  total jumlah TI mencapai 18.000 unit (Susilo & Maemunah, 2009 : 78).
Satu unit TI dioperasionalkan oleh 2-5 orang, tergantung besar kecilnya skala TI.  Jika  saja  diasumsikan  tiap  TI dioperasionalkan  rata-rata  3  orang,  maka jumlah  pekerja  TI  akan  mencapai  sekitar 54.000 orang. Estimasi ini belum termasuk para  pekerja  yang  mengais  di  ujung operasional TI yang disebut dengan istilah pelimbang,  termasuk  di  dalamnya  adalah para  perempuan  dan  anak-anak.  Para pelimbang  biasanya  mengumpulkan  lagi timah sisa operasional TI. Estimasi ini juga tidak  menyertakan  estimasi  mengenai pelimbang  yang  menggunakan  peralatan sederhana  dengan  cara  menggali  dan mengayak di pinggiran kolong atau sungai.
Sebagaimana  diharapkan  Bupati Bangka  dengan  mengeluarkan  Perda  dan SKEP,  hasil  yang  didapatkan  membawa akibat  positif  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah.  Sumbangan  begitu  besar  dari sektor  pertimahan  antara  bulan  Januari  –
September 2001 mencapai 9 miliar rupiah, dan  angka  ini  jauh  lebih  besar  dibanding sumbangan  PT.  Timah,  Tbk.yang  hanya  2 sampai  3  miliar  per  tahun    ke  Pemkab Bangka (Bangka Pos, 16/9/2003). Sedangkan  di  lain  pihak,  keberadaan  TI
dan perusahaan pengekspor timah merupakan  pesaing  baru  bagi  PT.  Timah, Tbk,  sebab  produksi  TI  jauh  lebih  besar, karena  mereka  tidak  hanya  mengandalkan peralatan  berat  saja  dengan  alat  sederhana pun  mereka  bisa  menghasilkan  timah dengan  kualitas  cukup  baik.  Dengan kondisi seperti itu,  PT. Timah,  Tbk.,  tidak lagi memonopoli penambangan dan perdagangan  timah  di  Bangka  Belitung, dan  menyalahkan  bahwa  suplai  TI  yang berlebihan sebagai awal menurunnya harga timah  di  pasaran  internasional  (Ibrahim, 2011: 64).
Kondisi  ini  terus  berlangsung  dan mengakibatkan  neraca  keuangan  PT. Timah,  Tbk.,  berada  dalam  kondisi terburuk  dalam  sejarah  sejak  berdirinya perusahaan tersebut. Meskipun keberadaan TI  bukanlah  satu-satunya  yang  membawa PT.  Timah,  Tbk.,  di  ambang  kehancuran, para  anggota  DPRD  I  dan  DPRD  II  dari dua  partai  besar,  memberikan  kritikan tajam dengan mengatakan bahwa terjadinya  permainan  elit  kuasa  antara Perda  Bupati  versus  KepMenperindag sehingga  dibentuklah  Tim  Sebelas  yang terdiri  dari  para  wakil  dan  pemerintah kabupaten,  kotamadya,  dan  provinsi,  serta
PT.  Timah,  Tbk.,  dan  PT.  Koba  Tin menemui  Menteri  Dalam  Negeri  (Romli, 2007:100).
Hasil  dari  pertemuan  tersebut adalah  terbitnya  KepMenperindag  No. 443/MPP/Kep/2002  tentang  Pelarangan Ekspor  Timah  dalam  bentuk  pasir  timah dan  terlebih  dahulu  harus  dicairkan  dan baru  boleh  di  ekspor  dalam  bentuk batangan,  selanjutnya  para  eksportir  timah harus memiliki wilayah kuasa penambangan.
Terbitnya  KepMerindag  tersebut, telah memicu terjadinya resistensi tersebut, dikarenakan    kalangan  pengusaha  paling keras  bersuara  yaitu  Direktur  Utama Perusahaan  Daerah  yang  dimiliki  oleh Pemkab  Bangka  (Romli,  2007:110),  yaitu PT.  Bangka  Global  Mandiri.  Menurutnya, keputusan  pencabutan  ijin  ekspor  pasir timah  tidaklah  memberikan  jalan  keluar bagi  pemecahan  menyeluruh  terhadap persoalan  bisnis  timah,  sebab  akan membawa keresahan bagi 11.000
penambang  rakyat  yang  menggantungkan mata  pencaharian  mereka  pada  TI. Resistensi  lainnya  datang  dari  salah  satu anggota  DPRD  tingkat  I  dari  partai  besar di  Pronvinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung yang sekaligus pengusaha timah yang tidak lagi  bermitra  dengan  PT.  Timah,  Tbk., yang  menyayangkan  keputusan  larangan eksportir  pasir  timah  tersebut.  Perdebatan tentang  Kepmenperindag  tersebut  telah menempatkan partai besar di level provinsi
Citra Asmara Indra : Implikasi Terbitnya Regulasi Tentang Pertimahan Terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional di Pulau Bangka
pada  posisi  yang  berlawanan,  satu  partai besar  mendukung  keputusan  Menteri Perdagangan  dan  Industri,  dan  satu  partai besar  lainnya  yang  merupakan  kendaraan Bupati  Bangka  saat  itu  yang  memprotes keputusan tersebut.

## 2. Kondisi Sosial dan Lingkungan Fisik
Tarik ulur regulasi masalah pertimahan  yang  tidak  kunjung  usai  di level  atas,  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  serta  di  kalangan Pemerintah  Daerah  sendiri  sehingga  TI dengan  segala  permasalahannya  terus berjalan.  Dampak  terhadap  kondisi  sosial lingkungan  akibat  penambangan  timah yang  dilakukan  secara  besar-besaran  di berbagai  daerah  di  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung.
Kerusakan
lingkungan dikarenakan  merambahnya  penambangan TI  ke  lokasi-lokasi  terlarang  untuk ditambang,  seperti  pantai,  aliran  sungai, hutan  lindung,  kebun,  bahkan  halaman rumah  sendiri  untuk  digali.  Para  nelayan kehilangan mata pencaharian, karena tidak memperoleh ikan tangkapan, daerah tangkapan  mereka  sudah  dikotori  oleh  TI Apung,  pengusaha  jasa  seperti  hotel-hotel yang  diharapkan  mampu  meningkatkan PAD,  mengeluh karena pantai-pantai yang dijadikan  objek  wisata  menjadi  kotor  dan tercemar  bahkan  banyak  pantai  yang hilang karena tergerus mesin TI. Penduduk desa mengeluh karena langkanya air bersih
di  sungai-sungai,  air  sungai  menjadi  kotor tercemar  solar  yang  dihasilkan  mesin  TI, penduduk mengeluh pencemaran pengairan  sawah,  pemilik  perkebunan dirugikan  karena  sebagian  lahan  mereka telah  berubah  menjadi  kolong-klong  kecil bekas  galian  TI.  Kondisi  seperti  ini  hanya sebagian  kecil  permasalahan  lingkungan yang muncul akibat keberadaan TI.
Terjadi  pergeseran  tajam  dalam pola  perilaku  masyarakat.  Seiring  dengan masuknya  para  pekerja  luar  daerah, dampak  sosial  yang  ditimbulkan  menjadi beragam.  Situasi  ini  senada  dengan pendapat Keraf (2010:86) bahwa kehancuran  sumber  daya  alam  dan keanekaragaman hayati
membawa
pengaruh langsung bagi kehancuran budaya  masyarakat  setempat.  Degradasi moral  dan  mental  tidak  sebanding  dengan laju ekonomi masyarakat (Wahab, 2011:18).  Masalah  minuman  keras,  judi dan  pelacuran  hal  yang  tidak  terelakkan, menampakkan  gejala  yang  sama  pada masa  penggalian  zaman  kolonial  (Erman, 2007 : 260; Yunianto, 2009 : 102).
Praktik  TI  juga  berdampak  pada perubahan  perilaku  masyarakat  yang semula  berkultur  petani  yang  sabar, menjadi masyarakat konsumtif dan agresif. Begitu juga dengan dampaknya bagi anak- anak yang cenderung mengabaikan pendidikannya, tertarik menambang karena bisa  menghasilkan  uang  secara  instan  dan
cepat (Sujitno, 2007 : 296; Febriani, 2011 :
33-37). Pertambangan timah oleh masyarakat  juga  telah  menggeser  budaya menanam  padi  masyarakat  yang  dulunya menjadi salah satu alternatif mata pencaharian penduduk secara periodik dan membantu  suplai  kebutuhan  akan  beras (Bangka  Pos  25/2/2011).  Ketika  timah tidak lagi menjadi primadona, para pencari kerja yang mulanya mencari rejeki dengan menambang kehilangan pekerjaan. Apalagi diprediksi  banyak  kalangan  menyebutkan bahwa  cadangan  timah  Bangka  Belitung akan segera habis dalam beberapa tahun ke depan.  Kemungkinan  akan  terjadinya kekerasan atau kekacauan sangat potensial terjadi mengingat selama ini penambangan timah  bersifat  terbuka  dan  bebas,    para pencari  kerja  datang  dari  berbagai  penjuru yang  umumnya  kemudian  menetap  atau menikah dengan penduduk lokal.
Simpul  Walhi  Babel  (Kompas 17/5/2010)  menyatakan  rata-rata  tiap minggu 4-5 jiwa melayang akibat penambangan  inkonvensional  yang  tidak mempertimbangkan  keselamatan  kerja.  Itu semua  merupakan  dampak  sosial  lainnya dari  penambangan  timah  inkonvensional, kematian  karena  tidak  dibekali  dengan pengetahuan  serta  alat  yang  memadai tentang keselamatan kerja dalam
menambang. Seperti dituturkan oleh Erman  (2007;262),  penambang  tertimbun pasir,  galian  yang  runtuh,  kehabisan
oksigen,  terjepit  mesin  dan  tidak  adanya jaminan  sosial  adalah  deretan  cerita  yang lazim  terjadi  dalam  kehidupan  para penambang.  Meski  demikian,  keinginan untuk mendapatkan uang secara instan dan kontan  dalam  jumlah  besar  seperti  candu, sementara  korban  dari  penambang  terus berjatuhan,  para  pengusaha  terus  menarik keuntungan.

## III. PENUTUP
Implikasi    dari  terbitnya  regulasi tentang  pertimahan  terhadap  dinamika pertambangan  timah  di  Pulau  Bangka,  hal yang paling jelas terlihat adalah maraknya penambangan Timah Inkonvensional. Pada level daerah, Pemerintah Daerah
Kabupaten  Bangka  merespon  terbitnya regulasi yang tidak mengatur tentang timah sebagai  bahan  strategis  milik  negara  yang dilarang untuk diekspor dengan menerbitkan  Perda  No.  6/2001  dengan terbitnya Perda tersebut memberikan akses kepada  masyarakat  di  seluruh  lapisan untuk  menggali  timah,  walaupun  secara jelas  bagaimana  aturan  dalam  menambang timah  secara  legal,  tetapi  masyarakat menafsirkan  perda  tersebut  sebagai  dasar hukum  untuk  melakukan  penambangan illegal  dijadikan  legal  dengan  sebutan menambang timah secara inkonvensional.
Tarik  ulur  antara  Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta aktor-aktor yang bermain di dalamnya sangat
Citra Asmara Indra : Implikasi Terbitnya Regulasi Tentang Pertimahan Terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional di Pulau Bangka
berpengaruh  pada  perubahan-perubahan yang  terjadi  dengan  terbitnya  beberapa regulasi yang mengatur tentang
pertimahan. Terlihat seperti adanya regulasi  tandingan  yang  diterbitkan  oleh Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Pemerintah Pusat menggunakan wewenangnya dengan mengeluarkan Kepmenrindag  No.  558/1998  dan  UU  No. 22/1999    diikuti  dengan  KepMenperindag 146/MPP/Kep/4/1999  sekali  lagi  tidak mencantumkan  timah  sebagai  barang strategis  negara  yang  dilarang  untuk diekspor,  seakan  memberikan  hadiah kepada Pemerintah Daerah berupa kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk menggali  potensi  timah  yang  selama  ini dimonopoli  oleh  PT.  Timah,  Tbk.,  dan  Pt. Koba  Tin.  Ditanggapi  dengan  hangat  oleh Pemerintah  Daerah  dengan  menerbitkan Perda  No.6/2001  dan  beberapa  Perda lainnya untuk melegalkan usaha penambangan  timah  di  Pulau  Bangka  dan Belitung.  Para  aktor  yang  terlibat  jelas mempunyai  kepentingan  ekonomi  yang sangat  besar,  serta  para  birokrat  yang dengan  dalih  melindungi  pulau  Bangka dari  kehancuran  sesungguhnya  penuh dengan muatan politis untuk memenangkan hati rakyat dalam pemilihan
kepala daerah periode selanjutnya.
Peliknya  permasalahan  tentang aturan yang benar tentang regulasi pertimahan  ini  sampai  sekarang  tidak pernah  terselesaikan.  Sehingga  dalam
suatu forum tercetus bahwa, semua konflik tentang  pertimahan  akan  berhenti  ketika suatu  saat  timah  di  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung ini telah habis. Pada level umum  bagaimana  kemudian  syarat-syarat penambangan dalam Perda tersebut berlaku  untuk  para  pemilik  modal  besar, sedangkan  bagi  masyarakat  yang  berani membuka  lahan  untuk  ber  –  TI  dengan modal seadanya sesungguhnya buta terhadap  ada  atau  tidaknya  regulasi  yang mengatur  tentang  penambangan  timah secara legal maupun illegal.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka  khususnya  dalam  menghadapai krisis  ekonomi,  harus  bekerja  keras mencari jalan  keluar  atau  alternatif  bidang pekerjaan lain pasca timah. Pemberdayaan sumber daya alam selain timah perlu lebih ditingkatkan,  misalnya  sektor  pariwisata dan  sekiranya  setiap  peluang  untuk mendatangkan  investor  dan  wisatawan  ke dalam  daerah  dikelola  dengan  serius. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan  bagi  masyarakat  yang  tinggal di daerah-daerah penambangan dan adanya suatu  usaha  untuk  menarik  kembali  anak- anak  yang  sempat  putus  sekolah  karena tergiur  untuk  menambang  TI  agar  mau bersekolah lagi.
Pemerintah Daerah hendaknya
lebih memusatkan perhatian dengan menggalakkan  kembali  budaya  berkebun dan  bertani  dalam  rangka  investasi  jangka panjang,  terutama  bagi  para  penambang
yang  tadinya  adalah  para  petani  lada  dan karet.  Penyediaan  bibit  serta  kemudahan bagi  mereka  yang  mau  berkebun  kembali untuk  mendapatkan  bibit  lada  maupun tanaman palawija lainnya, serta koordinasi yang  baik  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah dalam perihal memasarkan  hasil  perkebunan  tersebut disertai dengan jaminan harga yang sesuai sehingga  para  petani  tidak  selalu  menjadi pihak yang dirugikan dan menjadi motivasi mereka untuk terus bertani dan memaksimalkan  hasil  perkebunan  mereka sehingga  kualitas  hasilnya  tidak  kalah dengan pasar domestik maupun ekspor.

## DAFTAR PUSTAKA
Damsar, 1997. Sosiologi Ekonomi , Jakarta : RajaGrafindo Persada. Distamben  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung, 2003. Prospek Pengembangan  Pertambangan  dan Energi di Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung, Pangkalpinang  : Distamben Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Dua,  Mikhael,  2008. Filsafat  Ekonomi Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama, Yogyakarta : Kanisius.
Erman,  Erwiza,  2007. Deregulasi  Tata
Niaga Timah dan Pembuatan Negara  Bayangan  Lokal:  Studi Kasus  Bangka  dalam  Politik  Lokal di  Indonesia ,  editor:  Henk  Schulte Nordholt  dan  Gery  van  Klinken dibantu oleh Ireen Karang- Hoogenboom,  Jakarta  :  Yayasan Obor Indonesia-KITLV. , 2009. Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap,
Menguak  Sejarah  Timah  di  Bangka Belitung, Yogyakarta : Ombak.
Febriani,  Luna,  2011. Pudarnya  Pesona ‘Muntok  White  Pepper’  (Refleksi untuk Mengembalikan  Kejayaan
Lada) dalam  Sekaput  Ancup  of
Bangka  Belitung,  Yogyakarta  : Penerbit Khomza bekerjasama dengan Ilalang Institute. Garvey,  James,  2010. Karya  Filsafat Terbesar ,  diterjemahkan  oleh  CB.
Mulyatno Yogyakarta : Pr., Kanisius. Giddens,  Anthony,  2007. Kapitalisme  dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis terhadap Karya-Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber , diterjemahkan oleh Soeheba Kramadibrata, Jakarta : UI-Press. Harliyana,  2008. Pengaruh  Penambangan Timah  Rakyat  Terhadap  Perubahan Fisik Lingkungan dan Sosial Ekonomi  Masyarakat  di  Kecamatan Pemali  Kab.  Bangka ,  Tesis,  Tidak diterbitkan, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. Haryadi,  Dwi,  2011 .  Potret  Hukum  di
Babel  dalam  Sekaput  Ancup  of Bangka  Belitung, Yogyakarta  :
Penerbit Khomza bekerjasama dengan Ilalang Institude. Holimin, 2003. Peranan Industri Penambangan Timah dalam Dinamika  Perubahan  Sosial  dan Implikasinya  Terhadap  Ketahanan Wilayah  (Studi  di  PT.  Timah,  Tbk., Kab. Bangka) , Tesis, Tidak diterbitkan, yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. Ibrahim, 2011. Pertimahan Dalam Perspektif Ekonomi Pancasila (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) , Desertasi,
Yogyakarta  :  Tidak  diterbitkan, Universitas Gadjah Mada.
, 2002. Kepulauan Bangka Belitung Menuju  Hakikat  Sebuah  Propinsi , Yogyakarta  :  Pustaka  Selawang
Citra Asmara Indra : Implikasi Terbitnya Regulasi Tentang Pertimahan Terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional di Pulau Bangka
Sedulang bekerjasama dengan Philosophy Press.
Kartono,  Kartini,  1996. Pengantar  Riset
Sosial , Bandung : Mandar Maju.
Keraf,  A.  Sonny,  2010. Krisis  dan Bencana Lingkungan Hidup Global,
Yogyakarta : Kanisius.
Macionis,  J.  John,  1987. Sociology , Prentice Hall, Ney York : Englewoods Cliff. Monografi Kelurahan Desa Lampur, 2010. Profil  Desa  Lampur,  Daftar  Isisan, Data Dasar Profil Desa, Kecamatan Sungai  Selan,  Kabupaten  Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Lampur :
Monografi Kelurahan Desa Lampur.
Poerwandari, E. Kristi, Pendekatan Kualitatif , Perpustakaan Unika Atma Jaya, LPSP3, Jakarta : FP-UI. Rahardjo, Mudjia, 2007, Sosiologi
Pedesaan  (Studi  Perubahan  Sosial) ,
Malang : UIN-Malang Press. Rahman,  Bustami,  dkk,  2011. Menyoal
Pertimahan  di  Babel  (Beberapa
Cerita  dan  Gagasan), Yogyakarta  :
Penerbit Khomza. Rawls, John, 2006. Teori Keadilan, Dasar- dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial dalam  Negara diterjemahkan  oleh
Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Rizter,  Goerge  &  Goodman,  J.  Douglas,
2011. Teori Marxis dengan Berbagai Ragam Teori Neo- Marxian , diterjemahkan oleh
Nurhadi, Bantul : Kreasi Wacana.
Romli, Lili, 2007. Potret Otonomi Daerah dan  Wakil  Rakyat  di  Tingkat  Lokal, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Soemardjan, Selo, 2009. Perubahan Sosial di Yogyakarta , Yogyakarta :
Komunitas Bambu Depok. Sujitno, Sutedja, 2007. Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang
Sejarah ,  Jakarta  :  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Sulistiany,  Ambar,  1999. Rambu-rambu Jurnalistik ,  Yogyakarta  :  Pustaka
Pelajar.
Susilo, Joko & Siti Maemunah, 2009. Tiga Abad Melayani Dunia, Potret Tambang  Timah  Bangka  Belitung, Jakarta : Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Triadhi,  Joko,  2005. Analisis  Dampak Kegiatan TI di Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ,  Tesis,  Yogyakarta  :  Tidak diterbitkan, Universitas Gadjah Mada. Wahab,  Hendra  Rani,  2011. Babel  dan Krisis Ekologi dalam Sekaput Ancup of  Bangka  Belitung, Yogyakarta  : Penerbit Khomza bekerjasama dengan Ilalang Institude. Weber, Max, 2006. Sosiologi , diterjemahkan  oleh  Noorkholis  dan Tim Penerjemah Promothea, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Yin,  K.  Robert,  2003. Metode  Penelitian Studi Kasus , Jakarta : RajaGrafindo.
Artikel,  Jurnal,  Laporan  Penelitian, Makalah-Makalah, Bahan Presentasi
Batubara,  Marwan,  2009 .  Ironi  Tambang
Timah  di  Babel, disampaikan  pada Focus Group Discussion Pangkalpinang : Universitas Bangka Belitung 25 Juni 2009.
Erman,  Erwiza,  2010 .  Politik  Protes  dan
Etnisitas:  Kasus  Buruh  Cina  di
Tambang Timah di Bangka-Belitung (1920-1950), dalam Jurnal Masyarakat  Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia , Jakarta : LIPI.
Ibrahim,  2005. Ayo,  Terus  Melimbang Timah! ,  Pangkalpinang  :  Artikel  di Harian Bangka Pos 6 Oktober 2005.
, 2006. Ghost City , Pangkalpinang  :  Artikel  di  Harian Bangka Pos 18 April 2006. , 2006. Dinamika Otonomi Daerah di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung (Sebuah Otokritik) , Bangka :  disampaikan pada Diskusi Panel  Komisi  Ombudsman  Daerah Bangka  Belitung  20  Desember 2006. Rahman,  Rusli,  2006. Timah  dan  Politik, Jalan Tengah Mensejahterakan Rakyat , Pangkalpinang : disampaikan  pada  Diskusi  Terbuka Konfercab XXI HMI Cabang Bangka Belitung 2 Desember 2006. , 2006. Menyelamatkan Industri Timah Nasional disampaikan sebagai bahan diskusi. Yunianto, Bambang, 2009. Kajian Problema  Pertambangan  Timah  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Masukan Kebijakan  Pertimahan  Nasional, Jurnal Teknologi Mineral dan
Batubara Vol. 5, No. 3, Juli 2009.

## Dokumen Lainnya
UU  Nomor  11  Tahun  1967  tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. UU  Nomor  27  Tahun  1980  tentang Pengolahan Bahan-Bahan Galian. Keputusan Menperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor. UU  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah. UU  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Keputusan Menperindag Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998
tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
UU  Nomor  27  Tahun  2000  tentang Pembentukan  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung Perda  Bupati  Bangka  Nomor  6  Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. SKEP  Bupati  Bangka  Nomor    6  Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Prosedur Perizinan Usaha Pertambangan. Perda  Bupati  Bangka  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan Barang Strategis. Perda  Bupati  Bangka  Nomor    21  Tahun 2001  tentang  Pajak  Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan lainnya. Keputusan Menperindag Nomor 294/MPP/Kep/10/2001 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor.  146/MPP/Kep/4/1999  dan Penetapan  Barang  yang  Diatur, Diawasi, dan Dilarang Ekspornya. SKEP Bupati Bangka Nomor 540.K/271/Tamben/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan  untuk  Pengolahan dan Penjualan. Keputusan  Direktur  Jendral  Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DJPLN/KP/II/2002  tentang  Tata Cara  dan  Persyaratan  Ekspor  Biji Timah. Surat  Izin  Perdagangan  Antar  Daerah (SIPAD)  melalui  Perda  Nomor  23 Tahun 2003. Laporan Bank Indonesia Cabang Palembang Mengenai Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006. Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka Tahun  2009,  Biro  Pusat  Statistik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. UU  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Laporan Capaian Kinerja Kegiatan (Pengendalian Keamanan Lingkungan)  Tahun  2010  &2011 Dinas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja
Kabupaten Bangka Tengah.

## Surat Kabar
Kompas,  8  Desember  2001,  4  Februari 2011, 16 Juni 2012.
Bangka  Pos,  16  Sepetember  2003,  21 Februari  2004,  29  Oktober  207,  14 Maret  2009,  25  Februari  2011,  13 April 2011.
Rakyat  Pos,  14  November  2008,  26 November 2008