## Journal of Trends Economics and Accounting Research

## Analisis Aspek yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan Parameter Ukuran Perusahaan, Leverage, Intensitas Modal, Komisaris Independen dan Komite Audit
Ahmad Bukhori Muslim, Dian Sulistyorini Wulandari, Erman Firmansyah *
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Email: 1 ahmadbukhori@pelitabangsa.ac.id, 2 diansulistyorini@pelitabangsa.ac.id, 3,* widiastuti@pelitabangsa.ac.id Email Penulis Korespondensi: widiastuti@pelitabangsa.ac.id
Abstrak −Penghindaran pajak didefinisikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak secara legal. Lebih jelasnya, penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengungkap celah dalam undang- undang perpajakan sampai ditemukan cacat hukum yang memungkinkan dapat melakukan penghindaran pajak dan menghemat pajak yang akan dibayarkan. Penghindaran pajak bisa diartikan juga sebagai upaya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, untuk meminimalkan pembayaran pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data berasal dari laporan keuangan lengkap perusahaan pertambangan dengan jumlah sampel sebanyak 20 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 – 2021. Sumber data lengkapnya berasal dari website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Teknik analisis yang digunakan analisis kuantitatif dengan uji analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.  Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  ukuran  perusahaan  (0,629),  leverage  (0,434),  komisaris independent (0,816) dan komite audit (0,840) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak intensitas modal (0,001) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Kata Kunci: Ukuran Perusahaan; Leverage; Intensitas Modal; Komisaris Independent; Komite Audit; Penghindaran Pajak
Abstract- Tax avoidance is all actions taxpayers take to legally reduce the tax burden. More specifically, tax evasion can be defined as an attempt to uncover loopholes in the tax law until a legal defect is found that allows tax evasion and  savings on taxes to be paid. Tax avoidance can also be interpreted as an effort by taxpayers, both individuals, and entities, to minimize tax payments. The type of data used in this study is secondary data. The data source comes from the complete financial statements of mining companies with a sample of 20 companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021. The complete data source comes from the Indonesia Stock Exchange website www.idx.co.id. The analytical technique used is quantitative analysis with the analytical test used  in  this  study  is  multiple linear  regression  analysis.  Based  on  the  results of  hypothesis testing,  firm  size  (0,629),  leverage (0,434), independent commissioners (0,816) and audit committees (0,840) have no effect on tax avoidance, and capital intensity has a positive effect on tax avoidance.
Keywords: Firm Size; Leverage; Capital Intensity; Independent Commissioner; Audit Committee; Tax Avoidance

## 1. PENDAHULUAN
Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan untuk mendanai segala pengeluaran termasuk biaya pembangunan.  Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 Ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara (Putri & Putra, 2017).
Pada kenyataannya, pelaksanaan mengenai pembayaran pajak masih ditemukan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Disatu  sisi  wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak akan mengurangi keuangan  mereka,  sehingga  mereka  akan  berusaha  untuk  melakukan  pembayaran  pajak  dengan  nominal  sekecil mungkin.  Disisi  lain  pajak  diharapkan  oleh  pemerintah  untuk  membiayai  atau  mendanai  penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah akan berupaya memperoleh  penerimaan  pajak  sebesar  mungkin.  Perbedaan  pandangan  dan  kepentingan  antara  wajib  pajak  dan pemerintah dapat mengakibatkan harus pajak cenderung melakukan pengurangan jumlah pembayaran pajak dengan menggunakan tindakan legal melalui memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada peraturan perpajakan (Safitri & Muid, 2020).
Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2018, selama tahun 2015 hingga 2017 tax ratio Indonesia menunjukkan tren menurun hingga berada pada titik 11%. Indonesia juga dikategorikan dalam lower middle countries yang memiliki tingkat  tax ratio rendah dibawah rata-rata negara lain yang juga merupakan tetangga dari  Indonesia seperti negara Thailand, Filipina, Singapura dan Malaysia (Maulana, 2020).
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2017-2021 (Rp. Triliun)
No  Tahun Target Penerimaan Pajak Realisasi Penerimaan Pajak Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 1 2017 1.283 1.147 89,40 2 2018 1.424 1.315,9 92,41 3 2019 1.577,6 1.545,3 97,95

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
No  Tahun Target Penerimaan Pajak Realisasi Penerimaan Pajak Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 4 2020 1.198,8 1.019,56 85,05 5 2021 1.230 1.278 103,90
Pada  tahun  2017  realisasi  penerimaan  sebesar  Rp  1.147  triliun  atau  89,40%  dari  target  Rp  1.283  triliun. Kemudian pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.315,9 triliun atau 92,41% dari target Rp 1.424 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 mencapai Rp 1.019,56 triliun, realisasi tersebut merupakan 85,05% dari target dalam Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak  tercatat  sebesar  Rp  1.332,1  triliun  atau  hanya  84,4%  dari  target  yang  ditetapkan  yakni  Rp  1.577,6  triliun. Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar  Rp  1.229,6  triliun.  Capaian  ini  tumbuh  19,2  persen  dari  penerimaan  pajak  tahun  2020  lalu  yang  sebesar Rp1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi Covid-19.
Meskipun  dalam  realisasinya  pajak  mengalami  peningkatan,  namun  dalam  pencapaian  target  APBN  setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Adapun penyebabnya salah satunya adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang dicermati oleh wajib pajak, sehingga kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang mengakibatkan kerugian Negara dan menghambat pembangunan negara.
Kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  akan  pajak  tersebut    merupakan  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan perlawanan pajak. Perlawanan pajak ini terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Kepentingan pemerintah yaitu menarik pajak sebesar besarnya untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN).  Sedangkan  Kepentingan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  dengan  sekecil  kecilnya  untuk meminimalisir  dan  menghemat  biaya  pengeluaran,  dalam  hal  ini  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  pengurang pendapatan  atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar 3 kali lebih besar dari  jumlah yang semestinya maka akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu banyak perusahaan tidak begitu menyukai atau secara rela membayar pajak sehingga melakukan penghindaran pajak.
Mengenai  perbedaan  pandangan  tentang  perpajakan  antara  pemerintah  dengan  perusahaan,  yaitu  bahwa pemerintah berusaha untuk memenuhi target fiskal yang ditetapkan guna mendanai pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan  infrastruktur  negara  yang  dapat  dinikmati  oleh  semua  orang,  sedangkan  perusahaan  ingin  mencapai tujuannya yaitu memaksimalkan keuntungan dan berorientasi pada pemegang saham. Negara menghadapi beberapa kendala untuk memungut pajak dari wajib pajak. Salah satu kendala dalam pemungutan pajak disebakan oleh adanya agresivitas pajak. Tindakan ini dapat mengurangi penerimaan pajak yang diterima oleh negara karena  penerimaan negara yang  ditargetkan belum terealisasi dikarenakan banyak perusahaan yang berusaha menghindari pajak untuk mengurangi pajak yang dibayarkan.
Kegiatan  agresivitas  pajak  merupakan  salah  satu  upaya  perusahaan  untuk  meminimalkan  pajak  yang dibayarkan  sedemikian  rupa  sehingga  membentuk  basis  pajak,  yang  sebelumnya  memiliki  perencanaan  pajak, perencanaan pajak ini menjadi  dua yaitu, tindakan yang legal (tax avoidance) dan perbuatan melawan hukum  atau ilegal (tax evasion)(Nuramalia et al., 2021).
Penghindaran pajak didefinisikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban  pajaknya  secara  legal.  Lebih  jelasnya,  penghindaran  pajak  dapat  didefinisikan  sebagai    upaya  untuk mengungkap  celah  dalam  undang-undang  perpajakan  sampai  ditemukan  cacat  hukum  yang  memungkinkan  dapat melakukan penghindaran pajak dan menghemat  pajak yang akan dibayarkan. Penghindaran pajak bisa diartikan juga sebagai upaya  wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, untuk meminimalkan pembayaran pajak. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia tercermin dari rasio pajak. Kinerja pemungutan pajak negara dapat diukur dari rasio pajak yang mampu dikumpulkan oleh negara (Jusman & Nosita, 2020).
Penghindaran pajak yang legal atau biasa dikenal dengan  tax avoidance dan juga biasa disebut sebagai skema penghindaran pajak untuk  meminimalkan beban  pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan suatu negara.  Sedangkan  menurut  Hakim  Reddy  dalam  kasus  McDowell  and  Co.  Versus  CTO    Amerika  Serikat, penghindaran  pajak  adalah  seni  menghindari  pajak  tanpa  melanggar  hukum.  Penghindaran  pajak  sering  dikaitkan dengan    perencanaan  pajak,  dimana  keduanya  menggunakan  cara  hukum  untuk  mengurangi  atau  bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Namun, legitimasi perencanaan pajak tidak dipertanyakan, sementara penghindaran pajak umumnya dianggap  tidak dapat  diterima. Meskipun secara harfiah tidak ada undang-undang yang  dilanggar, semua pihak setuju bahwa penghindaran  pajak praktis tidak dapat diterima. Hal ini karena penghindaran pajak secara langsung  berdampak  pada  pengikisan  basis  pajak,  yang  berujung  pada  pengurangan  penerimaan  pajak  yang dibutuhkan oleh negara (Jusman & Nosita, 2020).
Indonesia merupakan pemain kunci dalam percaturan industri pertambangan batu bara dunia. Selama puluhan tahun,  industri  batu  bara  selalu  dianakemaskan  oleh  negara  lantaran  kontribusinya  besar  dalam  perekonomian nasional.  Bahkan,  kala  krisis  ekonomi  global  2008  melanda,  berkat  sumbangsih  industri  batu  bara  maka  kondisi ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Posisi tersebut membuat pelaku industri pertambangan batu bara relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga acap kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik imoral berupa penghindaran pajak (tax avoidance) (Jusman & Nosita, 2020).
Sektor pertambangan juga merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak signifikan bagi perekonomian suatu negara. Hal tersebut dapat terlihat pada eksploitasi mineral dan barang hasil pertambangan yang telah dimulai

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
sejak  zaman  dahulu.  Industrialisasi  dan  pembangunan  infrastruktur  yang  pesat  telah  mengakibatkan  peningkatan permintaan dan eksploitasi  terhadap sumber daya mineral  dalam skala besar (Ayuk et al., 2020). Indonesia  sendiri secara  konsisten  dinyatakan  negara  dengan  peringkat  tinggi  dalam  hal  prospek  batubara  dan  mineralnya  (PwC Indonesia,  2019).  Kontribusi  sektor  pertambangan  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  pada  tahun  2020 menyumbang sekitar 6,44% dari PDB nasional. Sedangkan pada tahun 2021 persentasenya meningkat menjadi 8,98%. Investasi pada sektor ini secara empiris juga terbukti terhadap pertumbuhan ekonomi (Lestari, 2017).
Perusahaan merupakan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mampu bertahan pada kondisi  ekonomi di Indonesia. Dibuktikan semakin banyaknya sektor pertambangan melakukan IPO, hingga tahun 2018 sektor pertambangan yang terdaftar di BEI berjumlah 47 perusahaan yang terdiri dari 25 perusahaan sub sektor pertambangan  batubara,  10  perusahaan  sub  sektor  pertambangan  minyak  dan  gas  bumi,  10  perusahaan  sub  sektor pertambangan logamdan mineral dan 2 perusahaan sub sektor pertambangan batu-batuan (Rahmadani et al., 2020).
Di Indonesia, laporan yang belum lama dikeluarkan oleh Global Witness cukup menghebohkan. Laporan itu menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro  disebut  melakukan  transfer  pricing  melalui  anak  usahanya  di  Singapura,  Coaltrade  Services  International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Jusman & Nosita, 2020).
PT.  Adaro  Energy  Tbk  juga  melakukan  pencemaran  air,  limbah  pengendapan  yang  dihasilkan  Adaro mencemari sungai yang berakibat pencemaran air disekitar lingkungan perseroan beroperasi yakni sungai balangan dan empat kecamatan lainnya. Akibat pencemaran air, air sungai menjadi berwarna coklat yang berakibat tidak dapat digunakan oleh warga dan penyebaran air dari PDAM Amuntai juga ikut terhenti karena sumber air yang dihasilkan di Desa Tangga ulin juga ikut tercemar. Pencemaran air yang terjadi di sungai balangan merugikan secara materi yang nilainya diperkirakan hingga miliaran rupiah hal ini karena terdapat usaha budidaya ikan banyak yang mati akibat air yang tercemar (Nuramalia et al., 2021).
Salah satu upaya dalam meminimalisir tindakan penghindaran pajak oleh pihak pengelola perusahaan adalah dengan  Good Corporate Governance  (GCG) yang mana juga merupakan wujud tanggung jawab kepada pemegang saham  maupun  pihak  lain.  Forum  for  Corporate  Governance  in  Indonesia  (FGCI)  mendefinisikan  Corporate Governance adalah hubungan antara pihak pengelola, pemerintah, kreditur, karyawan, serta para stakeholder lainnya yang  diatur  dalam  seperangkat  aturan.  Corporate  governance  memiliki  tujuan  antara  lain  untuk  memberikan  nilai tambah  kepada  seluruh  pihak.  (Tjager,  Alijoyo,  Djemat,  dan  Soembodo,  2003:26)  Organization  for  Economic Cooperation  and  Development  (OECD)  menyatakan,  corporate  governance  adalah  seperangkat  hubungan  antara manajemen  perusahaan,  pemegang  saham,  pemilik  perusahaan,  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Corporate governance  juga mencangkup struktur tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, dan cara mencapai  tujuan tersebut serta  pemantauan  kinerja.  (OECD,  2004:11).  Komponen  GCG  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak. Berdasarkan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance) terutama pada unsur internal  perusahaan,  penulis  mempersempit  dan  mengambil  dua  faktor,  yaitu  Proporsi  Komisaris  Independen  dan Komite Audit.
Gambar 1. Tabel Ratio Cash Effective Tax Rate Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2019-2021
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa antara tahun 2019 sampai tahun 2021, beberapa perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini diduga melakukan penghindaran pajak. Pada kolom “CETR” yang menunjukkan tingkat  penghindaran  pajak,  terdapat  beberapa  perusahaan  memiliki  tingkat  penghindaran  pajak  dibawah  25%. Tingkat penghindaran pajak dibawah 25% mengindikasikan suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Cash Effective Tax Rate (CETR) digunakan agar mampu melakukan identifikasi tingkat agresivitas pada perencanaan suatu

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
pajak pada perusahaan yang biasanya dilakukan dengan penggunaan perbedaan antara temporer maupun perbedaan tetap. Persentase dibawah 25% maka semakin mengarah kepada tindakan Tax Avoidance, atau skala rasio semakin mendekati angka nol maka semakin menunjukkan adanya tindakan Tax Avoidance (Maulana, 2020).
Dengan  adanya  fenomena  diatas,  hal  ini  merupakan  salah  satu  fakta  bahwa  di  Indonesia  masih  banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Aktivitas penghindaran pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor- faktor, diantaranya, adalah ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, komisaris independen dan komite audit.
Faktor  pertama  adalah  Ukuran  perusahaan,  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sering  diteliti  pengaruhnya terhadap  penghindaran  pajak.  Dengan  besarnya  aset  yang  dimiliki,  perusahaan  akan  memiliki  kekuatan  tersendiri untuk  menghadapi  masalah bisnisnya sehingga potensi  untuk  mendapatkan keuntungan yang maksimal  juga tinggi begitupun juga beban pajaknya (Primasari, 2019). Perusahaan besar biasanya memiliki tim hukum yang bagus untuk mencari  celah-celah  peraturan  perpajakan  untuk  menekan  biaya  pajak  yang  harus  mereka  bayar.  Sebaliknya perusahaan besar juga akan melihat dari sisi publik jika mereka melakukan penghindaran pajak dan diketahui oleh pihak fiskus akan memperburuk citra mereka.
Faktor  kedua  yaitu  Leverage,  leverage  (struktur  utang)  merupakan  rasio  besarnya  utang  yang  dimiliki perusahaan  terhadap  aktiva  yang  dimiliki  perusahaan.  Dapat  diartikan  juga  sebagai  rasio  utang  yang  dimiliki perusahaan  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pembiayaan  kegiatan  perusahaan  (Reinaldo  et  al.,  2017).  Leverage menunjukan  besaran  proporsi  atas  penggunaan  utang  dalam  hal  pembiayaan  investasinya.  Perusahaan  yang  tidak memiliki leverage berarti menggunakan modal sendiri. Dapat disimpulkan bahwa leverage digunakan untuk mengukur seberapa  besar  aktiva  perusahaan  dibiayai  oleh  utang  sehingga  munculnya  biaya  bunga.  Biaya  bunga  merupakan beban  tetap  yang  menjadi  kewajiban  atau  tanggung  jawab  perusahaan.  Penggunaan  leverage  diukur  dengan membandingkan antara total aktiva dengan total utang.
Faktor  ketiga  adalah  Intensitas  Modal  atau  Capital  Intensity  adalah  aktivitas  investasi  yang  dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk asset tetap (Jusman & Nosita, 2020). Rasio intensitas modal dapat  menunjukkan  tingkat  efisiensi  perusahaan  dalam  menggunakan  aktivanya  untuk  menghasilkan  penjualan. Capital Intensity sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Aktiva tetap yang dimilki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak melalui akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini mengasumsikan bahwa perusahaan dengan tingkat  aktiva tetap yang tinggi  memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah. Hal tersebut juga dapat  dimanfaatkan  celah  oleh  perusahaan  sebagai  penghindaran  pajak  yaitu  dengan  memberikan  depresiasi  yang besar dari aktiva tetap sehingga beban pajak berkurang.
Faktor  keempat  adalah  Komisaris  Independen  yaitu  pihak  yang  tidak  terafiliasi  dengan  pemegang  saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap  kinerja  direksi  dimana  dengan  semakin  banyaknya  jumlah  komisaris  independen  maka  pengawasan  dari manajemen akan semakin ketat. Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati- hati  dalam  mengambil  keputusan  dan  transparan  dalam  menjalankan  perusahaan  sehingga  dapat  meminimalisasi praktik  tax  avoidance  (Nuramalia  et  al.,  2021).  Dewan  komisaris  berperan  penting  dalam  menetapkan  tujuan, kebijakan dan memilih sumber daya yang memadai untuk membantu perusahaan memenuhi tanggung jawab hukum terkait dengan kegiatan perusahaan.
Faktor yang kelima adalah Komite Audit, dalam perannya membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah- masalah  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  keuangan  dan  pengendalian  internPeranan  komite  audit  untuk monitoring  manajemen  terkait  pembuatan  laporan  keuangan  yang  memiliki  pengaruh  penghindaran  pajak  pada perusahaan  supaya  membantu  tugas  dewan  komisaris.  Pelaporan  eksternal  perusahaan  komite  audit  memiliki mekanisme  monitoring  agar  meningkatnya  fungsi  audit.  Tanggung  jawab  monitoring  diberikan  pada  komite  audit supaya  meminimalisir  terjadi  kesalahan  pelaporan  keuangan  dan  bisa  dipercaya  dalam  hal  ini  laporan  yang  dibuat relevan dan reliable untuk digunakan (Oktavia et al., 2021).
Pada  penelitian  sebelumnya  yang  diidentifikasi  oleh  (Dewinta  &  Setiawan,  2016)  dan  juga  (Swingly  & Sukartha, 2015) mengungkapkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengindaran pajak. Sementara  hasil  berbeda  diungkapkan  oleh  (Agustina  &  Aris,  2017)  dan  (Cahyono  dkk.,  2016)  bahwa  ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Pada  penelitian  sebelumnya  yang  diidentifikasi  oleh  (Rahmadani  et  al.,  2020)  dan  (Abdullah,  2020) mengungkapkan bahwa variabel leverage berpengaruh positif terhadap pengindaran pajak. Sementara hasil berbeda diungkapkan  oleh  (Primasari,  2019)  dan  (Dewi  &  Noviari,  2017)  bahwa  leverage  berpengaruh  negatif  terhadap penghindaran pajak.
Pada penelitian sebelumnya yang diidentifikasi oleh (Suprianto & Aqida, 2020) dan (Kadek Ari Adnyani & Bagus Putra Astika, 2019) mengungkapkan bahwa variabel intensitas modal berpengaruh positif terhadap pengindaran pajak. Sementara hasil yang berbeda diungkapkan oleh (Nadhifah & Arif, 2020) dan (Wati & Astuti, 2020) bahwa intesitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Pada penelitian sebelumnya yang diidentifikasi oleh (Ayu et al., 2017) dan (Eksandy, 2017) mengungkapkan bahwa  komisaris  berpengaruh  positif  terhadap  penghindaran  pajak,  sedangkan  penelitian  yang  diidentifikasi  oleh (Pratomo & Rana, 2021) mengungkapkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
dan pada penelitian yang diidentifikasi oleh (Triyanti et al., 2020) mengungkapkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Pada penelitian sebelumnya yang diidentifikasi oleh (Tiala et al., 2019) mengungkapkan bahwa variabel komite audit  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak.  Namun  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang diidentifikasi  oleh  (Honggo  &  Marlinah,  2019)  yang  mengungkapkan  bahwa  variabel  komite  audit  berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Dikarenakan penerimaan pajak yang belum mencapai target APBN dan terdapat hasil dari penelitian terdahulu yang tidak konsisten dari pengaruh ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak sehingga penulis tertarik untuk melakukan pengujian kembali terhadap variabel- variabel tersebut dengan harapan memperoleh hasil yang lebih konsisten. Maka, penulis ingin melakukan penelitian kembali terhadap faktor - faktor yang memiliki pengaruh terhadap Pengindaran Pajak (Tax Avoidance).

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Teori Agensi (Agency Theory)
Jensen dan Meckling, 1976 (dalam (Siregar & Widyawati, 2016)) teori agensi menyatakan bahwa antara manajemen dan  pemilik  mempunyai  kepentingan  yang  berbeda.  Perusahaan  yang  memisahkan  fungsi  pengelolaan  dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan Lambert, 2001 (dalam Hakim, 2015). Model keagenan merancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan kontrak kerja antara pemilik (principal) dan manajemen (agent). Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimumkan untilitas principal dan dapat menjamin agen untuk menerima reward dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada memaksimalkan manfaat (utility) pemilik (principal) dengan kendala (constraint)  manfaat (utility)  dan  insentif  yang  akan  diterima  oleh  manajemen  (agent).  Kepentingan  yang  berbeda  sering  menyebabkan konflik kepentingan antara pemegang saham/pemilik (principal) dengan manajemen (agent).
Teori  agensi  merupakan  model  yang  digunakan  untuk  memformulasikan  permasalahan  antara  manajemen (agent)  dengan  pemilik  (principal).  Kinerja  perusahaan  telah  dicapai  oleh  pihak  menajemen  telah  diinformasikan kepada  pihak  pemilik  (principal)  dalam  bentuk  laporan  keuangan.  Sistem  desentralisasi,  manajemen  mempunyai informasi  yang  superior  dibandingkan  dengan  pemilik,  karena  manajemen  telah  menerima  pendelegasian  untuk pengambilan  keputusan/kebijakan  perusahaan.  Manajemen  dapat  menentukan  kebijakan  yang  mengarah  kepada peningkatan level kompensasinya secara potensial ketika pemilik tidak dapat memonitoring secara sempurna aktivitas manejemen.  Seluruh  tindakan  telah  didelegasikan  oleh  pemilik  (principal)  kepada  manajer  (agent)  pada  model principal agent (Nuramalia et al., 2021).

## 2.2 Hipotesis

## 2.2.1 Ukuran Perusahaan
Ukuran  perusahaan  juga  merupakan  suatu  skala  yang  bisa  dijadikan  untuk  menentukan  besar  kecilnya  perusahaan yang  dilihat  dari  nilai  equity,  nilai  penjualan,  jumlah  karyawan  dan  nilai  total  aset,  dan  lainnya. Perusahaan  yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar misalnya memiliki total aset yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan yang total aset kecil. Laba yang besar dan  stabil  akan  cenderung  mendorong  perusahaan  untuk  melakukan  praktik  penghindaran  pajak  (tax  avoidance) karena  laba  yang  besar  akan  menyebabkan  beban  pajak  yang  besar  pula.  Perusahaan  yang  besar  akan  semakin kompleks  transaksinya  sehingga  akan  semakin  memanfaatkan  celah  untuk  melakukan  tindakan  tax  avoidance (Rahmadani et al., 2020).
H1: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Penghindaran Pajak Leverage Leverage  pada  perusahaan  adalah  tingkat  dukungan  modal  perusahaan  yang  diperoleh  dari  pihak  luar perusahaan. Adanya utang atau leverage pada perusahaan akan menimbulkan beban tetap yaitu adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan  mengakibatkan  laba  kena  pajak  perusahaan  berkurang.  Berkurangnya  laba  kena  pajak  pada  akhirnya  akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan (Ayu et al., 2017).
Perusahaan menggunakan leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya atas aset dan sumber dananya dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Selain itu, leverage yang  tinggi  dalam  suatu  perusahaan  akan  mengurangi  beban  pajak  yang  ditanggung  oleh  perusahaan,  sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar.
H2: Leverage Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap  Penghindaran Pajak Intesitas Modal Perusahaan  memutuskan  investasi  pada  aset  tetap  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  besarnya  pajak.  Biaya penyusutan  yang  bersifat  deductible  expense  yang  dapat  mengurangi  pajak (Puspita  &  Meiriska,  2017). Eksekutif manajemen yang berarakter risk taker akan memanfaatkan peraturan perpajakan dengan mengambil kesempatan untuk melakukan tax avoidance dengan menerapkan intensitas modal sebagai  alat pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Intensitas modal merupakan suatu bentuk keputusan keuangan dalam menginvestasikan assetnya berupa asset tetap.  Pemilihan  modal  dalam  bentuk  aktiva  tetap  akan  menimbulkan  beban  penyusutan.  Beban  penyusutan  bagi aktiva  tetap  akan  menimbulkan  biaya  yang  mengakibatkan  penghasilan  yang  didapat  oleh  perusahaan  menjadi berkurang.  Kondisi  ini  yang  dapat  memicu  perusahaan  untuk  melakukan  manajemen  pajak.  Perusahaan  dapat melakukan praktik tax avoidance, dengan cara memperbanyak modal dengan menambah aktiva tetap. (Carolina et al., 2014) menemukan bahwa semakin tinggi intensitas modal maka akan semakin tinggi pula tax avoidance. Sebaliknya, semakin rendah intensitas modal maka akan semakin rendah pula tax avoidance.
H3: Intensitas Modal Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Penghindaran Pajak Komisaris Independen Dewan  komisaris  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  dapat  memengaruhi  pihak  manajemen  untuk menyusun  laporan  keuangan  yang  berkualitas  (Annisa,  2012).  Komisaris  Independen  dapat  melaksanakan  fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat (Sari, 2014).
Semakin  tinggi  presentase  dewan  komisaris  independen  berarti  semakin  banyak  juga  suatu  perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan tax avoidance dapat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah presentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan tax avoidance semakin tinggi (Ayu et al., 2017).
H4: Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Negatif dan Signifikan terhadap Penghindaran Pajak Komite Audit Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance perusahaan publik. Pada umumnya,  komite  ini  berfungsi  sebagai  pengawas  proses  pembuatan  laporan  keuangan  dan  pengawasan  internal, karena BEI mengharuskan semua emitmen untuk untuk  membentuk  dan memiliki komite audit yang diketuai  oleh komisaris  independen  sesuai  dengan  surat  edaran  yang  ada  sekurang  –  kurangnya  komite  audit  dalam  perusahaan terdiri atas tiga orang (Cahyono dkk., 2016).
Komite audit juga merupakan orang yang memiliki andil dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan termasuk dalam keputusan penghindaran pajak. komite audit juga diharapkan dapat memberikan pandangan dan saran mengenai penghindaran pajak yang rendah risiko (Robinson et al., 2012). Komite Audit juga merupakan anggota yang dibentuk  untuk  membantu  dewan  komisaris  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  atas  kinerja  perusahaan.  Hal tersebut terutama berkaitan dengan meninjau sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan,  dan  meningkatkan  efektivitas  fungsi  audit  (Alves,  2013).  Komite  audit  bertugas  membantu  dewan komisaris  untuk  memonitor  proses  pelaporan  keuangan  oleh  manajemen  untuk  meningkatkan  kredibilitas  laporan keuangan.  Tugas  komite  audit  meliputi  menelaah  kebijakan  akuntansi  yang  diterapkan  oleh  perusahaan,  menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal (Tiala et al., 2019).
H5: Komite Audit Berpengaruh Negatif dan Signifikan terhadap Penghindaran Pajak Kerangka Dasar Penelitian
Gambar 2. Kerangka Dasar Penelitian
2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Berikut adalah tabel operasional :
Tabel 2. Definisi Operasional No. Variabel Definisi Variabel Indikator Sumber 1 Penghindaran Pajak Meminimalkan  beban  pajak  dengan  tidak melanggar  peraturan  perpajakan  yang berlaku. CETR = Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak (Mahanani et al., 2017)
Tax Avoidance (Y) Ukuran Perusahaan Leverage Intesitas Modal Komisaris Independen Komite Audit H1(+) H4(-) H3(+) H5(-) H2(+)

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
No. Variabel Definisi Variabel Indikator Sumber 2 Ukuran Perusahaan Ukuran  perusahaan  sebagai  gambaran besar kecilnya perusahaan SIZE = LN (Total Aset) (Mahanani et al., 2017) 3 Leverage Merupakan  suatu  perbandingan  yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan  dalam  menjalankan  aktivitas operasinya DAR = Total Hutang Total Aset (Dewinta & Setiawan, 2016) 4 Intensitas Modal Aset tetap yang akan mengalami penyusutan pada setiap tahunnya, sehingga akan menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi beban perpajakan perusahaan tersebut. CIR = Total Aset Tetap Total Aset (Jusman & Nosita, 2020) 5 Dewan Komisaris Independen Komisaris  Independen  adalah  anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi  dengan  anggota  komisaris  lainnya, anggota  dewan  direksi  dan  pemegang saham pengendali DKI
= Jumlah Komisaris
Independen Jumlah Dewan Komisaris x100% (Mahanani et al., 2017) 6 Komite Audit Keberadaan komite audit diharapkan dapat melakukan  pengawasan  serta  mengontrol manajer  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai pengelola perusahaan diterbitkan Komite Audit = Jumlah Komite Audit (Mahanani et al., 2017)

## 2.4 Populasi dan Metode Pengambilan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  55  perusahaan  tambang  yang  terdaftar  di  BEI  dengan  sampel  20 perusahan  dengan  jumlah  observasi  selama  4  tahun  yaitu  80  sampel.  Dimana  teknik  pengambilan  sample menggunakan metode purposive sampling.
Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan jenis Non probability sampling dengan teknik Purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2018) Non probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan tidak memberi  peluang  atau  kesempatan  yang  sama  kepada  setiap  anggota  populasi  saat  akan  dipilih  sebagai  sampel. Sedangkan teknik Purposive sampling menurut (Sugiyono, 2018) adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Kriteria sampel perusahaan yang digunakandalam penelitian ini adalah:
1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021.
2. Perusahaan  pertambangan  yang  mempublikasikan  laporan  keuangan  per  31  Desember  secara  konsisten  dan lengkap selama tahun 2018-2021.
3. Perusahaan yang memiliki data lengkap untuk seluruh variabel yang digunakan selama periode penelitian
4. Perusahaan yang diteliti mencatatkan laba selama periode

## 2.5 Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode studi pustaka. Metode  dokumentasi  adalah  metode  pengumpulan  data  dengan  cara  mengumpulkan  semua  data  sekunder  yang diperlukan dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari catatan atau dokumen perusahaan. Data  yang  dimaksud  adalah  data  laporan  keuangan  perusahaan  dari  website  Bursa  Efek Indonesia  www.idx.co.id. Sedangkan  studi  pustaka  yaitu  mempelajari  dan  mengambil  data  dari  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan penelitian ini.

## 2.6 Metode Analisis Data
Dalam melakukan analisis data dan uji hipotesis pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan program SPSS 25 (statistical product and service  solutions) sedangkan teknik analisis yang digunakan analisis kuantitatif dengan uji analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

## 2.7 Uji Regresi Linier Berganda
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pola perubahan nilai suatu variabel (variabel dependen) yang disebabkan variabel  lain  (variabel  independen).  Dengan  penghindaran  pajak  sebagai  variabel  dependen  (terikat)  dan  ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, komisaris independen dan komite audit sebagai variabel independen (bebas) maka persamaan regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut:

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 5 X 5 + e (1) Y = Penghindaran Pajak a = Konstanta
β1,β2,β3,β4,β5  = Koefisiensi variabel X 1, X 2, , X 3, X 4, X 5 X 1 = Ukuran Perusahaan X 2 = Leverage X 3 = Intensitas Modal X 4 = Komisaris Independen X 5 = Komite Audit e
= Kesalahan Ramdom

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Uji Hipotesis
3.1.1 Uji t (Uji Parsial)
Hasil  uji  t  menunjukkan  ada  atau  tidaknya  pengaruh  masing-masing  variabel  independen  secara  parsial  terhadap variabel dependen. Adanya hubungan variabel independen terhadap variabel dependen terlihat dari t hitung > t tabel dan sig. Variabel < 0,05. Nilai t tabel dalam penelitian ini yaitu 2,010. Nilai signifikansi ukuran perusahaan, leverage, intensitas  modal,  dewan  komisaris  independen  dan  komite  audit  dalam  menerangkan  variabel  dependen,  yaitu penghindaran pajak dapat dilihat pada tabel uji t dibawah ini:
Tabel 3. Hasil Uji Parsial Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 0,073 0,94 0,078  0,938 sqrt.ukuran 0,03 0,062 0,064 0,486  0,629 perusahaan sqrt.leverage 0,176 0,224 0,11 0,789  0,434 sqrt.intensitasmodal 0,69 0,189 0,466 3,647  0,001 sqrt.komisaris 0,135 0,577 0,029 0,233  0,816 independen sqrt.komite -0,099 0,487 -0,026  -0,203 0,84 audit a. Dependent Variable: sqrt.cetr
Berdasarkan tabel 3 yang diperoleh hasil uji t dengan menggunakan SPSS 25, dapat diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Variabel Ukuran Perusahaan memiliki t hitung yaitu  0,486 < 2,010 dan nilai sig. lebih besar dari 0,05 yaitu 0,629 > 0,05 yang berarti Ha ditolak dan H0 diterima. Sehingga dapat  disimpulkan bahwa  Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak.
2. Variabel Leverage memiliki t hitung yaitu 0,789 < 2,010 dan nilai sig. lebih besar dari 0,05 yaitu 0,434 > 0,05 yang  berarti  Ha  ditolak  dan  H0  diterima.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Leverage  tidak  berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak.
3. Variabel Intensitas Modal memiliki t hitung yaitu 3,647 > 2,010 dan nilai sig. lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 < 0,05 yang berarti Ha diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Intensitas Modal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak.
4. Variabel Dewan Komisaris Independen memiliki t hitung yaitu  0,233 < 2,010 dan nilai sig. lebih besar dari 0,05 yaitu 0,816 > 0,05 yang berarti Ha ditolak dan H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak.
5. Variabel Komite Audit memiliki t hitung yaitu -0,203 < 2,010 dan nilai sig. lebih besar dari 0,05 yaitu 0,840 > 0,05 yang berarti Ha ditolak dan H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak.

## 3.1.2 Uji Ketepatan Perkiraan (Koefisien Determinasi R²)
Uji Ketepatan Perkiraan pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ketepatan Perkiraan dalam model regresi persamaan tersebut adalah untuk mengetahui seberapa besar ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, dewan komisaris independen dan komite audit dalam  menerangkan penghindaran  pajak  pada  perusahaan  pertambangan  yang  terdaftar  di  BEI.  Bedasarkan  hasil  perhitungan  dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,517 a ,267 ,193 ,20912 2,082
a. Predictors: (Constant), sqrt.komiteaudit, sqrt.komisarisindependen, sqrt.ukuranperusahaan,sqrt.intensitasmodal, sqrt.leverage b. Dependent Variable: sqrt.cetr
Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi untuk variabel dependen (penghindaran pajak/tax  avoidance)  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independen  (ukuran  perusahaan,  leverage,  intensitas  modal, komisaris independen dan komite audit) sebesar 19,30 persen sedangkan sisanya 80,70 persen dipengaruhi variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

## 3.2 Pembahasan

## 3.2.1 Ukuran Perusahaan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, variabel ukuran perusahaan dihitung dengan logaritma natural total aset. Berdasarkan hasil uji t, ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh atas penghindaran pajak, disebabkan karena membayar pajak adalah sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara, baik wajib pajak pribadi maupun badan. Perusahaan besar maupun kecil memiliki  kewajiban  yang  sama  untuk  menyetorkan  pajak  kepada  negara,  sehingga  ukuran  perusahaan  tidak mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.
Tidak  berpengaruhnya  ukuran  perusahaan  mungkin  di  sebabkan  dengan  adanya  pendapat  bahwa  pajak merupakan hal yang memberatkan setiap perusahaan sehingga pengaruh besar atau kecilnya perusahaan tidak menjadi alasan  perusahaan  untuk  melakukan  praktik  penghindaran  pajak.  Untuk  melakukan  praktik  penghindaran  pajak mungkin  memanfaatkan  beban  penyusutan  dan  beban  amostisasi  pada  aset  perusahaan  yang  akan  mengurangi pendapatan  perusahaan  (PSAK  No  17).  Jadi  besar  atau  kecilnya  perusahaan  tidak  akan  mempengaruhi  tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dan selaras dengan penelitian (Cahyono et al.,  2016a),  (Primasari,  2019)  (Rosy  Amalia  Rosyada,  2018)  dan  (Noviyani  &  Muid,  2019).  Tetapi  hasil  berbeda ditunjukan pada penelitian (Dewinta & Setiawan, 2016) dan (Rahmadani et al., 2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

## 3.2.2 Leverage
Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh siginifikan terhadap penghindaran pajak. Tidak  berpengaruhnya  leverage  terhadap  penghindaran  pajak  di  penelitian  ini  disebabkan  karena  perusahaan beranggapan  bahwa  rasio  leverage  tidak  menjadi  alasan  bagi  perusahaan  untuk  melakukan  tindakan  penghindaran pajak yang dikarenakan besar kecilnya rasio leverage tidak akan mempengaruhi laba yang akan diterima perusahaan namun besarnya rasio leverage diharapkan mampu meningkatkan keuntungan pemegang saham.
Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran aktivitas penghindaran pajak (tax avoidance) terkait dengan tarif pajak efektif. Hal tersebut dikarenakan terdapat peraturan perpajakan yang mengatur tentang kebijakan struktur  pendanaan  perusahaan  (Gupta  dan  Newberry,  1997).  Keputusan  pendanaan  yang  dimaksud  disini  adalah perusahaan lebih menggunakan pendanaan internal atau eksternal. Utang merupakan sumber pendanaan eksternal Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  (Dewinta  &  Setiawan,  2016),  (Cahyono  et  al.,  2016a)  dan (Primasari,  2019)    yang  menyatakan  bahwa  leverage  tidak  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak  sementara penelitian lainnya mengungkapkan hasil yang berbeda bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Rahmadani et al., 2020) dan (Triyanti et al., 2020).

## 3.2.3 Intensitas Modal
Berdasarkan  hasil  uji  t  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  intensitas  modal  berpengaruh  terhadap  penghindaran pajak. Perusahaan yang memilih  investasi  dalam bentuk  aset  ataupun modal dapat  memanfaatkan depresiasi  untuk mengurangi  beban pajak. Perusahaan yang berinvestasi  dalam bentuk  aset  tetap dapat  menjadikan biaya depresiasi sebagai  biaya yang dapat  dikurangkan dan pada akhirnya dapat  mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.
Dengan  meningkatnya  aset  tetap  perusahaan  maka  dapat  meningkatkan  produktivitas  perusahaan  sehingga penghasilan perusahaan juga meningkat. Kepemilikan aset  tetap yang tinggi  akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga laba menjadi turun dan beban pajak perusahaan menjadi turun juga. Jadi dengan tingginya jumlah aset yang dimiliki perusahaan dapat mendorong perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Suprianto & Aqida, 2020) dan (Rusini, 2020). Namun berbeda dengan hasil penelitian dari (Maulana et al., 2021), (Nadhifah & Arif, 2020) dan (Puspita & Febrianti, 2017) yang mnenyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Journal of Trends Economics and Accounting Research

## 3.2.4 Komisaris Independen
Berdasarkan  hasil  uji  t  dari  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  proporsi  dewan  komisaris  independen  memiliki  arah negatif dan tidak berpengaruh, yang berarti semakin besar proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi manajemen perusahaan terhadap penghindaran pajak.
Kondisi ini terjadi karena penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya  sekedar  memenuhi  ketentuan  formal  serta  tidak  semua  dewan  komisaris  independen  dapat  menunjukkan independensinya,  sehingga  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  dewan  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris  untuk  mengawasi  dan  mengontrol  tindakan-tindakan  direksi,  sehubungan  dengan  perilaku  oportunistik mereka. Tetapi fungsi dalam mengawasi dan mengontrol yang diharapkan dapat mengurangi kemungkinan eksekutif yang lain melakukan manipulasi laba dan penghindaran pajak belum tercapai dengan baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Cahyono et al., 2016a), (Fitria, 2018), (Honggo & Marlinah, 2019) dan (Primasari, 2019). Hasil penelitian  yang  berbeda  dari  (Ayu  et  al.,  2017),  (Eksandy,  2017)  menyatakan  bahwa  komisaris  independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## 3.2.5 Komite Audit
Berdasarkan  hasil  uji  t  dari  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  komite  audit  tidak  berpengaruh  secara  signifikansi terhadap penghindaran pajak (tax aovidence) yang berarti, semakin besar komite audit maka tingkat  penghindaran pajak akan semakin tinggi dengan kata lain penghindaran pajak perusahaan semakin rendah. Kondisi ini terjadi karena komite  audit  tidak  mempengaruhi  manajemen  perusahaan  terhadap  kebijakan  beban  pajak  yang  terkait  dengan aktifitas penghindaran pajak.
Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi yang menyatakan semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh  suatu  perusahaan  maka  pengedalian  kebijakan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  komite  audit  sangat  minim sehingga hal ini akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif, begitu pula sebaliknya jika semakin  banyak  komite  audit  dalam  suatu  perusahaan  maka  pengendalian  manajemen  dalam  laporan  keuangan menjadi sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan penghindaran pajak. Hasil ini mendukung penelitian (Ayu et  al.,  2017),  (Triyanti  et  al.,  2020)  dan  (Swingly  &  Sukartha,  2015)  komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak dikarenakan komite audit tidak mempengaruhi manajemen perusahaan terhadap kebijakan beban pajak yang terkait dengan aktifitas penghindaran pajak.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan ukuran perusahaan, leverage, komisaris independen dan komite audit  tidak  berpengaruh  terhadap  tax  avoidance  intensitas  modal  berpengaruh  positif  terhadap  tax  avoidance. Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang akan penulis ajukan adalah Bagi perusahaan,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  mengenai  penghindaran  pajak,  sehingga manajemen  perusahaan  dapat    merencanakan  mekanisme  pelaksanaan  perusahaannya  dengan  lebih  baik  dan  tidak dilakukan secara illegal, sehingga perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak yang illegal dan mengacu pada kecurangan pajak yang dapat menurunkan reputasi dan tingkat kepercayaan publik kepada perusahaan tersebut dan juga  dapat  merugikan  Negara.  Bagi  investor,  sebaiknya  dalam  mengambil  keputusan  investasi  untuk    mengkaji terlebih  dahulu  bagaimana  kinerja  suatu  perusahaan  dan  tetap  mematuhi  peraturan  tentang  perpajakan,  karena penghindaran pajak bukan hal  yang wajar dilakukan tapi nyatanya selalu dilakukan.  Bagi  perusahaan dan investor adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan juga informasi baik bagi perusahaan maupun pihak eksternal  perusahaan,  terutama  calon  investor  yang  akan  menanamkan  modalnya  dan  diharapkan  melakukan pertimbangan dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan manejemen pajak karena pengawasan untuk saat ini semakit ketat. Pihak perusahaan dalam penghindaran pajak harus dipastikan tidak melanggar ketentuan peraturan pajak yang berlaku sehingga kedepanya tidak terjadi beban sanksi pajak dan image perusahaan yang buruk. Bagi  peneliti  selanjutnya,  hendaknya  menambah  variabel  independen  lain  seperti  Sales  Growth,  Likuiditas, Profitabilitas atau variabel independen lainnya. Selain itu, peneliti selanjutnya juga harus menambah sampel dan lebih mempertajam  pertanyaan-pertanyaan  mengenai  variabel  yang  diteliti  agar  mendapatkan  hasil  penelitan  yang  lebih maksimal.  Bagi  Direktorat  Jendral  Pajak  Lebih  meningkatkan  pengawasan  dan  pemeriksaan  dalam  sektor pertambangan  untuk  menggali  penerimaan  pajak.  Melakukan  peninjauan  kembali  serta  melakukan  perbaikan peraturan  perundang-undangan  agar  tidak  ada  celah  yang  dimanfaatkan  untuk  melakukan  penghindaran  pajak. Menyampaikan penjelasan dan kesadaran khusus untuk wajib pajak bahwa penghindaran pajak sangatlah merugikan pendapatan negara. Sebaiknya memperluas sampel penelitian diluar perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di  BEI dan menggunakan tahun penelitian yang lebih  terkini agar dapat menemukan hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian ini dan lebih akurat.

## REFERENCES

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Abdullah,  I.  (2020).  PENGARUH  LIKUIDITAS  DAN  LEVERAGE  TERHADAP  PENGHINDARAN  PAJAK  PADA PERUSAHAAN  MAKANAN  DAN  MINUMAN.  Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Bisnis,  20(1),  Article  1. https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755
Agustina,  T.  N.,  &  Aris,  M.  A.  (2017).  Tax  Avoidance:  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhinya  (Studi  Empiris  Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015). http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9246 Ayu,  F.,  Mukhzarudfa,  M.,  &  Asep,  M.  (2017).  PENGARUH  KEPEMILIKAN  INSTITUSIONAL,  DEWAN  KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS AUDIT, KOMITE AUDIT, KARAKTER EKSEKUTIF, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Tahun Pengamatan 2010-2014). Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2(2), Article 2.
Cahyono,  D.  D.,  Andini,  R.,  &  Raharjo,  K.  (2016a).  PENGARUH  KOMITE  AUDIT,  KEPEMILIKAN  INSTITUSIONAL, DEWAN  KOMISARIS,  UKURAN  PERUSAHAAN  (SIZE),  LEVERAGE  (DER)  DAN  PROFITABILITAS  (ROA) TERHADAP  TINDAKAN  PENGHINDARAN  PAJAK  (TAX  AVOIDANCE)  PADA  PERUSAHAAN  PERBANKAN YANG LISTING BEI PERIODE TAHUN 2011 –  2013.  Journal  Of  Accounting,  2(2),  Article  2. http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/462
Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016b). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan  (Size),  leverage  (DER)  dan  profitabilitas  (ROA)  terhadap  tindakan  penghindaran  pajak  (tax  avoidance)  pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011–2013. Journal Of Accounting, 2(2).
Carolina, V., Natalia, M., & Debbianita, D. (2014). Karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance dengan leverage sebagai variabel intervening. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 18(3), 409–419.
Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). E-Jurnal Akuntansi, 21(2), 882–911.
Dewinta,  I.  A.  R.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2016).  Pengaruh  ukuran  perusahaan,  umur  perusahaan,  profitabilitas,  leverage,  dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. E-Jurnal Akuntansi, 14(3), 1584–1615.
Eksandy,  A.  (2017).  PENGARUH  KOMISARIS  INDEPENDEN,  KOMITE  AUDIT,  DAN  KUALITAS  AUDIT  TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa  Efek Indonesia Periode  2010-2014). COMPETITIVE  Jurnal  Akuntansi dan Keuangan, 1(1), 1. https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96
Fitria, G. N. (2018). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, karakter eksekutif dan size terhadap tax avoidance. Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan, 11(3), 94–104.
Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, SALES GROWTH, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 21(1a–1), Article 1a–1. https://doi.org/10.34208/jba.v21i1a-1.705
Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Article 2.
https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997
Kadek Ari Adnyani, N., & Bagus Putra Astika, I. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Pada Tax Aggressive. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 594. https://doi.org/10.24843/EEB.2019.v08.i06.p04
Lestari,  D.  (2017). Dampak  investasi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  tenaga kerja.  Forum Ekonomi, 18(2), 176–186.
Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017).  Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth dan CSR Terhadap Tax Avoidance. http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/8600
Maulana,  A.  (2020).  ANALISIS  PENGARUH  KOMPENSASI  EKSEKUTIF,  PROFITABILITAS  PERUSAHAAN  DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE. 2, 20.
Maulana, A., Sari, R. H. D. P., & Wibawaningsih, E. J. (2021). Analisis Pengaruh Kompensasi Eskekutif, Profitabilitas Perusahaan, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi, 2(1), Article 1. Nadhifah,  M.,  &  Arif,  A.  (2020).  Transfer  Pricing,  Thin  Capitalization,  Financial  Distress,  Earning  Management,  dan  Capital Intensity  Terhadap  Tax  Avoidance  Dimoderasi  oleh  Sales  Growth.  Jurnal  Magister  Akuntansi  Trisakti,  7(2),  Article  2. https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731
Noviyani, E., & Muid, D. (2019). PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, INTENSITAS ASET TETAP DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. 11.
Nuramalia,  D.,  Arieftiara,  D.,  &  Lastiningsih,  N.  (2021).  MENILIK  PENGHINDARAN  PAJAK  DI  PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 7(2), 201–214.
https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.3697
Oktavia, M., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2021). Pengaruh karakteristik perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap tax avoidance. INOVASI, 17(1), Article 1. https://doi.org/10.29264/jinv.v17i1.9113
Pratomo,  D.,  &  Rana,  R.  A.  (2021).  PENGARUH  KEPEMILIKAN  INSTITUSIONAL,  KOMISARIS  INDEPENDEN  DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1), Article 1. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487
Primasari,  N.  H.  (2019).  LEVERAGE,  UKURAN  PERUSAHAAN,  PROFITABILITAS,  PERTUMBUHAN  PENJUALAN, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8(1), Article 1. https://doi.org/10.36080/jak.v8i1.838
Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 19(1), Article 1. https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63 Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITY, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROPORSI KEPEMILIKAN  INSTITUSIONAL  TERHADAP  TAX  AVOIDANCE.  Jurnal  Manajemen  Dayasaing,  19(1),  1. https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Rahmadani, F. N. U., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 8(2), 375– 392.
Reinaldo, R., Zirman, Z., & Rusli, R. (2017). Pengaruh Leverage,ukuran Perusahaan,roa,kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian  Fiskal,  Dan  CSR  Terhadap  Tax  Avoidance  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Subsektor  Makanan  Dan  Minuman Terdaftar Di Bei 2013 – 2015 (Issue 1) [Journal:eArticle, Riau University]. https://www.neliti.com/publications/134192/ Rosy  Amalia  Rosyada,  14312459.  (2018).  PENGARUH  UKURAN  PERUSAHAAN,  KOMITE  AUDIT,  LEVERAGE,
INTENSITAS  MODAL,  DAN  PROFITABILITAS  TERHADAP  PENGHINDARAN  PAJAK  PADA  PERUSAHAAN MANUFAKTUR  YANG  TERDAFTAR  DI  BURSA  EFEK  INDONESIA  PERIODE  TAHUN  2014  –  2016. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7994
Rusini, R. (2020). Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Menempuh Ujian Akhir Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi STIE STAN – Indonesia Mandiri. 164.
Safitri,  K.  A.,  &  Muid,  D.  (2020).  PENGARUH  PENGUNGKAPAN  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY, PROFITABILITAS,  LEVERAGE,  CAPITAL  INTENSITY  DAN  UKURAN  PERUSAHAAN  TERHADAP  TAX AVOIDANCE  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2016-2018). Diponegoro Journal of Accounting, 9(4), Article 4. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/29102
Siregar,  R.,  &  Widyawati,  D.  (2016).  PENGARUH  KARAKTERISTIK  PERUSAHAAN  TERHADAP  PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI. 5.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Suprianto, E., & Aqida, U. (2020). Karakteristik Eksekutif, Intensitas Modal & Tax Avoidance. 9(1), 8.
Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage dan sales growth pada tax avoidance. E-Jurnal Akuntansi, 10(1), 47–62.
Tiala, F., Ratnawati, R., & Rokhman, M. T. N. (2019). PENGARUH KOMITE AUDIT, RETURN ON ASSETS (ROA), DAN
LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. Jurnal Bisnis Terapan, 3(01), Article 01.
https://doi.org/10.24123/jbt.v3i01.1980
Triyanti,  N.  W.,  Titisari,  K.  H.,  &  Dewi,  R.  R.  (2020).  Pengaruh  Profitabilitas,  Size,  Leverage,  Komite  Audit,  Komisaris Independen  dan  Umur  Perusahaan  terhadap  Tax  Avoidance.  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi,  20(1),  Article  1. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850
Wati,  E.  M.  L.,  &  Astuti,  S.  (2020).  Pengaruh  Profitabilitas,  Good  Corporate  Governance  dan  Intensitas  Modal  Terhadap Penghindaran  Pajak  pada  Perusahaan  Pertambangan  Sektor  Batu  Bara  di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2016-2018.  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA), 2(4), Article 4. https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i4.619