Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289

## Pengaruh E-Planning, E-Budgeting, dan E- Procurement Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Allysa Sekar Apriliani 1 , Novi Dirgantari 2 , Eko Hariyanto 3 , Hardiyanto Wibowo 4
1,2,3,4) Universitas Muhammadiyah Purwokerto allysasekar.apriliani@gmail.com , novidirgantari@ymail.com , ekoh0361@gmail.com ,
hardiyantowb2d@gmail.com *Corresponding Author Diajukan : 9 Nopember 2022 Disetujui
: 21 Nopember 2022
Dipublikasi : 1 Januari 2023

## ABSTRACT
E-Government  improves  service  excellent  through  making  government  data  and  services  more available  to  most  people  and  growing  pace,  convenience,  and  more  efficient  information. Implementation of e-Government, one of which is E-Planning, E-Budgeting, and E-Procurement. This  study  uses  an  empirical  study  on  Electronic-Based  Government  System  Data  and  SAKIP Scores in Regencies and Cities in Central Java in 2018-2020. The purpose of this observed was to  determine  the  effect  of  E-Planning,  E-Budgeting,  and  E-Procurement  on  the  Government Performance Accountability System (SAKIP) in districts and cities in Central Java. The sampling approach  used  is  saturated  sample,  in  order  to  obtain  35  data.  The  research  method  used  is quantitative.  The  data  analysis  technique  used  multiple  linear  regression  analysis.  The  results showed  that  E-Planning,  E-Budgeting  had  no  effect  on  the  government's  performance accountability  system  (SAKIP)  while  E-Procurement  had  a  positive  effect  on  the  government's performance accountability system (SAKIP).
Keywords : e-planning, e-budgeting, e-procurement, and SAKIP

## PENDAHULUAN
Akuntabilitas  diyakini  dapat  memperbaiki  kondisi  pemerintahan  untuk  mengurangi  tingkat korupsi  dan meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  untuk  mencapai  sistem  pemerintahan yang demokratis  (Erryana  dan  Setyawan,  2016).  Indonesia  telah  mengatur  sistem  pengukuran  kinerja pemerintah pusat dan daerah sejak Inpres No. 7 dikeluarkan pada tahun 1999. Instruksi Presiden mensyaratkan  dilaksanakan  penerapan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah.  SAKIP  ialah serangkaian  kegiatan,  alat,  dan  prosedur  sistematis  yang  dirancang  untuk  mengidentifikasi, mengukur,  dan  mengumpulkan  data  serta  mengklasifikasi,  meringkas,  dan  melaporkan  kinerja lembaga pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerjanya (Perpres Nomor 29 tahun 2014).  Tercapainya  tujuan  untuk  pertanggungjawaban  public  dengan  menerapkan  sistem pengukuran  kinerja  untuk  membantu  pemerintah  terbentuknya  efisiensi  dan  efektivitas  dalam pelayanan  public  (Arjuna  &  Putri,  2019).  Banyak  pihak  mengartikan  akuntabilitas  sebagai kewajiban  yang  membatasi  pada  pelaporan  keuangan/anggaran  saja.  Keadaan  ini  menyebabkan instansi  pemerintah  melaporkan  alokasi  dana  yang  digunakan  untuk  mempertanggungjawabkan kegiatan  yang  dapat  memberikan  dampak  baik  atau  tidak  bagi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kinerja instansi tersebut (Rangkuti, 2018).
Praktik  manajemen  kinerja  pemerintah  daerah  dihadapkan  pada  implementasi  yang  lambat (Wang,  2018).  Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  adanya  upaya  untuk menerapkan  e-government. E-government adalah  salah  satu  cara  untuk  memperbaiki  kinerja pemerintah  daerah.  Pelaksaanaan e-government atau  yang  sekarang  disebut  dengan  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE). E-  Government merupakan  teknologi  informasi  dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289
komunikasi untuk menyediakan informasi dan layanan pemerintah yang lebih mudah diakses oleh masyarakat dan meningkatkan kelengkapan dan pemrosesan informasi yang lebih efisien (Crespo et al., 2017).  Pada tahun 2020, hasil evaluasi SPBE Nasional dari skala 5 hanya mencapai nilai 2,26  yang  disimpulkan  masih  mendapat  kategori  predikat  cukup. E-Planning,  E-Budgeting ,  dan E-procurement merupakan  elemen e-government .  Penerapan  sistem e-government di  Jawa Tengah  sudah  berjalan  baik  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Namun  implementasi  belum berjalan  melalui  sistem  yang  saling  terkait  atau  tidak  saling  terintegrasi  dan    hanya    kompilasi beberapa aplikasi menjadi satu ruang (Sofianto, 2019).
Tabel 1. Penerapan E –Musrenbang di Jawa Tengah
Tabel 2. Penerapan E –Budgeting di Jawa Tengah No  Kab/Kota Keterangan 1 Kab. Pemalang Belum Menerapkan E-Budgeting 2 Kota Salatiga Belum Menerapkan E-Budgeting 3 Kab. Blora Belum Menerapkan E-Budgeting 4 Kab. Grobogan Belum Menerapkan E-Budgeting 5 Kab. Klaten Belum Menerapkan E-Budgeting Tabel 3. Penerapan E –Procurement di Jawa Tengah No Kab/Kota Keterangan 1 Kab. Banjarnegara  Tidak memuat e - delivery 2 Kab. Wonogiri Memuat e - payment 3 Kota Surakarta Memuat e - simbada 4 Kab. Banyumas Memuat e-simbada 5 Kota Salatiga Memuat e - payment, e - simbada dan e - delivery 6 Kab. Wonosobo Memuat e - payment, e - simbada dan e - delivery 7 Kab. Batang Memuat e-payment dan e-delivery 8 Kab. Jepara Memuat e-payment 9 Kab. Purworejo Memuat e-payment No Kab/kota E-Planning (E -Musrenbang) 1 Kab. Banjarnegara 2 Kab. Demak
3 Kab. Jepara
4 Kab. Kudus
5 Kab. Pekalongan
6 Kab. Sragen
7 Kab. Tegal
8 Kab. Temanggung
9 Kab. Wonogiri 10 Kab. Wonosobo
11 Kota Semarang 12 Kota Surakarta
13 Kota Tegal
10  Kab. Sragen Memuat e-payment 11  Kab. Pekalongan Tidak memuat e-delivery 12  Kab. Magelang Memuat e-payment 13  Kab. Temanggung  Memuat e-simbada 14  Kab. Purbalingga Memuat e-simbada 15  Kab. Kebumen Memuat e-delivery 16  Kab. Rembang Memuat e-payment 17  Kab. Sukoharjo Memuat e-simbada
Hasil pemeringkatan e-government di Jawa Tengah, dari 35 kabupaten di Jawa Tengah hanya 10 kabupaten yang mendapatkan predikat baik , 1 diantaranya mendapat predikat sangat baik dan yang  memperoleh  predikat  kurang  dan  sangat  kurang  dalam  penerapan  e-government  di daerahnya terdapat 25 kabupaten.
E-planning adalah sistem perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya terdapat proses Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang),  dan  berbagai  usulan  yang  diantaranya terdapat usulan bantuan keuangan , masa reses kepada anggota DPRD, bantuan sosial,  hibah, dan usulan  kepada  gubernur  (Sofianto,  2019).  Penganggaran  secara  elektronik  (E-Budgeting)  adalah sistem/aplikasi  penganggaran  berbasis  web  yang  memfasilitasi  proses  penyusunan  anggaran daerah (Rahman et al, 2018). Kelemahan dari penerapan sistem penganggaran adalah pada tahap perencanaan  yang  kurang  detail.  Kendala  lainnya  adalah  sistem  e-budgeting  yaitu  SDM  yang tidak memadai kompetensi dalam mengimplementasikan sehingga cenderung mudah diretas yang dapat merusak data (Komala, 2020).
E-Procurement mempunyai  manfaat  dalam  peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas diantaranya  dalam  hal  persaingan  usaha  yang  baik,  terciptanya  proses  untuk  mengontrol  audit serta  informasi  tentang  kebutuhan  dapat  terpenuhi  (Salim  dkk.,  2016).  Teknologi  ini  dirancang untuk memusatkan interaksi antara organisasi, pelanggan, dan mitra lainnya untuk meningkatkan kecepatan  dan  efisiensi  praktik  pengadaan  (Otundo  &  Richard,  2021). E-  Procurement dapat mewujudkan  aplikasi  yang  menjadikan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  untuk  menciptakan terlaksananya kinerja yang efisien diantara internal dan eksternal instansi pemerintah (Nurlina et al., 2018).
Berdasarkan penelitian terdahulu terkait dengan  penelitian yang sedang dikaji (Gamayuni et al.,  2020)  mengungkapkan  penerapan E-  Planning dan E-Budgeting terbukti  memiliki  pengaruh positif signifikan terhadap kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah di Indonesia. Beberapa penelitian  sebelumnya  mengenai  pengaruh  pengungkapan E-Planning terhadap  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  seperti  penelitian  (Tandi  et  al.,  2019)  menunjukkan  bahwa kualitas  program E-Planning berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  Aparatur  Sipil Negara.  (Gamayuni  et  al.,  2020)  menemukan  bahwa  Penerapan E-Planning dan E-Budgeting berpengaruh positif terhadap kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Beberapa penelitian  sebelumnya  masih  beragam.  Penelitian  (LIU,  2020)  penerapan  E-Budgeting berpengaruh  positif  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  Surabaya.  Sementara  hasil penelitian  (Aprila  &  Melfariza,  2014)  Perencanaan  anggaran  pada  satuan  kerja  membuktikan tidak  adanya  pengaruh  perencanaan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  kota  Bengkulu.  Penelitian (Nurlina et al., 2018) E-Procururement adanya pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja  pemerintah  Kabupaten/Kota  se-Papua.  Namun  penelitian  dari  (Andari,  2020) membuktikan  bahwa  E-  Procurement  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja pemerintah Kabupaten/Kota serta Provinsi D.I. Yogyakarta.

## STUDI LITERATUR

## Stewardship Theory
Teori Stewardship mendefinisikan peran pemimpin yang tidak termotivasi oleh tujuan mereka sendiri,  namun  termotivasi  oleh  pencapaian  tujuan  utama  organisasi  (Donaldson  dan  Davis, 1991:49). Teori stewardship  didasarkan pada sifat manusia yang jujur dan mempunyai integritas (Ikriati & Aprila, 2019).Dalam lembaga publik, akuntabilitas adalah tanggung jawab pemerintah sebagai  steward  untuk  mempertanggungjawabkan  tindakannya  kepada  publik  dengan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289
mengidentifikasi  semua  informasi  keberhasilan  dan  kegagalan  yang  dihadapi  oleh  organisasi (Jatmiko, 2020). Dalam teori stewardship, manajer menggunakan tujuannya sejalan dengan tujuan prinsipal, tetapi tidak berarti bahwa steward tidak mempunyai kebutuhan  (Raharjo, 2007). Sesuai dengan pola penganggaran setelah masa reformasi keuangan yang menjadikan posisi pemerintah menjadi  layanan  masyarakat  dalam  penerapan E-Planning,  E-Budgeting,  E-procurement. Pemerintah  sebagai  agen/steward  harus  mempertanggungjawabkan/menyelesaikan    kegiatan operasional dan menseleraskan tujuan pemerintah dengan masyarakat.

## Public Governance Theory
Teori  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dapat  dilaksanakan  dengan  tuntutan  pemerintah yang  mempunyai  prinsip  pengelolaan  akuntabilitas,  transparansi,  keterbukaan,  keadilan, partisipasi, dan kemandirian untuk tujuan kemajuan rakyat dan Negara (Sari, 2012). Tata kelola pemerintahan  yang  baik  dimana  dalam  penerapan E-Planning,  E-Budgeting,  E-Procurement harus  menerapkan  nilai  transparan  dan  akuntabel  sesuai  dengan  undang  undang  negara  yang penggunaan  anggaran  harus  mengikuti  aturan  aturan  perhitungan  sesuai  dengan  undang  undang tentang e-government.
Pengembangan Hipotesis Pengungkapan  E-Planning  berpengaruh  positif  terhadap  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah
E-Planning berpengaruh  positif  terhadap  SAKIP  daerah  di  Jawa  Tengah.  Dalam  hal  ini, pemerintah  Jawa  Tengah  bertindak  sebagai  steward,  sedangkan  masyarakat  bertindak  sebagai prinsipal  (masyarakat).Perencanaan  Kinerja  yang  baik  diharapkan  akan  menghasilkan akuntabilitas kinerja yang baik, di dalam e-planning diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan  akuntabilitas  kinerja  lembaga  pemerintah  (Tandi  et  al.,  2019).  Hasil  penelitian  terdahulu, diantaranya menyatakan tentang keterkaitan pengaruh E- Planning terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.    Pada  penelitian  (Gamayuni  &  Hendrawaty,  2020)  mempunyai  hasil E-Planning berpengaruh positif terhadap SAKIP Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: H1 : Pengungkapan E-Planning berpengaruh positif terhadap SAKIP Pengungkapan  E-Budgeting  berpengaruh  positif  terhadap  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah.
E-Budgeting berpengaruh positif terhadap SAKIP Daerah di Jawa Tengah. Sesuai dengan teori stewardship, steward harus dapat menyelaraskan tujuan, dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai adalah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk menilai sejauh mana pemanfaatan teknologi E-budgeting dalam  menciptakan  keterbukaan  antar  masyarakat  dan  pemerintah.Penerapan  E - budgeting dapat  meningkatkan  penerapan  teknologi  informasi  dengan  memanfaatkan  layanan pemerintah  untuk  mencapai  efisiensi  biaya  dan  waktu,  efektivitas  kinerja,transparansi  dan akuntabilitas  (Khoirunisak  et  al.,  2017).  Penelitian  dari  (Gamayuni  &  Hendrawaty,  2020)  Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E- Budgeting berpengaruh positif terhadap SAKIP Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: H2: E-Budgeting berpengaruh positif terhadap SAKIP Pengungkapan E- Procurement berpengaruh positif terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Penerapan E-procurement merupakan  upaya  dalam  peningkatan  akuntabilitas  pemerintahan. sesuai  dengan  penelitian  (Andari  2020)  dengan  teori  tata  kelola  pemerintah  dapat  mewujudkan kelola  pemerintahan  yang  baik.  Penelitian  Nurlina  dkk.  (2018)  menjelaskan E-Procurement memiliki pengaruh signifikan terhadap SAKIP.
Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
H3: E-Procurement berpengaruh positif terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

## METODE
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah pendekatan kuantitatif dengan  data  sekunder.    Guna  mengukur  tingkat  penerapan  E-Planning,  E-Budgeting  dan  E-
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289
Procurement  digunakan  metode  content  analysis,  yaitu  suatu  teknik  untuk  mengalisis  dan memahami teks kemudian menggolongkan sesuai indicator penelitian yang telah ditetapkan (Shi et  al.,  1998).  Populasi  yang  digunakan  adalah  seluruh  pemerintah  kota  dan  kabupaten  di  jawa tengah. Sampel yang digunakan adalah 29 kabupaten dan  6 Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang telah  telah  menerapkan  e-government  berupa  E-Planning,  E-Budgeting  Dan  E-Procurement. Pemilihan objek penelitian diperoleh dari kriteria yang telah ditentukan yaitu data dan informasi tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  dan  Skor  SAKIP  yang  terdapat  di  Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2018-2020.
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  SAKIP  (Y).  Variabel  Independen  dalam penelitian  ini  E-Planning  (X1),  E-Budgeting  (X2)  Dan  E-Procurement  (X3).  Penelitian  ini menggunakan  Regresi  Linier  Berganda.  Analisis  yang  digunakan  adalah  regresi  linier  berganda dengan persamaan: Skor SAKIP = α + β1EP + β2EB + β3EPR + e.
Tabel 4. Pengukuran Variabel
Variabel Indikator Implementasi E-Planning Tingkat Implementasi E-Planning Skor Belum Menerapkan E- Planning 0 Sudah Menerapkan E- Planning 1 E - Musrenbang (Usulan Non Fisik/Fisik Berupa barang) 1 E - Musrenbang (Plafon Anggaran) 1 Rencana Pelaksanaan Kegiatan 1 Rencana Penyerapan 1 Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 1 E - city Planning (Daftar Usulan Proyek) 1 E - city Planning (Alokasi& lokasi proyek) 1 Implementasi E-Budgeting Tingkat Implementasi E-Budgeting Skor Belum menerapkan e- budgeting 0 Sudah menerapkan e- budgeting 1 Terdapat peraturan walikota/peraturan bupati/Perda 1 Harga satuan barang/jasa 1 Harga total Barang/Jasa 1 Batas atas(deviasi batas atas dalam bentuk persen) 1 Harga setelah pajak Barang/Jasa 1 Kelompok belanja Barang/Jasa 1 Implementasi E- Procurement Tingkat Implementasi E- Procurement Skor Belum Menerapkan E- Procurement 0 Sudah Menerapkan E- Procurement 1 Menerapkan LPSE 1 Menerapkan e-project 1 Menyediakan Informasi mengenai paket lelang yang ditawarkan 1 Menyediakan Informasi mengenai nama paket 1 Menyediakan informasi mengenai ada atau tidaknya pemenang lelang 1 Terdapat Personil 1 Terdapat partisipasi kegiatan 1 Terdapat Peserta Partisipasi Kegiatan 1 Terdapat Standarisasi Lelang 1 Terdapat E - Delivery 1 Terdapat E - Payment 1
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289
Terdapat E - Simbada 1 Terintegrasi dengan SAKIP dan e-SAKIP 1 Sumber : GRMS SURABAYA Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kategori skor dan evaluasi Integrasi implementasi SAKIP Kategori Skor Interprestasi AA >90-100 Sangat Puas A >80-90 Puas,  mendorong  perubahan,  kinerja  manajemen sistem yang sangat baik, akuntabel BB >70-80 Unggul,  akuntabilitas  kinerja  cukup  baik, memiliki sistem manajemen kinerja, dan membutuhkan beberapa perbaikan.. B >60-70 Baik, akuntabilitas baik, adanya sistem manajemen kinerja yang perlu ditingkatkan. CC >50-60 Cukup,  Akuntabilitas  kinerja  sesuai,  konsisten dengan  kebijakan,  sistem  untuk  membuat informasi kinerja tersedia untuk akuntabilitas,memerlukan perbaikan non- fundamental. C >30-50 Tidak  puas,  sistem  kurang  diandalkan,  adanya manajemen  sistem  kinerja  tetapi  perlu  beberapa perbaikan besar. D 0-30 Sangat  Tidak  Puas,  sistem  dan    langkah-langkah untuk  menerapkan  manajemen  kinerja  tidak dapat  diandalkan,  banyak  perbaikan  yang diperlukan
Sumber : Permen PANRB No 12 Tahun 2015

## HASIL
Table 5. Statistik Deskriptif

## Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation E-PLANNING 105 .00 8.00 3.1048 2.37343 E-BUDGETING 105 .00 8.00 3.4952 2.51963 E-PROCUREMENT 105 7.00 15.00  10.5619 2.12097 SAKIP 105 55.61 74.96  64.1215 4.29172 Valid N (listwise) 105
Source : OUTPUT SPSS 2022
Jumlah  data  dalam  penelitian  ini  sebanyak  105  sampel.  Dilihat  pada  tabel  diatas  nilai minimum (batas bawah) pada variabel e-planning sebesar 0,00 dan nilai maksimum (batas atas) yaitu 8,00.  Nilai mean yang dimiliki sebesar 3,1048, nilai deviasi standar sebesar 2,37343. Untuk penerapan e-planning pada  daerah  di  jawa  tengah  terendah  yaitu  terdapat  di  kota  Salatiga, kabupaten  Kebumen,  dan  kabupaten  Grobogan  yang  artinya  daerah  tersebut  pada  tahun  2018 sampai dengan 2020 belum menerapkan e-planning. Sementara itu, untuk daerah di jawa tengah
dalam penerapan e-planning tertinggi terdapat pada kabupaten Sragen yang artinya di tahun 2018 sampai dengan 2020 sudah diterapkanya e-planning dengan penerapan indikator yang memenuhi masing masing sub item e-planning.
Sedangkan  pada  variabel e-budgeting nilai  minimum  yang  dimiliki  sebesar  0,00  dan  nilai maksimum  sebesar  8,00.  Nilai  mean  yang  ada  sebesar  3,4952,  dengan  deviasi  standar  sebesar 2,51963.  Untuk  penerapan e-budgeting pada  daerah  di  jawa  tengah  terendah  yaitu  terdapat  di kabupaten Pemalang, kota Salatiga, kabupaten Blora, kabupaten Grobogan dan kabupaten Klaten. Artinya  daerah  tersebut  pada  tahun  2018  sampai  dengan  2020  belum  menerapkan e-budgeting. Sementara itu, untuk daerah di jawa tengah dalam penerapan e-budgeting tertinggi terdapat pada kabupaten  Batang  yang  artinya  penerapan  tingkat  implementasi e-budgeting memenuhi  semua indikator yang ada.
Variabel e-procurement memiliki nilai minimum sebesar 7,00 dan nilai batas atas yakni 15,00. NIlai  rata-rata  (mean)  sebesar  10,5619,  sedangkan  deviasi  standar  yaitu  2,1097.  Untuk e- procurement pada  daerah  di  jawa  tengah  terendah  yaitu  terdapat  di  kabupaten  Demak  yang artinya  daerah  tersebut  pada  tahun  2018  sampai  dengan  2020  dalam  tingkat  implementasi e- procurement belum  memenuhi  semua  indikator  diantaranya  tidak  terdapat  personil,  partisipasi kegiatan dan pesertanya serta keterangan standarisasi lelang. Kemudian tidak adanya e-delivery, e-payment dan e-simbada. Sementara  itu,  untuk  daerah  di  jawa  tengah  dalam  penerapan e- procurement tertinggi terdapat  pada  kabupaten  Wonosobo  yang  artinya  penerapan  tingkat implementasi e-procurement memenuhi indikator.
Variabel SAKIP memiliki nilai minimum sebesar 55,61dan nilai batas atas yakni 74,96.  NIlai rata-rata  (mean)  sebesar  64,1215,  sedangkan  deviasi  standar  yaitu  4,29172.  Untuk  Skor  SAKIP terendah  didapatkan  pada  kabupaten  Jepara  pada  tahun  2020  yang  artinya  dengan  skor  tersebut masuk  kedalam  kategori  CC  dengan  interpretasi  Cukup,  akuntabilitas  kinerja  sesuai,  konsisten dengan  kebijakan,  sistem  untuk  membuat  informasi  kinerja  tersedia  untuk  akuntabilitas,  dan memerlukan  perbaikan  non-fundamental.  Sementara  itu  untuk  Skor  SAKIP  tertinggi  terdapat pada  kabupaten  Banyumas  yang  artinya  masuk  dalam  kategori  BB  dengan  interpretasi  Unggul, akuntabilitas  kinerja  cukup  baik,  memiliki  sistem  manajemen  kinerja,  dan  membutuhkan beberapa perbaikan.
Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized Coefficients
Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 58.319 2.119 .000 E-PLANNING .271 .185 .150 .146 E-BUDGETING .173 .173 .102 .319 E-PROCUREMENT .412 .193 .204 .035 Source : OUTPUT SPSS 2022
Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : SAKIP = 58.319 + 0,271EP + 0,173EB + 0,412 EPR + e dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: α  =  Nilai  konstanta  yang  dihasilkan  sebesar 58,319 ,  dimana  hasil  tersebut  menunjukkan  hasil yang  positif  sehingga  dapat  diartikan  bahwa  apabila  variabel e-planning,  e-budgeting  dan  e- procurement bernilai  0  maka  nilai  pengungkapan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Institusi Pemerintah sebesar 58.319
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289
β1 = koefisien e-planning sebesar 0,271 menunjukan setiap kenaikan e-planning sebesar 1 satuan akan diikuti kenaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebesar 0,271 β2  =  koefisien e-budgeting sebesar  0,173  menunjukan  bahwa  setiap  kenaikan  variabel e- budgeting sebesar  1  satuan  maka  akan  menghasilkan  kenaikan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah sebesar 0,173 β3  =  koefisien e-procurement sebesar  0,412  menunjukan  bahwa  setiap  kenaikan  1  satuan e- procurement akan menaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebesar 0,412 e = Kesalahan pengukuran pada variabel bebas untuk menjelaskan atau mengukur variabel terikat.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  analisis  pengaruh  variabel  yang  mempengaruhi  SAKIP.
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pengaruh E-Planning (X1) terhadap SAKIP (Y)
Uji  hipotesis  menunjukan  bahwa  variable E-Planning tidak  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah (SAKIP). Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel hasil uji t, nilai signifikansinya sebesar 0,146 > 0,05, dengan nilai t-hitung e-planning lebih kecil daripada t table ( 1.464 < 1.65950),  Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa e-planning berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah ditolak. Berdasarkan data tahun 2018 sampai dengan 2020 hal ini dapat ditunjukan dengan  bukti  pada  kabupaten  Purbalingga,  Pekalongan,  Cilacap,  Batang,  Purworejo  dimana E- Planning mengalami kenaikan skor nilai dan skor SAKIP. Hal ini berarti besar kecilnya nilai E- Planning pada setiap kabupaten tidak berpengaruh terhadap SAKIP Hasil  penelitian  tidak  sesuai  dengan  teori    stewardship,  di  mana  pemerintah  Jawa  Tengah bertindak  sebagai  Steward,  tetapi  masyarakat  bertindak  sebagai  principal  yang  berdasarkan asumsi filosofis tentang sifat manusia bahwa pemerintah atau sifat manusia dapat dipercaya dan menjadi  individu  yang  bertanggung  jawab  dan  berintegritas  dapat  yang  diwujudkan  dengan penerapan  e-planning    untuk  menciptakan  sistem  akuntabilitas  kinerja  pemerintahan  yang  lebih baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Nurlaila et al., 2021) dalam penelitiannya dengan  hasil  penelitian  berupa  variabel e-planning tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja pemerintah.

## Pengaruh E-Budgeting(X2) terhadap SAKIP (Y)
Variable E-Budgeting tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  sistem  akuntabilitas  kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah (SAKIP).  Pada tabel hasil  uji t,  nilai signifikansinya sebesar 0,319  >  0,05  dengan  nilai  t-hitung E-Budgeting lebih  kecil  daripada  t  table  (1.002  <  1.65950). Hipotesis  kedua  yang  menyatakan  bahwa E-Budgeting berpengaruh  positif  terhadap  sistem akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah  di  Jawa  Tengah  ditolak.  Berdasarkan  data  tahun  2018 sampai  dengan  2020 hal  ini dapat ditunjukan dengan bukti pada kabupaten Cilacap, Wonosobo, Karanganyar,  Purworejo,  Purbalingga,  Semarang  dan  Tegal  dimana E-Budgeting mengalami kenaikan skor nilai dan skor SAKIP mengalami kenaikan pula. Hal ini berarti besar kecilnya nilai E-budgeting pada setiap kabupaten tidak berpengaruh terhadap SAKIP Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori stewardship, di mana pemerintah mempunyai tujuan yang harus bertanggung jawab untuk mengevaluasi penggunaan e-budgeting dalam menciptakan keterbukaan  di  kalangan  publik.  Untuk  menentukan  tujuan  kinerja  yang  baik,  pemerintah mengintegrasikan e-budgeting untuk  menciptakan  proses  akuntabilitas  kinerja  yang  baik.  hasil penelitian ini mendukung penelitian (Aprila & Melfariza, 2014) yang variabel E-Budgeting tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah

## Pengaruh E-Procurement (X3) terhadap SAKIP (Y)
Untuk  Hasil  uji  hipotesis  variable E-Procurement mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap sistem  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah  di  Jawa  Tengah  (SAKIP).  Dengan  melihat  tabel hasil  uji  t,  nilai  signifikansinya  0.035<0,05.  Untuk  nilai  t-hitung E-Procurement lebih  besar daripada  t  table  (2,135  >  1,65950).  Hipotesis  ketiga  mengungkapkan  bahwa E-Procurement
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289
berpengaruh  positif  terhadap  sistem  akuntabilitas  kinerja  institusi  pemerintah  daerah  di  Jawa Tengah diterima.
Hasil  penelitian  sesuai  teori  tata  kelola  pemerintahan,  dimana E-procurement dapat berkontribusi  pada  pelaksanaan  akuntabilitas  dan  efisiensi  pemerintahan  yang  baik  dengan mematuhi  aturan  seperti  keterbukaan,  transparansi  dan  akuntabilitas.  Hasil  penelitian  ini mendukung  penelitian  Nurlina  et  al.  (2018)  Dalam  studi  empiris  pendekatan  e-procurement, variabel berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

## KESIMPULAN
Variabel E-Planning dan E-Budgeting tidak  memiliki  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  di  Jawa  Tengah.  namun  sebaliknya,  untuk variabel E-  Procurement ,  memberi  bukti  empiris  pengaruh  positif  signifikan  terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah. Praktik E-Planning dan E-Budgeting E- Procurement di  Jawa  Tengah  masih  sangat  rendah,  sehingga  SAKIP  tidak  bisa  terpengaruh. Terkait  temuan  hasil  riset  ini,  dari  berbagai  sudut  pandang  baik  secara  grand  theory  agar  dapat menjadi  rekomendasi  perbaikan  bagi  pengambilan  kebijakan  publik  atau  untuk  pengembangan teoritik,  yaitu  untuk  lebih  menekankan  riset  ke  depan  pada  faktor  yang  bisa  mendorong  daerah untuk punya political will dalam menerapkan e-government secara maksimal. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu E-Planning , E-Budgeting, E- Procurement , kurangnya sebaran data 2021 karena keterbatasan data Skor SAKIP di tahun 2021 dan  tidak  lengkapnya  informasi  data E-government ( E-Planning,  E-Budgeting,  E-Procurement ) pada GRMS  masing masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

## REFERENSI
Ada,  Y.,  Kalangi,  L.,  &  Warongan,  J.  D.  L.  (2020).  Analisis  Pengawasan  Inspektorat  Daerah Terhadap  Pelaksanaan  E-  Procurement  Pada  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Riset Akuntansi Dan Auditing “GOODWIIL,” 11(1), 97–112.
Agustina,  D.  P.  (2021).  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Melalui  Implementasi  E-
Government di Bali. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 9(2), 424.
https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.42044
Andari, M. W. (2020). Pengaruh Sistem Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa, Sistem Pengendalian Internal,  Dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Dalam Pencegahan Fraud. 161.
Aprila, N., & Melfariza. (2014). Jurnal Fairness. Fairness, 4.
Arjuna, & Putri, A. M. (2019). Jurnal Akuntansi. Jurnal Akuntansi, 51(1), 1–15.
Basheka,  B.C.  (2008),  "Procurement  planning  and  accountability  of  local  government procurement  systems  in  developing  countries:  evidence  from  uganda",  Journal  of  Public Procurement, Vol. 8 No. 3, pp. 379-406. https://doi.org/10.1108/JOPP-08-03-2008-B005
Carmeli  A,  A.  F.  A.  (2004).  PROCUREMENT  PLANNING  AND  ACCOUNTABILITY  OF
LOCAL GOVERNMENT
PROCUREMENT SYSTEMS IN DEVELOPING COUNTRIES: EVIDENCE FROM UGANDA. The Eletronic Library, 34(1), 1–5.
Desmond,  A.,  Osei  Tutu,  E.,  Kissi,  E.,  &  Tutu,  S.  O.  (2019).  Evaluating  critical  factors  for  the implementation  of  e-procurement  in  Ghana.  International  Journal  of  Procurement Management, 12(1), 1. https://doi.org/10.1504/ijpm.2019.10018011
Fanida, Eva Hany &(Niswah, F. (2015). G. R. M. S. (GRMS) ; I. L. P. dalam P. K. D. P. K. S. (2015). Fanida, Eva Hany &(Niswah, Fitrotun. (2015). Government Resource Management System  (GRMS) ;  Inovasi  Layanan  Publik  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Pemerintah  Kota  Surabaya.  1–8.  https://www.semanticscholar.org/paper/Government-
Resource-Management-System-(GRMS)%3A-Dalam-Fanida- Niswah/bb4224a752e595defc712b9d20d591bc8f225a87
Febrianti,  T.,  &  Indrawati  Yuhertiana.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  E-Bisnis :  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan  Bisnis, 14(1), 137–146. https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i1.381
Gamayuni,  R.  R.,  Hendrawaty,  E.,  Ekonomi,  F.,  &  Lampung,  U.  (2020).  E-Planning  ,  E- Budgeting  dan  Kualitas  Instansi  Pemerintah  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  di  Indonesia. 12(1), 218–225.
Harahap,  D.  R.,  Badaruddin,  B.,  &  Harahap,  R.  H.  (2021).  Efektivitas  Penerapan  Sistem  E- Planning Dalam Perencanaan Pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan. Perspektif, 10(1), 76–87. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4073
doni003.  2021.  Indeks  SPBE  2020  Meningkat,  Pemerintah  Tidak  Berpuas  Diri.  Diunduh  di https://www.kominfo.go.id/content/detail/32478/indeks-spbe-2020-meningkat-pemerintah- tidak-berpuas-diri/0/berita tanggal 1 Februari 2021
Ikriyati,  T.,  &  Aprila,  N.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah, Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah,  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.
Jurnal Akuntansi, 9(2), 131–140. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140
Jatmiko,  B.  (2020).  Pengaruh  Pengawasan  Internal,  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sleman  (Survei  Pada  Seluruh  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  Kabupaten  Sleman).  Jurnal  Akuntansi  Trisakti,  7(2),  231–246. https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446
Komala,  A.  R.  (2020).  E-Budgeting  to  Enhance  the  Quality  of  Information.  Proceedings  of  the International  Conference  on  Business,  Economic,  Social  Science,  and  Humanities  – Economics,  Business  and  Management  Track  (ICOBEST-EBM  2019),  112,  190–194. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200108.044
LIU. (2020). PENGARUH IMPLEMENTASI E-BUDGETING TERHADAP TRANSPARANSI DAN  AKUNTABILITAS  KEUANGAN  DAERAH  DI  PEMERINTAH  KOTA SURABAYA. 151–156.
Nani,  D.  A.,  &  Ali,  S.  (2020).  Determinants  of  Effective  E-Procurement  System:  Empirical Evidence  from  Indonesian  Local  Governments.  Jurnal  Dinamika  Akuntansi  Dan  Bisnis, 7(1), 33–50. https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15671
Nandankar, S. and Sachan, A. (2020), "Electronic procurement adoption, usage and performance: a literature review", Journal of Science and Technology Policy Management, Vol. 11 No. 4, pp. 515-535. https://doi.org/10.1108/JSTPM-02-2020-0031
Nasution,  A.  P.,  &  Atika.  (2019).  Implementasi  E-Budgeting  sebagai  Upaya  Peningkatan Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pemerintah  Daerah  Kota  Binjai.  Jurnal  Akuntansi  Bisnis Dan
Publik,9(2),1–13.
http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/454
Nurdin,  N.,  Scheepers,  H.  and  Stockdale,  R.  (2022),  "A  social  system  for  sustainable  local  e- government",  Journal  of  Systems  and  Information  Technology,  Vol.  24  No.  1,  pp.  1-31. https://doi.org/10.1108/JSIT-10-2019-0214
Nurlaila,  A.,  Tiyas,  I. ;,  &  Haryani,  N.  (2021).  E  –  Government  di  Kota  Surakarta  dilihat  dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Jurnal  Mahasiswa  Wacana  Publik,  1(1),  176–189.  https://jurnal.uns.ac.id/wacana- publik/article/view/53143
Nurlina,  D.,  Falah,  S.,  &  Asnawi,  M.  (2018).  The  Effect  of  Procurement  System  and  Internal Control  System  on  Accountability  of  Instant  Performance  in  Preventing  Fraud. International Journal of Management (IJM), 9(4), 29–39.
Nkundabanyanga,  S.K.,  Jayasinghe,  K.,  Abaho,  E.  and  Mugambe,  K.  (2022),  "Contingency factors  and  budget  actors'  behaviour  during  COVID-19:  the  case  of  Uganda",  Journal  of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of- print. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2021-0058
Otundo, M., & Richard, M. O. (2021). Pr ep rin t n er r Pr ep rin er ed.
Raharjo,  E.  (2015).  The  Accounting  Perspective.  Enterprise  Risk  Management,  31–41. https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003
Sari,  D.  2012.  “Pengaruh  Pengendalian  Internal  Terhadap  Transparansi  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah.”  Prosiding  Seminar  Nasional  Akuntansi  &  Bisnis,718–27. https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/1914.
Santosa,  M.  H.,  Maarif,  S.,  Eriyatno,  E.,  &  Andati,  T.  (2016).  Strategi  Sistem  Audit  Internal Pemerintah  Dalam  Rangka  Tata  Kelola  Yang  Baik.  Jurnal  Keuangan  Dan  Perbankan, 20(2), 263–273. https://doi.org/10.26905/jkdp.v20i2.359
Saputra,  O.  A.  (2021).  IMPLEMENTATION  OF  ELECTRONIC  BUDGET  POLICY  IN  THE ARRANGEMENT  OF  REGIONAL  REVENUE  AND  EXPENDITURE.  20(2),  1284– 1290. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.02.147
Shi, Y. L., Liu, J., David, V. J., Zhuang, J. C., & Ma, L. (1998). Application of mechanical and statistical models to the study of seismicity of synthetic earthquakes and the prediction of natural  ones.  In  Acta  Seismologica  Sinica  English  Edition  (Vol.  11,  Issue  4). https://doi.org/10.1007/s11589-998-0087-6
Sofianto, A. (2019). Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah. Matra Pembaruan, 3(2), 99–108. https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.99-108
Tandi,  E.  H.,  Nurkholis,  N.,  &  Subekti,  I.  (2019).  The  Impact  of  E-Planning  Program  Quality, Implementation  of  Internal  Control  System  and  Leadership  Style  on  the  Performance  of State  Civil  Apparatur.  International  Journal  of  Multicultural  and  Multireligious Understanding, 6(2), 77. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i2.599