DOI: https://doi.org/10.53754/37

## PERANG EKUADOR DAN PERU TAHUN 1995: Analisis Democratic Peace Theory

## Ahmad Daniel Kusumah Anshary
Universitas Indonesia Email; danieltugasa@gmail.com
Abstract : T his study tries to explain the reasons why Peru and Ecuador went to war with each other in 1995, even though both are democracies. The research was conducted  concerning  Immanuel  Kant's  Democratic  Peace  Theory  by  examining norms  and  institutions  as  essential  factors  in  developing  his  theory.  This  study uses qualitative research with literature review and interview methods. The study will focus on the conditions of norms and institutions in Peru and Ecuador in 1995, the year the two countries decided to go to war with each other. Based on the research  results,  it  is  known  that  democratic  norms  and  institutions  owned  by Ecuador  and  Peru  have  not  been  able  to  create  peace  as  has  been  assumed  by Immanuel Kant in the Democratic Peace Theory. Although Ecuador has democratic institutions that can reduce the authority of its leaders in decision-making, the domestic  democratic  norms  established  in  the  1830  Constitutional  Law  cannot make the Ecuadorian people's support refer to peace in overcoming the Cenepa border  conflict.  On  the  contrary,  in  Peru,  democratic  norms  that  prefer  to negotiate and make peace are not followed by the effectiveness of the role of democratic  institutions  that  cannot  limit  President  Fujimori's  authority,  who chooses to carry out attacks in border areas which then triggers a war.
Keywords: Democratic Peace Theory, Ecuador, P eru , War .

## PENDAHULUAN
Pada tahun 1995, sejarah mencatat konflik besar antara dua negara di Amerika Selatan yang bertujuan untuk merebut kendali atas wilayah terpencil di sekitar sungai Amazon. Perang ini melibatkan  dua  negara  demokrasi,  Republik  Peru  dan  Republik  Ekuador  yang  sebelumnya juga  telah  mengalami masa-masa  konflik  pada  tahun  1941  dan  1981  yang  dikenal  dengan perang Paquisha (Paquisha War) .
Secara historis, konflik kedua negara berawal dari ketiadaan hak hukum yang jelas atas  wilayah  di  cekungan  Amazon  yang  kemudian  dapat  diklaim  oleh  negara-negara independen berdasarkan ekspedisi pada tahun 1539. Penemuan sungai Amazon bermula pada ekspedisi  resmi  yang  diorganisir  oleh  Francisco  Pizarro  seorang  Gubernur  Peru,  Mereka mengawali perjalanan dari Cuzco, ibukota Peru pada masa itu yang dipimpin langsung oleh saudaranya Gonzalo Pizarro dan secara resmi menemukan sungai Amazon pada 12 Februari 1542.  Namun,  karena  wilayah  yang  saat  ini  bagian  dari  Ekuador  merupakan  daerah administratif  Peru  hingga  tahun  1739,  maka  pengakuan  untuk  wilayah  tersebut  masih dipertanyakan (Lepruwash, 1995).
Ketiadaan  hak  hukum  yang  jelas  atas  bagian  dari  sungai  Amazon  yang  menjadi sengketa  sesungguhnya  tidaklah  benar-benar  tanpa  sebuah  usaha  pembentukan  batas wilayah  Peru  dan  Ekuador.  Faktanya  pada  tahun  1942  telah  terbentuk  batas  demarkasi antara kedua negara melalui Protokol Rio dengan negara penjamin Argentina, Brazil, Chili, dan Amerika Serikat. Setelah penggunaan batas demarkasi mengacu pada hasil Protokol Rio 1942,  Ekuador  secara  sepihak  menangguhkan  demarkasi  pada  1950.  Brysk  dalam  bukunya yang  berjudul From  Tribal  Village  to  Global  Village:  Indian  Rights  and  International

## 1995 ECUADOR AND PERU WARS: Analysis of Democratic Peace Theory
Received: 2021-07-31  Revised: 2021-08-24 Approved: 2021-08-25
ASCARYA Vol. 1 No.2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Relations in Latin America mengemukakan sebuah kenyataan bahwasanya daerah yang tidak didemarkasi merupakan daerah yang sulit diakses (Brysk, 2000) sebegitu sulitnya sehingga dapat dianggap tidak memiliki manfaat untuk ditempatkan tentara di wilayah tersebut yang bahkan oleh Herbst dapat dikategorikan sebagai daerah pedalaman (Herbst, 2000)
Berikut dapat terlihat peta perbatasan yang menjadi daerah konflik pada gambar 1 yang  menggambarkan  daerah  kecil  di  antara  Cenepa  dan  Zamora  yang  menggambarkan daerah kecil di antara Cenepa dan Zamora. Berikut gambar yang disajikan:
Gambar 1. Peta Garis Perbatasan Peru dan Ekuador
Sumber: (Radcliff, 1998)
Secara geografis, wilayah sungai Maranon yang menjadi bagian dari wilayah Ekuador tidak dapat diakses jika tidak melalui sungai Cenepa. Ekuador berpikir bahwa penampakan Sungai  Cenepa  seharusnya  berarti  bahwa  perbatasan  wilayah  akan  mengikuti  garis  alami sungai Amazon. Sedangkan Peru mengklaim bahwa seharusnya perbatasan wilayah mengikuti garis bagian belakang rangkaian pegunungan Cordillera del Condor. Dengan cara pengukuran ini, Peru berarti memiliki semua bagian lembah Cenepa meskipun bagian atas sungai terletak di wilayah Ekuador (Radcliff, 1998).
Masih terdapat perdebatan fakta terhadap siapa yang lebih dahulu memulai perang pada 1995. Radcliff memberi indikasi bahwa tentara Peru lebih dahulu memasuki wilayah territorial  Ekuador  pada  akhir  tahun  1994  (Radcliff,  1998),  dan  Ekuador  melakukan penyerangan untuk mendapat simpati internasional atas situasi yang mengancam di wilayah perbatasannya  (Marcella  and  Downes,  1999).  Berbeda  dengan  Herz  dalam  bukunya  yang berjudul “Ecuador vs. Peru: Peacemaking Amid Rivalry” melihat perang dimulai saat tentara Ekuador  melakukan  penyerangan  kepada  tentara  Peru  yang  menyiapkan  helicopter  di belakang pos Ekuador yang dibangun di tanah Peru sejak tahun 1994 bernama base norte (Herz, 2002).
Perang  yang  terjadi  antara  kedua  negara  demokrasi  ini  menjadi  sebuah  fenomena yang  berada  di  luar  kebiasaan  yang  telah  dikemukakan  oleh  Immanuel  Kant  dalam Democratic Peace Theory yang berasumsi bahwa antar negara demokrasi cenderung tidak
Received: 2021-07-17 Revised: 2021-08-24 Approved: 2021-08-25
ASCARYA Vol. 1 No.2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
akan saling berperang dan akan bertindak lebih pasifis daripada bentuk pemerintahan lain. Kedua  negara  demokrasi  ini  bukanlah  negara  yang  baru  saja  di  demokratisasikan,  secara historis, Republik Peru telah memasuki masa demokrasi selama 15 tahun sebelum perang Ekuador – Peru 1995. Sejak meraih kemerdekaannya pada tahun 1821, Peru sempat mengalami masa  pemerintahan  diktator  militer  selama  12  tahun  (1968-1980)  yang  kemudian memberlakukan konstitusi demokratik yang ditandai dengan terpilihnya Presiden Fernando Belaunde pada tahun 1980 dan seorang tokoh Partai APRA (American Popular Revolutionary Alliance) yang terpilih sebagai presiden untuk periode 1985-1990 (FHS Team, 1995).
Berbeda dengan Republik Ekuador yang telah memasuki masa demokrasi selama 17 tahun sebelum perang Ekuador – Peru 1995. Republik Ekuador pertama kali berdiri pada tahun 1830  setelah  mendapatkan  kemerdekaannya  dari  Spanyol  pada  1822.  Sejak  saat  itu kepemimpinan negara diduduki oleh periode kekuasaan militer yang kemudian kembali ke pemerintahan sipil dengan konstitusi baru yang disetujui oleh referendum pada tahun 1978. Konstitusi 1978 menghasilkan keputusan seorang presiden adalah warga negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk memimpin selama periode empat tahun, dengan melalui proses dua kali pemungutan suara antara dua kandidat calon terpilih terbanyak jika tidak ada kandidat yang memenangkan suara mayoritas di babak pertama (FJS Team, 1995).
Penelitian mengenai Perang Ekuador dengan Peru di tahun 1995 sudah dilakukan oleh beberapa  peneliti  namun  lebih  berfokus  kepada  membahas  kepentingan  nasional  yang dimiliki kedua negara. Salah satu hasil penelitian James Nelson Goodsell dalam artikelnya yang  berjudul “Peru - Ecuador  war:  oil  at  issue?” menilai  bahwa  perang  disebabkan  oleh perebutan lahan yang mengandung minyak. Goodsell (1981) meneliti dengan mencari bukti dari uji pengeboran yang dapat menunjukkan bahwa daerah yang diperebutkan merupakan bagian dari lautan minyak luas yang mengalir ke arah timur laut dari ladang minyak Peru di Talera di Pasifik dan sumur Ekuador di timur Andes dekat perbatasan Brasil. Penelitian ini belum  dapat  menjelaskan  bagaimana  pengaruh  identitas  demokratis  kedua  negara  juga berperan dalam keputusan kedua negara berperang.
Penelitian  kedua  dengan  judul “Power,  Institutions,  and  Leadership  in  War  and Peace: Lessons from Peru and Ecuador, 1995 –1998” yang menganalisis dari sisi politik dan sejarah  kedua  negara.  Mares  &  Palmer  (2012)  secara  efektif  membingkai  studi  mereka menggunakan  pendekatan  institusionalis  yang  menggabungkan  kendala  kelembagaan domestik dan internasional. Namun, ciri-ciri kepribadian individu kunci, bukan institusi atau rasionalitas  actor.  Mereka  menetapkan  beberapa  variable  seperti  jenis  rezim,  modern senjata, dan durasi perselisihan, sebelum menawarkan penilaian awal tentang kepentingan relatif  mereka.  Variabel  pilihan  mereka  adalah  kekuasaan,  domestik  dan  lembaga internasional,  dan  kepemimpinan,  dengan  interaksi  di  antara  faktor-faktor  ini  beroperasi sebagai  meta-variabel  tambahan,  mungkin  mengalahkan  yang  lain  karena  sifatnya  yang sistemik.  Analisis  institusi  domestik  berjalan  jauh  melampaui  generalisasi  standar  dan meragukan tentang manfaat dari demokrasi dan militerisme militer untuk mengkaji insentif dan  kendala  yang  diciptakan  oleh  batasan  masa  jabatan  konstitusional,  struktur  partai,
Received: 2021-07-31  Revised: 2021-08-24 Approved: 2021-08-25
ASCARYA Vol. 1 No.2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
kerabat otonomi kementerian luar negeri, dan biaya yang diantisipasi dari kekalahan militer. Tulisan ini mulai membahas pengaruh bentuk negara demokrasi dengan keputusan negara untuk berperang, namun belum memasukan norma demokrasi dan institusi demokrasi dalam variable penelitiannya.
Selanjutnya,  penelitian  dengan  judul “Peru  and  Ecuador:  Another  football  war” melihat perang dari sisi domestic yang saling menyerang dengan alasannya masing-masing. Tulisan  ini  juga  hanya  memperlihatkan  factor  -  faktor  internal  yang  mempengaruhi masyarakat untuk mendukung negaranya berperang tanpa adanya variable lain.
Selanjutnya  penelitian  Cynthia  J.  Arnson  yang  berjudul “In  the  Wake  of  War: Democratization and Internal” berfokus pada factor yang membangkitkan perang. Arnson menyelidiki bagaimana konflik internal dan proses perdamaian telah mempengaruhi rezim dan  kinerja  negara  di  Amerika  Latin.  Buku  ini  sebagian  besar  terdiri  dari  studi  kasus pascakonflik  demokrasi,  komisi  kebenaran,  dan  perdamaian  internasional  dan  upaya membangun negara. Selain itu, penulis menyajikan gambaran kuantitatif tentang kualitas demokrasi dan negara bagian di Amerika Latin, dan tiga potong oleh Markus Schultz-Kraft; Ana  Maria  Bejarano;  dan  Jose  Miguel  Cruz,  Rafael  Fernández  de  Castro,  dan  Gema Santamaría Balmaceda menggunakan perbandingan kecil untuk mendukung temuan kausal mereka  tentang  variasi  dalam  perdamaian  Eropa,  dan  demobilisasi  pemberontak  di Kolombia.  Tujuan  utama  buku  ini,  disajikan  dalam  karya  Cynthia  Arnson  adalah  untuk menjembatani literatur tentang demokratisasi yang berfokus pada procedural demokrasi dan penelitian tentang resolusi konflik yang menekankan kinerja negara.
Hasil penelitian Ekuador dan Peru di atas belum menjawab mencoba untuk menilai alasan  kedua  negara  berperang  yang  memiliki  kesamaan  ideologi  yaitu  demokrasi. Selanjutnya, berdasarkan kasus di atas, pertanyaan yang timbul adalah mengapa Peru dan Ekuador  saling  berperang  pada  tahun  1995  padahal  keduanya  adalah  negara  demokrasi? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan menggunakan Teori Perdamaian Demokratis (Democratic Peace Theory) dari Immanuel Kant yang dapat membantu untuk menjelaskan isu ini dikarenakan kedua negara yang berperang merupakan negara demokrasi yang sudah lebih  dari  15  tahun  lamanya  menerapkan  nilai-nilai  demokrasi  di  dalam  sistem pemerintahannya.

## METODE
Metode  penelitian  menggunakan  analisis  data  kualitatif  berupa  observasi/pengamatan, partisipasi,  menguji  dokumen.  Informasi  dikumpulkan  melalui  buku,  majalah,  dokumen, aturan  perundang-undangan  Indonesia,  konvensi  internasional,  seminar  nasional  dan internasional, website, materi kampanye, korespondensi dan lain – lain.
Untuk  membahas  permasalahan  tersebut,  peneliti  memilih  menggunakan  strategi penelitian kualitatif dalam pembuatan laporan penelitian ini. Strategi ini dipilih mengingat tujuan utama dari penelitian yaitu berupa explanation . Lebih dari hanya bersifat exploratory dan descriptive , penelitian ini ingin menjelaskan tentang mengapa sesuatu terjadi, dengan mengungkapkan  faktor  sebab-akibat  untuk  mendapatkan  kredibilitas  dalam  hubungan
Received: 2021-07-17 Revised: 2021-08-24 Approved: 2021-08-25
ASCARYA Vol. 1 No.2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
internasional serta alasan dibalik terjadinya suatu  peristiwa atau pengambilan kebijakan. Penelitian ini lebih bersifat aplikatif, pragmatis dan berorientasi tindakan atau aksi dengan maksud untuk memberikan kesadaran baru akan masalah sosial yang  mendesak dan perlu segera dicarikan jalan keluarnya melalui perubahan kebijakan.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode studi kepustakaan, wawancara dan studi lapangan. Penelitian ini tidak hanya memanfaatkan data-data dalam perpustakaan  yang  berbentuk  sekunder  seperti  buku,  koran,  jurnal,  dokumentasi,  dan website terkait.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif.  Teknik  ini  merupakan proses  mencari  serta  menyusun  secara  sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil  studi pustaka, wawancara, catatan lapangan, atau bahan lain untuk diinformasikan kepada orang lain.  Aktivitas  analisis  data  dalam  penelitian  ini  berlandaskan  pada  pemikiran  Miles  dan Huberman yang menjelaskan bahwa analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Silalahi, 2006).
Tahap reduksi data merupakan proses peneliti dalam mengumpulkan berbagai data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Setelah tahap mereduksi data, peneliti lanjut pada  tahap  penyajian  data,  di  mana  peneliti  mengorganisir  data  yang  telah  direduksi, disusun  dalam  pola  hubungan,  sehingga  semakin  mudah  dipahami  dan  mempermudah peneliti merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Langkah yang terakhir yakni menarik kesimpulan berdasarkan temuan, dan melakukan verifikasi data.

## PEMBAHASAN
A. Democratic Peace Theory dalam Menjelaskan Perang antar Negara Demokrasi
Sebagai landasan teoritis, penulisan ini akan mengacu pada Teori Perdamaian Demokratis (Democratic  Peace  Theory) dari  Immanuel  Kant  untuk  menjelaskan  mengapa  Republik Ekuador dan Republik Peru memilih untuk berperang pada tahun 1995. Asumsi dasar pada Teori  Perdamaian  Demokratis  dapat  membantu  untuk  menjelaskan  isu  ini  dikarenakan kedua negara yang berperang merupakan negara demokrasi yang sudah lebih dari 15 tahun lamanya menerapkan nilai-nilai demokrasi di dalam sistem pemerintahannya.
Teori  Perdamaian  Demokratis  menekankan  bahwasanya  norma  dan  institusi memiliki  pengaruh  penting  dalam  pengembangan  teorinya.  Argumen  ini  didukung  oleh pernyataan bahwa demokrasi dapat mengurangi kewenangan pemimpin untuk mengambil keputusan  yang  merugikan  warga  negaranya,  pemimpin  negara  demokrasi  cenderung harus  terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan  dari  anggota  kabinet  atau  legislatif dalam membuat keputusan untuk perang. Negara-negara demokrasi sebisa mungkin tidak akan memilih perang sebagai instrument negaranya yang dinilai menghabiskan biaya dan efek  paska  perang  yang  besar,  teori  perdamaian  demokratis  mengasumsikan  bahwa konstitusional  maupun  norma  memberikan  batasan  yang  jelas  untuk  mencegah  negara demokrasi untuk saling berperang.
Received: 2021-07-31  Revised: 2021-08-24 Approved: 2021-08-25
ASCARYA Vol. 1 No.2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Secara normatif, negara demokrasi memiliki nilai nilai perdamaian yang percaya bahwa perang adalah sesuatu yang merugikan bagi negara dan warga negaranya. Sebuah keputusan  oleh  pemimpin  negara  demokrasi  dibangun  oleh  norma-norma  bersama warganya  yang  saling  mempercayai  bahwa  keputusan  yang  diciptakan  merupakan keputusan  terbaik  serta  mengutamakan  untuk  mengambil  langkah  yang  lebih menguntungkan  dan  tidak  menghabiskan  biaya  dalam  mengatasi  permasalahan  kedua negara  (Owen,  1994).  Kepercayaan  rakyat  dalam  negara  demokrasi  terhadap  hak  asasi manusia juga memperkuat argumen bahwa masyarakat dalam sebuah negara demokrasi akan enggan untuk pergi berperang, terutama melawan negara demokrasi lain (Ravlo and Gleditsch, 2000).
Secara  institusional,  negara  demokrasi  akan  dibatasi  oleh  konstitusi,  seorang pemimpin  dalam  negara  demokrasi  tidak  dapat  mengambil  keputusan  tanpa  melalui konstitusi,  negara  demokrasi  harus  mengedepankan  pendapat  dari  rakyat  yang memilihnya dan rakyat akan cenderung untuk memilih melakukan negosiasi ataupun cara selain  perang  dalam  menyelesaikan  konflik.  Kant  percaya  bahwa  rakyat  dalam  negara demokrasi  akan  cenderung  memilih  perdamaian  dan  pemerintah  yang  demokratis  akan lebih sensitif saat dihadapkan kepada pilihan yang memakan biaya tinggi ditambah dengan pengaruh  perang  yang  akan  membuat  mereka  dan  kerabatnya  terluka  atau  bahkan terbunuh.  Sebaliknya,  negara-negara  non-demokratis  diasumsikan  lebih  suka  memilih perang  disebabkan  metode  pengambilan  keputusannya  yang  tidak  dibatasi  oleh  sistem check and balances atau pemilihan umum (Owen, 1994).
Kemudian,  Teori  Perdamaian  Demokratis  sebagaimana  dijelaskan  dalam  peta konsep berikut:
Gambar 2. Operasionalisasi Teori Perdamaian Demokratis dalam Perang Ekuador dengan Peru di tahun 1995
Dengan  menggunakan  teori  operasionalisasi  teori  ini,  penelitian  ini  melihat bagaimana  norma  demokratis  dan  institusi  demokratis  dapat  mempengaruhi  hubungan
Received: 2021-07-17 Revised: 2021-08-24 Approved: 2021-08-25
ASCARYA Vol. 1 No.2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
antara  dua  negara  demokrasi  yaitu  Ekuador  dan  Peru  sehingga  keduanya  memutuskan untuk menyelesaikan konflik dengan berperang pada tahun 1995.
Democratic  Peace  Theory dari  Immanuel  Kant,  dapat  membantu  menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Variabel-variab el “sebab” yang terdapat di dalam teori  seperti  norma  dan  institusi  demokrasi  dapat  membantu  mengantarkan  kepada “akibat” yaitu keputusan negara untuk berperang atau berdamai. Dengan menjelaskan variabel-variabel  dan  memasukkannya  dalam  kasus  perang  Cenepa  tahun  1995,  pada akhirnya  dapat  menjawab  rumusan  masalah  dan  mencapai  tujuan  dari  penelitian  ini. Democratic Peace Theory dari Immanuel Kant dapat menjawab alasan mengapa Peru dan Ekuador saling berperang pada tahun 1995 padahal keduanya adalah negara demokrasi, yaitu dilihat dari norma dan peran institusi demokrasi di negara Peru dan Ekuador pada masa itu.

## B. Norma – Norma Demokrasi yang dianut Ekuador dan Peru
Democratic  Peace  Theory menekankan  bahwasanya  norma  dan  institusi  demokrasi memiliki  pengaruh  penting  dalam  terciptanya  perdamaian  antara  negara  demokratis. Oleh karenanya, pertama kita akan menganalisis bagaimana norma-norma demokrasi yang dianut oleh Ekuador dan Peru tidak dapat mempengaruhi keputusan kedua negara untuk mengatasi masalah wilayah perbatasan dengan berperang sebagaimana yang diasumsikan pada awalnya.
Norma  demokrasi  yang  digambarkan  oleh  Kant,  memiliki  nilai-nilai  perdamaian yang akan mendorong masyarakatnya untuk memilih metode negosiasi sebagai prioritas utama  dalam  menghadapi  sebuah  konflik,  terutama  karena  metode  ini  tidak menghabiskan  banyak  biaya  jika  dibandingkan  metode  lain.  Norma  demokrasi  ini kemudian akan dilihat dengan cara menganalisis kondisi domestik masing-masing negara dan  bagaimana  hal  tersebut  dapat  mempengaruhi  norma  masyarakatnya,  selanjutnya, akan dilihat juga dari undang-undang konstitusi yang ada serta bagaimana penerapannya di Ekuador dan Peru.

## C. Norma Demokrasi yang dianut Ekuador
Di negara Ekuador terdapat beberapa faktor yang mendorong warga Ekuador untuk lebih memilih untuk berperang. Ekuador melihat bahwa kegagalan diplomasi dalam Protokol Rio menjadi semangat bagi rakyatnya untuk melakukan tindakan yang lebih berani sebagai akibat berkembangnya dukungan untuk itu dan juga akan menambah kepercayaan rakyat kepada  pemimpinnya  jika  penyerangan  ini  berhasil.  Sebagai  sebuah  negara  demokrasi, umumnya  warga  negara  akan  memilih  untuk  mendukung  pemerintah  dalam mengedepankan perdamaian ataupun negosiasi dalam menghadapi sebuah konflik, namun hal ini berbeda bagi warga Ekuador yang menganggap bahwa penandatanganan Protokol Rio  pada  29  Januari  1942  sebagai  kekalahan  diplomasi  yang  menyebabkan  hilangnya wilayah negara (Ferrada, 2007).
Tanggapan  warga  Ekuador  terhadap  konflik  perbatasan  dengan  Peru  menjadi sebuah masalah utama yang harus diperhatikan. Selama perang perbatasan pada tahun
Received: 2021-07-31  Revised: 2021-08-24 Approved: 2021-08-25
ASCARYA Vol. 1 No.2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
1941,  rakyat  Ekuador  hanya  menyatakan  dukungan  terbatas  pada  upaya  perang pemerintah  yang  berujung  pada  ditandatanganinya  Protokol  Rio.  Situasi  berubah  pada perang tahun 1995. Warga Ekuador dilaporkan aktif melakukan demonstrasi di kota- kota perbatasan Ekuador serta memberikan sumbangan makanan secara sukarela untuk para tentara dan secara sukarela membentuk kelompok-kelompok khusus guna melaksanakan tugas-tugas pengawasan di wilayah perbatasan (Radcliffe, 2007).
Jika dilihat dalam UU konstitusinya, pada tahun 1995 Ekuador masih menggunakan UU Konstitusi 1830 yang disahkan oleh presiden Juan Jose Flores pada 23 September 1830. Pada konstitusi tersebut tercantum secara jelas sebuah ciri khas negara demokrasi yang memiliki 3 lembaga utama dalam pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Political Database of The Americas, 2009).
Berdasarkan UU konstitusi 1830, lembaga legislatif dijalankan oleh deputi kongres, yang  berjumlah  sepuluh  orang  dalam  setiap  departemen  dengan  memperhatikan kesetaraan representasi dari setiap wilayah yang akan dinilai apakah departemen yang diwakili  di  Kongres  sesuai  dengan  sensus  populasi  mereka,  atau  apakah  mereka  setuju dengan  jumlah  perwakilan  yang  ada.  Deputi  terpilih  melalui  sebuah  proses  pemilihan umum dengan masa jabatan empat tahun.
Selanjutnya, lembaga eksekutif akan dilaksanakan oleh seorang Presiden Negara Ekuador:  dan  dengan  kematiannya,  pengunduran  diri, cacat  fisik  atau moral  atau  oleh hambatan sementara, akan digantikan oleh Wakil Presiden; dan dengan tidak adanya hal ini,  akan  digantikan  oleh  Presiden  Kongres.  Dalam  hal  ini,  Kongres  berikutnya  akan memilih Presiden dan Wakil Presiden Negara yang baru. Presiden akan dibantu dengan menteri-menteri  dan  beberapa  badan  administratif  lainnnya.  Seorang  presiden  tidak dapat terpilih kembali setelah menjabat selama 2 periode. Terakhir, lembaga yudikatif akan dilaksanakan oleh pengadilan tinggi dan oleh pengadilan lain yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan bertanggung jawab langsung kepada kongres.
Sebagaimana layaknya sebuah konstitusi demokrasi, Ekuador juga menjamin hak asasi manusia warga negaranya dengan mencantumkan UU terkait hak asasi manusia pada pasal  8  ayat  57  hingga  ayat  68  yang  menjamin  independensi  dari  keputusan  lembaga yudikatif, kebebasan berpendapat, kebebasan memiliki properti, dan privasi individu.
Melalui  UU  Konstitusi  1830,  dapat  dinilai  bahwa  norma-norma  demokrasi  telah terbentuk di Ekuador sejak lama. Namun nilai demokrasi yang dikatakan oleh Kant akan lebih  memilih  berdamai  dalam  mengatasi  sebuah  konflik  tidak  terjadi  sebagaimana dijelaskan, kegagalan metode diplomasi yang telah diterapkan sebelumnya oleh Ekuador dan berujung pada berkurangnya wilayah negara mendorong masyarakat untuk memilih metode  lain.  Hal  ini  terbukti  dari  bagaimana  masyarakat  Ekuador  sangat  mendorong pemerintah  untuk  segera  menyelesaikan  konflik  perbatasan  dengan  Peru  dan  juga mendukung tentara Ekuador untuk berperang di wilayah perbatasan.
Received: 2021-07-17 Revised: 2021-08-24 Approved: 2021-08-25
ASCARYA Vol. 1 No.2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies

## D. Norma Demokrasi yang dianut Peru
Di  Peru,  konflik  Cenepa  terjadi  pada  masa  pemerintahan  Fujimori.  Konflik  perbatasan Cenepa ini menjadi populer juga di negara Peru, namun pemerintah lebih mengedepankan perdamaian melalui negosiasi, terlihat pada awal masa kepemerintahan presiden Fujimori yang mengadopsi arah kebijakan luar negerinya untuk mendukung penyelesaian sengketa dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Peru (Ferrada, 2007). khususnya,  dia  mencoba  memecahkan  perselisihan  teritorial  dengan  Ekuador  dengan melakukan  kunjungan  ke  Ekuador  sebagai  presiden  Peru  pertama  yang  melakukan kunjungan sejak perang pada tahun 1941.
Secara konstitusi, pada tahun 1992 Peru mengalami krisis konstitusi yang ditandai dengan  melemahnya  sistem  lembaga-lembaga  pemerintah  ketika  mencoba  untuk mengendalikan  sistem  perbankan,  yang  menyebabkan  runtuhnya  seluruh  struktur administrasi  publik  dan  hiperinflasi.  Mengatasi  permasalahan  ini  kemudian  Presiden Fujimori mengeluarkan Dekrit UU 25418 yang membubarkan kongres, memberi lembaga eksekutif  semua  kekuatan  legislatif,  menangguhkan  konstitusi,  dan  memberi  presiden kekuatan  untuk  memberlakukan  berbagai  reformasi,  seperti  penerapan  hukuman terhadap  teroris.  Fujimori  membentuk  kongres  baru  yang  kemudian  dinamai  Kongres Konstitusi Demokratik (Congreso Constituyente Democrático) yang kemudian menyusun Konstitusi  1993.  Fujimori  juga  mulai  membatasi  independensi  peradilan  dan  hak-hak konstitusional dengan deklarasi keadaan darurat dan jam malam, serta memberlakukan "undang-undang darurat darurat" yang kontroversial untuk menangani  terorisme (Faverio and Naimark, 2013).
Pembentukan  konstitusi  1993  telah  menghilangkan  norma-norma  demokratis secara  konstitusi  dengan  memberikan  lembaga  eksekutif  kekuasaan  penuh  dalam mengambil  keputusan,  namun  hal  ini  tidak  menjadikan  Peru  sebagai  sebuah  negara otoriter, faktanya 52,33% masyarakat Peru mendukung keputusan tersebut (Database and Search Engine for Direct Democracy, 1993). Ketiadaan penerapan norma demokrasi inilah yang kemudian mempermudah lembaga eksekutif dalam setiap pengambilan keputusan meskipun bertentang dengan nilai demokrasi yang mengedepankan perdamaian.

## E. Peran Institusi pada Sistem Pemerintahan Ekuador dan Peru
Faktor  kedua  selain  norma  demokrasi  yang  mempengaruhi  negara  dalam  mengambil keputusan  untuk  berdamai  atau  berperang  menurut  Kant  adalah  peran  institusi demokrasi.  Institusi  Demokrasi  dinilai  Kant  memiliki  peran  untuk  membatasi  seorang pemimpin  dalam  mengambil  sebuah  keputusan,  dengan  mengutamakan  pendapat  dari rakyat yang memilihnya dan rakyat dipastikan akan cenderung untuk memilih melakukan negosiasi ataupun cara selain perang dalam menyelesaikan konflik. Kant percaya bahwa rakyat  dalam  negara  demokrasi  akan  cenderung  memilih  perdamaian  dan  pemerintah yang demokratis akan lebih sensitif saat dihadapkan kepada pilihan yang memakan biaya tinggi  ditambah  dengan  pengaruh  perang  yang  akan  membuat  mereka  dan  kerabatnya terluka atau  bahkan terbunuh.
Received: 2021-07-31  Revised: 2021-08-24 Approved: 2021-08-25
ASCARYA Vol. 1 No.2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Peran institusi ini kemudian akan dinilai dari seberapa besar pengaruh konstitusi untuk  dapat  membatasi  keputusan  presiden  dan  seberapa  besar  dukungan  masyarakat terhadap hasil keputusan kongres yang dikeluarkan untuk membatasi keputusan presiden. Kedua  hal  ini  nantinya  akan  menghasilkan  kesimpulan  seberapa  kuat  peran  sebuah institusi demokrasi dalam suatu negara untk membatasi keputusan pemimpin negaranya, khususnya negara Ekuador dan Peru pada tahun 1995.

## F. Peran Institusi Demokrasi pada Sistem Pemerintahan Ekuador
Pada tahun 1994 – 1995, berdasarkan survey Freedom House, Ekuador termasuk ke dalam negara demokrasi (FHS Team, 1995). Ekuador memiliki sistem pemilihan di mana presiden dipilih  setiap  empat  tahun  sekali  secara  nasional.  Putaran  kedua  diadakan  antara  dua kandidat teratas jika tidak ada yang menerima setidaknya 50% suara di putaran pertama. Presiden  memiliki  wewenang  untuk  membentuk  kabinet,  mengusulkan  undang-undang untuk Kongres, dan dapat memveto undang-undang.
Sedangkan  kongres  dapat  mengesampingkan  veto  presiden  dengan  menyerukan undang-undang yang mengikat. Kongres memiliki pengaruh signifikan terhadap eksekutif, memiliki  kekuatan  untuk  mengecam  anggota  kabinet  untuk  alasan  politik  dan  juga kriminal.  Kongres  juga  memiliki  wewenang  untuk  menunjuk  Mahkamah  Agung,  yang berarti ketergantungan pengadilan pada legislatif merupakan kendala lain pada eksekutif.
Masyarakat sipil Ekuador dinilai terorganisir dengan baik dan berperan aktif untuk terlibat  dalam  kegiatan  kelompok  secara  independen  dari  Kongres.  Di  negara  ini, angkatan  bersenjata  merupakan  institusi  yang  paling  dihormati  melebihi  kongres  dan presidennya. Karena dukungan rakyat ini, angkatan bersenjata menikmati otonomi yang cukup besar. Konstitusi memberi  militer peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara (Mares, 2001).
Efektivitas peran institusi untuk membatasi keputusan presiden di Ekuador tidak digunakan  untuk  menghindari  perang,  bahkan  sebaliknya,  masyarakat  Ekuador mendukung pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan wilayah perbatasan dengan Peru meskipun harus melalui perang.

## G. Peran Institusi Demokrasi pada Sistem Pemerintahan Peru
Presiden  Peru  Alberto  Fujimori  dengan  masa  jabatan:  1990-2000  secara  demokratis terpilih  pada  tahun  1990.  Keberhasilannya  melakukan  reformasi  neoliberal  dalam mengendalikan  inflasi  serta  prestasinya  dalam mengakhiri  kekerasan  gerilya,  membuat Fujimori sangat populer hampir sampai akhir masa jabatannya. Menurut Freedom House, Peru adalah negara demokrasi pada saat Krisis Cenepa 1995 (FHS Team 1995).
Pada April 1992, Fujimori membubarkan parlemen, menghapuskan peradilan, dan mengesampingkan Konstitusi. Sebagai reaksi terhadap peristiwa itu, OAS (Organization of American States) , organisasi yang mencakup negara-negara di benua Amerika mengecam tindakan  Fujimori  dengan  mengacu  kepada  “Resolusi  1080”  yang  menyatakan  bahwa negara-negara  demokrasi  di  negara-negara  Amerika  wajib  mengefektifkan  organisasi politik  di  negara  tersebut  sebagai  representasi  dari  demokrasi  dan  untuk  menghadapi
Received: 2021-07-17 Revised: 2021-08-24 Approved: 2021-08-25
ASCARYA Vol. 1 No.2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
masalah  politik,  sosial,  dan  ekonomi  yang  dapat  mengancam  stabilitas  pemerintahan demokratis.
Tanpa  menanggapi  kecaman  dan  tekanan  tersebut,  Fujimori  tetap  kembali  ke rencana  awalnya  untuk memerintah tanpa  batasan  parlemen  dan  konstitusi.  Pemilihan diadakan  untuk  menyusun  konstitusi  baru,  yang  disetujui  oleh  undang-undang  yang berlaku pada 1993 (Lund, 1996). Menurut Mares (2001), dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya pada tahun 1979, konstitusi baru ini dibangun di atas tren Peru pada saat itu di  mana  kepercayaan  terhadap  presiden  begitu  besar  sehingga  kekuatan  presiden diperkuat. Kendala legislatif tetap dianggap penting namun hanya beberapa kondisi yang bisa membatalkan veto presiden. Meskipun kekuatan konstitusi yang baru tidak terlalu terlihat, contohnya saja pada tahun 1995 partai koalisi Fujimori memenangkan pemilihan yang kemudian mendapatkan kursi mayoritas dalam kongres.
Fujimori  mendapatkan  dukungan  yang  besar  dan  luas  dengan  kondisi  minimnya pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  korupsi  yang  sistematis,  hal  tersebut  dapat  dilihat melalui instrument demokrasi yanga ada seperti pemilu yang adil dan teratur. Di sisi lain, sebagai pemimpin populis, Fujimori hadir untuk membersihkan tatanan demokratis yang tidak  lagi  dianggap  mampu  untuk  mengatasi  masalah  domestik  Peru.  Ia  berhasil menawarkan kondisi yang lebih baik dengan sistem "unmediated democracy" yang berarti hubungan antara Presiden dan rakyatnya tidak lagi disaring oleh kelas politik yang lebih terkenal  korup.  Dalam  konteks  ini,  sejumlah  besar  warga  negara  Peru  tidak  melihat tindakan  Fujimori  sebagai  perusakan  demokrasi.  Bahkan  banyak  yang  menganggapnya sebaliknya (Kenney, 2004).
Ketidakpercayaan  rakyat  Peru  terhadap  institusi  domestik  membuat  Presiden Fujimori  lebih  leluasa  dalam  memutuskan  suatu  kebijakan  tanpa  adanya  batasan  yang berarti dari kongres. Bahkan kongres Peru pada tahun 1995 mayoritas diduduki oleh partai koalisi  Fujimori  sehingga  kemungkinan  adanya  perbedaan  pendapat  atas  sebuah keputusan  akan  minim  dibandingkan  dengan  dukungan  yang  besar  yang  diterima  oleh Fujimori oleh masyarakat Peru.

## KESIMPULAN
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa norma dan institusi demokrasi yang dimiliki oleh Ekuador dan Peru belum dapat menciptakan perdamaian seperti yang selama ini diasumsikan oleh  Immanuel  Kant  dalam Democratic  Peace  Theory dikarenakan  kedua  negara  belum sepenuhnya menerapkan norma dan intitusi demokrasi dalam negaranya. Secara institusi, Ekuador memiliki institusi demokrasi yang sanggup untuk mereduksi wewenang pemimpinnya dalam pengambilan keputusan memlaui dalam UU Konstitusi 1830 sehingga setiap keputusan diambil atas dukungan masyarakatnya. Sebaliknya, Peru tidak memiliki institusi demokrasi yang sanggup dalam membatasi wewenang presiden Fujimori dalam pengambilan keputusan.
Secara norma, masyarakat Ekuador belum menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam menyelesaikan suatu konflik, terlihat dari bagaimana warga Ekuador sangat aktif melakukan
Received: 2021-07-31  Revised: 2021-08-24 Approved: 2021-08-25
ASCARYA Vol. 1 No.2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
demonstrasi di kota- kota perbatasan Ekuador serta memberikan sumbangan makanan secara sukarela  untuk  para  tentara  dan  secara  sukarela  membentuk  kelompok-kelompok  khusus guna melaksanakan tugas-tugas pengawasan di wilayah perbatasan. Sebaliknya, masyarakat Peru cenderung lebih memilih untuk bernegosiasi dan berdamai
Berdasarkan dua variable diatas, Ekuador dan Peru belum memiliki format institusi dan  norma  demokrasi  yang  sesuai  dengan  yang  diasumsikan  oleh  Kant.  Meskipun  Ekuador memiliki institusi demokrasi yang sanggup untuk mereduksi wewenang pemimpinnya dalam pengambilan  keputusan,  namun  norma  demokrasi  domestik  yang  terbentuk  dalam  UU Konstitusi  1830  membuat  masyarakat  Ekuador memilih  untuk  berperang  dalam  mengatasi konflik perbatasan ini. Hal yang sebaliknya terjadi di Peru, norma demokrasi yang cenderung lebih memilih untuk bernegosiasi dan berdamai tidak diikuti oleh efektivitas peran institusi demokrasi yang tidak sanggup dalam membatasi wewenang presiden Fujimori yang memilih untuk melakukan serangan di wilayah perbatasan yang kemudian memicu terjadinya perang.

## BIBLIOGRAFI
Arnson, C. J. (2012). In the Wake of War: Democratization and Internal Armed Conflict in Latin America. Stanford: Stanford University Press.
Brysk,  A.  (2000). From  Tribal  Village  to  Global  Village:  Indian  Rights  and  International Relations in Latin America. Stanford: Stanford University Press.
Database and Search Engine for Direct Democracy. (1993, October 31). Peru Constitution .
Retrieved  from  Database  and  Search  Engine  for  Direct  Democracy: https://www.sudd.ch/event.php?lang=en&id=pe011993
Faverio,  A.,  &  Naimark,  A.  (2013).  Perpetual  Injustice:  The  Twenty-Year  Battle  for Reparations in Peru. Human Rights Brief , 32-36.
Ferrada,  M.  F.  (2007). Non-Democratic  Peace  in  South  America:  Comparing  the  Beagle Channel  Crisis  (1977-1978)  and  the  Cenepa  Crisis  (1994-1995). Canada:  McGill University Press.
Freedom House Survey Team. (1995). Freedom in the World: The Annual Survey of Political Rights & Civil Liberties 1994-1995. New York: University Press of America, Inc.
Goodsell,  J.  N.  (1981,  February  2). Peru-Ecuador  war:  oil  at  issue? Retrieved  from  The Cristian Science Monitor: https://www.csmonitor.com/1981/0202/020245.html
Herbst,  J.  (2000). States  and  Power  in  Africa,  Comparative  Lessons  in  Authority  and Control. Princeton: Princeton University Press.
Herz, M. (2002). Ecuador vs. Peru: Peacemaking Amid Rivalry. Lynne Rienner Boulder Co. Kenney, C. D. (2004). Fujimori's Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America.
Indiana: University of Notre Dame Press.
Lepruwash. (1995). The 1995 Peruvian-Ecuadorian Border Conflict. Retrieved from Ecuador Nativeweb: http://ecuador.nativeweb.org/border/border1.html#4
Lund,  M.  S.  (1996). Preventing  Violent  Conflicts:  A  Strategy  for  Preventive  Diplomacy. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press.
Received: 2021-07-17 Revised: 2021-08-24 Approved: 2021-08-25
ASCARYA Vol. 1 No.2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Marcella,  G.,  &  Downes,  R.  (1999). Security  Cooperation  in  the  Western  Hemispherer: Resolving the Ecuador-Peru Conflict. Miami: North-South Center Press.
Mares, D. (2001). Violent Peace: Militarized Interstate Bargaining in Latin America. New York: Columbia University Press.
Owen, J. M. (1994). How Liberalism Produces Democratic Peace. International Security , 87- 125.
Palmer, D. S., & Mares, D. R. (2012). Power, Institutions, and Leadership in War and Peace: Lessons from Peru and Ecuador, 1995 – 1998. Texas: University of Texas Press.
Political Database of the Americas. (2009). Democracy and Citizen Security . Retrieved from PDBA: https://pdba.georgetown.edu/Security/security_e.html
Radcliff, S. A. (1998). Frontiers and Popular Nationhood: Geographies of Identity in the 1995
Ecuador-Peru Border Dispute. Political Geography , 277.
Radcliffe, S. A. (2007). Culture and Development in a Globalizing World: Geographies, Actors and Paradigms. Development in Practice , 156-158.
Ravlo, H., & Gleditsch, N. P. (2000). Colonial War and Globalization of Democratic Values.
Silalahi, U. (2006). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press.

## COPYRIGHT

## Copyright (c) 2021 Ahmad Daniel Kusumah Anshary
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0
International License .