## MEDIA
Jurnal Filsafat dan Teologi https://jurnal.stfsp.ac.id/index.php/Media
e-ISSN: 2746-5276 p-ISSN: 1412-3010 Vol. 4, No. 2, September 2023

## Urgensi Etika bagi Komunikasi Politik
Michael Carlos Kodoati a, 1
a Magister Filsafat STF Driyarkara Jakarta
1 michael.carlosk@driyarkara.ac.id

## ABSTRACT :
The  writing  aims to  observe  the  urgency  of  ethics  for  political  communication. Through  literature  research  on  Brian  McNair's  thought,  one  crucial  question  is revealed,  is  the  increasing  role  of  mass  communication  in  the  political  process "good"  or  "bad"  for  democracy?  McNair  shows  that  political  interaction  in  the public sphere is dirty and not by democratic ideals. In the end, it was found that political communication is a philosophical problem, in this case, ethics. However, bringing up the term political communication ethics ultimately fell on an oxymoron understanding.  Even  so,  for  the  sake  of  democracy,  there  needs  to  be  an understanding  that  the  ethics  of  political  communication  is  necessary  after considering the dangers of political communication without ethics.

## ABSTRAK :
Tulisan  ini  disusun  untuk  melihat  urgensi  etika  bagi  komunikasi  politik.  Melalui penelitian  pustaka  pada  pemikiran  Brian  McNair  terungkap  satu  pertanyaan penting, apakah meningkatnya peran komunikasi massa dalam  proses politik itu "baik" ataukah "buruk" bagi demokrasi? McNair menunjukkan interaksi politik di ruang  publik  merupakan  arena  yang  kotor  dan  tidak  sesuai  dengan  cita-cita demokrasi.  Pada  akhirnya,  ditemukan  bahwa  komunikasi  politik  merupakan problematika  filosofis,  dalam  hal  ini,  etika.  Namun  memunculkan  istilah  etika komunikasi politik pada akhirnya jatuh pada pemahaman oxymoron . Meski begitu, demi demokrasi, perlu ada pelurusan pemahaman bahwa etika komunikasi politik justru perlu setelah menimbang berbahayanya komunikasi politik tanpa etika.

## Copyright © 2023, Author
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Pendahuluan
Indonesia  sedang  mempersiapkan  diri  melaksanakan  pemilihan  umum  (Pemilu) untuk  memilih  pimpinan  negara  dan  wakil  rakyat  periode  2024-2029.  Dalam  proses tersebut, terjadi komunikasi politik di antara pelaku politik dan khalayak warga.  Menurut Denton dan Woodward dalam McNair, komunikasi politik adalah diskusi yang sungguh- sungguh mengenai alokasi sumber daya publik (pendapatan), wewenang pejabat (siapa yang diberikan  kuasa  membuat  keputusan  hukum,  legislatif  dan  eksekutif)  dan  sanksi  resmi

## A R T I C L E   I N F O
A RTICLE H ISTORY : Submitted: 23 June 2023 Revised: 12 July 2023 Accepted: 14 July 2023
K EYWORDS : Democracy, Ethics of Political Communication, Journalism, Mass Media, Oxymoron, Public Sphere
K ATA - KATA K UNCI : Demokrasi, Etika Komunikasi Politik, Jurnalisme, Media Massa, Oxymoron, Ruang Publik
D OI : https://doi.org/10.53396/media .v4i2.202
(tindakan  apa  yang  mendapat  penghargaan  atau  hukuman  dari  negara). 1 Dalam  arti  itu, komunikasi  politik  merupakan  diskursus  kehidupan  bernegara  berdasarkan  konstitusi, sesuai tujuan bernegara mengenai alasan apa sebuah negara dibangun dan melandaskan diri pada demokrasi. Komunikasi politik di alam demokrasi terjadi di ruang-ruang publik. Filsuf Jerman, Jürgen Habermas, mencatat sejarah kelahiran demokrasi ruang publik kritis muncul bersamaan dengan media massa yang memicu dimensi rasional kritis sosial. 2 Pada konteks Pemilu, komunikasi politik dapat berarti interaksi antara para pelaku politik dengan warga dengan melibatkan media massa sebagai saluran pesan politik.
McNair  mengidentifikasi  interaksi  politik  kotor  di  ruang-ruang  publik 3 yang menegaskan  identifikasi  mengenai  rusaknya  ruang  publik  demokratis  yang  pernah dilakukan  Habermas. 4 Dalam  konteks  Pemilu  2024,  menarik  bagi  penulis  untuk memunculkan refleksi  filosofis  mengenai  komunikasi  politik  Indonesia.  Jika  komunikasi politik  merupakan  diskursus  mengenai  kehidupan  bernegara  yang  demokratis,  proses- proses politik dalam Pemilu ini perlu mendapat panduan etis agar sesuai dengan koridor berdemokrasi.  Apakah  mungkin  etika  digunakan  untuk  memandu  proses-proses  politik bersih  yang  demokratis  dalam  realitas  politik  yang  kotor?  Pertanyaan  ini  memunculkan urgensi mengenai pentingnya etika komunikasi politik. Namun, Louis Alvin Day membuka perdebatan bahwa  memunculkan istilah “etika komunikasi  politik”  merupakan oxymoron . Bagi Day, istilah ini bertentangan satu sama lain. Mana mungkin komunikasi politik dalam prosesnya  menggunakan  cara-cara  propaganda  negatif  bahkan  cenderung  menghalalkan segala cara dapat berpadu dengan etika yang membahas soal moralitas? 5 Pemikiran Day ini senada  dengan  Alois A.  Nugroho yang  dalam tulisannya  bertanya: mengapa  komunikasi politik perlu etika? Bukankah istilah "etika komunikasi politik" sendiri merupakan sebuah oxymoron ? Oxymoron ialah  ungkapan  yang  memuat  pertentangan  dalam  dirinya  sendiri. Nugroho menjelaskan, bahwa jika "etika komunikasi politik" merupakan sebuah oxymoron ,
1 Robert E. Denton (Jr.) dan Gary C. Woodward dalam Political Communication in America sebagaimana dikutip Brian McNair, An Introduction to Political Communication (London dan New York: Routledge, 2018), 3.
2 Michael Carlos Kodoati, Kritik Jürgen Habermas atas Media Massa: Prinsip, Debat, dan Relevansi (Tesis Magister, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 2022), 17-19. https://17813.rmwebopac.com/item/RHHDHC_Q5EKujLNyYit- Nw_zObg9AAQsU-A3O_CHg3a-A .
3 Kodoati, Komunikasi  Politik:  Sebuah  Kajian  berdasarkan  Pemikiran  Brian  McNair (Skripsi  Sarjana,  Sekolah  Tinggi Filsafat
Driyarkara, 2020), i.
https://17813.rmwebopac.com/item/RHHDHC_Q5EKujLNyYit- Nw_qV3tPZlEVkOlo8bzdeNl_Q.
4 Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society , trans. Thomas Burger & Frederick Lawrance (Cambridge, USA: The MIT Press, 1989), 159-238.
5 Louis Alvin Day, Ethics In Media Communication: Cases And Controversies (Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2006), vi.
terkandung  prasangka  bahwa  komunikasi  politik  pada  dasarnya  ialah  tidak  etis. 6 Istilah "etika  komunikasi  politik"  mengandung  kontradiksi  dalam  dirinya  sendiri,  karena komunikasi  politik  secara  hakiki  bertentangan  dengan  etika. 7 Rasanya  sulit  untuk menghadirkan suatu “etika komunikasi politik” jika melihat realita komunikasi politik itu sendiri sebagai pertandingan tinju, 8 duel maut, 9 dan pertarungan kelas berat. 10
Pada  akhirnya  dapat  disimpulkan,  baik  Day  maupun  Nugroho 11 ,  telah  sepakat bahwa istilah etika komunikasi politik tidak lumrah. Tetapi ada suatu urgensi untuk tidak berhenti pada kesimpulan tersebut. Realita adanya praktik kotor dalam komunikasi politik kontemporer  menunjukkan  pentingnya  etika  komunikasi  politik. Mengapa?  Untuk  tetap tegak, demokrasi membutuhkan ruang publik yang sehat sesuai cita-cita demokrasi, yakni suatu  proses-proses  komunikasi  politik  yang  beretika  dan  sesuai  cita-cita  demokrasi  itu sendiri. Penulis melihat bahwa etika komunikasi politik perlu dikembangkan. Dalam tulisan ini  penulis  mempertajam  diskusi  mengenai  urgensi  etika  komunikasi  politik;  apakah komunikasi  politik  berdampak  baik  atau  sebaliknya  buruk  bagi  demokrasi?  Untuk kebutuhan melihat urgensi etika bagi komunikasi politik, penulis mencoba menyodorkan pertanyaan untuk dijawab dalam analisa-analisa di dalam tulisan ini: bagaimana demokrasi tanpa etika komunikasi politik? Apa tepatnya jika komunikasi politik memerlukan etika? Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  pustaka  untuk  menemukan  alasan-alasan kuat secara filosofis bahwa etika komunikasi politik merupakan urgensi bagi proses-proses politik yang terjadi dalam demokrasi kontemporer.

## Perspektif  Demokratis  Suatu  Komunikasi  Politik  menurut  McNair  dan Habermas
McNair,  seorang  sosiolog  yang  fokus  pada  bidang  komunikasi,  dan  Habermas, seorang  filsuf  aliran  teori  kritis  (kadang-kadang  disebut  sosiolog)  yang  terkenal  dengan konsepnya  mengenai  ruang  publik  dan  demokrasi  radikal  (sering  disebut  demokrasi deliberatif, memiliki pendapat senada bahwa ruang publik perlu menjadi ruang diskursus
6 Alois A. Nugroho, Etika Komunikasi Politik (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2011), viii.
7 Nugroho, Etika Komunikasi Politik , viii.
8 “Pengamat:  Prabowo  seperti  Petinju  Ngawur,”  Ken  Girsang:  JPNN,  2  November  2018, https://www.jpnn.com/news/pengamat-prabowo-seperti-petinju-ngawur.
9 “Untuk  Apa  Presiden  Joko  Widodo  Berlatih  Tinju,”  Kasihanto  Anto:  Pep  News,  4  Maret  2018, https://www.pepnews.com/2018/03/04/untuk-apa-presiden-joko-widodo-berlatih-tinju.
10 “Sandiaga  Uno:  Ini  Pertarungan  Tinju  Kelas  Berat,”  Valdy  Arief:  Tribun  News,  29  Maret  2016, https://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/03/29/sandiaga-uno-ini-pertarungan-tinju-kelas-berat.
11 Kodoati, Komunikasi Politik, 101.
yang kritis. McNair melihat, bahwa komunikasi politik ada dalam rangka mengangkat isu- isu  ke  ranah  publik,  agar  diperdebatkan,  dirundingkan  dan  diselesaikan. 12 Diskursus semacam  ini  dalam  pemikiran  Habermas  ialah  segala  sesuatu  mengenai  kehidupan masyarakat untuk tujuan mengatur kehidupan bersama mereka. 13
McNair  sendiri  melandaskan  pemikirannya  mengenai  komunikasi  politik  pada Habermas,  terutama  dalam  melihat  perkembangan  komunikasi  politik  seiring  kelahiran demokrasi itu sendiri. McNair sepakat dengan pemikiran Habermas 14 bahwa ruang publik harus bisa diakses oleh semua warga dan akses informasi haruslah tersedia. Bagi McNair, hal  ini  perlu.  Keterbukaan  terhadap  partisipasi  semua  pihak  merupakan  alasan  lahirnya demokrasi.  Demokrasi  mengasumsikan  adanya  "keadaan  terbuka ” di  mana  rakyat diperbolehkan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan diberi akses menuju media dan  jaringan  informasi  lain  yang  memungkinkan  terjadinya  advokasi.  Bagi  Habermas, kemungkinan  advokasi  karena  akses  kepada  media  sebagai  saluran  sangat  penting. Habermas menunjukkan perkembangan ruang  publik Inggris abad ke-18 15 yang ditandai dengan bangkitnya surat kabar yang menyediakan informasi, opini, komentar, kritik, yang memfasilitasi debat antar golongan borjuasi dan terdidik. Kekuatan ruang publik ini pada akhirnya  menggantikan  sistem  politik  dari  feodal  kepada  demokrasi  yang  sarat  kritik  di ruang-ruang publik. Menurut penulis, itulah komunikasi politik. Demokrasi mengandaikan adanya interaksi politik sesuai cita-cita demokratis.
Komunikasi  politik  dalam  perspektif  demokrasi  sejatinya  merupakan  kebebasan yang  setara  bagi  setiap  individu  untuk  berbicara  di  ruang  publik.  Komunikasi  politik demokratis bukan lagi arena era feodal yang menyajikan tontonan perayaan kemuliaan raja di ruang-ruang publik, di mana rakyat hanya pasif sebagai penonton, yang tidak memiliki ruang untuk berbicara dalam diskursus. Dalam demokrasi, setiap individu diberi kebebasan dari dominasi kekuasaan negara. 16 Kebebasan itu melahirkan kondisi-kondisi demokratis dengan prinsip-prinsip berikut: (a) Kekuasaan negara dilegitimasikan dari kehendak orang- orang  secara  kolektif. 17 Singkatnya,  kedaulatan  rakyat  melalui  perwakilan.  Demokrasi memberikan hak bagi setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri dan ikut serta dalam
12 McNair, An Introduction to Political Communication , 227.
13 F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 128-129; Gusti A. B. Menoh, Agama dalam Ruang Publik (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 57.
14 Kodoati, Komunikasi Politik, 115-118.
15 McNair, An Introduction to Political Communication , 20.
16 McNair, 18.
17 Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: Gramedia, 1987), 369.
proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat. Artinya bahwa di luar persetujuan masyarakat tidak ada orang atau kelompok orang yang berhak menentukan apa yang  harus  dilakukan  oleh  orang  lain  atau  bagaimana  masyarakat  harus  ditata  dan dikembangkan. Prinsip ini berkembang menjadi pemilihan umum untuk memilih siapa saja yang  berhak  membuat  undang-undang  dan  melaksanakan  fungsi  penataan  masyarakat. Kedaulatan rakyat melalui perwakilan ini membuahkan pilar demokrasi pertama dan kedua yaitu lembaga eksekutif dan legislatif sebagai produk dari pemilihan umum. (b) Kebebasan individu setiap manusia dalam bentuk kedaulatan rakyat bersifat terbatas. 18 Keterbatasan ini menjelaskan bahwa kemerdekaan setiap orang dijamin, tetapi juga kemerdekaan yang bertanggung  jawab,  bebas  tetapi  tertib.  Kedaulatan  rakyat  bukan  berarti  demokrasi langsung atau segala keputusan diambil oleh rakyat. Ada kontrol demokratis  yang efektif melalui demokrasi representatif. Atas dasar ini pula kekuasaan legislatif dibentuk. Legislatif memiliki  fungsi  representatif  sekaligus  membuat  hukum  atau  undang-undang  yang digunakan untuk mengatur hak setiap orang. Lembaga yudikatif sebagai pilar ketiga dari demokrasi  akan  menjalankan  tugasnya  dalam  memastikan  hukum  ditegakkan.  (c) Demokrasi itu sarat keterbukaan. 19 Tetapi keterbukaan dalam demokrasi bukan tanpa batas. Demokrasi  menganut  keterbukaan  ( publicity )  dalam  pengambilan  keputusan,  maka kekuasaan  negara  akan  bertindak  dengan  kesadaran  bahwa  selalu  ada  yang memperhatikannya.  Dalam  kondisi  ini,  akan  ada  pendapat  umum  sebagai  sarana  untuk menyajikan  kebijakan  yang  salah,  suatu  keteledoran  atau  penyalahgunaan  wewenang. Singkatnya,  kesalahan  akan  sulit  disembunyikan  di  hadapan  masyarakat.  Dalam  cita-cita demokrasi  modern,  tekanan  pendapat  umum  itu  luar  biasa.  Pemerintah  tidak  dapat bertindak  seakan-akan  masyarakat  tidak  ada.  Keterbukaan  itu  bukan  hanya  suatu  fakta, melainkan suatu tuntutan etis: karena pemerintah bertindak demi dan atas nama seluruh masyarakat, seluruh masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukannya. Fungsi dari prinsip-prinsip ini dijalankan oleh media massa atau pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi.
Bertumpu  pada  kondisi-kondisi  demokratis  dengan  prinsip-prinsip  tersebut, McNair  mengemukakan  beberapa  ciri  penentu  sebuah  rezim  demokrasi. 20 Pertama , konstitusionalitas. Dalam ciri ini, harus ada sejumlah prosedur dan aturan yang disepakati untuk menetapkan tata cara pemilihan umum, perilaku pemenang dan kegiatan yang boleh dilakukan oleh pihak penantang. Prosedur dan aturan ini biasanya dituangkan dalam sebuah
18 Magnis-Suseno, Etika Politik , 369-370.
19 Magnis-Suseno, 370-373.
20 McNair, An Introduction to Political Communication , 18.
undang-undang. Kedua ,  partisipasi.  Rakyat  yang  berpartisipasi  dalam  proses  demokrasi haruslah  rakyat  dalam  proporsi  yang  substansial.  Proporsi  substansial  ialah  partisipasi rasional dari publik berpengetahuan seperti yang disyaratkan oleh demokrasi. Ketiga , pilihan rasional. Kondisi ketiga dalam demokrasi ini  yaitu tersedianya pilihan dan mensyaratkan kemampuan warga untuk menentukan pilihannya secara rasional. Demokrasi dalam hal ini mengandaikan  bahwa  tindakan  "memilih  secara  rasional"  mengasumsikan  keberadaan warga yang telah berpengetahuan dan terdidik. Dengan ciri-ciri demokratis semacam itu dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  komunikasi  politik  dalam  perspektif  demokratis  berarti interaksi-interaksi  politik  yang  mengandaikan  adanya  jaminan  hukum,  partisipasi  yang berkualitas substantif dan yang terpenting yaitu rasionalitas warga terdidik dan kritis.

## Realitas Komunikasi Politik Kontemporer
Kunci komunikasi politik kontemporer yakni interaksi politik antara pelaku politik dengan  warga  dengan  media  massa  sebagai  saluran.  Hubungan  antara  pelaku  politik terutama kekuasaan politik dengan warga harus mengandung dimensi demokratis jika yang dimaksud  yaitu  komunikasi  politik  dalam  perspektif  demokrasi.  Komunikasi  politik semacam ini tentu dipandang tidak perlu dalam sistem otoriter. Otoritarianisme merupakan antithesis  demokrasi.  Selain  hilangnya  kebebasan,  hak  dan  keterbukaan,  otoritarianisme tidak mengenal jaminan hukum, partisipasi yang berkualitas substantif dan dorongan untuk menjadikan warga sebagai individu yang cerdas dan kritis.
Dalam  bentuk  otoritarianisme  itu,  juga  berarti  bahwa  fungsi  saluran  pesan komunikasi politik seperti media massa berbanding terbalik dengan keadaanya pada rezim demokrasi.  Bagi  Habermas,  ruang  publik  berisi  media  massa  kritis  yang  bertugas menegakkan prinsip keterbukaan publik dalam demokrasi. McNair menegaskan argumen Habermas  itu.  Media  massa  dalam  ruang  publik  demokratis  memiliki  tugas  untuk mengawasi, memantau: menginformasikan kepada warga apa yang terjadi di sekitar mereka, bertindak  obyektif,  netral,  dengan  itu  mengutamakan  fakta,  menyediakan  ruang  publik untuk  diskusi  perbedaan wacana  politik  publik,  sekaligus menjadi  sarana  publisitas  yang netral bagi penguasa agar mendorong publik untuk menentukan pilihan yang rasional, dan menjadi saluran persuasi pada pemilu. 21 Dalam sistem otoriter, tugas media massa sebagai saluran  ruang  publik  semacam  ini  tidak  ada.  Otoritarianisme  sebagaimana  diidentifikasi Habermas  yaitu 22 bagaimana  negara  campur  tangan ke  dalam  pembentukan pendapat di dalam  ruang  publik,  mengontrol  media  massa  secara  ketat  dengan  alasan  keamanan
21 McNair, An Introduction to Political Communication , 24 & 25.
22 Hardiman, Demokrasi Deliberatif , 138.
nasional, menstigma pihak-pihak yang berbeda pendapat sebagai subversif, menghalang- halangi aspirasi-aspirasi spontan kelompok-kelompok dalam masyarakat dan tidak memiliki sensibilitas  terhadap  masalah-masalah  politis  yang  sesungguhnya  dan  mengabaikan solidaritas sosial. Jelas bahwa otoritarianisme tidak menyediakan ruang komunikasi politik sebagaimana cita-cita demokrasi. Tetapi bagaimana dengan komunikasi politik demokratis yang bias dan terlihat sama saja dengan sistem otoriter?
Habermas mengidentifikasi komunikasi politik kontemporer sebagai “industri”. 23
Industri  komunikasi  politik  menggambarkan  "siapa  mendapat  apa"  dan  nilai-nilai  moral yang dipegang teguh akan selalu berjumpa dengan kepentingan pribadi, loyalitas, atau pun pemodal. Dalam industri komunikasi politik, media massa justru bersekongkol menutupi kebijakan,  keteledoran  dan  penyalahgunaan  wewenang.  Industri  komunikasi  politik menyediakan teknik persuasi paling canggih dan mutakhir untuk membangun citra politisi. Berbagai intrik politik antara media dan penguasa terjadi. Iklan politik memunculkan politik pencitraan 24 dengan  mengutamakan  mitos  dan  simbol, 25 membuat  iklan  dengan  materi- materi  keberhasilan  suatu  rezim  kekuasaan. 26 Intensinya  yaitu  menyerang  lawan  politik, berusaha mencitrakan diri secara positif, sebaliknya membuat agar lawan politik menjadi buruk di mata publik. 27 Iklan politik membangun citra kampanye politik yang negatif dan kotor. 28 Iklan berarti menempatkan pesan organisasi di media berbayar. 29 Distingsi antara orang  kaya  dan  orang  miskin  menciptakan diskriminasi  bagi  mereka  yang  tidak  mampu bersuara  karena  kurangnya  modal.  Orang  kaya  akan  mudah  berkuasa,  sementara  yang kekurangan biaya  semakin  sulit mengakses kekuasaan.  Iklan selalu  berhubungan dengan uang, maka strategi membuat iklan yang berhasil berarti melibatkan beragam orang yang berurusan dengan kepentingan uang seperti kehumasan politik dan agen iklan umum yang kapitalistis. Seluruh kepentingan di dalam kehumasan maupun agen digerakkan oleh modal yang besar agar mampu membangun strategi jitu untuk memproduksi iklan yang berhasil. Untuk  membangun  citra  politisi  dalam  sebuah  iklan  politik  khususnya,  sumber  daya kehumasan menggunakan agenda palsu yang sudah diatur, misalnya: aksi sosial di tengah masyarakat, ketokohan politisi dalam partai, kehidupan keluarga politisi yang harmonis dan
23 Habermas, The Structural , 2, 220, 236.
24 McNair, An Introduction to Political Communication , 109.
25 McNair, 111.
26 McNair, 113.
27 McNair, 109-115.
28 McNair, 134.
29 Bolland sebagaimana dikutip McNair, 103.
bahagia.  Untuk  membangun  citra,  kehumasan  politik  akan  melakukan  manipulasi peristiwa, 30 intrik-intrik politik internal partai, 31 pengelolaan informasi yang memungkinkan publik  tidak  bisa  mengakses  informasi  yang  benar. 32 Terakhir,  media  massa  jatuh  pada komersialisasi  karena  perannya  sebagai  saluran  bagi  penayangan  iklan.  Akibatnya, masyarakat  tidak  lagi  kritis  membuat  keputusan  politik.  Masyarakat  semacam  ini terpengaruh kontrol industri yang memproduksi citra yang palsu. 33 Alienasi yang pernah diutarakan Herbert Marcuse 34 pun terkait di sini.
Dari  perspektif  praktis  di  mana  penulis  mengalaminya  sebagai  jurnalis, 35 komunikasi politik kontemporer sarat dominasi tidak terkontrol dari pemodal. Media massa berhadapan  dengan  kekuatan  kapitalisme  yang  kuat.  Kepemilikan  mengandaikan  kuasa terhadap media. Pemodal berkuasa menentukan siapa reporter yang pantas dipromosikan menjadi  penyiar  dan  biasanya  syarat  yang  digunakan  menyangkut  loyalitas  terhadap pemodal.  Pemodal  juga  bebas  untuk  condong  kepada  calon  politik  yang  berpeluang menang  menurut  survei  atau  calon  politik  yang  memiliki  kepentingan  langsung  dengan pemodal. Pilihan ini memengaruhi bagaimana media fokus pada peliputan terhadap salah satu calon saja dan menolak peliputan calon lain. Pemodal yang memiliki ambisi politik atau juga  sudah  menjadi  politisi  menggunakan  media  miliknya  untuk  menayangkan  agenda politiknya atau partainya, menayangkan iklan citra dirinya dan partainya, juga menayangkan lagu-lagu khas partainya, bahkan dalam jam tayang buletin pemberitaan agenda partai bisa menjadi berita utama.
Media  massa  juga  terpengaruh  kekuasaan  politik.  Posisi  politik  dan  kekuasaan berpengaruh terhadap porsi penayangannya di media massa. Jika dekat dengan penguasa, media massa memiliki kesempatan eksklusif dan menjadi pertama atau juga bisa menjadi satu-satunya yang memiliki akses memberitakan informasi penting dari penguasa. Penguasa atau politisi dengan sumber daya yang besar kadang kala tidak bedanya dengan pemodal: ia mampu  memengaruhi  media  dengan  sejumlah  uang,  media  akan  menerima  itu  karena kebutuhannya akan uang dan modal. Konsekuensinya, politisi bisa mengatur pemberitaan untuk menayangkan peristiwa manipulatif dan pencitraan. Politisi hanya ingin diliput oleh
30 McNair, An Introduction to Political Communication, 148-154.
31 McNair, 159-165.
32 McNair, 165-167.
33 Michael  Carlos  Kodoati, “Epikureanisme dan  Stoikisme:  Etika Helenistik  untuk  Seni  Hidup  Modern, ” Media: Jurnal Filsafat dan Teologi 4, no. 1 (2023): 91-102,  https://doi.org/10.53396/media.v4i1.140.
34 Theguh Saumantri, “Konsumerisme Masyarakat Kontemporer m enurut Herbert Marcuse,” Media: Jurnal Filsafat dan Teologi 3, no. 2 (2022): 162-77, https://doi.org/10.53396/media.v3i2.113.
35 Kodoati, Komunikasi Politik , 109-110.
media  besar  dan  ternama,  atau  juga  media  yang  memiliki  afiliasi  politik  dengannya. Beberapa  media  massa  akan  condong  mendekati  tokoh,  politisi,  atau  penguasa  untuk kebutuhan memenuhi tiras.
Bercermin  pada  cita-cita  komunikasi  politik  demokratis,  realitas-realitas komunikasi  politik  kontemporer  semakin  menunjukkan  wajahnya  yang  kotor.  Apakah komunikasi  politik  berdampak  baik  atau  sebaliknya  buruk  bagi  demokrasi?  Jawabannya jelas, komunikasi politik kontemporer menunjukkan perjalanan yang tidak searah dengan demokrasi. Tetapi demi demokrasi itu sendiri, refleksi yang diinginkan tulisan ini akhirnya tiba pada pertanyaan: bagaimana demokrasi tanpa etika komunikasi politik? Apa tepatnya jika komunikasi politik memerlukan etika?

## Menentukan Etika Komunikasi Politik
Pemilu 2024 akan menjadi arena untuk mengukur sejauh mana komunikasi politik demokratis  Indonesia  berjalan.  Apakah  pimpinan  negara  dan  perwakilan  rakyat  dipilih melalui  cara-cara  demokratis  yang  bersih,  atau  justru  dengan  demokrasi  berbaju otoritarianisme.  Konstelasi  politik  Indonesia  menjelang  Pemilu  2024  memunculkan kekhawatiran  adanya  otoritarianisme  yang  diformulasikan  seakan-akan  demokrasi  oleh kekuasaan politik yang sedang memerintah. Misalnya, banyak pihak menyoroti cawe-cawe 36 Presiden Joko Widodo dalam urusan politik di akhir masa jabatannya yang telah memasuki periode  kedua.  Argumen  politik  penguasa  menyebut  bahwa  Joko  Widodo  tengah mengamankan kebijakannya yang pro-rakyat agar tetap dijalankan oleh pemerintahan yang akan menggantinya. 37 Dalam hal ini penting untuk dilihat bahwa campur tangan penguasa dalam Pemilu terlepas dari baik atau tidaknya motivasi di baliknya tetap saja merupakan ciri-ciri  sistem  otoriter  menurut  Habermas.  Kekuasaan  demokratis  bisa  jatuh  ke  dalam kemungkinan  menyalahgunakan  kekuasaan  politik  jika  demokrasi  tidak  bertumpu  pada dimensi  kritis publik. Bagi  penulis, belajar  dari  argumen-argumen  Habermas, demokrasi tanpa  “papan  pantul”  bernama  ruang  publik  kritis,  alhasil  hanyalah  demokrasi  berbaju otoritarianisme. Menurut Habermas, tidak dapat dibayangkan bahwa sebuah negara yang mengaku  dirinya  demokratis  demi  kesejahteraan  umum  atau  kepentingan-kepentingan publik, pada akhirnya turut campur tangan ke dalam pembentukan pendapat di dalam ruang publik.  Negara  dalam  cara  itu,  menurut  Habermas,  merupakan  bentuk  otoritarianisme.
36 Ikut campur.
37 “Bicara Keberlanjutan Pembang unan, Jokowi: Demi Negara Saya harus Cawe- cawe,” Raka Dwi Novianto: Sindo News, 29 Mei 2023, https://nasional.sindonews.com/read/1112113/15/bicara-keberlanjutan-pembangunan-jokowi-demi- negara-saya-harus-cawe-cawe-1685369136.
Penguasa  negara  tidak  jarang  merasa  bahwa  tindakan  politiknya  sudah  pasti  mewakili masalah masyarakat, padahal itu disusun secara subjektif dari sudut pandangnya sendiri. 38 Menurut  Habermas,  dalam  ruang-ruang  publik  masyarakat  secara  setara  memiliki kedaulatan  untuk  menentukan  pilihan  mengenai  masalah-masalah  yang  ia  miliki.  Bagi Habermas,  ruang  publik  itu “papan  pantul  untuk  masalah - masalah” masyarakat  itu sendiri. 39 Ruang  publik  semacam  itu  dapat  terwujud  jika  ia  transparan,  otonom,  tidak terkooptasi kekuasaan administratif negara dan kepentingan-kepentingan kapitalisme. Ciri otonom itu tidak lain merupakan hak-hak dasar yang secara konstitusional menjamin ruang tindakan  (hak  berserikat  dan  membentuk  perkumpulan),  keamanan  infrastruktur- infrastruktur  media  massa  (kebebasan  pers,  penyiaran,  televisi  dan  kegiatan  publikasi), hubungan dengan sistem politik (hak partai dalam berpartisipasi pada deliberasi-deliberasi publik),  dan  pluralism  (proteksi  terhadap  keberagaman  cara-cara  hidup,  subkultur- subkultur, orientasi kepercayaan dan hak utuh wilayah-wilayah privat). 40
Kecenderungan  demokrasi  tanpa  kontrol  akan  jatuh  pada  model  otoriter. Demokrasi  berbaju  otoriter  hanya  sebagian  kecil  dari  problematika  komunikasi  politik kontemporer  yang  sudah  diuraikan  sebelumnya,  tetapi  secara  umum  disimpulkan  pada bagian  ini  bahwa  komunikasi  politik  tidak  dapat  sejalan  dengan demokrasi  jika  ia  tanpa etika.  Lalu  apa  yang  tepat  jika  komunikasi  politik  memerlukan  etika?  Etika  komunikasi politik yang dimaksud oleh bagian bahasan ini yaitu komunikasi politik yang beretika: di mana  demokrasi  sehat,  publik  berhasil  dididik  menjadi  pemilih  rasional,  dan  fungsi demokrasi pada media berjalan. Pertanyaan penting terakhir yang perlu dijawab: jika etika komunikasi politik perlu, pertama-tama  apakah komunikasi politik merupakan persoalan filosofis, dalam hal ini etika?  Atas pertanyaan ini penulis menyatakan bahwa komunikasi politik  merupakan  persoalan  filsafat,  terlebih  khusus  etika.  Ada  4  argumen  untuk menegaskan ini.
Pertama, komunikasi dan politik sebagai objek material dan formal ilmu etika. Cara- cara berkomunikasi, dinamika politik, arena yang disediakan oleh komunikasi dan politik itu, khalayak  atau  publik dalam  zaman demokrasi  terus berubah, namun  jika  pertanyaan Brian  McNair  apakah  meningkatnya  peran  komunikasi  massa  dalam  proses  politik  itu "baik"  ataukah  "buruk"  bagi  demokrasi 41 muncul  maka  otomatis  terkandung  suatu
38 Hardiman, Demokrasi Deliberatif , 138.
39 Hardiman, Demokrasi Deliberatif , 138.
40 Hardiman, 139.
41 McNair, An Introduction to Political Communication , xii. "A short conclusion makes a tentative effort to answer the question: is the increasing role of mass communication in the political process a "good" or a "bad" thing for democracy?".
kebutuhan penilaian etis bagi suatu proses dalam sistem nilai. Menyelidiki peran komunikasi massa  dalam  proses  politik  berdampak  baik  ataukah  buruk  bagi  demokrasi  merupakan pertanyaan  yang  mengandung  penilaian  moral  yang  menggunakan  prinsip-prinsip  moral yang  terkandung  dalam  cabang  utama  filsafat,  yaitu  etika.  Jika  komunikasi  massa  dan proses-proses politik sebagai produk aktivitas manusia, dilakukan secara sadar dan bebas dan dapat ditentukan segi baik buruk di dalamnya, maka dalam kerangka ini sangat jelas bahwa  komunikasi  politik  merupakan  persoalan  etika.  Menentukan  komunikasi  politik sebagai persoalan etis tentu harus memenuhi ketentuan-ketentuan ilmu etika itu sendiri. J. Sudarminta mengatakan bahwa menentukan segi baik ataukah buruk disebut sebagai objek formal ilmu etika, sedangkan objek materialnya yaitu tindakan manusia atau tindakan yang khas manusia yang dilakukan secara sadar dan bebas. 42
Kedua, komunikasi  politik  merupakan persoalan dasar  dari  pengertian etika.  Jika komunikasi  politik  merupakan  diskusi  yang  sungguh-sungguh  mengenai  alokasi  sumber daya  publik  (terkait  pendapatan),  wewenang  pejabat  (siapa  yang  diberikan  kuasa  untuk membuat keputusan hukum, legislatif dan eksekutif), dan sanksi resmi (tindakan apa yang mendapat penghargaan atau hukuman dari negara), maka terdapat 2 unsur penting dalam konsep ini, yakni diskusi (komunikasi), lalu dinamika dalam nilai-nilai politik (terkait alokasi sumber  daya  publik,  wewenang  dan  sanksi).  Dalam  cara-cara  berdiskusi,  terkandung kelakuan manusia dan di dalam politik sebagai dinamika dari nilai-nilai terkandung suatu sistem  nilai.  Komunikasi  politik  sebagai  diskusi  mendalam  mengenai  politik  dan dinamikanya  merupakan  persoalan  dasar  dari  pengertian  etika.  Etika  secara  etimologis berasal  dari  kata  Yunani  " ethos "  yang  harfiah  berarti  kelakuan  manusia.  Lebih  dari  soal kelakuan manusia, etika disebut sebagai sistem nilai atau juga bisa diartikan sebagai refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas manusia. 43
Ketiga, penilaian  dilema-dilema  komunikasi  politik  berdasarkan  prinsip-prinsip moral. Dalam etika, ada 5 (lima) Prinsip Moral Dasar 44 yang merupakan pedoman umum dan  mendasar  untuk  melakukan  penilaian  moral:  (1)  Prinsip  Sikap  Baik  ( the  principle  of benevolence ), yaitu prinsip moral dasar yang pertama dan yang paling dasariah yaitu prinsip sikap baik atau prinsip kehendak baik,  memiliki kewajiban prima facie, menghendaki yang baik,  berupaya  melakukan  yang  baik  dan  menghindarkan  yang  jahat.  (2)  Prinsip  Tidak Melakukan Yang Jahat/ Merusak/ Merugikan ( the principle of non maleficence ), yaitu sikap baik
42 J. Sudarminta, Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 4.
43 Sudarminta, Etika Umum , 3 & 4.
44 Sudarminta, 170-176.
terhadap segala sesuatu yang ada dan khususnya terhadap orang lain yang kita jumpai atau hadapi, minimal menuntut kita untuk tidak melakukan yang jahat, merugikan atau merusak kebaikan  yang  ada.  (3)  Prinsip  Melakukan  Yang  Baik  ( the  principle  of  beneficence ),  yaitu perwujudan  secara  lebih  maksimal  untuk  mengusahakan  perbuatan  yang  baik,  memilih tindakan yang membawa manfaaat bagi semua pihak yang tersangkut dan memilih tindakan yang  akan membawa  akibat  baik  yang  lebih besar  daripada  akibat buruknya.  (4)  Prinsip Keadilan ( the  principle of justice ),  yaitu memberikan kepada  setiap orang  apa  yang  menjadi haknya, juga menuntut agar setiap orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama, sebanding dan agar padanya diberikan apa yang menjadi haknya, dan (5) Prinsip Otonomi ( the  principle  of  autonomy ),  yaitu  menghormati  kebebasan  manusia  untuk  memilih, menentukan  diri  dan  bertindak  tanpa  paksaan  dari  luar  dirinya.  Prinsip-prinsip  ini  bagi penulis dapat menjadi dasar teoritis untuk mengidentifikasi, apakah suatu tindakan tertentu dapat dinilai secara etis. Dengan cara ini, dilema-dilema yang memenuhi penilaian moral dapat  disimpulkan  sebagai  persoalan  etika.  Misalnya,  kelahiran  iklan  politik,  bangkitnya politik  pencitraan  dan  membuat  agar  iklan  berhasil  menyerang  lawan  politik (menghancurkan karakter pribadi seseorang). Berdasarkan prinsip moral, kehendak tidak baik  untuk  menyerang  orang  lain  dan  membuat  orang  lain  terlihat  buruk,  bertentangan dengan prinsip sikap baik, prinsip tidak melakukan yang jahat/ merusak/ merugikan, dan prinsip melakukan yang baik. Lalu manipulasi peristiwa, intrik-intrik politik internal partai, pengelolaan informasi  yang  memungkinkan  publik  tidak  bisa  mengakses informasi  yang benar,  permainan  uang  dalam  hubungan  antara  media  massa  dan  politisi  secara  etis merupakan tindakan buruk, merugikan kehidupan sosial, dan bertentangan dengan semua prinsip  moral  dasar  yang  ada.  Kemunculan  kelompok-kelompok  pejuang  isu  dan munculnya  aliansi-aliansi  yang  melahirkan  perang  dengan  memanfaatkan  sarana  saluran media massa. Media massa menjadi ruang yang akomodatif kehadiran kelompok-kelompok ini.  Dilema  ini  menjadi  persoalan  etika  ketika  ditemukan  adanya  media  yang  pilih  kasih terhadap pejuang isu tertentu, lebih mengutamakan isu yang menghasilkan uang yang lebih banyak bagi institusinya. Suatu perjuangan isu yang mementingkan perubahan secara positif dalam  masyarakat  dengan  cara-cara  yang  baik  tentu  akan  berhasil  membawa  perubahan yang baik. Proses yang mendukung itu tentu cara-cara tanpa kekerasan, demonstrasi damai yang  tidak  merusak  dan  tidak  merugikan,  media  berpartisipasi  tanpa  dibayar  karena terpanggil  untuk  melakukan  perubahan,  tetapi  juga  penguasa  diajak  berdialog  secara rasional agar perubahan bisa dilakukan bersama. Menjadi tidak etis ketika dalam proses itu hadir  tindakan  kudeta  berdarah,  demonstrasi  merusak  dan  menggangu  fasilitas  publik, media terlibat untuk membingkai isu yang menguntungkan institusinya. Dalam penilaian moral,  dilema-dilema  ini  bertentangan  dengan  seluruh  prinsip  moral  dasar.  Dalam  era
digital,  muncul  iklan  politik  berupa  plesetan-plesetan  dan  reka-bentuk  gambar  digital. Laman  situs  berita  nasional  www.liputan6.com  mencatat,  kampanye terbuka  Pemilihan Umum 2019 Indonesia membukukan belanja iklan sebesar Rp 602,98 miliar dengan total 14.234 iklan televisi. Belanja iklan tersebut berlangsung selama 21 hari dari 24 Maret-13 April 2019 di 13 stasiun TV nasional. 45 Iklan politik berarti penempatan pesan organisasi di media berbayar. Fungsinya menginformasikan pesan politik politisi agar ia unggul di hati rakyat. Media secara organisatoris adalah industri komersial yang memungkinkan menerima uang dari iklan, tetapi media massa juga harus patuh aturan hukum, ketentuan-ketentuan iklan politik yang ditetapkan lembaga pemilihan umum dan batasan-batasan moral layanan periklanan. Terbaru dalam konteks Pemilu 2024, 46 publik berhadapan dengan keputusan KPU  yang  dianggap  mencederai  etika  politik  karena  menghapus  aturan  mengenai sumbangan kampanye. Secara etis, aturan-aturan yang mengatur periklanan dimungkinkan dan bisa dijalankan dengan baik, tetapi ia berpeluang menyimpang ketika media tidak sadar aturan  dan  substansi  demokrasi  dalam  penilaian  moral,  dilema-dilema  ini  berpeluang dipertentangkan dengan  semua prinsip moral dasar.
Keempat, pernyataan  paradigmatik  Laswell.  Alois  A.  Nugroho  mengutip  Harold Laswell menganalisa komunikasi sebagai gejala sosial yang berkaitan dengan propaganda atau  persuasi  politik  pada  masa  perang  Sekutu  melawan  rezim  Nazi-Hitler.  Laswell melakukan  penelitian  yang  mengkristalkan  paradigma  politik  dalam  komunikasi.  Bagi Laswell,  politik  adalah  persoalan  siapa  mendapatkan  apa,  kapan  dan  dengan  cara bagaimana, sedangkan komunikasi ialah urusan mengenai siapa mengatakan apa, kepada siapa, melalui saluran apa dan dengan efek apa. 47 Pemikiran Laswell tersebut bagi penulis menjadi panduan untuk menyimpulkan bahwa komunikasi politik ialah bagaimana politisi berusaha membujuk khalayak melalui kampanye di lapangan terbuka yang disiarkan televisi atau radio agar ia dapat berkuasa dan mengalahkan kandidat yang lain, pada saat yang tepat dan dengan cara yang efisien. Nugroho menunjukkan bahwa "cara-cara paling efisien dan efektif  dan  tepat  dalam  mencapai  tujuan"  memunculkan  problematika  etis. 48 Bahkan menurut  Nugroho,  pertanyaan  etis  lebih  perlu  lagi  diajukan  ketika  kita  memunculkan
45 “Belanja  Iklan  Kampanye  Pemilu  2019  Tembus  Rp602  Miliar,”  Nurmayanti:  Liputan  6,  22  April  2019, https://www.liputan6.com/bisnis/read/3947202/belanja-iklan-kampanye-pemilu-2019-tembus-rp-602-miliar.
46 “Sumbangan  Dana  Kampanye  Tak  Wajib  Dilaporkan,  KPU  Pro  Korupsi?”  Redaksi:  Tinjau,  2  Juni  2023, https://tinjau.id/sumbangan-dana-kampanye-tak-wajib-dilaporkan-kpu-pro-korupsi/.
47 Nugroho, Etika Komunikasi Politik , vii.
48 Nugroho, viii.
pertanyaan "dengan cara bagaimana" dan "tujuan apa yang ingin dicapai" oleh komunikasi politik. 49
Singkatnya, komunikasi politik merupakan persoalan etika karena secara mendasar memenuhi ketentuan-ketentuan dasar etika di mana terletak aktivitas perilaku manusia yang sarat  berbagai  cara  demi  mencapai  tujuan  yang  diinginkannya.  Menentukan  komunikasi politik sebagai persoalan etika sebenarnya berdasarkan anggapan umum  dapat dilakukan dengan mudah karena komunikasi politik dalam dirinya sendiri menunjukkan proses-proses yang  tidak fair dan  tidak  beretika.  Pernyataan  ini  membuka  sebuah  diskusi  menarik mengenai istilah “etika komunikasi politik” i tu sendiri. Komunikasi politik menunjukkan proses-proses yang tidak fair dan tidak beretika. Rasanya banyak pihak akan berpendapat bahwa  memunculkan  istilah  "etika  komunikasi  politik"  merupakan  tindakan  keliru, terdengar  aneh  dan janggal.  Anggapan  umum  mengenai  "sisi  hitam"  komunikasi  politik sudah menjadi bagian dari sejarah komunikasi politik itu sendiri. Sebagai jurnalis, penulis merasa bukan saja banyak tantangan yang muncul antara jurnalis dengan pemodal atau pun penguasa  tetapi  juga  bahwa  teks  etika  dalam  pekerjaan  jurnalisme  hampir  tidak  pernah dibahas. Kalau pun ada, satu tahun satu kali pada peringatan hari pers, atau pada saat bekerja di hari pertama. Etika dalam industri komunikasi massa ini, bagi penulis, sering dibenturkan dengan  kebijakan  redaksi  terhadap  pilihan  politik  atau  kepentingan  pemodal  terhadap publik.  Jurnalis  Indonesia  seperti  penulis,  bisa  memiliki  idealisme  atas  nama  kode  etik jurnalistik tahun 2006 yang mengatur tanggung jawab moral dari setiap kegiatan jurnalistik, meski tanggung jawab moral itu dalam kenyataan di ruang redaksi atau di lapangan tempat peliputan akan sangat berbenturan dengan prinsip loyalitas dan sebagainya.
Cara-cara yang tidak fair dari upaya-upaya persuasi politik mengidentifikasi adanya ketidakcocokan pemunculan istilah "etika komunikasi politik". Istilah ini bertentangan satu sama  lain.  Mana  mungkin  komunikasi  politik  dalam  prosesnya  menggunakan  cara-cara propaganda  negatif  bahkan  cenderung  menghalalkan  segala  cara  dapat  berpadu  dengan etika yang membahas soal moralitas? Tetapi jika komunikasi politik dalam dirinya sendiri menunjukkan  proses-proses  yang  tidak fair dan  tidak  beretika,  bukankah  itu  suatu pernyataan yang menegaskan kandungan kebutuhan etika dalam diri komunikasi politik itu sendiri? Day mengatakan pertentangan ini sebagai oxymoron . Day menyebut bahwa setiap kali istilah "etika media" diperkenalkan ke dalam percakapan yang sopan, seseorang pasti mencemooh referensi  tersebut sebagai  sebuah oxymoron . 50 Day  mengutip komentar  sinis
49 Nugroho, viii.
50 Day, Ethics In Media Communication , xv. "Whenever the term "media ethics" is introduced into polite conversation, someone is sure to ridicule the reference as an oxymoron."
dari  Howard  Good,  koordinator  program  jurnalisme  di  Universitas  Negeri  New  York: "Anda harus merasa kasihan pada saya. Saya mengajar kuliah etika jurnalistik di saat etika tampaknya semakin tidak penting dalam perilaku jurnalis profesional". 51 Anggapan umum seperti ini juga disinggung Nugroho yang dalam tulisannya, bertanya: mengapa komunikasi politik perlu etika? Bukankah istilah "etika komunikasi politik" sendiri merupakan sebuah oxymoron ? Oxymoron ialah  ungkapan  yang  memuat  pertentangan  dalam  dirinya  sendiri. Nugroho menjelaskan, bahwa jika "etika komunikasi politik" merupakan sebuah oxymoron maka terkandung prasangka bahwa komunikasi politik pada dasarnya tidak etis. 52
Mengutip David Hume, Nugroho mengatakan, bahwa sesuatu dari premis-premis tentang yang faktual semata, tidak dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang "yang wajib" ( ought  proposition ).  Dalam  etika,  prinsip  ini  dikenal  sebagai  prinsip  akan  pentingnya pembedaan antara " is-ought ". Dari sebuah pernyataan tentang kenyataan belaka ( is statment ), tidak  boleh  disimpulkan  sebuah  pernyataan  tentang  kewajiban  moral  ( ought  statement ). 53 Memang realitas komunikasi politik kini menyimpang, menunjukkan sebuah "pertandingan berdarah", tetapi berdasarkan  prinsip " is-ought ", tentu "pertandingan berdarah" itu belum pasti sama dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Nugroho mengatakan harus dibedakan apa  yang  faktual  dengan  yang  ideal.  Ideal  itulah  sebagaimana  dikutip  Nugroho  dari Christopher  Lyle  Johnstone  sebagai  "persoalan  etika". 54 Pernyataan  ini  memunculkan optimisme mengenai pentingnya etika komunikasi politik. Jika yang faktual (teknik-teknik komunikasi  politik)  masih  dilakukan  dengan  salah,  yang  ideal  (demokrasi  dan  nilai-nilai moral di dalamnya) seharusnya tetap menjadi pedoman. Teknik-teknik komunikasi politik pada  dasarnya  berpedoman  pada  nilai-nilai  moral  demokrasi.  Dalam  prosesnya  masih terdapat  penyimpangan  maka  ia  harus  didorong  menjadi  semakin  ideal.  Sebagaimana dikatakan  McNair  bahwa  hak  pilih  universal  sesuai  kemajuan  teknologi  dalam  cara-cara
51 Day, xv. "Teachers of media ethics are painfully familiar with the looks of amusement or even disbelief when they acknowledge their complicity in what appears to be a frivolous academic pursuit. A sense of purpose can easily be replaced with a feeling of futili ty, as reﬂected in this cynical remark from Howard Good, the coordinator of the journalism program at the State University of New York: "You ought to feel sorry dergraduate course in journalism ethics at a time when ethics seems to matter less and less in the conduct of professional journalists.""
52 Nugroho, Etika Komunikasi Politik , viii. "(...) bukankah istilah "etika komunikasi politik" sendiri adalah sebuah oxymoron ? Pertanyaan semacam ini mengandung prasangka bahwa komunikasi politik sendiri pada dasarnya adalah tidak etis, Jadi, istilah "etika komunikasi  politik" mengandung kontradiksi  dalam dirinya sendiri, karena "komunikasi  politik" secara hakiki bertentangan dengan "etika". (...) oxymoron , yakni ungkapan yang memuat pertentangan dalam dirinya sendiri, semisal "udang  jumbo",  "fotokopi  (atau  salinan)  asli",  "keluarga-berencana  alamiah",  "pasukan  penjaga  perdamaian",  (...)." Berdasarkan contoh yang ditulis Nugroho tersebut, penulis menangkap oxymoron sebagai ungkapan yang dari dalam dirinya sendiri bertentangan dengan kenyataan. Misalnya Nugroho menyebut "udang jumbo", bukankah udang itu pada kenyataannya berukuran kecil? Kenapa disebut "jumbo", jika "jumbo" berarti "besar", maka ungkapan "udang jumbo" bertentangan dari kenyataan.
53 Nugroho, ix.
54 Nugroho, Etika Komunikasi Politik , ix & x.
persuasi yang dipengaruhi oleh beragam konteks, apa pun itu, harus dipandang positif, demi mewujudkan peradaban manusia yang mendekati demokrasi yang sesungguhnya. Sekali lagi, McNair  mengutamakan  demokrasi.  Jika  demokrasi  merupakan  pandangan  hidup  yang terkandung dalam nilai-nilai moral, mewujudkan demokrasi yang ideal dengan sendirinya akan  diikuti  dengan  terwujudnya  konsekuensi-konsekuensi  yang  ideal  yang  muncul  dari dirinya, termasuk komunikasi politik yang bermoral. Henri Bergson, sebagaimana dikutip Nugroho  mengatakan,  hidup  perlu  diarahkan  kepada  suatu  tujuan ideal,  sebuah  makna, sesuatu yang kita anggap sebagai "yang baik". 55

## Kesimpulan
Dalam terang demokrasi etika komunikasi politik harus kembali ditegaskan sebagai diskusi yang sungguh-sungguh mengenai alokasi sumber daya publik (terkait pendapatan), wewenang pejabat (siapa yang diberikan kuasa untuk membuat keputusan hukum, legislatif dan eksekutif), dan sanksi resmi (tindakan apa yang mendapat penghargaan atau hukuman dari  negara).  Bagi  penulis,  perhatian  kepada  "kesungguhan  diskusi"  itu  sendiri  sangat menentukan  kualitas  etis  dari  komunikasi  politik  itu  sendiri.  Komunikasi  politik  yang beretika dengan sendirinya akan membangun sebuah komunitas masyarakat yang rasional, sejahtera,  dalam  dunia  yang  damai  dan  adil.  Publik  masih  memiliki  harapan  terhadap komunikasi  politik.  Kualitas  etis  harus  terus  diupayakan.  Jika  kualitas  etika  komunikasi politik  ditentukan  oleh  "kesungguhan  diskusi",  atau  bisa  dibalik  "diskusi  yang  sungguh- sungguh/diskusi yang sebenarnya/diskusi yang mendalam", maka seharusnya komunikasi politik yang demokratis mengandaikan peran komunikasi massa dalam memberi ruang yang maksimal antara para pelaku politik, warga dan jurnalis dalam pengembangan jurnalisme publik.
Pengembangan jurnalisme publik sebetulnya menjadi rekomendasi penulis untuk sekedar  menunjukkan  solusi  tentang  bagaimana  etika  komunikasi  politik  dapat dipraktikkan. Media massa dapat dikatakan sumbu penting di antara interaksi kekuasaan politik  dengan  warga.  Demokrasi  sedang  bertugas  mengupayakan  agar  warga  semakin cerdas  dan  kritis.  Demokrasi  juga  memberi  batas-batas  etika  politik  bagi  politisi  agar bertindak  demokratis. Sebagai  jurnalis, penulis  melihat penting  bagi  media  massa  secara demokratis  untuk  berfungsi  demokratis  pula.  Caranya  yaitu  menjadi  independen,  sesuai tuntutan Habermas. 56 Independensi juga dapat diterjemahkan dalam maksud Jeremy Iggers
55 Nugroho, Etika Komunikasi Politik , ix & x.
56 Kodoati, Kritis Jürgen Habermas atas Media Massa, 3.
yang  menyarankan  media  massa  untuk  memiliki  "pendekatan" 57 atau approach untuk menyapa  orang  sebagai  warga  negara  potensial  yang  memiliki  partisipasi  dalam  urusan publik  dan  tidak  hanya  ditempatkan  sebagai  korban  dan  penonton.  Pendekatan  ini merupakan  upaya  membantu komunitas politik  dalam  memecahkan  masalah dan bukan hanya  mengetahui  apa  yang  menjadi  masalah  publik. 58 Dalam  hal  ini,  Iggers  tampak sependapat dengan McNair, bahwa partisipasi masyarakat atau khalayak harus berada pada proporsi  yang  substansial. 59 Dalam  pandangan  Anthony  J.  Eksterowicz,  sebagaimana dikutip  Day,  disebutkan  bahwa  jurnalisme  publik  berkaitan  dengan  pengembangan hubungan yang  produktif dengan komunitas  yang  dilayani jurnalis,  jurnalis  bukan hanya pengamat  tetapi  partisipan  dan  fasilitator  dalam  hubungan  tersebut. 60 Jurnalisme  publik merupakan pendekatan partisipasi khalayak untuk tahu persoalan publik tempat ia hidup, terlibat  dalam  memecahkan  masalah,  tidak  hanya  menjadi  penonton, dan  memiliki  daya juang  dalam  opini-opini  yang  mengubah  komunitasnya.  Sekedar  rekomendasi,  namun penting untuk melihat tugas media massa dalam komunikasi politik demokratis telah jelas sebagai saluran kritis, bukannya saluran pasif sarat komersialisasi dan dominasi kapitalisme dan kekuasaan politik.
Pada bagian akhir tulisan ini, meski apa yang penulis kemukakan ini merupakan telaah  yang  sangat  tidak  memadai  untuk  memberi  rekomendasi  moral  dalam  konteks komunikasi politik, namun ada sebuah harapan agar kita tetap berada di jalur demokrasi, dalam tantangan kemajuan teknologi yang semakin pesat, dan olehnya cita-cita demokrasi tetap menjadi dasar yang tepat bagi dunia. Etika komunikasi politik bukanlah oxymoron , ia relevan. Sebagaimana pemikir etika yang penulis pikir memadai untuk dikutip, yakni Franz Magnis-Suseno dan J. Sudarminta, yang masing-masing mengatakan: bagi semua negara, cita-cita  partisipasi  demokratis  masyarakat  seharusnya  menjadi  titik-titik  acuan  orientasi moral. 61 Bahwa  pengetahuan  tentang  adanya  prinsip  moral  tidak  dengan  sendirinya menjamin orang untuk menjadi baik, tidak berarti bahwa prinsip moral itu tidak diperlukan dalam  komunikasi  politik. 62 Bagi  penulis, prinsip-prinsip moral  dapat menjadi  penuntun bagi semua yang terlibat dalam komunikasi politik dan selalu mengingat bahwa dunia terus berkembang, tetapi kita tidak akan salah arah. Teknologi akan terus mutakhir, tetapi etika
57 Jeremy Iggers . Good News, Bad News: Journalism Ethics And The Public Interest , (UK: Routledge, 1999), 143.
58 Iggers, Good News, Bad News , 143.
59 McNair, An Introduction to Political Communication , 19.
60 Day, Ethics In Media Communication , 222.
61 Magnis-Suseno, Etika Politik , 493.
62 Sudarminta, Etika Umum , 182.
dalam  komunikasi  politik  dapat  menjadi  cara  bagi  banyak  bangsa  dalam  strategi-strategi meraih persetujuan warga.

## Daftar Pustaka
Day, Louis Alvin. Ethics in Media Communication: Cases and Controversies. Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2006. Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society . Cambridge, USA: The MIT Press, 1989. Hardiman, F. Budi. Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius, 2009. Iggers , Jeremy. Good News, Bad News: Journalism Ethics and The Public Interest. UK: Routledge, 1999.
jpnn.com, K en Girsang. “Pengamat: Prabowo seperti Petinju Ngawur,” 2 November 2018. https://www.jpnn.com/news/pengamat-prabowo-seperti-petinju-ngawur. Kodoati, Michael Carlos. Komunikasi Politik: Sebuah Kajian berdasarkan Pemikiran Brian McNair. Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 2020. https://17813.rmwebopac.com/item/RHHDHC_Q5EKujLNyYit- Nw_qV3tPZlEVkOlo8bzdeNl_Q
______ . Kritik Jürgen Habermas atas Media Massa: Prinsip, Debat, dan Relevansi . Tesis Magister, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 2022.
https://17813.rmwebopac.com/item/RHHDHC_Q5EKujLNyYit- Nw_zObg9AAQsU-A3O_CHg3a-A. _______. 2023. “Epikureanisme dan Stoikisme: Etika Helenistik untuk Seni Hidup Modern, ” Media: Jurnal Filsafat dan Teologi 4 (1):91-102. https://doi.org/10.53396/media.v4i1.140. liputan6.com, Nurmayanti. “Belanja Iklan Kampanye Pemilu 2019 Tembus Rp 602 Miliar,” 22 April 2019. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3947202/belanja-iklan- kampanye-pemilu-2019-tembus-rp-602-miliar.
Magnis-Suseno, Franz. Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern . Jakarta: Gramedia,
1987.
McNair, Brian. An Introduction to Political Communication. London dan New York: Routledge,
2018.
Nugroho, Alois. A. Etika Komunikasi Politik . Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,
2011.
pepnews.com, Kasihanto Anto. “Untuk Apa Presiden Joko Widodo Berlatih Tinju,” 4 Maret 2018. https://www.pepnews.com/2018/03/04/untuk-apa-presiden-joko-widodo- berlatih-tinju.
sindonews.com, Raka Dwi Novianto. “Bicara Keberlanjutan Pembang unan, Jokowi: Demi Negara Saya harus Cawe- cawe,” 29 Mei 2023. https://nasional.sindonews.com/read/1112113/15/bicara-keberlanjutan- pembangunan-jokowi-demi-negara-saya-harus-cawe-cawe-1685369136.
Saumantri, Theguh. “Konsumerisme Masyarakat Kontemporer m enurut Herbert Marcuse”. Media: Jurnal Filsafat dan Teologi 3, no. 2 (2022): 162-77. https://doi.org/10.53396/media.v3i2.113.
Sudarminta, J. Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif. Yogyakarta: Kanisius, 2013. tribunnews.com, Valdy Arief. “Sandiaga Uno: Ini Pertarungan Tinju Kelas Berat,” 29 Maret 2016. https://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/03/29/sandiaga-uno-ini- pertarungan-tinju-kelas-berat.
tinjau.id, Redaksi. “Sumbangan Dana Kampanye Tak Wajib Dilaporkan, KPU Pro Korupsi?” 2 Juni 2023. https://tinjau.id/sumbangan-dana-kampanye-tak-wajib-dilaporkan-kpu- pro-korupsi/.