## KAJIAN TERHADAP PASAL 81 PERATURAN PEMERINTAH

## PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI PRESPEKTIF FIKIH HADLANAH
Wahidullah, Athi‟ Nihayatur Ruhmi Asal Lembaga Penulis Artikel wahdiullah@unisnu.ac.id, 151410000469@unisnu.ac.id

## Abstract
Fikih Hadlanah Review of Article 81 Government Regulation in Lieu of  Law  (PERPPU)  Number  1  of  2016  concerning  Child  Protection. This  research  was  conducted  to  find  out  how  the  provisions  of  child protection Article 81 PERPPU Number 1 of 2016 in the Perspective of Fikih Hadlanah. The method used in this research is qualitative in the form  of  library  research,  namely  the  study  used  using  library materials or using literature as a data source. The research approach used is the normative juridical and Islamic legal approach, using the fiqh  theory,  namely  the  Hadlanah  theory.  This  research  results  in conclusions, first the government's efforts to address crimes of sexual violence  against  children,  namely  issuing  PERPPU  No.  1  of  2016 concerning  Child  Protection  by  providing  additional  punishment  in the  form  of  chemical  castration.  The  second  implementation  of castration  in  terms  of  the  study  of  Fikih  Hadlanah,  namely  by  not leaving  the  main  principles  in  maqashid  al-sharia  is  the  basis  for determining the punishment that aims to achieve mutual benefit.

## Keywords
Sexual Violence Against Children, Hadlanah, Castration. Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hadlanah, Kebiri.

## Abstrak
Tinjauan  Fikih  Hadlanah  terhadap  Pasal  81  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  (PERPPU)  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Anak.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui bagaimana ketentuan perlindungan anak Pasal 81 PERPPU Nomor 1 tahun  2016  dalam  Perspektif  Fikih  Hadlanah.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Pendekatan penellitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis  normative  dan  pendekatan hukum  Islam,  dengan  menggunakan  teori  fikih  yaitu  teori  Hadlanah. Penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan,  pertama  upaya  pemerintah mengatasi  kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yaitu menerbitkan  PERPPU  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perlindungan anak  dengan  memberikan  hukuman  tambahan  berupa  kebiri  kimia. Kedua  pelaksanaan  kebiri  ditinjau  dari  kajian  Fikih  Hadlanah  yaitu dengan tidak meninggalkan prinsip pokok dalam maqashid al-syariah merupakan  dasar  penetapan  hukuman  yang  bertujuan  mencapai kemaslahatan bersama.
ISTI‟DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2016. ISSN: 2356-0150

## PENDAHULUAN
Maraknya  kasus  kejahatan  seksual yang  terjadi  akhir-akhir  ini  menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Salah satunya ketidakpuasan terhadap pidana yang dijatuhkan.  Kasus  kejahatan  seksual  yang sering  terjadi  di  antaranya  yaitu  pemerkosaan, sodomi,  bahkan  kasus  kejahatan  luar  biasa yaitu  kasus  kejahatan  seksual  terhadap  anak yang  berujung  pada  tindakan  pembunuhan. Berbagai kasus tersebut, menyebabkan pemerintah  memberikan  perhatian  yang  lebih dengan  mengupayakan  amandemen  undang- undang  perlindungan  anak  untuk  memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan seksual  terhadap  anak.  Hal  ini  dimaksudkan guna  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku kejahatan.
Adanya  peningkatan  kejahatan  seksual terhadap  anak,  khususnya  anak  perempuan menimbulkan  meningkatnya  pula  perhatian masyarakat terhadap peraturan dan penanganan  terhadap  kasus  kejahatan  seksual terhadap  anak.  Berdasarkan  data  yang  dilansir oleh  Komisi  Perlindungan  Anak  (KPAI)  pada 17  juli  2016  di  portalnya,  menunjukkan kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak  meliputi pemerkosaan,  pencabulan,  sodomi,  pedofilia dan lain sebagainya pada tahun 2011 sejumlah 216  kasus,  tahun  2012  sejumlah  412  kasus, tahun  2013  sejumlah  343,  tahun  2014  656 kasus,  tahun  2015  sejumlah  218  kasus,  dan pada  tahun  2016  ini  sejumlah  29  kasus (BankdataKPAI, 2019).
Secara  teoritis,  kekerasan  terhadap anak  dapat  didefinisikan  sebagai  peristiwa pelukaan  fisik,  mental,  atau  seksual  yang umumnya  dilakukan  oleh  orang-orang  yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan  anak  yang  mana  itu  semua diindikasikan  dengan  kerugian  dan  ancaman terhadap  kesehatan  dan  kesejahteran  anak (Suyanto,  2010:  9).  Contoh  paling  jelas  dari
tindak  kekerasan  yang  dialami  anak-anak adalah  pemukulan  atau  penyerangan  fisik berkali-kali  sampai  terjadi  luka  atau  goresan. Namun  kekerasan  terhadap  anak  sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan dan penyerangan  secara  fisik,  melainkan  juga  bisa berupa  berbagai  bentuk  eksploitasi  misalnya melalui  pornografi  dan  penyerangan  seksual secara  langsung  maupun  tidak  langsung  yang sangat merugikan.
Salah  satu  hukuman  yang  dicanangkan oleh pemerintah untuk pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak adalah kebiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun  2002 jo Undang-undang  Nomor  35 tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  (PERPPU)  Nomor  1  tahun 2016 tentang perlindungan anak juga menegaskan  anak  adalah  amanah  sekaligus karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang senantiasa harus dijaga harkat dan martabatnya serta hak-hak sebagai manusia yang seutuhnya.
Sebagai respon dari banyaknya fenomena  kejahaan  seksual  terhadap  anak,
Presiden  Joko  Widodo  pada  25  Mei  2016 menandatangani
Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1  tahun  2016  tentang  perubahan  kedua  atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan  anak.  PERPPU  1/2016  ini kemudian  disahkan  menjadi  undang-undang Nomor  17  tahun  2016  tanggal  9  November 2016  tentang  Penetapan  PERPPU  Nomor  1 tahun  2016  tentang  perubahan  kedua  atas  UU nomor  23  tahun  2002  tentang  perlindungan anak  menjadi  Undang-undang  (UU  17/2016), yang  mengatur  pemberatan  hukuman  bagi pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak  yaitu hukuman  pidana  mati,  seumur  hidup,  dan maksimal  20  tahun  penjara  serta  pidana tambahan  berupa  pengumuman  identitas pelaku.  Selanjutnya  pelaku  juga  dapat  dikenai
tindakan  berupa  kebiri  kimia  dan  pemasangan pendeteksi  elektronik.  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2016  nomor  237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5946).
Melalui  penjelasan  diatas,  penulis bermaksud  mengkaji  peraturan  pemerintah pengganti  undang-undang  (perppu)  nomor  1 tahun 2016 tentang perlindungan anak ditinjau dari  prespektif  Fikih  Hadlanah  sebagai penelitian.  Adapun  pembahasan  yaitu    akan dijabarkan  penulis  yaitu    mengenai  tinjauan Fikih  Hadlanah  tehadap  Pasal  81  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  Yuridis- Normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang mengkaji  undang-undang  dan  data  sekunder lain  yang  berkaitan  dengan  tinjauan  yuridis tentang  perlindungan  anak  dalam  Pasal  81 Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- undang  (PERPPU)  Nomor  1/2016  (Soekanto, 2013:  13).  Penelitian  ini  memiliki  2  sumber data  yang  terbagi  dalam  sumber  data  primer yaitu Pasal 81 Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang  (PERPPU)  Nomor  1  Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak. Adapun data sekunder  dalam  penelitian  ini  yaitu  beberapa buku,  majalah,  jurnal,  artikel,  internet  dan kitab.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan deskriftif-analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dan  dikaitkan  dengan teori-teori  hukum  dan  pelaksanaan  hukum yang  berhubungan  dengan  permasalahan perlindungan  anak  dalam  Pasal  81  Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang
(PERPPU) Nomor 1/2016.
FIKIH HADLANAH
Hadlanah  berasal  dari  kata al-hidlnu yang  artinya  samping  atau  merengkuh  ke samping  (Az-Zuhaili  2011:59).  Ditinjau  dari segi  syara‟  Hadlanah  merupakan  suatu kewenangan  untuk  merawat  dan  mendidik orang  yang  belum  mumayyiz  atau  orang dewasa  tetapi  kehilangan  akalnya.  Munculnya Hadlanah adakalanya pula disebabkan perceraian  atau  karena  meninggal  dunia  di mana  anak  belum  dewasa  dan  tidak  mampu mengurus  dirinya  sendiri.  Karenanya  itu diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung  jawab  merawat  dan  mendidik anak  tersebut  (Alam  dan  Fauzan,  2008:  115). Hukum  Hadlanah  adalah  wajib  karena  anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya.  Karena  itu  Hadlanah  adalah wajib  hukumnya  sebagaimana  wajib  juga dalam  memberikan  nafkah  kepadanya  (Az- Zuhaili, 2011: 60).
Adapun Dasar hukum Hadlanah yaitu : a. Al-Qur‟an
QS. Al-Baqarah : 2
۞ ِْيَْلِماَك ِْيَْلْوَح َّنُىَد َلَْوَأ َنْعِضْرُ ي ُتاَدِلاَوْلاَو ۖ َداَرَأ ْنَمِل َةَعاَضَّرلا َّمِتُي ْنَأ ۚ َّنُهُ تَوْسِكَو َّنُهُ قْزِر ُوَل ِدوُلْوَمْلا ىَلَعَو ِفوُرْعَمْلاِب ۚ اَهَعْسُو  َّلَِإ ٌسْفَ ن ُفَّلَكُت  َلَ ۚ ٌةَدِلاَو َّراَضُت  َلَ ِهِدَلَوِب ُوَل ٌدوُلْوَم  َلََو اَىِدَلَوِب ۚ َكِلََٰذ ُلْثِم  ِثِراَوْلا ىَلَعَو ۗ
َحاَنُج  َلََف ٍرُواَشَتَو اَمُهْ نِم ٍضاَرَ ت ْنَع  الَاَصِف اَداَرَأ ْنِإَف
اَمِهْيَلَع ۗ َحاَنُج  َلََف ْمُكَد َلَْوَأ اوُعِضْرَ تْسَت ْنَأ ُْتُْدَرَأ ْنِإَو ِفوُرْعَمْلاِب ْمُتْيَ تآ اَم ْمُتْمَّلَس اَذِإ ْمُكْيَلَع
ۗ َوَّللا اوُقَّ تاَو ٌ ِصَب َنوُلَمْعَ ت اَِ  َوَّللا َّنَأ اوُمَلْعاَو . ( هرقبلا : 2 \ 233 )
Para  ibu  hendaknya  menyusukan anak-anaknya  selama  dua  tahun penuh,  yaitu  bagi  yang  ingin menyempurnakan  penyusuan,  dan kewajiban  ayah  member  makan dan  pakaian  kepada  para  ibu dengan  cara  ma‟ruf.  Seseorang tidak  dibebani  melainkan  menurut kadar  kesanggupannya.  Janganlah
seorang ibu menderita
kesengsaraan  karena  anaknya  dan seorang  ayah  karena  anaknya,  dan warispun  berkewajiban  demikian. Apabila  keduanya  ingin  menyapih (sebelum  dua  tahun)………  (Al- Baqarah: 2)
b. As- Sunnah
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :
نَاوٍرمَع ِنب للهاِدبَع ِهِّدَج نع ويبا نع  ٍبيَعُش ُنبوُرمَع  ِنَِثَّدَح
تَلاَق اةَأَرما : َوُسَراَي ل ٌءَاعِو ُوَل  ِنِْطَب َناَك اَذَى  ِنِْبا َّنِا ِللها نَأ َداَرَاَو  ِنَِقَّلَط ُهاَبَا َّنِاَو ٌءاَوِح ُوَل يِرْجِح َو ٌءاَقِس ُوَل يِيْدَثَو َوُسَر َاَ  َلاَقَ ف  ِّنِِم ُوَعِ َتْنَ ي ل ِللها : يِحِكنَت َلَ َام ِوِب ُّقَحَا  ِتْنَا ( وححصو مكالحاو يقهيبلاو دواد وباو دحما هاور ).
Dari  hadis  yang  diriwayatkan  oleh Amr  bin  Syuaib  dari  ayahnya,  dari kakeknya,  Abdullah  bin  Amr  bahwa seorang  perempuan  berkata  kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan  perutku  sebagai  tempat
(naungan)-nya,  air  susuku  menjadi minumannya, dan pangkuanku sebagai tempat berteduhnya. Sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dariku”. Maka
Rasulullah  SAW  bersabda,  “kamu lebih  berhak  terhadapnya  selama belum menikah.
Dalam  syariat  Islam  segala  sesuatu yang  telah  ditetapkan  pasti  memiliki  hikmah dan  kebaikan  yang  muncul  setelah  perbuatan itu  dilakukan.  Adapun  Hikmah  yang  dapat  di ambil dari fikih Hadlanah yaitu adanya aturan mengenai  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  mengasuh  anak.  Seperti  memberikan informasi  tentang  prosedur  dan  system pengasuhan yang sesuai dengan Syariat agama yang  telah  ditetapkan  guna  mencetak  generasi yang  baik,  dan  tidak  mengabaikan  hak-hak
anak,  terutama  hak  psikologi  dan  hak pendidikan yang layak.

## PEMBAHASAN
A.  Tinjauan  Fikih  Hadlanah  terhadap ditetapkannya  PERPPU  Nomor  1  Tahun 2016 sebagai Upaya Perlindungan Anak
Perlindungan  anak  adalah  upaya  yang dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi  supaya anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan  secara  wajar,  baik  itu  fisik, mental  dan  sosial.  Perlindungan  anak  adalah suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.
Perlindungan  anak  di  usahakan  oleh setiap  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang- undang No.35 Tahun 2014 menentukan:
“Negara, Pemerintah, pemerintah daerah,  masyarakat,  keluarga,  dan orang  tua  atau  wali  berkewajiban  dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”
Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah : 1. Dasar  filosofis,  pancasila  dasar  kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan, keluarga,  bermasyarakat,  bernegara  dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar  etis,  pelaksanaan  perlindungan anak  harus  sesuai  dengan  etika  profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam melaksanakan kewenangan,  kekuasaan,  dan  kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak
3. Dasar  yuridis, pelaksanaan perlindungan anak  harus  didasarkan  pada  UUD  1945 dan  berbagai  peraturan  perundang- undangan lainnya yang berlaku. Penerapan  dasar  yuridis  harus  secara intergratif,  yaitu  penerapan  terpadu menyangkut peraturan perundang-
undangan  dari  berbagai  hukum  yang berkaitan.
Kekerasan  seksual  yang  terjadi  pada anak  merupakan  persoalan  yang  komplek. Harus dilihat dari sisi upaya untuk melindungi generasi  muda  supaya  tidak  menjadi  korban seiring  berkembangnya  zaman  yaitu  bebasnya pornografi  maupun  pornoaksi  yang  semakin tidak terkendali. Terbitnya
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (PERPPU)  Nomor  1  Tahun  2016  yaitu  akibat dari  lahirnya  kondisi  yang  darurat,  yang sifatnya  memaksa  akibat  semakin  maraknya kasus  dimasyarakat  dan  diharapkan  dapat diorientasikan  untuk  memperbaiki  perilaku pelaku  dan  mencegah  orang  lain  untuk melakukan tindak pidana yang serupa.
Pemberlakuan  PERPPU  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak, adalah  upaya  hukum  yang  harus  konsisten dijadikan  sebagai  pertimbangan  hukum  bagi hakim  dalam  memutuskan  perkara,  supaya PERPPU  tersebut  tidak  hanya  menjadi  suatu norma  yang  kosong.  Tindakan  melindungi yang  dimaksud  adalah  dengan  ditetapkannya peraturan  yang  terkait  didalamnya  dan pelaksanaanya lebih khusus.Perlindungan yang diberikan  dengan  memberikan  jaminan  hak- hak asasi terhadap pihak-pihak tertentu.
Sebagaimana  yang  telah  ditegaskan dalam  UU  No.23  Tahun  2002  dijelaskan definisi  perlindungan  anak  didalam  Bab  1 Ketentuan Umum Pasal 1 (2) yang berbunyi:
“Perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Dengan  adanya  hak  tersebut  di  atas, maka  negara  akan  menjaga  dan  melindungi hak bagi seorang anak yang merupakan wujud dari  perlindungan  anak.  Apabila  ada  dan diketahui  terjadi  pernghilangan  hak  tersebut, maka negara melalui alat negara yaitu penegak hukum  akan  melakukan  tindakan  yang  tegas. Telah  dikemukakan  dalam  kajian  hukum Islam, PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan  Anak  merupakan  upaya  yang dilakukan  pemerintah  dalam  memaksimalkan perlindungan  bagi  anak.  Hukuman  tambahan berupa  kebiri  kimia  merujuk  pada  aspek pemberian  efek  jera  dan  memberi  rasa  takut untuk  melakukannya  bagi  pelaku  lain.  Tidak semua  kejahatan  dapat  langsung  ditentukan hukumannya dalam Islam kecuali pembunuhan dan  perzinahan.  Oleh  karena  itu,  hal  lainnya dapat dikembalikan pada keputusan hakim/pemerintah  untuk  mencari  hukuman yang  terbaik  untuk  kejahatan  yang  telah dilakukannya.
Hakim/pemerintah  dapat  melakukan ijtihad  untuk  mencari  dan  memutuskan hukuman  yang  belum  ada  sebelumnya. Masalah  yang  muncul  baru  dan  hukumnya belum  di  ditegaskan  dalam  dalam nash al- Quran dan hadis secara jelas . Perbuatan tindak pidana dan ancaman hukuman ditentukan oleh penguasa  sebagai  pelajaran  bagi  pelakunya disebut juga ta’zir.
Upaya  pemerintah  dalam  perlindungan anak  yaitu  memelihara  dan  menciptakan kemaslahatan  dengan  memberikan  hukuman kepada  pelaku  kejahatan,  dimana  hukuman tersebut dijadikan sebagai pencegahan. Diterapkannya sanksi di dunia bertujuan untuk mengahapuskan sanksi di akhirat. Hal tersebut karena dengan adanya sanksi menjadi pencegah  manusia  untuk  berbuat  tindakan pelanggaran  dan  perbuatan  dosa,  dan  sanksi tersebut  dijadikan  sebagai  penebus  sanksi akhirat.  Semua  itu  merupakan  upaya  untuk
menyelamatkan manusia dari ancaman kejahatan.
Dasar penjatuhan hukuman yaitu terdapat  dalam  surat  An-Nisa‟  ayat  14,  yang berbunyi:
ُوَلوُسَرَو َوَّلل  ِ ْعَ ي نَمَو ۥ ُهَدوُدُح َّدَعَ تَ يَو ۥ ُوَلَو اَهيِف اادِلََٰ  ااراَن ُوْلِ ْدُي ۥ ٌيِْهُّم ٌااَذَع
Dan  barangsiapa  yang  mendurhakai Allah  dan  Rasul-Nya  dan  melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah  memasukkannya  ke  dalam  api neraka  sedang  ia  kekal  di  dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
Dalam konteksnya, linkungan merupakan faktor pendukung terpenting dalam pelaksanaan  perlindungan  anak.  Terdapat lingkungan yang berpotensi menjadi pendukung tumbuh kembang anak. Disebutkan dalam  kitab Muqaddimah  Ibnu  Rusyd bahwa pengasuhan  terhadap  anak  merupakan fardhu kifayah yang  menjadi  beban  masyarakat. pengasuhan  anak  adalah  kedua  orang  tuanya, apabila  kedua  orang  tuanya  meninggal,  maka masyarakat  yang  harus  memikul  tanggung jawab ini, dalam hal ini negara dan masyarakat yang  paling  berkewajiban  untuk  mengurusnya (Yusuf Azazi, 2001: 35)
Perlindungan  anak  juga  diupayakan dalam  kajian  fikih  Hadlanah  yaitu  dengan mengasuh  anak  yang  masih  kecil  dan memenugi  hak  serta  keburuhan  anak,  seperti melakukan pengawasan, penjagaan, dan pelaksaan dari orang yang mendidiknya. Islam menjadikan  orang  tua  bertanggung  jawab penuh  dalam  pembentukan  kepribadian  anak. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan  bahwa  anak  tidak  akan  rusak tanpa  kelalaian  orang  tua  dalam  mendidik mereka.  Dalam  kaitannya  ini  ibulah  yang berkewajiban  melakukan  Hadlanah  (Tihani, 2013: 217)
Berdasarkan  ketentuan  dari  dalil, sunnah,  dan  Undang-undang  Nomor  1  tahun 1974  tentang  perkawinan  dapat  diketahui bahwa Hadlanah (pemeliharaan anak) merupakan  kewajiban,  tuntutan  secara  sadar bagaimana  pentingnya  pengasuhan  anak  sejak dari  kecil.  Hadlanah  juga  merupakan  syariat agama  yang  harus  dipenuhi  oleh  orang  tua terhadap anak (Departemen Agama, 2001: 22).
B.  Tinjauan  Fikih  Hadhanah  terhadap Konsep Hukuman dalam Pasal 81
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  (PERPPU)  Nomor  1  Tahun  2016 tentang Perlindungan Anak
Kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap anak  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan luar  biasa  ( extra  ordinary  crime )  oleh  sebab itu  juga  membutuhkan  penanganan  yang  luar biasa.  Negara  Indonesia  merupakan  negara yang  menggunakan  dua  jenis  sanksi  pidana sekaligus,  yaitu  berupa  pidana  dan  tindakan. Melalui  penerapan  sistem  dua  jalur,  sistem pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan  keadilan,  baik  bagi  pelaku, korban  dan  masyarakat.  Penetapan  PERPPU Nomor  1  Tahun  2016  memiliki  ruang  lingkup yang  didalamnya  mengandung  esensi  yuridis untuk  mengatur  pemberatan  pidana,  ketentuan pidana  tambahan,  dan  tindakan  lain  berupa sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan syarat-syarat tertentu.
Adapun  hukuman  tambahan  yang tercantum  dalam  PERPPU  Nomor  1  Tahun 2016  yaitu  adalah  kebiri  kimia  ( chemical castration )  bukan  kebiri  fisik  ( surgical castration ). Kebiri kimia merupakan salah satu hukuman  yang  dilakukan  kepada  pelaku kejahatan  seksual terhadap anak.  Kebiri kimia adalah  bagian  dari treatment (perawatan) bukan punishment (hukuman).  Ketentuan tentang  hukuman  kebiri  berdasarkan  Pasal  81 ayat (7) PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 adalah
sesuai dengan pertimbangan (konsideran) yaitu yangmana  telah  menyebutkan  bahwa  sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksuak  terhadap  anak  belum  memberikan efek jera dan belum mampu secara komprehensif  terjadinya  kekerasan  seksual terhadap  anak.  Dalam  hal  ini,  pemerintah menetapkan  PERPPU  Nomor  1  Tahun  2016 yaitu memberlakukan konsep penetapan hukuman dengan konsep penjeraan.
Dalam  PERPPU  Nomor  1 Tahun  2016 terdapat unsur pemberatan yaitu Pasal 81 ayat (3)  dan  (4)  berupa  penambahan  ancaman hukuman dengan ketentuan 1/3 (sepertiga) dari ancaman  pokok,  pidana  mati  dan  pidana seumur  hidup.  Selain  itu  terdapat  pidana tambahan  berupa  pengumuman  identitas pelaku,  pemasangan  alat  deteksi  elektronik, dan  berupa  tindakan  kebiri  kimia.  Ketentuan yang diatur dalam Pasal 81A PERPPU Nomor 1  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak bahwa:
1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  81  ayat  (7)  dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah hukuman pokok dijalani oleh pelaku.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dalam  pasal  81  ayat  (1)  di  bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  dibidang  hukum, sosial, dan kesehatan.
3. Pelaksanaan  kebiri  kimia  dibarengi dengan rehabilitasi.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pelaksanaan  tindakan  dan  rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Oleh  Sujatmiko  selaku  Deputi  Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  RI,
memberikan  pernyataan,  bahwa  hukuman kebiri  bukan  dengan  memotong  alat  vital pelaku, melainkan dengan memberikan suntikan kimia dan dibarengi dengan rehabilitasi.  Proses  rehabilitasi  tersebut  untuk menjaga  pelaku  tidak  mengalami  efek  negatif lain  selain  penurunan  libido.  Suntikan  kimia tersebut  tidak  bersifat  permanen.  Efek  dari suntikan  kimia  hanya  muncul  selama  tiga bulan.  Oleh  karena  itu,  suntikan  kimia diberikan  secara  berkala  melalui  pengawasan ketat  oleh  dokter  dan  ahli  kesehatan. Pengawasan bertujuan untuk memonitor pelaku,  dan  pemberian  suntikan  dilakukan sampai pelaku insaf (Kompas.com).
Pemberian  hukuman  tambahan  berupa kebiri  kimia  dalam  PERPPU  Nomor  1  Tahun 2016,  diberikan  kepada  pelaku  kejahatan kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  telah memenuhi  ketentuan  dalam  Pasal  81  ayat  (4) dan  (5).  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan rasa  keadilan  terhadap  korban,  itu  berarti hukuman  tersebut  memiliki  keseimbangan antara  perbuatan  pelaku  dengan  dampak  yang dirasakan oleh korban.
Pasal 81 ayat (4):
“Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku  yang  pernah  dipidana  karena melakukan  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”.
Pasal 81 ayat (5):
“Dalam  hal  tindak  pidana sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal  76D  menimbulkan  korban  lebih dari  1  (satu)  orang,  mengakibatkan luka  berat,  gangguan  jiwa,  penyakit menular,  terganggu  fungsi  reproduksi, dan/atau  meninggal  dunia,  pelaku dipidana  mati,  seumur  hidup,  atau
pidana  paling  singkat  10  tahun  dan paling lama 20 tahun”.
Hukum Islam ditegakkan untuk memberikan  rasa  aman  pada  manusia  supaya tidak  ada  rasa  takut  akan  ancaman  kejahatan yang dilakukan terhadap sesamanya.
Penjelasan  kelima  tujuan  pokok  ( maqashid Asy-Syariah )  melihat  konsep  penambahan hukuman  kebiri  kimia  dalam  Pasal  81 PERPPU  Nomor  1  Tahun  2016  memiliki uraian sebagai berikut:
1. Perlindungan agama ( hifz al-din) Agama  merupakan  dasar  yang fitrah  dimilliki  oleh  seseorang  dalam menjalani  kehidupan.  Dalam  hukum negara  dikenal  sebagai  hak  asasi manusia  yang  harus  mendapatkan perlindungan  dari  ancaman  pihak manapun.  Pemberian  hukuman  kebiri dalam  konteks  Islam  dalam  Pasal  81 ayat  (7)  bagi  pelaku  kekerasan  seksual terhadap  anak,  keimanan  seseorang dianggap  telah  gugur  atau  telah diciderai  oleh  perbuatannya.  Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah tidak  menjaga  agamanya  dengan  baik. Dengan  hukuman  kebiri  diharapkan pelaku dapat memperbaiki
keimanannya  dengan  cara  bertaubat dengan sungguh-sungguh.
2. Perlindungan jiwa ( hifz al - nafs )
Manusia  wajib  memelihara  dan mempertahankan  hidupnya  ketika  ada yang  mengancam  maupun  menyerang.
Islam  mensyariatkan  pelaku  yang melakukan  tindak  kekerasan  seksual tersebut mendapatkan hukuman seperti qisas,  diyat,  kafarat dan ta’zir .  Dalam konteks  hukuman  kebiri  dalam  Pasal 81 ayat (7) menurut pandangan hifz al- nafs ,  pelaku  dalam  hal  ini  tidak memperhatikan  hak  hidup  bagi  anak
(korban)  kejahatan  kekerasan  seksual. Ketika  tindakan  kekerasan  seksual berakibat pada kematian atau pelukaan, maka  PERPPU  Nomor  1  Tahun  2016 Pasal  81  ayat  (5)  pelaku  dapat dikenakan pidana mati, karena perbuatan  yang  dimaksud  dalam  Pasal 81 ayat (4) terhadap unsur penganiayaan  bahkan  pembunuhan. Apabila pelaku tidak dijatuhi hukuman mati,  maka  dapat  dikenakan  hukuman kebiri  sebagai  upaya  penjeraan  kepada pelaku  untuk  mencegah  terulangnya perbuatan tersebut.
3. Perlindungan keturunan ( hifz al-nasl ) Islam  melarang  perbuatan  yang melanggar  agama  dalam  hal  ini  adalah perbuatan  yang  melanggar  keturunan manusia.  Perbuatan  zina  adalah  salah satu yang merusak keturunan seseorang.  Hukuman  kebiri  dalam konteks  perlindungan  keturunan  yang termuat  dalam  Pasal  81  ayat  (7), kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap anak  dapat  merusak  kehormatan  serta keturunan  bagi  anak  yang  memiliki masa  depan  masih  panjang.  Melihat pertimbangan hak-hak anak, kehormatan  anak  serta  harkat  dan martabat  anak  maka  hukuman  kebiri dapat diberikan kepada pelaku kekerasan  seksual.  Dampak  yang dirasakan  anak  sebanding  dengan diberikannya  hukuman  kebiri  kepada pelaku, apabila pelaku hanya dikenakan  hukuman  penjara,  maka dianggap  tidak  adil  bagi  anak  sebagai korban.  Karena  kehormatan  anak  telah dilindungi oleh undang-undang, pemerintah  dan  negara  (Pasal  52  ayat (1)  UU  No.39  tahun  1999  tentang HAM).
4. Perlindungan akal ( hifz ‘aql )
Akal  merupakan  satu-satunya yang memungkinkan
manusia
mengetahui  segala  sesuatu  baik  itu benar,  salah,  maupun  segala  yang berhubungan dengan kehidupan manusia.  Dalam  konteks  hukuman kebiri  Pasal  81  ayat  (7)  dilihat  dari pandangan hifz  ‘aql, kejahatan  seksual yang terjadi pada anak akan mnegakibatkan  kerusakan  akal  bagi anak, seperti halusinani, stres, dendam, bahkan  berpotensi  untuk  menjadi pelaku  akibat  dari  kekerasan  seksual tersebut.  Dampak  tersebut  tentunya dapat  merusak  masa  depan  anak  yang mempunyai  potensi  untuk  tumbuh  dan berkembang. Dengan pemberatan hukuman yaitu kebiri kimia diharapkan dapat  memperbaiki  perilaku  korban dengan  melakukan  pendidikan  dan pembinaan.
5. Perlindungan harta ( hifz al-mal ) Dalam  Islam  salah  satu  bentuk perlindungan  terhadap  harta  dengan cara melakukan transaksi untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia sangat  dianjurkan.  Karena  manusia hidup membutuhkan biaya untuk dapat hidup  dengan  layak.  Dalam  konteks hukuman kebiri dalam kejahatan kekerasan  seksual  terhadap anak, ketika  anak  tersebut  menjadi  korban khususnya  pasca  trauma  yang  dialami berakibat  pada  ekonomi  keluarga.
Seperti  keluarga  membutuhkan  biaya untuk  memberikan  perawatan  rumah sakit untuk pemullihan terlebih apabila anak korban kekerasan seksual
mengalami  penganiayaan.  Oleh  karena itu,  hukuman  kebiri  kimia  bagi  pelaku kekerasan  seksual  dapat  memberikan pendidikan untuk memperhatikan
dampak atas apa yang telah dilakukannya.
Sebagaimana  dalam  Islam  bahwa tindakan  kekerasan  seksual  terhadap  anak dikategorikan  sebagai  pelanggaran  seks  (zina) yang  sangat  merugikan  korbannya.  Tindakan kekerasan  seksual  berdampak  pada  rusaknya akhlak,  jasmani  serta  utuhnya  ketentraman masyarakat.  Pelanggaran  seks  yang  dilakukan oleh  pelaku  kejahatan  kekerasan  seksual dikategorikan  sebagai  perbuatan  zina  karena pelaku  melakukan  persetubuhan  bukan  dalam ikatan  perkawinan  dan  pelaku  mengetahui bahwa  korban  yang  disetubuhi  merupakan haram baginya (Muslich, 2005: 25).
Merujuk  pada  kasus  pemerkosaan sebenarnya bisa diambil hukum asalnya, yakni perzinahan  atau  homoseksual.  Jika  pelaku kejahatan  seksual  masuk  dalam  kategori perzinahan  maka  hukumannya  cambuk  atau raja,.  Jika  pelaku  tergolong  homoseksual ( liwat ),  ia  dihukum  mati.  Jika  sebatas pelecehan  seksual  ( al-taharusy  al-jinsi )  yang tidak sampai melakukan zina atau homoseksual, hukumnya ta’zir.
Kejahatan  kekerasan  seksual  yang dilakukan diatas dikategorikan sebagai perilaku heteroseks ,  yaitu  pelaku  dan  korban berlainan  lawan  jenis  kelamin,  seperti  pelaku pria  dewasa  dan  korban  merupakan  anak perempuan  atau  sebaliknya  yaitu  pelaku perempuan  dewasa  dan  korban  anak  laki-laki. Oleh  karena  itu  tindakan  kekerasan  seksual heteroseks  dapat  dihukumi  sebagai  jarimah zina.  Hukuman  bagi  pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Islam dibedakan  menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:
1. Bagi  pelaku  yang  belum  menikah ( ghairu  muhsan )  maka  hukumannya adalah  didera  dan  pengasingan,  yaitu dicambuk  100  (seratus)  kali  dan diasingkan selama 1 (satu) tahun.
2. Bagi  pelaku  yang  sudah  menikah ( muhsan ) dijatuhi hukuman rajam yaitu dengan  dilempari  batu  sebagaimana ketentuan had.
Dasar  hukum  tersebut  sebagaimana  dalam al-Quran Q.S. An-Nuur ayat (2):
ٍةَدْلَج َةَئاِم اَمُهْ نِّم ٍدِحََٰو َّلُك اوُدِلْجٱَف  ِنِاَّ ل َو ُةَيِناَّ ل
ۖ َلََو
ِرِ اَءْل  ِمْوَ يْل َو ِوَّللٱِب َنوُنِمْؤُ ت ْمُتنُك نِإ ِوَّلل  ِنيِد  ِفِ ٌةَفْأَر اَمِِبِ مُكْذُ ْأَت ۖ
َيِْنِمْؤُمْل  َنِّم ٌةَفِئاَط اَمُهَ باَذَع ْدَهْشَيْلَو
Perempuan  yang  berzina  dan  laki-laki yang  berzina,  maka  deralah  tiap-tiap seorang  dari  keduanya  seratus  dali dera,  dan  janganlah  belas  kasihan kepada  keduanya  mencegah  kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu  beriman  kepada  Allah,  dan  hari akhirat,  dan  hendaklah  (pelaksanaan) hukuman  mereka  disaksikan  oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (An-Nur:2).
Melalui  pendekatan Maqashid  asy- Syariah apabila memperhatikan pertimbangan- pertimbangan  kerugian  bagi  anak,  hukuman kebiri  adalah  solusi  terbaik  untuk  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Keselarasan hukuman  kebiri  dengan  hukum  Islam  akan menciptakan  terwujudnya  kemaslahatan  bagi manusia,  baik  bagi  anak  maupun  masyarakat umum.  Hukuman  tambahan  kebiri  kimia dalam  PERPPU  Nomor  1  Tahun  2016  dilihat dari  konsep  kemaslahatan  menjadi  tujuan utama dalam pembentukan hukum.

## KESIMPULAN
Setelah penulis meneliti dan menganalisa  tinjauan  fikih  hadhanah  terhadap Pasal  81  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan  Anak  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Konsep perlindungan anak yang termuat  dalam  Pasal  81  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang (PERPPU)  Nomor  1  Tahun  2016 merupakan  upaya  pemerintah  dalam menegakkan  hak-hak  anak  yang  telah hilang  akibat  kejahatan  kekerasan seksual  yang  dialami  anak.  Dengan diterbitkannya  PERPPU  Nomor  1
Tahun 2016 tentang perlindungan anak diharapkan dapat mengurangi terjadinya kejahatan yang serupa dikemudian  hari.  Upaya  perlindungan anak  dimuat  dalam  materi  pokok PERPPU  yaitu  dengan  penyempurnaan pidana  yang  akan  diberikan  kepada pelaku sesuai dalam Pasal 81 PERPPU Nomor  1  Tahun  2016  yaitu  adanya pidana  pokok  maksimal  20  tahun penjara, serta adanya hukuman tambahan  berupa  kebiri  kimia  yang dijatuhkan  kepada  pelaku  dengan syarat-syarat  tertentu,  dan  hukuman pengecualian  terhadap  anak.  Prosedur pelaksanaan hukuman kebiri juga telah dijelaskan  dalam  PERPPU  Nomor  1
Tahun 2016 sesuai dengan pertimbangan  dan  asas-asas  yang  tidak bertentangan dengan hukum.
2. Pelaksanaan  hukuman  kebiri  sebagai upaya  ditetapkannya  PERPPU  Nomor 1  Tahun  2016  tentang  perlindungan anak  dapat  dilaksanakan  oleh  negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang  tua  yang  berkewajiban  terhadap penyelenggaraan  perlindungan  anak. Pelaksanaan  PERPPU  juga  selaras dengan  fikih  hadhanah  yaitu  orang  tua wajib mengasuh anak untuk mendapatkan hak-haknya dalam pemenuhan kebutuhan. Khususnya yang  wajib  melaksanakan  pengasuhan adalah pihak ibu. Penjatuhan  hukuman
harus sesuai dengan hukum Islam yang menjunjung  tinggi  kemaslahatan  baik bagi pelaku maupun korban.  Hukuman kebiri kimia memiliki keterkaitan yang erat  dengan  prinsip maqashid  al- syariah yang  meliputi  perlindungan agama  ( hifz  al-din), perlindungan  jiwa
( hifz  al-nafs), perlindungan  keturunan
( hifz  al-nasl ),  perlindungan  akal  ( hifz
‘aql ),  dan  perlindungan  harta  ( hifz  al- mal ).  Pelaksanaan  hukuman  kebiri kimia  bisa  menjadi  alternatif  hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak  untuk  memberikan  efek  jera  dan memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat menikmati kehidupan yang sesuai  dengan  hukum  Islam.  Tujuan syar’i dalam  pembentukan  hukum
bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia yang
diaplikasikan  dengan  upaya  menjamin kebutuhan  pokok  ( dharuriyah )  dan memenuhi kebutuhan sekunder ( hajiyyah )  serta  kebutuhan  pelengkap
( tahsiniyah ). Maqashid al-syariah merupakan  dasar  yang  digunakan dalam  pelaksanaan  fikih  hadhanah untuk pemenuhan tujuan syar’i.
Hukuman  tambahan  berupa  kebiri kimia  merupakan  terobosan  baru  guna mengurangi  tindak  kekerasan  seksual terhadap  anak.  Hukuman  tersebut merupakan ijtihad hakim/pemerintah akibat semakin maraknya kasus kejahatan  seksual  yang  dilakukan khususnya  pada  anak-anak  yang  masih dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-„Ik,  Khalid  bin  Abdurrahman,  2012,
Kitab Fikih Mendidik Anak,
diterjemahkan oleh Dwi dan Agus,
dari Tarbiyah  al-Abna’  wa  al-
Banat  fi  Dhau’  al-Quran  wa  as- Sunnah, Yogyakarta: Diva Press.
Al-Jazairi,  Abu  Bakar  Jabir,  2014, Minhajul  Muslim  Pedoman  Hidup Seorang  Muslim, diterjemahkan oleh  Ikhwanuddin  Abdullah  dan Taufiq  Aulia  Rahman, Jakarta: Ummul Qura.
Ansori,  Ibnu,  2006, Perlindungan  Anak dalam  Agama  Islam ,  Jakarta:
KPAI.
Aprilianda,  Nuraini,  2017,  “Perlindungan
Anak  Korban  Kekerasan  Seksual Melalui Pendekatan Keadilan
Restoratif” , Arena Hukum , volume 10 No. 2 Agustus, hlm. 309-332.
Ayyub,  Syaikh  Hasan,  2006, Fiqh Keluarga, Jakarta: Al-Kautsar.
Azazi,  Yusuf,  2001,  “Hukum  Islam Tentang  Wanita  dan  Anak  dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974”, Tesis ,  Jakarta: Tesis SPs UIN Jakarta
Az-Zuhaili,  Wahbah,  2011, Fiqh  Islam Wa  Adillatuhu ,  Jakarta:  Gema Insani.
Basyir,  Ahmad  Azhar,  2000, Hukum Perkawinan  Islam, Yogyakarta: UII Press.
Basyir,  Ahmad  Azhar,  2001, Ikhtisar Fiqih  Hadhanah  (Hukum  Pidana Islam) , Yogyakarta: UII-Press.
Djamil, M. Nasir, 2013, Anak bukan untuk dihukum, Jakarta: Sinar Grafika.
“DPR  sahkan  PERPPU  Kebiri  Menjadi
Undang-undang”, 2016, http://nasional.kompas.com/read/2 016/10/12/13333281/dpr.sahkan.P ERPPU.kebiri.menjadi.undang- undang. Diakses pada 20 Desember 2019.
Fathoni,  Abdurrahmat,  2006, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta.
Fauzan,  M  dan  Andi  Samsu  Alam,  2008,
Hukum Pengangkatan Anak Persektif Islam, Jakarta: Kencana.
Ghazali,  abdul  Rahman,  2010, Fikih
Munakahat, Jakarta: Kencana.
Hakim,  Rahman,  2000, Hukum  Pidana Islam;  Fikih  Jinayah, Bandung: Pustaka Setia.
Hasyim, Yunicha Nita, 2017, “Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak  Pidana  Pencabulan  Oleh Penjaga  Sekolah  Pada  Proses
Penyidikan  (Studi  Kasus  Polres Kota  Metro)”, Skripsi ,  Bandar
Lampung: Universitas Lampung.
Herditazain,  Satya,  2017,  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Korban Tindak  Kekerasan  Seksual  (Studi Komparatif  Antara  Hukum  Positif Dengan  Hukum  Islam)”, Skripsi ,
Purwokerto:  Institut  Agama  Islam Negeri.
Hidayati,  Suci,  2018,  “Perlindungan
Hukum  Terhadap  Anak  Korban Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual
Dalam  Perspektif  Hukum  Islam
(Studi Kasus : Di Dinas Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Kulon  Progo Yoyakarta)”, Skripsi , Unversitas Islam Indonesia.
http://www.news.detik.com/. Diakses
pada 1 Januari 2020.
Inala, Anita, 2016, “Hukuman Kebiri Bagi
Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap  Anak  (Pedofilia)  Studi Komparatif  Hukum  Islam  Dan Hukum Positif” , Skripsi , Yogyakata: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Irfan,  Nurul,  2013,  “ Gratifikasi  & Kriminalitas Seksual (Dalam Hukum  Pidana  Islam) ”,  Jakarta:
Amzah.
Irfan,  Nurul,  2016,  “ Hukum  Pidana Islam ”, Jakarta: Amzah.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP) Mardiya, Nurul Qur‟aini, 2017, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia  Bagi  Pelaku  Kekerasan Seksual”, Jurnal Konstitusi volume  14,  No.  1,  Maret,  hlm. 214-233.
“Menkes  Pertimbangkan  Efek  Samping Hukuman  Kebiri”,  2016,  dalam http://www.depkes.go.id/article/pri nt/160551100002/menkes-
pertimbangkan-efek-samping- hukuman-kebiri.html.
Diakses pada 5 Januari 2020.
“Mensos  Kebiri  Kimia  Tak  Putus  Rantai Keturunan Pelaku”, 2016, http://www.cnnindonesia.com/nasi onal/20160531165453-20-
134797/mensos-kebiri-kimia-tak- putus-rantai-keturunan-pelaku. Diakses pada 7 Januari 2020
“Menggali Efektifitas Kebiri”, 2015, http://www.republika.co.id/berita/k oran/fokus- publik/15/10/30/nx0x6fl-menggali- efektifitas-kebiri. Diakses 8 Januari 2020.
Moeljatno,  2016, KUHP  (Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana ,  Jakarta:
Bumi aksara.
Nurwahidah,  2015,  “Kejahatan  Terhadap Anak  Dan  Solusinya  Menurut Hukum  Islam” ,  Syariah ,  volume
15,  No.  2,  Desember,  hlm.  125-
140.
Rosyid, Hamdan, 2003, FIQH INDONESIA  (  Himpunan  Fatwa-
Fatwa  Aktual) ,  Jakarta:  P.T.  Al-
Mawardi Prima.
Sabiq,  Sayyid,  1983, Fiqih  Sunnah  Jilid II , Jakarta: Al-I‟tishom.
Sabiq,  Sayyid,  2011, Fiqih  Sunnah ,
Jakarta: Pena Pundi Aksara.
Sahrani,  Sohari  dan  Tihami,  2010, Fiqh Munakahat:  Kajian  Fiqh  Nikah
Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers. Saraswati, Rika, 2009, Hukum Perlindungan  Anak  di  Indonesia ,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Saudi, A.Zaqiah, 2016, “Hukuman Kebiri Bagi  Pelaku  Kejahatan  Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam”,
Skripsi , Makasar: Universitas
Islam Negeri Alauddin. Sinewe, Tirsha Aprilia, 2016, “Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Sebagai  Korban  Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia” , Lex Crimen, volume 5,
No. 6, Agustus, hlm. 55-62.
Soekanto,  Soejono  &  Sri  Mamudji,  2003,
Penelitian Hukum Normatif ,
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soekanto,  Soejono,  2013, Pengantar Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  UI- Press.
Soetedjo,  Wagiati  dan  Melani,  2008,
Hukum  Pidana  Anak, Bandung: PT. Grafika Aditama.
Suyanto,  Bagong,  2010, Masalah  Sosial Anak ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Syaifuddin,  Muhammad,  2014, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika. Syarifuddin, Amir, 2007, Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia,
Jakarta: Kencana.
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor  35  tahun  2014  tentang perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2002  tentang
perlindungan anak.
Undang-undang  Nomor  17  tahun  2016 tentang Peraturan Pengganti
Undang-undang  Nomor  1  tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undangNomor  23  tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Update  Indonesia,  “Tinjauan  Bulanan
Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik  dan  Sosial,  The  Indonesia
Institute  Center  For  Public  Policy Research”, Vol.X, No.6, Mei 2016.

## Wahyuningsih, Sri Endang, “Perlindungan
Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Korban  Tindak  Pidana  Kesusilaan Dalam  Hukum  Pidana  Positif  Saat
Ini” , Jurnal Pembaharuan Hukum,
volume  3,  No.2,  Agustus  2016, hlm. 172-180.
Waluyo,  Bambang,  2002, Penelitian Hukum dan Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
Waluyo,  Bambang,  2002, Viktimologi
Perlindungan  Korban  dan  Saksi , Jakarta: Sinar Grafika. www.kpai.go.id. Diakses pada 10 Desember 2019.
Yanggo, Huzaemah Tahido, 2010, Fikih Perempuan Kontemporer, Jakarta: Ghalia Indonesia.