JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538 Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 7, No. 1 Juli 2024
DOI:  10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.3369
Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penerimaan Pajak Restoran Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo
Lukfiah Irwan Radjak 2 Felmi D. Lantowa 2 Magfira Ilham 3
1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
2. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
3. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
Email; lukfiahradjak@ umgo.ac.id
Info Artikel:  Diterima: 13 Juni 2024,  Disetujui: 23 Juni 2024, Publish 15 Juli  2024

## Abstract:
This research aims to determine "The Effect of Implementing the Self Assessment System and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Restaurant Tax Revenue at the Regional Revenue Agency of Gorontalo  Regency".  This  research  is  quantitative  research  using  primary  data  obtained  by distributing questionnaires to 87 taxpayers who were used as research samples. The data  analysis technique uses multiple linear regression analysis. The research results show that partially the Self Assessment System has a significant effect on taxpayer compliance, as well as tax sanctions have a significant  effect  on  taxpayer  compliance.  Simultaneously,  the  Self  Assessment  System  and  Tax Sanctions together have a significant effect on taxpayer compliance with restaurant tax revenues in the Gorontalo district regional revenue agency.
Keywords: Self Assessment System, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  “Pengaruh  Pelaksanaan Self  Assessment  System dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Penerimaan  Pajak  Restoran  Di  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Gorontalo”.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada  87  wajib  pajak yang dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara persial Self Assessment System berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  begitu  juga  dengan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Secara  simultan  bahwa Self  Assessment  System dan  Sanksi Perpajakan  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada penerimaan pajak restoran di badan pendapatan daerah kabupaten gorontalo.
Kata kunci: Self Assessment System , Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  berkembang yang salah satu sumber pendapatan utamanya  berasal  dari  penerimaan  pajak negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1,  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Walaupun pajak  bersifat  memaksa  tetapi  pajak  adalah pungutan  wajib  yang  dibayar  rakyat  untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan  pemerintah  dan  masyarakat umum.  Dalam  menjalankan  kegiatan  pada bidang  perpajakan  negara  wajib  untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar selalu memenuhi kewajiban  dan  kepatuhan  perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Reformasi          perpajakan          melakukan perubahan  sistem  perpajakan  tahun  1983 yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  1  Januari 1984  yaitu  dari Official  Assessment  System menjadi Self  Assessment  System .  Dalam Official  Assessment  System sebelumnya, tanggung  jawab  pemungutan  pajak  terletak
sepenuhnya  pada  penguasa  pemerintah yang  diwakili  oleh  petugas  pajak  (fiskus) sebagaimana tercermin dalam sistem penetapan  pajak  yang  sepenuhnya  menjadi wewenang administrasi perpajakan.
Wajib  pajak  hanya  berperan  sebagai pembayar  jumlah  pajak  yang  sebelumnya telah  ditetapkan  oleh  fiskus,  sedangkan dalam Self  Assessment  System wajib  pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar  dan  melaporkan  sendiri  jumlah pajak  yang  terutang,  dan  fiskus  bertugas untuk mengawasinya. Sistem Self
Assessment System menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban  perpajakannya. Self  Assessment
System menurut     pajak     12     ayat     2 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009 tentang  ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  adalah  ketentuan  ini  mengatur bahwa  kepada  wajib  pajak  yang  telah menghitung  dan  membayar  besarnya  pajak terutang    secara    benar    sesuai    dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan,  serta  melaporkan  dalam  surat pemberitahuan  tidak  perlu  diberikan  surat ketetapan  pajak  ataupun  Surat  Tagihan Pajak (STP).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun 2023  tentang  Ketentuan  Umum Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Pengaturan dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  mencakup berbagai  aspek  pengelolaan  Pajak  dan Retribusi, khususnya pelaksanaan Pemungutan  antara  lain  pendaftaran  dan pendataan,  penetapan  besaran  Pajak  dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan,  dan  pembatalan  ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan  piutang  Pajak  dan  Retribusi oleh  Kepala  Daerah,  dan  pengaturan  lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
Self  Assessment  System menurut  Mansyuri dalam  Dwikora  (2014) Self  Assessment
System merupakan  sistem  pemungutan pajak  dimana  wewenang  untuk  menghitung besarnya  pajak  terutang  berada  pada  wajib pajak. Pada sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung,  memperhitungkan,  menyetor dan  melaporkan  sendiri  pajaknya.  Fiskus tidak  turut  campur  dalam  perhitungan besarnya  pajak  terutang  kecuali  wajib  pajak menyalahi aturan.
Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan  di  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Gorontalo  ditemukan  bahwa dalam  hal  menjalankan Self  Assessment System masih banyak wajib pajak yang tidak jujur dalam membayar dan menyetor
pajaknya. Maka sistem ini akan menimbulkan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan memanipulasi perhitungan  jumlah  pajak  yang  sebenarnya. Untuk  menghindari  pembayaran  terlalu banyak.  Dan  untuk  sanksi  juga  kurang tegasnya  sanksi  pemerintahan  terhadap wajib  pajak  yang  kurang  patuh  dalam pelaporan dan pembayaran.
Sebagai  salah  satu  upaya  peningkatan kepatuhan  Wajib  Pajak  maka  diadakan sanksi  perpajakan,  menurut  Mardiasmo (2018),  sanksi  pajak  merupakan  jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan  (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah  (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak melanggar norma perpajakan. Apabila pengenaan  sanksi  dapat  merugikan  wajib pajak,  maka  wajib  pajak  akan  cenderung lebih patuh untuk membayar pajaknya. Oleh karena  itu,  sanksi  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sanksi  perpajakan  memiliki  peran  penting untuk  memberikan  efek  jera  bagi  pelanggar pajak tidak meremehkan peraturan perpajakan.  Sanksi  perpajakan  merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah  ketidak  patuhan  wajib  pajak. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak.  Hal  tersebut  dapat  menimbulkan suatu  masalah  apakah  sanksi  perpajakan sudah  tidak  layak  lagi  dipakai  sebagai pemberi  efek  jera  kepada  wajib  pajak, sehingga  pengenaan  sanksi  perpajakan harus dibenahi.
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang pajak restoran pada pasal 13  menyatakan  bahwa  Sanksi  Administrasi yaitu  berupa  bunga  sebesar  1%  per  bulan dari  pajak  terutang  yang  tidak  atau  kurang dibayar  atau  disetor,  dihitung  dari  tanggal jatuh  tempo  pembayaran  sampai  dengan tanggal  pembayaran,  untuk  jangka  waktu paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung  penuh  1  bulan  dan  ditagih  dengan menggunakan  Surat  Tagihan  Pajak  Daerah (STPD).  Sedangkan  Sanksi  Pidana  pada pasal  32  menyatakan  bahwa  sanksi  pidana yaitu Wajib Pajak kealpaanya tidak menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar  atau  tidak  lengkap  atau  melampirkan keterangan  yang  tidak  benar  sehingga merugikan  keuangan  daerah  dapat  dipidana dengan  pidana  kurungan  paling  lama  satu tahun  atau  denda  paling  banyak  dua  kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Kepatuhan  wajib  pajak  menurut  Rahayu
(2017)  merupakan  ketentuan  wajib  pajak dalam  melaksanakan  ketentuan  perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib  pajak  yang  taat  memenuhi  kewajiban perpajakan  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Observasi  yang  ada dilapangan  ditemukan  ada  beberapa  wajib pajak  belum  optimal  dalam  hal  ketepatan waktu pelaporan dan perhitungan pajak.
Dengan  adanya  penerapan  sanksi  atas perpajakan  serta  kepatuhan  wajib  pajak diharapkan akan meningkatkan jumlah penerimaan  pajak,  khususnya  peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Permasalahan  mengenai Self  Assessment System ini  sandiri  dapat  dilihat dari penelitian  terdahulu  seperti  yang  dilakukan oleh  Anwar (2019) yang menunjukan bahwa
Self Assessment System dan sanksi perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib pajak,  dimana  memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang Self Assessment  System sangat  penting  karena masih banya  wajib  pajak  yang  belum  terlalu mengerti  cara  menghitung sendiri  kewajiban pajak  terutangnya,  dengan  semakin baiknya pemahaman tentang Self Assessment System dan  sanksi  perpajakan  maka  wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibanya. Hal ini menunjukan bahwa Self Assessment  System dan  sanksi  perpajakan pada kepatuhan wajib pajak telah meningkat tetapi belum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  tertarik untuk  mengadakan  suatu  penelitian  dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan
Self Assessment
System dan Sanksi
Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Pada  Penerimaan  Pajak  Restoran Di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Gorontalo”.
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:
1.   Apakah Pelaksanaan Self Assessment System Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penerimaan  Pajak  Restoran  di  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo? 2.Apakah Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Pada  Penerimaan  Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo?
3.   Apakah Pelaksanaan Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Pada  Penerimaan  Pajak Restoran di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Badan
Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Gorontalo dengan  kurung  waktu  selama  2  (dua)  bulan yaitu mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan  April.  Penelitian  ini  didesain  dengan menggunakan  metode penelitian  kuantutatif.
Variabel  penelitian  terdiri  dari  dua  variabel yaitu  variabel  bebas  ( Independent )  dan variabel terikat ( dependent ). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::
Variabel bebas ( Independent ):
X1 = Self Assessment System
X2 = Sanksi Perpajakan
Variabel terikat ( dependent ):

## Y = Kepatuhan Wajib Pajak
Populasi  dan  sampel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak restoran yang terdaftar di Badan
Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Gorontalo dari  tahun  2018-2022  berjumlah  713  wajib pajak.  Adapun  sampel  dengan  teknik Sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  yaitu  Probability  sampling  dengan  cara pengambilan  sampel  yaitu  Simple  Random Sampling. Pengambilan sampel penelitian ini
menggunakan rumus Slovin.
Tenik
pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  observas,  kuesioner,  dan studi  kepustakaan.  Setelah  data  terkumpul ada  data.  Setelah  data  terkumpul  maka dilanjutkan  dengaan  teknk  analisis  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik
analisis  statistik dengan Software Statistical
Product and Service Solution SPSS versi 20 adapun teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: uji validitas dan uji reabilitas, uji asumsi  klasik,  dan  uji  hipotenis.  Setelah  itu dilanjutkan dengan hipotesis satistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner kepada  wajib  pajaka  restoran  yang terdaftar di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Gorontalo.
Dari  87  kuesioner  yang  dibagika  kepada responden, yang diterima kembali berjumlah 87.  Itu  artinya  bahwa  semua  responden memberikan  kontribusinya  dalam  mengisi kuesioner.  Adapun  hasil  pengujian  yang telah dilakukan sebagai berikut:
A. Hasil Analisis Data 1. Uji Validitas dan Uji Reabilitas
Uji  validitas  dan  uji  reabilitas  untuk  menilai variabel  dari  masing-masing  item  kuesioner maka  dapat  digunakan  ketentuan  dengan membandingkan nilai sig. Person correlation dengan cutt  off >  0,3.  Adapun hasil pengujian variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

## Hasil Pengujian Validitas
Variabel Item Person Currelation Cut Off Ket SAS P1 0,822 0,3 Valid P2 0,781 0,3 Valid P3 0,504 0,3 Valid P4 0,440 0,3 Valid P5 0,328 0,3 Valid P6 0,650 0,3 Valid Sanksi P1 0,668 0,3 Valid P2 0,656 0,3 Valid P3 0,516 0,3 Valid P4 0,622 0,3 Valid P5 0,570 0,3 Valid P6 0,646 0,3 Valid Kepatuhan P1 0,735 0,3 Valid P2 0,510 0,3 Valid P3 0,456 0,3 Valid P4 0,580 0,3 Valid P5 0,735 0,3 Valid P6 0,674 0,3 Valid P7 0,471 0,3 Valid P8 0,521 0,3 Valid
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  rata- rata nilai person currelation dengan cut off > 0,3. person  currelation rata-rata  nilai  positif, itu artinya dari semua total angket (kuesioner)  baik  variabel Self  Assessment System ,  variabel  Sanksi  Perpajakan,  dan variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Maka  item soal  angket  (kuesioner)  tersebut  semua variabel X1, X2 dan Y dinyakatan valid.
Rentang Skala
Sedangkan  untuk   menilai   reabilitas   dari masing-masing variabel dapat digunakan ketentuan  dengan nilai dari  kuefisien Alpa’s Variabel Self Assessment System (X1) Item Alternatif Jawaban N Mean F(%) Kriteria
cronbach > 0,6 maka pertanyaan dinyatakan reliabel. Adapun hasil pengujian reliabel dapat dilihat pada tabel berikut:
Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Alps’s N Of Ket Cronbach         Item Self Assessment System 0,654 6 Reliabel Sanksi Perpajakan 0,667 6 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak 0,695 8 Reliabel
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  rata- rata  nilai  koefisien Alpa’s  cronbach  >  0,6 itu artinya dari semua total pertanyaan dinyatakan reliabel untuk semua variabel 1. Analisis Ststistik Deskriptif Analisis  deskriptif  variabel  merupakan  dta yang tujuan utamanya memberikan penjelasan  atau  makna  dari  sekumpulan data  dalam  suatu  variabel  yang  teliti.  Nilai rata-rata  yang  diperoleh  nantinya  dapat digunakan untuk melihat persepsi responden mengenai variabel Pelaksanaan Self
Assessment System dan Sanksi Perpajakan dapat    mempengaruhi    Kepatuhan    Wajib
Variabel X1 Pelaksanaan Self Assessment System 4,01 80,2 SB

## Variabel Sanksi Perpajakan (X2)
Item Alternatif Jawaban N Mean F(%) kriteria
1 2 3 4 5 P1 0 0 26 37 24 87 3,98 79,6 B P2 0 0 19 38 30 87 4,13 82,6 SB
Pajak  Restoran.  Penyajian  data  hasil penelitian  untuk  variabel  X1,  X2  dan  Y menggunakan  distribusi  frekuensi  yang diperoleh  dari  hasil  tabulasi  skor  jawab responden  dengan  nilai  skor  tertinggi  5  dan skor terendah 1, sehingga dasar pengukuran penelitian  ini  mengacu  pada  kriteria  skala berikut.
Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat Pengenaan sanksi perpajakan yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak
Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi 4,05 81,0 SB 4,15 83,0 SB 4,31 86,2 SB
No.
Rata-rata Skor Presentase Skor kriteria 1 1 – 1,99 20,00% - 40,00% Tidak Baik 2 2 – 2,99 40,01% - 60,00% Cukup Baik 3 3 – 3,99 60,01 - 80,00% Baik 4 4 – 4,99 80,01 - 100,00% Sangat Baik 1 2 3 4 5 P1 0 14 35 22 16 87 3,46 69,2 B
P 2 0 12 36 26 13 87 3,46 69,2 B Menghitung 3,46 69,2 B P 3 0 0 16 49 22 87 4,07 81,4 SB
P 4 0 0 11 45 31 87 4,23 84,6 SB Membayar 4,15 83,0 SB P5 0 0 1 58 28 87 4,31 82,6 SB P6 0 0 1 39 47 87 4,53 90,6 SB Melaporkan 4,42 88,6 SB P3 0 0 15 39 33 87 4,21 84,2 SB P4 0 2 17 44 26 87 4,10 82,0 SB P5 0 0 10 44 33 87 4,26 85,2 SB P6 0 6 7 41 39 87 4,37 87,4 SB
Variabel X2 Sanksi Perpajakan 4,17 83,4 SB
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Item Alternatif Jawaban N Mean F(%) kriteri a 1 2 3 4 5 P1 0 0 1 39 47 87 4,53 90,6 SB P2 0 2 26 29 30 87 4,00 80,0 B P3 0 0 15 39 33 87 4,21 84,2 SB P4 0 5 17 44 26 87 4,10 82,0 SB
Kepatuhan melaporkan 4,15 83,0 SB
P5 0 0 1 39 47 87 4,53 90,6 SB P6 0 0 2 44 41 87 4,45 89,0 SB Kepatuhan menghitung 4,49 89,8 SB P7 0 0 3 43 41 87 4,44 88,8 SB P8 0 0 7 41 39 87 4,37 87,4 SB Kepatuhan membayar
4,40 88,0 SB Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak 4,32 84,6 SB

## 1.  Uji Asumsi Klasik
(a) Uji Normalitas Data Uji  normalitas  dugunakan  untuk  mengetahui apakah  polulasi  data  distribusi  normal  atau tidak.  Model  regresi  yang  baik  memiliki distribusi  normal  atau  tidak  mendekati normal.  Adapun  hasil  uji  normalitas  adalah sebagai berikut; Berdasarkan gambar tersebut  dapat  dilihat  bahwa  data  (titik) menyebar  disekitas  garis  diagonal  dan mengikuti  arah  garis  diagonal.  Berdasarkan ketentuan  yang  ada  bahwa  data  normal ketika  titik-titik  tersebut  mengikuti  garis diagonalnya, sehingga dengan terpenuhinya kriteria  tersebut  maka  dapat dikatakan bahwa  model  regresi  memiliki  data  normal. Agar  hasilnya  lebih  dapat  diandalkan  dan tidak  ada  perbedaan  persepsi  mengenai sebaran  titik-titik  garis  diagonal,  maka  perlu dilanjutkan  dengan  uji  Kolmogorov  smirnov sebagai berikut:
SAS Sanksi Kepatuhan N 87 87 87
Normal Parameters a,b Mean 24,06 25,05 34,62 Most    Extreme Std. Deviation Absolute 2,639 ,101 2,583 ,147 2,906 ,079 Differences Asymp. Sig. (2-tailed) ,343 ,046 ,652
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  nilai probabilititas  untuk  variabel  X1  0,343,  dan variabel  Y  0,652  dengan  demikian  residual data  telah  terdistribusi  secara  normal  dan layak  digunakan  kerena  telah  memenuhi secara normalitas.
Tetapi  variabel  X2  tidak  terdistribusi normal  karena  nilai  Asymp.Sig  (2-tailed) kurang dari 0,05.
Jika  penyimpangan  dari  normalitas  adalah kecil,  maka  dapat  memilih  tidak  melakukan tidak melakukan apa-apa, alias
melanjukatkan  uji  yang  ditetapkan.  Tes statistik  cenderung  sangat  kuat  untuk pelanggaran  ringan  asumsi  normal  ketika ukuran  sampel  besar  yaitu  87  responden wajib  pajak  yang  terdaftar  di  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo.
(a) Uji Multikolineritas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah  model  ditemukan  adanya  korelasi antara variable bebas (Independen). Multikolinearitas  dapat  dilihat  dari  nilai Tolerance  Variance  Inflation  Factor  (VIF). Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak menjadi korelasi diantara variabel independen.  Jika  benar  Variance  Inflation Factor  (VIF)  ≤  10  dan  nilai  Tolerance  ≥  0,1 dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas  antara  variabel  independen dalam  model  regresi.  Berikut  ini  model  uji multikolineritas.
Kepatuhan Mendaftarkan NPWP 4,26 85,2 SB Positive ,073 ,138 ,079 Negative -,101 -,147 -,073 Kolmogorov-Smirnov Z ,937 1,374 ,735

## Hasil Multikolineritas
Model Collinearity Statistics Hasil
(penerimaan/penolakan Ho) dapat dilakukan dengan  membandingkan  t hitung dengan  t tabel atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya.  Hasil  pengujian  hipotesis secara parsial  dengan  menggunakan  SPSS 20.0 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Hasil Uji Parsial Dari tabel diatas dilihat bahwa nilai tolerance Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig.
lebih  besar  dari  0,10  sedangkan  nilai  VIF lebih  kecil  dari  10,00  itu  artinya  tidak  terjadi multikolineritas.  Maka  dapat  disimpulkan tidak adanya multikolinearitas antara variabel independent dan model regresi.
(b) Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji apakah dalam metode regresi terjadi ketidek samaan variance dari residual suatu pengamatan kepengamatan yang lain. Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas  dapat  dilihat  dari  ada atau  tidaknya  pola  tertantu  pada  grafik scatterplot.
Jika  ada  pola  tertentu,  seperti  titik-titik  yang mebentuk pola-pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit)  maka  mengindikasikan  telah terjadi heteroskedastisitas, jika tidak adapola yang  jelas,  serta  titik-titik  menyebar  diatas dan  dibawah  angka 0 pada  sumbu  Y,  maka tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Model regresi  yang  baik  adalah  ketika  terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas  dapat  dilihat  pada  grafik berikut ini;
Berdasarkan  gambar  diatas  dapat  dilihat bahwa  titik-titik  menyebar  di  atas  dan  di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas.
1. Pengujian Hipotesis
(a) Uji T (Persial)
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  ada tidaknya  pengaruh  variabel  independen secara  parsial  atau  sendiri-sendiri  dengan
dependen.  Penentuan  hasil  pengujian
B Std. Error Beta 1 (Constant) 11,350 2,083 5,448 ,000 SAS ,475 ,101 ,432 4,715 ,000 Sanksi ,472 ,103 ,420 4,588 ,000
Sumber: Data Penelitian Diolah, 2024 Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai t hitung untuk variabel Self Assessment System sebesar  4,715  sedangkan  nilai  t tabel sebesar 1,988  ini  artinya  t hitung lebih  besar  dari  t tabel (4,715  >  1.988)  sedangkan  untuk  nilai signifikansi Self Assessment System sebesar  0,000  dimana  nilainya  lebih  kecil dari  nilai  probabilitas  yaitu  0,05  (0,000  < 0,05),  Sehingga  dapat  disimpulkan Ho ditolak  Ha 1 diterima.  Hal  ini  menunjukan bahwa secara parsial variabel Self Assessment  System  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Gorontalo.
Sedangkan untuk variabel
Sanksi
Perpajakan nilai t hitung sebesar 4,588 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,988 ini artinya t hitung lebih  besar  dari  t tabel (4,588  >  1.988) sedangkan  untuk  nilai  signifikansi  Sanksi Perpajakan  sebesar  0,000  dimana  nilai probabilitas  yaitu  0,05  (0,000  <  0,05) Sehingga  dapat  disimpulkan  Ho  ditolak  Ha 2 diterima.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  secara parsial variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo.
SAS Tolerance
0,567
VIF 1,764
Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi 0,567 1,764
Tidak terjadi multikolinearitas
(b) Uji F (Simultan)
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Uji  f  dimaksudkan  untuk  mengetahui  ada tidaknya  pengaruh  variabel  independen secara  bersama-sama  (simultan)  terhadap variabel dependen.
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
Pada  penelitian  ini  diketahui  bahwa  jumlah sampel (n) adalah 87 dan jumlah 1 ,775 a ,601 ,592 1,857
keseluruhan  variabel (k) adalah 3. Sehingga diperoleh:
Model Sum of Squares Hasil Uji Simultan Df Mean Square F Sig. 1. Analisis Regresi Linear Berganda Analisis linear berganda digunakan  dalam penelitian ini dengan tujuan untuk 1 Regression      436,715 2 218,358 63,299 ,000 b Residual 289,767 84 3,450 Total 726,483 86
mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik  dalam  menganalisis  berganda  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  menggunakan  bantuan  program komputer SPSS 20,0.
Hasil Uji Determinasi Model Unstandardized Coefficients Standardize d t Sig .
Sumber: Data Penelitian Diolah, 2024
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai fhitung sebesar 63,299 sedangkan nilai ftabel  adalah  3,105  ini  artinya  fhitung  lebih besar dari ftabel (63,299 > 3,105). sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  Ho  ditolak  dan Ha 3 diterima  yang  menyatakan  bahwa secara  simultan  variabel  Self  Assessment System dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib  Pajak  pada  Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo
(c) Uji Koefisien Determinasi
Uji  koefisien  determinasi  digunakan  untuk mengukur  seberapa  besar  kemampuan variabel  dependen  dapat  dijelaskan  oleh variabel  independen.  Dalam  penelitian  ini koefisien  determinasi  menggunakan  nilai  R Square.
Coefficients B Std. Error
Beta 1 (Constant 11,35 2,08 5,44 ,00 ) 0 3 8 0 SAS ,475 ,101 ,432 4,71 ,00 5 0 Sanksi ,472 ,103 ,420 4,58 ,00 8 0 Sumber: Data Penelitian Diolah, 2024
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa
nilai konstanta (a) sebesar 11,350 menunjukan  tanpa  adanya  pengaruh  dari Pelaksanaan  Self  Assessment  System  dan Sanksi  Perpajakan  maka  nilai  Kepatuhan Wajib  Pajak  Restoran  adalah  11,350.  Nilai koufisien  Pelaksanaan  Self  Assessment System  adalah  sebesar  0,475  menunjukan setiap  peningkatan  nilai  Promosi  sebesar  1 satuan  akan  meningkatkan  nilai  Kepatuhan Wajib  Pajak  sebesar  0,475  atau  memakin baik  Pelaksanaan  Self  Assessment  System maka  semakin  baik  Kepatuhan  Wajib  Pajak Restoran. Dan nilai koefisien Sanksi
Perpajakan  sebesar  0,472  menunjukan setiap  peningkatan  nilai  Promosi  sebesar  1 akan  meningkatkan  nilai  Kepatuhan  Wajib Pajak Restoran sebesar 0,472 atau semakin
baik  Sanksi  Perpajakanmaka  semakin  baik Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.
Berdasarkan  hasil  uji  diatas  maka  dapat dinyatakan  bahwa  (1)  secara  parsial  Self Assessment  System  berpengaruh  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) secara parsial  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Sedangkan (3) secara simultan Self Assessment  System dan Sanksi Perpajakan berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak.
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
Self  Assessment  System  menurut  Mansyuri dalam  Dwikora  (2014)  Self  Assessment System  merupakan  sistem  pemungutan pajak  dimana  wewenang  untuk  menghitung besarnya  pajak  terutang  berada  pada  wajib pajak. Pada sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung,  memperhitungkan,  menyetor dan  melaporkan  sendiri  pajaknya.  Fiskus tidak  turut  campur  dalam  perhitungan besarnya  pajak  terutang  kecuali  wajib  pajak menyalahi aturan.
Dwikora  (2014)  untuk  lebih  menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan Self Assessment  System  maka sebelumnya harus  diterapkan  dulu  suatu  standar  dalam mengukur Self Assessment System Senagai berikut:
1. Kesadaran  wajib  pajak  dalam
menghitung Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Retribusi Daerah. 2. Kesadaran  wajib  pajak  dalam membayar Sesuai dengan Peraturan Bupati Gorontalo  Nomor  30  Tahun  2020 tentang  pembayaran  dan  penyetoran wajib  pajak  melakukan  pembayaran dan  penyetoran  pajak  dengan  sistem
online  melalui bank  yang ditunjuk oleh Bupati.
3. Kesadaran  wajib  pajak  dalam melaporkan
Sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Gorontalo Nomor 30 Tahun 2020 tentang pelaporan SPTPD (surat  pemberitahuan pajak daerah) Wajib pajak melakukan pelaporan pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau data dan keterangan secara elektonik dalam  sistem online yang disediakan Pemerintah Daerah. Sebagai   salah   satu    upaya peningkatan kepatuhan   Wajib  Pajak maka diadakan sanksi  perpajakan,   menurut  Mardiasmo (2018),  sanksi  pajak  merupakan  jaminan bahwa             ketentuan peraturan perundang-undangan     perpajakan   (norma perpajakan)     akan   dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi     perpajakan      merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar     norma    perpajakan.   Apabila pengenaan  sanksi dapat  merugikan wajib pajak,  maka wajib  pajak akan cenderung lebih patuh untuk membayar pajaknya. Oleh karena  itu,  sanksi  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Indikator sanksi perpajakan menurut Mardiasmo  (2018)  sanksi  perpajakan  dapat diukur melalui:
1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi  pelanggar  aturan  pajak  cukup berat.
2. Pengenaan  sanksi  pajak  yang cukup  berat  merupakan  salah  satu saran untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi  pajak  harus  dikenakan kepada pelanggarnya tanpa
toleransi .
Sebagai  salah  satu  upaya  peningkatan kepatuhan  Wajib  Pajak  maka  diadakan sanksi  perpajakan,  menurut  Mardiasmo (2018),  sanksi  pajak  merupakan  jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan  (norma
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.
Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah  (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak melanggar norma perpajakan. Apabila pengenaan  sanksi  dapat  merugikan  wajib pajak,  maka  wajib  pajak  akan  cenderung lebih patuh untuk membayar pajaknya. Oleh karena  itu,  sanksi  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Menurut  Rahayu  (2017)  untuk  mengukur kepatuhan  wajib  pajak  dalam  penelitianya menggunakan indikator sebagai berikut:
1. Kepatuhan  dalam  mendaftarkan NPWP
2.  Kepatuhan dalam melaporkan.
3.  Kepatuhan dalam menghitung.
4.  Kepatuhan dalam membayar.
Dari  beberapa  teori  yang  digunakan  diatas, penelitian ini menghasilkan temuan diantaranya:
1 Self  Assessment  System sumbangsih  pengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak pada  penerimaan  pajak  restoran sebab  melipu  wajib  pajak  dalam menghitung, membayar. Pelaporkan SPT.
2 Sanksi  perpajakan  sumbangsih pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada penerimaan  pajak  restoran  sebab meliputi  kepatuhan  wajib  pajak terhadap  sanksi  perpajakan  yang ada pada pajak restoran.
Self Assessment  System dan sanksi perpajakan  sumbangsih  pengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada penerimaan  pajak  restoran  sebab  melipu wajib  pajak  dalam  tingkat  menghitung, membayar dan melaporkan SPT pada pajak restoran dibarengi dengan
sanksi perpajakan
yang diterapkan dalam pemungutan  pajak  restoran  terhadap  wajib pajak yang kurang patuh dalam pembayaran dan pelaporan wajib pajak dilihat dari tingkat
kepatuhan wajib pajak restoran.

## KESIMPULAN
Berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan  maka dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Self Assessment System berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hal  ini  tergambar  pada  uji  T (Parsial)  dimana  t hitung lebih  besar  dari t tabel (4,715  > 1,988) dan nilai signifikansi Self  Assessment  System lebih  kecel  dari  probabilitas  (0,000  < 0,05).
2. Sanksi  Perpajakan  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hal  ini  tergambar  pada  uji  T (Parsial)  dimana  t hitung lebih  besar  dari t tabel (4,588 >  1,988)  dan  nilai signifikansi  Sanksi  Perpajakan  lebih kecil dari probabilitas (0,000 < 0,05).
3. Self  Assessment  System dan  Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tergambar  pada  uji  F (Simultan) dimana  t hitung lebih  besar  dari  t tabel (63,299  >  3,105).  nilai  signifikansi  Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan lebih kecel dari probabilitas (0,000 < 0,05). Maka dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada penerimaan  pajak  restoran  di  badan pendapatan daerah Kabupaten
Gorontalo.  Sebesar  60,1%  sisanya 30,9%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain yang  tidak  dijelaskan  dalam  penelitian ini  faktor  Psikologis,  kepercayaan, moral sosial, dan tingkat pendapatan.

## Referensi
Agoes,  S.  (2014). Akuntansi  Perpajakan.
Jakarta: Salemba Empat.
Anwar, P.C. (2019). Pembahasan Komperehesif   Perpajakan  Indonesia. Teori  dan  Kasus.  Jakarta:  Mitra Wacana Media. Amirah  F  (2022).  Pengaruh  Pelaksanaan Self Assessment System,
Pengetahuan  Perpajakan,  Dan  Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Pajak Restoran Di Kota Padang. Jurnal  Akuntansi,  Bisnis  dan  Ekonomi Indonesia, Vol.1(1), Hal 14-24.
Anwar Y.Y (2019). Pengaruh Pemahaman Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan  Dan  Pelayanan  Fiskus Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Di  KPP  Pratama Cengkareng. Jurnal Akuntansi Perpajakan , Vol.8(2), Hal.14-21 Dwikora, H. (2014). Perpajakan Indonesia.  Jakarta:  Mitra  Wacana Media Fakmi  F.A  (2019).  Pengaruh  Informasi Dengan Media Filem Terhadap Kewaspadaan Siswa Tentang Pelecehan  Seksual  Di  Kelas  VIII-C
SMP  N  1  MATESIH.  Jurnal  Media Kons, Vol.5(2), Hal.34-49
Ghozali,  Imam  (2018 A ).  Aplikasi  Analisis
Multivariate  dengan  Program  IBM
SPSS 20.0. Semarang, Badan Penerhit-Undip.
Ghozali,  Imam  (2018 B ).  Aplikasi  Analisis
Multivariate  dengan  Program  IBM
SPSS 20.0. Semarang, Badan Penerhit-Undip. Inas A.Z. (2021). Pengaruh Self
Assessment  System,  Pengetahuan Perpajakan,  Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan  Pada  UKM. Jurnal  Ekonomi dan Bisnis, Vol.1(2), Hal.1-12. Mardiasmo. (2018 A ). Perpajakan, Yogyakarta: Andi Offset Mustofa, F.A. (2016). Pengaruh
Pemahaman  Peraturan  Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Kesediaan Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Studi  pada  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro Kecil  Menengah  yang  berada  di Wilayah  KPP). Jurnal  Perpajakan (JRJAK), Vol.8(1), Hal.1-7. Muh D.P. (2023) Pengaruh Self Assessment System,  Pengetahuan
Perpajakan,  Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP  Makassar  Selatan. Jurnal  Studi Seni, Kemanusiaan dan Sosial, Vol.3(3), Hal.152-162. Muljono  (2015).  Akuntansi  Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat Pandiangan  (2014).  Modernisasi  dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: Pt Elek Media Komputindo. Rahayu, S.K. (2014 A ) Perpajakan
(Konsep dan Aspek Formal). Bandung, Rekayasa Sains.
Resmi, S. (2014 A ). Perpajakan (Teori dan Kasus). Jakarta, Salemba Empat.
Riftiasari  D.  (2019).  Pengaruh  Retribusi Kelebihan  Pembayaran  Pajak
Pertambah Nilai Pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta
Penjaringan. Ejournal. Vol.6(1), Hal 63-
68. Sari, D. (2016) Konsep Dasar Perpajakan. Jakarta, Rajawali Pers. Setiono, S.D. (2018) Analisis Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Pajak
Restoran.  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta, Hal 63.
Suandy.
(2016 B ). Hukum Pajak.
Yogyakarta: Salemba Empat
Sugiyono.  (2016 A )  Metode  Penelitian Pendidikan:  Pendekatan,  Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung,
Alfabeta.
Supramono,  and  T.  Damayanti  (2015)
Perpajakan  Indonesia  -  Mekanisme  &
Perhitungan. Yogyakarta: CV Andi.
Siamena,  E.  (2017).  Pengaruh  Sanksi Perpajakan  Dan  Kesadaran  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Di  Manado. Jurnal Ries  Akuntansi  Going  Concern,
Vol.12(2), Hal.917-927.
Trisnawati. (2017) Perpajakan Indonesia, Edisi  10  Buku  1.  Jakarta:  Penerbit Salemba Empat.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2009 pasan 1 dan 12 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata
Cara Perpajakan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  28  Tahun  2009  pasal  1  angka 22  dan  23  Tentang  Pajak  dan Retribusi Daerah Pajak Restoran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  35  Tahun 2023 Tentang
Ketentuan  Umum  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.