Purbayu Budi Santosa Aris Anwaril Muttaqin Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf
(Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)
MASHLAHAH DALAM PAJAK TANAH PERSPEKTIF ABU YUSUF
(TELAAH TERHADAP KITAB AL-KHARAJ)

## Purbayu Budi Santosa 1)
Aris Anwaril Muttaqin Dosen Ekonomi Islam Universitas Diponegoro email: purbayubs@gmail.com 1)
Kata kunci: Maslahah, pajak tanah (kharaj), Abu Yusuf
Keywords :
Maslahah, land tax (kharaj), Abu Yusuf.

## Abstrak
Pengambilan kebijakan dengan mempertimbangkan mashlahah masih menjadi pertentangan  di  kalangan  ulama’.  Sebagian  pihak  menolak  penggunaan maslahah  dengan  dalih  al-Quran  dan  hadits  sudah  membahas  seluruh persoalan  hidup  manusia.  Sedangkan  sebagian  pihak  yang  lain  menerima maslahah sebatas tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadits. Bagi pihak yang menerima maslahah, persoalan pajak tanah (kharaj) bagi seluruh warga tanpa  pandang  bulu,  juga  menjadi  perdebatan  tersendiri.  Apakah  hal  itu termasuk  maslahah  atau  justeru  mafsadah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah menjelaskan penggunaan metode mashlahah oleh Abu Yusuf (113-182 H/ 731- 798  M)  dan  aplikasinya  dalam  persoalan  pajak  tanah  (kharaj).  Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan menelaah kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, Abu Yusuf menggunakan  mashalah  mu’tabarah  dalam  menetapkan  kebijakan;  kedua, aplikasi  metode  mashlahah  dalam  persoalan  pajak  tanah  (kharaj)  adalah dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

## Abstract
Policy  interpretation  by  considering  mashlahah  still  become  a  controversy between  ulama’. Some people reject the use of  mashlahah because al-Quran and hadits have discussed all of human problems. Whereas some other people accept mashlahah if it’s not in opposition to al-Quran and hadits. According to people  who  accept  mashlahah,  land  tax  problem  (kharaj)  for  all  of  citizen equally,  it’s  also  being  a  controvertion.  Is  that  include  in  mashlahah  or precisely mafsadah?. The aims of this research are to explain use of mashlahah method by Abu Yusuf (113-182 H/ 731-798 M) and its application in the land tax  problem  (kharaj).  Research  method  is  done  by  qualitative  descriptive  by analyze al-Kharaj which was created by Abu Yusuf. The results of this research show  that:  first,  AbuYusuf  used  mashlahahmu’tabarah  when  determine  the policy; second, mashlahah method in land tax problem (kharaj) is applicated by considering a long term benefits and justice for all citizen.
Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)

## A. Pendahuluan
Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  yang  tercantum  pada  sila  ke  5 Pancasila  nampaknya  masih  jauh  dari harapan.  Kesenjangan  sosial  yang  terjadi pada  masyarakat  saat  ini  tampak  semakin melebar.  Orang  kaya,  dengan  kekayaanya terus  berlomba-lomba  membeli  tanah  dan membangun gedung mewah untuk memaksimalkan  kepuasanya.  Berapapun pajak  yang  dikenakan,  sangat  mudah  bagi mereka  untuk  membayarnya.  Sebaliknya, orang  miskin  mengalami  kondisi  yang sangat berbeda. Jangankan untuk beli tanah dan  bayar  pajak,  baru  mau  berjualan  saja sudah diusir oleh satpol PP. Tidak terbayang dibenak  mereka  untuk  mengejar  kepuasan maksimal. Bagi mereka bisa bertahan hidup saja sudah sangat  bersyukur. Fenomena ini mengindikasikan  bahwa  pemerintah  dalam menetapkan kebijakanya kurang memperhatikan mashlahah , sehingga keadilan  bagi  seluruh  warga  belum  bisa tercapai.
Di  kalangan ulama’ termasuk  di Indonesia , pengambilan  kebijakan  dengan mempertimbangkan mashlahah masih menjadi  pertentangan.  Sebagian  pihak menolak  penggunaan maslahah dengan dalih al-Quran dan hadits sudah membahas seluruh persoalan hidup manusia.
Sedangkan  sebagian  pihak  yang  lain menerima maslahah sebatas tidak
bertentangan  dengan  al-Quran  dan  hadits. Bagi  pihak  yang  menerima maslahah , persoalan pajak tanah ( kharaj ) bagi seluruh warga  tanpa  pandang  bulu,  juga  menjadi perdebatan  tersendiri.  Apakah  hal  itu termasuk maslahah atau justeru mafsadah .
Abu Yusuf (113-182 H/ 731-798 M) merupakan ulama’ yang sangat berpengaruh pada  masa  kejayaan  Daulah  Abbasiyah. Beliau  menulis  buku  dengan  judul al- Kharaj . Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian  menjadikan  buku  ini  sebagai pedoman  untuk  membuat  kebijakan  terkait pajak tanah ( kharaj ) pada masa pemerintahanya.
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan metode mashlahah oleh Abu Yusuf dan aplikasinya dalam persoalan pajak tanah ( kharaj ).

## B. Abu Yusuf dalam Lintas Sejarah
Abu  Yusuf  adalah  murid  pertama dari Abu Hanifah yang menguasai ilmu fikih (Hamdi  Zaqzuq,  2007).  Nama  lengkapnya adalah  Ya’kub  bin  Ibrahim  bin  Habib  bin Sa’id  al-Anshori.  Al-Anshori  merupakan julukan yang diberikan kepada Abu Yusuf. Julukan  ini  diberikan  karena  ibu  kandung beliau masih ada hubungan darah dari kaum Anshor. Abu Yusuf lahir pada tahun 113 H / 731 M. (Hamdi Zaqzuq, 2007).
Abu Yusuf ditinggal  wafat  ayahnya pada saat beliau masih kecil. Beliau berasal
Purbayu Budi Santosa Aris Anwaril Muttaqin
Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)
dari  keluarga  yang  tidak  mampu.  Setelah ayahnya  meninggal  dunia,  tidak  ada  lagi orang  mencukupi  kehidupan  beliau  sehari- hari. Karena kondisi inilah ibunya kemudian menyerahkan  beliau  kepada  istana.  Akan tetapi, tidak lama kemudian beliau melarikan  diri  dari  istana.  Setelah  itu,  Abu Yusuf mengikuti kelompok pengajian yang diasuh oleh Abu Hanifah.
Selang beberapa waktu,  ibunya lalu datang kepada Abu Hanifah. Dia mengeluh dan berkata: “putraku ini adalah anak yatim. Kami  kelurga  miskin  dan  dia  sungguh memberatkanku”.  Kemudian  Abu  Hanifah menjawab:  “tinggalkanlah  dia,  maka  dia akan makan falud (makanan sejenis poding) di  piring fairuz (jenis  piring  dari  batu permata  biru)”.  Setelah  itu,  Abu  Hanifah memberikan  100  dirham  kepada  ibunya. Abu  Hanifah  lalu  berpesan:  “jika  sudah habis,  maka  kemarilah  dan  beritahu  aku”.
Abu Hanifah merasa iba atas keadaan yang menimpa keluarga Abu Yusuf.
Abu  Yusuf    belajar  kepada  Abu Hanifah  dengan  giat.  Beliau  kemudian diangkat  sebagai  ketua  pengajian.  Dengan kegigihan belajarnya itu, jabatan pemimpin agama  dan  dunia  pun  pada  akhirnya disandangnya juga. Beliau pernah menjabat sebagai  kepala  bidang  fikih  dan  hadits.  Di samping  itu  beliau  juga  menguasai  tafsir, sejarah  dan  ilmu  sosial  yang  ada  di masyarakat Arab. (Hamdi Zaqzuq, 2007).
Abu Yusuf menjabat sebagai Qadhi (Hakim)  di  Bagdad  selama  tiga  masa kekhalifahan,  yaitu:  al-Mahdi,  al-Hadi  dan ar-Rasyid.    Beliau  sebenarnya  tidak  mau menjadi Qadhi dengan  alasan  besarnya tanggung  jawab  yang  harus  dipikulnya. Beliau  merasa  tidak  pantas  mendapat jabatan tersebut. Beliau pernah berucap, ’andai saja saya tidak masuk dalam ranah hukum’ . Hal ini membuktikan bahwa beliau sangat tawadhu’ .
Abu  Yusuf  sangat  dicintai  para khalifah pada masanya. Bahkan, pada masa ar-Rasyid  beliau  memiliki  jabatan  spesial. Beliau adalah orang pertama yang mendapat gelar Qadhi al-Qudhat (Hakim Agung). Hal itu  disebabkan  karena  khalifah  biasa meminta  beliau  untuk  menggantikannya  di beberapa  propinsi  yang  telah  menjadi kekuasaanya. (Hamdi Zaqzuq, 2007).
Sebelum  meninggal  dunia,  Abu Yusuf berwasiat supaya  hartanya diberikan kepada para ulama’ yang tinggal di Makah, Madinah,  Kufah  dan  Bagdad.  Sumber kebaikannya terus menerus mengalir hingga bertahun-tahun dan berabad-abad.
MasyaAllah. (Hamdi Zaqzuq, 2007).
Abu  Yusuf  meninggal  dunia  pada tahun 182 H dan Khalifah Harun ar-Rasyid turut mengiringi jenazahnya. Sang Khalifah turut  mengikuti  shalah  jenazah  hingga proses pemakamannya. Beliau dimakamkan
Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)
di  pemakaman  keluarga  sendiri  yaitu pemakaman  Quraisy  yang  berada  di Bagdad. (Hamdi Zaqzuq, 2007).

## Karya Abu Yusuf:
Abu  Yusuf    banyak  membuat  karya  dalam bentuk  buku.  Di  antara  buku-buku  yang pernah beliau tulis adalah :

## 1. Kitab Al-Kharaj
2. Kitab al-Atsar ,  yaitu musnad Abu Hanifah.
3. Kitab Ikhtilaf al-Amshar
4. Kitab An-Nawadir  wa  al-Amali  fii al-Fiqh (Hamdi Zaqzuq, 2007)

## Intelektualitas Abu Yusuf
Abu Yusuf sangat cepat dan tanggap dalam  menjawab  suatu  permasalahan. Sebagaimana dikatakan, ‘ni’ma al-silah an- nashir  al-jawab  al-hadir’ (sebaik-baik senjata  penolong  adalah  jawaban  yang datang  seketika).  Beliau  melaksanakan ibadah  haji  bersama  Khalifan  Harun  ar- Rasyid. Ketika masuk Makah, sang Khalifah menjadi  Imam  shalat  dzuhur  bersama penduduk Makah. Mereka men- jama’ shalat dzuhur  itu  menjadi  dua raka’at .  Setelah salam ,  Abu  Yusuf  berdiri  dan  berkata:
“Wahai ahli Makah! Sempurnakanlah shalat kalian,  karena  kami  adalah  kaum  yang sedang  bepergian  ( musafir )”.  Seorang jama’ah  dari  penduduk  Makah  menjawab:
“kami  lebih  tahu,  karena  kami  sering mengajar”.  Kemudian  Abu  Yusuf  berkata: “jika engkau tahu, tentu engkau tidak akan berbicara dalam shalatmu”. Maka Khalifah Harun  ar-Rasyid  dan  Orang  yang  hadir  di sekitarnya menjadi tertawa (Hamdi Zaqzuq, 2007). Peristiwa ini menunjukan bahwa Abu Yusuf adalah ulama’ yang sangat kritis dan cerdik.
Abu  Yusuf  adalah  orang  paling cerdas  pada  masanya.  Tidak  ada  seorang pun  yang  mengunggulinya  saat  itu.  Abu Yusuf  hafal  20.000  (ayat/hadits) mansukh . Lalu, bagaimana menurutmu tentang nasikh ?  (tentu  lebih  banyak  lagi)  (Hamdi Zaqzuq, 2007).

## C. Tentang Kitab al-Kharaj
Kitab al-Kharaj ditulis  oleh  Abu Yusuf  atas  permintaan  Khalifah  Harun  ar- Rosyid. Kitab ini ditulis agar menjadi acuan dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj , usyur , zakat dan jizyah .
Dalam muqadimah -nya,  Abu  Yusuf berkata,  “Sesungguhnya Amirul  Mukminin Harun ar-Rosyid telah meminta kepada saya untuk mengarang sebuah kitab umum yang menjadi  pedoman  dalam  pengumpulan kharaj, usyur, zakat dan jizyah serta segala sesuatu  yang  perlu  direncanakan  dan diamalkan.  Hal  itu,  tidak  lain  bertujuan untuk  menghilangkan  kedzaliman  atas
Purbayu Budi Santosa Aris Anwaril Muttaqin Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)
kepemimpinannya dan menciptakan perdamaian  di  masyarakat  (Abu  Yusuf, 1979).  Dari  pernyataan  ini  dapat  dipahami bahwa  buku  ini  ditulis  atas  permintaan langsung  dari  Khalifah  Harun  ar-Rasyid. Jika dilihat dari pembahasannya, maka buku ini dapat dikategorikan sebagai buku Public Finance (Keuangan Publik) dalam pengertian ilmu ekonomi modern.
Buku  ini  dinamakan al-Kharaj karena  di  dalamnya  membahas  tentang kharaj (pajak  tanah).  Menurut  imam Hanbali, Kharaj adalah harta yang ditetapkan  atas  tanah  sebagai  ganti  sewa (Sa’di Abu Jaib, 1998). Menurut Zaidiyah, kharaj adalah harta yang harus dikeluarkan atas  tanah  yang  ditakhlukan  penguasa, namun  tetap  membiarkan  tanah  tersebut berada  di  bawah  penguasaanya  untuk dikelola (Hamdi Zaqzuq, 2007).
Menurut  Adiwarman  Karim, kharaj adalah  pajak  terhadap  tanah,  atau  di Indonesia  setara  dengan  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara  system  PBB  dengan  system kharaj adalah bahwa kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah ( land  productivity )  bukan  berdasarkan zoning . Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya di satu sisi ditanam anggur sedangkan di sisi lain  ditanam  kurma,  maka  mereka  harus
membayar  jumlah kharaj yang  berbeda (Adiwarman, 2014).
D. Mashlahah dalam Pajak Bumi
( Kharaj )
Abu Yusuf merupakan Ulama’ yang menggunakan  metode maslahah dalam menetapkan  suatu  hukum.  Kebijakan  yang diambil selain berpijak pada sumber hukum yang telah disepakati jumhur Ulama’, Abu Yusuf  juga  mendasarkan  kebijakanya  pada metode mashlahah .  Hal  ini  terlihat  dalam buku al-kharaj yang beliau tulis. Abu Yusuf selalu menuliskan dasar-dasar dari al-quran, hadis  maupun  perkataan  ulama’  yang melatarbelakangi munculnya gagasan beliau. Abu Yusuf kemudian mengkombinasikan  dasar-dasar  tersebut dengan persoalan yang terjadi di masyarakat melalui metode mashlahah .
Abu  Yusuf  (1979)  menjadikan mashlahah sebagai  kerangka  dasar  dalam membuat kebijakan. Hal ini beliau ungkapkan  saat  memberi  nasihat  kepada khalifah Harun ar-Rashid berikut:
مهتصاخل اعفن معأو نيملسملل حلصا هنا ىرت امب لمعاو اعت الله ءاش نا كنيد ىف كل ملسأو مهتماعو
ىل
(Dan kerjakanlah apa yang menurutmu paling mendatangkan maslahah bagi  orang  islam  dan  paling  banyak mendatangkan  manfaat  bagi  minoritas  dan mayoritas serta paling
Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)
menyelamatkan/memelihara  agama  untuk kebaikanmu).
Dari nasihat Abu Yusuf tersebut bisa dipahami  bahwa  seorang  pemimpin  bisa melakukan  apa  saja  yang  dikehendaki, namun  dengan  syarat  kebijakan  yang diambil harus berpegang pada kemaslahatan bersama.  Sebagaimana  diungkapkan  Imam Suyuthi  dalam  kitab    al-Asybah  wa Nadha’ir,  bahwa  kebijakan  pemimpin  atas rakyat  tergantung  pada maslahat ( فرصت ةحلصملاب  طونم  ةيعرلا  ىلع  ماملإا)  (As-Suyuthi, 2007).
Abu Yusuf
(1979) juga menggunakan  metode mashlahah dalam menangani  persoalan  tanah.  Ketika  bicara mengenai tanah tidak produktif, Abu Yusuf memberi  nasihat  kepada  Khalifah  agar dikelola  warga,  sehingga  bisa  memberi mashlahah kepada banyak orang.
عطقت نأ كلو .هل يهف ائيش اهنم ايحأ وأ اهايحأ نمف يرت امب هيف لمعتو هرجاؤتو تيأرو تببحأ نم كلذ حلاص هنأ
(Barang siapa menghidupkan tanah itu atau menumbuhkan sesuatu dari tanah itu,  maka  itu  menjadi  miliknya.  Dan engkau  berhak  membuat  kebijakan (memberikan) tanah itu kepada siapapun yang engkau izinkan, menyewakannya  atau  mengolahnya, berdasarkan  pandanganmu,  tanah  itu bisa membawa mashlahah ).
Mashlahah secara  etimologi  berarti sesuatu  yang  baik,  dirasakan  lezat,  oleh karenanya  menimbulkan  kesenangan  dan
kepuasan  serta  diterima  oleh  akal  sehat. Kamus
Besar
Bahasa Indonesia mengartikan mashlahat itu  dengan  sesuatu yang mendatangkan kebaikan (Amir Syarifuddin, 2014). Menurut Imam Ghazali mashlahah didefinisikan  sebagai  berikut, yaitu   عرشلا دوصقم ىلع ةظفاحملا ( memelihara tujuan  syara’ ),  Sedangkan  tujuan syara’ sehubungan  dengan  hambanya  adalah menjaga  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan harta. Tujuan yang lima itulah yang popular dengan  sebuatan    ةسمخلا  لوصلأا    / prinsip yang lima (Amir Syarifuddin, 2014).
Dari segi hubungannya dengan nash syara’ maslahat itu terbagi tiga yaitu:
1. Mashlahah yang  terkendali  ( ةحلصملا
ةربتعملا),  yaitu  sesuatu  yang  menurut perhitungan  akal  adalah  baik  dan mashlahah dan  dalam  pertimbangan syara’ juga  baik,  diperhatikan  dan didukung  oleh syara’ . Mashlahat dalam bentuk  inilah  yang  dinamai mashlahat terkendali artinya mashlahat yang ditetapkan  oleh  akal  dan  dikendalikan oleh nash syara’ .
2. Mashlahah yang  tertolak  (ةغلملا  ةحلصملا) yaitu sesuatu yang menurut pertimbangan  akal  adalah mashlahah , namun nash  syara’ menolak  atau  tidak memperhatikannya. Umpamanya menurut  pertimbangan  akal,  membagi rata  harta  warisan  secara  sama  antara anak  laki-laki  dengan  anak  perempuan
Purbayu Budi Santosa Aris Anwaril Muttaqin Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf
(Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)
dinilai  akal  sebagai mashlahat atau pantas untuk waktu yang sudah maju ini, namun nash syara’ menetapkan pembagian berimbang yaitu dua banding satu. Artinya mashlahat ditolak oleh nash syara’ .
3. Mashlahah bebas  (ةلسرملا  ةحلصملا),  yaitu sesuatu yang menurut pertimbangan akal adalah mashlahat ,  namun  tidak  ada perhatian dan dukungan dari nash syara’ dan  juga  tidak  ada  perlawanan  atau penolakan  dari nash  syara’ .  Karena hanya  didasarkan  kepada  akal  semata, dan mashlahat itu  berarti  akal,  maka mashlahat  mursalah ini  dapat  disebut sebagai  akal  bebas.  (Amir  Syarifuddin, 2014).
Berdasarkan telaah penulis terhadap kitab al-Kharaj , mashlahah yang digunakan Abu  Yusuf  untuk  menetapkan  kebijakan adalah mashlahah mu’tabarah . Ketika Abu Yusuf  menjelaskan  persoalan  dalam  kitab al-Kharaj ,  beliau  selalu  mencantumkan pertimbangan akal dan nash syara’ . Hal ini dapat  dilihat  mulai muqadimah hingga  bab akhir  dari  kitab  tersebut,  termasuk  ketika menjelaskan  tentang  pajak  bumi  ( kharaj ).
Dengan demikian, Abu Yusuf juga menggunakan mashlahah  mu’tabarah ini untuk  membuat  kebijakan  tentang  pajak bumi ( kharaj ).
Abu  Yusuf  memberi  saran  kepada khalifah untuk memungut kharaj dari tanah
yang  telah  ditakhlukannya.  Abu  Yusuf menjadikan tanah hasil takhlukkan pemerintahan daulah  Abbasiyah sebagai tanah milik Negara. Abu Yusuf menganjurkan agar tanah itu tidak diberikan kepada individu-individu sebagaimana pembagian  dalam  harta  warisan  perang ( ghanimah ). Individu diperkenankan mengelola tanah tersebut atas izin pemerintah  dengan  dikenai kharaj .  Hal  ini dilakukan Abu Yusuf atas dasar pertimbangan mashlahah mu’tabarah.
Gagasan Abu Yusuf yang disarankan  kepada  Khalifah  Harun  Ar- Rasyid  ini  merupakan  gagasan  yang awalnya  muncul  dari  Umar  bin  Khatab. Kebijakan  yang  diambil  Umar  bin  Khatab tidaklah seperti biasa. Dulu, tiap kali terjadi peperangan  yang  dimenangkan  oleh  kaum muslimin,  maka  bagi  pasukan  yang  ikut menakhlukan  musuh  akan  mendapat  harta rampasan  perang  ( ghanimah ).  Harta  ini dibagi  habis  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  dalam  islam.  Dengan  begitu  maka setiap individu mendapatkan haknya masing-masing.  Mereka  berhak  untuk mendapatkan  warisan  dari  harta  tersebut hingga habis terbagi.
Tradisi inilah yang kemudian diubah oleh  Umar  bin  Khatab.  Umar  bin  Khatab tidak  lagi  memberikan ghanimah kepada individu.  Umar  bin  Khatab  menjadikan ghanimah itu  sebagai  harta  milik  Negara.
Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)
Umar bin Khatab memiliki pandangan, jika hanya diberikan kepada individu saja, maka yang menikmati harta tersebut hanyalah dia dan  keturunannya.  Di  samping  itu,  harta tersebut  juga  hanya  berguna  bagi  dirinya dalam  jangka  waktu  tertentu  saja.  Padahal islam  menghendaki  kesejahteraan  bagi seluruh  lapisan  masyarakat.  Islam  juga menghendaki  kesejahteraan  bagi  generasi sekarang maupun akan datang. Oleh karena itu, kebijakan menjadikan ghanimah sebagai harta  milik  Negara  ini  diambil  oleh  Umar bin  Khatab  agar  umat  islam  bisa  sejahtera secara  merata  baik  pada  masanya  maupun masa yang akan datang.
Umar bin Khatab mengambil kebijakan  tersebut  bukan  berdasar  akal semata, tapi juga tetap dikendalikan oleh al- Quran dan sunnah nabi Muhammad SAW.
ىذلو لوسرللو هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع الله ءافأ ام
برقلا ةلود نوكي لا ىك ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ى هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتا امو ،مكنم ءاينغلأا نيب باقعلا ديدش اللها نا اللهوقتاو ،وهتناف
(Apa  saja  harta  rampasan  yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda)  yang  berasal  dari  penduduk  kota- kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum  kerabat,  anak-anak  yatim,  orang- orang  miskin  dan  orang-orang  yang  dalam perjalanan, supaya harta  itu jangan beredar di  antara  orang-orang  kaya  saja  di  antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu,
maka terimalah. Dan apa  yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Abu Yusuf, 1979).
Umar  bin  Khatab  tidak  ingin  harta itu  beredar  di  antara  orang-orang  tertentu saja.  Beliau  ingin  agar  harta  tersebut  bisa berguna untuk kepentingan umat islam dan memberikan  manfaat  untuk  semuanya. Caranya  adalah  dengan  memungut kharaj dari  tanah  yang  sudah  dikelola  itu  untuk dijadikan  pemasukan  Negara.  Dengan begitu,  manfaat  dari  tanah  tersebut  bisa dirasakan  secara  merata  dari  generasi  ke generasi.  Inilah  kebijakan  yang  diambil Umar bin Khatab dengan mempertimbangkan mashlahah
mu’tabarah .
Kebijakan  yang  diambil  Umar  bin Khatab  ini  kemudian  dijadikan  Abu  Yusuf sebagai  saran  kepada  khalifah  Harun  ar- Rasyid  dalam  membuat  kebijakan.  Abu Yusuf  memberikan  komentar  terhadap kebijakan  yang  diambil  oleh  Umar  bin Khatab sebagai berikut:
ةمسق نم عانتملإا نم هنع الله ىضر رمع ىأر ىذلاو هباتك ىف ناك ام الله هفرع ام دنع اهحتتفا نم نيب نيضرلأا الله نم اقيفوت كلذ نايب نم تناك هيفو ،عنص اميف هل ناك كلذ  جارخ  عمج  نم  هار  اميفو  ،نيملسملا  عيمجل  ةريخلا مهتعامجل عفنلا مومع نيملسملا نيب هتمسقو
Purbayu Budi Santosa Aris Anwaril Muttaqin Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf
(Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)
(Kebijakan  yang  diambil  Umar  bin Khatab  dengan  tidak  membagi  tanah-tanah kepada  pasukan  yang  menakhlukanya adalah  apa  yang  direalisasikannya.  Allah telah  memberikan  petunjuk  kepada  Umar bin  Khatab  melalui  al-Quran  dengan penjelasanya  sebagai  anugerah  dari-Nya. Dengan  kebijakan  tersebut  maka  kebaikan berlaku  untuk  seluruh  kaum  muslimin. Adapun kebijakannya mengenai pengumpulan  pajak  dan  pembagiannya kepada  kaum  muslimin,  maka  akan mendatangkan manfaat secara umum kepada masyarakat). (Abu Yusuf, 1979).
Dari  pernyataanya  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  tujuan  utama  Abu  Yusuf menerapkan  pungutan  pajak  tanah  ( kharaj ) sebagai  pemasukan  Negara  adalah  untuk mendatangkan  manfaat  kepada  masyarakat (مهتعامجل عفنلا مومع).
Menurut Musthofa al-Bugha, manfaat  (ةعفنملا)  adalah  kenikmatan  dan terhindarnya mudharat atau segala hal yang menjadi  perantara  dari  keduanya.  Dengan kata lain, manfaat )ةعفنملا( adalah kenikmatan baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Kenikmatan  secara  langsung maksudnya  adalah  mendatangkan  nikmat secara  langsung,  sedangkan  kenikmatan secara  tidak  langsung  adalah  menjaga kenikmatan  tersebut  dengan  menghindari mudharat dan penyebab-penyebabnya (Musthafa, 1993).
Jika  tujuan  utama  pungutan  pajak bumi  ( kharaj )  menurut  Abu  Yusuf  adalah مهتعامجل  عفنلا  مومع  (memberi  manfaat  untuk masyarakat),  maka  berarti  pajak  bumi ( kharaj )  diharapkan  bisa  mendatangkan kenikmatan kepada seluruh masyarakat baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Kenikmatan secara langsung seperti pembangunan  jalan,  penerangan  jalan, masjid, rumah sakit, sekolah dan infrasturktur-infrastruktur lainnya.
Sedangkan kenikmatan yang tidak langsung, seperti  terjaminya  keamanan  bagi  setiap warga masyarakat.
Dalam kitab al-Adillah al-Mukhtalaf fiiha  fiil  Fiqh  al-Islam ,  Musthafa  al-Bugha menyebutkan bahwa manfaat )ةعفنملا( merupakan unsur penting dalam mendefinisikan mashlahah. Mashlahah menurut  ulama’  syariah  adalah  manfaat )ةعفنملا(  yang  dikehendaki  Allah  selaku Syaari’  al-Hakiim terhadap  hamba-hamba- Nya  yang  meliputi  pemeliharaan  agama, jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta  secara berurutan. (Musthafa, 1993).
Dari  pengertian  di  atas  dapat dipahami bahwa tidak semua manfaat dapat dikategorikan  sebagai mashlahah .  Ada kriteria  tersendiri  mengenai  manfaat  yang bisa  masuk  kategori mashlahah ,  yaitu manfaat  yang  dikehendaki  Allah  SWT. Manfaat  yang  dikehendaki  manusia  belum tentu mendatangkan mashalah , karena bisa
Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)
jadi manfaat tersebut hanya menuruti hawa nafsu  belaka.  Sedangkan  jika  manfaat  itu dikehendaki  Allah  SWT,  maka  sudah  pasti manfaat itu mengantarkan kepada mashlahah . Manfaat yang dimaksud adalah meliputi  pemeliharaan  terhadap  agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia.
Jika  pandangan  ini  dihubungkan dengan  tujuan  utama  pungutan  pajak  bumi ( kharaj ) menurut Abu Yusuf yaitu  عفنلا مومع مهتعامجل , maka manfaat yang bisa diperoleh setiap  masyarakat  adalah  terpeliharanya agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta mereka.  Perolehan  perlindungan  tersebut tidak  hanya  berlaku  kepada  individu maupun golongan tertentu saja, tapi seluruh masyarakat  dari  generasi  ke  generasi. Pemerataan kesejahteraan dan keberlangsungannya  menjadi  hal  penting yang perlu diperhatikan pemerintah.
Pemerintah  dapat  menggunakan  harta  dari hasil  pungutan  pajak  bumi  itu  untuk merealisasikan tujuan tersebut.
مهدعب نمل نكي مل رضح نم نيب اهتمسق نا كنإف

## ءيش
“Jika  engkau  (amirul  mukminin) membaginya  (tanah)  itu  di  antara orang-orang  yang  hadir  sekarang, maka  tidak  akan  ada  lagi  sesuatu bagi generasi setelah mereka”. (Abu Yusuf, 1979).
Pendapat  Abu  Yusuf  ini  juga disandarkan  pada  firman  Allah  SWT  yang menghubungkan  keterkaitan  antara  orang-
orang  islam  masa  sekarang  dengan  generai yang akan datang, sebagiamana berikut:
Dan orang-orang yang datang sesudah mereka  (Muhajirin  dan  Anshor), mereka  berdoa:  "Ya  Tuhan  kami, ampunilah  kami  dan  saudara-saudara kami  yang  telah  beriman  lebih  dulu dari  kami,  dan  janganlah  Engkau membiarkan  kedengkian  dalam  hati kami  terhadap  orang-orang  yang beriman;
Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hasr : 10)

## E. Penutup
Abu  Yusuf    lahir  pada  masa pemerintahan Umayah dan menjadi mashur pada  masa  pemerintahan    Abbasiah. Intelektual  dan  keilmuannya  berkembang pesat  setelah  berguru  dari  Imam  Hanafi. Tidak  mengherankan,  pada  masa  khalifah Harun  Ar-Rasyd,  Abu  Yusuf    dipercaya sebagi Hakim Agung. Abu Yusuf menyertai pemerintahan  Harun  Ar-Rasyid  selama sekitar  12  tahun.    Pada  masa  itulah,  Abu Yusuf  banyak  berperan  dalam  menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah, di antaranya  kebijakan  mengenai  pajak  bumi ( kharaj ).
Abu Yusuf merupakan salah seorang ulama’ yang menggunakan metode maslahah dalam menetapkan sebuah hukum.  Ketika  memberikan  masukan kepada  Khalifah,  Abu  Yusuf  sering menggunakan metode maslahah . Mashlahah  yang  digunakan  Abu  Yusuf
Purbayu Budi Santosa Aris Anwaril Muttaqin Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf
(Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)
untuk menetapkan kebijakan adalah mashlahah mu’tabarah .
Abu  Yusuf  juga  menggunakan mashlahah  mu’tabarah untuk  menetapkan kebijakan  mengenai  pajak  tanah  ( kharaj ).
Aplikasi mashlahah  mu’tabarah dalam persoalan  pajak  tanah  ( kharaj )  adalah dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang  dan  keadilan  yang  merata  bagi semua lapisan masyarakat.
Pemikiran  Abu  Yusuf  dalam  kitab Kharaj di  atas,  jika  ditarik  dalam  kontek kekinian dalam upaya pembenahan terhadap krisis  Indonesia,  kiranya  akan  memberi kontribusi  yang  positif  dalam  upaya mempertautkan mashlahah dan ekonomi, di samping perlunya rekontruksi dan kolaborasi  dengan  pemikiran-pemikiran lain,  terutama  yang  berkaitan  dengan budaya, politik dan etika modern.
Penelaahan  ekonomi  dengan  pendekatan mashlahah sangat diperlukan guna mewujudkan  Indonesia  sebagai ‘baldatun tayyibatun wa rabbun gafur’ .

## DAFTAR PUSTAKA
As-Suyuthi,  Jalaluddin, al-Asybah  wa
Nadhair , Beirut: Darul Kutub, 2007.
Bakar, Anwar Abu, al-Qur’an dan Terjemahnya ,  Bandung:  Sinar  Baru Algensindo, 2009.
Buga,  Musthafa  Daibul, al-Adillah  al-
Mukhtalaf  Fiiha  fii  al-Fiqh  al-
Islami ,  Damaskus:  Darul  Qolam, 1993.
Jaib,  Sa’di  Abu, al-Qamus  al-Fiqhi Lughatan  wa  istilahan ,  Damaskus: Darul Fikr, 1998.
Karim,  Adiwarman, Ekonomi  Makro Islami , Jakarta: RajaGrafido
Persada, 2014
Syarifuddin,  Amir, Ushul  Fiqh ,  Jakarta:
Prenadamedia, 2014.
Yusuf,  Abu, Al-Kharaj ,  Beirut:  Darul Ma’rifat, 1979.
Zaqzuq,  Mahmud  Hamdi, Ma  usu’ah A’lamul fikr al-Islamiyah , Kairo: al- Majlis al-‘Ala, 2007.