Serlika  Aprita  dan  Shafa  Nabila  Utami,  Implementasi  Peranan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009  di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161

## IMPLEMENTASI PERANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DI MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PERMASALAHAN

## LINGKUNGAN
Serlika Aprita 1 dan Shafa Nabila Utami 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Email: 5312lika@gmail.com

## Abstract
The right to a decent and healthy living environment is guaranteed for all Indonesian people. Therefore,  it  is  the  state's  responsibility  to  protect  these  rights.  The  community  can  also participate  to  make the  government's  role  more  effective  so that  these  rights  can  be  fulfilled and environmental problems do not occur. To increase community participation in preventing environmental  problems.  Furthermore,  in  the  context  of  mitigating  environmental  hazards, Tanjung Raja Timur Regency carries out outreach regarding community involvement and Law no. 32 of 2009. The purpose of this publication is to assess how well Law Number 32 of 2009 is mitigating environmental problems and upholding the community's right to take action. part in environmental management and conservation. This research uses statutory regulations and conceptual  methods,  with  a  normative  juridical  focus.  Law  Number  32  of  2009  is  very important to prevent environmental problems, according to research findings. As a framework or guideline for the management and utilization of natural resources and the environment in accordance  with  the  environmental  carrying  capacity  and  environmental  capabilities, UUPPLH  functions  as  an  environmental  legal  instrument.  The  PPLH  Law  also  protects  the right  to  community  involvement.  Based  on  Article  70  paragraph  2,  it  can  be  seen  that  the community  can  play  a  role  by:  carrying  out  social  supervision,  providing  opinions, suggestions, suggestions, complaints and objections. Not only that, the public can also submit information or reports to the government.

## Keywords: Extension, Environmental Law, Community Participation

## Abstrak
Hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat dijamin bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak tersebut. masyarakat juga  dapat  berpartisipasi  untuk  mengefektifkan  peran  pemerintah  agar  hak  tersebut  dapat terpenuhi  dan  tidak  terjadi  permasalahan  lingkungan.  Untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  mencegah  permasalahan  lingkungan,  Selanjutnya  dalam  rangka  mitigasi bahaya  lingkungan,  Kabupaten  Tanjung  Raja  Timur  melakukan  sosialisasi  tentang  pelibatan masyarakat dan UU No. 32 Tahun 2009. Tujuan publikasi ini adalah untuk menilai seberapa baik  UU  Nomor  32  Tahun  2009  dalam  memitigasi  permasalahan  lingkungan  hidup  dan menjunjung tinggi hak masyarakat untuk mengambil tindakan. bagian dalam pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan metode  konseptual,  dengan  fokus  yuridis  normatif.  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009 sangat  penting  untuk mencegah  permasalahan lingkungan  hidup, menurut temuan  penelitian. Sebagai  kerangka  atau  pedoman  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan kemampuan lingkungan hidup,  UUPPLH  berfungsi  sebagai  instrumen  hukum  lingkungan  hidup.  UU  PPLH  juga memberikan perlindungan hak atas keterlibatan masyarakat. Berdasarkan pada Pasal 70 ayat 2,
Serlika  Aprita  dan  Shafa  Nabila  Utami,  Implementasi  Peranan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009  di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161
maka dapat diketahui bahwa masyarakat dapat berperan dengan: melakukan pengawasan sosial, memberikan  pendapat,  saran,  usul,  pengaduan,  dan  keberatan.  Tidak  hanya  itu,  masyarakat juga dapat menyampaikan informasi atau laporan kepada pemerintah.
Kata Kunci: Penyuluhan, Hukum lingkungan, Partisipasi Masyarakat

## PENDAHULUAN
Salah  satu  hak  asasi  manusia yang mendasar, yaitu hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat, baru diformalkan setelah adanya perubahan  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
melindungi  hak  tersebut  berdasarkan Pasal  28H  Ayat  1.  Jimly  Asshiddiqie berpendapat bahwa dampak dari pembatasan kebebasan adalah konstitusi mengakui standar lingkungan  yang  bersih  dan  sehat. Yang  berarti  bahwa  norma  lingkungan hidup  menjadi  materi  dalam  hukum tertinggi.  Oleh  karena  itu,  Jimly Asshiddiqie  menilai  segala  tindakan dan  kebijakan  pemerintah  harus  tepat dan tidak boleh melanggar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.  luar  biasa  dan  kuat.  Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini  tidak  boleh  bertentangan  dengan ketentuan  Konstitusi  Indonesia  yang pro lingkungan hidup.
Hak  atas  lingkungan  hidup sendiri  menjadi  populer  pada  5  Juni
1972  karena  pembentukan  Deklarasi Stockholm.  Prinsip  keempat  Deklarasi Rio, yang menyatakan bahwa perlindungan  lingkungan  hidup  harus diintegrasikan ke dalam proses pembangunan  dan  bukan  dipisahkan demi mencapai pembangunan berkelanjutan,  memvalidasi  Deklarasi Stockholm.  Prinsip  ini  menekankan bahwa  agar pertumbuhan dapat  terjadi, Hak  konstitusional  atas  lingkungan hidup  yang  bersih  dan  sehat  harus dijunjung tinggi oleh pemerintah.
Deklarasi  Stockholm  tahun 1972 menetapkan  hubungan  antara  hak  atas pembangunan  dan  lingkungan  hidup yang  terhormat  dan  sehat.  USAID menyatakan  bahwa  keterkaitan  antara hak lingkungan dengan hak pembangunan  ini  lebih  terlihat  dalam negara berkembang. 1 Dikatakan demikian, karena pada negara berkembang dilakukan eksploitasi terhadap  sumber  daya  alam  secara tidak      berkelanjutan      untuk menyelesaikan  masalah  kemiskinan
1 Laode M. Syarif Laode, Hukum Lingkungan (Jakarta: USAID, 2013).
Serlika  Aprita  dan  Shafa  Nabila  Utami,  Implementasi  Peranan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009  di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161
yang tinggi. Biaya perlindungan lingkungan  juga  akan  lebih  sedikit karena  anggaran  digunakan  untuk menyelesaikan  kemiskinan.  Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak  buruk  pada  masyarakat karena memperburuk lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pejabat negara untuk memikirkan secara serius hak  atas  lingkungan  hidup  yang  layak dan sehat.
Memelihara hak atas lingkungan  hidup  yang  layak  dan sehat  merupakan  tanggung  jawab negara. Penyelenggaraan negara terhadap peraturan perundang- undangan yang bertujuan untuk menjaga  lingkungan  hidup  termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2
Hal  ini  penting  untuk  mencegah  dan menanggulangi permasalahan terhadap lingkungan hidup. Kebijakan yang dibentuk pemerintah tidak boleh menyebabkan  pelanggaran  terhadap hak  lingkungan  ini.  Selain  itu, pemerintah mengambil langkah- langkah pencegahan dengan menerapkan alat-alat yang melindungi terhadap polusi dan kerusakan
2 Anastasha  Ruth  Nugroho  and  Fatma Ulfatun  Najicha,  “Pemenuhan  Hak  Asasi Manusia  Atas Lingkungan  Hidup  Yang  Sehat,” Yustitia 9, no. 1 (2023): 108–21.
lingkungan.  Selain  itu,  pemerintah melakukan pemeliharaan dengan  melakukan  konservasi  SDA, cadangan  sumber  daya  alam  dan pelestarian fungsi atmosfer. Selain itu, pemerintah menegakkan undang- undang  dan  peraturan  perlindungan lingkungan melalui penegakan hukum dan pengawasan.
Undang-undang tentang lingkungan  hidup  yang  menunjukkan kewajiban  negara  untuk  melindungi hak  lingkungan  hidup  adalah  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009 sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Cipta
Kerja.
keberadaan  UU  PPLH  tersebut  sangat berperan untuk mencegah permasalahan  lingkungan.  Meskipun begitu,  hingga  saat  ini  masih  banyak terjadi permasalahan lingkungan karena banyaknya pelanggaran terhadap  perundang-undangan  dalam kegiatan  usaha.
Dengan  banyaknya  permasalahan lingkungan  yang  terus  terjadi,  maka masyarakat  dapat  turut  serta  untuk membantu pemerintah mencegah permasalahan lingkungan melalui partisipasi  masyarakat  sebagaimana dijamin  dalam  UU  PPLH.  Partisipasi masyarakat  terbukti  mampu  mencegah
Serlika  Aprita  dan  Shafa  Nabila  Utami,  Implementasi  Peranan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009  di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161
dan menangani permasalahan lingkungan.  salah  satunya    terlihat dalam    penanganan  pengaduan  oleh Penegakan  Hukum  Kehutanan  dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal. Telah  ada  sebanyak  7971  pengaduan yang  ditangani  sejak  tahun  2015 sampai  tahun  2024. 3 Dari  sini,  maka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah permasalahan  lingkungan,  Selanjutnya dalam rangka mitigasi bahaya lingkungan,  Kabupaten  Tanjung  Raja Timur  melakukan  sosialisasi  tentang pelibatan  masyarakat  dan  UU  No  32 Tahun 2009.
Tujuan  penelitian  adalah  untuk mengetahui bagaimana Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009 menjaga  hak  masyarakat  untuk  terlibat dalam  pengelolaan  dan  pelestarian lingkungan  hidup  sekaligus  membantu menghindari  permasalahan  lingkungan hidup.

## METODE PENELITIAN
Bidang penelitian yuridis normatif  meliputi  penelitian  ini. Menurut  Peter  Mahmud,  penelitian
3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dashboard Kinerja  Ditjen Gakkum  https://gakkum.menlhk.go.id/kinerja. Diakses    11 Feb 2024.
yuridis  normatif  adalah  penelitian yang  bertujuan  untuk  menghasilkan doktrin  dan  peraturan  hukum,  prinsip hukum  yang  dipergunakan  untuk menjawab  masalah  hukum  yang dihadapi dan menghasilkan
argumentasi sebagai preskripsi untuk menjawab masalah tersebut. 4 Pendekatan  penelitian  yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan
perundang-undangan.  Bahan  hukum utama yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; bahan hukum sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah berbagai publikasi  hukum,  termasuk  doktrin dan  asas  hukum.  Skripsi,  jurnal,  esai, dan  publikasi  lainnya  merupakan contoh publikasi hukum tersebut.

## PEMBAHASAN
A. Peran  UU  No  32  Tahun  2009 Dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan
Hal  ini  terlihat  dari  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  yang dibentuk  untuk  melestarikan  hak  atas lingkungan hidup yang layak dan sehat yang dijamin oleh  UUD 1945.
4 Muhaimin, Metode  Penelitian  Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).
Serlika  Aprita  dan  Shafa  Nabila  Utami,  Implementasi  Peranan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009  di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161
Selanjutnya mewujudkan pertumbuhan yang  berlandaskan  kepedulian  dan kelestarian  lingkungan  hidup  dengan fokus  pada  pelaksanaan  otonomi daerah,  kondisi  lingkungan  yang  terus mengalami  penurunan,  permasalahan global warming, dan pembaruan terhadap hukum lingkungan
sebelumnya yang telah perlu pembaharuan.
UU  PPLH  sangat  penting  bagi pengelolaan  sumber  daya  alam  yang terdapat  pada  lingkungan  hidup. Sebagai suatu struktur atau seperangkat  aturan  untuk  konservasi dan  pemanfaatan  lingkungan  hidup dan  sumber  daya  alam  sesuai  dengan daya  dukung  lingkungan  hidup  dan kemampuan lingkungan hidu,
UUPPLH berfungsi sebagai instrumen hukum  lingkungan  hidup.  Dengan keberadaan UU PPLH, maka hubungan  antara  manusia  dengan lingkungan  diharapkan  akan  saling mendukung dan menunjukkan keserasian.  UU  PPLH  mengatur interaksi  antara  manusia  dengan lingkungan hidup, dengan menguraikan  perbuatan,  hak,  dan larangan  yang  diperbolehkan,  yang mempunyai akibat atau disebut tanggung jawab.
Dalam UU PPLH, subjek hukum  harus  menaati  aturan  yang terdapat  dalam  UUPPLH.  Di  mana keseluruhan  aturan  tersebut  dibentuk untuk  mencegah  terjadi  kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan.  aturan  tersebut  harus ditaati  oleh  setiap  subjek  hukum  di mana dalam UUPPLH, Selain manusia,  badan  komersial  baik  sah maupun  non-hukum  juga  memenuhi syarat sebagai subjek hukum. 5
Untuk mencegah terjadinya pelanggaran  lingkungan  hidup,  ruang lingkup peraturan perundang- undangan  UU  PPLH  dimulai  dari perencanaan,pemanfaatan, pengelolaan, pengawasan, pengawasan dan penegakan hukum. Keseluruhan aturan tersebut  sangat  penting  dalam  upaya mencegah permasalahan lingkungan.
B. Peran  Pengaturan  Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,  dan pemeliharaan  Dalam  UU  PPLH Untuk  Mencegah  Permasalahan Lingkungan
Aturan  dalam  UU  PPLH  harus ditaati  karena  sangat  penting  untuk
5 Valencia  Prasetyo  Ningrum,  “Environmental Law  Enforcement  In  Law  Number  32 of  2009 Concerning    Environmental    Protection and Management,” Asian Journal of Social and Humanities 1,  no.  08  (2023):  351–56, https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i08.38
Serlika  Aprita  dan  Shafa  Nabila  Utami,  Implementasi  Peranan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009  di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161
mencegah  terjadinya  permasalahan lingkungan. Hal ini dikarenakan dalam
UU PPLH diatur mengenai perencanaan  yang  merupakan  proses menentukan kegiatan yang akan dilakukan  nantinya  berdasarkan  pada urutan pilihan dan dengan
memperhatikan  keberadaan  sumber daya yang ada.
Salah  satu  hal  yang  penting untuk mencegah terjadinya
permasalahan lingkungan adalah keberadaan instrumen pencegahan permasalahan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14. Keberadaan alat  ini  berfungsi  sebagai  salah  satu cara  untuk  mengelola  permasalahan lingkungan hidup dalam rangka menjaga  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup,  seperti  pencegahan,  mitigasi, dan  restorasi.  Pengendalian  sendiri merupakan  upaya  untuk    mengawasi berbagai  aktivitas  dari  subjek  hukum, utamanya  badan  usaha  atau  korporasi yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup.
KLHS,  penataan  ruang,  baku mutu  dan  kriteria  baku  kerusakan lingkungan  hidup,  analisis  dampak lingkungan  hidup,  upaya  pengelolaan dan  pemantauan  lingkungan  hidup, instrumen ekonomi lingkungan hidup,
perizinan, peraturan perundang- undangan  yang  perseptif  lingkungan hidup, anggaran berwawasan lingkungan  hidup,  analisis  risiko lingkungan hidup, dan berbagai instrumen berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  kemajuan teknologi merupakan contoh instrumen preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
Instrumen pencegahan ini disusun dengan analisis secara menyeluruh  dan  sistematis,  serta melibatkan kelompok masyarakat yang terdampak langsung pada kebijakan,  serta  diberikan  masukan oleh ahli agar suatu rencana kebijakan telah menerapkan pembangunan berkelanjutan.  Dengan  keberadaan instrumen  pencegahan  tersebut,  maka berbagai  rencana  pembangunan  dan kegiatan usaha harus terlebih dilakukan pengkajian. Dalam hal pada pengkajian  telah  diperkirakan  akan menyebabkan permasalahan lingkungan,  maka  rencana  kegiatan tersebut tidak dapat  dilakukan.  Hal  ini mengingat  bahwa  setiap  kegiatan usaha  ataupun  pembangunan  haruslah dilengkapi instrumen pencegahan terlebih dahulu sebagai dasar hukumnya.
Serlika  Aprita  dan  Shafa  Nabila  Utami,  Implementasi  Peranan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009  di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161
Dalam  UU  PPLH,  juga  diatur mengenai pemeliharaan melalui berbagai  upaya  seperti  konservasi SDA,  pencadangan  SDA,  hingga pelestarian fungsi atmosfer. Yang mana berperan  untuk  melestarikan  SDA yang ada.
C. Peran  Pengaturan  Pengawasan dan  Penegakan  Hukum  dalam UU  PPLH  untuk  Mencegah  dan
Menangani Permasalahan Lingkungan Pengawasan terhadap
pelaksanaan  UUPPLH  menjadi  sangat penting.  Hal  ini  untuk  mencegah terjadinya pelanggaran. Ketentuan pengawasan  diatur  dalam  Bagian Kesatu  Bab  XII  UUPPLH.  Pejabat yang mempunyai kewenangan pengawasan antara lain menteri, gubernur,  dan  bupati/walikota.  Dalam hal  pejabat  tersebut  menunjuk  pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup untuk melaksanakan kewenangan
pengawasan yang diberikan berdasarkan undang-undang ini.
Dalam  UU  PPLH,  agar  aturan yang  terdapat  dalam  UU  PPLH tersebut  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya,  Penegakan  hukum  adalah bidang  berikutnya  yang  harus  diatur. Penegakan  hukum  lingkungan  hidup
meliputi  penegakan  hukum  perdata, pidana,  dan  administratif. 6 Subyek hukum  yang  melanggar  UUPPLH dapat dikenakan sanksi dalam penegakan undang-undang ini. Mahrus Ali  yang  mengartikan  sanksi  sebagai tindakan,  tanggungan,  hukuman  yang diancamkan  untuk  memaksa  subjek hukum  menepati  janji  atau  peraturan perundang-undangan. 7
Subyek  hukum  yang  melanggar izin  lingkungan  pada  saat  melakukan operasional pemantauan dapat dikenakan  sanksi  administratif.  Pasal
76 UUPPLH memberikan kewenangan kepada Menteri,
gubernur,  atau  bupati/walikota  untuk menerapkan sanksi administratif. Penegak  hukum  daerah  atau  pejabat lingkungan hidup dapat diberi wewenang  oleh  menteri,  gubernur, bupati, atau walikota untuk menerapkan sanksi administratif, sesuai  dengan  Pasal  507  PP  No.  22 Tahun  2021  UUPLH  Pasal  76  ayat  2 menyebutkan,  sanksi  administratif dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
6 Shira  Thani,  “Peranan  Hukum  Dalam Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,” Jurnal Warta 51 (2017): 1829–7463.
7 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
Serlika  Aprita  dan  Shafa  Nabila  Utami,  Implementasi  Peranan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009  di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161
c. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan usaha  apabila  pemerintah  mendapati bahwa  pemerintah  daerah  dengan sengaja  tidak  menjatuhkan  sanksi administratif  atas  pelanggaran  berat  di bidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup. 8 Pemilik usaha yang membidangi  pemulihan  dan  sanksi pidana tetap bertanggung jawab meskipun dikenakan sanksi
administratif.
Pasal  84  sampai  dengan  93  UU
PPLH  mengatur  tentang  penegakan hukum perdata dalam konteks lingkungan hidup dan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup  pada  Bab  XIII.  Hal  ini  terlihat dari  UU  PPLH  pasal  84  bahwa permasalahan  lingkungan  hidup  dapat diselesaikan di  luar pengadilan atau di pengadilan.
Tata  cara  alternatif  penyelesaian sengketa  yang  akan  digunakan  untuk menyelesaikan  sengketa  lingkungan hidup  di  luar  pengadilan  ditentukan oleh para pihak. Ketika menyelesaikan
8 Andri  Gunawan  Wibisana,  “Tentang  Ekor Yang  Indonesia,” Jurnal  Hukum  Lingkungan Indonesia 6, no. 1 (2019): 41–71.
konflik  lingkungan  hidup  di  luar pengadilan, para pihak dapat memutuskan  untuk  bekerja  sama dengan mediator, arbiter, atau keduanya  untuk  membantu  mereka mencapai konsensus. Mengenai perjanjian  itu  sendiri,  telah  diketahui bahwa  proses  mencapai  konsensus mengenai  permasalahan  lingkungan hidup  dilakukan  melalui  penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
a. bentuk dan jumlah ganti kerugian;
b. tindakan  yang  dilakukan  untuk memulihkan akibat dari permasalahan lingkungan;
c. tindakan  tertentu  yang  dapat menjamin bahwa permasalahan lingkungan tersebut tidak terulang; dan/atau
d. tindakan yang dapat  mencegah terjadinya pengaruh buruk terhadap lingkungan.
Menurut UUPPLH pasal 85 ayat 2, konflik  lingkungan  hidup  tidak  dapat diselesaikan dengan penyelesaian pelanggaran  lingkungan  hidup.  Akan tetapi,  hanya  untuk  menyelesaikan sengketa  mengenai  hubungan  antar warga negara yang sifatnya  privat  atau hak-hak  keperdataan  dalam  hukum lingkungan. Hak-hak masyarakat
Serlika  Aprita  dan  Shafa  Nabila  Utami,  Implementasi  Peranan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009  di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161
hukum  adat  dan  hak-hak  sipil  lainnya, hak  atas  lingkungan  hidup  yang  aman dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup,  hak untuk  ikut serta dalam  pembuatan  instrumen  hukum lingkungan  hidup  bagi  pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan  hidup,  dan  lain  sebagainya merupakan  hak-hak  masyarakat  adat dan hak-hak sipil lainnya. hak-hak sipil dalam  hukum  lingkungan  hidup  yang disebutkan dalam kasus ini.
Selain mengatur mengenai penegakan  perdata  dan  administratif, dalam UU PPLH juga diatur penegakan  sanksi  pidana.  H.  L.  A. Hart menyatakan bahwa pidana mengandung penderitaan dan dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana, disediakan oleh  pemerintah  sesuai  dengan  sistem hukum yang dilanggar.
Tindak  pidana  diatur  dalam  UU PPLH  Pasal  98  hingga  115.  Selain ancaman pidana maksimal, ada kemungkinan  pidana  minimal  bagi tindak pidana yang melibatkan lingkungan  hidup.  Menurut  ketentuan UU  PPLH  tentang  ancaman  pidana minimal  tertentu,  delik  lingkungan hidup  merupakan  delik  yang  dianggap
merugikan dan meresahkan masyarakat  sehingga  perlu  dikenakan sanksi yang lebih berat dan mempunyai efek jera yang lebih tinggi.
D. Jaminan
Hak Partisipasi
Masyarakat  Dalam  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

## Hidup
Penting  bagi  masyarakat  untuk terlibat dalam meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Partisipasi  masyarakat  yang  paling utama adalah dengan menaati peraturan perundang-undangan,  termasuk  UU PPLH  sendiri.  Dengan  mengikuti ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan, maka telah dilakukan berbagai upaya yang mencegah kerusakan lingkungan baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun dengan  kelalaian.  Selain  berpartisipasi dengan  menaati  peraturan  perundang- undangan, masyarakat dapat berpartisipasi  dengan  terlibat  aktif dalam perlindungan lingkungan hidup.
Untuk  melindungi  hak  setiap orang  untuk  berperan  serta  dalam masyarakat, Pasal 65 UUPPLH mengatur  tentang  hak  setiap  orang dalam  lingkungan  hidup.  Berikutnya, setiap  orang  berhak  mendapatkan
Serlika  Aprita  dan  Shafa  Nabila  Utami,  Implementasi  Peranan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009  di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161
pendidikan  lingkungan  hidup  sebagai upaya  pemenuhan  haknya  terhadap lingkungan  hidup  itu  sendiri,  akses terhadap  informasi  lingkungan  hidup, dan  kemampuan  berpartisipasi  serta menerima  keadilan.  Dengan  jaminan hak ini, maka masyarakat memiliki hak untuk  menyatakan  keberatan  atas kegiatan  ataupun  pembangunan  yang berpotensi  menyebabkan  kerusakan terhadap  lingkungan  hidup.  Adapun masyarakat yang berjuang atas hak atas lingkungan  hidupnya  itu,  tidak  dapat dilakukan  penuntutan  baik  secara perdata maupun pidana.
Dengan adanya hak bagi masyarakat untuk berpartisipasi, maka  dalam  Bab  XI UU  PPLH diatur mengenai  peran  masyarakat,  yakni dalam  Pasal  70.  Berdasarkan  pada ketentuan ini, maka  masyarakat memiliki  hak  untuk  berperan  aktif atau  terlibat  dalam  upaya  untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup.  Berdasarkan  pada  Pasal  70 ayat  2,  maka  dapat  diketahui  bahwa masyarakat  dapat  berperan  dengan: melakukan pengawasan sosial, memberikan  pendapat,  saran,  usul, pengaduan,  dan  keberatan.  Tidak hanya  itu,  masyarakat  juga  dapat menyampaikan informasi atau laporan
kepada pemerintah. Dari sini, maka dapat diketahui bahwa  UUPPLH menghendaki  agar  masyarakat  dapat berperan  aktif  sebagai  pengawas sosial atau masyarakat sebagai kontrol  sosial.  dengan  ini,  maka dalam hal terjadi pelanggaran terhadap  UU  yang  berkaitan  dengan lingkungan  hidup,  maka  masyarakat dapat  langsung  melaporkannya  agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti. Dengan ini, kerusakan dan pencemaran  lingkungan  hidup  dapat segera ditanggulangi.
Dalam  pasal  70  ayat  3  sendiri, tercantum  secara  tegas  bahwa  peranan masyarakat  dilakukan  agar  dapat meningkatkan rasa peduli Masyarakat  terhadap perlindungan lingkungan  hidup.  Kemudian  juga untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kepeloporan  masyarakat.  Selain  itu, upaya  ini  juga  untuk  meningkatkan daya tanggap pengawas sosial terhadap masyarakat. Terakhir, untuk melindungi fungsi lingkungan, penting juga  untuk  melestarikan  pengetahuan dan budaya lokal.
Hak masyarakat untuk menuntut penghentian pencemaran dan
Serlika  Aprita  dan  Shafa  Nabila  Utami,  Implementasi  Peranan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009  di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161
kerusakan lingkungan juga dilindungi.
Baik hak masyarakat untuk menggugat  maupun  hak  organisasi lingkungan  hidup  untuk  menggugat, keduanya  diatur  dalam  UU  PPLH. Dalam  hak  tersebut  terdapat  dalam Pasal 91 di mana masyarakat memiliki  hak  untuk  mengajukan gugatan class  action baik  itu  untuk kepentingannya  sendiri  dan  juga masyarakat  yang  dirugikan  akibat terjadinya  kerusakan  dan  pencemaran lingkungan.  Gugatan  secara class action ini  dapat  dilakukan  dalam  hal terjadi  kesamaan  peristiwa  atau  fakta yang mendasari gugatan, dasar hukum yang  berlaku,  dan  juga  kesamaan tuntutan yang diajukan oleh mereka. 9
Masyarakat  sebagai  anggota organisasi  lingkungan  juga  memiliki hak  untuk  mengajukan  gugatan.  Hak tersebut menjadi ada apabila organisasi lingkungan ini telah berbadan  hukum,  termuat  dalam anggaran  dasar  organisasi  bahwa pendiriannya dilakukan untuk kepentingan  lingkungan  semata,  dan telah  melakukan  kegiatan  pelestarian lingkungan sebagai organisasi
9 Tjukup I Ketut et al., “Penyelesaian Sengketa Lingkungan  Hidup  Melalui  Mekanisme  Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action),” Jurnal  Hukum  Acara  Perdata ADHAPER 3, no. 2 (2017): 245–60.
lingkungan dalam jangka waktu  lebih dari 2 tahun. Sebagaimana tujuan dan fungsi  pembentukannya,  organisasi lingkungan berusaha untuk melestarikan  lingkungan  dan  untuk kepentingannya itu pula, maka organisasi lingkungan dapat mengajukan gugatan. Meskipun demikian, kemampuan untuk menuntut terbatas pada perintah untuk melakukan  tugas  tertentu.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kecuali  terdapat biaya aktual, tidak akan ada kompensasi untuk litigasi.

## KESIMPULAN
UU No. 32 Tahun 2009 sangatlah  berperan  untuk  mencegah permasalahan  lingkungan.  UUPPLH Faktor kunci dalam pencegahan permasalahan lingkungan hidup  adalah UU  No.  32  Tahun  2009.  UUPPLH berfungsi sebagai peraturan perundang- undangan  di  bidang  lingkungan  hidup, yang menawarkan kerangka atau seperangkat  aturan  untuk  konservasi dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  di lingkungan  dengan memperhatikan daya  dukung  dan  daya  tampungnya. Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan,  dan  penegakan  hukum
Serlika  Aprita  dan  Shafa  Nabila  Utami,  Implementasi  Peranan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009  di Masyarakat dalam Mencegah Permasalahan Lingkungan, Halaman 150-161
pengelolaan lingkungan hidup terhadap
pelanggaran lingkungan hidup, semuanya diatur dalam Undang- Undang PPLH, suatu peraturan perundang-undangan.
Dalam  UU  PPLH,  juga  terdapat jaminan  hak  partisipasi  masyarakat. Berdasarkan  pada  Pasal  70  ayat  2, maka dapat diketahui bahwa masyarakat  dapat  berperan  dengan: melakukan pengawasan sosial, memberikan  pendapat,  saran,  usul, pengaduan, dan keberatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat menyampaikan  informasi  atau  laporan kepada  pemerintah.  Dari  sini,  maka dapat diketahui bahwa UUPPLH menghendaki  agar  masyarakat  dapat berperan aktif sebagai  pengawas sosial atau masyarakat sebagai kontrol sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Mahrus. Dasar-Dasar  Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika,
2015.
Gunawan  Wibisana,  Andri.  “Tentang
Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif  Dalam  Hukum Lingkungan  Di  Indonesia.”
Jurnal  Hukum  Lingkungan Indonesia 6, no. 1 (2019):
Ketut,  Tjukup  I,  Dewa  Nyoman  Rai Asmara  Putra,  Nyoman  A
Martana,  I  Putu  Rasmadi Arsha  Putra,  and  Kadek  Agus Sudiarawan.
“Penyelesaian Sengketa  Lingkungan  Hidup Melalui  Mekanisme  Acara Gugatan Perwakilan Kelompok  (Class  Action).”
Jurnal  Hukum  Acara  Perdata ADHAPER 3,  no.  2  (2017). Laode,  Laode  M.  Syarif. Hukum Lingkungan .  Jakarta:  USAID,
2013.
Muhaimin. Metode  Penelitian  Hukum . Mataram: Mataram University Press, 2020.
Nugroho,  Anastasha  Ruth,  and  Fatma
Ulfatun  Najicha.  “Pemenuhan
Hak  Asasi  Manusia  Atas
Lingkungan Hidup Yang
Sehat.” Yustitia 9,  no.  1 (2023).