## Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan
Volume 5 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2023 https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about E-ISSN: 2715-5420

## KEPEMIMPINAN PEREMPUAN: STUDI TENTANG PEMIKIRAN PROGRESIF TOKOH MUSLIMAH MANADO TENTANG HADIS MISOGINIS
St. Nur Syahidah Dzatun Nurain 1
1 Instutut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia.
* Email, nur.syahidah@iain-manado.ac.id
Keywords :
Interpretasi,  Tokoh
Muslimah,
Kepemimpinan Perempuan.

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji pemikiran progresif para tokoh Muslimah di Manado terhadap hadis-hadis yang sering dikategorikan sebagai misoginis,  dengan  fokus  pada  isu  kepemimpinan  perempuan. Penelitian ini melibatkan 12 tokoh Muslimah yang aktif dalam organisasi  keagamaan  terkemuka  seperti  Majelis  Ulama Indonesia (MUI), Muslimat NU Manado, Aisyiah, dan Badan
Kontak  Majelis  Taklim  (BKMT).  Para  tokoh  tersebut  juga memiliki  peran  penting  dalam  membina  majelis  taklim  dengan aktivitas  kajian  yang  terstruktur  dan  teratur.  Dengan menggunakan  teori  hermeneutika,  teori  Mubadalah    dan interpretasi  tekstual-kontekstual,  penelitian  ini  mengungkapkan bahwa para tokoh Muslimah tersebut memahami hadis-hadis yang terkait  dengan  kepemimpinan  perempuan  sejalan  dengan  teori hermeneutika  understanding,  kontekstual  dan  Mubadalah  , dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan asbab al- wurud hadis mereka berpendapat bahwa hadis Ratu Kisra tidak dimaksudkan  untuk  mendiskriminasi  perempuan,  melainkan harus dipahami sebagai peringatan agar kepemimpinan dipegang oleh  individu  yang  memiliki  kapasitas  dan  kompetensi  yang memadai, terlepas dari jenis kelamin. Kata Kunci :
Interpretation,

## Abstract
This study examines the progressive thoughts of Muslimah figures
Muslim Women Figures,  Women's Leadership in  Manado  regarding  hadiths  that  are  often  categorized  as misogynistic, with a focus on the issue of women's leadership. The research involves 12 Muslimah figures who are actively engaged in prominent  religious  organizations  such  as the  Indonesian  Ulema Council (MUI), Muslimat NU Manado, Aisyiah, and the Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). These figures also significantly organize and conduct structured and regular religious study sessions (majelis taklim). Using hermeneutical theory, Mubadalah  theory, and textual-contextual interpretation, this study reveals that these Muslimah figures interpret hadiths related to women's leadership in line with hermeneutical understanding, contextual, and Mubadalah theories.  By  considering  the  evolution  of  time  and  the  asbab  al- wurud (circumstances of revelation) of the hadiths, they argue that the hadith concerning Queen of Kisra is not intended to discriminate against women. Instead, it should be understood as a warning that leadership  should  be  entrusted  to  individuals  with  the  necessary capacity and competence, regardless of gender. Article History : Received : 20 November 2023 Accepted : 25 Desember 2023

## PENDAHULUAN
Dalam kajian Islam, hadis merupakan salah satu sumber ajaran yang  sangat  fundamental  setelah  Al- Qur’an.  Hadis  mencakup segala  ucapan,  perbuatan,  serta  persetujuan  Nabi  Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup bagi umat Muslim. Namun, di antara ribuan hadis yang diriwayatkan, terdapat sejumlah hadis yang  kerap  kali  diperdebatkan  karena  dinilai  bersifat  misoginis. Hadis misoginis merujuk pada riwayat-riwayat yang mengandung pandangan  atau  ajaran  yang  dianggap  merendahkan  perempuan atau  memberikan  justifikasi  atas  praktik-praktik  diskriminatif terhadap  perempuan.  Keberadaan  hadis-hadis  ini  menjadi kontroversial,  khususnya  dalam  konteks  modern  yang mengutamakan kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Fatimah Mernissi seorang tokoh feminis Maroko berpendapat Hadis  misoginis  adalah  hadis  yang  secara  tekstual  terkesan membenci, melecehkan atau memarginalkan perempuan. Mernissi berpendapat hadis tersebut harus dihilangkan dari literatur Islam,
sekalipun  hadis  tersebut  telah  dipastikan  bersumber  dari  Nabi SAW. (Mernissi 1991; Fudhaili 2021) pandangan  bahwa  beberapa  hadis  bersifat  misoginis  tidak serta  merta  menafikan  keseluruhan  ajaran  Islam  tentang perempuan.  Penting  untuk  dipahami  bahwa  Nabi  Muhammad SAW adalah sosok yang dikenal sebagai pembaharu dalam konteks sosial  dan  keagamaan,  termasuk  dalam  hal  perlakuan  terhadap perempuan.  Nabi  Muhammad  SAW  menegaskan  pentingnya memuliakan  perempuan  dan  memberikan  mereka  hak-hak  yang pada  masa  itu  sering  diabaikan  atau  bahkan  tidak  diberikan. (Nasruloh  and  Hidayat  2022)Sebagai  contoh,  Nabi  mengajarkan bahwa perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, berpartisipasi  dalam  kehidupan  sosial  dan  politik,  serta  memiliki dan  mengelola  harta  mereka  sendiri.  Dalam  berbagai  hadis  yang autentik,  Nabi  Muhammad  SAW  menegaskan  pentingnya kedudukan  perempuan  dalam  masyarakat,  baik  sebagai  individu, istri, ibu, maupun anggota komunitas.(Akmaliyah and Khomisah 2020; Syah 1970 )
Namun, meskipun ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad  SAW  jelas-jelas  mendukung  penghargaan  dan penghormatan  terhadap  perempuan,  peran  perempuan  dalam masyarakat sering kali mengalami pembatasan yang berakar pada norma-norma  sosial,  budaya,  dan  agama  yang  telah  terbentuk selama  berabad-abad.(Untung  and  Idris  2012)  Dalam  banyak masyarakat, termasuk dalam sejarah Islam, perempuan kerap kali dibatasi pada peran-peran domestik dan dipinggirkan dari posisi- posisi kepemimpinan publik. Pandangan ini sering kali didasarkan pada  interpretasi  tertentu  dari  teks-teks  agama,  yang dikontekstualisasikan  dalam  lingkungan  sosial  dan  budaya  yang patriarkal.  Salah  satu  bentuk  pembatasan  yang  signifikan  adalah larangan  terhadap  perempuan  untuk  memegang  posisi kepemimpinan,  baik  di  tingkat  politik,  sosial,  maupun agama(Sakinah 2019; Moh. Muhtador 2018).
Salah  satu  hadis  yang  sering  dikutip  untuk  mendukung pandangan ini adalah pernyataan Nabi Muhammad SAW bahwa
suatu  kaum  tidak  akan  sejahtera  jika  dipimpin  oleh  seorang perempuan.  Hadis  ini  sering  disalahpahami  dan  dijadikan  dasar untuk  membatasi  peran  perempuan  dalam  kepemimpinan. Misinterpretasi  ini  cenderung  mengabaikan  konteks  historis  di mana  hadis  tersebut  diucapkan  serta  nilai-nilai  inti  Islam  yang menekankan  keadilan,  kesetaraan,  dan  penghargaan  terhadap kapasitas individu, terlepas dari jenis kelamin mereka.(Hakim 2020) Pandangan  bahwa  kepemimpinan  adalah  domain  eksklusif laki-laki juga sering diperkuat oleh fakta bahwa Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan utama umat Islam, adalah seorang laki-laki. Akibatnya,  beberapa  interpretasi  agama  mengasumsikan  bahwa sifat  kepemimpinan  itu  sendiri  harus  dimiliki  oleh  laki-laki, sementara perempuan dianggap tidak layak atau tidak sesuai untuk peran tersebut. Misinterpretasi ini mengabaikan kenyataan bahwa kepemimpinan  dalam  Islam  lebih  terkait  dengan  kompetensi, keadilan,  dan  integritas,  daripada  dengan  jenis  kelamin.(Usamah 2013; Krisdiana 2021) Pembatasan terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan bukan hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga menghalangi potensi  besar  yang  dapat  ditawarkan  oleh  perempuan  dalam berbagai  bidang.  Pemahaman  yang  lebih  kontekstual  dan  adil terhadap  teks-teks  agama  diperlukan  untuk  mendekonstruksi pandangan  yang  keliru  ini  dan  membuka  jalan  bagi  partisipasi perempuan  yang  lebih  luas  dalam  kepemimpinan.(Nurain  2022) Dengan  memahami  ajaran  Islam  secara  lebih  mendalam  dan memperhatikan  konteks  sejarah  serta  nilai-nilai  universal  yang dikandungnya, dapat ditemukan landasan teologis yang kuat untuk mendukung  kepemimpinan  perempuan  dalam  berbagai  aspek kehidupan.(Norhasnira,  Shamsudin,  and  Nur  Saadah  2018;  Rauf and Farhah 2020)
Namun,  dalam  perkembangan  sejarah  Islam,  interpretasi terhadap  hadis  sering  kali  dipengaruhi  oleh  konteks  sosial  dan budaya yang patriarkal, yang pada akhirnya melahirkan interpretasi yang merugikan perempuan. (Karsela 2020)Dalam konteks inilah, peran  tokoh-tokoh  muslimah  progresif  menjadi  sangat  penting.
Tokoh-tokoh  muslimah  ini,  khususnya  di  Manado,  seharusnya berupaya  untuk  mengkaji  ulang  hadis-hadis  yang  dianggap misoginis dengan menggunakan pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual.  Mereka  menekankan  pentingnya  memahami  hadis dalam konteks sejarahnya dan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar  Islam  yang  memuliakan  manusia,  termasuk  perempuan. Dengan upaya ini, mereka berkontribusi pada penafsiran yang lebih adil  dan  inklusif  yang  mengakui  dan  memanfaatkan  potensi perempuan  dalam  kepemimpinan  dan  berbagai aspek  kehidupan lainnya.
Tokoh  muslimah  di  Manado  memiliki  kontribusi  yang signifikan  dalam  menafsirkan  kembali  ajaran  Islam  secara  lebih inklusif,  terutama  dalam  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  hak-hak perempuan.  Mereka  memegang  peranan  penting  dalam mengedukasi  dan  memberdayakan  perempuan  Muslim  untuk memahami  ajaran  agama  secara  lebih  komprehensif,  yang  tidak hanya berpusat pada interpretasi yang sempit dan patriarkal. Selain itu, mereka juga berperan dalam menyebarkan pemahaman yang lebih  adil  dan  setara  tentang  Islam  di  kalangan  perempuan, sehingga  memungkinkan  mereka  untuk  mengambil  peran kepemimpinan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  baik  di  ranah domestik maupun publik.
Dengan demikian, kajian ini akan mengeksplorasi pemikiran progresif  tokoh  muslimah  di  Manado  dalam  menanggapi  hadis- hadis  yang  dianggap  misoginis.  Penelitian  ini  akan  menganalisis bagaimana mereka menafsirkan ulang hadis tentang kepemimpinan perempuan  dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip-prinsip  dasar Islam yang menekankan kesetaraan dan keadilan.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  Living  Hadis  yang menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  desain  studi  kasus untuk  mengeksplorasi  pemikiran  progresif  tokoh  muslimah  di Manado  terkait  hadis  misoginis  tentang  kepemimpinan perempuan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian
adalah  memahami  secara  mendalam  fenomena  sosial  dan pemikiran  individu,  yang  tidak  dapat  diukur  secara  kuantitatif. Desain  studi  kasus  memungkinkan  peneliti  untuk  mengkaji fenomena  dalam  konteks  kehidupan  nyata  dengan  mendalam, terutama dalam mengungkap pandangan, dan interpretasi tokoh- tokoh muslimah terhadap pemahaman Islam yang lebih inklusif.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  kota  Manado,  Sulawesi  Utara, yang memiliki komunitas Muslim yang dinamis. Subjek penelitian dipilih  dari  tokoh-tokoh  muslimah  yang  diakui  memiliki  peran penting  dalam  pengembangan  pemikiran  Islam  progresif  pada organisasi keagamaan seperti MUI, BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim),  Muslimat  NU  dan  Aisyiah.  Kriteria  pemilihan  subjek meliputi pengaruh signifikan dalam komunitas Muslim, khususnya di kalangan perempuan, keterlibatan aktif dalam kegiatan dakwah atau organisasi keagamaan.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam, Wawancara semi-terstruktur dengan tokoh-tokoh muslimah yang dipilih bertujuan untuk menggali pandangan mereka tentang hadis- hadis yang  dianggap  misoginis,  metode  interpretasi  yang  mereka gunakan dalam konteks kepemimpinan perempuan. Terakhir data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis menggunakan teknik analisis menggunakan teori understanding, teori Mubadalah , teori tekstual  dan  kontekstual.  Analisis  ini  akan  menghasilkan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  bagaimana  tokoh muslimah  di  Manado  menafsirkan  dan  menyikapi  hadis kepemimpinan perempuan..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Interpretasi Hadis Misoginis
Menurut  Sahiron  Syamsuddin  teori  understanding  dalam hermeneutika  dapat  digunakan  dalam  memahami  teks.  Dalam Teory of understanding dalam memahami teks setidaknya ada tiga subyek  yaitu  pengarang,  teks  dan  pembaca.  Teori  kemudian memiliki  tiga  aliran,  aliran  subyektivis,  aliran  obyektivis  dan

## obyektivis-cum-subyektivis.(Syamsuddin 2009)
Aliran subyektivis menekankan pada peran pembaca atau penafsir dalam hal ini hadis misoginis dapat diinterpretasikan bebas menyesuaikan  pada  konteks  hari  ini  atau  umat  muslim  zaman sekarang,  pemilik  teks  dalam  hal  ini  Nabi  saw.  sudah  tidak  bisa menentukan arah penafsiran karena telah wafat. Selanjutnya aliran obyektivis menekankan pada pencarian makna pada pemilik teks dalam hal ini Nabi saw. dalam memahami hadis misoginis aliran yang dicetuskan oleh Schleiermacher dan Dilthey ini menekankan untuk mencari maksud Nabi saw. tidak hanya terpaku pada teks, melainkan  asbabul  wurud  dan  konteks  sosial  saat  nabi mengucapkan  Hadis  menjadi  pertimbangan  utama.(Mohammad Muhtador  2018)  Dan  terakhir  Aliran  obyektivis-cum-subyektivis adalah aliran yang diadopsi oleh Gadamer dan Gracia merupakan aliran  yang  berusaha  memberikan  keseimbangan  antara  pemiliki teks/  Nabi  saw,  pembaca  dan  teks.  Aliran  ini  tidak mengesampingkan maksud Nabi saw. mendahulukan subyektivitas pembaca dan menekankan makna teks. (Syamsuddin 2009)
Kontekstualitas  hadis  ialah  memahami  hadis  tidak  hanya melalui matannya melainkan harus mempertimbangkan posisi dan fungsi  Nabi  juga  situasi  dan  kondisi  saat  hadis  dikeluarkan. Perintah yang dikeluarkan nabi akan berbeda sebagai kepala negara dengan sebagai kepala rumah tangga, respon Rasulullah terhadap pertanyaan  individual  tentu  akan  berbeda  Ketika  ditanya  dalam forum,  memahami  konteks  hadis    akan  membantu  memahami skala  hadis  apakah  berlaku  secara  universal,  lokal  atau  khusus, berlaku secara temporal atau permanen.(Ismail 2009) Kedua  teori  di  atas  memiliki  kesamaan  yakni  adalah mencoba  memahami  posisi  dan  sikon  Rasulullah  saw.  ketika menyampaikan  hadis  sehingga  persamaan  interpretasi  kerap ditemukan  hanya  saja  pendapat  yang  tidak  menerima  teori understanding dalam hal ini teori hermeneutika dikarenakan aliran subjektivitas yang membolehkan pembaca memahami hadis secara kontekstualitas  dan  Nabi  saw.  sudah  tidak  lagi  dipertimbangkan karena telah wafat.
Teori Mubadalah  yang berarti kesalingan adalah teori yang dikeluarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir merupakan upaya untuk memahami teks berdasarkan kesalingan dan Kerjasama terinspirasi pada  paradigma  tauhid  Aminah  Wadud  yang    menyatakan kesetaraan  relasi  manusia  sebagai  hambah  Allah  maka  teori Mubadalah  berupaya membaca teks gender yang awalnya bersifat hierarkis dan dominasi menjadi resiprokal, bermartabat, adil dan maslahat.  Langkah  teori  ini  adalah  pertama  pembacaan  hadis misoginis terlebih dahulu dikembalikan pada prinsip umum Islam seperti  Rahmatan  lil  ‘alamin  dan  akhlakul  Karimah,.  Selanjutnya menghilangkan subjek tanpa menghilangkan predikat dalam hadis misoginis  berarti  tidak  menitik  beratkan  pada  Perempuan. Selanjutnya menjadikan subjek hadis misoginis diberlakukan pula terhadap laki-laki.(Kodir 2019)
Interpretasi Tekstual Hadis Ratu Persia Hadis  ini  secara  umum  ditafsirkan  secara  tekstual  oleh banyak  ulama,  yang  berpendapat  bahwa  menurut  teks  hadis tersebut,  agama  melarang  perempuan  untuk  memegang  jabatan tinggi  seperti  kepala  negara,  hakim,  atau  posisi  penting  lainnya dalam ranah politik.(Husein Muhammad, n.d.)  Ulama-ulama ini berpendirian bahwa peran utama perempuan adalah menjalankan tugas-tugas domestik yang dianggap mulia, termasuk menjaga dan mengelola harta suami. (Zain al-Din, n.d.) Dalam konteks ini, Al-Khattabi menguraikan bahwa hadis tersebut  menjadi  landasan  teologis  yang  kuat  untuk  melarang perempuan menjadi hakim. Al-Khattabi berargumen bahwa, sesuai dengan  logika  ini,  perempuan  tidak  memiliki  otoritas  untuk menikahkan  dirinya  sendiri,  sebagaimana  mereka  juga  tidak memiliki  hak  untuk  menikahkan  perempuan  lain.  Argumen  ini didasarkan pada anggapan bahwa fungsi-fungsi kepemimpinan dan pengambilan  keputusan  hukum  adalah  wilayah  yang  secara tradisional  diasosiasikan  dengan  laki-laki,  sehingga  perempuan dianggap  tidak  layak  untuk  terlibat  dalam  peran-peran  tersebut. Penafsiran ini mencerminkan pandangan yang mengaitkan otoritas dan  kapabilitas  hukum  dengan  gender,  yang  pada  akhirnya
membatasi  partisipasi  perempuan  dalam  sektor-sektor  tertentu yang  mempengaruhi  kehidupan  publik  dan  politik  (Al- Mubarakfuri, n.d.) Yusuf  Qardawi,  seorang  pemikir  kontemporer berpendapat hadis ini sebagai dasar pelarangan perempuan menjadi pemimpin dalam masyarakat, dengan beberapa alasan:
Dari  perspektif  fisik  dan  naluriah,  perempuan  memiliki tanggung  jawab  sebagai  ibu  yang  mencakup  mengasuh  dan mendidik  anak-anak.  Oleh  karena  itu,  perempuan  cenderung memiliki  perasaan  yang  lebih  peka  dan  emosional,  sehingga perasaan mereka lebih dominan dibandingkan pemikiran rasional. Berdasarkan  kodrat  alami,  perempuan  dianggap  kurang cocok untuk memegang jabatan dalam urusan publik karena tubuh mereka  mengalami  perubahan-perubahan  seperti  menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Perubahan-perubahan ini, baik secara fisik maupun psikologis, serta kecenderungan berpikir perempuan,  dianggap  tidak  memungkinkan  mereka  untuk melaksanakan tugas di masyarakat secara optimal.(Qardawy 2007) Al-Maududi berpendapat bahwa peran utama perempuan adalah di dalam lingkungan rumah tangga, dan mereka seharusnya tidak diwajibkan untuk bekerja di luar rumah kecuali dalam situasi yang  sangat  diperlukan.  Menurutnya,  dengan  tetap  berada  di rumah, perempuan dapat menjalankan tugas-tugas rumah tangga dengan tenang dan bermartabat. Namun, jika ada kebutuhan yang mengharuskan  perempuan  keluar  rumah,  hal  tersebut  diizinkan asalkan mereka mematuhi norma-norma kesucian diri dan menjaga rasa  malu.  Pandangan  ini  mencerminkan  keyakinan  bahwa keterlibatan  perempuan  dalam  ruang  publik  harus  dibatasi  dan diawasi  dengan  ketat  untuk  menjaga  peran  domestik  mereka. (Shihab 1996)
Sa’id Aqil Munawar menjelaskan bahwa terdapat sejumlah dalil  dari  al- Qur’an  dan  al -Hadis  yang  dijadikan  dasar  oleh  para ulama untuk melarang perempuan bekerja di luar rumah, yaitu:
Al- Qur’an Surat al -Nisa ayat 34 Hadis Rasulullah SAW tentang Ratu Kisra.
Hadis  Rasulullah  yang  menyatakan  bahwa  perempuan dianggap  kurang  dalam  hal  kecerdasan  intelektual  dan keberagamaan. (Munawar, n.d.)
Dalil-dalil ini digunakan sebagai landasan oleh ulama yang menolak perempuan untuk memegang peran kepemimpinan dalam masyarakat. Menurut pandangan ini, kepemimpinan diamanahkan secara eksklusif kepada laki-laki, dan perempuan diharapkan untuk mengakui  serta  tunduk  pada  kepemimpinan  laki-laki  tersebut. Argumen  ini  menegaskan  bahwa  struktur  kepemimpinan  dalam masyarakat  harus  berdasarkan  pada  peran  tradisional  yang diberikan kepada laki-laki, sementara perempuan seharusnya tetap berfokus pada peran domestik
Interpretasi Kontekstual-Understanding Hadis Ratu Persia Memahami  hadis  dengan  mempertimbangkan  asbab  al- wurud  dan  posisi  Rasulullah  saw.  Merupakan  kesamaan  dalam penggunaan  Interpretasi  kontekstual  dan  teori  understanding. berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Hadis  yang  diriwayatkan  oleh Bukhari, Tirmizi, al- Nasa’i dan Ahmad bin Hanbal yaitu hadis Ratu Persia  tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara universal dalam semua  situasi,  tetapi  lebih  sebagai  respons  terhadap  konteks tertentu pada masa Rasulullah saw.
Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau mendengar tentang pengangkatan seorang perempuan sebagai ratu di  Persia  pada  tahun  9  H.  Dalam  sistem  pewarisan  kekuasaan tradisional Persia, posisi kepala negara selalu dipegang oleh laki- laki.  Namun,  pada  tahun  9  H,  terjadi  penyimpangan  dari  tradisi tersebut  ketika  seorang  perempuan  bernama  Buwaran  binti Syairawai bin Kisrah bin Barwaiz diangkat sebagai kepala negara. Keputusan  ini  dianggap  tidak  sesuai  dengan  norma-norma  yang berlaku pada saat itu.(Al-Hambali 1979)
Lebih  lanjut,  terdapat  riwayat  yang  menyebutkan  bahwa Rasulullah  SAW  pernah  mengirim  surat  kepada  kakek  Buwaran, Kisrah  bin  Barwaiz  bin  Anusyirwan,  yang  berisi  ajakan  untuk memeluk  Islam.  Kisrah  menanggapi  surat  tersebut  dengan merobek-robeknya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Barang
siapa  yang  merobek-robek  suratku,  maka  akan  dirobek-robek kerajaan  mereka."  Tak  lama  setelah  peristiwa  ini,  terjadi ketidakstabilan  dan  kekacauan  di  Persia,  yang  dapat  dianggap sebagai akibat dari penolakan terhadap pesan Rasulullah SAW(Al- ’Asqalany 1368) Dalam  kondisi  kerajaan  dan  masyarakat  Persia seperti itu, maka Nabi yang memiliki tingkat kearifan yang tinggi langsung menyatakan bahwa barang siapa bangsa dan masyarakat yang  menyerahkan  kepemimpinannya  kepada  kaum  perempuan pasti akan hancur. Sebab perempuan pada saat itu tidak memiliki kewibawaan,  skill,  pengetahuan  dan  professionalisme.  Dengan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, maka hadis ini dapat dikatakan  sebagai  hadis  temporal,  yakni  hanya  berlaku  pada perempuan  Persia  yang  tidak  memiliki  syarat  untuk  menjadi pemimpin.(Ismail 2009)
Dari hadis ini, dapat disimpulkan bahwa penolakan Nabi SAW  tidak  berkaitan  dengan  jenis  kelamin  perempuan  secara umum, melainkan terkait dengan ketidakmampuan putri tersebut dalam memimpin pemerintahan. Jika perempuan yang memimpin bukanlah putri Kisrah dari Persia, mungkin saja Nabi SAW tidak akan mengeluarkan hadis tersebut.
Di  sisi  lain,  al- Qur’an  memberikan  contoh  tentang keberhasilan  perempuan  dalam  posisi  kepemimpinan.  Salah  satu contohnya  adalah  Ratu  Balqis,  yang  memimpin  negeri  Saba’  di Yaman pada masa Nabi Sulaiman AS (Surat An-Naml ayat 22-24). Ayat-ayat  ini  menggambarkan  keberhasilan  Ratu  Balqis  dalam memerintah  negerinya  dengan  efektif.  Selain  itu,  dalam  sejarah Islam  terdapat  Sajarat  al-Durr,  pendiri  dinasti  Mamluk,  yang memerintah  wilayah  dari  Afrika  Utara  hingga  Asia  Barat.  (Hitti 1974)Di luar konteks Islam, Ratu Elizabeth II dari Inggris, yang telah  memerintah  selama  lebih  dari  empat  dekade,  serta  Ratu Elizabeth  I  (1533-1603),  juga  menunjukkan  bahwa  perempuan dapat memimpin dengan sukses dan berpengaruh(Shadily 1980) Dalam konteks kontemporer, pengakuan dan penghargaan terhadap  perempuan  telah  mengalami  peningkatan  signifikan,
dengan banyak aspek kehidupan yang kini memberikan kesetaraan posisi antara perempuan dan laki-laki. Al- Qur’an sendiri membuka kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk terlibat dalam  amal  kebajikan,  (Baidan  1999)  menunjukkan  bahwa kepemimpinan  publik  tidak  ditentukan  oleh  jenis  kelamin, melainkan oleh kualitas individu.
Dari sudut pandang kualitas hadis, hadis tersebut termasuk dalam  kategori  hadis  ahad.  Hadis  ahad,  yang  bersifat  dhanniy (spekulatif),  tidak  memiliki  kaidah  yang  pasti  atau  qath’i  sebagai dasar dalam penetapan keputusan hukum. Oleh karena itu, hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang definitif. Sejalan  dengan  pandangan  ini,  Husain  Muhammad menekankan  bahwa  yang  paling  esensial  dalam  kepemimpinan adalah  kemampuan  dan  intelektualitas.  Kedua  kualitas  ini, menurutnya, dapat dimiliki oleh baik perempuan maupun laki-laki. Dengan  demikian,  penilaian  terhadap  kepemimpinan  harus didasarkan  pada  kompetensi  dan  kapasitas  individu,  bukan  pada jenis kelamin. (Husain Muhammad, n.d.)
Muhammad  Quthb,  seorang  pemikir  dari  Ikhwan  al- Muslimun, dalam bukunya Syubuhat Haula al-Islam menjelaskan bahwa  pada  periode  awal  Islam,  perempuan  terlibat  dalam pekerjaan  apabila  kondisi  memerlukannya.  Isu  yang  sebenarnya bukan  terletak  pada  hak  dasar  perempuan  untuk  bekerja, melainkan pada prinsip bahwa Islam tidak mendorong perempuan keluar dari rumah kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak. Keterlibatan  perempuan  dalam  pekerjaan  umumnya  berkaitan dengan  kebutuhan  yang  mendesak,  seperti  ketika  mereka  perlu bekerja  karena  tidak  ada  pihak  lain  yang  menanggung kehidupannya  atau  karena  penanggung  kehidupannya  tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
Sa’id  Hawa,  seorang  ulama  kontemporer  dari  Mesir, menambahkan  bahwa  keterlibatan  perempuan  dalam  aktivitas masyarakat juga tercermin dalam sejarah kenabian. Beberapa tokoh perempuan seperti Ummu Salamah, Syafiyah, Lailah al-Gaffariyah, dan  Ummu  Sinam  al-Aslamiyah  tercatat  berperan  aktif  dalam
peperangan.  Selain  itu,  perempuan  pada  masa  Nabi  SAW  aktif dalam berbagai jenis pekerjaan: Ummu Salim binti Malhan dikenal karena  kemampuannya  merias  Syafiyah  binti  Huyay  (istri  Nabi), Khadijah  binti  Khuwailidi  dan  Qilat  Ummi  Bani  Anmar  sukses dalam  perdagangan,  Zainab  binti  Jahsen  terlibat  dalam  proses penyamakan  kulit  b inatang,  Raithah  bin  Mas’ud  bekerja  untuk mencari nafkah setelah kematian suaminya, dan al-Syifaah bertugas sebagai pengontrol pasar di Madinah.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  Islam memberikan  izin  bagi  perempuan  untuk  terlibat  dalam  berbagai kegiatan,  baik  secara  individu  maupun  dalam  lembaga pemerintahan,  selama  aktivitas  tersebut  dilakukan  dengan  cara yang  terhormat,  mematuhi  nilai-nilai  agama,  dan  tidak menimbulkan  dampak  negatif  bagi  diri  sendiri  maupun Masyarakat(Norhasnira, Shamsudin, and Nur Saadah 2018) Kebolehan perempuan untuk beraktivitas dan memegang posisi  kepemimpinan  dalam  masyarakat  didukung  oleh  sejumlah ayat dalam al- Qur’an, seperti Surat al -Nisa ayat 24 dan 32, Surat Ali Imran  ayat  85,  serta  Surat  At-Taubah  ayat  71.  Ayat-ayat  ini memberikan  landasan  yang  kuat  untuk  tidak  mendiskriminasi perempuan dalam peran aktif mereka dan mendukung keterlibatan mereka secara lebih luas dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(Mahmud bin al-Syarief, n.d.) Fatima  Mernissi,  dalam  bukunya  Beyond  the  Veil, menyoroti  bahwa  kredibilitas  periwayat  Abu  Bakrah,  yang meriwayatkan  hadis  mengenai  ketidakberhasilan  kepemimpinan perempuan,  patut  dipertanyakan.  Hadis  ini  baru  muncul  selama Perang Jamal, sebuah konflik politik antara Aisyah dan Ali sekitar 23 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan pada saat itu Abu Bakrah berada di pihak Ali. Mernissi berargumen bahwa konteks hadis ini terkait dengan situasi politik spesifik di Persia, dan tidak seharusnya dianggap sebagai ketentuan umum. (Mernissi 1991) Dengan  mempertimbangkan  berbagai  nas  yang mendukung keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan publik, serta mengkaji konteks historis dan kritis dari hadis tersebut, dapat
disimpulkan  bahwa  perempuan  memiliki  hak  dan  kapasitas  yang setara dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan dan keterlibatan dalam urusan public.
Interpretasi Mubadalah Pendekatan  Teori  Mubadalah    dalam  memahami  hadis- hadis yang sering dianggap membatasi peran perempuan, terutama dalam  hal  kepemimpinan,  menawarkan  suatu  kerangka  analisis yang  lebih  kontekstual  dan  inklusif.(Kodir  2019)  Hadis  yang berbunyi,  "Tidaklah  sekali-kali  suatu  kaum  memperoleh kemakmuran  apabila  menyerahkan  urusan  mereka  kepada perempuan,"(Haitomi  2021)  secara  tradisional  sering  ditafsirkan sebagai  larangan  bagi  perempuan  untuk  memegang  posisi kepemimpinan. Namun, melalui analisis yang lebih mendalam dan kontekstual menggunakan pendekatan Mubadalah , hadis ini dapat dipahami dengan cara yang berbeda.(Mukaromah 2020 ) Teori Mubadalah , yang dikembangkan sebagai pendekatan gender yang adil dalam interpretasi teks-teks Agama, menekankan bahwa  kesetaraan  dan  keadilan  antara  laki-laki  dan  perempuan harus menjadi prinsip dasar dalam menafsirkan teks-teks agama. (Novianti  2008)Dalam  konteks  hadis  di  atas,  pendekatan  ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan latar belakang historis dan  sosiokultural  dari  hadis  tersebut.  Hadis  ini  diyakini  merujuk pada  peristiwa  tertentu  yang  terjadi  dalam  kekaisaran  Persia,  di mana  Putri  Kisra  diangkat  sebagai  pemimpin  setelah  kematian ayahnya.  Putri  Kisra,  yang  digambarkan  sebagai  seorang perempuan  muda  dengan  pengalaman  yang  minim  dan  kurang dukungan  politik,  akhirnya  mengalami  kegagalan  dalam memimpin.(Ghummiah 2023)
Pendekatan Mubadalah  melihat bahwa hadis ini bukanlah sebuah  pernyataan  universal  yang  menyatakan  bahwa  semua perempuan  tidak  layak  menjadi  pemimpin.  Sebaliknya,  hadis  ini mencerminkan  kekhawatiran  terhadap  kemampuan  spesifik  dari individu  tertentu  dalam  konteks  sejarah  tertentu.  Dalam  kasus Putri Kisra, kegagalan kepemimpinannya bukan disebabkan oleh jenis  kelaminnya,  melainkan  oleh  kurangnya  pengalaman,
dukungan,  dan  kapasitas  kepemimpinan  yang  diperlukan  untuk mengelola  sebuah  kekaisaran  besar.(Muhtadin  2019;  Al-Gazali 2001; Bahar 2009)
Dengan menggunakan pendekatan Mubadalah , kita dapat menafsirkan  hadis  ini  sebagai  penekanan  pada  pentingnya tanggung jawab, kompetensi, dan keadilan dalam kepemimpinan, tanpa  memandang  jenis  kelamin.  Pendekatan  ini  menegaskan bahwa  kepemimpinan  yang  efektif  harus  diukur  berdasarkan kriteria kemampuan individu dalam menjalankan tanggung jawab besar yang melekat pada posisi tersebut. Ini mencakup kemampuan untuk  membuat  keputusan  yang  adil,  mengelola  sumber  daya dengan  bijaksana,  serta  memastikan  kesejahteraan  dan kemakmuran rakyat.(Alfi Aliyah and Safira Aulia 2022) Dalam kerangka teori Mubadalah , hadis ini lebih relevan sebagai  peringatan  terhadap  siapa  pun — baik  laki-laki  maupun perempuan — yang tidak memiliki kompetensi kepemimpinan yang memadai.  Larangan  dalam  hadis  ini  dapat  dipahami  sebagai larangan  terhadap  individu  yang  kurang  berkapasitas,  tidak memiliki  pengetahuan  yang  cukup,  atau  tidak  memiliki keterampilan  yang  diperlukan  untuk  memimpin  dengan  efektif. Oleh  karena  itu,  larangan  tersebut  bukanlah  berdasarkan  jenis kelamin, melainkan pada kurangnya potensi dan kemampuan yang esensial untuk memimpin.(Kodir 2019) Teori  Mubadalah    menekankan  pentingnya  memahami hadis  berdasarkan  prinsip  umum  agama  yang  mengutamakan keadilan dan non-diskriminasi. Dalam konteks modern, di mana perempuan memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan,  teori  ini  menekankan  bahwa  perempuan  memiliki peluang  untuk  mengembangkan  kapasitas  kepemimpinan  yang kuat.  Dengan  demikian,  tidak  ada  alasan  teologis  atau  normatif yang dapat dijadikan dasar untuk melarang perempuan memegang posisi  kepemimpinan  jika  mereka  memiliki  kompetensi  yang diperlukan.  Teori  Mubadalah    mendukung  reinterpretasi  hadis- hadis  yang  tampaknya  membatasi  peran  perempuan,  dengan menyesuaikannya  pada  kondisi  sosial  kontemporer  yang
menghargai kesetaraan gender dan keadilan.(Alfi Aliyah and Safira Aulia 2022; Kodir 2019)
Interpretasi Tokoh Muslimah Manado Penelitian ini melibatkan 12 tokoh Muslimah yang berasal dari  Manado,  yang  masing-masing  memimpin  dan  membina majelis taklim dengan jadwal kajian rutin, minimal dua kali setiap bulan.  Para  tokoh  Muslimah  yang  menjadi  informan  dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam berbagai organisasi masyarakat keagamaan yang memiliki pengaruh signifikan  di  Manado.  Organisasi-organisasi  tersebut  mencakup Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muslimat NU Manado, Aisyiah, serta Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT).
Keterlibatan para informan dalam organisasi-organisasi ini menunjukkan komitmen mereka terhadap pendidikan agama dan dakwah di kalangan umat Islam, khususnya perempuan. Keaktifan mereka  dalam  struktur  organisasi  keagamaan  ini  juga mencerminkan  peran  mereka  sebagai  pemimpin  komunitas  yang tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membina umat melalui  kegiatan-kegiatan  keagamaan  yang  terstruktur.  Dengan latar  belakang  ini,  para  tokoh  Muslimah  yang  menjadi  informan dalam penelitian ini memberikan perspektif yang kaya dan beragam mengenai  isu-isu  kepemimpinan  perempuan  dalam  Islam,  yang sangat relevan dengan kajian ini.
Ke-12  informan  yang  diwawancarai  mengungkapkan bahwa mereka sudah mengetahui dan familiar dengan hadis-hadis yang  dianggap  misoginis.  Secara  umum,  mereka  memiliki pandangan  yang  hampir  sama,  yaitu  bahwa  hadis-hadis  tersebut tidak berlaku secara general atau universal untuk semua zaman dan konteks.
Banyak  dari  mereka  berpendapat  bahwa  hadis-hadis tersebut  berlaku  dalam  konteks  temporal,  artinya  relevansi  dan penerapannya mungkin lebih sesuai pada masa Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan situasi dan kondisi saat ini.(Interview, 09 Okt 2023) Mereka menekankan bahwa pendidikan perempuan
pada  masa  Nabi  berbeda  dengan  pendidikan  perempuan  pada zaman sekarang. Misalnya, pada masa Nabi, perempuan mungkin diizinkan belajar agama di masjid, tetapi mereka tidak dipersiapkan untuk  memimpin  di  area  publik.  Pendidikan  yang  diterima perempuan pada masa itu lebih terbatas dan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan agama dan rumah tangga.(Interview, 12 Okt 2023) Namun, di era modern, kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan berkarier tidak hanya setara dengan laki-laki,  tetapi  juga  meluas  ke  berbagai  bidang,  termasuk kepemimpinan.  Oleh  karena  itu,  para  informan  menilai  bahwa kepemimpinan perempuan di zaman sekarang adalah sesuatu yang wajar  dan  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  agama.  Mereka berpendapat  bahwa  perempuan  sekarang  memiliki  keterampilan dan  pendidikan  yang  memadai  untuk  memimpin,  baik  di  dunia kerja maupun di ranah publik. .(Interview, 12 Okt 2023)
Sebagian  dari  informan  yang  diwawancarai  memiliki pandangan  bahwa  hadis  yang  sering  dianggap  misoginis  ini sebenarnya  memiliki  konteks  historis  yang  sangat  spesifik. (Interview, 09 Okt 2023)Mereka berpendapat bahwa hadis tersebut tidak ditujukan untuk menyatakan bahwa semua perempuan tidak layak  menjadi  pemimpin,  melainkan  hanya  ditujukan  kepada seorang tokoh perempuan tertentu, yaitu Ratu Kisra. Ratu Kisra, dalam konteks sejarahnya, adalah penguasa Persia yang, menurut pandangan  para  informan,  tidak  memiliki  karakteristik  yang diperlukan  untuk  menjadi  pemimpin  yang  baik  dan  efektif. (Interview, 8 Okt 2023)
Informan-informan  ini  berpendapat  bahwa  Nabi Muhammad  SAW  mengeluarkan  hadis  tersebut  dalam  konteks kekhawatiran  terhadap  kemampuan  kepemimpinan  Ratu  Kisra. Mereka menilai bahwa Ratu Kisra mungkin tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan pada saat itu, dan karena itu, ada kekhawatiran  bahwa  kepemimpinannya  bisa  membawa kehancuran  bagi  bangsa  yang  ia  pimpin.  (Interview,  20  Okt 2023)Pandangan ini menunjukkan bahwa hadis tersebut bukanlah
sebuah  generalisasi  yang  menyatakan  bahwa  semua  perempuan tidak  mampu  memimpin,  melainkan  sebuah  respons  terhadap situasi  khusus  yang  dihadapi  pada  masa  itu.(Interview,  12  Okt 2023)
Lebih  lanjut,  para  informan  ini  membandingkan  situasi tersebut  dengan  kondisi  saat  ini,  di  mana  karakteristik kepemimpinan  perempuan  telah  mengalami  perkembangan  yang signifikan.  Mereka  menekankan  bahwa  zaman  sekarang, perempuan  memiliki  akses  yang  jauh  lebih  besar  terhadap pendidikan  dan  pelatihan  yang  dapat  membekali mereka  dengan keterampilan  kepemimpinan  yang  memadai.  Pendidikan  modern memungkinkan  perempuan  untuk  mengembangkan  berbagai kompetensi,  termasuk  dalam  hal  pengambilan  keputusan, manajemen, dan komunikasi, yang semuanya sangat penting dalam peran kepemimpinan. (Interview, 25 Okt 2023) Selain  itu,  mereka  juga  menyoroti  bahwa  sifat  alami perempuan  yang  cenderung  lembut,  empatik,  dan  berorientasi pada  hubungan  interpersonal  justru  bisa  menjadi  keunggulan dalam  kepemimpinan.  Sifat-sifat  ini  sering  kali  dianggap  sebagai kekuatan  dalam  konteks  kepemimpinan  modern,  di  mana pendekatan yang inklusif, kolaboratif, dan penuh empati semakin dihargai.(Interview 08 Okt 2023) Perempuan dengan pendidikan yang  memadai  dan  karakteristik  kepemimpinan  yang  baik  tidak hanya  mampu  memimpin  dengan  sukses,  tetapi  juga  bisa membawa  perubahan  positif  dalam  organisasi  atau  masyarakat yang mereka pimpin.(Interview, 14 Okt 2023)
Oleh  karena  itu,  para  informan  menekankan  bahwa interpretasi  hadis  harus  mempertimbangkan  perubahan  zaman, konteks sosial, dan perkembangan kemampuan
perempuan.(Interview,  22  dan  20  Okt  2023)  Mereka  percaya bahwa perempuan tidak hanya layak menjadi pemimpin, tetapi juga memiliki potensi besar untuk sukses dalam peran tersebut. Dalam pandangan  mereka,  Islam  tidak  melarang  kepemimpinan perempuan,  asalkan  perempuan  tersebut  memiliki  kualitas  dan kemampuan  yang  dibutuhkan  untuk  memimpin  dengan  baik.
Interpretasi  yang  lebih  luas  dan  kontekstual  terhadap  hadis  ini, menurut  mereka,  dapat  mendukung  peran  perempuan  dalam kepemimpinan di era modern.(Interview, 18 Okt 2023)

## PENUTUP
Berdasarkan  interpretasi  para  tokoh  Muslimah,  dapat disimpulkan  bahwa  mereka  mendekati  pemahaman  hadis  terkait Ratu  Kisra  dengan  menggunakan  pendekatan  kontekstual  dan hermeneutika  yang  mendalam,  serta  mengintegrasikan  teori Mubadalah.
Pendekatan
ini menekankan pentingnya
mempertimbangkan  asbab  al-wurud,  yaitu  konteks  historis  dan situasional  di  mana  hadis  tersebut  disampaikan.  Para  tokoh Muslimah Manado juga mengaplikasikan teori Mubadalah  dalam interpretasi mereka, yang berfokus pada prinsip keadilan dan non- diskriminasi dalam Islam. Teori ini memungkinkan mereka untuk melihat  hadis  tersebut  sebagai  sebuah  peringatan  yang  bersifat universal,  yang  menekankan  bahwa  kemampuan  kepemimpinan tidak  seharusnya  dinilai  berdasarkan  jenis  kelamin,  tetapi  pada kompetensi,  kapasitas,  dan  kualifikasi  individu.  Mereka berpendapat  bahwa  Nabi  Muhammad  SAW  tidak  mungkin bermaksud  mendiskriminasi  perempuan  secara  keseluruhan melalui  hadis  ini.  Sebaliknya,  mereka  menafsirkannya  sebagai nasihat agar posisi kepemimpinan diberikan kepada individu yang memenuhi syarat, terlepas dari jenis kelamin mereka.
Pendekatan  ini  menggarisbawahi  pentingnya  menilai kapasitas  kepemimpinan  berdasarkan  kriteria  kompetensi  dan kualitas  pribadi  yang  relevan,  sejalan  dengan  nilai-nilai  keadilan yang diajarkan dalam Islam. Dengan mengadopsi teori Mubadalah , para tokoh Muslimah ini mendukung reinterpretasi hadis-hadis yang  secara  tradisional  dianggap  membatasi  peran  perempuan, dengan cara yang lebih relevan dengan konteks sosial kontemporer yang menghargai kesetaraan gender dan keadilan.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Akmaliyah, Akmaliyah, and Khomisah Khomisah. 2020. “Gender Perspektif  Interpretasi  Teks  Dan  Kontekstual.”  Marwah: Jurnal  Perempuan,  Agama  Dan  Jender  19  (1):  50. https://doi.org/10.24014/marwah.v19i1.9429.
Al- ’Asqalany, Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar. 1368. Nuzat
Al-Nazar Nuhbat Al- Fikriy. Kairo: Mathba’ah Istiqamah.
Al-Gazali, Muhammad. 2001. Qadaya Al- Mar’ah Bayn Al -Taqalid Al-Rakidah  Wa  Al-Wafidah,  Terj.  Zuhairi  Misperiwayat, Mulai  Dari  Rumah:  Perempuan  Muslim  Dalam Pergumulan  Tradisi  Dan  Modernisasi.  Cet.  I.  Bandung: Mizan Media Utama.
Al-Hambali,  Abu  al-Falah  Abd.  Al-Hayyi  bin  al-Imad.  1979. Syadzrat Al-Dzahab Fi Akbar Man Dzahab. Bairut: Dar al- Fikr.
Al-Mubarakfuri,  Muhammad  bin  Abdurrahman.  n.d.  Tuhfat  Al-
Ahwadzi Bisyarhi Jami’i at -Tirmidzi. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Alfi Aliyah, Siti, and Raihan Safira Aulia. 2022. “Metode Qira’ah Mubadalah  Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan.” An - Nida’  46  (2):  174 .  https://doi.org/10.24014/an- nida.v46i2.20860.
Bahar, M Syaeful. 2009. “Pembatasan Kepemimpinan Perempuan (Kritik Terhadap Hadist Misoginis).” Muwâzâh 1 (2): 127– 34.
Baidan,  Nasruddin.  1999.  Tafsir  Bil  Ra’yi  (Upaya  Penggalian Konsep  Perempuan  Dalam  Al-Qur ’an).  Jakarta:  Pustaka
Pelajar.
Fudhaili, Ahmad. 2021. “Pemikiran Progresif Mahasiswa Terhadap
Hadis-Hadis Misoginis (Studi Kasus Mahasiswa UIN Syarif
Hidayatullah  Jakarta).”  Refleksi  20  (1):  73– 96. https://doi.org/10.15408/ref.v20i1.19586.
Ghummiah, S M. 2023. “Qira’Ah Mubadalah  Sebagai Dialektika Penafsiran Ayat- Ayat Nusyūz Di Era Kontemporer.” Al - Tadabbur:  Jurnal  Ilmu  Al- Qur’an  …  8  (02):  359– 74. https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5321.
Haitomi,  Faisal.  2021.  “Reinterpretasi  Hadis  Ketaatan  Istri
Terhadap Suami  Perspektif  Qira’ah  Mubadalah  .”  Al - Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan Al -Hadits 15 (2): 209 – 26. https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i2.9764.
Hakim, Muhammad Lutfi. 2020. “Hermeneutik -Negosiasi Dalam Studi  Fatwa-Fatwa  Keagamaan:  Analisis  Kritik  Terhadap Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl.” Istinbath 19 (1): 27– 52. https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.204.
Hitti, Philip K. 1974. History of the Arab. London: The Macmillan Press Ltd.
Ismail,  M.  Syuhudi.  2009.  Hadis  Nabi  Yang  Tekstual  Dan
Kontekstual. Jakarta: Bulan Bintang.
Karsela.  2020.  “Perlindungan  Terhadap  Kerugian  Dropshipper Perspektif  Wahbah  Az-Zuhaili  (Studi  Kasus  Mahasiswa Jurusan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  Dan
Hukum.” universitas islam negeri sumatera utara.
Kodir, F aqihuddin Abdul. 2019. Qira’ah Mubadalah . Yogyakarta:
IRCiSoD.
KRISDIANA,  PUTRI.  2021.  “Argumentasi  Dan  Posisi  Fatima Mernissi  Dalam  Menjelaskan  Hadis  Misogini.”  Maqosid: Jurnal  Studi  Keislaman  Dan  Hukum  Ekonomi  Syariah  9
(02): 13 – 28.
Mahmud  bin  al-Syarief.  n.d.  Al- Qur’an  Wa  Dunya  Al - Ma’rifat.
Kairo: Dar al-Kutub.

## Mernissi, Fatimah. 1991. The Veil and The Male Elite A Feminist
Interpretation  of  Womens’s  Rights  in  Islam.  Perseus Books Publishing.
Muhammad,  Husain.  n.d.  Kepemimpinan  Perempuan  Dalam
Islam. Jakarta: JPPR.
Muhammad, Husein. n.d. “Membongkar Konsepsi Fiqh Tentang Perempuan.” In Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam. Muhtadin,  Ade  Marhamah.  2019.  “Hadits  Misoginis  Perspektif Gender  Dan  Feminisme.”  At -Tibyan  2  (2):  16 – 34. https://doi.org/10.30631/atb.v2i2.1.
Muhtador,  Moh.  2018.  “Gagasan  Riffat  Hasan  Tentang  Kritik Gender Atas Hadis Misoginis.” Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu  Ushuluddin  Dan  Filsafat  13  (1):  73 – 95. https://doi.org/10.24239/rsy.v13i1.91.
Muhtador,  Mohammad.  2018.  “Memahami  Hadis  Misogini s Dalam  Perspektif  Hermeneutika  Produktif  Hans Gadamer.” Diya Al -Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al- Hadis 6 (02): 257. https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v6i02.3787.
Mukaromah, Kholila. 2020. “Wacana Kesetaraan Gender Dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram @Mubadalah  .Id.”  Mutawatir:  Jurnal  Keilmuan  Tafsir Hadith 10 (2): 292 – 320.
Munawar, Said Aqil. n.d. “Membongkar Penafsiran Surat Al -Nisa Ayat  1  Dan  34.”  In  Kepemimpinan  Perempuan  Dalam Islam, 18. Jakarta: Rosdakarya.
Nasruloh, Moch omad Nadif, and Taufiq Hidayat. 2022. “Budaya Patriarki  Dalam  Rumah  Tangga  (Pemahaman  Teks  Al- Qur’an  Dan  Kesetaraan  Gender).”  YUDISIA :  Jurnal Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum  Islam  13  (1):  139. https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325.

## Norhasnira,  Ibrahim,  Yabi  Shamsudin,  and  Hamisan  Khair  Nur
Saadah.  2018.  “Analisis  Terhadap  Hadith  Tentang Penyamatarafan  Wanita  Dan  Haiwan:  Ulasan  Dan Kritikan.” Journal of Hadith Studies 3 (1): 10– 18.
Novianti, Ida. 2008. “Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam.” Jurnal St udi & Anak 3 (2): 255 – 61.
Nurain,  St.  Nur  Syahidah  Dzatun.  2022.  “Tipologi  Periwayatan Hadis Ummahat Al- Mu’minin.”  Aqlam:  Journal  of  Islam and Plurality 07.
Qardawy,  Yusuf.  2007.  Mib  Fiqh  Al-Daulah  Fi  Al-Islam,
Diterjemahkan Oleh Kathur Suhardi Dengan Judul Fiqih Daulah Dalam Persfektif Val- Qur’an Dan Sunnah. Jakarta:
Pustaka al-Kausar.
Rauf, Rusmin Abdul, and Ummi Farhah. 2020. “Kritik Terhadap
Kajian Hadis Feminis Islam.” Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis 11 (2): 102 – 11.
https://doi.org/10.24252/tahdis.v11i2.17087.
Sakinah, N. 2019. “Pemahaman Kiai Pesantren Lasem Terhadap Hadis- Hadis
Misoginis.”
http://eprints.walisongo.ac.id/9959/%0Ahttp://eprints. walisongo.ac.id/9959/1/Revisi Tesis.pdf.
Shadily, Hassan. 1980. Ensiklopedia. Jakarta: Ikhtiar Baru.
Shihab,  Muhammad  Quraish.  1996.  Wawasan  Al- Qur’ân:  Tafsir Mawdhu’i  Atas  Pelbagai  Persoalan  Umat.  Cet  III;
Bandung: Mizan.
Syah,  Irfan  Padlian.  1970.  “Perspektif  Hermeneutika  Fatima Mernissi Dalam Memahami Hadits Misoginis.” El -Sunnah: Jurnal  Kajian  Hadis  Dan  Integrasi  Ilmu  4  (2):  91 – 104. https://doi.org/10.19109/elsunnah.v4i2.18837.
Syamsuddin,  Sahiron.  2009.  Hermeneutika  Dan  Pengembangan
Ulmul Qur’an. Yogyakarta: Nawesca Press.
Untung,  Syamsul  Hadi,  and  Achmad  Idris.  2012.  “Telaah  Kritis Terhadap  Hadis  Misogini s.”  Kalimah  11  (1):  38. https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.483.
Usamah,  Usamah.  2013.  “Pemahaman  Hadis -Hadis  Misoginis Menurut  Ulama  Hadis  Dan  Feminis  Muslim  Indonesia.”
Jurnal Studia Insania 1 (2): 141.
https://doi.org/10.18592/jsi.v1i2.1085.
Zain  al-Din,  Abd  Rahman  bin  Ahmad  bin  Rajab.  n.d.  Fath  Al-
Bariy. Madinah: Maktabah Guraba’ al -Atsariyyah.
Zakaria,  Samsul.  2013.  “Kepemimpinan  Perempuan  Dalam Persepektif  Hukum  Islam  (Studi  Komparatif  Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah
M ulia).” Khazanah 6 (1): 65– 97.
https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art7.