## KAJIAN KINERJA PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN PADA BERBAGAI INSTITUSI TERKAIT DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
(Study on the Performance of Food Security Development among Government Institutions in West Lampung District)
Busran Hamid 1 , Drajat Martianto 2 , dan Evy Damayanthi 2
1 Program Studi Manajemen Ketahahan Pangan (MKP), Sekolah Pascasarjana, IPB.
2 Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), IPB Tel: 0251-8628304/8621258; Fax: 0251-8625846/8622276

## ABSTRACT
The limitation in both human and natural resources lead the Local Government of West Lampung to make a priority in budget allocation. The study was aimed to: 1) identify the policy, programs, and activities related  to  food  security  at  each  government institution, 2) evaluate the performance among related institution in food security program and activities implementation, and 3) to develop recommendation for food security program and activities  improvement.  Secondary  data  were  used  to  address  the mentioned objectives. Role of each institution in food security improvement have been defined including the budget allocation. Content analysis from the regional strategic plan shows that there were programs and activities for each sector directed to improve food and nutrition security. However parts of the written plan haven’t been implemented yet. Performance analysis from those which have been implemented indicates that most of the program and activities were achieving the target. Rice production exceeded the target, infrastructure improved, and food prices stable. Intake of animal food and tubers are lower than nutrition norms of desirable dietary pattern (PPH). The prevalence of under- nutrition was considered low.
Keywords: food security, performance, government Institutions

## PENDAHULUAN
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa ketahan- an pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari terse- dianya pangan yang cukup, baik jumlah mau- pun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Untuk mencapai hal tersebut perlu diseleng- garakan suatu sistem pembangunan ketahanan pangan yang dapat menjamin produksi dalam penyediaan serta akses pangan bagi seluruh masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menegaskan bahwa untuk memenuhi konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, upaya pe- nyediaan pangan dilakukan dengan mengem- bangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan, dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.
Ketahanan pangan terwujud apabila se- cara umum telah terpenuhi dua aspek sekali- gus. Pertama adalah tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenu- hi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari kehari (De- wan Ketahanan Pangan, 2006). Dewan Keta- hanan Pangan (DKP) melalui Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) tahun 2006 – 2009 menyatakan bahwa tujuan pembangunan keta- hanan pangan adalah mempertahankan keter- sediaan energi minimal 2 200 kkal/kapita/hari dan penyediaan protein minimal 57 g/kapita /hari.
Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diama- natkan dalam pasal 7 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Ta- hun 2007 tentang pembagian urusan pemerin- tahan antara pemerintah, pemerintahan dae- rah provinsi, dan pemerintahan daerah Kabu- paten/kota.
Sebagaimana telah diamanatkan dalam otonomi daerah, maka pemerintah daerah Ka- bupaten Lampung Barat telah melakukan pem- bangunan, termasuk di dalamnya adalah pem- bangunan ketahanan pangan. Keterbatasan SDM dan SDA serta sarana dan prasarana yang dimiliki membuat kebijakan pembangunan di- prioritaskan untuk pembangunan yang sangat penting dan mendasar. Berkaitan dengan per- masalahan tersebut perlu untuk dilakukan kaji- an kinerja Institusi Pemerintah terkait dalam pembangunan Ketahanan Pangan dalam rangka mendukung pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka tu- juan penelitian ini ialah 1) Mengidentifikasi ke- bijakan, program dan kegiatan Dinas/Instansi terkait Ketahanan Pangan di Kabupaten Lam- pung Barat; 2) Mengkaji kinerja Dinas/Instansi terkait dan kinerja pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat (dalam pe- ningkatan produksi, distribusi, dan konsumsi/ status gizi); 3) Menyusun kebijakan untuk pe- ningkatan capaian kinerja Pemerintah Kabupa- ten Lampung Barat terkait pembangunan ketahanan pangan.

## METODE PENELITIAN

## Desain, Tempat, dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada dinas ter- kait ketahanan pangan lingkup Pemerintah Ka- bupaten Lampung Barat di Liwa yang dilaksa- nakan bulan Oktober 2008. Desain penelitian ini adalah retrospektif dengan metode telaah literatur/laporan kinerja dinas terkait keta- hanan pangan. Penelitian ini merupakan pene- litian  non experimental yang bersifat deskrip- tif dan dilakukan dengan mengolah data dari dinas/instansi yang terkait pembangunan keta- hanan pangan yang seluruhnya berupa data sekunder.

## Jenis dan Cara Pengumpulan Data
Bahan yang dipergunakan dalam peneli- tian ini merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat an- tara lain: Renstra 2003 - 2005, Lakip 2005- 2007, Statistik Dinas, Lampung Barat Dalam Angka (LBDA), NBM dan Survei Konsumsi. Analisis data menggunakan analisa isi dan analisa deskriptif. Analisa isi dilakukan dengan menelaah dokumen (Renstra 2003 - 2007 dan LAKIP), yang kemudian hasil dari analisa isi selanjutnya dihitung capaian kinerjanya menggunakan bantuan program MS. Excel.
Analisa secara deskriptif dilakukan terhadap hasil analisis isi dan hasil capaian kinerja.

## Pengolahan dan Analisis Data
Memetakan ruang lingkup program da- lam rangka pembangunan ketahanan pangan berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, Butir-butir kesepakatan DKP dan KUKP 2006 untuk membantu menentukan Dinas/ins- tansi yang terkait erat dengan pembangunan ketahanan pangan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen Renstra dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas/Instansi tahun 2003 - 2007 dianalisis dengan menggunakan metode Content Analysis (analisis isi).
Pengukuran kinerja meliputi pengukuran terhadap capaian kinerja kegiatan yang dilak- sanakan oleh dinas terkait ketahanan pangan merupakan capaian kinerja out put berupa per sentase capaian kinerja yang telah dilaksa- nakan dibandingkan dengan indikator yang te- lah ditentukan. Mengingat keterbatasan data yang ada di Kabupaten Lampung Barat, maka kinerja pembangunan ketahanan pangan teru- tama dilihat dari hasil sektor pertanian, peter- nakan, perikanan dan status gizi; kondisi fluk- tuasi harga beras; hasil survei konsumsi pa- ngan, dan status gizi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Kelembagaan Lingkup Pemerin- tah Kabupaten Lampung Barat
Paling tidak terdapat 8 dinas/badan lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang terkait erat dalam pembangunan Ketahan an pangan yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan, Dinas Perikan- an, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Koperindag, Dinas Kimpraswil dan Dinas Kesehatan. Berikut ini dapat diterangkan di- nas/instansi yang terkait dengan pilar-pilar pembangunan Ketahanan Pangan (Tabel1).

## Identifikasi Kebijakan & Program pada Di- nas/Badan/Kantor terkait Ketahanan Pangan
Kegiatan identifikasi program ini dilaku- kan terhadap program dinas yang terdapat pa- da dokumen renstra 2003 - 2007. Pemilahan di- lakukan dengan mengelompokkan status jenis program terkait ketahanan pangan pada ke- lompok Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Gizi.
Tabel 1. Dinas  yang  Terkait dengan Pilar-pilar Ketahanan Pangan
No Pilar Ketahanan Pangan Dinas Terkait 1 Produksi/ Ketesediaan Dinas TPH, Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Dinas Kimpraswil. 2 Distribusi Dinas Koperindag, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kimpraswil. 3 Konsumsi
Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas TPH, Dinas Kesehatan 4 Gizi Dinas Kesehatan dan Dinas Kimpraswil
Pemerintah Daerah Lampung Barat telah menetapkan program-program pada dinas–di- nas sebagai pelaksana kebijakan untuk menja- lankan pambangunan ketahanan pangan terka- it produksi, distribusi, konsumsi dan gizi. Dari 241 program yang ditetapkan pada delapan dinas diatas, sedikitnya terdapat 136 program yang terkait ketahanan pangan. Hal ini me- nunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lam- pung Barat cukup signifikan dukungannya da- lam pembangunan Ketahanan Pangan (Tabel 2). Seiring dengan segala keterbatasan SDM dan SDA yang dimiliki, program-program yang telah disusun tersebut masih banyak program yang tidak dapat dilaksanakan. Dalam kurun
waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2005 sampai dengan 2007 dapat dilaksanakan 70 program terkait ketahanan pangan yang kurang mem- berikan tekanan lebih pada pilar konsumsi pa- ngan dan status gizi. Jadi perlu peningkatan yang nyata terhadap program yang terkait dengan konsumsi (Tabel 3).

## Pengukuran Kinerja Kegiatan Pada masing- masing Dinas Terkait Ketahanan Pangan
Hasil pengukuran kinerja kegiatan dinas- dinas terkait ketahanan pangan kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 menun- jukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibeban- kan kepada masing-masing dinas sesuai dengan program yang telah ditetapkan, telah dilaksa- nakan dengan baik dengan skor rata-rata di atas 85%. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dinas- dinas terkait ketanahan pangan cukup serius dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka tercapainya ketahanan pangan yang baik bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat (Tabel 4).

## Capaian Kinerja Pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat
Capaian kinerja pembangunan  ketahan- an  pangan  di  Kabupaten  Lampung Barat me-
Tabel 2. Jumlah Total Program dan Program terkait Ketahanan Pangan pada Dinas terkait Ketahanan Pangan
No Dinas Jml Program Jumlah  Program terkait Ketahanan Pangan Produksi Distribusi Konsumsi Gizi Jml 1 TPH 28 17 - 1 - 18 2 Peternakan 38 20 9 4 - 5 3 Perikanan 21 13 3 - - 5 4 Perkebunan 11 2 8 - - 1 5 Kehutanan 39 13 - - - 26 6 Koperindag 9 1 8 - - - 7 Kimpraswil 20 4 6 - 4 6 8 Kesehatan 75 - - 2 21 52 Jumlah 241 70 34 7 25 136
Sumber : Renstra 2003-2007 (diolah)
Tabel 3. Jumlah Program terkait Ketahanan Pangan pada Dinas terkait Ketahanan Pangan dilaksanakan pada tahun 2005-2007.
No Dinas Jml Program Jumlah  Program/Kegiatan Produksi Distribusi Konsumsi Gizi 1 TPH 11 10(44) - 1(5) - 2 Peternakan 11 9(30) 1(2) 1(2) - 3 Perikanan 6 4(30) 2(6) - - 4 Perkebunan 9 2(2) 7(22) - - 5 Kehutanan 5 5(20) - - - 6 Koperindag 8 1(2) 7(32) - - 7 Kimpraswil 12 4(22) 5(29) 3(20) 8 Kesehatan 8 - - - 8(39) Jumlah 70 39(150) 27(91) 7(7) 22(59)
Keterangan :  Angka dalam kurung menunjukkan jumlah kegiatan
nunjukkan kinerja yang baik dalam arti  bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 terjadi peningkatan yang berarti mulai dari produksi, distribusi, konsumsi dan gizi.
Capaian kinerja ketahanan pangan pilar produksi yang dicapai kabupaten Lampung Ba- rat digambarkan dengan surplus pada produksi beras, masih adanya kekurangan pada produksi pangan asal kacang-kacangan, buah, ternak serta ikan. Dari uraian dan NBM untuk keter- sediaan pangan dapat dikemukakan bahwa ke- tersediaan pangan secara keseluruhan Kabupa- ten Lampung Barat mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 terhadap AKE sudah mele- bihi kebutuhan dengan makanan berkarbohid- rat masih didominasi oleh pangan asal padi- padian. Pada NBM Kabupaten Lampung Barat tahun 2007 angka ketersediaan energi 3 115.56 kkal/kapita/hari yang merupakan kontribusi dari pangan asal padi-padian sebesar 2 232.16 kkal/kapita/hari. Jadi persediaan pangan sela- in beras masih mengalami kekurangan misal- nya ketersediaan pangan asal hewani (ternak dan ikan). Secara kualitatif maka dapat dikata- kan bahwa ketersedian pangan belum beragam dan bergizi seimbang sesuai dengan harapan pola pangan (PPH). Dilihat dari ketersediaan pangan untuk konsumsi hasil skor PPH sebesar 74.1% menunjukkan bahwa ketersediaan pa- ngan belum mencapai harapan yaitu 100% dan hal ini berarti bahwa ketersediaan pangan ma- sih didominasi oleh pangan asal padi-padian. Dimana padi-padian 617.5 gram/kapita/hari dari seharusnya 300 gram/kapita/hari; umbi-
umbian 99.1 gram/kapita/hari dari seharusnya 100 gram/kapita/hari; pangan hewani 76.7 gr/ kap/hari dari seharusnya 150 gram/kap/hr; ka- cang-kacangan 4.6 gr/kapita/hari dari seharus- nya 35 gr/kapita/hari; buah/biji berminyak 0 gr/kapita/hari dari seharusnya 10 gr/kap/ hari; gula 23.2 gr/kapita/hari dari seharusnya 30 gr/kapita/hari; dan sayur dan buah 464.7 gr/kapita/hari dari seharusnya 250 gr/kap/ hari.
Dari uraian dapat digambarkan keterse- diaan pangan untuk konsumsi Kabupaten Lam- pung Barat secara keseluruhan memenuhi ke- butuhan energi (AKE) tetapi belum memenuhi harapan dari pola pangan harapan dimana ma- kan sebaiknya beragam dan bergizi seimbang sehingga memenuhi kebutuhan gizi tubuh un- tuk dapat hidup sehat dan produktif.
Lancarnya distribusi pangan erat hubu- ngannya dengan tingkat kelancaran arus ba- rang ke masyarakat konsumen antara lain me- lalui sarana pasar dan infrastruktur jalan. Ke- seriusan pembangunan jalan sebagai alat tranportasi arus barang/bahan pangan ditun- jukkan pada meningkatnya persentase jalan kondisi sedang/baik/baik sekali setiap tahun- nya (Tabel 5). Tidak terjadinya fluktuasi harga yang tinggi terutama pada fluktuasi harga ba- han pokok khususnya beras dalam kurun waktu tahun 2005 - 2007 kecuali hanya sekali terjadi fluktuasi harga cukup signifikan yaitu bulan Desember 2005 – Januari 2006 fluktuasi harga sebesar 39%.
Tabel  4. Capaian Kinerja Kegiatan pada Dinas Terkait Ketahanan Pangan dilaksanakan pada Tahun 2005-2007
Dinas Jml Kegiatan Capaian Kinerja     ( %) Tanaman Pangan dan Holtikultra 49 82.00 - 100 Peternakan dan Kesehatan Hewan 34 100 Kelautan dan Perikanan 36 100 Perkebunan 24 100 Kehutanan 20 100 Koperindag 34 100 Kimpraswil 67 71.93 - 100 Kesehatan 39 100

## Tabel 5. Kondisi Jalan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2007
No Kondisi Jalan Tahun 2005 (Km) (%) 2006 (Km) (%) 2007 (Km) (%) 1 Baik/Baik Sekali 283.08 24.06 327.49 27.84 427.84  36.36 2 Sedang 106.27 9.03 144.07 12.24 158.47  13.47 3 Rusak/Kritis 787.17 66.91 704.96 59.92 590.21  50.17 Total 1 176.52 100 1 176.52 100 1 176.52 100
Hasil survei konsumsi di Kabupaten
Lampung Barat tahun 2007 berdasarkan Pola Konsumsi menyatakan tingkat kecukupan ener- gi Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut: Padi-padian 119.7%, Umbi-umbian 46.6% dan Pangan hewani 66.3%. Jadi pada pangan dari umbi-umbian dan pangan hewani masih kurang dan perlu ditingkatkan.
Keadaan gizi kabupaten Lampung Barat dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Berat Ba- dan Lahir Rendah (BBLR) (pada tahun 2005 se- besar 0.16% dari 8 618 kelahiran, pada tahun 2006 sebesar 0.22% dari 8 192 kelahiran se- dangkan tahun 2007 sebesar 0.45% dari 8 199 kelahiran); 2) Gizi Balita, tahun 2005 gizi bu- ruk sebesar 18 kasus atau 0.04% dan gizi ku- rang 37 kasus atau 0.08% dari jumlah balita 46 277, tahun 2006 gizi buruk 43 kasus atau 0.09% dan gizi kurang sebanyak 62 kasus atau 0.13% dari jml balita 48 315 dan tahun 2007 gizi buruk sebanyak 14 kasus atau 0.03% dan gizi kurang 30 kasus atau 0.06% dari jumlah balita 47 864.

## KESIMPULAN
Sebanyak 136 program pada renstra yang telah ditetapkan dinilai mendukung pemba- ngunan ketahanan pangan, meskipun renstra dinas yang secara langsung berkaitan dengan ketahanan pangan memiliki program masih le- bih berorientasi pada produksi pangan dan ku- rang  memberikan tekanan pada pilar konsum- si pangan dan status gizi.
Capaian kinerja pembangunan ketahan- an pangan yang dilaksanakan oleh dinas terkait ketahanan pangan pada umumnya dalam kate- gori Baik. Capaian kinerja kabupaten terkait pembangunan ketahanan pangan pada pilar produksi beras telah dicapai dengan baik se- dangkan produksi pangan hewani dan ikan ma- sih belum mencukupi; distribusi telah menga- lami peningkatan pada infrastruktur jalan sebagai sarana angkutan untuk memperlancar arus angkutan barang sehingga fluktuasi harga bahan pokok rendah dan harga pangan tetap
terjangkau oleh daya beli masyarakat; status gizi masyarakat Kabupaten Lampung Barat ter- masuk cukup baik ditandai dengan rendahnya BBLR, Persentase gizi buruk rendah dan per- sentase gizi kurang juga rendah.
Masih terjadi program antar dinas yang overlap yang dapat menyebabkan kurang efe- sien suatu kegiatan pada program pengem- bangan pengelolaan air pada lahan usaha tani yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikutura dengan Pengembangan dan pe- ngelolaan jaringan irigasi. Overlap terjadi pada kegiatan peningkatan saluran irigasi.
Program yang perlu ditingkatkan antara lain: a) Program peningkatan produksi pangan umbi-umbian, hewani dan ikan; b) Program di- versifikasi pangan; c) Program sentra agroin- dustri produk unggulan yang berkelanjutan

## DAFTAR PUSTAKA
[Depdagri] Departemen Dalam Negeri. 2006. Peraturan   Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun  2006 Tentang Pedoman Pengelolaan   Keuangan Daerah. Jakarta; Departemen   Dalam Negeri.
[DKP] Dewan Ketahanan Pangan. 2006. Kebi- jakan Umum Ketahanan Pangan 2006- 2009. Dewan Ketahanan Pangan, Jakarta.
Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/223 /KPTS/III.01/2004 tentang Rencana Stra- tegik Dinas/Lembaga Teknis/Instansi Pe- merintah Kabupaten Lampung Barat, Renstra 2003–2007.
[PP No.68/2002] Peraturan Pemerintah Repub- lik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 ten- tang Ketahanan Pangan, Jakarta.
[UU No. 7/1996].  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.