## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 3, 2022: Social and Government Hal. 247-254 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.317

## COLLABORATIVE  GOVERNANCE  DALAM    PENGEMBANGAN DIGITALISASI  UMKM  PADA  ERA  REVOLUSI  INDUSTRI  4.0  DI WILAYAH BANGKA BELITUNG

## Wahyu Hidayat
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat Bangka, Indonesia Email : wahyujulio99@gmail.com
Abstrak: Perkembangan  teknologi  informasi  menjadi  peluang  bagi  bidang  ekonomi  khususnya  pada  sektor UMKM  untuk  bertransformasi  menjadi  UMKM  yang  berbasis  teknologi  informasi  atau  digitalisasi  UMKM. Namun  keterampilan  dan  kemampuan  masyarakat  dalam  penggunaan  teknologi  informasi  menjadi  tantangan bagi pelaku UMKM untuk go digital. Permasalahan inilah yang kemudian membuat pemerintah harus bersinergi dan berkolaborasi agar pelaku UMKM dapat terlibat dalam pasar digital sekaligus untuk  menghadapi revolusi indutri  4.0.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  proses  kolaborasi  yang  dilakukan  pemerintah  dengan stakeholder  lainya  dalam  meningkatkan  keterlibatan  pelaku  UMKM  dalam  pasar  digital.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  dekriptif.  Sumber  data  yang digunakan  yaitu  data  primer  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menununjukan bahwa proses collaborative governance dalam mendorong perkembangan digitalisasi UMKM  di  wilayah  Bangka  Belitung  secara  umum  sudah  berjalan  dengan  maksimal.  Hal  tersebut  ditunjukan oleh hasil kajian analisis penelitian melalui 5 tahapan dalam proses collabortive governance menurut Ansell dan Gash  yaitu;  tahap  dialog  atau face  to  face ,  membangun  kepercayaan,    komitmen  terhadap  proses,  saling memahami, dan program yang dijalankan. Kelima tahapan tersebut sudah dijalankan secara mkasimal, sehingga mendapatkan  respon  positif  dari  para  pelaku  UMKM  karena  menjadi  solusi  bagi  para  pelaku  UMKM  untuk menjawab tantangan menghadapai era revolusi indutri 4.0. Namun meski demikian masih terdapat kendala yaitu kurangnya  kemampuan  dan  keterampilan  pelaku  UMKM  dalam  mengunakan  internet  terlebih  bagi  kelompok para  pelaku  UMKM  yang  usianya  sudah  tua.  Rekomendasi  bagi  pemerintah  untuk  terus  menguatkan  literasi digital kepada masyarakat agar perkembangan teknologi mampu dimanfaatkan oleh masyarkat terutama dalam digitalisasi UMKM menghadapi revolusi indutri 4.0.
Kata kunci; Collaborative, Governance, digitalisasi dan UMKM
Abstract: The  development  of  information  technology  is  an  opportunity  for  the  economy,  especially  in  the MSME  sector  to  transform  into  MSMEs  based  on  information  technology  or  the  digitization  of  MSMEs. However,  the  skills  and  abilities  of  the  community  in  the  use  of  information  technology  are  a  challenge  for MSME actors to go digital. This problem then makes the government have to synergize and collaborate so that MSME players can be involved in the digital market as well as to face the 4.0 industrial revolution. The purpose of this study is to determine the collaboration process carried out by the government with other stakeholders in increasing the involvement of MSME actors in the digital market. The method used in this study is a qualitative method  with  a  descriptive  approach.  Sources  of  data  used  are  primary  data  obtained  through  interviews  and secondary  data  obtained  through  documentation.  Data  collection  techniques  were  carried  out  through interview,  observation  and  documentation  techniques.  The  results  of  the  study  show  that  the  collaborative governance process in encouraging the development of the digitization of MSMEs in the Bangka Belitung region in general has been running optimally. This is shown by the results of the analysis of research through 5 stages in the collaborative governance process according to Ansell and Gash, namely; dialogue or face to face stage, building  trust,  commitment  to  the  process,  mutual  understanding,  and  the  program  being  run.  The  five  stages have  been  carried  out  optimally,  so  that  they  get  a  positive  response  from  MSME  actors  because  they  are  a solution for MSME actors to answer the challenges of facing the 4.0 industrial revolution era. However, there are  still  obstacles,  namely  the  lack  of  ability  and  skills  of  MSME  actors  in  using  the  internet,  especially  for groups  of  MSME  actors  who  are  old.  Recommendations  for  the  government  to  continue  to  strengthen  digital
literacy  to  the  community  so  that  technological  developments  can  be  utilized  by  the  community,  especially  in digitizing MSMEs facing the industrial revolution 4.0.
Keywords: Collaborative, Governance, digitalization and SMEs
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-07-26; Direvisi 2022-08-26; Disetujui: 2022-09-22

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  merupakan  kegiatan  ekonomi  yang  dikelola  oleh perorangan maupun lembaga dan memegang peranan penting dalam perekonomian negara. UMKM didasarkan atas  asas  kekeluargaan,  demokrasi  ekonomi,  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  keseimbangan  kemajuan,  dan  kesatuan  ekonomi  nasional.  Berdasarkan  prinsip tersebut,  UMKM  bertujuan  untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan  usahanya  dalam  rangka  membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai  negara  seringkali  berubah  menjadi  krisis  ekonomi.  Usaha  Kecil  Menengah  (UMKM)  menjadi  sangat strategis  dengan  segala  aspek  manfaat  dan  potensi  yang  ada  di  dalamnya.  UMKM  berperan  penting  dalam perekonomian  dan  telah  banyak  memberikan  kontribusi,  baik  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja,  kontribusi terhadap  PDB,  ekspor  dan  sebagainya.  (UMKM)  salah  satu  penggerak  utama  roda  perekonomian  negara Indonesia. UMKM menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional. Dari 64 juta lebih UMKM yang ada di Indonesia, sekitar 50 persen UMKM didirikan dan dijalankan oleh perempuan (Hidayat, 2020).
Pada tahun 2021, strategi pemasaran bukan hanya terbatas pada promosi dengan cara konvensional atau bisa disebut dengan offline, tapi sudah memanfaatkan teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Inilah yang dimaksud dengan digitalisasi. digitalisasi adalah sebuah langkah memanfaatkan internet untuk memperluas jangkauan  promosi.  Sektor  UMKM  juga  termasuk  ke  golongan  yang  membutuhkan  konsep  digitalisasi  demi mengikuti  kemajuan  zaman.  Konsep  ini  bisa  juga  disebut  dengan  digitalisasi  bisnis.  Digitalisasi  bisnis merupakan  proses  yang  mengubah  komunikasi,  interaksi  dan  segala  manfaat  dalam  bisnis  dari  yang konvensional menjadi digital atau virtual. Proses digitalisasi  ini meliputi banyak hal, mulai dari pengenalan dan penggunaan  media  sosial  sebagai  media  pemasaran,  metode  transaksi  cashless  sampai  bagaimana  cara  pelaku UMKM mengelola bisnisnya untuk membuat kinerja pelaku bisnis menjadi lebih efisien (N, 2021)
Perkembangan  Teknologi  informasi  sangat  berpengaruh  di  era  industri  4.0,  karena  di  era  industri  4.0 semua bidang mengandalkan teknologi informasi, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan lain-lain.  Perkembangan  Revolusi  Industri  4.0  menjadi  peluang  bagi  bidang  ekonomi  khususnya  pada  sektor UMKM  untuk  bertransformasi  menjadi  UMKM  yang  berbasis  teknologi  informasi  atau  digitalisasi  UMKM. disisi lain perkembangan revolusi industri 4.0 meJadi sebuah tantangan bagi pelaku UMKM berupa kemampuan dan  penyesuain  agar  dapat  terus  bertahan.  Selain  itu,  Sejak  adanya  pandemi  Covid-19  semakin  sulit  untuk melakukan  aktivitas  di  luar  rumah,  karena  kita  harus  mengikuti  kebijakan  Pemerintah  yaitu  jaga  jarak  (social distancing).  Termasuk  juga  bagi  para  pelaku  bisnis  yang  dengan  sangat  terpaksa  membatasi  jam  operasional usahanya,  atau  malah  harus  menutup  usahanya  total.  Karena  itulah,  momen  pandemi  ini  dirasa  sangat    tepat untuk  memanfaatkan  teknologi  digital    sebagai  media  pemasaran  bagi  UMKM.  Namun  sayangnya perkembangan  teknologi  tersebut  tidak  diimbangi  dengan  kesiapan  masyarakat  dalam  menggunakan  dan memanfaatkan  perkembangan  digitalisasi.  Hal  ini  terbukti  dengan  Tingkat  digitalisasi  sektor  usaha  kecil  dan menengah  masih  sangat  rendah.  Padahal,  pemanfaatan  teknologi  digital  menjadi  kunci  memasuki  era  4.0 (Faidati N, 2019).
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pada Juni 2020 baru 13 persen UMKM  yang  menggunakan platform  digital  seperti  marketplace  dan  media  sosial  untuk  mempromosikan  dan menjual produknya. Dalam hal ini artinya jumlah UMKM yang bertranformasi ke digitalisasi sangat rendah. Hal ini mejadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus mendorong masyarakat agar beralih kepada digitalisasi UMKM agar mampu bersaing di era revolusi industri 4.0.
Potret penggunaan internet di Bangka Belitung secara umum lebih kurang sama dengan potret nasional. Berdasarkan  data  Dinas  Koperasi  dan  UKM  menunjukkan  bahwa  20  %  dari  total  pelaku  UMKM  di  Bangka Belitung sudah memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produknya. tetapi, masih ada pekerjaan yang sangat  besar  untuk  mendorong  sisa  pelaku  UMKM  sebesar  80%  untuk  dapat  memanfaatkan  teknologi  digital dalam  memasarkan  produknya.  Hal  ini  lah  yang  menjadi  pokok  permasalahan  yang  harus  diselesaikan  agar pelaku  UMKM  di  Bangka  Belitung  dapat  memanfaatkan  teknologi  internet  maupun  ponsel  pintar  untuk berbisnis.
UKM dan pemerintah perlu bersinergi dimana nantinya UKM ini dapat mengaplikasikan teknologi yang dikembangkan pemerintah atau stakeholder lain agar minimal  pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan sarana dalam  penggunaan  internet  dan  ponsel  pintar  dalam  pengembangan  usahanya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan
gotong royong bersama baik dari pemerintah maupun pihak swasta untuk mendukung gerakan digitalisasi bagi para pelaku UMKM (Maria, 2021).
Kolaborasi  merupakan  suatu  bentuk  kerjasama,  interaksi,  kompromi  dari  beberapa  elemen  terkait,  baik individu,  lembaga  atau pihak  yang  terlibat  secara  langsung dan  yang menerima  akibat dan  manfaat  (Haryono, N., 2012:48). Dalam konteks ini, proses penyiapan pelaku UMKM agar mampu bersaing di era revolusi industri 4.0  dapat  dilakukan  secara  bersama-sama  antara  pemerintah,  korporasi  dan  asosiasi  terkait,  seperti  komunitas digital  marketer  dan  asosiasi  bisnis.  Konsep  kerjasama  antara  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  dalam pengelolaan urusan publik lebih dikenal dengan istilah Collaborative Governance. Berdasarkan Latar belakang permasalahan  tesebut  maka  penelitian  ini  difokuskan  pada  kerjasama  atau  kolaborasi  pemerintah  baik  dengan pihak  swasta,  masyarakat  maupun  stakeholder  lainnya  dalam  mendorong  para  pelakuUMKM  menuju  UMKM yang berbasisi digital agar mampu beradaptasi menghadapi revolusi industri 4.0 khsusunya di wilayah Bangka Belitung.
Telah  banyak  penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji  terkait  Collaburative  Governance  dalam penyelesaikan  permasalahan  publik.  Diantaranya  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nur  Faidati  dan  Nur Fitri (2019). Peneliti berusaha mengkaji ruang lingkup dari kolaborasi dalam memperkuat posisi pelaku usaha kecil  dan  menengah  dalam  menghadapi  revolusi  industri  4.0  di  wilayah  DIY.  Penelitian  bertujuan  untuk membantu  mengembangkan  pelaku  UMKM  di  DIY  dalam  proses  adaptasi  dan  mempercepat  kesiapan  pelaku UMKM  merespon  revolusi  industri  4.0  perlu  dilakukan  secara  bersama-sama  antara  pemerintah,  korporasi maupun  civil  society.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kolaborasi  yang  terbentuk  dalam  konteks  ini diwujudkan  dengan  penyelenggaraan  sejumlah  kegiatan  dari  masing-masing  stakeholder.  Collaborative Governance  Process  dalam  pengembangan  UMKM  di  DIY  pada  era  revolusi  industri  4.0  belum  optimal dilaksanakan, karena masih ada tumpang tindih program serta kelompok sasaran (L Winarni, Afni, 2021)
Penelitian lain terkait collaburative governance juga dilakukan oleh Liliek Winarni, Ika Nur Afni, Riska Wirawan  (2021).  Peneliti  berusaha  mengkaji  seberapa  jauh  peran  yang  dilakukan  oleh stakeholder dalam menyelesaikan  permasalahan  yang  ada.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  collaborative  governance  yang dilakukan  oleh  pmerintah  Desa  Maron  dengan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Wonosobo,  Dinas  Sosial  Kabupaten Temanggung,  KSM  Tali  Kasih  serta  pihak  swasta  yaitu  komunitas  lokal  dalam  pemberdayaan  masyarakat disabilitas.    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  collaborative  governance  dalam  pemberdayaan  masyarakat disabilitas  belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  indikator  collaborative  governance  menurut DeSeve yang belum tercapai yaitu belum adanya komitmen yang kuat pada semua stakeholder, belum adanya kepercayaan  yang  kuat  antar  stakeholder,  belum  adanya  aturan  resmi  terkait  kolaborasi  pemberdayaan masyarakat  disabilitas  serta  belum  akses  sumber  daya  yang  masih  terbatas  terutama  anggaran  dan  juga prasarana.
Berdasarkan  literatur  review  tersebut,  maka  penelitian  dilakukan  untuk  menambah  khazanah  kajian terkait  dengan  collaburative  governance  dalam menyelesaikan  permasalahan  publik.  Dalam  konteks  penelitian ini  adalah peran  yang  dijalankan  oleh  para kolaborator (Pemerintah, masyarakat dan  swasta)  untuk  membantu para  pelaku  UMKM  beralih  kepada  UMKM  yang  go  digital  atau  digitalisasi  UMKM  dalam  menghadapi  era revolusi industri 4.0, di Bangka Belitung.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  dekriptif. Menurut  Sugiyono  (2017:21)  mengatakan  bahwa  metode  deskriptif  adalah  metode  yang  dipakai  untuk menggambarkan  atau  menganalisis  hasil  penelititan  namun  tidak  digunakan  untuk  membuat  kesimpulan  yang lebih luas. Data yang diperoleh penulis dijabarkan menggunakan kata-kata atau kalimat sehingga dapat menjadi sebuah wacana yang merupakan kesimpulan dari analisis data tersebut.
Dalam mengkaji penelitian ini berfokus pada kolaborasi pemerintah Provinsi Bangka Belitung  dalam hal ini  adalah  dinas  koperasi  dan  UKM,  dinas  perindustrian  dan  perdagangan  pihak  swasata  dalam  mendorong pengembangan  digitalisasi  UMKM.  Penelitian  dilakukan  dengan  beberapa  tahapan  mulai  dari  studi  literatur yang mengaji dan relevan terhadapa tema penelitain. Kemudian tahap kedua pengumpulan data berasal dari dua jenis  data,  yakni  data  primer  yang  diperoleh  dari  wawancara  serta  data  sekunder  yang  dikumpulkan  melalui dokumentasi.  Tahap ketiga berupa  analisis  data  dan pembahasan.  Tahap keempat  berupa  hasil  penelitian  yang berakhir pada kesimpulan dan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengacu  kepada  konsep  kolaborasi,  bahwa  kolaborasi  merupakan  langkah  atau  tindakan  untuk mempersatukan  semua  pihak  maupun  non  pemerintah  untuk  mengelola  dan  mengatur  semua  urusan  secara bersama untuk mencapai tujuan dan hasil dengan efektif dan efesien. Dalam proses collaborative Governance dalam  mendorong  perkembangan  digitalisasi  UMKM,  dalam  hal  ini  pemerintah  melibatkan  beberapa  pihat terkait  baik  swasta  mapun  masyarakat  seperti  Dinas  KUMKM  Provinsi  Bangka  Beliting,  PLUT,  Disperindag, Marketplace baik lokal maupun nasional serta masyarakat para pelaku UMKM. Namun dalam proses kolaborasi tersebut  tentu  ada  beberapa  tahapan  yang  harus  dilakukan  antara  pemrintah  dan  pihak-pihak  terkait.  Ada beberapa  tahapan  dalam  prose Collaborative  Governance menurut  Ansell  dan  Gash  yaitu, Face  to  face , membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami dan program yang dijalankan. Hasil  penelitian  dan  pengkajian  terhadap  kelima  tahapan  proses  tersebut  diuraikan  secara  terperinci  sebagai berikut;
1. Face to face Dalam  proses Collaborative  Governance tahap face  to  face merupakan  agenda  penting  yang  harus dilaksanakan  sebagai  proses  konsensus  untuk  mengidentifkasi  peluang  dan  keuntungan  bersama  dalam kolaborasi. Face  to  face atau  diaolog  bersama  merupakan  tahap  awal  untuk  meyediakn  ruang  kepada  pihak- pihak  yang  terlibat  untuk  menyampaikan  program  dan  ide-ide  yang    nantinya  dapat  dilakukan  secara  bersam- bersama.
Pada  proses  kolaborasi  pemerintah  dalam  mendorong  perkembangan  digitalisasi  UMKM  di  Bangka Belitung,  dalam  hal  ini  pemerintah  telah  melakukan  upaya  dialog  bersama  yang    melibatkan  beberapa  pihak- pihak  terkait  seperti;  Dinas  KUMKM  Provinsi  Bangka  Belitung,  PLUT,  Disperindag,  Bank  Sumsel  Babel, Marketplace baik  lokal  maupun  nasional  serta  masyarakat  para  pelaku  UMKM.  Dengan  adanya  tahap  dialog tersebut melahirkan beberapa ide atau program-program  yang nantinya dapat menjadi solusi dalam mengatasi permaslahan-permaslahan  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  digitilasisi  UMKM  di  Bangka  Belitung. Dimana  program  atau  rencana-rencana  tentunya    sangat  membutuhkan  kolaborasi  dan  kerjasama  baik pemerinatah, stakeholder, sawasta mapun para pelaku  UMKM.
Dalam  proses  dialog  yang  dilaksanakan  masing-masing  stakeholder  memberikan  ide-ide  atau  gagasan tentang  program  atau  rencana  yang  dapat  dilakukan  secara  bersama-sama.  Misalnya  pemerintah  pusat berkolaborasi  dengan  Dinas  KUMKM,  serta Marketplace dalam  menggerakan  para  pelaku  UMKM  untuk  go marketplace .  Dalam  proses  diaolog  tersebut  juga  pemerintah  menghadirkan  beberapa  marketplace  nasional
seperti Buka Lapak,  Tokopedia dan Shopee untuk berkolaborasi dalam  memberikan pelatihan dan bimbingan teknis  kepada pelaku UMKM tentang cara menjual produk di marketplace .  Dalam dialog atau pertemuan  juga pemrintah turut menghadirkan pihak perbankan untuk berkolaborasi dalam hal pemodalan  dan transaksi digital.
Jadi pada tahap awal ini pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah melakukan upaya pertemuam dengan beberapa  pihak  atau stakeholders yang  mempunyai  peran  penting  dalam  proses  kolaborasi  pengembangan digitalisasi UMKM. Proses face to face juga menjadi faktor yang sangat penting dalam proses kolaborasi karena menjadi tahap awal yang harus dilakukan agar tercipta program-program yang dapat dilakukan secara bersama- sama.
2.Mambangun Kepercayaan
Dalam  sebuah  proses  kolaborasi  adanya  saling  kepercayaan  diantara  satakeholders  menjadi  faktor  yang sangat  penting.  Kepercayan  antara  pemerintah,  stakeholder  dan  masyarakat  didasarkan  pada  keyakinan  bahwa partisipan  meyakini  akan  tugas,  peran  dan  usaha  serta  informasi  dari  masingmasing  patisipan  dalam  rangka membangun proses kolaborasi demi tujuan bersama.
Dalam  rangka  membangun  keprcayaan  kepada  masyarakat  dan  stakeholder  lainnya,  dalam  hal  ini pemerintah  melalui  Dinas  KUMKM  telah  mendirikan    Pusat  Layanan  Usaha  Terpadu  (PLUT)  beserta  para konsultan yang bertugas memberikan pembinaan dan edukasi melalui pendekatan-pendakatan langsung kepada para pelaku UMKM. Selain itu PLUT juga mendirikan galeri sebagai tempat atau wadah untuk membantu para pelaku  UMKM  dalam  mamasrkan  produk  baik  secara online maupun offline .  Kedua,  kepercayaan  yang dibangun  oleh  para  pelaku  UMKM  ditunjukan  dengan  sikap  antusiasme  dalam  mengikuti  setiap  pelatihan- pelatihan  terkait  digitalisasi  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas  KUMKM  melalui  PLUT  yang  berkolaborasi dengan marketplace  s eperti  Buka  Lapak  dan  Tokopedia.  Selain  itu  kepercayaa  para  pelaku  UMKM  juga ditunjukan dengan  kesedian para pelaku UMKM   menjual produk di galeri PLUT yang sudah disediakan oleh pemerintah.  Ketiga,  kepercayaan  yang  dibangun  oleh  pihak  bank  yaitu  dengan  memberikan  seponsor    kepada para pelaku UMKM dalam program transasksi digital melalui Qris. Kelima, sikap saling percaya juga dilakukan dengan  adanya  perjanjian  kerja  sama  atau  MoU  antara  pemerintah   dan marketpale  serta  perjanjian kerjasama antara PLUT dengan masyarakat para pelaku UMKM.
Jadi pada proses kolaborasi ini masing-masing pihak sudah memberikan keprcayaan satu sama lain. yang mana  kepercayaan  ini  menjadi  modal  besar  dalam  membengun  sebuah  kolaborasi  yang  akan  menghasilkan keuntungan dari masing-masing pihak. Kepercayaan adalah harapan yang sesuai dalam sebuah lingkungan yang penuh  ketidakpastian  merupakan  penilaian  hubungan  seseorang  dengan  orang  lain  yang  akan  bertransaksi (Pavlou,  2002  dalam  Priansa,  2017:116).  Maka  faktor  kepecayaan  ini  menjadi  satu  fase  yang  penting  dalam proses kolaborasi untuk membentuk komitmen dalam menjalankan sebuah proses kolaborasi.

## 3.Komitmen Terhadap Proses
Komitmen terhadap proses adanya  tanggungjawab itikad baik untuk saling menguntungkan dengan cara terbaik  dalam  mancapai  kebijakan  dan  tujuan  bersama.  Komitmen  yang  dilakukan  pihak  pemerintah  dan staakeholder  terkait  pengembangan  digitalisasi  UMKM  di  Bangka  Belitung  yaitu  pertama,  komitmen  yang ditunjukan  pihak  pemerintah  kepada  para  pelaku  UMKM  dan  stakeholder  lainya  yakni  dengan  memberikan pelatihan-pelatihan  dan  bimbingan  teknis  digital  marketing  secara  intens  kepada  para  pelaku  UMKM.  Hal tersebut  sebagai  wujud  pemerintah  memilki  tanggungjawab  dan  komitmen  dalam  mejalankan  progaram digitalisasi UMKM. Karena Pemerintah dalam hal ini tentu memiliki target agar seluruh para pelaku UMKM di Bangka Belitung beralih ke pasar digital atau go digital. Berdasarkan data dari Dinas KUMKM Bangka Belitung saat ini sudah lebih dari 500 pelaku UMKM sudah terdaftar di marketplace dan media sosial seperti facebook, instagram dan whatsApp.
Selain  itu  pemerintah  dalam hal  ini  melalui  PLUT  terus  berkomitmen untuk  melakukan  pendampingan kepada  para  Pelaku  UMKM  secara  berkelanjutan  tidak  hanya  saaat  melakukan  pelatihan  saja.  Namun Pendampingan terus dilakukan minimal 20 kali pendampingan dalam satu tahun pada setiap pelaku UMKM dan dilaporkan perkembanganya setiap akhir tahun kepada Dinas KUMKM Provinsi Bangka Belitung.  Seperti yang dijelaskan oleh bapak Abdul selaku konsultan bidang pemasaran PLUT Babel. Beliau menjelaskan bahwa;
“Sebagai bentuk komitmen kami dalam mendorong digitaliasasi UMKM, saya selaku konsultan bidang pemasaran  dan  rekan  saya  konsultan  bidang  IT  berkomitmen  minimal  1  bulan  sekali  melaksanakan pelatihan  pemasaran online .  kemudian  setelah  itu  para  pserta  pelaku  UMKM  yang  sudah  mengikuti pelatihan  tersebut  akan  diikutsertakan  kembali  dalam  bimbingan  teknis  digital    marketing  yang dilaksanakan  minmal  2  kali  dalam  1  tahun.  Namun  untuk  digitalisasi  UMKM  itu  selalu  edukasi  setiap hari setiap kita kelapangan”
Dalam  hal  ini  berarti  pemerintah  melalui  PLUT  telah  menunjukan  komitmennya  dalam  proses  kolaborasi mendorong para pelaku UMKM Go Digital. Komitmen yang diberikan pemerintah tidak hanya sebatas pelatihan saja namun terus berkelanjuan didampingi oleh para konsultan sampai para pelaku UMKM benar-benar terjun dan  menggunkan  pasar digital.

## Gambar 1. Bimbingan Teknis Digitalisasi UMKM oleh PLUT Babel
Sumber : Dokumentasi PLUT Babel
Namun  dalam  proses  kolaborasi  ini  komitmen  yang  ditunjukan  oleh  para  pelaku  UMKM  masih  kurang, karena  masih  ada  pelaku  UMKM  yang  belum  berkomitemen  untuk  menerapkan  dan  beralih  ke  digitalisasi meskipun  sebelumnya  sudah  mendapatkan  pelatihan  dan  bimbingan  teknis.  Keterbatasan  kemampuan  dalam menggunakan internet membuat sebagian masyarakat sulit untuk beralih ke digitalisasi. Hal ini terutama banyak terjadi  kepada  para  pelaku  UMKM  yang  usianya  sudah  tua.  Karena  jika  dilihat  dari  usia  pelaku  UMKM  di Bangka  Belitung  terbagi  menjadi  dua  kelompok  yakni  kelompok  pengusaha  muda  dan  kelompok  pengusaha yang  usianya  sudah  tua.  Pada  kelompok  pengusaha  yang  muda  lebih  senang  menjalankan  usahanya  melalui digital  marketing  atau marketplace .    Namun  berbeda  halnya  dengan  para  pelaku  UMKM  yang  usianya  sudah tua, mereka lebih senang berjualan langsung atau offline misalnya   dalam kegiatan pameran atau  bazar.  Selain dilihat  berdasarkan  usia,    kelompok  UMKM  di  Bangka  Belitung  juga  dapat  dilihat  dari  jenis  produk  yang dihasilkan  yaitu  kelompok  produk  basah  dan  kelompok  produk  kering.  Mayoritas  para  pelaku  UMKM  di Bangka Belitung menghasilkan produk olahan basah atau makanan basah. Yang mana produk olahan basah ini mempunyai kelemahan yaitu tidak dapat dijual di marketplace karena keterbatasan jarak dan waktu pengiriman. Oleh  karena  itu  para  pelaku  UMKM  yang  menghasilkan  produk  basah  hanya  bisa  memasarkan  produknya melalui kegiatan bazar , pameran serta media sosial seperti whatsapp, facebook dan instagram. Jadi jangkauan pasar  dan  pemasaranya    tidak  luas  hanya  jarak-jarak  tertentu  saja.    Seperti  yang  dungkapkan  oleh  salah  satu pelaku UMKM Bapak Anton selaku pemilik usaha seblak kedai awi bahwa”
” Produk usaha saya ini berupa olahan basah yaitu  aneka sebalak dan minuman. Selama ini pemasaran yang saya gunakan ofline dan online. namun onlinenya hanya sebatas media sosial saja seperti facebook, sataus whatsapp dan instagram. Karena kalau saya jual di  shopee atau yang lain produk saya tidak bisa dikirim karena  makanan basah”
Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa para pelaku UMKM olahan basah tentu memiliki keterbatasan dalam hal pemasaran.  Produk  olahan  basah  dapat  dijual  secara  online  namun    hanya  jangkauannya  tidak  luas  karena produk  tidak  dapat  dikirim  dengan  waktu  yang  lama.    Sedangkan  produk  olahan  kering  dan  kerajinan  tangan dapat dijual diberbagai marketplace , sehingga jangkauan pasarnya tentu  sangat luas.

## 4.Saling Memahami
Dalam  proses  kolaborasi ,  stakeholder yang  terlibat  harus  saling  memahami  tentang    mengenai  apa  yang dapat mereka (stakeholder) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling mamahami antar satakeholder juga dapat  diwujudkan  dengan  adanya    misi-visi  dan  tujuan  bersama.  Dalam  hal  ini  sikap  saling  memahami  pada proses  kolaborasi  antara  pemerintah  dan  stakeholder  lainya  dilakukan  melalui  adanya  kesepahaman  visi  dan tujuan bersama dalam menyerukan UMKM go digital. Misalnya saling adanya kesepahaman antara pihak PLUT dengan  komunitas startup yang  memilki  visi  dan  misi  bersama  yaitu  menyerukan  gerakan  UMKM  go  digital yang kemudian diwujudkan dengan kerjasama dalam pembinaan kepada UMKM secara bersama-sama. Selain itu  juga  adanya  penyatu hatian  antara  pihak  Bank dengan pemerintah, marketplace dan pelaku  UMKM  dalam hal  transaksi  pembayaran  yang  go  digital  seperti  pembayaran  atau  trasaksi  melalui  Qris.  Untuk  mewudkan program  tersebut  tentu  harus  adanya  satu  visi  misi  bersama.    Tanpa  adanya  kesepahaman  visi  dan  misi  tentu akan berjalan sendiri-sendiri dan akan sulit untuk  mewujudkan tujuan bersama.
Namun kelemahan pada tahap proses saling memahmai  ini adalah belum adanya visi dan misi bersama secara tertulis  sebagai  penguat  dalam  memahami  tujuan  bersama  antara  pemerintah,  stakeholder,  swasta  dan masyarakat. Dengan adanya visi dan misi secara tertulis maka akan semakin mudah dalam menentukan arah dan capaian dalam keberhasilan kolaborasi yang dilakukan.

## 5.Hasil Sementara
Buah hasil dari proses kolaborasi dapat terwujud dalam bentuk output atau program yang nyata. Hal ini merupakan  hasil  proses  yang  kritis  dan  esensial  dalam  mengembangkan  momentum  yang  dapat  membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. Hasil sementara ini ini akan muncul apabila tujuan memungkinkan adanya keuntungan yang didaptkan dari kolaborasi yang ma relative konkrit.
Sebagai output atau    hasil  dari  kolaborasi  yang  dilakukan  antara  pihak  pemerintah,  swasta  dan masayarkat  pelaku  UMKM  menghasilkan  program-program  yang  berhasil  dijalankan.  Program-program  yang sudah  dilakukan  dalam  kolaborasi    seperti  program coaching  clinic atau  pendampingan  yang  dilakukan  oleh para  konsultan  PLUT  stiap  hari  langsung  kelapangan.  Kemudian  program coaching  clinic tentang  pelaporan keuangan.  Selain  itu  juga  program  bimbingan  teknis  digital  marketing  dan  program  pendampingan  pelatihan pemanfaatan  platform  digital  sebagai  media  promosi  dalam  pengembangan  digitalisasi  UMKM.  Seperti  yang disampaikan  oleh  Bapak  Abdul  selaku  konsultan  bidang  pemasaran  PLUT  Babel  dalam  wawancara.  Belaiu menjelaskan bahwa;
“Program  kolaborasi  yang  sudah  dijalankan  sejauh  ini  yang  konsisten  dilakukan  adalah  coaching clinik pendampingan kepada pelaku UMKM langsung kelapangan oleh semua konsultan dan itu wajib hukumnya.  Kemudian  selain  itu  program  bimbingan  teknis  digital  marketing.  Kemudian  program pendampingan  pelatihan  pemanfaat  platform  digital.  Coaching  clinic  tentang  pelaporan  keuangan, perizinan  dll.  Namun  yang  menjadi  agenda  atau  program  rutin  adalah  pendampingan  langsung kelapangan itu dilaksanakan setiap hari oleh para konsulatan. Untuk kolaborasi biasanya kita lakukan dengan  marketplace  nasional    maupun  lokal  seperti  walan,  tokopedia  dan  buka  lapak,  serta  pihak perbankan”
Berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwa  terdapat  beberapa  program  yang  sudah  dilaksanakan,  dalam kolaborasi digitalisasi diantaranya  program pendampingan digitalisasi pemasaran langsung kelapangan seperti pada dokumentasi berikut ini;
Gambar 2. Pendampingan Para Konsultan PLUT Bidang Pemasaran ke Pelaku UMKM di Lapangan

## Sumber : Dokumentasi PLUT Babel
Program  pendampingan  digitalisasi  kepada  para  pelaku  UMKM  ini  merupakan  salah  satu  program  yang dilaksanakan  setiap  hari  oleh  para  konsultan  PLUT  dalam  mempercepat  pengembangan  digitalisasi  UMKM. Dalam program ini para konsultan terjun langsung kelapangan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemasaran pelaku UMKM. Selain itu melihat sejauh mana progres para pelaku UMKM dalam menerapkan  ilmu-ilmu  yang  diperoleh  selama  mengikuti  pelatihan  dan  bimbingan  teknis.  Namun  dalam pelaksanaannya  tidak  luput  dari  kendala  yang  dihadapi.  Kemampuan  dan  keterampilan  masyarakat  terhadap penggunaan  teknologi  digital sangat  rendah  terlebih para  pelaku  UMKM  yang  sudah  tua,  minat mereka  untuk menggunakan platform digital sangat minim meskipun pelatihan dilakukan secara terus-menerus.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prose  Collaborative  Governance  dalam  pekembangan  digitalisasi  UMKM  pada  era  revolusi  indutri  4.0  di Bangka Belitung secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan kolaborasi yang sudah dijalankan oleh pihak pemerintah beserta stakeholder lainya. Tahapan yang dilakukan yaitu tahapan face  to  face ,  membangun  kepercayaan,  komitmen,  saling  mamahami  dan  hasil  sementara.  Namun  dari  kelima tahapan tersebut masih terdapat tahapan yang belum maksimal yaitu pada tahapan komitmen dan tahapan saling memahami.  Pada  tahap  komitmen,  masyarakat  para  pelaku  UMKM  belum  sepenuhnya  berkomitmen  untuk beralih  ke  digital  atau marketplace .  Sedangkan  pada  tahap  saling  memahami  belum  adanya  visi  dan  misi bersama  secara  tertulis  antara  pemerintah  dan  stakeholder  lainya.  Kemudian  yang  menjadi  kelemahan  juga bahwa  dalam  proses  kolaborasi  digitalisasi  UMKM  hanya  ada  satu  satakeholder  yang  betul-betul  aktif  dan mejadi  leading  sektor  yaitu  PLUT  yang  berada  dibawah  naungan  Dinas  KUMKM  Provinsi  Bangka  Belitung. Kemudian  PLUT  juga  hanya  ada  di  Pusat  Ibu  Kota  Provinsi  dan  Kabupaten  Belitung,  sedangkan  di  Ibu  kota/ kabupaten yang lainya belum didirikan PLUT sehingga percepatan digitalisasi UMKM sedikit terhambat karena keterbatasan  jarak  para  pelaku  UMKM  yang  ada  di  kabupaten  untuk  mengakses  PLUT  yang  ada  di  Pusat Provinsi Bangka Belitung.

## REFERENSI
Ansel,  C.  dan  Gash,  A,  2007.  Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice,.  University  of  California, Berkeley:Oxford Unversity Press.
Aufar, Arizali. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan InformasiAkuntansi Pada UMKM (Survei Pada Perusahaan Rekanan PT. PLN(Persero) di Kota Bandung)
Brennen, J. S., & Kreiss, D. 2016. “Digitization” and “digitalization” are two conceptual terms that are closely associated and often used
Dini
N, 2021. Keuntungan yang Didapatkan dari UMKM Go Digital. Dalam https://majoo.id/blog/detail/keuntungan-yang-didapatkan-dari-umkm-go-digital
Feriawan  Hidayat,  2020.  Digitalisasi  UMKM  Butuh  Kolaborasi  Pemerintah  dan  Swasta.  Dalam https://www.beritasatu.com/ekonomi/701971/digitalisasi-umkm-butuh-kolaborasi-pemerintah-dan- swasta
Faidati N,  dan Muthmainah N. 2019. Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri. Konferensi nasional ilmu administrasi bandung.
Hang, Hyun Joo. 2009. Collaborative Governance In Welfare Service Delivery : Focusing On Local Welfare in Korea.
Junaidi.  2015.  Collaborative  Governance  dalam  Upaya  Menyelesaikan  Krisis  Listrik    di  Kota  Tanjungpinang. Naskah Publikasi Fisip Umrah.
L  Winarni,    Afni,  Wirawan,  2021.  Collaborative  Governance  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Disabilitas  di Desa  Maron  Kecamatan  Garung  Kabupaten  Wonosobo.  Jurnal  Litbang  Provinsi  Jawa  Tengah.  Vol.  19, No. 2, Desember 2021, hal. 137 – 143
Maria  Elena,  2021.  Kolaborasi  dalam  Mendukung  Digitalisasi  UMKM  Perlu  Terus  Didorong.  Dalam https://ekonomi.bisnis.com/read/20210924/9/1446172/kolaborasi-dalam-mendukung-digitalisasi-umkm- perlu-terus-didorong
Sudarmo. 2009. Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatanhambatan bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance. Jurnal Spirit Publik. Volume 5; 2.
Tambunan M Rudi, 2013, Pedoman penyusunan Standard operating prosedur, Edisi. 2013, Penerbit Maiesta .