## An Analysis of the Implementation of Pre-Marital Education in Ponorogo Regency in 2020

## Analisis Pelaksanaan Pendidikan Pranikah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020
Neneng Uswatun Khasanah* Universitas Darussalam Gontor Email: ummafadh@gmail.com

## Andini Rachmawati*
Universitas Darussalam Gontor Email: andini@unida.gontor.ac.id
Ria Rahmawati* Universitas Darussalam Gontor Email: riarahma87@gmail.com

## Abstract
One of  the important roles of  harmonious marriage and family is to educate future generations. In this case, education is needed so that these goals can be achieved properly. To realize an ideal education, support from government institutions is needed. For this reason, the government with various considerations has issued the regulations related to the non-formal education that is called by pre-marriage courses. This regulation can be used as a guide in organizing pre-marriage courses. The purpose of  this research is to find out how the implementation and evaluation of  pre-marriage courses education in Ponorogo Regency year 2020. This research is field research, the method is descriptive with a qualitative approach. The purpose of  this research is to find out how the implementation and evaluation of  premarital education in Ponorogo Regency in 2020. This type of  research is field research, the method is descriptive with a qualitative approach. The results of  the research show that the Ministry of  Religion of  Ponogoro Regency in collaboration with the Office
Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v17i1.6476
*Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63471.
of  Religious Affairs has been consistent in carrying out pre-marriage courses even though they have been faced with various obstacles starting from 2008 until now. In addition, the existence of  pre-marital courses proves the government’s contribution to reducing the divorce rate at a young age.
Keywords :   Pre-Marriage Education, Implementation, Evaluation, Ponorogo Regency, Year 2020.

## Abstrak
Salah satu peran penting pernikahan dan rumah tangga yang harmonis adalah untuk mendidik generasi masa depan. Dalam hal ini pendidikan sangat dibutuhkan agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik. Untuk mewujudkan pendidikan yang ideal dibutuhkan pula kebijakan-kebijakan yang mendukung dari lembaga pemerintahan. Untuk itu, pemerintah dengan berbagai macam pertimbangan telah mengeluarkan aturan terkait pendidikan non-formal yang dibungkus dalam bentuk kursus pranikah. Peraturan ini dapat dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kursus pranikah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan evaluasi dari pendidikan pranikah di Kabupaten Ponorogo tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ), metodenya deskripstif  dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Kemenag Kabupaten Ponogoro bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama telah konsisten dalam melaksanakan kursus pranikah walau dihadapkan berbagai macam kendala terhitung dari tahun 2008 hingga sekarang. Disamping itu, adanya kursus pranikah membuktikan wujud kontribusi pemerintah dalam membantu menekan angka perceraian di usia muda.
Kata Kunci :   Pendidikan Pranikah, Pelaksanaan, Evaluasi, Kabupaten Ponorogo, Tahun 2020.

## Pendahuluan
P ada dasarnya pendidikan mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia dan keluarganya. Dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Disamping itu, pendidikan sangat penting agar manusia tidak mengalami kesulitan dalam mengembangkan diri dan keluarganya. Oleh karena
itu kualitas keharmonisan dan kesejahteraan keluarga biasanya akan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan anggota keluarga. Dalam kehidupan keluarga, pendidikan pertama bersumber dari suami dan istri yang nantinya akan menjadi ayah dan ibu untuk anak-anaknya. Maka dari itu, untuk memiliki kualitas pendidikan yang baik dalam keluarga harus adanya bekal yang cukup sebelum membentuk keluarga itu sendiri, yang mana bermula dari pernikahan. Diantaranya adalah persiapan-persiapan secara mental, psikologis, sosial, bahkan ekonomi seyogyanya dimatangkan terlebih dahulu sebelum seseorang melangsungkan pernikahan. 1
Islam selaku agama telah mengatur tentang persiapan pernikahan. Dalam Islam pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang luhur dan sakral, dan mempunyai makna tersendiri yaitu ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan dengan dasar keikhlasan, tanggung jawab serta mengikuti ketentuan- ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Selain itu, dalam undang- undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1 dasar perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami- isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mîtsâqan ghalîzha n untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannnya merupakan ibadah. Dengan ini sangat penting bagi suami-istri saling membantu dalam hal melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat menjadikan kepribadiannya lebih baik lagi sehingga mencapai kesejahteraan baik spiritual maupun material.
Terlepas dari definisi perkawinan di atas, ada beberapa tujuan melaksanakan perkawinan. Salah satunya yaitu membangun keluarga yang sak înah mawaddah wa rah } mah dan menjadikannya sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. 2 Selain itu, keluarga yang terbentuk dari adanya perkawinan juga merupakan cikal bakal masyarakat dan menjadikan peran setiap pribadi dalam keharmonisan keluarga
1 Rus’an dan Hamzah, “Pendidikan Pranikah Berbasis Keluarga Pada Remaja Putri di Kecamatan Dampal Selatan”, Scolae: Journal of Pedagogy, Vol. 2, No.2, (Dampal Selatan: STKIP, 2019), 264.
2 Ahmad Attabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif
Hukum Islam”, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam ”, Vol. 5, No. 2, (Kudus:
IAIN Kudus, 2014), 311.
sangatlah penting. Sehingga semua berawal dari pahamnya setiap calon pengantin hakikat sebuah pernikahan. Yaitu adanya peralihan dari tanggung jawab pribadi ke tanggung jawab bersama. Perkawinan bisa menjadi sumber kerusakan bagi masyarakat manakala perkawinan itu melahirkan pribadi-pribadi yang tidak baik, yang tidak mendapatkan pendidikan serta perhatian sebagaimana mestinya. Namun keluarga juga bisa menjadi sumber perbaikan dan perubahan dalam masyarakat manakala perkawinan itu melahirkan pribadi-pribadi baik, yang memiliki bekal wawasan, keilmuan dan membawa misi perubahan dan perbaikan sosial. 3
Disisi lain, perceraian dalam masyarakat juga tidak dapat dihindari  yang  disebabkan  adanya  konflik  dalam  rumah  tangga. Khususnya di kabupaten Ponorogo, angka perceraian meningkat setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2018 angka perceraian di Ponorogo mencapai 2.067 kasus. 4 Jumlah tersebut bertambah pada tahun 2019 yang mencapai angka 2.952 kasus perceraian, dengan rincian 1.513 perkara cerai gugat dan 592 cerai talak. Adapun faktor penyebab perceraian bermacam-macam, di antaranya; kurang pahamnya kedua mempelai pengetahuan terkait dengan kehidupan berumah tangga yang berujung pada pertengkaran terus-menerus, cacat badan, KDRT, murtad, ekonomi dan banyak hal lainnya. 5 Dalam hal ini pendidikan pernikahan mempunyai peran penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Pendidikan pernikahan meliputi kursus pranikah, kursus calon pengantin dan pembinaan pasca nikah yang merupakan suatu program yang digagas sebagai upaya dalam mencegah tingginya angka perceraian. Adapun tujuan pendidikan nikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sak înah mawaddah wa rah } mah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. 6
3 Al-Faqi dan Sobri Mesri, Solusi dan Problematika Rumah Tangga Modern , (Surabaya: Pustaka Yasir, 2011), 15.
4 Kominfo, “Pemkab Ponorogo”, Bupati Tak Ingin PMI Terjerat Sengketa Hati , last modified March 1, 2019, accessed September 19, 2020, https://ponorogo.go.id/2019/03/01/ bupati-tak-ingin-pmi-terjerat-sengketa-hati/
5 Gayuh Satria Wicaksono, “Jatimnet.com”, Perceraian di Ponorogo Tinggi, Faktor- nya Ekonomi dan Selingkuh ”, last modified January 22, 2020, accessed September 19, 2020, https://jatimnet.com/perceraian-di-ponorogo-tinggi-faktor-nya-ekonomi-dan-selingkuh
6 Aina Sufya Fuadia, “Pendidikan Nikah Dalam Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Analisis di KUA dan BP4 Kec. Gondomanan, Yogyakarta”, Thesis ,
(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2016), 1.
Disamping itu, telah banyak penelitian yang membahas terkait pendidikan kursus pranikah, di antaranya seperti yang ditulis oleh Muhammad Rofiq terkait bagaimana sistem pendidikan pranikah di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan informannya peserta komunitas dan pemilik komunitas tersebut. Adapun hasil dari penelitiannya adalah pendidikan pranikah di Komunitas Rumah Jodoh ini mencakup banyak hal mengenai pengetahuan berumah tangga pada umumnya, termasuk persiapan sebelum menikah seperti konsep ta’âruf vs pacaran bahkan sampai dengan merancang proposal nikah. Namun ada juga beberapa faktor yang menjadi penghambat pendidikan pranikah ini, di antaranya masih banyak peserta yang hanya menempatkan pendidikan ini menjadi pendidikan sampingan dan ada juga yang belum bisa menyesuaikan kesibukan dengan jadwal kegiatan serta masih terbatasnya pemateri. 7 Tidak jauh berbeda, Aina Sufya juga telah meneliti bagaimana pendidikan nikah dalam pembentukan keharmonisan rumah tangga. Dimana dalam penelitiannya tertulis bahwa diadakannya program pendidikan nikah ini dikarenakan tingginya angka perceraian, banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga bahkan perlunya perlindungan anak hingga permasalahan kesetaraan hubungan suami-istri. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya tanggapan positif dan dukungan masyarakat Gondomanan terkait program ini walau masih ada beberapa kendala yang sedikit menghambat pelaksanaan diantaranya yaitu anggaran dana yang terbatas sampai dengan kurang optimalnya sosialisasi program secara menyeluruh. 8 Apabila dua penelitian sebelumnya lebih fokus kepada suatu daerah, Lutfi Kusuma menjelaskan bagaimana menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan kursus pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah yang mana terlaksananya kursus pranikah ini berlandaskan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.491/11 tahun 2009 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013. Di dalam penelitiannya, Lutfi juga mengkaji berbagai persoalan yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan kursus pranikah serta bagaimana pendidikan Islam ditawarkan menjadi jalan keluarnya. 9
7 Muhammad Rofiq, “Pendidikan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah: Studi di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga), Skripsi , (Salatiga:
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018).
8 Aina Sufya Fuadia, Pendidikan Nikah…”, 124.
9 Lutfi Kusuma Dewi, “Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan
Dengan berlandaskan penjelasan serta penelitian sebelumnya di atas, peneliti akan memaparkan bagaimana sistematika pelaksanaan pendidikan kursus pranikah khususnya di Kabupaten Ponorogo, dimana ada beberapa perbedaan prosedur pelaksanaan pendidikan pranikah baik dari segi sistematika pelaksanaan, aturan, materi hingga pemateri yang mana menyesuaikan dengan masyarakat setempat dilengkapi dengan evaluasi pelaksanaan kursus khususnya pada tahun 2020.

## Pengertian dan Prinsip Pernikahan
Ada  beberapa  pengertian  maupun  definisi  pernikahan  atau perkawinan yang telah dikemukakan oleh ulama peneliti maupun pemerintah, tetapi secara umum pengertian tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Nikah atau pernikahan dalam salah satu sumber dijelaskan berasal dari bahasa
Arab yang merupakan masdar dari kata kerja . Dalam arti lain diartikan juga dengan yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi pernikahan atau perkawinan. 10 Adapun penjelasan singkat dalam ilmu fikih nikah mempunyai makna berkumpul, melakukan akad ataupun perjanjian. 11 Selain itu arti pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 12 Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah menegaskan pengertian pernikahan dalam Islam yang mempunyai nilai ibadah, dengan artian yaitu perkawinan adalah akad yang sangat kuat ( mîtsâqan ghalîzhan ) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. 13 Disamping itu dijelaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun
Kursus Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah”, Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam , Vol. 2, No. 1, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2019).
10 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: Al-Hidayah, 1968), 1.
11 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat , (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 9.
12 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1, 1 (1974)
13 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya , (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011)
perzinaan. Sedangkan bagi yang berkeinginan untuk menikah, tetapi belum mempunyai persiapan atau bekal secara fisik ataupun nonfisik maka dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. 14 Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan mengandung ibadah kepada Allah.
Disamping beberapa pengertian pernikahan di atas, prinsip- prinsip pernikahan itu sendiri bersumber dari al-Qur’an yang kemudian dituangkan ke dalam garis-garis hukum melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengandung asas atau kaidah hokum sebagai berikut; 15 pertama, asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dimana suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Kedua, asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Ketiga, asas monogami terbuka. Artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja QS. al-Nisaa’ [3]: 3. Keempat, asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturuan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian. Kelima, asas mempersulit terjadinya perceraian. Keenam, asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri. Ketujuh, asas pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.
Terkait pencatatan perkawinan yang mana memengaruhi keabsahannya telah diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 (UUP) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat 2 mengungkapkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam pasal
14 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 25.
15 Ibid ., 26
5 dan 6. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, sehingga dapat dijabarkan kutipan keabsahan tersebut sebagai berikut: Pasal 2 KHI, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mîtsqâ n gal î zhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pasal 3 KHI “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sak înah , mawaddah wa rah } mah ”. Apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan istilah yang bersifat umum, maka terlihat Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah khusus yang tercantum di dalam al-Qur’an. Contohnya, mîtsqâ n gal î zhan , ibadah, sak înah , mawaddah wa rah } mah . Pasal 4 KHI “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Dengan itu, telah jelas bahwa pelaksanaan pendidikan kursus pranikah ini telah di dukung sepenuhnya oleh pemerintah.

## Pelaksanaan Pendidikan Kursus Pranikah di Kabupaten Ponorogo
Pernikahan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam  kehidupan  manusia  dan  termasuk  dalam  kebutuhan  fitri. Karena dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki maupun perempuan akan terjadi secara terhormat. Dengannya pula, pergaulan hidup berumah tangga dapat dibina dalam suasana damai dan tentram sehingga terciptanya rasa kasih sayang antara suami, istri dan anak. 16
Islam yang merupakan sumber hukum bagi Muslim telah mengatur hal-hal terkait pernikahan dengan sangat terperinci. Hak dan kewajiban suami-istri diatur dengan sangat rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban orang tua dan anak-anaknya. Bahkan apabila terjadi perselisihan telah diatur pula bagaimana cara mengatasinya.
Hukum pernikahan memuat ketentuan tentang hal ihwal pernikahan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, bagaimana menyelenggarakan akad pernikahan, bagaimana memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad pernikahan sebagai akibat yuridis dari adanya akad tersebut, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan antara suami-istri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya pernikahan, baik yang menyangkut hubungan
16 Ahmad Azhar Basir, Hukum Pernikahan Islam , (Yogyakarta: UII Press, 2004), 31
hukum antara bekas suami dan isteri, anak-anak dan harta mereka. Oleh karena itu, maka setiap orang yang ingin melangsungkan akad nikah hendaklah mengetahui benar-benar maksud, tujuan, hak dan kewajiban dalam ikatan pernikahan. Karena dengan adanya pemahaman hal-hal tersebut membantu terwujudnya suatu rumah tangga yang sakinah. Namun dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena banyak permasalahan yang timbul mengganggu rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Dari itu, diperlukan langkah- langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Salah satu hal yang mungkin terjadi dan harus dihindari yaitu perceraian. Walau pada dasarnya perceraian itu halal namun Allah membencinya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Wanita mana saja yang meminta cerai pada suaminya tanpa sebab, maka haram baginya bau surga”. 17
Dengan dilandaskan hal ini Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 yang saat ini telah diperbaharui melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Pranikah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui pendidikan kursus calon pengantin (suscatin).
Dengan keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah menjadikan gerak langkah suscatin lebih jelas dan terarah. Dimana peraturan ini mencakup segala hal terkait Penyelenggaraan Kursus Pranikah, di antaranya: 18
17 Divorce (Kitab Al-Talaq). (n.d.). Book 13, Hadith 52. Retrieved September 12, 2020, from https://sunnah.com/abudawud/13/52
18 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542, 2013, accessed September 12, 2020, https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/ esdz1425873744.pdf
NO PASAL DAN BAB PERIHAL 1 Pasal 1 Ketentuan Umum Bab II Pasal 2 Maksud dan Tujuan Bab III Pasal 3 Penyelenggaraan Kursus 2 Bab III Pasal 4 Sarana Bab III Pasal 5 Pembiayaan Bab III Pasal 6 Sertifikasi (Penyelenggara Kursus) 3 Bab IV Pasal 7 Peserta Kursus 4 Bab V Pasal 8 Materi dan Narasumber 5 Bab VI Pasal 9 Penutup
Disamping itu, peraturan ini juga memuat beberapa hal lain terkait Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Pranikah yang mencakup; 19 latar belakang, dasar hukum, tujuan umum dan khusus, pengertian umum terkait a. kursus pranikah b. keluarga sakinah c. akreditasi kursus pranikah d. pedoman penyelenggaraan kursus pranikah.
Adapun pedoman penyelenggaraan kursus pranikah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam d.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pranikah. Adapun penyelenggaraan kursus pranikah dapat oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/ lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh pemerintah.
Untuk menjamin berjalannya kursus ini dengan baik, di dalam peraturan yang tersebut di atas pemerintah juga mewajibkan akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah. Hal ini dijelaskan pada Bab IV Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah. Untuk komponen penting yang masuk dalam penilaian akreditasi mencakup tujuh komponen, yaitu: 20 kurikulum dan proses belajar mengajar, administrasi dan manajemen, organisasi dan kelembagaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, serta peserta didik.
19 Ibid 20 Ibid.
Tidak lepas dari komponen akreditasi, dalam hal ini pemerintah juga telah menyertakan komponen penting terkait penyelenggaraan kursus pranikah, yang mana mencakup hal-hal di bawah ini, seperti:
Pertama, sarana pembelajaran. Untuk sarana penyelenggara kursus pranikah meliputi sarana belajar mengajar seperti silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementrian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pranikah. Kedua, materi dan metode pembelajaran. Materi kursus pranikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan. Ketiga, narasumber/pengajar. Untuk narasumber, terdiri dari; konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, profesional dibidangnya. Keempat, pembiayaan kursus pranikah sesuai dengan pasal 5 bersumber dari dana APBN dan APBD. Kelima, sertifikasi berupa sertifikat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pranikah. Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pranikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3). Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pranikah.
Calon pengantin yang telah mengikuti pendidikan kursus pranikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.
Sertifikat yang dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan
pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
Untuk Kabupaten Ponorogo sendiri, menindaklanjuti Surat Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ. II/542 Tahun 2013, melalui Seksi Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kabupaten Ponorogo telah ikut serta melaksanakan pendidikan kursus pranikah terhitung dari tahun 2016. Adapun awal mula dilaksanakannya kursus ini yaitu melalui kerjasama antara Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, khususnya dalam mengkoordinir peserta yang akan mengikuti kursus. Terkait pengkoordiniran peserta, setiap Kantor Urusan Agama akan mendata calon pengantin yang akan menikah dalam waktu dekat, kemudian menyerahkan data calon pengantin tersebut ke Bimas Kemenag Kabupaten Ponorogo. Sedangkan untuk jumlah setiap peserta dari masing-masing Kantor Urusan Agama tidak terbatas jumlahnya selama masih ada kuota ikut serta yaitu 25 calon pengantin. 21
Pada awal diselenggarakannya kursus pranikah tahun 2016, hanya ada 5 angkatan yang mengikuti kursus. Jumlah ini meningkat pada tahun 2018 yaitu 28 angkatan dan terus mengalami peningkatan di tahun selanjutnya yaitu 32 angkatan pada tahun 2019. Namun, dikarenakan beberapa hal, yang salah satunya yaitu musibah pandemi Covid-19 dan terbatasnya anggaran dari pemerintah, kuota peserta tahun 2020 mengalami penurunan yaitu menjadi 17 angkatan. 22 No Tahun Pelaksanaan Jumlah Angkatan Jumlah Peserta Keseluruhan 1 2016 5 125 2 2017 26 650 3 2018 28 700 4 2019 32 800 5 2020 17 425 Total Keseluruhan 2700 Peserta
Terkait waktu dan tempat pelaksanaan, Kemenag membaginya menjadi 3 wilayah, yaitu di Kantor Kemenag untuk Kecamatan Ponorogo
21 Wawancara Bersama Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kab. Ponorogo, Bapak Hayat Prihono Wiyadi, di Ponorogo, 6 September 2020.
22 Ibid .
dan sekitarnya pada pelaksanaan kursus angkatan 1 sampai 5, untuk wilayah Barat bertempat di Kantor Balai Desa Sukorejo yang dilanjutkan untuk angkatan 6 sampai 12 dan untuk wilayah Selatan bertempat di Kantor Balai Desa Slahung untuk angkatan 13 sampai dengan 17.
Kemenag Kabupaten Ponorogo mempunyai 6 orang narasumber yang  telah  bersertifikasi  sebagai  pamateri  kursus  pranikah,  yang salah satunya adalah kepala seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Ponorogo sendiri, Hayat Prihono Wiyadi. Adapun materi yang akan disampaikan kepada peserta kursus sangat beragam dan dibagi menjadi dua hari pertemuan, di antaranya mencakup: 23 No Hari/Tanggal Waktu Materi 1 Selasa (Pertemuan Pertama) 2 Jam Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan 1 Jam PreTest Perkenalan 1 Jam Mempersiapkan Keluarga Sakinah 3 Jam Membangun Hubungan Dalam Keluarga 2 Rabu (Pertemuan Kedua) 2 Jam Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga 2 Jam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Berkuali- tas
2 Jam Mempersiapkan Generasi
2 Jam Refleksi, Evaluasi, Post Test
Agar kursus tidak terlihat monoton pada teori saja, Kemenag Ponorogo sebagai pelaksana juga mengadakan praktek langsung untuk beberapa materi pilihan. Materi-materi tersebut juga disusun khusus agar dapat memberikan pandangan umum kepada seluruh peserta terkait kehidupan berumah tangga, baik dari segi konsep perkawinan, hak dan kewajiban, perjanjian perkawinan, batasan usia nikah, pembatasan poligami. Tidak hanya terbatas dalam hal ikatan perkawinan, di dalam kursus ini para calon pengantin juga akan mendapatkan materi terkait fungsi reproduksi, fungsi kasih sayang dan afeksi, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan, tata cara merawat cinta kasih dalam keluarga serta manajemen konflik dalam keluarga. Dengan ini terlihat jelas tujuan diadakannya kursus ini yaitu selain mewujudkan keluarga sak î nah, mawaddah wa rah } mah juga untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.
Selain itu, untuk mengikuti pendidikan kursus pranikah calon pengantin tidak perlu membayar karena seluruh biaya dan fasilitas kursus telah dibiayai oleh pemerintah. Adapun dana tersebut berasal dari dana APBN dan APBD seperti yang telah disebutkan di dalam Bab V Penyelenggaraan Kursus Pranikah perihal pembiayaan. 24
Berikut ada beberapa kesan dari peserta terkait pelaksanaan kursus pranikah yang diadakan oleh Kemenag Kabupaten Ponorogo dan bekerjasama dengan KUA setempat;
Anita, 25 mengatakan dari segi efisiensi waktu termasuk cukup, namun berharap dapat dipersingkat. Begitu juga dengan Yayan 26 berpendapat bahwa waktu pelaksanaan mungkin bisa dipertimbangkan bagi wirausaha karena apabila dilaksanakan 2 hari maka ada dari peserta yang tidak mendapat pemasukan sama sekali ( online transportation ). Sedangkan terkait materi, hampir seluruh peserta sangat antusias walaupun ada beberapa yang merasa penyampaiannya tergolong membosankan. Seperti yang dikemukakan oleh Soviani 27 bahwa “materi sangat penting, namun tidak dapat dipungkiri penyampaian pemateri ada yang menarik dan ada yang monoton”. Peserta berharap adanya tindak lanjut kursus pranikah yaitu dengan diadakannya kursus pasca pernikahan dengan melihat banyaknya juga perceraian di usia muda pernikahan. 28

## Kendala dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Kursus Pranikah di Kemenag dan KUA Kabupaten Ponorogo
Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, adanya kendala tidak dapat dihindari. Begitu juga dengan pelaksanaan pendidikan kursus pranikah di Kemenag dan KUA Kabupaten Ponorogo. Terhitung pada tahun 2020, merupakan tahun ke 5 pelaksanaan kursus ini. Beragam kendala telah dihadapi dan juga dievaluasi untuk persiapan
24 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542, 2013, accessed September 12, 2020, https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/ esdz1425873744.pdf
25 Wawancara bersama peserta kursus pranikah, Anita Sulistio Utami dari Brotonegaran, 8 September 2020.
26 Wawancara bersama peserta kursus pranikah, Yayan Dwi Riyanto dari Keniten, 8 September 2020.
27 Wawancara bersama peserta kursus pranikah, Soviani Ayu Ulfianah dari Tegalombo, 9 September 2020.
28 Wawancara bersama peserta kursus pranikah, Umi Rohmatin dari Badegan, 9 September 2020.
pelaksanaan kursus di tahun-tahun selanjutnya. Adapun kendala yang juga sudah masuk ke dalam tahap evaluasi yang dihadapi oleh seksi bimas Islam kabupaten ponorogo khususnya dalam hal pelaksanaan kursus pranikah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut: 29
Pertama, beberapa peserta yang telah mendaftar untuk ikut dalam kursus pranikah tidak hadir saat kursus, dengan salah satu alasan transportasi menuju tempat kursus terbatas. Terhadap problem ini kemenag mengambil inisiatif membagi tempat pelaksanaan di beberapa titik di Kabupaten Ponorogo seperti di balai desa kecamatan terdekat, seperti Sukorejo dan Slahung. Kedua , terbatasnya anggaran pelaksanaan kursus pranikah yang mengakibatkan banyak peserta akhirnya menikah tanpa mengikuti kursus terlebih dahulu mengingat waktu pelaksanaan kursus yang tidak setiap hari namun dibagi per minggu bahkan per bulan. Ketiga, terdapat beberapa calon pengantin yang tidak dapat menyesuaikan waktu kursus dengan waktu hari kerja aktif mereka. Khususnya bagi calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di saat kuota peserta kursus telah penuh. Keempat, pada tahun 2020, dengan adanya musibah pandemic Covid-19 maka pelaksanaan kursus pranikah juga tertunda. Penyebab utama dikarenakan anggaran yang belum cair dari pemerintah dan tidak diperbolehkannya mengadakan acara dengan jumlah peserta yang banyak agar terhindar dari penyebaran virus tersebut. Dengan ini, kurang lebih 400 pasang pengantin di Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan pernikahan tanpa mengikuti kursus pranikah terlebih dahulu.
Adapun beberapa evaluasi pelaksanaan kursus pranikah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020, adalah sebagai berikut; pertama, masih kurangnya kesadaran masyarakat Ponorogo terhadap pendidikan pranikah dengan masih ditemukannya beberapa peserta yang meninggalkan tempat kursus saat waktu istirahat pertama dan tidak kembali lagi ke tempat kursus. Kedua, beberapa narasumber masih menyampaikan materi secara monoton sehingga terlihat banyak peserta yang merasa bosan dan mengantuk. Ketiga, kurang memadainya layar monitor sehingga beberapa peserta merasa kurang jelas saat narasumber menyampaikan materi berupa gambar di monitor. Kelima, belum adanya SOP ataupun panduan resmi terkait kursus pranikah yang diadakan di Kabupaten Ponorogo sehingga
29 Wawancara bersama Narasumber dan Ketua Pokjaluh Kabupaten Ponorogo, Ifrotul Hidayah, 27 September 2020.
pelaksanaan kursus ini masih terlihat formalitas pelaksanaan program kerja tahunan saja.

## Penutup
Pendidikan sangat penting dalam setiap unsur kehidupan manusia. Dimana pendidikan yang dimaksud tidak hanya pendidikan formal yang di dapat di dalam kelas, melainkan banyak jenis pendidikan lainnya. Salah satunya yaitu pendidikan kursus pranikah yang dibutuhkan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Pendidikan kursus pranikah merupakan program pendidikan non formal pemerintah bekerjasama dengan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam sebagai upaya meningkatkan pembentukan kualitas pernikahan dan keluarga yang sak înah mawaddah wa rah } mah. Di samping itu juga sebagai salah satu upaya menekan tingginya angka perceraian.
Pelaksanaan kursus pranikah telah diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam. Peraturan ini sudah direvisi dari tahun ke tahun menyesuaikan keadaan dan kondisi masyarakat setempat. Terhitung dari tahun 2009, 2011 hingga peraturan terbaru keluar pada tahun 2013. Untuk Kabupaten Ponorogo sendiri, dengan merujuk kepada peraturan yang berlaku dan menyesuaikan dengan psikologi masyarakat Ponorogo, kemenag bekerjasama dengan kantor urusan agama seluruh kecamatan untuk mengadakan kursus ini. Untuk fasilitas narasumber, materi dan tempat serta perlengkapan lainnya juga sudah disiapkan oleh pemerintah setempat.
Setelah melakukan wawancara, diskusi dan observasi dengan pihak terkait, peneliti menemukan bahwa selain pendidikan kursus pranikah dibutuhkan pula sosialisasi konsultan paska nikah yang ada di KUA maupun kemenag, mengingat yang banyak berkontribusi dalam tingginya angka perceraian adalah dari pasangan yang telah menjalani 4 hingga 5 tahun usia pernikahan. Kemenag khususnya, peneliti menyarankan agar membuat standar operasional pelaksanaan (SOP) khusus Kabupaten Ponorogo, melihat psikologi dan permasalahan kekeluargaan masyarakat di setiap daerah berbeda-beda.[]

## Daftar Pustaka
Al-Faqi, Sobri Mesri. Solusi  Problematika  Rumah  Tangga  Modern, (Surabaya: Pustaka Yaasir, 2011) Ali, Zainuddin. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
Atabik, A., & Mudhiiah, K. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, dalam Yudisia, (Vol. 5, Issue 2, 2014). Basir, Ahmad Azhar. Hukum Pernikahan Islam, (Yogyakarta: UII Press,
2004)
Barokah, Imam. Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamtan Ponorogo, wawancara di Ponorogo 30 Agustus 2020 Dewi, L. K. “Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah”, dalam TA’DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam , 2 (1), 2019. https://doi.org/10.30659/jpai.2.1.33-50 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542, Pub. L. No. DJ.II/542 Tahun 2013, 1 (2013).
Divorce (Kitab al-Talaq) . (n.d.). Book 13, Hadith 52. Retrieved September 12, 2020, from https://sunnah.com/abudawud/13/52 Fuaida, A. S. Pendidikan  Nikah  dalam  Pembentukan  Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Analisis di KUA dan BP4 Kec. Gondomanan, Yogyakarta) , (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016) Hamzah, Rus’an. “Pendidikan Pranikah Berbasis Keluarga Pada Remaja Putri di Kecamatan Dampal Selatan”, Scolae: Journal of Pedagogy, (Vol. 2, No.2, 2019)
Hidayah, Ifrotul. Narasumber Kursus Pranikah dan Ketua Pokjaluh Kab. Ponorogo, wawancara di Ponorogo, 27 September 2020.
Kominfo Ponorogo. Bupati  Tak  Ingin  PMI  Terjerat  Sengketa  Hati . Kominfo@ponorogo.Go.Id. https://ponorogo.go.id/2019/03/01/ bupati-tak-ingin-pmi-terjerat-sengketa-hati/
Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya . Perpustakaan Nasional RI, 2011.
Riyanto, Yayan Dwi. Peserta Kursus Pranikah Kab. Ponorogo, wawancara di Ponorogo, 8 September 2020.
Rofiq,  M. Pendidikan  Pranikah  Untuk  Membentuk  Keluarga  Sakinah  , Mawaddah , Wa Rahmah (Studi di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ)
Salatiga) . Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018. Rohmatin, Umi. Peserta Kursus Pranikah Kab. Ponorogo, wawancara di Ponorogo, 9 September 2020. Saebeni, Beni Achmad. Fiqh Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia,
2001)
Ulfianah,  Soviani Ayu.  Peserta  Kursus  Pranikah  Kab.  Ponorogo, wawancara di Ponorogo, 9 September 2020.
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1, 1 (1974). http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_ PERKAWINAN.pdf Utami, Anita Sulistio. Peserta Kursus Pranikah Kab. Ponorogo, wawancara di Ponorogo, 8 September 2020. Wicaksono, G. S. (2020). Perceraian di Ponorogo Tinggi, Faktor-nya Ekonomi dan Selingkuh . Jatimnet.Com. https://jatimnet.com/perceraian-di- ponorogo-tinggi-faktor-nya-ekonomi-dan-selingkuh Wiyadi, Hayat Prihono. Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kab. Ponorogo, wawancara di Ponorogo, 6 September 2020 Yunus, Mahmud. Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: Al-Hidayah, 1968)