Sunaryo, Arifiani Widjayanti, Hamka (2023) Implementasi Program Penanganan Nelayan Pelintas Batas Negara Di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan, (8) 7, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 11, November 2023

## IMPLEMENTASI  PROGRAM  PENANGANAN  NELAYAN  PELINTAS  BATAS NEGARA DI WILAYAH KERJA STASIUN PSDKP BELAWAN

## Sunaryo, Arifiani Widjayanti, Hamka
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia Email: sunaryo.2141021062@stialan.ac.id

## Abstrak
Nelayan  pelintas  batas  negara  menjadi  isu  penting  dalam  pembangunan  kelautan dan perikanan khususnya di wilayah perbatasan. Untuk menangani permasalahan tersebut  telah  ditetapkan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor 39/PERMEN-KP/2016. Penelitian ini fokus untuk menjawab penerapan peraturan Menteri tersebut dengan lokasi di Stasiun PSDKP Belawan, Sumatera Utara yang belum  optimal,  dengan  pendekatan  kualitatif  bersifat  deskriptif.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Peneliti  menggunakan  teknik purposive  sampling dalam  menentukan  informan.
Hasil  penelitian  adalah  belum  tercapainya  seluruh  aspek  model  implementasi kebijakan  dari  Van  Meter  dan  Van  Horn  sebagai  pengukur  keberhasilan  dari penerapan Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2016 yang disebabkan standar dan tujuan  kebijakan  belum  sepenuhnya  mampu  menyelesaikan  permasalahan, keterbatasan  anggaran,  dan  lingkungan  eksternal  ekonomi,  sosial  dan  politik. Rekomendasi yang diberikan antara lain merevisi Permen KP Nomor 39/PERMEN- KP/2016,  memberikan  bantuan  sarana  dan  prasarana  bagi  nelayan  pelintas  batas negara,  memberikan  edukasi  sejak  dini  kepada  anak-anak  nelayan,  peningkatan anggaran,  sinergi  operasi  pengawasan  di  laut  antara  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan,  POLRI,  TNI  AL  untuk  mencegah  terjadinya  nelayan  pelintas  batas negara,  membangun  secara  terintegrasi  di  lokasi  nelayan  pelintas  batas  dengan model Kampung Nelayan Modern.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; Nelayan Pelintas Batas Negara; Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2016.

## Abstract
Fishermen  who  cross  national  borders  are  an  important  issue  in  marine  and fisheries  development,  especially  in  border  areas.  To  deal  with  this  problem, Minister  of  Marine  and  Fisheries  Affairs  Regulation  Number  39/PERMEN- KP/2016  has  been  stipulated.  This  research  focuses  on  answering  the implementation  of  the  Minister's  regulations  located  at  Belawan  Marine  and Fisheries  Surveillance  Station,  North  Sumatra  which  is  not  yet  optimal,  with  a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and document review. Researcher used purposive sampling techniques to determine informants. The result of the research is that all aspects of the  policy  implementation  model  from  Van  Meter  and  Van  Horn  have  not  been
Syntax Literate , Vol. 8, No. 11, November 2023
achieved as a measure of the success of implementing Ministerial Decree Number 39/PERMEN-KP/2016, which is due to the fact that policy standards and objectives have  not  been  fully  able to  resolve  problems,  limited  budged,  and  the  economic, social  and  political  external  environment.  The  recommendations  given  include revising  Marine  and  Fisheries  Ministerial  Regulation  Number  39/PERMEN- KP/2016, providing assistance with facilities and infrastructure for cross national border fishermen, providing early education to fishermen's children, increasing the budget, synergizing surveillance operations at sea between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Indonesian Republic Police, Indonesian Navy to prevent the occurrence of fishermen crossing state borders, built an integrated location at the location of fishermen crossing borders with the Modern Fisherman's Village model.

## Keywords: Policy Implementation; Fishermen who cross national borders; Minister of
Marine and Fisheries Affairs Regulation Number 39/PERMEN-KP/2016.

## Pendahuluan
Indonesia berada di posisi strategis di antara Samudera Hindia dan Pasifik, dan di posisi silang antara benua Asia dan Australia, dengan luas daratan 1,9 juta km 2 (terdiri dari lahan darat 72%, dan perairan tawar 28%); luas perairan 6,4 juta km 2 (terdiri dari laut teritorial 0,29 juta km 2 , dan perairan pedalaman - perairan kepulauan 3,11 juta km 2 ); dan luas ZE 3,00 juta km 2 . Indonesia juga memiliki luas zona tambahan perairan 0,27 juta km 2 , luas landas kontinen 2,8 juta km 2 , serta dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Potensi  lestari  sumber  daya  ikan  laut  sebesar  12,01  juta  ton  per  tahun,  dengan  8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya ikan di Indonesia merupakan 37% dari spesies ikan dunia. Secara demografi, jumlah penduduk Indonesia  berjumlah  270  juta  orang,  dengan  jumlah  penduduk  di  wilayah  pesisir  dan kepulauan sebanyak 20 juta penduduk, dan sekitar 2,8 juta adalah nelayan (KKP, 2022). Besarnya potensi pada sektor kelautan dan perikanan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang ada, karena keterbatasan sarana, prasarana, akses pembiayaan para nelayan, pembudidaya  ikan,  dan  petambak  garam  dengan  jumlah  sekitar    14,58  juta  jiwa  atau sekitar 90 persen dari 16,2 juta berada dibawah garis kemiskinan (Goso & Anwar, 2017).
Kesejahteraan nelayan menjadi tugas negara dan harus menjadi prioritas dalam pembangunan  di  sektor  kelautan  dan  perikanan.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam menjadi payung hukum dan angin segar bagi peningkatan kesejahteraan nelayan,  pembudaya  ikan  dan  petambak  garam.  Upaya  lain  yang  dilakukan  oleh pemerintah  adalah  melalui  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Lebih lanjut komitmen Presiden RI  dalam  pembangunan  sektor  perikanan  dan  peningkatan  kesejahteraan  nelayan disampaikan pada Rapat Terbatas tanggal 10 Desember 2019 yang meminta akselerasi penguatan di sektor tersebut. Presiden memberikan 3 (tiga) arahan (Humas Kemensetneg, 2019),  yakni:  1)  upaya  peningkatan  produksi  pertanian  dan  perikanan  di on-farm dan tidak pernah menyentuh off-farm , terutama  pada tahapan  pascaproduksi, 2) para petani dan nelayan memerlukan skema pendanaan dan kegiatan pendampingan, dan 3) agar para
Menteri mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, sehingga para nelayan dengan usaha skala ekonomi kecil untuk bergabung dan berkolaborasi menjadi korporasi  besar.  Kebijakan  untuk  mensejahterakan  nelayan  juga  menjadi  prioritas pembangunan  nasional  dalam  RPJMN  tahun  2020  –  2024.  Hal  ini  dilakukan  dengan strategi  peningkatan  pengelolaan  kemaritiman,  perikanan  dan  kelautan,  salah  satu strateginya  adalah  dengan  meningkatkan  fasilitasi  usaha,  pembiayaan,  pasar  dan teknologi;  peningkatan  kesejahteraan  dan  pemberdayaan  nelayan  secara  terpadu; memberikan  perlindungan  bagi  usaha  kelautan  dan  perikanan  dengan  skala  kecil (Bappenas, 2020).
Permasalahan  lain  dalam  pengelolaan  perikanan  diantaranya:  1)  pengelolaan sumber daya ikan yang belum optimal dan pemanfaatan yang melebihi kapasitasnya; 2) keterbatasan  infrastruktur  dan  konektivitas  pelabuhan  perikanan;  3)  masih  rendahnya produktivitas  kapal  perikanan  dan  alat  penangkapan  ikan;  4)  keterbatasan  akses permodalan dan sistem perlindungan yang perlu ditingkatkan bagi nelayan (KKP, 2020). Selain  itu  masih  terdapat  nelayan  yang  melintas  batas  negara  menjadi  permasalahan tersendiri bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Banyaknya nelayan yang melintas batas negara, tentunya dapat mencoreng harga diri bangsa Indonesia, karena melakukan pelanggaran  batas  negara.  Selain  itu  nelayan  pelintas  batas  negara  dapat  membuat hubungan  antar  negara  menjadi  tidak  harmonis  sehingga  Pemerintah  perlu  membuat kebijakan terobosan untuk menyelesaikan permasalahan nelayan pelintas batas negara.
Nelayan pelintas batas negara tersebar di wilayah Indonesia yang berbatasan laut dengan  negara  tetangga  antara  lain:  Malaysia,  Myanmar,  India,  Thailand,  Australia, Timor Leste, Papua Nugini. Nelayan pelintas batas ke Malaysia sebagian besar terjadi di selat Malaka yang dilakukan oleh nelayan yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara dan Kepulauan  Bangka  Belitung.  Nelayan  pelintas  batas  negara  ke  India,  Myanmar  dan Thailand dilakukan oleh nelayan Aceh melalui perairan di Kepulauan Escobar India dan selat Malaka. Pelintas Batas ke Australia dilakukan oleh nelayan yang berasal dari Jawa Tengah,  Jawa  Timur,  Bali,  NTT,  Maluku,  Sulawesi  Tenggara  dan  Papua.  Sedangkan pelintas batas ke Negara Timor Leste dilakukan oleh Nelayan NTT, serta pelintas batas ke Papua Nugini dilakukan oleh nelayan yang berasal dari Papua (KKP, 2023).
Gambar 1. Sebaran dan lokasi asal nelayan pelintas batas negara
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023
Nelayan pelintas batas negara yang ditangkap di negara tetangga akan menjalani proses hukum yang berlaku di negara tersebut. Nelayan pelintas batas negara dikenakan pelanggaran  atas  ketentuan  perikanan,  keimigrasian,  dan  kekarantinaan.  Sampai  bulan Agustus  2023,  masih  terdapat  176  (seratus  tujuh  puluh  enam)  orang  yang  berada  di negara: Australia, Malaysia, Thailand dan Papua Nugini. Jumlah ini merupakan kumulatif dari nelayan yang masih menjalani tindakan hukum dari sebelum tahun 2023.

## Tabel 1. Nelayan Pelintas Batas yang Masih di Negara Tetangga
No Negara Jumlah (orang) 1 Australia 46 2 Malaysia 79 3 Thailand 1 4 Papua Nugini 50 Total 176
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023
Program penanganan nelayan pelintas batas negara di Kementerian Kelautan dan Perikanan  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan dan Perikanan dengan pelaksana operasional adalah Pangkalan PSDKP Lampulo, Pangkalan PSDKP  Tual,  Stasiun  PSDKP  Belawan  dan  Stasiun  PSDKP  Kupang.  Stasiun  PSDKP Belawan di Sumatera Utara memiliki wilayah kerja di sepanjang Selat Malaka, dari Pantai Aceh  Timur  sampai  Provinsi  Riau.  Lokasi  strategis  di  Selat  Malaka  dan  berbatasan
dengan negara Malaysia membuat banyak nelayan di wilayah kerjanya yang melakukan lintas batas negara. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan selama tahun 2020  –  2023  sebanyak  267  (dua  ratus  enam  puluh  tujuh)  orang  nelayan  pelintas  batas negara ditangkap di Malaysia.
Gambar 2. Nelayan pelintas batas negara di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023
Stasiun PSDKP Belawan melakukan program penanganan nelayan pelintas batas negara  dengan  berpedoman  pada Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor 39/PERMEN-KP/2016  tentang  Tata  Cara  Pemulangan  Nelayan  Indonesia  yang Ditangkap di Luar Negeri  karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan antara lain: sosialisasi dengan memberikan pemahaman  untuk  tidak  melintas  batas  negara  dan  koordinasi  pemulangan  nelayan pelintas batas negara bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Masih tingginya nelayan pelintas batas negara di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan selama tahun 2020 – 2023 menandakan belum optimalnya implementasi program tersebut.
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Mengapa implementasi program penanganan nelayan pelintas  batas  negara  di  wilayah  kerja  Stasiun  PSDKP  Belawan  belum  optimal?  2) Bagaimana strategi untuk mengatasi tantangan dalam implementasi program penanganan nelayan pelintas batas negara wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan?. Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi program  penanganan  nelayan  pelintas  batas  negara  di  wilayah  kerja  Stasiun  PSDKP Belawan  dan  memberikan  rekomendasi  untuk  mengatasi  tantangan  implementasi program  penanganan  nelayan  pelintas  batas  negara  di  wilayah  kerja  Stasiun  PSDKP Belawan.
Penelitian  terdahulu  merupakan  hasil  dari  penelitian-penelitian  yang  pernah dilakukan  sebelumnya.  Penelitian  yang  diangkat  peneliti  akan  menganalisis  program penanganan nelayan pelintas batas negara di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  optimalisasi  program  yang  selama  ini  telah dilakukan.
Berikut  adalah  penelitian-penelitian  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya,  antara lain penelitian yang dilakukan oleh Sriyono, Santi Rahma Dewi, Puspita Handayani tahun 2021  yang  berjudul  “Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Nelayan  di  Era  New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Perspektif Al Mudharobah” (Sriyono, Dewi, &  Puspita,  2021).  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  nelayan yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan  pendekatan  interpretif.  Penelitian  ini  menganalisa  pendapat  informan  atas kesejahteraan,  pembiayaan  inklusi  dan  perspektif  Al  Mudharoba.  Hasil  penelitiannya menemukan  adanya  kekurangan  pemodalan  untuk  mengembangkan  usaha  lain  dan terbatasnya keahlian para nelayan.
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Darwis dan Hertina tahun 2018  yang  berjudul  “Paradigma  Baru  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nelayan Tradisional  di  Perbatasan”  (Darwis  &  Hertina,  2018).  Penelitian  ini  bertujuan menganalisa  standarisasi  paradigma  baru  perlindungan  hukum  pada  hak  nelayan tradisional  Indonesia  khususnya  di  wilayah  perbatasan.  Metode  penelitian  dengan penelitian  hukum  doktrinal  bersifat  deskriptif  analitis  kualitatif.  Penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  dalam  pembangunan  di  wilayah  perbatasan  perlu  melibatkan nelayan,  hal  ini  juga  sebagai  wujud  nyata  upaya  perlindungan  dan  kehadiran  negara kepada nelayan perbatasan, selain itu perlunya pihak internasional yang dilibatkan.
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yoisye  Lopulalan  tahun  2023  yang berjudul  “Alternatif  Kelembagaan  Kemitraan  bagi  Pemberdayaan  Nelayan  Perikanan Tangkap  di  Kota  Ambon”  (Lopulalan,  2023).  Tujuan  penelitian  adalah  pemberdayaan nelayan di Kota Ambon melalui perumusan kerangka alternatif kelembagaan.   Metode penelitian yang digunakan adalah case study , pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling . Penelitian menghasilkan rekomendasi aspirasi dari masyarakat perlu dipelajari tentang potensi masyarakat itu sendiri, baik dari human capital, natural capital , maupun social  capital dalam  membuat  alternatif  kelembagaan  kemitraan  perikanan tangkap.
Dari hasil seluruh penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya,  dapat  menunjukkan  bahwa  pemerintah  telah  melakukan  upaya  berupa program  kepada  nelayan  baik  dari  perlindungan  hukum,  permodalan,  pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini pada peningkatan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program yang selama ini dilakukan yakni pemulangan nelayan dan sosialisasi serta mencari solusi agar nelayan tidak melakukan lintas batas negara.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif bersifat  deskriptif.  Pendekatan  kualitatif  adalah  mekanisme  penelitian  yang mengandalkan  deskriptif  kata  atau  kalimat  yang  disusun  secara  sistematis  mulai  dari mengumpulkan data hingga melaporkan hasil penelitian (Ibrahim, 2015, p. 52). Tujuan dari  deskriptif  ini  untuk  memahami  bagaimana  kondisi  aktual  yang  terjadi  dalam implementasi  kebijakan  program  penanganan  nelayan  pelintas  batas  negara  di  wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan.
Pengumpulan data yaitu suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian (Pasolong, 2020, p.  130).  Dalam  penelitian  ini  akan  menggunakan  tiga  jenis  teknik  pengumpulan  data, yaitu  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  pengumpulan  data  menurut Sugiyono  (2018),  menyampaikan  bahwa  teknik  pengumpulan  data  dapat  dilakukan melalui  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  triangulasi.  Peneliti  akan  melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara  mendalam terhadap informan kunci. Untuk pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  melalui  studi  pustaka  peraturan  perundang- undangan dan literatur yang terkait lainnya.
Dalam  wawancara,  informan  kunci  dipilih  secara purposive  sampling .  Peneliti akan  melakukan  pengambilan  data  di  wilayah  kerja  Stasiun  PSDKP  Belawan,  yang berbatasan  dengan  negara  Malaysia,  yakni  Kabupaten  Deli  Serdang  dan  Kabupaten Langkat.  Adapun  informan  kunci  sejumlah  15  (lima  belas)  orang  terdiri  dari:  3  (tiga) orang  pejabat/pelaksana  pada  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  2  (dua)  orang pejabat/pelaksana pada Stasiun PSDKP Belawan, 1 orang pejabat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, 1 orang pejabat pada Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang, 6 (enam) orang nelayan pelintas batas negara, dan 2 (dua) orang anggota Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
Analisis data menggunakan model Miles and Huberman, yang dilakukan melalui data  reduction (Reduksi  Data), data  display (Penyajian  Data),  dan conclusion drawing / verification (Sugiyono, 2021, p. 134).

## Hasil dan Pembahasan
Untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  program  penanganan  nelayan pelintas batas negara di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan dilakukan melalui model pendekatan top-down atau A Model of The Policy Implementation yang dirumuskan oleh Donald van Meter dan Carl van Horn. Terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kebijakan  publik  antara  lain:(1)  standar  dan  tujuan  kebijakan,  (2)  sumber  daya,  (3) karakteristik pelaksana, (4) sikap pelaksana; (5) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan (6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Syntax Literate , Vol. 8, No. 11, November 2023
Gambar 1. Model Van Meter dan Van Horn
Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  dengan  informan  kunci  menghasilkan sebagai berikut:

## Standar dan Tujuan Kebijakan
Program  penanganan  nelayan  pelintas  batas  negara  dilakukan  dengan  mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata  Cara  Pemulangan  Nelayan  Indonesia  yang  Ditangkap  di  Luar  Negeri  Karena Melakukan  Penangkapan  Ikan  di  Negara  Lain  Tanpa  Izin.  Kebijakan  yang  ditetapkan pada  tahun  2016  bertujuan  untuk  perlindungan  terhadap  nelayan  Indonesia  yang ditangkap  di  luar  negeri  karena  melakukan  penangkapan  ikan  tanpa  izin.  Selain  itu kebijakan ini juga sebagai pedoman penyinergian dalam melakukan upaya pemulangan nelayan  Indonesia  yang  ditangkap  di  luar  negeri  karena  melakukan  penangkapan  ikan tanpa izin.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  kunci  1  pada  Direktorat Penanganan Pelanggaran, KKP menyampaikan bahwa kebijakan ini sebagai tindaklanjut dari  amanah  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Selanjutnya dengan kebijakan  ini  peran  sinergi  dan  koordinasi  baik  antara  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan,  Kementerian  Luar  Negeri  dan  Pemerintah  Daerah  telah  diatur,  termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Namun berdasarkan implementasi dari tahun 2016  – 2023 ini masih terdapat kendala dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.  Masih tingginya nelayan pelintas batas negara perlu dipikirkan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2016, tentunya agar mengatur  lebih  jelas  tentang  peran  masing-masing  Kementerian/Lembaga  dan Pemerintah  Daerah  dan  peningkatan  program  dalam  menangani  nelayan  pelintas  batas negara.
Upaya  perlindungan  terhadap  nelayan  pelintas  batas  negara  menjadi  kewajiban pemerintah, menurut informan kunci 2, pada Direktorat Penanganan Pelanggaran, KKP menyampaikan  bahwa  lahirnya  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor
39/PERMEN-KP/2016  tentang  Tata  Cara  Pemulangan  Nelayan  Indonesia  yang Ditangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin  menjadi  payung  hukum  bersama,  dan  memudahkan  koordinasi  di  lapangan,  serta kejelasan siapa melakukan apa. Namun berbekal pengalaman ketika bertugas di Stasiun PSDKP Belawan, kebijakan yang diatur dalam peraturan ini harus lebih diperluas agar dapat menyelesaikan akar permasalahan bagi nelayan pelintas batas negara.
Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dari aspek standar dan tujuan  kebijakan,  program  penanganan  nelayan  pelintas  batas  negara  belum  optimal karena masih tingginya nelayan pelintas batas, hal ini dibuktikan  selama tahun 2020  – 2023 sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) nelayan pelintas batas negara di wilayah kerja  Stasiun  PSDKP  Belawan,  untuk  itu  perlu  dilakukan  revisi  kebijakan  tersebut, dengan tujuan meningkatkan upaya perlindungan bukan hanya ketika kejadian nelayan melintas batas negara, namun upaya pencegahan dan pemberdayaannya.

## Sumber Daya
Sumberdaya  menjadi  faktor  yang  penting  dalam  keberhasilan  dan  kegagalan implementasi  sebuah  kebijakan.  Sumber  Daya  Manusia  yang  terlibat  dalam  program penanganan  nelayan  pelintas  batas  negara  adalah  pegawai  di  Direktorat  Penanganan Pelanggaran,  Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan- KKP, Stasiun PSDKP Belawan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat.
Berdasarkan  wawancara  dengan informan  kunci  2  pada  Direktorat  Penanganan Pelanggaran - KKP mengatakan bahwa secara tugas dan fungsi organisasi, di Direktorat Penanganan Pelanggaran, program penanganan nelayan pelintas batas negara ditangani oleh  Tim  Kerja  Pembinaan  dan  Pengembangan  Penegakan  Hukum.  Lebih  lanjut ditambahkan  bahwa  personil  yang  terlibat  aktif  dalam  program  ini  sebanyak  3  (tiga) orang,  baik  menangani  koordinasi  pada  saat  pemulangan  nelayan  di  luar  negeri, sosialisasi/penyadartahuan.  Untuk  pelaksana  program  di  Stasiun  PSDKP  Belawan, berdasarkan informasi dari informan kunci 3 pada Stasiun PSDKP Belawan mengatakan bahwa sebagai pelaksana kebijakan Ditjen PSDKP dilapangan/operasional menugaskan 3  (tiga)  orang  Pengawas  Perikanan  untuk  menangani  program  penanganan  nelayan pelintas batas negara.
Mengacu pada hasil wawancara dengan informan kunci 4 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, untuk pegawai yang bertanggungjawab terhadap program  ini  adalah  2  (dua)  orang,  yakni  Kepala  Bidang  dan  Pengawas  Perikanan. Sedangkan  pegawai  yang  bertanggungjawab  terhadap  program  penanganan  nelayan pelintas  batas  negara  di  tingkat  Kabupaten  Deli  Serdang  dan  Kabupaten  Langkat berjumlah  2  (dua)  orang,  yakni  Kabid  Pengawasan  dan  Pengawas  Perikanan,  hal  ini didasarkan  pada  keterangan  informan  kunci  5  pada  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Deli Serdang.
Kompetensi  para  pelaksana  yang  terlibat  dalam  implementasi  penanganan program penanganan nelayan pelintas batas negara ini telah memadai, hal ini dibuktikan
dengan  kemampuan  untuk  melakukan  sosialisasi/pemahaman  terkait  dengan  kebijakan dan  aturan  perundang-undangan  perlindungan  nelayan  pelintas  batas  negara  serta kemampuan dalam melakukan koordinasi pemulangan.
Kendala  dalam  implementasi  program  ini  adalah  pada  anggaran.  Kegiatan sosialisasi  dan  pembinaan  kepada  nelayan  pelintas  batas  negara  pada  Stasiun  PSDKP Belawan,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Sumatera  Utara,  Dinas  Perikanan Kabupaten  Deli  Serdang  dan  Kabupaten  Langkat  belum  secara  khusus  dialokasikan dalam  anggaran  tahun  2023.  Keterbatasan  anggaran  tersebut  mengakibatkan  belum optimalnya program penanganan nelayan pelintas batas negara.

## Karakteristik dari agen pelaksana
Keberhasilan  suatu  kebijakan,  dapat  diidentifikasi  dari  karakteristik  agen pelaksana, yang dapat dilihat dari struktur birokrasi, norma dan aturan, pola hubungan dalam  birokrasi.  Pembagian  tugas  dan  wewenang  di  masing-masing  instansi  yang berperan dalam penanganan nelayan pelintas batas negara telah dilakukan dengan jelas. Dalam  program  penanganan  nelayan  pelintas  batas  negara  di  wilayah  kerja  Stasiun PSDKP  Belawan  ditangani  oleh  Stasiun  PSDKP  Belawan,  Pemerintah  Daerah  baik Provinsi maupun Kabupaten. Di Stasiun PSDKP Belawan program penanganan nelayan pelintas  batas  ditangani  oleh Tim  Kerja Penanganan  Pelanggaran  yang  memiliki tugas untuk  penanganan  awak  kapal  tindak  pidana  kelautan  dan  perikanan  (penerimaan, penempatan penampungan, perawatan kesehatan, pengamanan awak kapal tersangka dan bukan  tersangka).  Untuk  ditingkat  Pemerintah  Provinsi  ditangani  oleh  Kepala  Bidang Pengawasan  pada  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan.  Sedangkan  ditingkat  Kabupaten ditangani oleh Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Perikanan.
Pelaksanaan  program  penanganan  nelayan  pelintas  batas  negara  tidak  hanya dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  dalam  pelaksanaan  ditingkat  desa melibatkan  Kelompok  Masyarakat  Pengawas  (Pokmaswas)  dan  Penyuluh  Perikanan Bantu Perikanan. Pokmaswas merupakan kelompok yang terdiri dari beberapa nelayan di suatu wilayah dengan tugas membantu Stasiun PSDKP Belawan dan Dinas Kelautan dan Perikanan  Provinsi  serta  Dinas  Perikanan  Kabupaten  dalam  pengawasan  terhadap pemanfaatan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan.  Surat  Keputusan  Pokmaswas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Untuk Penyuluh Bantu Perikanan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten.
Berdasarkan uraian diatas, struktur organisasi dan kejelasan tugas masing-masing instansi  dalam program penanganan nelayan pelintas batas negara telah jelas dan tidak menemukan kendala.

## Sikap pelaksana
Sikap  pelaksana  sebagai  implementator  suatu  kebijakan  memegang  peranan penting.  Para  nelayan  yang  pernah  melakukan  lintas  batas  negara  mengetahui  upaya- upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  baik  KKP,  Stasiun  PSDKP  Belawan  maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Menurut informan kunci 11, nelayan di Kabupaten
Deli Serdang telah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KKP (Direktorat Penanganan  Pelanggaran  dan  Stasiun  PSDKP  Belawan)  bersama  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020, bahkan papan larangan/edukasi untuk tidak melintas batas juga masih terpasang sampai sekarang di lokasi tambat labuh kapal nelayan. Lebih lanjut informan kunci ke 5, pelaksana pada Stasiun  PSDKP  Belawan  menyampaikan  bahwa  Stasiun  PSDKP  Belawan  dan  Dinas Perikanan Deli Serdang minimal per 3 (tiga) bulan melakukan sosialisasi/penyadartahuan kepada nelayan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan masih tingginya nelayan yang melakukan lintas batas negara.
Masih  banyaknya  nelayan  yang  melintas  batas  negara  ke  Malaysia  menjadi keprihatinan tersendiri, menurut informan kunci ke 7, Kelompok Masyarakat Pengawas, sebagai pengurus kelompok masyarakat pengawas dan rekan kerja dari nelayan pelintas batas  negara,  tidak  kurang  dalam  memberikan  himbauan  dan  juga  ajakan  untuk  tidak melintas batas negara. Upaya lain yang ditempuh oleh Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang  adalah  dengan  mengangkat  penyuluh  perikanan  bantu  yang  ditugaskan  untuk melakukan pendampingan agar nelayan tidak melakukan lintas batas negara.
Nelayan  pelintas  batas  negara  di  Kabupaten  Langkat  juga  mengakui  telah beberapa kali menerima kegiatan penyadartahuan/sosialisasi untuk tidak melintas batas negara, dan sebenarnya sangat paham dengan larangan atau sanksi yang akan diterima di negara tetangga (Malaysia) apabila melakukan pelanggaran lintas batas. Oleh karenanya apabila  dibandingkan  dengan  nelayan  di  Kabupaten  Deli  Serdang  tren  nelayan  di Kabupaten  Langkat  hampir  tidak  pernah  tertangkap  sampai  2  (dua)  kali.  Menurut informan  kunci  14,  nelayan  di  Kabupaten  Langkat,  semestinya  untuk  melakukan pencegahan nelayan melintas batas di laut, aparat hukum RI (KKP, TNI AL, POLRI dan Bakamla)  yang  punya  kewenangan  patroli  di  laut  dapat  mencontoh  seperti  negara Malaysia,  yang  melakukan  pengusiran  atau  memperingatkan  ketika  melihat  nelayan berada di sekitar batas laut negara.
Berdasarkan fakta  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  sebenarnya  nelayan  yang pernah  melakukan  lintas  batas  negara,  memahami  program  yang  dilakukan  oleh pemerintah dalam penanganan yakni: penanganan pemulangan dan sosialisasi/penyadartahuan.

## Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana menjadi faktor yang penting untuk  mengkoordinasikan  keberhasilan  program  penanganan  nelayan  pelintas  batas negara  di  wilayah  kerja  Stasiun  PSDKP  Belawan.  Menurut  informan  kunci  6,  pada Direktorat  Penanganan  Pelanggaran  selama  ini  wadah  komunikasi  dilakukan  melalui WhatsApp  Group yang  beranggotakan:  Kementerian  Luar  Negeri,  Tim  Direktorat Penanganan Pelanggaran, Tim Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten. Hal  tersebut  dikuatkan  pernyataan  dari  informan  kunci  ke  7,  Pelaksana  pada  Stasiun PSDKP  Belawan,  yang  menyatakan  bahwa  Tim  Kementerian  Luar  Negeri  (KJRI  di Penang) akan menginformasikan apabila terdapat nelayan yang mengalami proses hukum
maupun  telah  selesai  menjalani  proses  hukum  dan  siap  dilakukan  pemulangan. Selanjutnya  Tim  Stasiun  PSDKP  Belawan  bersama  Pejabat  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Provinsi serta Kabupaten akan membantu mengurus administrasi ke keluarga di tempat domisilinya, dan membantu proses sampai pemulangan ke keluarganya.
Koordinasi  dan  komunikasi  juga  dilakukan  melalui  rapat  koordinasi  yang terjadwal  untuk  membahas  program  penanganan  nelayan  pelintas  batas  negara,  hal  ini sesuai  pernyataan  informan  kunci  2  pada  Direktorat  Penanganan  Pelanggaran,  KKP, dalam  setiap  bulan  dilakukan updating terhadap  proses  hukum  nelayan  pelintas  batas negara,  dan  rencana  pemulangannya.  Hal  lain  yang  dibicarakan  adalah  terkait  rencana sosialisasi/penyadartahuan.  Lebih  lanjut  menurut  informan  kunci  6  pada  Direktorat Penanganan  Pelanggaran  menyampaikan  bahwa  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler telah  memiliki  Perjanjian  Kerjasama  (PKS)  nomor:  PRJ/PK/002027/09/2021/64  dan 07/PKS-DJPSDKP/VIII/2021  yang  ditandatangani  tanggal  19  Agustus  2021.  PKS  ini sebagai aturan turunan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 39 Tahun 2016  serta  menjadi  payung  hukum  untuk  koordinasi  antar  2  (dua)  Kementerian  yang meliputi: 1) pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi, 2). Koordinasi penanganan permasalahan, dan 3). Diseminasi/sosialisasi.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi telah  terdapat  payung  hukum  dan  media  melalui WhastApp  Group dan  telah  efektif, namun secara formal perlu dibuat Surat Keputusan tentang Tim Koordinasi Penanganan Nelayan Pelintas Batas yang beranggotakan KKP, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) sebagai wadah komunikasi dan koordinasi.

## Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
Lingkungan  eksternal  yang  terdiri  dari  ekonomi,  sosial,  dan  politik,  sangat mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  program  penanganan  nelayan  pelintas  batas negara di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Seluruh informan kunci yang berasal dari  nelayan  pelintas  batas  negara  menyampaikan  bahwa  faktor  ekonomi  membuat mereka  melintas  batas  negara,  dengan  keterbatasan  alat  tangkap  ikan  dan  kapal  yang digunakan membuat nelayan akan semakin jauh mencari ikan dan melewati batas negara. Untuk itu nelayan pelintas batas negara mengharapkan agar pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan bantuan antara lain: kapal ikan yang memadai beserta alat tangkapnya, rumpon sehingga nelayan tidak perlu sampai melintas batas negara. Untuk faktor sosial, informan  kunci  3,  pada  Stasiun  PSDKP  Belawan  menyampaikan  bahwa  yang  paling berpengaruh adalah tingkat pendidikan dan literasi nelayan yang masih kurang, sehingga belum memahami secara menyeluruh mengenai kondisi perbatasan laut Indonesia. Selain itu  masyarakat  nelayan  memiliki  kebiasaan  menangkap  ikan  di  wilayah  perbatasan negara.
Faktor  politik  juga mempengaruhi  dalam  implementasi  program ini,  menjelang pemilihan  umum  atau  pemilihan  kepala  daerah,  para  kandidat  akan  berupaya
mendapatkan  simpatik  dari  masyarakat,  tak  terkecuali  nelayan  pelintas  batas,  menurut informan  kunci  2  pada  Direktorat  Penanganan  Pelanggaran,  menyampaikan  bahwa terdapat  beberapa  calon  kandidat  legislator  yang  memfasilitasi  pemulangan  nelayan pelintas  batas  negara  bahkan  melakukan  penjemputan  ke  Malaysia.  Hal  ini  dapat memberikan pengaruh tidak baik dalam hubungan diplomatik dengan Malaysia, karena seakan  –  akan  melintas  batas  negara  bukan  menjadi  pelanggaran  dan  tindak  pidana. Nelayan yang dipulangkan juga berpotensi akan melakukan lintas batas kembali karena terdapat pihak yang akan memulangkannya secara gratis.
Nelayan  pelintas  batas  negara  juga  berpotensi  melakukan  tindak  pidana  lain seperti  kejahatan  imigrasi,  penyelundupan  narkoba  dan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  (TPPO).  Hal  ini  seperti  yang  disampaikan  oleh  informan  kunci  1  dan informan kunci 2 pada Direktorat Penanganan Pelanggaran, sehingga pemerintah perlu bertindak cepat untuk menyelesaikan permasalahan nelayan pelintas batas negara ini sampai ke akar permasalahannya,  bukan  seperti  pemadam  kebakaran  yang  bekerja  ketika  telah  terjadi pelanggaran.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  program penanganan nelayan pelintas batas negara di wilayah kerja Stasiun PSDKP ditinjau dari 6 (enam) aspek implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn belum semuanya optimal  pada: (1).  Standar  dan  tujuan  kebijakan .  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Nomor  39/PERMEN-KP/2016  tentang  Tata  Cara  Pemulangan  Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin, sebagai landasan kebijakan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan  nelayan  pelintas  batas.  Dalam  program  yang  ada  masih  sebatas  pada: informasi, prosedur pemulangan dan sosialisasi. Strategi implementasi kebijakan untuk mengoptimalkan  dilakukan  dengan  melakukan  revisi  Peraturan  Menteri  39/PERMEN- KP/2016  dengan  menambahkan:  edukasi  sejak  dini  kepada  keluarga  dan  anak-anak nelayan  pelintas  batas,  kolaborasi  pencegahan  dan  peningkatan  kapasitas  SDM. (2). Sumber Daya. Keterbatasan anggaran untuk membantu pemulangan nelayan dari negara tetangga setelah menjalani proses hukum serta untuk kegiatan sosialisasi menjadi kendala implementasi  program  penanganan  nelayan  pelintas  batas  negara.  Strategi  optimalisasi dilakukan  dengan  menjadikan  program  penanganan  nelayan  pelintas  batas  negara menjadi kegiatan prioritas pada saat pengalokasian anggaran. ( 3). Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik . Keterbatasan sarana yang dimiliki oleh nelayan berupa kapal ikan, alat  tangkap  dan  peralatan  navigasi  membuat  nelayan  masih  melakukan  lintas  batas. Selain  itu  tingkat  pendidikan  dan  literasi  nelayan  yang  masih  kurang,  sehingga  belum memahami secara menyeluruh mengenai kondisi perbatasan laut Indonesia. Faktor politik yang  memperlakukan secara istimewa nelayan pelintas batas yang tertangkap di negara tetangga oleh kandidat legislator, menjadikan nelayan pelintas batas tidak jera melakukan pelanggaran lintas batas negara. Strategi implementasi kebijakan untuk mengoptimalkan
dilakukan dengan peningkatan sosialisasi/penyadartahuan dan pemberian bantuan sarana penangkapan ikan.
Untuk mengoptimalkan program rekomendasi dan saran yang diberikan adalah: (1)  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  agar  melakukan  revisi  Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  39/PERMEN-KP/2016  tentang  Tata  Cara  Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri karena Melakukan Penangkapan Ikan di  Negara  Lain  Tanpa  Izin,  dengan  memperkuat  pencegahan  dan  meningkatkan pemberdayaan  bagi  nelayan  pelintas  batas  negara.  (2)  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan, menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Terpadu Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk penanganan nelayan pelintas batas negara. (3) Stasiun PSDKP Belawan,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  dan  Kabupaten  melakukan penyadartahuan dan edukasi sejak dini berupa kegiatan pemberian pemahaman kepada anak-anak  usia  sekolah  dan  diprioritaskan  kepada  anak-anak  nelayan  pelintas  batas negara dengan melibatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), Penyuluh Perikanan Bantu, tokoh masyarakat dan tokoh agama. (4) Memberikan bantuan kapal dan alat tangkap serta rumpon bagi nelayan pelintas batas negara baik melalui APBN maupun APBD.  (5)  KKP  dan  Pemerintah  Daerah  memfasilitasi  akses  permodalan  dan pemberdayaan  bagi  nelayan  pelintas  batas  negara,  sehingga  dapat  meningkatkan usahanya dan mulai beralih ke mata pencaharian lainnya menjadi pembudidaya ikan dan pengolah ikan. (6) Membangun secara terintegrasi di lokasi nelayan pelintas batas negara dengan model Kampung Nelayan Modern, sehingga tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan. (7) Meningkatkan anggaran untuk kegiatan pencegahan/sosialisasi di lokasi nelayan pelintas batas negara. (8)  Sinergi  operasi  pengawasan  di  laut  antara  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, POLRI, TNI AL dan Bakamla untuk mencegah terjadinya nelayan pelintas batas negara karena merupakan tindakan pidana. (9) Penelitian lebih lanjut untuk membuat formulasi kebijakan dalam rangka alih mata pencaharian nelayan pelintas batas negara.

## BIBLIOGRAFI
Adam  (2015),  Telaah  Kebijakan  Perlindungan  Nelayan  dan  Pembudi  Daya  Ikan  di Indonesia. Journal Kajian, 20 (2), 145 - 162
Darwis, M., & Hertina. (2018). Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional di Perbatasan. Al Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 8(2), 513-536.
Dorisman,  A.,  Muhammad,  A.  S.,  &  Setiawan,  R.  (2021,  April).  Kolaborasi  antar Stakeholder dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 19(1), 70-83.
Goso,  &  Anwar,  S.  M.  (2017,  Februari).  Kemiskinan  Nelayan  Tradisional  serta Dampaknya terhadap Perkembangan Kumuh. Jurnal Manajemen, 3(1).
Ibrahim. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta. Dipetik Mei 25, 2023
Indiahono, D. (2017). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis Edisi Kedua Revisi. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. Dipetik Mei 24, 2023
Juanita, M. D., & Setiani, M. F. (2021). Fishermen Empowerment Strategy as a Solution in  the  Security  Management  Crisis  in  the  North  Natuna  Sea.  JMSNI  (Journal  of Maritime Studies and National Integration), 5(2), 93-100.
Kusnandar,  I.  (2018).  Analysis  of  Certification  Policy  Implementation.  Journal  of Education, Teaching and Learning, 130.
Lestari,  E.,  &  Maliki,  M.  (2001).  Negosiasi,  Kolaborasi  dan  Jejaring  Kerja.  Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Londa,  V.  Y.,  &  Pangemanan,  F.  N.  (2021).  Empowerment  of  Small-Scale  Fishery Businesses in Coastal Communities in Tatapaan Minapolitan Area, South Minahasa Regency. Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study, 2(2), 006-014.
Lopulalan,  Y.  (2023,  Juni).  Alternatif  Kelembagaan  Kemitraan  bagi  Pemberdayaan Nelayan Perikanan Tangkap di Kota Ambon. PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, 7(1), 77-86.
Pasolong, H. (2020). Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  17/PERMEN- KP/2020  tentang  Rencana  Strategis  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Tahun 2020-2024.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara  Pemulangan  Nelayan  Indonesia  yang  Ditangkap  di  Luar  Negeri  Karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin.
Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024.
Purwanto,  H.  and  Mangku,  D.  G.  S.  (2016).  Legal  Instruments  of  the  Republic  of Indonesia  in  Border  Management  Using  the  Perspective  of  Archipelagic  State, International Journal of Business, Economics and Law, 51-59.
Setyawan, D. (2017). Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Inteligensia Media.
Solihin,  A.  (2014,  Desember).  Tata  Kelembagaan  Penanganan  Nelayan  Tradisional Indonesia  Pelintas  Batas  di  Wilayah  Perairan  Australia.  Risalah  Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, 1(3), 121-128.
Sriyono,  Dewi,  S.  R.,  &  Puspita,  H.  (2021).  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat Nelayan  di  Era  New  Realiti  Melalui  Model  Pembiayaan  Inklusif:  Perspektif  Al Mudharobah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 81-89.
Stasiun PSDKP Belawan (2023). Laporan Kinerja Tahun 2022. Belawan
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Van  Meter,  D.  S.,  &  Van  Horn,  C.  E.  (1975).  The  Policy  Implementation  Process:  A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Yanti  (2017),  Upaya  Indonesia  Dalam  Mengatasi  Permasalah  Nelayan  Tradisional  di Perairan Australia, Universitas Bosowa Makassar.
Ahmad,  J.  (2015).  Metode  Penelitian  Administrasi  Publik:  Teori  dan  Aplikasi.
Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
KKP (2022). Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2022. Jakarta: Pusdatin
Humas  Kemensetneg.  (2019,  Desember  10).  Tiga  Arahan  Presiden  untuk  Perkuat
Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan. Diambil kembali dari https://setneg.go.id/baca/index/tiga_arahan_presiden_untuk_perkuat_ekonomi_se ktor_pertanian_dan_perikanan
Humas  Setkab.  (2016,  Agustus  24).  Presiden  Jokowi  Teken  Inpres  Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Diambil kembali dari https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-perce
Copyright holder: Sunaryo, Arifiani Widjayanti, Hamka (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: