Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 645 - 654

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI TIPE A DI BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA KELAS A DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

## IMPLEMENTATION OF POLICY FOR THE ESTABLISHMENT OF TYPE A PROVINCIAL TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS IN CLASS A LABOR SUPERVISION CENTERS DEPARTMENT OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION FOR NORTH SULAWESI PROVINCE
Pebri Sandy Kaunang (1) , William Areros (2) , Deysi Tampongangoy (2)
1) Staf dan Peneiliti pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara/ASN
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada PS Pengeloaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado
*Penulis untuk korespondensi : pebrikaunang02@gmail.com
Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Sabtu, 2 Juli 2021 Disetujui diterbitkan : Rabu, 28 Januari 2021

## ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of the policy for the establishment  of a Type A Provincial Technical Implementation Unit at the Class A Labor Supervision Center of the Regional Manpower and Transmigration Office of North Sulawesi Province. The research was conducted for 2 months, from May to June 2021. The research method used in this study was descriptive method with a  qualitative  phenomenological  approach.  Data  was  collected  by  means  of  observation,  interviews and  documentation.  Data  analysis  uses  steps  consisting  of  data  reduction,  data  presentation  and conclusion drawing. The results of this research indicate that the UPTD (Class A Labor Supervision Center) has the goal of achieving the policy implementation of the establishment of the UPTD based on  the  main  tasks  and  functions  as  well  as  establishing  a  cooperative  relationship  in  the implementation  of  labor  services  including  optimizing  the  quality  of  service  and  community participation required in implementing the policy.
Keywords: policy; type a provincial technical implementation unit; supervisory center

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisa  implementasi  kebijakan  pembentukan  Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Tipe A di Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Penelitian  dilaksanakan  selama  2  bulan yaitu  dari  bulan  Mei  Sampai  Juni  2021.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  fenomenologi.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan langkah – langkah yang  terdiri  dari  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa UPTD (Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A) memiliki tujuan pencapaian dalam  pelaksanaan  kebijakan  pembentukan  UPTD  berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi  serta menjalin  hubungan  kerja  sama  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  ketenagakerjaan  termasuk mengoptimalisasi  mutu  pelayanan  dan  partisipasi  masyarakat  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan kebijakan.
Kata Kunci : kebijakan; unit pelaksana teknis daerah; balai pengawasan
Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Pelaksana………..………(Pebri Kaunang, William Areros, Deysi Tampongangoy)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan seperti  yang  terkandung  di  dalam  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Negara  Indonesia  ialah  Negara  Kesatuan  yang berbentuk  Republik”.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Negara  Indonesia  merupakan  negara  berdaulat dimana  pemerintah  pusat  merupakan  pemerintahan tertinggi  sedangkan  satuan  subnasionalnya  bertugas menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang diperintahkan  oleh  undang-undang.  Semenjak  masa reformasi, Indonesia mengalami perubahan- perubahan termasuk dalam pengelolaan pemerintahan  yang  dahulunya  bersifat  sentralisasi, sekarang menjadi desentralisasi yang ditujukan pada pemerintahan daerah, dimana hal tersebut membentuk paradigma baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Daerah  dituntut  untuk  menyelenggarakan pemerintahannya  sendiri  dan  mengelola  daerahnya dengan  harapan  dapat  mempercepat  terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berhak untuk  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  publik dengan  catatan  sesuai  dengan  peraturan  dan perundang-undangan  yang  ada  dan  diputuskan  oleh pemerintah  pusat.  Terbitnya  suatu  kebijakan merupakan  langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  publik  yang berada  atau  terjadi  di  masyarakat.  Kebijakan merupakan  tindakan  berpola  yang  dimaksudkan untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Tujuan  tersebut merupakan kepentingan masyarakat dikarenakan hal tersebut  merupakan  hakikat  dari  suatu  kebijakan. Pencapaian  hakikat  kebijakan  dilihat  dari  sikap masyarakat apakah  menerima dan  mendukung serta bersedia  melaksanakan  kebijakan  atau  sebaliknya menolak  atau  tidak  mendukung  kebijakan  yang dibuat. Perwujudan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat berupa  peraturan  perundang- undangan, statement pejabat negara maupun seluruh kegiatan  pemerintahan  baik  melakukan  atau  tidak melakukan tindakan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.
Salah  satu  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah  berada  pada  bidang  ketenagakerjaan. Dimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan  merupakan  bagian  integral  dari pembangunan  nasional  berdasarkan  Pancasila  dan UUD  1945.  UU  Nomor  13  Tahun  2003  menjadi payung  hukum  bagi  pembangunan  keteagakerjaan dalam  rangka  meningkatkan  perlindngan  tenaga
kerja  dan  keluarganya  dan  lebih  jauh  lagi melindungi  hak-hak  dasar  pekerja  dimulai  dari kesejahteraan sampai  dengan kesehatan  dan keselamatan. Selanjutnya, pembangunan ketenagakerjaan  tidak  semata-mata  melindungi kepentingan  pekerja  melainkan  juga  kepentigan pengusaha dan pemerintah. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan  manusia  Indonesia  secara  utuh  dan pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja guna mewujudkan masyarakat sejahtera,  adil,  makmur  dan  merata  baik  secara materiil  maupun  spirituil.  Kebijakan  tentang ketenagakerjaan terus diupayakan untuk menciptakan  kesempatan  kerja  yang  seluas-luasnya diberbagai  bidang  dengan  peningkatan  mutu  dan perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  yang  bersifat menyeluruh  pada  semua  sektor.  Hal  ini  merupakan salah  satu  bentuk  campur  tangan  negara  dalam melindungi  hak-hak  dasar  pekerja/buruh  dengan memperhatikan akibatnya terhadap kemajuan negara terlebih  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan nasional.
Pada  proses  pembangunan  nasional  dalam pelaksanaannya  tidak  terlepas  dari  indikasi-indikasi pergeseran  nilai  atau  aturan  yang  dapat  dilanggar oleh  para  pelaksananya.  Dengan  demikian  untuk mengatasi  terjadinya  proses  pergeseran  tersebut diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mencegah, menjaga serta membantu permasalahan  tenaga  kerja  yang  dilakukan  secara efektif  dan  efisien  sehingga  langkah-langkah antisipatif  dari  pihak  yang  berkaitan  dengan ketenagakerjaan  dapat  dilakukan  dengan  baik. Pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah  dirasa  sangat  penting  untuk  dilakukan dalam  rangka  menjamin  terpenuhinya  hak  dan kewajiban  para  buruh/pekerja.  Dengan  pengawasan ketenagakerjaan  dapat  membuat  peningkatan  mutu ketenagakerjaan menjadi nyata. Pengawasan ketenagakerjaan  dilakukan  dalam  satu  kesatuan sistem  pengawasan  ketenagakerjaan  yang  terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka menjamin  penegakan  mengenai  kondisi  kerja  dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan.
Pengawasan  ketenagakerjaan  merupakan fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagaerjaan  ditempat  kerja.  Peran  utamanya adalah  untuk  meyakinkan  mitra  sosial  atas kebutuhan untuk mematuhi undang-undang ditempat kerja  dan  kepentingan  bersama  mereka  terkait ketenagakerjaan melalui langkah-langkah pencegahan, edukasi dan jika diperlukan penegakan
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 645 - 654
hukum. Dalam dunia kerja, pengawasan ketenagakerjaan  merupakan  instrumen  yang paling  penting  dari  kehadiran  negara  dan intervensi  untuk  merancang,  merangsang  dan berkontibusi kepada pembangunan budaya pencegahan  yang  mencakup  banyak  aspek  yang secara  potensial  berada  dibawah  pengawasannya yaitu  hubungan  industrial,  upah  terkait  dengan kondisi  kerja  secara  umum,  keselamatan  dan kesehatan  kerja  serta  isu-isu  yang  terkait  dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial.
Penyempurnaan sistem pengawasan terhadap  ketenagakerjaan  merupakan  strategi dalam  penanganan  permasalahan  pembangunan nasional yang  hingga  saat  ini  seringkali perselisihan  terjadi  disebabkan  karena  tidak terpenuhinya  hak  masing-masing  pihak  dalam perjanjian  kerja  ataupun  tidak  terlaksananya perjanjian  kerja  yang  telah  disepakati  oleh  semua pihak.  Penyempurnaan  sistem  pengawasan  dirasa menjadi  lebih  tidak  optimal  dan  dibatasi  ruang lingkupnya sejak diberlakukannya Undang- Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan pengaturan  pengawasan  didalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintahan daerah  menjadi  dasar  dialihkannya  kewenangan pengawasan ketenagakerjaan yang awalnya berada  di  pemerintahan  kabupaten/kota  kini berada  di  pemerintah  provinsi.  Dalam  rangka menjamin ditaatinya peraturan perundang- undangan  bidang  ketenagakerjaan,  diperlukan suatu  pengawasan  ketenagakerjaan.  Pengawasan ketenagakerjaan  merupakan  suatu  sistem  yang sangat  penting  dalam  penegakan  atau  penerapan peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan. Penegakan  atau  penerapan  peraturan  perundang- undangan  merupakan  upaya  untuk  menjaga keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  bagi pengusaha  dan  pekerja/buruh.  Keseimbangan tersebut  diperlukan  untuk  menjaga  kelangsungan usaha  dan  ketenagan  kerja  yang  pada  akhirnya akan  meningkatkan  produktivitas  kerja  dan kesejahteraan tenaga kerja.
Dalam rangka menunjang proses pengawasan  ketenagakerjaan  di  tingkat  provinsi, pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara  melalui Peraturan  Gubernur  Nomor  65  Tahun  2017  tentang pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah (UPTD) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah  Provinsi  Tipe  A.  UPTD  bertugas  untuk melaksanakan  kegiatan  teknis  operasional  yang secara  langsung  berhubungan dengan  pelayanan
masyarakat dan teknis penunjang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan  tugas  dinas.  UPTD  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Daerah  Provinsi  Tipe  A Provinsi  sulawesi  Utara  terdiri  dari  Balai Pengawasan  Tenaga Kerja  Kelas  A  dan  Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A.
Balai  Pengawasan  Tenaga  Kerja  Kelas  A bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang bertujuan menjamin pelaksanaan  keseimbangan  hak-hak  dan  kewajiban tenaga  kerja.  Tetapi  pelaksanaan  tersebut  saat  ini masih jauh dari harapan atau dengan kata lain terjadi kesenjangan  antara  ketentuan  normatif  dengan kenyataan  dilapangan,  diantaranya  disebabkan  oleh belum  optimalnya  pengawasan  ketenagakerjaan yang  disebabkan  oleh  keterbatasan  baik  secara kuantitas  maupun  kualitas  dari  aparat  pengawas ketenagakerjaan. Dari segi kuantitas, aparat pengawas  ketenagakerjaan  sangat  terbatas  jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi,  selain  itu  petugas  pengawas  tetap  harus melaksanakan tugas-tugas administratif yang dibebankan  kepadanya.  Dari  segi  kualitas,  para petugas  pengawas  dalam  melaksanakan  tugas sebagai penyidik masih terbatas, hal ini dapat dilihat dari  jumlah  pengawas  yang  memiliki  gap  dengan jumlah yang diawasi.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang telah  dijelaskan,  maka  ditarik  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  implementasi kebijakan  pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  Provinsi  Tipe  A  di  Balai  Pengawasan Tenaga  Kerja  Kelas  A  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara?

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa  implementasi  kebijakan  pembentukan Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Provinsi  Tipe  A  di Balai  Pengawasan  Tenaga  Kerja  Kelas  A  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Daerah  Provinsi Sulawesi Utara.

## Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis Menambah  khasanah  ilmu  pengetahuan khususnya dalam bidang sumberdaya pengelolaan pembangunan.
Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Pelaksana………..………(Pebri Kaunang, William Areros, Deysi Tampongangoy)
2. Manfaat Praktis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi manfaat  melalui  pemaparan  hasil  analisis  bagi pihak-pihak yang berhubungan dalam pengambilan  kebijakan  serta  bagi  implementor yaitu  pelaksana  peraturan  sebagai  subyek. Implementasi  menjadi  suatu  langkah  untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi yang dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan implementasi.  Melalui  kajian  implementasi  ini, diharapkan,  masyarakat  dalam  hal  ini  tenaga kerja,  pemeritah  sebagai  pembuat  kebijakan memiliki referensi diskusi yang dapat menambah wawasan.

## METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada Unit
Pelaksana  Teknis  Daerah  di  Balai  Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi  Sulawesi  Utara  dengan waktu  penelitian  yang  digunakan  yaitu  2  (dua) bulan.

## Desain Penelitian
Desain penelitian ini menggunakan metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian secara  holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).
Penelitian  mengarah  pada  penelitian deskriptif  kualitatif  yang  lebih  menekankan  pada pengungkapan makna dari implementasi kebijakan peraturan gubernur tentang pembentukan  unit  pelaksana  teknis  daerah provinsi tipe A di Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas  A  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta hambatan  – hambatan yang muncul pada pelaksanaannya.

## Fokus Penelitian
Penelitian  ini  berfokus  pada  proses pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017  tentang  pembentukan  unit  pelaksana  teknis daerah  provinsi  tipe  A  di  Balai  Pengawasan Tenaga  Kerja  Kelas  A  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara, yang  pada pelaksanaannya  menggunakan  teori implementasi  oleh  Merilee  S.  Grindle  (1980) didasarkan pada isi kebijakan ( content of policy ) dan lingkungan implementasi ( contect of
implementation ) yang tediri dari :
1. Variabel  isi  kebijakan;  tujuan  yang  ingin dicapai  serta  tugas  pokok  dan  fungsi  balai pengawasan  tenaga  kerja  kelas  A  dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Gubernur
2. Variabel  lingkungan  kebijakan;  kerjasama  dan optimalisasi  pelayanan  serta  partisipasi  mitra yaitu perusahaan dan masyarakat (tenaga kerja) dalam penyelenggaraan
pelayanan ketenagakerjaan  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigra Provinsi Sulawesi Utara khususnya di balai pengawasan tenaga kerja kelas A.

## Informan Penelitian
Penentuan  informan  yang  dilakukan  oleh peneliti  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Teknik purposive  sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel  sumber  data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu  ini,  misalnya  orang  tersebut  yang  dianggap paling  tahu  tentang  apa  yang  kita  harapkan,  atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan  peneliti  menjelajahi  objek/situasi sosial  yang  diteliti  (Sugiyono,  2012).  Informan penelitian  merupakan  seseorang  yang  memiliki informasi  mengenai  objek  penelitian  yang  akan dilakukan.  Informan  dalam  penelitian  ini  berasal dari dari  wawancara  langsung  yang  disebut  sebagai narasumber.
purposive sampling bertujuan untuk mengumpulkan  suatu  data  yang  benar-benar real atau  nyata  dengan  mewawancarai  seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai  suatu  keahlian  atau  pekerjaan  tertentu dibidangnya. Berdasarkan teknik purposive sampling yang digunakan, informan yang diambil berjumlah 10 orang yang dibagi dalam :
a. Pihak  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara
1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi  Sulawesi  Utara  (1 orang)
2. Kepala UPTD (1 orang)
3. Kepala  Seksi  Pengawasan  Ketenagakerjaan (1 orang)
4. Pengawas (2 orang)
b. Pihak Tenaga Kerja dan Perusahaan)
1. Perusahaan (3 orang)
2. Tenaga Kerja (2 orang)
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 645 - 654

## Sumber Data
Sumber  data  penelitian  ini  terbagi  dari  dua jenis yaitu data primer dan data sekunder, yaitu : 1. Data primer
Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dari hasil wawancara  dari  informan  di  UPTD  pada Balai  Pengawasan  Tenaga  Kerja  Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. 2. Data Sekunder
Data  sekunder  pada  penelitian  ini  yaitu data  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  dari dokumen-dokumen yang ada pada Balai
Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  kualitatif  ini  bertujuan  untuk menunjang  data  atau  informasi  yang  dibutuhkan peneliti.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan antara lain (Sugiyono, 2012) : 1. Observasi 2. Wawancara ( interview )
3. Dokumentasi

## Teknik Analisis Data
Analisa  data  merupakan  proses  mengatur urutan  data,  mengorganisasikannya  ke  dalam  suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan  tema  dan  dapat  dirumuskan  hipotesis kerja  seperti  yang  disarankan  oleh  data.  Beberapa tahapan  model  analisis  interaktif  Miles  dan Herberman melalui empat tahap, yaitu :
1. Pengumpulan data ( data colection )
2. Reduksi data (data reduction) 3. Penyajian data ( data display ) 4. Penarikan kesimpulan ( conclusion )

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Deskripsi Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara
Peraturan  Gubernur  65  Tahun  2017  untuk membentuk  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah (UPTD) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Daerah  Provinsi  Tipe  A  Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :
a. Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A; dan
b. Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A.
UPTD  dipimpin  oleh  seorang  kepala berkedudukan  dibawah  dan  bertanggung  jawab kepada  Kepala  Dinas.  UPTD  mempunyai  tugas yaitu melaksanakan  kegiatan  teknis  operasional yang  secara  langsung  berhubungan  dengan pelayanan  masyarakat  dan  teknis  penunjang untuk  melaksanakan  kegiatan  dalam  rangka mendukung pelaksanaan tugas dinas.
Sedangkan fungsi UPTD terdiri dari :
a. Penyusunan  kebijakan  unit  pelaksana  teknis dinas;
b. Pelaksanaan  perencanaan,  pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas;
c. Penyelenggaraan  urusan  pengawasan  tenaga kerja;
d. Penyelenggaraan  urusan  pelatihan  tenaga kerja; dan
e. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh pimpinan.

## Deskripsi Data Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  data  yang  disajikan diperoleh dari hasil penelitian tentang pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah (UPTD) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Daerah  Provinsi  Tipe  A  Provinsi Sulawesi  Utara  dimana  data  tersebut  berupa  hasil wawancara dari informan.
1. Adanya  Tujuan  yang  Ingin  Dicapai  dalam Pelaksanaan  Kebijakan  Pembentukan  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara Tujuan merupakan implementasi dari misi dan  menunjukkan  suatu  kondisi  yang  ingin dicapai  oleh  instansi  dimasa  yang  akan  datang. Tujuan yang ditetapkan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didassarkan pada isu-isu dan analisis  strategis.  Tujuan  tidak  harus dinyatakan dalam  bentuk  kuantitatif,  akan  tetapi  harus  dapat menunjukkan  suatu  kondisi  yang  ingin  dicapai dimassa mendatang dimana tujuan mengarahkan  perumusan  sasaran,  kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan hasil wawancara  yang  diperoleh  pada  hari  Senin tanggal  14  Juni  2021  dengan  informan  ibu  ET sebagai  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan :
Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Pelaksana………..………(Pebri Kaunang, William Areros, Deysi Tampongangoy)
“Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai ialah untuk  dijadikan  sebagai  acuan,  pedoman  suatu tata  laksana  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh pihak  Disnakertrans  yang  sesuai  dengan peraturan gubernur yang ditetapkan, mengadakan pertemuan dengan pimpinan provinsi untuk membahas kelancaran kerja sama yang didasari dengan anggaran, dalam pelaksanaan  pelayanan  ketenagakerjaan.  Yang menjadi hambatan adalah dari pihak masyarakat dalam  hal  ini  perusahaan  dan  tenaga  kerja sendiri  dimana,  luas  wilayah  jangkauan  yang begitu besar yang menyebabkan sistem pengawasan terganggu terlebih jumlah
pengawas  memang  masih  kurang  dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang banyak, secara otomatis beban petugas pengawas menjadi lebih banyak”.
Sependapat  dengan  Kepala  Disnakertrans Provinsi  Sulawesi  Utara,  hasil  wawancara  yang diperoleh  pada  hari  Senin,  14  Juni  2021  dengan informan SP sebagai Kepala UPTD
Disnakertrans:
“Tujuan  pelaksanaan  peraturan  gubernur  yaitu untuk  menjalankan  tugas  kedinasan  sehari-hari di UPTD  khususnya  di  Balai  Pengawasan Tenaga  Kerja  Kelas  A,  mewujudkan  tenaga kerja  sehat  dan  mandiri,  meningkatkan lingkungan  kerja  yang  baik  serta  mewujudkan pelayanan ketenagakerjaan yang dapat dijangkau serta bermutu. Untuk sejauh ini, tidak ada hambatan, semua berjalan dengan lancar”.
Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh  pada  hari  Senin,  14  Juni  2021  dengan informan  SA  sebagai  Kepala  Seksi  Pengawasan Ketenagakerjaan:
“Tujuan dalam peraturan gubernur adalah untuk meningkatkan  pelayanan  ketenagakerjaan  yang tersedia di UPTD, pencapaian berbagai program  yang  telah  direncanakan  seperti melakukan  kunjungan  ke  lapangan  kemudian dibagian  sarana  dan  prasarana  banyak  yang telah  dioperasikan,  selama  ini  belum  terdapat kendala  dalam pelaksanaan  layanan  hanya saja dukungan  dari  pemerintah  perlu  ditinjau kembali”.
Adapun  hasil  wawancara  yang  diperoleh pada hari Selasa, 15 Juni 2021 dengan AP dan YK sebagai pimpinan perusahaan, :
“Tujuan  adanya  peraturan  gubernur  supaya perusahaan  –  perusahaan  dan  seluruh  tenaga kerja lebih tahu bahwasanya diadakan pemusatan  fungsi  dan  tugas  pengawasan  yang terkandung  didalam  peraturan gubernur  untuk
memusatkan seluruh pengawasan ke pemerintah  provinsi,  dimana  tidak  lagi  ada sistem pengawasan yang dilakukan di kabupaten/kota,  beberapa  pengawas  terlatih telah  diturunkan  kelapangan  namun  didapati kendala, masih ada perusahaan dan tenaga kerja yang  belum  mengetahui  tentang  peraturan gubernur  ini.  Hal  inilah  yang  membuat  masih adanya masyarakat yang kurang paham bagaimana  fungsi  pengawasan  ketenagakerjaan berjalan”.
Hasil  wawancara  yang  diperoleh  pada  hari Selasa,  15  Juni  2021  dengan  informan  RP  dan  RT sebagai tenaga kerja :
“Dengan memberikan informasi tentang peraturan  gubernur  tentang  tugas  dan  fungsi pengawasan  yang  dilakukan  dalam  bidang pengawasan dengan pembentukan UPTD termasuk balai pengawasan tenaga kerja kelas A setidaknya membantu para tenaga kerja tentang regulasi  yang  baru  dan  tentunya  membantu dinas sendiri dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan  dari  Peraturan  Gubernur  Nomor  65  Tahun 2017  dapat  direalisasikan  dengan  baik.  Hanya  ada beberapa  kendala  yang  masih  dihadapi  seperti wilayah  jangkauan  pengawasan  menjadi  lebih  luas, jumlah  pengawas  yang  kurang  tidak  sebanding dengan  jumlah  perusahaan  yang  banyak  yang tentunya beban kerja pengawas semakin bertambah.
2. Adanya  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Balai Pengawasan dalam Pelayanan Ketenagakerjaan  Sesuai  Prosedur  dan  Tata Kerja.
Menurut  hasil  wawancara  yang  diperoleh pada hari Kamis, 14 Juni 2021 dengan informan ET sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara :
“Prosedur  kerja  yang  berjalan  telah  sesuai dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan,  dalam pelaksanaan  kerja  sejauh  ini  tidak  ada  kendala karena  pegawai  sudah  memahami  dengan adanya aturan dari peraturan gubernur tersebut, saat ini prosedur kerja yang telah berjalan ialah pelayanan masalah ketenagakerjaan langsung ke dinas  di  provinsi,  jaringan  komunikasi  secara langsung  antara  dinas  dalam  hal  ini  balai pengawasan  terjalin  dengan  baik  dengan  para tenaga  kerja  dan  perusahaan,  di  dukung sumberdaya  aparatur  yang  berkualitas  dan kompeten  dimana  tentunya  visi  dan  misi  dinas memberikan dukungan terhadap fungsi pengawasan”.
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 645 - 654
Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh  pada  hari  Kamis,  14  Juni  2021  dengan informan SP sebagai Kepala UPTD Disnakertrans:
“Prosedur  kerja  sudah  berjalan  sesuai  dengan tupoksi  antar  staf  masing-masing  namun  masih adanya  tenaga  kerja  dan  perusahaan,  tetapi lebih  banyak  ktenaga  kerja  belum  mengetahui fungsi  dan  tugas  pokok  dari  UPTD  khususnya balai  pengawasan  yang  telah  dibuat  atau  dapat dikatakan bahwa kebanyakan tenaga kerja belum mengetahui  regulasi  pelayanan  tenagaa  kerja telah dipusatkan ke Provinsi”.
Adapun  hasil  wawancara  yang  diperoleh pada  hari  Senin,  14  Juni  2021  dengan  SA  sebagai Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
Disnakertrans :
“Untuk sementara prosedur kerja sudah berjalan dengan  lancar  sesuai  dengan  peraturan  yang diberlakukan, kendalanya yaitu respon perusahaan atas permasalahan tenaga kerja dan efektivitas  fungsi  pengawasan  yang  terganggu dikarenakan  adanya  pandemi  covid19  dan kebanyakan  pegawai  pengawas  sering  tidak berada di kantor dikarenakan mendapakan tugas luar”.
Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh  pada  hari  Selasa,  15  Juni  2021  dengan informan RP dan RT sebagai tenaga kerja:
“Kadang  sesuai  kadang  tidak,  pegawainya sering  tidak  ada  diruangan  bila  dibutuhkan, kebanyakan  sudah  keluar  prosedur  kerja  yang berjalan belum sesuai dengan tupoksi”.
Sejalan dengan pendapat RP, hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 15 Juni 2021 dengan informan RT sebagai tenaga kerja:
“Sebagian  sudah,  pegawai  di  Disnakertrans kadang susah ditemui karena pegawai pengawas yang dicari sedang tugas luar”.
Sesuai  dengan  penjelasan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  tugas  pokok  dan  fungsi  UPTD dalam  pelayanan  ketenagakerjaan  melalui  balai pengawasan  telah  sesuai  dengan  prosedur  dan  tata kerja  yang  telah  ditentukan.  Hal  ini  didukung  oleh peran serta staf pengawas ketenagakerjaan.
3. Adanya  Kerja  Sama  dalam  Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan.
Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh  pada  hari  Senin,  14  Juni  2021  dengan informan  ET  sebagai  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara:
“Yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  peraturan gubernur ini adalah seluruh pegawai, terselenggaranya  pelayanan  yang  berkualitas
yaitu  dilakukan  dengan  koordinasi  yang  baik antara  instansi,  pelayanan  ketenagakerjaan langsung  ke  perusahaan  –  perusahaan  atau dengan tenaga kerja yang membutuhkan apabila tidak  bisa  ditangani  di  dinas  langsung  dan pengawasan  akan  lebih  dipercayai  lagi  oleh pemerintah  provinsi  terkait  dengan  pelayanan yang telah dilakukan dengan baik”.
Sejalan dengan pendapat Kepala
Disnakertrans  Provinsi Sulawesi Utara  hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan SP sebagai Kepala UPTD Disnakertrans:
“Yang  terlibat  ialah  pengawas  dinas  (balai pengawasan)  sebagai  pelaksana  kebijakan  dan masyarakat  (perusahaan  dan  tenaga  kerja) sebagai  penerima  hak,  perusahaan  dan  tenaga kerja  terlebih  dahulu  memenuhi  persyaratan pelayanan  dari  pemerintah  misalnya  kartu identitas  pribadi,  mendapat  kepercayaan  kerja sama dengan pihak Jamsostek”.
Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh  pada  hari  Senin,  14  Juni  2021  dengan SA sebagai Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans :
“Dalam  pelaksanaan  kerja  melibatkan  kepala dinas,  kepala  UPTD,  Kepala  Bidang,  Kepala Seksi  dan  pegawai  yang  ada,  pihak  dinas terlebih  balai  pengawasan,  harus  lebih  giat memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi masyarakat (perusahaan dan tenaga kerja)”.
Menurut  hasil  wawancara  yang  diperoleh pada  hari  Selasa,  14  Juni  2021  dengan  dengan informan RP dan RT sebagai tenaga kerja :
“Yang terlibat yaitu pemerintah, perusahaan dan tenaga  kerja  dan  pegawai  balai  pengawasan, pegawai  datang  tepat  waktu  dan  bekerja  sesuai dengan  tugasnya,  kurang  tahu  mungkin  mereka mendapat program lebih dari pemerintah”.
Hasil  wawancara  yang  diperoleh  pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan serta DN sebagai pimpinan perusahaan :
“Perusahaan,  tenaga  kerja  dan  dinas  (balai pengawasan),  melayani  tenaga  kerja  sesuai prosedur  atau  tupoksi  kerja,  mungkin  keadaan dinas yang lebih layak”.
Dari  penjelasan  diatas  maka  dapat disimpulkan bahwa kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan pengawasan
ketenagakerjaan telah dilakukan dengan memberikan  info  serta  kunjungan  langsung tentang  prosedur  pengawasan  ketenagakerjaan melalui  pmbentukan  UPTD  terutama  balai pengawasan tenaga kerja kelas A .
Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Pelaksana………..………(Pebri Kaunang, William Areros, Deysi Tampongangoy)
4. Adanya  Usaha  Optimalisasi  Mutu  Pelayanan Ketenagakerjaan.
Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh  pada  hari  Senin,  14  Juni  2021  dengan informan  ET  sebagai  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara :
“Pihak  UPTD  (balai  Pengawasan)  memberikan pelayanan  yang  maksimal  terhadap  masyarakat (perusahaan  dan  tenaga  kerja)  dengan  cara kunjungan  langsung  ke  perusahaan-perusahaan serta menerima keluhan tentang ketenagakerjaan,  sejauh  ini  masyarakat  sudah terlayani  dengan  baik  dan  pihak  dinas  (balai pengawasan)  tidak  menerima  keluhan  dari masyarakat setelah dijelaskan tentang kebutuhan yang  disampaikan.  Dengan  kemajuan  teknologi dan  informasi,  semua  menjadi  lebih  cepat terutama dalam hal pelayanan ketenagakerjaan”.
Sependapat  dengan  Kepala  Disnakertrans Provinsi  Sulawesi  Utara,  hasil  wawancara  yang diperoleh  pada  hari  Senin,  14  Juni  2021  dengan informan SP sebagai Kepala UPTD Disnakertrans: “Dalam mengoptimalkan pelayanan
ketenagakerjaan  baik  di  perusahaan  maupun pada  tenaga  kerja  sudah  terlaksana  dengan baik”.
Sedangkan  menurut  hasil  wawancara  yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan SA sebagai  Kepala  Seksi  Pengawasan  Ketenagakerjaan Disnakertrans :
“Pihak  UPTD  memberikan  pelayanan  yang beraturan  dan  maksimal,  pelayanan  yang diberikan  kepada  masyarakat  berawal  dari penyuluhan program, dan mempermudah proses pelayanan.  Sejauh ini masyarakat  sudah terlayani  dengan  baik  tetapi  tetap  berusaha meningkatkan kembali pelayanan yang berkualitas”.
Kemudian  hasil  wawancara  yang  diperoleh pada  hari  Selasa,  14  Juni  2021  dengan  dengan informan RP sebagai tenaga kerja :
“Mereka terlebih dahulu mendengarkan keluhan dan melayani sesuai kebutuhan, pelayanan yang baik,  belum  bisa  dikatakan  baik  karena  masih adanya kendala dalam pelayanan”.
Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh  pada  hari  Senin,  14  Juni  2021  dengan informan RT sebagai tenaga kerja :
“Harusnya  pihak  UPTD  (balai  pengawasan) lebih mendengar keluhan tenaga kerja dan untuk informasi dapat disampaikan langsungke tenaga kerja bukan hanya melalui perusahaan”.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  dapat disimpulkan, dalam mengoptimalkan mutu pelayanan  ketenagakerjaan  di  Disnakertrans  dalam hal  ini  UPTD  di  Balai  Pengawasan  Tenaga  Kerja Kelas  A  berjalan  dengan  baik.  Fungsi  manajemen dalam  pelayanan  ketenagakerjaan  tentu  sangat membantu  dan  mempermudah  dalam  sistem  kerja pegawai,  dengan  begitu  dapat  memperbaiki  kerja yang selama ini kurang memuaskan.

## 5. Adanya  Partisipasi  Masyarakat  Dalam
Proses Melaksanakan Kebijakan.
Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh  pada  ET  sebagai  Kepala  Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara :
“Dalam  proses  melaksanakan  pelayanan ketenagakerjaan  sebagian  besar  masyarakat sudah  merespon  dengan  baik.  Masyarakat datang  langsung  ke  kantor  atau  dari  petugas yang  langsung  ke  lokasi.  Untuk  meningkatkan partisipasi dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan, kami juga membuat program-program  yang  dapat  bersentuhan artinya  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat.

## Misalnya program PERKASA”.
Menurut  hasil  wawancara  yang  diperoleh pada  hari  Senin,  14  Juni  2021  dengan  informan SP sebagai Kepala UPTD Disnakertran :
“Masyarakat  mengikuti  program  yang  di sosialisasikan terlebih kepada lansia dan juga pada  pekerja  gereja  misalnya  yang  sangat memerlukan pelayanan misalnya pada program Perkasa, keuntungan bagi masyarakat  yaitu  dari  yang  tidak  paham menjadi  paham  atas  regulasi  ketenagakerjaan yang  di  jelaskan  pada  saat  sosialisasi,  begitu masyarakat  dapat  mendapatkan  pelayanan yang baik”.
Adapun  hasil  wawancara  yang  diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan SA sebagai Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans :
“Masyarakat  menerima  dengan  baik  sesuai dengan  pelayanan  yang  diberikan  dan masyarakat  juga  mempermudah  proses  kerja dengan mengikuti segala aturan yang ada”.
Menurut  hasil  wawancara  yang  diperoleh pada  hari  Senin,  14  Juni  2021  dengan  informan RT sebagai tenaga kerja :
“Masyarakat  lebih  puas  karena  telah  ada pedoman  yang mengatur  hak  nya,  masyarakat hadir  dinas  setelah  diadakan  sosialisasi tentang program – program keenagakerjaan”.
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 17 Nomor 2 MDK Juli 2021 : 645 - 654
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan  bahwa,  dalam  proses  melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan bukan hanya tanggung jawab dari Pemerintah akan tetapi juga merupakan  tanggung  jawab  masyarakat  itu sendiri, seperti adanya himbauan kepada masyarakat  agar  menyelenggarakan  fasilitas pelayanan kesehatan mereka sendiri.
Pembahasan Tujuan yang Ingin Dicapai dalam

## Pelaksanaan Kebijakan
Tujuan  dalam  melaksanakan  kebijakan ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  tenaga  kerja yang  mandiri  serta  pelayanan  ketenagakerjaan yang  berkualitas.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  seluruh  narasumber  dapat  disimpulkan bahwa  tujuan  dari  Peraturan  Gubernur  Nomor 65 Tahun 2017 dapat direalisasikan dengan baik di UPTD dalam hal ini balai pengawasan tenaga kerja  kelas  A.  Hanya  ada  beberapa  kendala yang  masih  dihadapi  seperti  luas  wilayah jangkauan yang begitu besar yang menyebabkan  sistem  pengawasan  terganggu terlebih  jumlah  pengawas  memang  masih kurang dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang banyak, secara otomatis beban petugas  pengawas  menjadi  lebih  banyak. Abidin  (2006)  mengemukakan  bahwa  tujuan ialah  suatu  kebijakan  dibuat  karena  ada  tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada  kebijakan,  namun  demikian  tidak  semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.
Berdasarkan  analisis  diatas  maka  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  tujuan  pelayanan optimal  di  balai  pengawasan  tenaga  kerja kelas A  belum  tercapai  sepenuhnya  dikarenakan masih adanya kendala yang terjadi.
Tugas  Pokok  dan  Fungsi  UPTD  Balai Pengawasan
dalam
Pelayanan Ketenagakerjaan
Sesuai  Prosedur  dan  Tata  Kerja  Tugas pokok  dan  fungsi  balai  pengawasan  dalam pelayanan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat  dalam  bentuk  program  –  program ketenagakerjaan.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  seluruh  narasumber  bahwa  tugas  pokok
dan  fungsi  UPTD  (balai  pengawasan)  dalam pelayanan  ketenagakerjaan  telah  sesuai  dengan prosedur  dan  tata  kerja  yang  telah  ditentukan.  Hal ini  didukung  oleh  peran  serta  pegawai  pengawas. Dapat  dilihat  dari  analisis  di  atas  bahwa  pelayanan ketenagakerjaan  yang  baik  diberikan  oleh  UPTD dalam  hal  ini  balai  pengawasan  adalah  pelayanan yang  sesuai  dengan  kinerja  yang  telah  ditetapkan sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan yang optimal.
Kerjasama  dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan di  UPTD  Balai  Pengawasan  Tenaga  Kerja Kelas A
Kerja sama dalam penyelengaraan pelayanan  bertujuan  untuk  meningkatkan  upaya yang diselenggarakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi dalam hal ini adalah UPTD balai pengawasan  untuk  memelihara  dan  meningkatkan pelayanan  pengawasan  tenaga  kerja.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  seluruh  narasumber  dapat disimpulkan bahwa kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan di UPTD balai pengawasan  tenaga  kerja  kelas  A  telah  dilakukan dengan pemberian program – program dalam bentuk MoU ( Memorandum of Undertanding ).
Berdasarkan  analisis  diatas dapat  disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan
ketenagakerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang didasari dengan kondisi masyarakat.
Usaha Optimalisasi Mutu Pelayanan Ketenagakerjaan Usaha optimalisasi mutu pelayanan ketenagakerjaan bertujuan untuk mendorong semangat  kerja  para  tenaga  kerja,  mengerahkan aktivitas para tenaga kerja serta mengkoordinasikan berbagai  aktivitas  para  tenaga  kerja  menjadi aktivitas  yang  kompak.  Berdasarkan  wawancara dengan  seluruh  narasumber  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  mengoptimalkan  mutu  pelayanan ketenagakerjaan di UPTD (Balai pengawasan tenaga kerja  kelas  A  di  dalamnya  terdapat  fungsi-fungsi manajemen. Jadi, dengan adanya fungsi manajemen dalam  ketenagakerjaan  tentu  sangat  membantu  dan mempermudah  dalam  sistem  kerja  dengan  begitu dapat  memperbaiki  kerja  yang  selama  ini  kurang memuaskan.
Berdasarkan  analisis  yang  terdapat  diatas dapat ditarik  kesimpulan bahwa adanya  usaha yang dilakukan  di  bagian  layanan  pengawasan  di  UPTD Balai  Pengawasan  tenaga  kerja  kelas  A  dapat dilaksanakan  dengan  maksimal  untuk  menutupi segala kendala-kendala yang ada.
Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Pelaksana………..………(Pebri Kaunang, William Areros, Deysi Tampongangoy)
Partisipasi Masyarakat dalam Proses

## Melaksanakan Kebijakan.
Adanya  partisipasi  masyarakat  dalam proses melaksanakan kebijakan bertujuan untuk terlaksananya  pengawasan  secara  menyeluruh. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  seluruh narasumber dalam proses melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan bukan hanya tanggung  jawab  dari  Pemerintah  akan  tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri.  Berdasarkan  analisis  dapat  ditarik kesimpulan  partisipasi  masyarakat  dan  kerja sama  pihak  balai  pengawasan  memudahkan cara untuk meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan.
Berdasarkan  analisis  yang  terdapat  di atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pihak UPTD  (Balai  Pengawasan)  melaksanakan pelayanan  dan  masyarakat  berpastisipasi  guna meningkatnya  kualitas  dalam  pelaksanaan pelayanan ketenagakerjaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan seluruh uraian pembahasan serta  dilengkapi  dengan  hasil  penelitian  yang telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  penulis merumuskan beberapa kesimpulan :
1. Isi  kebijakan  dalam  dalam  Pergub  nomor
65  tahun  2017  memiliki  tujuan  yang  ingin dicapai  yaitu  mewujudkan  tenaga  kerja yang mandiri serta pelayanan
ketenagakerjaan  yang  berkualitas  sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  UPTD Balai Pengawasan dalam pelayanan ketenagakerjaan.
2. Lingkungan kebijakan dalam Pergub nomor 65 tahun 2017 diantaranya menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan  di  UPTD  Balai  Pengawasan Tenaga  Kerja  Kelas  A  dengan  melakukan usaha secara optimal dengan mengoptimalisasikan pelayanan ketenagakerjaan tentunya dengan partisipasi masyarakat dalam proses melaksanakan kebijakan.
Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah jelaskan, untuk mengatasi/memperbaiki  kendala-kendala  yang ditemukan pada pelaksanaan implementasi kebijakan  pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  di  Balai  Pengawasan  Tenaga  Kerja  Kelas A  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi  Sulawesi  Utara,  peneliti  memberi masukan dalam hal ini beberapa saran yang terdiri dari :
1. Menambah pegawai pengawas agar seimbang dengan  jumlahperusahaan  dan  tenaga  kerja yang  diawasi  untuk  lebih  meningkatkan kualitas
pengawasan terhadap ketenagakerjaan  serta  mengimbangi  luas wilayah  pengawasan  yang  ada  dikarenakan adanya  pemusatan  fungsi  pengawasan  yang dipusatkan  ke  provinsi  bukan  lagi  di kabupaten/kota.
2. Pemerintah  maupun  masyarakat  (tenaga kerja)  diharapkan  lebih  memperhatikan  hak-
hak tenaga kerja dan juga lebih mengefektifkan  aturan-aturan  perundang- undangan yang telah ada. 3. Pemerintah  diharapkan  juga  melakukan perbaikan dalam hal pengawasan ketenagakerjaan  sebagai  upaya  peningkatan kesejahteraan para pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  2006,  Kebijakan  Publik,  Jakarta;  Suara Bebas Grindle,  Merilee  S.  1980. Politics  and  Policy Implementation  in  The  Third  World , Princnton  University  Press,  New
Jersey.
Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian
Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta