## Journal of Information Systems and Informatics
Vol. 1, No. 2, September 2019 e-ISSN: 2656-4882 p-ISSN: 2656-5935
http://journal-isi.org/index.php/isi

## 107
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## Analysis of Information Technology Governance
In Department of Communication and Informatics of Salatiga Using COBIT 5 Framework
Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Menggunakan Framework COBIT 5
Ratna Damayanti 1 , Augie David Manuputty 2
1,2 Information System Department, Satya Wacana Christian University, Salatiga, Indonesia
Email: 1 ratnadamayanti877@gmail.com , 2 augiemanuputty@gmail.com

## Abstract
Technological advances and strategic environmental changes encourage the government sector  to  improve  bureaucratic  performance  and  services.  Salatiga's  Department  of Communication  and Informatics  (Diskominfo  Kota  Salatiga)  is  a  service  that  provides communication and informatics, statistics and coding services. However, in carrying out their duties and functions, there are still problems which indicate that the IT governance process  is  still  not  optimal,  so  that  there  is  a  need  for  identification  and  assessment efforts. This study aims to analyze  the maturity level of IT governance using the COBIT 5  framework  domain  Deliver,  Service  and  Support  (DSS).  The  results  of  this  study indicate that the level of capability of the DSS01, DSS03 and DSS06 processes is at level 2 (Managed process). While the DSS02 and DSS04 processes are at level 1 (Performed process).  The  recommendations  in  each  process  may  be  an  input  for  Diskominfo  in improving the quality of public services and for realizing good governance.
Keywords : IT Governance, COBIT 5, DSS Domain

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  Teknologi  Informasi  (TI)  telah  banyak  membawa  dampak  di berbagai  bidang  baik  pada  organisasi  swasta  maupun  instansi  pemerintahan. Dalam  sektor  pemerintah,  kemajuan  teknologi  informasi  serta  perubahan lingkungan  strategis  mendorong  aparatur  pemerintah  untuk  mengantisipasi paradigma  baru  dengan  upaya  peningkatan  kinerja  birokrasi  serta  perbaikan pelayanan  kepada  masyarakat.[1]  Salah  satu  caranya  adalah  dengan  adanya e- Government ,  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  95 Tahun 2018  Tentang  Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik  (SPBE).  Dalam

## Journal of Information Systems and Informatics
Vol. 1, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2656-5935
http://journal-isi.org/index.php/isi e-ISSN: 2656-4882
hal  ini,  tata  kelola  TI  menjadi  aspek  penting  guna  memastikan  penerapan  TI dapat selaras dengan pencapaian visi dan misi pemerintah.
Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  Kota  Salatiga  merupakan lembaga pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi  dan  informatika,  bidang  statistik  dan  bidang  persandian.  Dalam penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  Diskominfo,  ditemukan  beberapa permasalahan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  tata  kelola  TI  seperti  :  (1) Pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  belum  optimal,  karena  tugas  dan fungsi  pranata  komputer  tidak  hanya  berkaitan  dengan  TI,  namun  juga merangkap tugas yang lain misalnya administrasi dan bendahara dinas. Terdapat 86  orang  pranata  komputer  yang  tersebar  di  seluruh  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD),  namun  hanya  tersisa  25  orang  pranata  komputer  yang  masih konsisten  dengan  kemampuan  dan  keahliannya  dalam  bidang  TI.  Jumlah  ini masih  dirasa  kurang,  untuk  memenuhi  tugas  pranata  komputer  dalam menyediakan  pelayanan  di  bidang  TI.  (2)  Belum  terbentuknya service  desk yang terintegrasi  dengan  semua  perangkat  daerah  sehingga monitoring layanan  dan penanganan  masalah  belum  dilaksanakan  secara  optimal.  (3)  Kurangnya perhatian  Diskominfo  akan  pentingnya  pengamanan  asset  informasi,  terbukti dengan  banyaknya  serangan hacker dan  belum  adanya master  plan pengamanan sistem informasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya penilaian tata kelola TI di Diskominfo untuk melihat bagaimana kondisi tata kelola TI saat ini sebagai rumusan langkah perbaikan maupun peningkatan yang dapat dilakukan.
Control Objectives for  Information  and  related  Technology (COBIT) 5  merupakan salah satu  standar  penilaian  tata  kelola  TI  yang  dapat  digunakan.  COBIT  5 menyediakan  pedoman  yang  komprehensif  untuk  pencapaian  tujuan  dan  nilai organisasi  melalui  tata  kelola  dan  manajemen  TI  yang  efektif.[2] Framework COBIT 5 memberikan panduan tata kelola TI dan control objectives yang rinci bagi manajemen organisasi, stakeholder dan auditor, dengan memperhatikan aspek yang menjadi enabler tata  kelola  TI  seperti people , services , competencies , skills , infrastructure dan applications. [3]  Domain Deliver,  Service  and  Support (DSS)  berkaitan  dengan pengiriman  aktual  serta  dukungan  layanan  yang  diperlukan,  mencakup pengiriman layanan, manajemen keamanan dan kontinuitas, manajemen data dan fasilitas operasional serta dukungan layanan untuk pengguna.[4]
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  kondisi  tata  kelola  TI  Diskominfo Kota  Salatiga  menggunakan framework COBIT  5  pada  domain  DSS.  COBIT  5 dipilih  karena  kerangka  kerja  ini  menyediakan  panduan  yang  lengkap  dan  rinci yang mencakup tata kelola TI organisasi dan teknik manajemen.[5] Domain DSS dipilih  karena  dianggap  sesuai  dengan  kondisi  TI  yang  ada  pada  Diskominfo Kota  Salatiga  sebagai  dinas  penyedia  layanan  TI  yang  telah mengimplementasikan  TI  dalam  kegiatan  operasionalnya.[6]  Hasil  penelitian  ini

## Journal of Information Systems and Informatics
Vol. 1, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2656-5935
http://journal-isi.org/index.php/isi
e-ISSN: 2656-4882
Ratna Damayanti, Augie David Manuputty | 109
diharapkan dapat turut memberikan kontribusi secara akademis bagi Pemerintah Kota Salatiga khususnya Diskominfo Kota Salatiga dalam mewujudkan visi dan misi organisasi yaitu  meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik ( good governance ).

## 2. METODOLOGI

## 2.1. Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Data  primer diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  diperkuat  dengan  data  sekunder  yang bersumber  dari  dokumen  terkait  yang  dianalisis  untuk  mendapatkan  gambaran lebih mengenai obyek penelitian. Obyek penelitian ditentukan berdasarkan acuan RACI chart pada  COBIT  5.  RACI chart merupakan  matriks  yang  menunjukkan hubungan  daftar  aktivitas  atau  otoritas  keputusan  dengan  pihak  fungsionalitas organisasi  yang  terkait.[7]  Ruang  lingkup  penelitian  dibatasi  pada  pengukuran tingkat  kapabilitas  domain  DSS.  Hasil  dari  penelitian  ini  berupa  rekomendasi yang  disusun  berdasarkan  kondisi  tata  kelola  TI  yang  ada  di  Diskominfo  Kota Salatiga.

## 2.2. Tahapan Penelitian
Gambar 1. Tahapan Penelitian Tahap I • masukan : visi misi organisasi
• metode : studi literatur
• keluaran : gambaran tujuan organisasi
Tahap II • masukan : gambaran tujuan organisasi
• metode : Goals Cascading COBIT 5
• keluaran : IT-Related Process Domain DSS
Tahap III • masukan : IT-Related Process Domain DSS
• metode : wawancara
• keluaran : hasil wawancara
Tahap IV • masukan : hasil wawancara dan PAM
• metode : Self-assesment guide : Using COBIT 5
• keluaran : tingkat kapabilitas dan rekomendasi

## Journal of Information Systems and Informatics
Vol. 1, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2656-5935
http://journal-isi.org/index.php/isi e-ISSN: 2656-4882
Tujuan pada  tahap I  adalah untuk  menganalisis tujuan bisnis Diskominfo  Kota Salatiga.  Masukan  yang  diperlukan  adalah  visi  dan  misi  Diskominfo.  Studi literatur bersumber pada dokumen Rencana Strategis Diskominfo Kota Salatiga Tahun  2017-2022  dan  hasil  akhir  pada  tahap  ini  yaitu  gambaran  tujuan Diskominfo Kota Salatiga.
Tujuan  pada  tahap  II  adalah  untuk  menyelaraskan  tujuan  bisnis  organisasi dengan tujuan TI organisasi. Masukan yang diperlukan adalah tujuan Diskominfo Kota  Salatiga.  Pada  tahap  ini,  dilakukan  proses goals  cascading yang  berpedoman pada  COBIT  5 framework .[8]  Tujuan  organisasi  dipetakan  ke  dalam  COBIT  5 Enterprise  Goals (EG)  dengan  menggunakan  4  perspektif  dari Balanced  Scorecard Dimension yaitu financial,  customer,  internal dan learning  and  growth .  Setelah  EG terpilih,  dilakukan  pemetaan  ke  dalam IT-related  Goals (ITRG) . [8] ITRG  yang terpilih,  dipetakan  lagi  ke  dalam  IT  Process  berdasarkan  pada  COBIT  5  : Enabling Processes .[8][10]
Tujuan pada  tahap III  adalah untuk  mendapatkan gambaran kondisi  tata  kelola TI yang saat ini terjadi di Diskominfo Kota Salatiga. IT Process yang telah terpilih, dijadikan  acuan  untuk  menyusun  pedoman  wawancara  kepada  pihak-pihak terkait berdasarkan RACI charts .
Tujuan dari tahap IV adalah untuk mengetahui tingkat kapabilitas masing-masing IT  Process .  Proses  penilaian  kapabilitas  berpedoman  pada Self-assessment  Guide : Using COBIT 5[9]. Dengan memperhatikan hasil wawancara dengan narasumber, penilaian  didasarkan  pada  banyaknya  aktivitas  pada  tiap-tiap management practice .[10] Setelah menentukan tingkat kapabilitas, dilakukan analisis kondisi tata kelola TI saat ini serta menyusun rekomendasi pada masing-masing proses.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
“Salatiga  HATI  BERIMAN  yang  SMART”  merupakan  visi  Walikota  Salatiga terpilih periode tahun 2017-2022. Kata HATI BERIMAN  merupakan  singkatan dari    kata    SEHAT,    TERTIB,    INDAH    dan  AMAN.  Sementara  itu  kata SMART merupakan singkatan dari SEJAHTERA dan BERMARTABAT. Selaras dengan  visi  tersebut,  Diskominfo  Kota  Salatiga  berorientasikan  pada  visi SEJAHTERA,  dimana  urusan    Dinas    Komunikasi    dan    Informatika diselenggarakan  dalam  rangka pemenuhan layanan publik bidang pemanfaatan teknologi  dan  informatika  serta  pemenuhan    kebutuhan    data    dan    informasi masyarakat    akan    penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan. Berdasarkan    rumusan    misi    Walikota    dan    Wakil    Walikota    Salatiga  terpilih dimaksud  dalam  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah (RPJMD)  Kota  Salatiga  Tahun  2017-2022  yang  paling  berkaitan  dengan  tugas

## Journal of Information Systems and Informatics
Vol. 1, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2656-5935
http://journal-isi.org/index.php/isi
e-ISSN: 2656-4882
Ratna Damayanti, Augie David Manuputty | 111
dan fungsi  Dinas  Komunikasi   dan   Informatika  adalah misi  yang  kesembilan, yaitu  “Meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik    dan    mewujudkan    tatakelola pemerintahan  yang  baik  ( good governance )”.
Tujuan  yang  ditetapkan  dalam  RPJMD  Tahun  2017-2022  yang  ingin  dicapai dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  misi  tersebut  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  adalah “Meningkatkan pelaksanaan    Reformasi    Birokrasi    pemerintah    daerah    dalam  menunjang kualitas  pelayanan  publik  dan  tata  kelola  pemerintahan”. Sasaran yang sesuai dengan  tujuan  tersebut  adalah  :  (a)  Meningkatnya    kepuasan    masyarakat    atas pelayanan    publik    pada    unit-unit  pelayanan  publik.  (b)  Meningkatnya keterbukaan    informasi    publik    dan    penerapan    teknologi  informasi  dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Dalam  Rencana  Strategis (Renstra) Diskominfo periode 2017-2022, tujuan tersebut  dijabarkan kembali  secara  lebih rinci  seperti tercantum dalam tabel 1.
Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Diskominfo
Tujuan Sasaran Pemenuhan  kebutuhan pendukung  pelayanan untuk  meningkatkan kinerja perangkat daerah. - Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pelayanan.
- Terpenuhinya administrasi perkantoran.
- Meningkatnya disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Terpenuhinya SDM sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan. Penyediaan  kebijakan di bidang komunikasi informasi, bidang  statistik,
tata kelola e-goverment.
- Tersedianya  kebijakan  di bidang komunikasi.  informasi, statistik, persandian dan bidang tata kelola e- government. Peningkatan kinerjapelayanan komunikasi dan informasi. - Terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) di Kota Salatiga.
- Terbentuknya  FK-METRA  (Forum Komunikasi  Media  Tradisional)  di tingkat kota.
- Terbangunnya website di SKPD dan Kelurahan. Peningkatan pelayanan e- government . - Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan e-government sesuai dengan regulasi. Penyediaan & pengelolaan data statistik sektoral.
- Tersedianya data statistik sektoral.
- Terbangunnya Single Data System (Sistem

## Journal of Information Systems and Informatics
Vol. 1, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2656-5935
http://journal-isi.org/index.php/isi e-ISSN: 2656-4882
112 | Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika…
Satu Data)
Peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah. - Terjaminnya keamanan data/informasi daerah
- Terpenuhinya  sarana  dan  prasarana penyelenggaraan  persandian  untuk keamanan data / informasi daerah.
Peningkatan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. - Meningkatnya  jumlah  perangkat  daerah yang menggunakan  sandi  dalam hubungan komunikasi.
Tujuan dan sasaran dari Diskominfo Kota Salatiga dipetakan ke dalam COBIT 5 Enterprise  Goals dengan  memperhatikan  perspektif  dari IT  Balanced  Scorecard . Pemetaan tersebut ditunjukan pada tabel 2.
Tabel 2. Pemetaan Enterprise Goals dengan tujuan organisasi Perspektif IT BSC Kode COBIT 5 Enterprise Goals Tujuan Bisnis Diskominfo Financial EG05 Financial transparency Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan    yang    baik    ( good governance ).  Melalui    konsep good governance ini pembangunan daerah dan pengelolaan  sektor  publik  dilakukan dengan  berbasis  pada  partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Customer EG06 Customer- oriented service culture Meningkatnya    kepuasan    masyarakat atas  pelayanan  publik  pada  unit-unit pelayanan publik Internal EG14 Operational and staff productivity Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan e-government sesuai  dengan regulasi,  dengan  strategi  :  Peningkatan efektifitas kinerja dan tertib administrasi melalui  penyediaan  regulasi  kebijakan dan penyusunan SOP. Learning & Growth EG16 Skilled and motivated Terpenuhinya  SDM  sesuai  dengan kualitas dan kuantitas yang  dibutuhkan,

## Journal of Information Systems and Informatics
Vol. 1, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2656-5935
http://journal-isi.org/index.php/isi
e-ISSN: 2656-4882
Ratna Damayanti, Augie David Manuputty | 113
people dengan strategi : Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM  melalui  diklat,  bintek  dan workshop .
COBIT  5  Enterprise  Goals  yang  telah  terpilih  kemudian dipetakan  dengan IT- related  goals (ITRG).  ITRG  yang  dipilih  hanya  yang  memiliki  keterkaitan  kuat ( Primary ). Hasil Pemetaan ditunjukkan pada tabel 3 dan deskripsi masing-masing ITRG terpilih ditunjukkan pada tabel 4.
Tabel 3. Pemetaan enterprise goals dengan IT-related goals
EG Terpilih ITRG ( Primary) EG05 ITRG06 EG06 ITRG01, ITRG07 EG14 ITRG08, ITRG16 EG16 ITRG16 Tabel 4. Deskripsi ITRG terpilih Kode Deskripsi ITRG01 Alignment of IT and business strategy ITRG06 Transparency of IT costs, benefits and risk ITRG07 Delivery of IT services in line with business requirements ITRG08 Adequate use of applications, information and technology solutions ITRG16 Competent and motivated business and IT personnel
ITRG yang telah terpilih kemudian dipetakan lagi dengan IT process. Pemetaan ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  proses-proses  TI  pada  COBIT  khususnya domain  DSS  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  tujuan  bisnis  dan  tujuan  IT organisasi. Tabel 5 menunjukkan hasil pemetaan ITRG terpilih dengan IT process , deskripsi pada masing-masing IT process ditunjukkan pada tabel 6.
Tabel 5. Pemetaan IT-related goals dengan IT Process ITRG IT Process ITRG01 EDM01, EDM02, APO01, APO02, APO03, APO05, APO07, APO08, BAI01, BAI02

## Journal of Information Systems and Informatics
Vol. 1, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2656-5935
http://journal-isi.org/index.php/isi e-ISSN: 2656-4882
114 | Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika…
ITRG06 EDM02, EDM03, EDM05, APO06, APO12, APO13, BAI09 ITRG07 EDM01, EDM02, EDM05, APO02, APO08, APO09, APO10, APO11, BAI02, BAI03, BAI04, BAI06, DSS01, DSS02, DSS03, DSS04, DSS06, MEA01 ITRG08 APO04, BAI05, BAI07
ITRG16 EDM04, APO01, APO07
Tabel 6. Deskripsi IT Process domain DSS Kode Deskripsi DSS01 Manage Operations DSS02 Manage Service Requests and Incidents DSS03 Manage Problems DSS04 Manage Continuity DSS06 Manage Business Process Controls
Untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  kondisi  tata  kelola  Diskominfo  Kota Salatiga,  wawancara  dilakukan  dengan  narasumber  terkait  yang  terdapat  dalam RACI chart , seperti ditunjukkan pada tabel 7.
Tabel 7. RACI chart [11] RACI Fungsi dan Peran Fungsionalitas Organisasi Responsible Bertanggungjawab melaksanakan dan menyelesaikan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. - Bidang Aplikasi Informatika - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Accountable Mengarahkan jalannya pelaksanaan aktivitas. - Kepala Diskominfo Kota Salatiga Consulted Memberikan pendapat atau tempat konsultasi pelaksanaan aktivitas. - Kepala Diskominfo Kota Salatiga Informed Mendapat informasi mengenai pelaksanaan aktivitas. - Seksi Layanan Data dan Informasi - Seksi Jejaring Komunikasi Publik
- Seksi Infrastruktur
- Seksi Sistem Informasi

## Journal of Information Systems and Informatics
Vol. 1, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2656-5935
http://journal-isi.org/index.php/isi e-ISSN: 2656-4882
Ratna Damayanti, Augie David Manuputty | 115
Domain DSS01 - Manage Operations
Berdasarkan  penilaian pada  self-assesment  guide COBIT  5,  proses  manajemen operasional  mencapai  level  2 managed  process dengan  skala  nilai partially  achieved . Tujuan yang diharapkan pada proses ini adalah (1) kegiatan operasional dilakukan sesuai  keperluan  dan  terjadwal;  (2)  kegiatan  operasional  dimonitor,  diukur, dilaporkan dan diperbaiki.
Tabel 8. Pencapaian Kapabilitas DSS01 Process Name Level 0  Level 1  Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 DSS01 PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA 5.2 Rating by Criteria F F F P Capability Level Achieved 2
Kegiatan  operasional  masing-masing  bidang  di  Diskominfo  telah  diatur  dalam Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Pengelolaan  Informasi  dan  Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Kepala Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Salatiga  Nomor  060/11/412/2017. Tugas  serta  fungsi  masing-masing  bagian  juga  telah  dirumuskan  dalam  Tugas Pokok dan Fungsi  (Tupoksi)  Diskominfo  Kota  Salatiga. Infrastruktur  TI  sudah sesuai  dengan  kebutuhan  diskominfo,  namun  proses  monitoringnya  belum dilakukan  secara  optimal,  seperti  yang  disampaikan  Bapak  Fara  Mustofa  selaku Kepala Seksi Sistem Informasi :
“ … kalau insiden yang berkaitan dengan infrastruktur TI belum tercatat, sini kan kelemahannya belum ada service desk. Kalau belum ada service desk kan kita belum bisa  mencatat,  contohnya  keluhan,  misal  internet  mati  itu  setahun  berapa  kali. Karena belum ada service desk, jadi lapornya langsung ke teknisi, nah kan teknisi sibuk kadang nggak mencatat juga ”
Diskominfo  sudah  memperhatikan  penempatan  dan  pemodelan  fasilitas  TI untuk  meminimalkan  kerentanan  ancaman  lingkungan,  namun  belum  ada perangkat yang secara  proaktif mendeteksi ancaman lingkungan, hanya terdapat APAR  sebagai  pertolongan  pertama  saat  terjadi  kebakaran,  serta  belum  pernah ada pelatihan pegawai atas prosedur tanggap darurat jika terdapat pemberitahuan bencana.

## Journal of Information Systems and Informatics
Vol. 1, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2656-5935
http://journal-isi.org/index.php/isi e-ISSN: 2656-4882
116 | Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika…
Berdasarkan  kondisi existing tersebut,  rekomendasi  yang  diberikan  adalah menyusun  kebijakan  dan  standar  pedoman  pengelolaan  operasional  TI  secara rinci  dan  menyeluruh,  mencangkup  aspek  proses  (SOP),  aspek  layanan  TI dengan  pihak  ketiga,  aspek  infrastruktur  dan  fasilitas  TI,  aspek  lingkungan  TI serta aspek sistem informasi. Service desk juga diperlukan segera, supaya aktivitas yang dilakukan dapat dimonitor dengan lebih baik.
Domain DSS02 - Manage Service Requests and Incidents
Berdasarkan  penilaian  pada self-assesment  guide COBIT  5,  proses  manajemen permintaan  layanan  dan  insiden  mencapai  level  1 performed  process dengan  skala nilai fully  achieved .  Tujuan  yang  diharapkan  pada  proses  ini  adalah  (1)  Layanan terkait TI dapat digunakan; (2) Insiden diselesaikan berdasarkan tingkat layanan yang disepakati; (3) Permintaan layanan ditangani sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati dan untuk kepuasan pengguna.
Tabel 9. Pencapaian Kapabilitas DSS02 Process Name Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 DSS02 PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA 5.2 Rating by Criteria F F P Capability Level Achieved 1
Layanan  yang  diberikan  diskominfo  yaitu  :  (1)  Layanan  Pejabat  Pengelola Informasi  dan Dokumentasi  (PPID); (2)  Layanan Kemitraan Media  Pembinaan Komunitas  KIM;  (3)  Layanan Subdomain,  Email,  Hosting dan Collaction  Server SKPD;  (4)  Layanan  Pengembangan  SDM  TIK;  (4)  Layanan  Internet Wifi ;  (5) Layanan Statistik Sektoral. Pengelolaan layanan sudah dilakukan dengan baik dan sistematis.
“...  kalau  model  dan  alur  permohonan  sudah  ada,  SOP  kita  itu mengikuti peraturan  Komisi  Informasi  No.  01  tahun  2010  tentang  permohonan  layanan informasi, jadi kita tinggal mengadopsi” .
Dari  penjelasan  dari  Bapak  Andi  Fauzan  Arifianto  selaku  Kepala  Seksi Layanan  Data  dan  Informasi,  diskominfo  telah  menetapkan  skema

## Journal of Information Systems and Informatics
Vol. 1, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2656-5935
http://journal-isi.org/index.php/isi
e-ISSN: 2656-4882
Ratna Damayanti, Augie David Manuputty | 117
permintaan  layanan.  Daftar  permintaan  sudah  otomatis  tercatat  dalam aplikasi web yang digunakan, namun tidak terdapat kategori khusus sebagai acuan prioritas layanan.
“Kita nggak ada prioritas, karena di Undang -undang keterbukaan informasi publik itu  kan  permohonan  informasi  sudah  jelas  aturannya,  dalam  10  hari  kerja  harus diselesaikan, kalau dalam 10 hari kerja belum bisa diselesaikan, bisa ditambah lagi 7  hari  kerja.  Jadi  semuanya  tidak  ada  prioritas,  artinya  ketika  ada  permohonan masuk ya prosedur penang anannya harus seperti itu” .
Saat  terjadi  insiden,  sudah  ada  upaya  untuk  menganalisis  dan  mengidentifikasi penyebab  masalah,  namun  saat  ini  belum  terdapat  aturan  atau  prosedur  yang mengatur  insiden  keamanan  yang  mungkin  terjadi.  Terdapat  upaya  untuk melacak, menganalisis dan melaporkan kejadian yang telah ditangani, namun hal ini belum dilakukan secara rutin.
Berdasarkan  kondisi existing tersebut,  rekomendasi  yang  diberikan  adalah menyusun  kebijakan  atau  prosedur  mengenai  insiden  yang  mungkin  terjadi. Upaya analisis dan pelaporan atas layanan dan insiden sebaiknya dilakukan secara rutin supaya didapat informasi sebagai bahan untuk perbaikan berkelanjutan.
Domain DSS03 - Manage Problems
Berdasarkan  penilaian  pada self-assesment  guide COBIT  5,  proses  manajemen masalah  mencapai  level  2 managed  process dengan  skala  nilai partially  achieved. Tujuan  yang  diharapkan  pada  proses  ini  adalah  masalah  terkait  TI  dapat diselesaikan sehingga tidak terulang kembali.
Tabel 10. Pencapaian Kapabilitas DSS03
Process Name Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 DSS03 PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA 5.2 Rating by Criteria F F F P Capability Level Achieved 2

## Journal of Information Systems and Informatics
Vol. 1, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2656-5935
http://journal-isi.org/index.php/isi e-ISSN: 2656-4882
Manajemen  permasalahan  yang  ada  di  diskominfo  sudah  berjalan  dengan  baik, masalah  sudah  diidentifikasi  dan  dikategorikan,  misalnya  permasalahan  terkait pengelolaan  web  SKPD,  permasalahan  aplikasi  dan  permasalahan  terkait jaringan.  Sudah  terdapat  pula  kelompok  pendukung  yang  membantu mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, dan penentuan solusi untuk mendukung  manajemen  masalah.  Tiap-tiap  bidang  kegiatan  sudah  dibagi tugasnya  dan  sudah  ada  staf  teknik  sebagai  penanggungjawab.  Namun  saat  ini diskominfo  belum  memiliki  laporan  kejadian/pencatatan  secara  sistem  atas masalah TI, karena belum adanya service desk , pencatatan hanya dilakukan secara pribadi oleh pegawai yang menangani masalah tersebut, seperti yang disampaikan oleh Bapak Fara Mustofa berikut :
“…  secara  sistem,  permasalahan  kita  belum  tercatat,  hanya  secara  perorangan  di tiap-tiap  petugasnya  pasti  mencatat,  karena  itu  masuk  ke  butir  kegiatan  harian. Tapi  kalau  secara  sistem  service  desk  nya,  kita  belum  punya,  makanya  kita mencatat” .
Monitoring proses penanganan masalah dilakukan secara lisan baik secara individu maupun kelompok. Penyampaian kelompok dilakukan pada saat staff meeting yang dilakukan tiap bulan. Laporan daftar masalah, identifikasi akar permasalahan dan solusi dilakukan secara manual oleh masing-masing pegawai yang bersangkutan. Untuk kegiatan monitoring dan pelaporan masalah secara sistem belum terlaksana karena belum adanya service desk .  Solusi atau manajemen masalah yang dilakukan belum bersifat proaktif.  Masalah yang  terjadi belum tercatat secara menyeluruh dan  belum  diketahui  hubungan  suatu  permasalahan  dengan  permasalahan  yang lain, sehingga belum dapat dirumuskan solusi kedepannya yang bersifat proaktif untuk mengantisipasi permasalahan yang sama.
Berdasarkan  kondisi existing tersebut,  rekomendasi  yang  diberikan  adalah membentuk service desk sebagai wadah pusat pencatatan aktivitas layanan TI dan penanganan  masalah  atau  insiden.  Setelah  dibentuknya service  desk ,  sebaiknya dilakukan pula  peninjauan masalah secara  rutin dan berkala, guna  merumuskan kebijakan atau solusi yang bersifat proaktif.
Domain DSS04 - Manage Continuity
Berdasarkan  penilaian  pada self-assesment  guide COBIT  5,  proses  manajemen kontinuitas  mencapai  level  1 performed  process dengan  skala  nilai largely  achieved . Tujuan  yang  diharapkan  pada  proses  ini  adalah  (1)  Informasi  penting  bisnis tersedia untuk bisnis sejalan dengan tingkat layanan minimum yang disyaratkan; (2)  Ketahanan  yang  memadai  tersedia  untuk  layanan  kritis;  (3)  Tes kesinambungan  layanan  telah  memverifikasi  efektivitas  rencana;  (4)  Rencana

## Journal of Information Systems and Informatics
Vol. 1, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2656-5935
http://journal-isi.org/index.php/isi
e-ISSN: 2656-4882
Ratna Damayanti, Augie David Manuputty | 119
kesinambungan  yang up-to-date mencerminkan  persyaratan  bisnis  saat  ini;  (5) Pihak internal dan eksternal telah dilatih dalam rencana kesinambungan.
Tabel 11. Pencapaian Kapabilitas DSS04 Process Name Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 DSS04 PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA 5.2 Rating by Criteria F L Capability Level Achieved 1
Perencanaan  keberlangsungan  bisnis  diskominfo  didefinisikan  dalam  Renstra Diskominfo  Kota  Salatiga  Tahun  2017-2022  khususnya  bagian  strategi  dan kebijakan. Dalam  memanajemen  kontinuitas bisnis atau  layanan, terlebih ketika terjadi  masalah  atau  gangguan,  diskominfo  turut  melibatkan stakeholder terkait, seperti yang disampaikan oleh Bapak Muh Nasiruddin selaku Kepala Diskominfo Kota Salatiga berikut :
“… kemudian ketika ada gangguan, otomatis kita akan kembali ke renstra, apa yang  kita  laksanakan.  Ketika  terjadi  gangguan,  seluruh  stakeholder  yang  terkait harus  kita  ajak  berdiskusi  bersama,  jadi  semua  stakeholder  yang  terkait  itu  tau, baik itu intern kominfo maupun yang berada di luar kominfo”.
Saat  ini  belum  terdapat  pengujian  dan review rencana  kesinambungan  bisnis diskominfo,  namun review terhadap  kegiatan  proses  bisnis  sudah  terlaksana. Setiap bulan terdapat kegiatan Pengendalian Organisasi  Kegiatan (POK),  setiap bulan  terdapat  rapat  yang  dihadiri  masing-masing  bidang  untuk  melakukan evaluasi kerja dan menyampaikan kendala yang dihadapi.
Berdasarkan  kondisi existing tersebut,  rekomendasi  yang  diberikan  adalah penyusunan Business  Continuity  Plan (BCP) yang  meliputi  penentuan lingkup dan rencana  serta Business  Impact  Analysis (BIA).  Diskominfo  juga  sebaiknya menyusun Disaster  Recovery  Plan (DRP)  yang  meliputi  proses,  pengujian  dan prosedur rencana pemulihan bencana.
Domain DSS06 - Manage Business Process Controls
Berdasarkan  penilaian  pada self-assesment  guide COBIT  5,  proses  manajemen kontrol  proses bisnis  mencapai level 2 managed  process dengan skala  nilai partially

## Journal of Information Systems and Informatics
Vol. 1, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2656-5935
http://journal-isi.org/index.php/isi e-ISSN: 2656-4882
achieved .  Tujuan  yang  diharapkan  pada  proses  ini  adalah  (1)  Cakupan  dan efektivitas kontrol utama untuk memenuhi persyaratan bisnis untuk memproses informasi sudah lengkap; (2) Inventarisasi peran, tanggung jawab, dan hak akses selaras  dengan  kebutuhan  bisnis  yang  sah;  (3)  Transaksi  bisnis  dipertahankan sepenuhnya dan sebagaimana disyaratkan dalam log.
Tabel 12. Pencapaian Kapabilitas DSS06 Process Name Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 DSS06 PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA 5.2 Rating by Criteria F F F P Capability Level Achieved 2
Secara regulatif, proses kebijakan tentang aktivitas kontrol di diskominfo belum selesai,  namun  realisasinya  sudah  dilakukan.  Aktivitas  kontrol  yang  ada  pada proses bisnis sudah selaras dengan tujuan diskominfo. Pemantauan atas kegiatan proses bisnis dan aktivitas kontrol dilakukan dengan melihat SOP sebagai salah satu acuannya. Di dalam SOP juga sudah tercantum peran, tanggungjawab, hak akses dan tingkat otoritas pegawai.
“Di  Kominfo  itu  setiap  hari  ada  sekitar  200  serangan  terhadap  sistem  informasi yang  kita  bangun.  Inilah  yang  baru  kita  rasakan  sekarang,  betapa  pentingnya pengamanan  sistem  informasi.  Kita  mudah  membangun  sistem  informasi,  namun kita  jarang  bepikiran  bagaimana  cara  mengamankan  informasi  yang  kita  miliki. Pada  tahun  ini,  baru  kita  berpikir  bagaimana  tata  kelola  pengamanan  sistem informasi”.
Berdasarkan  keterangan  dari  Bapak  Muh  Nasiruddin,  kontrol  terhadap pengamanan asset informasi di Diskominfo masih kurang. Sebagai solusinya, saat ini Diskominfo bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Balai  Sertifikasi  Elektronik  (BSrE)  untuk  pengamanan  asset  informasi  pada  3 OPD, yaitu Diskominfo, Keuangan dan Kepegawaian.
Berdasarkan  kondisi existing tersebut,  rekomendasi  yang  diberikan  adalah meninjau  dan  mengevaluasi  prosedur  keamanan  yang  sudah  ada,  khususnya prosedur  yang  berkaitan  dengan  pengamanan  asset  informasi.  Kebijakan mengenai aktivitas kontrol juga sebaiknya segera diselesaikan, serta perlu adanya

## Journal of Information Systems and Informatics
Vol. 1, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2656-5935
http://journal-isi.org/index.php/isi
e-ISSN: 2656-4882
Ratna Damayanti, Augie David Manuputty | 121
pencatatan  atau  dokumentasi  atas  pemantauan  kegiatan  proses  bisnis  dan aktivitas kontrol.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil  analisis menggunakan Process  Assessment  Model (PAM) COBIT 5,  diketahui  bahwa  proses  DSS01,  DSS03  dan  DSS06  berada  pada  level  2 ( Managed process ). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian proses tata kelola TI pada Diskominfo  Kota  Salatiga  sudah  diimplementasikan  dan  terkelola,  mulai  dari perencanaan,  pemantauan  dan  koordinasi  yang  baik  serta  hasil  dari  proses  ini sudah  ditetapkan,  dikendalikan  dan  dipelihara  secara  tepat.  Proses  DSS02  dan DSS04  berada  pada  level  1  ( Performed  process), yang  berarti  tujuan  dari  proses sudah  tercapai.  Diskominfo  Kota  Salatiga  telah  menyadari  pentingnya pengelolaan  TI  dalam  proses  bisnis,terbukti  dari  operasional  dan  layanan  TI sudah dilakukan dan dimonitor dengan baik, Meskipun begitu, Diskominfo harus selalu  melakukan  perbaikan  dan  peningkatan  pelayanan.Oleh  karena  itu, diberikan  beberapa  rekomendasi  yang  diharapkan  dapat  membantu memaksimalkan proses implementasi tata kelola TI di Diskominfo Kota Salatiga.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Sa’diyah,  Ulfa  &  Manuputty,  Augie  D,  “ Analisa  Tata  Kelola  E- Government Pemerintah Kota Salatiga Menggunakan Framework COBIT 5 Domain APO,” Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2018 (SENTIKA 2018) Yogyakarta, 2017.
[2] Candra, Rio Kurnia , “ Audit Teknologi Informasi menggunakan Framework COBIT  5  Pada  Domain DSS  ( Delivery , Service , and  Support ) (Studi  Kasus : iGracias Telkom University),” e-Proceeding of Engineering : Vol.2, No.1 April 2015 Page 11-29 , 2015.
[3] Agoan,  Tedi  S ,  “ Analisa  Tingkat  Kematangan  Teknologi  Informasi  Pada Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika  Kota  Manado  Menggunakan Framework COBIT  5 Domain  Evaluate,  Direct,  Monitor (EDM)  dan Deliver, Service,  and  Support (DSS),” E-Journal  Teknik  Informatika  Vol  10,  No.1 (2017) ISSN: 2301-8364, 2017.
[4] Cahyani, Ulfatisa., Ismiarta A., dan Andi R.P., “ Evaluasi Layanan BPJSTK Mobile  Dengan  Menggunakan  Domain  Deliver,  Service  and  Support Berdasarkan  Framework COBIT 5 (Studi Kasus : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mataram), ” Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Vol. 2, No. 8, Agustus 2018, hlm. 2382-2391, 2018.

## Journal of Information Systems and Informatics
Vol. 1, No. 2, September 2019
p-ISSN: 2656-5935
http://journal-isi.org/index.php/isi e-ISSN: 2656-4882
122 | Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika…
[5] Gondodiyoto,  Sanyoto ,  “ Audit  Sist em  Informasi  +  Pendekatan  CobIT” Jakarta:Mitra Wacana Media, 2017.
[6] Wella,  “ Audit  Sistem  Informasi  Menggunakan  Cobit  5.0  Domain  DSS pada  PT  Erajaya  Swasembada,  Tbk, ”  ULTIMA  InfoSys,  Vol.  III,  No.1 Juni 2016 ISSN: 2085-4579, 2016.
[7] Waluyan,  Guido ,  dan  Augie  D.M.,  “ Evaluasi  Kinerja  Tata  Kelola  TI Terhadap  Penerapan  Sistem  Informasi  Starclick  Framework  COBIT  5 (Studi  Kasus:  PT.  Telekomunikasi  Indonesia,  Tbk  Semarang) ,” TEKNOSI, Vol. 02, No. 03, Desember 2016 ISSN:2476 – 8812, 2016.
[8] ISACA, “ A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT, ” Rolling Meadows:ISACA, 2012.
[9] ISACA, “ Self-assessment Guide: Using COBIT® 5 ,” Rolling Meadows:ISACA, 2012.
[10] ISACA, “COBIT Process Assessment Model (PAM): Using COBIT 5,” Rolling Meadows:ISACA, 2012.
[11] ISACA, “COBIT 5: Enabling Processes ,” Rolling Meadows:ISACA, 2012.