## KEMAMPUAN PERANGKAT DESA DALAM MENYUSUN PROFIL POTENSI DESA

## Ability In Compiling The Village's Potential Profile

## Asrori dan Agus Supratiawan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Jln. Kramat Raya No. 132, Jakarta, tlp. (021) 3101953-55 Email: asrori2011@yahoo.com & jabreak@gmail.com Diterima: 7 Maret 2014; direvisi: 16 Agustus 2014; disetujui:12 Desember 2014

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengidentifikasi  penyebab  data-data  potensi  desa  kurang  akurat  dan  aktual; untuk  mengidentifikasi  kemampuan  Perangkat  Desa  dalam  melakukan  pendataan  dan  penyusunan  potensi desa; dan untuk menganalisis upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Perangkat Desa  dalam  melakukan  pendataan  dan  penyusunan  potensi  desa.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis dengan  pendekatan  kualitatif.  Pengisian  data-data  potensi/profil  desa  belum  akurat  dan  tidak  aktual,  karena dalam pengisian profil desa belum sepenuhnya menggunakan sumber data dan prosedur yang benar.  Tingkat kemampuan Perangkat Desa dalam mengisi potensi/profil desa di desa sampel belum memadai, karena yang mengerjakan hanya 1 orang dan tidak dibekali dengan Diklat pengumpulan data dan penyusunan profil desa; dan pengisian potensi/profil desa bukan menjadi tugas dan fungsi utama. Pemerintah Pusat dan Daerah kurang memperhatikan  kemampuan  Perangkat  Desa  dalam  melakukan  pendataan  profil  desa.  Perlunya  kebijakan standar  penggunaan  sumber  data  dalam  pengisian  profil  desa.  Kebijakan  pengisian  potensi/profil  desa  oleh tenaga  pembantu  teknis  lapangan  yang  dibekali  dengan  diklat  dan  pengumpalan  data  potensi/profil  desa. Perlunya  evaluasi  implementasi  pengisian  profil  desa  untuk  menyederhanakan  format  Lampiran  II  dan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007. Kata kunci: kemampuan, Perangkat Desa, potensi desa.

## Abstract
The  aims  of  this  research  are  to  identify  those  unaccurated  data.  Moreover,  to  identify  the  capabilities  of village government stafs when they colect village resources data; and also to analise what efforts to conduct for  improving  village  government  staffs.  Describtive  analised  with  kuantitative  approach  are  used  in  this research.  Potential  data  filing  and  village  profile  are  not  accurately  caused  by  incorrect  data  wrong procedure. Furthermore, village government staffs in these samples are not capable to collect and to fill data. Infact,  to  conduct  that  jobs,  there  only  one  person  does  it  and  he/  she  have  not  been  trained  yet.  National, regional  governments  do  not  have  regard  to  the  people  who  collecting  village  resource  data  for  preparing village profile. Rules of the games are needed to make standard product. Filling village potential resource and village profile are conducted by technical field assistant who have been educated and trained to collect those data. Finally, evaluations are needed to simplify format in appendix II and III Home affair minister rules 12 Tahun 2007 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007) Keywords: capability, village government staf, village resources.

## PENDAHULUAN
Potensi  desa  merupakan  keseluruhan  sumber daya  yang  dimiliki  atau  digunakan  oleh  desa,  baik sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam,  dan kelembagaan  maupun  prasarana  dan  sarana  untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
Pendataan  potensi  desa  tidak  hanya  ditujukan untuk  menghasilkan  data  spesifik  bagi  keperluan pembangunan wilayah (desa), tetapi juga dimaksudkan  untuk  memberikan  indikasi  awal tentang  fakta-fakta  potensi  wilayah,  infrastruktur/ fasilitas  serta  kondisi  sosial  ekonomi  dan  budaya  di setiap desa/kelurahan.
Secara  umum  tujuan  pelaksanaan  pendataan potensi  desa  adalah:  1)  Menyediakan  data  tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan  yang  meliputi:  sosial,  ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah; 2) Menyediakan data
untuk  berbagai  keperluan  yang  berkaitan  dengan perencanaan wilayah di tingkat  nasional dan tingkat daerah;  3)  Melengkapi  penyusunan  kerangka sampling untuk kegiatan statistik lain lebih lanjut; 4) Menyediakan  data  bagi  keperluan  penentuan klasifikasi/tipologi  desa,  desa  tertinggal  dan  tidak tertinggal, dan sebagainya; dan 5) Menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil.
Melihat  pentingnya  data  potensi  desa  dalam pembangunan,  dalam  faktanya  ketersediaan  data- data potensi desa tidak lengkap, bahkan tidak pernah diperbaharui  setiap  tahunnya.  Berdasarkan  hasil orientasi  dalam  beberapa  penelitian,  data-data potensi  desa  yang  yang  tertuang  dalam  profil  desa mayoritas  tidak  akurat  dan  aktual.  Akurat  dan aktualnya data-data potensi desa yang yang tertuang dalam  profil  desa  tidak  terlepas  dari  kemampuan Perangkat Desa dalam mendata potensi desa.
Kondisi saat ini menunjukkan bahwa Perangkat Desa yang ada sangat jauh dari apa yang diharapkan. Potret  Perangkat  Desa  saat  ini  yang  menunjukkan profesionalisme  rendah, kurang kreatif  dan  inovatif, serta  masih  banyak  potret  negatif  lainnya  yang intinya  menunjukkan  bahwa  Perangkat  Desa  di Indonesia masih lemah. Selain Sekretaris Desa yang saat  ini  diangkat  menjadi  PNS,  status  Perangkat Desa  sebagai  alat  kelengkapan  pemerintahan  desa yang  bertanggung  jawab  melaksanakan  roda pemerintahan  desa  sehari-hari  masih  lemah,  karena profesi  Perangkat  Desa  pada  umumnya  masih diidentikkan dengan pengabdian yang bersifat sosial. Sistem pola karir, penggajian, promosi, pemberhentian  dan  sebagainya  tidak  berlaku  dalam pembinaan  Perangkat  Desa.  Dalam  rekrutmen Perangkat  Desa,  pendidikan tidak  menjadi  indikator utama,  tetapi  ketokohan  dan  tidak  ada  batasan  usia purna tugas yang jelas.
Secara  kualitas,  Perangkat  Desa  saat  ini relative masih rendah, dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas tamat SD, bahkan banyak yang tidak lulus SD.  Kondisi  ini  hampir  dijumpai  di  setiap  daerah baik  desa-desa  di  Pulau  Jawa  mapun  luar  Pulau Jawa, terlebih  daerah  seperti Papua,  mayoritas  yang memduduki perangkat kampung (desa) berpendidikan tidak tamat  SD. Di  samping kualitas, secara  kuantitas  Perangkat  Desa  juga  relatif  masih rendah.  Jumlah  Perangkat  Desa  di  Jawa  dan  Bali pada  umumnya  tidak  sebanding  dengan  jumlah penduduk, sedangkan jumlah Perangkat Desa di luar Jawa  dan  Bali  tidak  sebanding  dengan  luas wilayahnya.
Keterbatasan  Perangkat  Desa  baik  secara kualitas  maupun  kuantitas  sangat  berpengaruh terhadap  kemampuan  Perangkat  Desa  dalam menjalankan  tugas  roda  pemerintahan  desa.  Salah satu  tugas  Perangkat  Desa  adalah  pendataan  dan penyusunan  potensi  desa.  Tugas  pendataan  dan penyusunan  potensi  desa  merupakan  tugas  yang memerlukan pengetahuan dan ketrampilan tersendiri dari  Perangkat  Desa.  Sedangkan  dilihat  dari
kemampuan  Perangkat  Desa  yang  secara  umum relatif  masih  rendah,  serta  belum  adanya  dukungan dana  dalam  APBDes  yang  dialokasikan  untuk pendataan dan penyusunan potensi desa, maka tidak mengherankan kalau ketersediaaan data-data potensi desa  yang  dihimpun  Perangkat  Desa  dalam  profil desa tidak akurat dan aktual.
Pokok  Permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Apa yang menyebabkan data-data potensi desa kurang akurat dan aktual?
2. Bagaimana kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan  pendataan  dan  penyusunan  potensi desa?
3. Upaya-upaya  apa  saja  yang  harus  dilakukan untuk  meningkatkan  kemampuan  Perangkat Desa dalam melakukan pendataan dan penyusunan potensi desa? Tujuan penelitian adalah
untuk: mengidentifikasi  penyebab  data-data  potensi  desa kurang akurat dan aktual; mengidentifikasi kemampuan  Perangkat  Desa  dalam  melakukan pendataan  dan  penyusunan  potensi  desa;  dan menganalisis upaya-upaya meningkatkan kemampuan Perangkat Desa.
Potensi  desa  adalah  kemampuan  yang  dapat dikembangkan  dalam  pembangunan  suatu  desa. Potensi  desa  mencakup  keadaan  alam  dan  manusia yang  ada  di  dalamnya  beserta  hasil-hasil  kerja manusianya.  Potensi  suatu  desa  terdiri  atas komponen  alam  dan  komponen  manusia.  Program pembangunan  desa  merupakan  salah  satu  usaha pemerintah  dalam  meningkatkan  taraf  hidap  dan kesehjateraan masyarakat di lingkungan pedesaan. Berdasarkan  Lampiran  II  dan  Lampiran  III Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12  tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan  Data  Profil  Desa  dan  Kelurahan, dimana data profil desa terdiri dari:
1. Potensi Sumber Daya Alam
2. Potensi Sumber Daya Manusia
3. Potensi Kelembagaan
Gambar 1. Kerangka pemikiran
4. Potensi Prasarana dan Sarana. Pemerintahan  desa  merupakan  penyeleng- garaan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Desa dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI).  Urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  desa  mencakup  urusan  pemerintahan yang  sudah  ada  berdasarkan  hak  asal-usul  desa, urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan kabupaten/kota  yang  diserahkan  pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah  daerah,  urusan pemerintah  lainnya  yang oleh peraturan perundangan-undangan yang diserahkan kepada desa.
Pemerintah  desa  merupakan  unit  terdepan  dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan  pemberdayaan  masyarakat,  serta  menjadi tonggak  utama  untuk  keberhasilan  semua  program pemerintah.  Memperkuat  desa  merupakan  suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat,  selain  mendudukkan  desa  menurut urusan  pemeriantahan  yang  menjadi  kewenangan desa,  kepastian  tersedianya  pendanaan  untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat  serta  tersedianya  SDM  yang  mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah  Desa  atau  yang  disebut  dengan nama  lain  adalah  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  desa. Perangkat  Desa  terdiri  dari  Sekretaris  Desa  dan Perangkat  Desa  lainnya.  Perangkat  Desa  bertugas membantu  Kepala  Desa  dalam  melaksanakan  tugas dan  wewenangnya.  Perangkat  Desa  bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Saat ini, kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus  urusan  rumah  tangga  desa  diatur  dalam Undang-Undang  No  32  Tahun  2004  Pasal  2006. Adapun kewenangan dimaksud adalah: 1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  kabupaten/kota  yang  diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah  Provinsi,  dan/atau  Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan  pemerintahan  lainnya  yang  oleh peraturan  perundang-perundangan  diserahkan kepada desa.
Selanjutnya  menurut  Peraturan  Pemerintah
Republik  Indonesia  No.  72  Tahun  2005  tentang Desa  pada  Pasal  14  ayat  1  dan  2,  menyebutkan Kepala  Desa  mempunyai  tugas  menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Dalam  Permandagri  Nomor  30  Tahun  2006 Pasal  2  menyebutkan  bahwa  urusan  pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturannya  kepada  Desa  antara  lain  bidang otonomi  desa  yang  diantaranya  urusan  penelitian dan pendataan potensi desa.
Dalam "otonomi desa", pembiayaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga desa berasal dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes), dan bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya ke desa  didanai  dari  APBD  dan  begitupun  dengan pendanaan  urusan  pemerintahan  lainnya  (tugas pembantuan) yang diselenggarakan oleh pemerintah desa  berasal  dari  yang  memberikan  tugas (Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota).
Manajemen pengembangan SDM dapat dilihat dari  dua  aspek,  yaitu  aspek  kuantitas  dan  aspek kualitas. Aspek kuantitas menyangkut jumlah SDM (penduduk),  sedangkan  aspek  kualitas  menyangkut mutu  SDM,  yaitu  kualitas  fisik  maupun  kualitas non  fisik  (kecerdasan  dan  mental).  Untuk meningkatkan kualitas fisik dapat dilakukan melalui program peningkatan kesehatan dan gizi, sedangkan untuk  meningkatkan  kualitas  kecerdasan  dan mental diupayakan dengan pendidikan dan pelatihan.
Secara makro, pengembangan SDM, diartikan sebagai proses peningkatan kualitas atau kemampuan  manusia  dalam  rangka  mencapai tujuan  pembangunan.  Proses  peningkatan  ini mencakup perencanaan, pengembangan dan pengelolaan  SDM.  Secara  mikro,  pengertian  SDM dalam  lingkungan  unit  kerja  (organisasi  atau lembaga)  yang  dimaksud  adalah  tenaga  kerja, pegawai.  Berdasarkan  itu,  pengembangan  SDM secara mikro adalah proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan pegawai/karyawan  untuk  mencapai  hasil  yang optimal.  Proses  pengembangan  SDM  terdiri  dari perencanaan, pendidikan  dan pelatihan  dan pengelolaan (Notoatmodjo, 1998; 2-3).
Kemampuan  merupakan  kapasitas  seseorang individu  untuk  mengerjakan  berbagai  tugas  dalam suatu  pekerjaan.  Kemampuan  intelektual  adalah kemampuan  untuk  mengerjakan  kegiatan  mental, sedangkan  kemampuan  fisik  adalah  kemampuan untuk  melakukan  tugas-tugas  yang  menuntut stamina,  kecakapan,  kekuatan  dan  ketrampilan (Gibson, 1994: 55).
Kemampuan  yang  berhubungan dengan tugas dan pekerjaan adalah kesanggupan seseorang dalam melaksanakan  pekerjaan  secara  sunguh-sungguh dan  memberikan  hasil  yag  baik.  Kemampuan merupakan  keterampilan,  pengetahuan,  dan  mental bekerja  seseorang  yang  didukung  dengan  kondisi fisik  yang  baik.  Berdasarkan  kondisi  ini,  unsur utama kemampuan Perangkat Desa adalah pengetahuan  dan  ketrampilan  yang  diperoleh  dari
pendidikan,  keterampilan,  atau  pengalaman  selama bekerja  yang  didukung  dengan  mental  dan  kondisi fisik yang baik.
Untuk  meningkatkan  kemampuan  seseorang pegawai  dapat  dilakukan  melalui  pendidikan  dan pelatihan.  Pendidikan  membentuk  dan  menambah pengetahuan tentang sesuatu dengan lebih cepat dan tepat.  Sedangkan  pelatihan  akan  membentuk keterampilan  kerja  (Simanjuntak,  1982;  144). Nawawi  (2000;  67)  berpendapat  ”peningkatan kemampuan  dan  kemahiran  kerja  dapat  ditempuh dengan  jalan  menambah  pengetahuan  dan  latihan- latihan  bagi  para  personil  melalui  penataran,  tugas belajar,  latihan  kerja  di  lingkungan  sendiri  atau  di lingkungan lain dan di dalam atau di luar negeri”.

## METODE PENELITIAN
Kemampuan
Perangkat Desa dalam penyusunan  potensi  desa  ini  merupakan  studi  kasus di  Desa  Getassrabi,  Kecamatan  Gebog,  Kabupaten Kudus.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis dengan  pendekatan  kualitatif. Dalam  studi  ini  data kumpulkan dengan teknik: penelusuran dokumentasi, wawancara dan pengamatan lapangan. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis  interpretatif  menggambarkan  data  yang ditemukan sesuai dengan rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Akurasi dan Aktualisasi Data-Data Potensi Desa
Desa  Getassrabi  memiliki  data  profil  desa dalam bentuk buku dan papan tulis. Untuk data desa yang  ditulis  pada  papan  tulis  merupakan  monografi desa,  format  monografi  desa  masih  menggunakan format lama dan sampai sekarang belum disesuaikan dengan  format  yang  baru.  Data-data  di  papan  tulis adalah data-data tahun 2005 yang belum disesuaikan dengan  perkembangan  data  yang  baru.  Sedangkan buku  data  profil  desa  merupakan  hasil  isian  format data  profil  desa  (Lampiran  II  dan  Lampiran  III Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12  Tahun 2007),  yang  diperoleh  dari  Bagian  Pemerintahan Desa  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Kudus  sampai dengan Tahun 2009, dan mulai tahun 2010 diperoleh dari  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan dan  Keluarga  Berencana  (BPMPKB).  Pengisian profil  Desa  Getassrabi  yang  mengacu  pada Lampiran  II  dan  Lampiran  III  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, dimulai pada pengisian profil desa tahun 2010.
Menurut  informan  Mulyono  sebagai  (Kepala Urusan Pembangunan) dalam pengalamannya selama  23  tahun  sebagai  penanggung  jawab pengisian  monografi  desa,  potensi  desa  maupun profil  desa  yang,  dalam  pengisian  data,  agar  data yang  diperoleh  akurat  dan  aktual  sumber  data seharusnya  berasal  dari:  kecamatan,  PLKB,  BPS,
desa,  dusun/RW/RT,  bidan  desa,  dan  masyarakat. Namun  demikian  hal  tersebut  belum  sepenuhnya dilakukan.  Dalam  pengisian  data  monografi  desa, potensi  desa  maupun  profil  desa  yang  dilakukan selama ini cenderung berdasarkan perkiraan dan data tahun sebelumnya, khususnya data-data  yang terkait dengan  peternakan,  pertanian  tanaman  pangan, buah-buahan, air bersih, dan mata pencaharian. Format  data  potensi/profil  desa  menurut informan  (Mulyono,  Kaur.  Pembangunan  Desa Getassrabi) selalu berubah, khususnya terkait dengan data  penduduk,  misalnya  klasifikasi  umur.  Hal  ini menyulitkan  dalam  pengisian  data.  Di  samping  itu format  daftar  isian  profil  desa  (Lampiran  II  dan Lampiran  III  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  12  Tahun  2007)  dianggap  rumit  dan mengalami kesulitan untuk mengisi, untuk itu format profil desa disederhanakan.
Selama  ini  Pemerintah  Kabupaten  Kudus maupun Kecamatan Gebog, belum pernah mengeluarkan  aturan  terkait  dengan  data  potensi desa/data  profil  desa.  Pemda  hanya  memberikan pedoman  pendataan  dan  pendayagunaan  profil  desa dan  kelurahan.  Pedomanan  yang  diberikan  adalah dalam  Lampiran  II  dan  Lampiran  III  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12  tahun  2007, namun  dekikian  pemerintah  desa  berkewajiban untuk mengisi data profil desa setiap tahun dan harus diserahkan  paling  lambat  3  bulan  sebelum  tahun anggaran  baru.  Setiap  tahun  desa  selalu  mendapat paket berkas/buku data profil desa rangkap tiga yang harus  diisi,  dimana  1  berkas  data  profil  desa  untuk BPMKB, 1 berkas data profil desa untuk kecamatan dan  1  berkas  data  profil  desa  untuk  arsif  desa. Sedangkan data profil desa yang terakhir diisi adalah tahun  2010.  Khusus  data  kependudukan,  ditingkat desa  selalu  dilakukan  pembaharuan  data  setiap minggu,  dan  dilaporkan  ke  kecamatan  setiap  bulan. Data  kependudukan  di  desa  selalu  diperbaharui, karena  perubahan  data  penduduk  sangat  tinggi, tetapi  data  kependudukan  yang  dibuat  desa  tidak singkron dengan data kependudukan yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Catatan  Sipil,  dimana selisihnya  sangat  signifikan,  yaitu  mencapai  2.000 jiwa,  dimana  berdasarkan  data  2010  adalah  10.571 orang, sedangkan data kependudukan yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Catatan  Sipil  lebih  dari 12.500  orang.  Namun  demikian  data  mana  yang valid dan akurat, tidak diketahui secara pasti karena terdapat  perbedaan  metode  pendataan.  Pendataan kependudukan desa yang dilakukan berdasarkan dari data  pemutakhiran  kartu  keluarga  dan  hasil pemutakhiran administrasi kependudukan berdasarkan  warga  yang  mengurus  administrasi kependudukan di desa.
Untuk  mengetahui  bagaimana  akurasi  data kependudukan, dapat dibandingkan data kependudukan  Desa  Getassrabi  Tahun  2007,  2008, dan  tahun  2009  sebagai  data  profil  desa  dengan format  lama  dengan  data  tahun  2010  sebagai  data
profil  desa  dengan  format  baru  (Lampiran  II  dan Lampiran  III  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 12 Tahun 2007).
2007 2008 2009 2010 10.464 10.466 10.464 10.571
Sumber: Data Skunder diolah.
Dari  data  kependudukan  sebagaimana  tabel tersebut  diatas  diketahui,  bahwa  jumlah  penduduk dari  tahun  2007  s/d  2009  hampir  sama,  sedangkan untuk  tahun  2010  terjadi  penambahan  yang signifikan.  Dalam  data  tahun  2007  s/d  2009  masih menggunakan format lama, sehingga dalam pengisian  cenderung  menggunakan  data  tahun sebelumnya.  Sedangkan  tahun  2010  yang  sudah menggunakan format  baru, datanya terjadi kenaikan 107 orang dibandingkan data tahun 2009. Terjadinya kenaikan yang relatif besar tersebut dibanding tahun- tahun  sebelumnya,  setelah  dikonfirmasi  dengan informan,  apakah tahun  2010 terjadi kelahiran  yang lebih tinggi atau adanya pendatang  yang  lebih besar dari  tahun  2007  s/d  2009  atau  pada  tahun  2007  s/d 2009  tingkat  kematian  lebih  tinggi  dibandingkan dengan tingkat kelahiran, atau terjadi  migrasi keluar desa.  Dari  hasil  konfirmasi  diketahui  bahwa  antara tahun  2007  s/d  tahun  2010  tidak  ada  kejadian  yang ekstrim  dalam  pertumbuhan  penduduk  di  Desa Getassrabi.  Sedagkan  saat  dikorfirmasi  mengenai perkembangan penduduk antara tahun 2007 s/d 2009 dan  perkembangan  penduduk  antara  tahun  2009  – tahun 2010, terjadi perbedaan yang cukup signifikan, maka  Kaur  Pembangunan  sebagai  penanggung jawab  untuk  mengisi  data  profil  desa  diketahui bahwa,  yang  bersangkutan  sendiri  meragukan kebenaran  data  tersebut,  karena  dalam  pengisian data kadang-kadang terburu-buru disebabkan keterbatasan  waktu,  sehingga  data  disamakan dengan  tahun  sebelumnya,  atau  diperkirakan. Sedangkan  untuk  data  tahun  2010,  memang berdasarkan  hasil  rekap  data  kependudukan  yang dilaporkan ke kecamatan secara periodik.
Data  profil  desa  sebagaimana  dituangkan dalam  Lampiran  II  dan  Lampiran  III  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12  tahun  2007, dimana  data  profil  desa  terdiri  dari  (1)  Potensi Sumber  Daya  Alam;  (2)  Potensi  Sumber  Daya Manusia; (3) Potensi  Kelembagaan;  dan (4) Potensi Prasarana dan Sarana. Untuk mengetahui kelengkapan  data  profil  Desa  Getassrabi  adalah sebagai berikut:
1. Potensi  Sumber  Daya  Alam.  Kelengkapan data-data  potensi  sumber  daya  alam  yang tertuang dalam profil Desa Getassrabi mayoritas sudah terisi cukup baik, tetapi belum akurat  dan tidak  aktual, karena  data-data tidak diperoleh  dari  hasil  pendataan  lapangan, tetapi berdasarkan perkiraan dan data tahun sebelumnya.
2. Potensi  Sumber  Daya  Manusia.  Kelengkapan data-data  potensi  sumber  daya  manusia  yang tertuang  dalam  profil  Desa  mayoritas  sudah terisi cukup baik, tetapi belum akurat dan tidak aktual,  karena  data-data  tidak  diperoleh  dari hasil  pendataan  lapangan,  tetapi  berdasarkan perkiraan dan data tahun sebelumnya.
3. Potensi  Kelembagaan.  Kelengkapan  data-data potensi  kelembagaan  yang  tertuang  dalam profil  Desa  mayoritas  sudah  terisi  cukup  baik, tetapi  akurasi  dan  aktualisasi  data  masih diragukan,  karena  data-data  tidak  diperoleh dari hasil pendataan lapangan, tetapi berdasarkan perkiraan dan data tahun sebelumnya.
4. Prasarana  dan  Sarana.  Kelengkapan  data-data potensi  sarana  dan  prasarana  desa  yang tertuang dalam profil Desa Getassrabi mayoritas  sudah  terisi  cukup  baik,  akurat  dan aktual,  karena  data-data  diperoleh  dari  hasil pendataan dan pengamatan lapangan.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  melakukan pendataan potensi desa/profil desa yang teridentifikasi  adalah:  1)  Kepala  Dusun  dan  Ketua RT  selama  ini  belum  melakukan  pendataan/ menginventalisir  sumber  daya  desa;  2)  sulitnya mendapat  data  dari  masyarakat  karena  tingkat kesadaran/partisipasi  masyarakat  untuk  melaporkan data-data  bila  terjadi  perubahan  masih  rendah;  3) adanya  keengganan  Kepala  Dusun  dan  Ketua  RT untuk  melakukan  pendataan  kepada  masyarakat, karena  adanya  image  dari  masyarakat  kalau  ada pendataan  selalu  dikaitkan  akan  mendapat  bantuan, sehingga  Kepala  Dusun  dan  Ketua  RT  takut nantinya  ditagih  bantuannya;  4)  tidak  tersedianya dana  untuk  melakukan  pengumpulan  data;  5) terbatasnya  sarana  untuk  melakukan  pendataan;  6) data-data BPS justru diperoleh dari Perangkat Desa. Sumber  daya  desa  yang  terinventalisir  dalam profil  desa  dengan  tujuan  untuk  memperoleh gambaran  menyeluruh  tentang  karakter  desa  yang meliputi  data  dasar  keluarga,  potensi  sumber  daya alam,  sumber  daya  manusia,  kelembagaan  dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan  yang  dihadapi  desa  sebagaimana dituangkan  dalam  Lampiran  II  dan  Lampiran  III Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12  tahun 2007  dibagi  dalam  1)  Potensi  Sumber  Daya  Alam;
2)  Potensi  Sumber  Daya  Manusia;  3)  Potensi Kelembagaan; dan  4) Potensi Prasarana dan Sarana, di Desa  Getassrabi dilihat  dari  isian data,  mayoritas sudah  terisi  cukup  baik,  tetapi  dilihat  dari  akurasi dan  aktualitas  data  masih  kurang,  karena  pengisian data  belum  mengacu  aturan  yang  ada,  yaitu melakukian  pendataan  dengan  sumber  dari  BPS, Kecamatan, Kepala Dusun/RW, PLKB, Bidan Desa, Ketua  RT  dan  masyarakat.  Sedangkan  dalam pengisian  data  profil  desa  hanya  menggunakan perkiraan  dan  data  tahun  seblumnya.  Rendahnya
akurasi  dan  aktualitas  data  profil  desa  dibenarkan oleh semua informan dilapangan.

## b. Kemampuan Perangkat Desa dalam Melakukan Pendataan Dan Penyusunan Potensi Desa
Secara  formal  belum  ada  urusan  yang diserahkan  kepada  desa  untuk  mengurus  dan mengatur  urusan  penelitian  dan  pendataan  potensi desa,  dimana  penelitian  dan  pendataan  potensi  desa merupakan  salah  satu  bagian  urusan  dibidang otonomi  desa  yang  menjadi  urusan  pemerintah kabupaten yang dapat diserahkan kepada pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2006, tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa. Belum adanya penyerahan urusan tidak hanya urusan untuk mengurus  dan  mengatur  urusan  penelitian  dan pendataan  potensi  desa  saja,  tetapi  seluruh  urusan pemerintah  Kabupaten  yang  dapat  diserahkan kepada pemerintah desa belum ada yang diserahkan kepada  desa,  karena  sampai  saat  ini  belum  ada Perda, yang menindaklanjuti Permendagri Nomor 30 Tahun  2006  untuk  mengatur  penyerahan  urusan pemerintah  Kabupaten  Kudus  kepada  pemerintah desa.  Sedangkan  selama  ini  desa  hanya  mendapat isian  profil  desa  (Lampiran  Permandagri  Nomor  12 Tahun  2007)  dari  Bagian  Pemerintahan  Desa Sekretaris  Daerah  dan  mendapat  pengarahan  dari kecamatan untuk segera mengisi.
Belum  adanya  penyerahan  urusan  pemerintah kabupaten  kepada  pemerintahan  desa  khususnya urusan  penelitian  dan  pendataan  potensi  desa  jelas mempengaruhi  kemampuan  Perangkat  Desa  dalam melakukan  pendataan,  penyusunan  dan  pengisian profil  desa.  Perangkan  desa  tidak  akan  maksimal dalam  melakukan  pendataan,  penyusunan  dan pengisian  profil  desa  karena  desa  tidak  memiliki urusan  dan  menganggap  tugas  tersebut  menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
Penanggung  jawab  dalam  penyusunan  data potensi/profil  desa  adalah  kaur  Pembangunan, walaupun tugas penyusunan data potensi/profil desa tidak termasuk dalam tugas dan Kaur Pembangunan. Dalam  hal  ini  Kaur  Pembangunan  sebagai penanggungjawab dalam penyusunan data potensi/profil  desa  tidak  dibantu  oleh  Perangkat Desa  yang  lain. Dengan  melihat  dalam  pelaksanaan pendataan  dan  pengisian  potensi  desa  yang  hanya dilakukan  oleh  Kaur  Pembangunan  dengan  tingkat pendidikan  rata-rata  SMP  walaupun  memiliki  masa kerja yang relatif lama, tanpa dibantu oleh Perangkat Desa  lainnya  serta  masih  dibebani  dengan  berbagai tugas  sesuai  dengan  fungsinya,  maka  kemampuan untuk melakukan pendataan dan penyusunan potensi desa menjadi kurang memadai.
Disamping  tingkat  pendidikan  yang  kurang memadai untuk melakukan pendataan dan penyusunan  potensi  desa,  Kaur  Pembangunan maupun  Perangkat  Desa  lainnya  selama  ini  belum
pernah  mendapat  pelatihan/penataran/studi  banding yang terkait dengan pengisian dan penyusunan data- data  potensi  desa/profil  desa.  Selama  ini  Kaur Pembangunan  hanya  diberi  pengarahan  dari  Bagian Pemeriantahan Desa Sekretaris Daerah maupun Kasi dari kecamatan, agar Pemerintah Desa untuk  segera mengisi  dan  menyerahkan  profil  desa  sesuai  batas waktu yang ditentukan.
Sebagaimana  telah  disinggung  diatas,  bahwa yang  melaksanakan  penyusunan  data-data  potensi desa/profil  desa  hanya  Kaur  Pembangunan  tanpa keterlibatan  Perangkat  Desa,  dikarenakan  tugas penyusunan  data-data  potensi  desa/profil  lebih mendekati dengan tugas dan fungsi Kaur
Pembangunan.  Berdasarkan pengalaman Kaur Pembangunan dalam menangani pengisian monografi  desa,  potensi  desa  dan  profil  desa,  serta menggambar  peta  desa,  dalam  melaksanakan kegiatan  pengisian  tersebut  pernah  melakukan pengamatan  dan  keliling  desa  dan  menanyakan Kepala Dusun terkait dengan data-data kependudukan  dan  rumah  tangga.  Namun  demikian kegiatan  tersebut  tidak  selalu  dilakukan,  mengingat banyaknya  beban  tugas  yang  harus  diselesaikan dalam pelayanan masyarakat.
Mengingat pengisian profil desa  yang diterima dari  kecamatan  harus  terisi  dalam  jangka  waktu kurang  lebih  3  bulan,  maka  dalam  melakukan pengisian data profil desa yang dilakukan selama ini tidak  selalu  berdasarkan  pada  data-data  lapangan, tetapi  berdasarkan  perkiraan  dengan  melihat  data- data  tahun  sebelumnya,  sedangkan  data-data  terkait dengan  pertanian didapat  dari kecamatan,  bukannya dari Kepala Dusun ataupun RT.
Dari  60  jenis  data  yang  harus  diisi,  15  jenis mengalami  kesulitan,  sedangkan  45  jenis  data  tidak mengalami kesulitan. Dilihat dari kualitas, walaupun 15  jenis  data  dalam  pengisian  mengalami  kesulitan, tetapi  data  tersebut  merupakan  data  yang  sangat penting,  seperti  data  pertanian  tanaman  pangan, peternakan, tanaman obat, dan data-data kependudukan. Sedangkan 45 jenis data yang dalam pengisiannya tidak  mengalami  kesulitan disebabkan mayoritas  data  yang  dibutuhkan  memang  tidak  ada di desa (tidak memiliki potensi), seperti data potensi umum,  kehutanan,  bahan  galian  sumber  daya  air, perikanan,  wisata  dan  data-data  prasarana  dan sarana.
Dilihat  dari  tingkat  kesulitan  Perangkat  Desa dalam hal ini Kaur Pembangunan dalam  melakukan pengisian  data-data  profil  desa  disebabkan  karena adanya  pergantian  isian  format  profil  desa  (yang terbaru  mengacu pada  lampiran II  dan III  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12  tahun  2007); terbatasnya  tenaga  yang  melakukan  pengisian  dan pendataan  profil  desa  (hanya  Kaur  Pembangunan); terbatasnya pengatahuan baik dilihat dari pendidikan formal,  yang  hanya  lulus  SMP  dan  tidak  pernah mendapat  pelatihan  pengisian  profil  desa;  tidak tersedianya  dana  yang  memadai  untuk  melakukan
penelitian  dan  pendataan  profil  desa,  tidak dilibatkannya  Kepala  Dusun  dan  Ketua  RT  dalam pengumpulan  data  profil  desa  karena  tidak  adanya dana.
Kemampuan  yang  berhubungan  dengan  tugas dan  pekerjaan  yaitu  kesanggupan  seseorang  dalam melaksanakan pekerjaan secara sunguh-sungguh dan memberikan hasil yag baik. Kemampuan merupakan keterampilan,  pengetahuan,  dan  mental  bekerja seseorang  yang didukung dengan  kondisi  fisik  yang baik.  Dilihat  dari  pengetahuan  dan  ketrampilan, pengalaman bekerja,  mental  dan kondisi fisik, maka kemampuan  Kaur  Pembangunan  Desa  Getassrabi sebagai Perangkat Desa yang bertanggungjawab atas pengisian  profil  desa  belum  sepenuhnya  memiliki kemampuan  untuk  melaksanakan  beban  tugas  dan pekerjaan,  walaupun  dilihat  dari  segi  pengalaman (23  tahun  menjabat  Kaur  Pembangunan),  usia  (56 tahun),  dan  semangat  untuk  mengabdi  masih memadai,  tetapi  dilihat  dari  segi  pendidikan  (lulus SMP)  tanpa  dibekali  dengan  diklat  pengumpulan data dan penyusunan profil desa yang baik dan benar serta  masih  dituntut  dengan  beban  tugas  utama sebagai kaur pembangunan maka tingkat kemampuannya  untuk  dapat  menyelesaikan  tugas masih belum memadai.
Dari kondisi tersebut memperlihatkan bahwa 1)
Perangkat  Desa  yang  tersedia  belum  dipergunakan secara berdaya guna dan berhasil guna, karena hanya dilakukan  oleh  kaur  pembangunan,  sedangkan  kaur lainnya  maupun  Kadus  belum  didayagunakan  2) hubungan kerja yang menyenangkan dan produktifitas  dalam  kerangka  mencapai  tujuan belum  diciptakan  oleh  kepala  desa,  karena  hanya mengandalkan  kaur  pembangunan;  dan  3)  semua Perangkat  Desa  belum  ditingkatkan  perkembangan- nya  sampai  batas  kemampuan  maksimal  masing- masing  dan  sesuai  pula  dengan  perkembangan  cara dan peralatan yang memadai.
c. Upaya-Upaya Peningkatkan Kemampuan Perangkat Desa dalam Melakukan Pendataan dan Penyusunan Potensi Desa
1. Pemerintah
Kabupaten/Desa belum memfasilitasi Perangkat Desa untuk meningkatkan pendidikan formal,  seperti tugas belajar,  kursus,  ijin  belajar.  Tetapi  bila  ada Perangkat  Desa  yang  berinisiatif  untuk melanjutkan  pendidikan  dengan  biaya  sendiri dipersilahkan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Desa tidak sanggup untuk memberi batuan biaya.
2. Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten  maupun  Desa belum  pernah  memfasilitasi  Perangkat  Desa untuk  mengikuti  pelatihan/penataran  mengenai cara-cara  survei/pendataan  potensi  desa/profil desa  (seperti  teknik  pengamatan,  wawancara, dan pencatatan)
3. Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten  maupun  Desa belum  pernah  memfasilitasi  Perangkat  Desa untuk  melakukan  studi  banding  penysusunan potensi desa/profil desa ke desa lain.
4. Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten  maupun  Desa belum pernah melakukan pembinaan/
memberikan pelatihan/penataran/pengarahan kepada Perangkat Desa dalam penyusunan/pengisian format/daftar isian potensi  desa/profil  desa.  Pembinaan  yang dilakukan  oleh  Bagian  Pemerintahan  Desa Sekretris  Daerah  dan  BPMPKB  hanya  sebatas pemanggilan  kepada  Perangkat  Desa  setiap  3 bulan sekali untuk mengevaluasi dan menanyakan  permasalahan  yang  dihadapi Perangkat Desa dalam penyelesaian isian profil desa,  sebab  profil  desa  harus  sudah  selesai  3 bulan sebelum tahun anggaran baru.
5. Pemerintah  Provinsi,  maupun  Kabupaten tidak membuat  buku  pedoman/panduan/  penyelasan penyusunan/pengisian format potensi desa/profil desa. Penyusunan profil desa sudah ada  format  baku,  yaitu  Lampiran  II  dan  III Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12 tahun 2007)
6. Perangkat  desa  tidak  pernah  mendapatkan pembinaan/pengarahan dari Kabupaten/ kecamatan  dalam  penyusunan/pengisian  daftar isian  potensi  desa/profil  desa.  pengarahan  dari pemerintah  kecamatan  hanya  batas  waktu paling  lambat  penyerahan  profil  desa  ke kecamatan.
7. Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten  maupun  Desa belum mengalokasikan anggaran untuk pendataan potensi desa/profil desa.
8. Dana  untuk  pendataan potensi  desa/profil  desa belum  ada,  hanya  sekedar  honor  untuk Perangkat  Desa  yang  mengisi  profil  desa sebesar  Rp.50.000,-/bulan  selama  9  bulan  dari BPMPKB.
9. Perhatian Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap  kesejahteraan  Perangkat  Desa  relatif masih  rendah,  yaitu  baru  sebatas  UMR  bagi Kaur  dan  Kadus.  Selama  ini  kesejahteraan Perangkat  Desa  diperoleh  dari  pengelolaan tanah  bengkok,  yaitu  untuk  masing-masing kepala urusan dan kepala dusun berpenghasilan 9.800.000,-/tahun,  pembantu  kaur  kesara  4 orang  dan  pembantu  kepala  dusun  7  orang, pembantu  Ladu  2  orang  masing-masing berpenghasilan Rp. 4.900.000,-/tahun.
Sedangkan  untuk  kepala  urusan  mendapat tambahan  penghasilan  masing-masing  sebesar Rp.3.691.500,-.  Untuk  Sekretaris  Desa  karena sudah  diangkat  jadi  PNS,  mendapat  tunjangan sebesar  13.400.000,-/tahun.  Mulai  tahun  2010 Ketua  RW  mendapat  honor  Rp.1.000.000,-/ tahun  (dipotong  pajak)  dan  RT  sebesar Rp.700.000,-/tahun dari Pemda.
10. Dalam  rekruitmen  Perangkat  Desa  penerapan persyaratan  sudah  dilakukan,  namun  demikian persyaratan  diserahkan  kepada  desa  masing- masing,  seperti  di  Desa  Getassrabi  rekrutmen perengkat  desa  minimal  berpendidikan  SLTP, batas usia  minimal  18 tahun dan  maksimal  25 tahun,  berbadan  sehat.  Sedangkan  untuk pengisian Kadus dilakukan pemilihan langsung.
Permasalahan yang dihadapi BPMPKB sebagai instansi  yang  memiliki  urusan  untuk  melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemerintahan desa untuk  meningkatkan  kemampuan  Perangkat  Desa dalam melakukan pendataan dan penyusunan potensi desa yang berhasil teridentifikasi adalah:
 fasilitasi  Pemerintah  Pusat  dan  Provinsi  masih kurang
 belum adanya ketegasan Dirjen PMD Kemendagri  terkait  Nomenklatur  PMD  yang meliputi pemerintahan desa
 SOP  tahun  2008  Kabupaten  Kudus,  terkait pembinaan  terhadap  pemerintahan  desa  PMD dan  Pemerintahan  Desa  berdiri  sendiri-sendir, sehingga  dalam  pelaksanaan  pembinaan  dan fasilitasi tidak sinergi
 anggaran  yang  terbatasnya,  sehingga  sulit untuk dialokasikan pada kegiatan pengumpulan data di desa
 adanya  modul  baru  (Permendagri  Nomor  12 Tahun  2007),  tetapi  belum  ada  pembekalan secara berjenjang dari Pusat Permasalahan  yang  dihadapi  Pemerintah  Desa untuk  meningkatkan  kemampuan  Perangkat  Desa dalam melakukan pendataan dan penyusunan potensi desa yang berhasil teridentifikasi adalah  pemerintah yang lebih atas kurang memperhatikan  SDM  (Perangkat  Desa)  untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pendataan profil desa
 fasilitasi  Pemerintah  Pusat  sampai  Kabupaten belum ada
 adanya  keengganan  Kepala  Dusun  dan  RT untuk  melakukan  pendataan  karena  selalu mendapat  pertanyaan  dari  warga,  ada  apa dilakukan  pendataan,  apa  mau  menerima bantuan
 penelitian dan pendataan potensi yang menjadi urusan pemerintah
kabupaten belum diserahkan kepada pemerintah desa
 tugas  pengisian  profil  desa  tidak  disertai dengan bantuan pembiayaan yang memadai
 belum  ada  pembekalan  untuk  mengisi  modul baru  profil  desa  (Permendagri  Nomor  12 Tahun 2007).

## SIMPULAN
Simpulan  yang  dapat  disampaikan  dari penelitian  ini  adalah: pertama, pengisian  data-data profil  potensi  desa di desa sampel selama ini  belum
akurat  dan  tidak  aktual,  karena  dalam  pengisian profil desa belum sepenuhnya menggunakan sumber data  dari  BPS,  Kecamatan,  Kepala  Dusun/RW, PLKB,  Bidan  Desa,  Ketua  RT  dan  masyarakat, tetapi cenderung menggunakan data tahun sebelumnya dan perkiraan.
Kedua, belum  akurat  dan  aktual  data potensi/profil  desa  di  desa  sampel  disebabkan  (1) Kepala  Dusun,  Ketua  RW/RT  selama  ini  belum melakukan pendataan/menginventalisir sumber daya desa;  (2)  sulitnya  mendapat  data  dari  masyarakat karena  tingkat  kesadaran/partisipasi  masyarakat untuk  melaporkan  data-data  bila  terjadi  perubahan masih rendah; (3) adanya keengganan Kepala Dusun dan  Ketua  RT  untuk  melakukan  pendataan  kepada masyarakat,  karena  adanya  image  dari  masyarakat kalau ada pendataan selalu dikaitkan akan mendapat bantuan; (4) belum ada penyerahan urusan penelitian dan  pendataan  potensi  desa  dari  pemerintah Kabupaten  Kudus  kepada  Pemerintah  Desa;  (5) belum tersedianya dana untuk melakukan pengumpulan  data;  (6)  terbatasnya  sarana  dan prasaran untuk melakukan pendataan; (7) randahnya kepercayaan  terhadap  data  BPS,  karena  BPS memperoleh  data  dari  Perangkat  Desa;  pengisian potensi/profil desa hanya ditangani 1 orang.
Ketiga ,  tingkat  kemampuan  Perangkat  Desa dalam  mengisi  potensi/profil  desa  di  desa  sampel belum  memadai,  karena  yang  mengerjakan  hanya  1 orang  dan  tidak  dibekali  dengan  pendidikan  dan pelatihan  atau  penataran  pengumpulan  data  dan penyusunan profil desa; dan pengisian potensi/profil desa bukan menjadi tugas dan fungsi utama.
Keempat ,  pemerintah  yang  lebih  atas  kurang memperhatikan  SDM  (Perangkat  Desa)  untuk meningkatkan  kemampuannya  dalam  melakukan pendataan  profil  desa,  fasilitasi  Pemerintah  Pusat sampai  Kabupaten  belum  ada,  penelitian  dan pendataan  potensi  yang  menjadi  urusan  pemerintah kabupaten  belum  diserahkan  kepada  pemerintah desa,  belum  ada  pembekalan  untuk  mengisi  modul baru  profil  desa  (Permendagri  Nomor  12  Tahun 2007).  Dengan  demikian  Pemerintah  pusat  maupun daerah  belum  melakukan  upaya-upaya  strategis untuk  meningkatkan  kemampuan  Perangkat  Desa dalam  melakukan  pendataan  dan  penyusunan potensi/profil desa. Hal ini tercermin dari:

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang dilakukan,  penulis  merekomendasikan  sebagai berikut: pertama ,  mengingat  akurasi  dan  aktualitas data  potensi/profil  desa  masih  rendah,  maka perlunya kebijakan standar penggunaan sumber data dalam  pengisian  profil  desa.  Dalam  hal  ini  Dirjen PMD, hendakya memfasilitasi melalui surat edaran. Kedua , kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk secepatnya  menyerahkan  urusan  yang  menjadi kewenangannya kepada pemerintah desa sebagaimana  diamanatkan  Permendagri  Nomor  30
Tahun  2006,  mengalokasikan  anggaran  yang  jelas untuk  pengisian  potensi/profil  desa.  Dirjen  PMD hendaknya  mengavaluasi  implementasi  penyerahan urusan kabupaten/kota kepada desa.
Ketiga , kebijakan pengisian potensi/profil desa oleh tenaga pembantu teknis lapangan yang dibekali dengan  diklat  atau  penataran  terkait  dengan penelitian dan pengumpalan data potensi/profil desa.
Keempat , Dirjen
PMD, hendaknya memfasilitasi Pemda agar secara berjenjang memberi  pembekalan  Perangkat  Desa  dalam mengisi potensi/profil desa.
Kelima , Dirjen PMD, hendaknya mengevaluasi implementasi pengisian profil desa untuk menyederhanakan format Lampiran II dan Lampiran III  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12 Tahun 2007.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Arikunto,  Suharsimi.  (2002), Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. Rineka Cipta. Hasibuan,  Melayu  S.P.  (2007), Manajemen  Sumber Daya  Manusia ,  Jakarta.  Bumi  Aksara,  Cetakan Ke Sembilan. Maarif, Syamsul (2003), Strategi Peningkatan Kompetensi  A  paratur  Guna  Mengantisipasi Kebutuhan  Sek  tor  Pelayanan  Publik (Orasi Ilmiah  Wisuda  XXII/  2003  STIA  LAN), Bandung. Moleong,  J  Lexy.(2002), Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung. Remaja Rosydakarya, Mustopadidjaja, 2002. Paradigma-Paradigma Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara. Notonatmodjo,  Soekidjo.  (1998), Pengembangan Sumber daya Manusia . Jakarta. Rineka Cipta. Singarimbun, Masri (1989), Metode Penelitian Survey . Yogyakarta. Univertas Gajah Mada. Supriatna,  Tjahya., (2002),  Manajemen  Sumber  Daya Aparatur  Pemerintah  Daerah (Pusat  Kajian Pemerintahan  STPDN),  Fokus  Media  kerjasama dengan  Pusat  kajian  Pemerintahan  STPDN, Cetakan Pertama, Bandung. Widjaja,  HAW.  (2003). Otonomi  Desa .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Makalah: Sanapiah,  A.  Aziz.  (2010), Strategi  Peningkatan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan .
Media: http://ilmupemerintahan.wordpress.com/2009/04/05/tra nsformasi-tata-pemerintahan-desa/.  Diakses  pada tanggal 18 Mei 2012. http://id.shvoong.com/social-sciences/1995189-potensi- desa/#ixzz1RCJXcpZk.Diakses  pada  tanggal  19 Mei 2011. http://pasuruan.go.id/pemerintahan/.Diakses pada tanggal 22 Mei 2012..

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun
2005 tentang Desa Permandagri  Nomor  30  Tahun  2006  tentang  Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa
Permendagri  Nomor  12  Tahun  2007  tentang  Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.