Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Perkawinan Yang Tidak Diumumkan, Yang Berakibat Terhadap Kerugian Pihak Ketiga

## Nadya Novany, Mohamad Fajri Mekka Putra
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
E-mail : nadya.novany@ui.ac.id
Abstract
Marriage is the inner bond between a man and a women as husband and wife with the aim of forming a happy and everlasting family that based on the lordship of the almighty. The marriage  agreement  is  a  very  important  thing  in  the  course  of  marriage.  The  marriage agreement in the civil code and the Marriage Law is a joint agreement between husband and wife ratified by the registrar of marriages at the time or before the marriage is held. Both  parties  by  mutual  consent  may  enter  into  a  written  agreement  authorized  by  the marriage registration employee, as the content applies also to third parties to the extent that  the  third  party  is  caught.  For  this  reason,  what  about  the  regulations  regarding marriage agreements and the legal consequences of marriage agreements made after the marriage takes place and are not announced.
Keywords: marriage agreement, legal consequences

## Abstrak
Perkawinan  adalah  ikatan  batin  antara  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  suami-istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan Yang Maha Esa. Perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berlangsungnya  perkawinan.  Perjanjian  Perkawinan  dalam  KUHPerdata  maupun  UU Perkawinan merupakan persetujuan bersama antara suami dan istri yang disahkan oleh Pegawai  Pencatat  Perkawinan  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan. Kedua  pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis  yang disahkan  oleh  Pegawai  Pencatatan  Perkawinan,  sebagaimana  isinya  berlaku  juga terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut.  Untuk  itu  bagaimana  dalam peraturan  mengenai  perjanjian  perkawinan  dan  akibat  hukum  terhadap  perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangung dan tidak diumumkan.
Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum

## PENDAHULUAN
Perkawinan  menurut  Pasal  1  Undang-Undang  nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) yang tercantum dalam Pasal  1  menyatakan: “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 1 Bahwa ikatan batin  merupakan  hal  penting  dari perkawinan  menunjukkan  bahwa  menurut undang- undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu.
Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu diperlukan adanya peraturan yang akan menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk melangsungkan  perkawinan  itu  di  samping  peraturan  tentang  kelanjutan  dan terputusnya  perkawinan  itu.  Tanpa  adanya  peraturan  tersebut  akan  sukar  dicapai tujuan  utama dilangsungkannya perkawinan  itu. 2 Pada  dasarnya  perkawinan  tak  lain adalah  peristiwa  yang  mengandung  hak  dan  kewajiban,  yang  setelah  dilakukan  oleh sepasang  suami  istri  akan  menimbulkan  akibat-akibat  hukum  antara  lain  munculnya akibat  terhadap  diri  pribadi  yaitu  munculnya  hak  dan  kewajiban  suami  istri,  akibat terhadap harta benda suami istri dan akibat perkawinan terhadap anak keturunannya.
Pemberlakuan  UU  Perkawinan  yang  merupakan  upaya  untuk  melaksanakan unifikasi hukum  keluarga,  khususnya  dalam  bidang  perkawinan  dan  aspek  lain  yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan  belum sesempurna seperti yang  diharapkan.  Untuk  mengatakan  bahwa  UU  Perkawinan   belum  mengatur  semua aspek-aspek  yang  terkait dengan  hukum  keluarga,  maka  perlu  dilihat  substansi  UU Perkawinan,  yang  secara  garis besarnya  mengatur  tentang:  (1)  dasar  perkawinan;  (2) syarat-syarat  perkawinan;  (3)  pencegahan  perkawinan;  (4)  batalnya  perkawinan;  (5) perjanjian  perkawinan,  (6)  hak  dan  kewajiban  suami  isteri,  (7)  harta  benda  dalam perkawinan, (8) putusnya perkawinan serta akibatnya; (9) kedudukan anak; (10) hak dan
1 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.
2 Zulfa Djoko Basuki, Hukum Perkawinan di Indonesia , (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 1-3.
kewajiban antara orang tua dan anak, (11) perwalian, (12) pembuktian asal usul anak;
(13) perkawinan diluar Indonesia; dan (14) perkawinan campuran.
Jika membahas masalah harta dalam perkawinan, maka pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu menjadi harta bersama. Dalam Pasal 119 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata disebutkan   bahwa:
(1) Kekayaan  masing-masing  yang  dibawanya  ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu.
(2) Persatuan  atau  pencampuran  harta  itu sepanjang  perkawinan  tidak  boleh ditiadakan dengan  suatu  persetujuan  antara  suami-istri.  Harta  persatuan  itu menjadi  kekayaan  bersama  dan  apabila  terjadi  perceraian,  maka  harta kekayaan  bersama  itu  harus  dibagi  dua,  sehingga  masing-masing  mendapat separuh.
Pasal  36  UU  Perkawinan  tentang  perkawinan  juga  membahas  mengenai  harta perkawinan, yang menyebutkan bahwa:
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 3
Dari  kedua  pasal  tersebut  diatas  memberikan  kesempatan  bagi  pasangan suami-  istri  apabila  mereka  memutuskan  untuk  menentukan  lain,  dengan  kata  lain mengadakan  penyimpangan  dari  ketentuan  yang  ada  dalam  undang-undang. Penyimpangan  terkait  dengan  harta perkawinan hanya dapat dilakukan dengan cara mengadakan  perjanjian  kawin.  Perjanjian  perkawinan  atau  yang  sering  disebut
3 Annisa Istrianty, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm. 85.
perjanjian pra nikah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri secara otentik dihadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat  pemisahan  atas  harta  benda  mereka.
Masing-masing  dalam  perkawinan,  dengan  ditandatanganinya  perjanjian  pra nikah  tersebut   maka  semua  harta  mereka,  baik  harta  yang  mereka  bawa  sebelum mereka  menikah  maupun harta  yang  mereka  peroleh  setelah  mereka  menikah  akan tetap menjadi milik mereka masing-masing. Demikian juga halnya dengan hutang  dari masing-masing  pihak,  akan  tetap menjadi tanggung jawab dari pihak yang memiliki hutang  tersebut. 4 Sebagaimana  yang  ternyata  di  dalam  Pasal  35  tersebut,  dimana disebutkan  bahwa  harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta bersama dan pada ayat kedua disebutkan bahwa harta masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terlihat dari isi pasal tersebut bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  kekayaan  dari  suami  dan  istri  yang  dibawa  kedalam  perkawinan dicampur menjadi satu kesatuan harta bersama , yaitu harta kekayaan bersama diantara mereka,  sedangkan  didalam  Undang-UndaNG  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan harta perkawinan yang dibawa kedalam perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi  milik  masing-masing  dan  yang  tercampur  menjadi  satu  hanyalah  harta  yang diperoleh dari usaha selama perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi milik masing- masing  dan  yang  tercampur  menjadi  satu  hanyalah  harta  yang  diperoleh  dari  usaha selama perkawinan (lazimnya disebut harta  gono gini). Persamaan anatara keduanya adalah bahwa kedua pasal tersebut memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri
4 Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 3, No.1.
apabila  mereka  memutuskan  untuk  menentukan  lain,  dengan  kata  lain  mengadakan penyimpangan  dari  isi  undang-undang.  Penyimpangan  mengenai  harta  perkawinan tersebut hanya dapat dilakukan dengan satu cara, yaitu dengan mengadakan perjajian kawin.
Pada Pasal 29 ayat (1) dengan jelas disebutkan bahwa perjanjian pra nikah harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan,  hal  tersebut  juga  diatur dalam  Pasal  147 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang menyebutkan  bahwa  perjanjian  haruslah dibuat dengan akta notariil dan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Untuk perjanjian pra nikah yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan bukan hal yang aneh,  namun  salah  satu  yang  menarik  adalah  ketika  mulai  muncul  perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dengan begitu menunjukkan bahwa  perjanjian  kawin  telah  berkembang  sedemikian  rupa  di  Indonesia  dan  bahwa masyarakat  Indonesia  perlu  pengaturan  yang  mengatur  tentang  perjanjian  kawin tersebut.  Perkembangan  ini  dapat  dilihat  dengan  adanya  penetapan  pengadilan  yang mengatur  tentang  itu.  Berdasarkan pendahuluan  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka penulis akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan  Yang  Dibuat  Setelah  Perkawinan  Berlangsung  yang  tidak  diumukan  dan dampaknya bagi pihak ketiga.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  Fungsi  perjanjian  perkawinan  sebelum  perkawinan dilangsungkan?
2. Bagaimana  Akibat  Hukum  Terhadap  Perjanjian  Perkawinan  yang  dibuat Setelah  Perkawinan  Berlangsung  yang tidak  diumumkan,  yang  berakibat terhadap kerugian pihak ketiga?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fungsi perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan
Sebelum  membahas  lebih  jauh  tentang  perjanjian  perkawinan  sudah seharusnya  terlebih  dahulu  harus  mengatahui  perkawinan  itu  sendiri,  karena  pada pokonya  perjanjian  kawin  dapat  terjadi  apabila  terjadi  perkawinan  terlebih  dahulu, artinya sebuah perjanjian kawin tidak akan ada tanpa adanya perkawinan itu sendiri. Perkawinan menurut Pasal 26 KUHPer  dianggap  sebagai  suatu  hubungan perdata. Adanya perkawinan yang sah dimana perkawinan tersebut  memenuhi  syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan syarat- syarat serta peraturan  agama  dikesampingkan. 5 Perkawinan  atau  pernikahan  diartikan  sebagai perjanjian  antara  laki-laki  dan perempuan  bersuami  istri. 6 Perkawinan  adalah  suatu peristiwa  hukum  yang  penting  dalam  suatu   kehidupan  manusia  karena  itu  adanya suatu  hukum  yang  mengatur  mengenai  pertalian  yang  sah  antara  seorang  laki-  laki dengan  seorang  perempuan  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  perkawinan,  untuk jangka waktu yang selama mungkin. 7 Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Perkawinan.  Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa:
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Perkawinan  menurut  Undang-  Undang Perkawinan  merupakan  tidak  hanya
5 R.  Subekti  dan  R.  Tijtrosudibio,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek ),  Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, Pasal 29.
6 W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 453.
7 Rie. G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum  Lengkap , Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm. 97.
sebagai ikatan perdata saja tapi juga merupakan perikatan keagamaan. Hal ini dapat dilihat  dari  rumusan  pasal  yang  menyatakan  perkawinan  itu  bertujuan  untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  maka  disini  dapat diketahui bahwa perkawinan di Indonesia adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang pertama dimana adanya hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur agama, tetapi unsur batin juga mempunyai peranan penting. 8
Perkawinan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1  UU  Perkawinan mengandung beberapa unsur, antara     lain: 9
a. Ikatan lahir batin.
Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri yang disebut sebagai hubungan formal sedangkan ikatan lahir batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tampak tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
b. Antara seorang pria dan seorang wanita.
Perkawinan  itu  hanya  dapat dilaksanakan  oleh  antara  jenis  kelamin yang  berbeda,  hal  ini mengandung  arti  bahwa  Undang-Undang  Perkawinan Indonesia  tidak  membenarkan  adanya  seseorang  yang  melakukan perkawinan  dengan  sesama  jenis  kelamin  yang  sekarang  ini  telah diperbolehkan dan dianggap  sah  secara  hukum  di  beberapa negara dunia. Ikatan  perkawinan  hanya  boleh  dilaksanakan  dan  mungkin  untuk  terjadi
8 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Aneka Cipta, 2005, hlm. 9.
9 Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Jakarta: Gitama Jaya, 2005, hlm. 44.
diantara  seorang  pria  dan  seorang wanita,  seperti  yang  terkandung  dalam makna asas monogami dimana pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat  dengan  seorang  wanita,  begitu  pula  seorang  wanita  hanya  terikat perkawinan dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.
c. Sebagai suami istri.
Bertemunya  dua  jenis  kelamin  yang  berbeda  ini  dalam  suatu  rumah tangga yang bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”, Ikatan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri apabila mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa perkawinan  akan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya.
Tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan  dari  para  pihak  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  sesuai dengan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Hal  yang  dimaksud  dengan  hukum masing-masing agama dan kepercayaan termasuk perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut  perundang-undangan  yang berlaku.  Pencatatan  tersebut  merupakan tindakan administratif yang sama dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam  kehidupan  seseorang  misalnya  kematian  dan  kelahiran.  Sekalipun pencatatan bukan unsur yang  menentukan keabsahan suatu  perkawinan, tetapi pencatatan  tersebut merupakan  suatu  keharusan  sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan lebih lanjut diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
d. Bertujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal.
Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia adalah tujuan   utama dari  perkawinan.  Keluarga  adalah  kesatuan  yang  terdiri  dari  ayah,  ibu  dan anak-anak.  Membentuk  keluarga  yang  bahagia  erat  hubungannya  dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan sedangkan  pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.
e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Undang-undang  yang  sebelumnya  memandang  perkawinan  hanya hubungan  keperdataan  saja,  sedangkan  UU  Perkawinan  memandang perkawinan  berdasarkan  Pancasila  dimana  sila  pertama  dalah  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  maka  perkawinan  mempunyai hubungan  yang  erat  dengan agama/kerohaniaan, sehingga  perkawinan  bukan  hanya  mempunyai  unsur lahir tetapi unsur rohani juga mempunyai peranan penting.
Perjanjian  perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam berlangsungnya  perkawinan.  Perjanjian  dalam  perkawinan  menurut  asalnya merupakan terjemahan dari kata “huwelijksevoorwaarden” Burgelijk Wetboek (BW). 10 Perjanjian  perkawinan  dalam  KUHPer  diatur  pada  Bagian  VII. Perjanjian perkawinan memberikan dampak kepada suami dan istri dalam hal melaksanakan perbuatan hukum, mengenai harta bersama dan mengenai hal- hal lain yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Namun, selain berdampak
10 Hanafi Arief, “Perjanjian dalam perkawinan” (suatu telaah terhadap hukum positif di Indonesia”, Al’, AdlI, Vol, 9 No 2, agustus 2017, hlm. 155.
kepada  suami  dan  istri,  perjanjian  perkawinan  juga  berdampak  kepada pemerintah serta pihak-pihak lain yang terkait dengan suami dan istri tersebut. Salah satu  isi dari perjanjian  perkawinan adalah mengenai harta kekayaan. Pada pasal 139 KUHPer  dijelaskan  bahwa  perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang- undang  mengenai  harta  bersama  asalkan  hak  tersebut  tidak  bertentangan dengan  tata  susila serta tata tertib umum. sehingga, apabila dalam perkawinan  terdapat perjanjian  suami  dan  istri dapat  menentukan  akan  mencampurkan  harta kekayaan ataupun memisahkan harta kekayaan. Terdapatnya penggabungan atau pemisahan harta kekayaan  sudah  pasti akan menimbulkan beberapa akibat seperti  terpisahnya kerugian atau keuntungan dan sebaliknya. namun, pada pasal 144 Tidak  adanya  gabungan  harta bersama  tidak  berarti  tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas.
Meskipun dalam perjanjian perkawinan dapat dibuat atas dasar keinginan masing- masing  pihak,  terdapat  pula  batasan  yang  tidak  diperbolehkan  untuk  dibuat  pada perjanjian perkawinan. hal tersebut dijelaskan pada pasal selanjutnya,  yaitu  pasal  140 bahwa  dalam  perjanjian  perkawinan  tidak  memperbolehkan  mengurangi  hak-hak kekuasaan suami sebagai kepala keluarga serta bapak dan tidak menutup wewenang istri mengenai harta pribadinya.
Pada  KUHPer  perjanjian  perkawinan  harus  dibuat  sebelum  perkawinan berlangsung.  hal tersebut dijelaskan pada pasal 147. Selain itu, perjanjian  harus  dibuat dengan akta notaris dan tidak dapat diubah setelah perkawinan berlangsung.
Perjanjian  perkawinan  pada  UU  Perkawinan  terdiri  atas  1  pasal  dan  4 ayat, yaitu pada pasal 29 yang berbunyi :
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan  dilangsungkan, kedua pihak atas  persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis  yang
disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
(2) Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan  bilamana  melanggar batas batas hukum, agama dan kesusilaan.
(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
(4) Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak  dapat diubah,  kecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Sehingga, dapat dinyatakan bahwa  perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan juga  memberikan  perlindungan  kepada  pihak  ketiga,  karena  apabila  perubahan perjanjian perkawinan dilakukan dan merugikan pihak ketiga, maka perubahan tersebut tidak sah.
Perjanjian kawin menurut Sudikno Mertukusumo menulis pengertian perjanjian kawin  sebagai  suatu  perjanjian  yang  dibuat  sebelum  pernikahan  dilangsungkan  dan mengikat  kedua  belah  pihak  calon  pengantin  yang  akan  menikah  dan  berlaku  setelah pernikahan  dilangsungkan. 11 Utamanya  perjanjian  kawin  berlaku  apabila  terjadi perkawinan antara suami dan istri Perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan baru  berlaku  dan  sah  mengikat  setelah  perkawinan  berlangsung.  Pada  waktu perkawinan berlangsung, akta Perjanjian Kawin yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan sudah dicatat oleh Petugas Pencatat nikah pada Kantor Catatan Sipil, yaitu dengan cara mencatat pada Akta Perkawinan mereka, maka Perjanjian Kawin selain berlaku bagi suami dan istri, juga berlaku bagi pihak ketiga. Dalam hal Perjanjian
11 Sudikno Mertukusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 97.
Kawin  belum didaftarkan  ke  Paniteraan  Pengadilan  Negeri  dan  belum  tercatat  dalam akta  Perkawinan  mereka,  maka  para  pihak  ketiga  boleh  menganggap  suami-istri  itu kawin dalam pencampuran harta kekayaan. Pihak ketiga disini adalah pihak lain yang mengadakan  hubungan  hukum  dengan  suami-istri,  misalnya:  hubungan  dagang  yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau pihak yang memberikan utang.  Maka  dari  itu  Perjanjian  Kawin  yang  berisi  pemisahan  harta  bersama,  baru berlaku  bagi  pihak  ketiga  sejak  perkawinan  berlangsung,  apabila  adanya  Perjanjian Kawin tersebut sudah dicatatkan dalam Akta Perkawinan mereka.
Akibat  hukum  terhadap  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  setelah  perkawinan berlangsung  yang  tidak  diumumkan,  yang  berakibat  terhadap  kerugian  pihak ketiga
Setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  tentang perjanjian kawin bahwa terdapat syarat yang harus dilakukan oleh  suami dan istri agar perjanjian  kawin  dapat  dinyatakan  sah  terhadap  pihak  ketiga  yakni  perjanjian  kawin dibuat  di  hadapan  Notaris  dan didaftarkan  di  Dinas  kependudukan  dan  Catatan  Sipil. Dibuat dan didaftarkan tersebut agar terpenuhinya asas publisitas.
Menurut  Martiman Prodjohamidjodjo, perjanjian dalam Pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena  hanya pada persetujuan saja, dan perbuatan yang tidak melawan hukum. 12
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XII/2015  telah  mengubah  serta menambah norma perjanjian perkawinan di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 29 UU  Perkawinan.  Adapun  beberapa  perubahan  norma perjanjian  perkawinan  setelah
12 Ibid, hlm. 166.
dikeluarkannya  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015, adalah sebagai berikut:
1. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat  sebelum  atau  pada  saat  perkawinan  dilangsungkan.  Setelah Putusan Mahkamah  Konstitusi  maka perjanjian  perkawinan  dapat  dibuat  sebelum, pada saat perkawinan  berlangsung atau dalam masa ikatan perkawinan;
2. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan berlaku pada saat  setelah  perkawinan  dilangsungkan.  Setelah  Putusan  Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan akan berlaku pada saat setelah perkawinan dilangsungkan  atau  apabila  sepanjang  ditentukan  lain dalam  perjanjian perkawinan;
3. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat diubah sepanjang  kedua  belah  pihak  setuju  dan  perubahan  itu  tidak  merugikan pihak ketiga  dalam perjanjian. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi maka perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak dan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga;
4. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi  pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi  maka  pengesahan  perjanjian  perkawinan  dapat  dilakukan  oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.
Setelah  munculnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU/XII/2015, perjanjian  perkawinan  dapat  dibuat  oleh  pasangan  suami  setelah  perkawinan berlangsung.  Hal  ini menunjukkan  adanya  asas  kebebasan  berkontrak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dimana undang- undang memberikan
kebebasan  bagi  semua  orang  untuk  mengadakan  perjanjian  mengenai  apapun  selama tidak  bertentangan  dengan  perundang-undangan,  kepatutan  dan  ketertiban  umum. Terdapat beberapa situasi yang menjadi alasan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan, lebih rinci adalah sebagai berikut: 13
1. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kawin dibuat sebelum pernikahan  dilangsungkan.
2. Adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama. Para pihak memilih untuk bertanggung jawab mengenai harta pribadi masing-masing.
3. Adanya sikap individual. Para suami istri sama-sama tidak mau terlibat dalam permasalahan  yang  diderita  oleh  pasangan  mereka,  karena  pengaruh lingkungan  dan  peradaban  manusia  yang  semakin  liberal  dan  meniru kehidupan barat yang pada akhirnya terbawa oleh pasangan suami-istri untuk melakukan pembuatan Perjanjian Kawin.
4. Adanya keinginan untuk tetap memiliki sertifikat dengan hak milik atas tanah. Warga  Negara  Indonesia  yang  menikah  dengan  Warga  Negara  Asing  tidak dapat memiliki hak milik, hak guna usaha, maupun hak guna bangunan karena adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan,  untuk  menyimpangi  ketentuan tersebut maka pasangan suami istri  beda  kewarganegaraan  perlu  membuat perjanjian perkawinan.
Menurut Pasal 152 KUH Perdata, perjanjian kawin ini mulai berlaku bagi pihak ketiga  sejak  hari  pendaftaran  di  kepaniteraan pengadilan  negeri  setempat,  dimana pernikahan itu  telah  dilangsungkan.  Jika  menurut  Pasal  29  UU  Perkawinan  yang
13 Annisa Istriyanti dan Erwan Priambada. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan berlangsung”, Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, hlm. 91.
menyatakan bahwa:
”  1.  Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak  atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  perkawinan  tertulis  yang disahkan  oleh  Pegawai pencatat  perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan  bilamana  melanggar  batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  merubah  dan perubahan  tidak merugikan
pihak ketiga.”
Ketentuan dalam  pasal  di  atas  menjelaskan bahwa pasangan suami istri dapat mengajukan sebuah perjanjian tertulis dalam bentuk perjanjian perkawinan yang harus disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang mana perjanjian tersebut berlaku terhadap pihak ketiga.
Perjanjian  perkawinan  baru  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan  serta  isi perjanjian  tidak  boleh  diubah  kecuali  pihak  suami  dan    istri  putusan  bulat  untuk mengubahnya, yang mana perubahan tersebut tak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga.  Perjanjian  kawin  wajib    didaftarkan  untuk  memenuhi  unsur  publisitas  dari perjanjian kawin. dengan  didaftarkan atau diumumkan, pihak ketiga bisa  mengetahui dan    tunduk  pada  aturan  dalam  perjanjian  kawin  yang  telah  didesain  oleh  pasangan tersebut. Jika tidak diumumkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat untuk suami dan istri  yang  bersangkutan.  sesuai  dengan  Pasal  1313,  1314,  dan  1340  KUHPer,  dimana perjanjian hanya mengikat buat pihak yang  membuatnya.
Sebagai  perwujudan  asas  publisitas  dan  untuk  mengikat  pihak  ketiga.  Asas publisitas berarti  berkewajiban  untuk  memberitahukan  informasi  kepada  publik  agar masyarakat,  siapapun  dapat  mengetahuinya.  Agar  dapat  disebut  telah  memenuhi  asas publisitas, asal suatu informasi dapat diakses semua orang, dan bukan bersifat pribadi. Pencatatan perjanjian perkawinan ke Dukcapil akan memenuhi asas publisitas tersebut.
Pasal 29 UU Perkawinan dan  Putusan MK  angka 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa  perjanjian  perkawinan  tersebut  harus  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan. jika telah dicatatkan, maka perjanjian tersebut sudah sah mengikat pihak- pihak  yang  membuatnya,  serta  pihak  ketiga  selama  ikatan  perkawinan  berlangsung. sebab jika tidak dicatatkan bisa jadi pihak ketiga dirugikan dan  pihak ketiga terkait akan membantah  dengan  dasar  bahwa  perjanjian  perkawinan  tadi  tidak  sah  karena  belum dicatatkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  sesuai  menggunakan  Undang-  Undang. Namun  di  waktu  ini  belum  dirancang  regulasi  yang  mengatur  tata  cara  pembuatan perjanjian kawin pada masa perkawinan sehingga membuka ruang interpretasi secara luas.  oleh  sebab  itu  pasal  ini  bisa  juga  dimaknai  bahwa  perjanjian  harus  dicatatkan supaya mempunyai daya ikat terhadap pihak ketiga tanpa melihat kapan dicatatkannya perjanjian tersebut, karena pasal ini tidak mengatur mengenai jangka waktu pencatatan tadi. sebagai akibatnya jika para pihak tidak pribadi mencatatkan segera setelah sesudah pembuatan perjanjian perkawinan, maka para pihak masih bisa mendaftarkan perjanjian tersebut.
Perjanjian perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban serta konsekuensi bagi para  pihak,  antara  lain:  (a)  perjanjian  perkawinan setelah  putusan  MK  dapat  dibuat, sebelum,  atau  dalam  masa  perkawinan;  (b)  saat  berlakunya  sejak  perkawinan dilangsungkan  maupun  dapat ditentukan  lain  dalam  perjanjian,  dan  mengikat  pihak ketiga setelah didaftarkan; (c) dapat diubah maupun dicabut sesuai kesepakatan para
pihak,  asalkan  tidak  merugikan  pihak  ketiga;  (d) perubahan  dan  pembatalan  harus disahkan  pada petugas  pencatat  perkawinan  agar  mengikat  pihak  ketiga,  meskipun belum diatur dalam undang-undang;  (e)  otomatis  mengikat  para pihak, sesuai Pasal 1338 KUHPerdata; (f) seluruh harta benda baik harta bawaan maupun harta bersama, menjadi  tanggung  jawab  bersama  ataupun  masing-masing  sesuai  kesepakatan  dalam perjanjian perkawinan; (g) pembuatan perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan harus dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan sebagai perlindungan hukum pihak ketiga dan memenuhi asas publisitas. 14
Pasangan  suami  istri  yang  akan  membuat perjanjian  perkawinan  dalam  masa perkawinan, sebaiknya benar-benar menginventarisasi harta mereka dengan baik serta utang-utangnya,  dan  sebaiknya  tidak  memasukkan  harta-harta  dan utang-utang  yang diperoleh  sebelum  dibuatnya  perjanjian  perkawinan  kedalam  hal  yang  diperjanjikan, sehingga  tetap  menjadi  tanggung jawab bersama dan meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti merugikan pihak ketiga. 15
Lebih lanjut bahwa perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan sehingga tidak memenuhi  unsur publisitas  tersebut  hanya  akan  berlaku  bagi  pihak  di  dalamnya,  yaitu suami dan isteri. H Salim dalam bukunya menyebutkan hal tersebut sebagai salah satu asas penting dalam perjanjian, yaitu Asas Kepribadian (personality) . 16 Asas ini didasarkan pada ketentuan  dalam  Pasal  1315  KUHPerdata jo . Pasal 1340 KUHPerdata yang pada intinya menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  hanya  diperuntukkan/diperbolehkan  untuk mengikat pihak yang membuatnya (yaitu suami dan isteri), dan oleh karenanya perjanjian
14 Gusti  Muhammad  Faruq  Abdul  Hakim  Sutikno,  Privat Law: KEKUATAN  HUKUM  PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta), Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018 , hlm. 220.
15 Ibid, hlm. 222.
16 Salim H.S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 9.
tersebut  hanya  berlaku  bagi  suami  dan  isteri  tersebut.  Dengan  kata  lain,  asas  ini menunjukkan  bahwa  dalam  suatu  perjanjian  hanya  meletakkan  adanya  hak  dan kewajiban para pihak, salah satunya menyanggupi suatu perbuatan tertentu yang akan menjadi kewajiban masing-masing pihak tanpa melibatkan/mengikat pihak ketiga. Asas ini menunjukkan pula bahwa perjanjian bersifat tertutup. 17

## KESIMPULAN
Kekuatan mengikat perjanjian perkawinan dalam hal tidak didaftarkan ke Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  adalah  perjanjian  perkawinan  tersebut  hanya mengikat para pihak yang membuatnya selama ikatan perkawinan berlangsung, tidak mengikat  pihak  ketiga  apabila  belum  dicatatkan  dan  disahkan  oleh  Dinas Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil,  serta  tidak  dapat  digunakan sebagai  bahan pembuktian  dalam  persidangan  dalam  hal  melibatkan  pihak  ketiga.  Tujuan mendaftarkan  perjanjian  perkawinan  ini  adalah  untuk  memenuhi  unsur  publisitas. Sesuai dengan Pasal  1313,  1314,  dan  1340  KUHPer  untuk dapat mengikat perjanjian perkawinan tersebut dan pihak ketiga dapat tunduk pada isi perjanjian perkawinan yang telah dibuat sepasang suami istri maka perjanjian perkawinan perlu dan segera dicatat dan  didaftarkan  ke  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Hal  ini  juga  termuat dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.69/PUU-XIII/2015  yang menyatakan  bahwa perjanjian perkawinan yang telah dibuat untuk dapat segera dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.

## Saran
Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, perjanjian
17 Herlien  Budiono, Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang  Kenotariatan , (Bandung; Citra Aditya, 2010), hlm. 145.
perkawinan  setelah  perkawinan  berlangsung yang  telah  dibuat  oleh  pasangan  suami istri  sebaiknya  segera  menghadap  kepada  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  untuk mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Basuki, Zulfa Djoko , 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia ,  Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Budiono, Herlien, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan , Bandung; Citra Aditya.
H.S, Salim, 2010, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
Istrianty,  Annisa , 2015, Akibat  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  yang  dibuat  Setelah Perkawinan Berlangsung , Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Kartasapoetra, Rie. G. Kartasapoetra, 1988, Pengantar Ilmu Hukum  Lengkap , Jakarta: Bina Aksara.
Mertukusumo, Sudikno, 1988, Hukum Acara Perdata di Indonesia , Yogyakarta: Liberty.
Subekti,  Wienarsih  Imam  dan  Sri  Soesilowati  Mahdi,  2005, Hukum  Perorangan  dan Kekeluargaan Perdata Barat, Jakarta: Gitama Jaya.
Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Aneka Cipta.

## Jurnal
Erwinsyahbana,  Tengku  ,  “Sistem  Hukum  Perkawinan  pada  Negara  Hukum Berdasarkan Pancasila”, Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 3, No.1.
Arief, Hanafi, “Perjanjian dalam perkawinan” (suatu telaah terhadap hukum positif di Indonesia”, Al’,  AdlI, Vol, 9 No 2, agustus 2017.
Istriyanti, Annisa dan Erwan Priambada. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan berlangsung”, Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.
Sutikno,  Gusti  Muhammad  Faruq  Abdul  Hakim,  Hudi  Asrori,  Privat Law: KEKUATAN
HUKUM PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta), Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata