## AKUNTABILITAS
Vol. VII No. 3, Desember 2014 P-ISSN: 1979-858X Halaman 177 - 184
ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN IKLAN OTORITAS PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## Waluyo 1

## Universitas Mercu Buana
ABSTRACT: This  research  is  casual  studies  conducted  to  establish  casual  relationship between  variables  the  understanding  of  the  taxpayer  and  the  advertising  tax  againt compliance  of  taxpayer  to  pay  Land  and  Building  Tax  (PBB)  in  the  Tax  Office  (KPP)  East Tangerang especially living in subdistrict Ciledug. Objects in this research are taxpayer who pay Land Tax in Tax Office and had seen advertising tax in both mass media and electronic media.  In  the  technique  of  data  analysts,  this  research  do  the  validity  test  by  pearson correlation, reliability testing with coeffiicient cronbach’s alpha, the classical assumption test, hypothesis testing multiple regression, t test, and F test. On testing the hypothesis can be seen that the understanding of taxpayer have a significant effect on compliance of taxpayer and the advertising  tax  doesn’t  have  a  significant  effect  on  compliance  of  taxpayer,  meanwhile  the understanding  of  taxpayer  and  tax  advertising  simultaneously  had  a  significant  effect  on compliance of taxpayer.
Keywords: The Understanding of Taxpayer, Advertising, Tax Compliance of Taxpayers.
ABSTRAK: Penelitian ini merupakan penelitian kasual yang dilakukan untuk membangun hubungan  kasual  antara  variabel  pemahaman  wajib  pajak  dan  pajak  iklan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Timur  Tangerang  terutama  yang  tinggal  di  Kecamatan  Ciledug. Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  yang  membayar  Pajak  Bumi  di  Kantor Pelayanan Pajak dan telah melihat iklan pajak di kedua media massa dan media elektronik. Dalam teknik analis data, penelitian ini melakukan uji validitas dengan korelasi pearson, uji reliabilitas  dengan  alpha  cronbach  coeffiicient  ini,  uji  asumsi  klasik,  pengujian  hipotesis regresi berganda, uji t, dan uji F. Pada pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak dan pajak iklan tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  pada  kepatuhan  wajib  pajak,  sedangkan pemahaman  wajib  pajak  dan  iklan  pajak  secara  bersamaan  memiliki  pengaruh  yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
Kata kunci: Pemahaman Wajib Pajak, Advertising, Kepatuhan Pajak Wajib Pajak
1 *Draft pertama:  15 Agustus 2014 ; Revisi: 18 September 2014 ; Diterima: 10 Oktober 2014
* Penulis dapat dikontak melalui:

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk membangun negara ini. Pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak sangatlah signifikan jika dibandingkan  dengan  penerimaan  dari  segi  lainnya.  PBB  merupakan  pajak  pusat  yang dipungut oleh negara, namun pada tahun 2013 PBB untuk pedesaan dan perkotaan menjadi pajak  daerah  yang  berarti  pemungutan  pajak  tersebut  dilaksanakan  oleh  masing-masing daerah  sesuai  dengan  undang-undang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (PDRB). Penerimaan  PBB  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  selalu  bertambah,  hal  ini  disebabkan karena  harga  tanah  yang  cenderung  naik  dan  semakin  banyaknya  bangunan  sehingga penerimaan  PBB  menjadi  lebih  tinggi.  Karena  itu  berarti  pendapatan  daerah  akan bertambah tetapi menjadi berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang membayar PBB. Semakin tinggi wajib pajak membayar PBB maka beban individu wajib pajak  menjadi  tinggi.  Wajib  pajak  cenderung  menginginkan  beban  pajak  yang  rendah dalam  membayar  pajak.  Seperti  pada  pengertian  pajak,  pada  hakekatnya  pajak  tersebut sebatgai  suatu  kewajiban  setiap  warga  negara  atau  wajib  pajak  untuk  memenuhinya. Pemungutannya  bersifat  memaksa  sesuai  Ketentuan  Perundang-undangan  Perpajakan. Pembayaran pajak sebagai bentuk desentralisasi semangat gotong- royong atau solidaritas nasional  membangun  Perkenomian  Nasional.  Kesadaran  dan  kepedulian  sukarela  Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih kurang sadar terhadap  kewajiban  membayar  pajak.  Ketidakpahaman  masyarakat  tentang  pajak  menjadi penghambat terciptanya kepatuhan pajak.
Disisi  lain,  iklan  adalah  sarana  untuk  penyampaian  pesan  dan  menjadi  salah  satu cara  bagi  perusahaan  atau  lembaga  untuk  berkomunikasi  dengan  masyarakat  luas.  iklan merupakan suatu proses komunikasi yang mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran  yang  membantu  menjual  barang,  memberikan  layanan,  serta  gagasan  atau  ide melalui  saluran  tertentu  dalam  bentuk  informasi  yang  persuasif.  Jadi  secara  prinsip  iklan adalah  bentuk  penyajian  pesan  yang  dilakukan  oleh  komunikator  secara  non  personal melalui  media  untuk  ditunjukkan  kepada  komunikan  dengan  cara  membayar.  Kebutuhan instansi-instansi  Pemerintah  terhadap  media  semakin  meningkat  terutama  dalam  hal pemberian  informasi  kepada  masyarakat  melalui  iklan  layanan  masyarakat.  Iklan  tersebut tidak  memuat  pesan  bisnis  melainkan  menyajikan  pesan-pesan  sosial  yang  dimaksudkan untuk  membangkitkan  kepedulian  masyarakat  terhadap  sejumlah  masalah  yang  dihadapi. Otoritas pajak menggunakan iklan pajak sebagai media komunikasi.
Demikian  halnya  pengetahuan  perpajakan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak merupakan  hal  yang  paling  mendasar  yang  harus  dimiliki  oleh  wajib  pajak  karena  tanpa pengetahuan  tentang  pajak,  maka  sulit  bagi  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranyamelalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik  dengan  tujuan  agar  para  wajib  pajak  lebih  mudah  dan  lebih  cepat  mendapat informasi perpajakan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib  pajak,  namun  juga  terdapat  penjelasan  tentang  pentingnya  pajak  bagi  kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  peneliti  tertarik  menganalis  pengaruh  tingkat pemahaman  wajib  pajak  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak Bumi dan Bangunan, iklan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan tingkat pemahaman wajib pajak dan iklan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pajak  menurut  Pasal  1  UU  No.28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Pajak  menurut  Soemitro  sebagaimana  diberikan  penjelasan  oleh Waluyo (2012) bahwa pemungutan pajak sifatnya memaksa, karena pajak sebagai kewajiban yang  melekat  pada  setiap  warga  Negara  yang  dilandasi  Undang-Undang  Dasar  1945 (Amandemen).
Pajak  dari  perspektif ekonomi dipahami  sebagai  beralihnya  sumber  daya  dari sektor  privat kepada  sektor  publik.  Pemahaman  ini  memberikan  gambaran  bahwa  adanya pajak  menyebabkan  dua  situasi  menjadi  berubah.  Pertama,  berkurangnya  kemampuan individu  dalam  menguasai  sumber  daya  untuk  kepentingan  penguasaan  barang  dan  jasa. Kedua,  bertambahnya  kemampuan  keuangan  negara  dalam  penyediaan  barang  dan  jasa publik  yang  merupakan  kebutuhan  masyarakat.  Sementara  pemahaman  pajak  dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang  menyebabkan  timbulnya  kewajiban warga  negara  untuk  menyetorkan  sejumlah penghasilan  tertentu  kepada  negara,  negara  mempunyai  kekuatan  untuk  memaksa  dan uang  pajak  tersebut  harus  dipergunakan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan.  Merujuk pada  dasar  hokum  yang  digunakan  dalam  memungut  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) yaitu Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menkhususkan untuk pemungutan PBB Pedesaan dan PBB perkotaan sangatlah delematis dalam  pemungutan  PBB  karena  bersinggungan  dengan  segala  lapisan  masyarakat  yang beban pajaknya ditujukan pada pemajakan atas kepemilikkan harta baik berupa tanah dan bangunan.  Terkesan  tidaklah  mudah  membebani  masyarakat  wajib  pajak  dengan  pajak. Tetapi setidaknya seperti yang dikemukakan oleh Waluyo (2012) bahwa pemungutan pajak harus  mengedepankan  unsure  keadilan  yang  dikehendaki  dengan  keadilan  vertical  dan keadilan horizontal.

## Pemahaman Wajib Pajak
Pemahaman menurut Porwadarminta (1991) merupakan proses berpikir dan belajar. Dikatakandemikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti denganbelajar dan  berpikir.  Pemahaman  merupakan  proses,  perbuatan  dan  cara  memahami.  Sedangkan arti  pemahaman  menurut  Purwanto  (1997)  adalah  tingkatan  kemampuan  yang mengharapkanseseorang  mampu  memahami  arti  atau  konsep,  situasi  serta  fakta yangdiketahuinya.

## Iklan Otoritas Pajak
Menurut  Kotler  (Ronald,  2009)  iklan  adalah  segala  macam  bentuk  penyajian  dan promosi ide, barang atau jasa non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Sedangkan menurut American  Marketing  Association (Moriarty,  2009)  iklan  adalah  suatu  cara  untuk mempresentasikan  barang  dan  jasa  serta  ide-ide  non-personal  yang  dibayar  dan  memiliki sponsor  yang  jelas  dan  teridentifikasi.  Masyarakat  periklanan  Indonesia  (Morisan,  2010) menyatakan  bahwa  iklan  adalah  suatu  bentuk  pesan  tentang  sesuatu  yang  disampaikan lewat  media  dan  ditujukan  kepada  sebagian  atau  seluruh  masyarakat.  Dengan  demikian bentuk-bentuk  iklas  walaupun  pihak  yang  melakukan  pemasangan  iklan  dan  diberikan istilah  iklan  otoritas  pajak.  Karena  iklan  otoritas  pajak  terdapat  pesan  kepada  masyarakat umumnya.  Secara  umum  iklan  otoritas  pajak  adalah  suatu  bentuk  komunikasi  berupa informasi mengenai pajak yang biasanya dibayarkan melalui media yang ditujukan kepada masyarakat  dengan  tujuan  agar  masyarakat  termotivasi  membayar  pajak.  Adapun  fungsi
iklan yang disampaikan oleh Restasy (2010) bahwa iklan berfungsi sebagai sumber informasi dalam  kegiatan  ekonomi.  Dengan  iklan  membantu  terciptanya  skala  ekonomi  yang  lebih besar.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  sebagaimana  disampaikan  Devanto  (2006)  adalah  suatu keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya  berdasarkan  Undang-Undang.  Sedangkan  menurut  Gunadi  (2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah bahwa wajib pajak sudah sesuai dengan aturan-aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu  diadakannya  pemeriksaan,  investigasi  seksama, peringatan  ataupun  ancaman  dan  penerapan  sanksi  hukum  maupun  administrasi. Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  berbentuk  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan  informal. Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  secara formal  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  perpajakan,  sebagai  contoh  dalam  hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau penyampaian SPOP. Sedangkan kepatuhan informal  (material)  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara  substantif  atau hakikatnya  memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan  yakni  sesuai  dengan  isi Undang-Undang  perpajakan,  sebagai  contoh  wajib  pajak  PBB  telah  melunasi  utang pajaknya sesuai dengan utang pajak yang tertuang dalam SPPT.

## Perumusan Hipotesis
Dengan  memperhatikan  dan  mendasarkan  pada  landasan  teori,  dapat  terbentuk hipotesis:
Ha 1 : Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat  kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Ha 2 : Iklan  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Ha3: Tingkat  pemahaman  wajib  pajak  dan  iklan  pajak  secara  simultan  berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## METODE PENELITIAN
Objek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  yang  membayar  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan unit penelitian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang  Timur.  Dalam  penelitian  menempatkan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Tangerang, karena  pada  saat  diteliti,  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  belum  dialihkan pengelolaannya khusus Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  dua  variabel  untuk  mengukurnya  yaitu  tingkat pemahaman  wajib  pajak  dan  iklan  otoritas  pajak.  Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner yang  ditujukan  kepada  wajib  pajak  yang  telah  membayar  PBB  di  KPP  Pratama  Tangerang Timur.

## Definisi Operasional Variabel
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  2  (dua)  variabel  independen  yaitu  tingkat pemahaman  Wajib  Pajak  (X1)  dan  Iklan  Otoritas  Pajak  (X2).  Sedangkan  untuk  variabel dependen  dalam  penelitian  yaitu  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Variabel  tingkat  pemahaman  wajib  pajak  (X1)  adalah pemahaman wajib pajak akan fungsi dan pentingnya membayar PBB yang sudah ditetapkan oleh  pemerintah.  Indikator  untuk  variabel  ini  adalah  pemahaman  wajib  pajak  mengenai
PBB,  prosedur  pembayaran  PBB,  dan  sanksi  dalam  PBB.  Pengukuran  variabel  ini menggunakan skala likert dengan skor antara 1 sampai 5.
Variabel iklan otoritas pajak (X2) mengukur keefektifan sebuah iklan yang dipasang otoritas pajak yang ada dalam media massa dan media elektronik. Indikator untuk variabel ini adalah isi dari iklan otoritas pajak tersebut dan frekuensi tayang atau munculnya iklan otoritas  pajak.  Pengukuran  variabel  ini  menggunakan  skala  likert  dengan  skor  antara  1 sampai  5.  Variabel  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan  sebagai  variabel  dependen.  Indikator  untuk  variabel  ini  adalah  wajib  pajak membayar  PBB  secara  tepat  waktu,  tepat  jumlah,  dan  kesediaan  wajib  pajak  untuk membayar  sanksi.Pengukuran  variabel  ini  menggunakan  skala  likert  dengan  skor  antara  1 sampai  5.    Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data  primer digunakan dalam mengukur semua variabel dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability  sampling yang  berarti  tidak  semua  sampel  mendapatkan kesempatan  yang  sama  untuk  dipilih.  Metode  yang  digunakan  dalam non-probability sampling adalah convenience ,  yaitu  sampel  dipilih  berdasarkan  kemudahan  untuk memperolehnya.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  untuk  Pajak  Bumi  dan Bangunan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil uji validitas atas ketiga variabel diperoleh hasil valid dan uji realibilitasnya disimpulkan  bahwa  instrumen  penelitian  handal  atau  reliable.  Demikian  halnya  dengan pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  regresi  linier  berganda  dengan  persamaan regresi:
KWP =α 0 + α 1 PWP+ α 2 IP+ e
Keterangan:
KWP = Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB PWP = Pemahaman Wajib Pajak IP = Iklan Pajak α 0 – α 2 = Konstanta regresi e = Error
Uji  parsial  yaitu  pengujian  yang  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar pengaruh  satu  variabel  penjelas  atau  independen  secara  individual  dalam  menjelaskan variasi  variabel  (Ghozali,  2011).  Dengan  ini  statistik  t  mempunyai  nilai  signifikansi  α=5%. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik F yaitu jikai nilai signifikansi t (p  –  value) <  0,05,  maka  hipotesis  diterima  sehingga  variabel  independen  secara  parsial mempengaruhi  variabel  dependen.  Hasil  uji  statistik  t  dan  uji  statistik  F  (uji  signifikansi simultan) nampak berikut ini:

## Tabel 1 Hasil Uji Statistik t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 9,590 2,619 3,662 ,000 X1 ,372 ,076 ,467  4,899 ,000 X2 ,028 ,075 ,035 ,368 ,714 a. Dependent Variable: Y

## Uji Hipotesis
Tingkat  pemahaman  Wajib  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Berdasarakan  tabel  hasil  uji  statistik  t  diperoleh  koefisien  regresi  sebesar  0,467 untuk  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  yang  diwakili  oleh  pemahaman  wajib  pajak.  Oleh karena  itu,  setiap  kenaikan  pemahaman  wajib  pajak  sebesar  1%  akan  menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,4679 atau 46,7%.
Hasil  dari  uji  t  untuk  variabel  pemahaman  wajib  pajak  didapatkan  nilai  t  sebesar 4,899  dan significant sebesar  0,000.  Dari  hasil  tersebut,  karena  0,000  <  0,05  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pemahaman  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Iklan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Sementara  itu  untuk  iklan  otoritas  pajak  (X2)  diperoleh  koefisien  regresi  sebesar 0,035 untuk variabel kepatuhan wajib pajak yang diwakili oleh iklan pajak. Oleh karena itu, setiap  kenaikan  iklan  pajak  sebesar  1%  akan  menyebabkan  peningkatan  kepatuhan  wajib pajak sebesar 0,035 atau 3,5%. Untuk uji parsial antara iklan pajak (X2) dengan kepatuhan wajib  pajak  dapat  dilihat  pada  nilai significant. Hasil  dari  uji  t  untuk  variabel  iklan  pajak didapatkan  nilai  t  sebesar  0,368  dan significant sebesar  0,714.  Dari  hasil  tersebut,  karena 0,714  >  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  iklan  pajak  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ha2 berhasil untuk ditolak).
Tingkat  pemahaman  wajib  pajak,  dan  iklan  pajak  secara  simultan  berpengaruh signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak  Bumi dan Bangunan.
Hasil uji statistik F besarnya adjusted R Square adalah 0,215 atau sebesar 21,5%. Hal ini berarti 21,5% variasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat dijelaskan oleh pemahaman  wajib  pajak  dan  iklan  pajak,  serta  sisanya  78,5%  dijelaskan  oleh  variabel- variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Untuk uji F didapatkan  hasil nilai F  sebesar  14,532  dengan  tingkat  signifikansi  0,000.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai signifikansi  F  lebih  kecil  dari  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  berarti  bahwa  pemahaman wajib  pajak  dan  iklan  pajak  secara  simultan  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dan  analisis  yang  dilakukan  mengenai pemahaman  wajib  pajak  dn  iklan  otoritas  pajak  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dibuktikan dari nilai significant yang bernilai  lebih  kecil  dari  0,05.  Pengetahuan  tentang  pajak  khususnya  Pajak  Bumi  dan Bangunan  mempunyai  peran  penting  dalam  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Dengan  pemahaman  Wajib  Pajak  yang  memadai dapat  menumbuhkan  motivasi  Wajib  Pajak  berlaku  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban pajaknya.  Khusus  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  menuntut  pemahaman  pajak  dalam  bingkai kewajiban setiap warga Negara dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
Iklan  otoritas  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dibuktikan dari nilai significant yang  bernilai  lebih  besar  dari  0,05.  Komunikasi  antara  otoritas  pajak  dengan  Wajib  Pajak dalam  perkembangannya  menggunakan  berbagai  media  cetak  maupun  media  elektronik.
Namun, tidak setiap Wajib Pajak mengetahui atau memahami makna dan pesan yang akan disampaikan  Otoritas  Pajak.  Kemungkinan  karena  unsur  keterbatasan  atau  karakteristik responden sehingga menghasilkan pengaruh yang berbeda.
Pemahaman  wajib  pajak  dan  iklan  otoritas  pajak  secara  simultan  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB). Hal ini dibuktikan dari nilai significant yang bernilai lebih kecil dari 0,05. Dari hasil uji  secara  simultan  menghasilkan  bahwa  pemahaman  Wajib  Pajak  dan  iklan  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan.  Walaupun  variabel  iklan  otoritas  pajak  secara  parsial tidak berpengaruh.

## PUSTAKA ACUAN
Budi,  Ikhsan.  2007. Kajian  Terhadap  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak. Jurnal  Akuntansi,  Manajemen  Bisnis  dan  Publik  (JAMBSP)  Vol.  3  No.  3  Juni 2007.
Blech, George dan Michael Blech. 2009. Advertising and Promotion Edition 8. McGraw-Hill International Edition.
Ghani, Achmad. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makasar. Jurnal Aplikasi Manajemen Vol. 7 No. 1 Februari 2009.
Ghozali,  Imam.  2009. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS. Semarang  : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hassan,  Dahliana.  2008. Pelaksanaan  Tax  Compliance  Dalam  Upaya  Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta. Mimbar Hukum Vol. 20 No. 2 Juni 2008. Moriaty,  Mitchell  dan  Wells.  2009. Advertising  Principle  and  practice  edition  8 .  Pearson. Morisan. Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu. Jakarta: Kencana. 2010.
Nawangsasi, Restu. 2010. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pelayanan Publik, Iklan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal FE (Akuntansi) UI Vol. 6 No. 6 Tahun 2010.
Ngalim,  Purwanto.  1997. Prinsip-Prinsip  dan  Teknik  Evaluasi  Pengajaran .  Bandung:  PT. RemajaRosdakarya.
Pranawa. 2008. Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak Sebagai Pendorong Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 3 No. 5 Tahun 2008. Purwono, Herry.  2010. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga. Resmi, Siti. 2008. Perpajakan :Teori dan Kasus Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Restaty,  Niken.  2010. Modul  Pengantar  Periklanan. Jakarta:  Pusat  Pengembangan  Bahan Ajar UMB.
Ronald,  Karen  Whitehill  King  dan  Thomas  Russel.  2009. Prosedur  Periklanan. Jakarta: Indeks.
Rusjdi, Muhammad. 2005. PBB, BPHTB & Bea Materai. Jakarta: Indeks. Sasana, Hadi. 2005. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dinamika Pembangunan Vol. 2 No. 1 Juli 2005. Sekaran, Umar dan Roger Bougie. 2009. Research Methods for Business. Wiley. Shimp, Terence. 2010. Integrated Marketing Communication in Advertising and Promotion. South-Western, Cengage Learning.
Sholichah,  Mu’minatus  dan  Istiqomah.  2005. Perilaku  Wajib  Pajak  Terhadap  Tingkat Keberhasilan  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten  Gresik. Jurnal Logos Vol. 3 No. 1 Juli 2005.
Suandy, Erly. 2006. Perpajakan Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Sutianingsih.  2008. Pengaruh  Kesadaran,  Pelayanan,  dan  Pendidikan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 8 No. 16 Tahun 2008.
Thoyib,  M.  2008. Analisis  Variabel-Variabel  yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Bumi dan Bangunan di Kota Palembang. Ilmiah Volume I No. 1 Tahu 2008. Waluyo.  2012. Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat. W.J.S., Porwadarminta. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.

## Ketentuan Perundang-Undangan
Direktorat Jenderal Pajak. 1994. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Direktorat Jenderal Pajak. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.