## Published every June  and December

## JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)
ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/aset

## Perguruan Tinggi Sebagai Role Model Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah Dalam Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan

## Memen Kustiawan, Ikin Solikin, Hanifa Zulhaimi
Program Studi Akuntansi, Universitas Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
Abstract. This study discusses how to study government treasury taxes in universities in the cutting and collection of translation taxes. The method used is descriptive analytic with qualitative analysis, with the unit of analysis is Jakarta State University and Treasurer as respondents. The results of the study show that the introduction has agreed to  as  much  as  possible  in  fulfilling  the  larger  taxation  in  withholding  and  collecting  taxes,  but  must  support  an adequate and integrated information system in the supply area that allows for treasury tax assistance.
Keywords:
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kepatuhan  pajak  bendaharawan  pemerintah  di perguruan tinggi dalam pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analistik dengan pendekatan kualitatif, dengan unit analisis adalah Universitas Negeri Jakarta dan Bendaharawan sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendaharawan pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  terutama  dalam  pemotongan  dan  pemungutan  pajak penghasilan,  namun  upaya  tersebut  harus  didukung  oleh  sistem  informasi  yang  memadai  dan  terintegrasi  di lingkungan perguruan tinggi sehingga memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bendaharawan.
Kata kunci:
Corresponding author. hanifa.zulhaimi@upi.edu How  to  cite  this  article. Kustiawan,  Solikin,  Zulhaimi. Perguruan  Tinggi  Sebagai  Role  Model  Kepatuhan Bendaharawan  Pemerintah  Dalam  Pemotongan  Dan  Pemungutan  Pajak  Penghasilan. Jurnal  Akuntansi  Riset. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia , 10 (2), 177- 188 History of article. Received: Juli 2018, Revision : September 2018, Published : Desember 2018 Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. Copyright©2018. Published by Jurnal Akuntansi Riset. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI
.

## PENDAHULUAN
Kepatuhan Perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan
(192/KMK.03/2007) Pasal 1 yaitu wajib pajak dikatakan patuh apabila : (1) tepat waktu dalam penyampaian  SPT,  (2)  tidak  mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, (3) tidak  pernah  dipidana  dalam  lima  tahun terakhir, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela  sesuai  peraturan  perpajakan  yang berlaku  di  Indonesia.  Bendahara  Pemerintah selaku  pemotong  dan  pemungut  pajak memiliki kewajiban memotong dan memungut pajak  serta  melaporkan  Surat  Pemberitahuan pada Kantor Pelayanan Pajak tempat bendahara  terdaftar  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan,  kelalaian  bendahara  pemerintah dalam  memenuhi  ketentuan  perpajakan  akan mengurangi  penerimaan  negara  dari  sektor pajak.
Terhadap  penghasilan/pembelian  yang telah  dipotong/dipungut  pajak  penghasilan oleh  Bendahara  Pemerintah  dapat  dilakukan pengawasan  melalui  cek  silang  ( cross  check ) antara SPT Wajib Pajak Bendahara Pemerintah dengan  SPT  Wajib  Pajak  yang  telah dipotong/dipungut. Pengawasan cek silang ini tidak  dapat  dilakukan  jika  Wajib  Pajak Bendahara Pemerintah tidak memberikan bukti potongan/pungutan  kepada  Wajib  Pajak  yang dipotong/dipungut.  Ada  beberapa  alasan mengapa  Bendahara  Pemerintah  tidak/belum memberikan  bukti  potong/pungut  ke  Wajib Pajak  yang  dipotong/dipungut  (Johannes, 2015),  yaitu  diantaranya  adalah  (1)  lupa memberikan  bukti  potong/pungut;  (2)  adanya arogansi, karena merasa pembayar atas biaya- biaya  yang  pajaknya  dipotong  ataupun pembayar  atas barang-barang  yang dibeli; (3) adanya keinginan jahat untuk mengambil uang yang  telah  dipotong/dipungut;  dan  (4)  tidak adanya  sanksi  perpajakan  jika  Bendahara Pemerintah tidak memberikan bukti potong/pungut.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) menemukan  permasalahan  penyetoran  pajak senilai  Rp859,64  miliar  dan  sanksi  Rp13,69 miliar atas 11 Kementerian Lembaga, sembilan pemerintah  provinsi  dan  10  pemerintah
kota/kabupaten. Masalah penyetoran pajak itu merupakan  tindakan  tidak  dan/atau  terlambat setor  pajak  yang  berindikasi  setoran  pajak fiktif dan keterlambatan pelimpahan pajak oleh bank persepsi," ujar Auditor Utama Keuangan Negara  II  BPK  Syafri  Adnan  Baharuddin dalam  penyerahan  laporan  hasil  pemeriksaan kewajiban perpajakan atas pengelolaan APBN/D  di  Jakarta.  BPK  juga  menemukan perbuatan  melawan  hukum  dengan  adanya indikasi  setoran  pajak  fiktif  senilai  Rp674,6 juta, bendahara diduga memiliki Surat Setoran Pajak (SSP) fiktif berdasarkan hasil uji silang terhadap  Modul  Penerimaan  Negara  dan konfirmasi ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan  Negara  dan  Bank  Persepsi. BPK  menemukan  permasalahan  pelaporan pajak dimana adanya keterlambatan penyampaian SPT dan adanya bendahara yang tidak  menyampaikan  SPT  dengan  potensi sanksi  senilai  Rp  3,1  miliar,"  ujar  Syafri. ( http://www.antaranews.com/print/286009/ bpktemukan-masalah-pajak-senilai-rp85964 miliar ).
Kasus  lain  juga  terjadi  pada  seorang Bendahara Pemerintah pada Kabupaten Pohuwato  di  wilayah  kerja  Kantor  Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo, yang dengan sengaja tidak menyetorkan ke Kas Negara atas Pajak  Penghasilan  Pasal  21  yang  telah dipotong atas pembayaran Uang Representasi Tunjangan
Perumahan, Tunjangan Komunikasi  dan  Uang  Jasa  Pengabdian Anggota  DPRD  yang  dilakukan  dalam  kurun waktu Januari s.d. Desember 2009 pada sidang putusan Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato hari Kamis, 20 November 2014 lalu divonis  oleh  Hakim  dengan  Pidana  selama  1 (satu) tahun penjara dengan denda sebesar Rp 273 juta, subsider 1 bulan. Terpidana terbukti melanggar  Pasal  39  ayat  (1)  huruf  c  dan  i  jo. Pasal  39A  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam kasus ini  negara  dirugikan  lebih  dari  Rp  331  juta. Meskipun dengan pertimbangan bahwa terpidana selama menjalani masa pemeriksaan dan sidang selalu kooperatif, telah
mengembalikan  pokok  pajak  yang  tidak disetor,  serta  masih  mempunyai  tanggungan anak  yang  masih  kecil,  Majelis  Hakim  tetap menjatuhkan hukuman yang berat untuk kasus tersebut.
Permasalahan-permasalahan  di  atas menunjukkan bahwa peran Bendahara Pemerintah  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya  memiliki  pengaruh  dalam meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Bagi perguruan  tinggi  negeri  yang  memiliki kompleksitas  orasional  tentunya  harus  dapat menciptakan  sistem  informasi  yang  dapat mendukung peran bendahara dalam meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  Aparat Sipil Negara, sehingga cita-cita memiliki Good University Governance dapat terwujud.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  strategi  meningkatkan  kepatuhan Wajib  Pajak  melalui  peran  Bendahara Pemerintah  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi Negeri di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA
Sejak dilakukannya reformasi perpajakan  yang  pertama (the  first  tax reform) pada tahun 1984, diharapkan penerimaan  pajak  sebagai  sumber  utama pembiayaan  APBN  dapat  dipertahankan kesinambungannya.  Selain  sebagai  sumber penerimaan (budgetair) ,  pajak  juga  memiliki fungsi  lain  yaitu  fungsi regulerend .  Menteri Keuangan mengatakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus  secara  terbatas  guna  mendukung pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  berkualitas ( Fiscal  News .  2007).  Selanjutnya,  beliau mengatakan  bahwa  kebijakan  fiskal  dalam tahun  2007  akan  tetap  diarahkan  untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan  kebijakan  di  bidang  pajak, kepabeanan dan cukai.
Masalah  kepatuhan  pajak  merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara  yang  menerapkan  sistem  perpajakan. Berbagai  penelitian  telah  dilakukan  dan kesimpulannya  adalah  masalah  kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (public
finance) , penegakan
hukum (law enforcement) , struktur
organisasi (organizational  structure) ,  tenaga kerja (employees) ,  etika (code  of  conduct) , atau  gabungan  dari  semua  segi  tersebut (Andreoni et  al. 1998).  Dari  segi  keuangan publik,  kalau  pemerintah  dapat  menunjukkan kepada  publik  bahwa  pengelolaan  pajak dilakukan  dengan  benar  dan  sesuai  dengan keinginan  wajib  pajak,  maka  wajib  pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi  penegakan  hukum,  pemerintah  harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang.  Apabila  ada  wajib  pajak  tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat  publik  ataupun  keluarganya)  akan dikenakan  sanksi  sesuai  ketentuan.  Dari  segi struktur  organisasi,  tenaga  kerja,  dan  etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan  kantor  pajak.  Apabila  struktur organisasinya  memungkinkan  kantor  pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan.
Dalam rangka menjamin
kesinambungan  penerimaan  pajak  sebagai sumber  utama  APBN  dan  memberikan keadilan dalam berusaha (level of playingfields) ,  Pemerintah  perlu  memperluas basis  pajak  dengan  meningkatkan  jumlah wajib  pajak  yang  terdaftar  untuk  memiliki NPWP  dan  sekaligus  kepatuhannya.  Menurut AIm, Bahl, Muray (1990), upaya tersebut akan menemui  banyak  kendala (obstacles) karena orang cenderung untuk menghindari pajak (tax avoidance) atau melakukan manipulasi pajak (tax evasion) . Artikel ini bertujuan untuk membahas  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  dan  upaya  yang seyogianya  dilakukan  oleh  Pemerintah  dalam rangka  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak sehingga  kesinambungan  penerimaan  pajak dapat  terjamin.  Menurut  Choiruman  (2004), berhubung penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan maupun pembangunan, Pemerintah akan terus
berupaya menggali potensi pajak (tax coverage) seoptimal mungkin dan juga meningkatkan
kepatuhan wajib pajak (taxpayers'  compliance) .  Namun  upaya tersebut  akan  menghadapi  berbagai  kendala antara  lain  adalah  rendahnya  kesadaran masyarakat (taxpayers' awareness) untuk membayar pajak, belum optimalnya pelaksanaan  penyuluhan  dan  pelayanan  di bidang  perpajakan,  dan  banyak  potensi  pajak yang  belum  tergali  dan  terealisasi  secara optimal sehingga tax ratio nya rendah (Kurniawan, 2004). Penelitian terdahulu (previous research) . Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menyangkut  kepatuhan  wajib  pajak  disajikan di bawah ini:
AIm, Bahl, Murray (1990). AIm, Bahl, dan  Murray  (1990)  meneliti  kepatuhan  para pembayar  pajak  di  Jamaika.  Penelitian dilakukan terhadap 1.345 perusahaan (dengan total  karyawan  berjumlah  69.724  orang) dengan  objek  penelitian  berupa  pemotongan Pajak  Penghasilan  oleh  perusahaan  untuk tahun  1984.  Penelitian  dilakukan  secara  acak (random)  terhadap  10.000  wajib  pajak  orang pribadi (individual taxpayers) . Pajak penghasilan  di  Jamaika  memberi  kontribusi penerimaan  negara  sebesar  28,9%  dan  90% dari  jumlah  tersebut  diperoleh  melalui pemotongan (withholding) oleh pemberi kerja (employers) .  Tarif  pajak  di  Jamaika berjenjang  dan  progresif,  yaitu  30%,  40%, 45%,  50%,  dan  57,5%.  Pemerintah  Jamaika memberlakukan  aturan  bahwa  perusahaan yang tidak melaporkan dengan benar perhitungan  dan  pemotongan  pajak  atas penghasilan karyawannya, akan diperiksa oleh Dinas  Pajak  Jamaika (The  Revenue  Board  of the Government  of  Jamaica) . AIm, Bahl,  dan Murray  (1990)  menemukan  bahwa  hanya  8% wajib  pajak  yang  menghitung  dan  membayar pajak  penghasilan  dengan  benar,  dan  26% melakukan  lebih  bayar (tax  refunds) ,  sedang sisanya  sebesar  66%  kurang  bayar (unpaid tax) .  AIm,  Bahl,  dan  Murray  (1990) menyimpulkan  bahwa  wajib  pajak  akan  lebih patuh (lebih menentang) terhadap sistem pajak bila  tarif  pajaknya  semakin  rendah  (tinggi). Namun  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib
pajak, diperlukan perubahan komprehensif (comprehensive  change) yang meliputi perubahan tarif pajak (tax rate) , dasar pengenaan  pajak (tax  base) ,  dan  perbaikan administrasi  perpajakan (tax  administrative reform) .
Rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang  wajib  pajak  yang  dapat  digunakan untuk  mengetahui  kepatuhannya  (AIm,  Bahl, Murray.  1990).  Kalaupun  ada  datanya, biasanya  tersebar  di  berbagai  tempat  dengan struktur yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan di New Zealand, Pemerintah  menerapkan  aturan-aturan  baru yang tujuannya mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak (voluntarily compliance) . Contoh, semua  pembayaran  yang  dilakukan  kepada pemasok (suppliers) , apabila dilakukan melalui transfer bank dapat digunakan sebagai pajak  masukan (tax  credit) ,  sedang  bila dibayar dengan kas tidak bisa dianggap sebagai pajak  masukan.  Aturan  tersebut  diberlakukan agar  semua  transaksi  perusahaan  dapat dilacak (traceable) . (Anonim, http://www.executive.govt.nz/96-99/ compliance/chapter7.htm).
Pemerintah  New  Zealand  mendorong para wajib pajak melakukan transaksi melalui bank atau media elektronik bertujuan agar data wajib  pajak  dapat  dipelajari  dan  diteliti  oleh Pemerintah. Aparat pajak tidak lagi mempelajari  dokumen-dokumen  fisik  tetapi sudah  menganalisis  data  melalui  basis  data yang tersebar di berbagai lokasi. Analisis data digital  tersebut  memakan waktu  lebih singkat dibanding  dengananalisis  data  secara  manual. AIm,  Jackson,  McKee  (1992).  AIm,  Jackson, dan McKee (1992) menindaklanjuti penelitian yang dilakukan oleh Yankelovich, Skelly, and White,  Inc.  (1984)  yang  menemukan  bahwa 52%  pembayar  pajak (taxpayers) di  Amerika Serikat merasa bahwa perlakuan IRS terhadap mereka  tidak  konsisten  pada  kondisi  yang relatif  sama.  AIm,  Jackson,  dan  McKee menggunakan  penelitian  laboratorium  dengan sampel  yang  terdiri  atas  25  percobaan  yang masing-masing terdiri atas 15 orang
mahasiswa  yang  mengambil  mata  kuliah Pengantar  Ekonomi.  Penelitian  dilakukan dengan  memberikan  pendapatan  kepada masing-masing  sampel  dan  mereka  diminta untuk  melaporkan  pendapatannya  tersebut. Peneliti  juga  menggunakan  tarif  pajak, kemungkinan  peserta  untuk  diperiksa  (audit), dan  bila  ketahuan  curang  maka  mereka  akan didenda.
Hasil  penelitian  Alm,  Jackson,  dan McKee  (1992)  menunjukkan  bahwa  sanksi untuk diperiksa berpengaruh terhadap peningkatan  kepatuhan  seorang  Wajib  Pajak. Namun  ada  hal  yang  menarik  dari  hasil penelitian  tersebut  yaitu  apabila  wajib  pajak menerima imbal balik dari Pemerintah berupa public  goods,  tingkat  kepatuhan  justru menurun (meskipun dalam jumlah yang kecil). Witte  dan  Woodbury  (1985),  dan  Dubin  dan Wilde  (1988).  Salah  satu  kesulitan  yang mendasar  dalam  penetapan  pajak  yang terutang  sesungguhnya  adalah  tidak  adanya data  dan  informasi  yang  lengkap  dan terpercaya  mengenai  wajib  pajak.  Sehingga timbul  kecenderungan  wajib  pajak  dengan sengaja  menyembunyikan  informasi  tentang perilaku  ketidakpatuhannya.  Kondisi  tersebut juga menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji  kepatuhan  wajib  pajak  (Komalasari dan Nashih, 2005). Informasi yang dilaporkan oleh para wajib pajak belum tentu menunjukkan informasi yang benar mengenai dirinya. Untuk meningkatkan kualitas informasi  tersebut,  perlu  dicocokkan  dengan informasi lain, misalnya data sensus, atau data lain yang dimiliki oleh pemerintah. (Witte dan Woodbury 1985).
Selanjutnya,  Witte  dan  Woodbury (1985)  dan  Dubin  dan  Wilde  (1988)  dengan menggunakan data milik IRS dan menghubungkan  data  sensus  menyimpulkan bahwa  tingkat  kepatuhan  penyampaian  SPT lebih  tinggi:  pada  daerah  yang  lebih  banyak penduduk  kulit putihnya  dan  proporsi penduduk  yang  berumur  lebih  dari  65  tahun lebih  besar;  pada  karyawan  perusahaan manufaktur  atau  pabrik.  Sebaliknya,  pada daerah  yang  sebagian  besar  penduduknya berkulit putih, persentase kepatuhan
perpajakan lebih tinggi bila dibanding dengan daerah-daerah  lain.  Hasil  tersebut  akan semakin  signifikan  bila  proporsi  penduduk senior (senior citizens) lebih besar.
Hasil yang agak unik adalah karyawan pabrik  relatif  lebih  taat  dalam  melaporkan pajaknya  dibanding  karyawan  jenis  lainnya (termasuk  para  profesional  seperti  dokter, akuntan,  pengacara,  dan  bankir).  Tidak  dapat diketahui  mengapa  para  karyawan  pabrik tersebut  lebih  patuh,  apakah  karena  mereka memang berniat jujur dalam melaporkan pajak penghasilannya,  atau  karena  mereka  tidak pintar dalam memanipulasi pajak, seperti para pekerja kantor dan para profesional. Andreoni et  al. 1998.  Tinggi  (rendah)  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dapat  diketahui  dari besar  (kecil)  selisih  antara  pajak  yang  benar- benar  diterima  oleh  negara  dan  pajak  yang seharusnya  diterima.  Semakin  besar  (kecil) selisih tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi (rendah).
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah  pajak  yang  dibayar  oleh  wajib  pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin  besar.  Selisih  tersebut  merupakan kesempatan penerimaan pajak yang hilang (tax revenue  forgone) ,  karena  jumlah  tersebut seharusnya  diterima  oleh  Pemerintah  tetapi kenyataannya tidak. Untuk mengetahui besamya selisih tersebut memang tidak mudah. Untuk  mengetahui  selisih  antara  pajak  yang dilaporkan/dibayar dan pajak yang seharusnya dibayar  (terutama  oleh  wajib  pajak  orang pribadi),  di  Amerika  Serikat  diperkenalkan suatu program yang disebut Taxpayer Compliance  Measurement  Program (TeMP). Dengan  program  tersebut, Inland  Revenue Service ,  Otoritas  Pajak  di  Amerika  Serikat, melakukan  pemeriksaan  secara  acak (random audit) atas  pelaporan  SPT.  Persentase  wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pada tahun 1965  mencapai  4,75%  dan  pada  tahun  1990 cuma  0,8%.  Pada  tahun-tahun  berikutnya meningkat, tetapi tidak lebih dari 1,75% (Alm, 1991).  Meskipun  tidak  sepenuhnya  dapat mengungkap  Wajib  Pajak  potensial  yang masih  tersembunyi,  namun  program  tersebut
menghasilkan  informasi  terpercaya  tentang tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  (Andreoni et al. 1998).  Pada  tahun  1988,  misalnya, diketahui  sebanyak  40%  wajib  pajak  orang pribadi  membayar  pajaknya  terlalu  rendah, 53%  membayar  dengan  benar,  dan  7%  lebih membayar pajak.
AIm,  Bahl,  Murray  (1991),  besamya tarif pajak dan penghasilan dapat mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  Pajak.  AIm, Bahl, Murray (1990) melakukan penelitian atas data  para  wajib  pajak  di  Jamaika,  dan menyimpulkan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak ditentukan  oleh  2  (dua)  hal,  yaitu  tarif  pajak dan  penghasilan.  Semakin  rendah  tarif  pajak, semakin  patuh  wajib  pajak,  demikian  pula semakin besar penghasilan seseorang, semakin patuh.  Orang  dengan  penghasilan  yang  tinggi perlu dikenai tarif pajak yang lebih tinggi pula (Booker,  1945).  Meskipun  demikian,  dapat terjadi para wajib pajak membagi penerimaannya  agar  tidak  termasuk  ke  dalam persentase  pengenaan  pajak  yang  tinggi (Goolsbee, 2000), misalnya penghasilan tahun tersebut sebagian dilaporkan sebagai
penghasilan tahun berikutnya.
Di  Jepang,  reformasi  perpajakan  dilakukan dengan  menetapkan  tarif  tunggal  pajak menjadi  20%  pada  tahun  1989  (Harta,  1992). Selain  itu,  tarif  pajak  penghasilan  diturunkan dari  tingkat  tertinggi  sebesar  88%  menjadi 65%.  Penerimaan  pajak  langsung  tersebut secara total sedikit menurun, tetapi penerimaan pajak  tidak  langsung  justru  meningkat Akuntabilitas  tajam.  AIm (1991)  juga menyimpulkan  bahwa  semakin  tinggi  tarif pajak, orang cenderung mengecilkan penghasilan  yang  dilaporkan  kepada  otoritas pajak.  Berdasarkan  data  dan  informasi mengenai  kepatuhan  wajib  pajak  dan  hasil evaluasinya,  diperoleh  hasil-hasil  sebagai berikut: wajib pajak yang memiliki penghasilan (income) yang semakin besar cenderung  lebih  patuh,  penerapan  tarif  yang lebih  rendah  mendorong  kepatuhan  wajib pajak  ketimbang  penerapan  tarif  pajak  yang tinggi, penerapan sanksi perpajakan mendorong  kepatuhan  wajib  pajak,  persepsi wajib pajak mengenai penggunaan uang pajak secara  transparan  dan  akuntabilitas  oleh
Pemerintah mendorong kepatuhan wajib pajak, perlakuan  perpajakan  yang  adil (level  of playing fields) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak,  Data-base  yang  lengkap  dan  akurat berpengaruh  terhadap  efektivitas  pelaksanaan penegakan  hukum  dan  juga  kepatuhan  wajib pajak.Selanjutnya  kepatuhan  wajib  pajak berpengaruh pada penerimaan pajak.
Wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena yang  berpenghasilan  besar  cenderung  untuk lebih  konservatis  dalam  pelaporan  kewajiban perpajakannya. Namun jika sistem administrasi  otoritas  perpajakan  dari  suatu negara  lemah  dalam  artian  tidak  mampu mengawasi  kepatuhan  substansi  pembayaran pajak dari wajib pajak, maka hal tersebut dapat mendorong  wajib  pajak  tersebut  tidak  patuh. Penerapan tarif pajak yang rendah mendorong kepatuhan wajib pajak karena jumlah kewajiban pembayaran pajak tidak memberatkannya.  Selain  itu,  wajib  pajak beranggapan bahwa jumlah pajak yang dibayar sesuatu  yang  wajar  karena  Pemerintah  telah menyediakan fasilitas umum yang dibutuhkan dalam menggerakkan perekonomian.
Penerapan  sanksi  perpajakan  baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana  (kurungan  atau  penjara)  mendorong kepatuhan  wajib  pajak.  Namun  penerapan sanksi  harus  konsisten  dan  berlaku  terhadap semua  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi kewajiban  perpajakan.  Persepsi  wajib  pajak bahwa uang pajak digunakan oleh Pemerintah secara transparan dan akuntabilitas mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memenuhi kewajiban  pembayaran  pajak  bila  uang  pajak nantinya  diperuntukkan  untuk  membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) serta pembangunan.
Penerapan
perlakuan perpajakan  yang  adil  terhadap  wajib  pajak mendorong kepatuhan wajib pajak karena hal tersebut  menciptakan  persaingan  yang  sehat dalam  dunia  usaha.  Sebaliknya  perlakukan perpajakan yang diskriminasi justru mengakibatkan  rendahnya  kepatuhan  Wajib Pajak.
Database  yang  lengkap  dan  akurat mendorong  kepatuhan  wajib  pajak  karena database  menyediakan  data  dan  informasi mengenai  seluk  beluk  usaha  wajib  pajak termasuk kepatuhan pembayaran dan pelaporan  pajaknya  secara  akurat  dan  real- time.  Sehingga  hal  tersebut  mendorong kepatuhan  sukarela  karena  wajib  pajak  tidak dapat menghindar dari kewajiban perpajakannya.  Selain  itu,  database  sangat membantu fiskus untuk dapat mengenali usaha dan  perilaku  wajib  pajak (knowing  your taxpayers) ;  yang  dilayani  dan  sekaligus mengawasi  kepatuhannya.  Pada  akhirnya, kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh  pada penerimaan  negara  dari  sektor  pajak (tax revenue) karena  bila  kepatuhan  wajib  pajak meningkat dalam artian melakukan pemenuhan  kewajiban  pembayaran  pajak sesuai  ketentuan  yang  berlaku  maka tax coverage  ratio akan  meningkat  dan  juga realisasi penerimaan pajak.

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif- analitik. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan  untk  membuat  kesimpulan  yang lebih  luas  (Sugiyono,  2009:29).  Sedangkan M.Nazir menyatakan bahwa metode deskriptif adalah  suatu  metode  dalam  meneliti  status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu  sistem  pemikiran,  ataupun  suatu  kelas peristiwa pada masa sekarang.
Penelitian  dilakukan  pada  Universitas  Negeri Jakarta  (UNJ)  dengan  responden  adalah Bendahawan.  Pengolahan  data  dilakukan secara terus menerus sejak penulis memahami data  sampai  seluruh  data  terkumpul.  Setiap perolehan  data  dari  Catatan  Lapangan kemudian direduksi, dikelompokkan, dianalisa,  dan  diinterpretasikan  ke  dalam Lembar  Rangkuman.  Langkah-langkah  yang ditempuh  dalam  analisis  data  penelitian  ini adalah :
1. Penyajian  informasi,  merupakan  tahap menggambarkan  data  yang  disajikan dalam bentuk deskripsi terintegrasi dari hasil  observasi,  wawancara,  dan  studi dokumentasi dari berbagai sumber data langsung di lapangan.
2. Analisis komparasi, merupakan proses analisa keseluruhan data dengan membandingkan data empirik berdasarkan perspektif etik, dan kemudian
diarahkan kepada
interpretasi  data  sebagai  pedoman merumuskan kesimpulan penelitian.
3. Penyajian  hasil,  dengan  pemberian makna  atau  tafsiran  terhadap  setiap tema  pokok  pada  setiap  problematik penelitian.  Teknik  analisis  data  yang digunakan untuk implementasi kebijakan  ditempuh  melalui  tahapan  : (1)  pengkajian  persoalan,  (2)  analisis kriteria tujuan dan penilaian alternatif,
(3) penyusunan model dan rekomendasi  kebijakan.  Setelah  itu, dilanjutkan  dengan  analisa  komparasi dengan tujuan penelitian, dan hasilnya dirangkum  dalam  upaya  merumuskan kesimpulan penelitian sebagai jawaban terhadap problematik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil wawancara dari responden, kami sajikan pda table 1. di bawah ini :

## Tabel 1. Hasil Wawancara
No Pertanyaan 1 Berapa jumlah bendahara yang menangani bidang perpajakan? Bendahara di UNJ terdiri : 1 bendahara (dibantu 2 staf) manangani pajak untuk pihak ketiga. Bendahara pebantu ada 18 yang menagani pajak dari pengeluaran langsung.
2 Kapan waktu pemotongan pajak ASN dilakukan ?
PPH 21 untuk gaji dan  bulanan ASN dipotong langsung oleh KPPN pada saat
dibayarkan.
Jika sumber dana dari BLU juga sudah langsung dipotong pada saat pembayaran.
3 Kapan waktu penyetoran pajak ke kas  Negara?
Pembayaran melalui surat perintahan pembayaran. Waktunya biasanya bersamaan dengan saat pemotongan. Penyetoran dengan menggunakan id billing.
4 Apakah bukti potong dibuatkan dan diserahkan kepada wajib pajak? Sebagian besar iya, terutama yang ditangani oleh bendahara pusat.
5 Apakah perhitungan pajak sudah menggunakan aplikasi/system perhitungan otomatis atau dilakukan perhitungan secara manual?
Manual
6 Kendala – kendala apa saja yang dialami dalam proses perhitungan pemotongan
dan penyetoran pajak? Pph 21 kendalanya di selisih karena perbedaan golongan sehingga kadang salah memasukan golongan.
7 Apakah selama bertugas sebagai bendahara ada wajib pajak yang berkonsultasi, complain mengenai pemotongan pajak ?
Ada, terkait pph 21 ada kecendrungan wp bertanya knp hrs dipotong pph 21. 8 Cara menghadapi pertanyaan, complain dari WP?
Complain atau konsultasi dilayani dengan baik dan sebisa mungkin oleh bendahara atau bpp. Namun jika ada complain dan konsultasi yang belum bisa ditangani oleh Bendahara atau BPP, maka bendahara dan BPP akan berkonsultasi dengan AR.
9 Apakah ada sosialasi mengenai aturan-aturan perpajakan terhadap wajib pajak? ada. Jika ada aturan terbaru UNJ akan mensosilisasikan kepada WP, terakhir
sosialisasi mengenai pengisian spt. 10 Jika ada bagaimana bentuk sosialisasi tersebut? a. surat edaran, jika adaerubahan perubahan aturam b. workshop, c.lain lain : 11 Bagaimana bendaharawan mendapatkan info peraturan terbaru terkait perpajakan? a. sosilasasi dari Dirjen Pajak b. Mencaritahu sendiri melalui berita, website dirjen pajak terutama jika ada kasus yg dihadapi
c. komunitas bendaharawan melalui grup wa
Bendaharawan selalu menerima informasi terbaru terkait perpajakan dari Waskon dan AR KPP. Dan jika ada hal-hal yang kurang dipahami Bendahara berkonsultasi langsung dengan AR
12 Apakah bendaharawan diikutsertakan dalam diklat, workshop untuk peningkatan pengetahuan / kemampuan dan update peraturan dalam melaksanakan tugas
sebagai bendaharawan? Ya. Biasanya awal thn atau akhir tahun
13. Bagaimana menurut Ibu mengenai aturan perpajakan di Indonesia? Pada umumnya sdh bagus karena sdh mencakup berbagai aspek. Aturannya jg mudah dipahami kalaupun ada yg kurang dipahami bisa konsultasi kepada AR
Hanya saja terkait denda karena telat lapor dirasa tidak adil, karena sebetulnya bendaharawan sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memungut pajak sudah banyak kontribusi nya dalam pemasukan pajak pemerintah namun mengapa hanya telat lapor (bukan telat setor atau tidak setor) namun harus di denda dengan sejumlah nominal uang.
Tabel  1.  menunjukkan  beberapa  fakta  yang terjadi, yaitu di antara jumlah bendahara yang menangani  pajak  telah  memenuhi  kebutuhan, masing-masing  jenis  pajak  ditangani  oleh orang  yang  berbeda.  ini  seharusnya  terjadi dalam  suatu  entitas  (Kaliannan  dan  Adjovu, 2015). Tetapi ini tidak cukup, tergantung pada berapa banyak pembayar pajak yang ditangani. Selain itu, bendahara ini bekerja tidak dibantu oleh sistem komputer yang terintegrasi dengan semua  unit.  ini  sangat  merepotkan,  bisa menyebabkan keterlambatan pemenuhan kewajiban  pajak,  bendahara  akan  terlambat dalam  melakukan  penyetoran  dan  pelaporan pajak karena data dari unit lain belum lengkap. Bendahara tidak secara aktif mencari informasi terkait dengan pengembangan peraturan pajak yang berlaku, ini ditunjukkan oleh ketergantungan mereka pada program- program  sosialisasi  dari  direktur  pajak  umum jika  ada  peraturan  baru  yang  berlaku  di Indonesia.  bahwa,  informasi  ini  dapat diperoleh melalui situs web direktur pajak dan /  atau  berkomunikasi  secara  langsung  dan intens dengan perwakilan akun di kantor pajak. Jadi, ini akan menjadi kendala bagi bendahara dalam  menghadapi  pertanyaan  atau  keluhan dari  wajib  pajak.  bagaimana  menghadapinya dan  memiliki  penjelasan  yang  memadai,
sementara pengetahuan mereka sangat terbatas.

## KESIMPULAN
Dari  semua  itu,  bagaimana  bendahara  dapat memainkan peran maksimal dalam meningkatkan  kepatuhan  pajak  aparat  sipil negara.  inilah  yang  kemudian  menghasilkan beberapa strategi dalam meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  ASN  melalui  peran bendahara  dalam  institusi  pendidikan  tinggi. Pertama,  universitas  harus  memiliki  sistem informasi yang baik dan terintegrasi antara satu unit dengan unit lainnya, sehingga pekerjaannya akan lebih efektif. Kedua, entitas harus  menempatkan  karyawan  yang  memiliki latar  belakang  pendidikan  atau  kemampuan sesuai  dengan  pekerjaan  yang  dilakukan. Menempatkan  karyawan  yang  tidak  memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan  mereka  akan  menyebabkan  banyak masalah (Dajani, 2015).
Penelitian  ini  terbatas  pada  satu  entitas perguruan  tinggi,  sehingga  informasi  yang diproses juga sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian  masa  depan  harus  dilakukan  di banyak  entitas  dan  menggunakan  metodologi penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Alm,  J.,  B.R.  Jackson  and  M.McKee.  1992.
Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance wit Experimental  Data,  National  Tax Journal, 45 (march), 107-114.
Alm,  James  Bahl,  Roy  :  Murray,  matthew  N.
1990. Tax Structure and Tax Compliance, The Review of
Economics  and Statistics, vol.  72, No. 4 (Nov, 1990), pp 603-613.
Alm,  James.  1991.  A  Perspective  on  The
Experimental  Analysis  of  Taxpayer Reporting,  The  Accounting  Review, Vol. 66, No. 3 (July), pp 577-593
Andreoni,  James;  Erard,Brian;  and  Feinstein, Jonathan.  1998.  Tax  Compliance, Journal  of  Economic  Literature,  Vol. 36, No. 2, pp 818-860
Ayres, I. and J. Braithwaite .1992. Responsive
Regulation: Transcending the deregulation debate. New  York: Oxford University Press.
Bailey, R.W. 1983. Human Error in Computer Systems,  Englewood  Cliffs,  NJ  : Prentice-Hall
Ballou,  Donald  P.,Harold  L.  Pazer.  1985.
Modeling Data and Process Quality in Multi-Input, Multi-Output  Information Systems, Management Science, Vol.31, No. 2 (Feb), pp 150-162
Booker, H, S. 1945. Income Tax and Incentive to Effort, Economica, New Series, Vol. 12, No. 48 (Nov), pp. 243-247.
Dajani, Maha, Ahmed, Zaki. 2015. The Impact of  Employee  Engangement  on  Job Performance and Organizational
Commitment  in  Egytian  Banking Sector,  Journal  of  Business  and Magement  Science,  vol  3,  pages  138-
147.
Dubin,  Jeffrey  A,  Wilde,  Louis  L.  1988.  An Empirical  Analysis  of  Federal  Income Tax Auditing and Compliance, National Taxation Journal, Vol. 41(1), pp. 61-74.
Feinstein,  Jonathan  S.  1991.  An  Econometric Analysis of Income Tax Evation and Its Detection,  The  RAND  Journal  of
Economics, Vol. 22, No. 1(Spring), pp. 14-35.
Giles  D.  1998.  The  Underground  Economy  : Minimizing the Size of Government’ in Grubel H, ed, How to Spend the Fiscal Dividend  :  The  Optimal  Size  of
Government, Fraser Institute, Vancouver
( http://www.executive.govt.nz/9699/c ompliance/chapter7.htm#figure2 ) Goolsbee, Austan. 2000. What Happens When You  Tax  the  Rich?  Evidence  from Executive  Compensation,  The  Journal of Political Economy, Vol. 108, No. 2 (April), pp. 352-378.
Hatta, Tatsuno. 1992. The Nakasone-Takeshita Tax  Reform  :  A  Critical  evaluation, The American Economic Review, Vol. 82, No. 2, Paper and Proceedings of the Hundred and Fourth Annual Meeting of The  American  Economic  Association (May), pp. 231-236
Kaliannan, Maniam and Adjovu, Samuel Narh. 2015. Effective employee engangement and Organizational
Success  :  A  Case  Study,  Procedia- Social  and  Behavioral  Sciences,  vol 172, pages 161-168, 27 th januari 2015. Kirchler,  Erich.  Hoelzl,  Erik.  Wahl,  Ingrid. 2007.  Enforced  versus  Voluntary  Tax Compliance  :  The  “Slippert  Slope” Framework,  Journal  of  Economic Psychology, 29, 210-225.
Komalasari, Puput Tri and Nashih, Moh. 2005.
Degree  of  Tax  payer  Compliance  and Tax Tariff, The Testing on the Impact of Income Types, SNA 2005
Michael,  Brostek.  2007.  Tax  Compliance  :
Multiple  Approachs  are  Needed  to Reduce the Tax Gap, GAO Reinganum, Jenifer F; Wilde, Louis L. 1988. A
Note  on  Enforcement  Uncertainty  and Taxpayer  Compliance,  The  Quarterly Journal of Economics, Vol. 103, No. 4 (Nov), pp. 793-798 Robin,  Burgess;  Nicholas,  Stem.  1993. Taxation and Development, Journal of Economic  Literature,  Vol.  31,  No. 2(June), pp. 762-830.
Silvia A, Madeo; Albert, Schepanski; Wilfred C.Uecker.  1987.  Modeling  Jugdments
of Taxpayer Compliance, The Accounting  Review,  Vol.  62,  No.  2
(Apr), pp. 323-342.
Witte, Ann D. and Woodbury, Diane F. 1985. The  Effect  of  Tax  Laws  and  Tax Administration  on  Tax  Compliance  : The Case of the u.s. Individual Income Tax,  National  Taxation  Journal,  Vol. 38(1), pp.1-13.