Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1019

## Faktor Penyebab Temuan Berulang pada Pemeriksaan Inspektorat
Mohamad Husni 1* , Riyanthi Idayu 2 , Nana Supriyatna 3
Universitas Bina Bangsa 1,2,3
mohamad.husni@binabangsa.ac.id;  riyanthi.idayu@binabangsa.ac.id;
Nnsupriatna11@gmail.com Corresponding Author Diajukan : 5 Juli 2022 Disetujui : 8 Agustus 2022
Dipublikasi : 1 September 2022

## ABSTRACT
The purpose of this study is to understand the factors that trigger the occurrence of repeated examination findings in the Inspectorate and evaluate the role of the Inspectorate's guidance to reduce  the  occurrence  of  repeated  findings.  The  research  uses  qualitative  methods  with  an exploratory approach. The results of the study show that: 1) Serang Inspectorate feels that there are still less competent audit personnel in developing related audit findings, because it is proven in the audit implementation stage that it still looks less precise/inappropriate; 2) Apparatus who have  committed  irregularities  will  behave  unethically  and  also  lose  a  sense  of  responsibility towards  their  work  in  the  end  the  same  deviation  occurs  again  in  the  following  year;  3) regulations  that  change  but  are  not  synchronized  with  proper  and  correct  interpretations  from the auditors and auditees can result in a high risk of error rate: 4) good and clean governance can  be  achieved if  there  is  a  commitment  from  the  leadership  with  positive  behavior  which  can ultimately  minimize  or  can  eliminate  all  audit  findings  that  may  be  repeated;  5)  sometimes communication  with  the  auditee  is  not  well  established.  Communication  is  only  made  after  the audit is completed in the form of a request for the auditee's response through the concept of the audit result; 6) delegation of authority and responsibility, lack of knowledge of village heads and lack  of  good  skills  in  preparing  work  plans  and  developing  human  resources  in  SKPD  and Villages. Whereas all of that is one stage of the realization in the implementation of an internal control  system;  7)  knowledge  is  a  high  resource  for  an  organization.  Knowledge  related  to regional financial management is a basic thing that must be owned by the apparatus/employees in  the finance  department  in  each  SKPD  in  order  to  be  able to  explain the  function  in terms  of regional financial accountability as well as possible.
Keywords : Inspectorate, Guidance, Repeated Audt Findings

## PENDAHULUAN
Peran  pengawasan  internal  yang  baik,  optimal  serta  berkualitas  sangat  krusial  sebagai bentuk  dari  manifestasi  prinsip  pengelolaan pemerintahan  yang  baik  dan  benar  ( good  corporate governace ).  Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 49 ayat 6 dinyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/kota melakukan  pengawasan  terhadap  seluruh  kegiatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  tugas  dan fungsi  satuan  kerja  perangkat  daerah  kabupaten/kota  yang  dibiayai  oleh  ABPD  kabupaten/kota. Peratuaran Menteri dalam  Negeri Nomor 23 tahun 2007 juga  menyatakan Perihal Pedoman dan Tata  cara  pengawasan  atas  Penyelengaraan  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (SAAPIP).
Terkait  dengan  pelaksanaan  pengawasannya  Inspektorat  Kabupaten  Serang  tidak  hanya terfokus  dalam  hal  pengawasan  audit  saja  melainkan  juga  melaksanakan  tugas  sebagai  fungsi pengarah  terhadap  semua  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD),  sesuai  Peraturan  Bupati
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1019
Kabupaten Serang No 105 Tahun 2020 tentang tugas inspektorat adalah membantu Bupati dalam mengawasi  dan  membina  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  dan  menjadi tanggung jawab perangkat daerah.
Salah  satu  kegiatan  dalam  rangka  pencegahan  dan  pembinaan  adalah  penyelenggaraan urusan  pemerintahan,  khususnya  dengan  melaksanakan  fungsi  pengendalian  intern  yang dilakukan  secara  berkala  (audit  berkala),  penyelesaian  pengaduan  di  lingkungan  Pemerintah Daerah,  review  LKPD  Daerah,  dan  penilaian  atau  catatan  terkait  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (APIP), pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kegiatan lainnya. Sementara dalam hal pembinaan inspektorat kabupaten Serang juga melakukan hal yang tidak kalah penting yaitu  mencegah terjadinya penyimpangan baik secara sengaja atauun tidak sengaja berupa salah saji material ataupun berupa sebuah kecurangan ( fraud ).
Paradigma  Inspektorat  sekarang  sudah  bergeser  yang  tadinya  sebagai  Pemeriksa ( Watchdog )  sekarang  dengan  paradigma  baru  inspektorat  yang  lebih  menekankan  dalah  hal pembenahan/pembinaan  terhadap  semua  perangkat  instansi  daerah  (PD),  dan  paradigma  baru inspektorat berwujud sebagai Catalist dengan melaksanakan peran sebagai Penjaminan Mutu, dan sebagai  mitra  konsultan  dengan  bertindak  sebagai  sistem  peringatan  dini,  sebelum  dilakukanya pemeriksaan oleh pihak luar.
Paradigma  yang  sudah  berubah  tersebut  lebih  meyakinkan  lagi  bahwa  fungsi  inspektorat sangat dibutuhkan dalam rangka memanifestasikan pengelolaan pemerintah secara baik dan benar serta  bersih  dari  berbagai  praktik  Kolusi,  Korupsi  dan  Nepotisme  (KKN).  Akan  tetapi  pada praktiknya masih ada saja temuan yang berulang disetiap pemeriksaan walaupun inspektorat telah melakukan berbagai pembinaan terhadap Perangkat Daerah temuan  yang banyak ditemukan dan berlanjut  diantaranya  berupa  tata  kelola  keuangan  di  Desa  seperti  penggunaan  dana  desa  serta pencatatan  aset.  Tetapi  langkah  inspektorat tidak  berhenti  disana,  inspektorat  Kabupaten Serang terus  berupaya  meningkatkan  sistem  pengawasan  internal  dengan  cara  melaksanakan  aktivitas berupa  pertimbangan  penanganan  dan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  yang  telah  dilaksanakan menggunakan cara pengamatan terhadap semua satuan kerja yang terlihat belum ada upaya untuk menyelesaikan temuan tersebut, semua itu dilakukan supaya tidak ada lagi temuan berulang atas pemeriksaan di kemudian hari.
Ketidakefektifan  Penanganan  temuan  inspektorat  yang  terus  berulang  disebabkan  banyak faktor antara lain ; 1) Kurangnya koordinasi antara auditor inspektorat, subjek audit, dan SKPD yang  terlihat  saling  melempar  tanggung  jawab.  2)  prosedur  operasi  standar  pemeriksaan  yang tidak memadai; 3) Pemahaman yang tidak memadai tentang posisi inspektorat di mata auditte; 4) Belum  ada  sangsi  tegas  terhadap  objek  pemeriksaan  yang  mempunyai  temuan  berulang (Ardiyanti,  2014).  Selain  kriteria  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  beberapa  faktor  lain  yang mempengaruhi  terjadinya  temuan  audit  berulang  di  SKPD,  antara  lain  sebagai  berikut:  1) Inspektorat  kurang  tegas  dalam  memberikan  sanksi  yang  layak  dan  memadai  terhadap  yang diperiksa;  2)  Pimpinan/pejabat  penanggung  jawab  kegiatan  tidak  mematuhi  peraturan  dan perundang-undangan  yang  berlaku;  3)  Kurangnya  komunikasi  dan  koordinasi  antara  auditor dengan  objek  pemeriksa.  Dari  hasil  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  sumber  penemuan  berulang tidak hanya dari pihak SKPD yang menjadi subjek penyidikan tetapi juga dari auditor inspektorat yang juga berfungsi sebagai pengawas internal di masing-masing Kabupaten/Kota (Isminarsih & Haryadi, 2015).

## Rumusan Masalah
1. Apakah  terdapat  Inkompetensi  auditor  dalam  mengembangkan  temuan  audit  menjadi penyebab temuan berulang
2. Apakah  aparatur  kurang  meliliki  Integritas dan  Nilai  Etika  menjadi  penyebab  temuan  audit berulang
3. Apakah perubahan regulasi organisasi menjadi penyebab temuan audit berulang
4. Apakah kurangnya komitmen pimpinan menjadi penyebab teuan audit berulang
5. Apakah lemaknya komunikasi dan koordinasi audit menjadi penyebab temuan aduit berulang
6. Apakah lemahnya sistem pengendlaian internal menjadi penyebab temuan audit berulang
7. Apakah mutase pengelolaa keuangan menjadi penyebab temuan audit berulang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1019

## STUDI LITERATUR Inspektorat
Inspektorat  Daerah  Kabupaten/Kota  merupakan  unsur  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  kabupaten/kota,  sesuai  dengan  Pasal  1  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  107  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Nomenklatur  Inspektorat  Daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Inspektorat  Daerah  melapor  kepada  kepala daerah  melalui  sekretaris  daerah.  Susunan  organisasi  Inspektorat  Daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  tertuang  dalam  Pasal  6  ayat  1  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota:
1. Sekretariat
2. Inspektur Pembantu
3. Kelompok Jabatan Fungsional

## Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  adalah  Sistem  Pengendalian  Intern  yang dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008.  Menurut  Pasal  2  ayat  (3),  SPIP  berupaya memberikan  jaminan  yang  cukup  bagi  tercapainya  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  memenuhi tujuan  penyelenggaraan  negara,  keandalan  pelaporan  keuangan,  keamanan  aset  publik,  dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri dari unsur-unsur berikut, menurut Pasal  3  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah: a) lingkungan kontrol; b) tugas beresiko; c) kegiatan pengendalian; d) informasi dan komunikasi; dan e) pemantauan pengendalian internal.

## Temuan Audit
Temuan  pemeriksaan  merupakan  sekelompok  data  dan  informasi  yang  terkumpul  dan disajikan secara analitias berdasarkan semua unsur-unsur yang dianggap penting dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Temuan pemeriksaan yang terindikasi adanya kecurangan yang  disajikan  dalam  laporan  hasil  pemeriksaan  tanpa  ada  penjelasan  secara  detail  terkait penyimpangan  tersebut  tapi  auditor  lebih  menitikberatkan  terhadap  akibat  dari  temuan pemeriksaan tersebut.
Tentang  pernyataan  bahwa  temuan  audit  terkait  dengan  fakta  negatif  atau  positif,  sifat berbahaya  dari  temuan  audit  (luar  biasa/kurang)  mengidentifikasi  area  berisiko  tinggi.  Dengan demikian  auditor  memberikan  saran  perbaikan  terhadap  pengendalian  di  instansi  pemerintah. Proses mengidentifikasi pengecualian/kekurangan yang harus dilaporkan:
1. Relevansi dengan bukti pendukung hasil audit (fakta, bukan opini)
2. Objektivitas dan signifikansi terhadap situasi yang dihadapi
3. Mendorong  manajemen  untuk  menindaklanjuti  hasil  audit  dan  mendukung  kesimpulan yang wajar dan rasional.
4. Mungkin  tidak  signifikan,  tetapi  merupakan  gejala  yang  mungkin  timbul  di  kemudian hari.
Menurut  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara,  temuan  audit  bersifat  rahasia  dan  tidak untuk kepentingan umum. Mekanisme tersebut dilaporkan secara terpisah, dan hanya pihak  yang berkepentingan yang mengetahuinya dan dapat mengaksesnya dengan persyaratan  yang berlaku. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara secara umum menyatakan hasil pemeriksaan berupa:
1. Tidak  patuhan  terhadap  ketentuan  perundang-undangan,  penyimpangan  subtansial  dan ketidakpatuhan yang material untuk dilaporkan
2. Sistem pengendalian internal yang tidak memadai sehingga timbulnya pelemahan dalam pengendalian internal
3. Fraud (kecurangan)
Temuan  audit  adalah  masalah  yang  ditemukan  selama  audit  yang  bersifat  material.  Isu tersebut  dirasa  cukup  perlu  untuk  didiskusikan,  dikomunikasikan,  dan  dikoordinasikan  dengan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1019
instansi  yang  diaudit  karena  dampak  komunikasi  ini  sangat  cocok  untuk  meningkatkan  kinerja instansi pemerintah (Rai, 2008).

## Temuan Audit Berulang
Temuan  audit  berulang  memiliki  masalah  yang  sama  setiap  tahun,  meskipun  temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti (Cahill, 2012). Temuan berulang juga bisa didefinisikan sebagai:
1. A finding was identified in a previous independent audit for which a corrective measure was not carried out as anticipated.
2. A very similar result was identified in the prior independent audit.
Konsep  yang  menjadi  teori  sebagai  landasan  dalam  penelitian  ini  yaitu  bahwa  audit  sektor publik  dapat  menjadi  value  for  money  dengan  argumen  bahwa  audit  sektor  publik  tidak  lagi bertindak  secara tradisional  yang  hanya  mencari  kesalahan  atau  mendeteksi  ketidakpatuhan  saja tetapi juga berperan sebagai pembina dan penasihat ( coach dan mentor )

## METODE
Metode  kualitatif  dengan  pendekatan  eksploratori  ( exploratory  approach) dipergunakan dalam  pelaksanaan  penelitian  ini,  pendekatan  eksploratori  digunakan  supaya  data  yang  nanti didapatkan lebih lengkap, lebih komprehensif, kredibel serta bermakna yang pada akhirnya tujuan dari  penelitian  yang  dilakukan  dapat  tercapai.  Penelitian  eksplorasi  adalah  metode  yang digunakan  untuk  meneliti  sesuatu  (yang  menarik  perhatian)  yang  belum  diketahui,  dipahami, diakui, atau dikenali secara benar (Amirin, 2009)

## Gambar 1 : Alur Penelitian

## Data dan Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang didapat berupa berupa data kualitatif penelitian ini data yang penulis  peroleh  adalah  berupa  data  kualitatif  dan  data  kuantitatif,  data  kuantitatif  adalah  berupa jumlah  personil  Inspektorat  Kabupaten  Serang  dan  statistik  temuan  auditor  terjadi  dan  terus berulang yang terjadi diwilayah kerja Inspektorat Kabupaten Serang.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode  dokumentasi,  wawancara,  merupakan  metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan data  dalam  penelitian  yang  dilaksanakan.  Metode  dokumentasi  dilakukan  dengan  membuat catatan  atau  menyalin  dokumen  atau  dokumen  lain  yang  berkaitan dengan  masalah  yang  diteliti untuk memperoleh informasi, dan data yang dilakukan dalam penyelidikan ini dilakukan melalui wawancara rinci, observasi, dan investigasi terdokumentasi.
Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Inspektorat Kabupaten Serang Keuangan Daerah Rencana Pengelolaan Rencana Pengelolaan
Efektif, Efisien, Efektivitas
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1019

## Prosedur Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah interactive  analysis (analisis  interaktif), menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (Sugiyono, 2015) analisis interaktif adalah sebuah prosedur  analisis  data  yang  dilakukan  secara  terus-menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya sudah jenuh.

## HASIL

## Gambaran Umum Tentang Subyek Penelitian
Inspektorat  Kabupaten  Serang  yang  terletak  di  Jl.  Pangeran  Diponegoro  No.  01  Kota  baru Kec. Serang, Kota Serang

## Temuan Penelitian
Faktor  berikut  mengakibatkan  temuan  audit  berulang  selama  pemeriksaan  inspektorat Kabupaten  Serang:  1.  Komunikasi  dan  koordinasi  audit  yang  tidak  memadai  (sisi  Audit);  2. Kurangnya integritas peralatan dan nilai-nilai etika Aparatur; 3. Telah terjadi perubahan regulasi; 4.  Tidak  Memadai  Komitmen  Pimpinan.  Faktor  berikut  mengakibatkan  temuan  audit  berulang dari sisi Audit; 1) Sistem pengendalian internal yang kurang memadai; 2. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam audit. 3. Terjadi mutasi pengelolaan keuangan.
Berikut  Temuan  Penelitian  Faktor-Faktor  Penyebab  Tamuan  Audit  Berulang  Atas Pemerikisaan Inspektorat Berdasrkan Sisi Inspektorat (Auditor):

## Inkompetensi auditor dalam mengembangkan temuan audit
Standar Umum Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) 2000 menyatakan bahwa auditor  harus  memiliki  pendidikan,  pengetahuan,  keahlian,  keterampilan,  pengalaman,  dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya. Auditor harus menghasilkan temuan audit karena penemuan temuan menentukan keberhasilan penugasan audit.
Hasil  Penelitian  Inspektorat  Kabupaten  Serang  merasakan  bahwa  masih  ada  personil auditonya  yang  kurang  kompteten  dalam  pengembangan  terkait  hasil  temuan  audit,  karena dibuktikan  dalam  tahapan  pelaksanaan  auditpun  masih  terlihat  kurang  tepat/tidak  tepat, mengingat  audit  bukan  pekerjaan  yang  mudah  oleh  karena  itu  auditor  harus  dilatih  dan  cukup kompeten dalam melaksanakan auditnya. Bila seorang auditor tidak memilik kemampuan tersebut mungkin  pelaksanaan  audit  akan  sedikit  tergangu  dan  auditor  pun  tidak  bisa  mengembangkan terkait  pengembangan  hasil  temuan  auditnya  dan  ujung-ujungnya  auditi  pun  akan  sulit menindaklanjuti hasil temuan tersebut dan tidak dapat mengambil langkah apa  yang tepat untuk tidak terjadi lagi temuan audit berulang dimasa datang.
Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  Menurut  ISO  19011,  standar  internasional  untuk  audit internal,  kemampuan  auditor  perlu  mempertimbangkan  tiga  aspek.  Ketiga  aspek  masalah tersebut  adalah  atribut,  pengetahuan,  dan  keahlian.  Ketiga  aspek  ini  penting  untuk  audit internal.  Auditor  internal  harus  beretika,  berpikiran  terbuka,  diplomatis,  teliti,  independent , penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Nugrahini,  2015)  jikalau seorang  auditor  memiliki  kemmapuan  dibawah  rata-rata  maka  akan  berhadapan  dengan kesukaran  menciptakan  temuan  masalah,  maka  dapat  disimpulkan  komptensi  menetapkan kesuksesanseoarang auditor dalam pelaksanaan auditnya.

## Kurangnya Integritas dan Nilai Etika Aparatur
Mengingat  integritas  dan  nilai  etika  merupakan  roh  bagi  semuan  pegawai  di  instansi pemerintah,  diharapakkan  sikap  anti  korupsi  melekat  didalamnya  dan  bukan  hanya  menjadi sebuah pemahaman saja, mengingat integritas dan nilai etika merupakan roh bagi semua aparatur pemerintah  diharapkan  dalam  setiap  melaksasnakan  pekerjaan  dilakukan  dengan  penuh tanggungjawab  sehingga  terhindar  dari  segala  penyimpangan  dan  kelalaian  dan  juga  dari  unsur kesengajaan yang justru bertentangan dengan kode etik sebagai aparatur pemerintah.
Hasil Penelitian kurangnya integritas dan nilai etika aparatur dalam menunjukan kemampuan dalam  melaksanakan  pekerjaan  mengakibatkan  temuan  audit  yang  dilakukan  inspektorat  terus
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1019
berulang dan pada akhirnya aparatur yang telah melakukan penyimpangan akan berprilaku tidak etis dan juga hilangnya rasa tanggungjawab terhadap pekerjaannya pada akhirnya penyimpangan yang sama terjadi lagi ditahun berikutnya.  Peran intanis pemerintah juga harus terus  – menerus menerapkan  peremajaan  terkait  integritas  dan  nilai  etiak  sesuai  tuntutan  jaman,  karena  tanpa adanya standar etika dan integritas maka akan sulit untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi serta yang lainnya (Wiranta, 2015).

## Adanya Perubahan Regulasi
Satuan  Kerja  Perangkat  Dinas  (SKPD)  diharapkan  selalu  mengetahui  terkait  dengan terbitnya  peraturan-peraturan  terbaru  mengani  perubahan  peraturan    karena  terbitny  suatu perundang-undangan yang terbaru atau perubahan suatu peraturan akan berdampak pada bedanya pemahaman  atau  interpretasi  dari  masing-masing  pihak  termasuk  auditi  sebagai  pengelola kegiatan  dan  auditor  sebagai  Lembaga  pengawas,  jika  setiap  instasi  pemerintah  tidak  paham dengan  jelas  sebuah  peraturan  imbasnya  mengakibatkan  resiko  terjadinya  kesalahan  ataupun kecurangan  terutama  untuk  pelaksana  kegiatan  dan  Bendahara  Umum  Daerah,  karena  peraturan sifatnya dinamis apalagi ditengah kondisi negara seperti ini (wabah covid-19). Begitu juga peran auditor  dalam  menjalankan  pengawasnya  harus  berpedoman  kepada  Undang-undang  ataupun peraturan  yang  berlaku  semua  itu  semata  untuk  wewujudkan  tujuan  organisasi  yang  diharapkan dan juga supaya temuan hasil pemeriksaan dapat dianggap meyakinkan sesuai dengan ketentuan yang  berlaku,  kesimpulan  hasil  observasi  regulasi  yang  berubah  namun  tidak  disinkronkan dengan  interpretasi  secara  baik  dan  benar  dari  pihak  auditor  dan  auditi,  bisa  membuahkan tingginya risiko tingkat kekeliruan sehingga pada ujungnya baik kekeliruan ataupun temuan audit berulang terjadi lagi untuk periode berikutnya.

## Kurangnya Komitmen Pimpinan
Komitmen  sangat  penting  karena  berhubungan  langsung  pada  setiap  keputusan  ataupun kebijakan  yang  akan  diambil,  hal  itu  sedikit  berbeda  dengan  yang  terjadi  di  Pemerintahan Kabupatens  Serang  dikarenakan  masih  saja  ada  pimpinan  sebuah  institusi  memberikan  ataupun mendelegasikan  wewenang  dan  tanggungjawabnya  keapda  orang  yang  kurang  tepat  dan akibatnya  mereka  tidak  menjalankan  tugas  dengan  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga  rentan  terjadi  penyimpangan  ataupun kekeliruan  dan  ketika  memang  terjadipun  keleliruan  tidak  ada punishment yang  berarti,  dan kewajiban pimpinan SKPD dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan tidak dilaksanakan secara maksimal.
Hasil penelitian kurangnya komitmen pimpinan tidak sejalan dengan adanya komitmen yang tinggi  dalam  organisasi  dibuktikan  dengan  tingkat  temuan  audit  hanya  bersifat  administrasi (sesuai  catatan  BPK),  Dapat  disimpulkan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik  dan bersih bisa tercapai jika ada komitmen dari pimpinan dengan perilaku positif yang apda akhirnya bisa  meminimalisir  ataupun  bisa  menghilangka  semua  temuan  audit  yang  kemungkian  berulang ditahun-tahun berikutnya.

## Lemahnya Komunikasi dan koordinasi Audit
Komunikasi  dan  koordinasi  dalam  audit  untuk  memastikan  bahwa  audit  dapat diselengarakan  dengan  baik,  standar  pekerjaan  lapangan  menurut  SPKN  mengharuskan  auditor mengkomunikasikan informasi yang berkitan dengan sifat, saat, lingkup pengujian dan pelaporan yang  direncanakan  dengan  tingkat  keyakinan  yang  diharapakan  kepada  instansi  yang  diperiksa dan pimpinan instansi yang minta diperiksa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Menjelaskan  diketahui  koordinasi  dan  komunikasi  dengan auditi  terkadang  tidak  terjalin  dengan  baik.  Komunikasi  hanya  dilakukan  setelah  selesai pemeriksaan  berupa  permintaan  tanggapan  auditee  melalui  konsep  hasil  pemeriksaan. Komunikasi  yang  kaku  dapat  mengakibatkan  auditor  tidak  memperoleh  data/informasi  yang cukup untuk menyimpulkan permasalahan secara andal (Nunu et al ., 2017).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1019

## Lemahnya Sistem Pengendalian Internal
Bagian  utama  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  sebuah  intitusi  adalah  sistem Pengendalian  internal  yang  memadai.    Sebuah  sistem  pengendalian  internal  merupakan perwujudan  dari  sebuah  perencanaan,  metode  serta  prosedur  yang  dipergunakan      dalam mewujudkan  sasaran  atau  tujuan      dalam  upaya  mendukung  manajemen  berbasis  kinerja. Pengendalian  internal  sangat  penting  dalam  mengamankan  aset  dan  mencegah  serta  mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan wewenang. Pengendalian internal juga berjalan beriringan dengan pengendalian  manajemen,  membantu  pelaksanaan  program  pemerintah  untuk  mencapai  hasil yang  diinginkan  melalui  perlindungan  yang  memadai  atas  sumber  daya  masyarakat  (Husni, 2019),
Hasil penelitian menjelaskan yang terjadi terkait temuan audit berulang adalah lemahnya system  pengendalian  internal  khususnya  dilingkungan  pemerintahan  (  khususnya  SKPD  dan Pemerintahan  )  desa  di  Kabupaten  Serang  (temuan  audit  kebanyakan  terkait  pengelolaan Penerintah  Desa)  adalah  mengenai  pendelegasian  wewenang  dan  tangungjawab,  kurangnya pengetahuan  kepala  desa    dan  kurang  baiknya  dalam  penyusunan  rencana  kerja  dan  pembinaan SDM di SKPD dan Desa. Padahal semua itu merupakan salah satu tahap dari perwujudan dalam penerapan  sebuah  sistem  pengendalian  internal.  Salah  satu  misi  dari  sistem  pengendalian  yang efektif  adalah  meminimalisir  agar  tidak  ada  penyelewengan  dari  semua  prosedur-prosedur  yang nampak (Pakadang, 2013).

## Adanya Mutasi Pengelola Keuangan
Sebenarnya  tujuan  dari  mutasi  pengelolaan  keuangan  dalam  rangka  melaksanakan pemerintahan  yang bersih dan tidak  melakukan kesalahan  yang  dapat  merugikan  negara, daerah atau  masyarakat.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  membenahi  birokrasi  dengan mengutamakan  kualitas  Aparaur  Sipil  Negara  yang  memiliki  komitmen  dengan  pekerjaanya. Dalam upaya pembenahan birokrasi, salah satu dengan perpindahan bidang kerja, karena mutasi merupakan salah satu upaya  memperbaiki buruknya kinerja pegawai atau dalam pekerjaan  yang harus dilakukan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan mutasi pegawai yang memiliki peran penting di dalam SKPD seperti pengelola keuangan/bendahara yang memiliki keterampilan dan  pengetahuai  memadai  dan  didukung  dengan  berbagai  kompetensi  yang  didapatkan  dari berbagai  pelatiah  dan  Bintek-bintek  digantikan  dengan  pengelola  keuangan/bendahara  yang belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan keuanagn daerah, akibatnya bisa terjadinya kesalahan/penyimpangan. Begitu juga untuk auditor dalam pelaksanaan tugasnya/pengawasan  berpedoman  pada  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan terbaru  dengan  demikin  tujuan  pemeriksasan  dan  temuan  pemeriksaan  dapat  dianggap meyakinkan serta berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan  merupakan  sumber  daya  yang  tinggi  bagi  suatu  organisasi.  pengetahuan  terkait pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  hal  dasar  yang  harus  dimiliki  aparatur/pegawai  pada bagian  keuangan  di  tiap  SKPD  agar  bisa  menjelaskan  fungsi  dalam  hal  pertanggungjawaban keuangan daerah dengan sebaik mungkin.

## PEMBAHASAN

## Peran Pembinaan Inspektorat Dalam Meminimalisir Temuan Berulang
Mengacu  pada  Undang-undang  No  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  mengenai tugas  Inspektorat  yakni  membantu  kepala  daerah  dibidang  pengawasan,  selain  Undang-Undang terdapat  pula  peraturan  pemerintah  (PP)  nomor  12  tahun  2017  tentang  pembinaan  dan pengawasan, kemudian PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, kemudian  juga  ada  kebijakan  pengawasan  peraturan  bupati  tentang  kebijakan  pembinaan pengawasan  untuk  program  2021,  Dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  sistem  pengendalian internal  dan  meningkatkan  kepatuhan  pada  OPD,  inspektorat  juga  melakukan  pembinaan  dan pengawasan.  Hal  itu  dilakukan  dengan  menempatkan  para  pejabat  fungsional  yang  ada  di Inspektorat  sebagai  pembina,  kemudian  juga  pendamping  di  OPD  untuk  melakukan  kegiatan konsultasi dan penjaminan quality assurance atau sebagai konsultan .
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1019
Terkait peran inspektorat Kabupaten Serang dalam hal meminimalisir temuan audit Berulang sebagai  berikut:  1.  Menempatkan  satu  orang  di  setiap  OPD  guna  mengawal  kegiatan  di  OPD Tersebut.  2.  Melaksanakan  Sosialisasi,  Bintek  Terkait  kepatuahan  OPD  untuk  mencapai  hasil yang  lebih  baik.  3.  Mengadakan  klinik  terkait  pembenahan  laporan  hasil  pemeriksaan.  4. Membuat  Dokumen  Penilaia  Resiko  (DPR)  dalam  pelaksanaan  audit  yang  bersifat  Tematik. semua program tersebut dilaksanakan dalam upaya untuk  mencegah terjadinya temuan berulang di pemeriksaan-pemeriksan selanjutnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  maka dapat diambil kesimpulan :  1)terkait in kompetensi  auditor  dalam  mengembangkan  temuan  audit  menjadi  penyebab  temuan  audit berulang  Hasil  Penelitian  Inspektorat  Kabupaten  Serang  merasakan  bahwa  masih  ada  personil auditonya  yang  kurang  kompteten  dalam  pengembangan  terkait  hasil  temuan  audit,  karena dibuktikan  dalam  tahapan  pelaksanaan  auditpun  masih  terlihat  kurang  tepat/tidak  tepat, mengingat  audit  bukan  pekerjaan  yang  mudah  oleh  karena  itu  auditor  harus  dilatih  dan  cukup kompeten dalam melaksanakan auditnya. 2) terkait aparatur kurang memiliki integritas dan etika menjadi  penyebab  temuan  auditor  berulang  kurangnya  integritas  dan  nilai  etika  aparatur  dalam menunjukan  kemampuan  dalam  melaksanakan  pekerjaan  mengakibatkan  temuan  audit  yang dilakukan  inspektorat  terus  berulang  dan  pada  akhirnya  aparatur  yang  telah  melakukan penyimpangan  akan  berprilaku  tidak  etis  dan  juga  hilangnya  rasa  tanggungjawab  terhadap pekerjaannya pada akhirnya penyimpangan  yang sama terjadi lagi ditahun berikutnya. 3) terkait apakah regulasi menjadi penyebab temuan aduit berulang  hasil penelitian regulasi yang berubah namun tidak disinkronkan dengan interpretasi secara baik dan benar dari pihak auditor dan auditi, bisa  membuahkan  tingginya  risiko  tingkat  kekeliruan  sehingga  pada  ujungnya  baik  kekeliruan ataupun  temuan  audit  berulang  terjadi  lagi  untuk  periode  berikutnya.  4)  terkait  kurangnya komitmen pimpinan menjadi temuan audit berulang hasil penelitian penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih bisa tercapai jika ada komitmen dari pimpinan dengan perilaku positif yang apda  akhirnya  bisa  meminimalisir  ataupun  bisa  menghilangka  semua  temuan  audit  yang kemungkian  berulang  ditahun-tahun  berikutnya.  5)  terkait  lemahnya  komunikasi  dan  koordinasi audit menjadi penyebab temuan audit berulang hasil penelitian koordinasi dan komunikasi dengan auditi  terkadang  tidak  terjalin  dengan  baik.  Komunikasi  hanya  dilakukan  setelah  selesai pemeriksaan  berupa  permintaan  tanggapan  auditee  melalui  konsep  hasil  pemeriksaan. Komunikasi  yang  kaku  dapat  mengakibatkan  auditor  tidak  memperoleh  data/informasi  yang cukup untuk menyimpulkan permasalahan secara andal. 6) terkait lemahnya sistem pengendalian internal  menajdi  penyebab  temuan  audit  berulang  hasil  penelitian  pendelegasian  wewenang  dan tangungjawab,  kurangnya  pengetahuan  kepala  desa    dan  kurang  baiknya  dalam  penyusunan rencana kerja dan pembinaan SDM di SKPD dan Desa. Padahal semua itu merupakan salah satu tahap  dari  perwujudan  dalam  penerapan  sebuah  sistem  pengendalian  internal.  7)  terkait  Mutasi Pengelola  keuangan  menjadi  penyebab  temuan  aduit  berulang  hasil  penelitian  berdasarkan standar  pemeriksaan  yang  berlaku.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pengetahuan  merupakan sumber daya yang tinggi bagi suatu organisasi. pengetahuan terkait pengelolaan keuangan daerah merupakan  hal  dasar yang  harus  dimiliki  aparatur/pegawai  pada  bagian  keuangan  di  tiap  SKPD agar  bisa  menjelaskan  fungsi  dalam  hal  pertanggungjawaban  keuangan  daerah  dengan  sebaik mungkin

## REFERENSI
Amirin. 2009. Objek, Subjek, dan Populasi Penelitian.
Arsana,  I  Putu  Jati.  (2016).  Manajemen  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah.  Yogyakarta:
Deepublish
Amirin,  T.  M.  (2009). Populasi  tak  terhingga;  Populasi  tak  jelas/pasti;  quota  sampling; purposive sampling; convenience/opportunistic/incidental/ac-cidentalsampling; … . ARDIYANTI,  W.  (2014). …  Hubungan  Inspektorat  dengan  Obyek  Pemeriksaan  dalam Penanganan  Temuan  Pemeriksaan  yang  Berulang  Tahun  2010-2013  (Studi  Kasus  pada Inspektorat etd.repository.ugm.ac.id. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/75068
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1019
Cahill,  L.  B.  (2012).  Repeat  Versus  Recurring  Findings  in  EHS  Audits.  Pratical  Solutions  for Environmental, Health and Safety Professionals. EHS Journal, Category: Auditing .
Husni,  M.  (2019).  Pengaruh  Soft  Control  Dan  hard  Control  Terhadap  Hasil  Temuan  Auditor Internal  Di  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Se  Provinsi  Banten. Jurnal  Akuntansi :  Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK) . https://doi.org/10.30656/jak.v6i2.942
Isminarsih,  P.,  &  Haryadi,  B.  (2015).  Temuan  Berulang  dan  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan (Studi Pada Inspektorat Kabupaten X). Program Studi Magister Akuntansi. Universitas … . Nugrahini,  P.  (2015).  Pengaruh  Kompetensi  dan  Profesionalisme  Auditor  Internal  Terhadap Kualitas  Audit  (Studi  Empiris  pada  BUMN  dan  BUMD  di  Kota  Yogyakarta). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri … .
https://eprints.uny.ac.id/15261/1/SKRIPSI_PUTRI NUGRAHINI_13812142010.PDF Nunu,  I.,  Sondakh,  J.,  &  Pontoh,  W.  (2017).  Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Temuan Berulang Atas Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kota Gorontalo. JURNAL RISET AKUNTANSI … . https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15307
Pakadang,  D.  (2013).  Evaluasi  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Penerimaan  Kas  pada Rumah  Sakit  Gunung  Maria  di  Tomohon. … :  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis Dan … . https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2652 Rai,  I  Gusti  Agung.  2008. Audit  Kinerja  pada  Sektor  Publik .  Jakarta:  Salemba  Empat.  Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Rai,  I.  G.  A.  (2008). Audit  kinerja  pada  sektor  publik:  konsep,  praktik,  studi  kasus . books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=duY3l7kfkXoC%5C&oi=fnd%5 C&pg=PR3%5C&dq=rai+temuan+audit%5C&ots=WzT7u- 4DEp%5C&sig=JLb46KXLA3D2eAiidc88niWU3oU Robbins,  S.,  Judge,  T.  A.,  Millett,  B.,  &  Boyle,  M.  (2013). Organisational  behaviour . books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=- C7iBAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=judge%5C&ots=aJikYhJWit%5C& sig=2RzAkCCVQQR5W4gFEhMtbbvbxlU
Sugiyono, S. (2015). Metode Penelitian \& Pengembangan Research and Development. Bandung: Alfabeta .
Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung Alfabeta Surat  Keputusan  Inspektur  Kabupaten  Serang  No  800/019/  Inspektorat/2017  tentang  Standar Kompetensi Auditor Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Serang Wiranta,  D.  N.  S.  (2015).  Transformasi  Birokrasi:  Cara  untuk  penguatan  etika  dan  integritas dalam pencegahan korupsi. Jurnal Lingkar Widyaiswara . Peraturan Bupati Kabupaten Serang No 105 Tahun 2020 Tentang Tugas Inspektorat Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  107  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Nomenklatur
Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur negara dan Repormasi Birokrasi No 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (SAAPIP).
Permendagri  Nomor  23  tahun  2007  tentang  Pedoman  dan  Tata  cara  pengawasan  atas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan  Pemerintah  No  12  tahun  2017  Tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Undang-undang No 24 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah