## Peran Perempuan Tunisia dalam Politik Pasca-Arab Spring Melalui Telaah State Feminism

## Ayu Maulida Alkholid, Firmanda Taufiq
Kajian Timur Tengah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta e-mail: ayumaulidaalkholid@gmail.com, firmandataufiq@gmail.com

## Abstract
Tunisia is one of the Arab countries hit by political upheaval in the Arab Spring era. The country is considered successful through a relatively stable political transition from  authoritarianism  to  democracy.  In  this  process,  Tunisian  women  have  a significant  role.  This  paper  aims  to  describe  the  feminist  movement,  which  was spearheaded by both the state and women, plays an essential role in the political constellation  of  Tunisia.  Tunisian  women  had  an  important  role  in  inviting  and mobilizing the masses when the Arab Spring erupted. Post-Arab Spring, they were effectively involved in the political process, including drafting laws in parliament. The law ratified in 2014 is seen as more guaranteeing gender justice. This research was  conducted  with  a  qualitative  method  that  utilizes  literature  studies  and implements the concept of state feminism. The results of this study conclude that state  feminism  has  changed  the  pattern  of  the  political  system  to  be  more accommodating to the interests and rights of women and seek to create gender justice in Tunisia.
Keywords: Arab Spring, state feminism, Tunisia, woman

## Abstrak
Tunisia merupakan salah satu negara Arab yang dilanda pergolakan politik di era Arab  Spring.  Negara  ini  dianggap  berhasil  melalui  transisi  politik  dari otoritarianisme  ke  demokrasi  dengan  relatif  stabil.  Dalam  proses  ini,  kaum perempuan  Tunisia  memiliki  peran  yang  signifikan.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  gerakan  feminisme,  yang  dipelopori  baik  oleh  negara  maupun perempuan,  berperan  penting  terhadap  konstelasi  politik  Tunisia.  Para perempuan  Tunisia  memiliki  peran  penting  dalam  mengajak  dan  memobilisasi massa ketika meletusnya Arab Spring. Pasca-Arab Spring, mereka terlibat dengan efektif  dalam  proses  politik,  termasuk  dalam  penyusunan  undang-undang  di
parlemen.  UU  yang  diratifikasi  tahun  2014  dipandang  lebih  menjamin  keadilan gender.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  yang  memanfaatkan studi literatur dan mengimplementasikan konsep state feminism. Hasil penelitian ini  menyimpulkan  bahwa state  feminism telah  mengubah  pola  sistem  politik menjadi  lebih  mengakomodasi  kepentingan  dan  hak-hak  perempuan,  serta mengupayakan terciptanya keadilan gender di Tunisia.
Kata kunci: Arab Spring, perempuan, state feminism , Tunisia.

## Pendahuluan
Gelombang aksi massa Arab Spring 2011 dimulai dari Tunisia hingga menyebar ke berbagai negara lainnya di kawasan Timur Tengah. Awal mula munculnya Arab Spring di  Tunisia  dipicu  oleh protes  yang dilakukan  oleh  seorang  pedagang buah,  Mohamed Bouazizi dengan cara membakar diri. Aksi Bouazizi merupakan tindakan protes terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintahan Zine El Abidine Ben Ali. Pasca terjadinya Arab Spring, konstelasi politik  di Tunisia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Di antara negara-negara lainnya yang mengalami Arab Spring, Tunisia dianggap satu-satunya yang sukses dalam transisi politik. Kondisi ini dinilai sebagai “the only success story among the revolutionary states”. Tunisia menunjukkan transisi politik dari politics from above menuju politics from below (Esposito, Sonn & Voll, 2016; Saidin & Alfitri, 2020:55).
Selama  terjadinya  revolusi  Arab  Spring  di  Tunisia,  peran  dan  kontribusi perempuan  dalam  upaya  mobilisasi  demonstrasi  dan  aksi  massa  di  jalanan  untuk menentang kekuatan rezim Zine El Abidine Ben Ali (selanjutnya akan disebut ‘Ben Ali’) sangat  signifikan.  Mereka  juga  memanfaatkan  platform  media  sosial  untuk menyuarakan  pendapat  agar  rezim  otoriter  Tunisia  dapat  diturunkan.  Pasca-Arab Spring,  perempuan  Tunisia  juga  terus  memperlihatkan  kiprahnya.  Misalnya  saja, kehadiran  perempuan  dalam Majlis  Nuawwab  al- Sha’b atau  parlemen  Tunisia.  Selain itu,  selama  Tunisia  dipimpin  oleh  Moncef  Marzouki  sebagai  presiden  pertama  pasca Arab  Spring,  kelompok  perempuan  memiliki  peran  penting  dalam  konstelasi  politik, terutama dalam pemilihan umum (pemilu). Hasil pemilu menunjukkan bahwa sebanyak 30 persen perwakilan yang dipilih rakyat berasal dari kelompok perempuan (Saidin dan Alfitri, 2020). Kondisi tersebut jelas menunjukkan bahwa perempuan memiliki peranan dalam konstelasi politik di Tunisia.
Beberapa peneliti telah menulis kajian seputar fenomena ini, antara lain Mohd Irwan  Syazli  Saidin  dan Nur Amira  Alfitri  menyebutkan  bahwa  ada  keterkaitan  antara
state  feminism dan  perjuangan  perempuan  di  Tunisia  pasca  Arab  Spring  (Saidin  dan Alfitri,  2020: 54-64).  Zulfikar  Ismail dan  Maisyarah  Rahmi  Hasan  telah  menulis  terkait modernisme  legal  Islam  dan  emansipasi  perempuan  di  Tunisia.    Dalam  penelitian tersebut  disebutkan  bahwa  ada  peran  interpretasi  modern  syariah  atas  emansipasi perempuan yang terjadi di Tunisia. Meskipun Tunisia adalah  negara Muslim yang sangat dipengaruhi  oleh  mazhab  Maliki,  namun  situasi  dan  kondisi  sosial,  budaya,  dan politiknya kondusif untuk mewujudkan terjadinya emansipasi perempuan. Bukan hanya itu, upaya modernisasi hukum Islam juga dilakukan dengan disahkannya undang-undang yang menjamin persamaan hak perempuan dalam hukum dan kebijakan negara (Ismail dan Hasan, 2020).
Penelitian  lainnya  terkait  feminisme  dan  perempuan,  serta  keterlibatannya dalam politik, ditulis oleh Amel Grami. Dia membahas persoalan perempuan, feminisme, dan politik pasca revolusi Tunisia. Menurutnya, perempuan memegang peranan penting dan berkontribusi atas tumbangnya rezim Ben Ali yang telah memerintah selama kurang lebih  30  tahun  (Grami,  2018:  23-56).    Selanjutnya,  penelitian  yang  dibuat  oleh  Najet Limam  Tnani  mengulas  bagaimana  keadaan  perempuan  Tunisia  ketika  berada  di persimpangan  jalan,  terutama  dalam  konstelasi Feminist  Spring dan Islamist  Winter. Dalam hal ini, Tnani mengkaji keterkaitan perempuan Tunisia dan diskursus feminisme, serta  Islamisme  yang  terjadi  di  negara  tersebut.  Selain  itu,  pada  masa  kekuasaan Bourguiba dan Ben Ali, mereka dinilai telah mengakomodasi feminisme dan sekularisme dalam pemerintahan  (Tnani, 2020).
Meski  demikian,  berbeda  dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  telah disebutkan  di  atas,  di  dalam  tulisan  ini  penulis  berusaha  melacak  bagaimana keterlibatan aktivis perempuan Tunisia pasca-Arab Spring dalam mengakomodasi hak- hak perempuan dalam konstitusi negara. Upaya penelusuran ini dilakukan sebagai usaha untuk  melihat  peran  perempuan  sebagai  aktor  di  balik  terjadinya  Arab  Spring  yang kurang mendapatkan perhatian dalam diskursus revolusi Arab. Artikel ini ditulis untuk mengkaji fenomena tersebut dengan menggunakan pendekatan state feminism sebagai alat analisis.

## State Feminism
Konsep  feminisme  sendiri  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  didefinisikan sebagai  gerakan  perempuan  untuk  menuntut  persamaan  hak  antara  perempuan  dan laki-laki. Hal ini merupakan penggabungan dari doktrin atas hak kesetaraan (Hidayati, 2019:  23).  Sementara  itu,  dalam  pandangan  Margaret  Walters  disebutkan  bahwa feminisme  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  (Walters,  2005:  6).
Feminisme  muncul  dilatarbelakangi  oleh  ketimpangan  relasi  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  mengakibatkan  munculnya  kesadaran  dan  usaha  untuk menghilangkannya (Hidayati, 2019: 23).
Sementara itu, state feminism diartikan sebagai konsep mengenai peranan dan tanggung jawab negara dalam memperbaiki status perempuan. Konsep ini berkembang dalam  kurun  waktu  gelombang  kedua  feminisme  di  Eropa  (Outshoorn  dan  Kantola, 2007).  Dalam  sejarahnya,  pendekatan state  feminism didiskusikan  dan  diulas  untuk mengamati politik gender yang terjadi di negara-negara Nordik, seperti halnya Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark pada awal tahun 1980-an. Sementara konsep state feminism awal  mulanya  dipelopori  oleh  Helga  Hernes  (1989)  dalam  bukunya  yang berjudul Welfare State and Women Power: Essays in State Feminism. Menurut Hernes, tanpa adanya dominasi dan campur tangan negara yang didominasi oleh pihak laki-laki, kelompok  perempuan  dinilai  terpinggirkan  dalam  proses  pemilihan  dan  pembuatan dasar  negara.  Selain  itu,  isu-isu  mengenai  kedudukan,  keadilan,  dan  hak  asasi perempuan juga dibahas lebih mendalam olehnya.
Oleh  karena  itu, state  feminism dinilai  sesuai  untuk  digunakan  dalam menganalisis  persoalan  mengenai  peran  negara  dan  keterlibatan  perempuan  dalam proses  revolusi  yang  berkecamuk  di  Tunisia.  Tunisia  juga  dinilai  telah  melalui  fase peralihan  dari  sistem  otokrasi  menuju  sistem  demokrasi.  Maka,  pendekatan state feminism dapat  diimplementasikan  untuk  mengamati  perjuangan  keadilan  sosial  atas kelompok perempuan di Tunisia.

## Diskursus Perempuan dan Arab Spring
Peristiwa  Arab  Spring  merupakan  titik  balik  bagi  Tunisia.  Peristiwa  ini dilatarbelakangi  oleh  ketidakadilan  yang  dilakukan  oleh  para  pemimpin  negara  yang bersifat otoriter, korup, dan diktator. Seorang pemuda pedagang buah yang bernama Muhammad Bouazizi melakukan aksi bakar diri dan akhirnya memicu ketegangan yang membuat Presiden Ben Ali tumbang setelah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Bukan hanya  otoriter,  keluarga  besar  Ben  Ali  juga  diduga  telah  melakukan  tindakan  korupsi (Anderson, 2011:3).
Diperlukan identifikasi yang mendalam dan evaluasi atas terjadinya Arab Spring, terutama  kondisi  sosial dan destabilisasi  politik yang  terjadi  di  beberapa  negara  yang terdampak. Berbagai faktor tersebut di antaranya yakni karena situasi dan kondisi yang melatarbelakangi meletusnya peristiwa Arab Spring dan elit politik yang terlibat dalam pemerintahan.  Sehingga,  kondisi  ini  membuat  terjadinya  Arab  Spring  tidak  lepas  dari
strategi  dan  kebijakan  para  pemimpin  negara  yang  akhirnya  berdampak  pada meletusnya revolusi (Korotayev, et al., 2014:152).
Selanjutnya,  rezim  otoriter  yang  selama  ini  memimpin  pemerintahan  pada dasarnya  menerapkan  sektarianisme  politik  dan  agama  agar  mereka  tetap  menjadi presiden.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  strategi  tersebut  sukses  dalam  menjaga pemerintahan  mereka  tidak  tumbang  dan  berusaha  dengan  berbagai  cara  untuk mempertahankan  kekuasaannya  (Anderson,  2013:  150).  Kondisi  ini  membuat  mereka sulit untuk ditumbangkan selama beberapa tahun ketika mereka berkuasa. Tidak hanya itu, tensi sosial yang melatarbelakangi upaya penumbangan pemimpin dan konflik yang terjadi  di  internal  maupun  eksternal  yang  membuat  revolusi  akhirnya  mampu menjatuhkan para pemimpin di beberapa negara di Timur (Korotayev, et al., 2014:149).
Di lain pihak, fenomena baru dengan adanya term pos-Islamisme yang populer dikaji dan didiskusikan oleh para sarjana dalam melihat bagaimana gerakan Islamis dan kondisi  sosial,  serta  kesempatan  kelompok  mereka  dalam  konstelasi  politik  (Holdo, 2017: 1). Beberapa kelompok Islamis, seperti Ikhwanul Muslim, Ennahda, dan gerakan- gerakan  Islamis,  serta  beberapa  partai  politik  yang  berupaya  masuk  ke  dalam pemerintahan dan mendirikan negara Islam. Inilah yang terjadi dalam konstelasi politik di Tunisia dan Mesir pasca meletusnya Arab Spring, dimana kelompok-kelompok Islamis berusaha untuk terlibat dalam agenda politik (Holdo, 2017:8).
Secara  umum,  pasca  demokratisasi  Arab,  ada  tiga  kelompok  utama  yang terbentuk, yakni nasionalis, sekularis, dan Islamis (Ghanem, 2016:39. Jika dilihat secara historis, kelompok gerakan nasionalis Arab  telah memulai gerakan mereka pada abad ke-19,  yaitu  sebagai  reaksi  terhadap  kolonialisme  Eropa.  Pada  tahun  1956,  Tunisia meraih  kemerdekaannya  dari  Prancis  dan  awalnya  berbentuk  kerajaan.  Pada  tahun 1957, Perdana Menteri Habib Bargouiba membubarkan sistem kerajaan dan mendirikan Partai  Destour.  Partai  ini  menjadi  partai  nasionalis  yang  berkuasa  di  Tunisia.  Habib Bargouiba berkuasa hingga 31 tahun kemudian, lalu digantikan  oleh Ben Ali pada tahun 1987. Ben Ali terguling pada tahun 2011 sebagai akibat dari aksi-aksi protes massa yang menolak kepemimpinannya.
Kebijakan  Bargouiba  (dan  kemudian  dilanjutkan  oleh  Ben  Ali)  secara  umum dipandang  sebagai  kebijakan  sekuler.  Hal  ini  terlihat  dari  kebijakan  mereka  yang merepresi aktivitas kelompok Islamis. Aktivis perempuan dari kalangan Islamis di Tunisia memprotes  kebijakan  yang  melarang  jilbab  dan  kebebasan  beragama,  serta  sikap represif rezim terhadap mereka (Mhajne & Brandt, 2020). Bargouiba memberlakukan the Code of Personal Status (CPS) sejak tahun 1956, dimana kaum perempuan Tunisia mendapatkan  hak-hak  dalam  kehidupan  privat  dan  memfasilitasi  partisipasi  mereka
dalam kehidupan publik. CPS melarang poligami, mensyaratkan persetujuan laki-laki dan perempuan ketika akan menikah, dan memberikan laki-laki dan perempuan hak yang sama untuk menggugat perceraian. Tahun 1957, perempuan Tunisia  diberi hak untuk memilih  dalam  pemilu.  Hingga  kini,  tingkat  pendidikan  perempuan  Tunisia  sejajar dengan  laki-laki  dan  bahkan  mayoritas  mahasiswa  adalah  perempuan.  Banyak perempuan yang memiliki posisi pengambil keputusan di sektor-sektor publik dan privat (FIDH, 2013).
Namun demikian, rezim Ben Ali yang telah berkuasa 24 tahun dengan cara yang otorirer, korup, dan diktator, memunculkan resistensi dan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat. Terlebih lagi, kondisi ekonomi yang semakin sulit dan besarnya kesenjangan ekonomi,  semakin  memunculkan  kemarahan  rakyat  dan  mereka  menghendaki perubahan rezim. Dalam hal ini, peran perempuan Tunisia sangat signifikan. Kita dapat melihat  bagaimana  para  perempuan  turun  ke  jalan  untuk  menumpahkan  kemarahan dan ketidakpuasannya atas pemerintahan Ben Ali (Khalil, 2014:188).
Pada tanggal 14 Januari 2011 menjadi momentum penting dimana politik Tunisia berubah.  Demonstrasi  terjadi  di  jalan-jalan,  tempat-tempat  strategis,  dan  berbagai lokasi  penting  bagi  para  demonstran  untuk  menyuarakan  hak  dan  pendapatnya,  dan berupaya  menumbangkan  kekuasaan  rezim.  Para  perempuan  berperan  dalam mengumpulkan  massa,  menyebarluaskan  pesan,  dan  menuntut  perubahan  atas tindakan  rezim  yang  sewenang-wenang.  Blogger,  jurnalis,  aktivis,  serikat  pekerja, pelajar, dan ibu-ibu dimobilisasi untuk turun ke jalan untuk menyerukan pengunduran diri Ben Ali. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube pun menjadi alat untuk menyuarakan hak-hak mereka. Berbagai kalimat kritik mereka lontarkan dalam upaya untuk  menumbangkan  rezim.  Mereka  menyatukan  suara  untuk  melawan  segala ketidakadilan,  tindakan  korupsi,  otoriterianisme,  dan  kesewenang-wenangan  yang dilakukan oleh rezim Ben Ali (FIDH, 2013).
Salah satu aktivis Tunisia yang terkemuka adalah seorang Lina Ben Mhenni. Ia berperan dalam upaya menentang rezim  Ben Ali melalui buku yang dia tulis, Tunisian Girl,  Bloguesuse  Pour  Un  Printemps  Arabe .  Namun,  upaya  tersebut  ditentang  dan disensor  oleh  rezim  Ben  Ali  dengan  segala  cara.  Meski  demikian,  Mhenni  tetap menggunakan  akun  media  sosialnya  untuk  melakukan  perlawanan  untuk menumbangkan rezim Ben Ali (Salanova, 2012).
Dalam aksi-aksi demo ini, para perempuan menjadi sasaran atas kekerasan polisi, termasuk  tindak  pelecehan  seksual dan  pemerkosaan.  Berdasarkan  data dari  Asosiasi Tunisienne  Des  Femmes  Democrats  (ATFD),  pada  11-12  Januari  2011  para  gadis  di Kasserine dan Thela diperkosa oleh anggota pasukan Ben Ali. Sementara di Tunis, pada
14-15  Januari  para  pengunjuk  rasa  dari  kelompok  perempuan  diperkosa  saat  mereka ditahan di Kementerian Dalam Negeri (FIDH, 2013).
Kaum perempuan dari kalangan Islamis juga berperan dalam aksi-aksi demo ini karena  sejarah  panjang  represi  yang  mereka  alami.  Rezim  Zine  El  Abidine  Ben  Ali menolak  adanya  partai  politik  yang  mengatasnamakan  agama  seperti  halnya  Partai Ennahda. Banyak aktivis politik Ennahda yang dipenjara dan sebagian lainnya melarikan diri ke Eropa untuk mendapatkan perlindungan politik (Amara, 2016). Represi terhadap aktivisme  Islam  inilah  yang  menjadi  motivasi  bagi  para  perempuan  yang  berhaluan Islamis untuk ikut berjuang menolak rezim Ben Ali. Mereka juga memiliki inisiatif pribadi dan  saling  memberikan  bantuan  selama  proses  revolusi  ini,  seperti  membantu menyediakan  sumber  makanan  untuk  para  masyarakat  yang  terdampak  akibat demonstrasi massa.
Dari  berbagai  peristiwa  yang  telah  disebutkan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa perempuan  memiliki  arti  penting  dalam  mendukung  gerakan  aksi  massa  di  Tunisia hingga akhirnya rezim Ben Ali tumbang.

## State Feminism dan Konstelasi Politik Tunisia Kontemporer
Pasca-Arab Spring,  perempuan Tunisia terlibat kembali dalam konstelasi politik. Pada 23 Oktober 2011 diadakan pemilihan umum, yang disebut-sebut sebagai pemilu pertama  yang  bebas  dan  demokratis  di  Tunisia.  Dalam  pemilu  ini,  Partai  Ennahda mendapatkan kemenangan terbanyak, yaitu meraih 89 kursi dari 217 kursi di parlemen (Saidin dan Alfitri, 2020:58). Dari 217 kursi di parlemen, perempuan mendapatkan 59 kursi atau 27,2%. Dengan kemenangan ini para perempuan mampu berkontribusi dalam politik  Tunisia. Menurut  FIDH  (2013),  “M eskipun  para  pihak  berkewajiban  untuk menghormati aturan yang mengharuskan paritas calon laki-laki dan perempuan dalam daftar  pemilih,  hanya  sedikit  yang  menempatkan  perempuan  di  daftar  teratas, membatasi efek dari undang-undang ini. ” Tetapi, Tunisia tetap menjadi negara dengan proporsi  perempuan  tertinggi  di  parlemen  di  Timur  Tengah.  Sementara  itu,  dalam pemerintahan baru yang dibentuk tahun 2011, ada 3 menteri perempuan, yaitu menteri linkungan, menteri urusan perempuan dan keluarga, dan menteri perumahan. Di masa Ben  Ali  sebelum  terguling,  ada  4  menteri  perempuan.  Dengan  demikian,  keberadaan menteri perempuan bukan hal baru di Tunisia.
Kemenangan partai Islamis Ennahda memunculkan kekhawatiran dari kalangan feminis. Partai ini pun memberikan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka consern pada  keadilan  gender.  Rachid  Ghannouci,  pendiri  Partai  Ennahda,
menyatakan visinya yang berlandaskan Islam yang diusung oleh partai mereka. Partai Ennahda mampu menjadi gerbong perubahan di tengah kompleksitas persoalan Tunisia pasca  revolusi.  Tidak  hanya  itu,  mengenai  isu  keadilan  dan  persamaan  gender  juga menjadi  salah  satu  isu  prioritas  selama  kepemimpinan  Ennahda  yang  memenangi pemilihan  parlemen.  Partai  tersebut  menjadi  salah  satu  aktor  penting  pasca  revolusi dalam mengawal transisi politik di Tunisia (Taqwa dan Kurniawan, 2017: 31).
Meskipun  demikian,  kaum  feminis  tetap  mencatat  keluhan  mereka  terhadap pemerintahan baru yang didominasi kelompok Islamis. Antara lain, seperti ditulis oleh FIDH  (2013),  pemerintah  baru  terlihat  lambat  bereaksi  terhadap  kekerasan  terhadap perempuan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  Salafi,  misalnya  serangan  terhadap  rumah bordil di ibu kota dan serangan terhadap perempuan guru dan mahasiswa di universitas. FIDH  dengan  mengutip  laporan  ATFD,  menulis  bahwa  ada  individu-individu  yang memaksakan penggunaan hijab, misalnya di Universitas Manouba di Tunis. Mereka juga meminta adanya pemisahan ruang kelas berdasarkan jenis kelamin di kampus tersebut.
Namun demikian, aktivis politik perempuan Tunisia terus berupaya melakukan konsolidasi  melalui  jalur  formal  maupun  informal.  Dalam  laporan  yang  dirilis  UNDP, disebutkan,  “B anyak  perempuan  membangun  konsensus  dan  mendorong  proses  ke depan di tengah  perselisihan  mendalam  antara mayoritas partai Ennahda  dan partai- partai oposisi yang didominasi sayap kiri. ” Para aktivis p erempuan Tunisia pun berhasil menjalin  konsolidasi  lintas  kelompok  dengan  cara  berfokus  pada  persamaan  untuk memajukan kepentingan bersama (Tamaru, Holt- Ivry, O’Reilly, 2018).
Pada bulan Januari tahun 2014, parlemen Tunisia akhirnya merafitikasi konstitusi baru negara itu. Ini adalah peristiwa penting dalam pembelaan isu perempuan karena undang-undang tersebut menjamin keadilan dan persamaan gender. Peran perempuan dalam upaya ratifikasi ini dilakukan oleh para ahli parlemen, mereka adalah wakil dari Troika,  yakni  gabungan  dari  Partai  Ennahda  dan  Ettakol,  di  antaranya  adalah  Sayida Ounissi,  Imen  bin  Muhammad,  dan  Lobna  Jeribi.  Mereka  berupaya  untuk  membawa Tunisia menjadikan negara yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera.
Menurut laporan riset yang dirilis UNDP, “Kaum perempuan memainkan peran kritis  dalam  menetapkan  agenda  dan  penggerak  substantif  wacana  konstitusional.” Kaum perempuan Tunisia di parlemen berhasil memobilisasi konstituen mereka dalam isu  ketidaksetaraan  gender  dan  kesenjangan  politik.  Ratifikasi  UUD  tahun  2014  ini merupakan bukti bahwa melalui kepemimpinan dan langkah nyata, kaum perempuan Tunisia dapat menjadi aktor politik yang efektif  (Tamaru, Holt- Ivry, O’Reilly, 2018).
Penandatanganan  ratifikasi  undang-undang  itu  juga  menjadi  penanda  bahwa adanya perubahan  signifikan  dalam politik  Tunisia,  terutama  keterlibatan  perempuan
dalam arena politik.  Faktor utama di balik kesuksesan tersebut adalah karena adanya komitmen  dari  para  aktivis  wanita  yang  mewakili  badan-badan  bukan  negara  seperti National  Dialogue  Quartet,  Tunisia  General  Labour  Union  (UGTT),  Tunisian’s Human Rights  League,  Marhama  Assocation, dan  Jasmine  Foundation. Beberapa  organisasi tersebut telah terlibat secara tidak langsung dalam proses perundingan dan penyediaan rancangan  perlembagaan  2014,  yaitu  dengan  menyampaikan  tuntutan-tuntutan perempuan terhadap pihak negara (Saidin dan Alfitri, 2020: 59).
Peranan  para  aktivis  dan  politikus  perempuan  dalam  memperjuangkan  hak perempuan  tidak  dapat  dinafikan  dalam  proses  politik  Tunisia.  Transisi  politik  pasca revolusi  juga  menunjukkan  bagaimana  topik  dan  isu  terkait  perempuan  diangkat. Bahkan,  meski  terjadi  perbedaan  pendapat  dan  paradigma  berpikir,  kalangan perempuan  Islamis  maupun  sekularis  berjuang  dan  bersatu  padu  di  tengah  berbagai persoalan  dalam  kedudukan  dan  status  perempuan  di  Tunisia.  Kondisi  ini mengindikasikan bahwa Tunisia telah membuka jalan bagi perempuan untuk ikut andil dalam ruang politik.
Selain itu, bentuk keterlibatan perempuan pasca revolusi juga berubah. Jika di masa  revolusi  mereka  turun  ke  jalan,  akan  tetapi  pasca  revolusi  mereka  lebih mengarahkan pada upaya perundingan dan berbagai keputusan dalam kebijakan terkait hak-hak perempuan. Namun demikian, bukan berarti kondisi perempuan Tunisia sudah ideal pasca-Arab Spring. Menurut Eltahawy (2018), perempuan Muslim maupun Kristen masih  disandera  oleh  undang-undang  keluarga  yang  disetujui  secara  agama  yang seringkali sangat misoginis. Hal ini, menurut Eltahawy, merupakan fenomena yang tragis mengingat  kaum  perempuan  telah  bergabung  dengan  revolusi,  namun  setelah kemenangan revolusi, laki-laki tetap mendominasi.
Karena  itu,  pada  pasca  revolusi,  masyarakat  Tunisia,  terutamanya  golongan perempuan berupaya keluar dari penindasan yang mereka hadapi dan terus bersuara, serta  memainkan  peranan  aktif  dalam  proses  pembuatan  legislasi  agar  dapat mengakomodasi kepentingan perempuan. Di sinilah peran dari state feminism. Di satu sisi, state feminism, atau upaya pemerintah/negara untuk mendukung feminisme dan perlindungan  yang  lebih  besar  terhadap  perempuan  telah  membuat  Tunisia  menjadi sebuah  negara  yang  mengangkat  kedudukan  wanita  melalui  perubahan  mekanisme perundangan yang disebut Code of Personal Status (CPS). Keberadaan CPS merupakan kemajuan  besar  bila  dibandingkan dengan  negara-negara  Arab-Muslim  lainnya. State feminism merupakan  faktor  semakin  menguatnya  wacana  hak  asasi  dan  kedudukan perempuan pasca revolusi Arab Spring di Timur Tengah.
Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  di  masa  Presiden  Bourguiba  dan kemudian  dilanjutkan  oleh  Zine  El  Abidine  Ben  Ali, state  feminism di  Tunisia  terlihat menguat dengan pemberlakuan CPS.  CPS sangat dipuji oleh para pendukung feminisme. Misalnya,  Dakhlia  menulis ,  “Di  mata  orang  Prancis  yang  memiliki  pengetahuan  luas, kebesaran  Bourguiba  dan  Tunisia  adalah  dari  status  perempuan  dan sekularisme, ” (Dakhlia,  2011).  Berbagai  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Bourguiba  juga dipengaruhi oleh Zaman Pencerahan, di mana dia berupaya mendirikan negara modern dengan  memperkenalkan  reformasi  mendasar,  termasuk  di  dalamnya  memutuskan hubungan  dengan  beberapa  lembaga  hukum  dan  keagamaan  dari  era  Beys.  CPS  juga dilanjutkan  pada  era  Zine  El  Abidine  Ben  Ali.  Namun  demikian,  kaum  Islamis berkeberatan dengan kebijakan sekuler ini, terutama terkait dengan pelarangan hijab bagi  perempuan  (Mhajne  &  Brandt,  2020)  dan  aksi-aksi  sekuler  lainnya,  seperti melakukan  pembongkaran  atas  masjid  dan  Universitas  Ez-Zeitona  dan  menggantinya dengan lembaga-lembaga sekuler milik negara (Tnani, 2020:36).
Dengan  kata  lain,  Bourguiba  dan  Ben  Ali  dalam  mempromosikan  nilai-nilai sekuler mengenai pekerjaan dan pembangunan pada saat yang sama telah merugikan nilai-nilai  dan  praktik  keagamaan.  Namun,  meski  menerapkan  berbagai  kebijakan tersebut,  keduanya  tetap  menggunakan  simbol  agama  dalam  berpolitik.  Konstitusi Tunisia di pembukaannya memuat bahwa mengacu pada Tuhan dan menetapkan Islam sebagai  agama  negara.  Bahkan,  Bourguiba  juga  berupaya  menggunakan  tokoh  dan simbol agama dalam berbagai pidatonya dalam rangka legitimasi politiknya.
Sementara itu, dalam persoalan terkait CPS, Bourguiba dan Ben Ali dinilai oleh sebagian  kalangan  telah  ‘membebaskan  perempuan’ .  CPS  berupaya  menghapus berbagai  aspek  syariah  seperti  halnya  poligami,  penolakan  pernikahan,  dan  wali perkawinan.  Sedangkan  melembagakan  pernikahan  monogami  dan  perceraian  yang egaliter,  serta  kontrasepsi  yang  dilegitimasi.  Berdasarkan  kode  tersebut,  perempuan diberikan banyak hak dan tidak terbatas dalam persoalan bekerja, bergerak bebas dalam memilih,  dan  mencalonkan  diri.  Kebijakan  Bourguiba  atas  perempuan  tersebut merupakan program yang diinisiasi dengan tujuan untuk memajukan perempuan dan dibuat  sebagai  upaya  untuk  mengejar  ketertinggalan  status  perempuan  di  negara- negara Barat (Jomier, 2011).
Kebijakan  Bourguiba  dan  Ben  Ali  merupakan  bentuk  dari state  feminism atau praktik feminisme yang diinisiasi negara. Kebijakan mereka dirancang dengan bantuan para  cendekiawan  agama  dan  berdasar  pada  interpretasi  Islam  yang  implementatif. Kode status pribadi sendiri dinilai tidak mempersoalkan pada entitas agama, patriarki, dan  etika.  Namun,  pada  akhirnya  kebijakan  yang  dianggap  modernis  dan  feminis tersebut kehilangan momentumnya dan mengalami fluktuasi dengan status quo politik.
Di masa rezim Bourguiba, di tahun 1970, dia berupaya menekan oposisi sayap kiri dan memuji  warisan  Islam  Tunisia,  serta  mendukung  partai-partai  agama  yang  akhirnya mengubah  wacananya  di  akhir  1980-an,  saat  dia  berbicara  mengenai  oposisi  Islam (Tnani, 2020: 37).
Pada masa Ben Ali, terjadi kebijakan yang paradoks. Awalnya, Ben Ali diharapkan bersikap tidak terlalu sekuler karena dia terlihat dekat dengan kalangan Islamis. Dia juga memanfaatkan simbol dan metafora Islam lebih besar dibandingkan pada masa rezim Bourguiba. Bahkan, dia juga menyampaikan pidato mengenai identitas Muslim Arab dan mengalahkan pengaruh media massa Islam lewat pendirian stasiun radio Zitouna (Tnani, 2020:  37).  Dia  meraih  suara  lebih  dari  99%  dalam  pemilu  1989  (dua  tahun  setelah melakukan kudeta terhadap Bargouiba). Namun, tahun 1991, ia membubarkan Partai Ennahda dan melakukan pembungkaman terhadap kelompok Islamis (britannica.com).
Terkait  isu  feminisme,  kebijakan  sekuler  Ben  Ali  melibatkan  feminis  elit  yang tertarik dalam politik selama masa pemerintahannya. Pasca tumbangnya Ben Ali, kaum perempuan  yang  tidak  memiliki  afiliasi  politik  juga  menyadari  pentingnya  peran  dan kontribusi  mereka  dalam  upaya  membangun  kembali  negara  yang  carut-marut.  Para perempuan Tunisia pasca kepergian Ben Ali, baik dari kalangan sekuler maupun Islamis mengambil keuntungan dari ruang publik. Berbagai usaha dan upaya para feminis yakni melakukan  pertemuan,  demonstrasi,  dan  pembentukan  asosiasi  feminis,  serta mendirikan struktur partai, di mana tujuannya untuk memasukkan hak-hak perempuan ke  dalam  konstitusi  baru.  Dari  situasi  tersebut,  revolusi  Arab  Spring  telah memberdayakan  perempuan  Tunisia  dalam  mendefinisikan  kembali  posisi  mereka dalam lanskap politik dan sosial di Tunisia.
Beberapa  kebijakan  yang  menjadi  perdebatan  adalah  upaya  menghapuskan perkawinan beda agama dan kesetaraan hak warisan. Para perempuan sekuler berusaha menentukan nasib mereka sendiri dengan mengedepankan sekularisme. Sementara itu, para  aktivis  perempuan  Islamis  juga  menyuarakan  pendapat  mereka.  Aktivis  Partai Ennahda, termasuk diantaranya Soumaya Ghannouchi, yang dengan tegas mengaitkan revolusi  dengan  pembebasan  perempuan.  Revolusi  Arab  Spring  sesungguhnya  tidak hanya  telah  menghancurkan  struktur  despotisme  sampai  ke  akarnya,  namun  juga merobohkan mitos selama beberapa dekade. Dalam hal ini, persepsi perempuan Arab sebagai golongan yang tidak berdaya dan diperbudak, serta dipaksa untuk berdiam diri di rumah dan tidak ikut campur tangan dalam urusan politik perlu dilawan.
Partai  Ennahda  sebagai  pemenang  pemilu  pasca-Arab  Spring  berupaya menampilkan citra Islam moderat. Menurut Mhajne & Brandt (2020) aktivis perempuan Ennahda mengangkat isu kebebasan politik, hak asasi manusia, dan demokrasi. Konsep-
konsep  ini  menjadi  kerangka  acuan  aktivis  perempuan  Ennahda  untuk  menepis kekhawatiran  masyarakat  sekuler  dan  dunia  internasional,  yang  sering  menyebut mereka  sedang  “membangun  negara  Islam.” Mereka  pun  berhasil  menjangkau  para pemilih konservatif dan sekuler.
Namun, kemenangan kaum Islamis di Tunisia memicu gelombang kekecewaan dari kalangan sekuler. Mereka memprotes terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik selama revolusi atau pascarevolusi. Selama aksi-aksi demo, dilaporkan kasus-kasus dimana  perempuan  menjadi  sasaran  kekerasan  verbal  dan  fisik  oleh  para  kalangan Islamis, yang menganggap pakaian mereka tidak senonoh dan terganggu atas kehadiran mereka  di  ruang  publik.  Persoalan  yang  muncul  atas  isu-isu  perempuan,  termasuk  di antaranya terkait poligami yang dinilai merepresentasikan sebagai suatu solusi dalam permasalahan  banyaknya  perempuan  yang  masih  lajang  dan  pernikahan  adat  pun muncul kembali dan dipraktikkan oleh beberapa kalangan Islamis.
Jika  dilihat  dari  perspektif  terkait  hak-hak  perempuan  dan  pelanggaran kebebasan mereka, maka akan memicu adanya spektrum yang lebih luas dari sekadar reaksi dari individu, tetapi juga secara kolektif. Bahkan, peran perempuan dalam politik diwakili oleh Partai Ennahda, di mana mereka menuntut syariah harus disebutkan dalam konstitusi  dan  diadopsi  dalam  sumber  legislasi,  dan  prinsip  saling  melengkapi  antara laki-laki  dan perempuan  harus  menggantikan  tentang persoalan  gender  (Tnani,  2020: 41).
Dalam dualisme pandangan  ini  (antara  sekuler  dan  Islamis),  kaum  perempuan Tunisia tetap mengupayakan keterlibatan mereka dalam menyusun legislasi, yang dapat kembali  memunculkan state  feminism, yaitu  adanya  feminisme  yang  secara  resmi menjadi  kebijakan  negara.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  laporan  riset  yang  dirilis UNDP, pada bulan Januari 2014, Tunisia meratifikasi “konstitusi paling progresif di dunia Arab,” yang menandai tonggak utama dalam proses transisi damai negara ini dari rezim diktator ke demokrasi. Meskipun di dalam teksnya masih ada hal-hal yang ambigu dan meninggalkan ruang untuk interpretasi, namun ini adalah sebuah kemajuan (Tamaru, Holt- Ivry, O’Reilly, 2018).
Masih  di  laporan  yang  sama  disebutkan  bahwa,  “ Meskipun  ada  beberapa kemunduran,  dan  bahkan  perselisihan  politik  yang  akut  berlanjut,  wanita  dan  sekutu pria  mereka  terus  berlanjut  untuk  berkolaborasi  untuk  menghidupkan  konsitusi  ini, ” Tamaru, Holt- Ivry, O’Reilly, 2018).

## Simpulan
Kaum perempuan Tunisia memiliki peran signifikan dalam revolusi di era Arab Spring yang mengakibatkan tergulingnya rezim Ben Ali. Keterlibatan perempuan dalam revolusi  ini  lahir  akibat  berbagai  ketidakadilan  dan  diskriminasi  yang  mereka  alami. Selain itu, pemikiran dan kedudukan perempuan juga masih dikekang dan dibatasi oleh budaya patriarki di Tunisia. Oleh karena itulah para perempuan di Tunisia melakukan penentangan terhadap pemerintahan yang diktator, korup, dan otoriter.
Artikel ini menelaah keberhasilan perjuangan perempuan Tunisia dalam revolusi dengan menggunakan state feminism, atau feminisme yang didukung oleh negara . Di masa pemerintahan Ben Ali (dan sebelumnya, Bargouiba), telah diberlakukan undang- undang  yang  progresif  memberikan  perlindungan  kepada  hak-hak  perempuan,  yaitu melalui the Code of Personal Status (CPS).  Namun demikian masih banyak aspek yang menjadi  ganjalan,  terutama  dalam  pandangan  kaum  Islamis.  Mereka  mengkritisi dilarangnya kebebasan untuk menggunakan hijab atau aturan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
Pasca-tergulingnya Ben Ali, dilakukan pemilu demokratis pada 23 Oktober 2011. Kaum  perempuan  berhasil  mendapatkan  59  kursi  di  parlemen.  Hal  ini  menunjukkan bahwa kaum perempuan Tunisia memiliki keterlibatan aktif dalam proses demokratisasi dan  mereka  berupaya  melakukan  perbaikan  nasib  kaum  perempuan  melalui  legislasi. Dari  pemaparan  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa state  feminism telah  mengubah  pola sistem  politik  menjadi  lebih  mengakomodasi  kepentingan  dan  hak-hak  perempuan, serta mengupayakan terciptanya keadilan gender di Tunisia.

## Daftar Pustaka
Amara, T. (2016). Tunisian Islamists Ennahda move to separate politics, religion. Reuters , [online]. Dalam: https://www.reuters.com/article/us-tunisia-politics- idUSKCN0YB2NO   [Diakses 3 Juli 2021].
Anderson, C, W. (2013). Youth, the “Arab Spring,” and Social Movements . Review of Middle East Studies ,  47(2), 150 – 156.
Anderson,  L.  (2011).  Demystifying  the  Arab  Spring:  Parsing  the  Differences  Between RUTunisia, Egypt, and Libya. Foreign Affairs , 90(3), 2 – 7.
Tamaru,  N.,  Holt-Ivry,  O., O’Reilly ,  M.  (2018). Beyond  Revolution:  How  Women Influenced  Constitution  Making  In  Tunisia. [online]  Inclusive  Security.  Dalam:
https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2018/03/Beyond- Revolution_Constitution-Making-in-Tunisia.pdf   [Diakses 3 Juli 2021].
Eltahawy, M.  (2018). Opinion  |  Seven  years  after  the  ‘Arab  Spring,’  Tunisia is  leading another revolution - on women ’s rights. The Washington Post, [online]. Dalam: https://www.washingtonpost.com/news/global- opinions/wp/2018/01/31/seven-years-after-the-arab-spring-tunisia-is- leading-another-revolution-on-womens-rights/   [Diakses 4 Juli 2021].
Esposito, J, L., Sonn, T., dan Voll, J, O. (2016). Islam and Democracy after the Arab Spring . [online] Oxford University Press. Dalam: https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780
195147988.001.0001/acprof-9780195147988   [Diakses 3 Juli 2021].
FIDH - International Federation for Human Rights, (2013). Women and the Arab Spring: Taking their place ? [online]  Dalam: https://www.fidh.org/en/issues/women- s-rights/Women-and-the-Arab-Spring-Taking,11550  [Diakses 30 Juli 2021].
Ghanem, H. (2016). ‘ Spring, but No Flowers’, in The Arab Spring Five Years Later. [online] Jstor.  Dalam:  https://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt1657tv8      [Diakses  3 Juli 2021].
Grami, A. (2018). Women, Feminism and Politics in Post-Revolution Tunisia: Framings, Accountability and Agency on Shifting Grounds. Warwick Feminist Dissent ,
[online] (3), 23 – 56. Dalam:  https://doi.org/10.31273/fd.n3.2018.292 [Diakses 15 Agustus 2021].
Hernes,  H,  M.  (1989). Welfare  State  and  Woman  Power:  Essays  in  State  Feminism . Oxford: Norwegian University Press
Hidayati, N. (2019). Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian  Keislaman  Kontemporer. Jurnal  Harkat:  Media  Komunikasi  Gender , [online] 14(1), 21 – 29. Dalam: DOI: 10.15408/harkat.v14i1.10403 [Diakses 7 Juli 2021].
Holdo,  M.  (2017).  Post-Islamism  and  fields  of  contention  after  the  Arab  Spring: feminism,  Salafism  and  the  revolutionary  youth. Third  World  Quarterly , [online] 38(8), 1800 – 1815. Dalam:
https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1233492 [Diakses 17 Juli 2021].
Ismail, Z. dan Hasan, M.R. (2020). Islamic Legal Modernism and Women's Emancipation in  Tunisia. Mazahib:  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Islam, [online]  19(2),  281-384.
Dalam: https://doi.org/10.21093/mj.v19i2.2800 [Diakses 17 Juli 2021]
Jomier, A. (2011). Laïcité et féminisme d’ Etat: le trompe- l’œil tunisien . La Vie des idées , [online].  Dalam:  https://laviedesidees.fr/Laicite-et-feminisme-d-Etat-le.html [Diakses 15 Juli 2021].
Khalil, A. (2014). Tunisia’s women: partners in revolution. The Journal of North African Studies , [online] 19(2), 186 – 199. Dalam:
https://doi.org/10.1080/13629387.2013.870424 [Diakses 25 Juni 2021].
Korotayev,  A,  V. et  al. (2014).  The  Arab  Spring:  A  Quantitative  Analysis. Arab  Studies Quarterly , [online] 36(2), 149 – 169. Dalam:
https://doi.org/10.13169/arabstudquar.36.2.0149 [Diakses 22 Juni  2021].
Dakhlia, J. (2011). Ben Ali: les ressorts de la complaisance française. Le Monde, [online]. Dalam: https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/01/21/ben-ali-les- ressorts-de-la-complaisance-francaise_1468722_3232.html      [Diakses  15  Juli 2021].
Mhajne, A., & Brandt, R. (2020). Rights, Democracy, and Islamist Women’s Activism in Tunisia  and  Egypt. Politics  and  Religion, [online] 1 – 32. Dalam:  DOI: https://doi.org/10.1017/S1755048320000541 [Diakses 19 Agustus 2021].
Outshoorn, J. and Kantola, J., (eds). (2007). Changing State Feminism . London: Palgrave Macmillan UK.
Saidin,  M.  I.  S.  and  Alfitri,  N.  A.  (2020). ‘‘State  Feminism” dan  Perjuangan  Wanita  di Tunisia  Pasca  Arab  Spring  2011. International  Journal  of  Islamic  Thought , [online]  12(1), 54 – 64. Dalam: http://journalarticle.ukm.my/16352/1/IJIT-Vol- 18-Dec-2020_6_54-64.pdf [Diakses 15 Juli 2021].
Salanova, R. (2012). Social Media and Political Change: The Case of the 2011 Revolutions in  Tunisia  and  Egypt. SSRN  Electronic  Journal ,  [online].  Dalam: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2206293  [Diakses  27 Juni 2021].
Taqwa, L. and Kurniawan, H. (2017). Peran Partai Al-Nahdhah Dalam Rekonsiliasi Politik Di Tunisia Tahun 2011-2015. Jurnal Middle East and Islamic Studies , [online] 4(1),  22 – 42.  Dalam:  DOI:  https://doi.org/10.7454/meis.v5i1.12  [Diakses  19 Agustus 2021].
Tnani, N. (2020). Tunisian Women at the Crossroad: Between a Feminist Spring and an Islamist Winter. Al-Raida Journal , [online] 35 – 44. Dalam:
https://doi.org/10.32380/alrj.vi.1768 [Diakses 28 Maret 2021].
Walters, M. (2005). Feminism. A Very Short Introduction . Oxford: Oxford University Press