Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 118-123| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## ASPEK PERIZINAN DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION
Made Karina Thalia Crisandyna, I Nyoman Sumardika, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Percepatan  dan  peningkatan  penanaman  modal  dan  berusaha  perlu  dilakukan  dengan  menerapkan  pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara  elektronik atau online single  submission (OSS).  Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  proses  pelaksanaan  perizinan  pendirian  Perseroan  Terbatas  dengan  sistem  OSS  dan kendala  yang  dihadapi  oleh  direksi  dalam  OSS  dan  upaya  penanggulangannya.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  empiris  dengan  menggunakan  tipe  pendekatan  yuridis  empiris  serta  menggunakan  sumber data  primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi  langsung  ke  lapangan  dan selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  medote  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  proses  pelaksanaan  perizinan  pendirian  Perseroan  Terbatas  dilakukan  secara  online  dengan  mengakses web OSS dan melengkapi data-data sebagaimana yang terdapat pada sistem tersebut. Lembaga OSS kemudian akan  menerbitkan  NIB  untuk  mendapatkan  Izin  Usaha  dan  Izin  Komersial  atau  Operasional  termasuk  untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan  Izin  Komersial atau Operasional.  Selanjutnya, mengenai  kendala  yang dihadapi dalam  sistem  OSS  adalah terkait dengan aspek regulasi, aspek sistem,  aspek  tata  laksana, kurangnya sosialisasi,  adanya  tambahan  biaya  dalam  penyesuaian  maksud  dan  tujuan  Perseroan  Terbatas,  dan pengaksesannya  yang  terjadi  secara  dua  kali,  baik  secara  online  maupun  penyerahan  berkas.  Dalam  rangka upaya  penanggulangan  kendala  yang  ada,  maka  dibentuk  satuan  tugas  yang  terdiri  dari  Satuan  Tugas Nasional,  Satuan  Tugas  Kementerian/Lembaga,  Satuan  Tugas  Provinsi,  Satuan  Tugas  Kabupaten/Kota, pembaharuan  sistem,  seminar dan pembekalan mengenai sistem OSS.
Kata kunci : Perizinan; Perseroan Terbatas: Online Single Submission

## Abstract
The  acceleration  and  increase  in  investment  and  business  needs  to  be  done  by  implementing  an  integrated business licensing service online or online single submission (OSS). This study aims to determine the licensing process  of  establishing  a  Limited  Liability  Company  with  the  OSS  system  and  the  constraints  faced  by  the directors  in  OSS  and  their  mitigation  efforts.  This  research  is  an  empirical  legal  research  using  empirical juridical approach type and using primary data sources and secondary data. Data collection is done by direct observation in the field and then analyzed using qualitative analysis methods. The results of this study indicate that  the  licensing  process  of  establishing  a  Limited  Liability  Company  is  carried  out  online  by  accessing  the OSS website and completing the data as contained in the system. The OSS Institution will then issue an NIB to obtain a Business License and a Commercial or Operational License including to fulfill the requirements for a Business  License  and  a  Commercial  or  Operational  License.  Furthermore,  the  obstacles  faced  in  the  OSS system  are  related  to  regulatory  aspects,  system  aspects,  governance aspects,  lack  of  socialization,  additional costs  in  adjusting  the  goals  and  objectives  of  the  Limited  Liability  Company,  and  accessing  them  that  occur twice, both online and file submission. In the context of overcoming existing obstacles, a task force was formed consisting of the National Task Force, Ministry / Institution Task Force, Provincial Task Force, District / City Task Force, system renewal, seminars and briefing on the OSS system.
Keywords: Licensing; Limited Liability Company; Online Single Submission

## I. PENDAHULUAN
Untuk  mencapai  tujuan  bernegara  berkaitan  dengan  hal  tersebut,  penanaman  modal  harus  menjadi bagian  dari  penyelenggaraan  perekonomian  nasional  dan  ditempatkan  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  menciptakan  lapangan  kerja,  meningkatkan pembangunan  ekonomi  berkelanjutan,  meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan  teknologi  nasional,
mendorong  pembangunan  ekonomi  kerakyatan,  serta  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.
Pembangunan  perekonomian  nasional  yang  diselenggarakan  berdasarkan  demokrasi  ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  yang  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Peningkatan  pembangunan  perkonomian  nasional  perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif (Lambe, 2011) .
Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha dalam bidang ekonomi yang paling disukai saat  ini,  karena  disamping  pertanggungjawabannya  yang  bersifat  terbatas,  Perseroan  Terbatas  juga memberi  kemudahan  bagi  pemilik  (Pemegang  saham)  untuk  mengalihkan  perusahaannya  (kepada setiap  orang)  dengan  menjual  seluruh  saham  yang  dimilikinya  pada  perusahaan  tersebut,  serta keuntungan-keuntungan lainnya ( Yani and Wijaya, 2003 ).
Perusahaan  adalah  keseluruhan  perbuatan  yang  dilakukan  secara  terus-menerus,  bertindak keluar,  untuk  memperoleh  penghasilan,  dengan  cara  memperdagangkan  atau  menyerahkan  barang atau mengadakan perjanjian perdagangan  ( Abdulkadir, 2006 ). Perusahaan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang  dilakukan secara  terus menerus dengan terang-terangan untuk memperolehkeuntungan  ( Hartono,  2007 ).  Suatu  perusahaan  perseroan  memerlukan  suatu  pelayanan Perizinan  Terintegrasi  Secara  Elektronik,  pelaksanaan  Perizinan  Pendirian  Perseroan  Terbatas menggunakan  sistem manual yaitu dengan cara mendatangi kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi  atau  daerah  tempat  domisili  dimana  Perseroan  tersebut  didirikan,  dengan  menggunakan sistem  manual  tentu  cara  pendaftaran  izin-izin  juga  dengan  cara  manual  yaitu  dengan  cara  mengisi formulir pengajuan izin apabila perseroan terbatas baru didirkan.
Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  (yang  selanjutnya  disebut  UUPT)  secara  tegas menyatakan  bahwa  perseroan  terbatas  merupakan  suatu  badan  hukum,  yaitu  suatu  badan  yang dapat  bertindak  dalam  lalulintas  hukum  sebagai  subyek  hukum  dan  memiliki  kekayaan  yang dipisahkan  dari  kekayaan  pribadi  pengurusnya.  Perseroan  Terbatas  adalah  badan  hukum  yang merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya ( Ginting, 2007 ).
Perseroan  terbatas  juga  merupakan  subjek  hukum,  yaitu  subjek  hukum  mandiri  atau  persen astandi  in  judicio.  Dia  bisa  mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam  hubungan  hukum  sama  seperti manusia  biasa atau natural  person  atau  naturliijke  person,  dia  bisa  menggugat  ataupun  digugat,  bisa membuat  keputusan  dan  bisa  mempunyai  hak  dan  kewajiban,  utang-piutang,  mempunyai  kekayaan seperti layaknya manusia ( Abdulkadir, 2006 ).
Dalam  hal  melengkapi  hak  dan  kewajiban  dalam  hubungan  hukum  pada Perseroan Terbatas maka  perseroan  terbatas  selaku  badan  usaha  swasta  harus  memiliki  izin-izin  guna  menjalankan kegiatannya secara legalitas. Untuk mencari atau  mendapat suatu izin  sebuah  perusahaan  yang  akan menjalankan usaha atau bisnisnya maka sebuah perusahaan  tersebut  harus mengikuti suatu  prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ( Widjaya, 2003 ).
Kementerian  beserta  dengan  lembaga  perizinan  daerah  setempat  terus  mengusahakan  untuk bisa  menerbitkan  izin  bagi  suatu  perusahaan  dengan  mempercepat  dan  meningkatkan  dalam prosesnya karena kementerian ataupun lembaga perizinan daerah sudah seharusnya membantu dalam penerbitan izin usaha dan tidak justru menjadi penghambat dalam pengeluaran izin untuk perusahaan- perusahaan yang telah sesuai dengan prosedur peraturan perundangan.
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (yang  selanjutnya  disebut  PTSP)  yang  berada  ditingkat  pusat ataupun  ditingkat  daerah  harus  lebih  menekankan  pada  pelayanan  yang  lebih  efektif  serta  modern dengan  menyediakan  suatu  pelayanan  pemberian  izin  yang  mempunyai  integeritas  serta  modern elektronik  atau sekarang  dikenal  dengan  Online  Single  Submission  (yang  selanjutnya  disebut  OSS). Akan tetapi dalam penerapannya seharusnya Perizinan lebih Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bersifat  cepat  dan  meningkatan  penanaman  modal  dan  berusaha,  tapi  sering  kali  dalam  prakteknya ditemukan  beberapa  kendala  seperti  error  sistem  dan  kurangnya  pemahaman  dari  para  direksi perseoran  terbatas  tentang  tata  cara  penggunaan  dan  akses  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik.
Dari  uraian  pada  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  dapat  ditemukan dua rumusan masalah yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini,  yaitu  bagaimana  proses  pelaksanaan  perizinan  pendirian  PT dengan  sistem  OSS  (Online  Single  Submission)?  dan  apasaja  kendala  yang  dihadapi  oleh  direksi dalam  OSS (Online Single Submission) tersebut dan upaya penanggulangannya? Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Proses pelaksanaan perizinan pendirian PT dengan sistem OSS (Online Single Submission)  dan  untuk  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  oleh  direksi  dalam  OSS  (Online  Single Submission) tersebut dan upaya penanggulangannya.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan hukum dan perilaku manusia. Jenis penelitian ini  dilakukan  dengan  cara  terjun  langsung  kelapangan  untuk  menemukan  fakta-fakta  dalam permasalahan  yang  ada  di  lapangan.  Tipe  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan yuridis empiris yang merupakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat.  Dalam  pendekatan  yuridis  empiris  ini  dapat  ditemukan  permasalahan  dan  penjelasan hubungan antara  satu  data dengan  data  yang  lain  sebagai  suatu  peristiwa.  Pendekatan masalah  yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  dan  pendekatan  yuridis sosiologis  yang  merupakan  tipe  pendekatan  masalah  dengan  mengidentifikasikan  dan mengkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan  fungsional  dalam  sistem  kehidupan yang  nyata.  Pendekatan  fakta  sosial  yang  berhubungan  dengan  sistem  OSS  dan  mengabungkannya dengan pendekatan perundang-undangan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penulisan. Sumber data merupakan tempat dimana  penulis memperoleh  data  dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder.
1) Data  primer  adalah  data  yang  terdiri  atas  hasil  wawancara  langsung  dari  narasumber  dan responden mengenai sistem OSS. Wawancara ini dilakukan dengan informan yaitu Direksi PT.
2) Data  Sekunder  adalah  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  melalui  media  perantara  atau secara  tidak  langsung  yang  berupa  buku,  catatan,  bukti  yang  telah  ada,  atau  arsip  baik  yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  observasi  langsung  ke  lapangan.  Dengan  mendatangi  Dinas Perijinan Provinsi Bali dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Selain  itu  juga  dilakukan  wawancara  dengan  para  direksi  pendiri  PT  yang  menerapkan  Perizinan Online.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penulisan  ini  adalah  studi kepustakaan  atau  studi  dokumen,  dimana  teknik  ini  mempelajari,  mencatat,  dan  membaca  doktrin- doktrin,  catatan,  literatur,  perundang-undangan,  jurnal,  dan  media  internet  yang  berkaitan  dengan pokok masalah yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Proses Pelaksanaan Perizinan Pendirian PT dengan Sistem OSS (Online Single Submission)
Perizinan  adalah  pemberian  legalitas  kepada  seseorang  atau  pelaku  usaha/  kegiatan  tertentu,  baik dalam  bentuk  izin  maupun  tanda  daftar  usaha.  Izin  ialah  salah  satu  instrumen  yang  paling  banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga ( Hadjon 1993 ). Di  dalam  kamus  istilah  hukum,  izin  (vergunning)  dijelaskan  sebagai  Perkenaan  atau  izin  dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi  yang  pada  umumnya  tidaklah  dianggap  sebagai  hal-hal  yang  sama  sekali  tidak  dikehendaki ( Ridwan,  2006 ).  Sebelum  di  keluarkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  91  Tahun  2017  tentang Percepatan  Pelaksana  Berusaha  dan  peraturan  Pemerintah  nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik,  pelaksanaan  Perizinan  Pendirian  Perseroan Terbatas menggunakan sistem manual yaitu dengan cara mendatangi kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  di  Provinsi  atau  daerah  tempat  domisili  dimana  Perseroan  tersebut  didirikan,  dengan menggunakan sistem manual tentu cara pendaftaran izin-izin juga dengan cara manual yaitu dengan cara mengisi formulir pengajuan izin apabila perseroan terbatas baru didirkan.
Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa, tanggal 04 Januari 2020 dengan Bapak Bergas selaku  Direktur  PT  Tantra  Bali  Indonesia  yang  pertama  kali  harus  dipenuhi  oleh  PT  yang  baru
didirikan adalah izin tanda daftar perusahaan yang menjadi dasar perusahaan atau perseroan tersebut bisa  berdiri  dan  menjalankan  kegiatannya,  formulir  tanda  daftar  perusahaan  tersedia  di  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  provinsi atau Kabupaten/ Kota  selain,  mengisi formulir ada beberapa persyaratan  lain  yang  harus  di  bawa  dan  dilampirkan  pada  formulir  tanda  daftar  perusahaan  yaitu Akta  pendirian  Perseroan  Terbatas  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  dan  Surat  Keputusan  dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat keterangan Tempat Usaha, NPWP PT, dokumen penguasaan  tempat  usaha  (bukti  kepemilikan  tempat  usaha),  IMB  (Ijin  Mendirikan  Bagunan),  dan Pajak Bumi Bangunan dari Kantor Perseroan terbatas tersebut, Pas foto Direksi perseroan, surat kuasa (apabila  pengajuan  izin  dilakukan  oleh  jasa  pihak  lain  dan  bukan  dilakukan  oleh  Direksi  dari perseroan  tersebut)  dan  beberapa  surat  pernyataan  lain  yang  dibutuhkan,  kemudian  setelah  semua persyaratan  dilengkapi,  berkas  pengajuan  izin-izin  akan  diperiksa  oleh  pegawai  dari  PTSP  selama kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja, apabila tidak ada kekurangan dan kendala berkas pengajuan izin akan disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dimana izin itu diajukan setelah  tanda  daftar  perusahaan  selesai  barulah  perseroan  bisa  melanjutkan  pengajuan  izin-izin lainnya  seperti  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan,  Izin  Lokasi  dan  izin-izin  lainnya  yang  juga  diajukan melalui kantor PTSP provinsi atau tempat dimana domisili PT tersebut didirikan dengan proses kerja yang sama yaitu kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja.
Dalam  rangka  mewujudkan  visi  dari  peraturan  perundangan  yang  berlaku  maka  kementerian serta  lembaga  perizinan  yang  berada  ditingkat  pusat  atau  daerah  berusaha  meningkatkan  pelayanan dalam  penerbitan  izin  bagi  suatu  perusahaan.  Pelayanan  yang  mempunyai  integeritas  tinggi  serta dengan sistem yang modern yaitu dengan cara online dilakukan guna meningkatkan dan mempercepat suatu  perusahaan  penanam  modal  yang  akan  memulai  usaha  atau  bisnisnya.  Dalam  proses pengajuannya direksi atau komisaris  harus  memastikan  bahwa pendirian perseroan dilakukan setelah diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik  karena,  apabila  PT  tersebut  didirkan  sebelum  adanya  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik maka PT tersebut perlu melakukan perubahan atau lebih tepatnya penyesuaian maksud dan tujuan  PT  sesuai  Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha  Indonesia  tahun  2017,  penyesuaian  tersebut dilakukan  dengan  cara  merubah  anggaran  dasar  PT  dengan  akta  perubahan  Notaris  dan  keputusan perubahan  yang  dikeluarkan  oleh kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  setelah  maksud  dan tujuan PT sudah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha  Indonesia tahun 2017 direksi  dan komisaris  PT  bisa  mengakses  izin  Nomor  Induk  Berusaha  (yang  selanjutnya  disebut  NIB),  NIB sendiri merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, NIB juga merupakan izin pengganti dari Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan  yang juga  memiliki  fungsi  yang  sama  yaitu  merupakan  dasar  izin  bagi  pendirian  perseroan  terbatas yang akan melaksanakan dan/atau menjalakan kegiatan usahanya.
Pengajuan  izin-izin  dilakukan  secara  online  dengan  mengakses  web  OSS  yaitu https://www.oss.go.id/ setelah mengakses web tersebut direksi atau komisaris bisa melakukan sendiri proses pengajuan dari izin-izin yang diperlukan dengan cara medaftar terlebih dahulu pada web OSS dengan cara mengisi nama, nomor Induk kependudukan atau passport (apabila direksi atau komisaris merupakan  Warga  Negara  Asing),  nama  sesuai  Kartu  Tanda  penduduk,  tanggal  lahir,  negara  asal, jenis  pelaku  usaha,  e-mail  perusahaan,  dan  nomor  telepon  apabila  data- data tersebut sudah diisi dengan  benar  username  atau  biasa  dikenal  dengan  id  pengguna  serta  kata  sandi  akan  dikirimkan melalui  e-mail  perushaan  yang  digunakan  saat  pendaftaran  di  web  OSS,  setelah  itu  direksi  atau komisaris mempunyai akun atau hak akses di OSS dan bisa memulai untuk mengakses izin NIB yang diperlukan sebagai izin dasar bagi PT.
Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa, tanggal 04 Januari 2020 dengan Bapak Bergas selaku  Direktur  PT  Tantra  Bali  Indonesiabeliau  memaparkan  keuntungan  yang  didapatkan  dalam menggunakan  OSS  atau  izin  dengan  sistem  online  ini  adalah  apabila  dalam  pengajuan  izin  secara manual proses kerja dari PTSP akan berlangsung selama 14 (empat belas) hari kerja, sedangkan  pada sistem  OSS  menggunakan  Automatic  Approval  yang  artinya  sepanjang  memenuhi  persyaratan pada saat mengakses izin secara online maka izin yang diakses akan bisa langsung tercetak, kemudian keuntungan lainnya adalah dalam mengakses izin NIB maka pengakses atau Direksi dan komisaris PT bisa  langsung  mendapatkan  izin  Usaha,  Izin  Lokasi  dan  Izin  Lingkungan  namun,  belum  berlaku secara  efektif  ada  beberapa  data  dan  persyaratan  yang  harus  dilengkapi  untuk  mengefektifkan  izin-
izin  tersebut  contohnya  seperti  pemenuhan  komitmen  prasarana  dasar  sesuai  kebutuhan  usaha  yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek.
Kemudahan  berusaha  dalamproses  pengajuan  dari  izin-izin  yang  diperlukan  dengan  cara medaftar terlebih dahulu pada web OSS dengan cara mengisi nama, nomor Induk kependudukan atau passport (apabila direksi atau komisaris merupakan Warga Negara Asing) , nama sesuai Kartu Tanda penduduk,  tanggal  lahir,  negara  asal,  jenis  pelaku  usaha,  e-mail  perusahaan,  dan  nomor  telepon apabila data-data tersebut sudah diisi dengan benar username atau biasa dikenal dengan id pengguna serta  kata  sandi  akan  dikirimkan  melalui  e-mail  perushaan  yang  digunakan  saat  pendaftaran  di  web OSS,  setelah  itu  direksi  atau  komisaris  mempunyai  akun  atau  hak  akses  di  OSS  dan  bisa  memulai untuk  mengakses  izin  NIB  yang  diperlukan  sebagai  izin  dasar  bagi  PT  yang  merupakan  tujuan pemerintah pusat dalam pengadaan sistem OSS namun dalam penerapannya tidak jarang di temukan kendala  yang  dialami  entah  dari  sistem  ataupun  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  cara penggunaan sistem OSS.
Perbedaan  penyediaan  pelayanan  dan  kemampuan  akses  setiap  daerah  juga menjadi masalah yang  cukup  di  perhitungkan  pada  pelaksanaan  perizinan  secara  online,  karena  dengan  adanya perizinan  secara  online  tentu  dasar  dalam  pengaksesannya  merupakan  jaringan  internet,  listrik,  dan pengetahuan mengenai  cara  pengaksesan  dengan  sistem  online,  namun  dikarenakan  tiap-tiap  daerah memiliki  kemampuan  berbeda  dalam  hal  jaringan  internet,  pengadaan  listrik,  dan  mengenal  serta mengakses  sistem  perizinan  secara  online  tentu  merupakan  kendala  yang  patut  dipikirkan  kembali oleh  pemerintahkhususnya  pemerintah  pusat,  apakah  sistem  online  ini  sudah  benar-benar  siap digunakan dan diterapkan di masyarakat.

## Kendala  yang  Dihadapi  oleh  Direksi  dalam  OSS  (Online  Single  Submission)  dan  Upaya Penanggulangannya
Beberapa  hambatan  itu  menjadi  temuan  oleh  Komite  Pemantau  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  yang selanjutnya  disebut  KPPOD.  KPPOD  melakukan  studi  evaluasi  setahun  implementasi  OSS.  Dalam temuan  KPPOD,  Direktur  Eksekutif  KPPOD  Robert  Endi  Jaweng  menyatakan  bahwa  setidaknya terdapat  tiga  masalah  utama  dalam  pelaksanaan  OSS  yakni  dari  aspek  regulasi,  aspek  sistem  dan aspek tata laksana.
Dari  aspek  regulasi  ada  tiga  hal  yang  menjadi  catatan.  Apa  saja?  Pertama,  adanya disharmoni  aturan  antara  Norma,  Standar,  Prosedur  dan  Kriteria  yang,selanjutnya di sebut NSPK terhadap  Peraturan  Presiden  mengenai  OSS,  contohnya  NSPK  Perindustrian  dan  NSPK  Pariwisata. Akibatnya, terjadinya tambahan prosedur pemenuhan komitmen di sektor peridustrian. Kedua, NSPK tidak  lengkap  sehingga  Pemerintah  Daerah  (PEMDA)  memutuskan  untuk  menggunakan  peraturan lama dan tidak sinkron dengan OSS. Ketiga, substansi NSPK sektor tidak memadai. Kemudian  aspek sistem,  mayoritas  daerah  kesulitan  mengintegrasikan  OSS,  database  perizinan  masih  belum terklarifikasi,  tidak  tersedia  fitur  E-Payment,  tidak  semua  daerah  memiliki  Rencana  Detil  Tata Ruang  (RDTR),  dan  adanya  tambahan  prosedur  di  aplikasi  K/L  yang  justru  dinilai  menghambat proses.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  hari  jumat,  tanggal  27  Desember  2019  dengan  ibu Desak  Nyoman  Juli  Astini  selaku  Direktur  PT  Anugerah  Guna  Sentosabeliau  memaparkan  dalam keuntungan penggunaan sistem OSS adalah dengan mengakses izin NIB maka pengakses atau Direksi dan  komisaris  PT  bisa  langsung  mendapatkan  izin  Usaha,  Izin  Lokasi  dan  Izin  Lingkungan  namun, belum  berlaku  secara  efektif  ada  beberapa  data  dan  persyaratan  yang  harus  dilengkapi  untuk mengefektifkan  izin-izin  tersebut  contohnya  seperti  pemenuhan  komitmen  prasarana  dasar  sesuai kebutuhan  usaha  yaitu  Izin  Lokasi,  Izin  Lingkungan  (UKL/UPL  atau  AMDAL)  dan/atau  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB) dan SLF kepada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai  lokasi  proyek.  Pembaruan  sistem  dilakukan  untukmenambah  kinerja  pada  sistem  OSS  juga dilakukan oleh pemerintah pusat guna mempermudah dan menanggulangi kendala yang sering terjadi pada sistem seperti error sistem atau terkendalanya cetak NIB pada sistem OSS.
Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa, tanggal 04 Januari 2020 dengan Bapak Bergas selaku  Direktur  PT  Tantra  Bali  Indonesia  perlu  diadakannya  seminar  serta  pembekalan  kepada masyarakat  ditingkat  daerah  atau  Provinsi  juga  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan
pemerintah  guna  memberikan pemahaman mengenai  sistem  OSS sendiri  walaupun seminar tersebut baru dilakukan setelah kurang lebih 1 (satu) tahun sistem OSS sudah diterapkan dan digunakan oleh masyarakat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Dari  penjelasan  pendahuluan  sampai  dengan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  ,  maka  dapat disimpulkan yaitu:
a. Bahwa  pelaksanaan  perizinan  pendirian  PT  dengan  sistem  OSS  dilakukan  oleh  direksi  atau komisaris  dengan  terlebih  dahulu  memastikan  bahwa  pendirian  perseroan  dilakukan  setelah diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik.Lembaga  OSS  kemudian  akan  menerbitkan  NIB  yang merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh direksi atau komisaris untuk mendapatkan Izin Usaha  dan  Izin  Komersial  atau  Operasional  termasuk  untuk  pemenuhan  persyaratan  Izin  Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
b. Bahwa  kendala  yang  dihadapi  dalam  sistem  OSS  adalah  terkait  dengan  aspek  regulasi  yaitu adanya  disharmoni  aturan  antara  NSPK  terhadap  Peraturan  Presiden  mengenai  OSS  dan  NSPK masih  kurang  lengkap.  Selanjutnya,  kendala  dalam  aspek  sistem  bahwa,  mayoritas  daerah kesulitan  mengintegrasikan  OSS,  database perizinan masih  belum  terklarifikasi,  tidak  tersedia fitur  E-Payment, tidak semua daerah memiliki Rencana Detail Tata Ruang, dan adanya tambahan prosedur  di  aplikasi  K/L.  Kendala  lainnya  terkait  dengan  aspek  tata  laksana  tataran  regulasi, bahwa  OSS meringkas tata  laksana  perizinan saat memulai  usaha,  memberikan  kepastian  waktu untuk  pemenuhan  komitmen,  dan  tidak  ada  perubahan  dalam  hal  besaran  biaya.Selain  itu, dilakukan  pembaharuan  sistem  guna  meningkatkan  kinerja  pada  sistem  OSS  agar  dapat mengurangi  sistem  eror  atau  terkendalanya  cetak  NIB.  Selanjutmya,  diadakannya  seminar  serta pembekalan  kepada  masyarakat  ditingkat  daerah  atau  Provinsi  guna  memberikan  pemahaman mengenai sistem OSS.

## 2. Saran
Dalam hal ini dinas perizinan dan penanaman modal perlu memberikan pemahaman secara jelas pada masyarakat mengenai  regulasi  terkait dengan sistem OSS, sehingga masyarakat dapat menggunakan sistem  tersebut  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada.  Selain  itu,  Pemerintah  perlu  untuk  terus meningkatkan  dan  melakukan  pembaharuan  sistem,  agar  dalam  penggunaanya  dapat  mempermudah masyarakat dan meminimalisir sistem eror maupun gangguan lainnya. Selanjutnya, Pemerintah perlu melakukan  sosialisasi  dan  pengawasan  terhadap  sistem  OSS  tersebut  sehingga  percepatan  dan peningkatan penanaman modal dan berusaha melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dapat terwujud dengan baik.
Pihak-pihak dalam hal ini khususnya Direksi dan Komisaris yang mewakili Perseroan Terbatas perlu  untuk  memahami  syarat,  prosedur  dan  regulasi  yang  ada  agar  dapat  meminimalisir  kesalahan pada  saat  melakukan  perizinan  dengan  menggunakan  sistem  OSS.  Selain  itu,  pihak-pihak  tersebut juga harus memiliki komitmen untuk memenuhi persyaratan lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional.  Selanjutnya,  pihak-pihak  tersebut  juga  perlu  membantu  Pemerintah  dalam  rangka melakukan sosialis mengenai sistem OSS kepada pelaku usaha lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, Muhammad. 2006. Hukum Perusahaan Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Ginting, Jamin. 2007. Hukum Perseroan Terbatas . Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti. Hadjon, Philipus M. 1993. Pengantar Hukum Perizinan . Surabaya: Yuridika. Hartono, Sri Redjeki. 2007. Hukum Ekonomi Indonesia . Malang: Bayumedia Publishing.
Lambe,  Devie.  2011.  “Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Dihubungkan  Dengan  Kinerja  Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Dalam Pendirian PT.” Universitas Indonesia.
Rai Widjaya, I. G. 2003. Hukum Perusahaan Dan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha . Jakarta: Kesaint Blanc. Ridwan, HR. 2006. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Yani, Ahmad and Gunawan Wijaya. 2003. Perseroan Terbatas . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.