Larisu, Z. and Jopang, J. (2022) “Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Optimalisasi
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa di Kabupaten Muna”, Sebatik, 26(2) Submitted:  2022-11-10 Accepted:  2022-12-01 Published:  2022-12-21
ISSN: 1410-3737(p) 2621-069X(e) Open access article licensed under CC-BY
DOI:10.46984/sebatik.v26i2.2050

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG OPTIMALISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN MUNA
Zulfiah Larisu 1) dan Jopang 2)
1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
2 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
1,2 Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Kendari, 93232 E-mail: zulfiahlarisu_fisip@uho.ac.id 1) , jopang@uho.ac.id 2)

## ABSTRAK
Titik  tolak  dari  gagasan  model  partisipasi  masyarakat  dalam    optimalisasi  perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan desa adalah bahwa penganggaran merupakan proses yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan desa.  Prinsip- prinsip besar partisipasi masyarakat di dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa telah dikemukakan secara tegas  di  dalam  UU  Desa.  Partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu  dimensi  utama  pelaksanaan Good  Governance. Literatur  empiri  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  dan  penganggaran  masih  sangat  rendah. Para elit desa mengambil peran ganda dalam proses tersebut,  sehingga masyarakat luas sulit mengakses dan berpartisipasi dalam proses penyusunan RAPB Desa dan pengawasan APB Desa. Dengan demikian akuntabilitas dan keberpihakan APB Desa kepada kelompok miskin, dan termarginal masih diragukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode  deskriptif.  Lokasi  studi  adalah  satu  desa  sangat  tertinggal;  enam  desa  tertinggal  dan  tiga  desa    berkembang  di Kabupaten  Muna.  Ruang  lingkup  studi  dua  tahun  anggaran,  yakni  tahun  2017  dan  2018.  Subjeknya  adalah local stakeholders, BPD , Kepala  Desa,  dan  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa,  dengan  teknik  analisa  data  secara  deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa pada desa  sangat  tertinggal  dan  desa    tertinggal  yaitu  kategori  sangat  rendah,  sedangkan  partisipasi  masyarakat  pada  desa berkembang  berada  pada  kategori  sedang.  Untuk  mendukung  optimalisasi  perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan desa  perlu  ditingkatkan  partisipasi  masyarakat,  kapasitas  sumber  daya  manusia, goodwill pemerintah  desa  terhadap good governance .
Kata  Kunci:  Dana  Desa,  Good  Governance,  Optimalisasi  Perencanaan  dan  Penganggaran,  Partisipasi  Masyarakat, Pembangunan Desa

## 1. PENDAHULUAN
Keuangan  desa  tidak  hanya  bersumber  dari  Dana Desa (DD) tapi juga bersumber dari Alokasi Dana Desa, (ADD)  pendapatan  asli  desa  serta  sumber  lainnya.  Dana tersebut  digunakan  untuk  belanja  desa,  seperti  belanja penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat,  pemberdayaan  masyarakat  serta  bidang pelaksanaan pembangunan desa (Maros, dkk., 2020).
Kewenangan lokal berskala desa merupakan salah satu dari  empat  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  desa  melalui Undang-Undang Desa. Untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun    perencanaan  desa  yang  melibatkan  seluruh komponen masyarakat desa (Nanang Al Hidayat & Asra’i Maros,  2019).  Proses  perencanaan  yang  baik  akan melahirkan  pelaksanaan  program  yang  baik,  dan  pada gilirannya  akan  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat untuk  terlibat  dalam  pembangunan  desa  (Kartasasmita, 2006  dalam  Septia  &  Pebriyenni,  (2019).  Proses merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengevaluasi  sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa  Pasal  1  (Mendagri,  2014)  mendefinisikan perencanaan  pembangunan  desa  sebagai  proses  tahapan kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Desa dengan  melibatkan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan unsur  masyarakat  secara  partisipatif  guna  pemanfaatan dan  pengalokasian  sumber  daya  desa  dalam  rangka mencapai  tujuan  pembangunan  desa.  Berdasarkan definisi  di  atas    menunjukkan  bahwa  keterlibatan  Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam perencanaan  sangat  strategis  dalam  rangka  mewujudkan perencanaan  yang  optimal  dan  berkualitas  (Nanang  Al Hidayat & Asra’i Maros, 2019).
Kapasitas  perencanaan  yang  baik  sangat  ditentukan kapasitas  individu  organisasi  pemerintahan  desa.  Peran Pemerintah  Desa  dalam  menumbuhkan  semangat partisipasi  sangat  penting  mengingat  urusan-urusan pemerintahan  desa  sekarang  dikelilingi  oleh  lingkungan sosial ekonomi dan teknologi yang dinamis.
Pemerintahan  desa  harus  mampu  memandang  ke  depan, mengantisipasi  perubahan,  dan  mengembangkan  strategi untuk  secara  proaktif  dan  sukses  memandu  arah
© 2022, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
pembangunan  ke  depan.  Kapasitas  untuk  menyusun perencanaan  adalah  kunci  untuk  sukses  di  tengah perubahan (John E. Lawlor, 2013). Kapasitas penganggaran  penting  bagi  pemerintahan  desa  karena peran  dan  tanggung  jawab  pemerintahan  desa  saat  ini lebih  luas  dan  strategis  dibandingkan  dekade  yang lampau (Larisu, dkk., 2019).
Penganggaran  sektor  publik  penting  karena  belanja atau  pengeluaran  pemerintah  tidak  dapat  dihindari. Penjelasan state-centric  institutionalism (Fukuyama, 2008) menegaskan peran negara sebagai fasilitator utama dari  solusi  atas  masalah-masalah  yang  dihadapi  publik. Pemerintah  menggunakan  belanja  sebagai  instrumen kunci  dalam  pelaksanaan  fungsi  alokasi,  stabilisasi,  dan distribusi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa belanja harus  diarahkan  untuk  mengurangi  pengangguran  dan pemborosan  sumber  daya,  serta  meningkatkan  efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung  arti  bahwa  kebijakan  belanja  harus memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan.  Fungsi stabilisasi  mengandung  arti  bahwa  belanja  pemerintah menjadi  alat  untuk  memelihara  dan  mengupayakan keseimbangan  fundamental  perekonomian  (Joseph  E. Stiglitz;  Jay  K  Rosengard,  2015).  Keberhasilan pemerintah  dapat  dinilai  dari  manajemen  belanja publiknya karena manajemen belanja publik menunjukkan kebijakan-kebijakan, prioritas-prioritas dan tindakan-tindakannya,  dan  transparansi  dalam  prosedur- prosedur  dan  informasi  anggarannya  (Affairs  et  al., 2007). Output dari proses penganggaran adalah anggaran (Thommasi. dan Richard.A, 2021). Output penganggaran di tingkat desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa (Nadriana, 2022).
Peran serta masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan sanggatlah penting sebagai bentuk pemenuhan  hak  masyarakat  dan  menghindari  konflik  di tengah-tengah  masyarakat  (Wiwin,  2019).  Maxwell (2007)  menjelaskan  keterlibatan  seseorang  akan  muncul jika  seseorang  tersebut  memahami  dirinya  sendiri. Walaupun demikian terdapat hambatan-hambatan sehingga  seseorang  tidak  berani  bahkan  hanya  sekedar untuk  mengetahui  saja  banyak  yang  tidak  bersedia. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: faktor psikologis;    faktor  ekonomi  dan  faktor  budaya  (Kessa, 2015 dalam Wida Oktiena & Khunaini, 2020).
Berdasarkan  data  statistik  tahun  2019,  Kabupaten Muna  mempunyai  124  Desa  ( BP S-Statistics  of  Muna Regency,  2019).  Hasil    penilaian  Kementerian Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi (PDTT) tahun 2019 di Kabupaten Muna terdapat 5 Desa Kategori  sangat  tertinggal,  62  desa    tertinggal  dan  57 desa  berkembang.  Sejumlah  desa  sangat  tertinggal  dan desa  tertinggal  tersebut  selanjutnya  Kementerian  PDTT pada  tahun  2017  menetapkan  41  desa  sebagai  penerima dana afirmasi dari pagu Dana Desa (DD). Penetapan 41 Desa  tersebut  dituangkan  melalui  Keputusan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI  Nomor  126  tahun  2017  tentang  Penetapan  Desa
Prioritas  Sasaran  Pembangunan  Desa  Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Menteri  Desa, pembangunan  Daerah  Tertinggal,  2017).  Tingkat partisipasi  masyarakat  pada  desa  tertinggal  dan  desa berkembang mempunyai pola yang berbeda.
Studi  dengan  judul  partisipasi  masyarakat  dalam mendukung  optimalisasi  perencanaan  dan  penganggaran pembangunan  desa  di  Kabupaten  Muna,  bertujuan  untuk mendeskripsikan  tingkat  partisipasi  masyarakat  di  3 klasifikasi  desa  yaitu  desa  sangat  tertinggal,  tertinggal dan desa berkembang dalam mengoptimalkan perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan  desa  di Kabupaten Muna.
Diharapkan  dari  studi  ini,  memperjelas  temuan  studi yang dilakukan sebelumnya, yang tidak mengkaji tingkat partisipasi masyarakat pada 3 klasifikasi desa yaitu desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang seperti pada judul  penelitian  tentang  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo  (Akbar,  dkk.,  2018);  partisipasi  masyarakat dalam  musyawarah  perencanaan  pembangunan  di Kelurahan  Kotabaru  Tengah  (Fadil,  2013);  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pembangunan  Desa  (M.  Wahyuddin, 2020)  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan  daerah  (Wirawan,  dkk.,  2015);  serta tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan  desa  Ulidang  Kecamatan  Tammerodo Kabupaten Majene (Herman, 2019).

## 2. RUANG LINGKUP
Ruang  lingkup  dalam  studi  ini  memperjelas  studi sebelumnya, yaitu untuk mengungkap  tingkat partisipasi masyarakat  pada  3  klasifikasi  desa  berdasarkan  Indeks Desa  Membangun  (IDM)  yaitu  desa  sangat  tertinggal, tertinggal  dan  desa  berkembang  dalam  mengoptimalkan perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan  desa  di Kabupaten Muna.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  tingkat partisipasi masyarakat desa di 3 klasifikasi desa ada pada kategori  sedang  dan  rendah  dalam  mengoptimalkan perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan  desa  di Kabupaten  Muna.  Studi  ini  diharapkan  menjadi instrumen penentu kebijakan ke depan dalam perencanaan  dan  penganggaran  dengan  melibatkan partisipasi  masyarakat  sehingga  akuntabilitas  dan keberpihakan  anggaran  publik  di  desa  dapat  menyentuh semua  pihak,  terutama  kaum  miskin,  dan  termarginal sebagai bagian dari sasaran pembangunan.

## 3. BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif.  Deskriptif  artinya,  untuk  memotret  situasi sosial  yang  akan  diteliti  secara  menyeluruh,  luas  dan mendalam.  Sedangkan  pendekatan  kualitatif  artinya, prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa kata-kata tertulis atau  lisan dari orang-orang dan perilaku  yang  diamati  (Moleong,  2007).    Penelitian  ini mengambil lokasi sasaran pada  1 desa sangat tertinggal,
6 desa tertinggal dan  3 desa   berkembang  yang tersebar di  22  kecamatan  di  Kabupaten  Muna  dengan  tahun anggaran  2017  dan  2018.    Subjek  penelitian  ini  adalah local  stakeholders, BPD , Kepala  Desa,  dan  Lembaga Kemasyarakatan  Desa.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  kombinasi  wawancara  terstruktur, observasi  dan  studi  dokumen.  Wawancara  dilakukan kepada  informan  terkait  aktivitas  yang  dilakukan  pada saat  proses  perencanaan  dan  penganggaran,  input  dan output nya, siapa yang terlibat, apa peran utamanya serta bagaimana  alur/tahapan  perencanaan  dan  penganggaran desa  dibuat.  Selanjutnya  data  hasil  wawancara  tersebut dilakukan  penelusuran  lebih  dalam  pada  dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat, notulen dan berita acara rapat perencanaan dan penganggaran. Proses analisis  data  mengikuti  model  analisa  data  kualitatif Matthew  B.  Miles;  A.  Michael  Huberman;  Johnny Saldana,  (2014)  diawali  reduksi  data,  penyajian  data, penarikan kesimpulan dan terakhir verifikasi.

## 3.1 Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  menjadi salah  satu  karakteristik dari  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ). Partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan,  atau  relasi  ekonomi  politik  yang  dianjurkan oleh  demokrasi.  Pasaribu  yang  dikutip  (M.  Wahyuddin, 2020)  mengemukakan  partisipasi  adalah  keikutsertaan, perhatian dan sumbangan  yang diberikan oleh kelompok yang  berpartisipasi,  dalam  hal  ini  masyarakat.  Undang- Undang  No.  25  tahun  2004  tentang  sistem  perencanaan pembangunan  nasional  (penjelasan  pasal  2  ayat  4  huruf d), partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan  masyarakat  untuk  mengakomodasikan kepentingan  mereka  dalam  proses  penyusunan  rencana pembangunan (Indonesia, 2004).
Cohen dan Uphoff dalam (Salbiah, dkk., 2020) bahwa partisipasi  masyarakat  dibedakan  ke  dalam  empat  jenis, yaitu Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Partisipasi ini bersifat sangat penting karena pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan  alternatif  berdasarkan  pertimbangan  yang menyeluruh  dan  bersama.  Dibutuhkan  kesepakatan  dan suara  mufakat  karena  bagaimanapun  juga  kegiatan terselenggara  demi  kepentingan  bersama.  Wujud partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam,  seperti  kehadiran  rapat,  diskusi, sumbangan  pikiran,  tanggapan  atau  penolakan  terhadap program yang ditawarkan, partisipasi dalam pelaksanaan.  Ini  adalah  jenis  partisipasi  yang  menjadi salah satu unsur dalam penentu keberhasilan program itu sendiri.  Ruang  lingkup  partisipasi  dalam  pelaksana meliputi menggerakkan sumber daya dan dana, kegiatan administratif  dan  koordinasi  serta  penjabaran  program, partisipasi  dalam  pengambilan  pemanfaatan.  Partisipasi ini  terkait  dengan  kualitas  dan  kuantitas  dari  hasil pelaksanaan program yang dicapai, dan partisipasi dalam evaluasi.  Partisipasi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  pelaksanaan  program  berjalan,  apakah  sudah
sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai  atau  belum tercapai.
Prinsip partisipasi menuntut masyarakat harus diberdayakan,  diberikan  kesempatan  dan  diikutsertakan untuk  berperan  dalam  proses-proses  birokrasi  mulai  dari tahap  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  atas kebijakan  publik  (Baihaqi  et  al.,  2019).  Adanya  ruang keterlibatan  warga  dan  kerangka  kelembagaan  yang sesuai  dalam  partisipasi  turut  mendorong  pembangunan dan pemerataan. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan  pembangunan  diupayakan  menjadi  lebih terarah, artinya rencana dan program pembangunan yang disusun  itu  adalah  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat (Maros, dkk., 2020).
Conyers  (1994)  dalam  Wirawan,  dkk.,  (2015) mengemukakan  3  alasan  utama  mengapa  partisipasi masyarakat  dalam  perencanaan  sangat  penting,  yaitu masyarakat  merupakan  suatu  alat  guna  memperoleh informasi  mengenai  kondisi,  kebutuhan  dan  sikap masyarakat setempat; masyarakat akan lebih mempercayai  program  kegiatan  pembangunan  apabila mereka  dilibatkan  dalam  persiapan  dan  perencanaannya, karena  mereka  akan  lebih  mengetahui  seluk  beluk program  kegiatan  tersebut  dan  akan  mempunyai  rasa memiliki  terhadap  program  kegiatan  tersebut;  dan mendorong  partisipasi  umum  karena  akan  timbul anggapan  bahwa  merupakan  suatu  hak  demokrasi  bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

## 3.2 Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia    (Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) menerjemahkan optimalisasi  berasal  dari  kata  dasar  optimal  yang  berarti terbaik,  tertinggi,  paling  menguntungkan,  menjadikan paling  baik,  menjadikan  paling  tinggi.  Sedangkan optimalisasi  adalah  suatu  tindakan,  proses,  atau metodologi  untuk  membuat  sesuatu  (sebagai  sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna,  fungsional,  atau  lebih  efektif  tanpa  harus mengurangi  mutu  dan  kualitas  dari  suatu  pekerjaan. Darmawan & Mulyani yang dikutip Alfarizi, dkk., (2021) mendefinisikan  optimalisasi  adalah  proses  pencarian solusi yang terbaik dengan keadaan yang ada.
Zaenudin,  dkk,  (2020)  mengatakan  ada  tiga  elemen permasalahan  optimalisasi  yang  harus  diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan  sumber daya  yang dibatasi.  Elemen  pertama  adalah  tujuan.  Tujuan  bisa berbentuk  maksimal  atau  minimal.  Bentuk  maksimal digunakan  jika  tujuan  pengoptimalan  berhubungan dengan  keuntungan,  penerimaan,  dan  sejenisnya.  Bentuk minimal  akan  dipilih  jika  tujuan  pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan  tujuan  harus  memperhatikan  apa  yang diminimumkan  atau  maksimumkan.  Selanjutnya  adalah elemen  alternatif  Keputusan.  Pengambilan  keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang  ditetapkan.  Alternatif  keputusan  yang  tersedia tentunya  alternatif  yang  menggunakan  sumber  daya
© 2022, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
terbatas  yang  dimiliki  pengambil  keputusan.  Alternatif keputusan  merupakan  aktivitas  atau  kegiatan  yang dilakukan  untuk  mencapai  tujuan.  Terakhir  adalah elemen  sumber  daya  yang  dibatasi.  Sumber  daya merupakan  pengorbanan  yang  harus  dilakukan  untuk mencapai  tujuan  yang  ditetapkan.  Ketersediaan  sumber daya  ini  terbatas.  Keterlibatan  ini  yang  mengakibatkan dibutuhkannya proses optimalisasi (Alfarizi, dkk., 2021).
Optimalisasi dalam hal ini dikaitkan dengan perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan  desa. Perencanaan menurut Tjokroamidjojo yang dimuat dalam Harsanti,  dkk.,  (2018)  adalah  susunan  sistematik mengenai langkah-langkah  yang akan dilakukan di  masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan  yang  seksama  atas  potensi-potensi,  faktor- faktor  eksternal  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan dalam  mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Beberapa pengertian  perencanaan  yang  dimuat  dalam  Wirawan, dkk.,  (2015)  yaitu  menurut  Terry  adalah  memilih  dan menghubungkan  fakta  dan  membuat  serta  menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan  menggambarkan  dan  merumuskan  kegiatan  yang diperlukan  untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan. Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan perencanaan  merupakan  memilih  prioritas  dan  cara  atau alternatif  untuk  mencapai  tujuan,  pengalokasian  sumber daya,  bertujuan  mencapai  tujuan,  berhubungan  dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pendapat ini  sejalan  dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh  Conyers (1991)  dalam  Wirawan,  dkk.,  (2015)  bahwa planning atau perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif- alternatif  atau  pilihan,  mengenai  cara-cara  alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk  waktu yang akan  datang.  Melalui  perencanaan  yang  baik  diharapkan pelaksanaan  pembangunan  desa  dapat  terukur  dan ditingkatkan  terutama  yang  bersifat  jangka  panjang (Zulaifah,  2020).  Dengan  kata  lain  manfaat  perencanaan dapat  mengantisipasi  dan  beradaptasi  dengan  segala perubahan  yang  terjadi;  dan  memberikan  arahan  kepada administrator  maupun  non  administrator  agar  bekerja sesuai dengan rencana.
Perencanaan memiliki keterkaitan dengan penganggaran  dalam  perencanaan  suatu  pembangunan. Perencanaan  dan  penganggaran  desa  merupakan  cermin dari  efektivitas  pengelolaan  keuangan  desa  yang  baik untuk  menunjang  keberhasilan  desentralisasi  fiskal (Nadriana,  2022).  Proses  perencanaan  dimulai  dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPKMDes)  selama  6  tahun  dengan  merujuk  RPJM Kabupaten/Kota.  Setelah  RPJM  Desa  ditetapkan, pemerintah  desa  menyusun  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa  (RKPDes)  yang  merupakan  penjabaran  dari  RPJM Desa  untuk  jangka  waktu  1  tahun.  Kepala  Desa berdasarkan  RKP  Desa  menyusun  rancangan  kebijakan umum  APB  Desa.  Rancangan  kebijakan  umum  APB Desa  yang  telah  dibahas,  selanjutnya  disepakati  menjadi
Kebijakan  Umum  APB  Desa.  Berdasarkan  kebijakan umum APB Desa yang telah disepakati, pemerintah desa membahas  rancangan  prioritas  dan  plafon  anggaran sementara  (PPAS)  yang  disampaikan,  dan  membahas rancangan  prioritas  dan  plafon  anggaran  sementara (PPAS)  yang  disampaikan  oleh  kepala  desa.  Kemudian Kepala desa  menerbitkan pedoman penyusunan  Rencana Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  desa  sebagai  pedoman menyusun  RKA  desa.  Selanjutnya  adalah  menyusun rencana  peraturan  daerah  tentang  APB  Desa  dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa (Zulaifah, 2020).

## 3.3 Pembangunan Desa
Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan  nasional  dan  pembangunan  desa  ini memiliki  arti  dan  peranan  yang  penting  dalam  mencapai tujuan  nasional,  karena  desa  beserta  masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
M.  Wahyuddin  (2020)  mengutip  definisi  tentang pembangunan desa yaitu Sudirwo, (1985) mendefinisikan pembangunan  Desa  adalah  proses  perubahan  yang  terus menerus  dan  berkesinambungan  yang  diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan  lahir  dan  batin,  materi  dan  spiritual berdasarkan  pancasila  yang  berlangsung  di  desa. Soewignjo  (1985)  mengemukakan  pembangunan  desa yaitu  perencanaan  dari,  oleh,  dan  untuk  masyarakat. Sementara  Ndraha  (1987)  mengemukakan  bahwa pembangunan Desa merupakan setiap pembangunan yang di dalam prosesnya masyarakat harus berpartisipasi aktif. Sumpeno  (2004)  mengemukakan  bahwa  secara  garis besar perencanaan Desa  mengandung pengertian sebagai berikut,  perencanaan  sebagai  rangkaian  kegiatan  analisis mulai  dari  identifikasi  kebutuhan  masyarakat  hingga penetapan program pembangunan, perencanaan pembangunan  lingkungan;  semua  program  peningkatan kesejahteraan, ketenteraman, kemakmuran dan perdamaian  masyarakat  di  lingkungan  pemukiman  dari tingkat RT/RW, dusun dan Desa, perencanaan pembangunan  bertumpu  pada  masalah  kebutuhan, aspirasi,  dan  sumber  daya  masyarakat  setempat, perencanaan  Desa  menjadi  wujud  nyata  peran  serta masyarakat dalam membangun masa depan, perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan perdamaian.
Berdasarkan  Permendes  No.  16  tahun  2018  tentang prioritas  penggunaan  dana  desa,  klasifikasi  desa  terdiri dari  desa  sangat  tertinggal  adalah  desa  yang  mengalami kerentanan  karena  masalah  bencana  alam,  guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan  mengelola  potensi  sumber  daya  sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai  bentuk;  desa  tertinggal  adalah  desa  yang memiliki  potensi  sumber  daya  sosial,  ekonomi  dan
ekologi  tetapi  belum  atau  kurang  mengelolanya  dalam upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa, kualitas  hidup  manusia  serta  mengalami  kemiskinan dalam berbagai bentuk; dan desa berkembang adalah desa potensial  menjadi  desa  maju,  yang  memiliki  potensi sumber  daya  sosial,  ekonomi  dan  ekologi  tetapi  belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan  masyarakat  desa,  kualitas  hidup  manusia dan  menanggulangi  kemiskinan  (Syamsuri,  2019). Klasifikasi desa tersebut sebagai tolak ukur perkembangan  desa  atau  Indeks  Desa  Membangun (IDM),  dimana  mengarah  pada  ketepatan  intervensi kebijakan  berkorelasi  dengan  intervensi  pembangunan yang  tepat  dari  pemerintah  sesuai  dengan  partisipasi masyarakat  yang  berkorelasi  dengan  karakteristik wilayah  desa  yaitu  tipologi  dan    modal  sosial  (Suroso, 2020).

## 4. PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  akan  diuraikan  hasil  penelitian  dan pembahasan, diantaranya:
4.1 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa
Proses  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dianjurkan dalam pasal 7  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun 2014  tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa  adalah, pembentukan  tim  penyusun  RPJM  Desa,  penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota,  pengkajian  keadaan  Desa;  penyusunan rencana  pembangunan  Desa  melalui  musyawarah  Desa, penyusunan rancangan  RPJM Desa, penyusunan rencana pembangunan  Desa  melalui  musyawarah  perencanaan pembangunan  Desa;  dan  penetapan  RPJM  Desa. Selanjutnya,  dalam  proses  tersebut,  Kepala  Desa mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
Proses  pelaksanaan  penyusunan  RPJM  Desa  yang dianjurkan  dalam  pasal  7  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan  Desa  tersebut  di  atas  merupakan  patron normatif  dan  legal  yang  diharapkan  diikuti  oleh  seluruh stakeholder perencanaan pembangunan desa termasuk di Kabupaten  Muna.  Setiap  alur/tahapan  perencanaan tersebut  sangat  dibutuhkan  peran  dan  partisipasi masyarakat  untuk  turut  serta  memberikan  kontribusi pengetahuan/pikiran,  tenaga,  dan  waktu.  Partisipasi dalam  perencanaan  ini  sangat  penting  dalam  rangka mendapatkan  data  dan  informasi  mengenai  kondisi  dan permasalahan  lingkungan  sosial  dalam  masyarakat. Selain  itu  keterlibatan  individu  secara  emosional  dapat merencanakan  pembangunan  secara  bersama  (Fadil, 2013; Salbiah, dkk., 2020; Wirawan, dkk., 2015).
Apabila merujuk pada Pasal 7 Permendagri Nomor 114 tahun  2014  tersebut  berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara di desa sangat tertinggal menunjukkan bahwa dokumen  RPJM  Desa  dan  RKP  Desa  ditemukan  adanya dokumen.  Dalam  dokumen  tersebut  secara  administrasi
memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi jika ditelusuri lebih  jauh  dengan  memperhatikan  dokumen  berita  acara dan  daftar  hadir  rapat  ditemukan  adanya mall administration .  Tim  penyusun  RPJM  Desa  dan  RKP Desa  hanya  formalitas  untuk  memenuhi  kelengkapan dokumen.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  anggota BPD  di  Desa  Pasikuta  Kecamatan  Marobo  menjelaskan bahwa :
Selama  ini  BPD  tidak  pernah  diberikan  informasi tentang  perencanaan  desa.  Prosedur  perencanaan tersebut kami tidak paham. Selama ini Kepala Desa dan  Sekretaris  Desa  yang  membuat  perencanaan desa tersebut. Apalagi masyarakat di Desa Pasikuta 100%  kehidupannya  melaut,  sehingga  urusan pemerintah desa jarang sekali dilibatkan.
Berdasarkan  informasi  anggota  BPD  Desa  Pasikuta  di atas  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  di  desa sangat  tertinggal  sangat  rendah.  Untuk  itu  diperlukan peran  pendamping  untuk  lebih  meningkatkan  efektivitas kinerja  dalam  rangka  meningkatkan  partisipasi  tersebut. Berdasarkan  hasil  penelusuran  terhadap  dokumen  RPJM Desa  dan  RKP  Desa  menunjukkan  adanya  beberapa program infrastruktur, pemberdayaan, pembinaan kemasyarakatan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan dibuat  atas  kehendak  elit  desa  dan  hasil  kompromi dengan  pihak  lain  di  luar  desa.  Bahkan  partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan hasil pembangunan dari kegiatan  yang  sudah  dihasilkan  oleh  pemerintah  tidak terwujud. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pembangunan  fisik  di  desa  seperti  drainase  dan  deuker tidak terawat dengan baik  bahkan  mengalami  kerusakan. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Cohen dan Uphoff yang  dimuat  dalam  (Salbiah,  dkk.,  2020)  bahwa  salah satu  bentuk  partisipasi  dalam  pengambilan  pemanfaatan adalah  terkait  dengan  kualitas  dan  kuantitas  dari  hasil pelaksanaan  program yang  dicapai,  tidak  dapat dimanfaatkan  secara  berkelanjutan  karena  rusak/tidak berkualitas.
Masyarakat desa berkembang lebih kritis dibandingkan dengan  masyarakat desa tertinggal. Pola komunikasi dan interaksi  sosial  desa  berkembang  lebih  baik,  sehingga mendorong  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam kegiatan  pembangunan  di  desa.  Ketersediaan  dokumen RPJM  Desa  dan  RKP  Desa  pada  desa  berkembang  juga tersedia dengan baik, namun dalam prosesnya terbentuknya  dokumen  tersebut  tidak  dilakukan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil  wawancara  bersama  Kepala  Desa  Kondongia (RF) menjelaskan bahwa :
Dokumen  RPJM  dan  RKP  memang  tidak  disusun oleh  Tim  penyusun  RPJM  dan  Tim  Penyusun RKPDes.  Mengingat waktu yang diberikan sangat terbatas  sehingga  kami  berupaya  mencari  pihak lain  untuk  membuat  dokumen  tersebut.  Pihak  lain yang dimaksud adalah pihak-pihak yang mengetahui  draf  isi  dokumen  RPJMDes  dan
© 2022, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
RKPDes  tersebut,  dan  mereka  menerima  imbalan seadanya .
Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa  Kondongia  tersebut  nampak  jelas  bahwa  dokumen RPJM Desa dan RKP Desa sebenarnya bukan merupakan produk  desa,  tetapi  produk  pesanan  desa  yang disampaikan  secara  masif,  terstruktur  dan  terencana dengan  alasan  keterdesakan  waktu.  Hal  ini  dapat dibuktikan  dengan  adanya  kemiripan  dokumen  RPJM Desa  dan  RKP  Desa  antara  desa  sangat  tertinggal,  desa tertinggal dan desa berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa  ada  kerja  sama  dengan  pihak  lain  di  luar  desa ataupun  di  atas  desa  untuk  melakukan  skenario  terhadap pembentukan  dokumen  tersebut.  Walaupun  ketersediaan dokumen  tersebut,  tetapi  secara  umum  masih  belum mempunyai kapasitas yang belum optimal.
Belum optimalnya kapasitas perencanaan desa diindikasikan  dengan,  dalam  dokumen  perencanaan  desa ditemukan  penggunaan  istilah  RPJM  Desa  dan  RKP Desa,  penyebutan  yang  tidak  mempunyai  dasar  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  perencanaan  desa,  dokumen  RPJM  Desa  dan RKP  Desa  belum  mencantumkan  seluruh  peraturan perundang-undangan  yang  relevan,  dan  ada  peraturan perundang-undangan  yang  sudah  dirubah  tetapi  belum dicantumkan  perubahannya  yang  terbaru,  tahapan  proses penyusunan  RPJM  Desa  dan  RKP  Desa  belum sepenuhnya  mengacu  kepada  ketentuan  normatif  dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa  dan  peraturan lainnya,  perencanaan  desa  belum  memerankan  secara sinergis  Tim  Penyusun  RPJM  Desa  dan  Tim  Penyusun RKP  Desa,  BPD,  LPM  Desa,  pendamping  desa  dan masyarakat  desa.  Kepala  Desa  dan  Sekretaris  Desa mendominasi arena perencanaan desa dengan mengembangkan hubungan informal dengan  pihak-pihak di  atas  desa,  penyusunan  RPJM  Desa  dan  RKP  Desa sangat formalistik, yakni norma-norma perencanaan desa secara  administratif  tidak  ditempuh  dalam  praktik  tetapi dapat menghasilkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan  atau  yang  disyaratkan  dalam  peraturan perundang-undangan,  sedangkan  perilaku-perilaku  sosial para  penyusun  rencana  desa  tidak  selaras  dengan  norma yang  diuraikan  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  114  Tahun  2014,  proses-proses  yang  formalistik dalam perencanaan pembangunan desa hanya memberikan manfaat untuk peningkatan kapasitas kepada pejabat  di  kabupaten,  bukan  pemerintah  desa  dan  BPD, bukan  juga  pendamping  desa  apalagi  masyarakat  desa. Seluruh unsur pelaku perencanaan desa yang diasumsikan  dalam  peraturan  perundang-undangan  tidak memperoleh  ruang  yang  leluasa  untuk  memperoleh pengalaman dan pengetahuan melalui proses pembelajaran yang demokratis, dokumen RPJM Desa dan RKP  Desa  yang  dihasilkan  dari  proses-proses  yang formalistik  tersebut  mengandung  berbagai  kelemahan teknis,  seperti:  penggunaan  akronim  yang  tidak  standar, format yang tidak lengkap dan tidak seragam, dan uraian
yang  tidak  konsisten,  dan  temuan  penelitian  ini berkenaan  dengan  perencanaan  desa  tidak  konsisten dengan  model-model  perencanaan  dan  penganggaran partisipasi  di  desa  yang  dibahas  dalam  literatur  terkini, yakni:  Model  perwakilan  BPD;  Model  pelibatan masyarakat  di  dalam  tahapan  pembahasan  RAPB  Desa; dan  Model  pembahasan  RAPB  Desa  melalui  forum konsultasi  publik  atau  musyawarah  anggaran  desa.  Di konteks  penelitian  ini,  perencanaan  desa  berlokus  pada hubungan  pertukaran  informal  antara  pemerintah  desa dengan  struktur  di  atas  desa  yang  didukung  dengan melembagakan proses-proses yang formalistik  (Maros et al., 2020) dan Conyers dalam (Harsanti, dkk., 2018).

## 4.2 Partisipasi  Masyarakat  dalam  Penganggaran
Pembangunan Desa Ketersediaan dokumen
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) beserta Rincian Anggaran  Biaya  (RAB)  ditemukan  di  desa.  Walaupun keberadaan  dokumen  tersebut  ada,  namun  partisipasi masyarakat  dalam  proses  penyusunan,  pelaksanaan sampai  pada monitoring dan  evaluasi  sangat  rendah. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik yang mencakup asas transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi,  serta  asas  tertib dan  disiplin  anggaran.  Kepala  Desa  adalah  pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). APB  Desa  ditetapkan  dengan  peraturan  desa  (Perdes) yang  rancangannya  disusun  oleh  sekretaris  desa, kemudian  disampaikan  oleh  kepala  desa  kepada  BPD untuk  dibahas  dan  disepakati  bersama.  Rancangan Perdesa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan  oleh  kepala  desa  kepada  bupati  melalui camat  untuk  dievaluasi.  Bupati  dapat  mendelegasikan evaluasi  rancangan  Perdes  tentang  APBDesa  kepada camat,  dengan  mekanisme  yang  ditentukan  dalam peraturan bupati.
Fenomena  empiri  yang  ditemukan  di  lokasi  studi menunjukkan  bahwa  kapasitas  penganggaran  desa  di Kabupaten  Muna  belum  optimal, yakni,  sistem penganggaran  desa  belum  berfungsi  sebagaimana mestinya  dalam  pengalokasian  dan  penggunaan  input untuk memproduksi output penganggaran yang bermanfaat  bagi  pencapaian  tujuan-tujuan  pembangunan desa.  Belum  optimalnya  kapasitas  perencanaan  desa diindikasikan dengan, tingkat kerincian uraian APB Desa berbeda pada  masing-masing  desa, ada   APB Desa  yang mencantumkan uraian yang rinci sebagaimana dianjurkan dalam  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  sebagian lainya mencantumkan hanya yang konkret sesuai kondisi di  desanya,  keterlambatan  pencapaian  kesepakatan bersama  antara  Kepala  Desa  dan  BPD  terhadap Rancangan  Perdes  tentang  APB  Desa.  Ketentuan  waktu tentang  kesepakatan  atas  APB  Desa  oleh  Kepala  Desa dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  belum  dilaksanakan sebagaimana  mestinya,  penganggaran  desa  masih  sangat formalistik,  yakni:  ada  proses  penganggaran  tetapi  tidak
sepenuhnya diperankan oleh  personil  yang secara formal mempunyai  posisi  untuk  itu;  ada  dokumen  anggaran sebagai output dari  proses  penganggaran;  dokumen anggaran  dilegalisasi  oleh  personil  yang  secara  formal mempunyai  posisi  untuk  itu;  dan  pengajuan  pendanaan untuk  pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  oleh  yang  bukan pelaksana  kegiatan,  penganggaran  desa  mempunyai karakteristik rent-seeking, yakni PTPKD tidak melaksanakan  tugas,  hanya  digunakan  namanya  sebagai instrumen  legal-formal,  tetapi  untuk  itu  disediakan imbalan.  Penganggaran  desa  berbasis rent-seeking tidak lain  adalah  suatu  patologi  birokrasi  atau  penyakit birokrasi,  penganggaran  desa  berbasis rent-seeking diamankan  melalui  hubungan  informal  Kepala  Desa dengan  pejabat  di  Kabupaten  di  mana  pejabat  di Kabupaten  membantu  membuat  atau  menyediakan dokumen  anggaran  yang  diperlukan  oleh  desa.  Sebagai imbalan,  evaluasi  Ranperdes  APB  Desa  dan  verifikasi RAB  tidak  perlu  lagi  dilakukan  secara  eksklusif  karena yang menyusun adalah pejabat yang sudah berpengalaman  di  kabupaten,  dan    perbedaan  format penulisan  anggaran  dengan  format  yang  dianjurkan  oleh pemerintah  pusat  tidak  lagi  menjadi  kendala  untuk penetapan Perdes tentang  APB Desa dan pencairan dana (Larisu et al., 2019).
Berdasarkan  data  empirik  yang  ditemukan,  baik perencanaan dan penganggaran belum optimal dilaksanakan.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  prinsip partisipasi  menuntut  masyarakat  harus  diberdayakan, diberikan  kesempatan  dan  diikutsertakan  untuk  berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas kebijakan publik.  Adanya  ruang  keterlibatan  warga  dan  kerangka kelembagaan  yang  sesuai  dalam  partisipasi  turut mendorong  pembangunan  dan  pemerataan.  Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan menjadi  lebih  terarah,  artinya  rencana  dan  program pembangunan  yang  disusun  itu  adalah  sesuai  dengan yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  (Maros,  dkk.,  2020). Selain  itu  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan adalah  sebagai  langkah  awal  untuk  mempersiapkan masyarakat berpartisipasi dan merupakan satu cara untuk menumbuhkan  rasa  memiliki  dan  rasa  tanggung  jawab masyarakat  setempat  terhadap  program  pembangunan yang  dilaksanakan.  Sedangkan  perencanaan  sebagai  alat untuk  memperoleh  informasi  mengenai  kebutuhan, kondisi,  dan  sikap  masyarakat  setempat;  dan  masyarakat memperoleh  hak  ikut  serta  dalam  menentukan  program- program  pembangunan  yang  dilaksanakan.  Selain  itu, perencanaan  yang  menghasilkan  program  pembangunan dapat  memberikan  dampak  terhadap  peningkatan kesejahteraan,  kemakmuran,  dan  perdamaian  desa (Sudirwo,  1985;    Soewignjo,  1985;  Ndraha,  1987;  dan Sumpeno, 2004 dalam M. Wahyuddin, 2020).

## 5. KESIMPULAN
Partisipasi masyarakat desa sangat tertinggal dan desa tertinggal  dalam  mendukung  optimalisasi  perencanaan
dan  penganggaran  desa  berada  dalam  kategori    rendah. Sedangkan  partisipasi  masyarakat  desa  berkembang berada  dalam  kategori  sedang.    Perencanaan  desa  belum optimal,  sistem  perencanaan  desa  belum  berfungsi sebagaimana mestinya dalam pengalokasian dan penggunaan input untuk memproduksi output perencanaan  yang  bermanfaat  bagi  pencapaian  tujuan- tujuan pembangunan desa. Desa-desa di Kabupaten Muna mempunyai  dokumen  RPJM  Desa  dan  RKP  Desa  tetapi penggunaan input organisasional/manajerial untuk menghasilkan dokumen-dokumen tersebut belum berjalan  secara  semestinya  dan  belum  merefleksikan good  governance, masih  menyerupai  sistem  formalistik dimana  norma-norma  administratif  yang  dibuat  tidak ditempuh dalam praktik dan perilaku-perilaku sosial tidak selaras  dengan  norma  administratif  yang  diuraikan, sedangkan  dokumen  RPJM  Desa  dan  RKP  Desa  yang dihasilkan  masih  mengandung  berbagai  kelemahan teknis. Kapasitas penganggaran desa di Kabupaten Muna belum  optimal,  yakni,  sistem  penganggaran  desa  belum berfungsi  sebagaimana  mestinya  dalam  pengalokasian dan  penggunaan input untuk  memproduksi output yang bermanfaat  bagi  pencapaian  tujuan-tujuan  pembangunan desa.  Desa-desa  di  Kabupaten  Muna  mempunyai dokumen  APB  Desa  dan  RAB  yang  ditetapkan  dengan Peraturan Desa. Namun, penggunaan input organisasional/manajerial untuk menghasilkan APB Desa dan  RAB  belum  berjalan  secara  semestinya  dan  belum merefleksikan good  governance, masih  menyerupai sistem  formalistik,  mempunyai karakteristik rent-seeking atau perburuan rente, sedangkan dokumen APB Desa dan RAB  yang  dihasilkan  masih  mengandung  berbagai kelemahan  dalam  format  struktur  maupun  kesesuaian teknisnya.

## 6. SARAN
Penelitian  ini  hanya  mengkaji  partisipasi  masyarakat pada  optimalisasi  perencanaan  dan  penganggaran pembangunan  desa,  tidak  mencakup  tahap  pelaksanaan dan pengawasan anggaran pada 3 klasifikasi desa. Untuk itu disarankan agar melanjut penelitian ini dengan tahap pelaksanaan  dan  pengawasan  anggaran  pembangunan desa  di  berbagai  klasifikasi  desa  lain  seperti  desa swasembada, desa swakarya, dan desa swadaya.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Affairs,  F.,  Radzwill,  A.,  Certan,  C.,  Dabrowski,  M., Hiddink,  C.,  &  Muminov,  F.  (2007). Ex  post evaluation  of  the  EFA  operation  in  Tajikistan (Issue March).
Akbar,  M.  F.,  Suprapto,  S.,  &  Surati,  S.  (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan  di  Desa  Jatimulya  Kabupaten Boalemo. Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) , 6 (2), 135. https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017 Alfarizi,  M.,  Hanum,  R.  K.,  &  Hidayat,  S.  A.  (2021). Optimizing  the  Use  of  Sharia  Digital  Transactions To  Sup-  Port  Indonesia  ’  S  Economic  Recovery .
© 2022, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
6 (1),
122–132. https://doi.org/10.20473/jiet.v6.i1.25977
Baihaqi,  B.,  Sari,  R.  P.,  &  Asmawanti  S,  D.  (2019).
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  KEUANGAN  DESA  (Studi Di  Desa-Desa  Kecamatan  Giri  Mulya  Kabupaten
Bengkulu  Utara). Jurnal  Akuntansi , 7 (1),  61–76. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76
BPS-Statistics  of  Muna  Regency.  (2021).  Kabupaten Muna  Dalam  Angka  2020. BPS  Kabupaten  Muna . https://munakab.bps.go.id/publication/download.ht ml?nrbvfeve=OTM3YTNmYTY3ZjJlZTNmYzBlZ GIxNzc2&xzmn=aHR0cHM6Ly9tdW5ha2FiLmJw cy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDE2LzA3L zE1LzkzN2EzZmE2N2YyZWUzZmMwZWRiMT
c3Ni9rYWJ1cGF0ZW4tbXVuYS1kYWxhbS1hbm drYS0yMDE2Lmh0bWw%3D&twoad
Fadil,  F.  (2013).  Pelaksanaan  Musrenbangkel  Telah Sesuai  Dengan  Pedoman  Dan  Sasaran  Yang Ditetapkan Dimana Dalam Pelaksanaanya Terbuka Ruang  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Memberikan Usulan  Perencanaan  Pembangunan  Di  Kelurahan Melalui  Aktor-  Aktor  Masyarakat. Jurnal  Ilmu Politik  Dan  Pemerintahan  Lokal , II (2),  251–262. http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk Fukuyama,  F.  (2008). Francis  Fukuyama, . 3 (2009), 2008–2010.
Harsanti et al.,. (2018). Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi , 19 (1-Juni), 31–38.
Herman.  (2019).  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Perencanaan Pembangunan
Desa Ulidang
Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 78. Indonesia,  R.  (2004). Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2004 .
John  E.  Lawlor.  (2013).  The  importance  of  strategic planning. Reinforced  Plastics , 57 (2),  16–18. https://doi.org/10.1016/S0034-3617(13)70054-7 Joseph E. Stiglitz; Jay K Rosengard. (2015). Economic of The Publica Sector . Larisu, Z., Utha, A., & Harianto, E. (2019). KAPASITAS PENGANGGARAN  DESAS  DI  KABUPATEN MUNA  PROPINSI  SULAWESI  TENGGARA . 2 (2), 1–19.
M. Wahyuddin,  et al. (2020). Phinisi Integration Review Keefektifan. Phinisi  Integration  Review , 3 (1),  90– 99.
https://doi.org/https://doi.org/10.26858/v3i1.13166
Maros, A., Sunaryo, J., & Hidayat, N. Al. (2020). Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam
Perencanaan. Sinamu , 2 (1), 1–6.
Matthew  B.  Miles;  A.  Michael  Huberman;  Johnny Saldana. (2014). Qualitative Data Analysis .
Mendagri. (2014). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pedoman Pembangunan Desa .
Menteri  Desa,  pembangunan  Daerah  Tertinggal,    dan  T.
R.  (2017). Permen  Desa,  Pembangunan  Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi RI . Nadriana,  L.  (2022). PENGELOLAAN  KEUANGAN
DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA  Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara . 01 (2), 53–67.
Nanang  Al  Hidayat  &  Asra’i  Maros.  (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan . 3 (3).
https://doi.org/10.5281/zenodo.3597008
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2008). Kamus Bahasa Indonesia .
Salbiah,  E.,  Purnamasari,  I.,  Fitriah,  M.,  &  Agustini,  A. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Pertanahan. Jurnal Governansi , 6 (1), 36–42.
https://doi.org/10.30997/jgs.v6i1.2227
Septia,  E.,  &  Pebriyenni,  P.  (2019).  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Desa  Bendung Air Timur. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) , 7 (2), 129. https://doi.org/10.31314/pjia.7.2.129-135.2018 Suroso,  S.-.  (2020).  Kebijakan  Pembangunan  Desa Tertinggal  Berbasis  Indeks  Desa  Membangun (IDM)  dan  Potensi  Lokal. Jurnal  Litbang:  Media Informasi  Penelitian,  Pengembangan  Dan  IPTEK , 16 (1), 47–62. https://doi.org/10.33658/jl.v16i1.167 Syamsuri. (2019). Analisis Teoritik Model Pembangunan Daerah (Desa) Tertinggal. Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan , 3 (2), 13–29. https://doi.org/https://doi.org/10.37304/jispar.v3i2.
373
Thommasi.  d  dan  Richard.A.  (2021). Managing  Public Expenditure:  A  Reference  Book  for  Transition Countries. Paris: OECD.
Wida  Oktiena,  S.,  &  Khunaini,  N.  (2020). Potensi  dana desa  terhadap  pembangunan desa . 6 (1  April),  18– 21.
Wirawan,  R.,  Mardiyono,  &  Nurpratiwi,  R.  (2015).
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan  Daerah. JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (2), 1–87.
Wiwin, D. A. H. P. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata di Desa Jetal Kecamatan Tu;alan Kabu[aten Pacitan. Universitas Muhammadiyah Ponorogo , 12–26.
Zaenudin, H. N., Fahrul Muchtar Affandi, A., Priandono, T.  E.,  Endriski,  M.,  &  Haryanegara,  A.  (2020). Tingkat  Literasi  Digital  Siswa  Smp  Di  Kota Sukabumi  Digital  Literacy  Level  of  Sukabumi City’S  Junior  High  Student. Jurnal  Penelitian
Komunikasi , 23 (2), 167–180.
https://doi.org/10.20422/jpk.v23i2.727
Zulaifah,  I.  A.  (2020).  Perencanaan  Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan  Bancak,  Kabupaten  Semarang). Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 21 (01), 130–141. https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981