Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390

## TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PENGELOLA ATAS KEJAHATAN DI MALL

## Sundari
Universitas PGRI Palembang E-mail: sundarinanung@gmail.com

## Abstract
The establishment of a modern shopping center in Indonesia that has great potential to attract attention to people who like to shop. In addition, as a center of the crowd, the mall has a huge potential for crime. The study aims to legally review how managers are responsible for crimes on the Mall. The research method used in this study is a normative method of law. The results of this study are First, before deciding to file a PMH lawsuit against the mall manager, it is advisable to consider carefully the amount of compensation compared to all the time, energy, and costs that may arise from filing the lawsuit. Second, even if the aggrieved party does not ask for damages to the mall manager through the PMH lawsuit, you still have the right to ask for  the damages,  because  the  article  1365  of  the Civil  Code  states  that  the  obligation  to pay damages arises when the unlawful act causes harm, not when there is a court ruling.
Keywords: Law; Responsibility; Crime; Mall

## Abstrak
Berdirinya  pusat  perbelanjaan  modern  di  Indonesia  yang  mempunyai  potensi  besar  untuk menarik  perhatian  bagi  masyarakat  yang  gemar  belanja.Selain  itu,  sebagai  pusat  keramaian, mall memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk  terjadinya  tindak  kejahatan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  meninjau  secara  hukum  terkait  bagaimana  tanggung  jawab  pengelola  atas kejahatan di Mall. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode normatif hukum.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  adalah Pertama, sebelum  memutuskan  mengajukan gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  melawan  pengelola  mall,  disarankan  untuk mempertimbangkan secara matang kesetimpalan besaran ganti rugi dibanding seluruh waktu, tenaga,  dan  biaya  yang  mungkin  timbul  atas  pengajuan  gugatan  tersebut. Kedua, Jikapun pihak  yang  dirugikan  tidak  meminta  ganti  kerugian  kepada  pengelola  mall  melalui  gugatan PMH,  Anda  masih  berhak  untuk  meminta  ganti  kerugian  tersebut,  karena  bunyi  Pasal  1365 KUH Perdata menyatakan bahwa kewajiban membayar ganti kerugian timbul ketika perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian, bukan ketika adanya putusan pengadilan. Kata Kunci : Hukum; Tanggung Jawab; Kejahatan; Mall

## PENDAHULUAN
Pusat  perbelanjaan  modern  yang sangat terkenal disebut dengan shopping  mall,  karena  shopping  mall bentuk  dari  pasar  modern  atau  ritel maka  kegunaan  shopping  mall  untuk melakukan transaksi perdagangan karena  terjadinya  proses  jual  beli dimana  para  penjual  dapat  menjajakan
produk  jasa,  barang  serta  tenaga  kerja bagi  orang-orang  yang  ingin  membeli produk  tersebut,  sistem  pembayaran dengan  metode  sistem  barter  yaitu antara produk jasa, barang, serta tenaga kerja  yang  ditukar  dengan  uang.  Bagi para  penjual  untuk  mengganti  produk jasa,  barang  serta  tenaga  kerja  yaitu menggunakan  alat  pembayaran  yang
Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390
sah  seperti  uang  fiat  yaitu  uang  logam atau uang kertas, dapat juga menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)  dengan  mesin  edisi.  Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian.
Berdirinya berbagai pusat perbelanjaan  modern  juga  dikarenakan arus  globalisasi  yang  menyebabkan produk  jasa  terbagi  menjadi  beberapa macam produk seperti alat komunikasi, transportasi  umum  maupun  pribadi, berbagai  macam  bank,  perhotelan  dan pasar  dengan  sangat  cepat.  Dalam bagian pemasaran, efek yang ditimbulkan  oleh  arus  globalisasi sangat luar biasa yaitu ditandai dengan kehadiran teori pemasaran yang mengikuti  dari  dunia  barat  atau  luar maka  dari  itu  banyak  berdirinya  pusat perbelanjaan modern di Indonesia yang mempunyai potensi besar untuk menarik  perhatian  bagi  masyarakat yang gemar belanja. 1 Tindak
kejahatan atau kriminalitas  merupakan  suatu  tindakan antisosial  yang  melanggar  hukum, berkaitan  dengan  merampas  hak  milik orang  lain  dan  dapat  menimbulkan suatu  kerugian,  ketidaknyamanan,  dan
1 Waskita, Selvi Fitria (2019) Shopping Center di Yogyakarta. Skripsi, UAJY
ketidakpatutan  dalam  bermasyarakat. 2
Hal  ini  dapat  menimbulkan  berbagai macam  kerugian  bagi  seseorang  yang menjadi  korban,  baik  dari  segi  materil (ekonomis) maupun dari segi immaterial seperti hilangnya rasa aman, nyaman,  dan  tentram  dalam  kehidupan bermasyarakat. 3 Tindak  kejahatan dapat  muncul  karena  disebabkan  oleh berbagai  faktor,  yaitu  faktor  personal, faktor  sosial,  dan  faktor  situasional yang mendorong pelaku untuk melakukan  kejahatan,  dengan  kata  lain faktor lingkungan sangat berpengaruh. 4
Tindak kejahatan dapat terjadi dimanapun  dan  kapanpun  juga  yang membentuk suatu pola tindak kejahatan. Hal  ini  dikarenakan  lokasi  tindak kejahatan yang telah terjadi sebelumnya,  akan  dapat  terjadi  lagi dimasa yang akan datang.

## PEMBAHASAN
A. Teori-Teori  Faktor  Penyebab

## Terjadinya Kejahatan
Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat  yang  memiliki  arti  sangat  tidak
2 Romli  Atmassasmita .  Teori  dan  Kapita Selekta Kriminologi ( Bandung : 2020).
3 Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: 2020).
4 Mulyana,  kusumah, Aneka  Permasalahan Dalam Ruang lingkup Kriminologi (Bandung  : 2018).
Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390
baik,  sangat  buruk,  sangat  jelek, sedangkan  secara  yuridis  kejahatan diartikan  sebagai  suatu  perbuatan melanggar  hukum  atau  yang  dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan  suatu  perbuatan  suatu tindakan  yang  secara  umum  memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum  yang  berlaku.Berdasarkan  arti kejahatan  berasal  dari  kata  jahat  yang mendapat  awalan  “ke”  dan  mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan,  tabiat,  perbuatan). 5 Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan  yang  jahat,  perbuatan  yang melanggar  hukum,  perilaku  yang bertentangan  dengan  nilai  dan  norma yang  berlaku  yang  telah  disahkan  oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian  kejahatan,  secara  yuridis kejahatan  adalah  segala  tingkah  laku manusia  yang  bertentangan  dengan hukum,  dapat  dipidana  yang  diatur dalam  hukum  pidana.  Sedangkan, secara  kriminologi  kejahatan  berarti tindakan  atau  perbuatan  tertentu  yang tidak disetujui oleh masyarakat.
Sue  Titus  Reid  menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu
5 Suharso dan Ana Retnoningsih , Kamus Besar Bahasa  Indonesia (Semarang:  CV.  Widya Karya, 2021).
perbuatan  yang  disengaja  ( intentional act )  maupun  kelalaian  ( oomission ) yang  melanggar  hukum  pidana  tertulis maupunputusan  hakim  yang  dilakukan oleh  seorang  yang  bukan  pembelaan atau  pembenaran  dan  diancam  dengan sanksi  oleh  Negara  sebagai  kejahatan maupun  pelanggaran,  menurutnya  ciri- ciri kejahatan adalah sebagai berikut: 1. Kejahatan  adalah  suatu  tindakan yang  dilakukan  secara  sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya,  melainkan  harus  ada suatu  tindakan  atau  kealpaan  dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak  dapat  juga  merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban  hukum  untuk  bertindak dalam  keadaan  tertentu,  disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan  tanpa  adanya  suatu pembelaan  atau  pembenaran  yang diakui secara hukum.
4. Diberi  sanksi  oleh  Negara  sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. 6
Sutherland  juga  mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan  memiliki  arti  suatu  perilaku
6 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal , (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390
yang  dilarang  oleh  Negara  karena merugikan terhadapnya,
Negara bereaksi  dengan  hukuman  sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. 7 Sesuai dengan perkembangannya menurut  Hoefnagels menjelaskan  bahwa  kejahatan  sekedar perilaku  saja  belum  cukup  untuk dianggap sebagai kejahatan.
Menurutnya,  kejahatan  adalah  perilaku manusia  yang  diberi  tanda  lebih  dapat dimengerti  daripada  sekedar  melihat kejahatan  sebagai  label  atau  etiket. Contohnya,  nama-nama  perilaku  yang dimaksud,  yaitu  pencuri,  pemerkosa, pembunuh,  dan  sebagainya.  Kejahatan dari  sudut  pandang  lain,  misalnya  dari sudut  pandang  sosiologis,  kejahatan dipandang  sebagai  perbuatan  yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma  yang  berlaku  dalam masyarakat.  Norma  dalam  masyarakat ini  merupakan  konsensus  dari  anggota masyarakat  tersebut  dengan  adanya sanksi  bagi  yang  menyimpang  dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman  berarti  penegasan  kembali kepada  masyarakat  luas  bahwa  mereka terikat  oleh  seperangkat  norma  dan nilai-nilai  umum,  kejahatan  identik
7 Yermil  Anwar  Adang, Kriminologi (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020).
dengan penyimpangan sosial. 8
Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan  dapat  dilihat  dalam  berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.
Aspek  yuridis  artinya  seseorang dianggap  berbuat  kejahatan  jika  ia melanggar  peraturan  atau  undang- undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek  sosial  artinya  bahwa  sesorang dianggap  berbuat  kejahatan  jika  ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang  dengan  sadar  atau  tidak sadar  dari  norma-norma  yang  berlaku di  masyarakat  sehingga  perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang  bersangkutan.  Aspek  ekonomi berarti  seseorang  dianggap  berbuat kejahatan  jika  ia  merugikan  orang  lain dengan  membebankan  kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya  sehingga  ia  dianggap sebagai  penghambat  atas  kebahagiaan orang lain. 9
Kejahatan  menurut  pandangan para  pakar  kriminologi  secara  umum berarti  adalah  perilaku  manusia  yang melanggar  norma  (hukum  pidana/
8 Anang  Priyanto, Kriminologi, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2017).
9 Ende  Hasbi  Nassarudin, Kriminologi (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016).
Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390
kejahatan/ criminal  law )  merugikan, menjengkelkan,  menimbulkan  korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara  itu,  kriminologi  menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :
1. Pelaku  yang  telah  diputus  bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white  collar  crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan  yang  mendapat  reaksi sosial. 10
Kejahatan  cenderung  meningkat setiap  tahunnya,  kejahatan  dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran  dan  negro-negro  di Inggris,  maksudnya  adalah  kejahatan cenderung  dilakukan  oleh  orang-orang yang memiliki ciri-ciri: miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat,  menurut  penelitian  di Inggris  yang  dilakukan  oleh  peneliti Steven  Box.  Sejalan  dengan  pemikiran itu  dalam  buku  kriminologi  suatu pengantar,  tahun  1981  menjelaskan bahwa  salah  satu  masalah  struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis  kriminologi  Indonesia  adalah
10 Abintoro  Prakoso, Kriminologi  dan  Hukum Pidana (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2018).
masalah  kemiskinan.  Dalam  teori kriminologi,  keadaan  ini  sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan  struktural  dengan  amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi,  termasuk  oleh  ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. 11
Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :
1. Teori Biologis
Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis  dan  struktur  jasmaniah seseorang  dibawa  sejak  lahir. Melalui  gen  dan  keturunan,  dapat memunculkan penyimpangan tingkah  laku.  Pewarisan  tipe-tipe kecenderungan  abnormal  dapat membuahkan tingkah laku menyimpang  dan  menimbulkan tingkah  laku  sosiopatik.  Misalnya, cacat  bawaan  yang  berkaitan dengan  sifat-sifat  kriminal  serta penyakit  mental.  Faktor  biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan  dapat  dilihat  dari  fisik pelaku  kejahatan  itu,  misalnya, dapat  dilihat  dari  ciri-ciri  biologis tertentu  seperti  muka  yang  tidak
11 Anang Priyanto, Kriminologi.
Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390
simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan  lain-lain.  Namun  hal  ini  tidak bisa  dijadikan  sebagai  faktor penyebab  terjadinya  kejahatan, hanya  saja  sebagai  teori  yang digunakan  untuk  mengidentikkan seorang  pelaku  kejahatan.  Selain itu,  pelaku  kejahatan  memiliki bakat  jahat  yang  dimiliki  sejak lahir  yang  diperoleh  dari  warisan nenek  moyang.  Karena  penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.
2. Teori Psikogenesis Teori  ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi,  sikap-sikap  yang  salah, fantasi,  rasionalisasi,  internalisasi diri  yang  keliru,  konflik  batin, emosi  yang  kontroversial  dan kecenderungan psikopatologis, artinya  perilaku  jahat  merupakan reaksi  terhadap  masalah  psikis, misalnya  pada  keluarga  yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan  karena  orangtua  terlalu sibuk  berkarier.  Faktor  lain  yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan  adalah  psikologis  dari seorang pelaku
kejahatan,
maksudnya adalah pelaku
memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.  Faktor  ini  didominasi karena  pribadi  seseorang  yang tertekan  dengan  keadaan  hidupnya yang  tak  kunjung  membaik,  atau frustasi. Orang yang frustasi cenderung  lebih  mudah  untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup  yang  ada  dibandingkan dengan  orang  dalam  keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu  dalam  interaksi  sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. 12
Pelaku kejahatan cenderung memiliki  psikologis  yang  sedang dalam  keadaan  tertekan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena  tak  memiliki  penghasilan tetap.  Kemiskinan  atau  faktor ekonomi  ini  adalah  menjadi  faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan,  karena  demi  memenuhi kebutuhan  hidupnya  maka  orang akan cenderung melakukan apapun itu  meski  melakukan  kejahatan
12 Indah  Sri  Utami, Aliran  dan  Teori  Dalam Kriminologi (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).
Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390
sekalipun. Orang-orang yang berada  di  kelas  menengah  ke bawah  akan  merasa  hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan
diatasnya,  hal  ini  mendorong seseorang tersebut untuk
melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran  itu  bahwa  salah  satu masalah  struktural  yang  perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan  di  Indonesia  adalah masalah kemiskinan. Dalam
kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat
penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural  dengan  amat  banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah  satunya  juga  didorong  oleh krisis  ekonomi,  termasuk  oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan  ekonomi. 13 Faktor ekonomi  ini  membuat  orang  akan memiliki keinginan untuk mendapatkan  uang  dalam  waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah
keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya
13 Anang Priyanto, Kriminologi.
kejahatan  pencurian  kendaraan bermotor.  Berkaitan  dengan  faktor ekonomi  yang  berdampak  pada beberapa  faktor  lain  misal  faktor pendidikan.  Orang  yang  tergolong miskin akan identik dengan pendidikan  yang  rendah,  karena dalam  hidupnya  tak  mampu  untuk membayar  biaya  pendidikan  yang kian  lama  makin  mahal.  Karena berpendidikan rendah maka seseorang  akan  cenderung  untuk menjadi  pengangguran  atau  hanya memiliki  pekerjaan  apa  adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral  atau  kepribadian  jahat  demi mencapai  suatu  keinginannya. 14
Teori sosialis mengemukakan bahwa  kejahatan  timbul  karena adanya  tekanan  ekonomi  yang tidak  seimbang  dalam  masyarakat. Teori  ini  menggambarkan  bahwa untuk  melawan  kejahatan  itu haruslah  diadakan  peningkatan  di bidang  ekonomi.  Dengan  kata lain kemakmuran,  keseimbangan  dan keadilan  sosial  akan  mengurangi terjadinya kejahatan.
3. Teori Sosiogenis
14 Indah  Sri  Utami, Aliran  dan  Teori  Dalam Kriminologi (Yogyakarta: Thafa Media, 2012).
Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390
Teori  ini  menjelaskan  bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis  atau  sosial  psikologis adalah  pengaruh  struktur  sosial yang  deviatif,  tekanan  kelompok, peranan  sosial,  status  sosial,  atau internalisasi  simbolis  yang  keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan  yang  buruk  dan  jahat, kondisi  sekolah  yang  kurang menarik  dan  pergaulan  yang  tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan  dan  agama.  Teori  ini mengungkapkan  bahwa  penyebab kejahatan  karena  dipengaruhi  oleh faktor  lingkungan  sekitarnya,  baik lingkungan  keluarga,  ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi.  Teori  ini  mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan  bisa  melakukan kejahatan  karena  proses  meniru keadaan  sekelilingnya  atau  yang lebih dikenal dengan proses imitation .
4. Teori Subkultural Delikuensi
Menurut  teori  ini,  perilaku  jahat adalah  sifat-sifat  struktur  sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan  dan  masyarakat  yang dialami  oleh  penjahat.  Hal  itu
terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya  rendah,  kondisi  fisik perkampungan  yang  sangat  buruk, atau juga karena banyak disorganisasi  familiar  dan  sosial bertingkat  tinggi. 15 Faktor  ini  bisa menjadi faktor penyebab terjadinya  kejahatan,  maksud  dari faktor ini adalah penyebab kejahatandilihat  berdasarkan  letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya  suatu  kejahatan.  Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar  dari  diri  pelaku  kejahatan. Biasanya  daerah  perkotaan  akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk  terjadinya  suatu  kejahatan, misalnya  kejahatan  terhadap  harta benda, pencurian ataupun perampokan,  hal  ini  terjadi  karena biasanya  orangorang  yang  tinggal di  perkotaan  akan  memikirkan strata  sosial  ketimbang  keamanan dirinya,  dengan  memiliki  pola hidup yang konsumtif dan cenderung  foya-foya. 16 Selain  itu pula  keadaan  geografis  suatu daerah  misalnya,  kondisi  jalan yang rusak juga bisa memengaruhi
15 Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi.
16 Chandra  adiputra,  2014,  dalam  makalah “Kriminologi dan Kejahatan”.
Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390
terjadinya kejahatan pencurian
kendaraan bermotor disertai dengan  kekerasan,  karena  jalan yang  jelek  membuat  pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi
kecepatannya,
sehingga memudahkan pelaku untuk  melakukan  kejahatan  ini.
Faktor geografis lain adalah keadaan  suatu  tempat  yang  sepi dan  kurangnya  penerangan  juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaran
bermotor.  Faktor  sosiologis  juga
memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu
kejahatan.
Biasanya  faktor  sosiologis  ini terjadi karena, meningkatnya jumlah  penduduk,  ketimpangan- ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang  menyulitkan  bagi  orang- orang  untuk  beremigrasi  ke  kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya  asli  yang  timbul  karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

## B. Keamanan Mall
Kami  asumsikan  bahwa  mall yang Anda maksud sama dengan pusat perbelanjaan.
Pengertian
pusat
perbelanjaan  sendiri  tercantum  dalam
Pasal  1  angka  3  Peraturan  Presiden Nomor  112  Tahun  2007  tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan Toko  Modern  (“Perpres  112/2007”) yang berbunyi:
Pusat  Perbelanjaan  adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal,  yang  dijual  atau disewakan kepada pelaku usaha  atau  dikelola  sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
Pendirian  pusat  perbelanjaan wajib: 17
1. Memperhitungkan  kondisi  sosial ekonomi  masyarakat,  keberadaan pasar  tradisional,  usaha  kecil  dan usaha  menengah  yang  ada  di wilayah yang bersangkutan;
2. Memerhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
3. Menyediakan  areal  parkir  paling sedikit seluas kebutuhan parkir satu unit  kendaraan  roda  empat  untuk setiap  60  m2  luas  lantai  penjualan pusat  perbelanjaan  dan/atau  toko modern; dan
4. Menyediakan fasilitas yang menjamin  pusat  perbelanjaan  dan toko  modern  yang  bersih,  sehat (hygienis),  aman,  tertib  dan  ruang publik yang nyaman.
17 Pasal  4  ayat  (1)  Perpres  112/2007  tentang Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390
Namun
demikian, Perpres 112/2007  tidak  mengatur  mengenai sanksi  apabila  ketentuan  kewajiban pusat  perbelanjaan  tersebut  tidak terpenuhi.  Selain  Perpres  112/2007, peraturan  lain  yang  dapat  dirujuk terkait  standar  keamanan  mall  atau pusat  perbelanjaan  adalah  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2007
tentang Sistem Manajemen Pengamanan  Organisasi,  Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
(“Perkapolri  24/2007”).  Peraturan tersebut mewajibkan organisasi, perusahaan  dan/atau  instansi/lembaga pemerintah di wilayah hukum
Republik Indonesia menerapkan
Sistem Manajemen Pengamanan (SMP). 18 Yang dimaksud
sebagai perusahaan  sendiri  adalah  suatu  badan
yang melakukan kegiatannya berorientasi komersial yang beroperasi di  wilayah  Republik  Indonesia. 19 SMP adalah  bagian  dari  manajemen  secara keseluruhan  yang  meliputi  struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab,  pelaksanaan,  prosedur,  proses
18 Pasal  3  Perkapolri  24/2007  tentang  Sistem
Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
19 Pasal 1 angka 4 Perkapolri 24/2007
dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan  pengamanan  dalam  rangka pengendalian  risiko  yang  berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan  lingkungan  yang  aman, efisien dan produktif. 20
Standar SMP meliputi: 21
1. Penetapan  kebijakan  pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMP;
2. Perencanaan pemenuhan kebijakan  tujuan  dan  sasaran manajemen pengamanan;
3. Penerapan  kebijakan  SMP  secara efektif  dengan  mengembangkan kemampuan dan mekanisme
pendukung yang diperlukan untuk mencapai  kebijakan,  tujuan  dan sasaran pengamanan;
4. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta melakukan  tindakan  perbaikan dan pencegahan;
5. Peninjauan  secara  teratur  dan peningkatan  pelaksanaan  SMP secara  berkesinambungan  dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan.
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam  standar  dan  penerapan  SMP pada  organisasi,  perusahaan  dan/atau instansi/lembaga  pemerintah,  terdiri atas: 22
a) pemeliharaan  dan  pembangunan komitmen;
20 Pasal 1 angka 1 Perkapolri 24/2007
21 Pasal 4 Perkapolri 24/2007
22 Pasal 5 ayat (1) Perkapolri 24/2007
Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390
b) pemenuhan aspek peraturan perundang-undangan keamanan;
c) manajemen risiko pengamanan;
d) tujuan dan sasaran;
e) perencanaan dan program;
f) pelatihan, kepedulian, dan kompetensi pengamanan;
g) konsultasi, komunikasi dan partisipasi;
h) pengendalian dokumen dan catatan;
i) penanganan keadaan darurat;
j) pengendalian proses dan infrastruktur;
k) pemantauan dan pengukuran kinerja;
l) pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian;
m) pengumpulan dan penggunaan data;
n) audit;
o) tinjauan manajemen;
p) peningkatan berkelanjutan.

## C. Fungsi  Satuan  Pengamanan  di

## Mall
Salah  satu  elemen  dalam  SMP adalah  satuan  pengamanan  (Satpam). Satpam  adalah  satuan  atau  kelompok petugas yang dibentuk oleh
instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka  menyelenggarakan  keamanan swakarsa  di  lingkungan  kerjanya. 23
Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan
ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan  fisik,  personel,  informasi dan  pengamanan  teknis  lainnya. 24
23 Pasal 1 angka 6 Perkapolri 24/2007
Adapun fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan  peraturan  dan  tata  tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya. 25
Dalam  pelaksanaan  tugasnya  sebagai pengemban  fungsi  kepolisian  terbatas, Satpam berperan sebagai: 26
a) Unsur pembantu pimpinan organisasi,  perusahaan  dan/atau instansi/ lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat
kerjanya;
b) Unsur pembantu kepolisian dalam pembinaan keamanan dan ketertiban  masyarakat,  penegakan peraturan perundang-undangan serta  menumbuhkan  kesadaran dan kewaspadaan keamanan (security  mindedness  dan  security awareness)  di  lingkungan/tempat kerjanya.
Sekalipun  menjadi  bagian  dari SMP,  wewenang  Satpam  terbatas untuk  mendukung  fungsi  kepolisian. Satpam  sendiri  pada  dasarnya  tidak berwenang untuk
melakukan
25 Pasal 6 ayat (2) Perkapolri 24/2007
26 Pasal 6 ayat (3) Perkapolri 24/2007
Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390
penindakan  terhadap  tindak  kejahatan yang  terjadi  di  wilayah  kerjanya, termasuk  mall,  karena  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  4  dan  Pasal  6  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (“KUHAP”) yang menyatakan bahwa:

## Pasal 4 KUHAP
Penyelidik  adalah  setiap  pejabat polisi negara Republik Indonesia.
Pasal 6 ayat (1) KUHAP
Penyidik adalah:
a) pejabat  polisi  negara  Republik Indonesia;
b) pejabat  pegawai  negeri  sipil tertentu  yang  diberi  wewenang khusus oleh undang-undang.
Dengan  demikian,  wewenang untuk  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  terhadap  tindak  pidana  di dalam  mall  tetap  berada  di  tangan polisi, bukan Satpam.

## D. Tanggung Jawab Pengelola atas Tindak Pidana di dalam Mall
Terlepas  dari  penindakan  tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian, Anda dapat menggugat pengelola mall secara  perdata  atas  kerugian  yang Anda alami atas kejahatan yang terjadi di  area  mall.  Hal  ini  dapat  Anda
lakukan apabila patut diduga pengelola mall  tidak  memenuhi  kewajiban- kewajiban pengamanan
pengunjungnya dalam Perpres
112/2007 dan/atau Perkapolri 24/2007.
Terhadap  pelanggaran  ketentuan dalam  Perpres  112/2007  dan/atau Perkapolri  24/2007,  gugatan  yang dapat  Anda  ajukan  adalah  gugatan Perbuatan  Melawan  Hukum  (“PMH”) sesuai  ketentuan  dalam  Pasal  1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa  kerugian  kepada orang  lain,  mewajibkan  orang yang menimbulkan kerugian itu karena  kesalahannya  untuk menggantikan kerugian
tersebut.
Menurut Rosa Agustina,
sebagaimana  dikutip  dalam  artikel Tanggung  Jawab  Pengelola  Mal  Jika Pengunjung  Terpeleset  di  Lantai, dalam  menentukan  suatu  perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
1. Bertentangan  dengan  kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390
4. Bertentangan  dengan  kepatutan,
ketelitian dan kehati-hatian.
Namun demikian, sebelum memutuskan mengajukan gugatan PMH  melawan  pengelola  mall,  kami sarankan Anda untuk mempertimbangkan  secara  matang kesetimpalan besaran ganti rugi dibanding  seluruh  waktu,  tenaga,  dan biaya  yang  mungkin  timbul  atas pengajuan gugatan tersebut.
Jikapun  pihak  yang  dirugikan tidak  meminta  ganti  kerugian  kepada pengelola  mall  melalui  gugatan  PMH, Anda  masih  berhak  untuk  meminta ganti  kerugian  tersebut,  karena  bunyi Pasal  1365  KUH  Perdata  menyatakan bahwa  kewajiban  membayar  ganti kerugian  timbul  ketika  perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan  kerugian,  bukan  ketika adanya putusan pengadilan.
Hal tersebut juga sejalan dengan penjelasan  Retnowulan  Sutantio Iskandar Oeripkartawinata (2019) dalam  buku Hukum  Acara  Perdata dalam Teori dan Praktek , dalam suatu gugatan  ada  seorang  atau  lebih  yang “merasa”  bahwa  haknya  atau  hak mereka  dilanggar,  akan  tetapi  orang yang  “dirasa”  melanggar  haknya  atau hak  mereka  itu,  tidak  mau  secara
sukarela  melakukan  sesuatu  yang diminta  itu.  Maka  dari  itu,  Anda  tidak perlu  mengajukan  gugatan  PMH,  jika pengelola mall secara sukarela membayar ganti kerugian kepada Anda sebagai korban tindak pidana di mall.
.

## KESIMPULAN
Sebelum memutuskan
mengajukan gugatan
Perbuatan
Melawan  Hukum  (PMH)  melawan pengelola  mall,  disarankan  untuk mempertimbangkan secara matang kesetimpalan besaran ganti rugi dibanding  seluruh  waktu,  tenaga,  dan biaya  yang  mungkin  timbul  atas pengajuan gugatan tersebut.
Jikapun  pihak  yang  dirugikan tidak  meminta  ganti  kerugian  kepada pengelola  mall  melalui  gugatan  PMH, Anda  masih  berhak  untuk  meminta ganti  kerugian  tersebut,  karena  bunyi Pasal  1365  KUH  Perdata  menyatakan bahwa  kewajiban  membayar  ganti kerugian  timbul  ketika  perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan  kerugian,  bukan  ketika adanya putusan pengadilan.
Sundari, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan di Mall, Halaman 377-390

## DAFTAR PUSTAKA
Abintoro  Prakoso, Kriminologi  dan
Hukum Pidana , Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2018. Anang Priyanto, Kriminologi, Yogyakarta:  Penerbit  Ombak, Yogyakarta, 2017. Chandra adiputra, 2014, dalam makalah “Kriminologi dan
Kejahatan”.
Ende  Hasbi  Nassarudin, Kriminologi, Bandung:  CV.  Pustaka  Setia, 2016.
Indah  Sri  Utami, Aliran  dan  Teori Dalam  Kriminologi ,  Yogyakarta:
Thafa Media, 2012.
M.  Ali  Zaidan, Kebijakan  Kriminal , Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Mulyana,
kusumah, Aneka Permasalahan Dalam Ruang
lingkup  Kriminologi ,  Bandung:
2018.
Peraturan  Presiden  Nomor  112  Tahun
2007 tentang Penataan dan Pembinaan  Pasar  Tradisional,
Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Modern Peraturan  Kapolri  Nomor  24  Tahun 2007  tentang  Sistem  Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah Romli Atmassasmita . Teori dan Kapita Selekta  Kriminologi ,  Bandung  :
2020.
Suharso dan Ana Retnoningsih , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang:  CV.  Widya  Karya, 2021.
Topo  Santoso,  Eva  Achjani  Zulfa,
Kriminologi , Jakarta: 2020.
Waskita,  Selvi  Fitria  (2019)  Shopping Center  di  Yogyakarta.  Skripsi, UAJY.
Yermil  Anwar  Adang, Kriminologi , Bandung:  PT.  Refika  Aditama, 2020.