## PENATAAN ASET DAN AKSES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENDAFTARAN LAHAN SISTEMIK LENGKAP

## Oleh: Siti Nurhayati 1)
Onny Medaline 2)
Ayumi Kartika Sari 3)
Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu hukum Universitas Pembangunan Panca Budi 1,2)
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia 3)
E-mail : Sitinurhayati@dosen.pancabudi.ac.id 1) onnymedaline@gmail.com 2)
ayumikartikasari@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Structuring  assets  and  access  to  land  in Indonesia  has  a  major  problem,  namely  the  weak recognition and legal protection related to the existence of the community in the use of land between various development sectors due to population growth and declining quality which causes  poverty,  limited  job  opportunities  and  unequal  income  access.  utilization  of  land. This  study  aims  at  finding  out  how  the  mechanism  for  implementing  agrarian  reform  in Langkat Regency is, how is the form of land asset management through the Agrarian Reform Program in Langkat Regency and how the access arrangement program is in the context of improving  land  use-based  welfare.  This  research  method  uses  a  qualitative  method  to describe  agrarian  reform  through  land  retribution  comprehensively  in  terms  of  land administration.  The  results  of  the  study  show  that  the  Implementation  of  Complete Systematic Land Registration in Langkat Regency has been going well in its implementation, although  in  the  field  there  are  still  several  obstacles,  such  as:  many  land  owners  who  are not in place, lack of public awareness to participate in the PTSL program, and obstacles for PTSL officers. in determining the boundaries of the land to be measured. In terms of human resources,  based  on  the  quality  and  quantity  of  PTSL  program  officers,  they  must  be required to work even harder in completing files. In terms of quantity, in remote or outlying areas, the number of officers implementing the PTSL program is still very limited. There are still  many  ulayat  lands  or  ulayat  lands  on  the  outskirts  of  which  land  rights  are  ulayat rights.  For  sector  planning  targets  that  are  not  met,  the  target  area  planning  is  shifted  to areas  where  the  community  is  more  enthusiastic.  For  sector  target  planning  that does  not meet  the  target  or  is  not  completed,  the  remaining  unused  budget  is  returned  to  the government.
Keywords: Keywords: Asset Management and Access; Well-being; Agrarian Reform

## ABSTRAK
Penataan  aset  dan  akses  tanah  di  Indonesia  memiliki  masalah  utama  yakni  lemahnya pengakuan  dan  perlindungan  hukum  terkait  keberadaan  masyarakat  dalam  pemanfaatan tanah  antar  berbagai  sektor  pembangunan  akibat  pertambahan  penduduk  dan  penurunan kualitas  yang  menyebabkan  kemiskinan,  keterbatasan  kesempatan  kerja  dan  akses pendapatan  yang  tidak  merata.  pemanfaatan  tanah.  Studi  ini  bertujuan  untuk    mencari
bagaimana  mekanisme  pelaksanaan  reforma  agraria  di  Kabupaten  Langkat,  Bagaimana bentuk  pengelolaan  aset  tanah  melalui  Program  Pembaruan  Agraria  di  Kabupaten  Langkat dan  bagaimana  program  penataan  akses  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  berbasis tata  guna  lahan.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  untuk menggambarkan  reforma  agraria  melalui  retribusi  tanah  secara  komprehensif  dari  segi administrasi  pertanahan.  Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Kabupaten  Langkat  sudah  berjalan  dengan  baik  dalam pelaksanaannya,  walaupun  di  lapangan  masih  terdapat  beberapa  kendala,  seperti:  banyak pemilik  tanah  yang  tidak  berada  di  tempat,  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk mengikuti program PTSL, dan kendala petugas PTSL dalam menentukan batas-batas tanah yang  akan  diukur.  Dari  sisi  sumber  daya  manusia,  berdasarkan  kualitas  dan  kuantitas petugas  program  PTSL,  mereka  harus  dituntut  untuk  bekerja  lebih  keras  lagi  dalam menyelesaikan berkas. Secara kuantitas, di daerah terpencil atau pinggiran, jumlah petugas pelaksana  program  PTSL  masih  sangat  terbatas.  Masih  banyak  tanah  ulayat  atau  tanah ulayat  di  pinggiran  yang  hak  atas  tanahnya  adalah  hak  ulayat.  Untuk  perencanaan  target sektor  yang tidak terpenuhi, maka perencanaan wilayah sasaran dialihkan ke wilayah  yang masyarakatnya lebih antusias. Untuk perencanaan target sektor yang tidak memenuhi target atau tidak selesai, maka sisa anggaran yang tidak terpakai dikembalikan kepada pemerintah. Kata  kunci:  Kata  Kunci:  Manajemen  Aset  dan  Akses;  Kesejahteraan;  Reformasi Agraria
1. PENDAHULUAN.
Tanah  merupakan  salah  satu  sumber penghidupan dan penghidupan bagi manusia sehingga menjadi kebutuhan yang paling mendasar, dengan keyakinan bahwa tanah  sangat  berharga  dan  berguna  bagi kehidupan  manusia,  bahkan  tanah  dan manusia  tidak  dapat  dipisahkan.  Manusia hidup  dan  berkembang  serta  melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia bersentuhan dengan tanah. Tanah yang  merupakan  salah  satu  sumber  daya alam  yang  menghasilkan  barang  dan  jasa serta  memegang  peranan  yang  sangat penting dalam penghidupan dan kehidupan manusia,  bahkan  menentukan  peradaban suatu  bangsa.  Peradaban  akan  tetap  lestari selama bangsa itu menggunakan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan bijaksana.  Dalam  konteks  yang  lebih  luas dari pendaftaran tanah ini, selain memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan  informasi  tentang  sebidang tanah, baik penggunaannya,
Dari  ketentuan  dalam  UUPA bahwa  pemerintah  merupakan  pemegang kekuasaan  tertinggi  di  seluruh  Indonesia, dan  pemerintah  berkewajiban  untuk
mendaftarkan  semua  tanah  yang  ada  di Indonesia.  Jadi  Peraturan  Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan  Pemerintah merupakan  produk  hukum  yang  lahir untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  19 UUPA.  Latar  belakang  dikeluarkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1961 adalah adanya ketidakpastian hukum  mengenai  kepemilikan  hak  atas tanah  beserta  batas-batasnya,  alasan kedua sebagai dasar pelaksanaan kebijakan  administrasi  pertanahan,  dan terakhir adalah kebutuhan akan informasi. hak  atas  tanah  yang  dituangkan  dalam bentuk peta dan daftar.
Namun dengan banyaknya perubahan, maka isi hukum yang terkandung  di  dalamnya  tidak  lagi  sesuai dengan  kebutuhan  pendaftaran  tanah. maka  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, sekaligus menyatakan Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun 1961  itu  tidak  berlaku  lagi.  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak untuk
semua objek pendaftaran tanah di seluruh desa,  wilayah  kecamatan  atau  nama  lain yang  setingkat.  PTSL  bertujuan  untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan  hukum  hak  atas  tanah rakyat secara adil dan merata, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Negara pada umumnya dan perekonomian  rakyat  pada  khususnya, perlu  dilakukan  percepatan  pendaftaran tanah  secara  lengkap  di  seluruh  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah  satu  tahapan  penting  dalam kegiatan pendaftaran tanah adalah pendataan  fisik.  Pemungutan  dalam rangka  percepatan  PTSL  diharapkan dapat  berjalan  secara  optimal  karena tujuan  lain  dari  keberadaan  PTSL  adalah pelaksanaan,  pengukuran  dan  pemetaan bidang  tanah  yang  dilakukan  secara sistematis secara berkelompok dalam satu wilayah Desa/Kelurahan yang utuh, inilah yang  membedakan  PTSL  dengan  proyek legalisasi tanah. tanah sebelumnya.
Pasal 1 menyatakan bahwa “Kesejahteraan  Sosial  adalah  keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,  dan  sosial  warga  negara  agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan  diri,  sehingga  dapat melaksanakan  fungsi  sosialnya”.  )  yang meliputi kehidupan material dan spiritual, dengan  tidak  menempatkan  satu  aspek lebih  penting  dari  yang  lain,  melainkan berusaha melihat berusaha untuk mendapatkan  titik  keseimbangan.  Titik keseimbangan  yang  dimaksud  adalah keseimbangan antara aspek sosial, material, dan spiritual. Kebutuhan manusia untuk melanjutkan dan menjalani  kehidupannya  di  dunia  ini cukup  banyak.  Di  antara  berbagai kebutuhan  tersebut,  ada  tiga  kebutuhan yang  sangat  mendasar,  yaitu:  kebutuhan material, kebutuhan sosial, dan kebutuhan spiritual.  Ketiga  jenis  kebutuhan  ini disebut  kebutuhan  dasar  karena  itulah yang  membuat  manusia  mampu  hidup secara manusiawi.
Menurut  Philipus  M.  Hadjon bahwa  “perlindungan  hukum  bagi  rakyat adalah  tindakan  pemerintah  yang  bersifat preventif  dan  represif.  Perlindungan hukum  yang  bersifat  preventif  bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  sengketa, yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah untuk  berhati-hati  dalam  mengambil keputusan berdasarkan direksi, dan bersifat  represif.  Perlindungan  bertujuan untuk  menyelesaikan  sengketa,  termasuk penanganannya di peradilan.
Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan  yang  terlihat  setelah  keluarnya arahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi  upaya  mengelola  input  untuk menghasilkan  output  atau  outcome  bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat  dicirikan  dan  dibedakan  dari  tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan  di  satu  sisi  merupakan  proses yang  memiliki  logika  bottom-up,  dimana proses kebijakan dimulai dengan penyampaian  aspirasi,  permintaan  atau dukungan  dari  masyarakat.  Sementara  itu, implementasi  kebijakan  di  sisi  kain memiliki  logika  top-down,  dalam  arti mereduksi alternatif kebijakan abstrak atau makro  menjadi  tindakan  konkrit  atau mikro.
Dalam isi kebijakan, manfaat kebijakan  adalah  untuk  menunjukkan  dan menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan pasti terdapat beberapa jenis manfaat yang mengandung  dan  menghasilkan  dampak positif dengan mengimplementasikan kebijakan yang akan dilaksanakan.
Pengertian pendaftaran tanah dimulai dari  fungsinya  sebagai  kadaster  fiskal, setelah  itu  dengan  pentingnya  kepastian hak  dan  kepastian  hukum,  pendaftaran tanah  menjadi  kader  hukum.  Pendaftaran tanah  yang  merupakan  kadaster  fiskal, yaitu  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang dilakukan  oleh  pemerintah,  dalam  rangka pemenuhan kepentingan negara itu sendiri, yaitu  untuk  keperluan  pemungutan  pajak bumi.
Berdasarkan  konstitusi  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD
1945,  ditegaskan  bahwa  Indonesia  adalah negara  hukum.  Konsekuensi  logis  dari negara  hukum  adalah  bahwa  setiap kegiatan,  tindakan  dan  perbuatan  harus sesuai  dengan  norma  hukum.  Sehubungan dengan  itu  maka  keabsahan  pelaksanaan pendaftaran  tanah  di  Indonesia  jika  ada dilakukan  menurut  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan pendaftaran tanah didasarkan pada ketentuan  hukum  yang  diatur  dalam  Pasal 33  ayat  3  UUD  1945,  Bumi,  Air,  dan Sumber  Daya  Alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Landasan  utama  reforma  agraria (land reform) tercantum dalam UUD 1945 Pasal  33  ayat  (3)  bahwa  “bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat”.  Jadi  secara  historis dapat  dikatakan  bahwa  upaya  pengaturan pertanahan,  termasuk  land  reform,  di Indonesia  sudah  dimulai  sejak  proklamasi kemerdekaan. Hal ini kemudian ditindaklanjuti  melalui  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Dalam  Reforma  Agraria  terdapat  5 program prioritas, antara lain: (1) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, (2) penataan, penguasaan  dan  pemilikan  objek  tanah untuk  Reforma  Agraria,  (3)  kepastian hukum  dan  legalisasi  hak  atas  tanah,  (4  ) pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan,  pemanfaatan  dan  produksi tanah  objek  agraria,  dan  terakhir  (5) kelembagaan pelaksanaan Reforma Agraria  pusat  dan  daerah.  Di  sisi  lain, Presiden  Jokowi  menempatkan  Reforma Agraria  sebagai  agenda  prioritas  dalam RPJMN  2015-2019  yang  diatur  dalam Peraturan Presiden 45 Tahun 2016 tentang Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP).  Lahan seluas  9  juta  hektar  dijanjikan  sebagai
lahan  objek  Reforma  Agraria  (Tora)  dari kawasan  hutan  dan  non-hutan  berupa pengesahan  pertanahan  dan  redistribusi aset.
Tujuan
landreform dapat dikategorikan  menjadi  3  (tiga)  tujuan, yaitu  (i)  ekonomi,  untuk  meningkatkan kondisi  sosial  ekonomi  rakyat  dengan memperkuat hak milik rakyat dan memberikan  fungsi  sosial  pada  hak  milik, meningkatkan produksi nasional, khususnya di bidang tanah. sektor pertanian  dalam  rangka  meningkatkan taraf  hidup  masyarakat;  (ii)  secara  politik, mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan  kepemilikan  tanah  yang luas,  membangun  distribusi  yang  adil  dari penghidupan  petani  dalam  bentuk  tanah; (iii)  secara  psikologis,  meningkatkan semangat  bekerja  bagi  pekebun  dengan memberikan  kepastian  hak,  meningkatkan hubungan  kerja  antara  pemilik  tanah  dan penggarap.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  pada  hakikatnya merupakan  rangkaian  kegiatan  ilmiah. Oleh karena itu, penelitian harus menggunakan metode ilmiah untuk menggali  dan  memecahkan  masalah  atau untuk menemukan sesuatu yang benar dari fakta-fakta.  Penelitian  ini  tidak  dapat dilakukan  secara  instan  dan  sekaligus. Penekanan  pada  aspek  proses  suatu penelitian akan lebih menonjolkan dimensi metodologis,  yaitu  dengan  cara  apa  atau bagaimana  peneliti  melakukan  kegiatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  dan  penelitian  hukum empiris. Penelitian yuridis normatif mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang terkandung  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  norma-norma  yang  ada dalam masyarakat.
Wawancara  merupakan  suatu  cara untuk  memperoleh  informasi  dengan  cara bertanya  langsung  kepada  orang  yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu  proses  interaksi  dan  komunikasi,
hasil  wawancara  ditentukan  oleh  beberapa faktor  yang  saling  berinteraksi  dan mempengaruhi  arus  informasi.  Analisis data  adalah  proses  pengorganisasian  dan pemilahan data ke dalam kategori dan unit dasar  deskripsi,  sehingga  tema  ditemukan dan  dapat  dirumuskan  sebagai  hipotesis kerja,  seperti  yang  disarankan  oleh  data. Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif. Kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah dalam menganalisis masalah yang akan dibahas, menginterpretasikan dan kemudian menarik  kesimpulan  secara  deduktif.  Pada akhirnya,  saya  dapat  menjawab  masalah penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hukum Tanah
Pendaftaran  tanah  yang  bersifat kadaster  hukum,  yaitu  “serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Negara atau  Pemerintah  secara  terus  menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan  atau  data  tertentu  mengenai tanah  tertentu  di  daerah  tertentu,  dalam rangka  memberikan  kepastian  hukum  di lapangan.  pendaftaran  tanah,  tanah, termasuk pengeluaran bukti dan pemeliharaannya”.
Sedangkan  menurut  Boedi  Harsono, pendaftaran  tanah  adalah  serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah  secara  terus  menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan  atau  data  tertentu  mengenai tanah tertentu di daerah tertentu, mengolah, menyimpan, dan menyajikannya untuk kepentingan masyarakat.  kemaslahatan  rakyat.  rakyat, guna menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan,  termasuk  pemberian  barang bukti dan pemeliharaannya.
4.2. Gambaran  Umum  Pelaksanaan Kegiatan
Penyelenggara  Pemerintah  Daerah dalam  memberikan  pelayanan  publik pemerintahan  daerah  berpedoman  pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  Dalam  Pasal  344 ayat  (2)  huruf  i  disebutkan  bahwa  salah satu asas dalam pelayanan publik dilaksanakan
berdasarkan asas akuntabilitas.  Asas  akuntabilitas  adalah asas  yang  menentukan  bahwa  setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan  tertinggi  negara  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerapan prinsip akuntabilitas dapat  menentukan  keberhasilan  BPN
Kabupaten  Langkat,  hal  ini  dapat  dilihat dari pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh pemerintah dalam melayani masyarakat dengan menggunakan
indikator sebagai acuan dalam pelaksanaannya. . Indikator tersebut adalah:
a. Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap di bidang yuridis dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota;
b. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di bidang yuridis  dilaksanakan  oleh  Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
sebagaimana  dimaksud  pada  angka 1  di  atas  di  bawah  kendali  dan koordinasi, pembinaan, dan pemantauan  (monitoring  evaluasi) Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  dan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang. /Kepala Badan Pertanahan Nasional cq  Direktur  Jenderal  Hubungan Hukum Agraria.
Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional Provinsi bertanggung jawab  atas  keberhasilan  pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap secara menyeluruh di wilayah kerja Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi, oleh karena itu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Memimpin rapat koordinasi persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan seluruh pejabat  di  lingkungan  Kantor Wilayah  dan  Kantor  Pertanahan,
dan bila perlu berkoordinasi dengan  Pemerintah  Daerah  terkait percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  dan  sinkronisasi  kegiatan lintas sektor;
b. Memimpin  rapat-rapat  strategis pengelolaan  sumber  daya  manusia yang  ada  dan  arahan  lokasi  yang akan  ditetapkan  untuk  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
termasuk mengerahkan sumber daya manusia yang ada di lingkungan  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional;
c. Menandatangani  kontrak  kinerja dengan semua personel yang terlibat dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
d. Melaksanakan pembinaan dan pembinaan kepada seluruh pelaksana  kegiatan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
e. Memantau dan mengevaluasi kemajuan  pelaksanaan  kegiatan secara  berkala  dan  mengatasi kendala yang ada;
f. Melaporkan  permasalahan  yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  dan  langkah- langkah  penyelesaiannya  kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  dengan  tembusan  kepada Direktur Jenderal Hubungan Hukum Agraria. 4.3. Faktor Kendala Dalam

## Pelaksanaan Kegiatan
Dalam  setiap  implementasi  suatu kebijakan tentunya memiliki tantangan dan hambatan tersendiri yang dialami oleh para pelaksana.  Begitu  juga  dengan  penerapan Kebijakan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL) dalam penerbitan
sertifikat  tanah  secara  komprehensif  oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten  Langkat.  Beberapa  faktor penghambat tersebut adalah:
1. Secara teknis
Hambatan  atau  tantangan  teknis adalah hal-hal yang terjadi akibat kesalahan  teknis  yang  berada  di  luar dugaan  petugas.  Kendala  dan  tantangan tersebut  karena  kendala  teknis,  seperti belum adanya pihak terkait yang diperlukan  untuk  memenuhi  peraturan perundang-undangan  arsip  masyarakat, sehingga memperlambat masyarakat dalam melakukan pendaftaran. Dalam kasus lain, kesadaran masyarakat juga berperan penting  dalam  pelaksanaan  PTSL  karena jika  masyarakat  sebagai  pelamar  tidak gesit dalam memenuhi persyaratan administrasi akan menghambat atau mempengaruhi  proses  pelaksanaan  PTSL. Di  bidang  pengukuran,  kendala  teknis yang  dihadapi  petugas  adalah  belum tersedianya masyarakat pemilik data yuridis tanah dalam melakukan pengukuran  antar  batas-batas  tanah  yang akan  diukur.  Hal  ini  menyebabkan keterlambatan dalam proses pengukuran.
2. Sumber daya manusia
Kebutuhan akan sumber daya manusia sangat menentukan dalam keberhasilan  pelaksanaan  PTSL,  baik secara  kualitas  maupun  kuantitas.  Dalam pelaksanaan  Kebijakan  Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL),  tentu  ada tantangan-tantangan  tertentu  yang  coba diatasi  oleh  petugas  dengan  caranya sendiri.  Kebutuhan  SDM  yang  berkualitas di  kantor  pertanahan  memiliki  berbagai aspek  keilmuan  dan  persebarannya  tidak merata. Setiap petugas dituntut untuk lebih cepat,  lebih  tepat,  dan  profesional,  dan setiap  hari  mereka  dituntut  untuk  bekerja meskipun waktu kerja telah usai. Dikarenakan  kuantitas  SDM  yang  tidak mencukupi,  berkas  yang  harus  diperiksa cukup  banyak  sehingga  petugas  dituntut untuk  tetap  bekerja.  Tidak  hanya  itu, petugas  juga  harus  mampu  mendekati perilaku  yang  berbeda  dari  kelompok
sasaran  kebijakan.  Untuk  itu,  petugas dituntut  untuk  bekerja  secara  dinamis  dan cepat  beradaptasi  dengan  lingkungan kebijakan.  Ini  juga  harus  menjadi  bahan evaluasi di lingkungan Kementerian ATR/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional. Belum  lagi  masalah  pekerjaan  rutin pelayanan  pendaftaran  tanah  yang  cukup besar,  jumlah  bidang  tanah  yang  setiap tahun  meningkat  dalam  kegiatan  PTSL. Tentunya  perlu  menghitung  jumlah  ASN dengan  volume  pekerjaan,  agar  pekerjaan rutin  dan  PTSL  dapat  berjalan  beriringan tanpa mengabaikan kegiatan rutin.
Berdasarkan  data  yang  disampaikan  oleh Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten Langkat,  jumlah  SDM  yang  memenuhi target  sertifikasi.  Sumber  daya  manusia dapat menjadi tantangan sekaligus penghambat  dalam  mengimplementasikan suatu kebijakan.
4.4. Prestasi  yang  dibuat dalam Mengatasi Rintangan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan dapat  diketahui  bahwa  terdapat  beberapa kendala  dalam  pelaksanaan  Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap
yang berimplikasi  pada  tidak  lancarnya  proses pelaksanaan  Kebijakan  Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk mengatasi  permasalahan  yang  terjadi,
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kabupaten  Langkat  memberikan  beberapa solusi atau upaya penyelesaiannya, beberapa solusi dan upaya tersebut adalah:
1. Dalam hal mengatasi atau
mengatasi  kendala  yang  terjadi pada bagian teknis bidang pengukuran yaitu belum tersedianya  masyarakat  pemilik data yuridis tanah dalam melakukan pengukuran antar batas-batas tanah yang akan diukur, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat  mengambil  solusi  dengan cara  memindahkan  alokasi  target perencanaan di lapangan ke daerah yang  lebih  diminati  masyarakat, atau dengan kata lain
memindahkan alokasi target perencanaan di lapangan ke daerah yang lebih membutuhkan, sehingga target perencanaan bidan masih dapat terpenuhi.
2. Dalam hal mengatasi atau mengatasi  kendala  yang  terjadi apabila dalam pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  suatu daerah  tidak  sesuai  dengan  target perencanaan  yang  telah  diberikan oleh pemerintah, maka upaya atau solusi  yang  dilakukan  adalah mengembalikan sisa anggaran yang  tidak  terpakai.  Jadi  jelas, anggaran yang dikeluarkan pemerintah digunakan sesuai kebutuhan dan peruntukannya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
3. Mengenai  kendala  teknis  yang terjadi  selama  pelaksanaan  PTSL, untuk  mengatasinya,  pihak  BPN Kabupaten  Langkat  khususnya panitia  Ajudikasi  PTSL  dapat melakukan  persiapan  yang  lebih baik, seperti melakukan sosialisasi beberapa waktu sebelum
pelaksanaan
PTSL, agar
masyarakat yang wilayahnya berada  terpilih  sebagai  lokasi pelaksanaan
PTSL dapat
menyiapkan  berkas-berkas  yang dibutuhkan, dan melakukan persiapan-persiapan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan PTSL.
4. Terkait  Biaya  Pajak  Bumi  (Utang PPh dan BPHTB), untuk mengatasi  masalah  tersebut  dapat dilakukan  proses  sertifikat  tanah melalui  satu  atap,  dengan  cara semua proses tersebut dilakukan di kantor  BPN  (misalnya  Kantor Pajak dan PPAT memiliki ruangan tersendiri di Kantor BPN), sehingga dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk
mendaftarkan  tanahnya.  Begitu
pula  dengan  masalah  PPh  dan BPHTB  yang  terutang  dalam penyelenggaraan PTSL yang diatur  dalam  Pasal  33  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  2018,  yang memberikan  ruang  kemudahan dalam pelaksanaan program PTSL,
bagi  yang  belum  atau  belum mampu membayar. PPh dan
BPHTB  dengan  membuat  surat pernyataan  terutangnya  PPh  dan BPHTB. Namun, karena ketentuan peraturan
perundang-undangan belum  mengatur  tentang  PPh  dan
BPHTB  yang  terutang  tentang pajak  bumi.  Meskipun  Pasal  33 hanya  menjelaskan  bahwa  Kepala Kantor Pertanahan wajib menyampaikan  daftar  tunggakan BPHTB dan/atau PPh yang terutang  secara  berkala  dalam waktu  3  (tiga)  bulan,  Kepala Bupati/Walikota setempat dan apabila  terjadi  peralihan  hak  atau perubahan atau hanya dapat dibuat Buku  Tanah  dan  Sertifikat  Hak Tanah.  setelah  yang  bersangkutan melunasi  PPh  dan  BPHTB  yang terutang.  Seiring  dengan  belum adanya  regulasi  PPh  dan  BPHTB yang  cukup  jelas  untuk  mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu diatur  secara  khusus  PPh  dan BPHTB  yang  terutang  dalam penyelenggaraan PTSL.
5. Terkait  hak  ulayat  yang  ada  di beberapa pelosok, BPN Kabupaten Langkat  sendiri  belum  melakukan tindakan apapun setelah pemetaan, kecuali memindahkan target PTSL
ke wilayah yang
lebih membutuhkan.  Seharusnya  BPN
bisa melakukan musyawarah dengan tokoh adat dan masyarakat setempat mengenai status hak atas tanah  tersebut.  Sehingga  semua
bidang tanah dapat dikelola dengan baik.

## 5.  KESIMPULAN
Secara umum pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  di  Kabupaten  Langkat sudah  berjalan  dengan  baik  dalam pelaksanaannya, walaupun di lapangan  masih  terdapat  beberapa kendala  atau  kendala,  seperti: banyak  pemilik  tanah  yang  tidak berada di tempat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti  program  PTSL,  dan kendala  petugas  PTSL  dalam menentukan batas-batas tanah yang akan diukur. Dari sisi sumber daya manusia,  berdasarkan  kualitas  dan kuantitas  petugas  program  PTSL, mereka harus dituntut untuk bekerja  lebih  keras  lagi  dalam menyelesaikan berkas. Secara kuantitas,  di  daerah  terpencil  atau pinggiran, jumlah petugas pelaksana  program  PTSL  masih sangat  terbatas.  Masih  banyak tanah  ulayat  atau  tanah  ulayat  di pinggiran  yang  hak  atas  tanahnya adalah hak ulayat. Untuk perencanaan  target  sektor  yang tidak  terpenuhi,  maka  perencanaan wilayah sasaran dialihkan ke wilayah  yang  masyarakatnya  lebih antusias.  Untuk  perencanaan  target sektor  yang  tidak  memenuhi  target atau  tidak  selesai,  maka  sisa anggaran yang tidak terpakai dikembalikan  kepada  pemerintah. Sehingga  anggaran  untuk  program percepatan  PTSL  jelas.  Untuk bidang  tanah  yang  tidak  dapat diperoleh data fisik dan data yuridis dan  diterbitkan  Sertifikat  Hak  Atas Tanah,  maka  dapat  mengikuti program  PTSL  selanjutnya  dengan ketentuan lokasi ditetapkan kembali  sebagai  lokasi  PTSL  dan data  fisik  dan  data  yuridis  tidak berubah. .. kemudian sisa anggaran
yang  tidak  terpakai  dikembalikan ke  pemerintah.  Sehingga  anggaran untuk  program  percepatan  PTSL jelas.  Untuk  bidang  tanah  yang tidak dapat diperoleh data fisik dan data yuridis dan diterbitkan Sertifikat  Hak  Atas  Tanah,  maka dapat  mengikuti  program  PTSL
selanjutnya dengan ketentuan lokasi  ditetapkan  kembali  sebagai lokasi PTSL dan data fisik dan data yuridis  tidak  berubah.  ..  kemudian sisa  anggaran  yang  tidak  terpakai dikembalikan ke pemerintah.
Sehingga  anggaran  untuk  program percepatan  PTSL  jelas.  Untuk bidang  tanah  yang  tidak  dapat diperoleh data fisik dan data yuridis dan  diterbitkan  Sertifikat  Hak  Atas Tanah,  maka  dapat  mengikuti program  PTSL  selanjutnya  dengan ketentuan lokasi ditetapkan kembali  sebagai  lokasi  PTSL  dan data  fisik  dan  data  yuridis  tidak berubah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Artikel jurnal
Anggraeny  Arief  (2018),  Pelaksanaan
Asas Kontradiktur Delimitasi
Dalam  Proses  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap, Jurisprudentie, Volume 5, Nomor1, Juni Ahmad  Nashih  Luthfi,  (2018),  Reformasi
Kelembagaan  Dalam  Kebijakan
Reformasi Era Agraria Joko Widodo  Jusuf  Kalla  Reformasi Kelembagaan  Kebijakan  Reforma
Agraria  di  Era  Pemerintahan  Joko Widodo-Jusuf  Kalla. Bhumi Vol. 4 No. 2 November Dessy,  dkk  (2019),  Eksistensi  Hak Komunal  Masyarakat  Hukum  Adat dalam  Kebijakan  Penataan  Aset Reforma  Agraria.  Jurnal  Kertha Patrika, Vol. 41, No. 3 Desember Febrie  Hastiyanto  (2019),  “Perencanaan Pembangunan  dan  Gerakan  Sosial
Dalam Reforma Agraria di Indonesia”. Kybernan: Jurnal Studi
Kepemerintahan. Jil. 4 No. 2 Bulan
September Ferry Riawan, dkk (2019), Wujud Penatagunaan Tanah Dalam Reforma Agraria Yang Berkeadilan dan  Berkelanjutan.  Jurnal  Jurnal Akrab  Juara  Volume  4  Nomor  5 Edisi Desember Istiqamah,  I.  (2018).  Tinjauan  Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan  Tanah.Jurisprudentie: Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas Syariah dan Hukum,5 (1), 226-235
Mahrus,  M.(2019).  Tinjauan  Yuridisatas
Gugatan Kepemilikan Tanah Bersertifikat  Terhadap  Penggunaan Tanah  Dengan  Cara  Melawan Hukum.Jurnal hukum de rechtsstaat,5 (1), 43-53
Nurlinda,  Ida.  (2018),  'Perolehan  Tanah
Objek  Reforma  Agraria  (TORA) yang  berasal  dari  Kawasan  Hutan: Masalah dan Pengaturannya', Veritas  et  Justitia,  vol.  4,  tidak.  2, hm. 252-273 Ni Luh Ariningsih Sari, I Wayan Suwanda (2019), “Kebijakan di Era Pemerintahan  Joko  Widodo  dan Jusuf Kalla”. Jurnal Unmasmataram.  [Hukum  UNMAS Denpasar  PSDKU  Mataram.  Jilid 13 Nomor 2 September Nuriyanto (2020), Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan  Sosial.  Jurnal  Rontal Pkn Vol. 6/No.1 April
Ramadhani,  RD  dan  Salim,  MN  (2017), 'Akuisisi  tanah  rakyat:  Soal  HGU PT.  BMS  di  Rejang  Lebong  dan jalan penyelesaiannya', Bhumi,
Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol.
3 tidak. 1, hm. 31-47
Rejekiningsih,  T.  (2016).  Asas  fungsi sosial  hak  atas  tanah  pada  negara hukum  (suatu  teori,  yuridis  dan penerapannya di

## indonesia).Yustisia
Jurnal Hukum,5(2), 298-325
Saranani,  AM  (2022).  Tinjauan  Hukum
Tentang Pembuktian Sertifikat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah.SIBATIK  JURNAL:  Jurnal Ilmiah  Bidang  Sosial,  Ekonomi, Budaya, Teknologi,
dan
Pendidikan,1(3), 173-184 Septina  Marryanti  dan  Yudha  Purbawa (2018),  Optimalisasi  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap,  Bhumi,  Jurnal  Agraria dan  Pertanahan,  Volume  4,  No  2,
hlm. 202, November
Wicaksono,  A  dan  Pubawa,  Y  (2018), 'Hutang  negara  dalam  reformasi agraria  studi  implementasi  mandat
9  juta  hektar  tanah  Indonesia',
Bhumi, Jurnal Agraria dan
Pertanahan  ,  vol.  4,  tidak.  1,  hlm. 24-38