http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/link
ANALISIS TATA LAKSANA KLINIK SANITASI UNTUK PENGENDALIAN ISPA PADA MASA PANDEMI COVID-19
Shafira Mutia Khairunnisa *)1) ; Onny Setiani 2 ; Nur Endah Wahyuningsih 3 ; Nurjazuli 4
1, 2, 3, 4) Fakultas Kesehatan Masyarakat ; Universitas Diponegoro Semarang Jl. H. Prof. Soedarto, SH. ; Tembalang ; Semarang

## Abstrak
Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan penyakit berbasis lingkungan dan cenderung dianggap biasa oleh masyarakat, sedangkan ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berakhir dengan  pneumonia  atau  kematian.  Klinik  sanitasi  merupakan  solusi  untuk  mengatasi  penyakit berbasis  lingkungan  melalui  upaya  promotif  dan  preventif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk melakukan  analisis  terhadap  aspek  input  dan  proses  dalam  pelaksanaan  klinik  sanitasi  untuk pengendalian  ISPA  pada  masa  pandemi  COVID-19  di  Puskesmas  Kedung  Badak  Kota  Bogor. Metode  penelitian  ini  adalah  kualitatif-deskriptif,  dengan  melakukan  observasi  lapangan  dan wawancara  mendalam  kepada  informan  yang  dipilih  menggunakan  teknik purposive  sampling . Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya SOP klinik sanitasi yang disesuaikan  dengan situasi pandemi, ketidaksesuaian jadwal dengan regulasi yang berlaku, belum dilengkapinya SDM dengan  pelatihan  terkait  klinik  sanitasi,  tidak  adanya  media  KIE  seputar  ISPA,  serta  tidak dilakukannya konseling, inspeksi, dan intervensi kesehatan lingkungan terhadap pasien ISPA pada masa  pandemi  COVID-19.  Temuan  tersebut  menunjukan  masih  terdapat  hal-hal  yang  belum optimal  baik  dalam  aspek  input  maupun  proses  pada  tata  laksana  klinik  sanitasi  di  Puskesmas Kedung Badak Kota Bogor.
Kata kunci: Klinik Sanitasi ; ISPA ; Pandemi COVID-19

## Abstract
[ANALYSIS OF SANITATION CLINIC MANAGEMENT FOR ARI CONTROL DURING THE COVID-19 PANDEMIC] Acute Respiratory Infection (ARI) is an environmental-based and to be considered  normal  by  the  community,  while  ARI  that  is  not  handled  properly  can  end  up  with pneumonia  or  death.  Sanitation  clinic  is  a  solution  to  overcome  environmental-based  diseases through promotive and preventive efforts. This study aims to analyze the input and process aspects in the implementation of a sanitation clinic for ARI control during the COVID-19 pandemic at the Puskesmas  Kedung  Badak,  Bogor  City.  This  research  method  is  qualitative-descriptive,  by conducting field observations and  in-depth interviews with selected informants using purposive sampling technique. The results showed that there were no SOPs for sanitation clinics that were adapted  to  the  pandemic  situation,  schedule  discrepancies  with  applicable  regulations,  human resources that are not equipped with training related to sanitation clinics, no IEC media about ARI, also no counseling, inspection, and environmental health interventions for ARI patients during the COVID-19 pandemic. Based on these issues, there are things that are still not optimal both in the input and in the process aspect in the management of the sanitation clinic at the Puskesmas Kedung Badak, Bogor City.
Keywords: Sanitation Clinic; ARI ; COVID-19 Pandemic

## 1. Pendahuluan
Penyakit  berbasis  lingkungan  merupakan permasalahan  yang  masih  dialami  oleh  hampir
seluruh  negara  di  dunia  da n  disebabkan  oleh interaksi  antara  manusia,  lingkungan  dan perilaku yang berpotensi menimbulkan penyakit (Ahyanti,  2020).  Infeksi  saluran  pernapasan menjadi  penyakit  menular  paling  mematikan
*) Correspondence Author (Shafira Mutia Khairunnisa) E-mail: shafiramutiak@gmail.com
yang menempati peringkat ke empat.  Selain itu, infeksi saluran pernapasan juga masih menempati  posisi    pada  10  besar  penyebab utama  kematian  di  negara  berpenghasilan menengah ke bawah (World Health Organization, 2020).
Di  Indonesia,  penyakit  berbasis lingkungan masih  menjadi  penyebab  lebih  dari  80%  angka kesakitan  balita  (Sugiharto  &  Oktami,  2018). Menurut  data  tahun  2019,  Jawa  Barat  menjadi provinsi dengan temuan kasus pneumonia pada balita  tertinggi.  Prevalensinya  mencapai  angka 5,5%,  lebih  tinggi  dari  prevalensi  pneumonia nasional  yakni  sebesar  4,8%  (Kementerian Kesehatan  RI,  2019).  Namun,  di  masyarakat umum  ISPA  dianggap  sebagai  penyakit  batuk pilek  biasa  yang  disebabkan  oleh  pergantian musim  atau  cuaca  dingin,  dan  bukan  suatu masalah  yang  serius.  Padahal  perlu  diketahui bahwa  ISPA  yang  berkelanjutan  dan  tidak ditangani  dengan  baik  akan  berisiko  menjadi pneumonia  dan  berakibat  kematian  (Pratiwi  & K., 2010). Hingga tahun 2019, 10 penyakit utama yang  menjalani  rawat  jalan  di  Puskesmas  Kota Bogor  masih  didominasi  oleh  golongan  ISPA non  pneumonia  yakni  nasofaringitis  akut ( common cold ) di urutan pertama (29%), faringitis akut (14%), dan influenza (4%) (Dinas Kesehatan Kota  Bogor,  2019).  Berdasarkan  data  Profil Kesehatan  Jawa  Barat  (2019),  golongan  ISPA pneumonia  juga  masih  menjadi  salah  satu penyebab kematian post neonatal di Kota Bogor. Kota  Bogor  menempati  urutan  kelima  dari  27 kabupaten/kota  dengan  kepadatan  tertinggi  di Jawa  Barat  dengan  persentase  akses  masyarakat terhadap sanitasi layak sebesar 74,2%. Kepadatan  penduduk  yang  tinggi  merupakan salah  satu  faktor  yang  secara  substansial  dapat meningkatkan kasus penyakit menular (Anser et al.,  2020).  Selain  itu,  data  tersebut  menunjukan bahwa  Kota  Bogor  masih  belum  memenuhi target  akses  sanitasi  nasional  Tahun  2020-2024 yakni sebesar 90%. Kondisi kesehatan lingkungan  yang  belum  sepenuhnya  memadai baik  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas,  serta belum  menyeluruhnya  perilaku  hidup  bersih dan sehat (PHBS) akan menyebabkan munculnya  masalah  kesehatan  hingga  penyakit berbasis lingkungan (Wardani, 2017).
Pelayanan kesehatan lingkungan, atau biasa disebut dengan klinik sanitasi, merupakan salah satu  solusi  untuk  mengatasi  penyakit  berbasis lingkungan  (Sugiharto  &  Oktami,  2018).
Disebutkan dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  No.  13  tahun  2015  tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan  di  Puskesmas,  bahwa  tujuan  dari pelayanan  ini  adalah  merealisasikan  kualitas lingkungan yang sehat serta mencegah penyakit akibat  faktor  risiko  lingkungan.  Namun  pada akhir  tahun  2019  dunia  digemparkan  dengan kasus Coronavirus  Disease 2019  atau  biasa disingkat  COVID-19,  yang  pertama  kali dilaporkan  pada  tanggal  31  Desember  2019 melalui WHO China Country Office . Pada tanggal 30  Januari  2020,  WHO  menetapkan  kondisi tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat  yang  Meresahkan Dunia  (KKMMD) dan tanggal 11 Maret 2020 COVID-19 ditetapkan sebagai  pandemi  (Kementerian  Kesehatan  RI, 2020).
Sejak  kasus  COVID-19  bertambah,  fasilitas pelayanan  kesehatan  di  seluruh  dunia  terutama di Indonesia, merasa kesulitan dalam menangani kasus  yang  terus  meningkat  dalam  waktu  yang relatif  singkat.  Survei  WHO  menyatakan  bahwa layanan kesehatan bagi masyarakat selain kasus COVID-19  menjadi  terganggu,  hal  ini  dapat menyebabkan  penurunan  capaian  kinerja  dari pelayanan  kesehatan  (Dosen  Fakultas  Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Parepare, 2021).  Hal  tersebut  juga  terjadi  pada  cakupan klinik  sanitasi  di  Puskesmas.  Berdasarkan  hasil studi  pendahuluan  yang  dilaksanakan  di  Dinas Kesehatan Kota Bogor, jumlah penyakit berbasis lingkungan  yang  dilayani  oleh  klinik  sanitasi terus-menerus  mengalami  penurunan  dari  awal tahun 2020 hingga November 2021.
Puskesmas  Kedung  Badak  merupakan puskesmas  di  Kota  Bogor  yang  mengalami penurunan  drastis  dengan gap tertinggi  pada cakupan  klinik  sanitasinya  selama  masa pandemi  COVID-19.  Pada  tahun  2019,  cakupan klinik  sanitasi  di  Puskesmas  Kedung  Badak berhasil  memenuhi  target  yakni  berjumlah  506 kasus (168,67%). Kemudian cakupan tahun 2020 mulai  mengalami  penurunan  hingga  berjumlah 79 kasus (26,33%), dan untuk tahun 2021 sampai dengan  bulan  November  cakupannya  menurun drastis menjadi 20 kasus (6,67%).
Kondisi  tersebut  menunjukan  adanya proses  adaptasi  dari  mekanisme  klinik  sanitasi selama masa pandemi COVID-19 untuk menjaga kesinambungan  upaya  kesehatan  masyarakat. HaI  inilah  yang  menjadi  dasar  bagi  peneIiti untuk  melakukan  analisis  terhadap  aspek  input
dan  proses  dalam  pelaksanaan  klinik  sanitasi pada  masa  pandemi  COVID-19  di  Puskesmas Kedung Badak Kota Bogor.

## 2. Metode
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Model  evaluasi  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP ( Context, Input,  Process,  Output )  yang  pertama  kali dikenalkan  oleh  Stufflebeam  (1985).  Terdapat lima  indikator  yang  diteliti  pada  aspek  input yakni  pedoman,  jadwal,  sumber  daya  manusia, dana,  dan  sarana  prasarana.  Indikator  pada aspek  proses  meliputi  konseling,  inspeksi,  dan intervensi kesehatan lingkungan. Aspek konteks tidak  diteliti  karena  tidak  ada  indikator  yang berubah  akibat  pandemi  COVID-19,  sedangkan aspek  produk  tidak  diteliti  karena  capaian pelayanan telah diketahui dan indikator dampak menjadi keterbatasan penelitian.
Pengambilan  data  dilakukan  melalui observasi  lapangan  dan  wawancara  mendalam ( indepth interview ) dengan informan utama yaitu Sanitarian  di  puskesmas  dan  informan triangulasi  yang  meliputi  Dokter  Umum  Poli ISPA,  Kepala  Puskesmas,  Subkor  Penyehatan Lingkungan  Dinas  Kesehatan,  dan  Fungsional Sanitarian  Dinas  Kesehatan.  Pemilihan  subjek dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling dengan  kriteria:  (1)  Terlibat secara langsung dan tidak langsung pada proses pelaksanaan  klinik  sanitasi  di  Puskesmas Kedung  Badak;  (2)  mengetahui  dan  memahami proses pelaksanaan klinik sanitasi; (3) mempunyai  pengaruh  langsung  maupun  tidak langsung  terhadap  pelaksanaan  klinik  sanitasi; dan  (4)  bersedia  menjadi  informan  dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan di Puskesmas Kedung Badak Kota Bogor dengan jangka waktu mulai dari Maret sampai dengan Mei tahun 2022.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Deskripsi Pelaksanaan Klinik Sanitasi
Puskesmas Kedung Badak merupakan salah satu dari 25 puskesmas yang ada di Kota Bogor.
Wilayah  kerja  Puskesmas  ini  meliputi  tiga kelurahan  yang  mencakup  39  RW  dan  211  RT. Salah satu upaya kesehatan masyarakat esensial yang  ada  di  Puskesmas  Kedung  Badak  adalah pelayanan kesehatan lingkungan yang bertujuan untuk  merealisasikan  kualitas  lingkungan  yang sehat  guna  mencegah  penyakit  berbasis lingkungan.  Pelayanan  kesehatan  lingkungan atau klinik sanitasi di Puskesmas Kedung Badak mencakup  pelayanan  di  dalam  gedung  dan  di luar gedung.
Pelayanan  di  dalam  gedung  mencakup kegiatan  konseling  antara  tenaga  sanitarian  dan pasien penyakit berbasis lingkungan yang sudah dirujuk dari poli umum, dan untuk pasien ISPA dirujuk  dari  poli  khusus  ISPA.  Semenjak  kasus COVID-19  meningkat  di  Indonesia,  Puskesmas Kedung Badak menetapkan SOP alur pelayanan tersendiri  untuk  pasien  dengan  gejala  ISPA. Pasien  dengan  hasil  skrining  memiliki  gejala yang mengarah pada Influenza-Like Illness seperti batuk,  pilek,  dan  demam  akan diarahkan  untuk masuk  ke  poli  ISPA.  Setelah  melewati  prosedur kajian  awal  dan  pemeriksaan,  pasien  akan dirujuk untuk swab antigen agar dapat diketahui batasan antara penyakit ISPA dengan COVID-19. Menurut  alur  pelayanan  Puskesmas  yang berlaku pada masa pandemi ini, pasien dari poli ISPA  tidak  diperbolehkan  untuk  masuk  ke dalam  gedung  demi  mencegah  terjadinya penularan.
Hal  tersebut  juga  berdampak  pada pelayanan  di  luar  gedung,  inspeksi  dan intervensi kesehatan lingkungan tidak dilakukan untuk  pasien  ISPA.  Inspeksi  kesehatan lingkungan  sedang  berfokus  pada  kunjungan pasien  isolasi  mandiri  COVID-19  dan  masalah sanitasi  yang  mencakup  inspeksi  rumah  sehat, sarana air bersih, Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL),  dan  jamban.  Sedangkan  intervensi kesehatan  lingkungan  biasa  diberikan  saat  itu juga  kepada  pasien/klien  setelah  inspeksi dilakukan.  Dari  garis  besar  penjabaran  tersebut dapat  dilihat  bahwa  pandemi  COVID-19 memberikan  pengaruh  yang  cukup  signifikan pada klinik sanitasi untuk pengendalian ISPA di Puskesmas Kedung Badak Kota Bogor.
Tabel 1. Matriks Hasil Analisis Aspek Input dan Proses
No. Aspek Temuan Hasil 1. Pedoman Belum  adanya  SOP  klinik  sanitasi yang  disesuaikan  dengan  situasi  pada masa pandemi COVID-19. “Kalau untuk pedoman klinik sanitasi masih pedoman yang lama aja. Kalau SOP ada kita bikin.” (IU1) 2. Jadwal Pelayanan  di  dalam  gedung  hanya dilaksanakan dua kali dalam seminggu  dan  pelayanan  di  luar gedung  tidak  memiliki  jadwal  yang pasti. “Dulu Jumat aja, kalau sekarang kan ada 2 orang jadi Selasa sama Jumat.” (IU2) “Kalau luar gedung tidak ada jadwal tetap.” (IU1)
3. SDM
 Adanya rangkap tugas dan terbaginya fokus dari sanitarian.
 SDM  belum  dilengkapi  dengan pelatihan  yang  berkaitan  dengan klinik sanitasi.
 SDM di puskesmas sering mengalami perubahan karena sistem  mutasi  dan  rotasi  yang diterapkan. "Kalau  yang  selama  pandemi  ini  ya  agak  terkendala  juga  ya.
Karena waktu kemarin yang pelaksanaan vaksinnya padat ya kita banyak  seringnya  ikut  kegiatan  vaksin,  jadi  kadang  untuk pelaksanaan program sendiri agak tidak berjalan.” (IU1) “Nah itu belum. Jadi kita di Kota Bogor untuk sanitarian minim banget ya untuk pelatihan-pelatihan bersertifikat. Saya sendiri dari 2010  jadi  PNS  belum  ada  pendapat  sertifikat  pelatihan  apapun.” (IU1)
“Banyak perubahan ya, tadinya ada mutasi rotasi. Itu berpengaruh juga  sempet  ada  2  orang,  1  orang,  sekarang  2  orang  lagi,  jadi mudah-mudahan pekerjaan tupoksinya dari kesehatan lingkungan bisa lebih tercapai lagi.” (IT2)
4. Dana Dana  mengalami  penurunan  dari tahun sebelumnya. “Ngga sih, jauh sih kayaknya. Kalau misalkan dengar dari teman sebelumnya  sih,  biasanya  setiap  tahun  selalu  meningkat anggarannya,  cuman  kalau  sekarang  tuh  tidak  tau  kenapa  jadi menurun.” (IU2) 5. Sarana Prasarana  Tidak ada media KIE seputar ISPA, serta maket atau alat peraga.  Belum  dilakukannya  kalibrasi  alat dan  pemeriksaan  terhadap  reagen dari sanitarian kit, dan penggunaannya tidak maksimal.
“Paling  kurangnya  di  media  KIE,  ruangan  sudah  ada,  APD sudah, minusnya di media aja.” (IU1)
“Kalau  misalkan  bentuk  poster,  yang  kayak  gitu-gitunya  belum ada.” (IU2) “Cuman mungkin ngelabnya, itu ya, dari pemeriksaan-pemeriksaannya  itu  yang  kurang.  Kurang  kita maksimalkan juga kayaknya.” (IU2)
6. Konseling Tidak  adanya  pasien  ISPA  yang dirujuk untuk melaksanakan konseling  di  klinik  sanitasi  selama masa pandemi COVID-19. “Belum  aja.  Karena  covid,  buat  mengurangi  kontak  aja  takutnya covid.  Konseling  yang  tidak  berjalan  bisa  karena  bentrok  dengan tugas  lain,  seperti  tugas  vaksin.  Karena  covid  juga,  jadi pembatasan konseling.” (IU1)
7. Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tenaga  sanitarian  tidak  pernah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan pada pasien yang tedaftar di buku register klinik sanitasi selama masa pandemi COVID-19.
“Kalau sejauh ini belum pernah sih nginspeksi klinik sanitasi. Tapi turlapnya  lebih  fokus  ke  kunjungan  pasien  covid  sama  IKL sanitasi.  Dilihat  dari  wilayah  yang  warganya  masih  BABS,  kita datengin sambil validasi data, sambil inspeksi juga.” (IU2)
8. Intervensi Kesehatan Lingkungan Tidak  ada  pasien  ISPA  yang memperoleh  intervensi  kesehatan lingkungan  dan  bentuk  intervensi yang  pernah  dilakukan  hanya  berupa komunikasi, informasi, edukasi (KIE).
“Kalau intervensi ya lebih ke penyuluhan dan edukasi.” (IU1) “Kalau  yang  sudah  dilaksanakan  paling  itu  aja  ya,  penyuluhan, KIE.” (IU2)

## Analisis Aspek Input dalam Klinik Sanitasi
a. Pedoman Pedoman  yang  digunakan  dalam  Klinik Sanitasi  di  Puskesmas  Kedung  Badak  adalah Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  internal. Akan  tetapi,  isi  dari  SOP  tersebut  belum disesuaikan  dengan  situasi  pandemi  COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Apabila dilihat dari tanggal  terbitnya,  SOP  tersebut  terakhir diperbaharui  pada  bulan  Februari  2019.  Hal  ini menandakan  bahwa  belum  adanya  SOP  klinik sanitasi  yang  disesuaikan  dengan  situasi  pada masa pandemi COVID-19.
Pedoman Teknis Pencegahan dan
Pengendalian  Infeksi  di  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama oleh Kemenkes (2020) menyatakan  bahwa  penyusunan  SOP  untuk kegiatan  konseling,  termasuk  di  dalamnya konseling kesehatan lingkungan, harus mengacu pada  Pedoman  Pencegahan  dan  Pengendalian Infeksi  (PPI)  (Kementerian  Kesehatan  RI,  2020). Temuan ini terjadi karena kurang menyeluruhnya  proses monitoring dan  evaluasi yang dilakukan oleh tim manajemen puskesmas. Terlebih pada awal masa pandemi klinik sanitasi sempat dihentikan sementara, sehingga pembaharuan  SOPnya  menjadi  terlupakan.
Sementara  itu,  keberadaan  SOP  yang  sesuai dengan  kondisi  pelayanan  kesehatan  terkini sangatlah  penting  karena  SOP  berperan  sebagai petunjuk  utama  dalam  melaksanakan  sebuah program. Suatu program harus menerapkan SOP secara  disiplin  dan  konsisten  agar  tujuan  dari program  tersebut  dapat  tercapai  secara  efektif dan efisien. Disebutkan dalam penelitian Latifah dan Maryati (2018) bahwa SOP merupakan salah satu faktor input yang akan sangat mempengaruhi  output  yang  diperoleh.  Hal tersebut  juga  sejalan  dengan  penelitian  Sugiarsi dkk (2021), bahwa SOP harus diterapkan dengan penuh kedisiplinan dan konsistensi, karena SOP yang  diterapkan  dengan  baik  berperan  penting dalam menjamin kualitas pelayanan dan kinerja puskesmas.
b. Jadwal
Kegiatan  klinik  sanitasi  di  dalam  gedung yang  diselenggarakan  oleh  Puskesmas  Kedung Badak dibuka setiap hari Selasa dan Jumat sesuai dengan  jam  operasional  puskesmas.  Sedangkan pelayanan  di  luar  gedung  yang  mencakup inspeksi  dan  intervensi  tidak  memiliki  jadwal yang pasti.
Temuan  ini  tidak  sesuai  dengan  yang tertera  pada  Pasal  5  Permenkes  No.  13  Tahun 2015  dimana  kegiatan  konseling  di  puskesmas seharusnya  dilaksanakan  setiap  hari  kerja. Sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Susanti  dkk  (2019),  puskesmas  dengan pencapaian  tinggi  melaksanakan  klinik  sanitasi sesuai  dengan  pedoman  dimana  konseling dibuka  setiap  hari  Senin  sampai  Sabtu  lalu diikuti dengan inspeksi dan intervensi kesehatan lingkungan.  Sedangkan  puskesmas  dengan pencapaian rendah hanya melaksanakan konseling  sebanyak  dua  hari  dalam  seminggu, dengan inspeksi dan intervensi yang dilaksanakan  bila  diperlukan  saja.  Pelayanan  di dalam  gedung  yang  hanya  dilaksanakan  dua dari  enam  hari  kerja  berisiko  kehilangan  66,7% pasien  ISPA  dengan  sanitasi  lingkungan  yang buruk,  akibatnya  pasien-pasien  tersebut  tidak dapat tertangani dengan baik dari sisi kesehatan lingkungannya.
Kondisi  ini  terjadi  karena  terbatasnya sumber daya manusia, dimana pada tahun 2021 hanya  terdapat  satu  orang  sanitarian  di Puskesmas  Kedung  Badak  sedangkan  tugas yang  harus  dilaksanakan  mencakup  pelayanan di  dalam  dan  di  luar  gedung.  Kemudian  pada
awal  tahun  2022  barulah  puskesmas  menerima tambahan  1  orang  sanitarian  yang  berstatus PKWT  dari  Bantuan  Operasional  Kesehatan (BOK).  Selain  itu,  ruangan  konseling  yang dimiliki  juga  terbatas  karena  harus  berbagi dengan  pelayanan  lain.  Hal  tersebut  juga berdampak  pada  jadwal  pelayanan  di  luar gedung,  karena  sanitarian  harus  melakukan identifikasi  masalah  melalui  proses  konseling terlebih  dahulu  untuk  menentukan  pasien prioritas  yang  akan  dikunjungi.  Dinyatakan dalam  BAB  IV  Permenkes  No.  13  Tahun  2015, bahwa inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan berdasarkan hasil konseling terhadap kecenderungan  meluasnya  penyakit  berbasis lingkungan.
Namun tenaga kesehatan
lingkungan  juga  tetap  harus  mengupayakan pelaksanaan inspeksi dilakukan paling lambat 24 jam setelah konseling dilakukan. Selain itu, pada masa pandemi terdapat arahan untuk percepatan vaksin dan memprioritaskan kunjungan  pasien  COVID-19  yang  turut mempengaruhi jadwal pelayanan.
c. Sumber Daya Manusia
Tenaga kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedung  Badak  meliputi  dua  orang  sanitarian dengan  latar  belakang  pendidikan  diploma bidang  kesehatan  lingkungan.  Sumber  daya manusia  merupakan  unsur  penting  dalam penyelenggaraan  klinik  sanitasi.  Hal  tersebut sesuai dengan BAB III Permenkes No. 13 Tahun 2015  yang  menyatakan  bahwa  harus  tersedia minimal satu tenaga kesehatan lingkungan yang dilengkapi  dengan  surat  izin  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Disebutkan juga  bahwa  definisi  dari  tenaga  kesehatan lingkungan  adalah  setiap  orang  dengan  latar belakang pendidikan bidang kesehatan lingkungan minimal diploma tiga.
Temuan  pertama  pada  aspek  SDM berkaitan  dengan  keterlibatan  seluruh  tenaga kesehatan  dalam  penanganan  COVID-19, termasuk  sanitarian  yang  ditugaskan  dalam rangkaian  vaksinasi  massal  dan tracing kasus COVID-19.  Hal  tersebut  menyebabkan  adanya rangkap  tugas  dan  terbaginya  fokus  dari sanitarian, dimana saat kasus COVID-19 sedang meningkat  mereka  akan  cenderung  aktif  dalam penanganan  COVID-19  dan  menghentikan sementara  klinik  sanitasi.  Dalam  penelitian Hajriati  dkk  (2021),  disebutkan  bahwa  program atau  kegiatan  di  puskesmas  tidak  berjalan
dengan maksimal karena tenaga kesehatan yang memiliki  tugas  rangkap.  Hal  ini  juga  sejalan dengan  penelitian  Hutami  dkk  (2021),  bahwa fenomena  rangkap  tugas  ( double  job )  menjadi salah  satu  penyebab  tenaga  kesehatan  tidak fokus  dalam  melaksanakan  program.  Adapun seorang  tenaga  kesehatan  yang  mengabdikan dirinya  di  puskesmas  ditutuntut  untuk  mampu melayani  masyarakat  dari  semua  aspek kesehatan, selama tugas tersebut tidak melanggar  etika  profesinya.  Disisi  lain,  jumlah petugas  yang  ideal  dalam  pelayanan  kesehatan lingkungan  juga  sangat  penting  agar  bisa mencapai  hasil  yang  maksimal.  Terjadinya rangkap tugas pada tenaga kesehatan lingkungan merupakan dampak dari kurangnya sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh puskesmas.  Pihak  Dinas  Kesehatan  menyatakan bahwa  jumlah  tenaga  kesehatan  minimal  yang ideal  dapat  disesuaikan  dengan  jumlah kelurahan dalam wilayah kerja puskesmas.
Temuan kedua berkaitan dengan sanitarian di  Puskesmas  Kedung  Badak  belum  dilengkapi dengan  pelatihan  yang  berkaitan  dengan  klinik sanitasi,  terutama  selama  masa  pandemi COVID-19.  Dalam  hal  ini,  pihak  puskesmas hanya  berperan  sebagai  peserta.  Terdapat kemungkinan  untuk  inisiatif  mendaftarkan sanitarian  dalam  sebuah  pelatihan,  tetapi terbentur  dengan  kebutuhan  anggaran  yang tidak  sedikit.  Dinas  Kesehatan  sendiri  hanya berwenang  untuk  melaksanakan  penyegaran, pertemuan  rutin,  dan  orientasi.  Tetapi  agenda tersebut  sempat  tertunda  saat  pandemi COVID-19  karena  dibatasinya  tatap  muka  dan perlunya  adaptasi  dengan  sistem  daring, sedangkan  pelatihan  kompetensi  bersertifikat hanya  dapat  diselenggarakan  oleh  lembaga sertifikasi  yang  berwenang  di  luar  Dinas Kesehatan.  Menurut  penelitian  Putri  dan Mulasari  (2018),  pelatihan  yang  kurang  dan tidak  sesuai  kebutuhan  merupakan  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  sanitarian. Disisi  lain,  pelatihan  bersertifikat  untuk  tenaga sanitarian  tidak  hanya  dibebankan  untuk instansi  tetapi  juga  untuk  sanitarian  itu  sendiri. Pelatihan  merupakan  investasi  dan  menjadi kebutuhan  yang  seharusnya  dipenuhi  untuk mengoptimalkan  tupoksi  yang  dijalankan  oleh sanitarian,  mengingat  masa  kerja  salah  satu informan utama yang sudah 10 tahun berprofesi sebagai PNS Sanitarian. Hal tersebut juga sejalan dengan  penelitian  Ganus  dkk  (2021),  yang
menyatakan  bahwa  pelatihan  terkait  klinik sanitasi  perlu  diberikan  agar  petugas  dapat menjalankan  program  secara  profesional  dan mencapai hasil yang optimal.
Temuan ketiga berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia di puskesmas  yang  sering  mengalami  perubahan karena sistem mutasi dan rotasi yang diterapkan. Mutasi  dan  rotasi  pegawai  yang  terjadi  di puskesmas bukanlah sebuah masalah, karena hal ini  terjadi  seiring  dengan  kebutuhan  tenaga kesehatan  yang  ada  di  seluruh  Puskesmas  Kota Bogor.  Akan  tetapi,  masalah  dapat  terjadi apabila  tenaga  kesehatan  tidak  mampu  untuk beradaptasi dengan tempat dan tugas baru yang menjadi  tanggung  jawabnya.  Sanitarian  juga memerlukan  waktu  adaptasi  yang  lebih  lama lagi  untuk  mengenali  karakter  masyarakat  dan kondisi lingkungan di luar gedung pada wilayah kerjanya. Lebih lanjut lagi, perbedaan kompetensi,  rangkap  tugas,  dan  mutasi  yang terjadi  pada  sumber  daya  manusia  dapat menjadi  masalah  dalam  pelaksanaan  program sehingga  program  tidak  optimal  dalam mengeliminasi kasus penyakit pada waktu yang ditentukan (Wahono et al., 2021).
d. Dana
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dana  yang tersedia untuk operasional Puskesmas selama ini bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD),  BOK,  dan  Badan Layanan  Umum  Daerah  (BLUD).  Namun, diketahui  bahwa  mulai  tahun  2022  tidak  ada dana  yang  dialokasikan  secara  spesifik  untuk klinik  sanitasi.  Akan  tetapi  dari  segi pencatatannya,  dana  yang  disediakan  untuk pelaksanaan  klinik  sanitasi  terintegrasi  dengan program-program  lain  di  Puskesmas.  Secara total,  anggaran  dana  yang  dimiliki  oleh Puskesmas  sangat  terbatas  dan  mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Tersedianya  dana  operasional  sesuai dengan  yang  terdapat  pada  Pasal  12  Ayat  1 Permenkes No. 13 Tahun 2015, bahwa salah satu unsur  yang  mendukung  pelaksanaan  pelayanan kesehatan  lingkungan  di  Puskesmas  adalah pendanaan  yang  memadai  baik  dari  anggaran pemerintah,  pemerintah  daerah,  maupun sumber  lain  yang  sah.  Dana  merupakan  aspek yang  penting,  tetapi  temuan  ini  juga menunjukan  bahwa  sanitarian  dituntut  untuk menjadi  lebih  pintar,  proaktif,  dan  inovatif
dalam  menyusun  program  agar  tetap  bisa melaksanakan tupoksinya dengan cara terintegrasi  dengan  program  lain  yang mendapatkan alokasi dana.
Berkurangnya  dana  pada  masa  pandemi COVID-19 terjadi karena banyak anggaran yang direfokusi  untuk  penanganan  COVID-19. Sementara  itu,  pendanaan  yang  memadai merupakan hal pokok yang sangat penting bagi keberjalanan  pelayanan  kesehatan.  Seperti  yang dinyatakan  oleh  Agustin  dan  Siyam  (2020), bahwa  dana  yang  mencukupi  terbukti  menjadi penunjang  keberhasilan  pelayanan  kesehatan lingkungan  di  Puskesmas  Adiwerna  sehingga pelayanan bisa berjalan dengan baik.
e. Sarana Prasarana
Sarana  prasarana  merupakan  salah  satu aspek  yang  mendukung  tercapainya  tujuan dari suatu  organisasi  (Darwin  Navis  et  al.,  2020). Menurut Pasal 12 Permenkes No. 13 Tahun 2015, untuk  terselenggaranya  pelayanan  kesehatan lingkungan  yang  optimal  harus  tersedia  sarana prasarana  minimal  yang  meliputi  ruangan konseling,  laboratorium  kesehatan  lingkungan, alat-alat  yang  dibutuhkan  untuk  intervensi kesehatan lingkungan, serta media    komunikasi, informasi  dan  edukasi.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  puskesmas  belum  memiliki media  KIE  seputar  ISPA,  serta  maket  atau  alat peraga.
Media  KIE  merupakan  aspek  penting  yang dibutuhkan  dalam  kegiatan  konseling  yang bertujuan  untuk  mengenali  dan  memecahkan masalah  kesehatan  lingkungan  yang  dihadapi oleh  pasien/klien.  Pada  saat  pelaksanaan konseling,  sanitarian  hanya  berpatokan  pada daftar  pertanyaan  konseling,  sehingga  terbatas dalam  menyampaikan  informasi  ataupun  saran kepada  pasien.  Dampaknya  sanitarian  tidak maksimal  dalam  menyampaikan  informasi terkait  masalah  kesehatan  lingkungan.  Temuan tersebut  didukung  oleh  penelitian  Ifroh  dkk (2019),  yang  menyatakan  bahwa  tenaga kesehatan  yang  tidak  menggunakan  media apapun saat menyampaikan informasi kesehatan dapat  mengurangi  tingkat  pemahaman  dan kepercayaan  yang  komprehensif  dari  kelompok sasaran.
Temuan kedua pada aspek sarana prasarana berkaitan  dengan  belum  dilakukannya  kalibrasi alat  dan  pemeriksaan  terhadap  reagen  dari sanitarian  kit ,  dan  penggunaannya  yang  tidak
maksimal.  Kalibrasi,  reagen,  dan  penggunaan dari sanitarian  kit saling  mempengaruhi  karena jika  alat  tidak  dikalibrasi  dan  tidak  ada  reagen maka alat menjadi tidak bisa digunakan. Hal ini terjadi  karena  pengalihan  anggaran  yang diperuntukkan  bagi  reagen  dan  kalibrasi  alat sehingga  kebutuhan  tersebut  tidak  dapat terpenuhi.  Sementara  itu,  penggunaan sanitarian kit sangat  penting  saat  kegiatan  inspeksi  karena akurat  atau  tidaknya  hasil  pengukuran  dapat mempengaruhi  kesimpulan  yang  diambil  dari situasi  kesehatan  lingkungan  yang  dialami  oleh pasien/klien.  Sejalan  dengan  temuan  tersebut, dalam  penelitian  Pancaharjono  dkk  (2020) dinyatakan bahwa tidak maksimalnya pelaksanaan  kalibrasi  peralatan  di  Puskesmas dapat  terjadi  karena  kurangnya  sosialisasi, terbatasnya  laboratorium  kalibrasi,  dan  tidak terpenuhinya anggaran.

## Analisis Aspek Proses dalam Klinik Sanitasi
a. Konseling
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  tidak adanya  pasien  ISPA  yang  dirujuk  untuk melaksanakan konseling di pelayanan kesehatan lingkungan  Puskesmas  Kedung  Badak  selama masa pandemi COVID-19. Konseling merupakan komponen penting dalam rangkaian pelayanan  kesehatan  lingkungan  dan  menjadi penentu  untuk  langkah  penanganan  yang  akan diambil selanjutnya. Konseling adalah komunikasi  yang  terjalin  antara  tenaga kesehatan  lingkungan  dan  pasien  untuk mengenali dan  memecahkan  masalah  kesehatan lingkungan  yang  dihadapi.  Hal  tersebut  juga sejalan  dengan  yang  disampaikan  oleh  Werni dkk  (2017),  bahwa  kegiatan  konseling  sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kesehatan  lingkungan  di  dalam  gedung.(Werni et  al.,  2017) Tanpa  proses konseling, identifikasi masalah  pasien/klien  yang  nantinya  akan diinspeksi akan sulit dilakukan. Selain itu, tidak adanya konseling menyebabkan tidak tercatatnya  perkembangan  status  kesehatan lingkungan dari pasien ISPA itu sendiri.
Kegiatan  konseling  juga  sempat  terhenti sepanjang  bulan  April-Desember  2020  dan Maret-Desember  2021.  Hal  tersebut  terjadi karena  jadwal  pelayanan  yang  seringkali bersamaan  dengan  kegiatan  vaksinasi  massal COVID-19,  adanya  pembatasan  tatap  muka antara  tenaga  kesehatan  dan  pasien  sebagai
upaya  mencegah  penularan  COVID-19,  serta penerapan  alur  poli  ISPA  yang  mempersingkat waktu  pasien  agar  tidak  terlalu  lama  berada  di Puskesmas.  Peristiwa  ini  sejalan  dengan penelitian  Priyambodo  dkk  (2021)  yang menyatakan  bahwa  keberadaan  pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap  pelayanan  kesehatan,  karena  banyak prosedur  atau  tindakan  dari  pelayanan  itu sendiri  yang  dibatasi  demi  mencegah  transmisi dari COVID-19.(Priyambodo et al., 2021)
b. Inspeksi Kesehatan Lingkungan
Menurut  hasil  penelitian,  selama  masa pandemi  COVID-19  sanitarian  di  Puskesmas Kedung Badak tidak pernah melakukan inspeksi pada pasien yang tedaftar di buku register klinik sanitasi. Inspeksi yang dilakukan hanya berdasar pada data BABS dan data pasien isolasi mandiri COVID-19. Selain itu, tidak adanya pasien ISPA yang dikonseling berdampak pada tidak adanya inspeksi yang dilakukan terhadap pasien ISPA.
Temuan  tersebut  tidak  sesuai dengan  Pasal 6  Permenkes  No.  13  Tahun  2015  yang menyatakan bahwa inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan berdasarkan hasil konseling terhadap pasien/klien.( Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas , n.d.) Inspeksi merupakan  kegiatan  yang  penting  sebagai wujud  kesinambungan  dari  proses  konseling, dan  berperan  untuk  mengonfirmasi  hasil identifikasi  masalah  yang  sudah  dilakukan  saat konseling.  Disebutkan  juga  dalam  penelitian Sugiharto dan Oktami (2018), inspeksi kesehatan lingkungan  merupakan  salah  satu  faktor  yang mendukung  agar  pasien  penyakit  berbasis lingkungan  dapat  berperilaku  sehat  dan  mau memperbaiki  sarana  sanitasinya.  Hasil  yang diperoleh  saat  inspeksi  juga  akan  menentukan langkah yang diambil saat intervensi.
c. Intervensi Kesehatan Lingkungan Intervensi  kesehatan  lingkungan  menurut Permenkes  No.  13  tahun  2015  adalah  kegaiatan penyehatan,  pengamanan,  dan  pengendalian untuk  mewujudkan  kualitas  lingkungan  yang sehat.  Menurut  hasil  penelitian,  tidak  adanya pasien  ISPA  yang  dirujuk  untuk  konseling  dan diinspeksi  berpengaruh  pada  tidak  adanya pasien  ISPA  yang  memperoleh  intervensi kesehatan lingkungan. Sedangkan untuk
penyakit  berbasis  lingkungan  lainnya,  bentuk intervensi  yang  pernah  dilakukan  berupa komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).
Realitanya  kegiatan  intervensi  kesehatan lingkungan  sangat  penting  untuk  dilakukan demi  memutus  rantai  penularan  penyakit berbasis lingkungan. Intervensi juga merupakan wujud  kesinambungan  dari  proses  konseling dan  inspeksi,  apabila  pasien/klien  ISPA terkonfirmasi memiliki masalah pada lingkungannya maka mereka berhak memperoleh intervensi. Alur tersebut juga sesuai dengan  penelitian  Agustin  dan  Siyam  (2020), bahwa kegiatan intervensi kesehatan lingkungan baru  dapat  dilaksanakan  setelah  dilakukannya inspeksi  dengan  mempertimbangkan  tingkat risiko  yang  ada.  Walaupun  Puskesmas  tidak dapat  melakukan  pembangunan  fisik,  tetapi penyuluhan  dan  edukasi  juga  penting  untuk dilakukan  agar  informasi  dan  saran  perbaikan lingkungan dapat tersampaikan kepada pasien/klien.  Seperti  yang  dinyatakan  oleh Syarifuddin  dkk  (2010)  dalam  Sugiharto  dan Oktami  (2018),  bahwa  Puskesmas  yang melaksanakan  intervensi  kesehatan  lingkungan mampu  melindungi  80,7%  penduduknya  dari penyakit  diare.  Sedangkan  Puskesmas  yang tidak melaksanakan  intervensi kesehatan lingkungan  hanya  mampu  melindungi  33% penduduknya dari penyakit diare.

## Keterbatasan Penelitian
Terdapat  keterbatasan  dalam  penelitian  ini,  yakni peneliti  tidak  mencari  informasi  dari  segi  manajerial seperti  peran  pimpinan  di  Puskesmas  Kedung  Badak dan  pada  aspek  SDM  tidak  dicari  informasi  tentang keaktifan  dari  SDM  tersebut  di  organisasi  yang berkaitan dengan profesinya.

## 4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian  terkait  analisis  tata  laksana  klinik sanitasi  untuk  pengendalian  ISPA  pada  masa pandemi  COVID-19  di  Puskesmas  Kedung Badak,  dapat  disimpulkan  bahwa  masih terdapat  hal-hal  yang  belum  optimal  dan  tidak sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI No. 13 Tahun 2015  baik pada aspek input yakni jadwal,  sumber  daya  manusia,  dan  dana maupun  aspek  proses  berupa  inspeksi  dan intervensi kesehatan lingkungan.
Puskesmas  Kedung  Badak  disarankan untuk  mengoptimalkan  aspek  input  dan  proses dalam  tata  laksana  klinik  sanitasi,  serta menyesuaikannya  dengan  pedoman  yang berlaku.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada pihak  Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor,  Puskesmas Kedung  Badak,  dan  pihak  lainnya  yang  telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

## 6. Daftar Pustaka
Agustin,  N.  A.,  &  Siyam,  N.  (2020).  Pelayanan Kesehatan  Lingkungan  di  Puskesmas. Higeia  Journal  of  Public  Health  Research  and Development , 4 (2), 267–279.
Ahyanti,  M.  (2020).  Sanitasi  Pemukiman  pada Masyarakat  dengan  Riwayat  Penyakit Berbasis  Lingkungan. Jurnal  Kesehatan Poltekkes Tanjungkarang , 11 (1), 44–50. Anser, M. K., Islam, T., Khan, M. A., Zaman, K., Nassani, A. A., Askar, S. E., Moinuddin, M., Abro, Q., & Kabbani, A. (2020). Identifying the  Potential  Causes,  Consequences,  and Prevention  of  Communicable  Diseases (Including  COVID-19). BioMed  Research
International , 2020 , 1–13. https://doi.org/10.1155/2020/8894006
Darwin  Navis,  Sulaeman,  S.,  Ahmad,  G.,  &
Rustiana, S. H. (2020). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi Tenaga Kesehatan,  Sarana  Prasarana  Terhadap Mutu  Pelayanan  Serta  Dampaknya  pada Kepuasan Pasien Rawat Inap di Puskesmas Leuwisadeng. Muhammadiyah  Public  Health Journal , 1 (1), 32–41.
Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor.  (2019). Profil Kesehatan Kota Bogor Tahun 2019 .
Dosen  Fakultas  Ilmu  Kesehatan  Universitas
Muhammadiyah Parepare. (2021). Optimisme  Menghadapi  Tantangan  Pandemi COVID-19:  Gagasan  dan  Pemikiran  Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Parepare (S. Y. Usman (ed.); Vol. 1). PT. Nasya Expanding Management. https://books.google.co.id/books?hl=id&l r=&id=DqEwEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA 98&dq=Gelombang+Besar+Pandemi+COV ID-19+Menghantam+Sistem+Pelayanan+K esehatan.&ots=qgXO7b4oOm&sig=kcXYY-
m83NRbNlO9cA13XEeO2G0&redir_esc=y #v=onepage&q=Gelombang
Besar
Pandemi  COVID-19  Menghantam  Sistem Pelayanan Kesehatan.&f=false Ganus,  E.,  Yohanan,  A.,  &  Wahyuni,  I.  (2021). Evaluasi Program Klinik Sanitasi Terhadap Penyakit Berbasis Lingkungan di
Puskesmas  Kendalsari  Kota  Malang. Media Husada  Journal  Environmental  Health , 1 (1),
44–57.
Hajriati, I., Arman, & Muchlis, N. (2021). Analisis Sistem  Perencanaan  Tenaga  Kesehatan  Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barru. Journal  of  Muslim  Community  Health (JMCH) , 2 (4), 103–116.
Hutami,  S.  P.,  Mahendradata,  Y.,  &  Puspandari, D.  A.  (2021).  Supervisi  Virtual  Program Pengendalian  Tuberkulosis  Paru  Era Pandemi  COVID-19  di  Kabupaten  Oku
Timur. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan , 24 (03), 102–108.
https://jurnal.ugm.ac.id/jmpk
Ifroh, R. H., Susanti, R., Permana, L., & Noviasty, R. (2019). Peran Petugas Promosi Kesehatan dalam  Penggunaan  Audiovisual  Sebagai Media Komunikasi Informasi dan Edukasi. Jurnal Ilmu Kesehatan , 7 (2), 281–289. Kementerian  Kesehatan  RI.  (2019). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019 . https://doi.org/10.5005/jp/books/11257_
5
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2020a). Pedoman
Pencegahan  dan  Pengendalian  Coronavirus Disease
(COVID-19) . https://doi.org/10.29239/j.agrikan.9.2.i-iii
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2020b).  Pedoman Teknis  Pencegahan  dan  Pengendalian Infeksi  di  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Pertama. In Book (pp. 1–207).
Latifah,  I.,  &  Maryati,  H.  (2018).  Analisis
Pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit  Kronis  (Prolanis)  BPJS  Kesehatan Pada Pasien Hipertensi di UPTD
Puskesmas  Tegal  Gundil  Kota  Bogor.
Hearty , 6 (2). https://doi.org/10.32832/hearty.v6i2.1277
Pancaharjono, W., Mogsa, D. F., Hasugian, A. R.,
Siswantoro,  H.,  Syarif,  A.  K.,  Harso,  A.  D., Idaiani,  S.,  &  Jovina,  T.  A.  (2020). Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Jaminan Kualitas  Peralatan  di  Puskesmas. Jurnal Penelitian  Dan  Pengembangan  Pelayanan Kesehatan , 4 (2), 44–52.
https://doi.org/10.22435/jpppk.v4i2.3674
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  Di  Puskesmas .  (n.d.).  Retrieved August 8, 2021, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detail s/114918/permenkes-no-13-tahun-2015 Pratiwi,  I.,  &  K.,  H.  F.  (2010).  Hubungan  Status Gizi  Dengan  Tingkatan  Infeksi  Saluran Pernapasan Akut ( Ispa ) Pada Anak Umur 6-59  Bulan  Di  Puskesmas  Sanden  Bantul Yogyakarta Tahun 2010. Kesehatan , 2004 . Priyambodo,  R.  A.,  Nurhaeni,  &  Mardiana,  I. (2021).  Faktor  -  Faktor  Kecemasan  Tenaga Kesehatan  Di  Poli  Gigi  Puskesmas  Bara  - Baraya  Kota  Makassar  Selama  Masa Pandemi  Covid  -  19. Media  Kesehatan  Gigi ,
20 (2), 67–74.
Putri,  A.  M.,  &  Mulasari,  S.  A.  (2018).  Klinik Sanitasi Dan
Peranannya Dalam Peningkatan  Kesehatan  Lingkungan  Di Puskesmas  Pajangan  Bantul. Jurnal  Medika Respati , 13 (2), 1–9.
http://medika.respati.ac.id/index.php/Me dika/article/view/151 Sugiarsi,  S.,  Pujihastuti,  A.,  &  Sutrisno,  T.  A. (2021).  Bimbingan  Teknik  Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaran Rekam Medis Di
Puskesmas  Mondokan  Kabupaten  Sragen. Indonesian  Journal  of  Health  Information Management Service (IJHIMS) , 1 (1).
Sugiharto,  M.,  &  Oktami,  R.  S.  (2018). Pelaksanaan  Klinik  Sanitasi  di  Puskesmas
Gucialit dan Gambut Dalam Menaggulangi Penyakit  Berbasis  Lingkungan. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan , 21 (4), 261–270.
Susanti,  F.,  Lestari,  Y.,  &  Abdiana,  A.  (2019). Analisis  Komparasi  Pelaksanaan  Klinik Sanitasi  antara  Puskesmas  Pencapaian Tinggi dan  Puskesmas  Pencapaian  Rendah di Kota Jambi Tahun 2018. Jurnal Kesehatan
Andalas , 8 (3), 677. https://doi.org/10.25077/jka.v8i3.1057
Wahono, T., Astuti, E. P., Ruliansyah, A., Ipa, M., &  Riandi,  M.  U.  (2021).  Studi  Kualitatif Implementasi  Kebijakan  Eliminasi  Malaria di  Wilayah  Endemis  Rendah  Kabupaten Pangandaran dan
Pandeglang.
ASPIRATOR  Journal  of  Vector-Borne  Disease Studies , 13 (1), 55–68. https://doi.org/10.22435/asp.v13i1.4683
Wardani, R. W. K. (2017). Evaluasi Program Klinik Sanitasi  (Pelayanan  Kesehatan  Lingkungan  di Puskesmas)  Bagi  Penderita  Tuberkulosis  Paru BTA (+) di Kabupaten Nganjuk .
Werni,  S.,  Nurlinawati,  I.,  &  Rosita,  R.  (2017).
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan
Masyarakat  (UKM)  Esensial  di  Puskesmas Terpencil  dan  Sangat  Terpencil. Jurnal
Penelitian  Dan  Pengembangan  Pelayanan
Kesehatan , 1 (1), 50–57. https://doi.org/10.22435/jpppk.v1i1.427 World  Health  Organization. (2020). WHO  Global Health Estimates . https://www.who.int/news-room/fact-sh eets/detail/the-top-10-causes-of-death