## Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

## Yanti Nova Lita Simorangkir*, Bambang Subroto, Wuryan Andayani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang *yantisimorangkir11@gmail.com

## Abstrack
This study aims to determine the effect of the corporate sosial responsibility and independent  commissioners  on  tax  aggressiveness.  This  study  are  conducted  on 130 firm-years manufacturing firms listed in the Indonesian Stock Exchange during period  of  2012  to  2016,  selected  based  on  purposive  sampling  method.  Tax aggressiveness  is  proxy  by  ETR.  Corporate  social  responsibility  activities measured  based  on  disclosures  referring  to  Gobal  Reporting  Initiative  (GRI) guideline.  Independent  commissioner  is  the  proportion  of  independent commissioner  in  the  board  of  commissioners.  The  results  show  that:  1)  tax aggressiveness  can  be  suppressed  by  the  increasing  activity  of  corporate  social responsibility,  2)  tax  aggressiveness  is  not  influenced  by  independent commissioners in the company.
Keywords:  Corporate  Social  Responsibility,  Independent  Commissioner,  Tax Aggressiveness.

## PENDAHULUAN
Agresivitas pajak perusahaan merupakan  tindakan  atau  upaya  yang dilakukan  oleh  perusahaan  sehingga  beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan lebih rendah  dari  jumlah  yang  sebenarnya. Agresivitas pajak adalah perilaku perusahaan yang berusaha untuk meminimalkan penghasilan  kena  pajaknya  dengan  aktivitas perencanaan  pajak  dimana  dilakukan  sesuai dengan batasan hukum ataupun sesuai dengan celah hukum (Frank, Lynch dan Rego, 2009).
Pajak memiliki dua pandangan berbeda oleh  pemerintah  maupun  perusahaan.  Pajak sangat  penting  bagi  pemerintah  dimana sumber  penerimaan  negara  terbesar  berasal dari  penerimaan  pajak.  Pada  tahun  2016, penerimaan  negara  yang  berasal  dari  pajak mencapai  82,6%.  Penerimaan  pajak  sangat diandalkan oleh pemerintah sebagai penerimaan  negara  dikarenakan  besarnya
kontribusi pajak sehingga pemerintah cenderung semakin mengurangi ketergantungan  yang  berasal  dari  sektor  lain (Suprapti, 2016). Dengan semakin pentingnya peran  pajak  untuk  penerimaan  negara, sehingga  reformasi  perpajakan  semakin gencar  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan maksud pengoptimalan penerimaan pajak.
Sebaliknya,  pajak  merupakan  beban yang dapat mengurangi laba bersih yang akan diperoleh  perusahaan.  Dengan  demikian perusahaan  cenderung  mengharapkan  beban pajak  terutang yang  rendah  sehingga perusahaan  melakukan  perencanaan  pajak dalam  meminimalkan  penghasilan  kena pajaknya.  Tindakan-tindakan  perusahaan dalam  mengurangi  beban  pajak  terutangnya mungkin  tidak  seluruhnya  masuk  dalam kategori  pelanggaran  ketentuan  perpajakan, namun  ketika  penghematan  pajak  tersebut

## 225-239
semakin  besar  maka  perusahaan  dianggap berperilaku agresif terhadap pajak.
Tindakan agresivitas pajak di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal : 1) rendahnya rasio  pajak;  2)  rendahnya  kepatuhan  wajib pajak  badan;  3)  kasus  penghindaran  pajak yang dilakukan oleh PT Coca-Cola Indonesia, PT.  RNI  dan  PT.  Toyota  Manufacturing Indonesia.  Rasio  pajak  Indonesia  masih tergolong rendah dan belum dapat ditingkatkan melalui penerimaan pajak. Rasio pajak di Indonesia yang rendah dibandingkan dengan  negara-negara  ASEAN  lainnya membuktikan  bahwa  peran  pajak  belum maksimal.  Rasio  pajak  di  Indonesia  tahun 2012  sebesar  11,9%;  tahun  2013  sebesar 11,9%;  tahun  2014  sebesar  11,4%  ;  tahun 2015  sebesar  10,7%  dan  tahun  2016  sebesar 10,4%  (anggaran.depkeu.go.id).  Pencapaian rasio  pajak  Indonesia  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  rasio  pajak  yang  telah dicapai  negara  lain  di  ASEAN.  Beberapa negara ASEAN telah melampaui  pencapaian rasio  pajak  Indonesia  pada  2016,  seperti Vietnam  13,8%,  Singapura  14,3%,  Filipina 14,4%,  Malaysia  15,5%,  dan  Thailand  17% (World Bank).
Kepatuhan  WP  badan  usaha  yang rendah  yaitu  hanya  sebesar  58%  juga membuktikan bahwa tingkat agresivitas pajak di  Indonesia  masih  tinggi  (pajak.go.id). Kemudian  didukung  oleh  beberapa  kasus penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia antara lain : Pertama ,  Pada  tahun  2014  PT.  Coca-Cola Indonesia  diperiksa  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak  (DJP)  dan  ditemukan  bahwa  PT.  CCI melakukan  penghindaran  pajak  dengan melaporkan  biaya  fiktif  dalam  pelaporan pajaknya,  yaitu  beban  iklan  sebesar  Rp 566,84 milyar pada tahun 2002 hingga 2006.
Kedua , PT. RNI melakukan penghindaran  pajak  pada  thun  2014  dengan melaporkan  kerugian  dimana  perusahaan yang rugi tidak akan membayar pajak. Selain itu,  pada  pelaporan  pajaknya,  PT.  RNI melaporkan  utang  yang  besar  serta  tidak wajar kemudian memanfaatkan fasilitas pajak UMKM  dimana  tarif  PPh  final  sebesar  1%, sementara  PT.  RNI  merupakan  perseroan
terbatas. Ketiga ,  tindakan  agresivitas  pajak yang dilakukan oleh PT. Toyota Manufacturing  Indonesia  (TMMIN)  pada tahun  2013  yang  merugikan  Negara  sebesar Rp  500  Milyar.  PT.  TMMIN  melaporkan penjualan  lebih  rendah  dari  jumlah  yang sebenarnya, dan melaporkan pembelian bahan baku yang tidak wajar.
Tindakan agresivitas pajak dapat memberikan  manfaat  misalnya  penghematan pajak  yang  cukup  besar  dimana  kekayaan pegang saham akan meningkat serta kompensasi manajemen juga akan meningkat (Chen, Cheng dan Shevlin, 2010). Sebaliknya,  tindakan  agresivitas  pajak  jua memiliki damapak buruk terhadap perusahaan,  misalnya  munculnya  biaya karena  otoritas  pajak  memeriksa  dan menemukan adanya kecurangan, reputasi dan citra  perusahaan  yang  terancam  rusak  dan hilangnya  legitimaasi  perusahaan yang berasal  dari  masyarakat.  (Sari  dan  Martani, 2010;  Chen et  al .,  2010;  Lanis  dan Richardson, 2012).
Reputasi dan legitimasi diciptakan oleh perusahaan melalui aktivitas corporate social responsibility (Wahyudi dan Azheri, 2011:19).  Dengan  demikian,  reputasi  dan legitimasi  tersebut  harus  mampu  dijaga  dan dipelihara  oleh  perusahaan  dengan  tidak melakukan  tindakan-tindakan  yang  tidak sejalan  dengan  nilai,  norma  dan  harapan masyarakat, contohnya adalah dengan melakukan tindakan agresivitas pajak (Christensen dan Murphy, 2004; Hanlon dan Slemrod,  2009;  Wilson,  2009;  Lanis  dan Richardson,  2012;  Chan,  Watson  dan Woodliff, 2014).
Peran  komisaris  independen  dalam suatu perusahaan sangatlah penting. Komisaris independen melakukan pengawasan terhadap manajemen akibat dari adanya  konflik  agensi  dalam  perusahaan (Jensen  dan  Meckling,  1976;  Khaoula  dan Ali, 2012; Zemzem dan Ftouhi, 2013), selain itu  komisaris  independen  juga  harus  mampu melakukan  pengawasan  terhadap  keputusan dan  tindakan  yang  akan  mempengaruhi masyarakat  secara  keseluruhan  (Ibrahim, Howard  dan  Angelidis,  2003;  Rose,  2007).
Hal ini sangat penting bagi perusahaan untuk dapat berkembang serta tidak kesulitan dalam bertahan karena reputasi dan legitimasi  yang diciptakan telah dijaga atau dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi komisaris independen  untuk  mengawasi  manajemen supaya  tidak  melakukan  tindakan-tindakan yang  dapat  merugikan  perusahaan,  misalnya tindakan agresivitas pajak.
Penelitian mengenai aktivitas corporate social responsibility dan komisaris independen  terhadap  tindakan  agresivitas pajak perusahaan diantaranya dilakukan oleh Lanis dan Richardson, 2012; Davis, Guenther,  Krull  dan  Williams,  2016;  Lanis dan Richardson, 2011; dan Khaoula dan Ali, 2012. Lanis dan Richardson (2012) dan Davis et  al .,  (2016)  melakukan  penelitian  terkait pengaruh aktivitas corporate social responsibility terhadap  tindakan  agresivitas pajak.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lanis dan  Richardson  (2012)  menunjukkan  bahwa semakin  tinggi  aktivitas corporate  social responsibility ,  semakin  rendah  tindakan agresivitas  pajak  perusahaan.  Dimana  dalam menciptakan  dan  menjaga  legitimasinya, pajak diterapkan sebagai bagian dari aktivitas corporate social responsibility oleh perusahaan  publik  di  Australia.  Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Davis et  al .,  (2016)  yang  menemukan  bahwa semakin  tinggi  aktivitas corporate  social responsibility ,  semakin  tinggi  pula  tindakan agresivitas  pajak  perusahaan.  Hal  ini dikarenakan  kewajiban  perpajakan  tidak diterapkan  sebagai  bentuk  agenda  dalam corporate social responsibility oleh perusahaan di Amerika.
Lanis  dan  Richardson  (2011)  dan Khaoula  dan  Ali  (2012)  juga  melakukan penelitian,  terkait  bagaimana  komisaris independen  dapat  mempengaruhi  tindakan agresivitas pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2011) menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  jumlah komisaris independen dalam perusahaan akan mengurangi tindakan agresivitas pajak perusahaan.  Berbeda dengan penelitian  yang dilakukan oleh Khaoula dan Ali (2012) yang tidak  menemukan  bukti  terkait  adanya
pengaruh  signifikan  komisaris  independen terhadap agresivitas pajak perusahaan.
Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana tindakan agresivitas pajak pada perusahaan Bursa Efek Indonesia  dipengaruhi  oleh corporate  social responsibility dan komisaris independen.
Hasil penelitian ini memberikan dukungan  pada  aplikasi  teori  legitimasi  dan teori  agensi.  Hasil  penelitian  ini  dapat dijadikan  sebagai  bahan  referensi  penelitian selenjutnya yang ingin memperdalam penelitian  mengenai  hubungan corporate social  responsibility ,  komisaris  indepenedn dengan perpajakan.
Hasil penelitian ini memberikan kontribusi  bagi  perusahaan  terkait  dampak yang  timbul  akibat  dari  tindakan  agresivitas pajak,  dimana  agresivitas  pajak  dapat menyebabkan  rusak  dan  hilangnya  reputasi dan  legitimasi  perusahaan.  Hasil  penelitian juga  dapat  memberikan  masukan  dan wawasan bagi perusahaan mengenai tindakan-tindakan yang penting untuk dilakukan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bertahan perusahaan dengan mempertimbangkan masyarakat secara keseluruhan.  Contohnya  adalah  keputusan dan tindakan perusahaan yang dapat memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan bertahan perusahaan melalui  kepeduliannya  kepada  masyarakat dengan  melakukan  tindakan-tindakan  seperti taat  pajak  dan  terlibat  secara  luas  dalam aktivitas corporate social responsibility .

## Teori Legitimasi
Legitimasi yang berasal dari masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor penting  yang  dibutuhkan  oleh  perusahaan atau entitas organisasi untuk dapat beroperasi, bertahan bahkan mampu dalam mengembangkan  perusahaan  atau  entitas tersebut  di  masa  yang  akan  datang  (Hadi, 2011:87). Menurut Suchman (1995) legitimasi  merupakan  asumsi  atau  perpsepsi dimana  setiap  aktivitas  atau  tindakan perusahaan  atau  entitas  telah  sesuai  dengan
nilai, norma, harapan, kepercayaan masyarakat sosial.
Dengan  demikian,  perusahaan  akan mencoba membangun dan memelihara hubungan  di  lingkungan  sosial  untuk mendapatkan legitimasi yang diperlukan oleh entitas  atau  perusahaan  dalam  melakukan operasi  bisnis,  bertahan  dan  berkembang (Gray, Khouy dan Lavers, 1995).
Legitimasi  dipandang  sebagai  suatu hal  yang  sangat  penting  dimana  diharapkan, diciptakan  dan  diperoleh  oleh  entitas  atau perusahaan  dari  masyarakat  (O’donovan, 2002).  Deegan,  Rankin  dan  Tobin,  (2002) menyatakan bahwa legitimasi dapat diperoleh ketika  keberadaan  perusahaan  dan  harapan masyarakat sudah sesuai serta tidak mengganggu  dan  juga  sesuai  dengan  sistim nilai  dan  norma  dalam  lingkungan  dan masyarakat. Legitimasi yang telah diciptakan perusahaan  dapat  terancam  apabila  terjadi ketidaksesuaian  antara  perusahaan  dengan harapan masyarakat (Hadi, 2011:89).

## Teori Agensi
Hubungan agensi terjadi saat wewenang pengambilan keputusan didelegasikan oleh pemegang saham sebagai principal kepada  orang  lain  sebagai agent (Jensen  dan  Meckling,  1976).  Tugas  dan tanggung  jawab  dalam  pengoptimalan  laba atau  keuntungan  para  pemegang  saham diemban  oleh  manajemen  yang  selanjutnya manajemen tersebut akan diberikan kompensasi  sebagai  imbalan  sesuai  dengan kontrak  yang  disepakati  (Suedi  dan  Warno, 2010).
Konflik  atau  permasalahan  agensi cenderung  rentan  terjadi  pada  entitas  atau perusahaan  yang  melakukan  pemisahan fungsi  kepemilikan  dan  fungsi  pengelolaan (Sudana,  2011:11),  seperti  harapan  dan kepentingan  pemegang  saham  yang  lalai diperhatikan  oleh  agen  atau  manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Agen kerapkali mengambil keputusan dan melakukan tindakan-tindakan yang  kurang  efektif, disebabkan oleh adanya perbedangan kepentingan antara pemegang saham dengan agen (Mayangsari dan Andayani, 2015).
Terjadinya  konflik  agensi  disebabkan pemegang saham mengalami kesulitan dalam memonitor  dan  mengontrol  keputusan  serta tindakan  manajemen  (Harmono,  2014:3). Maka  dari  itu,  upaya  dalam  mengatasi permasalah tersebut dibutuhkan pihak ketiga yang  independen  agar  agen  bertindak  sesuai dengan kepentingan prinsipal atau pemegang saham  (Suedi  dan  Warno,  2010;  Lanis  dan Richardson, 2011; Zemzem dan Ftouhi, 2013; Musyarrofah dan Amanah, 2017).

## Agresivitas Pajak
Pajak merupakan biaya yang signifikan bagi  perusahaan  yang  dikenakan  atas penghasilan yang diperoleh perusahaan, yang akan  mengurangi  laba  bersih  yang  diterima oleh perusahaan dan pemegang saham (Chen et  al.,  2010).  Perusahaan  diduga  melakukan tindakan untuk mengurangi pajak terutangnya dengan  meminimalisasi  penghasilan  kena pajak  perusahaan.  Tindakan  perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya merupakan  upaya  untuk  menghindari  pajak. Frank  et  al.,  (2009)  menyebutkan  bahwa tindakan  agresivitas  pajak  adalah  perilaku agresif  dalam  mengurangi  laba  kena  pajak dengan  perencanaan  pajak  ( tax  planning ) berdasarkan  batasan  hukum  maupun  celah hukum.  Hanlon  dan  Heitzman  (2010) mendefenisikan  agresivitas  pajak  dalam makna  yang  luas,  yaitu  strategi  dalam meminimalisasi  pajak  dengan  perencanaan pajak  (tax  planning)  yang  agresif  yang mengarah kepada penggelapan pajak.
Manajemen  selaku  pembuat  keputusan akan  mempertimbangkan  manfaat  dan  rugi yang  akan  ditimbulkan  akibat  dari  tindakan pajak agresif. Manfaat dari tindakan agresivitas pajak yaitu: 1) keuntungan seperti besarnya penghematan pajak yang diperoleh, yang  selanjutnya  akan  meningkatkan  jumlah kas  yang  akan  diperoleh  atau  diterima  oleh pemegang saham; 2) manajemen memperoleh kompensisi  dari  pemegang  saham  sebagai imbalan  atas  penghematan  pajak  yang diperoleh  dari  perilaku  agresif  pajak;  3) manajemen  memiliki  kesempatan  dalam melakukan rent  extraction ,  tindakan  dimana manajemen  berperilaku  opportunistik  dan
tidak memaksimalkan kepentungan pemegang saham (Chen et al., 2010).
Di  sisi  lain,  tindakan  agresivitas  pajak juga  menimbulkan  kerugian  yaitu  instansi perpajakan yang menemukan adanya kecurangan yang terjadi sehingga perusahaan mendapatkan  sanksi  penalti  (Sari  dan Martani,  2010)  dan  terjadinya  kerusakan reputsai  atau  citra  yang  baik  dikarenakan adanya  aduit  oleh  instansi  perpajakan  (Chen et al., 2010).

## Corporate Social Responsibility
Konsep corporate social responsibility mengandung makna bahwa perusahaan bukan merupakan  entitas  yang  beroperasi  hanya demi  kepentingan  perusahaan  itu  sendiri tetapi di sisi lain, perusahaan seharusnya juga memberikan  kontribusi  dan  harus  mampu beradaptasi dengan lingkungan serta masyarakat  dimana  perusahaan  tersebut melakukan  operasi  bisnisnya  (Rusdianto, 2013: 7). Dengan demikian, supaya masyarakat  tidak  terkena  dampak  tidak  baik dari  operasi  bisnis  perusahaan  maka  sudah seharusnya perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya  dengan  lebih  baik  dan  sesuai dengan  nilai  dan  harapan  masyarakat (Wahyudi  dan  Azheri,  2011:19).  Dalam  hal ini,  dalam  upaya  memperoleh  respon  yang baik dan bentuk timbal balik dari masyarakat sekitar, maka perusahaan melakukan aktivitas corporate social responsibility.
The  World  Business  Council  for Sustainable Development
(WBSCD)
mendefinisikan corporate social responsibility sebagai  bentuk  komitmen bisnis  dimana  memiliki  kontribusi  dalam peningkatan ekonomi disertai dengan peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat umum.  Menurut  Carrol  (1979) corporate social  responsibility merupakan  aktivitas yang sepenuhnya mencakup kinerja ekonomi, hukum,  dan  etis  yang  dimiliki  perusahaan terhadap masyarakat. Caroll (1979) menyebutkan  perusahaan  dengan corporate social  responsibility yang  baik,  selain  harus mampu  memperoleh  laba  maka  perusahaan tersebut  juga  harus  patuh  terhadap  hukum, melakukan tindakan-tindakan etis dan
menjadi  warga  negara  yang  baik  melalui mendukung  aktivitas-aktivitas  sosial  secara finansial.
Selaras  dengan  pandangan  bisnis  yang dikenal  sebagai triple  bottom  lines ,  dimana dunia bisnis dituntut untuk mampu menyelaraskan  pencapaian  kinerja  ekonomi ( profit )  dengan  kinerja  sosial  ( people )  dan kinerja  lingkungan  ( planet )  (Rusdianto, 2013:8).  Untuk  mampu  melakukan  interaksi dengan masyarakat, maka perusahaan melakukan  pengungkapan corporate  social responsibility sebagai sarana dalam mempengaruhi persepsi (Hooghiemstra, 2000; Tan et al., 2016). Melalui pengungkapannya,  ditemukan  sejauh  mana aktivitas corporate  social  responsibility perusahaan yang telah dilakukan. Di Indonesia,  sejauh  ini  belum  terdapat  standar khusus yang mengatur tentang pengungkapan corporate  social  responsibility .  Acuan  yang digunakan  untuk  menyusun  pengungkapan corporate social responsibility adalah Global Reporting  Initiative (GRI)  (Gustian  dan Faisal, 2015).

## Komisaris Independen
Dewan  komisaris  merupakan  bagian perusahaan  yang  memiliki  tujuan  sebagai pengawas serta memiliki tugas dan wewenang yang bertanggung jawab sekaligus memberikan  nasihat  kepada  direksi.  Dewan komisaris bertanggung jawab secara kolektif dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi  serta  memberikan  nasihat  dan memastikan  secara  pasti  bahwa  perusahaan telah  melaksanakan corporate  governance dengan  baik  dan  benar  (KNKG,  2006). Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris, dimana berdasarkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas, komisaris  independen  merupakan  anggota dewan  komisaris  yang  diangkat  berdasarkan keputusan  RUPS  (Rapat  Umum  Pemegang Saham)  dari  pihak  yang  tidak  memiliki afiliasi  dengan  pemegang  saham  utama, anggota  direksi  dan  atau  anggota  dewan komisaris lainnya.
Fama  dan  Jensen  (1983)  menyebutkan bahwa dewan komisaris merupakan perangkat  tata  kelola  perusahaan  yang signifikan  dalam  mengawasi  atau  memantau keputusan perusahaan dan untuk mempekerjakan, memberhentikan dan memberi  kompensasi  kepada  manajer  yang ada  di  dalam  perusahaan.  Dewan  komisaris dalam  perusahaan  tidak  hanya  bertanggung jawab dalam mengawasi perilaku manajemen terhadap  pemegang  saham  saja,  tetapi  juga harus  memperhatikan  dan  mempertimbang- kan  kepentingan  atau  kebutuhan  masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian dewan komisaris harus mengawasi manajemen untuk memastikan  bahwa harapan  pemangku kepentingan dan masyarakat dapat diatasi dan dipenuhi (Lanis dan Richardson, 2011).
Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan
Corporate  social  responsibility adalah suatu  upaya  yang  dilakukan  sebagai  bentuk kepedulian  perusahaan  terhadap  masyarakat dan lingkungan sekitar yang menjadi strategi perusahaan untuk menciptakan legitimasi dan reputasi  perusahaan  sehingga  dapat  diterima oleh  masyarakat.  Sejalan  dengan  pandangan Avi-Yonah (2006) yang menyatakan perusahaan  menerapkan  aktivitas corporate social  responsibility tidak  hanya  demi memaksimalkan keuntungan pemegang saham,  tetapi  juga  lebih  luas  harus mempertimbangkan  pemangku  kepentingan lainnya  seperti  kelompok  politik,  karyawan, pemerintah  dan  masyarakat  (Ghozali  dan Chariri,  2007:409).  Lanis  dan  Richardson (2012)  menyebutkan  perusahaan  dalam pengambilan  keputusan  operasi  bisnisnya, dapat  menggunakan  prinsip-prinsip  yang terkandung dalam corporate social responsibility sebagai pedoman dalam tindakan  dan  keputusan  etis  perusahaan dengan mempertimbangkan pemegang saham sekaligus masyarakat.
Perusahaan  sebagai  entitas real  world (Avi-Yonah,  2006)  yaitu  membayar  pajak merupakan  kewajiban  sosial  perusahaan. Pajak  yang  disetor  oleh  perusahaan  sangat bermanfaat untuk masyarakat dimana melalui
pajak maka akan membantu dalam pendanaan penyediaan  barang  publik  dalam  masyarakat (Laguir, Stagliano dan Elbaz, 2015), misalnya kesehatan,  pendidikan,  penegakan  hukum serta  tranportasi  umum.  Sehingga,  perilaku agresif  pajak  merupakan  perilaku  yang  akan memberikan  dampak  tidak  baik  terhadap masyarakat.
Selaras dengan pandangan teori legitimasi, yang menyatakan bahwa perusahaan harus menciptakan dan memelihara  hubungan  di  lingkungan  sosial untuk mendapatkan legitimasi yang dibutuhkan  perusahaan  sehingga  mampu melakukan  operasi  bisnis,  bertahan  bahkan berkembang  (Gray et  al .,  1995).  Untuk mampu  menjaga  dan  memelihara  legitimasi yang  telah  diciptakan  melalui  aktivitas corporate social responsibility , maka perusahaan harus berhati-hati dalam melakukan  tindakan-tindakan  lain  yang berbeda  dengan  nilai,  norma  dan  harapan masyarakat  serta  otoritas  pajak  (Christensen dan  Murphy,  2004).  Perusahaan  seharusnya tidak  melakukan  tindakan  agresivitas  pajak yang  akan  menyebabkan  rusaknya  reputasi perusahaan dan hilangnya legitimasi perusahaan yang akan mengancam keberlangsungan  operasi  bisnis  perusahaan (Hanlon  dan  Slemrod,  2009;  Wilson,  2009; Chan et al ., 2014).
H1:  Tanggung  jawab  sosial  perusahaan berpengaruh negatif terhadap
agresivitas pajak perusahaan.

## Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan
Tindakan-tindakan manajemen sangatlah sulit untuk dimonitor dan dikontrol oleh  pemegang  saham  (Harmono,  2014:3). Tindakan  agresivitas  pajak  merupakan  suatu upaya  yang  dilakukan  manajemen  untuk kepentingannya sendiri dengan harapan akan memperoleh  bonus  dari  pemegang  saham, dengan  memanfaatkan  kekayaan  penegang saham  (Lanis  dan  Richardshon,  2011; Suyanto  dan  Supramono,  2012).  Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu  meningkatkan  pengawasan  kinerja direksi  dan  manajemen  (Fama  dan  Jensen,
1983;  Khaoula  dan  Ali,  2012;  Zemzem  dan Ftouhi, 2013).
Teori legitimasi
menekankan pentingnya  peran  komisaris  independen dalam  mengawasi  perilaku  dan  sikap manajemen  dalam  pengambilan  keputusan serta dalam melakukan tindakan-tindakannya. Dengan harapan bahwa setiap keputusan dan tindakan  tersebut  tetap  mampu  memelihara serta mempertahankan legitimasi perusahaan (Lanis dan Richardson, 2011). Ibrahim et al ., (2003)  dan  Rose  (2007)  menyatakan  sangat penting  bagi  komisaris  independen  untuk dapat  memantau  perilaku  atau  sikap  dan keputusan perusahaan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan  masyarakat  secara  keseluruhan dan  mematuhi  peraturan-peraturan  yang berlaku dimana perusahaan tersebut melakukan operasi bisnisnya. Dengan demikian, komisaris independen harus mampu  memonitor  atau  memantau  sikap, perilaku, keputusan dan tindakan manajemen sehingga  tidak  akan  melakukan  tindakan dimana legitimasi perusahaan dapat terancam seperti  tidak  melakukan  tindakan  agresivitas pajak  (Armstrong,  Blouin,  Jagolinzer  dan Larcker, 2015).
H2: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

## METODE
Sampel penelitian
ini dipilih
menggunakan purposive  sampling dengan kriteria:  1)  Perusahaan  manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2012  hingga  2016;  2)  Data  penelitian  yang dibutuhkan  lengkap,  yaitu  laporan  tahunan dan  laporan  keuangan;  3)  Perusahaan menggunakan  satuan  nilai  rupiah  dalam laporan keuangannya; 4) ETR kurang dari 1; 5) Perusahaan tidak mengalami kerugian.
Berdasarkan  seleksi  sampel  yang dilakukan  berdasarkan  kriteria-kriteria  yang ditetapkan  sebelumnya  maka  diperoleh sampel  sebesar  48  sampel  perusahaan. kemudian  ketika  dilakukan screening pada data ditemukan adanya outlier pada 22 data, sehingga data yang digunakan adalah sebesar
26  sampel  data.  Dengan  demikian,  jumlah observasi  pada  penelitian  ini  yaitu  sebanyak 130 sampel tahun perusahaan.

## Tabel 1. Sampel Penelitian
Perusahaan  manufaktur  tercatat di BEI pada tahun 2012-2016 144 Tidak konsisten listing/delisting (17) Data penelitian yang tidak lengkap (26) Laporan  keuangan  menggunakan mata uang dolar (23) ETR > 1 (4) Perusahaan rugi (26) Sampel  perusahaan  berdasarkan purposive sampling 48 Data outlier (22) Sampel perusahaan setelah screening data 26 Total  sampel  tahun  perusahaan (26 perusahaan x 5 tahun) 130 Sumber: Data diolah, 2018

## Agresivitas pajak
Agresivitas pajak diukur dengan Effective Tax Rate (ETR). Effective Tax Rate (ETR)  menggambarkan  persentase  total beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan  total  laba  sebelum  pajak  yang diperoleh  perusahaan  (Lanis  dan  Richardson 2012

## 𝐸𝑇𝑅 = Beban Pajak Laba Sebelum Pajak

## Corporate Social Responsibility
Tingkat  aktivitas corporate  social responsibility diukur  dengan  menggunakan proksi indeks pengungkapan corporate social responsibility (Lanis  dan  Richardson,  2012). Butir-butir  pengungkapan corporate  social responsibility yang digunakan adalah berdasarkan  pedoman  berkelanjutan  GRI yang  terdiri  dari  79  aspek  pengungkapan. Kemudian dilakukan pencocokan item berdasarkan check list dengan item pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan.
Berikut  ini  rumus  yang  digunakan dalam menghitung CSRI :

## CSRIj = ∑Xij nj
CSRIj  : indeks luas pengungkapan corporate social responsibility j ∑Xi  : nilai 1 jika item i diungkapkan; nilai
0 jika item i tidak diungkapkan
Nj : jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤
79

## Komisaris Independen
Komisaris
independen diukur berdasarkan  jumlah  komisaris  independen dibandingkan  total  dewan  komisarisvdalam perusahaan  (Lanis  dan  Richardson,  2011; Khaoula dan Ali, 2012), yaitu:

## KI = Jumlah Komisaris Independen Jumlah Dewan Komisaris

## Variabel Kontrol
Kepemilikan  manajerial  (MTOBD) merupakan kepemilikan saham oleh manajemen  perusahaan  yang  terdiri  dari direksi dan manajer. Tindakan-tindakan yang dilakukan  manajemen  kerapkali  berbeda dengan  harapan  dan  kepentingan  pemegang saham  (Hu  dan  Izumida,  2008).  Sehingga, perusahaan  membuat  kebijakan  dengan memberlakukan  kepemilikan  saham  bagi pihak manajemen, dengan harapan manajemen  akan  senantiasa  berhati-hati ketika  mengambil  keputusan  dan  melakukan suatu  tindakan  (Jensen  dan  Meckling,  1976; Hu  dan  Izumida,  2008).  MTOBD  diukur berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen  dibagi  dengan  proporsi  saham yang beredar.
Leverage (LEV)  adalah  kemampuan perusahaan  dalam  melakukan  pembayaran utang-utangnya,  baik  utang  pokok  maupun bunganya  (Hadi  dan  Mangoting,  2014). Beban  bunga  merupakan  beban  yang  timbul dari  adanya  utang,  dimana  beban  tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak, sehingga  semakin  tinggi leverage maka tindakan agresivitas pajak juga akan semakin
tinggi  (Suyanto  dan  Supramono,  2012). Pengukuran leverage adalah berdasarkan total utang dibagi dengan total aset perusahaan.
Intensitas  modal  (CINT)  menunjukkan seberapa besar modal yang diperlukan untuk menghasilkan  laba.  Adanya  penyusutan  aset tetap  perusahaan  setiap  tahunnya  akan menjadi biaya yang dapat menjadi pengurang pajak,  sehingga  semakin  tinggi  intensitas modal perusahaan maka tindakan agresivitas pajak perusahaan juga semakin tinggi (Siregar dan Widyawati, 2016). Pengukuran intensitas modal  adalah  berdasarkan  jumlah  aset  tetap yang dimiliki oleh perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan.
ROA  ( Return  on  Asset )  adalah  salah satu  pengukuran  profitabilitas  perusahaan. Besarnya  laba  yang  diperoleh  perusahaan, akan meningkatkan beban pajak yang dibayar oleh  perusahaan.  Sehingga  perusahaan  akan cenderung  berusaha  untuk  meminimalkan pajak  terutangnya  (Puspita  dan  Febrianti, 2017). Lanis dan Richardson (2012) menemukan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap  agresivitas  pajak  perusahaan.  ROA diukur  dengan  pendapatan  sebelum  pajak dibandingkan dengan total aset.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian ini  meliputi  statistik  deskriptif,  uji  asumsi klasik (terdiri dari normalitas, multikolineritas, heterokedastisitas dan autokorelasi)  dan  uji  hipotesis  yaitu  dengan uji t atau uji parsial. Pengujian pada penelitian ini  dilakukan  dengan  bantuan  aplikasi  SPSS 23.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Effective Tax Rate (ETR)
Pengujian terhadap 130 sampel amatan, menunjukkan  bahwa Effective  Tax  Rate (ETR)  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  0,246 atau  24,6%.  Dilihat  dari  nilai  ETR  sebesar 24,6% menunjukkan pajak terutang perusahaan sampel berada dibawah tarif pajak yang  berlaku  yaitu  sebesar  25%.  Nilai minimum  ETR  berdasarkan  130  sampel, menunjukkan nilai sebesar 0,155 atau 15,5%. Nilai  maksimum  ETR  berdasarkan  130
sampel  amatan  menunjukkan  nilai  sebesar 0,368  atau  36,8%.  Standar  deviasi  ETR berdasarkan
130
sampel amatan menunjukkan nilai sebesar 0,033 atau 3,3 %. Nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan  nilai  rata-rata,  yaitu  0,033  < 0,246  menunjukkan  bahwa  penyimpangan data  dan  keberagaman  nilai  ETR  dari perusahaan sampel relatif kecil.

## Tabel 2. Statistik Deskriptif
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018
Pada  tabel  2  dapat  dilihat  pengujian terhadap  130  sampel,  menunjukkan  bahwa aktivitas corporate  social  responsibility (CSR)  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  0,173 atau  17,3%.  Dengan  demikian corporate social  responsibility perusahaan  sampel masih  tergolong  rendah.  Nilai  minimum corporate  social  responsibility berdasarkan 130  sampel  amatan  menunjukkan  nilai sebesar  0,063  atau  6,3%.  Nilai  maksimum corporate  social  responsibility berdasarkan 130  sampel  amatan  menunjukkan  nilai sebesar 0,456 atau 45,6%. Dan standar deviasi corporate  social  responsibility berdasarkan 130  sampel  amatan  menunjukkan  nilai sebesar  0,078  atau  7,8  %.  Nilai  standar deviasi lebih rendah dibandingkan nilai rata- rata, yaitu 0,078 < 0,173 menunjukkan bahwa penyimpangan  data  dan  keberagaman  nilai corporate social responsibility dari perusahaan sampel relatif kecil.
Pengujian terhadap 130 sampel amatan, menunjukkan  bahwa  komisais  independen (KI)  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  0,397 atau  39,7%.  Nilai  minimum  komisais independen  berdasarkan  130  sampel  amatan menunjukkan  nilai  sebesar  0,25  atau  25%.
Nilai maksimum komisais independen berdasarkan 130 sampel amatan menunjukkan  nilai  sebesar  0,8  atau  80%.
Standar deviasi komisais independen berdasarkan 130 sampel amatan menunjukkan nilai sebesar 0,114 atau 11,4%. Nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan  nilai  rata-rata,  yaitu  0,114  < 0,397  menunjukkan  bahwa  penyimpangan data  dan  keberagaman  nilai  komisais independen  dari  perusahaan  sampel  relatif kecil.

## Uji Normalitas
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
Unstandardized Predicted Value K-Smirnov Z 0,055 Signifikansi 0,200 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018
Hasil  pengujian  asumsi  normalitas pada tabel 3 menunjukkan residual berdistribusi  normal.  Dengan  demikian asumsi normalitas terpenuhi.

## Uji Multikolineritas
Tabel 4. Hasil Uji Multikolineritas Variabel Independen Collinearity Statistics Tolerance VIF CSR 0,864 1,158 KI 0,710 1,409 MTOBD 0,811 1,233 LEV 0,613 1,632 CINT 0,562 1,779 ROA 0,777 1,287 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 Berdasarkan hasil pengujian multikolineritas  pada  tabel  4,  maka  dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen  menghasilkan  nilai  VIF  yang lebih rendah dari 10 dan nilai tolerance lebih tinggi dari 0,1. Sehingga tidak terjadi masalah multikolineritas antar variabel independen.
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Agresivi tas Pajak 130 0,155 0,368 0,246 0,033 CSR 130 0,063 0,456 0,173 0,078 KI 130 0,25 0,8 0,397 0,114 MTOBD 130 0 0,261 0,028 0,063 LEV 130 0,111 0,752 0,402 0,167 CINT 130 0,04 0,784 0,31 0,162 ROA 130 0,013 0,885 0,188 0,148

## Uji Heterokedastisitas

## Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018
Berdasarkan scatter plot pada gambar 1 dapat  diketahui  bahwa  titik-titik  residual menyebar  secara  acak,  sehingga  asumsi heteroskedastisitas dinyatakan terpenuhi.

## Uji Autokorelasi
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Z 2,113 Signifikansi 0,35
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018
Hasil pengujian pada tabel 5 menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi masalah autokorelasi

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  output  SPSS  23, diketahui  adj  R 2 sebesar  0,184.  Artinya, kontribusi Corporate  Social  Responsibility (CSR), Komisaris Independen (KI),
Kepemilikan
Manajerial (MTOBD),
Leverage (LEV),  Intensitas  Modal  (CINT) dan Return  On  Asset (ROA)  terhadap Agresivitas  Pajak  (ETR)  adalah  sebesar 18,4%,  sedangkan  sisanya  sebesar  81,6% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis
Variabel t- Statistic Sig Kesimpu lan Corporate Social Responsibility (CSR) -2,932 0.004 Diterima Komisaris Independen (KI) -0,213 0.831 Ditolak Variabel Kontrol : Kepemilikan Manajerial (MTOBD) 1,532 0.128 Leverage (Lev) 0,206 0.837 Intensitas Modal (CINT) 3,464 0.001 ROA 0,403 0.688 *) tingkat signifikansi pada α=5%
Sumber : data diolah
Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility terhadap Agresivitas Pajak
Berdasarkan  hasil  uji  t  pada  tabel  6, aktivitas corporate  social  responsibility diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,004 yang menunjukkan nilai signifikansi < level of significance (α=5%).  Dengan  demikian hipotesis pertama (H1) diterima yaitu bahwa aktivitas corporate  social  responsibility berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas  pajak  perusahaan.  Hal  ini  berarti semakin  tinggi  tingkat  aktivitas corporate social  responsibility ,  maka  akan  semakin rendah tindakan agresivitas pajak perusahaan.
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Lanis  dan  Richardson  (2012).  Dalam penelitiannya,  Lanis  dan  Richardson  (2012) menyebutkan  tindakan  agresivitas  pajak perusahaan  dapat  ditekan  dengan  semakin tingginya aktivitas corporate social responsibility .  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa pembayaran pajak diterapkan oleh perusahaan  Australia  sebagai  bentuk  dari aktivitas corporate  social  responsibility sebagai  upaya  untuk  menciptakan  dan memelihara  citra  yang  baik  dan  legitimasi dari masyarakat.
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Davis et  al ., (2016) yang menunjukkan bahwa perusahaan publik  di  Amerika  yang  bertanggungjawab
secara  sosial  cenderung  melakukan  tindakan agresivitas pajak. Dimana pembayaran pajak tidak  diterapkan  oleh  perusahaan  Amerika sebagai agenda dari aktivitas corporate social responsibility .
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan pandangan teori legitimasi dalam perpajakan yang  menyebutkan  bahwa  terdapat  relasi antara  perusahaan  dan  masyarakat  untuk melakukan tindakan-tindakan dan berperilaku yang sesuai dengan harapan, nilai serta norma dalam masyarakat. Dengan demikian legitimasi  dan  reputasi  yang  baik  dapat diciptakan  dan  dipelihara  oleh  perusahaan. Legitimasi  dan citra  yang baik  adalah faktor penting  yang  sangat  dibutuhkan  oleh perusahaan  untuk  dapat  melakukan  operasi bisninya, bertahan dan selalu berkembang.
Selain memperhitungkan ekonomi aktivitas corporate social responsibility juga merupakan  tindakan  yang  memperhatikan dan  mempertimbangkan  sosialnya.  Dengan taat  terhadap  peraturan  yang  berlaku, termasuk peraturan perpajakan dan melakukan  pembayaran  pajak  sesuai  dengan aturan  perpajakan  yang  berlaku  merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat.

## Pengaruh  Komisaris  Independen  terhadap Agresivitas Pajak
Berdasarkan  hasil  uji  t  pada  tabel  6, Komisaris  Independen  (KI)  diperoleh  nilai signifikansi sebesar 0,831 yang menunjukkan nilai  signifikansi  > level  of  significance (α=5%).  Dengan  demikian  hipotesis  kedua (H2)  yang  menyebutkan  bahwa  komisaris independen  berpengaruh  negatif  terhadap agresivitas  pajak  ditolak.  Hasil  penelitian membuktikan  bahwa  tindakan  agresivitas pajak  perusahaan  tidak  dipengaruhi  oleh komisaris independen,
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lanis dan  Richardson  (2011)  yang  menemukan bahwa tindakan agresivitas pajak perusahaan dapat  berkurang  dengan  semakin  tingginya proporsi komisaris independen dalam perusahaan  publik  di  Australia.  Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang
dilakukan oleh Khaoula dan Ali (2012) yang melakukan penelitian pada perusahaan publik di Tunisia dan tidak menemukan bukti adanya pengaruh dari komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang menemukan tidak berpengaruhnya komisaris independen terhadap agresivitas pajak, menunjukkan  bahwa  upaya  pencegahan tindakan  agresivitas  pajak  masih  belum efektif  dilakukan  oleh  komisaris  independen dalam  suatu  perusahaan  (Khoula  dan  Ali, 2012).  Keberadaan  komisaris  independen dalam  perusahaan  juga  tidak  mampu  dalam melaksanakn  fungsi monitoring dengan  baik pada manajemen dalam pengambilan keputusan  dan  tindakan  strategis  seperti tindakan  agresivitas  pajak  yang  mempunyai dampak  tidak  baik  bagi  perusahaan  seperti merusak reputasi dan menghilangkan legitimasi  perusahaan.  Hasil  penelitian  juga berbeda  dengan  pandangan  Ibrahim et  al ., (2003)  dan  Rose  (2007)  yang  menyatakan bahwa  kehadiran  komisaris  independen sangat  penting  untuk  dapat  mengawasi keputusan  dan  tindakan  manajemen  dengan mempertimbangkan  kebutuhan  masyarakat. Oeleh  karena  itu,  disimpulkan  bahwa  hasil penelitian  tidak  dapat  mendukung  teori legitimasi  seperti  pada  penelitian  yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2011).
Dengan  rata-rata  jumlah  komisaris independen  sebesar  38,7%  menunjukkan bahwa jumlah tersebut tidak signifikan dalam mengawasi  perilaku  manajemen  untuk  dapat patuh dan taat pajak sesuai dengan peraturan perpajakan  yang  sedang  berlaku  dengan menekan tindakan  agresivitas pajak. Dengan demikian  kehadiran  komisaris  independen dalam perusahaan hanya merupakan kebutuhan  terhadap  kepatuhan  peraturan. Seperti pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  No.  33/POJK.04/2014  tentang Direksi  dan  Dewan  Komisaris  Emiten  atau Perusahaan  Publik  yang  menyatakan  bahwa perusahaan  publik  harus  memiliki  komisaris independen  minimal  sebesar  30%  dari  total dewan komisaris.

## Variabel Kontrol
Kepemilikan  manajerial  (MTOBD) tidak  terbukti  dapat  mengurangi  tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan  hasil  penelitian  Musyarrovah  dan Amanah  (2017)  yang  menemukan  bahwa tindakan  agresivitas  pajak  dapat  dikurangi melalui kepemilikan saham oleh manajemen. Tidak adanya pengaruh kepemilikan manajerial  terhadap  agresivitas  pajak  dapat disebabkan  rendahnya  saham  yang  dimiliki oleh  manajemen  perusahaan  publik  di Indonesia (Novitasari et al ., 2017). Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan bahwa  rata-rata  kepemilikan  manajerial hanya  sebesar  0,028.  Jumlah  tersebut  sangat kecil yaitu dibawah 5% dibandingkan dengan jumlah  kepemilikan  investor  lain  sehingga tidak  dapat  dapat  mempengaruhi  keputusan dan  tindakan  dalam  manajemen  termasuk tindakan agresivitas pajak.
Leverage (LEV)  tidak  terbukti  dapat meningkatkan  tindakan  agresivitas  pajak perusahaan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Suyanto  dan  Supramo (2012)  yang  menyebutkan  bahwa  utang menimbulkan  bunga  yang  dapat  mengurangi pajak. Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa  tingginya leverage mengindikasikan tingginya jumlah pembiayaan perusahaan dari pihak  ketiga  yang  mengakibatkan  biaya bunga yang tinggi pula. Sehingga perusahaan akan  tidak  melakukan  pendanaan  melalui hutang dengan bunga yang besar hanya untuk sekedar menghindari pajaknya.
Intensitas  modal  (CINT)  berpengaruh positif  terhadap  tindakan  agresivitas  pajak. Hasil  penelitian  ini  sama  hasil  penelitian Lanis dan Richardson (2012) yang menyatakan bahwa tindakan agresivitas pajak perusahaan  akan  meningkat  dengan  semakin tingginya  intensitas  modal  perusahaan.  Hal ini  dikarenakan  beban  pajak  akan  berkurang dengan  adanya  penyusutan  aset  tetap  setiap tahunnya, dimana penyusutan tersebut merupakan  biaya  yang  dapat  menjadi pengurang pajak perusahaan.
ROA tidak terbukti dapat meningkatkan agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan
oleh  Lanis  dan  Richarsdon  (2012)  yang menemukan  bahwa  perusahaan  dengan tingkat ROA yang tinggi cenderung berperilaku  agresif  terhadap  pajak.  Hasil penelitian  juga  berbeda  dengan  pernyataan Puspita dan Febrianti, (2017) yang menyebutkan bahwa besarnya laba perusahaan,  akan  menjadi  faktor  untuk perusahaan  dalam  meminimalkan  pajak terutangnya  mengingat  semakin  tingginya laba, maka beban pajak perusahaan juga akan semakin tinggi. Dalam penelitiannya, Rosalia dan  Sapari  (2017)  menemukan  bahwa  ROA tidah berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa tindakan agresivitas pajak memiliki risiko cukup besar, sehingga  tinggi  rendahnya  ROA  maka  tidak akan  memiliki  pengaruh  terhadap  perilaku agresif pajak perusahaan.

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh corporate social  responsibility .  Agresivitas  pajak perusahaan  dipengaruhi  secara  negatif  oleh corporate  social  responsibility .  Artinya tindakan  agresivitas  pajak  perusahaan  dapat ditekan  atau  berkurang  dengan  semakin tingginya aktivitas corporate social responsibility . Dimana
perusahaan manufaktur  Indonesia  lebih  berhati-hati dalam melakukan tindakan-tindakan, misalnya  tindakan  agresivitas  pajak  yang dapat merusak citra baik dan menghilangkan legitimasi  perusahaan  yang  telah  diciptakan melalui aktivitas corporate social responsibility .
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa agresivitas  pajak  tidak  dipengaruhi  oleh komisaris  independen.  Hal  ini  berarti kehadiran  komisaris  independen  dalam perusahaan  tidak  efektif  dalam  melakukan pengawasan terhadap keputusan dan tindakan manajemen,  misalnya  dalam  mengawasi tindakan agresivitas pajak.
Pengujian  terhadap  variabel  kontrol menunjukkan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh intensitas modal. Agresivitas  pajak  dipengaruhi  secara  positif
oleh intensitas modal, artinya perilaku agresif pajak  akan  semakin  mengingkat,  dengan semakin tingginya intensitas modal perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan  pajak terhutang perusahaan akan berkurang dengan adanya  penyusutan  aset  tetap  perusahaan setiap  tahunnya.  Agresivitas  pajak  tidak dipengaruhi  oleh  kepemilikan  manajerial, leverage dan Return On Assets (ROA).

## DAFTAR PUSTAKA
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.
2017.  Diakses  13  Januari  2018,  dari http://www.anggaran.depkeu.go.id/conte nt/publikasi/BIBAPBNP2017.pdf Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D.,  dan  Larcker,  D.  F.  2015.  Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. Journal  of  Accounting  and Economics 60:1-17.
Avi-Yonah,  Reuven  S.  2006.  Corporate Social Responsibility And Strategic Tax Behaviour.  Public  Law  And  Legal Theory  Working  Paper  Series.  Working Paper No. 69
Carrol,  A.  B.  1979.  A  Three-Dimensional
Conceptual Model of Corporate
Performance. Academy  of  Management Review 4(4): 497-505.
Chan,  M.  C.,  Watson,  J.,  dan  Woodliff,  D. 2014. Corporate Governance Quality and CSR  Disclosures. Journal  of  Business Ethics 125: 59-73.
Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., dan Shevlin, T.  2010.  Are  Family  Firms  More  Tax Aggressive  Than  Non-family  Firms? Journal of Financial Economics 95: 41- 61.
Christensen,  J.,  dan  Murphy,  R.  2004.  The Social  Irresponsibility  of  Corporate  Tax Avoidanse:  Taking  CSR  to  the  Bottom Line. Development 47(3): 37-44. Davis,  A.  K.,  Guenther,  D.  A.,  Krull,  L.  K., dan  Williams,  B.  M.  2016.  Do  Socially Responsible Firms Pay More Taxes? The Accounting Review 91: 47–68.
Deegan, C., Rankin, M., dan Tobin, J. 2002. An Examination of the Corporate Social and  Environmental  Disclosures  pf  BHP from  1983-1997:  a  Test  of  Legitimacy
Theory. Accounting,  Auditing,  and Accountibility Journal 15(3): 312-343. Fama,  E.  F.,  dan  Jensen,  M.  C.  1983.
Separation  Of  Ownership  And  Control.
Journal of Law and Economics 26: 301- 325.
Frank, M. M., Lynch, L. J., dan Rego, S. O. 2009.  Tax  reporting  aggressiveness  and its  relation  to  aggressive  financial reporting. The Accounting Review 84 (2): 467–496.
Ghozali,  I.,  dan  Chariri,  A.  2007. Teori Akuntansi .  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Gray,  R.,  Kouhy,  R.,  dan  Lavers,  S.,  1995. Corporate  Social  and  Environmental Reporting:  A  Review  of  The  Literature and  a  Longitudinal  Study  of  UK Disclosure. Accounting,  Auditing  and Accountability Journal 8 (2), 47–77.
Gustian,  V.,  dan  Faisal.  2015.  Analisis Perbandingan  Penggunaan  GRI  Indeks dan  ISR  Indeks  dalam  Pengungkapan Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan Perbankan  Indonesia  Tahun  2010-2013. Diponegoro Journal of Accounting 4(4): 1-10
Hadi, N., 2011. Corporate Social Responsibility . Yogyakarta: Graha Ilmu. Hadi,  J., dan Mangoting, Y. 2014. Pengaruh Struktur  Kepemilikan  dan  Karakteristik Dewan  terhadap  Agresivitas  Pajak. Tax & Accounting Review 4(2): 1-10.
Hanlon, M., dan Slemrod, J. 2009. What Does Tax  Aggressiveness  Signal?  Evidence from  Stock  Price  Reactions  to  News About Tax Shelter Involvement. Journal of Public Economics 93:126-141
Hanlon,  M.,  dan  Heitzman,  S.  2010.  A Review  of  Tax  Research. Journal  of Accounting  and  Economics 50(2-3): 127–178.
Harmono. 2014. Manajemen Keuangan . Edisi Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
Hooghiemstra, R. 2000. Corporate
Communication and Impression Management  –  New  Perspectives  Why Companies Engange in Corporate Social Reporting. Journal of Business Ethics 27:
55-68.
Hu,  Y.,  dan  Izumida,  S.  2008.  The Relationship  Between  Ownership  and
Performance:  A  Review  of  Theory  and Evidence. International Business
Research 1(4): 72-81.
Ibrahim,  N.,  Howard,  D.,  dan  Angelidis,  J. 2003.  Board  Members  in  The  Service Industry:  An  Empirical  Examination  of the  Relationship  Between Corporate social  responsibility Orientation  and Director  Type .  Journal  of  Business Ethics 47: 393-401.
Jensen,  M.  C.  dan  Meckling,  W.  H.  1976.
Theory  of  The  Firm:  Managerial Behavior,  Agency  Cost  and  Ownership
Structure. Journal of Financial
Economics 3: 305-360.
Khaoula, A. dan Ali Z.M. 2012. The Board of Directors  and  the  Corporate  Tax Planning:  Empirical  Evidence  from Tunisia. International Journal of Accounting  and  Financial  Reporting . 2(2): 142-157.
KNKG.  2006.  Pedoman  Umum  Good Governance Indonesia. Diakses 14 Maret 2018 dari http://www.knkg- indonesia.org/dokumen/Pedoman-Good- Public-Governance.pdf.
Kurniasih,  T.,  dan  Sari,  M.M.R.  2013. Pengaruh  Return  On  Assets,  Leverage, Corporate Governance,
Ukuran
Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada  Tax  Avoidance. Buletin  Studi Ekonomi 18(1): 58-66.
Laguir,  I., Stagliano, R., dan Elbaz. 2015. J. Does Corporate  social  responsibility Affect  Corporate  Tax  Aggressiveness?. Journal of Cleaner Production 107: 662- 675.
Laporan  Tahunan  Direktorat  Jenderal  Pajak.
2015.  Diakses  13  Januari  2018,  dari http://www.pajak.go.id/sites/default/files /DJP%20AR%202015%20Fullpages%2
0- %20Indonesia%20%28Lowres%29.pdf. Lanis,  R.,  dan  Richardson,  G.  2011.  The Effect of Board of Director Composition on  Corporate  Tax  Aggressiveness.

## Journal of Accounting and Public Policy
30: 50-70.
Lanis,  R.,  dan  Richardson,  G.  2012.
Corporate  social  responsibility and  Tax Aggresiveness:  an  Empirical  Analysis. Journal of Accounting and Public Policy 31: 86-108.
Mayangsari,  L.  P.,  dan  Andayani.  2015. Pengaruh  Good  Corporate  Governance dan Kinerja Keuangan terhadap Financial Distress. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi . 4(4): 1-18. Musyarrovah,  E.,  dan  Amanah,  L.  2017. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage  dan  Size  terhadap  Cash Effective Tax Rate. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 6(9): 1-16.
Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  2017. Diakses 21 Februari 2018.
http://www.anggaran.depkeu.go.id/conte nt/Publikasi/NK%20APBN/2016%20N
K%20RAPBN%202017.pdf.
Novitasari,  S.,  Ratnawati,  V.,  dan  Silfi  A. 2017.  Pengaruh  Manajemen Laba, Corporate  Governance,  dan  Intensitas
Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Jurnal  Online  Mahasiswa 4(1): 1901-1914.
O’donovan, G. 2002. Environmental
Disclosure  in  the  Annual  Report: Extending the Applicability an Predictive Power of Legitimacy Theory.
Accounting,  Auditing  &  Accountibility Journal 15(3) 344-371.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No,
33/POJK.04/2014  tentang  Direksi  dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Puspita,  D.,  dan  Febrianti,  M.  2017.  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi
Penghindaran  Pajak  pada  Perusahaan Manufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Bisnis  dan  Akuntansi 19(1):  38- 46.
Rose,  J.M.  2007.  Corporate  Directors  and Social  Responsibility:  Ethics  Versus Shareholder  Value. Journal  of  Business Ethics 73: 319–331.
Rusdianto, U. 2013. CSR Communications: A
Framework for PR Practitioners .
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rosalia,  Y,.  dan  Sapari.  2017.  Pengaruh
Profitabilitas,  Likuiditas  dan  Corporate Gocernance terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi 6(3): 890-909.
Santoso,  Iman  dan  Ning  Rahayu.  2013. Corporate  Tax  Management .  Jakarta: Observation  &  Research  of  Taxation (Ortax).
Sari, D. K., dan Martani, D. 2010. Ownership Characteristics,  Corporate  Governance, and Tax Aggressiveness . Paper presented at  The  3rd  Accounting  &  The  2nd Doctoral  Colloquium  Bridging  the  Gap between Theory, Research and Practice: IFRS  Convergence  and  Application Faculty of Economics Universitas
Indonesia .
Siregar,  R.,  dan  Widyawati,  D.  2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap  Penghindaran  Pajak  pada
Perusahaan  Manufaktur  di  BEI. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 5(2): 1-17. Suchman,  M.  1995.  Managing  Legitimacy: Strategic  and  Institutional  Approaches. Academy of Management Review 20 (3): 571-611.
Suedi, B., dan Warno. 2010. Pengaruh Sistem Informasi  terhadap  Kejujuran  Laporan Keuangan  Manajer:  Sebuah  Persepektif Perilaku. Jurnal STIE Semarang 2(1): 1- 14. Sudana,  I.  M.  2011. Manajemen  Keuangan
Perusahaan:  Teori  dan  Praktik . Edisi kedua . Jakarta: Erlangga.
Suprapti,  E.  2016.  Pengaruh  Tekanan
Keuangan terhadap Penghindaran Pajak.
Jurnal  Reviu  Akuntansi  dan  Keuangan
7(2): 1013-1022.
Suyanto,  K.  D.,  dan  Supramono.  2012. Likuiditas,
Leverage, Komisaris
Independen dan Manajemen Laba Terhadap  Agresivitas  Pajak  Perusahaan. Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan 16(2):
167-177.
Tan,  A.,  Benni,  D.,  dan  Liani,  W.  2016. Determinants of Corporate social
responsibility Disclosure  and  Investor
Reaction. International Journal of Economics  and  Financial  Issues 6(S4):
11-17.
The World Business Council for Sustainable
Development (WBSD). 2002. Corporate social responsibility Responsibility.
Diakses 18 Maret 2018, dari https://www.globalhand.org/system/asse ts/f65fb8b06bddcf2f2e5fef11ea7171049 f223d85/original/Corporate_Social_Res ponsability_WBCSD_2002.pdf.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas.
Wahyudi, I., dan Azheri, B. 2011. Corporate Social Responsibility:
Prinsip,
Pengaturan  dan  Implementasi .  Jakarta: Setara Press.
Wilson,  R.J.  2009.  An  Examination  of Corporate  Tax  Shelter  Participants. The Accounting Review 84(3): 969-999.
World  Bank.  Diakses  13  Januari  2018,  dari https://data.worldbank.org/indicator/GC. TAX.TOTL.GD.ZS.
Zemzem, A., dan Ftouhi. K. 2013. The Effect of Board of Director’s Characteristic on Tax Aggressiveness. Research Journal of Finance and Accounting 4(4): 140-147.