## DAMPAK PANDEMI COVID-19: MODERNISASI DAN DIGITALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU-RI)
I’ib Sutera Aru Persada * ) iibpersada@gmail.com
Fifiana Wisnaeni *)

## (Diterima 30 Mei 2020, disetujui 27 Juli 2020 )

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic in Indonesia has widespreaded since March 2, 2020. The impact of the Covid-19 pandemic affected social, cultural, legal and political fields in  democratic  life.  This  is  evidenced  by  the  postponement  of  the  2020  Regional Election  (Pemilukada)  2020.  This  article  aims  to  analyze  the  legal  impact  of  the Covid-19  pandemic  on  democracy  in  Indonesia,  assess  the  urgency  of modernization  in  the  KPU-RI  and  examine  the  digital  electoral  system.  This research  uses  doctrinal  law  research.  Sources  of  legal  information  use  primary legal  materials  (relevant  regulations  and  documents)  and  subsequently  are analyzed  qualitatively.  The  approach  used  is  legislation,  conceptual  and  case. The  results  of  this  study  are  that  Indonesia  can  implement  a  Digital  Election System  with  the  following  provisions:  cumulative  requirements  are  met,  the establishment of binding regulations, the application of the system in stages, and the establishment of a special bureau in KPU-RI. The special bureau is meant as a form of cooperation between KPU-RI and BPPT.
Keywords : covid-19, modernization, digitization, KPU

## ABSTRAK
Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  mewabah  sejak  2  Maret  2020.  Dampak  dari pandemi  Covid-19  berpengaruh  pada  bidang  sosial,  budaya,  hukum,  dan  politik dalam  kehidupan  berdemokrasi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  penundaan  Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  (Pemilukada)  2020.  Artikel ini  bertujuan  untuk  menganalisis dampak  yuridis  pandemi  Covid-19  terhadap  demokrasi  di  Indonesia,  mengkaji urgensi  dari  modernisasi  di  KPU-RI  dan  mengkaji  sistem  pemilihan  umum  digital. Penelitian  ini  menggunakan  penelitan  hukum  doktrinal.  Sumber  informsi  hukum menggunakan  bahan  hukum  primer  (peraturan  dan  dokumen  yang  relevan)  dan untukselanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah perundang-undangan,  konseptual  dan  kasus.  Hasil  penelitian  ini  adalah  Indonesia bisa  menerapkan  Sistem  Pemilu  Digital  dengan  ketentuan:  terpenuhi  syarat kumulatif, dibentuknya regulasi yang mengikat, penerapan sistem secara bertahap, dan dibentuknya biro khusus di KPU-RI. Biro khusus yang dimaksud sebagai bentuk kerjasama antara KPU-RI dan BPPT.
Kata kunci: covid-19, modernisasi, digitalisasi, KPU
* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
* Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## I. Pendahuluan
Tujuan  negara  Indonesia  yakni  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum yang  tertuang  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) atau sering dikenal dengan tujuan welfare state nampaknya akhir-akhir ini mengalami ujian.
Wabah  Covid-19  di  Indonesia  tidak  hanya  menggetarkan  aspek  kesehatan negara  tetapi  juga  mengganggu  jalannya  demokrasi  Indonesia.  Hal  itu  dapat dilihat  terhambatnya  pemilihan  umum  kepala  daerah  yang  diundur  untuk menekan penyebaran virus tersebut.
Demokrasi  di  Indonesia  juga  dilandasi  oleh  Pancasila.  Dalam  situasi  yang tidak terkendali dan tidak menentu seperti saat ini diperlukan suatu dasar negara yang  mampu  mengkonstruksikan  berbagai  persoalan  sendi  kehidupan  terutama kehidupan  berdemokrasi.  Hal  itu  disebabkan  adanya  situasi  yang  relatif  bukan absolut,  relativitas  itu  terlihat  bahwa  pemerintah  mengeluarkan  PERPU  No.  1 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020. Erlyn Indarti  dalam pidato pengukuhan guru besar filsafat hukum dengan judul “Diskresi dan Paradigma sebuah Telaah Filsafat Hukum” sempat menyinggung bahwa Pancasila mengandung paradigma konstruktifisme.  Paradigma  tersebut  memiliki  ontologi  relativisme,  metodologi transaksional  /  subjektivis,  dan  epistemologi  hermeneutikal  /  dialektikal  (Erlyn Indarti, 2010: 30-35).
Demokrasi  telah  diatur  di  UUD  NRI  1945  terutama  Pasal  1  ayat  (2)  yang menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang kemudian tentang pemilihan  umum  diatur  dalam  Pasal  22E.  Hal  ini  juga  diperjelas  oleh  JJ. Rousseau dalam bukunya Du Contract Social /Perjanjian Sosial yang menyatakan bahwa teori pembentukan negara berdasarkan adanya suatu kesepakatan rakyat (Setyo  Nugroho,  2013:  248-230).  Maka  dalam  hal  ini  sesuai  dengan  paradigma hukum konstruktivisme yang ada di Pancasila dan kedaulatan rakyat. Fenomena perubahan  sosial  karena  covid-19  terhadap  kehidupan  berdemokrasi  dan teknologi berkaitan dengan Pasal 28C ayat (1) tentang hak memperoleh manfaat dan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  Pasal  28D  ayat  (3)  tentang  persamaan dalam  pemerintahan,  Pasal  28I  ayat  (5)  tentang  penegakan  prinsip  demokrasi, Pasal 31 ayat (5) tentang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 34 ayat (3) tentang fasilitas pelayanan umum yang layak.
Pengaturan  mengenai  pemilihan  umum  (Pemilu)  kemudian  diatur  dalam Undang- Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota,  serta  UU  tentang  Pemerintahan Daerah.  Selanjutnya  diatur  lagi  dengan  aturan  operasional  dengan  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU).  Penundaan  Pemilukada  didasari  oleh  rapat dengar  pendapat  antara  Kementerian  Dalam  Negeri,  KPU,  Bawaslu,  DKPP,  dan DPR  yang  mana  selanjutnya  akan  dibentuk PERPU  untuk  mengatur  penundaan dan jalannya Pemilukada akibat dampak yuridis Pandemi  Covid-19  di  Indonesia (Roberto,  2020:  1).  Sebagaimana  dijelaskan  diawal  bahwa  dampak  yang ditimbulkan  Pandemi  Covid-19  ini  tidak  hanya  dampak  kesehatan  tetapi  juga dampak yuridis terhadap keberlangsungan demokrasi, terutama penyelenggaraan Pemilu.
Berbagai  solusi  coba  dicanangkan  oleh  para  akademisi di  kampus-kampus progresif seperti di University of Diponegoro Semarang, Jawa Tengah. Beberapa mengusulkan mengenai perlu dikembalikannya sistem pemilihan perwakilan atau Representative  Democracy.  Namun  modernisasi  di  tubuh  KPU  dan  Digitalisasi Sistem  Pemilihan  Umum  adalah  yang  paling  menjanjikan  untuk  masa  depan  di era  industri  4.0.  Hal  itu  dilakukan  guna  efisiensi  dan  efektifitas  berkaca  dari fenomena terkini  dimana Pandemi Covid-19 memaksa segala sesuatu dilakukan secara digital atau bahkan online (Wibawa, 2016: 287-288).
Berkembangnya  Teori  Modernisasi pada  awalnya  merupakan  pembahasan para  sosiolog  diantaranya  adalah  Smith  dan  Inkeles.  Mereka  berminat  terhadap metode sosiometri yang merancang survei untuk mempelajari efek industrialisasi, urbanisasi,  dan  perlolehan  perkembangan  keterampilan  makhluk  sosial  modern yang  memiliki  kesamaan  di  seluruh  negara.  Dimensi  kompleks  yang  sulit  dari perubahan sosial membentuk masyarakat modernisasi yang terspesialisasi. Teori modernisasi  mempelajari  proses  evolusi  sosial  dan  perkembangan  masyarakat (Rahel, 2017: 867-869).
Industrialisasi  khususnya  era  4.0.  kini  membentuk  suatu  episentrum  baru ditengah  perubahan  sosial  yang  ada  yakni  digitalisasi.  Digitalisasi  berkembang sejak  awal  2000-an  ketika cellphone semakin  canggih.  Digitalisasi  juga dipengaruhi oleh jaringan nir-cable atau internet (Wibawa, 2016: 285-286).
Dalam  hal  konsensus akibat  Pandemi  banyak  kegiatan  yang  menghasilkan suatu keputusan dilakukan secara online dan menggunakan data serta perangkat
digital. Oleh karena itu menjadi dasar bahwa inovasi digitalisasi sistem pemilihan umum  memungkinkan  untuk  dilakukan  di  masa  depan  mengingat  perubahan sosial cenderung ke arah gaya hidup digital.
Mengingat  perubahan  sosial  yang  begitu  cepat  tersebut,  diperlukan keseimbangan  dalam  mekanisme  berhukum  di  Indonesia  baik  dari  pembuatan sampai  implementasinya.  Teori  Sibernetika  atau  Grand  Theory  milik  Talcott Parsons mengajarkan keseimbangan antara 4 sub-sistem yakni budaya, hukum, politik, dan ekonomi (Munir, 2013). Secara berturut-turut semakin ke arah budaya maka  muatan  nilai  akan  mendominasi,  semakin  ke  arah  ekonomi  maka  muatan power/kekuatan akan mendominasi (Swardhana, 2010: 378).
Selain  itu  untuk  menegakkan  hukum  yang  mengandung  keseimbangan dalam Teori Sibernetika diperlukan juga  Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh  Lawrence  M.  Friedman  dan  hukum  progresif  yang  dikemukakan  oleh  Prof. Satjipto Rahardjo. Teori sistem hukum membagi 3 unsur yakni substansi hukum, struktur/pranata  hukum,  dan  budaya  hukum  (Septiana,  2012:  567).  Sedangkan Hukum  Progresif  perlu  diberlakukan  untuk  mengubah  pandangan  dari  manusia untuk  hukum  menjadi  hukum  untuk  manusia.  Artinya  hukum  mudah menyesuaikan keadaan manusia. Sehingga dalam menggunakan hukum sebagai instrumen untuk melakukan modernisasi KPU-RI dan digitalisasi sistem pemilihan umum perlu memperhatikan  Teori Sibernetika, Teori Sistem Hukum, dan Hukum Progresif (Sabon, 2013: 507).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  mengenai  dampak  yuridis  yang  timbul akibat Pandemi Covid-19 terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia contoh seperti  diundurnya  Pemilukada  Serentak.  Sehingga  membentuk  dimensi kompleks dalam perubahan sosial yang menuntut perubahan gaya hidup modern manusia  menjadi  lebih  terdigitalisasi  melalui  media  online,  internet,  atau  data digital  (Mukminto  &  Marwan,  2019:  17).  Siap  atau  tidak,  ingin  atau  tidak pemerintah  harus  melakukan  inovasi  dalam  efesiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia  kedepannya  dengan  belajar  dari  dampak yang  timbul  akibat  pandemi  ini.  Pemilu  yang  dimaksud  adalah  Pemilukada, Pemilu Presiden, dan Pemilu Legislatif.
Jika  melihat  berbagai  alasan  tersebut,  maka  artikel  ini  bertujuan  untuk menganalisis  dampak  yuridis  Pandemi  Covid-19  terhadap  Demokrasi  di Indonesia,  Mengkaji  urgensi  dari  modernisasi  di  KPU-RI,  dan  Mengkaji  Sistem
Pemilihan Umum Digital di Indonesia.
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  doktrinal  dengan  analisis dreskriptif  kualitatif  sehingga  penulis  harus  menganalisis,  mengkaji,  dan mengolah  data-data  sekunder  yang  terbagi  menjadi  tiga  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier  seperti  perundang-undangan,  doktrin,  buku,  artikel,  jurnal, dan  lain  sebagainya.  Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  kasus  ( case approach ), perundang-undangan ( statute approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual  approach ).  Sehingga  penelitian  ini  diharapkan  mumpuni  untuk menjelaskan  penyelesaian  dari  rumusan  masalah  yang  timbul  dikarenakan dampak  yuridis  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  seperti  Modernisasi  KPU-RI melalui Digitalisasi Sistem Pemilihan Umum.

## II.  Pembahasan

## 2.1.  Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Demokrasi Di Indonesia
Virus  corona  atau  Covid-19  ini  pertama  kali  muncul  di  Kota  Wuhan Republik  Rakyat  China  pada  akhir  tahun  2019.  Simpang  siur  mengenai penyebaran  virus  inipun  bertebaran  mulai  dari  dikarenakan  hewan, makanan,  atau  sebab  lain.  Komisi  kesehatan  nasional  kemudian mengkonfirmasi  bahwa  virus  ini  dapat  menyebar  dari  manusia  ke  manusia atau dapat menempel dari benda-bendar yang bersentuhan dengan manusia yang  terinfeksi.  Seorang  dokter  berusia  34  tahun  di  Kota  Wuhan  yakni  Li Wenliang  sempat  menginformasikan  virus  tersebut  di  grup  alumni  sekolah kedokterannya  melalui  aplikasi  pesan  singkat  yakni WeChat.  "Tujuh  pasien dari  pasar  makanan  laut  lokal  telah  didiagnosis  menderita  penyakit  mirip SARS dan dikarantina di rumah sakitnya,"  (Suci, 2020).
Asal mula penyebaran covid-19 di Indonesia diderita pertama kali oleh dua orang warga Depok, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus  tersebut  di  Istana  Kepresidenan  Jakarta  ditemani  Menteri  Kesehatan RI  pada  Senin  tanggal  2  Maret  2020.  Menurut  Jokowi  warga  negara Indonesia yang tertular virus corona tersebut adalah seorang ibu berusia 64 tahun  dan  putrinya  berusia  31  tahun.  Sebelumnya,  mereka  diduga  tertular virus  corona  karena  pernah  kontak  dengan  warga  negara  Jepang  yang datang  ke  Indonesia.  Warga  Jepang  itu  terdeteksi  virus  corona  setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia (Ihsanuddin, 2020). Hinga kini
(Minggu, 3 Mei 2020) penyebaran covid-19 secara global ada di 215 negara, terkonfirmasi  3.356.205,  dan  meninggal  238.730.  Di Indonesia  kasus  positif telah  mencapai  11.192,  sembuh  1.876,  dan  meninggal  845  (Gugus  Tugas Covid-19, 2020).
Akibat  masifnya  penyebaran  covid-19  di  Indonesia  kemudian pemerintah  mengeluarkan  PP  No.  21  Tahun  2020  tentang  PSBB  sebagai operasional  dari  UU  No.  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan dan  PERPU  No.  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  dan/atau  dalam  rangka  menghadapi  ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem keuangan.
PERPU tersebut menarik karena secara subjektif Presiden menilai ada kegentingan yang memaksa dalam hal dampak Pandemi Covid-19. PERPU diatur  dalam  Pasal  22  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  UUD  NRI  1945.  PERPU ditetapkan  Presiden  dan  dapat langsung  diimplementasikan  oleh  karena  itu PERPU  memiliki  bentuk  seperti  Peraturan  Pemerintah  (PP)  untuk menjalankan  suatu  UU  namun  memiliki  muatan/isi  seperti  UU.  Kemudian baru  menjadi  objektif  setelah  disetujui  atau  tidak  oleh  DPR  dalam persidangan berikutnya. PERPU  juga dapat dilihat sebagai intrumen hukum progresif yang mana subjektivitas presiden dapat membentuk hukum dengan melihat dinamika dari fenomena covid-19.
Jika  melihat  upaya  yuridis  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan memperhatikan konsideran menimbang dalam PP dan PERPU diatas maka dampak  Pandemi  Covid-19  tidak  hanya  seputar  dampak  kesehatan,  tetapi juga  memiliki  efek  domino  atau  berantai.  Dampak  lain  tersebut  seperti dampak  ekonomi,  sosial, politik,  termasuk  dampak  yuridis  dalam  kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
PSBB  memberikan  pengaruh  dalam  kehidupan  sosial  budaya masyarakat  Indonesia,  yang  pada  awalny  terdapat  interaksi  langsung  dan tatap  muka  seketika  semua  interaksi  beralih ke  media  online  menggunakan jaringan internet dan data digital. Sedangkan PERPU 1 Tahun 2020 tersebut mengubah  14  UU  yang  berkaitan  mengenai  keuangan  negara  sehingga memberikan  dampak  ekonomi.  Kemudian,  2020  seharusnya  menjadi  tahun politik  tetapi  sedikit  berkurang  dikarenakan  fokus  terhadap  kemanusiaan.
Meskipun  demikian,  penggunaan  foto  atau  tulisan  atas  nama  presiden, bupati,  walikota,  atau  gubernur  akhir-akhir  ini  menjadi  kontroversial  karena dianggap bermuatan politis.
Dampak selanjutnya adalah dampak yuridis terhadap penyelenggaraan demokrasi yakni pemilukada serentak. Pada Senin tanggal 30 Maret 2020 di Gedung  DPR-RI    Jakarta  dilakukan  rapat  dengar  pendapat  antara  Tito Karnavian  (Menteri  Dalam  Negeri),  Arief  Budiman  (Ketua  KPU-RI),  Abhan (Ketua  BAWASLU),  Muhammad  (Plt.  Ketua  DKPP),  Komisi  II  DPR-RI (Roberto, 2020).
Pertemuan itu menghasilkan 4 kesepakatan yakni: karena Perkembangan  Pandemi  Covid-19  belum  berakhir,  Komisi  II  DPR  setuju dengan  penundaan  pelaksanaan  Pemilikada  Serentak  2020;  Pelaksanaan Pemilikada lanjutan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR;  karena  penundaan  maka  DPR  meminta  pemerintah  menyiapkan PERPU;  DPR  meminta  Pemerintah  Daerah  untuk  merelokasi  dana Pemilukada  Serentak  yang  belum  digunakan  untuk  penanganan  Pandemi Covid-19 (Roberto, 2020).
Direktur  Eksekutif  Perkumpulan  Pemilu  Untuk  Demokrasi  (Perludem), Titi  Angraini  menyampaikan  kesepakatan  mengenai  penundaan  Pemilikada Serentak tersebut untuk penanganan Pandemi sudah baik karena sebanyak lebih  dari  34  negara  yang  sedang  dalam  fase  elektoral  di  dunia  juga melakukan  penundaan  termasuk  Indonesia.  Tetapi  proses  penundaan tersebut  juga  harus  dapat  memenuhi  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas dengan  menggunakan  teknologi  digital  meskipun  secara  virtual  masyarakat tetap  dapat  berpartisipasi.  Ia  juga  menyampaikan  perlunya  KPU  untuk menyiapkan  Daftar  Inventarisasi  Masalah  (DIM)  mengenai  dampak  dan konsekuensi  penundaan,  solusi,  pilihan  skenario  dan  simulasi  jadwal  baru pemilukada,  serta informasi  tentang implikasi  teknis  penundaan pemilukada yang  akan  dihadapi  oleh  penyelenggara,  peserta,  maupun  pemilih  (Dani Pratama,  2020). Oleh  karena  itu,  dampak  yuridis  terhadap  penundaan pemilukada  serentak  adalah  akan  dikeluarkannya  PERPU.  Bagaimana isinya,  seperti  apa  implikasinya,  masih  dalam  proses  pembahasan.  Tetapi ada  kemungkinan  bahwa  Pemilukada  Serentak    akan  dilakukan  dengan  e- voting  menggunakan  teknologi  digital.  Pandemi  ini  menjadi  efek  kejut  dan
residu  dari  begitu  kompleksnya  perubahan  sosial  akibat  perkembangan teknologi  selama  ini.  Sehingga  memaksa  masyarakat  menjalani  kehidupan digital  dengan  perangkat  elektronik  dan  daring.  Maka,  tidak  ada  salahnya mendesain digitalisasi sistem pemilihan umum langsung dengan e-voting. Itu merupakan  oase  diantara  gersangnya  perdebatan  mengenai  pemilihan langsng dan pemilihan tidak langsung di Indonesia.

## 2.2.  Modernisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Pemilihan  Umum  secara  langsung  dan  serentak  di  Indonesia  terbagi menjadi  3  jenis  pemilihan  yakni  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden;  Pemilihan  Umum  DPR,  DPD,  dan  DPRD;  dan  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota.  Dasar  hukumnya  adalah  UU  No.  7  Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum  dan  UU  No.  1  Tahun  2015  tentang Penetapan  PERPU  No.  1 Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan Walikota.  Kemudian  secara  operasional  diatur  dalam  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum (Kristiyanto, 2018).
Ketiga  jenis  pemilihan  umum  diatas  tentu  seiring  berjalannya  zaman mengalami  modernisasi  atau  pembaharuan  sesuai  perkembangan  zaman dan  kehendak  masyarakat.  Modern  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia berarti  “terbaru/mutakhir”  atau  “cara  bertindak  sesuai  dengan  tuntutan zaman”.  Sebagaimana  pendapat  Smith  dan  Inkeles  di  tahun  1966  (Rahel, 2017)  bahwa  teori  modernisasi  mempelajari  proses  evolusi  sosial  dan perkembangan  masyarakat  efek  dari  industrialisasi,  urbanisasi,  serta perlolehan perkembangan keterampilan makhluk sosial modern. Oleh karean itu  KPU  sebagai  penyelenggara  pemilihan  umum  dituntut  untuk  melakukan modernisasi  melalui  instrumen  yuridis  seperti  UU,  PP,  atau  PKPU.  Salah satu substansi yang perlu diatur adalah dengan membuat digitalisasi sistem pemilihan umum.
Terdapat  beberapa  alasan  mengapa  modernisasi  terhadap  KPU-RI melalui digitalisasi sistem pemilu perlu dilakukan, diantaranya:
Pertama,  dampak  Pandemi  Covid-19.  Adanya  pandemi  tersebut mengejutkan  dunia  sehingga  untuk  menekan  penyebaran  virus  harus dilakukan physical  distancing sebagaimana  anjuran  WHO.  Di  Indonesia sendiri  masyarakat  dan  pemerintah  memviralkan  #dirumahaja  dan
#stayathome  melalui  sosial  media.  Sehingga  akibat  pembatasan  fisik  dan sosial  tersebut  masyarakat  mencari  alternatif  pengganti  untuk  saling berinteraksi dan berkomunikasi jarak jauh. Salah satu yang dapat digunakan adalah aplikasi zoom, pada desember 2019 pengguna harian hanya 10 juta tetapi  setelah  memasuki  maret  2020  pengguna  harian  mencapai  200  juta dengan  90.000  institusi  pendidikan,  kata  CEO  Zoom  Eric  Yuan  (Fahmi Ahmad B., 2020).
Kedua,  revolusi  industri  4.0.,  penggunaan  teknologi  digital  imbas  dari penyebaran  covid-19  ini  merupakan  manfaat  dari  adanya  revolusi  industri. Perkembangan  revolusi  industri  sendiri  telah  melalui  beberapa  fase  yakni fase  1.0.  (Mesin  Uap),  fase  2.0.  (Tenaga  Listrik),  fase  3.0.  (Otomatisasi Komputer), dan fase 4.0. (Internet) (Prasetyo & Sutopo, 2018).
Ketiga, track  record dari  perkembangan  pemilu  khususnya  pemilihan kepala  daerah  (Pilkada)  selalu  mengarah  ke  efisiensi,  efektifitas,  dan  cara- cara  praktis.  Pada  masa  penjajahan  belanda,  jepang,  hingga  awal kemerdekaan pilkada dilakukan dengan penunjukan dan pengangkatan oleh pusat;  pada  era  demokrasi  terpimpin  pilkada  dilakukan  dengan  penunjukan oleh  pusat;  pada era  demokrasi pancasila  calon  peserta pilkada dipilih  oleh DPRD  kemudian  calon  tersebut dipilih  kembali oleh presiden  untuk  menjadi kepala daerah; pada masa awal reformasi berdasar UU No. 22 Tahun 1999 pilkada  dipilih  secara  murni  oleh  DPRD;  kemudian  berdasarkan  UU  No.  32 Tahun  2004  jo.  UU  No.  12 Tahun  2008 pilkada  dilakukan  melalui  pemilihan umum  langsung;  hingga  akhirnya  berdasarkan  UU  1  Tahun  2015  pilkada dilakukan  dengan  sistem  pemilihan  umum  serentak  (Saraswati,  2011:  197). Jika  melihat  perkembangan  tersebut  maka  ada  kemungkinan  untuk dilakukannya digitalisasi pemilu secara e-voting di masa depan.
Keempat,  pemilihan  dengan  e-voting  telah  dilakukan  di  beberapa daerah di Indonesia.  Berdasarkan penelitian IFES  (International Foundation For  Electoral  Systems)  berjudul  “International  Experience  with  e-voting”, tercatat  ada  sekitar  30  negara  di  dunia  yang  menggunakan  e-voting termasuk Indonesia meskipun sebatas pemilihan kepala desa tercatat sudah ada  891  pemilihan  kepala  daerah  (W.  Nugroho,  2019).  Sistem  e-voting  di desain  oleh  BPPT  (Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi)  dan bekerjasama dengan BUMN yakni PT. Inti (Hanafi, 2016: 242-244).
Kelima,  perlunya  upaya  untuk  mencapai  kesejahteraan  rakyat  dengan mengurangi beban biaya pemilu yang mahal. Karena selama ini penggunaan sistem  pemilihan  umum  secara  manual  menggunakan  kotak  suara  dan kertas serta biaya distribusinya menggunakan rupiah yang banyak.
Berdasarkan  ke  lima  alasan  di  atas  yakni  efek  kejut  dari  Pandemi Covid-19,  revolusi  industri  4.0,  arah  perkembangan  pemilukada  yang semakin  praktis,  dan  telah  adanya  pemilihan  dengan  e-Voting  pada pemilihan  kepala  desa,  serta  biaya  pemilu  manual  yang  mahal  maka  perlu ada peralihan dari pemilu manual menuju pemilu e-voting yang terdigitalisasi (Fajar & Fauzin, 2019: 590). Selain itu perlu ada pengkajian dan penerapan digitalisasi  sistem  pemilihan  umum  termasuk  di  dalamnya  pengkajian terhadap  konsekuensi  dan  tahapan  penerapan  mulai  dari  fase  awal  serta lanjutan.  Pengkajian  akan  menentukan  sejauh  apa  regulasi  dirubah,  dan regulasi  akan  menentukan  bagaimana  penerapannya.  Pengkajian  dan penerapan  sistem  pemilu  digital  dapat  dilimpahkan  kewenangannya  pada biro khusus di KPU.

## 2.3.  Digitalisasi Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia
Sebelum  masuk  pada  pembahasan  digitalisasi  pemilu,  perlu  dipahami terdapat  perang  paradigma  hukum  antara  Pasal  22E  dengan  Pasal  18  ayat (4)  UUD  NRI  1945.  Pasal  22E  cenderung  ke  arah  positivisme  karena menyama-ratakan  pemilu  secara  langsung  serentak  dan  nasional. Sedangkan Pasal 18 ayat (4) cenderung ke arah paradigma konstruktivisme pada asal pembentukan dan perubahannya, tetapi setelah diberlakukan UU No.  1  Tahun  2015  cenderung  ke  arah  Post-Positivisme  dikarenakan  frasa “dipilih  secara  demokratis”  dalam  Konstitusi  diartikan  pemilu  langsung  oleh MK  dan  masih  dapat  berubah  jika  ada  putusan  MK  di  masa  mendatang (Erlyn Indarti, 2010: 34-35).
Satjipto  dalam  pandangan  Hukum  Progresif  pernah  meyampaikan dalam  salah  satu  bukunya  bahwa  negara  adalah  bangunan  kultural  dan  itu bisa dilihat dari konsitutsi. Indonesia adalah negara hukum yg belum selesai karena perkembangan kultur masyarakat yang dinamis dari waktu ke waktu maka  dalam  buku  “Negara  yang  membahagiakan  rakyat”  perlu  ada  moral reading  (Mukminto  &  Marwan,  2019:  13-15).  Sehingga  penyesuaian  hukum
mengikuti perkembangan  teknologi sangat sesuai dengan  Hukum Progresif. Contoh  pasal  yang  menuntut  regulasi  disesuaikan  dengan  teknologi  adalah Pasal 28C ayat (1) tentang hak memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 31 ayat (5) tentang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi,  dan  Pasal  34  ayat  (3)  tentang  fasilitas  pelayanan  umum  yang layak.
Perkembangan  teknologi  dalam  sistem  digitalisasi  pemilu  memiliki beberapa istilah penting seperti daring, digital, dan e-voting. Menurut kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  daring  berarti  dalam  jaringan  atau  online, digital berarti angka-angka atau sistem penomoran tertentu yang merupakan dasar atau otak dari suatu perangkat elektronik, elektronik dari kata e-voting berarti alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika digital (KBBI, 2020). Sedangkan  digitalisasi  adalah  proses  pemberian  atau  pemakaian  sistem digital.  Sehingga  digitalisasi  pemilu  merupakan  upaya  pemberian  dan pemakaian sistem digital dalam sistem pemilu yang menggunakan perangkat elektronik baik offline maupun online (KBBI, 2020).
Perkembangan teknologi tidak lepas dari peran seorang Ilmuan Muslim yakni  Al-Khawarizmi  karena  tanpa  Algoritma  dan  Aljabar  hasil  dari pemikirannya  itu  maka  Komputer,  ATM,  Sosial  Media,  termasuk  Internet tidak  akan  ada  karena  digitalisasi  menjadi  dasar  dari  penemuan-penemuan tersebut (Indah, 2010: 75-78).
Satu  diantara  bukti    dari  perkembangan  teknologi  adalah  revolusi industri 4.0. Terdapat 9 unsur teknologi yang  membentuk industri 4.0. yakni sistem integrasi horizontal dan vertikal, prinsip internet untuk segalanya (the internet of things/IoT), keamanan cyber, teknologi komputasi awan (the cloud computing ), analisis data besar, teknologi simulasi oleh komputer, teknologi manufakur  aditif  (3D printing ),  teknologi  realitas  tertambah  ( augmented reality ), dan robot (Bahrin, dkk. 2016: 138). Maka harus diperhatikan bahwa dalam  digitalissi  sistem  pemilu  yang  relevan  dengan  industri  4.0.  perlu memenuhi 9 unsur teknologi tersebut.
Perihal  penundaan  pemilukada  di  tahun  2020  imbas  dari  Pandemi Covid-19,  kemudian  muncul  beberapa  tawaran  solusi  yang  diantaranya penerapan  e-voting  meskipun  dirasa  pemerintah  pusat  maupun  daerah belum siap. Beberapa tawaran solusi akibat penundaan pemilukada tersebut
seperti:  kembali  kepada  sila  ke-empat  Pancasila  yakni  musyawarah terstruktur dan sistematis melalui RT, RW, Kelurahan, dan meninggat hingga pemda; Pemilihan secara tidak langsung/representative democracy; e-voting pemilu  langsung;  atau  pemilihan  langsung  seperti  biasa  namun  dengan protokol kesehatan yang ketat seperti yang dilakukan di Korea Selatan pada 15 April 2020 lalu (Istman, 2020).
Salah  satu  bagian  dari  digitalisasi  pemilu  adalah  e-voting  untuk pemungutan  suara.  Jika  ditelisik  sejarahnya,  rencana  untuk  pemilihan dengan  perangkat  elektronik  manual  sudah  ada  sejak  pemilihan  Presiden Abdurahman  Wahid  pada  1999,  DPR  kala  itu  tidak  berani  menggunakan perangkat  elektronik  padahal  perangkatnya  telah  tersedia.  Dalam  acara bertajuk  “e-government”  di  DPP  Partai  Golkar  2008  silam,  Jusuf  Kalla sempat menyinggung keraguan DPR di pemilu 1999 dengan menyampaikan “Anggota  DPR  adalah  yang  paling  tidak  percaya  teknologi,  tinggal  pencet tombol” (YRA, 2010).
Rencana  mengenai  e-voting  baru  ada  di  tahun  2011  oleh  DPR    untuk pemilu  sekala  nasional.  Pada  1-7  mei  2011  komisi  II  DPR  dipimpin  oleh Chairuman  Harahap  (Fraksi  Partai  Golkar)  berkunjung  ke  India  sebagai negara yang telah menerapkan sistem e-voting. Satu mesin e-voting tersebut seharga 1,9 juta untuk satu TPS dan mampu  melayani sekitar 1.500 orang. Kemudian  Komisi  II  DPR  melakukan  rapat  kerja  pada  24  Mei  2011  dihadiri oleh  Kementerian  Dalam  Negeri,  KPU,  dan  Duta  Besar  RI  untuk  India membahas  tentang  rencana  e-voting  (YRA,  2010).  Selain  itu  pada  tahun 2017, ketua panitia khusus RUU Pemilu, Lukman Edy menyampaikan bahwa ada  wacana  untuk  penerapan  e-voting  pada  pemilu  2019.  Hal  itu  ia sampaikan  usai  rapat  bersama  Kemkominfo  dan  BPPT  pada  11  Januari 2017 (Ihsanuddin, 2020).
Berdasarkan  penelitian  dari  IFES  sudah  ada  30  negara  menggunakan sistem e-voting termasuk Indonesia meskipun masih di tingkat dusun. Sistem e-voting  tersebut  dirancang  oleh  BPPT  bekerjasama  dengan  PT.  Inti. Menurut  Andrari  Grahitandaru  (Kepala  sistem  pemilu  elektronik  BPPT) terdapat  26  negara  menyelenggarakan  e-voting,  semua  terkoneksi  internet. Sedangkan  mesin  e-voting  di  Indonesia  tidak  terkoneksi  internet/offline. Penggunaan e-voting offline untuk keamanan, dengan demikian orang yang
berniat  jahat  harus  mengakses  langsung  mesin  tersebut  ditambah  lagi  ada saksi dan calon pemilih (YRA, 2010).
Setiap  suara  pemilih  memiliki  bukti  fisik  yang  dicetak  oleh  mesin kemudian  dimasukan  ke  kotak  audit.  Hasil  cetak  ini  akan  menjadi  bukti petugas  KPPS  maupun  saksi  terhadap  hasil  di  TPS  tersebut.  Jika  semua pihak  sudah  setuju  atas  hasil  tersebut,  baru  mesin  pemungutan  suara dihubungkan  ke  internet  untuk  mengirimkan  hasil  perhitungan  suara  yang menjadi  landasan  KPU  melakukan  real  count.  “Proses  pengiriman  suara telah  memenuhi  ISO  27001  (yang  mengatur  standar  keamanan  data elektronik)” ungkap Andrari (W. Nugroho, 2019). Sedangkan metode e-voting sendiri terbagi 3 yakni (YRA, 2010):
1.  Sistem  Pemindaian  Optik,  sama  seperti pemungutan  manual  tetapi kertas  suara  dibuat  khusus  sehingga  dapat  dipindai  oleh  optic  dari mesin  pemindai.  Kemudian  hasil  pemindaian  disimpan  secara elektronik  sehingga  penghitungan  dilakukan  secara  otomatis. Metode ini juga dikenal dengan e-counting;
2.  Sistem Direct Recording Elektronic (DRE), pemilih memberikan hak suara  pada  komputer,  layar  sentuh,  atau  panel  suara  elektronik. Rekaman  pemungutan  suara  disimpan  pada  memori  di  TPS kemudian dapat dikirimkan ke pusat secara online atau offline;
3.  Internet  Voting,  pemilih  dapat  memberikan  hak  suara  pada komputer  atau  perangkat  layar  sentuh  yang  terhubung  jaringan internet.  Suara  yang  disampaikan  akan  langsung  terekam  secara terpusat.  Metode  ini  membutuhkan  jaringan  komunikasi  data  dan keamanan handal.
Digitalisasi  sistem  pemilihan  umum  kemudian  disebut  sebagai  sistem pemilihan  umum  digital  yang  dapat  dilakukan  secara  online  atau  offline. Sistem  yang  dimaksud  adalah  keseluruhan  sistem  pemilihan  umum  mulai dari pendaftaran calon peserta, pemutakhiran data pemilih, pengusulan dan penetapan bakal calon peserta, kampanye, pemungutan suara, pemungutan suara  ulang,  perhitungan  suara,  rekapitulasi,  bahkan  hingga  pengawasan. Oleh  karena  itu  DKPP  dan  Bawaslu  juga  harus  mampu  menyesuaikan perkembangan KPU dalam sistem pemilihan umum digital (Budhiati, 2013).
Penerapan  e-voting  sebenarnya  diperbolehkan  asalkan  memenuhi
syarat  kumulatif.  Dasar  hukumnya  adalah  Putusan  MK  No.  147/PUU- VII/2009. Ketika itu pada pertengahan tahun 2009 Kabupaten Jembrana, Bali berhasil  melakukan  pemilihan  umum  dengan  e-voting  untuk  54  Kepala Dusun  di  31  Desa  dan  menghemat  anggaran  sekitar  60%  (Rusla,  2010). Kemudian mereka hendak menggunakan e-voting di tingkat kabupaten untuk pilkada.  Namun  terkendala  regulasi  di  Pasal  88  UU  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemda hanya menghendaki pemilihan dengan mencoblos. Sehingga dilakukan  pengujian  ke  MK  dan  permohonan  untuk  e-voting  dikabulkan  MK dengan catatan harus memenuhi syarat kumulatif.
Hingga kini putusan MK tersebut menjadi pintu pembuka penerapan e- voting  tetapi  masih  ada  beberapa  kendala  seperti:  Pertama,  Putusan  MK bersifat final  namun  belum  mengikat,  sehingga  perlu  diikat  oleh  UU,  PKPU, atau regulasi operasional lain. Sedangkan, regulasi lanjutan dari Putusan MK 147/PUU-VII/2009  hingga  kini  belum  ada;  Kedua,  ada  krisis trust terhadap penggunaan  perangkat  teknologi  seperti  e-voting.  Contohnya  e-voting  di rapat paripurna DPR, Pemilihan Ketua umum kongres Partai Demokrat, dan suksesi  keluarga  besar  ITB  adalah  arena  dimana  e-voting ditampik;  Ketiga, krisis trust tersebut  disebabkan  karena  penggunaan  perangkat  elektronik dikhawatirkan  belum  mampu  memenuhi  syarat  kumulatif  yakni  asas langsung,  umum,  bebas,  mandiri,  jujur,  dan  adil.  Hal  itu  dikarenakan  peran elektronik  yang  sangat  canggih  dan  cepat  tersebut  diproses  dengan perangkat  elektronik  yang  mana  peran  manusia  menjadi  berkurang sehingga  transparansinya  menjadi  berkurang.  Bahkan  ahli  pemilu internasional,  Andrew  Reynolds  mengatakan  bahwa  sistem  pemungutan suara konvensional merupakan yang paling transparan di dunia (Rini, 2016: 89-91);  Keempat,  memang  sudah  diterapkan  e-voting  tingkat  dusun,  tetapi untuk  diterapkan  skala  nasional  membutuhkan  studi  kelayakan  (feasibility study)  mengingat  pengalaman  yang  minim  dan  ketiadaan  studi  kelayakan maka  apa  mungkin  e-voting  benar-benar  sanggup  diterapkan;  Kelima, infrastruktur sebagaimana 9 unsur teknologi yang memenuhi kriteria industri 4.0. belum tersedia secara baik dan menyeluruh; Keenam, masyarakat yang heterogen  dengan  260  juta  jiwa,  perbedaan  itu  bisa  disebabkan  oleh tradisi/budaya  yang  kental,  ketentuan  daerah  khusus,  dan  kualitas  sumber daya  manusia  yang  rendah  serta  tidak  merata  serta  pembiyaan  yang  bisa
lebih mahal jika pemilihan teknologi tidak tepat
Jika  melihat  berbagai  hambatan  dan  problematika  dalam  upaya melakukan  digitalisasi  sistem  pemilihan  umum  maka  ada  usulan  terhadap tahapan  atau  fase  menuju  digitalisasi  pemilu  yang  dapat  dimulai  setelah pemilihan  umum  serentak  2027  terpenuhi.  Tahapan  yang  dimaksud  secara berturut-turut sebagai berikut : Fase 1 (pembentukan biro khusus gabungan KPU dan BPPT); Fase 2 (sosialisasi selama satu/dua kali pemilu serentak); Fase  3  (dilakukan  percobaan  bersamaan  dengan  pemilu  manual  selama satu/dua  kali  pemilu  serentak);  Fase  4  (dilakukan  evaluasi  kemudian ditetapkan  daerah  yang  dinilai  siap  menerapkan  pemilu  digital  untuk satu/dua  kali  pemilu  serentak);  Fase  5  (penerapan  secara  konsisten  pada pemilu  serentak  selanjutnya.  Namun  untuk  menjaga  konsistensi  dimana dinamika sistem pemilu digital bisa berubah-ubah, maka biro khusus antara KPU  dan  BPPT  tersebut  dibentuk  untuk  mengupdate  /  pemutakhiran kesiapan tiap daerah sebelum pemilu dan pemilukada dilakukan).

## III.  Kesimpulan
Dampak  pandemi  covid-19  terhadap  kehidupan  berdemokrasi  adalah penundaan  Pemilukada.  Berbagai  solusi  terhadap  muncul  diantaranya pemungutan  suara  dengan  e-voting  meskipun  akhirnya  pemerintah  sekedar menunda pemilukada dengan Perpu. Pemilukada di Indonesia merupakan direct democracy  yakni  pemilihan  langsung  oleh  rakyat  sama  halnya  dengan  Pemilu Presiden dan DPR. Pandemi ini mengubah gaya hidup dan interaksi masyarakat menjadi  serba  digital,  maka  isu  sistem  pemilu  digital  semakin  menguat.  KPU sebagai  salah  satu  pelaksana  Pemilu  perlu  melakukan  modernisasi  apabila terjadi digitalisasi sistem.
Pandemi  ini  sebagai  efek  kejut  terhadap  KPU  bahwa  sudah  saatnya melakukan  modernisasi.  Salah  satu  caranya  adalah  dengan  melakukan digitalisasi  sistem  pemilihan  umum  yang  kemudian  disebut  sebagai  sistem pemilihan  umum  digital.  Indonesia  bisa  menerapkan  Sistem  Pemilu  Digital dengan  ketentuan:  terpenuhi  syarat  kumulatif,  dibentuknya  regulasi  yang mengikat,  penerapan  sistem  secara  bertahap,  dan  dibentuknya  biro  khusus  di KPU-RI.  Biro  khusus  yang  dimaksud  sebagai  bentuk  kerjasama  antara  KPU-RI dan BPPT. Ketika persoalan regulasi telah selesai maka sistem pemilihan umum
digital  dapat  diterapkan  secara  konsisten  dengan  catatan  bahwa  perihal Pemilukada  digital  menyesuaikan  dengan  kesiapan  masing-masing  daerah. Daerah  yang  siap  dengan  pemilukada  digital  maka  secara  otomatis direkomendasi  melakukan  Pemilihan  eksekutif  dan  legislatif  nasional  secara digital. kesiapan setiap daerah tergantung pada hasil kajian Biro Khusus/Panitia Khusus sistem pemilu digital.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Indarti,  E.  2010. Diskresi  dan  Paradigma:  Sebuah  Telaah  FIlsafat  Hukum . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Munir,  F.  2013. Teori-Teori  Besar  (Grand  Theory)  Dalam  Hukum .  Jakarta: Kencana Prennamdeia Group.

## B. Jurnal dan Makalah Ilmiah
Bahrin,  Othman,  Azli,  &  Talib.  2016.  Industry  4.0:  A  Review  On  Industrial
Automation And Robotic. Jurnal Teknologi UTM . 78 (6-13)
Budhiati. 2013. Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu : Sebuah Refleksi Teoritis. Jurnal Masalah-Masalah Hukum . 42 (2).
Fajar  &  Fauzin.  2019.  Sistem  E-Voting:  Upaya  Mewujudkan  Pemilu  Yang  Jujur dan Adil. Jurnal Trunojoyo . 1(1).
Hanafi. 2016. Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Cita Hukum . 1 (2).
Indah,  C.  M.  2010.  Aspek  Perjanjian  Electronic  Commerce  Dan  Implikasinya Pada  Hukum  Pembuktian  Di  Indonesia. Jurnal  Masalah-Masalah Hukum . 39 (2).
Kristiyanto,  E.  N.  2018.  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure . 17 (1).
Mukminto  &  Marwan.  2019.  Pluralisme  Hukum  Progresif:  Memberi  Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan. Masalah-Masalah Hukum. 48 (1).
Prasetyo, H. & Sutopo, W. 2018. Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset. Jurnal Teknik Industri . 13 (1).
Rahel,  S.  2017.  Reflections  on  Trevor  G.  Smith’s  Politicizing  Digital  Space:
Theory,  the  Internet,  and  Renewing  Democracy. Triple  C  Journal .  15 (2).
Rini  &  Silvi.  2016.  Calon  Tunggal  Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan Konsep  Demokrasi  (Analisis  Terhadap  Pemilihan  Kepala  Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015). Jurnal Cita Hukum . 4 (1).
Sabon,  M.  B.  2013.  Teori  Hukum  Progresif :  Pengendali  Dunia  Yang  Lepas Kendali. Jurnal Masalah-Masalah Hukum . 42 (4).
Saraswati,  R.  2011.  Calon  Perseorangan :  Pergeseran  Paradigma  Kekuasaan Dalam Pemilukada. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 40 (2).
Septiana, A. M. 2012. Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum  Melalui Hukum Progresif. Jurnal Masalah-Masalah Hukum . 41 (4).
Setyo  Nugroho.  2013.  Demokrasi  dan  Tata  Pemerintahan  Dalam  Konsep  Desa dan Kelurahan. Jurnal Cita Hukum . 1(2).
Swardhana,  G.  M.  2010.  Pergulatan  Hukum  Positivistik  Menuju  Paradigma Hukum Progresif. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 39 (4).
Wibawa,  I.  2016.  Era  Digital  (Pergeseran  Paradigma  Dari  Hukum  Modern  Ke Post Modernisme). Jurnal Masalah-Masalah Hukum . 45 (4).

## C.  Lain-Lain
Dani  Pratama.  2020.  Ditunggu  PERPU  yang  Mengatur  Implikasi  Teknis Penundaan  Pilkada  Serentak.  Retrieved  from  Hukum  Online  website: https://www.hukumonline.  com/berita/baca/lt5e881664750fd/ditunggu- perppu-yang-mengatur-imp likasi-teknis-penundaan-pilkada-se rentak.
Fahmi  Ahmad  B.  2020.  Keamanan  Data  Dikeluhkan  Pengguna,  Zoom  Fokus
Memperbaiki Privasi. Retrieved from Kata Data website: https://katadata.co.id/berita/2020/04/03/keamanan-data-dikeluhkan-pen gguna-zoom-fokus-memperbaiki-pr ivasi.
Gugus Tugas Covid-19. 2020. Covid-19. Retrieved from https ://covid19.go.id. Ihsanuddin.  2020.  Fakta  Lengkap  Kasus  Pertama  Virus  Corona  Di  Indonesia.
Retrieved from Nasional Kompas website:https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta- lengkap-kasus-pertama-virus-coron a-di-indonesia
Istman.  2020.  Pandemi  Virus  Corona  Tak  Halangi  Pemilu  di  Korea  Selatan.
Retrieved from Tempo
website:https://dunia.tempo.co/read/1331775/pandemi-virus-corona-ta k-halangi-pemilu-di-korea-selatan
KBBI. 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Roberto.  2020.  Pemilukada  2020  Resmi  Diundur  2021.  Retrieved  from Independensi
website:
https://independensi.com/2020/03/30/pemilukada-2020-resmi-diundur  - 2021.
Rusla.  2010.  Jembrana  Sukses  E-Voting  54  Kepala  Dusun.  Retrieved  from
Antara News website:
https://www.antaranews.com/berita/175479/jembrana-sukses-e-voting  - 54-kepala-dusun.
Suci, F. 2020. Cerita Lengkap Asal Mula Virus Corona di Wuhan. Retrieved from Merdeka  website:  https://www.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal- mula-munculnya-virus-corona-di-wuhan.html.
W. Nugroho. 2019. Perbedaan Mendasar E-voting di Indonesia dan Luar Negeri.
Retrieved from Info Komputer website: https://infokomputer.grid.id/read/121719349/inilah-perbedaan-menda sar-e-voting-di-indonesia-dan-luar-negeri.
YRA.  (2010). Tiba  Saatnya  Indonesia  Menggunakan  E-Voting  dalam  Pemilihan.
Retrieved from BPPT website:https://www.bppt.go.id/teknologi- informasi-energi-dan-material/4
37-tiba-saatnya-indonesia-menggu nakan-e-voting-dalam-pemilihan.
Roy  Franedya.  “Survei:  Pengguna  Internet  di  RI  Tembus  171,17  Juta  Jiwa”. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190516191935-37- 73041/survei-pengguna-internet-di-ri-tembus-17117-juta-jiwa.  Diakses pada tanggal 4 Maret 2020.
Wiktionary  Indonesia.  “Data  Pribadi”.  https://id.wiktionary.org/wiki/data_pribadi.
Diakses pada tanggal 4 Maret 2020.