## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT PUBLIKASI LKPD PADA WEBSITE RESMI PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA
Reny Marliadi
rmarliadi@unbl.ac.id , Administrasi Rumah Sakit, Universitas Borneo Lestari
Wahyudin Nor wahyudinnor@ulm.ac.id , Akuntansi, Universitas Lambung Magkurat
Rusma Nailiah nanaimberan@gmail.com , Akuntansi, Universitas Lambung Magkurat

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menguji  dan  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat publikasi  LKPD pada Website Pemerintah Provinsi  yaitu tingkat  ketergantungan Pemerintah Provinsi, belanja modal, dan tingkat akses internet, serta menguji dan menganalisis pengaruh Komitmen  Kepala  Daerah  dalam  memoderasi  pengaruh  langsung  masing-masing  variabel independen  tersebut.  Penelitian  menggunakan  data  periode  2015-2021  yang  diperoleh  dari Website resmi 34 Pemerintah Provinsi dan Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis data menggunakan  metode Partial  Least  Square di  mana  penarikan  kesimpulan  atas  hipotesis ddiasarkan pada P Value . Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat publikasi LKPD secara signifikan  dipengaruhi  oleh  belanja  modal  dan  tingkat  akses  internet,  dan  komitmen  kepala daerah  memoderasi  secara  signifikan  pengaruh  belanja  modal  dan  tingkat  akses  internet terhadap tingkat publikasi LKPD pada Website resmi Pemerintah Provinsi. Sedangkan tingkat ketergantungan  Pemerintah  Provinsi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  publikasi LKPD pada Website resmi Pemerintah Provinsi. Begitu pula komitmen Kepala Daerah tidak memoderasi secara signifikan pengaruh tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi terhadap tingkat publikasi LKPD pada Website resmi Pemerintah Provinsi.
Kata Kunci : LKPD, Transparansi, Pertanggungjawaban, GGG

## FACTORS INFLUENCING LKPD PUBLICATION ON INDONESIAN PROVINCIAL GOVERNMENT’S OFFCIAL WEBSITE

## Abstract
This research analyzes the factors influencing the level of LKPD publication on its official websites specifically the level of Provincial Dependency, Capital Expenditure, and the level of  internet  access.  This  research  also  aims  to  analyze  the  influence  of  governor’s commitment as moderating variables. The research used data from 2015 to 2021 obtained from  34  Provincial  Government’s  official  websites  and  BPS.  The  data  analyzed  using Partial Least Squares method in which hypothesis concluded based on P value. The result shows that the level of LKPD publication significantly influenced by capital expenditure and the level of internet access, and the governor’s commitment significantly moderating the influence  of  capital  expenditure  and  the  level  of  internet  access  to  the  level  of  LKPD publication.  While  the  level  of  Provincial  Government  dependency  didn’t  significantly influence  the  level  of  LKPD  publication,  the  governor’s  commitment  also  didn’t significantly moderate the correlation between the variables.
Keywords: LKPD,  Transparency, Accountability, GGG

## PENDAHULUAN
Perkembangan zaman yang saat ini bergerak memasuki era Society 5,0 mengisyaratkan bahwa  interaksi  manusia  dengan  teknologi  semakin  luas.  Fenomena  tersebut  berimbas  pada tantangan interoperabilitas pada berbagai aspek, termasuk penyelenggaraan pemerintahan. E- government yang berkembang sejak akhir periode 1990-an seiring dengan munculnya teknologi komputer  dan  internet  (Grönlund  &  Horan,  2005)  saat  ini  telah  menjadi  agenda  global  dan didukung organisasi internasional seperti World Bank dan United Nation . Tujuan e-government adalah untuk memudahkan pertukaran informasi dan pelayanan secara elektronik oleh pemerintah kepada masyarakat, rekan bisnis, maupun  dengan  organisasi  pemerintah  lainnya.  Kebijakan  terkait e-government di  Indonesia diamanatkan  dalam  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan E-Government. Di  antara  wujud  nyata  dari implementasi instruksi tersebut adalah dikembangkannya situs web ( website ) resmi oleh unsur pemerintahan, termasuk Pemerintah Provinsi.
Pemanfaatan website untuk keterbukaan informasi publik didukung pula oleh Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik. Pada  dasarnya,  prinsip  keterbukaan  informasi  yang  khususnya  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Retnowati, 2012). Melalui website resminya, Pemerintah Provinsi dapat mengungkapkan informasi publik secara  lebih  mudah.  Salah  satu  informasi  yang  harus  diungkapkan  ke  publik  ialah  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Akan tetapi berdasarkan hasil survei pendahuluan pada Gambar  1  bahwa  meskipun  terjadi  peningkatan  jumlah  Pemerintah  Provinsi  yang mempublikasikan  LKPD  secara  lengkap  selama  periode  2015-2021,  namun  pada  praktiknya ditemukan bahwa LKPD tidak selalu dipublikasikan secara tepat waktu sesuai periodenya.
Penelitian ini melanjutkan penelitian Alhajjriana et al. (2018); Marliadi (2021); Nor et al .  (2019)  untuk  memantau  konsistensi  Pemerintah  Provinsi  dalam  mempublikasikan  LKDP pada website resminya  atau  melalui website Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi (PPID). Sejauh ini penelitian yang mengangkat topik publikasi laporan keuangan menggunakan pengukuran dengan skor 1 dan 0 untuk variabel publikasi laporan keuangan. Sehingga penilaian bagi Pemerintah Provinsi yang mengungkapkan LKPD sebanyak 7 (tujuh) maupun kurang dari 7 adalah sama, yakni 1. Adapun penelitian ini mengajukan penggunaan skala pengukuran untuk tingkat  publikasi  LKPD  sebagai  variabel  dependen  (Y)  untuk  melihat  sejauh  mana  variabel independen dapat mendorong publikasi LKPD pada website resmi Pemerintah Provinsi hingga tingkatan tertentu.
Stanić (2018) menyimpulkan bahwa transparansi anggaran/keuangan oleh pemerintah dipengaruhi  oleh  faktor  keuangan  ( financial ),  faktor  politik  ( political ),  dan  faktor  penduduk dan  media  ( citizens  and  the  media ).  Faktor  keuangan  menjadi  salah  satu  faktor  kuat  yang mendorong  pengungkapan/publikasi  informasi  pemerintah  karena  peran  pemerintah  dalam aspek ekonomi adalah mencari sumber dana dan mengatur dana yang diperoleh, oleh karena itu penelitian ini mengangkat 2 (dua) faktor keuangan yang memiliki potensi pengaruh signifikan mendorong publikasi LKPD yakni tingkat kemandirian daerah (Agustianti & Verawaty, 2020;
1 2 4 6 7 15 13 11 10 8 10 11 6 9 22 22 22 18 16 13
12 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Lengkap (7 LKPD) Kurang dari 7 LKPD
Tidak mengungkapkan LKPD
Gambar 1. Tingkat Publikasi LKPD 2015-2021 pada Website Resmi Pemerintah Provinsi
Alcaide  Muñoz  et  al.,  2017;  Amaliah  &  Haryanto,  2019;  Maulana  &  Handayani,  2015; Ramdhani, 2016) dan belanja modal ((Amaliah & Haryanto, 2019; Hendriyani & Tahar, 2015). Adapun faktor penduduk dan media dalam penelitian ini berfokus pada tingkat akses internet (Caba Pérez et al., 2014; Rahim & Martani, 2016).
Faktor  politik  yang  diproksikan  oleh  komitmen  pimpinan  (Nor  et  al.,  2019)  dalam penelitian  ini  diposisikan  sebagai  variabel moderating dengan  mempertimbangkan  peran penting pimpinan organisasi salah satunya adalah sebagai pembuat keputusan yang berdampak terhadap  kebijakan  organisasi  (Robbins  &  Judge,  2017).  Mowday  &  Steers  (1979) mengungkapkan  bahwa  dengan  komitmen  yang  direspons  positif  oleh  anggota  organisasi, pencapaian organisasi dapat melebihi dari apa yang diharapkan. Berkaitan dengan penciptaan komitmen organisasi, peran pemimpin akan sangat diperlukan. Komitmen Kepala Daerah akan menentukan  bagaimana  pemerintah  merespons  hal-hal  yang  dapat  mempengaruhi  penerapan prinsip transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang sifatnya tidak pasti ( contingency ).

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Keagenan Sektor Publik
Teori  keagenan  berkembang  dari tehory  of  the  firm mengenai  perilaku  manajerial, agency  cost ,  dan  struktur  kepemilikan  oleh  Jensen  &  Meckling  (1967).  Teori  keagenan berkembang atas dasar upaya memahami dan menyelesaikan masalah keagenan yang muncul dari perikatan dua belah pihak yakni berkaitan dengan pilihan buruk ( adverse selection ) dan masalah  konflik  kepentingan  serta  kesulitan  prinsipal  melakukan  verifikasi  pekerjaan  agen (Gudono,  2017;  Ikhsan  et  al.,  2015).  Halim  &  Abdullah  (2006)  menyatakan  bahwa  dalam organisasi  sektor  publik  terdapat  hubungan  yang  dapat  dilihat  dari  sudut  pandang  teori keagenan.  Zelmiyanti  (2016)  menyatakan  bahwa  bentuk  kontrak  keagenan  antara  eksekutif, legislatif, dan publik ialah dalam bentuk peraturan atau regulasi.

## Good Government Governance
Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau good government governance (GGG) merupakan  konsep  yang  diharapkan  dapat  diterapkan  pada  seluruh  unsur  penyelenggaraan pemerintahan.  Di  Indonesia,  prinsip-prinsip  umum  tata  kelola  yang  baik  diatur  secara komprehensif  dalam  sejumlah  regulasi,  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Zamroni,  2019).  Di  antara  prinsip-prinsip good  governance adalah  transparansi  dan akuntabilitas Sebagai  lembaga  penyelenggara  pelayanan  publik,  pemerintahan  mengelola keuangan  yang  bersumber  dari  publik  (masyarakat).  Dana  publik  harus  dikelola  secara transparan  dan  dipertanggungjawabkan  setiap  akhir  periode  akuntansi. Transparansi pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui beberapa upaya, salah satu contohnya publikasi informasi melalui website resmi instansi dengan tujuan memperoleh kredibilitas dari publik atas tata  kelola  pemerintahan  yang  akan  dan  telah  dilaksanakan.  Suchman  (1995)  menjelaskan konsep  ini  sebagai  bentuk  proses  legitimasi  entitas  karena  publik  akan  cenderung menginvestasikan  sumber  daya  pada  entitas  yang  bertindak  sesuai  dengan  harapannya. Transparansi  pertanggungjawaban  Pemerintah  melalui website akan  menunjukkan  bahwa pemerintah memenuhi hak publik atas akses informasi. Hal ini disahkan dalam bentuk Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di antara informasi publik yang disebutkan dalam UU Nomor 14  Tahun 2008 adalah informasi laporan keuangan yang harus diungkapkan secara berkala.

## Pengembangan Hipotesis
Tingkat  ketergantungan  Pemerintah  Provinsi  diukur  melalui  jumlah  pendanaan keuangan daerah yang diperoleh dari dana transfer Pemerintah Pusat dibandingkan dengan total pendapatan  daerah.  Dana  transfer  yang  dimaksud  ialah  dana  perimbangan  yang  awalnya ditujukan  untuk  menciptakan  perimbangan  antar  daerah  di  Indonesia,  akan  tetapi  justru menimbulkan  ketergantungan  Pemerintah  Provinsi  terhadap  Pemerintah  Pusat.  Badan  Pusat Statistik  (2020)  mencatat  bahwa  tingkat  kemandirian  provinsi  selama  periode  2017-2020 cenderung  berada  pada  kategori  rendah  (>25-50%)  dan  rendah  sekali  (0-25%).  “Kontribusi terbesar pada dana perimbangan secara rata-rata berasal dari DAU dan DAK yang diberikan Pemerintah  Pusat,  hal  ini  menandakan  bahwa  ketergantungan  Pemerintah  Daerah  terhadap Pemerintah Pusat berkisar 34-35%,” (Badan Pusat Statistik, 2020, hal. 27). Atas dana transfer yang  diterima,  Pemerintah  Provinsi  seharusnya  termotivasi  meningkatkan  transparansi informasi  keuangan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  daerahnya (Agustianti  &  Verawaty,  2020;  Alcaide  Muñoz  et  al.,  2017;  Amaliah  &  Haryanto,  2019; Maulana & Handayani, 2015; Ramdhani, 2016).
H 1 :  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Provinsi  berpengaruh  terhadap  tingkat publikasi LKPD pada website resmi Pemerintah Provinsi.
Istilah belanja modal merujuk pada klasifikasi salah satu bentuk akun belanja daerah. Berdasarkan  PP  Nomor  12  Tahun  2019  belanja  modal  merujuk  pada  pengeluaran  anggaran untuk memperoleh aset-aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset- aset  yang  dimaksud  tersebut  misalnya  tanah,  bangunan,  mesin  dan  peralatan,  termasuk  pula perolehan  untuk  pembangunan  infrastruktur  seperti  jalan  dan  jembatan.  Di  dalam  modul Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  diterbitkan  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia (2018)  diuraikan  bahwa  manfaat  belanja  modal  tidak  hanya  secara  langsung  dalam  bentuk keluaran fisik atau kenaikan nilai output , namun juga manfaat tak berwujud seperti perbaikan lingkungan hidup dan distribusi pendapatan, serta integrasi dan pertahanan nasional. Menurut Hifni  (2017)  pencapaian  atas  belanja  modal  dapat  menunjukkan  kekuatan  anggaran  daerah. Semakin  banyak  anggaran  yang  dikeluarkan  untuk  belanja  modal,  maka  semakin  baik  pula pelayanan  publik  oleh  pemerintah  dan  hal  tersebut  akan  memotivasi  pemerintah  untuk  lebih transparan  dalam  mengungkapkan  LKPD.  Amaliah  &  Haryanto  (2019)  dan  Hendriyani  & Tahar (2015) mengungkapkan adanya pengaruh belanja modal terhadap pengungkapan LKPD. H 2 :  Belanja  modal  berpengaruh  terhadap  tingkat  publikasi  LKPD  pada  website  resmi Pemerintah Provinsi.
Aspek  kependudukan  dan  media  saling  terkait  melalui  perkembangan  teknologi internet.  Rahim  &  Martani  (2016)  mengungkapkan  harga  cenderung  murah  dan  variasi  alat untuk  mengakses  internet  menjadikan  tingkat  akses  internet  terus  meningkat.  Menurut  Caba Pérez  et  al.  (2014)  dengan  tingkat  akses  internet  yang  semakin  tinggi,  masyarakat  akan mengharapkan  tingkat  akses  informasi  yang  mudah  pula  atas  informasi  pemerintahan  pada website pemerintah.  Hifni  (2017)  menyebutkan  di  antara  peran  regulasi  dinyatakan  dalam dimensi  (1)  kejelasan  tujuan,  (2)  kelengkapan  bentuk,  (3)  penerimaan  atas  regulasi,  dan  (4) kemudahan  implementasi.  Internet  dalam  hal  ini  memudahkan  implementasi  kebijakan e- government dan partisipasi masyarakat melalui akses informasi serta umpan balik ( feedback ) pada website resmi  Pemerintah  Provinsi.  Hasil  penelitian  Rahim  &  Martani  (2016) menyimpulkan adanya pengaruh dari tingkat akses internet terhadap pengungkapan informasi keuangan di website Pemerintah Daerah.
H 3 : Tingkat akses internet berpengaruh terhadap tingkat publikasi LKPD pada website resmi Pemerintah Provinsi.
Fenomena  tingginya  ketergantungan  Pemerintah  Provinsi  atas  dana  perimbangan merupakan  situasi  yang  bersifat  tidak  pasti di  mana  Pemerintah  Provinsi  harus  mengambil kebijakan  untuk  menyikapi  hal  tersebut.  Ketika  daerah  memiliki  ketergantungan  kepada Pemerintah  Pusat  melalui  dana  perimbangan  yang  guna  membiayai  penyelenggaraan pemerintahannya, maka komitmen Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dalam bentuk uraian visi dan misi daerah akan menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan  oleh  perangkat  pemerintah  daerah.  Komitmen  tersebut  sekaligus  menjadi pengendali atas kebijakan yang diterapkan setelah realisasi dari sumber pendapatan diperoleh. H 4 :  Komitmen  Kepala  Daerah  memoderasi  pengaruh  tingkat  ketergantungan Pemerintah  Provinsi  terhadap  tingkat  publikasi  LKPD  pada  website  resmi Pemerintah Provinsi.
Belanja  modal  memiliki  manfaat  langsung  bagi  masyarakat  dan  mendorong kesejahteraan  di  satu  daerah.  Akan  tetapi  alokasi  belanja  daerah  pada  Pemerintah  Daerah  di Indonesia  masih  sering  kali  menuai  kritik.  Hal  tersebut  karena  nilai  alokasi  belanja  modal cenderung lebih kecil daripada belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. Pemahaman atas  rincian  alokasi  masing-masing  belanja  tersebut  diperlukan  sebagai  dasar  kritik.  Rincian alokasi belanja modal tersebut dapat dilihat melalui komponen LKPD seperti LRA, Neraca, dan CALK. Oleh karena itu, komitmen Kepala Daerah untuk mendorong pengungkapan lengkap atas  komponen  laporan  keuangan  pokok  Pemerintah  Provinsi  adalah  penting  dalam  hal transparansi belanja modal atas manfaatnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut, hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah untuk menguji komitmen Kepala Daerah sebagai pemoderasi dalam hubungan pengaruh belanja modal terhadap tingkat publikasi LKPD pada website Pemerintah Provinsi.
H 5 : Komitmen Kepala Daerah memoderasi pengaruh belanja modal terhadap tingkat publikasi LKPD pada website resmi Pemerintah Provinsi.
Peningkatan  akses  internet  oleh  masyarakat  menjadi  peluang  keterbukaan  informasi bagi  pemerintah.  Peluang demand yang  muncul  dari  masyarakat  atas  informasi penyelenggaraan pemerintahan harus direspons dengan baik melalui optimalisasi e-government yang  dalam  hal  ini  memerlukan  komitmen  dari  Kepala  Daerah  untuk  mengarahkan  organ pemerintahan.  Komitmen  Kepala  Daerah  akan  menjadi  landasan  bagi  organ  pemerintahan dalam mengalokasikan sebagian anggaran belanja daerah untuk pengembangan website untuk menunjang tampilan dan akses publikasi informasi yang mudah bagi publik.
H 6 : Komitmen Kepala Daerah memoderasi pengaruh tingkat akses internet terhadap tingkat publikasi LKPD pada website resmi Pemerintah Provinsi.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dan  bertujuan  untuk  menguji  dan menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi (X 1 ), belanja modal (X 2 ), dan tingkat akses internet (X 3 ) terhadap tingkat publikasi LKPD pada website resmi Pemerintah Provinsi (Y). Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengujian atas variabel moderating yakni komitmen  Kepala  Daerah  dalam  memoderasi  pengaruh  variabel  independen  (X)  terhadap variabel dependen (Y). Sehingga desain penelitian ini menggunakan 2 (dua) model seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 dan 3.
Data yang digunakan ialah jenis data sekunder bersumber dari website resmi Pemerintah Provinsi  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dengan  periode  data  2015-2021.  Data  tingkat publikasi  LKPD  diperoleh  dengan  cara  mengakses website Pemerintah  Provinsi,  kemudian mengklasifikasikan  data  yang  diperoleh  sesuai  dengan  jenis  LKPD.  Data  variabel  tingkat ketergantungan  Pemerintah  Provinsi  dan  belanja  modal  diperoleh  dari  dokumen  Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi oleh  BPS. Data Tingkat Akses Internet diperoleh dari dokumen Statistik  Telekomunikasi  oleh  BPS.  Adapun  data  untuk  variabel  Komitmen  Kepala  Daerah diperoleh melalui analisis konten dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Populasi serta sampel dalam penelitian ialah seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia yang  berjumlah  34  Pemerintah  Provinsi.  Definisi  operasional  dari  masing-masing  variabel disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel Definisi Operasional Pengukuran Tingkat Publikasi LKPD di Website Pemerintah Provinsi (Y) Ketersediaan LKPD di website resmi Pemerintah Provinsi (Nor et al., 2019). Tingkat  publikasi  LKPD  diukur  menggunakan skala  interval.  Skala  interval  adalah  jenis  skala yang menentukan  perbedaan, urutan,  dan kesamaan  besaran  perbedaan  dalam  variabel (Sekaran & Bougie, 2017). Skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut: 1:  Tidak  mempublikasikan  LKPD  pada website resmi 2: Mempublikasikan 1 jenis LKPD 3: Mempublikasikan 2-3 LKDP 4: Mempublikasikan 4-5 LKPD 5: Mempublikasikan 6-7 LKPD. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (X1) Penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang besar untuk membiayai pengeluaran daerah (Nugraha, 2019). Total Dana Perimbangan Total Realisasi Pendapatan (Lesmanawati, 2019) Belanja Modal (X2) Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2019). Saldo  atau  nilai  akun  Belanja  Modal  pada  LRA (Amaliah & Haryanto, 2019). Tingkat Ketergantungan Pemerintah Provinsi (X1) Belanja Modal (X2)
Tingkat Akses Internet (X3) Tingkat Publikasi LKPD pada Website Resmi Pemerintah Provinsi (Y) H1 H2 H3 Gambar 2. Model Penelitian (1)
Tingkat Ketergantungan
Pemerintah Provinsi (X1)
Belanja Modal (X2)
Tingkat Akses Internet (X3)
Tingkat Publikasi LKPD pada Website Resmi Pemerintah Provinsi (Y) H4 H5 H6 Komitmen Kepala Daerah (Z)
Gambar 3. Model Penelitian (2)
Tingkat Akses Internet (X3) Tingkat akses internet adalah tingkat penggunaan internet oleh penduduk pada kriteria tertentu dibandingkan total jumlah penduduk (Badan Pusat Statistik, 2018). Perbandingan  jumlah  penduduk  pada  jenjang pendidikan  S1  ke  atas  yang  mengakses  internet dengan  total  penduduk  di  daerah  perkotaan  & perdesaan  yang  mengakses  internet  dalam  satu tahun (Badan Pusat Statistik, 2018). Pemilihan indikator dikaitkan dengan tujuan akses internet  oleh  mahasiswa  yakni  guna  memperoleh informasi dan edukasi (Walidaini & Arifin, 2018). Komitmen Kepala Daerah (Z) Pernyataan komitmen akan transparansi dalam RPJMD, LPPD, LKPj, maupun ILLPD (Nor et al., 2019). Variabel dummy ,  nilai  1  jika  terdapat  komitmen transparansi dan 0 jika tidak (Nor et al., 2019).

## Sumber: Diolah Peneliti (2023)

## Teknik Analisis Data
Data diolah dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares (PLS). Metode PLS  dipilih  sebagai  alternatif  metode  analisis  dikarenakan  karakteristik  data  penelitian  yang berpotensi  tidak  terdistribusi  normal  dilihat  dari  sebaran  data  tingkat  publikasi  LKPD  pada website Pemerintah  Provinsi  yang  masih  timpang  (Gambar  1).  Metode  PLS  melibatkan  uji kesesuaian model yang didasarkan pada 10 indeks kesesuaian model. Selanjutnya, data akan dianalisis secara regresi dengan model persamaan regresi sebagai berikut:
Model Penelitian (1): Y = a + 𝑏 1 𝑋 1 + 𝑏 2 𝑋 2 + 𝑏 3 𝑋 3 + e Model Penelitian (2): Y = a + 𝑏 1 𝑋 1 Z + 𝑏 2 𝑋 2 Z + 𝑏 3 𝑋 3 Z + e Keterangan:
Y  = Tingkat publikasi LKPD di website resmi Pemerintah Provinsi
a = Konstanta
b = Koefisien regresi
X 1 = Tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi X 2 = Belanja modal X 3 = Tingkat akses internet
Z = Komitmen Kepala Daerah
e = Kesalahan regresi ( regression error ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis Data
Data penelitian yang terkumpul dari 34 Pemerintah Provinsi untuk periode 2015-2021 adalah  sebanyak  170  data  untuk  masing-masing  variabel.  Tabel  2  menunjukkan  tingkat publikasi  LKPD  2015-2021  pada website resmi  Pemerintah  Provinsi  dari  skala  1  sampai  5. Adapun nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi masing-masing variabel disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 2. Tingkat Publikasi LKPD pada website resmi Pemerintah Provinsi Kriteria Pengukuran Skala Jumlah (N) Tidak mempublikasikan LKPD pada website 1 121 Mempublikasikan 1-2 LKPD 2 19 Mempublikasikan 3-4 LKPD 3 6 Mempublikasikan 5-6 LKPD 4 36 Mempublikasikan 7 LKPD 5 56 Total 238 Sumber: Output WarpPLS 6.0

## Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Independen dan Variabel Moderating
Variabel Jumlah (N) Nilai Minimum Nilai Maksimum Nilai Rata-Rata (Mean) Standar Deviasi Tingkat Ketergantungan Pemerintah Provinsi 238 10,44 93,37 54,8871 17,47
(X1) Belanja Modal (X2) 238 176.342.549 14.118.608.088 1.317.220.629 1.655.363.349 Tingkat Akses Internet (X3) 238 7,10 24,37 14,6931 3,85916 Komitmen Kepala Daerah (Z) 238 0 1 0,53 0,500
Sumber: Output WarpPLS 6.0
Dasar  pengambilan  keputusan  uji  hipotesis  penelitian  ialah  perbandingan P  Value dengan tingkat signifikansi 𝛼 = 0,05 . Hipotesis penelitian akan diterima jika 𝑃 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 < 0,05 . Sebaliknya jika 𝑃 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 > 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak. Tabel 4 menyajikan hasil uji  signifikansi  berdasarkan  analisis  PLS  yang  akan  menjadi  dasar  pengambilan  keputusan hipotesis penelitian.
Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi Pengaruh
Variabel Path Coefficients P Values Std. Errors Effect Size Tingkat Ketergantungan Pemerintah Provinsi (X1) -0,067 0,149 0,064 0,017 Belanja Modal (X2) 0,052 0,211 0,064 0,014 Tingkat Akses Internet (X3) -0,400 <0,001 0,060 0,176 Interaksi Komitmen Kepala Daerah dengan X1 (Z*X1) -0,142 0,013 0,063 0,029 Interaksi Komitmen Kepala Daerah dengan X2 (Z*X2) -0,219 <0,001 0,062 0,045 Interaksi Komitmen Kepala Daerah dengan X3 (Z*X3) -0,096 0,067 0,064 0,016
Sumber: Output WarpPLS 6.0

## Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Provinsi terhadap Tingkat Publikasi LKPD pada Website Resmi Pemerintah Provinsi
Hasil  analisis  pengaruh  tingkat  ketergantungan  Pemerintah  Provinsi  (X1)  terhadap tingkat Publikasi LKPD pada website resmi Pemerintah Provinsi memperoleh nilai koefisien - 0,067 dengan tingkat signifikansi 0,149. Hasil tersebut menginterpretasikan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap publikasi LKPD pada website resmi Pemerintah Provinsi (Y).   Nilai effect size X1 yang hanya sebesar 0,017 juga mengindikasikan bahwa pengaruh dari X1 terhadap Y cenderung lemah.
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  teori  keagenan  sektor  publik,  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  oleh  pemerintah  (agen)  kepada  publik  (prinsipal)  adalah  ditunjukkan dalam bentuk penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan dapat menjadi media bagi publik untuk  memverifikasi  pekerjaan  agen  dan  mengantisipasi  masalah  keagenan  (Gudono,  2017; Ikhsan et  al.,  2015). Pada konteks tingkat  ketergantungan yang dicerminkan oleh porsi dana perimbangan  pada  pendapatan  daerah  provinsi,  besaran  alokasi  dana  perimbangan  yang diterima artinya semakin besar dana masyarakat yang ditransfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah  Provinsi.  Atas  dana  transfer  yang  diterima  tersebut,  Pemerintah  Daerah  akan didorong  untuk meningkatkan  transparansi informasi  keuangan  sebagai bentuk pertanggungjawaban (Agustianti & Verawaty, 2020; Amaliah & Haryanto, 2019). Akan tetapi, jika dianalisis berdasarkan data yang diperoleh untuk periode 2015-2021, Pemerintah Daerah yang  memiliki  tingkat  ketergantungan  tinggi  justru  memiliki  tingkat  pengungkapan  yang rendah.  Sebaliknya,  Pemerintah  Daerah  yang  memiliki  tingkat  ketergantungan  rendah
mayoritas justru memiliki tingkat pengungkapan yang tinggi. Hubungan kedua variabel tersebut berbanding terbalik. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Agustianti & Verawaty (2020),  Alcaide  Muñoz  et  al.  (2017),  Amaliah  &  Haryanto  (2019),  Maulana  &  Handayani (2015), dan Ramdhani (2016).

## Pengaruh  Belanja  Modal  terhadap  Tingkat  Publikasi  LKPD  pada  Website  Resmi Pemerintah Provinsi
Hasil  analisis  untuk  pengaruh  belanja  modal  (X2)  terhadap  tingkat  publikasi  LKPD pada website Resmi  Pemerintah  Provinsi  (Y)  menunjukkan  koefisien  sebesar  0,052  dengan tingkat  signifikansi  0,211. Interpretasi atas hasil tersebut  ialah bahwa X2 terdapat  hubungan positif antara X2 dan Y, namun X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, yang artinya pada setiap  kenaikan  1%  dari  X2  dapat  meningkatkan  Y  sebesar  5,2%.  Berdasarkan  data  yang diperoleh, Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta memiliki  alokasi belanja modal  yang jauh lebih besar  dibandingkan  Pemerintah  Provinsi  lainnya  selama  periode  2015-2021.  Jumlah  alokasi belanja modal Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta berada pada kisaran di  atas 5 triliun rupiah, sedangkan provinsi lainnya memiliki alokasi belanja modal yang berada pada kisaran 100 juta hingga  3  triliun  rupiah.  Alokasi  belanja  modal  yang  besar  cenderung  diikuti  dengan  tingkat publikasi LKPD yang baik yakni pada skala 5. Sebaliknya, pada 40 data belanja modal dengan nominal  <500  juta  rupiah  sebanyak  25  di  antaranya  berada  pada  skala  pengungkapan  1. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  periode  2015-2021,  belanja  modal  terbukti  tidak memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  publikasi  LKPD  pada website Pemerintah Provinsi.
Pengaruh  Tingkat  Akses  Internet  terhadap  Tingkat  Publikasi  LKPD  pada  Website  Resmi Pemerintah Provinsi
Tingkat akses internet (X3) dalam pengujian signifikansi variabel memperoleh p values sebesar <0,001 dan effect size yang paling besar dibandingkan effect size variabel independen lainnya pada hubungan langsung terhadap Y, yakni sebesar 0,176 atau melebihi efek medium (0,15). Hasil pengujian hubungan langsung Tingkat Akses Internet terhadap tingkat publikasi LKPD  pada website resmi  Pemerintah  Provinsi  ini  menunjukkan  nilai  koefisien  -0,400, sehingga kesimpulan untuk H 3 adalah diterima, yang berarti tingkat akses internet berpengaruh signifikan terhadap tingkat publikasi LKPD.
Selama periode 2015-2021 tren rata-rata tingkat akses internet oleh penduduk dengan pendidikan  terakhir  S1  cenderung  menurun,  sedangkan  tingkat  publikasi  LKPD  dari  2015 hingga 2021 cenderung mengalami perbaikan atau peningkatan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh periode data yang diolah oleh BPS untuk data persentase tingkat akses internet oleh penduduk dengan jenjang pendidikan terakhir S1 ke atas adalah dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir setiap  tahunnya.  Akan  tetapi  berdasarkan  hasil  ini  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  internet pada  dasarnya  telah  mempengaruhi  cara  kerja  sistem  pada  organisasi,  termasuk  pada  sektor publik.
Pengaruh  Komitmen  Kepala  Daerah dalam  Memoderasi  Hubungan  Tingkat Ketergantungan  Pemerintah  Provinsi  terhadap  Tingkat  Publikasi  LKPD  pada  Website Resmi Pemerintah Provinsi
Pada hasil pengujian pengaruh komitmen Kepala Daerah dalam memoderasi hubungan pengaruh tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi (X1) terhadap tingkat publikasi LKPD pada website resmi  Pemerintah  Provinsi  (Y)  diperoleh  nilai  koefisien  -0,142  pada  tingkat signifikansi  0,013.  Berdasarkan  hasil  tersebut  disimpulkan  bahwa  variabel  Z  memberikan pengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan pengaruh X1 terhadap Y meskipun dengan nilai effect size 0,029 yang terkategori lemah dan pengaruh yang bersifat negatif. Nilai koefisien
-0,142  menunjukkan  hubungan  negatif  dari  variabel  Z  dalam  memoderasi  hubungan  X1 terhadap  Y.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  14  data  yang  memiliki  ketergantungan  tinggi  (>75%) dengan  komitmen  Kepala  Daerah  terhadap  transparansi,  hanya  1  di  antaranya  yang mengungkapkan LKPD pada skala 5 dan 1 yang mengungkapkan LKPD yang mengungkapkan LKPD pada skala 4. Kedua data tersebut adalah data Provinsi Maluku pada tahun 2019 dan data Provinsi Aceh pada tahun 2021. Selebihnya, 12 data terkategori tidak mengungkapkan LKPD. Demikian  pula  pada  18  data  yang  memiliki  ketergantungan  tinggi  (>75%)  tanpa  komitmen Kepala  Daerah  terhadap  transparansi,  14  di  antaranya  tidak  mengungkapkan  LKPD,  2 mengungkapkan  LKPD  pada  skala  5,  dan  2  sisanya  mengungkapkan  LKPD  pada  skala  4. Gambaran  data  perbandingan  pengaruh  Komitmen  Kepala  Daerah  dalam  memoderasi hubungan  tingkat  ketergantungan  Pemerintah  Provinsi  terhadap  Pengungkapan  LKPD  pada website Pemerintah Provinsi disajikan pada tabel 7dan 8.
Tabel  5. Distribusi  Data  Komitmen  Kepala  Daerah  1  dalam  Memoderasi  Pengaruh  Tingkat Ketergantungan Pemerintah Provinsi terhadap Publikasi LKPD pada Website Pemerintah Provinsi Komitmen Kepala Daerah Skala Pengungkapan  5 4 3 2 1 Jumlah Ketergantungan  1 Tinggi (>75%) 1 1
0 0 12 14 Sedang (>50-75 %) 18 8 0 8 23 57 Rendah (>25-50 %) 31 2 3 2 12 50 Rendah Sekali (0- 25 %) 3 0 0 0 1 4 Jumlah 53 11 3 10 48 125
Sumber: Diolah Peneliti (2023)
Tabel  6. Distribusi  Data  Komitmen  Kepala  0  Daerah  dalam  Memoderasi  Pengaruh  Tingkat Ketergantungan Pemerintah Provinsi terhadap Publikasi LKPD pada Website Pemerintah Provinsi Komitmen Kepala Daerah Skala Pengungkapan  5 4 3 2 1 Jumlah Ketergantungan  0 Tinggi (>75%) 2 2
0 0 14 18 Sedang (>50-75 %) 14 1 0 6 31 52 Rendah (>25-50 %) 7 2 3 4 21 37 Rendah Sekali (0-25 %) 3 0 0 1 2 6 Jumlah 26 5 3 11 68 113

## Sumber: Diolah Peneliti (2023)
Fenomena dan hasil pengujian tersebut membuktikan adanya pengaruh moderasi yang lemah  dari  komitmen  Kepala  Daerah  terhadap  pengaruh  tingkat  ketergantungan  Pemerintah Provinsi  terhadap  tingkat  publikasi  LKPD  pada website resmi  Pemerintah  Provinsi.  Hal  ini dapat dijelaskan dari sudut pandang kontijensi, di mana diungkapkan Otley (1980) dalam Hifni (2018, hal. 50) bahwa “Tidak ada sistem informasi yang secara universal dapat diterapkan pada semua keadaan dan pada seluruh lokasi penerapannya.” Tingkat  ketergantungan Pemerintah Provinsi  pada  umumnya  bersifat  dinamis  sesuai  dengan  kondisi  kebutuhan  pembangunan  di wilayah dan kemampuan daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, komitmen  Kepala  Daerah  akan  transparansi  dalam  proses  implementasinya  erat  dipengaruhi faktor internal maupun eksternal lainnya.
Pengaruh  Komitmen  Kepala  Daerah  dalam  Memoderasi  Hubungan  Belanja  Modal terhadap Tingkat Publikasi LKPD pada Website Resmi Pemerintah Provinsi
Pengujian  atas  interaksi  variabel  komitmen  Kepala  Daerah  (Z)  dalam  memoderasi pengaruh belanja modal (X2) terhadap tingkat publikasi LKPD pada website resmi Pemerintah Provinsi (Y) memperoleh koefisien -0,219 pada tingkat signifikansi <0,001. Interpretasi atas hasil  tersebut  ialah  bahwa  variabel  Z  memiliki  pengaruh  signifikan  dalam  memoderasi hubungan langsung X2 terhadap Y.
Dari 238 data penelitian, sebanyak 113 data memiliki skor 0 untuk variabel Komitmen Kepala  Daerah  dan  skor  1  sebanyak  125.  Pada  113  data  Pemerintah  Provinsi  yang  tidak mengungkapkan komitmen transparansi, terdapat 47 data yang memiliki alokasi Belanja Modal antara 1 – 5 triliun, namun sebanyak 14 di antaranya tetap mengungkapkan LKPD pada website . Adapun  pada  125  data  Pemerintah  Provinsi  yang  mengungkapkan  komitmen  transparansi, sebanyak 53 di antaranya memiliki nilai pengungkapan pada skala 5 dan 48 di antaranya tidak mengungkapkan LKPD pada website resmi Pemerintah Provinsi. Gambaran data perbandingan pengaruh  Komitmen  Kepala  Daerah  dalam  memoderasi  hubungan  belanja  modal  terhadap Pengungkapan LKPD pada website Pemerintah Provinsi disajikan pada tabel 9 dan 10.
Tabel  7. Distribusi  Data  Komitmen  Kepala  Daerah  1  dalam  Memoderasi  Pengaruh  Belanja  Daerah Pemerintah Provinsi terhadap Publikasi LKPD pada Website Pemerintah Provinsi Komitmen Kepala Daerah Skala Pengungkapan  5 4 3 2 1 Jumlah Belanja Daerah  1 >5 triliun 5 1
0 0 0 6 1 s.d 5 triliun 25 3 1 4 19 52 >500 juta s. d 1 triliun 20 3 1 5 22 51 <500 juta 3 4 1 1 7 16 Jumlah 53 11 3 10 48 125
Sumber: Diolah Peneliti (2023)
Tabel  8. Distribusi  Data  Komitmen  Kepala  Daerah  0  dalam  Memoderasi  Pengaruh  Belanja  Daerah Pemerintah Provinsi terhadap Publikasi LKPD pada Website Pemerintah Provinsi
Komitmen Kepala Daerah Skala Pengungkapan  5 4 3 2 1 Jumlah Belanja Daerah  0 >5 triliun 0 0
0 0 0 0 1 s.d 5 triliun 14 2 1 7 23 47 >500 juta s. d 1 triliun 7 3 2 3 27 42 <500 juta 5 0 0 1 18 24 Jumlah 26 5 3 11 68 113
Sumber: Diolah Peneliti (2023)

## Pengaruh Komitmen Kepala Daerah dalam Memoderasi Hubungan Tingkat Akses Internet Terhadap Tingkat Publikasi LKPD Pada Website Resmi Pemerintah Provinsi
Hasil analisis PLS untuk pengaruh komitmen Kepala Daerah (Z) sebagai  pemoderasi hubungan Tingkat  Akses  Internet  (X3) terhadap tingkat  publikasi  LKPD pada website resmi Pemerintah  Provinsi  (Y)  menunjukkan  nilai  koefisien  sebesar  -0,096  dengan  tingkat signifikansi  0,067.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Komitmen  Kepala  Daerah  tidak berpengaruh  signifikan  dalam  memoderasi  pengaruh  tingkat  akses  internet  terhadap  tingkat publikasi LKPD pada website resmi Pemerintah Provinsi.
Dari  125  data  Pemerintah  Provinsi  yang  mengungkapkan  komitmen  transparansi, terdapat rata-rata tingkat akses internet didominasi pada kategori 10% s.d 19%, dan sebanyak 37 di antaranya berada pada skala pengungkapan 1. Adapun dari 113 data Pemerintah Provinsi yang tidak mengungkapkan komitmen transparansi didominasi oleh tingkat akses internet pada kategori 10% s.d 19% sebanyak 96 dengan 22 di antaranya memiliki nilai pengungkapan pada
skala  5  dan  57  di  antaranya  tidak  mengungkapkan  LKPD  pada website resmi  Pemerintah Provinsi. Tabel 11 dan 12 menunjukkan korelasi tingkat publikasi LKPD pada website resmi Pemerintah Provinsi dengan tingkat akses internet dengan dan tanpa komitmen kepala daerah dalam transparansi.
Tabel  9. Distribusi  Data  Komitmen  Kepala  Daerah  1  dalam  Memoderasi  Pengaruh  Tingkat  Akses Internet terhadap Publikasi LKPD pada Website Pemerintah Provinsi Komitmen Kepala Daerah Skala Pengungkapan  5 4 3 2 1 Jumlah Tingkat Akses Internet  1 >20% 1 0
0 2 9 12 10% s.d 19% 37 10 3 8 37 95 <10% 15 1 0 0 2 18 Jumlah 53 11 3 10 48 125
Sumber: Diolah Peneliti (2023)
Tabel  10. Distribusi  Data  Komitmen  Kepala  Daerah  0  dalam  Memoderasi  Pengaruh  Tingkat  Akses Internet terhadap Publikasi LKPD pada Website Pemerintah Provinsi Komitmen Kepala Daerah Skala Pengungkapan  5 4 3 2 1 Jumlah Tingkat Akses Internet 
0 >20% 2 0
0 2 9 13 10% s.d 19% 22 5 3 9 57 96 <10% 2 0 0 0 2 4 Jumlah 26 5 3 11 68 113
Sumber: Diolah Peneliti (2023)

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  tingkat  ketergantungan  Pemerintah Provinsi  dan  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  publikasi  LKPD pada website resmi Pemerintah Provinsi. Adapun tingkat akses internet terbukti secara parsial berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap  tingkat  publikasi  LKPD  pada website resmi Pemerintah  Provinsi.  Hasil  penelitian  berkaitan  dengan  variabel moderating menunjukkan bahwa  komitmen  Kepala  Daerah  memoderasi  secara  signifikan  pengaruh  tingkat ketergantungan  Pemerintah  Provinsi  terhadap  tingkat  publikasi  LKPD  pada website resmi Pemerintah  Provinsi  dan  pengaruh  belanja  modal  terhadap  tingkat  publikasi  LKPD  pada website resmi Pemerintah Provinsi. Akan tetapi, komitmen Kepala Daerah tidak memoderasi secara signifikan pengaruh tingkat akses internet terhadap tingkat publikasi LKPD pada website resmi Pemerintah Provinsi. Hasil ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Marliadi (2021) dengan indikasi penyebab adalah Pemerintah Provinsi tidak mempublikasi LKPD tepat waktu sesuai dengan periode LKPD, sebab terdapat LKPD yang sebelumnya tidak terpublikasi hingga tahun 2021 namun kemudian dipublikasi pada tahun 2023.
Temuan penelitian antara lain selama periode 2015-2021 hanya Pemprov DKI Jakarta dan  Pemprov  Aceh  yang  konsisten  mengungkapkan  LKPD  secara  lengkap  pada website resminya. Selain itu, temuan menarik dari analisis data penelitian adalah bahwa hubungan antar variabel  sering  ditemukan  bersifat  negatif  atau  berbanding  terbalik.  Fenomena  tersebut mengindikasikan  perlunya  identifikasi  terhadap  faktor  lain  yang  berpotensi  mendorong peningkatan dan konsistensi publikasi LKPD baik faktor keuangan ( financial ), faktor politik
( political ),  dan  faktor  penduduk  dan  media  ( citizens  and  the  media ).  Selain  itu,  atas  hasil penelitian ini juga diharapkan agar regulasi terkait reward dan punishment dalam mempertegas publikasi  LKPD  dapat  dirumuskan,  sebab  regulasi  yang  ada  terkait  publikasi  LKPD  secara online hanya  bersifat  instruksi  atau  anjuran  sehingga  masih  terdapat  masalah  dalam  hal konsistensi dan ketepatan waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustianti, S., & Verawaty. (2020). Analisis Determinan Voluntary Graphics Disclosure Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. Akuntabilitas , 14 (1), 57–86. https://doi.org/10.29259/ja.v14i1.10588
Alcaide Muñoz, L., Rodríguez Bolívar, M. P., & López Hernández, A. M. (2017). Transparency in  Governments:  A  Meta-Analytic  Review  of  Incentives  for  Digital  Versus  Hard-Copy Public Financial Disclosures. American Review of Public Administration , 47 (5), 550–573. https://doi.org/10.1177/0275074016629008
Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi
Dan Bisnis , 17 (2), 100. https://doi.org/10.20961/jab.v17i2.226
Amaliah,  E.  F.,  &  Haryanto.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi  Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. Diponegoro Journal of Accounting , 8 (2), 1–13. Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2018 . Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2020 . Badan Pusat Statistik.
Caba  Pérez,  M.  del  C.,  Rodríguez  Bolívar,  M.  P.,  &  López  Hernández,  A.  M.  (2014).  The determinants  of  government  financial  reports  online. Transylvanian  Review  of Administrative Sciences , 42 , 5–31.
Grönlund,  Å.,  &  Horan,  T.  A.  (2005).  Introducing  e-Gov:  History,  Definitions,  and  Issues. Communications  of  the  Association  for  Information  Systems , 15 (January). https://doi.org/10.17705/1cais.01539
Gudono. (2017). Teori Organisasi (4th ed.). Penerbit Andi.
Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah  Peluang  Penelitian  Anggaran  dan  Akuntansi. Jurnal  Akuntansi  Pemerintahan , 2 (1), 53–64.
Hendriyani,  R.,  &  Tahar,  A.  (2015).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat Pengungkapan Keuangan Pemerintah. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) , 22 (1), 25–33. Hifni,  S.  (2017a).  Antecedent  Factors  in  the  Implementation  of  Accounting  System  and Performance  of  Information  System  (A  Case  in  Readiness  to  Success  Accrual  Base  of Financial  Reporting  in  South  Kalimantan–Indonesia). International  Journal  of  Finance and Accounting , 6 (1), 19–36.
Hifni, S. (2017b). The Role of Agency and Institutional Theory in the Planning and Realization for Capital Expenditures. Jurnal Dinamika Akuntansi , 9 (1), 33–48. https://doi.org/10.15294/jda.v9i1.12001
Hifni,  S.  (2018). Perkembangan  Sistem  Pelaporan,  Kajian,  Menuju  Implementasi  Sistem Pelaporan Terintegrasi 2020 . Lambung Mangkurat University Press. Ikhsan, A., Lesmana, S., & Hayat, A. (2015). Teori Akuntansi . Ciptapustaka Media. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1967). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 305–360. Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2018). Modul  Peningkatan  Kapasitas
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  “Belanja  Daerah.” Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia.
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  (2019). Standar  Akuntansi  Pemerintahan . http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2019/08/Buku-SAP-2019_tanpa- logo_web1.pdf
Lesmanawati,  D.  (2019).  Pengaruh  Local  Government  Wealth  ,  Intergovernmental  Revenue dan  Opini  Audit  Terhadap  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Di Indonesia Secara Online. InFestasi , 15 (2), 109–117.
Marliadi, R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan LKPD pada Website  Resmi  Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia  dengan  Komitmen  Kepala  Daerah Sebagai  Pemoderasi .  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Lambung  Mangkurat. https://repo-mhs.ulm.ac.id//handle/123456789/22435
Maulana, C., & Handayani, B. D. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan Dan Temuan Audit  Terhadap Tingkat  Pengungkapan Wajib Lkpd. Accounting Analysis Journal , 4 (4), 1–11. https://doi.org/10.15294/aaj.v4i4.9107
Mowday,  R.  T.,  &  Steers,  R.  M.  (1979).  The  Measurement  of  Organizational  Commitment. Journal  of  Vocational  Behavior , 14 (1),  224–267.  https://doi.org/10.1016/0041- 008X(75)90174-X
Nor,  W.,  Hudaya,  M.,  &  Novriyandana,  R.  (2019).  Financial  statements  disclosure  on Indonesian local government websites. Asian Journal of Accounting Research , 4 (2), 112– 128. https://doi.org/10.1108/ajar-06-2019-0043
Nugraha,  Y.  N.  (2019). Ketergantungan  Fiskal  Daerah  dalam  Pelaksanaan  Desentralisasi Fiskal  di  Indonesia .  Website  Resmi  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah- dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (2008).
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019).
Rahim, W. M.,  &  Martani,  D. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat  Akses  Internet,  Kompetisi Politik,  Opini  Audit,  Karakteristik  Pemda,  dan  Karakteristik  Demografi  Terhadap Pengungkapan  Informasi  Keunagan  dan  Non-Keuangan  Website  Pemerintah  Daerah. Seminar Nasional Akuntansi Lampung 2016 .
Ramdhani,  D.  (2016).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Pengungkapan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di  Provinsi  Banten. Jurnal  Riset  Akuntansi Terpadu , 9 (2), 146–161. https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4301
Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen). Perspektif , 17 (1), 54–61. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94 Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior, Seventeenth Edition, Global Edition. Pearson Education Limited , 747.
Rusherlistyani,  R.,  &  Heriningsih,  S.  (2013).  Faktor-  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis Universitas Pekalongan , 13 (2), 5157. Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian Buku 2 (6th ed.). Salemba Empat.
Stanić,  B.  (2018).  Determinants  of  subnational  budget/fiscal  transparency:  A  review  of empirical evidence. In Public Sector Economics (Vol. 42, Issue 4).
https://doi.org/10.3326/pse.42.4.4
Suchman,  M.  C.  (1995).  Approaches  and  Strategic  Managing  Legitimacy. Academy  of Management Review , 20 (3), 571–610.
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMR.1995.9508080331
Walidaini, B., & Arifin, A. M. M. (2018). Pemanfaatan Internet Untuk Belajar Pada Mahasiswa.
Jurnal Penelitian Bimbingan Dan Konseling , 3 (1). https://doi.org/10.30870/jpbk.v3i1.3200
Zamroni, M. (2019). General Principles of Good Governance in Indonesia: What are The Legal Bases? Varia Justicia , 15 (1), 1–8. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i1.2464 Zelmiyanti,  R.  (2016).  Pendekatan  Teori  Keagenan  Pada  Kinerja  Keuangan  Daerah  Dan Belanja  Modal  (Studi  Pada  Provinsi  Di  Indonesia). JRAK:  Jurnal  Riset  Akuntansi  & Komputerisasi Akuntansi , 7 (1), 11–21.