Volume 7 Nomor 5, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## TANTANGAN DAN STRATEGI PENERAPAN KEBIJAKAN TARIF PPN 12%
Maykel Ricardo 1 , Maria R.U.D. Tambunan 2 1,2 Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat Email Corespondent: mricardositepu@gmail.com

## ABSTRACT
Increasing  the  VAT  rate  is  one  way  for  the  government  to  increase  tax  revenue  and  address  the  fiscal  deficit.  The Indonesian government in 2022 has increased the VAT rate to 11% and 12% in 2025. The increase in the VAT rate to 12% has the potential to be a factor that affects the Economy, Business, and Tax Obligations of Taxpayers. The purpose of this study is to analyze the factors that could be a challenge in implementing a 12% VAT rate and the strategies that the Indonesian government can use to overcome these challenges. The research was conducted qualitatively and data was collected through a literature review. The results show that the challenges faced by the government in implementing the 12 percent VAT rate policy may be caused by the factors of increased tax administration costs, the effect on business and  economy,  as  well  as  the  political  system  and  governance  of  government  institutions.  These  challenges  can  be overcome by gradual socialization with the public and building partners, synergizing and correlating fiscal and monetary policies, and political commitment from politicians to support the policy of increasing the VAT rate to 12% so that its implementation can run well.
Keywords: Value Added Tax, Tax Rate, policy implementation process

## PENDAHULUAN
Pemungutan  PPN  (Pajak  Pertambahan  Nilai)  di Indonesia berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN  Barang  dan  Jasa  dan  PPNBM  sebagaimana  telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi Undang-Undang  yang  selanjutnya  disebut  UU  PPN. Penerimaan  PPN  sebagian  besar  berhubungan  langsung dengan pertumbuhan ekonomi suatu Negara dan Tingkat pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  biasanya  tercermin dari  volume  konsumsi  masyarakatnya  serta  konsumsi masyarakat  mempengaruhi  penerimaan  PPN.  Semakin
baik pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin tinggi pula pendapatan pemerintah dari sektor PPN yang biasanya cukup besar. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).
Laporan  Tahunan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) Tahun 2022, diketahui bahwa penerimaaan pajak sebesar Rp  1.716,76  Triliun  atau  sebesar  115,61%  dari  target APBN tahun 2022. Proporsi Penerimaan PPN & PPnBM dari  Rp  1.716,76  Triliun  tersebut  adalah  Rp  687,61 Triliun  atau  sebesar  40,05%  dari  realisasi  penerimaan pajak  pada  tahun  2022.  Dibawah  ini  terdapat  informasi Proporsi Penerimaan PPN & PPnBM selama lima tahun terakhir (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).
Tabel 1. Proporsi Penerimaan PPN & PPnBM Selama Periode Tahun 2018-2022
(dalam triliun rupiah) Tahun Penerimaan Pajak PPN & PPnBM Presentase PPN & PPnBM terhadap Penerimaan Pajak 2018 1.313,32 537,26 40,91% 2019 1.332,66 531,56 39,88% 2020 1.072,11 450,33 42,00% 2021 1.278,65 551,90 43,16% 2022 1.716,76 687,61 40,05% Sumber: Laporan Keuangan DJP 2018-200 Audited (diolah Peneliti)
Tabel  1.1  diatas  dapat  diketahui  bahwa  Proporsi Penerimaan  PPN  &  PPnBM  selama  lima  tahun  terakhir konsisten  berkontribusi  terhadap  penerimaan  pajak sebesar  kurang  lebih  40  persen.  Penerimaan  PPN  & PPnBM  selama  lima  tahun  terakhir  memiliki  tren  naik setiap  tahunnya.  Terjadi  penurunan  penerimaan  PPN  & PPnBM  pada  tahun  2019  dan  2020  karena  tingkat
konsumsi masyarakat menurun akibat pandemic covid19 yang  melanda  Indonesia  (Direktorat  Jenderal  Pajak, 2023).
Besarnya  porsi  PPN  terhadap  penerimaan  dalam negeri  Indonesia  membuat  PPN  &  PPnBM  mempunyai tempat  yang  penting  dan  hal  tersebut  harus  terus dilakukan  (dipertahankan  bahkan  harus  ditingkatkan)
tahun demi tahun seiring dengan percepatan pertumbuhan ekonomi  Indonesia.  Untuk  mengetahui  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  beberapa  tahun  terakhir  maka
peneliti menyajikan data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019-2024 pada tabel 1.2 berikut ini (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023): Tabel 2. Data dan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2019-2024 Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy) 2019 5,0 2020 -2,1 2021 3,7 2022 5,3 2023 Outlook 5,1 2024 RAPBN 5,2 Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2023 (diolah Peneliti) Berdasarkan Tabel 1.2 diatas diketahui
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai bangkit dan terus  melesat  setelah  pandemic  covid19  salah  satunya disebabkan peningkatan penerimaan PPN & PPnBM yang meningkat. Guna melanjutkan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang positif, tentu saja diperlukan upaya  pemerintah  untuk  merangsang  faktor-faktor pendukung  pertumbuhan  ekonomi.  DJP  harus  berupaya meningkatkan  penerimaan  pajak  dengan  salah  satu upayanya  adalah  meningkatkan  (menaikkan)  tarif  PPN menjadi sebesar 12%.
Dalam  Pasal  7  ayat  1  huruf  b  UU  PPN mengamanahkan bahwa tarif PPN akan naik menjadi 12% (dua  belas  persen)  yang  berlaku  pada  tanggal  1  Januari 2025.  Padahal  sejak  tanggal  1  April  tahun  2022  lalu pemerintah  baru  saja  telah  resmi  menaikkan  tarif  PPN menjadi  11%  (sebelas  persen).  Pemerintah  memiliki kewenangan  untuk  mengubah  tarif  PPN  menjadi  paling rendah  5%  dan  paling  tinggi  15%  yang  diatur  dengan Peraturan  Pemerintah  setelah  diberitahukan  oleh Pemerintah kepada DPR RI guna dibahas serta disepakati dalam penyusunan Rancangan APBN.
Pemerintah melakukan perbandingan tarif PPN, tarif PPN  Indonesia  masih  ada  di  bawah  rata-rata  tarif  PPN negara-negara OECD, yakni 15% (Sirait et al, 2022). Pada tingkat negara di ASEAN tarif PPN Indonesia merupakan termasuk  yang  tertinggi  kedua  setelah  Negara  Filipina sebesar  12%,  diikuti  dengan  Thailand  dan  Singapura sebesar  7%,  Vietnam,  Laos,  Kamboja,  dan  Malaysia sebesar 10%, Myanmar sebesar 5% dan Brunei yang tidak ada  PPN.    Oleh  karena  itu,  Indonesia  masih  mampu menaikkan tarif PPN.
Menaikkan  tarif  standar  PPN  sering  dianggap sebagai  cara  termudah  untuk  meningkatkan  pendapatan pajak, terutama pada saat banyak pemerintah mencari cara untuk mengatasi defisit fiskal yang besar (Owens, 2011). Beberapa  negara  bahkan  secara  eksplisit  mengaitkan kenaikan  tarif  PPN  dengan  tujuan  konsolidasi  fiskal. Misalnya Republik Slovakia menaikkan tarif PPN untuk sementara hingga defisit berkurang hingga di bawah 3% dan di Polandia tarif PPN akan otomatis naik jika rasio utang  publik  terhadap  PDB  meningkat  di  atas  tingkat
tertentu.
Kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%  ini,  Pemerintah Indonesia berharap dapat menambah potensi penerimaan negara  dari  PPN  yang  akhirnya  dapat  mendorong pemulihan ekonomi dan menunjang pembangunan (Sirait et  al,  2022).  Tarif  PPN  di  Indonesia  sebesar  10%  telah bertahan  mulai  dari  tahun  1983  hingga  tahun  2022  lalu yang  tarif  PPNnya  naik  menjadi  11%  dengan pertimbangan  untuk  menaikkan  dan  mendorong penerimaan  negara  dari  pajak  agar  lebih  baik  dan mengurangi defisit anggaran. Namun kenaikan tarif PPN yang  akan  menjadi  12%  ini  tidak  langsung  dapat mendorong  pemulihan  ekonomi,  naiknya  tarif  PPN  ini berlaku  di  saat  kenaikan  harga  berbagai  komoditas dampak dari tekanan global.
Naiknya  tarif  PPN  pada  tahun  2022  menjadi  11% berdampak pada inflasi harga-harga komoditas (Sirait et al,  2022).  Meskipun  kenaikan  tarif  PPN  hanya  sebesar 1%, akan tetapi dampaknya dapat berpengaruh ke semua harga  produk  maupun  aktivitas  jasa.  Naiknya  tarif  PPN sebesar  1%  berpengaruh  pada  naiknya  tingkat  harga agregat kurang dari 1% dan responsivitas tersebut kurang dari  1%  karena  pengenaan  PPN  tidak  berlaku  terhadap semua pengeluaran konsumsi.
Kenaikan  tarif  PPN  dapat  menurunkan  daya  beli masyarakat yang memiliki dampak terhadap perlambatan pertumbuhan  ekonomi  (Sirait  et  al,  2022).  Menurunnya daya beli masyarakat berdampak kepada konsumsi rumah tangga  yang  melemah,  hal  ini  disebabkan  masyarakat merasa terdapat penambahan beban pajak dari kenaikan tarif  PPN  yang  menjadi  kewajiban  untuk  dibayar. Kontribusi dari konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik  Bruto  (PDB)  adalah  sebesar  51%  sehingga terjadi  penurunan  daya  beli  dari  masyarakat  akibat naiknya  tarif  PPN  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi.
Kenaikan tarif PPN berdampak pada meningkatnya biaya produksi serta konsumsi sehingga dapat berdampak melemahnya  daya  beli  masyarakat  (Sirait  et  al,  2022). Menurunnya  daya  beli  masyarakat  berdampak  pada utilisasi  serta  penjualan  suatu  perusahaan  menjadi melemah  serta  pada  akhirnya  kinerja  keuangan
perusahaan  berdampak  negatif.  Penurunan  aktivitas perusahaan  mengurangi  penyerapan  tenaga  kerja, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran.
Naiknya  tarif  PPN  dapat  menurunkan  daya  saing Ekspor  Indonesia,  ekspor  menurun  secara  ageregat sebesar  1,41%  (Siswanto.  Dendi,  2024).  Konsumsi  dari rumah  tangga  akan  menurun  sebesar  0,26%  berkolerasi dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  akan  terkoreksi sebesar  0,17%  akibat  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%. Kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%  juga  berpengaruh terhadap  meningkatnya  impor  sebesar  0,85%  karena konsumsi  masyarakat  akan  memilih  kombinasi  jasa  dan barang  yang  lebih  ekonomis  bagi  daya  beli  masyarakat (Siswanto. Dendi, 2024)
Kebijakan  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%  juga berdampak  terhadap  penurunan  upah  riil  sebesar  0,96% ditengah  potensi  kenaikan  dari  inflasi  sebesar  0,97%
(Siswanto.  Dendi,  2024).  Biaya  investasi  juga  akan meningkat  sebesar  1,2%  akibat  kenaikan  tarif  PPN sebesar  12%.  Bagi  investor,  kenaikan  biaya  investasi dapat  menjadi  beban  ketika  mereka  menanamkan modalnya di Indonesia. (Siswanto. Dendi, 2024)
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  melambat  dalam kurun  waktu  tahun  2022  hingga  tahun  2023  sejalan dengan  naiknya  tarif  PPN  menjadi  11%  ditahun  2022 (Siswanto. Dendi, 2024). Tahun 2022 ekonomi RI tumbuh sebesar  5,32%  akan  tetapi  mengalami  perlambatan menjadi  5,05%  pada  tahun  2023  sejak  berlakunya  tarif PPN  menjadi  11%.  Konsumsi  rumah  tangga  juga terdampak tumbuh melambat pada tahun 2022 dari 4,93% menjadi  4,82%  pada  tahun  2023  khususnya  konsumsi pada  kelompok  transportasi,  komunikasi,  restoran  dan hotel (Siswanto. Dendi, 2024).

## Gambar 1. Dampak Kenaikan Tarif PPN menjadi 12% terhadap Indikator Indonesia
Sumber: Siswanto, 2024
Berdasarkan  Tabel  diatas  diketahui  indikator- indikator makro Indonesia yang terdampak dari kenaikan tarif  PPN  menjadi  12%  (Siswanto.  Dendi,  2024). Indikator  Ekspor  akan  terdampak  negative  sebesar  - 1,41% terhadap nilai ekspor Indonesia, konsumsi rumah tangga riil terkoreksi -0,26%, PDB riil (dari sisi belanja) terkoreksi  -0,17%,  upah  riil  terdampak  -0,96%  dan lapangan kerja agregat akan menurun -0,94%. Indikator Indeks  volume  impor  naik  hingga  0,85%,  Indeks  harga konsumen  meningkat  0,97%  dan  meningkatnya  Indeks biaya investasi sebesar 1,25%.
Kebijakan tarif PPN 12% di Indonesia akan berlaku mulai  1  Januari  2025.  Pemerintah  akan  menghadapi berbagai  tantangan  dalam  menerapkan  kebijakan kenaikan  tarif  PPN.  Mengingat  permasalahan  tersebut, tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  faktor-faktor yang  dapat  menghambat  penerapan  kebijakan  pajak pertambahan nilai 12% di Indonesia. Selain itu, penelitian ini  menganalisis  strategi  yang  dapat  diterapkan pemerintah  untuk  mengatasi  tantangan  penerapan  tarif PPN sebesar 12%.

## TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTES
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN  merupakan  pajak  atas  penjualan  yang dikenakan  pajak  berdasarkan  nilai  tambah  yang  muncul pada jalur produksi serta distribusi (Rosdiana, 2011). PPN
diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas nilai tambah pada  jasa  dan  barang  pada  setiap  tahapan  dalam  rantai produksi dan distribusi (Ebrill et al., 2001). Nilai tambah yang dimaksud disini adalah faktor produksi yang muncul pada tiap jalur peredaran atas suatu barang seperti upah kerja, sewa dan bunga serta biaya untuk memperoleh laba. Pada tahap produksi nilai produk dan harga jual produk, Penjual  menginginkan  keuntungan  sehingga  dalam menentukan harga jual diperoleh dari harga beli ditambah keuntungan kotor ( mark up ) (Rosdiana, 2011).
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak objektif yang mana titik tangkap yang utama adalah ada atau tidaknya objek  (Rosdiana,  2011).  Pajak  objektif  objeknya  seperti benda,  keadaan,  perbuatan,  peristiwa,  dan  lain-lain. Teknik  pemungutan  dalam  sistem  PPN  di  Indonesia dibedakan  menjadi  dua,  yaitu Withholding  Tax dan Self Assessment (Rosdiana, 2011).
Withholding Tax dalam PPN, penjual sebagai pihak yang  diwajibkan  3M  (memungut,  menyetorkan,  serta melaporkan) PPN yang terutang (Rosdiana, 2011). Sistem ini berlaku apabila penyerahan objek PPN dilakukan oleh pengusaha yang berada dalam Daerah Pabean Indonesia. Withholding Tax ditetapkan menjadi sistem pemungutan PPN  di  Indonesia  sesuai  Pasal  3A  ayat  1  UU  PPN (Rosdiana, 2011).
Dalam  sistem  pemungutan  PPN  dengan Self Assessment ,  pihak  konsumen  memungut  sendiri  PPN yang  terutang,  menyetorkan,  dan  melaporkannya
(Rosdiana,  2011).  Sistem  ini  diterapkan  apabila perusahaan  yang  melakukan  penyerahan  tidak  berada dalam  wilayah  pabean  Indonesia,  karena  otoritas perpajakan  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk memerintahkan  pengusaha  yang  tidak  berada  dalam wilayah kekuasaan/kewenangannya untuk melaksanakan kewajiban  perpajakan.  Karena on  consumption merupakan  salah  satu  legal  character  PPN,  sehingga yurisdiksi  pemajakan  yang  paling  sesuai  adalah destination principle , maka tidak netral apabila konsumsi jasa  atau  barang  yang  berasal  dari  luar  daerah  pabean tidak  dikenakan  PPN  hanya  karena  pengusaha  yang melakukan  penyerahan  berada  diluar  daerah  pabean Indonesia (Rosdiana, 2011).
Dengan  demikian,  konsepsi  pajak  objektif  yang diterapkan  dalam Self  Assessment ini,  yaitu  terlebih dahulu menetapkan semua konsumsi jasa maupun barang yang berasal dari luar daerah pabean sebagai objek PPN (Rosdiana,  2011).  Kemudian  barulah  ditentukan  siapa yang  wajib  melaksanakan  kewajiban  PPNnya.  Sistem pemungutan  PPN  dengan Self  Assessment di  Indonesia diatur  dalam  Pasal  3A  ayat  3  (Orang  Pribadi  maupun Badan  yang  memanfaatkan  BKP  Tidak  Berwujud dan/atau  JKP  dari  Luar  Daerah  Pabean),  Pasal  4  ayat  1 huruf  b  (Impor  BKP  yang  berwujud),  Pasal  16A (Penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN) dan Pasal 16C (PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri) UU PPN (Rosdiana, 2011).
PPN  merupakan  salah  satu  jenis  dari  indirect consumption-based  taxation  (tax  on  consumption) yang masih  menjadi  Sumber  penerimaan  pajak  yang  penting bagi  Indonesia  dan  negara  lain  (Rosdiana,  2011).  PPN tidak memperhatikan keadaan maupun kondisi dari Wajib Pajak  dalam  menentukan tax  liabilities .  Salah  satu keuntungan  dari consumption-based  taxation  (tax  on consumption), yaitu lebih efisien dalam lingkup ekonomis apabila  dibandingkan  dengan income-based  taxation (Escolano, 1995).
Jadi value added dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi  pertambahan  nilai  (keuntungan  dan  upah)  dan  sisi selisih output dikurangi input (Rosdiana,  2011).  Karena yang  menjadi  dasar  pengenaan  pajaknya  adalah  nilai tambah ( value added ), maka terminologi yang tepat untuk digunakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) . Nilai tambah dapat dipandang sebagai selisih antara pendapatan perusahaan dan penjualan dengan pembeliannya selama suatu periode akuntansi (Rosdiana, 2011).
Legal Character ( nature atau ciri) dari Value Added Tax dideskripsikan  sebagai general  indirect  tax  on consumption (pajak  yang  tidak  langsung  atas  konsumsi yang bersifat umum) (Terra, 2010) (Rosdiana, 2011). PPN ditujukan  pada  semua private  expenditure ,  maka  tidak terdapat diskriminasi maupun perbedaan antara jasa dan barang  karena  dua-duanya  merupakan  pengeluaran dengan  tujuan  konsumsi.  Berdasarkan  hal  tersebut diketahui  yang  menjadi  objek  PPN  adalah  jasa  maupun barang,  bukan  hanya  jasa  saja  atau  barang  saja,  karena
pengeluaran  dapat  dalam  bentuk  barang  ataupun  jasa (Rosdiana  &  Irianto,  2022). Legal  Character dari  PPN, yaitu  Bersifat General (Umum), Indirect (Tidak Langsung)  dan on  consumption (Atas  Dasar  Konsumsi) (Rosdiana, 2011).
Bersifat general ,  yaitu  bahwa Value  Added  Tax dikenakan terhadap sejumlah besar barang serta termasuk jasa (Rosdiana, 2011). Objek PPN tidak boleh hanya jasa saja ataupun barang saja, tetapi harus dua-duanya, karena pengeluaran  dapat  dalam  bentuk  jasa  ataupu  barang. Karakter general dari  PPN  adalah  konsumen  yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih akan menanggung  beban  pajak  yang  lebih  ( equal  is  treated equally ) serta konsumen yang mengeluarkan (menkonsumsi)  sedikit  akan  menanggung  beban  pajak yang  sesuai  dengan  kemampuannya  ( the  unequal  in proportion unequally ) (Rosdiana, 2011).
PPN  adalah  Pajak  Tidak  Langsung  yang  tidak memperhatikan kondisi Wajib Pajak, namun pajak hanya akan  dipungut  apabila  terdapat  suatu  perbuatan  atau peristiwa  seperti  penyerahan  barang  (Rosdiana,  2011). Konsumen  merupakan  pihak  yang  menanggung  beban pajak  terakhir  ( destinataris ),  namun  yang  ditentukan untuk melakukan memungut, menyetor, serta melaporkan pajak  yang  terutang  adalah  Pengusaha  Kena  Pajak/PKP ( taxable  person ).  Penjual  (dalam  hal  ini  PKP)  sebagai terminal atau kolektor untuk melakukan kewajiban pajak (Rosdiana, 2011).
Pajak  pertambahan  nilai  adalah  pungutan  atas konsumsi semua jenis barang, termasuk jasa, yang dibagi menurut  volume  konsumsinya  berdasarkan  persentase tertentu, sepanjang ditambahkan pada harga barang atau jasa  yang  dibeli  (Rosdiana,  2011).  Segala  konsumsi mengacu  pada  tindakan  atau  peristiwa  yang  berupa pembelian,  penjualan,  dan  daur  ulang.  Konsumsi  bukan sekedar  konsumsi  barang-barang  konsumsi  seperti pangan, melainkan pengeluaran uang untuk suatu barang, termasuk  barang-barang  yang  diolah  lebih  lanjut. (Rosdiana, 2011)
Bagi  Pemerintah  terdapat  beberapa Fiscal Advantages yang diperoleh pemerintah ketika menerapkan  PPN,  pertama  karena  jangkauan  PPN  yang luas  meliputi  seluruh  jalur  produksi  dan  distribusi sehingga potensi pemajakannya semakin besar (Rosdiana, 2011).  Kedua,  mudahnya  untuk  menimbulkan  nilai tambah  pada  tiap  jalur  produksi  dan  distribusi  sehingga potensi  pemajakannya  semakin  besar.  Terakhir, penggunaan Faktur Pajak, Pemerintah akan mudah untuk melakukan pengawasan kewajiban PPN Wajib Pajak serta meneliti dugaan penyalahgunaan hak pengkreditan pajak masukan (Rosdiana & Irianto, 2022).
Psycological Advantages yang diperoleh pemerintah ketika menerapkan PPN, yaitu konsumen tidak menyadari bahwa telah membayar PPN (Rosdiana & Irianto, 2022). Karena umumnya nilai PPN telah termasuk dalam harga yang  dibayar  oleh  konsumen  (harga  jual),  sering  kali konsumen tidak menyadari bahwa telah membayar PPN. Economic Advantages yang diperoleh pemerintah ketika
menerapkan  PPN,  yaitu  netral  terhadap  pilihan  orang apakah  akan  melakukan saving terlebih  dahulu  atau langsung mengkonsumsikan penghasilan yang didapatkanya (Rosdiana & Irianto, 2022).
Metode  penghitungan  PPN  yang  berlaku  di Indonesia adalah The Substractive-Indirect (The Invoice or  Credit) ,  yaitu  PPN  dihitung  dengan  cara mengurangkan  selisih  pajak  yang  telah  dipungut  ketika penjualan  ( output  tax )  dengan  jumlah  pajak  yang  telah dibayar  pada  waktu  pembelian  ( input  tax )  (Rosdiana  & Irianto, 2022). Jadi dalam metode ini yang dikurangkan adalah  PPN  Keluaran  dikurangi  dengan  PPN  Masukan untuk mengetahui jumlah PPN yang lebih maupun kurang setor. Faktur Pajak mempunyai peran vital dalam metode ini,  hal  ini  guna  mengetahui  jumlah  pajak  yang  sudah dibayar  dan/atau  dipungut  serta  sebagai  sarana  untuk mengawasi penerapan Substractive-Indirect (The Invoice or Credit) (Rosdiana & Irianto, 2022).
Tarif PPN
Chaloupka (Darussalam & Dhora, 2018) menjelaskan  prinsip  dasar  efisiensi  perpajakan  dengan menentukan pilihan sistem, jenis, struktur, dan tarif pajak yang  dapat  menghasilkan  pendapatan  dengan  tingkat kesejahteraan  yang  paling  rendah.  Berdasarkan  hal tersebut,  tarif  menjadi  salah  satu  struktur  yang  penting dalam  penerapan  PPN.  Adanya  dasar  pengenaan  pajak dan  tarif,  maka  PPN  yang  terutang  dapat  hitung.  (Tait, 1988)  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa  pentingnya tarif  dalam  penerapan  PPN,  yaitu  “ The  rate  or  rates  at which VAT is levied is an important consideration in the operation of VAT ”.
Tarif  PPN  seharusnya  adalah single  rate (tarif tunggal)  yang  artinya  hanya  terdapat  satu  tarif  yang berlaku dalam pemungutan PPN (Darussalam & Dhora, 2018).  Penggunaan  tarif  PPN  tunggal  dilatarbelakangi bahwa biaya administrasi perpajakan dan kepatuhan dari multiple rates akan jauh lebih besar. Penerapan tarif PPN yang berbeda-beda antar satu transaksi dengan transaksi lainnya  memilki  resiko  terhadap  kesalahan  dalam penerapan tarif PPN.
Copenhagen  Economics (Darussalam  et  al,  2018) dalam  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  penerapan multiple  rates PPN  menyebabkan  negara-negara  Uni Eropa pada tahun 2007 mengalami kerugian fiskal serta ekonomi  yang  besar.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat direkomendasikan  bahwa  penerapan single  rate PPN merupakan  opsi  kebijakan  PPN  yang  terbaik  dari perspektif  ekonomi.  Tarif  pajak  tunggal  menciptakan kepatuhan  pajak  yang  signifikan,  meminimalkan penyimpangan  pasar  internal  dan  meningkatkan kesejahteraan konsumen.
Roger  Douglas  (Darussalam  &  Dhora,  2018) menjelaskan bahwa guna menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan PPN, yaitu dengan menerapkan PPN dengan single  rate serta  tanpa  adanya  pembebasan  PPN.  Roger sangat  mendukung  penggunaan single  rate dalam  PPN serta penerapan tarif khusus sebesar 0% untuk ekspor dan
membatasi pembebasan PPN. Semakin minim penerapan PPN  dengan multiple  rates ,  maka  semakin  baik  sistem PPN yang diterapkan.
Salah satu jenis tarif PPN adalah zero rate . Z ero rate adalah  suatu  mekanisme  penghitungan  PPN  yang  mana unsur PPN yang terdapat dalam harga pokok jasa, barang, atau  transaksi  tertentu  dapat  dihilangkan  (Oldman  & Schenk,  2007).    Dengan zero  rate ,  pihak  penjual  yang memungut  PPN  atas  transaksi  penyerahan  jasa  maupun barang  yang  termasuk  kategori  BKP/JKP,  tetap  dapat mengkreditkan PPN masukannya.
Tarif PPN sebesar 0% dapat dideskripsikan sebagai exemption  with  credit (William,  1996).  Negara  yang menganut destination principle dalam prinsip pemungutan PPNnya, menerapkan PPN dengan zero rate atas ekspor barang tanpa mengamati sifat serta jenis dari barang yang diekspor dan ekspor jasa yang dimanfaatkan di luar daerah pabean. Penerapan PPN dengan zero rate merupakan suatu keharusan bagi negara yang menganut destination principle.
Selain istilah tarif standar PPN dan tarif PPN zero rate , terdapat istilah tarif efektif dalam PPN (Darussalam & Dhora, 2018). Tarif efektif merupakan tarif standar atas suatu harga yang didalamnya telah termasuk PPN. Tarif efektif  PPN  dihitung  dengan  rumus  tertentu  yang  salah satu  contoh  penerapan  tarif  PPN  efektif  di  Indonesia adalah penyerahan atas hasil tembakau.
Bahwa  tarif  efektif  PPN  yang  berlaku  dalam pemungutan PPN atas penyerahan hasil tembakau adalah sebesar 9,9%. Tarif sebesar 9,9% tersebut diperoleh dari hasil dari perhitungan {11/111 x (100%)} (Darussalam & Dhora,  2018).  Latar  belakang  pengenaan  PPN  dengan tarif efektif penyerahan hasil tembakau karena harga jual kepada  konsumen  akhir  telah  termasuk  PPN  serta sebagian  besar  pedagang  eceran  yang  menjual  hasil tembakau tergolong sebagai bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Undang-undang  PPN  di  Indonesia  menganut  tarif tunggal (Darussalam & Dhora, 2018). Penyebutan single rate sebenarnya tidak mempertimbangkan zero rate yang dikenakan atas ekspor JKP/BKP serta pengecualian pada objek  yang  dipandang  sangat  fundamental  guna memenuhi  kebutuhan  hidup  termasuk  salah  satunya adalah kebutuhan kesehatan. Sisi positif penerapan single rate dalam sistem PPN di Indonesia, yaitu sederhana, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan.

## Kenaikan Tarif PPN
Tarif pajak merupakan salah satu kebijakan penting dalam  struktur  PPN  (Bird  &  Gendron,  2007).  Tidak terdapat pengaturan khusus secara internasional mengenai tarif PPN apakah cenderung meningkat, lebih rendah atau tidak  terdapat  perubahan  tarif  untuk  beberapa  tahun (Carter, 2013). Oleh karena itu, kebijakan penerapan tarif PPN  antar  negara  dapat  berbeda.  Negara  memiliki kewenangan penuh untuk menentukan besarnya tarif PPN yang berlaku di Negaranya.
Argentina  pertama  kali  menerapkan  PPN  dengan
tarif 16% dan pada tahun 1994 meningkat menjadi 18% serta pada tahun 1997 tarif PPN meningkat menjadi 21% (Carter,  2013).  Negara  Jepang  mulai  menerapkan  PPN dengan tarif 3% sejak tahun 1989 dan tarifnya mengalami perubahan  menjadi  5%  ditahun  1997.  Kemudian  tahun 2014  tarifnya  meningkat  menjadi  8%  serta  tahun  2019 tarif PPNnya menjadi 10%.
Sarmento  (2016)  dalam  hasil  penelitiannya
menjelaskan  bahwa  terdapat  dampak  positif  tarif  PPN terhadap  penerimaan.  Menaikkan  tarif  PPN  sering dilakukan  oleh  Negara  untuk  meningkatkan  pendapatan dalam jangka pendek dan dengan cara termudah (Carter, 2013). Gambar 2.1 dibawah ini menunjukkan hubungan yang  berdampak  positif  antara  tarif  PPN  dengan Penerimaan PPN sebagai rasio terhadap PDB.
Gambar 2. Tarif Standar PPN dan Rasio PPN/PDB Tahun 2014
Sumber: (Qibthiyyah, 2018)
Berdasarkan  gambar  diatas  dapat  diketahui  bahwa tarif  PPN  memiliki  pengaruh  terhadap  besarnya  rasio penerimaan PPN dengan GDP. Tarif PPN menjadi faktor penentu  yang  penting  dalam  menghimpun  penerimaan PPN.  Oleh  karena  itu,  dapat  diketahui  bahwa  tarif  PPN merupakan  salah  satu  kebijakan  penting  dalam  struktur PPN.
Kenaikan dari tarif pajak tidak selalu meningkatkan penerimaan  pajak.  Bahkan  kenaikan  tarif  pajak  dapat mengakibatkan  penurunan  pendapatan  ketika  terjadi penurunan  basis  pajak  lebih  tinggi  dari  pada  perubahan tarif pajak (Bird & Gendron, 2007). Gambar 2.2 dibawah ini menunjukkan bahwa tidak selalu tarif PPN yang tinggi berpengaruh positif terhadap tingginya penerimaan PPN.
Gambar 3. Tarif Standar PPN dan Rasio PPN/PDB Tahun 2014
Sumber: (Qibthiyyah, 2018)
Berdasarkan  gambar  diatas  dapat  diketahui  bahwa Negara-negara  yang  berada  dikawasan  Afrika  rata-rata memiliki  tarif  PPN  yang  lebih  tinggi  dibanding  dengan negara-negara kawasan Amerika. Namun tarif PPN yang tinggi di Negara-negara Afrika menghasilkan pendapatan PPN  yang  lebih  rendah  (sebagai  rasio  terhadap  PDB)
dengan  Negara-negara  yang  berada  di  kawasan  Afrika. Sementara di Negara-negara wilayah Eropa, rata-rata tarif PPNnya tinggi selaras dengan hasil penerimaan PPNnya yang tinggi. Negara-negara kawasan Asia Pasifik rata-rata memiliki  tarif  PPN  yang  rendah  dan  menghasilkan penerimaan PPN yang terendah.
Kenaikan  tarif  PPN  berkontribusi  tinggi  terhadap penerimaan di suatu negara (Darussalam & Dhora, 2018). Penerapan  kenaikan  tarif  PPN  bermanfaat  untuk mengakselerasi  pendapatan  negara  dari  sektor  pajak. Utamanya  guna  memperkokoh  kerangka  fiskal  dalam jangka menengah.
Negara Lebanon pada bulan Juli tahun 2017 melalui Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk menaikkan tarif PPN  dari  10%  menjadi  11%  (Khawaja,  2019).  PPN  di Lebanon dikenakan pada tiap tahap rantai pasokan mulai dari  produksi  hingga  distribusi  hingga  penjualan  akhir komoditas atau jasa. Pemerintah Lebanon menyukai PPN karena  memberikan  pendapatan  langsung  ke  anggaran Negara (Khawaja, 2019).
Kenaikan Tarif PPN di Negara Lebanon berdampak terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Khawaja,  2019). Berdasarkan  Data  Pertumbuhan  ekonomi  Negara Lebanon mulai dari tahun 2015 s.d. 2018 berturut-turut, yaitu 0,8% dan tahun 2016 hingga 2018 sebesar 2%. Sejak diberlakukannya  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  11%  dari tahun  2017  dapat  disimpulkan  bahwa  kenaikan  PPN menghambat  pertumbuhan  ekonomi,  pertumbuhan ekonomi  bertumbuh  secara  stagnan  tanpa  peningkatan selama  tahun-tahun  setelah  diberlakukannya  kenaikan tarif  PPN.  Kenaikan  tarif  PPN  tidak  berdampak  positif yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, karena ketika penerapan  tarif  PPN  11%  berlaku  tingkat  pertumbuhan ekonomi masih stagnan (Khawaja, 2019).
Tingkat inflasi Negara Lebanon dari tahun 2015 s.d. 2018 berturut-turut, yaitu -3%, -0,82%, 4,48% dan 6,52% (Khawaja, 2019). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi meningkat pesat sejak dinaikkannya tarif PPN, yaitu tahun 2017 tingkat inflasi sebesar 4,48% dan  pada  tahun  2018  tingkat  inflasi  sebesar  6,52%. Peningkatan  pesat  inflasi  ini  dikarenakan  ketika  proses penjualan  barang  dan/atau  jasa  para  pengusaha menerapkan  tarif  PPN  terbaru  sebesar  11%  yang berdampak  biaya  yang  dikeluarkan  konsumen  menjadi lebih besar (Khawaja, 2019).
Tingkat  daya  beli  masyarakat  Lebanon  selama periode  2015  hingga  2018  berturut-turut,  yaitu  1,4%, 1,6%,  1,4%  dan  1%.  Daya  beli  masyarakat  Lebanon menurun secara signifikan pada tahun 2017 menjadi 1,4% dan tahun 2018 menjadi 1% akibat penerapan tarif PPN 11%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kenaikan  tarif  PPN telah melemahkan kemampuan daya beli konsumen untuk membeli produk barang maupun jasa (Khawaja, 2019).
Miki  (2011)  dalam  penelitiannya  menjelaskan bahwa  terjadi  penurunan  konsumsi  agregat  dan pertumbuhan  ekonomi  setelah  kenaikan  tarif  PPN. Kenaikan  tarif  PPN  akan  menurunkan  pendapatan  yang dapat  disalurkan  masyarakat  sehingga  berpengaruh negatif terhadap konsumsi agregat. Perubahan tarif PPN memiliki  efek  substitusi,  yaitu  meskipun  pemerintah menurunkan  tarif  PPh  untuk  mengimbangi  penurunan pendapatan  masyarakat  akibat  kenaikan  PPN,  konsumsi agregat tetap akan berubah.
Ketika pemerintah mengumumkan akan menaikkan
tarif PPN, masyarakat akan membeli barang-barang yang dapat  disimpan  sebelum  berlakunya  kenaikan  tarif  PPN (Miki, 2011). Pasca kenaikan tarif PPN, konsumsi agregat akan menurun karena masyarakat akan menggunakan stok yang  dimiliki  dibandingkan  membeli  barang  baru. Kemudian setelah itu, konsumsi agregat akan meningkat secara  bertahap  karena  masyarakat  kehabisan  stok  dan perlu membeli barang baru.
(Ristić  et  al.,  2019)  dalam  hasil  penelitiannya menunjukkan bahwa naiknya tarif PPN dari 18% menjadi 20% berdampak negatif terhadap kinerja Penerimaan dari PPN.  Tarif  pajak  yang  tinggi  di  Serbia  tidak  dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja PPN. Salah satu alasannya adalah sistem hukum di Serbia.
Efisiensi PPN terkait dengan ruang lingkup undang- undang  perpajakan  yang  membuat  aparat  hukum  terlalu berbelit-belit  (Ristić  et  al.,  2019).  Perundang-undangan yang luas menghalangi otoritas pajak untuk bekerja secara efisien.  Di  sisi  lain,  tarif  standar  yang  tinggi,  serta banyaknya pengecualian yang ditentukan, memungkinkan  penghindaran  pembayaran  PPN.  Oleh karena  itu,  tarif  pajak  yang  tinggi  hanya  menurunkan kepatuhan dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak (Ristić et al., 2019).
Bagi  Pemerintah  kenaikan  tarif  PPN  memiliki potensi  penerimaan  pajak  dari  PPN  yang  besar,  hal  ini karena ruang lingkup PPN yang melimpah dan meliputi seluruh proses produksi serta distribusi. PPN merupakan money  machine (mesin  uang)  pemerintah  untuk menghimpun  sumber  pendapatan  negara  yang  produktif (Rosdiana  et  al,  2011).  PPN  dianggap  sebagai money machine ,  karena  pemungutan  PPN  sebanding  dengan perkembangan  dan  pertumbuhan  negara.  Semakin  besar pemerintahan  maka  semakin  banyak  pula  PPN  yang diterapkan  di  negara  tersebut  dan  semakin  besar  pula peluang penerimaan PPN bagi negara tersebut.
Karena  sangat  mudah  untuk  menimbulkan  nilai tambah pada tiap jalur produksi serta distribusi sehingga potensi  pemajakannya  semakin  besar.  Dengan  kenaikan tarif  PPN  diharapkan  potensi  penerimaan  Negara  dari pajak (PPN) semakin besar. Sumber penerimaan Negara dari  PPN  adalah  sumber  penerimaan  Negara  yang produktif (Rosdiana et al, 2011).
Keuntungan psikologis PPN adalah konsumen yang menanggung  beban  pajak  seringkali  tidak  menyadari bahwa  mereka  telah  membayar  pajak  tersebut.  Karena PPN biasanya sudah termasuk dalam harga yang dibayar konsumen  (harga  jual).  Oleh  karena  itu,  konsumen seringkali tidak menyadari bahwa dirinya telah membayar pajak  dan  tarif  PPN  telah  dinaikkan.  Keuntungan psikologis inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menaikkan tarif PPN. Berbeda dengan PPN, beban pajak  yang  dirasakan  PPh  secara  langsung  karena mengurangi pendapatannya secara langsung (Darussalam & Dhora, 2018).
PPN  adalah  salah  satu  jenis  pajak  konsumsi  yang berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Kenaikan  tarif  PPN  yang  penerapannya  dengan single
rate dianggap lebih efisien secara ekonomi karena tidak mendistorsi pilihan konsumen untuk mengkonsumsi jasa maupun  barang  dan  ada  pilihan  apakah  seseorang  akan saving  ( menyimpan ) terlebih  dahulu  atau  langsung mengkonsumsi penghasilan yang diterima. Kenaikan tarif PPN  diyakini  tidak  akan  mendistorsi  alokasi  modal sehingga  dapat  membentuk  modal  guna  kepentingan pertumbuhan ekonomi (Darussalam & Dhora, 2018).
Kenaikan tarif PPN berdampak lebih rendah apabila dibandingkan dengan kenaikan tarif PPh. Kenaikan PPh secara  langsung  mengurangi take  home  pay dan menurunkan daya beli. Hal ini pada akhirnya berdampak agregat yang distortif terhadap perekonomian (Rosdiana et al, 2011).
Kenaikan  tarif  PPN  belum  tentu  akan  menaikkan harga semua barang secara keseluruhan (Rosdiana et al, 2011). Meskipun PPN mempunyai legal character yang bersifat  “ general ”,  namun negative  list merupakan  hak prerogative  Negara.  Negara  dapat  mempertimbangkan jenis  jasa  maupun  barang  yang  dikecualikan  dari pemungutan PPN ( object exemption ) dengan pertimbangan tertentu yang sudah dikaji secara intensif, holistik, dan komprehensif.

## METODE
Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Peneliti  menggunakan pendekatan kualitatif guna memahami dan mengeksplorasi  makna  dari  suatu  peristiwa  maupun permasalahan.  (Creswell,  2018).  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dan  diolah  melalui tinjauan literature ( literature review ).
Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh literatur bersumber dari jurnal, buku, artikel ilmiah, dokumentasi peraturan  perpajakan  dan  sumber  berita  kredibel  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Peneliti  melakukan pencarian  literatur  melalui  akses  jurnal  pencarian  pada remote-lib.ui.ac.id.  dan  lib.ui.ac.id.  remote-lib.ui.ac.id. dan lib.ui.ac.id menjadi sarana peneliti untuk mengakses literatur  jurnal,  buku,  dokumentasi  hasil  penelitian maupun  literatur  lainnya  yang  disediakan  oleh Perpustakaan  Universitas  Indonesia.  Peneliti  juga mengakses Google Scholar untuk mendukung pencarian literatur terkait topik penelitian dan website berita yang kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa  Faktor  yang  menjadi  tantangan  dalam penerapan Tarif PPN sebesar 12%
a) Peningkatan biaya administrasi PPN (Ristić et al., 2019) menjelaskan bahwa Negara tidak boleh sering melakukan perubahan tarif pajak. Perubahan dari  tarif  pajak  yang  sering  terjadi,  tidak  dapat menghasilkan pendapatan publik yang memuaskan. Salah satu Negara yang sering mengubah tarif pajaknya adalah Rumania yang mana berdampak negatif terhadap efisiensi pemungutan PPN.
Perubahan tarif PPN secara berturut-turut dari tahun
2022  sebesar  11%  menjadi  12%  pada  tahun  2025  yang hanya  berjarak  tiga  tahun,  menyebabkan  Wajib  Pajak harus  mengeluarkan  biaya  administasi  tambahan  untuk melakukan penyesuaian tarif PPN tersebut. Wajib Pajak harus melakukan penyesuaian dalam proses pembukuan, penerbitan faktur pajak ketika penjualan dan pengkreditan faktur pajak ketika pembelian (Ebrill et al., 2001). Wajib Pajak  harus  melakukan  penyuntingan  dalam  sistem pembukuan  untuk  mencatat  nilai  dari  PPN  dengan menggunakan tarif yang baru, yaitu sebesar 12%.
Wajib  Pajak  harus  mulai  menyesuaikan  formulir pajak baru dengan formulir pajak yang sudah ada (Ristić et  al.,  2019).  Pemerintah  Indonesia  (Direktorat  Jenderal Pajak  /DJP)  harus  melakukan  pembaharuan  sistem administrasi  berupa  aplikasi  e-faktur  yang  mana  akan berdampak  pada  administrasi  kewajiban  PPN  Wajib Pajak.  Wajib  Pajak  harus  melakukan  pembaharuan  dari aplikasi tersebut dan melakukan penyesuaian dalam tarif PPN di aplikasi e-faktur.
Berdasarkan  Pasal  12  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  nomor  PER-03/PJ/2022  tentang  faktur  pajak, diketahui  e-faktur  adalah  aplikasi  atau  sistem  yang disediakan  oleh  DJP  untuk  membuat  faktur  pajak elektronik  dan  mencantumkan  tanda  tangan  elektronik. Kegiatan  administrasi  PPN  melalui  aplikasi  e-faktur  ini sangat  bergantung  pada  kecanggihan  dari  aplikasi tersebut.  (Ristić  et  al.,  2019)  menjelaskan  bahwa kecanggihan administrasi dalam proses pemungutan PPN berpengaruh  terhadap  keefektifan  dalam  pemungutan PPN.
DJP harus mempersiapkan sistem administrasi PPN (dalam  hal  ini  e-faktur)  ketika  Pemerintah  resmi menaikkan  tarif  PPN  menjadi  12%  ditahun  2025  nanti. Karena  ketika  tarif  PPN  telah  resmi  naik  menjadi  12% pada  awal  tahun  2025  nanti,  seluruh  Wajib  Pajak  yang termasuk  dalam  kategori  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) akan  melakukan  pembaharuan  aplikasi  e-faktur.  Hal  ini akan memicu akses e-faktur secara bersamaan oleh PKP dan  dapat  menyebabkan traffic yang  tinggi  dalam mengakses aplikasi e-faktur tersebut.
Dari  sisi  Wajib  Pajak  (dalam  hal  ini  PKP),  Wajib Pajak harus mempersiapkan tambahan biaya administrasi untuk melakukan pembaharuan sistem e-faktur. (Ebrill et al.,  2001) menjelaskan  bahwa  dibutuhkan  program pendidikan  dan  pelatihan  guna  mendukung  proses administrasi  dalam  pemenuhan  kewajiban  PPN.  Wajib Pajak  harus  mengeluarkan  biaya  administrasi  tambahan guna  mengikuti  pendidikan  maupun  pelatihan  seputar kenaikan tarif PPN beserta dengan kewajiban administrasi perpajakannya.
Upaya untuk meningkatkan produktivitas administrasi  perpajakan  memerlukan  biaya  yang  tinggi (Ristić  et  al.,  2019).  Hal  ini  menjadi  biaya  administrasi tambahan yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak ketika tarif PPN telah resmi naik menjadi 12% pada tahun 2025 nanti.  Wajib  Pajak  harus  meningkatkan  produktivitas administrasi PPN akibat dari berlakunya tarif baru PPN sebesar 12%.

## b) Dampak Terhadap Bisnis dan Ekonomi
Kenaikan tarif PPN menjadi 11% pada tahun 2022 berdampak pada inflasi harga-harga komoditas (Sirait et al,  2022).  Meskipun  kenaikan  tarif  PPN  hanya  sebesar 1%, akan tetapi dampaknya dapat berpengaruh ke semua harga  produk  maupun  aktivitas  jasa.  Naiknya  tarif  PPN sebesar  1%  berdampak  terhadap  naiknya  tingkat  harga agregat kurang dari 1% dan responsivitas ini kurang dari 1%  karena  pengenaan  PPN  tidak  berlaku  pada  semua pengeluaran konsumsi.
Tingkat inflasi Negara Lebanon dari tahun 2015 s.d. 2018 berturut-turut, yaitu -3%, -0,82%, 4,48% dan 6,52% (Khawaja, 2019). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi meningkat pesat sejak dinaikkannya tarif PPN, yaitu tahun 2017 tingkat inflasi sebesar 4,48% dan  pada  tahun  2018  tingkat  inflasi  sebesar  6,52%. Peningkatan pesat inflasi ini dikarenakan ketika penjualan barang  dan/atau  jasa  para  pengusaha  menerapkan  tarif PPN  terbaru  sebesar  11%  yang  berdampak  biaya  yang dikeluarkan  konsumen  menjadi  lebih  besar  (Khawaja, 2019).
Kenaikan  tarif  PPN  pada  tahun  2025  menjadi sebesar  12%,  berpeluang  memiliki  pengaruh  serupa terhadap  inflasi.  Sebagaimana  pengaruh  tarif  PPN  yang baru saja naik menjadi 11%, dampak dari kenaikan tarif PPN  menjadi  12%  akan  berpengaruh  terhadap  harga produk  dan  aktivitas  terkait  penyerahan  jasa.  Kenaikan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan tarif PPN ini akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi dari masyarakat.
Tingkat  daya  beli  masyarakat  Lebanon  selama periode  2015  hingga  2018  berturut-turut,  yaitu  1,4%, 1,6%,  1,4%  dan  1%.  Daya  beli  masyarakat  Lebanon menurun secara signifikan pada tahun 2017 menjadi 1,4% dan  tahun  2018  menjadi  1%  akibat  penerapan  kenaikan tarif  PPN  menjadi  11%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kenaikan  tarif  PPN  menjadi  11%  telah  melemahkan kemampuan daya beli konsumen untuk membeli produk barang maupun jasa (Khawaja, 2019).
Kenaikan  tarif  PPN  dapat  menurunkan  daya  beli masyarakat yang memiliki dampak terhadap perlambatan pertumbuhan  ekonomi  (Sirait  et  al,  2022).  Menurunnya daya  beli  masyarakat  berakibat  pada  konsumsi  rumah tangga  yang  melemah,  hal  ini  disebabkan  masyarakat merasa ada penambahan beban pajak dari kenaikan tarif PPN yang menjadi kewajiban untuk dibayar. Masyarakat akan  menurunkan  pola  konsumsi  dikarenakan  merasa terdapat penambahan beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat.
Miki  (2011)  dalam  penelitiannya  menjelaskan bahwa  terjadi  penurunan  konsumsi  agregat  dan pertumbuhan  ekonomi  setelah  kenaikan  tarif  PPN. Kenaikan  tarif  PPN  akan  menurunkan  pendapatan  yang dapat  disalurkan  masyarakat  sehingga  berpengaruh negatif terhadap konsumsi agregat. Perubahan tarif PPN memiliki  efek  substitusi,  yaitu  meskipun  pemerintah menurunkan  tarif  PPh  untuk  mengimbangi  penurunan pendapatan  masyarakat  akibat  kenaikan  PPN,  konsumsi
agregat tetap akan berubah.
Ketika pemerintah mengumumkan akan menaikkan tarif PPN, masyarakat akan membeli barang-barang yang dapat  disimpan  sebelum  berlakunya  kenaikan  tarif  PPN (Miki, 2011). Pasca kenaikan tarif PPN, konsumsi agregat akan menurun karena masyarakat akan menggunakan stok yang  dimiliki  dibandingkan  membeli  barang  baru. Kemudian setelah itu, konsumsi agregat akan meningkat secara  bertahap  karena  masyarakat  kehabisan  stok  dan perlu membeli barang baru.
Kontribusi  dari  konsumsi  rumah  tangga  terhadap PDB  (Produk  Domestik  Bruto)  adalah  sebesar  51% sehingga terjadi turunnya daya beli masyarakat akibat dari naiknya  tarif  PPN  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi (Sirait et al, 2022). Tahun 2022 tarif PPN yang naik sebesar 1%, berdampak pada turunnya pertumbuhan konsumsi  dari  rumah  tangga  sebesar  0,32%  hingga 0,51%.  Bahkan Institute  for  Development  of  Economics and  Finance (INDEF)  menjelaskan  bahwa  setelah kenaikan  tarif  PPN  menjadi  11%  berdampak  pada penurunan pertumbuhan ekonomi negara berkisar 0.02%.
Kenaikan tarif PPN berdampak pada meningkatnya biaya  produksi  serta  konsumsi  sehingga  berakibat melemahnya  daya  beli  masyarakat  (Sirait  et  al,  2022). Menurunnya  daya  beli  masyarakat  berdampak  pada utilisasi  serta  penjualan  suatu  perusahaan  menjadi melemah  serta  pada  akhirnya  kinerja  keuangan perusahaan  berdampak  negatif.  Penurunan  aktivitas perusahaan  mengurangi  penyerapan  tenaga  kerja, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran.
Pada  tahun  2010,  Amerika  Serikat  menaikan  tarif PPNnya  guna  menurunkan  defisit  anggaran.  Upaya  ini dilakukan  agar  dapat  menurunkan  defisit  anggaran sebesar  2%  terhadap  PDB.  Akan  tetapi,  faktanya peningkatan tarif PPN di Amerika Serikat menyebabkan meningkatnya  pengangguan  ketika  kenaikan  tarif  PPN mulai diberlakukan.
Kenaikan  tarif  PPN  dapat  menurunkan  daya  saing Indonesia  dalam  hal  Ekspor,  ekspor  menurun  secara ageregat  sebesar  1,41%  (Siswanto.  Dendi,  2024). Konsumsi  rumah  tangga  menurun  sebesar  0,26% sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi sebesar  0,17%  akibat  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%. Kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%  juga  berpengaruh terhadap  meningkatnya  impor  sebesar  0,85%  karena masyarakat  memilih  kombinasi  jasa  dan  barang  yang lebih  terjangkau  bagi  daya  beli  masyarakat  (Siswanto. Dendi, 2024).
Kenaikan Tarif PPN di Negara Lebanon berdampak terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Khawaja,  2019). Berdasarkan  Data  Pertumbuhan  ekonomi  Negara Lebanon mulai dari tahun 2015 s.d. 2018 berturut-turut, yaitu 0,8% dan tahun 2016 hingga 2018 sebesar 2%. Sejak diberlakukannya  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  11%  dari tahun  2017  dapat  disimpulkan  bahwa  kenaikan  PPN menghambat  pertumbuhan  ekonomi,  pertumbuhan ekonomi  bertumbuh  secara  stagnan  tanpa  peningkatan selama  tahun-tahun  setelah  diberlakukannya  kenaikan
tarif PPN. Kenaikan tarif PPN tidak memberikan dampak positif yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, karena ketika  penerapan  tarif  PPN  11%  berlaku  tingkat pertumbuhan ekonomi masih stagnan (Khawaja, 2019).
Kebijakan  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%  juga berdampak  terhadap  penurunan  upah  riil  sebesar  0,96% ditengah  potensi  kenaikan  dari  inflasi  sebesar  0,97% (Siswanto.  Dendi,  2024).  Biaya  investasi  juga  akan meningkat  sebesar  1,2%  akibat  kenaikan  tarif  PPN sebesar  12%.  Meningkatnya  biaya  investasi  ini  menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia (Siswanto. Dendi, 2024).
Perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia terjadi dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2023 seiring dengan  kenaikan  PPN  menjadi  11%  ditahun  2022 (Siswanto. Dendi, 2024). Tahun 2022 ekonomi RI tumbuh sebesar  5,32%  akan  tetapi  mengalami  perlambatan menjadi  5,05%  pada  tahun  2023  sejak  berlakunya  tarif PPN  menjadi  11%.  Konsumsi  rumah  tangga  juga terdampak tumbuh melambat pada tahun 2022 dari 4,93% menjadi  4,82%  pada  tahun  2023  khususnya  konsumsi pada  kelompok  transportasi,  komunikasi,  restoran  dan hotel  (Siswanto.  Dendi,  2024).  Dampak  perlambatan ekonomi ini cenderung akan berlanjut ketika pada tahun 2025 nanti PPN telah diberlakukan tarif sebesar 12%.
(Siswanto.  Dendi,  2024) menjelaskan indikator- indikator makro Indonesia yang terdampak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Mulai dari Indikator Ekspor akan terdampak negative sebesar -1,41% terhadap nilai ekspor Indonesia, konsumsi rumah tangga riil terkoreksi -0,26%, PDB  riil  (dari  sisi  belanja)  terkoreksi  -0,17%,  upah  riil terdampak  -0,96%  dan  lapangan  kerja  agregat  akan menurun  -0,94%.  Indikator  Indeks  volume  impor  naik hingga 0,85%, Indeks harga konsumen meningkat 0,97% hingga  meningkatnya  Indeks  biaya  investasi  sebesar 1,25%.

## c) Sistem  politik  dan  tata  kelola  lembaga pemerintahan
Sistem  politik  dalam  suatu  negara  berpengaruh terhadap  penerapan  kebijakan  publik  terutama  terkait kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%.  Bahwa  sistem  politik demokratis  di  Indonesia  telah  menyebabkan  banyak pebisnis menjadi politisi serta menempati posisi strategis birokrasi  dalam  sistem  politik  (Fukuoka,  2012). Partisipasi  para  pengusaha  dalam  sistem  politik  serta banyaknya jumlah anggota parlemen yang memiliki usaha dapat  menghadirkan  tantangan  terhadap  penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di Indonesia (Dyarto & Setyawan, 2021).
Tantangan  muncul  disebabkan  adanya  penolakan dari  para  anggota  parlemen  yang  memiliki conflict  of interest guna  melindungi  bisnis  mereka  dari  kewajiban membayar  pajak  (dalam  hal  ini  PPN).  Selain  itu, kebiasaan  yang  muncul  sehingga  menjadi  tantangan terhadap penerapan kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12%  adalah  sikap  politisi  Indonesia  yang  cenderung menerapkan  terlebih  dahulu  suatu  peraturan  dan
menunggu serta melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap  kenaikan  tarif  PPN  ini.  Hal  in  menyebabkan masyarakat  yang  harus  menerima  dan  menanggung dampak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12%.
(Ristić  et  al.,  2019)  dalam  hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  kenaikan  tarif  PPN  dari  18% menjadi  20%  berdampak  negatif  terhadap  kinerja Penerimaan dari PPN. Tarif pajak yang tinggi di Serbia tidak dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja PPN. Salah satu alasannya adalah sistem hukum di Serbia.
Efisiensi PPN terkait dengan ruang lingkup undang- undang  perpajakan  yang  membuat  aparat  hukum  terlalu berbelit-belit  (Ristić  et  al.,  2019).  Perundang-undangan yang luas menghalangi otoritas pajak untuk bekerja secara efisien.  Di  sisi  lain,  tarif  standar  yang  tinggi,  serta banyaknya pengecualian yang ditentukan, memungkinkan  penghindaran  pembayaran  PPN.  Oleh karena  itu,  tarif  pajak  yang  tinggi  hanya  menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Ristić et al., 2019).
Badan  maupun  Lembaga  Pemerintah  yang  tidak dikelola  dengan  benar  dapat  menimbulkan  tantangan dalam penerapan kebijakan penerapan tarif PPN sebesar 12% di Indonesia. Badan maupun Lembaga Pemerintah yang  tidak  dikelola  dengan  benar  dapat  menciptakan persepsi korupsi pemerintah di kalangan masyarakat yang menghambat penerapan kebijakan tarif PPN sebesar 12% yang  awalnya  bertujuan  untuk  meningkatkan  potensi penerimaan negara dari PPN. Persepi ini pula yang dapat menyebabkan  kelompok  masyarakat  yang  semula termotivasi untuk mendukung kenaikan tarif PPN menjadi 12%, menjadi tidak mendukung kebijakan pemerintah ini.
Sikap  pemerintah  yang  tidak  konsisten  untuk menangani masalah korupsi di Indonesia dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Dyarto & Setyawan, 2021). Hal ini dapat menjadi tantangan dalam penerapan tarif PPN sebesar 12% di Indonesia pada tahun 2025  nanti.  Kepercayaan  masyarakat  yang  tinggi  pada sistem  politik  serta  pemerintahan  berpengaruh  dalam menaikkan  penerimaan  masyarakat  terhadap  penerapan kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Akan tetapi apabila  yang  terjadi  sebaliknya,  tingakat  kepercayaan rendah  mempersulit  pemerintah  dalam  melaksanakan kebijakan tarif PPN menjadi 12% (Criqui et al., 2019).
d) Persepsi  dan  reaksi  masyarakat  dalam penerapan kebijakan tarif PPN sebesar 12%
Tauhid  Ahmad,  Direktur  Eksekutif Institute  for Development  of  Economics  and  Finance, menjelaskan bahwa  penerapan  kenaikan  PPN  menjadi  11%  kurang tepat dikarenakan berdampak pada daya beli masyarakat yang masih dalam proses bangkit pasca pandemi Covid19 (Amaranggana,  2021).  Hal  ini  dikarenakan  konsumsi masyarakat belum sepenuhnya kembali normal. Kenaikan PPN menjadi 11% ini berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan  ekonomi  serta  mendorong  terjadinya shortfall penerimaan  pajak.  Kemudian  pada  tahun  2025 tarif PPN akan naik menjadi 12% yang mana tarif PPN
baru saja naik menjadi 11% pada bulan april tahun 2022 lalu.
Kenaikan Tarif PPN juga menjadi topik yang sedang tren  ditengah  masyarakat  karena  naiknya  tarif  PPN sebesar  11%  dan  menjadi  12%  pada  tahun  2025 berhubungan  langsung  dengan  kebutuhan  yang dikonsumsi  oleh  masyarakat  (Faisol  &  Norsain,  2023). Naiknya tarif PPN berdampak pada melambungnya harga barang  -  barang  yang  termasuk  ke  dalam  kategori  BKP dan  jasa-jasa  yang  termasuk  kategori  JKP  yang  rutin dikonsumsi oleh masyarakat. Apalagi kenaikan tarif PPN sebesar  11%  berlaku  ditahun  2022  ditengah  pandemi Covid19  serta  tarif  PPN  sebesar  12%  akan  berlaku ditahun  2025  pasca  pandemi  Covid19  yang  mana tentunya  akan  memberikan  dampak  terhadap  konsumsi masyarakat.
Kenaikan  tarif  PPN  cenderung  akan  membuat masyarakat menjerit akibat efek negatif ayng ditimbulkan dari  kenaikan  tarif  PPN.  Kenaikan  tarif  PPN  juga  tidak sejalan  dengan  tidak  adanya  tambahan  kemampuan ekonomis  berupa  penghasilan  (gaji)  yang  diperoleh masyarakat. Kenaikan harga barang maupun jasa karena naiknya  tarif  PPN  tentunya  tidak  adil  dan  tidak  paralel dengan tidak terdapatnya kenaikan tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh karyawan. Dengan kemampuan ekonomis  yang  tetap  namun  biaya  yang  keluarkan  naik sehubungan  dengan  kenaikan  tarif  PPN,  maka  secara otomatis saving (tabungan)  akan  semakin  sedikit  dan bahkan  masyarakat  tidak  memiliki  simpanan dari penghasilan  yang  diterimanya  akibat  tidak  cukup  untuk membiayai pengeluaran rutin (Faisol & Norsain, 2023).
Secara  umum  masyarakat  keberatan  dengan kenaikan  tarif  PPN.  Hal  ini  dikarenakan  kenaikan  tarif PPN  tersebut  dilakukan  bersamaan  dengan  kenaikan harga  barang-barang  kebutuhan  lainnya.  Momentum kenaikan tarif PPN menjadi 11% sejak bulan April 2022 sertn  akan  menjadi  12%  pada  tahun  2025  kurang  tepat, karena  hal  ini  akan  menyulitkan  masyarakat  terutama yang memiliki penghasilan rendah.
Politisi Partai Demokrat, Syarif Hasan menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN tidak sekedar kenaikan harga yang dialami oleh masyarakat (Faisol & Norsain, 2023). Efek  jangka  panjang  dari  kenaikan  tarif  PPN  ini  akan dialami  oleh  UMKM.  Hal  ini  merupakan  suatu  bagian yang saling terhubung, yaitu ketika harga kebutuhan yang dikonsumsi  oleh  masyarakat  naik  dengan  kemampuan ekonomis  yang  dimiliki  masyarakat  terbatas,  maka jumlah  konsumsi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  ikut terbatas.  Kondisi  tersebut  akan  menyebabkan  sektor UMKM akan mengurangi jumlah produksi jasa maupun barang  akibat  daya  beli  masyarakat  yang  rendah sehubungan dengan naikkanya tarif PPN.
Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah sehubungan dengan telah berlakunya kenaikan tarif PPN sebesar 11% dan menjadi 12% tahun 2025, dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Kenaikan tarif PPN tersebut membebani masyarakat dalam menjalankan kehidupannya  sehari-hari.  Secara  eksplisit  masyarakat
akan menanggung beban berat akibat kenaikan tarif PPN yang  mana  masyarakat  disaat  yang  sama  sedang  dalam proses  pemulihan  ekonomi  akibat  pandemi  covid19 (Faisol & Norsain, 2023).
Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO) menjelaskan  bahwa  kenaikan  tarif  PPN  tidak  akan berpengaruh untuk masyarakat kelas bawah. Hal tersebut dikarenakan barang maupun jasa yang menjadi objek PPN dikonsumsi  rata-rata  oleh  masyarakat  kelas  atas  dan menengah yang menerima dampaknya akibat dari naiknya tarif  PPN  tersebut.  Sementara  masyarakat  kelas  bawah tidak  terdampak  dari  naiknya  tarif  PPN  karena  yang dikonsumsi secara umum adalah bukan merupakan objek dari PPN.
Strategi  guna  mengatasi  tantangan  penerapan Kebijakan Tarif PPN sebesar 12%

## a) Sosialisasi  secara  bertahap  ke  masyarakat dan membangun mitra
Kebijakan menaikkan tarif PPN menjadi 12% dapat diterapkan dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi secara  bertahap  kepada  masyarakat.  Sosialisasi  secara bertahap  dapat  dilakukan  dimulai  dengan  menjelaskan urgensi dan manfaat dari kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada  tahun  2025  nanti.  Kemudian  sosilalisasi  dapat dilanjutkan  ke  tahap  penjelasan  informasi  dan  tata  cara terbaru  pemenuhan  kewajiban  administrasi  PPN  dalam rangka menaikkan tarif PPN menjadi 12%.
Wajib  Pajak  harus  mulai  menyesuaikan  formulir pajak baru dengan formulir pajak yang sudah ada (Ristić et al., 2019). Hal ini harus dilakukan sebagai dampak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Pemerintah Indonesia dalam  hal  ini  DJP,  harus  melakukan  melakukan pembaharuan Sistem administrasi berupa aplikasi e-faktur yang mana akan berdampak pada administrasi kewajiban PPN Wajib Pajak.
DJP  harus  sudah  mulai  melakukan  persiapan pembaharuan Sistem administrasi berupa aplikasi e-faktur yang mana akan berdampak pada administrasi kewajiban PPN Wajib Pajak. Sosialisasi pembaharuan sistem berupa aplikasi  e-faktur  harus  dilakukan  oleh  DJP  kepada masyarakat,  agar  masyarakat  dapat  menjalankan kewajiban  administrasi  PPN  dengan  baik.  Karena  pada akhirnya Wajib Pajak harus melakukan pembaharuan dari aplikasi tersebut dan melakukan penyesuaian dalam tarif PPN di aplikasi e-faktur.
Perlunya  penyediaan  sumber  daya  dasar  bagi pelaksanaan PPN agar pajak ini dapat berhasil dipungut (Grandcolas,  2005).  Dalam  hal  kenaikan  PPN  menjadi 12%,  DJP  perlu  mengelola  sumber  daya  manusia  yang bermanfaat dalam pembaharuan sistem administrasi PPN dan  sosialisasi  sehubungan  dengan  kenaikan  tarif  PPN menjadi  12%.  Perlunya  sumber  daya  manusia  untuk melakukan  pendidikan  maupun  pelatihan  kepada  PKP yang terdampak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12%.
DJP  harus  mengadakan  sosialisasi  yang  lebih mendalam  untuk  Wajib  Pajak  yang  termasuk  ke  dalam kategori  PKP.  DJP  harus  mengadakan  program
pendidikan  maupun  pelatihan  yang  berguna  untuk kelancaran  PKP  dalam  menjalankan  kewajiban administrasi PPNnya. Hal ini didukung oleh (Ebrill et al., 2001) yang  menjelaskan  bahwa  dibutuhkan  program pendidikan  dan  pelatihan  guna  mendukung  proses administrasi dalam pemenuhan kewajiban PPN.
Membangun  mitra  yang  mendukung  penerapan kebijakan  tarif  PPN  menjadi  12%  menjadi  salah  satu strategi  yang  perlu  dilaksanakan  Pemerintah  Indonesia agar tarif PPN sebesar 12% dapat diterapkan. Mitra yang dimaksud  adalah  sebagai  kumpulan  aktor  yang  terdiri mulai  dari  pemerintah,  dunia  usaha,  asosiasi  hingga perkumpulan  industri,  lembaga  yang  ada  dimasyarakat, serta  berbagai  jenis  lembaga  lain  yang  berkepentingan dalam penerapan tarif PPN menjadi 12% (Wettestad et al., 2021).  Membangun  mitra  dapat  dimulai  pemerintah dengan mengundang pihak-pihak terkait yang terdampak dari  kebijakan  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%  untuk terlibat  dalam  sosialisasi  kenaikan  tarif  PPN  menjadi 12%.
Partisipasi seluruh pemangku kepentingan, terutama yang  terdampak  langsung  dari  kebijakan  PPN  12%, sangat  diperlukan  dalam  sosialisasi  kebijakan  tarif  PPN menjadi  12%  (Díaz  &  Gutiérrez,  2018).  Interaksi  yang terjadi antara pemerintah dan dunia usaha saat sosialisasi penerapan tarif PPN menjadi 12% dapat menjadi strategi untuk meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan tarif PPN sebesar 12% bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara  dari  PPN  yang  dapat  mendorong  pemulihan ekonomi  dan  menunjang  pembangunan.  Dukungan  dari masyarakat  terhadap  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12% dapat  ditingkatkan  jika  pemerintah  mengkomunikasikan melalui  sosialisasi  yang  masif  mengenai  manfaat  dan urgensi dari tarif PPN sebesar 12%.

## b) Mengantisipasi  Dampak  Terhadap  Bisnis dan Ekonomi
Perlunya  rencana  pelaksanaan  perpajakan  yang detail dengan potensi hambatannya agar pajak ini dapat berhasil dipungut (Grandcolas, 2005). Pemerintah harus melaksanakan  perencanaan  guna  mencegah  maupun menanggulagi  dampak  negatif  yang  timbul  akibat kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Antisipasi dampak yang muncul dalam lingkup bisnis dan ekonomi harus menjadi perhatian dari Pemerintah.
Salah  satu  strateginya  adalah  korelasi  antara kebijakan fiskal dengan kebijakan ekonomi. (Ristić et al., 2019) menjelaskan bahwa efisiensi yang paling tinggi dari pemungutan  PPN  dapat  dicapai  jika  kebijakan  fiskal dikorelasikan  dengan  kebijakan  ekonomi.  Kedua kebijakan  tersebut  memiliki  sinergitas  yang  kuat  dalam mendukung  pemungutan  PPN  dan  dalam  hal  ini penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12%.
Korelasi  antara  kebijakan  fiskal  dan  kebijakan moneter  menjadi  salah  satu  solusi  untuk  mencegah maupun  menangulangi  dampak  yang  akan  muncul sehubungan  dengan  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%. Kebijakan ekonomi dengan menaikkan suku bunga dapat menjadi  salah  satu  alternatif  untuk  mengatasi  inflasi.
Bank  sentral  dapat  menaikkan  suku  bunga  untuk mengurangi likuiditas di pasar, sehingga dapat menekan laju inflasi (IMF, 2023).
Mengurangi pengeluaran pemerintah dapat menjadi salah satu kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi (IMF, 2023).  Mengurangi  belanja  pemerintah  yang  tidak produktif serta memprioritaskan belanja yang mendukung pertumbuhan  ekonomi.  Kombinasi  kebijakan  ekonomi dan fiskal yang tepat, pemerintah dapat mengelola inflasi dengan  lebih  efektif  sehubungan  dengan  dampak  dari naiknya tarif PPN menjadi 12%. Perlu diwaspadai bahwa setiap  kebijakan  memiliki  risiko  dan  konsekuensi  yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
Kebijakan  ekonomi  guna  mengatasi  daya  beli masyarakat  yang  terpengaruh  dari  kenaikan  tarif  PPN adalah  melonggarkan  kebijakan  kredit  (IMF,  2023). Pemerintah  dapat  melakukan  pengurangan  persyaratan kredit  guna  meningkatkan  akses  masyarakat  dan  bisnis terhadap pinjaman. Subdisi dan bantuan langsung dapat menjadi  kebijakan  fiskal  pemerintah  untuk  mengatasi daya beli masyarakat yang terpengaruh naiknya tarif PPN menjadi  12%.  Subdisi  terhadap  barang-barang  yang bersifat kebutuhan pokok maupun bantuan langsung tunai kepada  masyarakat  berpenghasilan  rendah  dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
Pemerintah dapat memberikan fasilitas PPN kepada masyarakat  yang  terdampak  sehubungan  dengan berlakunya  tarif  PPN  menjadi  12%.  Pemerintah memberikan  berbagai  fasilitas  PPN  mulai  dari pengecualian atas kebutuhan jasa dan barang kena pajak untuk barang-barang kebutuhan pokok, jasa transportasi angkutan umum, dan pendidikan serta kesehatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dengan  mempertahankan  daya  beli  dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan memadai (BKF, 2023).
Aziz  (2024)  menjelaskan  bahwa  pemerintah  harus mengawasi  keselarasan  antara  kebijakan  fiskal  yang berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta perlindungan  kepada  masyarakat  yang  rentan  dampak negatifnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi  kebijakan  secara  berkala  dan  menerima masukan  dari  berbagai  pemangku  kepentingan. Pemerintah  harus  bersinergi  dengan  para  pemangku kepentingan  yang  terdampak  dari  kenaikan  tarif  PPN menjadi 12%.
Pemerintah harus memastikan masyarakat memahami  tujuan  kebijakan  kenaikan  PPN  agar kebijakan  tersebut  tidak  berdampak  negatif  terhadap kelangsungan  hidup  masyarakat  (Aryani  &  Tambunan, 2022).  Keselarasan  masyarakat  dan  negara  dalam pemenuhan  kewajiban  perpajakan  sangat  penting  untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemerintah harus giat dan  mendalam  dalam  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  mengenai  urgensi  dari  kenaikan  tarif  PPN menjadi 12%.
Dalam proses penggunaan dana yang bersumber dari penerimaan  PPN,  Pemerintah  harus  melakukan
pengawasan keterjaminan penggunaan dana (Aziz, 2024). Pemerintah harus mengawasi bahwa alokasi dana tersebut tidak  disalahgunakan  ataupun  disia-siakan.  Pengawasan yang terstruktur diperlukan guna memastikan dana yang terkumpul  dari  kenaikan  tarif  PPN  digunakan  secara efektif  dan  efisien  untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Guna mencegah meningkatnya penggangguran yang disebabkan  oleh  kenaikan  tarif  PPN,  Pemerintah  harus melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  kebijakan  insentif perpajakan  (Aziz,  2024).  Pemerintah  harus  terus melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan insentif perpajakan guna memastikan efektivitasnya dan mencegah  dampak  negatif  terhadap  perekonomian. Laporan  Belanja  Perpajakan  2019  menginformasikan bahwa  konsistensi  pemerintah  dalam  pengawasan  serta evaluasi kebijakan insentif perpajakan (BKF, 2020).
Pengurangan  tarif  PPh  dapat  menjadi  salah  satu pilihan  untuk  mencegah  naiknya  tingkat  pengangguran akibat kenaikan tarif PPN (BKF, 2020). Pengurangan tarif PPh  dapat  membantu  meringkas  biaya  operasional perusahaan dan mengurangi beban pajak yang dikenakan kepada  masyarakat.  Hal  ini  dapat  membantu  mencegah penggangguran  dengan  mengurangi  biaya  operasional yang lebih tinggi.
Purwowidhu (2022) menjelaskan bahwa pemerintah harus  menjaga  keseimbangan  kebijakan  fiskal  ketika kenaikan  tarif  PPN  terjadi.  Pemerintah  harus  berupaya mencapai  keseimbangan  dalam  kebijakan  pajak  dengan mempertahankan fasilitas PPN yang saat ini telah berlaku dan memberikan fasilitas bebas PPN untuk beberapa jenis barang  maupun  jasa.  Hal  ini  guna  membantu  kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah serta menengah agar  tidak  menanggung  PPN  atas  konsumsi  barang maupun jasa tersebut.
Untuk  mengantisipasi  dampak  kenaikan  tarif  PPN terhadap  bisnis  dan  ekonomi,  Pemerintah  juga  perlu melakukan  reformasi  dalam  penggunaan  anggaran  di internal  pemerintahan.  Pemerintah  dapat  mengurangi pengeluaran  dengan  melakukan  pengurangan  biaya operasional  dan  meningkatkan  upaya  efisiensi  anggaran (Paramita, 2021). Mengurangi pengeluaran dan efisiensi penggunaan  anggaran  dapat  membantu  meningkatkan pendapatan pemerintah dan mengurangi defisit anggaran.
Reformasi pajak juga dibutuhkan untuk menanggulangi dampak negatif dari kenaikan tarif PPN. Pemerintah sudah seharusnya melakukan reformasi pajak secara  menyeluruh  (Paramita,  2021).  Perbaikan administrasi  informasi  dan  data  perpajakan,  perluasan dari  wajib  pajak,  melakukan  transformasi  atas shadow economy menjadi  ekonomi  formal,  serta  pengaturan pemungutan pajak atas sektor digital sangat penting untuk dilakukan agar pendapatan negara dapat meningkat. Hal ini  guna  mencegah  stigma  di  masyarakat  bahwa  defisit anggaran  hanya  dapat  ditanggulangi  dengan  kenaikan tarif  PPN  12%  dan  Pemerintah  terkesan  tidak  memiliki solusi lain selain menaikkan tarif PPN menjadi 12%.
Sistem  Politik  serta  Tata  Kelola  Lembaga Pemerintahan  yang  Mengelola  Pendapatan  Secara Tepat
Perlunya  komitmen  politik  yang  kuat  dalam melaksanakan pemungutan PPN, agar PPN dapat berhasil dipungut (Grandcolas, 2005). Sistem politik suatu negara dapat  berpengaruh  dalam  penerapan  kebijakan  publik terutama  terkait  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%. Demokrasi yang berlaku dalam sistem politik Indonesia telah menyebabkan banyak pebisnis menjadi politisi serta menempati posisi strategis birokrasi dalam sistem politik (Fukuoka, 2012).
Diperlukan komitmen politik dari para politisi untuk mendukung  kebijakan  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12% agar penerapannya dapat berjalan dengan baik. Komitmen politik dapat berbentuk kebijakan yang mendukung upaya pemerintah  untuk  melaksanakan  kebijakan  tarif  PPN menjadi  12%.  Hal  ini  sebagaimana  amanat  dari  Pasal  7 ayat 4 UU PPN yang menyatakan bahwa perubahan tarif PPN  diatur  oleh  Pemerintah,  setelah  Pemerintah menyampaikan  kepada  DPR  RI  untuk  dibahas  serta disepakati dalam penyusunan RAPBN.
Berdasarkan  amanah  dari  Pasal  7  ayat  4  UU  PPN diketahui  bahwa  dibutuhkan  komitmen  dari  DPR  RI untuk  mendukung  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%. Karena  DPR  RI  harus  melakukan  pembahasan  dengan Pemerintah  terkait  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%. Kemudian  yang  pada  akhirnya  DPR  RI  beserta  dengan Pemerintah  harus  menyepakati  kenaikan  tarif  PPN menjadi 12% dalam RAPBN.
Pengelolaan  pendapatan  dari  kenaikan  tarif  PPN menjadi  12%  secara  bertanggung  jawab  merupakan strategi yang bisa diterapkan pemerintah Indonesia agar bermanfaat  dalam  meningkatkan  penerimaan  publik terhadap  penerapan  kenaikan  tarif  PPN  sebesar  12%. Strategi  ini  telah  berhasil  digunakan  oleh  pemerintah negara  Perancis.  Penelitian  (Criqui  et  al.,  2019) menjelaskan  bahwa  hasil  pemungutan  PPN  di  Perancis digunakan untuk pengeluaran yang bersifat barang publik.
Selain  itu,  syarat  terpenting  untuk  memperkuat kebijakan  PPN  di  Perancis  adalah  transparansi  dan keinginan  warga  agar  pendapatan  PPN  tidak disalahgunakan,  namun  digunakan  untuk  memberikan manfaat kepada rumah tangga serta membiayai kebutuhan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dapat  diketahui  bahwa struktur pengelolaan pendapatan dari PPN yang optimal penting  dalam  kebijakan  kenaikan  tarif  PPN  menjadi 12%. Hal ini guna mencegah munculnya persepsi korupsi Pemerintah di kalangan masyarakat sehubungan dengan naiknya tarif PPN menjadi 12%.
Pemerintah  harus  serius  dalam  mencegah  masalah korupsi  di  Indonesia  karena  ini  sangat  berpengaruh terhadap  kepercayaan  masyarakat  kepada  Pemerintah. Pemerintah  harus  transparan  dan  tepat  guna  dalam mengalokasikan  penggunaan  penerimaan  negara  dari kenaikan  tarif  PPN  sebesar  12%.    Kepercayaan masyarakat  yang  tinggi  pada  sistem  pemerintahan  serta politik  bermanfaat  dalam  menaikkan  penerimaan  dari
masyarakat  terhadap  penerapan  kenaikan  tarif  PPN menjadi 12% (Criqui et al., 2019).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tinjauan  literatur  yang telah  dijelaskan  diatas,  dapat  diketahui  tantangan penerapan  kebijakan  tarif  PPN  12%.  Tantangan  dapat disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Pertama  dari peningkatan  biaya  administrasi  perpajakan  akibat kenaikan  tarif  PPN  yang  dialami  oleh  Wajib  Pajak (Pengusaha  Kena  Pajak).  Pengusaha  Kena  Pajak  harus mengeluarkan biaya pajak tambahan untuk menjalankan kewajiban perpajakan sehubungan dengan tarif PPN yang naik menjadi 12%.
Wajib  Pajak  harus  menyesuaikan  formulir  pajak yang  baru  dengan  yang  sudah  ada,  penyesuaian  proses pembukuan, penerbitan faktur pajak, pengkreditan faktur pajak.  Wajib  Pajak  juga  harus  melakukan  pembaharuan sistem  e-faktur  dalam  melaksanakan  kewajiban  PPN. Wajib  Pajak  juga  harus  mempersiapkan  dan  mengikuti program  pendidikan  dan  pelatihan  guna  mendukung administrasi dalam pemenuhan kewajiban PPN.
Kedua  dari  dampak  kenaikan  tarif  PPN  terhadap bisnis dan ekonomi. Beberapa indikator-indikator makro Indonesia yang terdampak negatif dari naiknya tarif PPN menjadi  12%.  Dampak  naiknya  tarif  PPN  mulai  dari inflasi  terhadap  harga  jasa  dan  barang,  menurunkan tingkat daya beli masyarakat, meningkatkan pengangguran  dan  berpengaruh  negatif  terhadap pertumbuhan ekomoni.
Ketiga dari demokrasi sistem politik Indonesia yang mencakup  pengusaha  yang  juga  anggota  Dewan  dapat menjadi tantangan dalam penerapan tarif PPN 12%. Hal ini  disebabkan  adanya conflict  of  interest antar  anggota dewan  untuk  melindungi  usahanya  dari  kewajiban perpajakan.  Penerapan  kebijakan  tarif  PPN  12%  dapat terkendala  oleh  budaya  korupsi  di  Indonesia  akibat  tata kelola yang tidak benar, karena dapat menurunkan tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  sehingga naiknya  tarif  PPN  12%  tidak  berjalan  dengan  sesuai harapan.
Tantangan  penerapan  kebijakan  tarif  PPN  12% dapat  dihindari  pemerintah  melalui  beberapa  strategi. Berdasarkan  hasil  tinjauan  literatur,  strategi  ini  dapat berupa  sosialisasi  secara  bertahap  ke  masyarakat  dan membangun  mitra.  Pemerintah  harus  mengadakan sosialisasi yang lebih mendalam untuk Wajib Pajak yang termasuk ke dalam kategori PKP serta harus mengadakan program  pendidikan  maupun  pelatihan  yang  berguna untuk  kelancaran  PKP  dalam  menjalankan  kewajiban administrasi  PPNnya.  Pemerintah  harus  membangun mitra  dengan  stakeholder  yang  terdampak  dengan kenaikan tarif PPN agar penerapan tarif PPN sebesar 12% dapat diterapkan dengan baik.
Pemerintah harus mensinergikan dan mengkorelasikan  kebijakan  fiskal  dan  moneter  guna mengantisipasi dampak dari kenaikan tarif PPN terhadap bisnis  dan  ekonomi.  Mulai  dari  mengurangi  belanja
pemerintah  yang  tidak  produktif,  memprioritaskan belanja  yang  mendukung  pertumbuhan  ekonomi,  dan memberikan  fasilitas  PPN  kepada  masyarakat  yang terdampak  sehubungan  dengan  berlakunya  tarif  PPN menjadi  12%.  Pemerintah  harus  melakukan  reformasi perpajakan secara menyeluruh, dimulai dengan perbaikan pengelolaan informasi dan data perpajakan, peningkatan jumlah  wajib  pajak,  melakukan  transformasi  formal terhadap shadow  economy serta  mengkaji  aturan  terakit pemungutan pajak sektor digital agar pendapatan negara dapat tumbuh.
Perlu  komitmen  politik  dari  para  politisi  untuk mendukung  kebijakan  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12% agar penerapannya dapat berjalan dengan baik. Komitmen politik dapat berbentuk kebijakan yang mendukung upaya pemerintah  untuk  melaksanakan  kebijakan  tarif  PPN menjadi  12%. Grand  design pengelolaan  penerimaan yang optimal, efektif dan efisian menjadi hal yang penting dalam  penerapan  kenaikan  tarif  PPN  menjadi  12%.  Hal ini  guna  mencegah  munculnya  persepsi  korupsi Pemerintah di kalangan masyarakat sehubungan dengan naiknya tarif PPN menjadi 12%.

## REFERENSI
Aryani,  L.,  &  Tambunan,  M.  R.  U.  D.  (2022).  Catatan Atas  Formulasi  Kebijakan  Perubahan  Tarif  Pajak Pertambahan  Nilai  (Ppn)  Di  Indonesia.  Dialogue:
Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 4(2). https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i2.14893
Creswell,  J.  W.  (2018).  Qualitative  Inquiry  &  Research Design:  Choosing  Among  Five  Approaches  (rd ed.). Sage.
Criqui,  P.,  Jaccard,  M.,  &  Sterner,  T.  (2019).  Carbon taxation:  A  tale  of  three  countries.  Sustainability, 11(22), 6280.
Darussalam, D. S., & Dhora, K. A. (2018). Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
Díaz, A. O., & Gutiérrez, E. C. (2018). Competing actors in the climate change arena in Mexico: A network analysis.  Journal  of  Environmental  Management, 215, 239–247. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.03.056
Dyarto,  R.,  &  Setyawan,  D.  (2021).  Understanding  the political challenges of introducing a carbon tax in Indonesia.  International  Journal  of  Environmental Science  and  Technology,  18(6),  1479–1488. https://doi.org/10.1007/s13762-020-02925-4
Ebrill, M. L. P., Keen, M. M., & Perry, M. V. P. (2001). The modern VAT. International Monetary Fund.
Escolano,  J.  (1995).  Taxing  Consumption/Expenditure Versus Taxing Income. Tax Policy Handbook, 50.
Faisol, M., & Norsain, N. (2023). Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%. Jurnal Akademi Akuntansi, 6(2), 167–182. https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.24536
Fukuoka,  Y.  (2012).  Politics,  business  and  the  state  in post-Soeharto  Indonesia.  Contemporary  Southeast
Asia, 80–100. https://www.jstor.org/stable/41446245
Grandcolas,  C.  (2005).  The  occasional  failure  in  VAT implementation:  Lessons  for  the  Pacific.  Asia- Pacific Tax Bulletin, 11(1), 6–13.
Khawaja,  A.  Y.  M.  (2019).  Impact  of  the  Value  Added Tax Increase on the Lebanese Macroeconomy and Financial Figures (Economic Growth, Inflation and Purchasing  Power).  Scientific  &  Academic Publishing, 9(2), 48–55. https://doi.org/10.5923/j.mm.20190902.02
Oldman, O., & Schenk, A. (2007). Value Added Tax: A Comparative  Approach.  Cambridge  University Press.
Owens, J. (2011). Improving performance of VAT system is a priority in the context of the economic crisis. World Commerce Review, 5(3), 8–10.
Paramita,  R.  (2021).  Efektivitas  Kebijakan  Fiskal  Dan Kebijakan  Moneter  Dalam  Mengatasi  Inflasi  Di Indonesia Periode 1984-2019. Jurnal Anggaran: Isu Dan  Masalah  Keuangan  Negara,  6(1),  152–168. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3 851757
Qibthiyyah, R. M. (2018). The relationship of VAT rate and revenues in the case of informality. Economics
and Finance in Indonesia, 64(1), 5. Ristić,  M.,  Todorović,  J.  Đ.,  &  Đorđević,  M.  (2019).
Factors  of  the  Value  Added  Tax  Collection Efficiency  in  the  Republic  of  Serbia.  Economic Themes, 57(1), 35–49. https://doi.org/10.2478/ethemes-2019-0003
Rosdiana, Haula. , I. E. Slamet. , & P. T. M. (2011). Teori Pajak  Pertambahan  Nilai:  Kebijakan  dan Implementasinya di Indonesia. Ghalia Indonesia. Siswanto. Dendi. (2024, March 21). Kenaikan Tarif PPN 12% Menekan Perekonomian. Business Insight. Tait,  M.  A.  A.  (1988).  Value  added  tax:  International practice  and  problems  (Vol.  24).  International Monetary Fund.
Terra, B. (2010). VAT The case of value added tax in the European  Union.  European  Tax  Institute Lund/Department of business law.
Wettestad, J., Gulbrandsen, L. H., & Andresen, S. (2021). Calling in the heavyweights: Why the world bank established the carbon pricing leadership coalition, and  what  it  might  achieve.  International  Studies Perspectives, 22(2), 201–217. https://doi.org/10.1093/isp/ekaa013