Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## Implementation Of The Corporate Social Responsibility (CSR) Program In Improving Community Welfare In Lubuk Pinang Village Mukomuko District
Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko
Liffia Riska Pinda 1a(*) , M. Fachri Adnan 2b
1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat
a arischaliffya@gmail.com
b fachriadnan@fis.unp.ac.id
(*) Corresponding Author arischaliffya@gmail.com
How  to  Cite: Pinda,L.R.  (2024).  Implementasi  Program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.                                  doi : 10.36526/js.v3i2.4156
Received: 16-07-2024 Revised  : 30-07-2024 Accepted: 09-08-2024 Keywords : Implementation, Corporate Social Responsibility (CSR), Public welfare. Abstract This research was motivated by a problem discovered by the Corporate Social Responsibility  (CSR)  of  PT.  Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi,  Lubuk  Pinang Village, there were still several inequalities that occurred which were not in accordance with community expectations. This research aims to analyze the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) carried out by PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi to pay attention to environmental conditions and community welfare and to find out what factors influence them. This research is included in the field research category with a qualitative approach. Data collection techniques use interviews and documentation. The research results show that PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi has indeed  implemented  Corporate  Social  Responsibility  (CSR),  in  this  case  the company has carried out various kinds of social activities towards the environment and society, but there are still several shortcomings and obstacles in the process. Apart from that, there are factors that influence the implementation of PT Sapta
Sentosa Jaya Abadi's Corporate Social Responsibility (CSR) program, seen from supporting  and  inhibiting  factors.  The  supporting  factor  is  the  synchronization between the proposals from the buffer villages and the CSR program which works together  to  implement  the  CSR  program  of  PT.  Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi  in improving the welfare of the community in Lubuk Pinang village. Meanwhile, the inhibiting factor that is an obstacle is that CSR which is realized is not yet significant for society.

## PENDAHULUAN
Perusahaan  merupakan  bentuk  organisasi  yang  bertugas  untuk  mencapai  tujuan  tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dunia usaha sering dianggap sebagai entitas yang mampu memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia, seperti membantu  pemerintah  dalam  meningkatkan  lapangan  kerja,  pemerataan  pendapatan,  produksi dalam negeri, pemasukan pendapatan negara melalui pajak, serta kesejahteraan nasional. Tujuan perusahaan  adalah  menghasilkan  keuntungan  sebanyak  mungkin  dengan  sumber  daya  yang dimilikinya.  Mengoptimalkan  nilai  perusahaan  adalah  tujuan  utamanya.  Bagi  para  manajer,  nilai perusahaan dapat berfungsi sebagai pengukur apa yang diyakini pasar tentang kinerja perusahaan sebelumnya dan bagaimana kemungkinan perkembangan di masa depan.(Rachmawati & Pinem, 2024).
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Kehadiran perusahaan di masyarakat memiliki sisi positif dan negatif. Faktanya, keberadaan perusahaan dapat menyebabkan masalah sosial dan lingkungan seperti polusi udara, pembuangan limbah, dan kebisingan dari operasi mesin. Hal seperti ini biasa terjadi saat memulai bisnis dan bisa meresahkan karena berdampak pada masyarakat. (Sulistiyowati dalam Machfudi,2011). Perusahaan harus  memberikan  dampak  positif  pada  kehidupan  sosial  masyarakat,  sehingga  mereka  wajib mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). CSR adalah komitmen bisnis untuk berperilaku secara etis, beroperasi sesuai hukum, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas. Konsep CSR mencakup  tanggung  jawab  kemitraan  antara  pemerintah,  perusahaan,  dan  komunitas  setempat yang aktif dan dinamis (Marnelly, 2012).
Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa perusahaan yang menjalankan usaha di bidang atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh penerapan CSR di Kabupaten Muko-Muko adalah PT  Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi,  yang  beroperasi  dalam  industri  kelapa  sawit  dan  berlokasi  di Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Kehadiran perusahaan ini memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitarnya.
Menurut (Prastowo dan Huda 2011) tanggung jawab sosial atau CSR merupakan mekanisme alami bagi perusahaan untuk “membersihkan” keuntungan besar yang diperolehnya. Sebagaimana diketahui,  cara  perusahaan  memperoleh  keuntungan  terkadang  dapat  merugikan  pihak  lain,  baik disengaja  maupun  tidak.  Karena  CSR  merupakan  hasil  dari  dampak  keputusan  dan  aktivitas perusahaan, hal ini disebut sebagai mekanisme alami, dan tugas perusahaan adalah memperbaiki situasi  mereka  yang  terkena  dampaknya.  Di  PT.  Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi,  penerapan  CSR diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek sosial budaya maupun lingkungan, sehingga perusahaan harus memenuhi tanggung jawab sosialnya. Perusahaan perlu menyadari bahwa kegiatan CSR dapat memberikan manfaat signifikan bagi bisnisnya. Perusahaan juga  berperan dalam  mengatasi masalah sosial  dan lingkungan yang  dapat  dimanfaatkan dalam program-program perusahaan. Meskipun PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi telah menjalankan program CSR,  dampaknya  belum  sepenuhnya  dirasakan  oleh  masyarakat  sekitar,  karena  belum  semua program tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif.
Dalam  melaksanakan  program  CSR  PT.Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi  mengusakan  secara maksimal untuk efekifitas pelaksanaan CSR yang maksimal. Tetapi hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan adanya suatu kendala dalam menjalankan program tertentu. Pada PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi salah satu kendalanya adalah masalah anggaran. Dikarenakan keterbatasan anggaran dana maka  bantuan yang diberikan masih terbatas. Selain hal tersebut, dalam program CSR di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi belum adanya suatu struktur pelaksana CSR,aktivitas CSR hanya dirangkap oleh divisi humas dan KTU. Berbicara mengenai implementasi CSR tentunya sangat berkaitan dengan masyarakat. Dalam mengimplementasikan program CSR harusnya melibatkan pemerintah  desa  maupun  pemuka  masyarakat  lalu  disampaikan  kepada  masyarakat  sehingga masyarakat  mengetahui  program  CSR  PT.  Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi,  hal  ini  masih  banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program CSR. Masyarakat hanya mengetahui bahwa bantuan  yang  diberikan  hanya sebagai  sumbangsih  dari  perusahaan untuk  masyarakat  sekitar, masyarakat tidak  mengetahui  bahwa  bantuan tersebut  bagian  dari  kewajiban perusahaan yang wajib  diberikan  kepada  masyarakat  berbentuk  program  CSR.  Selain  itu  perda  kabupaten mukomuko  belum  ditetapkan  sehingga  mekanisme  penyaluran  diatur  internal  perusahaan  itu sendiri  sehingga  pengawasan  pemerintah  terhadap  implementasi  CSR  pun  tidak  dilakukan. Mekanisme yang diatur internal perusahaan PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi dalam merealisasikan CSR hanya berdasarkan proposal yang masuk saja.
Berdasarkan  fenomena  diatas,  judul  ini  untuk  mengetahui  implementasi  CSR  PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi direalisasikan sesuai dengan aturan yang berlaku? Hal ini bertujuan untuk membuktikan  implementasi  CSR  di  PT.Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi  dalam  meningkatkan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
kesejahteraan masyarakat di desa lubuk pinang sudah berjlan sesuai dengan semestinya.
METODE
Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), metode  deskriptif  kualitatif  berlandaskan filosofi  post-positivisme  dan  ditujukan  untuk  memeriksa kondisi objek alam (sebagai alternatif dari eksperimen), memungkinkan peneliti melakukan survei dan analisis data secara induktif/kualitatif, dengan hasil yang lebih menekankan pada pemahaman makna  ketimbang  generalisasi.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi,  dengan informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data yang digunakan meliputi data primer dan  sekunder,  yang  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data mencakup tiga langkah: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta penggunaan triangulasi sumber untuk verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian 1. Implementasi  Program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  PT.Sapta  Sentosa  Jaya Abadi
Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang  menunjukkan inisiatif  atau aktivitas  yang  bertujuan untuk  mengatasi  dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha perusahaan tersebut di wilayah sekitarnya. Berdasarkan hal ini, temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

## A. Komunikasi
Faktor  komunikasi  menunjukkan  bahwa  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  sangat bergantung pada adanya komunikasi yang efektif antara pelaksana program dan kelompok sasaran. Faktor komunikasi dalam hal ini berupa suatu penyampaian informasi yang dilakukan perusahaan mengenai  CSR.  Dalam  aspek  komunikasi,  ada  tiga  indikator  yang  digunakan.  Pertama,dimensi transmisi  adalah  cara  informasi  disampaikan  kepada  publik.    Dalam  hal  ini  cara  informasi disampaikan  yaitu  sosialisasi  berupa  mengadakan  pertemuan  yang  melibatkan  beberapa  pihak. Penjelasan tersebut disampaikan Bapak Eranardi selaku Ketua Humas dan KTU:
“U ntuk  sosialisasi  kita  melakukannya  setiap  setahun  sekali,  jika  pelaksanaan  CSR  akan dilakukan  tahun  2024  maka  sosialisasinya  tahun  2023  `berkisar  antara  bulan  agustus- september  karena  bulan  tersebut  proses  penyusunan  budget  perusahaan.  sosialisasinya terhadap masyarakat di kantor desa lubuk pinang dan juga kantor wali nagari silaut karena itu  adalah  ring  1  perusahaan.  Sosialisasi  ini  dilakukan  dengan  mengundang  atau mengumpulkan  perangkat  desa,tokoh  masyarakat  bahwa  adanya  program  CSR  dari  PT sapta sentosa jaya abadi yang akan diterapkan di desa dan nagari sesuai usulan masyarakat desa dan nagari setempat. Sasaran sosialisasi CSR ini pemerintahan desa, pemerintahan nagari,tokoh masyarakat, dan bidang kesehatan.informasi yang disampaikan dala sosialisasi yang pertama adalah peranan dan tanggung jawab perusahaan melalui program CSR, dalam hal  ini  tentu  ada  yang  disampaikan  program  melali  desa  dan  tidak  ada  di  desa  tapi  di perusahaan ada, contohnya penyaluran zakat tidak ada di desa tapi ada dari perusahaan.” (Hasil wawancara 29 Mei 2024). ”
Indikator  yang  kedua  yaitu  dimensi  kejelasan  informasi.  Dalam  menyampaikan  informasi kepada pihak yang terkait haruslah jelas dan sampai kepada sasaran agar informasi tersebut dapat direalisasikan oleh para pelaksana kebijakan program.  Hal ini disampaikan bapak Harafik selaku kepala Desa Lubuk Pinang :
“Informasi  disampaikan  dengan  jelas  oleh  pihak  perusahaan.  Tetapi  menurut  saya  tidak semuanya dijelaskan dengan secara detail seperti anggaran biaya yang dikeluarkan untuk realisasi  CSR.  CSR  ini  dikeluarkan  sebagai  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  terhadap masyarakat dari keuntungan perusahaan ulai dari 2-4%, tetapi dalam sosialisasi informasi ini tidak disampaikan secara terbuka sehingga tidak tahu berapa seharusnya yang dikeluarkan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
dengan yang diterima masyarakat.” (Hasil wawancara 29 Mei 2024). Sedangkan dari indikator ketiga yaitu konsistensi komunikasi. Dalam hal ini sosialisasi dilakukan dengan konsisten oleh PT Sapta Sentosa Jaya Abadi setiap tahunnya dengan aparat desa dan pihak yang  bekerja  sama  didalamnya.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Bapak  Eranardi  selaku  Ketua  Humas sekaligus Ketua Tata Usaha (KTU) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi:
“  Untuk  sosialisasi  ini  konsisten  dilakukan  setiap  satu  tahun  sekali  dengan  mengun dang mengadakan pertemuan yang difasilitasi oleh aparat desa dan wali nagari di desa penyangga tersebut.  dengan  mengadakan  pertemuan  tersebut  diharapkan  informasi  yang  disampaikan dipahami dengan jelas oleh aparat desa agar aparat desa tersebut bisa menyampaikan kembali kepada  masyarakat  mengenai  bantuan  yang  sudah  disalurkan  oleh  perusahaan  PT  Sapta Sentosa Jaya Abadi ” (Hasil wawancara 29 Mei 2024).
Berdasarkan  pernyataan  informan  diatas  dari  aspek  komunikasi  telah  dilaksanakan sosialisasi program.  Penyampaian informasi ini disampaikan kepada aparat desa dan pihak terkait dalam menyalurkan realisasi CSR ini. Lalu aparat desa menyampaikan kepada masyarakat melalui MusDes.  Tetapi  hal  ini  tidak  diampaikan  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  tidak mengetahui apa itu CSR. Kemudian menurut aparat desa informasi ini belum disampaikan secara rinci mengenai anggaran dari pihak perusahaan yang dibagikan untuk masyarakat supaya adanya kejelasan.  Sedangkan untuk  konsistensi  bahwa sosialisasi  setahun  sekali  dengan  mengadakan pertemuan  yang  di  fasilitasi  oleh  pemerintah  desa  yang  melibatkan  beberapa  pihak  yaitu pemerintahan  desa,  pemerintahan  nagari,  tokoh  masyarakat,  dan  bidang  kesehatan,  dengan mengadakan sosialisasi bersama para pihak terkait nantinya akan membantu proses penyaluran pelaksanaan CSR kepada masyarakat.

## B. Sumberdaya
Komponen sumber daya mengharuskan setiap kebijakan untuk didukung oleh sumber daya yang  cukup,  baik  dalam  bentuk  sumber  daya  manusia  sampai  fasilitas  yang  digunakan  untuk mendukung  keberhasilan  CSR. Ada  empat  indikator  dalam  aspek sumber  daya.  Yang pertama adalah sumber daya manusia. Mengenai hal ini, Bapak Eranardi, Ketua Humas dan Ketua Tata Usaha (KTU) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, menjelaskan bahwa:
“Yang melaksanakan CSR adalah petugas dari CSR itu sendiri adanya tim yang terdiri dari manajemen yang diwakili oleh manajer, KT dalam hal penyalurannya nanti juga ada instansi pemerintah untuk menyaksikan tentang benar adanya bantuan yang disalurkan. Sumber daya manusia  dalam  pelaksana  CSR  ini  ada  sebanyak  5  orang  yang  terdiri  dari  manajer,  KTU, humas, security dan supir yang saling berkaitan satu sama lain. Tentunya petugas pelaksana CSR  memiliki kemampuan yang cukup dan kompeten .” (hasil wawancara 29 mei 2024).
Indikator  yang  kedua  yaitu  informasi.  Informasi  dalam  sumberdaya  adalah  informasi  yang berhubungan  dengan  cara  melaksanakan  kebijakan. Mengenai  hal  tersebut  disampaikan  Bapak Eranardi  selaku  Ketua  Humas  sekaligus  Ketua  Tata  Usaha  (KTU)  di  PT.  Sapta  Sentosa  Jaya Abadi,beliau menyampaikan bahwa:
“ yang  pertama  yang  dilakukan  adalah  identifikasi,dalam  hal  ini  apa  yang  diperlukan  oleh masyarakat  dididentifikasi  dulu.setelah  diidentifikasi  baru  kita  sinkronkan  dengan  program pemerintah,bertentangan gak dengan program pemerintah.sudah diberi belum oleh pemerintah atau desa nya.kalau sudah diberikan oleh pemerintah dan desa kita tidak bisa masuk karena tumpang  tindih  dan  manfaatnya  tidak  tercapai  secara  maksimal  nantinya.nah  setelah  itu barulah  kita  masukkan  ke  prioritasnya,apa  sih  prioritas  kita  setelah  identifikasi  masalah tadi,misalnya memberikan santunan yatim piatu,misalnya pemberian minyak goreng atau alat kesenian baju seragam,nah itu sesuai dengan kebutuhannya juga.kemudian baru masukkan ke  program  kita,berapa  budgetnya,dana  yang  dibutuhkan.baru  dimasukkan  ke  program perusahaan,nanti begitu mereka ada mengusulkan lagi.”(Hasil Wawancara 29 Mei 2024) .
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Indikator  yang  ketiga  yaitu  wewenang.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  wewenang  pada peraturan  program  CSR  PT.Sapta  Sentosa Jaya Abadi  yaitu  peraturan  daerah  yang seharusnya mengatur dan mengawasi jalannya pelaksanaan CSR. Hal ini dijelaskan oleh bapak ipal selaku tokoh masyarakat (kepala dusun 2 lubuk pinang) belaiau menjelaskan bahwa:
“yang berwenang yang mengatur untuk CSR itu tentunya peraturan daerah. Tetapi saat sekarang  kalo  tidak  salah  belum  ada  perda  yang  disahkan  karena  yang  lama  sudah dibatalkan.  Mekanismenya  karena  perda  di  daerah  mukomuko  belum  ada  yng  berlaku dengan sah,makanya mekanisme penyaluran diatur perusahaan itu sendiri tanpa adanya pengawasan.” (hasil wawancara 30 mei 2024).
Indikator yang keempat yaitu Fasilitas (sarana dan prasarana). Sarana dan prasarana dalam implementasi program CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi dapat berupa suatu alat atau transportasi yang diperlukan dalam melaksanakan implementasi CSR ini.  penyediaan fasilitas yang memadai akan membantu keberhasilan implementasi  program dan kebijakan. Serta dalam hal fasilitas juga termasuk sumberdaya finansial yang berupa anggaran yang disediakan untuk CSR. Dalam hal ini dijelaskan oleh Bapak Eranardi selaku Ketua Bidang Humas sekaligus Ketua Tata Usaha (KTU) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi,beliau mengatakan bahwa:
“ Kalau sarana sih kita banyak ke arah transportasi aja sih,sarana itu kan untuk menuju kesana, prasarana itu kan apa yang kita berikan apa yang ada di program dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau untuk kelengkapan itu sudah baik, tetapi perlu juga  ditingkatkan  lagi.  Namanya  kita  menganggap  baik  kan  belum  sempurna,untuk menuju sempurna itu perlu ada tingkatan lagi. sarana dan prasarana perlu ditingkatkan misalnya sarana nya tadi,kita butuh 2,3 atau 4 sarana ya kan ini ada 1, nah itu yang perlu ditingkatkan. ”( Hasil Wawancara 29 Mei 2024).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dapat  disimpulkan  bahwa dalamaspeksumber daya yang terdiri dari empat indikator saling keterkaitan satu sama lain.  Pada dimensi pertama yaitu staff sudah adanya sebuah tim yang terdiri dari 5 orang yaitu ada manajer, KTU, humas, security dan supir yang saling berkaitan satu sama lain yang mempunyai kemampuan yang cukup.  Sedangkan pada dimensi informasi dilihat dari informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Selanjutnya dimensi wewenang yaitu pelaksanaan CSR untuk saat sekarang  belum  ada  perda  yang  mengatur  dan  mengawasi  jalannya  CSR,  dikarenakan  belum adanya perda yang berlaku dengan sah, makanya Mekanisme pelaksanaan CSR hanya diatur oleh internal perusahaan itu sendiri. Dimensi terakhir dalam aspek sumberdaya yaitu fasilitas (sarana dan prasarana), sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan CSR ini sudah cukup baik namun perlu adanya tingkatan lagi untuk perusahaan realisasikan mengusahakan agar tetap optimal.
C. Disposisi
Pada  aspek  disposisi  yaitu  menunjuk  karakteristik  yang  berkaitan  erat  dengan implementor kebijakan atau program. Pada aspek disposisi terdapat dua indikator. Indikator yang pertama yaitu Komitmen. Komitmen dalam implementasi program CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi ini yaitu kesungguhan dari para pelaksana CSR dalam mengimplementasikan CSR. Hal ini juga dapat berupa pelibatan semua stakeholder yang ada. Serta melalui rentetan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merealisaasikan CSR. Setelah realisasi CSR adanya suatu pelaporan CSR dan berita acara. Hal ini disampaikan oleh bapak Bapak Eranardi selaku Ketua Bidang Humas sekaligus Ketua Tata Usaha (KTU) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi beliau mengatakan bahwa:
“ Kesungguhannya kita dalam penyalurannya kita akan melibatkan semua stakeholder yang  ada.  Stakeholdernya  misalkan  dari  perusahaannya  ada,dari  pemerintahan  ada yang  menyaksikan  dan  setelah  itu  nantinya  ada  berita  acara  setelah  memberikan bantuan,kalau tidak buat berita acara seolah-olah yang kita berikan tidak ada bukti. Di dalam berita acara tersebut adanya seperti pelaporan tanggalnya, disaksikan oleh siapa, yang memberikan dan yang menerima bantuannya.”(hasil wawancara 29 mei 2024). Selanjutnya  mengenai  komitmen  peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  ibu  desi
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
mayasari  selaku  di  bidang  ISO&LH sebagai mencatat  pelaporan CSR  PT.  Sapta  Sentosa Jaya Abadi,beliau mengatakan bahwa:
“ISO  itu  terkait  kelayakan  produksi  yang  kita  hasilkan  dan  kalo  lingkungan  hidup  itu terkait di pelaporan tentang CSR perkembangan usaha perusahaan yang dikelola,lalu nanti  diinput  tentang  CSR  yang  sudah  dilakukan.ibu  disini  membuatkan  laporannya dapat juga berupa berita acara bahwa CSR telah dilaksanakan tanggal sekian,terus apa aja yang sudah dibantu apa aja yang diberikan bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat tersebut.”(Hasil Wawancara 29 Mei 2024). Indikator  yang  kedua  yaitu  Kejujuran.  watak  yang  dimiliki  para  pelaksanaan dilihat  dari keterbukaan para pelaksana mengenai program CSR kepada pemerintah desa maupun masyarakat. Dalam  Implementasi  CSR  juga  diperlukannya  kejujuran  baik  pelaksana  CSR  maupun  seluruh pegawai di pihak PT.Sapta Sentosa jaya Abadi,hal ini juga dilihat dari keterbukaan pihak pelaksana dalam menjalankan suatu program CSR dan terbuka kepada sesama masyarakat  di sekitarnya yang terkena dampak negatif dari berdirinya perusahaan ini.Hal ini disampaikan oleh Bapak Harafik selaku Kepala Desa Lubuk Pinang, beliau mengatakan bahwa:
“Menurut saya kalau keterbukaan belum secara detail dilakukan apalagi terkait dengan anggaran  yang  dikeluarkan  untuk  program  CSR  ini,seharusnya  dikatakan  bahwa adanya suatu program yang akan dilaksanakan melalui rencana kerja program CSR lalu direalisasikan dengan budget sekian agar terlihat dan terbuka supaya tidak terjadi kesalahpahaman”. (Hasil wawancara 29 Mei 2024).
Lalu pernyataan senada oleh pernyataan bersama ibu Ulmawati selaku masyarakat sekitar, beliau menyampaikan bahwa :
“Tidak  ada  keterbukaan  di  PT  ini,malahan  lebih  banyak  dampak  negatif  yang  kami rasakan daripada dampak positifnya,kami lebih banyak di iming-iming dengan janji saja namun tidak ada.dulu pernah dijanjikan untuk penerangan jalan dan air bersih sudah lama tidak ada bantuan itu akhirnya adanya protes kepihak PT,memang adanya bantuan tersebut setelah protes tapi hanya terbatas Cuma 5 orang saja yang dapat. Dulu juga pernah terjadi kebocoran limbah PT 2 kali kalo tidak salah yang membuat ikan-ikan mati di sungai. Tetapi ada juga bantuan yang kami rasakan disini seperti  bus sekolah anak dari PT yang ngantar dan jemput anak sekolah,lalu juga ketika hari lebaran nanti adanya THR seperti sajadah atau sarung atau marjan.”(hasil wawancara 31 mei 2024). Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa  dalam aspek disposisi terdiri  dari  dua  indikator  yang  pertama  indikator  komitmen  yaitu  kesungguhan  para  pelaksana dalam menjalankan CSR di sudah cukup baik dilihat dari kesungguhannya dalam penyalurannya yang melibatkan semua stakeholder yang ada,serta dalam merealisasikan CSR melalui beberapa rentetan langkah yang harus dilakukan dan diakhiri dengan adanya pelaporan berupa berita acara. Dimensi kedua yaitu keterbukaan kejujuran pelaksana implementasi CSR PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi dapat dilihat bahwa memang adanya pelaksanaan tetapi dari beberapa pihak hal ini belum terlalu  terbuka  terlebih  lagi  mengenai  anggaran  dan  kepada  masyarakat.  Dalamhal  ini  PT.juga belum  merangkul  masyarakat  dengan  baik  sehingga  belum  adanya  keterbukaan  kepada masyarakat sekitar.
D. Struktur birokrasi
Aspek  struktur  birokrasi  mengacu  pada struktur  dan mekanisme  pelaksanaan  program CSR. Ada dua indikator aspek struktur birokrasi. Yang pertama adalah prosedur operasi standar (SOP).  Hal ini menyatakan bahwa SOP yang baik mencakup kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak rumit, dan mudah dipahami yang memandu kerja para pelaksana/penegak kebijakan. Seperti yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Eranardi selaku  Ketua  Bidang  Humas  sekaligus  Ketua  Tata Usaha (KTU) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi beliau mengatakan bahwa:
“Standar  Operating  Procedurenya  itu  yang  pertama  csr  itu  adalah  kewajiban perusahaan,yang  kedua  dalam  hal  pnyalurannya  harus  berdasarkan  permohonan  atau proposal  dari  desa  atau  organisasi,  lalu  kita  melakukan  evaluasi  untuk  kelayakan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
mendaptkan  bantuan,  lalu  kita  lalukan  penyaluran  bantuan  yang  disaksikan  oleh pemerintah desa  dan  kita  juga  berusaha  memaksimalkan SOP yang  sudah  ada.”(hasil wawancara 29 mei 2024).
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Harafik selaku Kepala Desa Lubuk Pinang, beliau mengatakan bahwa:
“Memang sudah cukup baik, tetapi mereka menyalurkan CSR itu berdasarkan proposal yang  masuk  saja,  seharusnya  kan  tidak  menunggu  proposal  yang  masuk  tetapi  wajib dikeluarkan  sesuai  dengan  keuntungan  perusahaan,  itu  masalahnya  bukan  nunggu proposal  masuk  seharusnya  sudah  diberikan  ke  desa  penyangga.kalau  kita  ngajukan proposal di kasihnya.kalo tanpa ajuan proposal dulu mungkin awal awal iya,kalau tanpa proposal  jarang,tapi  kalau  zakat  itu  kan  beda  lagi  harusnya  kan  bukan  bagian  dari
CSR.mungkin  ya  itu  lah  bentuk  CSR  nya  itu  ajuan  dari  masyarakat  kelompok  dan desa.sering  mengajukan  proposal  ke  perusahaan  itu,mungkin  itulah  bentuk  CSR  nya. proposal yang diajukan nantinya akan nunggu sekitar seminggu untuk di acc.menurut saya sudah membantu masyarakat tetapi belum signifikan.kalau sesuai undang undang sangat jauh lah.”( Hasil Wawancara 29 Mei 2024).
Indikator yang kedua yaitu Struktur organisasi,Struktur organisasi CSR adalah kerangka yang  menggambarkan  bagaimana  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  diorganisasikan  dan diimplementasikan dalam suatu perusahaan. Struktur ini bervariasi tergantung pada ukuran, industri, dan  kebutuhan  spesifik  perusahaan.seperti  yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Eranardi  selaku  Ketua Bidang  Humas  sekaligus  Ketua  Tata  Usaha  (KTU)  di  PT.  Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi,  beliau menyampaikan bahwa:
“Sebenarnya  setiap  perusahaan itu kan harus  mempunyai struktur  organisasi  dan  ju ga yang menangani CSR itu kan emang harus ada sertifikasinya,kalau di kami kan belum ada tim yang khusus untuk menangani CSR, itu hanya dirangkap oleh KTU, manajer, humas, driver, security yang penting kita bersama-sama.kalau secara strukturnya kita belum tapi berdasarkan peraturan itu wajib harus memiliki tenaga yang memang menangani CSR dan orangnya  harus  sertifikasi  untuk  CSRnya  dan  kita  saling  bekerja  sama  satu  sama lain.(Hasil Wawancara 29 Mei 2024).
Berdasarkan pernyataan informan diatas dari aspek struktur birokrasi yang pertama yaitu dimensi Standar Operating Procedure (SOP), dapat dilihat bahwa adanya SOP (Standar Operating Procedure) dalam  implementasi CSR  PT  sapta  sentosa  jaya  abadi sistem  rentetan  mekanisme penyaluran  CSR  berdasarkan  proposal  yang  diajukan  ke  perusahaan  PT.Sapta  Sentosa  Jaya Abadi,  jika  tidak  ada  ajuan  maka  perusahaan  juga  tidak  memberikan  penyaluran  CSR. Dikarenakan  Perda  di  daerah  Mukomuko  belum  ada  yang  berlaku  dengan  sah,  makanya mekanisme penyaluran diatur internal perusahaan itu sendiri. Bisa menunggu usulan proposal bisa program  sosial  dari  perusahaan  itu  sendiri.  Sedangkan  indikator  Struktur  organisasi  pelaksana CSR dapat disimpulkan bahwa belum adanya tim pelaksana CSR tetapi belum ada divisi khusus yang menangani CSR , pelaksana CSR hanya bagian dari pegawai PT Sapta sentosa jaya abadi itu sendiri. Aktivitas CSR masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) atau Human Resources  Development  (HRD).  Hal  itu  tentu  saja  menjadi  pengaruh  terhadap  aktivitas  CSR karena  tanpa  adanya  SDM  yang  keterampilan,  dedikasi,  profesionalitas,  dan  kompetensi  di bidangnya  maka  akan berpengaruh terhadap  keberhasilan  CSR.Aktivitas CSR  ini  hanya masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) dan bagian dari pegawai PT itu saja.
2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi
a. Faktor pendukung
1. Dukungan dari pihak lain
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Program CSR ini memang program kebijakan perusahaan,tetapi partisipasi dari pihak lain juga menjadi pendukung demi keberhasilan program kebijakan CSR. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Eranardi selaku Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) sekaligus Ketua Tata Usaha (KTU) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, beliau menjelaskan bahwa:
“Ad anya  dukungan  pemerintah  seperti  motivasi  dan  difasilitasi  tempat  ketika  ingin mengadakan  sosialisasi  itu  disedikan  oleh  pemerintah  desa  contohnya  di  aula  lubuk pinang ketika ada pertemuan zakat ketika adanya pertemuan go publik itu disaksikan oleh gubernur,bupati  camat  desa  kapolres  kua  sampai  di tingkat  desa,itulah  bentuk   bentuk dukungannya. Jika adakorban bencana itu kita tidak adanya proposal langsung turun asal mendapat informasi dari kepala desanyaperusahaan akan inisiatif untuk turun langsung kan  urgent.tetap  adanya  pemerintah  desa,kecamatan  tetap  ada,babinsa  ada,kenapa harus ada karena kita kan bersama-sama untuk memberikan bantuan kepada masyarakat ,barangnya dari perusahaan tapi yang menyerahkan itu pemerintah.” (Hasil wawancara 29 Mei 2024).
Berdasarkan  hal  itu,dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  dalam  implementasi  CSR  PT Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi  melibatkan  stakeholder  yang  terlibat  seperti  pemerintah  desa,kepa dusun,tokoh masyarakat bahkan pihak lainnya.partisipasi dari pihak lain ini bisa datang dari mana saja  seperti  partisipasi  pemerintah  desa  yang  memfasilitasi  kantor  untuk  melakukan pertemuan,serta turunnya tokoh masyarakat dan aparat desa ke lapangan secara langsung untuk melakukan realisasi CSR.

## 2. Tenaga kerja dominan masyarakat desa
Tenaga kerja dominan masyarakat desa mengacu pada kondisi di mana mayoritas tenaga kerja  dalam  suatu  desa  berasal  dari  masyarakat  setempat.  Dominasi  pekerja  lokal  ini  memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian desa, karena pendapatan yang dihasilkan cenderung  beredar  di  dalam  komunitas  tersebut,  meningkatkan  kesejahteraan  dan  stabilitas ekonomi  lokal.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Eranardi  selaku  Ketua  Bidang  Hubungan Masyarakat (Humas) sekaligus Ketua Tata Usaha (KTU) di PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi,beliau menjelaskan bahwa:
“Dengan  adanya  perusahaan  disini  merasakan  keberadaannya  itu  dirasakan  oleh masyarakat lingkungan,apalagi tentang tenaga kerja,tenaga kerja ini kan termasuk sosial juga,tenaga kerja kita ambil dominan banyak orang putra daerah sehingga orang yang tidak memiliki pekerjaan mempunyai pekerjaan.”(hasil wawancara 29 mei 2024).
Berdasarkan  kutipan  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pekerja  yang  dominan berasal dari masyarakat desa menunjukkan peran penting yang dimainkan oleh komunitas lokal dalam  sektor  pekerjaan  tertentu,  terutama  di  daerah  pedesaan.  Keterlibatan  masyarakat  desa dalam tenaga kerja memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.perusahaan ini dapat memeberikan kesempatan pekerjaan.
b. Faktor penghambat
1. Anggaran
Pada implementasi CSR pt sapta sentosa jaya abadi kendala yang dihadapi salah satunya yaitu kurangnya anggaran sehingga bantuan yang diberikanpun masih terbatas. Bantuan yang di berikan belum sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya anggaran. Hal ini disampaikan oleh Bapak Eranardi selaku ketua humas dan KTU beliau menyampaikan bahwa:
“Kendalanya yaitu perusahaan tidak bisa memenuhi keseluruhan proposal yang diajukan kepada  pihak  perusahaan  karena  keterbatasan  anggaran  itu  tadi.  Karena  perusahaan tidak  mempunyai  anggaran  sepenuhnya  terhadap  proposal  ini  pengajuan,karena  akan terus ada yang mengusulkan jadi dana itulah yang kita berikan,misalkan kita kasih ini 100 juta  sementara  orang  lubuk  pinang  ranah  karya  tidak  kita  kasih.  Kendalanya  adalah perusahaan tidak bisa memenuhi sesuai dengan apa yang diminta masyarakat itu.”(Hasil Wawancara 29 Mei 2024).
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran menjadi salah satu faktor  belum terpenuhinya kebutuhan  masyarakat secara keseluruhan. Hal  ini  mengurangi efektivitas dan dampak jangka panjang dari program-program bantuan atau CSR.
2. Belum adanya susunan kerja yang tetap
Dalam Implementasi CSR perlunya susunan kerja CSR yang tetap setiap tahunnya, agar dapat direalisasikan dengan baik. Tetapi dalam hal ini belum adanya susunan kerja yang tetap, hal ini dapat dilihat bahwa dana yang direalisasikan untuk CSR tidak ditetapkan hanya berdasarkan ajuan proposal yang masuk saja. Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti Dengan bapak harafik selaku kepala desa lubuk pinang,beliau mengatakan bahwa :
“..programnya sebagian tepat,Gimana ya jumlah dana CSR yang disalurkan itu,saya juga tidak mengerti gimana,entah itu melalui kabupaten ntah bagaimana.ya itulah kalau ada masuk proposal ya dibantu.dalam tahun ini seperti itu ntah kemungkinan itu bentuk CSR nya,kami  mengajukan  proposal,dan  dibantu  semen,mungkin  itu  lah  bentuk  CSR nya,sering  ngajukan  proposal  disitu  untuk  acara  karang  taruna  kalau  diajukan  tetap dikasih,acara  17  tetap  di  kasih,mungkin  seperti  itu  saja  bentuk  CSR  mereka  salurkan mungkin.  Dana  nya  pun  tidak  ditargetkan,  gatau  juga  sistimnya  seperti  apa,harusnya berapa persen dari keuntungan tersebut berapa untuk disalurkan sebagai CSR,kalau saya baca-baca  aturannya  itu  menurut  undang-undangnya  seperti  itu  sih  tapi kenyataannya...”(hasil wawancara 29 mei 2024).
Berdasarkan  kutipan  wawancara  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  belum  adanya susunan program kerja dengan baik, hal ini dapat dilihat belum adanya susunan program yang benar-benar  terprogram  dengan  baik.  Hal  ini  dilihat  bahwa  program  yang  dijalankan  hanya berdasarkan ajuan proposal yang masuk ke perusahaan itu saja.

## 3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai CSR
Ketidaktahuan ini  juga  dapat menimbulkan  kecurigaan  dan  ketidakpercayaan terhadap niat  baik  perusahaan,  sehingga  masyarakat  mungkin  melihat  program  CSR  sebagai  upaya pencitraan semata atau bahkan menganggapnya tidak relevan dengan kebutuhan mereka.Peneliti melakukan wawancara dengan  masyarakat yang berada pada sekitar perusahaan tersebut, hal ini disampaikan oleh ibuk Ulmawati, beliau menyampaikan bahwa:
“CSR itu apa saya tidak tahu apa itu CSR, saya tinggal di sekitar perusahaan tetapi saya tidak  pernah  mendapatkan  sosialisasi  dari  aparat  desa  ataupun  dari  PT  ini,tidak  tahu itu.memang  ada  bantuan  yang  diberikan seperti zakat,dan  kebetulan suami  saya  kerja disana  dan  palingan  dapat  THR.  Selama  saya  tinggal  disini  saya  tidak  pernah  dapat sosialisasi semaca m itu,tetapi kalau bantuan ya ada.” (Hasil wawancara 31 Mei 2024). Untuk kejelasan informasi yang sebelumya disampaikan oleh masyarakat dan pemerintah desa ,lalu  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  masyarakat  lainnya  dengan  ibuk  Ida  mengatakan bahwa:
“ Kalau ada hari besar seperti lebaran ada bingkisan yang diberikan seperti sirup marjan atau sajadah atau sarung itu saya dapat dan mungkin warga sekitar sini dapat semuanya. Tetapi itu kan bantuan THR dari PT ini berupa bantuan yang diberikan kepada masyarakat disini”. (Hasil wawancara 31 Mei 2024).
Berdasarkan pendapat diatas, tidak semua warga mengetahui tentang CSR atau tanggung jawab sosial  perusahaan tersebut.  Sehingga tidak  sedikit masyarakat yang  kebingungan  ketika mendengar  kata  CSR  tersebut.  Masyarakat  menganggap  bahwa  yang  diberikan  oleh  pihak  PT tersebut  hanya  sebagai  bantuan  bukan  sebagai  hak  yang  memang  harus  diterima  masyarakat apalagi  yang  berada  di  sekitar  perusahaan  PT  Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi  yang  merasakan langsung baik buruknya dari berdirinya PT tersebut. Dari  wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  dan  tidak  mendapat  informasi pengetahuan mngenai CSR.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
4. Belum Adanya Tim Yang Khusus Untuk Menangani CSR
Dalam implementasi CSR di PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi belum adanya tim khusus yang menangani CSR ini.pelaksana CSR hanya diarangkap oleh divisi humas dan ktu dan dari pegawai PT itu sendiri.seperti yang dijelaskan oleh Bapak Eranardi Selaku Ketua Humas Dan KTU PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi,beliau menjelaskan bahwa:
“Sebenarnya setiap perusahaan itu kan harus mempunyai struktur organisasi dan juga yang menangani CSR itu kan emang harus ada sertifikasinya,kalau di kami kan belum ada tim yang khusus untuk menangani CSR, itu hanya dirangkap oleh KTU, manajer, humas, driver, security yang penting kita bersama-sama.kalau secara strukturnya kita belum  tapi  berdasarkan  peraturan  itu  wajib  harus  memiliki  tenaga  yang  memang menangani CSR dan orangnya harus sertifikasi untuk CSRnya dan kita saling bekerja sama satu sama lain.(hasil wawancara 29 mei 2024).
Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum adanya divisi khusus yang  menangani  CSR,  implementasi  CSR  masih  dirangkap  oleh  divisi  Hubungan  Masyarakat (Humas) dan dari pegawai perusahaan tersebut.
Pembahasan
1. Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi Pembahasan temuan penelitian ini disajikan sesuai dengan rumusan pertanyaan penelitian, yang disesuaikan dengan teori implementasi kebijakan yang diuraikan oleh George C. Edward III.

## A. Komunikasi
Pada aspek komunikasi terdapat  tiga indikator yang digunakan. Pertama   cara informasi disampaikan kepada publik berupa sosialisasi dengan mengadakan pertemuan Berdasarkan hasil penelitian  bahwa,  cara  yang  dilakukan  berupa  pertemuan  yang  dilakukan  oleh  pihak  PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi dengan melibatkan beberapa pihak seperti aparat desa,kepala dusun,tokoh masyarakat,dan koordinasi di berbagai bidang tentang implementasi CSR mengenai bantuan yang disalurkan  kepada  masyarakat.  Dengan  adanya  sosialisasi  berupa  pertemuan  di  kantor  desa tersebut, pihak PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi yang melibatkan aparat desa dan pihak lainnya lalu pemerintah desa tersebut seharusnya menyampaikan kembali kepada masyarakat bahwa adanya suatu  program  wajib  yang  dimiliki  PT.Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi  agar  masyarakat  dapat mengetahui bantuan yang diberikan perusahaan tersebut. Menurut pendapat George C. Edwards III  (seperti  diungkapkan  oleh  Leo  Agustino,  2020),  pemerataan  komunikasi  yang  efektif  dapat menghasilkan  pelaksanaan  kebijakan  yang  baik.  Namun,  sering  terjadi  kesalahpahaman  atau miskomunikasi dalam proses komunikasi, terutama karena komunikasi melewati berbagai tingkat birokrasi, yang dapat menyebabkan distorsi. Di sisi lain, George C. Edwards  (seperti dijelaskan oleh  Widodo,  2010)  menyatakan  bahwa  komunikasi  kebijakan  publik  harus  dilakukan  secara langsung  atau  tidak  langsung  tidak  hanya  kepada  pelaksana  kebijakan,  tetapi  juga  kepada masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini interaksi melalui pertemuan dengan  pemangku  kepentingan  pelaksanaan  CSR  di  kantor  desa  dapat  memberikan  dampak positif.  Aparat  desa  dan  pemangku  kepentingan  memahami  bahwa  akan  dilakukan  konsultasi terkait  penyaluran CSR dan akan memastikan program pelaksanaan CSR ini terlaksana dengan baik  dan  efektif.  Dalam  hal  ini  indikator transmisi  dilakukan dengan  cara  melakukan sosialisasi melalui pertemuan di kantor desa atau tempat lainnya yang dilakukan setahun sekali dinilai tepat. Indikator kedua yaitu kejelasan informasi Berdasarkan hasil temuan dilapangan ditemukan bahwa  indikator  kejelasan  dalam  aspek  komunikasi  belum  dijelaskan  artinya  belum  berjalan maksimal,  dikarenakan  bahwa  adanya  beberapa  aparat  desa  yang  menyebutkan  bahwa  belum adanya kejelasan secara rinci tentang dana dan program yang dimiliki,dan juga dalam hal ini tidak sedikit masyarakat yang belum memahami bahkan tidak mengetahui apa itu CSR. Mengingat dalam pelaksanaan kebijakan program CSR PT sapta sentosa jaya abadi ini diharapkan dapat menjalin
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
kerjasama  yang  baik  dengan  aparat  desa  serta  kepada  masyarakat  agar  informasi  yang  belum diketahui  dapat  benar-benar  tersampaikan.  Menurut  pendapat  kebijakan  George  C.  Edward  III (Dalam  Leo  Agustino,2020)  komunikasi  yang  diterima  oleh  para  praktisi  politik  (birokrat  tingkat rendah) harus jelas dan tidak membingungkan (unambiguous). Meskipun pesan-pesan politik yang tidak  jelas  tidak  serta  merta  menghalangi  implementasi  pada  tingkat  tertentu,    para  pelaksana kebijakan  memerlukan  informasi  yang  jelas  ketika  menerapkan  kebijakan  agar  dapat  mencapai tujuan yang harus dicapai tergantung pada isi kebijakan yang akan dilakukan. Sedangkan Menurut George  C.Edward  III  (Widodo,  2010),  dimensi  kejelasan  adalah  ketika  suatu  kebijakan dikomunikasikan dengan jelas kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga memperjelas apa tujuan, sasaran, dan konten yang diperlukan dapat dimengerti. Serta  memberikan informasi  dari kebijakan publik  agar  setiap  orang mengetahui  apa  yang  perlu dipersiapkan  dan  dilaksanakan  agar  dapat  mencapai  keberhasilan  kebijakan   secara  efektif  dan efisien. Dalam indikator kejelasan belum dapat dikatakan efektif karena dari pihak pemerintah desa menyebutkan bahwa tidak adanya rincian biaya dengan jelas yang disampaikan melalui sosialisasi tersebut. Seharusnya dalam menyampaikan informasi mengenai anggaran dan juga rencana kerja yang  telah  dimiliki  oleh  pihak  perusahaan  melalui  sosialisasi  haruslah  jelas  dan  dimengerti  oleh beberapa pihak supaya tidak terjadi kesalahpahaman.
Indikator  ketiga  yaitu  konsistensi  Berdasarkan  temuan  yang  diteliti  dilapangan,  terlihat bahwa  konsistensi  dalam  implementasi  program  CSR  PT.Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi  dalam meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  desa lubuk  pinang  konsisten  dilakukan,  hal  ini  dapat dilihat dari adanya pemapaan informasi mengenai sosialisasi yang dilakukan tentang implementasi CSR  PT.Sapta  Sentosa Jaya  Abadi.  Peneliti mengamati  dapat  dikatakan  sudah cukup  konsisten karena melalui informasi informan terkait bahwasanya sosialisasi dilakukan setiap satu kali dalam setahun.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  George  C.Edward  III  (Leo  Agustino,  2020),  agar  suatu kebijakan  dapat  dilaksanakan  secara  efektif,  maka  perintah  (yang  akan  dilaksanakan  atau dilaksanakan)  harus  konsisten  dan  jelas  menyatakan  tidak  akan  dilaksanakan.  Petunjuk  yang diberikan  dalam  melaksanakan  kebijakan  harus  konsisten  dan  jelas  (untuk  diterapkan  atau dilaksanakan). Hal ini dikarenakan pelaksana perintah di lapangan bisa menjadi bingung jika perintah yang diberikan sering berubah. Sedangkan menurut George C. Edwards (Widodo, 2010) Perspektif konsistensi  diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak simpang siur sehingga  membingungkan  para  pelaksana  kebijakan,  kelompok  sasaran,  dan  pemangku kepentingan. pada indikator konsistensi pada implementasi program CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi sudah cukup baik dan konsisten dilakukan, hal ini terlihat dari sosialisasi yang dilakukan setiap tahunnya di kantor desa bersama beberapa pihak yang terlibat didalamnya. Pemerintah desa juga mengharapkan  bahwa  sosialisasi  ini  akan  terus  konsisten  dilakukan  demi  kesejahteraan masyarakat.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  konsistensi  juga  berkenaan  dengan  informasi  yang disampaikan konsisiten atau tidak berubah dengan apa yang disosialisasikan. Hal ini terlihat bahwa konsisten dilakukan dan sesuai dengan apa yang disampaikan.

## B. Sumber Daya
Pada  aspek  sumber  daya,  terdapat  empat  indikator  yang  mempengaruhi  pelaksanaan kebijakan. Yang pertama adalah sumber daya manusia (staf).  Berdasarkan temuan yang diteliti dilapangan, terlihat bahwa memang adanya suatu tim yang membentuk dan bekerja sama sebagai pelaksana implementasi CSR,tetapi para pelaksana kebijakan program CSR ini hanya bagian dari pegawai  saja  dalam  artian  belum  ada  divisi  khusus  yang  menangani  CSR,  implementasi  CSR hanya dirangkap oleh divisi humas dan lainnya. Jika dilihat dari kemampuan para pelaksana CSR sudah  cukup  baik,tetapi  memang  belum  adanya  struktur  yang  membentuk  tim  khusus  untuk menangani program CSR, para SDM hanya dirangkap oleh bagian pegawai dari PT sapta sentosa jaya  abadi  itu  sendiri.  Menurut  George  C.  Edwards  III(Leo  Agustino,2020),  kunci  utama  dalam pelaksanaan  kebijakan  adalah  sumber  daya  manusia  (SDM).  Kesalahan  dalam  implementasi kebijakan  seringkali  disebabkan  oleh  kekurangan  staf,  ketidakcukupan,  atau  kurangnya
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
kompetensi di bidangnya. Menambah jumlah staf tidaklah cukup; penting juga memiliki staf dengan keterampilan dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas yang ditetapkan oleh kebijakan tersebut. indikator sumber daya manusia PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi sudah cukup baik, hal ini dilhat dari adanya suatu tim yang walaupun belum ada nya divisi khusus yang  membentuk struktur CSR  dengan  jelas mengenai  penanganan  CSR  di  PT.Sapta  Sentosa Jaya Abadi tetapi tetap bekerja sama dalam merealisasikan CSR.
Indikator  kedua  yaitu  informasi  Informasi  dalam  sumberdaya  adalah  berkaitan  dengan informasi  yang  berhubungan  dengan  cara  melaksanakan  kebijakan  dan  Implementor  harus mengetahui apa yang mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Jika informasi dilaksanakan dengan baik maka akan terciptanya suatu implementasi yang efektif. Informasi  yang  berhubungan  dengan  cara  melaksanakan  kebijakan  dalam  implementasi  CSR menggambarkan  mengenai  pelaksanaan  CSR  PT.Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi. Berdasarkan temuan  penelitian  dapat  dinyatakan  bahwa  informasi  dalam  sumberdaya  yang  berhubungan dengan  cara  melaksanakan  kebijakan  dapat  dilihat  dari  rentetan  langkah-langkah  mulai  dari identifikasi sampai kepada realisasi program. Kemudian Implementor harus mengetahui apa yang harus  mereka  lakukan  disaat  mereka  diberi  perintah  untuk  melakukan  tindakan.  Dalam  hal  ini pemerintah  desa  diberi  perintah  dan  tugas  untuk  menyampaikan  kembali  kepada  masyarakat mengenai  implementasi  CSR  PT.Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi  melalui  musdes  agar  dalam pertemuan tersebut pemerintah desa bisa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga bisa disampaikan lagi kepada perusahaan, tetapi hal ini tidak disampaikan melalui MusDes sehingga tidak  jarang masyarakat yang  belum mengetahui program  CSR  PT.Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi. Berdasarkan  pandangan  Edward  III  yang  dikutip  oleh  Leo  Agustino  (2020),  dalam  penerapan kebijakan,  informasi  dapat  dibagi  menjadi  dua  jenis:  (i)  Informasi  yang  terkait  langsung  dengan pelaksanaan kebijakan, di mana para pelaksana perlu memahami tindakan apa yang harus mereka ambil ketika diminta untuk bertindak. (ii) Informasi mengenai kepatuhan pelaksana terhadap aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana para pelaksana perlu mengetahui apakah pihak lain yang terlibat dalam penerapan kebijakan mematuhi hukum.
Indikator  ketiga  adalah  wewenang  berupa  kewenangan  untuk  mengatur  program  yang dilaksanakan.  Berdasarkan  temuan  penelitian  di  daerah  tersebut,  terlihat  bahwa  Kabupaten Mukomko  telah  mempunyai  peraturan  sebelumnya    mengenai  CSR,  yaitu  Peraturan  Daerah Kabupaten  Mukomko  Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perusahaan. Namun peraturan daerah termasuk salah satu Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga tidak dapat dilaksanakan. Dan pada saat sekarang, belum adanya perda yang berlaku dengan sah. Oleh karena tidak adanya perda yang berlaku dengan sah,  makanya  mekanisme  peraturan  realiasi  CSR  hanya  diatur  internal  perusahaan  itu  sendiri. Berdasarkan ungkapan Edward III. (Leo Agustino, 2020) menyatakan bahwa  agar perintah dapat terlaksana, wewenang pada umumnya harus bersifat formal. Wewenang adalah kewenangan atau legitimasi seorang pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politik. Jika kewenangan ini nihil, maka kewenangan pelaksana tidak dapat dibenarkan di mata masyarakat dan dapat menghambat proses implementasi kebijakan. Seharusnya terdapat kewenangan perda yang mengatur CSR untuk mengawasi jalannya CSR di setiak kecamatan perusahaan yang ada. Indikator keempat yaitu fasilitas (sarana dan prasarana). terlihat bahwa fasilitas (sarana dan prasarana dalam implementasi lebih banyak ke arah transportasi yang digunakan untuk menuju ke tempat lokasi bantuan CSR disalurkan, sedangkan prasarana lebih ke arah bantuan yang akan disalurkan dan yang diberikan sesuai yang ada di program  yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu sarana dan prasarana nya cukup baik tetapi perlu adanya peningkatan lagi. Oleh karena itu sarana dan prasarana nya cukup baik tetapi perlu adanya peningkatan lagi. Menurut Edward III (dalam Leo Agustino, 2020), fasilitas fisik merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan.  Meskipun  pelaksana  memiliki  staf  yang  memadai,  memahami  tugas  mereka,  dan memiliki wewenang, tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, implementasi kebijakan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
tidak akan berjalan dengan efektif. Dalam hal ini fasilitas sarana dan prasarana sudah cucuk baik tetapi seharusnya memang adanya peningkatan lagi supaya memadai untuk merealisasikan CSR.
C. Disposisi
Pada aspek disposisi terdapat dua indikator. Pertama yaitu komitmen adalah kesungguhan para pelaksana dalam melaksanakan CSR. Berdasarkan data hasil penelitian bahwa komitmen atau kesungguhan para pelaksana CSR dalam implementasi CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini dapat dilihat dari adanya suatu komitmen peaksanaan CSR dimulai dari pelibatan seluruh stakholder yang ada. Komitmen tersebut juga dapat dilihat dari penetapan kelompok sasaran. Serta ada laporan CSR setiap realisasi CSR yang telah dilaksanakan berupa laporan dan dapat juga berupa berita acara. Di PT Sapta Sentosa Jaya Abadi, komitmen terhadap  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR)  diwujudkan  melalui  berbagai  program  dan kegiatan  masyarakat.  Komitmen  CSR  perusahaan  bertujuan  untuk  membangun  hubungan  yang sinergis  dan  harmonis  dengan  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat,  guna  mendukung perkembangan  serta  menciptakan  masyarakat  yang  seimbang,  mandiri,  dan  selaras  dengan pertumbuhan usaha perusahaan. Menurut teori Edward III yang dikemukakan oleh Nugroho (2009), untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan efektif, para pelaksana atau penegak kebijakan harus mampu  mengikuti  keinginan  pembuat  kebijakan.  Namun,  proses  implementasi  kebijakan  dapat menjadi kompleks jika sikap dan pandangan pelaksana kebijakan berbeda dari pembuat kebijakan. Dalam konteks  perusahaan yang merencanakan Corporate  Social  Responsibility  (CSR),  sebagai pengambil kebijakan, mereka harus menyesuaikan CSR dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain  itu,  sebagai  pelaksana  kebijakan,  perusahaan  harus  melibatkan  semua  pemangku kepentingan dalam proses sosialisasi CSR.
Indikator  kedua  yaitu  kejujuran  yang  berkaitan  dengan  keterbukaan  para  pelaksana program  mengenai  hal  yang  berkaitan  dengan  implementasi  CSR.  Berdasarkan  data  hasil penelitian  dapat  diamati  dari  pernyataan  informan  yang  menyatakan bahwa  sikap pelaksanaan dalam  implementasi CSR  PT.Sapta  Sentosa Jaya  Abadi  mengenai  kejujuran  keterbukaan  para pelaksana  CSR  kepada  masyarakat  belum  maksimal.  Masih  rendahnya  sikap  kejujuran perusahaan mengenai  dana  yang  akan dikeluarkan untuk  penyaluran  CSR kepada pemerintah desa  dan  pihak  terkait.  Perusahaan  juga  tidak  ada  keterbukaan  dan  bersosialisasi  dengan masyarakat  yang  ada  disekitar  perusahaan  itu  berdiri,masyarakat  sekitar  perusahaan  yang mengalami  dan  mersakaan  langsung  dampak  dari  perusahaan  tersebut,perusahaan  belum merangkul  secara  baik  dengan  masyarakat  sekitar.  Menurut  teori  Edward  III  (Dalam Nugroho,2009).  Kejujuran  merupakan  karakter  dan  kualitas  yang  harus  dimiliki  oleh  para pelaksana.  Jika  para  pelaksana  memiliki  sikap  yang  positif,  mereka  akan  dapat  menjalankan kebijakan  sesuai  dengan  harapan  pengambil  kebijakan.  Sebaliknya,  proses  implementasi kebijakan  tidak  akan  berjalan  efektif  jika  sikap  dan  perspektif  para  pelaksana  berbeda  dari pengambil kebijakan. Integritas PT Sapta Sentosa Jaya Abadi dalam praktik CSR tercermin dari keterbukaannya  terhadap  masyarakat.  Dalam  hal  ini  seharusnya  keterbukaan  kejujuran  dalam menjalankan CSR harus diterapkan kepada pihak terlibat maupun masyarakat agar saling bekerja sama  dan  mendapat  empati  dari  khalayak  banyak  serta  meminimalisir  kecurigaan  dan kesalahpahaman yang terjadi.

## D. Struktur Birokrasi
Pada  aspek  struktur  birokrasi  terdapat  dua  indikator  yang  mempengaruhi  impelemntasi kebijakan program  CSR.  Pertama yaitu Standar procedure  operating (SOP).  Berdasarkan hasil temuan bahwa PT Sentosa Jaya Abadi sudah memiliki Standar procedure operating (SOP), tetapi dalam pengimplementasiannya belum terjalan dengan maksimal dikarenakan dalam implementasi CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi hanya menyalurkan kewajiban dan tangguang jawab sosialnya
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
hanya  berdasarkan  ajuan  proposal  saja,jika  tidak  ada  ajuan  maka  CSR  pun  tidak disalurkan,bantuan  yang  diberikan  pun  masih  terbatas  dan  pada  akhirnya  hanya  melahirkan kegiatan  CSR  yang  bentuknya  karitatif  atau  sumbangan  semata  yang  jauh  dari  konteks tanggungjawab  berkelanjutan  ( sustainable  responsibility )  Pemerinntah  desa  dan  masyarakat mengharapkan  bahwa  PT.Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi  dapat  lebih  memperhatikan  lingkungan sekitar dan juga penyaluran apa yang harus disalurkan dan bersifat berkelanjutan.  Berdasarkan pendapat George Edward III (Dalam Leo Agustino,2020) menyatakan bahwa SOP adalah suatu prosedur  atau  aktivitas  terencana  rutin  yang  memungkinkan  para  pegawai  (atau  pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada  setiap  harinya  (days-to-days  politics)  sesai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Edward III (Dalam Widodo, 2010) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung jawab  diantara  pelaku,  dan  tidak  harmonisnya  hubungan  diantara  organisasi  pelaksana  satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebjakan. PT.Sentosa Jaya Abadi sudah memiliki SOP, tetapi dalam pengimplementasiannya belum terjalan dengan maksimal dikarenakan  dalam  implementasi  CSR  PT.Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi  hanya  menyalurkan kewajiban dan tangguang jawab sosialnya hanya berdasarkan ajuan proposal saja, jika tidak ada ajuan maka CSR pun tidak disalurkan. Seharusnya tanpa ajuan proposal CSR wajib disalurkan.
Indikator  kedua  yaitu  struktur  organisasi  pelaksana  CSR.  Dari  hasil  penelitian  dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi memiliki pelaksana CSR yang  terdiri  dari  bidang  Hubungan Masyarakat  (Humas)  dan  Ketua  Tata Usaha(KTU),manager, driver, security saja. Dalam hal ini impelmentasi CSR pt sapta sentosa jaya abadi belum memiliki divisi  khusus  yang  menangani  CSR  ini  aktivitas  CSR  masih  dirangkap  oleh  divisi  Hubungan Masyarakat  (Humas)  dan  KTU  serta  beberapa  pegawai  lainnya.hal  ini  tentunya  mempengaruhi dalam implementasi CSR yang dijalankan karena dalam implementasi CSR harus memiliki SDM yang  kompeten  dalam  melaksanakan  CSR.  Hal  ini  tidak  jarang  menyebabkan  program  CSR menjadi  terfragmentasi  dan  tidak  terkoordinasi  dengan  baik.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh George  Edward  III  (Leo  Agustino,  2020),  tujuan  dari  struktur  organisasi  atau  pembagian  kerja adalah untuk membagi tanggung jawab atas berbagai  kegiatan, acara, atau program ke dalam beberapa unit kerja,  masing-masing  sesuai  dengan  bidangnya masing-masing,Implementasinya akan  lebih  efektif  karena  dilakukan  oleh  organisasi  yang  berkompeten  dan  berkemampuan dibandingkan struktur birokrasi.
2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi
a. Faktor pendukung
1. Dukungan  dari pihak lain
Dukungan  dari  pihak  lain  seperti  pemerintah  desa,kepala  dusun  dan  tokoh  masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilan berbagai program dan inisiatif. Keterlibatan ini tidak hanya memperkaya perspektif dan sumber daya yang tersedia, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan  keberlanjutan  program.  Pemerintah  desa  dapat  memfasilitasi  sosialisasi  program  CSR  ini, memberikan penyaluran CSR yang diikutsertakan oleh kepaladusun,tokoh masyarakat dan juga pihak  terkait  lainnya.  Dengan  kolaborasi  yang  erat  dan  partisipasi  aktif  dari  berbagai  pihak, program-program ini lebih mungkin mencapai tujuan yang diinginkan, serta menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil temuan Dalam implementasi  program  CSR  PT.Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi  ini  pastinya  perlu  dukungan  atau partisipasi  dari  pihak  lain.  Perusahaan  memiliki  program  yang  diperuntukkan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat,tetapi jika hanya dari perusahaan itu sendiri tentu sangat akan kesulitan. Oleh karena itu,partisipasi dari pihak lain sangat memberikan manfaat dan dorongan bagi guna keberhasilan impelemntasi CSR.  Partisipasi dari pihak lain ini dapat berupa adanya fasilitas yang
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
disediakan  pemerintah  desa  untuk  mengadakan  pertemuan  sosialisasi,  mendampingi  para pelaksana CSR dalam menyalurkan bantuan CSR di lokasi penyaluran bantuan dan lainnya.

## 2. Tenaga kerja Dominan Masyarakat Desa
Tenaga kerja yang dominan berasal dari masyarakat desa memiliki hubungan yang erat dengan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR). Ketika perusahaan memilih untuk merekrut pekerja dari komunitas desa sekitar, ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja lokal tetapi juga membawa  dampak  lebih  luas  dalam  strategi  CSR  mereka.  Dalam  hal  ini  perusahaan  pt  sapta sentosa  jaya  abadi  lebih  mengutamakan  putra  daerah  sebagai  pekerja.  Ungkapan  dari  pihak perusahaan tersebut merupakan kabar  baik  bagi masyarakat  yang  belum  mendapat  pekerjaan, oleh  karena  itu  perusahaan  membuka  lapangan  pekerjaan  yang  dominan  diprioritaskan  putra daerah. Pada Perekrutan pekerja yang dilaksanakan oleh perusahaan PT sapta sentosa jaya abadi mendapat  kabar  baik  bagi  masyarakat  desa  lubuk  pinang  karena  lebih  diutamakan  oleh perusahaan diperuntukkan masyarakat desa. Dengan demikian, memperhatikan komposisi pekerja dari masyarakat desa dalam strategi CSR dapat menjadi faktor penting dalam menciptakan nilai tambah sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi komunitas lokal di sekitar operasi perusahaan.

## b. Faktor penghambat 1. Anggaran
Salah satu penyebab gagalnya penyaluran CSR dan tidak optimalnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat adalah masalah anggaran. Kurangnya anggaran merupakan salah satu kendala utama  yang  menyebabkan  bantuan  yang  diberikan  menjadi  terbatas.  Dalam  konteks  program- program sosial atau CSR, keterbatasan anggaran sering kali mengakibatkan cakupan bantuan yang dapat disalurkan kepada masyarakat menjadi terbatas baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Hal ini  dapat  mempengaruhi  efektivitas  dan  dampak  dari  program  bantuan  tersebut.Misalnya,  proyek infrastruktur  seperti  pembangunan  fasilitas  kesehatan  atau  pendidikan  mungkin  tidak  bisa  sepenuhnya terealisasi, atau bantuan langsung seperti sembako dan beasiswa mungkin hanya bisa diberikan kepada sebagian kecil penerima manfaat.
Pada implementasi CSR ini, Kendalanya yaitu perusahaan tidak bisa memenuhi keseluruhan proposal yang diajukan kepada pihak perusahaan karena keterbatasan anggaran. Karena perusahaan tidak mempunyai anggaran  sepenuhnya terhadap proposal ini pengajuan, karena akan terus ada yang mengusulkan jadi dana  itulah  yang  diberikan,perusahaan  hanya  menyalurkan  bantuan  tidak  sepenuhnya  tetapi  hanya membantu semampunya saja, Kendalanya adalah perusahaan tidak bisa memenuhi sesuai dengan apa yang diminta masyarakat itu.
2. Belum Adanya Susunan Kerja Yang Tetap Belum adanya susunan kerja Corporate Social Responsibility (CSR) yang tetap di banyak perusahaan  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam  pelaksanaan  program-program  sosial  yang berkelanjutan. Tanpa adanya kerangka kerja yang jelas, perusahaan sering kali kesulitan dalam merumuskan  strategi  CSR  yang  efektif  dan  terukur.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  inisiatif  yang dilakukan  tidak  terkoordinasi  dengan  baik,  sehingga  dampaknya  terhadap  masyarakat  dan lingkungan menjadi kurang optimal.
Pada implementasi CSR PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi pada kenyataannya belum adanya susunan  kerja  yang  tetap  pertahunnya  serta  tidak  ada  dana  yang  ditetapkan  pertahun  untuk realisasi CSR. Dana yang digunakan untuk penyaluran CSR hanya sesuai dengan proposal yang masuk ke perusahaan, maka akan dibantu tetapi tidak sepenuhnya. Seharusnya program CSR ini disusun  dan  terprogram  dengan  baik  mengenai  bantuan  yang  harus  di  realisasikan  kepada masyarakat, dana yang ditargetkan pertahunnya untuk realisasi CSR. Tetapi pada kenyataannya penyaluran CSR ngalir tanpa adanya susunan kerja yang baik.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## 3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai CSR
Corporate social responsibility atau biasa disebut dengan CSR adalah kewajiban perusahaan yang diimplementasikan kepada masyarakat sekitar sehingga sesuai dengan UUPT bahwa setiap perusahaan BUMN maupun swasta  wajib  memberikan CSR  kepada masyarakatnya.  Masyarakat juga harus mengetahui makna dari CSR bukan hanya dar perusahaan itu saja.makna CSR masih asing ditelinga masyarakat sehingga hal ini menjadi faktor penghambat,sehingga masyarakat tidak mengetahui  apa  makna  dari  CSR,apa  yang  harus  diterima  perusahaan  itu,  masyarakat  tidak mengetahui apa yang dilakukan perusahaan bahkan acuh.
Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu CSR bahkan belum mendengarnya sama sekali. Kurang pemahaman masyarakat terhadap Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  sering  menjadi  tantangan  dalam  implementasinya.  CSR merupakan konsep di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, namun pemahaman  yang  rendah  dari  masyarakat  dapat  mengakibatkan  kurangnya  dukungan  atau partisipasi  aktif  dalam  program CSR.  Pemahaman  yang  terbatas  bisa  disebabkan oleh  berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi yang efektif dari perusahaan, kompleksitas konsep CSR itu sendiri,  atau  kurangnya  kesadaran  akan  manfaat  yang  dapat  diperoleh  oleh  masyarakat  dari program CSR. Akibatnya, inisiatif CSR mungkin tidak sepenuhnya dimanfaatkan atau tidak diterima dengan baik oleh masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaatnya.

## 4. Belum Adanya Tim Yang Khusus Untuk Menangani CSR
Belum adanya tim khusus untuk menangani Corporate Social Responsibility (CSR) sering kali menjadi hambatan dalam efektivitas implementasi CSR di banyak perusahaan. Tanpa keberadaan tim  yang  didedikasikan  secara  eksklusif  untuk  mengelola  dan  mempromosikan  kegiatan  CSR, perusahaan  mungkin  menghadapi  tantangan  dalam  merancang,  melaksanakan,  dan  mengukur dampak dari inisiatif CSR mereka.
Berdasarkan penelitian dapat dilihat bahwa memang ada sebuah tim yang melaksanakan CSR pada PT sapta sentosa jaya abadi,tetapi pelaksana CSR hanya diambil dari pegawai perusahaan itu sendiri.  Padaperusahaan  Ptsapta  Sentosa  jaya  abadi  belum  ada  tim  khusus  yang  menangani CSR,aktivitas  CSR  hanya  dirangkap  oleh  divisi  humas,KTU,security,manager  dan  supir. Ketidakhadiran tim khusus ini dapat mengakibatkan fragmentasi dalam pendekatan CSR, di mana berbagai departemen mungkin memiliki tanggung jawab yang terpisah terkait CSR tanpa koordinasi yang baik.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi Corporate  Social  Responsibility (CSR)  PT  Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi  belum  mencapai  tingkat optimal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  kekurangan  dalam  beberapa  aspek  kunci,  yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menunjukkan bahwa indikator- indikator dalam aspek-aspek tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan, mengakibatkan pelaksanaan program CSR yang kurang maksimal. Untuk meningkatkan efektivitas CSR-nya,  perusahaan  perlu  melakukan  evaluasi  dan  perbaikan  pada  aspek-aspek  yang  masih kurang optimal tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Corporate Social  Responsibility (CSR)  PT  Sapta  Sentosa  Jaya  Abadi  dilihat  dari  faktor  pendukung  dan penghambat. Faktor pendukungnya yaitu adanya sinkronisasi antara usulan dari desa penyangga dengan program CSR yang bekerja sama dalam melaksanakan program CSR pt sapta sentosa jaya abadi  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  desa  lubuk  pinang.  Sedangkan  faktor penghambat yang menjadi kendala yaitu belum terciptanya koordinasi yang tepat antara perusahaan dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik . Jakarta: Salemba Humanika
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                 DOI: 10.36526/js.v3i2.4156
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Agustino,leo.2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik .bandung:alfabeta
Aditya,  D.  A.  (2011).  Implementasi  Corporate  Social  Responsibility  (Csr)  Terhadap  Perusahaan (Studi Di PT Sidomuncul Semarang). Universitas Negeri Semarang, Semarang . Basrowi,2008, memahami penelitian kualitatif. Jakarta: Rineka cipta
Fatwaningsih, R. A. (2016). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT Madubaru (PG PS Madukismo). Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran-S1 , 5 (5), 500-511.
Indiahono dwiyanto.2009. kebijakan publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : gava media
Moleong, Lexy J. 2013 . Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan  Publik  Berbasis  Analisis  Bukti  Untuk  Pelayanan  Publik. Bandung: Alfabeta Rachmawati, D., & Pinem, D. B. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. Equity , 18 (1), 1 – 18. https://doi.org/10.34209/equ.v18i1.456
Roza,  S.  (2014).  Perencanaan,  Implementasi  Dan  Evaluasi  Program  CSR  (Corporate  Social Responsibility). Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan , 3 (1), 407-416.
Mapisangka,  A.  (2009).  Implementasi  CSR  terhadap  kesejahteraan  hidup  masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan , 1 (1). Marnelly,  T.  R.  (2012).  Corporate  social  responsibility  (CSR):  Tinjauan  teori  dan  praktek  di Indonesia. Jurnal aplikasi bisnis , 2 (2), 49-59. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta