## ANALISIS PEMODELAN SISTEM PENGADUAN KASUS MENGGUNAKAN OBJECT ORIENTED METHOD (UNIFIED MODELLING LANGUAGE)
Ahmad Homaidi 1) , Syahrul Ibad 2)
1) Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Ibrahimy Situbondo email: aidye89@gmail.com
2) Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Ibrahimy Situbondo email: sinbad.sit@gmail.com

## Abstract
This complaint system implemented at the Bondowoso District Inspectorate uses the form stipulated in the regent's regulation. In this system what is done is that the party making the complaint fills out the form by bringing evidence related to the reporting and must go to the Bondowoso Inspectorate office both  this  complaint  individually  or  from  an  institution  or  non-governmental  organization.  The advantage  of  this  system  is  that  the  inspectorate  can  interact  directly  with  the  party  making  the complaint so that when there is something less clear about the complaint, it can be asked directly to the  applicant.  But  apart  from  all  the  advantages  of  the  current  system,  the  inspectorate  still  has  to make a good inventory of complaints files, not to mention making assignments that must be done with a  manual  system  so  that  it  takes  more  time  and  takes  up  space.  To  overcome  these  problems,  the authors feel the need to do an analysis to model the complaints system so that later the making of the complaints system can be well structured and meet the general description of the system needed. The design  of  this  complaints  system  uses  an  object  oriented  method  that  can  describe  the  behavior  of objects  related  to  the  system.  From  the  results  of  this  modeling  it  was  found  that  the  complaints system modeling can accommodate problems that have occurred so far and facilitate the interaction of the reporter and the handling of reported cases.

## Keywords: analysis, modelling, reported cases, object oriented

## 1. PENDAHULUAN
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pemerintahan di daerah,  maka diperlukan partisipasi semua pihak  sangat  dibutuhkan bagi  masyarakat terlebih  dari aparat  yang  akan melaksanakan Pemerintahan.  Penyelenggaran  Pemerintahan yang  efektif  adalah kebutuhan  yang  sangat mendesak  khususnya  pada saat ini.  Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakaan Pemerintah  pusat  dan  sekaligus  sebagai pelaksana  program  Pemerintahan. Hal  ini ditandai oleh adanya tuntutan masyarakat yang akan menunjang terciptanya aparatur Pemerintahan  yang  bersih  dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi  yang sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Tuntutan  masyarakat  itu timbul karena  ada  sebabnya  yaitu  adanya  praktek- praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat  Pemerintah  umumnya  dan  aparat Pemerintah daerah khususnya. Penyimpangan- penyimpangan  yang terjadi  dikalangan  aparat Pemerintah  daerah,  salah  satunya  disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan
pengawasan yang  dilakukan  oleh  badan  yang ada  dalam  tubuh  Pemerintah  daerah  itu sendiri.[1]
Inspektorat kabupaten merupakan  unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh  Inspektur  yang  dalam  melaksanakan tugasnya  bertanggungjawab  kepada  Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat kabupaten  ini  mempunyai  tugas  membantu bupati  dalam  melaksanakan  pembinaan  dan pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintah  dan  tugas  pembantuan  perangkat daerah.  Salah  satu  bentuk  penanganan  yang dilakukan oleh Inspektorat adalah menampung pengaduan  masyarakat  dalam  permasalahan- permasalahan yang berada di ranah kewenangan inspektorat.[2]
Sistem  pengaduan  yang  dilaksanakan selamai ini di Inspektorat Kabupaten
Bondowoso  menggunakan  formulir  yang diatur  dalam  peraturan  bupati.  Dalam  sistem ini  yang  dilakukan  adalah  pihak  yang melakukan pengaduan mengisi formulir dengan membawa bukti-bukti terkait pelaporannya  dan  harus  mendatangi  kantor Inspektorat  Bondowoso  baik  pengaduan  ini perorangan  atau  dari  instansi  atau  lembaga
swadaya masyarakat. Kelebihan dari sistem ini adalah  pihak  inspektorat  dapat  berinteraksi secara langsung dengan pihak yang melakukan pengaduan  sehingga  ketika  ada  yang  kurang jelas  terkait  dengan  pengaduannya  dapat ditanyakan langsung kepada pemohon. Namun terlepas  dari  semua  kelebihan  sistem  yang berjalan  ini,  pihak  inspektorat  masih  harus melakukan  inventarisir dengan  baik  berkas pengaduan,  belum  lagi  dalam  membuat penugasan  yang  harus  dilakukan  dengan sistem  manual  sehingga  membutuhkan  waktu yang lebih banyak dan memakan tempat.
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut maka penulis merasa perlu melakukan analisis untuk  memodelkan  sistem  pengaduan  agar nantinya  pembuatan  sistem  pengaduan  dapat terstruktur  dengan  baik  dan  memenuhi gambaran umum dari sistem yang dibutuhkan.

## 2. LANDASAN TEORI
2.1 Object Orinted Analysis Object oriented analysis merupakan prosedur untuk melakukan identifikasi
rekayasa  perangkat  lunak  dalam  memodelkan objek, yang terdiri dari objek yang berinteraksi. Perbedaan utama dari berorientasi objek  dan  bentuk  analisis  lainnya  adalah dalam  berorientasi  objek  semua  persyaratan diatur  di  sekitar  objek, yang  terintegrasi  data dan  fungsinya. Sementara  dalam  metode analisis tradisional dua fungsi ini dianggap hal yang berbeda.
2.2 Object Oriented Design Object Oriented Design merupakan metode  yang  digunakan  untuk  mengarahkan arsitektur  software  yang  didasarkan  pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Object Oriented Design (OOD) adalah tahapan perantara  untuk  memetakan  spesifikasi  atau merancang  kelas-kelas  yang  teridentifkasi selama  tahapan  analisis  dan  antarmuka pengguna  (user  face)  sehingga    kebutuhan sistem  yang  akan  di  buat  dengan  konsep berorientasi objek ke desain dapat lebih mudah diimplemasikan dengan pemograman
berorientasi obyek.[3]
2.3 Unified Modelling Language
Unified  Modelling  Language (UML) adalah suatu tools  yang  digunakan untuk melakukan  visualisasi dan dokumentasi hasil analisa  dan  desain  yang berisi  sintak  dalam memodelkan  sistem  secara visual. Juga merupakan satu kumpulan konvensi
pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau  menggambarkan  sebuah sistem  software yang terkait dengan objek.[4]

## 3. METODE PEMODELAN SISTEM
Metode yang digunakan dalam pemodelan sistem  ini  adalah  metode  berorientrasi  objek. Metode  ini  merupakan  cara  berpikir  tentang perangkat  lunak  berdasarkan  abstraksi  yang terdapat  pada  dunia  nyata.  Hal  terpenting dalam metode ini adalah konsep mengindentifikasi dan mengorganisasi domain aplikasi.  Fokus  utama  dari  metode  ini  adalah terletak  pada  objek,  yang  dapat  digambarkan sebagai  benda,  orang,  tempat  dan  sebagainya yang dapat memiliki atribut dan metode.
Untuk  pemodelan  sistem  dalam  hal  ini, penulis  menggunakan  Unified  Modelling Language (UML) sebagai tools untuk menggambarkan secara visual untuk merancang  dan  atau  membuat  software berorientasi objek untuk menyampaikan informasi untuk proses pengembangan software.[5]

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Identifikasi Current System
Sistem  pengaduan  yang  dilaksanakan selama ini di Inspektorat Kabupaten Bondowoso  menggunakan  formulir  yang diatur  dalam  peraturan  bupati.  Dalam  sistem ini  yang  dilakukan  adalah  pihak  yang melakukan pengaduan mengisi formulir dengan membawa bukti-bukti terkait pelaporannya  dan  harus  mendatangi  kantor Inspektorat  Bondowoso  baik  pengaduan  ini perorangan  atau  dari  instansi  atau  lembaga swadaya masyarakat. Kelebihan dari sistem ini adalah  pihak  inspektorat  dapat  berinteraksi secara langsung dengan pihak yang melakukan pengaduan  sehingga  ketika  ada  yang  kurang jelas terkait  dengan  pengaduannya  dapat ditanyakan langsung kepada pemohon. Namun terlepas  dari  semua  kelebihan  sistem  yang berjalan  ini,  pihak  inspektorat  masih  harus melakukan  inventarisir  dengan  baik  berkas pengaduan,  belum  lagi  dalam  membuat penugasan  yang  harus  dilakukan  dengan sistem  manual  sehingga  membutuhkan  waktu yang lebih banyak dan memakan tempat.
4.2 Analisis Kebutuhan Sistem
Kebutuhan  fungsional  yang  dibutuhkan sistem  disetiap  proses  bisnis  yaitu  sebagai berikut :
a. Proses Pengaduan Dalam proses bisnis pengaduan ini dimulai dari  pelapor  yang  memberikan  pengaduan terkait  kasus  yang berada  dalam  ranah pengawasan  inspektorat  disertai  dengan bukti-bukti  yang  mendukung  pengaduan tersebut.
b. Proses Verifikasi
Proses  bisnis verifikasi  ini  dilakukan  oleh petugas khusus yang  melakukan verifikasi awal  sebelum  pengaduan  dari  pelapor dilanjutkan menuju  inspektur. Proses  ini dilakukan  untuk  memverifikasi  kebenaran data  dari  pelapor  dan  pihak  yang  terlapor berikut  berkas  laporannya. Kemudian setelah  itu  dapat  dilanjutkan  kepada Inspektur  untuk  memberikan  keputusan apakah  pengaduan  layak  untuk  ditindak lanjuti atau tidak.
c. Proses Penugasan Proses bisnis ini adalah proses penunjukan tim  investigasi  yang  akan  dibentuk  oleh inspektur pembantu (Irban) setelah menerima  disposisi  dari  Inpektur.  Pihak Irban menunjuk tim pembantu penanggung jawab, pengendali, ketua dan anggota yang akan  melakukan  investigasi  berikut  juga menentukan  jadwal  tim  untuk  melakukan investigasi pengaduan kasus tersebut.
d. Proses Investigasi
Proses  bisnis investigasi  ini  adalah  proses bisnis yang dilakukan oleh Tim Investigasi setelah mendapatkan penugasan dari irban. Investigasi  dapat  dilakukan  sesuai  surat tugas  yang  dikeluarkan  oleh  irban, sehingga tim dapat dengan formal melakukan  tugasnya  mendatangi  pihak terlapor  untuk  menggali  kasus  yang dilaporkan.
e. Proses Laporan Hasil Pemeriksaan Proses  bisnis ini  dilakukan  setelah  tim investigasi  selesai  melakukan  tugasnya untuk  menggali  fakta  dari  kasus  yang dilaporkan. Pihak  tim  selanjutnya  dapat membuat  laporan  terkait  hasil  investigasi yang dilakukan yang selanjutnya dilaporkan kepada Inspektur.
4.3 Use Case Diagram Use  case  diagram  merupakan  salah  satu diagram  dari  UML  yang  digunakan  untuk menggambarkan  perilaku  dari  aktor  dan kaitannya dengan objek.[6] Dengan
penggambaran ini dapat diketahui dengan pasti siapa saja aktor yang terlibat dalam sistem dan
apa  peran  dari  aktor  tersebut,  sehingga  ketika diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman dapat  dijadikan  dasar  perilaku aktor tersebut menjadi hak akses sebagaimana mestinya.
Pelapor Pengaduan Upload Bukti <<include>> Disposisi <<extend>> Penugasan Entry Pegawai <<include>> Laporan Hasil Cetak Surat Penugasan <<extend>> Pegawai Irban Inspektur Verifikasi

## Gambar 1. Use case diagram
4.4 Activity Diagram
Diagram activity merupakan diagram yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran kaitan  atar  pihak  (aktor),  apa  yang  dilakukan kemudian aliran  prosesnya  menuju  kemana dan berakhir dimana.[6]
Pelapor Petugas Inspektur Irban Membuat Pengaduan Verifikasi Berkas Memberikan catatan kelengkapan Meneruskan ke Inspektur Filter Pengaduan Melakukan Disposisi Menerima Disposisi Penugasan Tim Investigasi Output Pemeriksaan Menerima Output

## Gambar 2. Activity Diagram
4.5 Class Diagram
Class  Diagram  merupakan  diagram  dari UML yang dapat digunakan untuk menampilkan  kelas-kelas  berikut  atribut- atribut,  serta  operasi-operasi  yang  dilakukan pada kelas tersebut.[7]
pengaduan +kd_pengaduan +nama_pelapor +ktp_pelapor +alamat_pelapor +no_hp +organisasi_pelapor +scan_ktp +nama_terlapor +ktp_terlapor +alamat_terlapor +organisasi_terlapor +isi_pengaduan +tgl_laporan +status +ket_verifikasi +user_entry +updatestatus() +updateketerangan() bukti +kd_bukti +kd_pengaduan +bukti +updatebukti() disposisi +kd_disposisi +kd_pengaduan +diteruskan +isi_disposisi +tgl_disposisi +makedisposisi() pegawai +nip +kd_jabatan +nama +tmp_lhr +tgl_lhr +jk +marital +pangkat +gol +tmt +pendidikan +pwd +updatepegawai() jabatan +kd_jabatan +jabatan +loadjabatan() penugasan +kd_penugasan +kd_pengaduan +nomor_surat +pembantu +pengendali +ketua +anggota +tujuan +untuk +waktu +tgl_penugasan +tgl_selesai +pengantar +dasar_hkm +makepenugasan() +updatepenugasan() lhp +kd_lhp +kd_pengaduan +kd_output +no_lhp +tgl_lhp +saran +berkas output +kd_output +output +loadoutput() admin +kd_admin +nama_admin +user_admin
+pass_admin +level 1..* 0..* 0..* 0..1 0..1 1..* 1
Gambar 3. Class Diagram
4.6 Sequence Diagram Sequence  diagram  adalah  diagram  yang digunakan  untuk  menggambarkan eksekusi dari  sebuah  skenario  semantik  berdasarkan urutan  waktu.[8] Hasil  dari  analisa  rancangan sistem  ini  dapat  dilihat  sebagaimana  gmbar berikut.
: Pelapor MainMenu Form Pengaduan Proses Pengaduan
PengaduanDB 1 : Buat Pengaduan() 2 : Tampil Form Pengaduan()
3 : Isi data Pelapor() 4 : Isi data terlapor() 5 : Isi Pengaduan() 6 : Berkas Pendukung() 7 : Klik Submit() 8 : Proses Pengaduan() 9 : SQL Insert()
10 : Info Pengaduan()
Gambar 4. Sequence Diagram Pengaduan
Gambar 4 tersebut menjelaskan bagaimana proses pengaduan yang dilakukan oleh pelapor melalui  sistem  yang  akan  dibangun.  Dari gambar  tersebut  dapat  dipahami  apa  yang harus  dilakukan  oleh  pelapor  dan  apa  saja yang  harus  dipenuhi,  selanjutnya  diproses  ke tahap  berikutnya.  Tahapan  berikutnya  adalah tahapan  verifikasi  yang  dilakukan  oleh petugas.  Tahapan  verifikasi  ini  dapat  dilihat sebagaimana gambar 5 berikut ini.
: Pegawai Main Menu Data Pengaduan Form Keterangan Control Pengaduan PengaduanDB
1 : Pilih Pengaduan() 2 : Tampilkan data Pengaduan() 3 : Lihat kelengkapan isi pengaduan() 4 : Klik Tombol Keterangan Verifikasi() 5 : Tampilkan form keterangan() 6 : Proses Keterangan() 7 : Update Pengaduan() 8 : Info hasil verifikasi()
Gambar 5. Sequence Diagram Verifikasi
Pada  gambar  5  tersebut  dapat  dilihat bagaimana seorang pegawai melakukan verifikasi  pengaduan.  Pegawai  melakukan pengecekan  kelengkapan  berkas  pengaduan yang selanjutnya memberikan keterangan hasil verifikasi  yang  kemudian  dilanjutkan  kepada Inspektur sebagai pemegang kebijakan penuh.
: Inspektur MainMenu Form Disposisi
Proses Disposisi DisposisiDB 1 : Browse Pengaduan() 2 : Pilih tombol disposisi() 3 : Tampil Form Disposisi() 4 : Isi Diteruskan() 5 : Isi Disposisi() 6 : Klik Submit() 7 : Proses diposisi()
8 : Insert SQL()
9 : Info Disposisi()
Gambar 6. Sequence Diagram Disposisi
Gambar 6 tersebut menjelaskan bagaimana inspektur  melakukan  disposisi  setelah  melihat isi  pengaduan  berikut  memeriksan  berkas kelengkapan  dan  membaca  keterangan  yang dibuat  oleh  pihak  verifikator.  Selanjutnya disposisi akan diterima oleh inspektur pembantu untuk melakukan penugasan tim.
: Irban Data Disposisi Form Penugasan Proses Penugasan PenugasanDB 1 : Klik Tombol Penugasan() 2 : Tampil Form Penugasan() 3 : Isi Nomor Surat() 4 : Isi Pembantu Penanggung jawab() 5 : Isi Pengendali() 6 : Isi Ketua Tim() 7 : Isi Anggota() 8 : Isi Tujuan() 9 : Isi Keperluan() 10 : Isi Waktu() 11 : Isi Tanggal Penugasan() 12 : Isi Pengantar() 13 : Isi Dasar Hukum() 14 : Klik Save Changes() 15 : Proses Penugasan() 16 : Insert SQL()
17 : Pengantar, Surat Tugas dan SPPD()
Gambar 7. Sequence Diagram Penugasan
Gambar  7  menunjukkan  bagaimana  irban melaukan penugasan tim berdasarkan disposisi dari  inspektur.  Irban  menunjuk  tim  yang terdiri  dari  pembantu  penanggung  jawab, pengendali, ketua, dan anggota serta melengkapi  data-data  lain  yang  berkaitan dengan  penugasan  yang  selanjutnya  hasilnya akan  muncul  rancangan surat tugas dan surat- surat lainnya.
4.7 State Chart Diagram
Diagram  ini  menggambarkan transisi  dan perubahan  keadaan  (dari  satu  state  ke  state lainnya) dari obyek pada.
Menu Pengaduan Form Pengaduan Cek KTP Pelapor Cek Berkas Pendukung Proses Pengaduan Info Pengaduan Cek Validasi Isi data pengaduan tidak valid valid valid valid tidak valid tidak valid
Gambar 8. State Chart Diagram Pengaduan
Gambar  8  tersebut  adalah  merupakan gambaran  bagaiman proses  yang  terjadi  saat pelapor  melakukan  pengaduan  ke  dalam sistem  yang  akan  dibangun.  Dari  diagram tersebut dapat dilihat proses pelaporan dimulai dari menu pengaduan yang selanjutnya muncul form pengaduan kemudian diisi dengan benar, selanjutnya  dilakukan verifikasi kelengkapan berkas  dan  kelengkapan  data  yang  diisikan, seperti  kartu  tanda  penduduk  pelapor  dan berkas  yang  dapat  dijadikan  bukti  terhadap pengaduannya.
Pilih Pengaduan Verifikasi Hasil Verifikasi Teruskan ke Inspektur Menampilakn detail pengaduan Reject Pengaduan Accepted Pengaduan cek kelengkapan berkas
Gambar 9. State Chart Diagram Verifikasi
Pada  gambar  9  di  atas  terlihat  proses verifikasi  pengaduan  yang  akan  dilakukan  di sistem.  Proses  yang  dilakukan  adalah  list pengaduan  ditampilkan  setelah  itu  dilihat detail  pengaduannya,  kemudian  diberikan keterangan  hasil  verifikasi  dan  terakhir dilanjutkan ke inspektur.
Lihat Detail Pengaduan Cek Validasi
Reject Disposisi
Gambar 10. State Chart Diagram Disposisi
Gambar  10  menunjukkan  proses  disposisi yang  dilakukan  oleh  inspektur  dalam  sistem yang akan dibangun. Proses disposisi dilakukan  bermula  dengan  melihat  data pengaduan  dimulai  dari  list  pengaduan, kemudian melihat detail pengaduannya, kemudian inspektur menentukan apakah pengaduan  ini  dapat  dilanjutkan  atau  tidak. Jika  pengaduan  tersebut  dinyatakan  layak untuk  ditindak  lanjuti  maka,  inspektur  dapat memberikan disposisi ke irban.
Pilih Disposisi Buat Penugasan Cek kelengkapan data Surat Tugas lengkap tidak lengkap
Gambar 11. State Chart Diagram Penugasan Proses penugasan sebagaimana gambar 11 tersebut  dapat  dimulai  dari  irban  yang mendapatkan  disposisi  dari  inspektur  yang kemudian  melihat  isi  dari  disposisi  tersebut. Selanjutnya  berdasarkan  disposisi  tersebut pihak irban  membuat  penugasan  tim  dengan mengisi  form  penugasan  secara  lengkap. Selanjutnya maka akan muncul surat tugas dan berkas penunjang lainnya.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa data  yang  diperoleh  oleh  penulis  dapat disimpulkan  bahwa  pengaduan  kasus  yang ditangani  oleh  inspektorat  dapat  dianalisa dan dimodelkan  menggunakan  metode  objek oriented  menggunakan  UML.  Hasil  penelitian ini  menunjukkan  rancangan  design  sistem yang  dapat  mempermudah  pihak  programmer dalam mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman.

## 6. REFERENSI
[1] M. S. V. Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat.
Yogyakarta: Rineka Cipta, 1994. [2] Kemendagri, Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi  dan  Kabupaten  /  Kota.  Jakarta: Direktur  Jenderal  Peraturan  Perundang-
Undangan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017.
[3] L.  Wall et  al., Learn  Object  Oriented Analysis  and  Design.  Tutorial  Point,
2014.
[4] A.  Nugroho, Rational  Rose  untuk Pemodelan Berorientasi Objek. Bandung: Penerbit Informatika, 2005.
[5] Haviluddin,  “Memahami  Penggunaan UML  (Unified Modelling  Language),” J.
Inform.  Mulawarman,  vol.  6,  no.  1,  pp. 1 – 15, 2011.
[6] I.  Yunita  and  J.  Devitra,  “Analisis  dan
Perancangan Sistem Informasi Manajemen  Aset  pada  SMK  Negeri  4 Kota  Jambi,” J.  Manaj.  Sist.  Inf.,  vol.  2, no. 1, pp. 278 – 294, 2017.
[7] R.  Adiwinata,  E.  A.  Sarwoko,  and  I. Indriyati, “Sistem Informasi Tugas Akhir & Praktek Kerja Lapangan Berbasis Web Menggunakan  Metode  Unified Process,” J. Masy. Inform., vol. 2, no. 3, pp. 51 – 62,
2012.
[8] T.  N.  Sari,  “Analisis  Kualitas  Dan Pengembangan Sistem Informasi Akademik  Berbasis  Web  Menggunakan Standard  ISO  9126,” JIKO  (Jurnal
Inform. dan Komputer), vol. 1, no. 1, pp. 1 – 7, 2017.