Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 73-84) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas

## TINDAK PIDANA PENGHINAAN SECARA BERSAMA-SAMA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK:  SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
(CRIMINAL ACTS OF CONTEMPT TOGETHER THROUGH ELECTRONIC MEDIA: A STUDY IN THE JURISDICTION OF THE BANDA ACEH DISTRICT COURT)
Jabbar 1* , Putra Aguswandi 2 , Muhammad Nur 3 1-3 Universitas Abulyatama, Indonesia
* Corresponding email: jhaebarjewaroe@gmail.com
Article Info

## Abstract
Article history Received: 08-04-2022 Revised: 14-05-2022 Accepted: 11-06-2022
Keywords: Criminal act;
Insult ;
Electronic media . Law  Number  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic  Transactions Article 45 paragraph (3) in conjunction with Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code regulates humiliation through electronic  media  both  insults,  pollution  good  name  is  threatened  with  a  maximum sentence  of  four  years  imprisonment  or  a  maximum  fine  of  Rp.  750,000,000.00.
Even though there are regulations, there are still people who commit insults through electronic media together, as happened in Banda Aceh City. The Banda Aceh District Court sentenced MI bin MN and TIH bin TL to fifteen days in prison who were found guilty of contempt via electronic media together. The purpose of the research is to contribute  to  legal  protection  and  sanctions  in  criminal  cases of  humiliation  together through electronic media, and have an impact on improving the national legal system, especially criminal law in the application of sanctions for cases of humiliation jointly through  electronic media.  This  study  uses  empirical  juridical  research.  Primary  data sources are MI bin MN and TIH bin TL and law enforcement elements in Banda Aceh City, which were obtained from field research. Meanwhile, secondary data is the result  of  a review of  library materials.  The results of  the study describe  humiliation together with the factors of accident, ignorance, and freedom to use internet media in daily life. The application of sanctions against the perpetrators of these crimes is very light, namely fifteen days in prison. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Tindak pidana; Penghinaan; Media elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27ayat(3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  mengatur  penghinaan  melalui media  elektronik  baik  penghinaan,  pencemaran  nama  baik  diancam dengan  hukuman  paling  lama  empat  tahun  penjara  atau  denda palingbanyakRp.750.000.000,00.   Meskipun telah ada regulasi, masih ada masyarakat yang melakukan penghinaan melalui media  elektronik secara bersama-sama,  seperti  terjadi  di  Kota  Banda  Aceh.  Pengadilan  Negeri Banda Aceh memvonis lima belas hari penjara terhadap MI bin MN dan TIH  bin  TL  yang  terbukti  melakukan  penghinaan  via  media  elektronik secara  bersama-sama.  Tujuan  penelitian  agar  memberikan  sumbangsih terhadap  perlindungan  hukum  serta  sanksi  dalam  kasus  pidana penghinaan  secara  bersama-sama  melalui  media  elektronik,  dan berdampak pada penyempurnaan  sistem  hukum  nasional,  khususnya hukum pidana dalam penerapan sanksi kasus penghinaan secara bersama- sama melalui media elektronik. Kajian ini menggunakan penelitian yuridis empiris  Sumber  data  primer  adalah  MI  bin  MN  dan  TIH  bin  TL  dan
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 73-84) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
unsur  penegak  hukum  di  Kota  Banda  Aceh,  yang  diperoleh  dari penelitian  lapangan( field  research ).  Sedangkan  data  skunder  hasil  telaah bahan  pustaka.  Hasil  penelitian  menggambarkan  penghinaan  bersama- sama faktor ketidaksengajaan,ketidaktahuan, dan kebebasan menggunakan  media  internet  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Penerapan sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tersebut  sangat  ringan,  yaitu  lima belas hari penjara.

## Copyright© 2022 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Teknologi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat era modern. Sekarang  beragam  kebutuhan  manusia  berkaitan  dengan  produk  teknologi,  termasuk  alat komunikasi  yang  hampir  setiap  orang  memilikinya.  Munculnya  alat  komunikasi  seperti handphone atau gadget membuat orang terbantu, baik saat berkomunikasi dengan pihak lain atau dimanfaatkan untuk urusan bisnis. Dalam praktik hidup masyarakat modern, teknologi sangat  rentan  dipergunakan  untuk  kejahatan.  Bahkan  ada  yang  dengan  sengaja  membuat orang lain rugi, seperti pencemaran nama baik lewat internet dan  platfon media sosial.
Sebagai  hasil  produk  olah  pikiran  manusia,  pada  dasarnya  internet  dikembangkan untuk  beberapa  kepenting  di  bidang  militer,  riset,  dan  pendidikan.  Saat  ini,  internet membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru. Siapa pun, hampir tidak ada penghalang dan  batas-batas  teritorial  antara  negara  yang  dahulu  tidak  saling  kenal  dan  terkoneksi. Sehingga  masyarakat  bebas  berkreasi  dan  menyampaikan  informasi.  Tetapi  kehadiran internet juga menciptakan keresahan sosial bagi semua elemen masyarakat, termasuk orang tua dan guru yang tidak menginginkan adanya kejahatan dari orang terdekatnya.
Kehadiran internet telah  mengubah  cara  berkomunikasi,  cara  mendapatkan  berita dan  informasi,  serta  cara  membaca  berita  di  media  cetak,  melihat  gambar  di majalah, mendengar  radio,  dan  menonton  program televisi  (Irhamdi,  2018:  140).  Media  eletronik tidak mengubah mekanisme kerja para pelaku profesional yang bekerja pada media massa tetapi yang berubah hanya dalam penyampaian pesan yang sudah menggunakan digitalisasi (M Sucahya, 2013: 8).
Internet  dan  produk  teknologi  seperti  gadget  merupakan  dua  unsur  tidak  dapat dipisahkan. Keduanya saling mendukung untuk kemajuan penggunannya bila dimanfaatkan dalam hal positif. Sebaliknya, akan menghancurkan masa depan konsumen bila internet dan gadget salah penggunaannya (Rizky, 2020: 280).
Sejak  satu  dekade  terakhir,  penyalahgunaan  produk  berbasis  teknologi  informasi menjadi satu hal yang sangat mempengaruhi siklus sosial masyarakat, terutama di kalangan penduduk  Indonesia.  Banyak  masyarakat  di  tanah  air  yang  berurusan  dengan  aparat penegak  hukum  sebab  teknologi  yang  mereka  gunakan  telah  masuk  dalam  ranah  hukum dan  kejahatan.  Contoh  yang  paling  menyita  perhatian  masyarakat  Indonesia  adalah  kasus penyebaran  video  oleh  Buni  Yani,  yang  menyebabkan  dia  dipenjara,  dan  Basuki  Tjahaja Purnama  yang  mengeluarkan  statement  dalam  video  tersebut  juga  dipejara  selama  dua tahun  atas  dasar  penodaan  terhadap  agama  Islam.  Hal  ini  menjadi  bukti  bahwa
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 73-84) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
penyalahgunaan  teknologi  dapat  membuat  seseorang  terjerembab  pada  tindakan  pidana yang berujung hukuman penjara. (Dur Asmani, 2011: 70-76).
Biasanya,  penghinaan  secara  bersama-sama  merupakan  perbuatan  yang direncanakan, guna melemahkan pihak lain (Hutomo, 2021: 652). Ada pula yang dilakukan secara spontanitas, artinya tidak ada niat dari pelakunya (Arliman, 2019: 17; Samudra, 2020: 92).  Namun  dalam  kajian  hukum  positif,  tidak  ada  istilah  masyarakat  belum  memahami hukum. Selama telah diundangkan dan dimasukkan dalam lembaran negara, maka regulasi tersebut  dianggap  sudah  diketahui  publik.  Dalam  hal  ini,  Indonesia    menganut  prinsip presumption  iures  de  iure .  Ketentuan  tersebut  berlaku  mengikat  sehingga  ketidaktahuan seseorang terhadap hukum tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum.
Beberapa regulasi yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik lewat media elektornik seperti facebook, instgram, dan media sosial lainnya. Namun masih ada  masyarakat  yang  mengabaikan  ketententuan  tersebut  (Amir,  2021:  315).  Padahal kehadiran  aturan  ini  sebagai  upaya  menciptakan  kedamaian  dan  ketertiban  masyarakat, termasuk melindung hak privasi orang lain.
Banyak kasus yang menunjukkan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, bukan hanya dilakukan perorang, tetapi juga dilakukan secara bersama-sama. Misalnya saat aksi  demo  yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Banyak  para  orator  dan  massa  demo  yang menggunakan  kata-kata  penghinaan  terhadap  orang  yang  dianggap  tidak  sejalan  dengan misi  mereka.  Sebenarnya,  aksi  demo  dibenarkan  dalam    konstitusi  negara,  selama  masih dalam  koridor  mentaati  hukum  dan  menyampaikan  aspirasi  demi  pembangunan  negara. Realitanya, tidak semua pendemo menyampaikan hak beropini dengan bahasa santun serta tetap menghormati hak orang lain.
Banyak  pendemo  yang  diamankan  oleh  polisi  karena  dugaan  terang-terangan melakukan tindakan yang merugikan kehormatan orang lain tanpa didasari satu fakta yang bisa  dipertanggungjawabkan.    Pada  tanggal  12  September  2021,  Kepolisian  Resor  Aceh Selatan pernah menangkap seorang pria berusia dua puluh tahun, yang diduga melontarkan kata-kata hinaan terhadap polisi dan Bendera Merah Putih melalui video di media sosial.
Di  Banda  Aceh,  terdapat  kasus  pencemaran  nama  baik  dan  penghinaan  yang dilakukan  secara  bersama-sama  via  media  sosial,  yang  dilakukan  oleh  warga  Banda  Aceh. Atas  kasus  tersebut,  dua  orang  pria  dibawa  ke  ranah  hukum  untuk mempertanggunggjawakan  perbuaatannya.  Pada  tahun  2018,  Pengadilan  Negeri  Banda Aceh memvonis ketiga tersangka dengan hukuman 15 hari penjara.
Berdasarkan  kasus  tersebut,  maka  penulis  tertarik  mengkaji  tindakan  pidana penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  terhadap  siapa  pun,  dengan  menetapkan  judul karya ilmiah “Tindak Pidana Penghinaan Secara Bersama-sama Melalui Media Elektronik.”

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang akan digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis termasuk jenis  penelitian  hukum  sosiologis  (Bambang  Waluyo,  2002:  15).  Penelitian  yuridis  juga dipahami sebagai penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum  normatif  secara in  action pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 73-84) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
masyarakat  (Abdulkadir  Muhammad,  2004:  134).  Karena  penelitian  ini  yurudis  empiris, maka termasuk dalam kategori penelitian lapangan ( field research ), yaitu suatu penelitian yang dilakukan  secara  sistematis  dengan  mengangkat  data  yang  ada  di  lapangan  (Suharismi Arikunto, 1995: 58).
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  deskriptif,  Perundang-undangan,  historis  dan pendekatan  konseptual.  Teknik  pengumpulan  data  di  lapangan  digunakan  berupa wawancara  (Amiruddin,  2006:  30),  melalui  proses  tanya  jawab  lisan  yang  berlansung  satu arah. Selanjutnya observasi, melalui pengamatan disertai pencatatan terhadap keadaan objek sasaran (Abdurrahman Fatoni, 2011: 104-105).
Penelitian  ini  di  Banda Aceh,  dengan  mengkaji  dokumen  penting  putusan  majelis hakim  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh,  Jaksa  Penuntut  Umum,  Kepolisian  Resor  Kota Banda  Aceh  dan  pelaku  penghinaan  bersama-sama  melalui  media  elektronik.  Sementara data sekunder dikumpulkan dari sumber kepustakaan (M. Iqbal Hasan, 2002: 58).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tindak Pidana Penghinaan Secara Bersama-Sama Melalui Media Elektronik
Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum yang patut dipidana dan  dilakukan  dengan  kesalahan,  pelakunya  akan  memertanggung  jawabkan  atas perbuatannya tersebut (Andi Hamzah, 2001: 22; Rismajayanthi, 2019: 4).
Dalam bahasa Indonesia, di samping istilah tindak pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang gunakan oleh R. Tresna dan Utrecht dalam  buku  C.S.T Kansil  dan  Christine  S.T  Kansil, dikenal  juga beberapa terjemahan lain seperti perbuatan pidana,  pelanggaran  pidana,  perbuatan  yang  boleh  dihukum  atau  perbuatan  yang  dapat dihukum (C.S.T  Kansil  &  Christine  S.T  Kansil, 2007: 3).
Moeljatno mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan ini disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan dimaksud. Roeslan Saleh menjelaskan perbuatan pidana, yaitu perbuatan  yang  melanggar  dalam  regulasi  sehingga  diberikan  sanksi  yang  tegas.  (Roeslan Saleh,    2011:  24).  Marshall  berkomentar  perbuatan  pidana  ialah  omisi  yang  dilarang  oleh hukum  untuk  melindungi  masyarakat,  dan  dapat  dipidana  bersadarkan  prosedur  hukum yang berlaku. (Andi Hamzah, 2010: 4).
Sedangkan  penghinaan  diartikan  penyerangan  sengaja  atas  kehormatan  atau  nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud diketahui oleh orang banyak (Leden Marpaung,  2010  :7;  Simbolon  2018:  16).  Penghinaan  disamakan  dengan  menghina,  yang berarti menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, akibat dari serangan ini biasanya penderita  akan  merasa  malu,  kehormatan  yang  di  maksud  disini  bukan  dalam  bidang seksual melainkan kehormatan yang mencakup nama baik.
Sementara  tindak  pidana  penghinaan  adalah  suatu  perbuatan  yang  dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain, baik secara  lisan  maupun  tulisan.  Pencemaran  nama  baik,  penghinaan,  dan  fitnah  yang disebarkan  secara  tertulis  dikenal  sebagai libel ,  sedangkan  yang  diucapkan  disebut slander (Widyapramono, 2014: 22).
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 73-84) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Dalam  keterangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  disebutkan penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  bisa  dilakukan  dengan  cara  lisan  atau  tulisan (tercetak).  Tindak  pidana  terhadap  kohormatan  ini,  menurut  ilmu  hukum  pidana  terdiri atas  empat  bentuk,  antara  lain  menista,  menista  secara  tertulis,  fitnah  dan  penghinaan ringan.  Dalam  KUHP  dimuat  juga  tindak  pidana  lain  terhadap  kehormatan,  yang  erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yaitu perbuatan fitnah, persangkaan palsu, penistaan terhadap yang meninggal (Sudarto, 2017: 42).
Tindak pidana    penghinaan disebutkan dalam Pasal 315 KUHP, yaitu: “ Tiap-tiap penghinaan  dengan  sengaja  yang  tidak  bersifat  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis  yang dilakukan  terhadap  seseorang,  baik  di    muka  umum  dengan  lisan  atau    tulisan,  maupun  di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama- lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500 ”. KUHP juga merangkul aturan penghinaan secara lisan, seperti terdapat dalam Pasal 310  Ayat  (1): “Barang  siapa  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang  dengan menuduhkan  sesuatu  hal,  yang  maksudnya  terang  supaya  hal  itu  diketahui  umum,  diancam  karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Terkait pasal di atas, R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut Pasal  310  Ayat  (1)  KUHP,  maka  penghinaan  itu  harus  dilakukan  dengan  cara  menuduh seseorang  telah  melakukan  perbuatan  tertentu,  dengan  maksud  tuduhan  itu  akan  tersiar sehingga diketahui orang banyak (Satjipto Rahardjo, 2013: 20).
Penghinaan melalui internet merupakan penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  terhadap  orang  lain.  Penghinaan  juga dianggap  sebagai  tindakan  mencemarkan  nama  baik  orang  lain.      Informasi  elektronik adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik ( electronic  mail ),  telegram, teleks,  telecopy  atau  sejenisnya,  huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang  telah  diolah  dan  memiliki  arti,  sehingga  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya.  Keterangan  ini  seperti  dikutip  dalam  Pasal  1  Ayat  1  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Sudarto, 2017: 73).
Penghinaan  menggunakan  Teknologi  Informasi  Komunikasi  (TIK)  diatur  dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu:
“ Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ”.
Tindak  pidana  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  pada  Pasal  27  ayat  (3)  di atas  dipertegas  sanksinya,  sebagaimana  tersirat  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 73-84) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
“ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  27  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penghinaan diatur  dalam  buku  II  BAB  XVI,  dari  Pasal  310  hingga  321.  Sementara  dalam  Pasal  310 disebutkan:
“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya  hal  itu   diketahui   umum,   diancam   karena pencemaran  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Berdasarkan  redaksi  aturan  di  atas,  maka  terdapat  beberapa  unsur  yang  penting diketahui,  yaitu  sengan  sengaja,  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  orang  lain, menuduh  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu,  dan  dengan  maksud  yang  nyata  supaya diketahui oleh umum (Chazawi Adami, 2014: 34).
Pada  umumnya,  seseorang  akan  merasa  tersinggung  bila  ada  pihak  yang menyudutkannya. Ada pula seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan rasa tersinggung ini, termasuk seorang yang gila tidak merasa tersinggung meskipun dihina. Maka,  tidak  ada  tindak  pidana  penghinaan  terhadap  kedua  jenis  orang  tadi  (Bambang Poernomo, 2012: 67).
Sedangkan  nama  baik  adalah  penilaian  baik  menurut  anggapan  umum  tentang perilaku  atau  kepribadian  seseorang  dari  sudut  moralnya. Mudzakir menjelaskan, nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang  dari  sudut  moralnya.  Nama  baik  seseorang  selalu  dilihat  dari  sudut  orang  lain, yakni  moral  atau  kepribadian  yang  baik,  sehingga  ukurannya  ditentukan  berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya (Mudzakir, 2004: 17).
Menyerang salah satu di antara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan  untuk  menduga  seseorang  telah  melakukan  penghinaan  (Hamzah  Andi,  2011:  67). Oemar  Seno  Adji  mendefinisikan  penghinaan  sebagai  menyerang  kehormatan  atau  nama baik ( aanranding of geode naam ).
Pidana  penghinaan  diatur  dalam  KUHP    pada    BAB    XVI,    Pasal    310  sampai dengan  Pasal  321,  bab  ini  meliputi  enam  macam  penghinaan.  Pencemaran  nama  baik merupakan ujaran atau ucapan atau perkataan yang tidak benar yang menimbulkan kerugian kepada korban. (Moeljatno, 2007: 114).
Pasal  310  Ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  mengenai pencemaran tertulis.
“Jika  hal itu dilakukan dengan   tulisan  atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,  maka  yang  bersalah,
karena pencemaran  tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 73-84) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas

## Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik
Sisi  terpenting  kehadiran  teknologi  untuk  memperlua  akses,  mencerdaskan masyarakat, dan memberi efek positif peningkatan ekonomi. Hanya saja ada oknum yang melakukan  penyalahgunaan  teknologi  sebagai  pendukung  kriminilitas,  seperti  penghinaan terhadap  kelompok  atau  perseorangan.  Penghinaan  menggunakan  Teknologi  Informasi Komunikasi (TIK) diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan:
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, diancam dengan pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus  lima  puluh  juta  rupiah)”.
Muhammad Tufik Makaro menyebutkan untuk dapat mengetahui  perbuatan yang dilarang  dalam  pasal  tersebut,  perlu  dijelaskan  mengenai  setiap  unsur-unsurnya (Muhammad Tufik Makarao & Suhasril, 67-70).
a. Setiap orang
Dalam  Pasal  1  angka  21  disebutkan  bahwa  orang  yang  dimaksudkan    dalam Undang-undang    ITE  melingkupi  orang  perseorangan  baik    warga  negara  Indonesia maupun warga negara asing, dan badan hukum. Jadi ketiga kategori tersebut jika melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE diancam dengan pidana jika memenuhi unsur delik.
b. Sengaja
Terkait maksud “sengaja” dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan mengenai pengertiannya.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  sebagai lex  generali dari  peraturan perundang-undangan  pidana  pun  tidak  ditemukan  penjabaran  istilah  ini.  Namun  dalam teori  tentang  kesengajaan,  terdapat  dua  aliran,  berikut  akan  penulis  uraikan:  a).  teori kehendak,  menganggap  kesengajaan  ada  jika  suatu  tindakan  dan  akibat  suatu perbuatan pidana dikehendaki  oleh  pelaku  pidana.  Kesengajaan  ( dolus/opzet )  merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap  suatu  tindakan  dibanding  dengan  kelalaian  ( culpa ).  Karenanya  ancaman  pidana pada  suatu  kesengajaan  jauh  lebih  berat,  apabila  dibandingkan  dengan  kelalaian.  Sengaja berarti  menghendaki  dan  mengetahui  apa  yang  ia  perbuat  atau  dilakukan  (R.  Abdoel Djamali,  2010:  219).  b).Teori  pengetahuan,  teori  ini  lebih  praktis  dari  teori  kehendak, karena  untuk  membuktikan    adanya  kesengajaan  dengan  teori  ini  terdapat  dua  alternatif. Pertama  membuktikan  adanya  hubungan  kausal  dalam  batin  terdakwa  antara  motif  dan tujuan. Kedua, pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta  akibat-akibat  dan  keadaan-keadaan yang menyertainya. 3). Tanpa hak Hazewinkel Suringa  berpendapat  bahwa  perkataan  “ wederrechtelijk ”  ditinjau  dari  penempatannya  dalam suatu  rumusan  delik  menunjukkan  bahwa  perkataan  tersebut  harus  ditafsirkan  sebagai “ zonder eigen recht ” atau “tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang.”
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 73-84) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep “penghinaan” dan “pencemaran” nama baik dalam pasal ini cukup jelas. Memiliki muatan penghinaan berarti memiliki unsur- unsur  penghinaan    yang    ditujukan    kepada    orang    lain.    Yang  menyinggung  atau  dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

## Faktor-Faktor Penghinaan Secara Bersama-sama Melalui Media Elektronik
Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tahun 2018  terdapat  kasus  penghinaan    secara  bersama-sama  melalui  media  elektronik  yang dilimpahkan ke pengadilan. Kasus tersebut merupakan penghinaan yang terjadi di traffic light (lampu lalu lintas), Simpang Taman Ratu Safiatuddin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.  Peristiwa  terjadi  pada  tanggal  6  Maret  2018,  pukul  12.00  WIB.  Dalam  kasus  ini, pelaku  MI  bin  MN  dan  TIH  bin  TL  melakukan  penghinaan  terhadap  Alvi  Shyahril  bin Thaleb,  seorang  polisi  yang  sedang  bertugas  mengatur  lalu  lintas.  Dua  pelaku  merekam dengan  androit  dan  sengaja  mengunggahnya  ke  media  elektronik  agar  diketahui  publik. Sedangkan  kata-kata  yang  mereka  lontarkan  adalah  “ aneuk  bajeung ”.  Dalam  terjemahan bahasa Indonesia, ujaran tersebut memiliki makna negatif dan tidak sopan.
Korban  bernama  Alvi  Shyahril  bin  Thaleb  merasa  dirugikan  dengan  beredarnya video tersebut, sehingga melaporkan ke penegak hukum. Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda  Aceh  memvonis  bersalah  pelaku  penghinaan  bersama-sama  berdasarkan  putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Bna Tahun 2018.
Berikut  faktor-faktor    penyebab    terjadinya    tindak    pidana    penghinaan    secara bersama-sama melalui media elektronik, yang telah penulis rangkum (M. Iqbal, Interview, 17  Januari  2022).  a).  Ketidaksengajaan,  dalam  kasus  ini,  mereka  menganggap  bahwa merekam  dan  menyebarkan  suatu  konten  merupakan  hanya  tindakan  iseng  semata,  yang terjadi  secara    spontanitas.  Saat  melakukan  hal  tersebut,  mereka  dengan  bebas  dan  tidak berpikir  bahwa  ketika  merekam  dan  menyebarkan ke  media  internet akan ada  pelaggaran hukum,  jika  konten  itu  memenuhi  unsur  pidana.  2).Faktor  ketidaktahuan  mengenai penghinaan  dalam  regulasi  seperti    Undang-Undang    Nomor    19    Tahun    2016  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  membuat  mereka  tidak  menyadari  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan bertentangan  dnegan  hukum  positif.  c).  Faktor  bebasnya  menggunakan  media  internet setiap  hari  sehingga    membuat  mereka  menganggap  perbuatannya  merupakan  hal  yang wajar (Muhammad Jamil, Interview, 19 Januari 2022).
Ketidaktahuan  masyarakat  merupakan  penyebab  terjadinya  tindakan  kejahatan, khususnya  penghinaan  yang  dilakukan  via  media  sosial,  karena  kurangnya  penyuluhan mengenai hal yang diatur terhadap pengguna media sosial kepada masyarakat. Inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tidak tahu adanya aturan mengenai penghinaan melalui media sosial (Koharudin, Interview, 20 Januari2022).

## Hukuman terhadap Pelaku Penghinaan Bersama-sama Melalui Media Elektronik
Putusan  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh,  dengan  nomor  315/Pid.Sus/2018/PN Bna Tahun 2018 memiliki konsekuensi hukum ringan. Karena tidak sesuai dengan sanksi
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 73-84) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
pidana  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang    Nomor    19    Tahun    2016  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  yang  mengamanatkan  maksimal  terpidana  penghinaan  bisa  dihukum  empat tahun  penjara.  Namun  hakim  berpendapat  bahwa  setiap  hakim  mempunyai  kewenangan dalam  mengambil  keputusan,  setelah  melihat  barang  bukti  dan  faktor-faktor  terjadinya tindak  pidana,  sehingga  lahir  keputusan  sesuai  analisa  hakim  (Ryan  Citra  Yudha, Interview,13 Januari 2022).
Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa MI bin MN dan TIH bin TL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara  sengaja   dan  tanpa hak  membuat  dapat  diaksesnya informasi  elektronik  yang  memuat konten penghinaan. Dalam  amar  putusan,  tersangka  divonis  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  hari (Koharudin, Interview, 20 Januari 2022).
Dalam  putusan  perkara  penghinaan  melalui  media  elektronik  seperti  termaktub dalam  putusan  nomor  315/Pid.Sus/2018/PN  Bna  Tahun  2018,  hukumannya  cenderung ringan,  karena  pelanggaran  yang  dilakukan  merupakan  penghinaan  ringan  dan disebarluaskan menggunakan media elektronik, sehingga dapat diketahui oleh orang ramai. Pelaku juga baru pertama kali melakukan tindak pidana vai media sosial dan ia mangakui tidak mengetahui keberadaan undang-undang dimaksud.
Keadaan  lainnya  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  adalah  faktor  yang memberatkan dan meringankan, seperti ada dan patuhnya pelaku dalam amsa persidangan. Dasar  tersebut  menghendaki  hakim  memutuskan  sanksi  ringan  dari  hukuman  maksimal yang dapat dijatuhkan. Hakim menilai hukum dianggap bukan untuk ajang balas dendam, namun  fungsi  hukum  untuk  menertibkan  dan  mendidik  masyarakat,  serta  putusan  hakim juga bertujuan untuk keseimbangan sosiologis di masyarakat (Muhammad Jamil, Interview, 19 Januari 2022).
Hal  utama  yang  menjadi  pijakan  hakim  dalam  menjatuhkan  satu putusan yaitu fakta  di  persidangan.  Dalam  fakta-fakta  tersebut,  hakim  dapat  melihat  dari  asal  mula terjadinya  tindak  pidana  serta  cara-cara  terdakwa  melakukan  tindak  pidana,  keadaan  yang dapat memberatkan maupun meringankan dan kondisi subjektif korban.
Majelis  hakim  saat  memberikan  putusan  juga  mempertimbangkan  fakta    yang terjadi, seperti perbuatan tersebut  dilakukan secara sengaja atau sebaliknya. Dalam hal ini, unsur kesengajaan menjadi pemicu paling utama dalam menentukan berat atau ringannya hukuman dalam suatu putusan. Jadi apabila seseorang terbukti dengan sengaja melakukan penghinaan  melalui  media  elektronik,  maka  dapat  dijatuhi  pidana  berat  terkait  pasal penghinaan melalui media elektronik (Muhammad Jamil, Interview, 19 Januari 2022).
Majelis hakim juga melihat hal yang dapat meringankan dan hal yang memberatkan. Seperti keterangan berikut (Muhammad Jamil, Interview,19 Januari 2022):
a. Keadaan  yang  memberatkan.  Akibat  dari  perbuatan  para  terdakwa  membuat orang lain merasa malu dan terhina.
b. Keadaan yang meringankan, yaitu para terdakwa bersikap sopan di persidangan, para  terdakwa  mengakui  terus  terang  perbuatan  terdakwa,  para  terdakwa
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 73-84) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
menyesali perbuatannya, para  terdakwa  sudah  memohon  maaf  dan  bersama dengan  saksi korban.
Berdasarkan hal tersebut, hakim berpendapat bahwa pidana yang diajatuhkan sudah sesuai  dengan  hal yang  dilakukan  oleh  terdakwa  sebagai  hukuman atas  perbuatannya  dan agar  tidak  diulang  kembali perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Putusan  yang  diberikan  hakim  merupakan  hukuman  ringan  jika  dilihat  dari  hukuman maksimal  yang  dapat  dijatuhkan  dan  juga  dilihat  dari  tuntutan  penuntut  umum,  yaitu  1 bulan  penjara.  Namun  hakim  juga  melihat  beberapa  sisi  dan  faktor  tertentu,  sehingga memutuskan  bahwa  sanksi  yang  diberikan  sudah  sesuai  (Muhammad  Jamil,  Interview,19 Januari 2022).
Hukuman  tersebut  sudah  dianggap  cukup  dan  memberikan  efek  jera  terhadap pelaku.  Pelaku  pun  mengakui  bahwa  perbuatan  yang  mereka  lakukan  adalah  salah  dan berjanji akan lebih hati-hati menggunakan teknologi dan media sosial. Meskipun sebenarnya pemberian  hukuman  yang  berat  memang  dibutuhkan,  agar  dapat  menjadi  pertimbangan dan  pelajaran  bagi  setiap  pengguna  media    internet.  Ketika  sudah  melihat  dampak  yang akan  ditimbulkan  dari  perbuatan  tersebut,  sehingga  lebih  berhati-hati  dengan  kegiatan  di media sosial  (Koharudin, Interview, 20 Januari 2022).
Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim juga harus menimbang unsur-unsur seperti disebutkan dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-Undang (Muhammad Jamil, Interview, 19 Januari 2022). Unsur-unsurnya sebagai berikut: a). Unsur setiap orang, dimaksud “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. b). Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, unsur ini menunjuk niat atau kesengajaan, tujuan atau maksud serta sifat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. c). Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik. Unsur tersebut bersifat alternatif, dalam arti untuk dapat dinyatakan terbukti  tidak  harus  seluruh  kualifikasi  cara  yang  dirumuskan  dalam  unsur  ini  terpenuhi, melainkan  cukup  salah  satu  kualifikasi  cara  itu  telah  terpenuhi  dalam  perbuatan  para terdakwa.  Yang  dimaksud  dengan  “mendistribusikan”  adalah  mengirimkan  dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

## KESIMPULAN
Penyebab Tindak pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik adalah ketidaksengajaan, ketidaktahuan, dan kebebasan menggunakan media internetdalam kehidupansehari-hari.  Sedangkan  penerapan  sanksi  terhadap  pelakunya    masih  sangat ringan,  karena  hukuman  tidak  maksimal  sesuai  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Sebab  menurut  hakim  mempunyai  kewenanganuntuk
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 73-84) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
menentukanpidana  bagiseorang  terdakwa  atas  pertimbangan  fakta,  bukti,  hal  yang memberatkan dan meringankan, serta kaitan pelaku pidana dengan sikapnya di persidangan

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulisan  artikel  ini  tidak  mungkin  selesai  tanpa  bimbingan  serta  motivasi  dari berbagai  pihak.  Karenanya,  ucapan  terima  kasih  dan  penghargaan  setinggi-tingginya disampaikan pada Bapak Putra Aguswandi, S.HI,. M.H dan Bapak Muhammad Nur,S.H,. M.Hum. keduanya dosen yang sangat banyak memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya  penulisankarya  ilmiah  tersebut.  Penulis  juga  ucapkan  terima  kasih  pada pengelola jurnal Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah (MEDIASAS).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul kadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Citra Aditya Bakti Amir, A. N. A. (2021). Penghinaan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tadulako Master Law Journal , 5 (3), 314-331. Amiruddin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum . PT. Raja Grafindo Persada. Arikunto, Suharismi. (1995). Dasar-Dasar Research . Tarsoto.
Arliman, L. (2019). Pelaksanaan Penyidikian Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama Melalui Konten Video Melalui Media Sosial. Ensiklopedia Sosial Review , 1 (1). Bambang, Waluyo. (2010). PidanadanPemidanaan. SinarGrafika. Chazawi, Adami. (2014). Kejahatan Terhadap Nama Baik . Malang: Bayumedia. Djamali, R. Abdoel. (2010). Pengantar Hukum Indonesia . Rajawali Pers. Fatoni, Abdurrahman. (2011) Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi. Jakarta. Hamzah,  Andi.  (2001). Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  dan  Acara  Pidana .  Ghalia  Indonesia Jakarta.
Hamzah, Andi. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta.
Hasan,  M.  Iqbal.  (2002). Pokok-Pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya .  Penerbit Ghalia Indonesia.
Hutomo, F. S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Jurist-Diction , 4 (2), 651-668.
Irhamdi, M. (2018). Menghadirkan Etika Komunikasi Dimedia Sosial (Facebook). Komunike , 10 (2), 139-152.
Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil . (2007). Pokok-Pokok  Hukum  Pidana .  PT  Pradnya Paramitha.
Makarao,  Muhammad  Tufik  dan  Suhasril,  (2004). Delik  Pencemaran  Nama  Baik. Galia Indonesia.
Marpaung, Leden.(2000). Tindak Pidana Perhadap Kehormata. PT Radja Grafindo Persada.
Mudzakir.  (2004). Delik  Penghinaan  dalam  Pemberitaan  Pers  Mengenai  Pejabat  Publik  Dicktum . Atma Jaya Pers.
Moeljatno. (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Bumi Aksara.
Poernomo, Bambang. Pelaksanaan Pidana Penjara . Jogja Liberty.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 73-84) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Poerwadarminta, W.J.S. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia . PN Balai Pustaka.
Rizky, R., Hakim, Z., Yunita, A. M., & Wardah, N. N. (2020). Implementasi Teknologi Iot (Internet  of  Think)  Pada  Rumah  Pintar  Berbasis  Mikrokontroler  Esp  8266. JurTI (Jurnal Teknologi Informasi) , 4 (2), 278-281.
Rahardjo, Satjipto. (2013). Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis). Sinar Baru.
Rismajayanthi,  N.  G.  A.  A.  P.,  &  Priyanto,  I.  M.  D.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum , 9 (1), 1-16.
Roeslan, Saleh. (2011). Perbuatan Pidana Dan  Pertanggungjawaban Pidana: Dua  Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana . Aksara Baru. Sudarto. (2017). Hukum Pidana I . Yayasan Sudarto.
Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. Jurnal Hukum & Pembangunan , 50 (1), 91-105.
Simbolon,  T.  M.,  &  Gunarto,  G.  (2018).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak Pidana  Penghinaan  Atau  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Internet  Di  Indonesia Sebagai Cybercrime. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1). Wahid,  Abdul  dan    Muhammad  Latib.  (2015). Kejahatan    Mayantara    (Cybercrime). PT.Rafika Aditama.