## Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan
Terbuka Di njau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia
Bagus Sujatmiko,* Anita Afriana**

## Abstrak
Berinvestasi di pasar modal dalam bentuk saham merupakan salah satu pilihan investasi. Investasi saham  menjadi alterna f  pembiayaan  bagi perusahaan  di tanah  air, khususnya perusahaan terbuka di pasar modal. Seper  bentuk investasi lainnya, berinvestasi di pasar modal dalam bentuk saham selain memberikan peluang keuntungan juga memiliki risiko antara  lain  kepailitan,  khususnya  bagi  para  investor  yang  berinvestasi  pada  perusahaan terbuka  yang  mengalami  pailit.  Pada  tulisan  ini  akan  dilihat  perlindungan  hukum  bagi investor pasar modal pada kepailitan perusahaan terbuka dalam sudut pandang baik hukum kepailitan dan hukum perusahaan Indonesia.
Kata Kunci : investasi saham, investor, kepailitan, pasar modal, perusahaan terbuka.

## Legal Protec on for Capital Market Investor Due to The Bankruptcy of Listed Company Reviewed by Indonesia Bankruptcy and Company Law

## Abstract
Inves ng in stock in capital market is an op on for most people. It gives a ﬁnancing solu on for most companies in the country, especially for listed companies in the capital market. Similar with other forms of investment, inves ng in stock in the capital market does not only come with a proﬁt opportunity, but also risk of bankruptcy, especially for listed company investors. The purpose of this  ar cle is to iden fy and analyze means of legal protec on for capital market investors due to the bankruptcy of listed company from the perspec ve of Indonesia bankruptcy and company law.
Keywords: por olio investment, investor, bankruptcy, capital market, listed company.

## A.  Pendahuluan
Memasuki era globalisasi, se ap negara di seluruh belahan dunia berlomba menjadi pelopor kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sama halnya dengan Indonesia yang
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor   Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN ] 2 2442-9325 *  Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No 35, Bandung, , S.H. sujatmiko@gmail.com (Universitas Padjadjaran)
**Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No 35, Bandung, , S.H., nie782003@yahoo.com
M.H. (Universitas Padjadjaran)
pembangunan  di  bidang  ekonominya  diarahkan  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  secara  adil  dan  merata,  serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan  demokra s.¹  Pasar  modal  sebagai  salah  satu  sarana  pembangunan  nasional saat ini telah berkembang pesat dan keberadaannya menjadi salah satu alterna f pembiayaan dalam pembangunan nasional.² Mengingat besarnya kebutuhan dana dalam  negeri  untuk  mempertahankan  laju  pertumbuhan  ekonomi,  keberadaan pasar modal diharapkan dapat menghimpun dana yang bersumber baik dari luar maupun dalam negeri yang bersumber dari masyarakat Indonesia.
Saat ini pasar modal menjadi indikator kemajuan perekonomian suatu negara serta  penunjang  perkembangan  ekonomi  negara.³  Pasar  modal  menyediakan sarana  diversiﬁkasi  risiko,  baik  untuk  pihak  yang  membutuhkan  dana  (emiten) maupun  pemodal.  Fungsi  lainnya  adalah  dalam  mekanisme  alokasi  modal  dan pemantauan korporasi, serta sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan ekonomi pasar disamping memanfaatkan baik kebijaksanaan ﬁskal maupun moneter.⁴ Tentu saja keberadaannya menjadi salah satu instrumen pen ng bagi negara baik untuk menggerakkan perekonomian maupun sebagai langkah pemulihan terhadap krisis ekonomi.
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah meruntuhkan fondasi  perekonomian  nasional.  Mengatasi  krisis  tersebut,  salah  satu  upaya pemerintah  adalah  meningkatkan  jumlah  investasi  di  Indonesia.⁵  Investasi  ini diprioritaskan pada jenis investasi berdasarkan ekuitas ( equity based investment ) seper  penanaman modal asing dalam bentuk foreign direct investment (investasi langsung) dan investasi melalui pasar modal dalam bentuk portofolio investment (investasi portofolio).⁶
Likuidasi  terhadap  64  bank  akibat  krisis  ekonomi  pada  tahun  1997  menjadi buk  nyata kerugian besar investor pasar modal. Sebanyak 11 dari 64 bank yang dilikuidasi  adalah  bank  dalam  bentuk  perusahaan  terbuka  atau  emiten  di  pasar
¹  Dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). ²  Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi , Seri Pasar Modal 1, Bandung: Alumni,
2005, hlm. 2.
³  Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamani s D., Seri Pengetahuan Pasar Modal: Go Public dan Go Private di Indonesia , Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 1.
⁴  Robert Pardy, “Ins tu onal Reform in Emerging Securi es Marke s”, The World Bank, Washington DC-USA, 1992, hlm. 2 dalam Jusuf Anwar, Op. cit, hlm. 4.
⁵  Dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, hlm. 479.
⁶  Lastu  Abubakar, Transaksi Deriva f di Indonesia: Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Deriva f di Bursa Efek , Bandung: Books Terace & Library, 2009, hlm. 4.

## Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal
modal.  Kepailitan  perusahaan  terbuka  tersebut  membuat  investor  pasar  modal yang memegang saham menjadi kehilangan dana dalam jumlah besar dan hampir dak dapat melakukan upaya penyelamatan dana investasi mereka. Beberapa pakar seper  Jamin Gin ng memberi pandangan bahwa harus ada  ndakan hukum yang dapat  melindungi  investor  pasar  modal  akibat  hukum  kepailitan,  salah  satunya dengan menempatkanya sebagai kreditor apabila emiten atau perusahaan terbuka tempat  ia  berinvestasi  dinyatakan  pailit.⁷  Banyaknya  kasus  kepailitan  terhadap perusahaan pada umumnya, dan khususnya perusahaan terbuka, membuat isu ini tetap  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut.  Hal  ini  bukan  merupakan  hal  yang  baru terjadi,  namun  perlindungan  hukum  bagi  investor  ke ka  perusahaan  terbuka dinyatakan pailit belum diatur secara eksplisit dalam bentuk aturan.

## B.  Investasi Saham di Pasar Modal
Emiten  atau  yang  juga  dikenal  sebagai  perusahaan  terbuka  berdasarkan  Pasal  1 angka  6  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  (UUPM) diar kan  sebagai  pihak  yang  melakukan  penawaran  umum.  Is lah  penawaran umum  ini  sering  dikaitkan  dengan  is lah go  public .  Menurut  Sumantoro,  pada hakikatnya go public secara terjemahan adalah proses perusahaan yang ' go public' atau 'pergi ke masyarakat', ar nya perusahaan itu memasyarakatkan dirinya dengan jalan memberikan sarana untuk masyarakat masuk dalam perusahaannya dengan menerima penyertaan masyarakat dalam usahanya, baik dalam pemilikan maupun dalam penetapan kebijaksanaan pengelolaan perusahaannya.⁸
Ketentuan  yang  berlaku  memberikan  beberapa  persyaratan  untuk  dapat menjadi  perusahaan  publik  atau  perusahaan  terbuka.  Persyaratan  tersebut diantaranya: se ap perseroan terbatas yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 12 bulan; memiliki ak va bersih berwujud sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 dengan  laporan  keuangan  auditan  tahun  buku  terakhir  memperoleh  opini  wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik yang terda ar di Badan Pengawas Pasar Modal  dan  Lembaga  Keuangan  (Bapepam);  menjual  sekurang-kurangnya 50.000.000 saham atau 35% dari jumlah saham yang diterbitkan yang lebih kecil; dan  jumlah  pemegang  saham  publik  sekurang-kurangnya  500  pihak.  Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, suatu perusahaan dapat menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa.⁹
⁷  Jamin Gin ng, “Kedudukan Pemegang Saham (Investor) dalam Kepailitan Perusahaan Go Public”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, Volume IV No. 3, Maret 2005, hlm. 2.
⁸  Sumantoro, Aspek  Hukum  Pasar  Modal  dalam  Hukum  dan  Pembangunan  No.  1 ,  Jakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 1978, hlm. 64 .
⁹  Bursa  Efek  Indonesia,  “Panduan  Go  Public”,  h p://www.idx.co.id/portals/khusus  PDF/go%20public %20new2.pdf., hlm. 5.
Perusahaan yang memutuskan untuk menjual sahamnya ke masyarakat secara go  public akan  mendapatkan  manfaat  tertentu.  Manfaat  utamanya  adalah memperoleh pembiyaan atau dana tambahan untuk menjalankan perusahaannya. Namun,  disamping  manfaat  atau  keuntungan  tersebut,  terdapat  pula  beberapa konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan.
Saham  adalah  surat  berharga  atas  buk   penyertaan  atau  pemilikan  individu maupun ins tusi dalam suatu perusahaan.¹⁰ Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan kepemilikan kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas. Dengan memiliki saham, investor mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban perusahaan.
Menurut  Widioatmodjo,  terdapat  keuntungan  dan  kerugian  dalam  investasi saham, yaitu:¹¹ 1.  Keuntungan a. Dividen , yaitu bagian keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham;
b. Capital  gain, yaitu  keuntungan  dari  hasil  jual/beli  saham,  berupa  selisih antara nilai jual yang lebih  nggi daripada nilai beli saham;
c.  Saham  perusahaan,  seper   tanah  atau  ak va  berharga  sejenis,  nilainya akan meningkat sejalan dengan waktu dan sejalan dengan perkembangan atau kinerja perusahaan; dan
d.  Saham  dapat  dijaminkan  ke  bank  sebagai  agunan  untuk  memperoleh kredit.
2.  Kerugian
a.  Capital loss , yaitu kerugian dari hasil jual/beli saham berupa selisih antara nilai jual yang lebih rendah daripada nilai beli saham; dan
b.  Opportunity loss , kerugian berupa selisih suku bunga deposito dikurangi total  hasil  yang  diperoleh  dari  investasi,  seandainya  terjadi  penurunan harga dan  dak dibaginya deviden.
Kerugian  karena  perusahaan  dilikuidasi  adalah  ke ka  nilai  likuidasi  yang dibagikan  lebih  rendah  dari  harga  beli  saham.  Setelah  masuk  pasar  sekunder, perdagangan  saham  akan  menjadi  dinamis.  Perkembangan  teknologi  yang merambah  sektor  pasar  modal  memungkinkan  investor  dan  emiten  untuk melakukan transaksi jual-beli saham dalam waktu singkat dimana saja. Harga saham yang  telah  diperdagangkan  di  pasar  sekunder  ini  dapat  berubah  se ap  saat. Perubahan  tersebut  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  maupun  eksternal,  yakni
¹⁰  Pandji Anoraga, Pengantar Pasar Modal , Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 57. ¹¹  Sawidji  Widoatmodjo, Cara  Cepat  Memulai  Investasi  Saham  Panduan  Bagi  Pemula ,  Jakarta:  Elex  Media
Kompu ndo, 2004, hlm. 42.

## Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal
sebagai berikut:¹² 1.  Faktor internal a.  Laba penjualan;
b.  Nilai kekayaan total;
c.  Likuiditas;
d.  Penjualan; dan
e.  Pertumbuhan ak va tahunan.
2.  Faktor eksternal
a.  Tingkat suku bunga;
b.  Fluktuasi nilai tukar mata uang; dan
c.  Kondisi ekonomi, sosial, poli k, dan keamanan suatu negara.
Nilai likuiditas diar kan sebagai keadaaan dimana harta kekayaan perusahaan atau aset dapat diperjualbelikan dengan cepat atau  dak ada suatu masalah pada aset untuk dialihkan. Likuiditas ini juga dipengaruhi oleh adanya tuntutan hukum terhadap  perusahaan  atau  asetnya  baik  secara  gugatan  keperdataan  ataupun adanya suatu putusan kepailitan.

## C.  Dampak Kepailitan Perusahaan Terbuka
Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) disebutkan bahwa syarat kepailitan adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan dak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat ditagih. Debitor kemudian dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya.
Sifat transaksi pasar modal yang sangat dinamis membuat sebuah perusahaan terbuka sangat rentan mendapa  kepailitan. Sifat yang dinamis ini juga membuat perdagangan  saham  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  memiliki  nilai  yang  sangat ﬂuktua f atau terus naik turun mengiku  sen men pasar. Pada umumnya sifat ini banyak dimanfaatkan para investor untuk mendapatkan keuntungan dari membeli saham di pasar modal. Nilai harga saham yang terus berubah ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal dan perusahaan pemilik saham yang di- lis ng di bursa atau emiten. Besar kecilnya kurva penawaran dan permintaan terhadap  produk  dari  perusahaan  emiten  adalah  faktor  dominan  terhadap penilaian harga saham.
Dampak  putusan  pailit  bagi  sebuah  perusahaan  berdasarkan  Pasal  24  UU KPKPU  adalah  seluruh  organ  perusahaan  akan  kehilangan  kendali  atas  harta kekayaan perusahaannya. Apabila hal tersebut terjadi pada perusahaan terbuka,
¹² Ibid , hlm. 45.
maka  berpotensi  pada  berhen nya  proses  produksi.  Dengan  demikian,  putusan pailit akan berimbas pula pada kurva penawaran dan permintaan terhadap produk perusahaan tersebut yang membuat harga saham di pasar modal menjadi turun dras s.
Peris wa  kepailitan  yang  berdampak  pada  turunnya  harga  saham  dapat memicu terjadinya proses delis ng atau penghapusan saham emiten yang tercatat di bursa. Untuk menjaga terlaksananya perdagangan efek yang teratur serta wajar dan  eﬁsien,  bursa  dapat  melakukan  penghen an  sementara  pelaksanaan perdagangan bursa. Sesuai dengan Pasal V Peraturan PT Bursa Efek Jakarta Nomor II- A  tentang  Perdagangan  Efek  Bersifat  Ekuitas  (Peraturan  BEI  No.  II-A),  salah  satu penyebab  penghen an  sementara  perdagangan  bursa  adalah  adanya  indikasi permasalahan hukum terkait force majeure . Pada Pasal III.3 Peraturan PT Bursa Efek Jakarta Nomor I-I tentang Penghapus Pencatatan dan Pencatatan Kembali Saham di Bursa (Peraturan BEI No. I-I) dinyatakan bahwa apabila terjadi suatu kondisi yang mengharuskan  bursa  melakukan  penghapusan  terhadap  saham  terkait  adanya permasalahan hukum terhadap emiten, bursa dapat melakukan suspensi selama 5 hari  terhadap  saham  emiten  untuk  selanjutnya  diperjualbelikan  hanya  di  pasar negosiasi saja.
Keadaan suspensi menyebabkan saham sebuah emiten dihen kan sementara penjualannya di bursa. Hal ini menurut Gilman Pradana dilakukan agar investor yang berkeinginan  memiliki  saham  di  pasar  modal  dak  dirugikan  apabila  membeli saham yang sedang 'sakit' atau keadaan ﬁnansialnya  dak menguntungkan untuk berinvestasi.  Kejadian  seper   kepailitan  dapat  menyebabkan  sebuah  perusahan ma   total  sehingga  investor  dapat  kehilangan  dananya,  dan  untuk  berjaga-jaga walaupun  baru  hanya  permohonan  kepailitan  saham  emiten  tersebut  akan disuspensi.¹³
Di lain pihak, keadaan suspensi menciptakan potensi kerugian yang besar bagi investor pasar modal. Keadaan ini disebut sebagai lock-up atau saham terkunci di bursa. Pada keadaan seper  ini investor menjadi  dak dapat memperjualbelikan sahamnya  atau  kehilangan  kesempatan  untuk  mendapat capital  gain .  Apabila keadaan saham atau keadaan perusahaan tersebut  dak kunjung menjadi lebih baik atau  permasalahan  hukum  terus  berlanjut,  maka  setelah  proses  suspensi  ada kemungkinan  saham  milik  perusahaan  efek  akan  masuk  pasar  negosiasi  hingga akhirnya di- delis ng.
Capital gain yang diperoleh investor dari hasil selisih harga jual dan beli menjadi sulit untuk dilakukan karena ke ka disuspensi saham yang tercatat di papan akan dihen kan  perdagangannya  oleh  bursa.  Namun  melihat  kembali  Pasal  V.1.
¹³  Hasil wawacara Ketua BEI Cabang Bandung, Gilman Pradana, pada 5 Februari 2015.

## Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal
Peraturan BEI No. II-A, transaksi bursa yang sudah terjadi sebelum dihen kannya perdagangan  dianggap  tetap  berlaku,  sehingga  masih  dimungkinkan  diperoleh capital gain apabila sehari sebelum disuspensi investor masih sempat melakukan transaksi di pasar reguler yang ar nya ke ka transaksi selesai pada T+3 investor masih mendapat keuntungan dari hasil penjualan sahamnya di bursa.
Kesempatan  lain  investor  untuk  memperoleh  keuntungan  lewat  deviden perusahaan masih mungkin saja terjadi. Namun, adakalanya berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UU  PT) kemungkinan  investor  untuk  mendapat  laba  semakin  kecil  mengingat  kondisi perusahaan yang sedang pailit karena berdasarkan ketentuan tersebut laba hanya akan dibagikan apabila mempunyai saldo laba posi f. Hal ini menunjukkan peris wa kepailitan  hampir  sama  sekali  dak  memberikan  celah  untuk  investor  untuk mencegah kerugian yang akan dialaminya sehingga dianjurkan perlu kejelian dan pengetahuan  khusus  di  bidang  pasar  modal  apabila  ingin  memiliki  saham perusahaan dan keterbukaan informasi yang jelas dari emiten.

## D.  Perlindungan Hukum Investor Pasar Atas Kepailitan Perusahaan Terbuka 1.  Perlindungan Hukum Investor Berdasarkan Mekanisme Perdagangan di Pasar Modal
a.  Proses Keterbukaan Informasi sebagai Bentuk Perlindungan Investor
Prinsip  keterbukaan  adalah  pedoman  umum  yang  mensyaratkan  emiten  atau perusahaan  terbuka  dan  pihak  lain  yang  tunduk  pada  UUPM  untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material  mengenai  usaha  atau  efeknya  yang  dapat  berpengaruh  terhadap keputusan  pemodal  dalam  melakukan  investasi  di  pasar  modal  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 25 UUPM. Pada Pasal 86 ayat (1) UUPM diatur bahwa seluruh  perusahaan  terbuka  atau  emiten  yang  telah  terda ar  menjadi  anggota bursa  wajib  membuka  informasinya  melalui  laporan  berkala  dalam  rangka memenuhi prinsip keterbukaan di pasar modal dan berdasarkan Pasal 89 UUPM, informasi  tersebut  diberikan  agar  tersedia  untuk  masyarakat  umum  sebagai investor pasar modal.
Prinsip keterbukaan adalah bentuk riil dari usaha pencegahan kerugian investor pasar  modal  yang  dilakukan  oleh  pihak  otoritas  pada  se ap  transaksi  di  pasar modal. Hal ini dimaksudkan agar investor yang memilih berinvestasi di pasar modal dak  ter pu  atau  dapat  mengambil  keputusan  yang  benar.  Berdasarkan  buku Ikh sar Ketentuan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK,¹⁴ ada 4 jenis utama dari bentuk penerapan prinsip keterbukaan, yakni:
¹⁴  Tim Penyusun, Ikh sar Ketentuan Pasar Modal , Jakarta: Na onal Legal Reform Program-Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuanagan, 2010, hlm. 1038-1042.
1)  Keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan ke publik;
2)  Keterbukaan informasi bagi pemegang saham tertentu;
3)  Keterbukaan informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pernyataan pailit;
4)  Keterbukaan informasi mengenai biaya penawaran umum. Melihat  kembali  kemungkinan  akibat  hukum  dari  adanya  putusan  kepailitan pada perusahaan terbuka yakni suspensi saham hingga delis ng atau sederhanya terjadi lock up , maka investor sebagai konsumen pasar modal sangat membutuhkan informasi yang benar terkait keadaan emiten tempat ia menanamkan modalnya. Keterbukaan  informasi  ini  dapat  memberikan  kesempatan  bagi  investor  untuk meminimalisasi kerugian yang akan diderita akibat kepailitan perusahaan terbuka atau bahkan mencegah terjadinya kerugian investor. Adapun hal-hal yang pen ng bagi  emiten  guna  kepen ngan  investor  atas  adanya  putusan  atau  permohonan kepailitan kepada emiten berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.5 tentang Keterbukaan  Informasi  Bagi  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang  Dimohonkan Pernyataan  Pailit  (Peraturan  Bapepam-LK  No.  X.K.5)  adalah  penyampaian  berita tertulis kepada Bapepam dan bursa efek secepat mungkin paling lambat hari kerja kedua sejak emiten atau perusahaan publik mengalami kegagalan atau mengetahui ke dakmampuan menghindari kegagalan pembayaran utang.
Kemudian  dalam  rangka  preven f,  investor  juga  dapat  memanfaatkan informasi  yang  dibuka  oleh  emiten  secara  berkala  sesuai  dengan  Peraturan Bapepam-LK  Nomor  X.K.1  tentang  Keterbukaan  Informasi  yang  Harus  Segara Diumumkan  Kepada  Publik  (Peraturan  Bapepam-LK  No.  X.K.1).  Pada  peraturan tersebut emiten diwajibkan untuk membuka informasi terkait usahanya, baik aksi perusahaan  berupa  penggabungan  atau  peleburan  perusahaan  atau  kegiatan produksi perusahaan yang akan mempengaruhi nilai saham di bursa. Pada angka 2 Peraturan  Bapepam-LK  No.  X.K.1  diatur  tentang  kontrak  atau  perikatan  yang dilakukan  oleh  emiten  ditambah  dengan  kewajibannya  untuk  menyampaikan laporan tahunan yang juga memuat laporan keuangan yang diamanatkan dalam Peraturan  Bapepam-LK  Nomor  X.K.6  tentang  Kewajiban  Penyampaian  Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik (Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6).
Informasi-informasi  yang  disediakan  oleh  bursa  kepada  publik  ini  dapat dijadikan bahan per mbangan bagi investor untuk menentukan langkah investasi yang dapat diambil guna menghindari kerugian yang dapat terjadi akibat adanya permohonan  pernyataan  pailit  kepada  emiten.  Salah  satu  langkah  yang  dapat diambil oleh investor ke ka melihat potensi kerugian adalah metode cu ng loose . Metode ini pada dasarnya menganjurkan investor untuk menjual sahamnya ke ka sen men  pasar  terhadap  saham  emiten  mulai  rendah.  Investor  harus  menjual sahamnya  walaupun  harga  jual  sama  atau  bahkan  lebih  rendah  dari  harga  beli

## Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal
dengan  anggapan  lebih  baik  daripada  menahan  saham.  Pelanggaran  terhadap prinsip keterbukaan dapat merugikan semua pihak dalam pasar modal khususnya investor. Adapun sanksi yang mungkin diberikan kepada emiten yang melakukan pelanggaran  adalah  sanksi  administra f  sesuai  Pasal  102  UUPM  hingga  sanksi pidana yang diatur dalam Bab XV UUPM.
b.  Akibat Suspensi dan Proses Delis ng Saham Emiten
Adakalanya  informasi  yang  dibuka  oleh  bursa  kepada  investor  dak  dapat dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  investor  sehingga  ada  beberapa  pakar  yang beranggapan bahwa kerugian investor akibat kepailitan adalah murni risiko bisnis. Hal ini terjadi karena memang  dak semua investor memiliki pengetahuan yang cukup  untuk  melakukan  perhitungan  yang  tepat  atas  potensi  kerugian  akibat kepailitan terhadap emiten atau perusahaan terbuka. Suspensi dan penghapusan saham yang dicatat di bursa ( delis ng ) menimbulkan kerugian pada investor karena terjadi lock up terhadap saham di bursa, padahal keadaan ini dapat diatasi dengan mekanisme perdangangan yang telah ada di pasar modal.
Perdagangan  saham  di  pasar  modal  saat  ini  semakin  berkembang  seiring dengan  perkembangan  teknologi.  Penjualan  saham  saat  ini  telah  dilaksanakan melalui scriptless trading atau perdagangan tanpa warkat. Berdasarkan Peraturan BEI No. II-A, BEI membagi pasar saham ke dalam 3 ( ga) segmen jenis pasar saham di pasar modal, yakni: pasar regular, pasar tunai, dan pasar negosiasi.
Berdasarkan  hasil  peneli an,  hampir  seluruh  kasus delis ng emiten disebabkan  karena  adanya  permohonan  pernyataan  kepailitan  adalah  melalui forced delis ng . Pada  umumnya, voluntary delis ng dilakukan oleh emiten yang berniat go private atau merubah status perusahaan dari terbuka menjadi tertutup sesuai  dengan  per mbangan  dari  organ  perusahaan  terkait  strategi  bisnis. Beberapa  permasalahan  yang  ditemukan  pada delis ng emiten  adalah  akibat kepailitan melalui forced delis ng .
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  III.3  Peraturan  BEI  No.  I-I,  prosedur delis ng dilakukan terlebih dahulu dengan dilakukannya suspensi terhadap saham emiten. Kemudian setelah dilakukan suspensi, apabila masih dimungkinkan perdagangan saham maka saham emiten dapat diperjualbelikan hanya di pasar negosiasi selama paling lama 24 bulan (2 tahun). Kesempatan investor untuk memperkecil kerugian dapat  dilakukan  pada  saat  proses  perdagangan  saham  dipindahkan  ke  pasar negosiasi. Pada tahap ini, investor dapat secara langsung melakukan proses tawar- menawar  dengan  calon  pembelinya.  Oleh  sebab  itu,  masuknya  saham  ke  pasar negosiasi sebenarnya adalah upaya bursa untuk menyelamatkan investor apabila nan nya  emiten  tersebut  resmi  dihapus  dari  saham  dan  diputus  pailit  oleh pengadilan.
c.  Ketentuan Pembelian Kembali ( Buy Back ) Saham Emiten Akibat Delis ng Delis ng saham emiten di bursa adalah kejadian yang paling dihindari oleh seluruh investor, sebab hal inilah yang disinyalir sebagai keadaan paling buruk dari kegiatan investasi  di  pasar  modal.  Keadaan  ini  membuat  investor  manapun  baik  yang dananya  banyak  maupun  sedikit  hampir  dak  dapat  melakukan  apapun  untuk menyelamatkan  dana  mereka. Lock  up saham  menjadikan  investor  hanya  dapat menunggu  kebijakan  yang  mungkin  diambil  oleh  otoritas  baik  oleh  bursa  efek, Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  ataupun  emiten  itu  sendiri  untuk  menanggulangi kerugian yang dialami oleh investor.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas,  apabila  terjadi delis ng maka  ada perlakukan tertentu yang dilakukan oleh pihak bursa kepada emiten yang sedang dalam  masalah.  Berdasarkan  ketentuan  dalam  Peraturan  BEI  No.  I-I,  perlakuan tersebut  dilihat  dari  tata  cara  penghapusannya.  Dilihat  dari  pengapusan  saham bursa  berdasarkan  Peraturan  BEI  tersebut,  terdapat  dua  cara  yakni  melalui voluntary delis ng atau melalui forced delis ng . Apabila delis ng dilakukan atas inisia f emiten maka terhadapnya akan dikenakan kewajiban melakukan pembelian kembali sahamnya yang telah dilempar di bursa. Pada umumnya delis ng dengan cara  ini  dilakukan  sebagai  bentuk  strategi  bisnis,  namun  dak  menutup kemungkinan  pula  dikarenakan  adanya  permohonan  pernyataan  pailit  kepada emiten.
Penghapusan paksa oleh bursa atau forced delis ng adalah pengapusan yang dilakukan  karena  alasan  adanya  peris wa  signiﬁkan  yang  berpengaruh  nega f terhadap  kelangsungan  usaha  emiten  baik  secara  ﬁnansial  atau  hukum  dan dikarenakan suspensi saham di pasar reguler dan tunai terhadap emiten yang telah berlangsung  sekurang-kurangnya  24  bulan  terakhir.  Kewajiban  emiten  untuk melakukan buy back saham  dak dijelaskan pada forced delis ng, sehingga nasib investor yang memiliki saham pada emiten yang dinyatakan pailit dirugikan. Hasil wawancara kepada Ketua Umum Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI), Bapak Sanusi menyatakan, ke adaan peraturan buy back saham saat perusahaan di- delis ng sangat  merugikan  investor  sehingga  seharusnya  kejadian  tersebut menjadi tanggung jawab dari BEI ataupun OJK.¹⁵ 2.  Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Melalui Gugatan Keperdataan

## a.  Gugatan Keperdataan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Perseroan terbatas adalah bentuk persekutuan yang diakui sebagai badan hukum di Indonesia. Pengakuan sebagai badan hukum ini diberikan berdasarkan UUPT yang dinyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan
¹⁵  Hasil wawancara dengan Ketua Umum Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI), Bpk. Sanusi, pada 12 Desember 2014.

## Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal
hukum.  Segala  kegiatan  terkait  perseroan  diatur  oleh  hukum  sehingga  hak  dan kewajiban  pelaku  usaha  menjadi  lebih  aman  karena  adanya  jaminan  kepas an hukum dari undang-undang.
Perbuatan  hukum  adalah  perbuatan  yang  akibatnya  diatur  oleh  hukum. Maksud dari akibatnya diatur oleh hukum adalah konsekuensi dari suatu perbuatan telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sebagai  contoh  dari konsekuensi  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  adalah  akibat perbuatan  melanggar  hukum  dalam  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata):  “Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu karena kesalahannya untuk menggan  kerugian tersebut.”
Pasal  ini  memberikan  definisi  tentang  perbuatan  hukum  yang  pada  in nya adalah sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perudang- undangan. Pasal ini juga menjadi dasar bagi segala perbuatan yang diatur dalam peraturan  perundang-undangan  apabila  merugikan  orang  lain,  maka  harus  ada kompensasi  atau  melakukan  suatu  kewajiban  yang  dapat  menutupi  kerugian tersebut. Pada umumnya kompensasi yang wajib dilakukan oleh seorang pelanggar atau orang yang melakukan perbuatan melawan hukum juga telah diatur dalam pasar yang dilanggar. UUPT juga mengatur hal serupa yakni adanya konsekuensi dari sebuah  ndakan  yang  dianggap  melanggar  hukum  atau  merugikan  orang  lain. Pemegang  saham  sebagai  pendiri  perseroan  melalui  UUPT  diberikan  hak-hak tertentu seper  yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT yang memberikan hak dasar kepada pemegang saham untuk:
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.
Pada  pasal  tersebut,  pemegang  saham  diberikan  hak  untuk  mendapatkan sejumlah uang hasil usaha perseroan yang disebut deviden. Deviden berdasarkan Pasal 71 UUPT adalah seluruh laba bersih yang dikurangi penyisihan untuk cadangan dana  usaha  perseroan  yang  akan  dibagikan  sesuai  dengan  jumlah  saham  yang dimiliki kepada pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPM, saham termasuk efek yang diperjualbelikan di bursa. Saham yang diperjualbelikan di bursa adalah saham emiten atau yang berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUPM, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
Selanjutnya penger an penawaran umum ini sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 15  UUPM  adalah  kegiatan  penawaran  efek  (saham)  yang  dilakukan  oleh  emiten untuk menjual efek kepada masyarakat. Sehingga jelas pembeli atau investor saham di pasar modal akan menjadi pemegang saham pada sebuah perseroan terbatas yang  telah  melakukan  penawaran  umum  yang  selanjutnya  disebut  em ten  atau
perusahaan  terbuka.  Investor  sebagai  pemegang  saham  di  perusahaan  terbuka dijamin pula oleh Pasal 52 ayat (1) UUPT untuk mendapat hak atas dividen dan hak- hak  lain  yang  diatur  dalam  UUPT.  Apabila  pemegang  saham  dak  mendapatkan haknya, maka berdasarkan Pasal 61 UUPT:
Se ap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke  pengadilan  negeri  apabila  dirugikan  karena  ndakan  perseroan  yang dianggap  dak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau dewan komisaris.
Dikaitkan dengan terjadinya peris wa kepailitan terhadap sebuah perusahaan terbuka, hak dari investor sebagai pemegang saham akan dilanggar karena  dak memperoleh  hak  deviden.  Hal  ini  mengacu  pada  Pasal  71  ayat  (3)  UUPT  yang disyaratkan  adanya  kondisi  laba  posi f  agar  dividen  dapat  dibagikan  kepada pemegang  saham.  Dengan  demikian,  adanya  proses  kepailitan  tentunya  akan menghambat pembagian dividen kepada para pemegang saham.
Pasal  61  UUPT  menjadi  pegangan  para  investor  apabila  merasa  haknya dilanggar oleh pihak perusahaan terbuka dengan terjadinya kepailitan. Selain pasal tersebut, ada juga Pasal 97 ayat (6) UUPT yang diatur mengenai pemberikan hak kepada  pemegang  saham  untuk  menggugat  anggota  direksi  apabila  adanya kesalahan  anggota  direksi  dalam  menjalankan  perusahaan.  Seorang  direksi menjalankan  kepengurusan  yang  dipercayakan  kepadanya,  sehingga  harus melaksanakannya  dengan  i kad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab.  Jika  direksi terbuk   salah/lalai  dalam  menjalankan  kepengurusannya  dan  mengakibatkan perseroan  rugi  sampai  mengakibatkan  pailitnya  perseroan,  pemegang  saham perseroan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  berhak  menggugat  direksi bersangkutan  untuk  diminta  pertanggungjawaban  secara  penuh  sampai  dengan harta pribadinya.
Selain  pasal-pasal  yang  telah  disebutkan  di  atas  ada  pula  pasal  yang memberikan hak kepada investor sebagai pemegang saham untuk menuntut buy back atas saham yang dimilikinya yakni dalam Pasal 62 UUPT yang berbunyi: Se ap  pemegang  saham  berhak  meminta  kepada  perseroan  agar sahamnya  dibeli  dengan  harga  wajar  apabila  yang  bersangkutan  dak menyetujui  ndakan  perseroan  yang  merugikan  pemegang  saham  atau perseroan, berupa:
a.   perubahan anggaran dasar;
b.   pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan; atau
c.   penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
Berdasarkan  pasal  ini,  investor  sebagai  pemegang  saham  dapat  menuntut adanya  kewajiban buy  back saham  atas  saham  yang  mereka  miliki  dari  proses
pembelian  di  pasar  modal.  Adapun  untuk  melakukan  pembelian  kembali, perusahaan harus melihat ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 UUPT yang pada in nya  pembelian  kembali  dak  boleh  menyebabkan  harta  kekayaan  bersih perusahaan  menjadi  lebih  kecil  dari  jumlah  modal  yang  ditempatkan  ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.
b.  Gugatan Keperdataan Berdasarkan Ketentuan di Bidang Pasar Modal Pasar modal di negara manapun  dak lepas dari kecurangan, baik penipuan atau manipulasi. Trik dalam melakukan perdagangan memang banyak sekali ragam dan caranya. Celakanya adakalanya trik-trik tersebut  dak terakomodasi oleh otoritas sehingga dapat merugikan investor sebagai konsumen di pasar modal. Tindakan kecurangan di pasar modal pada umumnya dibagi menjadi bentuk manipulasi pasar dan  penipuan.  Manipulasi  pasar  dapat  mengakibatkan  perubahan  harga  saham yang  dianggap  semu  atau  dak  wajar,  sedangkan  penipuan  mengakibatkan informasi atau keadaan yang sebenarnya  dak tersampaikan kepada investor.
Apabila terjadi kepailitan pada emiten dan ada investor yang merasa dirugikan karena hal tersebut, investor yang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) diakui sebagai seorang konsumen pasar modal, dapat melaporkan kerugiannya kepada OJK untuk diupayakan. Berdasarkan Pasal 29 UU OJK dinyatakan bahwa:
OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang melipu :
a.  Menyiapkan  perangkat  yang  memadai  untuk  pelayanan  pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
b.  Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; dan
c.  Memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan  konsumen  yang  dirugikan  oleh pelaku  di  lembaga  jasa  keuangan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
Berdasarkan  pasal  tersebut,  telah  dijelaskan  investor  yang  merasa  dirugikan akibat adanya peris wa kepailitan dapat melakukan aduan kepada OJK. OJK yang menerima  laporan  itu  kemudian  akan  melakukan  peneli an  terhadap  emiten. Peneli an  ini  dilakukan  dalam  upaya  membuk kan  bahwa  memang  dalam  hal kepailitan terdapat kecurangan yang dilakukan oleh emiten seper  penipuan saat proses keterbukaan.
Apabila pada peneili an yang dilakukan OJK terbuk  adanya kerugian investor yang  disebabkan  oleh  ndakan  emiten,  maka  OJK  dapat  melakukan  gugatan keperdataan atas nama investor sesuai Pasal 30 UU OJK:
“(1)  Untuk  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat,  OJK  berwenang melakukan pembelaan hukum, yang melipu :
a.  Memerintahkan  atau  melakukan  ndakan  tertentu  kepada  lembaga jasa  keuangan  untuk  menyelesaikan  pengaduan  konsumen  yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan dimaksud;
b.  Mengajukan gugatan:
1.  Untuk  memperoleh  kembali  harta  kekayaan  milik  pihak  yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun  di  bawah  pengusaan  pihak  lain  dengan  i kad  baik; dan/atau
2.  Untuk  memperoleh  gan   kerugian  dari  pihak  yang  menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat  dari  pelanggaran  jasa  keuangan  atas  peraturan  perudang- undangan di sektor jasa keuangan.
(2)  Gan   kerugian  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  hurub  b  angka  2  hanya digunakan  untuk  pembayaran  gan   rugi  kerugian  kepada  pihak  yang dirugikan.
Berbicara  kemungkinan,  maka  banyak  sekali  kemungkinan  ndakan  dan kecurangan yang dapat merugikan investor. Salah satunya adalah penipuan yang dilakukan  untuk  menggelapkan  tuntutan  hukum  kepailitan  pada  saat  proses keterbukaan  oleh  emiten.  Apabila  ditemukan  hal  demikian,  maka  berdasarkan peraturan  UU  OJK  di  atas  yang  juga  diamatkan  dalam  Pasal  111  UUPM  sebagai berikut:
Se ap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut gan  rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
Pasal-pasal tersebut di atas memberikan kemungkinan kepada investor yang merasa  dirugikan  akibat  adanya  perbuatan  hukum  emiten  yang  berujung  pada pernyataan kepailitan kepada perusahaan emiten untuk melakukan upaya hukum. Adapun gugatan ini dilakukan dengan upaya mengembalikan aset yang dimiliki oleh investor  baik  dengan  himbauan  kewajiban buy  back kepada  emiten  ataupun melakukan  gan   kerugian  sesuai  gugatan  keperdataan  yang  disampaikan  oleh investor melalui pengadilan.
3.  Perlindungan Hukum Investor Berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia Berkaitan  dengan  peneli an  ini,  maka  analisis  hendak  dilakukan  dengan  upaya mengedepankan  hak-hak  investor  sebagai  pemegang  saham  pada  perusahaan terbuka dalam hal terjadinya kepailitan. Kasus yang digunakan dalam peneli an ini adalah kepailitan PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk. (PT SAIP Tbk)

## Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal
Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby tertanggal 5 Maret 2013  memutuskan  bahwa  PT  SAIP  Tbk.  pailit  karena  telah  memenuhi  syarat kepailitan sebagai berikut:
a.  Memiliki lebih dari satu kreditor:
1)  Asiabase  Resources,  Pte.  memiliki  tagihan  sebesar  Rp4.037.211.791,36 (pemohon);
2)  Interﬁber  Asia,  Pte.,  Ltd.  dengan  jumlah  tagihan  Rp452.566.321,36 (pemohon);
3)  Sanyi Resources Pte., Ltd. Sebesar Rp6.123.217.013,12 (pemohon);
b.  Salah satu utang telah jatuh tempo.
Utang kepada Asiabase Resources, Pte., Ltd., yang telah dapat ditagih adalah sebesar Rp4.037.211.791,36, yang jatuh tempo berdasarkan perjanjian pada 25 Juli 2012.
Pada Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU diberikan syarat kepailitan, yaitu: debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan  dak membayar lunas sedikitnya satu utang yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih.  Dengan  dipenuhinya  syarat  tersebut suatu  perusahaan  dapat  dimohonkan  pailit  ke  pengadilan  niaga.  Pailitnya perusahaan akan ditentukan oleh putusan pengadilan. PT SAIP Tbk. berdasarkan uraian  sebelumnya  telah  benar  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan  berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tersebut.
Pada kasus PT SAIP Tbk., pemegang saham yang juga investor di pasar modal pada saat rapat veriﬁkasi utang mengajukan tagihan atau mengajukan diri sebagai kreditor saat proses kepailitan. Langkah yang diambil oleh pemegang saham PT SAIP Tbk., yakni PT. ZT Holding Co. dan Asia Capital Management Ltd . menggugat PT SAIP Tbk.  atas  utang  kepada  dengan  jumlah  tagihan  masing-masing  sebesar Rp3.910.836.046.232,00  dan  Rp83.518.504.624,00.  Tagihan  atau  utang  tersebut dianggap sebagai akumulasi dari saham dan dividen.
Hal  serupa  pernah  dinyatakan  oleh  Jamin  Gin ng  dalam  tulisannya,  bahwa pemegang  saham  publik  (investor  pasar  modal)  merupakan  kreditor  bersaing (konkuren).  Kreditor  konkuren  bersaing  adalah  kreditor  yang  mendapat  bagian terakhir terhadap harta pailit seandainya ada deviden dari saham tersebut yang belum dibayar kepada para pemegang saham publik. Menurutnya, sifat utang yang begitu  luas  dalam  hukum  kepailitan  memungkinkan  investor  sebagai  pemegang saham untuk menempa  kedudukan kreditor dalam kepailitan.¹⁶
Untuk  dapat  membuk kan  dalil  tersebut  maka  perlu  dikaji  lebih  lanjut mengenai kedudukan saham sebagai utang dalam proses kepailitan. Pasal 1 bu r 6 UUK PKPU memberikan defenisi utang sebagai berikut:
¹⁶  Jamin Gin ng, Loc. cit.
Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan  mbul di kemudian hari atau kon njen, yang  mbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib  dipenuhi  oleh  debitor  dan  bila  dak  dipenuhi  memberi  hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
Secara redaksional pada pasal tersebut yang dapat dinyatakan utang adalah: a.  Kewajiban;
b.  Dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing;
c.  Baik  secara  langsung  maupun  yang  akan  mbul  di  kemudian  hari  atau kon jensi ;
d.  Timbul karena perjanjian atau undang-undang;
e.  Yang wajib dipenuhi oleh debitor;
f.  Bila  dak  dipenuhi  memberi  hak  kepada  kreditor  untuk  mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
Kemudian  untuk  dapat  membuk kan  bahwa  saham  investor  dapat  menjadi landasan utang dalam proses kepailitan, perlu dikaji ciri saham yang terdapat dalam ketentuan hukum perusahaan Indonesia, diantaranya sebagai berikut:
a.  Pasal 52 Ayat (1) UU PT diakui bahwa saham memberikan hak tertentu kepada pemegangnya kepada pemegangnya;
b.  Pasal 54 UU PT diakui bahwa saham dapat dinilai dalam nominal;
c.  Pasal  70,  71,  dan  72  UU  PT  diakui  saham  memberikan  hak  deviden  kepada pemegangnya yang muncul secara berkala di kemudian hari; dan
d.  Peraturan BEI No. II-A diakui bahwa proses transaksi pembelian saham di pasar modal yang dilakukan oleh investor adalah mengikat secara hukum.
Pasal 61 UU PT dijamin tentang pemenuhan hak pemegang saham yang harus diberikan kepadanya. Analisis di atas cukup membuk kan bahwa memang saham memberikan  hak  kepada  pemegangnya  untuk  dapat  dijadikan  dasar  pengajuan utang dalam proses kepailitan.
Pada  Pasal  142  UU  PT  dijelaskan  bahwa  salah  satu  penyebab  pembubaran sebuah  perseroan  adalah  karena  harta  perseroan  yang  telah  dinyatakan  pailit berada dalam keadaan insolvensi yang kemudian pembubaran ini diiku  oleh proses likuidasi. Untuk menjamin hak kreditor-kreditor perseroan tersebut, maka UU PT memberikan kepas an dalam Pasal 150 UU PT bahwa harta hasil likuidasi dibagikan terlebih dahulu kepada para kreditor. Pada Pasal 52 UU PT memang diberikan hak kepada  pemegang  saham  untuk  mendapat  bagian  dari  sisa  kekayaan  perseroan hasil likuidasi, namun pada Pasal 150 ayat (4) UU PT dinyatakan bahwa apabila harta

## Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal
hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham namun ternyata masih ada kreditor  yang  belum  mendapat  bagiannya,  maka  pengadilan  negeri  dapat memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham untuk dibayarkan kepada kreditor yang belum mendapat bagian.
Melihat  kembali  kepada  peraturan  tersebut,  dak  dibenarkan  seorang pemegang  saham  didudukkan  sebagai  kreditor  dalam  proses  kepailitan perusahaannya  sendiri.  Adapun  seorang  pemegang  saham  hanya  akan  menjadi kreditor pada saat proses kepailitan berujung pada proses likuidasi perseroan dan pemegang  saham  hanya  mendapat  bagian  apabila  semua  kewajiban  perseroan kepada seluruh kreditor telah tepenuhi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, kedudukan investor sebagai kreditor dalam proses kepailitan perusahaan terbuka atau  emiten  daklah  dimungkinkan  oleh  UU  PT.  Walaupun  di  kemudian  hari terdapat suatu aturan yang menyatakan kedudukan investor sebagai kreditor dalam proses  kepailitan  perusahaan  terbuka,  hal  tersebut  dak  dapat  dilakukan mengingat  asas  dalam  UU  PT  bersifat statutaroty  mandate atau  memaksa  yang ditegaskan dalam Pasal 154 UU PT:
1)  Bagi perseroan terbuka berlaku ketentuan undang-undang ini jika  dak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
2)  Peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pasar  modal  yang  mengecualikan ketentuan undang-undang ini  dak boleh bertentangan dengan asas hukum perseroan dalam undang-undang ini.

## E.  Penutup
Pada  prinsipnya  berbagai  bentuk  investasi  akan  memberikan  manfaat  maupun risiko,  termasuk  berinvestasi  di  pasar  modal  dalam  bentuk  saham  memberikan manfaat bagi masyarakat berupa capital gain dan  dividen, namun  juga memiliki risiko berupa capital loss dan resiko likuidasi. Resiko likuidasi dapat disebabkan oleh adanya gugatan hukum berupa permohonan pernyataan kepailitan.
Adanya gugatan hukum berupa kepailitan dapat menyebabkan turunnya nilai saham dan berpotensi merugikan investor sehingga apabila terdapat permohonan pernyataan  pailit  pada  perusahaan  terbuka,  maka  sahamnya  di  bursa  akan  di- delis ng oleh BEI. Apabila perdagangan saham di pasar negosiasi masih  dak dapat dilakukan oleh investor, maka jalan terakhir untuk mendapatkan kompensasi dari dana  yang  hilang  akibat  kepailitan  adalah  melakukan  ndakan  hukum  berupa gugatan  perdata.  Gugatan  perdata  investor  ini  dapat  dilakukan  berdasarkan kewenangannya  selaku  pemegang  saham  berdasarkan  Pasal  61  UU  PT  dan ketentuan di bidang pasar modal melalui OJK. Adapun permohonan investor untuk menjadi kreditor pada proses kepailitan masih  dak dapat dilakukan karena adanya
ketentuan Pasal 150 UU PT yang mengatur bahwa pemegang saham baru mendapat bagian setelah proses kepailitan berakhir likuidasi.
Peris wa  hukum  kepailitan  pada  perusahaan  terbuka  sesungguhnya  dapat dihindari oleh para investor dengan memanfaatkan keterbukaan informasi di pasar modal. Para investor di pasar modal diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang  berinvestasi  khususnya  berinvestasi  saham.  Perlindungan  yang  saat  ini telah  diberikan  oleh  OJK  terkait  kepailitan  perusahaan  terbuka  dapat dimaksimalkan  oleh  investor  dengan  mengajukan  pengaduan  apabila  merasa dirugikan dengan terjadinya kepailitan perusahaan terbuka.

## Da ar Pustaka Buku
Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamani s D, Seri Pengetahuan Pasar Modal: Go Public dan Go Private di Indonesia , Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta, 2009 . Jusuf  Anwar, Pasar  Modal  Sebagai  Sarana  Pembiayaan  dan  Investasi, Seri  Pasar Modal 1 , Alumni, Bandung, 2005. Lastu   Abubakar, Transaksi  Deriva f  di  Indonesia:  Tinjauan  Hukum  tentang Perdagangan Deriva f di Bursa Efek, Books Terace & Library, Bandung, 2009. Pandji Anoraga, Pengantar Pasar Modal, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Sawidji Widoatmodjo, Cara Cepat Memulai Investasi Saham Panduan Bagi Pemula , Elex Media Kompu ndo, Jakarta, 2004 . Sumantoro, Aspek  Hukum  Pasar  Modal  dalam  hukum  dan  Pembangunan  No.  1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1978. Tim Penyusun, Ikh sar Ketentuan Pasar Modal , Na onal Legal Reform Program - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Jakarta, 2010 .

## Dokumen Lain
Bursa Efek Indonesia, “Panduan Go Public”, h p://www.idx.co.id/portals/khusus PDF/go%20public%20new2.pdf
Jamin  Gin ng,  “Kedudukan  Pemegang  Saham  (Investor)  dalam  Kepailitan Perusahaan Go Public ”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, Volume IV, No. 3, Maret 2005 .

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal .
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan PT Bursa Efek Jakarta No. II-A tentang Pedagangan Efek. Peraturan  PT  Bursa  Efek  Jakarta  No.  I-I  tentang  Penghapusan  Pencatatan  dan
Pencatatan Kembali Saham di Bursa.
Bapepam-LK  No.  X.K.1  tentang  Keterbukaan  Informasi  yang  Harus  Segera Diumumkan Kepada Publik.
Peraturan  Bapepam-LK  No.  X.K.6  tentang  Kewajiban  Penyampaian  Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan Bapepam-LK No. X.K.5 tentang Keterbukaan Indormasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.