## IMPLEMENTASI TATA KELOLA ORGANISASI DAN MANAJEMEN RISIKO REPUTASI PADA ORGANISASI NIRLABA (STUDI KASUS GEREJA BNKP
JEMAAT KOTA PADANG)

## Somah Taufik Halawa
Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia, Indonesia Email: somahtaufikhalawa@gmail.com
Abstrak: Gereja sebagai organisasi nirlaba harus mampu mempertahankan reputasinya untuk memastikan dukungan para pihak dalam keberlangsungan organisasai dengan cara penerapan  prinsip-prinsip  tata  kelola  organisasi  yang  baik  atau good  corporate governance. Untuk mempertahankan reputasinya, gereja harus mampu mengelola risiko reputasinya  dengan  pendekatan  manajemen  risiko  reputasi.  Pendekatan stakeholder theory untuk  mengidentifikasi  pemangku  kepentingan  dan  harapan  mereka  terhadap pengelolaan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Gereja BNKP Jemaat Kota Padang dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dan manajemen risiko  reputasi.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan Gereja BNKP Jemaat Kota Padang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi melalui aturan Tata Pranata Gereja dan pengendalian manajemen risikonya dijalankan dengan berbagai kebijakan namun tidak memiliki sistem manajemen risiko yang disusun baik atau memiliki risk register.
Kata kunci: Tata Kelola Organisasi, risiko reputasi, gereja, stakeholder theory
Abstract: The church as a non-profit organization must be able to maintain its reputation to ensure the support of the parties in the sustainability of the organization by applying the principles of good corporate governance. To maintain its reputation, the church must be  able  to  manage  its  reputation  risk  using  a  reputation  risk  management  approach. Stakeholder  theory  approach  to  identify  stakeholders  and  their  expectations  of organizational management. This study aims to observe the BNKP Jemaat Kota Padang Church in implementing the principles of good corporate governance and reputation risk management. The method used is descriptive qualitative method. The results of the study show that the BNKP Jemaat Kota Padang Church applies the principles of organizational governance through the rules of Church Administration and its risk management controls are carried out with various policies but do not have a well-developed risk management system or have a risk register.
Keywords: Good Corporate Governance, risk reputation, church, stakeholder theory

## PENDAHULUAN
Gereja BNKP Jemaat Kota Padang sebagai organisasi tentu memiliki pertanggungjawaban  dalam  melaksanakan  pengelolaannya,  baik  organisasi  yang bergerak  dalam  bidang  usaha  bisnis  maupun  organisasi  yang  bersifat  sosial  atau keagamaan memiliki pertanggungjawaban terhadap para pihak pemegang kepentingan di organisasi  tersebut.  Pengelola  organisasi  dituntut  memiliki  keterbukaan  atas  pekerjaan yang dilakukannya dalam menjalankan roda organisasi. Organisasi agama seperti gereja juga tidak luput dari tuntutan atas keterbukaan pengelola organisasi terhadap para pihak pemangku kepentingan. Gereja merupakan organisasi nirlaba yang dalam pengelolaannya menghimpun  dana  serta  sumber  daya  lainnya  dari  jemaat  dan  berbagai  pihak  yang memiliki kepentingan pada organisasi  tersebut  untuk  keberlangsungan dan tercapainya
tujuan  organisasi  sebagai  organisasi  keagamaan.  Pada  pengelolaannya,  pengurus  harus mampu memenuhi kepercayaan para pihak pemangku kepentingan (stakeholder) untuk tetap memastikan dukungan para pihak dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi (Ghozali  dan  Chariri,  2007).  Kepercayaan  terhadap  pengelola  dalam  menjalankan tugasnya tidak terlepas  dari asumsi  filosofis  bahwa pengurus tersebut  dapat  dipercaya, mampu bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran (Chinn, 2000). Dampak atas ketidakmampuan pengurus dalam mengelola organisasi dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan  anggota  organisasi  maupun  para  pihak  lainnya  yang  menimbulkan  efek berkurangnya  dukungan  sumber  daya  dari  para  pihak,  hal  tersebut  dapat  menjadi penghalang  terwujudnya  tujuan  organisasi.  Berbeda  dengan  penelitian-penelitian sebelumnya,  pada  penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan good  corporate governance untuk  mengidentifikasi  pengendalian  manajemen  risiko  serta stakeholder theory menjadi  instrumen  yang  mengidentifikasi  para  pemangku  kepentingan  serta harapan mereka terhadap pengelolaan organisasi baik penerapan prinsip good corporate governance serta  manajemen  risiko  reputasinya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  melihat bagaimana  Gereja  BNKP  Jemaat  Kota  Padang  menjalankan  prinsip-prinsip good corporate  governance dan  juga  melihat  bagaimana  organisasi  mengelola  manajemen risiko reputasinya.

## Kerangka Teori
Good Corporate Governance Good  Corporate  Governance sebagai  instrumen  tata  kelola  organisasi  sangat penting  penerapannya  untuk  memastikan  keberlangsungan  organisasi  sesuai  dengan prinsip-prinsipnya  yaitu    transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi, kewajaran  dan  kesetaraan  (Kaihatu,  2006).  Pada  penelitian  Implementasi Good Corporate  Governance Dalam  Upaya  Mewujudkan  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan Wakaf Tunai (Irianto, M.F, 2019) menemukan penerapan Good Corporate Governance pada  pengelolaan  wakaf  tunai  melalui  tiga  tahapan  yaitu  perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi.  Pendekatan  pada  penelitian  tersebut  hanya  menggunakan akuntabilitas dan transparansi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan lima prinsip good  corporate  governance untuk  mengidentifikasi  seluruh  penerapan  tata  kelola organisasi pada gereja BNKP Jemaat Kota Padang. Manajemen Risiko
Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  8/SEOJK.05./2021  memberikan pengertian risiko reputasi adalah dampak yang diterima oleh organisasi yang disebabkan oleh persepsi negatif pemangku kepentingan sehingga menurunkan tingkat kepercayaan mereka.  Tujuan  manajemen  risiko  sendiri  adalah  mengantisipasi  dan  meminimalkan dampak kerugian akibat risiko reputasi perusahaan. Penerapan manajemen risiko dimulai dari  proses  identifikasi  risiko  reputasi,  pengukuran  risiko  reputasi,  pengendalian  risiko reputasi,  pemantauan  risiko  reputasi  melalui risk  register ,  dan  sistem  informasi manajemen risiko bagi risiko reputasi. Pada penelitian (Sholehah, et al, 2019) Lembaga Zakat  Nasional  (Laznas)  Yayasan  Nurul  Hayat  Dalam  Melakukan  Manajemen  Risiko Reputasi  menemukan  faktor  eksternal  tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap  reputasi  institusi.  Pada  penelitian  Manajemen  Risiko  Reputasi  Pada  Bank Syariah  (Arsyadona,  et  al,  2020)  menunjukkan  risiko  reputasi  berhubungan  dengan risiko-risiko lainnya.

## Stakeholder Theory
Stakeholder  theory adalah  teori  yang  mengarahkan  pengelola  atau  manajemen mengerjakan  hal-hal  yang  dianggap  penting  oleh stakeholder dan  mampu  melaporkan pertanggungjawabannya  kembali  (Fontaine,  Haarman,  dan  Schmid,  2006).  Hal  senada juga  diungkapkan  (Ghozali  dan  Chariri,  2007)  bahwa stakeholder  theory mengatakan entitas tidak hanya beroperasi  untuk  kepentingannya sendiri namun  harus memberikan manfaat  bagi stakeholder -nya karena keberadaan suatu  entitas sangat  dipengaruhi oleh dukungan  yang  diberikan stakeholder kepada  entitas  tersebut.  Sedangkan  (Ousama, Fatima, dan Majdi, 2011) berpendapat teori stakeholder adalah konsep organisasi  yang berupa  argumentasi  bahwa  seluruh  pihak  yang  berkepentingan  memiliki  hak  untuk memperoleh  informasi  mengenai  aktivitas  organisasi.  Syaifuddin  (2016),  pada penelitiannya  yang  berjudul  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas Laporan  Keuangan  Organisasi  Nirlaba  studi  kasus  pada  Masjid  se-Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  menggunakan  pendekatan stakeholder  theory. Penelitian  ini menggunakan pandangan stakeholder theory menurut Helena dan Threse (2005),  yang menyatakan  masyarakat  merupakan stakeholder terpenting  dan  media  memegang peranan  penting  dalam  mengkomunikasikan  aktivitas-aktivitas  organisasi  pada stakeholder dan  media  memiliki  kekuatan  untuk  membeberkan  informasi  perusahaan, apabila  perusahaan  melakukan  tindakan  yang  tidak  pantas,  maka  media  akan membeberkan keburukan perusahaan tersebut. Syaifuddin (2016) menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan dari masyarakat dan media dan stakeholder lainnya mempengaruhi tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode deskriptif  merupakan  metode  dalam  meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu  objek, suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa sekarang  (Nazir,  1998).  Pendekatan  ini  dipilih  karena  untuk  mendapatkan  pemahaman tentang  bagaimana  akuntabilitas  pada  suatu  organisasi  gereja.  Pada  penelitian  ini diharapkan mampu menggambarkan, menganalisis, dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi  selama  penelitian.  Penelitian  diharapkan  mampu  meneliti  dan  menggambarkan mengenai subjek penelitian. Sehingga, penelitian ini didesain menggunakan studi kasus (case  study) .  Sekaran  (2006),  mengatakan  bahwa  studi  kasus  yang  bersifat  kualitatif berguna  dalam  menerapkan  solusi  pada  masalah  terkini  berdasarkan  pengalaman pemecahan masalah di masa lalu. Penelitian ini dilakukan di gereja BNKP Jemaat Kota Padang. Gereja BNKP Jemaat Kota Padang merupakan organisasi agama Kristen. Gereja BNKP Jemaat Kota Padang beralamat di Jl. Karya, Belakang Pd, Padang Selatan, Kota Padang,  Sumatera  Barat.  Metode  pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara, pengamatan, dan dokumentasi dengan instrument penelitian buku catatan dan handphone.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Stakeholder Organisasi Gereja Jemaat BNKP Kota Padang Stakeholder yang  merupakan  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan  pada  organisasi gereja dapat diidentifikasi melalui hubungan keterikatan pada organisasi tersebut. Pada gereja BNKP Jemaat Kota Padang memiliki beberapa stakeholder yaitu anggota jemaat, Ketua dan Majelis Jemaat, sinode dan resort, pemerintah, dan masyarakat sekitar gereja.
Kepentingan setiap pihak berbeda-beda sesuai dengan seberapa jauh memiliki pengaruh terhadap organisasi gereja. Anggota jemaat, Ketua dan Majelis Jemaat, sinode dan resort adalah stakeholder primer sedangkan pemerintah dan masyarakat merupakan stakeholder sekunder. Wakka,  Kadir,  Afri,  dan  Hadi  (2013) stakeholders terbagi  berdasarkan keterkaitannya dalam pengambilan keputusan yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer  adalah  pihak  yang  memiliki  kepentingan  langsung  atau juga  disebut stakeholder kunci,  sedangkan stakeholder sekunder  adalah  pihak  yang memiliki kepentingan secara tidak langsung.
Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Prinsip-prinsip good  corporate  governance seperti  transparansi,  akuntabilitas, responsibitas,  kemandirian,  dan  kesetaraan  diterapkan  pada  organisasi  gereja  BNKP Jemaat  Kota  Padang  melalui  Tata  Pranata  Gereja  yang  merupakan  acuan  dalam menjalankan  organisasi  gereja.  Berikut  penerapan  prinsip-prinsip good  corporate governance dengan menggunakan pendekatan stakeholder theory.
1. Transparansi
Anggota jemaat, ketua dan majelis jemaat, sinode dan resort sebagai stakeholder primer mengharapkan  penerapan  prinsip  transparansi  dengan  cara  program-program  kerja disampaikan sejak awal  tahun dan seluruh informasi  yang berkaitan dengan organisasi disampaikan secara aktual. Sedangkan pemerintah dan masyarakat sebagai stakeholder sekunder mengharapkan  prinsip  transparansi  dijalankan  dengan  cara  menyampaikan jadwal-jadwal  kegiatan  ibadah  atau  hari-hari  besar  gereja  sehingga  pemerintah  dan masyarakat  menyikapi  keamanan  dan  kenyamanan  lingkugan  sekitar  selama  kegiatan berlangsung.  Pemenuhan  harapan stakeholder  primer diimplementasikan  melalui program-program kerja yang disusun awal tahun dan disampaikan melalui warta jemaat, sedangkan  pada  pemenuhan  harapan stakeholder  sekunder diimplementasikan  melalui pengumuman  jadwal  ibadah  tetap  di  papan  pengumuman  gereja  serta  pemberitahuan kepada pihak pemerintah pada jadwal hari-hari besar gereja.
2. Akuntabilitas Stakeholder primer mengharapkan pada penerapan prinsip akuntabilitas diimplementasikan  dengan  cara  pelaporan  keuangan  dan  laporan  kegiatan  pelayanan secara  periodik  baik  secara  bulanan,  mingguan,  semester,  dan  tahunan.  Sedangkan stakeholder  sekunder  mengharapkan penerapan  akuntabiltas  dengan  cara  memberikan laporan  keadaan  organisasi  sebagaimana  organisasi  masyarakat  lainnya.  Implementasi yang  dilakukan  untuk  pemenuhan  prinsip  akuntabilitas  adalah  dengan  menyampaikan laporan keuangan dan laporan kegiatan secara berkala melalui warta jemaat. Pemenuhan implementasi akuntabilitas pada stakeholder sekunder dengan cara memberikan laporan perkembangan jemaat secara kuantitatif melalui departemen agama Kota Padang. 3. Responsibilitas Stakeholder  primer dalam  pemenuhan  prinsip  responsibilitas  mengharapkan  gereja sebagai  organisasi  agama  mampu  menjalankan  tanggungjawabnya  dalam  pemenuhan kebutuhan  spiritual  anggotanya.  Harapan stakeholder  primer ,  gereja  mampu bertanggungjawab atas keamanan, kebersihan, dan kenyaman lingkungan sekitar gereja. Implementasi  penerapan  prinsip  responsibilitas  dilakukan  dengan  cara  memastikan kegiatan rohani yang berkaitan dengan anggotanya dilaksanakan oleh petugas gereja. Hal lainnya  yang  berkaitan  dengan  tanggungjawab  atas  keamanan,  kebersihan,  dan kenyamanan  lingkungan  sekitar  gereja  dilakukan  dengan  memfalisitasi  petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkunga sekitar gereja.

## 4. Kemandirian
Stakeholder primer mengharapkan dalam pemenuhan prinsip kemandirian, gereja tidak terpengaruh  pada  konflik  kepentingan  dalam  mengambil  keputusan  yang  berkaitan dengan  organisasi.  Implementasi  untuk  memenuhi  harapan  tersebut,  pengelola  dalam membuat keputusan hanya berpedoman pada Tata Pranata Gereja dan hasil sidang majelis jemaat. Stakeholder  sekunder dalam  pemenuhan  prinsip  kemandirian  mengharapkan organisasi gereja tunduk terhadap peraturan pemerintah yang berlaku, untuk memenuhi tersebut  pengelola  gereja  selalu  berkoordinasi  dengan  pemerintah  setempat  dalam  hal menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaannya.
5. Kesetaraan Pemenuhan prinsip kesetaraan, stakeholder primer mengharapkan pengelola berlaku adil dan  setara  dalam  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  spiritual  anggotanya.  Implementasi kesetaraan  dilakukan  dengan  cara  memastikan  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  gereja terhadap  anggotanya  bergiliran  dan  sama  sesuai  dengan  kebutuhan  anggotanya.  Untuk pemenuhan  harapan stakeholder  sekunder dalam  penerapan  prinsip  kesetaraan  adalah memastikan  hak-hak  masyarakat  sekitar  seperti  keamanan  dan  kebersihan  lingkungan juga dapat  diwujudkan oleh pengelola dan tidak hanya berfokus pada internalnya saja. Implementasi  dalam  pemenuhan  hal  tersebut,  pengelola  memastikan  hak-hak  tersebut dipenuhi dengan pengawasan berkala terhadap petugas yang telah ditetapkan.

## Manajemen Risiko Reputasi
Pengelolaan  manajemen  risiko  reputasi  pada  organisasi  gereja  BNKP  Jemaat  Kota Padang dapat diidentifikasi dan diukur melalui kejadian-kejadian pada penerapan prinsip good corporate governance . Namun, pada organisasi gereja BNKP Jemaat Kota Padang masih belum menerapkan sistem manajemen risiko yang sistematis, namun pengendalian risiko reputasi dilaksanakan disetiap kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Manajemen risiko reputasi pada organisasi Gereja BNKP Jemaat Kota Padang:
1. Identifikasi Risiko Reputasi
Untuk  mendapatkan  informasi  risiko  reputasi,  pengelola  mendengarkan  aspirasi  dari pengurus  lainnya  dan  anggota  jemaatnya  serta  saran-saran  yang  muncul  disetiap  rapat organisasi.
2. Mengukur Risiko Reputasi
Pengukuran  risiko  reputasi  pada  organisasi  gereja  BNKP  Jemaat  Kota  Padang  tidak dilakukan  dengan  kuantitatif  atau  menggunakan risk  map. Pengukuran  risiko  reputasi diukur secara kualitatif melalui pengamatan pengelola.
3. Pengendalian Risiko Reputasi
Pengendalian risiko reputasi dilakukan dengan metode pemecahan masalah melalui rapat pengurus  dan  rapat  majelis,  sehingga  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pengelola berdasarkan hasil rapat dan berpedoman pada tata pranata gereja.
4. Pemantauan Risiko Reputasi
Pemantauan dilakukan pasca tindakan. Pengelola mengamati dampak dari tindakan atas pemecahan masalah sehingga dapat dievaluasi.
5. Sistem Manajemen Risiko Reputasi
Hal  ini masih  belum terdapat  dalam manajemen risiko  reputasi pada  organisasi  BNKP Jemaat  Kota  Padang  disebabkan  pengetahuan  akan  manajemen  risiko  oleh  pengelola masih kurang sehingga tidak merasa menjadi penting dalam pengelolaan organisasi. KESIMPULAN
Organisasi  BNKP  Jemaat  Kota  Padang  dalam  menjalankan  organisasinya  telah menerapkan tata kelola organisasi yang baik melalui implementasi prinsip-prinsip good corporate  governance. Namun,  berbeda  halnya  dengan  penerapan  manajemen  risiko reputasi,  BNKP  Jemaat  Kota  Padang  masih  belum  memiliki  sistem  manajemen  risiko reputasi  yang  baik.  Pengendalian  atas  risiko  reputasi  hanya  dilakukan  dengan  cara pemecahan masalah tanpa di hitung secara kuantitatif dan dibentuk dalam risk register. Penerapan good  corporate  governance dengan  baik juga  menjadi  faktor  dalam memitigasi  peluang  terjadinya  risiko  reputasi,  namun  hal  ini  tidak  cukup  dalam pengelolaan manajemen risiko, sehingga BNKP Jemaat Kota Padang diharapkan untuk membentuk suatu sistem manajemen risiko reputasi untuk mengelola risiko reputasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Chinn. (2000). Corporate Governance, Handbook. London : Gee Publishing Ltd. Ditelusuri 19 Juni 2023 pada htpps://www.coursehero.com Ghozali, Imam dan Anis Chariri. (2007). Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Helena dan Therese. (2005). Stewardship Theory. Harkes Ingvlid. Ditelusuri pada 17 Juni 2023 pada www.repository.umy.ac.id
Irianto,  M.F.,  (2019),  Implementasi  Good  Corporate  Governance  Dalam  Upaya Mewujudkan  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Wakaf  Tunai,  Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang
Kaihatu,  T.S.,  (2006),  Good  Corporate  Governance  dan  Penerapannya  di  Indonesia, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.8, No.1, Maret: 1–9.
Ousama, A. A., Fatima, dan Majdi. (2011). Usefulness of inttelecutal capital information: prepares  and  users  views.  Journal  of  Inttelectual  Capital, 12  (3),  430-445  pada http://www.cutebetie.blogspot.com
Sholehah, N.A., dan Suprayogi, N, (2019), Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Nurul Hayat  Dalam  Melakukan  Manajemen  Risiko  Reputasi, Jurnal  Ekonomi  Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No.2 Februari 2019
Syaifuddin,  S.  (2016). Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas  Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba . Ditelusuri 18 Juni 2023 Sekaran, Uma. (2003). Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Buku 1 Edisi 4. Terjemahan Yon, Kwan Men. 2006. Jakarta: Salemba Empat.
Wakka,  Kadir,  Afri  San  Awang,  dan  Hadi  Ris  Purwanto.  2013. Analisis  Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusarung, Provinsi Sulawesi Selatan . vol. 20, no. 1, hal 11-21

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License