## Penerapan Pajak Karbon dalam Mewujudkan Sustainability Development Goals Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia
Kaca Dian Meila 1 , Astari Dianty 2* , Lydia Veronica 3
1,2,3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
1) kacadian@unibi.ac.id , 2) astaridianty@unibi.ac.id , 3) siraitlydya@gmail.com
*Corresponding Author
Diajukan : 20 Oktober 2023 Disetujui
: 19 November 2023
Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRACT
Climate change is caused by the burning of fossil fuels that produce greenhouse gas emissions that can raise temperatures globally. The government is trying to control climate change, one of which is by setting targets for reducing greenhouse gas emissions and implementation a carbon tax. The implementation of carbon tax is change industrial behavior to switch green economy activites that are low in carbon emissions. The purpose of this research is to forecast the impact of carbon tax on potential state revenue to reduce the amount of carbon emissions in Indonesia to support the achievement  of  Sustanability  Development  Goals  (SDGs).    The  method  of  the  research  used  is qualitative  method  with  content  analysis  approach  using  corbon  emission  data  from  Statistical Review Energy 2023 and scoping review approach from national and international literature such as working papers, scientific articles, etc obtained based on keyword for from search engine. Based on  the  scoping  review  step,  5  articles  were  obtained  that  can  detail  represented  about  the implementation  of  carbon  tax  can  be  reduce  carbon  emission  to  realize  the  Sustainability Development  Goals  (SDGs)  in  the  Asia  Pacific.  The  energy  sector  was  chosen  because  the consumption has increased, energy sector is the largest contributed carbon dioxide consumption globally was compared to other sectors due to increased combustion activities of carbo containing compounds.  Based  on  the  result,  implementation  of  carbon  tax  have  applied  by  the  government could be provide potential state revenue from the energy sector worth IDR23.280 trilion in 2025. The potential tax revenue generated from carbon tax ca be used to the impacts of climate change to support the achievement of Sustainability Development Goals (SDGs). The implementation of carbon tax is expected to change industry behaviour to green economic activities that are low in carbon emission leading to the achievement of the SDGs
Keywords:  Climate  Change,  Emission  CO 2 ,  Carbon  Tax,  Energy  Sector,  Sustainability Development Goals (SDGs)

## PENDAHULUAN
Trend pemanasan global sudah diamati sejak pertengahan abad ke-20. Pemanasan global yang diikuti dengan perubahan iklim ekstrim semakin meluas dan banyak dirasakan di berbagai belahan dunia. Suhu permukaan rata-rata global lebih hangat pada tahun 2022 dibandingkan dengan rata- rata tahun 1991-2000. Tahun 2022 menjadi tahun terpanas keenam yang tercatat dari tahun 1880- 2022  yang mengalami  suhu panas  diatas  rata-rata  yaitu  sebesar  0,86  derajat  Celcius  (Lindsey  & Dahlman,  2022)  (Barus  &  Wijaya,  2022).    Dampak  setelah  pandemi  Covid-19  dan  selama  dua tahun terakhir ini dapat memunculkan global leaders yang akan menimbulkan risiko non ekonomi terhadap perekonomian global. Salah satu risiko yang akan dihadapi yaitu perubahan iklim. World Economic Forum Global Risk Report (2022) memberikan survey bahwa dalam 10 tahun ke depan, perubahan  iklim  akan dianggap  sebagai  risiko  yang  dapat  memberikan  ancaman  jangka panjang (Taufik, 2022).
Perubahan  iklim berdampak  kepada  perubahan  cuaca  dan  suhu dalam  jangka  panjang  yang terjadi secara alami. Perubahan iklim yang tercatat sejak tahun 1800-an, menjadi cikal bakal utama perubahan iklim yang terjadi akibat pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat menaikkan suhu bumi (Pratama et al., 2022). Emisi gas rumah kaca yang semakin banyak dikeluarkan ke atmosfer maka akan semakin besar penyerapan energi panas yang disalurkan ke bumi sehingga mengakibatkan kenaikan suhu secara global. Hal ini didukung oleh nilai  emisi  yang  terus  meningkat  dimana  bumi  sekarang  berada  pada  1,1  derajat  Celcius  lebih hangat dari tahun 1800-an (Lindsey & Dahlman, 2022). Konsekuensi dari perubahan iklim yang terjadi adalah kesehatan, krisis pangan, potensi bencana alam, kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatnya  permukaan  air  laut.  Hal  ini  akan  berdampak  pula  bagi  kondisi  sosial  ekonomi, kesehatan,  infrastruktur  dan  aktivitas  kehidupan  manusia.  Indonesia  merupakan  negara  dengan populasi  penduduk  yang  besar  dan  rentan  terhadap  dampak  negatif  dari  perubahan  iklim (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).
Salah satu faktor yang dapat menyebabkan perubahan iklim yaitu emisi karbon. Emisi karbon adalah  gas  yang  sering  dihasilkan  dari  penggunaan  kendaaraan  bermotor,  akivitas  pembangkit listrik dan kegiatan industri. Salah satu jenis dari emisi karbon adalah emisi gas rumah kaca (Putu Dian Pusparini, I Gede Widyana, Salsabila Zera Pharresia, 2023).  Terdapat 4 gas efek rumah kaca yang berkontribusi dalam efek gas rumah kaca yaitu CO 2 , Metana, NO 2 , dan CFCs. CO 2 merupakan komponen atmosfer yang sangat penting karena CO 2 dilepaskan melalui proses aktivitas manusia seperti  pembakaran  bahan  bakar  fosil,  hutan,  kegiatan  industri.  Aktivitas  manusia  telah meningkatkan CO 2 yang menjadi pendorong perubahan iklim selama abad terakhir.
Emisi  karbon  sektor  energi  yakni  emisi hasil  pembakaran  minyak,  gas, dan  batu  bara, terus meningkat  di  skala  global.  Menurut  data  Energy  Institute,  emisi  karbon  dioksida  ( CO 2 )  yang dihasilkan  sektor  energi  global  sepanjang  2022  mencapai  34,37  miliar  ton CO 2 ,  paling  besar sepanjang  sejarah  (Muhamad,  2023).  Emisi  karbon  dioksida  ( CO 2 )  dari  pembakaran  energi  dan aktivitas global mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 36,8  gigaton yang berasal dari pembakaran batu bara dan minyak bumi (Ahdiat, n.d.).
Grafik 1. Emisi Karbon Dioksida (Co2) dari Pembakaran Energi dan Aktivitas Industri (1990-2022)
Sumber: International Energy Agency (2022)
Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta penduduk yang dengan  besarnya  ukuran  negara  tersebut  maka  Indonesia  mendapatkan  peringkat  ke-10  sebagai negara  penghasil  emisi  karbon  terbesar  didunia  sekitar  1,69%  dari  total  emisi  dunia  pada  tahun 2020 (Taufik, 2022). Negara-negara penghasil emisi karbon terbesar adalah sebagai berikut:
Sumber: Global Project Carbon (2022)
Pada tahun 2022, Tiongkong tercatat sebagai negara penghasil emisi karbon di sektor energi sebesar  10,55  miliar  ton  CO 2 atau  setara  30,69%  dari  total  emisi  global.  Amerika  memasuki peringkat kedua yang menghasilkan 4,82 miliar ton CO 2 atau setara 14% dari total produksi emisi global. Urutan selanjutnya ada India dan Rusia yang menghasilkan sebanyak 1,45 miliar ton CO 2 lalu disusul oleh Indonesia yang memasuki peringkat ke-6 secara global yang menyumbang emisi di sektor energi sebesar 691,97 juta ton CO 2 pada 2022 (Muhamad, 2023).
Sumber: Energy Institute (2022) Tahun 2020, Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) mengungkapkan Indonesia sebagai 10 terbesar negara penghasil emisi karbon. Sesuai dengan Perjanjian Paris (Paris Agreement) pada  tahun  2015,  pemerintah  Indonesia  telah  berkomitmen  akan  mengatasi  dampak dari perubahan iklim global dengan menargetkan Indonesia sebagai Net Zero Emission di Tahun 2050. Hal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menjalankan Pembangunan Rendah Karbon sesuai
10,6 Milyar 4,8 Milyar 2,6 Milyar 1,5 Milyar 1,1 Milyar 692 Juta 667,4 Juta 634,9 Juta 612,5 Juta 592,4 Juta 0 2 4 6 8 10 12 Tiongkok Amerika Serikat India Rusia Jepang Indonesia Iran Jerman Arab Saudi Korea Selatan 10 Negara Penghasil Emisi Karbon
aturan  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Pembangunan  Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024.
Pada tahun 2015, Indonesia merupakan salah satu negara yang menyepakati Paris Agreement bersama  negara-negara  di  dunia  dalam  upaya  pengendalian  perubahan  iklim  yang  diwujudkan melalui  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2016  sebagai  bentuk  komitmen  Indonesia  dalam mengendalikan perubahan iklim global, Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi gas rumah  kaca  (GRK)  atau Nationally  Determined  Contribution (NDC). Dalam  mewujudkan  NDC tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan PERPRES No. 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Pemerintah  menerapkan  kebijakan  dalam  mengendalikan  emisi  karbon  yang  merupakan dampak dari perubahan iklim dengan menetapkan nilai ekonomi karbon yang di dalamnya termasuk implementasi pajak karbon  (dwi sri wahyuni; kevin fausta zahran, 2022) (Yudhana & Madalina, 2022).  Penerapan  pajak  karbon  terhadap  barang  atau  aktivitas  yang  dapat  menimbulkan  emisi karbon merupakan potensi terhadap penerimaan negara, pengurangan emisi karbon khususnya yang dihasilkan dari sektor energi mengingat Indonesia termasuk sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar (Barus & Wijaya, 2022). Langkah tersebut sudah dilaksanakan di berbagai belahan dunia sebagai  tindakan  preventif  terhadap  perubahan  iklim  yang  menyebabkan  kerusakan  lingkungan yang semakin tidak terkendali  (dwi sri wahyuni; kevin fausta zahran, 2022) (Fandira et al., 2022).
Pemerintah telah mengeluarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang  didalamnya  menetapkan  perubahan  pada  beberapa  kluster  pajak  dan  salah  satunya menetapkan pajak baru yaitu pajak karbon yang tercantum dalam Bab VI  (Yudhana & Madalina, 2022). Implementasi perdagangan karbon akan diproyeksikan dan diimplementasikan pada tahun 2025  sebagai  bentuk  tindakan  pemerintah  dalam  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  hingga mencapai Net  Zero  Emission pada  tahun  2060  (Putu Dian  Pusparini,  I  Gede  Widyana,  Salsabila Zera  Pharresia,  2023)  (dwi  sri  wahyuni;  kevin  fausta  zahran,  2022).  Dalam  UU  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  Nomor  7  Tahun  2021  Pasal  13  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  pajak  karbon dikenakan  atas  emisi  karbon  yang  memberikan  dampak  negatif  bagi  lingkungan  dan  kehidupan manusia.
Berdasarkan mapping penelitian  terdahulu,  penerapan  pajak  karbon  di  Indonesia  dapat memberikan potensi penerimaan negara dengan membandingkan tarif dari penerapan pajak karbon di Afrika Selatan yang akan menigkatkan pendapatan dan pada saat yang sama akan mengurangi emisi  karbon  dioksida  (Saputra,  2021)  (Masondo,  2020).  Penelitian  terhadap  pajak  karbon  yang diterapkan di Cina dalam mengurangi gas emisi karbon dilakukan dengan cara konservasi energi dan mengembangkan ekonomi hijau  (Chotimah, 2017). Emisi karbon memberikan dampak yang berkepanjangan terhadap lingkungan yang berkelanjutan sehingga bertolak belakang dengan tujuan dari SDGs (Fandira et  al., 2022). Pemerintah harus berperan dalam mengimplementasikan pajak karbon  dalam  mengurangi  emisi  karbon  sehingga  dapat  mengatasi  perubahan  iklim (climate change) dan mendukung pencapaian SDGs.
Perubahan iklim yang terjadi sangat perlu untuk ditindaklanjuti karena telah menjadi isu global yang  akan  berdampk  pada  pemanasan  global.  Sebagai  bentuk  perwujudannya,  Indonesia  telah berpartisipasi  dalam Paris  Agreement dan  menyepakati  SDGs  yang  berfokus  pada  dimensi lingkungan  selain  dimensi  sosial  dan  ekonomi.  Peran  pemerintah  dalam  hal  ini  yaitu  merespon keberadaan  emisi  karbon  yang dapat  mengancam  lingkungan  hidup dengan  cara  mengupayakan penurunan emisi gas rumah kaca dan mengupayakan penurunan dalam  perubahan iklim (dwi sri wahyuni; kevin fausta zahran, 2022).
Permasalahan produksi emisi karbon yang terjadi di Indonesia telah diatasi oleh pemerintah yaitu  dengan  mengatur  penerapan  pajak  karbon  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  yang tertuang  di  dalam  UU  Harmonisasi  Perpajakan  (UU  HPP).  Peraturan  tersebut  baru  mengatur pengenaan pajak karbon secara garis besar, aturan tersebut belum mengatur mekanisme penentuan tarif  pajak,  dasar  pengenaan  pajak  karbon  secara  rinci  (Pratama  et  al.,  2022).  Penerapan  pajak karbon  secara  implementasi  belum  dapat  dilaksanakan.  Peraturan  pajak  karbon  ini  dapat diproyeksikan sebagai potensi penerimaan negara serta penurunan jumlah emisi karbon seperti di
beberapa negara yang telah dilakukan. Penelitian yang berkaitan dengan pajak karbon di Indonesia perlu dilakukan lebih lanjut.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui  penerapan  pajak  karbon  dalam  mengurangi dampak perubahan iklim serta potensi penerimaan pajak dari pengenaan pajak karbon tersebut guna mencapai Sustainability  Development  Goals (SDGs).  Penelitian  ini  mengulas  penurunan  jumlah emisi  karbon  dengan  melakukan  perbandingan  di  beberapa  negara  yang  telah  menerapkan pengenaan  pajak  karbon  dalam  upaya  mengurangi  dampak  perubahan  iklim.  Penelitian  ini memproyeksikan  potensi  penerimaan  negara  dengan  memperhitungkan  tarif  minimal  dari  pajak karbon sesuai aturan UU HPP.

## STUDI LITERATUR

## Teori Pengelolaan dan Keberlanjutan Lingkungan (Theory of Enviromental Stewardship)
Perubahan  iklim  dan  pencemaran  lingkungan  merupakan  masalah  yang  sangat  penting. Kebijakan  pajak  digunakan  untuk  meningkatkan  perekonomian,  meningkatkan  kelestarian lingkungan  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  secara  berkelanjutan.  Teori Enviromental Stewardship menjelaskan  mengenai  tanggung  jawab  moral  yang  dimiliki  manusia  terhadap lingkungan  secara  berkelanjutan.  Teori  ini  menjawab  bagaimana  individu,  masyarakat  dan perusahaan  dapat  berkontribusi  terhadap  penurunan  emisi  karbon  dan  keberlanjutan  lingkungan (Masondo, 2020).
Teori kedua yaitu teori pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh International Union  for  the  Conservation  of  Nature (IUCN)  memberikan  pemahaman  tentang  pembangunan berkelanjutan  dengan  mempertimbangkan  jangka  panjang  dan  memastikan  kebutuhan  generasi mendatang dapat terpenuhi. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama yaitu ekonomi, masyarakat dan lingkungan yang dapat mendorong lingkungan yang berkelanjutan, kesehatan dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat (Masondo, 2020).

## Pajak Lingkungan
Pajak lingkungan merupakan pajak yang dipungut terhadap sesuatu unit yang akan berdampak terhadap lingkungan (OECD, 2011). Pajak lingkungan memiliki fungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga dapat mengendalikan eksternalitas negatif yang timbul akibat aktivitas atau kegiatan  negatif  yang  dilakukan  sehingga  dapat  merugikan  pihak  lain  tanpa  adanya  kompensasi bagi pihak yang terdampak (Mitta & Budi, 2022).
Kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan atau aktivitas masyarakat menjadi dasar pemberlakuan  pajak  lingkungan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  agar  menjadi  bahan pertimbangan baik untuk konsumen maupun penjual dalam menetapkan biaya untuk pengambilan keputusan. Penerapan pajak lingkungan ini meliputi pajak karbon, pajak bahan bakar, pajak sampah plastik, dan pajak kendaraan bermotor (Mitta & Budi, 2022).

## Emisi Karbon
Meningkatnya produksi dan aktivitas manusia di dunia akan meningkatkan emisi karbon dan menyebabkan  permasalahan  lingkungan  seperti  polusi  udara  dan  perubahan  iklim  yang  semakin parah (Selvi et al., 2020). Suatu peristiwa melepasnya karbon ke atmosfer pada  area dan  jangka waktu tertentu dinamakan dengan emisi karbon (Indonesia, 2020). Terdapat 4 gas efek rumah kaca yang berkontribusi dalam efek gas rumah kaca yaitu CO 2 , Metana, NO 2 , dan CFCs. CO 2 merupakan komponen atmosfer yang sangat penting karena CO 2 dilepaskan melalui proses aktivitas manusia seperti  pembakaran  bahan  bakar  fosil,  hutan,  kegiatan  industri  seta  aktivitas  manusia  telah meningkatkan CO 2 yang menjadi pendorong perubahan iklim selama abad terakhir (Global Change, 2023) . Emisi  karbon  CO 2 mengalami  peningkatan  0,5  gigaton  dibandingkan  tahun  2021  yang mencapai 36,8 gigaton di tahun 2022. Peningkatan Co2 di tahun 2022 menjadi rekor tertinggi  yang berasal  dari  pembakaran  batu  bara  dan  minyak  bumi  (International  Energy  Agency,  2023) . Indonesia  menduduki  peringkat  ke-6  dengan  kontribusi  emisi  karbon  di  sektor  energi  sebesar 691,97 juta ton CO2 pada 2022 (Muhamad, 2023). Salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan
jumlah emisi karbon di Indonesia yaitu dengan berkomitmen dalam Paris Agreement (2015) agar menjadi  negara  yang  bebas  emisi  karbon  (net  zero  emission)  di  tahun  2050. Perjanjian  Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020- 2030 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

## Pajak Karbon
Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon dari bahan bakar fosil seperti batu  bara,  minyak  bumi,  dan  gas  alam  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  energi  yang memberikan  dampak  negatif  pada  lingkungan  hidup  (Putu  Dian  Pusparini,  I  Gede  Widyana, Salsabila  Zera  Pharresia,  2023)  (Kementerian  Keuangan,  2021).  Strategi  yang  dilakukan  dalam pencapaian net  zero  emission yaitu  menerapkan Pigouvian  tax.  Pigouvian  tax merupakan  pajak yang dirancang dengan memperhitungan biaya sosial yang timbul karena terjadinya eksternalitas negatif yang dapat diperhitungkan oleh para pengambil keputusan (Pratama et al., 2022). Pigouvian tax dikenakan pada barang yang jika diproduksi atau dikonsumsi akan berpotensi untuk mengurangi kualitas lingkungan (bakker). Bentuk penerapan dalam pigouvian tax di Indonesia yaitu penerapan pajak  karbon  dalam  mengurangi  dampak  eksternalitas  negatif  dari  suatu  produksi  ataupun konsumsi emisi karbon.
Pajak karbon ditetapkan dalam UU HPP Pasal 13 ayat (8) dan (9) yang menyatakan bahwa tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara (Pratama et al., 2022). Tujuan dari pengenaan pajak karbon adalah untuk menurunkan jumlah emisi gas rumah kaca yang memberikan dampak negatif dimana perusahaan dan masyarakat harus membayarkan kompensasi atas barang dan jasa yang belum bebas karbon (Putu  Dian  Pusparini,  I  Gede  Widyana,  Salsabila  Zera  Pharresia,  2023).  Pajak  Penerimaan  dari pajak karbon dapat digunakan untuk pengendalian perubahan iklim, bantuan sosial kepada rumah tangga  miskin  yang  terdampak  pajak  karbon,  mensubsidi  energi  terbarukan  (Kementerian Keuangan, 2021).

## Sustainability Development Goals (SDGs)
SDGs  merupakan  keberlanjutan  dari Millenium  Development  Goals (MDGs)  yang  telah disepakati  oleh  anggota  PBB  pada  tahun  2015  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  kehidupan manusia yang lebih baik dengan mengutamakan aspek sosial dan ekonomi yang dapat bersinergi pada  lingkungan.  SDGs  memiliki  peranan  penting  dalam  setiap  negara  dengan  pendekatan  dan strategi holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan (Sekar Panuluh  &  Fitri,  2015).  Tercapainya  tujuan  SDGs  ini  menjadi  target  utama  pemerintah  dalam mewujudkan terselanggaranya kebijakan yang lebih baik dalam mewujudkan 17 poin tujuan SDGs. Komitmen  Pemerintah  Indonesia  melalui  Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP)  adalah  mensukseskan target SDGs melalui kebijakan penerapan pajak karbon yang tertuang di dalam Undang-Undang Harmonisasi  Perpajakan  No.  7  Tahun  2021  (Fandira  et  al.,  2022).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pajak karbon memiliki peranan penting dalam mendukung pencapaian Sustainability Development Goals (SDGs) di Indonesia.

## METODE
Pendekatan pemecahan masalah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan content analysis dan scoping review. Pendekatan content  analysis yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan menekankan pada pembahasan yang mendalam dari satu informasi, memahami simbol-simbol serta makna interaksi yang terjadi. Analisis konten yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membuat kode-kode  yang  berbeda  yang  digunakan  dalam  menganalisis  konten.  Kelebihan  dari  analisis konten yaitu dapat menangkap akses utama sehingga dapat menghasilkan pembahasan yang luas dan mendalam dengan serangkaian prosedur yang sistematis (Bungin, 2017).
Pendekatan scoping review merupakan pendekatan kualitatif dengan melakukan identifikasi terhadap  literatur  secara  mendalam  dan  menyuluruh  yang  didapatkan  dari  berbagai  sumber informasi  yang  memiliki  keterkaitan  dengan topik  penelitian  yang  diteliti  (Pratama  et  al.,  2022)
(Bungin, 2017). Scoping review bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari topik penelitian yang telah  ditentukan  dengan  menggunakan  berbagai  sumber  artikel  penelitian  dari  literatur internasional  berupa  jurnal  internasional, book  report yang  mengulas  tentang  penerapan  pajak karbon    dari  berbagai  negara  di  Asia  Pasifik  dalam  serupa  lalu  dikelompokkan  dan  membuat kesimpulan (Pratama et al., 2022).
Data  penelitian  yang  digunakan  merupakan  data  sekunder  selama  tahun  2012-2020  yang diperoleh dari Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023. Data tersebut digunakan untuk mengetahui proyeksi besarnya potensi penerimaan pajak karbon berdasarkan konsumsi dari sektor  energi  dimana  pemilihan  sektor  energi  dipilih  dikarenakan  berdasarkan  data  dari International Energy Agency sektor energi mengalami peningkatan emisi gas CO 2 pada tahun 2019- 2022  (International  Energy  Agency,  2023).  Metode  yang  digunakan  dalam  menghitung  potensi penerimaan  dari  pajak  karbon  yaitu  menggunakan  metode exponentional  smoothing. Metode exponentional  smoothing digunakan  untuk  meramalkan  rata-rata  bergerak  yang  sangat  sedikit melibatkan pencatatan data masa lalu (Raihan et al., 2016).
Data jumlah emisi karbon diolah untuk menyajikan proyeksi potensi penerimaan pajak dari pajak karbon menggunakan tarif pajak karbon sesuai dengan RUU HPP Pasal 13 Bab IV dengan penyesuaian  terhadap  jumlah  emisi  karbon  yang  dihasilkan,  sehingga  diperoleh  rumus  proyeksi potensi penerimaan pajak karbon sebagai berikut (Intan & Pratama, 2022):
Ti = Pi x Wi Ti = Potensi Jumlah Penerimaan Pi = Tarif Pajak (Rp30,-) Wi= Besaran Emisi Yang Dihasilkan Alur penelitian yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan dalam scoping review yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu sebegai berikut (Nurhamsyah et al., 2018):
Proses scoping review yang diaplikasikan pada review ini adalah sebagai berikut:
1. Identifikasi  Pertanyaan  Penelitian.  Tahap  ini  peneliti  melakukan  idetifikasi  terkait pertanyaan penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam pencarian artikel.
2. Identifikasi sumber literatur yang relevan. Sumber literatur yang digunakan oleh peneliti didapatkan  dengan  menggunakan  beberapa search  engine .  Berdasarkan  kata  kunci  yang dilakukan  menggunakan search  engine peneliti  menemukan  40  artikel  yang  berkaitan dengan  topik  penelitian.  Rincian  perolehan  artikel  dari  setiap search  engine yaitu  dari SSRN electronic  journal sebanyak  20,  PUBMED  8  artikel,  serta  layanan  dari  beberapa online library melalui aplikasi Publish and Perish yang dalam mencari informasi sebanyak 12 artikel.
3. Melakukan  seleksi  literatur.  Peneliti  melakukan  pemilihan  terhadap  literatur  yang  sudah diperoleh dari beberapa search engine berdasarkan kata kunci yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Literatur yang diperoleh akan dipilih sesuai dengan kategori inklusi dan ekslusi penelitian. Artikel yang direview merupakan artikel yang terbit di 3 tahun terakhir yaitu periode  2020-2022.  Setelah  dilakukan  screening  lebih  lanjut,  didapatkan  5  artikel  yang dapat dianalisis lebih lanjut.
4. Melakukan  pemetaan  dan  mengumpulkan  literatur  yang  digunakan.  Peneliti  melakukan langkah-langkah  penyusunan  protokol  penelitian  dengan  menyajikannya  dalam  bentuk matriks tabel.
5. Melakukan konsultasi kepada pihak kompeten. Pada tahap scoping review terakhir peneliti Melakukan  konsultasi  sebagai  tahap  akhir.  Peneliti  melakukan  konsultasi  dengan  pakar yang  ahli  di  bidang  perpajakan untuk memberikan  masukan, dan  saran  dalam pemilihan literatur hingga proses penyusunan scoping review ini.

## HASIL
Hasil analisis studi literatur menunjukkan bahwa sumber emisi gas rumah kaca (GRK) dibagi menjadi 3 sektor yaitu emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar (fuel combustion), emisi fugitive  yang  dilakukan  pada  produksi  dan  penyedia  bahan  bakar (fugitive  emissions  from  fuels production), emisi dari kegiatan transportasi atau pengangkutan dan injeksi CO 2 yang dilakukan pada  kegiatan  penyimpangan  CO 2 di  formasi geologi  (Transport  and  Storage  relate  to  Carbon
Capture Storage) (Pratama et al., 2022). Kegiatan pembakaran bahan bakar yang dimaksud adalah oksidasi  yang  sengaja  dilakukan  dengan  alat  untuk  tujuan  menyediakan  panas  dari  suatu  proses dengan aktivitas yang dimaksud yaitu volume konsumsi bahan bakar. Emisi fugitive pada sektor energi merupakan sumber emisi gas rumah kaca terlepas tidak sengaja pada kegiatan produksi dan penyediaan energi dengan aktivitas yang dimaksud yaitu volume produksi bahan bakar. Kegiatan emisi  dari  pengangkutan  dan  injeksi  di  formasi  geologi  belum  dilakukan  di  Indonesia  sehingga kategori sumber emisi ini tidak dihitung dalam penelitian ini (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  2022).  Ruang  lingkup  sumber  emisi  dari  pembakaran  bahan  bakar  dikelompokkan menjadi lima kategori, yang disajikan dalam tabel yaitu sebagai berikut:
Tabel 1. Sumber Emisi dari Pembakaran Bahan Bakar

## Sumber: Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (2022)

## Konsumsi Emisi Karbon di Sektor Energi
Berdasarkan data dari Energy Institute, emisi karbon dari sektor energi terus mengalami peningkatan dengan pesat sehingga mencapai rekor tertinggi di tahun 2022 sebesar 39,3 miliar ton karbon atau setara dengan peningkatan 0,8% dioksida dibandingkan pada tahun 2021. Emisi dari konsumsi energi ini menyumbang sebesar 87% dari total emisi global. Peningkatan jumlah emisi karbon terjadi khususnya di Kawasan Asia Pasifik yang mengakibatkan harga energi dan mineral meningkat tajam pada tahun 2022. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut:
Kode Kategori Kegiatan 1 A 1 Industri Produsen Energi (Energy Industry) • Pembangkit Listrik Kilang Minyak • Produksi Bahan Bakar Padat dan • Industri Energi Lainnya 1 A 2 Industri Manufaktur & Konstruksi (Manufacturing Industry & Construction) • Besi dan Baja • Logam Bukan Besi Bahan-Bahan Kimia
• Pulp, Kertas, dan Bahan Barang
Cetakan • Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau • Mineral Non Logam • Peralatan Transportasi Permesinan • Pertambangan Non Bahan Bakar dan Bahan Galian • Kayu dan Produk Kayu • Konstruksi Industri Tekstil dan Kulit • Industri Lainnya 1 A 3 Transportasi (Transport) • Penerbangan Sipil • Transportasi Darat • Kereta Api (Railways) • Angkutan Air • Transportasi Lainnya I A 4 Sektor Lainnya • Komersial dan Perkantoran • Perumahan • Pertanian/ Kehutanan/ Nelayan/ Perikanan I A 5 Lain-Lain • Emisi dari Peralatan Stasioner, Peralatan Bergerak (Mobile)
Gambar 3. Rekor Emisi Karbon Tertinggi Tahun 2022 Sumber: Energy Institute Statistical Review of World Energy (2023)
Konsumsi energi utama di Kawasan Asia Pasifik periode 2012-2022 terlihat pada tabel 4 dan grafik 2 dibawah ini:
Tabel 4. Konsumsi Energi Utama di Kawasan Asia Pasifik Periode 2012-2022
Sumber: Energy Institute Statistical Review of World Energy (2023)
No  Negara di Kawasan Asia Pasifik  Rata-Rata Konsumsi Energi
(2012-2022) 1 Australia 0,8% 2 Bangladesh 5,4% 3 China 3,1% 4 China Hong Kong SAR -3,6% 5 India 3,8% 6 Indonesia 3,7% 7 Japan -1,1% 8 Malaysia 2,6% 9 New Zealand -0,2% 10  Pakistan 3,8% 11  Singapore 0,9% 12  South Korea 0,9% 13 Sri Lanka 2,0% 14 Taiwan 0,3% 15 Thailand 0,8% 16 Vietnam 7,4%
Berdasarkan tabel 4 dan gambar 1, penggunaan konsumsi energi terbesar terjadi di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2012-2022. Rata-rata konsumsi energi yang paling tinggi diduduki oleh Vietnam  sebesar  7,4%  dari  total  konsumsi  energi  global,  disusul  dengan  Bangladesh  yang menyumbang konsumsi energi sebesar 5,4%, dilanjut oleh Phillipines sebesar 5% dan diikuti pula oleh  Indonesia  yang  berkontribusi  dalam  penggunaan  konsumsi  energi  sebesar  3,7%  dari  total konsumsi energi global (energy institute, 2023).
Konsumsi  karbon  dioksida  yang  dihasilkan  dari  sektor  energi  periode  2012-2022  di kawasan Asia Pasifik khususnya Indonesia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Grafik 2. Jumlah Emisi CO 2 Sektor Energi di Indonesia Periode 2012-2022
Sumber: Energy Institute
Statistical Review of World Energy (2023)
Berdasarkan tabel 5, jumlah emisi karbon dioksida yang dihasilkan di Indonesia periode 2012-2022 mengalami tren pertumbuhan rata-rata sebesar 3,9%. Pertumbuhan rata-rata per tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 33,2% jika dibandingkan dengan jumlah emisi karbon CO 2 di  tahun  2021.  Hal  ini  sejalan  dengan  dengan  meningkatnya  aktivitas  pembakaran  senyawa- senyawa  yang  mengandung  karbon,  pembakaran  bahan  bakar  fosil  di  bidang  manufaktur, pemanasan dan transportasi.

## PEMBAHASAN
Rangkuman  analisis  konten  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dapat  direpresentasikan  secara detail  dari  kelima  sumber  yang berfokus  pada  penerapan  pajak  karbon  dalam  mengurangi  emisi karbon di Asia Pasifik (Thi et al., 2020) (Sun et al., 2022)  (Feng et al., 2020) (Wang et al, 2021) (Pratama et al., 2022).

## Tabel 1. Rangkuman Analisis Konten dari Artikel
No Penulis, Tahun Terbit, Nama Jurnal/Situs Judul Komponen Penerapan Pajak Karbon 1 Hoa Dinh Thi; Kim Anh Vu Thi; Duyen Ly Phuong et al (2020) International Journal of Energy
Economics and Policy, 2020, 10(6), 299-
304. https://doi.org/10.32479/ijeep.10153 Impact of Environmental Tax Collection on CO 2
Emission in Vietnam
1. Pajak lingkungan
2. Jumlah CO 2 3. Pengurangan emisi karbon CO 2
4. Perubahan iklim 5. Potensi penerimaan pajak lingkungan 470,1 442,6 451 467,7 462,1 481,2 520 562,7 512,9 519,6 692 0 200 400 600 800 2012 2014 2016 2018
2020 2022
Jumlah Emisi CO 2 Sektor Energi di Indonesia Periode 2012-2022
2 Chuyu Sun, Jing Wei, Xiaoli Zhao and Fan Yang (2022) Sustainable Energy Systems and Policies, a section of the journal Frontiers in Energy Research https://doi.org/10.3389/fenrg.2021.811234 Impact of Carbon Tax and Carbon Emission Trading on Wind Power in China: Based on the Evolutionary Game Theory 1. Permasalahan iklim global 2. Emisi karbon 3. Energi fosil 4. Energi terbarukan 5. Kebijakan Pajak karbon dan perdagangan emisi karbon 3 Chun-Chiang Feng, Kuei-Feng Chang, Jin-Xu Lin and and Shih-Mo Lin (2020) MDPI Journal https://doi.org/10.3390/su12041530 The Distributional Effect of A Carbon Tax on Income in Taiwan 1. Permasalahan lingkungan hidup 2. Emisi karbon 3. Pajak karbon 4. Internalisasi biaya eksternal polusi 5. Penerimaan pajak karbon 6. Reformasi pajak hijau 7. Perbaikan ekonomi, lingkungan hidup dan distribusi pendapatan 4 Xinyu Wang, Adnan Khurshid, Sadia Qayyum, Adrian Cantemir Calin (2021) Enviromental Science and Pollution Research 10.1007/s11356-021-16208-z. Epub  2021 Sep 6. The role of green innovations, environmental policies and carbon taxes in achieving the sustainable development goals of carbon neutrality 1. Inovasi ramah lingkungan dan kebijakan lingkungan hidup 2. Konsumsi energi 3. Gas rumah kaca 4. Penetapan pajak karbon 5. Mitigasi karbon 6. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 5 Bintang Adi Pratama, Muhammad Agra Ramdhani, Putri Meiarta Lubis, Amrie Firmansyah (2022) Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) 6(2), 368–374. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1827 Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia: Potensi Penerimaan Negara Dan Penurunan Jumlah Emisi Karbon 1. Perubahan iklim 2. Penurnan jumlah emisi karbon
3. Eksternalitas negatif 4. Pajak karbon 5. Penerimaan pajak karbon 6. Energi terbarukan
Sumber: Data diolah oleh penulis (2023)

## Urgensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia
Trend pemanasan global sudah diamati sejak pertengahan abad ke-20 yang menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim salah satunya disebabkan oleh emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran  fosil  di  bidang  industri,  manufaktur,  transportasi  dan  alat  elektronik  yang  akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, bahkan ekonomi yang berkepanjangan.
Pembatasan emisi karbon sangat diperlukan dalam hal ini guna mengurangi dampak emisi karbon dan ketahanan iklim yang berkelanjutan (Fandira et al., 2022).
Dalam  mengatasi  perubahan  iklim  ini,  Indonesia  menjadi  salah  negara  yang menandatangani  Perjanjian  Paris (Paris  Agreement) yang  merupakan  kesepakatan  global  dalam menghadapi  perubahan  iklim  oleh  negara-negara  yang  komitmen  dan  dinyatakan  melalui Nationally  Determined  Contribution (NDC)  untuk  periode  2020-2030.  Indonesia  bergabung menjadi  salah  satu  dari  55  negara  pertama  yang  melakukan  ratifikasi.  Hal  ini  dilakukan  atas pertimbangan pentingnya subjek lingkungan dalam UUD 1945 agar dapat menyediakan lingkungan yang baik dan kaya akan keanekaragaman hayati bagi seluruh rakyat Indonesia.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  menekan  jumlah  emisi  karbon adalah  dengan  menerapkan  pajak  karbon.  Pajak  karbon  itu  telah  banyak  diterapkan  di  berbagai belahan dunia seperti Inggris, Singapura, China, Kanada, Jerman, Swedia dan Malaysia dan salah satunya Indonesia. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah penggabungan antara pajak karbon dan pasar perdagangan karbon yang bertujuan untuk mengendalikan biaya yang diakibatkan oleh pajak karbon dalam dunia usaha sehingga dapat mencapai keseimbangan fungsi dari kebijakan tersebut.  Penerimaan  negara  dari  pajak  karbon  akan  dialokasikan  untuk  langkah  adaptasi  dan mitigasi  perubahan  iklim  seperti  subsidi,  investasi,  dan  promosi  penerapan  energi  ramah lingkungan atau praktik konsumsi berkelanjutan.
Pemerintah sedang merancang pembangunan rendah karbon (low carbon) sebagai upaya mewujudkan green economy yang berfokus pada Net Zero Emission . Pajak karbon yang dilakukan oleh  pemerintah  merupakan  komitmen  Indonesia  dalam  pelaksanaan  ekonomi  hijau  atau green economy (Mitta  &  Budi,  2022). Green  economy memiliki  unsur-unsur  ekonomi  yang  saling berkaitan satu sama lain dalam kegiatan ekonomi seperti konsumsi, produksi dan distribusi yang dapat  menciptakan  kesejahteraan  dan  kesetaraan  sosial  yang  sejalan  dengan  upaya  mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Munculnya perubahan menuju green economy adalah sebagai  bentuk  kekhawatiran  atas  perubahan  iklim  yang  terjadi  semakin  parah.  Kebijakan  pajak karbon  menjadi  salah  satu  tahapan  awal  sesuai  dengan  peta  atau  road  map  pajak  karbon  untuk menuju ke green economy. Penerapan pajak karbon yang dilakukan betujuan untuk meminimalisasi dampak  terhadap  dunia  usaha  dan  berkomitmen  untuk  menurunkan  jumlah  emisi  karbon. Penerapan green company dapat mendorong para pelaku ekonomi untuk lebih termotivasi dalam memproduksi  barang  ataupun  jasa  yang  lebih  ramah  terhadap  lingkungan  (Iskandar  &  Aqbar, 2019).

## Potensi Penerimaan Pajak Karbon di Indonesia
Potensi  penerimaan  pajak  karbon  pada  sektor  energi  dapat  dilakukan  dengan  asumsi perhitungan dari data jumlah emisi karbon yang dihasilkan setiap tahun dengan tarif minimum yang ditetapkan pada pajak karbon yaitu Rp30,00/kg CO 2 e sesuai dengan UU HPP. Potensi penerimaan dari pajak karbon diproyeksikan mulai tahun 2014 sampai dengan 2025 dimana pada tahun 2025 akan diberlakukan penerapan pajak karbon secara bertahap sesuai dengan kesiapan sektor. Potensi penerimaan pajak karbon dari sektor energi dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:
Tabel 6. Potensi Penerimaan Pajak Karbon Sektor Energi
Periode 2019-2025 No  Tahun Jumlah Emisi Karbon (Gg CO 2 e) (dalam jutaan ton) Jumlah Emisi Konversi (Kg) Tarif Pajak Karbon Minimum (Rp/kg CO 2 e) Potensi Penerimaan (dalam rupiah) 1 2012 470.100 470.100.000.000 30 Rp14.103.000.000.000 2 2013 442.600 442.600.000.000 30 Rp13.278.000.000.000 3 2014 451.000 451.000.000.000 30 Rp13.530.000.000.000 4 2015 467.700 467.700.000.000 30 Rp14.031.000.000.000 5 2016 462.000 462.000.000.000 30 Rp13.860.000.000.000 6 2017 481.200 481.200.000.000 30 Rp14.436.000.000.000
7 2018 520.000 520.000.000.000 30 Rp15.600.000.000.000 8 2019 562.700 562.700.000.000 30 Rp16.881.000.000.000 9 2020 512.900 512.900.000.000 30 Rp15.387.000.000.000 10 2021 519.600 519.600.000.000 30 Rp15.588.000.000.000 11 2022 692.000 692.000.000.000 30 Rp20.760.000.000.000 12 2023 718.937* 718.937.000.000* 30 Rp21.569.000.000.000 13 2024 746.937* 746.937.000.000* 30 Rp22.408.000.000.000 14 2025 776.029* 776.029.000.000* 30 Rp23.280.000.000.000
Sumber: data diolah penulis (2023)
Berdasarkan data pada tabel 6, terlihat bahwa potensi penerimaan pajak periode 2012-2022 senilai  Rp23.280  triliun.  Potensi  penerimaan  pajak  karbon  cenderung  fluktuatif  mengalami peningkatan dan penurunan namun tidak signifikan pada tahun 2013-2020. Peningkatan ini selaras dengan  meningkatnya  produksi  emisi  gas  karbon  pada  tahun  tersebut.  Perhitungan  potensi penerimaan pajak pada penelitian ini tentunya tidak bersifat mutlak melainkan perhitungan ini hasil dari  simulasi  penerimaan  pajak  karbon  dari  keseluruhan  gas  karbon  yang  dihasilkan  dengan memperhatikan  sektor-sektor  tertentu  khususnya  sektor  industri  besar  pada  penelitian  ini  yaitu sektor energi yang relatif lebih banyak menyumbang gas karbon. Penerimaan pajak yang dihasilkan dari  pajak  karbon  dapat  digunakan  untuk  pendanaan  perubahan  iklim  dimana  Indonesia berkomitmen  akan  hal  tersebut  kepada  setiap  sektor.  Komitmen  tersebut  memiliki  konsekuensi pembiayaan yang tidak sedikit. Biaya mitigasi akumulatif dari tahun 2020-2030 untuk mencapai Nationally Determined Contribution untuk mencapai pendekatan estimasi biaya mencapai Rp3.779 triliun atau Rp343,6 triliun (Kementerian Keuangan, 2021). Hasil perhitungan menunjukan bahwa pemerintah  dapat  memperoleh  potensi  penerimaan  Pajak  Karbon  dari  sektor  energi  senilai Rp23,280 triliun di tahun 2025.
Penerapan  pajak  karbon  sudah  dilakukan  di  negara-negara  maju  dan  berkembang.  Hasil penelitian  di  beberapa  negara  berkembang  seperti  Thailand  menunjukkan  pengurangan  emisi karbon  sebesar  20%  di  tahun  2030  yang  dijanjikan  oleh Nationally  Determined  Contribution (NDC) Thailand pada konferensi perubahan iklim ke-21 (Wattanakuljarus, 2019). Penerapan pajak karbon di negara maju seperti Malaysia dapat mengurangi degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh emisi CO 2 (Shaari et al., 2022) . Pemungutan pajak lingkungan di Vietnam berdampak terhadap pengurangan  emisi  CO 2 dalam  menghadapi  perubahan  iklim  semakin  tinggi  penerapan  pajak lingkungan makan akan mengurangi kegiatan produksi sehingga dapat mengurangi jumlah emisi karbon  CO 2 (Thi et al., 2020) .

## Pajak Karbon dalam Mendukung Pencapaian SDGs
Kebijakan  pajak  karbon dapat  membantu pengurangan  emisi  dan  meningkatkan  kualitas lingkungan  dalam  jangka panjang  untuk  mendorong para  pelaku  ekonomi beralih  menggunakan energi baru terbarukan (EBT)  (Thi et al., 2020) (Pratama et al., 2022). Pajak karbon yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan  pajak  terhadap  prinsip  pengelolaan social  and  enviromental  risk. Dalam  mengatasi upaya perbaikan ekonomi dan menjaga lingkungan hidup dalam menyongsong SDGs 2030 yaitu salah  satunya  dengan  penerapan  pajak  karbon  yang  menjadi  solusi  dalam  mengendalikan perubahan iklim guna tercapainya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Fandira et al., 2022).
Penerapan  pajak  karbon  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  bertujuan  untuk  memastikan aktivitas  ekonomi  dan bisnis  beralih  ke  aktivitas  ekonomi  hijau  yang  rendah  karbon  serta  dapat meningkatkan  energi  baru  terbarukan  (Pratama  et  al.,  2022).  Penerapan  pajak  karbon  dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau dikenal dengan sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengatasi dampak krisis perubahan iklim yang tertuang pada  nilai SDGs dimana target pemerintah salah satunya adalah pencapaian target penurunan emisi karbon dalam jangka panjang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Nationally  Determined  Contribution (NDC)  serta  pelaksanaan  ekonomi  hijau (green  company) (Mitta  &  Budi,  2022).  Penerapan green  company dapat  mendorong  para  pelaku  ekonomi  untuk
lebih termotivasi dalam memproduksi barang ataupun jasa yang lebih ramah terhadap lingkungan, mendorong perusahaan agar berinvestasi pada teknologi yang mengurangi emisi karbon, peralihan ke  teknologi  yang  ramah  lingkungan,  serta  mampu  meningkatkan  kualitas  lingkungan (green dividend), dan penerimaan pajak yang dihasilkan dari pajak karbon dapat sepenuhnya digunakan untuk program mitigasi kiris iklim.  Hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif dalam hal kelestarian lingkungan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan yang dapat digunakan untuk membantu pencapaian dari  tujuan SDGs  (Iskandar & Aqbar, 2019) (Mitta & Budi, 2022).

## KESIMPULAN
Perubahan iklim yang terjadi sangat perlu untuk ditindaklanjuti karena telah menjadi isu global yang akan berdampak pada pemanasan global. Bentuk komitmen Indonesia dalam mengatasi hal  ini  yaitu  telah  berpartisipasi  dalam Paris  Agreement dan  menyepakati  SDGs  yang  berfokus pada dimensi lingkungan selain dimensi sosial dan ekonomi. Pajak karbon menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak perubahan krisis iklim di Indonesia. Peran pemerintah dalam hal ini yaitu dengan  menerapkan  pajak  karbon  guna  menurunkan  emisi  karbon  meningkatkan  kualitas lingkungan  dalam  jangka panjang untuk  mendorong para  pelaku  ekonomi beralih  menggunakan energi baru terbarukan (EBT). Penerapan pajak karbon yang diterapkan dapat memperoleh potensi penerimaan pajak sebesar Rp23,280 triliun di tahun 2025.
Penerapan  pajak  karbon  dapat  membantu  pemerintah  dalam  mewujudkan  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau dikenal dengan sebagai Sustainable Development Goals (SDGs)  terutama  dalam  mengatasi  dampak  krisis  perubahan  iklim  yang  tertuang di  dalam  nilai- nilai  SDGs.  Pencapaian  target  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  salah  satunya  adalah  penurunan emisi  karbon  dalam  jangka  panjang  yang  sejalan  dengan  komitmen  Indonesia  dalam Nationally Determined  Contribution (NDC)  serta  pelaksanaan  ekonomi  hijau (green  company) yang  dapat mendorong  pelaku  ekonomi  untuk  berinvestasi  pada  teknologi  yang  dapat  mengurangi  emisi karbon, berinovasi pada energi baru terbarukan (EBT)  dalam mendukung pencapaian dari tujuan SDGs.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan  yaitu  jumlah  data  emisi  karbon  hanya memperhitungkan dari sektor energi saja sehingga peneliti belum melakukan perhitungan jumlah emisi  dari  sektor  lain.  Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperluas  semua  sektor  yang menghasilkan emisi karbon seperti sektor transportasi. Peneliti selanjutnya dapat membandingkan penerapan pajak karbon dalam upaya mengurangi jumlah emisi karbon di negara yang berada di Asia  Pasifik  dimana  Asia  Pasifik  menempati  posisi  tertinggi  sebagai  penghasil  emisi  karbon dioksida terbesar dari tahun 1965-2022. Peneliti selanjutnya dapat memfokuskan pada nilai-nilai yang  terkandung  di  dalam  SDGs  seperti  kesejahteraan  ekonomi,  kualitas  lingkungan  hidup  dan lainnya.

## REFERENSI
Ahdiat, A. (2023). Emisi Karbon Global Naik Lagi Pada Tahun 2022 Pecahkan Rekor Baru. 2023
[cited 2023 July 22]. Databoks. Available form:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/03/emisi-karbon-global-naik-lagi-pada- 2022-pecahkan-rekor-baru.
Barus,  E.  B.,  &  Wijaya,  S.  (2022).  Penerapan  Pajak  Karbon  Di  Swedia  Dan  Finlandia  Serta Perbandingannya  Dengan  Indonesia.  JURNAL  PAJAK  INDONESIA  (Indonesian  Tax Review),  5(2),  256–279.  https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1653.Burhan  Bungin.  (2017). Metode Penelitian Kualitatif. 2017. Rajawali Pers.
Chotimah, H. C. (2017). Analisis Strategi Keamanan Energi Cina dalam Upaya Penurunan Emisi Karbon melalui Pendekatan Konstruktivisme. Global: Jurnal Politik Internasional , 19 (1), 29. https://doi.org/10.7454/global.v19i1.145
Wahyuni, D.S., Zahran, Dwi sri wahyuni; kevin fausta zahran. (2022). Civilian. Boundary 2, 5(2), 613. https://doi.org/10.2307/302232
Energy institute. (2023). Statistical Review of World Energy .
Fandira, W., Solistiyowati, M., Riyan, M., & Widiyanto, B. (2022). Implementasi Pajak Karbon Sebagai  Strategi  Peningkatan  Kepatuhan  Pajak  guna  Menyongsong  Sustainability Development Goals 2030. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan , 2 (1), 2022. Feng, C. C., Chang, K. F., Lin, J. X., & Lin, S. M. (2020). The distributional effect of a carbon tax on income
in Taiwan. Sustainability (Switzerland) , 12 (4). https://doi.org/10.3390/su12041530.
Global  Change,  C.  (2023).  The  Causes  of  Climate  Change.  2023  [cited  2023  Juli  26]. https://climate.nasa.gov/causes/
Kementerian Energi dan Sumber Daya Republik Indonesia. (2020). Inventarisasi Emisi Gas Rumah
Kaca Bidan Energi. 2020 [cited 2023 Agustus 16]. Available from:
Https://Www.Esdm.Go.Id/Assets/Media/Conten  t/Content-Inventarisasi-Emisi-Gas-Rumah- Kaca-Sektor-Energi-Tahun-2020.Pdf
Intan,  R.,  &  Pratama,  A.  (2022). Spekulasi  Potensi  Pajak  Karbon  Sebagai  Instrumen  Sumber Pembiayaan Di Indonesia . Journal of Regional Economics Indonesia. International  Energy  Agency.  (2023).  CO2  Emissions  in  2022. CO2  Emissions  in  2022 . https://doi.org/10.1787/12ad1e1a-en
Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Indonesia’s  Green  Economy  in  the  Perspective  of  Maqashid  Syari’ah). Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah , 3 (2), 83–94.
Kementerian Keuangan. (2021). Pajak Karbon di Indonesia: Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  (2016).  Indonesia  Menandatangani  Perjanjian Paris  Tentang  Perubahan  Iklim.  2016  [cited  20  Juli  2023].  Available  from: https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) Vol. 7 Maret.
Lindsey, R., & Dahlman, L. (2022). Climate Change: Global Temperature . 2023 [cited 2023 Sep 07]. Climate.gov.
USA. Available
from: https://www.climate.gov/news- features/understanding-climate/climate-change-global-temperature.
Masondo, Z. N. (2020). Environmental pollution and climate change: an ethical interrogation of the payment of carbon tax as a means to reduce greenhouse gas emission in South Africa.
December . https://ukzn-dspace.ukzn.ac.za/handle/10413/19823 Mitta, K., & Budi, P. (2022). Pajak Karbon dalam Langkah Pelestarian Lingkungan . 15 (2), 538– 547.
Muhamad,  N.  (2023). Indonesia  Salah  Satu  Penghasil  Emisi  Karbon  Sektor  Energi  Terbesar Global  Pada  Tahun  2022. 2023  [cited  2023  July  18].  Databoks.  Available  from: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/indonesia-salah-satu-penghasil- emisi-karbon-sektor-energi-terbesar-global-pada-2022.
Nurhamsyah,  D.,  Trisyani,  Y.,  &  Nuraeni,  A.  (2018).  Quality  of  Life  of  Patients  After  Acute Myocardial  Infarction:  A  Scoping  Review. Journal  of  Nursing  Care , 1 (3),  180–191. https://doi.org/10.24198/jnc.v1i3.18517.
OECD.  (2011). Environmental  Taxation:  A  Guide  for  Policy  Makers .  [cited  2023  Oktober  03]. Available from: https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/48164926.pdf.
Pratama, B. A., Ramadhani, M. A., Lubis, P. M., & Firmansyah, A. (2022). Implementasi Pajak Karbon  Di  Indonesia:  Potensi  Penerimaan  Negara  Dan  Penurunan  Jumlah  Emisi  Karbon. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) , 6 (2), 368–374. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1827
Putu Dian Pusparini, I Gede Widyana, Salsabila Zera Pharresia, M. H. F. (2023). EMISI KARBON DI INDONESIA . 3 , 57–66.
Raihan, R., Eff, M. S., & Hendrawan, A. (2016). Forecasting Model Eksponensial Smoothing Time Series  Rata  Rata  Mechanical  Availability  Unit  Off  Highway  Truck  Cat  777D  Caterpillar. Poros Teknik , 8 (1), 1–9.
Saputra,  A.  I.  (2021).  Pajak  Karbon  Sebagai  Sumber  Penerimaan  Negara  Dan  Sistem Pemungutannya. Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) , 3 (1), 56–
71. https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss1.art96 Sekar Panuluh, & Fitri, M. R. (2015). Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. International NGO Forum on Indonesian Development , 2 (September), 1–25.
Selvi,  Notika  Rahmi,  &  Idar  Rachmatulloh.  (2020).  Urgensi  Penerapan  Pajak  Karbon. Jurnal Reformasi Administrasi , 7 (1), 29–34.
Shaari, M. S., Lee, W. C., Ridzuan, A. R., Lau, E., & Masnan, F. (2022). The Impacts of Energy Consumption  by  Sector  and  Foreign  Direct  Investment  on  CO2  Emissions  in  Malaysia. Sustainability (Switzerland) , 14 (23), 1–14. https://doi.org/10.3390/su142316028.
Sun, C., Wei, J., Zhao, X., & Yang, F. (2022). Impact of Carbon Tax and Carbon Emission Trading on  Wind  Power  in  China:  Based  on  the  Evolutionary  Game  Theory. Frontiers  in  Energy Research , 9 (March), 1–12. https://doi.org/10.3389/fenrg.2021.811234. Taufik, M. (2022). Indonesia Carbon Trading. Kata Data Insight Center , 2022 , 1–66. Thi, H. D., Anh, K., Thi, V., Ly, D., Thi, H. D., Anh, K., Thi, V., Phuong, D. L., Thu, V. P., Hoang, C., & Minh, T. (2020). Impact of environmental tax collection on CO2 emission in Vietnam Impact  of  Environmental  Tax  Collection  on  CO  2  Emission  in  Vietnam . https://doi.org/10.32479/ijeep.10153.
Wang, X., Khursid A., Qayum S., Calin, A.(2021). The Role of Green Innovations, Environmental Policies  and  Carbon  Taxes  in  Achieving  the  Sustainable  Development  Goals  of  Carbon Neutrality. Enviromental Science and Pollution Research .
Wattanakuljarus,  A.  (2019).  Effects  and  burdens  of  a  carbon  tax  scheme  in  Thailand.  Eurasian Econ. Rev. 9 (2), 173–219. https://doi.org/10.1007/s40822-018-0100-x.
Yudhana,  F.  W.,  &  Madalina,  M.  (2022).  Formulasi  Kebijakan  Penerapan  Pajak  Karbon  Di Indonesia. Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional | , 1 (1), 68–78.
.