PENGARUH KECAKAPAN MEDIA ( MEDIA LITERACY ) TERHADAP TERBANGUNNYA KEWARGAAN AKTIF ( ACTIVE CITIZENSHIP ) (STUDI PADA SISWA SMA WIDYAGAMA DAN SMKN 4 KOTA MALANG)
Priyo Dari Molyo priyodarimolyo@unmer.ac.id Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Merdeka Malang

## Abstrak
Media  diidealkan  sebagai  pillar  keempat  penyangga  proses  demokratisasi  lewat  sajian informasi yang objektif, netral dan berimbang. Namun, media tidak pernah beroperasi dalam ruang  hampa  dalam  melaksanakan  fungsi  tersebut.  Media  selalu  bekerja  dengan  dorongan ekonomi,  politik  dan  ideologis  sekaligus.  Hal  ini  jelas  akan  menghambat  proses demokratisasi.  Pada  saat  yang  bersamaan,  media  juga  telah  menyatupadu  dan  tidak terpisahkan  dari  kehidupan  masyarakat.  Kecakapan  mengkonsumsi  media  ( media  literacy ) yang  mencakup  kemampuan  mengakses,  menganalisis,  mengevaluasi,  dan  mencipta  ragam ekspresi  menjadi  prasyarat  penting  dalam  dunia  yang  sarat  dengan  pesan  komunikasi  multi media ini. Kemampuan yang bermuara pada diperolehnya ketrampilan berpikir kritis ( critical thinking ) serta kecakapan mengungkapkan diri ( self expression ) ini mendesak untuk dimiliki oleh setiap warga agar mereka dapat terlibat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan negara  yang  strategis  yang  berdampak  signifikan  terhadap  kehidupan  mereka.  Kewargaan aktif ( active citizenship ) yang merupakan akibat dari proses pendidikan media merupakan hal strategis  untuk  mengawal  kehidupan  demokrasi.  Tulisan  yang  mengkaji  pengaruh  media literasi  terhadap  terbentuknya  kewargaan  aktif  ini  dilaksanakan  di  SMA  Widyagama  dan SMKN 4 Kota Malang. Menggunakan metode survei dengan responden kelas XI pada kedua sekolah,  penelitian  ini  menemukan  kuatnya  pengaruh  media  literacy  terhadap  kewargaan aktif.
Kata  Kunci : Media  Literacy,  Kewargaan  Aktif,  Spiral  Pemberdayaan,  Pendidikan Kewargaan,

## Abstract
Media  function  as  the  fourth  pillar  of  democracy  when  they  cover  and  present  news  in  an objective,  neutral,  and  balanced  manner.  Nevertheles,  media  never  operated  in  vacuum  in carrying out the duties. Neither, media did so purely to serve public interest. But, media did the the job to serve certain economic and political interest simultenously. This of course will block  the  way  for  the  current  undergoing  democratization  process.  To  make  the  case  even worse,  media  become  an  integral  part  of  the  society  life  in  which  they  were  saturated  by media industry. As such, media literacy which equipped citizens which skills such as access, analysis, evaluation, and creation played a strategic role to empower citizen to actively take part in their social and political life. This is due to the fact that through media literacy citizen will acquire critical thinking and self expression skills which are necessary requirement to be active  citizen.  This  article  attempts  to  explore  the  influence  of  media  literacy  on  active
citizenship among student of  Widya Gama private-owned and State Senior High Vocational School  IV  Malang  City.  Employing  quantitative  survey  method,  the  research  found  a  great impact  of  media  literacy  on  active  citizenship  among  grade  two  of  the  above  said  school students.
Key Word : Media Literacy, Active Citizenship, Spiral of Empowerment, Civie Education.

## Pendahuluan.
Angin  segar  kebebasan  berekspresi yang  sedang  berhembus  dan  dinikmati masyarakat  dan  pers  nasional  merupakan buah  perjuangan  panjang  dari  reformasi. Kebebasan  berpendapat  yang  merupakan salah satu aspek Hak Asasi Manusia (HAM) ini  mutlak  diperlukan  bagi  tercapainya sebuah  tatanan  kehidupan  bernegara  yang demokratis untuk mewujudkan sebuah masyarakat  yang  sejahtera  lahir  batin  dan berkeadilan  sosial.  Untuk  menggapai  cita- cita  ini,  pers  sebagai  agen  informasi, pendidikan,  hiburan  dan  kontrol  sosial memiliki  peran  strategis  untuk  membantu mewujudkan  hal  tersebut.  Melalui  fungsi kontrol  sosialnya, pers dapat memonitor dan mengawasi setiap perilaku penguasa, pengusaha dan masyarakat yang menyimpang dari kepentingan rakyat sehingga  terjadi  keseimbangan  ( check  & balances ) dalam kehidupan bernegara. Sebagai  lembaga  sosial,  media,  makanya, seringkali  dijuluki  sebagai  pilar  keempat demokrasi  ( the  fourth  estate  of  democracy )
yang memiliki tugas utama sebagai watchdog untuk mengawasi dan mempertahan  proses  demokrasi.  Hal  ini dapat  dilakukan  dengan  mememenuhi  hak warga  masyarakat  untuk  tahu  ( the  rights  to know )  lewat  liputan  peristiwa  sosial  politik yang  objektif,  netral  dan  berimbang.    Di samping  itu,  dengan  memberikan  ruang  dan waktu  bagi  warga  untuk  berekspresi  ( the rights to expression ).
Meski  demikian,  posisi  pers  sebagai lembaga  ekonomi  mengundang  kerawanan terhadap „godaan‟ penyimpangan untuk lebih mengutamakan kepentingan sempitnya (politik  dan  ekonomi)  yang  secara  perlahan akan  kian  menjauhkan  kinerja  pers  dari kepentingan  rakyat.  Bahkan  media  juga bertindak sebagai aktor politik yang berusaha memenuhi  kepentingan  sempit  politiknya untuk meraih kekuasaan tertentu. Kebebasan berpendapat  yang  telah  dinikmati  pers nasional,  makanya  bisa  saja  diselewengkan untuk  memenuhi  kepentingan  perusahaan pers yang bersangkutan. Untuk itu, diperlukan  pilar  kelima  demi  menegakkan
kehidupan demokrasi, yakni masyarakat sipil yang cerdas dan kritis dalam mengkonsumsi produk  pers.  Dengan  kata  lain,  peran  serta masyarakat mutlak diperlukan demi memelihara  kebebasan  berpendapat  pers  ini sehingga  kinerja  pers  nasional  benar-benar berjalan  sesuai  dengan  amanat  UU  Pers  dan UU Penyiaran.
Mengingat  strategisnnya  peran  serta masyarakat  dalam  menjaga  kebebasan  pers, kedua  UU  tersebut  mendorong  masyarakat untuk  terlibat  aktif  memantau  kinerja  pers agar  mereka  terhindar  dari  tindakan  pers yang  merugikan  kepentingan  mereka.  Peran sera masyarakat ini dapat diakomodasi dalam bentuk  pengawasan atas  kinerja pers dengan mendirikan  lembaga  pemantau  pers  ( media watch ) . Ini tercantum dalam pasal 17 ayat 1 dan  2  UU  No  40  tahun  1999  Tentang  Pers dan pasal 52 ayat 1, dan 2 point a dan b. Hal yang    sama  juga  diakui  dalam  UU  No  32 Tahun  2002  Tentang  Penyiaran  pada  pasal 52 ayat 1,2, dan 3 yang memberikan peluang kepada Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat,  perguruan  tinggi,  dan  kalangan pendidikan,  dapat  mengembangkan  kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.  Peran  serta  masyarakat  ini  dapat diartikan  kecerdasan  mengkonsumsi  isi media  ( media  literacy )  yang  memungkinkan masyarakat untuk mampu memahami, menganalisa proses produksi teks,
membangun  realitas  media  beserta  aspek sosial,  politik,  ekonomi  etis  dan  legal  yang menyertai  proses  tersebut.  Dengan  bekal ketrampilan ini, diharapkan warga masyarakat  mampu  memilah  dan  memilih jenis  informasi  yang  tersuguhkan  di  media yang  akan  membantu  mereka  membuat keputusan  yang  tepat  dalam  melakukan sebagai warga negara.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas, partisipasi  warga  yang  terwadahi  dalam kegiatan  meningkatkan  kecakapan  media ( media  literacy )  mutlak  diperlukan  agar mereka  menjadi  warga  negara  yang  aktif ( active  citizenship )  dalam  rangka  mengawal proses  demokrasi  bangsa  yang  sedang berjalan  saat  ini.  Artikel  ini  mengkaji pengaruh media literacy terhadap terbentkuknya  kewargaan  aktif.  Tulisan  ini disusun  dengan  membahas  relasi  media dengan  aktivitas  politik,  ekonomi  politik media, konsep media literacy dan kewargaan aktif. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan metode penelitian, pembahasan temuan  penelitian  dan  ditutup  dengan simpulan.

## Tinjauan Pustaka

## Media dan Demokrasi
Lokus  fungsi  demokratisasi  pers terletak  pada  sejauhmana  pers  telah  mampu menjadi sebuah ruang publik ( public sphere )
;  sebuah  ruang  yang  terbebas  dari  dominasi politik  penguasa  dan  kepentingan  ekonomi pengusaha  yang  memungkinkan  terjadi perbincangan  publik  yang  rasional  tentang isu-isu publik yang mempengaruhi kehidupan  masyarakat.  Ruang  ini  menurut Brian  Mc  Nair  (1999;20-21)  merupakan esensi  lembaga  komunikasi  substansial masyarakat yang memungkinkan disebarluaskannya  fakta  dan  pendapat.  Di ruang  yang  terdiri  dari  stok  pengetahuan publik  ini  dapat  dibangun  dasar  tindakan politik  kolektif  masyarakat.  Pada  ruang  ini pula, menurut Croteau (2001: 20) dimungkinkan  dibentuknya  sebuah  ruang sosial  untuk  terjadinya  perbincangan  publik secara  bebas  tanpa  pembatasan.  Sebagai ruang  publik  masyarakat,  maka  jurnalisme hadir untuk membangun kewargaan ( citizenship );  untuk  memenuhi  hak-hak warga sebab jutaan orang terberdayakan oleh arus  informasi  bebas.  Lebih  lanjut  ,  Bill Kovach  dan  Tom  Rosenstiel  (2004:6  ) menyatakan  bahwa  tugas  utama  wartawan yakni menyediakan informasi yang dibutuhkan  warga  agar  mereka  bisa  hidup merdeka  dan  mengatur  diri  mereka.  Agar tugas mulia ini bisa dilakukan wartawan, Bill Kovach  menyarankan  sembilan  hal  yang mesti  dipegang  teguh  dalam  melaksanakan kegiatan  jurnalistik  mereka.  Sembilan  hal tersebut  adalah:  (1)  Kewajiban  pertama jurnalisme  adalah  pada  kebenaran;  (2)
Loyalitas pertama jurnalisme adalah memenuhi  hak  mengetahui  warga;  (3) Intisari  jurnalisme  adalah  disiplin  dalam verifikasi;  (4)  Para  wartawan  harus  menjaga independensi  terhadap  sumber  berita;(5) Jurnalisme harus berfungsi sebagai pemantau kekuasaan; (6) Jurnalisme harus menyediakan  forum  publik  untuk  kritik maupun  dukungan  warga.  (7)  Jurnalisme harus  berupaya  membuat  hal-hal  penting menarik  dan  relevan;  (8)  Jurnalisme  harus menjaga  agar  berita  komprehensif  dan proporsional;  (9)  Para  praktisinya  harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka;
Dengan  nada  sama,  Mc  Nair  (1999: 26)  menyatakan  demokrasi  mengasumsikan adanya  sebuah  sistem  yang  terbuka  yang memungkinkan  warga  untuk  berpartisipasi. Untuk itu mereka harus diberikan akses yang memadai  terhadap  media  dan  jaringan informasi  yang  memungkinkan  terjadinya advokasi.  Demokrasi  juga  mengasumsikan khalayak  dididik  dan  diberi  pengetahuan yang cukup sehingga mereka dapat membuat keputusan  rasional  dan  secara  efektif menggunakan informasi yang tersebarluaskan  dalam  ruang  publik.  Lebih lanjut  Mc  Nair  (1999:  21)  mengajukan beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi media demi memperlancara proses demokratisasi.  Hal  tersebut  adalah  ;  (a) Memberikan  informasi  kepada  masyarakat
tentang  peristiwa  yang  terjadi  di  sekitar mereka; (b) Mendidik warga tentang arti dan nilai  penting  dari  fakta  lewat  tetap  menjaga objektivitas  peristiwa  yang  diliput  sebagai konsekwensi  dari  fungsi  pendidik    yang meniscayakan  kemandirian  profesional  dari isu  yang  sedang  diangkat;  (c)  Menyediakan sebuah  platform  bagi  terlaksananya  sebuah perbincangan publik tentang politik, mempermudah terbentuknya pendapat umum serta menyebarluaskan opini publik tersebut; (d)  Mengaplikasikan  fungsi  sebagai  anjing penjaga ( watchdog role ) dengan mempublikasikan  kinerja  lembaga  politik dan pemerintah dengan melakukan investigasi  terhadap  penyimpangan  yang dilakukan. Opini publik hanya akan bermakna  dalam  realitas  politik  ketika perilaku  para  penyelenggara  kekuasaan diungkap  kepada  publik  sehingga  publik dapat  menuntut  pertanggungjawaban;  (e) Berfungsi  sebagai  saluran  untuk  advokasi pendapat politik tertentu.
Di  samping  program  sinetron,  para remaja masih dibombardir dengan tayangan- tayangan reality show yang ingin memperlihatkan  penderitaan,  keluguan,  dan kelemahan  manusia  sebagai  ajang  tontonan ( spectacle ). Program ini mengajarkan penonton untuk menikmati dan mengganggapnya  menghibur  atau  bahkan lucu dengan melihat orang lain panic, lemah
dan  bingung.  Substansi  yang  diangkat tayangan  acara  ini,  menurut  Grace  Swestin (Media  Watch,  edisi  39-Tahun  IV-Agustus 2004)  ingin  mendepankan  kebohongan, uang,  seks  dan  mistik.  Singkat  kata,  ajaran yang  diusung  acara  tersebut  adalah  :  (a) Berbohong  dan  berkhianat  akan  membuat seseorang  mencapai  kesuksesan (“Suvivor ”,
Idosiar);  (b)  Uang  adalah  alat  utama mendapatkan  pasangan (“Joe  Millionaire ” dan “For  Love  Or  Money” di  TV  7);  (c) Komunikasi terbuka dan trust antara pasangan  tidak  penting  sehingga  perlu penyelidikan  untuk  mengetahui  kesetiaan pasangan (“Harap-Harap  Cemas”, dan “Playboy  Kabel ”  di  SCTV);  (d)  Mengajari masyarakat untuk bermimpi tentang kekayaan dan mengeksploitasi aksi konsumerisme (“ Uang  Kaget ” di  RCTI); (e) Membohongi orang dan membuat orang lain shock itu menghibur (“Emosi”, “Paranoid”, “Scare  Tactics” di Trans TV); (f) Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang (“MTV’s I Bet You Will ” di  Global  TV)  bahkan  sampai  membayakan nyawa dan melakukan hal-hal yang menjijikkan  (“ Fear  Factor” di  RCTI);  (g) Kecenderungan ke arah voyeurism, mengintip dan menampilkan adegan intim di depan  banyak  orang,  dalam  hal  penonton televise ( “The Bachelor”, “The Bachelorette” dan  ajang  pemilihan  jodoh lainnya);  (h)  Berkencan  dengan  berganti-
ganti  pasangan (”Temptation  Island ”  di Trans  TV);  (i)  Mahluk  gaib  ada  dimana- mana, perlu diperhatikan dengan memberikan  sajian  ( ”Gentanyangan ”  di TPI, ”Percaya  Nggak  Percaya ”  di  AN  TV,
”Dunia Lain ”  di Trans TV).
Hal  di  atas  menyiratkan  gejala  baru dalam  industri  media,  yakni  konsolidasi  dan globalisasi. Fenomena konsolidasi dan globalisasi  bisnis  media  merupakan  tuntutan meningkatkan  keuntungan.  Meski  fenomena ini  diperbolehkan  UU  No  32  Tahun  2002 Tentang  Penyiaran  yang  memungkinkan masuknya  modal  asing  sebesar  20  persen saham  dalam  stasiun  televisi  nasional,  tapi hal  ini  juga  dikhawatirkan  akan  mengancam proses  demokrasi  yang  sedang  berjalan.  Hal ini  mengingat  media  bukan  sekedar  lalu lintas  pesan  semata  tapi  ia  juga  merupakan perangkat  hegemonik  untuk  memaksakan konsensus  serta  memenuhi  kepentingan ideologis  kelas  ekonomi  dan  politik  yang dominan.  Kehadiran  mereka  juga  kian meramaikan  ruang  gelombang  frekwensi nasional  yang merupakan sumber daya  yang terbatas  yang  makanya  menurut  UUD  1945 harus  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk kesejahteraan rakyat. “Kita saling menggabungkan  kekuatan  sekarang  ini  atau kita  dapat  saling  membunuh  satu  sama lainnya lalu bergabung membentuk kekuatan
baru,  "demikian  tegas  Robert  Mc  Chesney (1997:27).
Media  sebagai  wahana  demokrasi, dengan demikian, tak ubahnya sebuah sarana untuk  melanggengkan  kcpentingan  bisnis media  dan  sarana  menangguk  keuntungan belaka. Idealisme pers nasional sebagai tiang penyanggah  demokrasi  ( the  fourth  pillar  of democracy )  makanya  akan  sulit  terwujud dalam setting yang tunduk pada rezim pasar. Kepentingan  publik  pada  informasi  yang akurat,  netral  dan  berimbang  yang  bertujuan untuk mencerdaskan dan mencerahkan warga negara  ( citizen )  lenyap  begitu  saja  ditelan hingar-bingar  mesin-mesin  raksasa  kapitalis media. Demikian juga dengan fungsi kontrol sosial  pers  yang  bermuara  pada  pangawasan terhadap  penguasa  politik  dan  pengusaha ekonomi akan kian melemah oleh menguatnya daya dorong memenuhi ekonomi  politik  media  kapitalis.  Dengan kata  lain,  liberalisasi  media  akan  mengubah karakter  jurnalistik  dan  substansi  isi  ke  arah meraup  kepentingan  ekonomi  pasar.  Kinerja media,  menurut  Croteau  (2001:  20)  akan semakin menjauh dari melayani dan memenuhi  kepentingan  publik  sebab  semua operasional  media  tidak  dikelola  sebagai sebagai ruang publik ( public sphere ); sebuah sosial yang memungkinkan terjadinya perdebatan public. Menurut Croteau
(2001:37), media massa sekarang
menempatkan  public  atau  audience  semata- mata sebagai konsumen bukan warga negara ( citizens ).  Tujuan  utama  media  adalah to generate profit for owners and stockholders . Kemudian  mendorong  khalayak  untuk to enjoy themselves, view ads, and buy product . Karena  itu  apa  yang  dianggap  menarik  bagi oleh  media,  adalah  apapun  yang  populer  di masyarakat.  Dengan  demikian  tujuan  ideal media  untuk  menggairahkan to  promote active  citizenship  via  information,  education and  social  integration tenggelam  dengan gelombang  komersialisasi  dan  liberalisasi. Makanya, ukuran keberhasilan media semata-mata  adalah  meraup  keuntungan ekonomi,  bukan  melayani  dan  memenuhi kepentingan  public  ( serving  the  public interest ).
Akibat  langsung  dari  komersialisasi media  adalah  melemahnya  proses  proses demokrasi  serta  kian  tidak  berdayanya masyarakat  secara  politik  seperti  yang disebut  Herbert  J  Gans  (2003;15)  sebagai political  disempowerment .  Hal  ini  karena pasar, lanjut Croteau (2001: 21-23) memiliki beberapa  kelemahan.  Pertama,  pasar  tidak demokratis  sebab  pasar  tidak  sesuai  dengan asumsi  dasar  demokrasi  bahwa  individu memiliki  hak-hak  yang  sama.  Padahal hukum  pasar  adalah  “ the  more  money  you have,  the  more  influence  you  have  in  the marketplace ".  Kedua,  pasar  akan  akan
semakin melanggengkan ketimpangan sosial. Ketiga, pasar tidak bermoral sebab kepentingan  utamanya  adalah  menjual  dan memenuhi  tuntutan  tanpa  mempedulikan apakah  adakah  produk  tersebut  bermanfaat dan berbahaya terhadap masyarakat. Keempat,  pasar  tidak  selamanya  bisa memenuhi kepentingan sosial. Kelima, pasar tidak mampu memenuhi kepentingan demokrasi.
Media literacy (kecakapan bermedia), makanya  mendesak  untuk  dimiliki  setiap warga mengingat media massa telah menyatu dengan  setiap  menit  dan  detik  kehidupan masyarakat.  Media,  makanya,  tidak  hanya membentuk  budaya  masyarakat.  Tapi  media itu  sendiri  telah  menjadi  budaya  masyarakat akibat  hebat  dan  'canggihnya'  pesan-pesan yang  disasarkan  sehingga  membuat  mereka secara  'suka  rela'  untuk  „tunduk  patuh' kepada  kepada  rayuan  komodifikasi  media. Kekuatan hegemonic ini tidak heran kemudian  melahirkan  "kesadaran  palsu" ("false consciousness" ) pada benak khalayak. Dalam  keadaan  seperti  ini,  khalayak  tak ubahnya  telah  menjadi  menjadi  "buruh" media,  walau  mungkin  dia  merasa  dirinya bahagia secara semu dalam posisi "penikmat media ". Media Literacy (kecakapan bermedia)  merupakan  sebuah  kesadaran  dan kecakapan komprehensif, untuk menempatkan  diri  individu  dan  masyarakat
di  depan  media  sebagai  pelaku  yang  aktif. Dengan kecakapan ini, seseorang diharapkan dapat melakukan seleksi terhadap media atau isi  media  yang  ingin  dikonsumsinya. Termasuk  dalam  kecakapan  ini  adalah pemahaman tentang aspek etika dan regulasi, pengetahuan  tentang  proses  produksi  isi media,  atau  konstruksi  social  industri  media dengan  kepentingan  politik  dan  ideologi  di belakangnya.  Dengan  kata  lain,  buruknya ketrampilan khalayak dalam `membaca' teks- teks  media,  kian  memperlemah  posisi mereka  saat  berhadapan  dengan  tampilan media.  Kebutaan  mereka  terhadap  aspek- aspek produksi , pengemasan dan penyuguhan  teks-teks  media  menjadikan para  para  kapitalis  media  kian  „garang'  dan 'liar' dalam memangsa mereka yang berakibat  pada  jatuhnya  korban.  (Effendi Gazali. Et al: 2004: 156).
Media  massa  nasional  saat  ini memang telah menikmati kebebasan berekspresi  yang  bertujuan  utama  untuk untuk mengawal proses demokratisasi bangsa. Sebagai lembaga sosial dan penyangga  pilar  demokrasi  keempat,  media berfungsi  untuk  mengontrol  perilaku  politik penguasa  dan  kuasa  ekonomi  pengusaha. Namun  sebagai  lembaga  ekonomi,  media dikelola untuk melayani kepentingan ekonomi politiknya sendiri. Media, makanya, tidak  dikelola  dalam  ruang  hampa;  media
dijalankan  dengan  dorongan  dan  motivasi untuk  melayani  kepentingan  ekonomi  dan politiknya  sendiri  agar  tetap  dapat  bertahan hidup. Isi media dan realitas media, makanya bukan merupakan pantulan jujur dari realitas sosial  tapi  adalah  konstruksi  dan  bentukan dan  para  pekerja  media.  Kinerja  media, makanya,  terkadang  bisa  beriringan  dengan kepentingan    publik.  Tapi  bisa  juga  bisa berseberangan  dengan  kepentingan  ideal tersebut.  Kalau  demikian  adanya  maka proses demokratisasi bangsa yang merupakan  kewajiban  etik  media  untuk memeliharanya akan terhambat. Untuk itulah diperlukan  pilar  kelima  demokrasi,  yakni masyarakt  sipil  yang  memiliki  kecakapan media.  Lewat  ketrampilan  media  yang bermuara pada pada terbentuknya daya pikir kritis  ( critical  thinking )  dan  kemampuan mengungkapkan  diri  ( self  expression )  ini akan bisa mendorong terbangunnya kewargaan  aktif  ( active  citizenship )  yang akan  mendorong  mereka  ikut  terlibat  aktif dalam menjaga proses demokrasi. Lewat dua ketrampilan tersebut, warga diharapkan akan mampu  memilih  informasi  politik,  serta memahami dan mengambil peran aktif dalam perdebatan  publik  serta  mampu  membuat keputusan  rasional  berkaitan  dengan  sosial dan politik yang sedang terjadi.
Hal diatas diperburuk dengan „kebutaan‟  khalayak  terhadap  aturan  main media  dalam  melaksanakan  operasional keseharian.  Rambu-rambu  hukum  yang meliputi  UU  Pers,  UU  Penyiaran,  UU Perlindungan Konsumen, UU Anti Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  beserta turunan  Peraturan  Pemerintah  dan  Surat Keputusan  Menteri,  dan  Kode  Etik  Profesi Wartawan,  Penyiaran  Radio  dan  Televisi, dan  Periklanan  telah  menetapkan  hak-hak khalayak/konsumen  media  serta  kewajiban pengelola dan profesi  media. Disamping itu, miskinnya  ketrampilan  khalayak  dalam „membaca‟ teks-teks media, kian memperlemah posisi mereka saat berhadapan dengan  tampilan  media.  Kebutaan  mereka terhadap  aspek-aspek  produksi,  pengemasan dan penyuguhan teks-teks media menjadikan warga  tidak  berdaya  mengahadapi  serangan beragama pesan budaya asing tersebut.Media sebagai wahana demokrasi, dengan demikian,  tak  ubahnya  sebuah  kendaraan untuk  melanggengkan  kepentingan  bisnis media  dan  sarana  menangguk  keuntungan belaka.  Idealisme  demokrasi  yang  bertujuan untuk mencerdaskan dan mencerahkan warga negara  ( citizen )  lenyap  begitu  saja  ditelan hingar-bingar  mesin-mesin  raksasa  kapitalis media.  Ini  seperti    premis  teori  Marxis tentang  posisi  media  dalam  sistem  kapitalis modern  yang  mengatakan  „Media  massa adalah  kelas  yang  mengatur”.Media  massa
diyakini bukan hanya merupakan tempat lalu lalangnya  pesan  antara  unsur-unsur  sosial dalam  suatu  masyarakat,  tapi  juga  menjadi alat  penundukan  dan  pemaksaan  konsensus oleh  kelompok  yang  secara  politik  dan ekonomi dominan. Lewat pola-pola kepemilikan dan produk-produk yang disajikan,  media  adalah  perangkat  ideologis yang melanggengkan dominasi kelas pemodal  terhadap  publik  yang  diperlakukan semata-mata  sebagai  konsumen.  Disamping itu,  media  juga  medium  untuk  memciptakan opini  public  demi  memperlancar  lahirnya regulasi yang pro pasar (Agus Sudibyo:2004:1).
Memahami  Kinerja  dan  Proses  Produksi Teks Pers
Angin  segar  kebebasan  berekspresi yang  sedang  berhembus  dan  dinikmati masyarakat  dan  pers  nasional  merupakan buah  perjuangan  panjang  dari  reformasi. Kebebasan  berpendapat  yang  merupakan salah satu aspek Hak Asasi Manusia (HAM) ini  mutlak  diperlukan  bagi  tercapainya sebuah  tatanan  kehidupan  bernegara  yang demokratis untuk mewujudkan sebuah masyarakat  yang  sejahtera  lahir  batin  dan berkeadilan  sosial.  Untuk  menggapai  cita- cita  ini,  pers  sebagai  agen  informasi, pendidikan,  hiburan  dan  kontrol  sosial memiliki  peran  strategis  untuk  membantu
mewujudkan  hal  tersebut.  Melalui  fungsi kontrol  sosialnya, pers dapat memonitor dan mengawasi setiap perilaku penguasa, pengusaha dan masyarakat yang menyimpang dari kepentingan rakyat sehingga  terjadi  keseimbangan  ( check  & balances )  dalam  kehidupan  bernegara.  Pers, makanya,  seringkali  dijuluki  sebagai  pilar keempat  demokrasi  ( the  fourth  estate  of democracy ).  Meski  demikian,  posisi  pers sebagai lembaga sosial (politik) dan ekonomi mengundang  kerawanan  terhadap  „godaan‟ penyimpangan  untuk  lebih  mengutamakan kepentingan sempitnya (politik dan ekonomi)  yang  secara  perlahan  akan  kian menjauhkan  kinerja  pers  dari  kepentingan rakyat.
Dengan demikian, kebebasan berpendapat  yang  telah  dinikmati  pers nasional  bisa  saja  diselewengkan  untuk memenuhi kepentingan perusahaan pers yang bersangkutan.  Untuk  itu,  diperlukan  pilar kelima demi menegakkan kehidupan demokrasi,  yakni  masyarakat  sipil  yang cerdas  dan  kritis  dalam  mengkonsumsi produk  pers.  Dengan  kata  lain,  peran  serta masyarakat mutlak diperlukan demi memelihara  kebebasan  berpendapat  pers  ini sehingga  kinerja  pers  nasional  benar-benar berjalan  sesuai  dengan  amanat  UU  Pers  dan UU  Penyiaran.  Mengingat  strategisnnya peran  serta  masyarakat  dalam  menjaga
kebebasan pers, kedua UU tersebut mendorong  masyarakat  untuk  terlibat  aktif memantau kinerja pers agar mereka terhindar dari tindakan pers yang merugikan kepentingan  mereka.  Hal  ini  tercantum dalam  pasal  17  ayat  1  dan  2  UU  Pers  dan pasal 52 ayat 1,2, dan 3. Peran serta ini dapat diartikan  kecerdasan  mengkonsumsi  isi media  ( media  literacy )  yang  memungkinkan masyarakat untuk mampu memahami, menganalisa proses produksi teks, membangun  realitas  media  beserta  aspek sosial,  politik,  ekonomi  etis  dan  legal  yang menyertai  proses  tersebut.  Dengan  bekal ketrampilan ini, diharapkan warga masyarakat  mampu  memilah  dan  memilih jenis  informasi  yang  tersuguhkan  di  media yang  akan  membantu  mereka  membuat keputusan  yang  tepat  dalam  melakukan sebagai warga negara.
Demi  menjamin  bahwa  pers  bekerja seperti  yang  dicita-citakan,  wartawan  diikat oleh  Kode  Etik  Jurnalistik  yang  telah ditetapkan  asosiasi  profesi  wartawan.  Meski beragam  asosiasi  jurnalis  telah  lahir  yang berjumlah  hingga  mencapai  26  organisasi. Kode  Etik  Jurnalistik  terdiri  dari  :  (a) Akurasi berita; (b) Obyektivitas; (c) Keberimbangan  berita;  (d);  Impartialitas /tidak  berpihak;  (e)  Asas  praduga  tidak bersalah;  (f)  Penghargaan  terhadap  harkat dan  martabat  manusia.  Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut bisa
berimplikasi  hukum,  bisa  menjerumuskan wartawan  ke  meja  hijau  akibat  bertentangan dengan  aturan  KUHP.  Salah  satu  hal  yang bisa  menyeret  insan  pers    ke  meja  hijau adalah: (a) Pencemaran nama baik (pasal 310 KUHP.

## Media Literacy
Media  Literacy bukan  cuma  berarti mampu menggunakan sebuah medium.Namun ia merupakan sebuah kesadaran  dan  kecakapan  komprehensif, untuk  menempatkan  diri  individu  dan masyarakat  di  depan  media  sebagai  pelaku yang  aktif.  Dengan  kecakapan  bermedia, seseorang  diharapkan  mampu  melakukan seleksi    terhadap  media  atau  isi  media  yang ingin dikonsumsinya; begitu pula isi program yang  ingin  diproduksi  (kalau    dia  praktisi media). Kecakapan ini menumbuhkan kesadaran  tentang  hak  dan  kewajiban seseorang, baik konsumen maupun produsen, di  depan  media.  Termasuk  pengetahuan tentang  proses  produksi  isi  media,  atau konstruksi  sosial  industri  media  dengan kepentingan politik dan ideologi di belakangnya.  Hal  ini  mengingat  kenyataan bahwa  media  adalah  kenyataan  integral  dari kehidupan  sehari-hari  hampir  setiap  orang. Tanpa  kecakapan  bermedia,  setiap  orang hanya akan menjadi “buruh” industri media, walau  mungkin  dia  merasa  dirinya  bahagia secara semu dalam posisi ”penikmat media”.
Fenomena ini sudah dapat dianggap menyedihkan  di  Indonesia,  jika  dikaitkan dengan  membanjirnya  dan  berpanjang- panjangnya  tayangan  sinetron  domestik  dan impor  yang  sebetulnya  sama  saja  logika cerita  dan  rasa  penggrapannya..  Alasan dibalik  semua  itu,  semata  karena  itulah “keinginan  pemirsa”,  padahal  keinginan tersebut diprovokasi, dengan memberondongkan  siaran-siaran  tersebut sebagai  bagian  terbesar  dari  cuma  segelintir pilihan bagi pemirsa. Yang paling menyedihkan,  justru  kalau  kegelisahan  itu sudah  tidak  ada  lagi  di  hati  pemirsa.  Berarti keadaan  ini  dapat  digolongkan  ke  dalam “hegemoni”,  dimana  telah  muncul  sebuah “kesadaran palsu” (“ false consciousness ”)  di kalangan  pemirsa,  dan  dengan  itu  telah menyusut  atau  bahkan  mati,  kecakapan bermedianya  (Efendi  Gazali  et.  Al  :  2004: 157-158).
Terdapat dua pandangan mengenai media literacy  yaitu  dari  Art  Silverblatt  dan  James Potter  (  2001:  ).  Silverblatt  menyatakan bahwa media literacy memiliki lima elemen , yaitu :
1. Kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat
2. Sebuah  pemahaman  akan  proses komunikasi massa
3. Pengembangan  strategi-strategi  yang digunakan  untuk  menganalisis  dan membahas pesan-pesan media
4. Sebuah  kesadaran  akan  isi  media sebagai  `teks'  yang  memberikan
wawasan  dan  pengetahuan  ke  dalam budaya kontemporer manusia dan diri manusia sendiri
5. Peningkatan kesenangan, pemahaman dan apresiasi terhadap isi media.
Di  sisi  lain,  Potter  (Baran  and  Davis,  2003) memberikan  pendekatan  yang  agak  berbeda dalam  menjelaskan  ide-ide  mendasar  dari media literacy, yaitu:
1. Sebuah  rangkaian  kesatuan,  yang bukan  merupakan  kondisi  kategori yang terpisah
2. Media  literacy perlu  dikembangkan dengan  melihat  tingkat  kedewasaan seseorang
3. Media  literacy  bersifat  multidimensi, yaitu  domain  kognitif  yang  mengacu pada  proses  mental  dan  proses berpikir, domain emosi yaitu dimensi perasaan, domain estetis yang mengacu  pada  kemampuan  untuk menikmati, memahami dan
mengapresiasi  isi  media  dari  sudut pandang  artistik,  dan  domain  moral yang  mengacu  pada  kemampuan untuk  menangkap  nilai-nilai  yang mendasari sebuah pesan
4. Tujuan media literacy adalah membekali  konsumen  media  kontrol dan  kendali  yang  memadai  untuk menafsirkan pesan.
Beberapa definisi media literacy (Stanley J.Baran: 2002: 51) dapat dipaparkan dibawah ini:
 The  ability  to  access,  analyze, evaluate, and communicate messages (National  Leadership  Conference  on Media  Literacy)  ;  kemampuan  untuk mengakses, menganalisa,
mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan.
 Understanding  cultural,  economic, political and technological constrainsts on the creation, production,  and  transmission  of messages (Paul Messaris) : Pemahaman  tentang  kendala-kendala cultural, ekonomis, politis dan teknologis dalam menciptakan, memproduksi  dan  menyebarluaskan pesan.
 About  understanding  the  source  and technologies  of  communication,  the codes  that  are  used,  the  messages that  are  produced,  and  the  selection, interpretation,  and  impact  of  those
messages (Ruben
Went) : Pemahaman  tentang  sumber  dan teknologi komunikasi,  kode-kode simbolis  yang  digunakan,  pesan- pesan  yang  tercipta,  serta  pemilihan, penafsiran  dan  dampak  dari  pesan- pesan tersebut.
 The right to  acquire information and skills necessary to participate fully in public deliberation and communication. This requires facility in reading, writing, and storytelling ; critical  media  awareness,  computer literacy:  education  about  the  role  of communication in society (The Cultural  Environment  Movement).  : Hak  untuk  memperoleh  informasi dan  ketrampilan  yang  diperlukan untuk  berpartisipasi  secara  penuh dalam komunikasi dan diskusi public. Hal ini mempersyaratkan kemampuan  membaca,  menulis  dan menceritakan;  kesadaran  bermedia secara kritis; melek computer; pendidikan  tentang  peran  media terhadap masyarakat.
 Being  a  critical  and  reflective consumer  of  communication  requires an  understanding  of  how  words, images,  graphics,  and  sounds  work together  in  ways  that are both  subtle
and  profound.  Mass  media  influence the  way  the  meanings  are  created and  shared  in  contemporary  society. So  great  is  this  impact  that  in choosing how to send a message and evaluate  its  effect,  communicators need  to  be  aware  of  the  distinctive characteristics  of  each  medium (The National
Communication
Association)  :  Menjadi  konsumen media  yang  reflektif  dan  kritis mempersyaratkan adanya sebuah pemahaman  tentang  bagaimana  kata- kata,  gambar  grafis  dan  suara  dapat berperan untuk mempengaruhi khalayak secara mendapat dan komplek. Media massa dapat mempengaruhi  bagaimana  makna diciptakan  dan  dirasakan  bersama- sama  oleh  warga  masyarakat.  Begitu besar  dampak  hal  ini  sehingga komunikator  hendaknya  menyadari watak unik masing-masing medium.
Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa media  literacy  bukan  membentengi  dan melindungi  khalayak  dari  dampak  negatif media,  sebab  media  telah  menyatu  dalam kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  adalah  upaya membantu  mereka  untuk  menjadi  trampil, kritis  dan  cakap  terhadap  berbagai  ragam format  media  sehingga  mereka  dapat mengendalikan  dan  mengarahkan  tafsiran
mereka terhadap terpaaan konten media yang dihadapi.  Untuk  hal  ini  mereka  harus memiliki  daya  pikir  kritis  ( critical  thinking ) dan  kemampuan  mengungkapkan  diri  ( self expression ) lewat simbol bahasa. Tanpa belal ketrampilan  tersebut,  seseorang  tidak  akan mampu  berperan  aktif  dalam  masyarakat demokratis  yang  mempersyaratkan  adanya partisipasi penuh dalam urusan bersama yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

## Konsep Literasi Media
Pengertian  media  literacy    menurut
Center  for  Media  Literacy (2003  :  22  )
Kanada,  secara  garis  besar  memiliki  lima aspek. Pertama, pesan media adalah merupakan  konstruksi,  bukan  refleksi  atau pantulan  realitas  sosial. Kedua, pesan  media
dikonstruksi  menggunakan  sebuah  bahasa kreatif  dengan  aturan  yang  khusus. Ketiga , setiap orang menafsirkan pesan media secara berbeda. Keempat , media memiliki nilai-nilai dan  pandangan-pandangan  tertentu  yang diselipkan  dalam  pesan  media. Kelima , kebanyakan  pesan  media  dikonstruksi  untuk memperoleh  keuntungan  atau  kekuasaan. Kelima  hal  tersebut  secera  rinci  dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.
Tabel 1 Lima Konsep Penting Media Literacy CML No Konsep Penting Rincian & Pertanyaan Utama 1 Pesan media adalah hasil konstruksi Siapa  pembuat  teks  tersebut?  ;  Berapa  orang yang  terlibat  dalam  proses  produksi  pesan tersebut? Jenis teks apa yang dihasilkan?; Jenis teknologi apa yang digunakan? Elemen-elemen apa  saja  yang  digunakan  untuk  membentuk keseluruhan  isi  teks  tersebut?  Apa  saja  yang dipertahankan  dan  dihilangkan  dari  teks tersebut? 2 Pesan  media  dikonstruksi  dengan menggunakan sebuah bahasa kreatif dengan aturan yang khusus
Unsur-unsur  yang  membentuk  teks  seperti simbol, warna, suara, keheningan dan gerakan; sudut  pandang  kamera  yang  digunakan; bagaimana  cerita  tersebut  disampaikan  dengan memanfaatkan  simbol,  metafor,  apa  yang memiliki  daya  pikat  emosional?  ;  Apa  yang membuatnya seperti nyata?
3 Setiap  orang  akan  memahami  dan mengalami  pesan  media  yang sama secara berbeda Bagaimana  teks  tersebut  seusai  dengan pengalaman  nyata  khalayak;  Apa  yang  bisa dipelajari  dari  teks  tersebut;  bagaimana  pula teks  tersebut  mampu  mendorong  khalayak untuk  mempelajari  diri  mereka?;  Bagaiman caranya  agar  bisa  mempelajari  response  dan pengalaman  orang  lain  dari  teks  tersebut?  ;
Berapa tafsiran yang muncul dari teks tersebut?
4 Media  memiliki  nilai-nilai  dan pandangan-pandangan tertentu yang diselipkan dalam pesan Nilai-nilai ekonomi atau politik apa yang ingin disampaikan  lewat  pesat  tersebut?  Jenis tindakan dan konsekwensi apa yang digambarkan?  Ide  dan  nilai  apa  ingin  dijual dalam  pesan  tersebut?  Siapa  dan  apa  yang dihapuskan dari penggambaran pesan tersebut? 5 Kebanyakan  pesan-pesan  media dikonstruksikan untuk memperoleh keuntungan dan kekuasaan Siapa yang mengendalikan proses produksi dan penyampaian  pesan  tersebut?  Siapa  yang mengambil  keuntungan  dan  siapa  yang  harus membayar?  Siapa  yang  menang;  kalah  dan mengambil  putusan  akhir?;  bagaimana  uang, seks dan kekuasaan digambarkan
Sumber : Center for Media Literacy (2003 : 22) Dengan makna yang sama tapi dengan ungkapan berbeda, David Buckingham (2001: 290)
Memaparkan  enam  konsep  untuk  dapat  menjelaskan  esensi  media  literacy.  Konsep  tersebut dapat dipaparkan dalam tabel di bawah ini.

## Tabel 2
Konsep Utama Media Literacy Agen Media Siapa  memproduksi  teks  :  peran  dalam  proses  produksi;  lembaga media; ekonomi dan ideologi; niat dan hasil Kategori Media Media  Ragam  Media  (televisi,  radio,  film  dll)  ;  bentuk (dokumenter,  iklan  dll),  genre  (fiksi  pengetahuan,  opera  sabun,dll );  cara  lain  mengkategorikan  teks;  bagaimana    k  ategorisasi berkaitan dengan tingkat pemahaman Teknologi Media Jenis  media  apa  yang  tersedia  serta  untuk  siapa  disajikan; bagaimana  menggunakannya  ;  perbedaaan  yang  muncul  antara proses produksi dengan hasil akhir yang diperoleh Bahasa Media Bagaimana  media  memproduksi  makna,  kode-kode  dan  konvensi dan struktur naratif
Khalayak Media
Bagaimana mengidentifikasi, mengkonstruksikan, mencapai khalayak; bagaimana audiens menemukan, memilih, mengkonsumsi dan menanggapi teks Representasi Media Hubungan  antara  teks  media  dan  tempat,  orang,  kejadian,  ide, stereotipe yang sesungguhnya beserta konsekwensinya Sumber : David Buckingham (2001: 290 Masih  dengan  nada  gagasan  yang sama,  Divina  Frau-Meigs (2006: 45) mengajukan  empat  konsep  utama  berkaitan dengan  bagaimana  mengajarkan  ketrampilan media.  Menurut  Divina  (2006:  45)  keempat konsep  adalah: Pertama ,  produksi  (apa): siapa  yang  memiliki  media?;  teknologi produksi  dan  distribusi  yang  digunakan; profesional yang membuat teks; kepemilikan industri;  Keterkaitan  dengan  media  lain, komersialisme; regulasi; Sirkulasi dan distribusi nesan: Akses dan partisipasi (suara siapa yang lebih diutamakan dan dikucilkan). Kedua ,  bahasa  (apa)  :  makna  ;  konvensi, sandi-sandi;pilihan, genre, kombinasi beragam  bahasa  (suara,  gambar,  musik). Ketiga ,  representasi  (apa):  realisme  (teks  ini menggambarkan kenyataan?); menyampaikan  kebenaran;  presensi  dan absensi  (apa  yang  dihadrikan  dan  yang dihilangkan); bias dan obyektivitas: stereotipe;  tafsiran;  pengaruh. Keempat , Khalayak  (siapa): Targetting (bagaimana media  menyasar  khalayak  tertentu  serta bagaimana  memikat  mereka?); Address (bagaimana  media  berbicara  dengan  mereka serta  mereka  asumsi  apa  yang  dibuat
produsen  media  tentang  khalayak; Diffusion (bagaimana media mencapai khalayak); Uses (bagaimana  khalayak  menafsirkan  media); Pleasure (kenikmatan  apa  yang  diperoleh khalayak  dari  media); Social  differences (bagaimana perbedaan sosial ikut mempengaruhi perilaku khalayak).
Proses
Memperoleh

## Ketrampilan Kecakapan Media
Media  literacy  merupakan  perluasan konseptualisasi  melek  huruf  yang  mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi  dan  menciptakan  pesan  dalam beragam bentuk pesan . Keempat ketrampilan  menurut  Center  for  Media Literacy  (2003:  16) dapat  dijelaskan sebagai berikut. Pertama ,  kemampuan  mengakses ( Access skills ): kemampuan untuk membaca, memahami  pesan  serta  pengetahuan  tentang bagaimana  menemukan  dan  dan  memilih pesan untuk memenuhi kepentingan tertentu. Hal  ini  mencakup  kemampuan:  membaca pesan  cetak  dan  multi  media  dengan  tingkat pemahaman  tinggi.  Memahami  beragam kosa  kata  dan  simbol  serta  teknik-teknik komunikasi. Mengembangkan strategi
mencari  dan  memanfaatkan  informasi  dari berbagai  sumber.  Memilah  dan  memilih informasi yang relevan untuk tujuan tertentu.
Kedua, kemampuan  menganalisis ( Analysis  skills ):  memahami  maksud,  ide utama  produsen  teks  serta  mengembangkan strategi  untuk  memikat  khalayak  dengan menggunakan  bentuk-bentuk,  dan  konvensi tertentu.  Hal  ini  juga  mencakup  ketrampilan mengungkap  konteks-konteks  sosial,  politik, ekonomi  dan  historis  dari  pesan  yang disebarluaskan.  Hal  ini  seperti  bagaimana cara menggunakan pengalaman dan pengetahuan  terdahulu  untuk  memprediksi hasil; Menafsirkan pesan dengan menggunakan konsep-konsep seperti maksud,  gagasan  utama,  bentuk,  karakter tokoh,  plot,  tema,  konteks;  bagaimana mengungkapkan gagasan dengan menggunakan strategi strategis seperti memperbandingkan/memperlawankan, sebab/akibat,  membuat  list  daftar dan urutan ; Menggunakan pengetahuan tentang konteks sosial,  politik,  ekonomi,  dan  historis  pada pesan  yang  digunakan  dalam  menciptakan dan  menafsirkan  pesan  tersebut. Ketiga , kemampuan mengevaluasi ( Evaluation skills );  mampu  menilai  kualitas,  keaslian, akurasi dan relevansi pesan. Hal ini meliputi ketrampilan menentukan nilai dan kelayakan pesan  dalam  kaitannnya  dengan  pesan  lain dari  dari  sumber  yang  berbeda;  mengaitkan
satu  teks  dengan  teks  lain  sejenis  dari beragam sumber. Kemampuan ini selanjutnya dapat dijabarkan :Mampu mengapresiasi dan menikmati saat menafsirkan  pesan  dalam  beragam  bentuk dan  genre  aliran.  Memberi  tanggapan  baik secara  tulisan  maupun  lisan  terhadap  pesan- pesan  yang  beragam  kompleksitas  dan isinya.  Mengevaluasi  kualitas  sebuah  pesan berdasarkan  isi  dan  bentuknya.  Menilai sebuah  pesan  berdasarkan  prinsip-prinsip etika,  budaya,  agama  dan  demokrasi. Keempat ,  kemampuan  mencipta  ( Creation skills ):  mampu  menuliskan  gagasan  dengan menggunakan  kosa  kata,  suara  dan  gambar secara  efektif  untuk  berbagai tujuan; memanfaatkan berbagai teknologi komunikasi  untuk  menciptakan,  menyunting dan  menyebarluaskan  pesan  yang  persuasif, informatif dan menghibur. Ini dapat dijabarkan dengan kemampuan : Menggunakan proses brainstorming (pencarian  ide),  perencanaan,  penyusunan dan  penyuntingan.  Ini  berarti  kemampuan menggunakan bahasa tulisan dan lisan secara efektif  dengan  menguasai  aturan  pemakaian bahasa  tersebut.  Menciptakan  dan  memilih gambar  secara  efektif  untuk  mencapai berbagai  tujuan.  Menggunakan  teknologi komunikasi dalam menkonstruksikan pesan.
Media    Literacy  dan  Kewargaan  Aktif (Active Citizenship)
Media  yang  berisikan  realitas  yang telah  dikonstruksi  dan  disisipi  kepentingan ekonomi  politik  para  kapitalis  media  ibarat peluru  ajaib  yang  memborbardir  khalayak yang  tidak  berdaya  menghadapi  beragam pesan.  Kebebasan  berekpresi  media  massa yang  sejatinya  diarahkan  untuk  mendorong proses  demokratisasi  dan  mensejahterakan bangsa pada  akhirnya akan berubah menjadi sarana  untuk  mengeruk  keuntungan  politik para  kapitalis  media.  Situasi  ini  diperperah dengan  tidak  berdayanya  lembaga  negara untuk melindungi kepentingan rakyat. Ketrampilan  rakyat  untuk  mengevalusi  isi media  serta  menciptakan  media  atau  biasa disebut  media  kecakapan  bermedia)  menjadi hal  yang  mendesak  bagi  warga  masyarakat untuk membentengi diri mereka  dari gempuran  kepentingan  sempit  media  meski dengan  kedok  „memenuhi  kepentingan masyarakat'.
Singkat  kata,  kebebasan  bereskpresi pers  nasional  saat  ini  memang  telah  sedikit banyak  telah    mampu  mendorong  proses demokratisasi.  Beberapa  pemberitaan  pers yang  kritis  tentang  penyelewengan  yang dilakukan  penyelenggaran  negara  telah mampu  -nembentuk  opini  publik  kuat  yang lantas  dibarengi  dengan  perubahan  dalam tatanan  kehidupan  berbangsa.  Rakyatpun tercerahkan  oleh  pemberitaan  seperti  ini. Meski demikian, kebebasan berpendapat pers
saat ini tidak serta merta mampu memperlancar  proses  demokratisasi  kalau tidak  diikuti  dengan  partisipasi  aktif  warga dalam  mempengaruhi  proses  pembuatan keputusan  publik.  Media  literacy  yang berintikan  daya  pikir  kritis  diharapkan mampu  mendorong  terbangunnya  warga yang  aktif.  Lewat  media  literacy  yang berintikan  ketrampilan  daya  pikir  kritis  dan kecakapan mengungkapkan diri dapat mendorong  terbangunnya  kewargaan  aktif ( active  citizenship ).  Hal  ini  karena  tujuan utama media  literacy menurut  Justin  Lewis dan  Sut  Jhally  (1998:  1)    adalah  untuk membantu warga masyarakat menjadi  warga yang  cerdas  bukan  konsumen  yang  cerdas. Lebih lanjut    Lewis dan  Jhallay menyatakan dengan  mengutip  Len  Masterman  (2001) bahwa:  "Keberhasilan  proses  demokratisasi akan  ditentukan  oleh  kemampuan  mayoritas warga masyarakat untuk mengambil kendali, dan  menjadi  agen  perubahan  yang  efektif, membuat  keputusan  rasional  (yang  biasanya berdasarkan  bukti  dari  media)  serta  mampu berkomunikasi secara aktif lewat berpartisipasi aktif dengan media massa".
Disinilah  letak  nilai  pentingnya media literacy dalam membangun kewargaan aktif.  Hal  ini  menurut  Renee  Hobbs  dalam situs  medialit.org  karena  adanya  keterkaitan yang erat antara media komunikasi, pendidikan  media  literacy  dan  demokrasi.
Demokrasi  tidak  akan  bermakna  tanpa adanya  beragam  aspirasi.  Demikian  juga akan  sulit  mengembangkan  kewargaan  aktif tanpa  kehadiran  media  massa.  Hobbs memaparkan  ada  tiga  cara  bagaimana media literacy bisa mendorong terbangunnya kewargaan  aktif: Pertama ,  media  literacy dapat membantu warga memperoleh ketrampilan mengakses, menganalisis informasi serta berkomunikasi dan mengembangkan  sebuah  apresiasi  tentang pentingnya memahami dunia sekitar . Kedua , media  literacy dapat  mendukung  dan mengembangkan sebuah lingkungan pembelajaran yang memungkinkan masyarakat  untuk  menerapkan  kecakapan memimpin,  mengungkapkan  diri  secara bebas dan bertanggunjawab, mengembangkan  consensus  dan  resolusi resolusi  konflik. Ketiga ,  kecakapan  media dapat  mendorong  warga  untuk  lebih  tertarik meningkatkan akses mereka terhadap berbagai sumber informasi.
Dengan  demikian, media  literacy merupakan  hal  mendesak  untuk  diterapakan demi  memacu  dan  memperlancar  proses demokratisasi.  Nilai  penting  media  literacy menurut  Tessa  Jolls  (2008:  12)  adalah sebagai  berikut  : Pertama ,  Pengaruh  media sangat  penting  dalam  proses  demokratisasi sebab  media  literacy  mampu  memberikan kecakapan  berpikir  kritis  ( critical  thinking )
dan  ketrampilan  mengungkapkan  diri  ( self expression );  dua  kecakapan  amat  diperlukan untuk  membentuk  warga  yang  aktif. Kedua, Meningkatnya  derajat  konsumsi media masyarakat  serta  menyatupadunya  media dengan  kehidupan  masyarakat.  Pesan  media yang  dimediasi  lewat  beraneka  lambang telah  memborbardir  masyarakat.  Kondisi seperti bertolakang belakang dengan kaeadaan  pada  generasi  sebelumnya.  Media literacy  mengajarkan  ketrampilan  agar  kita dapat mengarungi „lautan gambar dan pesan‟ dengan selamat demi keberlangsungan hidup. Ketiga ,  pengaruh  kuat  media terhadap  perubahan perilaku  khalayak; pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat. Media telah mempengaruhi secara signifikan terhadap  bagaimana  masyarakat  memahami, menafsirkan dan bertindak terhadap lingkungan  sekililing.  Dengan  memahani dampak  media  tersebut,  pendidikan  media dapat  membantu  masyarakat  mengurangi derajat  ketergantungan  terhadap  media. Keempat ,  kian  meningkatnya  nilai  penting komunikasi  visual  dan  informasi.  Dalam kehidupan yang didominasi bahasan multimedia,  kemampuan  „membaca‟  bahasa komunikaasi  visual  merupakan  hal  yang melengkapi  kecakapan  berbasis  komunikasi cetak. Kelima, nilai  penting  informasi  bagi masyarakat  dan  perlunya  pembelajaran seumur hidup  bagi  masyarakat.  Kemampuan mengelola  dan  menyebarluaskan  informasi
merupakan  ciri  utama masyarakat  informasi. Tapi  dengan  perkembangan  pesat  industry media  global  akan  mempengaruhi  cara pandang  dan  sikap  masyarakat  yang  telah mapan.  Pendidikan  media,  makanya  akan membantu  masyarakat  memahami  menelisik asal  muasal  informasi,  kepentingan  siapa yang  dilayani  serta  bagaimana  menemukan alternatif pandangan yang lain.
Hasil  akhir  dari  pendidikan  media adalah  masyarakat  yang  berdaya  yang mampu  bersahabat  dengan  pesan  media  ; yang  memiliki  daya  berpikir  kritis  dan mengungkapkan pesan secara kreatif sehingga  memampukannya  untuk  membuat keputusan rasional serta berpartisipasi dalam kehidupan  sosial  politiknya.  Ini  karena pendidikan  media  disandarkan  pada  proses mempertanyakan  ( process  of  inquiry ).    Hal ini dapat dilihat dari terjadi spiral pemberdayaan  ( spiral  of  empowerment ) dalam proses pendidikan media (Tessa Jolls . 2008:  65).    Konsep  ini  papar  Tessa  Jolls (2008;  65)  didasarkan  pada  pemikiran pendidikan popular Brazil Paulo  Freire yang memaparkan  bagaimana  mengklasifikasikan konsep  atau  topik  yang  kompleks  menjadi empat langkah tahapan pembelajaran. Empat tahapan  yang terdiri dari kesadaran, analisis, refleksi  dan  aksi  ini,  menurut  Tessa  Jolls akan  merangsang  pertumbuhan  beberapa bagian  otak  dan  meningkatkan  kemampuan
masyarakat  untuk  dapat  mengembangkan pengetahuan  baru  dari  pengetahuan  yang telah  dimiliki.  Setelah  mempertanyakan secara  kritis  konten  pesan  media,  seseorang akan  memperoleh  kesadaran  tentang  makna pesan  tersebut.  Tahapan  analisis  akan memberikan seseorang peluang untuk menggambarkan  „bagaimana”  sebuah  isu yang kompleks dapat disajikan secara estetis dalam  pesan  media.  Juga,  membayangkan secara visual “apa”  yang terjadi kalau pesan yang tersaji disusun dengan berpikir bertentang  dengan  alur  piker  sang  pembuat pesan. Yang terpenting  di  sini adalah bahwa kemampuan menggambarkan dampak representasi  pesan  produk  serta  memahami bagaimana  kontruksi  pesan  ini  juga  akan berpengaruh terhadap makna pesan. Tahapan refleksi adalah merenungkan secara mendalam “lantas apa” serta “apa yang harus dilakukan  atau  dipikirkan‟.  Pada  tahapan akhir  yakni  aksi,  seseorang  belajar  dengan bekerja  dan  melaksanakan  sesuatu  baik secara  pribadi  atau  kolektif.  Di  sini  tersedia peluang  untuk  menyusun  rencana  tindakan secara  kreatif.  Tindakan  di  sini  tidak  selalu berarti  melakukan  tindakan  merupakan secara  nyata.  Memutuskan  untuk  tidak bertindak  juga  berarti  aksi  (Tessa  Jolls  . 2008: 65-67)
Pengertian  Kewargaan  Aktif  (Active Citizenship)
Konsep  kewargaan,  menurut  Chris McInerney  (2004;  6)    mengandung  dua pengertian. Pertama, merujuk  kepada  status hukum  warga  dengan  beragam  hak-hak  dan kewajiban  warga  sipil  universal  seperti  hak politik,  sosial,  ekonomi  dan  budaya  yang diberikan  negara. Kedua ,  menekankan  pada keterlibatan aktif warga dalam urusan-urusan publik  serta  proses  pembuatan  keputusan publik  yang  memiliki  dampak  langsung terhadap  kehidupan  mereka.  Kewargaan dengan  demikian  berarti  sebuah  status hukum  warga  dengan  beraneka  hak  dan kewajiban. Juga, kewargaan merujuk kepada tindakan aktif warga yang ikut terlibat dalam proses  pembuatan  keputusan  dan  menjadi pelaku  dalam  mengelola  permasalahan mereka  sendiri  dan  urusan  nasyarakat  yang lebih luas.
Kewargaan aktif papar Chris McInerney  (2004;7)    berarti  partisipasi warga dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan-kebijakan yang empengaruhi kehidupan mereka dan menuntut pertanggungjawaban para penyelenggara  layanan  publik.  Kewenangan untuk  mendefinisikan  status  hukum  dan tindakan  nyata  warga  ditentukan  sendir  oleh warga  dan    lembaga-lembaga,  para  pelaku terutama  negara.  Untuk  hal  ini  perlu kesadaran  dan  kerjasama  baik  oleh  warga maupun negara untuk mewujudkan
kewargaan  yang  aktif  ini.  Hal  ini  berarti mempersyaratkan  adanya  saling  kerjasama antara  aspek  penawaran  dari  pihak  negara yakni kemampuan negara untuk menggiatkan tata pamong yang demokratis serta menanggapi  tuntutan  warga  dan  aspek tuntutan dari pihak warga; yakni kemampuan warga  untuk  menyuarakan  dan  menuntut lembaga pemerintah untuk menyerap kepentingan mereka. Kewargaan akan muncul  ketika  warga  memiliki  kesadaran atau identitas diri sebagai warga dengan hak- hak yang melekat pada mereka serta mampu mewujudkan    hak-hak  tersebut.  Ketika perasaan  ini  tersebar  dan  menancap  kuat dalam benak mereka antara satu dengan yang lain,  maka  identitas  kelompok  warga  akan muncul.  Dari  sinilah  terbangun  dasar  dan landasan  tindakan  kolektif  warga  yang  akan melahirkan klaim-klaim kelompok.
Untuk  mengukur  sebarapa  aktif kewargaan  sebuah  masyarakat  menurut Pedersen  (2006:  11)  dapat  dinilai  dari indikator  sebagai  berikut:  (a)  Tindakan kolektif  oleh  masyarakat:  mereka  dapat berkumpul  bersama  dalam  kelompok  formal atau informal dengan kepentingan yang sama untuk  mencapai  tujuan  yang  sama  pula. Mereka  lantas  mampu  membuat  komitmen dengan pejabat pemerintah: orang memperbincangkan  kebijakan  dan  rencana pembangunan dengan para pejabat
pemerintah  baik  di  pusat  maupun  di  daerah. Mereka  juga  berani  menuntut  lembaga pemerintahan; orang melakukan perbincangan  dengan  pejabat  pemerintahan untuk  menyuarakan  kepentingan  mereka serta  menuntut  pemerintah  memenuhi  hak- hak  mereka.  Mereka  juga  berani  menuntut pertanggungjawaban lembaga pemerintahan : masyarakat meminta akuntabilitas penyelenggara pemerintahan atas pelaksanaan  kebijakan  publik;  pelayanan publik yang diberikan.
Indikator  tersebut  kemudian  dirinci kembali  oleh  Pedersen  (2006:  12)  menjadi beberapa  elemen  yang  saling  terkait  satu dengan  yang  lain,  yang  biasanya  berkaitan dengan  nilai-nilai,  persepsi,  ketrampilan  dan perilaku  serta  konteks  sosial  politik  dan budaya. Elemen ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama ,  Nilai-nilai  demokratis ( democratic  values ):  toleransi,  keadilan, solidaritas,  kesetaraan  dan  perdamaian. Kedua , Identitas dan kesadaran ( identity and awareness ):  identitas  diri  dan  kesadaran sebagai  warga  hanya  akan  muncul  kalau masyarakat  memandang  diri  mereka  sebagai warga  dan  pelaku  yang  memiliki  hak-hak dan  mampu  bertindak  secara  sadar  untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Ketiga, Pemahaman dan kepentingan ( understanding and  interest ):  mampu  berpikir  kritis  dan memahami  politik  dan  dinamika  kekuasaan
dan memiliki ketertarikan terhadap kehidupan publik dan permasalahan bersama. Keempat, Percaya diri dan Harapan ( self confidence and Expectation ): ekspektasi dan percaya diri akan hadir ketika masyarakat memiliki harapan bahwa mereka bisa  mempengaruhi  isu-isu  yang  sedang diperbincangkan  di  masyarakat  dan  mampu menghargai  perbedaan  pendapat  dengan masyarakat  lain.  Kelima,  Kemampuan  dan ketrampilan  ( ability  and  skills )  :  masyarakat mampu  membentuk  opini  politik  dan ketrampilan  untuk  mengkomunikasikan  dan melakukan  negosiasi  dengan  warga  lain  dan pejabat  pemerintah.  Keenam,  Tindakan  aktif ( active  behaviour );  masyarakat  secara  aktif berusaha untuk berpartisipasi dalam kehidupan  public  untuk  mempengaruhi proses pembuatan keputusan public. Termasuk  disini  adalah  partisipasi  dalam pertemuan  dan    debat  publik,  menyuarakan kebutuhan  dan  kepentingan  kepada  pejabat publik serta mempedulikan kehidupan sosial. Ketujuh,  Suara  dan  pengaruh (voice  and influence );  berani  menyatakan  pendapat  dan mampu  mempengaruhi  keputusan  publik. Hal  ini  berarti  kemampuan  warga  untuk berani menyuarakan kepentingan mereka dan daya tanggap negara dan lembaga lain untuk mendengarkan  aspirasi  masyarakat  serta menyesuaikan  kebijakan  dengan  aspirasi masyarakat.
Paparan  di  atas  menunjukkan  bahwa ketika  masyarakat  memandang  diri  mereka sebagai  pelaku  dalam  pemerintahan  iaripada sebagai penerima pasif layanan publik, maka mereka akan lebih mampu untuk menegaskan kewargaan mereka lewat partisipasi  mereka  dalam  mempengaruhi keputusan  public  yang  berdampak  langsung terhadap  kehidupan  mereka  serta  menuntut akuntabilitas  pemerintah.  Agar  kewargaan ini dapat terwujud, maka negara dan lembaga lain  dalam  masyarakat  hendaknya  mengakui dan  memfasilitasi  diterapkannya  kewargaan ini  sebagai  sebuah  hak  dan  proses.  Hal  ini mempersayartkan  adanya  sebuah  struktur yang  demokratis  dalam  masyarakat  dan kelembagaan  negara  yang  yang  demokratis dan  transparan.  Kewargaan  yang  aktif  akan berkembang ketika negara akomodatif terhadap  kepentingan  masyarakat  serta  mau untuk  melakukan  perubahan  dalam  struktur budaya dan tindakannya.
Namun,  kewargaan  Aktif  tidak  akan terwujud menurut Chris  McInerney (2004;6) tanpa dibarengi dengan pendidikan kewargaan  ( civic  education ).  Pendidikan kewargaan adalah proses belajar berpartisipasi efektif dalam proses pembangunan dan demokrasi balk pada level nasional  maupun  lokal.  Hal  ini  merupakan cara  penting  untuk  membangun  kapasitas masyarakat  dengan  memberdayakan  warga
masyarakat  untuk  terbangunya  kewargaan yang  efektif.  Ini  merupakan dimensi  penting dalam  rangka  memperkuat  kemampuan warga untuk mengelola permasalahan mereka sendiri dan untuk melengkapi proses pengembangan kapasitas individu dan lembaga-lembaga. Ini dari proses pendidikan kewargaan  adalah  prinsip-prinsip  dan  nilai- nilai  keterbukaan,  partisipasi,  kepekaan, akuntabilitas dan kesetaraan. Hal ini biasanya terkait dengan tiga elemen. kecenderungan kewargaan ( civic disposition ),  pengetahuan  kewargaan (civic knowledges )  dan  ketrampilan  kewargaan civic  ( civic  skills ). Pertama ,  kecenderungan Kewargaan  (civic  dispositions)  mencakup  : Kemampuan  mengembangkan  rasa  percaya diri  untuk  bisa  terlibat  dalam  kehidupan masyarakat;  Partisipasi  dalam  kehidupan bermasyarakat;  Memainkan    peran,  hak  dan tanggungjawab  berkaitan  dengan  kehidupan kewarrgaan dalam sistem demokratis; Bersikap terbuka, toleran dan bertanggungjawab  dalam  melaksanakan  hak dan kewajiban. Kedua , pengetahuan kewargaan  ( Civic  knowledge )  berarti  warga memahami  konteks  politik  dan  kewargaan mereka; Mengetahui hak-hak social, ekonomi, politik dan sipil mereka; Memahami  peran,  hak  dan  tanggungjawab sebagai warga. Ketiga , Ketrampilan Kewargaan  (Civic  skills)  berarti  warga: memperoleh ketrampilan untuk menjelaskan,
menganalisis, berinteraksi, serta mengevaluai serta  mempertahankan  sebuah  sikap  dan memonitor  proses  dan  hasil;  Memanfaatkan pengetahuan untuk berpartisipasi berdasarkan  informasi  dalam  proses  politik dan kewargaan.
Dengan  alur  pikir  yang  sama, kewargaan  aktif,  menurut  Ruud  Veldhuis (2005:  19)  mempersyaratkan  adanya  empat hal;  Pertama,  pengetahuan  tentang  politik, perundangan,  sejarah  perjalanan  bangsa warga bersangkutan. Kedua, sikap demokratis, toleran, rasa memiliki komunitas.  Ketiga,  ketrampilan  intelektual untuk  mampu  berperan  aktif  dalam  diskusi publik,  menyelesaikan  konflik  dengan  cara damai dan mampu menafsirkan media secara efektif.  Keempat,  ketrampilan  berpartisipasi dengan  menggunakan  informasi  secara efektif,  ketika  terlibat  dalam  organiasasi sosial.
Kewargaan Aktif ( active citizenship )
Konsep  kewargaan  mengandung  dua pengertian.  Yang  pertama  merujuk  kepada status  hukum  warga  dengan  beragam  hak- hak  dan  kewajiban  warga  sipil  universal seperti  hak  politik,  sosial,  ekonomi  dan budaya  yang  diberikan  negara.  Yang  kedua berasal dari kajian pembangunan menekankan  pada  keterlibatan  aktif  warga dalam  urusan-urusan  publik    serta  proses
pembuatan  keputusan  publik  yang  memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Kewargaan dengan demikian berarti sebuah status hukum warga dengan beraneka hak  dan  kewajiban.  Juga,  kewargaan merujuk  kepada  tindakan  aktif  warga  yang ikut  terlibat  dalam  proses  pembuatan keputusan  publik  dan  menjadi  pelaku  dalam mengelola  permasalahan  mereka  sendiri  dan urusan masyarakat yang lebih luas.
Kewargaan  aktif  berarti  partisipasi warga  dalam  membuat  kebijakan-kebijakan yang  mempengaruhi  kehidupan  mereka  dan menuntut pertanggungjawaban para penyelenggara  layanan  publik.  Kewenangan untuk  mendefinisikan  status  hukum  dan tindakan  nyata  warga  ditentukan  oleh  warga sendiri  dan  lembaga-lembaga,  para  pelaku terutama  negara.  Untuk  itu  hal  ini  perlu kesadaran  dan  kerjasama  baik  oleh  warga maupun negara untuk mewujudkan kewargaan  yang  aktif  ini.    Hal  ini  berarti mempersyaratkan  adanya  saling  kerjasama antara  aspek  penawaran  dari  pihak  negara yakni kemampuan negara untuk menggiatkan tata pamong yang demokratis serta menanggapi  tuntutan  wargam  dan  aspek tuntutan dari pihak warga ; yakni kemampuan warga menyuarakan dan menuntut lembaga pemerintah untuk menyerap  kepentingan  mereka.  Kewargaan akan muncul ketika warga memiliki
kesadaran  atau  identitas  diri  sebagai  warga dengan  hak-hak  yang  melekat  pada  mereka serta  mampu  mewujudkan  hak-hak  tersebut. Ketika  perasaan  ini  tersebar  dan  menancap kuat dalam benak mereka antara satu dengan yang  lain,  maka  identitas  kelompok  warga akan  muncul.  Dari  sinilah  dasar  tindakan kolektif warga  yang  akan melahirkan klaim- klaim kelompok.
Untuk  mengukur  sebarapa  aktif kewargaan  sebuah  masyarakat  menurut Pedersen  (2006:  11)  dapat  dinilai  dari indikator sebagai berikut :
 Tindakan  kolektif  oleh  masyarakat  :
orang  berkumpul  bersama  dalam kelompok  formal  atau  informal dengan kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama pula.
 Masyarakat membuat komitmen dengan  pejabat  pemerintah  :  orang memperbincangkan  kebijakan  dan rencana    pembangunan  dengan  para pejabat  pemerintah  baik  di  pusat maupun di daerah.
 Masyarakat berani menuntut lembaga pemerintahan  ;  orang  melakukan perbincangan dengan pejabat
pemerintahan  untuk  menyuarakan kepentingan  mereka  serta  menuntut pemerintah memenuhi hak-hak mereka.
 Masyarakat berani menuntut
pertanggungjawaban
lembaga
pemerintahan  :  masyarakat  meminta akuntabilitas
penyelenggara pemerintahan atas pelaksanaan kebijakan  public;  pelayanan  publik yang diberikan.
Indikator  tersebut  kemudian  dirinci kembali  oleh  Pedersen  (2006:  12)  menjadi beberapa  elemen  yang  saling  terkait  satu dengan  yang  lain,  yang  biasanya  berkaitan dengan  nilai-nilai,  persepsi,  ketrampilan  dan perilaku  serta  konteks  social  politik  dan budaya. Elemen ini terdiri dari :
1. Nilai-nilai  demokratis  ( democratic values ) : toleransi, keadilan,
solidaritas, kesetaraan dan perdamaian.
2. Identitas  dan  kesadaran  ( identity  and awareness ): identitas diri dan kesadaran  sebagai  warga  hanya  akan muncul kalau masyarakat memandang  diri  mereka  sebagai warga dan pelaku yang memiliki hak- hak  dan  mampu  beritndak  secara sadar  untuk  mewujudkan  hak-hak tersebut.
3. Pemahaman dan kepentingan
( understanding and interest ) : mampu berpikir kritis dan memahami politik  dan  dinamika  kekuasaan  dan
memiliki ketertarikan terhadap kehidupan  publik  dan  permasalahan bersama.
4. Percaya  diri  dan  Harapan  ( self confidence and Expectation ):
ekspektasi  dan  percaya  diri  akan hadir  ketika  masyarakat  memiliki harapan bahwa mereka bisa mempengaruhi  isu-isu  yang  sedang diperbincangkan  di  masyarakat  dan mampu  berbeda  pendapat  dengan masyarakat lain.
5. Kemampuan dan ketrampilan ( ability and  skills )  :  masyarakat  mampu membentuk opini politik dan ketrampilan untuk mengkomunikasikan  dan  melakukan negosiasi  dengan  warga  lain  dan pejabat pemerintah.
6. Tindakan  aktif  ( active  behaviour ); masyarakat  secara  aktif  berusaha untuk berpartisipasi dalam kehidupan public  untuk  mempengaruhi  proses pembuatan keputusan public.
Termasuk  disini  adalah  partisipasi dalam  pertemuan  dan  debat  publik, menyuarakan kebutuhan dan kepentingan  kepada  pejabat  publik serta mempedulikan kehidupan sosial.
7. Suara  dan  pengaruh  ( voice  and influence ) ; berani menyatakan pendapat  dan  mampu  mempengaruhi
keputusan  publik.  Hal  ini  berarti kemampuan  warga  untuk  berani menyuarakan  kepentingan  mereka dan  daya  tanggap negara  dan lembaga  lain  untuk  mendengarkan aspirasi masyarakat serta menyesuaikan kebijakan dengan aspirasi masyarakat.
Ketika  masyarakat  memandang  diri mereka  sebagai  pelaku  dalam  pemerintahan daripada  sebagai  penerima  pasif  layanan publik,  maka  mereka  akan  lebih  mampu untuk  menegaskan  kewargaan  mereka  lewat partisipasi  mereka  dalam  mempengaruhi keputusan  public  yang  berdampak  langsung terhadap  kehidupan  mereka  serta  menuntut akuntabilitas  pemerintah.  Agar  kewargaan ini dapat terwujud, maka negara dan lembaga lain  dalam  masyarakat  hendaknya  mengakui dan  memfasilitasi  diterapkannya  kewargaan ini  sebagai  sebuah  hak  dan  proses.  Hal  ini mempersayartkan  adanya  sebuah  struktur yang  demokratis  dalam  masyarakat  dan kelembagaan  negara  yang  yang  demokratis dan  transparan.  Kewargaan  yang  aktif  akan berkembang ketika negara akomodatif terhadap  kepentingan  masyarakat  serta  mau untuk  melakukan  perubahan  dalam  struktur budaya dan tindakannya.
Namun,  kewargaan  Aktif  tidak  akan terwujud menurut Chris  McInerney (2004;6)
tanpa dibarengi dengan pendidikan kewargaan  ( civic  education ).  Pendidikan kewargaan adalah proses belajar berpartisipasi efektif dalam proses pembangunan dan demokrasi baik pada level nasional  maupun  lokal.  Hal  ini  merupakan cara  penting  untuk  membangun  kapasitas masyarakat  dengan  memberdayakan  warga masyarakat  untuk  terbangunya  kewargaan yang  efektif.  Ini  merupakan dimensi  penting dalam  rangka  memperkuat  kemampuan warga untuk mengelola permasalahan mereka sendiri dan untuk melengkapi proses pengembangan kapasitas individu dan lembaga-lembaga. Ini dari proses pendidikan kewargaan  adalah  prinsip-prinsip  dan  nilai- nilai  keterbukaan,  partisipasi,  kepekaan, akuntabilitas dan kesetaraan. Hal ini biasanya  terkait  dengan  tiga  elemen  ; kecenderungan kewargaan ( civic disposition ), pengetahuan kewarrgaan  ( civic knowledge ) dan ketrampilan kewargaan civic ( civic skills ) :
1. Kecenderungan  Kewargaan  ( civic dispositions )  mencakup :
a. Mampu mengembangkan rasa
percaya diri untuk bisa terlibat dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
c. Memainkan peran, hak dan tanggungjawab berkaitan dengan
kehidupan  kewargaan  dalam  sistem demokratis.
d. Bersikap terbuka, toleran dan bertanggungjawab
dalam
melaksanakan hak dan kewajiban
2. Pengetahuan kewargaan ( Civic knowledge ) berarti warga :
a. Memahami konteks politik dan kewargaan mereka.
b. Mengetahui hak-hak social, ekonomi, politik dan sipil mereka.
c. Memahami peran, hak dan tanggungjawab sebagai warga
3. Ketrampilan Kewargaan ( Civic skills ) berarti warga :
a. memperoleh ketrampilan untuk menjelaskan, menganalisis,
berinteraksi, serta mengevaluasi serta mempertahankan  sebuah  sikap  dan memonitor proses dan hasil.
b. Memanfaatkan  pengetahuan  untuk berpartisipasi  berdasarkan  informasi dalam poses politik dan kewargaan.

## Metode penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif  kuantitatif  dengan metode survei.  Lewat  sampel purposif siswa kelas  XII  SMA  Widya  Gama  dan  SMKN Grafika  diperoleh  responden  sejumlah  60
orang.  Adapun  varibel  penelitian  terdiri  dari media  literasi  sebagai  variabel  bebas  (x) sedangkan  kewargaan  aktif  sebagai  variabel terikat  (y).  Untuk  mengetahui  adanya pengaruh variabel x terhadap varibel y, maka rumus  komputasi  regresi  linear  diterapkan. Agar  kedua  variabel  dapat  diukur,  maka keduanya lantas didefinisikan secara operasional sebagai berikut :
Variabel  terikat  (x)  Media  literasi adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisa, mengevaluasi dan mengkomunikasikan  pesan.  Keempat  ragam kemampuan  ini  dapat  didefinisikan  secara operasional sebagai berikut :
1. Kemampuan mengakses ( Access skills ):  kemampuan  untuk  membaca, memahami  pesan  serta  pengetahuan tentang  bagaimana  menemukan  dan dan  memilih  pesan  untuk  memenuhi kepentingan tertentu. Hal ini mencakup kemampuan:
a. membaca  pesan  cetak  dan  multi media dengan tingkat pemahaman tinggi.
b. Memahami  beragam  kosa  kata dan  simbol  serta  teknik-teknik komunikasi.
c. Ini  juga  mencakup  ketrampilan mengembangkan  strategi  mencari dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber serta
d. memilah  dan  memilih  informasi yang relevan untuk tujuan tertentu.
2. Kemampuan  menganalisis  ( Analysis skills ): memahami maksud, ide utama produsen  teks  serta  mengembangkan strategi  untuk  memikat  khalayak dengan  menggunakan  bentuk-bentuk, dan  konvensi  tertentu.  Hal  ini  juga mencakup
a. ketrampilan mengungkap konteks-konteks  sosial,  politik, ekonomi  dan  historis  dari  pesan yang  disebarluaskan.  Hal  ini seperti bagaimana cara
menggunakan  pengalaman  dan pengetahuan terdahulu untuk memprediksi hasil;
b. Menafsirkan pesan dengan menggunakan konsep-konsep seperti  maksud,  gagasan  utama, bentuk,  karakter    tokoh,  plot, tema, konteks; bagaimana mengungkapkan  gagasan  dengan menggunakan  strategi  strategis seperti memperbandingkan/memperlawa nkan,  sebab/akibat,  membuat  list daftar dan urutan ;
c. Menggunakan pengetahuan
tentang  konteks  sosial,  politik, ekonomi,  dan  historis  pada  pesan
yang digunakan dalam menciptakan  dan  menafsirkan pesan tersebut.
3. Kemampuan mengevaluasi ( Evaluation  skills );  mampu  menilai kualitas, keaslian, akurasi dan relevansi  pesan.  Hal  ini  meliputi ketrampilan ;
a. menentukan  nilai  dan  kelayakan pesan  dalam  kaitannnya  dengan pesan  lain  dari  dari  sumber  yang berbeda;
b. mengaitkan satu teks dengan teks lain sejenis dari beragam sumber.
Kemampuan ini selanjutnya dapat dijabarkan :
c. Mampu mengapresiasi dan menikmati saat menafsirkan pesan  dalam  beragam  bentuk  dan genre aliran.
d. Memberi  tanggapan  baik  secara tulisan  maupun  lisan  terhadap pesan-pesan yang beragam kompleksitas dan isinya.
Mengevaluasi  kualitas  sebuah pesan berdasarkan isi dan bentuknya.  Menilai  sebuah  pesan berdasarkan  prinsip-prinsip  etika, budaya, agama dan demokrasi.
4. Kemampuan mencipta ( Creation skills ):  mampu  menuliskan  gagasan
dengan  menggunakan  kosa  kata, suara dan gambar secara efektif untuk berbagai tujuan; memanfaatkan berbagai  teknologi  komunikasi  untuk menciptakan, menyunting dan menyebarluaskan pesan yang persuasif,  informatif  dan  menghibur. Ini dapat dijabarkan dengan kemampuan :
a. Menggunakan proses brainstorming (pencarian  ide), perencanaan,  penyusunan  dan penyuntingan.
b. kemampuan menggunakan bahasa  tulisan  dan  lisan  secara efektif  dengan  menguasai  aturan pemakaian bahasa tersebut.
c. Menciptakan dan memilih gambar  secara  efektif  untuk mencapai berbagai tujuan.
d. Menggunakan teknologi komunikasi dalam
menkonstruksikan pesan.
Sedangkan variabel terikat (y) kewargaan  aktif  (active  citizenship)  adalah Kewargaan  aktif  papar  Chris  McInerney (2004;7)    berarti  partisipasi  warga  dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan-kebijakan yang empengaruhi kehidupan mereka dan menuntut pertanggungjawaban para penyelenggara layanan  publik.  Indikator  tersebut  kemudian dirinci  kembali  oleh  Pedersen  (2006:  12)
menjadi beberapa elemen yang saling terkait satu  dengan  yang  lain,  yang  biasanya berkaitan dengan nilai-nilai, persepsi, ketrampilan dan perilaku serta konteks social politik dan budaya. Elemen ini terdiri dari :
a. Nilai-nilai  demokratis  ( democratic values ) : toleransi, keadilan,
solidaritas, kesetaraan dan perdamaian.
b. Identitas  dan  kesadaran  ( identity  and awareness ): identitas diri dan kesadaran  sebagai  warga  hanya  akan muncul kalau masyarakat memandang  diri  mereka  sebagai warga dan pelaku yang memiliki hak- hak  dan  mampu  beritndak  secara sadar  untuk  mewujudkan  hak-hak tersebut.
c. Pemahaman dan kepentingan ( understanding and interest ) : mampu berpikir kritis dan memahami politik  dan  dinamika  kekuasaan  dan memiliki ketertarikan terhadap kehidupan  publik  dan  permasalahan bersama.
d. Percaya  diri  dan  Harapan  ( self confidence and Expectation ): ekspektasi  dan  percaya  diri  akan hadir  ketika  masyarakat  memiliki harapan bahwa mereka bisa mempengaruhi  isu-isu  yang  sedang diperbincangkan  di  masyarakat  dan
mampu  berbeda  pendapat  dengan masyarakat lain.
e. Kemampuan dan ketrampilan ( ability and  skills )  :  masyarakat  mampu membentuk opini politik dan ketrampilan untuk mengkomunikasikan  dan  melakukan negosiasi  dengan  warga  lain  dan pejabat pemerintah.
f. Tindakan  aktif  ( active  behaviour );
masyarakat  secara  aktif  berusaha untuk berpartisipasi dalam kehidupan public  untuk  mempengaruhi  proses pembuatan keputusan public. Termasuk  disini  adalah  partisipasi dalam  pertemuan  dan  debat  publik, menyuarakan kebutuhan dan kepentingan  kepada  pejabat  publik serta mempedulikan kehidupan sosial.
g. Suara  dan  pengaruh  ( voice  and influence ) ; berani menyatakan pendapat  dan  mampu  mempengaruhi keputusan  publik.  Hal  ini  berarti kemampuan  warga  untuk  berani menyuarakan  kepentingan  mereka dan  daya  tanggap negara  dan lembaga  lain  untuk  mendengarkan aspirasi masyarakat serta menyesuaikan kebijakan dengan aspirasi  masyarakat.

## Temuan Penelitian dan Pembahasan
Pada variabel media literasi, menunjukkan  skor  yang  tinggi  pada  hampir semua  indikator.  Ini  dapat  dilihat  pada kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta media.
Sedangkan  pada  variabel  terikat  kewargaan aktif  menggambarkan  skor  yang  beragam pada beberapa indikator. Nilai-nilai
demokrasi  dan  identitas  &  kesadaran, percaya  diri  ditemukan  skor  tinggi.  Tapi pada  indikator  pemahaman  dan  kepentingan serta tindakan aktif dan ketrampilan ditemukan  skor  rendah.  Maka  setelah dilakukan  komputasi  data  dengan  SPSS ditemukan data sebagai berikut :

## Descriptive Stati stics
41.1333 4.82742 60
49.6667 3.74468 60 y  (Kewargaan Akt if ) x (Kecerdasan Media) Mean Std.  Dev iation N Correlations 1.000 .437 .437
1.000 . .000 .000 . 60 60 60 60 y  (Kewargaan Akt if ) x (Kecerdasan Media) y  (Kewargaan Akt if ) x (Kecerdasan Media) y  (Kewargaan Akt if ) x (Kecerdasan Media)
Pearson Correlation Sig. (1-tailed)
N
y  (Kewargaan Aktif ) x (Kecerdasan Media) Model  Summary b .437 a .191 .177
4.38027 Model 1 R R Square
Adjusted R Square Std.  Error  of the Est imat e
Predictors:  (Constant), x (Kecerdasan Media)
a.
Dependent  Variable:  y  (Kewargaan Aktif ) b.
Berdasarkan  perhitungan  diatas  dapat  disampaikan  bahwa  angka  R  sebesar  0,437 menunjukkan  bahwa  korelasi/hubungan  antara  variabel x dengan  variabel y adalah  lemah, karena angka ini berada di bawah 0,5. Angka R square menunjukkan koefisien determinasi. Besar  R  square  adalah  0,191.  Hal  ini  berarti  19,1  %  perubahan  variabel y disebabkan  oleh perubahan  variabel x sedangkan  sisanya  80,9  %  disebabkan  oleh  faktor  di  luar  perubahan variabel x . Angka R square yang dipakai karena jumlah variabel tidak lebih dari 2. Jika lebih dari 2 maka  yang dipakai adalah Adjusted R square. Berdasarkan hal tersebut diatas,  dapat disimpulkan bahwa Variabel x (Kecerdasan Media) berpengaruh signifikan terhadap variabel y (Kewargaan Aktif). Ini berarti bahwa semakin tinggi x (Kecerdasan Media), maka semakin tinggi  pula  y  (Kewargaan  Aktif).    Hasil  ini  pararel  dengan  media  habit  responden  yang mampu  memilih  dan  memilah  program  siaran  atau  rubrik  yang  dapat  memberikan  manfaat sosial  dalam  rangka  melaksanakan  kewajiban  sebagai  warga  negara.  Mayoritas  responden lebih memilih rubrik sosial politik pada media cetak  yang mereka baca daripada gosip yang biasanya  disukai  remaja.  Hal  yang  sama  juga  berlalu  untuk  pilihan  program  siaran  baik  di radio  maupun  televisi;  kebanyakan  responden  lebih  acara  pemberitaan  yang  biasanya menanyangkan  isu-isu  terkini  permasalahan  publik  yang  berdampak  langsung  terhadap kehidupan bangsa.
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Kecakapan  media  ( media  literacy )  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap terbangunnya  kewargaan  aktif  ( Active  Citizenship )  di  kalangan  siswa  SMA Widyagama dan SMKN 4 Kota Malang.
2. Kecapakan media para responden dapat dilihat dari media habit  yang mereka miliki; mereka  telah  mampu  memilih  dan  memilih  rubrik  media  cetak  dan  program  siaran pemberitaan sosial politik yang lebih mengetengahkan permasalahan publik.
3. Para  responden  rata-rata  memiliki  kemampuan  mengakses,  menganalisis, mengevaluasi  serta  mencipta  yang  cukup  significan.  Demikian  juga  halnya  dengan skor kewargaan aktif, para responden memiliki kemampuan yang cukup tinggi pula.
Berdasarkan simpulan di atas dapat disarankan beberapa hal:
1. Pentingnya  kecapakan  media  ( media  literacy )  sebagai  sebuah  ketrampilan  untuk menunjang  perilaku  berbangsa  dan  bernegara  dalam  rangka  menumbuhkembangkan proses  demokratisasi  bangsa  yang  sedang  berjalan  saat  ini.  Ketrampilan  ini  dapat
diintegrasikan  dalam  satu  mata  pelajaran  tertentu  seperti  Pendidikan  dan Kewarganegaraan.
2. Kecakapan  ini  seperti  juga  perlu  diberikan  kepada  para  orangtua  siswa  sehingga mereka  dapat  memperkuat  ketrampilan  tersebut  sehingga  perilaku  mengkonsumsi media dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dalam lingkup keluarga.

## Daftar Pustaka
Baran,  Stanley  J.,  Davis,  Dennis  K.,  2003, Mass  Communication  Theory:  Foundations,
Ferment, and Future , 6th Edition, Wadsworth Thomson Learning, Ontario, Canada
Buckingham, David., & Sefton, Julian., 2001, Multi Media Education; Media Literacy in the Age  of  Digital  Culture ,  dalam  Rubert  Kubey.,  2001, Media  Literacy  in  the Information Age: Current Perspectives , New Brunswick, New Jersey, USA
Center for Media Literacy, 2003, Media Literacy Kit : Teachers/ Leaders Orientation Guide ,
Center for Media Literacy, Santa Monica, Canada
Croteau,  David  &  Hoynes,  William,    2001,  T he  Business  of  Media  :  Corporate  Media  and the Public Interest , Pine Forge Press, California, Amerika Serikat
Frau-Meigs,  Divina.,  2006, Media  Education  :  A  Kit  for  Teachers,  Students,  Parents  and Professional, UNESCO, Paris
Gazali,  Effendi,  Menayang,  Victor  et.al    (ed).,  (2003), Konstruksi  Sosial  Dunia  Penyiaran: Plus Acuan Tentang Penyiaran Publik dan Komunita s,  Departemen Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta.
Gans, Herbert J., 2003, Democracy and the News , Oxford University Press, New York, USA
Hobbs,  Renee,  1998, Building  Citizenship  Skills  through  Media  Literacy  Education ,  In  M. Salvador and P. Sias, (Eds.) The Public Voice in a Democracy at Risk . Westport, CT: Praeger  Press,  pps.  57  -76.  Diakses  pada  http://www.medialit.org/reading- room/building-citizenship-skills-through-media-literacy-education#bio
Jolls,  Tessa.,  2008,  Literacy  for  the  21 st Century  : An  Overview  &  Orientation  Guide  To Media Literacy Education , (2nd Edition) Featuring CML‟s Five Key Questions for both Construction  and  Deconstruction    Questions/Tips  (Q/TIPS),  diakses  pada http://medialit.org/pdf/mlk/ola_mlkorientation_rev2.pdf
Jhally,  Sut  &  Lewis,  Justin.,  1998, The  Struggle  for  Media  Literac y,  Journal  of
Communication, Winter,1998
Vol 45,
diakses dari
https://mdlab2014.files.wordpress.com/2014/08/joc.pdf
Kovach, Bill dan Rosenstiel ,Tom, 2004, Sembilan Elemen Jurnalistik , Pantau, Jakarta
Kubey,  Rubert.,  2001, Media  Literacy  in  the  Information  Age:  Current  Perspectives ,  New Brunswick, New Jersey, USA
Masterman, Len., 2001, A Rationale for Media Literacy , dalam Rubert Kubey., 2001, Media Literacy  in  the  Information  Age:  Current  Perspectives ,  New  Brunswick,  New  Jersey, USA
Mc  Chesney,  Robert,  1997, Corporate  Media  and  the  Threat  to  Democracy ,  Seven  Stories, New  York,  USA,  diterjemahkan  oleh  Andi  Ahdian,  1998,  Konglomerasi  Media
Ancaman Bagi Demokrasi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jakarta.
McInerney,  Chris.,  2004, Civic  Education:  Practical  Guidance  Note ,  United  Nations Development  Programme  (UNDP)  Bureau  for  Development  Policy  -  Democratic Governance Group, Oslo Governance Centre, diakses pada http://www.undp.org/governance/docs/A2I_Guides_Civic%20education.pdf
Mc  Nair,  Brian,  1999, An  Introduction  to  Political  Communication ,  Routledge,  New  York,
United State of America
Riisgaard  Pedersen,  Katrine,  2006, Mobilizing  Poor  People  for  Active  Citizenship ,  UNDP,
Paris
Potter, James W., 2001, Media Literacy , Sage Publication, California, USA
Sudibyo, Agus, (2004), Ekonomi Politik Media Penyiaran , LKIS, Yogyakarta.
Swestin , Grace, 2004, Reality Show:  Wacana  Pembodohan , Jurnal  Media Watch, edisi 39- Tahun IV-Agustus 2004, Lembaga Konsumen Media, Surabaya
Veldhuis, Ruud., 2005, Opportunities For Education And Learning For Active Citizenship ,
Institute  of  Public  Participation,  Civitas  International  Steering  Committee  member,
Nederland, diakses pada http://llw.acs.si/ac/09/cd/full_papers_plenary/Veldhuis.pdf