## Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial yang Melakukan Promosi Melalui Media Online

## Nur Habibah
Nhabibah1106@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
A prostitute is an act that is not prohibited in the law, this act is included in an element of a crime that the act is considered violating the Act if the prostitute peddles himself through online media which is considered that the media are widely used because of its use deemed easy and easy to learn. The existence of these media developments can then be exploited by sex workers to promote or peddle themselves without intermediaries. For the regulation of laws relating to acts committed by workers who peddle themselves do not explicitly regulate the actions carried out by these prostitutes. Likewise, the purpose of writing this thesis is to find out and get answers to the actions carried out by these prostitutes, which can be said to be criminal acts and criminal liability that sell themselves through online media. So to answer the questions of this research using the Legislative Approach and conceptual approach.
Keywords: Prostitute; Online media, Criminal liability.

## Abstrak
Pekerja seks kommersial merupakan suatu perbuatan yang tidak dilarang dalam undang-undang, perbuatan ini termasuk dalam suatu unsur tindak pidana bahwa perbuatan yang dianggap melanggar Perundang-ndangan apabila pekerja seks komersial tersebut menjajakan dirinya lewat media online yang dianggap bahwa media tersebut yang banyak digunakan karena penggunaan nya dirasa mudah dan gampang untuk digunakan. Adanya perkembangan media tersebut maka dapat dimanfaatkan oleh perkerja seks tersebut untuk mempromosikan atau menjajakan dirinya sendiri tanpa adanya perantara. Untuk Pengaturan Undang-undang yang terkait dalam perbuatan yang dilakukan oleh pekerja yang menjajakan dirinya sendiri tidak secara tegas mengatur perbuatan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial tersebut.
Begitu pula tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan mendapatkan jawaban perbuatan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana yang menjajakan dirinya lewat media online. Maka untuk menjawab pertanyaan penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kata Kunci: Pekerja Seks Komersial; Media Online; Pertanggungjawaban Pidana.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 3, Mei 2022 Jurist-Diction. 2022; 1027-1044
How to cite: Nur Habibah, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Yang Melakukan Promosi Melalui Media Online’ (2022) Vol. 5 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 26 April 2022; Diterima  23 Mei 2022; Diterbitkan 27 Mei 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i3.35798
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2022 Mumtazul Muhaamin dan Didik Endro Purwoleksono

## 1028 Nur Habibah: Pertanggungjawaban Pidana Pekerja...

## Pendahulan
Prostitusi online yang sekarang marak di media sosial yang sudah ada sejak lama tak terkecuali ada di Negara Indonesia. Prostitusi atau dapat dikatakan sebagai pornografi ada di Indonesia sejak adanya kerajaan dan seorang perempuan yang dijadikan sebagai komoditas foedal pada saat itu, pada umumnya prostitusi online ini memiliki beberapa faktor sosial terutama faktor perekonomian. fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi berasal dari kata latin yaitu prostituere yang berarti menyerahkan dengan terang terhadap perzinahan, namun secara etimologi prostitusi berasal dari kata prostare yang artinya menjual atau menjajakan. 1 dalam artian pekerja seks komersial tersebut telah dijajakan oleh mucikari online yang kemudian ditawarkan kepada pengguna jasa seks melalui media sosial alamat situs yang dibuat oleh mucikari online .
Sedangkan terhadap pengertian prostitusi online adalah gabungan dua kata yaitu prostitusi dan online, Pengertian prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, prostitusi diartikan juga sebagai pelacuran. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.
Pengertian kata online berasal dari bahasa Inggris yang diartikan terhubung.
Sehingga apabila digabungkan dua kata tersebut akan mengandung pengertian sebagai praktek prostitusi atau pelacuran atau pengertian lain mengenai prostitusi dengan cara menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi para pekerja seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya. Penggunaan media internet ini biasa menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti facebook,
twitter, website , aplikasi, forum-forum tertentu dan situs lainnya yang dengan mudah ditampilkan konten-konten yang mengandung unsur pornografi dan iklan penyediaan layanan seksual yang dapat diakses kapan pun, di mana pun, oleh siapa pun, tidak peduli siapa yang menggunakan situs tersebut. 2
1 Simandjuntak, Patologi Sosial (NM Tarsito 1985).[112].
2 ibid .[55].
Fenomena prostitusi online ini merupakan inovasi baru bagi para penyedia jasa tersebut, yang secara konvensional praktek prostitusi biasa dilakukan dilokalisasi melalui perantara induk semang para pelacur atau dikenal dengan istilah germo atau mucikari yang menghubungkan para pekerja seks komersial dengan orang yang memakai jasanya. 3 Selain itu prostitusi secara konvensional juga biasa dilakukan para pekerja seks komersial dengan menunggu pelanggannya di pingir-pinggir jalan atau tempat lainnya. Penggunaan media online sebagai penghubung ini jelas lebih memudahkan baik bagi induk semang para pelacur tesebut, pekerja seks komersial itu sendiri, maupun para pemakai jasa pelacuran, karena melalui media online tersebut lebih banyak kemudahan yang didapatkan.
Dengan adanya perkembangan elektronik yang semakin pesat tentu saja banyak media eletronik yang disalahgunakan oleh oknum atau mucikari online terutama pada media online, dengan ini para oknum lebih mudah untuk menawarkan atau mempromosikan seorang wanita pekerja seks komersial atau sering disebut juga dengan (PSK) kepada pengguna jasa seks komersial.
Contohnya seperti kasus yang sedang ramai diperbincangkan yaitu seorang publik  figure yang tersandung kasu7s prostitusi online yaitu VA yang ditangkap oleh direktorat resserse kriminal khusus kepolisian jawatimur pada tanggal 5 januari VA ini ditangkap atas dugaan prostitusi online ia ditangkap polisi saat melayani pelangganya di sebuah hotel di Surabaya. VA tersebut, mengirimkan video dan foto yang tidak senonoh kepada mucikari online ,  dengan irtu dapat dikatakan bahwa VA sendirilah yang mempromosikan dirinya terhadap mucikari tersebut. VA ditetapkan menjadi tersangka dijerat dengan pasal 27 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (1) Undang- Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.
Contoh kasus selanjutnya Usaha menjemput menjemput ‘rezeki’ seorang wanita berinisal NB (30) terhenti setelah aparat Polres Metro Bekasi Kota mengendus dan menangkapnya, Kamis (31/1/2019) kemarin. NB ditangkap Apartemen Kemang View Tower, Pekayon, Kota Bekasi usai tim siber Polres Metro Bekasi
3 ibid .

## 1030 Nur Habibah: Pertanggungjawaban Pidana Pekerja...
Kota melakukan patroli siber. NB ditangkap karena menjajakan dirinya kepada pria hidung belang melalui media sosial, seperti Twitter, We Chat dan Mi Chat . Atas perbuatannya tersangka NB dijerat tindak pindana prostitusi online dengan pasal 45, Jo pasal 27 Nomor 19 Tahun 2016 dan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara paling enam tahun.
Mengenai perkembangan permasalahan yang ada saat ini terutamanya prostitusi online dengan berbagai faktor sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di Indonesia, namun permasalahan prostitusi online ini dijadikan sebagai pekerjaan bagi beberapa masyarakat yang ada di Indonesia, faktor ekonomi yang membuat permasalahan ini semakin meluas terkadang bukan hanya seseorang yang kesejahteraannya kurang akan tetapi orang yang strata ekonominya cukup. Menarik kesimpulan dengan adanya kasus prostitusi online menjadikan adanya undang- undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur dan melindungi masyarakatnya. Idealnya undang-undang itu lahir sebelum suatu permasalahan muncul, akan tetapi untuk memprediksikan suatu permasalahan yang akan terjadi dimasa depan tidaklah mudah karena perkembangan hidup di masyarakat yang sangat dinamis. Seperti pengaturan mengenai perkembangan teknologi yang selalu mengalami kemajuan yang pesat. Pengaturan mengenai prostitusi online tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pengaturan yang terkait dengan hal tersebut pun tidak secara tegas melarang, tetapi hanya sebatas ancaman pidana bagi para penyedia jasa atau bagi mereka yang menyebarluaskan tulisan, gambar, ajakan, dan lainnya untuk berbuat asusila.
Melihat kembali pengertian diatas dalam sebuah peratuan Perundang- Undangan mengenai hal Pekerja seks komersial adapun dari aspek media yang sering juga dikatakan prostitusi online .  sebagai  aspek  media  yaitu  pornografi, dalam batasan-batasan pengertian ponografi dapat diuraikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1  Ayat (1) Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi:
“Pornog rafi  adalah  gambar,  sketsa  atau  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,
bunyi , gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” . 4

## Pekerja seks komersial yang mempromosikan dirinya melalui media online Menurut Perundang-undangan.
Pekerja Seks komersial pada umumnya disebut juga Wanita Tuna Susila atau yang sering kali disebut dengan pelacur adalah seorang wanita yang telah menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks yang dilakukan diluar pernikahan dengan orang lain untuk bertujuan mendapatkan suatu imbalan. 5 Dalam istilah pelacur berasal dari kata lacur yang artinya malang, celaka, gagal atau sial atau tidak jadi. Kata lacur dapat diartikan sebagai buruk laku jika dapat diuraikan sebagai kalimat bahwa pelacur adalah orang yang menjual diri untuk  memberikan pelayanan seksual terhadap orang lain tanpa ikatan pernikahan hanya demi imbalan. 6
Seyogyanya Pelacuran atau Pekerja Seks Komersial tersebut perbuatan yang tidak dijadikan sebuah perbuatan pidana, sebagaimana perbuatan pelacuran tidak dilarang atau sebagai larangan pidana dan diancam dengan pidana. Misal dalam penuntutan kasus pelacuran atau Pekerja seks komersial  yang dapat dimintai pertanggung jawaban ialah orang yang menyediakan tempat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian atau kebiasaan.
Mempromosikan persamaan dari kata mengiklankan, mendistribusikan,
memasarkan, menawarkan. mempromosikan berawal dari kata promosi ialah kegiatan yang dimana menginformasikan suatu produk atau jasa serta membujuk konsumen untuk membeli dan tidak melupakan setiap produk dan jasa yang mereka menawarkan dan sebagai salah satu untuk meningkatkan penjualan suatu produk, bentuk dari kegiatan promosi yaitu barang atau jasa.
4 Neng djubaedah, undang-undang  nomor  44  tahun  2008  tentang  pornografi,  prespektif negara hukum berdasarkan pancasila (Sinar Grafika 2011).[30].
5 Thohjo Purnomo, Dalam Ashadi Siregar, dolly, Membedah Dunia pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly (Grafitipers 1983).[11].
6 ibid .

## 1032 Nur Habibah: Pertanggungjawaban Pidana Pekerja...
Pekerja seks komersial mempromosikan atau menjajakan setiap jasanya lewat media online serta menawarkan jasa tersebut dengan menggunakan konten yang berbau pornografi, sehingga mengajak seseorang tersebut menggunakan jasa PSK untuk  berbuat pornografi. Dengan cara merayu  konsumen agar menggunakan jasa yang mereka tawarkan.
Media online ialah sarana atau akses komunikasi melalui online yang tersaji dalam situs ataupun website dan dapat diakses apabila dengan koneksi internet, dengan adanya media online seseorang dengan cepat mendapatkan suatu formasi dan terupdate. Sebab media online tidak dibatasi oleh halaman dan waktu seperti media lain (media penyiaran dan media cetak) serta dapat mempublikasi sebanyak- banyaknya tanpa batasan. Media online menyajikan suatu informasi dengan menggunakan teks, suara (audio), gambar/foto, dan video dan lain sebagainya. Pekerja seks komersial yang disebut dengan cyber prostitution kegiatan ini disebut sebagai kegiatan menawarkan sesuatu jasa pelayanan hubungan seksual melalui media massa. Menurut Barda Nawari Arief, Cyber Prostitution merupakan bagian dari cyber crime bahwa delik kesusialaan dalam KUHP terutama dengan masalah pelangaran kesusilaan, zina, pornografi. 7 Cyber prostitution mempunyai karakteristik yaitu 8 :
1.  Perbuatan yang dilakukan tersebut secara ilegal, tanpa hak dan secara tidak etis dan terjadi di dalam wilayah siber sehingga tidak dapat diprediksi yuridiksi sebagai penentu berlakunya negara mana;
2.  Alat internet yang digunakan sebagai sarana perbuatan;
3.  Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiial yaang cenderung lebih besar kerugian tersebut daripada kejahatan konvensional;
4.  perlunya seseorang yang menguasai aplikasi besert menggunakan internet;
5.  sering dilakukannya melintas batas negara.
Dapat disimpulkan hal ini membuktikan semakin berkembangnya teknologi semakin banyak penyalahgunakan, tentu saja merabah semakin luas Pekerja seks komersial yang menjaja kan dirinya lewat media online memiliki cela bagi mereka
7 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia (Raja Grafindo Persada 2006).[179].
8 Abdul Wahid dan Muhammad Labib, Kejahatan Mayantara (Rafika Adhitama).[76].
untuk melakukan perbuatan tersebut lewat media online, Seyogyanya media online ini sebagai alat yang modern penggunanya lebih banyak dan untuk mengakses media online dengan mudah dan gampang semua orang pasti tau menggunakan media yang modern tersebut.
Berkaitan penulisan skripsi dengan judul Pekerja seks komersial yang mempromosikan lewat media online, bahwa dalam hal ini pekerja seks komersial mempromosikan dan menyebarluaskan konten yang berbau pornografi merupakan kejahatan kesusilaan. Dengan adanya suatu tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial yang bertentangan Asas Legalitas Pasal 1 ayat(1) KUHP, Asas legalitas yang seringkali dirumuskan Nullum delictum nulla poena sine previalegi poenali yang arti harfiahnya tidak ada suatu delik, tidak ada pidana pada ketentuan pidana yang mendahuluinya.
Menurut moeljatno Asas Legalitas mengandung 3 unsur yang disebutkan sebagai berikut:
1.  tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang pidana, mengingat bahwa pekerja seks komersial bukanlah termasuk larangan pidana;
2.  Untuk menentukan suatu tindak pidana tidak boleh menggunakan analogi;
3.  Aturan yang tidak berlaku surut.

## Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
Undang–Undang Pornografi tidak memberikan pengertian tetapi hanya memuat tentang  suatu  batasan  yang  ada  dalam  pornografi  dan  merumuskan  suatu  bentuk- bentuk Tindak Pidana Pornografi, mengenai pengertian suatu tindak pidana pornografi dikaitkan dengan pengertian tindak pidana dan  pornografi sehingga pengertiannya yaitu segala perbuatan bentuk dan cara mengenai atau yang berhubungan dengan bentuk gambar, ilustrasi, sketsa, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan dan dalam betuk perpesanan lainnya.
Melalui media komunikasi yang telah mempertontonkan atau mempertunjukkan pada khalayak publik tentang kecabulan atau eksploitasi seksual

## 1034 Nur Habibah: Pertanggungjawaban Pidana Pekerja...
yang melanggar suatu Norma Kesusilaan dalam suatu lingkungan masyarakat dan dirumuskan dalam UUP diancam pidana bagi yang melanggar suatu perbuatan tersebut   Dalam objeknya Pornografi terdapat dua sifat yaitu: 9

## 1.  Mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual.
Kecabulan  yang  dimaksud  adalah  suatu  objek  pornografi  yang  menjadi kesatuan dengan melanggar norma kesusilaan, kecabulan menjadikan suatu isi dari pornografi. Dalam suatu pornografi Termuat dengan adanya suatu unsur kecabulan termasuk isi tentang pornografi yang mengandung bentuk gambar, ilustrasi, sketsa, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, perckapan.
2.   Melanggar suatu norma kesusilaan.
Norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, menyimpang Moral etika atau hukum sangatlah berkaitan yang merupakan sebuah persepsi nilai nilai kelakuan salah atau benar. yaitu suatu hal dalam kejadian seksual, bahwa hukum memandang kesusilaan adalah sebagai tingkah laku, perbuatan atau suatu percakapan. bahkan hukum memandang sesuatu apapun yang dilindungi adalah norma norma kesopanan untuk terwujudnya segala tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. 10
Pada contoh gambar diatas yang diunggah pada tahun 2018 ialah contoh PSK yang secara tidak langsung menyebarluaskan atau mempromosikan dirinya lewat media online sebagaimana dijelaskan bahwa media online tersebut dapat diakses dengan media elektronik yang mana setiap orang dengan mudah dan dilihat oleh siapapun melalui akses media tersebut. Maka dari itu contoh yang terdapat diatas dapat dikenakan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang tentang Pornografi sebagaimana dalam pasal tersebut mwngatu larangan menyebarluaskan, menyiarkan, menawarkan memperjual belikan yang memuat unsur ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
9 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi (Sinar Grafika 2006).[116].
10 Yan Pramudya Puspa , Kamus Hukum (Pustaka Ilmu 1977).[933].
Menurut Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa adanya  tindak pidana yang perbuatan tersebut dilarang diantaranya. 11 Dalam konteks ini pekerja seks komersial yang mempromosikan dirinya lewat media online berkaitan dalam cara mempromosikannya maka perbuatan tindak pidana yang dilanggar oleh PSK tersebut yaitu:
a.  Menyebarluaskan;
Secara harfiah dari kata “sebar” yang artinya bersarakan atau berpencar, menyeba rluaskan yaitu perbuatan sebagaimana perbuatan bentuk serta cara apapun, yang semula tidak tersebar menjadi tersebarluaskan, dan keberadaannya suatu benda tersebut tersebar luas. Tersebar luasnya tersebar dalam tempat atau dimana-mana entah dapat dilihat secara langsung ataupun tidak langsung, untuk cara seseorang menyebarluaskan dengan cara menyerahkan, menjualbelikan, mengirimkan atau menyiarkan dan lain-lainnya.
Dapat dikaitakan dalam Pekerja seks komersial yang mempromosikan dirinya lewat media online yaitu dalam konteks ini cara PSK tersebut  dengan tidak langsung menyebarkan dengan menyerahkan atau mengirimnya dengan media online agar semua dapat melihat perbuatan tersebut, bahwa media online ialah alat yang sebagaimana seseorang tersebut gampang dan mudah untuk diakses. Sehingga Pekerja seks komersial tersebut lebih banyak menawarkan jasanya dengan langsung lewat media online.
b.    Menyiarkan;
Menyiarakan yang artinya memberitahukan semua nya kepada khalayak umum, perbuatan tersebut bersifat abstrak, dalam suatu bentuk konkritnya dengan cara mengirimkan atau mengumunkan. Membagi, dan mempertontonkan. Dan adapun cara PSK untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara:
1.  Adanya suatu wujud konkret dari perbuatan tersebut seperti mengirim, mempertontonkan.

## Nur Habibah: Pertanggungjawaban Pidana Pekerja...
2. Pornogarfi telah disebarluaskan atau disisarkan kepada khalayak umum. Dengan mempromosikan lewat media online bahwasa nya media online ialah media yang mudah diakses oleh setiap orang atau semua orang.
3. Diketahui  oleh  orang  banyak  atau  mendengar  pornografi  tersebut  yang dilakukan oleh si pembuat perbuatan tersebut.
Perbuatan menyiarkan tersebut memiliki kesamaan dengan menyebarluaskan. Dalam kaitannya dengan PSK tersebut ialah sengaja dilakukan nya perbuatan tersebut agar khalayak mengetahui dan secara tidak langsung mengajak khalayak umum  melakukan perbuatan tersebut salah satunya dengan cara menawarkan jasa tersebut dalam media online dan menyiarkan, membagikan konten yang berbau pornografi yang sebagai mana bertuk pornografi bisa berupa video, gambar dan sebagainya.
a.  Menawarkan;
Perbuatan pekerja seks komersial yang menunjukan atau mengajukan kepada khalayak umum dengan cara memprosikan agar seseorang tersebut  melakukan  perbuatan  tertentu  terhadap  jasa  pornografi  yang telah ditawarkan, bahwa orang tersebut akan melakukan hal yang tertentu terhadap jasa yang telah ditawarkan demikian yang dinamakan syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk menawarkan suatu perbuatan tersebut.
b.   Memperjualbelikan;
Perbuatan ini telah disamakan dengan perbuatan menyebarluaskan dan menyiarkan, sebagaimana adanya suatu perbuatan. objek dari perbuatan pekerja seks komersial yang telah ada ialah menyiarkan jasa tersebut lewat media sehingga perbuatan itu dapat diperjualbelikan menjadi tersebar  sehingga  konten  yang  berbau  pornografi  dapat  dikusai  oleh seseorang, memperjualbelikan ini dari kata jual beli sehingga memiliki makna perjanjian yang telah disepakati oleh dua pihak yaitu pembuat jasa pornografi dengan  pengguna jasa pornografi.

## Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-undang ITE sebagai produk hukum yang mengatur permasalahan yang ada dalam internet atau dunia maya, terutama dalam kejahatan kesusilaan. Menurut undang-undang ITE yang berkaitan erat mengenai delik pornografi yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa “mendistribusikan” dan atau “menstramisikan” dan “dapat diaksesnya suatu perbuatan tersebut melalui informasi yang bermuatan melanggar kesusilaan” namun dalam undang-undang ITE tidak menjabarkan secara luas pengertian muatan melanggar kesusilaan.
Pekerja seks komersial yang telah mempromosikan dirinya lewat media online Sebagai maksud pasal 27 ayat (1)
1.  Mendistribusikan ialah menyebarluaskan dan atau mengirimkan informasi atau dokumen elektronik seperti konten yang berbau pornografi dalam media online kepada khalayak umum atau sesorang melalui suatu system elektronik.
2.  Menstrasmisikan mengirimkan suatu informasi elektronik melalui system elektronik kepada satu pihak.
3.  Dapat diakses tersebut memaknai pengertian bahwa semua perbuatan yang lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang melakukan informasi eletronik dan atau dokumen yang dapat diketahui oleh pihak lain atau khalayak umum.
4.  Bermuat Melanggar Kesusilaan, sebagaimana yang dimaksud bermuat melanggar kesusilaan tersebut ialah perbuatan setiap tulisan atau gambar dan foto yang tanpa ragu menunjukkan persetubuhan atau ketelanjangan.
Berdasarkan penjelasan diatas berkaitan dengan pekerja seks komersial yang mempromosikan dirinya lewat media online dapat dikenakan pasal tersebut karna yang dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan, perbuatan yang dilakukan oleh PSK tersebut ialah pornografi (penjelasan secara jelas dalam pasal 4 ayat 1)  baik secara lewat  informasi elektronik melalui media online seperti facebook, twitter dan media online lainnya dan dokumen elektronik yang dapat di akses dan diketaui oleh banyak orang.

## 1038 Nur Habibah: Pertanggungjawaban Pidana Pekerja...
Pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial yang mempromosikan dirinya lewat media online menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
Sebagai bentuk suatu kesalahan dapat dikaitkan dengan Perbuatan yang dilakukan Pekerja Seks komersial termasuk perbuatan yang membagikan atau menyiarkan  konten  yang  berhubungan  dengan  pornografi  sehingga  pebuatan tersebut dapat dijerat pasal 4 ayat 1 jo 29 undang-undang pornografi sebagaimana yang menjelaskan:

## Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi
“mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat”:
a.  persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b.  kekerasan seksual;
c.  masturbasi atau onani;
d.  ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e.  alat kelamin; atau
f. pornografi anak
Apabila dalam melakukan suatu perbuatan kemudian  pekerja seks komersial tersebut mendapatkan bantuan untuk melakukan perbuatan kejahatan  dari seseorang yang telah menggunakan jasa pekerja seks komersial, untuk mempromosikan atau menyebarluaskan dengan cara Cuma-Cuma maka seseorang tersebut telah membantu melakukan perbuatan promosi tersebut pada Pasal 56 ayat (1)  KUHP menjelaskan bahwa mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan.
Sebagai sanksi seseorang yang telah melakukan bantuan dengan sengaja baik sebelum atau sesudah dilakukannya perbuatan tersebut, maka seseorang tersebut di pidana dengan Pasal 57  ayat (1) dengan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan tersebut dikurangi sepertiga.
Apabila umur Pekerja seks komersial tersebut mampu untuk dimintai pertanggung jawaban, maka berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Perlindungan anak Pasal 21 ayat (1) Batasan umur dapat dimintai pertanggungjawaban
ialah umur 12 tahun. Sebagaimana dijelaskan apabila pekerja seks komersial tersebut dibawah ketentuan pasal maka tidak dapat dimintai Pertanggungjawaban melainkan menyerahkan anak tersebut kembali kepada orang  tua atau wali.
Mengetahui bahwa perbuatan yang menawarkan dirinya sendiri dilakukan oleh Pekerja seks komersial adanya unsur kesengajaan, seyogyanya perbuatan tersebut bagi  mereka pekerja seks komersial sebagai mata percaharian atau guna mendapatkan suatu imbalan dari pengguna jasa. Meskipun dalam Undang-undang perbuatan itu dilarang.
Tidak ada suatu alasan pemaaf bagi mereka pekerja seks komersial yang masih bisa dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya tentang batasan umur yang dapat dimintai pertanggung jawaban tetapi suatu keadaan sehat jiwa nya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Adanya suatu alasan pemaaf apabila terdakwa atau pekerja seks komersial tersebut mengalami gangguan jiwa dan tidak mampu dimintai pertanggungjawaban.
Berdasarkan pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) sebagimana dijabarkan dalam unsur objektif dan subjektif :
a.  Unsur objektif
Mengenai pertanggungjawaban Pekerja seks komersial yang telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan dan telah terpenuhinya unsur, suatu perbuatan dapat dikenakan pidana menurut Undang-undang yang berlaku:
1.  Pasal 4 ayat (1) : menyebarluaskan, menyiarkan, menawarkan dan memperjual belikan yang memuat pornografi
b.  Unsur subjektif
Dengan adanya delik dolus perbuatan yang diatur dalam Undang-undang pornografi  untuk menjalakan  suatu perbuatan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial yang mempromosikan dikrinya lewat media online dirumuskan sebagai berikut:
1. Adanya  perbuatan  pidana  yang  dikualifikasi  tindak  pidanya  berdasarkan Undang-Undang Pornografi.

## Nur Habibah: Pertanggungjawaban Pidana Pekerja...
2.  Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan mengerti bahwa perbuatan tersebut dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.  Bahwa keadaan Pekerja seks komersial tersebut dalam keadaan sehat.
c.  Sanksi
Sanksi bagi pekerja seks komersial yang melakukan perbuatan tersebut, berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1)
1.  Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan.
2.  Dan atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk denda paling banyak Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

## Pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial yang mempromosikan dirinya lewat media online menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Perbuatan tersebut telah dilakukan oleh PSK yang mempromosikan dirinya lewat media online berkaitan dengan pasal 27 jo. Pasal 45 Undang undang ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang:

## Pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
Apabila dalam mendistribusi memuat unsur melanggar kesusilaan tersebut pekerja seks komersial tersebut mendapatkan bantuan dari seseorang guna melancarkan suatu perbuatan kejahatan maka seseorang tersebut dikenakan pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 57 ayat(1) maka seseorang tersebut dikenakan sanksi pidana maskimum pidana pokok dikurangi sepertiga.
Dapat dijelaskan menurut Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) bahwa Pekerja seks komersial yang mempromosikan dirinya lewat media online dapat dikenakan pidana apabila telah memenuhi unsur tersebut:
1.  Unsur objektif:
a)  Mendistribusikan dalam artian bahwa secara tidak langsung cara tersebut sebagai hal menyebarluaskan perbuatan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial yang mempromosikan dirinya lewat media online.
b) Mentransmisikan mengirim informasi lewat dokumen elektronik, bahwa isinya mengandung unsur kecabulan dan eksploitasi seksual.
c)  Dapat diakses, tersebut menjelasakan semua yang terkait dalam kegiatan prostitusi yang dilakukannya oleh pekerja seks komersial selalui media online, sehingga harus dibuktiknannya perbuatan tersebut.
2.  Unsur subjektif:
Bahwa perbuatan tersebut telah:
a. perbuatan yang dimaksud ialah yang perbuatan pidana yang dikualifikasikan dalam udang-undang tersebut
b.  Perbuatan yang dikehendaki untuk mewujudkan perbuatan oleh si pembuat, sengaja untuk dilakukan. Unsur kesengajaan ialah sebagian dari kesalahan yang dibuat oleh terdakwa.
c.  terdakwa tersebut dikatakan sehat secara jasmani dan rohani untuk memopertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat.
3.  Sanksi
Maka dari itu sanksi yang menjerat para pelaku yang melanggar kesusilaan pasal 27 ayat 1 undang undang nomor 11 tahun 2008 yang terdapat pada pasal 45 Bab XI ketentuan pidana Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE ialah:
a.  Pidana penjara paling lama 6 tahun.
b.  Dan atau denda yang paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar)
Unsur pasal tersebut merujuk pada setiap orang meskipun setiap orang bukanlah sebuah unsur tindak pidana, melainkan setiap orang tersebut digunakan hanya sebagai pendukung untuk melakukan tanggungjawab bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, bahwa setiap orang tersebut berhubungan erat dengan suatu perumusan tindak pidana sehingga terbuktinya semua unsur perbuatan yang

## 1042 Nur Habibah: Pertanggungjawaban Pidana Pekerja...
dilakukan nya. Setiap orang yang disebutkan dalam pasal tersebut ialah seseorang, individu bukan korporasi.

## Kesimpulan
Timbulnya suatu unsur tindak pidana adanya akibat dan perbuatan yang dilakukan, masyarakat memandang perbuatan pekerja seks komersial tersebut telah melanggar suatu Norma kesusilaan dan masyarakat merasa dirugikan karna perbuatan tersebt melanggar Pasal 4 Ayat 1 jo Pasal 29 UU Pornografi dan Pasal 27 jo. Pasal 45 UU ITE , secara eksplisit pekerja seks komersial yang merupakan bukan larangan pidana dan bahwa pekerja seks komersial tersebut tidak diancam pidana. Ancaman pidana diterapkan bagi mereka yang menyediakan tempat untuk pelacuran atau pekerja seks komersial yang menjadikan hal tersebut sebagai hal untuk mata pencarian melalui media online
Berdasarkan Pertanggungjawaban PSK yang melakukan promosi melalui media  online  Undang-undang  tentang  pornografi  pekerja  seks  komersial  yang mempromosikan dirinya lewat media online dijerat Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 sebagaimana dalam pasal tersebut pekerja seks komersial dijerat sanksi pidana dengan Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan. Dan atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk denda paling banyak Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
Berdasarkan Undang-undang tentang ITE pekerja seks komersial tersebut maka dapat dijerat Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) bahwa perbutan pekerja seks komersial tersebut ialah menditribusikan, mentransmisikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik dan lewat dokumen informasi yang memuat melanggar kesusilaan. Sanksi yang diberikan oleh pekerja seks komersial berdasarkan kete ntuan pasal tersebut maka Pidana penjara paling lama 6 tahun. Dan atau denda yang paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar)

## Daftar Bacaan Buku
Simandjuntak, Patologi Sosial (NM Tarsito 1985).
Neng djubaedah, undang-undang  nomor  44  tahun  2008  tentang  pornografi, prespektif negara hukum berdasarkan pancasila (Sinar Grafika 2011).
Thohjo Purnomo, Dalam Ashadi Siregar, dolly, Membedah Dunia pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly (Grafitipers 1983).
Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia (Raja Grafindo Persada 2006).
Abdul Wahid dan Muhammad Labib, Kejahatan Mayantara (Rafika Adhitama).
Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi (Sinar Grafika 2006).
Yan Pramudya Puspa , kamus hukum (Pustaka Ilmu 1977).

## Nur Habibah: Pertanggungjawaban Pidana Pekerja...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--