PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 121-129 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

## KEDUDUKAN UANG PAKSA ( DWANGSOM ) DALAM  EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Edi Rohaedi 1 ; Nandang Kusnadi 2 ; Bambang Heriyanto 3 ; Nuradi 4 .
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143
E-Mail : edi.rohaedi@unpak.ac.id, nandangkusnadi00@gmail.com Naskah diterima : 11/06/2023, revisi : 26/07/2023, disetujui :29/07/2023.

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa eksekusi merupakan cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat kekuasaan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia  mematuhi  substansi  putusan  dalam  waktu  yang  ditentukan.  Problem pelaksanaan  putusan  peradilan  dalam  lingkungan  peradilan  Tata  Usaha  Negara  telah ada sejak berdirinya peradilan ini. Untuk mengatasi permasalahn tersebut, diantaranya dilakukan  penguatan  lembaga  eksekusi  putusan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  maka pada  Perubahan  pertama  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  melalui Undang-Undang  No.  9  Tahun  2004,  telah  dilengkapi  lembaga  paksa  berupa  hukuman uang  paksa  ( dwangsom )  bagi  tergugat  yang  tidak  mematuhi  putusan  Peradilan  Tata Usaha  Negara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bagaimanakah  mengenai kedudukan  uang  paksa  ( dwangsom )  terhadap  pejabat  tata  usaha  negara  yang  tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif  yang  menekankan  pada  data  sekunder  yaitu bahan-bahan   hukum yang sudah didokumentasikan. Dwangsom merupakan instrumen efektif  dalam  rangka  menjaga  nilai  eksekutabilitas  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.  Sehingga  untuk  menghindarkan  kegamangan  hakim  pengadilan  tata  usaha negara, maka mendesak untuk segera diterbitkan peraturan pelaksanaan uang paksa sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana  terakhir  diubah  dengan  Undang-Undnag  No.  51  Tahun  2009  tentang Perubahan kedua Undang-Undnag Peradilan Tata Usaha Negara.
Kata kunci : Uang Paksa, Eksekusi,  Putusan Pengadilan

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  explain  that  execution  is  a  method  and conditions used by the instruments of state power to assist interested parties to carry out the judge's decision if the losing party is not willing to comply with the substance of the decision within the specified time. The problem of implementing judicial decisions
within the State Administrative Court has existed since the establishment of this court. To  overcome  these  problems,  including  strengthening  the  institution  of  execution  of State Administrative Court decisions, the first amendment to the State Administrative Court Law, through Law No. 9 of 2004, has been equipped with a forced institution in the form of forced money punishment ( dwangsom ) for defendants who do not comply with the  decision  of  the  State  Administrative  Court.  This  study  aims  to  examine  how  the position of forced money ( dwangsom ) against state administrative officials who do not implement the decision of the State Administrative Court. The method used in this study is  normative  juridical  which  emphasizes  secondary  data,  namely  legal  materials  that have  been  documented. Dwangsom is  an  effective  instrument  to  maintain  the executability value of State Administrative Court decisions. To avoid the confusion of the judges of the state administrative court, it is urgent to immediately issue regulations on the implementation of forced money as mandated by Article 116 paragraph (7) of Law No. 5 of 1986 as last amended by Law No. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to the Law on State Administrative Court.
Keywords: Forced Money, Execution, Court Verdict

## A. Pendahlulan
Kekuasaan kehakiman  dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan  peradilan  umum, lingkungan peradilan  agama, lingkungan    peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi.  Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman  di  Indonesia  mempunyai  tugas    dan  wewenang  memeriksa,  memutus  dan me¬nyelesaikan sengketa tata usaha negara . Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang  timbul  di  bidang  tata  usaha  negara  antara  orang  atau  badan  hukum  perdata  akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara.
Sebagaimana peradilan di lingkungan lain, maka Pengadilan Tata Usaha juga memiliki problem klasik dalam penyelesaian sengketa yakni eksekusi putusan. Problem pelaksanaan putusan peradilan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara telah ada sejak berdirinya peradilan  ini.    Dan  untuk  mengatasi  permasalahn  tersebut,  diantaranya  dilakukan penguatan lembaga eksekusi putusan peradilan tata Usaha Negara, maka pada Perubahan pertama Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, melalui Undang_Undang No. 9 Tahun 2004,  telah  dilengkapi  lembaga  paksa  berupa  hukuman  uang  paksa  (dwangsom)  bagi tergugat  yang  tidak  mematuhi  putusan  peradilan  tata  usaha  negara.  “Dalam  hal  tergugat tidak bersedia malaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,  terhadap  pejabat  yang  bersangkiuta  dikenakan  upaya  paksa  berupa  pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”
Meskipun demikian, dari beberapa penelitian terungkap bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara relatif masih rendah, baik sebelum maupun setelah lahirnya eksekusi upaya paksa sebagaimna diatur dalam uu No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  Keadaan ini tentu memprihatinkan, mengingat fungsi peradilan tata usaha negara  adalah  sebgai  kontrol  yuridis  ekternal,  untuk  mewujudkan  keadilan  dibidang
administrasi  pemerintahan  bagi  para  pencari  keadilan.    Ekpektasi  para  pencari  keadilan adalah jelas, setelah putusan pengadilan yang memenangkanya berkekuatan hukum tetap (inkracht  van  gewisde),maka  putusan  tersebut  dilaksanan  atau  dipatuhi  oleh  pihak  yang kalah, sehingga pemenang menikmati hasil dari proses peradilan yang ia jalani.
Hukuman pembayaran uang paksa (dwangson) sebagaiman diterapkan di Peradilan Umum  dalam  eksekusi  perkara  perdata,  diharapkan  akan  mampu  meningkatkan  tingkat keberhasilan  pelaksanaan/eksesi  putusan.    Tetapi  pada  kenyataannya  sampai  saat  ini penerapan  hukuman  pembayaran  uang  paksa  masih  terjadi  permasalahan  Belum  banyak atau  boleh  dikatakan  jarang  hakim  peradilan  tata  usaha  menjatuhkan  putusan  dengan hukuman pembayaran uang paksa dalam rangka meningkatkan eksekutabilitas putusan.

## B. Metode Penelitian
Metode    yang   digunakan    dalam    penelitian   ini    adalah   metode   penelitian    hukum normatif.  Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah dalam penelitian ini, untuk mengelaborasi  pokok    permasalahan    akan    digunakan    metode    yuridis    normatif    yang bertujuan  menganalisis  penerapan  asas-asas  hukum  dan  menggunakan  data  sekunder melalui  penelusuran  literatur.  Analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  tipe  deskriptif analitik.    Data-data    yang    digunakan    dalam    penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder yang berupa literatur, studi kepustakaan untuk memahami konseptualisasi hukum dalam teks atau sumber hukum. Pengumpulan data yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini melalui  studi  kepustakaan  atau  penelusuran  literatur.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Konsep, Kedudukan dan Fungsi Dwangsom.
Dasar hukum pemberlakuan/penerapan lembaga dwangsom (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606 a dan Pasal 606 b Rv. Pasal 606 a. Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering /Rv :
“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari  pada  membayar  sejumlah  uang,  maka  dapat  ditentukan  bahwa  sepanjang atau  setiap  kali  terhukum  tidak  mematuhi  hukuman  tersebut,  olehnya  harus diserahkan  sejumlah  uang yang besarnya  ditetapkan  dalam  putusan  hakim  dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.
Pasal 606 b Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering /Rv :
“bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk  melaksanakan  putusan  terhadap  sejumlah  uang  paksa  yang  telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum “
Berikut pengertian/ batasan uang paksa dwangsom menurut para ahli hukum (sebagaimana dikutip dari Buku Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan Praktek karangan Lilik Muliyadi, SH. MH. 2001). Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa ( dwangsom/ astreinte) sebagai :
“ sejumlah  uang  yang  ditetapkan  dalam  putusan,  hukuman  tersebut  diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktusi terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik
berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran”.
Marcel  Some,  sesorang  guru  besar  Rijksuniversiteit  Gent,  Antwerpen-Belgia memberi batasan tentang uang paksa, merupakan :
“suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok,  hukuman  tambahan  mana  dimaksudkan  untuk  menekan  si  berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok”
Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah :
“ suatu  jumlah  uang  yang  ditetapkan  hakim  yang  dibebankan  kepada  terhukum berdasarkan  atas  putusan  hakim  dalam  keadaaan  ia  tidak  memenuhi  suatu  hukuman pokok”
Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  tidak  memberikan  devinisi  uang paksa. Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: “Dalam hal tergugat tidak bersedia  melaksanakan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  terhadap  pejabat  yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.”
Berdasar ketentuan pasal 606 a dan b Rv. dan pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut     dalam konteks  kompetensi peradilan tata usaha negara maka dapat didefinisikan,  Uang paksa (dwangsom) adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh  hakim  dalam  amar  putusan  yang  dibebankan  kepada  tergugat  dan  diberlakukan apabila tergugat/terkalah tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan oleh hakim.
Dari  uraian  diatas  maka  nampak  kedudukan  uang  paksa  dalam  putusan  adalah bersifat Assesoir , artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Jadi suatu dwangsom tidak  mungkin  ada  apabila  dalam  suatu  putusan  tidak  ada  hukuman pokok.  Dan  ia  baru  berfungsi  ketika  hukuman  pokok  tidak  dipatuhi.  Kedudukan  uang paksa adalah bukan hukuman, tetapi lebih bersifat instrukmen eksekutabilitas putusan yang dilekatkan pada amar putusan hakim. Sedangkan fungsi uang paksa adalah sebagai instrumen  pemaksa  secara  psikologis  terhadap  pihak  yang  kalah/terhukum  agar mematuhi putusan.
2. Perbedaan Dwangsom dan Ganti Rugi.
Sebelum lebih lanjut membahas Uang paksa ( dwangsom) di pengadilan Tata Usaha Negara, perlu dilakukan  bahasan tentang perbedaan dwangsom dan ganti rugi, karena masih ada yang menjumbuhkan antara pembayaran uang paksa dan ganti rugi tersebut.
Ganti rugi adalah merupakan jenis hukuman pokok yang dibebankan kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan hukum ( onrechmatige ) atau melakukan ingkar janji ( wanprestasi ).  Dan  beban  pembayaran  tersebut  apabila  telah  diputuskan  dalam  amar putusan hakim, maka jumlah tersebut harus dipenuhi oleh si Terhukum. Sedangkan uang paksa (Dwangsom) adalah  sejumlah  uang  yang  ditetapkan  oleh  hakim  dalam  amar putusan yang dibebankan kepada terhukum apabila ia tidak     melaksanakan hukuman yang ditetapkan.
Uang paksa ( dwangsom) adalah bukan termasuk hukum pokok, karena meskipun telah ditetapkan sejumlah uang paksa dalam amar putusan, maka pihak terhukum  tidak
perlu  membayarnya    apabila  ia  telah  dengan  sadar/  rela  mematuhi  isi  amar  putusan. Kewajiban dwangsom harus  dipenuhi/  dibayar  manakala  pihak  yang  kalah  tadi  tidak mematuhi isi putusan (yang bersifat condemnatoir ). Inilah perbedaan esensial  dari ganti rugi dan uang paksa ( dwangsom). Dwangsom sifatnya adalah assesoir , artinya hukuman tambahan  sebagai  penjaga  dan  bisa  sekaligus  sebagai  pemaksa  agar  putusan  hakim dipatuhi/ dilaksanakan. Jadi uang paksa adalah lebih merupakan suatu alat eksekusi.

## Tabel 1 : 1 Perbandingan Ganti Rugi Dan Dwangsom
3. Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan hasil penelitian sementara di Pengadilan Tata Usaha Negara, masih sedikit atau bahkan jarang uang apaksa/ dwangsom ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tata  Usaha  Negara,  alasannya  adalah  karena  peraturan  pelaksanaan  uanag  paksa  ini belum  terbit.  Disis  lain  ada  juga  permasalahan  pemahaman  yang  kurang  dan  masih terjadinya permasalahan menyangkut:
1. Jenis putusan apa saja yang dapat dikenai hukuman uang paksal;
2. Kepada siapa  uang paksa dibebankan:
3. Bagaimana besaran ideal uang paksa yang dapat dijatuhkan oleh Hakim. Berikut akan dibahas satu persatu ketiga permasalahan tersebut.
1) Jenis Putusan yang Dapat Dijatuhkan Uang Paksa. Secara  teoritis,  berdasarkan  sifatnya,  maka  putusan  pengadilan  dibagi menjadi: putusan declarator, konstitutif dan kondemnator 1 . Putusan deklarator atau
1 Yahya  Harahap. Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 873
No.  HAL GANTI RUGI DWANGSOM 1 Konsep Hukuman untuk membayar Sejumlah uang yang dibebankan kpd Terhukum      karena  terjadinya perbuatan melawan hukum Hukuman untuk membayar  sejumlah uang karena Terhukum tidak mematuhi putusan Hakim 2 Dasar hukum  pasal  53  ayat  (1) dan  Pasal  97  ayat (10) UU Peradilan TUN Pasal 116 UU Peradilan TUN. 3 Jenis hukuman Hukuman pokok Hukuman tambahan, 4 Kewajiban membayar Wajib  dibayar  oleh  Terhukum sebagai pelaksanaan putusan Tidak harus dibayarkan apabila Terhukum telah mematuhi  hukuman pokok. 5 Fungsi Pembayaran  atas  kerugian      akibat PMH si Terhukum. Alat eksekusi (psychische dwang)
deklaratif ( declatoir  vonnis ) adalah  pernyataan  hakim  yang  tertuang  dalam  putusan yang  dijatuhkannya.  Pernyataan  itu  merupakan  penjelasan  atau  penetapan  tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.
Putusan  konstitutif  ( constitutief  vonnis )  adalah  putusan  yang  memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
Putusan  kondemnator  ( condemnatoir )  adalah  putusan  yang  memuat  amar yang  menghukum  salah  satu  pihak  yang  berperkara.  Putusan  yang  bersifat kondemnator  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisah  dari  amar  deklaratif  atau konstitutif
Pasal  606  a. Wetboek  op  de  Burgerlijke  Rechtvordering / Rv  yang  mengatur, bahwa :
“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain  dari  pada  membayar  sejumlah  uang,  maka  dapat  ditentukan  bahwa sepanjang  atau  setiap  kali  terhukum  tidak  mematuhi  hukuman  tersebut, olehnya  harus  diserahkan  sejumlah  uang  yang  besarnya  ditetapkan  dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.
Berdasar  ketentuan  pasal  606  a  Rv  tersebut,  maka  tidak  semua  dalam putusan  Hakim  Pengadilan    dapat  diterapkan dwangsom .  Hanya  putusan  yang  berisi penghukuman/kewajiban  melakukan  tindakan  tertentu  kepada  pihak  yang  kalah (putusan condemnatoir ), yang dapat dikenai/diterapkan dwangsom . Jadi untuk putusan yang  sifatnya declaratoir (yang  bersifat  menerangkan)  dan constitutief (putusan  yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru), tidak dapat dikenai /diterapkan dwangsom.
Dalam konteks Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undnag No. 51 Tahun 2009,  tentang  Perubahan  kedua  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, sebagaiman diatur dalam pasal 97, Putusan yang bersifat condemnatoir adalah berupa:
a) kewajiban mencabut keputusan TUN yang dinyatakan batal/tidak sah.
b) kewajiban menerbitkan keputusan TUN pengganti/baru.
c) kewajiban mencabut dan menerbitkan keputusan TUN baru dan,
d) kewajiban melaksanakan rehabilitasi, dalam sengketa kepegawaian.
2) Subjek yang Dibebani Uang Paksa
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara  tidak mengatur mengenai  kepada siapa  uang  paksa  dibebankan,  karena  hanya  menyatakan,    tata  cara  pelaksanaan pembayaran uang paksa diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2 Setidaknya ada dua pendapat mengenai kepada siapa pembayaran uang paksa harus dibebankan, yakni: dibebankan  kepada  keuangan  Negara  dan  dibebankan  pada  keuangan  pribadi  dari
2 Pasal  116  UU  No.51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  kedua  Undnag-Undnang  No.  5  Tahun  1986, mengatur,  Ketentuan  mengenai  besaran  uang  paksa,  jenis  sanksi  administratif,  dan  tata  cara  pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Tergugat/Pejabat  yang  sedang  menjabat  pada  saat  putusan  Peradilan  tersebut  harus dilaksanakan.
Kalangan yang berpendapat bahwa pembayaran uang paksa dibebankan kepada keuangan  negara,  didasarkan  pada  argumentasi,  bahwa  pejabat  pemerintah  dalam melakukan tindakan adalah tidak terlepas dari kewenangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan/negara sehingga, sehingga konsekuensi dari tindakannya adalah menjadi beban tanggung jawab negara.
Sedangkan kalangan yang berpendapat bahwa uang paksa/ dwangsom dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat 3 , didasarkan argumentasi, bahwa Pejabat yang sedang menjalankan  tugas  pemerintahan  sesuai  dengan  hukum  atau  perundang-undangan maka  manakala  didalam  menjalankan  tugas  mematuhi  kewenangan,  prosedur  dan substansi  tetapi  ternyata    mengakibatkan  kerugian  orang/masyarakat    maka  adalah benar  apabila  kerugian  yang  diderita  orang/masyarakat  tersebut  dibebankan pembayarannya kepada keuangan negara karena itu tergolong "kesalahan dinas".  Hal mana  berbeda  dengan  ketika  seorang  pejabat  tidak  mematuhi  putusan  hakim  yang berkekuatan hukum tetap (yang dapat dipersamakan dengan tidak mematuhi hukum), maka  pada  saat  itu  ia  adalah  tidak  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  menurut hukum  atau  dengan  kata  lain  ia  tidak  patuh    hukum,  oleh  karenanya  resiko  dari ketidakpatuhan terhadap hukum tadi harus dibebankan kepada keuangan pribadi oarng yang  sedang  menjabat  karena  hal  tersebut  adalah  merupakan  "kesalahan  pribadi". Pendapat ini  sejalan dengan teori 'kesalahan'  yang dikembangkan dari yurisprudensi Counseil  d'Etat  yang  pada  pokoknya  membedakan  antara  kesalahan  dinas/ faute  de Serve dan kesalahan pribadi/ faute personalle . 4
Menurut  penulis,  pandangan  yang  berpendapat  uang  paksa/ dwangsom dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat dapat diperkuat dengan pendekatan logis, bahwa  maksud  dasar  dari  pemberlakuan Dwangsom/ Uang  Paksa  dalam  proses eksekusi, baik di peradilan perdata maupun peradilan TUN adalah sangat jelas, yakni sebagai alat eksekusi yang berfungsi untuk memberikan tekanan psikologis (psychische dwang)  kepada  si-terhukum  dalam  sebuah  proses  Perkara  di    pengadilan,  agar  ia bersedia mematuhi atau melaksanakan Putusan Peradilan. Berpijak dari maksud dasar diadakannya  lembaga  paksa  dwangsom  tersebut,  maka  yang  “diancam“  secara psikologis  agar  suatu  putusan  peradilan  dilaksanakan  harus  Tergugat  pribadi/orang yang  sedang  menjabat  pada  saat  putusan  tersebut  harus  dilaksanakan.  Dan  sesuai dengan karakteristik dwangsom , maka ancaman pembayaran uang paksa tersebut terus diberlakukan sampai putusan tersebut dilaksanakan/dipatuhi Tergugat.
3) Besaran Uang Paksa Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No.
5 Tahun 1986, mengatur bahwa Ketentuan mengenai besaran uang paksa,  dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa   diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ternyata sampai dengan dua belas tahun setelah diundangkannya Undang-Undang No.
3 Lihat Putusan  Penulis dalam perkara di PTUN Jakarta  No. 048/G.TUN/2004/PTUN .JKT. dan Perkara di PTUN Banjarmasin No.01/G.TUN/2006/PTUN. BJM.
4 Paulus  Effendie  Lotulung,  Prof.  DR.  SH. Beberapa  System  Tentang  Control  Segi  Hukum  Terhadap Pemerintahan , PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1986. hal. 15.
51  Tahun  2009  tersebut,  peraturan  pelaksana  yang  mengatur  besaran  uang  paksa belum juga terbit.
Pemikiran dasar pemberlakuan Dwangsom/ Uang Paksa dalam proses eksekusi, baik di peradilan perdata maupun peradilan TUN adalah sangat jelas, yakni sebagai alat eksekusi  yang  berfungsi  untuk  memberikan  tekanan  psikologis  ( psychische  dwang ) kepada si-terhukum agar ia bersedia mematuhi atau melaksanakan putusan peradilan. Dan  sebagaimana  praktek  di  peradilan  perdata,  maka  uang  paksa  tersebut  kumulatif sampai  Terhukum  mematuhi  putusan  pengadilan  yang  bersangkutan.  Berangkat  dari pemikiran  dasar  diadakannya  lembaga  paksa  dwangsom  tersebut,  maka  akan ditemukan jawaban berapa besaran ideal uang paksa yang ideal untuk dijatuhkan hakim dalam putusan.
Sebagai bentuk paksaan/tekanan psikologis, maka besaran itu dapat diberikan batasan,    yakni  sejumlah  tertentu  yang  secara  psikologis  dapat  memaksa  Terhukum mematuhi putusan, tetapi jumlah tertentu tersebut adalah  sedemikian sehingga  akan memungkinkan bisa diambil atau di eksekusi dari keuangan/harta terhukum, apabila ia belum/tidak  segera  mamatuhi  putusan.  Misal  sebesar  tunjangan  atau  sepertiga  gaji Terhukum  (yang  dalam  sengketa  Tata  Usaha  Negara  selalu  seorang  pejabat pemerintahan).

## D.  Simpulan dan Rekomendasi
Kedudukan uang paksa (dwangsom) merupakan instrumen pelaksanaan atau eksekusi putusan  pengadilan yang bertujuan  agar eksekutabilitas putusan pengadilan tata usaha negara terjaga. Uang paksa juga berfungsi sebagai alat paksa psikologis, agar pihak yang  dihukum  bersedia  mematuhi  putusan.  Sebagai  alat  paksa,  maka  dwangsom  lebih efektif  apabila  dibebankan  kepada  keuangan  pribadi  pejabat  yang  dihukum  untuk mematuhi putusan yang secara psikologis dapat memaksa terhukum mematuhi putusan pengadilan. Sebagai instrumen efektif dalam rangka menjaga nilai eksekutabilitas putusan. Untuk  menghindari  kegamangan  hakim  pengadilan  tata  usaha  negara,  maka  sangatlah mendesak  untuk  segera  diterbitkan  peraturan  pelaksanaan  uang  paksa  (dwangsom) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 ayat (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana  terakhir  diubah  dengan  Undang-Undnag  No.  51  Tahun  2009  tentang Perubahan kedua Undang-Undnag Peradilan Tata Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Fahrudin, Irfan. Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara , Makalah yang disampaikan pada Rakerda MA RI Bidang Peradilan TUN Wil Sumatera, tanggal 2 November 2009 di Medan.
Heriyanto, Bambang. Tinjuan Yuridis Implementasi Uang Paksa ( Dwangsom ) Di Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum Peratun Vol. 4 No.2 Agustus 2021: hlm. 141-156
Mulyadi, Lilik. Tuntutan Uang Paksa ( Dwangsom dalam Teori dan Praktik ),  (Jakarta: Djambatan, 2001
Mr. H. Oudelaar. Recht Halen, Inleiding in het Executie en Beslagrecht , Kluwer, 2e druk, 1987
Supandi . Hukum Peradilan Tata Usaha Negara . ( Bandung: Penerbit PT Alumni, 2016)
Yahya, Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
________. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan  atas Undang -   Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
_______. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
_______.  Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  1991  Tentang  Ganti  Rugi  dan  Tata  Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara