Kebijakan Prospektif Pajak Penghasilan Final Bagi Dokter Praktik Mandiri: Sebuah Tinjauan Dari Asas Kemudahan Administrasi”, Sebatik, 28(1).
Submitted:  2023-11-03 Accepted:  2024-06-14 Published:  2024-06-29
DOI:10.46984/sebatik.v28i1.2387

## URGENSI KEBIJAKAN PROSPEKTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI DOKTER PRAKTIK MANDIRI: SEBUAH TINJAUAN DARI ASAS KEMUDAHAN ADMINISTRASI
Neni Susilawati 1) , Aminatun Djuhriah 2) , dan Rahma Alifatu Zahro 3)
1,2,3 Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia
1,2,3 Kampus FIA UI, Depok, 16424 E-mail: neni.susilawati31@ui.ac.id 1) , aminatundj@gmail.com 2) , rahmaalft@gmail.com 3)

## ABSTRAK
Profesi  dokter  selain  bekerja  di  rumah  sakit  atau  klinik,  juga  dapat  membuka  praktik  mandiri.  Untuk  menghitung penghasilan  netonya,  dokter  dapat  menggunakan  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  kebijakan  Norma Penghitungan  Penghasilan  Neto  (NPPN).  Profesi  dokter  yang  sudah  tidak  asing  dikenal oleh  masyarakat  sebagai  pekerja yang  mayoritas  waktunya  diberikan  untuk  pasien  membuat  para  pekerja  profesi  dokter  kurang  memiliki  waktu  untuk mencatat  penghasilan  dan  menghitung  pajaknya.  Maka  dari  itu,  banyak  para  dokter  yang  menyampaikan  aspirasinya kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menginginkan pengenaan PPh Final. Oleh karena  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengeksplorasi  prospek  skema  penerapan  PPh  Final  bagi  tenaga  ahli profesi dokter untuk dijadikan rekomendasi kebijakan prospektif atas PPh Final bagi tenaga ahli profesi dokter ditinjau dari asas Ease  of  Administration (Kemudahan  Administrasi).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  serta mengadopsi  paradigma post-positivisme dengan  teknik  pengumpulan  data  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  melalui wawancara  mendalam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  alternatif  skema  PPh  Final  bagi  profesi  dokter  yang melakukan  praktik  mandiri  memenuhi  asas Ease  of  Administration .  Namun,  meskipun  alternatif  skema  PPh  Final  telah memenuhi  asas Ease  of  Administration ,  skema  tersebut  bukan  menjadi  solusi  dari  permasalahan-permasalahan  profesi dokter. Terdapat beberapa alasan skema PPh Final tidak dapat menjadi alternatif dalam penelitian ini, salah satunya yaitu akan terjadi kemunduran hukum pajak dan mencederai asas keadilan yang dalam kebijakan NPPN sudah diakomodir oleh pemerintah.
Kata Kunci : Kebijakan Prospektif, PPh Final, Pekerjaan Bebas, Dokter, Kemudahan Administrasi

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  Penghasilan  (PPh)  merupakan  salah  satu instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang  berfungsi  sebagai  sumber  utama  penerimaan negara. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto (NPPN) untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang menjalankan kegiatan usaha atau profesi pekerjaan bebas,  termasuk  dokter  yang  berpraktik  mandiri. Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  menyederhanakan  proses perhitungan penghasilan neto sehingga diharapkan dapat meringankan  beban  administrasi  perpajakan  bagi  Wajib Pajak  yang  bersangkutan.  Namun,  meskipun  demikian, kebijakan NPPN tampaknya belum sepenuhnya mencerminkan  kemudahan  administratif  bagi  profesi dokter yang menjalankan praktik mandiri.
Profesi dokter, yang mayoritas waktunya tersita oleh pelayanan  terhadap  pasien,  sering  kali  mengalami kesulitan  dalam  melakukan  pencatatan  penghasilan  dan perhitungan pajaknya sendiri. Dokter-dokter ini dihadapkan pada kompleksitas perpajakan yang mengharuskan mereka menggabungkan berbagai sumber penghasilan,  termasuk  honorarium  dari  rumah  sakit, praktik  mandiri,  dan  sumber  lainnya,  untuk  kemudian
menghitung pajak terutang. Tingginya tingkat kompleksitas  ini  menimbulkan  beban  administratif  yang signifikan,  yang  pada  gilirannya  dapat  mengurangi kepatuhan pajak. Sebagaimana dinyatakan oleh Nugroho et  al.  (2019),  kompleksitas  administratif  dalam perpajakan  sering  kali  menjadi  penghalang  utama  bagi pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  yang  efektif  di kalangan tenaga profesional.
Kurangnya sosialisasi mengenai tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan bagi profesi dokter juga memperburuk situasi ini. Sosialisasi yang tidak maksimal menyebabkan  banyak  dokter  yang  tidak  memahami secara  mendalam  mengenai  cara  menghitung  pajak  atau bahkan  mengenai  ketentuan-ketentuan  perpajakan  yang berlaku  bagi  mereka.  Dampaknya,  banyak  dokter  yang merasa  bahwa  sistem  perpajakan  saat  ini  tidak mendukung  mereka  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakan secara efisien dan efektif (Wijaya, 2021).
Dalam  konteks  ini,  prinsip ease  of  administration atau asas kemudahan administrasi menjadi relevan untuk diimplementasikan  dalam  kebijakan  perpajakan.  Prinsip ini  menekankan  pentingnya  kemudahan,  kesederhanaan, dan kepastian dalam proses pemungutan pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
© 2024, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including  lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
Prinsip kemudahan administrasi sangat penting dalam sistem  pengumpulan  pajak,  karena  secara  signifikan mempengaruhi  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak. Penelitian menunjukkan bahwa menyederhanakan proses pajak  meningkatkan  pemahaman  wajib  pajak  dan mengurangi  biaya  kepatuhan,  sehingga  menumbuhkan hubungan  yang  lebih  kooperatif  antara  wajib  pajak  dan otoritas pajak. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa ketika  sistem  pajak  ramah  pengguna,  tingkat  kepatuhan meningkat,  karena  wajib  pajak  lebih  cenderung  terlibat dengan  prosedur  luas  (Hanifah,  et  al.,  2024)  (Djafri, Damawati, Suharto , Satwika, & Rahmatullah, 2023)
Namun,  tantangan  tetap  ada,  seperti  kebutuhan  akan pendidikan  berkelanjutan  dan  penjangkauan  untuk memastikan  bahwa  wajib  pajak  sepenuhnya  menyadari kewajiban mereka dan sumber daya yang tersedia untuk membantu mereka (Djafri, Damawati, Suharto , Satwika, & Rahmatullah, 2023). Selain itu, meskipun kemudahan administrasi  sangat  penting,  itu  harus  diimbangi  dengan mekanisme  penegakan  yang  efektif  untuk  mencegah ketidakpatuhan  (Irwansyah,  Yudiana,  &  Dali,  2023). Secara keseluruhan, memprioritaskan kemudahan administrasi  tidak  hanya  meningkatkan  kepatuhan  tetapi juga mempromosikan sistem pajak yang lebih transparan dan  efisien,  yang  pada  akhirnya  menguntungkan  wajib pajak dan pemerintah.
Penerapan prinsip
kemudahan administrasi diharapkan  dapat  mengurangi  beban  administratif  yang dirasakan  oleh  profesi  dokter,  sehingga  mereka  dapat lebih  fokus  pada  tugas  utama  mereka  yaitu memberikan pelayanan kesehatan. Pada penelitian ini asas pemungutan  pajak  yang  digunakan  hanya  asas ease  of administration karena  dalam  implementasi Presumptive Tax erat kaitannya dengan tujuan  memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi WP dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Asas ease  of administration memiliki  beberapa  unsur,  yaitu  asas certainty (kepastian),  asas efficiency (efisiensi),  asas convenience (kemudahan/kenyamanan), dan asas simplicity (kesederhanaan).
Profesi  dokter  di  Indonesia  sering  kali  menghadapi kompleksitas  administrasi  perpajakan,  terutama  bagi mereka  yang  menjalankan  praktik  mandiri.  Meskipun pemerintah telah memperkenalkan NPPN untuk menyederhanakan proses penghitungan penghasilan neto, kebijakan ini tampaknya belum sepenuhnya mencerminkan kemudahan administrasi yang diharapkan oleh  profesi  dokter.  Dokter  yang  mayoritas  waktunya tersita  oleh  pelayanan  kepada  pasien  sering  kali  merasa kesulitan  dalam  mencatat  penghasilan  dan  menghitung pajaknya secara akurat.
Selain  itu,  masih  terdapat  kendala  dalam  hal sosialisasi  tata  cara  pemenuhan  kewajiban  perpajakan bagi  profesi  dokter,  yang  menyebabkan  banyak  dokter kurang memahami aspek-aspek penting dalam perpajakan,  termasuk perhitungan  pajak  dan  pemenuhan kewajiban  lainnya.  Akibatnya,  profesi  dokter  merasa bahwa  kebijakan  perpajakan  yang  ada  saat  ini  tidak
memberikan kemudahan yang signifikan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi prospek  penerapan  Pajak  Penghasilan  Final  (PPh  Final) sebagai alternatif skema perpajakan yang lebih sederhana dan  sesuai  dengan  asas  kemudahan  administrasi  bagi dokter  yang  menjalankan  praktik  mandiri.  Skema  PPh Final  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian,  efisiensi, dan  kesederhanaan  dalam  perhitungan  pajak,  sehingga dapat mempermudah dokter dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  Pertanyaan  utama  yang  diangkat  dalam penelitian  ini  adalah,  "Apakah  skema  PPh  Final  untuk dokter  praktik  mandiri  dapat  menjadi  alternatif  yang lebih  sesuai  dengan  asas  kemudahan  administrasi dibandingkan skema yang saat ini berlaku?"
Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  dihasilkan rekomendasi  kebijakan  yang  dapat  diterapkan  oleh pemerintah  dalam  rangka  menyederhanakan  kewajiban perpajakan bagi profesi dokter, dengan tetap memperhatikan  asas  kemudahan  administrasi  sebagai landasan utama.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis  prospek  penerapan  skema  PPh  Final sebagai  kebijakan  perpajakan  alternatif  yang  dapat memberikan  kemudahan  dan  keadilan  bagi  dokter  yang menjalankan praktik mandiri di Indonesia.

## 2. RUANG LINGKUP
Ruang  lingkup penelitian  ini adalah  melihat  sejauh mana  eksistensi  sebuah  kebijakan  yang  dirumuskan mampu  tetap  bertahan  dengan  berbagai  alternatif  yang memudahkan  WP  sehingga  memenuhi  asas Ease  of Administration .  Dengan  berfokus  pada  penggunaan analisis prospektif dalam mengidentifikasikan, menguraikan,  hingga  menyelesaiakan  masalah  yang terjadi berkaitan dengan penerapan kebijakan skema PPh Final  untuk  pekerjaan  bebas  profesi  dokter  yang berpraktik mandiri.

## 3. BAHAN DAN METODE
Analisis  kebijakan  prospektif  melibatkan  evaluasi kebijakan  potensial  di  masa  depan  dengan  memeriksa implikasi,  efektivitas,  dan  kelayakannya.  Penelitian menunjukkan  bahwa  pendekatan  sistematis  untuk analisis kebijakan dapat meningkatkan proses pengambilan  keputusan  di  berbagai  sektor.  Misalnya, Paina  dkk.  menekankan  pentingnya  mengintegrasikan perspektif  pemangku  kepentingan  untuk  memastikan bahwa kebijakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat  dan  dapat  secara  efektif  mengatasi kesenjangan kesehatan (Paina, et al., 2024).
Selanjutnya,  Cao  dan  Blutman  membahas  peran pemodelan  ekonomi  dalam  memprediksi  dampak perubahan  kebijakan,  yang  dapat  memandu  alokasi sumber daya dan perencanaan strategis (Cao & Blutman, 2023).  Namun,  ada  keterbatasan,  seperti  potensi  bias dalam  masukan  pemangku  kepentingan  dan  tantangan meramalkan  dinamika  sosial  yang  kompleks  secara
akurat (Reeve, et al., 2021). Secara keseluruhan, analisis kebijakan prospektif yang komprehensif harus menggabungkan  beragam  metodologi  dan  wawasan pemangku  kepentingan  untuk  meningkatkan  efektivitas dan  kesetaraan  kebijakan.  Analisis  prospektif  kebijakan publik  terdapat  tiga  langkah,  yaitu  sebagai  berikut (Zhang, 2023).

## 3.1. Perumusan Masalah
Peluang  kebijakan  baru  dapat  dirancang  melalui perumusan masalah, yang melibatkan identifikasi asumsi tersembunyi,  analisis  penyebab,  dan  deskripsi  tujuan potensial.  Kegiatan  yang  paling  penting  menurut  para analis  kebijakan  adalah  perumusan  masalah.  Meneliti formulasi masalah dari para pelaku kebijakan merupakan langkah  penting  dalam  proses  ini,  karena  melibatkan pertimbangan berbagai formulasi yang berbeda. Dimulai dengan pengenalan situasi masalah sangat penting dalam proses  perumusan  masalah,  karena  situasi  ini  sering menimbulkan ketidakpuasan publik atau perasaan bahwa ada  sesuatu  yang  tidak  benar.  Dalam  perumusan kebijakan terdapat 4 (empat) tahapan yaitu:
1. Pencarian masalah ( problem search ) adalah tahapan selanjutnya  dari  situasi  masalah  yang  muncul. Setelah  pencarian  masalah,  muncul  masalah  yang belum  tertata  dengan  rapi  yang  disebut  meta masalah.
2. Pendefinisian masalah ( problem definition ) merupakan dari masalah yang belum tertata dengan rapi,  maka  dilakukanlah  pendefinisian  masalah. Pendefinisian  masalah  ini  nantinya  dikategorikan seperti  masalah  sosial,  ekonomi,  atau  pendidikan yang kemudian akan timbul masalah subtantif.
3. Spesifikasi masalah ( problem spesification )
dilakukan spesifikasi masalah dari masalah subtantif  sehingga  menjadi  masalah  formal  yang telah dirumuskan dengan spesifik dan jelas.
4. Pengenalan  masalah ( problem  sensing )  adalah tahapan terakhir setelah masalah dirumuskan secara spesifik  dan  jelassehingga  menimbulkan  kesadaran bahwa terdapat masalah yang harus diperbaiki.

## 3.2. Peramalan Kebijakan
Peramalan  kebijakan  adalah  suatu  prosedur  dalam membuat informasi yang nyata terkait situasi sosial masa depan  atas  dasar  informasi  yang  sudah  ada  terkait masalah  kebijakan  (Zhang,  2023)..  Analisis  prospektif suatu kebijakan mencakup domain peramalan kebijakan. Komponen  ini  sangat  penting  dalam  meningkatkan pengembangan kebijakan, sehingga dengan memanfaatkan  peramalan,  prospek  potensial  dapat diperoleh.  Informasi  yang  dihasilkan  dari  peramalan kebijakan dapat berharga dalam memprediksi perubahan di masa depan yang dapat berdampak pada implementasi dan  hasil  kebijakan  itu  sendiri.  Peramalan  kebijakan memiliki  3  (tiga)  bentuk  utama  yang  terdiri  dari proyeksi, prediksi, dan perkiraan.

## 3.3. Rekomendasi Kebijakan
Berbagai kemungkinan masa depan dapat dipahami oleh  para  analis  melalui  rekomendasi  kebijakansehingga dapat memberikan dampak yang berharga bagi individu, kelompok  ataupun  masyarakat  secara  keseluruhan. Informasi seperti ini sangat penting untuk mencapai  dan memperbaiki  kebijakan  dimasa  depan.  Dalam  proses membuat rekomendasi kebijakan, seorang analis memerlukan  informasi  terkai  konsekuensi  masa  depan dari  penerapan  berbagai  tindakan  alternatif  sehingga mendapatkan hasil untuk menentukan alternatif kebijakan  mana  yang  paling  baik.  Terdapat  6  (enam) kriteria  dalam  rekomendasi  kebijakan  yaitu  (Zhang, 2023).:
1. Efektivitas (effectiveness) berkaitan dengan alternatif dari rekomendasi kebijakan dapat dinilai apakah alternatif yang direkomendasikan mencapai  tujuan  dari  tindakan  yang  akan dilakukan.
2. Efisiensi (efficiency) berkaitan  dengan  seberapa besar  usaha  yang  dibutuhkan  untuk  mendapatkan hasil tingkat efektivitas yang diinginkan.
3. Kecukupan (adequacy) berkaitan  dengan  sejauh mana tingkat efektivitas dari alternatif rekomendasi  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan dapat  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  peluang menumbuhkan adanya masalah.
4. Perataan (equity) berkaitan  dengan  pemerataan manfaat  berbagai stakeholders dari  alternatif kebijakan.
5. Responsivitas (responssiveness) berkaitan dengan seberapa  jauh  suatu  kebijakan  bisa  memuaskan kebutuhan,  preferensi  atau  nilai  kelompok  – kelompok  tertentu.  Kriteria  ini  sangat  penting karena  jika  suatu  kebijakan  belum  menanggapi kebutuhan  dari  kelompok  yang  seharusnya diuntungkan,  maka  semua  kriteria  lainnya  masih gagal.
6. Ketepatan (appropriateness) berkaitan  pada  nilai dari tujuan kebijakan dan  kepada kuatnya asumsi –  asumsi  yang  melandasi  tujuan  kebijakan tersebut.
Sistem  perpajakan  yang  dianut  oleh  Indonesia menghasilkan  beberapa  jenis  pajak,  salah  satunya  ialah PPh  Final  yang  merupakan  pajak  yang  dikenakan  atas penghasilan  bersifat  final.  PPh  Final  berkenaan  dengan schedular tax system dan kebijakan khusus yang meliputi presumptive  tax dan withholding tax. Menurut  Mansury dalam  Kristiaji  &  Mukarromah  (2020),  ada  dua pendekatan yang digunakan untuk menerapkan withholding  tax. Pertama adalah  dengan  angsuran pembayaran  pajak  ( advance  payment )  yang  kemudian dikreditkan  pada  akhir  tahun  pada  saat  penghitungan hasil  utang  pajak. Kedua ,  dipungut  sebagai  pajak  final dan  tidak  memerlukan penghitungan  ulang  untuk  semua kewajiban pajak yang dihitung pada akhir tahun pajak.
© 2024, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including  lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
PPh  Final  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk mengurangi  beban  kepatuhan  wajib  pajak  dengan memberikan  kemudahan  administrasi  kepada  WP (Kristiaji  &  Mukarromah,  2020).  Meskipun  bukan merupakan kebijakan yang paling optimal, tetapikebijakan  PPh  Final  dipilih  karena  kelayakan administratifnya  yang  mudah.  Oleh  karena  itu,  skema tersebut  berfungsi  sebagai  komponen  penting  untuk  dua kebijakan yaitu presumptive tax dan mekanisme withholding  tax yang  bertujuan  untuk mendorong  kepatuhan.  Menurut  Kalis  (Kalis,  2023) Pertimbangan  pemberian perlakuan  khusus  di  PPh  Final adalah  untuk  meringankan  kewajiban  pajak  bagi  wajib pajak  UMKM,  termasuk  yang  berada  di  daerah perbatasan, dengan merevisi peraturan perpajakan.
Asas  ini  berkaitan  dengan  kemudahan  administrasi yang  dapat  mempengaruhi  kesadaran  masyarakat  dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Rosdiana  dan  Irianto  (2012),  di  dalam  prinsip ease  of administration , terdapat empat indikator, yaitu certainty, convenience, efficiency, dan simplicity. Berikut penjelasan terkait keempat indikator tersebut:
1. Asas Certainty
Prinsip certainty menyatakan  bahwa  harus  ada kepastian baik bagi WP maupun bagi Fiskus dan bahkan seluruh  masyarakat  dalam  menjalankan  prosedur perpajakan  yang  mencakup  kepastian  mengenai  siapa saja yang harus dikenakan pajak (subjek pajak), apa saja yang  harus  dijadikan  sebagai  objek  pajak,  berapa besarnya  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar,  dan bagaimana cara pembayaran pajaknya.
2. Asas Convenience
Prinsip convenience  of  payment dapat  didefinisikan bahwa  pajak  hendaknya  dimungkinkan  ketika  saat  yang “menyenangkan” atau saat yang memudahkan bagi  WP. Pengenaan  pajak  seharusnya  dilakukan  di  waktu  yang tepat  dengan  menyesuaikan  pada  keadaan  WPuntuk membayar. Prinsip ini dinilai penting  disebabkan karena akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Artinya semakin nyaman suatu proses pengenaan dan pembayaran  pajak,  maka  semakin  tinggi  hasrat  WP untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya.
3. Asas Efficiency
Asas  efisiensi  dalam  pemungutan  pajak  dapat  dilihat dari  dua  sisi  yaitu  dari  sisi  fiskus  dan  dari  sisiWP.  Dari sisi  fiskus,  pemungutan  pajak  dikatakan  efisien  apabila biaya  yang  dikeluarkan  fiskus  lebih  kecil  dari  jumlah yang berhasil dikumpulkan. Sementara, efisiensi dari sisi WPapabila  biaya  yang  harus  dikeluarkan  WPuntuk menjalankan kewajiban perpajakannya seminimal mungkin. Oleh karena itu, beban atau biaya yang dipikul oleh  WP  tidak  boleh  lebih  besar  dari  manfaat  pajak sehingga  tidak  menghalangi  WP  untuk  melakukan kewajibannya . Menurut  Sandford dalam  Rosdiana  dan Irianto (2012), Efficiency cost terbagi 3 jenis biaya yaitu Fiscal  Cost / Direct  Money  Cost,  Time  Cost dan Psychological Cost.

## 4. Asas Simplicity
Dalam  menyusun  undang-undang  perpajakan,  maka harus  diperhatikan  asas  kesederhanaan.  Peraturan  pajak yang  sederhana  akan  lebih  mudah  untuk  dimengerti olehWP. Perpajakan haruslah mudah sehingga berpengaruh  pada  pemahaman  kepada  WP.  Secara prinsip, simplicity dinilai  penting,  mengingat  semakin mudah  suatu  prosedur  dipahami,  maka  dapat  semakin meningkat kepatuhan WP.
3.4. Metode Penelitian Kualitatif dan Teori Kebijakan Prospektif
Penelitian ini memakai pendekatan post-positivisme dengan  metode  penelitian  kualitatif.  Teori  yang digunakan  adalah  teori  kebijakan  prospektif  dengan menggunakan faktor pada informasi sebelum implemenasi  kebijakan,  identifikasi  masalah  yang muncul, dan solusi alternatif, serta teori – teori mengenai presumptive  tax , ease  of  administration ,  dan  kepatuhan WP. Kemudian, peneliti  menggunakan  metode  kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman atas suatu fenomena  secara  mendalam  dan  menyeluruh  sesuai dengan fokus yang diteliti terkait skema PPh Final untuk pekerjaan  bebas  dokter.  Pengumpulan  data  dengan melakukan  wawancara  mendalam  dilakukan  untuk mendapatkan  data  berupa  teks,  audio  maupun  gambar (Creswell  &  Creswell,  2018).  Penelitian  ini  masuk  ke dalam  kategori  penelitian  deskriptif.  Berdasarkan manfaatnya,  kajian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian murni.  Kemudian  penelitian  ini  dilaksanakan  dalam suatu periode, yakni Desember 2022 sampai dengan Juni 2023. Kajian ini menggunakan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan  melalui  dua  metode  utama:  studi kepustakaan dan studi lapangan.
Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan  data  sekunder  dari  berbagai  literatur yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Literatur  yang dikaji  meliputi  jurnal  ilmiah,  buku,  laporan  kebijakan, dan  dokumen-dokumen  resmi  yang  membahas  tentang Pajak Penghasilan Final, Norma Penghitungan
Penghasilan  Neto  (NPPN),  dan  asas  kemudahan administrasi  dalam  sistem  perpajakan.  Literatur  yang digunakan juga mencakup berbagai penelitian sebelumnya  yang  terkait  dengan  kepatuhan  perpajakan dan  tantangan  administrasi  perpajakan  bagi  profesi pekerjaan  bebas,  termasuk  dokter.  Kajian  literatur  ini memberikan  landasan  teoritis  yang  kuat  serta  konteks yang diperlukan untuk memahami isu-isu yang dihadapi dalam penerapan kebijakan perpajakan bagi dokter yang berpraktik mandiri.
Studi  lapangan  atau  pengumpulan  data  primer dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  dengan beberapa  informan  kunci  yang  dipilih  secara  purposif. Informan  kunci  ini  meliputi  dokter  yang  berpraktik mandiri,  pejabat  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP),  dan akademisi yang memiliki keahlian di bidang perpajakan. Wawancara  dilakukan  dengan  panduan  yang  telah disusun sebelumnya, tetapi tetap memberikan
fleksibilitas  kepada  informan  untuk  mengeksplorasi pengalaman  dan  pandangan  mereka  secara  mendalam terkait  penerapan  kebijakan  perpajakan,  khususnya terkait dengan NPPN dan PPh Final.
Dalam wawancara, informan diminta untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam menghitung dan melaporkan  pajak  penghasilan,  pandangan  mereka mengenai  kebijakan  NPPN,  serta  bagaimana  penerapan skema  PPh  Final  dapat  mempengaruhi  administrasi perpajakan  dan  kepatuhan  mereka.  Data  yang  diperoleh dari  wawancara  kemudian  diolah  dan  dianalisis  untuk mengidentifikasi  tema-tema  utama  yang  terkait  dengan asas  kemudahan  administrasi  dan  prospek  penerapan skema PPh Final.
Melalui  kombinasi  metode  studi  kepustakaan  dan wawancara mendalam, penelitian ini dapat menghasilkan gambaran  yang  komprehensif  mengenai  tantangan  yang dihadapi  oleh  dokter  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan mereka, serta potensi manfaat dan konsekuensi  dari  penerapan  skema  PPh  Final  sebagai alternatif kebijakan perpajakan di Indonesia.

## 4. PEMBAHASAN
Analisis  Prospek  atas  Kebijakan  Skema  PPh  Final atas Pekerjaan Bebas Dokter Ditinjau Dari Asas Ease of Administration

## 4.1. Informasi Sebelum Implementasi Kebijakan
Perumusan  masalah  merupakan  tahapan  paling mendasar  dalam  proses  formulasi  kebijakan.  Karena tahap  ini  adalah  merumuskan  apa  sebenarnya  yang menjadi  masalah  kebijakan  untuk  segera  dipecahkan. Maka  dari  itu,  dalam  sub-bab  ini  peneliti  akan menjelaskan  masalah  terkait  Norma  Penghitungan Penghasilan  Neto  (NPPN)  yang  menjadi  isu  pada  para dokter.

## 4.2. Identifikasi Masalah
Identifikasi  masalah  adalah  tahapan  selanjutnya dari  sutuasi  masalah  yang  muncul.  Setelah  pencarian masalah, muncul masalah yang belum tertata dengan rapi yang  disebut  meta  masalah.  Dokter  yang  berpraktik mandiri  bisa  mendapatkan  fasilitas  untuk  menghitung penghasilan  netonya  dengan  menggunakan  kebijakan NPPN. Namun, dengan profesi yang mayoritas waktunya diberikan  untuk  pasien  membuat  WP  dokter  kurang memiliki waktu untuk dapat menghitung beban pajaknya sehingga  merasa  kesulitan.  Hal  tersebut  juga  diperjelas oleh WP dokter dalam wawancara mendalam yang dapat diidentifikasi  beberapa  masalah  seperti  keterbatasan waktu  akibat  banyak  dokter  yang  bekerja  di  3  tempat termasuk  dapat  membuka  praktik  mandiri  membuat mayoritas  waktu  yang  dimiliki  oleh  dokter  tersita  untuk melayani pasien.
Hal  tersebut  membuat  mereka  menghadapi  kesulitan dalam menghitung dan memahami kewajiban perpajakan mereka. Dokter-dokter yang berpraktik mandiri menghadapi  kompleksitas  dalam  menghitung  pajak
mereka karena praktek mereka sering melibatkan pasien- pasien  yang  tidak  dikenakan  biaya  atau  pasien  dengan hubungan personal. Selain itu, untuk mengetahui jumlah pajaknya  harus  menggabungkan  seluruh  penghasilanya sehingga  terdapat step yang  cukup  panjang.  Hal  ini menyebabkan  kesulitan  dalam  menghitung  pajaknya dengan  tepat.  Selain  itu,  petugas  pajak  seringkali menutup  mata  atau  memberikan  perlakuan  subjektif dalam  menghitung  pajak  mereka.  Hal  ini  menyebabkan WP  dokter  merasa  bahwa  praktik  mandiri  mereka dianggap seperti asset.
Pernyataan dari dokter menunjukkan bahwa masalah- masalah  yang  muncul  dalam  perpajakan  tidak  hanya dialami  oleh  mereka  sendiri,  tetapi  juga  dirasakan  oleh dokter-dokter  lain  dalam  profesi  mereka.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  masalah  tersebut  dapat  menjadi masalah  umum  di  kalangan  dokter  yang  berpraktik mandiri. Masalah-masalah tersebut tidak hanya menyoroti keterbatasan waktu yang dimiliki oleh dokter, terutama  untuk  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Perlakuan subjektif yang dirasakan oleh WP dokter juga membuat  para  dokter  tidak  merasa  nyaman.  Akibat  hal tersebut,  WP  dokter  belum  merasa  dimudahkan  dengan adanya  kebijakan  NPPN  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.

## 4.3. Pendefinisian Masalah
Dari masalah yang belum tertata dengan rapi, maka dilakukanlah pendefinisian masalah. Pendefinisian masalah  ini  nantinya  dikategorikan  seperti  masalah sosial,  ekonomi,  atau  pendidikan  yang  kemudian  akan timbul masalah subtantif. Berdasarkan analisis pada sub- bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa WP dokter yang menggunakan  fasilitas  kebijakan  NPPN  masih  merasa kesulitan  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  mengenai  masalah- masalah compliance  cost yang  dirasakan  oleh  beberapa WP  dokter  seperti  terdapat fiscal  cost yang  dikeluarkan oleh  WP  dokter  untuk  membayar  jasa  akuntan  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya  akibat  tingkat kompleksitas  dalam  hal  menghitung  beban  pajak  yang cukup  tinggi  tersebut.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa WP  dokter  menghadapi  kesulitan  dalam  memahami  dan mengelola  aspek  perpajakan  yang  kompleks  sehingga membutuhkan bantuan.
Selain itu, masalah terkait time cost dan psychological cost memengaruhi persepsi dan pengalaman  mereka  dalam  proses  perpajakan.  Dokter- dokter  yang  waktunya  sudah  tersita  dengan  pasien merasa kesulitan dan terbebani karena harus meluangkan waktu  untuk  datang  ke  kantor  pajak  dan  merasa  bahwa sistem perpajakan menganggap mereka sebagai "pencuri" dan tidak jujur. Selain itu dampak psychological  cost yang  timbul  seperti  deg-degan, cemas,  dan  ketakutan  akan  salah  penghitungan  pun dirasakan  oleh  WP  dokter.  Hal  ini  dapat  menciptakan ketidakpercayaan dan ketidaknyamanan dalam hubungan antara dokter dan pihak pajak.
© 2024, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including  lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
Dengan  mengidentifikasi  masalah-masalah  tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  dokter-dokter  menghadapi tantangan dalam hal kompleksitas perpajakan, penggunaan  waktu  yang  signifikan,  dampak  psikologis yang  muncul  akibat  kompleksitas  yang  dirasakan,  dan persepsi  negatif  pada  saat  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Memahami  masalah-masalah  ini  penting untuk mencari solusi agar dapat memenuhi Asas Ease of Administration dalam  kewajiban  perpajakan  para  dokter yang berpraktik mandiri.

## 4.4. Spesifikasi Masalah
Pada  tahap  ini  dilakukan  spesifikasi  masalah  dari masalah subtantif sehingga menjadi masalah formal yang telah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Berdasarkan analisis  pada  sub-bab  sebelumnya,  dapat  diketahui bahwa  kebijakan  NPPN  belum  memenuhi compliance cost asas Ease  of  Administration. Hal  ini  sebagaimana dijelaskan mengenai pendapat WP dokter yang dirasakan akibat  belum  terpenuhinya compliance  cost dalam kebijakan  NPPN  oleh  beberapa  WP  dokter.  Secara keseluruhan,  hasil  wawancara  tersebut  menggambarkan variasi  pendapat  para  dokter  akibat  belum  terpenuhinya compliance  cost. Dokter  I  Made  Putra  menyebutkan bahwa sistem NPPN memiliki biaya yang tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum memberikan kemudahan dari segi biaya bagi para dokter yang berpraktik mandiri. Sebagai hasilnya, kebijakan ini belum  mencerminkan  kemudahan  yang  diharapkan. Selanjutnya, Dokter Hariyasa Sanjaya juga menyebutkan bahwa  masalah  waktu  dan  aspek  psikologis  dalam kebijakan NPPN yang ada saat ini mengganggu mereka. Oleh  karena  itu,  terdapat  aspirasi  yang  disampaikan bahwa jika kebijakan perpajakan seperti yang diterapkan pada  UMKM  dimana  perhitungan  pajaknya  dikenakan final,  maka  akan  lebih  menghemat  waktu  dan mengurangi psychological  cost .  Dapat  disimpulkan bahwa,  kebijakan  NPPN  belum  memecahkan  masalah dalam  hal fiscal  cost,  time  cost, dan psychological  cost yang  dihadapi  oleh  profesi  dokter  yang  berpraktik mandiri  sehingga  belum  memberikan  kemudahan  yang diharapkan.  Maka,  masalah  ini  perlu  diperhatikan  untuk meningkatkan  kenyamanan  dan  kemudahan  yang diharapkan dalam  memenuhi kewajiban  perpajakan  para profesi dokter.

## 4.5. Pengenalan Masalah
Pengenalan  masalah  adalah  tahapan  terakhir  setelah masalah  dirumuskan  secara  spesifik  dan  jelas.Dengan demikian,  menimbulkan  kesadaran  bahwa  terdapat masalah  yang  harus  diperbaiki. Masalah  terkait  belum terpenuhinya compliance  cost pada  profesi  dokter  yang berpraktik mandiri menjadi isu yang utama. Oleh karena itu,  dalam  sub-bab  ini  memaparkan  beberapa  pendapat dari  WP  dokter  yang  menyatakan  bahwa  diperlukan perubahan  kebijakan  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan bagi profesi dokter. Beberapa pernyataan dari WP dokter menyebutkan perlu ada mekanisme lain yang
lebih  sederhana  agar  proses  perhitungan  pajak  menjadi lebih mudah dan simple.
Selain  itu,  memberikan  kemudahan  kepada  para dokter  serta  optimisme  dalam  memperlakukan  WP. Pemerintah  sebagai  pihak  yang  dipercaya  oleh  rakyat harus  mendengarkan  aspirasi  dari  para  dokter  untuk mencapai  kesejahteraan  bersama.  Pihak  akademisi  juga menyebutkan  bahwa  skema  PPh  Final  memang  akan lebih  mudah  untuk  dilaksanakan.  Dapat  disimpulkan bahwa  para  dokter  merasa  perlu  adanya  perubahan kebijakan  perpajakan  yang  lebih  sederhana,  mudah dipahami,  dan  memberikan  kepercayaan  kepada  WP profesi dokter dengan tidak lupa untuk mempertimbangkan  kemungkinan-kemungkinan  yang akan  terjadi.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mempermudah proses pemenuhan kewajiban perpajakan serta membangun  hubungan  yang  lebih  positif  antara pemerintah dan para profesi dokter.

## 4.6. Identifikasi Masalah yang Muncul Prediksi
Prediksi  merupakan  ramalan  yang  dilandaskan kerangka teoritik yang tegas. Bentuk ramalan prediksi ini bisa  dalam  bentuk  hukum  teoritis.  Prediksi  juga  dapat dilengkapi  dengan  argumen-argumen  dari stakeholder yang  berwenang  dan  metode.  Prediksi  dalam  hal  ini adalah  dengan  menyajikan  kebijakan  PPh  Final  sebagai alternatif dari kebijakan NPPN untuk profesi dokter yang berpraktik  mandiri.  Berdasarkan  hasil  wawancara peneliti dengan pihak DJP yang diwakili oleh Direktorat Peraturan  Perpajakan  II  dan  Badan  Kebijakan  Fiskal (BKF)  selaku  pembuat  formulasi  kebijakan  juga terungkap bahwa banyak profesi dokter yang menyampaikan aspirasinya menginginkan final.
Dalam perjalanannya Undang-Undang Pajak
Penghasilan  (UU  PPh)  telah  mengalami  perubahan sebanyak  empat  kali  sampai  dengan  yang  terakhir  yaitu UU No.36 Tahun 2008. Dalam 4 kali perubahan tersebut, PPh  Final  di  Indonesia  juga  mengalami  perluasan cakupan  objek  pajak  yang  dikenakan  secara  final, terutama  atas  objek  PPh  Final  yang  tercantum  dalam pasal  4  ayat  (2)  UU  PPh.  Pada  perubahan  tersebut  juga terdapat  Pasal  4  ayat  2  huruf  2  yang  berbunyi “Penghasilan  tertentu  lainnya”.  Oleh  karena  itu, kemungkinan  PPh  Final  untuk  menggantikan  kebijakan NPPN bagi WP dokter yang berpraktik mandiri bisa saja terjadi.  Pengenaan  PPh  Final  memiliki  kelebihan  dan kelemahan.  Karena  pada  dasarnya  tidak  ada  kebijakan yang  sempurna  dan  memuaskan  seluruh  pihak. Peramalan juga dapat berisi informasi mengenai kondisi yang  mungkin  dapat  terjadi  pada  masa  mendatang sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan. Meskipun PPh  Final  menjunjung  tinggi  kesederhanaan,  di  sisi  lain terdapat  konsekuensi  yang  akan  dirasakan  dari  sisi pemerintah maupun WP.
Atas  wawancara  mendalam  dengan  perwakilan  DJP, maka  konsekuensi  yang  nantinya  akan  dirasakan  oleh WP Dokter jika menggunakan alternatif PPh Final adalah tidak  tercerminnya  asas  keadilan.  Karena  kebijakan
tersebut  tidak  melihat  WP  sedang  untung  atau  merugi. Selain itu, dari sisi pemerintah juga menjelaskan bahwa, jika  alternatif  skema  PPh  Final  diberikan  hanya  kepada WP  dokter,  profesi-profesi  lainnya  akan  dipertanyakan. Artinya,  legalitas  DJP  dalam  hal  tersebut  akan dipertanyakan.  Karena  sampai  saat  ini  yang  dianggap masuk kedalam sektor Hard to Tax dengan menggunakan  skema  PPh  Final  seutuhnya  diperas sedemikian  rupa  oleh  DJP  untuk  menuju  sistem  yang ideal.  Maka  dari  itu,  legalitas  DJP  tetap  terjaga  dengan tujuan  untuk  menggaungkan  semangat  UU  PPh  dengan sistem self-assessment yang  dibawa  oleh  Indonesia. Berbeda  dengan  hal  yang  telah  disampaikan  oleh  DJP. Menurut  sudut  pandang  sebagai  akademisi,  konsekuensi yang didapatkan oleh WP tidak hanya asas keadilan yang dikorbankan.  Namun,  alternatif  PPh  Final  juga  akan berpotensi  adanya  penyalahgunaan  kekuasaan  dari pemerintah.
Dapat  disimpulkan  bahwa  alternatif  PPh  Final  ini bukan  menjadi  solusi  dari  permasalahan-permasalahan profesi  dokter.  Selain  akan  mencederai  asas  keadilan yang  dalam  kebijakan  NPPN  sudah  diakomodir  oleh pemerintah. PPh Final juga terdapat potensi penyalahgunaan  kekuasaan,  karena  otoritas  pajaklah yang  akan  menentukan  besaran  tarif  pajaknya.  Disisi lain, pemerintah yang sudah 40 tahun sejak pertama kali Indonesia  menyatakan  bahwa  sistem  pemungutan  pajak yang  dianut  bergerak  dari  sebelumnya  menggunakan official  assessment menjadi self-assessment akan mengalami  kemunduran  hukum  pajak.  Walaupun, memang dalam perjalanannya dan dalam implementasinya  Indonesia  masih  didampingi  dengan withholding  taxation ,  final  dan  sebagainya.  Jika kemunduran  tersebut  akan  terjadi,  akibatnya  adalah legalitas  hukum  pajak  di  Indonesia  akan  dipertanyakan. Selain  itu,  kebijakan  PPh  Final  yang  membuat  para  WP merasa  nyaman  dalam  sistem  tersebut  juga  tidak  akan mendorong  WP  ke  sistem  yang  ideal  atau  optimal  yaitu untuk  melakukan  pembukuan.  Oleh  karena  itu, Pemungutan  pajak  membutuhkan  informasi  yang  jelas dan  akurat  mengenai  kemampuan  ekonomis  WP sehingga  pajak  dapat  dipungut  secara  adil.  Karena dengan  WP  tidak  melakukan  pembukuan  yang  memuat mengenai  posisi  keuangan  WP  akan  membuat  tujuan tersebut tidak dapat dicapai.

## 4.7. Solusi Alternatif
Dalam  sub-bab  ini  peneliti  akan  memberikan analisis  terkait  rekomendasi  atau  solusi  alternatif kebijakan  skema  PPh  Final  bagi  dokter  dibandingkan dengan  kebijakan  NPPN.  Peneliti  menggunakan  pisau analisis  dari  teori Prospective  Policy  Analysis melalui  6 (enam)  indikator  yang  terdiri  dari  efektifitas,  efisiensi, kecukupan,  perataan,  responsivitas,  dan  ketepatan. Keenam  indikator  tersebut  akan  dikaitkan  dengan  asas ease of administration .
1. Efektivitas
Efektivitas suatu kebijakan berkaitan dengan hubungan  antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  hasil yang  benar-benar  dicapai  (Anderson,  2023).  Dalam pemberian  fasilitas  kebijakan  NPPN  di  Indonesia ditujukan  untuk  menyederhanakan  penghitungan  dalam mencari  penghasilan  netonya  bagi  WP  tertentu.  Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan setidaknya pemerintah  memperhatikan  aspek  kemudahan  dan kesederhanan  pada  suatu  sistem  pemungutan  pajak. Dengan asas simplicity , suatu peraturan akan lebih pasti, jelas,  dan  mudah  dimengerti  oleh  WP.  Dalam  proses menghitung  jumlah  pajak  yang  terutang  atau  dalam memenuhi  kewajiban  dan  hak  perpajakan  harus didasarkan  pada  asas simplicity agar  meningkatkan kesadaran WP dalam membayar pajaknya.
Pajak Penghasilan Final memiliki tujuan utama untuk menyederhanakan  pengenaan  PPh  atas  objek  pajak tertentu.  Kesederhanaan  PPh  Final  ditunjukkan  dari penghitungannya yang dilakukan dengan cara mengalikan  penghasilan  bruto  dengan  tarif  (Kristiaji  & Mukarromah, 2020). Sifat pengenaannya yang sederhana tersebut  menyebabkan  PPh  Final  digunakan  untuk memberikan  kemudahan  administrasi  bagi  wajib  pajak. alternatif skema PPh Final yang dijunjung oleh para WP dokter  juga  harus  dinilai  apakah  kebijakan  PPh  Final dapat  memenuhi  asas  kesederhanaan  dalam  perpajakan. Menanggapi isu tersebut, DJP dan BKF pun menyebutkan bahwa PPh Final memang mengedepankan asas  kesederhanaan.  Lebih  lanjut,  menurut  sudut pandang dari sisi Akademisi terkait alternatif skema PPh Final  yang  akan  menjadi  pembanding  dengan  kebijakan NPPN  untuk  profesi  dokter  dapat  lebih  mengedepankan asas  kesederhanaan.  Selama  struktur  kebijakan  tersebut tidak  lebih  kompleks,  PPh  Final  dapat  lebih  sederhana jika  dibandingkan  dengan  kebijakan  NPPN.  Artinya, menggunakan kebijakan NPPN ataupun PPh Final, sama- sama akan memenuhi asas simplicity atau kesederhanaan.
2. Efisiensi
Untuk  menentukan  apakah  suatu  kebijakan  efisien, kebijakan harus mencapai tingkat efektivitas yang tinggi sambil  menimbulkan  biaya  sesedikit  mungkin.  Kriteria ganda  efektivitas  dan  efisiensi  biaya  ini  merupakan  inti dari  evaluasi  kebijakan.  Penelitian  oleh  Kamilova  dan Hamdamova  menekankan  pentingnya  menyelaraskan tujuan  kebijakan  dengan  hasil  yang  terukur  untuk memastikan  efektivitas.  Mereka  berpendapat  bahwa kebijakan  harus  dirancang  dengan  tujuan  dan  metrik yang  jelas  untuk  menilai  keberhasilan  mereka,  yang merupakan komponen penting dari efektivitas (Hidoyatovna & Kizi, 2024).
Dalam  menilai  asas  efisiensi,  dapat  melihat  dari  2 sisi,  yaitu  sisi  fiskus  sebagai  otoritas  pajak  dan  WP Dokter. Pengukuran efisiensi terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu  berdasarkan administrative  cost dan compliance cost (Heller & Shell, 2016).
© 2024, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including  lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
3. Administrative Cost
Dari  sisi  DJP,  untuk  mengukur  efisiensi  dikenal istilah administrative cost . Administrative cost merupakan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  pemerintah untuk menjalankan sistem administrasi perpajakan.  Pada wawancara  pihak  dari  DJP  memberikan  pendapatnya mengenai administrative cost yang dikeluarkan oleh DJP dalam  implementasi  kebijakan  NPPN  dalam  proses pemeriksaan  WP  hanya  perlu  melakukan  pencatatan sudah lebih efisien jika dibandingkan dengan pembukuan.  Artinya,  pegawai  pajak  juga  akan menghemat waktu jika WP melakukan pencatatan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Kebijakan  Fiskal  (BKF)  dan  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP)  sebagai  pihak  yang  yang  merumuskan  dan mengimplementasikan  kebijakan,  alternatif  skema  PPh Final  bagi  WP  Dokter  tidak  akan  ada  perubahan administrative  cost yang  terlalu  signifikan.  Karena menggunakan skema PPh Final maupun kebijakan NPPN sama-sama  harus  melalukan  pencatatan.  WP  yang memilih menghitung pajak penghasilan terutangnya baik berdasarkan  NPPN  maupun  skema  pajak  penghasilan final  memiliki  hak  yang  sama  untuk  memilih melaksanakan  pencatatan.  Sehingga,  pihak  DJP  harus tetap melakukan pengawasan dan menguji pencatatannya sudah  benar  atau  tidak.  Oleh  karena  itu,  dalam pelaksanaannya  skema  PPh  Final  dan  Kebijakan  NPPN akan  sama-sama  memenuhi  indikator administrative cost.
4. Compliance Cost
Dari sisi WP Dokter, biaya yang ditanggung oleh WP Dokter untuk  melaksanakan  kewajiban  pajaknya  disebut sebagai compliance  cost .  Terdapat  3  (tiga)  jenis  biaya yang  ada  dalam compliance  cost ,  yaitu fiscal  cost,  time cost, dan psychological  cost (Urumsah  &  Al  Rasyid, 2023):
Fiscal  cost adalah  biaya  fiskal  atau  dampak keuangan  dari  penerapan  suatu  kebijakan  pajak.  PPh Final  akan  memberikan fiscal  cost lebih  rendah dikarenakan pada skema PPh Final, proses penghitungnnya tidak serumit kebijakan NPPN, sehingga dengan  kompleksitas  yang  dirasakan  dalam  kebijakan NPPN tidak memerlupan bantuan akuntan atau konsultan pajak.  Dalam  skema  PPh  Final,  dokter  tidak  perlu menggabungkan  penghasilan  mereka  di  akhir  tahun, karena pajak dikenakan pada pendapatan bruto. Ini dapat mengurangi  beban  administrasi  dalam  pencatatan  dan pelaporan pajak. Sedangkan dalam skema NPPN, dokter masih  harus  menggabungkan  penghasilan  mereka  di akhir  tahun,  seperti  yang  dilakukan  oleh  WP  pada umumnya.
Maka dari itu, banyak WP dokter yang menggunakan jasa  konsultan  pajak  untuk  membantunya  melakukan perhitungan pajak tersebut, sehingga terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh WP  dokter untuk membayar jasa konsultan pajak. Beberapa dokter mungkin merasa tidak perlu menggunakan jasa profesional dan tidak mengalami  biaya  tambahan,  sementara  yang  lain
menganggap bahwa bantuan dari akuntan atau konsultan pajak  adalah  investasi  yang  diperlukan  untuk  mengatasi kompleksitas  perpajakan  dan  memberikan  kenyamanan. Perbedaan  ini  menyoroti  pentingnya  pemahaman  dan penyesuaian  terhadap  kebutuhan  masing-masing  dokter dalam  mengurus  pajak  mereka.  Oleh  karena  itu,  dalam pelaksanaannya, compliance  cost dalam  hal  ini fiscal cost pada  skema  kebijakan  NPPN  masih  tinggi, sedangkan skema PPh final memberikan fiscal cost yang lebih rendah.
Time cost merupakan biaya waktu yang dikeluarkan oleh  WP  Dokter  dalam  pemenuhan  hak  dan  kewajiban perpajakannya.  Pernyataan  para  dokter  pada  wawancara mendalam  menggambarkan  variasi  dalam  waktu  yang diperlukan  untuk  mengurus  pajak  mereka.  Indikator efisiensi time  cost berkaitan  dengan  waktu  yang dibutuhkan  untuk  mematuhi  suatu  kebijakan.  Dalam konteks  perpajakan, time  cost melibatkan  waktu  yang dihabiskan  oleh  dokter  dalam  memahami,  menghitung, dan  melaporkan  pajak  mereka  sehingga  mereka  lebih cenderung  untuk  menggunakan  jasa  akuntan  atau konsultan pajak yang akhirnya akan menimbulkan biaya tambahan. Skema PPh Final memiliki keunggulan dalam hal time  cost .  Dokter  hanya  perlu  menghitung  total pendapatan  bruto  dan  membayar  pajak  sesuai  tarif  yang ditetapkan.  Proses  perhitungan  yang  sederhana  ini dapat menghemat  waktu  dan  upaya  dokter  dalam  memenuhi kewajiban  pajak  mereka.  Di  sisi  lain,  skema  NPPN melibatkan  perhitungan  yang  lebih  kompleks.  Hal tersebut  dapat  memakan  waktu  dan  memerlukan pemahaman  yang  lebih  mendalam  terkait  dengan peraturan  perpajakan.  Dalam  hal time  cost ,  skema  PPh Final  mungkin  lebih  efisien  karena  proses  perhitungan yang  lebih  sederhana.  Oleh  karena  itu,  dalam pelaksanaannya, compliance cost dalam hal ini time cost pada  skema  kebijakan  NPPN  masih  tinggi,  sedangkan skema  PPh  final  memberikan time  cost yang  lebih rendah.
Psychological  cost merupakan  biaya  psikis,  seperti stres,  ketidaktenangan,  dan  kegelisahan  dalam  proses pemenuhan  hak  dan  kewajiban  perpajakan  (Rosdiana  & Irianto,  2014).  Skema  PPh  Final  memiliki  keunggulan dalam  hal psychological  cost karena  proses  perhitungan yang sederhana. Dokter dapat memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang jumlah pajak yang harus mereka bayar dan  memenuhi  kewajiban  pajak  mereka  dengan  lebih mudah.  Skema  NPPN,  dengan  perhitungan  yang  lebih kompleks  karena  norma  hanya  digunakan  untuk menentukan perkiraan penghasilan netto saja, selanjutnya  WP  Dokter  harus  menghitung  PTKP, Penghasilan  Kena  Pajak,  lalu  mengalikannya  dengan tarif progresif pasal 17.
Artinya  dengan  menggunakan  kebijakan  NPPN terdapat step tambahan  yang  harus  dilakukan,  sehingga dapat menimbulkan tingkat kebingungan dan kecemasan yang  cukup  tinggi  bagi  dokter.  Proses  perhitungan yang rumit  dan  kemungkinan  adanya  norma  penghitungan yang  tidak  sepenuhnya  mencerminkan  situasi  dokter
dapat  menyebabkan  ketidakpastian  dan psychological cost yang  lebih  tinggi.  Oleh  karena  itu,  dalam pelaksanaannya, compliance  cost dalam  hal  ini psychological  cost pada  skema  kebijakan  NPPN  masih tinggi,  sedangkan  skema  PPh  final  memberikan psychological cost yang lebih rendah.
5. Kecukupan
Kecukupan  memiliki  keterkaitan  dengan  tingkat efektivitas  yang  memenuhi  standar  tertentu  yang  mana dalam  hal  ini  mengenai  kepuasan  dalam  memenuhi kebutuhan,  nilai,  ataupun  kesempatan  yang  dapat menimbulkan  masalah  (Pishghadam  &  Abaszadeh, 2024). Kaitannya dengan implementasi kebijakan NPPN, WP  dokter  sebagai  pihak  yang  menggunakan  fasilitas tersebut  belum  merasa  puas  dengan  adanya  kebijakan NPPN di Indonesia. Convenience (kenyamanan) memiliki arti bahwa pemungutan atau pembayaran pajak sebaiknya dilakukan pada saat yang menyenangkan atau memudahkan  bagi  Wajib  Pajak.  Berdasakan  pernyataan dari akademisi dan BKF menganggap bahwa kenyamanan  yang  diberikan  oleh  penggunaan  kebijakan NPPN  maupun  skema  PPh  Final  akan  sama  saja,  tidak ada  perubahan  yang  signifikan.  Asas  kenyamanan berkaitan  dengan  kemudahan  yang  dirasakan  oleh  WP dalam memahami, menghitung, dan membayar pajak.
Dalam hal ini, perbandingan antara skema PPh Final dan NPPN harus mempertimbangkan tingkat kemudahan dan  kenyamanan  yang  diberikan  kepada  dokter  yang berpraktik mandiri. Skema PPh Final dapat memberikan kemudahan  dalam  hal  kenyamanan  karena  proses perhitungan  yang  sederhana.  Dokter  hanya  perlu menghitung total pendapatan bruto dan membayar pajak sesuai  tarif  yang  telah  ditetapkan.  Proses  perhitungan yang  lebih  sederhana  ini  dapat  mengurangi  beban administratif  dan  memudahkan  pemenuhan  kewajiban pajak.  Skema  NPPN  identik  perhitungan  yang  lebih kompleks  dengan  harus  menggabungkan  terlebih  dahulu seluruh penghasilannya, mungkin memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan waktu yang lebih lama  untuk  melakukan  perhitungan  pajak.  Hal  tersebut dapat  meningkatkan  tingkat  kesulitan  dan  mengurangi kenyamanan  bagi  dokter.  Oleh  karena  itu,  alternatif skema PPh Final sudah memenuhi indikator
convenience , sebaliknya kebijakan NPPN belum memenuhi indikator convenience.
6. Perataan
Perataan  berhubungan  dengan  rasionalitas  legal  dan sosial serta menunjuk terhadap distribusi akibat dan juga usaha  antara  berbagai  kelompok  yang  berbeda  dalam masyarakat.  Kriteria  perataan  memiliki  kaitan  erat dengan  konsep  keadilan  dan  konflik  etika  mengenai dasar  yang  tepat  untuk  mendistribusikannya  kepada Masyarakat.  Dalam  kebijakan  NPPN  di  Indonesia, indikator  terkait  dengan  perataan  dapat  dilihat  pada persentase  dari  kebijakan  NPPN  bagi  dokter  di Indonesia.  Pada  KEP-01/PJ.7/1991  sampai  dengan perubahan  KEP-536/PJ/2000,  diatur  bahwa  persentase norma  yang  ditetapkan  dibedakan  berdasarkan  10  Ibu
kota  Provinsi,  10  Kota  Provinsi  lainnya  dan  daerah lainnya. Dalam aturan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  PER-17/PJ/2015  tentang  NPPN (PER-17/PJ/2015) juga disebutkan bahwa daftar persentase  NPPN  dibedakan  berdasarkan  Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan wilayahnya.
Namun,  nyatanya  pada  PER-17/PJ/2015,  persentase untuk  seluruh  jenis  profesi  dokter  tidak  lagi  dibedakan berdasarkan  kelompok  wilayahnya.  Dalam  Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut, besaran persentase bagi WP  dokter  sebesar  50%  untuk  seluruh  jenis  dokter  dan wilayah.  Ketidakadilan  terkait  tidak  dibedakannya persentase  untuk  profesi  dokter  bedasarkan  kelompok wilayahnya juga disampaikan oleh salah satu WP Dokter dan pihak akademisi dalam proses wawancara mendalam yang  menyebutkan  masih  kurang  adilnya  persentase kebijakan  NPPN  di  Indonesia.  PPh  Final  memang melekat  pada  kesederhanaan  yang  diberikan.  Namun, PPh  Final  juga  mengandung  ketidakadilan  yang diberikan.  Ketidakadilan  dalam  PPh  Final  dikarenakan semua usaha dianggap memiliki laba.
Maka  dari  itu,  tidak  melihat  wajib  pajak  mengalami keuntung  ataupun  kerugian.  Berdasarkan  wawancara mendalam dengan pihak DJP dan akademisi menyebutkan  bahwa  alternatif  Pajak  Penghasila  Final (PPh  Final)  akan  mengorbankan  keadilan  karena  tidak mencerminkan ability to pay . Berbeda dengan kebijakan NPPN  yang  masih  mempertimbangkan  sisi  keadilan. Meskipun  persentase  pada  kebijakan  NPPN  bagi  WP dokter  saat  ini  belum  mencerminkan  keadilan,  hal tesebut  dapat  dilakukan  penyempurnaan  secara  terus- menerus  oleh  DJP  sehingga  dapat  mencapai  keadilan sesuai  kelompok  wilayahnya.  Artinya,  alternatif  skema PPh  Final  jika  dibandingkan  dengan  kebijakan  NPPN tidak akan memenuhi asas keadilan bagi WP Dokter.
7. Responsivitas
Dalam  kebijakan  publik,  responsivitas  juga  dapat memiliki  arti  sebagai  respon  dari  suatu  aktivitas  yang terkait  dengan  tanggapan  sasaran  kebijakan  publik  atau penerapan  suatu  kebijakan  (Liu,  Araral,  &  Wu,  2024).. Responsivitas  yang  diberikan  oleh  pihak  BKF  dan  DJP terhadap  aspirasi  para  dokter  yang  menginginkan penerapan  skema  PPh  Final  memberikan  respons penolakan  secara  tegas  terhadap  aspirasi  para  dokter yang  menginginkan  penerapan  skema  PPh  Final. Respons  penolakan  tersebut  diperkuat  dengan  alasan bahwa  pajak  bukan  hanya  soal  memberikan  kepada  WP dokter,  tetapi  bagaimana  manfaat  dari  pajak  tersebut dapat  dirasakan  oleh  masyarakat.  Selain  itu,  diperlukan kajian  yang  rigid  dan  keadilan  untuk  profesi  lain nantinya  akan  dipertanyakan.  Solusi  sekaligus  fokus yang  diberikan  oleh  pihak  DJP  saat  ini  adalah  dengan proses launcing aplikasi bernama Core Tax Administration  System (CTAS)  yang  nantinya  dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pencatatan.
Skema  PPh  Final  dengan  tarif  pajak  yang dikenakan pada  pendapatan  bruto  dokter,  mungkin  memiliki responsivitas  yang  lebih  rendah  terhadap  perubahan
© 2024, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including  lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
kebijakan  perpajakan.  Jika  terjadi  perubahan  dalam aturan  perpajakan,  skema  ini  mungkin  memerlukan perubahan  aturan  dan  prosedur  yang  lebih  signifikan. Artinya  diperlukan  kajian  yang  lebih  rigid  sehingga membutuhkan  proses  yang  panjang  karena  skema  PPh Final  tidak  sesuai  dengan  asas  keadilan.  Keadilan  yang dinilai  menurut  BKF  dan  DJP  tidak  hanya  kepada  WP dokter,  tetapi  juga  untuk  profesi  lainnya  dan memperhatikan keadilan bagi masyarakat.
Kebijakan  NPPN,  yang  sudah  ada  sejak  tahun  1991 memiliki tingkat responsivitas yang lebih tinggi terhadap perubahan  kebijakan  perpajakan.  Jika  terjadi  perubahan dalam  kebijakan  NPPN,  skema  ini  relatif  mudah disesuaikan  dengan  perubahan  sehingga  prosesnya  tidak terlalu  panjang  dan  masih  mengakomodir  asas  keadilan. Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  responsivitas baik  dari  pihak  BKF,  DJP  maupun  akademisi,  untuk alternatif  skema  PPh  Final  sangat  rendah  dikarenakan harus  memalui  proses  yang  cukup  panjang.  Meskipun skema  PPh  Final  dan  NPPN  sama-sama  melakukan pencatatan dan dapat meningkatkan revenue productivity negara.  Namun,  kelemahan  jika  menggunakan  alternatif skema  PPh  Final  adalah  tidak  mengakomodir  asas keadilan.  Sedangkan  dalam  kebijakan  NPPN,  asas keadilan masih cukup diakomodir oleh pemerintah.
8. Ketepatan
Ketepatan dalam rekomendasi kebijakan publik dapat merujuk  terhadap  nilai  atau  harga  diri  dari  tujuan  suatu program  dan  asumsi-asumsi  yang  mendasari  tujuan  dari suatu  kebijakan.  Kriteria  mengenai  ketepatan  memiliki kaitan  erat  dengan  rasionalitas  substantif  karena pertanyaan  tentang  kebijakan  tidak  berkaitan  dengan hanya satu kriteria individu, tetapi juga mempertimbangkan dua atau lebih kriteria yang diambil secara kolektif serta menerapkan kriteria tersebut dengan urutan yang lebih tinggi. Dalam implementasi kebijakan NPPN  bagi  dokter,  ketepatan  dapat  dilihat  dari terpenuhinya  asas certainty .  Alternatif  skema  PPh  Final untuk  profesi  dokter  ini  memang  masih  belum  terdapat kebijakan  yang  mengatur.  Namun,  dalam  UU  PPh, pemerintah  memiliki  Pasal  4  ayat  2  huruf  e  yang berbunyi “Penghasilan tertentu lainnya” untuk mengakomodir  penghasilan-penghasilan  yang  sulit dikenakan pajak dengan normal.
Alternatif skema PPh Final telah memiliki pasal yang dapat digunakan yaitu pasal 4 ayat 2 huruf e. Pengertian certainty menurut Adam Smith adalah “it should not be arbitrary;  it  should  be  certain” yang  dapat  diartikan bahwa ketentuan perpajakan harus berlandaskan kepastian.  Suatu  kebijakan  pajak  diturunkan  dalam produk  hukum  dengan  kata-kata  yang  penuh  arti,  dapat dimengerti,  masuk  akal,  dan  tersusun  dengan  baik. Produk  hukum  yang  dimaksud  merupakan  undang- undang  pajak  yang  mengatur  perlakukan  pajak  yang telah  dipilih  dalam  “ tax  policy  options ”  yang  telah memenuhi  syarat-syarat  penyusunan  undang-undang yang baik dan akan menjadi landasan untuk dilakukannya  penegakan  hukum.  Maka  dari  itu,  tidak
menutup  kemungkinan  pemerintah  dapat  memperluas PPh Final bagi WP Dokter melalui Peraturan Pemerintah (PP).  Dengan  demikian,  dapat  disimpulan  bahwa kebijakan  NPPN  dan  PPh  Final  sama-sama  memenuhi asas Certainty atau kepastian hukum.

## 5. KESIMPULAN
Alternatif  skema  PPh  Final  bagi  profesi  dokter  yang melakukan  praktik  mandiri  memenuhi  asas Ease  of Administration . Pertama , Berdasarkan efektifitas ( effectiveness ) skema PPh Final akan lebih mengedepankan  asas  kesederhanaan (simplicity) dari kebijakan yang sebelumnya. Kedua , efficiency kebijakan NPPN  dan  skema  PPh  Final  sama-sama  memenuhi indikator administrative  cost. Namun,  berdasarkan compliance cost , skema PPh Final akan lebih memenuhi asas compliance  cost dibandingkan  dengan  penggunaan kebijakan NPPN yang masih dianggap memberatkan dan tinggi. Ketiga ,  skema  PPh  Final  akan  memenuhi  asas convenience atau kenyamanan karena proses perhitungan yang  sederhana. Keempat ,  berdasarkan  ketepatan ( appropriateness ), skema PPh Final akan memenuhi asas certainty atau  kepastian  hukum  meskipun  skema  PPh Final bagi profesi dokter belum terdapat kebijakan yang mengatur.  Namun,  dalam  UU  PPh  pemerintah  memiliki Pasal  4  ayat  2  huruf  e  yang  berbunyi  “Penghasilan tertentu  lainnya”  untuk  mengakomodir  penghasilan- penghasilan  yang  sulit  dikenakan  pajak  dengan  normal. Meskipun  alternatif  skema  PPh  Final  telah  memenuhi asas Ease  of  Administration, skema  tersebut  bukan menjadi  solusi  dari  permasalahan-permasalahan  profesi dokter.  Adapun  beberapa  alasannya  seperti,  akan  terjadi kemunduran  hukum  pajak,  mencederai  asas  keadilan yang  dalam  kebijakan  NPPN  sudah  diakomodir  oleh pemerintah,  terdapat  potensi  penyalahgunaan  kekuasaan karena  otoritas  pajaklah  yang  akan  menentukan  besaran tarif pajaknya, dan tidak akan mendorong  WP ke sistem yang  ideal  atau  optimal  yaitu  dengan  melakukan pembukuan.

## 6. SARAN
Meskipun NPPN dianggap sebagai kemudahan dalam peraturan perpajakan, perlu diperbarui sistem administrasi  DJP  yang  masih  banyak  menggunakan proses  manual  menjadi  berpindah  ke  sistem  digital. Inovasi yang dapat dibuat oleh DJP seperti bukti potong yang  WP  dokter  terima  dapat  terbaca  oleh  system administrasi DJP dan langsung ter-prepopulasi kemudian langsung  terhubung  dengan  SPT  Tahunan  WP  dokter. Core  Tax  Administration  System (CTAS)  yang  sedang dirancang  oleh  DJP  dapat  menjadi  terobosan  yang  baik karena  selain  prosesnya  yang  serba  digital,  CTAS  juga dapat  memberikan  kemudahan  dalam  menggabungkan seluruh  bukti  potong  yang  telah  diberikan  kepada  WP dokter. Selain itu, edukasi kepada WP mengenai tata cara pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  mereka  terutama kepada  para  dokter  yang  berpraktik  di  beberapa  tepat salah  satunya  praktik  mandiri  merupakan  salah  satu  hal
yang penting, oleh karena itu diperlukan sosialisasi baik yang dilakukan oleh DJP ataupun KPP secara masif.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Anderson, R. (2023). The impact of the control function on  the  effectiveness  of  policy  implementation. Journal of Public Affairs ..
Cao,  H.,  &  Blutman,  G.  (2023).  In Prospective  policy analysis:  its  development  and  application  for Argentina.
Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2018). Research Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches. Fifth. SAGE Publications Ltd.
Djafri,  I.  A.,  Damawati,  I.,  Suharto  ,  S.,  Satwika,  I.,  &
Rahmatullah, R. (2023). Utilization of Information and Communication Technology in the  Tax  Administration  System  to  Increase Taxpayer  Compliance. Ilomata  International Journal of Tax and Accounting .
Hanifah,  F.,  Febriani,  D.  E.,  Prastiya,  R.,  Asnab,  F.  U.,
Firdaus,  A.  Z.,  &  Amrulloh,  A.  (2024). Influence Tax Knowledge, Taxpayer Awareness,  Quality  Services  and  Sanctions Taxation  to  Taxpayer  Compliance. Journal  of Economic Business Innovation .
Heller, W. P., & Shell, K. (2016). On Optimal Taxation with  Costl  Administration. The  American
Economic Review Vol. 64, Iss: 2 , 338-345.
Hidoyatovna, K. M., & Kizi, H. Z. (2024). Efficiency of fiscal policy. Deleted Journal . Irwansyah,  Yudiana,  &  Dali,  R.  M.  (2023).  The  Effect Of  Modernization  Of  The  Tax  Administration System And Taxpayer Awareness On Taxpayer Compliance. Jurnal HARMONI: Jurnal Akuntansi dan Keuangan . Kalis,  M.  C.  (2023).  rgensi  Perubahan  Pengenaan  PPh Final  UMKM  Untuk  Masyarakat  Di  Wilayah Perbatasan  Negara. Jurnal  Ekuilnomi,  Vol.  5, Iss: 1 , 82-90. Kartiko,  D.  A.  (2015).  ANALISIS  PERENCANAAN PAJAK  DAN  TITIK  IMPAS  BAGI  WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KRITERIA UMKM  BERDASARKAN  PER  NOMOR  17 TAHUN  2015  DAN  PP  NOMOR  46  TAHUN 2013. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya . Kristiaji,  B.  B.,  &  Mukarromah,  A.  (2020).  Meninjau Konsep  dan  Relevansi  PPh  Final  di  Indonesia. DDTC Working Paper 2220 . Liu,  Y.,  Araral,  E.,  &  Wu,  J.  (2024).  Policy responsiveness and its administrative organisation  in  China. National  University  of Singapore .
Nugroho,  A.  (2017). Analisis  Determinan  Inklusi Keuangan  di  Indonesia. Semarang:  Universitas Diponegoro.
Paina, L., Young, R., Oladapo, O., Leandro, J., Chen, Z.,
& Igusa, T. (2024). Prospective policy analysis- a  critical  interpretive  synthesis  review. Health Policy and Planning . Pishghadam, R., & Abaszadeh, S. (2024). Adequacy and Acceptability.
Reeve,  E.,  Thow,  A.  M.,  Namohunu,,  S.,  Bell,  C.,  Lal, A.,  &  Sacks,  G.  (2021).  Action-oriented prospective  policy  analysis  to  inform  the adoption of a fiscal policy to reduce diet-related disease  in  the  Solomon  Islands. Health  Policy and Planning Vol. 36, Iss: 8, , 1257-1268. Rosdiana,  H.,  &  Irianto,  E.  S.  (2012). Pengantar  Ilmu Perpajakan  :  Implementasi  di  Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Urumsah,  D.,  &  Al  Rasyid,  R.  H.  (2023).  Tax compliance  cost:  explore  body  of  literature  by use science mapping. Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik . Wijaya,  I.  (2021).  The  Role  of  Tax  Education  in Improving  Tax  Compliance  Among  Medical Professionals. International  Journal  of  Public Administration  and  Policy  Research ,  8(3),  78- 85. doi:10.1234/IJPAPR.v8i3.456
Zhang,  Y.  (2023).  Prospective  Study  of  the  Educational Policy Process. Adult and higher education .