## Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Ulfa Puspa Wanti Widodo 1 , Mutiara Rachma Ardhiani 2 1,2 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
ulfapuspaww@gmail.com *Corresponding Author Diajukan : 8 April 2022 Disetujui : 10 April 2022 Dipublikasi
: 13 April 2022

## ABSTRACT
This study aims to determine the effectiveness of the fiscal and monetary policies implemented by the Indonesian government for economic recovery during the pandemic on economic growth. This study uses a quantitative approach and hypothesis testing is carried out using the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) method. The sample used is the rate of economic growth in Indonesia from 2010 to 2020. The test results show that the PEN program has a positive impact on  consumption  levels,  FDI,  DDI,  interest  rates,  and  tax  revenues  but  has  not  been  able  to provide  a  positive  stimulus  for  government  spending  and  GDP.  It  can  be  concluded  that  the implementation  of  the  PEN  program  has  been  effective  for  macroeconomic  components  in Indonesia but not yet effective enough for increasing GDP as a whole.
Keywords : Fiscal Policy, Monetary Policy, Economic Growth, Gross Domestic Product (GDP)

## PENDAHULUAN
Tahun 2020 ini merupakan tahun yang berat bagi seluruh dunia karena adanya virus korona atau Coronavirus  Desease -19  (Covid-19).  Covid-19  merupakan  jenis  virus  korona  terbaru  yang awalnya  ditemukan  di  Wuhan,  Cina.  Penyebaran  Covid-19  yang  cukup  mudah  dan  cepat  serta dampak  yang  mengerikan  bagi  penderita  dengan  penyakit  bawaan  mengakibatkan  virus  ini tergolong  berbahaya  (World  Health  Organization,  2020).  Pemerintah  dari  berbagai  negara langsung menerapkan karantina, lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai reaksi  tindakan  preventif  untuk  mencegah  penyebaran  virus  Covid-19.  Beberapa  negara  yang telah menerapkan lockdown antara lain Cina, Prancis, India, Indonesia, Italia, Malaysia, Filipina, Singapura, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Australia (Wikipedia, 2020).
Adanya  pandemi  Covid-19  menggerus  perekonomian  dunia  sebesar  USD  8,8  triliun  atau 9,7% . Beberapa negara yang  mengalami penurunan  nilai Produk Domestik Bruto  (PDB) antara lain  Amerika  Serikat  (-0,3%),  Singapura  (-2,2%),  Jerman  (-2,3%),  dan  Cina  (-6,8%).  Aktivitas perekonomian di Indonesia pun tidak luput dari perlambatan akibat pandemi ini, dimana realisasi pendapatan  negara  hanya  mencapai  31,21%  pada  triwulan  kedua  2020.  Penerimaan  pajak  dari seluruh  jenis  mengalami  pertumbuhan  negatif    (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia, 2020b).  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  kebijakan  fiskal  dan  kebijakan moneter  untuk  menggerakkan  perekonomian  dan  menjaga  stabilitas  perekonomian,  khususnya bagi  pelaku  usaha  di  sektor  riil  maupun  sektor  keuangan.  Kebijakan  tersebut  tertuang  dalam program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  yang  berupa  Penurunan  tarif  PPh  Badan,  PPh  21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Pembebasan PPh 22 Impor, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Pengurangan angsuran PPh 25. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020a).
Kebijakan  fiskal  dan  moneter  yang  dipilih  pemerintah  diharapkan  dapat  memberikan  efek positif bagi tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan tersebut dipercaya dapat mendorong pemulihan ekonomi ketika perekonomian mengalami  krisis  (Jawadi,  Mallick,  dan  Sousa,  2015).  Program  PEN  yang  diberikan  pemerintah
diharapkan  dapat  mendorong  belanja  masyarakat  sehingga  tingkat  PDB  tidak  tumbuh  negatif (Munandar, 2020). Berdasarkan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, realisasi program PEN selama  tahun  2020  masih  kurang  maksimal,  tercatat  hingga  akhir tahun  2020  realisasi  anggaran masih mencapai 83,4% atau Rp 579,78 triliun dari target sebesar Rp 695,2 triliun. Sisa anggaran PEN  2020  sebanyak  Rp  115,42  triliun  akan  direalisasikan  di  tahun  2021  dan  diharapkan  bisa membawa dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi di Indonesia (DDTC, 2020).
Dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap PDB dapat dilihat dalam penelitian Bhattarai dan Trzeciakiewicz (2016), Nurlina dan Zurjani (2018) serta Karpova, Tischenko, Ostapenko, dan Ivanov  (2020)  dimana  mereka  sependapat  bahwa  kebijakan  fiskal  dan  moneter  dapat mempengaruhi  pertumbuhan  PDB,  baik  dalam  jangka  pendek  (melalui  investasi  dan  belanja pemerintah), maupun jangka panjang (melalui pajak pendapatan modal dan ibestasi publik). Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Setiawan (2018) dan Canelli, Fontana, Realfonzo, dan Passarella (2021)  yang  mendapati  kebijakan  pemerintah  dalam  menanggulangi  krisis  masih  belum  cukup efektif.  Efek  realisasi  belanja  pemerintah  yang  meningkat  hanya  dapat  mempengaruhi perekonomian dalam jangka pendek saja (Burger dan Calitz, 2020).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas kebijakan  fiskal  dan  moneter  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  Pemulihan Ekonomi  di  masa  pandemi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  dilakukan  dengan menggunakan data perekonomian Indonesia yang diperoleh dari Kementerian Keuangan RI, Bank Indonesia,  dan  BPS.  Penelitian  menggunakan  sampel  data  perekonomian  di  Indonesia  tahun 2010-2020.

## STUDI LITERATUR

## Teori Makroekonomi Keynes
Ilmu makroekonomi merupakan ilmu yang mempelajari variabel-variabel seperti pendapatan nasional,  kesempatan  kerja,  jumlah  uang  beredar,  inflasi,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  neraca pembayaran  internasional  secara  agregat  (keseluruhan).  Kelompok  yang  dipelopori  oleh  John Maynard  Keynes  (kelompok  Keynesian)  berpendapat  bahwa  pasar  memiliki  struktur monopolistik  dimana  informasi  yang  ada  tidak  sempurna  dan  asimetris  serta  barang  atau  jasa yang  dipertukarkan  sifatnya  heterogen.  Menurut  kelompok  Keynesian,  perekonomian  dapat dikelola  melalui  kebijakan  fiskal  dan  moneter  yang  ditentukan  oleh  pemerintah  (Faruq  dan Mulyanto, 2017).
Dalam  teori  makroekonomi,  perubahan  satu  variabel  ekonomi  dapat  berpengaruh  terhadap variabel  makroekonomi  yang  lainnya.  Menurut  kelompok  Keynesian,  kebijakan  makro merupakan  cara  pemerintah  untuk  mempengaruhi  permintaan  agregat  melalui  perubahan penerimaan pajak dan belanja pemerintah. Melalui peningkatan belanja pemerintah, ada dampak pengganda fiskal ( multiplier effect ) yang terjadi dari pemerintah ke sektor swasta. Ketika belanja pemerintah  naik,  maka  permintaan  agregat  akan  naik  yang  akan  diikuti  dengan  kenaikan  harga dan jika kenaikan permintaan tersebut melebihi penawaran maka akan terjadi inflasi. Bank sentral akan  menaikkan  suku  bunga  untuk  mengatasi  inflasi  sehingga  permintaan  uang  akan  menurun, kredit  konsumen  menurun,  biaya  investasi  naik,  konsumen  akan  lebih  tertarik  untuk  menabung, dan permintaan agregat akan menurun (Mankiw, 2013).

## Kebijakan Fiskal
Kebijakan  fiskal  terdiri  dari  kebijakan  ekspansif  dan  kebijakan  kontraktif.  Kebijakan  fiskal ekspansif  digunakan  untuk  menaikkan  belanja  negara  dan  menurunkan  tingkat  pajak  netto sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif digunakan untuk  menurunkan  belanja  negara  dan  menaikkan  tingkat  pajak  sehingga  daya  beli  masyarakat menurun  (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  2010).  Menurut  kelompok  Keynesian, adanya  kebijakan  ekspansif  akan  menimbulkan  dampak  pengganda  fiskal  terhadap  permintaan secara  keseluruhan  dan  penawaran  secara  keseluruhan  akan  merespon  kenaikan  tersebut (Abimanyu, 2005).
Menurut  Kepala  Badan  Kebijakan  Fiskal  Kementerian  Keuangan,  Febrio  Nathan  Kacaribu, Indonesia  masih  menggunakan  kebijakan  fiskal  ekspansif  konsolidatif  pada  tahun  2021.
Kebijakan  tersebut  mendorong  belanja  fiskal  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dengan tetap menjaga tingkat defisit dan utang negara (Bisnis Indonesia, 2021). Menurut Wakil Menteri Keuangan  RI,  Suahasil  Nazara,  prioritas  kebijakan  fiskal  Indonesia  pada  tahun  2021  dibagi menjadi  4,  yaitu  melanjutkan  dan  mempercepat  program  PEN,  penguatan  reformasi  struktural, program  reformasi  anggaran,  dan  program  percepatan  pembangunan  nasional  (Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia,  2020a).  Kebijakan  fiskal  yang  ditempuh  pemerintah  Indonesia dalam program PEN meliputi PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh 25, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Penurunan tarif PPh Badan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020a).

## Kebijakan Moneter
Kebijakan  moneter  merupakan  kebijakan  bank  sentral  dalam  mengendalikan  besaran moneter  untuk  mencapai  stabilitas  ekonomi  makro  yang  tercermin  dalam  stabilitas  harga, membaiknya output riil, dan banyaknya lapangan kerja. Kebijakan moneter terdiri dari kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara meningkatkan  jumlah  uang  beredar  untuk  mendorong  kegiatan  ekonomi,  sedangkan  kebijakan kontraktif  bersifat  sebaliknya.  Ketika  perekonomian  mengalami  resesi,  pemerintah  dapat menggunakan  kebijakan  moneter  yang  mengakomodasi  fluktuasi  perekonomian  yang  disebut dengan procyclical monetary policy atau accomodative monetary policy . Kebijakan tersebut dapat mengatasi  adanya  gejolak  struktural  ( shock )  atau  fluktuasi  siklus  kegiatan  ekonomi  yang  ada ketika  resesi.  Bauran  kebijakan  moneter-fiskal  dapat  digunakan  untuk  mendukung procyclical monetary  policy mencapai  tujuan  kebijakan  makro  secara  optimal  (Warjiyo  dan  Solikin,  2003). Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2020) dalam program PEN antara lain:
1. Penurunan suku bunga kebijakan
2. Stabilisasi nilai tukar rupiah
3. Pelonggaran  Giro  Wajib  Minimum  (GWM)  agar  tersedianya  pendanaan  bagi  eksportir, importir dan UMKM
4. Menjamin ketersediaan uang layak edar yang higienis
5. Mempercepat digitalisasi sistem pembayaran
6. Relaksasi ketentuan bagi investor asing terkait lindung nilai dan posisi devisa neto
7. Injeksi likuiditas dalam jumlah yang besar baik likuiditas rupiah maupun valas
8. Mempermudah bekerjanya pasar uang dan pasar valas di domestik maupun luar negeri

## Produk Domestik Bruto
Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  merupakan  suatu  konsep  dalam  perhitungan  pendapatan nasional yang diperoleh dari total produksi (barang dan jasa) yang dihasilkan suatu negara pada suatu waktu tertentu (Sukirno, 2013). Barang dan jasa yang diproduksi tersebut diukur dalam nilai pasar dan dapat digunakan untuk menganalisis kondisi perekonomian suatu negara (McEachern, 2000). PDB mengukur total pendapatan seluruh masyarakat dengan total belanja negara pada saat yang bersamaan dan tidak menyertakan kegiatan di luar pasar, kualitas lingkungan, dan distribusi pendapatan  dalam  perhitungannya  (Mankiw,  2013).  PDB  dapat  dihitung  dengan  menggunakan tiga  pendekatan,  yaitu  pendekatan  produksi,  pendekatan  pendapatan,  dan  pendekatan pengeluaran. Penelitian  ini  menggunakan pendekatan pengeluaran dimana PDB  terdiri dari  nilai produk  barang  atau  jasa  yang  dikonsumsi  oleh  rumah  tangga  (RT),  lembaga  non-profit  yang melayani  rumah  tangga  (LNPRT),  dan  pemerintah  serta  ditambah  dengan  investasi  dan  total ekspor neto (Badan Pusat Statistik, 2021).
Pengembangan Hipotesa
Efektivitas  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  bagi  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia
Penelitian  ini  didasari  oleh  adanya  pandemi  Covid-19 yang  mengakibatkan  gejolak  ( shock) terhadap  perekonomian  di  Indonesia,  dimana  tingkat  perekonomian  tergerus  sebesar  5,4% (Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  2020b).  Selain  penurunan  PDB,  perusahaan  di Indonesia juga mengalami krisis keuangan. Sebanyak 82,85% perusahaan mengalami penurunan pendapatan selama pandemi Covid-19, dengan proporsi 82,29% UMB dan 84,20% UMK (Badan Pusat  Statistik,  2020).  Sebagai  upaya  untuk  menstabilkan  perekonomian,  pemerintah  Indonesia
mengeluarkan  stimulus  kebijakan  fiskal  dan  kebijakan  moneter  yang  tertuang  dalam  Program PEN (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020a).
Kombinasi  kebijakan  fiskal  dan  moneter  dipercaya  dapat  membantu  meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal secara tidak langsung dapat meningkatkan PDB dalam suatu negara melalui penundaan pajak, penerapan tax holiday sementara, penurunan tarif  pajak,  pengakuan  kemudian  atas  kerugian  pajak,  dan  pembatalan  atau  pengurangan kontribusi  jaminan  sosial.  Melalui  stimulus  kebijakan  fiskal  tersebut  beban  yang  harus dikeluarkan  oleh  perusahaan  dapat  diminimalisir.  Harapannya  dengan  menurunnya  beban perusahaan  maka  laba  yang  diperoleh  perusahaan  dapat  dimaksimalkan.  Jika  perusahaan  dapat memperoleh laba yang tinggi, maka secara tidak langsung kesejahteraan karyawannya tidak akan terganggu dan tingkat konsumsi rumah tangga dapat dipertahankan, keinginan masyarakat untuk berinvestasi  akan  bertambah  sehingga  pengangguran  dapat  berkurang  dan  ketika  tingkat pengangguran  kecil  maka  pertumbuhan  ekonomi  akan  semakin  membaik  dan  akhirnya penerimaan negara juga akan meningkat. Dari sisi moneter, kenaikan suku bunga yang ada akan dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  ekonomi  untuk  berinvestasi  dan  meningkatkan  kapasitas produksinya.  Peningkatan  kapasitas  produksi  akan  memicu  kenaikan  kebutuhan  tenaga  kerja sehingga  angka  pengangguran  dapat  berkurang.  Ketika  produksi  meningkat,  jumlah  ekspor  dan devisa  negara  dapat  bertambah  dan  pada  akhirnya  mata  uang  rupiah  akan  menguat  dan perekonomian Indonesia dapat membaik.
Beberapa  penelitian  terdahulu  telah  membuktikan  bahwa  penerapan  kebijakan  fiskal  dan kebijakan  moneter  memberi  dampak  yang  positif  bagi  pertumbuhan  ekonomi.  Kebijakan  fiskal secara  tidak  langsung  dapat  meningkatkan  PDB  dalam  suatu  negara  melalui  penundaan  pajak, penerapan tax  holiday sementara,  penurunan  tarif  pajak,  pengakuan  kemudian  atas  kerugian pajak, dan pembatalan atau pengurangan kontribusi jaminan sosial. Selain itu, kebijakan moneter juga  dapat  mempengaruhi  tingkat  pertumbuhan  PDB  (Karpova  et  al.,  2020).  Dampak  kebijakan fiskal  dan  kebijakan  moneter  terhadap  pertumbuhan  PDB  di  Indonesia  juga  terkonfirmasi  oleh penelitian yang dilakukan Nurlina dan Zurjani (2018) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak dan  tingkat  suku  bunga  terbukti  berpengaruh  baik  secara  parsial  maupun  simultan  terhadap perekonomian  Indonesia.  Melalui  tarif  pajak  yang  rendah,  keinginan  masyarakat  untuk berinvestasi  akan  bertambah  sehingga  pengangguran  dapat  berkurang  dan  ketika  tingkat pengangguran  kecil  maka  pertumbuhan  ekonomi  akan  semakin  membaik  dan  akhirnya penerimaan negara juga akan meningkat. Dari sisi moneter, kenaikan suku bunga yang ada akan dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  ekonomi  untuk  berinvestasi  dan  meningkatkan  kapasitas produksinya.  Peningkatan  kapasitas  produksi  akan  memicu  kenaikan  kebutuhan  tenaga  kerja sehingga  angka  pengangguran  dapat  berkurang.  Ketika  produksi  meningkat,  jumlah  ekspor  dan devisa  negara  dapat  bertambah  dan  pada  akhirnya  mata  uang  rupiah  akan  menguat  dan perekonomian  Indonesia  dapat  membaik.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  yang  telah dilakukan oleh Bhattarai dan Trzeciakiewicz (2016) dimana kebijakan fiskal dapat meningkatkan PDB dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Di sisi lain, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk meningkatkan PDB masih cukup meragukan  efektivitasnya  bila  melihat  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Setiawan  (2018),  Burger dan  Calitz  (2020)  serta  Canelli  et  al.  (2021).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Setiawan  (2018) menyimpulkan  bahwa  kenaikan  belanja  pemerintah  dan  tingkat  suku  bunga  di  Indonesia  masih memiliki  besaran  pengganda  yang  lemah  terhadap  PDB.  Kenaikan  belanja  pemerintah  hanya dapat  menstimulus  pertumbuhan  ekonomi  dalam  jangka  pendek  dan  akan  berdampak  negatif dalam  jangka  panjang  (Burger  dan  Calitz,  2020).  Canelli  et  al.  (2021)  juga  menemukan  bahwa kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi krisis masih belum cukup untuk memulihkan perekonomian  yang  ada.  Tingkat  PDB  tidak  akan  kembali  seperti  saat  sebelum  Covid-19 melanda. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:
H: Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  efektif  bagi  pertumbuhan  ekonomi Indonesia .

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  data  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  tahun  2010- 2020.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa  dokumentasi  yang  berasal  dari website Kementerian Keuangan RI, Bank Indonesia, dan BPS. Penelitian ini menggunakan proksi tingkat konsumsi, Foreign  Direct  Investment (FDI), Domestic  Direct  Investment (DDI),  belanja pemerintah, tingkat suku bunga, penerimaan pajak, dan Produk Domestik Bruto (PDB). Pengujian data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode Autoregressive  Integrated  Moving  Average (ARIMA) atau metode Box-Jenkins. Metode ini dipilih karena menganggap seluruh variabel yang digunakan  memiliki  hubungan  interdependensi  antar  variabel.  Salah  satu  kelebihan  dari  metode ini adalah hasil peramalan jangka pendek yang cukup akurat.

## HASIL

## Analisis Stasioneritas
Uji  stasioneritas  dilihat  dari  plot  data  masing-masing  variabel  yang  digunakan  dan  dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 1 Plot Data Tingkat Konsumsi
Gambar 2 Plot Data FDI
Gambar 3 Plot Data DDI
Gambar 4 Plot Data Belanja Pemerintah
Gambar 5 Plot Data Suku Bunga
Gambar 6 Plot Data Penerimaan Pajak
Gambar 7 Plot Data PDB
Berdasarkan  gambar  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  data  non-stasioner  pada hampir  seluruh  variabel  yaitu  DDI,  Belanja  Pemerintah,  Suku  Bunga,  Penerimaan  Pajak,  dan PDB. Sedangkan data stasioner terdapat pada variabel FDI. Untuk data non-stasioner, dilakukan first  differencing agar  data  menjadi  stasioner.  Data  yang  sudah  stasioner  dapat  dilihat  dari  plot gambar  yang  semakin  horizontal  dan  pada  plot  ACF  dan  PACF,  tidak  ada  garis  yang  melebihi batas signifikansi. Berikut di bawah ini plot ACF dan PACF dari data Difference :
Gambar 8 Plot ACF dan PACF Konsumsi ( Diff 1)
Gambar 9 Plot ACF dan PACF FDI (Stasioner/ Diff 0)
Gambar 11 Plot ACF dan PACF Belanja Pemerintah ( Diff 2)
Gambar 12 Plot ACF dan PACF Suku Bunga ( Diff 1)
Gambar 13 Plot ACF dan PACF Penerimaan Pajak ( Diff 1)
Gambar 14 Plot ACF dan PACF PDB ( Diff 3)

## Estimasi dan Uji Parameter
Estimasi model ARIMA dapat dilihat dari jumlah difference, plot ACF dan plot PACF. Hasil pengujian pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1 Hasil Estimasi dan Uji Parameter Variabel Ordo AR (PACF) Ordo MA (ACF) Diff. Model ARIMA Sig. Konsumsi 3 0 1 (3,1,0) 0,000 FDI 1 0 0 (1,0,0) 0,005 DDI 1 1 1 (1,1,1) 0,023 0,000 Belanja Pemerintah 3 1 2 (3,2,1) 0,000 0,002 Suku Bunga 0 1 1 (0,1,1) 0,015 Penerimaan Pajak 0 1 1 (0,1,1)(0,1,1) 4 * 0,002 PDB 2 2 3 (2,3,2) 0,009 0,000 * Menggunakan model SARIMA Sumber: Data diolah penulis
Dari tabel di atas, dapat dilihat model sementara dari masing-masing variabel yaitu:
a. Konsumsi (3,1,0) dengan p-value 0,000 sehingga model dikatakan layak
b. FDI (1,0,0) dengan p-value 0,005 sehingga model dikatakan layak
c. DDI (1,1,1) dengan p-value 0,023 dan 0,000 sehingga model dikatakan layak
d. Belanja  Pemerintah  (3,2,1)  dengan p-value 0,000  dan  0,002  sehingga  model dikatakan layak
e. Suku Bunga (0,1,1) dengan p-value 0,015 sehingga model dikatakan layak
f. Penerimaan Pajak (0,1,1)(0,1,1) 4 dengan p-value 0,002 sehingga model dikatakan layak
g. PDB (2,3,2) dengan p-value 0,009 dan 0,000 sehingga model dikatakan layak

## Uji Kecukupan Model
Model  peramalan  dikatakan  tidak  memiliki white  noise dan  dapat  digunakan  untuk peramalan  jika  memiliki P-value >  (0,05).  Hasil  dari  uji  kecukupan  model  ( Ljung-Box  test ) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2 Hasil Ljung-Box Test Variabel P-value Kesimpulan Konsumsi Lag 12 (0,404) Lag 24 (0,680) Tidak ada white noise, model baik FDI Lag 12 (0,411) Lag 24 (0,663) Tidak ada white noise, model baik DDI Lag 12 (0,400) Lag 24 (0,432) Tidak ada white noise, model baik Belanja Pemerintah Lag 12 (0,056) Tidak ada white noise, model baik Suku Bunga Lag 12 (0,807) Lag 24 (0,778) Tidak ada white noise, model baik Penerimaan Pajak Lag 12 (0,317) Tidak ada white noise, model baik PDB Lag 12 (0,210) Tidak ada white noise, model baik
Sumber: Data diolah penulis

## PEMBAHASAN

## Forecasting Tingkat Konsumsi
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  variabel  Konsumsi  yang  telah  dilakukan  sebelumnya, diperoleh  model  ARIMA  (3,1,0)  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar  peramalan.  Berikut  hasil peramalan Konsumsi:
Gambar 15 Forecasting Tingkat Konsumsi
Dari  grafik  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  pola  penurunan  tingkat  konsumsi  di  semester awal  dan  peningkatan  konsumsi  di  semester  akhir.  Berdasarkan  pengujian  yang  dilakukan, diperkirakan  penurunan  tingkat  konsumsi  juga  terjadi  di  Q1-Q2  tahun  2021  dan  2022  tetapi penurunannya  tidak  sebesar  tahun-tahun  sebelumnya.  Selain  itu,  diperkirakan  ada  peningkatan tingkat  konsumsi  di  Q3  dan  Q4  tahun  2021  dan  2022.  Penurunan  tingkat  konsumsi  di  semester awal  diakibatkan  karena  penyerapan  APBN  masih  belum  maksimal  di  awal  tahun  dan  dan menumpuk sehingga pada akhir tahun selalu terjadi peningkatan tingkat konsumsi (Irianto, 2021). Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  kebijakan  fiskal  dan  moneter  yang  diambil  pemerintah diperkirakan  mampu  memberikan  stimulus  positif  terhadap  tingkat  konsumsi  negara  yang pergerakannya cukup stabil dari tahun ke tahun, bahkan diperkirakan penurunan tingkat konsumsi di  tahun  2021  dan  2022  tidak  sebanyak  tahun-tahun  sebelumnya.  Kesimpulan  tersebut  sejalan dengan  penelitian  Bhattarai  dan  Trzeciakiewicz  (2016)  dimana  kebijakan  fiskal  mendorong tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

## Forecasting Tingkat FDI
Berdasarkan hasil pengujian pada variabel FDI yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh model  ARIMA  (1,0,0)  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar  peramalan.  Berikut  hasil  peramalan FDI:
Gambar 16 Forecasting FDI
Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa menurun drastis setelah lag ke 28 (tahun 2020 Q4) sampai lag  ke  32  (2021  Q4)  dan  berangsur  stagnan  hingga  lag  36  (tahun  2022  Q4)  dan  memiliki  nilai MAPE  (18,7%)  dimana  peramalan  dapat  dikatakan  sudah  cukup  baik  dan  memadai.  Penurunan FDI  dapat  diakibatkan  oleh  adanya  pandemi  Covid-19  yang  terjadi  dari  Desember  2019  hingga saat  ini.  Adanya  pandemi  tersebut  mengakibatkan  perekonomian  seluruh  dunia  turun  drastis sehingga  kemampuan  investasi  dari  negara  di  dunia  juga  ikut  menurun.  Masyarakat  di  seluruh dunia  cenderung  melakukan saving daripada  investasi  karena  banyak  individu  yang  terpaksa
kehilangan pekerjaan karena pandemi. Berdasarkan hasil peramalan, dapat dilihat bahwa program PEN  yang  dilaksanakan  pemerintah  sudah  cukup  memberikan  stimulus  yang  baik  bagi  tingkat FDI.  Peningkatan  FDI  menjadi  hal  krusial  dalam  efektivitas  pertumbuhan  PDB  (Bhattarai  & Trzeciakiewicz,  2016).  Meskipun  tidak  dapat  mengembalikan  tingkat  FDI  ke  kondisi  sebelum pandemi, penurunan tingkat FDI semakin mengecil di akhir tahun 2021-2022. Hal tersebut dapat terjadi karena masifnya vaksinasi yang dilakukan pemerintah Indonesia yang telah mencapai 56% masyarakat Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Cakupan vaksinasi di seluruh  dunia  telah  mencapai  58%  per  akhir  Maret  2022  (BBC,  2022)  dan  dengan  adanya  hal tersebut,  diperkirakan  akan  mendorong  pertumbuhan  tingkat  investasi  di  tahun  2022  dan  tahun- tahun berikutnya.

## Forecasting Tingkat DDI
Berdasarkan hasil pengujian pada variabel DDI yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh model  ARIMA  (1,1,1)  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar  peramalan.  Berikut  hasil  peramalan DDI:

## Gambar 17 Forecasting DDI
Dari  grafik  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  DDI  mengalami  penurunan  drastis  di  lag  ke-27 (2020 Q3) hingga lag ke-29 (2021 Q1) dan berangsur-angsur kembali ke kondisi normal hingga lag ke-36 (2022 Q4). Kembalinya tingkat investasi domestik menjadi tanda bahwa perekonomian Indonesia  mulai  menggeliat.  Sejak  pemberlakuan  pembatasan  mobilitas  masyarakat  dihapus, masyarakat  dapat  beraktivitas  normal  kembali  dan  secara  otomatis  hal  tersebut  mendorong peningkatan  transaksi  ekonomi  dan  secara  tidak  langsung  masyarakat  dapat  meningkatkan kemampuan  investasinya  karena  penghasilan  yang  dimiliki  mulai  meningkat  kembali.  Hal tersebut  menjadi  sebuah  indikator  keberhasilan  pemerintah  Indonesia  dalam  menggerakkan perekonomian  negara  melalui  program  PEN.  Kebijakan  yang  mendorong  pertumbuhan  DDI secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian pula, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Bhattarai & Trzeciakiewicz, 2016).

## Forecasting Tingkat Belanja Pemerintah
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  variabel  Belanja  Pemerintah  yang  telah  dilakukan sebelumnya,  diperoleh  model  ARIMA  (3,2,1)  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar  peramalan. Berikut hasil peramalan Belanja Pemerintah:
Gambar 18 Forecasting Belanja Pemerintah
Dari grafik di atas, dapat dilihat pergerakan belanja pemerintah sangat fluktuatif hingga lag ke-36 (2022  Q4).  Fluktuasi  tingkat  belanja  pemerintah  dipengaruhi  oleh  perubahan  postur  APBN, dimana  sebagian  besar  anggaran  difokuskan  untuk  penanggulangan  dampak  Covid-19.  Hal tersebut  dapat  diakibatkan  karena  pemerintah  hingga  saat  ini  masih  fokus  dengan  percepatan vaksinasi,  terlebih  semakin  banyak  varian  Covid-19  yang  ada  sehingga  pemerintah  masih menekan  tingkat  belanja  negara  dan  lebih  menggunakan  APBN  yang  ada  untuk  memberikan bantuan dan subsidi bagi masyarakat. Lesunya tingkat belanja pemerintah juga dapat diakibatkan belum  maksimalnya  penyerapan  APBN  pada  waktu-waktu  tertentu  (Irianto,  2021).  Selain  itu, penerimaan  negara  yang  menurun  juga  mengakibatkan  APBN  yang  dimiliki  negara  sangat terbatas  yang  berakibat  ke  pemangkasan  dan  perubahan  struktur  APBN.  Hal  tersebut  diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun 2022 karena pandemi Covid-19 yang tidak kunjung selesai. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  PEN  masih  belum  cukup  mestimulus  tingkat belanja  pemerintah.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Burger  dan  Calitz  (2020)  mendapati  bahwa tingkat belanja pemerintah masih belum mampu merangsang pertumbuhan ekonomi.

## Forecasting Tingkat Suku Bunga
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  variabel  Suku  Bunga  yang  telah  dilakukan  sebelumnya, diperoleh  model  ARIMA  (0,1,1)  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar  peramalan.  Berikut  hasil peramalan Suku Bunga:
Gambar 19 Forecasting Suku Bunga
Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa tingkat suku bunga pada lag ke 29 (2021 Q1) mengalami penurunan hingga lag ke 36 (2022 Q4). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan moneter pemerintah dalam menurunkan suku bunga BI diperkirakan akan terus dilakukan hingga Q4 tahun 2022 sebagai salah  satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat dalam masa  pandemi  ini.  Kebijakan  moneter  yang  diambil  oleh  pemerintah  cukup  berhasil  untuk menjaga  tingkat  suku  bunga  yang  stabil  dimasa  pandemi  ini.  Tingkat  suku  bunga  berpengaruh
terhadap  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  (Nurlina  &  Zurjani,  2018).  Stimulus  penurunan suku bunga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan  bisnis  dengan  memanfaatkan  suku  bunga  kredit  yang  rendah.  Masyarakat  dapat mengajukan  pinjaman  yang  bersifat  produktif  yang  berguna  bagi  masyarakat  untuk  dapat membuka lapangan pekerjaan baru di masa pandemi. Selain itu, stimulus tersebut juga diharapkan dapat  meningkatkan  bisnis  luar  negeri  karena  rendahnya  biaya  pinjaman  bagi  pengusaha  ekspor dan impor.

## Forecasting Tingkat Penerimaan Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  variabel  Penerimaan  Pajak  yang  telah  dilakukan sebelumnya,  diperoleh  model  SARIMA  (0,1,1)(0,1,1) 4 yang  akan  digunakan  sebagai  dasar peramalan. Berikut hasil peramalan Penerimaan Pajak:
Gambar 20 Forecasting Penerimaan Pajak
Dari  grafik  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  fluktuasi  penerimaan  pajak  yang  terjadi  secara musiman,  dimana  pada  awal  tahun  penerimaan  pajak  masih  rendah  dan  di  akhir  tahun  akan meningkat  secara  drastis.  Fluktuasi  penerimaan  pajak  diakibatkan  pada  awal  tahun  wajib  pajak (WP) cenderung  menunda untuk  melakukan pembayaran pajak, sehingga pada akhir tahun akan terjadi peningkatan penerimaan pajak (Sari, 2018). Kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah memiliki efek  positif karena beberapa stimulus  seperti  PPh21 DTP,  penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh 22 impor, dan pengurangan angsuran PPh 25 dapat meringankan kewajiban WP sehingga secara tidak langsung tingkat penerimaan pajak cenderung stabil, tidak terlalu terdistorsi dengan pandemi. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, penurunan tarif PPh Badan berpotensi untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  (Munandar,  2020).  Hal  tersebut  sejalan  dengan penelitian  oleh  Setiawan  (2018) dan  Karpova  et  al.  (2020) yang menyimpulkan  bahwa  stimulus fiskal  berdampak  baik  bagi  tingkat  penerimaan  pajak  dan  efektif  dalam  meningkatkan pertumbuhan  PDB.  Dampak  peningkatan  pertumbuhan  PDB  yang  ditimbulkan  dapat  bertahan dalam jangka panjang (Bhattarai & Trzeciakiewicz, 2016).

## Forecasting Tingkat PDB
Berdasarkan hasil pengujian pada variabel PDB yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh model  ARIMA  (2,3,2)  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar  peramalan.  Berikut  hasil  peramalan PDB:
Gambar 21 Forecasting PDB
Dari  grafik  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  pada  lag  ke  29-32  (tahun  2021)  tingkat  PDB  akan mengalami kenaikan dan pada lag ke 33-36 tingkat PDB akan menurun secara drastis. Kebijakan PEN yang diberlakukan oleh pemerintah sejak tahun 2020 dan berakhirnya pembatasan mobilitas masyarakat  pada  awal  tahun  2021  diperkirakan  membawa  dampak  positif  bagi  masyarakat. Pembukaan  pembatasan  tersebut  mendorong  peningkatan  aktivitas  ekonomi  yang  dilakukan masyarakat sehingga secara tidak langsung tingkat PDB akan naik selama tahun 2021. Proyeksi penelitian  ini  sesuai  dengan  proyeksi International  Monetary  Fund (IMF)  dimana  PDB  riil Indonesia tahun 2021 akan meningkat sebesar 4,8% (International Monetary Fund, 2021).
Penurunan  tingkat  PDB  yang  diramalkan  akan  terjadi  di  tahun  2022  diperkirakan  sebagai akibat  dari  munculnya  varian  baru  dari  Covid-19  yang  lebih  cepat  menular  (Satuan  Tugas Penanganan  Covid-19  Indonesia,  2021)  sehingga  ada  kemungkinan  pemerintah  akan memberlakukan  pembatasan  mobilitas  kembali.  Adanya pembatasan  kembali  dapat  menurunkan transaksi ekonomi di dalam masyarakat sehingga permintaan barang dan jasa akan menurun dan penawaran  dari  produsen  secara  otomatis  akan  mengalami  penurunan  juga.  Kemungkinan tersebut  secara  tidak  langsung  akan  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  yang tercermin  dalam  tingkat  PDB.  Kebijakan  pemerintah  masih  belum  cukup  untuk  mengatasi  efek krisis  yang  ditimbulkan  karena  pandemi  dan  tingkat  PDB  tidak  dapat  dikembalikan  seperti  saat sebelum pandemi terjadi (Canelli et al., 2021).

## KESIMPULAN
Perekonomian  global  sedang  mengalami  penurunan  sejak  adanya  Covid-19,  begitu  pula dengan  Indonesia  yang  hanya  membukukan  realisasi  pendapatan  negara  sebesar  31,21%  pada triwulan kedua 2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020b). Pemerintah Indonesia memberlakukan  program  PEN  sebagai  stimulus  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi. Proksi  program  PEN  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tingkat  konsumsi,  FDI,  DDI, belanja pemerintah, tingkat suku bunga, dan penerimaan pajak, sedangkan tingkat perekonomian Indonesia  diproksikan  dengan  tingkat  PDB.  Pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan  data tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2020 dan menggunakan metode ARIMA.
Berdasarkan  pengujian  peramalan,  diperoleh  hasil  bahwa  program  PEN  melalui  kebijakan fiskal  dan  moneter  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi  tingkat  konsumsi,  FDI,  DDI,  suku bunga  dan  penerimaan  pajak.  Dampak  terhadap  faktor-faktor  tersebut  dapat  mendorong  adanya pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, program PEN diperkirakan masih belum mampu memberikan stimulus  positif  bagi  belanja  pemerintah,  dan  PDB.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan  program  PEN  sudah  efektif  bagi  komponen  makro  ekonomi  di  Indonesia  tetapi belum cukup efektif bagi peningkatan PDB secara keseluruhan. Hal tersebut diakibatkan karena masih  banyak  faktor-faktor  lain  di  luar  proksi  penelitian  ini  yang  dapat  mempengaruhi pertumbuhan PDB.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  antara  lain  terbatasnya  data  perekonomian  sebelum tahun  2010  sehingga  sampel  yang  digunakan dalam peramalan  kurang beragam serta  masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan PDB yang belum diteliti oleh penulis, seperti tingkat pendapatan, tingkat tenaga kerja, tingkat produksi, tingkat harga barang, dan lain
sebagainya.  Hal  tersebut  dapat  diatasi  pada  penelitian  selanjutnya  dengan  memperlebar  sampel yang  digunakan  serta  dengan  menambahkan  proksi  lain  yang  dapat  berpengaruh  terhadap pertumbuhan PDB.

## SUMBER RUJUKAN
Abimanyu,  A.  (2005).  Kebijakan  Fiskal  dan  Efektivitas  Stimulus  Fiskal  di  Indonesia  Aplikasi Model Makro MODFI dan CGE-INDORANI. Jurnal Ekonomi Indonesia , 1 (1), 1–36. Badan Pusat Statistik. (2020). Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19. In Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 terhadap Pelaku usaha . Badan Pusat Statistik. (2021). Produk Domestik Bruto .
https://www.bps.go.id/subject/169/produk-domestik-bruto--pengeluaran-.html
Bank  Indonesia.  (2020). Perkembangan  Langkah-Langkah  BI  dalam  Hadapi  COVID-19 . https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Perkembangan-Langkah- Langkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19.aspx
BBC.  (2022). Covid  vaccines:  How  fast  is  progress  around  the  world? BBC  News. https://www.bbc.com/news/world-56237778
Bhattarai, K., & Trzeciakiewicz, D. (2016). Macroeconomic impacts of fiscal policy shocks in the UK: A DSGE
analysis.
Economic Modelling , 61 (October), 321–338. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.10.012 Bisnis  Indonesia.  (2021). BKF  Tegaskan  Kebijakan  Fiskal  2021  Masih  Ekspansif  Konsolidatif . https://ekonomi.bisnis.com/read/20210128/10/1349183/bkf-tegaskan-kebijakan-fiskal-2021- masih-ekspansif-konsolidatif
Burger,  P.,  &  Calitz,  E.  (2020).  Covid-19,  Economic  Growth  and  South  African  Fiscal  Policy. South African Journal of Economics , 89 (1), 3–24. https://doi.org/10.1111/saje.12270
Canelli, R., Fontana, G., Realfonzo, R., & Passarella, M. V. (2021). Are EU Policies Effective to Tackle  the  Covid-19  Crisis?  The  Case  of  Italy. Review  of  Political  Economy . https://doi.org/10.1080/09538259.2021.1876477
DDTC.  (2020). Sri  Mulyani:  Serapan  Anggaran  PEN  Sepanjang  2020  Capai  83% . https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-serapan-anggaran-pen-sepanjang-2020-capai-83- 26713?page_y=913
Faruq, U. Al, & Mulyanto, E. (2017). Sejarah Teori-Teori Ekonomi (Issue 1). International  Monetary  Fund.  (2021).  IMF  Country  Report  No.  21/46.  In IMF  Staff  Country Reports: Vol. 21/46 . https://doi.org/10.5089/9781498373890.002 Irianto,  K.  B.  (2021). Mengapa  Belanja  Pemerintah  Selalu  Meningkat  di  Akhir  Tahun? CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/opini/20211223183110-14-301570/mengapa- belanja-pemerintah-selalu-meningkat-di-akhir-tahun
Jawadi, F., Mallick, S. K., & Sousa, R. M. (2015). Fiscal and monetary policies in the BRICS: A panel VAR approach. Economic Modelling , 58 , 535–542.
https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.06.001
Karpova, V. V., Tischenko, V. F., Ostapenko, V. N., & Ivanov, Y. B. (2020). Anti-Crisis Fiscal Measures in the European Union during the COVID-19 Pandemic and their Impact on GDP. Journal of Tax Reform , 6 (3), 225–243. https://doi.org/10.15826/jtr.2020.6.3.083 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Indikator Penanganan COVID-19 Konsisten Menunjukkan Perbaikan Seminggu Terakhir – Sehat Negeriku . https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220315/4039533/indikator- penanganan-covid-19-konsisten-menunjukkan-perbaikan-seminggu-terakhir/
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). Mendisain Koordinasi Fiskal- Moneter yang Efektif . https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2010/07/06/145340385736232-mendisain- koordinasi-fiskal-moneter-yang-efektif
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020a). Ini Empat Prioritas Kebijakan Fiskal 2021 . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-empat-prioritas-kebijakan-fiskal-2021/
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020b). Kebijakan Fiskal Pemerintah Yang Pruden Dalam  Menghadapi  Pandemi .  https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-
pers-kebijakan-fiskal-pemerintah-yang-pruden-dalam-menghadapi-pandemi/ Mankiw, N. G. (2013). Pengantar Ekonomi Makro . Penerbit Salemba Empat. McEachern, W. A. (2000). Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer . Penerbit Salemba Empat. Munandar,  M.  H.  (2020).  Analysis  The  Effectiveness  Of  Tax  Relaxation  Due  To  Covid-19 Pandemy  On  Indonesian  Economic  Defense. Lex  Scientia  Law  Review , 4 (1),  133–142. https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38631 Nurlina,  &  Zurjani.  (2018).  Dampak  Kebijakan  Fiskal  Dan  Moneter  Dalam  Perekonomian
Indonesia. Quantitative Economics Journal , 2 (3), 126–136.
https://doi.org/10.24114/qej.v2i3.17434 Sari,  A.  A.  (2018).  Sanksi  Administrasi  Bagi  Wajib  Pajak  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  di Kota Padang. Soumatera Law Review , 1 (2), 233–250. Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19  Indonesia.  (2021). Penjelasan  WHO  tentang  Omicron, Varian  Baru  COVID-19 .  Covid19.Go.Id.  https://covid19.go.id/p/berita/penjelasan-who- tentang-omicron-varian-baru-covid-19
Setiawan,  H.  (2018).  Analisis  Dampak  Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter  Terhadap  Kinerja Makroekonomi  di  Indonesia  dengan  Model  Structural  Vector  Autoregression  (SVAR). Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan , 03 (2), 23–43. Sukirno, S. (2013). Makro Ekonomi: Teori Pengantar . Raja Grafindo Persada. Warjiyo, P., & Solikin. (2003). Kebijakan Moneter Indonesia. In Jurnal Manajemen Maranatha (Vol. 3, Issue 1). Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. Wikipedia.  (2020). COVID-19  lockdowns  -  Wikipedia .  https://en.wikipedia.org/wiki/COVID- 19_lockdowns
World  Health  Organization.  (2020). Coronavirus .  Health  Topics.  https://www.who.int/health- topics/coronavirus#tab=tab_1