Volume 4 No. 1, Juni 2018
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
Journal Homepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp

## Peran Pemerintah Daerah Dalam Program Persaudaraan Peduli Kasih di Kabupaten Mamasa
Surahmat Musa 1 , Nurlinah 2 , Jayadi Nas 3
1 Program Pascasarjana Administrasi Pembangunan , Universitas Hasanuddin . E-mail : rahmatmemet21@yahoo.com
2 Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fisip, Universitas Hasanuddin.
3 Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fisip, Universitas Hasanuddin.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: The Role of the Government, the Brotherhood of Concerned Love Program, Community Welfare
Kata kunci : Peran Pemerintah, Program Persaudaraan Peduli Kasih, Kesejahteraan Masyarakat
How to cite: Musa, S., Nurlinah, & Nas, J. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Program Persaudaraan Peduli Kasih di Kabupaten Mamasa. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik) , 38-
45. This study aims to analyze the Role of Local Government in the Implementation of the Brotherhood  of  Love  Concern  Program in  Mamasa  District  and  analyze  the level  of community  welfare  after  implementation.  The  research  method  used is  a  qualitative research  method  with  a  descriptive  research  type.  Data  collection  techniques  are carried out through interviews, observation, and literature studies. The results of the study indicate  that  the  Role  of  Regional  Governments  in  the  Implementation  of  the Brotherhood  of  Charity  Care  Program  in  Mamasa  District  is  adequate  in  terms  of Communication  between  SKPD  and  Community  Groups.  However,  there  are  a number of things that must be further enhanced and considered in the management of poverty,  namely  more  professional  Human  Resources.  The  level  of  welfare  of  the community  after  the  implementation  of  the  brotherly  care  program  in  Mamasa Regency is that the community is increasingly empowered, open employment, and has a significant impact by reducing the burden on poor families.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam Pelaksanaan  Program  Persaudaraan  Peduli  Kasih  di  Kabupaten  Mamasa  serta menganalisis  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  pasca  pelaksanaannya.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Peran  Pemerintah  Daerah Dalam  Pelaksanaan  Program  Persaudaraan  Peduli  Kasih  di  Kabupaten  Mamasa sudah  memadai  dalam  hal  Komunikasi  antara  SKPD  dan  Kelompok  Masyarakat.
Namun,  ada  beberapa  hal  yang  mesti  lebih  ditingkatkan  dan  diperhatikan  dalam mangatasi kemiskinan, yakni Sumber Daya Manusia yang lebih professional. Adapun tingkat  kesejahteraan  masyarakat  pasca  pelaksanaan  program  persaudaraan  peduli kasih  di  Kabupaten  Mamasa  adalah  masyarakat  semakin  berdaya,  lapangan  kerja terbuka,  dan  memberikan  dampak  yang  signifikan  dengan  mengurangi  beban  bagi keluarga tidak mampu.
Copyright © 2018 JAKPP. All rights reserved.

## Pendahuluan
Pemerintah daerah, sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah  bertujuan  untuk
mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat.  Pemerintahan  Daerah (Pemda)  dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan. Hubungan antar susunan pemerintahan mencakup aspek hubungan wewenang yang  disusun  berdasarkan  kekhususan  dan  keragaman  daerah  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Daerah  diberikan  kewenangan  yang seluas-luasnya  disertai  dengan  hak  dan  kewajiban  menyelenggarakan  otonomi daerah dalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Prinsip  otonomi  daerah  menggunakan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya mengandung pengertian daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua  urusan  pemerintahan  diluar  yang  menjadi  urusan  Pemerintah  yang ditetapkan  dalam  undang-undang.  Daerah  memiliki  kewenangan  membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dampak dari pada program bantuan Pemerintah terhadap penanggulangan  kemiskinan  yang  secara  nyata,  belum  dapat  merubah  angka kemiskinan  secara  signifikan  di  Kabupaten  Mamasa  yang  menjadi  spirit  bagi reforman  untuk  merancang  sebuah  gagasan  perubahan  dalam  upaya pengentasan kemiskinan dengan penerapan “ Pola Persaudaraan Peduli Kasih “, dengan  mempersaudarakan  keluarga  mampu  dengan  keluarga  yang  tidak mampu yang diklasifikasi enam aspek berdasarkan, Peraturan Buapati Mamasa Tentang Program Persaudaraan Peduli Kasih, yaitu :
1) Aspek lapangan kerja
2) Perumahan
3) Pendidikan dan Mental Spiritual
4) Pembinaan Rumah Tangga.
5) Ekonomi
6) Kesehatan
Persaudaraan  Peduli  Kasih  adalah  sebuah  program  pemerintah  Kabupaten Mamasa untuk memperbaiki sistem ekonomi daerah. Kalau kita tinjau dari sisi etimologi  persaudaraan  terdiri  atas  2  (dua)  suku  kata,  persaudaraan  dari  kata saudara  yang  berarti  orang  yang  bertalian  sanak,  persaudaraan  adalah persahabatan  karib  layaknya  seperti  keluarga.  Sedangkan  Peduli  Kasih  adalah kepedulian  kepada  sesama  berdasarkan  kasih.  Dari  pengertian  ini  dapat dipahami  bahwa  persaudaraan  Peduli  Kasih  adalah  persaudaraan  layaknya seperti  sanak  yang  diberikan  hak-hak  atas  dasar  saling  peduli  dalam  kasih Seperti  itulah  program  persaudaraan  masyarakat  Kabupaten  Mamasa. Memberikan tanggungan kepada orang lain layaknya saudara atau keluarganya.
Dari  gambaran  Program  Persaudaraan  Peduli  Kasih,  Program  ini  mulai diterapkan di internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa yakni para kepala SKPD  dengan  pertimbangan  bahwa  para  eselon  II  dan  III  sudah  dinilai  berada pada tataran keluarga yang mampu. Target Program Persaudaraan Peduli  Kasih adalah seluruh Pimpinan SKPD sebanyak 37 SKPD, dan diharapkan program ini

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
akan dilanjutkan dengan mempersaudarakan kalangan BUMN / BUMD, Swasta dan  warga  secara  umum  yang  sudah  tergolong  mapan  dengan  keluarga  yang kurang  mampu. Artinya  bahwa  semua  yang  dianggap  mampu  dengan  kreteria yang sudah di tetapkan dalam program ini, wajib untuk terlibat dalam program pengentasan  kemiskinan,  agar  program  ini  dapat  sesuai  dengan  tujuannya. Namun sampai hari ini semua SKPD dan kalangan BUMN / BUMD, Swasta dan warga secara umum masih ada belum terlibat dalam program ini. Kerena sampai saat ini pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mamasa masih belum mengurangi angka  kemiskinan  Kabupaten  Mamasa,  padahal  program  ini  sudah  berjalan selama 3 tahun.
Diketahui bahwa Kabupaten Mamasa merupakan salah satu contoh daerah dengan dukungan sumber daya hutan yang besar, namun termasuk pula daerah dengan  penduduk  miskin  yang  tidak  sedikit.  Kabupaten  Mamasa  terdiri  dari kawasan hutan seluas 198.871 Ha atau 57,27% dari luas wilayah kabupaten. Meski demikian,  luasnya  kawasan  hutan  tidak  menggambarkan  hubungan  positif terhadap  penurunan  jumlah  keluarga/penduduk  miskin  di  daerah  ini.  Sebagai gambaran,  pada  tahun  2014  BPS  mempublikasikan  data  yang  menggambarkan betapa  daerah  ini  masih  jauh  tertinggal  dibanding  daerah  lainnya  di  Indonesia. Daerah ini tercatat sebagai satu-satunya kabupaten di Sulawesi Barat yang masuk dalam  kategori  tertinggal  bersama  122  kabupaten  lainnya  di  seluruh  Indonesia. Meski meningkat pada tahun 2016 menjadi termiskin keempat di Sulawesi Barat, angka  kemiskinan  masih  cukup  tinggi  yaitu  16,25%.  Tingkat  kemiskinan  yang masih  tergolong  tinggi  yaitu  21.293  KK  Hasil  Pendataan  Tahun  2014  oleh  BPS Kabupaten  Mamasa.  Jumlah  tersebut  menjadi  fokus  dalam  program Penananggulangan Kemiskinan melalui Program Persaudaraan Peduli Kasih.
Pada tahun 2014 angka kemiskinan Kabupaten Mamasa masih tertinggi di Sulawesi  Barat  dengan  angka  21,11  Persen,  pada  tahun  2016  terjadi  kenaikan dengan capaian 21,43 persen. Sampai dengan data terakhir 2016 angka kemiskinan naik  hingga  0,31%.  Tingginya  angka  penduduk  miskin  menuntut  dilakukannya langkah-langkah  konkrit  dan  mendasar  untuk  menekan  angka  tersebut. Diperlukan  kebijakan  yang  spesifik  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  melalui  program  atau  kebijakan  yang  berpihak  pada  si  miskin. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara makro masih belum tepat sasaran dan jumlah, masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro dan memposisikan masyarakat sebagai obyek sehingga masyarakat tidak terlibat dalam keseluruhan proses.
Keluarga  tidak  mampu  harus  terlihat  lebih  berkembang  baik  pada  aspek pendidikan yang dimana anak-anak disekolahkan dengan bantuan dari keluarga mampu atau yang terlibat dalam program Persaudaraan Peduli Kasih, pada asek ekonomi bantuan kepada masyarakat miskin dibina dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk membentuk usaha kecil atau industry rumah tangga dan aspek kesehatan  pemerintah  daerah  melalui  program  ini  melakukan  perbaikan  gizi, kesehatan  jiwa  dan  kesehatan  mata  untuk  menunjang  kesejahteraan  masyarakat dengan pemeriksaan khusus terhadap masyarakat miskin, selain itu aspek tenaga kerja  keluarga  tidak  mampu  yang  dianggap  bisa  bekerja  dengan  professional
dibina agar dapat bekerja ke sektor kegiatan yang produktif. Sehingga apa yang ingin  di  capai  dalam  menanggulangi  kemiskinan  di  Kabupaten  Mamasa  dapat memberikan  dampak  yang  signifikan  dengan  adanya  program  Persaudaraan Peduli Kasih.Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program persaudaraan peduli kasih di Kabupaten Mamasa dan menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pelaksanaan program persaudaraan peduli kasih di Kabupaten Mamasa.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat hal  ini  dikarenakan  Kabupaten  Mamasa  merupakan  area  lokus  penelitian,  dan daerah  ini  merupakan  daerah  dilaksanakannya  program  persaudaraan  peduli kasih  sejak  tahun  2014.  Dari  penelitian  ini  peneliti  berupaya  melihat  peran pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  progam  ini,  maka  dari  itu  tempat dilaksanakannya  penelitian  ini  di  Kantor  Bupati,  Dinas  Sosial,  Kantor  DPRD Kabupaten  Mamasa,  dan  SKPD  terkait,  sedangkan  untuk  proses  terlaksananya program  Persaudaraan  Peduli  Kasih  peneliti  juga  melakukan  penelitian  kepada masyarakat  yang  telah  terdaftar  pada  program  Persaudaraan  Peduli  Kasih, peneliti melakukan penelitian di kecamatan Mambi dimana daerah jauh dari akses perkotaan dan kecamatan aralle daerah terpencil di Kabupaten Mamasa.
Tipe  penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  dimaksudkan untuk  menggambarkan  dan  menganalis  tentang  peran  pemerintah  dalam pengentasan  kemiskinan  melalui  Program  Persaudaraan  Peduli  Kasih  di Kabupaten Mamasa, mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan Data Primer  yang  diperoleh  melalui  observasi  sangat  mendalam, dan  wawancara mendalam (in  depth  interview) dengan  masyarakat,  dan  pihak  yang  berwenang untuk memberikan informasi dan keterangan mengenai Pengentasan Kemiskinan melalui  Program  Persaudaraan  Peduli  Kasih  Di  Kabupaten  Mamasa.  Data Sekunder yang diperoleh melalui telaah dokumentasi secara jeli yang bersumber pada literatur dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan serta studi-studi penelitian yang sejenis yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.
Teknik  penentuan  informan  dilakukan  secara  Purposive  Sampling  dimana penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  tidak  dilakukan  pada  seluruh  populasi, tapi  terfokus  pada  target.  Pengumpulan  data  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu proses  mendapatkan  data  empiris  melalui  responden  dengan  menggunakan metode tertentu (Silalahi, 2012). Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan  akan  diolah  dan  dianalisa  secara  kualitatif  dengan  melihat  Peran pemerintah  daerah  dalam  program  persaudaraan  peduli  kasih  di  kabupaten mamasa  dan  tingkat  kesejahteraan  masyrakat  pasca  pelaksanaan  program persaudaraan peduli kasih. Langkah yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai  berikut  :  reduksi  data,  sajian  data,  dan  verifikasi  data.  Dalam  proses  ini penulis juga menggunakan trianggulasi data.

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan program tersebut. Peneliti menemukan  masih  kurangnya  SKPD  dan  BUMN/BUMD,  Swasta  terlibat  dalam Program  Persaudaraan  Peduli  Kasih  yang  diatur  dalam  Peraturan  Bupati Mamasa,  masih  ada  masyarakat  belum  tersentuh  dalam  Program  Persaudaraan Peduli  Kasih.  Peneliti  melihat  masyarakat  yang  terkena  program  tersebut menemukan  beberapa  orang  belum  tergolong  kategori  miskin,  serta  adanya keluhan  masyarakat  terhadap  program  ini  memberikan  gambaran  bagi  peneliti untuk  melihat  lebih  mendalam  pelaksanaan  program  ini.  Pada  dasarnya  peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan seharusnya mendorong pertumbuhan yang  berpihak  kepada  masyarakat  miskin,  sehingga  dalam  hal  ini  masyarakat dapat  lebih  mandiri  dalam  memanfaatkan  program  tersebut . Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program persaudaraan peduli kasih, berkaitan dengan  komunikasi  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten Mamasa  khususnya  terkait  komunikasi  antar  organisasi  utamanya  pemimpin SKPD  sasaran  awal  program  ini,  setelah  itu  mensosialisasikan  kebijakan  kepada masyarakat, diantaranya lingkup tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Sumber  daya  yang  dimiliki  Kabupaten  Mamasa  dalam  melaksanakan program  ini  harus  mampu  dalam  proses  pendampingan,  baik  dalam  hal pengawasan  atau  kontroling  yang  dilakukan  para  pendamping  program  ini, sehingga  kemampuan  dan  kecakapan  dalam  pelaksanaan  program  ini  dapat terlaksana  dengan  baik.  Disposisi  oleh  para  pelaksana  program  harus memperhatikan  hambatan-hambatan  yang  akan  terjadi  di  lapangan,  karena penanggung  jawab  atas  berjalannya  kebijakan  dalam  hal  kesediaan  dan komitmen para pendamping ini adalah bupati sebagai pemegang kendali dalam melaksnanakan kebijakan ini, dengan harus memilih pendamping yang memiliki jiwa  komitmen  terhadap  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  mengurangi  angka kemiskinan  di  Kabupaten  Mamasa.  Secara  teknis  struktur  organisasi  dalam pelaksanaan  program  Persaudaraan  Peduli  Kasih,  pemerintah  Kabupaten Mamasa membentuk satu tim dari semua lembaga yang terlibat untuk menjalin kerjasama yang baik sehingga kinerja kebijakan menjadi efektif di lapangan.
Dalam  pelaksanaan  program  Persaudaraan  Peduli  Kasih  peneliti menemukan  14  sampel  yang  dipersuadarakan  antara  keluarga  mampu  dengan keluarga tidak mampu sehingga hasil penelitian kebijakan program persaudaraan peduli  kasih  sudah  berjalan  dengan  harapan  keluarga  tidak  mampu  dapat mengalami  perubahan  menjadi  berdaya  baik  pada  aspek  ekonomi,  aspek kesehatan  dan  aspek  pendidikan  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  sosial.  Hal lain dalam penelitian ini pada tingkat kesejahteraan pasca pelaksanaan program persaudaraan  peduli  kasih,  bahwa  pemerintah  daerah  Kabupaten  Mamasa memperdayakan masyarakat dengan kegiatan yang bermanfaat, dengan membina secara  khusus  kepada  keluarga  yang  terkena  program  ini,  melalui  pendamping yang  telah  di  tugaskan  di  lapangan,  selain  itu  pendamping  program  ini  harus
memberikan  motivasi  terhadap  keluarga  tidak  mampu  agar  lebih  mandiri memanfaatkan bantuan program persaudaraan peduli kasih.

## Kesimpulan
Peran  pemerintah  dalam  pelaksanaan  program  persaudaraan  peduli  kasih belum  terlaksana  secara  maksimal  Upaya  penanggulangan  kemiskinan  yang sementara  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Mamasa  belum  terlaksana dengan  baik.  Sumber  daya  manusia  yang  tersedia  belum  sepenuhnya  dapat menjalakan  kebijakan  ini,  serta  sarana  dan  prasarana  yang  tidak  tersedia  juga menjadi  salah  satu  hambatan  yang  krusial  dalam  menunjang  pelaksanaan kebijakan.  Namun  dalam  komunikasinya  terlihat  pemerintah  daerah  melakukan sesuai  dengan  prosedurnya,  dengan  menjalankan  sosialisasi,  mulai  dari  tingkat SKPD  sampai  kepada  masyarakatnya.  Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  melalui  pemberdayaan  masyarakat, keluarga tidak mampu di berdayakan oleh keluarga mampu dengan memberikan bantuan  modal  usaha,  sarana  kerja  serta  peluang  kerja  sehingga  masyarakat miskin  semakin  berdaya.  Hal  tersebut  memberikan  kemandirian  kepada masyarakat yang telah di bantu oleh keluarga mampu. Namun pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan belum maksimal dalam  mengurangi  kemiskinan.  Belum  maksimalnya  disebabkan  karena  tidak semua pola pemberdayaan terpenuhi dalam pelaksanaan program persaudaraan peduli  kasih  di  Kabupaten  Mamasa.  Selain  itu  juga  pemerintah  daerah  dalam menjalankan program ini tidak melakukan evaluasi kepada pendamping program ini, baik dalam hal penguatan kapasitas pendamping maupun hal-hal teknis yang dapat  di  temukan  dilapangan  sebagai  tindak  lanjut  dari  program  Persaudaraan Peduli Kasih. Semua upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa meskipun belum sepenuhnya maksimal.
Perlu  dilaksanakan  pelatihan  terhadap  sumber  daya  manusia,  sehingga dalam pelaksanaan program dapat mengawasi dan mengevaluasi program secara maksimal.  Pemerintah  daerah  juga  harusnya  menyediakan  fasilitas  yang  baik sebagai  sarana  keberlangsungan  pengentasan  kemiskinan,  serta  mencari  sumber daya manusia lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah daerah perlu  mendata  kembali  keluarga  tidak  mampu  dan  keluarga  mampu,  sesuai kebutuhan  masyarakat  yang  ingin  diperdayakan,  dengan  pola  pemberdayaan program Persaudaraan Peduli Kasih dari aspek perumahan, aspek kesejatan dan aspek  pendidikan  dan  spiritual.  Maka  pemerintah  daerah  Kabupaten  Mamasa perlu  melakukan  pengawasan  terhadap  penerima  bantuan  program  tersebut, dengan melakukan pendampingan serta penguatan SDM sehingga memunculkan SDM yang berkompeten serta mampu menjalankan program Persudaraan Peduli Kasih  di  Kabupaten  Mamasa  secara  maksimal  sehingga  tunjuan  utama  dalam program ini mengurangi angka kemiskinan bisa tercapai.

## Daftar Pustaka

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
Abdul  Wahab,  Solihin.  2012. Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke  Penyusunann Model-model Implementasi Kebijakan Publik , PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Alfabeta, Bandung.
Arikunto,  Suharsimi.  2002. Prosedur  Penelitian  :  Suatu  Pendekatan  Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
Asrinaldi. 2012. Politik Masyarakat Miskin Kota . Gava Media. Yogyakarta.
Bappenas, 2007.  Rencana  Kerja  Pemerintah,  lampiran  buku  II  peningkatan efektifitas  penanggulangan  kemiskinan.  Jakarta.  Badan  Prencanaan Pembangunan Nasional.
Dharma Setyawan S, Manajemen Pemerintahan Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2007.
Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial . Bandung: PT Rafika Aditama.
Erwan  Agus  Dkk,  2012, Implementasi  Kebijakan  Publik  Konsep  Dan  Aplikasinya  di Indonesia, Gava Media, Yogyakarta
Ali, Faried., Nurlin. 2012. Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom. Refika Aditama. Bandung.
Sabarno,  Hari.  2008. Memandu  Otonomi  Daerah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa .  Jakarta. Sinar Grafika.
Haryanto, dkk. 1997. Pemerintahan. Jakarta. Rineka Cipta.
Huda, Ni’matul. 2012. Ilmu Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Jati,  Wasisto  Raharjo.  2012.  Inkonsistensi  Paradigma  Otonomi  Daerah  Di. Indonesia.
Manan, Bagir. 2004. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah . Gava Media. Jakarta
Moleong.  Lexy  J.  2007. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  PT.  Remaja  Rosdakarya, Bandung.
Nugroho, Riant. 2014. Public Policy Teori Manajemen Dinamika, Analisis, Konvergensi, Dan Kimia Kebijakan . PT.Elex Media Komputindo. Jakarta.
Prasojo, Eko., Kurniawan, Teguh., Holidin, Defny. 2007. Reformasi dan Inovasi Birokrasi; Studi di Kabupaten Sragen . Jakarta: YAPPKA.
Sajogyo, Pudjiwati Sajogyo. 1980. Sosiologi Pedesaan, Kumpulan Bacaan Jilid 1 , Gajah Mada University Press.
Sarundajang SH., 2000. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Sinar Harapan. Jakarta.
Sunarno, Siswanto. 2014. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia . Jakarta. Sinar Grafika Offset.
Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan JPS . Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D. Bandung. CV Alfabeta.
Soedjito, Irawan. 1981. Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah .  Bina Aksara. Jakarta.