## Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran tidak masuk dinas

## Legal actions against absenteeism among police forces
Kadek Intan Pramita Dewi 
Polresta Sidoarjo Sidoarjo, 61218, Jawa Timur, Indonesia Email corresponding author: kadek.intan.pramita-2016@pasca.unair.ac.id

## Abstrak
Kedisiplinan  dalam  lingkungan  keanggotaan  polisi  merupakan  suatu  bentuk  kredibilitas  dan  komitmen  polri dalam  melaksanakan  pekerjaannya.  Berbagai  peraturan  dalam  kepolisian  banyak  membahas  mengenai kedisiplinan  yang  harus  ditaati  oleh  para  anggota.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penegakan kedisiplinan  di  lingkungan  Kepolisian  Udara  Pondok  Cabe.  Adapun  Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah kualitatif dan studi kasus. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  anggota  polisi  yang  tidak  masuk  layanan  tanpa  izin,  dianggap  melakukan tindakan  disipliner  jika  hal  ini  dilakukan  selama  30  hari  kerja  berturut-turut  dan  dapat  dikenai  sanksi administratif  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  21  ayat  (3)  surat  Peraturan  Kepolisian  Nasional  No.  14  Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Sanksi administratif dapat berupa rekomendasi pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang prosedur penanganannya dilakukan oleh Provos.
Kata kunci : disiplin; polri; sanksi; penegakan hukum; kedinasan

## Abstract
Discipline  is  a  manifestation  of  police  credibility  and  commitment  in  carrying  out  their  work.  Various regulations in  the  police force  highlight the  significance  of  such  discipline  to be  obeyed  by  its  members.  This research aims to determine the enforcement of discipline in Pondok Cabe Air Police. The research was done as a qualitative case study. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Results show that police officers found with absenteeism were considered as committing disciplinary action if this was done for 30 consecutive working days and such could be subject to administrative sanctions as stipulated in Article 21 Paragraph (3) of National Police Regulation No. 14 of 2011 on Indonesian Police Professional Code of Ethics. Administrative  sanctions  can  be  in  a  form  of  recommendation  of  unrespectful  dismissal  which  is  handled  by internal affairs.
Keywords : discipline; polri; sanctions; law enforcement; absenteeism

## Pendahuluan
Kredibilitas  dan  Komitmen  Polri  sebagai  penegak  hukum  perlu  didukung  dengan  moral  yang  baik, kemampuan  sumber  daya  manusia,  dan  disiplin  yang  tinggi.  Dengan  adanya  disiplin  yang  tinggi diharapkan akan  menumbuhkan  kinerja anggota Polri  dalam  melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat  maupun  pengamanan  (Abdussalam  2009),  sebagaimana  bunyi  pasal  27  Undang-undang No  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  bahwa  “untuk  membina  persatuan dan  kesatuan  serta  meningkatkan  semangat  kerja  dan  moril,  diadakan  peraturan  disiplin  anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
Disiplin  dalam  bekerja  sangatlah  penting  sebab  dengan  kedisiplinan  tersebut  diharapkan  sebagian besar  peraturan  ditaati  oleh  para  anggota,  bekerja  sesuai  dengan  prosedur  dan  sebagainya  sehingga pekerjaan  terselesaikan  secara  efektif  dan  efisien  serta  dapat  meningkatkan  produktivitasnya  (Muis 2013;  Lestari  &  Firdausi  2016).  Disiplin  menurut  Hasibuan  adalah  merupakan  kesadaran  dan kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan 2002). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 tentang disiplin Polri  pasal  1  dijelaskan  bahwa  “Disiplin  adalah  ketaatan  dan  kepatuhan  yang  sungguh-  sungguh terhadap  peraturan  disiplin  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia”.  Oleh  karena  itu  bila anggota  tidak  menggunakan  aturan-aturan  yang  ditetapkan  dalam  organisasi,  maka  tindakan  disiplin
dan hukuman disiplin merupkan langkah terakhir yang bisa diambil terhadap anggota yang kinerjanya di bawah standar atau yang tidak disiplin (Widyani 2014; Bayuaji 2019; Dewanto 2018).
Tidak masuk dinas tanpa ijin adalah salah satu bentuk pelanggaran yang ada di lingkungan Kepolisian dikarenakan setiap personel penegak hukum Polri pasti diikat oleh aturan atau undang-undang sebagai acuan dalam bertindak (Yulihastin 2008; Purwani 2015; Rauzah & Mahfud 2018). Aturan-aturan yang mengikat  Polri  di  antaranya  adalah  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003 tentang  Peraturan  Disiplin  Polri.  Akan  tetapi  banyaknya  aturan  yang  mengikat  Polri  tersebut  tidak menjamin  tumbuhnya  jiwa  profesional  dalam  diri  sebagian  anggotanya,  karena  masih  banyak ditemukan  pelanggaran  disiplin  oleh  anggota  kepolisian.  Berdasarkan  rekapitulasi  data  Propam  Polri diketahuai  sebanyak  522  kasus  pelanggaran  disiplin  telah  terjadi  sepanjang  tahun  2013,  yang diantaranya  adalah  tidak  masuk  dinas  tanpa  ijin  atau  keterangan.  Data  sidang  disiplin  selama  bulan September  saja  telah  dilaksanakan  96  kali  sidang  disiplin  terhadap  262  anggota  Polri (Propam.polri.go.id).
Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  melakukan  pelanggaran  peraturan  disiplin anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  akan  dijatuhi  sanksi  berupa  tindakan  disiplin  atau  hukuman disiplin (Rahardi 2007; Rajalahu 2013). Tindakan disiplin menurut pasal 8 Undang  – Undang Nomor 2  Tahun  2002  tentang  Polri  adalah  berupa  teguran  lisan  atau  tindakan  fisik.  Hukuman  disiplin  yang diatur  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Polri  adalah  berupa  teguran tertulis,  penundaan  mengikuti  pendidikan,  penundaan  kenaikan  gaji,  penundaan  kenaikan  pangkat, mutasi  yang  bersifat  demosi,  pembebasan  dari  jabatan  dan  penempatan  dalam  tempat  khusus  selama 21 hari.
Pengertian  disiplin  berasal  dari  bahasa  Latin  discipline,  yang  berarti  instruksi  (Bugdol  2018; Hammarfelt  2019).  Menurut  Pasal  1  ayat  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003,  Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Disiplin  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  sikap  menghormati, menghargai,  patuh  dan  taat  terhadap  peraturan-peraturan  yang  berlaku,  baik  yang  tertulis  maupun tidak  tertulis  serta  sanggup  menjalankannya  dan  tidak  mengelak  untuk  menerima  sanksi-  sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya (Sastrohadiwiryo 2001).
Pendapat lain  merumuskan bahwa  disiplin adalah  kesadaran dan  kesediaan seseorang  menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku (Anderson 2000; Licht 2008). Kesadaran adalah sikap seseorang  yang  secara  sukarela  menaati  semua  peraturan  dan  sadar  akan  tugas  dan  tanggung jawabnya,  kesediaan  adalah  suatu  sikap,  tingkah  laku,  dan  peraturan  perusahaan,  baik  yang  tertulis maupun tidak (Hasibuan 2002; Martínez-Flor 2010).
Tujuan  hukuman  disiplin  adalah  untuk  memperbaiki  dan  mendidik  anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  (Pangulili  2016).  Oleh  sebab  itu  setiap Ankum  wajib  memeriksa  lebih  dahulu  dengan  seksama  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  itu.  Hukuman  disiplin  yang  dijatuhkan  haruslah setimpal  dengan  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan,  sehingga  hukuman  disiplin  itu  dapat  diterima oleh rasa keadilan (Iriady 2013).
Oleh  karena  itu  dalam  setiap  penjatuhan  tindakan  atau  hukuman  disiplin,  hendakanya  para  Ankum harus  pula  mempertimbangkan  suasanan  lingkungan  dan  suasana  emosional  anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  yang  melanggar  disiplin,  dan  mempertimbangkan  pula  penggunaan kewenangan  yang  berlebihan  dan  tidak  proporsional,  yang  punya  dampak  merusak  kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya (Narto 2016; Sadjijono 2005). Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  terhadap  pembentukan  disiplinnya  dengan  titik  berat  pada  keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat (Hasibuan 2002).
Peraturan disiplin Anggota Polri dijatuhi sanksi tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan pelanggaran disiplin anggota berupa teguran  lisan  dan atau tindakan fisik (Soeharjo 2003). Tindakan disiplin  tidak  menghapus  kewenangan  Ankum  untuk  menjatuhkan  hukuman  Disiplin.  Hukuman disiplin  berdasarkan  PP  No.  2  Tahun  2003  Pasal  7  adalah:  (1)  Teguran  tertulis;  (2)  Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; (3) Penundaan kenaikan gaji berkala; (4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; (5) Mutasi yang bersifat demosi; (6) Pembebasan jabatan; (7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
Selain  disiplin,  anggota  kepolisian  juga  dituntut  memegang  etika.  Etika  berasal  dari  bahasa  yunani kuno  ethos,  yang  dalam  bentuk  tunggal  berarti  adat  istiadat,  akhlak  yang  baik.  Bentuk  jamak  dari Ethos adalah Ta etha artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf  Yunani  Aristoteles  sudah  dipakai  untuk  menunjukan  filsafat  moral.  Berdasarkan  asal  usul  kata ini,  maka  etika  berarti  ilmu  tentang  apa  yang  biasa  dilakukan  atau  ilmu  tentang  adat  kebiasaan (Bertens, 1994:4).
Menurut  Sumaryono,  etika  mempunyai  arti  adat  isitiadat  dan  kebiasaan  yang  baik.  Bertolak  dari pengertian  ini  kemudian  etika  berkembang  menjadi  studi  tentang  kebiasaan  manusia  berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya (Josselson 1996; Niebuhr 2013). Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi  tentang  kebenaran  dan  ketidakbenaran  manusia  berdasarkan  kodrat  manusia  yang  diwujudkan melalui kehendak manusia (Jochemsen 2006; Kagan 2018). Berdasarkan perkembangan disebutkan di dalam  UU  Kepolisian  ini,  pejabat  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  untuk  kepentingan  umum, dalam melaksanakan tugas dan arti tadi, etika dapat dibedakan menjadi etika perangai dan etika moral (Sumaryono, 1975: 12).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  dalam  melihat  fakta  empiris.  Dalam  penelitian  ini pendekatan  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  studi  kasus  (case  study) (Faisal  Sanafiah,  1990:  88).  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  meliputi  pendekatan  perundang- undangan, pendekatan konsep dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan meneliti perundang-undangan  yang  terkait  dengan  isu  hukum  yang  diteliti  yaitu  tindak  pidana  perdagangan orang (Yin, Robert K, 2002:1).
Sumber  data  atau  informasi  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  secara  mentah  kemudian  di  analisis  lebih  lanjut  (Crabtree  &  Miller  1992),  berasal  dari masyarakat  secara  langsung  atau  aparat  penegak  hukum  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini. Sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dengan  mempelajari literatur,  tulisan  ilmiah,  peraturan  perundang-undangan,  serta  dokumen  yang  diperoleh  instansi  yang terkait dengan obyek penelitian dan permasalahan yang diangkat.
Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif.  Dalam  penelitian  kualitatif  dapat dikonstruksi  sebagai  satu  strategi  penelitian  yang  biasanya  menekankan  kata-kata  daripada kuantifikasi  dalam pengumpulan  dan analisis data, menekankan pendekatan induktif untuk  hubungan antara teori dan penelitian, yang tekanannya pada penempatan penciptaan teori (generation of theory) (Maxwell 1961).

## Hasil dan Pembahasan
Bagi anggota Polri yang tidak  masuk dinas tanpa izin, dianggap  melakukan tindakan  disiplin  jika hal tersebut  dilakukan  selama  30  hari  kerja  berturut  turut  dan  dapat  dikenakan  sanksi  administratif sebaimana  diatur  pada  pasal  21  ayat  (3)  huruf  e  Peraturan  Kapolri  (Perkap)  Nomor  14  Tahun  2011 tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  yakni  sanksi  administratif  berupa
rekomendasi  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  huruf  g (PTDH  Anggota  Polri)  dikenakan  kepada  pelanggar  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  yang  melakukan pelanggaran, yaitu meninggalkan tugas secara tak sah lebih dari 30 hari kerja berturut-turut.
Untuk  prosedur  penyelesaian  perkara  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri  yang tidak masuk dinas selama 30 hari kerja berturut turut uraian tata laksana sidang tersebut sebagaimana SOP  Divisi  Profesi  Dan  Pengamanan  Polri  Pusat  Pembinaan  Profesi  yang  didasarkan  pada  beberapa aturan perundangan antara lain: a)  Undang-undang Republik  Indonesia nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesi;  b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2003  tentang Pemberhentian anggota Polri; c) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan disiplin anggota  Polri;  d)  Keputusan  Kapolri  No.  Pol  :  Kep/97/II/2003  tanggal  31  Desember  2003  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Divpropam  Polri;  e)  Peraturan  Kapolri  No.  Pol.:  7  Tahun  2006  tentang Kode Etik Profesi Polri; f) Peraturan Kapolri No. Pol.: 8 tahun tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam  pemeriksaan,  anggota  kepolisian  diperiksa  oleh  Propam.  Propam  melaksanakan  tugas pemeriksaan anggota melakukan kegiatan sebagai berikut: a) Perencanaan, dalam prosedur ini propam akan  membuat  rencana  dan  jadwal  kegiatan  pemeriksaan,  yang  memuat  obyek  pemeriksaan,  petugas pelaksana  pemeriksaan  yang  ditunjuk,  materi  pertanyaan  pemeriksaan,  administrasi  pemeriksaan  dan dukungan anggaran pemeriksaan. Sebelum kegiatan pemeriksaan dilaksanakan, terlebih dahulu kepada pimpinan  terperiksa  dan  terperiksa  diberitahu  dipanggil  secara  resmi  tentang  adanya  kegiatan pemeriksaan  di  lingkungan  satuan  kerja  yang  bersangkutan;  b)  Pengorganisasian,  pelaksanaan kegiatan  pemeriksaan,  didukung  dengan  surat  perintah  dari  Kapolri  atau  surat  perintah  dari  Kapolda untuk  tingkat  kewilayahan.  Setiap  pemeriksaan  satu  perkara  pelanggaran  etika  profesi  Polri  harus ditangani  oleh  Tim  pemeriksa,  dengan  ketentuan  setiap  Tim  pemeriksa  sekurang-  kurangnya  dua orang pemeriksa.
Pada tahap c) Pelaksanaan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni: (1) Subyek pemeriksa, a)  Pemeriksa  Pusbinprof  Divpropam  Polri  ditingkat  Satker  Mabes  Polri  dan  Satker  Kewilayahan;  b) Pemeriksa  Bidpropam/Subbid  Binprof  Bidpropam  Polda  ditingkat  Satker  Mapolda  dan  Satker kewilayahan/Polres  dan  Polsek;  (2)  Obyek  pemeriksa  adalah  anggota  Polri  yang  diduga  telah melakukan  pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri  dan  atau  pelanggaran  dengan  sanksi  PDH/PTDH  di seluruh satuan kerja Polri; (3) Sasaran pemeriksaan, yaitu peristiwa atau pelanggaran kode etik profesi Polri  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri  dalam  melaksanakan  tugasnya;  (4)  Metode  pemeriksaan  a) analisis  memecahkan/mengurai  data/  informasi  ke  dalam  unsur-unsur  yang  lebih  kecil  atau  bagian- bagian,  sehingga  dapat  diketahui  pola  hubungan  antar  unsur  atau  unsur  penting  yang  tersebunyi;  b) observasi/pengamatan peninjauan  dan pengamatan atas suatu obyek secara teliti,  ilmiah,  dan  kontinu selama  kurun  waktu  tertentu  untuk  membuktikan  suatu  keadaan  atau  masalah  yang  sebenarnya berdasarkan fakta yang ada; c)  wawancara (permintaan  informasi) untuk  menggali  informasi tertentu dari  berbagai  pihak  yang  berkompeten,  dilakukan  denganmengajukan  pertanyaan  secara  tertulis maupun  secara  lisan;  d)  evaluasi  cara  untuk  memperoleh  suatu  kesimpulan  dan  pendapat/penilaian dengan  mencari  pola  hubungan  atau  menghubungkan  atau  merakit  berbagai  informasi  yang  telah diperoleh,  baik  informasi/bukti  intern  maupun  bukti  ekstern;  e)  pemeriksaan  dengan  cara  melakukan pemeriksaan kepada saksi, ahli dan terperiksa untuk  mendapat keterangan sebagai bahan penyusunan berkas  perkara.  (5)  Waktu  pemeriksaan  dan  pemberkasan  a)  waktu  pemeriksaan  dan  pemberkasan pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri  dan  atau  pelanggaran  dengan  sanksi  PDH/PTDH  oleh  anggota Polri  dalam  melaksanakan  tugas,  yaitu:  (i)  kasus  mudah  paling  lama  20  hari  sejak  diterimanya  surat perintah pemeriksaan; (ii)  kasus sedang paling 40  hari sejak  diterimanya surat perintah pemeriksaan; (iii)  kasus  sulit  60  hari  sejak  diterimanya  surat  perintah  pemeriksaan;  (iv)  kasus  sangat  sulit  90  hari sejak  diterimanya  surat  perintah  tugas.  b)  kriteria  tingkat  kesulitan  pemeriksan  dan  pemberkasan dilihat  dari  saksi,  surat,  petunjuk,  ahli,  terperiksa,  tempat  kejadian  perkara,  barang  bukti,  alat pendukung  dan  peran  lembaga  lain;  c)  pejabat  penentu  tingkat  kesulitan  pemeriksaan  dan pemberkasan adalah  Kadivpropam  Polri/Kapusbinprof  dan  Kabidpropam  Polda/Kasubbid Binprofesi; (6) Mekanisme pemeriksaan.
Kegiatan  pemeriksaan  dilaksanakan  oleh  pemeriksa  Pusbinprof  di  Pusbinprof  Divpropam  Polri  atau Mabes  Polri  atau  pemeriksa  Bidpropam  Polda  di  Bidpropam  Polda,  dengan  urutan  kegiatan  sebagai berikut:  (i)  Penerimaan  laporan/pengaduan  tentang  dugaan  telah  terjadinya  pelanggaran  kode  etik profesi  Polri  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri  dalam  melaksanakan  tugasnya;  (ii)  Penunjukan  tim pemeriksa  dengan  surat  perintah  Kapolri/Kapolda;  (iii)  Mempelajari  laporan/pengaduan/surat/berkas/ kasus  yang  dilaporkan  masyarakat;  (iv)  Membuat  laporan  kepada  pimpinan  (Kapusbinprof/ Kadivpropam  Polri/Kabidpropam  Polda)  tentang  duduk  permasalahan  kasus  yang  dilaporkan;  (v) Membuat  rencana  dan  jadwal  pemeriksaan;  (vi)  Membuat  surat  panggilan  saksi,  ahli  dan  terperiksa; (viii) Menyampaikan surat panggilan saksi, ahli dan terperiksa; (ix) Melaksanakan pemeriksaan saksi, ahli  dan  terperiksa;  (x)  Mengumpulkan  bukti-bukti  pelanggaran;  (xi)  Membuat  resume  hasil pemeriksaan; (xii) Melaksanakan gelar perkara; (xiii) Apabila memenuhi unsur pelanggaran kode etik profesi  Polri  dan  ataupelanggaran  dengan  sanksi  PDH  atau  PTDH,  maka  dilaksanakan  penyusunan berkas;  (xiv)  Menyerahkan  berkas  perkara  ke  Sekretariat  Komisi  Kode  Etik  Polri  (SET  KKE)  atau pimpinan terperiksa / Kasatwil untuk dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri; (xv) Apabila tidak memenuhi  unsur  pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri  dan  atau  pelanggaran  dengan  sanksi  PDH  atau PTDH,  maka  dilaksanakan  penghentian  pemeriksaan  dengan  membuat  Surat  pemberitahuan penghentian pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri (SP3KEPP); (xvi) Membuat dan memberikan Surat Pemberitahuan  Perkembangan  Hasil  Pemeriksaan  Profesi  (SP2HP2)  kepada  pelapor  paling  sedikit  1 kali selama proses pemeriksaan.
Kegiatan  pemeriksaan  dilaksanakan  di  satker  mabes  Polri  atau  di  satker  kewilayahan,  maka  urutan kegiatan  sebagai  berikut:  (i)  Penerimaan  laporan/pengaduan  tentang  dugaan  telah  terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya; (ii)  Penunjukan  tim  pemeriksa  dengan  surat  perintah  Kapolri/Kapolda;  (iii)  Mempelajari  laporan/ pengaduan/surat/berkas/kasus  yang  dilaporkan  masyarakat;  (iv)  Membuat  laporan  kepada  pimpinan (Kapusbinprof/Kadivpropam  Polri/Kabidpropam  Polda)  tentang  duduk  permasalahan  kasus  yang dilaporkan; (v) Membuat rencana  dan  jadwal pemeriksaan; (vi) Memberitahukan rencana dan jadwal kegiatan pemeriksaan  ke Kasatker atau Kasatwil  yang  menjadi obyek pemeriksaan; (vii) Melaporkan kedatangan,  maksud  dan  tujuan  dilaksanakannya  pemeriksaan  ke  Kasatker  atau  Kastwil  obyek pemeriksaan; (viii) Melakukan penelitian dokumen berkas perkara, surat-surat yang berkaitan dengan peristiwa/kejadian  atau  pelaksanaan  kegiatan  kepolisian  di  tingkat  pusat  maupun  kewilayahan;  (ix) Melakukan  konfirmasi  atau  meminta  penjelasan  terhadap  petugas  pelaksana  atau  petugas  lainnya sehubungan  dengan  peristiwa  yang  dilaporkan;  (x)  Melaksanakan  pemeriksaan  saksi,  ahli  dan terperiksa; (xi) Mengumpulkan bukti- bukti pelanggaran; (xii) Melaporkan kegiatan pemeriksaan telah selesai  dilaksanakan  ke  Kasatker  atau  Kastwil  obyek  pemeriksaan;  (xiii)  Membuat  resume  hasil pemeriksaan; (xiv) Melaksanakan gelar perkara; (xv) Apabila memenuhi unsur pelanggaran kode etik profesi  Polri  dan  atau  pelanggaran  dengan  sanksi  PDH  atau  PTDH,  maka  dilaksanakan  penyusunan berkas;  (xvi)  Menyerahkan  berkas  perkara  ke  Sekretariat  Komisi  Kode  Etik  Polri  (SET  KKE)  atau pimpinan terperiksa/Kasatwil untuk dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri; (xvii)  Apabila tidak memenuhi  unsur  pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri  dan  atau  pelanggaran  dengan  sanksi  PDH  atau PTDH,  maka  dilaksanakan  penghentian  pemeriksaan  dengan  membuat  Surat  pemberitahuan penghentian pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri (SP3KEPP); (xviii) Membuat dan memberikan Surat Pemberitahuan/Perkembangan  Hasil  Pemeriksaan  Profesi  (SP2HP2)  kepada  pelapor  paling  sedikit  1 kali selama prose pemeriksaan.
Untuk Pengawasan dan Pengendalian di tingkat mabes Polri  maka setiap proses pemeriksaan perkara pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri  dan  atau  pelanggaran  dengan  sanksi  PDH  atau  PTDH,  harus dilaksanakan  pengawasan  dan  pengendalian  oleh  Kadivpropam  Polri  dan  Kapusbinprof.  Sedangan untuk  tingkat  kewilayahan,  maka  setiap  proses  pemeriksaan  perkara  pelanggaran  kode  etik  profesi Polri  dan  atau  pelanggaran  dengan  sanksi  PDH  atau  PTDH,  harus  dilaksanakan  pengawasan  dan pengendalian oleh Kabidpropam Polda dan Kasubbid Binprof.
Administrasi  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  diperlukan  sebagai  berikut:  a)  Surat  perintah Kapolri/Kapolda  tentang  penyelenggaraan  pemeriksaan;  b)  Surat  perintah  perjalanan  dinas;  c)  Surat pemberitahuan  awal  tentang  adanya  kegiatan  pemeriksaan  kepada  Kasatker  dan  atau  Kasatwil
terperiksa;  d) Surat panggilan saksi, ahli  dan terperiksa; e)  Berita acara pemeriksaan (BAP); f) Surat perintah  pengamanan  barang  bukti;  g)  Berita  acara  pengamanan  barang  bukti;  h)  Resume  hasil pemeriksaan;  i)  Berkas  perkara;  j)  Surat  penyerahan/pelimpahan  berkas  perkara;  k)  Surat pemberitahuan  perkembangan  hasil  pemeriksaan  profesi  (SP2HP2);  l)  Surat  Pemberitahuan penghentian pemeriksaan Profesi (SP4); m) Surat perintah penghentian pemeriksaan profesi (SP4); n) Surat ketetapan penghentian pemeriksaan profesi (STP3).

## Simpulan
Anggota  Polri  yang  tidak  masuk  dinas  tanpa  izin,  dianggap  melakukan  tindakan  disiplin  dapat dikenakan  sanksi  administratif  sebagaimana  diatur  pada  pasal  21  ayat  (3)  huruf  e  Peraturan  Kapolri (Perkap)  Nomor  14  tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, yakni  sanksi  administratif  berupa  rekomendasi  pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  yang prosedurnya  penanganannya  dilakukan  oleh  Provos.  Prosedur  sidang  Kode  Etik  dimulai  dari Penerimaan laporan atau pengaduan tentang pelanggaran kode etik. Kemudian melakukan penunjukan tim  pemeriksa  dengan  surat  perintah  Kapolri/Kapolda.  Selanjutnya  laporan  dipelajari  dan  membuat laporan  kepada  pimpinan.  Rencana  dan  jadwal  pemeriksaan  disusun  dengan  disertai  surat  panggilan saksi,  ahli  dan  terperiksa.  Surat  panggilan  saksi,  ahli  dan  terperiksa  dibuat  dan  kemudian melaksanakan  pemeriksaan  saksi,  ahli  dan  terperiksa.  Bukti-bukti  pelanggaran  dikumpulkan  dan kemudian  membuat  resume  hasil  pemeriksaan  yang  setelahnya  dilakukan  gelar  perkara.  Apabila memenuhi  unsur  pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri  dan  atau  pelanggaran  dengan  sanksi  PDH  atau PTDH, maka dilaksanakan penyusunan berkas yang diserahkan ke Sekretariat Komisi Kode Etik Polri (SET  KKE)  atau  pimpinan  terperiksa/Kasatwil  untuk  dilaksanakan  sidang  Komisi  Kode  Etik  Polri. Terakhir  adalah  membuat  dan  memberikan  Surat  Pemberitahuan  Perkembangan  Hasil  Pemeriksaan Profesi (SP2HP2) kepada pelapor paling sedikit 1 kali selama proses pemeriksaan.

## Daftar Pustaka
Abdussalam  HR  (2009)  Hukum  Kepolisian  Sebagai  Hukum  Positif  dalam  Disiplin  Hukum.  Jakarta:
Restu Agung.
Anderson  E  (2000)  Beyond  homo  economicus:  New  developments  in  theories  of  social  norms. Philosophy & Public Affairs 29 (2):170-200.
Bayuaji  A  (2019) Pengaruh spiritualitas dan persepsi  dukungan  organisasi terhadap keterikatan kerja anggota Satuan Reserse Polres Lamongan. Jurnal Sosiologi Dialektika 14 (1):16-25.
Bertens (1994) Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Bugdol M (2018) The Definitions, Types and Functions of Discipline as Well as Factors Influencing Discipline. In A Different Approach to Work Discipline (pp. 1-53). Palgrave Macmillan, Cham. Crabtree BF, Miller WL (1992) Doing qualitative research. In Annual North  American Primary Care Research Group Meeting, 19th, May, 1989, Quebec, PQ, Canada. Sage Publications, Inc.
Dewanto RDK (2018) Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di wilayah hukum Sidoarjo. Jurnal Sosiologi Dialektika 13 (2):83-92.
Hasibuan M (2000) Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara: Jakarta Iriady N (2013) Strategi penegakan disiplin anggota polri di Polres Hulu Sungai Selatan (Hss). Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal 2 (1).
Jochemsen H (2006) Normative practices as an intermediate between theoretical  ethics and  morality.
Philosophia reformata 71 (1):96-112.
Josselson R (1996) Ethics and Process in the Narrative Study of Lives (Vol. 4). Sage. Kagan S (2018) Normative ethics. Routledge.
Lestari  AW  &  Firdausi  F  (2016)  Pelaksanaan  Sistem  reward  dan  punishment  di  lingkungan Kementerian  Keuangan  dalam  upaya  meningkatkan  kedisiplinan  pegawai  (Studi  pada  Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara/KPPN,  Kudus).  Reformasi:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik 6 (1).
Licht AN (2008) Social norms and the law: Why peoples obey the law. Review of Law & Economics 4 (3):715-750.
Martínez-Flor  A  (2010)  How  social  norms  affect  pragmatic  behaviour.  Speech  act  performance: Theoretical, empirical and methodological issues 26.
Maxwell AE (1961) Analysing qualitative data (pp. 46-50). London: Methuen. Muis  AA  (2013)  Penerapan  Sanksi  untuk  Meningkatkan  Kedisiplinan  Pegawai  Kantor  Kecamatan Gunungpati Kota Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
Narto  SH  (2016)  Proses  penegakan  hukum  terhadap  anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran disiplin kepolisian. Hukum dan Dinamika Masyarakat 12 (1).
Niebuhr R (2013) Moral Man and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics. Westminster John Knox Press.
Pangulili Y (2016) Penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Lex et Societatis 4 (2).
Purwani  YP  (2015)  Penyelesaian  Pelanggaran  Disiplin  Polisi  yang  Tidak  Masuk  Dinas  Tanpa  Ijin (Studi  di  Kepolisian  Udara  Pondok  Cabe  Tangerang)  Disusun  dan  diajukan  untuk  memenuhi salah  satu  syarat  memperoleh  gelar  kesarjanaan  Ilmu  Hukum  (Skripsi,  University  of Muhammadiyah Malang).
Rahardi P (2007) Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri. Laksbang Mediatama.
Rauzah  S  &  Mahfud  M  (2018)  Pelanggaran  tidak  masuk  dinas  selama  30  (tiga  puluh)  hari  secara berturut-turut  yang  dilakukan  oleh  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 2 (1):42-53.
Rajalahu  Y  (2013)  Penyelesaian  pelanggaran  kode  etik  profesi  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia. Lex Crimen 2 (2).
Sadjijono  (2005)  Prinsip  Good  Governance  dalam  Penyelenggaraan  Kepolisian  di  Indonesia. Yogyakarta: Pressindo.
Sastrohadiwiryo S (2001) Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Soeharjo  RS  (2003)  Serba-serbi  tentang  Polisi:  Pengantar  Usaha  Mempelajari  Hukum  Polisi,  R.
Schenkhuizen; Bogor.
Widyani ND (2014) Penanganan terhadap polisi yang melanggar kode etik profesi kepolisian (Studi di Polisi Resort Malang). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1 (2).
Yulihastin E (2008) Bekerja sebagai Polisi. PT Penerbit Erlangga Mahameru.