## JURNAL

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 5 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
PENANGANAN KASUS BALAP LIAR OLEH KEPOLISIAN RESORT GORONTALO KOTA DI KOTA GORONTALO

## Nikma Gustiani Hasan, Lisnawaty Badu, Nuvazria Achir
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo Email: hasannikma8@gmail.com
Kata kunci: balap liar; penanganan;
upaya kepolisian
Keywords: illegal street racing; handling; police efforts

## ABSTRAK
Latar Belakang  : Tulisan  ini  membahas  tentang bagaimana penanganan  kasus balap liar oleh kepolisian Resort Gorontalo Kota di kota gorontalo. Dalam Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Umum  mengatur  tentang segala  jenis  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  lalu  lintas  jalan  dan  angkutan  umum. Salah  satu  contoh  hal  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 adalah  tentang  tindakan  pelanggaran  balap  liar.  Namun  sampai  saat  ini  tindakan pelanggaran  balap  liar    masih  saja  terus  dilakukan  di  kota  gorontalo,  dan  bahkan mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya  pada  bulan  ramadhan.  Maka  dari  itu, dibutuhkan  penanganan  oleh  kepolisian  dalam  menanggulangi  balap  liar  di  kota gorontalo.
Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus balap liar oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota di Kota Gorontalo.
Metode :  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  Empiris  yang  menggunakan  metode pengumupulan data dengan cara melakukan observasi dan wawancara.
Hasil :  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  bahwa  penanganan  kasus  balap  liar  oleh Kepolisian  Resort  Gorontalo  Kota  di  Kota  Gorontalo  belum  sebagaimana  mestinya. Karena pihak kepolisian belum memberikan sanksi penjara sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kesimpulan: Kesimpulan  yaitu  Penanganan  kasus  balap  liar  di  Kota  Gorontalo, Kepolisian  Resort  gorontalo  Kota  melakukan  beberapa  penanganan  yaitu  antara  lain, patroli  pengamanan  yang  dilakukan  setiap  malam  minggu  dan  malam  kamis,  serta pemaksimalan  pengamanan  yang  dilakukan  pada  waktu  bulan    ramadhan  dan menjelang  bulan  ramadhan.  Selain  itu  pihak  Kepolisian  Resort  Gorontalo  Kota  juga telah  mendirikan  beberapa  pos  penjagaan  di  beberapa  titik  lokasi  kejadian  balap  liar. Pelanggar  balap  liar  yang  berusia  dibawah  17  tahun  akan  dibuatkan  surat  pernyataan dan  dikirimkan  ke  pihak  sekolah/orang  tua,  dan  denda  tilang  yang  dikeluarkan  oleh pihak  kepolisian  disesuaikan  dengan  Pasal-Pasal  yang  telah  dilanggar  oleh  pembalap liar.

## ABSTRACT
Background :  This  paper  discusses  how  to  handle  cases  of  illegal  racing  by  the Gorontalo  City  Police  Resort  in  the  city  of  Gorontalo.  In  Law  Number  22  of  2009 concerning Traffic and Public Transportation regulates all types of activities related to road  traffic  and  public  transportation.  One  example  of  the  things  regulated  in  Law Number  22  of  2009  is  about  illegal  racing  violations.  However,  until  now  illegal racing  violations  are  still  being  carried  out  in  the  city  of  Gorontalo,  and  have  even increased  every  year  in  the  month  of  Ramadan.  Therefore,  handling  by  the  police  is needed in tackling illegal racing in the city of Gorontalo.
Purpose: The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  how  cases  of  illegal  racing  were
handled by the Gorontalo City Police Resort in Gorontalo City.
Method: This  study  uses  empirical  research  that  uses  data  collection  methods  by observing and interviewing.
Results: The  results  of  this study  are  that  the handling  of  illegal  racing  cases  by  the Gorontalo  City  Police  Resort  in  Gorontalo  City  is  not  as  it  should  be.  Because  the police have not given prison sanctions in accordance with applicable regulations.
Conclusion: The  conclusion  is that  the handling  of  illegal  racing  cases  in Gorontalo City, the Gorontalo City Resort Police carried out several handlings, namely, security patrols  carried  out  every  Saturday  night  and  Thursday  night,  as  well  as  maximizing security carried out during the month of Ramadan and before the month of Ramadan. In  addition,  the  Gorontalo  City  Police  Resort  has  also  set  up  several  guard  posts  at several points where illegal racing occurred. Illegal racing offenders under the age of 17  will  make  a  statement  and  send  it  to  the  school/parents,  and  fines  issued  by  the police are adjusted to the articles that have been violated by illegal racers.

## PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, Selain diberikan akal  pikiran  yang  berkembang  serta  dapat  dikembangkan  (Khasinah,  2013).  Manusia merupakan  makhluk  sosial  yang  saling  membutuhkan  satu  sama  lain.  Manusia  sebagai makhluk  sosial  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kelompok  masyarakat  karena  manusia memiliki  naluri  untuk  berinteraksi  dengan  manusia  lain  (Ahudulu,  2020).  Manusia sebagai makhluk sosial juga berarti dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan manusia  lain  dalam  kesehariannya.  Dan  dalam  kehidupannya  manusia  selalu  ingin berkembang  dan  melakukan  aktivitas,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  ruangan  (jalanan) (Anindhito & Maerani, 2018).
Dalam  kesehariannya  walaupun  manusia  tidak  bisa  lepas  dari  satu  kelompok  dan kelompok  lainnya  manusia  juga  memiliki  kesulitan  untuk  pergi  dari  satu  tempat  ke tempat  yang  lain.  Walaupun  manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  hidup  secara berdampingan dan sering melakukan gotong royong akan tetapi kesulitan dalam hal pergi dari  satu  tempat  ke  tempat  lainnya  ini  menjadi  kesulitan  yang  tidak  dapat  diselesaikan hanya dengan hidup berdampingan ataupun berkelompok (E. J. Hasibuan & Muda, 2017). Oleh karena itu, manusia mulai memutar otak agar keberlangsungan hidup mereka dalam kesehariannya  menjadi  efisien  dan  lebih  mudah  sehingga  terciptanya  alat  transportasi yang mengalami perkembangan.
Transportasi sudah menjadi kebutuhan manusia zaman sekarang, transportasi juga sudah  digunakan  sejak  jaman  prasejarah.  Manusia  pada  zaman  prasejarah  mulai menggunakan roda untuk memindahkan barang dalam jumlah banyak dari satu tempat ke tempat  yang  lain.  Transportasi  zaman  sekarang  terdiri  dari  tiga  jenis,  yakni  transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi juga memiliki perubahan yang sangat signifikan dari waktu  kewaktu.  Mulai  dari  bentuk,  fungsi,  tujuan,  serta  cara  penggunaannya  yang berbeda-beda.  Transportasi  darat  merupakan  salah  satu  transportasi  yang  mempunyai beragam  jenisnya  antara  lain  yaitu  motor  dan  mobil,  selain  itu  transportasi  darat  juga banyak di modifikasi oleh manusia demi meningkatkan kenyamanan serta pemaksimalan dalam penggunaan alat transportasi (Widodo, 2001). Transportasi darat seperti motor dan mobil  merupakan  alat  transportasi  yang  banyak  dimiliki  oleh  manusia,  karena  dalam menjalaankan  aktivitasnya  manusia  lebih  banyak  menghabiskan  waktu  di  darat.  hal  ini juga meningkatkan angka permintaan alat transportasi yang ada di pasaran sehingga juga meningkatnya para pengguna jalan dari waktu ke waktu.
Namun  tidak  jarang  juga  kemudahan  dalam  menggunakan  alat  transportasi  dan juga penggunaan jalan sebagai sarana yang digunakan oleh manusia membuat banyaknya pelanggaran  terkait  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  seiring dengan  kemajuan  teknologi  dan  pendidikan  yang  ada  masyarakat  mulai  membentuk aturan-aturan yang ditetapkan pada suatu wilayah tertentu yang mereka tinggali.peraturan-peraturan tersebut juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, hal ini di sesuaikan dengan kemajuan peradaban manusia atau pun adat dan budaya yang terus berkembang di masyarakat. Peraturan tersebut biasa di kenal dengan hukum.
Salah  satu  contoh  peraturan  yang  sering  di  langgar  di  indonesia  adalah  peraturan tentang  penertiban  berlalu  lintas  (Ahdi,  2019).  Hal  itu  dikarenakan  pertumbuhan penduduk  yang  ada  diindonesia  semakin  meningkat  dari  waktu  ke  waktu  maka penggunaan  jalan  sebagai  salah  satu  sarana  masyarakat  dalam  menjalankan  aktivitas, mempengaruhi angka pengguna jalan yang ada di indonesia, dalam hal ini mempengaruhi adanya  pelanggaran  yang  di  lakukan  masyarakat  pada  saat  berkendara  di  jalanan. Pelanggaran  dalam  berlalu  lintas  ini  juga  beragam  jenisnya,  antara  lain:  kurangnya kelayakan  kenderaan  saat  digunakan  berkendara,  kelalaian  pengguna  jalan  baik pengendara bermotor,mobil maupun para pejalan kaki. Pelanggaran terkait lalu lintas ada berbagai  macam,  salah  satunya  yang  sering  dilakukan  oleh  pengendara  yakni  melaju dengan  batas  kecepatan  paling  tinggi.  Menurut  data  kepolisian  yang  ada  di  indonesia, rata-rata  3  orang  meninggal  setiap  jam  akibat  kecelakaan  di  jalan.  Data  tersebut menyatakan  jumlah  kecelakaan  di  jalan  di  sebabkan  oleh  berbagai  hal  salah  satunya pengemudi dan faktor kendaraan. Maka dari itu peraturan penertiban berlalu lintas harus sangat ditekankan dan dijalankan sebagaimana mestinya pada para pengguna jalan.
Indonesia adalah negara hukum, segala sesuatu perbuatan telah diatur maka setiap warga  negara  atau  pun  seseorang  yang  berada  di  wilayah  kekuasaan  negara  republik indonesia  wajib untuk  taat  terhadap  ketentuan  yang  ada  pada  indonesia  tanpa terkecuali (Ridwan  &  Sudrajat,  2020).  Peraturan  tersebut  di  buat  bertujuan  untuk  menciptakan ketertiban  dan  keamanan  pada  suatu  negara  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Pembuatan peraturan disertai dengan ancaman dan sanksi bagi tindakan yang di anggap melawan  hukum,  hal  ini  menandakan  bahwa  dengan  adanya  hukum  maka  memberikan perlindungan  kepada  warga  negara.  Tujuan  dari  hukum  pidana  yakni  agar  kepentingan, hak,  serta  kewajiban  dalam  masyarakat  terlaksana  dan  berjalan  sebagaimana  mestinya. Hal ini di karenakan hukum pidana merupakan suatu peraturan hukum yang lebih spesifik dalam  memenuhi  dan  mengatur  kepentingan  masyarakat  secara  umum  demi  menjaga keberaturan dan ketertiban antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.
Adapun salah satu permasalahan yang sampai sekarang masih di langgar oleh para pengendara  yaitu  pelanggaran  batas  kecepatan  dalam  berkendara  (Komang,  2020). Mematuhi  batas  kecepatan  dalam  berkendara  sangat  penting  demi  keamanandan kelancaran saat berlalu lintas. Batasan-batasan kecepatan yang diberi merupakan hal yang harus dipatuhi demi terlaksananya aturan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan  ini.  Ketika  pengendara  melanggar  batas  kecepatan  sebagaimana  yang  telah  diatur maka  akan  ada  sanksi  yang  harus  diberikan  kepada  pengendara  tersebut,  sesuai  dengan pasal  287  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan, yang mengatakan bahwa:
“Setiap orang yang mengemudikan kenderaan bermotor di jalan yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp.500.000,00  (lima  ratus  ribu) (Indonesia,
2009) ”.
Berdasarkan data yang diperoleh dari polres satlantas kota gorontalo terkait dengan pelaggaran  terkait  maraknya  kasus  balap  liar  yang  meningkat  di  bulan  suci  ramadhan yang ada di kota gorontalo, dijelaskan dalam table sebagai berikut.
No Tahun Jumlah Kendaraan Waktu Kejadian Titik Lokasi Kejadian
1. 2021 28 00.00  WITA  S/d 03.00 WITA 1. Jln. Nani Wartabone 2. Jln.  Drs.  Achmad Nadjamuddin 3. Jln.Gelatik 2. 2022 33 00.00  WITA  S/d 03.00 WITA 1. Jln. Nani Wartabone 2. Jln.  Drs.  Achmad Nadjamuddin 3. Jln.Gelatik TOTAL 61
Sumber Data: Satuan Lalu Lintas Resor Gorontalo Kota

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  empiris.  Penelitian  empiris  yakni penelitian  hukum  yang  memperoleh  datanya  dari  data  primer  atau  data  yang  diperoleh langsung  dari  masyarakat  (Agus,  2020).    Jenis  data  yang  digunakan    dalam  penelitian Hukum  empiris  ini  yaitu  data  primer  dan\atau  data  sekunder  (Ummikalsum  &  Susiana, 2022).  Jenis  Data  Primer  dalam  penelitian  hukum  dapat  dilihat  sebagai  data  yang merupakan  perilaku  hukum  dari  warga  masyarakat,  Data  primer  adalah  kata-kata  dan tindakan orang yang diamati atau wawancara. Jenis Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak  tertulis  dari  para  ahli  peneliti  hokum  (Wibowo,  2021).    Data  ini  bersumber  dari literature  yaitu  perundang-undangan,  dokumen-dokumen  resmi  yang  berhubungan dengan  masalah  yang  diteliti.  Selain  kata-kata  dan  tindakan  sebagai  sumber  data  utama diperlukan  juga  data  tambahan  seperti  dokumen.  Dan  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara, atau pengumpulan data dilapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penanganan  Kasus  Balap  Liar  Oleh  Kepolisian  Resort  Gorontalo  Kota  di  Kota Gorontalo
Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban  umum  (Fajar  &  Achmad,  2017).  Polisi  merupakan  badan  lembaga  yang dibentuk  demi  menjaga  keamanan  dan  perdamaian  dalam  kehidupan  dalam  bernegara yang ada pada suatu  negara. Lembaga penegak hukum memiliki beragam jenisnya akan tetapi  polisi  merupakan  suatu  lembaga  yang  terjun  langsung  serta  menaangani  segala jenis  permasalahan,  tindak  pidana,  maupun  pelanggaran  yang  ada  pada  suatu  negara. Tugas  polisi  secara  umum  sebagaimana  yang  tertulia  dalam  Pasal  13  Undang-Undang No.2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian    Negara  Republik  Indonesia  yaitu  memberikan keamanan,  ketertiban  masyarakat  serta  menegakan  hukum  yang  ada.  Polisi  hanya memiliki  wewenang  mengamankan  pelaku  tindak  pidana  dan  melakukan  segala  jenis upaya  penanganan  terhadap  jenis-jenis  pelanggaran  yang  ada  di  masyarakat.  Contohnya adalah penanganan dalam jenis pelanggaran balap liar. . Balap liar sering dilakukan oleh berbagai kota-kota besar maupun daerah-daerah yang ada di indonesia, akan tetapi pada pembahasan kali ini penulis berfokus pada jenis-jenis upaya penanganan balap liar yang
dilakukan  oleh  kepolisian  resort  gorontalo  kota.  Adapun  beberapa  titik  yang  menjadi fokus  patroli  dan  penjagaan  antara  lain  sepanjang  tugu  perlimaan  telaga  sampai  dengan lampu  merah  Jl.  Andalas  menuju  Jl.  Pangeran  Hidayat  dan  Jl.  Ir.  Hi.  Joesoef  Dalie. Lokasi  lain  yaitu  Jl.  Nani  Wartabone,  Jl.  Drs.  Achmad  Nadjamuddin,  Jl.  Gelatik.  Baru- baru  ini  pemerintah  telah  menyelesaikan  proyek  perbaikan  Jl.  Andalas,  dan  tipe  Jl. Andalas  yang  tidak  mempunyai  belokan  membuat  Jl.  Andalas  ini  menjadi  objek  baru yang  menjadi  sasaran  para  pelanggar  balap  liar  yang  ada  di  kota  gorontalo.  Berikut beberapa  upaya  penanganan  kasus  balap  liar  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resort Gorontalo Kota:
1. Melakukan  Patroli,  pihak  Kepolisian  Resort  Gorontalo  Kota  mulai  mengetatkan penjagaan, patroli pencegahan, dan razia untuk mencegah sekaligus mengurangi angka pelanggaran balap liar tersebut. Pada hari-hari biasanya patroli pengamanan dilakukan setiap malam kamis dan malam minggu, adapun waktu dimulainya patroli penjagaan oleh Satlantas Polres Gorontalo Kota adalah sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan tengah malam. Selain melakukan patroli penjagaan dan razia pada hari-hari biasanya, pihak Satlantas Polres Gorontalo Kota juga lebih mengetatkan penjagaan pada waktu menjelang  bulan  suci  ramadhan  yaitu  dimulai  pada  tujuh  hari  menjelang  bulan  suci ramadhan  tersebut.  Upaya  penanganan  yang  biasanya  dilakukan  adalah  melakukan patroli  gabungan  dengan  Polsek-Polsek  yang  ada  di  Kota  Gorontalo  serta  gabungan TNI  Kompi  713,  patroli  gabungan  ini  dilakukan  hampir  dua  bulan  lamanya  yaitu  7 hari sebelum bulan suci ramadhan serta 7 hari setelah selesai bulan suci ramadhan. Di kota  gorontalo  sendiri  pada  suasana  ramadhan  ada  hari-hari  tertentu  dimana masyarakat  akan  memadati  jalan  hingga  bisa  berujung  kemacetan,  yaitu  pada  ke-15 bulan  ramadhan  yaitu  dimana  terselenggaranya  pasar  senggol  yang  di  gelar  di  area sekitar terminal Kota Gorontalo, malam tumbilotohe yaitu adat masyarakat gorontalo yang  biasa  dilakukan  pada  hari  ke-27  ramadhan  dan  dilangsungkan  selama  3  hari. Maka pada hari-hari inilah banyak remaja yang bahkan tidak sering melakukan balap liar akan mulai memadati jalanan serta akan mulai melangsungkan aksi mereka dalam melakukan  kegiatan  balap  liar.  Pernyataan  di  atas  di  sesuaikan  olehn  peneliti berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Bapak  Andika  Abdjul  selaku  Baur  Tilang Satlantas Polres Gorontalo Kota.
2. Mendirikan Pos Penjagaan di Beberapa Titik Lokasi Kejadian Balap Liar, karena itu pihak  Satlantas  Polres  Gorontalo  Kota  mulai  mendirikan  beberapa  pos  penjagaan  di beberapa titik lokasi kejadian balap liar (E. S. Hasibuan, 2021). Adapun beberapa titik dibangunnya  pos penjagaan tersebut yaitu pada tiap-tiap lampu merah Jl. Andalas, di Jl. Pangeran Hidayat dan Jl. Ir. Hi. Joesoef Dalie, Jl. Nani Wartabone yaitu tepatnya pada  sekitar  Bundaran  Saronde,  Jl.  Drs.  Achmad  Nadjamuddin  yaitu  depan  SMA Negeri  3  Gorontalo,  dan  Jl.  Gelatik.  Dengan  adanya  pos  penjagaan  di  beberapa  titik tersebut  diharapkan  benar-benar  dapat  mengurangi  angka  pelanggaran  balap  liar  di Kota  Gorontalo.  Pendirian pos  penjagaan ini  mulai  dilakukan  pada  akhir  tahun 2022 sampai dengan sekarang masih tetap terlaksana sebagaimana mestinya.
3. Mewajibkan  Melengkapi  Segala  Jenis  Kelengkapan  Kendaraan  Bagi  Para  Pelanggar Balap  Liar  Yang  Terjaring  Razia,  Pihak  kepolisian  Resort  Gorontalo  Kota  telah menetapkan  aturan  dimana  para  pelanggar  balap  liar  yang  telah  terjaring  razia  wajib melakukan kelengkapan kendaraannya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah berlaku.  Dan  jika  tidak  mempunyai  kelengkapan  seperti  STNK  dan  SIM  ataupun kelengkapan lainnya maka kendaraan harus dilengkapi dahulu kelengkapannya setelah itu baru bisa dikembalikan oleh pihak Kepolisian.
4. Mengirim  Surat  Pernyataan  kepada  Pihak  Orang  Tua  dan  Sekolah,  Mayoritas pelanggar  balap  liar  di   kota  gorontalo  yaitu para remaja  yang  sementara  menempuh pendidikan SMP dan SMA. untuk anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran balap  liar  di  lakukan  penyitaan  kendaraan  dan  dibina  oleh  pihak  kepolisian  sebelum dikembalikan  kepada  pihak  orang  tua,  hal  ini  dilakukan  guna  memberikan  efek  jera bagi para pelanggar yang masih dibawah umur. Para pelanggar balap liar yang masih
berada  di  bawah umur  di  kembalikan  kepada pihak  orang  tua  maupun  pihak  sekolah dan  dibuatkan  surat  pernyataan  di  atas  materai    yang  berisi  pernyataan  tidak  akan mengulangi  perbuatan  terebut,  dan jika  mengulangi  perbuatan  yang  kedua  kali maka motor  akan  di  tahan  lebih  dari  2  bulan.  Dan  apabila  pelanggaran  balap  liar  ini dilakukan pada saat bulan suci ramadhan maka kendaraan akan dikembalikan sepuluh hari sampain 14 hari setelah selesai lebaran idul fitri.
5. Memberlakukan  Sanksi  Denda  Sesuai  Dengan  Pasal  yang  Berlaku,  Satlantas  Polres Gorontalo Kota yang dimana Kepolisian adalah sebuah instansi yang mengayomi serta turun  langsung  dalam  menangani  segala  bentuk  perbuatan  melawan  hukum  di masyarakat  tentunya  telah  menjalankan  aturan  sebagaimana  yang  telah  di  tetapkan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Umum. Salah satu  contoh pemberlakuan  aturan sesuai dengan  Undang-Undang  yang  berlaku di  Kota  Gorontalo,  yaitu  dimana  pihak  Kepolisian  Resort  Gorontalo  Kota memberlakukan  sanksi  denda  terhadap  para  pelanggar  balap  liar  sesuai  dengan  pasal yang  berlaku  dan  tanpa  pengklasifikasian  usia  pelanggar.  Dalam  artian,  seorang remaja  yang  berada  dibawah  usia  17  tahun  atau  yang  berada  di  atas  17  tahun  sama- sama  mendapatkan  sanksi  denda  yang  sesuai  akan  tetapi  tetap  disesuaikan  dengan jenis-jenis  pelanggaran  yang  telah  di  langgar  oleh  pelanggar  tersebut  (Nomor,  22 C.E.).
Selain  pelanggaran  batas  kecepatan  seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas  biasanya dalam  kegiatan  balap  liar  pembalap  juga  sering  merusak  fasilitas  umum  seperti  rambu- rambu lalu lintas, pembatas jalan dan lain sebagainya, karena hal tersebut maka pembalap melanggar  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan:
Pasal 311
1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan kecelakaan  lalu  lintas  dengan  kerusakan  dan/atau  barang  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  229  ayat  (2),  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3. Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud    pada  ayat  (1)  mengakibatkan kecelakaan  lalu  lintas  dengan  korban  luka  ringandan  kerusakan  kerusakan kendaraan  dan/atau  barang  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  229  ayat  (3), pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahunatau  denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalan pasal 229  ayat  (4),  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
5. Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  mengakibatkan  orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp24.000.000,00  (dua  puluh  empat  juta rupiah).

## Pasal 287 ayat 5
Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan    Bermotor  di Jalan  yang  melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu).

## KESIMPULAN
Penanganan kasus balap liar di Kota Gorontalo, Kepolisian Resort gorontalo Kota melakukan  beberapa  penanganan  yaitu  antara  lain,  patroli  pengamanan  yang  dilakukan setiap malam minggu dan malam kamis, serta pemaksimalan pengamanan yang dilakukan pada waktu bulan  ramadhan dan menjelang bulan ramadhan. Selain itu pihak Kepolisian Resort  Gorontalo  Kota  juga  telah  mendirikan  beberapa  pos  penjagaan  di  beberapa  titik lokasi  kejadian  balap  liar.  Pelanggar  balap  liar  yang  berusia  dibawah  17  tahun  akan dibuatkan surat pernyataan dan dikirimkan ke pihak sekolah/orang tua, dan denda tilang yang  dikeluarkan  oleh  pihak  kepolisian  disesuaikan  dengan  Pasal-Pasal  yang  telah dilanggar oleh pembalap liar.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  P.  (2020). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan Pemberatan  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  633/Pid.  B/2018/Pn.  Dpk .  Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
Ahdi,  W.  (2019). Implementasi  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  (Studi  Tentang  Penertiban  Lalu  Lintas  Di  Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh) . UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ahudulu,  M.  R.  (2020).  Pelaksanaan  Diskresi  Kepolisian  Dalam  Penegakan  Hukum
Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas. Skripsi , 1 (1011415107).
Anindhito,  D.,  &  Maerani,  I.  A.  (2018).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur. Jurnal Hukum Khaira Ummah , 13 (1), 183–192.
Fajar,  M.,  &  Achmad,  Y.  (2017).  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris, Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Hasibuan, E. J., & Muda, I. (2017). Komunikasi Antar Budaya pada Etnis Gayo dengan Etnis  Jawa. JURNAL  SIMBOLIKA:  Research  and  Learning  in  Communication Study (E-Journal) , 3 (2), 106–113.
Hasibuan, E. S. (2021). Buku Referensi Dengan Judul" Wajah Polisi Presisi Melahirkan Banyak Inovasi Dan Prestasi" . Indonesia,  P.  R.  (2009). Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  22  tahun  2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan . Eko Jaya. Khasinah, S. (2013). Hakikat manusia menurut pandangan islam dan Barat. Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran , 13 (2). Komang,  W.  T.  D.  (2020).  Analisis  Tingkat  Pelanggaran  Pengendara  Yang  Memicu Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Denpasar–Singaraja. SKRIPSI . Nomor, U.-U. (22 C.E.). Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan . Ridwan,  I.  H.  J.,  &  Sudrajat,  M.  H.  A.  S.  (2020). Hukum  administrasi  Negara  dan kebijakan pelayanan publik . Nuansa Cendekia.
Ummikalsum,  A.,  &  Susiana,  S.  (2022).  Wanprestasi  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian Arisan  Online  Di  Kota  Langsa. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum Keperdataan , 6 (4), 420–429.
Wibowo,  S.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindakan  Euthanasia  dalam  Perspektif Interkonektif. Jurnal Hukum Caraka Justitia , 1 (2), 140–158.
Widodo, P. (2001). Bengkel, Pusat Modifikasi Mobil di Yogyakarta .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.