e-ISSN 2442-9449 Vol.10. No.2 (2022) 94-102 p-ISSN 2337-4721

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBD) DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KASUKIA KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2021
Yuliana Musin 1 , Waesti Nawawula 2
Universitas Lakidende 1,2
yulianamusin1@gmail.com 1 , waestinawawula87@gmail.com 2

## Abstract
Accountability  of  the  Management  of  the  Village  Revenue  and  Expenditure  Budget (APBD)  in  the  Implementation  of  Village  Government,  In  Kasukia  Village,  West Wonggeduku District, Konawe Regency. This study describes how the accountability of  the  management  of  the  village  income  and  expenditure  budget  (APBD)  in  the implementation of village government is in the village of Kasukia. The data collection techniques used interview, observation, and documentation techniques, while the data analysis  technique  used  in  this  study  was  qualitative  descriptive  analysis.  The  data sources in this study consist of primary and secondary data which are strengthened by  the  results  of  interviews  with  informants  including;  Village  Head,  Village Secretary,  Deputy  Village  Consultative  Body,  Head  of  Planning  and  Hamlet  Head. The results of this study indicate that the overall Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Kasukia Village there are several indicators that are in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBD) and there is  also  one  indicator  that  not  maximal.  This  can  be  seen  in  the  planning  and implementation  indicators,  while  the  accountability  indicators  have  not  been maximized in terms of providing information to the community. as well as community participation  support  in  managing  the  Village  Revenue  and  Expenditure  Budget (APBD).
Keywords: Accountability, Management, Revenue and Expenditure Budget Village, Village Government.

## PENDAHULUAN
Di  era  reformasi,  pelaksanaan otonomi  daerah,  dan  pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah Indonesia  telah  berkembang  semakin pesat.  Hal  ini  seiring  dengan  pesatnya perkembangan  administrasi  publik, khususnya  di  bidang  administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan  adalah  bidang  ilmu
administrasi  yang  mengkhususkan  diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi  yang  terjadi  di  instansi pemerintah. Kebutuhan
akan akuntabilitas  pencatatan  transaksi  dan pelaporan  kinerja  pemerintah  tidak bisa lagi diabaikan.
Dengan  berlakunya  Undang- Undang  tentang  Desa  No.  6  Tahun 2014,  desa  memiliki  peluang  yang
e-ISSN 2442-9449 Vol.10. No.2 (2022) 94-102 p-ISSN 2337-4721
sangat baik untuk mengatur diri sendiri dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu  pemerintah  desa  diharapkan  untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan  dan  berbagai  sumber daya alam yang dimiliki, termaksud di dalamnya  pengelolaan  keuangan  dan kekayaan  milik  desa.  Oleh  karena  itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam  tata  pemerintahannya,  dimana semua  akhir  kegiatan  penyelengaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (Widodo & dkk, 2016:12). Desa adalah kesatuan masyarakat  hukum  dengan  batas wilayah  yang  berwenang  mengurus dan  mengatur  urusan  pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak tradisional,  dan  hak  asal  usul,  yang diakui  dan  dihormati  dalam  satu kesatuan  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (UU). Nomor  6  Tahun  2014).  Dari  segi politik, undang-undang tersebut memberikan  mandat  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah. Pemerintah daerah memiliki
kekuasaan yang disebut otonomi desa.
Dana  desa  adalah  dana  yang ditujukan kepada desa dalam anggaran pendapatan  dan  belanja  negara,  dan sebagian  desa  dikeluarkan  melalui anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan,  serta pemberdayaan
masyarakat dan
pembinaan  masyarakat.  Lembaga  desa adalah  lembaga  yang  mendukung penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pembangunan  desa,  pemberdayaan masyarakat  desa,  dan  pembinaan masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu, kelembagaan desa harus bekerja secara sinergis dan terintegrasi untuk kesejahteraan desa.
Salah satu bentuk fokus pemerintah dalam pembangunan perdesaan adalah dalam APBD
(Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah) yang secara khusus mencantumkan anggaran pembangunan  untuk  pembangunan perdesaan,  yaitu  dalam  bentuk  ADD (Alokasi Dana
Desa). Apakah pemerintah  pusat  akan  memiliki  ADD (Alokasi  Dana  Desa),  alokasi  dana desa  dijelaskan  oleh  Menteri  Dalam Negeri No. 140/640/SJ. ADD (Alokasi Dana  Desa)  merupakan  perwujudan dari proses penganggaran dan keadilan yang  diharapkan  oleh  desa.  Melalui ADD (Alokasi Dana Desa), diharapkan desa mampu
menyelenggarakan  roda  pemerintahan dan  pemberdayaan  masyarakat  sesuai kebutuhan  dan  prioritas  desa  masing- masing,  melatih  diri  dan  belanja bagaimana merencanakan dan mengelola keuangan.
Desa Kasukia merupakan salah satu  desa  yang  berkembang  berkat adanya Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah  Pusat.  Desa  ini  terletak  di Kecamatan  Wonggeduku  Barat  yang ada  di  Kabupaten  Konawe.  Pada Tahun  2021  Desa  Kasukia  menerima jumlah anggaran dana desa senilai Rp. 1.549.016.900  (Satu  Miliar  Lima Ratus  Empat  Puluh  Sembilan  Juta
e-ISSN 2442-9449 Vol.10. No.2 (2022) 94-102 p-ISSN 2337-4721
Enam  Belas  Ribu  Sembilan  Ratus Rupiah) dana tersebut bertujuan mendorong  pemerintah  desa  untuk bersinergi melaksanakan pembangunan  desa  maupun  untuk pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat desa. Mengelola keuangan desa merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab bersama  pemerintah  desa.  Pemerintah desa  dalam  pengelolaan  APBD  harus dapat  melaksanakannya  sesuai  dengan yang  telah  menjadi  norma,  sehingga dalam  hal  ini  transparansi  perangkat desa sangat diperlukan.
Menurut survei yang dilakukan Sari  dan  Retno  Murni  2015  di  Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten  Tulungagung,  Pemerintah Desa  Bendosari  Kecamatan  Ngantru Kabupaten  Tulungagung  menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBD tahun 2015. Meski masih  ada  beberapa  kelemahan  yang perlu  dibenahi,  saya  yakin  kita  bisa mengatasinya.  menurut  pengamatan kami, pelaksanaan kegiatan pembangunan  infrastruktur  desa  tidak terlaksana dengan baik karena pelaksana tidak dikelola langsung oleh tim  pelaksana  kegiatan  yang  dibentuk oleh pemerintah desa. Namun pengadaan  barang  dan  jasa  tetap dilakukan melalui bendahara desa. Hasil  penelitian  Faridah  dan Suryono 2015 di Desa Sidogedungbatu Kecamatan  Sangkapura  Kabupaten Gresik memberikan beberapa kesimpulan yaitu perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sidogedungbatu telah menerapkan konsep pembangunan masyarakat  desa  secara  partisipatif.
dilihat  dan  diatasi  melalui  penerapan prinsip partisipatif. Dalam pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura  Kabupaten  Gresik  telah dilaksanakan prinsip
partisipasi, transparansi, daya tanggap dan akuntabilitas.  Pelaporan  ADD  telah ditunjukkan melalui akuntabilitas pelaksanaan  program  Alokasi  Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Berdasarkan penelitian sebelumnya,  seringkali  terdapat  hasil penelitian  yang  berbeda.  Perbedaan hasil  penelitian  yang  dimaksud  adalah sebagai berikut: Pada penelitian pertama  dan  kedua,  variabel  yang diteliti tidak  hanya  akuntabilitas  tetapi juga transparansi
akuntabilitas Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Desa  (APBD).  Selain  itu,  antara  dua penelitian sebelumnya dengan
penelitian yang akan dilakukan terdapat  perbedaan  tempat  dan  waktu penelitian  sehingga  kondisi  obyektif dan akuntabilitas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) pada  setiap  objek  dapat  berbeda.  Oleh sebab  itu,  perlu  dilakukan  penelitian lebih  lanjut  dan  mendalam.  Selain  itu, mengingat dalam hal pengelolaan dana desa,  terdapat  risiko  kesalahan,  baik yang bersifat administratif, yang dapat menimbulkan  permasalahan  hukum karena  kurangnya  kompetensi  aparat desa  dalam  hal  pelaksanaan  anggaran, pelaporan,  pelaporan  keuangan  dan sebagainya
Fenomena  yang  ada  di  Desa Kasukia saat ini terkait dengan laporan keuangan  desa,  pada  prinsipnya  Desa Kasukia memiliki permasalahan terkait
e-ISSN 2442-9449 Vol.10. No.2 (2022) 94-102 p-ISSN 2337-4721
dengan  laporan  keuangan  desa  yaitu sering terjadi keterlambatan penyampaian  laporan  keuangan  dari desa ke kecamatan, lemahnya kemampuan aparat desa dalam laporan keuangan yang dibuat setiap tahun dan masih  lemahnya  keterampilan  dalam hal kreativitas laporan keuangan. Salah satu  masalah  di  atas  muncul  karena standar pelaporan keuangan desa tidak berlaku.
Berdasarkan  penjelasan  latar belakang  diatas,  maka  pentingnya penelitian  dilakukan  agar  mengetahui bagaimana  Akuntabilitas  Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBD)  dalam  penyelengaraan pemerintah  desa khususnya  Dana Desa.  Hal  tersebut  yang  melatar belakangi  penulis  dalam  melakukan penelitian tentang “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Dalam Penyelengaraan  Pemerintahan  Desa  di Desa Kasukia Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021”. Dengan latar belakang tersebut, subjek penelitian ini adalah Akuntabilitas  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) Dalam  Penyelengaraan  Pemerintah Desa  di  Desa  Kasukia,  Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021. Akuntabilitas merupakan bentuk  tanggung  jawab  penyelenggara masyarakat  untuk  dapat  memperjelas dan  menjawab  semua  pertanyaan mengenai  tahapan  semua  keputusan dan  proses  yang  dilaksanakan,  serta tanggung jawab atas hasil pelaksanaannya. Sebagai aturan
umum,  akuntabilitas  sektor  publik adalah  untuk  masyarakat  dengan indikator  hasil  produk  dan  layanan publik  (output)  tercapai  sesuai  tujuan (pendidikan,  kesehatan,  air  minum, kebersihan, dll). (Lukito, P.K 2014: 2).
Desa  adalah  suatu  wilayah yang  berpenduduk  kurang  dari  2.500 jiwa  dengan  ciri-ciri  sebagai  berikut: kehidupan sosial yang saling mengenal antar  penduduk,  kesamaan  perasaan tentang  suatu kesukaan dan kebiasaan, kegiatan  ekonomi  pada  umumnya agraris  dengan  tetap  melestarikan lingkungan  alam,  seperti  seperti  iklim dan  kondisi  serta  sumber  daya  alam. (Paul H. Landis, 2012: 105).
Desa  adalah  wilayah  kesatuan hukum tempat saya tinggal. Komunitas ini memiliki kekuatan untuk mengadakan pemerintahan sendiri, jadi saya nyaman tinggal di sini.Pemahaman ini menekankan adanya otonomi untuk mengembangkan kehidupan desa untuk  kepentingan  penduduk.Dalam pengertian ini, jelas bahwa kepentingan dan kebutuhan
masyarakat  desa  tidak  dapat  diketahui atau  disediakan  oleh  pihak  luar. (Soetardjo, 2013:112).
Desa  adalah  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum,  yang  memiliki struktur  asli  karena  asalnya  yang khusus. Dasar pemikiran pemerintahan desa  adalah  keberagaman,  partisipasi, kemandirian  sejati,  demokrasi  dan pemberdayaan  masyarakat  (Widjaja, 2003:3).
Keuangan  desa  dikelola  oleh desa  karena  merupakan  hak  dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan  pemerintahan  desa
e-ISSN 2442-9449 Vol.10. No.2 (2022) 94-102 p-ISSN 2337-4721
yang  dapat  dinilai  dengan  uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Harus sistem manajemen. (Solekhan, 2012:86). Secara kelembagaan desa
sudah  diatur  dalam  UU  No.  6  tahun 2014  menjelaskan  tentang  desa  yang menjadi  landasan  yuridisnya.  Undang- undang  mengatur  keuangan  desa, mulai  dari  ketentuan  umum,  sumber pendapatan,  anggaran  pendapatan  dan belanja desa (APBD) dan pengelolaannya hingga pendirian
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMD). Secara  khusus,  pengelolaan  keuangan desa  diatur  dalam  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007 (Permendagri)  yang  mengatur  tentang pedoman umum pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan penelitian  deskriptif  kualitatif  yang menekankan  pada  pencarian  makna, pemahaman,  konsep,  ciri,  gejala, simbol  dan  deskripsi  suatu  fenomena; terfokus  dan  multi-metode,  alami  dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan  beberapa  metode,  dan disajikan  secara  naratif.  Penelitian  ini sangat bagus dan memberikan pemahaman yang kaya tentang fenomena  yang  sedang  dipelajari.
Penelitian  kualitatif  adalah  aplikasi sistematis  dari  prosedur  ilmiah  untuk menemukan jawaban atas suatu fenomena  atau  pertanyaan  melalui penerapan  metode  kualitatif  (Yusuf,
2013: 334). Penelitian kualitatif adalah
metode untuk menggali dan
memahami  makna  yang  dilekatkan oleh  individu  atau  kelompok  orang tertentu  pada  masalah  sosial  atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini penting dan membutuhkan  banyak  usaha,  seperti mengajukan pertanyaan
dan mengumpulkan  data  spesifik  dari  para partisipan.  Laporan  penelitian  akhir memiliki  struktur  yang  fleksibel  yang memungkinkan  berbagai  interpretasi. Siapa  pun  yang  terlibat  dalam  bentuk penelitian ini harus mengadopsi perspektif  penelitian  yang  berfokus pada  makna  individu  dan  menafsirkan kompleksitas suatu masalah (Creswell, 2010:4).
Metode  deskriptif  kualitatif yang  melakukan  analisis  data  non- angka,  seperti  hasil  wawancara  atau laporan bacaan buku atau artikel. Data ini  akan  digunakan  sebagai  alat  yang valid dalam proses pengambilan keputusan  saat  menangani  masalah yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tanggung  jawab  pengelolaan dana desa yang merupakan bagian dari APBD meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang  pengelolaan  keuangan  desa dengan melibatkan partisipasi,
keterlibatan  pemerintah  desa,  dan peran serta masyarakat dalam pengawasan dana desa.
Keuangan  desa  didasarkan  pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang  menjelaskan  segala  hak  dan kewajiban  desa  yang  dapat  diukur
e-ISSN 2442-9449 Vol.10. No.2 (2022) 94-102 p-ISSN 2337-4721
dengan uang serta segala sesuatu yang berupa  uang  dan  harta  kekayaan  yang berkaitan  dengan  keuangan  desa. Keuangan  desa  dimasukkan  dalam laporan  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa,  yang  selanjutnya  disebut
APBD. APBD adalah rencana keuangan  tahunan  pemerintah  desa yang  dibahas  dan  disetujui  oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  dan dituangkan  dalam  peraturan  desa (Perdes).
Dana  desa  merupakan  salah  satu sumber  pendapatan  utama  bagi  desa dan  juga  harus    transparan  dan akuntabel  kepada  masyarakat  dan pemerintah.  Dana  desa  adalah  dana yang  antara  lain  berasal  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  untuk desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan  dan  belanja  pemerintah daerah/pusat  dan  digunakan  untuk penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat. Dalam proses perencanaan APBD  dalam  pemerintahan  desa, Kepala  Desa  memiliki  kekuasaan terhadap  pengelolaan  keuangan  desa mempunyai kewenangan dalam menyusun  APBD.  APBD  merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan  oleh  pemerintahan desa.  Namun  didalam  prosesnya  di mulai dari perencanaan program kerja.
Program  kerja  pengelolaan  keuangan desa bersumber dari lingkung masyarakat  itu  sendiri  yakni  dengan mendengar  aspirasi  masyarakat.  Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari
Bapak  Muh.  La  Ali  selaku  (Kepala Dusun Desa Kasukia)
“Beliau  mengatakan  bahwa  saja dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa dimana di mulai dari lingkup yang terkecil  yang  dimana  masyarakat desa  terlebih  dahulu  melakukan musyawarah  dusun  dan  dari musyawarah dusun tersebut diperoleh dari apa yang
dibutuhkan  didesa  dari  mulai bidang  pendidikan,  infrrastruktur dan sebagainya setelah itu disampaikanlah  di  dalam  rapat Musrengbangdes  yang  walaupun kadang  gagasan  atau  ide  dari masyarakat tidak diterima didalam rapat”. Hasil musyawarah dusun kemudian ditindaklanjuti didalam musyawarah perencanaan
pembangunan  desa  dengan  melibatkan seluruh  lembaga  yang  ada  didesa, lembaga  yang  ada  didesa  meliputi BPD, Kepala Dusun, pelindung masyarakat,  tokoh  masyarakat,  tokoh agama,  kelompok  tani  dan  perangkat desa.  Semua  lembaga  yang  ikut  serta dalam  Musrenbangdes  tentunya  sudah memiliki  gagasan  dan  rekomendasi kegiatan  sesuai  dengan  keterwakilan sehingga didalam penyusunan Musrenbangdes seringkali banyak diskusi dan perdebatan dalam pelaksanaan Musrenbangdes tidak hanya  menampung  aspirasi-aspirasi dari  masyarakat  tentunya  ada  pula rekomendasi  kegiatan  dari  desa  yang sesuai  dengan  visi  misi  kepala  desa. Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang disampaikan  oleh  Bapak  Jusman.  L selaku (Sekretaris desa kasukia)
e-ISSN 2442-9449 Vol.10. No.2 (2022) 94-102 p-ISSN 2337-4721
“Dasar perencanaan APBD berasal  dari  musrenbangdes  yang dimana dalam pelaksanaan musrenbangdes  tersebut  dihadiri dari perangkat desa, BPD, kepala dusun,  tokoh  masyarakat,  tokoh agama,  kelompok  tani  melalui undangan resmi dari desa”.
Kepala  desa  memiliki  kewajiban untuk menyampaikan laporan pengunaan  dana  desa.  Dalam  hal  ini pemerintah desa wajib membuat laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBD  yang  diserahkan kepada  bupati  melalui  camat  setiap akhir tahun anggaran.
Untuk  laporan  tengah  tahunan termasuk  laporan  semester  pertama yang  disampaikan  paling  lambat  akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan
Akhir  Semester  yang  disampaikan paling  lambat  akhir  bulan  Januari. Sementara untuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  APBD  kepada  Bupati setiap  akhir  tahun.  Laporan  ini diserahkan  kepada  Bupati  melalui Camat, yang  telah  ditetapkan  dengan
Peraturan  Desa  dengan  kesepakatan dari   Pemerintah   Desa   dan   BPD.
Laporan tersebut menjadi
standar  bagi  pemerintah  pusat  dan kabupaten/kota  atas  pencairan  dana periode  berikutnya.  Bagi  kepala  desa yang  tidak/terlambat  menyampaikan laporan  kinerjanya,  dapat  dikenakan sanksi  berupa  sanksis  administrasi berupa  teguran  secara  lisan/tertulis hingga tindakan
pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan pemberhentian  tersebut  apabila  kepala desa  tidak  juga  memberikan  laporan
pertanggungjawaban
kinerjanya selama menjadi kepala desa. Mengingat tanggung jawab kepala  desa  sangat  penting  dalam pengelolaan  keuangan  desa,  maka diperlukan  peran  serta  masyarakat untuk  menciptakan  transparansi  dalam pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat  desa  dapat  diwakili  oleh Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dalam tahap perencanaan dan penganggaran.  Jadi  program  kinerja yang telah disusun struktur kegiatannya dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan
masyarakat  desa  dan  sesuai  dengan kapasitas  Desa.  Tidak  hanya  itu, pemerintah  desa  juga  harus  mencatat atau  mendata  transaksi  keuangan mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban  keuangan  yang mereka lakukan. Tidak  hanya  kepala  desa  yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan  keuangan  desa,  namun semua aparat desa juga memiliki peran masing-masing  dalam    pengelolaan keuangan  desa.  Perangkat    desa  dan Kepala desa yang melakukan pengelolaan  keuangan  desa  harus mengetahui peraturan perundang- undangan  dan  peraturan  lainnya  yang terkait  dengan  pengelolaan  keuangan desa.  Hal  ini  karena  pengelolaan keuangan desa sendiri sudah  rinci dan jelas dalam undang-undang.
Berdasarkan  hasil  penelitian, pencapaian laporan pertanggung jawaban  Dana  Desa  di  Desa  Kasukia sudah  sejalan  dengan  Permendagri tahun  2014  nomor  113    sebagai kewenangan  pemerintah.  Hal  tersebut sejalan dengan  yang disampaikan oleh
e-ISSN 2442-9449 Vol.10. No.2 (2022) 94-102 p-ISSN 2337-4721
Bapak Imran S.Ag selaku (Wakil BPD Desa Kasukia)
“Selama  ini  tidak  ada  kendala dalam  hal  pertanggungjawaban karena kami melakukan semuanya sesuai dengan peraturan  yang  ditentukan,  dan juga kami melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan waktu yang ditetapkan”.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBD)  dalam  Penyelengaraan Pemerintah  Desa  di  Desa  Kasukia Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten  Konawe  Tahun  Anggaran 2021,  maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan yaitu :
1. Perencanaan
Tahap  perencanaan  pengelolaan keuangan  desa  bahwa  dalam  tahap perencanaan  pengelolaan  keuangan desa  di  desa  kasukia,  dimulai  dengan musyawarah  desa  dan  musrenbangdes sampai  pada  penetapan  RKP,  RPJM, dan  APBD  secara  garis  besar  telah sesuai  dengan  Permendagri  Nomor 113  Tahun  2014  dan  masyarakat  telah melibatkan  langsung  dalam  proses musyawarah perencanaan desa.
2. Pelaksanaan Pemerintahan  desa  kasukia  dalam proses realisasi pelaksanaan melibatkan  masyarakat  sebagai  TPK (Tim  Pelaksana  Kegiatan)  dan  sebagai wujud  sinergi  dan  kerjasama  antara pemerintah  dan  masyarakat  dalam membangun atau melaksanakan program  pemerintah  desa  dengan memberikan  penyampaian  informasi
kepada  masyarakat,  melalui  rapat  atau pertemuan  antara  masyarakat  dengan pemerintahan desa.
3. Pertanggungjawaban Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam laporan anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa (APBD) adalah dengan menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  kepada masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan  anggaran  setiap  tahunnya walaupun  hanya  disampaikan  saat rapat  antara  pemerintah  desa  dengan masyarakat karena tidak adanya ketersediaan  papan  informasi  yang dapat  diakses  masyarakat  untuk  lebih mengetahui  laporan  kegiatan  APBD yang telah dilaksanakan oleh pemerintah  desa  selama  satu  periode. dan  selain  itu  pemerintah  desa  juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBD)  kepada  Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD),  pada saat  musyawarah  penyusunan  dan pelaporan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBD).

## DAFTAR PUSTAKA
Awang.
(2010). Permerdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Yogyakarta: Bumi Aksara. Kusumastuti. (2014). Pengaruh Efektivitas Sistem Akuntasi Keuangan  Daerah,  Akuntabilitas Keuangan . Bandung: Tarsito. Landis,  P.  H.  (2012).  Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa . Yogyakarta: Graha Ilmu.
e-ISSN 2442-9449 Vol.10. No.2 (2022) 94-102 p-ISSN 2337-4721
Lukito, P. (2014). Membumikan Transparansi  Dan  Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Kedepan. Jakarta: Grasindo. Mahsun. (2011). Definisi Akuntabilitas  Dan  Transparansi Anggaran. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Mahsun. (2015). Anilisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Desa (APBD).  Malang:  Bayumedia Publishing. Nordiawan.  (2010).  Peran  Perangkat Desa Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. Soemantri.  (2010).  Peran  Program Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Dalam Pembangunan Desa. Yogyakarta : Andi Ofset. Soetarjo. (2013). Pengelolaan Keuangan  Alokasi  Dana  Desa (ADD). Yogyakarta: Graha Ilmu. Solekhan. (2012). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan  Asas  Transparansi, Akuntabel,  Partisipatif,  Tertib Dan Disiplin Anggaran . Jakarta: Salemba Empat. Solekhan.  (2012).  Peran  Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja  Desa.  Bandung  :  PT. Refika Aditama. Sujarweni. (2015). Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa. Malang: Bayumedia Publishing.
Sulistiyani.  (2011).  Akuntabilitas  Dan
Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa . Jakarta : Alfabeta. Sulistiyani. (2004). Analisis Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  .  Makassar  :  Universitas Hasanudin. Sumpeno. (2011). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Desa. Bandung  :  PT.  Media  Pustaka Utama. Sumpeno. (2011). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Desa. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Sumpeno.  (2013).  Penerapan  Prinsip Demokrasi  Dalam  Pengelolaan APBD . Jakarta: PT. Elek Media
Komputindo.
Teguh,  K.  (2003).  penerapan  Prinsip
Transparansi Pengelolaan APBD. Malang: Setara Press. Widjaja.  Haw  (2003).  Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Widjaja.  (2003).  Pengaruh  Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Efektifitas  Otonomi  Desa  . Jakarta : Raja Grafindo Persada.