## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
Radian Syam

## Affiliation
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
Email radiansyam@iblam.ac.id

## Date Submission
18 Des 2023

## Date Accepted
13 Jan 2024
Date Published 15 Jan 2024
DOI https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.404

## PEMILU DAN BELA NEGARA

## Abstrak
Pasca  Reformasi,  Indonesia  telah  menyelenggarakan  pemilu langsung sebanyak lima kali, yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Dalam pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden,  wakil  presiden,  serta  anggota  legislatif  yang  akan memimpin Negara Republik Indonesia. Namun, isu suku, agama, dan  ras  (SARA)  masih  sering  digunakan  untuk  mempengaruhi kecenderungan  pemilih  dalam  pertarungan  politik  antar kandidat.  Dari  sudut  pandang  pertahanan  negara,  isu  suku, agama,  dan  ras  (SARA)  dalam  kampanye  politik  merupakan ancaman  bagi  keutuhan  dan  persatuan  bangsa.  Pemilu  yang awalnya berfungsi sebagai alat pemersatu dapat berubah menjadi alat pemecah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  serta  konstruksi bela negara yang dapat diterapkan dalam konteks politik seperti pemilu, terutama untuk mengatasi masalah isu suku, agama, dan ras  yang  sering  terjadi.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan, baik itu bagi  para  peserta  maupun  penyelenggara  pemilu,  dalam menyusun  langkah  strategis  untuk  mengatasi  politisasi  SARA pada setiap perhelatan pemilu di Indonesia.
Kata  Kunci: Pemilu,  Bela  Negara,  SARA,  Kampanye  Hitam, Pertahanan Negara, PKBN

## Abstract
Post-Reformation, Indonesia has held direct elections five times, in 2004, 2009, 2014, 2019, and 2024. In these elections, people can directly elect the president, vice president, and legislative members who will lead the Republic of Indonesia. However, issues of ethnicity, religion, and race (SARA) are still often used to influence voters' tendencies in political battles between candidates. From a national defense perspective, the issue of ethnicity, religion, and race (SARA) in political campaigns is a threat to the integrity and unity of the nation. Elections that initially function as  a  unifying  tool  can  turn  into  a  dividing  tool.  This  research  uses  a qualitative approach and aims to obtain an overview and construction of state defense that can be applied in political contexts such as elections, especially to overcome the problem of ethnic, religious, and racial issues that  often  occur.  The  results  of  this  research  are  expected  to  provide guidance for stakeholders, both for election participants and organizers, in formulating strategic steps to overcome SARA politicization in every election event in Indonesia.
Keywords: Election, State Defense, SARA, Black Campaign, National Defense, PKBN

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  (Pemilu)  adalah  pesta  politik  akbar  yang  diselenggarakan  secara berkala. Dalam pesta demokrasi  lima tahunan tersebut, terjadi pertarungan antara peserta Pemilu.  Selama  pertarungan  politik  dilakukan  dengan  menunjukkan  kelemahan  dan kesalahan  pihak  lawan  dengan  menyajikan  data  sahih,  relevan,  dan  dapat dipertanggungjawabkan, ini seyogianya tidak terlarang, bahkan berguna membantu pemilih membuat  keputusannya  (Santoso  et  al,  2006).  Namun,  bila  dilakukan  melalui  kampanye hitam ( black campaign ), seperti penghinaan atas suku, agama, ras, dan golongan (SARA) atau berbasis identitas, ini tentu pantang karena bisa menimbulkan disintegrasi bangsa (Humas FHUI, 2018).
Kendati  politisasi  SARA  dan  identitas  telah  jelas-jelas  dilarang  dalam  hukum kepemiluan di Indonesia, bahkan dapat dikenai sanksi pidana bagi pelakunya, dari Pemilu ke Pemilu yang pernah berlangsung di Indonesia, nyatanya fenomena politisasi SARA dan identitas  masih  sering  terjadi.  Jika  permasalahan  politisasi  SARA  dan  identitas  ini  tidak teratasi  dengan  baik  pada  Pemilu-Pemilu  berikutnya,  ini  tidak  semata  akan  menghambat pertumbuhan mutu demokrasi, tetapi juga bisa mengancam keutuhan integrasi bangsa. Sebab itu,  upaya  menemukan  jalan  keluar  mengatasi  permasalahan  ini  sangat  penting  untuk dipikirkan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pendidikan bela negara. Bela negara adalah sebuah konsepsi ihwal sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan terhadap  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara  tempat  ia  bernaung.  Undang-Undang Dasar  (UUD)  1945  sudah  memberikan  landasan  konstitusional  perihal  pentingnya  bela negara pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1). Kedua pasal ini mengamanatkan bahwa setiap  warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  pembelaan  negara.  Berpijak  pada kedua  pasal  ini,  undang-undang  yang  mengatur  lebih  rinci  mengenai  bela  negara  pun dikeluarkan, yakni UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk  Pertahanan  Negara.  Salah  satu  hal  menarik  untuk  diteliti  kemudian  bagaimanakah konstruksi bela negara di Indonesia dalam konteks kehidupan politik seperti Pemilu?
Berdasarkan  penelusuran  yang  peneliti  lakukan,  kajian  tentang  bela  negara  sudah pernah  dilakukan  sebelumnya  oleh  para  peneliti  lain,  demikian  pula  tentang  Pemilu. Prasetyo, Manik, & Riyanti (2021) meneliti konseptualisasi hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. Dalam simpulan penelitiannya, konsep bela negara muncul sebagai perwujudan  dari  patriotisme  atau  nasionalisme  yang  mesti  dimiliki  setiap  warga  negara. Karena itu, sebagaimana dirumuskan oleh UUD 1945, bela negara bersifat hak sekaligus wajib bagi setiap warga negara, yang didasari rasionalisasi dan urgensi untuk mempertahankan kedaulatan dan kelangsungan negara.
Peneliti lain, Nakir (2018), meneliti politik hukum bela negara di Indonesia. Menurut penelitiannya,  aturan  hukum  mengenai  bela  negara  di  Indonesia  sudah  ada  sejak  pasca kemerdekaan  hingga  era  Reformasi.  Namun,  ada  perbedaan  di  dalam  konstruksi  politik hukum pada periode Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi.  Natamiharja & Artiasha (2019) berkonsentrasi meneliti instrumen hukum internasional apa saja yang sudah diadopsi oleh  Indonesia  untuk  meningkatkan  kesadaran  bela  negara.  Natamiharja  dan  Artiasha menemukan  beberapa  perjanjian  internasional  atau  konvensi  yang  telah  diratifikasi  oleh
Indonesia dalam upaya bela negara. Contohnya Ratifikasi Konvensi Wina 1961 ke dalam UU No.  1  Tahun  1982  tentang  Pengesahan  Konvensi  Wina  mengenai  Hubungan  Diplomatik; Ratifikasi Konvensi Tokyo 1963 ke dalam UU No. 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971; dan Ratifikasi UNCLOS ( United  Nations  Convention  on the  Law  of  the  Sea )  ke  dalam UU  No.  17  Tahun 1985  tentang Pengesahan UNCLOS.
Sehubungan dengan Pemilu, Nugroho, &  Sukmariningsih (2020) mengkaji  peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis. Berdasarkan studi  kasus  yang  diambil  di  Kabupaten  Pati,  Jawa  Tengah,  Nugroho  dan  Sukmariningsih menyampaikan  bahwa  untuk  meningkatkan  kualitas  demokrasi,  KPU  dapat  berperan antaranya  meningkatkan  integritas,  netralitas,  dan  independensi  anggota  KPU  Kabupaten Pati;  memberikan  pendidikan  politik  yang  sehat  kepada  pemilih;  serta  meningkatkan partisipasi pemilih.
Vigo,  Baharuddin,  &  Todingbu  (2021)  meneliti  efektivitas  fungsi  Bawaslu  dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi  Barat,  mereka  berkesimpulan  fungsi  Bawaslu  Kabupaten  Mamasa  dalam pelaksanaan  Pemilu  2019  sudah  berjalan  efektif  dan  baik,  khususnya  dalam  proses pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu. Akan tetapi, dalam proses penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pemilu masih mengalami hambatan dan kendala karena faktor baik yang berasal dari internal Bawaslu maupun dari luar.
Peneliti  lain,  Mardiana  (2017)  meneliti  isu  SARA  dalam  Pilkada.  Dengan menempatkan studi pada Pilkada Jakarta tahun 2017 dengan sampel di Kecamatan Menteng Jakarta Pusat  DKI  Jakarta,  Mardiana  menyimpulkan bahwa  penggunaan  isu  SARA  dalam Pilkada DKI sangat mempengaruhi elektabilitas dan isu SARA pada Pilkada DKI termasuk isu SARA paling kuat pada pemilihan langsung pasca Reformasi.
Penelitian-penelitian  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  menekankan  satu  aspek, yaitu  pada  bela  negara  atau  Pemilu.  Penelitian-penelitian  itu  tidak  menghubungkan  bela negara dan Pemilu. Penelitian ini sebaliknya menekankan hubungan bela negara dan Pemilu. Sebab itu, penelitian ini bertujuan mendapatkan sekaligus menjelaskan gambaran konstruksi bela  negara  dalam  konteks  kehidupan  politik  yakni  Pemilu,  khususnya  terkait  upaya mengatasi  permasalahan  politisasi  SARA  dan  identitas  yang  kerap  muncul  pada  masa Pemilu.
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap formulasi konseptual hubungan  antara  bela  negara  dan  Pemilu,  sedangkan  secara  praktis  diharapkan  dapat menjadi kerangka model  bagi para pemangku kepentingan ( stakeholders ) baik para peserta maupun penyelenggara Pemilu dalam menyusun langkah strategis mengatasi permasalahan isu SARA yang kerap menghampiri perhelatan Pemilu di Indonesia.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian merupakan studi kepustakaan  ( library  research ).  Studi  kepustakaan  adalah  kegiatan  menghimpun  informasi yang  relevan  dengan  topik  atau  masalah  yang  menjadi  objek  penelitian,  lalu  dianalisis (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, data atau informasi tersebut diperoleh dari dokumen- dokumen berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku-buku, karya
ilmiah, laporan penelitian, artikel dari media online, dan sumber-sumber lain yang relevan dan mendukung topik penelitian.
Usai  pengumpulan  bahan,  peneliti  membaca,  mempelajari,  dan  menelaah  bahan- bahan tersebut. Peneliti lalu melakukan teknik analisis data yang dipopulerkan oleh Miles & Huberman (1984), yaitu reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemilu dan SARA
Pasca  Reformasi  1998,  masyarakat  Indonesia  kembali  menikmati  Pemilu  secara langsung. Melalui sistem ini, masyarakat (pemilih)  memberikan suaranya untuk kandidat, pasangan  calon,  atau  partai  politik  yang  mereka  inginkan  supaya  dapat  terpilih.  Tercatat pasca  Reformasi,  Pemilu  langsung  (Pemilihan  Presiden  dan  Wakil-Presiden/Pilpres  dan Pemilihan Legislatif/Pileg) sejauh ini telah digelar sebanyak lima kali, yaitu tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019 dan tahun 2024.
Pilpres 2014 dan 2019, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dua pasang calon. Ini mengakibatkan  massa  pendukung  terbelah  ke  dalam  dua  kutub  dengan  potensi  gesekan besar. Akibatnya, untuk menjatuhkan satu sama lain dalam pertarungan politik, kampanye hitam  marak  muncul  (BAWASLU,  2014).  Berdasarkan  laporan  pelanggaran  Pemilu  yang diterima MataMassa, yakni aplikasi pemantauan Pemilu 2014 berbasis telepon genggam yang diluncurkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan ICT Laboratory for Social Changes (iLab),  didukung oleh  Southeast  Asia  Technology  and  Transparency  Initiative (SEATTI) (Rofiyandi, 2013), selama tiga pekan pertama dalam masa kampanye Pilpres 2014, terhitung ada 239 laporan pelanggaran yang diterima. Di antara laporan yang telah terverifikasi dan terpublikasi,  terdapat  53  laporan  dugaan  pelanggaran  tindak  pidana.  Dari  53  laporan tersebut,  didominasi  oleh  laporan  kampanye  hitam  menyangkut  SARA,  selain  fitnah  dan kebencian, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1. Ini menandakan isu SARA masih muncul dalam gelaran Pemilu 2004 lalu.
Tabel 1. Laporan Pelanggaran pada Masa Awal Pilpres 2014
No. Laporan Jumlah Laporan No. Jenis Laporan Jumlah Laporan No. Jenis Laporan Jumlah Laporan 1 TERVERIFIKASI DAN TERPUBLIKASI 205 1. Dugaan pelanggaran tindak pidana 53 1. Kampanye SARA, fitnah, dan kebencian 51 2. Laporan lain 2 Total 53 2. Dugaan pelanggaran administrasi 71 3. Pelanggaran lain-lain 48 Total 205 2 TIDAK TERVERIFIKASI 34 TOTAL LAPORAN 239

## Sumber: BAWASLU (2014) dan diolah oleh peneliti
Pada  Pemilu  2019,  fenomena  kampanye  menggunakan  isu  SARA  masih  berulang. Sebagai contoh kasus Obor Rakyat (menyebut Jokowi sebagai keturunan Tionghoa dan kaki tangan  asing)  atau  juga  sindiran  terhadap  Maruf  Amin  (Cawapres  Nomor  Urut  01)  usai beredar video ucapan Selamat Hari Raya Natal. Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto juga  ikut  disinggung  setelah  video  dirinya berdansa  di acara  perayaan Natal  keluarganya yang sempat ramai di media sosial.
Adanya  kasus  isu  SARA  muncul  pada  Pemilu  2019  menunjukkan  kekhawatiran sejumlah  ahli  sebelum  Pemilu  berlangsung  menjadi  beralasan.  Berdasarkan  survei  LIPI terhadap responden dengan latar belakang para ahli, ada pandangan serupa bahwa politisasi SARA dan identitas adalah ancaman utama dalam Pemilu 2019. Seperti tersaji pada Tabel 2, politisasi SARA dan identitas berada pada peringkat pertama sebagai ancaman Pemilu 2019.

## Tabel 2. Sejumlah Potensi yang menghambat Pemilu Serentak 2019
No. Potensi Penghambat Pemilu Serentak 2019 Persentase 1. Politisasi SARA dan identitas 23,6% 2. Konflik horizontal antarpendukung paslon 12,3% 3. Gangguan keamanan 10,4% 4. Kekurangsiapan penyelenggaraan Pemilu 6,6% 5. Ketidaknetralan penyelenggaraan Pemilu 5,7% 6. Politik uang 5,7% Sumber : Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI 2018
Data  di  atas,  yang  memperlihatkan  perhatian  tinggi  dari  para  ahli  menunjukan permasalahan SARA berada pada titik yang urgen. Hasil survei LIPI juga berkorelasi dengan buku Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 dari Bawaslu. Bawaslu memetakan isu kampanye SARA (sekaligus ujaran kebencian) telah terjadi di 27 kabupaten/kota. Ini menggambarkan kampanye  SARA  masih  dimanfaatkan  sebagai  senjata  bagi  para  kontestan  Pemilu  untuk mengeksploitasi dan mempengaruhi sensitivitas perilaku pemilih.
Dalam  aras  teoritis,  mencuatnya  politisasi  SARA  di  Indonesia  dapat  dimengerti melalui  penjelasan  Benjamin  Reilly  (2001).  Benjamin  Reilly  menyatakan  bahwa  politisi memiliki kecenderungan menggunakan isu etnis dan sektarian dalam berkampanye di dalam sebuah masyarakat yang mempunyai keragaman etnisitas atau elemen identitas lainnya. Ini dilakukan  untuk  memobilisasi  pemilih,  alih-alih  dengan  cara  menggunakan  ideologi, gagasan,  program,  atau  visi  sebagai  dasar  berkompetisi  politik  elektoral.  Karena  itu, berdasarkan  penjelasan  dari  Reilly,  Indonesia  dengan  karakteristik  demografi  penduduk yang  multietnis,  multiras,  multiagama,  dan  multigolongan,  sesungguhnya  fakta keberagaman tersebut berpotensi dieksploitasi untuk kepentingan politik.

## Konstruksi Politik Hukum Bela Negara di Indonesia
Kesadaran bela negara telah diamanatkan dalam konstitusi yakni UUD 1945. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) menekankan arti penting bela negara. Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara. Sebagai negara berlandaskan hukum, amanat konstitusi ini menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan dalam menetapkan norma yang lebih rinci mengenai bela negara.
UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah peraturan perundangan-undangan terbaru yang di dalamnya turut mengatur bela  negara.  Bela  negara  ditujukan  untuk  menjaga  pertahanan  negara,  yakni  kedaulatan
negara,  kesatuan  wilayah  NKRI,  dan  keselamatan  segenap  bangsa  dari  ancaman  serta gangguan. Ancaman yang dimaksud berupa ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida.
Ancaman  militer  adalah  ancaman  yang  menggunakan  kekuatan  bersenjata  secara terorganisir.  Contohnya  makar/kudeta  atau  usaha  menjatuhkan  pemerintahan  yang  sah, upaya  penggantian  ideologi,  aksi  terorisme,  agresi  militer,  spionase  sabotase,  dan pelanggaran  wilayah.  Ancaman  nonmiliter  sebaliknya  tidak  menggunakan  senjata. Contohnya  pengedaran  narkoba,  pengaruh  buruk  globalisasi,  hasutan,  adu  domba, provokasi,  dan  kemiskinan.  Ancaman  hibrida  adalah  ancaman  yang  bersifat  campuran, keterpaduan antara ancaman militer dan nonmiliter. Contohnya mengkombinasikan antara ancaman konvensional, asimetrik, teroris dan cyber warfare . Juga dapat berupa keterpaduan serangan  antara  penggunaan  senjata  kimia,  biologi,  nuklir  dan  bahan  peledak  ( Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive /CBRNE ), dan perang informasi.
Menurut Pasal 6 Ayat 1 UU No.23 Tahun 2019 dalam konstruksi politik hukum di Indonesia,  dalam  rangka  menjaga  pertahanan  negara  dari  ketiga  ancaman  tersebut,  bela negara dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi  ancaman  militer  maupun  hibrida.  Selain  prajurit  TNI,  WNI  yang  telah memenuhi  persyaratan  dapat  menjadi  komponen  cadangan.  Bila  negara  dalam  keadaan darurat militer, komponen cadangan dapat dimobilisasi. Bela negara secara nonfisik adalah segala  upaya  untuk  menghadapi  ancaman  nonmiliter.  Keikutsertaan  warga  negara  dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui berprestasi dalam bidang yang ditekuni, gemar membantu sesama, taat membayar pajak, dan proaktif dalam membangun negeri. Berdasarkan itu, keterlibatan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan  dengan  berbagai  bentuk,  sepanjang  masa,  dan  dalam  segenap  situasi.  Guna menumbuhkan kecintaan terhadap negeri atau bela negara, maka salah satunya diupayakan lewat  pendidikan  kewarganegaraan.  Pendidikan  ini  dapat  melingkupi  baik  dunia pendidikan, masyarakat, atau pekerjaan.
Seperti  dijelaskan  sebelumnya,  tampak  konstruksi  politik  hukum  bela  negara  di Indonesia tidak identik dengan wajib militer. Konsep politik hukum bela negara di Indonesia berbeda dengan sejumlah negara lainnya yang semata menerapkan program wajib militer, seperti di Swiss, Israel, Korea Selatan, atau Swedia (Soepandji & Farid, 2018). Di Indonesia, selain wajib militer, bela negara juga dapat dilakukan secara non-fisik (tidak wajib militer).
Bagan 1. Konstruksi Politik Hukum Bela Negara di Indonesia
Sumber: diolah penelti (2023)
Tabel 3. Perbedaan Program Bela Negara di Indonesia dan Beberapa Negara
No.  Negara Program Bela Negara 1. Swiss Diterapkan dalam bentuk wajib militer. 2. Israel Diterapkan dalam bentuk wajib militer, dengan pengecualian warga Arab. 3. Swedia Diterapkan  dalam  bentuk  wajib  militer  yang  sebelumnya dihentikan pada 2010. 4. Korea Selatan Diterapkan dalam bentuk wajib militer. 5. Indonesia Diterapkan  dalam  bentuk  pelatihan  wajib  militer  (dengan sejumlah persyaratan) dan juga dalam bentuk tidak wajib militer. Sumber: Seopandji (2018)

## Bela Negara dan Pemilu
Seperti  disampaikan  sebelumnya,  isu  SARA  masih  terjadi  dalam  pesta  elektoral (Pemilu)  di  Indonesia.  Dampaknya  di  samping  mengurangi  mutu  kualitas  demokrasi  dan menurunnya  legitimasi  penyelenggara  Pemilu,  juga  mempertajam  demarkasi  antarwarga negara. Demarkasi ini bila disulut terus dengan isu SARA bisa memperuncing segmentasi berbasis komunal atau primordial di tengah masyarakat. Sebagai negara dengan keragaman identitas (agama, suku, ras dan golongan), kondisi ini tentu membahayakan bagi pertahanan negara, terutama dari sisi keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa. Sebab itu, dalam konteks
Non Fisik Fisik WNI Bela Negara Pembinaan Kesadaran Bela
Negara PERTAHANAN NEGARA • Kedaulatan Negara • Keutuhan NKRI • Keselamatan kehidupan bangsa Ancaman Nonmiliter Militer Hibrida Mengatas i

## Diselenggarakan dalam lingkup
• Pendidikan
• Masyarakat
• Pekerjaan
pertahanan negara, isu SARA yang dihembuskan selama proses Pemilu adalah bagian dari ancaman, yakni dalam bentuk nonmiliter.
Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  sebagai  penyelenggara  Pemilu  sejatinya  telah menindak pelanggaran Pemilu berbentuk kampanye hitam seperti isu SARA. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, penanganan isu SARA dalam Pemilu tidak dapat diserahkan seluruhnya  kepada  Bawaslu.  Bawaslu  di  samping  hanya  dapat  menindak  pelanggaran Pemilu selama dalam kampanye — sedangkan di luar kampanye tidak bisa menindak — juga ada hambatan lain, yaitu batasan waktu penanganan politisasi SARA yang singkat, hanya 7 hari kerja setelah adanya dugaan. Ini mengakibatkan berbagai politisasi SARA yang terjadi tidak  dapat  ditangani  dan  diselesaikan  Bawaslu  dengan  optimal.  Pada  Pemilu  2019 umpamanya,  ada  empat  kasus  saja  yang  bisa  sampai  pada  putusan  pada  pengadilan berkekuatan hukum tetap dari sejumlah temuan yang diproses (Astuti, 2020).
Pada  titik  ini,  dibutuhkan  pendekatan  berbeda  agar  permasalahan  isu  SARA  pada perhelatan Pemilu tidak terjadi, setidaknya berkurang pada masa mendatang.  Pendekatan tersebut yakni Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). UU No. 23 Pasal 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Nasional telah memberikan dasar  regulasi  terkait  PKBN.  PKBN  dapat  diselenggarakan  dalam  lingkup  pendidikan, masyarakat,  juga  pekerjaan.  Dalam  lingkup  masyarakat,  salah  satunya  mencakup  kader partai politik. Kader partai politik memainkan peran penting dalam pengentasan isu SARA dalam  masa  kampanye  Pemilu.  Sebab  itu,  sasaran  PKBN  dapat  diarahkan  kepada  kader partai  politik. Di samping berada pada mesin politik, kader partai  politik juga bertanding dalam  Pemilu.  Sebab  itu,  dengan  intens  menyasar  kader  politik  sebagai  sasaran  PKB diharapkan  dapat  memberikan  dampak  terhadap  pengurangan  isu  SARA  di  masa Pemilu karena  mereka  telah  dibekali  kesadaran  kuat  dan  berakar  mengenai  prinsip-prinsip  bela negara.
Dalam  penyelenggaraan  PKBN,  Pemerintah  Pusat,  dalam  hal  Kementerian  Dalam Negeri, dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak lain. Sebagaimana diatur dalam  Permendagri  No.  38  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Peningkatan  Kesadaran  Bela Negara  di  Daerah,  Gubernur  bertanggung  jawab  terhadap  peningkatan  kesadaran  bela negara  di  provinsi.  Pemerintah  daerah  di  tempat  masing-masing  dapat  memfasilitasi penyelenggaraan  PKBN,  seperti  koordinasi,  konsultasi,  penyedian  sarana  dan  prasarana, termasuk penyiapan materi bela negara.
Dalam  hal  materi  bela  negara,  sangat  penting  memberikan  materi  yang  baik  dan relevan.  Materi  yang  penting  dan  relevan  dengan  masalah  pengentasan  isu  SARA  yakni Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara tinjau, atau cara lihat bangsa  Indonesia  tentang  dirinya.  Tentang  dirinya  tersebut  mengacu  kepada  Indonesia sebagai nusantara. Nusantara berarti pulau (nusa) atau kesatuan kepulauan dan kata yang berarti letak antara dua unsur, yakni dua benua dan dua samudra. Sebagai negara kepulauan yang  terletak  di  dua samudra  dan benua  (nusantara),  Indonesia  adalah  negara  kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Pulau-pulau tersebut menjadi ruang  hidup  dan  tempat  tinggal  bagi  penduduk  Indonesia,  dengan  keberagaman  bahasa, suku,  agama,  budaya,  adat  istiadat,  dan  etnis.  Dalam  keberagaman  penghuni  Nusantara tersebut, dibutuhkan persatuan dan kesatuan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Wawasan  Nusantara  adalah  landasan  visional.  Sebagai landasan  visional,  Wawasan  Nusantara  adalah  perekat  persatuan  dan  kesatuan  untuk mencapai  tujuan  dan  keutuhan  bangsa.  Dalam  praktik,  Wawasan  Nusantara  adalah kesadaran  dan  kesepakatan  dalam  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dan  wilayah Indonesia. Cara pandang ini merupakan syarat utama melaksanakan pembangunan nasional. Tanpa  persatuan  dan  kesatuan,  pembangunan  nasional  akan  tergopoh,  bahkan  dapat memunculkan penyimpangan atau kemunduran sehingga makin jauh dari cita-cita nasional. Jadi, Wawasan Nusantara sebagai paradigma nasional harus selalu menginspirasi berbagai kebijakan apa pun yang akan diambil, termasuk oleh para partai politik dan kadernya saat kampanye Pemilu.
Pada titik ini, relevansi antara bela negara dan Pemilu dapat dilihat, terutama dalam mengatasi  problem  isu  SARA.  Pendekatan  dengan  PKBN  bukan  pendekatan  dengan penegakan hukum, seperti yang dijalankan selama ini dalam proses Pemilu. Proses tersebut berlaku  saat  di  dalam  masa  kampanye  saja,  yang  terkadang  lantaran  jangka  waktu penanganan  yang  singkat  atau  karena  ada  hambatan  mengenai  peraturan  yang  masih longgar, permasalahan politisasi SARA sering tidak terselesaikan dengan baik.
Melalui  PKBN,  pendekatan  dilakukan  lebih  bersifat  edukatif,  berkesinambungan, tanpa  harus  menunggu  jelang  Pemilu.  Pendekatan  ini  memungkinkan  untuk  menanam secara dalam dan berakar kesadaran bela negara kepada para kader partai politik mengingat pembinaan yang dilakukan berjangka panjang, terus menerus, dan tidak semata saat Pemilu akan tiba, tapi jauh sebelumnya.
Bagan 2. Konstruksi Bela Negara dan Pemilu (dalam Upaya Mengatasi Masalah Isu SARA) Sumber: diolah peneliti

## KESIMPULAN
Pemilu merupakan pesta elektoral penting bagi Indonesia sebagai negara demokratis. Melalui Pemilu, rakyat dapat memilih tiap kandidat yang dikehendaki untuk duduk di kursi eksekutif (DPR, DPD, DPRD) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Dengan sistem ini,  kedaulatan  tertinggi  sebuah  negara  berada  di  tangan  rakyat.  Namun,  dalam  pesta demokrasi  tersebut,  permasalahan  isu  SARA  ternyata  juga  masih  mengemuka.  Dari perspektif pertahanan negara, isu SARA pada Pemilu tersebut merupakan ancaman dalam bentuk nonmiliter. Permasalahan SARA di masa kampanye dapat membahayakan keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia yang dilandaskan dalam persatuan dalam kebhinekaan.
Konstitusi  Indonesia  telah  mengamanatkan  tentang bela  negara.  Bela negara  dapat dilakukan  secara  fisik  (dalam  menghadapi  ancaman  militer)  ataupun  nonfisik  (dalam menghadapi  ancaman  nonmiliter).  Dalam  konteks  isu  SARA  sebagai  ancaman  nonmiliter, tindakan atau wujud bela negara dapat dilakukan secara nonfisik, seperti tidak menggunakan atau mengkapitalisasi isu SARA untuk kepentingan kelompok kala kampanye Pemilu.
Bela Negara Pembinaan Kesadaran Bela
Negara PERTAHANAN NEGARA
Dalam hal ini menjaga:
• Keutuhan NKRI • Keselamatan kehidupan bangsa Ancaman Nonmiliter: Mengatas i

## Diselenggarakan dalam lingkup
• Masyarakat
(dalam hal ini Kader
Politik). Salah satu materi tentang WAWASAN NUSANTARA ISU SARA PADA PEMILU Bela Negara secara non-
fisik melalui gerakan anti- eksploitasi isu SARA dalam politik
Dalam  rangka  mengkristalisasikan  tindakan  bela  negara,  perlu  dilakukan  PKBN. PKBN dapat dilakukan dalam lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Pada konteks Pemilu,  sasaran  PKBN  dapat  dituju  pada  kader  politik,  yang  termasuk  dalam  lingkup masyarakat. Berbeda dengan pendekatan di masa kampanye Pemilu, permasalahan isu SARA diselesaikan dengan pendekatan penegakan hukum, dalam konteks PKBN pendekatan yang digunakan  bersifat  edukatif,  berjangka  panjang,  dan  berkesinambungan  tanpa  harus menunggu  jelang  atau  Pemilu  tiba.  Pendekatan  ini  memiliki  keunggulan  karena  dapat menanamkan akar yang kuat tentang bela negara. Dengan kesadaran bela negara yang kuat, sosialisasi  tentang  larangan  isu  SARA  saat  Pemilu  dapat  lebih  efektif.  Dengan  demikian, permasalahan isu SARA saat Pemilu tidak semata diserahkan kepada penyelenggara Pemilu, melainkan  menjadi  tanggung  jawab  bersama  tiap  elemen  bangsa  demi  terus  mengikat keutuhan dan persatuan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti, I. (2020, Agustus 14). Bawaslu Sulit Tindaklanjuti Politisasi SARA di Luar Masa Kampanye . Retrieved Oktober 10, 2021, from Media Indonesia:
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/336586/bawaslu-sulit- tindaklanjuti-politisasi-sara-di-luar-masa-kampanye
BAWASLU.  (2014, Juli  3). Jelang  Pilpres,  Kecurangan  Makin  Marak .  Retrieved  from  BADAN PENGAWAS  PEMILIHAN  UMUM: https://www.bawaslu.go.id/id/berita/jelang- pilpres-kecurangan-makin-marak
BAWASLU. (2014, Juni 19). Matamassa Banyak Terima Laporan Pelanggaran Pilpres . Retrieved Oktober  10,  2021,  from  BADAN  PENGAWAS  PEMILIHAN  UMUM: https://www.bawaslu.go.id/id/berita/matamassa-banyak-terima-laporan- pelanggaran-pilpres
Humas FHUI. (2018, Oktober 10). Perihal Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam, Apa Bedanya? Retrieved  Oktober  10,  2021,  from  Fakultas  Hukum  Universitas  Indoensia: https://law.ui.ac.id/perihal-kampanye-negatif-dan-kampanye-hitam-apa-bedanya/
Mardiana.  (2017). Isu  SARA  dalam  Pilkada  (Studi  kontroversi  eksploitasi  SARA  dalam  black campaign) . Published Thesis. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis: A source book of new methods . Beverly Hills, CA: Sage Publications.
Nakir, M. (2018). Politik hukum bela negara dalam perspektif pertahanan negara. Legal Spirit , 1 (2), 35 – 52.
Natamiharja, R., & Artiasha, K. (2019). Mutualisme hukum internasional dan Indonesia dalam upaya  meningkatkan  kesadaran  bela  negara. Kesadaran  Bela  Negara  dalam  Rangka Mencegah Disintegrasi Bangsa di Era Revolusi Industri 4.0 (pp. 35-42). Bogor: Universitas Pertahanan.
Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Juristic , 1 (1), 1 – 23. Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2015). Peraturan  Menteri  Pertahanan  No.  19  Tahun  2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pertahanan Negara . Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan pendidikan untuk pertahanan negara.
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan  Negara .  Pasal  4  ayat  (2)  mengatur  tentang kewajiban  negara  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  nasional  untuk  kepentingan pertahanan negara.
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan  Negara .  Pasal  6  ayat  (1)  mengatur  tentang penyelenggaraan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara . Pasal 9 mengatur tentang peran serta masyarakat dalam mendukung pertahanan negara.
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan  Negara .  Pasal  64  mengatur  tentang  sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
Prasetyo, D., Manik, T. S., & Riyanti,  D. (2021). Konseptualisasi  hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. Jurnal Pancasila dan Bela Negara , 1 (1), 1 – 7. Reilly,  B.  (2001). Democracy  in  divided  societies:  Electoral  engineering  for  conflict  management . Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Rofiyandi,  Y.  M.  (2013,  November  25). MataMassa,  Aplikasi  Pemantau  Pemilu .  Retrieved Oktober  10,  2021,  from  TEMPO: https://tekno.tempo.co/read/532132/matamassa- aplikasi-pemantau-pemilu
Santoso, T., et al. (2006). Penegakan hukum pemilu: Praktik pemilu 2004, kajian pemilu 2009-2014 . Jakarta: Perludem.
Soepandji,  K.  W.,  &  Farid,  M.  (2018).  Konsep  bela  negara  dalam  perspektif  ketahanan nasional. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (3), 436. Sugiyono. (2018). Metode penelitian kualitatif . Bandung, Indonesia: Alfabeta.
Vigo,  M.  A.  T.,  &  Baharuddin.  (2021).  Efektivitas  fungsi  Bawaslu  dalam  pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Paulus Journal of Accounting , 1 (1), 41 – 48.