PARTISIPASI DAERAH PENGHASIL (PARTICIPATING INTEREST) DI WILAYAH KERJA (BLOK) MASELA
Junaidi Albab Setiawan Advokat, Pemerhati MIGAS & Kandidat Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Email : albabsetiawan@gmail.com

## ABSTRAK
Pemerintah daerah melalui BUMD memiliki hak Paricipating Interest sebesar 10 % terhadap kegiatan produksi migas yang dilakukan di wilayahnya. PI adalah hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan produksi gas dengan menyetorkan modal dengan kompensasi mendapatkan bagian dari hasil bersih migas yang dihasilkan dan  dibatasi  dengan  jangka  waktu  kesanggupan  selama  60  hari.    Pengusahaan produksi    hulu  Migas  diharapkan  memberi  manfaat  kepada  daerah  melalui keterlibatan BUMD secara langsung dalam pengusahaan sektor hulu migas dan / atau berkembangnya peluang / kegiatan usaha dan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan di berbagai kegiatan yang terkait dengan usaha Migas.
Banyak daerah salah paham dan menganggap PI adalah hadiah dan besaran PI sebesar 10 % terlalu kecil dan karenanya menuntut lebih besar. Namun dalam prakteknya  kemampuan  keuangan  daerah  sangat  terbatas  sehingga  daerah menghadapi  kesulitan  untuk  dapat  membayar  keikut  sertaan  (saham)  dalam  PI, terlebih lagi jika daerah dilarang untuk melibatkan investor. Larangan melibatkan investor  swasta  sesungguhnya  untuk  memastikan  bahwa  PI  tersebut  ditujukan khusus untuk kesejahteraan masyarakat daerah penghasil. Keterlibatkan investor swasta ditengarai juga menimbulkan akses pada timbulnya KKN dikalangan tokoh dan pimpinan daerah.
Participating  Interest (PI)  yang  menjadi  hak  daerah  harus  dipastikan dimanfaatkan  oleh  daerah  melalui  BUMD  yang  sepenuhnya  dimiliki  oleh  Daerah. Untuk  itu,  perlu  disusun  aturan  perundangan  yang  mengatur  partisipasi  BUMD pada pengusahaan sektor hulu Migas, termasuk di dalamnya kewajiban kerjasama antara  BUMD  dengan  Pertamina  atau  lembaga  keuangan  milik  negara,  tanpa membebani  BUMD  dengan  mengeluarkan  biaya  investasi  dan  risiko  kerugian usaha. Banyak daerah diliputi kesalahah pahaman dengan anggapan PI sebagai hak tanpa kewajiban menyetorkan dana keikut sertaan.
Kata kunci : Participating Interest, Pemerintah daerah, Migas

## ABSTRACT
The  local  government  through  local  enterprises  have  the  right  Paricipating Interest of 10% of the oil and gas production activities conducted on its territory. PI is  the  right  to  participate  in  the  activities  of  production  of  gas  by  depositing  the compensation capital gain portion of the net proceeds of oil and gas produced and is restricted to a period of readiness for 60 days. The utilization of upstream oil and gas production is expected to provide benefits to the region through direct involvement in local  enterprises  upstream  oil  and  gas  exploitation  and  /  or  development
opportunities  /  business  activities  and  the  creation  of  jobs  and  income  in  various activities related to oil and gas business.
Many areas misunderstand and assume PI PI is a gift and the amount of 10% is too small, and therefore demand is greater. However, in practice very limited fiscal capacity so that regions face difficulties to be able to pay participation (share) in PI, especially  if  the  area  is  prohibited  to  engage  investors.  Prohibition  involve  private investors  in  fact  to  ensure  that  the  PI  intended  specifically  for  public  welfare producing  region.  Some  allegedly  considered  private  investors  also  cause  access  to the incidence of corruption among leaders and regional leaders.
Participating Interest (PI) that is rightfully area must be ensured through the area  utilized  by  enterprises  that  are  wholly  owned  by  the  Region.  For  that,  is necessary  to  develop  laws  and  regulations  that  govern  the  participation  of enterprises  in  the  exploitation  of  oil  and  gas  upstream  sector,  including  the obligation of cooperation between enterprises by Pertamina or state-owned financial institution,  without  burdening enterprises with  the  cost  and  risk  of  loss  of  business investment.  Many  areas  covered  any  troubleshooting  unfamiliarity with  the presumption PI as a right without an obligation to fund participation.
Keywords: Participating Interest, local government, oil and gas
Pendahuluan Participating Interests Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Beberapa wilayah kerja (wilayah kerja) minyak bumi dan gas bumi (migas) Indonesia pada saat ini banyak yang akan mulai berproduksi dan  sebagian  akan  berakhir  masa kontrak  pengelolaannya.  Dengan berakhirnya  masa  kontrak  maka wilayah kerja tersebut wajib dikembalikan kepada negara dan jika wilayah kerja tersebut masih berpotensi menghasilkan migas maka akan  dianggap  sebagai  wilayah  kerja baru.  Terhadap  wilayah  kerja  baru atupun  wilayah  kerja  yang  dianggap baru  tersebut,  pemerintah  perlu mempersiapkan berbagai skema pangelolaan. Berkaitan  dengan  pengalihan
kontrak  migas  yang  habis  masa berlakunya,  Peraturan  Pemerintah Nomor  35  Tahun  2004  tentang kegiatan  usaha  hulu  minyak  dan  gas bumi  yang  selanjutnya  disebut  PP No.35/2004,  memberikan privilege
kepada Pertamina untuk mengajukan penawaran  untuk  mengusahakan wilayah  kerja  yang  bersangkutan.
Selain  kepada  Pertamina,  peralihan kontrak migas juga membuka kesempatan  bagi  Badan  Usaha  Milik Daerah  (BUMD)  untuk  berpartisipasi dalam  pengusahaan  sumber  daya migas  yang  ada  di  daerahnya.  PP  No.
35/2004 mengatur kewajiban kontraktor migas untuk menawarkan participating  interest (selanjutnya disebut  PI) sebesar  10%  kepada BUMD. Pada  saat  berakhinya  masa pengelolaan  wilayah  kerja,  maka wilayah  kerja  kembali  dikuasai  oleh negara.  Maka  tidak  satupun  pihak yang  berhak  kecuali  negara  dan pengelolaan selanjutnya akan dilakukan  oleh  pengelola  baru  sama sekali  atau  gabungan  pengelola  lama dan  pengelola  baru  atau  pengelola lama  yang  diberi  perpanjangan waktu,  yang  ditunjuk  oleh  negara. Pertanyaan  yang  muncul  adalah, dalam  kondisi  seperti  itu  dimanakah
posisi daerah penghasil? Bagaimanakah  perundang-undangan di  bidang  migas  mengatur  tentang hak  partisipasi  atau Participating
Interest (PI) kepada daerah penghasil melalui  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)?
Selama  ini  daerah-daerah  yang wilayahnya  meliputi  wilayah  kerja- wilayah kerja migas kurang mendapatkan perhatian yang semestinya.  Padahal  daerah  tersebut adalah  daerah  yang  paling  terkena dampak.  Setidaknya  kekayaan  alam yang  ada  di  dalam  wilayahnya  telah berkurang  akibat  kegiatan  ekploitasi (produksi) usaha hulu migas. Menurut  Pasal  5  Undang-Undang
Nomor  22  Tahun  2001  tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hulu    migas  adalah  kegiatan  usaha yang  mencakup  eksplorasi  dan eksploitasi.  Ekploitasi  migas  yang dilakukan  secara  terus  menerus mengakibatkan cadangan yang tersimpan  di  perut  bumi  terutama yang  berlokasi  di  daerah  penghasil semakin menipis (Jurnal Dunia Ekuin dan  Perbankan).  Akibatnya  daerah penghasil pelan tapi pasti kehilangan cadangan  sumber  daya  alam  migas yang terkandung di dalam perut bumi di dalam wilayahnya. Dalam  jangka  panjang  perlu dipertimbangkan untuk menata kembali  skema  penyelesaian  dari pembagian  pendapatan  sektor  hulu migas  yang  menempatkan  daerah penghasil  dengan  segala  kedudukan dan situasinya sebagai faktor penting, sehingga  daerah  penghasil  dapat memperoleh  pendapatan  yang  lebih pasti  dan  adil.  Hal  ini  karena daerahlah yang memfasilitasi berbagai kebutuhan terkait eksploitasi,  baik  dari  kebutuhan administratif, keamanan, serta
kebutuhan  fisik  dan  material  yang meliputi  pergudangan  peralatan, pengolahan,  penampungan  hasil  dan kebutuhan  air  dan  suplai  makanan dan  terminal  transit.  Dari  berbagai kegiatan  tersebut  daerahlah  yang pertama  kali  akan  terpapar  risiko kerusakan  sosial  dan  pencemaran lingkungan  (Deny  Hidayati,  2005).
Namun  ironisnya  banyak  daerah penghasil  justru  menjadi  potret kesenjangan ekonomi yang menggambarkan  dengan  jelas  siapa yang  mendapat  manfaat  dan  siapa yang  terabaikan  (Tim  Komnas  Ham). Dengan segala risiko yang dihadapinya, daerah penghasil seharusnya  menjadi  pihak  yang pertama-tama  menikmati  berkah berupa  kemajuan  dan  kesejahteraan akibat  eksploitasi  sumber  energi  di wilayahnya. Maka sangatlah tidak adil jika daerah penghasil dan masyarakatnya  tidak  mendapatkan prioritas  untuk  menikmati  hasil sumber  daya  alam  migas  yang diambil  di  wilayahnya  (Emil  Salim, 2000).  Selain  itu  para  pelaku  harus memberikan perhatikan khusus karena merekalah yang memiliki dan menguasai  lahan.  Tanpa  dibukakan pintu oleh daerah, kegiatan eksplorasi  dan  eksploitasi  tidak mungkin dilakukan. Kontrak  kerjasama  usaha  hulu migas adalah kontrak jangka panjang. Dahulu  ketika  pertama  kali  kontrak ekplorasi  dan  eksploitasai  dibuat,  di Indonesia  belum  dikenal  istilah Participating  Interest (PI),  karenaPI baru diperkenalkan pada tahun 2004, sebagai  buah  dari  adanya  ajaran otonomi  daerah  yang  dibawa  oleh gerakan  reformasi.  PI  sesungguhnya adalah  buah  dari  desentralisasi  dan otonomi  daerah  yang  bermakna sebagai  perluasan  kesempatan  bagi
daerah untuk mengejar kesejahteraan dan  memajukan  dirinya.  Ini  akan secara  significan  mengurangi  beban pemerintah pusat dan pada saat yang sama menciptakan iklim yang kompetitif  diatara  daerah-daerah untuk  secara  kreatif  menemukan cara-cara  baru  dalam  mengelola potensi  ekonomi  yang  dimilikinya (Ryaas  Rasid ,  2007)  Sehingga  oleh karena  dalam  kurun  waktu  tahun 2014  hingga  2019  di  Indonesia  akan banyak dikembangkan wilayah kerja- wilayah  kerja  baru  dan  banyak wilayah  kerja-wilayah  kerja  lama yang  akan  segera  berakhir  masa kontraknya. Maka situasi ini sebaiknya  dimanfaatkan  oleh  daerah penghasil  sebagai  momentum  bagi daerah untuk mengambil peran lebih nyata,  lebih  aktif  dan  lebih  progresif dalam  mengupayakan  keikut  sertaan dalam mengelola wilayah kerja migas yang ada di dalam wilayahnya. Tentu saja  dengan  satu  tujuan  untuk  lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.  Karena sejauh ini  kenyataan  yang  terjadi  justru menunjukkan yang sebaliknya, berbagai kalangan sering mengibaratkan  situasi  masyarakat  di daerah  penghasil  dengan  peribahasa
“ itik  mati  di  lumbung  padi ”  (Jurnal Serasi,  1993).  Sebuah  gambaran tragis  yang  seharusnya  menarik perhatian  bagi  para  pengambil kebijakan, untuk mengambil kebijakan yang adil dan proporsional bagi daerah penghasil. Pengertian dan Syarat Participating Interest (PI)
Partisipating Interest (PI) adalah istilah  yang  lazim  dalam  bidang perusahaan, khususnya dalam bidang pertambangan  minyak  dan  gas  bumi (Migas) terutama menyangkut komposisi permodalan atau keikutsertaan.  PI  adalah  suatu  hak kesempatan yang diutamakan ( previlage )  yang  diberikan  kepada daerah  penghasil  (Jurnal  Analisa) yang  djaminan oleh Undang-Undang, untuk  turut  serta  berpartisipasi dalam  kegiatan  usaha  hulu  migas terutama  dalam  kegiatan  ekploitasi (produksi) migas yang dilakukan oleh kontraktor (Jurnal Petrominer). Keikut sertaan dilakukan dengan cara menyetorkan  modal  dan  karenanya berhak  mendapatkan  bagian  hasil sesuai keikut sertaannya. PI diberikan secara  limitatif  berbatas  waktu  dan tunduk  kepada  kontrak  induk  yang dibuat  antara  pemerintah  dan kontraktor.  Hubungan  antara  daerah penghasil  dengan  kontraktor  adalah hubungan  dalam  kerangka  bisnis, karena  kontraktor  adalah  sebuah perusahaan  yang  bekerja  untuk berbisnis.  Kontraktor  bisa  berbentuk Badan  Usaha  (BU)  ataupun  Bentuk Usaha  Tetap  (BUT),  yang  akan melakukan kegiatan usaha hulu migas berupa  ekplorasi  dan  ekploitasai (produksi)  migas  dengan  tujuan mencari untung dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik  perusahaan  ( shareholder wealth ) (Pudyantoro, 2014). Definisi  tentang  PI  tidak  kita temukan  di  dalam  perundang- undangan,
namun sebagai perbandingan kita bisa lihat di dalam Code  of  Federal  Regulations  of  the United  States  of  America,  Title  17, Commodity and Securities Exchange ,menyebutkanbahwa
Participating Interest adalah: The  right  of  participation  in  the oil or gas or in the proceeds from the  sale  of  oil  or  gas,  produced from  a  specivied  track  or  tracts, or  well(s),  which  right  is  limited
in  duration  to  the  terms  of  an existing  lease  and  is  subject  to any  portion  of  expense  or development, operation, or maintenance (Code  of  Federal Regulations of the United States of America) . Partisipating  Interest (PI)  menurut ketentuan  ini  adalah  hak  diikut sertakan  untuk  berpartisipasi  dalam suatu  kegiatan  ekploitasi  (produksi) minyak atau gas bumi di dalam suatu wilayah  kerja  (wilayah  kerja),  hak tersebut  dibatasi  oleh  kurun  waktu tertentu  dan  oleh  syarat  dan ketentuan  yang  disepakati,  yang  oleh karenanya  pemilik  hak  berhak  untuk mendapatkan bagian hasil (keuntungan)  dari  penjualan  minyak atau  gas  bumi  yang  dihasilkan, namun  tetap  disertai  berkewajiban menanggung sebagian beban pengembangan,  pengoperasian,  atau pemeliharaan  (biaya  operasional) sesuai dengan besaran hak.
Definisi  ini  dikuatkan  dalam uraian yang lebih padat oleh Charlote J.  Wright  and  Rebecca  A.  Gallun, bahwa:
Participating  Interest  means  the percentage of the costs and risks of  conducting  an  operation under  the  Agrement  that  the party  agree,  or  is  otherwise obilagated  to  pay  and  bear ( Charlotte J. Wright and Rebecca
A. Gallun). Dari  kedua  definisi  ini  dapat  ditarik benang  merah  bahwa  PI  pada dasarnya adalah hak untuk didahulukan  atau  kesempatan  utama untuk ikut berpartisipasi dalam suatu produksi  migas,  namun Partisipating Interest (PI) bukanlah hak keikutsertaan  tanpa  syarat,  semacam golden  right  or  share yang  biasa diberikan  oleh  perusahaan  kepada
orang-orang  yang  diprioritaskan, yang  mendapatkan  jatah  saham karena  keahlian,  karena  pengaruh, dll,  tanpa  perlu  membayar  modal (Indra  Bastian).  Di  dalamPI  pemilik tetap  dibebani  dengan  kewajiban membayar  suatu  besaran  nilai partisipasi  yang  disanggupi  sesuai kesepakatan  dan  pada  waktunya berhak mendapatkan bagian keuntungan  sesuai  prosentase  keikut sertaan. Dari  bahasan  di  atas  maka beberapa point penting dari PI adalah (1)  adanya  suatu  pemberian  hak diutamakan berupa kesempatan untuk  berpartisipasi  yang  diberikan secara  berbatas  waktu;  (2)  tetap disertai  kewajiban  untuk  membayar keikut  sertaan  modal  ( inbreng ) dengan  besaran  yang  disepakati;  (3), yang  tunduk  kepada  kontrak  induk;
(4) dan tetap ikut menanggung risiko rugi; (5), namun berhak mendapatkan porsi keuntungan sebesar keikut sertaan. Di  Indonesia  PI  diberi  batasan yang  sangat  ketat,  karena  PI  hanya diberikan  kepada  Pemerintah daerah melalui  BUMD  (IGN  Wiratmaja). Secara  garis  besar  pemerintah  telah menetapkan suatu batasan pemberian PI,yakni: 1. Pemda  harus  membentuk  dan menunjuk  Badan  Usaha  Milik Daerah (BUMD) yang pendirian  dan  penyertaan modalnya berdasarkan peraturan daerah; 2. Penawaran  PI  10%  kepada BUMD dilakukan setelah Plant of Development (POD I);
3. Kriteria  BUMD  kabupaten, kota atau provinsi yang berhak mendapatkan  penawaran  PI 10%  dengan  memerhatikan kewenangan  pengelolaan  0-4
mil laut untuk kabupaten, kota atau provinsi dan 4-12 mil laut untuk provinsi; 4. BUMD harus memiliki kemampuan  finansial  mandiri untuk membiayai pengambilalihan  PI  10%  dan rencana kegiatan operasi berikutnya; 5. BUMD  dapat  bekerja  sama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) atau BUMN; 6. Pernyataan minat dan kesanggupan  BUMD  dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak penawaran pertama oleh kontraktor.  Apabila  tidak  ada pernyataan  minat  penawaran PI  kepada  BUMD  dinyatakan tertutup oleh kontraktor wajib menawarkan  PI  10%  kepada
BUMN  yang  ditetapkan  oleh menteri; 7. Pengalihan  PI  10%  wajib mendapat persetujuan menteri berdasarkan pertimbangan SKK Migas; 8. Wilayah  kerja  di  atas  12  mil merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dengan  definisi  dan  batasan  di atas  maka  semakin  memperjelas bahwa  sasaran  PI  adalah  untuk memberikan  peran  dan  bagian  nyata kepada  daerah  penghasil  untuk tujuan  kesejahteraan  masyarakat  di daerah  penghasil.  Batasan  diatas seharusnya memperkecil kemungkinan terjadi kesalah pahaman  dari  daerah.  Akan  tetapi  di kalangan  pemerintah  daerah,  selama ini PI dipahami sebagai hadiah keikut sertaan  yang  diberikan  begitu  saja tanpa syarat tanpa kewajiban.
Kegiatan  usaha  hulu  migas adalah  kegiatan  padat  modal  ( hight
capital ),  padat  keahlian  ( hight  skill ) dan  sangat  berisiko  ( hight  risk )  dan berjangka  waktu  panjang.  Maka kontraktor  dengan  sistem  kontrak kerjasama  bagi  hasil  sangat  berhati- hati  dalam  melakukan  perhitungan untung  dan  rugi  (Santi  DwiDesy Lestari  dan  Yudha  Andrian  Saputra ) dan  tidak  mudah  menghamburkan hadiah. Dalam perhitungan kontraktor, kesempatan pertama dan utama untuk turut berpartisipasi saja sudah merupakan hadiah yang benilai ekonomis  tinggi  bagi  suatu  daerah. Karena  kontraktor  sebelum  sampai pada  tahap  ini  telah  banyak mengeluarkan  tenaga  dan  biaya dalam  kegiatan  ekplorasi,  kegiatan tersebut dilakukan tanpa ada jaminan apapun  kecuali  keyakinan  bahwa upayanya  akan  menghasilkan  migas dalam  jumlah  memenuhi  target ekonomis. Jika ternyata wilayah kerja tersebut  gagal  menghasilkan  migas maka  kerugian  akan  ditanggung  oleh kontraktor  sendiri.    Maka  PI  adalah berkah  bagi  daerah  dan  karenanya inilah  saatnya  bagi  daerah  penghasil dengan segala daya dan kemampuannya membangun kapasitas  dan  kemampuan  untuk memanfaatkan kesempatan itu dengan membentuk BUMD (Batubara,
2006).

## Posisi Daerah
Dalam  kegiatan  usaha  hulu migas,  Negara  berposisi  sebagai pemilik  migas  yang  terkandung  di bumi  Indonesia,  mengikatkan  diri dalam  suatu  kontrak  kerjasama dengan kontraktor yang berkomitmen    sanggup  bekerja mengangkat  migas  dari  dalam  bumi Indonesia  dan  untuk  upayanya  itu berhak  menerima  imbalan  berupa bagian dari hasil migas yang di dapat.
Jika  hubungan  hukum  antara  negara yang  diwakili  oleh  pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan,  dengan  kontraktor usaha hulu migas yang berbentuk BU maupun  BUT  adalah  kontrak  bagi hasil  ( Production  sharing  contract ), maka  bagian  negara  Indonesia  dan bagian kontraktor telah dirinci sesuai kesepakatan di dalam kontrak (Jurnal Economics and finance in Indonesia). Ketentuan  dasar  pembuatan  kontrak diantara  kedua  pihak  tersebut    tidak boleh menyimpang dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, bahwa sumber daya  alam  yang  bersumber  dari dalam  bumi  Indonesia  termasuk migas  hanya  boleh  dikuasai  oleh negara.  Sehingga  negara  adalah pemilik atau penguasa tunggal. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 4 ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2001  tentang Minyak  dan  gas  Bumi.  Migas  sebagai sumber  daya  alam  strategis  tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Sedangkan  Kontraktor  Kontrak
Kerjasama  (KKKS)  adalah  badan Usaha  atau  Bentuk  usaha  tetap  yang yang  menjalin  hubungan  kontraktuil dengan  Negara,  perannya  adalah sekedar membantu Negara Indonesia dalam  memanfaatkan  sumber  daya alam migas (http://www.skkmigas.go.id). Kontraktor  yang  telah  memenuhi syarat  dan  ditunjuk  oleh  pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha hulu migas  dalam  waktu  yang  telah ditentukan,  maka  wajib  dengan dananya, dengan kemampuannya dan dengan  segala  risikonya,  melakukan kegiatan  eksplorasi  berupa  survey penelitian untuk mencari dan
memastikan adanya kandungan migas di suatu wilayah kerja.  Setelah dari  kegiatan  ekplorasi  ditemukan indikasi  adanya  kandungan  migas yang  layak  secara  ekonomi  untuk ditambang  atau  cadangan  terbukti ( proven  reserve )  (Sanusi),  maka kegiatan  usaha  hulu  migas  akan ditingkatkan  ke  kegiatan  ekploitasi atau  produksi,  berupa  kegiatan mengangkat  migas  dari  perut  bumi.
Seluruh risiko dari kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi tersebut  ditanggung  atau  ditalangi oleh kontraktor sendiri. Satu-satunya jaminan  dari  seluruh  resiko  kegiatan eksplorasi  dan  eksplotasi  ini  adalah dari migas yang dihasilkan dan dapat diproduksi  menjadi  komoditi  berupa BBM dan BBG dan produk sampingan lainnya.  Jika  ternyata  tidak  layak diproduksi  maka  segala  modal  yang telah  dikeluarkan  dalam  kegiatan, kerugian  yang  diderita  dan  investasi yang  sudah  dikeluarkan  ditanggung oleh  kontraktor  sendiri,  dan  negara tidak  ikut  menanggungnya.  Namun jika ternyata dari kegiatan eksploitasi dapat dihasilkan migas dalam jumlah yang menguntungkan, maka dari hasil tersebut  sebelum  dibagi  antara negara  dan  kontraktor,  maka  hasil tersebut  terlebih  dahulu  dikurangi dengan  biaya-biaya  operasional  yang telah  dikeluarkan  oleh  kontraktor dalam  kegiatan  hulu,  penggantian dana  talangan  tersebut  disebut cost recovery (http://www.skkmigas.go.id/) .
Sampai  di  tahap  ini  belum terlalu  nyata  posisi  daerah  penghasil dalam  kegitan  usaha  hulu  migas. Untuk  mendapatkan  tanda-tanda yang  nyata  (tersurat)  dimanakah posisi  daerah  maka  harus  kita  lihat dari  aspek  yang  paling  mendasar. Dasar  untuk  melakukan  ekploitasi
sumber  daya  alam  khususnya  migas adalah  pada  ketentuan  Pasal  33  ayat (2) dan (3) UUD 1945, Dimana negara memiliki  kekuasaan  penuh  untuk mengelola sumber daya alam di bumi Indonesia.  Terlebih  lagi  migas termasuk  dalam  kategori  sumber daya  alam  vital  yang  menjadi  hajat hidup  rakyat,  sedangkan  proses pengelolannya  atau  produksinya masuk dalam kategori cabang produksi  yang  dilakukan  untuk memenuhi hajat hidup rakyat.
Presiden  Joko  Widodo  dalam suatu  kesempatan  mengingatkan bahwa amanat konstitusi harus betul- betul  diperhatikan  karena  dengan tegas dan jelas menyatakan bumi dan air  serta  kekayaan  yang  terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Dipergunakan untuk sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  itu mengandung  arti  bahwa  apa  yang dihasilkan dalam
pemanfaatan sumber  daya  alam  itu  harus  benar- benar  untuk  rakyat  untuk  semua masyarakat  Indonesia  untuk  semua orang  dan  bukan  untuk  segelintir atau sekelompok orang.
Sehingga  dalam  kegiatan  hulu migas  terdapat  dua  pihak  pelaku utama,  yakni  Negara  dan  Kontraktor Kontrak  Kerjasama  (KKKS).  Dalam tulisan  ini  tidak  dibahas  lebih  lanjut tentang  peran  negara.  Konstitusi menjadi ligitimasi bahwa penguasaan oleh  negara  pada  dasarnya  adalah pemerintah  pusatlah  nantinya  yang memiliki  wewenang  dan  akan mendistribusikan kemanfaatan
tersebut  ke  daerah-daerah.  Hal  ini didasarkan  pada  argumentasi  bahwa bentuk  negara  Republik  Indonesia adalah suatu negara kesatuan (NKRI), sehingga kebijakan yang menyangkut
pemanfaatan  sumberdaya  alam  yang strategis dan potensial harus dikuasai dan diatur pengelolaan dan pemanfaatannya  oleh  Pemerintah Pusat  (Dimyati  Hartono).  Pada tataran  konseptual  strategi  tersebut cukup  masuk  akal  karena  akan mengurangi  adanya  kesenjangan antara  daerah-daerah  yang  secara potensial  memiliki  sumberdaya  alam yang  melimpah  dengan  daerah- daerah yang tidak memiliki sumberdaya  alam  yang  cukup, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan  sosial  yang  dapat menimbulkan  kecemburuan  sosial dan  politik  (Peter  M.  Blau,  1994).
Namun dalam praktenya kesenjangan ternyata  tetap  terjadi,  terutama  bisa kita lihat antara Indonesia Timur dan
Barat. Sedangkan BU dan BUT berperan  sebagai  kontraktor  yang lazim  disebut  sebagai  Kontraktor Kontrak  Kerjasama  (KKKS).  Di seluruh Indonesia berdasar data SKK Migas  terdapat  184  KKKS  eksplorasi,
79  KKKS  produksi  dan  KKKS  CBM (http://www.migas.esdm.go.id). Untuk sampai pada tahap mengikatkan  diri  dalam  suatu kontrak  dengan  Negara,  KKKS  telah melakukan berbagai proses pendahuluan,  yang  diawali  dengan mengikuti tender penawaran wilayah kerja, penunjukan sebagai kontraktor wilayah kerja, ekplorasi dan ekplotiasi.  PI  akan  disampaikan kepada  daerah  penghasil  pada  tahap ekploitasi  (produksi).  Setelah  dari proses  ekplorasi  didapat  kepastian pada wilayah kerja tersebut ditemukan  kandungan  migas  yang potensial  secara  keekonomian,  dan kemudian dilakukan penelitian pendalaman oleh kontraktor sehingga
statusnya ditingkatkan menjadi cadangan  terbukti,  maka  Kontraktor selanjutnya akan melakukan kegiatan produksi  yang  didahului  dengan penerbitan izin produksi oleh pemerintah.  Pada  saat  kontraktor mengajukan  rencana  pengembangan yang pertama kali ( Plant of development ) inilah ditentukan syarat kepada  kontraktor  untuk  melibatkan daerah penghasil untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan produksi,  dengan  cara  menawarkan kepada  daerah  penghasil  untuk berperan  serta  dalam  kegiatan produksi (Pasal 11 Peraturan Menteri ESDM  Nomor  6  Tahun  2010).  Dasar hukum  yang  mengharuskan  adanya
Participating  Interest (PI)  adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada: Pasal 34: Sejak disetujuinya rencana pengembangan  lapangan  yang pertama  kali  akan  diproduksi dari  suatu  wilayah  kerja, kontraktor  wajib  menawarkan participating interest 10% (sepuluh  persen)  kepada  badan usaha milik daerah Pasal 35: (1)  pernyataan  minat  dan kesanggupan  untuk  mengambil participating interest sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  34  disampaikan  oleh Badan  Usaha  Milik  Daerah dalam jangka waktu paling lama 60  (enam  puluh)  hari  sejak tanggal penawaran dari kontraktor (2)   dalam  hal  Badan  Usaha Milik Daerah tidak memberikan pernyataan  kesanggupan  dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud  dalam  ayat  (1), kontraktor  wajib  menawarkan kepada Perusahaan Nasional. (3)  dalam  hal  Perusahaan Nasional  tidak  memberikan pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu  paling  lama  60  (enam puluh)  hari  sejak  tanggal penawaran  dari  kontraktor kepada  Perusahaan  Nasional, maka  penawaran  dinyatakan tertutup.
Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  maka prioritas  utama  PI  sebesar  10% diberikan  pada  Badan  Usaha  Milik Daerah (BUMD) dengan jangka waktu penawaran paling lama 60  hari sejak tanggal  penawaran  dari  kontraktor.
Apabila  BUMD  tidak  memberikan pernyataan kesanggupan dalam jangka  waktu  tersebut,  kontraktor wajib menawarkan kepada perusahaan nasional. Apabila perusahaan nasional tidak memberikan  pernyataan  minat  dan kesanggupan  dalam jangka  waktu  60 hari  sejak  tanggal  penawaran,  maka penawaran dinyatakan tertutup. Untuk  memenuhi  syarat  modal  dan syarat  waktu  ini  tentu  sangat  sulit bagi daerah penghasil. Daerah penghasil adalah daerah yang  wilayahnya  meliputi  wilayah kerja  kontraktor.  Batasannya  adalah daerah  yang  mewilayahi  bukan kedekatan  lokasi,  seperti  Wilayah kerja Natuna D-Alpha secara geografis  lebih  dekat  ke  Pontianak Kalimantan  Barat  dibanding  dengan Kepulauan  Riau  yang  mewilayahi.
Wilayah  kerja  Masela  lebih  dekat  ke Kupang  NTT  dari  pada  ke  Ambon yang mewilayahi. Wilayah kerja Cepu ada  4  daerah  yang  mewilayahi  yakni Kabupaten  Bojonegoro  dan  Propinsi
jawa  Timur  serta  Kabupaten  Blora dan  Propinsi  Jawa  Tengah,  wilayah kerja  Madura  Strait  yang  mewilayahi
Kabupaten  Sampang  dan  Sumenep, wilayah kerja Kangean yang mewilayahi  Kabupaten  Sampang  dan Propinsi  jawa  Timur.  Sehingga pendekatannya  adalah  pendekatan administratif  pemerintahan  bukan pendekatan geografis. Jika di lapangan  ternyata  wilayah  kerja tersebut  berada  di  wilayah  yang terdiri  satu  atau  lebih  pemerintah daerah  maka  dilakukan  kesepakatan pembagian  diantara  daerah  secara adil proporsional. Sebagai contoh adalah kesepakatan  pembagian  PI  Wilayah kerja  Cepu  yang  mengandung  gas  6 triliun TCF dan 490 juta barel minyak. Kesepakatan  ditandatangani  di  Hotel Sangrila Surabaya (Kesepakatan Sangrila),    yang  dibuat  di  hadapan Presiden  SBY,  Gubernur  Jatim  Imam
Utomo,  Gubernur  Jawa  Tengah Mardiyanto,  Bupati  Bojonegoro  HM Santoso, Bupati Blora Basuki Widodo. Kesepakatannya,  PI  Wilayah  kerja Cepu  sebesar  10  %,  dibagi  dengan bagian  pemerintah  daerah  Jawa
Timur  memperoleh  6,7  %,  Jawa Tengah  3,3  %.  Dari  6,7  %  yang diperoleh Jatim, Bojonegoro mendapat  4,5  %  dan  Pemprof  Jatim memperoleh  2,2  %  (Tomi  Lebang, 2006). Ketentuan Perundang-undangan Sebagai Dasar Partcipating Interest. Setelah jangka waktu kontrak di suatu  wilayah  kerja  berakhir,  maka berdasarkan  Pasal  7  ayat  (3)  PP  35
Tahun  2004,  kontraktor  wajib mengembalikan wilayah kerja tersebut  kepada  negara.  Jika  dalam wilayah  kerja  tersebut    dinilai  masih
potensial,  maka  sebagaimana  diatur di  dalam  Pasal  3  PP  35  Tahun  2004, Menteri menetapkan dan mengumumkan  wilayah  kerja  yang akan ditawarkan kepada BU dan BUT dengan cara lelang maupun penawaran langsung. Dalam penetapan Wilayah Kerja sebagaimana  dimaksud  di  atas, Menteri berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya  meliputi  Wilayah Kerja yang akan ditawarkan. Konsultasi  ini  adalah  dialog  yang berisi pemberian informasi mengenai wilayah kerja dimaksud dan meminta informasi  yang  berkaitan.  Ketentuan ini  menempatkan  daerah  sebagai pihak  yang  turut  menentukan  dalam pengambilan kebijakan, selain menyiratkan  suatu  keharusan  untuk menyerap  aspirasi  daerah.  Karena dalam  kesempatan  ini  daerah  akan berkesempatan untuk menyampaikan aspirasinya  yang  bisa  saja  berbentuk saran  dan  pendapat  dan  tentu  saja syarat-syarat  yang  diminta  oleh daerah  (Kumpulan  Tulisan  Dunia EKUIN). Hak hak daerah untuk memperoleh  bagian  dari  penerimaan Negara dari migas, semakin mendapat  penguatan  secara  legal formil  dari  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah  yang memiliki  misi  bahwa  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah  sesuai  dengan  amanat  UUD 1945,  pemerintahan  daerah,  yang mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran
serta    masyarakat,  serta  peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan dan  kekhususan  suatu  daerah  dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (A.M.  Fatwa).  Ditambah lagi  dalam  ketentuan  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2007 tentang  Energi,  bahwa  peranan energi  sangat  penting  artinya  bagi peningkatan  kegiatan  ekonomi  dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan  energi  yang  meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya  harus  dilaksanakan secara  berkeadilan,  berkelanjutan, optimal, dan terpadu. Begitupun Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  antara  Pemerintah
Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Semangat  dari  ketentuan  ini  adalah bahwa  UUD  1945  mengamanatkan diselenggarakan  otonomi  seluas- luasnya  dalam  kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah,  dan  antar Pemerintahan  Daerah  perlu  diatur secara  adil  dan  selaras.  Perimbangan keuangan  antara  Pemerintah  dan Pemerintahan  Daerah  adalah  suatu sistem  pembagian  keuangan  yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan  potensi,  kondisi, dan  kebutuhan  daerah  (Syamsuddin
Haris, 2007).
Sebelum  lebih  lanjut,  ketentuan tentang  bagi  hasil  dan  perimbangan keuangan  ini  sebatas  menyangkut
dana  yang  di  dapat  dari  bagian Negara  dari  hasil production  sharing contract yang  telah  disetor  ke  kas Negara,  sedangkan  PI  adalah  diluar dari  kerangka  pengertian  itu.  Salah satu sumberdana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  adalah  dana  bagi hasil  yang  bersumber  dari  migas sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11 ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004.  Dalam  Undang-Undang tersebut pula, di atur dalam Pasal 19, bahwa  Penerimaan  pertambangan migas  yang  dibagikan  ke  daerah adalah penerimaan dari sumbar daya alam  migas  yang  ada  di  wilayah daerah  yang  bersangkutan  setelah dikurangi  pajak  dan  pungutan lainnya.
Norma-norma  yang  terkandung dalam  ketiga  undang-undang  di  atas menyiratkan  suatu  misi  tentang:  (1) Penghargaan kepada daerah yang; (2) berkeadilan  dan  proporsional  serta tuntutan  agar;  (3)  daerah  lebih mandiri  sebagai  daerah  otonom, namun dengan tetap mencari peluang dari    potensi  dan  keunggulan  daerah dan  mendapatkan;  (4)  bagian  yang proporsional  dari  skema  keuangan pusat dan daerah. Norma-norma yang mengangkat derajat daerah penghasil tersebut  telah  menginspirasi  untuk lebih  memperkuat  PI.    PI  sangat penting,  karena  sudah  selayaknya daerah penghasil mendapatkan kompensasi  yang  memadai  dengan mempertimbangkan  berbagai  aspek. Bagian daerah seharusnya memperhitungkan pula biaya restorasi  sosial  dan  lingkungan sebagai  dampak  ekplorasi  dan ekploitasi.  Dampak  kerusakan  sosial dan  lingkungan  ini  tidak  sedikit, untuk  memperbaikinya  bukanlah pekerjaan  ringan  dan  diperlukan
biaya  yang  tidak  murah  (Agoes
Soegiant0, 2005). Faktanya kebanyakan  daerah  tidak  berhasil melakukan restorasi itu dan kehidupan masyarakat justru semakin terpuruk dan jurang kesenjangan ekonomi semakin menganga.  Oleh  karenanya  dasar pemberian PI kepada daerah penghasil  juga  harus  mencerminkan kebutuhan  daerah  atas  restorasi kerusakan sosial dan lingkungan.
Berangkat  dari  posisi  dan pemikiran berbagai ketentuan di atas, maka  hal  pertama  yang  akan dilakukan saat dimulainya pengelolaan  suatu  wilayah  kerja adalah membuat “Plant of Development”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2004, setelah Plant of Development pertama tersebut disetujui timbulah “kewajiban”  dari  kontraktor  untuk memberikan panawaran “Participating  Interest ”  sebanyak  10 %  kepada    daerah  penghasil  melalui Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD). Untuk  selanjutnya,  peran  serta daerah setempat akan dijalankan oleh BUMD  melalui  mekanisme  bisnis kegiatan  usaha  hulu  migas.  Sebagai alat  otonomi  daerah  BUMD  harus dapat  berperan  dalam  mendorong pertumbuhan  perekonomian  daerah (agent of development). Sebagai salah satu  sumber  pendapatan  asli  daerah (PAD),  BUMD  juga  diharuskan memiliki  kedudukan  yang  strategis dalam sistem dan struktur perekonomian  daerah  dan  dapat berperan sebagaimana mestinya tanpa  meninggalkan  fungsi  sosialnya (MalangJoeda,  2006).    Mengapa  PI bukan  diberikan  kepada  pemerintah daerah  sebagai  badan  hukum  publik namun  diberikan  kepada  BUMD.
Karena  pemberian  PI  kepada  daerah penghasil  lebih  berorientasi  bisnis dibanding  sekedar  pemberian  hak kewilayahan dan pemerintahan.

## Kesiapan Daerah
Tidak  semua  daerah  memiliki kesiapan  dalam  memanfaatkan  PI. Ketidak siapan tersebut lebih dikarenakan  kurangnya  pemahaman aturan  migas  dan  kemampuan membaca  peluang  bisnis.  Banyak daerah  bahkan  sering  mengandalkan jatah dari pusat tanpa mau berinisitif dan berinovasi memanfaatkan peluang  PI.    Jika  dikelompokkan dalam beberapa sebab ketidak siapan tersebut adalah pada: (1) Sumberdaya manusia, khususnya ahli dalam  bidang  migas,  masih  langka; (2)  Naluri  bisnis  yang  tumpul  dan terbiasa terima bagian jadi, (3) Kolusi
Korupsi  Nepotisme  (KKN)  (Amien Rais);  (4)  Lemah  Sarana  dan Prasarana, Transparansi dan sosialisasi. Keikut  sertaan  BUMD  dalam sebuah  proyek  hulu  migas  menuntut pemahaman  yang  cukup  tentang mekanisme  kegiatan  usaha  hulu migas.  Keikut  sertaan  tidak  akan berjalan  maksimal  jika  tidak  terjun langsung  dan  mengawasi  kegiatan produksi.  Dengan  cara  itu  BUMD dapat  lebih  maksimal  memberikan kontribusi  bagi  kemajuan  kegiatan usaha  hulu  migas  juga  sekaligus mengawasi kegiatan usaha agar tidak terjadi kebocoran sehingga mendatangkan  hasil  yang  lebih optimal. Maka BUMD harus merekrut tenaga-tenaga ahli yang berkompeten dan  relevan  dengan  bidang  tugas  itu, rekrutmen itu tidak harus mensyaratkan  putra  daerah.  Guna tercapainya peranan yang diharapkan, baik untuk pertumbuhan
ekonomi daerah maupun peningkatan  PAD,  pola  pengelolaan BUMD harus diarahkan pada pencapaian  efisiensi,  efektivitas,  dan produktivitas kerja, serta pada upaya optimalisasi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki.
Keikut  sertaan  daerah  berarti keikut  sertaan  dalam  melakukan bisnis  migas.  Bisnis  dimanapun  di dunia  ini  bertujuan  mencari  untung semaksimal mungkin (profit oriented). Untuk mengejar keuntungan tersebut diperlukan berbagai  upaya  yang  berbasis  pada tiga  kegiatan  yakni  perencanaan (planning) ,  eksekusi  rencana  atau pelaksanaan (executing) dan  evaluasi perkembangan dan hasil (evaluating) . PI bukanlah durian runtuh, karena PI harus disertai dengan pengoptimalan potensi, melakukan inovasi dan terus dari  waktu  kewaktu  mengefektifkan penggunaan  hasil  usaha  bisnis tersebut  diarahkan  untuk  membiayai pengembangan.  Dibutuhkan  instink bisnis  dan  kapasitas  yang  memadai, sehingga  pemda  jangan  memandang pengurusan  PI  ini  dengan  sebelah mata. Beberapa daerah bahkan menunjukkan  gejala  gagap  dan terbiasa  pasrah  menerima  jatah apapun  dari  pusat,  sebagian  lagi bahkan  menuntut  PI  lebih  dari  10  % dengan disertai kegaduhan,
demontrasi  masa  dan  pemblokiran wilayah  kerja,  dll.  Padahal  jika dipahami  maksud  dan  tujuan  dan mekanisme  PI  kepada  daerah,  PI adalah  hak  dan  kesempatan  untuk mendapatkan pendapatan asli daerah yang  cukup  potensial.  Maka  daerah penghasil  seharusnya  tidak  dalam posisi  pasif,  tapi  harus  aktif memperjuangkan  haknya  tersebut dengan berperan aktif namun
konstruktif  dan  produktif  untuk keberhasilan  industri  migas  di wilayahnya  tersebut.  Namun  yang terjadi  justru  sebaliknya,  daerah penghasil  karena  keterbatasan  dana dan  pemahaman,  bahkan  sering melemparkan  begitu  saja  haknya kepada  mitra  swasta,  sehingga  lagi- lagi  PI  menjadi  tidak  tepat  sasaran, namun justru mensejahterakah pemilik  modal  yang  datang  dari  luar daerah,  akibatnya    menyimpang  dari tujuan filosofis dari PI. Ada  baiknya  saham  BUMD harus  murni  berasal  dari  keuangan daerah  dan  tidak  perlu  melibatkan investor luar daerah, agar keuntungan benar-benar dalam penguasa  daerah.  Menurut  M.  Amien Rais,  Di  daerah  tertentu  sikap demikian menimbulkan masalah KKN dan  di  beberapa  daerah  muncul sebagai berita Korupsi di media masa. Sebagai  contoh  PI  pengelolaan Wilayah  kerja  Cepu  di  Lingkungan Kabupaten  Bojonegoro  yang  dinilai merugikan  daerah  dan  mengerdilkan peran  BUMD  PT.  Asri  Dharma Sejahtera  dan  lebih  didominasi  oleh pihak  swasta  PT.  Surya  Energi  Raya (http://news.okezone.com). Di Wilayah  kerja  Madura  offshore pada Kabupaten  Sumenep,  PT.  Wira  Usaha Sumekar (WUS) dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Badan Usaha  Milik  pemerintah  Darah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Madura,  Jawa  Timur,  itu  diduga terkait  dengan  dugaan  korupsi  dana penyertaan participating interest (PI) di  perusahaan  minyak  bumi  dan  gas sebesar Rp 8,8miliar. Adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sumenep  yang  melaporkan  dugaan itu pada 2013 (http://www.maduraexpose.com).
Melihat  situasi  di  atas  maka terlihat  bahwa  Hak  daerah  dalam pengusahaan  sektor  hulu  Migas secara langsung tidak diimbangi oleh pemahaman,  kemampuan  teknis  dan keuangan BUMD. Akibatnya situasi ini sering  kali  dimanfaatkan  oleh  pihak swasta dan kroninya untuk mendapat rente  dari  sektor  Migas.  Maka  benar adanya  rekomendasi  Tim  Reformasi Tata  Kelola  Migas  agar  PI  yang menjadi  hak  daerah  dipastikan pemanfaatan sepenuhnya oleh daerah  melalui  badan  Usaha  Milik daerah  (BUMD)  yang  sepenuhnya dimiliki  Daerah.  Untuk  itu,  perlu disusun  aturan  perundangan  yang mengatur  partisipasi  BUMD  pada pengusahaan  sektor  hulu  migas, termasuk  di  dalamnya  kewajiban kerja  sama  antara  BUMD  dengan Pertamina,  tanpa  membebani  BUMD dengan  pengeluaran  biaya  investasi dan risiko kerugian usaha.
Posisi  BUMD  dalam  hubungan dengan  PI  sangat  penting.  Peluang dan  tantangan  yang  dimiliki  BUMD tidak  ringan  karena  dituntut  untut mampu  mnyesuaikan  diri  dengan perilaku  bisnis  yang  timbul  sejalan dengan  liberalisasi  investasi  dan perdagangan  bebas  yang  menuntut kompetisi yang sangat tajam, penerapan standart bisnis internasional,  dan  kecenderungan privatisasi.  Hal  ini  menuntut  BUMD untuk  selalu  berorientasi  pada pemikiran  dan  perilaku  bisnis  secara professional  serta  ke-entreprenuran- an.  Sedang  kenyataannya  BUMD menghadapi problem-problem  lemah pemahaman  bisnis  dan  bidang  usaha yang dimasuki, inefisiensi kelembagaan  dan  struktur  organisasi usaha  BUMD  berakibat  biaya  mahal,
SDM yang dimiliki berkualitas rendah dan  yang  paling  menonjol  adalah
problem  intervensi  politik  dari pengauasa kepada BUMD.
Dalam hal PI, lemahnya kemampuan pembiayaan adalah penyebab utama munculnya penyelewengan. Karena PI adalah hak maka daerah yang mewilayahi adalah pihak  satu  satunya  yang  bisa mendapatkan.  Namun  sayang  tidak semua  daerah  mempunyai  BUMD dengan  kemampuan  yang  cukup untuk  mengganti  PI  senilai  10  % tersebut. Akibatnya orang-orang daerah akan berlomba-lomba mencari pendana (investor) dari luar daerah, bahkan kadang disertai motif sekedar  menjadi  calo.  Karena  PI mengandung keuntungan yang cukup besar,  maka  para  investor  akan sangat  tertarik  untuk  berinvestasi. Maka  dengan  berbagai  cara  mereka akan  merumuskan  skema  hubungan dengan  BUMD  yang  seringkali  justru menempatkan  daerah  dalam  nilai tawar  yang  sangat  rendah.  Pada  saat itulah  sering  terjadi  KKN  dengan tokoh  daerah  dan  pusat  sehingga mengorbankan  kepentingan  daerah dan lebih menguntungkan investor.
Wilayah kerja Masela dan Participating Interest Bagi Propinsi  Maluku  dan    Kabupaten Maluku Tenggara Barat Wilayah  kerja  Masela  bukan wilayah  kerja  lama,  namun  wilayah kerja  baru  yang  belum  pernah berproduksi dan akan segera berproduksi. Kontrak kerjasama Wilayah  kerja  Masela  ditandatangani pada  16  November  1998,  saat  itu belum  ada  PI.  Wilayah  kerja  ini mendapat  persetujuan  POD  I  pada tanggal  6  Desember  2010.    Sehingga dalam  kaitan  PI,  tahap  sekarang  ini merupakan kesempatan yang berharga  bagi  Pemerintah  Propinsi
Maluku khususnya Kabupaten Maluku  Tenggara  Barat  untuk  aktif menyampaikan  aspirasinya.    Hal  itu karena  masih  ada  kendala  berkaitan dengan  ketentuan  bahwa  PI  dibatasi oleh jarak  antara  lokasi  dengan  garis pantai  terdekat.  Kewenangan  untuk kabupaten  0-4  mil,  kewenangan provinsi hingga 12 mil dan di atas 12 mil menjadi kewenangan pemerintah pusat,  sementara  Wilayah  kerja Masela  jaraknya  sekitar  150  km  dari garis pantai Maluku (http://www.migas.esdm.go.id). Wilayah  kerja  Masela  dengan kontraktor  PT.  Inpex  Masela  Limited memiliki  luas  area  lebih  kurang 4.291,35 km². Wilayah kerja migas ini terletak  di  Laut  Arafura,  sekitar  800 km  sebelah  timur  Kupang,  Nusa Tenggara  Timur  atau  lebih  kurang 400  km  di  utara  kota  Darwin,
Australia,  dengan  kedalaman  laut 300-1000 meter (http://www.migas.esdm.go.id). Inpex Masela akan segera mengembangkan Lapangan Gas Abadi yang  terletak    di  Lepas  Pantai  Laut
Arafura,  dengan  kedalaman  laut sekitar    antara  400-  800  meter, berjarak  kurang  lebih  150  km  barat daya  Saumlaki,  merupakan  Ibu  Kota Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat,
Provinsi Maluku (http://www.petrominer.co.id). Wilayah kerja Masela yang terletak di Laut Arafura, Maluku ini berdasarkan survey memiliki potensi cadangan gas terbukti  sangat  besar.  Berdasarkan data  dari  Kantor  staf  Kepresidenan dan  data  Lemigas  tahun  2015, cadangan  terbukti  Wilayah  kerja Masela  mencapai  10,73 trillion  cubic feet (tcf) (http://ksp.go.id/wilayah). Menurut  penelitian  geologis yang  dilakukan  oleh  LEMIGAS, Wilayah kerja Masela akan dikembangkan menjadi daerah produksi gas melalui Lapangan Abadi pada  batuan  Jurasik  sebagai  target leads  mengandung  hidrokarbon.  Saat ini telah dilakukan beberapa persiapan untuk mendorong produksi,  seperti  Feasability  Study untuk  sistem  pemipaan  ke  daerah penampungan  di  P.Yamdena,  Kep.
Tanimbar.  Pengembangan  Wilayah kerja Masela,akan dilanjutkan dengan pengembangan  Wilayah  kerja  West Masela  dan  Wilayah  kerja  Babar. Untuk menyalurkan gas dari Wilayah kerja Masela akandilakukan beberapa alternatif,  seperti  jalur  pipa  ke  arah pulau-pulau  terdekat  dan  atau melalui  sistem floating (mengapung).
Beberapa pulau yang menjadi prioritas adalah selatan P. Babar yang berjarak  152  km  dan  barat  daya  P. Yamdena  yang  berjarak  146  km  dari Wilayah kerja Masela. Lokasi (Perairan  Wilayah  kerja  Masela, Perairan  Kep.  Tanimbar)  merupakan daerah yang akan segera memproduksi  gas  dari  Lapangan Abadi.  Secara  geografi  terletak  di selatan  Pulau  Masela  (Provinsi Maluku)  pada  koordinat  antara 129o00’00”  -  132o00’00”  BT  dan 08o00’00” - 10o00’00” LS (http://www.lemigas.esdm.go.id). Profil  Wilayah  Kerja  Wilayah  kerja Masela:  Wilayah  kerja  Masela  yang dioperasikan  oleh  KKKS  INPEX Masela  Ltd.  terletak  di  lepas pantai,  yaitu  di  Laut  Arafura sekitar  155  km  arah  Barat  Daya kota  Saumlaki,  dan  sisi  Selatan Wilayah  kerja  Masela  tepat  pada perbatasan  perairan  Indonesia  – Australia;
 Adapun kedalaman laut di sekitar lokasi kegiatan pemboran berkisar  antara  500  sampai  800
meter,  selanjutnya  pemboran keempat  sumur  tersebut  akan dilakukan  sampai  kedalaman sekitar  4,000  meter  dari  dasar laut;
 Izin  wilayah  kerja  mulai  berlaku pada 16 November 1998;
 Inpex  menguasai  65%  saham, sedangkan sisa-nya dimiliki Shell;
 Tipe kontrak untuk Wilayah kerja Masela adalah bagi hasil;
 Luas  wilayah  Wilayah  kerja Masela mencapai 1.200 km 2 ;
 Kegiatan  eksplorasi  berlangsung sejak 1998 hingga 2008;
 Inpex  mendapat  persetujuan rencana pengembangan lapangan
Abadi  pada  Desember  2010.
Dalam  Plan  of  Development pertama  (POD  I)  yang  disetujui Desember  2010,  KKKS  akan membangun kilang LNG terapung dengan kapasitas 7.5 juta ton per tahun  (MTPA).  Fasilitas  yang membutuhkan  investasi  besar dan  diharapkan  dapat  mulai berproduksi pada akhir 2016;  Berdasarkan rencana pengembangan  2010,  Wilayah kerja Masela ditargetkan memproduksi  gas  sebesar  355 juta  kaki  kubik  per  hari  (million standard  cubic  feet  per  day  / MMscfd)
(http://www.skkmigas.go.id/);
(Gambar Peta Lokasi Wilayah kerja Masela, http://industri.bisnis.com/) Pengembangan  wilayah  kerja Masela diharapkan memberi manfaat lebih  nyata  bagi  daerah  penghasil.
Daerah  penghasil  yang  mewilayahi selain  mendapatkan  hasil  dari  hasil pembagian danaperimbangan keungan pusat dan daerah juga harus mendapatkan bagian dari hak partisipasi. SKK Migas merekomendasikan  tiga  skenario untuk  wilayah  kerja  minyak  dan  gas baru  maupun  yang  akan  habis  masa kontraknya  yaitu:  (1)  Untuk  wilayah kerja  yang  memiliki  kinerja  operator tinggi  sekaligus  potensi  cadangan banyak, dapat dipertimbangkan
diberikan perpanjangan dengan melibatkan  PT  Pertamina  dan  BUMD sebagai pemegang hak partisipasi; (2) Wilayah  kerja  yang  memiliki  kinerja operator  rendah,  namun  memiliki potensi  cadangan  tinggi,  dapat diberikan  kepada  Pertamina  sebagai operator  dengan  melibatkan  BUMD dan  kontraktor  eksisting  sebagai pemegang  hak  partisipasi;  (3) Wilayah  kerja  yang  memiliki  kinerja operator  rendah  sekaligus  potensi cadangan  rendah,  dilakukan  tender terbuka (http://www.kabarbisnis.com). Wilayah  kerja  Masela  ada  di dalam  wilayah  kabupaten  Maluku Tenggara  Barat  Propinsi  Maluku. Dengan  demikian  BUMD  Kabupaten Maluku  Tenggara  Barat  dan  Propinsi Maluku  memiliki  kesempatan  untuk memanfaatkan  PI  dalam  pengelolaan wilayah  kerja  Masela  dimana  haknya tersebut  dijamin  oleh  peraturan perundang-undang  dibidang  migas. Untuk selanjutnya yang harus diperhatikan  dan  diwaspadai  adalah agar  hak  Partsisipasi  ini  tidak  salah sasaran  dan  justru  menguntungkan swasta.  Mengapa  situasai  ini  harus menjadi  perhatian  khusus,  karena
Propinsi  Maluku  dan  Kabupaten Maluku  Tenggara  Barat  adalah daerah tertinggal dengan kemampuan  dana  yang  terbatas. Meminta  kedua  daerah  penghasil  ini untuk menyiapkan dana modal keikut sertaan  dalam  PI  ini    tentu  sangat berat.  Sedangkan  saat  ini  pihak swasta  sudah  mulai  memainkan pengaruhnya  untuk  mengambil  PI wilayah  kerja  Masela  itu.    Di  awal masa  jabatan  kabinet  Jokowi-JK, menteri  ESDM  membentuk  Tim Reformasi  Tata  Kelola  Migas,  dalam laporannya,  tim    menyerahkan  12 rekomendasi  laporan  yang  berjudul
“Memperkokoh  Kelembagaan  Sektor Migas Indonesia”. Salah satu Rekomendasi  yang  diberikan  adalah, Participating  Interest yang  menjadi hak  daerah  agar  dipastikan  sehingga mendatangkan  kemanfaatan  yang dijalankan oleh BUMD yang sepenuhnya  dimiliki  daerah.  Untuk itu, perlu disusun aturan perundangan yang mengatur partisipasi  BUMD  pada  pengusahaan sektor  hulu  migas,  termasuk  di dalamnya  kewajiban  kerja  sama antara  BUMD  dengan  Pertamina, tanpa  membebani  BUMD  dengan pengeluaran  biaya  investasi  dan risiko  kerugian  usaha.  Rekomendasi itu  merupakan  aspirasi  dari  daerah penghasil  migas  yang  selama  ini belum  terpecahkan  dan  menyisakan banyak masalah hingga saat ini.
Participating Interest yang menjadi hak Daerah harus dipastikan pemanfaatan sepenuhnya oleh Daerah melalui BUMD yang sepenuhnya  dimiliki  Daerah.  Dengan pemberian  PI  kepada  daerah  juga memberikan  dampak  dan  peluang kepada  daerah  untuk  maju.    Agar  PI tepat  sasaran,  pengaturan  PI  juga harus  disertai  ketentuan  mengenai pemanfaatan  potensi  daerah  untuk menunjang  wirausaha  lokal,  peluang pelatihan, pengembangan keterampilan, serta dukungan finansial  yang  mungkin  tersedia  agar mereka  dapat  berperan  serta  di setiap  mata  rantai  nilai  industri migas.  Daerah  berhak  mendapatkan manfaat  optimal  dari  pengusahaan sumber  daya  alam  migas  di wilayahnya. Pengusahaan sektor hulu migas  memberi  manfaat  kepada daerah  melalui  keterlibatan  BUMD secara langsung. Hal tersebut menegaskan  bahwa  PI  yang  menjadi hak daerah harus dipastikan
dimanfaatkan  oleh  daerah.  Untuk  itu perlu  disusun  aturan  perundangan yang  mengatur  partisipasi  BUMD pada pengusahaan sektor hulu migas. Termasuk  di  dalamnya  kewajiban kerja  sama  antara  BUMD  dengan Pertamina  atau  dengan  lembaga pembiayaan Negara lainnya, sehingga
PI  tidak    membebani  daerah  dengan biaya  investasi  dan  kerugian  usaha. Dalam jangka panjang perlu dipertimbangkan untuk menata kembali skema pembagian pendapatan  negara  dari  sektor  hulu migas  kepada  daerah  sehingga daerah dapat memperoleh pendapatan yang lebih pasti dan adil. Belakangan  ini  Kementerian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral, justru  akan  semakin  memperketat perolehan  PI  dengan  menjabarkan delapan poin penting yang dituangkan  pada  Peraturan  Menteri ESDM  tentang Participating  Interest (PI) 10% Pemerintah Daerah (Pemda)  dalam  Wilayah  Kerja  (WK) Migas.  Pemberian  PI  10%  ini  hanya diberikan  pada  WK  migas  yang  telah habis  masa  kontraknya,  pertanyaan yang  muncul  adalah  bagaimana dengan WK yang baru seperti wilayah kerjaMasela. BUMD hanya diperbolehkan  menggandeng  Pusat Investasi  Pemerintah  (PIP)  atau
BUMN  untuk  memiliki  10%  hak partisipasi  ( participating  interest ) wilayah  kerjaminyak  dan  gas.  Alasan pelarangan itu adalah untuk memberikan  manfaat  maksimal  bagi daerah dan mencegah pemburu rente masuk menguasai wilayah kerjamigas melalui BUMD (http://www.bumn.go.id). Dalam  menanggapi  batasan tersebut  banyak  daerah  penghasil berharap  pemerintah  pusat  bisa membantu  daerah  agar  benar-benar
bisa
merealisasi hak daerah mendapatkan  PI  dari  industri  migas. Jika  BUMD  dilarang  merangkul investor,  maka  pemerintah  harus membuat aturan yang memungkinkan daerah tetap mendapatkan  PI.  Jangan  hanya melarang Pemda merangkul investor, tapi  harus  ada  solusinya.  Misalnya dengan pola golden share. Kalau pola golden  share  disetujui,  mungkin  PI daerah  tidak  harus  10%,  tetapi  itu lebih  jelas  karena  Pemda  bisa menikmati PI.
Selaian kendala lemahnya pemahaman, permodalan dan KKN, PI bagi daerah penghasil akan berhadapan  dengan  PI  pemerintah Pusat  yang  dijalankan  dan  dikelola oleh Pertamina. Karena dalam rangka memastikan  terwujudnya  ketentuan konstitusi,  selain  kepada  BUMD pemerintah juga mendorong agar  PT. Pertamina (Persero) diusulkan memperoleh  saham  partisipasi  atau participating  interest (PI)  dalam wilayah  kerja-wilayah  kerja  minyak dan gas bumi (migas) yang kontraknya  akan  diperpanjang  dan sebaiknya  hak  tersebut  dimasukkan dalam  Peraturan  Menteri  ESDM tentang perpanjangan kontrak wilayah kerja migas. Dengan memiliki PI,  maka  Pertamina  bisa  terlibat langsung  dalam  pengelolaan  wilayah kerja-wilayah  kerja  migas  yang selama  ini  dipegang oleh perusahaan migas  asing.  Dengan  demikian, Pertamina  diharapkan  memperoleh transfer  teknologi  dan  pengetahuan dari  perusahaan-perusahaan  migas internasional. Kalangan profesional di bidang  perminyakan  menyarankan pemerintah  memberikan  55%  -  60% wilayah  kerja  minyak  dan  gas  bumi (migas)  kepada  PT.  Pertamina (Persero). Semakin besar pengelolaan
migas oleh badan usaha milik negara (BUMN)  maka  akan  semakin  besar keuntungan  yang  diperoleh  negara. Saat  ini  mengacu  informasi  Komisi Pemberantasan  Korupsi,  Pertamina hanya  mengelola  21%  dari  total wilayah  kerja  yang  ada  di  Indonesia. Negara  akan  menerima  manfaat 100%  dari  hasil  pengusahaan  migas jika wilayah kerja dikelola Pertamina. Kemudian  pemerintah  diminta  tidak hanya  fokus  pada  penerimaan  fiskal dalam  mengelola  industri  migas.
Dalam pengembangan lapangan migas  baru,  pemerintah  harus memiliki paradigma untuk mengembangkan  operasi  migas  di daerah tersebut.
Selain  tantangan  dari  adanya ketentuan  PI  kepada  PT.  Pertamina (Persero),  PI  bagi  daerah  penghasil juga  akan  berhadapan  dengan  upaya KKKS untuk memperoleh bagian yang paling  menguntungkan.  Upaya  KKKS ini  tentu  saja  bertentangan  dengan misi  daerah  penghasil  untuk  ikut serta dalam bisnis migas dengan jatah PI  yang  sebesar-besarnya.  Maka sesuai  dengan  hukum  bisnis  liberal, KKKS sedapat mungkin akan berusaha  tidak  melibatkan  daerah penghasil,  karena  dimata  KKKS keterlibatan  daerah  penghasil  hanya akan memperkecil bagiannya. Namun di  sisi  sebaliknya  daerah  penghasil akan  berusaha  untuk  memperoleh jatah  PI  sebesar  besarnya  jika  perlu lebih  dari  10  %.  Dan  kedua kepentingan itu akan selalu berhadap-hadapan. Kesimpulan
Pemerintah  daerah  melalui BUMD  memiliki  hak  Paricipating Interest  sebesar  10  %  terhadap kegiatan  produksi  migas  yang dilakukan  di  wilayahnya.  PI  adalah
hak  untuk  berpartisipasi  dalam kegiatan produksi gas dengan menyetorkan modal dengan kompensasi mendapatkan bagian dari hasil  bersih  migas  yang  dihasilkan dan  dibatasi  dengan  jangka  waktu kesanggupan selama 60 hari. Pengusahaan  produksi    hulu  Migas diharapkan memberi manfaat kepada daerah  melalui  keterlibatan  BUMD secara  langsung  dalam  pengusahaan sektor  hulu  migas  dan  /  atau berkembangnya  peluang  /  kegiatan usaha dan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan di berbagai kegiatan yang terkait dengan usaha Migas.
Banyak  daerah  salah  paham dan  menganggap  PI  adalah  hadiah dan  besaran  PI  sebesar  10  %  terlalu kecil  dan  karenanya  menuntut  lebih besar.  Namun  dalam  prakteknya kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga daerah menghadapi  kesulitan  untuk  dapat membayar  keikut  sertaan  (saham) dalam  PI,  terlebih  lagi  jika  daerah dilarang  untuk  melibatkan  investor. Larangan melibatkan investor swasta sesungguhnya  untuk  memastikan bahwa  PI  tersebut  ditujukan  khusus untuk  kesejahteraan  masyarakat daerah penghasil. Keterlibatkan investor  swasta  ditengarai  juga menimbulkan  akses  pada  timbulnya KKN  dikalangan  tokoh  dan  pimpinan daerah.
Participating  Interest (PI)yang menjadi hak daerah harus dipastikan dimanfaatkan  oleh  daerah  melalui BUMD yang sepenuhnya dimiliki oleh
Daerah.  Untuk  itu,  perlu  disusun aturan  perundangan  yang  mengatur partisipasi  BUMD  pada  pengusahaan sektor  hulu  Migas,  termasuk  di dalamnya kewajiban kerjasama antara BUMD dengan Pertamina atau lembaga  keuangan  milik  Negara,
tanpa  membebani  BUMD  dengan mengeluarkan  biaya  investasi  dan risiko kerugian usaha. Banyak daerah diliputi  kesalahah  pahaman  dengan anggapan  PI  sebagai  hak  tanpa kewajiban  menyetorkan  dana  keikut sertaan.
Wilayah  kerja  Masela  adalah Wilayah  kerja  baru  yang  memiliki kandungan  gas  Bumi  yang  cukup besar  bahkan  terbesar  di  Indonesia saat  ini.  Wilayah  kerja  ini  terletak  di wilayah  Kabupaten  Maluku Tenggara Barat  di  Propinsi  Maluku  dan berdekatan  dengan  propinsi  NTT yang  menurut  rencana  wilayah  kerja
ini akan segera berproduksi. P articipating  Interest (PI)  dari Wilayah kerja Masela akan menghadapi  kendala  karena  PI dibatasi dengan ketentuan jarak, 4-10 mill  dari  bibir  pantai  ke  laut,  sedang jarak terdekat dengan pulau Tanimbar  adalah  150  km,  sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat itu.
Jika  tidak  memperhatikan tujuan  filosofis  PI,  optimalisasi Participating  Interest (PI)  daerah penghasil  juga  akan  menghadapi kendala dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan PI yang juga dimiliki oleh  PT.  Pertamina  (Persero)  dalam rangka/ kontek kepentingan nasional Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI). PI daerah penghasil juga akan berhadapan  dengan    kepentingan KKKS  sebagaimana  layaknya    badan usaha yang keberadaannya bertujuan untuk  mendapatkan    keuntungan maksimal.
Wilayah  kerja  Masela  harus menjadi  perhatian  pemerintah  agar tidak  salah  langkah  dan  secara optimal  dapat  berlangsung  secara efisien  dan  paling  menguntungkan bagi Negara dan masyarakat setempat.  Selain  itu  PI  di  wilayah kerja  Masela  bagi  daerah  penghasil yakni Propinsi Maluku dan Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat harus  dijaga  agar  tepat  sasaran  dan tidak  menyalahi  tujuan  filosofisnya yakni untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah  penghasil.  PI  wilayah  kerja Masela menjadi incaran pihak swasta, oleh  karenanya  tugas  pemerintah adalah  menjaganya    agar  tidak  jatuh kepada  para  pemburu  rente  yang tentu saja akibatnya sangat merugikan Negara dan terutama bagi daerah penghasil. Daftar Pustaka
Buku – Buku Agoes  Soegianto, Eksplorasi  dan produksi  migas  lepas  pantai: dampak ekologis dan penanganannya, Airlangga Press, Surabaya, 2005.
A.M.  Fatwa, Potret  Konstitusi  Pasca Amandemen  UUD  1945 ,  PT.
Gramedia  Media  Nusantara, 2009.
A.  Rianto  Pudyantoro, Proyek  Hulu
Migas  Evaluasi  dan  analisis Petroekonomi , Petromindo , Genta  Publishing,  Jakarta, 2014. Bachrawi Sanusi, Peranan migas dalam perekonomian Indonesia , Universitas Trisakti, Jakarta, 2002.
Charlotte  J.  Wright  and  Rebecca  A.
Gallun, Fundamentals  of  Oil and  Gas  accounting ,  5th edition, PennWell Corporation, 2008. Deny  Hidayati.  dkk, Manajemen Konflik  Stakeholders  Delta Mahakam , Piramida Publishing berkerjasama dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga
Ilmu  Pengetahuan  Indonesia, Bandung, 2005.
Dimyati  Hartono, Pola  dan  rencana pembangunan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia (Porenbang  NKRI)  zaman restorasi:  menuju  negara maritim  yang  besar  dan  kuat di  dunia , Lembaga  Ekonomi Tanah Air, Jakarta, 2004.
Emil  Salim, Kembali  Ke  Jalan  Lurus,
Esai-Esai  1966-99 ,  AlvaBet,
Jakarta, 2000. Hari  S.  Malang  Joeda, Reinventing BUMD , PT. Gramedia, 2006. Indra Bastian, Privatisasi di Indonesia: teori dan implementasi , Salemba Empat, Jakarta, 2002. MarwanBatubara , Tragedi  &  ironi: Wilayah kerja Cepu danNasionalisme yang Tergadai , CitraKreasi Indonesia, Jakarta, 2006. M.  Amien  Rais, Agenda  Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia , PPSK Press, Yogyakarta, 2008. M. Ryas Rasid, Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya , LIPI Press, Jakarta, 2007. Peter  M.  Blau, Srtuctural  Contexts  Of Opportunities ,  The  University of  Chicago  Press,  Chicago, 1994.
Riant  Nugroho  Dwijowijoto, BUMN Indonesia:  Isu,  Kebijakan  dan Strategi , ElexMedia Komputindo, Bandung, 2006. Santi  Dwi  Desy  Lestari  dan  Yudha Andrian  Saputra, Finansial Risk  Assessment  Production Sharing  Contrct  Indonesia Kegiatan  Eksploitasi  Minyak Bumi Dari Perspektif Kontraktor , Institut
Teknologi Sepuluh Nopember  (ITS),  Surabaya, 2000. Sumantoro , Hukum  Ekonomi ,Jakarta, Universitas Indonesia, 1986. Tomi  Lebang, Berbekal  Seribu  Akal
Pemerintahan Dengan Logika , Sari  pati  pidato  Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 2006. Jurnal/ Majalah/ Artikel Jurnal  Analisa,  Pengasilan  Daerah Migas,Centre  for  Strategic and International Studies, Volume 6 , 1977 Jurnal  Economics  and  finance  in Indonesia, Universitas Indonesia , Volume 36 , 1988
Jurnal  Dunia  Ekuin  dan  Perbankan,
Centre  for  Strategic  and International Studies, Volume
18, 2005 Jurnal Petrominer: Petroleum, Mining & Energy, Adijaya Cooperative, Volume 36 , 2009 Jurnal  Serasi,  Proyek  Pengembangan Informasi dan Data Kependudukan,Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Linkungan  Hidup,  Potensi Sumber Dampak Pengusahaan Migas dan Panas Bumi Terhadap Lingkungan, volume 8, 1993Jurnal  Economics  and finance  in  Indonesia,  Volume 36, Issue , 1988 Tim  Komnas  Ham, Jurnal  dinamika hak asasi manusia ,Universitas Surabaya.  Pusat  Hak  Asasi Manusia, PT. Gramedia Pustaka  Utama,  Yayasan
Obor  Indonesia, Volume  2 ,
2001 Artikel Potensi dan prospek investasi di  sektor  pertambangan  dan energi Indonesia tahun 1998-
1999 , Yayasan  Krida  Caraka Bhumi, 1998
Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  No  22  Tahun  2001 tentang  Minyak  dan  Gas Bumi Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun
2007 tentang Energi Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Code  of  Federal  Regulations  of  the United  States  of  America, Title  17,  Commodity  and Securities Exchange. Peraturan  Pemerintah  Nomor  35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha  hulu  minyak  dan  gas bumi.
Internet http://digilib.its.ac.id/public/ITS- paper-35224-2508100149- paper.pdf,  diakses  pada  25 Januari  2016,  Pukul  20:30 WIB. http://www.skkmigas.go.id/mengelo la-migas-untuk-kepentingan- bangsa,  diakses  pada  25 Januari  2016,  Pukul  08:00 WIB. http://www.migas.esdm.go.id/post/c
ategory/publikasi/daftarper usahaan/kontraktorkontrakk erjasama,  diakses  pada  25
Januari  2016,  Pukul  20:00
WIB. http://news.okezone.com/read/2015 /08/10/337/1193764/kpk- diminta-usut-dugaan- korupsi-di-wilayah kerja- cepu, diakses pada 24 Januari 2016, Pukul 18:00 WIB. http://www.maduraexpose.com/per usahaan-milik-bumd- sumenep-diduga-terkait- dugaan-korupsi-migas/,
diakses  pada  25  januari 2016, Pukul 07:30 WIB. http://jatim.metrotvnews.com/read/ 2015/02/23/361883/perusa haan-milik-bumd-sumenep- diduga-terkait-dugaan- korupsi-migas,  diakses  pada 25 januari 2016, Pukul 07:30 WIB. http://www.migas.esdm.go.id/post/r ead/pemerintah-bahas-pi- lapangan-kepodang,  diakses pada  24  Januari  2016,  Pukul
07:17 WIB. http://www.migas.esdm.go.id/post/r ead/wilayah  kerja-masela-- presiden-akan-panggil-inpex- dan-shell,  diakses  pada  24 Januari  2016,  Pukul  08:00 WIB. http://www.petrominer.co.id/berita- benarkah-ada-palung-di- lapangan-abadi-.html,
diakses  pada  24  Januari 2016, Pukul 07:00 WIB http://ksp.go.id/wilayah kerja- masela-harus-beri-nilai- tambah-perekonomian- nasional%E2%80%8E/,
diakses  pada  25  Januari 2016, Pukul 08:30 WIB.
http://www.litbang.esdm.go.id/index .php?option=com_content&vi ew=article&id=505:site- survei-geologi-dan-geofisika-
kelautan-di-perairan-wilayah kerja-masela-perairan- tanimbar-dalamkaitan- pemilihan-teknik-eksploitasi- migas-floating-refinery-atau- transportasi-pipa-bawah- laut--&catid=,    diakses  pada 24 Januari 2016, Pukul 07:30 WIB. http://www.lemigas.esdm.go.id/id/b erita-752-10-oktober-2015- rekomendasi-wilayah  kerja-
masela-diputuskan.html, diakses  pada  24  Januari 2016, Pukul 06:20 WIB. http://industri.bisnis.com/read/201 31202/44/189979/hoa-jual- beli-gas-dari-masela-belum- bisa-tahun-ini,  diakses  pada 25 Januari 2016, Pukul 09:00
WIB. http://www.kabarbisnis.com/read/2
830416,  diakses  pada  25 Januari, Pukul 08:30 WIB.