## TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA INSTAGRAM

## Fakhlur
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jalan Kramat Raya No.25, Jakarta Pusat
Fahlur@iblam.ac.id

## Abstrak
Perkembangan    media  sosial  pada  awalnya  hanya  digunakan  sebagai  account  pribadi, namun  saat  ini  sudah  banyak  digunakan  menjadi  account  bisnis  berupa  jual  beli elektronik.  Perkembangan  ini  muncul  karena  adanya  penawaran  dan  penerimaan  dari masyarakat,  salah  satunya  yaitu  media  sosial  instagram.  Namun,  karena  instagram  ini bukan account  khusus jual beli dan  kontrak  perjanjian  yang dilakukan tanpa tatap muka sehingga memunculkan adanya risiko seperti wanprestasi dan lain-lainnya. Mengenai jual beli  elektronik  ini  secara  umum  ( lex  generalis )  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  secara  khusus  ( lex  specialis )  transaksi  jual  beli  elektronik  ini  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  hak  dan kewajiban  antara  para  pihak  dalam  transaksi  jual  beli  melalui  instagram,  apa  saja kelebihan  dan  kelemahan  dalam  transaksi  jual  beli  melalui  instagram,  dan  bagaimana akibat  hukum  yang  timbul  apabila  penjual  dalam  transaksi  jual  beli  melalui  instagram melakukan  wanprestasi.Dalam  penyusunan  penelitian  ini  bentuk  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  deskriptif,  bermaksud  mengambarkan  efektifitas  aturan dan  ketentuan  yang  mengatur  tentang  penyelesaian  sengketa  dalam  jual  beli  online melalui  media  instagram.  Penelitian  ini  mengunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yakni penelitian  terhadap  aturan  hukum  tentang  jual  beli  online  melalui  media  instagram. Metode  pengumpulan  data  dengan  studi  kepustakaan  ( Library  Research )  dengan mengkaji  berbagai  peraturan,  artikel,  buku -buku  serta  literatur-literatur  yang berkaitan  dengan  objek  permasalahan.Penelitian ini menjawab bahwa keabsahan dari perjanjian  jual  beli online dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  itu  sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1338 KUHPer  tentang  kebebasan  berkontrak  dan  Apabila  ada  penjual  yang  melakukan wanprestasi penyelesaian dilakukan secara nonlitigasi dengan akibat hukum berupa ganti rugi  seperti  pengembalian  uang,  penggantian  barang,  atau  potongan  harga  barang,  dan kompensasi.
Kata Kunci : Konsumen, Media Sosial, Sengketa

## A. Pendahuluan
Teknologi  merupakan  hal  yang tidak  bisa  dilepaskan  dari  kehidupan di  era  globalisasi  ini.  Peradaban dunia  tidak  akanbisa  lepas  dengan fenomena kemajuan teknologi informasi  dan  globalisasi  yang. mencakup semua unsur dalam kehidupan. Apa yang disebut dengan
globalisasi  pada  dasarnya  bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi  revolusi  transportasi  dan elektronika  yang  menyebar  luaskan dan  mempercepat  perdagangan  antar bangsa,  disamping  pertambahan  dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa (Mansyur,  2009,  p.  1).  Kemajuan dalam  bidang  teknologi,  khususnya
teknologi informasi membawa banayak perubahan dalam kehidupan dalam  masyarakat.  Jarak,  ruang  dan waktu  sudah  tidak  lagi  menjadi penghambat  yang  berarti  dalam dunia globalisasi ini. Seseorang akan sangat  mudah  untuk  memperoleh informasi,  data  maupun  komunikasi walaupun  sumber-sumber  tersebut berada di bagian bumi yang lain
Saat ini, teknologi telah berkembang dengan sedemikian pesat,  proses  komunikasi  menjadi lebih mudah dan berkembang dengan sangat  cepat.  Salah  satu  yang diuntungkan  dengan  perkembangan ini  adalah  proses  bisnis  baru  yang seluruhnya bergantung pada jaringan internet. Hadirnya masyarakat informasi ditandai dengan pemanfaatan  internet  yang  semakin luas dalam berbagai aktivitas kehidupan  manusia,  bukan  saja  di negara-negara  maju  tapi  juga  di negara-negara  berkembang  termasuk Indonesia. Perkembangan kecanggihan  teknologi  memudahkan setiap  orang  untuk  berkomunikasi bahkan  bertransaksi  satu  dengan yang  lainnya,  membantu  masyarakat untuk mencari informasi dan melakukan berbagai aktivitas transaksi  bisnis  atau  transaksi  jual beli melalui online shop . Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis  yang  baru  di  mana  transaksi- transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. Sehubungan  dengan  perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan  setiap  orang  dengan mudah  melakukan  perbuatan  hukum seperti misalnya melakukan jual beli. Perkembangan internet memang
cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek
kehidupan  kita.  Internet  membantu kita  sehingga  dapat  berinteraksi, berkomunikasi,  bahkan  melakukan perdagangan  dengan  orang  dari segala  penjuru  dunia  dengan  murah, cepat dan mudah. Penggunaan internet  tidak  hanya  terbatas  pada pemanfaatan  informasi  yang  dapat diakses melalui media ini, melainkan juga  dapat  digunakan  sebagai  sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia  telah  mulai  diperkenalkan melalui  beberapa  seminar  dan  telah mulai  penggunaannya  oleh  beberapa perusahaan yaitu Electronic commerce atau  yang  lebih  dikenal dengan E-commerce , yang merupakan bentuk perdagangan secara  elektronik  melalui  media internet. Electronic  commerce ( E- commerce )  merupakan  bentuk perdagangan  yang  dinilai  lebih  dari perdagangan pada umumnya. Perdagangan  jarak  jauh  dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi
membutuhkan  pertemuan  antar  para pelaku bisnis. (Haris, 2000, p. 7). Perkembangan E-commerce membawa banyak perubahan
terhadap  sektor  aktivitas  bisnis  yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan  tersebut  ditandai  dengan adanya  sejumlah  upaya  dari  sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis di  dunia  nyata  ( real ),  kemudian mengembangkannya  ke  dunia  maya ( virtual )  (Barakatullah  &  Prasetyo,
2005,  p.  2).  Dalam  melakukan kegiatan E-commerce ,  tentu  saja memiliki  peraturan  terutama  di negara  Indonesia,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008
tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor  82  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Walaupun belum  secara  keseluruhan  mencakup atau  mengatur  segala  perbuatan  atau kegiatan  di  dunia  maya  Penggunaan internet  dalam electronic  commerce ini memberikan dampak  yang  sangat positif  yakni  dalam  kecepatan  dan kemudahan  serta  kecanggihan  dalam melakukan  interaksi  global  tanpa batasan tempat dan waktu, yang kini menjadi  hal  yang  biasa  dan  juga keberadaan E-commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan  untuk  diterapkan  pada saat ini. E-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak,  baik  dari  pihak  penjual ( merchant ) maupun dari pihak pembeli ( buyer ) di dalam melakukan transaksi  perdagangan.  Transaksi bisnis  yang  lebih  praktis  tanpa  perlu kertas  dan  pena,  perjanjian face  to face (bertemu  secara  langsung) pelaku  bisnis  kini  tidak  diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan
perdagangan  elektronik  atau E-
commerce ini  menjadi  penggerak baru dalam bidang teknologi khususnya  di  Indonesia.  Implikasi dari pengembangan ini dirasa ada sisi positif  dan  negatif.  Aspek  positifnya bahwa dengan perdagangan di internet melalui jaringan online, telah meningkatkan  peranan  dan  fungsi perdagangan  sekaligus  memberikan kemudahan  dan  efisiensi.  Aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan  media E-commerce
dan  secara  yuridis  terkait  pula
dengan  jaminan  kepastian  hukum ( legal  certainty ).  Masalah  keamanan masih menjadi masalah dalam internet. Aspek-aspek yang dipermasalahkan itu antara lain : a. Masalah kerahasiaan ( confidentiality ) pesan; b. Masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya  ( integrity )  sampai  ke tangan penerima;
c. Masalah keabsahan ( authenticity ) pelaku transaksi;
d. Masalah  keaslian  pesan  agar bisa dijadikan barang bukti.”
(Barakatullah  &  Prasetyo,  2005,  p.
3).
Salah  satu  media  sosial  yang dapat digunakan untuk jual beli yaitu instagram.  Instagram  yaitu  sebagai media sosial untuk membuat foto dan mengirimkannya  dalam  waktu  yang sangat  cepat.  Tujuan  tersebut  sangat dimungkinkan oleh teknologi internet  yang  menjadi  basis  aktivitas dari  media    sosial  ini. Transaksi jual beli  melalui  media  instagram  ini menjadi  alternatif  yang  menarik  dan sangat  diminati  bagi  pembeli  pada saat  ini  khususnya  perempuan.  Hal ini  didukung  oleh  hasil  penelitian yang dilakukan Pew Research Center dalam penelitiannya menyatakan bahwa  pembeli  tertarik  melakukan transaksi melalui media instagram ini karena  mudah  mencari    barang  yang diinginkan,  dapat  membandingkan harga,  kemudian  pembayaran  yang dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer, dan hanya menunggu barang datang tanpa harus keluar rumah, sehingga mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu karena transaksi dapat dilakukan oleh setiap orang  kapan  saja  dan  dimana  saja
(http://www.selipan.com/story/style/
7-alasan-kenapa-penduduk instagramkebanyakan-cewek/, n.d.).
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  sebuah  penelitian  yang kemudian dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi  Jual  Beli  Online  Melalui Media Instagram”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli online? Dan Bagaimana penyelesaian sengketa  jual  beli  yang  dilakukan melalui media sosial instagram?.

## B. Metode Penelitian
metode penelitian yang digunakan  yaitu  metode  penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan studi  kasus.  Penelitian  normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum dari sisi normatifnya (Ibrahim, 2007,
p. 57).
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Keabsahan      Jual      Beli      Online (Electronik  Commerce) (Languyu,
2015)
Transaksi  melaui  internet  atau yang  sering  disebut e-commerce
( electronic commerce ), pada
dasarnya  sudah  dikenal  di  Indonesia dalam  waktu  yang  cukup  lama, terutama  sejak  dikenalnya  credit cards, automated teller machines, dan telephone banking. Hanya saja akhir- akhir  ini  istilah  tersebut  semakin banyak dikenal karena telah dipergunakan  untuk  keperluan  yang luas, seperti dalam jual beli. Hubungan-hubungan  hukum  yang
terjadi  antara  para  pihak  yang menggunakan fasilitas internet tersebut  berdasarkan  subyek  hukum yang  terlibat,  dapat  dikelompokkan dalam : 1. Business to business Transaksi yang terjadi antara perusahaan  dalam  hal  ini,  baik pembeli  maupun  penjual  adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan  biasanya  transaksi  ini dilakukan karena mereka telah sering mengetahui  satu  sama  lain  dan transaksi  jual  beli  tersebut  dilakukan untuk  menjalin  kerjasama  antara perusahaan itu 2. Business to customer Transaksi  antara  perusahaan  dengan konsumen  atau  individu.  Pada  jenis ini transaksi disebarkan secara
umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon  dari  konsumen  tersebut. Biasanya  system  yang  digunakan adalah system web karena system ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat. 3. Customer to customer Transaksi jual beli yang terjadi antar individu  dengan  individu  yang  akan saling menjual barang. 4. Customer to business Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
5. Customer to government.
Pelayanan  pemerintah  terhadap warga  negaranya  melalui  teknologi e-commerce , selain itu dapat digunakan  untuk  kerjasama  antara pemerintah  dengan  pemerintah  lain atau  dengan  perusahaan  (http://e- journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.p df,  n.d.) . Walaupun  terdapat  lima kelompok  sebagaimana  disebutkan
diatas,  namun  pada  dasarnya  yang terkait  dengan  perjanjian  jual  beli hanya  tiga  kelompok  yang  pertama karena  customer to  business pada dasarnya  melibatkan  pihak  yang sama dengan kelompok kedua di atas sedangkan customer  to  government jika  terkait  dengan  jual  beli,  dapat dikelompokkan  ke  dalam  kelompok kedua juga sedangkan kalau menyangkut  kepentingan  lain  seperti pembayaran  pajak,  hal  itu  tidak terkait  dengan  ketentuan  hukum dalam jual beli. (Miru, p. 143) .
Apabila  kita  bicara  tentang ketentuan  hukum  yang  mengatur tentang  jual  beli  melaui  internet  ini, kita  tidak  dapat  mengingkari  bahwa hal  ini  pun  tunduk  pada  ketentuan tentang  jual  beli  pada  umumnya karena  yang  membedakan  antara keduanya  hanyalah  media  yang digunakan sehingga apa pula dampak-dampak hukum tertentu yang  perlu  dicarikan  ketentuan hukum yang megatur tentang dampak-dampak tersebut. Berdasarkan hal diatas, yang menjadi pertanyaan  bagamana  cara  lahirnya perjanjian  yang  dilakukan  melalui internet?  Hal  ini  dapat  dijawab bahwa  lahirnya  perjanjian  juga merupakan  pada  saat  tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya penawaran yang dilakukan oleh salah satu  pihak.  Hanya  saja  yang  perlu dikemukakan adalah bagaimana proses  terjadinya  penawaran  dan penerimaan  dalam  jual  beli  melalui internet ( e-commerce ) tersebut. Dalam  transaksi e-commerce yang melakukan penawaran adalah merchant atau  pihak  penjual  yang memanfaatkan website untuk memasarkan  barang  atau  jasa  yang ditawarkan  kepada  semua  orang,
kecuali kalau penawaran itu dilakukan melalui e-mail yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang e-mail yang dituju.
Penjual  ini  menyediakan  semacam etalase yang memuat catalog tentang barang atau jasa yang ditawarkan.
Di  samping  itu,  pembeli  juga seolah-olah berjalan di depan etalase tersebut  untuk  memilih  barang  yang diinginkannya.  Hanya  saja  bedanya dengan jika pembeli datang membeli langsung  ke  toko  karena  dengan e- commerce ini,  pembeli  tidak  perlu harus  ke  luar  rumah  dan  tidak  perlu khawatir bahwa toko akan tutup pada jam-jam tertentu. Jika pembeli setuju untuk membeli barang-barang tertentu  atau  menggunakan  jasa tertentu yang ditawarkan oleh penjual, pembeli menyatakan persetujuannya  melalui  website,  e- mail, atau electronic data interchange, tergantung pada
sybersystem  tersebut.  Apabila  para pihak  telah  setuju  dengan  jual  beli tersebut, dilakukan pembayaran yang dapat  dilakukan  dengan  system ATM,  pembayaran  cash,  ataupun dengan  perantaraan  pihak  ketiga seperti kartu kredit online atau check online.
Dengan selesainnya
pembayaran,  maka  barang  yang dibeli  akan  diantarkan  oleh  penjual, baik  diantar  sendiri  ataupun  melaui jasa pihak ketiga, dan biaya pengiriman ini biasanya sudah diperhitungkan dalam komponen harga  sehingga  pihak  pembeli  tidak perlu  lagi  untuk  mengeluarkan  uang untuk  pengiriman  barang  (Miru,  p. 144) .
Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak
elektronik  atau  bentuk  kontraktual lainnya  sebagai  bentuk  kesepakatan
Vol 1 No 2 2021, Hal 183-196
yang  dilakukan  oleh  para  pihak. Kontrak  elektronik  atau  perjanjian jual beli online dianggap sah apabila:
1. Terdapat  kesepakatan  para pihak 2. Dilakukan oleh subyek hukum  yang  cakap  atau  yang berwenang  mewakili  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3. Terdapat hal tertentu, dan
4. Objek  transaksi  tidak  boleh bertentangan dengan peraturan perundang  undangan,  kesusilaan  dan ketertiban umum. Ketentuan  ini  selaras  dengan pasal  1320  KUHPer  tentang  syarat sahnya perjanjian. (Subekti &
Tjitrosudibio, 2004, p. 339) .
1. Pemenuhan  Terhadap  Syarat
Sahnya  Suatu  Perjanjian  Berbicara mengenai  perjanjian  jual  beli  secara online,  tidak  terlepas  dari  konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana  termuat  dalam  pasal
1313  KUHPer  :  suatu  perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain atau lebih (Subekti & Tjitrosudibio, 2004,
p. 338) . Ketentuan yang mengatur tentang  perjanjian  yang  terdapat dalam  Buku  III  KUHPer  yaitu memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan,  sehingga  berfungsi mengatur  saja.  Jual  beli  melalui internet ( online ) pada dasarnya sama dengan  jual  beli  pada  umumnya, dimana  jual  beli  terjadi  ketika  ada kesepakatan  mengenai  barang  atau jasa  yang  diperjualbelikan  serta harga  atas  barang  atau  jasa  tersebut, yang membedakan hanya pada media yang  digunakan,  jika  pada  pada  jual
beli  konvensional  para  pihak  harus bertemu  langsung  disuatu  tempat guna  menyepakati  mengenai  apa yang  akan  diperjualbelikan  serta berapa  harga  atas  barang  atau  jasa tersebut.
Sedangkan  dalam e-commerce ,
proses transaksi yang terjadi
memerlukan  media  internet  sebagai media  utamanya,  sehingga  proses jual  beli  terjadi  tanpa  perlu  adanya pertemuan langsung antar para pihak.
E-commerce sebagai  dampak  dari perkembangan teknologi memberikan  implikasi pada berbagai sektor,  implikasi  tersebut  selalu berdampak pada sector hukum.Pengaturan terhadap e- commerce di  Indonesia  belum  ada aturan  yang  secara  khusus  mengatur mengenai  masalah  tersebut,  yang umum dilakukan pengaturan mengenai ecommerce masih menggunakan aturan dalam Buku  III KUHPer khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian. Menurut penulis, dari pembahasan di atas, perjanjian dalam ecommerce itu terjadi antara kedua belah pihak yang mana  salah  satu  pihak  berjanji kepada  pihak  yang  lain  untuk melakukan sesuatu, dimana
perjanjian  yang  terjadi  dalam e- commerce itu  menggunakan  dasar pasal 1313 KUHPer sebagai pedomannya.  Sehingga  apa  yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam
KUHPer  harus  diperhatikan  agar penggunaan  atas  aturan  perjanjian  di
Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPer dapat ditetapkan,  serta  perjanjian  dalam e- commerce dapat diakui keabsahannya.
2. Pemenuhan  Terhadap  Asas- asas Perjanjian Perjanjian  dalam e-commerce jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber  pada  KUHPer  adalah  sah karena  telah  memenuhi  syarat  yang diharuskan  baik  syarat  obyektif maupun  syarat  subyektif,  maka sebagaimana  halnya  perjanjian  pada umumnya  (konvensional)  perjanjian dalam e-commerce secara  tidak langsung  harus  memenuhi  asas-asas perjanjian dalam KUHPer :
1) Asas Kebebasan Berkontrak
Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa  akan  membuat  perjanjian,
bebas  menentukan  apa  saja  yang menjadi  obyek  perjanjian,  serta bebas menentukan penyelesaian sengketa  yang  terjadi  dikemudian hari.  Tentu  saja  bebas  itu  juga  ada batasnya,  dalam  artian  bahwa  para pihak  dilarang  membuat  perjanjian yang  bertentangan  dengan  hukum, agama,  kesusilaan,  dan  ketertiban umum  yang  berlaku  di  masyarakat.
(Anshori, 2010, p. 8) . Asas
kebebasan  berkontrak  ini  tersimpul dari  ketentuan  pasal  1338  KUHPer yang  menyatakan  bahwa  “Semua perjanjian  yang  di  buat  secara  sah berlaku  sebagai  undangundang  bagi mereka  yang  membuatnya”.  Dengan menekankan  kata  “semua”  maka pasal  tersebut  seolah-olah  berisikan suatu  pernyataan  kepada  masyarakat tentang  diperbolehkannya  membuat perjanjian  apa  saja  (asalkan  dibuat secara  sah)  dan  perjanjian  itu  akan mengikat  mereka  yang  membuatnya seperti  undang-undang  (Subekti  & Tjitrosudibio, 2004, p. 342) .
Penulis memahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.  Sifat  Buku  III  KUHPer yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUHPer memungkinkan adanya  perjanjian  yang  belum  diatur dalam KUHPer, jadi para pihak dapat membuat  perjanjian  yang  belum diatur  secara  konkrit,  namun  tetap sesuai dengan asas dan syarat sahnya suatu  perjanjian  dalam  KUHPer, dengan kata lain itu boleh mengkesampingkan peraturan- peraturan  yang  termuat  dalam  Buku III KUHPer. Kontrak/perjanjian elektronik dalam e-commerce merupakan  suatu bentuk  kesepakatan  antara  kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang  telah  ada,  diman  kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan  keterkaitan  antar  para pihaknya  yang  dalam  hal  ini  yaitu antara merchant dan customer .
Sehingga  dengan  hal  tersebut,  maka asas  kebebasan  berkontrak  sangat terlihat atau tampak dalam
kontrak/perjanjian e-commerce .
Perjanjian  dalam e-commerce merupakan suatu hasil dari
kesepakatan  antara  para  pihak  yang terlibat didalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah  merupakan  hasil  negosiasi yang  berimbang  antara  kedua  belah pihak, namun suatu bentuk perjanjian yang  dapat  dikategorikan  sebagai perjanjian  baku  dimana  sebelum  ada suatu  kesepakatan,  yang  mana  salah satu pihak memberikan kepada pihak yang  lainnya,  yang  kemudian  pihak yang lain cukup menyetujui perjanjian  tersebut.  Tanpa  sepakat maka  perjanjian  yang  dibuat  dapat dibatalkan.Seseorang tidak dapat
dipaksa untuk memberikan sepakatnya Asas kebebasan berkontrak berhubungan  dengan  isi  perjanjian, yaitu  kebebasan  menentukan  “apa”
dan  “dengan  siapa”  perjanjian  itu diadakan.  Perjanjian  yang  dibuat sesuai  dengan  pasal  1320  KUHPer mempunyai kekuatan mengikat,
sehingga dengan adanya asas kebebasan  berkontrak  serta  sifat terbuka dari Buku III KUHPer, maka para  pihak  dalam  ecommerce  bebas untuk  menetukan  isi  dari  perjanjian yang  disepakati  yang  pada  akhirnya akan  mengikat  bagi  kedua  belah pihak. Berdasarkan penjelasan tersebut  maka  pemenuhan  asas kebebasan berkontrak dalam membuat  perjanjian  jual  beli  dalam e-commerce terpenuhi. 2) Asas Konsensualisme Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan.  Pengertian  ini  tidak tepat karena maksud asas konsensualisme  ini  adalah  bahwa lahirnya  perjanjian  ialah  pada  saat terjadinya kesepakatn. Dengan demikian,apabila tercapai kesepakatan anatar para pihak,
lahirnya perjanjian, walaupun perjanjian  itu  belum  dilaksanakan pada  saat  itu.  Hal  ini  berarti  bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para  pihak  melahirkan  hak  dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat  obligatoir,  yakni  melahirkan kewajiban  bagi  para  pihak  untuk memenuhi  perjanjian  tersebut.  Asas konsensualisme  ini  tidak  berlaku bagi  semua  jenis  perjanjian  karena asas  ini  hanya  berlaku  terhadap perjanjian konsensual sedangkan
terhadap perjanjian formal dan perjanjian  riel  tidak  berlaku.  (Miru,
p. 3) .
Dalam e-commerce perjanjian yang  terjadi  antara merchant dengan customer bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu perjanjian yang tertulis, dimana  perjanjian  tertulis  dalam e- commerce tidak  seperti  perjanjian konvensional  yang  menggunakan kertas,  melainkan  suatu  bentuk tertulis  yang  menggunakan  data digital  atau  digital  message  atau kontrak paperless, yang mana kehendak  untuk  mengikatkan  diri dari  para  pihak  ditimbulkan  karena adanya persamaan kehendak, perjanjian  dalam e-commerce terjadi ketika merchant menyerahkan  form yang  berisi  perjanjian  dan  customer melakukan  persetujuan  terhadap  isi perjanjian tersebut.
3) Asas Itikad Baik
Mengenai  asas  itikad  baik  ini tercantum  dalam  ketentuan  pasal 1338 KUHPer, yang intinya menyatakan  bahwa  setiap  perjanjian yang  sah  wajib  dilaksanakan  oleh pihak-pihak  yang  mengadakannya dengan  itikad  baik.  Doktrin  tentang itikad  baik  ini,  merupakan  doktrin yang  esensial  dari  suatu  perjanjian yang  sudah  dikenal  sejak  lama dengan  asas  Pacta  Sunt  Servanda. Bahwa  obyek  dari  suatu  perjanjian intinya  berupa  prestasi  baik  berupa memberikan sesuatu, berbuat
sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu.  Pihak  yang  berhak  atas prestasi  disebut  kreditur,  sedangkan pihak  yang  wajib  memenuhi  prestasi adalah debitur. Dalam suatu perjanjian  terkadang  pihak  debitur melakukan  wanprestasi,  yaitu  tidak berhasil  memenuhi  prestasi  sesuai
dengan yang diperjanjikan. (Anshori,
2010, pp. 8-10) .
Itikad  baik  tidak  sama  dengan niat, akan tetapi itikad baik merupakan  pelaksanaan  perjanjian secara adil, patut, dan layak.
Perjanjian  dalam e-commerce terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa  yang  ditawarkan  pihak  lainnya. Sebelum  costumer  setuju  untuk melakukan transaksi jual beli,
mereka  diharuskan  untuk  membaca mengenai  persyaratan  atau  yang biasa dikenal dengan user agreement atau  conditions  of  use,  sehingga ketika  costumer  telah  membaca  dan memahami  apa  yang  dipersyaratkan, maka  dibutuhkan  sesuatu  itikad  baik dan  kejujuran  untuk  memenuhi  apa yang  disyaratkan,  seperti  mengenai batasan  umur.  Begitu  pula  dengan merchant ,  setelah  adanya  perjanjian yang  telah  disepakati  harus  segera melaksanakan  kewajibannya  untuk melakukan  pengiriman  barang  dibeli sesuai dengan kondisi yang dimaksud  oleh  customer,  tentunya dengan ketentuan telah ada pembayaran  lunas  dari  costumer (https://media.neliti.com/media/publi cations/26606-ID-tinjauan-hukum- mengenaitransaksi-jual-beli-melalui- situs-belanja-onlineonline-s.pdf, n.d.)
Penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi jual beli online
Di dalam setiap pekerjaan selalu ada  2  (dua)  macam  subyek  hukum, yang  masing-masing  subyek  hukum mempunyai  hak  dan  kewajiban secara timbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuatnya. Apabila salah satu subyek tidak melaksanakan apa yang semestinya  dilakukan  sesuai  dengan dalam  perjanjian  maka  perbuatan
tersebut dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memiliki empat macam, yaitu :
a. Tidak  melakukan  apa  yang disanggupi akan dilakukan,
b. Melaksanakan  apa  yang  di janjikan tetapi terlambat,
c. Melaksanakan apa yang dijanjikan,  tetapi  tidak  sebagaimana dijanjikan, d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.  Dari  kebanyakan  kasus yang ada wanprestasi dilakukan oleh pelaku usaha misalnya telat mengirimkan  barang,  salah  dalam mengirim produk barang yang dipesan,  barang  yang  dibeli  tidak sesuai  dengan  keterangan  informasi yang  ditampilkan  atau  bisa  juga pelaku  usaha  yang  dengan  sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya Jalur peradilan ( litigasi ) bukanlah satu-satunya cara penyelesaian sengketa. Ada beberapa alternatif penyelesian sengketa selain dengan  cara  litigasi.  Salah  satu  cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan  sengketa  selain  jalur peradilan  lazim  disebut  dengan alternatif penyelesaian sengketa ( Alternative Dispute Resolution) disingkat (ADR).  Pasal  1  butir
10 Undang-Undang  Nomor  30  tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian  Sengketa menyebutkan bahwa: “Alternatif  Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat  melalui  prosedur  yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian  di  luar  pengadilan dengan  cara  konsultasi,  negosiasi, mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian ahli”.
Baru-baru  ini  semakin  banyak tulisan-tulisan  para  sarjana  terkait adanya  penyelesaian  sengketa  secara online,  yang  mana  lazim  disebut dengan Online  Dispute  Resolution (ODR).  ODR  adalah  suatu  cara penyelesaian sengketa yang dilakukan  melalui  media  internet, dalam arti bahwa proses penyelesaiannya  dilakukan  oleh  para pihak  yang  berada  dalam  wilayah lintas  batas  negara  ( boderless )  tanpa harus  bertemu  muka  ( face  to  face ) (Basarah, 2011, p. 92). Pada dasarnya, ODR sama seperti penyelesaian  sengketa  konvensional lainnya,  perbedaannya  terletak  pada medianya  yang  menggunakan  media Internet ( International Network ). ODR  termasuk  ke  dalam  ADR, dimana  ADR  memiliki  3  (tiga)  tipe penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi,  mediasi  dan  arbitrase (Widnyana, 2014, p. 47) . Pada masa ini, dalam melaksanakan  perdagangan  sudah sangat  umum  melakukan  transaksi dengan  media  online.  Hal  ini  wajar didapati,  karena  banyak  keuntungan- keuntungan  yang  diperoleh  ketika melakukan  transaksi  perdagangan secara  online:  (Siburian,  2004,  p. 110) . Penghematan  waktu  dan  uang.
Sesungguhnya  hal  ini  sudah  tampak dalam  penyelesaian  sengketa  secara tradisional dibandingkan dengan penyelesaian  melalui  jalur  litigasi. Namun penyelesaian sengketa secara online akan lebih menghemat dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa secara tradisional.  Keuntungan  ini  karena para  pihak  tidak  perlu  membayar biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk menghindari persidangan, dan biaya- biaya yang berkaitan dengan hal itu;
Bagi  para  konsumen  berarti menghindari  biaya  besar  dalam penyelesaian  sengketa.  Akan  lebih mudah menerima penyelesaian sengketa  secara  elektronik,  karena mereka dapat mengerjakannya sendiri  dengan  fasilitas  komputer yang dimiliki. Hanya, sampai saat ini biaya  akses  internet  masih  relatif mahal  dan  persaingan  dalam  bisnis tersebut  masih  kurang  sehat;  Bagi para  pihak  yang  menggunakan  akses internet lebih yakin dalam menghadapi proses yang akan dijalaninya,  sebab  mereka  dapat dengan  mudah  mengontrol  dan merespons  apa  yang  terjadi  dalam proses penyelesaian sengketa; Bagi  para  pihak  yang  enggan melakukan tatap muka, dapat menghindar  dari  pertemuan  dengan pihak  lawannya.  Para  pihak  dapat menghindarkan  diri  dari  perasaan takut akan diintimidasi dalam proses. Hal ini merupakan persoalan psikologis; Keuntungan lainnya yang mungkin  didapatkan  oleh  pihak  lain, seperti  vendor  software  dan  lainnya. Telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa ADR  memiliki  3  (tiga)  pilihan penyelesaian  sengketa,  yang  mana ketiganya  dapat  dilaksanakan  secara online,  yaitu:  (Kania  Rahma  Nureda dalam https://www.hukumonline.com/berita /baca/lt593793b7764b1/penyelesaian -sengketa-secara-online-di- indonesia-oleh--kania-rahma- nureda/, n.d.).

## Negosiasi Online
Negosiasi merupakan mekanisme yang utama dan diberikan prioritas dalam penyelesaian  sengketa.  Negosiasi merupakan suatu cara dimana
mereka yang bersengketa berkomunikasi  satu  sama  lain  secara langsung mengatur hubungan mereka dalam  bisnis  dan  kehidupan  sehari- harinya. Didefinisikan sebagai proses yang  dimanfaatkan  untuk  memenuhi kebutuhan  kita  ketika  ada  pihak  lain yang  menguasai  apa  yang  kita inginkan. (Abdurrasyid, 2011, p. 15) .
Pada  dasarnya  model  negosiasi online  terbagi  atas  dua  bentuk  yaitu assisted  negotiation dan automated negotiation :
(https://tinyurl.com/y7hobgaa, n.d.) Assisted negotiation terjadi melalui  pemberian  saran  tekhnologi informasi  yang  diberikan  kepada para pihak, dirancang melalui peningkatan  kemampuan  tekhnologi untuk mencapai penyelesaian.   Menggunakan  email adalah  bentuk  software  negosiasi yang  primitif,  yang  dapat  diganti dengan  sarana  yang  jauh  lebih canggih, dengan  model berbasis web yang mempunyai berbagai
kemudahan.  Email  sendiri  dianggap versi 1 sofware mediasi.
Bahwa  jika  keberhasilan dicapai dengan  menggunakan  sistem  yang difokuskan  email,  keberhasilan  lebih besar  adalah  dengan  menggunakan model  berbasis  web  yang  lebih canggih sejalan dengan berkembangnya penyelesaian sengketa online. Sedangkan penyelesaian secara automated negotiation dilakukan melalui perbandingan  antara  tawaran  dengan kesepakatan  persetujuan  dijalankan tanpa campur tangan manusia, automated  negotiation  adalah  bentuk dari assisted  negotiation ,  para  pihak dibantu oleh komputer untuk mencapai  kesepakatan  tetapi  disini komputerlah  yang  menyelesaikan
masalah  tersebut.  Metode  ini  disebut penawaran buta karena semua penawaran  masih  rahasia,  dalam  arti tidak diperlihatkan pada pihak lawan sampai mereka mendekati tingkat itu.

## Mediasi Online
Perlu didefinisikan terlebih dahulu  mengenai  apa  itu  mediasi. Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal  1  Butir  6  bahwa  Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan  dibantu  oleh  mediator,  lalu pada  Pasal  1  butir  5  menyatakan bahwa  mediator  adalah  pihak  yang bersifat  netral  dan  tidak  memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara penyelesaian sengketa  mediasi  offline  dengan mediasi online, yang berbeda hanyalah  media  yang  digunakan yakni  sarana  komunikasi  elektronik pada  mediasi  offline.  Terdapat  3 (tiga) jenis mediasi online,
yaitu: (Abdurrasyid, 2011, p. 92) .
Mediasi  yang  bersifat  fasilitatif di  mana  mediator  berfungsi  sebagai fasilitator dan tidak dapat memberikan opini atau merekomendasikan penyelesaian. Dalam hal ini, mediator memberikan jalan  agar  para  pihak  menemukan sendiri  penyelesaian  bagi  sengketa yang dihadapinya. Penyelesaian sengketa  jenis  ini  dilakukan  oleh online  resolution ; Mediasi  evaluatif , yakni mediasi melalui mediator yang memberikan  pandangan  dari  segi hukum,  fakta  dan  bukti.  Strategi mediasi  ini  yaitu  membuat  suatu
Vol 1 No 2 2021, Hal 183-196
kesepakatan mealui mediator dengan memberikan solusi yang dapat diterima  kedua  belah  pihak,  dan mencoba  membujuk  para  pihak untuk menerimanya; Pendekatan yang menengahi situasi. Mediator mencoba mencampuri  permasalahan  sejauh disetujui  para  pihak.  Mediator  hanya masuk jika para pihak gagal melakukan  negoasiasi  di  antara mereka  sendiri,  mediator  dapat mencampuri hanya sebatas mengajukan  solusi,  jika  para  pihak meminta  kepadanya.  Tujuan  awal dari  prosedur  ini  yaitu  membantu memfasilitasi komunikasi antara para pihak  dengan  mediator  dan  antara para  pihak  sendiri.  Komunikasi semacam itu dapat dijalankan dengan menggunakan teknologi yang tersedia  seperti  internet relay  chats , e-mail , dan video conference . Sarana komunikasi merupakan elemen dasar dalam mediasi. Mediasi online sama dengan mediasi offline  yang  biasanya  diorganisasi melalui tiga tahap atau sesi
(Nugroho, 2015, p. 43) .
Sesi  pembukaan  di  mana  para pihak,  penasihat  hukum,  mediator, dan  mungkin  ahli  atau  psikolog hadir.  Dalam  sesi  ini,  para  pihak mengemukakan  pandangan,  fakta dan soal-soal hukum, mediator membuat  ringkasan  permasalahan yang  dihadapi  para  pihak.  Sesi-sesi lain  sama  sebagaimana  dijelaskan dalam  proses  mediasi  offline,  yang juga  dapat  dilakukan  kaukus  jika diperlukan  dalam  sesi  ini,  mediator mendiskusikan  secara  privat  dengan masing-masing  pihak,  tentu  saja melalui  online.  Sesi  ini  disebut  juga sebagai “ Engine Room’’ dari
keseluruhan  prosedur  yang  harus
dilalui.  Selanjutnya,  sesi  penutup  di mana  para  pihak  bertemu  kembali dan  melakukan  verifikasi  terhadap kesepakatan yang sudah dicapai atau sekurang-kurangnya  ada  hasil  yang sudah dicapai atau sekurang- kurangnya  ada  hasil  yang  sudah dicapai.  Perbedaan  antara  mediasi online  dan  mediasi  offline  yaitu bahwa  dalam  mediasi  online,  dunia nyata  ( real  space )  digantikan  oleh dunia virtual atau  dunia  maya ( cyberspace )    (Nugroho,  2015,  p.
43).
Arbitrase Online Prosedur untuk menyelenggarakan  arbitrase  secara online  sebagai  berikut:  Peraturan yang diperlukan
mengenai permohonan  untuk  berarbritase  dan pelaksanaannya (hal ini meliputi juga peraturan yang diterapkan oleh badan arbitrase  tersebut  dan  informasi  lain yang  disediakan).  Menyediakan  cara untuk  memilih  arbiter,  menerima tempat  kedudukan  atau  menolaknya. Menyediakan  tata  cara  berarbritase seperti penyediaan peraturan prosedural seperti tata cara mengajukan  perkara  secara  online, menyampaikan tanggapan, mengajukan bukti-bukti dan argumentasi, dan kemungkinan adanya  penundaan;  Penyediaan  tata cara penggunaan pesan secara elektronik,  seperti  penyelenggaraan prosedur  yang  hanya  menggunakan dokumen  elektronik,  penggunaan video conferencing dan audio conferencing termasuk  dalam  hal  ini penyediaan  alat-alat  bukti  berupa keterangan  saksi  dan  saksi  ahli. (Nugroho, 2015, p. 43).
Penyediaan  pembuatan  putusan secara  online  dan  persyaratan  yang diperlukan  agar  suatu  putusan  dapat
Vol 1 No 2 2021, Hal 183-196
diterima  dan  dijalankan.  Penyediaan prosedur yang mungkin untuk mengadakan perlawanan atau banding terhadap putusan. Penyediaan  prosedur  yang  dapat memungkinkan proses berjalan secara  rahasia  dengan  menyediakan teknologi  enkripsi  dan  tanda  tangan elektronik. Penyediaan sarana untuk penyimpanan  data  terutama  dalam perlawanan  menyangkut  hak  dari salah  satu  pihak  untuk  melakukan perlawanan  karena  adanya  dugaan bahwa  hak-hak  dari  salah  satu  pihak telah dilanggar.

## D. Penutup
Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan yang dilakukan dalam  penulisan  hukum  ini,  maka dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Keabsahan  perjanjian  jual
beli  melalui  internet  harus  memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian  konvensional  sepanjang dapat  dibuktikan  dan  memenuhi ketentuan  dalam  Pasal  1320  BW. Dasar  keabsahan  terjadi  apabila keduanya  sama-sama  sepakat  dan adanya  kata  kesepakatan  antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi  mengenai  penawaran barang  dan  pemilihan  barang  yang diinginkan  serta  keduanya  telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi  pada  saat  proses  pembayaran dalam perjanjian di mana pembayaran tersebut dapat dibayarkan  secara  langsung  ataupun dibayarkan  secara  bertahap  dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli  melalui  internet  juga  harus memenuhi  syarat-syarat  sah  nya
suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam  Pasal  1320  BW  yang  dapat dibuktikan dan juga tidak boleh.
2. Penyelesaian  sengketa  yang terjadi  dalam  perjanjian  jual  beli online  apabila  ada  pihak  yang dirugikan  yaitu  dapat  meminta  ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain. Ganti rugi atas wanprestasi  tersebut  dapat  berupa pemenuhan  perjanjian,  pemenuhan perjanjian serta ganti rugi,  ganti  rugi biasa,  pembatalan  perjanjian  disertai ganti  rugi.  Apabila  dalam  perjanjian jual  beli  online  tahap  yang  dapat diambil  antara  lain  :  melalui  Litigasi menurut  Pasal  38  ayat  (1)  Undang- Undang ITE dan melalui non Litigasi menurut  Pasal  39  ayat  (2)  Undang- Undang ITE.

## E. DAFTAR PUSTAKA Buku
Abdul  Ghofur  Anshori,  Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep,  regulasi,  dan  implementasi) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) Abdul  Ghofur  Anshori,  Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep,  regulasi,  dan  implementasi) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) Abdul  Halim  Barkatullah  dan Teguh  Prasetyo, Bisnis  E-Commerce Studi  Sistem  Keamanan  Dan  Hukum di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Pustaka Belajar, 2005
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman Yodo,  2010,  Hukum  Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT Raja grafindo Persada
Didik  M.  Arief  Mansur, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi
Informasi , (Bandung: Aditama ,2009)
Freddy  Haris, Aspek  Hukum
Transasksi  Secara  Elektronik ,  UI:
Jakarta, 2000 H.  Priyatna  Abdurrasyid,  2011, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Jakarta: PT. Fikahati Aneska Jhonny  Ibrahim, Teori  dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:  UMM  Press, 2007) Made Widnyana, 2014, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Jakarta:  PT.  Fikahati Aneska Moch.  Basarah,  2011, Prosedur
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa; Arbitrase  Tradisional  dan  Modern (Online), Yogyakarta, Genta Publishing Novianto  Languyu, Kedudukan
Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis  Jual  Beli  Online ,  Lex  et Societatis, Vol. III/No. 9/Okt/2015 Paustinus Siburian, 2004, Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara  Elektronik ,  Jakarta:  Penerbit Djambatan,
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004)
Susanti  Adi  Nugroho,  2015, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group.
Internet http://www.selipan.com/story/st yle/7-alasan-kenapa-penduduk instagramkebanyakan-cewek/, Diakses pada 7 Mei 2021
http://e- journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.p df Diakses pada tanggal 7 Mei 2021. https://media.neliti.com/media/p ublications/26606-ID-tinjauan- hukum-mengenaitransaksi-jual-beli- melalui-situs-belanja-onlineonline- s.pdf.  JURNAL  ONLINE  Diakses pada tanggal 7 Mei 2021 https://media.neliti.com/media/p ublications/26606-ID-tinjauan- hukum-mengenaitransaksi-jual-beli- melalui-situs-belanja-onlineonline- s.pdf.  JURNAL  ONLINE  Diakses pada tanggal 7 Mei 2021
Kania  Rahma  Nureda  dalam https://www.hukumonline.com/berita /baca/lt593793b7764b1/penyelesaian -sengketa-secara-online-di- indonesia-oleh--kania-rahma- nureda/,  diakses  pada  tanggal  7  Mei 2021 https://tinyurl.com/y7hobgaa, Diakses pada 7 Mei 2021