## PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, POLITICAL
CONNECTION, CAPITAL INTENSITY DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP TAX AGGRESSIVENESS

## MUHAMMAD RINALDI 1,2
NOVITA WENINGTYAS RESPATI

## FATIMAH UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

## ABSTRACT
This study examines the influence of Corporate Social Responsibility (CSR), Political Connection, Capital Intensity, Inventory Intensity of Tax Aggressiveness. Samples  were  selected  using  a  purposive  sampling  method  so  as  many  as  33 companies in the Basic Industry and Chemical sectors as population,  which are listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2016-2018 period. The results of this  study  indicate  that Capital  Intensity  positive  affects  on  Tax  Aggressiveness, which  indicates  that  the  higher  the  Capital  Intensity,  it  is  suspected  that  the company practices Tax Aggresiveness. The Corporate Social Responsibility and Political  Connection  variables  show  the  resultys  do  not  have  a  positive  effect, which means that the higher the level of CSR disclosure and the companies that have  Political  Connection,  the  company  allegedly  did  not  practice  Tax Aggresiveness.  Inventory  Intensity  variable  does  not  affect  the  Tax Aggressiveness which shows that the high or low value of Invetory Intensity does not  affect  the  presence  or  absence  of  the  company  allededly  practicing  Tax Aggressiveness.
Keywords:  Corporate  Social  Responsibility,  Political  Connection,  Capital Intensity, Inventory Intensity, Tax Aggressiveness
1 Correspondence Author
2 email: mrinaldi858@gmail.com
Article Info: Received 25 June 2020 │ Revised 08 August 2020 │Accepted 07 October 2020

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis Corporate  Social Responsibility (CSR), Political  Connection , Capital  Intensity , Inventory  Intensity terhadap Tax  Aggresiveness. Sampel  dipilih  dengan  menggunakan  metode purposive  sampling sehingga  diperoleh  sebanyak  33  perusahaan  manufaktur sektor  Industri  Dasar  dan  Kimia  sebagai  populasi,  yang  tercatat  di  Bursa  Efek Indonesia  (BEI)  pada  periode  2016-2018.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan bahwa Capital  Intensity berpengaruh  positif  terhadap Tax  Aggresiveness ,  yang menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi Capital  Intensity maka  semakin  tinggi  pula tingkat Tax Aggresiveness. Variabel Corporate Social Responsibility dan Political Connection menunjukkan  hasil  tidak  berpengaruh  positif,  yang  berarti  bahwa tingginya  tingkat  pengungkapan  CSR  dan  perusahaan  yang  memiliki Political Connection maka  perusahaan  diduga  tidak  melakukan  praktek Tax Aggresiveness. Variabel Inventory  Intensity tidak  berpengaruh  terhadap Tax Aggresiveness yang menujukkan bahwa tinggi rendahnya nilai Invetory Intensity tidak  berpengaruh  terhadap  ada  tidaknya  dugaan  perusahaan  melakukan praktek Tax Aggresiveness.
Kata-kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Political Connection, Capital Intensity, Inventory Intensity, Tax Aggresiveness

## 1.  PENDAHULUAN
Peran  pajak  bagi  Indonesia  sangatlah  besar  yang  merupakan  pendapatan negara terbesar  dari  pendapatan  lainnya,  yang  menyumbang  sebanyak 98,58% dari  total  pendapatan  negara  Indonesia  (Kemenkeu,  2019).  Besarnya penerimaan negara yang berasal dari pajak, tentunya membuat pemerintah akan menyusun sistem yang memberikan kemudahan untuk membayar  pajak melalui kebijakan  -  kebijakannya.  Salah  satu  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah Indonesia  adalah  adanya  3  (tiga)  macam  sistem  (Mardiasmo,  2018) .  Self assessment  system merupakan  sistem  yang  memberi  kewenangan  kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayarkannya sendiri, dan pemerintah hanya mengawasi  (Mardiasmo,  2018).  Pada  sistem  ini  terjadi  perbedaan  kepentingan antara  pemerintah  dengan  wajib  pajak.  Pemerintah  menginginkan  penerimaan pajak yang besar namun wajib pajak mengaggap bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi pendapat mereka.
Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2018 mencapai  hanya  93%  dari  target  100%  yaitu  ada  kekurangan  sebesar  Rp.99,3 triliun.  Kekurangan  penerimaan  pajak  dikarenakan  adanya  emiten –  emiten  di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  yang  memiliki  tingkat  kepatuhan  pembayaran  yang rendah.  Kepatuhan  pembayaran  yang  rendah  ditimbulkan  oleh  praktek penghindaran  pajak  (CNN  Indonesia,  2016).  Kasus  Penghindaran  Pajak  yang terjadi  pada  sektor  manufaktur  adalah  yang  dilakukan  oleh  PT.  Toyota  Motor Manufacturing  Indonesia  (TMMIN),  Dirjen  Pajak  menganggap  TMMIN  telah melakukan  penghindaran  Pajak.  Setelah  dilakukan  pemeriksaan  pada  pajak TMMIN, maka TMMIN diwajibkan menambah pembayaran pajak sebesar Rp.500 Miliar (Investigasi.tempo.co).
Tax  Aggresiveness adalah  penyesuaian  penghasilan  kena  pajak  melalui kelemahan undang – undang perpajakan (Chen, 2018). Pengukuran yang dipilih untuk menghitung Tax Aggresiveness adalah dengan Effective Tax Rate (ETR), ETR  dipilih  karena  pengukuran  dengan  ETR  memperhitungkan  seluruh  pajak yang  dimiliki  perusahaan,  yaitu  beban  pajak kini  dan  tangguhan.  Peluang  untuk mengetahui  indikasi  perusahaan  melakukan  praktek Tax  Aggresiveness pada perusahaan akan lebih besar apabila menggunakan ETR. ETR merupakan proksi negatif dengan tarif batas 0,25 atau 25% dimana jika ETR semakin rendah atau di bawah 25% maka  diduga perusahaan melakukan praktek Tax Aggresiveness dan sebaliknya.
Corporate Social Responsiblity merupakan sebuah informasi yang dirancang untuk  mengungkapkan  akuntabilitas  sosial  (Lako,  2015);  Ronald  et  al  (2019). Luasnya  pengungkapan Corporate  Social  Responsiblity tentunya  mengeluarkan biaya yang besar karena menyangkut tentang biaya sumbangan dll. Selanjutnya biasa  tersebut  dapat  menjadi  pengurang  pajak  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh perusahaan  untuk  mengurangi  beban  pajaknya . Atas  dasar  inilah  mengapa Corporate  Social  Responsiblity di  pilih  sebagai  variabel  yang  dianggap mempengaruhi  adanya  praktek Tax  Aggresiveness. Pada  penelitian  yang menggunakan  variabel Corporate  Social  Responsibility oleh  (Chen,  2018) menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsiblity berpengaruh positif terhadap Tax  Aggresiveness .  Hasil  berbeda  menurut  penilitian  (Mgbame, Mgbame,  Yekini,  &  Yekini,  2017),  (Tarigan,  2016)  yang  menunjukkan  bahwa Corporate  Social  Responsiblity berpengaruh  secara  negatif  terhadap Tax Aggresiveness.
Political  Connection merupakan  hubungan  yang  dimiliki  oleh  petinggi perusahaan terhadap pemerintah (Wicaksono, 2017); Matangkin et al (2018);  Ng &  Phie    (2020). Hubungan  ini  dimanfaatkan  oleh  manajemen  perusahaan  untuk terhindar  dari  pemeriksaan  pajak  atas  koreksi  pajak  dll,  rendahnya  resiko pemeriksaan  ini  membuat  manajemen  melakukan Tax  Aggresiveness. Atas dasar  inilah  mengapa Political  Connection di  pilih  sebagai  variabel yang dianggap  mempengaruhi  adanya  praktek Tax  Aggresiveness. Pada  penelitian yang  menggunakan  variabel Political  Connection oleh  (Wicaksono,  2017)  dan (Zaitul  &  Ilona,  2019)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa Political  Connection berpengaruh  terhadap Tax  Aggresiveness .  Penelitian  (Chen,  2018)  dan (Sadjiarto,  Florencia,  &  Nevanda,  2019)  menunjukkan  hasil  berbeda  bahwa Political Connection tidak berpengaruh terhadap Tax Aggresiveness. Capital  Intensity adalah  sejumlah  dana  perusahaan  yang  di  investasikan terhadap aset tetap (Muzzakki & Darsono, 2015). Perusahaan yang memiliki aset tetap  yang  besar  menimbulkan  beban  penyusutan  yang  tinggi,  beban  ini dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk menjadi pengurang pajak. Atas dasar inilah  mengapa Capital  Intensity di  pilih  sebagai  variabel yang  dianggap mempengaruhi adanya praktek Tax Aggresiveness. Penelitian yang menggunakan variabel Capital Intensity oleh (Hidayat & Fitria, 2018) dan (Putri & Lautania, 2016) bahwa Capital Intensity berpengaruh secara positif terhadap Tax Aggresiveness .  Hasil  penelitian  yang  berbeda  oleh  (Indrani,  2018)  yang menunjukkan  bahwa Capital  Intensity tidak  berpengaruh  terhadap Tax Aggresiveness . Inventory  Intensity merupakan  sejumlah  dana  perusahaan  yang  di investasikan  terhadap  persediaan  (Hidayat  &  Fitria,  2018).  Perusahaan  yang memiliki  persediaan  besar  menimbulkan  beban  pemeliharaan  persediaan  dan beban  selisih  dari  perbedaan  metode  persediaan,  sehingga  beban  ini dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk menjadi pengurang pajak. Atas dasar inilah mengapa Inventory Intensity di pilih sebagai variabel yang dianggap mempengaruhi adanya praktek Tax Aggresiveness. Penelitian yang menggunakan  variabel Inventory  Intensity (Hidayat  &  Fitria,  2018),  (Indrani,
2018),  (Putri  &  Lautania,  2016)  menunjukkan  bahwa Inventory  Intensity tidak berpengaruh  terhadap Tax  Aggresiveness. Terdapat  perbedaan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Dwiyanti  &  Jati,  2019)    dan  (Muzzakki  &  Darsono,  2015) bahwa Inventory Intensity berpengaruh terhadap Tax Aggresiveness . Penelitian  ini  menggunakan  variabel  yang  diduga  mempengaruhi  ada tidaknya  praktek Tax  Aggresiveness dalam  sebuah  perusahaan  antara  lain Corporate  Social  Responsiblity , Political  Connection,  Capital  Intensity, dan Inventory Intensity . Alasan menggunakan variabel ini juga didasari karena masih terjadi ketidakkonsistenan hasil penelitian sehingga masih layak untuk dilakukan penelitian  lagi.  Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari  penelitian  (Chen,  2018) yang  menggunakan  variabel Corporate  Social  Responsiblity dan Political Connection sebagai  variabel  independen  dan  perbedaannya  pada  penelitian  ini ditambahkan  variabel Capital  Intensity dan Inventory  Intensity sebagai  variabel independen. Variabel ini ditambahkan karena diduga bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi Tax Aggresiveness seperti aset tetap dan persediaan yang tinggi memunculkan  biaya –  biaya  pengurang  pajak.  Alasan  penelitian  ini menggunakan perusahaan manfukatur industri dasar dan kimia karena sektor ini merupakan  sektor  nomor  1 (satu)  penyumbang pajak terbesar  di Indonesia  dan
selanjutnya pada sektor ini pula merupakan sektor yang memiliki aset tetap dan persediaan yang besar (Kompas,2019).

## 2.  LANDASAN TEORI

## Teori Agensi
Penelitian  ini  menggunakan  teori  agensi,  yang  dimana  definisi  dari  teori agensi menurut (Jensen & Mecling, 1976) adalah “Hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu pihak (prinsipal) memberikan mandat kepada pihak lain  (agen)  untuk  bertindak  atas  nama  prinsipal  dengan  mendelegasikan seberapa  otoritas  pengambilan  keputusan.  Teori  keagenan  mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipan dan manajemen sebagai agen. Manajemen adalah  pihak  yang  dipekerjakan  oleh  pemegang  saham  untuk  membuat keputusan yang terbaik untuk  perusahaan dan wajib mempertanggungjawabkan semua keputusan yang diambil (Jensen & Mecling, 1976).
Teori  agensi  menjelaskan  tentang  hubungan  antara  manajemen  dengan pemegang  saham,  hubungan  tersebut  dapat  menimbulkan  perbedaan kepentingan  yang  dapat  menimbulkan  masalah  dalam  hubungan  keagenan. Masalah  ini  muncul  disebabkan  tindakan  manajer  yang  tidak  sesuai  dengan keinginan  para  pemegang  saham  (Jensen  &  Mecling,  1976).  Manajemen menginginkan  laba  yang  tinggi  karena  manajemen  menginginkan  bonus  yang tinggi,  namun  laba  yang  tinggi  tentunya  juga  menimbulkan  beban  pajak perusahaan yang tinggi. Hal ini akan mengurangi bonus yang didapat oleh pihak manajemen, sehingga diduga manajemen melakukan praktek Tax Aggresiveness.
Fenomena  dalam  penelitian  adalah  tindakan  Tax  Aggresiveness  yang dilakukan  oleh  manajemen  perusahaan  merupakan  suatu  keputusan  yang diambil demi mementingkan kepentingan pribadi. Manajemen menginginkan laba yang  tinggi  untuk  dapat  mendapatkan  bonus  dari  kenaikan  laba  perusahaan, namun  dengan  cara  melakukan  Tax  Aggresivenss.  Masalah  yang  timbul  dari praktek  Tax  Aggresiveness  adalah  manajemen  lebih  banyak  memiliki  informasi mengenai  praktek  Tax  Aggresiveness  yang  dilakukannya  dibandingkan  pihak prinsipal.  Informasi  ini  diduga  disembunyikan  agar  pihak  manajemen  mencapai tujuan atas kepentingan pribadinya. Perbedaan kepentingan inilah yang menjadi dasar  terjadinya  asimetri  informasi  antara  manaejemen  (agen)  dan  pemilik (prinsipal) terhadap praktek Tax Aggresiveness.

## Tax Aggresiveness
Tax  Aggresiveness didefinisikan  sebagai  skema  atau  peraturan  yang diterapkan  dengan  tujuan  tunggal  atau  dominan  yaitu  untuk  menghindari  pajak yang  sesuai  dengan  hukum  perpajakan  yang  berlaku  (Lanis  &  Richardson, 2012). Tax Aggresiveness merupakan aktivitas penanganan yang berbeda untuk menurunkan pendapatan kena pajak yang legal, dengan tujuan memaksimalkan pendapatan  setelah  semua  penyelesaian  perusahaan  (Mgbame,  Mgbame, Yekini,  &  Yekini,  2017). Tax  Aggresiveness adalah  serangkaian  perencanaan pajak  yang  bertujuan  untuk  menurunkan  laba  kena  pajak  namun  masih  sesuai dengan  peraturan  perpajakan,  hal  tersebut  berbeda  dengan  penggelapan  pajak ( Tax  Evasion) (Wicaksono,  2017) . Menurut  definisi  diatas  bahwa Tax Aggresiveness adalah  skema  yang  dilakukan  untuk  menurunkan  beban  pajak
yang  berasal  dari  laba  kena  pajak  menjadi  lebih  rendah,  hal  ini  dilakukan  agar pihak perusahaan mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini.

## Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Aggresiveness
Pada saat ini kegiatan CSR adalah kesadaran dari perusahaan yang muncul dari  akibat  kerusakan  alam  yang  mereka  timbulkan,  yang  dapat  merugikan masyarakat.  Menurut  (Lako,  2015,  p.  96).  Peraturan  pajak  mengenai  CSR sebenarnya  sudah  ada  sejak  UU  Pajak  dikeluarkan  yaitu  UU  No.7  Tahun  1983 yang  mengalami  perubahan  terakhir  menjadi  UU  No.36  Tahun  2008,  yang mengatur tentang Biaya yang boleh menjadi pengurang beban pajak penghasilan yang  diatur  dalam  Pasal  6  Ayat  1  huruf  i,j,k,l,  dan  m,  Undang –  undang  ini menjelaskan  bahwa  berbagai  macam  sumbangan  untuk  mensejahterakan masyarakat  seperti  sumbangan  penanggulangan  bencana,  pendidikan,  olahrga, dan  pembangunan  infrastruktur  umum.  Berbagai  macam  peraturanpun dikeluarkan  tentang  biaya  CSR  yang  dapat  dijadikan  pengurang  beban  pajak penghasilan  yaitu  PP  No.93  Tahun  2010  tentang  sumbangan  yang  dapat menjadi  beban  pengurang  ( Deductible  Expenses). Pasal  3  di  dalam  PP  No.93 Tahun  2010  memuat  ketentuan  bahwa  biaya  CSR  hanya  dapat  dibebankan sebanyak 5% dari total sumbangan/biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan.
Perusahaan  yang  telah  melaksanakan  program  CSR  diungkapkan  pada annual report , semakin banyak perusahaan melaksanakan program CSR, maka perusahaan  semakin  banyak  pula  pengungkapan  CSRnya.  Pelaksanaan program  CSR  yang  banyak  tersebut,  tentu  mengeluarkan  biaya  yang  banyak pula,  biaya  ini  dikeluarkan  dalam  bentuk  sumbangan  (Chen,  2018).  Biaya  yang besar  tersebut  menjadi  pengurang  laba  sebelum  pajak  perusahaan,  yang membuat laba menjadi rendah. Laba yang rendah ini tentunya diimbangi dengan beban  pajak  yang  rendah  pula,  sehingga  jika  diukur  dengan  ETR  maka  tingkat ETR  menjadi  lebih  rendah.  ETR  yang  rendah  mengindikasikan  tingginya Tax Aggresiveness yang  mengartikan  bahwa  perusahaan  melakukan  praktek Tax Aggresiveness.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Chen,  2018)  menunjukkan  bahwa pengungkapan  CSR  berpengaruh  positif  terhadap Tax  Aggresiveness, yang mengartikan  bahwa  semakin  tinggi  pengungkapan  CSR  maka  semakin  tinggi tingkat Tax Aggresiveness . Hasil berbeda menurut penilitian (Mgbame, Mgbame, Yekini,  &  Yekini,  2017),  (Tarigan,  2016)  yang  menunjukkan  bahwa  CSR berpengaruh  secara  negatif  terhadap Tax  Aggresiveness, yang  mengartikan bahwa  semakin  tinggi  pengungkapan  CSR,  maka  semakin  rendah  tingkat Tax Aggresiveness.
H 1 :  Corporate  Social  Responsibility  berpengaruh  positif  terhadap  Tax Aggresiveness.

## Pengaruh Political Connection Terhadap Tax Aggresiveness
Definisi  dari Political  Connection adalah  Eksekutif  perusahaan  seperti Direktur,  Dewan  Komisaris,  Dewan  Direksi  dan  Komite  Audit  yang  saat  ini menjabat  dan  pernah  menjabat  di  pemerintahan  (Chen,  2018).  Definisi  lain  dari Politic Connection adalah orang dari internal perusahaan yang menempati posisi strategis, menjadi tokoh politik yang terkemuka dalam pemerintahan (Wicaksono, 2017). Political  Connection juga  didefinisikan  sebagai  suatu  hubungan  khusus dengan  pemerintah  yang  diharapkan  mendapat  perlakuan  berbeda  dari perusahaan  lain  (Sadjiarto,  Florencia,  &  Nevanda,  2019).  Disimpulkan  bahwa
Political  Connection adalah  para  eksekutif  perusahaan  memiliki  hubungan kepada  pemerintah,  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  perlakuan  istimewa. Perlakuan  yang  berbeda  dari  perusahaan  lain  seperti  mudahnya  melakukan pinajaman di bank dan terhindar dari pemeriksaan pajak serta denda pajak.
Perusahaan  cenderung  memanfaatkan  hubungan  ini  untuk  kepentingan yang  illegal  seperti  dapat  terhindar  dari  pemeriksaan  pajak,  sanksi  pajak  dan denda pajak. Rendahnya resiko mengindikasikan perusahaan berani melakukan penghindaran  pajak  secara offensive ,  yang  membuat  rendahnya  beban  pajak dan  menimbulkan  rendahnya  ETR  sehingga Tax  Aggresiveness menjadi  tinggi (Anggraeni, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2017) dan (Zaitul &  Ilona,  2019)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa Politic  Connection berpengaruh terhadap Tax  Aggresiveness, yang  mengartikan  bahwa  perusahaan  yang memiliki Political  Connection cenderung  melakukan Tax  Aggresiveness . Penelitian  (Chen,  2018)  dan  (Sadjiarto,  Florencia,  &  Nevanda,  2019) menunjukkan  hasil  berbeda  bahwa Politic  Connection tidak  berpengaruh terhadap Tax  Aggresiveness, yang  mengartikan  bahwa  perusahaan  yang memiliki Political Connection cenderung tidak melakukan Tax Aggresiveness. H 2 : Political Connection berpengaruh positif terhadap Tax Aggresiveness.

## Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Aggresiveness
Capital  Intensity merupakan  strategi  yang  dilakukan  perusahaan  dengan tujuan investasi dalam bentuk Aset tetap (Hidayat  Fitria, 2018). Aset tetap yang dimiliki  perusahaan  akan  menghasilkan  beban penyusutan,  yang  dimana  beban tersebut  dapat  menjadi  beban  pengurang  pajak  penghasilan  ( Deductible Expenses ). Peraturan mengenai beban penyusutan di atur dalam UU Nomor 36 Tahun  2008  Pasal  6  Ayat  1  huruf  b  dan  Pasal  11  mengenai  asas  perhitungan tarif penyusutan serta Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2014.
Aset  tetap  dengan  nilai  yang  besar  menghasilkan  beban  penyusutan  yang tinggi,  biaya  penyusutan  ini  akan  mengurangi  laba  sebelum  pajak  perusahaan (Muzzakki    Darsono,  2015).  UU  PPh  Pasal  6  Ayat  b  mengkategorikan  bahwa biaya  penyusutan  dapat  menjadi Deductible  Expenses sehingga  dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Laba yang rendah tentunya menimbulkan beban pajak yang rendah pula, sehingga tingkat ETR akan menjadi rendah yang mengindikasikan Tax Aggresiveness yang tinggi. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Hidayat  Fitria, 2018) dan (Putri  Lautania, 2016) bahwa Capital Intensity berpengaruh  terhadap Tax  Aggresiveness, yang  mengartikan  bahwa  besarnya Aset tetap menindikasikan Tax Aggresiveness yang tinggi. Hasil penelitian yang berbeda  oleh  (Indrani,  2018)  yang  menunjukkan  bahwa Capital  Intensity tidak berpengaruh  terhadap Tax  Aggresiveness, yang  mengartikan  bahwa  besarnya aset tetap menindikasikan perusahaan tidak melakukan Tax Aggresiveness . H 3 : Capital Intensity berpengaruh positif terhadap Tax Aggresiveness.

## Pengaruh Inventory Intensity Terhadap Tax Aggresiveness
Inventory  Intensity adalah  strategi  perusahaan  dalam  menginvestasikan dananya dalam bentuk persediaan (Hidayat  Fitria, 2018). Efektif dan efisiennya suatu  perusahaan  dalam  mengatur  persediaanya  digambarkan  dengan  berapa kali  perputaran  persediaan  itu  dilakukan  dalam  satu  periode  tertentu  (Putri Lautania,  2016).  Tingginya  jumlah  persediaan  yang  dimiliki  perusahaan  akan berdampak  pada  munculnya  beban  pemeliharaan  persediaan  yang  akan mengurangi  laba  perusahaan.  Beban  Pemeliharaan  persediaan  dapat  menjadi
pengurang  pajak  penghasilan  ( Deductible  Expenses )  yang  diatur  dalam    UU No.36  Tahun  2008  Pasal  6  dan  persediaan  yang  jumlahnya  kurang  karena perbedaan  metode  diatur  dalam  pasal  10  Ayat  6,  sehingga  persediaan  yang besar dapat mengurangi beban pajak perusahaan.
Semakin  banyak  nilai  persediaan  yang  dimiliki  perusahaan  menimbulkan beban  pemeliharaan  persediaan  yang  tinggi,  beban  yang  besar  ini  dapat mengurangi  laba  sebelum  pajak  perusahaan  (Putri    Lautania,  2016). Rendahnya  laba  perusahaan  tentunya  akan  menimbulkan  beban  pajak  yang rendah  pula,  sehingga tingkat  ETR  akan menjadi  rendah  yang  mengindikasikan Tax  Aggresiveness yang  tinggi.  Hasil  yang  berbeda  ditunjukkan  oleh  penelitian (Dwiyanti    Jati,  2019)    dan  (Muzzakki    Darsono,  2015)  bahwa Inventory Intensity berpengaruh  terhadap Tax  Aggresiveness, yang  mengartikan  bahwa semakin  tinggi  persediaan  maka  semakin  tinggi  tingkat Tax  Aggresiveness . Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Hidayat    Fitria,  2018), (Indrani,  2018), (Putri Lautania,  2016)  menunjukkan  bahwa Inventory  Intensity tidak  berpengaruh terhadap Tax  Aggresiveness, yang  mengartikan  bahwa  semakin  tinggi persediaan maka semakin rendah tingkat Tax Aggresiveness. H 4 : Inventory Intensity berpengaruh positif terhadap Tax Aggresiveness.
Berdasarkan teori dan pengembangan hipotesis yang telah di jelaskan maka perlu di buat sebuah model penelitian sebagai berikut:

## Gambar 1
Model Penelitian
Corporate Social Responsibility
(X1) H1 (+) Political Connection (X2) H2 (+) Tax Agresiveness (ETR) (Y)
Capital Intensity (X3) H3 (+) Inventory Intensity (X4) H4 (+)

## 3.  METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia/Industri Pengolahan yang terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada  tahun  2016 –  2018  yang  berjumlah  73 Perusahaan.  Teknik  untuk  menentukan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan Purposive  Sampling, yaitu  membuat  kriteria  tertentu  terhadap populasi  agar  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Kriteria  yang  digunakan  adalah sebagai berikut:
1.  Perusahaan  mengungkapkan annual  report selama  3  tahun  berturut-turut mulai  dari  2016 –  2018  dan annual  report dapat  diakses  dari  situs  BEI (www.idx.co.id) atau dari situs resmi perusahaan.
2.  Perusahaan  mengungkapan  aktivitas Corporate  Social  Responsibility (CSR) dalam annual report .
3.  Perusahaan yang tidak mengalami rugi selama 2016 – 2018.
4.  Perusahaan yang menggunakan satuan nilai rupiah. Setelah  diterapkan  kriteria  terhadap  populasi  pada  penelitian  ini  maka berikut adalah ringkasan dari jumlah – jumlah perusahaan yang tidak memenuhi kriteria di atas:
Tabel 1 Eliminasi Populasi Keterangan Total Satuan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia 73 Perusahaan Perusahaan yang tidak mengungkapkan annual report 2016 -2018 (6) Perusahaan Perusahaan yang tidak mengungkapkan Laporan CSR - Perusahaan Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun penelitian (11) Perusahaan Perusahaan yang tidak menggunakan satuan rupiah (23) Perusahaan Total perusahaan yang menjadi sampel 33 Perusahaan Tahun yang digunakan sebagai objek penelitian 3 Tahun Total data penelitian (33 Perusahaan x 3 Tahun) 99 Data

## Jenis dan Unit Analisis
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  asosiatif  yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara  dua  variabel  atau  lebih  (Chandrarin,  2017).  Penelitian  ini  menggunakan unit  analisis annual  report (laporan  tahunan)  yang  didalamnya  terdapat  laporan keuangan, laporan CSR dan Struktur Organisasi Perusahaan Manufaktur Sektor Industri  Dasar  dan  Kimia  yang  terdaftar  pada  BEI  periode  2016 –  2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang didapat dari studi pustaka dan sumber lain sebagai bahan referensi.

## Definisi Operasional Variabel Corporate Social Responsibility (CSR)
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah Corporate  Social Responsibility (CSR)  dengan  mengukur  jumlah  pengungkapan  CSR  yang diungkapakan  perusahaan.  Pengungkapan  CSR  menggunakan  indikator  GRI Standard yang  diperoleh  dari  website  http://www.globalreporting.org.  GRI Standard adalah  sebuah  pedoman  untuk  menyusut sustainability  reports yang berjumlah sebanyak 136 pengungkapan yang meliputi Environment (EN), Human Right (HR), Labor Practices (LP), Product Responsibility (PR), dan Society (SO) . Cara mengukur  CSR  pada  penelitian  ini  adalah dengan  memberikan  nilai  1 jika  perusahaan  melakukan  pengungkapan  sesuai  dengan  check  list  pada  GRI Standard dan diberikan nilai 0 jika tidak mengungkapkan. Checklist tersebut lalu di totalkan lalu dihitung dengan rumus berikut ini:
CSRIi = Ʃxyi n1 Keterangan: Ʃxyi : Jumlah pengungkapan CSR yang ungkapkan perusahaan n1 : Jumlah total pengungkapan pada pedoman

## Political Connection
Definisi  dari Political  Connection adalah  Definisi  dari Political  Connection adalah  Eksekutif  perusahaan  seperti  Direktur,  Dewan  Komisaris,  Dewan  Direksi dan Komite Audit yang saat ini menjabat dan pernah menjabat di pemerintahan (Chen,  2018).  Pengukuran  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sama  seperti penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Chen,  2018)  yaitu  memiliki  3  kategori  yang dianggap memiliki Political Connection :
1.  Perusahaan yang diteliti adalah BUMN dan BUMD yang terdaftar di BEI.
2.  Direktur,  Dewan  Komisaris,  dan  Dewan  Direksi  dan  Komite  Audit  di perusahaan merupakan politisi dari partai politik.
3.  Direktur,  Dewan  Komisaris,  dan  Dewan  Direksi  dan  Komite  Audit  di perusahaan merupakan pejabat dan mantan pejabat dari pemerintahan. Pengukuran  dilakukan  dengan  menggunakan variabel  dummy yaitu  jika perusahaan  memiliki  salah  satu  dari  tiga  kategori  tersebut  maka  dianggap memiliki Political  Connection terhadap  pemerintah,  sehingga  diberikan  nilai  1, dan jika tidak memiliki Political Connection maka di berikan nilai 0 (Chen, 2018).

## Capital Intensity
Pengukuran  ini  akan  mengetahui  seberapa  besar  proposisi  Aset  tetap  dari total  keseluruhan  aset  milik  perusahaan.  Hasil  proposi  nilai  Aset  tetap  ini  akan diketahui  beban  penyusutan  yang  ditimbulkan  yang  dapat  mengurangi  beban pajak perusahaan (Indrani, 2018). Meningkatnya Aset tetap di dalam perusahaan maka  menimbulkan  biaya  penyusutan  yang  tinggi,  sehingga  mengurangi  laba sebelum  pajak.  Pengukuran Capital  Intensity yaitu  dapat  diukur  dengan  rumus sebagai berikut (Hidayat  Fitria, 2018):
Capital Intensity = Total Aset Tetap Total Aset

## Inventory Intensity
Inventory  Intensity adalah  seberapa  besar  perusahaan  menginvestasikan modalnya  dalam  bentuk  persediaan  (Hidayat    Fitria,  2018).  Perusahan  yang memiliki  persediaan  besar  menimbulkan  biaya  pemeliharaan  persediaan  tinggi yang  dapat  menurunkan  jumlah  laba  sebelum  pajak  perusahaan.  Rumus menghitung Invetory Intensity ,yaitu sebagai berikut:
Inventory Intensity = Total Persediaan Total Aset

## Tax Aggressiveness
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah Tax  Aggresiveness . Tax Aggresiveness merupakan praktek penghindaran pajak secara offensive dengan tujuan meminimalkan beban pajak perusahaan (Chen, 2018). Pada penelitian ini pengukuran  yang  digunakan  untuk  menilai Tax  Aggresiveness adalah Effective Tax  Rates (ETR),  ETR  adalah  proksi  negatif,  yaitu  jika  nilai  ETR  rendah  maka tingkat Tax  Aggresiveness tinggi  dan  sebaliknya.  ETR  dianggap  mampu menggambarkan  praktek Tax  Aggresiveness ,  karena  adanya  beban  pajak tangguhan  yang  berasal  dari  perhitungan  beda  temporer  dan  beda  waktu (Hanlon    Heitzman,  2010).  Rendah  Semakin  nilai  ETR  maka  diduga perusahaan  melakukan  praktek Tax  Aggresiveness (Chen,  2018).  Pengukuran ETR dapat dilakukan dengan rumus berikut ini:
ETR = Total Income Tax Expenses Total Pretax Accounting Income Keterangan: Total Income Tax Expenses : Beban Pajak Penghasilan Badan Total Pretax Accounting Income : Laba Sebelum Pajak

## Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan uji regresi linear beganda pada SPSS dengan model persamaan sebagai berikut:
TAG (Y) = α + β 1 CSR(X 1 ) + β 2 POLCON (X 2 ) + β 3 CAPINT (X 3 ) + β 4 INVINT (X 4 )+ e Keterangan:
TAG (Y) : Tax Aggresiveness dengan pengukuran ETR α
: Konstanta
β 1 ,β 2 ,β 3 ,β 4 : Koefisien regresi CSR (X 1 ) : Corporate Social Responsibility POLCON(X 2 )  : Political Connection CAPINT (X 3 )  : Capital Intensity INVINT (X 4 )  : Inventory Intensity
e
: Error (kesalahan pengganggu)

## Pengujian Asumsi
Pada  penelitian  ini  variabel  independen  yang  dilakukan  uji  asumsi  adalah Corporate  Social  Responsibility (CSR), Capital  Intensity (CAPINT), Inventory Intensity (INVINT)  terhadap Tax  Aggresiveness (TAG).  Sedangkan  variabel Political Conncection (POLCON) tidak dilakukan uji asumsi dikarenakan variabel
tersebut tidak memiliki variasi data yaitu hanya memiliki nilai 1 dan 0 atau disebut juga variabel dummy (Ghozali, 2019, p. 180).

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  dengan One-Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test . Berikut  adalah  output  SPSS  uji  normalitas  dengan  variabel Unstandardized Residual :
Tabel 2 Uji Normalitas Variabel Signifikasi Keterangan Unstandardized Residual 0,465 Berdistribusi Normal Sumber: Data Diolah,2020
Hasil  uji  normalitas  dengan One-Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test dengan variabel Unstandardized  Residual yang  telah  di  transformasi  data  dan  di  buang data  outlernya  menunjukkan  nilai  signifikasi  sebesar  0,545  yang  menunjukkan bahwa  nilai  signifikasi  lebih  besar  dari  0,05  (0,545    0,05),  sehingga  dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.

## Uji Multikolonieritas
Berikut  adalah  tabel  hasil  rangkuman  dari  output  SPSS  untuk  pengujian multikolonieritas adalah sebagai berikut:
Tabel 3 Uji Multikolinearitas Variabel Tolerance VIF Keterangan CSR (X1) 0,948 1,055 Tidak terjadi Multikolonieritas CAPINT (X3) 0,749 1,335 Tidak terjadi Multikolonieritas INVINT (X4) 0,720 1,389 Tidak terjadi Multikolonieritas
Sumber: Data Diolah,2020
Berdasarkan  tabel  di  atas, menunjukkan  bahwa penelitian  ini  tidak  terdapat gejala multikolonieritas , karena semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih lebih dari 10.

## Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas  dapat  diketahui  dengan  menggunakan  uji Glesjer. Jika profitabilitas signifikan masing – masing variabel independen  0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas dalam model regresi (Ghozali, 2019, p. 142). Berikut adalah tabel hasil rangkuman dari output SPSS untuk pengujian Heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:
Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas Variabel Signifikasi Keterangan CSR (X1) 0,424 Tidak ada gejala heteroskedastisitas CAPINT (X3) 0,883 Tidak ada gejala heteroskedastisitas INVINT (X4) 0,491 Tidak ada gejala heteroskedastisitas Sumber: Data Diolah,2020

## Uji Auto Korelasi
Auto  Korelasi  dapat  diketahui  dengan  melakukan  Uji  Durbin  Watson.  Nilai DW dikatakan bebas auto korelasi apabila nilai dU   DW dan nilai DW  4 - dU Adapun  nilai Durbin  -  Watson pada  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  ringkasan label berikut:
Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas dL dU DW 4-dU Keterangan 1,4581 1,6830 2,086 2,317 Tidak terjadi autokorelasi Sumber: Data Diolah,2020
Nilai  dL  dan  dU  didapatkan  dari  tabel Durbin –  Watson dengan menggunakan  nilai  signifikasi  5%  jumlah  sampel  56  (n),  dan  jumlah  variabel  3 (k=3).  Berdasarkan  tabel  diatas,  maka  dapat  ditentukan  bahwa  nilai Durbin – Watson dalam model regresi sebesar 2,086 terletah antara batas atas atau upper bound (dU)  dan  (4 –  dU)  yaitu  1,6830    2,086    2,317,  maka  koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Berdasarkan  data  hasil  penelitian  dan  output  program  SPSS    ,  maka selanjutnya akan dirangkum dalam tabel berikut:
Tabel 6 Uji Analisis Regresi Linear Berganda Rangkuman Koefisien Regresi t hitung Sig Keterangan Hipotesis Konstanta 0,472 CSR (X1) -0,176 -3,439 0,001 Ditolak POLCON (X2) -0,026 -2,486 0,016 Ditolak CAPINT (X3) 0,157 3,879 0,000 Diterima INVINT (X4) 0,028 0,650 0,519 Ditolak t hitung = 2,00758 F hitung = 14,776 R = 0,733 Sig F = 0,000 R Square = 0,537 Adjusted R Square = 0,500 Sumber: Data Diolah,2020
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Nilai  R  dengan  nilai  sebesar  0,733  atau  73,3%  adalah  koefisien  korelasi yang  menunjukkan  tingkat  hubungan  antara  variabel  independen  terhadap penenden.  Nilai  korelasi  tersebut  menunjukkan  tingkat  hubungan  yang  tinggi karena  berada  di  antara  0,600  sampai  dengan  0,799  (berdasarkan  tabel intrepretasi r). Nilai R Square dengan nilai 0,537 adalah R kuadrat, yang artinya variabel  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  variabel  independen  yang  digunakan memiliki  tingkat  hubungan  dengan  variabel  dependen  sebesar  53,7%,  sehingga selebihnya  sebesar  46,3%  adalah  variabel  lain  yang  tidak  digunakan  dalam penelitian ini. Nilai Adjusted R Square dalam penelitian ini adalah sebesar 0,500 yang  menunjukkan  bahwa  variasi  atau  naik  turunnya  variabel  dependen  (Y) dipengaruhi oleh variabel independen (X) sebesar 50%.

## Uji Model (Uji F)
Berdasarkan  tabel  hasil  uji  regresi  linear  berganda  menunjukkan  bahwa pengaruh  simultan  dari  variabel Corporate  Social  Responsibility (CSR), Political Conncection (POLCON), Capital Intensity (CAPINT), Inventory Intensity (INVINT) terhadap Tax Aggresiveness (TAG) adalah berpengaruh. Hal ini terbukti dari nilai sig. 0,000 lebih kecil dari tarif signifikasi 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel (14,776  2,55).

## Uji Hipotesis (Uji t)
Hasil uji t telah di tuangkan dalam tabel uji regresi berganda yang digunakan untuk menjawab hipotesis didalam penelitian ini, penjelasan dari hasil uji regresi berganda adalah sebagai berikut 1.  Hasil  uji  t  antara Corporate  Social  Responsibility (CSR)  X1  terhadap Tax Aggresiveness (TAG)  Y  dimana  nilai  koefisien  regresi  sebesar  -0,176  dan nilai  t hitung sebesar  -3,439  dan  tingkat  signifikasinya  0,001.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa Corporate  Social  Responsibility (CSR)  X1  tidak berpengaruh  positif  terhadap Tax  Aggresiveness (TAG)  Y,  sehingga hipotesis  pertama  (H 1 )  adalah  ditolak.  Nilai  minus  (-)  yang  terdapat  pada koefisien regresi menunjukkan pengaruh yang berlawan arah, dimana setiap peningkatan  yang  terjadi  pada Corporate  Social  Responsibility (CSR)  akan berdampak  terhadap  penurunan Tax  Aggresiveness (TAG),  dan  demikian sebaliknya.
2.  Hasil  uji  t  antara Political  Conncection (POLCON)  X2  terhadap Tax Aggresiveness (TAG)  Y  dimana  nilai  koefisien  regresi  sebesar  -0,026  dan nilai  t hitung sebesar  -2,486  dan  tingkat  signifikasinya  0,016.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa Political Conncection (POLCON) X2 tidak berpengaruh positif terhadap Tax Aggresiveness (TAG) Y, sehingga hipotesis kedua (H 2 ) adalah  ditolak.  Nilai  minus  (-)  yang  terdapat  pada  koefisien  regresi menunjukkan  pengaruh  yang  berlawan  arah,  dimana  jika  perusahaam memiliki Political  Conncection akan  berdampak  terhadap  penurunan Tax Aggresiveness (TAG), dan demikian sebaliknya.
3.  Hasil uji t antara Capital Intensity (CAPINT) X3 terhadap Tax Aggresiveness (TAG)  Y  dimana  nilai  koefisien  regresi  0,157  dan  nilai  t hitung sebesar  3,879 dan  tingkat  signifikasinya  0,000.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa Capital Intensity (CAPINT)  X3  berpengaruh  positif  terhadap Tax  Aggresiveness (TAG) Y, sehingga hipotesis ketiga (H 3 ) adalah diterima. Nilai positif (+) yang terdapat pada koefisien regresi menunjukkan pengaruh yang searah, dimana
setiap  peningkatakan  yang  terjadi  pada Capital  Intensity (CAPINT)  akan berdampak  terhadap  kenaikan Tax  Aggresiveness (TAG),  dan  demikian sebaliknya.
4.  Hasil  uji  t  antara Inventory  Intensity (INVINT)  X4  terhadap Tax Aggresiveness (TAG)  Y  dimana  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,028  t hitung sebesar  0,650  dan  tingkat  signifikasinya  0,519.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa Inventory  Intensity (INVINT)  X4  tidak  berpengaruh  terhadap Tax Aggresiveness (TAG) Y, sehingga hipotesis keempat (H 4 ) adalah ditolak.

## Pembahasan Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Aggresiveness
Sampel  penelitian  menjelaskan  bahwa  perusahaan –  perusahaan  yang memiliki  pengungkapan  CSR  yang  luas  ataupun  tidak  dterindikasi  melakukan praktek Tax Aggresiveness. Hal ini berarti tidak ada motif dari perusahaan untuk melakukan  praktek  Tax  Aggresiveness  ketika  banyak  melaksanakan  kegiatan CSR, yang artinya perusahaan juga selama ini beritikad baik dan ikut mendukung program pemerintah melalui UU No.40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas  yang  mewajibkan  perusahaan  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial. Perusahaan  yang  memiliki  pengungkapan  CSR  lebih  banyak  menjadi  lebih bertanggung jawab dalam membayar pajaknya tanpa dengan sengaja melakukan penghindaran  pajak  secara  massif  (Tax  Aggresiveness).  Perusahaan  sadar  jika telah  banyak  mensejahterakan  masyarakat  dan  melestarikan  lingkungan  untuk apa tidak banyak membayar pajak, karena pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk  mensejahterakan  masyarakat  dan  melestarikan  lingkungang  yang  searah dengan tujuan perusahaan melakukan CSR.
Perusahaan  yang  melaksanakan  CSR  dengan  biaya  yang  besar  dan  rutin tentunya  akan  memiliki  pengungkapan  yang  lebih  luas,  dikarenakan  banyaknya hasil  yang  dicapai  dalam  mensejahterakan  masyarakat  dan  melestarikan lingkungan.  Biaya  yang  dikeluarkan  perusahaan  memang  benar –  benar digunakan untuk melaksanakan CSR tanpa ada motif untuk menggunakan biaya tersebut  menjadi  pengurang  beban  pajak,  perusahaan  beranggapan  dengan melaksanakan  CSR  maka  reputasi  perusahaan  terhadap  masyarakat  semakin tinggi.  Reputasi  sangat  penting  bagi  perusahaan  dikarenakan  ini  adalah keuntungan dari segi non keuangan yang tentu akan meningkatkan laba karena perusahaan  telah  banyak  dikenal  oleh  masyarakat  luas.  Peningkatan  laba  bisa berasal  dari  banyaknya  produk  yang  terjual  dan  kemudahan  untuk  melakukan ekspansi dikarenakan reputasi yang baik tadi terhadap perusahaan tersebut.

## Pengaruh Political Connection terhadap Tax Aggresiveness
Sampel penelitian menjelaskan bahwa perusahaan – perusahaan yang tidak memiliki  ataupun  memiliki  Political  Connection  diduga  melakukan  atau  tidak melakukan  praktek  Tax  Aggresiveness.  Hal  disebabkan  yang  memiliki  Political Connection  ada  yang  melakukan  penghindaran  pajak  secara  sewajarnya  atau secara  massive.  Perusahaan  yang  tidak  memiliki  Political  Connection  juga  ada yang  melakukan  penghindaran  pajak  secara  wajar  dan  secara  massive. Perusahaan  yang  memiliki  Political  Connection  terbukti  tidak  menggunakan koneksi tersebut untuk hal – hal yang merugikan negara dan untuk kepentingan pribadi  saja,  namun  lebih  pada  menjadi  acuan  bagi  perusahaan  yang  tidak memiliki  Political  Connection  untuk  lebih  banyak  membayar  pajak  daripada daripada melakukan penghindaran pajak.
Pada penelitian ini menghasilkan pandangan baru bahwa perusahaan yang memiliki  Political  Connection  cenderung  lebih  patuh  dalam  membayar  pajak daripada  perusahaan  yang  tidak  memiliki  Political  Connection.  Perusahaan beranggapan  bahwa  ketika  memiliki  Political  Connection  cenderung  lebih menjadi  beban  berat  bagi  perusahaan  untuk  melakukan  penghindaran  pajak yang  offensive  (Tax  Aggresiveness)  dikarenakan  adanya  rasa  “malu”  terhadap masyarakat.  Perusahaan  yang  memiliki  Political  Connection  dianggap  sebagai pelopor  oleh  perusahaan  lain  untuk  patuh  terhadap  membayar  pajak,  sehingga jika  perusahaan  terbukti  melakukan  praktek  yang  merugikan  negara  atau kecurangan  tentunya  bukan  hanya  nama  perusahaan  tersebut  yang  tercoreng namun pemerintahan di negara itu pun ikut tercoreng.

## Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Aggresiveness
Pada dasarnya, perusahaan yang memiliki nilai Capital Intensity yang tinggi memiliki  aset  tetap  yang  tinggi  dan  memiliki  biaya  penyusutan  yang  tinggi. Sebaliknya dengan perusahaan yang memiliki aset tetap yang kecil maka biaya penyusutan  yang  di  timbulkan  akan  sangat  kecil,  sehingga  beban  pajak penghasilan  menjadi  tinggi.  Biaya  penyusutan  yang  tinggi  dimanfaatkan  secara berlebihan  oleh  perusahaan  untuk  dapat  mengurangi  tingkat  beban  pajak perusahaan,  sehingga  perusahaan  memiliki  laba  yang  tinggi.  Motif  ini  sengaja dilakukan perusahaan karena biaya penyusutan menurut peraturan perundang – undangan  dalam  perpajakan  dapat  menjadi  pengurang  pajak  penghasilan perusahaan,  dengan  memanfaatkan  undang –  undang  perpajakan  ini  maka perusahaan mendapatkan celah untuk melakukan praktek Tax Aggresiveness . Penurunan pajak penghasilan ketingkat yang lebih rendah terbukti dilakukan oleh perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi, kemungkinan perusahaan dengan  sengaja  menginvetasikan  banyak  dananya  untuk  memperbanyak  aset tetap  agar  dapat  menekan  tingkat  beban  pajak  penghasilan  perusahaan.  Aset tetap yang banyak dimiliki perusahaan dapat di tingkatkan lagi beban penyusutan dengan  cara  mengubah  metode  penyusutan  misalnya  dari  garis  lurus  menjadi saldo menurun guna memperoleh beban pajak yang sangat rendah. Beban pajak yang  rendah  tentunya  akan  meningkatkan  laba  perusahaan  yang  akan mensejahterakan  para  pemegang  saham,  namun  di  sisi  lain  negara  akan  di rugikan  akibat  kurangnya  pajak  yang  diterima  akibat  perusahaan  yang melakukan Tax Aggresiveness.

## Pengaruh Inventory Intensity terhadap Tax Aggresiveness
Pada  dasarnya  perusahaan  yang  memiliki  nilai Inventory  Intensity yang tinggi memiliki persediaan yang tinggi akan mengelurkan biaya pemeliharaan dan biaya  perbedaan  metode  yang  tinggi  dan  sebaliknya.  Pada  penelitian  ini  tidak berlaku  sebagaimana  demikian,  bahwa  perusahaan  yang  memliki  persediaan yang  besar  cenderung  memiliki  beban  pajak  yang  tinggi  dan  terindikasi  minim melakukan  Tindakan Tax  Aggresiveness. Semestinya  sesuai  peraturan perpajakan  bahwa  beban  pemeliharaan  persediaan  dan  biaya  perbedaan metode persediaan menjadi dapat menjadi pengurang beban pajak, namum pada penelitian  ini  tidak  terjadi  demikian.  Bahkan  perusahaan  yang  memiliki persediaan  kecil  dan  tentu  mengeluarkan  beban  pemeliharaan  dan  biaya perbedaan  metode  persediaan  sedikit  memiliki  tingkat Tax  Aggresiveness yang tinggi.
Penurunan  pajak  penghasilan  ketingkat  yang  lebih  rendah  tidak  terbukti dilakukan  oleh  perusahaan  yang  memiliki  persediaan  yang  tinggi,  bisa  jadi perusahaan  yang  lebih  besar  lebih  mengutamakan  pembayaran  pajak dikarenakan  kesadaran  pihak  perusahaan  untuk  berkontribusi  terhadap  negara. Biaya  pemeliharaan  persediaan  ini  bisa  saja  tidak  diinginkan  perusahaan  untuk dimunculkan  karena  menyangkut  dengan  kualitas  barang  persediaan.  Barang persediaan  yang  telah  lama  tersimpan  digudang  tentunya  akan  mengurangi kualitas  dan  membuat  kegiatan  operasional  perusahaan  tidak  optimal,  karena lebih  banyak  mengeluarkan  dana  untuk  biaya  pemeliharaan  persediaan. Perusahaan tentu akan lebih banyak mengoptimalkan persediaannya untuk bisa terjual agar mendapat laba daripada sengaja ditumpuk demi menimbulkan biaya pemeliharaan persediaan agar dapat mengurangi beban pajak.
Biaya  yang  muncul  dari  perbedaan  metode  persediaan  antara  laporan keuangan  komersial  dengan  fiskal  tidak  dimanfaatkan  oleh  perusahaan  untuk melakukan praktek Tax Aggresiveness, namun perusahaan menggunakan biaya tersebut sewajarnya. Biaya perbedaan metode persediaan ini tidak akan muncul apabila perusahaan menggunakan metode yang sama antara laporan keuangan komersial dengan fiskal sehingga membuat tidak adanya pengurang pajak yang muncul  dari  perbedaan  metode  persediaan  ini.  Selanjutnya  biaya –  biaya  yang memang  muncul  dari  besarnya  persediaan  dimanfaatkan  sewajarnya  oleh perusahaan  tanpa  digunakan  untuk  dicadangkan  sebagai  beban  pengurang pajak,  yang  didalam  peraturan  perpajakan  bahwa  cadangan  tersebut  tidak diperboleh menjadi pengurang beban pajak.

## 5.  KESIMPULAN
Berdasarkan pengujian empiris menunjukkan Corporate Social Responsiblity tidak berpengaruh positif terhadap Tax Aggresiveness . Political Connection tidak berpengaruh  positif  terhadap Tax  Aggresiveness.  Capital  Intensity berpengaruh positif  terhadap Tax  Aggresiveness.  Inventory  Intensity tidak  berpengaruh terhadap Tax  Aggresiveness. Penelitian  ini  mendukung  teori  agensi  bahwa adanya  praktek Tax  Aggresivenss dikarenakan  motif  dari  manajemen perusahaan  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi  melalui  bonus  yang  tinggi apabila laba yang diperoleh tinggi.
Implikasi  praktis  pada  penelitian  ini  Direktorat  Jendral  Pajak  (Ditjen  Pajak) dapat mempertimbangkan  untuk merevisi  atau mengeluarkan  aturan  baru  untuk menangkal tentang peraturan dijadikan celah bagi perusahaan untuk melakukan Tax  Aggresiveness dikarenakan  bahwa  adanya  total  aset  yang  tinggi  ditujukan untuk  mengurangi  beban  pajak  melalui  beban  penyusutan . Ditjen  pajak  juga dapat  meningkatkan  sanksi  bagi  perusahaan  yang  terbukti  melakukan  praktek Tax  Aggresiveness agar  adanya  efek  ketakutan  bagi  perusahaan  yang  dengan sengaja  berani  melakukan  praktek Tax  Aggresiveness. Bagi  Prinsipal  hasil penelitian ini memberikan informasi untuk para prinsipal untuk dapat mengetahui perusahaan  yang  terindikasi  melakukan Tax  Aggresiveness dan  akibat  dari melakukan praktek tersebut. Prinsipal dapat memperkuat tata kelola dan satuan pengawasan  internal  (SPI)  didalam  perusahaan  agar  peluang  manajemen melakukan praktek Tax Aggresiveness menjadi kecil. SPI yang kuat dapat selalu meriviu  setiap  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  manajemen,  sehingga  motif manajemen untuk memperoleh bonus pribadinya dapat di minimalisir.
Adapun  teterbatasan  penelitian  ini  adalah  Penelitian  ini  menggunakan variabel  CSR  yang  pada  saat  ini  laporan  CSR  sudah  berevolusi  menjadi  lebih detail  dan  lengkap  yaitu Sustainability  Reporting .  Alasan  penelitian  ini menggunakan  CSR  dikarenakan  pada  saat  ini  perusahaan  yang  menerbitkan Sustainability  Reporting masih  sangat  sedikit,  sehingga  jika  digunakan  pada penelitian  saat  ini  maka  sampel  yang  digunakan  akan  sangat  sedikit. Kemungkinan  yang  terjadi  apabila  menggunakan  pengungkapan Sustainability Reporting maka kemungkinan hasil penelitian menjadi berbeda dikarenakan ada banyak  item  pengungkapan  yang  ada  yang  berarti  banyaknya  biaya  yang dikeluarkan  oleh  perusahaan.  Selain  itu  keterbatasan  pada  penelitian  ini menghasilkan  nilai Adjusted  R  Square adalah  sebesar  0,500  atau  50%  yang menunjukkan  bahwa  variasi  atas  naik  turunnya  variabel  dependen  (Y) dipengaruhi  oleh  variabel  independent  (X)  sebesar  50%  sedangkan  sisanya 50%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto, M. R.,  Fadjar, A. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility  Terhadap  Agresivitas  Pajak. Jurnal  Akuntansi  Universitas Widyatama , 862 - 871.
Anggraeni,  R.  (2018).  Pengaruh  Koneksi  Politik  Terhadap  Tax  Aggressiveness (Studi  Empiris:  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  Tahun  2014-2017). Jurnal  Fakultas  Ekonomi,  Universitas Negeri Padang .
Anthony,  R.,    Govindarajan,  V.  (1998). Management  Control  System.  Ninth Edition. Boston: Mc Grow-Hill Co.
Brigham,  E.  F.,    Ehrhardt,  M.  C.  (2010). Financial  Management:  Theory  and Practice, 13th edition. USA: Cengage Learning.
Chandrarin,  G.  (2017). Metode  Riset  Akuntansi  Pendekata  Kuantitatif. Jakarta: Salemba Empat.
Chen,  X.  (2018).  Corporate  social  responsibility  disclosure,  political  connection and  tax  aggressiveness:  evidence  from  china's  capital  markets. Open Journal of Business and Management, 6 , 151-164.
Darussalam,  Septiyadi, D. (2007). Tax Planning, Aggressive Tax Planning, Tax Avoidance,  Tax  Evasion  dan  ANti  Tax  Avoidance,  Edisi  Perdana September. Jakarta: Inside Tax.
Dechow, P. M., Sloan, R. G.,  P., S. A. (1995). Detecting Earning Management. The Accounting Review Vol. 70 No.2 April , 193-225.
Dwiyanti, I. A.,  Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory  Intensity  pada  Penghindaran  Pajak. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana Vol. 27.3 Juni ISSN: 2302-8556 , 2293 - 2321.
Ghozali, I. (2019). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  25 Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas DIponegoro.
Hanlon,  M.,    Heitzman,  S.  (2010).  A  review  of  tax  research. Journal  of Accounting and Economics , 1 - 138.
Hidayat,  A.  T.,    Fitria,  E.  F.  (2018).  Pengaruh  Capital  Intensity,  Inventory Intensity,  Profitabilitas  dan  Leverage  Terhadap  Agresivitas  Pajak. Eksis: Volume 13 No. 2 , 157 - 168.
Indrani,  D.  (2018).  Pengaruh  Likuiditas,  Capital  Intensity  Terhadap  Agresivitas Pajak  (Studi  Empiris  Perusahaan  Manufaktur  Sub  Sektor  Industri  Dasar dan  Kimia  yang  terdaftar  di  BEI  Tahun  2012  -  2016). Jurnal  Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol.1, No.1, Januari 2018 , 147 - 167.
Jensen,  M.,    Mecling.  (1976).  Theory  Of  The  Firm:  Managerial  Behavior, Agency  Cost  and  Ownership  Structure. Journal  Of  Financial  Economic , 305-360.
Lako, A. (2015). Berkah CSR Bukan Fiksi. Jakarta: La Tofi Enterprise Media.
Lanis,  R.,    Richardson,  G.  (2012).  Corporate  social  responsibility  and  tax aggressiveness:  a  test  of  Legitimacy  theory. Accounting,  Auditing Accountability Journal, Vol. 26 Issue: 1 , 75-100.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan, Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Mgbame,  C.  O.,  Mgbame,  M.  A.,  Yekini,  S.,    Yekini,  C.  K.  (2017).  Corporate social  responsibility  performance  and  tax  aggressiveness. Journal  of Accounting and Taxation Vol.9 (8) , 101-108.
Muzzakki,  M.  R.,    Darsono.  (2015).  Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 4, Nomor 3 , 1-8.
Matangkin, L., Ng, S.,  Mardiana, A. (2018). Pengaruh Kemampuan Manajerial Dan  Koneksi  Politik  Terhadap  Reaksi  Investor  Dengan  Kecurangan Laporan Keungan Sebagai Variabel Mediasi. SIMAK , 16 (02), 182-209.
Nugroho,  S.  A.,    Firmansyah,  A.  (2017).  Pengaruh  Financial  DIstress,  Real Earnings  Management  dan  Corporate  Governance  Terhadap  Tax Aggressiveness. Journal  of  Business  Administration  Vo.  1,  No.  2, September , 17-36.
Ng,  S.,    Phie,  F.  K.  (2020).  PENGARUH  CORPORATE  GOVERNANCE  DAN POLITICAL  CONNECTION  TERHADAP  TAX  AVOIDANCE  DAN DAMPAKNYA PADA NILAI PERUSAHAAN. SIMAK , 18 (01), 21-46.
Pohan,  C.  A.  (2018). Manajemen  Perpajakan  Strategi  Perencanaan  Pajak  dan Bisnis, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Putri, C. L.,  Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity  Ratio,  Ownership  Strucutre  dan  Profitability  Terhadap  Effective Tax  Rate  (ETR)  (Studi  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  terdaftar  di bursa  efek  Indonesia  Tahun  2011  -  2014). Jurnal  Ilmia  Mahasiswa Ekonomi Ekuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1 , 101 - 119.
Rego,  S.  O.,    Wilson,  R.  (2011).  Equity  Risk  Incentives  and  Corporate  Tax Aggressiveness. Journal of Accounting Research , 775 - 810.
Ronald, S., Ng, S.,  Daromes, F. E. (2019). Corporate Social Responsibility as Economic  Mechanism  for  Creating  Firm  Value. Indonesian  Journal  of Sustainability Accounting and Management , 3 (1), 22-36.
Sadjiarto,  A.,  Florencia,    Nevanda,  O.  (2019).  Effects  of  Political  Connections and Corporate Governance on Tax Aggressiveness in Indonesian Service and  Banking  Sectors. The  Asian  Institute  of  Research  Journal  of Economics and Business Vol.2, No.1, 2019 ISSN 2615-3726 , 190 - 204.
Sagala,  W.  M.,    Ratmono,  D.  (2015).  Analisis  pengaruh  pengungkapan corporate  social  responsibility  terhadap  agresivitas  pajak. Diponegoro Journl of Accounting Volume 4, Nomor 3 , 1-9.
Tarigan,  H.  R.  (2016).  Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility  dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur  yang  Terdaftar  di  BEI  Periode  2012  -  2014). Program  Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia .
Wicaksono,  A.  P.  (2017).  Koneksi  Politik  dan  Aggresivitas  Pajak:  Fenomena  di Indonesia. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (1), April 2017 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 , 176 - 180.
Zaitul,    Ilona,  D.  (2019).  Tax  Aggressiveness  and  Politically  Connected Company. Social  Sciences  on  Sustainable  Development  for  World Challenge:  The  First  Economics,  Law,  Education  and  Humanities
International Conference, KnE Social Sciences DOI 10.18502/kss.v3i14.4294 , 10 - 19. CNBC  Indonesia  (Januari,  2019)  Kinerja  Pajak  2018,  Lagi –Lagi  Tak  Capai Target.DiaksesTanggal1Agustus2019, https://www.cnbcindonesia.com/market/20190103101148-17- 48886/kinerja-pajak-2018-lagi-lagi-tak-capai-target
CNN  Indonesia  (November,  2016)  Emiten  Bursa  Efek  Indonesia  Tunggak  Pajak
Rp.94,4 Triliun. Diakses Tanggal 14 Oktober 2019.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161123185551-78- 174834/emiten-bursa-efek-indonesia-tunggak-pajak-rp944-triliun
Global  Reporting.org  (2019)  Global  Reporting  Initiative  (GRI),  Diakses  Tanggal 14 Oktober 2019, https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/
IDX  (2019)  Laporan  Keuangan  Tahunan,  Diakses  Tanggal  14  Oktober  2019. https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/
Tempo.co (2019) Prahara Pajak Raja Otomotif, Diakses Tanggal 22 Januari 2020 https://investigasi.tempo.co/toyota/
ISO 26000 (2019) ISO 26000 sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR, Diakses  Tanggal  14  Oktober  2019,  https://isoindonesiacenter.com/sekilas- tentang-iso-26000/
Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2019) Laporan Keuangan Kemenkeu,
Diaksesi 14 Oktober 2019 https://www.kemenkeu.go.id/informasi- publik/anggaran-dan-realisasi-keuangan-kemenkeu/laporan-keuangan- kementerian-keuangan/
Klikpajak (2019) 5 Ketentuan Anti Tax Avoidance. Diakses Tanggal 12 Desember 2019. https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/5-ketentuan-anti-tax-avoidance/
Kompas  (2019)  6  Sektor  Penyumbang  Pajak  Terbesar.  Diakses  Tanggal  12 Desember 2019 https://money.kompas.com/read/2019/08/03/144800626/6- sektor-penyumbang-pajak-terbesar-ri-siapa-yang-tertinggi-?page=all
Ortax  (2019)  Tax  Avoidance,  Tax  Planning,  Tax  Evasion,  dan  Anti  Avoidance Rule Diakses Tanggal 12 Desember 2019. https://www.ortax.org/ortax/?mod=issuepage=showid=36list=q=hlm
=6
Direktur  Jenderal  Pajak.  (2011)  Peraturan  Nomor  PER-32/PJ/2011  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per- 43/Pj/2010 Tentang  Penerapan  Prinsip  Kewajaran  Dan  Kelaziman  Usaha Dalam  Transaksi  Antara  Wajib  Pajak  Dengan  Pihak  Yang  Mempunyai Hubungan Istimewa.
Direktur Jenderal Pajak. (2014) Peraturan Nomor 20/PJ/2014 Tentang Tata Cara Permohonan  dan  Penetapan  Masa  Manfaat  yang  Sesungguhnya  Atas Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk keperluan Penyusutan.
Direktur Jenderal Pajak. (2018) Peraturan Nomor 25/PJ/2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia.  (2008) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Kementrian Keuangan Republik Indonesia.  (2008) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2015) Peraturan Nomor
169/PMK/010/2015  Tentang  Penentuan  Besarnya  Perbandingan  Antara Utang  dan  Modal  Perusahaan  Untuk  Keperluan  Penghitungan  Pajak Penghasilan.
Pemerintah  Republik  Indonesia  (2010)  Nomor  93  Tahun  2010  Tentang Sumbangan  Penanggulangan  Bencana  Nasional,  Sumbangan  Penelitian dan  Pengembangan,  Sumbangan  Fasilitas  Pendidikan,  Sumbangan Pembinaan  Olahraga,  dan  Biaya  Pembangunan  Infrastruktur  Sosial  yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Presiden  Republik  Indonesia  (2007)  Undang –  Undang  Republik  Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas