PLPB  :  Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan DOI     :  http://doi.org/10.21009/PLPB.191.01 DOI :  10.21009/PLPB

## STRATEGI PEREMPUAN DAYAK NGAJU DALAM PROGRAM REDD+ DI KALIMANTAN TENGAH
Nova Scorviana H. 1 dan Setiadi 2
1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta E-mail: nova.scorviana@unj.ac.id
2 Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada E-mail: setiadi_antro@ugm.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  research  are  to  uncover  and  describing  the  role  and  strategy  of  Kalumpang women  in  DA-REDD+  program,  that  facilitated  by  KFCP.  Ecofeminism  approach  used  to  finding Kalumpang  women  strategy,  of  looking  at  and  treating  nature.  This    approach  is  also  intended  to review the extent to which women's Kalumpang involvement in the DA-REDD+ KFCP. DA-REDD+ KFCP  pilot project is  one of the global  framework  related to  climate  change  mitigation, saving the environment,  by  integrating  the  economics  and  sustainable  prosperity  through  carbon  stocks.  The research was conducted in the Kalumpang village, Mantangai Kapuas District of Central Kalimantan Province,  with  an  ethnographic  approach.  The  data  obtained  by  observation,  participation observations,  documentations,  studies  secondary  data  and  in-depth  interviews  with  informants  who have  been.  The  result  showed    that    women  are    involved  in  a  small  part    program, nursery  and planting  activities  (reforestation),  especially  when  filling  the  soil  and  planting  seeds  into polybags. While  gender  equality issues  who was appointed by  KFCP  in the implementation of the program,  has  not  been  able  to  embrace  all  levels  of  society.  Strategy    undertaken    by    women Kalumpang    also  varies    confront  of    the  REDD+  program.    There    are    so  enthusiastic    to  follow each set  of activities,  some are  then left and returned at the beginning of the activity.
Key words : Strategy of women, Dayak Ngaju, and REDD+ KFCP

## PENDAHULUAN
Masyarakat  Kalumpang  sebagai bagian  dari  etnis  Dayak  Ngaju  memiliki kearifan  lokal  dalam  melakukan  aktivitas pertaniannya.  Kearifan  tersebut  tertuang manakala mereka hendak membuka lahan yang  akan  dijadikan  areal  pertanian, maupun  lahan  yang  sebelumnya  sudah mengalami  masa  bera.  Ada  beberapa tahapan  yang  harus  dilakukan,  salah satunya  adalah  upacara mangariau 1 dan manyamburup 2 sebagai bentuk permohonan  ijin  kepada  penguasa  lahan. Kemudian penentuan waktu dan dilanjutkan dengan menebas serta membakar  lahan  yang  akan  dijadikan kawasan pertanian dengan penerapan pola atau sistem sekat bakar.  Hal ini dilakukan untuk  mencegah  penyebaran  api  saat proses  pembakaran  berlangsung.  Salah satu  gambaran  Kalumpang  jika  sedang memasuki musim tanam, dapat disaksikan pada penggalan berikut:
“...toott…tooottt… mesin alkun 3 hilir- mudik hanya terdengar suaranya saja. Pagi  itu  tepian  Sungai  Kapuas  tidak lagi  terlihat,  tertutup  balutan  asap tebal sisa pembakaran kemarin.
1 Pembuka  atau  ungkapan  permisi  kepada penunggu lahan 2 Merupakan upacara adat sebagai permintaan ijin kepada  makhluk  halus  penunggu  suatu  kawasan (hutan) dengan pemberian sesajen tertentu. Tujuan upacara  ini  untuk  kelancaran  saat  proses penanaman berlangsung.
3 Alat transportasi sungai berupa perahu kecil yang dioperasikan menggunakan mesin.
Walaupun demikian, sebagian masyarakat yang sudah kontrak ngupah dan bayar handep 4 tetap harus pergi  ke  ladang  untuk  melaksanakan tugasnya. Seorang bapak berkata pada saya,  “…Ya  beginilah  Mbak,  cara orang tuha 5 kami  dulu  mengelola lahan  pertanian,  tebas,  tebang,  bakar, baru  tanam.  Hingga  kini  pun  kami masih menjalankan warisan tersebut…”. 6
Deskripsi  di  atas  menunjukkan bahwa  tingkat  polusi  udara  di  Desa Kalumpang  masih  cukup  tinggi,  terlebih jika sudah memasuki musim kemarau dan periode pembakaran lahan untuk pertanian  tiba.  Hampir  setiap  hari  asap tebal menyelimuti kawasan Desa Kalumpang.  Kondisi  ini  telah  menjadi sorotan banyak pihak, yang berakhir pada pengkambinghitaman kaum petani.
Perilaku  petani  Dayak  Ngaju sebagaimana  telah  diulas  secara  singkat, kadang  kala  dimanfaatkan  oleh  beberapa pihak untuk kepentingan mereka. Tuduhan-tuduhan  terkait  kebakaran  hutan selalu  ditujukan  kepada  kaum  tani  Dayak Ngaju.  Tanpa  ditelusuri  kembali  siapa dalang  sebenarnya  dalam  kebakaran hutan 7 . Hal ini membuat eksistensi petani
4 Gotong royong, dalam hal pertukaran tenaga kerja.
5 Tuha = tua (bahasa Banjar).
6 Data harian 12 OKtober 2012
7 Sebagian berpendapat bahwa terjadinya kebakaran  hutan,  akibat  salah  satu  warga  yang sedang  mencari  ikan  membuang  puntung  rokok sembarangan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan oleh KFCP, ditemukan bahwa ada pihak  lain  (seperti  perkebunan  kelapa  sawit)  yang
ladang termarginalkan
sekaligus dilematis.
Di satu sisi, mereka harus menyambung  tradisi  leluhurnya  dalam mengelola  lahan  yang  sudah  turun- temurun mereka kuasai, demi melanjutkan hidup.  Pada  sisi  lain,  apa  yang  dilakukan kaum tani Dayak Ngaju telah menyebabkan  mereka  menjadi  korban kekerasan, dengan tidak didengar aspirasinya. Mereka dengan terang- terangan meminta pelatihan tentang sistem  pengelolaan  lahan  tanpa  dibakar 8 . Dalam  upaya  merubah  tradisi  tersebut, petani Dayak Ngaju mengalami permasalahan  dengan  pihak  eksternal. Permasalahan  yang  dihadapi  kaum  tani tidak  bisa  lepas  dari  kegiatan  mereka dalam  mengelola  dan  memanfaatkan sumber  daya  alam,  perubahan  tata  guna lahan  dan  keterlibatan  dalam  proses industrialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak eksternal.  Dalam  konteks  ini,  aktivitas
menyebabkan terbakarnya lahan di samping faktor suhu udara. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah  pun  kini  mulai  kewalahan  dalam memadamkan  api  yang  tiba-tiba  menjalar  di sepanjang kawasan eks PLG (antara Palangkaraya- Pulang  Pisau),  berbagai  bantuan  datang  dari lembaga-lembaga  swasta  dalam  menanggapi masalah  kebakaran  yang  kerap  terjadi  (seperti Satgas  REDD+  dan  KFCP  melalui  Tim Fire Management -nya),  pihak  desa  pun  mempunyai Kelompok  Masyarakat  Pengendali  Kebakaran (KMPK) dan regu Pengendali Kebakaran (RPK).
8 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ketua Gapoktan; Ketua Handel; dan Ketua TPK.
tersebut dapat dipandang memiliki kontribusi  dalam  memacu  peningkatan pembuangan  karbon.  Pada  lingkup  yang lebih  luas,  akibat  kegiatan  ini,  hutan  dan gambut  habis.  Indonesia  pun  akhirnya turut  menyumbang  emisi  karbon  yang tidak sedikit. Hal inilah yang menyebabkan  bumi  tempat  kita  berpijak mengalami pemanasan di tiap penjurunya, bahkan  telah  membuat  pola  iklim  dunia ikut berubah (UNDP, 2007: 3-4).
Meningkatnya  temperatur  global yang  berakibat  pada  perubahan  iklim, telah  mengundang  kesadaran  publik  akan pentingnya  pengendalian  faktor-faktor yang  memicu  pemanasan  global.  Hal  ini mendorong terselenggaranya suatu konvensi  tentang  perubahan  iklim  pada tahun  2005  di  Montreal.  Konvensi  ini menghasilkan kesepakatan tentang kewajiban pengurangan emisi. Keterlibatan  Indonesia  dimulai  pada Rencana  Aksi  Bali  tahun  2007  dan dilanjutkan  dengan  ikrar  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  pada  G  20  di Pittsburgh  AS  tahun  2009.  Indonesia berkomitmen  untuk  mengurangi  emisi karbon  sebesar  26  persen  sampai  41 persen  pada  tahun  2020  dengan  bantuan internasional (Cifor, 2012: 28). Selanjutnya  pada  Mei  2010  dibentuk Satuan  Tugas  REDD+,  sebuah  badan ad
hoc yang  melapor  langsung  kepada Presiden.
Menurut konvensi perubahan iklim  di  Montreal  tahun  2005,  semua negara  mempunyai  kontribusi  terhadap pemanasan  global,  dengan  perbandingan 20 persen bagi negara-negara berkembang dan  80  persen  dari  negara  industri  maju. Salah  satu  langkah  yang  dilakukan Indonesia adalah dengan turut serta dalam penyelenggaraan inisiatif REDD+. Pengintegrasian mekanisme REDD+ dalam  strategi  nasional  merupakan  salah satu  tujuan  pembangunan  yang  berpihak kepada  masyarakat  miskin,  khususnya skenario  penciptaan  lapangan  kerja.  Di samping  itu,  isu  konservasi  lahan  hutan dimaksudkan  untuk  menciptakan  pola pertumbuhan  ekonomi  berbasis  strategi rendah karbon. Diterapkannya strategi ini, diharapkan bumi dan segala yang terdapat di  dalamnya  lestari  (Zulkifli  dalam  Cifor, 2012: 29-32).
REDD+  merupakan  skema  global terkait  aksi  penyelamatan  lingkungan dalam  menghadapi  perubahan  iklim.
Inisiatif  ini  ditawarkan  kepada  negara- negara  berkembang  dalam  menanggapi isu-isu  terkait  deforestasi  dan  degradasi hutan.  Bagi  negara-negara  yang  mampu melaksanakan  dan  melestarikan  hutan
beserta  cadangan  karbonnya,  akan  diberi insentif melalui konversi karbon.
Istilah REDD+
mulai diperkenalkan  dalam Subsidiary  Body  for Scientific  and  Technological  Advice (SBSTA)  sesi  29 UNFCCC  COP  14  di Poznan,  Polandia  pada  Desember  2008 9 . Dalam implementasinya, inisiatif REDD+ ini  masih  menyimpan  teka-teki  terkait siapa  saja  yang  berhak  mendapat  insentif tersebut, juga mengenai bagaimana mekanisme kerja yang seharusnya dilakukan oleh negara dalam memeratakan  pengelolaan  yang  berbasis kesetaraan gender 10 .
Penyertaan perempuan dalam kebijakan  REDD+  merupakan  penawaran yang  harus  disambut  baik  oleh  berbagai pihak.  Akan  tetapi,  hal  tersebut  perlu dicermati  ulang.  Sebagaimana  temuan Yanto Rochmayanto dan Pebriyanti Kurniasih  (2013)  bahwa  perempuan  turut menanggung dampak langsung dari adanya  perubahan  iklim,  di  mana  mereka mengalami  beban  ganda  karena  harus
9 Pada  COP  ( Conference  of  the  Parties )  14  di Poznan,  strategi  REDD+  bertambah  di  samping untuk  mengatasi  emisi  dari  deforestasi  dan degradasi hutan (dua ketetapan awal REDD), juga sebagai  peranan  konservasi;  pengelolaan  hutan secara  berkelanjutan;  dan  sebagai  peningkatan cadangan karbon hutan.
10 Menurut  laporan  penelitian  Kebijakan  Bank Dunia  (2002),  kesetaraan  gender  merupakan  inti dari  pembangunan,  sebagai  sebuah  tujuan  yang harus dicapai demi pembangunan itu sendiri.
membantu sang suami dalam menghadapi perubahan pola produksi pertanian. Kaum perempuan pun harus menanggung ketidakadilan gender dalam proses adaptasi menghadapi  perubahan suhu dan pola cuaca.
Bercermin dari beberapa kebijakan yang  telah  mengangkat  isu  gender, ditemukan  bahwa  keterlibatan  perempuan hanya  dijadikan  “politik  aktor”  oleh pihak-pihak  tertentu.  Di  samping  itu, tujuan  pengintegrasian  perempuan,  tidak memberikan pilihan dan suara sebenarnya dari  harapan  kaum  perempuan  ( Fakih, 1996:  67) .  Dengan  demikian,  perempuan tetap  menjadi  objek  dari  kebijakan  yang diciptakan.  Hal  ini  mengindikasikan, bahwa pembangunan yang tengah berlangsung  belum  menyentuh  semua aspek.
Beranjak dari apa yang
dikemukakan
Shiva (1997: 8),
pembangunan  yang  terjadi  saat  ini merupakan  pembangunan  yang  timpang. Dikatakan  timpang,  karena  mengabaikan prinsip feminisme, pelestarian dan ekologi. Dalam pembangunan yang timpang,  tercipta  keterpecahan,  di  mana dominasi laki-laki atas alam dan perempuan  masih  menjadi  pijakan  yang masih kuat.
Pada
akhirnya,
mengakibatkan  kekerasan  terhadap  alam
dan  kekerasan  terhadap  perempuan. Keterbelakangan perempuan akan meningkatkan  penindasan  atas  mereka, dan  terciptanya  krisis  ekologi  dengan perusakan  alam  tanpa  batas  (1997:  6-7). Senada  dengan  yang  diungkap  Warren, hal  ini  mengindikasikan  antara  manusia dan alam masih terjerat  kuat pada adanya suatu  hubungan  yang  penting  antara dominasi  perempuan  dan  dominasi  alam (Tong, 2010: 360).
Munculnya pernyataan bahwa perempuan diidentifikasikan dengan alam, sementara  laki-laki  diasosiasikan  dengan kebudayaan 11 ,  menunjukkan  superioritas kebudayaan  terhadap  perempuan  dan alam  (Ortner  via  Moore,  1998:  31;  Mies via  Bhasin,  1996:  47).  Lebih  jauh  lagi Shiva  menegaskan  bahwa  rusaknya  alam berkaitan dengan adanya paham androsentrisme, di mana budaya patriarkal masih memegang peranan sehingga eksploitasi dan dominasi terhadap perempuan dan alam masih cukup kuat.
Selama  ini  perempuan  selalu berada di bawah kuasa laki-laki, begitupun yang menimpa alam. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pandangan Shiva (1997), yang menyebutkan  bahwa  alam  begitupun
11 Berasal  dari  teori  besar, nature dan nurture (Budiman, 1982).
perempuan  telah  terperangkap  dalam hubungan  dominasi  patriarkal,  di  mana keduanya telah menjadi korban eksploitasi  laki-laki.  Sehubungan  dengan hal tersebut, untuk menghadapi pembangunan yang timpang harus dihidupkan  kembali  apa  yang  disebut dengan prinsip feminin.
Lebih  lanjut  ditegaskan  pula bahwa  penyebab  krisis  lingkungan  bukan sekedar disebabkan oleh cara pandang dan perilaku  yang  antropomorfisme,  tapi justru secara androsentrisme (cara pandang dan prilaku  yang mengutamakan dominasi,  manipulasi,  dan  eksploitasi terhadap  alam).  Menyikapi  hal  tersebut, seharusnya  perempuan  turut  serta  dalam pembangunan  dan  mendapat  kedudukan, peran  dan  akses  yang  sama  dalam mengelola sumber daya. Pelibatan perempuan  ini  pun  diharapkan  dapat melepaskan  perempuan  dari  perangkap sistem  maskulin 12 ,  karena  pada  dasarnya antara perempuan dan laki-laki mempunyai  peran  masing-masing  (Shiva dan Maria Mies, 2005). Tanpa kita sadari
12 Salah  satu  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam ekofeminisme  adalah  mengembalikan  identifikasi perempuan dengan alam (Megawangi, 1999: 191), dalam  istilah  Shiva  disebut  “menghidupkan kembali  prinsip  feminin”.  Karena  selama  ini sistem maskulin telah merusak dan menutupi nilai sakral  kualitas  feminin,  kualitas  feminin  yang menurut standar maskulin dianggap rendah adalah baik bahkan superior menurut para ekofeminis.
bahwa  selama  ini  kehadiran  mereka mampu  menjaga  keseimbangan  yang terjadi  di  dalamnya,  begitupun  halnya dalam program REDD+.
Perempuan mempunyai andil yang cukup  besar  dalam  kelestarian  hutan, ketahanan  pangan,  kelangsungan  sumber daya  hayati,  dan  berbagai  aktivitas lainnya  terkait  hutan  dengan  kearifan lokal 13 yang dimiliki, sehingga hutan tetap lestari.  Dilibatkannya  perempuan  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  dan pemberian  peran  yang  sama  dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup, merupakan  salah  satu  strategi  bijaksana dalam pembangunan ini. Tidak hanya itu, pemberian pemahaman yang jelas tentang apa  itu  deforestasi  dan  degradasi  hutan pada  kaum  perempuan,  akan  memperluas pengetahuan  mereka  tentang  pengelolaan lingkungan hidup.
Perempuan sekitar hutan tidak bisa dilepaskan dari aktivitas yang berhubungan  dengan  hutan.  Baginya, hutan  merupakan  rumah  kedua,  “arena” tempat mencari dan menggali
13 Lihat  Shiva  (1997),  di  mana  perempuan  India mampu  menjaga  kelangsungan  keanekaragaman hayati  dengan  pemanfaatan  hutan  secara  feminin (penggunaan pupuk  hijau,  memangkas pepohonan di  bawah  kendali  “daur  seni  memotong”  akan meningkatkan  produktivitas  hutan  dalam  kondisi stabil).  Hal  ini  berarti  perempuan  mempunyai kearifan  sendiri  dalam  menjaga  hutan  (terlepas dari ada/tidaknya inisiatif REDD+).
pengetahuan  pada  sektor  publik  di samping sebagai
“arena” untuk menambah  penghasilan  ekonomi  rumah tangga.  Hutan  pun  merupakan  sarana ekspresi  mereka,  dapat  dilihat  bagaimana mereka berkreasi membuat suatu kerajinan  yang  bahan  pokoknya  berasal dari hasil hutan. Begitupun halnya dengan pengetahuan 14 tentang  obat  dan  ramuan- ramuan  tradisional.  Hutan  merupakan “pasar”  bagi  kaum  ibu  dalam  memenuhi kebutuhan  pangan  seluruh  keluarga 15 . Perempuan  dan  hutan  sudah  tidak  bisa dipisahkan, ibaratnya hutan telah menjadi “belahan jiwa” bagi mereka.
Dengan  munculnya  REDD+  yang mengharap  tidak  ada  lagi  deforestasi  dan degradasi  hutan,  hasil  yang  ingin  dicapai dalam  studi  ini  adalah  sejauh  mana  para perempuan ikut terlibat dalam pengelolaan  program  tersebut,  terutama yang  difasilitasi  oleh  KFCP  ( Kalimantan Forests  Climate  Partnership )  sebagai kepanjangan  tangan  dari Demonstration Activities REDD+  dengan  menyertakan
14 Pengetahuan  di  sini  bukan  hanya  tentang  obat- obatan  saja  sebagaimana  tertuang  di  atas, melainkan  banyak  hal  yang  dapat  diperoleh  dari kehidupan  hutan.  Senada  dengan  pandangan Rabindranath  tentang  arti  hutan  bagi  kehidupan masyarakat India, bahwa hutan merupakan tempat berteduh  dan  sumber  makanan;  keterkaitan  antara manusia  dan  alam  merupakan  sumber  ilmu pengetahuan (Shiva, 1997: 70-71).
15 Dapat disaksikan dari aktivitas harian perempuan Kalumpang terkait keterlibatan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam.
isu  kesetaraan  gender  dalam  rangkaian program  kerjanya.  Studi ini  pun  berusaha untuk melihat perubahan pranata perempuan  terkait  peran  dan  status perempuan, perempuan dengan alam serta relasi gender yang terjadi pasca deforestasi  sampai  munculnya  program- program berdalihkan penyelamatan lingkungan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran dan posisi perempuan  Dayak  Ngaju  dalam  REDD+, khususnya  yang  diselenggarakan  oleh KFCP?;  dan  2)    Bagaimana  strategi perempuan Dayak Ngaju dalam menghadapi program REDD+ yang difasilitasi KFCP?
Maksud tulisan ini ingin memaparkan  keterkaitan  antara  alam, perempuan,  dan  berbagai  produk  budaya patriarki  Barat  lewat  hegemoni  negara (atas kontrol dan kebijakan yang diciptakan) 16 .  Namun,  ketika  alam  begitu pun perempuan tak sanggup lagi menahan beban yang diderita akibat proses pembangunan  yang  timpang,  tentunya perjuangan  kaum  perempuan  tidak  akan berhenti sampai di sini. Banyak cara yang mereka siasati untuk mencoba keluar dari
16 Termasuk  program  DA-REDD+  yang difasilitasi KFCP.
jeruji  hegemoni  dan  dominasi,  meski sebagian dari mereka cukup asik menerima tanpa perlawanan.
Kajian  ini  menggunakan  konsep gender  dalam  analisisnya  dan  pendekatan ekofeminisme. Kedua pendekatan tersebut dimaksudkan untuk melihat strategi perempuan Dayak Ngaju dalam menghadapi  program  pembangunan  dan perubahan lingkungan yang dihadapi.
Pada  skema  yang  dibangun,  DA- REDD+  KFCP  telah  menyertakan  isu gender  dalam  rangkaian  kegiatan  yang ditawarkan. Penyertaan kebijakan responsif  gender  pun  tertuang  dalam FPIC 17 ,  dengan  tujuan  agar  semua  jenis kelamin  dapat  terlibat  dalam  kegiatan KFCP. Hal ini berpedoman pada kebijakan  afirmatif 18 dalam  program pembangunan, guna keberhasilan pembangunan  itu  sendiri.  Kebijakan
17 Free (bebas tanpa paksaan), Prior (mendapatkan  izin  dari  masyarakat), Informed (pemberian  informasi  yang  luas  dan  seimbang), dan Concern (mendapatkan  persetujuan  dari masyarakat).  Akan tetapi  hak atas FPIC ini  hanya berupa  “tameng”  yang  digunakan  KFCP.  Hal  ini karena  seluruh  rangkaian  kerja  yang  ditawarkan oleh  KFCP  telah  siap  saji,  sebelum  mereka  terjun pada  masyarakat.  Sehingga,  masyarakat  hanya tinggal melaksanakan kegiatan saja tanpa dilibatkan dalam proses perumusan/disain program.  Hal  ini  bertentangan  dengan  konsep FPIC sendiri. 18 Kebijakan yang bertujuan untuk menyebarluaskan akses pada pendidikan/pekerjaan bagi kelompok non-dominan, terutama perempuan.  Hal  ini  untuk  mengurangi  efek diskriminasi  dan  untuk  mendorong  keterwakilan populasi dalam institusi publik.
tersebut memberikan kuota untuk keterlibatan  perempuan  sebesar  30%. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan,  hanya  dengan  melibatkan perempuan  saja  tidak  cukup,  dibutuhkan hal lain  yang mendukung proses tersebut. Dengan  demikian,  penggunaan  konsep gender  dan  pendekatan  ekofeminisme dalam  mengupas  strategi  perempuan Dayak  Ngaju  dalam  program  REDD+ diharapkan  mampu  memecah  persoalan yang  dihadapi. Berdasarkan  pijakan tersebut, dapat diperoleh gambaran sebenarnya  yang  dibutuhkan  oleh  sasaran yang dituju. Sehingga proses pembangunan  yang  dijalankan,  dapat menepi  pada  dermaga  tujuan  bersama, sesuai cita-cita kemajuan bangsa.

## METODOLOGI PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian lapangan  dari  bulan  September  2012 hingga  Desember  2012  pada  masyarakat Dayak  Ngaju  yang  tinggal  di  sepanjang daerah aliran Sungai Kapuas. Tepatnya di Desa  Kalumpang  Kecamatan  Mantangai Kabupaten  Kapuas  Provinsi  Kalimantan Tengah.
Metode dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan  etnografi  di mana  peneliti  terlibat  langsung  dalam kehidupan masyarakat yang diteliti.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui observasi, observasi partisipasi, studi data sekunder, wawancara mendalam, mencatat, merekam, menyimak, mengamati dan mengabadikan menggunakan  kamera.  Proses  analisis data dilakukan sejak selama pengumpulan data  berlangsung.  Data  yang  diperoleh kemudian diklasifikasi, dianalisis, diinterpretasi  dan  dideskripsikan  secara terus  menerus  sesuai  dengan  topik,  tema dan  sub-sub  tema  dari  permasalahan penelitian (Spradley, 2007: 132-133).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat  Kalumpang  merupakan  salah satu  sub  suku  bangsa  Dayak,  tepatnya Dayak Ngaju 19 yang mendiami wilayah di tepian Sungai Kapuas Kalimantan Tengah. Pemukiman penduduk memanjang  sepanjang  aliran  Sungai Kapuas  terpusat  di  sebelah  kanan, sedangkan  areal  di  sebelah  kiri  Sungai Kapuas digunakan untuk pertanian
penduduk.
Luas wilayah Kalumpang ±20.000 Ha 2 , terdiri dari pemukiman, kebun karet, ladang,  dan  lokasi  penanaman  kegiatan KFCP. Tanah milik yang bersertifikat 251
19 Ngaju,  merupakan  salah  satu  kelompok  suku bangsa Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngaju merupakan kelompok Dayak yang jumlahnya paling banyak dibanding kelompok lainnya di Kalimantan Tengah, (Melalatoa, 1995; Riwut, 2003)
Ha,  lahan  pertanian  800  Ha,  lahan perkebunan  600  Ha. Berdasarkan  letak geografis,  Desa  Kalumpang  berbatasan dengan  Desa  Katimpun  di  sebelah  utara; sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Desa Mantangai Hulu; sebelah barat berbatasan dengan  Kecamatan  Jabiren  Raya;  dan  di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan  Kapuas  Murung  (RPJM  Desa Kalumpang, 2011).
Secara  tipologi,  jenis  lahan  yang terhampar di wilayah Kalumpang merupakan dataran dengan beberapa anak sungai  (sei/saka)  yang  menghubungkan bagian sudut pemukiman warga. Selain di sebelah kiri Sungai Kapuas, areal pertanian  (termasuk  perkebunan)  pun berada  di  belakang  pemukiman  warga. Termasuk  kawasan  kerja  KFCP  yang berada  di  Blok  C  8,  eks  areal  PLG 20 . Hamparan  hutan  belukar  memanjang  di setiap sudutnya.
20 Mega  Proyek  Pengembangan  Lahan  Gambut Satu  Juta  Hektar,  merupakan  mega  proyek nasional  yang  bermasalah  karena  tanpa  didahului oleh  kajian-kajian  yang  matang  dan  mendalam, sehingga menimbulkan masalah
(http://kalteng.go.id/INDO/Gambut.html diakses
16  Maret  2017).  Proyek  tersebut  gagal  seiring dengan runtuhnya rejim Orde Baru (1999) dan disinyalir  merupakan  “legal  loging  terselubung”. Hamparan hutan, pemukiman, ladang dan kebun seketika  berubah menjadi kawasan belukar karena terbakar, kebakaran hutan hebat terjadi rentang waktu 1997-2000 (http://media.hariantabengan.com, (diakses 13
Januari 2013).
Masyarakat  Kalumpang  secara umum  terdiri  dari  suku  bangsa  Dayak Ngaju  sebagai  penduduk  asli  daerah  ini. Sedangkan suku bangsa pendatang seperti Banjar,  Jawa,  Sunda,  dan  dari  suku-suku bangsa  lain  juga  terdapat  di  Desa Kalumpang.  Kondisi  masyarakat  yang beragam  tersebut  mengakibatkan  agama yang dianut penduduk pun beragam, yaitu Islam, Protestan, dan Hindu Kaharingan 21 sebagai agama asli Dayak.
Bervariasinya  agama  yang  dianut oleh  setiap  anggota  keluarga  dalam  satu rumah,  membuat  keunikan  tersendiri. Sekaligus  menciptakan  nuansa  kehidupan keberagamaan  yang  harmonis  dengan toleransi  cukup  tinggi.  Hal  ini  terbukti saat hari raya keagamaan, masing -masing pemeluk  saling  mengunjungi  satu-sama lain.  Islam,  sebagai  agama  pertengahan yang  dianut  masyarakat  Kalumpang  pada awalnya  merupakan  agama  pertama 22 yang masuk.
21 Sebutan  Kaharingan  muncul  dari  kesadaran kepribadian kebudayaan Dayak untuk menghidupkan  kembali  kebudayaan  mereka  yang asli,  mulai  dipergunakan  pasca  Perang  Dunia  II (Danandjaja,  2007).  Istilah  Kaharingan  sendiri diambil  dari  kata    Danum  Kaharingan    yang artinya  Air  Kehidupan,  di  mana  air  tersebut mampu  memberi  hidup  kepada  manusia  (Ukur dalam Danandjaja, 2007).
22 Sekitar  tahun  1540  Islam  masuk  ke  lingkungan masyarakat  Ngaju  yang  dibawa  oleh  pedagang Melayu  Banjar,  bercampur  dengan  bahasa  Ngaju yang  kemudian  melahirkan  dialek  baru  seperti pada bahasa orang Bakumpai/Mendawai,
Bahasa yang digunakan masyarakat  Kalumpang  (atau  sebagian masyarakat  yang  tinggal  di  sepanjang Sungai  Kapuas,  terutama  Kapuas  bagian hulu  dan  tengah)  ialah  bahasa  Kapuas atau  bahasa  Dayak  Ngaju.  Bahasa  ini merupakan    lingua  franca    suku  bangsa Dayak  yang  ada  di  Kalimantan  Tengah dan Kalimantan  Selatan (Andianto dalam Iper, dkk., 1997; Riwut, 2003; Avé dalam Danandjaja, 2007).
Seiring  perjalanan  jaman,  dan terjadinya  migrasi  masuk  ke  desa  ini, bahasa  yang  digunakan  oleh  masyarakat Kalumpang  pun  mengalami  akulturasi dengan bahasa daerah asal para pendatang yang  selanjutnya  bermukim  di  sini (menjadi  bahasa  Banjar,  bahasa  Jawa dan bahasa  Indonesia).  Dalam  komunikasi sehari-hari,  penggunaan  bahasa  Banjar dan bahasa Kapuas lebih intens dilakukan oleh  setiap  anggota  masyarakat,  kecuali dalam  menggunakan  nama  panggilan kekerabatan (kakek, nenek, paman, tante). Bisa dibedakan antara orang Dayak Ngaju asli  (terutama  yang  beragama  Kristen) dengan orang bukan asli Dayak/sudah ada percampuran  (bagi  orang  Muslim)  dalam penamaan  kekerabatan  akan  tampak kentara,  jika  mereka  memanggil  nenek
(Melalatoa,  1995;  Mallinckrodt  1928  via  Riwut, 2003).
atau  kakek  dengan  sebutan  “tambi”  dan ”bue”,  berarti  mereka  beragama  Kristen dan  asli  Dayak.  Namun  jika  mereka memanggilnya dengan sebutan “nini” dan ”kai”,  berarti  mereka  merupakan  orang pendatang  yang  suku  bangsa  asalnya Banjar  dan  beragama  Islam,  karena penyebutan seperti itu diambil dari bahasa Banjar.
Di samping bahasa Dayak Ngaju/bahasa  Kapuas  dan  bahasa  Banjar, masyarakat  Kalumpang  pun  mengenal adanya  bahasa  Sangiang  (bahasa  Kuno). Akan  tetapi  orang  yang  mengetahui tentang  bahasa  ini  sudah  sangat  terbatas, hanya  para  orang  tua  saja  dan  sebagian dukun kampung. Biasanya bahasa Sangiang,  digunakan  ketika  acara-acara yang menyangkut ritual keagamaan (khususnya Kaharingan), atau ketika sang dukun mengobati  (Melalatoa, 1995:  628). Perpindahan  ke  agama  Kristen  pada  suku Dayak  di  Kalimantan,  terjadi  saat  masa Kolonial Belanda melalui pendekatan adat (Lebar  via  Maunati,  2006:  84;  Melalatoa, 1995: 629). Untuk mengatur dan menjalankan  adat  di  Desa  Kalumpang dikelola  oleh  tiga  mantir  adat  yang mewakili  dari  tiga  agama  yang  dianut  di desa  ini.  Ketiga  Mantir  Adat  tersebut adalah Mantir Adat Agama Islam,  Mantir
Adat  Agama  Kristen  dan  Mantir  Adat Agama Kaharingan.
A. Peran  dan  Posisi  Perempuan  Dayak

## Ngaju dalam DA REDD+ KFCP
Kaum perempuan merupakan salah satu bagian yang mengisi berwarnanya  nuansa  Desa  Kalumpang, dengan  berbagai  aktivitas  yang  mereka lakukan.  Seiring  dengan  silih  bergantinya program  pembangunan  yang  masuk  ke Desa  Kalumpang,  kaum  perempuan  turut andil dalam kegiatan-kegiatan yang ditawarkan.  Sementara  pekerjaan  harian pun  tetap  mereka  lakukan  sebagaimana biasa.  Meskipun  demikian,  tak  sedikit perempuan  Kalumpang  merasa  terusik dengan  kehadiran  program-program  ini (terutama  golongan  perempuan  yang masuk kriteria kaum marjinal).
Sebagian besar perempuan Kalumpang  ikut  terlibat  dalam  DA- REDD+  KFCP,  sejak  tahun  2009  (itupun hanya  pada  sebagian  program  saja).  Bagi perempuan Kalumpang keberadaan program  tersebut,  seiring  perjalanannya perlahan  membentuk  alur  hingga  terjalin rangkaian  cerita.  Dinamika  di  antara mereka  pun  tersaji.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  rangkaian  strategi  yang  mereka lakukan dalam mengelola alam. Sebagaimana  suatu  masyarakat,  terdiri dari beberapa lapisan dan golongan.
Perempuan yang selama ini dianggap sebagai penguasa ranah domestik,  perlahan  mulai  mengalami perubahan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, termasuk para pembuat  kebijakan.  Adanya  kebijakan afirmatif,  merupakan  salah  satu  strategi agar  perempuan  mampu  berpartisipasi dalam  segala  bidang.  Akan  tetapi  pada implementasinya, hal ini hanyalah strategi untuk melanggengkan budaya patriarki, di mana  desain  kebijakan  yang  diciptakan pada  akhirnya  semakin  membuat  sekat pada perempuan. Perempuan pun kembali lagi pada peran sebelumnya.
Sebelum  kebijakan  tersebut  ada, akses  bagi  perempuan  Dayak  Ngaju dalam  mengaktualisasikan  diri  pada sektor  publik  sudah  sejak  lama  mendapat posisi  yang  cukup  penting.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  keterlibatan  mereka  dalam mengelola  sumber  daya  alam.  Pandangan kaum  laki-laki  terhadap  persamaan  peran ini  akibat  telah  melemahnya  peraturan adat yang ada di desa Kalumpang, seperti yang  diutarakan  oleh  beberapa  tokoh masyarakat laki-laki.
“Dahulu, banyak sekali peraturan adat yang  ada  di  sini,  namun  seiring perkembangan  jaman,  peraturan  ini pun  semakin  berkurang,  kalau  dulu jika  handak  keluar  desa  masih  susah, belum ada jalan darat. Dulu, perempuan tidak boleh keluar malam,
sekarang  coba  lihat  di  warung- warung”.
Dari  pengutaraan  di  atas,  dapat dilihat  bahwa  dengan  adanya  kemudahan akses  darat,  masyarakat  baik  perempuan maupun  laki-laki  dengan  mudah  bisa keluar-masuk kampung. Begitupun dengan  adanya  perempuan  yang  bekerja di luar rumah, atau saat ini misalnya akses yang  diperoleh  anak  perempuan  dengan anak laki-laki dalam hak pendidikan sama pentingnya.  Begitupun dengan terlibatnya kaum perempuan dalam kegiatan KFCP.
Jika ditelisik lebih dalam, pengutaraan  yang  menyebutkan  bahwa melemahnya peraturan adat telah berdampak  pada  bergesernya  peran  dan posisi perempuan Kalumpang. Pergeseran adat  tersebut  dapat  kita  saksikan  secara langsung  saat  ada  acara  hiburan,  seperti pesta  kawinan,  bahkan  ketika  ada  yang meninggal pun kerap diwarnai perempuan-perempuan.  Fenomena  seperti ini,  jika  kita  tarik  ke  belakang  bermula sekitar  tahun  1990-an  hingga  awal  tahun 2000. Di mana saat itu,
“pembangunanisme” bernama
PLG
perlahan  mulai  merubah  pola  pikir  dan perilaku masyarakat Kalumpang.
Pintu perubahan masyarakat Kalumpang dari agraris menjadi proyekis, mulai  terbuka  seiring  dengan  masuknya Proyek  Pengembangan  Lahan  Gambut
Sejuta  Hektar.  Pembabatan  hasil  hutan secara  sporadis  pun  terjadi.  Alih-alih memperkuat  swasembada  beras  lewat konversi  lahan  dan  rawa  gambut,  proyek ini hanya menimbulkan kerusakan lingkungan  dan  pemiskinan.  Meskipun yang  terjadi  saat  itu  perekonomian masyarakat langsung melejit tinggi. Akan tetapi  kondisi  seperti  ini  hanya  dapat dirasakan dalam waktu singkat, selebihnya  kerugianlah  yang  ditanggung banyak  pihak,  termasuk masyarakat sekitar  hutan.  Kerusakan  ekosistem  tidak dapat dihindari, keberadaan hutan sebagai penghasil  biomass,  cadangan  air,  sumber makanan  tidak  lagi  dapat  menjadi tumpuan  masyarakat  dan  komunitas pertanian.
Kembali pada masa ketika keberlimpahan materi menjadi “anugerah” masyarakat  Kalumpang,  dengan  adanya proyek  tersebut  terjadi  migrasi  masuk  ke Desa  Kalumpang.  Orang-orang  dari berbagai  daerah  (Jawa,  Sulawesi,  dan Banjar)  berdatangan,  bergabung  untuk mencicipi berbagai rasa mudahnya meraup  rupiah,  dengan  menjadi  pekerja kayu.  Berbagai  perilaku  pun  berbaur  saat itu,  tak  dapat  disangkal  kebiasaan  baru yang dibawa oleh para pendatang perlahan  merasuk  dan  menempel  pada masyarakat  Kalumpang.  “Minum,  judi
dan  perempuan”,  tiga  kata  yang  saling berhubungan  dan  mempunyai  kedudukan “penting”  destruktif  bagi  para  pekerja kayu,  terutama  bagi  para  migran  yang nota  bene  jauh  dari  keluarga  dan  istri. Hadirnya hal-hal seperti ini memungkinkan terjadinya berbagai situasi yang  bisa  saja  melemahkan  posisi perempuan,  bahkan bisa  jadi  para perempuan semakin gencar untuk membebaskan  dirinya  dari  pengaruh kekuasaan musuh lamanya.
Keberlimpahan materi yang diperoleh cukup mudah, membuat masyarakat  termasuk  perempuan  menjadi konsumtif.  Saat  masyarakat  tenggelam dalam tumpukan rupiah hasil pembabatan hutan, prinsip ekonomi subsistensi sejenak lepas dan membuat mereka kalap. Hal ini didukung dengan peran pemerintah  yang  memberi  akses  untuk melancarkan  aksinya  “menebang  pohon”, dengan  pembuatan  ribuan  kanal  sebagai jalur  transportasi  pendistribusian  balok- balok  kayu.  Ketika  jutaan  pohon  lenyap, alam  pun  berubah  seketika.  Masyarakat kehilangan mata pencaharian utama. Pada masa  ini,  perekonomian  masyarakat Kalumpang terpuruk, perusahaan- perusahaan kayu milik masyarakat gulung tikar.
Sekitar tiga tahun pasca ditutupnya akses masyarakat untuk menebang pohon, berbagai proyek berdalihkan penyelamatan  lingkungan  berdatangan  ke Desa  Kalumpang.  Lagi-lagi  kehadiran proyek  ini  membangunkan  masyarakat dari  tidur  lelapnya  yang  hampir  pulang pada ekonomi subsisten, menjadi “bermata-duitan.” Hal ini berulang hingga KFCP  masuk  dan  menjalankan  program kerjanya.
Terdapat  tiga  program  kerja  yang ditawarkan KFCP untuk Desa Kalumpang.  Program  kerja  tersebut  di antaranya adalah kegiatan pembibitan dan penanaman  ( reforestasi ),  pengendalian kebakaran ( fire prevention ) dan pengembangan mata pencaharian alternatif  ( livelihood ).  Program  kerja  ini dapat  terlaksana  setelah  melalui  beberapa tahap dan kesepakatan antara pihak KFCP dengan Desa Kalumpang. Di samping itu, terdapat  pula  penawaran  pelatihan  yang ditujukan  untuk  pemerintah  desa,  TPK, TP  dan  kelompok-kelompok  masyarakat berdasarkan rencana kerja TPK.
Keterlibatan  perempuan  dalam kegiatan reforestasi, terutama saat pengisian  tanah  dan  penanaman  benih  ke polybag , memiliki persentase lebih banyak  dibanding  laki-laki.  Begitupun saat pemeliharaan benih (seperti
penyiraman  dan  pemberian  pupuk)  di tempat  persemaian.  Hal  ini  karena wilayah  kerja  tersebut  tidak  jauh  dari rumah, tempat kekuasaan kaum perempuan.  Sementara  kaum  laki-laki lebih  banyak  terlibat  saat  pembuatan panggung,  tempat  persemaian  kelompok. Tidak  hanya  itu,  porsi  pekerjaan  yang diterima  kaum  laki-laki  lebih  beragam, seperti  penanaman  benih  di  lokasi  yang telah  ditentukan  dan  release.  Meskipun dalam  Perjanjian  Desa  tertuang  bahwa penawaran  pekerjaan  ini  terbuka  untuk setiap  jenis  kelamin.  Akan  tetapi  dalam implementasinya,  paket  pekerjaan  yang ditawarkan tidak mampu dinikmati semua lapisan.  Di  sini  terlihat  bahwa  kebijakan yang dibuat masih bernuansa dan mempertahankan  pembagian  kerja  secara seksual. Dengan kata lain dapat diungkap bahwa,  kebijakan  tersebut  abai  terhadap kebutuhan  perempuan  yang  ada  di  Desa Kalumpang.
Representasi dari adanya kebijakan responsif gender dalam penyelenggaraan  program  kerja  KFCP, dapat  dilihat  dalam  pemilihan  TPK,  TP, Petani  Pemandu,  dan  Wakil  Kelompok Marginal.  Semua  yang  terlibat  dalam kepengurusan  ini  telah  mengikutsertakan perempuan,  dengan  perbandingan  satu banding tiga. Akan tetapi hal ini pun tidak
lepas dari faktor “kekuasaan” dan jaringan kekerabatan yang ada di Desa Kalumpang,  sehingga  peluang  yang  ada hanya  diperuntukkan  bagi  orang-orang tertentu saja.
Pada program livelihood , masyarakat  terutama  kaum  marjinal dihadapkan pada persoalan yang membuat mereka  tidak  dapat  menikmati  bantuan, karena  kendala  tidak  mempunyai  lahan. Sebagian masyarakat yang tidak mempunyai  lahan  tersebut  adalah  kaum pendatang.  Menurut  kriteria  kelompok marjinal  yang  dibentuk  KFCP,  kelompok ini  masuk  dalam  kelompok  marjinal,  di samping empat kriteria lainnya (perempuan, janda, masyarakat terpinggirkan, dan difabel). Saat berlangsung musdes yang ketiga, dilakukan  diskusi  dan  pencarian  solusi bagi kaum marjinal agar dapat berpartisipasi  dalam  kegiatan livehood . Akan tetapi, hingga penghujung November  2012  masalah  ini  belum  dapat dipecahkan.  Dengan  demikian,  bercermin dari  peristiwa  tersebut,  pembentukan kelompok  marjinal  yang  dilakukan  di bawah  program livelihood tidak  mampu memecah  persoalan  yang  ada.  Kelompok marjinal semakin tersisihkan, seperti yang terjadi  pada  beberapa  warga,  salah satunya Mama Pipit.
“…Mau  nanam pake apa, ga punya ces , klotok  ga punya  juga.  Di RT ini, yang ga punya lahan tuh ada 6 KK  termasuk  saya  dan  Mama  Nias. Katanya  pembakal  akan  dikasih pinjam tanah desa, tapi lokasinya jauh di C 8 sana. Tahu tuh ..”
Hal  senada  diutarakan  oleh  Indu
Lani, “…Tenaga tidak ada lagi, bagaimana mau nanam? Belum lagi harus nebas dan  menuju  kebun  itu  harus menggunakan ces …”.  Sebagai  seorang janda dengan usia yang sudah senja, Indu Lani  pesimis  untuk  bisa  terlibat  dan mendapat bantuan paket karet. Berdasarkan  pengungkapan  di  atas,  kaum perempuan,  janda  dan  kelompok  marjinal lainnya semakin tersisihkan dalam program livelihood . Kendala lahan, tenaga kerja,  dan  alat  transportasi  membuat mereka tidak bisa mencicipi bantuan yang diberikan oleh KFCP. Alternatif penawaran  pekerjaan  lain  pun  tidak  bisa mereka  peroleh,  sebagaimana  janji  yang mereka  tawarkan  pada  awal  musdes program ini.
Beberapa  gambaran  di  atas  baru sekilas  saja  tentang  perempuan  dan KFCP. Seperti warga Kalumpang lainnya, para  perempuan  pun  diberi  akses  yang sama  untuk  turut  berperan  serta  dalam semua  kegiatan  yang  disediakan  KFCP. Akan tetapi, dari semua program kegiatan yang ditawarkan ( reforestasi , fire management , realese , dan livelihood ) para perempuan  Kalumpang  hanya  mampu mengikuti  program  reforestrasi  saja. Dalam kegitan livelihood peruntukkannya hanya  bagi  mereka  yang  mempunyai lahan,  itu  pun  tidak  menyentuh  seluruh kalangan  perempuan.  Perempuan  yang
sudah  tua,  atau  perempuan  kepala  rumah tangga  tidak  bisa  ikut  terlibat  dalam kegiatan livelihood karena kendala tenaga kerja  dan  alat  transportasi,  meski  mereka sendiri mempunyai lahan kosong. Pembentukan kaum marjinal pada akhirnya  hanya  sekedar  asal  ada  wakil masyarakat, laki-laki dan perempuan.
Sebagaimana  pada  pengutaraan sebelumnya,  selain  perempuan  mengikuti kegiatan  reforestrasi,  mereka  pun  berebut untuk berperan dalam pengelolaan konsumsi  manakala  diadakan  pertemuan antara  masyarakat  dengan  KFCP.  Hal  ini muncul karena adanya distribusi pekerjaan  yang  tidak  lancar,  di  samping itu  karena mindset masyarakat  yang  telah terbawa  dengan  “uang,  dan  uang”,  alias “mata  duitan”.  Perempuan  tidak  bisa disalahkan  dalam  hal  ini,  karena  sesuatu itu  muncul  jika  ada  pemicunya,  yakni “uang”.  Reaksi  seperti  ini  seperti diketahui  warga,  alasan  utamaya  karena adanya kecemburuan antar warga perempuan  terhadap  warga  perempuan lainnya  saat  mereka  mendapat  order konsumsi.  Distribusi  pekerjaan  ini  tidak terbuka untuk semua perempuan
Kalumpang,  akhirnya  mereka  menuntut keadilan  agar  memperoleh  bagian  seperti perempuan lainnya.
B. Strategi  Perempuan  Dayak  Ngaju
Menghadapi Program REDD+
Dari dahulu perempuan Kalumpang sudah terbiasa dengan aktivitas  pada  sektor  publik,  terutama kegiatan  dalam  pengelolaan  sumber  daya alam.  Kehadiran  program  DA-REDD+ bagi  sebagian  perempuan  Kalumpang, hanya  dipandang  sebelah  mata.  Artinya, tanpa mereka ikut terlibat  dalam kegiatan yang  diselenggarakan  KFCP,  mereka masih  bisa  menjaga  alam.  Hal  seperti  ini muncul  dari  kaum  perempuan  yang menghabiskan  hari-harinya  di  hutan (kebun  dan  ladang),  tanpa  harus  menjadi “buruh  KFCP”.  Golongan  perempuan seperti  ini,  ada  dua  jenis  kepentingan. Pertama,  karena  suaranya  tidak  didengar dan tidak diperhitungkan dalam masyarakat  (kaum  marjinal);  kedua, karena mereka sadar betul bahwa menjaga alam  adalah  kewajiban  mereka  sebagai makhluk Tuhan, tanpa harus ada lembaga yang  mengatur.  Golongan  perempuan kedua  ini,  patut  kita  apresiasi.  Tanpa kehadiran KFCP pun, golongan perempuan  ini  sudah  turut  andil  dalam program REDD.
Kaum perempuan Kalumpang dari berbagai  lapisan,  memperlihatkan  strategi masing-masing  saat  program  REDD+ yang  dilaksanakan  oleh  KFCP  hadir
dalam kehidupan mereka. Bagi perempuan  yang  terbiasa  aktif  dalam lembaga-lembaga  yang  ada  di  Desa Kalumpang,  mengambil  bagian  untuk terlibat  dalam  kepengurusan  lembaga. Sebagian  lainnya,  ada  yang  mengambil jatah  untuk  tidak  ketinggalan  dalam kegiatan yang masih berhubungan dengan pekerjaan  reproduksi  (menjadi  pengelola konsumsi  dalam  pertemuan  desa).  Ada juga  yang  cukup anteng mengisi  hari- harinya  seperti  sedia  kala,  dengan rangkaian  aktivitas  yang  biasa  mereka lakukan (aktivitas sebelum adanya KFCP), tanpa ikut terlibat dalam program kerja yang ditawarkan.
Bagi sebagian kelompok perempuan lain, kehadiran KFCP merupakan  arena  untuk  memperluas jaringan  dan  wawasan.  Kelompok  seperti ini  dapat  kita  jumpai  pada  perempuan yang  tidak  terlibat  dalam  kegiatan mengelola  alam 23 .  Sehingga  strategi  yang mereka  lakukan  dalam  program  DA- REDD+, adalah dengan aktif terlibat pada setiap  pertemuan.  Ada  juga  kelompok perempuan  yang  hanya  sekedar  ikut- ikutan  saja,  tanpa  tahu  arah  dan  tujuan
23 Salah  satunya,  Indu  B  (35  tahun).  Karena  ia tidak  suka  dan  tidak  terbiasa  pada  kegiatan  yang berhubungan  dengan  merawat  alam,  jalan  yang  ia tempuh  adalah  dengan  aktif  berpartisipasi  pada kegiatan kelembagaan saja.
dari  kegiatan  yang  mereka  ikuti.  Hal  ini didukung  oleh  faktor  ekonomi,  sehingga setiap  ada  penawaran  bantuan,  akan langsung mereka terima. Penerimaan yang mereka  lakukan  tidak  disertai  dengan pikiran  jauh  ke  depan,  yang  penting  ada uang.  Sekelompok  perempuan  lain  hanya bisa pasrah, saat tidak mendapat ijin sang suami  untuk  ikut  terlibat  dalam  program kegiatan DA-REDD+ KFCP. Namun, ada juga  perempuan  yang  bersikeras  untuk tetap  ikut  meski  sang  suami  tidak mengijinkan. Seperti pengutaraan berikut.
“…Yang  banyak  ikutan  tuh  RT  3, kebanyakan  oleh  suaminya tuh  ga boleh, mereka terpaksa nurut meskipun  mereka  mau.  Tapi  kalau aku ga  gitu Mbak,  sekiranya  aku mampu,  ya  aku  ikut ja .  Jika  aku ga mampu, aku upah ja . Seperti pembibitan  tahap  II,  waktu  nyari tanah  aku ngupah ,  yang  ngisi  ke polybag nya  baru  aku.  Yang  penting kita  bisa  bertanggung  jawab,  mana ada Papa Diya ikut. Semuanya aku ja yang  mengisi  tanah  ke polybag . Sekira aku mampu, tidak membebankan orang, aku ikut daripada aku diam di rumah. Kebanyakan  orang  gitu,  kalau ga boleh  sama  suami  mereka  akhirnya ga ikut.”
Dari  pengutaraan  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  masuknya  KFCP  ke Desa  Kalumpang  telah  menimbulkan berbagai  persoalan  dan  perubahan  yang dialami masyarakat, termasuk perempuan. Kehadiran KFCP telah mengusik kehidupan  masyarakat,  lewat  skema  yang
tidak sepenuhnya dapat dipahami mereka. Seperti konsep FPIC yang tidak dilaksanakan  dengan  semestinya  oleh KFCP,  telah  menimbulkan  respon  yang dapat  dikatakan  “semaunya  saja”  dari masyarakat.  Setelah  masyarakat  dan perempuan  menjadi  materialistis  dan proyekis,  kehadiran  berbagai  program yang  masuk  ke  Desa  Kalumpang  cukup dinanti,  sekaligus  menjadi  arena  mereka untuk meraup keuntungan semata. Hal ini dengan  pertimbangan  bahwa  mereka masih  punya  alam  untuk  mereka  kelola, alam yang mampu menopang kelangsungan  hidup  mereka.  Benturan yang  terjadi  antara  masyarakat  dengan KFCP  acap  kali  terjadi  (hal  ini  akibat KFCP tidak konsisten mengikuti kalender musim  yang  berlaku).  Pada  akhirnya, masyarakat pun perempuan dengan mudah mengurungkan niatnya untuk tidak turut  serta,  dan  lebih  memilih  untuk mengelola lahan miliknya.
Perempuan Kalumpang dapat dikatakan  cukup  berkontribusi  dalam kegiatan yang diadakan oleh KFCP. Akan tetapi  mereka  hanya  mampu  dilibatkan dalam  lingkup  yang  begitu  kecil,  yakni hanya dalam kegiatan pembibitan. Di satu sisi  mereka  harus  terus  menjaga  alam, akan tetapi di sisi lainnya saat berdatangan  program,  mereka  pun  ingin
terlibat  dalam  program  kerja  yang ditawarkan.  Timbulnya  dua  keinginan  ini membuat  perempuan  Kalumpang  harus berstrategi, strategi untuk tetap melaksanakan aktivitas hariannya menjaga  alam  demi  kelangsungan  hidup, juga  strategi  agar  mereka  dapat  terlibat dalam program DA-REDD+ KFCP.
Gambaran kasus  yang terjadi pada perempuan  Kalumpang  terkait  aktivitas mereka  pada  sektor  publik  (mengelola alam  dan  ekonomi  subsisten),  telah melahirkan  berbagai  produk  perilaku masyarakat  Kalumpang.  Seperti  strategi yang dilakukan Kana, menujukkan bentuk strategi  perempuan  yang  begitu  antusias terhadap  program.  Strategi  seperti  ini lebih fokus pada kegiatan sosial kelembagaan,  di  luar  aktivitas  mengelola alam.  Namun,  dari  ulasan  sebelumnya strategi  yang dilakukan  Kana tidak hanya berkutat  pada  masalah  kelembagaan  saja. Meskipun  dia  tidak  menyukai  pekerjaan berat,  akan tetapi saat mengikuti program pembibitan,  ia  justru  bekerja  mati-matian mengurus bibit. Kana pun rajin memantau ke  lokasi  penanaman,  asalkan  ada  “uang lelah”.  Hadirnya  strategi  seperti  ini, dilatarbelakangi  oleh  berbagai  hal  salah satunya karena kebutuhan akan pengetahuan  dan  jaringan,  di  samping kebutuhan ekonomi.
Bentuk  strategi  lainnya  adalah sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Mama Simi,  merupakan  strategi  yang  setengah menghindari  program,  dan  menghindari program. Pada awalnya ia berusaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang ditawarkan.  Karena  mendapat  perlakuan tidak  adil,  ia  pun  menjauh  dari  program. Akan  tetapi,  tanpa  ia  mengikuti  DA- REDD+  KFCP  ia  sudah  berkontribusi dalam  menjaga  lingkungan,  sebagaimana tujuan  KFCP.  Bentuk  strategi  lainnya adalah  strategi  yang  menerima  program, seperti  strategi  yang  dilakukan  Mama Yaya.  Berbeda  halnya  dengan  yang dilakukan  Mama  Onne,  ketika  ada program pembibitan ia sekedar mengikuti, dan cukup anteng  melakukan  aktivitas hariannya. Akan tetapi tanpa ia berstrategi lebih,  ternyata  pembawa  program  yang membutuhkan  perannya,  terutama  ketika proses  penanaman  dilakukan.  Strategi- strategi yang dilakukan perempuan Kalumpang, merupakan wujud aktualisasi dan  representasi  perempuan  Kalumpang dalam program DA-REDD+ KFCP.
Munculnya strategi yang dilakukan perempuan  Kalumpang  didasari  oleh adanya  persamaan  tujuan  yang  ingin mereka  capai,  yaitu  untuk  mendapat persamaan atas akses dan kontrol terhadap alam, juga untuk mempertahankan
hubungan  antara  mereka  dengan  alam. Hal  ini  mereka  lakukan  karena  mereka mempunyai keterikatan luar biasa terhadap  alam.  Bagi mereka alam merupakan  rumah  kedua,  “arena”  tempat mencari  dan  menggali  pengetahuan  pada sektor publik di  samping sebagai  “arena” untuk  menambah  penghasilan  ekonomi rumah  tangga.  Alam  pun  merupakan sarana ekspresi mereka. Hutan merupakan “pasar”  bagi  kaum  ibu  dalam  memenuhi kebutuhan pangan seluruh keluarga (pemenuhan  akan  sayur-mayur,  umbi- umbian dan buah-buahan, tentunya sebagai  pemenuhan  akan  kebutuhan makanan pokok) 24 .

## KESIMPULAN
KFCP sebagai lembaga lokal di Kalimantan  Tengah  yang  menjalankan DA-REDD+  di  bawah  naungan  IAFCP, telah membawa masyarakat juga perempuan  pada  perubahan  masyarakat yang  cenderung  menjadi  “materialis”. Adanya isu responsif gender yang diusung dalam  program  kerja  KFCP,  hanya mampu  melibatkan  perempuan  pada sebagian  kecil  sektor,  yaitu  kegiatan pembibitan  dan  penanaman  ( reforestasi ), terutama  saat  pengisian  tanah  dan penanaman  benih  ke polybag meski  jika
24 Dapat disaksikan dari aktivitas harian perempuan Kalumpang terkait keterlibatan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam.
dilihat  dari  jumlahnya  lebih  banyak perempuan dibanding laki-laki. Begitupun saat pemeliharaan benih (seperti penyiraman  dan  pemberian  pupuk)  di tempat persemaian. Sementara kaum laki- laki  lebih  banyak  terlibat  saat  pembuatan panggung,  tempat  persemaian  kelompok. Tidak  hanya  itu,  porsi  pekerjaan  yang diterima  kaum  laki-laki  lebih  beragam, seperti  penanaman  benih  di  lokasi  yang telah ditentukan dan release.
Akses  yang  terbatas,  berdampak pada tidak samanya kesempatan memperoleh  bantuan  dari  program  yang ditawarkan, baik bagi perempuan maupun bagi masyarakat kalangan tertentu. Pembentukan  kelompok  marginal  pada program  yang  ditawarkan,  belum  mampu mengangkat  dan  melibatkan  keberadaan mereka  secara  nyata.  Berbagai  strategi muncul  dari  perempuan  Kalumpang dengan caranya masing-masing, ada  yang terus  memburu  bahkan  ada  yang  pergi begitu  saja.  Di  penghujung  program, perempuan  Kalumpang  kembali  pada peran  dan  posisi  awal  mereka.  Tanpa program REDD+ pun, perempuan Kalumpang  yang  sudah  terbiasa  bergelut dengan  alam,  mampu  merawat  dan menjaga alam tempat mereka bernaung.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Dr.  Pujo Semedi Hargoyuwono, M. A., Dr. Setiadi, M.  Si.,  Dr.  Anna  Marie  Wattie,  M.  A. (almh.) atas saran dan masukan yang telah diberikan.  Tentunya  terima  kasih  penulis haturkan  kepada  Kedubes  Norwegia  dan MAP  UGM  atas  beasiswa  dan  ilmu  yang diberikan  pada  berlangsungnya  penelitian ini.
Terakhir  terima  kasih  yang  tak terhingga  untuk  masyarakat  Kalumpang (para Mama, Perangkat Desa Kalumpang, Para  Mantir  Adat),  Satgas  REDD+ Kalimantan  Tengah,  Walhi  Kalimantan Tengah,  KFCP,  YPD,  LDP,  PNPM-MP Kabupaten  Kapuas  terutama  Kecamatan Mantangai,  Damang  Mantangai,  yang telah memberikan ruang sehingga penelitian  ini  berjalan  dengan  lancar,  dan artikel  dapat  dipublikasikan  ke  Jurnal Pendidikan
Lingkungan
dan
Pembangunan Berkelanjutan (PLPB) UNJ.

## DAFTAR PUSTAKA
Bhasin, Kamla. 1996. Menggugat
Patriarki, Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum  Perempuan ,  terjemahan  Nug Katjasungkana. Yogyakarta: Bentang.
CIFOR.  2010. REDD:  Apakah  itu?
Pedoman  CIFOR  tentang  Hutan,
Perubahan Iklim dan REDD .
Bogor: CIFOR.
--------.  2012. CIFOR  dan  Indonesia. Kemitraan untuk Hutan dan Masyarakat. Bogor: CIFOR.
Danandjaja,  James.  2007.  “Kebudayaan Penduduk  Kalimantan  Tengah”, dalam Koentjaraningrat  Manusia dan  Kebudayaan  di  Indonesia . Jakarta: Djambatan.
Fakih,  Mansour.  1995. Analisis  Gender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. --------.  2011 Runtuhnya  Teori Pembangunan dan Globalisasi . Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
KFCP  dan  Desa  Kalumpang.  2011.
“Perjanjian Desa Antara Kalimantan Forests Climate Partnership (KFCP) dan Desa Kalumpang”.
--------.  2012.  “Laporan  Akhir  Baseline Sosio-Ekonomi KFCP”.
Moore,  Henrietta.  1998. Feminisme  dan
Antropologi , terjemahan Tim Proyek Studi Gender dan Pembangunan  FISIP  UI.  Jakarta: Obor.
Riwut,  Tjilik.  2003. Maneser  Panatau Tatu  Hiang,  Menyelami  Kekayaan
Leluhur . Palangkaraya. Pusakalima.
--------.  2007. Kalimantan  Membangun Alam dan Kebudayaan . Yogyakarta: NR Publishing.
RPJM
Desa Kalumpang. 2011. Kecamatan  Mantangai,  Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan
Tengah.
Rochmayanto,  Yanto  dan  Pebriyanti
Kurniasih.  2013.  Peranan  Gender dalam  Adaptasi  Perubahan  Iklim Pada  Ekosistem  Pegunungan  di Kabupaten  Solok,  Sumatera  Barat. Analisis  Kebijakan  Kehutanan ,  10, (3), 203-213, (http://forda-
mof.org/files/Analisis_Kebijakan_1
0.3.2013-
2._Yanto_Rochmayanto.pdf)
Sadli, Saparinah & Soemarti Patmonodewo.  1995.  “Identitas Gender dan Peranan Gender” dalam Kajian Wanita Dalam Pembangunan ,  penyunting  Ihromi.
Jakarta: Yayasan Obor.
Satgas  REDD+.  2012. Strategi  Nasional REDD+ .  Jakarta:  Satuan  Tugas Persiapan  Kelembagaan  REDD+ Indonesia.
Schärer, Hans. 1963. Ngaju  Religion,  The Conception  of  God  Among  a  South Borneo People , translated by Rodney Needham. Netherlands: The Netherlands Institute for International Cultural Relations. Shiva,  Vandana  dan  Maria  Mies.  2005. Ecofeminism,  Perspektif  Gerakan
Perempuan dan Lingkungan. Yogyakarta: Ire Press.
Shiva,  Vandana.  1995. Bebas  dari Pembangunan, Perempuan, Ekologi dan  Perjuangan  Hidup  di  India , terjemahan  Hira  Jhamtani.  Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia dan KONPHALINDO.
Spradley,  J.P.  2007. Metode  Etnografi . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Sugihastuti,  dan  Itsna  Hadi  Saptiawan.
2007. Gender  dan  Inferioritas
Perempuan:  Praktik  Kritik  Sastra Feminis . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tong, Rosemarie Putnam. 2010. Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama  Pemikiran  Feminis ,  Terj.
Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra.
UNDP.  2007. Sisi  Lain  Perubahan  Iklim , “Mengapa Indonesia Harus Beradaptasi Untuk Melindungi Rakyat Miskinnya”