## Formulasi Perjanjian Baku Dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen PT. PLN
Indra Muchlis Adnan 1 , Sukamto Satoto 2 , Dwi Suryahartati 3
1 Magister Kenotariatan, Universitas Jambi, E-mail: indraunisi66@gmail.com
2 Magister Kenotariatan, Universitas Jambi, E-mail: Sukamtosatoto@yahoo.co.id
3 Magister Kenotariatan, Universitas Jambi, E-mail: dwisurya@unja.ac.id Info Artikel

## Abstract
Masuk:  30 Maret  2022 Diterima:  25 April 2022 Terbit:  25 April 2022 Keywords: Contract  law, PT. PLN, Consumers. This  study  examines  the  legal  consequences  in  the  standard agreement  between  State  Electricity  Company   (PT.  PLN)  as  a public  interest  service  provider  company  with  consumers.  This research study focuses on; First, legal protection for consumers if PT. PLN as a public interest service provider company does not fulfill  its  obligations  in  the  power  purchase  agreement.  Second, dispute  resolution  between  consumers  and  PT.  PLN.  The purpose  of  this  research  is  to  contribute  to  the  development  of legal  science  in  the  field  of  Consumer  Protection  Law.  The theoretical and practical  benefits of  this research are expected  to contribute  to  the  development  of  notarial  law,  especially regarding the formulation of standard agreements in  the co ntext of consumer legal protection of PT. PLN. This type of research is normative,  or  also  known  as  library  research. The  study concludes  that  the  legal  protection  of  electricity  customers  in relation to the power purchase agreement letter (SPJBTL) has not been  fully  implemented.  Regarding  dispute  resolution,  it  is possible  for  consumers  to  resolve  through  non-litigation  legal channels,  namely  through  the  Consumer  Dispute  Resolution Agency  (BPSK),  because  BPSK  is  easier,  cheaper,  faster,  and simpler,  in  this  case  BPSK  acts  as  a  mediator  in  resolving electricity consumer  disputes.

## Abstrak
Kata  kunci: Hukum  Perjanjian, PT. PLN, Konsumen
Corresponding  Author: Indra Muchlis Adnan E-mail: indraunisi66@gmailcom
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3461 Penelitian  ini  mengkaji  tentang  konsekuensi  hukum  dalam perjanjian  baku  (standar)  antara  PT.  PLN  sebagai  perusahaan penyedia  pelayanan  kepentingan  umum  dengan  dengan konsumen.  Kajian  penelitian  ini  berfokus  pada;  Pertama, perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  apabila  PT.  PLN sebagai perusahaan penyedia pelayanan kepentingan umum tidak memenuhi kewajibannya dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik.  Kedua,  penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dengan PT.  PLN.  Tujuan  dari  penelitian  ini,  yaitu  memberikan kontribusi  dalam  pengembangan  ilmu  hukum  dalam  bidang Hukum Perlindungan Konsumen.  Manfaat penelitian ini secara teoritis  dan  praktis  diharapkan  dapat  berkontribusi  terhadap pekembangan  hukum  kenotariatan,  terutama  mengenai Formulasi  Perjanjian  Baku  Dalam  Rangka  Perlindungan Hukum  Konsumen  PT.  PLN.  Jenis  penelitian  ini  adalah normatif,  atau  disebut  juga  sebagai  studi  kepustakaan
( library  research ). Penelitian  menyimpulkan  Perlindungan hukum  terhadap  pelanggan  listrik  dalam  hal  kaitannya  dengan surat  perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik  (SPJBTL)  belum  dapat terlaksana sepenuhnya. Terkait penyelesaian sengketa dimungkinkan  bagi  konsumen  untuk  menyelesaikan  melalui jalur  hukum  non  litigasi,  yaitu  melalui  Badan  penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), karena BPSK lebih mudah, murah, cepat,  dan  sederhana,  dalam  hal  ini  BPSK  berperan  sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa konsumen  listrik. .

## 1. Pendahuluan
Keberadaan  listrik  saat  ini  sangat  menentukan  dalam  menunjang  perekonomian. Tenaga  listrik  masuk  sebagai  kebutuhan  yang  merupakan  kepentingan  bagi  hajat hidup  orang  banyak.  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  pasal  33  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi,  "cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi negara dan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". 1
PT.  PLN  (PERSERO)  selaku  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dengan  adanya ketentuan tersebut  diberi wewenang  oleh  pemerintah  untuk  mengelola  tenaga  listrik yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak.  Begitu  pentingnya  listrik  di  dalam masyarakat,  maka  Perusahaan  Umum  Listrik  Negara (PLN)  yang  merupakan  badan usaha milik negara memainkan peranan penting karena menyangkut kehidupan orang banyak, baik pada tingkat keluarga maupun tingkat pelaku bisnis.
Apabila  seseorang  ingin  mendapatkan  aliran  listrik  di  rumahnya  atau  sebagai pelanggan  terlebih  maka  masyarakat  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditentukan  oleh  PT.  PLN  (PERSERO) tersebut,  oleh  karena  itu  apapun  syarat-syarat yang  ditetapkan  oleh  PT.  PLN  (PERSERO),  konsumen  selaku  konsumen  harus memenuhi  kewajibannya  apabila  ingin  mendapatkan  aliran  listrik  dirumahnya, termasuk  surat  perjanjian  dan  surat pernyataan  yang  sudah  disiapkan  oleh  PT.  PLN (PERSERO) secara sepihak.
Masyarakat  sebagai  konsumen  diminta  menandatangani  surat  pernyataan  apapun isinya.  Di  jelaskan  di  dalam  surat  perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik  antara  PT.  PLN (PERSERO)  dengan  pelanggan  sebagai  konsumen  tersebut  ada  kewajiban-kewajiban yang  ditetapkan  oleh  PT.  PLN  (PERSERO)  yang  harus  dipenuhi  oleh  PT.  PLN (PERSERO). yaitu PT. PLN (PERSERO) berkewajiban:
1. Menyalurkan  tenaga  listrik  dengan  mutu  sebagaimana  dimaksud  dalam perjanjian;
2. Menyalakan listrik kepada pelanggan sesuai dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak;
1 Untuk  Lebih  utuh  dan  lengkapnya  penjelasan  tentang  ini  silahkan  lihat  pada  link website  berikut  ini:
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/4TAHUN2009UUPenj.htm. diunggah pada tanggal 22/02/2022 pukul 02:00
3. Membuat  pengumuman  pemberitahuan  bagi  pelanggan  melalui  media  massa apabila  penyaluran  tenaga  listrik  perlu  di  berhentikan  karena  sesuatu  hal  yang telah direncanakan, sekurang-kurangnya 3x24 jam sebelumnya;
4. Melakukan penggantian/perbaikan karena gangguan atau kerusakan ysng terjadi pada  sambungan  tenaga  listrik  atau  alat  pengukur  pembatas  dan  perlengkapan alat pengukur dan pembatas, setelah ada laporan dari pelanggan.
Hak-hak pelanggan sebagai konsumen yang ditetapkan oleh PT.PLN (PERSERO) yang  harus  dipenuhi  oleh  PT.PLN (PERSERO)  sebagaimana  yang  tercantum  didalam surat perjanjian jual  beli  tenaga  listrik  antara  PT.PLN  (PERSERO)  dengan  pelanggan sebagai konsumen meliputi:
1. Pelanggan  memiliki  hak  atas  informasi  dan  penjelasan  mengenai  hal-hal  yang berkaitan dengan perjanjian ini;
2. Pelanggan  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  tenaga  listrik  secara berkelanjutan  dengan  mutu  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan,  kecuali  apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. sebab  kahar  ( Force  Majeure )  yaitu  terjadi  hal-hal  yang  tidak  terduga  diluar kemampuan PT. PLN (PERSERO); 2
b. terjadi  gangguan  pada  instalasi  PT.PLN  (PERSERO)  yang  diakibatkan  oleh kegagalan operasi peralatan;
c.terjadi sesuatu hal pada instalasi PT.PLN (PERSERO) atau instalasi pelanggan yang  membahayakan  kelangsungan  penyaluran  tenaga  listrik  dan/atau kepentingan dan keselamatan umum dan/atau keselamatan jiwa manusia;
d. terjadi  hal-hal  yang  dianggap  membahayakan  keamanan  daerah  dan/atau keamanan negara;
e. terdapat  pelaksanaan  pekerjaan  pemeliharaan,  perbaikan  gangguan, perluasan  atau  rehabilitasi  instalasi  PT.  PLN  yang  berhubungan  dengan instalasi pelanggan;
3. pelanggan  memiliki  hak  atas  pelayanan  perbaikan  terhadap  gangguan  atau penyimpangan atas mutu tenaga listrik yang disalurkan;
a. pelanggan  memiliki  hak  mendapat  kompensasi  berupa  reduksi  biaya  beban atas  penghentian penyaluran  tenaga  listrik  yang  berlangsung  terus  menerus melebihi  waktu 3x24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam  yang  besarnya  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku,  kecuali  bila penghentian  penyaluran  tenaga listrik disebabkan hal-hal sebagaimana disebutkan pada poin dua (2) di atas.
4. pelanggan  berhak  atas  penggembalian  uang  jaminan  langganan  setelah diperhitungkan  dengan  tagihan  rekening  listrik  dan  tagihan-tagihan  lain pelanggan  yang  belum  dilunasi  apabila  perjanjian  ini  berakhir  karena  sebab apapun.
Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut dibuat oleh PT. PLN, yang mana  pihak  pelanggan  hanya  ditentukan  pilihan  untuk  menolak  atau  menerima perjanjian  tersebut  dan  pihak  pelanggan  tidak  mempunyai  peran  untuk  dapat mempengaruhi isi perjanjian tersebut.
2 Untuk  Lebih  utuh  dan  lengkapnya  penjelasan  tentang  ini  silahkan  lihat  pada  link website  berikut  ini  https://layanan.pln.co.id/permohonan-ubah-daya-pln  diunggah  pada tanggal 22/02/2022 pukul 03:00
Perjanjian  baku  (standar)  dalam  bahasa  belanda  dikenal  dengan  istilah “standaard contract” dan  di  dalam  bahasa  inggris  dikenal  dengan  istilah “standardize  contract”. Perjanjian  baku  atau  kontrak baku  adalah  kontrak  tertulis  yang  dibuat hanya oleh satu  pihak  dalam  kontrak  tersebut,  bahkan  seringkali  dalam  kontrak  tersebut  sudah tercetak  ( boilerplatei )  dalam  bentuk      formulir-formulir      tertentu      oleh  salah  satu pihak. 3
Dalam  perjanjian  baku tersebut  di  atas,  pihak  PLN  secara  sepihak  membuat  syarat- syarat  dan  ketentuan  yang  harus  diikuti  sepenuhnya    oleh    konsumen  yang mengajukan  permohonan  dan  memiliki  kekuatan  mengikat.  Dimana  biasanya  dalam pembuatan  perjanjian  tersebut,  konsumen  tidak  dalam  posisi  tawar-menawar ( bargaining  position )  yang  menguntungkan  karena    formulir-formulir    perjanjian tersebut  tidak  dibuat  di  depan  kedua  pihak,  intinya  kepada  Konsumen  hanya diberikan  dua  pilihan,  yakni  menerima atau  menolaknya  ( take  it  or  leave  it )  sehingga diperlukan adanya perlindungan konsumen. 4
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  permintaan  untuk  membentuk  suatu aturan yang  dapat  menyeimbangkan  posisi  yang  tidak  seimbang  tersebut,  dengan  proses yang  cukup  panjang.  Pemerintah  berinisiatif  mengeluarkan  dan  mengundangkan suatu  aturan  perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK baru dinyatakan efektif sejak 20 April 2000.
Berdasarkan argumentasi  dan permasalahan  di atas  penulis  akan  meneliti  lebih  jauh mengenai  bagaimana  formulasi  perjanjian  baku    dalam  rangka  perlindungan hukum konsumen  pada  PT.  PLN  ULP  Tembilahan.  Kemudian  akan  melihat  perlindungan hukum  terhadap  konsumen  jika  PT.  PLN  ULP  Tembilahan  sebagai  perusahaan penyedia  pelayanan  kepentingan  umum  tidak  memenuhi  kewajibannya  dalam  surat perjanjian jual beli tenaga listrik serta penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT. PLN di dalam prakteknya di Kota Tembilahan.

## 2. Kajian Literatur
Berdasarkan  yang  hasil  penelusuran  terhadap  beberapa  penelitian  yang  telah ada, maka  belum  terdapat  penelitian  yang  membahas  tentang  judul  ini.  Perbedaan  yang mendasari  dengan  penelitian  terdahulu  adalah,  bahwa  penelitian  lebih  konsen mengkaji bagaimana formulasi perlindungan hukum terhadap Konsumen apabila PT. PLN  ULP  Tembilahan  sebagai  perusahaan  penyedia  pelayanan  kepentingan  umum Tidak  memenuhi  kewajibannya  dalam  surat  perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik.  Lalu kajian  ini  juga  berfokus  penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dengan  PT.  PLN  di dalam  prakteknya  di  Kota  Tembilahan  yang  belum  ditemukan  dalam  penelitian- penelitian  terdahulu.  Beberapa penelitian  terdahulu  yang  satu  tema  pembahasannya, antara lain:
1. Perlindungan  Hukum  Konsumen  Terhadap  Pemadaman Listrik  Oleh  PT.  PLN (Persero)  Sub  Rayon  Pulau  Kijang (Studi  Kasus  Pemadaman  Listrik  Sepihak  Di
Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir) ,  ini  adalah  artikel  jurnal  yang  ditulis
3 Syahmin, Hukum  Kontrak Internasional ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 144
4 Pricylia  A.  Korah, Kedudukan  Nasabah  Dalam  Perjanjian  Baku  Yang  Dilakukan  Oleh  Bank diunggap dari https://ejournal.unsrat.ac.id,  hlm. 6
oleh  Rahmita,  dimuat  dalam  Jurnal Jom  Fakultas Hukum Volume  IV Nomor 2 Oktober 2017, pokok bahasannya tentang hak-hak konsumen dalam pelayanan listrik  oleh  PT.  PLN  (Persero)  Sub  Rayon  Pulau  Kijang,  tanggung  jawab  PT. PLN  (Persero)  Sub  Rayon  Pulau  Kijang terhadap hak-hak  konsumen  listrik  di Kecamatan  Reteh,  dan  perlindungan  hukum  konsumen  listrik  di  Kecamatan Reteh terhadap pemadaman listrik sepihak oleh PT. PLN. (Persero) Sub Rayon Pulau Kijang.
2. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pelanggan/Konsumen  Listrik  Dalam  Pelayanan Ketenagalistrikan  Menurut Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1999, tesis  ini  ditulis oleh  Muhammad  April  pada  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia 2010, fokus kajiannya terkait perlindungan hukum bagi Pelanggan/Konsumen Listrik (Studi kasus syafruddin, Dkk melawan PT. PLN (Persero) dan Upaya hukum yang dilakukan Pelanggan/konsumen listrik apabila dirugikan oleh PT. PLN
3. Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Pemadaman  Listrik  Sepihak  Menurut  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2009, Tesis  ini  ditulis  Destania  Suswantika  di Universitas  Indonesia  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  tahun  2011. Kajiannya berfokus pada perlindungan konsumen terhadap pemadaman listrik sepihak menurut undang-undang perlindungan konsumen dan ketenagalistrikan  dan  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  konsumen  bila terjadi pemadaman listrik.
4. Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Jual-Beli  Tenaga  Listrik  PT.  PLN  (Persero)  Rayon Singaraja Akibat  Pemadaman  Listrik  Secara  Sepihak, ini  merupakan  artikel  jurnal hasil  kolaborasi,  mereka  adalah  Nyoman  Asri  Premasanti  dan  Putu  Tuni Cakabawa Landra dari Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Artikel ini pokok bahasannya mengenai tanggung jawab PT.  PLN  Rayon Singaraja  kepada  konsumen akibat  pemadaman  listrik  secara sepihak ditinjau dari Hukum Perjanjian Jual-Beli dan penyelesaian pengaduan konsumen  listrik  ketika  mengalami  ketidakpuasaan  terhadap  pelayanan  dari PLN  Rayon  Singaraja.  Metode  penulisan  yang  digunakan  adalah  metode penelitian hukum empiris.
5. Perlindungan Bagi Konsumen Pelanggan Listrik Terhadap Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Studi Kasus PT.PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan Garut Kota , penelitian ini  dilakukan  oleh  Tito  Indratmo, masalah  penelitiannya,  yaitu  "Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelanggan listrik terhadap kenaikan tarif dasar listrik (TDL)  jika  dikaitkan  dengan  pelayanan  terhadap  pelanggan  (Studi  kasus  di PT.PLN (Persero) unit pelanggan dan jaringan Garut kota).

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  adalah  normatif,  atau  disebut  juga  sebagai  studi  kepustakaan ( library  research ),  yaitu  usaha  untuk  memperoleh  data  dengan  cara  mendalami, mencermati,  menelaah,  dan  mengidentifikasi  pengetahuan  yang  ada  dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku referensi atau dokumen terpilih yang terkait tema penelitian  ini)  sehingga  dapat  diperoleh  sebuah  kesimpulan  kebenaran  baik  filosofis
maupun  empiris. 5 Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian  yang digunakan  yang  meliputi  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yaitu: mengumpulkan  data  dan  mempelajari  buku-buku  hukum,  literatur,  tulisan-tulisan ilmiah,  peraturan  perundang-undangan  dan  bacaan  lainnya  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.

## 4. Pembahasan dan Hasil
1. Kerangka Konseptual dan Teori
a. Kerangka Konseptual
Untuk memperoleh pemahaman dan persepsi yang sama terkait dengan konsep yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  sekaligus  memudahkan  pembahasan  pada  satu konsep  yang  sama  mengenai  berbagai  definisi  yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Konsumen
Pengertian  konsumen  secara  umum adalah  pemakai, pengguna  dan/atau  pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. 6 Berdasarkan pengertian di atas Para ahli mendefinisikan konsumen sebagai berikut, dalam text book on Consumer law, konsumen adalah one  who  purchases  goods  or  service. Definisi  tersebut  menjelaskan  bahwa konsumen  adalah  setiap  individu  atau  orang  yang  harus  dilindungi  selama  tidak memiliki  kapasitas  bisnis  dan  bertindak  sebagai  produsen,  pelaku  usaha  dan/atau pebisnis. 7
Di dalam  Pasal   1   Ayat (2)   UUPK, konsumen  ialah “setiap   orang pemakai barang dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak unt uk diperdagangkan.” Di  dalam  Pasal  1  ayat  (5)  UU  Ketenagalistrikan,  memberikan  penjelasan  bahwa konsumen yaitu “setiap orang atau badan yan g membeli tenaga listrik dari Pemegang Izin  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  untuk  digunakan  sebagai  pemanfaatan  akhir dan tidak untuk diperdagangkan.”
Pasal  1  ayat  (15)  Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat atau  disingkat  dengan  LPMPUTS  juga memuat  pengertian  konsumen,  yaitu “ setiap  pemakai  dan  atau  pengguna  barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lai n.” Az. Nasution memberikan batasan tentang pengertian konsumen, yaitu:
a) Konsumen  adalah  setiap  orang  yang  mendapatkan  barang  atau  jasa  ynag digunakan untuk tujuan tertentu.
b) Konsumen  antara  yaitu  setiap  orang  yang  mendapatkan  barang atau  jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa untuk diperdagangkan.
5 M.  Iqbal  Hasan, Pokok-pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia,  2003,  hlm.  45.  Lihat  juga:  Noeng  Muhadjir,  dkk, Metodologi  Penelitian  Kualitatif , Yogyakarta:  Rave Sarasin, 2000 , hlm. 296 6 Az. Nasution, 2001, Perlindungan Hukum  Konsumen, Grasindo, Jakarta, hlm. 5 7 Jhon  M.  Echols   dan  Hasan  Sadily, Kamus  Inggris-Indonesia, Gramedia,  Jakarta,1995, hlm. 124.
c) Konsumen akhir  yaitu setiap orang alami  yang mendapatkan atau menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Berdasarkan  penjelasan  di atas,  subyek  yang  disebut  sebagai  konsumen  berarti setiap    orang    yang    berstatus    sebagai    pemakai    barang    dan   jasa.  Istilah “orang” dalam pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## 2. Perlindungan Konsumen
Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak konsumen. Walaupun  sangat  beragam,  secara  garis  besar  hak-hak  konsumen  dapat  dibagi  dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:
1. Hak  yang  dimaksud  untuk  mencegah  konsumen  dari  kerugian,  baik  kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar, dan;
3. Hak  untuk  memperoleh  penyelesaian  yang  patut  terhadap  permasalahan  yang dihadapi.
Adanya hubungan  hukum  inilah antara  konsumen  dan pelaku  usaha  yang dalam  hal ini  PT  PLN  (Persero)  terdapat  hubungan  timbal  balik  yang  saling  menguntungkan Pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk menjadi pasar bagi produk atau jasanya agar  mendapatkan  keuntungan,  sedangkan  konsumen  membutuhkan  pelaku  usaha untuk menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya.
Pada dasarnya listrik dapat dikategorikan sebagai produk yang bersifat intangible goods. Sebagaimana  di  jelaskan  bahwa  berkaitan dengan tanggung  jawab  produsen  ( product liability )  produk  bukan  hanya  berupa tangible goods ,  tapi  juga  yang  bersifat intangible goods seperti  listrik.  Perlindungan  konsumen  listrik  dalam  konteks  UUPK,  pada umumnya  berhubungan  dengan  persoalan product  liability .  Sebab  berkaitan  dengan masalah  kualitas  pelayanan  listrik.  Bagaimanapun  juga  hubungan  antara  PT  PLN (persero) dengan konsumen didasarkan pada contract liability .
Perjanjian yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan konsumen belum diadaptasi sesuai  dengan  materi  UUPK  dalam  hal  ini  tergambar  pada  formulir  permohonan berlangganan  listrik  sekaligus  berisi    klausula-klausula  baku    yang  pada  umumnya dibuat  oleh  badan-badan  publik  yang sama sekali  yang sama sekali  tidak  memberi celah    kepada    konsumen    untuk    mendapat    perlindungan  hukum  apabila  terjadi wanprestasi  ataupun  perbuatan  melawan  hukum.  Pada  prinsipnya  ketentuan  yang mengatur  perlindungan  hukum  konsumen  dalam  aspek  hukum  perdata,  diatur  di dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata.
Pasal 1320 KUH  Perdata  mengatur  bahwa  untuk  sahnya perjanjian  diperlukan  empat syarat, yaitu:
1. Kata  sepakat  dari  mereka  yang  mengikatkan  dirinya  ( toestemming  van dengenen die zich verbiden );
2. Kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan  ( de  bekwaamheid  om  een verbintenis aan te gaan );
3. Suatu hal tertentu ( een bepaald onderwerp ); dan
4. Suatu sebab yang halal ( een geloofde oorzaak ).
Sedangkan  Pasal  1365  KUHPerdata  mengatur  syarat-syarat  untuk  menuntut  ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang yang karena salahnya  menerbitkan  kerugian  itu  mengganti kerugian tersebut.

## b. Kerangka Teori
Dalam  menganalisa  pembahasan  ini,  agar  memperoleh  pemahaman  yang komprehensif  tentang  konsumen  dan  perlindungan  konsumen,  maka  penulis menggunakan teori hukum perlindungan konsumen, teori penyelesaian sengketa, dan hukum  perjanjian  untuk  menemukan  formulasi  perjanjian  baku  dalam  rangka perlindungan hukum konsumen pada PT. PLN ULP Tembilahan.

## 1. Teori Perlindungan Konsumen
Menurut Business  English  Dicitionary, perlindungan  konsumen  adalah protecting consumers  against  unfair  or  illegal  traders. 8 Sementara  itu Black’s law  Dicitionary mendefinisikan a  statute  that  safe  guards  consumers  in  the  use  good  and  services. 9 Perlindungan  Konsumen  adalah  istilah  yang  dipakai  untuk  menggambarkan perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen  dalam  usahanya  untuk memenuhi  kebutuhannya  sendiri  terhadap  permasalahan-permasalahan  yang merugikan konsumen itu sendiri. Tujuan  hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan ( justice) yang menyatakan the end of the justice source from the injury. 10
Menurut  G.  W.  Paton,  hak  yang  diberikan  oleh  hukum  ternyata  tidak  hanya mengandung  unsur  perlindungan  dan  kepentingan  tetapi  juga  untuk  kehendak. Hukum  pada  hakikatnya  adalah  suatu  yang  abstrak,  namun  dalam  manifestasinya dapat  berwujud  konkrit. Suatu  ketentuan hukum  dapat  dinilai  baik  jika  akibat  yang dihasilkan  dari  penerapannya  adalah  kebaikan,  kebahagiaan,  dan  berkurangnya penderitaan,  maka  menurut  Az.  Nasution   hukum  perlindungan  konsumen  adalah keseluruhan  asas  dan  kaidah  yang  melindungi  dan  mengatur  konsumen  antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. 11
Piliphus  M  Hadjon  menjelaskan  bahwa  di  dalam  perlindungan  konsumen  terdapat dua  teori  perlindungan  hukum,  yaitu perlindungan  hukum  represif  dan  perlindungan hukum  preventif. 12 Perlindungan  hukum  represif,  yaitu  perlindungan  hukum  yang dilakukan  dengan cara  menerapkan  sanksi  terhadap pelaku agar  dapat  menegakkan hukum  sebenarnya  yang  biasanya  dilakukan  di  pengadilan.  Perlindungan  hukum preventif  adalah  perlindungan  hukum  yang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya suatu sengketa. 13
Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  Pasal  1 angka 1  menyatakan  bahwa, perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian
8 Peter  Colin, Business Englih Dicitionary, Linguaphone, London, 2006, hlm. 61.
9 Bryan  A.  Garner, Black’s Law  Dictionary, Eight  Edition,  St . Paul  Minnesota,  2004,  hlm. 335. 10 Zulham, Op., Cit, hlm. 54
11 Az Nasution, Op. Cit hlm. 22.
12 Piliphus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Masyarakat  di  Indonesia, Graha  Ilmu, Yogyakarta,  hlm. 21.
13 Ibid, hlm. 22.
hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Artinya  perlindungan konsumen  merupakan  perangkat  hukum  yang  diciptakan  oleh  lembaga  pemerintah untuk  memberikan  perlindungan  hukum  dan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  para konsumen  dari  berbagai  sengketa  ataupun  permasalahan  karena  merasa  dirugikan oleh  para  pelaku  usaha. 14 Perlindungan  konsumen  mempunyai  cakupan  yang  luas, meliputi  perlindungan  konsumen  terhadap  barang  dan/atau  jasa,  yang  berawal dari tahap kegiatan mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat - akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

## 2. Teori Penyelesaian Sengketa
Teori  penyelesaian  sengketa menurut Dean  G  Pruitt  dan  Jeffrey  Z. Rubin  ada 5 (lima),  yaitu:  Pertama, contending (bertanding),  yaitu  mencoba  menerapkan  suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, yielding (mengalah),  yaitu  menurunkan  aspirasi  sendiri  dan  bersedia  menerima  kekurangan dari  yang  sebetulnya  diinginkan.  Ketiga, problem  solving (pemecahan  masalah),  yaitu mencari alternative yang  memuaskan  dari  kedua  belah  pihak.  Keempat, with drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima in action (diam),  yaitu  tidak melakukan apa-apa. 15
Para  ahli  antropologi  hukum  mengemukakan  pendapatnya  tentang  cara-cara penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  baik  dalam  masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:
1. Lumpingit (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal  dalam  mengupayakan  tuntutannya.  Dia  mengambil  keputusan  untuk mengabaikan  saja  masalahnya  atau  isu-isu  yang  menimbulkan  tuntutannya dan dia  meneruskan hubungan-hubungannya  dengan  pihak  yang  dirasakan merugikannya.  Ini  dilakukan  karena  berbagai  kemungkinan  seperti kurangnya  faktor  informasi  tentang  bagaimana  proses  mengajukan  keluhan ke  peradilan,  kurangnya  akses  ke  lembaga  peradilan  atau  sengaja  tidak diproses  ke  pengadilan  karena  diperkirakan  bahwa  kerugiannya  lebih  besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun pisikologis.
2. Avoidance (mengelak),  yaitu  pihak  yang  merasa  dirugikan,  memilih  untuk mengurangi  hubungan-hubungan  dengan  pihak  yang  merugikannya  atau untuk  sama  sekali  menghentikan  hubungan  tersebut,  misalkan  dalam hubungan  bisnis  hal  serupa  bisa  saja  terjadi.  Dengan  mengelak,  maka masalah  yang  menimbulkan  keluhan  dielakkan  saja.  Berbeda  dengan pemecahan  pertama  ( lumping  it ),  dimana  hubungan- hubungan  berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua  ( avoidance ),  yaitu pihak  yang  merasa  dirugikan  mengelakannya.  Pada bentuk  penyelesaian  pertama  hubungan  pihak  yang  besengketa  tetap diteruskan,  namun  pada  bentuk  kedua  hubungan  kedua  belak  pihak  yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
3. Coercion (paksaan),  pihak  yang  satu  memaksakan  pemecahan  kepada  pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk  menggunakan  kekerasan,  pada  umumnya  mengurangi  kemungkinan penyelesaiaan secara damai.
14 Eli Wuria Dewi, Op. Cit, hlm. 5.
15 Dean G Pruitt &Z. Rubin, KonflikSosial , Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004, h. 4-6.
4. Negotiation (perundingan),  kedua  belah  pihak  yang  berhadapan  merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka  berdua,  mereka  sepakat  tanpa  adanya  pihak  yang  ketiga  yang mencampurinya.  Kedua  belah  pihak  berupaya  untuk  saling  menyakinkan, jadi  mereka  membuat  aturan  mereka  sendiri  dan  tidak  memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
5. Mediation (mediasi),  pihak  ketiga  yang  membantu  kedua  belah  pihak  yang berselisih  pendapat  untuk  menemukan  kesepakatan.  Pihak  ketiga  ini  dapat ditentukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa,  atau ditunjukan  oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau  karena  ditunjuk  oleh  orang  yang  mempunyai  kekuasaan,  kedua belah pihak yang bersengketa  harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan  digunakan  dalam  upaya  mencari  pemecahan.  Dalam  masyarakat  kecil (paguyuban)  bisa  saja  tokoh-tokoh  yang  berperan  sebagai  mediator  juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
6. Arbitration (Arbitrase),  yaitu  dua  belah  pihak  yang  bersengketa  sepakat  untuk meminta  perantara  kepada  pihak  ketiga,  arbitrator  dan  sejak  semula  telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
7. Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri  pemecahan  masalah,  lepas  dari  keinginan  para  pihak  yang bersengketa.  Pihak  ketiga  itu  juga  berhak  membuat  keputusan  dan menegakkan  keputusan  itu  artinya  pihak  ketiga  berupaya bahwa  keputusan itu dilaksanakan. 16
Ketujuh  cara  ini  dapat  dibagi  menjadi  tiga  cara  penyelesaian  sengketa,  yaitu tradisonal, alternative disputeresolution (ADR)  dan  pengadilan.  Cara tradisional  adalah lumping it (membiarkan saja), avoidance (mengelak) dan coercion (paksaan). Ketiga cara tersebut  tidak  dapat  ditemukan  dalam  perundang-undangan.  Yang  termasuk  dalam penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  ADR   adalah  perundingan  ( negotiation ), mediasi dan arbitrase.
Ketiga  cara  ini  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  tahun 1999 tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Pilihan  Penyelesaian  Sengketa,  sedangkan  penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal dengan hukum acara. 17

## 3. Hukum Perjanjian
Perjanjian  atau  persetujuan  diatur  dalam  Pasal  1313  KUHP  perdata  yang menyatakan  bahwa,  perjanjian  atau  persetujuan  adalah  seseuatu  perbuatan  dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Menurut  Subekti  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seorang  berjanji kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan suatu  hal. Menurut Yahya Harahap, perjanjian  maksudnya  adalah hubungan hukum yang menyangkut  hukum  kekayaan  antara  dua  orang  atau  lebih,  yang  memberi hak pada  satu  pihak  dan  kewajiban  pada pihak  lain  tentang  suatu  prestasi. 18 Sementara dalam  hukum    perjanjian  mengenal   tujuh   asas,  yaitu asas  kebebasan  berkontrak, asas
16 Laura  Nader  &  Harry  F.  Todd  Jr, The  Disputing  Process  Law  in  Ten  Societies ,  New York:Columbia  University  Press, 1978,h. 9-11
17 Ibid, h. 11-12 18 M.  Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, PT. Bima Cipta, Bandung, 1986, hlm. 6.
konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kepribadian, asas iktikad baik, asas kesederajatan, dan asas kepastian hukum. 19
Dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  merupakan  perbuatan  hukum  yang melahirkan  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  orang atau  lebih  yang  menghasilkan perikatan,  yaitu  hubungan  hukum  antara  para  pihak  yang  menimbulkan  hak  dan kewajiban para pihak yang lainnya atas suatu prestasi.
2. Kedudukan PLN Sebagai BUMN dan Hubungannya dengan Konsumen.
a.  Kedudukan PT. PLN (Persero) Sebagai Badan Usaha Milik Negara
Sampai  saat  ini  PT  PLN  Persero  merupakan  satu-satunya  badan  usaha  milik negara  yang  menyediakan  pasokan  tenaga  listrik  bagi  rakyat  Indonesia.  PT.  PLN Persero  yang  berkedudukan  sebagai  badan  usaha  milik  negara  merupakan    badan usaha    yang    oleh    pemerintah    diserahi    tugas    semata-mata  untuk  melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
Hal  tersebut  seperti  termuat  dalam  pasal  7UU  15  tahun  1985  Tentang Ketenagalistrikan juncto pasal 3 ayat 1 dan 13 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1989 tentang  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Tenaga  Listrik  menyatakan  bahwa  dalam hal koperasi,  swasta,  dan  BUMN atau  lembaga negara  lainnya  selaku  Pemegang Usaha Ketenagalistrikan  dari BUMN yaitu PLN.
Dasar hukum tentang  kedudukan PT. PLN  Persero sebagai Badan Usaha Milik Negara  juga  diatur  dalam  pasal  7  ayat  1  Undang-Undang  No  15  Tahun  1985 tentang  Ketenagalistrikan,  bahwa  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  dilakukan  oleh negara  dan  diselenggarakan  oleh  badan  usaha  milik  negara  yang  didirikan berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang  berlaku  sebagai pemegang  kuasa usaha ketenagalistrikan.

## b.  Hubungan PT PLN (Persero) dengan Pelanggan atau Konsumen
Hubungan  antara  PT.  PLN  Persero  dengan  pelanggan  atau  konsumen  dapat terjadi  dengan  adanya  kontrak  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Pola hubungan  tersebut  diatur  dalam  pasal  25  Peraturan  Pemerintah  No 10  Tahun 1985 Tentang  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Tenaga  Listrik,  yaitu:  Pasal  25  (Hak  pelaku Usaha).
1. Pemegang  Kuasa  Usaha  Ketenagalistrikan  dan  Pemegang  Izin  Usaha Ketenagalistrikan  Untuk  Kepentingan  Umum  dalam  menyediakan  tenaga  listrik diberi hak untuk:
a. memeriksa  instalasi  ketenagalistrikan  yang  diperlukan  oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
b. mengambil    tindakan    atas    pelanggaran    perjanjian    penyambungan  listrik oleh pemakai;
c. mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
2. Pemegang  Kuasa  Usaha  Ketenagalistrikan  dan  Pemegang  Izin  Usaha. Ketenagalistrikan  Untuk  Kepentingan  Umum  tidak  bertanggung  jawab  atas bahaya  terhadap  kesehatan,  nyawa,  dan  barang yang  timbul  karena  penggunaan tenaga  listrik  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya  atau  salah  dalam pemanfaatannya.
3. Pemegang  Kuasa  Usaha  Ketenagalistrikan  dan  Pemegang  Izin  Usaha Ketenagalistrikan  Untuk  Kepentingan  Umum  dalam  menyediakan  tenaga  listrik wajib :
a. memberikan pelayanan yang baik;
b. menyediakan  tenaga  listrik  secara  terus  menerus  dengan  mutu  dan keandalan yang baik;
c. memberikan perbaikan, apabila ada gangguan tenaga listrik;
d. bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian  atau  bahaya  terhadap  nyawa, kesehatan, dan barang yang timbul karena kelalaiannya.
Sedangkan  hak  dan  kewajiban  masyarakat  sebagai  konsumen  listrik diatur dalam pasal 26 PP 10 tahun 1989 sebagai berikut:
1. Masyarakat     di    daerah     usaha     Pemegang     Kuasa    Usaha  Ketenagalistrikan atau     Pemegang     Izin    Usaha     Ketenagalistrikan  Untuk    Kepentingan    Umum berhak    mendapat    tenaga    listrik    yang  disediakan  oleh  Pemegang  Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang bersangkutan.
2. Masyarakat  yang  telah   mendapat  tenaga  listrik   mempunyai   hak untuk:
a. mendapat pelayanan yang baik;
b. mendapat  tenaga  listrik  secara  terus  menerus  dengan  mutu  dan c.  keandalan yang baik;
c. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik.
3. Masyarakat    yang    telah    mendapat    tenaga    listrik    mempunyai kewajiban :
a. melaksanakan  pengamanan  terhadap  bahaya  yang  mungkin  timbul  akibat pemanfaatan tenaga listrik;
b. menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan;
c. menggunakan  tenaga  listrik  sesuai  dengan  peruntukannya.  Masyarakat  yang telah  mendapat  tenaga  listrik  bertanggung  jawab  karena  kesalahannya mengakibatkan  kerugian  bagi  Pemegang  Kuasa  Usaha  Ketenagalistrikan  atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.
3. Sanksi Pelanggaran UUPK Nomor 8 Tahun 1999

## a. Sanksi Pelanggaran Pelaku Usaha (PLN)
Dalam  rangka  mengembangkan  upaya  perlindungan  konsumen  sebagaimana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 tahun 1999, maka dibentuk  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional.  Pasal  33  berbunyi  Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan  kepada  pemerintah  dalam  upaya  mengembangkan  perlindungan konsumen  di  Indonesia.  Untuk  menjalankan  fungsi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
a. Memberikan  saran  dan  rekomendasi  kepada  pemerintah  dalam  rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
b. Melakukan      penelitian      dan     pengkajian     terhadap      peraturan     perundang- undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
c. Melakukan  penelitian  terhadap  barang  dan/atau  jasa  yang  menyangkut keselamatan konsumen;
d. Mendorong  berkembangnya  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat;
e. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
f. Menerima  pengaduan tentang  perlindungan konsumen dari masyarakat,  lembaga perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat,  atau  pelaku  usaha;  melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
Sebagaimana      fungsi      di      atas      tidak      lain      untuk      meningkatkan      dan mengembangkan perlindungan konsumen. Adapun sanksi yang diberikan oleh BPSK dalam  UUPK  Nomor  8  Tahun  1999  terkait  pelanggaran  bagi  pelaku  usaha  (PLN) yang  melanggar sebagai berikut:
1. Sanksi Administrasi
a. Badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  berwenang  menjatuhkan sanksi  administratif  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar  Pasal  19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
b. Sanksi  administrati  berupa  penetapan  ganti  rugi   paling    banyak   Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
c. Tata  cara  penetapan  sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi Pidana
Penuntutan  pidana  dapat  dilakukan  terhadap  pelaku  usaha  dan/atau pengurusnya.
a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  13 ayat  (2),  Pasal 15,  Pasal 17 ayat  (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,  Pasal  12,  Pasal  13  ayat  (1),  Pasal  14,  Pasal  16,  dan  Pasal  17 ayat  (1  huruf  d  dan  huruf  f  di  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua) tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus juta rupiah).
Terhadap  pelanggaran  yang  mengakibatkan  luka  berat,  sakit  berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Terhadap  sanksi  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  62,  dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
1. perampasan barang tertentu;
2. pengumuman keputusan hakim;
3. pembayaran ganti rugi;
4. perintah      penghentian      kegiatan      tertentu      yang      menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. pencabutan izin usaha.

## b. Sanksi Pelanggaran Konsumen
Dalam Undang-undang  Republik   Indonesia   Nomor  30   Tahun   2009  tentang Ketenagalistrikan menjelaskan sanksi dan ketentuan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian, yaitu :
1. Sanksi Administratif
Sanksi administratif  sebagai  mana  dijelaskan  pada  bab  empat  belas  pasal 48 Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, sebagai berikut :
a.
Setiap   orang    yang    melanggar   ketentuan    sebagaimana   dimaksud dalam Pasal  16  ayat  (3),  Pasal17  ayat  (3),  Pasal  27  ayat  (2),  Pasal  28,
Pasal  3  ayat  (3),  Pasal35,  Pasal37,  Pasal42,  atau  Pasal  45  ayat  (3) dikenai  sanksi  administratif  berupa,  teguran  tertulis,  pembekuan kegiatan sementara; dan/atau pencabutan izin usaha.
b. Sanksia  dministratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)ditetapkan oleh  Menteri,  Gubernur,  atau  Bupati/Walikota  sesuai  dengan kewenangannya.  d.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara pengenaan  sanksia  dministratif sebagaimana    dimaksud    pada    ayat (1)    diatur    dengan    Peraturan Pemerintah.
2. Ketentuan Pidana
Ketentuan  pidana  sebagai  mana  dijelaskan  pada  bab  lima  belas  pasal 51 UU RI Nomor 30 Than 2009 tentang ketenagalistrikan, sebagai berikut :
1. Setiap      orang      yang      tidak      memenuhi      keselamatan ketenagalistrikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal    44  ayat  (1) sehingga  mempengaruhi  kelangsungan  penyediaan  tenaga  listrik dipidana dengan pidana  penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Apabila  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan  terputusnya    aliran    listrik    sehingga    merugikan masyarakat,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan  denda  paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
3. Setiap  orang  yang  menggunakan  tenaga  listrik  yang  bukan  haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

## 5. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Perlindungan  hukum  terhadap  pelanggan  listrik  selaku  konsumen  di  P.T  PLN (Persero)  dalam  hal  kaitannya  dengan  surat  perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik (SPJBTL)  yang  dibuat  oleh  pihak  PLN  yang  memuat  hak  dan  kewajiban,  belum dapat terlaksana sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pengaduan- pengaduan  dalam  kaitannya  terhadap  pemenuhan  kewajiban-kewajiban  yang termuat  di  dalam  SPJBTL,  seperti:  voltase  naik  turun,  pemadaman  listrik  yang dilakukan  secara  tiba-tiba,  pelayanan  terhadap  pengaduan  gangguan  yang  terlalu lama  sehingga  menimbulkan  keengganan  dari  pelanggan  listrik  selaku  konsumen untuk  melakukan  pengaduan  karena  kurang  tanggapnya  dari  pihak  PLN  selaku pelaku  usaha.  Hal  lainnya  adalah  berkaitan  dengan  kerugian  yang  diderita konsumen berupa kerusakan barang-barang elektronik akibat pemadaman dan atau naik turunnya tegangan tanpa pemberitahuan atau informasi terlebin dahulu, yang memungkinkan konsumen untuk menuntut gantirugi berdasarkan pada Pasal 1243 KUH Perdata berupa ongkos yang nyata nyata dikeluarkan, rusaknya suatu barang
akibat  wanprestasi  wanprestasi  dan  keuntungan  atau  bunga  yang  seharusnya didapat,  dapat  menuntut  pemenuhan  haknya  berdasarkan  Undang-Undang  selain itu  konsumen  dapat  Perlindungan  Konsumen  yaitu  Pasal  7  huruf  g  disebutkan bahwa:  pelaku  usaha  berkewajiban  memberikan  kompensasi  ganti  rugi  dan/atau penggantian  atas  kerugian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  atau dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan". Hal  ini  didukung  dengan adanya  ketentuan  yang  mengatur  hak  konsumen,  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  4  huruf  h,  yaitu:  "hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya".
b. Sehubungan  dengan  penyelesaian  sengketa  antara  PT.PLN  (Persero)  dengan konsumen listrik dimungkinkan bagi konsumen untuk menyelesaikan melalui jalur hukum non litigasi yaitu melalui BPSK, dimana melalui BPSK lebih mudah. murah, cepat  dan  sederhana,  dalam  hal  ini  BPSK  berperan  sebagai  mediator  dalam menyelesaikan sengketa konsumen listrik.
2. Saran
1. Hendaknya  lebih  ditingkatkan  sosialisasi  mengenai  undang-undang perlindungan  konsumen  sehingga  pengetahuan  masyarakat  tentang  kontrak baku,  klausula  baku  dan  perlindungan  konsumen  semakin  bertambah  dan mengatahui pasti apa yang menjadi hak-haknya sebagai pelanggan tenaga listrik dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
2. Agar  PT.PLN  (Persero)  meningkatkan  kualitas  pelayanan  sehingga  dapat memenuhi  Hak-hak  pelanggan  listrik  selaku  konsumen  yang  diatur  didalam peraturan perundang-undangan listrik maupun didalam UUPK.
3. Pemerintah  harus  mengupayakan  agar  seluruh  pengelola  ketenagalistrikan membeli asuransi untuk pembayaran kerugian konsumen jika terjadi kerusakan akibat force majeure. Jaminan asuransi itu untuk mengatasi kejadian yang tidak dapat  diramalkan,  sehingga  dapat  dipakai  membayar  kerugian  konsumen  dan perusahaan itu sendiri.

## 6. Daftar Pustaka
Buku-Buku
Abdul  Kadir, Energi  Sumber  Daya,  Inovasi,  Tenaga  Listrik  Dan  Potensi  Ekonomi , Edisi Kedua, Universitas Indonesia Press, tampa tahun. Ashshofa, Burhan Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:  Penerbit Rineka Cipta, 1996) Badruzzaman,Mariam Darus Perlindungan  Terhadap Konsumen dilihat  dari perjanjian baku (standar), Bina Cipta, 1986
Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  dalam  Praktek, Jakarta:  SinarGrafik.
1996
Bernard  L.  Tanya  dkk,  Teori  Hukum: Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi , Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2010
Fuady, Munir Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002 Hadjon  Phillipus.  M., Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  Surabaya:  Bina ilmu, 2006
Kansil  C.S.T., Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Cet.VIII,  Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Khairandy,  Ridwan Iktikad Baik  dalam  Kebebasan Berkontrak ,
(Jakarta: PascaSarjana FH-UI, 2003).
Komaruddin,  dan  Yooke  Tjuparmah  Komarrudin, Kamus  Istilah  karya  tulis  Ilmiah , Bumi Aksara, Jakarta, 2000. Kumpulan  Rubrik  Advokasi  Konsumen, Siapa  Raja,  Konsumen  atau  Produsen  ? , Jakarta: Kompas Kusuma  Mulyana  W.  dan  Paul  S.  Baut, Hukum,  Politik,  dan  Perubahan Sosial, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988 Lubis M. Solly, Filsafat Ilmu hukum dan Penelitian , Mandar Maju, Bandung, 1994. Mertokusumo  Sudikno, Mengenal  Hukum, Yogyakarta:  Liberty  1999  Nasution  Az. Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995 MoleonLexy  J.  g,
Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  PT.  Remaja  Rosdakarya, Bandung,1990.
P.Joko  Subagyo, Metode  Penelitian  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  (Jakarta:  Rineka Cipta, 1991). Prodjodikoro.  R  Wirjono Azas-azas  Hukum  Perjanjian. (Bandung:  Sumur,  1981), Wuisman , JJM  M. Penelitian  Ilmu  Sosial ,  Jilid  I,  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.
-------,  1999, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu  Pengantar, Daya Widya, Jakarta. Purwanto,  Agus  J.  2002,  Transformasi  Demokrasi  dan  Perbaikan  Pelayanan Publik, Jakarta, Universitas Terbuka
Rahardjo  Satjipto ,  Ilmu  Hukum ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung  2000,  hal.  13 Sanafiah  Faisal, Format-format  Penelitian  Sosial, Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta,1999
Satrio  J., Hukum  Perikatan,  Perikatan  Pada  Umumnya ,  Alumni  Bandung,  1883, Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta : Grasindo, 2000) Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan , Bandung: Putra A Bardin, 1994 Shofie  Yusuf, Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-instrumen  Hukumnya, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,2000.
Sidharta, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia, Edisi  Revis i, Penerbit  PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, Hal 173. Sjahdeini  Sultan  Remy, Kebebasan  berkontrak  dan  Perlindungan  Yang  seimbang  Bagi Para  Pihak Dalam perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia, Institut  Bankir  Indonesia, Jakarta 1995. Soekanto  Soerjono, Pengantar  Penelitian  Hukum, UI  Press,  Jakarta,1982.  Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta: Penerbit PT. Pembimbung Masa, 1997.
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normarif, Jakarta:Rajawali Pers, 2011 Suharnoko. 2009. Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus. (Jakarta: Prenada  Media Group).
Suryabrata  Sumadi, Metodologi  Penelitian, Cetakan  Kelimabelas,  Penerbit  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Susilo  Zumrotin, K., Penyambung Lidah Konsumen, (Jakarta : Kerjasama  YLKI  dengan Puspa Swara, 1996)
Sutedi  Adrian, Tanggung    Jawab    Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan Konsumen, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
Syahmin, Hukum Kontrak Internasional , Jakarta: Rajawali Pers, 2005 Syahrin Alvi, Beberapa Masalah Hukum , PT. Softmedia, Medan, 2009. Utrecht/ Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia , PT.  Ictiar  Baru, Jakarta, 1989 Waluyo  Bambang, Metode  Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek, Cetakan  kedua, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1996)

## Perundang-Undangan
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Tentang  Ketenagalistrikan,  Lembaran Negara  RI  Nomor  133  Tahun  2009,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI  Nomor 5052.
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  tahun  2012  Tentang  Penyediaan  dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
3. Undang-undang Perlindungan Konsumen, Nomor 8 Tahun 1999, tentang Hak konsumen.

## Karya Ilmiah
Hirman, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Tenaga Litrik Antara PT. PLN Cabang Madiun  dengan  Pelanggannya,  artikel  Journal  Sosial  Volume  8  Nomor  1, Maret 2008.
Purwanto,  Agus  J.  2002, Transformasi  Demokrasi  dan  Perbaikan  Pelayanan  Publik , Jakarta, Universitas Terbuka.
Rivia  Nugraheni   dkk, Perlindungan Konsumen Listrik Pt Pln (Persero) Terhadap Harga Listrik Yang Wajar , Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017
Pricylia A. Korah, Kedudukan Nasabah Dalam Perjanjian Baku Yang Dilakukan Oleh Bank diunggap dari https://ejournal.unsrat.ac.id.