## Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

## MUHAMMAD YAHYA ARWIYAH
Institut  Manajemen  Telkom  Bandung,  Jl.  Terusan  Buahbatu  Bandung  40257 email:  yahya_arwiyah@yahoo.co.id
Abstract.   Voters in  Bandung   Regency is part  of Indonesian  people playing  an impor- tant  role  in  determining  policy  and  organizing  lawful  lives  considering  Indonesia  is  a democratic  nation  based  on  constitutions.  On  other  hand,  the  involvement  of  citizens in  a  political  life  general  or  regional  election  was  not  free  from  socio-economic  status or  background  of  in  fact,  political  participation  of  citizens  was  not  yet  optimum  be- cause  of  the  diversity  of  socio-economic  status,  the  decrease  in  trust  level  of  citizens forwards  ideological  line  of  tehe  political  parties,  and  role  of  paternalistic  culture  as well  as  the  lack  of  political  education  carried  on  by  the  political  parties.
Keywords:    political  paries,  political  participan,  socio-economic  status,
Abstrak.  Masyarakat  pemilih  di  Kabupaten  Bandung  merupakan  bagian  dari  rakyat Indonesia  yang  berperan  penting  dalam  penentuan  dan  penyelenggaran  kehidupan bernegara  mengingat  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  berdasarkan  hukum. Namun,  keterlibatan  warga  negara  dalam  kehidupan  politik  pada  pemilihan  umum ataupun  kepala  daerah  tidak  terlepas  dari  status  sosial  ekonomi  dan  kualitas  partai. Kenyataannya,  partisipasi  politik  warga  negara  belum  optimal  dengan  keragaman status  sosial  ekonomi.  Hal  ini  menyebabkan  menurunnya  tingkat  kepercayaan  warga negara terhadap partai politik. Ini terjadi berkaitan dengan tidak jelasnya garis ideologi partai, masih berperannya budaya “paternalistic”, dan tidak dilaksanakannya pendidikan politik dan perpolitikan oleh partai politik.
Kata kunci: partai politik, partisipasi politik, status sosial ekonomi

## Pendahuluan
Salah  satu  syarat  untuk  dapat  memenuhi kriteria  suatu  Negara  yang  dianggap  sebagai Negara  hukum  adalah  adanya  pemilihan  umum yang bebas. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum  menggariskan  bahwa    Pemilihan  umum yang bebas dan tidak memihak dilakukan dari pusat sampai daerah. Pemilihan umum yang bebas dan tidak memihak sebagai ciri utama  negara hukum, juga merupakan  media dalam pembagian fungsi dan peran yang dilakukan. Rakyat sebagai subjek be rperan  penting  dalam   penentuan  dan penyelenggaraan  kehidupan  bernegara.  Indone- sia  sejak  dibentuk  oleh  para  pendiri,  sangat berkepentingan  untuk  memenuhi  syarat  tersebut agar dapat diakui  sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Upaya tersebut justru kini bergulir cukup jauh, dimana tidak hanya Presiden bahkan Kepala Daerah Tingkat II ( kini Walikota dan Bupati) juga  dipilih  secara  langsung  melalui  Pemilihan umum Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden serta
Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pemilukada). Dalam  konteks  ini,  keterlibatan  warga  negara dalam  kehidupan  politik  sangat  nyata    yang mempunyai hak dan kesempatan yang sama, akan tetapi  berdasarkan  penelitian  penulis,  pada pemilihan  umum  ataupun  kepala  daerah/Bupati Kabupaten  Bandung,  pemilihan  umum  tersebut tidak terlepas dari status sosial ekonomi (SSE)  dan kualitas partai. Keragaman status sosial  ekonomi masyarakat  yang  status  sosial  ekonomi  belum banyak  berperan,  karena  dengan  status  sosial ekonomi tinggi, masih terdapat  masyarakat yang bersikap apatis pragmatis, dan begitu sebaliknya. Pendapat Damsar (2010: 200) bahwa  “Status sosial ekonomi  memiliki  beberapa  indikator  yang digunakan  untuk  melakukan  analisis  tentang hubungan  atau  pengaruh,  yaitu  pendidikan, pekerjaan dan pendapatan/penghasilan.” Hubungan dan  pengaruh  dalam  penelitian  ini  adalah  status sosial  ekonomi  yang  berpengaruh  terhadap partisipasi politik. Budaya politik yang berkembang pada  suatu  masyarak at  berpengaruh  pada
keterlibatan mereka dalam  kehidupan  politik  dan peran  politik  yang  mungkin  dilakukan  sebagai warga negara.
Pe miliha n  Ke pa la   Dae ra h  (P ilka da ) Ka bupa te n  Ba ndung  Pe riode  20 10 -2 01 5 laksanakan sejalan dengan habisnya masa jabatan Bupati  Obar  Sobarna  pada  tanggal  5  Desember 2010.  Pelaksanaan  Pilkada    Kabupaten  Bandung dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2010, diikuti oleh 8 (delapan) pasangan calon Bupati dan wakil Bupati periode 2010-2015, yang lolos verifikasi dan administrasi,  dari  sembilan  pasangan  cabup- cawabup  (bupati).  Delapan  yang  lolos  secara adminstratif  dan  sesuai  dengan  verifikasi  KPU Kabupaten  Bandung,  5  pasangan  diusung  oleh parpol  dan  3    berasal  calon  perseorangan (independen).  Ideologi  yang  dianut  oleh  suatu partai  ataupun  individu  terlihat  campur  aduk berdasarkan  data  dari  calon  dan  penggusung partai ampak nyata dalam unsur pengusung calon bupati. Deden Rumaji  tidak didukung oleh partai amanat nasional (PAN) padahal secara institusional ang  bersangkutan  adalah  kader  dan  fungsional PAN,  karena  quota  PAN  untuk  mengusung  calon sudah  menetapkan  pasangan  Deding  Ishak  – Siswanda.  Pada  Pilkada  ini  PAN  berkolaborasi dengan  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP), Partai  Kebangkitan  Bangsa (PKB)  dan  Partai Hati Nurani  Rakyat  (HANURA),  Deding  Ishak  adalah fungsionaris dan kader elite partai golkar. Data yang ada  juga  menunjukkan  bahwa  Rusna  Kosasih adalah  fungsionaris  dan  kader  elit  partai  golkar yang  didukung  oleh  partai  Indonesia  demokrasi perjuangan  (PDIP).
Jumlah  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  dalam pemilihan  bupati  dan  wakil  bupati  Kabupaten Ba ndung,  m enga la mi  perubahan  m enja di 2.129.802  orang  dari  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  yaitu  2.126.683.  Penambahan  ini merupakan  hasil  penghitungan  ulang,  karena pengaduan masyarakat yang merasa sudah berhak sebagai  pemilih  tetapi  ternyata  tidak  terdaftar. Selain  itu,  tingkat  partisipasi  politik  pemilih  di Kabupaten Bandung hanya mencapai angka  65%, padahal  target  tingkat  partisipasi  pemilih  pada Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pilkada)  di Kabupaten Bandung tahun 2010 yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bandung harus mencapai 70% partisipasi pemilih. Oleh karena itu, pentingnya mengkaji peranan sta- tus  sosial  ekonomi  dan  kualitas  partai  dalam meningkatkan partisipasi politik  warga  negara.
Adapun  rumusan  masalah  yang  dikaji meliputi:  (1)Bagaimana  peranan  status  sosial ekonomi dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Bandung dalam pemilihan Bupati tahun 2010?; (2) Bagaimanakah peranan kualitas partai politik  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik  di Kabupaten Bandung dalam pemilihan Bupati pada
tahun 2010?; dan (3) Bagaimanakah peranan sta- tus  sosial  ekonomi  dan  kualitas  partai  terhadap partisipasi politik dalam  pemilihan Bupati Bandung tahun  2010?.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  200 responden melalui dengan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian ini juga diperkuat dengan pendekatan kualitatif untuk menjaring data dari  masyarakat  pemilih  di  Kabupaten  Bandung. Tujuan  umum  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk m enggali,  m engk aji,  m enye le ks i,  dan mengorganisasikan informasi teore-tis dan empiris yang  berkaitan  dengan  konseptualisasi  status so sial  e ko no mi  dan  k ua lita s  pa rtai  dalam meningkatkan  partisipasi  politik  dalam  pemilihan Bupati Bandung tahun 2010.

## Status Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Meningkatkan  Partisipasi  Politik  pada Pemilihan Bupati Bandung Tahun 2010
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  status sosial  ekonomi  berpengaruh  langsung  terhadap partisipasi  politik  dengan  tingkat  cukup  masing- masing  sebesar  22,75%;  28,62%  dan  0,35%. Sisanya  adalah  sebesar  77,25%;  71,38%;  dan 99,65%  merupakan  pengaruh  dari  variabel  atau faktor lain  yang tidak diamati.
Penelitian ini menemukan ternyata status pendidikan,  pendapatan,  dan  perbedaan  jenis pekerjaaan  (nonpetani  dibandingkan  dengan petani) berperan dalam  meningkatkan  partisipasi politik  masyarakat  kabupaten  Bandung  dengan tingkat  yang  cukup.  Maksudnya,  masyarakat Ka bupa te n  Ba ndung  20 10   y ang  me miliki pe ndidik an  dan  penda pa ta n  tinggi  lebih berpartisipasi  dalam  pemilihan  Bupati  Bandung 20 10   diba ndingkan  dengan  y ang  m emiliki pe ndidik an  dan  penda pa ta n  ya ng  renda h (pendidik an  ra ta- ra ta  lulus an  SM A),  s erta pe rbedaa n je nis pe ke rjaa n me miliki kecenderungan  pekerjaan  non  petani  lebih berpartisipasi  dalam pemilihan  Bupati  Kabupaten Bandung  2010  (banyaknya  pemilih  yang  bekerja sebagai petani lebih sedikit daripada nonpetani). Warga yang berstatus pendidikan tinggi lebih banyak  mengerti  dan    mengetahui  hak  dan kewajibannya  sebagai  warga  negara  khususnya dalam  bidang  politik  karena  cenderung  dalam ke giatan  m enim ba   ilm u  da pa t  me na mbah wawasan  serta  cakrawala  pemikiran  sehingga semakin  sadar  terhadap  pentingnya  ikut  dalam berpartisipasi meskipun tingkat partisipasinya tidak menjadi pemimpin politik dan aktivis politik, tetapi mengobrolkan  dan  diskusi  tentang  pemilukada, me ngik uti  ka mpanye,  m enda ta ngi  Te mpat Pemungutan Suara (TPS), menggunakan hak suara dalam pemilukada, serta mengikuti kegiatan dalam penghitungan  suara.  Dalam  kenyataanya,  orang yang  memiliki  kesadaran  lebih  tinggi  akan
berbanding  lurus  dengan  tingkat  partisipasinya. Warga negara yang berpendidikan tinggi semakin tinggi  pengetahuan  dan  wawasan  mengenai pemilukada  karena  lebih  banyak  informasi  yang didapat  baik  melalui  media  elektronik  maupun surat kabar sehingga bahan dalam diskusi ataupun obrolan  semakin  banyak.    status  sosial  ekonomi itu  umumnya  berkaitan  dengan  status  sosial ekonomi seseorang dalam keluarga yang ditandai oleh  tingkat/jenjang  pendidikan,  status/jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan/pendapat. Sta- tus  sosial  ekonomi  memiliki  beberapa  indikator yang digunakan untuk melakukan analisis tentang hubungan  atau  pengaruh,  yaitu  pendidikan, pekerjaan dan  pendapatan/penghasilan (Damsar, 2010: 200).
Penelitian  ini  menemukan  juga  bahwa warga  negara  yang  memiliki  status  pendidikan tinggi  semakin  banyak  memperoleh  informasi tentang seluk beluk kandidat atau partai politik yang mengusung  melalui  berbagai  macam  media. Akibatnya,  terdapat  warga  negara/masyarakat yang memutuskan untuk tidak memilih dan apatis terhadap  pemilihan  Bupati  Kabupaten  Bandung 2010.  Status  pendidikan  tinggi  kurang/rendah berpartisipasi  ataupun  berpartisipasi  pada  level apatis karena berdasarkan informasi yang didapat kandidat  tidak  pantas  menjadi  Bupati  sehingga berbeda  dengan  perspektif  warga  yang  bersatus pendidikan tinggi.
Penelitian  ini  menemukan  warga  bersatus pendidikan tinggi dapat mengetahui bahwa dalam pemilukada  telah  terjadi  money  politic  sehingga membuat  warga  berlatar  belakang  pendidikan tinggi  k urang  be rpartisipa si  politik   dalam pemilukada  bupati  Kabupaten  Bandung  tahun 2010.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  peningkatan pendidikan  bagi  warga  negara  baik  pendidikan formal,  informal  ataupun  nonformal  yang  pada hakikatnya  perlu  dilengkapi  dengan  pendidikan politik dari partai politik secara berkesinambungan, continue,  dan  konsisten bagi  semua  warga  tidak hanya  terbatas  pada konstituennya.  Oleh  karena itu,  dapatlah disimpulkan sementara bahwa sta- tus sosial ekonomi berperan dalam meningkatkan partisipasi  politik  meskipun  belum  signifikan  hal ini  dikarenakan  masih  terdapat  pemilih  yang berpendidikan  tinggi  dan  berpendapatan  mapan kurang percaya terhadap partai politik dan pemilih yang memiliki pendidikan dan pendapatan rendah, serta  pekerjaan  yang  kurang  mapan  lebih cenderung  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi terlebih dahulu daripada kehidupan politik.

## Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan
Partisipasi  Politik  pada Pemilihan  Bupati Bandung Pada  2010
Berdasarkan  data  hasil  penelitian  yang
dihitung  secara  statistik  dan  didukung  oleh  hasil wawa ncara  dan  do kumentasi,  ma ka  da pat diketahui  bahwa  kualitas  partai  berperan  dalam meningkatkan  partisipasi  politik  di  Kabupaten Bandung  pada  pemilihan  Bupati  Bandung  Tahun 201 0,  di  mana  kualita s  partai  terdiri  a tas pendidikan politik dimensi kognitif berperan dalam meningkatkan  partisipasi  politik  dengan  kategori cukup, yaitu 32,26%.;  pendidikan politik dimensi afektif 40,32%; ideologi partai politik 28,72%; dan pola  kepemimpinan  46,65%.  Artinya,  hubungan antara pendidikan politik dimensi afektif, pendidikan politik dimensi kognitif, ideologi partai politik, dan pola kepemimpinan partai dengan partisipasi politik memiliki  kategori  cukup  atau  memiliki  hubungan positif dengan partisipasi politik.
Kualitas  partai  dalam  penelitian  ini  terdiri dari pendidikan politik  kognitif, pendidikan  politik sikap, ideologi partai, dan pola kepemimpinan yang dapat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik  masyarakat  Kabupaten  Bandung  pada pemilihan  Bupati  tahun  pada  2010.  Partai  politik me rupa ka n  sa la h  sa tu  k ajia n  Pe ndidik an Kewarganegaraan karena salah satu isinya adalah te ntang  hubungan  a ntarwa rganegara  da n hubungan  antara  warganegara  dengan  negara yang menyangkut warga negara, partai politik, dan organ  negara  khususnya  di  daerah  yaitu  terkait partisipasi  politik  masyarakat  dalam  pemilihan Bupati.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hubungan warga negara Pendidikan Kewarganegaraan dalam pradigma baru dalam demokrasi yang memiliki tiga fungsi  pokok;  salah  satunya  adalah  civic  partici- pation atau  mendorong  partisipasi  warga  negara (Sapriya dan Winataputra,  2007: 1.1).
Partisipasi  merupakan  ciri  khas  adanya modernisasi politik yaitu kegiatan yang dilakukan warga  negara  untuk  terlibat  dalam  proses pengambilan  keputusan  dengan  tujuan  untuk mempengaruhi  pengambilan  keputusan  yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi politik warga negara  perlu  mendapat  ruang  yang  luas,  bukan hanya terbatas pada saat pemilu (partisipasi lima ta huna n),  ak an  tetapi  juga   dalam   s etia p perumusan,  implementasi  dan  pertanggung- jawaban    kebijakan  publik.  Mekanisme  dalam strukturformal  keperintahan  yang  transparan, partisipatif,  dan akuntabel sangat diperlukan untuk mejwujudkan  kondisi  tersebut.  Dalam  sebuah demokrasi  yang  kuat,  partisipasi  bukan  sekedar me mperta ha nk an  k epentingan,  me la inka n merupakan suatu proses publik yang matang, yang tidak  mengklaim  suatu  kebenaran  melebihi  apa yang  disetujui  secara  konsensus  oleh  warga negara.  Partisipasi  politik  lebih  cenderung  efektif pada  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang memiliki  kesempatan,  kemampuan  maupun kekuasaan dalam mempengaruhi keputusan publik sehingga partisipasi politik masyarakat kabupaten
Bandung  cenderung  kurang  efektif.  Sebagian masyarakat  Kabupaten  Bandung  karena  kurang memiliki kesempatan tidak menjadi pejabat partai politik    sehingga  kemampuan  ataupun  tidak memiliki  kekuasaan  mempengaruhi  keputusan publik. Pendapat Verba, Nie dan Kim dalam Gaffar (2006: 46), memaknai partisipasi politik sebagai:
Activities by private citizens that are more or less directly aimed at influence the election of govern- mental personnel and/or the action they take.
Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisispasi dalam proses  pengelolaan  negara  untuk  negara  yang me njadik an  dem ok ra si  s ebagai  s is te m pemerintahan. Partai politik merupakan salah satu ko mponen penting  untuk m em as tika n terselenggaranya  kehidupan  bernegara  yang demokratis. Selain sebagai struktur kelembagaan politik  yang  anggotanya  bertujuan  mendapatkan kekuasaan  dan  kedudukan  politik,  partai  politik merupakan  wahana  bagi  penampungan  aspirasi ma sy arak at.  Pe ra n  te rs ebut  m erupak an im plem enta si  nilai-nilai  dem ok ra si,  ya itu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap  penyelenggaraan  negara.  Pendidikan kewarganegaraan  dalam  pengertian  yang  luas seperti citizenship education atau education for citi- zenship  yang  mencakup  pendidikan  kewarga- negaraan  di  dalam  lembaga  pendidikan  formal (dalam  hal  ini  di  sekolah  dan  dalam  program pendi-dikan  guru)  dan  di  luar  sekolah  baik  yang berupa program  penataran atau program lainnya yang  sengaja  dirancang  atau  sebagai  dampak pengiring  dari  program  lain  yang  berfungsi me mf as ilitas i  pros es   pende wa sa an  a ta u pematangan sebagai warganegara Indonesia yang cerdas dan baik program dari partai politik dengan salah  satu  fungsinya  adalah  wadah  partisipasi politik  warga  negara   Cogan  (dalam  dalam Budimansyah dan Winataputra, 2007: 10).
Pendidikan  politik  kognitif  berpengaruh terhadap  kesadaran  partisipasi  politik  dengan tingkat sebesar  28,62%, dengan pendidikan politik kognitif  yang  dimiliki  warga  negara  menandai warga negara menjadi mengetahui konsep-konsep yang  terkait  dengan  politik  seperti  demokrasi. Kompetensi PKn yang harus dimiliki warga negara ya itu civic know le dge. K om pe te ns i Kewarganegaraan  yang  harus  dimiliki  seorang warga negara yang pertama adalah pengetahuan kewarganegaraan  karena  agar  menjadi  warga negara  yang  cerdas  dan  dapat  mempengaruhi kebijakan  umum  warga  negara  harus  memiliki pengetahuan  sebagai  warga  negara  seperti mengikuti  informasi  terkini.  Pengetahuan  yang mendasar tertuang pada Pancasila  dan  UUD  NRI 1945  khususnya  mengenai  sistem  politik  bangsa Indonesia dan struktur pemerintahannya, sehingga
sangat  diperkukan  keterampilan  intelektual mengetahui mana calon pemerintah daerah yang memiliki  visi,  misi  dan  program  kerja  yang  pro rakyat. Warga negara hendaknya memahami bahwa melalui  keterlibatan  mereka  dalam  kehidupan politik dan civil society, mereka dapat membantu kualitas  hidup  di  lingkungan  sekitar  mereka, masyarakat  banyak  dan  seluruh  bangsa.  Jika mereka  menginginkan  suara-suara  mereka didengar, mereka harus menjadi warga negara yang aktif  dalam  proses  politik.  Warga  negara    akan memiliki  peluang  lebih  besar  dalam  mencapai tujuan-tujuan  pribadi  baik  untuk  dirinya  sendiri, keluarga, maupun untuk kepentingan masyarakat, bangsa,  dan  negara  bila  mereka  adalah  warga nega ra  yang  berpenge tahuan,  efektif,  dan bertanggungjawab.
Kegiatan  partai  politik  kebanyakan  hanya sebatas sosialisasi khususnya menjelang pemilihan umum  dan  dalam  sosialisasi  tujuan  yang  ingin dicapai hanya  sebatas mendapatkan  suara. Hasil temuan dalam penelitian iniditemukan Media-me- dia yang digunakan partai politik ataupun kandidat masih  belum  mendidik  warga  negara  seperti kampanye  dengan  dangdutan  dan  terdapat beberapa partai yang melakukan pelatihan itupun dibatasi hanya untuk pengurus dan waktunya sekali sebelum  ada  pemilu  seperti  yang  diungkapkan seorang aktivis partai di Kecamatan Cikancung. Ada  sebagian  masyarakat  Kabupaten
Bandung  mengikuti  kampanye  dan  mencoblos karena adanya perangsang untuk berpartisipasi. Hal tersebut  diperkuat  oleh  pendapat  Roosenberg dalam  Upe  (2008:  243,244)  yang  menyatakan bahwa:
salah satu faktor penyebab orang menghindari diri dari kehidupan politik adalah tidak ada perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
Keterlibatan seseorang dalam aktivitas politik dika re na ka n  adanya   m otif   terte ntu  ya itu keuntungan intrinsik seperti dorongan, dukungan, pengayoman, perhatian maupun ekstrinsik seperti uang,  beras,  minyak  tanah,  garam,  semen, pengobatan  dan  lain-lain  yang  menguntungkan atau  pertimbangan  rasional  pragmatis  sehingga memunculkan kegiatan politik uang (money poli- tic).  Partisipasi  politik  masyarakat  hanya  karena perangsang yang merupakan cerminan masyarakat yang  tidak  demokratis  dan  tidak  sesuai  dengan aturan  yang  ada  serta  nilai  kejujuran  tidak  ada. Antarpartai  politik  perlu  adanya  kesepakatan tentang batas-batas cost politic, yaitu dalam ukuran minimal  pembuatan  atribut  kampanye  seperti baliho, spanduk, kaos , iklan di TV dan Radio serta media  cetak  lainnya.  Demikian  juga  pada  saat penataan  tempat  kampanye  yang  eksklusif, mengundang  artis  dan  tentu  saja  pengiringnya band terkenal, sound sistem yang memiliki suara
yang  bagus,  tenda  kampanye  yang  unik,  juga memberikan  makanan  dan  minuman  kepada peserta yang hadir dalam suatu gelar kampanye.
Kenyataan  pemberian  materi  dan  uang sebenarnya  sudah  sulit  dihindarkan  karena anggapan  umum  suda h  se pa ka t  untuk menganggapnya sebagai suatu  kewajaran, maka dianggap sebagai konsekwensi suatu pertandingan, sehingga  tidak  dianggap  pelanggaran.  Dengan demikian,  dapatlah  ditarik  suatu  definisi  bahwa ongkos politik adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan  oleh  kandidat/aktivis  politik  dalam rangka pendapaian tujuan kegiatan politik tertentu. Agar antara money politics dengan ongkos politik menjadi  jelas  baik  tindakan  maupun  kriterianya, sebaiknya  partai  politik  dalam  suatu  daerah pemilihan umum  mengadakan kesepakatan yang jelas, sehingga pengawasan Panwaslu memunyai dasar dan kekuatan yuridis yang jelas. Selain itu, ancaman  sanksi  atas  pelanggaran  ketentuan tersebut  juga  sudah  sangat  jelas  adanya.  Akan tetapi, jenis lain yang tidak kalah bahayanya dari money  politics    yaitu  munculnya  “shadow  state” (William  Reno  dalam  Faiz.M.Pai,  2011  http:// www.makepovertyhistory.org at 3:43 PM/) bahwa bentuk  shadow  state  ini  hadir  dalam  pola kekuasaan  kepala  daerah  yang  menjalankan pemerintahan  dengan  memberikan  peran  dan keuntungan sesuai kepentingan pemilik modal yang telah berjasa dalam mendukung pencalonannya.
Berdasarkan  pendapat  di  atas  para  calon yang  tidak  memiliki  dana  yang  mencukupi  maka para calon akan didukung atau diberi modal oleh para  pengusaha  ataupun  pemilik  modal  dengan tujuan apabila para calon menang maka kebijakan yang  dibuat  harus  menguntungkan  para  pemilik modal.  Oleh  karena  itu,  apabila  dilihat  sekarang ini kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh tidak sedikit pejabat  lebih  menguntungkan  para  pengusaha daripada  wa rga  negara  miskin,  dan  inilah memunculkan  adanya  korupsi  dari  para  pejabat karena  untuk  mengambalikan  modal.  Selain  itu, banyak  para  calon  ke pala  daerah  menjadi tersandera  dengan  utang  dan  pinjaman  modal masa lalunya, sehingga menimbulkan korupsi dan banyak terjadi kasus para calon yang tidak terpilih menjadi gila atupun bunuh diri. Jika tidak dengan cara korupsi konvensional, utang yang bertumpuk itu  akan  dibayar  dengan  program  dan  kebijakan yang  pro  capital  sponsors  (William  Reno  dalam Faiz.M.Pai, 2011  http://www.makepovertyhistory. org at 3:43 PM/).
Hal tersebut di atas diperkuat oleh pendapat Firmanzah  (2008:  269)  beranggapan  kampanye politik  diartikan  oleh  kandidat  atau  partai  politik sebagai kampanye politik. Oleh karena itu, terlihat adanya   pem aham an  y ang  se mpit  tenta ng kampanye  politik  yang  hanya  menfokuskan  diri pada  periode  kampanye  Pemilu  belaka.  Usaha,
dana,  perhatian  dan  energi  dipusatkan  untuk mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat pada saat menjelang pemilihan karena yang terpenting adalah  hasil  suara  yang  didapat  tanpa  melihat kepentingan  bangsa  seperti  membantu  dalam menyelesaikan  masalah  bangsa.
Apabila  dikaji  dari  perspektif  Pendidikan Kewarganegaraan, partisipasi politik yang didorong karena rangsangan tidak sesuai dengan tujuan PKn sendiri  yang  membentuk  warga  negara  yang cerdas dan baik serta fungsi dalam paradigma baru PKn  y aitu  membentuk  warga  negara   yang partisipatif dan demokratis karena cara-cara yang dilakukan oleh kandidat ataupun partai politik hanya sebatas kemenangan suara dengan berbagai cara tanpa melihat proses yang tidak memuat nilai-nilai demokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi value based sehingga perilaku yang dilakukan kandidat ataupun partai politik dari perspektif PKn belum menanamkan nilai-nilai demokrasi  dimana kehidupan  politik  tidak  dibarengi  oleh  kesadaran terhadap  hukum  yang  berlaku  sehingga  banyak terjadi  perilaku-perilaku  yang  melanggar  hukum. Pe ndidik an  politik  tentang  ideologi  po litik berpengaruh  terhadap  partisipasi  warga  negara atau masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa ideologi  politik  berpengaruh  dalam  peningkatan partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung dalam pemilihan  Bupati sebesar 28,72%. Ideologi yang dianut  sebagian  besar  masyarakat  kabupaten Bandung adalah ideologi nasionalis sebesar 40,5%. Teori  dialektika  aksi  Sewell  (1988)  dan  teori strukturasi  Giddens  (1984)  dalam  Firmanzah (2008:  121)  bahwa  ideologi  dianggap  sebagai faktor  utama  bagi  pemilih  dalam  menentukan partai  yang  akan  dipilih  dan  sekaligus  bisa berevolusi   seiring  perjalanan  waktu.
Masyarakat  Kabupaten  Bandung  secara turun  temurun  berbasis  ideologi  Golkar  karena beranggapan  Golkar  memuat  nilai-nilai  yang dipercaya masyarakat tersebut. Partai Golkar yang berideologi  nasionalis  berada  pada  peringkat pertama dalam perolehan suara, peringkat kedua partai  Demokrat  yang  ideologinya  hampir  sama yaitu  nasionalis,  padahal  masyarakat  tersebut daerah  pesantren  tetapi  ideologi  yang  dianut sebagian  besar  bukan    ideologi  Islam  modern ataupun  Islam  tradisional.  Alasan  masyarakt Kabupaten Bandung memilih partai Golkar karena lebih mapan nilai-nilai yang termuat Pancasila dan doktrin  karya  kekaryaan  sebagai  perbuatan- perbuatan yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis, dan menyeluruh, untuk mendatangkan manfaat bagi rakyat. Karya kekaryaan adalah juga am al  s ha lih  da la m  pe ngertian  y ang  luas sebagaimana yang diajarkan agama.
Ketidakjelasan ideologi partai terlihat pada pasangan  calon  Bupati  sendiripun  menunjukkan adanya  pengesampingan  ideologi,  nomor  urut
calon  Bupati  dan  wakil  Bupati  Bandung  Periode 2010-2015. Ideologi yang dianut itu campur aduk karena Deden Rukman, didukung oleh PAN padahal secara institusi orang Golkar, karena quota Golkar sudah  terpenuhi.  Fungsi  ideologi  adalah  sebagai identitas  yang  dapat  menyatukan  golongan  atau kelompok  dan  sebagai  pembeda  antarkelompok. Ideologi dapat digunakan untuk daya tawar kepada masyarakat  dan  melanggengkan  ideologi  politik yang  menjadi  latar  belakang  pendirian  partai politik. Ideologi partai politik sangat menentukan partai  apa  dan  kandidat  yang  seperti  apa  yang menurut  pemilih  dapat  menyuarakan  suara mereka.  Di  Kabupaten  Bandung  ideologi  partai Golkar sangat kuat dalam diri pemilih karena sudah turun temurun dengan alasan nilai yang terkandung dalam partai Golkar yang nasionalis.).

## Peranan  Status  Sosial  Ekonomi  dan Kualitas Partai terhadap Partisipasi Politik Pada  Pemilihan Bupati Bandung 2010
Berdasarkan  data  hasil  penelitian  yang dihitung secara statistik, maka dapatlah diketahui se ca ra   k es eluruhan  bahwa   s ebes ar  6 4  % peningkatan  partisipasi  politik  para  pemilih Kabupaten  Bandung  diperankan  oleh  perubahan secara  simultan  dari  variabel  Struktur  Ekonomi Sosial  menyangkut  tingkat  pendidikan  (X 1 ),  dan tingkat pendapatan (X 2 ), Perbedaan Jenis Pekerjaan (dummy) dan kualitas partai menyangkut: Kognitif Politik (X 3 ), Pendidikan politik dimensi afektif (X 4 ), Ideologi Partai Politik (X 5 ) dan Pola Kepemimpinan (X 6 ).
Pada  masyarakat  Kabupaten  Bandung khususnya sebagai pemilih ditemukan pendidikan, dan pekerjaan yang  tinggi berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat kabupaten Bandung tetapi  tidak  berati.  Maksudnya,  masyarakat Ka bupa te n  Ba ndung  20 10   y ang  me miliki pendidikan,  pekerjaan  dan  pendapatan  tinggi  ini sebagaian  besar  kurang  berpartisipasi  dalam pemilihan  Bupati  Bandung  2010  daripada  yang memiliki  pendidikan,  pekerjaan  dan  pendapatan yang  rendah.  Alasan  yang  ditemukan  dari  hasil penelitian  pada  orang  yang  berpendidikan  tinggi informasi  yang  didapat  mengenai  seluk  beluk kandidat  atau  partai  politik  yang  mengusung semakin  banyak  melalui  berbagai  macam  media me ngak ibatka n  wa rga  ne ga ra /m as ya ra ka t tersebut  memutuskan  untuk  tidak  berpartisipasi dan  apatis  terhadap  kegiatan  politik  seperti kampanye  dan  pemilihan  Bupati  Kabupaten Bandung  2010  karena  menurut  mereka  kandidat tersebut  tidak  pantas  menjadi  Bupati  sehingga beranggapan  kalau  memilih  akan    membuat keputusan  yang  salah  yang membuat  daerahnya ke  depan  menjadi  tidak  mengalami  perubahan yang  maju  dan  akan  menambah  permasalahan bangsa. Pendapat Damsar (2010: 201) bahwa bisa
terjadi orang yang berpendidikan rendah memiliki partisipasi lebih tinggi daripada yang berpendidikan rendah  kaena  informasi  yang  didapat  orang berpendidikan  tinggi  lebih  banyak  sehingga perspektifnya    tidak  ada  satupun  yang  sesuai perspektifnya.
Selain  itu, masyarakat  yang berpendidikan tinggi menjadi apatis  artinya partisipasinya tidak berarti. karena anggapan mereka pemilihan secara langsung  dan  sampai  dua  kali  putaran  Bupati Bandung hanya menghabiskan uang negara dengan sia-sia dimana demokrasi yang akan dibangun tidak tercapai  karena  money  politic  tetap  berjalan sehingga rasionalnya pemilih seperti itu membuat mereka  apatis.  Hal  tersebut  berbeda  dengan pendapat  Rose  dalam  Mas’oed  dan  McAndrew (1982:  110)  yang  menyatakan  bahwa  makin banyak pendidikan yang didapat seseorang makin besar kemungkinannya bahwa ia menyokong partai politik  yang  bersifat  terpelajar;  memelihara  rasa tertarik pada pada politik; aktif dalam politik.
Pe ne litian  ini  m enem uk an  bahwa masyarakat Kabupaten Bandung khususnya sebagai pemilih  ternyata  pendidikan,  dan  pekerjaan be rpenga ruh  te rhadap  partisipa si  politik masyarakat  kabupaten  Bandung.  Maksudnya, masyarakat  Kabupaten  Bandung  2010  yang memiliki  pendidikan,  pekerjaan  dan  pendapatan tinggi  ini  berpartisipasi  dalam  pemilihan  Bupati Bandung 2010 daripada yang memiliki pendidikan, pekerjaan dan pendapatan yang rendah. Tingginya status  sosial  ekonomi  seseorang  mengakibatkan tingginya partisipasi politik orang tersebut. Warga atau  pemilih  Kabupaten  Bandung  yang  sebagian besar lulusan SMA masih ada kurang berpartisipasi politik dalam pemilihan Bupati Bandung Tahun 2010 karena  selain  banyak  pengetahuan  yang  dimiliki tentang pemilihan Bupati yang membuat berbeda pandangan  sehingga  tidak  berpartisipasi  seperti mengetahui  kandidatnya  tidak  sesuai  yang diharapkan  pribadi  pemilih.
Selanjutnya, selain itu juga perbedaan jenis pendapatan  selain  karena  waktu  yang  membuat ada sebagian pemilih masih kurang berpartisipasi karena  alasan  budaya politik  dimana  bagi  petani berpartisipasi  akan  mendapatkan  bantuan  untuk pertaniannya  ataupun  karena  motif  perangsang baik  imateriil  maupun  materiil  yang  berdasarkan pe rtim ba ngan  ras io na l  pragma tis,  s eperti mendapat  uang  lelah  dalam  kampanye,  ada pembagian  pupuk  gratis  yang  menggiring  pada money  politic.  Pemilih  yang  memiliki  pedapatan tetap cenderung untuk berpartisipasi karena sudah tercukupinya kebutuhan ekonominya.
Pa rtis ipas i  ya ng  diduk ung  ka re na perangsang materi serta akan menimbulkan rasa tidak  peduli  terhadap  bangsa  ataupun  antipati te rhada p  politik  ya ng  be rle bihan  ini  ak an mengakibatkan hilangnya rasa cinta tanah air dan
rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu,  para  pelaku  politik  dan  partai  politik  harus memberikan  pendidikan  politik  kepada  warga negara/masyarakat. Partai politik berfungsi sebagai sarana  sosialisasi  politik  agar masyarakat  belajar mengenali sistem politiknya yang dapat dilakukan melalui  berbaga i  cara  yaitu  media  m assa, ceramah-ceramah,  penerangan,  kursus  kader, penataran  dan  sebagainya.  Sisi  lain  dari  fungsi sosialisasi politik adalah  upaya menciptakan citra bahwa  ia  memperjuangkan  kepentingan  umum. Upaya  penciptan  citra  penting  apabila  dikaitkan dengan  tujuan  partai  politik  untuk  menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum.  Partai  politik  dapat  menjalankan  fungsi sosialisasinya  yakni mendidik aggota-anggotanya menjadi  manusia  yang  sadar  akan  tanggung jawabanya  sebagai  warga  negara  menempatkan kepentingan  sendiri  di  bawah  kepentingan nasional.

## Simpulan
Status  sosial  ekonomi  berperan  dalam meningkatkan  partisipasi  politik  meskipun  belum signifikan.  Hal  ini  disebabkan  masih  terdapat pe milih  ya ng  berpe ndidik an  tinggi  da n berpendapatan  mapan  kurang  percaya  terhadap partai politik dan pemilih yang memiliki pendidikan dan  pendapatan  rendah  serta  pekerjaan  yang kurang  mapan  lebih  cenderung  untuk  memenuhi kebutuhan  ekonomi  terlebih  dahulu  daripada kehidupan politik.  Kualitas partai politik yang terdiri dari pendidikan politik koginitif, pendidikan afektif, ideologi partai, dan pola kepemimpinan berperan secara  berarti  dalam  meningkatkan  partisipasi politik di Kabupaten Bandung pada pemilihan Bupati tahun 2010 pada tingkatan cukup, sehingga partai politik dapat dijadikan sebagai sarana program PKn di masyarakat yang sinergis dan berkesinambungan untuk  membentuk  warga  negara  yang  baik  dan cerdas  (berpartisipasi  dengan  penuh  tanggung jawab)  demi  tercapai  kepentingan  nasional  dan tujuan nasional. Status sosial ekonomi dan kualitas partai  berperan  berarti  secara  simultan  dalam meningkatkan  partisipasi  politik  pada  pemilihan Bupati  Kabupaten  Bandung  tahun  2010,  dengan demikian  diperlukan  peningkatan  status  sosial ekonomi dan kualitas partai secara simultan.
Bagi  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  bukan  hanya  pemenang  pemilu  harus melakukan  kebijakan  secara  menyeluruh  terkait peningkatan partisipasi politik warga negara yang didukung  dengan  pendidikan  politik  baik  mellaui jalur formal maupun nonformal.
Bagi partai politik agar melakukan peran dan fungsinya sebagaimana ketentuan Undang-Undang sehingga  partai  memiliki  kualitas  dan    berperan aktif dalam upaya meningkatkan partisipasi warga negara,  adapun  upaya  yang  harus  antara  lain
sebagai berikut:  (a) Partai politik harus melakukan pendidikan politik baik dari aspek kognitif dan sikap secara kontinue tidak hanya pada waktu menjelang pemilu  ataupun  pemilukada  yang  selama  ini pendidikan  politik  berhenti  setelah  masyarakat memberikan suara; (b) Ideologi  partai  politik yang dianut oleh setiap partai politik ataupun setiap warga  negara  (caleg  dan  pemilih)  itu  harus berdasarkan  ideologi  Pancasila  dan  konsisten terhadap satu  ideologi yang digunakan tidak seperti sekarang ini, ideologi yang dianut adalah campur aduk;    (c)  Pola  kepemimpinan  partai  politik sebaiknya  setiap  partai  memiliki  kekhasan meskipun berpola demokrasi sehingga masyarakat lebih jelas dalam memantapkan pilihan partai dan pilihan calon-calon yang diusung dari partai; (d) Adanya kesepakatan antar partai  politik untuk tidak melakukan  pembodohan  dan  penipuan  kepada masyarakat  seperti  money  politic  dan  adanya shadow  state;  (e)  Tidak  memberikan  janji-janji fantastis  di  luar  batas  kewajaran  untuk  dapat dipenuhi;  (f) Me ningka tk an k re dibilita s sehingga tidak menyebabkan masyarakat pemilih bersikap  apatis,  karena  hal  ini  dapat  merusak nasionalisme, cinta tanah air Indonesia, dan pada gilirannya  mengancam kepentingan nasional.
Bagi dunia pendidikan, khususnya Program
Studi  Pendidikan  Kewarganegaraan  hendaknya dapat  mengantisipasi  kondisi  tersebut  di  atas dengan melakukan penyusunan kurikulum  PKn dan pembekalan terhadap pengajar mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi tidak hanya secara teori,  akan  tetapi  harus  dilengkapi  dengan perbandingan aplikasi yang terjadi di lapangan.
Bagi  peneliti  selanjutnya,  penelitian  ini membuka kesempatan untuk melakukan penelitian lanjutan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif tentang  partisipasi  masyarakat  yang  muncul karena rangsangan materi yang menyangkut sta- tus  sosial  ekonomi,  pola  kepemimpinan  partai politik, dan masa depan nasionalisme bangsa In- donesia.

## Daftar Pustaka

## Almond,  G  dan  V.  Sidney.  (1990).  Budaya  Politik
Tingkah  Laku  Politik  dan  Demokrasi  di  Lima Negara. Jakarta: Bina Aksara.
Brownhill,  Robert  &  Smart,  Patricia.  (1989).  Po- litical  Education.  London  and  new  York. Routledge.
Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
Budiardjo, M. (1982). Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia.
Budiardjo,M.  (1985).  Aneka  Pemikiran  tentang Kuasa  dan  Wibawa.  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.
Budima ns ya h,  D.  da n  Wina ta putra,  S.  U.
(2007).Civic  Education  Konteks  ,Landasan,
Bahan Ajar, dan  Kultur  Kelas. Bandung:  Pro- gram  Studi  Pendidikan  Kewarganegaraan Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Pendidikan Indonesia.
Brownhill,  Robert  &  Smart,  Patricia.  (1989).  Po- litical  Education.  London  and  new  York. Routledge.
Cogan,  J. J dan  Derricott, R., (1998).  Citizenship for the 21st century: An International perspec- tive on Education. London: Kogan Page.
Creswell,  J.W.  (1998).  Research  Design  Qualita- tive & Quantitative  Approach. London: Publi- cation.
Creswell,  J.W.  (2010).  Research  Design  Qualita- tive  &  Quantitative  Approach.Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Da ms ar. (2 01 0). Pe nganta r So siologi Politik.Jakarta; Kencana Premedia Goup.
Duverger, M. (1967). Political Parties: Their Orga- nization and Activity in The Modern State. Lon- don: Methuen.
Evans, Kevin Raymond. (2003). Sejarah Pemilu dan Partai  Politik  di  Indonesia.  Jakarta:  PT  Arise Consultancies.
Faulk,  Keith.  (2010).  Sosiologi  Politik  Pengantar Kritis. Bandung. Nusa Media.
Feith, H. (1968). The Decline of Constitutional De- mocracy in Indonesia. Ithaca, New York: Cor- nel University Press.
Firmanzah.  (2008).  Mengelola  Partai  Politik. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
Freire ,  Pa ulo.  (20 07 ).  P olitik   P endidika n Kebudayaan,  Kekuasaan  Dan  Pembebasan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Gaffar, Afan. (2006). Politik Indonesia. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Huntington,  Samuel  P,  dan    J.  Nelson.  (1994). Partisipasi  Politik  di  Negara  Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.
Huntington, Samuel. (2003). Tertib politik Ditengah Pergeseran  Kepentingan  Massa.  Jakarta. Rajagrafindo Persada.
Kantaprawira, R. (1983). Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru.
Kelly, AV. (1995). Education And Democracy Prin- ciples  And  practices.  London.  Paul  Chapman Publishing  Ltd.
Marshad, Dhurorudin. (2008). Akar konflik Politik
Islam  di  Indonesia.  Cetakan  ke-1  Jakarta; Pustaka Al Kautsar.
Magnis-Suseno,  F.  (1994)  Etika  Politik,  Prinsip-
prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Mas’oed  &  MacAndrews.  (2003)  Perbandingan
Sistem Politik. Yogyakarta. Gadjah Mada Uni- versity Press.
Nazsir. Nasrullah dan Amril Ghaffar Sunny. (2004) Partai Politik, Partisipasi Politik dan Pendidikan Politik. Bandung: PPS FISIP UNPAD.
Quigley, C.N., Buchanan, Jr. J. H., Bahmueller, C.F. (1991). Civitas: A Frame Work for Civic Edu- cation. Calabasas: Center for Civic Education.
Rush, Michael dan Philip Althoff. (1986). Pengantar Sosiologi  Politik.  Jakarta:PT.  Raja  Grafindo Persada.
Sapriya  &  Winataputra.  (2007).  Materi  dan Pembelajaran PKn SD. Jakarta: UT
Sanit,  A.  (1985).  Swadaya  Politik  Masyarakat, Te la ah  te ntang  Kete rk aitan  Orga nisa si Ma sy arak at,  Pa rtis ipas i  Po litik  da n Pertumbuhan Hukuk dan Hak Asasi. Jakarta: Rajawali.
Sastroatmodjo,  S.  (1995).  Perilaku  Politik. Semarang: IKIP.
Soekanto S., (2005). Pribadi dan Masyarakat Suatu Tujuan Sosiologi. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
Sudjana.  (1992).  Metoda  Statistika.  Bandung: Tarsito.
Sugiyono.  (2005).  Statistik  untuk  Penelitian. Bandung: CV Alfabeta
Sulistyo, Hermawan. (2003). Politik Pemilu  di In- donesia:  Jalan  Berliku  Menuju  Demokrasi. Jakarta: Pensil-324.
Sumbu, Sell dan dkk. (2010).  Kamus Umum Politik dan Hukum.Jakarta; Jala Permata Aksara.
Surbakti, Ramlan. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta. PT. Gramedia
Upe, Ambo. (2008). Sosiologi Politik Kontemporer: Kajian  tentang  Rasionalitas  perilaku  Politik pemilih di Era Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung. Jakarta; Prestasi Pustakarya.
Yulisanti.A.I.,  (2000),  Status  Sosial  Ekonomi  dan Prilak u  Ko ns um tif  Ke la s  Me ne ngah Ba ru.Yo gyak arta : AP MD. (http:// e p r i n t s . u n d i p . a c . i d / 1 7 7 3 6 / 1 / Wiji-_Lestarini.pdf).

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  Tentang Pemilihan  Umum.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah.
William  Reno  dalam  Faiz.M.Pai,  2011  http:// www.makepovertyhistory.org at 3:43 PM/).