## Epistemologi Ekonomi Islam dan Pengembangannya pada Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi

## Rozalinda
Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang roza_linda32@yahoo.com

## Abstract
Islamic  economics  as  a  discipline  has  a  foundation  of  epistemology.  The  main problem in the development of economics and Islamic finance in Indonesia is still the gap between the needs of industry and graduate from college. This study aims to analyze how epistemology and the development of Islamic economics and the curriculum  structure  of  Islamic  economics  in    universities  that  teach  Islamic economics and what is effective approach to be applied so that graduates can meet the  needs  of  the  financial  industry  Islamic  economics.  The  method  used  in  this study  is  a  content  analysis  is  used  to  explain  the  depth  of  the  curriculum  of Islamic  economics  in  college.  Based  on  the  results  of  the  study  found  that  the difference  was  the  presence  of  Islamic  economics  learning  systems  in  higher education so that graduates produced by universities that teach Islamic economic is still little that can meet the market needs of the Islamic financial industry.
Keywords :  epistemology,  islamic  economic,  deduktive,  induktive,  curriculum, college

## Abstrak
ekonomi  Islam  sebagai  suatu  disiplin  yang  memiliki  landasan  epistemologi. Masalah utama dalam pengembangan ekonomi  dan keuangan  Islam di  Indonesia masih  kesenjangan  antara  kebutuhan  industri  dan  lulusan  dari  perguruan  tinggi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  epistemologi  dan pengembangan  ekonomi  Islam  dan  struktur  kurikulum  ekonomi  Islam  di universitas-universitas  yang  mengajarkan  ekonomi  Islam  dan  pendekatan  yang efektif  untuk  diterapkan  sehingga  lulusan  dapat  memenuhi  kebutuhan  ekonomi Islam  industri  keuangan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis isi digunakan untuk menjelaskan kedalaman kurikulum ekonomi Islam di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perbedaan adalah kehadiran  ekonomi  Islam  sistem  pembelajaran  di  pendidikan  tinggi  sehingga lulusan  yang  dihasilkan  oleh  perguruan  tinggi  yang  mengajarkan  ekonomi  Islam masih sedikit yang dapat memenuhi kebutuhan pasar industri keuangan syariah
Kata  kunci : epistemologi,  ekonomi  islam,  deduktif,  induktif,  kurikulum, perguruan tinggi

## Pendahuluan
Problem  yang  dihadapi  oleh  ilmu  ekonomi  Islam  adalah  kesenjangan antara  perilaku  ideal  atau  yang  seharusnya  dilakukan  dengan  perilaku  ril.
Kesenjangan terjadi karena apa yang terjadi pada saat ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Artinya, perilaku riil para muslim pada saat ini tidak sesuai  dengan  perilaku  ideal  yang  berdasarkan  nilai-nilai  Islam.  Hal  inilah  yang kemudian  dijadikan  oleh  para  ekonom  aliran  positivisme  sebagai  alasan  bahwa teori-teori  ekonomi  Islam  tidak  dapat  dibuktikan  dan  ditemukan  pada  tataran empris.  Oleh  karena  itu,  ekonomi  Islam  dianggap  tidak  memenuhi  persyaratan untuk digolongkan sebagai ilmu.
Ilmu  Ekonomi  Islam  dihadapkan  dengan  banyak  tugas  dan  tantangan. Pertama,  merumuskan  konsep  perilaku  ideal  agen-agen  ekonomi  berdasarkan nilai-nilai  Islam  (normative)  dan  kemungkinan  efeknya  bagi  perekonomian. Kedua,  mengevaluasi  dan  menganalisis  perilaku  ideal  agen-agen  ekonomi ( positivism )  dalam  perekonomian.  Ketiga,  membandingkan  dan  menjelaskan ketimpangan  yang  mungkin  terjadi  di  antara  perilaku  ideal  dan  dan  perilaku  riil. Langkah  keempat  adalah  menyarankan  dan  merumuskan  strategi  terbaik  untuk mengarahkan  perilaku  agen-agen  ekonomi  sehingga  dapat  mendekati  dan mencapai perilaku ideal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Pada  industri  keuangan  syariah,  Problem  yang  dihadapi  oleh  industri keuangan  syariah  hari  ini  adalah  masih  terbatasnya  sumber  daya  manusia  yang betul-betul  menguasai  ekonomi  Syariah.  Berdasarkan  data  bank  Indonesia,  90% SDM yang bekerja di perbankan syariah adalah berasal dari non sarjana ekonomi Islam.  Artinya lulusan perguruan tinggi  yang mengajarkan  ekonomi  Islam  hanya bisa bersaing di  indusrti  keunagan syariah hanya  10%.  Kesenjangan terjadi  bisa disebabkan  kurikulum  yang  diterapkan  di  perguruan  tinggi  yang  mengajarkan ekonomi Islam belum memadai, atau pendekata pengajarannya yang belum tepat, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan perumusan langkah strategis agar lulusan perguruan tinggi  yang mengajarkan ekonomi syariah dapat memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  fokus  utama  penelitian  ini  adalah Bagaimana epistemplogi ekonomi Islam dan pengembangannya dalam kurikulum ekonomi  Islam  di  perguruan  tinggi  serta  pendekatan  apa  yang  efektif  untuk diterapkan  agar  lulusannya  dapat  memenuhi  kebutuhan  industri  keuangan ekonomi syariah . Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan  menganalisis struktur kurikulum  ekonomi  Islam  yang  diterapkan    pada  perguruan  tinggi  serta
merumuskan  strategi  yang  tepat  dalam  menghasilkan  lulusan    yang  memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah.

## Metode Analisis
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini kualitatif. Teknik analisis kuantitatif  yang  dipergunakan  adalah content  analysis (analisis isi).  Analisis  isi ( content  analysis )  secara  sederhana  diartikan  sebagai  metode  untuk mengumpulkan  dan  menganalisis  muatan  dari  sebuah  “teks”.  Teks  dalam penelitian  ini  berupa  struktur  kurilulum  ekonomi  Islamyang  diterapkan  di perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam. Analisis isi (content analysis) adalah  penelitian  yang  bersifat  pembahasan  mendalam  terhadap  isi  suatu informasi  tertulis  atau  tercetak  dalam  media  massa. Analisis  isi  merupakan metode  penlitian  yang  digunakan  untuk  mengetahui  simpulan  dari  sebuah  teks. Atau  dengan  kata  lain,  analisis  isi  merupakan  metode  penelitian  yang  ingin mengungkap  gagasan  penulis  yang  termanifestasi  maupun  yang  laten.  Menurut Weber,  pemahaman  dasar  dari  analisis  isi  adalah  bahwa  banyak  kata sesungguhnya dapat diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang lebih kecil. Setiap  kategori  itu  dibuat  berdasarakan  kesamaan  makna  kata,  dan  kemiripan makna kata dari setiap teks atau pembicaraan. Dengan asumsi itu, kita akan dapat mengetahui  fokus  dari  pengarang,  pembuat  teks,  atau  pembicara  dengan menghitung jumlah kategori yang ada dalam teks tersebut (Weber, 1990: 9).

## Epistemologi Ekonomi Islam
Seluruh disiplin ilmu pengetahuan ilmiah memiliki landasan epistemologis.  Dengan kata lain sebuah ilmu,  baru dapat  dijadikan sebagai  suatu disiplin  ilmu  jika  ia  memenuhi  syarat-syarat  ilmiah  ( scientific) .    Epistemologi adalah  cabang  filsafat  yang  membahas  secara  mendalam  segenap  proses  untuk memperoleh  ilmu  pengetahuan.  Epistemologi  ini  pada  umumnya  disebut  filsafat pengetahuan.  Dalam bahasa Inggris digunakan istilah theory of knowledge. Istilah Epistemologi untuk pertama kalinya muncul dan digunakan oleh  J.F Ferrier pada tahun  1854.  Secara  etimologi,   epistemologi  berasal  dari  kata  Yunani episteme dan logos.  Episteme berarti  pengetahuan,  sedangkan logos berarti  teori,  uraian atau  alasan.  Jadi  epistemologi  dapat  diartikan  sebagai  teori  tentang  pengetahuan (Naqvi, tth.: 48056).
Epistemologi  pada  hakikatnya  membahas  tentang  filsafat  pengetahuan yang  berkaitan  dengan  asal-usul  (sumber)   pengetahuan,  bagaimana  memperoleh pengetahuan  (metodologi)  dan  kesahihan  (validitas)  pengetahuan  tersebut. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat  dan  lingkup  pengetahuan,  pengandaian-pengandaian  dan  dasar-dasarnya serta  pertanggungjawaban  atas  pernyataan  mengenai  pengetahuan  yang  dimiliki (Hamlyn, 1967: 9).
Epistemologi  membahas  tentang  bagaimana  badan  ilmu  pengetahuan disusun.  Dengan  kata  lain,  epistemologi  membahas  tentang  ruang  lingkup  dan batas-batas  ilmu  pengetahuan.  Dari  mana  sumber  ilmu  pengetahuan?  Bagaimana sifat dari ilmu pengetahuan itu? Bagaimana memverifikasi kebenarannya? Dalam pengertian  terminologis  ini,  epistemologi  terkait  dengan  masalah-masalah  yang meliputi : a) filsafat, yaitu sebagai cabang filsafat yang berusaha mencari hakekat dan  kebenaran  pengetahuan,   b) Metoda, sebagai  metoda,  bertujuan  mengantar manusia  untuk  memperoleh  pengetahuan,  dan  c) sistem ,  sebagai  suatu  sistem bertujuan  memperoleh  realitas  kebenaran  pengetahuan  itu  sendiri.  Dengan demikian,  epistemologi  merupakan  salah  satu  cabang   filsafat  yang  mengkaji secara  mendalam  dan  radikal  tentang  asal  mula  pengetahuan,  struktur,  metode, dan validitas pengetahuan.
Selanjutnya, dari sudut pandang epistemologi dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi  diperoleh  melalui  pengamatan  ( empirisme )  terhadap  gejala  sosial masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Pengamatan  yang  dilakukan kemudian  digeneralisasi  melalui  premis-premis  khusus  untuk  mengambil kesimpulan  yang  bersifat  umum.  Perubahan  dan  keajegan  yang  diamati  dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori- teori  umum  yang  dapat  menjawab  berbagai  masalah  ekonomi.  pemikiran  Abu Yusuf  tentang  teori  supply  dan  demand  merupakan  hasil  observasinya  di  tengah masyarakat pada masanya (Yusuf, tth.: 87). Ibnu Khaldun pun mengkaji problem ekonomi  masyarakat  dan  negara  secara  empiris.  Ia  menjelaskan  fenomena ekonomi  secara  aktual  (Khadul,  2001:  421).  Pada    teori  permintaan  ( demand ) dalam ilmu ekonomi yang berbunyi “apabila permintaan terhadap sebuah barang naik, maka harga barang tersebut secara otomatis akan menjadi naik” (Colander, 2004:  84).  Teori  tersebut  diperoleh  dari  pengalaman  dan  fakta  di  lapangan  yang diteliti  secara  konsisten  oleh  para  ahli  ekonomi.  Berdasarkan  cara  kerja  yang
demikian, penemuan teori-teori ilmu ekonomi dikelompokkan ke dalam context of discovery .
Jika  diterapkan  dalam  ilmu  ekonomi,  maka  seluruh  transaksi  bisnis  pada dasarnya  diperbolehkan  jika  tidak  ada  nash  yang  mengharamkannya.  Pelarangan terhadap  praktek  bunga  dan  riba  dalam  perbankan  konvensional  disebabkan adanya  beberapa  nash  yang  mengharamkannya.  Cara  kerja  seperti  ini  dalam filsafat ilmu dikenal dengan context of justification .
Ilmu  ekonomi  Islam  kontemporer  disusun  dengan  mengikuti  aturan  main ( rule  of  game )  syari’ah  dan  kaidah-kaidah  ilmiah  keilmuan  modern.  Nilai  Islam merupakan  sumber  informasi  dan  panduan  ( guidence )  dalam  proses perkembangan ilmu sehingga aspek ontologis (Kattsoff, 1992: 191), epistimologis dan aksiologis selalu dalam koridor Islam.
Secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan.  Kedua  disiplin  ilmu  itu  adalah  ilmu  ekonomi  murni  dan  ilmu  fiqh mu’amalat.  Dengan  demikian,  dalam  operasionalnya  ilmu  ekonomi  Islam  akan selalu  bersumber  dari  kedua  disiplin  ilmu  tersebut.  Persoalan  ontologis  yang muncul kemudian adalah bagaimana memadukan antara pemikiran ilmu ekonomi dengan pemikiran fiqh yang terdapat dalam fiqh mu’amalat. Persoalan ini muncul mengingat  bahwa  sumber  ilmu  ekonomi  Islam  adalah  pemikiran  manusia sedangkan sumber fiqh mu’amalat adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk Al-Qur’an  dan  Hadits  Nabi.  Perbedaan  sumber  ilmu  pengetahuan  ini menyebabkan  munculnya  perbedaan  penilaian  terhadap  problematika  ekonomi manusia.
Berbeda  dengan  hal  itu,  fiqh  mu’amalat  diperoleh  melalui  penelusuran langsung terhadap Al-Qur’an dan Hadits oleh para fuqaha. Melalui kaidah-kaidah ushuliyah,  mereka  merumuskan  beberapa  aturan  yang  harus  dipraktekkan  dalam kehidupan  ekonomi  umat.  Rumusan-rumusan  tersebut  didapatkan  dari  hasil pemikiran (rasionalisme) melalui logika deduktif. Premis mayor  yang disebutkan dalam  wahyu  selanjutnya  dijabarkan  melalui  premis-premis  minor  untuk mendapatkan kesimpulan yang baik dan benar.
Dari  sisi  lain,  teori  kebenaran  ilmu  ekonomi  Islam  dan  ilmu  fiqh mu’amalat tentu saja berbeda secara diametral. Tolok ukur kebenaran dalam ilmu ekonomi selalu mengacu kepada tiga teori kebenaran  yang dipakai dalam filsafat ilmu  yaitu  teori  koherensi  (kesesuaian  dengan  teori  yang  sudah  ada),  teori
korespondensi  (kesesuaian  dengan  fenomena  yang  ada),  dan  teori  pragmatisme (kesesuaian dengan kegunaannya).
Sedangkan teori kebenaran fiqh mu’amalat mengacu secara ketat terhadap wahyu. Artinya, transaksi ekonomi akan dipandang benar bilamana tidak terdapat larangan  dalam  wahyu.  Berdasarkan  perbedaan  sumber  pengetahuan  dan  teori kebenaran  yang  digunakan,  maka  tentu  saja  sulit  untuk  memadukan  antara  ilmu ekonomi  dengan  fiqh  mu’amalat.  Bahkan  secara  faktual  diakui  bahwa pemberlakuan  sistem  ekonomi  Islam  dalam  bidang  perbankan  dan  asuransi hampir seluruhnya menerapkan akad akad yang ada dalam fiqh muamalah.
Aksiologi  membahas  tentang  tujuan  ilmu  pengetahuan,  atau  dengan  kata lain  untuk  apa  ilmu  yang  telah  disusun  itu  akan  digunakan.  Kajian  aksiologis ekonomi  Islam  ialah  membicarakan   ekonomi  Islam  dari  segi  nilai  dan  manfaat dari  ilmu.  Dengan  pendekatan  aksiologis  diperlukan  untuk  melihat  fungsi  dan kegunaan  ilmu  ekonomi  Islam  dalam  menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang dihadapi  manusia  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Tujuan  ilmu  ekonomi  Islam adalah untuk mencapai falah , atau kebahagiaan dunia akhirat.
Ada  dua  pendekatan  utama  yang  digunakan  untuk  mengembangkan  ilmu Ekonomi  Islam  yaitu deduktif dan induktif .  Pendekatan deduktif diawali  dengan mengekstraksi  inti  ajaran  Islam  menjadi  elemen-elemen  teori  ekonomi  Islam. Metode  berpikir  deduktif  adalah  metode  berpikir  yang  menerapkan  hal-hal  yang umum  terlebih  dahulu  untuk  seterusnya  dihubungkan  dalam  bagian-bagiannya yang  khusus  (http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran).  Metode qiyas dalam  ushul fiqh  sesungguhnya  mirip   dengan  metode deduktif ini.  Membuat  kesimpulan umum  dari  pernyataan  khusus.  Para  Ulama  banyak  melakukan  metode  induksi, seperti Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Rusydi bahkan Imam Syafii.
Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang  umum  terlebih  dahulu  untuk  seterusnya  dihubungkan  dalam  bagian- bagiannya  yang  khusus.  Para  Ulama  banyak  melakukan  metode  induksi,  Ibnu Taymiyah,  Ibnu  Khaldun,  Ibnu  Rusydi  bahkan  Imam  Syafii.  Dalam  sejarah bahkan,  para  ilmuwan  muslim  klasik  telah  banyak  memberikan  konstribusi  yang besar  terhadap  metodologi  ilmiah  modern.  Ibnu  Taymiyah  (w.1111)  dikenal sebagai ilmuwan yang banyak menggunakan metode induktif . Demikian pula Ibnu Khaldun  (1332-1406)  sering  menggunakan  metode induktif dalam  menganalisis ekonomi sosial.
Analisis  tekstual  tersebut  berkembang  di  kalangan  ulama  fuqaha  secara konsisten dengan metodologi  deduksi sebagai  pilar utamanya. Padahal,  prasyarat perkembangan  sebuah  ilmu  pengetahuan  adalah  dengan  menggabungkan  metode induktif dan deduktif secara  bersamaan.  Salah  satu  kelebihan  Imam  Syafi’i  atas ulama  lainnya  justru  dapat  dilihat  dari  kepiawaiannya  untuk  menggabungkan antara  metode  induksi-deduksi  dalam  fatwa-fatwanya. Dalam  sejarah perkembangan  hukum  Islam,  metode induktif dan deduktif juga  dilakukan  oleh Imam  Syafi’i  ketika  dia  melontarkan  ijtihad  baru  berupa qaul  jadid untuk menggantikan qaul  qadim nya.  Sebagai  contoh  dapat  disebutkan  bahwa  Imam Syafi’i memerlukan penelitian lapangan untuk menentukan suatu hukum tertentu kemudian  mengembangkannya  dengan  qiyas  terhadap  masalah  lainnya.  Qiyas adalah  sebuah  metode  mencari  hukum  dengan  logika  deduktif  analogis (perbandingan).  Perpaduan  antara  penelitian  lapangan  dengan  qiyas  yang dilakukan  Imam  Syafi’i tersebut  secara tidak langsung mengantarkannya  kepada pemaduan antara metode induktif dan deduktif .
Ilmu  ekonomi  Islam  ( Islamic  economics )  sebagai  sebuah  disiplin  ilmu, jelas  memiliki  landasan  epistemologis.  Membahas  epistemologi  ekonomi  Islam berarti  mengkaji  asal-usul  (sumber)  ekonomi  Islam,  metodologinya  dan validitasnya  secara  ilmiah.  Apabila  berbicara  masalah  Epistemologi  Ekonomi Islam, berarti akan berbicara tentang hakikat ekonomi Islam dan dasar-dasarnya.
Ekonomi  Islam  berbasis  epistemologi  Islam.  Karena  hal  ini  berhubungan dengan worldview Islam itu sendiri (Suharto, 2005: 101-102). Hal ini sejalan apa yang  diungkapkan  oleh  Aslam  Haneef  bahwa  ekonomi  Islam  perlu dikembangkan, dilaksanakan dan di evaluasi melalui konsep, ukuran, dan standar sebagai produk “ framework Islami” yang melibatkan worldview dan filsafat Islam yang berdasarkan worldview Islam (Haneef, 2005: 46-47). Untuk itu pemahaman tentang  epistemologi  Islam  sangat  penting  sekali  dalam  pengembangan  ekonomi Islam.
Epistemologi  di  dalam  Islam  memiliki  beberapa  macam   antara  lain:  (a) perenungan     ( contemplation )  tentang  Sunnatullah  sebagaimana  dianjurkan didalam  al-Quran,  (b)  penginderaan  ( sensation ),  (c) Tafaqquh ( perception , concept ),  (d)  penalaran  ( reasoning ).  Epistemologi  Islam   mengambil  titik  tolak Islam  sebagai  subjek  untuk  membicarakan  filasafat  pengetahuan,  maka  di  satu pihak  epistemologi  Islam  berpusat  pada  Allah,  dalam  arti  Allah  sebagai  sumber
pengetahuan  dan  sumber  segala  kebenaran.  Di  lain  pihak,  epistemologi  Islam berpusat  pula  pada  manusia,  dalam  arti  manusia  sebagai  pelaku  pencari pengetahuan  (kebenaran  ).  Di  sini  manusia  berfungsi  subyek   yang  mencari kebenaran.  Manusia  sebagai  khalifah  Allah  berikhtiar  untuk  memperoleh pengetahuan sekaligus memberi interpretasinya.
Menurut pandangan Syed Nawab Haider Naqvi, ada empat aksioma etika yang  mempengaruhi  ilmu  ekonomi  Islam,  yaitu  tawhid,  keadilan,  kebebasan  dan tanggung  jawab  (Naqvi,  1997:  48056).  Metodologi  ekonomi  Islam  mengungkap permasalahan  manusia  dari  sisi  manusia  yang  multi  dimensional.  Keadaan  ini digunakan  untuk  menjaga  obyektifitas  dalam  mengungkapkan  kebenaran  dalam suatu  femomena.  Sikap  ini  melahirkan  sikap  dinamis  dan  progressif  untuk menemukan kebenaran hakiki.
Secara  garis  besar  metodologi  ilmu  ekonomi  Islam  tersusun  secara sistimatis sebagai berikut, Pertama, Al Qur’an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi Islam yang di dalamnya dapat ditemui hal ihwal yang berkaitan dan mengatur  kegiatan  ekonomi.  Al  qur’an  merupakan  petunjuk  yang  lengkap  dan sempurna  yang  terdiri  dari  bagian-bagian  yang  saling  merangkum  dan melengkapi.  Ilmu ekonomi moneter masuk ke dalam ibadah muamalah.  Lingkup muamalah  ini  didominasi  ayat-ayat  yang  sifatnya zanni daripada qathi ,  sehingga tafsir  yang  dibutuhkan  sudah  sewajarnya  bersifat  teoretis  faktual,  tanpa meninggalkan  aspek  normatifnya  sebagai  wujud  keseimbangan  antara  kehidupan duniawi  dan  ukhrawi.  Al-Quran  adalah  sumber  kebenaran  yang  paling  utama, sehingga  ia  merupakan  sumber  primer   ilmu  ekonomi  Islam.  Al-Quran  yang merupakan  wahyu  dari  Allah  tidak  saja  memuat  dalil-dalil  normatif  tetapi  juga fakta empiris yang bersifat empiris, faktual dan obyektif.
Sumber  utama  dan  permulaan  dari  segala  ilmu  pengatahuan (primordial stock  of  knowledge) adalah  al-Quran,  sebab  ia  merupakan  kalam  Allah. Pengetahuan  yang  ada  dalam  Al-Quran  memiliki  kebenaran  mutlak (absolute) , telah mencakup segala kehidupan secara komprehensif (complete) dan karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah (irreducible).
Al-Quran  selanjutnya  dijelaskan  oleh  Sunnah  Nabi  Saw.  Dengan demikian,  Al-Quran  dan  sunnah  merupakan  sumber  utama  ajaran  Islam.  segala metodologi harus bersumber dari al-Quran dan Sunnah tersebut. As-Sunah adalah sumber  kedua  dalam  perundang-undangan  Islam.  Di  dalamnya  dapat  dijumpai
aturan  perekonomian  Islam.  Secara  literal,  sunah  berarti  cara,  kebiasaan  ( custom habit of life ) yang merujuk pada perbuatan, ucapan dan ketetapan ( taqrir ) implisit dari  Rasulullah  SAW.  Sunah  adalah  penjelasan  atau  pengejawantahan  al-Qur’an karena  Rasulullah  adalah  orang  pertama  dan  langsung  menerima  dan  dibimbing secara  ilahiah  untuk  memahaminya.  Al-Quran  dan  Sunnah  kemudian  dapat dielaborasi   dalam  hukum-hukum  dengan  menggunakan  metode epistemological deduction ,  yaitu  menarik  prinsip-prinsip  umum  yang  terdapat  dalam  kedua sumber tersebut untuk diterapkan dalam realitas individu (Haque dan Choudhury, 1998).
Kedua, Setelah  Al-Quran  dan  Sunnah,  selanjutnya  dalam  epistemology ekonomi Islam diperlukan ijtihad dengan menggunakan rasio/akal.  Ijtihad adalah upaya  penggunaaan  rasio  untuk  merumuskan  dan  menyimpulkan  suatu  hukum atau menghasilkan suatu teori (Hasballah, 1981: 79).  Dengan ijtihad para ulama melakukan penelitian induktif. Secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan alasan  logika  rasional   dalam  menginterpretasikan  teks  Qur’an  dan  Hadits  yang bersifat  umum  ( zanni ).  Dalam  ilmu  ushul,   metodologi  ijtihad  antara  lain mengunakan qiyas ,  (Wahbah  al-Zuhaili,1986:  63) maslahah, (Abu  Hamid  al- Ghazali, 1983: 114) sadduz zari’ah, (Abu Ishaq as-Syatibi, tt: 198) istihsan, (Al- Sarakhsi,  1993:  200) ‘urf (Mustafa  Ahmad  Zarqa,  1968:  24).  Ijtihad  terbagi kepada dua macam, yaitu ijtihad istimbathi dan ijtihad tathbiqi (Asy-Syatibi, tth.: 88).  Dalam  membicarakan  epistemology  ekonomi  Islam,  digunakan  metode deduksi dan induksi. Ijtihad istimbathi bersifat deduksi , sedangkan ijtihad tathbiqi bersifat induksi  dan menghasilkan  kesimpulan  yang  lebih  operasional,  sebab  ia didasarkan pada kenyataan empiris.
Masudul  Alam  Choudhury,  menjelaskan  bahwa  pendekatan  metodologi ekonomi  Islam  menggunakan shuratic  process yaitu  metodologi  individual ( ijtihad  fardi )  digantikan  oleh  sebuah  konsensus  para  ahli  ( ijtihad  jama’i )  dan, pelaku  pasar    karena  dianggap  memiliki  tingkat  kebenaran  ijtihad  yang  tinggi. dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan perilaku pasar (Choudhury, 2004: 35-54).  Penggunaan  istilah shuratic berasal  dari  dari  kata syura/musyawarah , untuk menunjukkan bahwa proses ini bersifat konsultatif dan dinamis. Metodologi ini  merupakan  upaya  untuk  menghasilkan  ilmu  pengetahuan  yang  bersifat transenden,  sekaligus  didukung  oleh  kebenaran  empiris  dan  rasional  yang merupakan  tolak  ukur  utama  kebenaran  ilmiah.  Sementara  seorang  muslim
meyakini  bahwa  kebenaran  utama  dan  mutlak  berasal  dari  Allah,  sedangkan kebenaran  dari  manusia  bersifat  tidak  sempurna.  Akan  tetapi  manusia  dikaruniai akal   dan  berbagai  fakta  empiris  di  sekitarnya  sebagai  wahana  untuk  memahami kebenaran  dari  Allah.  Perpaduan  kebenaran  wahyu  dan  kebenaran  ilmiah  akan menghasilkan suatu kebenaran yang memiliki tingkat keyakinan yang tinggi.
Berdasarkan  kajian  epistemologi  ekonomi  Islam  di  atas,  jelaslah  bahwa ekonomi  Islam  bukanlah  hanya  suatu  sistem  atau  norma  saja  sebagaimana  yang pernah disangkakan orang di masa lampau. Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu  yang  ditemukan  melalui  metodologi  keilmuan  ilmiah.  Akan  tetapi  sumber ilmu pengetahuan dalam Islam bukan semata rasio dan empiris sebagaimana yang diajarkan  aliran positivisme .  Ekonomi  Islam  memiliki  sumber  utama  yaitu  al- Quran  dan  Sunnah.  Sedangkan  ijtihad  (penggunaan  rasio)  adalah  sumber  ilmu berikutnya. Ekonomi Islam dapat menerima metode ilmiah ekonomi konvensional yang  berdasarkan  rasio  dan  pengamalan  empiris.  Penerimaan  ini  karena  Islam memberikan  peluang  ijtihad  bagi  manusia  untuk  melakukan  observasi  dan penelitian ilmiah  baik melalui deduktif maupun induktif.

## Metodologi Ekonomi Islam
Dalam  perspektif  Islam,  eksistensi  suatu  metodologi  merupakan  sebuah keniscayaan.  Ekonomi  Islam  sebagai  sebuah  disiplin  ilmu  yang  bersumber  dari syari’ah  memiliki  metodologi  tertentu  sesuai  dengan  nilai-nilai  ajaran  Islam  itu sendiri.  Muhammad  Anas  Zarqa,  menjelaskan  bahwa  ekonomi  Islam  itu  terdiri dari  3  kerangka  metodologi. Pertama adalah presumptions  and  ideas ,  atau  yang disebut  dengan ide dan  prinsip dasar dari ekonomi  Islam.  Ide ini bersumber dari Al Qur’an, Sunnah, dan Fiqih Al Maqasid . Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi  pendekatan  yang  ilmiah  dalam  membangun  kerangka  berpikir  dari ekonomi  Islam  itu  sendiri. Kedua adalah nature  of  value  judgement ,  atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini  berkaitan  dengan  konsep  utilitas  dalam  Islam. Ketiga, yang  disebut  dengan positive  part  of  economics  science .  Bagian  ini  menjelaskan  tentang  realita ekonomi  dan  bagaimana  konsep  Islam  bisa  diturunkan  dalam  kondisi  nyata  dan riil. Melalui tiga pendekatan metodologi tersebut, maka ekonomi Islam dibangun (Zarqa, 2003: 3-42).
Ilmu  ekonomi  dalam  pandangan  Barat  dibangun  dengan  pendekatan empiris dan  hanya  menerima  nilai-nilai  yang  bersifat positivis ,  sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang bersifat normatif. Oleh karena itu, para ilmuwa Barat  para  penganut  paham positivistisme menganggap  bahwa  ilmu  ekonomi Islam  tidak  dapat  digolongkan  sebagai  suatu  ilmu,  dikarenakan  menggunakan sumber nilai-nilai yang bersifat normative. Ilmu ekonomi Islam dinilai tidak dapat menjeaskan  fakta  sebagaimana  adanya,  karena  pada  saat  ini  tidak  ada  kegiatan sosio-ekonomik pada suatu tempat, komunitas ataupun negara muslim yang dapat dijelaskan dan dibuktikan oleh teori-teori ilmu ekonomi Islam.
Padahal,  ilmu ekonomi merupakan ilmu  yang paling bergantung pada nilai dan  paling  normatif  diantara  ilmu-ilmu  sosial  lainnya.  Model  dan  teorinya  akan selalu  didasarkan  pada  sistem  nilai  tertentu,  pada  pandangan  tentang  hakikat manusia,  pada  seperangkat  asumsi  yang  disebut Schumacher sebagai  meta ekonomi,  karena  tidak  pernah  dimasukkan  secara  eksplisit  pada  ekonomi kontemporer.  Dengan  demikian,  ilmu  ekonomi  Islam  mengintegrasikan positivisme dan normativisme , antara pertimbangan rasional dan nilai atau moral.
Dalam  mengembangkan  ilmu  ekonomi  Islam  menurut  Muhammad  Abdul Mannan ada beberapa langkah yang dapat dilalui yaitu: Pertama, mengidentifikasi masalah  yang  ada.  Kedua,  mencari  prinsipnya  dalam  nash  baik  yang  dinyatakan secara  eksplisit  maupun  implisit.  Dalam  operasionalnya,  yang  menjadi  prinsip atau  asas  perlu  dirumuskan  terlebih  dahulu.  Di  sinilah  proses  perumusan  teori ekonomi  Islam  itu  dimulai.  Pertanyaan-pertanyaan  seperti why,  how,  what,  who, where, when selalu dikaitkan dengan masalah yang telah diidentifikasi. Setelah itu perumusan kebijakan (Manan, 1988: i).
Setiap  sistem  ekonomi  didasarkan  pada  ideologi  yang  memberikan landasan, tujuan, aksioma-aksioma, serta prinsip-prinsip (Rozalinda, 2008: 6-12). Setiap  sistem  ekonomi  membuat  kerangka  di  mana  suatu  komunitas  sosio ekonomi  dapat  memanfaatkan  sumber-sumber  alam  untuk  kepentingan  produksi dan mendistribusikan hasilnya untuk dikonsumsi. Sebagai sebuah sistem ekonomi, ekonomi  Islam  diformulasikan  berdasarkan  pandangan  Islam  tentang  kehidupan. Berbagai aksioma dan prinsip dalam sistem seperti ini ditentukan secara pasti dan proses fungsionalisasinya sangat jelas.
Dalam  mengembangkan  teori  ekonomi  Islam,  harus  ditarik  antara  bagian dari  hukum  (fiqh)  yang  membahas  Fiqh  Muamalah  dan  ekonomi  Islam.  Bagian
fiqh muamalah menetapkan kerangka di bidang hukum ekonomi Islam, sedangkan ekonomi  Islam  mengkaji  proses  kegiatan  manusia  yang  berkaitan  dengan produksi,  distribusi,  dan  konsumsi  dalam  masyarakat.  Ekonomi  Islam  dibatasi oleh  hukum  ekonomi  Islam,  tapi  bukan  satu-satunya.  Norma  sosial  dan  norma- norma  agama  dan  aturan  hukum  pun  mempunyai  pengaruh  terhadap  kegiatan ekonomi.
Kelemahan  literatur  ekonomi  Islam  selama  ini,  mencampuradukkan analisis fiqh dalam ekonomi, atau analisis ekonomi dalam pandangan fiqh. Seperti teori konsumsi kadang berubah menjadi hukum mengenai makanan dan minuman, bukan  kajian    mengenai  prilaku  konsumen,  atau  teori  produksi  diperkecil maknanya  menjadi  kajian  tentang  hak  kepemilikan  dalam  Islam  bukan  pada perilaku  perusahaan  sebagai  unit  produksi.  Hal  lain  yang  tidak  menguntungkan dalam  membahas  ekonomi  Islam  dalam  kaca  mata  fiqh  muamalah  adalah menjadikan  teori  ekonomi  Islam  pecah  dan  kehilangan  keterkaitan  dengan  teori ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya teori moneter dalam literatur ekonomi Islam yang ada selama ini (Kahf, 1995: 6).
Diversifikasi  literatur  mengenai  ekonomi  Islam  timbul  dari  tidak  adanya teori  ekonomi  Islam  dalam  bentuk  tertulis,  yang  ada  hanya  teori  yang  bersifat filosofis Islam terhadap realitas ekonomi. Masalah lain muncul dari kenyatan nash al-Quran  dan  hadis  yang  tidak  tersusun  dan  bab-bab  yang  membahas  satu  aspek kehidupan  manusia  seperti  masalah  ekonomi.  Hukum,  politik,  dan  sebagainya. Yang ada adalah hasil pemikiran, pandangan, penafsiran sarjana Muslim terhadap nash  yang  berkaitan  dengan  ekonomi.    Dari  sini  muncul  dua  metode  yang dipergunakan  dalam  literatur  ekonomi  Islam  yaitu  metode  deduktif  dan  metode retrospektif.  Metode  deduktif  dikembangkan  oleh  fuqaha.  Metode  ini diaplikasikan  dalam  ekonomi  Islam  modern  untuk  menampilkan  prinsip-prinsip dan  kerangka  hukum  Islam.  Metode  kedua  dipergunakan  oleh  penulis  Muslim kontemporer  yang  merasakan  tekanan  kemiskinan  dan  keterbelakangan  dunia Islam sehingga berusaha mencari jalan keluar terhadap persoalan yang ada dengan menformulasikannya  dalam  bentuk  teori.  Seperti  yang  dilakukan  al-Maqrizi dalam menjawab masalah inflasi di masanya (Kahf, 1995: 6).
Kajian tentang sejarah sangat penting dalam ilmu ekonomi Islam. Sebagai suatu ilmu  perlu merujuk pada sejarah  agar dapat  melaksanakan eksperimen dan dapat  menjawab  kecenderungan  masa  depan  terkait  dengan  perubahan  kegiatan
ekonomi. Kajian sejarah yang terpenting adalah sejarah pemikiran ekonomi Islam dan  sejarah  unit  unit  ekonomi.  Sepanjang  sejarah  Islam,  para  pemikir  dan pemimpin  politik  sudah  mengembangkan  gagasan-gagasan  ekonomi  mereka. Penelitian  ini  penting  untuk  menampilkan  pemikiran  ekonomi  dari  para  pemikir besar  Islam  seperti  Abu  Yusuf,  (w.182  H)  al-Ghazali  (w.505  H),  Ibnu  Taimiyah (w.728 H) dan lain sebagainya. Kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam itu  akan  membantu  menemukan  sumber-sumber  pemikiran  ekonomi  Islam kontemporer yang dapat memperkaya ekonomi Islam kontemporer dan membuka jangkauan lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya.
Perdebatan  yang  selalu  muncul  dalam  dikursus  ekonomi  Islam  adalah apakah  ekonomi  Islam  itu  suatu  ilmu  pengetahuan  yang  normatif,  positif,  atau keduanya.  Secara  umum,  ilmu  pengeta-huan  positif  mempelajari  problema- problema  ekonomi,  seperti  apa  adanya  yang  dapat  diuji  melalui  pengamatan empiris  atau  fakta-fakta.  Sementara  itu,  ilmu  pengetahuan  normatif mempersoalkan  bagaimana  seharusnya  sesuatu  itu,  penilaian  terhadap  apa  yang baik dan buruk (Mannan, 1988: i). Para peneliti ilmu ekonomi barat, lebih banyak membatasi  diri  pada  persoalan  positif  ketimbang  membahas  persoalan-persoalan normatif.  Begitu  juga  dengan  para  ahli  ekonomi  Islam  yang  menganalisis  ilmu ekonomi  Islam  dalam  kerangka  intelektual  dunia  barat,  memisahkan  antara  ilmu pengeta-huan  positif  dan  normatif.  Namun,  ada  pihak  lain  memandang  ilmu ekonomi Islam merupakan pengetahuan normatif.
Dawan  Rahardjo  dalam  hal  ini  berpendapat,  sebagai  cabang  ilmu pengetahuan  sosial,  ekonomi  Islam  tidak  bebas  dari  nilai-nilai  moral  (Rahardjo, 1987). Dengan  perkataan  lain,  aspek  normatifnya  lebih  menonjol  dari  aspek positifnya,  bahkan  aspek  normatifnya  bersifat  instru-menttal  dalam  menganalisis gejala-gejala  perekonomian  yang  ada  serta  berlaku  untuk  menentukan  arah tindakan yang sesuai dengan tujuan Islam.
Muhammad  Abdul  Manan  berpendapat,  di  dalam  ilmu  pengetahuan ekonomi Islam,  aspek-aspek normatif dan positif tidak bisa dipisahkan (Mannan, 1988:  i). Sesungguhnya  al-Qur’an dan Sunnah adalah sumber normatif sekaligus berisi  aspek  positif.  Dipandang  dari  segi  ini  pemisahan  antara  kedua  aspek  ini sangat  tidak  relevan  dalam  ilmu  ekonomi  Islam  karena  keduanya  terjalin  erat dalam kehidupan, filsafat, dan kebudayaan Islam. Ini berarti bila nilai-nilai masuk ke  dalam  teori  dan  kebijaksanaan  ekonomi  Islam  maka  perbedaan  antara  aspek
normatif dengan positif akan menjadi kabur atau hilang sama sekali. Selanjutnya, setiap usaha untuk membedakan antara aspek positif dan normatif akan membawa kepada  sekularisasi  ekonomi  Islam.  Kecenderungan  menguji  segala  sesuatu dengan  pengetahuan  manusia  yang  terbatas  akan  merusak  asas-asas  ekonomi Islam.  Dengan  demikian,  ekonomi  Islam  merupakan  suatu  ilmu  pengetahuan sosial  yang  mengintegrasikan  antara  aspek  normatif  dengan  positif,  seperti  dua sisi mata uang yang sama. Artinya, masalah ekonomi Islam harus ditinjau secara keseluruhan tanpa memisahkannya antara komponen normatif atau positif.
Terkait dengan persoalan ini, di kalangan ekonom muslim masih terdapat perbedaan pendapat apakah sistem ekonomi Islam itu ada atau tidak sama sekali. Ada  yang  berpendapat,  sebagai  sebuah  sistem  yang  bisa  disusun  sebagai  sebuah konsep  yang  khas  ( a  distinct  consep )  masih  disangsikan.  Karena  yang  ada hanyalah  nilai  Islam  tentang  kehidupan  berekonomi  dalam  suatu  sistem perekonomian  yang  sifatnya  sangat  universal.  Namum,  menurut  pendapat  lain, sebagai  suatu  konsep  atau  teori,  ekonomi  Islam  bisa  disusun  dengan  teori  yang berbeda  dengan  sistem  ekonomi  Kapitalis  dan  Sosialis.  Karena  itu,  menurut pendapat  ini,  ekonomi  Islam  merupakan  suatu  konsep  atau  teori  yang dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran Islam (Mannan, 1988: i).
Dalam  menatap  keraguan  tentang  eksistensi  ekonomi  Islam,  Yusuf  al- Qaradhawi  mencoba  mengambil  jalan  tengah.  Menurutnya,  jika  yang  dimaksud dengan  sistem  atau  aturan  dalam  bentuk  terurai  termasuk  cabang,  rincian,  dan pengaplikasian  yang  beraneka  ragam,  maka  wujudnya  memang  tidak  ada.  Akan tetapi  jika  yang  dimaksud  adalah  gambaran  secara  global  yang  mencakup  dasar- dasar petunjuk dan kaidah-kaidah yang pasti, memang ada. Ini karena Islam selalu menetapkan secara global masalah-masalah yang selalu mengalami perkembangan seiring  dengan  perubahan  lingkungan  dan  zaman.  Tidak  diragukan  lagi,  bahwa ekonomi  dan  politik  termasuk  masalah-masalah  yang  banyak  mengalami  peru- bahan. Karena itu, dalam masalah ini nas-nas hanya menetapkan prinsip dan dasar yang bersifat menyeluruh (al-Qaradhawi, 1995: 14-15).
Pemikiran  tentang  sistem  ekonomi  Islam  terus  berkembang.  Berbagai lembaga  yang  ada  di  negara-negara  Islam  seperti  Pakistan,  Arab  Saudi  dan  lain- lain,  terus  berupaya  mengembangkan  sistem  ekonomi  Islam.  Begitu  juga  konsep ekonomi  Islam  ini  dibahas  dalam  berbagai  konferensi  atau  seminar  internasional telah  diangkatkan  seperti  di  Mekkah  tahun  1976  dan  negara-negara  lainnya.
Bahkan pemikiran tentang ekonomi  Islam  tersebut  telah menjadi  sebuah gerakan yang  telah  dimanifestasikan  dalam  wujud  nyata  dengan  berdirinya  lembaga- lembaga  perekonomian  Islam  seperti  Bank  Islam,  Asuransi  Islam,  dan  lembaga perekonomian  lainnya  di  beberapa  negara  Islam  termasuk  di  Indonesia  dengan Bank  Umum  Syari’ah,  Bank  Unit  Syari’ah,  BPRS,  BMT,  Asuransi  Syari’ah, Pegadaian  Syari’ah,  Pasar  Modal  Syari’ah,  dan  lain  sebagainya.  Kenyataan  ini menujukkan  bahwa  sistem  ekonomi  Islam  sebagai  sebuah  konsep  atau  ajaran dasar  yang tidak diragukan lagi keberadaannya. Prinsip-prinsip dasarnya tersebar dalam al-Qur’an dan hadis nabi yang berbentuk ajaran dasar dan bersifat global.
Dengan berpedoman pada norma-norma perekonomian yang ada dalam al- Qur’an dan hadis, gerakan sistem perekonomian Islam harus dimulai dari gerakan spiritual  dan  kultural,  yaitu  dengan  menanamkan  nilai  etis  secara  luas  dalam prilaku  ekonomi.  Ini  berarti  sistem  ekonomi  Islam  akan  bisa  menjadi  kekuatan sosial  dan  menjadi  suatu  pola  pembangunan  alternatif  baik  ditingkat  nasional maupun  internasional.  Namun,  yang  perlu  digarisbawahi  adalah  sistem  ekonomi Islam  belum  bisa  menjadi  kekuatan  alternatif  jika  nilai-nilai  ekonomi  Islam tersebut  belum  disadari  dan  diamalkan  dalam  kehidupan  masyarakat  Islam. Konsekwensinya, sistem ekonomi Islam itu pada awalnya harus merupakan suatu gerakan spiritual dan gerakan budaya.
M.  Nejatullah  Siddiqi,  dalam  persoalan  ini  berpendapat  bahwa  ilmu ekonomi  Islam  yang  cocok  untuk  masyarakat  Islam  akan  tercipta  jika  sejumlah orang  bersikap  dalam  suasana  yang  Islami.  Untuk  itu,  dibutuhkan  suatu  usaha penyelidikan  tentang  tingkah  laku  ekonomi  kontemporer  dan  lembaga-lembaga sosial ekonomi dengan membandingkan apa yang mungkin bisa menjadi lembaga alternatif  yang  sesuai  dengan  Islam  (Siddiqi,  1980:  259).  Berarti,  gerakan ekonomi  Islam  merupakan  hasil  suatu  proses  transformasi  nilai-nilai  Islam  yang membentuk  kerangka  serta  perangkat  kelembagaan  dan  pranata  ekonomi  yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat.

## Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Kurikulum Ekonomi Islam
Dewasa  ini,  perkembangan  ekonomi  syariah  sangat  fenomenal.  Hal  itu terbukti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan  yang kemudian membuka layanan  syariah. Dibandingkan dengan tahun 1990-an, maka pada tahun 2000-an terjadi lonjakan sangat signifikan tentang pertumbuhan ekonomi syariah tersebut.
Ekonomi  syariah  sepertinya  telah  menjadi  pilihan  bagi  pengembangan ekonomi  dunia.  Salah  satu  indikator  yang  bisa  dilihat  adalah  dengan  semakin banyaknya  perbankan  asing  yang  membuka  layanan  bank  syariah.  Bahkan,  di Inggris  dan  Amerika  Serikat  juga  tumbuh  dengan  subur  sistem  ekonomi  syariah yang dilakukan oleh perbankan.
Di  tengah  arus  perkembangan  seperti  ini,  diperlukan  lembaga  untuk menjadi pusat kajian dan pengembangan ekonomi syariah. Di dalam hal ini, yang semestinya  menjadi  pusat  kajian  dan  pengembangan  ekonomi  syariah  adalah pendidikan tinggi yang memiliki visi dan misi kajian dan pengembangan ekonomi syariah.
Tidak  dapat  dibantah  bahwa   perbankan  syari’ah   mempunyai  potensi   dan prospek yang sangat bagus  untuk dikembangkan di Indonesia. Prospek yang baik ini, setidaknya  ditandai oleh lima hal. Pertama , Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan pasar potensial bagi pengembangan sistem ekonomi syari’ah di Indonesia. Kedua , Perkembangan lembaga pendidikan Tinggi yang  mengajarkan  ekonomi  syariah  semakin  pesat,  baik  S1,  S2,  S3  juga  D3. Dalam  lima  tahun  belakangan  telah  banyak    lahir  sarjana-sarjana  ekonomi  Islam yang  memiliki  paradigma,  pengetahuan  dan  wawasan  ekonomi  syariah  yang komprehensif. Ketiga , Political will pemerintah untuk mendukung pengembangan ekonomi  syari’ah  di  Indonesia  telah  diwujudkan.  Dengan  disahkannya  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  dan  Undang-undang Nomor  19  tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah,  maka  pengembangan industri  keuangan  syariah  nasional  semakin  memiliki  landasan  hukum  yang memadai  dan  mendorong  pertumbuhannya  secara  lebih  cepat  sehingga  dapat mendukung  perekonomian  nasional  semakin  signifikan.  Sejumlah  pemda  di daerah  telah  mendukung  dan  bergabung  membesarkan  bank-bank  syariah. Pemerintah  dalam  hal  ini  diperankan  oleh  Bank  Indonesia  telah  mendorong pertumbuhan bank syariah di seluruh Indonesia dan membuat regulasinya. Namun kegiatan  sosialisasi  dan  pencerdasan  masyarakat  tentang  ekonomi  syariah  masih relatif  kecil. Keempat ,  masuknya  lembaga-lembaga  keuangan  internasional  ke dalam  jasa  usaha  perbankan  syari’ah  di  Indonesia  sesungguhnya  merupakan indikator  bahwa  usaha  perbankan  syari’ah  di  Indonesia  memang  prospektif  dan dipercaya oleh para investor luar negeri (Agustianto, 2013).
Sementara  Bank  Indonesia  (BI)  merilis  terjadi  peningkatan  aset perbankan  syariah  di  Indonesia  pada  Perkembangan  perbankan  syariah  selama satu  tahun  terakhir  ,  sampai  dengan  bulan  Oktober  2012  (yoy)  cukup menggembirakan.  Perbankan  syariah  mampu  tumbuh  ±  37%  sehingga  total asetnya  menjadi  Rp174,09  triliun.  Pembiayaan  telah  mencapai  Rp135,58  triliun (40,06%,  yoy)  dan  penghimpunan  dana  menjadi  Rp134,45  triliun  (32,06%). Strategi  edukasi  dan  sosialisasi  perbankan  syariah  yang  ditempuh  dilakukan bersama  antara  Bank  Indonesia  dengan  industri  dalam  bentuk iB  campaign baik untuk funding maupun financing telah  mampu  memperbesar market  share perbankan syariah menjadi ± 4,3% (BI, 2013).
Pesatnya  perkembangan  ekonomi  Islam  dan  industri  perbankan  Syari’ah serta  lembaga-lembaga  keuangan  Syari’ah  lainnya,  pada  sisi  lainnya,   tentunya harus diimbangi dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai, baik  dari segi  jumlah maupun kualitasnya. Tanpa SDM  yang memadai,  mustahil lembaga-lembaga  tersebut  dapat  menjalankan  peran  dan  fungsinya  dengan  baik. Tumbuh  suburnya  ekonomi  dan  keuangan  Syari’ah  di  Indonesia  pada  akhirnya telah  berimplikasi  terhadap  terbukanya  lapangan  pekerjaan  di  berbagai  sektor, baik sektor formal maupun informal dengan sistem yang mengacu kepada sistem ekonomi  Islam.  Berdasarkan  data  LPPI  Lembaga  pengembangan  Perbankan Indonesia,  saat  ini  Bank  Indonesia  masih  membutuhkan  40.000  SDM  yang  akan ditempatkan  di  perbankan  syariah  (LPPI,  2013).  Ini  membuktikan  kebutuhan terhadap  tenaga  kerja  yang  akan  ditempatkan  pada  perbankan  syariah  masih sangat tinggi.
Untuk  mendukung  pertumbuhan  dan  kemajuan  perbankan  syariah  seperti yang  diuraikan  di  atas,  Indonesia  harus  memiliki capacity  building untuk mengembangkan  bank  syariah.  Industri  keuangan  saat  ini  masih  membutuhkan sumber  daya  insani  (SDI)  yang  benar-benar  profesional  dan  berkualitas   yang mampu  mengetahui  tidak  hanya  pada  tataran  konseptual  tetapi  juga  pada  tataran praktis  tentang  ekonomi  Islam.  Perguruan-perguruan  tinggi  di  Indonesia, khususnya  yang  berada  di  bawah  PTAIN  terlah  banyak  yang  mengembangkan disiplin  ilmu  ekonomi  dan  perbankan  syariah.  Sebab,  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  untuk  bidang  tersebut  di  Indonesia  masih  minim.  Keterbatasan  tersebut juga menjadi salah satu kendala perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Berdasarkan  statistik  Bank  Indonesia  Juli  tahun  2013  total  pegawai perbankan  syariah  adalah  seperti  yang  tergambar  pada  tabel  di  bawah  ini  (BI, 2013):
Tabel 1 Jumlah Pekerja di Perbankan Syariah 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jul-13 Bank Umum Syariah 4311 6609 10348  15224 21820  24111 25582 Unit Usaha Syariah 2266 2562 2296 1868 2067 3108 9781 Bank  Pembiayaan syariah 2108 2581 2799 3172 3773 4359 4824
Sumber: Bank Indonesia Juli 2013
Tabel di atas dapat digambarkan sebagai berikut:
Sumber: Bank Indonesia Juli 2013
Jumlah  SDM  tersebut  masih  didominasi  oleh  karyawan  yang  minim pengetahuan  tentang  keuangan  Islam.  Sebab  kebanyakan  dari  mereka  hanya mendapatkan  training  berkenaan  dengan  keuangan  syariah  saja.  Jika  hal  ini dibiarkan,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  dalam  perjalanannya  ke  depan perbankan syariah akan mengalami berbagai masalah.
Berdasarkan  penyampaian Outlook  PerbankanSyariah  tahun  2007 diketahui bahwa  di  antara  kendala  percepatan market share (5%)  perbankan  syariah  karena faktor  SDM,  baik  di  sisi  minimnya  jumlah  SDM  perbankan  syariah  maupun kualitasnya yang  masih  rendah.  Menurut Wahyu  Dwi  Agung  (mantan  Ketua Asbisindo) dan Syakir Sula, seperti yang dikutip Euis Amalaia, saat ini baru 10% saja  SDIyang  memiliki  latar  belakang  syariah  yang  bekerja  di  industri  keuangan syariah  90%  adalah  berlatar  belakang  dari  konvensional  yang  dikarbit  melalui pelatihan singkat perbankan syariah (Amalia, 2013).
Ini berarti permasalahan mendasar dalam pengembangan ekonomi syariah adalah masih minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki  penguasaan  ilmu  ekonomi  Islam  yang  komprehensif.  Salah  satu  cara
untuk  mengatasi  kekurangan  sumber  daya  manusia  adalah  melalui  lembaga pendidikan. Perguruan tinggi Islam maupun umum memiliki peran yang strategis dalam mencetak SDM yang berkualitas dengan membuka program studi ekonomi syariah dan prodi-prodi terkait.
Di  sinilah  peran  strategis  yang  harus  dimainkan  oleh  Perguruan  Tinggi Agama  Islam,  khususnya  Fakultas  Syari’ah,  dengan  mengambil  peran  penting dalam  penyiapan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  dibutuhkan  semua  lembaga yang  disebutkan  di  atas.  Peran  Fakultas  Syari’ah  dalam  menyiapkan  SDM  ini menjadi sangat strategis sekaligus menantang.
Dalam  rangka  penyediaan  sumber  daya  manusia  yang  dibutuhkan  oleh  industri perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya, maka Program Studi Ekonomi  Syariah  hadir  dengan  tekad  menjadi  institusi  perguruan  tinggi  yang unggul,  berkualitas  dan  memberikan  kontribusi  terbaiknya  dalam  menyokong tumbuh  dan  berkembangnya  Ekonomi  Islam  di  Indonesia  dan  menebarkan kemaslahatan untuk bangsa dan negara.
Menurut  Nur  Sam,  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian Agama  RI,  ada  empat  aspek  yang  akan  dilakukan  dalam  pengembangan  studi ekonomi syariah di Perguruan Tingi Agama Islam, yaitu (Syam, tth.):
1. Memperluas akses pendidikan ekonomi syariah. Untuk memperluas akses pendidikan  ekonomi  syariah,  maka  sudah  sewajarnya  jika  dilakukan berbagai  upaya  untuk  memperkenalkan  tentang  program  studi  ekonomi syariah  secara  memadai.  Di  dalam  kerangka  ini,  maka  sangat  perlu membangun  imaje  yang  baik  agar  lembaga  tersebut  dikenal  oleh  publik. Program  pencitraan  berbasis  pada  kualitas  dalam  berbagai  aspek   akan menjadi  sesuatu  yang  diperlukan.   Semakin  berkualitas  lembaga pendidikan  tersebut  akan  semakin  besar  peluangnya  untuk  memperoleh sumberdaya  mahasiswa.   Semakin  berkualitas  fungsi  akademik  lembaga pendidikan tersebut  juga akan berdampak pada peluang besarnya kualitas lulusan lembaga pendidikan tersebut. Semakin ketatnya kompetisi lulusan dalam  mengakses  pekerjaan  tentu  harus  dibarengi  dengan  upaya  untuk meningkatkan  kualitas  kelembagaan  sebagai  pintu  memperluas  akses dimaksud.
2. Mengembangkan  dan  memperkuat  kelembagaan  program  ekonomi syariah.  Agar  memperoleh  akses  yang  memadai,  maka  lembaga
pendidikan  harus  mengembangkan  diversifikasi  program  studinya.  Untuk kepentingan  ini,  maka  pengembangan  program  studi  yang  sesuai  dengan analisis kebutuhan dan kelayakan menjadi sangat penting. Di era semakin meningkatnya  kebutuhan  akan  tenaga  professional  di  dalam  bidang ekonomi  syariah,  maka  program  studi  diversifikatif  di  bidang  ekonomi syariah sangat  diperlukan. Makanya analisis kebutuhan pasar dan  analisis pelanggan  dapat  dijadikan  sebagai  ukuran  untuk  membuka  prodi  yang relevan  dengan  kebutuhan  dimaksud.  Kemudian,  yang  juga  dibutuhkan adalah penguatan kelembagaan.  Bagi prodi yang sudah eksis, maka harus dilakukan upaya agar program studi dimaksud menjadi ekselen. Penguatan kelembagaan  tersebut  dapat  dilakukan  terhadap  eksisting  dosen  dalam pendidikan  dan  kebutuhan  penguatan  dosen  yang  diperlukan.  Selain  itu, juga  penguatan  program  akademik,  ketenagaan  dan  proses  pendidikan yang  terstandardisasikan  sesuai  dengan  jaminan  mutu  yang  diakui  baik nasional maupun internasional.
3. Mengembangkan  dan  memperkuat  sarana  dan  infrastruktur  pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berencana menjadi ekselen, maka salah  satu  tuntutannya  adalah  kehebatan  infrastruktur  kependidikannya. Infrastruktur tersebut meliputi prasarana gedung perkuliaan  yang meliputi sarana ruang kuliah yang full multi media , sarana teknologi dan komunaksi yang memadai,  laboratorium yang ekselen, lingkungan kampus  yang asri dan  indah,  dan  sarana  prasarana  penunjang  yang  mencukupi. Ketercukupan sarana pasarana dan infrastruktur yang memadai akan dapat menjadi  jaminan  akan  lahirnya  kualitas  alumni  yang  professional  sesuai dengan  bidang  studinya.  Selain  itu  juga  menjamin  akan  terwujudnya budaya akademik  yang tinggi sesuatu dengan tujuan membangun kampus akademis.
4. Membangun manajemen dan tata kelola sesuai dengan mandate reformasi birokrasi.  Lembaga  pendidikan  tinggi  memiliki  fungsi  pelayanan  publik. Oleh  karenanya  tentu  dituntut  agar  di  dalam  pelayanan  publik  tersebut berbasis  pada  pelayanan  prima.  Untuk  bisa  melakukan  pelayanan  prima, maka  manajemen  lembaga  pendidikan  tinggi  harus  memenuhi  criteria transparansi,
Seperti  diuraikan  di  atas,  tingginya  kebutuhan  sumber  daya  manusia (SDM) yang dibutuhkan  industri perbankan syariah dan lembaga keungan syariah non bank serta bisnis syariah, pada sisi lainnya menjadi tantangan tersendiri bagi Perguruan  Tinggi,  untuk  memberikan  kontribusi  terbaiknya  dalam  menyiapkan SDM  yang  dibutuhkan  tersebut.  Di  sinilah  peran  strategis  yang  harus  dimainkan oleh  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam,  khususnya  Fakultas  Syari’ah,  dengan mengambil  peran  penting  dalam  penyiapan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang dibutuhkan  semua  lembaga  keuangan  syariah.  Peran  Fakultas  Syari’ah  dalam menyiapkan SDM ini menjadi sangat strategis sekaligus menantang.
Untuk  mencetak  sumber  daya  manusia  yang  profesional  dan  berkualitas, menguasai  sistem  ekonomi  Islam  dan  terampil  dalam  mengelola  industri Perbankan  Syariah,  Keuangan  Islam  dan  bisnis  Syariah,  sangat  ditentukan  oleh kurikulum  dari  suatu  institusi  pendidikan.  Dalam  merespon  kebutuhan  di  atas, berbagai  perguruan  tinggi  yang  ada  di  Indonesia  telah  menawarkan  pengajaran Ekonomi  Islam.  Pengajaran  Ekonomi  Islam  di  Indonesia  yang  ada  sekarang  ini menurut  Nur  Syam  Direktur  Pendidikan  Islam  dapat  digolongkan   menjadi beberapa kategori (Syam, 2011).
Kategori  pertama, membuka  Progran  Studi  Perbankan  Syariah  dan Takaful/Asuransi  Islami  di  fakultas  syariah  UIN/IAIN.  Pola  pendekatan kurikulum  yang  menjadi  acuan  pengajaran  kedua  program  studi  tersebut  yang diterapkan    bobotnya  terlalu  mengandalkan  pengajaran  ilmu-ilmu  Syariah,  tetapi kurang  mengandalkan  pengajaran  ilmu  ekonomi  dan  perbankan  modern.  Hal initerjadi  karena  jurusan  yang  diberikan  masih  dalam  lingkup  Fakultas  Syariah. Boleh  jadi  kelemahan  ini  merupakan  akibat  alami  dari  sifat  pendididkan UIN/IAIN  yang  memang  terfokus  pada  pengajaran  ilmu-ilmu  agama  ( Islamic studies ). Porsi pengajaran ilmu ekonomi dan perbankan konvensional yang kurang dibarengai  dengan  pengajaran  iptek  (ilmu  pengetahun  dan  teknologi),  seperti matematika  dan  statistika,  akan  dapat  mengakibatkan  terjadinya  pemahaman yang   kurang  tepat  tentang  ekonomi  Islam  sebagai  suatu  disiplin  ilmu  yang mensinergikan antara contents , conducts , contexts dan contours .
Kategori  kedua, memasukkan  konsentrasi  kajian  perbankan/financial Islam  di  fakultas  ekonomi  universitas    (umum).  Berbeda  dari  kajian  dan pengajaran  yang  ditawarkan  oleh  UIN/IAIN,  Fakultas  Ekonomi  tetap mengajarkan  semua  teori  ilmu  ekonomi  konvensional  dengan  semua  tingkatan
pendekatan.  Dengan  kata  lain,  kurikulum  nasional  yang  berlaku  bagi  seluruh fakultas  berjalan  tetap  seperti  biasa,  hanya  kemudian  mahasiswa  diberikan konsentrasi  kepada  perbankan  atau  financial  Islam.  Pendekatan  ini  memiliki kelemahan karena pengajaran Ushul fikih, Fikih Muamalah, dan Falsafah Hukum Islam,  tidak  memadai  atau  tidak  ada  sama  sekali.  Ketiadaan  subyek-subyek  ini mengakibatkan mahasiswa tidak memiliki pandangan yang benar tentang konsep- konsep,  teori-teori  dan  landasana  filosofi  ekonomi  Islam  yang  sebenarnya  justru dapat  diturunkan  dari  mata  kuliah-mata  kuliah  tersebut.  Mahasiswa  pada gilirannya  tidak  dapat  membedakan  secara  tegas  perbedaan  konseptual  beberapa hal  dalam  bidang  ekonomi  antara  konsep  Islam  dan  konvensional.  Pada  tingkat intelektual yang tinggi, ketiadaan mata kuliah ini, juga akan menghambat mereka untuk  dapat  melakukan  langkah-langkah  kreatif  dan  pengambangan iqtishadiyah ilmiyah  Islamiyah yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  sebagai  tantangan perkembangan zaman.
Kategori  ketiga ,  Pengajaran  ekonomi  Islam  di  bawah  naungan  Fakultas Ekonomi  di  Universitas  Islam  (swasta).  Posisi  demikian  tampaknya  menjadi keunggualan tersendiri untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam di lingkungan perguruan tinggi. Jika kategori pertaman meletakkan pengajaran ekonomi Islam di bawah  payung  Fakultas  Syariah,  sementara  kategori  kedua  sebagai  naungan konsentrasi  perbankan  dan  financial  Islam,  kategori  ketiga  dipandang  sebagai tempat pengembangan dan pengajaran ilmu ekonomi Islam pada sebuah fakultas.
Di antara ketiga lembaga pendidikan tinggi ini, menurut Nur Syam hanya di  FE-UII  pengajaran  Ilmu  Ekonomi  Islam  lebih  optimal  sekalipun  itu  tidak berarti luput dari kelemahan atau kekurangan Syam, 2011). Penguasaan terhadap fikih  muamalah dan maqashid  al-syariah ( Islamic  Legal  Philosophy )  agaknya kurang  diperhatikan  bukan  saja  oleh  FE-UII  melainkan  juga  oleh  Departemen Ilmu Ekonomi Unair. Padahal  penguasaan terhadap materi ini sangat  dibutuhkan terutama ketika mahasiswa telah berhasil menjadi  pemerhati, pelaku dan praktisi bisnis  di lapangan. Pada saat  itu, ilmu-ilmu ini akan sangat  membantunya dalam melakukan  pembuatan  keputusan  ( decision  maker ) vis-à-vis realitas  dunia  nyata ( real word ) yang selalu tidak dapat dikontrol.
Banyaknya  pola  pengajaran  Ekonomi  Islam  seperti  yang  dilakukan  di beberapa perguruan tinggi di atas dilatar belakangi oleh beberapa faktor, pertama , isu  tentang  ilmu  Ekonomi  Islam  begitu  juga  tentang  perbankan  dan  keuangan
Islam,  pada  hakekatnya  adalah  isu  di  bidang  keilmuan  yang  relatif  masih  baru, kurang lebih tiga puluh tahun terakhir. Karena itu, sangatlah wajar bila bentuk dan format  ilmu  ini  masih  belum  dapat  dilihat  sepenuhnya  oleh  sebagian  para pionernya,  apalagi  oleh  orang  awam.  Di  samping  itu,  masih  banyak  silang pendapat  di  kalangan  para  ahlinya  tentang  beberapa  persoalan  penting. Kedua , pengajaran ilmu ekonomi di Indonesia masih dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing lembaga yang menawarkan kajian ini.
Di  samping  itu,  pendekatan  yang  digunakan  dalam  pengajaran  pun mengalami  perubahan  yang  mencerminkan  pemahaman  lebih  mendalam  tentang hakikat  ekonomi  Islam.   Pada  tahap  awal  pengajaran,  pendekatan  normatif  lebih menonjol  daripada  pendekatan  komparatif.  Kemudian,  mengalami  beberapa  kali perubahan,  pendekatan  komparatif  akhirnya  lebih  dominan.  Banyak  alasan  yang melatar  belakangi  perubahan  pendekatan  ini  antara  lain  (i)  mulai  terlihat  nyata kontour-kontour  ilmu  ekonomi  Islam  sebagai  hasil  dari  merebaknya  seminar, konperensi,  lokakarya  dan  kegiatan-kegiatan  ilmiyah  lainnya,  (ii)  makin tersedianya  literature  tentang  ilmu  ekonomi  Islam  baik  yang  berupa  terjemahan dari bahasa asing maupun teks aslinya dalam bahasa asing seperti bahasa arab dan inggris, (iii) makin banyak doktor yang memiliki wawasan ilmu ekonomi Islam.
Menyusun  kurikulumnya  dengan  pola  berdiskusi  dan  meminta  masukan dari  para  user  dan  stakeholder  yang  terdiri  dari  para  praktisi  perbankan  syariah, asuransi syariah dan keuangan Islam, Prodi Ekonomi Syariah tampil lebih percaya diri dan lebih menyakinkan.
Berdasarkan  itu,  Kurikulum  Ekonomi  Syariah  dibangun  dengan memadukan  antara  ilmu-ilmu  teoritis  dengan  praktis  (30:70)  ekonomi konvensional  dengan  ekonomi  Islam  (40:60),  ilmu  kesyariahan  (50%)  – ushul fiqh , qawaid fiqhiyah fi al-iqtishad , ayat-ayat dan hadits ekonomi, fiqh muamalah. Selain  itu,  kurikulumnya  juga  dilengkapi  dengan  ilmu-ilmu  alat  (30%)  yang terdiri  dari  bahasa  (Arab/Inggris),  ICT  (aplikasi  komputer),  matematika,  statistik dan  akuntansi.  Kemudian,  kurikulum    tersebut  juga  diperkaya  dengan  penguatan di bidang kewirausahaan (20%) yang terdiri dari pengantar bisnis, kewirausahaan, studi kelayakan bisnis, analisis laporan keuangan dan etika bisnis Islam.
Dengan  demikian  pembelajaran  ideal  yang  dapat  harus  dilakukan  adalah pengembangan  sistem  pendidikan  integratif.  Muatan  kurikulum  perlu menggambarkan  sasaran-sasaran  yang  hendak  dicapai  yang  meliputi:  1)
Penguasaan  bahasa  Arab  dan  bahasa  Inggris.  2)  Penguasaan  ilmu-ilmu  dasar kesyariahan  seperti qawaid  fiqhiyyah , ushul  fiqh dan fiqh  muamalah .  3) Penguasaan  ilmu  ekonomi  Islam.  4)  Penguasaan  ilmu  ekonomi  umum  termasuk aspek  keuangan  dan  akuntansi.  5)  Penguasaan  metodologi  penelitian  ( tools  of analysis ), baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif sehingga outputnya adalah SDM yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan keilmuan yang luas baik dalam ilmu syariah maupun ilmu ekonomi (Amalia, 2013).
Dalam  pengembangan  kurikulum,  setidaknya  harus  memiliki  kurikulum berbasis  kompetensi  yang  memadukan  antara  ilmu  syariah  dengan  ilmu  umum serta  mengintegrasikan  antara  teori  dengan  praktik  secara  berkelanjutan.  Dengan pengembangan  ekonomi  Islam  melalui  Perguruan  Tinggi  diharapkan  akan melahirkan  para  sarjana  ekonomi  Islam  yang  memiliki  skill  baik  dalam  syariah maupun ilmu-ilmu ekonomi umum yang pada akhirnya mampu merespons segala permasalahan  pengembangn  ekonomi  Islam  sehingga  keberadaan  lembaga keuangan syariah terus mendapatkan kepercayaan publik.
Pihak  perguruan  tinggi  benar-benar  dituntut  untuk  menghasilkan  output yang  professional  dan  berkualitas.  Lulusan  perguruan  tinggi  harus  memiliki kualitas yang memenuhi kualifikasi  sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri  keuangan  Islam  saat  ini.  Perguruan  tinggi  Islam  di  Indonesia  saat  ini, yang membuka jurusan ekonomi atau perbankan syariah jumlahnya masih sangat sedikit.  Secara  kuantitas,  lulusan  ekonomi  syariah  saat  ini  masih  belum  dapat memenuhi  kebutuhan  pasar.  Hal  ini  dilihat  dari  jumlah  lulusan  yang  dihasilkan oleh lembaga pendidikan ekonomi syariah saat ini masih sekitar 12.5% dari total pegawai  yang  bekerja  di  perbankan  syariah  saat  ini.  Sementara  kebutuhan terhadap  sumber  daya  insani  (SDI)  dari  tahun  ke  tahun  jumlahnya  terus meningkat.  Selama  ini  keterbatasan  sumber  daya  insani  yang  kompeten  dalam bidang  syari'ah  banyak  ditutupi  dengan  cara  menempatkan  karyawan  yang  tidak sesuai dengan kualifikasi.
Perguruan  tinggi  merupakan  pihak  yang  paling  menentukan  dalam mencetak  SDI  keuangan  syariah  yang  kompeten  dan  berkualitas,  Dengan  kata lain,  berhasil  tidaknya  pengembangan  lembaga  keuangan  syariah  di  masa  yang akan  datang  sangat   tergantung  kepada  lembaga  pendidikan  itu  sendiri.        Untuk itu  langkah  strategis  yang  dapat  dilakukan  oleh  perguruan  tinggi  yang melaksanakan  program  pendidikan  ekonomi  Islam  agar  outpusnya  dapat
memenuhi  kebutuhan  industri  keuangan  syariah  adalah: Pertama , Menfasilitasi tenaga pengajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan secara rutin mengirimkan para staf pengajar untuk mengikuti pelatihan,seminar, workshop  maupun  pendidikan terkait ekonomi  Islam. Kedua , Melakukan standarisasi  kurikulum  ekonomi  Islam  tingkat  nasional,  namun  standarisasi  ini bukan  berarti  kurikulum  seluruh  perguruan  tinggi  harus  sama,  melainkan  ada kesepakatan  mengenai  kompetensi  dasar  minimal. Ketiga , Memperbanyak  riset, studi,  dan  penelitian  tentang  ekonomi  Islam,  baik  yang  berskala  mikro  maupun makro, dan mendorong penulisan kajian dan karya ilmiah melalui penerbitan buku dan jurnal ilmiah, seminar, lokakarya . Keempat , Memperkuat berbagai sarana dan prasarana pembelajaran baik  yang  bersifat  teknis  seperti pengadaan  lcd proyektor, komputer, wi-fi,  s erta  pengadaan  laboratorium  praktik bagi  mahasiswa. Kelima , Mengembangkan Networking yang  lebih  luas  dengan berbagai  institusi  pendidikan ekonomi Islam lainnya, lembaga-lembaga  keuangan dan non keuangan Islam, baik di dalam maupun luar negeri. Keenam, Sosialisasi dan  edukasiekonomi  syariah  sejak  dini  mulai  tingkat  SD,  SMP,  SMU  dan kepadakomunitas masyarakat umum yang lebih luas dengan metode dan cara yang tepat. Ketujuh , Program magang maupun on the job training kepada para mahasiswa diindustri keuangan syariah maupun institusi lain,
Dari langkah strategis dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini:

## Kesimpulan
Sebagai sebuah ilmu, dalam ilmu pengetahuan ekonomi Islam aspek-aspek normatif  dan  positif  tidak  bisa  dipisahkan.  Sesungguhnya  al-Qur’an  dan  Sunnah adalah sumber normatif sekaligus berisi aspek positif. ekonomi Islam merupakan suatu  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  mengintegrasikan  antara  aspek  normatif
dengan positif. Artinya, masalah ekonomi Islam harus ditinjau secara keseluruhan tanpa memisahkannya antara komponen normatif atau positif.
Dalam pengembangan  lembaga pendidikan ekonomi keuangan syariah ke depan,  ada  beberapa  hal  yang  sangat  penting  untuk  dikembangkan,  yaitu menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan antara ilmu ekonomi dengan ilmu ekonomi  Islam,  ilmu  kesyariahan  dan  ilmu-ilmu  umum,  serta  mengintegrasikan antara  teori  dengan  praktik  secara  berkelanjutan.  Dengan  pengembangan kurikulum ekonomi Islam pada  Perguruan Tinggi  yang membuka program studi ekonomi  Islam  diharapkan  akan  melahirkan  para  sarjana  ekonomi  Islam  yang memiliki  skill  baik  dalam  syariah  maupun  ilmu-ilmu  ekonomi  umum  yang  pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah. Di samping itu juga  didukung  oleh  dosen  yang  berkualitas  dan  profesional  di  bidangnya, mendorong kajian dan penelitian serta publikasi di bidang ekonomi syariah untuk semua  dosen  dan  mahasiswa,  memperkuat  sarana  dan  prasarana,  literatur, laboratorium,  dan  mengembangkan  jaringan  yang  lebih  luas  dengan  berbagai lembaga  pendidikan  ekonomi  syariah  lainnya,  baik  dalam  lingkup  nasional maupun internasional.

## Daftar Pustaka
Abdul  Manan,  Muhammad  1988, Islamic  Economic  Theory  and  Practice  A Comparative Study , India: Idarah Al-Adabiyah.
Agustianto. Prospek  Perbankan  Syari’ah  dan  Upaya  Pengembangannya  di Indonesia , http://www.agustiantocentre.com. Diunduh September 2013.
Al-Ghazali,  Abu  Hamid.  1983. al-Mustashfa  Min  Ilm  al-Ushul ,  Jilid  1,  Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
Al-Qaradhawi, Yusuf. 1995. Daur al-Qiyâm wa al-Akhlâq fi al-Iqtishâd al-Islâmî,
(Kairo: Maktabah Wahbah.
Al-Sarakhsi. 1993. Ushul al-Sarakhsi , Jilid 2 Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah
Amalia,    Euis,  Kesesuaian  Pembelajaran  Ekonomi  Islam  Di  Perguruan  Tinggi dengan  Kebutuhan  SDM  Pada  Industri  Keuangan  Syariah  di  Indonesia, Jurnal Inferensi STAIN Salatiga, Vol. 7, No. 1, Juni 2013
As-Syatibi,  Abu  Ishak. al-Muwafaqat  fi  Ushul  as-Syari’a. Beirut  :  Dar  al- Mar’rifah, t.t., jilid IV
Az-Zuhaili, Wahbah . 1986. Ushul al-Fiqh al-Islami , Beirut : Dar Dar al-Fikr
Bank  Indonesia. Outlook  Perbankan  Syariah  tahun  2013 .  http://www.bi.go.id. diunduh  September 2012 dan 28 September 2013.
Hamlyn,  DW.  1967. History  of  Epistemology , dalam  Paul  Edwards,  The Encyclopedia of Philoshophy , Vol. 3,
Haneef, Aslam, “Islamisasi Ilmu Ekonomi: Apa yang Salah?” Majalah Pemikiran Dan Peradaban Islam, ISLAMIA. Jakarta. No.6 Juli-september 2005
Hasaballah, Ali, 1981, Ushul al-Tasyri’ al-Islami, Mesir: dar al-Maarif
Hoque,  Mohammad  Ziaul,  and  Masudul  Alam  Choudhury.  1998. Islamic Finance:  A  Western  Perspective  –  Revisited ,  International  Journal  of Islamic Financial Services, Vol.5, No.1.1998
http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran
Kahf,  Monzer.  1995. Islamic  Economic  Analytical  of  the  Functioning  of  the Islamic Economic System, terj. Machnum Husein, Ekonomi Islam Tela’ah Analitik  Terhadap  Fungsi  Sistem  Ekonomi  Islam, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Kattsoff, Louis O., 1992. Pengantar Filsafat. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
LPPI. Perbankan  Syariah  Masih  Butuh  400  Ribu  SDM .  http://www.lppi.or.id. diunduh 15 September 2013.
Masudul Alam Choudhury . 2004. Micro-Money And Real Economic Relationship In The 100 Per Cent Reserve Requirement Monetary System, International Association For Islamic Economics Review of Islamic Economics, Vol. 8, No. 15.
Naqvi,  Syed  Nawab  Haider, Ethics  and  Economics  an  Islamic  Synthesis,  The Islamic  Foundation, London,  Islamic  Economic  Studies  Vol.  4,  No.  2, May 1997
Rahardjo,  Dawan.  1987. Prespektif    Deklarasi  Makkah  Menuju  Ekonomi  Islam , Bandung: Mizan,
Rozalinda. 2008, Ekonomi Islam. Jakarta: Ciputat Press.
Siddiqi,  Nejatullah.  1980. Muslim Economic Thinking a Survei  of  Contemporary lietrature ,  dalam Studies  in  Islamic  Economics ,  ed.  Khursid  Ahmad, Jeddah: The Islamic Foundation
Suharto,  Ugi.    “Ekonomi  Islam  Harus  Berbasis  Epistemologi  Islam”. Majalah Pemikiran Dan Peradaban Islam. ISLAMIA. Jakarta. No.5 April-Juni 2005
Syam,  Nur, Arah  Pengembangan  Program  Studi  Ekonomi  Syariah ,  Makalah disampaikan dalam Forum Pertemuan pimpinan PTAIN dan PTN tentang
Pengembangan  Program  Studi  Ekonomi  Syariah  di  Kantor  Field Representative IDB, Jakarta,  17 Pebruari 2011
Syam,  Nur. Arah  Pengembangan  Program  Studi  Ekonomi  Syariah. http://nursyam.sunan-ampel.ac.id.
Zarqa,  Muhammad  Anas. Islamization  of  Economics:  The  Concept  and Methodology. J.KAU: Islamic Econ., Vol. 16, No. 1, pp. 3-42 (1424 A.H / 2003 A.D)
Zarqa,  Mushtafa  Ahmad.  1968. al-Madhkal  ala  al-Fiqh  al-‘Am, Jilid  II,  Beirut: Dar al-Fiqr