Volume 18, Nomor 1 (2023), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v18i1.53767
Tinjauan kesiapan mitigasi bencana non-struktural dalam menghadapi bencana tsunami di kawasan pesisir Kecamatan Kuta
Observation on the readiness of non-structural disaster mitigation at overcoming tsunami in coastal area of Kuta District
D A B Ramadhani 1 , N Miladan 1 , dan Kusumastuti 1
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Corresponding author’s email: difabalqist@gmail.com
Abstrak. Kecamatan  Kuta  memiliki  beragam  destinasi  wisata  di  Pulau  Bali  yang mendunia, berdekatan dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menjadikan kawasan ini sebagai salah satu titik vital dalam perekonomian Indonesia. Akan tetapi, letak  Pulau  Bali  pada  zona  subduksi  (tumbukan)  menjadikan  kawasan  ini  memiliki risiko bencana tsunami tinggi sehingga diperlukan adanya upaya mitigasi. Penelitian ini  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  kesiapan  upaya  mitigasi  bencana  non- struktural  tsunami  di  Kecamatan  Kuta.  Metode  kuantitatif  dengan  teknik  analisis berupa  teknik  analisis  spasial,  teknik  analisis  deskriptif,  dan  teknik  analisis  skoring, digunakan  untuk  mengukur  hal  tersebut.  Data  yang digunakan  adalah  data  regulasi yang mengatur bencana tsunami, data penggunaan lahan yang berbasis pada mitigasi tsunami, dan data sosialisasi terkait mitigasi bencana tsunami yang diperoleh melalui pengumpulan  data  primer  dan  sekunder.  Hasil  menunjukan  bahwa  tingkat  mitigasi kesiapan  mitigasi  bencana  tsunami  non-struktural  di  Kecamatan  Kuta  tergolong dalam  kategori  kurang  siap.  Hal  ini  disebabkan  karena  belum  tersedianya  regulasi yang  mengatur  kawasan  bencana  tsunami  pada  kawasan  penelitian  secara menyeluruh, minimnya dan belum menyeluruhnya pemberian edukasi dan sosialisasi terkait mitigasi bencana tsunami, serta kawasan masih belum sesuai dengan regulasi berbasis kawasan rawan bencana.
Kata  Kunci : Kawasan  Pesisir;  Kuta;  Mitigasi  Tsunami;  Pendekatan  Non-Struktural; Pengurangan Risiko Bencana
Abstract. Kecamatan Kuta on the worldwide renowned island of Bali has a variety of tourist  destinations  and  is  adjacent  to  the  I  Gusti  Ngurah  Rai  International  Airport, making  this  area  a  vital  point  in  the  Indonesian  economy.  However,  due  to  Bali Island's location in the subduction zone, this area is at high risk of tsunami disaster, necessitating mitigation efforts. The purpose of this study was to determine the level of  preparedness  in  the  Kuta  District  for  non-structural  tsunami  disaster  mitigation efforts.  To  measure  this,  quantitative  methods  with  analytical  techniques  such  as spatial  analysis  techniques,  descriptive  analysis  techniques,  and  scoring  analysis techniques  are  used.  The  data  used  are  regulatory  data  governing  the  tsunami disaster, land use data based on tsunami mitigation, and socialization data obtained through primary and secondary data collection. The findings indicate that the level of mitigation  preparedness  for  non-structural  tsunami  disaster  mitigation  in  Kuta District  is  unprepared.  This  is  due  to  the  lack  of  regulations  governing  the  tsunami disaster  area  in  the  research  area  as  a  whole,  the  minimal  and  still  incomplete provision  of  tsunami  disaster  mitigation  education  and  outreach,  and  the  area's continued noncompliance with regulations based on disaster-prone areas.
Keywords : Coastal  Area;  Disaster  Risk  Reduction;  Kuta;  Tsunami  Mitigation;  Non- Structural Approach

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan  studi  yang  telah  dilakukan  oleh  McKinsey  Global  Institute  [1],  saat  ini  sektor ekonomi  kelautan  khususnya  ekonomi  laut  dan  pesisir  memegang  peranan  vital  dalam menunjang  pengembangan  ekonomi  di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  sektor  ekonomi kelautan dapat diandalkan menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang akan menggiring Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030. Tidak diragukan lagi, bahwa Pulau Bali merupakan salah satu primadona destinasi pariwisata andalan  di  kalangan  wisatawan  lokal  maupun  wisatawan  mancanegara.  Pesona  akan keindahan alamnya, kearifan budaya lokal, serta keanekaragaman wisata bahari menjadikan pulau yang terkenal akan julukan The Island of Gods ini sebagai penyumbang devisa negara terbesar pada sektor pariwisata di Indonesia. Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia Tahun  2019  [2],  jumlah  wisatawan  mancanegara  di  Pulau  Bali  mencapai  6.025.760 wisatawan,  atau  sebanyak  38,1%  dari  jumlah  wisatawan  mancanegara  di  Indonesia.  Salah satu  destinasi  wisata  bahari  unggulan  di  Pulau  Bali  adalah  wilayah  pesisir  Kecamatan  Kuta yang  terdiri  dari  Pantai  Tuban,  Pantai  Jerman,  Pantai  Kuta,  Pantai  Legian,  serta  Pantai Seminyak.
Akan  tetapi,  dikarenakan  letaknya  yang  berada  pada  salah  satu  zona  subduksi  (tumbukan) utama  di  dunia  yang  berpotensi  melahirkan  gempa  besar (megathrust) berakibat  tsunami. Berdasarkan  kajian  The  German  Indonesia  Early  Warning  System  (EWS),  kawasan  ini ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana tsunami dengan kategori High Tsunami Hazard Zone (area affected by all occurring tsunami) yang berarti kawasan tersebut memiliki potensi dan  risiko  tinggi  terkena  ancaman  dan  dampak  yang  diakibatkan  oleh  bencana  tsunami. Risiko  bencana  didefinisikan  sebagai  potensi  kehilangan  nyawa,  terjadinya  cedera,  atau
hancurnya  aset  yang  dapat  terjadi  pada  suatu  sistem,  masyarakat,  atau  komunitas  dalam periode  waktu  tertentu  yang  ditentukan  secara  probabilitas  dari  fungsi  bahaya, keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas [3].
Tingginya  potensi  bahaya  yang  berbanding  lurus  dengan  potensi  kerentanan,  menjadikan kawasan  ini  sebagai  kawasan  yang  memiliki  urgensi  tinggi  untuk  melakukan  rangkaian tindakan mitigasi bencana [4]. Maka dari itu, untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh  terjadinya  bencana  tsunami,  diperlukan  adanya  kesiapan  mitigasi  bencana  tsunami  di kawasan  pesisir  Kecamatan  Kuta  yang  ditinjau  dari  segi  non-struktural  (non-fisik).  Mitigasi bencana dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guna meminimalisir risiko jatuhnya korban  jiwa  serta  kerugian  harta  benda  akibat  terjadinya  bencana  tsunami  [5].  Selain  itu, mitigasi bencana juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematik untuk mengurangi risiko bencana baik secara struktural maupun non-struktural [6]. Mitigasi non-struktural diartikan sebagai segala bentuk atau tindakan non-fisik yang bertujuan untuk meminimalisir dampak terjadinya  bencana.  Tindakan-tindakan  tersebut  berupa  penerapan  berbagai  kebijakan berbasis upaya mitigasi, metode, pembangunan kepedulian, pemberian edukasi pada publik, penerapan  mekanisme  partisipatif,  penyebaran  informasi,  serta  penerapan  pendidikan mitigasi bencana pada kurikulum sekolah [7]. Selain itu, mitigasi non-struktural juga berfokus pada lingkup peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dengan memberikan edukasi terhadap  masyarakat  terkait  kesiapsiagaan  akan  terjadinya  bencana  alam.  Tujuan dilakukannya hal ini, yakni untuk meminimalisir dampak terjadinya bencana [8]. Oleh karena itu, Kecamatan Kuta yang menjadi kawasan wisata bertaraf internasional harus menerapkan tindakan  mitigasi  non-struktural  yang  memadai  dengan  melihat  dari  berbagai  sudut pandang,  di  antaranya  adalah  ketersediaan  kebijakan  yang  berbasis  pada  kebencanaan tsunami  yang  akan  menjadi  dasar  dalam  penyediaan  sistem-sistem  lainnya,  serta  kesiapan masyarakat  dalam  pelaksanaan  rangkaian  upaya  mitigasi  tsunami.  Berangkat  dari  adanya persoalan tersebut, peneliti akan melakukan kajian untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mitigasi bencana non-struktural tsunami di Kecamatan Kuta.

## 2. Metode
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  bersifat deduktif.  Penelitian  diawali  dengan  pelaksanaan  eksplorasi  teori  bencana  kawasan  pesisir dan manajemen bencana mitigasi bencana non-struktural, dimana hasil dari eksplorasi teori tersebut  akan  digunakan  sebagai  pegangan  dalam  pelaksanaan  penelitian  di  lapangan. Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  kuantitatif,  dimana  dalam penentuan tingkat kesiapan mitigasi bencana non-struktural diperlukan adanya perhitungan melalui pengolahan statistik dengan mempertimbangkan masing-masing skor yang diperoleh oleh indikator masing-masing variabel.
Ruang  lingkup  wilayah  pada  penelitian  ini  bersifat  administratif  dengan  fokus  lokasi penelitian  berada  di  Kecamatan  Kuta,  Kabupaten  Badung  (lihat  Gambar  1).  Penentuan  ini didasari oleh adanya penentuan kawasan ini sebagai kawasan yang berpotensi dan berisiko tinggi terkena ancaman dan dampak yang diakibatkan oleh bencana tsunami. Namun, di sisi
lain  kawasan  ini  merupakan  tonggak  utama  penyokong  perekonomian  Kabupaten  Badung, khususnya  dalam  bidang  pariwisata  sehingga  diperlukan  adanya  perencanaan  dan pelaksanaan  upaya  mitigasi  terkait  bencana  tsunami  secara  komprehensif.  Secara administrative, batas-batas wilayah Kecamatan Kuta adalah sebagai berikut.
Sebelah utara : Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara Sebelah selatan  : Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan
Sebelah timur : Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan
Sebelah barat : Samudera Indonesia
Gambar 1. Lokasi kawasan penelitian.
Pada  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  pengumpulan data  primer  melalui  rangkaian  observasi  dan  penyebaran  kuesioner  guna  mengetahui kondisi  fisik  kawasan  penelitian  serta  mengetahui  persepsi  masyarakat  terkait  bencana tsunami  dan teknik  pengumpulan data  sekunder  yang dilakukan  melalui  studi  literatur  dan dokumen untuk mengetahui ketersediaan regulasi yang mengatur kawasan berbasis mitigasi bencana tsunami serta riwayat pelaksanaan pemberian edukasi, sosialisasi, dan tsunami drill yang  pernah  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  wawasan  dan  pengetahuan  terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tsunami.
Penentuan  jumlah  responden  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik cluster  sampling, dimana  dalam  penyebaran  kuesioner  nantinya  sampel  akan  dibagi  menjadi  lima  kelompok berdasarkan  batas  administrasi  kelurahan,  dikarenakan  setiap  kelurahan  memiliki  jumlah
populasi  yang  berbeda-beda.  Beberapa  kelurahan  tersebut  di  antaranya  Kelurahan Kedonganan, Kelurahan Tuban, Kelurahan Kuta, Kelurahan Legian, dan Kelurahan Seminyak.
Hasil  dari  penyebaran  kuesioner  ini  nantinya  akan  digunakan  sebagai  salah  satu  data pendukung  dalam  menentukan  kesiapan  variabel  pemberian  edukasi,  penyuluhan,  dan penyadaran  masyarakat  terkait  mitigasi  bencana  tsunami  serta  kesiapan  variabel pelaksanaan  pelatihan  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  bencana  tsunami.  Adapun  untuk menghitung  jumlah  responden  wisatawan  yang  dibutuhkan,  sumber  rumus  adalah  rumus perhitungan slovin seperti berikut.
Dengan keterangan: N = jumlah populasi n  = jumlah sampel e  = bound of error = 10 % = 0,1
Melalui  perhitungan  tersebut  didapatkan  hasil  responden  yang  harus  diteliti  pada  masing- masing kelurahan seperti pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Perhitungan jumlah sampel di kawasan penelitian.
Kelurahan Jumlah Populasi Jumlah Sampel Kuta 19.090 99 Seminyak 5.374 98 Legian 3.757 96 Tuban 16.217 99 Kedonganan 7.394 97 Jumlah 44.438 489
Sedangkan  untuk  penentuan  indikator  dan  parameter  kesiapan  terhadap  mitigasi  bencana non-struktural tsunami dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Indikator dan parameter kesiapan mitigasi bencana non-struktural tsunami.
Variabel Indikator Parameter Sudah Siap (3) Cukup Siap (2) Tidak Siap (1) Ketersediaan Regulasi (Kebijakan, Peraturan, dan Rencana) Berbasis Kawasan Rawan Bencana Tsunami Ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peraturan Zonasi, dan
KRP (Kebijakan Rencana dan Peraturan) Berbasis Kawasan Rawan Bencana Tsunami
Sudah terdapat produk perencanaan tata ruang baik yang berpedoman pada unsur mitigasi bencana serta telah sepenuhnya diimplementasikan Pada kawasan penelitian sudah terdapat produk perencanaan tata
ruang yang berpedoman pada unsur mitigasi bencana namun belum sepenuhnya diimplementasikan Pada kawasan penelitian tidak terdapat produk perencanaan tata ruang yang berpedoman pada unsur mitigasi bencana
Variabel Indikator Parameter Sudah Siap (3) Cukup Siap (2) Tidak Siap (1) Kesesuaian Kondisi Eksisting dengan Regulasi Perencanaan Tata Ruang Berbasis Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kesesuaian Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Regulasi mengenai koefisien dasar bangunan (KDB) sudah sepenuhnya diterapkan di kawasan penelitian Regulasi mengenai koefisien dasar bangunan (KDB) belum sepenuhnya diterapkan di kawasan penelitian Regulasi mengenai koefisien dasar bangunan (KDB) sama sekali belum diterapkan di kawasan penelitian Kesesuaian Pembangunan yang Berpedoman pada Batas Sempadan Pantai (BSP) yang Telah Ditetapkan Pembangunan di kawasan penelitian sepenuhnya telah menaati regulasi mengenai batas sempadan pantai Hanya sebagian pembangunan di kawasan penelitian yang telah menaati regulasi mengenai batas sempadan pantai Pembangunan di kawasan penelitian belum  menaati regulasi mengenai batas sempadan pantai Kesesuaian Penggunaan Lahan berbasis Peraturan Zonasi (Landaan Tsunami) di Kawasan Pesisir Rawan Bencana Tsunami Regulasi mengenai penggunaan lahan berbasis peraturan zonasi sudah sepenuhnya diterapkan di kawasan penelitian Regulasi mengenai penggunaan lahan berbasis peraturan zonasi belum sepenuhnya diterapkan di kawasan penelitian Regulasi mengenai penggunaan lahan berbasis peraturan zonasi sama sekali belum diterapkan di kawasan penelitian Pemberian Edukasi, Penyuluhan, dan Penyadaran Masyarakat Terkait Mitigasi Bencana Tsunami Pemberian Edukasi Kebencanaan di Sekolah Melalui Kurikulum yang Telah Ditetapkan Sudah dilakukan pemberian edukasi kebencanaan sesuai dengan standar kurikulum yang telah ditetapkan Sudah dilakukan pemberian edukasi kebencanaan namun masih belum sesuai dengan standar kurikulum yang telah ditetapkan Belum dilakukan pemberian edukasi kebencanaan Pemberian Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Kepada Masyarakat Sudah dilakukan pemberian sosialisasi terhadap kelompok masyarakat sesuai dengan standar pembahasan dan frekuensi yang telah ditentukan Sudah dilakukan pemberian sosialisasi terhadap kelompok masyarakat namun masih belum sesuai dengan standar pembahasan atau frekuensi yang telah ditentukan Belum dilakukan pemberian sosialisasi terhadap kelompok masyarakat Pelaksanaan Pelatihan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Tsunami Pelaksanaan Tsunami Drill dalam Menghadapi Bencana Tsunami Sudah dilakukan pelatihan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan sesuai dengan frekuensi pelatihan yang disepakati Sudah dilakukan pelatihan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau dilakukan sesuai dengan frekuensi pelatihan yang disepakati Belum dilakukan pelatihan kesiapsiagaan
Kemudian setelah dilakukan penilaian sesuai dengan kondisi eksisting di kawasan penelitian, hasil penilaian tersebut nantinya akan diakumulasi dan dikategorikan sesuai dengan rentang skor  yang  terdapat  pada  Tabel  3  dan  Tabel  4.  Penentuan  rentang  skor  ini  didasari  oleh adanya perhitungan melalui rumus sebagai berikut.
Dengan penentuan klasifikasi seperti yang tertera pada Tabel 3.
Tabel 3. Klasifikasi skor dan keterangan kelas.
Skor Keterangan 3 Sangat Siap 2 Cukup Siap 1 Belum Siap
Sehingga  didapatkan  hasil  penentuan  skoring  variabel  mitigasi  bencana  non-struktural sebagai berikut.
Tabel 4. Skoring variabel mitigasi bencana non-struktural tsunami.
Variabel Skor Tidak siap (1)  Cukup Siap (2) Siap (3) Ketersediaan Regulasi (Kebijakan, Peraturan, dan Rencana) Berbasis Kawasan Rawan Bencana Tsunami (terdiri dari 1 indikator) 1 – 1,6 1,7 – 2,3 2,4 – 3 Kesesuaian Kondisi Eksisting dengan Regulasi Perencanaan Tata Ruang Berbasis Kawasan Rawan Bencana Tsunami (terdiri dari 3 indikator) 3 – 5 5,1 – 7 7,1 – 9 Pemberian Edukasi, Penyuluhan, dan Penyadaran Masyarakat Terkait Mitigasi Bencana Tsunami (terdiri dari 2 indikator) 2 – 3,3 3,4 – 4,7 4,8 – 6 Pelaksanaan Pelatihan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Tsunami (terdiri dari 1 indikator) 1 – 1,6 1,7 – 2,3 2,4 – 3
Setelah didapatkan range skor sebagai acuan tingkat kesiapan dari masing-masing variabel, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yakni dengan menentukan range skor guna menentukan  tingkat  kesiapan  mitigasi  bencana  tsunami  non-struktural  di  kawasan penelitian. Pada tahap ini, teknik skoring yang dilakukan sama seperti pada saat menghitung range skor  variabel,  hanya  saja  input  data  yang  digunakan  berbeda.    Berikut  merupakan skoring kesiapan mitigasi bencana non-struktural tsunami yang dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Skoring kesiapan mitigasi bencana non-struktural tsunami.
Variabel Siap (3) Cukup Siap (2) Tidak Siap (1) Mitigasi Bencana Non- struktural (terdiri dari 4 variabel) Dikategorikan siap, apabila hasil perhitungan atau skoring sub variabel mitigasi bencana non- struktural   berjumlah 9,4 – 12 Dikategorikan cukup siap, apabila hasil perhitungan atau skoring sub variabel mitigasi bencana non- struktural   berjumlah 6,7 – 9,3 Dikategorikan tidak siap, apabila hasil perhitungan atau skoring sub variabel
mitigasi bencana non- struktural berjumlah 4 – 6,6
Kemudian  setelah  didapatkan  hasil  skoring,  maka  dilanjutkan  dengan  menghitung interpretasi dengan nilai yang telah dikonversi ke bentuk persentase [9]. Adapun rumus yang digunakan  untuk  menghitung  interpretasi  dari  hasil  keseluruhan  analisis  kesiapan  mitigasi bencana alam tsunami sebagai berikut.
Setelah  mendapatkan  hasil  skor  kesiapan,  langkah  selanjutnya  yaitu  menentukan range klasifikasi  kesiapan  mitigasi  bencana  tsunami  di  kawasan  pesisir.  Penentuan  klasifikasi  ini dilakukan untuk menghindari adanya hasil skoring yang bersifat  bias. Selain itu, penentuan klasifikasi  ini  merupakan  bentuk  upaya  interpretasi  dari  hasil  penelitian  dan  analisis  yang telah  dilakukan.  Dimana  penentuan  klasifikasi  yang  dilakukan  tidak  bersifat  mutlak.  Untuk menentukan  banyaknya  kelas  (jumlah  klasifikasi),  maka  dilakukan  perhitungan  dengan menggunakan aturan sturgress , dengan rumus sebagai berikut.
= 1 + 3,3 log 7 = 1 + 3,3 (0,845)
= 3,778
Dengan keterangan: k = banyak kelas (jumlah klasifikasi) n = banyak data (indikator yang diteliti)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  dilakukan,  maka  didapatkan  hasil  bahwa  penentuan tingkat  kesiapan  mitigasi  bencana  tsunami  di  kawasan  pesisir  Kecamatan  Kuta  akan digolongkan menjadi lima klasifikasi atau kelas. Kemudian, setelah diketahui banyaknya kelas atau  klasifikasi  yang  digunakan,  maka  langkah  selanjutnya  yaitu  menentukan  interval  dari masing-masing  kelas  dengan  menggunakan  aturan sturgess yang  diimplementasikan  pada bentuk persentase sehingga didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut.
k = 1 + 3,3 log n
= =    20 =    20
Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas,  maka  didapatkan  hasil  interval  dari  masing-masing klasifikasi sesuai dengan pada Tabel 6.
Tabel 6. Klasifikasi penilaian kesiapan mitigasi bencana non-struktural.
Skala Kesiapan Klasifikasi Kesiapan 0 – 25 % Tidak siap 26 – 50 % Kurang siap 51 – 75 % Cukup siap 76 – 100 % Siap

## 3. Hasil dan analisis
Beberapa  komponen  penunjang  mitigasi  bencana  non-struktural  yang  diidentifikasi  pada penelitian ini, yakni terkait dengan ketersediaan regulasi baik kebijakan, peraturan, maupun rencana berbasis kawasan rawan bencana tsunami.

## 3.1. Ketersediaan  regulasi  (kebijakan,  rencana,  dan  peraturan)  berbasis  kawasan  rawan bencana tsunami
Ketersediaan  regulasi  berbasis  kawasan  rawan  bencana  memiliki  kontribusi  yang  besar dalam  menopang  keberhasilan  rangkaian  kegiatan  mitigasi  bencana.  Hal  tersebut dikarenakan  ketersediaan  regulasi,  khususnya  dalam  bidang  perencanaan  tata  ruang  yang mempertimbangkan  kerawanan  bencana  dalam  menentukan  peruntukan  lahan  dan pemanfaatan  ruang  berperan  penting  dalam  melindungi  masyarakat  sebagai  pengguna ruang  dari  bahaya-bahaya  lingkungan  yang  mungkin  timbul  akibat  pengembangan  fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan [10].
3.1.1. Ketersediaan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  dan  arahan  pemanfaatan  ruang (zonasi)  berbasis  kawasan  rawan  bencana  tsunami. Ketersediaan  regulasi  yang  berfokus dalam  upaya  mitigasi  bencana  saat  ini  masih  sangat  terbatas.  Hanya  terdapat  dua  instansi saja yang memiliki program dan rencana terkait upaya mitigasi bencana. Selain itu, rencana- rencana tersebut masih belum sepenuhnya diimplementasikan.  Hingga saat ini, di kawasan penelitian masih belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang zoning atau guna lahan berbasis kawasan rawan bencana tsunami.  Terlebih lagi, setelah dilakukan kajian terhadap  rencana  pola  ruang  yang  ada,  ke  depannya  arahan  pemanfaatan  ruang  pada kawasan  penelitian  yang  umumnya  didominasi  oleh  zona  risiko  bencana  tinggi  akan digunakan  sebagai  kawasan  pengembangan  pariwisata  sehingga  hal  tersebut  dapat meningkatkan  kerentanan  dan  risiko  yang  ditimbulkan  akibat  bencana  tsunami.  Maka  dari
hasil  tinjauan  dokumen  perencanaan  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa ketersediaan dan implementasi dari produk perencanaan tata ruang baik RTRW,  peraturan zonasi, maupun KRP lainnya yang berpedoman pada unsur mitigasi bencana sudah tersedia pada beberapa produk perencanaan, namun keberadaannya dinilai masih belum merata dan tidak  sepenuhnya  diimplementasikan.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dinilai  bahwa kesiapan mitigasi bencana tsunami dalam hal ketersediaan regulasi tergolong dalam kategori cukup siap (lihat Tabel 7).
Tabel 7. Penentuan kesiapan mitigasi bencana tsunami dalam hal ketersediaan regulasi.
Variabel Indikator Nilai Parameter Total Skor Tingkat Kesiapan Siap Cukup Siap Tidak Siap Ketersediaan Regulasi (Kebijakan, Peraturan, dan Rencana) Berbasis Kawasan Rawan Bencana Tsunami Ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Arahan Pemanfaatan Ruang (Zonasi), dan KRP (Kebijakan Rencana dan Peraturan) Berbasis Kawasan Rawan Bencana Tsunami - 2 - 2 Cukup Siap (2) Total Skor Indikator 2
3.2. Kesesuaian kondisi eksisting dengan regulasi perencanaan tata ruang berbasis kawasan rawan bencana tsunami.
Kesesuaian  penggunaan  lahan  dengan  peraturan  zonasi  berbasis  kawasan  rawan  bencana tsunami yang di dalamnya mengatur tentang pemanfaatan lahan, penetapan koefisien dasar bangunan  (KDB),  dan  lain  sebagainya  menjadi  salah  satu  instrumen  penting  yang  harus dipenuhi dalam melaksanakan tindakan mitigasi bencana non-struktural [11]. Pasalnya, tidak terpenuhinya seluruh aspek dalam kesesuaian penggunaan lahan berbasis peraturan zonasi di  kawasan  penelitian.  Hal  tersebut  tentunya  memberikan  kontribusi  besar  dalam  tidak optimalnya pelaksanaan mitigasi bencana non-struktural di kawasan penelitian.
3.2.1. Kesesuaian koefisien dasar bangunan (KDB). Penggunaan lahan di kawasan penelitian, saat  ini  masih  belum  sepenuhnya  memenuhi  regulasi  terkait  koefisien  dasar  bangunan berbasis  kawasan  rawan  bencana  tsunami  yang  tersedia.  Berdasarkan  hasil  observasi kawasan  dan  hasil  perhitungan  yang  dilakukan,  nilai  koefisien  dasar  bangunan  (KDB)  di Kecamatan  Kuta  saat  ini  berada  pada  angka  24,72%  dengan  dominasi  bangunan  tertinggi digunakan sebagai bangunan permukiman serta bangunan perkantoran dan perekonomian, yang  berarti  koefisien  dasar  bangunan  eksisting  di  kawasan  penelitian  tidak  lebih  dari standar  yang  telah  ditetapkan,  yaitu  sebesar  40%.  Akan  tetapi,  saat  ini  hampir  seluruh bangunan  yang  tersedia  di  kawasan  masih  belum  memenuhi  standar  bangunan  dengan konstruksi  adaptif  bencana  tsunami.  Sehingga,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pada kawasan  penelitian,  penerapan  ketentuan  tata  bangunan  yang  ditinjau  dari  nilai  koefisien dasar  bangunan  (KDB)  dan  standar  struktur  bangunan  saat  ini  masih  belum  sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan.
3.2.2. Kesesuaian pembangunan yang berpedoman pada batas sempadan pantai (BSP). Jika ditinjau  dari  kondisi  eksisting  dan  survey  media  yang  dilakukan,  pemberlakuan  batas sempadan pantai di kawasan penelitian dinilai masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dapat dilihat  dari  adanya  pembangunan  yang  masih  berjarak  kurang dari 100 meter.  Keberadaan sarana  penunjang  kegiatan  pariwisata,  seperti  hotel,  pertokoan  (toko  cinderamata),  mal (pusat  perbelanjaan  modern),  dan  sebagainya,  umumnya  masih  berlokasi  kurang  dari  100 meter,  yang  berarti  pembangunan  tersebut  masih  belum  mematuhi  peraturan  batas sempadan pantai yang ditetapkan. Selain itu, sempadan pantai yang secara fisik merupakan garis batas antara ruang privat bangunan dan ruang publik kerap kali dikooptasi dan dikuasai oleh  pemilik  bangunan  hotel  ataupun  villa,  padahal  area  sempadan  tersebut  berfungsi sebagai area kritis dalam menjaga keseimbangan kawasan alam dengan manusia. Berikut ini merupakan  beberapa  dokumentasi  bangunan  di  kawasan  penelitian  yang  masih  belum mematuhi aturan garis sempadan pantai (lihat Gambar 2).
Gambar 2. Ilustrasi jarak bangunan dengan batas sempadan pantai.
Pada  Gambar  2  dapat  diketahui  bahwa  bangunan-bangunan  eksisting  yang  terdapat  di kawasan penelitian saat ini masih belum memenuhi peraturan pembangunan sesuai dengan batas  sempadan  pantai  yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan  peraturan  tersedia, pemberlakuan  pembangunan  seharusnya  lebih  dari  100  meter  dari  titik  pasang  tertinggi. Namun,  jika  ditinjau  dari  kondisi  eksisting  yang  ada,  saat  ini  masih  terdapat  banyak bangunan  yang  dibangun  dengan  jarak  30  hingga  90  meter  dari  titik  pasang  tertinggi  yang ada.  Sebanyak  6,86%  bangunan  di  kawasan  penelitian  masih  belum  mematuhi  peraturan tersebut.  Berikut  merupakan  peta  visualisasi  pembangunan  yang  masih  belum  memenuhi standar peraturan garis sempadan pantai (lihat Gambar 3).
Gambar 3. Peta visualisasi pembangunan masih belum memenuhi peraturan batas sempadan pantai.
3.2.3. Kesesuaian penggunaan lahan berbasis  peraturan zonasi  di kawasan  rawan  bencana tsunami. Pada  kawasan  penelitian,  saat  ini  penggunaan  lahan  yang  ada  masih  belum menerapkan  arahan  pemanfaatan  ruang  berbasis  kawasan  rawan  bencana  (dalam  hal  ini adalah  pedoman  landaan  tsunami  atau  zona  rawan  bencana  (ZRB)  tsunami).  Penggunaan lahan  eksisting  saat  ini  cenderung  mengarah  pada  konsep  mixed  use  dengan  dominasi peruntukan  lahan  digunakan  sebagai  bangunan  permukiman  sebesar  20,78%,  bangunan perkantoran dan perdagangan sebesar 2,63%, dan bangunan penunjang aktivitas pariwisata sebesar 1,16%.
Apabila  disandingkan  dengan  landaan  tsunami  berbasis  kawasan  rawan  bencana  tsunami, seharusnya  pada  zona  terlarang  hanya  dimanfaatkan  sebagai  kawasan  vegetasi  peredam gelombang tsunami. Namun pada kenyataannya, masih ditemukan adanya lahan terbangun di kawasan ini. Kemudian pada zona terbatas, penggunaan lahan eksisting didominasi untuk bangunan permukiman, bangunan perkantoran dan perekonomian, serta bangunan dengan fungsi  pariwisata.  Pada  zona  terbatas  (ZRB  3),  umumnya  memang  boleh  digunakan  untuk bangunan dengan fungsi pariwisata, namun bangunan yang digunakan haruslah memenuhi standar  konstruksi  bangunan  adaptif  bencana  tsunami.  Sedangkan,  bangunan-bangunan yang terdapat di kawasan zona terbatas (ZRB 3) dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya, pada zona bersyarat (ZRB 2) saat ini guna lahan yang ada  didominasi  oleh  bangunan  permukiman  serta  bangunan  perekonomian  dan perkantoran.  Pada  kawasan  ini  bangunan  yang  seharusnya  diperbolehkan  hanyalah bangunan permukiman dengan kepadatan rendah serta penggunaan lahan untuk agrikultur. Bangunan perkantoran dan perekonomian seharusnya berada di zona pengembangan (ZRB 1), dimana jarak antara titik pasang surut dan zona ini berjarak >1000 m. Berikut merupakan peta visualisasi pembangunan yang masih belum memenuhi zona rawan bencana tsunami di kawasan  penelitian  yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  4  dan  detail  peruntukan  fungsi bangunan  pada  masing-masing  zona  landaan  tsunami  di  kawasan  penelitian  yang  dapat dilihat pada Tabel 8.
Gambar 4. Peta kesesuaian penggunaan lahan berbasis pedoman zona rawan bencana tsunami.
Tabel 8. Detail peruntukan fungsi bangunan pada masing-masing zona landaan tsunami di kawasan penelitian. Zona Jenis Bangunan Coastal Zone Lahan Non Terbangun, Perkantoran dan Perekonomian, Permukiman Buffer Zone Lahan  Non  Terbangun,  Perkantoran  dan  Perekonomian,  Permukiman, Hankam, Pariwisata Tourism and Green Open Space Zone Lahan  Non  Terbangun,  Perkantoran  dan  Perekonomian,  Permukiman, Hankam, Pariwisata, Peribadatan, Kesehatan Low Density Housing and Agricultural Zone Lahan  Non  Terbangun,  Perkantoran  dan  Perekonomian,  Permukiman, Hankam,  Pariwisata,  Peribadatan,  Kesehatan,  Sosial,  Pendidikan, Transportasi, Peribadatan High Density Housing and CBD Lahan  Non  Terbangun,  Perkantoran  dan  Perekonomian,  Permukiman, Hankam,  Pariwisata,  Peribadatan,  Kesehatan,  Sosial,  Pendidikan, Transportasi, Peribadatan
Setelah dilakukan analisis, maka kesiapan mitigasi bencana tsunami jika ditinjau dari variabel kesesuaian  kondisi  eksisting  dengan  regulasi  perencanaan  tata  ruang  berbasis  kawasan rawan  bencana  tsunami  tergolong  dalam kategori  tidak  siap (lihat  Tabel  9).  Hal  tersebut dikarenakan  pada  kawasan  penelitian  mayoritas  guna  lahan  dan  tata  bangunan  yang tersedia dinilai belum memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan.
Tabel 9. Penentuan kesiapan mitigasi bencana tsunami dalam kesesuaian kondisi eksisting dengan regulasi perencanaan tata ruang berbasis kawasan rawan bencana tsunami.
Variabel Indikator Nilai Parameter Total Skor Tingkat Kesiapan Siap Cukup Siap Tidak Siap Kesesuaian Kondisi Eksisting dengan Regulasi Perencanaan Tata Ruang Berbasis Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kesesuaian Koefisien Dasar Bangunan (KDB) - 2 - 2 Tidak Siap
(1) Kesesuaian Pembangunan yang berpedoman pada Batas Sempadan Pantai (BSP) yang Telah Ditetapkan - 2 - 2 Kesesuaian Penggunaan Lahan berbasis Peraturan Zonasi (Landaan Tsunami) di Kawasan Pesisir Rawan Bencana Tsunami - - 1 1 Total Skor Indikator 5
3.3. Pemberian edukasi, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat terkait mitigasi bencana tsunami
Menurut Sunarto dalam dalam Pahleviannur [12] pentingnya pengetahuan tentang bencana dan  pengurangan  risiko  bencana  sejak  dini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  dan pengarahan  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  saat  terjadi  bencana  sehingga  dapat meminimalisir  risiko  bencana  yang  ditimbulkan.  Keterbatasan  pengetahuan  dan  wawasan
akan  tindakan  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  bencana  tsunami  tentunya  memberikan kontribusi  besar  dalam  terhambatnya  pelaksanaan  upaya  mitigasi  bencana  tsunami  secara optimal  di  kawasan  penelitian.  Hal  tersebut  dikarenakan  masyarakat  sekitar  tidak mengetahui tindakan evakuasi yang harus dilakukan pada saat terjadinya bencana, sehingga diperlukan  adanya  peningkatan  kapasitas  masyarakat  terkait  kebencanaan  melalui pemberian edukasi dan sosialisasi yang sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.

## 3.3.1. Pemberian edukasi kebencanaan di sekolah melalui kurikulum yang telah ditetapkan.
Pada  kawasan  pesisir  Kecamatan  Kuta,  pemberian  edukasi  terkait  kesiapsiagaan  dalam menghadapi  bencana  tsunami  masih  belum  diterapkan  secara  rutin  dan  menyeluruh. Berdasarkan  hasil  kuesioner  yang  telah  disebarkan  kepada  489  responden,  hingga  saat  ini pemberian  edukasi  akan  kesiapsiagaan  bencana  masih  belum  dilakukan  secara  terstruktur. Sebanyak 65% responden menyatakan bahwa hingga saat ini masih belum pernah dilakukan pemberian  materi  terkait  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  bencana  semenjak  tahun  2013 (lihat  Gambar  5).  Selain  itu,  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  dengan Pembina  Tingkat  IV,  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Badung,  saat  ini  memang  masih  belum terdapat kurikulum khusus yang berisikan tentang materi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.  Tetapi,  pemberian  edukasi  terkait  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  bencana sudah  mulai  dilakukan di  sekolah-sekolah  tertentu yang  memuat  pelajaran  adiwiyata  atau pendidikan lingkungan hidup.  Sehingga,  tak  jarang  apabila ditemukan banyak  sekolah  yang masih  belum  sama  sekali  mengajarkan  tentang  kesiapsiagaan dalam  menghadapi  bencana. Maka,  dapat  disimpulkan  bahwa  saat  ini  edukasi  akan  kebencanaan,  khususnya kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  bencana  tsunami  di  kawasan  penelitian  masih  tergolong kurang optimal.
3.3.2. Pemberian  sosialisasi  kesiapsiagaan  bencana  kepada  masyarakat. Berdasarkan  hasil wawancara  bersama  Kepala  Seksi  Sosial  Kecamatan  Kuta  beserta  Kepala  Desa  Adat  di kawasan penelitian, pengadaan sosialisasi terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tsunami  sudah  lama  tidak  pernah  dilakukan.  Pelaksanaan  sosialisasi,  terakhir  kali dilaksanakan  secara  bersama-sama  dengan  warga  setempat,  yakni  pada  tahun  2013  (lihat Gambar  6).  Hal  tersebut  selaras  dengan  hasil  penyebaran  kuesioner  yang  telah  dilakukan terhadap 489 responden, dimana sebanyak 79% responden menyatakan bahwa dalam kurun waktu  delapan  tahun  terakhir  pemberian  sosialisasi  terkait  akan  kesiapsiagaan  dalam menghadapi  bencana  masih  belum  pernah  dilaksanakan  kembali  (lihat  Gambar  5).  Hal tersebut  selaras  dengan  hasil  kuesioner  yang  telah  disebarkan  terhadap  489  responden, dimana literasi akan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tsunami, khususnya langkah- langkah evakuasi yang dimiliki oleh masyarakat setempat (masyarakat dengan tingkat risiko keterpaparan  tertinggi)  masih  tergolong  sangat  rendah.  Hanya  sebanyak  8%  masyarakat yang memahami tindakan evakuasi yang harus dilakukan saat terjadi bencana tsunami.
Gambar 5. Diagram tingkat pemahaman masyarakat dan pengadaan sosialisasi di kawasan penelitian.
Gambar 6. Dokumentasi sosialisasi kesiapsiagaan
bencana tsunami.
Tabel 10. Penentuan kesiapan mitigasi bencana tsunami dalam pemberian edukasi dan sosialisasi terkait mitigasi bencana tsunami.
Variabel Indikator Nilai Parameter Total Skor Tingkat Kesiapan Siap Cukup Siap Tidak Siap Pemberian Edukasi, Penyuluhan, dan Penyadaran Masyarakat Terkait Mitigasi Bencana Tsunami Pemberian Edukasi Kebencanaan di Sekolah Melalui Kurikulum yang Telah Ditetapkan - 2 - 2 Tidak Siap (1) Pemberian Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Kepada Masyarakat - - 1 1 Total Skor Indikator 3
Berdasarkan  penjabaran  di  atas,  penentuan  kesiapan  mitigasi  bencana  non-struktural diidentifikasi  melalui  indikator  pelaksanaan  pemberian  edukasi  kebencanaan  di  sekolah melalui  kurikulum  yang  telah  ditetapkan  dan  pelaksanaan  pemberian  sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Maka, jika ditinjau dari segi kesiapan pemberian
edukasi,  penyuluhan,  dan  penyadaran  masyarakat  terkait  mitigasi  bencana  tsunami,  pada kawasan  penelitian  masih  tergolong tidak  siap (lihat  Tabel  10).  Hal  tersebut  dikarenakan minimnya pelaksanaan pemberian edukasi terkait mitigasi bencana tsunami.

## 3.4. Pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tsunami
Pelatihan  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  bencana  tsunami  atau  gladi  tsunami  atau tsunami  drill merupakan  kegiatan  simulasi  tsunami  dengan  potensi  terburuk.  Pelaksanaan kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  kesiapan  masyarakat  setempat  beserta kinerja berbagai instansi yang bersangkutan [13]. Maka diharapkan dari adanya pelaksanaan kegiatan  ini,  pemerintah  dan  masyarakat  setempat  dapat  memahami  tindakan  yang  harus dilakukan dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi.
3.4.1. Pelaksanaan  tsunami  drill  dalam  menghadapi  bencana  tsunami. Pelatihan kesiapsiagaan  bencana  atau tsunami drill pada  dasarnya  perlu  dilakukan  secara komprehensif  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  yang  bersangkutan,  mulai  dari  Pusat Peringatan  Tsunami  Nasional  (BMKG)  yang  bertugas  untuk  menyediakan  sebuah  skenario dan  mengirimkan  pesan-pesan  peringatan  dini  kepada  BPBD  di  daerah  dan  Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) yang kemudian diteruskan kepada  instansi-instansi  lainnya  dan  masyarakat  setempat  melalui  media  massa  dan penyiaran yang tersedia. Sehingga nantinya aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam sistem peringatan  dini  tsunami  dan  pelaksanaan  evakuasi  dapat  diantisipasi  dan  ditangani  secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan terhadap 489 responden di kawasan penelitian, dapat dilihat bahwa sebanyak 78% responden menyatakan bahwa pada kawasan penelitian  masih  belum  pernah  dilakukan  kegiatan tsunami  drill (pelatihan  kesiapsiagaan bencana  tsunami)  semenjak  tahun  2006.  Selaras  dengan  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan  dengan  Pusat  Pengendalian  dan  Operasi  Penanggulangan  Bencana  (PUSDALOPS PB) Provinsi Bali yang secara langsung membawahi bidang mitigasi bencana alam, khususnya tsunami,  memang  benar tsunami  drill yang  dilakukan  terakhir  kali  pada  tahun  2006.  Maka dari  kondisi  yang  ada  saat  ini,  kesiapan  mitigasi  bencana  non-struktural  yang  ditinjau  dari indikator  pelaksanaan  pelatihan  kesiapsiagaan  bencana  tsunami  di  kawasan  penelitian, tergolong dalam kategori tidak siap (lihat Tabel 11). Hal tersebut dikarenakan tidak pernah dilakukannya pelatihan kesiapsiagaan bencana tsunami.
Tabel 11. Penentuan kesiapan mitigasi bencana tsunami dalam pelatihan kesiapsiagaan
bencana atau tsunami drill.
Variabel Indikator Nilai Parameter Total Skor Tingkat Kesiapan Siap Cukup Siap Tidak Siap Pelaksanaan Pelatihan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Tsunami Pelaksanaan Tsunami Drill dalam Menghadapi Bencana Tsunami - - 1 1 Tidak Siap (1) Total Skor Indikator 1

## 3.5. Penilaian  kesiapan  mitigasi  bencana  non-struktural  tsunami  di  kawasan  pesisir Kecamatan Kuta
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penilaian kesiapan mitigasi bencana tsunami non-struktural di kawasan pesisir Kecamatan Kuta dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel 12. Penilaian kesiapan mitigasi bencana non-struktural tsunami.
Variabel Indikator Nilai Parameter Nilai Variabel Ketersediaan Regulasi (Kebijakan, Peraturan, dan Rencana) Berbasis Kawasan Rawan Bencana Tsunami Ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Arahan Pemanfaatan Ruang (Zonasi), dan KRP (Kebijakan Rencana dan Peraturan) Berbasis Kawasan Rawan Bencana Tsunami 2 2 Kesesuaian Kondisi Eksisting dengan Regulasi Perencanaan Tata Ruang Berbasis Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kesesuaian Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 2 1 Kesesuaian Pembangunan yang berpedoman pada Batas Sempadan Pantai (BSP) yang Telah Ditetapkan 2 Kesesuaian Penggunaan Lahan berbasis Peraturan Zonasi (Landaan Tsunami) di Kawasan Pesisir Rawan Bencana Tsunami 1 Pemberian Edukasi, Penyuluhan, dan Penyadaran Masyarakat Terkait Mitigasi Bencana Tsunami Pemberian Edukasi Kebencanaan di Sekolah Melalui Kurikulum yang Telah Ditetapkan 2 1 Pemberian Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Kepada Masyarakat 1 Pelaksanaan Pelatihan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Tsunami Pelaksanaan Tsunami Drill dalam Menghadapi Bencana Tsunami 1 1 Total Skor Kesiapan Mitigasi Bencana Non-struktural 5
Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  hasil  akumulasi  skoring  dari  masing- masing variabel berjumlah 5 dari total skor maksimal sebesar 12. Maka setelah didapatkan hasil skor variabel penunjang mitigasi bencana tsunami di Kawasan Pesisir Kecamatan Kuta, langkah selanjutnya yaitu dengan menentukan penentuan tingkat kesiapan mitigasi bencana tsunami  di  kawasan  pesisir  Kecamatan  Kuta  dalam  bentuk  persentase.  Berikut  merupakan perhitungan yang dilakukan untuk menentukan hasil persentase:

## Persentase kesiapan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  kesiapan  mitigasi bencana tsunami di kawasan pesisir Kecamatan Kuta saat ini sebesar 41,66%. Dimana hasil tersebut  termasuk  dalam  rentang  26  –  50  %.  Sehingga  didapatkan  hasil  interpretasi  data, bahwa  kawasan  pesisir  Kecamatan  Kuta  masih  tergolong kurang  siap dalam  pelaksanaan upaya mitigasi bencana non-struktural tsunami.

## 4. Kesimpulan
Pada kawasan penelitian pesisir Kecamatan Kuta, tingkat kesiapan mitigasi bencana tsunami yang  ditinjau  dari  segi  non-struktural  (non  fisik)  tergolong  dalam  kategori kurang  siap. Ketidaksesuaian penggunaan lahan eksisting dengan arahan pemanfaatan ruang serta zoning berbasis kawasan rawan bencana tsunami yang diiringi dengan terbatasnya wawasan serta pengetahuan  pemerintah  dan  masyarakat  setempat  akibat  minimnya  pemberian  edukasi, sosialisasi,  serta  pelaksanaan  pelatihan  kesiapsiagaan  bencana  tsunami (tsunami  drill) menjadi  salah  satu  penyebab  krusial  dalam  penentuan  kurang  siapnya  kawasan  dalam melakukan  upaya  mitigasi  bencana.  Adanya  kondisi  ini  tentunya  mampu  meningkatkan indeks kerentanan kawasan baik dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial, yang berakibat pada peningkatan  tingkat  risiko  serta  potensi  kerugian  yang  ditimbulkan  baik  dari  segi  material dan  non  material.  Keterbatasan-keterbatasan  inilah  yang  menyebabkan  tidak  optimalnya tindakan pencegahan (mitigasi) bencana yang dilakukan, sehingga tujuan dari upaya mitigasi bencana tersebut tidak sepenuhnya dapat tercapai.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  ingin  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Dosen  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota Universitas  Sebelas  Maret,  seluruh  jajaran  instansi  pemerintahan  di  kawasan  penelitian khususnya  Badan  Penanggulangan  Bencana  Provinsi  Bali,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang Kabupaten Badung, serta Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  Badung,  serta  masyarakat  di  Kecamatan  Kuta,  Kabupaten  Badung  yang  telah bersedia  memberikan  kontribusi  berupa  bimbingan,  arahan,  data,  dan  informasi  sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## Referensi
[1] Oberman  R,  Dobbs  R,  Budiman  A,  Thompson  F,  Rosse  M.  Perekonomian  nusantara: Menggali potensi terpendam Indonesia [Internet]. McKinsey Global Institute; 2012. Available from: https://adoc.pub/queue/mckinsey-global-institute-september- perekonomian-nusantara-m.html
[2] Badan Pusat Statistika. Laporan Perekonomian Indonesia 2019. BPS, 2019 (Indonesian Stat. 2019;Jakarta: Badan Pusat Statistik.
[3] United  Nations  International  Strategy  of  Disaster  Risk  Reduction.  Terminology  of Disaster Risk Management. 2009;35.
[4] Ikhsan,  Rauf  A,  Asbar.  Analisis  Kerentanan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Ditinjau  dari Prespektif Mitigasi Bencana di Kabupaten Badung Provinsi Bali. J Indones Trop Fish. 2019;2(2):174–91.
[5] Schwab  AK,  Eschelbach  K,  Brower  DJ.  Hazard  Mitigation  and  Preparadness:  Building Resillient Communities. Hoboken: Wiley; 2006.
[6] Coburn  AW,  Spence  RJS,  Pomonis  A.  Mitigasi  Bencana  [Internet].  Kedua.  Cambridge: Cambridge Architectural Research Limited; 1994. Available from: https://adoc.pub/queue/mitigasi-bencana-edisi-kedua-modul-disusun-oleh-aw- coburn-rj.html
[7] Sugiharyanto,  Wulandari  T,  Wibowo  S.  Persepsi  Mahasiswa  Pendidikan  IPS  terhadap
Mitigasi  Bencana  Gempa  Bumi.  JIPSINDO  [Internet].  2014;2(1):161–82.  Available from: https://journal.uny.ac.id/index.php/jipsindo/article/view/2887
[8] Peacock  WG,  Husein  R.  The  Adoption  and  Implementation  of  Hazard  Mitigation Policies and Strategies by Coastal Jurisdictions in Texas: The Planning Survey Results [Internet]. Texas; 2011. Available from: https://mip.umy.ac.id/wp- content/uploads/2018/07/The-adoption-and-implementation-of-hazard-mitigation- policies-and-strategies-by-coastal-jurisdictions-in-Texas-The-planning-survey- results.pdf
[9] Untari GS, Hardiana A, Putri RA. Tingkat Kesiapan Kawasan Industri Teras-Mojosongo Kabupaten  Boyolali  Sebagai  Kawasan  Green  Industry.  Reg    J  Pembang  Wil  dan Perenc Partisipatif [Internet]. 2017;12(1):93–102. Available from:
https://jurnal.uns.ac.id/region/article/view/12118
[10]  Andrian D, Erfanisa F, Rahmatika NI. Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali terhadap  Potensi  Bencana  Tsunami.  In:  Kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Bali  dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah untuk Mendukung Pertahanan Negara [Internet]. 2019. p. 23–9. Available from:
https://www.researchgate.net/publication/337620939_Kebijakan_Pemerintah_Pro vinsi_Bali_dalam_Pengelolaan_Sumber_Daya_Daerah_untuk_Mendukung_Pertaha nan_Negara
[11]  Korlena,  Djunaedi  A,  Probosubanu  L,  Ismail  N.  Peraturan  Zonasi :  Peran  dalam Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Kembali di Kawasan Rawan Bencana Kasus: Arkadelphia City, Arkansas USA. Forum Tek [Internet]. 2011;34(1):17–26. Available from: https://jurnal.ugm.ac.id/mft/article/view/1906
[12]  Pahleviannur  MR.  Edukasi  Sadar  Bencana  Melalui  Sosialisasi  Kebencanaan  sebagai Upaya  Peningkatan Pengetahuan  Siswa  terhadap  Mitigasi  Bencana.  J  Pendidik  dan Ilmu Sos [Internet]. 2019;29(1):49–55. Available
from:
https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/8203
[13]  Rahayu HP, Puspito N, Wahdiny II, Utami A, Bisri MBF, Ismoyo DO. Pedoman Simulasi Kesiapsiagaan  Masyarakat  Menghadapi  Ancaman  Gempa  dan  Tsunami  [Internet]. Jakarta:
BNPB; 2014. Available from:
https://perpustakaan.bnpb.go.id/bulian/index.php?p=show_detail&id=1908