## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 13, No. 1, 2017, h. 89-100
DOI: https://doi.org/10.30603/am.v13i1.909
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
89

## Waqf Disputes in Gorontalo City

## Ajub Ishak
IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: ajubishak@iaingorontalo.ac.id
Abstract:  Representation  of  land  owned  by  the  Islamic  community  in Indonesia  still  uses  many  habits  practiced  by  the  people  themselves, including making waqf transactions orally and on the basis of mutual trust between the two parties or between a person and certain institutions. In the management of waqf, of course, it requires the existence of Nazir who has requirements  that  must  be  met  in  carrying  out  their  duties  and responsibilities  related  to  waqf  management.  This  is  important  because there  are  often  problems  related  to  endowments  caused  by certain  factors, which in turn endowments property is changed status or even withdrawn by filing  a  case  in  a  court  institution.  Even  though  the  efforts  to  resolve  the family  related  to  the  waqf  dispute  are  very  satisfying,  an  affirmation  that has legal force regarding the status of the waqf must still be sought.
Keywords: Dispute, Waqf, Gorontalo City

## Sengketa Wakaf di Kota Gorontalo
Abstrak: Perwakafan tanah milik bagi masyarakat Islam di Indonesia masih menggunakan  kebiasaan-kebiasaan  yang  banyak  dilakukan  oleh  umat  itu sendiri,  di  antaranya  adalah  melakukan  transaksi  wakaf  dengan  cara  lisan dan  dengan  dasar  saling  percaya  antara  kedua  belah  pihak  atau  antara seseorang  dengan  lembaga  tertentu.  Dalam  pengelolaan  wakaf  tentunya diperlukan eksistensi nazhir yang memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  terkait  dengan pengelolaan  wakaf.  Hal  ini  penting  karena  sering  terjadinya  permasalahan yang  terkait  dengan  wakaf  yang  disebabkan  oleh  beberapa  factor  tertentu, yang  pada  akhirnya  harta  benda  wakaf  tersebut  beralih  status  atau  bahkan ditarik  kembali  dengan  cara  memperkarakannya  di  lembaga  pengadilan. Sekalipun  upaya  penyelesaian  secara  kekeluargan  terkait  dengan  sengketa wakaf  sangat  memuaskan,  tetap  diusahakan  penegasan  yang  memiliki kekuatan hukum tentang status wakaf tetap harus ada.
Kata Kunci: Sengketa, Wakaf, Kota Gorontalo

## Sengketa Wakaf di Kota Gorontalo

## A. Pendahuluan
Salah satu program yang dianjurkan Islam untuk dilaksanakan kaum muslimin adalah wakaf. Wakaf merupakan sentral voluntary ekonomi Islam yang  berfungsi  sebagai  asset  konstruksi  pembangunan,  demi  kesejahteraan masyarakat.  Pada  prinsipnya,  wakaf  merupakan  ajaran  anjuran  kepada  si kaya  untuk  memperhatikan  orang-orang  yang  kurang  mampu,  dengan  cara mendermakan  dana  abadi  yang  dikelola,  dan  hasilnya  dimanfaatkan  untuk membantu kebutuhan, membina dan mengangkat derajat manusia. 1
Akhir-akhir  ini,  upaya  pengembangan  wakaf  dan  pemberdayaannya semakin ditingkatkan. Hal ini seiring dengan munculnya berbagai pemikiran yang  lebih  terfokus  pada  persoalan  wakaf.  Pemikiran  ini  muncul  karena dengan  adanya  potensi  yang  cukup  menjanjikan  khususnya  di  bidang ekonomi, khususnya dalam upaya pemberdayaan ekonomi ummat.
Disamping  itu  pula,  semakin  banyak  pula  warga  masyarakat khususnya  umat  Islam  yang  semakin  meningkat  keinginan  untuk mewakafkan  sebagian  harta  yang  dimilikinya,  terlepas  dari  latar  belakang keinginan  tersebut.  Fenomena  ini  membutuhkan  kesigapan  dari  seseorang yang  diberikan  amanah  untuk  menerima  sekaligus  mengelola  harta  benda wakaf yang diberikan oleh muwakif.
Umumnya perwakafan tanah milik bagi masyarakat Islam Indonesia masih  menggunakan  kebiasaan-kebiasaan  keagamaan,  seperti  kebiasaan melakukan perbuatan hukum wakaf perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling  percaya  kepada  seseorang  atau  lembaga  tertentu,  kebiasaan memandang  wakaf  sebagai  amal  saleh  yang  mempunyai  nilai  mulia  di hadirat  Tuhan  tanpa  harus  melalui  prosedur  administratif,  dan  harta  wakaf dianggap  milik  Allah  semata  dan  tidak  akan  pernah  ada  pihak  yang  berani mengganggu gugat. 2
Di  Indonesia,  keberadaan  harta  wakaf  masih  belum  dikelola  secara maksimal,   terdapat beberapa diantaranya justru terbengkalai tidak terurus, bahkan  seringkali  terjadi  harta  wakaf  justru  menjadi  lahan  sengketa  jadi
1 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Kumpulan  Khutbah  Wakaf  (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Kementerian Agama RI (Surabaya:  Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, 2010), 3.
2 Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di  Indonesia,  (Jakarta:  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf,  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007), 61.
rebutan  antara  ahli  waris  dan  pengelolanya.  Hal  ini  terjadi  karena optimalisasi  pengelolaan  harta  wakaf  dan  manajemen  organisasinya  masih kurang.
Nazhir  yang  merupakan  lembaga  yang  paling  bertanggung  jawab dalam pengelolaan harta benda wakaf, tentunya harus memenuhi persyaratan tertentu  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  terkait  dengan wakaf.  Sebab,  jika  seorang nazhir  tidak  memiliki  keahlian  minimal  dalam mengelola harta benda wakaf, maka dapat dipastikan bahwa dikemudian hari akan terjadi problem yang terkait dengan wakaf.
Terjadinya permasalahan yang terkait dengan wakaf  disebabkan oleh faktor-faktor  tertentu,  yang  pada  akhirnya  harta  benda  wakaf  tersebut beralih status, atau bahkan ditarik kembali dengan cara memperkarakannya di  lembaga  peradilan  tingkat  pertama  dalam  hal  ini  Pengadilan  Negeri maupun Pengadilan Agama. Hal ini pernah terjadi di Kota Gorontalo, yaitu dengan digugatnya salah satu tanah wakaf ke Pengadilan Agama yang pada akhirnya  Pengadilan  Agama  memutuskan  dengan  memenangkan  pihak Penggugat,  sehingga  pihak  Tergugat  mengajukan  banding.  Pada  tingkat banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama memutuskan bahwa perkara wakaf  tersebut  menganulir  putusan  Pengadilan  Agama  dengan memenangkan pihak Tergugat.
Oleh  karena  itu  tulisan  ini  ingin  melihat  lebih  jauh  tentang  faktor- faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  sengketa  wakaf,  khususnya  di  Kota Gorontalo.

## B. Sejarah dan Kedudukan Wakaf
Wakaf memiliki akar keislaman yang kuat, meskipun Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit akan istilah wakaf, tetapi jelas, baik Al-Quran maupun  Hadits  Nabi  saw.  mengajarkan  akan  pentingnya  berderma  atau bersedekat atas harta.
Wakaf  adalah  sejenis  pemberian  yang  pelaksanaannya  dilakukan dengan  jalan  menahan  (pemilikan)  asal  ( tahbisul  ashli),  lalu  menjadikan manfaatnya  berlaku  umum.  Yang  dimaksudkan tahbisul  ashli  adalah menahan  barang  yang  diwakafkan  itau  agar  tidak  diwariskan,  dijual, dihibahkan,  digadaikan,  disewakan,  atau  sejenisnya.  Sedangkan  cara

## Sengketa Wakaf di Kota Gorontalo
pemanfaatannya  adalah  menggunakan  sesuai  dengan  kehendak  pemberi wakaf tanpa imbalan. 3
Pada  masa  Rasulullah    saw.  dalam  sejarah  Islam,  wakaf  telah disyariatkan  setelah  Rasulullah  saw.  hijrah  ke  Madinah.  Tepatnya  pada tahun  ke  dua  Hijriyah.  Tetapi,  ada  dua  pendapat  berkaitan    dengan  siapa yang  pertama  kali  melaksanakan  wakaf.  Pendapat pertama,  menyatakan bahwa Rasulullah saw. yang pertama kali melaksanakan wakaf, yaitu wakaf tanah milik beliau untuk dibangun masjid. 4 Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Umar bin Syabah dari Amr bin Saad bin Mu`ad, ia berkata:
Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin mengatakan  adalah  wakaf  Umar.  Sedangkan  orang-orang  Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah saw. 5
Juga  dijelaskan,  bahwa  Rasulullah  saw.  pernah  mewakafkan  tujuh kebun  kurmanya  di  Madinah,  diantaranya  kebuh  A`raf,  Shafiyah,  Dalal, Barqah dan kebun kurma lainnya.
Pendapat kedua, menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Umar  bin Khattab, pendapat ini berdasarkan hadits nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra.:
Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwa sahabar Umar memeperoleh sebidang tahan  di  Khaibar,  kemudian  ia  menghadap  Rasulullah  saw.  untuk memohon  petunjuk.  Umar  berkata:  “ya  Rasulullah,  saya  mendapat sebidang tanah di khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?, Rasulullah Saw. menjawab:  bila  kamu  suka,  kamu  tahan  pokok  tanah  itu  dan  kamu sedekahkan  hasilnya.  Kemudian    Umar  melakukan  shadaqah,  tidak dijual,  tidak  dihibahkan  dan  tidak  pula  diwariskan.  Berkata  Ibnu Umar:”Umar  menyedekahkannya  kepada  orang-orang  fakir,  kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi  yang  menguasai  (mengurus)  tanah  wakaf  tersebut  untuk  makan
3 Tim  Penyusun, Paradigma  Baru  Wakaf  di  Indonesia  (Jakarta:  Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Diroktrat Jenderal Bimas Kementerian Agama RI, 2005),
1
4 Muhammad  Abid  Abdullah  al-Kabisi, Hukum  Wakaf  (Jakarta:  Dompet  Dhuafa
Republika dan IIMaN, 2003), 23.
5 Imam Muhammad ibn’Ali ibn Muhammad al-Shaukani, Nayl al Awtha>r (Lebanon: Bayt al Ifka>r ad Dawliyyah, 2004), 129.
dari  hasilnya  dengan  cara  baik  (sepantasnya  atau  makan  dengan  tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim). 6
Hadits  Ibnu  Umar  tadi  menjadi  landasan  ajaran  wakaf  dalam  Islam bahwa setidaknya ada lima prinsip umum sebagai kerangka wakaf, yaitu (1) kedudukan  wakaf  sebagai  sedekah  sunnah  yang  berbeda  dengan  zakat;  (2) harta  wakaf  tidak  boleh  dijual  belikan,  diwariskan,  dihibahkan  ataupun disumbangkan;  (3)  aset  wakaf  harus  dikelola  secara  produktif  dan professional (4) hasil wakaf harus diperuntukkan untuk rujuan yang baik. (5) pengelola  wakaf  boleh  mendapatkan  bagian  yang  wajar  dari  hasil pengelolaan wakaf tersebut.
Apa  yang  dilakukan  oleh  Umar  itu  kemudian  diikuti  oleh  para sahabat  lainnya,  seperti  Abu  Thalhah  yang  mewakafkan  kebun kesayangannya.  Abu  Bakar    mewakafkan  sebidang  tanahnya  di  Makkah uang khusus diperuntukkan bagi anak keturunannya yang datang ke Makkah. Demikian  juga  Utsman,  yang  menyedekahkan  hartanya  di  Khaibar  dan sebuah sumur yang bernama “ Raumah” untuk para Kafilah. Juga Ali bin Abi Thalib  mewakafkan  tanahnya  yang  subur.  Sahabat  Muanz  bin  Jabal mewakafkan  rumahnya  dengan  sebutan Darul  Anshar.  Selanjutnya  juga diikuti  oleh  para  sahabat  lainnya  seperti  Anas  bin  Malik,  Abdullah  bih Umar, Zubair bin Awwam, Aisyah dan lain sebagainya. 7
Pada  masa  Khulafaurrasyidin  dan  pada  masa  masa  setelahnya, perkembangan  wakaf  terkait  erat  dengan  dinamika  social  ekonomi,  dan keagamaan  masyarakat  muslim,  sebagaimana  diketahui  bahwa,  pada  masa awal pembentukan masyarakat muslim, kaum muslimin terlibat aktif dalam kegiatan  penaklukan  wilayah-wilayah  baru  diluar  Hijaz.  Seiring  dengan kegiatan  tersebut,  kaum  muslimin  banyak  membutuhkan  sarana  dan prasarana  untuk  keperluan  ibadah  keagamaan  maupun  militer.  Misalnya masjid,  kuda,  senjata,  budak,  tempat  berteduh  para  prajurit  dan  lain sebagainya.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  inilah,  praktek  wakaf  banyak dilakukan kaum muslimin, baik secara individu maupun negara. 8
Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, praktek wakaf semakin luas,  semua  orang  berlomba-lomba  untuk  melaksanakannya.  Pada  masa dinasti ini wakaf  tidak hanya diperuntukkan bagi kaum miskin, tetapi juga
6 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kumpulan Khutbah Wakaf,  6.
7 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kumpulan Khutbah Wakaf,  6.
8 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kumpulan Khutbah Wakaf,  7.
dijadikan  modal  untuk  membangun  lembaga  pendidikan,  perpustakaan  dan membayar gaji para stafnya, membayar gaji guru dan memberikan beasiswa kepada  para  pelajar  dan  mahasiswa.  Menariknya,  pemerintah  memberikan perhatian yang besar terhadap antusias masyarakat untuk berwakaf. Dengan mengatur  pengelolaan  wakaf,  sebagai  sektor  tersendiri  dalam  membangun solidaritas  social  dan  ekonomi  rakyat.  Termasuk  tata  cara  pengelolaannya, pemeliharaannya dan penggunaan harta wakaf tersebut. 9
Pada  masa  Dinasti  Ayyubiyah  di  Mesir,  hampir  semua  tahan pertanian  menjadi  harta  wakaf,  dan  semuanya  dikelola  oleh  negara  dan bahkan  menjadi  milik  negara  dibawah  kendali  Baitul  Maal.  Hal  ini  tidak mengherankan  karena  negara  Ayubiyah  adalah  negara  militer  yang menganut  system  oligarkhi,  dimana  struktur    pemerintah  negara,  disusun berdasarkan  struktur  militer.  Ketika  Salahuddin  Al-Ayyubi  memerintah,  ia berusaha  mewakafkan  tanah-tanah  milik  negara  untuk  diserahkan  kepada yayasan  keagamaan  dan  sosial.  Tindakan  ini  dilakukan  dengan  mencontoh praktek  wakaf  sebelumnya,  yang  dilakukan  dinasti  Fathimiyah.  Dinasti inilah  yang  mendirikan  universitas  al-Azhar  Kairo,  terutama  pada  masa Sultan  Maiz  bi  Dinillah,  yang  memerintah  panglimanya  Jauhar  al-Siqqili untuk  membangun  al-Azhar,  hingga  kini,  universitas  al-Azhar  masih  bediri megah, dengan ribuan mahasiswanya. Hebatnya semua diberi beasiswa dari pengelolaan wakaf. 10
Salahuddin al-Ayyubi adalah orang yang banyak mewakafkan lahan milik  negara  untuk  kegiatan  pendidikan.  Misalnya  beberapa  desa  ia wakafkan  untuk  pengembangan  Madrasah  Syafi`iyah,  Madrasah  Malikiyah dan  juga  Hanafiyah.  Hal  ini  diperkuat  dengan  adanya  fatwa  ulama  Mesir yang bernama Ibnu`Isrun dan beberapa ulama lainnya, yang memperbolehkan mewakafkan harta milik negara kepada yayasa keagamaan dan social, untuk tujuan  memelihara  kekayaan  negara  itu  sendiri.  Bahkan,  Shalahuddin  al- Ayyubi  menetapkan  kebijakan,  bagi  orang  Nashrani  yang  datang  dari Iskandariyah  untuk  bedagang,  wajib  memabayar  bea  cukai.  Dan  hasilnya dikumpulkan  dan  diwakafkan  kepada  ahli  fiqh  dan  keturunannya.  Hal  ini sebagai upaya mensejahterakan ulama. 11
9 Sairi Erfanie, Wakaf sebagai Instrument Kebijakan Publik dalam Investasi Syariah (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 304.
10 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kumpulan Khutbah Wakaf,  8.
11 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kumpulan Khutbah Wakaf,  8.
Pada  masa  dinasti  Mamluk,  aktifitas  wakaf  sangat  pesat  dan beraneka  ragam,  sehingga  apapun  yang  dapat  diambil  manfaatnya  boleh diwakafkan.  Benda  yang  paling  banyak  diwakafkan  pada  masa  itu  adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan ruang  belajar.Yang  menakjubkan  adalah,  hasil  pengelolaan  wakaf  itu  juga diperuntukkan guna kepentingan sarana di Haramain (Mekah dan Madinah), seperti wakaf kain untuk kiswah ka`bah dan untuk kain penutup makam Nabi saw. di Madinah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Sultan Shaleh bin al- Nasir, yang membeli desa Bisus untuk diwakafkan demi kepentingan kiswah ka`bah setiap tahunnya dan kain penutup kubur Nabi saw. setiap lima tahun sekali. 12
Pada  tahun  1280  Hijriyah,  pemerintah  Turki  Usmani  mengeluarkan undang-undang yang mengatur masalah  pembukuan wakaf. Dalam undang- undang  tersebut  diatur  masalah  pencatatan  wakaf,  sertifikasi  wakaf,  tata cara pengelolaan wakaf, upaya-upaya untuk mencapai tujuan wakaf dan lain sebagainya.  Pada  tahun  1287  H.  pemerintah  Turki  juga  mengeluarkan undnag-undang  tentang  kedudukan  tahan  produktif  kekuasaan  Turki  yang berstatus wakaf. 13
Menjelang  abad  ke  20  Masehi,  terutama  pada  masa  kekuasaan Muhammad  Ali  Pasha,  tahun  1891  M,  ia  berusaha  mengatur  praktek perwakafan  dengan    cara  membentuk  Diwan  al-Wukuf  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus    wakaf  serta  membut  perencanaan  untuk mengelola  wakaf  secara  produktif,  perkembangan  selanjutnya  adalah  pada tanggal  20  November  1913,  lembaga Diwan  al-Wukuf  dirubah  menjadi Departemen yang langsung ditangani oleh mentri dibawah kendali Wizaratul Auqaf. 14
Demikianlah  masa  kejayaan  wakaf  dalam  sejarah  Islam.  Saat  itu, wakaf  telah  meliputi  perbagai  benda,  masjid,  sekolah,  tahan  pertanian, rumah, perkebunan, pabrik, gedung, gudang beras dan lain-lain. 15 Jadi wakaf tidak  hanya  tebatas  pada  tanah  kuburan  dan  tempat  ibadah  saja,  tetapi wakaf telah diperuntukkan guna kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih luas,
12 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kumpulan Khutbah Wakaf,  9
13 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kumpulan Khutbah Wakaf,  10.
14 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kumpulan Khutbah Wakaf,  10.
15 Uswatun Hasanah, Wakaf Tunai ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: t.p., 2001), 173.

## Sengketa Wakaf di Kota Gorontalo
terutama  untuk  kepentingan  kemanusiaan  dan  kepentingan  umum  yang bersifat lintas agama, lintas suku maupun etnis.
Wakaf  adalah  salah  satu  komponen  ibadah  sosial  yang  mampu mendatangkan devisa dalam rangka pemberdayaan ummat dan hal ini mulai mengakar di kalangan masyarakat khususnya mayarakat muslim. Disamping itu  wakaf  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  ibadah  yang  sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum  muslimin, karena wakaf akan  selalu mengalirkan  pahala  bagi  orang  yang  berwakaf  ( muwakif)    walaupun  yang bersangkutan sudah meninggal dunia. 16
Tujuan  pewakafan  adalah  untuk  beribadah  atau  pengabdian  kepada Allah  swt.  sebagai  wahana  komunikasi  dan  keseimbangan  spirit  antara manusia  ( makhluk)  dengan  Allah  (Khalik). 17 Untuk  itu  harta  yang  telah diikrarkan  untuk  diwakafkan,  maka  sejak  itu  harta  tersebut  terlepas  dari kepemilikan wakif  dan  kemanfaatannya  menjadi  hak-hak  penerima  wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau  badan  hukum  (yang  berstatus  sebagai nazhir)  untuk  mengurus  dan mengelolanya. 18
Nazhir  sebagai  orang-orang    dan  atau  badan  hukum  yang berkewajiban  mengawasi  wakaf,  tidak  boleh  menjual,  menggadaikan  atau menyewakan  harta  wakaf  kecuali  diizinkan  oleh  Pengadilan. 19 Terkait dengan benda wakaf yang kurang memberikan manfaat, para ulama berbeda pendapat.
Sebagian  membolehkan  untuk  menjual,  merubah  bentuk/sifat  dan sebagian  yang  lain  melarangnya.  Sebagian  ulama  Syafi'iyyah  (ulama bermadzhab Syafi'i) dan Malikiyah (ulama bermadzhab Maliki) berpendapat, bahwa  benda  wakaf  yang  sudah  tidak  berfungsi,  tetap  tidak  boleh  dijual, ditukar  atau  diganti  dan  dipindahkan.  Karena  dasar  wakaf    itu  sendiri
16 Didin  Hafidhuddin, Kata  Pengantar,  dalam  Dr.  Muhammad  Abid  Abdullah  Al-
Kabisi, Ahkam al-Wakf fi al-Syari'ah al-Islamiyah, Edisi Indonesia: Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer  Pertama  dan  Terlengkap  Tentang  Fungsi  dan  Pengelolaan  Wakaf  serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf  (Cet. I; Ciputat: Kerjasama Dompet Dhuafa' Republika dengan IMAN Press, 2004), ix.
17 Departemen  Agama  RI, Fikih  Wakaf  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 67-68.
18 Departemen Agama RI , Fikih Wakaf, 69.
19 Departemen Agama RI, Fikih Wakaf, 70.
bersifat  abadi,  sehingga  kondisi  apapun  benda  wakaf  tersebut  harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Umar, 20 dimana  dikatakan  bahwa  benda wakaf  tidak  boleh  dijual,  tidak  boleh  dihibahkan  dan  tidak  boleh diwariskan. 21
Namun  di  lain  pihak,  bahwa  benda  wakaf  yang  sudah  atau  kurang berfungsi lagi di mana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si wakif,  maka  Imam  Ahmad  Ibn  Hanbal,  Abu  Tsaur  dan  Ibn  Taimiyah berpendapat  tentang  bolehnya  menjual,  mengubah,  mengganti  atau memindahkan  benda  wakaf  tersebut.  Kebolehan  itu,  baik  dengan  alasan supaya  benda  wakaf  tersebut  bisa  berfungsi  atau  mendatangkan  maslahat sesuai  dengan  tujuan  wakaf,  atau  untuk  mendapatkan  maslahat  yang  lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. 22

## C. Faktor  Penyebab  dan  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Wakaf  di  Kota Gorontalo
Bagi  sebagian  besar  rakyat  Indonesia,  tanah  menempati  kedudukan penting  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari.  Terlebih  lagi  bagi  rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang, tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka. 23 Hal inilah antara lain yang menyebabkan  terjadinya  pengambilalihan  kembali  harta  benda  wakaf khususnya tanah. Seringnya terjadi pengambilalihan ini, bukan hanya terjadi pada  masyarakat  pedesaan  tetapi  juga  terjadi  di  kalangan  masyarakat perkotaan.
Berdasarkan  data  yang  ada  bahwa  wakaf  di  Kota  Gorontalo  sangat diyakini  dikemudian  hari  tidak  akan  dipermasalahkan  atau  diperkarakan. Keyakinan ini berdasarkan data adalah sebanyak 33 % sangat yakin akan hal ini. Tetapi di sisi lain ada yang yakin bahwa di kemudian hari wakaf tidak akan dipermasalahakan yaitu dengan jumlah 67 %. Dengan demikian, bahwa kemungkinan  terjadinya  sengketa  wakaf  yang  mengakibatkan  terjadinya pengambilalihan  harta  benda  wakaf,  sangat  kecil.  Tetapi  berdasarkan  data yang  ada  tentunya  memerlukan  perhatian  yang  lebih  serius,  dalam  rangka
20 Teks hadis Nabi saw. tersebut: ثرويلاو بهويلاو ءابويلا
21 Departemen Agama RI, Fikih Wakaf, 80.
22 Departemen Agama RI. Fikih Wakaf, 81.
23 H. Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

## Sengketa Wakaf di Kota Gorontalo
tetap  eksisnya  harta  benda  wakaf.  Di  samping  itu  diperlukan  upaya  yang maksimal untuk meningkatkan pemberdayaan wakaf. Upaya tersebut antara lain memperjelas status harta benda wakaf dan berusaha memberdayakannya untuk kepentingan umat dan masyarakat umum.
Adapun yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf khususnya di Kota  Gorontalo  adalah  gugatan  ahli  waris  dari muwakif, bahkan faktor ini sangat mendominan bahkan menjadi faktor utama terjadinya sengketa wakaf bahkan  memperkerakannya  di  lembaga  peradilan  (PA  dan  PN).  Sedangkan faktor  lainnya  seperti  yang  terkait  dengan  manajemen  wakaf,  dan pengadminsitrasian harta benda wakaf, sekalipun tidak dominan akan tetapi dapat saja menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf.
Oleh  karena  terkadang nazhir  wakaf  senantiasa  dalam  pengelolaan wakaf  hanya  mengandalkan  salah  satu  persyaratan  pengelolaan  wakaf, misalnya  hanya  berpegang  pada  ikrar  wakaf  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  dalam  hal  ini  Kepala  Kantor  Urusan Agama (KUA) di kecamatan. Bahkan secara administratif terkadang nazhir menganggap  remeh  terhadap  pengadiministrasian  dokumen  yang  terkait. Mereka  sering  ketika  akan  menerima  harta  benda  wakaf  nanti  akan mengurusnya kemudian.
Penyelesaian  perkara  ketika  terjadi  sengketa  wakaf,  pihak  tertentu berupaya  menyelesaikannya  dengan  membicarakannya  dengan  pihak keluarga,  dan  hal  ini  merupakan  upaya  yang  lebih  banyak  dilakukan  yaitu dengan jumlah 78 %.
Adapun  hasil  yang  dapat  dicapai  atas  upaya  menyelesaikan  perkara sengketa  wakaf  di  Kota  Gorontalo  dengan  pihak  keluarga  adalah memuaskan  (67%)  dalam  arti  bahwa  upaya  penyelesaian  perkara  dengan pihak keluarga ini cukup besar. Akan tetapi disisi lain upaya ini juga sering menambah masalah baru (33%) dalam arti bahwa penyelesaian ini terkadang wakaf  menjadi  hilang  karena  keinginan  dari  pihak  keluarga  yang  ingin menguasai harta benda yang sudah di wakafkan tersebut.
Sekalipun  upaya  penyelesaian  secara  kekeluargaan  terkait  dengan sengketa  wakaf  sangat  memuaskan,  tetap  diusahakan  penegasan  yang memiliki  kekuatan  hokum  tentang  status  wakaf,  sehingga  kekhawatiran bahwa  pihak  keluarga  dalam  hal  ini  ahli  waris    tidak  akan  mengambil  alih harta benda wakaf tersebut dikemudian hari.
Cara  lain  adalah  dengan  cara  mengkonsultasikan  kepada  petugas yang ahli dibidang wakaf, tetapi upaya ini belum banyak dilakukan, namun dengan  upaya  ini  mendapatkan  hasil  yang  memuaskan  (67%), mengecewakan (11%) dan menambah masalah baru (22%).
Upaya  lainnya  yang  sudah  sering  dilakukan  adalah  dengan menyelesaikan  di  lembaga  peradilan  dengan  jumlah  22  %.  Dalam menyelesaikan  perkara  di  lembaga  peradilan,  maka  pengadilan  yang  dituju adalah Pengadilan Agama (78%) dengan alasan bahwa memang kelembaga peradilan tersebut perkara ini diajukan. Adapun pengajuan perkara wakaf ke Pengadilan  Negeri  (22%)  sekalipun  mereka  tidak  adalah  alasan  atau  dasar apa-apa ketika mengajukan perkara ke PN.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  Bab  VII penyelesaian  sengketa  wakaf,  pasal  62  ayat  (1)  Penyelesaian  sengketa perwakafan  ditempuh  melalui  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat.  (2) Apabila  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berhasil,  sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi,  arbitrase,  atau pengadilan. 24 Penyelesaian perselisihan yang menyangkut harta benda wakaf dan nazhir  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  dimana  harta  benda  wakaf  dan nazhir  itu  berada,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku. 25 Oleh  karena  penyelesaian  tentang  sengketa  wakaf  itu merupakan  kompetensi  Pengadilan  Agama,  dengan  memberikan  ancaman terhadap  pelanggaran  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dengan  hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan atau dikenakan sanksi tambahan berupa  kewajiban  mengembalikan  benda  wakaf.  Ancaman  hukuman  ini memang  cukup  serius,  namun  harus  menunggu  realisasi  dari  pihak-pihak yang berkepentingan.

## D. Kesimpulan
Sengketa  wakaf  yang  sering  terjadi,  mengakibatkan  terjadinya pengambilalihan harta benda wakaf. Sehingga hal ini memerlukan perhatian serius  dari  semua  pihak  khusunya  pihak  khususnya  pihak nazhir  yang mendapatkan  kepercayaan  untuk  menerima  dan  mengelola  wakaf  yang diserahkan  oleh  wakif.  Upaya  yang  dilakukan  tersebut  adalah  dengan mengupayakan  kekuatan  hukum  tentang  status  wakaf  tersebut.  Sehingga kekhawatiran akan terjadinya sengketa wakaf dapat dihindari.
24 Republik Indonesia RI., Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
25 Departemen Agama RI., Fikih Wakaf, 84.

## Sengketa Wakaf di Kota Gorontalo
Dengan  demikian  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  sengketa wakaf dapat diminimalisir. Artinya bahwa wilayah yang sangat rawan yang menyebabkan  terjadinya  sengketa  wakaf  dapat  diselesaikan  sejak  dini, khususnya yang akan berwakaf agar diketahui oleh ahli warisnya.

## Daftar Pustaka
Al-Alabij,  H.  Adijani. Perwakafan  Tanah  Di  Indonesia  Dalam  Teori  dan Praktek. Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Departemen  Agama  RI. Fikih  Wakaf.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji,  Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
Departemen  Agama  RI. Panduan  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Produktif Strategis  Di  Indonesia.  Jakarta:  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam,  Departemen Agama RI, 2007.
Hafidhuddin, Didin. Kata Pengantar, dalam Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Ahkam  al-Wakf  fi  al-Syari'ah  al-Islamiyah,  Edisi Indonesia: Hukum  Wakaf,  Kajian  Kontemporer  Pertama  dan Terlengkap  Tentang  Fungsi  dan  Pengelolaan  Wakaf  serta Penyelesaian  Atas  Sengketa  Wakaf.  Cet.  I;  Ciputat:  Kerjasama Dompet Dhuafa' Republika dengan IMAN Press, 2004.
Hasanah,  Uswatun. Wakaf  Tunai  ditinjau  dari  Hukum  Islam.  Jakarta:  t.p., 2001.
Al-Kabisi,  Muhammad  Abid  Abdullah. Hukum  Wakaf.  Jakarta:  Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2003.
Republik  Indonesia  RI. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf.
Al-Shaukani,  Imam  Muhammad  ibn’Ali  ibn  Muhammad. Nayl  al  Awtha>r (Lebanon: Bayt al Ifka>r ad Dawliyyah, 2004.
Tim  Penyusun. Paradigma  Baru  Wakaf  di  Indonesia.  Jakarta:  Direktorat Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Diroktrat  Jenderal  Bimas Kementerian Agama RI, 2005.