Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Penegakan Hukum terhadap Nelayan Suku Bajo yang Menggunakan Bahan Peledak di Kecamatan Soropia

## INFO PENULIS
Hasrul Universitas Sulawesi Tenggara hasrul@gmail.com
+6285299688850 La Ode Bariun Universitas Sulawesi Tenggara laodebariun@gmail.com +6285310100152 La Ode Munawir
Universitas Sulawesi Tenggara munawirppat@gmail.com 085241806273

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2024
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Hasrul,  Bariun,  L.  O.,  &  Munawir,  L.  O.  (2024).  Penegakan  Hukum  terhadap  Nelayan  Suku  Bajo  yang Menggunakan Bahan Peledak di Kecamatan Soropia. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (2), 930-936.

## Abstrak
Penelitian penegakan hukum penggunaan bahan peledak oleh nelayan  dilatar belakangi dari  kurangnya  pengetahuan  dan  sudah  menjadi  kebiasaan  mengenai  penggunaan bahan  peledak  oleh  nelayan.  Untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  penegakan hukum  terhadap  nelayan  Suku  Bajo  yang  menggunakan  bahan  peledak  dikecamatan Soropia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen). Pendekatan empiris (hukum  sebagai  kenyataan  sosial,  kultural  atau  das  sein),  karena  dalam  penelitian  ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Kesimpulan penelitian Penegakan hukum  terhadap  penangkapan  ikan  yang  menggunakan  bahan  peledak  di  Kawasan Kecamatan Soropia.  Masih kurang efektif, walaupun telah ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum dalam bentuk tindakan yang sifatnya preventif maupun represif yang dilakukan Pihak Kecamatan dan Polres Konawe, penuntutan oleh  Jaksa penuntut umum, sampai dengan vonis oleh pengadilan. disebabkan antara lain karena kurangnya informasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  bahayanya  bahan  peledak,  serta terbatasnya persenoli  aparat penegak hukum dilaut soropia.
Kata Kunci: Penegekan Hukum, Peledak, Nelayan.

## Abstract
Research on law enforcement of the use of explosives by fishermen which can be based on  the  lack  of  knowledge  and  has  become  a  habit  regarding  the  use  of  explosives  by fishermen.  To  describe  and  analyze  law  enforcement  against  Bajo  fishermen  who  use explosives in Soropia sub-district. The research method used in empirical legal research. Juridical approach (law is seen as a norm or das sollen). Empirical approach (law as a social, cultural reality or das sein), because in this study primary data obtained from the field are used. Conclusion of the study Law enforcement against fishing using explosives in the Soropia Sub-district Area. Still ineffective, although it has been handled seriously by law enforcement officers in the form of preventive and repressive actions carried out by the Sub-district and Konawe Police, prosecution by the public prosecutor, up to the verdict  by  the  court.  caused  by,  among  other  things,  the  lack  of  information  and socialization to the community about the dangers of  explosives, as  well as the limited personnel of law enforcement officers in the Soropia sea
Key Words: Law Enforcement, Explosives, Fishermen.

## A. Pendahuluan
Penggunaan bahan peledak yang dengan populer adalah dengan Bom ikan yang selama ini marak  dilakukan  oleh  masyarakat  nelayan  dalam  menangkap  ikan,  membuat  aparat  penegak hukum utamanya pihak kepolisian harus bertindak tegas dalam melaksanakan tugasnya, dengan demikian aparat  dengan  tegas memburu dan  menangkap  pelaku  pemboman  ikan  yang  secara illegal menangkap ikan ( Ashar Sinilele, 2018)
Penggunaan bom dalam penangkapan ikan, adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang  sangat  merusak  dan  juga  ilegal  di  Indonesia.  Pelaku  yang  melakukan  penangkapan  ikan dengan  menggunakan  bahan  peledak  tersebut,  hanya  mengumpulkan  ikan  konsumsi  yang berharga saja,  tetapi banyak ikan dan hewan laut lainnya ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak akan pulih kembali. (Surpriadi & Alimudin, 2011) Penggunaanbahan bahan tersebut mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosiste m di sekitarnya, serta menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan tersebut.  hasil  penelitian bom  seberat  250  gram  akan  menyebabkan  luasan  terumbu  karang yang  hancur  mencapai  5,30  m2.  Sebagai  negara  yang  memiliki  perairan  yang  luas,  tentunya dibutuhkan  jaminan  hukum  bagi  keamanan  dan  kelestarian  ekosistem  laut  agar  dapat memberikan manfaat berkelanjutan serta dapat menjaga wibawa negara dan bangsa dari setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar terhadap kedaulatan wilayah perairan, oleh karena itu kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.
Dalam meningkatkan efisiensi  dan  efektifitas  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana dibidang  perikanan,  telah  diatur  mengenai  pembentukan  pengadilan  perikanan  dilingkungan peradilan umum.  Untuk  dapat  menanggulangi  meluasnya  penggunaan  bahan  peledak  dalam melakukan  penangkapanikan  di  laut,  maka  perlu  ditingkatkan  penyuluhan  hukum  bagi masyarakat  nelayan  tentang  bahaya  dari  akibat  penggunaan  bahan  peledak  tersebut.  (  kawu, 2012)
Namun Kasus  pada tanggal 23 April 2020,  Direktorat Polisi Air dan Udara (Dirpolairud) Polda  Sultra  mengamankan  dua  tersangka  dan  barang  bukti  berupa  bahan  peledak  jenis potasium  beserta  sumbunya  seberat  50kg.  Dalam  hal  ini,  petugas  mengamankan  dua  orang tersangka    yang  keduanya  merupakan  warga  Kelurahan  Toronipa,  Kecamatan  Soropia,  Kab. Konawe  /  Unaaha.  Para  tersangka  mengatakan  bahwa  bahan  peledak  tersebut  akan  dijual kepada  para  nelayan  yang  berada  di  wilayah  pesisir  Teluk  Saponda.  Serta  Putusan  No 96/Pid.Sus/2023/PN  Unh.    Majelis  Hakim  sepenuhnya  dalam  Putusan  ini  masih  berpedoman pada pasal 1 ayat 1 undang-undang darurat Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1  KUHP.  Sehingga  dalam  mengambil  kesimpulan  tidak  terlalu  maksimal  pada  hukum  yang sebenarnya.
Berdasarkan kasus yang telah penulis paparkan di atas, terdapat beberapa kajian mengenai penegalan  hukum  penggunaan  bahan  peledak  oleh  nelayan  yang  dapat  dilatar  belakangi  dari kurangnya  pengetahuan  dan  sudah  menjadi  kebiasaan  mengenai  penggunaan  bahan  peledak oleh nelayan sehingga merupakan hal-hal yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan oleh nelayan. Penegakan  hukum  secara  ideal  akan  dapat  mengantisipasi  berbagai  penyelewengan  pada anggota  masyarakat  dan  adanya  pegangan  yang  pasti  bagi  masyarakat  dalam  menaati  dan melaksanakan hukum

## B. Metodologi
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian  yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya  adalah  bahwa  dalam  menganalisis  permasalahan  dilakukan  dengan  cara memadukan  bahan-bahan  hukum  (yang  merupakan  data  sekunder)  dengan  data  primer  yang diperoleh di lapangan.

## Jenis dan Sumber data a. Jenis data
Jenis data yang digigunakan dalam penelitian yuridis empiris terbagi menjadi 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut : a). Data Primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif  artinya mempunyai otoritas.

## b. Sumber Data
Sumber bahan data primer dan sekunde diperoleh melalui searching internet terkait peraturan perundang-undangan  dan  materi  jurnal  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini  tentang penegakan hukum perikanan di perpustakaan Fakultas hukum Universitas Sulawesi tenggara, Perpustakaan Universitas Sulawesi Tenggara, Perpustakaan Pemerintah Kota Kendari c. Teknik Pengumpulan Data ,
Pengumpulan  data  hukum  primer,  data  sekunder  dan  tersier  yang  diperoleh  dari  penelitian hukum,  akan  diinventarisasi  dan  diidentifikasi  untuk  selanjutnya  dipergunakan  dalam menganalisis  permasalahan  yang  ada  dengan  menggunakan  interpretasi.  Bahan  hukum  yang diperoleh,  dikumpulkan  dan  dipelajari  serta  dikutip  dari  berbagai  sumber  seperti  literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, makalah, putusan pengadilan, selanjutnya akan dianalisis  berdasarkan  teori  dan  konsep  konsep  hukum  serta  disesuikan  dengan  ketentuan hukum yang berlaku sehingga adanya suatu analisis hukum tentang hukum perikanan.

## c. Analisis Data
Analisis data dilakukan melalui pengklasifikasian dan pencatatan yang rinci (dianggap lengkap), sistematis  dan  terarah  mengenai  dokumen/kepustakaan.  Kemudian  Interpretasi  ( Gramatikal, Otentik,  dan  Sistematik )  dan  Konstruksi  Hukum  ( Analogi  dan  Argumentum  Acontrario )  bisa dilakukan. Penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu . Metode ini bertujuan untuk memahami atau mengerti gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada permasalahan penegakan hukum terhadap nelayan Suku Bajo yang  menggunakan bahan peledak Permasalahan akan dianalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan analisis baik itu melalui  peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli hukum.

## C. Hasil dan Pembahasan

## a. Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Suku Bajo Yang Menggunakan Bahan Peledak Dikecamatan Soropia
Suku  Bajo  sebagai  mayarakat  yang  hidup  di  wilayah  pesisir  sudah  ada  sejak  abad  ke-16, yang  banyak  menyebar kesegalapenjuru  wilayah  nusantara  yang  akhirnya  menetap,  baik dengan  inisiatif  sendiri  maupun  karena  adanya  perintah  dari  pemerintah  setempat.  Meski telah  menetap,  tempat  tinggal  mereka  tidak  jauh  dari  laut. (Sarip, 2019)
Suku  Bajo  yang  berkaitan  dengan  laut  dan  fungsi  laut  sebagai  tempat  kehidupan, menggambarkan  bahwa  tata  nilai,  adat  istiadat  ataupun  norma  yang  ada  di  dalamnya merupakan upaya bagi Suku Bajo dalam melindungi suatu kawasan. (Esti Hasrawaty, dkk, 2017) Salah  satu  bentuk  perbuatan  manusia  tersebut,  adalah  melakukan  penangkapan  ikan dengan  menggunakan  bahan  peledak  yang  dapat  mengakibatkan  kerusakan  terumbu  karang, dan  ikan  yang  belum  saatnya  ditangkap  untuk  dikonsumsi,  serta  biota  laut  lainnya  yang dilindung.(  Isro  Daeng  Halim.  2019)  Setiap  orang  dilarang  melakukan  penangkapan  ikan dan/atau  pembudidayaan  ikan  dengan  menggunakan  bahan  kimia,  bahan  biologis,  bahan peledak,  alat  dan/atau  cara,  dan/atau  bangunan  yang  dapat  merugikan  dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. ( Pasal 8 Ayat (1)  Uu  No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam  rangka  menunjang  pembangunan  perikanan  secara  terkendali  dan  sesuai  dengan  asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh  karena  itu,  adanya  kepastian  hukum  merupakan  suatu  kondisi  yang  mutlak  diperlukan. Pengelolaan  perikanan  adalah  semua  upaya,  termasuk  proses  yang  terintegrasi  dalam pengumpulan  informasi,  analisis,  perencanaan,  konsultasi,  pembuatan  keputusan,  alokasi sumber  daya  ikan,  dan  implementasi  serta  penegakan  hukum  dari  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  perikanan,  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  otoritas  lain  yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. ( Pasal 1 Ayat (7)  Uu  No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan) Penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  bahan  peledak  di  Kawasan  Kecamatan  Soropia adalah  perbuatan  pidana  karena  melanggar  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-  Undang  Darurat  No. 12/Drt/1951  tentang  Senjata  Api,  dan  Pasal  33  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  No.  5 Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya.  Sehubungan dengan  tindak  pidana  kejahatan  atau  pelanggaran  yang  terjadi  di  Kecamatan  Soropia,  maka aparat  penegak  hukum  telah  melakukan  serangkaian  kegiatan  penyelesaian  perkara  sejak penyidikan oleh pihak penyidik kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-Undang,  penuntutan  oleh  jaksa  penuntut  umun  hingga penjatuhan hukuman oleh hakim. Namun masih sering terjadi terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan mereka cenderung melakukan perbuatan lagi dengan modus operandi yang sama.
Penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan adalah tindakan yang sangat merusak lingkungan,  karena  penggunaan  bahan  peledak  dalam  melakukan  penangkapan  ikan  dapat menyebabkan  rusaknya  koloni  karang  yang  ada  di  sekitar  lokasi  ledakan,  dan  dapat menyebabkan  kematian  organisme  lain  yang  bukan  menjadi  target  penangkapan.  Hal  ini dilakukan  karena  bahan  baku  untuk  membuat  bahan  peledak  tidak  terlalu  sulit  diperoleh. Proses pembuatannya cukup sederhana dan jumlah tangkapan ikan lebih banyak dalam waktu yang singkat.

## b). Penegakan Hukum melalui Tindakan Preventif Polairud
Penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  bahhan  peledak  (pengeboman  ikan)  juga merugikan dan mengacam keselamatan diri para pelaku dan orang yang ada di sedkitarnya. ( Mengantisipasi  meningkatnya  jumlah  penggunaan  bahan  peledak  di  Kawasan  Kecamatan Soropia,  Polair  sebagai  aparat  Penegak  Hukum    kepolisian  khusus,  merupakan  ujung  tombak Polri dan bersama- sama dengan instansi terkait lainnya, termasuk pelibatan masyarakat telah berupaya untuk mencegah terjadinya kerusakan terumbu karang dan biota laut lainnya akibat penggunaan  bahan  peledak  tersebut.  Tindakan  atau  wewenang  yang  dapat  dilakukan  oleh Polair Konawe dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya ancaman, atau gangguan terhadap  kawasan  Kecamatan  Soropia.  Langkah-langkah  yang  dilakukan  tersebut  meliputi sebagai  berikut  :  a).  Operasi  Intelijen  dilaksanakan  sebanyak  4  (empat)  kali  pertriwulan,  b). Operasi  Fungsional  dilaksanakan  sebanyak  3  (tiga)  kali;  c).  Operasi  gabungan  dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali; d). Operasi Rutin dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali/setiap bulan. e) Patroli  Mendadak  /  Insidentil  sebanyak  2  (dua)  kali,  d).  Proses  Penyelesaian/  penanganan Kasus Hukum/Perkara.
Adapun latar belakang terjadinya kasus penggunaan bahan peledak di Kawasan Kecamatan Soropia  ini  ,  kebanyakan  Pelaku  menyalahgunaan  bahan  peledak  ini  pada  umumnya,  adalah nelayan  masyarakat  Suku  Bajo  dan  nelayan  luar  Konawe,  yang  ingin  mempunyai  hasil tangkapan ikan yang lebih cepat dan banyak. Tanpa disadari oleh mereka, kegiatan ini sangat merusak  ekosistem  terumbu  karang  dan  dampaknya  kepada  masyarakat  itu  sendiri. Penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  bahan  peledak  pada  kawasan  perairan  Kecamatan Soropia  dapat  mengakibatkan  kerusakan  ekosistem  bawah  laut  di  area  pemboman  seperti hancurnya ekosistem terumbu karang sebagai habitat hidup ikan.
Penggunaan bahan peledak tersebut juga akan mengakibatkan ikan dan satwa laut di area itu akan mati serta kondisi terumbu karang akan hancur. Untuk memulihkan kondisi terumbu karang  pada  keadaan  semula sangat  sulit  karena  karang  telah  dibom  menjadi  hancur  bahkan terdapat beberapa lokasi menjadi berpasir.penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan berdampak pada kerusakan karang, dengan bobot 0,5 kg bahan peledak mengakibatkan dalam radius  10  meter  ikan  akan  mati  dan  radius  3  meter  karang  akan  hancur.  Sumber  daya  ikan diharapkan menjadi salah satu tumpuan ekonomi nasional di masa mendatang (Widia Edorita, 2017)

## c). Penegakan hukum melalui Tindakan Represif Penyidik POLRI
mencegah atau menanggulangi terjadinya kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bahan  peledak  di  Kecamatan  Soropia.  Polres  Konawe  Bersama  Pihak  Kecamatan,  senantiasa berusaha  untuk  mengawasi  dan  mengamankan  kawasan  Kecamatan  Soropia,  namun  sering mengalami  kesulitan  saat  melakukan  mencari  informasi  dari  masyarakat  tentang  adanya kemungkinan terjadi kegiatan penggunaan bahan peledak, atau saat akan mengadakanoperasi pengamanan  Kawasan  terhadap  penggunaan  bahan  peledak,  baik  patroli  mendadak  maupun terencana (operasi gabungan) karena terbatasnya biaya operasional.
kaitan  ini,  menurut  Kasad  Polair  Polres  Konawe,  bahwa  Kami  selalu  berusaha memperbanyak  informasi  dari  masyarakat  nelayan  yang  difungsikan  sebagai  informan  guna mengetahui  adanya  suatu  peristiwa  yang  mungkin  akan  terjadi  atau  peristiwa  yang  telah terjadi. Polri juga senantiasa melakukan tindakan yang bersifat preventif dan represif, baik yang dilakukan  secara  internal  Kepolisian  maupun  secara  terpadu  dengan  pihak  terkait  lainnya. Sedangkan jenis kegiatan operasi internal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Konawe adalah operasi terpusat atau atas perintah.
Namun  demikian,  ada  suatu  hal  yang  menjadi  kendala  Polair  dalam  menjalankan  tugas, yaitu dalam melakukan patroli rutin setiap bulan yang dilakukan oleh Polair ada kendala yang dihadapi, dimana jumlah personil Polair  yang terdiri dari 10 orang personil, dan 2 buah kapal Speed  Boat  sudah  di  anggap  cukup,  namun  operasional  berupa  bahan  bakar  yang  disediakan sangatlah  terbatas..  (wawancara  tanggal  3  Juni  2024).  Sehubungan  dengan  penjatuhan hukuman oleh Hakim, menurut pihak Polres bahwa Polisi sebagai penyelidik dan penyidik telah berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas tersebut, sampai akhirnya kasus itu dilimpahkan  ke  kejaksaan  dengan  maksud  untuk  digelar  di  pengadilan.  Namun  melihat beberapa  kali  putusan  pengadilan  atas  perkara  penyalahgunaan  bahan  peledak  di  Soropia, dengan penjatuhan hukumannya terlalu ringan, atau jauh berbeda dengan ancaman hukuman atas  perbuatan  tersebut,  yang  sudah  tentu  tidak  seimbang  dengan  akibat  dari  perbuatan  itu, yaitu kerusakan terumbu karang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan tenaga, serta biaya yang dikeluarkan saat melakukan kegiatan operasi pengamanan, penangkapan dan proses perkara, hingga ke tingkat penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti. Karena itu, Kepolisian  sangat  berharap  semoga  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  harus  setimpal dengan akibat perbuatan yang ia lakukan. (wawancara tanggal 3 Juni 2024).
Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus didukung sekurang-kurangnya 2  (dua)  alat  bukti  yang sah  dan ia memperoleh  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  benar- benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya.  Alat  bukti  yang  sah  dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Mengenai pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari bukanlah suatu tindakan balas dendam, melainkan semata- mata untuk membuat sadar para pelaku, dan jika kembali ke tengah-tengah  masyarakat  tidak  akan  mengulangi  lagi  perbuatannya.  Dengan  demikian penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, baik dari pihak Kecamatan,
POLRI,  Jaksa  maupun  Hakim  terhadap  tindak  pidana  penangkapan  ikan  yang  menggunakan bahan peledak di Kawasan Kecamatan Soropia kurang terlaksana secara efektif.

## d). Pelaksanaan Penegalan Hukum Melalui Putusan No 96/Pid.Sus/2023/PN Unh
Majelis  Hakim  sepenuhnya  dalam  Putusan  ini  masih  berpedoman  pada  pasal  1  ayat  1 undang-undang  darurat  Darurat  Nomor  12  tahun  1951  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP. Sehingga dalam mengambil kesimpulan tidak terlalu maksimal  pada hukum yang sebenarnya. Pada  intinya  hakim  sangat  mempertimbangkan  berbagai  macaman  pertimbangan.  Dan  pada akhirnya putusan ini sangat meringankan bagi para terdakwa baik terdakawa I sampai dengan terdakwa V. Pada hal seandainya majelis hakim memperhatikan bunyi pasal 9 ayat 1 undang- undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pasti, akan sangat memberatkan dan memberi evek  jerak  pada  para  pelaku  tersebut.  Sehingga  nantinya  kalau  mereka  bebas  pasti  akan berpikir  dua  kali  untuk  melakukan  pembooman  ikan  lagi.  Namun  Disisi  lain  kita  harus mendukung  pula  tindakan  yang  diambil  para  hakim  ini  karena sudah  sangat  tepat,  walaupun belum bisa memberikan solusi yang tepat. Tapi setidaknya sudah meringangkan para terdakwa . solusi yang harus diberikan oleh pemerintah kepada para nelayan ini harus berupa penggati., misalnya seperti jaring, sero, alat panci dan lain-lain.

## e). Pelaksanaan Penegalan Hukum Melalui Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN.Kka
Majelis  Hakim  spenuhnya  dalam  Putusan  ini  masih  berpedoman  dan    Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang bahan peledak, senjata api dan senjata tajam dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  bersangkutan.  Sehingga  dalam  mengambil kesimpulan sudah sabgat maksimal pada hukum yang sebenarnya. Pada intinya hakim sangat mempertimbangkan  berbagai  mcaman  pertimbangan.  Dan  pada  akhirnya  putusan  ini  sangat meringangkan  bagi  para  terdakwa  baik  terdakawa  yaitu  Husman  alias  Yuse  Bin  H.  Marsuki. Majelis Hakim memperhatikan serta mempertingka bunyi pasal 9 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, untuk  memberatkan dan memberi evek jerak pada pelaku tersebut.  Sehingga  nantinya  kalau  dia  bebas  pasti  akan  berpikir  dua  kali  untuk  melakukan pembooman ikan lagi. Namun Disisi lain kita harus memperhatikan  pula tindakan yang diambil oleh  pelaku  ini  berdasarkan  keterangan  sebelumnya  bahwa  dia  lakuakan  semata-mata  untuk meghidupi  keluarganya,  seandainya  pemerintah  bisa  memberikan  solusi  yang  tepat  kepada nelayan ini. Misalnya berupa penggati, seperti jaring, sero, alat panci dll.

## D. Kesimpulan
Penegakan  hukum  terhadap  penangkapan  ikan  yang  menggunakan  bahan  peledak  di Kawasan Kecamatan Soropia.  Masih kurang efektif, walaupun telah ditangani secara serius oleh aparat  penegak  hukum  dalam  bentuk  tindakan  yang  sifatnya  preventif  maupun  represif  yang dilakukan Pihak Kecamatan dan Polres Konawe, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum, sampai dengan vonis oleh pengadilan. di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe belum terwujud secara optimal.  Hal  ini  disebabkan  antara  lain  karena  kurangnya  informasi  dan  sosialisasi  kepada masyarakat  tentang  bahayanya  bahan  peledak,  serta  terbatasnya  persenoli    aparat  penegak hukum dilaut soropia.

## E. Referensi
Edorita,  W.  (2017).  Optimalisasi  peran  serta  masyarakat  dalam  mencegah  tindak  pidana perikanan di wilayah pesisir kabupaten bengkalis. Riau Law Journal , 1 (1), 31-45.
Goni, K.  E. J. (2024).  Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal  Fishing Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Pengeboman Ikan Di Desa Tumbak Kabupaten Minahasa Tenggara). LEX ADMINISTRATUM , 12 (4).
Halim,  I.  D.  (2019).  Efektifitas  Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Penangkapan  Ikan yang  Menggunakan  Bahan  Peledak  di  Taman  Nasional  Wakatobi. Al-Ishlah:  Jurnal  Ilmiah Hukum , 22 (2), 61-70.
Hasrawaty,  E.,  Anas,  P.,  &  Wisudo,  S.  H.  (2017).  Peran  kearifan  lokal  Suku  Bajo  dalam mendukung  pengelolaan  kawasan  konservasi  di  Kabupaten  Wakatobi. Jurnal  Penyuluhan Perikanan dan Kelautan , 11 (1), 25-34.

## Putusan No 96/Pid.Sus/2023/PN Unh
Sarip,  S.,  Adiantika,  H.  N.,  &  Muaz,  A.  (2019).  Political  Law  of  Sidawangi  Society  towards Customary Rights Over Oro-Oro Land. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (4), 361-380. Sinilele, A. (2018). Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , 7 (2), 265-278.
Supriadi & Alimudin. (2011). Hukum Perikanan Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang bahan peledak, Undang-undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-Undang  No.  5  Tahun  1990  Tentang.  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya.