Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 6 (1), 2024: 28-41 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: https://doi.org/10.19105/alhuquq.v6i1.14996
email koresproden: amaliah.azmi@gmail.com Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Copyright (c) 2024 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law
Penerapan Pembiayaan Murabahahah pada Nasabah Non-Muslim di Bank Syariah Indonesia Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
Amaliah Al Azmi Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia
Abstract:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan pembiayaan murabahah pada  nasabah  non-Muslim  di  Bank Syariah  Indonesia  (BSI)  dari  perspektif  dari  Fatwa  Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 4/DSN-MUI/IX/2000. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif deskriptif  dengan  pendekatan  studi  kasus  di  BSI  KCP Bojonegoro Sumberrejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa macam produk pembiayaan yang ada di BSI KCP  Bojonegoro  Sumberrejo  yaitu murabahah,  rahn , ijarah dan musyarakah  mutanaqisah. Dari  total  1200  nasabah,  200  di antaranya merupakan nasabah pembiayaan murabahah dan 6 di antaranya  merupakan  nasabah  non-Muslim  yang  mengambil pembiayan BSI Usaha Mikro. Penerapan akad murabahah pada nasabah non-Muslim di BSI KCP Bojonegoro Sumberrejo telah memenuhi  prinsip-prinsip  syariah  sesuai  dengan  Fatwa  DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, seperti keadilan, keterbukaan, dan  tanpa  riba.  Tidak  ada  perbedaan  dalam  penerapan  akad murabahah  antara  nasabah  Muslim  dan  non-Muslim.  Seluruh rukun  dan  syarat  akad murabahah dipenuhi  sesuai  dengan prinsip syariah yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini menekankan  pentingnya  keadilan  dan  transparansi  dalam pembiayaan  syariah  serta  menunjukkan  bahwa  produk pembiayaan  syariah  seperti murabahah dapat  diterima  secara universal  tanpa  memandang  agama.  (This  study  aims  to analyze the application of murabahah financing to non-Muslim customers at Bank Syariah Indonesia (BSI) from the perspective of the National Sharia Council Fatwa (DSN) Number 4/DSN- MUI/IX/2000.  The  research  method  used  is  descriptive qualitative with a case study approach at BSI KCP Bojonegoro Sumberrejo. The results show that there are various financing products  at  BSI  KCP  Bojonegoro  Sumberrejo,  including murabahah, rahn, ijarah, and musyarakah mutanaqisah. Out of
Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah Non-Muslim di Bank Syariah Indonesia Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
29
a  total  of  1,200  customers,  200  are  murabahah  financing customers,  and  6  are  non-Muslim  customers  who  have  taken BSI  Micro  Business  financing.  The  application  of  murabahah contracts  to  non-Muslim  customers  at  BSI  KCP  Bojonegoro Sumberrejo  meets  the  sharia  principles  in  accordance  with DSN  Fatwa  Number  04/DSN-MUI/IV/2000,  such  as  justice, transparency, and being free of usury. There is no difference in the  application  of  murabahah  contracts  between  Muslim  and non-Muslim  customers.  All  the  pillars  and  conditions  of  the murabahah  contract  are  fulfilled  according  to  the  applicable sharia principles. Thus, this study emphasizes the importance of justice and transparency in sharia financing and shows that sharia  financing  products  like  murabahah  can  be  universally accepted regardless of religion)
Key words :
Pembiayaan Murabahah , Nasabah Non-Muslim, BSI, Fatwa
DSN-MUI
Pendahuluan
Produk  keuangan  syariah  kini  makin  diminati  oleh  nasabah non-Muslim.  Otoritas  Jasa  Keuanga  (OJK)  menyebutkan  bahwa produk  yang  diminati  adalah  produk  yang  berdasarkan  bagi  hasil dan  jual  beli  dengan  angsuran  tetap,  karena  dianggap  lebih fair dan transparan.  Menurut  Friderica  Widyasari  Dewi  selaku  Kepala Eksekutif  Pengawas  Perilaku  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan,  Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, saat ini tren di dunia masyarakat di  luar  Islam  menunjukkan  bertambahnya  minat  dengan  produk keuangan  syariah,  sehingga  momentum  ini  harus  disambut  oleh Indonesia. 1 Momentum  positif  ini  tentunya  juga  dimanfaatkan  oleh Bank  Syariah  Indonesia  (selanjutnya  disingkat  BSI).  BSI  aktif  dalam melakukan  edukasi  dan  kampanye  kesadaran  untuk  menjelaskan bahwa  produk-produk  BSI  dapat  dinikmati  oleh  semua  kalangan, tanpa memandang latar belakang agama.
BSI menawarkan berbagai macam layanan untuk menghimpun dana  dan  memberikan  pembiayaan,  salah  satunya  adalah  akad murabahah ,  yaitu  akad  jual  beli  di  mana  bank  membeli  barang  yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang
1 Novita Intan, “Produk Syariah Semakin Diminati Nasabah Non Muslim.,” 2023.

## Amaliah Al-Azmi
mencakup biaya pembelian ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.  Akad  ini  memberikan  solusi  pembiayaan  yang  sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah,  serta  menjamin  transaksi  yang transparan  dan  adil. 2 Berdasarkan  penelitian  terdahulu  oleh  Niken Ayu Setiawan, meyatakan bahwa produk yang paling diminati pada Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  adalah  pembiayaan murabahah, karena jual-beli  merupakan  kebutuhan  riil  masyarakat. 3 Begitu  juga  dalam praktik  BSI  selama  ini  cenderung  ingin  mendapatkan fixed  income melalui akad murabahah.
Dominasi pembiayaan murabahah ini tidak hanya hanya terbatas pada  nasabah  Muslim,  nasabah  non-Muslim  pun  menggunakan produk  favorit  BSI  tersebut.  Berdasarkan  penelitan  terdahulu  oleh Ahmad  Khoiri  Harahap  mengenai  preferensi  nasabah  non-Muslim bank syariah terdapat 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eskternal. Faktor internal yaitu kebutuhan nasabah itu seindiri, yaitu keuntungan yang didapatkan dari sistem bagi hasil dan keuntungan yang  diambil  oleh  bank  relatif  kecil  dari  margin  pembiayaan  serta angsurannya yang flat. Sedangkan faktor eksternal yaitu pelanan dari bank yang baik dan ramah, fasilitas yang lengkap serta kenyamanan dalam  bertransaksi. 4 Hal  ini  menunjukkan  inklusivitas  perbankan syariah yang dapat diterima oleh masyarakat luas tanpa memandang agama.
BSI  KCP  Bojonegoro  Sumberrejo  menjadi  salah  satu  contoh institusi  yang  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  layanan keuangannya,  termasuk  kepada  nasabah  non-Muslim.  Ini  menarik untuk  diteliti  karena  mengungkap  bagaimana  perbankan  syariah menjaga  kesesuaian  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  melayani kebutuhan pembiayaan nasabah dari berbagai latar belakang agama.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana penerapan akad murabahah di BSI  KCP  Bojonegoro  Sumberrejo  serta  melihatnya  dari  perspektif Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang membahas tentang murabahah.
2 Novita Intan, “Pembiayaan KPR Sesuai Prinsip Syariah,” 2023.
3 Erwin  Saputra  Siregar.  Setiawan  Niken  Ayu,  Rafidah,  “Analisis  Dominasi Penggunaan  Akad  Murabahah  Pada  Praktik  Penyaluran  Dana  Di  Bank  Syariah  Indonesia Gatot Subroto,” Jurnal Pendidikan Tambusi 7, no. 3 (2023). 4 Ahmad  Khoiri  Harahap,  “Preferensi  Nasabah  Non  Muslim  Terhadap  Bank  Syariah Di Kota Padangsdimpuan” (Uiversitas Islam Negeri SYAHADA Padangsidimpuan, 2023).
Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah Non-Muslim di Bank Syariah Indonesia Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
31

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan  studi  kasus  di  BSI  KCP  Bojonegoro  Sumberrejo. Pendekatan  studi  kasus  dilakukan  agar  hasil  penelitian  sulit  untuk dimanipulasi  karena  merupakan  kejadian  nyata  dan  benar-benar terjadi.  Sumber  data  yang  diperoleh  merupakan  data  primer  yaitu wawancara  langsung  dengan  RSE  ( Retail  Sales  Executive )  BSI  KCP Bojonegoro  Sumberrejo  dan  data  sekunder  berupa  analisa  dari penelitian-penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  penerapan pembiayaan murabahah pada nasabah non-Muslim di BSI serta sumber data lainnya yang relevan.
Pembiayaan Murabahah pada  Nasabah  Non-Muslim  di  BSI KCP

## Bojonegoro Sumberrejo
Pembiayaan  yang  ada  di  BSI  KCP  Bojonegoro  Sumberrejo  ada beberapa  macam,  yaitu, murabahah,  rahn , ijarah dan musyarakah mutanaqisah. Di  antara  ke  empat  produk  pembiayaan  tersebut, murabahah merupakan  produk  unggulan  dan  paling  sering digunakan  di BSI KCP Bojonegoro Sumberrejo. BSI KCP Bojonegoro Sumberrejo memiliki nasabah sejumlah 1200 (seribu dua ratus) orang. Dari  jumlah  tersebut,  200  (dua  ratus)  di  antaranya  merupakan nasabah  pembiayaan murabahah dan  6  di  antaranya  merupaka nasabah non-Muslim yang mengambil pembiayaan BSI Usaha Mikro. 5 BSI Usaha Mikro merupakan pembiayaan kepada pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan plafond sampai dengan Rp  200  juta  yang  digunakan  untuk  modal  kerja,  investasi  dan konsumtif. 6 Terdapat 3 (tiga) macam pembiayaan BSI Usaha Mikro di BSI  KCP  Bojonegoro  Sumberrejo,  yang  pertama  pembiayaan  dengan plafond mulai dari Rp 2,5 juta – Rp 50 juta, yang kedua pembiayaan di atas Rp 50 juta – Rp 75 juta, dan yang ketiga pembiayaan di atas Rp 75 juta – Rp 200 juta.
Akad murabahah adalah salah satu bentuk akad jual beli dalam perbankan  syariah  yang  melibatkan  penjualan  barang  dengan  harga pembelian  ditambah  dengan  margin  keuntungan  yang  telah disepakati  oleh  pihak  penjual  (bank  syariah)  dan  pembeli  (nasabah)
5 Bagus Baidowi, “Wawancara Langsung Dengan Retail Sales Executive (RSE) Bank Syariah Indonesia.”
6 “BSI Usaha Mikro.,” 2024.
Amaliah Al-Azmi
32
untuk  melindungi  transaksi  dari  riba. 7 Tingkat  keuntungan  bank ditetapkan  sejak  awal  dan  dimasukkan  ke  dalam  harta  atas  barang yang  dijual  karena  prinsip  jual  beli  melibatkan  perpindahan kepemilikan  barang.  Transaksi  jual  beli  juga  berbeda  sesuai  dengan metode pembayaran dan waktu penyerahan barang. 8 Oleh karena itu, untuk  melaksanakan  fungsi  pembiayaan  bank  syariah,  dapat digunakan akad murabahah .
Jadi akad murabahah adalah penyerahan dana melalui transaksi jual  beli.  Bank  syariah  akan  membeli  barang  yang  dibutuhkan nasabah,  selanjutnya  bank  akan  menjualnya  kembali  ke  nasabah dengan  harga  yang  dinaikkan  sesuai  dengan  margin  keuntungan yang sebelumnya sudah ditetapkan bank syariah. Setelah itu, nasabah bisa  mengangsur  barang  tersebut  dengan  angsuran flat awal  yaitu harga  pokok  ditambah  dengan  margin  yang  disepakati  di  awal.
Misalnya,  rumah  yang  diinginkan  nasabah  seharga  Rp  600  juta, selanjutnya bank akan membelikan rumah tersebut lalu menjual lagi ke nasabah seharga Rp 700 juta, bank mengambil keuntungan Rp 100
juta.  Maka,  nasabah  harus  membayar  sebesar  Rp  700  juta  kemudian diangsur  dalam  jangka  waktu  sesua  kesepakatan  awal.  Hal  tersebut sejalan  dengan  yang  dijelaskan  oleh  Bagus  Baidhowi  selaku  Retail Sales Executive (RSE), sebagai berikut:
“Ya  memang  benar  dalam  pembiayaan murabahah nasabah memilih  sendiri  barang  yang  akan  dibeli,  kemudian menyampaikannya  ke  kami  (bank),  selanjutnya  kami  lihat tuh barangnya ke toko atau supplier untuk diteliti. Setelah itu baru kami akan melakukan kroscek terkait berkas-berkas pengajuan nasabah,  kalo  sudah oke kemudian  kami  membeli  barang tersebut, dan menjual kembali ke nasabah tapi harga jual sudah ditambah dengan margin yang sudah ditentukan.” 9
Baidhowi menambahkan:
“Tapi dalam pembiayaan murabahah nasabah juga bisa membeli barang  sendiri.  Jadi  kami  (bank)  memberikan  surat  kuasa
7 A. Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
8 Heri  Sudarsono, Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  Dan  Ilustrasi (Yogyakarta: EKONISIA, 2012).
9 Baidowi, “Wawancara Langsung Dengan Retail Sales Executive (RSE) Bank Syariah Indonesia.”
Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah Non-Muslim di Bank Syariah Indonesia Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
kepada  nasabah  untuk  melakukan  transaksi  dengan  pihak  ke tiga. Nasabah di sini bertindak sebagai wakil bank.” 10
Berdasarkan wawancara tersebut, pembelian barang pada akad murabahah bisa dilakukan oleh bank maupun dilakukan oleh nasabah sebagai  perwakilan  bank  dengan  memberikan  surat  kuasa.  Jika pembelian  dilakukan  oleh  nasabah,  maka  selanjutnya  bank  akan memberikan  sejumlah  dana  sesuai  dengan  harga  barang  yang  akan dibeli nasabah. Setelah barang terbeli, barulah terjadi akad murabahah yang  berisi  bahwa  nasabah  akan  membayar  barang  tersebut  dengan adanya  tambahan  keuntungan  yang  telah  disepakati  kedua  belah pihak.
Secara  ringkas,  skema  tahapan  pembiayaan murabahah di  BSI KCP  Bojonegoro  Sumberrejo  dapat  dilihat  dalam  gambar    sebagai berikut:
Gambar 1: Skema Pembiayaan Murabahah di BSI KCP Bojonegoro Sumberrejo
Sumber: Diolah berdasarkan kreasi penulis
10 Baidowi.
2. Melihat obyek pembiayaan pembiayaan 3. Verifikasi berkas pengajuan
Nasabah 1. Membeli obyek pembiayaan pembiayaan
2. Akad murabahah 3. Serah terima barang
1. Mengajukan pembiayaan

## Amaliah Al-Azmi
34
Adapun penjelasan dari gambar 1 di atas sebagai berikut:
1. Nasabah  melihat  terlebih  dahulu  barang  yang  ingin dibelinya ke supplier, setelah menentukan barang yang ingin dibeli,  nasabah  kemudian  menyampaikan  ke  BSI  dan mengajukan  permohonan  pembiayaan  ke  BSI  serta menyerahkan  berkas  yang  disyaratkan  oleh  BSI.  Syarat- syarat berkas tersebut adalah: a. KTP suami isteri b. KK c. Surat nikah/akta nikah d. NPWP e. Surat Ijin Usaha dari desa/dinas terkait f. Nomor Induk Berusaha (NIB) g. Foto atau dokumentasi usaha h. Laporan keuangan selama 3 bulan terakhir i. Rekening koran selama 3 bulan terakhir j. Usaha harus sudah berjalan minimal 6 bulan. 2. BSI  akan  melihat  barang  yang  dibutuhkan  nasabah  ke supplier untuk diteliti terlebih dahulu. 3. Selanjutnya,  BSI  akan  memverifikasi  berkas-berkas pengajuan nasabah serta menganalisis risiko dan keuntungan terkait usulan pembiayaan tersebut. 4. Setelah  proses  verifikasi  berkas,  BSI  membeli  barang  yang dibutuhkan  nasabah.  Setelah  barang  menjadi  hak  milik  BSI, kemudian  BSI  menjual  barang  tersebut  ke  nasabah  dengan harga jual = harga beli + margin yang disepakati. 5. BSI  dan  nasabah  kemudian  menandatangani  perjanjian pembiayaan murabahah, isi perjanjian tersebut meliputi harga jual  barang,  margin  keuntungan  yang  didapat  BSI,  jangka waktu  pembayaran,  jumlah  angsuran  tiap  bulannya  dan syarat-syarat lain yang terkait dengan pembiayaan tersebut 6. Nasabah  membeli  barang  tersebut  dari  BSI  dan membayarnya  secara  angsuran  dengan  jangka  waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam perjanjian. 7. Jika  nasabah  telah  membayar  seluruh  angsuran  atas  barang tersebut,  maka  hak  kepemilikan  barang  akan  menjadi  milik nasabah.
Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah Non-Muslim di Bank Syariah Indonesia Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
Tahapan  pengajuan  pembiayaan murababah di  BSI  KCP Bojonegoro  Sumberrejo  berlaku  untuk  semua  nasabah  tanpa memandang  agama.  Tidak  ada  syarat  khusus  untuk  nasabah  non- Muslim jika ingin mengambil pembiayan murabahah di BSI. Nasabah hanya  perlu  mematuhi  persyaratan  dan  ketentuan  yang  berlaku  di BSI  yaitu  melengkapi  dokumen-dokumen  yang  disyaratkan  guna pencairan  pembiayaan.  Hal  tersebut  sebagaimana  diungkapkan Baidhowi sebagai berikut:
“Saya  punya  nasabah  mikro,  yang  bersangkutan  beragama kristen,  mengambil  pembiayaan  mikro  di  BSI  KCP  Bojonegoro
Sumberrejo, beliau memiliki usaha toko sepeda dan elektronik, selama  proses  pembiayaan  beliau  sangat  kooperatif  dalam pembayaran dan proses sebelum akad, tidak pernah telat dalam angsuran  dan  dalam  berjalannya  usaha  belum  pernah melanggar prinsip syariah.” 11
Baidhowi memberikan contoh pembayaran angsuran pembelian mesin  penggiling  beras  oleh  nasabahnya  yang  non-Muslim,  yaitu harga  mesin  tersebut  Rp  15  juta  kemudian  bank  mengambil  margin keuntungan sebesar Rp 3 juta, jadi total harga jual ditambah margin adalah sebesar Rp 18 juta, maka gambarannya sebagai berikut:
Tabel 1: Simulasi angsuran pembiayan murabahah di BSI KCP Bojonegoro Sumberrejo Durasi Angsuran Jumlah Angsuran Total Pembayaran Angsuran 1 tahun Rp. 18.000.000 : 12 = Rp. 1.500.000/bulan Rp. 1.500.000 x 12 = Rp. 18.000.000 Angsuran 2 tahun Rp. 18.000.000 : 24 = Rp. 750.000/bulan Rp. 750.000 x 12 = Rp. 18.000.000 Angsuran 3 tahun Rp. 18.000.000 : 36 = Rp. 500.000/bulan Rp. 500.000 x 12 = Rp. 18.000.000 Sumber: diolah berdasar kreasi penulis dari informan Selama  bekerja  di  BSI  KCP  Bojonegoro  Sumberrejo,  Baidhowi belum pernah mendapati kasus secara spesifik terkait
penyalahgunaan  akad murabahah oleh  nasabah  non-Muslim,  karena
11 Baidowi.

## Amaliah Al-Azmi
sebelum proses akad BSI harus mengetahui secara pasti dan spesifik kegunaan  pembiayaan  dan  bukti  usaha  nasabah.  Hal  tersebut sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut:
“Saya  sudah  9  tahun  bekerja  di  sini  (BSI  KCP  Bojonegoro Sumberrejo), selama itu pula saya nggak pernah dapat nasabah non-Muslim  yang  bermasalah.  Justru  malah  nasabah  non- Muslim sangat disiplin angsurannya, tidak pernah nunggak . Ya karena  sebelum  kami  menyetujui  pembiayaan  kami  juga pastinya  cek  lokasi,  apakah  benar  usahanya  halal  dan  juga krosek  ke  tetangga-tetangganya  untuk  mengetahui track  record dari  si  calon  nasabah  ini,  seperti  bagaimana  karakternya  dan lain sebagainya.” 12
Untuk  verifikasi  awal  permohonan  pembiayaan  adalah  melaui BI Checking dan melalui cek lapangan. Seperti yang diungkapkan oleh Baidhowi, yaitu:
“Verifikasi yang pertama itu melalui BI checking, gunanya untuk mengecek  riwayat  kredit  nasabah  di  sistem  debitur  Bank Indonesia.  Apalagi  jaman  sekarang  marak pinjol (pinjaman
online ),  jadi  benar-benar  harus  dicek.  Kami  juga  meminta jaminan/agunan yang nilainya sepadan atau bahkan lebih dari jumlah  pembiayaan  sebagai  upaya  mengurangi  risiko  gagal bayar.” 13
BI checking merupakan  penentuan  untuk  layak  tidaknya nasabah  diberikan  pembiayaan,  jika  BI checking nasabah  tidak  baik, misalnya  sedang  terikat  pinjaman online maka  bank  tidak  akan memberikan  pembiayaan  tersebut.  Setelah  itu  bank  akan  meminta jaminan  kepada  nasabah,  jaminan  tersebut  kemudian  di- review dan dianalisa.  Jaminan  pada  BSI  KCP  Bojonegoro  Sumberrejo  bersifat wajib  untuk  semua  jenis  pembiayaan,  dan  jenis  jaminan  tergantung dari nominal pembiayaan yang diambil oleh nasabah. Semakin besar pembiayaan  yang  diambil,  semakin  besar  pula  nilai  jaminan  yang harus diberikan.
12 Baidowi.
13 Baidowi.
Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah Non-Muslim di Bank Syariah Indonesia Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
Analisis  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Nomor  4/DSN- MUI/IX/2000  Terkait  Penerapan Murabahah pada  Nasabah  Non- Muslim di BSI KCP Bojonegoro Sumberrejo
Aplikasi  pembiayaan murabahah di  BSI  KCP  Bojonegoro
Sumberrejo  dalam  penerapan  harga  jual  beserta  pengambilan keuntungannya  bisa  dikatakan  bebas  dari riba karena  angsurannya flat. Berdasarkan simulasi pembayaran yang terdapat di tabel 1, dapat dilihat  bahwa  jangka  waktu  pembayaran  angsuran  pembiayaan murabahah di  BSI  KCP  Bojonegoro  Sumberrejo  tidak  mempengaruhi total harga barang yang telah disepakati. Hal ini membutikan bahwa dalam  praktiknya,  pembiayaan murabahah di  BSI  KCP  Bojonegoro Sumberrejo tidak mengandung riba karena harga tidak berubah-ubah,
dan tidak ada perbedaan sistem angsuran antara nasabah Muslim dan nasabah non-Muslim. Keduanya sama-sama menggunakan angsuran yang flat dan  bebas  bunga  sehingga  jika  dilihat  dari  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  Nomor  4/DSN-MUI/IX/2000,  maka transaksi  tersebut  sesuai  dengan  bagian  pertama  ayat  1  (satu)  yaitu “ Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba ”. 14
Penentuan  margin  keuntungan  yang  dilakukan  oleh  BSI  KCP Bojonegoro  Sumberrejo  dalam  pembiayaan murabahah patut  menjadi sorotan,  karena  dalam  penentuan  margin  tersebut  ditentukan sepenuhnya  oleh  bank.  Nasabah  tidak  diberikan  kesempatan  untuk melakukan  tawar-menawar.  Padahal  penentuan  margin  harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi agar dapat saling ridho sehingga  kesepakatan  dapat  terpenuhi  dengan  baik. 15 Namun jika  dilihat  secara  transparasinya,  dapat  dikatakan  bahwa  pihak  BSI KCP Bojonegoro Sumberrejo sudah memberitahu dengan jujur terkait harga  pokok  barang  dan  margin  keuntungan  yang  diambil,  dan nasabah  pun  sudah  sepakat  dengan  harga  yang  telah  ditentukan bank,  maka  transaksi  ini  dianggap  sah  dan  sesuai  dengan  Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 bagian pertama  ayat  2  (dua)  yaitu  “ Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut kepada  nasabah  (pemesan)  dengan  harga  jual  senilai  harga  beli  plus
14 “Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  4/DSN-MUI/IX/2000  Tentang Murabahah ” (n.d.). 15 Citra  Intan  Purnama  Sari  and  Sulaeman  Sulaeman,  “Pengaruh  Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas,” Al  Maal:  Journal  of  Islamic  Economics  and  Banking 2,  no.  2  (2021):  160, https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3111.

## Amaliah Al-Azmi
38
keuntungannya.  Dalam  kaitan  ini  Bank  harus  memberitahu  secara  jujur harga  pokok  barang  kepada  nasabah  berikut  biaya  yang  diperlukan ” 16 . Keterbukan/transparasi  harga  jual  barang  tersebut  berlaku  untuk semua nasabah baik nasabah Muslim maupun non-Muslim.
Adanya  jaminan  yang  diminta  oleh  bank  juga  berlaku  pada nasabah Muslim maupun non-Muslin dan sifatnya wajib. Pemberian jaminan  pada  pembiayaan murabahah di  BSI  KCP  Bojonegoro Sumberrejo juga sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor  4/DSN-MUI/IX/2000  tentang  ketentuan  jaminan  dalam murabahah poin  1  (satu)  yaitu  “ Jaminan  dalam  murabahah  dibolehkan, agar  nasabah  serius  dengan  pesanannya”. 17 Adanya  jaminan menunjukkan  keseriusan  nasabah  dalam  proses  angsuran pembiayaan  dan  jaminan  ini  bertujuan  untuk  mengatasi  risiko  jika terjadi gagal bayar oleh nasabah.
Setalah  melakukan  verifikasi  dokumen-dokumen  dan monitoring, jika tidak ada masalah dengan proses administrasi, maka proses  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  pihak  BSI  KCP  Bojonegoro Sumberrejo  adalah  cek  lingkungan  atau  pemeriksaan  langsung  ke tempat kegiatan usaha nasabah. Tujuan dari kunjungan on the spot ini untuk  mengecek  keabsahan  seluruh  laporan  maupun  data  yang sudah disetorkan nasabah non-Muslim ke bank, kemudian dari pihak bank membandingkan data/laporan tersebut dengan keadaan real di lapangan  serta  memastikan  usaha  nasabah  non-Muslim  sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Setelah cek lingkungan, jika  nasabah  non-Muslim  terbukti  memiliki  usaha  yang  tidak menyimpang  dari  prinsip  syariah,  maka  selanjutnya  bank  akan menyutujui  permohonan  pembiayaan  oleh  nasabah.  Hal  tersebut membuktikan  bahwa  dalam  penerapan  akad murabahah di  BSI  KCP Bojonegoro  Sumberrejo  kepada  nasabah  non-Muslim,  benar-benar sangat  memperhatikan  usaha  apa  yang  tengah  dijalankan  oleh nasabahnya  sebelum  pembiayaan  diberikan.  Jika  dilihat  dari perspektif  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Nomor  4/DSN- MUI/IX/2000  tentang  Ketentuan  Umum murabahah dalam  Bank Syariah, maka penerapan murabahah BSI KCP Bojonegoro Sumberrejo sudah  sesuai  dengan  poin  ke  dua  (dua)  yaitu  “ Barang  yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam ”. 18
16 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Murabahah. 17 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Murabahah. 18 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Murabahah.
Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah Non-Muslim di Bank Syariah Indonesia Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
39
Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  pembiayaan murabahah dan  memastikan  bahwasanya  pembiayaan  tersebut digunakan  sesuai  prinsip  syariah , pasca  pemenuhan  pembiayaan, pihak BSI KCP Bojonegoro Sumberrejo juga melakukan pengawasan dan  monitoring  secara continue pada  usaha  nasabah  non-Muslim. Pengawasan ini dilakukan dengan cara melakukan kunjungan secara berkala yaitu biasa dilakukan sebulan atau dua bulan sekali. Sehingga jika  terjadi  permasalahan  di  tengah  berjalannya  proses  pembiayaan, misalnya  usaha  nasabah  mengalami  kerugian  atau  bahkan kebangkrutan,  pihak  bank  dapat  segera  membantu  mencari  jalan keluarnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  Nomor  4/DSN-MUI/IX/2000  bagian  keenam  mengenai Bangkrut dalam Murabahah, yaitu “ Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan  gagal  menyelesaikan  utangnya,  bank  harus  menunda  tagihan  utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”. 19
Kunjungan  tersebut  selain  untuk  silaturahmi,  juga  menjadi sarana  bagi  bank  untuk  mengetahui  adakah  hal  yang  perlu mendapatkan  bimbingan  atau  pembinaan.  Karena  sebagian  besar pembiayaan murabahah di BSI KCP Bojonegoro Sumberrejo digunakan untuk  mendanai  nasabah  yang  memiliki  usaha  mikro.  Selain melakukan  kunjungan  ke  tempat  usaha  nasabah,  bank  juga berkomunikasi  dengan  nasabah by  phone atau WhatssApp untuk mengingatkan  nasabah  apabila  terjadi  tunggakan  atau  lupa mengangsur.  Dari  kunjungan  tersebut,  kemudian  dituliskan  dalam Laporan  Kunjungan  Nasabah  (LKN),  laporan  tersebut  berisi  tujuan kunjungan,  identitas  nasabah  serta  hasil  kunjungan  apakah  usaha nasabah  berkembang  atau  tidak  serta  bagaimana  prospek kedepannya.  Hal  ini  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  Nomor  4/DSN-MUI/IX/2000  poin  8  (delapan),  yang mnyebutkan  bahwa  “ Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau kerusakan  akad  tersebut,  pihak  bank  dapat  mengadakan  perjanjian  khusus dengan nasabah”. 20

## Penutup
Penerapan murabahah pada  nasabah non-Muslim  di  BSI  KCP Bojonegoro  Sumberrejo  sejatinya  telah  benar-benar  sesuai  dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 4/DSN-MUI/IX/2000
19 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Murabahah. 20 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Murabahah.
Amaliah Al-Azmi
tentang  Ketentuan  Umum Murabahah seperti  transaksi  yang  bebas riba, barang  yang  diperjualbelikan  tidak  diharamkan  oleh  syariah, keterbukaan  mengenai  harga  barang  serta  tranparasi  mengenai margin  yang  didaptkan  bank.  Meskipun  pada  dasarnya  di  dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 tidak  ada  peraturan  khusus  mengenai  nasabah  non-Muslim  yang ingin  mengambil  pembiayaan murabahah di  bank  syariah,  namun yang  terpenting  adalah    baik  nasabah  Muslim  maupun  non-Muslim harus mematuhi rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad murabahah ,  pun  juga  bank  syariah  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya  harus  berdasarkan  prinsip  syariah.  Hal  ini  dibuktikan dengan  belum  pernah  didapati  kasus  terkait  penyalahgunaan  akad murabahah oleh  nasabah  non-Muslim  karena  sebelum  proses  akad, BSI  KCP  Bojonegoro  Sumberrejo  harus  benar-benar  mengetahui  dan memastikan  secara  spesifik  kegunaan  pembiayaan  tersebut  untuk usaha  yang  halal.  Pengecekan  usaha  nasabah  non-Muslim  secara berkala juga dilakukan bahkan setelah akad selesai dilakukan. Hal ini dilakukan  demi  menjaga  agar  akad murabaha yang  telah  disepakati tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariah. Penelitian  ini  hanya  mencakup  studi  kasus  di  BSI  KCP Bojonegoro Sumberrejo, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan  untuk  seluruh  bank  syariah  di  Indonesia  serta hanya  fokus  pada  pembiayaan murabahah ,  sehingga  kurang memberikan  gambaran  lengkap  tentang  bagaimana  nasabah  non- Muslim  memanfaatkan  produk-produk  syariah  lainnya  seperti rahn, ijarah,  atau  musyarakah  mutanaqisah .  Penelitian  selanjutnya  sebaiknya melibatkan  lebih  banyak  bank  syariah  dan  unit  layanan  di  berbagai lokasi  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  komprehensif tentang penerapan pembiayaan murabahah bagi nasabah non-Muslim. Selain murabahah ,  penelitian  selanjutnya  dapat  memfokuskan  pada produk-produk  syariah  lainnya  untuk  memahami  lebih  dalam preferensi  nasabah  non-Muslim  terhadap  berbagai  jenis  pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah.

## Daftar Pustaka
Baidowi,  Bagus.  “Wawancara  Langsung  Dengan  Retail  Sales Executive (RSE) Bank Syariah Indonesia.” 2024. “BSI Usaha Mikro.,” 2024. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  4/DSN-MUI/IX/2000
Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah
Non-Muslim di Bank Syariah Indonesia Perspektif
Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Murabahah (n.d.).
Harahap, Ahmad Khoiri. “Preferensi Nasabah Non Muslim Terhadap
Bank  Syariah  Di  Kota  Padangsdimpuan.”  Uiversitas  Islam Negeri SYAHADA Padangsidimpuan, 2023.
Heri  Sudarsono. Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  Dan
Ilustrasi . Yogyakarta: EKONISIA, 2012. Intan, Novita. “Pembiayaan KPR Sesuai Prinsip Syariah,” 2023.
———.  “Produk  Syariah  Semakin  Diminati  Nasabah  Non  Muslim.,” 2023.
Miru, A. Hukum Kontrak Bernuansa Islam . Jakarta: Rajawali Press, 2013. Sari,  Citra  Intan  Purnama,  and  Sulaeman  Sulaeman.  “Pengaruh Pembiayaan  Murabahah,  Pembiayaan  Mudharabah  Dan
Pembiayaan  Musyarakah  Terhadap  Profitabilitas.” Al  Maal:
Journal  of  Islamic  Economics  and  Banking 2,  no.  2  (2021):  160.
https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3111. Setiawan  Niken  Ayu,  Rafidah,  Erwin  Saputra  Siregar.  “Analisis Dominasi  Penggunaan  Akad  Murabahah  Pada  Praktik Penyaluran  Dana  Di  Bank  Syariah  Indonesia  Gatot  Subroto.”
Jurnal Pendidikan Tambusi 7, no. 3 (2023).