## Pemikiran islam TerhadaP Gender dan Pemberdayaan PeremPuan (studi Pemikiran dan model Pemberdayaan nyai di Pondok Pesantren nurul Jadid Paiton)

## siti mahmudah noorhayati
Institut Agama Islam Sahid Bogor Jl. KH Abdul Hamid NKM 6, Pamijahan, 16810, Bogor E-mail: afieda_2006@yahoo.co.id
Received: 05/09/2017 Revised: 20/11/2017 Approved: 04/12/2017
Pemikiran Islam Terhadap Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Studi Pemikiran dan Model Pemberdayaan Nyai di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## abstrak
Berdasarkan  penelitian  peneliti  sebelumnya,  ada  beberapa  model pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh para bu Nyai (panggilan bagi isteri kyai di lingkungan pondok pesantren), khususnya di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Seperti, mereka terlibat melatih para wali santri puteri di lingkungan pondok pesantren, mendesain (non-participant) budaya  berbasis  gender  dalam  pembelajaran  di  pondok  pesantren,  serta terlibat aktif (full-participant) untuk menyadarkan model kehidupan berbasis gender di bagi santri puteri. Hari ini, beberapa model peran pemberdayaan itu bertambah; tidak sekedar tiga model terbatas teritorial di atas. Lebih dari itu, para bu nyai di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton juga terlibat pada aktivitas social, ekonomi, dan politik masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan tersebut, tentunya, membutuhkan banyak pendekatan yang baru; mulai dari penyadaran terhadap masyarakat tentang
pentingnya gender, perlakukan setara terhadap perempuan, dan bagaimana cara mengoptimalisasi kekuatan serta kebersamaan yang dimiliki perempuan. Keberadaan tulisan ini adalah untuk menjabarkan bagaimana model-model pemberdayaan  baru  yang  dilakukan  para  Bu  Nyai  di  lingkungan  Pondok Pesantren.  Nurul  Jadid,  Paiton,  Probolinggo.  Apa  persepsi  yang  mereka yakini  tentang  gender,  serta  bagaimana  model  penyampaian  yang  efektif untuk membentuk kesadaran gender di luar pondok pesantren berdasarkan pada nilai-nilai gender yang mereka pahami. Selain itu, penulis juga akan melakukan analisis problem terhadap perbedaan pandangan Bu Nyai yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, terkait gender dan Islam.
kata kunci: Islam, Gender, Nyai , dan Pembedayaan Perempuan

## Abstract
Of  my  research  before,  there  are  some  models  of  empowerments  women which are articulated by Nyai (Kyai’s wife term in Pesantren), especially at Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, such are; training for student mother/ parent around pesantren and designing a gendered culture and teaching-learning process  inside  pesantren,  and  giving  social  life  experiences  for  women  student. Nowadays,  the  types  of  empowerments  were  enriched,  not  only  on  three  models above,  but  also  social  reconstruction,  conflict  resolution,  economic  and  political contestation based on gender coalition. To do these processes, there was no easy ways except they must face unequal treatment of women in social life. So that, they had to change the normal paradigm and build the new approach to empower women outside Pesantren. This article aims to describe what paradigm they made, to reconstruct gendered stance of Islamic teaching and what model of social development approach they used, in order to make common understanding on political and social process outside Pesantren. I will discomposes Nyai of Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton to three levels understanding of feminist tradition based on their conclude concept of gender. In other word, not all nyai of Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, extend their empowerment approach outside pesantren.
Keywords; Islam, Gender, Nyai, and Women Empowerment

## Pendahuluan
a.
Meski agak menyulitkan mengukur seberapa kuat pengaruh kajian  emansipasi  wanita  atau  kesetaraan  gender  mempengaruhi paradigma Bu Nyai di lingkungan pesantren, tapi nampaknya, kajian
berbeda topik dibawah ini, bisa dirangkai sebagai wujud perubahan paradigmatik yang terhimpun di lingkungan pesantren secara umum. Siti  Malikhah  Towaf  adalah  peneliti  yang  paling  simultan  untuk menganalisa  bagaimana Bu  Nyai atau Nyai di  pesantren  (sebutan bagi  istri  kyai  dalam  tradisi  pesantren)  mengkonstruk  paradigma gendernya. Di mulai dari tahun 2004, dia meneliti tentang bagaimana persepsi kyai terhadap gender. 1 Kemudian, dikembangkan bagaimana para Nyai memahami  perannya  sebagai  pelaksana  wacana  gender di  tahun  2008. 2 Terakhir,  dia  bersama  peneliti  lainnya,  meneliti peran  pesantren salaf dalam  melakukan  pemberdayaan  berbasis gender  di  tahun  2011. 3 Selain  spesifik  terkait  pada  peran bu  nyai dan  pemberdayaan  berbasis  gender,  banyak  pula  riset  yang  bila dirangkum  terkait  dua  topik  penting  yakni;  kepemimpinan  Nyai dan paradigma gender di lingkungan pondok pesantren. Penelitian tersebut dilakukan oleh Faiqoh, 4 Muhyiddin Zainul Arifin, 5 Ambarwati
1 Siti Malikhah Towaf,  Paparan hasil riset dalam Program dan Perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan berwawasan Jender. Pelatihan Kepemimpinan Berwawasan Jender bagi Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik, Oktober 2003 dan 17–18 Juni 2004
2 Siti  Malikhah  Towaf,  Peran  Perempuan,  “Peran  Perempuan,  Wawasan Gender  dan  Implikasinya  Terhadap  Pendidikan  Pesantren”  dalam Jurnal  Ilmu Pendidikan UM Malang Jilid 15, Nomor 3 Tahun 2008, 142-149 3 Sutatmi dan Siti Malikhah Towaf dkk, “Program Pendidikan Wirausaha berwawasan  Gender  berbasis  Jasa  Boga  di  Pesantren  Salaf”  dalam Jurnalekonomi Bisnis, Volume 16, Nomor 1 Maret 2011, 1-9 4 Penelitian  Faiqoh  secara  garis  besar  membicarakan  tentang  posisi  Bu Nyai sebagai agen peruabahn di pesantren. Penelitian ini difokuskan untuk melihat peran isteri KH. Sahal Mahfudz yang selalu memberikan ruang diskusi dan terbuka terhadap  proses  pengembangan  kelembagaan  di  pesantrennya.  Dengan  model seperti itu, maka peran Bu Nyai juga bisa dilihat secara signifikan untuk memberikan sumbngasih  perubahan  terhadap  pondok  pesantren.  (Lihat;  Faiqoh  “Nyai  Agen Perubahan  di  Pesantren”  dalam Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan Volume 3 Nomor 2 Tahun 2005, 72-74)
5 Dalam penelitian Muhyidin Zainul Bahri dinyatakan setidaknya ada lima peran kepemimpinan Bu Nyai di lingkungan pondok pesantren Jombang. Pertama, pelayan; Bu Nyai memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyediakan dan menjawab semua kebutuhan para santri puteri dibawah naungan kepemimpinannya. Kedua, penjaga; Bu  Nyai harus  menjamin  keberadaan  para  santri  puteri  mengikuti semua kegiatan yang sudah dicanangkan oleh pesantren. Ketiga, pencari alur; Bu Nyai bisa  melakukan  inisiasi  konsep  pengembangan  model  pendidikan  bagi  santriwati. Keempat, penyelaras; disini peran dan pemahaman gender menjadi penting bagi Bu Nyai untuk mendialogkan kepentingan masyarakat umum, dan model pendidikan yang  ingin  dikembangkan  di  pesantren.  Penyelaras  juga  memiliki  makna Bu  Nyai memiliki kewajiban membantu visi dan misi umum pondok pesantren sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh para kyai. Kelima, pemberdaya; Bu Nyai berkewajiban
dan Aida Husna, 6 Hatta Abdul Malik, 7 Kamila Adnani, 8 Noer Chalida dan Mariatul Qibtiyah AR. 9
membentuk kesadaran para santri puteri untuk memahami kehidupan bermasyarakat, khususnya berdasarkan pada peran dan tanggung jawab seorang perempuan. (Lihat; Muhyiddin  Zainul  Bahri  “Peran  Kepemimpinan  Nyai  di  Pondok  Pesantren;  Studi Multi Situs di PP. Al Lathifiyah, Tambak Beras Jombang, PP. Nur Khadijah Denanyar Jomban, dan PP. Al Hikmah Kediri” dalam Jurnal SAINTEKBU: Sains dan Teknologi, Volume 7, Nomor 2 Tahun 2014, 43-44)
6 Dua peneliti ini mengasumsikan bahwa idealnya pondok pesantren bisa melakukan pendidikan dan pemberdayaan berbasis pada nilai-nilai gender. Pasalnya, pesantren  memiliki  kepemimpinan  yang  terpisah  antara  laki-laki  dan  perempuan. Pondok perempuan, umumnya, dipimpin dan diasuh oleh Bu Nyai, dan secara tugas mereka memiliki intensitas yang lebih dominan daripada para kyai. Pada kesimpulan akhirnya, keduanya memberikan gagasan aplikatif bagaimana seorang Bu Nyai bisa melakukan  komunikasi  berbasis  gender  dan  mentransformasikan  pemahaman gender  yang  mereka  miliki  kepada  semua  santri  puteri  yang  diasuhnya.  (Lihat: Ambarwati dan Aida Husna “Manajemen Pesantren Responsif Gender; Studi Analisis di  Kepemimpinan  Nyai  Pesantren  di  Kabupaten  Pati”  dalam Jurnal  PALASTREN, Volume 7, Nomor 2 Tahun 2014, 445)
7 Hatta  Abdul  Malik  melakukan  riset  berdasarkan  pada  tiga  konstruksi penting; pertama, kaderisasi  generasi  muda. Kedua, peranan  pesantren  dan  kyai. Ketiga, Reproduksi ulama’ perempuan. Dalam kesimpulannya, kendati para kyai dan tradisi pendidikan di pesantren sudah mulai menghargai nilai kesamaan perlakuan terhadap  laki-laki  dan  perempuan.  Namun,  keberadaannya  masih  tidak  seterbuka terhadap  pendidikan  bagi  laki-laki.  Para  santri  puteri  masih  diberikan  batasan- batasan  yang  bisa  mengurangi  akses  pengetahuan  mereka  terhadap  dunia  luar. Hal  inilah,  yang  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  di  lingkungan  pesantren  dalam melaksanakan kaderisasi ulama’ perempuan melalui lembaga pendidikan pesantren . (Lihat: Hatta Abdul Malik “Kaderisasi Ulama’ Perempuan di Jawa Tengah” dalam Jurnal At-Taqaddum, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2012, 72-73)
8 Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berbasis lapangan, penelitian Kamila  Adnani  cenderung  pada  kajian  literature  novel  Perempuan  berkalung Surban.  Penelitian  pada  novel  ini  dilandasi  karena  Novel  ini  digarap  berdasarkan pada  pengalaman  pemberontakan  diri  seorang  puteri  kyai  di  beberapa  pesantren terhadap budaya perjodohan. Pada kesimpulannya, dia mengkategorikan beberapa model resistensi psikologis yang dilakukan para puteri kyai di pesantren; misalnya, persoalan  masa  iddah,  resistensi  pada  keberadaan  kodrat  tugasnya,  dan  resistensi pada  dominasi  orang  laki-laki  dalam  menentukan  pilihan  hidup  pada  anak perempuan  (Lihat;  Kamila  Adnan,  dkk  “Resistensi  Perempuan  terhadap  tradisi- tradisi di Pesantren; Analisis Wacana Kritis Terhadap Novel Perempuan Berkalung Surban” dalam Jurnal KAWISTARA, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2016, 113-114)
9 Penelitan  disertasi  UIN  Sunan  Ampel  Surabaya  yang  dilakukan  oleh Mariatul Qibtiyah dan Noer Cholida yang membahas tentang konsep kepemimpinan dan resistensi perempuan yang ada di pondok pesantren. Lihat  Mariatul Qibtiyah, “Kepemimpinan Perempuan: Peran Perempuan dalam Jejaring Kekuasaan di Pondok Pesantren  Aqidah  Usymuni  Terate  Pandian  Sumenep,” Disertasi (Surabaya:  UIN Sunan  Ampel,  2014);  bandingkan  dengan  penelitian  serupa  dalam  Noer  Cholida, “Kepemimpinan  Pada  Pondok  Pesantren  (Studi  Resistensi Bu  Nyai Terhadap Patriarkhi Di Kediri,” Disertasi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014).
Dari semua riset yang sudah penulis sebutkan di atas, dapat disimpulkan  bahwa  melakukan  kontekstualisasi  paradigma  gender dan  model  pemberdayaan  perempuan  di  lingkungan  pondok pesantren bukan lagi hal yang mustahil. Maka dari itu, penulis pun berkeinginan  untuk  mengembangkan  hasil  penelitian  penulis  di tempat yang sama, yakni; di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, 10 terkait bagaimana model pemberdayaan perempuan berbasis gender yang  mereka  laksanakan,  apa  saja  yang  ditambah  karena  adanya perubahan paradigma di kalangan Bu Nyai , serta bagaimana strategi yang  digunakan  untuk  mengoptimalisasi  isu  gender  sebagai  basis pemberdayaan perempuan di masyarakat luas, dan tidak sebatas di sekitar lingkungan pondok pesantren atau hanya para santri puteri yang berdomisili di pondok pesantren. Perbedaan penulis dari yang ada  sebelumnya,  ada  pada  tiga  hal  penting; pertama, penelitian  ini akan mencakupkan paradigma integrative (Islam, gender, dan norma pesantren)  sebagai  pilihan  rasional  para Bu  Nyai untuk  melakukan pemberdayaan  terhadap  perempuan. Kedua, aspek  pemberdayaan yang dilaksanakan lebih holistik. Artinya, penelitian ini tidak sekedar akan  mengulas  aspek  pemberdayaan  ekonomi  dan  social  semata, melainkan  bagaimana  pendidikan  politik,  resolusi  konflik,  dan kontestasi  keduanya  bisa  dipahami  oleh  perempuan  secara  luas. Ketiga, situs dan konteks penelitian yang secara basis sosilogis tentu akan  berbeda  dari  penelitian  sebelumnya.  Kabupaten  Probolinggo, sebagaimana dimaklum, adalah daerah yang peran keagamaan dan kekuasaan  kyai  masih  bisa  diperhitungkan  di  kancah  politik  serta kehidupan sosial.
Secara metodik, dalam tulisan ini, penulis akan memakai jenis penelitian  kualitatif,  dengan  pendekatan  fenomenologis-sosiologis, serta  akan  dianalisis  menggunakan  model  analisis coding. Tujuan penelitian  ini,  setidaknya,  akan  menjawab  dua  hal  penting;  corak paradigmatik  terkait  gender  yang  dipahami  oleh  para bunyai di lingkungan  PP.  Nurul  Jadid,  Paiton,  Probolinggo,  dan  model  serta pendekatan  pemberdayaan  berbasis  gender  yang  dilakukan  oleh
10 Lihat  S  Mahmudah  Noorhayati,  “Pemberdayaan  Perempuan  dan Emansipasi  Gender  (Studi  atas  Peran Nyai dalam  pemberdayaan  perempuan  dan Emansipasi Gender di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton Probolinggo),” Thesis , (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009).
para BuNyai di PP. Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Tulisan ini akan menggunakan purposive  sampling terhadap  Bu  Nyai  dengan  model dan  pemahaman  gender  berbeda-beda.  Instrumentasi  yang  penulis gunakan  berdasarkan  pada  latar  belakang  pendidikan,  kegiatan sosial  masyarakat,  dan  aktivitas  politik  yang  digeluti.  Terkait profiling  informant tersebut  penulis  akan  menggunakan  penelitian penulis  sebelumnya  sebagain  instrument  utama  menentukan informan  penelitian.
Gender, Pesantren dan model Pemberdayaan Perempuan b.

## konsepsi umum tentang Gender
1.
Diskursus  gender  tentu  tidak  hadir  di  ruang  yang  kosong. Kata  gender,  yang  asal  muasal  katanya  hanya  bermakna,  jenis kelamin pembeda antara laki-laki dan perempuan, berubah menjadi proses  penyetaraan  hak-hak  perempuan  di  ruang  publik;  apakah itu  akses  kehidupan  social  secara  luas,  atau  kepentingan  pribadi masing-masing  individu.  Bagi  Mansour  Faqih  kata  gender  yaitu suatu  pembedaan  sifat  yang  melekat  pada  kaum  laki-laki  maupun perempuan  yang  dikonstruksikan  secara  social  maupun  kultural, misalnya  perempuan  dikenal  lemah  lembut,  sementara  laki-laki dianggap kuat dan rasional. Pembedaan ini kemudian masih melekat hingga saat ini, sebagai stereo-typing yang ada di masyarakat luas. 11
Nasaruddin Umar berkesimpulan bahwa gender adalah konsep yang dipergunakan  seseorang  untuk  membedakan  antara  laki-laki  dan perempuan. Gender pada pendefinisian ini diwujudkan bukan pada bentuk biologis, melainkan pada pola sikap dan sifat seseorang. 12
Di  atas  adalah  diskursus  kata  gender  dari  pengunaan kebahasaannya, dari dua definisi kebahasaan itu dapat ditarik sebuah kesimpulan  bahwa  gender  sejatinya  merupakan  istilah  yang  sudah bergeser  dari  makna  aslinya;  dari  sekedar  jenis  kelamin  biologis, ke arah sifat dan sikap yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Bahkan, hari ini di masyarakat, kata gender sudah hilang dari kata ‘berbeda’  melainkan  sebaliknya  gender  adalah  ‘persamaan  hak
11 Mansour Faqih, AnalisisGenderdanTransformasiSosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 8.
12 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an (Jakarta: Paramadina, 1999), 33.
laki-laki  dan  perempuan’  dalam  hal  perilaku  sosial  di  masyarakat. Pandangan umum yang dibentuk di masyarakat ini, pastinya tidak sepenuhnya  salah.  Sebab,  tujuan  akhir  dari  kampanye  diskursus ini  adalah  tuntutan  para  perempuan  untuk  diberikan  akses  yang berimbang  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  laki-laki.  Misal,  jika seorang laki-laki diberikan peluang untuk menjadi pemimpin, maka perempuan demikian. Jika seorang laki-laki bisa bekerja tanpa batasan teritori tertentu, demikian pula perempuan, dst.
Bagi penulis sendiri, mereka yang memperjuangkan kesamaan perlakuan  ini  (baca;  kelompok  feminist),  asalkan  tidak  melawan aspek kodrati, 13 maka hal tersebut merupakan hal yang lumrah dan layak diapresiasi. Namun, yang sering terjadi adalah, para pejuang perempuan ini, secara berlebihan, menonjolkan keinginan-keinginann yang  melawan  tugas  utama  mereka  sendiri.  Terkait  dengan  alasan pandangan tersebut, penulis tidak ingin banyak memperdebatkannya, sebab  yang  pasti,  keberadaan  laki-laki  dan  perempuan,  sesuai dengan pandangan Islam, memiliki kesamaan potensi untuk meraih prestasi,  sama-sama  bisa  menjadi  pemimpin  di  dunia,  dan  sama- sama  hamba  ciptaan  Allah  SWT.  Maka  dari  itu, equality adalah sebuah  keniscayaan.
Adapun  fakta  masih  ada  kesenjangan  paradigmatik  di masyarakat  tentang  perlakuan  berbeda  bagi  perempuan,  sejatinya, hanya  sebuah  dinamika  yang  sangat  sulit  digenarilisasikan, khususnya  di  Indonesia  sendiri.  Perbedaan  pandangan  laki-laki terhadap  peran  perempuan  di  Indonesia  cenderung  dikarenakan sifat dan sikap dogmatis dan sosiologis semata. Artinya, seorang laki- laki yang mentolelir keberadaan perempuan di ruang publik, karena ajaran agama (berasaskan pada interpretasi mereka sendiri) melarang perempuan untuk beraktifitas berimbang dengan laki-laki. 14 Demikian dengan faktor sosial, sejarah manusia dan kelompoknya, cenderung sudah  dikonstruk  kalau  laki-laki  berada  di  atas  perempuan. 15 Bagi
13 Kodrati yang penulis maksud adalah sifat dan sikap yang tuhan sudah berikan  secara  melekat  terhadap  laki-laki  dan  perempuan,  seperti  mengandung, melahirkan, dan lain sebagainya.
14 Huzaem Tahido Yanggo, Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 151.
15 Abdul Mustaqim, Paradigma Tafsir Feminis Membaca al - Qur’an dengan Optik Perempuan (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008),16.
perempuan, yang ingin keluar dari kondisi ini, seyogyanya, mereka harus mampu menunjukkan jika konstruksi dogmatis dan sosiologis- kultural  tersebut  tidak  sepenuhnya  benar.  Di  Indonesia  sendiri, kalau  semua  orang  ingin  mengamati,  keberadaan  perempuan  yang memiliki sifat dan sikap konsisten untuk mempertanggung jawabkan tindakannya, maka mereka pasti bisa melampaui prestasi dan capaian yang bisa didapat oleh laki-laki tersebut.
Pada  intinya,  diskursus  gender  atau  bahkan  perjuangan kelompok  feminism,  baik  global  maupun  lokal,  sedikit  banyak sudah sangat merubah paradigma semua orang untuk melihat peran perempuan  di  ruang  publik.  Sejarah  Islam  dan  Indonesia  sudah mencatat bahwa, melakukan pembedaan terlalu berlebihan pada sifat- sifat lemah perempuan, sudah tidak relevan lagi. Islam hadir untuk memberikan  kodrat  proporsional  terhadap  kehidupan  perempuan, yang  sebelumnya  dalam  tradisi  di  jazirah  Arab  dianggap  sebagai sebuah  aib. 16 Di  Indonesia  sendiri  perempuan  sudah  bisa  tampil sebagai seorang pemimpin administrative pemerintahan, baik dalam skala nasional ataupun lokal, menjadi pemimpin di perusahaan, dan memiliki  akses  berimbang,  bahkan  tidak  jarang  program-program pemerintah diwajibkan untuk diisi oleh perempuan. Maka dari itu, nasib dan posisi perempuan semestinya sudah berada pada pilihan individu masing-masing. Norma masyarakat Indonesia sudah sangat terbuka  bagi  semua  perempuan  yang  ingin  mengaktualisasikan dirinya di lingkungan mereka masing-masing.

## Pesantren dan Paradigma Gender 2.
Seperti  yang  sudah  diulas  sebelumnya,  pondok  pesantren, bisa dikatakan sebagai institusi sosial-keagamaan Islam yang kurang ramah dengan tema emansipasi wanita. Pasalnya, pondok pesantren cenderung  memposisikan  perempuan  berada  di  belakang (wong wingking) .  Pesantren  memiliki  nilai  dan  budaya  yang  memisahkan antara  laki-laki  dan  perempuan.  Budaya  ini  pun  cenderung mengdiskreditkan  posisi  perempuan.  Bagi  mereka  yang  pernah mengenyam  pendidikan  pondok  pesantren  pasti  tahu,  bahwa  guru
16 Siti Musdah Mulia, dkk.ed, Keadilan dan Kesetaraan Jender Perspektif Islam (Jakarta:  Tim  Pemberdayaan  Perempuan  Bidang  Agama  Departemen  Agama  RI, 2001), 108-112.
laki-laki bisa mengajar di asrama/pemondokan puteri, tapi sebaliknya, guru perempuan dilarang mengajar di kelas/asrama putera. Di pihak yang  lain,  ajaran-ajaran  di  pondok  pesantren  juga  ditengarai  atau distigmatisasi  tidak  menumbuhkan  kesadaran  gender.  Pesantren, dalam  proses  pembelajarannya,  masih  menggunakan  kitab-kitab klasik yang berisi tentang peran perempuan untuk selalu patuh pada perintah  laki-laki  dan  berada  dibawah  kuasa  laki-laki  (baca;  relasi suami-isteri dalam konstruksi ilmu fiqh). 17
Bukti sub-ordinasi peran perempuan di lingkungan pesantren salah satunya muncul dari pelbagai literature terkait dengan pesantren itu sendiri,misalnya, karya Endang Turmudi, Zamakhsyari Dhofier, dan Martin Van Bruinessen. Tiga penulis tentang pesantren ini tidak banyak menghadirkan peran bu nyai di lingkungan pondok pesantren. Bahkan  karya  Zamakhsyari  Dhofier  mengsakralkan  kekerabatan dan  keterikatan  keilmuan  para  kyai  yang  disambungkan  melalui tradisi  orang  tua  laki-laki. 18 Secara  antropologis  dan  geneologis, kepemimpinan  di  pondok  pesantren  akan  selalu  dipasrahkan kepada mereka yang berasal dari keturunan laki-laki atau anak laki- laki. 19 Ini semua menandakan bahwa pesantren, dulunya, tidak bisa menerima  paradigma  baru  dalam  konteks  kajian  kesetaraan  akses bagi  para  perempuan  yang  juga  memiliki  sumbangsih  dan  peran di  lingkungan  pondok  pesantren.  Bahkan,  ada  banyak  karya  yang ditulis  oleh  perempuan  pesantren,  namun  tidak  menjadi  kajian  di pondok  pesantren.
Hari  ini,  stigmatisasi  dan  labelisasi  pesantren  tidak  ramah gender perlu dipikir ulang. Berdasarkan pada kajian-kajian terdahulu di  atas,  maka  harus  diakui  kalau  pesantren  sudah  mengupayakan mengikis  norma-norma  yang  tidak  prinsipil  dalam  konteks hubungan laki-laki dan perempuan di pondok pesantren. Tapi, untuk menghilangkan kodrat seorang perempuan dan tatanan hukum Islam yang sudah qoth’i hal tersebut masih sulit dilakukan oleh pesantren. Misalnya, pesantren tidak akan pernah merubah tatanan pembedaan
17 Zamakhsyari  Dhofier, Tradisi  Pesantren;  Studi  Pandangan  Hidup  Kiai  dan visinya mengenai masa depan Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2011), 69
18 Mufidah  Ch  “Pandangan  Santri  Ma’had  Aly  tentang  Pengarusutamaan Gender  di  Pesantren  Salafiyah  Syafi’iayh  Sukorejo,  Situbondo  Jawa  Timur”  dalam Jurnal Islamica Volume 4 Nomor 1 Tahun 2009, 78
19 Ibid, 79
pemondokan  antara  laki-laki  dan  perempuan  kemudian  dilebur pada teritori yang sama. Yang bisa dilakukan oleh pesantren adalah memberikan  perlakuan  dan  penyempurnaan  fasilitas  yang  sama, bahkan lebih untuk perempuan, dalam menggapai cita-cita dan prestasi yang  ingin  dicapai.  Misalnya  saja,  pesantren  memberikan  layanan pengalaman  berdemokrasi  pada  siswi  di  lingkungan  pesantren, memberikan akses pengetahuan organisasi, dan lainnya, sama seperti apa yang diimplementasikan di pondok pesantren  laki-laki.
Pergeseran paradigma pesantren untuk mempertimbangkan pendidikan  berbasis  gender  ini  tidak  bisa  dilepaskan  oleh  faktor eksternal pesantren. Sebagaimana diketahui, ada sosok Gus Dur, KH. Husen  Muhammad,  dan  beberapa  pemikir  islam  progresif  lainnya, yang dengan lantang menyuarakan agar pesantren mulai memikirkan untuk memperlakukan sama antara santri putra dan di lingkungan pesantren.  Lebih-lebih,  pasca  isu  deklarasi  dan  retifikasi  hak  asasi manusia  digencarkan  di  Indonesia,  pondok  pesantren  memberikan respon agar mulai merubah dan model pendidikan yang ada. Di sisi lain, di internal pesantren, para kyai pun terbuka terhadap akses dan informasi yang berkembang dengan pesantren. Stratifikasi pendidikan kyai  pun  meningkat,  tidak  hanya  pada one  track  educational  system (sekedar mendalami ilmu agama saja). Banyak kyai yang menempuh pendidikan  model multi-track (baca;  juga  mengenyam  pendidikan umum, atau berinteraksi dengan para akademisi). Keberadaan kyai yang  demikian,  menumbuhkan  model  dan  jiwa  baru  pada  cara mereka mendidik anak, memilihkan pasangan, dan mengubah tradisi sacral di pesantren. Jadi, kalau dulu para kyai memiliki menantu dari kalangan kyai juga, dan cenderung berpendidikan rendah, hari ini, para isteri kyai juga sudah tidak jarang yang memiliki gelar akademik seperti  para  kyai.  Hal  ini  menambah  kuat  dinamika  yang  ada  di lingkungan pondok pesantren.
Dengan  demikian,  sikap  penulis  ada  pada  bahasa,  apapun dinamika  yang  terjadi  di  luar  pondok  pesantren,  kyai  dan  semua elemen pondok pesantren selalu memiliki cara dan pendekatan yang unik dalam mendesiminasi serta menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan perkembangan kajian Hak Asasi Manusia dan gender. Dalam merespon dua isu ini, penulis
menyimpulkan  bahwa,  pesantren  tidak  menolak  konsep  tersebut, karena  hal  itu  memang  penting  untuk  menjadikan  negara  ini memiliki  keseimbangan  dalam  pembangunan  kualitas  manusianya, serta menyokong peradaban madani yang ada di Indonesia, melalui peran  perempuan  di  dalamnya.  Tapi,  pesantren  juga  tidak  ingin menanggalkan  kodrat  perempuan  untuk  berada  berdampingan dengan laki-laki membangun rumah tangga yang baik, mengasuh dan mendidik anak. Menghormati dan mentaati perintah suami sebagai pemimpin  keluarga,  dan  aspek-aspek  lainnya,  yang  bisa  dibangun secara equal antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga yang sudah sangat  sering  ditampakkan  para  kyai  di  lingkungan  pesantren, dimana mereka memberikan ruang sedikit terbuka kepada Bu Nyai untuk  berproses  di  dunia  sosial,  ekonomi,  pendidikan,  dan  politik. Penulis  kira  tidak  perlu  ada  banyak  pembuktian  ulang  bagaimana isteri  kyai  memiliki  peran  di  masyarakat  di  era  sekarang.  Sudah menjadi pengetahuan umum bagaimana isteri kyai menjadi seorang Calon  Legislatif,  pemimpin  daerah,  dan  bahkan  aktivis  sosial  dan pemberdayaan ekonomi.

## arah dan model Pembedayaan Perempuan di indonesia 3.
Terlepas  dari  apa  yang  penulis  jelaskan  tentang  istilah gender,  pesantren,  dan  beberapa  dinamika  diskursusnya.  Pada bagian  ini,  penulis  ingin  menggambarkan  bagaimana  model-model pembedayaan yang basisnya didesain berdasarkan paradigma gender. Namun sebelum itu, penulis ingin menggambarkan terlebih dahulu kenapa  pemberdayaan  harus  didasarkan  pada  pembedaan  jenis kelamin.  Apa  urgensi  pemberdayaan  perempuan.  Serta  bagaimana konsep ideal pemberdayaan perempuan; baik itu dalam skala makro, mikro,  dan  meso.  Setelah  penggambaran  tersebut,  barulah  penulis akan  menghadirkan  bagaimana  idealnya  pemberdayaan  yang mesti  dilakukan  oleh Bu  Nyai (isteri  kyai)  dengan  dinamika  yang dihadapinya  di  lingkungan  pesantren  atau  masyarakat  Indonesia secara luas.
Secara  teoritik,  pemberdayaan  bermakna  memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke
pihak lain. 20 Pemberian, pengalihan, dan pendelegasian ini sangat erat kaitannya dengan mikanisme atau guidelines apa yang mesti dikerjakan, bagaimana tahapan tekhnis-strategis yang harus diimplementasikan, diakhir  dengan  apa  hasil  yang  diharapkan  dan  diciptakan. Pemberdayaan  juga  sangat  erat  dengan  bahasa  menggerakkan seseorang untuk melakukan perubahan pada kehidupan yang tidak dianggapnya ideal; apakah itu dalam skala individu ataupun dalam skala  kelompok  masyarakat. 21 Bahasa  lainnya  lagi,  pemberdayaan ialah  optimalisasi  kekuatan  (power)  yang  dimiliki  seseorang  untuk menggerakkan  orang  lain  melalui  pendelegiasian  otoritas  yang dimilikinya. 22 Kongkretnya, pemberdayaan merupakan sebuah proses sistemik (beralur) agar mampu merubah keadaan tertentu. Dan hal yang  pelu  menjadi  catatan  pentingnya,  pemberdayaan  sebenarnya berlaku umum untuk semua elemen yang dianggap kurang mampu dalam  mengentaskan  persoalan-persoalan  yang  dihadapi,  tidak terspesifikasi pada jenis kelamin tertentu.
Sedang  pemberdayaan  perempuan,  atau  yang  kemudian cenderung  diinklusifikasi  menggunakan  istilah  pemberdayaan berbasis  gender,  hadir  lebih  disebabkan  karena  faktor  perempuan selalu  menjadi  objek  kebijakan  yang  tidak  berpihak.  Perempuan ‘memiliki  kelemahan’  dalam  mengaktualisasikan  potensi  yang dimilikinya.  Perempuan  ‘diidentikkan’  sebagai  korban  kebudayaan yang tidak sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan dan  pengembangan  masyarakat  sekitar.  Perempuan,  dalam  tradisi budaya  dan  dogma,  lebih  suka  diposisikan  sebagai  manusia  yang lemah  dan  tidak  bergerak  secara  merdeka.  Kesan-kesan  ilmiah inilah  yang  melatari  kenapa  pemerintah,  masyarakat  global,  dan kelompok  masyarakat  tertentu,  menganggap  perlu  pemberdayaan perempuan ini diberlakukan secara optimal. Secara subjektif penulis pun  merasa  perlu  bahwa  pembedayaan  perempuan  ini  dilakukan; sedikitnya,  tujuan  akhir  pemberdayaan  perempuan  ada  pada
20 Petter  Oakley  &  David  Marsden, Approaches  to  Participation  in RuralDevelopment (Geneva: t.p., 1984), 120. 21 Jamaluddin  Malik,  Ed., Pemberdayaan  Pesantren  Menuju  Kemandirian dan  Profesionalisme  Santri  dengan  Metode  Daurah  Kebudayaan (Yogyakarta:  Pustaka Pesantren kerja bareng dengan Yayasan Kantata Bangsa, 2005), 33.
22 Ginanjar  Kartasasmita, Pembangunan  Untuk  Rakyat (Jakarta:Pustaka CISENDO, 1996), 208.
mengubah  paradigma  dari  objek  menjadi  subjek  dalam  kehidupan sosial- kemasyarakatan.
Dari  paradigma  di  atas,  Bhasin,  dalam  Sushama  Sahay, mengatakan  bahwa  makna  pemberdayan  perempuan  adalah; menyadarkan kembali kontribusi perempuan dan pengetahuannya, menolong  perempuan  untuk  melawan  ketakutan  yang  mereka hadapi,  membangkitkan  semangat  untuk  berkontribusi  terhadap sesama,  menyadarkan  agar  perempuan  bisa  mengontrol  dirinya sendiri,  meningkatkan  kemampuan  ekonominya  agar  bisa  mandiri, meghilangkan  batasan  pemahaman  perempuan  sebagai  penjaga rumah  tangga  semata,  dan  menciptakan  serta  menguatkan perempuan  melalui  proses  institusionalisasi  dan  organisasi. 23 Pada intinya,  pemberdayaan  perempuan  bisa  diartikan  sebagai  proses penyadaran  bahwa  peranannya  tidak  bisa  dibatasi  oleh  dogma dan  norma  sosial  yang  cenderung  mendeskreditkan  kontribusi mereka. Pemberdayaan perempuan juga bisa berarti penguatan pola kehidupan secara mandiri, baik itu melalui pematangan kehidupan pribadi ataupun  kelompok.
Untuk  dapat  melaksanakan  hal  tersebut,  tentu  tahapan paling utama adalah merubah mindset semua kalangan tentang apa peran perempuan sebenarnya. Bukan sekedar dalam tataran wacana sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Bahkan harus bisa lebih konkret, laiknya yang dilakukan oleh para kelompok feminist radikal  di  beberapa  negara  maju. 24 Mereka  melakukan  gerakan kolektif  dan  membuat  keputusan  individu  yang  bisa  dikatakan menyalahi  normatifitas  kehidupan  sosial  dan  agama.  Kesadaran kolektif tersebut menurut Hall akan bisa tercapai melalui perangkat strategis sebagaimana berikut:
Pemberdayaan  perempuan  harus  diarakahkan  untuk a.
mendefinisikan  perilaku,  nilai  dan  tindakan  yang berhubungan  dengan  kepentingan  mereka  sendiri.  Kata kebebasan  dan  kemandirian  harus  memiliki  nilai  hirarkis dengan  nilai  sosial  dimana  mereka  hidup;  apakah  itu  di
23 Sushama Sahay, Women and Empowerment Aprroaches and Strategies (New Delhi: Discovery Publishing House, 1998), 9
24 Laporan  utama  Ancaman  Feminisme  Radikal  diakses  melalui  http:// www.majalahsaksi.com/pdf.php?id=63 Pada 23 Maret 2017
kalangan modern yang memiliki keterbukaan sikap ataupun dalam kondisi  tradisional;
Pemberdayaan  perempuan  diarahkan  untuk  me- b. mentain mindset  equality,  bukan  kemudian  melawan  dan berkonfrontasi dengan dominasi yang dimiliki oleh seorang laki-laki.  Sebab,  kata equality akan  lebih  menyeimbangkan antara paradigma yang dibangun seorang laki-laki terhadap perempuan itu sendiri;
Pemberdayaan  perempuan,  seyogyanya,  dimulai  dari
c. mengidentifikasi  talenta  untuk  bisa  memenuhi  kehidupan sendiri. Pemberdayaan perempuan harus bisa menampakkan kekuatan dirinya di dalam bingkai dominasi ajaran agama, tugas, dan nilai-nilai sosial yang mengikat mereka.
Pemberdayaan  perempuan,  harus  diintegrasikan  dengan d.
tanggung  jawab  sebagai  seorang  ibu  rumah  tangga  dan bisa  berpartisipasi  dengan  nilai-nilai  keagamaan.  Bukan sebaliknya, pemberdayaan dipaksakan untuk menghilangkan peran  perempuan  di  rumah,  atau  menjadi  antipasti  pada aktivitas  keagamaan  yang  dijalankan  di  lingkungan masyarakat.
Pemberdayaan  perempuan  harus  bisa  menciptakan e.
kepercayaan  diri.  Mereka  diajak  untuk  menyadari  bahwa ada moral  visions yang  dilakukan,  bahkan  dikala  mereka harus  berhadapan  dengan  nilai  otoritatif  dari  seorang  laki- laki. Sebut saja misalnya, pemimpin rumah tangga di rumah mereka masing-masing.
Pemberdayaan  perempuan  mesti  dilaksanakan  dengan f.
melibatkan  kelompok  masyarakat  dan  dijalankan  secara bersama-sama. Sebab, dengan seperti itu, mereka akan lebih mudah  mentransformasikan  sikap-sikap  individu  menjadi bagian kehidupan sosial (parts of collective actions in society) . 25
Tawaran  Hall  ini  memang  lebih  konfrehensif  dibandingkan dari model-model gerakan feminisme yang sudah penulis katakana sebelumnya.  Jika  perangkat  strategis  tersebut  diimplementasikan ke  ruang  pesantren  atau  untuk  menilai  apa  yang  dilakukan  oleh
25 C.  Margaret  Hall Women  and  Empowerment ; Strategies  For  Increasing Authonomy (London: Himesphere Publishing Corp. 1992), 95
Bu  Nyai dalam  konteks  beberapa  penelitian  sebelumnya,  maka kontroversi terhadap paradigma kesetaraan laki-laki dan perempuan di lingkungan pondok pesantren tidak relevan lagi. Sebab, penelitian Towaf  dkk,  termasuk  mereka  yang  mengangkat  kajian  tentang kepemimpinan  perempuan  di  pesantren,  tidak  ditigmatisasikan sebagai wujud perlawanan pada dominasi yang sudah menjadi hak para  kyai.  Keberadaan  mereka  cenderung  dikarenakan  dorongan kuat  dari  diri  sendiri,  serta  iklim  sosial  yang  memperbolehkan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Penulis pun bersepakat, bahwa pemberdayaan perempuan – dalam rangka untuk membentuk kesadaran  dan  kemandirian  sikap  –  sesuai  dengan  pemahaman keperempuanan  kodrati,  tidak  akan  menjadi  persoalan  bagi  semua orang,  termasuk  mereka  yang  masih  memegang  teguh  nilai-nilai tradisionalisme dan keagamaan kuat di Indonesia.

## Potret Pemberdayaan Perempuan dan Peran
C. Bu Nyai di PP. nurul Jadid, Paiton, Probolinggo
Pondok  Pesantren  Nurul  Jadid,  Paiton, 26 secara  kategoris, tergolong  sebagai  pondok  pesantren  yang  modern  dalam  makna pengintegrasian pendidikan formal di lingkungan pesantren. Hampir semua lembaga formal dari setiap tingkatan tersedia di lembaga yang didirikan oleh KH. Zaini Abdul Mun’im ini; mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Raudlatul Athfal hingga Perguruan Tinggi Islam atau umum sekalipun. Secara internal, dinamika kepengasuhan dan tradisi yang ada juga sangat fleksibel. Artinya, ada keterbukaan yang diberikan pesantren kepada semua elemen di pesantren untuk
26 Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton Probolinggo pada tahun 1949 oleh KH.  Zaini  Mun’im  setelah  melakukan rihlah  ilmiah dan  spiritual  ke  dua  pondok pesantren  yang  lebih  tua  sebelumnya,  yakni  PP.  Salafiyah  Syafiiyah  Sukorejo  dan PP. Zainul Hasan Genggong. Visi Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo adalah  terbentuknya  manusia  yang  beriman,  bertaqwa,  berakhlaq  al  karimag, berilmu, berwawasan luas, berpandangan kedepan, cakap, terampil, mandiri, kreatif, memiliki etos kerja, toleransi, bertanggungjawab kemasyarakatan, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Trilogi Santri : 1) Berkomitmen pada kewajiban Fardlu ‘ain, 2) Berkomitmen dalam meninggalkan dosa-dosa besar, dan 3) Berakhlaq mulya pada  Allah  dan  Makhluq-Nya.  Panca  Kesadaran  Santri  :  1)  Kesadaran  Beragama, 2)  Kesadaran  Berilmu,  3)  Kesadaran  Bermasyarakat,  4)  Kesadaran  Berbangsa  dan Bernegara, 5) Kesadaran Berorganisasi. (lihat Panduan Wali Santri Pondok Pesantren Nurul  Jadid  Paiton  Probolinggo  (Lihat;  Buku  Pedoman  Santri  Nurul  Jadid  Paiton atau kunjungi website resmi PP. Nurul Jadid; nuruljadid.net)
mengaktualisasikan diri; apakah itu santri ataupun para ‘pembantu’ pondok pesantren. Di sisi yang lain, ada beberapa kyai yang memiliki keterlibatan di dalam koncah perpolitikan dan pemberdayaan sosial masyarakat  sekitar.  Untuk  pemberdayaan  masyarakat,  Pondok Pesantren  Nurul  Jadid,  Paiton  Probolinggo,  (selanjutnya  disingkat PP. Nurul Jadid, Paiton) memiliki lembaga Biro Pemberdayaan dan Pengembangan  Masyarakat  (BP2M).  Lembaga  ini concern terhadap peran pesantren untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar. Lembaga ini didirikan oleh KH. Abdul Wahid Zaini sebagai pengasuh ketiga di PP. Nurul Jadid.
Terkait dengan pemberdayaan perempuan, PP. Nurul Jadid, Paiton,  secara  institusional,  memiliki  lembaga  Pusat  Studi  Wanita (PSW), 27 kendati lembaga ini berada di bawah naungan IAI Nurul Jadid, Paiton, tidak langsung berada di bawah naungan pondok pesantren. Sebagaimana data yang penulis dapatkan tugas Pusat Studi Wanita ini adalah “Mengangkat derajat perempuan, memberdayakan potensinya dan  perlakuan  yang  baik,  wajar  dan  berkeadilan  ( mu’asyarah  bi  al- ma’ruf ) dengan landasan konsepsionalnya sebagai  berikut: Teologis: Nilai-nilai universal al-Qur’an dan Hadis
1. Konstitusional: UUD’45 BAB x, pasal 27 2.
Operasional: TAP MPR tahun 1999 3.
Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam a. kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  melalui  kebijakan
27 Fenomena  ini  direspon  positif  oleh  IAI  Nurul  Jadid,  yang  bermula  dari motivasi ketika dikirimnya delegasi untuk mengikuti Lokakarya “Mencari Paradigma Pengembangan Pendidikan Tinggi Nasional Dalam Konteks Budaya Keindonesiaan” yang disampaikan oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid pada tanggal 17 April 2001 di Malang, sehingga terbentuklah lembaga yang berbasis keagamaan bercorak teologi feminis, sebagai himpunan produk kajian wanita di lingkungan IAI Nurul Jadid.  PSW  IAI  Nurul  Jadid  menggali  materi  yang  bersumber  dari  nilai-nilai Islam.  Metodologi  dan  analisis  yang  diadopsi  dari  Barat  sebatas  kebutuhan  yang sifatnya  melengkapi,  dan  tetap  berpegang  teguh  pada  nilai-nilai  universal  Islam seperti  keadilan,  kemanusiaan,  kesetaraan  demokrasi,  kesusilaan,  dsb.  Lahirnya PSW  ini,  tidak  lepas  dari  fenomena  ketimpangan  dalam  memahami  gender  yang bercokol secara kokoh di masyarakat, baik yang disebabkan faktor konstruksi sosial masyarakat maupun interpretasi teks agama yang didekati dengan cara yang kurang sesuai  dengan  pesan-pesan  Tuhan  yang  termuat  dalam  teks  itu  sendiri,  sehingga kurang singkron dengan pesan-pesan universal Islam, seperti keadilan, kemanusiaan, kesetaraan demokrasi, kesusilaan, dan sebagainya. Demikian pula isu global yang ikut mendorong keberadaan PSW melalui tulisan, media elektronik, maupun internet. (Diolah dari hasil wawancara dengan Nyai Khodijatul Qodriyah Hamid pada tanggal 04 Juni 2017)
nasional  yang  diemban  oleh  lembaga  yang  mampu memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan gender.
Meningkatkan  kualitas  peran  dan  kemandirin  organisasi b.
perempuan  dengan  tetap  mempertahankan  nilai persatuan  dan  kesatuan  serta  nilai  historis  perjuangan kaum  perempuan,  dalam  rangka  melanjutkan  usaha pemberdayaan serta kesejahteraan keluarga masyarakat.
PSW  IAIN  mencita-citakan  masyarakat  yang  menjamin terciptanya  relasi  yang  berkeadilan  gender  ( mu’asyarah  bi  al-ma’ruf ) yang  berperspektif  Islam.  Karenanya,  PSW  secara  konsisten  akan berupaya  mewujudkannya  di  tengah-tengah  masyarakat  sesuai dengan  ruh  dan  semangat  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi.Sejalan dengan misi PSW di atas, maka arah kegiatan PSW IAI Nurul Jadid adalah sebagai berikut:
Pendidikan  dan  Penelitian.  Membangun  wacana  gender
1. yang  berperspektif  Islam  (dengan  melakukan  pelatihan dan  pengiriman  delegasi  pada  kajian-kajian  yang  sevisi);
Pendidikan  perempuan  dan  penelitian  yang  berhubungan dengan  program  pemberdayaan  perempuan;  Penelitian pustaka atau lapangan berwawasan gender yang menyentuh seluruh  bidang  kehidupan,  misalnya:  penelitian  tentang kesehatan  dan  hak-hak  reproduksi  perempuan,  hukum  dan perundang-undangan,  perempuan  dan  media  massa,  profil perempuan disesuaikan dengan kondisi obyektif lokal.
Pengabdian  dan  Pengembangan  Masyarakat  Konseling;
2. Aktif memberikan masukan pada penyusunan propeda dan perda  khususnya  di  tingkat  lokal;  Sosialisasi  penghapusan kekerasan  terhadap  perempuan;  Pemberdayaan  forum peduli perempuan dan anak; Penguatan hak-hak reproduksi;
Bimbingan praktis peningkatan kesejahteraan keluarga.
Untuk  mendukung  kualitas  keberhasilan  program,  PSW membangun  jaringan  kerjasama  dengan  organisasi-organisasi pemerintah dan non pemerintah pada tingkat lokal maupun nasional; instansi  pemerintahan,  lembaga  pendidikan,  media  massa,  dan elemen-elemen  yang  concern  kepada  perempuan  dan  anak.  Dalam
hal ini, para nyai secara struktural duduk di Dewan Pengawas dan Dewan Pertimbangan dan melakukan monitoring terhadap berbagai aktifitas PSW IAI Nurul Jadid. 28
Adapun  perkumpulan  internal  di  lingkungan  PP.  Nurul Jadid  dalam  hal  pemberdayaan  perempuan  dibentuk  melalui institusi  bernama  Ikatan  Perempuan  Yayasan  PP.  Nurul  Jadid, Paiton. 29 Dibandingkan  dengan  PSW  IAI  Nurul  Jadid,  Paiton, perkumpulan  ini  cenderung  tidak  formal.  Diskusi  dan  perangkat berfikir yang dilaksanakan berbasis pada model-model kekeluargaan diantara  semua  elemen  yang  ada  di  PP.  Nurul  Jadid,  Paiton.  Salah satu kegiatan yang intens dilaksanakan misalnya, pelatihan-pelatihan keterampilan  bagi  orang  tua  santri  atau  isteri  dari  pengabdi  dan pengurus  yang  ada  di  lingkungan  PP.  Nurul  Jadid,  Paiton.  Pada institusi  ini  pula,  kemudian,  semua  orang  bisa  melihat  bagaimana peranan  para Bu  Nyai dalam  menguatkan  sikap  kemandirian  dan pemahaman  perempuan  di  lingkungan  PP.  Nurul  Jadid.  Sebab, interaksi yang ada di perkumpulan ini hanya terbatas bagi kelompok perempuan saja, tidak boleh melibatkan laki-laki yang menjadi kepala keluarga masing-masing isteri.
Untuk  lebih  mengkonkritkan  apa  yang  penulis  ungkapkan sebelumnya, penulis juga melakukan wawancara mendalam kepada hampir  semua  isteri  kyai  yang  ada  di  PP.  Nurul  Jadid,  Paiton.
28 Tim  Penyusun  buku  Panduan  PSW  IAI  Nurul  Jadid “Selayang  Pandang Pusat  Studi  Wanita  IAI  Nurul  Jadid” (Probolinggo:  LPM  IAI  Nurul  Jadid  Press, 2013).  2 29 Tujuan  pendirian  kelompok  ini  adalah  terwujudnya  muslimah  yang aktif  dengan  memiliki  komitmen  panca  kesadaran,  yaitu;  beragama,  berilmu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berakhlaqul karimah menjadi visi dari organisasi ini. Sementara misinya yaitu melaksanakan pendidikan pada perempuan di PP. Nurul Jadid dalam upaya membentuk muslimah yang berilmu dan berbudi luhur. Menyelenggarakan pendidikan dan kajian agama untuk membentuk muslimah agar dapat menciptakan keluarga sakinah dan maslahah. Melakukan kegiatan sosial dalam rangka membentuk kesadaran bermasyarakat. Melakukan penelitian masalah- masalah  perempuan  dan  pemecahannya.  Keanggotaan  yang  masuk  di  dalamnya dibagi menjadi dua, yaitu anggota biasa yang secara otomatis menjadi anggota Ikatan Perempuan Yayasan Nurul Jadid yang terdiri dari pengurus putri, guru perempuan, karyawan atau abdi perempuan dan istri-istri dari guru, pengurus, karyawan yang ada di lingkungan PP. Nurul Jadid. Sedangkan anggota luar biasa adalah anggota yang  dengan  sengaja  mendaftarkan  diri  sebagai  simpatisan  dan  partisipan  ke  PP. Nurul Jadid.
Mereka adalah Nyai Masrurah, 30 Nyai Aisyah, Nyai Zubaidah Taha, 31
Nyai  Bisyarah  Taha, 32 Nyai  Nuri  Firdausiyah, 33 Nyai  Syadidah, 34
Nyai  Hamidah  Wafi, 35 Nyai  Latifah  Wafi.  dan  Nyai  Khadijatul Qadriyah  Wahid. 36
Paradigma  Hall  dalam  melaksanakan  pemberdayaan perempuan  dilaksanakan  secara  seksama  oleh  para Bu  Nyai yang ada  di  lingkungan  PP.  Nurul  Jadid,  Paiton.  Paradigma  integratif antara  gender  dan  Islam  dipahami  sebagai  sebuah  keniscayaan. Gender punya konsekwensi untuk menyamakan (equality) harkat dan martabat  perempuan  secara  proporsional.  Demikian  halnya  dalam dimensi keislaman. Sejarah Islam hadir dalam kondisi kesejarahan dan dinamika sosial yang menganggap perempuan sebagai aib dan korban patologi budaya patriarki. Islam mengangkat derajat perempuan dan mendelegasikan semua otoritas yang dimiliki manusia dalam koridor kodrati  (ketentuan  tuhan).  Islam  mendudukan  perempuan  bukan pada  posisi  yang  lebih  rendah,  sebaliknya,  berada  pada  kondisi keberimbangan di ruang publik dan akses untuk mengaktulisasikan dirinya.  Pemahaman-pemahaman  yang  seperti  inilah  yang  banyak diungkapkan oleh para informan di PP. Nurul Jadid, Paiton. Apakah itu Bu Nyai yang memiliki pemahaman dan pemikiran progresif, atau malahan yang tradisional sekalipun.
Adapun  dari spacing  point  of  empowerment para  Bu  Nyai  di lingkungan PP. Nurul Jadid, Paiton tetap terbagi sesuai dengan peran territorial mereka sendiri. Hal ini tidak berubah dari penelitian penulis
30 Nyai  Masruroh  adalah  seorang  janda  dari  Kiai  (alm)  Hasyim  Zaini, pengasuh ke-2 PP. Nurul Jadid. Secara territorial, dia merupakan pengasuh Dalem Timur  (Daltim).  Dia  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  aturan-aturan  spesifik yang  ada  di  Daltim  (sebutan  khas  di  PP.  Nurul  Jadid  Paiton  terhadap  asrama puteri  ini)
31 Nyai Zubaidah Thaha adalah istri dari pengasuh ketiga PP. Nurul Jadid yaitu (alm) KH. Abd. Wahid Zaini.
32 Nyai Bisyaroh adalah istri pengasuh ke empat PP. Nurul Jadid (saat ini) yaitu KH. Zuhri Zaini.
33 Nyai Firdausiyah adalah istri dari ketua yayasan Nurul Jadid saat ini yaitu (alm) KH. Abdul Haq Zaini. Beberapa tahun silam beliau menetap di Mekah dimana tempat kiai menimba ilmu.
34 Nyai Syadidah Thaha adalah istri dari (alm) KH. Nur Chatim Zaini.
35 Nyai  Hamidah  adalah  salah  satu  generasi  ketiga,  putri  dari  KH.  Hasan Abd Wafi satu-satunya menantu laki-laki pendiri PP. Nurul Jadid.
36 Nyai Latifah adalah adik kandung dari Nyai Hamidah. Sedangkan Nyai Khadijatul Qodriyah adalah isteri dari KH. Abdul Hamid Wahid.
di tahun 2009 yang lalu. Para Bu Nyai yang bertugas di lingkungan menjaga,  merawat,  dan  melayani  pondok  pesantren  tidak  banyak mengambil kegiatan pemberdayaan di luar pondok pesantren. Berbeda dengan  para Bu  Nyai yang  masih  gres  dan  berusia  muda.  Mereka diperbolehkan  untuk  menghadiri  penyuluhan  dan  memberikan pemahaman kepada masyarakat yang luas. Tidak dibatasi pada ruang lingkup lingkungan tertentu (sesuai pada paparan data yang penulis sebutkan di atas). Hal lain yang menarik mungkin diungkapkan adalah para Bu Nyai di PP. Nurul Jadid, Paiton tidak pernah mempersoalkan persepsi yang akan dikembangkan oleh masyarakat terhadap norma sosial  yang  berbeda.  Padahal,  sebagaimana  diketahui  lingkungan masyarakat Probolinggo tergolong pada masyarakat yang tradisional dalam  pandangan  keagaman.  Bagi  para Bu  Nyai aktifitas  tersebut dilaksanakan karena spesifik pada pemberdayaan perempuan. Jadi, tidak ada kepentingan untuk memaparkan alasan kegiatan tersebut. Apa yang dilakukan tidak melanggar normatifitas agama yang ada. Sekali lagi, sebab basisnya adalah gender (kelamin yang sama).
Jadi, jika boleh merangkai ulang, bagaimana konsepsi Islam dan gender, serta model pemberdayaan yang ada di PP. Nurul Jadid, Paiton,  maka  bisa  diungkapkan  dalam  bahasa “institutional-Islamic gendered  Stance  and  systemic  empowerment” .  Artinya,  dalam  konteks pengayaan pemahaman gender di PP. Nurul Jadid, hal itu dilakukan melalui perangkat institusional; apakah itu kajian menggunakan riset Pusat Studi Wanita (PSW IAI Nurul Jadid) atau bisa menggunakan diskusi  informal  di  kalangan  para  Ikatan  Perempuan  Yayasan PP.  Nurul  Jadid,  Paiton.  Desiminasi  dan  hasil  diskursus  tersebut kemudian  yang  terimplementasikan  secara  strategis  kepada  para masyarakat, baik itu di sekitar PP. Nurul Jadid, Paiton atau di dalam kehidupan  masyarakat  yang  luas.  Oleh  karena  sudah  dikonstruk sedemikian rupa, maka mereka tentu akan memiliki cara efektif untuk mengubah paradigma negatif yang ada di masyarakat. Salah satunya misalnya,  bagaimana  mereka  melakukan  penyuluhan  pemahaman gender dengan mengundang masyarakat sekitar ke pondok pesantren sebagai  inkubasi  pemahaman  dan  penyamaan  persepsi  antara apa  yang  diinginkan BuNyai dan  masyarakat,  secara  partisipatoris. Selanjutnya, hasil diskusi tersebut kemudian dibawa sebagai materi umum di masyarakat.
Extended  Roles d. ;  Perpaduan  aktivitas  Pendidikan,sosial, ekonomi dan kepentingan Politik Perempuan
Sebagaimana sudah disebutkan dalam latar, penulis juga ingin menambahi  kajian  pemberdayaan  ini  pada  aspek  yang  lebih  luas. Asumsi penulis kala itu adalah, interaksi pemberdayaan dan kuatnya keyakinan  masyarakat  Probolinggo  dengan  tradisi  keagamaan  dan pondok  pesantren,  akan  berimbas  pada  dimensi  kehidupan  yang lain, semisal; politik dan advokasi pada konflik-konflik yang ada di masyarakat.  Pola  hubungan  antara patron-klien dalam  teori  politik praktis,  bisa  dijadikan  konstruksi  awal  untuk  mengkonstruksi extended roles pemberdayaan perempuan yang ada di PP. Nurul Jadid, Paiton.  Sebagaimana  data  yang  penulis  dapatkan,  di  lingkungan ndalem PP. Nurul Jadid, Paiton ada dua Kyai yang secara aktif berada di dunia politik praktis, yakni; (alm) KH. Abdul Haq Zaini dan KH. Abdul Hamid Wahid. Kedua tokoh ini, dalam sejarah politik lokal, memiliki  pengaruh  yang  sangat  kuat.  (alm)  KH  Abdul  Haq  Zaini sempat  menjadi  Dewan  Syuro  PKB  Probolinggo  dan  Penggagas PKNU di Jawa Timur. Sedangkan KH. Abdul Hamid Wahid, sempat menduduki kursi ANggota DPR RI selama dua periode dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Wafatnya KH. Abdul Haq Zaini menandakan pengaruh politik tersebut itu beralih ke Bu Nyai Firdausiyah. Masyarakat yang terbiasa meminta fatwa untuk menentukan pilihan politik kepada para kyai, akhirnya mengubahnya meminta fatwa itu pada Bu Nyai Fir, sapaan akrabnya. Oleh karena tuntutan masyarakat yang demikian, dia pun harus berusaha memahami dan mempelajari dinamika politik yang ada  di  Probolinggo  atau  secara  spesifik  di  lingkungan  Kecamatan Paiton.  Kepada  peneliti  dia  menyebutkan: “Karena  sudah  tidak  ada, ibu-ibu itu biasanya bertanya pada saya tentang pilihan politik. Dari itu, mau  tidak  mau,  suka  tidak  suka,  saya  harus  berusaha  untuk  memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya menentukan pilihan politik. Berbeda dengan Kyai yang punya partai saya biasanya lebih objektif untuk pilihan itu. Mereka diberi kebebasan dengan pilihan mereka sendiri. Saya memberikan pandangan kalau calon ini begini, kalau ibu ini begini, dan
bisa jadi, saya juga memberikan pandangan berdasarkan jenis kelamin, meski jarang, tergantung calon” . 37
Demikian pula dengan Bu Nyai Khadijatul Qodariyah Wahid, isteri  dari  KH.  Abdul  Hamid  Wahid.  Keterlibatan  suaminya  di dunia  politik  praktis  menjadikan  dia  terbiasa  dengan  dunia  yang sarat  dengan  citera  negatif  ini.  Namun,  latar  belakang  pendidikan, organisasi,  dan  kematangan  mentalitas  dia  sebagai  seorang akademisi, mencipta corak baru di lingkungan Bu Nyai di PP. Nurul Jadid  Paiton.  Dia  mampu  mengemban  semua  tugas  politik  dan peranannya  sebagai Bu  Nyai di  pesantren  yang  memiliki  tanggung jawab sosial dan institusional dengan baik. Terlepas dari kematangan pribadinya, pada tahun 2014 yang lalu, akhirnya, dia mengikuti jejak suami dalam menggeluti dunia politik praktis. Sebagai salah seorang calon anggota DPD RI. Kehidupan di politik itu pulalah, membuatnya terbiasa dengan pemberdayaan perempuan di bidang politik. Strategi kampanyenya  pun  berbasis  pada  proses  menggerakkan  kelompok pemilih perempuan. Dia bersaing dengan Bu Nyai lain dari Jombang, yang melakukan gerakan politik serupa. Meski dia harus gagal, tapi keterikatan  sebagai  aktivis  politik,  masih  memberikan  ruang-ruang sosial untuk memberdayaan perempuan berbasis pada Islamicgendered Stance yang  dibingkainya  di  Pusat  Studi  Wanita  IAI  Nurul  Jadid, Paiton, dimana dia juga menjadi Pembina dari lembaga tersebut. Bu Nyai Khadijah Q Hamid juga sering diundang untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan  pemerintah  dan  program-program  yang dicanangkan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan.
Selain bidang politik, relasi bidang sosial dengan masyarakat juga  menghasilkan  kebergantungan  masyarakat  (khususnya  para perempuan) terhadap Bu Nyai sebagai public figur yang dipercayai (trusted  public  figure ).  Imbasnya, Bu  Nyai –  hampir  semuanya untuk  bidang  ini  –  diminta  pertimbangan  oleh  masyarakat  untuk menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Misalnya, konflik perebutan tanah  untuk  industry  di  daerah  PLTU  atau  konflik  lahan  untuk perluasan  akses  ketempat  wisata.  Peran Bu  Nyai dalam  bidang  ini adalah melakukan advokasi pada ibu-ibu agar mau memahami apa yang  semestinya  menjadi  hak-hak  azali  mereka.  Disamping  itu, Bu
37 Wawancara dengan Nyai Firdausiyah pada tanggal 04 Juni 2017
Nyai juga diberikan penyadaran tentang pola memahami kehidupan baru dan dampak sosiologis yang dihasilkan oleh perubahan ruang dan  tempat  yang  ada  di  sekitarnya.  Setelah  memberikan  pemahan, Bu  Nyai juga  melakukan  komunikasi  politik  terhadap  stake-holder yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kegiatan  atau program tersebut. Jadi, pemberdayaan perempuan di bidang politik dan  advokasi  ini  memang  cenderung  atas  permintaan  masyarakat, bukan berasal dari inisiasi program yang dicanangkan oleh para Bu Nyai di lingkungan PP. Nurul Jadid, Paiton. Itulah sebabnya penulis menamainya  sebagai  peran  tambahan Bu  Nyai yang  ada  di  PP. Nurul  Jadid.
simpulan e.
Pada  kesimpulannya,  kesadaran  pemberdayaan  berbasis gender Bu Nyai di PP. Nurul Jadid, Paiton didasarkan pada Islamic Gendered  Stance, yang  diintegrasikan  melalui  pembacaan  ilmiah dan  alamiah.  Artinya,  model  pemberdayaan  ini  tidak  untuk merusak  konsepsi  normative  dan  dogmatis  tentang  kodrat  seorang perempuan. Lebih luas dari itu, pemberdayaan dilaksanakan seperti apa  yang  ditawarkan  oleh  Hall,  yakni;  sebuah  model  penyadaran, pembelajaran, peningkatan, dan penguatan  terhadap nilai budaya, agama, keterampilan, kemandirian, dan kesadaran yang dimiliki oleh seorang perempuan. Melalui model seperti ini, maka tidak satupun perspektif  Islam,  dan  budaya  pesantren  akan  mengalami  distruksi serta  ditentang  melalui  gerakan  pemberdayaan.  Model-model penyadaran ini dikonsepsikan pada tiga bidang penting; pendidikan, sosial dan ekonomi. Pemberdayaan pada bidang pendidikan berbasis pada broad based educational gendered system (perluasan para perangkat keterampilan bagi perempuan). Sosial dan ekonomi lebih pada praktek terhadap apa yang dilaksanakan melalui pendidikan tersbeut.
Di PP. Nurul Jadid, Paiton juga ditemukan bahwa relasi yang terbangun  melalui  pemberdayaan  di  bidang  pendidikan,  sosial, dan  ekonomi  bisa  berdampak  pada  pemberdayaan  politik  dan resolusi  konflik.  Hal  ini  tidak  bisa  dilepas  dari  sistem  kepercayaan masyarakat tradisional terhadap kyai, bu nyai, dan orang-orang yang ada  di  dalamnya.  Pada  peran  tambahan  ini,  model  pemberdayaan
yang  dilakukan Bu  Nyai berbasis  pada community  need  assessment, bukan  berdasarkan  pada  inisiasi  yang  dibuat  oleh Bu  Nyai sendiri. Maknanya, Bu Nyai sudah menjadi pemeran pengganti dari seorang kyai  yang  memiliki  kesibukan  di  bidang  politik. Bu  Nyai menjadi penyelaras gagasan dan keinginan politik suci dari perempuan dan Islam itu sendiri. Serta, Bu Nyai juga diharapkan bisa hadir sebagai solver terhadap problem yang dihadapi masyarakat[.]

## reFerensi
Adnan, Kamila dkk. “Resistensi Perempuan terhadap tradisi-tradisi di Pesantren; Analisis Wacana Kritis Terhadap Novel Perempuan Berkalung  Surban”  dalam Jurnal  KAWISTARA, Volume  6 Nomor 2 Tahun 2016.
Ambarwati,  dan  Aida  Husna  “Manajemen  Pesantren  Responsif
Gender;  Studi  Analisis  di  Kepemimpinan  Nyai  Pesantren  di Kabupaten Pati” dalam Jurnal PALASTREN, Volume 7, Nomor 2 Tahun 2014.
Bahri,  Muhyiddin  Zainul.  “Peran  Kepemimpinan  Nyai  di  Pondok Pesantren;  Studi  Multi  Situs  di  PP.  Al  Lathifiyah,  Tambak Beras  Jombang,  PP.  Nur  Khadijah  Denanyar  Jomban,  dan PP. Al Hikmah Kediri” dalam Jurnal SAINTEKBU: Sains dan Teknologi, Volume 7, Nomor 2 Tahun 2014.
Cholida,  Noer.  “Kepemimpinan  Pada  Pondok  Pesantren  (Studi Resistensi Bu Nyai Terhadap Patriarkhi Di Kediri),” Disertasi,
Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai dan  visinya  mengenai  masa  depan  Indonesia. Jakarta:  LP3ES,
2011.
Faiqoh. “Nyai Agen Perubahan di Pesantren” dalam Jurnal Penelitian Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan Volume  3  Nomor  2  Tahun
2005.
Faqih,  Mansour. AnalisisGenderdanTransformasiSosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Hall, C. Margaret. Women and Empowerment ; Strategies For Increasing Authonomy. London: Himesphere Publishing Corp. 1992 http://www.majalahsaksi.com/pdf.php?id=63 Pada 23 Maret 2017 Kartasasmita,  Ginanjar. Pembangunan  Untuk  Rakyat. Jakarta:Pustaka CISENDO, 1996.
Malik, Hatta Abdul. “Kaderisasi Ulama’ Perempuan di Jawa Tengah” dalam Jurnal At-Taqaddum, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2012.
Malik, Jamaluddin (Ed.). Pemberdayaan Pesantren Menuju Kemandirian dan  Profesionalisme  Santri  dengan  Metode  Daurah  Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pesantren kerja bareng dengan Yayasan Kantata Bangsa, 2005.

## Mufidah Ch. “Pandangan Santri Ma’had Aly tentang Pengarusutamaan Gender di Pesantren Salafiyah Syafi’iayh Sukorejo, Situbondo
Jawa Timur” dalam Jurnal Islamica Volume 4 Nomor 1 Tahun
2009.
Mulia, Siti Musdah dkk. (Ed.) Keadilan dan Kesetaraan Jender Perspektif Islam. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama
Departemen Agama RI, 2001.
Mustaqim, Abdul. Paradigma Tafsir Feminis Membaca al - Qur>an dengan Optik Perempuan. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008. nuruljadid.net
Oakley,  Petter  &  David  Marsden. Approaches  to  Participation  in RuralDevelopment. Geneva: t.p., 1984.
Qibtiyah,  Mariatul.  “Kepemimpinan  Perempuan:  Peran  Perempuan dalam  Jejaring  Kekuasaan  di  Pondok  Pesantren  Aqidah Usymuni Terate Pandian Sumenep,” Disertasi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
S  Mahmudah  Noorhayati,  “Pemberdayaan  Perempuan  dan Emansipasi  Gender  (Studi  atas  Peran Nyai dalam pemberdayaan perempuan dan Emansipasi Gender di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton Probolinggo,” Thesis , Surabaya:
IAIN Sunan Ampel, 2009.
Sahay, Sushama. Women and Empowerment Aprroaches and Strategies. New Delhi: Discovery Publishing House, 1998.
Sutatmi  dan  Siti  Malikhah  Towaf  dkk,  “Program  Pendidikan Wirausaha berwawasan Gender berbasis Jasa Boga di Pesantren Salaf” dalam Jurnalekonomi Bisnis, Volume 16, Nomor 1 Maret 2011.
Tim Penyusun buku Panduan PSW IAI Nurul Jadid. Selayang Pandang Pusat Studi Wanita IAI Nurul Jadid. Probolinggo: LPM IAI Nurul Jadid Press, 2013.
Towaf,  Siti  Malikhah.  Paparan  hasil  riset  dalam  Program  dan Perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan berwawasan Jender. Pelatihan Kepemimpinan Berwawasan Jender bagi Tim Penggerak  PKK  Kabupaten  Gresik,  Oktober  2003  dan  17–18 Juni 2004
Towaf,  Siti  Malikhah.  Peran  Perempuan,  “Peran  Perempuan,
Wawasan  Gender  dan  Implikasinya  Terhadap  Pendidikan Pesantren” dalam Jurnal Ilmu Pendidikan UM Malang Jilid 15, Nomor 3 Tahun 2008.
Umar,  Nasaruddin. Argumen  Kesetaraan  Gender  Perspektif  al-Qur’an. Jakarta: Paramadina, 1999.
Yanggo,  Huzaem  Tahido. Membincang  Feminisme  Diskursus  Gender Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
Wawancara dengan Nyai Firdausiyah pada tanggal 04 Juni 2017.
Wawancara dengan Nyai Khodijatul Qodriyah Hamid pada tanggal 04 Juni 2017.