## PENEGAKAN HUKUM DAN FATWA HARAM MUI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI  INDONESIA

## Elita Rahmi
Fakultas Hukum Universitas Jambi Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Kota Jambi, 36122 E-mail : elitarahmi79@yahoo.co.id
Naskah diterima tanggal 18 April 2016, revisi I tanggal 24 Mei 2016, dan revisi II tanggal 19 Juni 2016
Abstract: Research purposes, first, and criticize enforcement of forest fire. Second, to analyze the position of the MUI fatwa about forest fires and land. The problem is How law enforcement on forest and land fires and how to position the fatwa burn the forest and land issued by MUI. Finally, from this study, it is understood that law enforcement on the issue of forest fires has not been seriously undertaken by the government, because of the limited efforts of the government, including regulations often overlap, yet one vision in uncovering the truth on the stage of the police, prosecutors, courts and Advocates, in thinking about sustainable development (forest for posterity), as well as legal awareness of society, and the business world is still low in the development of its busi- ness. On the one hand, the difficulty for judges to prove the involvement of legal entities (corporations) in the burning of forests, poor management of natural resources led to policy and law enforcement, not in accordance with the responsibility to the environment healthy and clean. On the other hand, the position of the MUI fatwa is a source of law, and became the basis of the philosophy of the various regulations in Indonesia in order to give birth and form a living law in Indonesian society, not been implemented by the public as a form of awareness of the law, to care for the environment healthy and clean.
Keywords: Law enforcement, Fatwa Council of Ulamas (MUI), land and forest fires in Indonesia.
Abstrak: Tujuan  penelitian, pertama, untuk menganalisis dan mengkritisi penegakan hukum kebakaran hu- tan dan lahan. Kedua, untuk menganalisis kedudukan fatwa Majelis Ulama tentang membakar hutan dan lahan. Permasalahannya adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan serta bagaimana kedudukan fatwa haram membakar hutan dan lahan yang dikeluarkan MUI.  Akhirnya, dari penelitian ini, dipahami bahwa penegakan hukum terhadap persoalan kebakaran hutan belum serius dilaku- kan oleh pemerintah, oleh karena masih terbatasnya upaya pemerintah, di antaranya peraturan yang sering kali tumpang tindih, belum satu visi  dalam mengungkap kebenaran pada tahapan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan  advokad, dalam memikirkan pembangunan berkelanjutan (hutan untuk anak cucu), serta kesadaran hukum masyarakat, dan dunia bisnis yang masih rendah dalam pengembangan usahanya. Di satu sisi, sulitnya bagi para hakim untuk membuktikan keterlibatan badan hukum (korporasi) dalam pembakaran hutan, lemahnya manajemen sumber daya alam menyebabkan kebijakan dan penegakan hukum, tidak ses- uai dengan tanggungjawab terhadap lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Di sisi lain, kedudukan fatwa MUI merupakan sumber hokum, dan menjadi dasar filosofi berbagai peraturan di Indonesia dalam rangka

## Al-Risalah

## Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 57-70)
melahirkan dan membentuk hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, belum juga dilaksanakan oleh masyarakat sebagai wujud kesadaran hokum, untuk peduli pada lingkungan yang sehat dan bersih.
Kata kunci: Penegakan hukum, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), kebakaran hutan dan lahan di Indonesia

## Pendahuluan
Kebakaran hutan dan lahan adalah fakta ho- kum yang berakibat fatal bagi pembangunan- dan harus ditegakkan hukumnya oleh negara melalui perangkatnya, baik kepolisian, ke- jaksaaan maupun hakim selaku pemegang kekuasaana menegakkan hukum di Indonesia .Banyaknya kasus kebakaran hutan yang di hentikan menunjukkan bahwa penegakan hu- kum kebakaran hutan dan lahan belum mak- simal diterapkan oleh negara. Di sisi lain Ma- jelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwa telah mengeluarkan fatwa 1 bahwa pem- bakaran hutan dan lahan hukumnya haram. Dalam al Quran yang sejak 1400 tahun yang lalu menyampaikan peringatan untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, dan rahmad Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Semua ini mengandung makna bahwa pelestarian hutan mutlak diwujudkan Proses penegakkan hukum sebagai karya yuridik hukum adalah proses pengembanan hukum praktikal yang dapat mencakup aspek penerapan hukum dan penemuan hukum 2- dengan demikian  semua norma hukum dan agama telah mengatur bahwa membakar hu- tan dan lahan tidak dibenarkan 3 . Pertayaannya
1 Bandingkan Eddy Asnawi, Islam dan Negara (Perbandingan Kedudukan Islam Dalam Kon- stitusi Negara Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia: Penerbit Fahma, 2013), hlm 126
2  H. P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia , (Bandung: Alumni, 2014), hlm 24
3  Asy-Syuura (42): 30: “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah me-
mengapa perbuatan pembakaran hutan dan lahan terus berlangsung?Apakah subjek hu- kum di Indonesia(manusia dan badan hukum) sudah tidak menghiraukan ancaman hukuman dan dosa yang telah ditetapkan dalam Alquran, hadis dan kaidah-kaidah fi kih dan Ijtima’ Komisi-Komisi fatwa MUI. Apakah manu- sia sudah tidak takut dengan berbagai sanski administrasi, perdata dan tata negara, pidana yang diatur undang-undang, atau apakah ini bertanda bahwa kiamat sudah dekat?, sehing- ga banyak manusia yang murka.
Sekalipun langit runtuh namun hukum harus tetap ditegakkan dan penegakan hukum lingkungan khusus kebakaran hutan dan la- han  melalui jalur litigasi (pengadilan), masih menimbulkan persoalan mendasar dibanding dengan kebakaran hutan dan lahan yang ter- jadi secara rutin setiap tahun, sehingga terke- san tanggung jawab negara yang telah diama- nahkan konstitusi atas lingkungan hidup yang baik dan  sehat oleh negara diabaikan begitu saja!,  beberapa gugatan yang diajukan oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat sangat minim, bahkan beberapa gugatan yang diajukan oleh NGO, ditolak atau dihukum dengan sangat ringan oleh pengadilan, seh- ingga menimbulkan isu perlunya pengadilan khusus di bidang lingkungan hidup, karena pengadilan umum dipandang  belum serius menemukan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Secara global  beberapa negara tetangga merasa sudah tidak nyaman dengan  persoalan
maafkan sebagiana besar (dari kesalahan-kesala- hanmu).
kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia,  bahkan negara tet- angga  mengugat Indonesia sebagai negara yang gagal menegakkan hukum lingkungan khususnya penangulangan kebakaran hutan.
Sanksi pembakaran Hutan dan lahan da- lam perundang-undangan Indonesia sudah sangat tegas melarang pembakaran hutan?. Sebagaimana diatur Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diantaranya Pasal 50 ayat (3) huruf d   dan Pasal 78  yang mengatur bahwa “setiap orang dilarang membakar hu- tan” , selanjutnya Barang siapa  dengan senga- ja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dipidana dengan pidana pen- jara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) 4 . Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) huruf a dan UU No. 41 Tahun 1999, mengatur setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang men- gakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Bahkan Pasal 88 UU No. 41 Tahun 1999, telah menjelaskan bahwa setiap orang yang tindakannya, usa- hanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman se- rius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, namun ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan terus berlangsung seiring dengan percepatan pembangunan itu sendiri.
Kebakaran hutan dan lahan   merupakan penyimpangan terhadap hukum yang berlaku dan adanya unsur sengaja maupun tidak sen- gaja (lalai) bagi pemegang izin Hak pengua-
4  Bandingkan Muhamad Erwin, Hukum Lingkun- gan Dalam Sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup , (Bandung: Aditama, 2008), hlm 29
saan Hutan (HPH) atau pemegang izin ek- sploitasi lainnya.,sehingga penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan menjadi tugas dan tanggung jawab negara, khususnya dalam  penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum 5 .
Penulisan ini akan menganalisis per- soalan penegakan hukum terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dan bagaimana kedudukan Fatwa Majelis Ulama (MUI) dalam hukum Indonesia, meningat penduduk Indonesia sebagian besar (85 %) beragama Islam
Metode yuridis normatif akan menjadi pisau analisis dalam melakukan pendekatan dalam melakukan penelitian dan isu hukum dengan mengunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier dan analisis hukum mela- lui penafsiran hukum, menganalogikan hu- kum dan mengembangkan hukum yang baik dan sehat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan di bidang sumber daya alam.

## Tumpang Tindih Kewenangan dan Norma di Bidang Kehutanan
Pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara te- gas menyatakan bahwa bumi, air dan keka- yaan alam yang terkandung di dalamnya di- kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selan- jutnya pada UU No. 41 Tahun 1999 mengatur bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan
5  Lihat juga Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan , (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2012), hlm 1-10; dan Otong Rosadi, “Inkorporasi Prinsip Keadilan Sosial Dalam Pembentukan UU Ten- tang Kehutanan dan UU Tentang Pertambangan (Periode Tahun 1967-2009)”, Ringkasan Diserta- si Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 1.
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Diperte- gas lagi pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan melindungi wilayah negara kesatuan RI dari pencemaran dan/atau keru- sakan lingkungan, demikian pula halnya UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertu- juan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat.
Berdasarkan norma di atas, maka dapat dipastikan bahwa perlindungan terhadap sum- ber daya alam dari kerusakan dan pencema- ran bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pertayaannya adalah mengapa justru kehad- iran hutan di Indonesia menimbulkan ben- cana asap, api, pencemaran dan kerusakan yang tidak kunjung selesai? 6 Tentu ada hal lain, diantaranya kewenangan antar instansi, dalam manajemen hutan terdapat persoalan hutan dan di luar hutan, yang diantaranya ter- libat  kementerian  kehutanan dan lingkungan hidup, Kementerian pertanian, Perkebunan, pertambangan, perairan,  pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan seba- gainya. Dari kewenangan ini lahir berbagai peraturan dan keputusan yang saling tump- ang tindih, seperti izin tmbang dalam areal hutan lindung, izin perkebunan dalam areal hutan rakyat atau bahkan kepentingan umum desa (Contoh kasus permohonan Kepala Desa Gabut Jaya kepada Bupati Muaro Jambi-No- mor 130/22/SG-GJ/VIII/2016 tentang pembe- basan lahan sarana air bersih), di mana lahan seluas 3 (tiga) hektar untuk sarana air bersih rakyat, kini dikuasai oleh PT Bahari Gembira. Melalui Hak Guna Usaha (HGU)
Berdasarkan persoalan di atas, maka se- ungguhnya secara normatif perlindungan hu-
6 Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm. 1-16
kum terhadap sumber daya alam  di Indone- sia akibat tumpang tindih kewenangan ,maka otomatis peraturan yang dikeluarkan oleh pe- merintah menimbulkan tumpang tindih juga, akibatnya kerusakan dan pencemaran ling- kungan melalui kabut asap yang terjadi akibat kebakaraan hutan terus berlangsung
Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menghambat pembangunan tetapi telah men- jadi ancaman terhadap kehidupan manusia dan lingkungan, karena terganggunya aspek ekonomi, aspek sosial aspek budaya dan as- pek pertahanan dan keamanan.
Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna ( utility ) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu kea- dilan. Walaupun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (se- cara fi losopis), belum tentu berguna bagi masyarakat.
Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hu- kum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, men- dahulukan bidang-bidang yang paling mend- esak sesuai dengan tuntutan masyarakat, se- hingga melahirkan peraturan-peraturan yang tidak bersifat tambal sulam yang daya laku- nya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
Peraturan perundang-undangan, harus dilihat secara kontektual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi-dimensi geo-
politik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik . Dengan kata lain putusan ha- kim diharapkan mampu berperan sebagai sa- rana rekayasa sosial. Pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan pen- ertib saja, tanpa menyadari keserasian hubun- gannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemah- kan perasaan keadilan hukum masyarakat.
Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang,  dan mengandung prinsip kesamaan hak. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus di- hukum tanpa membeda-bedakan siapa yang berbuat.Sebaliknya keadilan bersifat subjek- tif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.
Aristoteles dalam buah pikirannya “ Ethi- ca Nicomacea ” dan “ Rhetorica ” mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang ber- hak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas han- ya membuat adanya keadilan saja ( Ethische theorie ).
Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut se- bagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hu- kum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka terdapat suatu Spannungsverh- altnis (ketegangan), oleh karena di antara ke- tiga nilai dasar hukum tersebut masing-mas- ing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan
Seandainya kita lebih cenderung berpe- gang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri.Ten- tang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpe- gang kepada nilai kegunaan saja, maka se- bagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau ber- guna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepas- tian hukum ataupun nilai kegunaan, disebab- kan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ke- tiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seim- bang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.
Dalam menyesuaikan peraturan hukum dengan peristiwa konkrit atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ( Werkelijkheid) , bu- kanlah merupakan hal yang mudah, karena hal ini melibatkan ketiga nilai dari hukum itu.Oleh karena itu dalam praktek tidak selalu mudah untuk mengusahakan kesebandingan antara ketiga nilai tersebut. Keadaan yang demikian ini akan memberikan pengaruh tersendiri ter- hadap efektivitas bekerjanya peraturan hu- kum dalam masyarakat. efekti fi tas bekerjanya hukum itu dari sudut peraturan hukumnya, se- hingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah dan hubungan hukum antara para pihak yang
mengadakan perjanjian itu, didasarkan kepada peraturan hukumnya. Tetapi sebagaimana di- contohkan di atas, jika nilai kepastian hukum itu terlalu dipertahankan, maka ia akan meng- geser nilai keadilan.
Kalau kita bicara tentang nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai tuntutannya ada- lah semata-mata peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan.Pada umum- nya bagi praktisi hanya melihat pada pera- turan perundang-undangan saja atau melihat dari sumber hukum yang formil.

## Nilai Pengelolaan Lingkungan Hidup Se- bagai Asas Hukum
Untuk Siapa Penegakan Hukum Kebakaran hutan dan lahan ini kita wujudkan? Tiada lain untuk anak cucu kita semua (pembangunan berkelanjutan). 7 Oleh karena itu prinsip dasar Pengelolaan dalam Lingkungan hidup (Ke- bakaran hutan dan lahan) dalam pengelolaan lingkungan hidup memiliki prinsip dasar, di- antaranya:
1.  Asas Tanggung Jawab Negara adalah:
a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alamakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
b.  negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
7  Aditia Syaprillah Sapriani, Pengelolaan Hutan
Lindung Kota Tarakan: Prespektif Pembangunan Berkelanjutan”, Jurnal Ilmu Hukum (journal of Law ),Vol. 1 No. 3 Desember 2014, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 605
hidup.
2.  Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, ada- lah bahwa setiap orang memikul kewa- jiban dan tanggung jawab terhadap gen- erasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3.  Asas Keserasian dan Keseimbangan, ada- lah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek sep- erti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian eko- sistem.
4.  Asas Keterpaduan, adalah bahwa perlind- ungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai kom- ponen terkait.
5.  Asas Manfaat, adalah bahwa segala usa- ha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan po- tensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. Asas Kehati-hatian, adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keter- batasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah memi- nimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7.  Asas Keadilan, adalah bahwa perlindun- gan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, mau- pun lintas gender.
8. Asas Ekoregion, adalah bahwa per-
lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteris- tik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geogra fi s, budaya masyarakat setempat,
dan kearifan lokal.
9.  Asas Keanekaragaman Hayati, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman,  dan keberlanju- tan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara kes- eluruhan membentuk ekosistem.
10.  Asas Pencemar Membayar, adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/ atau kegiatannya menimbulkan pencema- ran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan ling- kungan.
11. Asas Partisipatif, adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk ber- peran aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12.  Asas Kearifan Lokal, adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13.  Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, adalah bahwa perlindungan dan pengelo- laan lingkungan hidup dijiwai oleh prin- sip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, e fi siensi, dan keadilan.
14. Asas Otonomi Daerah, adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah men- gatur dan mengurus sendiri urusan pe- merintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keraga- man daerah dalam bingkai Negara Kes- atuan Republik Indonesia.
Asas di atas menjadi dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk men- jadi dasar dalam pertimbangan hakim mem- berikan putusan yang adil dalam masyarakat. yakni dikenal dengan istilah penemuan Hu- kum ( Rechtsvinding ).
Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang men- egaskan “pengadilan tidak boleh menolak un- tuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib un- tuk memeriksa dan mengadilinya”.
Di samping itu pula dapat dilihat Pasal 22 AB yang menegaskan “bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat ditun- tut karena menolak mengadili”.
Berdasarkan  ketentuan tersebut, maka hakim dipaksa atau wajib turut serta menentu- kan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak. Bilamana undang-undang tidak mengatur suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menemu- kan dan menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis yang hidup di kalangan rakyat ( living law ). Untuk itu, ia harus terjun ke tengah-ten- gah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Penemuan hukum lazimnya diartikan se- bagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkritisasi dan individu-
alisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Semen- tara orang lebih suka menggunakan istilah “ pembentukan hukum ” dari pada “ penemuan hukum ”, oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya su- dah ada.
Lembaga penemuan hukum ini akan membawa kita kepada lembaga interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Karena dalam melakukan penyesuaian peraturan perundang- undangan dengan peristiwa konkrit yang ter- jadi dalam masyarakat, tidak selalu dapat dis- elesaikan dengan jalan menghadapkan fakta dengan peraturannya saja melalui interpretasi, tetapi lebih jauh dari itu kadangkala hakim terpaksa mencari dan membentuk hukumnya sendirinya melalui konstruksi dengan cara Analogi , Rechtsver fi jning dan Argumentum a contrario .
Hakim sebagai penegak hukum dan kea- dilan wajib menggali, mengikuti dan mema- hami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mem- perhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.
Semua masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergelokan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat un- tuk mengenal, merasakan dan mampu menye- lami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuh- kan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang per-
lu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keteran- gan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.
Paham yang menyatakan bahwa hakim tidak lain dari pada sebagai pengucap undang- undang atau corongnya undang-undang bela- ka ( La bouchequi prononce les paroles de loi ) telah ditinggalkan, atau tidak dianut lagi dan sudah lama ditinggalkan.
Menurut van Apeldoorn, hakim harus menyesuaikan (waarderen) undang-undang dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (aan- vullen) undang-undang apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat.Bukankah pembuat undang-un- dang hanya menetapkan suatu petunjuk hidup yang umum saja? Pertimbangan mengenai hal-hal yang konkrit, yaitu menyesuaikan un- dang-undang dengan hal-hal yang konrit dis- erahkan kepada hakim
Keputusan hakim dapat memuat suatu hukum dalam suasana “ werkelijkheid ” yang menyimpang dari hukum dalam suasana “ pos- itiviteit ”.Hakim menambah undang-undang karena pembuat undang-undang senantiasa tertinggal pada kejadian-kejadian yang baru yang timbul di masyarakat.
Undang-undang itu merupakan suatu “ momentopname ” saja, yaitu suatu “ momen- topname ” dari keadaan di waktu pembuatan- nya.hakim pun turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak atau dengan kata lain hakim menjalankan rechtsvinding . Scholten menyatakan bahwa menjalankan undang-undang itu selalu “ re- chtsvinding ”.
Kemandirian hakim dalam menemukan
dan pembentukan hukum itu, serta dapat me- nentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak atau dalam mengisi ruangan yang kosong dalam undang-undang, adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, karena keputusan hakim yang demikian itu hanya berlaku bagi para pihak yang berperka- ra saja  dan tidak berlaku sebagai peraturan umum.
Namun keputusan hakim yang didasar- kan oleh hukum yang ditemukannya itu, da- lam keadaan  dan waktu tertentu, dapat diikuti oleh hakim-hakim yang lain dalam hal perkara yang sama dan akhirnya menjadi suatu yuris- prudensi yang tetap dan sekaligus menjadi sumber hukum yang formil.
Kedudukan yurisprudensi di Indonesia sangat berbeda dengan keputusan hakim yang merupakan “ Preseden ” sebagaimana yang terdapat di Inggris dan Amerika, seperti apa yang dikemukakan oleh Gray. Teori Gray dikenal dengan nama teori mengenai All the law is judge made law . Suatu peraturan ba- rulah menjadi peraturan hukum apabila pera- turan itu telah dimasukan dalam putusan ha- kim.Anggapan Gray ini berdasarkan peradilan dilaksanakan di negeri Inggris, di Amerika Serikat dan di Afrika Selatan dan disebut se- bagai peradilan preseden ( Presedenten rechts praak ).
Hakim wajib mengikuti keputusan hakim yang kedudukannya menurut hirarki pengadi- lan lebih tinggi, wajib mengikuti keputusan hakim yang lain yang kedudukannya sedera- jat, tetapi telah lebih dahulu membuat penye- lesaian suatu perkara semacam, bahkan wajib mengikuti keputusan sendiri yang dibuatnya lebih dahulu dalam perkara semacam ( stare desicis ). Hukum yang berasal dari pengadi- lan preseden disebut  “ judge made law ” atau “ judiciary law ” . Terutama di negeri Inggris sering “ judge made law ” itu dianggap lebih
penting dari pada “ Statute law ” (hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan). Pentingnya “ judge made law ” itu diperbesar oleh Gray dalam rumusannya “ All the law is judge made law ”.
Fungsi hakim yang bebas untuk men- cari dan merumuskan nilai hukum adat dalam masyarakat, diharapkan dapat memfungsikan hukum untuk merekayasa masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan dengan memenuhi rasa keadilan, kegunaan dan kepastian hukum secara serasi, seimbang dan selaras.Dewasa ini di Indonesia telah berkembang faham un- tuk mengfungsikan hukum sebagai rekayasa sosial ( law as a tool of social engineering ) terutama dalam bidang hukum privat adat menjadi hukum privat nasional.
Berbekalkan konsep dan rancangan kebijakan seperti itu, tak pelak para pendu- kung hukum adat tak dapat bertindak lain selain mengandalkan kemampuan para ha- kim untuk mengembangkan pendayagu- naan hukum dalam masyarakat, atas dasar prinsip-prinsip kontigensi yang harus benar- benar kreatif. Sekalipun dalam era orde baru badan-badan kehakiman diidealkan akan menjadi hakim yang bebas dan pembagian kekuasaan dalam pemerintah akan dihormati dengan penuh komitmen, akan tetapi harapan- harapan kepada badan-badan ini sebagai ba- dan yang mandiri dan kreatif untuk merintis pembaharuan hukum-lewat pengartikulasian hukum dan moral rakyat agaknya terlampau berkelebihan.
Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat.Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal.Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum men-
jadi lembaga semakin formal.Dalam konteks perkembangan yang demikian itu, pertanyaan mengenai “ sumber yang manakah yang di- anggap sah? ” menjadi penting.
Tentang masalah dari mana hukum itu berasal atau bersumber yang dapat kita ang- gap sah, dalam ilmu hukum hal ini dapat dit- injau dari dalam arti kata formil dan dalam arti kata material .
Sumber hukum dalam arti kata formil adalah dapat dilihat dari cara dan bentuk ter- jadinya hukum positif ( ius constitutum ) yang mempunyai daya laku yang mengikat para ha- kim dan penduduk warga masyarakat, dengan tidak mempersoalkan asal-usul isi dari pera- turan hukum tersebut.
Sumber hukum dalam arti kata mate- rial, dapat dilihat dari pandangan hidup dan nilai-nilai ( values waarden ) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan keyaki- nan serta kesadaran hukum bangsa Indonesia ( ius contituendum ).
Kemampuan para hakim kita agaknya dihadapkan dengan suatu dilema, antara harapan dan kenyataan, terlebih lagi dalam era globalisasi ini.Kebutuhan hukum dalam masyarakat dengan cepat berkembang, seh- ingga para hakim “ diharapkan ” dapat menye- suaikan hukum dengan peristiwa yang konkrit dan mengambil keputusan berdasarkan hu- kum yang ditemukannya sendiri dan akhirnya dapat menjadi yurisrpudensi yang tetap dan berwibawa.
Ketidakmampuan para hakim Indone- sia untuk bertindak mandiri dan bebas dalam proses dan fungsi pembaharuan hukum na- sional itu sesungguhnya tidak hanya berse- bab pada status para hakim (sebagai Pegawai Negeri) yang sebenarnya kurang menjamin kemandiriannya, akan tetapi juga oleh sebab lain yang terikat pada doktrin dan tradisi, yang menentukan bahwa hakim tidak boleh meny-
impang dari undang-undang, tetapi sepenuh- nya harus tunduk pada undang-undang atau sebagai corong undang-undang ( La bouche qui pronounce les paroles de loi ).
Doktrin dan tradisi yang dianut dalam badan-badan pengadilan di Indonesia, telah mengkonsepkan hakim sebatas sebagai cor- ong undang-undang yang mereka temukan dari sumber-sumber formal yang telah ditetap- kan terlebih dahulu secara doktrinal. Pendidi- kan hukum dan kehakiman di Indonesia telah terlanjur sangat menekankan cara ber fi kir deduktif lewat silogisme logika formal, tanpa pernah mencoba mendedah mahasiswa juga ke cara ber fi kir induktif yang diperlukan un- tuk menganalisis kasus-kasus dan beranjak dari kasus-kasus untuk mengembangkan case laws .
Secara formil yang menjadi sumber hu- kum bagi seorang hakim pada hakekatnya adalah: segala peristiwa-peristiwa bagaimana timbulnya hukum yang berlaku, atau dengan kata lain dari mana peraturan-peraturan yang dapat mengikat para hakim dan penduduk warga masyarakat yaitu terdiri dari: undang- undang, adat, kebiasaan, yurisprudensi , trak- tat dan doktrina .
Namun demikian hakim dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, terpaksa harus melihat sumber-sumber hukum dalam arti kata material, apabila sumber-sumber hu- kum dalam arti formil tidak dapat diperguna- kan untuk menyelesaikan suatu perkara yang sedang diperiksanya. Di sini perlu adanya ke- mandirian hakim dalam proses menyesuaikan undang-undang dengan peristiwa yang konk- rit, mefungsikan  hakim untuk turut serta me- nentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak, atau bertindak sebagai pen- emu hukum dalam upaya menegakkan keadi- lan dan kepastian hukum.
Menurut von Savigny hukum itu ber-
dasarkan sistem asas-asas hukum dan penger- tian dasar dari mana untuk setiap peristiwa dapat diterapkan kaedah yang cocok ( Begriff- sjurisprudenz ). Hakim bebas dalam menerap- kan undang-undang, tetapi ia tetap bergerak dalam sistem yang tertutup.
Anggapan bahwa  hukum itu merupa- kan suatu kesatuan yang tertutup ( logische Geschlos senheit ), pada saat sekarang sudah tidak lagi dapat diterima. Scholten menga- takan bahwa, hukum itu merupakan suatu sistim yang terbuka ( open systeem ), kita me- nyadari bahwa hukum itu dinamis yaitu terus- menerus dalam suatu proses perkembangan. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa hakim dapat bahkan harus memenuhi ruang kosong yang ada dalam sistim hukum, asal saja pe- nambahan itu tidak mengubah sistim tersebut. Namun hakim tidak dapat menentukan secara sewenang-wenang hal-hal yang baru, tetapi ia harus mencari hubungan dengan apa yang telah ada.
Setiap undang-undang pada dasarnya dibentuk secara in abstracto atau dalam keadaan abstrak, yakni pembentuk undang- undang hanya merumuskan aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua orang yang berada di bawah penguasaannya, sedangkan hakim menjalankan undang-undang itu secara in concreto atau dalam keadaan konkrit, yaitu yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan  dalam suatu perkara tertentu.
Hakim dalam menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan suasana konkrit untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum ( rechts zekerheid ), harus dapat memberi makna dari isi ketentuan undang-undang serta mencari kejelasan den- gan melakukan penafsiran yang disesuaikan dengan kenyataan, sehingga undang-undang itu dapat berlaku konkrit jika dihadapkan den- gan peristiwanya.

## Fungsi Kepolisian, Kejaksaan dan Keha- kiman serta Advokad dalam Penegakan hukum Kebakaran Hutan dan Lahan
Kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, karena esensi  tugas kepolisian tiada lain menegakkan hukum dan memeli- hara keamanan dan ketertiban umum, dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Polisi selaku penyelidik berfungsi menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti dan menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menan- yaan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.(Pasal 5 KUHAP). Dasar hukum terhadap hakikat dan rugas Polri tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002 ten- tang Kepolisian.
Berdasarkan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan, maka peran Kepolisian dalam melakukan penyelidikan sangat menentukan terutama dalam mencari alat bukti, sehingga pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa polisi adalah hokum yang hidup, melalui polisi janji-janji dan tu- juan hokum untuk mengamankan dan melind- ungi masyarakat menjadi kenyataan 8
Tidak menutup kemungkinan, apabila tidak ditemui alat bukti, maka kasus kebakaran hutan dapat di SP3 (Menghentikan proses pe- nyidikan), sebagaimana kasus yang terjadi di Riau Pekanbaru sebanyak 15 perusahaan yang telah diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Direktur Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL) perlu dilakukan surat pemberitahuan perkembangan hasil pe- nyidikan (SP2HP), sehingga masyarakat dap- at mengetahui sejauh mana bukti yang pernah
8 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 54.
ditemukan.
Kejaksaan, sebagai salah satu penegak hukum berdasarkan  UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI atau sering juga disebut Jaksa yang sebutan ini berhubungan dengan aspek jabatannya sedangkan penuntut umum berhubungan dengan fungsinya, sehingga fungsi jaksa adalah sebagai penuntut umum dan melaksankaan penetapan hakim. Dalam mekanisme berperkara di pengadilan peran penuntut umum sangat penting dan strategis, karena lembaga ini yang harus mampu mewu- judkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan keadilan serta kebenaran yang berdasar- kan hokum dan Ketuhanan Yang Maha Esa dan harus menjunjung tinggi penegakan hak azasi manusia.
Hubungan antara kejaksaan dan perkara kebakaran hutan dan lahan sangat penting, diperlukan pemahaman jaksa yang baik di bi- dang lingkungan, sehingga dibutuhkan jaksa yang memahami aspek pencemaran dan keru- sakan lingkungan yang komprehensif, karena kasus kebakaran hutan pasti menimbulkan kerugian besar bagi Negara baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya.
Kehakiman adalah suatu lembaga pen- egak hokum (yudikatif) yang berfungsi untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-un- dang., sebagaimana diatur dalam Pasal 1  UU No. 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaan kehaki- man adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna me- negakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hu- kum Republik Indonesia.
Bedasarkan ketentuan tersebut, maka tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila , sehingga pu- tusannya mencermnkan rasa keadilan rakyat.
Adapun peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, meliputi peradilan umum
(Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi, Mah- kamah Agung), peradilan agama, peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Kehadiran Advokad dalam menangani perkara kebakaran hutan dan lahan sangat penting, agar suatu perkara dapat menjadi terang benderang, advokad dapat berfungsi membatu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil, walaupun berbeda dalam sudut pandang subjektifnya, di mana advokad berpihak kepada tersangka atau terdakwa. Di samping itu fungsi advokad juga Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad dis- ebutkan bahwa fungsi advokad dalam suatu perkara adalah sebagai pendamping tersang- ka/terdakwa dalam perkara pidana atau se- bagai pendamping penggugat/tergugat dalam perkara perdata.
Berdasarkan beberapa aparat penegak hukum di atas, maka penegakan hukum keba- karan hutan dan lahan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penegak hukum kepolisian seba- gai penyelidik yang melakukan pencarian alat bukti dan jaksa melakukan penntutan serta hakim memutus perkara dan advokad  men- dampingi tersangka dalam rangka melindungi hak azasi manusia, dan mewujudkan kedudu- kan yang sama di mata hokum, sehingga da- lam proses penegakan hukum tidak terjadi ke- sewenang wenangan.

## Kedudukan Hukum Fatwa MUI Sebagai Asas Pembentukan Hukum
Dalam perkembangan hukum Indonesia pen- garuh hukum Islam demikian kental, sehingga perlu adanya pemikiran bagaimana hukum Islam ditempatkan dalam prespektif perun- dang-undangan 9 di Indonesia, karena dalam
9  Bandingkan Eddy Asnawi, “Al-Quran: Prinsip Bernegara dalam Al-Quran”, dalam Potret Hu- kum, Kumpulan Pemikiran 70 Tahun Prof. Rozali
persoalan lingkungan hidup. Alquran telah mengatur secara jelas dan tegas dalam surat Ar Rum (30) ayat 41-42, yang artinya:
”telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manu- sia, supaya Allah meerasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakan- lah “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang- orang terdahulu, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)”.
Majelis Ulama Indonesia  adalah wadah atau majelis yang menghimpun ulama Indo- nesia sejak tahun 1975 yang diwakili oleh ulama dari 26  propinsi dan 10 ulama merupa- kan ormas islam di Indonesia pada waktu itu bermusyawarah membentuk  wadah ulama yang disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertujuan untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia. Da- lam perkembangannya MUI membentuk De- wan Syariah  Nasional (DSN) yang bertugas menangan masalah yang berhubungan dengan ekonomi dan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat
Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memberikan pendapat hukum terhadap persoalan hukum sangat penting dan strategis, karena norma hukum lahir dari nilai dan asas hukum, sehingga dalam pem- bentukan hukum nilai dan asas adalah sumber pembentukan hokum yang akan melahirkan norma. Keputusan Majelis Ulama di Kalim- antan yang memutuskan haram membakar hu- tan adalah nilai dan asas yang mempengaruhi hokum positif di Indonesia tentang larangan membakar hutan dan sekaligue memberikan sanski jera agar pelestarian hutan sebagaima- na juga diatur dalam Alquran dapat terwujud.
Abdullah , (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 290-291
Fatwa MUI dapat dikategorikan dengan Ijtihad yang dapat diartikan  usaha keras un- tuk menetapkan perintah Islam dan tujuannya melalu dalil-dalil dan prinsip fi qh, adapun fungsi ijtihad adalah sebagai salah satu sumber hukum yang dapat menghidupkan tidak hanya hukum islam tetapi jua hokum nasional.

## Penutup
Paling tidak, ada dua hal yang dapat dipahami dari penelitian ini, yaitu: Pertama, penegakan Hukum Lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia belum serius diproses oleh kepolisian, Kejaksaan dan Ke- hakiman, bahkan dari beberapa kasus yang berkembang menunjukkan adanya persekong- kolan antara perusahaan dengan kepolisian dalam menangani penyelidikan perkara ke- bakaran hutan dan lahan, sebagaimana yang terjadi tahun 2016 baru-baru  di mana seban- yak 15 Surat Perintah Penghentian Penyidi- kan (SP-3) dikeluarkan oleh kepolisian Riau atas kasus kebakaran hutan  dan lahan di ting- kat penuntut umum, seringkali jaksa kurang memahami persoalan hukum lingkungan, demiian pula halnya pada tingkat pengdilan sebagai banteng terakhir mencari keadilan di mana hakim kurang memberikan kepastian hokum, dan keadilan terhadap negara yang mengemban amanah menyelamatkan anak cucu dari keerusakan dan pencemaran ling- kungan.sehingga penegakan  Hukum lingkun- gan kebakaran hutan belum bersinergi den- gan pembangunan berkelanjutan.Penegakan hukum lingkungan terhadap kebakaran hutan dan lahan akan terus terjadi sepanjang pen- egakan hukum lingkungan belum dipandang sebagai hukum yang penting untuk generasi mendatang, karena kebakaran hutan dan la- han terkait dengan tanggung jawab negara dalam menciptakan lingkungan yang baik dan
sehat, maka penegakan hukum kebakaran hu- tan harus dikembangkan ke arah pelanggaran HAM berat sehingga dapat memberi efek jera terhadap pelaku dalam wujud penghijauan (reboisasi),pidana berat dan denda yang ting- gi.
Kedua, kedudukan Fatwa Majelis Ula- ma Indonesia bahwa membakar hutan ada- lah haram, sebagai bentuk kesadaran hukum masyarakat yang banyak membentuk hukum baik di tingkat nasional melalui perundang- undangan dan tingat daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/walikota. Fatwa MUI di- maksud merupakan ijtihad ulama Islam di Indonesia yang dengan sadar dibentuk untuk memberikan asas dan nilai pelestarian dan pe- mikiran untuk menjelamatkan pembangunan berkelanjutan hutan untuk anak cucu.

## Bibliography
Aditia Syaprillah Sapriani, Pengelolaan Hu- tan Lindung Kota Tarakan: Prespektif Pembangunan Berkelanjutan”, Jurnal Ilmu Hukum (journal of Law ),Vol. 1 No.
3 Desember 2014, Universitas Padjadja- ran, Bandung.
Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam sistem Penegakan Hukum Lingkungan
Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, 2001.
Eddy Asnawi, Islam dan Negara (Perbandin- gan Kedudukan Islam Dalam Konstitusi Negara Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia: Penerbit Fahma, 2013.
_____, “Al-Quran: Prinsip  Bernegara dalam
Al-Quran”, dalam Potret Hukum, Kum- pulan Pemikiran 70 Tahun Prof. Ro- zali Abdullah , Yogyakarta: Total Media, 2013.
H. P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia , Bandung: Alumni, 2014. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Jakarta: Si- nar Gra fi ka, 2012.
Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Da- lam Sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup , Bandung: Aditama, 2008.
Otong Rosadi, “Inkorporasi Prinsip Keadilan Sosial Dalam Pembentukan UU Tentang Kehutanan dan UU Tentang Pertamban- gan (Periode Tahun 1967-2009)”, Ring- kasan Disertasi Program Doktor Pas- casarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan , Jakarta:
Radja Gra fi ndo Persada, 2012.