Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 2, Desember 2019, Hal 78-94 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193
Politik Hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Studi Putusan MK tentang Pencatatan Administrasi Kependudukan Masyarakat Penghayat Kepercayaan Lokal) 1

## Iqbal Kamalludin
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang kamalludin.iqbal@gmail.com

## ABSTRAK
Berbagai bentuk diskriminasi terjadi kepada mereka yang tidak memeluk agama besar dunia terlebih agama yang  berlabel  resmi  di  Indonesia.  Padahal  banyak  aliran-aliran  keagamaan  lokal  yang  ada.  Banyak  hal berkenaan dengan hak warga negara tidak dapat dinikmati secara baik oleh para penganut eksistensi aliran kepercayaan ini yang juga bisa dikatakan sebagai agama lokal. Dengan pendekatan yuridis normatif, penulis mencoba  menganalisa  Putusan  MK  Nomor  97/PUU-XIV/2016 Tentang  Pencantuman  Penghayat Kepercayaan dalam Kolom KTP-el dan KK. Nilai-nilai Pancasila dirasa sangat berpengaruh dalam putusan tersebut dan lebih condong kepada karakter produk hukum responsif/populistik, dimana produk hukum ini mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

## Kata kunci: politik hukum, penghayat kepercayaan, Pancasila

## ABSTRACT
Various  forms  of  discrimination  occur  to  those  who  do  not  embrace  the  major  religions  of  the  world, especially religions labeled official in Indonesia. Though many local religious streams that exist. Many things concerning the rights of citizens can not be enjoyed well by the adherents of the existence of this belief that can also be said as a local religion. With the normative juridical approach, the author tries to analyze the decision of the Constitutional Court Number 97 / PUU-XIV / 2016 on the Inclusion of the Trusted Lives in Column KTP-el and KK. The values of Pancasila are perceived to be very influential in the judgment and more favorably to the character of responsive / populistic law products, where these legal products reflect a sense of justice and meet the expectations of society.
Keywords: political law, believers of faith, Pancasila

## A. PENDAHULUAN
Sejarah  mencatat  bahwa  bangsa  Indonesia  merupakan  bangsa  yang  mempunyai proses  panjang  hingga  kemudian  lahirlah  kemerdekaan  bangsa  pada  17  Agustus  1945.
1 Hasil penelitian yang didanai secara mandiri pada tahun 2017
Sebelum  kemerdekaan,  jauh  sebelumnya  bangsa  ini  telah  jaya  di  kanca  dunia  dengan dikenal sebagai Nusantara dan dipelopori oleh Patih Gajah Mada yang merupakah tokoh sentral dari kerajaan majapahit. Banyak literatur mencatat, cakupan Nusantara ini bahkan hingga ke Filipina bagian selatan, Singapura dan hingga ke Afrika bagian selatan. Sangat luas wilayah nusantara di era itu.
Hal tersebut menunjukkan bahwa begitu banyak wilayah dan kelompok suku yang dinaungi  oleh  Nusantara.  Mayoritas  masyarakat  nusantara  pada  awalnya  menganut animisme dan dinamisme, masa ini dikenal dengan zaman praagama. Sedangkan setelah agama  Hindu  Budha  hadir,  disebut  dengan  masa  pascaagama.  Kepercayaan  sebelum masuknya Hindu-Budha di Nusantara yaitu:
1. Animisme,  merupakan  kepercayaan  terhadap  roh-roh  nenek  moyang,  didukung dengan menyembah dan menyucikan pohon-pohon besar dan tempat keramat.
2. Dinamisme, kepercayaan kepada benda berkekuatan gaib, adanya senjata tradisional yang dianggap memiliki kekuatan mistis (gaib).
Dilihat  dari  perspektif  sosial  budaya,  bangsa  Indonesia  merupakan  salah  satu bangsa di  dunia yang paling majemuk  dari segi banyaknya agama, kepercayaan, tradisi, kesenian, kultur dan etnis. Dalam sebuah tulisan yang berjudul “ Indonesian Cultures and Communities”¸ yang  dimuat  dalam  buku  bertajuk Indonesia (disunting  oleh  Ruth  T. McVey, New Haven, Yale University Press, 1963,hlm.24) yang disadur oleh Prof. Dr. H. Faisal  Ismail,  M.A.  (Guru  Besar  Sejarah  Pemikiran  dan  Peradaban  Islam  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta) dalam Prolognya di buku berjudul Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan  Lokal  di  Indonesia,  Hildred  Geertz  menggambarkan  khazanah  keragaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai berikut: 2
Terdapat lebih dari 300 kelompok etnis di Indonesia, masing-masing mempunyai identitas budayanya sendiri-sendiri, lebih dari 250 jenis bahasa daerah dipakai, dan hampir semua agama besar diwakili, selain agama asli yang banyak jumlahnya. Pluralitas bangsa Indonesia  kemudian  dapat  dipersatukan  melalui  motto  “Bhinneka  Tunggal  Ika”  sebagai motto nasional yang sampai saat ini masih terus terpelihara. Konsekuensinya adalah bahwa tidak hanya keberagaman budaya dalam bentuk fisik saja yang terpelihara, seperti pakaian adat,  rumah  adat,  tarian  adat,  lagu  daerah  dan  lain-lain,  namun  juga  banyak  yang  tidak
2 Kementrian  Agama  RI  Badan  Litbang  dan  Diklat  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan, Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia (Jakarta: Kemenag RI. 2012), hlm. xiii
terlihat  seperti  masalah  kepercayaan  yang  juga  tetap  terjaga  dari  nenek  moyang  atau leluhur masyarakat adat.
Kata “Bhinneka Tunggal Ika” berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu berbeda-beda tetapi  tetap  satu  yang  diambil  dari  Empu  Tantular  yang  merupakan  pemikir  hebat  pada zaman  kejayaan  Nusantara  di  kerajaan  Hindu  Majapahit  (1293  –  1478).  Para  penguasa kerajaan  Majapahit,  yang  muncul  sebagai  kerajaan  Hindu  terbesar  sebelum  kedatangan Islam  di  Indonesia,  menggunakan  motto  tersebut  untuk  memelihara  komitmen  kesatuan seluruh  rakyat  dan  menjaga  integritas  wilayah  kerajaan.  Bagaimanapun,  saat  ini masyarakat  cukup  sensitif  jika  bersinggungan  dengan  masalah  agama  dan  kepercayaan karena tidak dapat dipungkiri, banyak kasus perpecahan baik di dalam atau di luar negeri mengatasnamakan agama.
Di  Indonesia  hanya  terdapat  enam  agama  yang  diakui  negara  dalam  perundang- undangan.  Hal  ini  berimplikasi  secara  langsung  dalam  administrasi  kependudukan  yang didalamnya menyertakan satu kolom untuk data agama. Mengenai ini, diatur dalam Pasal 61  Ayat  (1)  dan  (2),  serta  Pasal  64  Ayat  (1)  dan  (5)  UU  No  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan juncto UU  No  24  Tahun  2013  tentang  UU  tentang Administrasi Kependudukan.
Realitas menunjukkan bahwa masyarakat  Indonesia merupakan masyarakat  yang syarat dengan religiusitas. Kenyataan di Indonesia banyak sekali dijumpai agama-agama lokal yang jumlahnya ratusan. Hal ini termasuk bentuk diskriminasi kepada mereka yang tidak  memeluk  agama  besar  dunia  terlebih  agama  yang  berlabel  resmi.  Padahal  banyak aliran-aliran keagamaan muncul namun karena masih berada dalam payung agama resmi sehingga  tidak  dipandang  sebagaimana  aliran  kepercayaan.  Masyarakat  Indonesia  pada umumnya dan pemerintah mungkin terlalu terfokus dengan agama yang diakui di negara ini, namun seolah acuh dan tidak peduli dengan buah kristalisasi budaya dari masa yang sangat  lama  sebelum  masa  kemerdekaan  yaitu  aliran  kepercayaan.  Lalu  banyak  hal berkenaan dengan hak warga negara tidak dapat dinikmati secara baik oleh para penganut eksistensi aliran kepercayaan ini yang juga bisa dikatakan sebagai agama lokal.
Kemudian sebagai  upaya penyelarasan antara sosial yang ada di  masyarakat  dan perundang-undangan,  kemudian  beberapa  kelompok  masyarakat  mengajukan  judicial review  atas  pasal  di  atas  yang  menurut  pemohon,  pasal  tersebut  syarat  dengan  unsur
diskriminasi hak seorang warga negara. Harapan besar dari penghayat aliran kepercayaan untuk bisa mendapatkan pengakuan dari Negara dan sejajar dengan agama-agama lainnya. Pengakuan  ini  dalam  politik  rekognisi  tidak  sebatas  membiarkan  orang  lain  melakukan kewajibannya, akan tetapi juga menghargai mereka dengan segala perbedaannya.
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan memfokuskan pada kajian tentang perlindungan hukum terhadap kelompok masyarakat penghayat kepercayaan dan hal  apa  saja  yang  harus  diperhatikan  dalam  membuat  kebijakan  perlindungan  hukum terhadap kelompok masyarakat penghayat kepercayaan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif, 3 dimana  data diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan  kebenarannya,  kemudian  dihubungkan  dengan  teori-teori,  asas-asas,  dan  kaidah- kaidah  hukum  yang  diperoleh  dari  studi  kepistakaan  sehingga  diperoleh  jawaban  atas permasalahan yang dirumuskan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## 1. Tinjauan Teoritis dan Yuridis
Menurut  Philippe  Nonet  dan  Philip  Selznick,  hukum  berkembang  sesuai perkembangan  masyarakat    sebagaimana  halnya  suatu  evolusi,  hukum  berkembang  dari tipe  yang  kurang  ideal  (represif),  menuju  ideal  (otonom)  sampai  tipe  paling  ideal (responsif).  Philippe Nonet  dan Philip  Selznick,  dalam law and society in  transistion  to word  responsive  law ,  1978,  memperkenalkan  tiga  karakter  hukum  dalam  masyarakat, dengan mengaitkan hubungan hukum dengan politik, yaitu:
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah penelitian hukum normatid atau metode penelitian  hukum  kepustakaan  (Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2001) hlm. 13-14.); Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan denganistilah metode penelitian hukum doktrinal (Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma Metode dan  Dinamika  Masalahnya, Editor  :  Ifdhal  Kasim  et.al  (Jakarta,  Elsam  dan  Huma,  2002),  hlm.  147); Sunaryati  Hartono,  menyebutkan  dengan  istilah  metode  penelitian  hukum  normatif  (C.F.G.  Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20 (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 139) dan Ronny Hanitjo Soemitro, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal (Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, 1994), hlm, 10).
1. Hukum represif, yakni hukum merupakan alat kekuasaan represif atau menindas.
2. Hukum  otonom,  yakni  hukum  sebagai  pranata  yang  mampu  menjinakkan  represi (penindasan) dan melindungi integritas sendiri.
3. Hukum  responsif,  yakni  hukum  merupakan  sarana  merespon  atas  kebutuhan  dan aspirasi masyarakat.
Di bawah ini diuraikan tentang batasan dan ciri-ciri dari ketiga macam tipe hukum tersebut, yaitu : 4

## (a)   Hukum Represif
Dalam  tipe  hukum  represif,  hukum  di  pandang  sebagai  abdi  kekuasaan  yang bersifat menekan/memaksa dan merupakan perintsh ysng berdaulat (pemegang kekuasaan politik),  yang  memiliki  kewenangan  sangat  leluasa  tanpa  batas,  maka  hukum  dan politik/kekuasaan tidak  terpisah, sehingga hukum menjadi instrument/alat kekuasaan yang represif. Dalam hubungan dengan kekuasaan, bentuk sistematis hukum represif memiliki ciri-ciri  sebagai berikut:
a. Institusi-institusi  hukum  langsung  berakses  kepada  kekuasaan  politik,  hukum diidentifikasikan  dengan  Negara  dan  tunduk  kepada  kepentingan  dengan  sendiri (“rasion d etat”)
b. Kelestarian kekuasaan adalah tugas dari pengakuan hukum.
c. Badan-badan pengawasan khusus seperti polisi, menjadi pusar kekuasaan yang bebas, yang terisolasi dari konteks sosialyang moderat dan mampu melawan otoritas politik.
d. Suatu resim “hukum  rangkap” melembagakan keadilan kelas, dengan mengkosolidasikan dan mengesahkan polah-polah sub –ordinasi social.
e. Perundang-undang pidana mencerminkan dominasi atas adat istiadat atau kebudayaan dan sangat menonjolkan moral yang legal (legal moralism) .
Dalam buku yang berjudul Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Nonet dan Selznick disadur pendapatnya oleh Prof Mahfudz dalam bukunya Politik Hukum di  Indonesia,  menjelaskan  hubungan  antara  hukum  dan  penindasan.  Dikatakannya, masuknya pemerintah ke dalam pola kekuasaan yang bersifat menindas, melalui hukum, berhubungan  erat  dengan  masalah  kemiskinan  sumber  daya  pada  elite  pemerintah. Penggunaan  kekuasaan  yang  bersifat  menindas,  terdapat  pada  masyarakat  yang  masih berada  pada  tahap  pembentukan  tatanan  politik  tertentu.  Hukum  berkaitan  erat  dengan kekuasaan  karena  tata  hukum  senantiasa  terikat  pada status  quo. Tata  Hukum  tidak mungkin  ada  jika  tidak  terikat  pada  suatu  tatanan,  tertentu  yang  menyebabkan  hukum megefektifkan kekuasaan. Jika demikian maka pihak yang berkuasa, dengan baju otoritas,
4 http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/02/teori-hubungan-hukum-dengan-politik.html
mempunyai kewenangan yang sah menuntut warga negara agar mematuhi kekuasaan yang bertahta.  Penggunaan  kekuasaan  itu  bisa  melahirkan  karakter  hukum  yang  menindas maupun  karakter  hukum  yang  otonom,  tergantung  pada  tahap  pembentukan  tata  politik masyarakat yang bersangkutan.

## (b)   Hukum Otonom
Dalam tipe hukum otonom,hukum di pandang sebagai institusi  atu pranata  yang mampu  mengendalikan    represi  dan  melindungi  integritas  sendiri.  Tatanan  hukum berintikan “Rule of law” . Penegakan kepada aturan-aturan hukum  sebagai  upaya utama untuk  mengawasi  kekuasaan  resmi  dan  swasta,serta  terdapatnya  pengadilan  yang  bebas dan  mandiri  dan  tidak  dimanipulasi  oleh  kekuasaan  politik  dan  ekonomi  yang  memiliki otoritas eksklusif untuk mengadili pelanggaran hukum, baik oleh pejabat umum maupun oleh individu-individu swasta. Dalam hubungan kekuasaan hukum otonom dikenal dengan cirri-ciri sebagai berikut:
a) Hukum  terpisah  dari  politik,  sifatnya  yang  khas  adalah  terdapatnya  sistem  yang mengakui peradilan yang independen dan adanya pembagian yang jelas antara fungsi ligislatif dan yudikatif.
b) Tata hukum mendukung “model aturan-aturan” .
c) Prosedur adalah sebagai inti dari hukum atau keadilan procedural;
d) Hukum mengikat baik kepada yang memerintah maupun kepada yang di perintah;
e) Ketaatan kepada hukum adalah di mengerti sebagai kepatuhan yang ketat kepada aturan hukum positif. Kritik tehadap hukum positif  harus dilakukan melalui proses politik.

## (c)   Hukum Responsif
Dalam  tipe  hukum  responsif,  hukum  di  pandang  sebagai  fasilitator  atau  sarana menanggapi kebutuhan dan aspirasi social. Tipe hukum responsif mengimplikasikan dua hal, yaitu:
a. Hukum harus fungsional pragmatis, bertujuan dan rasional.
b. Tujuan adalah menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan ; yang  berarti tujuan sebagai norma kritik. Dengan demikian mengendalikan kebebasan administratif serta mengurangi resiko “kelemahan lembaga” . Ciri-ciri hukum responsif :
a) Tujuan hukum berdasar kompetensi
b) Keadilan substansi yang di cari
c) Aturan hukum tunduk kepada prinsip/asas/doktrin dan kebijaksanaan.
d) Moralitas kerja sama (moralitas rakyat).
e) Aspirasi hukum dan politik berintegrasi.
Tipe  hukum  represif,  hukum  otonom,  dan  hukum  responsif  adalah  merupakan konsepsi  abstrak,  yang  dalam  kenyataan  tidak  akan  di  temukan  bentuknya  yang  murni, karena  tiap-tiap  tatanan  hukum  memiliki  sifat  campuran  yang  mengandung  aspek  dari ketiga tipe hukum tersebut. Hanya dengan pengamatan yang cermat bahwa postur dasar suatu tatanan hukum akan memperlihatkan kecendrungan yang mirip karakteristik dengan salah tipe dari hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Factor pembeda yang pokok dari ke tiga tipe hukum tersebut adalah adanya peranan “paksaan” . Di dalam hukum represif “paksaan” nampak  dominan,  tetapi  dalam  hukum  otonom  “paksaan”  agak  di kurangi,  sedangkan  di  dalam  hukum  responsif  “paksaan”  nampak  tenggelam/tidak  di tonjolkan.
Dalam kaitan hubungan hukum dan politik, pada tipe hukum represif, hukum tunduk kepada politik/kekuasaan, hukum sub-ordinat dari kekuasaan, tetapi dalam hukum otonom, hukum  terpisah  dari  dari  politik/kekuasaan,  sedangkan  dalam  hukum  responsif,  hukum sebagai  fasilitator  atau  sarana  menanggapi  kebutuhan/aspirasi  politik.  Dalam  menjawab pertanyaan  tentang  apakah  hukum  yang  mempengaruhi  politik  ataukah  politik  yang mempengaruhi hukum.
Moh.  Mahfud  MD.  mengajukan  tiga  macam  jawaban  alternative,  yaitu  pertama, Hukum determinan atas politik, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus  tunduk  pada  aturan-aturan  hukum;  kedua,  Politik  determinan  atas  hukum,  karena hukum merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinterkasi dan bahkan saling bersaingan; ketiga, Politik dan hukum sebagai sub-sistem sosial berada pada posisi yang derajat determinasinya setara antara satu sama lain, karena meksipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.
Lebih lanjut untuk menentuk kapan hukum determinan atas politik atau sebaliknya politik determinan atas hukum atau kapan kedudukan hukum dan politik sederajat. Moh. Mafud  MD  mengajukan  jawaban  yang  bersifat  hipotesis  sebagai  berikut:  “konfigurasi politik yang demokratis senantiasa melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif, sedangkan  konfigurasi  politik  yang  otoriter  melahirkan  produk  hukum  yang  berkarakter kosservatif. Karakter responsif atau konsevatif, di tandai antara lain, oleh hal-hal sebagai berikut:
a) Dalam pembuatannya produk hukum yang responsif menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya  (partispatif),  sedangkan  produk  hukum  yang  konservatif  lebih  di dominasi lembaga-lembaga Negara terutama pihak eksekutif (sentralistik);
b) Cerminan  isi  produk  hukum  yang  responsif  adalah  aspiratif,  dalam  arti mencerminkan  mencerminkan  kehendak-kehendak  dan  anspirasi  umum masyarakat,  sedangkan  produk  hukum  yang  konservatif  adalah  positifitik- instrumentalistik, dalam arti mencerminkan kehendak atau memberikan justifikasi bagi kehendak-kehendak dan program pemerintah;
c) Cakupan isi hukum yang responsif itu biasanya rinsi, mengatur hal-hal secara jelas dan  cukup  detail,  sehingga  tidak  dapat  ditafsir  secara  sepihak  oleh  lembaga eksekutif,  sedangkan  pada  hukum  konservatif    biasanya  di  muat  hal-hal  yang pokok-pokok  dan  ambigu  (makna  ganda),  sehingga  memberi  peluang  bagi pemerintah  untuk  membuat  penafsiran  secara  sepihak  melalui  berbagi  peraturan pelaksanaan (interpretative).

## 2. Tinjauan Umum Tentang Kepercayaan
Konsep agama dan konsep kepercayaan pada hakikatnya sama. Penganut agama dan penganut  kepercayaan  sama-sama  mempunyai  sistem  keyakinan  (teologi)  yang  tak  bisa dibedakan. Menganut agama atau menganut kepercayaan merupakan ekspresi dari sebuah keyakinan  yang  transenden  (tersembunyi).  Setiap  individu  baik  yang  beragama  maupun berkeyakinan sama-sama memiliki rasa kerinduan terhadap suatu kekuatan yang melebihi dirinya. Kekuatan yang melebihi individu itulah yang dimanifestasikan dalam wujud yang berbeda-beda (bisa disebut Tuhan, Allah, Sang Hyang Widi, dsb). Bentuk yang berbeda- beda  itu,  merupakan  hasil  imajiner  dari  sebuah  individu  atau  kelompok  yang bersifatsubjektif.
Tentu,  hasil  imajiner  setiap  orang  berbeda-beda,  meskipun  bersumberdari  hakikat yang  sama.Pemeluk  agama-agama  di  dunia  termasuk  di  dalamnyamasyarakat  pemeluk agama  lokal  sekalipun  seperti  aliran  kebatinan  meyakini  bahwa  fungsi  utama  agama ataukepercayaan itu adalah memandu kehidupan manusia agarmemperoleh keselamatan di dunia  dan  keselamatan  sesudah  hari  kematian.  Mereka  menyatakan  bahwa  agamanya mengajarkankasih sayang pada sesama manusia dan sesama makhluk Tuhan,alam tumbuh- tumbuhan, hewan, hingga benda mati.
Perbincangan  tentang agama atau kepercayaan  memang tidak akan  pernah selesai, seiring  dengan  perkembangan  masyarakat  itu  sendiri.  Baik  secara  teologis  maupun sosiologis, agama atau kepercayaan dapat dipandang sebagai instrumen untuk memahami dunia.  Dalam  konteks  itu,  hampir-hampir  takada  kesulitan  bagi  agama  apapun  untuk
menerima  premis  tersebut.  Secara  teologis,  hal  itu  dikarenakan  oleh  watak omnipresent agama.  Yaitu,  agama,  baik  melalui  simbol-simbol  atau  nilai-nilai  yang  dikandungnya “hadir  dimana-mana”,  ikut  mempengaruhi,  bahkan  membentuk  struktur  sosial,  budaya, ekonomi dan politik serta kebijakan publik.
Dengan ciri ini, dipahami bahwa dimanapun suatu agamaatau kepercayaan berada, ia diharapkan dapat memberi panduannilai bagi seluruh diskursus kegiatan manusia, baik yang bersifatsosial-budaya, ekonomi maupun politik. Sementara itu, secara sosiologis tak jarang  agama  dan aliran  kepercayaan  menjadi faktor  penentu  dalam  proses transformasi dan modernisasi termasuk di dalamnya para penganut agama lokal seperti aliran kebatinan yang  dianggap  menyimpang.  Kajian  tentang  agama  lokal  dalam  hal  ini  tentang  aliran kebatinan memang sudah banyak dilakukan, baik itu untuk kebutuhan karya ilmiah (seperti skripsi,  tesis,  maupun  disertasi),  atau  penelitian-penelitian,  maupun  yang  hanya  sekedar tulisan ringkas di media.
Kepercayaan lokal yangdianut oleh sebagain masyarakat Indonesia yang tersebar di Sumatera  Utara,  Jambi,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah  dan  Sulawesi  Selatan.  Beberapa kelompok kepercayaan lokal yang disajikan ini adalah 5 :
a. Kepercayaan Parmalim di Kabupaten Samosir dan Toba Samosir Sumatera Utara.
b. Kepercayaan Suku Anak Dalam di Kec. Mestong Kab. Muara Bungo Jambi
c. Kepercayaan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu Jawa Barat
d. Kepercayaan Masyarakat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat
e. Kepercayaan Sedulur Sikep (Samin) di Kabupaten Blora Jawa Tengah
f. Kepercayaan Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan

## 3. Perlindungan Hukum terhadap Penganut Kepercayaan
Beberapa waktu lalu, Selasa 7 November 2017 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan  uji  materi  terkait  aturan  pengosongan  kolom  agama  pada  Kartu  Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Hal  itu diatur dalam pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk.Uji materi diajukan Nggay Mehang Tana,  Pagar  Demanra  Sirait,  Arnol  Purba  dan  Carlim  dengan  nomor  perkara  97/PUU- XIV/2016.
5 Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Ibid, hlm. xxiii
Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat  (1)  dan  Pasal  64  ayat  (1) bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  termasuk  penganut  aliran kepercayaan.Artinya, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.
Selain itu, MK memutuskan pasal 61 Ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal  61  ayat  2  berbunyi,  " Keterangan  mengenai  kolom  agama  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  bagi  Penduduk  yang  agamanya  belum  diakui  sebagai  agama sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  atau  bagi  penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. " Pasal 64 ayat 5 menyatakan, " Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  bagi  penduduk  yang  agamanya  belum  diakui  sebagai  agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan ."
Dengan  demikian,  status  penganut  kepercayaan  dapat  dicantumkan  dalam  kolom agama  di  KK  dan  KTP.Para  pemohon  sebelumnya  menilai,  ketentuan  di  dalam  UU Adminduk itu dinilai tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama kepada penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat, selaku warga negara.
Dalam  permohonannya,  Nggay  dan  kawan-kawan  meminta  Majelis  Hakim  MK menyatakan  Pasal  61  ayat  1  dan  Pasal  64  ayat  1  UU  Administrasi  Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945.Oleh karena itu, pasal yang diuji tidak memiliki kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  frasa  "agama  termasuk  juga  penghayat kepercayaan  dan  agama  apa  pun".Dengan  kata  lain,  kolom  agama  pada  KK  dan  KTP dihapuskan.Alasan  pemohon,  pasal-pasal  yang  diuji  itu  tidak  mengatur  secara  jelas  dan logis sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan melanggar hak-hak dasar yang dimiliki warga negara.
Dalam  putusannya,  MK  menyatakan  bahwa  status  penghayat  kepercayaan  dapat dicantumkam dalam kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik
tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut.Sebelumnya, kolom agama pada KTP dan KK warga penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.Perbedaan ketentuan pengisian  kolom  agama  tersebut  menimbulkan  diskriminasi  terhadap  warga  penghayat dalam  memenuhi  hak  dasar  sebagai  warga  negara,  salah  satunya  dalam  mendapatkan pekerjaan.Tidak  sedikit  warga  penghayat  yang  tidak  bisa  mendaftar  sebagai  PNS  dan anggota  TNI-Polri  karena  kosongnya  kolom  agama  di  KTP  mereka.Atau,  alasan  lain, kepercayaan yang mereka anut tidak termasuk dalam enam agama yang diakui oleh negara.
Sebuah  tindakan  diskriminatif  yang  dialami  oleh  seorang  warga  penghayat  Sunda Wiwitan  saat  berurusan  di  pengadilan.Hakim  yang  memimpin  sidang  tidak  mengambil sumpah lebih dulu saat warga penghayat itu hendak memberikan kesaksian dengan alasan kepercayaannya  tidak  termasuk  dalam  enam  agama  yang  diakui  oleh  negara.Padahal, pengambilan sumpah menjadi salah satu unsur agar sebuah kesaksian di pengadilan bisa dianggap sah.
Penyimpangan  berupa  diskrimasi  tersebut  telah  berlaku  sejak  lama  di  Indonesia, tidak lain disebabkan  karena  dalam mempertimbangkan  apakah  tindakan  pemerintah itu melawan  hukum  atau  tidak,  diberi  ukuran-ukuran  lain  dari  pada  apabila  perbuatan  itu dilakukan  oleh  perseorangan.  Keseimbangan  masyarakat  antara  penguasa  dan perseorangan  dan  antara  perseorangan  sendiri  itu  berbeda.  Tujuan  daripada  tindakan pemerintah adalah untuk melindungi kepentingan umum.
Betapa  luasnya  tugas  dari  pada  pemerintah  tersebut,  yaitu  kepentingan  umum. Sedemikian  luasnya  sehingga  tidak  mungkin  tugas  itu  tercakup  oleh  Undang-undang, sebab  dalam  hal  mengurus  (memerintah),  pemerintah  diperbolehkan  untuk  mengambil segala tindakan yang dianggapnya perlu untuk penyelenggaraan tugasnya. Oleh karena itu, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sempurna, pemerintah memerlukan kebebasan dalam tindakan-tindakannya, tetapi sebaliknya, harus diingat bahwa besar kemungkinannya  (karena  kebebasan  bertindak  dari  pada  pemerintah  itu),  bahkan  sering terjadi bahwa kepentingan perorangan atau kelompok tertentu menjadi terlanggar. Lebih- lebih  dalam  Negara  demokrasi  modern  dengan  lingkungan  hidup  warga  Negara (perseorangan) sangatlah besar. 6
6 Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 56

## 4. Analisa Putusan MK tentang Penganut Kepercayaan
Dalam perkembangannya, dilaksanakan penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan,  perlindungan,  pelaksanaan,  dan  pemajuannya  kedalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan semata mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin penting sebagai isu  global,  melainkan  karena  hal  itu  merupakan  salah  satu  syarat  negara  hukum.  HAM sering dijadikan sebagai salah satu syarat  negara hukum. HAM sering dijadikan sebagai salah  satu  indikator  untuk  mengukur  tingkat  peradaban,  tingkat  demokrasi,  dan  tingkat kemajuan  suatu  negara.  Rumusan  HAM  yang  telah  ada  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilengkapi dengan memasukkan pandangan megenai  HAM  yang  berkembang  saat  ini  dan  merupakan  kemajuan  besar  bagi  bangsa untuk secara konstitusional menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia.
Dalam  hubungan  tersebut,  bangsa  Indonesia  berpandangan  bahwa  HAM  harus memperhatikan karakteristik asli bangsa dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai  dan menghormati akan hak  asasi  tiap-tiap  pihak.  Di  dalam  Pasal  28J  memberikan  pembatasan  yang  ditetapkan dengan undang-udangan dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan  orang  lain  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat demokratis khas Indonesia.
Rumusan HAM yang masuk dalam konstitusi dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu:
a. HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan
b. HAM berkaitan dengan keluarga
c. HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi
d. HAM berkaitan dengan pekerjaan
e. HAM  berkaitan  dengan  kebebasan  beragama  dan  meyakini  kepercayaan,  kebebasan bersikap, berpendapat dan berserikat
f. HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi
g. HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia
h. HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial
i. HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan
j. HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain.
Sejatinya rumusan HAM dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, baik oleh negara maupun oleh  rakyat,  diharapkan  laju  peningkatan  kualitas  peradaban,  demokrasi,  dan  kemajuan Indonesia  jauh  lebih  cepat  dan  jauh  lebih  hebat  dibandingkan  dengan  tanpa  adanya rumusan jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM. 7
Menurut Plato dalam sebagaimana disadur dalam buku Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara oleh Prof. I Gde Pantja Astawa, menyebutkan bahwa hakikat negara diawali dengan keharusan mengukur luas negara atau disesuaikan dengan dapat-tidaknya, mampu- tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara bersangkutan, karena negara pada hakikatnya merupakan suatu keluarga yang besar. 8
Dalam mempersatukan keberagaman, para pendiri bangsa begitu keras mengerahkan kemampuannya  dengan  proses  panjang  yang  singkatnya  kemudian  lahirlah  Pancasila. Ideologi bangsa ini sesuai dengan tujuan negara oleh Thomas Aquinas, yang berpendapat bahwa  tujuan negara  identik  dengan  tujuan manusia. Tujuan negara  dalam hal  ini dapat pula  diartikan  sebagai  visi  negara,  yang  secara  umum  ditujukan  untuk  menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya ( bonum publicum, common good, common wealth) 9
Satjipto  Rahardjo  dalam  buku  Hukum  dalam  aras  Sosiologis  oleh  Sulaiman, meyakini bahwa banyak peraturan hukum yang tidak dapat berlaku secara efektif karena kelemahan pada substansi dengan perumusan yang kurang sinkron atau kelemahan institusi hukum  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  suatu  peraturan  hukum. 10 Keberadaan  nilai- nilai Pancasila itu tergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Hal ini berarti bahwa:
1. Nilai-nilai  Pancasila  timbul  dari  bangsa  Indonesia,  sebagai  hasil  penilaian  dan pemikiran filsafat bangsa Indonesia;
2. Nilai-nilai  Pancasila  merupakan  filsafat  (pandangan  hidup)  bangsa  Indonesia  yang paling sesuaidengan yang diyakini oleh bangsa Indonesia, yaitu sebagai petunjuk yang paling baik, benar, adil dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia (Jakarta : Sekretaris Jenderal MPR RI, 2014), hlm. 182
8 I  Gde  Pantja  Aswata  dan  Suprin  Na’a, Memahami  Ilmu  Negara  dan  Teori  Negara .(Bandung:  Refika Aditama, 2009), hlm. 42
9 Ibid, hlm. 45
10 Sulaiman, Hukum dalam Aras Sosiologis, (Banda Aceh : Forum Studi Hukum dan Masyarakat, 2013), hlm. 4
3. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai kerohanian yang manifestasinya sesuai dengan sifat budi nurani bangsa Indonesia.
Dengan  nilai-nilai  yang  bersifat  objektif  dan  subyektif  pada  Pancasila,  maka kedudukannya sebagai falsafah hidup dan cita-cita moral, secara ringkas dapat dinyatakan bahwa  sila  pertama  menuntut  setiap  warga  bangsa  mengakui  Tuhan  Yang  Maha  Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir, baik dalam hati dan tutur kata maupun dalam tingkah laku  sehari-hari.  Konsekuensinya  adalah  Pancasila  menuntut  umat  beragama  dan berkepercayaan untuk hidup rukun walaupun berbeda keyakinannya.
Sila Kedua mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiaporang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasi. Dengan kata lain, ada sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beadab terhadapnya. Sila ketiga menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai  tanah  air,  bangsa,  dan  negara  Indonesia,  ikut  memperjuangkan  kepentinga- kepentingannya,  dan  mengambil sikap  solider serta  loyal terhadap  sesama  waga  negara. Sila Keempat mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung, bersama sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab seuai dengan kedudukannya masing-masing.
Sila Kelima mengajak masyarakat aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai  dengan  kemampuan  dan  kedudukan  masing-masing  kepada  negara  demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. 11

## D. PENUTUP

## 1. Simpulan
Jika mengacu pada beberapa pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :
a. Perlindungan  hukum  terhadap  kelompok  masyarakat  penghayat  kepercayaan  di Indonesia  telah  diwujudkan  melalui  putusan  Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi Nomor  97/PUU-XIV/2016  yang  menyatakan  bahwa  status  penghayat  kepercayaan
11 Teguh Prasetyo  dan Arie  Purnomosidi, Membangun Hukum  berdasarkan Pancasila (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014), hlm. 25
dapat  dicantumkam  dalam  kolom agama  di kartu keluarga  dan kartu tanda penduduk elektronik tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut. Hal tersebut diperlukan untuk  mewujukan  tertib  administrasi  kependudukan  mengingat  jumlah  penghayat kepercayaan  dalam  masyarakat  Indonesia  sangat  banyak  dan  beragam.  Pengaturan tersebut menjadi wadah atas perlakukan yang berbeda terhadap warga negara penghayat kepercayaan  dan  warga  negara  penganut  agama  yang  diakui  menurut  peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik yang berlaku sebelumnya.
b. Dalam  membuat  kebijakan  perlindungan  hukum  terhadap  kelompok  masyarakat penghayat  kepercayaan  harus  mengacu  pada  prinsip  Hukum  yang  berkeadilan berdasarkan  Pancasila.  Hal  ini  didasarkan  rumusan  keadilan  yang  terlaksana  dalam masyarakat  Indonesia,  dengan  keadilan  yang  menekankan  pada  keseimbangan  antara hak dan kewajiban  yaitu hak untuk menikmati hasil pembangunan  dengan kewajiban darma  baktinya.  Dengan  adanya  rumusan  keadilan  ini,  maka  pembangunan  hukum nasional  dalam negara  hukum  Pancasila sesuai  dengan  tujuan untuk melindungi : (1) segenap bangsa Indonesia, (2) seluruh tumpah darah Indonesia, (3) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, (4) masyarakat Indonesia dan individu-individu, (5) jiwa, kebebasan individu, kehormatan dan harta bendanya, (6) pelaksanaan pembangunan (hukum harus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh). 12
Mengingat kembali karakter produk hukum oleh Prof Mahfudz MD, yaitu produk hukum  responsif/  populisti  dan  produk  hukum  konservatif/ortodoks/elitis,  politik hukum yang digunakan digunakan dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perlindungan  masyarakat  penghayat  kepercayaan  lokal  untuk  mencantumkan kepercayaan  pada  KTP,  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  Pancasila  yang  kemudian lebih  condong    kepada  karakter  produk  hukum  yang  pertama,  yaitu  produk  hukum responsif/populistik,  dimana  produk  hukum  ini  mencerminkan  rasa  keadilan  dan memenuhi  harapan  masyarakat.  Dalam  proses  pembuatannya  memberikan  peranan besar  dan  partisipasi  penuh  kelompok-kelompok  sosial  atau  individu  di  dalam
12 Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, Op cit. H. 163
masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu masyarakat. 13

## 2. Saran
a. Untuk  Pemerintah,  dalam  pelaksanaan  putusan  yang  telah  ada,  hendaknya  sesuai dengan  tujuan  putusan  yaitu untuk  melindungi hak-hak  warga  negara,  agar  segera melakukan penyesuaian dan mendata lebih lanjut secara mendalam.
b. Perlunya  dikaji  lebih  mendalam  antara  aliran  kepercayaan  yang  ada  dan  tidak bertentangan  dengan  peraturan  lainnya,  misalkan  penodaan  agama  dan  lainnya. Selain agar menjaga kestabilan religiusitas bangsa, juga agar tidak terjadi kekerasan yang mengatasnamakan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
C.F.G.  Sunaryati  Hartono. Penelitian  Hukum  Di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-20. Bandung: Alumni. 1994 I Gde Pantja Aswata dan Suprin Na’a. Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara . Bandung: Refika Aditama. 2009
Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia . Jakarta: Kemenag RI. 2012 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia. Panduan  Permasyarakatan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI. 2014 Moh Mahfudz MD. Politik Hukum di Indonesia. Cet ke-7. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017 Sudikno Mertokusumo. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014
Teguh  Prasetyo  dan  Arie  Purnomosidi. Membangun  Hukum  berdasarkan  Pancasila .  Bandung: Penerbit Nusa Media. 2014
Sulaiman, Hukum dalam Aras Sosiologis, (Banda Aceh : Forum Studi Hukum dan Masyarakat, 2013)
13 Moh Mahfudz MD, Politik Hukum di Indonesia, cet ke 7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 31
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers. 2001
Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor: Ifdhal Kasim et.al. Jakarta: Elsam dan Huma. 2002 Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia. 1994

## 2. Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

## 3. Putusan Pengadilan
Putusan  MK  Nomor  97/PUU-XIV/2016 Tentang  Pencantuman  Penghayat  Kepercayaan dalam Kolom KTP-el dan KK.

## 4. Internet
http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/02/teori-hubungan-hukum-dengan-politik.html