## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 10 Nomor 1, Februari 2024 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS DI ERA MEDIA SIBER SUATU KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

## Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional e-mail : mastriwulandari@undiknas.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2023 Diterima: 15 Januari 2024
Terbit: 1 Februari 2024 Keywords: criminal liability, press crime, cyber media The  cyber  media  phenomenon  has  had  a  major impact  on  the  world  of  the  press,  both  in  terms  of access to information and in maintaining journalistic integrity. However, this phenomenon also brings new challenges,  especially  regarding  acts  of  defamation by  the  press  through  cyber  media.  This  raises questions regarding the criminal liability that must be borne by the press in these cases. Using normative legal research methods, the author analyzes relevant laws  and  regulations,  including  the  Press  Law,  ITE Law, and general criminal law. In this research, the author reviews various relevant laws and regulations and  presents  case  study  analysis  related  to  hoaxes, radicalism and insults on social media. The research results  show  the  need  for  more  effective  efforts  in dealing with press crimes that harm the reputation and  good  name  of  individuals  or  groups.  From  the conclusions drawn, it appears that criminal liability for acts of defamation by the press in the context of cyber media is a complex issue. The need for revision and  improvement  of  related  laws  and  regulations, increased supervision and enforcement of the law, as well  as  public  awareness  and  legal  literacy  are  the suggestions proposed in this article. Abstrak Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, pidana pers, media siber Fenomena  media  siber  telah  membawa  dampak besar  pada  dunia  pers,  baik  dalam  hal  akses informasi  maupun  dalam  menjaga  integritas jurnalistik.  Namun,  fenomena  ini  juga  membawa
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 86
Corresponding Author: Ni
Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari:
mastriwulandari@undiknas.ac.
id tantangan baru, terutama terkait tindak pencemaran  nama  baik  oleh  pers  melalui  media siber.  Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  mengenai pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung oleh  pers  dalam  kasus-kasus  tersebut.  Dengan menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif, penulis  menganalisis  peraturan  perundang- undangan yang relevan, termasuk UU Pers, UU ITE, dan  hukum  pidana  umum.  Dalam  penelitian  ini, penulis  mengulas  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  relevan  dan  memaparkan  analisis studi kasus terkait dengan hoaks, radikalisme, dan penghinaan  di  media  sosial.  Hasil  penelitian menunjukkan  perlunya  upaya  yang  lebih  efektif dalam  menangani  tindak  pidana  pers  yang merugikan  reputasi  dan  nama  baik  individu  atau kelompok.  Dari  simpulan  yang  ditarik,  terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pencemaran  nama  baik  oleh  pers  dalam  konteks media  siber  merupakan  isu  yang  kompleks. Perlunya  revisi  dan  penyempurnaan  peraturan perundang-undangan  yang  terkait,  peningkatan pengawasan  dan  penegakan  hukum,  serta kesadaran  dan  literasi hukum  masyarakat  menjadi saran- saran yang diusulkan dalam artikel ini.
@Copyright 2024.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  khususnya  internet, telah  membawa  dampak  signifikan  terhadap  dunia  pers.  Fenomena  media  siber memberikan  kemudahan  akses  informasi,  namun  juga  membawa  tantangan  baru dalam  menjaga  integritas  dan  etika  jurnalistik.  Salah  satu  permasalahan  yang muncul adalah tindak pencemaran nama baik oleh pers melalui media siber. Hal ini menimbulkan  pertanyaan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  yang  harus ditanggung oleh pers dalam kasus-kasus tersebut.
Dalam  era  media  siber,  jumlah  platform  dan  saluran  komunikasi  yang tersedia semakin luas. Hal ini memungkinkan informasi, baik yang benar maupun yang  salah,  menyebar  dengan  cepat  dan  mencapai  audiens  yang  lebih  luas.  Pers dihadapkan pada tekanan untuk menghasilkan konten yang menarik perhatian dan memenuhi kebutuhan konsumen informasi yang semakin tinggi. Dalam situasi ini, tindak  pencemaran  nama  baik  oleh  pers  dapat  terjadi  ketika  konten  yang  tidak akurat, fitnah, atau menghina dipublikasikan secara online. (Setiawan dan Arista, 2013 : 40).
Pencemaran  nama  baik  oleh  pers  memiliki  dampak  yang  serius  terhadap individu  atau  kelompok  yang  menjadi  korban.  Pencemaran  nama  baik  dapat merusak reputasi, karier, dan kehidupan pribadi seseorang. Selain itu, di era media siber, informasi yang salah atau fitnah dapat dengan mudah menyebar dan menjadi viral, mengakibatkan kerugian besar bagi korban pencemaran nama baik.
Untuk  mengatasi  tindak  pencemaran  nama  baik  oleh  pers  dalam  konteks media  siber,  diperlukan  kerangka  hukum  yang  jelas  dan  efektif.  Di  Indonesia, beberapa undang-undang telah diberlakukan untuk mengatur pers dan penggunaan teknologi  informasi,  salah  satu  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  hukum  pidana adalah  pencemaran  nama  baik  atau  penghinaan,  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya ditulis KUHP) pencemaran nama baik tidak dijelaskan secara  jelas  namun  pencemaran  nama  baik  didefinisikan  sebagai  penghinaan. Penghinaan  dalam  KUHP  terdapat  dalam  Pasal  310  sampai  Pasal  321.  Bentuk penghinaan yang terdapat dalam KUHP diantaranya penghinaan lisan, penghinaan tertulis,  pengaduan  fitnah,  menimbulkan  prasangka  palsu,  penghinaan  mengenai orang yang meninggal.
Pengaturan  pencemaran  nama  baik  atau  penghinaan  di  media  siber  atau online diatur  terpisah  dari  KUHP  dan  berada  di  Undang-Undang  lain  yang  lebih khusus  yaitu  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (Selanjutnya  UU  ITE).  UU  ITE  sendiri  merupakan  bentuk  perwujudan Cyber  Law pertama  di  Indonesia  (Setiawan  dan  Arista  2013).  Dimana  undang- undang ini akan digunakan sebagai dasar hukum untuk penegakan pidana terhadap kejahatan di ranah siber atau online . Pencemaran nama baik dalam UU ITE berada dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (3). Pasal 27 ayat (3) berbunyi :
“ Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau penemaran nama baik ”
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya UU ITE 2008) seringkali  dianggap sebagai pasal yang multitafsir karena pada pasal tersebut tidak terdapat penjelasan terkait limitasi dari bentuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimaksud. Ketidakjelasan batasan atau limitasi dari penghinaan dan/atau pencemaran nama baik  yang  dimaksud  mengakibatkan  pasal  tersebut  belum  memiliki  kejelasan parameter  dan  pada  penegakkannya  akan  menimbulkan  potensi  adanya permasalahan (Rachmawati dan Nasya 2021). Namun terdapat perubahan pada UU ITE 2008 menjadi UU ITE yang sekarang, dimana ketentuan daripada pasal tersebut tidak  memberikan  spesifikasi  khusus  pada  subjek  hukum  yang  akan  dilanggar terhadap objek seperti seorang jurnalis melanggar ketentuan dalam  menjalankan profesinya mengelolah produk pers. Oleh karena itu dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) tersebut tidak dijelaskan secara ekplisit pasal mana dalam KUHP yang menjadi acuan penjelasan pasal tersebut. (Rachmawati dan Nasya, 2021: 35).
Adanya  pasal  tentang  kemerdekaan  pers,  pers  tidak  boleh  memberikan informasi yang tidak akurat dan juga harus memperhitungkan opini pembaca yang
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
88
dapat mencemarkan nama baik seseorang. Sehingga berita yang disajikan oleh pers harus  sesuai  fakta  dan  unsur  kepentingan  publik  (Yusnita  2018).  Maka  dari  itu dalam meliput berita wartawan atau jurnalis memiliki kode etik.  (Yusnita, 2018 : 45).

## METODE PENELITIAN
Metode   penelitian   yang   digunakan   adalah   penelitian   hukum   normatif. Penelitian hukum   normatif   disebut   juga   sebagai   penelitian   hukum   doktrinal. Hukum dikonsepsikan sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan  atau    hukum    yang    dikonsepsikan    sebagai    kaidah    atau    norma yang  merupakan patokan  berperilaku  masyarakat  terhadap  apa  yang  dianggap pantas.    Pendekatan  yang    digunakan    dalam   penelitian    ini  adalah   pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep. (Marzuki, 2014:35)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fenomena  Media  Siber  Mempengaruhi  Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap Tindak Pencemaran Nama Baik oleh Pers
Fenomena media siber telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap media  dan  komunikasi,  termasuk  dalam  konteks  pertanggungjawaban  pidana terhadap  tindak  pencemaran  nama  baik  oleh  pers.  Media  siber  memberikan platform yang luas dan cepat dalam menyebarkan informasi, namun juga membawa tantangan  baru  terkait  dengan  pertanggungjawaban  hukum  dan  regulasi  yang relevan.  (Kismiyati El Karimah dan Uud  Wahyudin, 2010  :  74).  Fenomena  media siber  telah  membawa  dampak  signifikan  terhadap  pertanggungjawaban  pidana dalam kasus pencemaran nama baik oleh pers. Salah satu dampak utamanya adalah kecepatan  dan  skala  penyebaran  informasi.  Melalui  media  siber,  informasi  dapat disebarkan  dengan  cepat  dan  mencapai  audiens  yang  lebih  luas  daripada  media tradisional. Hal ini berarti bahwa tindakan pencemaran nama baik oleh pers dapat menyebar dengan cepat dan mencapai banyak orang dalam waktu singkat. Selain itu,  media  siber  juga  memberikan  anonimitas  kepada  pelaku,  karena  seringkali mereka  dapat  menyebarkan  konten  negatif  atau  fitnah  tanpa  mengungkapkan identitas mereka. Hal ini dapat menyulitkan proses penentuan pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku,  karena  sulit  untuk  mengidentifikasi  dan  mengumpulkan bukti  yang  cukup  kuat  untuk  menuntut  mereka  secara  hukum.  Selain  itu,  media siber juga memberikan platform bagi individu untuk menyampaikan opini mereka dengan bebas, yang dalam beberapa kasus dapat berpotensi menimbulkan konflik dengan hak-hak privasi dan reputasi individu lain. Oleh karena itu, fenomena media siber memerlukan pendekatan hukum yang cermat dan adaptif untuk memastikan pertanggungjawaban  pidana  yang  efektif  dalam  mengatasi  tindak  pencemaran nama baik oleh pers di era digital ini. (Zulkarnain, 2020 : 74).
Fenomena  media  siber  telah  mengubah  cara  komunikasi  dan  interaksi manusia  secara  drastis.  Hal  ini  juga  berdampak  signifikan  terhadap pertanggungjawaban  pidana  terhadap  tindak  pencemaran  nama  baik  oleh  pers. Beberapa  aspek  penting  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  konteks  ini  adalah kecepatan penyebaran informasi, anonimitas, dan tantangan dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat.
Pertama,  media  siber  memungkinkan  penyebaran  informasi  dengan kecepatan  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya.  Sebuah  konten  negatif  atau fitnah  yang  dipublikasikan  oleh  pers  melalui  platform  media  siber  dapat  dengan cepat menyebar dan mencapai audiens yang luas dalam hitungan detik. Informasi ini dapat diperbanyak dan disebarkan oleh pengguna lainnya, sehingga sulit untuk mengendalikan  penyebarannya.  Dalam  konteks  pencemaran  nama  baik,  hal  ini berarti  bahwa  reputasi  seseorang  dapat  dengan  mudah  dicemarkan  oleh  pers melalui media siber dalam waktu yang singkat. Hadiba Z. Wadjo, 2011 : 53).
Anonimitas  menjadi  salah  satu  tantangan  utama  dalam  menentukan pertanggungjawaban  pidana  dalam kasus  pencemaran  nama  baik  di media  siber. Pelaku  dapat  menyebarkan  konten  negatif  atau  fitnah  tanpa  mengungkapkan identitas  mereka.  Mereka  dapat  menggunakan  akun  palsu,  nama  samaran,  atau berbagai  teknik  lainnya  untuk  menyembunyikan  jejak  digital  mereka.  Hal  ini menyulitkan pengungkapan identitas pelaku dan mengumpulkan bukti yang cukup kuat  untuk  menuntut  mereka  secara  hukum.  Oleh  karena  itu,  identifikasi  dan pelacakan pelaku menjadi lebih rumit dalam lingkungan media siber.
Pengumpulan  bukti  yang  kuat  juga  menjadi  tantangan  dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik di media siber. Dalam kasus tindakan pencemaran nama baik oleh pers, penting untuk memiliki bukti yang dapat  diandalkan  untuk  mendukung  tuntutan  hukum.  Namun,  dalam  lingkungan media  siber,  bukti  elektronik  dapat  dengan  mudah  dihapus,  diubah,  atau disembunyikan.  Selain  itu,  proses  pengumpulan  bukti  elektronik  juga membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus untuk memastikan keabsahan dan keandalannya. (Satino, Iswahyuni, Surahmad, 2021: 101).

## Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pencemaran  Nama  Baik  Oleh  Pers Melalui Media Siber
Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum  dan  tidak  diajukan  oleh  terdakwa  sebagai  alasan  pembelaan.  Hal  ini mengakibatkan  perlunya  sejumlah  ketentuan  tambahan  mengenai  hal  ini,  baik dalam hukum pidana materiil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHAP).
Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana.  Hal  ini  yang  menjadi  pangkal  tolak pertalian  antara  pertanggungjawaban  pidana  dan  tindak  pidana  yang  dilakukan pembuat.  Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  rembesan  sifat  dari  tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru bersumber dari celaan  yang  ada  pada  tindak  pidananya.  Oleh  karena  itu,  ruang  lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana. (Mondary, 2008 : 15).
Sistem hukum modern ditandai oleh adanya supremasi dan kemandirian hal itu  dari  sistem-  sistem  lain.  Dalam  konteks  ini,  penentuan  tindak  pidana  tidak bergantung  dari  sistem-sistem  lain,  termasuk  sistem  moral.  Artinya,  dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, negara merdeka dari sistem moral  sekalipun.  Dengan  demikian,  hukum  pidana  tidak  selalu  merupakan  hasil refleksi  dari  moralitas,  termasuk  dalam  menentukan  suatu  perbuatan  sebagai tindak pidana.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 90
Penentuan  tindak  pidana  dapat  saja  dilepaskan  dari  masalah  moralitas masyarakat,  tetapi  justru  hasilnya  sebaliknya.  Setiap  tindak  pidana  adalah perbuatan yang tercela di mata hukum. Jika hukum memandang suatu perbuatan sebagai tercela, maka pada hakikatnya demikian pula seharusnya dari segi moral. Hukum  merupakan  gejala  yang  timbul  dan  hanya  dapat  dimengerti  dari perkembangan  peradaban  manusia.  Dengan  demikian,  maka  pada  dasarnya ditetapkannya  suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana  merupakan  cerminan ‘pe nola kan’  masyarakat  terhadap  perbuatan  tersebut. (I  Dewa  Gede  Agung Mahendra Gautama, I Wayan Novy Purwanto, 2020:1618).
Berdasarkan  teori  pemisahan  tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban pidana,  maka  tindak  pidana  merupakan  sesuatu  yang  bersifat  eksternal  dari pertanggungjawaban  pembuat.  Dilakukannya  tindak  pidana  merupakan  syarat eksternal  kesalahan.  Namun  demikian,  selain  syarat  eksternal  untuk  adanya kesalahan ada pula syarat internal. Dalam hal ini persyaratan yang justru terletak pada  diri  pembuat.  Konkretnya,  kondisi  pembuat  yang  dapat  dipersalahkan  atas suatu  tindak  pidana.  Syarat  (internal)  tersebut  karenanya  merupakan  unsur pertanggungjawaban pidana.
Dari pendapat para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada: 1) Kemampuan untuk membeda- bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan  hukum;  2)  Kemampuan  untuk  menentukan  kehendaknya  menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.
Yang  pertama  merupakan  faktor  akal  ( intelektual  factor )  yaitu  dapat membeda-bedakan  antara  perbuatan  yang  diperbolehkan  dan  yang  tidak.  Yang kedua  adalah  faktor  perasaan  atau  kehendak  ( volitional  factor )  yaitu  dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.
Sebagai konsekuensi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44 KUHP tadi ketidakmampuan tersebut  harus  disebabkan  karena  alat-alat  batinnya  sakit  atau  cacat  dalam tubuhnya.
PertanggungJawaban Pidana Atas Pemberitaan Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers): Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 28 F UUD 1945, “ Setiap orang berhak untuk ... memperoleh informasi ... serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan menggunakan saluran yang tersedia .”Hak atas informasi pers juga diatur dalam UU Pers  dan  juga  Kode  Etik  Jurnalistik.  Berdasarkan  perspektif  pers,  terdapat  dua dimensi kebebasan atau hak atas informasi.
Pertanggungjawaban  pidana  dipandang  ada,  kecuali  ada  alasan-alasan penghapus pidana seperti adanya alasan pemaaf. Dengan kata lain, criminal liability dapat  dilakukan  sepanjang  pembuat  tidak  memiliki  “ defence” ,  ketika  melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang  bertanggung  jawab  atas  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  jika  tidak
dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai ‘ defence ’ ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membuat keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena  melakukan  tindak  pidana.  Untuk  itu,  Penuntut  Umum  berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana.(Muldjoharjo, 2003 : 25).
Kepada  wartawan  yang  melakukan  tindak  pidana  pada  media  sosialnya berlaku Pasal 310 KUHP yaitu tentang pencemaran nama baik. Namun Pasal 310 ayat (3) potensial membebaskan wartawan dari jerat hukum selama bisa dibuktikan bahwa yang dilakukannya semata-mata demi kepentingan umum. Hal ini diperkuat dengan penjelasan UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomer 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (3) bahwa  untuk  pencemaran  nama  baik  melalui  sarana  internet  mengacu  pada ketentuan  pencemaran  dan/atau  fitnah  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana. (Supian Hadi, Fattahul Anjab, Ratminto, 2022 : 665-667)

## PENUTUP Kesimpulan
Pertanggungjawaban pidana atas pemberitaan dalam media sosial merujuk pada  peran  dan  status  penggunanya,  yang  secara  spesifik  difokuskan  pada wartawan sebagai insan pers pengguna media sosial. Pengumpulan bukti yang kuat juga menjadi tantangan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik di media siber. Dalam kasus tindakan pencemaran nama baik oleh pers, penting untuk  memiliki  bukti  yang  dapat  diandalkan  untuk  mendukung tuntutan hukum.  Pertanggungjawaban  pidana  dipandang  ada,  kecuali  ada  alasan-alasan penghapus pidana seperti adanya alasan pemaaf. Dengan kata lain, criminal liability dapat  dilakukan  sepanjang  pembuat  tidak  memiliki  “ defence” ,  ketika  melakukan suatu tindak pidana.
Saran
Dalam  menghadapi  fenomena  media  siber  yang  mempengaruhi pertanggungjawaban  pidana  terhadap  tindak  pencemaran  nama  baik  oleh  pers, perlu adanya pendekatan hukum yang cermat. Regulasi yang memadai dan adaptif perlu  diterapkan  untuk  mengatasi  tantangan  yang  muncul.  Selain  itu,  kerjasama antara  pihak  berwenang,  institusi  media,  dan  platform  media  siber  juga  penting dalam  mengidentifikasi  pelaku,  mengumpulkan  bukti,  dan  menegakkan  hukum dengan  efektif.  Peningkatan  kesadaran  dan  literasi  hukum  juga  menjadi  faktor penting dalam upaya melawan tindak pencemaran nama baik di era media siber ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Marzuki,  2014,  Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi),  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Mondary, 2008, Pemahaman Teori dan Praktek Jurnalistik, Ghalia Indonesia, Bogor.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 92

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang nomer 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Hadiba Z. Wadjo, Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers, Jurnal Sasi, Vol. 17 No.2, 2011.
I  Dewa  Gede  Agung  Mahendra  Gautama,  I  Wayan  Novy  Purwanto, Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi Di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya Vol. 8 No.10. 2020.
Muldjoharjo, Delik Pers Di Dalam Praktek dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya , Media Hukum. Persatuan Jaksa Republik Indonesia, vol.1 No.4, 2003.
Satino, Iswahyuni, Surahmad, Peran Pers Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers . Jurnal Esensi Hukum, Vol. 3 No.1.2021.
Supian Hadi, dkk, Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama  Baik  di  Media  Sosial  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 05, Nomor 09, September 2022.