Copyright ©2023, ISSN: 2302-4666 print/ 2540-9638 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka doi: 10.14710/lenpust.v9i2.54990

## Persepsi Arsiparis terhadap Implementasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

## Dendang Hermansyah; Dwi Ridho Aulianto*; Tiara Desyanti Raharja; Firnalia
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia *Korespondensi: dwiridhoaulianto@gmail.com

## Abstract
One  of  the  efforts  to  realize  the  objectives  of  organizing  archives  at  BRIN,  namely  the  GNSTA  Declaration through  increasing  institutional  awareness  of  aspects  of  archival  policy,  archival  organizations,  archival resources,  archival  infrastructure  and  facilities,  archive  management  and archival  funding.  This  study  aims to determine the perception of archivists towards the GNSTA that has been launched by BRIN. The method used is quantitative  descriptive  method.  Data collection  was  carried  out through distributing  online  questionnaires  to archivists  in  the  BRIN  environment  which  was  carried  out  on  December  15,  2022  to  January  11,  2023.  The selection of research subjects was carried out using purposive sampling technique. Data processing was carried out using SPSS. The results showed that archivists gave a positive perception of 4 (four) aspects, namely orderly archival  policies,  orderly  archival  organizations,  orderly  archival  resources,  and  orderly  archival  funding. However, there  are  2  (two)  aspects  with  negative  perceptions,  namely  orderly  archival  facilities infrastructure and orderly archive management.
Keywords : archive of brin; awareness of archives; brin; gnsta; tagged archives

## Abstrak
Salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  penyelenggaraan  kearsipan  di  BRIN,  yaitu  Pencanangan  GNSTA melalui peningkatan kesadaran lembaga terhadap aspek kebijakan kearsipan, organisasi kearsipan, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana kearsipan, pengelolaan arsip serta pendanaan kearsipan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  persepsi  arsiparis  terhadap  GNSTA  yang  telah  dicanangkan  oleh  BRIN.  Metode  yang digunakan  adalah  metode  deskriptif  kuantitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penyebaran  kuesioner secara online terhadap  arsiparis  di  lingkungan  BRIN  yang  dilakukan  pada  15  Desember  2022  s.d  11  Januari 2023.  Pemilihan  subjek  penelitian  dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling .  Pengolahan  data  dilakukan menggunakan  SPSS.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Arsiparis  memberikan  persepsi  positif  terhadap  4 (empat)  aspek  yaitu  tertib  kebijakan  kearsipan,  tertib  organisasi  kearsipan,  tertib  sumber  daya  kearsipan,  dan tertib pendanaan kearsipan. Namun, terdapat 2 (dua) aspek dengan persepsi negatif, yaitu tertib prasarana sarana kearsipan dan tertib pengelolaan arsip.
Kata kunci : brin; gnsta; kearsipan brin; sadar arsip; tertib arsip

## PENDAHULUAN
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta  invensi dan  inovasi  yang terintegrasi,  yaitu dengan membentuk BRIN. Hal ini tercantum dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi,  pasal  48  ayat  (1).  Lebih  lanjut,  pada  pasal  1  Peraturan  Presiden No.78  Tahun  2021  tentang  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional  disebutkan  BRIN  merupakan lembaga  pemerintah  yang  berada  di  bawah  Presiden  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. Pengintegrasian  dilakukan  BRIN  terhadap  Badan  Tenaga  Nuklir  Nasional  (BATAN),  Badan Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi  (BPPT),  Lembaga  Antariksa  dan  Penerbangan  (LAPAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Kementerian Riset dan Teknologi BRIN.
Upaya meningkatkan efisiensi dan  efektivitas untuk mencapai tujuan dari  organisasi  maka setiap  organisasi  mengalami  perubahan  dan  evolusi  sehingga  dalam  proses  revolusi  dan perubahan  dalam  suatu  organisasi,  keterlibatan  setiap  individu  yang  menjadi  bagiannya  yang sangat  penting  dan  memiliki  peran  dalam  kemajuan  organisasi  (Pace  &  Faules,  2006).  Terdapat empat  hal  penting  yang  pasti  terdampak  dari  sebuah  pembubaran  atau  penggabungan  lembaga, yaitu  aset,  arsip,  keuangan,  dan  sumber  daya  manusia.  Pada  masa  kini,  fungsi  arsip  tidak  hanya sebagai  bukti  kegiatan  administrasi  kesekretariatan  pada  organisasi  atau  bukti  sejarah kelembagaan  akan  tetapi,  arsip  merupakan  unsur  utama  dalam  upaya  membangun  pemerintahan (Aulianto,  2022).  Arsip  sebagai  bukti  pertanggungjawaban  sebuah  lembaga  harus  dikelola  dan disimpan  dengan  baik  oleh  Pencipta  Arsip  yang  dalam  hal  ini  adalah  Badan  Riset  dan  Inovasi Nasional. Sesuai Pasal 42 ayat 1, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan bahwa pencipta  arsip  wajib  menyediakan  arsip  dinamis  bagi  kepentingan  pengguna  arsip  yang  berhak. Agar dapat  mewujudkan tersedianya arsip dinamis  di BRIN  maka diperlukan regulasi mengenai penyelenggaraan kearsipan di BRIN terutama pada hal kebijakan kearsipan, organisasi kearsipan, sumber  daya  kearsipan,  prasarana  dan  sarana  kearsipan,  pengelolaan  arsip  serta  pendanaan kearsipan.  Regulasi  yang  terbit  kemudian  perlu  disosialisasikan  kepada stakeholder agar pelaksanaan terhadap regulasi yang telah ditetapkan dapat diterapkan kepada semua pihak terkait dan agar tumbuh rasa sadar dan tertib terhadap pengelolaan arsip.
Berkaitan  dengan  regulasi  sadar  dan  tertib  arsip,  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia (ANRI) sebagai  lembaga pembina kearsipan  nasional telah menerbitkan Peraturan Kepala  ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang  GNSTA. Peraturan  yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan  kearsipan  yang  mampu  mendukung  program  reformasi  birokrasi  maka diperlukan  peningkatan  mutu  penyelenggaraan  kearsipan  secara  nasional  serta  dalam  rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, dan transparan pada  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Peraturan  ini  menjadi  dasar  bagi  seluruh  lembaga  untuk mewujudkan  penyelenggaraan  kearsipan  yang  baik,  tidak  terkecuali  BRIN.  Salah  satu  langkah strategis BRIN pada fungsi kearsipan yang dilakukan pada masa pengintegrasian lembaga sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yaitu pencanangan GNSTA (Aulianto & Raharja, 2022).
Beberapa penelitian mengenai gerakan nasional sadar dan tertib arsip antara lain penelitian yang  dilakukan  oleh  Yuliani  (2021)  mengenai  Evaluasi  Penerapan  Peraturan  Kepala  Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang GNSTA di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2019.  Penelitian  ini  menggunakan  empat  indikator  untuk  mengevaluasi  penerapan  GNSTA  di Kementerian  Perindustrian,  yaitu  efektivitas,  kecukupan,  responsivitas,  dan  ketepatan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  efektivitas,  kecukupan,  responsivitas,  dan  ketepatan  pada penerapan  GNSTA  di  kementerian  Perindustrian  sudah  cukup  terpenuhi.  Namun  terdapat hambatan  dalam  penerapan  GNSTA  di  Kementerian  Perindustrian  yaitu  kurangnya  jumlah arsiparis  dan  kurangnya  kualitas  SDM  kearsipan  di  Kementerian  Perindustrian.  Lebih  lanjut penelitian  terkait,  dilakukan  oleh  Puspitadewi  (2020)  mengenai  sadar  arsip  dimulai  dari pengelolaan arsip pribadi. Gerakan sadar dan tertib arsip dapat dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga  melalui  pengelolaan  arsip  pribadi.  Penelitian  ini  difokuskan  pada  bagaimana  individu mengelola arsip pribadi seperti akta  kelahiran, surat-surat penting,  ijazah,  kartu tanda penduduk, buku  nikah,  bukti  transaksi,  akta  kematian,  dan  arsip  terkait  lainnya.  Hasil  penelitian menggambarkan  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengelola  arsip  pribadi  yaitu  melakukan penyimpanan pada lemari khusus, melakukan alih media arsip ke format digital dan diunggah ke dalam  penyimpanan  awan  ( cloud )  agar  mudah  diakses.  Sadar  arsip  dapat  menginternalisasi pemahaman individu agar dapat melakukan pengelolaan arsip pribadi yang baik.
Selain  arsip  keluarga,  gerakan  sadar  dan  tertib  arsip  juga  dapat  diimplementasikan  pada bidang  kesenian. Gerakan tertib dan sadar arsip dilakukan sebagai upaya melestarikan arsip seni rupa. Hal ini seperti kajian yang dilakukan oleh Nursetyaningsin (2020) tentang Indonesian Visual Art  Archives (IVAA)  sebagai  promotor  gerakan  sadar  arsip  kesenian  dan  kebudayaan.  IVAA sebagai  lembaga  yang  bergerak  dalam  bidang  dokumentasi,  penelitian,  kepustakaan,  dan pengelolaan  kelas  belajar  seni  mengadakan  kegiatan  Festival  Arsip  untuk  mendekatkan  arsip kepada  masyarakat  dengan  melibatkan  seniman,  pengelola  ruang  seni,  komunitas board  game , kolektif peneliti musik, dan beberapa lembaga pemerintah yang menangani tentang kearsipan. Hal ini  dilakukan  untuk  menumbuhkan  gerakan  sadar  arsip  terutama  arsip  terkait  kesenian  dan kebudayaan pada masyarakat.
Perilaku  sadar  dan  tertib  arsip  bukan  hanya  kewajiban  bagi  arsiparis  melainkan dilaksanakan  oleh  seluruh stakeholder mulai  dari  individu,  keluarga,  komunitas,  masyarakat, perusahaan,  organisasi,  perguruan  tinggi,  pemerintah,  maupun  swasta.  Agar  gerakan  sadar  dan tertib  arsip  dipahami  oleh  seluruh  elemen  diperlukan  sosialisasi  dan  pendampingan  sadar  arsip (Yulistiana, Isyanto & Alfiah, 2020) serta bimbingan dan penyuluhan sebagai gerakan masyarakat sadar  arsip  (Sukma  et  al.,  2022).  Bentuk  sosialisasi  GNSTA  di  lingkungan  BRIN  dilakukan melalui  kegiatan  Pencanangan  GNSTA  pada  bulan  Januari  2022  yang  merupakan  implementasi dari  rencana  langkah  strategis  fungsi  kearsipan  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional  setelah  masa transisi  (Aulianto  &  Raharja,  2022).  Hal  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesadaran  lembaga dalam  mewujudkan  tujuan penyelenggaraan  kearsipan terhadap tertib  kebijakan  kearsipan, tertib organisasi  kearsipan,  tertib  sumber  daya  kearsipan,  tertib  prasarana  dan  sarana  kearsipan,  tertib pengelolaan  arsip  serta  tertib  pendanaan  kearsipan.  Implementasi  GNSTA  di  lingkungan  BRIN dikoordinasikan oleh Unit Kearsipan dengan tujuan memenuhi dan mengimplementasikan seluruh kebijakan  yang  menjadi  komitmen  dalam  GNSTA.  Penerapan  GNSTA  akan  menimbulkan persepsi yang beragam di antara arsiparis di lingkungan BRIN. Persepsi merupakan pengamatan tentang  objek,  peristiwa  atau  hubungan-hubungan  yang  diperoleh  dengan  menyimpulkan informasi  dan  menafsirkan  pesan ( Rakhmat,  2007). Pertanyaannya  kemudian,  bagaimana persepsi arsiparis terhadap gerakan nasional sadar tertib arsip yang telah dicanangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Penelitian  yang menekankan  analisisnya  pada  data-data  angka  yang  diolah  dengan  metode  statistika  (Azwar, 2014).  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kuantitatif  dimaksudkan  untuk menggambarkan informasi mengenai keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2010). Penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang  dipelajari  apa  adanya,  dan  menarik  kesimpulan  dari  fenomena  yang  dapat  diamati  dengan menggunakan  angka-angka,  dan  tidak  dimaksudkan  untuk  menguji  hipotesis  tertentu  (Listiani, 2017; Marlina, 2020).
Pengumpulan  data  menggunakan  metode  kuesioner  tertutup  dengan  menanyakan  persepsi arsiparis  terhadap  implementasi  GNSTA.  Kuesioner  merupakan  alat  pengumpulan  data  yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam  jumlah  besar (Ismail & AlBahri, 2019). Salah satu caranya  dengan  mengajukan  sejumlah  pertanyaan  tertulis  yang  terstruktur  kepada  responden mengenai tanggapan mereka terhadap berbagai variabel yang diteliti (Muchlis, Christian, & Sari, 2019).  Kuesioner  berisi  pertanyaan  dan  pilihan  jawaban  yang  berupa  skala likert .  Skala    ini digunakan  untuk  mengukur  persepsi,  sikap  atau  pendapat seseorang  atau  kelompok mengenai sebuah  peristiwa  atau  fenomena sosial (Bahrun,  Alifah,  & Mulyono, 2018). Kuesioner dibuat
dengan memanfaatkan google form yang dapat diakses melalui link https://bit.ly/kajiangnstabrin, kemudian  disebar  kepada  responden  secara  daring  melalui  aplikasi whatsapp khususnya  pada whatsapp  group forum  arsiparis  BATAN,  BPPT,  LAPAN,  LIPI,  dan  Kemenristek/BRIN. Kuesioner  berisi  pertanyaan  mengenai  persepsi  arsiparis  terhadap  GNSTA  di  BRIN.  Menurut Irwanto  (2002),  Persepsi  positif,  yaitu  persepsi  yang  menggambarkan  segala  pengetahuan  dan tanggapan  untuk  menerima  dan  mendukung  objek  yang  dipersepsikan.  Sedangkan  persepsi negatif,  yaitu  persepsi  yang  menggambarkan  segala  pengetahuan  dan  tanggapan  yang  tidak selaras  dengan  obyek  yang  di  persepsi.  Pada  kuesioner  yang  disajikan,  ada  satu  kolom  yang disediakan  untuk  responden  memberikan  kebebasan  atau  tanggapan.  Kuesioner  penelitian  ini terdiri  dari  enam  kelompok  pertanyaan  yang  mewakili  aspek  tertib  kebijakan  kearsipan,  tertib organisasi  kearsipan,  tertib  SDM,  tertib  sarana  prasarana  kearsipan,  tertib  pengelolaan  arsip  dan tertib  pendanaan  kearsipan,  yang  mengacu  pada  Peraturan  Kepala  ANRI  Nomor  7  Tahun  2017 tentang GNSTA.
Data  jumlah  arsiparis  di  BRIN  pada  bulan  Januari  2022  sebanyak  302  orang.  Hasil  dari kuesioner  tercatat  sebanyak  93  arsiparis  yang  telah  berperan  menjadi  responden  penelitian  ini. Survei  berlangsung  mulai  15  Desember  2022  s.d  11  Januari  2023.  Pemilihan  subjek  penelitian dilakukan dengan melalui teknik purposive sampling . Adapun kriteria responden yang dilibatkan dalam  penelitian  ini  adalah  arsiparis  di  lingkungan  BRIN  yang  diangkat  melalui inpassing , pengangkatan  pertama,  dan  perpindahan  dari  jabatan  lain  ke  fungsional  arsiparis.  Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menghitung nilai persentase hasil kuesioner dan analisis deskriptif dengan  pendekatan  kuantitatif.  Pengolahan  data  menggunakan  SPSS  dan  hasilnya  ditampilkan dalam bentuk statistik dilengkapi deskripsi hasil analisis persepsi arsiparis terhadap implementasi GNSTA di BRIN.

## HASIL
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  para  fungsional  arsiparis  di  lingkungan  BRIN. Arsiparis yang menjadi responden sebanyak 93 orang. Responden terbanyak dalam penelitian ini adalah  arsiparis  ahli  muda  dengan  jumlah  30  orang  (32.25%),  diikuti  arsiparis  ahli  pertama dengan 26  orang (27.96%), arsiparis ahli madya 14 orang (15.05%), arsiparis penyelia 12  orang (12.90%),  arsiparis  mahir  dan  arsiparis  terampil  masing-masing  5  orang  dan  1  orang  arsiparis utama. Informasi jenjang jabatan responden dapat dilihat pada Grafik 1.
Berdasarkan  hasil  olah  data  persepsi  arsiparis  mengenai  tertib  kebijakan  kearsipan, diperoleh  hasil  bahwa  53  arsiparis  (57%)  menyatakan  persepsi  positif  dan  40  arsiparis  (43%) menyatakan persepsi negatif. Hasil identifikasi dari pengolahan data kuesioner, ditemukan bahwa catatan  persepsi  negatif  arsiparis  terhadap  kebijakan  kearsipan  BRIN,  yaitu  rendahnya  perhatian dan  komitmen  pimpinan  terhadap  kearsipan;  pelaksanaan  koordinasi  yang  belum  efektif; implementasi  kebijakan  kearsipan  belum  maksimal;  dan  belum  ada  evaluasi  terhadap  kebijakan yang telah diterbitkan.
Tabel 1 Tertib Kebijakan Kearsipan Frequency Percent Valid Percent  Cumulative Percent Valid Negatif 40 43.0 43.0 43.0 Positif 53 57.0 57.0 100.0 Total 93 100.0 100.0
Berdasarkan  hasil  olah  data  persepsi  arsiparis  mengenai  tertib  organisasi  kearsipan, diperoleh hasil bahwa 47 arsiparis (50.5%) menyatakan persepsi positif dan 46 arsiparis (49.5%) menyatakan persepsi negatif. Hasil identifikasi dari pengolahan data kuesioner, ditemukan bahwa catatan  persepsi  negatif  arsiparis  terhadap  tertib  organisasi  kearsipan  BRIN,  yaitu  kebijakan penataan organisasi kearsipan di BRIN sedikit berbeda dengan lembaga lain dengan menerapkan sistem  distribusi  layanan  kearsipan  melalui  kawasan-kawasan.  Terjadinya  perubahan  organisasi kearsipan  dari  entitas  lama,  perlu  adanya  koordinasi  antara  arsiparis  secara  berkesinambungan dengan  penentu  kebijakan  untuk  mengurai  satu  persatu  permasalahan  dalam  pengelolaan kearsipan  di  BRIN.  Hal  ini  selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Julia  (2007)  bahwa banyak  organisasi  yang  melakukan  restrukturisasi  dan  harus  diimplementasikan.  Perubahan  ini tidak hanya mengenai organisasi namun juga terhadap cara bekerja.
Tabel 2 Tertib Organisasi Kearsipan Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Negatif 46 49.5 49.5 49.5 Positif 47 50.5 50.5 100.0 Total 93 100.0 100.0
Berdasarkan  hasil  olah  data  persepsi  arsiparis  mengenai  tertib  sumber  daya  manusia kearsipan,  diperoleh  hasil  bahwa  54  arsiparis  (58.1%)  menyatakan  persepsi  positif  dan  39 arsiparis (41.9%) menyatakan persepsi negatif. Hasil identifikasi dari pengolahan data kuesioner, ditemukan bahwa catatan persepsi negatif arsiparis terhadap tertib sumber daya manusia kearsipan BRIN,  yaitu  masih  ada  arsiparis  yang  belum  melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya,  perlu  adanya  pembinaan  personil  kearsipan  secara  berjenjang  yang  dilakukan  secara periodik,  termasuk  diberikan  kesempatan  untuk  meningkatkan  kompetensi  melalui  bimbingan teknis, diklat, sertifikasi atau sejenisnya. Selain itu perlu adanya perhatian terhadap kesehatan dan mental  arsiparis  yang  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan outdoor seperti  penguatan  organisasi  di luar kota.
Tabel 3 Tertib SDM Kearsipan Frequency Percent Valid Percent  Cumulative Percent Valid Negatif 39 41.9 41.9 41.9 Positif 54 58.1 58.1 100.0 Total 93 100.0 100.0
Berdasarkan  hasil  olah  data  persepsi  arsiparis  mengenai  tertib  prasarana  dan  sarana kearsipan,  diperoleh  hasil  bahwa  46  arsiparis  (49.5%)  menyatakan  persepsi  positif  dan  47
arsiparis (50.5%) menyatakan persepsi negatif. Hasil identifikasi dari pengolahan data kuesioner, ditemukan bahwa catatan persepsi negatif arsiparis terhadap tertib prasarana dan sarana kearsipan BRIN,  yaitu  gedung  pusat  arsip  dinilai  tidak  memenuhi  standar  untuk  dijadikan  gedung  arsip, tidak  tersedianya  ruang  kerja  khusus  untuk  pengolahan  arsip,  perlu  penambahan  ruang  transit, penambahan  ruang  penyimpanan  arsip  serta  diperlukan  sarana  kelengkapan  pendukung pengolahan arsip lainnya.
Tabel 4 Tertib Prasarana dan Sarana Frequency Percent Valid Percent  Cumulative Percent Valid Negatif 47 50.5 50.5 50.5 Positif 46 49.5 49.5 100.0 Total 93 100.0 100.0
Berdasarkan hasil olah data persepsi arsiparis mengenai tertib pengelolaan arsip, diperoleh hasil  bahwa  46  arsiparis  (49.5%)  menyatakan  persepsi  positif  dan  47  arsiparis  (50.5%) menyatakan persepsi negatif. Hasil identifikasi dari pengolahan data kuesioner, ditemukan bahwa catatan  persepsi  negatif  arsiparis  terhadap  pengelolaan  arsip  BRIN,  yaitu  perlu  dilakukan pendataan  terhadap  semua  jenis  arsip  (aktif,  inaktif,  terjaga,  vital,  termasuk  usul  musnah),  dan belum dilakukan secara kontinu pendataan arsip BRIN pada JIKN.
Tabel 5 Simpul Jaringan SIKN dan JIKN
Sumber: https://anri.go.id/layanan-publik/sikn-dan-jikn
Tabel 6 Tertib Pengelolaan Arsip Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Negatif 47 50.5 50.5 50.5 Positif 46 49.5 49.5 100.0 Total 93 100.0 100.0
Berdasarkan  hasil  olah  data  persepsi  arsiparis  mengenai  tertib  pendanaan  kearsipan, diperoleh hasil bahwa 52 arsiparis (55.9%) menyatakan persepsi positif dan 41 arsiparis (44.1%) menyatakan persepsi negatif. Hasil identifikasi dari pengolahan data kuesioner, ditemukan bahwa catatan  persepsi  negatif  arsiparis  terhadap  tertib  pendanaan  kearsipan  BRIN  yaitu  perlu  adanya penyusunan program anggaran di awal tahun untuk kegiatan kearsipan.
Tabel 7 Tertib Pendanaan Kearsipan Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Negatif 41 44.1 44.1 44.1 Positif 52 55.9 55.9 100.0 Total 93 100.0 100.0

## PEMBAHASAN

## Tertib Kebijakan Kearsipan
Tertib  kebijakan  kearsipan  berdasarkan  Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  terdiri  dari  kewajiban  penetapan  kebijakan  pengelolaan  arsip dinamis  oleh  lembaga  negara dan penyelenggara pemerintahan daerah,  yang meliputi:  kebijakan tata  naskah  dinas,  kebijakan  klasifikasi  arsip,  kebijakan  sistem  klasifikasi  keamanan  dan  akses arsip,  jadwal  retensi  arsip,  dan  program  arsip  vital.  Kebijakan  pengelolaan  arsip  dinamis ditetapkan  oleh  pimpinan  lembaga  negara  dan  penyelenggara  pemerintahan  daerah  dalam peraturan  perundang-undangan  berdasarkan  pedoman  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  ANRI. Menurut  Rahayuningsih  &  Hastutiningrum  (2019),  empat  pilar  pengelolaan  arsip  kelembagaan merupakan  upaya  untuk  mewujudkan  tata  kearsipan  yang  baik  dan  sistematis.  Tersedianya kebijakan Tata Naskah Dinas diharapkan menjadi standar dalam pengelolaan tata persuratan yang meliputi  pengaturan  jenis,  format,  penyiapan,  pengamanan,  pengesahan,  distribusi,  dan penyimpanan  naskah dinas, serta media  yang digunakan dalam  kedinasan. Kebijakan Klasifikasi Arsip diharapkan menjadi standar yang sama dalam pola pengaturan kode arsip secara berjenjang dari  hasil  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi.  Tersedianya  pedoman  Jadwal  Retensi  Arsip  digunakan untuk menertibkan penyusutan arsip sesuai masa waktu penyimpanan arsip. Tersedianya pedoman Sistem  Klasifikasi  Keamanan  serta  Akses  Arsip  diharapkan  menjadi  acuan  dalam  memberikan layanan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan pembatasan hak akses terhadap arsip.
Upaya  pemenuhan  tertib  kebijakan  kearsipan  oleh  BRIN  telah  dilakukan.  Hal  ini  dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang telah diterbitkan oleh BRIN. Kebijakan kearsipan yang telah diterbitkan BRIN dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel 8

## Kebijakan Kearsipan di BRIN
No Nama Kebijakan Tahun 1 Keputusan  Kepala  BRIN  Nomor  127/HK/2021  Tentang  Organisasi  Kearsipan Badan Riset dan Inovasi Nasional 2021 2 Keputusan  Kepala  BRIN  Nomor  143/HK/2022  Tentang  Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional 2022 3 Peraturan BRIN Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Riset dan Inovasi Nasional 2022 4 Keputusan  Kepala  BRIN  Nomor  224/I/HK/2022 Tentang  Klasifikasi  Arsip  Badan Riset dan Inovasi Nasional 2022 5 Keputusan  Kepala  BRIN  Nomor  225/I/HK/2022  Tentang  Sistem  Klasifikasi  dan Akses Arsip Dinamis Badan Riset dan Inovasi Nasional 2022 6 Keputusan Kepala BRIN Nomor 322/I/HK/2022 Jadwal Retensi Arsip Badan Riset dan Inovasi Nasional 2022

## Sumber: JDIH BRIN

## Tertib Organisasi Kearsipan
Tertib  organisasi  kearsipan  berdasarkan  Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, yaitu ketersediaan unit kearsipan dan sentral arsip aktif ( central file ) pada  lembaga  negara dan penyelenggara pemerintahan daerah. Pemenuhan tertib  organisasi kearsipan  telah  dilakukan  oleh  BRIN  dengan  terbitnya  Keputusan  Kepala  BRIN  Nomor
127/HK/2021 tentang Organisasi Kearsipan Badan Riset dan Inovasi Nasional.  Ketersediaan unit kearsipan  di  BRIN  terdiri  atas  Unit  Kearsipan  I  dan  Unit  Kearsipan  II.  Unit  Kearsipan  I  berada pada  Sekretariat  Utama  yang  dilaksanakan  oleh  Biro  Komunikasi  Publik,  Umum,  dan Kesekretariatan. Unit Kearsipan II berada pada Sekretariat Deputi, Bagian Umum dan Pelaporan Inspektorat  Utama,  dan  Bagian  Administrasi  Umum  Kepegawaian  Politeknik  Teknologi  Nuklir Indonesia.  Ketersediaan central  file menjadi  tanggung  jawab  unit  pengolah  yang  berada  pada satuan kerja di lingkungan BRIN.

## Tertib Sumber Daya Manusia Kearsipan
Sumber daya manusia pada hakikatnya mengacu pada aspek kuantitas dan kualitas (Basri, 2015),  termasuk  dalam  pengelolaan  arsip.  Secara  kuantitas  merujuk  pada  jumlah  arsiparis  atau pengelola  arsip  yang  dimiliki  organisasi,  sedangkan  kualitas  menunjukkan  terhadap  standar kompetensi/mutu/kemampuan  yang  diprasyaratkan  sebagai  arsiparis  dalam  melaksanakan pekerjaan.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan  pada  Pasal  147  disebutkan  bahwa sumber  daya  manusia  kearsipan  terdiri  atas  pejabat  struktural  di  bidang  kearsipan,  arsiparis  dan fungsional umum di bidang kearsipan.
Tertib  Sumber  Daya  Manusia  Kearsipan  berdasarkan    Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 meliputi ketersediaan arsiparis dan/atau pengelola arsip paling sedikit 1 (satu) orang dan pengalokasian jumlah arsiparis berdasarkan analisis beban kerja pada  setiap  unit  kerja  dan  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  arsiparis  diperlukan  bimbingan teknis tertib arsip sesuai pedoman yang ditetapkan Kepala ANRI. Pemenuhan tertib sumber daya manusia  kearsipan  telah  dilakukan  sejak  awal  terbentuknya  BRIN  dengan  terbitnya  Keputusan Kepala BRIN No. 411/KP/2021 tentang Penempatan Tahap 1 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional.  Rincian  daftar  nama  pegawai  yang  masuk  dalam  kelompok fungsi kearsipan tercantum dalam lampiran surat keputusan tersebut.

## Tertib Prasarana dan Sarana Kearsipan
Menurut  Pangestu  &  Sinabutar  (2020),  sarana  kearsipan  adalah  semua  fasilitas  yang diperlukan  dalam  proses  kearsipan,  baik  yang  bergerak  ataupun  yang  tidak  bergerak  untuk mencapai  tujuan  serta  mewujudkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  pengelolaan  arsip.  Prasarana merupakan  fasilitas  yang  secara  tidak  langsung  dapat  menunjang  jalannya  proses  pengarsipan dalam organisasi. Pemanfaatan prasarana dan sarana kearsipan dilakukan sesuai dengan kemajuan teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Prasarana  dan  sarana  kearsipan  juga  menjadi  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  arsip  dinamis,  karena  diperlukan  prasarana  dan  sarana untuk dapat menata arsip dengan cepat dan  cermat serta dapat menjalankan  fungsi sesuai sistem dan metode yang digunakan (Atmaja & Oktariana, 2017).
Tertib  Prasarana  dan  Sarana  Kearsipan  berdasarkan  Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  meliputi  penyediaan  ruangan,  peralatan  dan  gedung sesuai  dengan  volume  arsip  dan  kegunaannya.  Penyediaan  prasarana  dan  sarana  untuk pengelolaan arsip aktif pada setiap unit eselon II dan eselon III sesuai volume arsip yang dikelola. Penyediaan  prasarana  dan  sarana  untuk  pengelolaan  arsip  inaktif  berupa  penyediaan  gedung sentral  inaktif  (gedung  pusat  arsip).  Pemenuhan  tertib  prasarana  dan  sarana  kearsipan  di  BRIN telah  diatur  dalam  kebijakan  tentang  standar  prasarana  dan  sarana  kearsipan  berupa  gedung, ruangan,  dan  peralatan  kearsipan  yang  tercantum  dalam  Keputusan  Kepala  BRIN  No. 143/HK/2022  tentang  Penyelenggaraan  Kearsipan  di  lingkungan  BRIN.  Pemenuhan  tertib
prasarana dan sarana kearsipan di BRIN pada pengelolaan arsip aktif melalui penyediaan Aplikasi Tata  Naskah  Dinas  Elektronik  (TNDE)  yang  dapat  digunakan  untuk  pembuatan,  pengendalian, penyimpanan,  dan  pengamanan  arsip  secara  elektronik.  Sedangkan,  pemenuhan  prasarana  dan sarana  kearsipan  pada  pengelolaan  arsip  inaktif  dilakukan  dengan  menyediakan  gedung  pusat arsip, pengadaan boks arsip, rak arsip/ roll O’pack , dan sarana pendukung lainnya.

## Tertib Pengelolaan Arsip
Tertib  Pengelolaan  Arsip  berdasarkan  Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  meliputi  pembuatan  daftar  arsip  dinamis,  pelaporan  dan penyerahan salinan autentik  arsip terjaga, pelaksanaan penyusutan arsip sesuai dengan prosedur, serta  menjadi  simpul  JIKN.  Pengelolaan  arsip  yang  baik  pada  suatu  instansi  dapat  mendukung kinerja pegawai serta dapat membantu proses pengambilan keputusan (Murtiyono & Prasetyawan, 2019).
BRIN telah mengatur kebijakan tentang pengelolaan arsip dalam Keputusan Kepala BRIN No.  143/HK/2022  tentang  Penyelenggaraan  Kearsipan  di  lingkungan  Badan  Riset  dan  Inovasi Nasional.  Implementasi  tertib  pengelolaan  arsip  di  BRIN  dalam  hal  pembuatan  daftar  arsip dinamis  dilakukan  secara  elektronik  melalui  Aplikasi  TNDE.  Implementasi  tertib  pengelolaan arsip  dalam  hal  pelaporan  dan  penyerahan  salinan  autentik  arsip  terjaga  telah  dilakukan  secara berkala  oleh  BRIN  sejak  tahun  2021,  2022  dan  2023.  Pelaporan  dan  penyerahan  arsip  terjaga tahun  2023  yaitu  arsip  tentang  “Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)”  berupa  Hak  Cipta, Desain  Industri,  dan  Perlindungan  Varietas  Tanaman. Implementasi  tertib  pengelolaan  arsip dalam  hal  pelaksanaan  penyusutan  arsip  berupa  pemindahan  arsip,  pemusnahan  arsip,  dan penyerahan  arsip  telah  dilakukan  BRIN  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku.  Selain  itu,  dalam mendukung  kegiatan  penyerahan  arsip,  BRIN  telah  menerbitkan  Peraturan  BRIN  Nomor  18 Tahun  2022  Tentang  Wajib  Serah  dan  Wajib  Simpan  Data  Primer  dan  Keluaran  Hasil  Riset. Implementasi  tertib  pengelolaan  arsip  dalam  tergabungnya  instansi  pada  Jaringan  Informasi Kearsipan  Nasional,  telah  dilakukan  oleh  BRIN  pada  tahun  2022  melalui  pendaftaran  sebagai Simpul Jaringan Kearsipan Nasional.

## Tertib Pendanaan Kearsipan
Sistem  penyelenggaraan  kearsipan  nasional  yang  komprehensif  dan  terpadu  harus didukung oleh prasarana dan sarana, SDM, anggaran, dan sumber daya lainnya (Azmi, 2009). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruri (2007) bahwa pendanaan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan arsip dinamis aktif.
Pendanaan  merupakan  anggaran  yang  diperlukan  secara  rutin  untuk  pengelolaan  arsip pada  pencipta  arsip  dan  lembaga  kearsipan  (pusat,  daerah)  yang  bersumber  dari  negara  berupa rupiah  murni,  PNBP,  bantuan  luar  negeri,  dan  sumbangan  masyarakat  (Azmi,  2009).  Tertib Prasarana  dan  Sarana  Kearsipan  berdasarkan  Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  meliputi  program  pengalokasian  anggaran  dalam  menunjang perwujudan  tertib  kebijakan  kearsipan,  tertib  organisasi  kearsipan,  tertib  sumber  daya  manusia kearsipan, tertib prasarana dan sarana dan  tertib pengelolaan arsip berdasarkan prioritas tahunan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah.
Pemenuhan  tertib  pendanaan  kearsipan  telah  dilakukan  oleh  BRIN  dengan mengalokasikan  pendanaan  yang  terpusat  di  anggaran  Sekretariat  Utama  BRIN.  Pendanaan
kearsipan  masuk  dalam  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  Sekretariat  Utama  BRIN melalui belanja bahan dan belanja pegawai.

## SIMPULAN
Pencanangan  GNSTA  telah  dilakukan  sebagai  upaya  mewujudkan  penyelenggaraan kearsipan  di  lingkungan  Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional.  Implementasi  pemenuhan  seluruh aspek  dalam  GNSTA  telah  dilakukan  oleh  BRIN,  mulai  dari  tertib  kebijakan  kearsipan  dengan menerbitkan  peraturan  mengenai  penyelenggaraan  kearsipan,  organisasi  kearsipan,  tata  naskah dinas,  klasifikasi  arsip,  jadwal  retensi  arsip,  serta  sistem  klasifikasi  keamanan  dan  akses  arsip. Pembentukan  unit  kearsipan  dan  sentral file sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  sebagai  bukti  tertib dalam  organisasi  kearsipan.  Pembuatan  daftar  arsip,  pelaporan  dan  penyerahan  arsip  terjaga, pelaksanaan  penyusutan  arsip  dan  pendaftaran  sebagai  simpul  jaringan  informasi  kearsipan nasional  (JIKN)  telah  dilakukan  oleh  BRIN  sebagai  usaha  dalam  implementasi  dalam  tertib pengelolaan  arsip.  Tertib  kebijakan,  tertib  organisasi  kearsipan  dan  tertib  pengelolaan  arsip kemudian  didukung  dengan  sumber  daya  kearsipan  yang  meliputi  pengalokasian  jumlah  dan penetapan  kelompok  fungsi  kearsipan,  penyediaan  prasarana  dan  sarana,  serta  pendanaan kearsipan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  data  disimpulkan  bahwa  Arsiparis memberikan  persepsi  positif  terhadap  4  (empat)  aspek  yaitu  tertib  kebijakan  kearsipan,  tertib organisasi  kearsipan,  tertib  sumber  daya  kearsipan,  dan  tertib  pendanaan  kearsipan.  Namun, terdapat 2 (dua) aspek dengan perspektif negatif yaitu aspek tertib prasarana sarana kearsipan dan tertib pengelolaan arsip. Berdasarkan hasil penelitian, saran untuk fungsi kearsipan di BRIN agar dapat  meningkatkan  kualitas  prasarana,  sarana  dan  pengelolaan  arsip  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih mendalam tentang keenam aspek dalam GNSTA.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (2010).  Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik  (Edisi  Revisi).  Rineka  Cipta. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Arsip  Nasional  Republik  Indonesia.  (2017).  Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Gerakan  Nasional  Sadar  Tertib  Arsip.  Jakarta:  Kepala  ANRI. https://jdih.anri.go.id/index.php?pages=peraturan&id_peraturan=366
Atmaja,  B.  S.,  &  Oktarina,  N.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi,  Sarana  Prasarana,  dan  Tata  Ruang Kearsipan  di  Dinas  Perpustakaan  Kearsipan  Kabupaten  Batang.  Economic  Education  Analysis Journal, 6(3), 936-946. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj/article/view/20339.
Aulianto, D. R. (2022). Evaluasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada Unit Pengolah di Sekretariat Utama Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia.  Lentera  Pustaka:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, 8(1), 25-36. https://doi.org/10.14710/lenpust.v8i1.44715
Aulianto,  D.  R.,  &  Raharja,  T.  D.  (2022).  Langkah  Strategis  Fungsi  Kearsipan  BRIN  Pada  Masa Transisi.  Lentera  Pustaka:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Perpustakaan,  Informasi  dan  Kearsipan,  8(2), 155-164. https://doi.org/10.14710/lenpust.v8i2.48348
Azmi.  (2009).  Reformasi  Birokrasi  dalam  Perspektif  Penyelenggaraan  Kearsipan. Jurnal  Kearsipan , 4(1), 1-34. https://anri.go.id/download/jurnal-vol.4anri122009-1571893398
Azwar, S. (2014). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bahrun,  S.,  Alifah,  S.,  &  Mulyono,  S.  (2017).  Rancang  Bangun  Sistem  Informasi  Survey  Pemasaran dan  Penjualan  Berbasis  Object  Oriented  Programming. Transistor:  Jurnal  Elektro  & Informatika , 2(2), 81-88. http://dx.doi.org/10.30659/ei.2.2.%25p
Basri, H. (2015). Manajemen pendidikan dan pelatihan. Bandung: Pustaka
Irwanto. (2002). Psikologi Umum-Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT. Prehallindo
Ismail,  I.,  &  AlBahri,  F.  P.  (2019).  Perancangan   E-Kuisioner  menggunakan  CodeIgniter  dan React-Js    sebagai    Tools    Pendukung    Penelitian .  J-SAKTI    (Jurnal    Sains    Komputer    Dan Informatika) , 3(2), 337–347. https://doi.org/10.30645/j-sakti.v3i2.152
Julia,  B.  (2007).  “ The  Practice  of  Organizational  Restructuring:  From  Design  to  Reality ”,  dalam Journal  of  The  European  Management” .  Vol.25.  No.2.  hlm.  81-91.  London:  Cash  Business School. http://jurnal.ugm.ac.id/bip/article/download.
Listiani,  N.  M.  (2017).  Pengaruh  Kreativitas  Dan  Motivasi  Terhadap  Hasil  Belajar  Mata  Pelajaran Produktif  Pemasaran  Pada  Siswa  Kelas  XI  SMK  Negeri  2  Tuban.  Jurnal  Ekonomi  Pendidikan Dan Kewirausahaan, 2(2), 263. https://doi.org/10.26740/jepk.v2n2.p263-275
Marlina,  E.  (2020).  Pengembangan  Model  Pembelajaran  Blended  Learning  Berbantuan  Aplikasi Sevima Edlink. Jurnal Padegogik, 3(2), 104–110. https://doi.org/10.35974/jpd.v3i2.2339
Masrusi, M. (2007). Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif pada Subbagian  Umum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Rembang. Fokus  Ekonomi, 2(1),  85-95. https://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe/article/view/28
Muchlis,  M.,  Christian,  A.,  &  Sari,  M.  P.  (2019).  Kuesioner Online Sebagai  Media  Feedback Terhadap  Pelayanan  Akademik  Pada  STMIK  Prabumulih. Eksplora  Informatika , 8(2), 149– 157. https://doi.org/10.30864/eksplora.v8i2.215
Murtiyono, G., & Prasetyawan,  Y.  Y. (2019). Pengelolaan Arsip Dinamis Dalam Mendukung Proses Pengambilan  Keputusan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Studi  Kasus  Di  Bappeda  Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Perpustakaan, 6(4), 311-320. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23237.
Nursetyaningsih,  W.  (2020).  Indonesian  Visual  Art  Archives  (IVAA)  Sebagai  Promotor  Gerakan Sadar  Arsip  Kesenian  dan  Kebudayaan. Jurnal  Ilmu  Informasi  Perpustakaan  dan  Kearsipan , 9(1), 19-22. https://doi.org/10.24036/110892-0934
Pace, R Wayne & Faules Don F. (2006). Komunikasi Organisasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Pangestu,  C.  Y.,  &  Sinabutar,  R.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Sekretaris  dan  Sarana  Prasarana Kearsipan Terhadap Manajemen  Arsip Dinamis di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung. Jurnal Ekonomis , 13 (4a), 66-82.
https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2420
Presiden  RI.  (2021).  Peraturan  Presiden  Nomor  78  Tahun  2021  tentang  Badan  Riset  dan  Inovasi Nasional. Jakarta.
Puspitadewi, G. C. (2020). Sadar Arsip Dimulai dari Pengelolaan Arsip Pribadi. LibTech: Library and Information Science Journal , 1(2), 8-19. https://doi.org/10.18860/libtech.v1i2.11923
Rahayuningsih,  F.  &  Hastutiningrum,  MM.  (2019). 4 Pilar  Pengelolaan  Arsip  Kelembagaan  Menuju Tertatanya  Arsip  yang  Baik  dan  Sistematis. WIPA  (Wahana  Infomasi  Perpustakaan  UAJY ,  23 (1), 36-51.
Rakhmat, J. (2007). Psikologi komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Republik  Indonesia.  (2009).  Undang-  Undang  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan.  Jakarta: Presiden RI. https://jdih.anri.go.id/index.php?pages=peraturan&id_peraturan=919
Republik  Indonesia.  (2019).  Undang-undang  No.  11  Tahun  2019  tentang  Sistem  Nasional  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jakarta, Presiden RI.
Sukma,  E.  A.,  Ulya,  I.,  Rahmawati,  R.,  &  Anjari,  B.  G.  (2022).  Bimbingan  dan  Penyuluhan Pentingnya  Arsip  Keluarga:  Gerakan  Masyarakat  Sadar  Arsip. J-Abdimas ,  9(2),  174-178. https://doi.org/10.33795/jabdimas.v9i2.203
Yuliani,  I.  (2021).  Evaluasi  Penerapan  Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang GNSTA di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2019. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 4(1), 132-139. https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1617
Yulistiana,  R.,  Isyanto,  I.,  &  Alfiah,  N.  I.  (2020).  Sosialisasi  dan  Pendampingan  Sadar  Arsip  di lingkungan
Universitas Wiraraja. Jurnal Abdiraja, 3(1), 25-29. https://doi.org/10.24929/adr.v3i1.915