Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 7-11| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4592.7-11

## KAJIAN YURIDIS MENGENAI LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA
Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, I Nyoman Gede Sugiartha, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia iasamhita@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, arthanayawayan@gmail.com

## Abstrak
Kemajuan teknologi di dunia sangaat membantu dalam sistem pembayaran yang aman, cepat dan rahasia.  Saat ini  juga  telah  melahirkan  mata  uang  yang  berkembang  pesat  yaitu cryptocurrency ,  namun  Indonesia  masih belum  memiliki  pengaturan  yang  pasti  mengenai  penggunaan cryptocurrency .  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengkaji pengaturan legalitas cryptocurrency berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan untuk menelaah sanksi hukum  bila  terjadi  kejahatan  penggunaan cryptocurrency di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum  primer  dan  sekunder  yang  memiliki  sifat  autoritatif.  Untuk  memperoleh  data  yang  valid  di  lapangan, peneliti menggunakan teknik teknik kepustakaan, teknik pencatatan, dan memadukan dengan penelitian hukum normatif  serta  dibuatkannya  sebuah  hukum  yang  secara  induktif  maupun  deduktif.  Data  dianalisis  secara argumentasi  hukum  dan  analisis  deskriptif  untuk  memperoleh  gambaran  yang  menyeluruh  secara  sistematik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan legalitas penggunaan cryptocurrency di Indonesia tidak lagi disebut  sebagai  “uang  digital”,  melainkan  “komoditas”  yang  diatur  oleh  Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka  Komoditi  dalam  aturan  Bappebti  Nomor  3  Tahun  2019  dan  Bappebti  Nomor  5  Tahun  2019. Diharapkan  pemegang  kebijakan  untuk  menerbitkan  peraturan  dan  sanski  yang  tegas  terkait  penggunaan  mata uang  kripto  atas  kejatahan  penggunaan cryptocurrency bagi  masyarakat  maupun  investor  sebagai  pengguna Asset Kripto di Indonesia.
Kata Kunci : Cryptocurrency, Legalitas, Sanksi

## Abstract
Technological  advances  in  the  world  are  very  helpful  in  payment  systems  that  are  safe, fast  and  confidential. Currently, it has also given birth to a rapidly growing currency, namely cryptocurrency, but Indonesia still does not  have  definite  regulations  regarding  the  use  of  cryptocurrencies.  The  purposes  of  this  research  are  to examine  the  regulation  of  cryptocurrency  legality  based  on  the  Indonesian  Positive  Law  and  to  examine  the legal  sanctions  in  the  event  of  a  criminal  use  of  cryptocurrency  in  Indonesia.  The  method  used  is  normative legal research with a statutory approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials that  have  authoritative  properties.  To  obtain  valid  data  in  the  field,  the  researcher  uses  library  techniques, recording techniques, and combines it with normative legal research and makes a law that is both inductive and deductive.  The  data  were  analyzed  by  legal  argumentation  and  descriptive  analysis  to  obtain  a  systematic comprehensive  picture.  The  results  of  the  study  reveal  that  the  regulation  of  the  legality  of  using cryptocurrencies in Indonesia is no longer referred to as “digital money”, but “commodities” regulated by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency in CoFTRA rules No. 3 of 2019 and CoFTRA No. 5 of 2019. It is expected that policy holders  will  issue strict regulations and sanctions related to the use of  crypto  currency for  crimes  against  the  use  of  cryptocurrencies  for  the  public  and  investors  as  users  of  Crypto  Assets  in Indonesia.
Keywords: Cryptocurrency, Legality, Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  memang  merebak  di  seluruh  belahan  dunia.  Perkembangan  teknologi  ini membawa  kemajuan  pada  hampir  seluruh  aspek  kehidupan  manusia (Sastrawidjaja  &  Suparman, 2014) . Salah satunya berdampak pada aspek kegiatan e-commerce dalam masyarakat akan kemudahan dan keamanan dalam sistem pembayaran yang rahasia, aman, cepat dan dalam memenuhi kebutuhan yang  semakin  meningkat.  Oleh  karena  itu,  teknologi  tidak  lepas  dari  upaya  bangsa-bangsa  dalam mencapai kemakmuran (Makarim, Edmon, 2010:161) . Hal ini sejalan dengan perkembangan transaksi yang  tidak  akan  pernah  terlepas  dari  perkembangan  teknologi.  Dalam  perekonomian  sistem
pembayaran  pun  ikut  berubah  dari  waktu  ke  waktu  seiring  dengan  perubahan  dari  masa  ke  masa dalam sistem pembayaran ( payments system ).
Dalam  masyarakat  uang  sebagai  alat  pembayaran  saat  melakukan  transaksi  mengalami perkembangan dari masa ke masa. Seiring perkembangannya uangpun terus menerus berubah, seperti saat ini alat pembayaran paperless yang telah berkembang  adalah uang digital. Sebagai dampak dari perubahan  kondisi  tersebut  dalam  pola  hidup  terhadap  karir  dan  kesibukan  hidup  masyarakat  maka menyababkan  sebagian  fenomena  lain  yang  baru  dalam  hal  transaksi  menggunakan  uang  digital (Darmawan, 2014) & (Nur Bintari & Darmawan, 2016).
Jenis mata uang digital yang berkembang pesat dalam penggunaan e-money untuk transaksi saat ini  di  masyarakat  yaitu cryptocurrency. Mata  uang  ini  telah  dikenal  kebanyakan  orang  dan  menjadi sangat fenomenal global. Cryptography memiliki suatu fungsi yang mengikat pada salah satu program virtual dengan standar keamanan tersendiri (Nubika, 2018) . Tingkat perkembangan mata uang digital ini sertiap  tahunnya  dinilai  cukup  mengalami  peningkatan  signifikan,  salah  satu  yang  mempunyai nilai paling besar belakangan ini yaitu bitcoin . Menurut Sondakh Alfred, (2016) lebih dari 700 (tujuh ratus) jenis mata uang kripto dalam lima tahun terakhir sudah ada dalam pasarnya.
Penggunaan cryptocurrency meningkat pesat pada Tahun 2016 hingga 2017 sehingga membuat banyak  pihak  melakukan  pengamatan  secara  khusus  terhadap  kemunculan  mata  uang  kripto (cryptocurrency) ini. Walaupun seperti demikian, mata uang yang paling banyak digambarkan virtual dalam  internet  yang  sebenarnya  nyata,  atau  kata  dengan  kata  lain  mata  uang  tersebut  ada (Nizar, 2018) .
Mata  uang  konvensional  memiliki  sifat  terpusat  lain  dengan  mata  uang  digital  yang  memiliki sifat  desentralisasi.  Pembayaran  menggunakam  mata  uang  digital  secara  langsung  terjadi  dari  si pengirim ke si penerima atau biasa di sebut dengan peer-to-peer . Di Indonesia penggunaan mata uang virtual  bisa  menyebabkan  banyak  dan  bermacam  kejahatan  yang  dapat  merugikan  diberbagai  sisi. Sebagai akibat munculnya mata uang digital atau virtual dalam masyarakat tidak hanya dipandang dan digunakan secara negatif, namun juga dapat digunakan sebagai komoditi investasi.
Semakin  meningkatnya  kegiatan  dalam  penggunaan cryptocurrency di  Indonesia,  muncul tantangan  baru  bagi  mata  uang  digital  tersebut.  Kendala  dalam  kegiatan  di  pasar  mata  uang  tersebut saat  ini  dalam  hal  regulasi.  Beberapa  negara  di  dunia  sudah  mengatur  tentang  kegiatan  kesahan  alat tukar atau alat pembayaran menggunakan mata uang digital atau menggunakannya untuk menciptakan suatu  mata  uang  digital  ciptaan  tersendiri,  tetapi  sikap  terhadap cryptocurrency di  Indonesia  dapat dikatakan  belum  jelas.  Indonesia  masih  belum  memiliki  pengaturan  khusus  yang  pasti  mengenai penggunaan  mata  uang  virtual  atau cryptocurrency di  masyarakat.  Permasalahan  mengenai  regulasi dan  birokrasi  dalam  negara  dunia  internasional  tentang  pengaturan  uang  digital,  maka  kembali diberikan  kewenanga  kepada  setiap  negara  untuk  mengatur  berbagai  jenis  kebijakan  untuk  tujuan terkait  kegiatan  uang  digital.  Rencana  pemerintah  nasional  untuk  pembuatan  regulasi  untuk pengunaan mata uang digital ( cryptocurrency) sudah menjadi agenda sejak Tahun 2018, namun belum terealisasikan  secara  pasti.  Kekosongan  hukum  mengenai  pengaturan  penggunaan  mata  uang  digital atau virtual justru menyebabkan hal-hal yang meresahkan untuk masyarakat, maupun pengusaha atau praktiasi  di  lapangan  yang  biasa  bergerak  pada  sektor  jual  maupun  beli  serta  berinvestasi menggunakan mata uang digital di Negara Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji ulang pengaturan legalitas cryptocurrency berdasarkan Hukum Positif  Indonesia  dan  mengungkap  sanksi  hukum  bila  terjadi  kejahatan  dari  penggunaan cryptocurrency di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini,  didesain  menggunakan  penelitian  hukum  normative  dengan  membutuhkan  data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (the  statue  approach). Bahan  hukum  yang  memiliki  hubungan  dari  masalah yang digunakan dan dibicarakan dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer yang memiliki sifat  autoritatif  atau  memiliki  otoritas;  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  atau  bahan hukum  penunjang  dari  bahan  premier  dan  bahan  sekunder  terhadap  bahan  hukum  lainnya.  Data dikumpulkan menggunakan teknik kepustakaan, teknik pencatatan, dan memadukan dengan penelitian hukum  normatif  serta  dibuatkannya  sebuah  hukum  yang  secara  induktif  maupun  deduktif.  Setelah data  terkumpul,  selanjutnya  diolah  dengan  analisis  argumentasi  hukum  dan  analisis  deskriptif  untuk
memperoleh  gambaran  yang  menyeluruh  secara  sistematik  terutama  dalam  fakta  yang  memiliki hubungan dengan masalah-masalah yang terkait dalam penelitian ini (Hadjon, 1993) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Legalitas Cryptocurrency Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
Dari  2018  Indonesia  masih  belum  bisa  memberikan  penjabaran  secara  rinci,  eksplisit,  dan  spesifik mengenai  pengaturan  maupun  legalitas cryptocurrency. Larangan  yang  berisikan  tentang  penegasan baru  yang  menuju  terhadap  suatu  pernyataan  dimana  berisikan  penegasan-penegasan  dalam  Siaran Pers.  Peraturan  Kemenkeu  No.  3/KLI/2018  yang  masih  berpandangan  dengan  Undang-undang  No  7 Tahun 2011 tentang  “belum adanya otoritas  yang mengatur dan mengawasi, penggunaan mata uang virtual rawan dipergunakan untuk transaksi illegal yang dapat membuka peluang terhadap terjadinya tindak  penipuan  dan  kejaharan  dalam  bentuk  yang  dapat  merugikan  masyarakat,  serta  selain  risiko yang berpotensi menganggu stabilitas sistem keuangan.”
Dari  paparan  di  atas  sudah  sangat  jelas,  meyakinkan,  serta  memberi  penegasan  bahwa penggunaan mata uang virtual (cryptocurrency) di Indonesia dilarang karena beberapa pertimbangan faktor  resiko  yang  dapat  muncul.  Selanjutnya,  beberapa  regulasi  yang  sekirannya  dapat  dan  bisa digunakan untuk membawa mata uang digital kripto dalam posisi illegal payment . Berdasarkan Pasal 21  ayat  (1)  UU  mata  uang  dimana  mengatakan  mata  uang  yang  diakui  di  Negara  Indonesia  adalah rupiah prinsipnya.
Dalam  melakukan  transaksi  dengan  mata cryptocurrency memiliki  syarat-syarat  sebagai  alat tukar atau alat pembayaran yang dimana telah dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 47 Ayat (1) dan  Ayat  (2)  dalam  PP  No.  82  Tahun  2012  yaitu  sebagaimana  menjelaskan  mengenai  pelaksanaan sistem dan transaksi elektronik, maka transaksi tersebut tidak dikatakan sah dan dapat dibatalkan oleh para  pihak  yang  dirugikan  atau  pihak  yang  mengalami  kerugian.  Dalam  beberapa  tahun  kebelakang hingga  sampai  saat  ini  ban  sentral  Indonesia  yaitu  Bank  Indonesia  yang  sebagai  otoritas  moneter  di Indonesia masih belum dan cenderung hanya diam dan hanya melakukan pengembalian risiko kepada para  penggunanya.  Sesuai  Peraturan  BI  Nomor  19/10/PBI/2017  yang  sebagai  mana  menjelaskan mengenai  penerapan  anti  pencucian  uang  dan  pencegahan  terorisme  bagi  pelaksanaan  Selain  Bank dan pelaksanaan suatu kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank. Hal tersebut, menjelaskan belum  adanya  kewajiban  bagi  pelaksana digital  currency untuk  terdaftar  maupun  untuk  memiliki persetujauan dari suatu otoritas keuangan yang ada di Indonesia (Negara, 2018) .
Seiring  dengan  laju  perkembangan  digital,  Kemendag  (Kementerian  Perdagangan)  melalui BAPPEBTI  disebutkan  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  nasib  dan  keberlangsungan Cryptocurrency dalam upaya pembentukan sistem di bursa berjangka yang disebut system pasar fisik aset  kripto  yang  diupayakan  dengan  berbagai  peraturan.  Indonesia  melalui  otoritas  keuangan  yang menaunginya  kemudian  mengupayakan  pengaturan  mengenai cryptocurrency untuk  tujuan  sebagai suatu komoditi jual maupun beli aset kripto (Puspasari, 2020) .
Otoritas  Jasa  Keuangan  di  Indonesia  sebagai  perwakilan  pemerintah  yang  menaungi permasalahan  tersebut  menyusun  aturan  sebagai  mengakomodirkan  kepentingan,  kejelasan,  dan pedoman  bagi  masayarakat  dalam  perdagangan  kripto  asset  terkait  pengakuan  pemerintah  Indonesia terhadap kehadiran virtual currency maupun cryptocurrency melalui kebijakan KEMENDAG RI No. 99 Tahun 2019 yang menekankan pada kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto  yang  intinya  mengatur  bahwa  “aset  kripto  ( crypto  asset )  ditetapkan  sebagai  Komoditi  yang dapat  dijadikan  Subjek  Kontrak  Berjangka  yang  diperdagangkan  di  Bursa  Berjangka”,  yang  dimuat sesuai dengan Pasal 1
Sesuai yang telah diatur di dalam peraturan BABPPEBTI No. 3 Tahun 2019 dan BABPPEBTI No. 5 Tahun 2019 sebagai pengaturan lebih lanjut oleh pemerintah yang telah dijelaskan pada aturan- aturan BABPPEBTI No, 5 Tahun 2019 yaitu mengenai Ketentuan-Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar  Fisik  Aset  Kripto di  Bursa  Berjangka,  yang  diperunmtukkan  sebagai  penjamin  kepastian  serta perlindungan  terhadap  hukum  bagi  investor cryptocurrency baik  dalam  sebuah marketplace cryptocurrency yang  sangat  harus  melengkapi  syarat-syarat  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  yang dibuat  oleh  BAPPEBTI (Watung,  2019) .  Pada  prinsip  yang  menekankan  pada  hak  keanggota  dalam bursa  berjangka  dalam  mendapatkan  nilai  yang  terbuka  serta  meyakini  keamanan  konsumen  agar tetap  dilindungi  serta  untuk  meminimalisir  terjadinya  kegiatan  pembiayaan  terorisme  dan money laundering (Pencucian Uang) dan juga mengurangi perkembangbiakan senjata pemusnah massal”.
BAPPEBTI dalam perannya sebagai pengawas perdagangan juga melakukan pengaturan dalam hal  transaksi  jual  beli cryptocurrency oleh  para  investor  kripto dengan  syarat-syarat  seperti  investor untuk melakukan kegiatan transaksi harus terlebih dahulu menempati uang di rekening yang berbeda dengan  nama marketplace yang  dipakai  sebagai  kebutuhan  suatu  Lembaga  Kliring  Berjangka. Selanjutnya investor hanya akan diberikan untuk menjual asset kriptonya apabila investor mempunyai saldo pada marketplace crypto . BAPPETI dan Kemendag, dalam surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal pengaturan cryptocurrency sebagai aset kripto komoditi yang diperdagangkan dalam bursa berjangka. Pada surat tersebut mengatakan bahwa cryptocurrency dimasukan sebagai komoditi yang biasa diperdagangka di bursa berjangka sebagai alat berinvestasi yang legal, namun dilarang atau illegal sebagai alat pembayaran.
Definisi cryptocurrency (uang  kripto)  dalam  regulasi  tersebut  mengalami  pergeseran ketetapan  definisnya  atau  tidak  lagi  dijuluki  dengan  “uang  digital”,  tetapi  dijuluki  “komoditas”. Kemudian  secara  teknis  regulasi  ini  diikuti  BAPPEBTI  No.  5  Tahun  2019.  Menyatakan  keuntungan maupun  risiko  yang  dimiliki  dari  naik  turunnya  harga  nilai  tukar  dialihkan  untuk  investor  maupun anggota bursa berjangka dengan mengubah uang kripto (cryptocurrency) sebagai “barang dagangan”. Berdasarkan  hal  ini,  peraturan  mempunyai  cara-cara  ketetapan  pada  masing-masing  Bank  Indonesia yang menjelaskan cryptocurrency merupakan “uang digital” yang illegal dan Kemendag menjelaskan sebagai “aset digital” yang legal  untuk diperdagangkan. Dalam Pasal 1 Peraturan BAPPEBTI No. 5 tahun  2019  tersebut  menyatakan  “Aset  Kripto (Crypto  Asset) yang  selanjutnya  disebut  Aset  Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset menggunakan kriptografi, jaringan peer- to-peer ,  dan  buku  besar  yang  terdistribusi,  untuk  mengatur  penciptaan  unit  baru,  memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.
2. Sanksi Hukum Bila Terjadi Kejahatan dari Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia
Meskipun saat ini transaksi yang dilakukan dalam cryptocurrenc y sudah terbuka secara legal dengan adanya  aturan  BAPPEBTI  namun  hal  tersebut  masih  juga  memungkinkan  adanya  kejahatan  tindak pidana yang muncul dalam penggunaannya. Dalam sanksi pidana terhadap pelanggaran  Wajib Pajak yang  terjadi  dikarenakan  keteledoran  yang  secara  tidak  sengaja  dilakukan  atau  tidak  sadar,  sehingga atas  keteledoran  secara  tidak  langsung  tersebut  mendapatkan  hukuman  pidana,  melainkan  hanya mendapatkan hukuman administrasi yang berbentuk denda saja.
Penegakan sanksi untuk tindak pidana pelanggaran perpajakan telah diatur dalam pada Pasal 38 UU  KUP.  Namun  bila  pengguna cryptocurrency terbukti  melakukan  suatu  tindak  pidana  pencucian uang (money  laundering) maka  akan  diberikan  sanski  sesuai  dengan  Undang-undang  yang  berlaku. Tindak  pidana  pencucian  uang  tidak  hanya  berasal  dari  para  investor  maupun  pengguna  yang mengoptimalkan  keuntungan  dari  pendapatan  secara  pribadi,  namun  tindak  pidana  kejahatan  ini sering  digunakan  para  pengguna cryptocurrency dalam  melakukan  kejahatan  pendanaan  aksi terorisme  oleh  perorangan  maupun  kelompok.  Karena  system  keamanan  dari  kriptografi  sangat  sulit untuk  melacak  identitas  pemilik  mata  uang  jika  terjadi  pencucian  dana  untuk  tindakan  tersebut. Subjek-subjek  transaksi  terhadap  mata  uang  kripto  juga  sangat  susah  dilacak  walaupun  catatannya dapat  dilihat  dari  catatan  buku  virtual (ledger). Dalam  berkembangnya  zaman  dan  canggihnya teknologi  khusunya  pada  bidang  teknologi  internet  dan  ekonomi  digital  membuat  mudahnya pendanaan kegiatan terorisme, pendanaan secara tradisyonal sudah mengalami transformasi sehingga dapat  memakai  teknologi  digital  seperti  halnya cryptocurrency , crowdfunding , virtual  currency, fundraising , dan jaringan media sosial (Andrianova, 2020)
Dalam bentuk pelanggaran Tindak pidana pencucian uang uang dimana telah diatur pada pasal 3  UU  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dapat  dipidanakan  karena  sudah  menyangkut  tindak  pidana Pencucian  Uang  atau  KORUPSI  dengan  sanksi  penjara  paling  lamanya  selama  20  tahun  dan  denda sebesar  Rp.  10.000.000.000,00.  Dan  terkait  dengan  tindak  kejahatan cyber ,  yang  dengan  sengaja masuk  maupun  mengambil  data  atau  system  yang  dimiliki  oleh  orang  dengan  cara  apapun,  dapat dikenakan  sanksi  pidana  yang  dimana  telah  diatur  pada  Pasal  30  ayat  (1)  UU  ITE.  Akan  diberikan ketentuan pidana menurut Pasal 46 ayat (1) UU ITE mendapatkan sanksi penjara paling lama 6 tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  600.000.000,00  atau  mendapatkan  sanksi  pidana  penjara  paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000,000,00.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari pembahasan dan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan penggunaan cryptocurrency atau  mata  uang  kripto  di  Indonesia  sudah  tidak  lagi  dijuluki  dengan  “uang  digital”, tetapi dijuluki dengan “komoditas”. Pengaturan yang lebih jelas diatur dalam aturan BAPPEBTI No. 3 Tahun  2019  dan  BAPPEBTI  No.  5  Tahun  2019.  Pada  hal  ini  BAPPEBTI  tidak  saja  mengeluarkan peraturan  tentang marketplace yang  ingin  menjadi platform  cryptocurrency di  Indonesia  melainkan juga  mengeluarkan  peraturan  untuk  para  investor  yang  berkeinginan  melakukan  suatu  kegiatan  jual beli cryptocurrency yang dimana  syarat  investor harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menempatkan mpdalnya  yang  dipergunakan  untuk  kegiatan  antar  transaksi  menggunakan  rekening  yang  berbeda dengan nama marketplace . Penggunaan cryptocurrency tidak menutup kemungkinan terjadi kejahatan dalam  dilegalkan  penggunannya  di  Indonesia.  Kejatahan  ini  akan  menjadi  salah  satu  penghambat negara  untuk  mencapai  tujuannya  yang  sangat  utama  yaitu  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh rakyatnya.  Kesejahteraan  akan  susah  tercapai  jika  ketahanannya  masih  lemah  yang  diakibatkan  oleh adanya kejahatan terhadap aturan negara. Maka diberlakukanlah sanksi bagi pengguna cryptocurrency jika terjadi suatu kejahatan. Risiko kejahatan yang terjadi dapat memunculkan suatu kejahatan tindak pidana  dari  penggunaan  cryptocurrency  di  Indonesia.  Sanksi  yang  diberikan  telah  diatur  dalam undang-undang  sesuai  jenis  tindak  pidana  yang  dikenakan  terhadap  penggunaan cryptocurrency, seesuai dengan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

## 2. Saran
Berkaitan  dengan  simpulan  di  atas,  peneliti  memberikan  beberapa  saran,  yaitu  Kepada  pemerintah yang  sebagai  pemegang  kebijakan  yang  tertinggi  segera  mengeluarkan  peraturan  dan  sanksi  pidana yang  tegas  terhadap  penggunaan  mata  uang  digital (cryptocurrency) dikarenakan  pada  saat  ini peraturan  yang  mengatur  hal  tersebut  masih  lemah  dan  pengaturan  jelas  mengenai  penggunaan  dan risiko terhadap kejahatan yang muncul akibat dari penggunaan cryptocurrency di  Indonesia. Kepada masyarakat sebagai pengguna maupun investor cryptocurrency diharapkan dapat menggunakan mata uang virtual ini untuk investasi jangka panjang dengan memperlajari dan mengerti segala risiko baik dan  buruk  dalam  bertransaksi  agar  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  pengguna cryptocurrency itu sendiri.  Sehingga  masyarakat  tidak  mudah  lalai  dan  tergiur  dari  penawaran  asset  kripto  tanpa mengetahui lebih mengenai cryptocurrency yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianova, A. (2020). Countering the financing of terrorism in the conditions of digital economy. In Digital  Transformation of the Economy: Challenges, Trends and New Opportunities, Springer . London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Darmawan, O. (2014). Bincoin Mata Uang Digital Dunia . Jasakom: Tangerang. Hadjon, P. M. (1993). Penghantar Hukum Administrasi . University Press.
Negara,  H.  K.  (2018).  Kewenangan  Pembuatan  Akta  Bagi  Notaris  yang  Berada  di  Daerah  Provinsi Hasil Pemekaran. Jurnal Transparasi Hukum , 1 (2), 170–180.
Nizar,  M.  A.  (2018). Banga  Rampai  Disruptive  “Mindset  Sektor  Jasa  Keuangan.” PT.  IPB  Press: Bogor.
Nubika,  I.  (2018). BITCOIN :  Mengenal  Cara  Baru  Berinvestasi  Generasi  Milenial .  Genesis Learning: Yogyakarta.
Nur  Bintari,  P.,  &  Darmawan,  C.  (2016).  Peran  Pemuda  Sebagai  Penerus  Tradisi  Sambatan  Dalam Rangka Pembentukan Karakter Gotong Royong. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , 25 (1), 57–76. Puspasari,  S.  (2020). Perlindungan  Hukum  bagi  Investor  pada  Transaksi  Aset  Kripto  dalam  Bursa Berjangka Komoditi . Jurist-Diction: Surabaya. Sastrawidjaja,  &  Suparman,  M.  (2014). Perjanjian  Buku  dalam  Aktifitas  Dunia  Maya,  Cyberlaw : Satu Pengantar . Rineka Cipta: Jakarta. Sondakh  Alfred,  M.  (2016). Berburu  Bitcoin,  Bagaimana  Memanfaatkan  Peluang  Sukses  Melalui Mata Uang Global Ini . Grasindo: Jakarta.
Watung,  P.  (2019).  Kajian  Yuridis  Mengenai  Keberadaan  Bitcoin  dalam  Lingkup  Transaksi  di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lex Crimen , 7 (10) .