Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa
EKONOMI ISLAM DAN NEGARA KESEJAHTERAAN
(WELFARE STATE)
Ariza Fuadi
Purbayu Budi Santosa
Universitas Diponegoro email: arizafuadi@ymail.com
Kata kunci: Ekonomi Islam, Negara Kesejahteraan Islam
Keywords : Islamic Economic,
Islamic Welfare State

## Abstrak
Secara  etimologis,  istilah  negara  kesejahteraan  terdiri  dari  dua  kata  yaitu kesejahteraan  dan  negara.  Kesejahteraan  berarti  kemakmuran  atau keselamatan.  Negara  didefinisikan  sebagai sebuah lembaga  dari  masyarakat yang  memiliki  kekuasaan  untuk  mengontrol  hubungan  seseorang  dan menghasilkan  kekuasaan  dalam  masyarakat.  Negara  kesejahteraan dilaksanakan pertama  kali  di  Eropa  dan  Amerika  Serikat.  Program ini  telah dilakukan  untuk  memperbaiki  sistem  ekonomi  kapitalisme  yang  lebih mengasihi dan melindungi yang masyarakat berekonomi lemah sebagai akibat dari  "kejahatan"  kapitalisme.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  program negara  kesejahteraan  yang  telah  dilakukan  oleh  kapitalisme  belum  bekerja untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Kemiskinan dan ketidakadilan masih terjadi sampai sekarang. Ini terjadi sejak kesalahan sistem kapitalisme yang  hanya  terfokus  pada  peningkatan  pembangunan  ekonomi    yang mengarah  pada  eksistensi  negara  untuk  menciptakan  kesejahteraan  sosial dalam  masyarakat.  Hal  ini  berbeda  dari  negara  kesejahteraan  Islam  yang memberikan konsep yang komprehensif. Selain pengembangan materi, negara kesejahteraan  Islam  juga  berfokus  pada  aspek  material  moral  yang  diikuti oleh  peningkatan  spiritual  di  mana  kapitalisme  tidak  terfokus  pada  hal  itu. Tindakan  menghubungkan  system  ini  terdiri  dari  peran  negara  dan  agama sebagai aspek kontrol sosial untuk kesejahteraan manusia.

## Abstract
Etymologically,  the  term  of  welfare  state  consists  of  two  words  welfare  and state. Welfare means prosperity or safety, and state is defined as an agency of the society that having a power to control the relation of people and produce the  symptoms  of  power  within  the  society.  The  term  of  welfare  state  is  often called in bahasa as negara kesejahteraan. Welfare state was conducted firstly in Europe and US. This program has been conducted to improve the economic system  of capitalism  more compassionate  and  to  protect the  weak  within the society as the result of “wickedness” of capitalism. However, the program of welfare state, as time goes by, that has been conducted by capitalism has not worked to create prosperity for the people. The poverty and injustice are still happening until now. These are happening since the misleading of capitalism that only focuses on the increase economic development towards the existence of  state  creating  social  prosperity  within  the  society.  It  is  different  from Islamic  welfare  state  that  gives  the  interrelated  comprehensive  concept. Besides material development, Islamic welfare state also focuses on the moral material  aspect  followed  by  spiritual  uplift  in  which  capitalism  does  not focused on it. This linkage consists of the roles of state and religion as aspects of social control for the human prosperity.
Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa
Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)

## Pendahuluan
Problem  ekonomi  merupakan  suatu problem  yang  universal  di  mana  seluruh dunia  menaruh  perhatian  kepada  masalah ini.  Karena  perhatiannya  ini,  sistem ekonomi  menjadi  maju  dan  berkembang dengan pesat. Perkembangan sistem ekonomi  ini  dengan  segala  kedahsyatan rekayasa  teknologi  tidak  bisa  dilepaskan dari  peran  dan  kreatifitas  teknokrat- teknokrat kapitalisme. Dasar filosofi pemikiran  ekonomi  kapitalis  ini  bersumber dari  tulisan  Adam  Smith  melalui  bukunya An  Inquiry  into  the  Nature  and  Causes  of the  Wealth  of  Nati on  yang  ditulis  pada tahun  1776.  Smith  (1937)  berpendapat bahwa:
1. Produksi  merupakan  sumber  utama kekayaan  suatu  negara,  yaitu  hasil kerjasama  tenaga  kerja  manusia  dan sumber-sumber  daya.  Meningkatnya ketrampilan  dan  efisiensi  tenaga  kerja maka kekayaan akan bertambah sejalan dengan  persentase  penduduk  yang terlibat dalam proses produksi.
2. Manusia  melakukan  kegiatan  ekonomi atas  dasar  dorongan  pribadi  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  yang bergerak  sebagai  tenaga  pendorong manusia  untuk  mengerjakan  apapun asalkan masyarakat bersedia membayar.
3. Setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa
adanya campur tangan pihak pemerintah  ( Laissez  faire ).  Cara  untuk mencapai yang terbaik pada masyarakat,  maka  individu  seakan- akan  dibimbing  oleh  tangan  yang  tak nampak (invisible hand).
Dasar-dasar filosofi Smith ini kemudian  menjadi  sistem  ekonomi  dan telah  mengakar  menjadi  ideologi  yang mencerminkan  suatu  gaya  hidup  ( way  of life ). Motif kepentingan individu kapitalistik  yang  didorong  oleh  filsafat liberalisme telah melahirkan sistem ekonomi  pasar  bebas.  Kapitalisme  ini kemudian  memonopoli  hampir  seluruh sistem ekonomi. Sistem ini juga mengakibatkan munculnya banyak komentar yang menggugat kemampuan dari sistem  pasar  bebas  dalam  menjawab tantangan global.
Gugatan-gugatan  yang  dimunculkan oleh  para  pengamat  ini  bukannya  tanpa sebab,  namun  juga  pada  didasarkan  pada permasalahan-permasalahan  yang  muncul bagi perkembangan aktifitas hidup manusia dari sistem ekonomi kapitalisme. Beberapa hal tersebut antara lain:
1. Sistem kapitalis sangat mengagungkan produksi sebagai kekuatan dalam menentukan kompetisi  sehingga  para  produsen yang  paling  unggul  akan  bertahan hidup,  sedangkan  yang  lemah  dan
Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State) tidak mampu bersaing akan
tersingkir.
2. Sifat-sifat kapitalisme telah melahirkan beberapa ciri yang kontra produktif seperti:
a. Menolak  nilai-nilai  akidah,  syariat dan akhlak yang mulia, dan pengambilan bunga.
b. Faktor-faktor  ekonomi  dikuasai  dan didominasi oleh setiap individu.
c. Pemodal-pemodal  bank  yang  besar mempunyai  kuasa  yang  berlebihan atas  berbagai  kegiatan  ekonomi termasuk dalam politik negara.
d. Mayoritas  barang  produksi  yang dihasilkan  dengan  transaksi  riba  dan iklan yang berlebihan.
e. Kapitalisme identik dengan monopoli karena kecenderungan pemodal untuk menguasai segalanya
dan
menghapuskan semua persaingan dengannya.
Akan  tetapi,  sistem  kapitalisme  ini dianggap  banyak  orang  telah  melakukan berbagai  tindak  kejahatan  moral,  ternyata juga  memiliki  upaya  untuk    melahirkan suatu  program welfare  state (negara kesejahteraan). Program ini bertujuan untuk mengangkat  kondisi  warga  negara  yang lemah  agar  tetap  bertahan  hidup  dan menikmati kesejahteraan masyarakat kapitalis.
Terminologi Welfare  State pertama kali  digunakan  di  Inggris  pada  tahun  1941
untuk  mencapai  keseimbangan  antara kekuatan  negara  dan  kebebasan  individu (Naqvi,  2003). Welfare  State atau  yang lazim  disebut  sebagai  negara  sejahtera merupakan  gagasan  ideal  bagaimana  suatu negara  melaksanakan  tugasnya  dalam rangka  untuk  melayani  warga  negara menuju  tatanan  kehidupan  yang  harmonis dan sejahtera.
Akan  tetapi  apa  yang  menjadi  tujuan ideal dari program welfare state ini tidaklah semulus yang diharapkan. Ketidak seimbangan  ekonomi  global,  kemiskinan, pengangguran yang disertai dengan kejahatan  telah  melanda  di  hampir  seluruh penjuru dunia. Konsep dan program negara kesejahteraan  bisa  dibilang  gagal  dalam mengantarkan  umat  manusia  ke  arah terwujudnya  keadilan,  kedamaian,  dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan.
Kegagalan ini dapat dikatakan karena kesejahteraan  menurut  paham  kapitalisme hanya  bersifat  material  semata.  Sifat material ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar  manusia  bagi  setiap  individu, penghapusan kemiskinan, kesempatan kerja,  dan  distribusi  pendapatan  dan kekayaan  secara  adil  di  antara  seluruh rakyat.  Sedangkan  kesejahteraan  spiritual tidaklah  berada  dalam  konsep  dari  doktrin paham  kapitalisme  yang  membawa  pada ketenangan  dan  kebahagiaan  hidup,  serta kedamaian.  Akibatnya,  paham  kapitalisme ini  lebih  mengedepankan  tujuan  duniawi
Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa
Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
semata  dan  tidak  memikirkan  dari  tujuan ukhrawi.
Meskipun  kapitalisme  dianggap  lebih unggul  dalam  hal  kinerja  ekonomi,  akan tetapi  pemenuhan  kesejahteraan  material bagi seluruh penduduknya belumlah sepenuhnya  berhasil.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  ketidakstabilan  ekonomi  dunia  yang tercermin pada tingkat inflasi dan tingginya pengangguran di negara-negara maju penganut  sistem  ekonomi  kapitalis  yang menyebabkan  tingginya  kesenjangan  sosial antara penduduk kaya dan miskin. Sementara itu, di negara-negara berkembang  terjerat  beban  hutang  luar negeri yang semakin mengakibatkan pembangunan  di  segala  bidang  terhambat karena  teralokasi  pada  pembayaran  beban hutang tersebut.
Islam  sebagai  sebuah  agama  tidak hanya  dipandang  sebagai  suatu  doktrin semata,  akan  tetapi  mencakup  pandangan hidup  secara  total.  Islam  adalah  agama yang  menjunjung  tinggi  peradaban  dan harkat martabat kemanusiaan yang memadukan  antara  aspek  material  dan spiritual  atau  sifat  keduniawian  dan keukhrowian.  Pada  puncaknya,  Islam bertujuan  menciptakan  sebuah  sistem dimana  prinsip  keadilan  berada  di  atas keuntungan  segelintir  atau  sekelompok orang  yaitu  sistem  negara  kesejahteraan Islami  ( Islamic  welfare  state ).  Sedangkan, konsep negara kesejahteraan Islam di Barat
dan bahkan di negara muslim kurang begitu mendapatkan  perhatian  baik  oleh  para sarjana  maupun  para  pemimpin  Negara. Padahal  sistem  dalam  ekonomi  Islam  bisa menjadi alternatif untuk mencapai kemakmuran secara merata.
Sistem  ekonomi  Islam,  memiliki  dua tujuan: memerangi kemiskinan dan menciptakan  distribusi  kekayaan  yang  adil secara  ekonomi  dan  sosial.  Secara  implisit dalam  pengertian  ini  adalah  adanya pengakuan  bahwa  umat  Islam  akan  dapat beribadah kepada Allah dengan khusus' jika kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Negara melakukan hal ini melalui berbagai mekanisme sukarela maupun wajib. Sebagai contoh, zakat merupakan salah satu alat pendistribusian kekayaan yang bermakna, karena mampu mentransfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Selain itu, penghapusan  riba  mencegah  eksploitasi ekonomi yang merugikan kelompok lemah.
Sebagaimana  sejarah  menyaksikan, Islam  mengajarkan  keseimbangan  antara kebebasan ekonomi individu dengan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks  ini,  kehadiran  negara  diperlukan untuk  menjamin  setiap  warganya  mampu memenuhi kebutuhan hidup standar. Sebagaimana dipesankan Nabi  Muhammad SAW,  “Setiap  penguasa  yang  bertanggung jawab  mengatur  urusan-urusan  Muslim, tetapi  tidak  berjuang  dengan  keras  dan
Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa
Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
amanah  bagi  kesejahteraan  mereka,  tidak akan masuk surga bersama mereka.”
Islam  memiliki  seperangkat  tujuan dan  nilai  yang  mengatur  seluruh  aspek kehidupan,  termasuk  di  dalamnya  aspek sosial,  ekonomi  dan  politik.  Selain  sebagai ajaran  normatif,  Islam  juga  berfungsi sebagai  pandangan  hidup  ( World  View ) bagi  segenap  para  penganutnya.  Dari  hal ini,  tentu  saja  Islam  juga  memiliki  konsep ketatanegaraan yang berfungsi untuk merealisasikan  kesejahteran  yang  sinergis antara kepentingan duniawi dan ukhrowi.
Sistem ekonomi Islam ini sama sekali berbeda  dari  sistem-sistem  yang  berlaku karena  memiliki  akar  dalam  syari‟ah  yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan  dan  strateginya.  Tujuan- tujuan dari sistem ekonomi Islam ini adalah bukan  semata-mata  bersifat  materi,  akan tetapi didasarkan pada konsep kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik  sehingga  memberikan  nilai  sangat penting  bagi  persaudaraan  dan  keadilan sosio-ekonomi serta menuntut suatu kepuasan  yang  seimbang,  baik  dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia.
Dimasukkannya  unsur  iman  dalam ekonomi  Islam  di  mana    semua  keputusan manusia tanpa memandang apakah keputusan-keputusan  itu  berkaitan  dengan urusan  rumah  tangga,  bidang  usaha, ataupun  pasar.  Terintegrasikannya  dimensi
iman  dalam  setiap  aktifitas  manusia  akan merealisasikan efisiensi dan keadilan dalam hal alokasi dan distribusi sumber daya yang bertujuan  mengurangi  ketidakseimbangan dan  ketidakstabilan  perekonomian  secara makro. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep Islam mengenai negara kesejahteraan  sebenarnya  berbeda  dari gagasan  yang  dicetuskan  sebelumnya. Karena  konsepnya  begitu  komprehensif, negara kesejahteraan dalam Islam bertujuan mencapai  kesejahteraan  umat  manusia secara menyeluruh, sedangkan kesejahteraan  ekonomi  hanya  sebagaian lapisan (Mannan, 1997).

## Pengertian Negara Kesejahteraan
Definisi negara kesejahteraan ( welfare state ) sangatlah luas dan beragam.
Di  satu  sisi  definisi  negara  kesejahteraan adalah keterlibatan negara dalam menyediakan  pekerjaan  penuh  bagi  rakyat. Pekerjaan adalah sumber pendapatan rakyat,  jika  negara  dapat  menyediakan pekerjaan  secara  penuh  maka  kemiskinan rakyat  akan  berkurang  dan  rakyat  akan sejahtera.  Secara  etimologis  istilah  negara kesejahteraan  ini  dapat  dimaknai  sebagai suatu  negara  yang  memberikan  jaminan berupa  tunjangan  sosial  ( social  security benefits )  yang  luas  seperti  pelayanan kesehatan  oleh  negara,  pensiun  atau tunjangan  hari  tua,  tunjangan  sakit  dan
Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa
Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
pengangguran,  dan  lain  sebagainya  (Pass dan Lowes, tth ).
Secara singkat, istilah negara kesejahteraan  didefinisikan  sebagai  suatu negara  yang  mana  pemerintah  dianggap bertanggung  jawab  menjamin  standar kesejahteraan  hidup  minimum  bagi  setiap warga  negaranya.  Negara  kesejahteraan  ini merupakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara  universal  dan  komprehensif  kepada warganya.  Negara  yang  dimaksud  di  sini adalah  suatu agency (alat)  yang  mengatur suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan  untuk  mengatur  hubungan- hubungan antar manusia.
Wujud dari komitmen negara kesejahteraan  adalah  tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh negara untuk mendukung para keluarga. Beberapa program kesejahteraan antara lain,
pemberian  pensiun  kepada  orang  lanjut usia, skema asuransi dan bantuan kesehatan,  pendidikan,  makan  di  sekolah, pengawasan  terhadap  defisiensi  mental, penanganan  kelahiran  dan  pengasuhan  ibu dan bayi.
Marshal mendefinisikan negara kesejahteraan  sebagai  bagian  dari  sebuah masyarakat  modern  yang  sejalan  dengan ekonomi pasar kapitalis dan struktur politik
demokratis (Spicker, 1988). Inggris, Amerika,  Australia,  dan  Selandia  Baru serta  beberapa  negara-negara  bagian  di Eropa  Barat  dan  Utara  adalah  negara- negara  yang  termasuk  dalam  kategori  ini. Negara-negara bekas Uni Soviet dan “Blok Timur”  tidaklah  termasuk  dalam  kategori ini  karena  mereka  tidak  termasuk  negara- negara demokratis maupun kapitalis.
Hal ini menjadi menarik karena dapat dikatakan  bahwa  negara  kesejahteraan merupakan  jalan  tengah  dari  ideologi kapitalisme dan sosialisme. Namun demikian,  negara  kesejahteraan  justru tumbuh  subur  di  negara-negara  demokratis dan  kapitalis,  bukan  di  negara-negara sosialis.  Di  negara-negara  Barat,  negara kesejahteraan  sering  dianggap  sebagai „penawar  racun‟  bagi  kapitalisme  dari dampak  negatif  ekonomi  pasar  bebas. Karenanya,  negara  kesejahteraan  sering disebut  sebagai  bentuk  dari  „kapitalisme baik  hati‟  ( compassionate  capitalism ) (Suharto, 2006).
Menurut  Esping-Andersen  (1990) negara kesejahteraan bukanlah suatu konsep  yang  menggunakan  pendekatan baku. Negara kesejahteraan pada umumnya diidentikkan dengan ciri-ciri yang mengikutinya yakni pelayanan dan kebijakan  sosial  yang  disediakan  oleh negara kepada warganya, seperti pelayanan kesehatan, tunjangan pensiun, pengurangan kemiskinan, transfer pendapatan. Keduanya
Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa
Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
antara  negara  kesejahteraan  dan  kebijakan sosial  sering  diidentikkan  bersama.  Akan tetapi pada dasarnya kuranglah tepat karena kebijakan sosial  tidaklah mempunyai  relasi iimplikasi  dengan  negara  kesejahteraan. Kebijakan  sosial  bisa  diterapkan  dengan tanpa adanya negara kesejahteraan, sedangkan negara kesejahteraan akan selalu membutuhkan  kebijakan  sosial untuk mendukung keberadaannya (Esping- Andersen,  1990  dalam  Triwibowo  dan Bahagijo, 2006)
Suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan apabila terdapat empat pilar utama, yaitu: 1) social citizenship; 2) full  democracy; 3) modern industrial  relation  systems; serta  4) rights to  education  and  the  expansion  of  modern mass  education  systems. Keempat  pilar tersebut  harus  diupayakan  terdapat  dalam negara  kesejahteraan  karena  negara  wajib memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai  penganugerahan  hak-hak  sosial kepada  warganya  yang  berdasarkan  atas basis  kewarganegaraan  dan  bukan  atas dasar  kinerja  atau  kelas  sosial  (Triwibowo dan  Bahagijo,  2006).  Dengan  syarat-syarat ekonomi, sosial dan politik tersebut di atas, tidak semua negara dengan penduduk yang berpendapatan  tinggi  tidak  dapat  dianggap sebagai negara kesejahteraan.
Negara  kesejahteraan  mengacu  pada peran  pemerintah  yang  bertanggungjawab dalam  mengelola  dan  mengorganisasikan
perekonomian.  Dengan  demikian,  negara diharapkan mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam  tingkat  tertentu  bagi  warganya (Esping-Andersen,  1990  dalam  Triwibowo dan  Bahagijo,  2006).  Dalam  konteks  ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan  sosial  sebagai  “penjaminan  hak- hak  sosial”  ( the  granting  of  social  rights ) kepada warganya (Triwibowo dan Bahagijo,  2006).  Semua  perlindungan sosial  yang  dibangun  dan  didukung  negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya melalui produktifitas ekonomi  yang  semakin  makmur  dan merata,  sistem  perpajakan  dan  asuransi, serta  investasi  sumber  daya  manusia ( human  investment )  yang  terencana  dan melembaga.
Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan  negara  dalam  memajukan kesejahteraan  rakyat  setelah  mencuatnya bukti-bukti  empirik  mengenai  kegagalan pasar  ( market  failure )  pada  masyarakat kapitalis  dan  kegagalan  negara (state failure )  pada  masyarakat  sosialis.  Oleh karena itu, meskipun menekankan pentingnya  peran  negara  dalam  pelayanan sosial, negara kesejahteraan pada hakekatnya  bukan  merupakan  bentuk dominasi  negara.  Melainkan,  wujud  dari adanya  kesadaran  warga  negara  atas  hak- hak  yang  dimilikinya  sesuai  dengan
Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa
Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
prinsip-prinsip  demokrasi.  Negara  diberi mandat  untuk  melaksanakan  kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara.

## Sejarah Negara Kesejahteraan
Sejarah dari munculnya negara kesejahteraan  pada  umumnya  dijelaskan dalam  tahun  yang  berbeda-beda.  Akan tetapi  dari  sekian  banyak  tulisan  tersebut menunjukkan  tentang  munculnya  negara kesejahteraan  baik  dari  segi  gagasan maupun  implementasinya  tertuju  pada pertengahan abad XX, setelah terjadi great depression. Gagasan dari negara kesejahteraan pada awalnya sebagai terminologi yang  menunjukkan  suatu praktek negara dalam melakukan kebijakan makro dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial.
Pada  tahun  1940an  istilah welfare state dimunculkan pertama kali oleh Uskup Agung  York  di  Inggris  sebagai  antitesis atas program warfare state (negara perang) di  Jerman  oleh  rezim  Nazi  Hittler  yang sedang  memperluas  wilayahnya.  Negara kesejahteraan  atau  rezim  kesejahteraan ( welfare  regime )  lebih  dari  sekadar kebijakan sosial (Bahagijo, 2006). Perkembangan welfare state di Eropa Barat pada  umumnya  sangat  terpengaruh  dan tidak  dapat  dilepaskan  dari  perjuangan kaum  buruh.  Dari  perjuangan  buruh  itulah masyarakat di negeri-negeri ini
mendapatkan  berbagai  fasilitas  murah  dan gratis serta tunjangan sosial dari negara.
Sebelum  Perang  Dunia  I,  cikal  bakal welfare  regimes dimulai  oleh  tokoh-tokoh karismatis  dan  otoritarian,  seperti  Bismark (Jerman),  Von  Tappe  (Austria),  dan Napoleon  III  (Perancis),  dengan  melansir jaminan-jaminan  sosial  untuk  pegawai pemerintah  dan  kelompok  pekerja  industri. Di  Inggris  sistem welfare diawali  dengan lahirnya  UU  Penanggulangan  Kemiskinan (Poor Law- 1880-an). Dalam periode kedua sesudah  Perang  Dunia  II,  1945-1990, welfare state merupakan kreasi dan produk demokrasi multipartai atau kebijakan (koalisi)  partai  politik  yang  memerintah untuk  menciptakan  warga  negara  dan angkatan kerja yang terdidik dan sehat serta mengurangi  kesenjangan  sosial  ekonomi (Bahagijo, 2006).
Suharto  (2006)  dalam  tulisannya menjelaskan  bahwa  pertama-tama  negara kesejahteraan  dipraktekkan  di  Eropa  dan Amerika  Serikat  pada  abad  XIX  yang ditujukan  untuk  mengubah  kapitalisme menjadi  lebih  manusiawi  ( compassionate capitalism )  .Keberadaan  sistem welfare state tersebut  berakibat  negara  mempunyai kewajiban  untuk  melindungi  golongan lemah dalam masyarakat (Suharto, tt).
Welfare state menurut John Maynard Keynes  (Klein,  1954)  dibentuk  dengan tujuan untuk mencapai aspek full employment .  Keynes  menekankan  kepada
Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa
Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
pemerintah  agar  dominan  dalam  semua manajemen  permintaan  efektif  melalui kebijakan fiskal. Akan tetapi di sini Keynes tidak memberikan gagasan mengenai kriteria  untuk  mengalokasikan  pengeluaran sektor  publik  sebagai  prioritas  yang  harus dipenuhi.  Aspek full  employment ini merupakan  bentuk  penolakan  Keynes terhadap  teori  Adam  Smith  bahwa full employment dijamin secara otomatis ( invisible hand ) (Klein, 1954).

## Negara  Kesejahteraan  dalam  Sistem Ekonomi Islam
Islam merupakan agama yang memiliki seperangkat tujuan untuk mengatur  seluruh  aspek  kehidupan  baik dari  aspek  sosial,  ekonomi,  dan  politik. Sebagai  ajaran  normatif,  Islam  memiliki peran  sebagai  pandangan  hidup  bagi seluruh  penganutnya.  Oleh  karenanya, Islam  tentu  saja  memiliki  suatu  konsep tersendiri yang bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan yang seimbang  antara  kepentingan  duniawi maupun ukhrowi.
Menurut  Chapra  (1980),  negara kesejahteraan  dalam  sistem  ekonomi  Islam merupakan  suatu  program  yang  berkaitan dengan kebijakan makro dalam melaksanakan  fungsi-fungsi  negara  yang bertujuan  menciptakan  kesejahteraan  umat. Kebijakan-kebijakan  tersebut  dijelaskan dalam beberapa aspek, yaitu:

## 1.  Basic Imperatives
Kesejahteraan  dalam  Islam  dapat tercapai  melalui  prinsip-prinsip  yang  tidak bisa ditinggalkan. Cara pandang Islam yang dalam  hal  ini  berorientasi  pada  sebuah kesejahteraan  masyarakat  tidaklah  dapat dipahami  tanpa  sebuah  komunitas  yang terorganisir dan diatur sesuai dengan ajaran Islam.  Al-Qur‟an  sendiri  dengan  tegas mengutuk sebuah kekacauan dan anarkisme sebagaimana  dijelaskan  dalam  surat  Al- Baqarah ayat 205 “Dan apabila ia berpaling (dari  kamu),  ia  berjalan  di  bumi  untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak  tanam-tanaman  dan  binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan". Nabi Muhammad juga menekankan  akan  perlunya  suatu  otoritas dan  aturan  dalam  sebuah  masyarakat Muslim.
Ajaran  Islam  yang  menekankan  akan pentingnya  suatu  otoritas  dan  organisasi sangatlah  mempengaruhi  pola  pikir  politik para  tokoh  muslim  dunia.    Beberapa  tokoh Muslim  dunia  seperti  Abu  Ya‟la  dan  Al- Mawardi.  Dua  ulama  kontemporer  dari Baghdad ini menerangkan bahwa karakteristik suatu negara yang ideal adalah negara  yang  mempraktekkan  kedaulatan dan hal  ini merupakan sesuatu  yang sangat dibutuhkan  dalam  sebuah  negara.  Lebih lanjut  Al-Mawardi  menyatakan  bahwa keberadaan  seorang imam atau  pemimpin
Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa
Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
sama  pentingnya  dalam  memperjuangkan kebenaran  dan  akuisisi  ilmu  pengetahuan. Bahkan  Ibn  Khaldun  secara  lebih  tegas menekankan  bahwa  pelembagaan  dalam suatu  negara  merupakan  kewajiban  yang harus  ditegakkan  dan  dikelola  oleh  setiap muslim.  Hal  ini  senada  dengan  apa  yang disampaikan  oleh  Ibn  Taymiyah,  Syah Waliyullah,  dan  beberapa  tokoh  Muslim dunia (Chapra, 1980).
Islam  oleh  karenanya  memandang suatu  negara  merupakan  sebuah  instrumen dalam  rangka  untuk  merealisasikan  tujuan- tujuan  pokok  suatu  negara.  Melalui kedaulatan inilah tujuan-tujuan suatu negara  tersebut  dapat  terealisasi.Akan tetapi  Islam  memandang bahwa kedaulatan tersebut  tidaklah  absolut.  Apapun  dan dalam  bentuk  apapun  kedaulatan  ini  pada hakikatnya  merupakan  mutlak  milik  Allah SWT  Orientasi  kedaulatan  dalam  sebuah negara  haruslah  sejalan  dengan  kehendak Tuhan, tidak boleh hanya menurut kehendak  rakyat  banyak.  Kedaulatan  ini diwujudkan  dalam  aturan-aturan  Tuhan ( Divine  Law) yang  dinyatakan  dalam  al- Qur‟an  pada  surat  Yusuf  ayat  40  serta diterapkan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW dalam Sunnah sebagai misi kenabian.
Misi  kenabian  ini  mengarah  pada suatu komitmen atau tanggung jawab untuk meraih  kesejahteraan  umat  manusia  yang didefinisikan  dalam  al-Qur‟an  bahwa  nabi diutus  untuk  menjadi  rahmat  bagi  semua
manusia.  Secara  ekplisit,  dalam  ayat-ayat al-Qur‟an, kerahmatan  Nabi  banyak diterangkan  dalam  berbagai  ragam  seperti hayātan thayyibatan (fostering of good life) dan  juga falah ( welfare ),  ketentraman, kemudahan dalam hidup bernegara, generasi yang sejahtera, dan lain sebagainya.  Nash  dalam  al-Qur‟an,  Hadits, dan  tulisan  para  ilmuwan  Muslim  tentang fungsi  negara  kesejahteraan  dalam  negara Islam  ( Islamic  State )  sangatlah  ditekankan dan diutamakan oleh Nabi.
Selain  itu  sistem  politik  Islam  juga telah mengklaim berorientasi pada kesejahteraan manusia. Hanya saja perbedaannya  terletak  pada  dasar  filosofis yang  menyangkut  pada  kesejahteraan manusianya. Dalam hal ini Islam membedakan secara jelas dan khas perbedaan mendasar tersebut secara komprehensif dan konsisten dengan konsep human  nature. Seseorang  manusia  tidak hanya  diciptakan  dari matter tetapi  juga dihembuskan  di  dalamnya  dengan Divine Spirit (spirit ketuhanan).
Matter dan Divine  Spirit ini  secara bersamaan  tertanam  pada  setiap  makhluk Allah  SWT  yang  memiliki  kebebasan sendiri, tetapi tetap harus selalu bertanggung  jawab  dan  merespon  dalam setiap  perbuatanya  dengan  merujuk  pada petunjuk-petunjuk  Allah  SWT  ( Divine Guidances ) untuk membedakan antara yang benar  dengan  yang  salah.  Kewajiban  bagi
Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa
Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
setiap  manusia  adalah  menjalankan  setiap perintah-Nya  sebagai  wakil  Allah  di  muka bumi.
Sebagai agama, Islam telah menekankan  secara  komprehensif  tentang nilai-nilai  moral,  sehingga  sebuah  negara Islam  tidak  dapat  dilepaskan  dari  etika dalam  bermasyarakat  sebagai  wujud  yang responsif  bahwa Islamic  Welfare  State menciptakan  spirit  moral-religius  dan kesejahteraan  warga.  Para  pemikir  politik dan hukum Islam harus menekankan makna moral  dalam  Islam  pada  setiap  kebutuhan untuk  membuat  peraturan-peraturan  atau perundang-undangan  dalam  suatu  negara guna  menciptakan  tatanan  yang  Islami. Akan  tetapi  hal  ini  bukan  berarti  bahwa negara  Islam  adalah  polisi  negara  yang memaksa  jalan  hidup  atau  pola  hidup seseorang  dengan  kekuatanya  kepada aturan-aturan tertentu.
Nilai-nilai spritual Islam direalisasikan ke dalam setiap individu dan masyarakat,  negara  haruslah  berusaha dalam  tiga  pedoman  utama. Pertama , negara  haruslah  mengembangkan  kondisi- kondisi  yang  kondusif  dalam  penciptaan keadaan rumah yang menanamkan kepedulian  dan  kesetiaan  terhadap  moral- moral  Islam  pada  generasi  selanjutnya. Kedua ,  negara  Islam  haruslah  membentuk sistem  pendidikan  dalam  bentuk  yang Islami  sehingga  institusi  pendidikan  dapat menghasilkan  generasi  yang  memiliki
idealisme  Islam.  Dan terakhir ,  negara seharusnya  menekankan  norma-norma  dan nilai-nilai  Islam  tersebut  yang  sesuai dengan aturan perundangan dan membentuk aturan yang dapat menghukum bagi  setiap  pelanggaran  sehingga  mereka dapat  berfungsi  sebagai  pencegah  dalam setiap pelanggaran (Chapra, 1980).
Lebih  lanjut,  pemenuhan  kebutuhan- kebutuhan  dasar  manusia  yang  halal merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan  dari  pemenuhan  kebutuhan spiritual,  selain  dari  pemenuhan  kebutuhan material.  Oleh  karena  itu,  di  samping menyiapkan petunjuk-petunjuk bagi kehidupan  spiritual  umat  manusia  melalui para nabi-Nya, Allah SWT juga menyediakan  sumber-sumber  daya  alam bagi kehidupan material umat manusia.
Terdapat  dua  prinsip  fundamental dalam sumber daya, yaitu:
a) Sumber  daya  yang  diberikan  oleh  Allah SWT  diperuntukkan  kepada  setiap  umat manusia  dan  tidak  dibeda-bedakan  ke dalam grup atau kelas tertentu.
b) Sumber  daya  tersebut  diarahkan  untuk kesejahteraan  umat  manusia  secara umum,  setidaknya  dalam  bentuk  usaha untuk  penghapusan  kemiskinan  dan pemenuhan  kebutuhan  material  dasar semua manusia (Chapra, 1980).

## 2. Fungsi-Fungsi Ekonomi
Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa
Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Negara  Islam  atau  yang  mayoritas penduduknya adalah Muslim dapat bertindak untuk membuat kebijakan- kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan  ekonomi  untuk  memaksimalkan fungsi ekonomi secara komprehensif dalam bingkai  kesejahteraan  sosial.  Spesifikasi elemen-elemen dasar fungsi-fungsi ekonomi dalam negara kesejahteraan menjadi  sangatlah  penting.  Berikut  ini merupakan  elemen-elemen  dasar  atas fungsi-fungsi tersebut.
a) Pengentasan Kemiskinan Dan
Penciptaan Lapangan Pekerjaan
Dengan Tingkat Pertumbuhan Yang

## Tinggi.
Sumber  ekonomi  yang  terdapat  di muka  bumi  ini  merupakan  karunia  dan amanah  dari  Allah  SWT  kepada  seluruh umat  manusia.  Oleh  karenanya  sudah menjadi  kewajiban  bagi  setiap  manusia untuk  mengelolanya  dengan  baik  untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh manusia di muka bumi. Hal ini berimplikasi  kepada  setiap  manusia  untuk:
pertama ,  berusaha  melakukan  pengentasan kemiskinan dan pemenuhan semua kebutuhan dasar manusia; kedua , pemanfaatan  secara  penuh  dan  efisien terhadap seluruh sumber daya manusia dan alam  untuk  mencapai  tingkat  pertumbuhan ekonomi  yang  optimum  atau  penempatan yang maksimum atau tinggi untuk menyediakan  marjin  (kelebihan)  untuk
penyesuaian  atau  harnonisasi  antara  tujuan spiritual ( spiritual uplift ) dan kesejahteraan sosial  ( social  welfare ) dan  meningkatkan standar  hidup  manusia;  dan  yang terakhir , menghindari kondisi-kondisi yang membangkitkan pengurangan atau kelebihan  permintaan  dan  mengarahkan kepada  peningkatan  penggangguran  atau inflasi.

## b) Stabilitas Nilai Uang Riil
Salah  satu  permasalahan  yang  cukup serius  di  era  kontemporer  ini  adalah terjadinya  inflasi  yang  terus  menerus diikuti  dengan  turunnya  nilai  riil  dari  mata uang dan aset moneter. Stabilitas nilai mata uang  merupakan  sesuatu  hal  yang  harus menjadi  tujuan  utama  tidak  hanya  dalam pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang, tetapi juga untuk keadilan dan kesejahteraan  ekonomi.  Menurut  Chapra, salah  satu  hal  yang  dapat  menekan  tingkat inflasi adalah dengan mengontrol harga dan subsidi  pada  bahan  makanan  dan  barang- barang  pokok  yang  dikonsumsi  (Chapra, 2000).

## c) Hukum dan Tata Tertib
Hukum  dan  tata  tertib  merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan fungsi negara untuk mengatur dan  melindungi  masyarakat  berkenaan dengan  perlindungan  hidup  dan  hak miliknya.  Hukum  dan  tata  tertib  di  sini merupakan determinan utama dalam pertumbuhan  dan  stabilitas  ekonomi  serta
Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan
(Welfare State)
kebahagian dan kesejahteraan setiap individu.
d) Keadilan Sosial dan Ekonomi
Dalam  Islam,  sesama  muslim  adalah bersaudara  tanpa  membedakan  aspek  kaya miskin,  hitam  putih,  dan  lain  sebagainya. Hal yang menjadi pedoman dasar perbedaan di mata Allah hanyalah keimanan, karakter, dan hubungan manusia secara horizontal dan vertikal. Ajaran Islam ini  bagi  setiap  orang  di  masyarakat  tidak bermakna  kecuali  jika  diikuti  dengan keadilan  sosial  sehingga  setiap  orang  akan memperoleh  giliran  untuk  berkontribusi kepada  masyarakat  dan  tidak  dieksploitasi oleh masyarakat lain.
Keadilan sosial  ekonomi, pemerataan pendapatan,  dan  kesejahteraan  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  Islam yang  didasarkan  pada  konsep  keadilan  dan persaudaraan atau ukhuwah (Chapra, 1997).
Hal  ini  berbeda  dengan  sistem  kapitalis yang menerapkan sistem pemerataan pendapatan  dan  keadilan  sosial  ekonomi dan  tidak  didasarkan  pada  landasan spiritual dan persaudaraan.

## e) Perlindungan  Sosial  dan  Keadilan Distribusi
Mengingat  komitmen  Islam  dalam persaudaraan sesama manusia dan keadilan sosial  dan  ekonomi,  ketidakadilan  dalam pendapatan  dan  kesejahteraan  hanyalah akan  merusak spirit Islam  itu  sendiri. Ketidakadilan  semacam  ini  akan  lebih
merusak daripada membantu perkembangan  rasa  persaudaraan  seperti yang  ajaran  Islam  harapkan.  Hal  ini dikarenakan  bahwa  semua  sumber  daya alam  diberikan  Allah  SWT  kepada  seluruh makhluk,  sehingga  tidak  ada  alasan  untuk menggunakannya di antara beberapa golongan.
Oleh  karenanya  Islam  menekankan keadilan distribusi  dan menggabungkannya ke  dalam  agenda-agenda  untuk  redistribusi pendapatan  dan  kesejahteraan  sehingga setiap  individu  terjamin  standar  hidupnya. Keadilan  distribusi  ini  tidaklah  dapat diartikan  bahwa  setiap  individu  menerima kekayaan  dan  pendapatan  negara  secara sama  rata.  Keadilan  ini  harus  disesuaikan dengan kontribusi seseorang kepada negara.  Berkaitan  dengan  ini,  Islam sangatlah  toleran  terhadap  ketidaksamaan pendapatan karena semua manusia diciptakan  tidak  sama  dalam  karakter, bakat, dan jasanya kepada Negara (Chapra, 1980).
f) Hubungan Internasional dan

## Pertahanan Nasional
Meningkatnya  perkembangan  umat Muslim  di  seluruh  dunia  menjadikan negara  Islam  atau  yang  berpenduduk mayoritas  Muslim  memiliki  kewajiban  dan tanggung jawab untuk berusaha memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan spiritual  dan  material  umat.  Jika  sumber
Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa
Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
daya  alam  yang  dimiliki  negara  tersebut memungkinkan untuk melakukan hal tersebut,  sudah  seharusnya  negara  mampu mengurangi  kesulitan  dan  meningkatkan pengembangan dalam pelayanan di  seluruh negara.
Prinsip-prinsip dalam kebijakan tersebut  dalam  hubungan  internasional adalah sebagai berikut:
1. Kooperatif terhadap semua kontribusi kebajikan dan kesalehan serta menahan diri dari perbuatan dosa.
2. Bekerja secara positif untuk kesejahteraan  umat  karena  semua orang adalah keluarga besar Tuhan. Kedua  hal  tersebut  merupakan  hal mendasar  yang  harus  ada  dalam  hubungan antar  negara  dan  antar  masyarakat  yang hidup  dalam  negara  Islam  dengan  segala tanggung  jawab  yang  universal.  Negara- negara  Muslim  memiliki  tanggung  jawab untuk mempertahankan ideologi keislamannya,  solidaritas  yang  lebih  besar dan  kooperatif  di  semua  lapangan  untuk meningkatkan  persatuan,  martabat  umat, dan kebesaran Islam. Masing-masing negara  juga  bertanggung  jawab  untuk mempromosikan  misi  perdamaian  dan pertahanan (Chapra, 1980).

## 3. Penyediaan Sumber Daya
Berbagai  sumber  daya  yang  dapat dijadikan  persediaan  dalam  mencapai kesejahteraan suatu negara dapat diklasifikasikan  ke  dalam  kelompok  zakat,
pendapatan  dari  sumber  daya  alam,  pajak, dan  pinjaman  luar  negeri.  Zakat  adalah salah satu instrumen yang diperlukan dalam semua  penataan  jaminan  perlindungan sosial. Akan tetapi banyak yang mengatakan bahwa bila zakat diperkenalkan,  maka  semua  penataan jaminan  sosial    tidak  diperlukan  lagi. Anggapan  ini  tidak  berdasar  dan  salah sasaran  karena  zakat  bukan  merupakan pengganti dari berbagai  model pembiayaan mandiri  yang  dibuat  masyarakat  modern untuk  menyediakan  perlindungan  asuransi. Zakat  merupakan  alat  bantu  sosial  mandiri yang  menjadi  kewajiban  moral  bagi  orang kaya untuk membantu mereka  yang miskin dan terabaikan. Zakat tidak menghilangkan kewajiban  pemerintah  untuk  menciptakan kesejahteraan  melainkan  hanya  membantu untuk  menggeser  tanggung  jawab  ini kepada masyarakat (Chapra, 2001)
Kelompok  sumber  daya  persediaan yang  lain  adalah  pendapatan  dari  sumber daya alam itu sendiri yang harus dimanfaatkan  untuk  kepentingan  seluruh penduduk, sedangkan negara wajib mengelola  pendapatan-pendapatan  tersebut dan  tidak  boleh  diselewengkan  atas  nama individu  atau  kelompok.  Di  samping  itu, pajak  sebagai  sumber  daya  yang  lain haruslah dirancang secara modern. Pemenuhan  kebutuhan  infrastruktur  sosial dan  fiskal  secara  besar-besaran,  percepatan pembangunan akan dapat terealisasi dengan
Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa
Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
baik dengan sumber pendapatan pajak yang mencukupi.  Sedangkan  sumber  daya  yang lain  adalah  dari  pinjaman  luar  negeri  bagi negara-negara muslim di saat terjadi defisit fiskal.  Keempat  jenis  kelompok  persediaan inilah  yang  diperlukan  oleh  negara  untuk mensejahterakan rakyatnya (Chapra, 1980).
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat dijelaskan bahwa setiap negara Islam wajib melakukan  program  negara  kesejahteraan secara komprehensif sehingga terjadi  relasi antara  politik  dengan  ekonomi  dengan merujuk pada aturan-aturan Islam, sehingga tercipta  kesejahteraan  umat.  Akibatnya, negara  kesejahteraan  Islam  ini  tidak  dapat hanya  dideskripsikan  dari  aspek  dan program kebijakan ekonomi saja, sebagaimana program negara kesejahteraan kapitalis,  tetapi  juga  meliputi  pada  aspek spiritual  agar  tercipta  kesempurnaan  Islam dalam  menciptakan  kesejahteraan  umat baik di dunia dan akherat.
Konsep  negara  kesejahteraan  dalam ekonomi  Islam  ini,  sayangnya,  pada kenyataannya  belum  sepenuhnya  teruji dalam  suatu  kondisi  yang  konkrit  di  suatu negara. Konsep-konsep ini belum memiliki suatu bukti riil tentang keberhasilannya atas korelasi  antara  kebijakan  politik  dan ekonomi  dalam  suatu  negara  Islam  untuk mewujudkan  suatu  kesejahteraan  umat. Prinsip-prinsip dan tugas-tugas yang mengacu  pada  norma-norma  Islam  dalam
bingkai  negara  kesejahteraan  Islam  pun juga belum menunjukkan keberhasilannya.

## Kesimpulan
Istilah negara kesejahteraan merupakan  terjemahan  dari welfare  state . Welfare dapat diartikan sebagai kesejahteraan,  sedangkan state berarti negara atau suatu alat dari masyarakat yang mempunyai  kekuasaan  untuk  mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat  dan  menerbitkan  gejala-gejala kekuasaan dalam suatu masyarakat.
Secara lebih luas, negara kesejahteraan  dapat  dimasukan  dalam kajian  ilmu  politik  dan  ekonomi.  Dalam perspektif  politik,  negara  kesejahteraan adalah  suatu  negara  atau  pemerintahan yang mempromosikan kesejahteraan umum ( public  welfare) melalui  berbagai  macam program  seperti  kesehatan,  pendidikan, kompensasi pengangguran, jaminan pensiun, perumahan, dan lain-lain. Sedangkan  dalam  perspektif  ekonomi, negara  kesejahteraan  adalah  suatu  sistem ekonomi yang mengkombinasikan keunggulan-keunggulan  kapitalisme  dan sosialisme dalam model penguasaan kepemilikan  pribadi  yang  dipraktekkan suatu  pemerintah  untuk  membuat  suatu perundang-undangan tentang program yang luas  mengenai  kesejahteraan  sosial  dan masyarakat.
Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa
Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Konsep  negara  kesejahteraan  dalam sistem  ekonomi  Islam  merupakan  suatu konsep  tersendiri  yang  bertujuan  untuk merealisasikan kesejahteraan yang seimbang  antara  kepentingan  duniawi maupun  ukhrowi.  Secara  implisit  dalam pengertian  ini  adalah  adanya  pengakuan bahwa  umat  Islam  akan  dapat  beribadah kepada  Allah  secara  fokus  dan  total  jika kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Akibatnya Negara, terkait dengan penyelenggaraan Negara kesejahteraan bertanggung  jawab  untuk  merealisasikan kebutuhan  ini  melalui  berbagai  mekanisme sukarela maupun wajib.

## Daftar Pustaka
Bahagijo,  Sugeng.  2006, Mimpi  Negara Kesejahteraan, http://www.theprakarsa.org/index.p hp?act=dtlpub&id=2008121417483 3,  diakses  tanggal  8  September 2011.
Chapra,  M.  Umar.  1980,  “The  Islamic Welfare  State  and  Its  Role  in  the Economy” , dalam Studies  in  Islamic Economics, ed. Khurshid Ahmad,Leicester,  UK:  The  Islamic Foundation.
_______________. 1997, Al-Qur’an
Menuju  Sistem  Moneter  yang  Adil, terj.  Lukman  Hakim,  Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
_______________. 2000, Islam dan Pembangunan
Ekonomi,
terj.
Ikhwan  Abidin  Basri,  Jakarta: Gema  Insani  Press  &  Tazkia
Institute.
_______________. 2000, Islam dan Tantangan  Ekonomi, terj.  Nur  Hadi Ihsan  dan  Rifqi  Amar,  Surabaya: Risalah Gusti.
_______________.  2001, The  Future  of Economics: An Islamic Perspective, Jakarta:  Shari‟ah  Economics  and Banking Institute (SEBI).
Esping-Andersen,  G.  1990. Three  World  of Welfare Capitalism, Oxford: Oxford University Press.
Klein,  Lawrence  R.  1954, The  Keynesian Revolusion, New York: Macmillan.
Mannan,  Abdul.  1997, Ekonomi  Islam, Teori  dan  Praktik, terj.  Nastangin,
Yogyakarta:  Dana  Bhakti  Prima Yasa.
Naqvi,  Haedar.  2003, Menggagas  Ilmu Ekonomi  Islam, terj.  M.  Saiful Anam  dan  M.  Ufuqul  Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pas, Christopher dan Lowes, Bryan. tt, Collins Kamus Lengkap Ekonomi, terj. Tumpal Rumapea dan Posman Halolo Jakarta: Pustaka Erlangga
Smith,  Adam.  1937, An  Inquiry  into  the Nature and Causes of the Wealth of Nations, New  York:  The  Modern Library.
Spicker,  Paul.  1988. Principles  of  Social Welfare an Introduction to Thinking about the Welfare State, Routledge. Suharto,  Edi.  2006 ,  Analisis  Kebijakan Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji Masalah  dan  Kebijakan  Sosial, cet.
ketiga , Bandung: Alfabeta
___________.  tt,  “ Welfare  State  dan
Pembangunan Kesejahteraan Sosial”,
http://www.policy.hu/suharto/modul
Ariza Fuadi Purbayu Budi Santosa Ekonomi Islam Dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)
_a/makindo_40.htm, diakses
tanggal 13 Oktober 2011.
___________.  tt, Globalisasi,  Kapitalisme Dan
Negara Kesejahteraan: Mengkaji  Peran  Negara  Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia , http://www.policy.hu/suharto/modul _a/makindo_08.htm,
diakses tanggal 20 Oktober 2011.
___________.  tt, Welfare  State  dan
Pembangunan Kesejahteraan Sosial, http://www.policy.hu/suharto/modul _a/makindo_40.htm,
diakses tanggal 8 September 2011.
Triwibowo,  Darmawan  dan  Bahagijo, Sugeng. 2006, Mimpi Negara
Kesahteraan, Jakarta:
Pustaka
LP3ES.