## Framing Pernyataan Sikap SMA Tarakanita 1 Jakarta Dalam Kasus AGH
Johanes Sutanto 1 , Finsensius Yuli Purnama 2*
1 Universitas Paramadina, Jakarta, DKI Jakarta
2 Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Jawa Timur *email: finsensius@ukwms.ac.id
Abstract . Framing analysis in media research has evolved rapidly, but its application to press releases or public relations statements remains limited. This study aims to analyze the framing of SMA Tarakanita 1 Jakarta's position statement regarding the AGH case, involving legal action against Mario Dandy Satriyo (20) for the alleged assault on David Ozora (17). Using a qualitative descriptive approach and Robert N. Entman's framing analysis method, this study examines how SMA Tarakanita 1 Jakarta selects and emphasizes certain aspects of the crisis stemming from AGH's alleged involvement. In addition to analyzing the primary data—the text of the position statement—the researcher conducted several in-depth interviews with the Head of the Tarakanita Crisis  Center  (TCC)  to  comprehensively  explore  the  framing  and  agenda-setting  processes.  The  research findings reveal that SMA Tarakanita 1 Jakarta framed its position statement in the AGH case by defining the event  using  moral  values  and  law  as  a  way  of  defining  the  problem,  making  moral  judgments,  and recommending  actions.  This  relates  to  the  school's  efforts  to  maintain  a  good  image  and  treat  it  as  crisis management. The interview also revealed Tarakanita’s potential as a public relations model for educational institutions in crisis management through the Tarakanita Crisis Center (TCC), which aims to maintain the organization’s  reputation  and  image  while  handling  crises  effectively.  This  underscores  the  importance  of strategic  communication  and  crisis  response  mechanisms  in  maintaining  organizational  integrity  amidst challenges.
Keywords: Framing analysis, public relations, crisis communication, communication strategy, Tarakanita's position statement

## Pendahuluan
Perkembangan  riset  analisis  framing  sudah  umum  digunakan  dalam  penelitian media, sehingga hasil kajian analisis framing yang dilakukan oleh media telah menjamur. Kita bisa dengan mudah menemukannya, tetapi analisis framing terkait siaran pers atau pernyataan resmi suatu organisasi masih jarang dilakukan. Penggunaan analisis framing dalam  penelitian  hasil  framing  Public  Relations  (PR)  dalam  bentuk  siaran  pers  atau pernyataan resmi masih minim.
Padahal,  seorang  Public  Relations  (PR)  atau  humas  organisasi  sangat  penting untuk menerapkan framing pada siaran pers atau pernyataan resmi organisasi tempat mereka  bekerja.  Pembingkaian  pesan  memiliki  peran  sentral  dalam  aktivitas  Public Relations. Framing adalah aktivitas yang mengkonstruksi realitas sosial dengan tujuan menghadirkan  makna  tertentu  terhadap  suatu  persoalan  (Hallahan,  1999;  Zoch  & Molleda,  2006).  Tujuan  framing  adalah memengaruhi  opini  publik dan  sudut  pandang media, sehingga tercipta citra yang positif terhadap organisasi (Kriyantono, 2014). Secara khusus,  penelitian  ini  berupaya  menggunakan  metode  analisis  framing  untuk menganalisis  pembingkaian  kasus  yang  melibatkan  AGH  dalam surat  pernyataan  yang dikeluarkan oleh pihak public relations SMA Tarakanita 1 Jakarta.
Awal tahun 2023, publik dikejutkan oleh kasus penganiayaan anak di bawah umur yang menimpa siswa kelas X SMA Pangudi Luhur Jakarta (SMA PL) bernama Crystalino David Ozora (17) oleh pelaku utama Mario Dandy Satriyo (20), yang melibatkan Shane Lukas  dan  Agnes  Gracia  Haryanto  (AGH).  Peristiwa  tersebut  terjadi  di  Pesanggrahan, Jakarta Selatan, tepatnya pada Senin, 20 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 WIB. Kasus penganiayaan ini, yang melibatkan Jonathan Latumahina sebagai pengurus GP Ansor DKI Jakarta,  menyeret  instansi  pemerintah  dan  institusi  pendidikan,  sehingga  mereka "dipaksa" oleh keadaan untuk segera melakukan klarifikasi.
Instansi pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Arbi, 2023). Sementara  itu,  institusi  pendidikan  yang  turut  terseret  adalah  SMA  Taruna  Nusantara (TN)  Magelang,  Universitas  Prasetiya  Mulya,  SMA  Pangudi  Luhur  (PL)  Jakarta,  SMA Tarakanita  1  Jakarta,  SMAK  Tirtamarta-BPK  Penabur  Pondok  Indah,  dan  SMP  Pangudi Luhur 1 Yogyakarta.
Di ranah institusi pendidikan, dengan latar belakang desakan netizen Twitter yang viral  dan  publikasi  media,  klarifikasi  demi  klarifikasi  pun  dikeluarkan.  Pertama,  SMA Taruna  Nusantara  (TN)  Magelang  menegaskan  bahwa  Mario  Dandy  Satriyo  tidak melanjutkan pendidikan dan resmi pindah dari SMA Taruna Nusantara pada 5 Juli 2021, setelah  hanya  sempat  bersekolah  hingga  kelas  2  SMA.  Klarifikasi  dari  SMA  Taruna Nusantara ini dikeluarkan pada 23 Februari 2023.
Selain itu, Universitas Prasetiya Mulya juga mengeluarkan pernyataan resmi yang berisi  keputusan  untuk  mengeluarkan  Mario  Dandy  Satriyo,  salah  satu  mahasiswanya yang  terlibat  dalam  kasus  penganiayaan.  Pernyataan  resmi  universitas  tersebut dikeluarkan  pada  24  Februari  2023.  SMA  Pangudi  Luhur  Jakarta  juga  mengeluarkan klarifikasi  yang  berisi  bantahan  atas  kabar  yang  menyebut  Mario  Dandy  Satriyo  (20) sebagai alumninya pada 24 Februari 2023 (Permana, 2023 dan Karunia, 2023).
Setelah  ada  pernyataan  resmi  dari  SMA  Taruna  Nusantara  (TN)  Magelang, Universitas  Prasetiya  Mulya,  dan  SMA  Pangudi  Luhur  (PL)  Jakarta,  publik  masih penasaran dan menantikan klarifikasi dari SMA Tarakanita 1 Jakarta. Klarifikasi terkait keterlibatan peserta didik SMA Tarakanita 1 Jakarta, Agnes Gracia Haryanto (AGH), dalam penganiayaan yang status hukumnya belum jelas saat itu memang bukan perkara mudah. Pernyataan resmi tidak bisa dikeluarkan sembarangan karena harus mempertimbangkan banyak aspek. Proses framing diperlukan agar pernyataan resmi tidak blunder atau justru menimbulkan serangan balik.
SMA Tarakanita 1 Jakarta menjadi sekolah terakhir yang memberikan pernyataan sikap dalam kasus penganiayaan David Ozora. Klarifikasi dari pihak sekolah dikeluarkan pada 24 Februari 2023 (Noviansah, 2023). Sementara itu, SMAK Tirtamarta-BPK Penabur Pondok Indah dan SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Pernyataan  sikap  SMA  Tarakanita  1  Jakarta  terkait  AGH  ini  menarik  untuk dianalisis karena dalam kasus ini terdapat dua pernyataan sikap yang dikeluarkan. Yang pertama, pada tanggal 24 Februari 2023, berisi pengakuan bahwa Agnes Gracia Haryanto adalah  siswi  mereka  serta  penegasan  bahwa  pihak  sekolah  telah  mengambil  tindakan sesuai  dengan  aturan  sekolah  dan  memperhatikan  undang-undang  terkait,  seperti perlindungan  anak.  Yang  kedua,  pada  2  Maret  2023,  berisi  pernyataan  bahwa  pihak
sekolah  telah  menerima  surat  pengunduran  diri  AGH  sebagai  siswi  SMA  Tarakanita  1 Jakarta secara resmi pada tanggal 28 Februari 2023.
Sejumlah penelitian terdahulu yang menganalisis framing terkait siaran pers dan pernyataan  resmi  organisasi  antara  lain  adalah  penelitian  oleh  Ibad  (2016)  dalam "Analisis  Framing  Berita  Banjir  oleh  Humas  di  Website  Pemerintah  Kota  Samarinda." Penelitian  ini  menganalisis  pembingkaian  berita  banjir  oleh  humas  di  website Pemerintah  Kota  Samarinda  dengan  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengacu pada konsep analisis framing dari Zhongdan Pan dan Gerald M., yang mengoperasikan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing:  sintaksis,  skrip,  tematik,  dan  retoris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa humas  Pemerintah  Kota  Samarinda  telah  melakukan  pembingkaian  pesan  pada  berita banjir  di  website  mereka.  Kegiatan  pembingkaian  berita  banjir  tersebut  merupakan bagian  dari  strategi  komunikasi  humas  dan  sesuai  dengan  tugas  serta  peran  jangka pendek  dan  jangka  panjang  humas,  serta  melaksanakan  kegiatan  yang  sejalan  dengan teori asimetris dua arah.
Penelitian kedua dilakukan oleh Aris, Hartiana, & Revia SF (2018) dengan judul “Bingkai Krisis QZ8501 pada Press Release AirAsia Indonesia yang Dimuat dalam Situs Website  www.qz8501.airasia.com.”  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  pembingkaian  krisis  QZ8501  yang  dilakukan  oleh  maskapai  penerbangan AirAsia  Indonesia  dalam  berbagai  siaran  press  release  pasca  kecelakaan  pesawat penerbangan QZ8501.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  model  analisis  framing  menurut Robert  Entman  untuk  melihat  bagaimana  pihak  maskapai  penerbangan  AirAsia Indonesia  menyeleksi  dan  menonjolkan  aspek  tertentu  dari  suatu  isu  terkait  dengan krisis  akibat  kecelakaan  pesawat  QZ8501.  Melalui  analisis  framing  Robert  Entman, peneliti  menemukan  satu  frame  besar,  yakni  krisis  QZ8501  dianggap  sebagai  musibah yang  menimpa  maskapai  penerbangan  AirAsia  Indonesia.  Selain  digunakan  sebagai pijakan yang mendasari berbagai penulisan siaran press release, framing krisis tersebut juga  dimanfaatkan  oleh  maskapai  penerbangan  AirAsia  Indonesia  sebagai  strategi perbaikan  citra  untuk  mengatasi  berbagai  pemberitaan  negatif  yang  muncul  di  media massa.
Penelitian  ketiga  dilakukan  oleh  Sofyan  (2021)  dengan  judul  “Respon  Krisis Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  di  Masa  Pandemi  Covid-19  (Analisis  Framing  Terhadap Press  Release  Pemprov  Bengkulu  Periode  Maret  -  Desember  2020).”  Penelitian  ini menganalisis  pembingkaian  atau  framing  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi Bengkulu dalam menyampaikan responnya selama pandemi Covid-19. Fokus penelitian ini adalah pada press release yang dikeluarkan oleh Pemprov Bengkulu melalui website resminya (bengkuluprov.go.id) selama periode Maret hingga Desember 2020.
Dari 422  rilis mengenai Covid-19  yang dikumpulkan, peneliti memilih 14 press release sebagai unit analisis dengan menggunakan metode analisis framing model Robert N.  Entman.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pembingkaian  respon  krisis  yang dominan digunakan Pemprov Bengkulu adalah rectification, di mana Pemprov Bengkulu lebih  banyak  menunjukkan  langkah-langkah  untuk  mengantisipasi  kemungkinan terjadinya krisis lanjutan. Langkah antisipasi tersebut ditonjolkan melalui beberapa hal, seperti  langkah  preventif  terhadap  penyebaran  Covid-19,  upaya  penegakan  hukum,
pemberian fasilitas dan pelayanan untuk menunjang aspek kesehatan, serta pemberian bantuan  bagi  masyarakat  terdampak.  Strategi  komunikasi  krisis  yang  dilakukan  oleh Pemprov Bengkulu juga sejalan dengan keenam prinsip CECR, yakni be first, be right, be credible, express empathy, promote action, dan show respect .
Penelitian  keempat  dilakukan  oleh  Hidayat  (2021)  dengan  judul  “Personal Branding  dalam  Komunikasi  Publik  Pemerintah:  Analisis  Framing  Karakter  Personal Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam Siaran Pers Kementerian Tahun 2020.” Penelitian ini berupaya menjelaskan karakter yang disajikan dalam siaran pers lembaga mengenai menteri  atau  kepala  lembaga  yang  menggunakan  sebutan  khusus.  Analisis  framing menurut Entman digunakan untuk menganalisis siaran pers yang ditemukan melalui fitur Google Search, serta mempertimbangkan jumlah pengakses.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  umum  terdapat  gambaran kesengajaan  untuk  menampilkan personal  branding yang  melekat  pada  latar  belakang atau pengalaman menteri di website masing-masing kementerian yang diamati. Melalui siaran  pers, personal  branding dapat  disampaikan  secara  utuh,  dan  peluang  untuk menjangkau lebih banyak publik meningkat jika disajikan melalui website .
Penelitian kelima dilakukan oleh Prasetya (2018) dengan judul “Analisis Framing terhadap Pernyataan Resmi Kemenpora RI dan PSSI dalam Kasus Sanksi FIFA terhadap Indonesia.” Penelitian ini menganalisis bingkai pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) dan Persatuan Sepakbola  Seluruh  Indonesia  (PSSI)  dalam  konteks  sanksi  FIFA.  Penelitian  ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam define problem dan defining causes , kedua  organisasi  saling  menyalahkan,  dengan  menyatakan  bahwa  sanksi  FIFA  adalah hasil dari buruknya kinerja organisasi. Dalam making moral judgement , kedua organisasi menunjukkan upaya keras yang telah dilakukan dan mengambil contoh dari tata kelola sepak bola di negara lain sebagai data untuk menyalahkan pihak tertentu. Sementara itu, dalam treatment  recommendation ,  PSSI  fokus  pada  nasib  tim  nasional  Indonesia, sementara Kemenpora RI fokus pada perbaikan tata kelola persepakbolaan Indonesia.
Sejalan  dengan  penelitian  kelima  di  atas,  tulisan  ini  bertujuan  menganalisis pembingkaian ( framing ) pesan yang dilakukan oleh SMA Tarakanita 1 dalam pernyataan sikapnya terkait kasus Agnes Gracia Haryanto (AGH). Pernyataan sikap dengan framing khusus  dilakukan  sebagai  bagian  dari  strategi  komunikasi  organisasi  yang  sedang menghadapi  krisis.  Hasil framing SMA  Tarakanita  1  terwujud  dalam  pernyataan  sikap tertulis  yang  disampaikan  kepada  publik  dan  dipublikasikan  di  sejumlah  media. Pernyataan sikap tertanggal 24 Februari 2023 dan 2 Maret 2023 menjadi sumber data primer untuk analisis ini.
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  tidak  hanya  fokus  pada analisis  teks  pernyataan  sikap  sebagai  data  primer,  tetapi  juga  dilengkapi  dengan  in- depth interview dengan informan Tarakanita, yakni Ketua Tarakanita Crisis Center (TCC), untuk memahami framing secara komprehensif beserta agenda setting yang dilakukan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Pendekatan kualitatif  dipahami  sebagai  metode  yang  menjelaskan  fenomena  secara  mendalam
melalui  pengumpulan  data  (Kriyantono,  2006:56).  Penjelasan  mendalam  ini  penting karena data tidak dapat berbicara sendiri. Dengan demikian, penelitian yang kaya data akan  kehilangan  makna  jika  tidak  disusun  dalam  struktur  yang  bermakna  (Salim, 2006:20).  Proses  pemaknaan  atau  interpretasi  ini  mencakup  analisis  melalui  tiga komponen: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (conclusion drawing and verification). Penelitian deskriptif bertujuan  untuk  menggambarkan  realitas  yang  terjadi  tanpa  menjelaskan  hubungan antarvariabel (Kriyantono, 2006:69).
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  framing  menurut Robert N. Entman (Eriyanto, 2002:188). Analisis framing terdiri dari empat komponen penting: 1) Pendefinisian Masalah (Define Problem), yang mengidentifikasi bagaimana suatu peristiwa atau isu dipandang; 2) Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah (Defining  Causes),  yang  menjelaskan  penyebab  peristiwa  dan  aktor  yang  terlibat;  3) Membuat  Keputusan  Moral  (Make  Moral  Judgement),  yang  menilai  nilai  moral  yang digunakan  untuk  menjelaskan  masalah;  dan  4)  Menekankan  Penyelesaian  (Treatment Recommendation), yang merumuskan solusi untuk mengatasi isu yang ada.
Tabel 1. Kerangka Analisis Framing Robert N. Entman Pendefinisian Masalah ( Define Problem ) Bagaimana  suatu  peristiwa/isu  dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa? Memperkirakan  Masalah  atau  Sumber Masalah ( Defining Causes ) Peristiwa  itu  dilihat  disebabkan  oleh  apa? Apa  yang  dianggap  sebagai  penyebab  dari suatu  masalah?  Siapa  aktor  yang  dianggap sebagai penyebab masalah? Membuat  Keputusan  Moral  ( Make Moral Judgement ) Nilai  moral  apa  yang  disajikan  untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? Menekankan  Penyelesaian  ( Treatment Recommendation ) Penyelesaian  apa  yang  ditawarkan  untuk mengatasi  masalah/isu?  Jalan  apa  yang ditawarkan  dan  harus  ditempuh  untuk mengatasi masalah?
Keempat  komponen  ini  digunakan  peneliti  untuk  menganalisis  definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi terkait framing pernyataan sikap SMA Tarakanita 1 dalam kasus AGH. Pernyataan sikap yang dimaksud adalah dua pernyataan resmi dari SMA Tarakanita 1 mengenai AGH. Pernyataan pertama, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2023, berisi pengakuan dari pihak sekolah bahwa Agnes Gracia Haryanto (AGH) merupakan peserta didik SMA Tarakanita 1. Selain itu, pihak sekolah juga menyatakan telah  mengambil  tindakan  sesuai  dengan  aturan  dan  undang-undang  yang  berlaku, termasuk perlindungan anak.
Pernyataan kedua, yang dirilis pada 2 Maret 2023, mengonfirmasi bahwa sekolah telah menerima surat pengunduran diri AGH sebagai siswi SMA Tarakanita 1 secara resmi pada tanggal 28 Februari 2023.
Dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  berbasis  analisis framing dari Robert N. Entman, peneliti melakukan analisis terhadap data primer, yaitu teks pernyataan sikap dan wawancara mendalam dengan Ketua Tarakanita Crisis Center (TCC)  sebagai  informan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memvalidasi  isi  framing  dalam pernyataan resmi sekolah. Dengan demikian, analisis ini akan memberikan pemahaman
yang komprehensif mengenai framing yang dibangun oleh SMA Tarakanita 1 terkait kasus AGH.

## Hasil dan Diskusi
SMA  Tarakanita  1  Jakarta  terseret  dalam kasus penganiayaan  David Ozora  oleh pelaku Utama Mario Dandy sejak warganet di Twitter mengetahui kalau kasus ini juga melibatkan Agnes Gracia Haryanto (AGH) yang diduga dan disebut-sebut warganet dalam kicauannya sebagai peserta didik SMA Tarakanita 1 Jakarta. Kata “Agnes” dan “Tarakanita” sempat menjadi trending topic di Twitter pada Kamis malam, 23 Februari 2023 hingga Jumat  pagi,  24  Februari  2023.  Tak  hanya  trending  di  Twitter,  media  online  pun  mulai mengangkat isu ini dalam pemberitaannya.
Dalam  kicauannya  di  Twitter,  mayoritas  warganet  mempertanyakan  sikap  SMA Tarakanita  1  yang  belum  juga  mengeluarkan  pernyataan  sikap  setelah  3  institusi pendidikan lainnya, yakni SMA Taruna Nusantara (TN) Magelang, Universitas Prasetiya Mulya dan SMA Pangudi Luhur (PL) Jakarta mengeluarkan pernyataan tegasnya terkait Mario Dandy. Netizen mendesak SMA Tarakanita 1 mengeluarkan pernyataan resminya terkait  status  AGH.  Desakan  netizen  dan  publikasi  media  di  media  online  berhasil “memaksa“ pihak SMA Tarakanita 1 Jakarta merilis pernyataan sikapnya pada Jumat siang 24 Februari 2023.
Selembar surat dengan kop surat Yayasan Tarakanita dan Sekolah Menengah Atas Tarakanita 1 yang disertai alamat lengkap sekolah dan logo Tarakanita ini diberi judul “Pernyataan Sikap”. Surat ini dibubuhi tanda tangan Kepala SMA Tarakanita 1, Sr Pauletta, CB, M.Pd dengan stempel resmi sekolah yang menandakan keasliannya dari institusi yang bersangkutan. Dalam pernyataan sikap tersebut, SMA Tarakanita 1 Jakarta mendasarkan keseluruhan pernyataan sikapnya yang berisi empat poin utama berdasarkan nilai-nilai ketarakanitaan.  Pilihan  untuk  mendasarkan  pernyataan  sikap  pada  nilai-nilai ketarakanitaan inilah yang dinamakan framing.
Menurut  Eriyanto  (2002:  10),  pada  dasarnya  framing  adalah  metode  untuk mengetahui bagaimana cara bercerita ( story telling ) media atas peristiwa, dengan melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Namun demikian, organisasi juga bisa melakukan framing dalam pesan-pesan komunikasi yang mereka sampaikan. Pernyataan  yang  disampaikan  oleh  organisasi,  baik  itu  melalui  siaran  pers, website perusahaan  atau  pernyataan  sikap,  juga  merupakan  sebuah  konstruksi  atas  realitas. Organisasi  mengemas  pesan  yang  mereka  sampaikan  dengan  bingkai  ( frame) tertentu bertujuan  untuk  mendefinisikan  suatu  peristiwa  atau  isu  dan  bertujuan  untuk memengaruhi  opini  publik  sehingga  tercipta  citra  organisasi  yang  positif  (Kriyantono, 2015: 213, 316).
Berdasarkan kategori topik, terdapat empat pesan utama dalam pernyataan sikap dalam kasus AGH. Empat pernyataan tersebut meliputi: (1) keprihatinan dan empati atas penganiayaan  yang  dialami  David  Ozora  dan  pada  saat  yang  sama  berdoa  untuk kesembuhannya; (2) pernyataan tegas bahwa kekerasan tidak termasuk dalam nilai-nilai ketarakanitaan. Karena itulah, Tarakanita tidak mentolerir tindakan perundungan dalam bentuk apapun oleh perserta didik baik di lingkungan sekolah atau di luar sekolah; (3) disposisi Tarakanita yang menghormati dan mendukung proses hukum untuk penegakan keadilan;  (4)  tindakan  pada  AGH  sesuai  aturan  sekolah  dan  dengan  memperhatikan
Undang-Undang  terkait,  antara  lain  tentang  perlindungan  anak.  Gambar  1  berikut  ini merupakan salinan pernyataan tersebut.
Gambar 1. Pernyataan Sikap SMA Tarakanita 1 pada Tanggal 24 Februari 2023
Sumber: https://www.kalderanews.com/
Meminjam  framing  tools  dari  Entman,  teks  tersebut  dapat  dianalisis  dalam beberapa  elemen.  Elemen  pertama  adalah define  problems atau  pengidentifikasian masalah  (Eriyanto,  2002:189).  Elemen  ini  merupakan master  frame atau  bingkai  yang paling utama. Define problems menjelaskan bagaimana peristiwa dipahami oleh seorang Public Relations (PR) officer . Pendefinisian masalah dari pernyataan sikap SMA Tarakanita 1 Jakarta bukan sekadar pengakuan bahwa AGH adalah peserta didik Tarakanita, tetapi lebih  mendalam  lagi  dengan  menekankan  bahwa  kekerasan  dan  perundungan  yang terjadi  di  lingkungan  sekolah  atau  di  luar  sekolah  bertentangan  dengan  nilai-nilai Ketarakanitaan yang dihayati oleh sekolah. Apalagi dalam kasus ini diduga (pada waktu pernyataan  sikap  dikeluarkan  status  hukumnya  belum  jelas) melibatkan  peserta  didik maka  sikap  yang  adil  perlu  dikedepankan.  Informan  mengakui  pihak  Tarakanita melakukan kajian pembingkaian kasus ini dengan hati-hati, apalagi AGH ini baru 6 bulan di Tarakanita (SMA Kelas 1).
“Dalam kasus ini bahkan dalam menata kata ‘dan atau’ di surat itu (pernyataan sikap-red) menjadi persoalan besar. Karena (sadar-red) akan dibaca oleh publik dan media maka harus hati-hati…Setelah  perdebatan  panjang  akhirnya  kita  memegang value Tarakanita  sebagai pegangan utama dengan mempertimbangan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita juga telah menelusuri sistem peradilan anak dan pendidikan”
(In-depth interview pada 15 Mei 2023).
Dalam konteks pernyataan sikap SMA Tarakanita 1 Jakarta, masalah dan sumber masalah,  yaitu  penyebab  atau  faktor-faktor  yang  bertanggung  jawab  atas  tindakan kekerasan yang terjadi pada saudara David Ozora, tidak dijelaskan secara eksplisit. Isi
pernyataan  Tarakanita  lebih  menekankan  sikap  dan  penegasan  nilai-nilai  Tarakanita serta tindakan yang telah diambil terhadap siswa yang terlibat.
Namun demikian, dalam analisis framing, defining causes dapat dilakukan dengan mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  secara  implisit  terkait  dengan  masalah  yang didefinisikan.  Dalam  hal  ini,  Tarakanita  menyadari  bahwa  bukan  ranahnya  untuk memberikan  penjelasan  atau  pernyataan  sikap.  Tarakanita  menempatkan  diri  dalam posisi untuk peserta didiknya yang diduga terlibat.
Faktor-faktor penyebab kekerasan memang tidak dijelaskan secara eksplisit dan dapat  menjadi  subjek  analisis  lebih  lanjut  untuk  diidentifikasi  dan  dipahami.  Namun, Tarakanita mengambil sikap bijaksana dengan tidak membuat pernyataan yang terlalu luas  yang  berpotensi  menimbulkan  blunder.  Secara  implisit,  Tarakanita  menegaskan bahwa publik sebenarnya sudah tahu siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus kekerasan  ini,  seperti  terungkap  dalam  kalimat  pertama  pernyataan  sikapnya  yang berbunyi,  “Berkenaan  dengan  masalah  viral  saat  ini  yang  melibatkan  Agnes  Gracia Haryanto…”.
Tools selanjutnya  adalah  penilaian  moral.  Membuat  penilaian  moral  (Eriyanto, 2002:191)  merupakan  elemen  framing  yang  digunakan  untuk  membenarkan  atau memberikan  argumentasi  pada  definisi  masalah  yang  telah  dibuat.  Setelah  masalah didefinisikan  dan  penyebab  ditentukan,  diperlukan  argumentasi  yang  kuat  untuk mendukung  gagasan  tersebut.  Evaluasi  etis  atau  penilaian  moral  terhadap  kasus  yang melibatkan AGH di SMA Tarakanita 1 Jakarta secara tegas menekankan bahwa kekerasan yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  etis  dan  kemanusiaan  tidak  dapat  diterima. Tarakanita  menghormati  dan  melindungi  integritas  serta  martabat  setiap  individu, termasuk menghindari perundungan dan tindakan kekerasan. Tarakanita percaya bahwa setiap tindakan kekerasan harus ditangani secara adil melalui proses hukum yang tepat agar keadilan dapat ditegakkan.
Terakhir,  analisis  framing  Entman  menyoroti  bagaimana  rekomendasi  yang diajukan dalam sebuah berita. Treatment recommendation atau penekanan penyelesaian masalah  (Eriyanto,  2002:191)  merupakan  elemen  yang  digunakan  untuk  menilai  apa yang  dikehendaki  oleh  wartawan  (dalam  hal  ini,  public  relations)  dan  jalan  apa  yang dipilih  untuk  menyelesaikan  masalah.  Dalam  pernyataan  sikapnya,  SMA  Tarakanita  1 Jakarta  menegaskan  telah  mengambil  tindakan  terhadap  AGH  sesuai  dengan  aturan sekolah  dan  dengan  memperhatikan  undang-undang  terkait,  antara  lain  mengenai perlindungan anak. Tarakanita tidak menyebutkan secara jelas dan konkret tindakan apa yang  diambil  terhadap  AGH  ini,  tetapi  mendasarkan  tindakan  tersebut  pada  aturan sekolah dan undang-undang yang berlaku. Di sinilah netizen mulai bertanya-tanya dan tidak puas dengan pernyataan ini, sementara harapan dan desakan netizen adalah agar AGH dikeluarkan dari sekolah.
Dalam  wawancara  mendalam  dengan  Humas  Tarakanita  sebagai  informan, ditemukan bahwa penting bagi Tarakanita untuk mengambil sikap yang bijaksana dan tidak mengamini setiap keinginan serta desakan warganet. Informan dalam wawancara tersebut  pada  Senin,  15  Mei  2023,  mengakui  bahwa  pihak  Tarakanita  mengambil tindakan terhadap AGH sesuai dengan koridor pendidikan. Informan menyatakan:
“Pertimbangannya  adalah  status  hukumnya  Agnes  belum  jelas.  Waktu  itu statusnya masih menjadi saksi. Menurut UU Perlindungan Anak, anak ini belum ditetapkan  sebagai  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Artinya  ini  masih menjadi permasalahan kenakalan anak biasa yang harus dicover oleh sekolah karena  sekolah  itu  tempat  mendidik  anak  yang  tidak  baik  menjadi  baik. Prinsipnya  kami  akan  melakukan  tindakan  hukum,  tetapi  jangan  sampai melanggar  hukum  juga.  Kalau  kami  melepaskan  Agnes  dengan  dikeluarkan dari sekolah sebagai siswa, pada saat yang sama kami melanggar UUD terkait hak pendidikan anak. Dinyatakan salah sekali pun, dia tetep anak yang berhak atas  pendidikan.  Di  sistem  peradilan  anak  juga  akan  dilakukan  restorative justice. Anak yang berkonflik dengan hukum dan dinyatakan bersalah, tetap ada  perlakukan  khusus  terkait  statusnya  sebagai  anak.  Kalau  Agnes dikeluarkan  maka  akan  banyak  pelanggaran  yang  dilakukan.  Pilihan  tidak mengeluarkan  Agnes  memang  tidak  populer.  Kami  berpandangan  tanpa dihukum pun, Agnes waktu itu sudah dihukum banyak orang.“
Secara lebih sederhana dan ringkas, pernyataan sikap SMA Tarakanita 1 Jakarta pada Jumat siang, 24 Februari 2023 tersebut dalam skema pisau bedah analisis framing Roberts N. Entman terangkum dalam tabel berikut ini.
Tabel 2. Analisis Framing Robert N. Entman pada Pernyataan SMA Tarakanita 1 Jakarta pada 24

## Februari 2023 (Hasil Olahan Peneliti)
Pendefinisian Masalah ( Define Problem ) Kekerasan dan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah atau  di  luar  sekolah  bertentangan  dengan  nilai-nilai  ke- Tarakanita-an yang dihayati oleh sekolah. Memperkirakan  Masalah  atau  Sumber Masalah ( Defining Causes ) Tidak dituliskan secara eksplisit dalam pernyataan sikap karena bukan ranah Tarakanita, tetapi secara implisit pihak Tarakanita menegaskan publik tahu masalah dan sumber masalahnya. Membuat  Keputusan  Moral  ( Make  Moral Judgement ) Kekerasan  dan  perundungan  bertentangan  dengan  nilai-nilai etis dan kemanusiaan. Tarakanita menghormati dan melindungi integritas  individu  serta  menjunjung  tinggi  keadilan  dan penegakan hukum. Menekankan  Penyelesaian  ( Treatment Recommendation ) Tindakan  terhadap  AGH  sesuai  aturan  sekolah  dan  dengan memperhatikan  Undang-Undang  terkait,  antara  lain  tentang perlindungan anak.
Tak  berhenti  pada  surat  pernyataan  sikap  tanggal  24  Februari  2023,  SMA Tarakanita 1 Jakarta dalam waktu kurang dari satu minggu, tepatnya enam hari setelah surat tersebut (2 Maret 2023), mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada orang tua/wali siswa kelas X, XI, dan XII mengenai pemberhentian AGH sebagai peserta didik. Surat edaran ini menarik untuk dianalisis karena berkaitan dengan status kasus AGH yang masih menggantung dalam pernyataan sikap Tarakanita sebelumnya.
Pada hari yang sama, yakni Kamis, 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya menetapkan AGH (15 tahun) sebagai pelaku dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan  oleh Mario  Dandy  Satriyo,  berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tepatnya di Pasal 1 ayat 3.
Anak  di  atas  12  tahun  dan  di  bawah  18  tahun  yang  melakukan  tindak  pidana  disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, atau biasa disebut pelaku.
Ada perubahan status bagi AGH yang awalnya dianggap anak berhadapan dengan hukum, kini naik status menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain,  pelaku,  karena  anak  di  bawah  umur  tidak  boleh  disebut  tersangka.  Menariknya, meskipun surat edaran ini bersifat internal dan ditujukan kepada orang tua/wali siswa kelas  X,  XI,  dan  XII,  karena  memiliki  nilai  berita  yang  tinggi,  sejumlah  media mengangkatnya menjadi bahan pemberitaan. Jika dianalisis secara ilmiah, surat edaran ini  juga  mencerminkan  pembingkaian  (framing)  atas  kasus,  sebagaimana  terungkap dalam analisis Robert N. Entman berikut ini.
Gambar 2. Surat Edaran Pemberitahuan Pemberhentian Sebagai Peserta Didik pada 2 Maret 2023 Sumber: https://www.kalderanews.com/
Secara ringkas, surat edaran SMA Tarakanita 1 Jakarta pada Kamis, 2 Maret 2023 tersebut  jika  dibedah  dengan  pisau  analisis  framing  Roberts  N.  Entman  akan  terurai dalam Tabel 3.
Secara  implisit,  sebenarnya  terungkap  motif  di  balik  surat  edaran  untuk  orang tua/wali siswa kelas X, XI, dan XII, yang bukan sekadar pemberitahuan bahwa AGH telah menyatakan  mengundurkan  diri.  Dari  elemen  Make  Moral  Judgement  tersirat  bahwa akibat  kasus  AGH  ini,  proses  pembelajaran  peserta  didik  tidak  berjalan  dengan  baik, aman, dan nyaman. Pihak SMA Tarakanita 1 Jakarta ingin menenangkan dan meyakinkan orang tua/wali siswa bahwa kasus ini telah ditangani dengan baik.
Tergelitik oleh motif ini, peneliti melakukan wawancara mendalam lanjutan pada Minggu,  18  Juni  2023,  dengan  informan  utama,  yaitu  Ketua  Tarakanita  Crisis  Center (TCC),  Aurelius  Arya  Saputra.  Informan  membenarkan  bahwa  kasus  ini  mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM).
“Kompleks sekolah ini bukan hanya untuk anak-anak SMA, tetapi juga mulai dari kelas 1 SD.  Kegiatan  belajar  mengajar  (KBM)  di  sekolah  terganggu  karena  banyak  media  yang datang  ke  gerbang  sekolah,  banyak  orang  tua  yang  khawatir,  dan  bahkan  siswi  mulai merasa  tidak  nyaman  memakai  seragam  sekolah  karena  wartawan  berusaha  menggali informasi dari mereka. Keamanan siswa ke sekolah juga mulai terusik karena ojek dan taksi online mulai melakukan cancel culture,” jelas Aurelius Arya Saputra.
Tabel 3. Analisis Framing Robert N. Entman pada Pernyataan SMA Tarakanita 1 Jakarta pada 2
Maret 2023 (Hasil Olahan Peneliti) Pendefinisian Masalah ( Define Problem ) Pengunduran  diri  AGH  sebagai  siswi  SMA Tarakanita  1  Jakarta  telah  diterima  secara  resmi oleh  pihak  sekolah  karena  yang  bersangkutan terlibat kasus hukum. Memperkirakan  Masalah  atau Sumber Masalah ( Defining Causes )
AGH terlibat kasus hukum,  namun tidak eksplisit dijelaskan kasus hukumnya.
Membuat  Keputusan  Moral  ( Make Moral Judgement ) Pentingnya  menganggap  anak  sebagai  anugerah dan  titipan  Tuhan.  Mengisyaratkan  bahwa peristiwa  ini  memberikan  pengalaman  berharga bagi  pendidik  dan  orang  tua.  Mendorong kerjasama dalam kasih untuk memastikan proses pembelajaran  peserta  didik  berjalan  baik,  aman, dan nyaman. Menekankan Penyelesaian ( Treatment Recommendation ) Pihak  sekolah  mengembalikan  pendidikan  AGH kepada  orang  tua  dan  keluarga  dengan memperhatikan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang
Perlindungan Anak.
Berdasarkan hasil temuan data, beberapa kesimpulan utama dapat diambil dari pernyataan  sikap  Tarakanita.  Pernyataan  dimulai  dengan  ungkapan  keprihatinan  dan empati  dari  SMA  Tarakanita  1  Jakarta  terhadap  tindakan  kekerasan  yang  dialami  oleh saudara David Latumahina. Pernyataan ini menarik karena tidak hanya bertujuan untuk menarik perhatian publik, tetapi juga menegaskan bahwa fokus utamanya adalah sikap tegas yang tidak mentolerir kekerasan dan memberikan dukungan kepada korban. Hal ini menguatkan  bahwa  kekerasan  bukan  nilai  yang  dijunjung  tinggi  oleh  Tarakanita. Kekerasan  merupakan  pelanggaran  terhadap  nilai-nilai  sekolah,  dan  perundungan merupakan bentuk kekerasan yang tidak dapat diterima.
Oleh karena itu, SMA Tarakanita 1 Jakarta menghormati dan mendukung proses hukum  yang  sedang  berjalan  untuk  menegakkan  keadilan.  Dalam  konteks  ini, penanganan  tindakan  kekerasan  harus  dilakukan  dengan  adil.  Tindakan  konkret terhadap  siswa  yang  terlibat  telah  diambil  sesuai  dengan  peraturan  sekolah  dan memperhatikan undang-undang perlindungan anak yang berlaku.
Hal ini menunjukkan bahwa penekanan utama adalah perlunya penegakan aturan sekolah dan perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan. Dengan pendekatan ini, pernyataan sikap SMA Tarakanita 1 Jakarta memberikan sudut pandang yang jelas mengenai  kejadian  kekerasan,  menegaskan  penolakan  terhadap  perundungan,  serta menekankan  pentingnya  keadilan  dan  perlindungan  anak  dalam  konteks  nilai-nilai Tarakanita.
Selanjutnya,  diagnosis  penyebab  menjadi  penting.  Diagnosis  penyebab  atau mencari  akar  masalah  (Eriyanto,  2002:190)  merupakan  elemen  framing  untuk menentukan  siapa  atau  apa  yang  dianggap  sebagai  aktor  dari  suatu  peristiwa.  Cara peristiwa  ini  dipahami  akan  mempengaruhi  pandangan  terhadap  apa  yang  menjadi penyebab masalah serta siapa yang dianggap bertanggung jawab.
Pernyataan sikap tersebut bukanlah pernyataan biasa, melainkan respons cepat dalam menghadapi krisis yang mendesak. Menariknya, pernyataan ini dikeluarkan kurang dari 24 jam setelah kasus tersebut pertama kali terjadi.
Respon yang sangat cepat ini menunjukkan betapa pentingnya peristiwa ini sebagai krisis PR. Krisis di sini mengacu pada situasi yang tidak stabil dengan potensi hasil yang tidak diinginkan  (Devlin,  2006),  yang  dapat  mengancam  tujuan-tujuan  organisasi  (Seeger, Sellnow, & Ulmer, 1998).
Upaya  untuk  menangani  krisis  tersebut  umumnya  melibatkan  serangkaian aktivitas  manajemen  krisis.  Gary  Kreps  (1990)  menyatakan  bahwa  manajemen  krisis adalah  proses  yang  menggunakan  kegiatan  public  relations  untuk  mengatasi  dampak negatifnya.  Tarakanita  telah  memiliki  mekanisme  khusus  dalam  menghadapi  krisis, termasuk pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab untuk menjaga citra positif sekolah.  Dalam  kasus  AGH,  Tarakanita  membentuk  tim  yang  disebut  Tarakanita  Crisis Center (TCC) yang dipimpin oleh Aurelius Arya Saputra. Berikut ini adalah kutipan dari hasil wawancara dengan ketua TCC.
“ Yayasan  Tarakanita  memiliki  60  sekolah,  di  mana  setiap  sekolah  dikelola  oleh  masing-masing kantor wilayah pada setiap propinsi. Di DKI Jakarta ada 18 unit sekolah termasuk SMA Tarakanita 1 tempat siswi AGH bersekolah. Sehingga secara organisatoris di tingkat pusat ada kantor pusat, di bawahnya ada kantor wilayah, dan bawah lagi ada unit sekolah. Terkait kasus AGH berikut langkah dan respon Yayasan. Begitu unit sekolah mendapatkan informasi perihal salah satu siswinya (AGH) terlibat  masalah  hukum  dan  berpotensi  menjadi  viral  maka  pimpinam  sekolah  menyampaikan informasi ke Kantor Wilayah Jakarta yang segera disampaikan ke kantor pusat untuk mendapatkan advokasi,  baik  pendampingan  untuk  tindakan  hukum,  mitigasi  operasional  sekolah,  maupun antisipasi dan penanganan berita dan opini, serta manajemen informasi pada stakeholder (peserta didik, orang tua, komite sekolah, pengawas, dinas pendidikan, ikatan alumni)  dan juga pers….Kami membentuk Tim Tarakanita Crisis Center (TCC) yang terdiri dari unsur fungsi pendidikan, SDM, humas dan IT kantor pusat, operasional kantor wilayah, pimpinan SMA 1 dan penasehat hukum “ (Hasil in-depth interview dengan Ketua Tarakanita Crisis Center (TCC), Aurelius Arya Saputra pada Minggu, 18 Juni 2023).
Dari  segi  kualitas,  isi  pernyataan  sikap  yang  singkat  dan  padat  telah  dirancang secara  cermat  untuk  menanggapi  isu  yang  dihadapi.  Jika  dianalisis  menggunakan kerangka framing Roberts N. Entman, pembentukan pernyataan sikap SMA Tarakanita 1 Jakarta akan terurai secara mendalam. Dengan pemilihan kata dan struktur kalimat yang tepat, SMA Tarakanita mengarahkan interpretasi publik untuk menyoroti bahwa inti dari peristiwa ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai Tarakanita dan pelanggaran hukum.
Namun, pada bagian kedua pernyataan sikap, SMA Tarakanita memilih untuk tidak secara  eksplisit  menyebutkan  pelanggaran  nilai-nilai  atau  pelanggaran  hukum  yang dilakukan  oleh  pelaku.  Sebaliknya,  teks  tersebut  mengasumsikan  bahwa  publik  telah mengetahuinya, sehingga penjelasan detil dianggap tidak perlu. Penggunaan gaya bahasa eufemisme  ini  mencerminkan  upaya  untuk  menghindari  kesan  berlebihan  dan
menjelaskan  secara  terperinci,  dengan  harapan  dapat  mengurangi  dampak  negatifnya terhadap publik.
Penilaian  moral  yang  dilakukan  menunjukkan  upaya  universalisasi  peristiwa dengan menggunakan ungkapan seperti "anak sebagai titipan Tuhan", "pelanggaran kode etik",  dan  "penegakkan  hukum".  Pada  bagian  akhir,  terlihat  bahwa  rekomendasi penyelesaian  masalah  menggunakan  pendekatan  hukum  dan  Undang-Undang Perlindungan Anak. Keseluruhan teks mengindikasikan bahwa seluruh isu dilihat melalui lensa hukum dan nilai-nilai normatif. Teks tersebut juga mencerminkan upaya implisit untuk menghindari kesan bahwa pihak sekolah memiliki andil dalam kasus tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  primer  dari  surat  pernyataan  sikap  dan wawancara  mendalam  dengan  informan  Tarakanita,  seperti  yang  diuraikan  dalam pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  SMA  Tarakanita  1  Jakarta  melakukan framing dalam pernyataan sikapnya terkait kasus yang melibatkan salah satu siswinya, berinisial AGH. Dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman, terlihat jelas isu yang ditonjolkan dalam pernyataan sikap tersebut, yakni: (1) define problem : kekerasan dan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah atau di luar sekolah bertentangan dengan  nilai-nilai  ke-Tarakanita-an  yang  dihayati  oleh  sekolah;  (2) make  moral judgement :  kekerasan  dan  perundungan  bertentangan  dengan  nilai-nilai  etis  dan kemanusiaan,  karena  itu  Tarakanita  menghormati  dan  melindungi  integritas  individu serta menjunjung tinggi keadilan dan penegakan hukum; (3) treatment recommendation : tindakan  terhadap  AGH  dilakukan  sesuai  dengan  aturan  sekolah  dan  memperhatikan undang-undang terkait, antara lain mengenai perlindungan anak.
Di  sisi treatment  recommendation ,  melalui  wawancara  mendalam  dengan informan Tarakanita, ditemukan fakta baru bahwa keputusan untuk tidak mengeluarkan AGH  dalam  surat  pernyataan  sikap  pada  24  Februari  2023  didasarkan  pada  banyak pertimbangan dari koridor pendidikan, mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD) terkait hak pendidikan anak, UU Perlindungan Anak, status hukum AGH yang belum jelas, dan terutama  tanggung  jawab  sekolah sebagai  tempat  mendidik  anak untuk  menjadi  lebih baik.
Sementara itu, kemunculan surat edaran SMA Tarakanita 1 Jakarta yang ditujukan kepada orang tua/wali siswa kelas X, XI, dan XII pada Kamis, 2 Maret 2023, menunjukkan bahwa  isinya  bukan  sekadar  pemberitahuan  bahwa  AGH  telah  menyatakan mengundurkan  diri,  tetapi  merupakan  langkah  strategis  pihak  sekolah  untuk menenangkan orang tua/wali siswa karena kegiatan belajar mengajar (KBM) selama ini memang  terganggu.  Terdapat  kecenderungan  umum  bahwa  pihak  sekolah  tidak menunjukkan  penyesalan  bahwa  terdapat  kemungkinan  bahwa  sekolah  baik  secara langsung  atau  tidak  langsung  memiliki  andil  yang  memungkinkan  peristiwa  tersebut dapat terjadi.
Temuan  baru  lainnya  dalam  kajian  ini  adalah  bahwa  Tarakanita  dapat  menjadi salah  satu role  model dalam  dunia  pendidikan  dalam  menangani  krisis.  Seperti  yang dilakukan oleh Tarakanita dengan memiliki Tarakanita Crisis Center (TCC), penting bagi institusi pendidikan  untuk  memiliki public relations (PR)  yang  dapat  mengelola  krisis, terutama dengan tim khusus yang mampu mengatasi krisis untuk menjaga reputasi dan
citra organisasi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya kajian manajemen krisis  PR  melakukan  perbandingan  terhadap  peristiwa  sejenis  dengan treatmen yang berbeda dan metode penelitian yang berbeda pula.

## Referensi
Arbi, I.A. (2023, 24 Februari). "Saat Menkeu Sri Mulyani Turun Tangan Minta Maaf karena Ulah Mario, “Perilaku Ini Mencederai Kemenkeu!”. Kompas.com. Diakses pada 1 Mei 2023, dari https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/24/17394971/saat-menkeu- sri-mulyani-turun-tangan-minta-maaf-karena-ulah-mario?page=all.
Aris, S., Hartiana, T. I. P., & Revia SF, B. (2018). Bingkai Krisis Qz8501 Pada Press Release Airasia  Indonesia  Yang  Dimuat  Dalam  Situs Website  sww.  qz8501.  airasia.  com. KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi, 7(1), 67–94.
Devlin, E. S. (2006). Crisis management planning and execution. New York: CRC Press. Eriyanto. (2002). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta:
LKiS Yogyakarta.
Hallahan, K. (1999). Seven models of framing: Implications for public relations. Journal of Public Relations Research, 11(3), 205–242.
Hidayat, M. T. (2021). Personal Branding Dalam Komunikasi Publik Pemerintah Analisis Framing  Karakter  Personal  Menteri  Kabinet  Indonesia  Maju  Dalam  Siaran  Pers Kementerian Tahun 2020. Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan  Komunikasi  Bisnis.  Perspektif  Komunikasi:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi  Politik Dan Komunikasi Bisnis, 5(1), 65–71.
Ibad, K. (2016). Analisis Framing Berita Banjir Oleh Humas Di Website Pemerintah Kota Samarinda. Journal Ilmu Komunikasi, 4(3), 520–534.
Karunia,  A.M.  dan  Ika,  A.  (2023,  24  Februari).  "Humas  SMA  Taruna  Nusantara  Bantah Mario Dandy Lulusan Sekolahnya". Kompas.com. Diakses pada 1 Mei 2023, dari https://money.kompas.com/read/2023/02/24/083000526/humas-sma-taruna- nusantara-bantah-mario-dandy-lulusan-sekolahnya.
Kriyantono,  R.  (2006).  Riset  Komunikasi  Disertai  Contoh  Praktis  Riset  media,  Public Relations,  Advertising,  Komunikasi  Organisasi,  Komunikasi  Pemasaran.  Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
Kriyantono, R. (2008). PR Writing: Teknik Produksi Media Public Relations dan Publisitas Korporat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Kriyantono, R. (2012). Public Relations & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations, Etnografi Kritis & Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Kriyantono,  R.  (2014).  Teori  Public  Relations  Perspektif  Barat  Dan  Lokal  Aplikasi Penelitian dan Praktik. Jakarta: Kencana.
Kriyantono,  R.  (2015).  Public  Relations,  Issue  &  Crisis  Management.  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group.
Noviansah, W. (2023, 24 Februari). "SMA Tarakanita 1 Tindak Siswi A Pacar Mario Dandy Penganiaya  David".  Detik.com.  Diakses  pada  1  Mei  2023,  dari https://news.detik.com/berita/d-6587027/sma-tarakanita-1-tindak-siswi-a- pacar-mario-dandy-penganiaya-david.
Permana, R.H. (2023, 26 Februari). "Pernyataan Sikap 3 Sekolah dan 1 Kampus Buntut Mario  Dandy  Aniaya  David".  Detik.com.  Diakses  pada  1  Mei  2023,  dari https://news.detik.com/berita/d-6589232/pernyataan-sikap-3-sekolah-dan-1- kampus-buntut-mario-dandy-aniaya-david.
Prasetya, N. M. (2018). Analisis Framing terhadap Pernyataan Resmi Kemenpora RI dan PSSI dalam Kasus Sanksi FIFA terhadap Indonesia. Jurnal Komunikator, 10(1), 1.
Salim, A. (2006). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Sambo,  M.  (2019).  Media  Relations  Kontemporer:  Teori  dan  Praktik.  Jakarta: Prenadamedia Group.
Seeger,  M.  W.,  Sellnow,  T.  L.,  &  Ulmer,  R.  R.  (1998).  Communication,  organization,  and crisis. Annals of the International Communication Association, 21(1), 231–276.
Sofyan, F. S. (2021). Respon Krisis Pemerintah Provinsi Bengkulu Di Masa Pandemi Covid- 19 (Analisis Framing Terhadap Press Release Pemprov Bengkulu Periode Maret- Desember 2020). Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Zoch, L. M., & Molleda, J.-C. (2006). Building a theoretical model of media relations using framing, information subsidies, and agenda-building. Public Relations Theory II, 279–309.