Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024

## PENEGAKKAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PILOT PERSONIL TNI AD ATAS KELALAIAN YANG MENYEBABKAN CEDERANYA ORANG LAIN
Author :
Risdo Pakpahan, Selamat Lumban Gaol, Mardianis rumintangpakpahan88@gmail.com, selamatgaol@unsurya.ac.id, mardianis65@yahoo.com

## Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

## ABSTRAK
Kecelakaan merupakan musibah yang tidak diharapkan siapapaun termasuk oleh Pilot Sipil dan Pilot TNI-AD selaku pemimpin dalam melakukan penerbangan dari awal sampai ketujuan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaturan hukum  tentang  tanggungjawab  tindak  pidana  terhadap  kelalaian  yang  dilakukan oleh  Pilot  Sipil  dan  Pilot  TNI-AD  yang  patut  bertanggungjawab  karena  jelas kecelakaan  tersebut  akibat  kelalaiannya  yang  berkeadilan  bermartabat.
Menggunakan  Metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  melalui  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual.Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Pengaturan  hukum  terhadap  tindak  pidana kelalaian Pilot TNI-AD secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peradilan Militer.Jika pelakunya adalah  Pesawat Pilot Sipil berlaku ketentuan ICAO dan Domestik  seperti Indonesia  adalah Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2019  Tentang  Penerbangan,khusus  peringatan  yang  telah  diberikan  dari semua  pihak  yang  terakhir  dalam  melaksanakan  berbagai  macam  peraturan penerbangan yang ada sehingga tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi akibat Pilot
Kata Kunci : Pilot TNI-AD,Penerbangan Domestik,Pertanggungjawaban Pidana

## PENDAHULUAN
Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk  mengangkut  penumpang,  kargo,  dan/atau  pos  untuk  satu  perjalanan  atau lebih  dari  satu  bandar  udara  ke  bandar  udara  yang  lain  atau  beberapa  bandar udara. 1 Menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan angkutan udara terbagi dalam beberapa jenis, yaitu :
1. Angkutan  udara  dalam  negeri,  adalah  kegiatan  angkutan  udara  niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Angkutan udara luar negeri, adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani  angkutan  udara  dari  satu  bandar  udara  di  dalam  negeri  ke
bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.
3. Angkutan  udara  niaga,  adalah  angkutan  udara  untuk  umum  dengan memungut pembayaran.
4. Angkutan  udara  perintis,  adalah  kegiatan  angkutan  udara  niaga  dalam negeri  yang  melayani  jaringan  dan  rute  penerbangan  untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani  oleh  moda  transportasi  lain  dan  secara  komersial  belum menguntungkan. 2 Sebagai  negara  kepulauan,yang  terdiri  atas  5  pulau besar, ratusan pulau sedang serta ribuan pulau kecil dipersatukan laut dan angkasa menjadi negara.
Penyelenggaraan penerbangan sipil baik internasional maupun nasional harus mengcu  pada  norma-norma  hukum  internasional  maupun  domestik  untuk keselamatan penumpang,  awak pesawat  udara, pesawat udara  maupun  barang- barang yang diangkut. Di  mana penyelenggaraan penerbangan sipil tersebut diatur dalam berbagai konvensi-konvensi internasional. Berdasarkan ICAO (Internasional Civil Aviation Organiation) pesawat udara terdiri dari Pesawat Sipil adalah pesawat terbang atau pesawat udara yang digunakan untuk mengangkut peneumpang sipil beserta  bagasi  dan  kargo  (dengan  kapasitas  tertentu)  dan  Pesawat  Militer  adalah pesawat yang digunakan untuk kepentingan militer seperti pesawat tempur ,pesawat tempur  latih,pesawat  angkut,pesawat  pendukung,pesawat  pengintai  seperti helikopter yang biasanya digunakan untuk misi perdamaian yang tidak diatur dalam ICAO. Seperti Prepres Nomor 136 Tahun 2014 Tentang Pesawat Tempur IF-X. dan Undang-Undang  Nomor  1Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  namun  tetap  wajib memenuhi persayaratan untuk menjadi pilot 1 . Dalam pengangkutan udara dikenal suatu istilah Pilot. Pilot adalah orang yang mengemudikan pesawat udara. Sesuai ketentuan ICAO pilot pesawat sipil bertanggungjawab ketentuan yang ada di ICAO. Sedangkan  tanggungjawab  pilot  TNI-AD  pesawat  udara  tidak  diatur  dalam peraturan domestik namun tetap wajib memenuhi persyaratan seorang pilot.Dalam
1 Indonesia,Undang-undang Penerbangan Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
konteks tanggungjawab untuk peristiwa pidana tanggungjawab pilot pesawat pilot pesawat  sipil  yang  dimuat  dalam  ICAO 2 . Kecelakaan  pesawat  udara  merupakan fakta  hukum  yang  sudah  menjadi  bencana  bagi masyarakat,  karena pada  saat  ini penerbangan  merupakan  salah  satu  moda  transportasi  yang  sudah  banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini membuat kegiatan penerbangan menjadi sangat penting  diperhatikan  banyak  pihak. Dalam  suatu  kecelakaan  pesawat  udara  akan menimbulkan konsekuensi hukumnya Sehubungan dengan hal diatas terdapat kasus piolt pesawat militer yang mengalami kecelakaaan. Kecelakanan adalah suatu yang tidak diharapkan pada semua manusia termasuk dalam kecelakaan pengangkutan pesawat udara terutama kecelakaan pada pesawat militer (Helly Bell 412 HA-5170) Angkatan  Darat  yang  dilakukan  oleh  Pilot  Personil  TNI-AD  yang  terjadi  di Pegunungan Arwanop Kabupaten Timika di daerah Hukum Pengadilan Militer II- 10 Jaya pura.
Atas  dasar  tersebut  diatas  penulis  tertarik  untuk  menganalisis  tesis  yang berjudul  “Penegakkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pilot Personil Tni-Ad Atas Kelalaian Yang Menyebabkan  Cederanya Orang Lain”. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu menyajikan dan menganalisa fakta atau peristiwa 3 yuridis berupa  terjadinya  kecelakaan  oleh  pilot  sipil  dan  pilot  TNI-AD,  dianalisa berdasarkan KUHP maupun UU No.1 tahun 2009 Tentang penerbangan. Sumber data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yaitu  peristiwa  kecelakaan pesawat Pilot Sipil dan Pilot TNI-AD Helly Bell 412 HA 5170 dan data sekunder yaitu Studi Pustaka, baik berupa ketentuan UU, KUHP dan putusan pengadilan 4 .

## RUMUSAN MASALAH
Bertolak  dari  uraian  diatas,  dapat  dirumuskan  permasalahan  pokok  yang  dapat diteliti dan dituangkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
2 ICAO (Intrnational Civil Avation Organization) ,PBB,New York ,Amerika  Serikat 1947
3 Saefullah Witadipradja,Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum,Cet 2,(Bandung,CV Keni  Media, hlm 5,2015)
4 Indonesia, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Jakarta,2021
1. Bagaimana  pengaturan tanggungjawab  pilot  dalam  penerbangan  sipil  dan militer  dalam  kecelakaan  penerbangan  sesuai  hukum  internasional  dan nasional ?
2. Bagaimana  penerapan  keputusan  analisis  yuridis  hakim  terhadap  sanski pidana penjara menurut teori keadilan  terhadpa pilot personil TNI-AD pada pesawat Helly Bell 412 HA 5170 ?

## PEMBAHASAN
Kecelakaaan  pesawat  udara  merupakan  peristiwa  hukum  pengangkutan berupa  kejadian  atau  musibah,  yang  tidak  dikehendaki  oleh  pihak-pihak,  terjadi sebelum,dalam  waktu  atau  sesudah  penyelenggaraan  pengangkutan  sehingga menimbulkan kerugian material, fisik, jiwa atau hilangnya mata pencaharian bagi pihak  penumpang,  pemilik  barang  atau  pihak  pengangkut.Kecelakaan  pada dasarnya  dapat  dicegah  dengan  menerapkan  cara-cara  pengendalian  yang  cocok apalagi  banyak  kecelakaan  dapat  diprediksi  melalui  metode-metode  tertentu. Sementara  itu  akibatdari  kecelakaan  lebih  sulit  diperkirakan  dan  diatasi  hal  ini karena  banyak  faktor  yangdapat  mempengaruhinya,  seperti  :  kondisi  fisik  dan mental  korban  kecelakaan  dan  lainnya.  Oleh  sebab  itu,  konsentrasi  sebaliknya diarahkan kepada pencegahan terjadinya kecelakaan,bukan pada akibatnya . Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan pesawat di satu sisi dan untuk menjamin sistem penerbangan yang nyaman, aman, efektif dan efisien UU RI no. 1  tahun  2009  tentang  penerbangan  telah  sedemikian  rupa  mengatur  standar keselamatan  dan  keamanan  penerbangan.  Pasal  1  (48)  yang  dimaksud  dengan keselamatan  penerbangan  adalah  suatu  keadaan  terpenuhinya  persyaratan keselamatan  dalam  pemanfaatan  wilayah  udara,  pesawat  udara,  bandar  udara, angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.  Selanjutnya  keamanan  penebangan  adalah  suatu  keadaan  yang memberikan  perlindungan  kepada  penerbangan  dari  tindakan  melawan  hukum melalui  keterpaduan  pemanfaatan  sumber  daya  manusia,  fasilitas  dan  prosedur, pasal 1 (49).
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Faktor  Penyebab  Terjadinya  Kecelakaan  Pesawat  terbang  Menurut  Dr Mardanis menyebutkan secara umum ada dua pemicu utama terjadinya kecelakaan pesawat  terbang.  Pertama,  “tingkah  laku  manusia”  yang  membahayakan penerbangan  ( unsafe  action )  dan  kedua,  adanya"kondisi"  yang  membahayakan penerbangan  ( unsafe  condition )  atau  kombinasi  keduany  kecelakaan  pesawat terbang.  Pertama,  “tingkah  laku  manusia”  yang.  Apabila  dirinci  lebih  lanjut penyebab  terjadinya  kecelakaan  pesawat  terbang  sebagai  berikut:Masalah Perawatan Pesawat Udara ( Maintenance ), Faktor Cuaca, Faktor lingkungan,Peran Awak Pesawat Terbang
Aspek  Hukum  Pidana  Peristiwa  Kecelakaan  Pesawat  Tindak  Pidana Seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  baru  boleh  dihukum  apabila  si  pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Moeljatno menyebut  istilah  tindak  pidana  dengan  perbuatan  pidana  dengan  alasan  bahwa perbuatan  pidana  berarti  keadaan  yang  dibuat  oleh  seseorang.  Perbuatan  pidana diartikan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  kepada barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut.  Masalah  pertanggung  jawaban pidana  erat  kaitannya  dengan  kesalahan,  oleh  karena  itu  pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum di Indonesia menganut asas yang menyatakan dengan tegas “Tidak dipidana tanpa ada kesalahan”maksudnya untuk menentukan apakah seorang pelakutindak pidanadapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, akan dilihat apakah orang tersebut pada saatmelakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.  Kesalahan  diartikan  sebagai  keadaanpsykis  tertentu  pada  orang  yang melakukan  tindak  pidana  dan  adanya  hubungan  antarakesalahan  tersebut  dengan tindak  pidana  yang  dilakukan  dengan  sedemikian  rupa,  sehingga  orang tersebutdapat  dicela  karena,  melakukan  tindak  pidana.  Kesalahan  itu  sendiri  ada dua  macam,  yang  pertama  adalah  kesengajaan  (dolus)  dan  yang  kedua  adalah kelalaian/kealpaan  (culpa).  Pertanggung  jawaban  pidana  menjurus  kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang.  Dilihat  dari  terjadinya  tindak  pidana yang  dilarang,  ia  akan  diminta  pertanggungjawaban  apabila  perbuatan  tersebut
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
melanggarhukum.  Dilihat  dari  sudut  kemampuan  bertanggungjawab  maka  hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggung jawaban.

## Pertanggung jawaban Pidana
Pembicaraan mengenai pertanggung jawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari  pembicaraan  mengenai  tindak  pidana.  Orang  tidak  mungkin  dipertanggung jawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering  menggambarkan  bahwa  dalammenjatuhkan  pidana  unsur  “tindak  pidana” dan  “pertanggungjawaban  pidana”  harus  dipenuhi.  Pertanggung  jawaban  pidana dimaksudkan  untuk  menentukan  apakah  seseorang  tersangka  atau  terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak (kesalahan) yang terjadi atau tidak. F.Y. Kanter  dan  S.R.  Sianturi  mengartikan  pertanggung  jawaban  pidana  (crimianal responsibility)  dengan  istilah  “Tangan  dijinjing  bahu  memikul”  maksudnya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Sifat dan  pertanggung  jawaban  pidana  tersebut  tidak  mutlak  melainkan  dibatasi  oleh UU.Unsur  tindak  pidana  dan  kesalahan  adalah  unsur  yang  sentral  dalam  hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektifyang diikuti oleh unsur  sifat  melawan  hukum,  sedangkan  unsur  pertanggung  jawaban  pidana merupakan  unsur  subjektif  yang  terdiri  dari  kemampuan  bertanggung  jawab  dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

## Pertanggung jawaban Pidana Kapten Penerbang (Pilot Flying) dalam Hukum Pidana
Ketentuan hukum pidana dalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana kapten penerbang dalam peristiwa kecelakaan pesawat  yang  dialaminya.  Namun  ada  beberapa  pasal  dalam  KUHP  dapat diterapkan  dalam  peristiwa  kecelakaan  pesawat  yang  terjadi  karena kelalaian/kealpaan manusia seperti :
• Pasal 359. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan atau kurungan paling lama satu tahun.
• Pasal  360  (1).  Barangsiapa  karena  kealpannya  menyebabkan  orang  lain mendapatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
• Pasal  479f.  Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara dipidana:
a. Dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  lima  belas  tahun,  jika karena perbuata itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain.
b. Dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  untuk selama-lamanya  dua  puluh  tahun  jika  karena  perbuatan  itu mengakibatkan matinya orang.
• Pasal 479g. Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana: Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.
• Pasal  359  KUHP  merupakan  pasal  yang  mengatur  perbuatan  pidana kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga menyebabkan matinya orang laindan pasal 360 KUHP merupakan pasal yang mengatur perbuatan pidana karena kealpaan yang menyebabkan luka berat orang lain. Kemudian pasal 361  KUHP  mengatur tentang  perbuatan pidana  yang  dilakukan  seseorang karena  profesinya  dan  menyebabkan  orang  lain  luka  berat  bahkan meninggal dunia. Dalam peristiwa kecelakaan pesawat terbang Boeing 737- 200 Garuda Indonesia GA-200 di Yogyakarta orang yang dapat dinyatakan bertanggungjawab  adalah  Pilot,kepadanya  dapat  didakwa  dengan  pasal- pasal diatas. Selain pasal pasal dalam KUHP, UU RI no.1 tahun 2009 juga mengatur ketentuan pidana yang dapat diterapkan kepada kapten penerbang yang pesawatnya mengalami kecelakaan yaitu :
• Pasal  411.  Setiap  orang  dengan  sengaja  menerbangkan  atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara,  penumpang  dan  barang,  dan/atau  penduduk  atau  merugikan  harta benda  milik  oang  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  53  dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta ruipiah).
• Pasal 413 :
(1) Setiap  personel  pesawat  udara  yang  melakukan  tugasnya  tanpa  memiliki sertifikat  kompetensi  atau  lisensi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  58 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
• Pasal 438 :
(1) Kapten penerbang yang sedang bertugas yang mengalami keadaan bahaya atau  mengetahui  adanya  pesawat  udara  lain  yang  diindikasikan  sedang menghadapi bahaya dalam penerbangan, tidak memberitahukan kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 sehingga berakibat terjadinya kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
(2) Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Dalam peristiwa kecelakaan pesawat,Pilot personil TNI-AD pada pesawat Helly Bell 412 HA 5170 Oditur menggunakan ketentuan pidana dalam KUHP dan tidak  menggunakan  ketentuan  pidana  dalam  UU  RI  no.15  tahun  1992  tentang penerbangan  sebab  kualifikasi  perbuatan  pidana  yang  ada  dalam  diri  kapten penerbang  telahmemenuhi  kualifikasi  unsur  perbuatan  pidana  yang  diatur  dalam UU no.15 tahun 1992.
Pertanggungjawaban  Pilot  TNI-AD  yang  menggunakan    Pesawat  Udara Milier    Dalam  Insiden  Kecelakaan  Pesawat  Udara  Akibat  Kelalaian  (Pilot Error) Menurut UUNo.1Tahun 2009
Peristiwa  kecelakaan  umumnya  ditangani  oleh  Komite  Nasional Kecelakaan  Transportasi  Udara  (KNKTU).  KNKTU  lalu  melakukan  investigasi
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
dan  penelitian  untuk  menentukan  faktor-faktor  sebab  terjadinya  kecelakaan transportasi  udara  serta  penyiapan  rekomendasi  bagi  penyusunan  kebijakan keselamatan  transportasi  udara  dengan  penyebab  yang  sama.  Hasil  sementara KNKTU  menyatakan  pesawat  Garuda  Indonesia  mendarat  keras.Dalam  proses investigasi  tersebut  KNKTU  juga  mengadakan  kegiatan  pembacaan  kotak  hitam (black box) bekerja sama dengan negara lain tepatnya kejadian berlangsung seperti Australia  dan  Amerika  Serikat.  Kotak  hitam  atau  black  boxadalah  sekumpulan perangkat  yang  digunakan  dalam  bidang transportasi,  umumnya merujuk  kepada perekam  data  penerbangan  (flightdata  recorder,  FDR)  dan  perekam  suara  kokpit (voice  recorder,  CVR)  dalam  pesawat  terbang.  Fungsi  dari  black  box  atau  kotak hitam sendiri adalah untuk merekam pembicaraan antara pilot dengan Air Traffic Controller(Pengawas Lalu Lintas Udara) atau ATC serta untukmengetahui tekanan udara  dan  kondisi  cuaca  selama  penerbangan.Data  KNKTU  menyebutkan kecelakaan pesawat 70% (tujuh puluh persen) karena human error atau kesalahan dari  manusianya.  Fakta  yang  terungkap  bahwa  “Kapten  Penerbangan  (pilot) Nuryanto yang tergolong sudah senior di pesawat personil TNI-AD telah mengikuti medical checkup dan professional yang memiliki jam terbang lebih dari 15 ribu jam terbang”  diduga  telah  melakukan  kesalahan.  Indikasi  itu  terlihat  pada  saat pendaratan  yang  agak  menukik  dan  mendarat  dengan  keras  (hard  landing).  Ada keraguan pada diri kapten penerbang sehingga pesawat sempat dua kali mau naik lagi setelah roda pesawat menyentuh landasan.Oditur Militer melakukan investigasi untuk  menyelidiki  kemungkinan  adanya  indikasi  tindak  pidana  dalam  peristiwa kecelakaan tersebut. Hasil investigasi yang dilakukan menyebutkan bahwa diduga adanya  kelalaian/kealpaan  yang  dilakukan  oleh  kapten  penerbang  dalam mengoperasikan  pesawat.  Hasil  penyelidikan  Ouditur  Militer  kemudian  di tindaklanjuti  dengan  penyidikan.  Proses  penyidikan  selesai  Ouditur  Militer membuat surat dakwaaan atas nama Terdakwa kapten Penerbang (pilot) Nuryanto dan melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Militer II-10 Semarang agar diadakan pemeriksaan  untuk  itu.Dalam  surat  dakwaan  jaksa  Ouditur  Militer  tertanggal  15 Desember 2015 No. REG. PKR: 49-K/ PM.II-10/ AD/ XI/ 2015, terdakwa di dakwa dengan  surat  dakwaan  yang  dibuat  secara  alternatif  komulatif  yaitu  terdakwa
meloanggar  ketentuan:Pasal  25  ayat  (4)  UU  RI  Nomor  48  Tahun  2009  telah melakukan  tindakkan  Pidana  “Barang  siapa  secara  bersama-sama  karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu “.Pasal 360 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 14 huruf (a) serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Hasil  pemeriksaan  sidang  perkara  tersebut  yang  disimpulkan  dari keterangan saksi-saksi, para ahli, terdakwa dan barang bukti Majelis Hakim  yang di ketuai oleh Surjadi Sjamsir Andini; SH,MH menyimpulkan bahwa terdakswa M Nuryanto dan Frydo Cemson Nikko,telah melakukan kealpaan/kelalaian yaitu tidak melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerbangan.mberitahukan Pilot  Monitoring  Gagam  Saman  Rohmana  adanya  kelainan  yaitu  ketika  pada ketinggian  4000  feet  terdakwa  merasakan  adanya  kelainan  pada  control  column karena merasa turun terus dan sulit dinaikkan. Padahal dalam penerbangan berlaku filosofi “ Two Man Cockpit Crew Coordination” yang berarti dalam menerbangkan pesawat tidak bisa sendiri melainkan harus kerja sama berdua antara Pilot Flying (PF) dan Pilot Monitoring (PM) dalam menjalankan misi penerbangan dengan cara saling  menginformasikan.Majelis  Hakim  melalui  putusannya  No.49-K  /PM.II- 10/2015  menyatakan  bahwa  terdakwa  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana, karena kealpaannya menyebabkan ekor pesawat terbakar sehingga tidak dapat di pakai atau rusak, mengakibatkan luka-luka pada orang dan menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat  (2)  KUHP  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  dan  Pasal  14  huruf  (a)  serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.  Oleh karenanya Majelis Hakim  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  Pilot  Nuryanto  dan  Co  Pilot  Frydo Cemson Nikko dengan pidana penjara selama 2 bulan, Tidak usah di jalani kecuali jika  kemudian  hari  ada  perintah  lain  karena  terdakwa  dipersalahkan  melakukan kejahatan  atau pelanggaran hukum disiplin militer sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan  sebelum  berakhirnya  masa  percobaan  selama  4(empat)  bulan  tersebut belum habis.

## Kesimpulan
Wewenang  dan  tanggung  jawab  pilot  pesawat  udara  sipil  dalam  menjaga keselamatan    penerbangan menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  yaitu setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib memenuhi standar kelaikan udara. Kelaikan  udara  ini  dibuktikan  dengan  adanya  sertifikat  kelaik  udaraan  yang diperoleh setelah lulus pemeriksaan dan pengujian  kelaikan udaraan sesuai yang diaturdalam Pasal 34 ayat (1)Undang- Undang ini.Sertifikat kelaik udaraan  juga wajib  dan  harus  dimiliki  oleh  setiap  orang  yang  mengoperasikan  pesawat  udara untuk kegiatan angkutan udara.Implikasi dari  adanya lisensi yang telah diperoleh oleh personel pesawat udara wajib melakukan antara lain: melaksanakan pekerjaan sesuai  dengan  ketentuan  di  bidangnya;  mempertahankan  kemampuan  yang dimiliki;dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Berdasarkan hukum pengangkutan  udara,  pilot  sebagai  salah  seorang  personel  penerbangan    dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu kecelakaan pesawat udara. Namun tanggung jawab pilot dalam hukum pengangkutan udara masihdisandarkan pada konvensi-konvensi internasional tentang pengangkutan udara yang mengatur mengenai  tanggungjawab  pengangkut.  Dengan  demikian  tanggungjawab    pilot secara  umum  diatur  dalam  hukum  perburuhan  dan  kontrak  kerja.Maka  hal  ini berimplikasi,  ketentuan-ketentuan  pidana  tidak    dapat  dikenakan  terhadap  pilot dalam  suatu  kecelakaan  pengangkutan  udara  kecuali  ada  bukti  bahwa  dia  telah melakukan  tindak  pidana  yang  dituduhkan  kepadanya  oleh  undang-  undang  atau peraturan  perundang-  undangan  lainnya  yang  sudah      berlaku  baik  yang  bersifat umum maupun khusus seperti pilot TNI-AD.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Ali, Mahrus. Dasar-dasar Hukum Pidana , Cet. 2, Jakarta , Sinar Grafika, 2012. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana , Liberty,Yogyakarta,1996
Barda  Nawawi  Arief, Perbandingan  Hukum  Pidana, P.T.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era dinamika Global, Alumni, Bandung, 2000
Bryan A.Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, West  Publishin Co. St. Paul Minn, 2004, hlm 1178.
Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam
Era Dinamika Global Edisi ke-2 , Alumni, 2005
Djaja  S.  Meliala,  Hukum  di  Amerika  Serikat,  suatu  studi  perbandingan,
(Bandung :Tarsito, 1977),h.89
Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum ,Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988
Dyah Ochtorina Susanti & A’an Efendi, Penelitian Hukum, Legal Research,
Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
Donald K Anton, Penelope Mathew & Wayne Morgan, International Law: Cases  and  Materials ,  Oxford  University  Press,  New  York, 2005
Diederiks Verschoor, An Introduction to Air Law , Kluwer Law International, 2006
E. Saefullah Wiradipradja, Hukum Transportasi Udara: Dari Warsawa 1929
ke Montreal 1999 , P.T. Kiblat Buku Utama, 2008
E.  Saefullah  W, Beberapa  Masalah  Pokok  Tentang  Tanggung  Jawab Pengangkutan  Udara ,  Pusat  Penerbitan  Universitas-LPPM Unisba, 1995
E.Suherman  1, Hukum  Udara  Indonesia  dan  Internasional ,  (Bandung: Alumni, 1983).
Eddy  O.S.Hiarij, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana ,Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
Fans Likadja, Masalah Lintas Di Ruang Udara, Binacipta, Jakarta, 1987. Hamzah, Andi, Hukum Pidana Indonesia , Cet.  3, Jakarta, Sinar Grafika, 2019 Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014).
Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum , Penerbit sinar Grafika, Jakarta, 2007
Gustianti,  Diah  dan  Budi  Rizki  Husin, Azas-Azas  dan  Pemidanaan  Hukum Pidana Di Indonesia , Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014. Kusumaatdja,  Mochtar. Pengantar  Hukum  Internasional ,  Binacipta, Bandung, 1990.
K. Martono, Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional , Rajawali Pers, 2007
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Kuffal,  H.M.A. Penerapan  KUHAP  dalam  Praktik  Hukum ,  Malang,  UMM Press. Malang, 2003.
Martin  Dixon, Textbook  on  International  Law ,  Oxford  University  Press, New York, 2007
Marzuki,  Peter  Mahmudi, Penelitian  Hukum ,  Cet.  11,  Jakarta,  Kencana Prenada Media Group, 2011.
Mochtar  Kusumaatmadja  &  Etty  R.  Agoes, Pengantar  Hukum Internasional, Ed. 2, Cet. 4, (Bandung: PT. Alumni, 2013).
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan,  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
M.M.  Wallace and  Olga  Martin-Ortega, International Law ,  Sweet &
Maxwell, London, 2009
Nugraha Pranadita, Imas Rosidawati & Tansah Rahmatullah, Teori Hukum Ruang Angkasa, Cet. 1, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
P. A.F.  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984.
P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju,
Bandung, 2000.
R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal , Politeia, Bogor.
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum , Cet. ke 5, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Saefullah  Wiradipradja, Tanggung  Jawab  Perusahaan  penerbangan
Terhadap  Penumpang  Menurut  hukum  udara  Indonesia , Jurnal hukum Bisnis, Volume 25, No.1, tahun 2006.
Simanjuntak, Pengantar  Kriminologi  dan  Patologi  Sosial ,  Bandung, Tarsito,1980.
Singadimedja,  M.H.N.,  Oci  Senjaya  dan  Margo  Hadi  Pura. Hukum  Pidana Indonesia ,  Jakarta, Adhi Sarana Nusantara, 2019.
Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik , Ed.1, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2018.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Soerjono Soekanto, Perbandingan hukum, Penerbit Bandung : Melati,1989.
Sunarjati  Hartono,  Kapita  selekta  perbandingan  hukum,  (Bandung :PT  Citra Aditya Bakti, 1988),h.54
Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum, Cet.  3,  (Jakarta,Universitas
Indonesia, UI-Press, 1986). Saefullah  Wiradipradja, Penuntun  Praktis  Metode  Penelitian  dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Cet. 2, Bandung: CV Keni Media, 2015.
Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, 2015.
Sam  Blay,  Ryszard  Piotrowicz  and  Martin  Tsamenyi  (eds.), Public International  Law:  An  Australian  Perspective ,  Oxford
University Press, Oxford, 2005
Tien Saefullah, “Tanggung Jawab Kriminal Pilot Pesawat Udara Sipil Dalam Suatu  Kecelakaan  Penerbangan”  dalam  Sinta  Dewi,  dkk.
(Editor), Hukum  dan  Perkembangan  Masyarakat:  suatu Tinjauan  Kritis  atas  Perkembangan  Hukum  di  Indonesia , Kumpulan  Karya  Ilmiah  Para  Ahli Hukum  Dalam  Rangka Purnabakti  dan  Usia  ke-70  Tahun  Prof.  Dr.H.E. Saefullah Wiradipradja, S.H., LL.M., UNPAD
Tien  Saefullah, Hubungan  Antara  Yurisdiksi  Universal  Dengan  Kewajiban Negara Berdasarkan Prinsip Aut Dadere Aut Judicare Dalam Tindak  Pidana  Penerbangan  dan  Implementasinya  di
Indonesia
Werner  Levi, Contemporary  International  Law:  A  Concise  Introduction , Westview Press, Oxford, 1991
W. J. S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986. Wiradipraja. ES. 1995. Beberapa Masalah Pokok Tentang
TanggungJawab  Pengangkut  Udara. Pusat  Penerbitan Universitas-LPPM Unisba.
Wiradipradja,  S.  2008. Hukum Transportasi  Udara  :  Dari  Warsawa 1929ke      Montreal  1999. P.T.  Kiblat  Buku  Utama. Wiradipraja, ES. 2008. Hukum Transportasi Udara: Dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999. P.T. Kiblat Buku Utama.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,
LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan  Ordonantie Nomor 100 Tahun 1939
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI
Konvensi  Internasional  (Chicago  Convention  1944,Warsaw  Convention 1929,Tokyo Convention  1963.Annexes to Chicago Convention 1944)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2001  tentang  Keamanan  dan
Keselamatan Penerbangan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1976  tentang  Ratifikasi  Konvensi  Tokyo 1963
Ordonansi 1939 tentang Luchtvervoer Ordonantie-Staatsblad 1939 No.100
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 1992 tentang Penrbangan Konvensi Paris 1919 tentang Convention Relating To The Regulation Of Aerial Navigation
Konvensi  Jenewa  1948  tentang Convention  On  The  Prevention  And
Punishment Of  The  Crime Of Genocide
Konvensi  Chicago  1944  tentang The  Convention  On  International Civil
Aviation
Konvensi Tokyo 1963 tentang The Convention On Offences And Certain Other
Acts  Committed On Board Aircraft
Konvensi  Den  Haag  1970  tentang Convention  For  The  Suppression  Of
Unlawful Seizure Of Aircraft
Konvensi  Montreal  1971  tentang Convention  For  The  Suppression  Of
Unlwaful Acts Against The Safety Of Civil Aviation
Deklarasi Bonn 1978 tentang Implementation Of The Bonn Declaration On Air Hijacking Between Seven States

## C. Jurnal,Makalah
Jurnal Hukum Sasana tentang “Aspek Hukum Keselamatan di Indonesia”,
Dr. Niru Anita Sinaga, S.H., M.H. https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/in dex.php/SASANA/article/vie w/1875/1250
Jurnal ScienceDirect  :6th International Conference on Applied Human Factors and
Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015 Muladi,  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Yang  Berkualitas  Indonesia,
Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP, Semarang, tanggal 11 Januari 1988.
Majalah Angkasa Edisi Spesial, No. LII , 2008“Pilot Marwoto Diancam Hukuman Seumur Hidup”, Harian Umum Kompas , tanggal 25 Juli 2008
D.  Bahan Perkuliahan
Materi Kuliah “Hukum Udara Nasional dan Internasional” oleh Dr. Madianis, S.H., M.H. Dosen Unsurya Jakarta,2021
Materi Kuliah “Hukum Transportasi Udara” oleh Dr. Supri Abu, S.H., M.H. Dosen Unsurya Jakarta,2023 Materi  kuliah  Hukum  Udara  ( Air  Law )  Pesawat  Terbang  Tanpa  Awak (Unmaned  Aerial  Vehicles),  Dr.  Mardianis,  S.H.,  M.H.,  Dosen Fakultas Hukum Unsurya

## E.  Artikel Ilmiah
Artikel Pengertian perlindungan konsumen, tujuan dan asas perlindungan konsumen lengkap oleh Si Manis posted 22 April 2022
Artikel JHP Jurnal Hukum Peradilan, subjek hukum menurut Hans Kelsen subjek hukum menurut Hans Kelsen dan Teori Tradisional antara manipulasi fiksi 13 Mareet 2023. Pukul  17.10 WIB