## Keterpaduan Lintas Sektoral Dalam Pengembangan Kebijakan
Integrated Water Resources Management (IWRM) pada Wilayah

## Sungai Aceh Meureudu Provinsi Aceh
Lely Masthura* 1 , Budi S Wignyosukarto 2 , Nina Fahriana 3 , Muhammad Zacky Ardhyan 4
1 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Samudra
2 Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Samudra
4 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Samudra *e-mail: lelymasthura@unsam.ac.id
Abstrak. Pengelolaan  sumber  daya  air  merupakan  topik  hangat  di  dunia.  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air Terpadu  adalah  suatu  proses  yang  mengintegrasikan  pengelolaan  air,  lahan,  dan  sumber  daya  terkait  lainnya secara  terkoordinasi  untuk  memaksimalkan  kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial  secara  merata  tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem yang vital. Prinsip tersebut dirumuskan dalam bentuk integrasi sistem alam dan  sistem  manusia,  yang  terakhir  menyangkut  keterpaduan  lintas  sektoral  dalam  pengembangan  kebijakan, keterpaduan  pemangku  kepentingan  dalam  proses  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan  serta  keterpaduan lintas  wilayah.  Berbagai  lembaga  pengelolaan  sumber  daya  air  telah  ada  di  Indonesia,  namun  tindak  lanjut dalam  pengelolaan  air  masih  lemah.  Beberapa  inefisiensi  terjadi  dalam  pengelolaan  air  di  Indonesia. Implementasi kebijakan air yang ada belum sesuai dengan undang-undang yang ada. Struktur birokrasi yang ada tidak  efektif, sehingga tidak  memberikan kontribusi  bagi pengembangan tata kelola air di Indonesia.  Studi  ini mencoba  menyusun  dan  menganalisis  beberapa  praktik  terbaik  dan  kendala  hubungan  saling  ketergantungan antar pemangku kepentingan pada proses perencanaan dan pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya air terpadu.  Kajian  dilakukan  di  Wilayah  Sungai  (WS)  Aceh  Meureudu  di  Provinsi  Aceh  yang  merupakan  salah satu  WS  strategis  nasional.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitik  yang menggambarkan  koordinasi  antar  lembaga  di  wilayah  sungai  dalam  kegiatan  konservasi  air,  pemanfaatan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.  Hasil kompilasi pengelolaan sumber daya air pada WS Aceh Meureudu menunjukkan adanya perbedaan pelaksanaan yang disebabkan oleh perbedaan regulasi antarsektor di beberapa  instansi kabupaten dan provinsi,  meskipun ada skema pengelolaan sumber daya air  yang  dibuat oleh dan  dengan  persetujuan  Tim  Koordinasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air.  Beberapa  skema  pengelolaan  yang direncanakan tidak dilaksanakan karena konflik peraturan. Hasil evaluasi ini hendaknya menjadi masukan untuk penyempurnaan pengembangan kebijakan pengelolaan sumber daya air di WS Aceh-Meureudu.
Kata kunci : koordinasi, kebijakan, lembaga, pengelolaan sumber daya air.
Abstract. Water resources management is a hot topic in the world. Integrated Water Resources Management is a  process  that  integrates  water  management,  land,  and  other  related  resources  in  a  coordinated  way  to maximize  economic  and  social  welfare  equally  without  sacrificing  the  sustainability  of  vital  ecosystems.  The principle is formulated in the form of integration of natural systems and human systems, the last concerning the cross-sectoral  integrity  in  policy  development;  the  integration  of  stakeholders  in  the  process  of  planning  and decision-making  and  cross-regional  integrity.  Various  water  resources  management  institutions  exist  in Indonesia, but follow-up in water management is still weak. Some inefficiencies occur in water management in Indonesia.  Implementation  of  existing  water  policies  has  not  been  in  accordance  with  existing  laws.  The bureaucratic structure is ineffective, thus not contributing to the development of water governance in Indonesia. This study tries to compile and analysis of some best practices and constraints of interdependent relationships of stakeholders on the process of planning and decision making of integrated water management. The study took place at the Aceh-Meureudu River Basin in Aceh Province, which is one of the national-strategic river basins. The method used in this study was descriptive analytic which illustrate the inter-institution coordination at the river basin in water conservation activities, water resource utilization, and controlling the destructive power of water.  The  results  of  these  compilations  of  water  resources  management  in  the  river  basin  indicate  the differences  in  implementation  caused  by  differences  in  regulations  between  sectors  at  several  district  and provincial institutions, even though there is the scheme of water resources management made by and with the approval of Water Resources Management Coordination Team. Some of the planned management schemes were not  implemented  because  of  the  conflict  of  regulations.  The  results  of  this  evaluation  should  be  input  for improving the development of water resources management policies in the Aceh-Meureudu River Basin.

## Keywords: coordination, policy, institution, water resources management

## 1. Pendahuluan
Air merupakan zat yang sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Peningkatan  populasi,  peningkatan  aktivitas ekonomi  dan  ketidakpastian  dalam  perubahan iklim menyebabkan tekanan yang berat terhadap sumber daya air pada saat ini dan di masa depan. Pendekatan  holistik  dan  prinsip  manajemen terpadu  diperlukan  untuk  mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya air berkelanjutan.  Upaya  pengelolaan  sumber  daya air dalam tingkat lokal, nasional, dan internasional  serta kerjasama antar  wilayah,  dan pembiayaan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan  air  di  masa  depan  dengan  cara  yang berkelanjutan,  damai,  dan  bertanggung  jawab terhadap lingkungan (Bouwer, 2000).
Berbagai  pendekatan  dikembangkan  dan diusulkan  untuk  meningkatkan  kemampuan pengelolaan  sumber  daya  air  dengan  tujuan penggunaan sumber daya air secara berkelanjutan.  Salah  satu  yang  dipublikasikan secara  luas  dari  pendekatan  tersebut  adalah Integrated Water Resources Management (IWRM). Prinsip terpadu membangun hubungan timbal  balik  antara  sumber  daya,  pengelola sumber  daya, stakeholder s  dan  kebijakan sumber daya. Konsepnya meningkatkan pendekatan  perencanaan  yang  komprehensif, serta melihat  air dan sumber daya lahan sebagai suatu sistem ( Civil Works Directorate , 2014). IWRM  adalah  alat  yang  dapat  mengatasi meningkatnya  permintaan  layanan  air.  IWRM mempertimbangkan semua efek yang ada dalam sistem  alami  air  untuk  mengatasi  kesenjangan antara pendekatan teknis dan pendekatan terpadu (Grigg, 2016). IWRM digunakan sebagai konsep solusi terkini untuk menjaga kelangsungan hidup manusia  dan  menjaga  kelestariann  fungsi sumber  daya  air  (Anshori,  2017).  Grigg,  (2016) menggambarkan  berbagai  sudut  pandang  dalam IWRM  yang  menunjukkan  proses  permintaan disatu  sisi  (air  untuk  ekonomi,  masyarakat,  dan lingkungan)  dan  proses  pasokan  di  sisi  lain (sistem dan pengelola air) yang bekerja di bawah sistem  regulasi  dan  didukung  oleh  lingkungan yang  kondusif.  Pada  banyak  situasi,  air dibutuhkan untuk berbagai tujuan dan persyaratan  di  sektor  yang  terkait  air,  termasuk ekosistem alami. Kekuatan pemerintahan diwakili  oleh  kebijakan  dan  peraturan  sebagai
kontrol  dengan  lingkungan  yang  mendukung prosesnya (Gambar 1).
Gambar 1 . Berbagai Sisi IWRM (Grigg, 2016)
Konsep IWRM di Indonesia dilaksanakan berbasis  Wilayah  Sungai  (WS).  Pengkategorian wilayah  sungai  menjadi  kriteria  dasar  dalam menentukan  siapa  atau  tingkat  pemerintahan mana  yang  akan  bertanggung  jawab  dalam pengelolaan  sumber  daya  air,  baik  pemerintah pusat,  pemerintah  provinsi  atau  pemerintah kabupaten/ kota (Wignyosukarto, 2018).
Nugroho  (2003),  menyatakan  masalah utama  dalam  mengelola  sumber  daya  air  di Indonesia  adalah  kesulitan  dalam  memadukan kepentingan  dari  setiap  sektor  dan  lembaga. Demikian  juga  pada  WS  Aceh  Meureudu, meskipun  merupakan  daerah  yang  relatif berlimpah  air  dengan  hujan  bervariasi  antara 1.700 sampai dengan 3.000 mm/tahun, ketersediaan air di waduk berjumlah 21.883.470 m³  dan  luas  cekungan  air  tanah  708.284  km², tetapi  WS  Aceh  Meureudu  masih  mengalami masalah  dalam  sektor  air.  Kondisi  sungai  yang berada  pada  WS  Aceh  Meureudu  saat  ini  perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak stakeholder  termasuk  masyarakat.  Keberadaan sungai-sungai  tersebut  mengalami  perlakuan yang  tidak  sesuai  dengan  konsep  pengelolaan WS  secara  terpadu.  Kondisi  ini  apabila  tidak dikelola  secara  baik  maka  akan  timbul  konflik berbagai  kepentingan.  Tujuan  penelitian  ini adalah  menyusun  dan  menganalisis  koordinasi dan  kendala  hubungan  saling  tergantung  antar stakeholder tentang  proses  perencanaan  dan pengambilan  keputusan  pengelolaan  sumber daya air terpadu WS Aceh Meureudu.

## 2. Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah analisis deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang berlaku  secara  umum  (Sugiyono,  2014).  Pada penelitian ini dilakukan analisis koordinasi antar lembaga  pada  WS  dalam  kegiatan  konservasi sumber  daya  air,  pendayagunaan  sumber  daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pengambilan  data  sekunder  dilakukan  dengan mempelajari  dokumen  draf  pola  pengelolaan sumber  daya  air  dan  pengambilan  data  primer dengan  cara  wawancara  mendalam  kepada stakeholder untuk  menggali  informasi  tentang koordinasi  antar stakeholder baik  koordinasi dalam merumuskan kebijakan maupun koordinasi  dalam  penerapan  kebijakan  dan peraturan  yang  dikeluarkan  masing-masing sektor.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Ketersediaan dan kebutuhan air Kebutuhan air bersih untuk rumah tangga, perkotaan  dan  industri  (RKI)  pada  WS  Aceh Meureudu,  sebesar  2.917,64  lt/det.  Sebagian
besar masih menggunakan sumur dan air sungai, bahkan ada desa  yang  tidak mempunyai sumber air bersih. Untuk kebutuhan air minum sebagian besar  masyarakat  menggunakan  air  isi  ulang. Dari  Tabel  1.  dapat  dilihat  bahwa  kemampuan pemerintah  menyediakan  air  minum  yang bersumber  dari  Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM)  sangat  sedikit,  masyarakat  harus mengusahakan sendiri kebutuhan air minumnya.
Kebutuhan  air  untuk  pertanian  dengan luas  sawah  131.735  Ha  adalah  963.661  m³/dtk sebahagian  diperoleh  dari  air  permukaan selebihnya  diperoleh  dari  pengeboran  air  tanah yang  terdapat  di  30  lokasi/kecamatan  dengan kedalaman pengeboran antara 45 sampai dengan 174 m. Secara umum luas hutan pada WS Aceh- Meureudu sebesar 40.36% dari luas keseluruhan WS  nya  tetapi  pada  beberapa  DAS  luas hutannya  belum  mencapai  30%  dari  luas  DAS. Luas  Lahan  kritis,  agak  kritis  sampai  potensial kritis  seluas  171.799,73  Ha,  ini  menyebabkan tingginya  erosi  dan  angkutan  sedimen.  Kondisi ini  juga  mengganggu  ketersediaan  air.  Ratio  of Qmax/Qmin  cukup  tinggi  yaitu  >75,  sehingga pada  musim  kemarau  terjadi  kekeringan  yang terdapat pada 14 lokasi/ kecamatan. Pada musim hujan sering terjadi banjir yang disebabkan oleh meluapnya  Sungai  Kr.  Aceh,  Kr.  Baro,  dan  Kr. Tiro
Tabel 1. Sumber Air Minum Rumah Tangga di WS Aceh-Meureudu
No. Sumber air minum (%) Kabupaten /kota Aceh Besar Pidie Bireun Pidie Jaya Banda Aceh Sabang 1 Air kemasan/bermerek 2.07        0.76        0.31          1.06 11.08 3.14 2 Air isi ulang 52.36      13.71      36.52        26.78 78.25 65.28 3 PDAM meteran 4.32        1.95        8.33        12.90 8.67 11.47 4 PDAM eceran 0.69 -          1.70          1.96 -        5.46 5 Sumur pompa 1.42        4.40        0.85          2.05 0.90 - 6 Sumur terlindung 33.21      67.79      41.69        36.78          1.10 4.93 7 Sumur tak terlindungi 2.50 6.09 5.50 13.95 - 1.76 8 Mata air terlindung 3.24        3.61        0.44          1.50 -        4.51 9 Mata air tak terlindung -          0.12        0.21          0.22 -        1.36 10 Air sungai -          1.41        4.07          2.80 -        0.22 11 Air hujan - - -                -                  -        1.19 12 Lainnya 0.19        0.16        0.38 -                  - 0.68 Aktifitas yang mempengaruhi
ketersediaan  sumber  daya  air  diperkirakan  akan terus  meningkat  seiring  dengan  bertambahnya jumlah  penduduk  dan  adanya  pembangunan  di berbagai  sektor  di  daerah  WS  Aceh  Meureudu. Pemanfaatan potensi sumber daya alam terutama dalam kegiatan dari sektor unggulan pengembangan  ekonomi  seperti  kehutanan,
pertambangan,  perikanan,  perkebunan,  industri, pariwisata,  dan  pertanian  sulit  dihindari,  tetapi kegiatan  tersebut  mengakibatkan  munculnya berbagai permasalahan air, di antaranya menurunnya  kualitas  air,  kekeringan,  erosi, sedimentasi  lahan,  banjir,  adanya  lahan  kritis, dan instrusi air asin.

## 3.2 Lembaga Pengelola Sumber Daya Air WS Aceh Meureudu
Pengelolaan  sumber  daya  air  merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan,  memantau,  dan  mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian  daya  rusak  air  pada  WS. Pengelolaan  WS  pada  prakteknya  seringkali mengalami konflik kepentingan dengan pemanfaatan  lahan  dan  sumber  daya  yang  lebih berorientasi  pada  kepentingan  sektoral  dan perbedaan persepsi para pihak (Blackstock dkk., 2012).  Wieriks  (2011), menyatakan  secara umum  di  Indonesia  k oordinasi  dan  kerja  sama antar instansi yang bertanggung jawab mengelola  air  sudah  ada  namun  masih  jarang dan  tidak  jelas,  sedangkan  menurut  Tarlock (2003)  ketidakjelasan  koordinasi  dan  kerjasama antar pemerintahan, konflik antar sektor/kegiatan  merupakan  permasalahan  tidak efektifnya  pengelolaan  dalam  WS.  Oleh  karena itu,  dalam  pengelolaan  WS,  koordinasi  dan peran  yang  dilakukan  oleh  setiap  sektor  atau para  pihak  dalam  pengelolaan  menjadi  penting. Untuk  mengatasi  tidak  efektifnya  pengelelolaan sumber daya  air.  Interaksi dalam lembaga harus terdapat  saling  ketergantungan  antar  lembaga dalam  pengelolaan  sehingga  efektivas  lembaga dipengaruhi  oleh  koordinasi  antar  lembaga (Nielsen dkk., 2013).
Pengaturan  kelembagaan  dan  peraturan daerah (Qanun) terkait pengelolaan sumber daya air  di  Provinsi  Aceh  saat  ini  telah  banyak dilakukan, namun perubahan pengelolaan belum mencerminkan  paradigma  tata  kelola  sesuai pengelolaan  sumber  daya  air  terpadu  (IWRM). Lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya air  pada  WS  Aceh  Meureudu  memiliki  peran sesuai  dengan  kewenangannya  pada  sektor  dan wilayah administratif masing-masing. Lembaga- lembaga tersebut adalah seperti berikut.

## a. Regulator
Unsur  lembaga  pertama  adalah regulator (Pemerintah). Regulator adalah  lembaga  yang memiliki  wewenang  untuk  mengatur  kebijakan termasuk pengambilan keputusan yang dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  seperti gubernur,  bupati/walikota,  dan  kepala  Dinas. Regulator untuk  WS  Aceh  Meureudu  adalah seperti berikut.
- Kegiatan konservasi adalah Badan
Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan
(Bapedal)  Aceh  dan  Badan  Pengelola Keuangan Aceh.
- Kegiatan  pendayagunaan  sumber  daya  air adalah Bappeda, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi  Aceh  dan  Direktorat  Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat (PUPR).
- kegiatan pengendalian daya rusak  Air adalah Bappeda, Bapedal dan pemda Povinsi Aceh.
b. Operator
Unsur kelembagaan kedua adalah operator .  Lembaga  yang  didirikan  untuk menjalankan  operasi  atau  manajemen  sehari- hari, sumber daya air, dan infrastruktur di daerah aliran  sungai  tertentu.  Secara  umum,  lembaga dibentuk untuk menjalankan keputusan regulator tentang layanan sumber daya air untuk masyarakat. Operator pada wilayah sungai Aceh Meureudu adalah sebagi berikut.
- kegiatan  konservasi  terdiri  dari  Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (LHK), Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  dan Hutan  Lindung  (BPDASHL)  Krueng  Aceh, Balai Wilayah Sungai Sumatera 1
(BWSSum1), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian  dan  Perkebunan,  Dinas  Pengairan, dan  Dinas  Energi  dan  Sumber  daya  Mineral (ESDM).
- kegiatan  pendayagunaan  sumber  daya  air adalah  Dinas  LHK,  BPDASHL  Krueng Aceh,  BWSSum1,  Dinas  Pengairan,  Dinas Pekerjaan  Umum,  Dinas  Pertanian  dan Perkebunan serta Dinas ESDM.
- kegiatan  pengendalian  daya  rusak  air  terdiri dari Dinas LHK, BWSSum1, Dinas Pekerjaan  Umum,  Dinas  Pertanian  dan
Perkebunan serta Dinas Pengairan
c. Developer
Unsur kelembagaan ketiga adalah developer ,  lembaga  ini  berfungsi  melaksanakan pembangunan  prasarana  dan  sarana  pengairan baik dari pemerintah (misalnya Badan Pelaksana Proyek,  BUMN,  BUMD)  maupun  lembaga  non pemerintah ( investor ). Developer diperlukan saat permintaan  atau  kebutuhan  air  tidak  seimbang dengan  kemampuan  pasokan  air.  Misalnya, pembangunan bendungan, bangunan infrastruktur  pengendalian  banjir,  atau  jaringan irigasi.
Pada  WS  Aceh  Meureudu, developer nya adalah  BWSSum1.  Lembaga  ini  melakukan beberapa fungsi seperti pembangunan konstruksi
dalam rangka konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada  sungai,  danau,  waduk,  bendungan  dan tampungan air lainnya. Untuk kegiatan konservasi  pembangunan  dilakukan  juga  oleh sektor  kehutanan.  Oleh  karena  itu,  perlu konfirmasi dan pengaturan mengenai kewenangan  masing-masing  lembaga  untuk mencegah  tumpang  tindih  dalam  melakukan kewenangan mereka.

## d. User
Unsur  kelembagaan  keempat  adalah user yang  mencakup  seluruh  unsur  masyarakat  baik perorangan  maupun  kelompok  masyarakat  yang mendapat  manfaat  langsung  maupun  tak langsung dari jasa pengelolaan sumber daya air.
Pada  WS  Aceh  Meureudu  ada  beberapa pemanfaat  air  di  sepanjang  sungai  utama  Kr. Aceh  seperti  irigasi,  Perusahaan  Daerah  Air MInum (PDAM), dan industri.

## e. Coordinator
Unsur  lembaga  yang  terakhir  adalah  Tim koordinasi  yang  merupakan  penggabungan  dari empat  elemen  kelembagaan  lainnya  ( regulator, operator,  developer dan user ).  Tim  ini melakukan  koordinasi  kepentingan  berbagai sektor,  wilayah  dan  pemilik  kepentingan  dalam pengelolaan  sumber  daya  air.  Tim  ini  memiliki tugas dalam memberi pendapat kepada regulator dan  menyiapkan  solusi  dan  rekomendasi penyelesaian  masalah  tentang  sumber  daya  air. Selain  itu,  forum  harus  dapat  memberikan informasi  seluas  mungkin  kepada  mereka  yang membutuhkannya.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat No.17/PRT/M/2017 tentang Pedoman
Pembentukan  Tim  Koordinasi  Pengelolaan Sumber  Daya  Air  (TKPSDA)  pada  Tingkat  WS mengatur  pembentukan  TKPSDA  di  wilayah sungai . Banyaknya  lembaga  dan  pihak  yang terlibat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  air seringkali menimbulkan permasalahan berkaitan dengan  koordinasi  perencanaan,  pelaksanaan, dan  evaluasinya.  Pembentukan  TKPSDA  WS Aceh  Meureudu  telah  dilakukan  dan  diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 510/KPTS/M/2018.
3.3. Pengembangan
Kebijakan dalam Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  WS  Aceh Meureudu
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh dari  dokumentasi  dan  wawancara  menunjukkan bahwa  pada  WS  Aceh  Meureudu  terdapat rangkaian  bentuk  perubahan  kebijakan  dan lembaga  pengelola  sumber  daya  air.  Salah  satu hasil  perubahan  adalah  sinkronisasi  kebijakan pengelolaan  sumber  daya  air  antara  pola  dan rencana  pengelolaan  sumber  daya  air  yang menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  dengan kebijakan  provinsi  yang  tercantum  dalam Matriks  Program  dan  Kegiatan  Pengelolaan Sumber  Daya  Air  yang  sejalan  dengan  RPJM Pengelolaan  sumber  daya  air  Provinsi  Aceh tahun 2017-2022.
Rancangan kebijakan disusun oleh TKPSDA  wilayah  sungai  Aceh  Meureudu  yang dibantu oleh BWSSum-I. Penyusunan Kebijakan dilakukan  melalui  konsultasi  publik  dengan lembaga  teknis  dan  unsur  masyarakat  terkait yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).  Dalam  perumusan  kebijakan  dikaitkan dengan  isu  internal,  visi  pengelolaan  sumber daya  air  ke  depan,  kemungkinaan  untuk dilaksanakan  baik  dari  sisi  finansial  maupun memperkirakan  dampak  positif  dan  negatif  dari pilihan  kebijakan  yang  dipilih.  Kebijakan  untuk kegiatan konservasi dapat dilihat pada gambar 2, kegiatan  pendayagunaan  sumber  daya  air  dapat dilihat pada gambar 3 dan kegiatan pengendalian daya  rusak  air  pada  gambar  4.  Rumusan rancangan  kebijakan  Pengelolaan  sumber  daya air  setelah  selesai  dibahas  dan  disepakati  oleh lembaga  terkait  selanjutnya  ditetapkan  dan disahkan dalam bentuk peraturan.
Lembaga-lembaga pengelola bekerja berdasarkan  peraturan  dan  kebijakan  ditingkat Pusat  dan  daerah.  Peraturan  daerah  Aceh ( Qanun )  terkait  pengelolaan  sumber  daya  air yang  diperlukan  telah  banyak  dihasilkan diantaranya    Qanun  No  7  tahun  2018  tentang Pengelolaan  DAS  terpadu,  Qanun  No.  12  tahun 2017  tentang  Irigasi,  Qanun  No.  7  Tahun  2016 tentang  Kehutanan  Aceh,  Qanun  No.  13  Tahun 2002  tentang  Pengelolaan  Air  bawah  tanah  dan air permukaan, Peraturan Gubernur  Aceh No.49 Tahun  2017  tentang  Nilai  Perolehan  Air  Tanah Sebagai  Dasar  Pengenaan  Pajak  Air  Tanah, Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh.
Dengan banyaknya peraturan yang dikeluarkan  oleh  masing-masing stakeholders maka diperlukan koordinasi antar peraturan agar
Lely  Masthura  et  al.,  Keterpaduan  Lintas  Sektoral  Dalam  Pengembangan  Kebijakan  Integrated  Water Resources Management (IWRM) pada Wilayah Sungai Aceh Meureudu Provinsi Aceh
terjadi  konsistensi  dalam  penerbitan  perizinan. Tujuan  koordinasi  peraturan  untuk  menjamin agar  kepentingan  tiap  sektor  tetap  terjaga sementara  aturan  dapat  ditegakkan.  Koordinasi
berperan penting dalam merumuskan pembagian tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  dalam lembaga.
Gambar. 2. Kebijakan dan Lembaga  Pengelola Kegiatan Konservasi
Gambar. 3. Kebijakan dan Lembaga Pengelola Kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air
Gambar. 4. Kebijakan dan Lembaga Pengelola Kegiatan Pengendalian Daya Rusak Air
Tanggung  jawab  pengelolaan  sumber daya air tersebar  di  sejumlah  lembaga pemerintah  yang  ada  dalam  WS Aceh Meureudu.  Dalam  pelaksanaannya  kegiatan yang  ada  dalam  pola  PSDA  tidak  begitu  baik diintegrasikan ke dalam kerangka kerja pembuatan  kebijakan  masing-masing  sektor. TKPSDA  sudah  menghasilkan  rekomendasi kebijakan  yang  harus  dilakukan  oleh  lembaga tetapi  dalam  implementasinya  banyak  yang belum  dapat  diterapkan.  Sebagai  contoh, pelaksana  pengelolaan  daerah  hulu  menjadi kewenangan  sektor  kehutanan  yaitu  BPDASHL Kr  Aceh  (kewenangan  pusat)  dan  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (kewenangan Privinsi),  sementara  itu  daerah  tengah  dan  hilir menjadi  kewenangan  sektor  keairan  yaitu BWSSum1  (kewenangan  pusat),  dan  di  daerah pesisir  yang  terdapat  hutan  bakau  ( mangrove ) juga  kewenangan  sektor  kehutanan.  Kegiatan yang  dilakukan  oleh  sektor  kehutanan  dihulu dan hilir belum bersinergi dengan kegiatan yang dilakukan  BWSsum1  di  tengah.  BPDASHL masih banyak menjalankan program dari Pusat.
Dalam  bidang  pengelolaan  air  tanah berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  43  tahun 2008  tentang  Air  tanah, Qanun Aceh  No  13 tahun 2002 tentang pengelolaan air bawah tanah dan  air  permukaan  serta  Peraturan  Gubernur Aceh No. 49 tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air  Tanah  Sebagai  Dasar  Pengenaan  Pajak  Air Tanah, maka pengelolaan air permukaan dan air tanah  meliputi  izin  pemanfatan  air  tanah  dan penetapan  tarif  pajak  diatur  oleh  keputusan Gubernur.  Sementara  dalam  UU  No.28  tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur pajak air tanah merupakan
kewenangan kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya  izin  pemanfaatan  air  sudah
diterbitkan  oleh  Dinas  Energi  dan  Sumber  daya mineral  provinsi  Aceh  sementara  penarikan pajak  air  tanah  tidak  dapat  dilaksanakan  karena sampai saat ini belum ada satupun kabupaten/kota dalam WS Aceh Meureudu yang sudah  memiliki  peraturan  Bupati/Walikota tentang tariff/pajak air tanah. Hal ini menyebabkan  tidak  dapat  dilakukan  kontrol pemakaian air tanah .
4. Simpulan
1. Koordinasi  antar  stakeholder  dalam  WS Aceh  Meureudu  sangat  diperlukan  karena adanya  perbedaan  dalam  menilai  value  of water  dan  prioritas  pengguna  air.  Koordinasi tersebut  akan  memberikan  kebijakan  yang adil dan merata dalam alokasi air.
2. Komitmen  dalam  Koordinasi    diperlukan untuk  menjaga  sustainabilitas  sumber  daya air saat terjadi peningkatan kebutuhan air dan diperlukan  upaya  peningkatan  sumber  air bersih  melalui  konservasi  dan  pencegahan polusi.
3. Lembaga  pengelola  sumber  daya  air  dalam WS  Aceh  Maereudu  saat  ini  ada  di  dalam beberapa  sektor.  Ada  2  alternatif  untuk menyelesaikan  hal  ini.  Alternatif  pertama penguatan  badan  koordinasi  TKPSDA,  yang menentukan  arah  kebijakan  Pengelolaan SDA  sejak  konservasi,  pemanfaatan  dan pengendalian daya rusak air. Semua lembaga terkait  harus  melaksankanan  kebijakan  yang ditetapkan;  alternatif  kedua  membentuk lembaga yang menjalankan mandat pemerintah  sesuai  dengan  peraturan  dan perundang-undangan.
4. Hasil kompilasi pengelolaan sumber daya air di  WS  Aceh  Meureudu  menunjukkan
perbedaan  dalam  implementasi  disebabkan oleh  konflik/tumpang  tindih  peraturan  antar sektor  di  beberapa  kabupaten  dan  lembaga provinsi.
5. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah belum dapat mensinkronkan regulasi
dengan implementasi,  sehingga  sistim  pengelolaan maupun peruntukannya menjadi tidak jelas.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  Prof.  Budi  S. Wignyosukarto yang telah memberikan masukan dan  bimbingan  kepada  Penulis.  Terima  kasih juga  kepada  Universitas  Samudra  yang  telah memberikan dukungan pada penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Anshori,  I.  (2017).  Membumikan  Konsepsi IWRM  di  Indonesia.  PT  Medisa.  Jakarta. Indonesian. Blackstock, K.L., Waylen, K.A., Dunglinson, J., Marshall, K.M. (2012). Linking process to outcomes-internal and external criteria for a  stakeholder  involment  in  river  basin management planning. Ecological Economics, 77, 113-122. Bouwer, H. (2000). Intergrated Water Management: Emerging issues and Challenges. Agricultural Water Management 45, pg 217-228 Civil  Works  Directorate.  (2014).  Building Strong  Collaborative  Relationships  for  a Sustainable  Water  Resources  Future: Understanding Integrated Water Resources  Management  (IWRM).  U.  S. Army  Corps  of  Engineers,  Civil  Works Directorate. Washington
Grigg,  N.S.  (2016).  Integrated  Water  Resources
Management: An
Interdisciplinary Approach.  Macmillan  Publisher  Ltd.
London.
Nielsen, H. O., P. Frederiksen, H. Saarikoski, A.
Rytkonen,  dan  A.B.  Pedersen.  (2013). How Different Institutional Arrangements Promote Integrated River Basin management.  Evidence  from  The  Baltic Sea Region. Land Use Policy , 30(1), 437–
445. doi:
10.1016/ j. landusepol.2012.04.011.
Nugroho, S.P. (2003). Pergeseran Kebijakan dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan
Daerah  Aliran  Sungai  di  Indonesia.
Teknik  Lingkungan  P3TL-BPPT.4(3): 136-142, Indonesian.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan
R&D. Bandung: Alfabeta
Tarlock,  A.D.  (2003)  The  Potential  Role  of
Local Governments in Watershed Management , 20 Pace Envtl. L. Rev. 149.
Wieriks,  M.  (2011).  Water  Governance  and policy  networks  in  Indonesia.  The challenges  of  a  decade  of  water  sector reformation,  MSc  Thesis,  Faculty  of TPM, TU Delft-Den Haag.
Wignyosukarto,  B.S.,  F.  Nurrochmad,  and  L. Masthura.  (2018). How Indonesian Water Resources  Institution  Should  be  Adapted to  Social,  Economic  and  Environmental constraints.  Proceedings  of  the  21st IAHR-APD  Congress  2018,  Yogyakarta 2-5 September 2018, pg 873-880.