Kepatuhan,  Pemeriksaan,  Penagihan  dan  Penerimaan  Terhadap  Pajak  dengan Peran Account Representative Sebagai Pemoderasi
Artika Wulan Agustin 1 , Darmansyah 2 , Suyanto 3
1,2 Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia
3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta, Indonesia

## INFO ARTIKEL
JEL Classification :
H21, H25
Keywords :
compliance, tax audit, tax collection, account representative, tax revenue

## ABSTRACT
The  effort  to  increase  tax  revenue  is  an  important  issue because the source of funding for national development comes from  tax  revenue.  This  study  aims  to  look  at  the  effect  of Compliance,  Tax  Audit  and  Tax  Collection  on  Tax  Revenue which is moderated by the Role of Account Representatives. The sample in this study consisted of 32 taxpayers registered in Sixth Foreign  Investment  Tax  Office  who  were  issued  Tax Underpayment  Assessment  and  tax  appeal  letter  every  year during  2017-2019.  The  type  of  data  used  is  quantitative  data from secondary data sources. The data analysis technique used is  path  analysis  using  the  SEM  model  with  the  WarpPLS  5.0 program. Based on the results of the study note that taxpayer compliance has no effect on tax revenue. Whereas  Tax Audits and Tax Collection affect the tax revenue. Tax audits that are moderated  by  the  role  of  Account  Representatives  affect  tax revenue. Meanwhile, collections that are moderated by the role of Account Representatives do not affect tax revenues.

## ABSTRAK
Upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  adalah masalah penting karena sumber pendanaan untuk pembangunan nasional berasal dari pendapatan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk  melihat  pengaruh  Kepatuhan,  Audit  Pajak  dan Pengumpulan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  yang dimoderasi  oleh  Peran  Perwakilan  Akun.  Sampel  dalam penelitian ini terdiri dari 32 wajib pajak terdaftar di Kantor Pajak Investasi  Asing  Keenam  yang  menerbitkan  Surat  Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan surat banding pajak setiap tahun selama 2017-2019.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  kuantitatif dari sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur menggunakan model SEM dengan program WarpPLS  5.0.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.  Sedangkan  Audit  Pajak  dan  Pengumpulan  Pajak mempengaruhi penerimaan pajak. Audit pajak yang dimoderasi oleh  peran  Perwakilan  Akun  memengaruhi  pendapatan  pajak. Sementara itu, koleksi yang dimoderasi oleh peran Perwakilan Akun tidak memengaruhi pendapatan pajak. 1. Pendahuluan
Negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan kondisi geografis yang luas
dan  demografis  penduduk  Indonesia  yang sangat banyak, sehingga memerlukan sumber dana yang besar untuk membiayai pembangunan agar Negara Kesatuan
Republik  Indonesia  menjadi  negara  yang sejahtera Sebagaimana  disampaikan  oleh  Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam sambutan  seminar  Kantor  Pusat  DJP  pada tanggal  11  Juli  2018,  beliau  berpendapat bahwa  “untuk  menjalankan  suatu  negara dibutuhkan  sumber  pendanaan  yang  besar. Karena  itulah  pendiri  Bangsa  sebelum Kemerdakaan  Indonesia  17  Agustus  1945 menentukan pajak guna menjalankan negara” Negara kita sangat membutuhkan Pajak untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sehingga kita perlu untuk kembali menyadari betapa  krusialnya  Pajak  untuk  membiayai negara kita yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak.
Salah  satu  prinsip  dalam  pemungutan pajak  menurut  Fritz  Neumark  seperti diceritakan oleh  Nurmantu (2003 : 91) adalah revenue productivity, dimana terdiri dari dua hal  yakni  the  principle  of  adequacy  dan  the principle of adaptability . Dalam principle of adequacy  pada  intinya  bahwa  sistem perpajakan  nasional  seharusnya  dapat menjamin penerimaan negara untuk membiayai  semua  pengeluaran  negara. Sekiranya penerimaan yang berasal dari pajak yang telah dapat memenuhi semua pengeluaran  negara,  maka  negara  tersebut akan  dapat  dikelompokkan  menjadi  negara yang sangat maju dan makmur.

## Gambar 1
Realisasi  Penerimaan Pajak KPP PMA Enam
Berdasarkan data KPP Penanaman Modal Asing Enam diatas diketahui bahwa meskipun penerimaan  bertumbuh,  KPP  Penanaman Modal Asing Enam (KPP PMA Enam) masih belum  dapat    mencapai  target  penerimaan pajak.  Pertumbuhan  penerimaan  pajak  9 (sembilan) tahun terakhir cenderung menurun. Bahkan  pada  tahun  2016  mengalami pertumbuhan  negative  yaitu  -5,09%.  Setelah
tahun  2016,  pertumbuhan  mulai  meningkat kembali, namun taget penerimaan pajak masih belum tercapai.
Menurut    Soenaryo  (2017)  kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh badan. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan  mengancam  upaya  pemerintah  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Chau (2009) (dalam Mahendra & Sukharta, 2014). Hal  ini  dikarenakan  tingkat  kepatuhan  pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja (Jung, 1999)  (dalam  Mahendra  &  Sukharta,  2014). Kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah syarat agar penerimaan negara meningkat. Penerimaan  pajak  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  akan  meningkat  apabila  wajib  pajak semakin  patuh  dalam  melaporkan  serta melunasi  kewajiban  perpajakannya  Agustina (2008) (dalam Mahendra & Sukharta, 2014). Kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  diukur  dari jumlah penyampaian SPT Tahunan berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak pada Kantor Wilayah  Sumatera  Selatan,  Barat  dan Tenggara (Sultan, 2013).
Pemeriksaan  pajak  menjadi  sangat penting yang harus dilakukan oleh DJP karena pemeriksaan  pajak  berperan  dalam  hal penambahan  devisa  negara,  pembiayaan negara serta pembangunan nasional (Taroreh, 2013),  jika  pemeriksaan  pajak  tinggi  maka penerimaan negara juga akan semakin tinggi (Saputro, 2012) (dalam Wulandari, 2015).
Penagihan  pajak  merupakan  salah  satu upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan penerimaan pajak dari sanksi pajak yang telah diterbitkan oleh pemeriksa pajak atau Account Representative. Penelitian Trisnayanti (2015) menyatakan bahwa penagihan pajak
berpengaruh  signifikan  positif  terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Bandung Utara. Penagihan pajak menjadi tonggak bagi DJP  dalam  mengemplang  wajib  pajak  yang nakal.  Dengan  dilakukan  penagihan  pajak secara  aktif  dan  pasif  diharapkan  pencairan tunggakan  pajak  yang  disebabkan  karena wajib  pajak  tidak  mematuhi  aspek  material peraturan  perpajakan,  dapat  direalisasikan. Hal  ini  akan  memberikan  peningkatan  pada penerimaan pajak (Rahayu, 2017: 297).
Selain  menigkatkan  kesadaran  wajib pajak,  upaya  lain  yang  dilakukan  untuk meningkatkan  penerimaan  negara  adalah dengan  melakukan  penggalian  potensi  oleh Account  Representative .  Peran Account Representative yang  digambarkan  melalui kinerjanya dalam penerbitan Surat Himbauan atau  SP2DK,  menurut  Wahyuni  (2015) berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak. Penggalian potensi dilakukan dengan mencari potensi  pajak  yang  belum  dibayarkan  oleh wajib  pajak.  Penggalian  potensi  merupakan upaya  Kantor  Pelayanan  Pajak  dalam mengedukasi  wajib  pajak  tentang  berbagai kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya. Kegiatan penggalian  potensi juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi tax  allowance yang  dilakukan  oleh  wajib pajak.
Research gap dalam penelitian terdahulu menunjukan beberapa hal. Penelitian Kastolani  &  Ardiyanto  (2017)  menunjukan kepatuhan wajib pajak badan  tidak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan. Penelitian Sari (2015) menunjukan  bahwa  pemeriksaan  pajak diamati  dari  jumlah  pajak  penghasilan  pasal 25  surat  penagihan  pajak  yang  dikeluarkan untuk wajib pajak pribadi, tidak berpengaruh. Sakti (2019) dalam penelitiannya menyatakan Penagihan  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap penerimaan  pajak  Orang  Pribadi.  Penelitian Parmono (2016) menunjukan secara keseluruhan  kontribusi  SP2DK  terhadap penerimaan  pajak  KPP  Pratama  Manado tergolong sangat kurang.
2. Telaah  Teori  dan  Pengembangan Hipotesis

## Stewardship Theory
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Stewardship  Theory sebagai Grand  Theory. Menurut  Donaldson  dan  Davis  (  1991), Stewardship  theory menjelaskan  mengenai situasi  manajemen  tidaklah  termotivasi  oleh tujuan-tujuan  individu,  melainkan  lebih ditujukan  pada  sasaran  hasil  utama  mereka untuk  kepentingan  organisasi.  Teori  tersebut mengasumsikan  bahwa  adanya  hubungan yang  kuat  antara  kepuasan  dan  kesuksesan organisasi. Teori
stewardship
menggambarkan hubungan antara pemerintah (steward) sebagai  pengelola  penerimaan
Negara  berupa  pajak  dan  rakyat (Principal) sebagai  subjek  sumber  penerimaan  Negara. Stewardship  Theory dalam  perpajakan tergambar  dari  hubungan  rakyat  dan pemerintah  dalam  menghimpun  pajak. Sumbangsih  rakyat  kepada  negara  berupa penyetoran pajak yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Rakyat dipercaya untuk menghitung  sendiri  pajak  yang  terutang  dan menyetorkannya  kepada  negara.  Pajak  yang telah dibayarkan oleh negara akan digunakan untuk  mensukseskan  tujuan  Negara  untuk mencapai kemakmuran rakyat.

## Penerimaan Pajak
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang  “Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan”,  pasal  1  butir  1  berisi  tentang definisi pajak, yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ” Definisi  penerimaan  pajak  menurut
Hutagaol (2007:325) adalah :
“Penerimaan  pajak  merupakan  sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus- menerus  dan  dapat  dikembangkan  secara optimal  sesuai  kebutuhan  pemerintah  serta kondisi masyarakat.”

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Gunadi  (2013:94): “Dalam  hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa  perlu  diadakan  pemeriksaan,  investasi seksama,  peringatan  ataupun  ancaman  dan penerapan  sanksi  baik  hukum  maupun administrasi” .
Menurut  Nurmantu  (2003),  terdapat  dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan material.  Kepatuhan  formal  adalah  suatu keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi kewajiban  secara  formal  sesuai  dengan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam  membayar  pajak  secara  formal  dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan  diri,  ketepatan  waktu  wajib pajak  untuk  mendaftarkan  diri,  membayar
pajak  dan  melakukan  pelaporan  SPT. Kepatuhan  material  lebih  mencakup  yaitu pemenuhan  secara  substantif  isi  dan  jiwa ketentuan  perpajakan.  Kepatuhan  material adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan  material  perpajakan,  yakni  sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.
Pengukuran kepatuhan wajib pajak secara formal  maupun  material  lebih  kepada kesadaraan wajib pajak sebagai warga negara untuk melakukan kewajibannya bagi kemajuan  bangsanya.  Dengan  tingginya tingkat  kepatuhan  maka  pendapatan  dari sektor  pajak  akan  semakin  meningkat sehingga memperlancar pembangunan bangsa ini.

## Pemeriksaan Pajak
Pengertian  pemeriksaan  pajak  menurut Ilyas  dan  Burton,  (2013:169)  adalah “Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan  secara objektif  dan  profesional  berdasarkan  suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan”.
Hidayat  (2013:11)  menyebutkan  bahwa beberapa kebijakan umum dalam pemeriksaan pajak sebagai berikut :”
a) Setiap wajib pajak memiliki peluang yang sama untuk diperiksa;
b) Setiap  pemeriksaan  yang  dilaksanakan harus  dilengkapi  dengan  surat  perintah pemeriksaan  pajak  yang  mencantumkan tahun pajak yang diperiksa;
c) Pemeriksaan  dapat  dilaksanakan  oleh kantor  pusat  Direkrtorat  Jenderal  Pajak, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, atau Kantor Pelayanan Pajak;
d) Pemeriksaan  ulang  terhadap  jenis  atau tahun pajak yang sama, tidak diperkanankan,  kecuali  dalam  hal-hal tertentu;
e) Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang akan dipinjam dari wajib pajak dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  tidak harus  yang  asli,  dapat  juga  misalnya
berupa  fotokopi  yang  sesuai  dengan aslinya;
f) Pemeriksaan  dapat  dilakukan  di  Kantor pemeriksaan  (yaitu  untuk  pemeriksaan sederhana  kantor)  atau  di  tempat  wajib pajak  (untuk  pemeriksaan  sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap);
g) Jangka waktu pemeriksaan terbatas;
h) Dapat  dilakukan  perluasan  pemeriksaan, baik  untuk  tahun-tahun  sebelumnya maupun  tahun  sesudahnya,  yaitu  dalam hal tertentu;
i) Setap
hasil pemeriksaan harus
diberitahukan  kepada  wajib  pajak  secara tertulis,  yaitu  mengenai  hal-hal  yang berbeda antara surat pemberitahuan (SPT) wajib  pajak  dan  hasil  pemeriksaan,  dan selanjutnya  untuk  dianggap  oleh  wajib pajak.”

## Penagihan Pajak
Menurut  Pasal  1  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara
Pelaksanaan  Penagihan  Dengan  Surat  Paksa dan  Pelaksnaan  Penagihan  Seketika  dan Sekaligus, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan,  melaksanakan  penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
Dasar  penagihan  pajak  adalah  Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar Tambahan,  Surat  Keputusan  Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan  Putusan  Peninjauan  Kembali,  yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
Pasal  1  Peraturan  Menteri  Keuangan nomor 24/PMK.03/2008 menyebutkan bahwa Penagihan  seketika  dan  sekaligus  adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa  menunggu  tanggal  jatuh  tempo pembayaran  yang  meliputi  seluruh  utang
pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

## Account Representative
Account Representative Menurut Hutagaol (2007:22) adalah ”Pegawai
Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  yang  diberi kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab untuk  memberikan  pelayanan,  pembinaan, dan  pengawasan  secara  langsung  kepada wajib pajak”.
Account Representative memiliki tugas :
a) Account Representative yang menjalankan fungsi  pelayanan  dan  konsultasi  Wajib Pajak mempunyai tugas:
1) Melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak;
2) Melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak;
3) Melakukan  bimbingan  dan  konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak; dan
4) Melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan.
b) Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak mempunyai tugas:
1) Melakukan  pengawasan  kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
2) Menyusun profil Wajib Pajak;
3) Analisis kinerja Wajib Pajak; dan
4) Rekonsiliasi  data  Wajib  Pajak  dalam rangka  intensifikasi  dan  himbauan kepada Wajib Pajak.

## 3. Metode Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak yang terdaftar pada KPP PMA Enam. Teknik sampling  yang  digunakan  adalah  sampling jenuh  yaitu  teknik  penentuan  sampel  bila seluruh  anggota  populasi  digunakan  sebagai sampel.  Sampel  penelitian ini  berfokus  pada Wajib  pajak  yang  telah  diterbitkan  Surat Ketetapan  Kurang  Bayar atau  Surat  Tagihan Pajak, serta pernah diterbitkan himbauan oleh Account  Representative  dalam  rentan  waktu tahun  2017-2019  berturut-turut.  Skala pengukuran  yang  digunakan  adalah  skala nominal dan skala rasio, sebagai berikut :
Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah  analisis  jalur  ( path  analysis) menggunakan  model  SEM  ( Structural Equation  Model) dengan  program  WrapPLS 5.0.  Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir  hubungan  kausalitas  atas  variabel (model  casual) yang  telah  ditetapkan sebelumnya  berdasarkan  teori  (Ghozali, 2006).  Manfaat  dari  analisis  jalur (path analysis) adalah untuk memberikan penjelasan atau explanation terhadap fenomena  yang  dipelajari  atau  permasalahan yang diteliti, membuat prediksi nilai variabel endogen  (variable  yang  mempengaruhi) berdasarkan  nilai  variabel  eksogen  (variabel yang  dipengaruhi),  mengetahui  faktor dominan  yaitu  penentu  variablel  eksogen mana  yang  berpengaruh  dominan  terhadap variable endogen.

## 4.    Hasil Penelitian dan Pembahasan
Tabel 1
Statistik Deskriptif

## Sumber : Data diolah tahun 2020
Nilai minimum penerimaan pajak adalah 0,020  dan  maksimum  3,170  disimpulkan bahwa  berdasarkan  data  sampel  diketahui terdapat  wajib  pajak  yang  memiliki  realisasi yang  tinggi  dari  yang  ditetapkan.  Nilai kepatuhan  0  berarti  wajib  pajak  tidak  patuh, nilai  1  berarti  patuh.  Variabel  pemeriksaan memiliki nilai minimum sebesar 0,000 berarti jumlah  pajak  terutang  tidak  atau  belum dibayarkan oleh wajib pajak, nilai maksimum 1,000  berarti  jumlah  pajak  terutang  telah
dilunasi seluruhnya. Penagihan pajak memiliki  nilai  minimum  sebesar  0,000 tunggakan  pajak  tidak  atau  belum  dilunasi sedangkan  angka  maksimun  1,000  berarti seluruh tunggakan pajak telah dilunasi. Peran AR  memiliki  nilai  minimum  0,000 menunjukan  bahwa  atas  potensi  tidak terealisasi,  Nilai  maksimum  5159,76  terjadi karena  pada  saat  menerbitkan  Surat Himbauan,  AR  hanya  memiliki  data  yang sedikit  sehingga  menghasilkan  nilai  potensi pajak  yang  kecil,  namun  dalam  pelaksanaan penelitian  ditemukan  data  yang  menambah realisasi  pembayaran  pajak  dari  surat himbauan.
Tabel 2 Hasil Uji Validitas Konvergen dengan Nilai
AVE Sumber : Data diolah tahun 2020 Validitas konvergen ditentukan menggunakan parameter nilai AVE ( Average Variance  Extracted ).  Berdasarkan tabel  nilai AVE  untuk  masing-masing  indikator  adalah 1,00 atau lebih dari 0,5 artinya bahwa variabel yang  digunakan  telah  memenuhi  kriteria validitas.

## Tabel 3 Hasil Uji Validitas Diskriminasi dengan Nilai
Cross Loading

## Sumber : Data diolah tahun 2020
Validitas diskriminasi ditentukan dengan melihat cross loading dari setiap variabel dan dikategorikan  memiliki  validias  diskriminan apabila memiliki nilai cross loading mencapai 0,7.  Untuk  keseluruhan  pengujian  validitas diskriminan terlihat bahwa nilai cross loading setiap variabel indikator lebih besar terhadap variabel  latennya  dibandingkan  terhadap variabel  laten  yang  lain,  dapat  disimpulkan bahwa  data  penelitian  ini  telah  terpenuhi validitasnya.

## Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas
Sumber : Data diolah tahun 2020
Berdasarkan  tabel  nilai composite reliability dan cronbach’s  alpha untuk masing-masing variabel  indikator bernilai  > 0,7  sehingga  disimpulkan  data  penelitian  ini telah reliabel.
Tabel 5 Hasil Uji Kecocokan Model ( Godness of Fit )

## Sumber : Data diolah tahun 2020
Koefisien  determinasi  dilakukan  untuk mendeteksi ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi ini, yaitu dengan membandingkan  besarnya  nilai  koefisien determinan, jika R² semakin besar mendekati 1 (Satu) maka model semakin tepat. Menurut Ghozali (2011) besaran nilai R- Squared dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu  :  (1)  kategori  kuat  nilai R-Squared ≥ 0,70;  (2)  kategori  moderate  nilai R-Squared antara 0,45 s.d < 0,70; (3) kategori lemah nilai R-Squared ≤ 0,25. Nilai R-Squared penelitian ini adalah 0,158, maka besaran nilai ini masuk kedalam  kategori  lemah,  artinya  penerimaan pajak  yang  dijelaskan  melalui  variabel kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan  pajak  dan  moderasi  peran  AR sebesar  16%,  sedangkan  sisanya  84% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.
Untuk  memvalidasi  model  struktural secara keseluruhan digunakan Godness of Fit (GoF). Gof indeks merupakan ukuran tunggal untuk memvalidasi performa gabungan antara model  pengukuran  dan  model  struktural. Penelitian  ini  berada  dalam  kategori  besar karena nilai GoF penelitian ini adalah 0,397.
Nilai Average  Block  VIF penelitian  ini adalah  1,492,  berarti  model  yang  digunakan telah fit (Ratmono dan Sholihin, 2015:155).
Hasil Uji Full Model Gambar 2 Hasil Uji Full Model
1. Pengaruh Kepatuhan Terhadap Penerimaan Pajak Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  elemen penting  dalam  meningkatkan  penerimaan pajak. Wajib pajak yang tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan,
penyelundupan dan pelalaian pajak. Penelitian Mahendra & Sukartha (2014)
menunjukan bahwa peningkatan
kepatuhan wajib pajak akan menyebabkan terjadinya  peningkatan  penerimaan  pajak. Desideria  &  Ngadiman  (2019)  dalam penelitiannya  menunjukan  bahwa  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  meningkat  seiring dengan  meningkatnya  penerimaan  pajak. Demikian pula penelitian Yeni (2013) yang menunjukan bahwa peningkatan penerimaan pajak disebabkan oleh variabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang melapor pada KPP Paratam Padang.
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  variabel kepatuhan didapatkan bahwa nilai koefisien  sebesar  0,12  dengan  tingkat signifikan (P-value) sebesar  0,12,  dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan pajak karena nilai P-value > 10%. Hal ini menunjukan  bahwa  hipotesis  pertama ditolak.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Muhammad  &  Sunarto  (2018)  yang menyimpulkan  bahwa  kepatuhan  pajak tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan pajak. Hal tersebut disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitiannya seperti  adanya  wajib  pajak  yang  lapor namun tidak mencantumkan sesuai dengan
data  yang  sebenarnya  dalam  SPT  nya.
Penelitian Komarawati (2012) menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan pajak  karena  rasio  penyampaian  SPT Tahunan  wajib  pajak  Orang  Pribadi  yang fluktuatif.  Penelitian  ini  juga  mendukung penelitian Alfian (2013) yang membuktikan  bahwa  kepatuhan  tidak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak orang  pribadi  karena  rasio  wajib  pajak yang  membayar  pajak  di  KPP  Pratama Surabaya  Krembangan  masih  fluktuatif. Alfian  (2013)  mengatakan  bahwa  dalam upaya  meningkatkan  penerimaan  pajak, tidak cukup hanya kepatuhan wajib pajak sebagai faktor utama untuk meningkatkan penerimaan  pajak.  Misalnya  pelayanan yang  maksimal  akan  sangat  menggugah hati  masyarakat  dalam  kesediaannya membayar pajak.
Umumnya  kepatuhan  pajak  yang meningkat akan diiringi dengan penerimaan pajak yang meningkat. Namun hal  ini  tidak  terjadi  di  KPP  PMA  Enam. Berdasarkan data KPP PMA Enam tampak bahwa  rasio  kepatuhan  wajib  pajak  atas pelaporan  SPT  Tahunan  cenderung  naik sejak  tahun  2016,  bahkan  mencapai maksimal  pada  tahun  2018  yaitu  101%, namun penerimaan pajak sejak tahun 2011 sampai  dengan  2019  belum  mencapai target.
Pengukuran kepatuhan wajib pajak yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kepatuhan  formal  yaitu  dengan  melihat jumlah SPT Tahunan PPh Badan dan SPT PPN  yang  dilaporkan,  tanpa  melihat jumlah pajak yang dibayarkan. Kepatuhan pelaporan tinggi menunjukkan wajib pajak peduli terhadap kewajiban pelaporan SPT karena  wajib  pajak  memahami  sanksi denda yang akan dikenakan jika tidak atau terlambat  melaporkan  SPT.  Adanya mekanisme pembetulan SPT memungkinkan  wajib  pajak  melaporkan SPT normalnya terlebih dahulu meskipun terdapat  beberapa  transaksi  yang  belum sepenuhnya  terhitung  untuk  menghindari sanksi  denda  keterlambatan  pelaporan SPT. Selain itu denda keterlambatan lebih mudah diterbitkan oleh Account Representative karena  hanya  meneliti
tanggal pelaporan SPT. Sehingga peluang penerbitan  STP  atas  keterlambatan  lapor SPT  lebih  besar  dibandingkan  dengan peluang wajib pajak diperiksa.
KPP  PMA  Enam  mengadministrasikan wajib pajak badan yang sahamnya dimiliki oleh  pemilik  asing  baik  perusahaan maupun perorangan, namun masih terdapat beberapa wajib pajak yang memiliki omzet kecil  dibawah  4,8  Milyar  dan  belum memiliki  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang  kompeten  di  bidang  perpajakan  dan tidak  menggunakan  jasa  konsultan  pajak sehingga mempengaruhi pada pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan. Hal itu dapat menyebabkan wajib pajak hanya menjalankan  kewajiban  pajaknya  yang familiar saja seperti pelaporan SPT karena belum  atau  tidak  mengetahui  lebih  rinci kewajiban  pajak  yang  terdapat  dari transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal  ini  menggambarkan  kepatuhan  wajib pajak  tinggi  namun  penerimaan  pajak belum tercapai.
Pemenuhan  kewajiban  formal  pada wajib  pajak  KPP  PMA  Enam  dapat tergambar  dari  data  pemeriksaan  yang telah  dilakukan  oleh  KPP  PMA  Enam. Berdasarkan data tabel lampiran diketahui bahwa  pada  tahun  2016  terdapat  467 pemeriksaan  dan  menghasilkan  1.952 SKP.  Tahun  2017  jumlah  pemeriksaan pajak meningkat menjadi 497 pemeriksaan dengan  menghasilkan  Surat  Ketetapan Pajak  (SKP)  yang  diterbitkan  sejumlah 4.571.  Tahun  2017  meningkat  sebanyak 6,5% dan SKP yang diterbitkan meningkat sebanyak  134%.  Tahun  2018  meningkat kembali sebanyak 17,1% menjadi sebanyak  582  pemeriksaan.  Dari  582 pemeriksaan tersebut menghasilkan 9.898 SKP  atau  naik  sekitar  116%.  Tujuan pemeriksaan  pajak  adalah  menguji kepatuhan  wajib  pajak,  banyaknya  SKP yang  dihasilkan  dari  pemeriksaan  pajak menggambarkan  bahwa  meskipun  wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu namun wajib pajak belum melaporkan besar pajak yang  terutang  sesuai  kondisi  sebenarnya sehingga  kepatuhan  pelaporan  pajak  di KPP  PMA  Enam  tidak  berbanding  lurus dengan penerimaan pajak.
Selain  kapatuhan  formal,  terdapat beberapa faktor eksternal yang
mempengaruhi penerimaan pajak misalnya kondisi  perdagangan  international  yang turun.  Wajib  pajak  KPP  PMA  Enam banyak  memiliki  transaksi  dengan  wajib pajak  lintas  negara,  sehingga  banyak kegiatan  ekspor  dan  impor.  Menurunnya perdagangan international berdampak pada menurunnya  penerimaan  pajak  PPN  atau PPN impor yang dihimpun oleh KPP PMA Enam.
Rendahnya  daya  beli  masyarakat dibidang  properti  juga  mempengaruhi penerimaan  karena  KPP  PMA  Enam mengadminsitrasikan  wajib  pajak  yang memiliki bidang usaha properti real estate.
Selain itu berbagai kebijakan pemerintah seperti tax amnesty yang pernah diterbitkan oleh  pemerintah  pada  tahun  2015  ikut mempengaruhi  penerimaan  pajak,  karena pemeriksa  pajak  tidak  dapat  melakukan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2015 dan sebelumnya kepada wajib pajak yang memanfaatkan  program tax  amnesty . Account Representative kehilangan potensi pajak  dari  kegiatan  penelitian  dan penagihan pajak kehilangan potensi pajak dari STP dan SKP yang telah dihapuskan karena wajib pajak memanfaatkan program tax  amnesty. Kendala-kendala  tersebut menunjukan bahwa terdapat banyak faktor yang  lebih  mempengaruhi  penerimaan pajak di KPP PMA Enam.
2. Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak
Penelitian Primerdo (2015) menunjukan bahwa  pemeriksaan  pajak  berpengaruh efektif terhadap penerimaan pajak apabila dilakukan  terhadap  wajib  pajak  yang terindikasi  melakukan  kecurangan  dalam melaporkan besarnya pajak yang terutang.
Hasil  uji  hipotesis  kedua  pada  variabel pemeriksaan  menunjukan  bahwa  nilai koefisien  pemeriksaan  sebesar  -0,14 dengan  nilai P-value sebesar  0,08,  dapat disimpulkan  bahwa  pemeriksaan  pajak berpengaruh  negatif  terhadap  penerimaan pajak karena nilai P-value < 10%. Hal ini menunjukan  bahwa  hipotesis  kedua diterima.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Monica  &  Andi  (2019)  dan  Primerdo
(2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan  pajak  akan  lebih  efektif apabila  dilakukan  terhadap  wajib  pajak yang  terindikasi  melakukan  kecurangan dalam  melaporkan  besarnya  pajak  yang terutang.
Pemeriksaan  pajak  yang  seharusnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap penerimaan  pajak,  ternyata  menunjukan hal yang sedikit berbeda dalam penelitian kali  ini.  Berdasarkan  data  laporan  hasil pemeriksaan  pajak  diketahui  jumlah pemeriksaan  pajak  KPP  PMA  Enam meningkat dari tahun ke tahun begitu pula dengan  SKP  yang  dihasilkan  dari pemeriksaan  pajak.  Bahkan  pada  tahun 2017 dan 2018 SKP bertambah lebih dari 2 kali  lipat  dari  tahun  sebelumnya  dan diiringi dengan meningkatnya jumlah SKP yang diajukan keberatan oleh wajib pajak. Pada  tahun  2016  KPP  PMA  Enam menerbitkan 1.952 Surat Ketetapan dengan jumlah  surat  ketetapan  yang  diajukan keberatan  sebanyak  66  ketetapan.  Tahun 2017  Surat  ketetapan  pajak  yang  terbit meningkat  menjadi  4.571  dengan  jumlah surat  ketetapan  pajak  yang  diajukan keberatan  sebanyak  575  ketetapan  atau sekitar  771%.  Tahun  2018  SKP  yang diterbitkan meningkat 116% menjadi 9.898 surat  ketetapan  dengan  jumlah  surat ketetapan  yang  diajukan  keberatan sebanyak  553  ketetapan.  Pengajuan keberatan  merupakan  salah  satu  upaya hukum  yang  dapat  diajukan  wajib  pajak untuk  mempertahankan  pendapat  wajib pajak terkait hitungan besarnya pajak yang terutang.  Permohonan  keberatan  yang dilakukan oleh wajib pajak
menggambarkan  bahwa  besarnya  pajak terutang yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan  pajak  tidak  sepenuhnya disetujui oleh wajib pajak.
Meningkatnya  jumlah  pemeriksaan pajak  tidak  diiringi  dengan  tercapainya target penerimaan pajak yang dibebankan kepada KPP PMA Enam. Berdasarkan data penerimaan  pajak  sebagaimana  telah dipaparkan  dalam  penelitian  ini  terlihat bahwa  sejak  tahun  2011  realisasi  netto
KPP  PMA  Enam  tidak  mencapai  target bahkan  realisasi  bruto  hanya  mencapai target pada tahun 2013. Besarnya restitusi pajak  sangat  mempengaruhi  penerimaan pajak di KPP PMA Enam. Rrestitusi pajak mengurangi  sebesar  5% – 11%  dari  total penerimaan  pajak  yang  dicapai  oleh  KPP PMA  Enam  pada  tahun  2017-2019. Restitusi terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu mengurangi 10,51% atau sebesar Rp 1.276.295.000,- dari total bruto penerimaan  pajak  tahun  2019  sebesar  Rp 12.142.340.000,-.
Restitusi  pajak  di  KPP  PMA  Enam sebagian besar berasal dari hasil keberatan maupun  banding  yang  dimenangkan  oleh wajib  pajak.  Dengan  kata  lain  bahwa perhitungan pajak terutang yang tercantum dalam SKP hasil pemeriksaan pajak yang disetujui  adalah  berdasarkan  perhitungan wajib pajak.
Perbedaan  perhitungan  pajak  terutang menurut  wajib  pajak  dan  pemeriksaan pajak terjadi karena pada saat pemeriksaan pajak, wajib pajak tidak dapat melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan atau tidak  dapat  memberikan  bukti  terkait transaksi yang menjadi koreksi pemeriksa pajak.
Upaya  hukum  dilakukan  oleh  wajib pajak  untuk  mempertahankan  pendapat wajib  pajak  tentang  besarnya  pajak  yang terutang  dengan  melampirkan  bukti pendukung  yang  lebih  lengkap.  Dan beberapa  upaya  hukum  yang  dilakukan oleh  wajib  pajak  dikabulkan  pada  tingkat keberatan atau banding.
Banyaknya upaya hukum yang dimenangkan wajib pajak membuat wajib pajak antipati terhadap pemeriksaan pajak sehingga  wajib  pajak  enggan  untuk membayar  pajak.  Dapat  dikatakan  bahwa pemeriksaan  pajak  di  KPP  PMA  Enam belum  efektif  dan  belum  fokus  pada pemeriksaan yang memiliki potensi pajak besar  dan  yang  seharusnya  dibayar  oleh wajib  pajak  yang  tidak  menimbulkan sengketa  sehingga  tidak  akan  diajukan upaya hukum oleh wajib pajak.
3. Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  Yang  Dimoderasi  oleh Peran Account Representative
Pemeriksaan  pajak  merupakan  upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh wajib pajak yang  telah  diberi  kepercayaan self assessment agar  peraturan  perpajakan dapat  dilakukan  sebagaimana  mestinya. Pemeriksaan  pajak  dapat  menentukan tambahan pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak.
Account Representative
yang berkompeten memiliki kemampuan dalam menguasai  peraturan  perpajakan,  mampu manganalisa  laporan  keuangan  wajib pajak,  mengetahui  perkembangan  usaha serta memiliki seni komunikasi yang baik. Kompetensi  tersebut  digunakan  oleh Account Representative dalam melakukan penggalian potensi pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.
Pemeriksaan  pajak  dan  himbauan  yang diterbitkkan  oleh Account  Representative merupakan  strategi  dalam  pengamanan penerimaan pajak.
Penelitian Ramadhana (2016) menunjukan  bahwa  kompetensi Account Representative berpengaruh  signifikan terhadap  terhadap  strategi  pengamanan penerimaan  pajak.  Boroh  &  Mursalim (2018)  dalam  penelitiannya  membuktikan bahwa kompetensi Account Representative berpengaruh
signifikan terhadap penerimaan  pajak.  Penelitian  lain  oleh Wahyuni  (2015)  menunjukan  bahwa kinerja Account
Representative berpengaruh  positif  yang  signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak.
Pada  hipotesis  kedua  (H2)  telah dibuktikan bahwa terdapat pengaruh antara pemeriksaan  terhadap  penerimaan  pajak, namun  sebagai  keterbaharuan  penelitian maka  penulis  mencoba  menghubungkan apakah pemeriksaan dapat mempengaruhi penerimaan pajak dengan dimoderasi oleh peran Account  Representative karena himbauan  yang  diterbitkan  merupakan salah  satu  strategi  dalam  menghimpun penerimaan pajak.
Hasil  uji  hipotesis  ketiga  (H2a)  pada variabel  pemeriksaan  yang  dimoderasi oleh  peran Account  Representative menunjukan  nilai  koefisien  sebesar  0,33 dengan nilai P-value sebesar < 0,01, dapat disimpulkan  bahwa  pemeriksaan  pajak
yang  dimoderasi  oleh  peran Account Representative berpengaruh terhadap penerimaan  pajak  karena  nilai P-value  <
10%,  Dengan  demikian  hipotesis  ketiga diterima.
Hasil uji pengaruh langsung pemeriksaan  terhadap  penerimaan  pajak sebelumnya menyatakan bahwa pemerikaan  pajak  berpengaruh  negatif terhadap penerimaan pajak. Telah disampaikan pula bahwa pengaruh negatif diakibatkan oleh banyaknya upaya hukum wajib pajak yang dimenangkan oleh wajib pajak pada tingkat keberatan dan banding sehingga  membuat  wajib  pajak  antipati terhadap  pelaksanaan  pemeriksaan  pajak dan  membuat  wajib  pajak  enggan  untuk melakukan pembayaran pajak.
Hasil  uji  pengaruh  tidak  langsung pemeriksaan  terhadap  penerimaan  pajak yang dimoderasi oleh Account Representative menunjukan  pengaruh yang  positif.  Hasil  ini  berarti  peran
Account Representative
dalam menerbitkan Surat Himbauan kepada wajib pajak mampu mendorong dan memperkuat pemeriksaan  pajak  dalam  meningkatkan penerimaan pajak.
Account Representative
bertugas memberikan  edukasi  dan  penyuluhan terkait kewajiban perpajakan kepada wajib pajak. Tindakan persuasif yang dilakukan oleh Account  Representative mengubah pandangan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan  yang  harus  dilakukannya. Wajib  Pajak  lebih  peduli  pada  pelaporan SPTnya serta sanksi dan denda yang akan timbul  jika  wajib  pajak  tidak  melaporkan SPT dengan benar.
Apabila wajib pajak diperiksa, besarnya pajak  terutang  dihitung  berdasarkan besarnya  pajak  yang  kurang  dibayar ditambah dengan dengan sanksi administrasi  berupa  bunga,  kenaikan  dan atau denda. Sedangkan apabila wajib pajak dihimbau oleh Account Representative dan wajib  pajak  kooperatif  maka  besarnya pajak  yang  seharusnya  dibayar  dari  hasil himbauan hanya sebesar pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi  berupa  bunga.  Sehingga besarnya  pajak  yang  harus  dibayar  dari hasil  himbauan Account  Representative

## ISSN 2339-1545
akan lebih kecil dibandingkan dengan hasil pemeriksaan karena tidak dikenakan sanksi administrasi  berupa  kenaikan  yang besarnya  sebesar  100%  dari  pajak  yang kurang dibayar. Semakin kecil sanksi dan denda yang dikenakan, maka semakin kecil biaya  yang  akan  dikeluarkan  oleh  wajib pajak  sehingga  menguntungkan  wajib pajak.  Dalam  jangka  panjang,  surat himbauan serta edukasi yang disampaikan Account
Representative tentang pemeriksaan  pajak  akan  berdampak  pada meningkatnya  kesadaran  wajib  pajak dalam menjalankan kewajiban
perpajakannya  karena  wajib  pajak  akan memilih  untuk  menjalankan  kewajiban perpajakan sesuai ketentuan dibandingkan harus  dilakukan  pemeriksaan  pajak  dan dikenakan sanksi yang lebih besar.
Data  KPP  PMA  Enam  tahun  2018 menunjukan  bahwa  terdapat  179  surat himbauan  SPT  Tahunan  dan  1.256  Surat Himbauan  SPT  Masa  yang  diterbitkan Account Representative. Selain itu terdapat 3.628 Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh Acoount Representative.
4. Pengaruh  Penagihan  Pajak  Terhadap Penerimaan Pajak Penagihan  pajak  adalah  proses  yang dilakukan DJP dalam memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.  Tindakan  ini  dilakukan  karena wajib pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017:295). Pencairan tunggakan pajak  akan  secara  otomatis  menambah jumlah penerimaan pajak yang dihimpun.
Mahendra  &  Sukartha  (2014)  dalam penelitiannya
menunjukan bahwa peningkatan  penagihan  pajak  akan menyebabkan  terjadinya  peningkatan penerimaan  pajak  penghasilan  badan. Penelitian  Meiliawati  (2013)  menunjukan bahwa setiap kenaikan pencairan tunggakan  pajak  sebesar  1%  akan menyebabkan  peningkatan  penerimaan pajak  ada  KPP  Pratama  Kosambi  sebesar 1.874. Penelitian Lubis (2019) menunjukan bahwa surat teguran dan surat paksa  yang  merupakan  produk  dari penagihan  pajak  memiliki  pengaruh terhadap penerimaan pajak karena penerbitan  surat  teguran  dan  surat  paksa
untuk  wajib  pajak  yang  memiliki tunggakan  pajak  ternyata  diikuti  dengan peningkatan penerimaan pajak dari sektor tunggakan pajak.
Hasil  uji  hipotesis  keempat  (H3)  pada variabel  penagihan  menunjukan  bahwa nilai  koefisien  penagihan  sebesar  0,25 dengan nilai P-value sebesar < 0,01, dapat disimpulkan  bahwa  penagihan  pajak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak karena  nilai P-value  < 10%.  Hal  ini menunjukan  bahwa  hipotesis  Keempat diterima.
Penelitian ini konsisten dengan penelitian  sebelumnya  yaitu  penelitian Meiliawati  (2013)  yang  menyimpulkan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak yang  dilihat  dari  pencairan  tunggakan pajak.  Begitu  pula  dengan  penelitian Muhammad  &  Sunarto  (2018)  yang mengatakan  bahwa  penagihan  pajak berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan pajak periode 2012-2015. Monica & Andi (2019)  dalam  penelitiannya  menunjukan bahwa pencairan tunggakan pajak berpengaruh  positif  secara  signifikan terhadap penerimaan pajak badan, semakin banyak jumlah tunggakan pajak yang dapat dicairkan  maka  akan  semakin  menambah jumlah penerimaan pajak badan yang dapat dihimpun.
Kegiatan  penagihan  pajak  memiliki peran dalam mengamankan target penerimaan  pajak.  Berdasarkan  data  KPP PMA Enam, sepanjang tahun 2018 capaian pencairan  piutang  pajak  mencapai  289% dari  target  yang  ditetapkan  oleh  instansi sebesar  90  milyar.  Berdasarkan  data sampel  terdapat  68  sampel  yang  telah melakukan  pembayaran  atas  tunggakan pajak,  43  sampel  diantaranya  telah melunasi tunggakan pajak.
Berbagai  capaian  telah  diperoleh  oleh KPP PMA Enam dari kegiatan penagihan pajak.  Pada  tahun  2018  telah  melakukan penyitaan  aset  wajib  pajak  dan  atau penanggung  pajak  dengan  total  nilai perkiraan  aset  sekitar  Rp  26  milyar.  Dan pencairan  aset  hasil  lelang  mencapai  Rp 1,8  milyar.  Pada  tahun  2018  berhasil melakukan pencegahan terhadap
penanggung pajak kepada 10 penanggung
pajak dan tindakan ini berhasil mencairkan piutang pajak sebesar Rp 8,5 milyar.
Upaya  penagihan  yang  dilakukan  oleh KPP  PMA  Enam  telah  menghasilan pencairan  tunggakan  pajak  yang  sangat berkontribusi  menambah penerimaan pajak.  Hal  ini  menunjukan  bahwa penagihan  pajak  berpengaruh  positif terhadap  penerimaan  pajak  di  KPP  PMA Enam.
5. Pengaruh  Penagihan  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  yang  Dimoderasi  oleh
Peran Account Representative
Hasil  uji  hipotesis  kelima  (H3a)
menunjukan bahwa nilai koefisien penagihan  yang  dimoderasi  oleh  peran Acoount  Representaive sebesar  0,08 dengan  nilai P-value sebesar  0,22,  dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak yang dimoderasi oleh peran Account Representative tidak berpengaruh terhadap penerimaan  pajak  karena  nilai P-value > 10%,  dengan  demikian  hipotesis  kelima ditolak.
Sebagian  utang  pajak  yang  diterbitkan adalah  atas  STP  yang  diterbitkan  oleh Acoount  Representative .  STP  diterbitkan karena  wajib  pajak  terlambat  melakukan pembayaran  dan  pelaporan  pajak.  Nilai STP  yang  diterbitkan  hanya  menghitung jumlah  bulan  keterlambatan  pembayaran pajak atau dihitung dari telat atau tidaknya pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga nilai STP yang diterbitkan lebih kecil karena tidak menghitung jumlah pajak  yang  kurang  dibayar.  Meskipun demikian, pelunasan utang pajak dari hasil pembayaran  STP  yang  dilakukan  oleh wajib  pajak  akan  menambah  penerimaan pajak. Berdasarkan data KPP PMA Enam tahun 2018, STP yang berhasil diterbitkan oleh Account  Representative berjumlah 3.628  STP  yang  akan  berpotensi meningkatkan penerimaan pajak.
Namun  berdasarkan  data  penagihan pajak, KPP PMA Enam telah menerbitkan 1.715  surat  teguran  terkait  pembayaran tunggakan  pajak.  Hal  ini  menunjukan bahwa  wajib  pajak  belum  membayarkan tunggakan  pajak  sesuai  tanggal  jatuh tempo  pembayaran  tunggakan  pajak. Tahun  2018  telah  diterbitkan  918  surat
paksa dan 20 surat pelaksanaan penyitaan. Kegiatan  penagihan  telah  membuat  9 Berita  Acara  pemblokiran  dan  telah melakukan  pencegahan  terhadap  10 penunggak  pajak.  Kegiatan  penagihan  ini menunjukan  bahwa  beberapa  wajib  pajak diragukan  itikad  baiknya  dalam  melunasi utang  pajak  atau  tidak  kooperatif  ketika pelaksanaan penagihan pajak.
Hasil ini  menunjukan  bahwa  penagihan pajak yang dimoderasi oleh peran Account Representative tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena tindakan penagihan pajak muncul dari konsekuensi ketika wajib pajak tidak bersedia melunasi sebagian atau  seluruhnya  utang  pajaknya. Hal ini dilakukan kepada wajib pajak atau penanggung  pajak  yang  tidak  kooperatif atau menghindar dari kewajiban pelunasan pajak, serta tidak menghiraukan himbauan atau edukasi yang diberikan oleh Account Representative.
5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Implikasi Hasil Penelitian Berdasarkan data penelitian dan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak.  Perhitungan kepatuhan dalam penelitian ini berdasarkan kepatuhan formal wajib pajak yaitu  hanya  berdasarkan  pelaporan  SPT tanpa  melihat  kepatuhan  material  terkait kebenaran  jumlah  pajak  terutang  yang tercantum  dalam  SPT.  Minimnya  SDM yang kompeten di bidang perpajakan atau tidak  menggunakan  jasa  konsultan  pajak dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib  pajak.  Penerimaan  pajak  juga dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak diteliti  dalam  penelitian  ini,  misalnya kondisi  perdagangan  international  yang mempengaruhi  kegiatan  ekspor  impor, rendahnya  daya  beli  masyarakat  dibidang properti, serta kebijakan tax amnesty .
2. Pemeriksaan  pajak  berpengaruh  negatif terhadap  penerimaan  pajak.  Hal  tersebut disebabkan  karena  banyaknya  upaya
hukum  wajib  pajak  yang  dimenangkan oleh  wajib  pajak  pada  tingkat  keberatan dan  banding  sehingga  membuat  wajib pajak  antipati  terhadap  pelaksanaan pemeriksaan  pajak  dan  membuat  wajib pajak enggan untuk melakukan
pembayaran pajak. Besarmya restitusi dari hasil  upaya  hukum  wajib  pajak  juga mempengaruhi  penerimaan  pajak  karena restitusi  pajak  mengurangi  sebesar  5% – 11%  dari  total  penerimaan  pajak  yang dicapai oleh KPP PMA Enam pada tahun 2017-2019.  Dapat  dikatakan  bahwa pemeriksaan  pajak  di  KPP  PMA  Enam belum  efektif  dan  belum  fokus  pada pemeriksaan yang memiliki potensi pajak besar  dan  yang  seharusnya  dibayar  oleh wajib  pajak  yang  tidak  menimbulkan sengketa  sehingga  tidak  akan  diajukan upaya hukum oleh wajib pajak.
3. Pemeriksaan  Pajak  yang  dimoderasi  oleh Peran Account Representative berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak.  Hal  ini menunjukan  bahwa  peran Account Representative dalam  menerbitkan  Surat Himbauan  mampu  mendorong  dan memperkuat  pemeriksaan  pajak  dalam meningkatkan penerimaan pajak. Tindakan persuasif  yang  dilakukan  oleh Account Representative mengubah  pandangan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sehingga  lebih  peduli  pada  pelaporan SPTnya serta sanksi dan denda yang akan timbul  jika  wajib  pajak  tidak  melaporkan SPT dengan benar.
4. Penagihan  pajak  berpengaruh  terhadap penerimaan  pajak.  Hal  ini  menunjukan bahwa  pelunasan  tunggakan  pajak  yang dilakukan oleh wajib pajak dapat menjadi salah  satu  faktor  yang  menyumbang penerimaan  pajak.  Berbagai  upaya penagihan telah dilakukan oleh KPP PMA Enam  sehingga  menghasilan  pencairan tunggakan pajak dari beberapa penunggak pajak  dan  penanggung  pajak  yang berkontribusi  menambah penerimaan pajak.  Hal  tersebut  terlihat  dari  besarnya pencairan tunggakan pajak yang mencapai
289%  dari  target  yang  ditetapkan  oleh instansi.
5. Penagihan  pajak  yang  dimoderasi  oleh peran Account  Representative tidak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak. Hasil  ini  menunjukan  bahwa  penagihan pajak yang dimoderasi oleh peran Account Representative tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena tindakan penagihan pajak muncul dari konsekuensi ketika wajib pajak tidak bersedia melunasi sebagian atau  seluruhnya  utang  pajaknya. Hal ini dilakukan kepada wajib pajak atau penanggung  pajak  yang  tidak  kooperatif atau menghindar dari kewajiban pelunasan pajak  yang  menjadi  tanggungannya,  serta tidak  menghiraukan  himbauan  atau edukasi  yang  diberikan  oleh Account Representative .
Saran Untuk Peneliti Selanjutnya :
a. Berdasarkan  bukti  empiris,  penelitian  ini dapat  dijadikan  referensi  penelitian selanjutnya dan dikembangkan lagi dengan menambahkan objek penelitian yang lebih luas, sampel penelitian yang lebih banyak, serta  rentan  waktu  yang  lebih  lama sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan  kondisi  jangka  panjang dari faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian.
b. Peneliti  dapat mengembangkan  penelitian ini dengan menggunakan skala pengukuran yang  berbeda  guna  mendapatkan  hasil penelitian  dari  sudut  pandang  yang berbeda.
c. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel  baru  dari  faktor  eksternal  seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah,  kondisi  usaha  baik  didalam negeri  maupun  kondisi  perdagangan international.
Saran Untuk Praktisi :
a. Account  Representative sebagai  ujung tombak  penerimaan  pajak  agar  selalu memberikan  edukasi,  penyuluhan,  serta pemahaman  terkait  peraturan  perpajakan sehingga  wajib  pajak  lebih  memahami kewajiban perpajakannya.
b. Account  Representative dan  pemeriksa pajak agar memperluas penjelajahan dalam pencairan  data  dari  berbagai  sumber internal  maupun  eksternal  sehingga memperoleh  lebih  banyak  data  yang memiliki  potensi  untuk  meningkatkan penerimaan pajak.
c. Account  Representative dan  Pemeriksa Pajak  agar  memperluas  pengetahuannya perpajakan yang berlaku dan diterapkan di negara-negara  lain  sehingga  menambah pengetahuan tentang perpajakan dari aspek international,  proses  bisnis  international serta  data  transaksi  international  antara wajib  pajak  dengan  lawan  transaksinya yang berada diluar negara Indonesia.
d. Pemeriksa pajak agar melakukan pemeriksaan  berfokus  pada  potensi  pajak yang  nyata  belum  terbayar  sehingga pelaksanaan  pemeriksaan  pajak  lebih efektif  sehingga  tidak  ada  sengketa  dan mengurangi upaya hukum yang dilakukan wajib pajak.
e. Dalam  upaya  meningkatkan  penerimaan pajak KPP PMA Enam dapat menerapkan sanksi  tegas  dan  berat  bagi  wajib  pajak yang tidak jujur dalam pengisian SPT.
f. Penagihan  pajak  seketika  dan  sekaligus lebih  giat  dilakukan  kepada  para penunggak  pajak  yang  terindikasi  akan menghindari  kewajiban  perpajakannya sehingga  potensi  penerimaan  pajak  dari hasil  pencairan  tunggakan  pajak  dapat terealiasi.
g. KPP  PMA  Enam  dapat  memberikan penghargaan  kepada  wajib  pajak  yang patuh  dalam  pembayaran  dan  pelaporan pajak.  Hal  tersebut  dapat  memacu  wajib pajak  untuk  lebih  peduli  pada  kewajiban perpajakannya, sehingga melakukan pelaporan  dan  pembayaran  pajak  dengan benar merupakan keharusan tanpa beban.
h. Pemerintah  agar  memperluas  dalam menjalin  kerjasama  dengan  pihak  lain terkait  pertukaran  data  transaksi  wajib pajak sehingga KPP PMA Enam memiliki akses  yang  lebih  luas  yang  dapat digunakan untuk penggalian potensi pajak.

## Daftar Pustaka
Alfian,  R.  (2013).  Pengaruh  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Terhadap Penerimaan  Pajak  di  KPP  Pratama Surabaya  Krembangan. Jurnal  Akuntansi AKUNESA , 1 (3).
Boroh, C. S., & Mursalim. (2018). Pengaruh Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  , Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Kompetensi
Account Representative terhadap
Penerimaan  Pajak  (  Studi  Kasus  KPP Madya Makassar ) . 2 (2), 23 – 35.
Burton  &  Ilyas,  M.  (2013). Hukum  Pajak, Edisi 6 . Jakarta: Salemba Empat.
Donaldson,  L.,  &  Davis,  J.  H.  (1991).
Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of management , 16 (1), 49-64.
Elvina  Desideria,  N.  (2019).  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak Dari  Wajib  Pajak  Badan  Tahun  2016- 2017. Jurnal  Paradigma  Akuntansi , 1 (2), 355-363.
Ghozali,  I.  (2006). Analisis  Multivariat dengan  program  SPSS,  cetakan  ke-4 .
Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I.  (2011). Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program  SPSS .
Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Gunadi.  (2013). Panduan  Komprehensif Pajak  Penghasilan,  Edisi  2013 .  Jakarta: Bee Media Indonesia.
Hanif,  R.  A.,  Satriawan,  R.  A.,  &  Sari,  W.
P. Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan  Pajak  dan  Jumlah  Wajib Pajak yang Terdaftar terhadap
Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang
Pribadi  di  Kpp  Pratama  Pekanbaru
Tampan (Doctoral dissertation, Riau
University).
Hidayat,  N.  (2013). Pemeriksaan  Pajak . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Hutagaol,  J.  (2007). Perpajakan :  Isu -isu Kontemporer . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Kastolani,  O.  J.  Y.,  &  Ardiyanto,  M.  D.
(2017).  Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  dan  Pemeriksaan  terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Diponegoro Journal of
Accounting , 6 (3), 669-679.
Komarawati,  D.  R.  (2012).  Analisis  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Terhadap  Tingkat  Penerimaan  Pajak  Di Kabupaten Lahat. InFestasi (Jurnal Bisnis dan Akuntansi) , 8 (1), 33-44.
Lubis,  F.  K.  (2019).  Pengaruh  penagihan pajak  aktif  terhadap  penerimaan  pajak  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Medan
Belawan. Jurnal Riset Akuntansi
Multiparadigma , 6 (1), 22 – 28.
Mahendra,  P.  P.,  &  Sukartha,  I.  M.  (2014). Pengaruh  Kepatuhan,  Pemeriksaan,  dan Penagihan  Pajak  Pada  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Badan. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 3 , 633 – 643.
Meiliawati, A. (2013). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. Ultimaccounting:  Jurnal  Ilmu Akuntansi , 5 (1), 1-18.
Monica,  R.,  &  Andi.  (2019).  Pengaruh Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Pemeriksaan Pajak,  Dan  Pencairan  Tunggakan  Pajak Terhadap  Penerimaan  Pajak  Badan  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Serang Tahun 2012-2016. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu , 12 (1), 64 – 82.
Nurmantu, S. (2005). Pengantar perpajakan .
Yayasan Obor Indonesia. Nurmantu, S. Pengantar Perpajakan.
2003. Jakarta: Granit .
Parmono,  F.  V.  (2016).  Analisis  Efektivitas Surat  Himbauan  Atau  Surat  Permintaan Penjelasan  Atas  Data  Atau  Keterangan (Sp2dk)  terhadap  Penerimaan  Pajak  pada Kpp  Pratama  Manado. Jurnal  EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 4 (1).
Primerdo,  R.  Y.,  &  Aris,  M.  A. (2015). Pengaruh  pemeriksaan  pajak  dan penagihan  pajak  terhadap  efektivitas penerimaan pajak (studi kasus pada KPP
Pratama
Surakarta) (Doctoral dissertation,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta).
Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (konsep dan aspek formal). Bandung: Rekayasa Sains .
Ramadhana, I. (2016). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Account Representative
Terhadap Strategi Pengamanan
Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak  Kota  Palembang. Jurnal  Penelitian Dan  Pengembangan  AKuntansi , 10 (2),
155 – 166.
Ratmono,  D.  (2017).  Akuntansi  keuangan daerah berbasis akrual.
Sakti, S. S. K. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak,  Penagihan  Pajak,  Dan  Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pribadi (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Temanggung) (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Yogyakarta).
Soenaryo, N. (2017). Pengaruh jumlah wajib pajak,  kepatuhan  pajak,  pemeriksaan pajak  dan  penagihan  pajak  terhadap penerimaan pajak penghasilan badan (Doctoral  dissertation,  Universitas Multimedia Nusantara).
Sultan.  (2013). Pengaruh  Penagihan  Pajak dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  di  Kantor  Wiayah Direktorat  Jenderal  Pajak  Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara . Universitas Muslim Indonesia.
Sunarto,  S.,  &  Muhammad,  A.  (2018). Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak,  Penagihan Pajak,  Dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak Terhadap  Penerimaan  Pajak  Studi  Kasus Pada  Kpp  Pratama  Raba  Bima  Tahun 2012-2015. Akuntansi Dewantara , 2 (1),
37-45.
Trisnayanti,  I.  A.  I.  (2015).  Pengaruh  Self Assessment  System,  Pemeriksaan  Pajak,
dan  Penagihan  Pajak  pada  Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akuntansi Universitas Udayana , 1 , 292 – 310.
Wahyuni, R. N. (2015). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kinerja  Account  Representative  (Ar) Terhadap  Efektivitas  Penerimaan  Pajak: Survey  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Se-Bandung  Raya  Di  Wilayah Jawa  Barat  1 (Doctoral  dissertation,
Universitas Pendidikan Indonesia).. Wulandari,  R.  (2015).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama. Perbanas
Review , 1 (01).
Yeni, R. (2013). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan  Terhadap  Peningkatan Penerimaan  Pajak  Yang  Dimoderasi  Oleh Pemeriksaan  Pajak  Pada  KPP  Pratama Padang. Jurnal Akuntansi , 1 (1).