## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENYALURAN ZAKAT PADI 

## RAHMAT FAUZI
STIH Putri Maharaja Payakumbuh,
Guguak Randah Kenagarian Guguak Tabek Sarojo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam e-mail: rahmatfauzi24oke@gmail.com

## Abstract
Batuhampar village community's habit of making direct alms payments made by the muzaki. They do not want to give their alms to receiver to be distributed, they are more inclined to directly plant alms to the people they want. In addition, the tradition that exists in the village Batuhampar community is that they do not directly pay alms on their rice yields. They will pay alms after only a few days or even more. They also do not pay alms with rice but have been replaced by money, no one is concerned if full charity directly with rice. Furthermore, in calculating the nisab and payment of  rice  alms,  the  community  does  not  incur  agricultural  operational  costs.  They  argue  that  the calculation of calculation and alms payment is not a valid expense incurred costs and debts earlier. This  research  is  a  field  research  that  is  research  with  interview  techniques  to  the  parties  directly related to the problems that the author discussed. The type of this research is  qualitative research. Based on the research that has been done then the authors can get conclusions from the tradition of zalcat  distribution  of  rice  harvest  conducted  by    Batuhampar  village  society  is  legal  according  to Islamic law. The reason is that the various traditions that have developed in the village Batuhampar community in distributing alms of rice crops are a tradition that is equally absent and not prohibited by  Islam.  In  addition,  the  tradition  of  distribution  of  rice  harvest  is  a  tradition  that  has  been perfected both by society and no errors in the implementation.
Keywords: Islamic Law, Tradition, Distribution, Alms Rice

## Abstrak
Kebiasan  masyarakat  Jorong  Batuhampar  melakukan  pembayaran  zakat  langsung dilakukan  oleh  para  muzaki.  Mereka  tidak  mau  menyerahkan  zakatnya  kepada  amil  untuk disalurkan, mereka lebih cendrung untuk menyerahkan langsung zakat kepada orang yang mereka inginkan. Selain itu, tradisi yang terjadi pada masyarakat Jorong Batuhampar adalah mereka tidak langsung  membayarkan  zakat  hasil  padi  mereka.  Mereka  baru  akan  membayarkan  zakat  padinya setelah  beberapa  hari  atau  bahkan  lebih  dari  itu.  Mereka  juga  tidak  membayarkan  zakat  padi dengan  padi  namun  telah  diganti  dengan  uang,  padahal  tidak  ada  permasalahan  jika  zakat dibayarkan langsung dengan padi. Selanjutnya di dalam menghitung nisab dan pembayaran zakat padi,  masyarakat  tidak  mengeluarkan  biaya-biaya  operasional  pertanian.  Mereka  berpendapat bahwa  penghitungan  nisab  dan  pembayaran  zakat  tidak  sah  apabila  dikeluarkan  biaya-biaya  dan hutang sebelumnya. Penelitian yang dilakukan ini bersifat field research yaitu penelitian lapangan dengan  teknik  wawancara terhadap  pihak-pihak  yang  terkait  yang  berhubungan  langsung  dengan masalah yang penulis bahas. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa  tradisi penyaluran zakat hasil panen padi yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Batuhampar adalah sah menurut  hukum  Islam.  Alasannya  adalah  dari  berbagai  macam  tradisi  yang  telah  berkembang dalam  masyarakat  Jorong  Batuhampar  dalam  menyalurkan  zakat  hasil  panen  padi  tersebut merupakan suatu tradisi yang sama sekali tidak bertentangan dan tidak dilarang oleh agama Islam. Selain  itu,  tradisi  penyaluran  zakat  panen  padi  ini  merupakan  suatu  tradisi  yang  telah  dianggap baik oleh masyarakat dan tidak ada kesalahan dalam pelaksanaannya.
Kata kunci: Hukum Islam , Tradisi, Penyaluran, Zakat Padi
 Naskah diterima: 11 Sebtember 2017, direvisi: 13 Sebtember 2017, disetujui untuk terbit: 18 Sebtember 2017

## PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan
suatu penyakit  pada  masyarakat.  Penyakit kemiskinan  ini  tidak  ada  henti-hentinya dari dahulu sampai sekarang. Kemiskinan merupakan  sumber  utama  terjadinya gejala-gejala  sosial  yang  sangat  buruk. Akibat  dari  kemiskinan  tersebut  juga terjadi  berbagai  macam  pelanggaran- pelanggaran sosial. Pelanggaran ini contohnya
perampokan, copet, penodongan,  korupsi,  penipuan,  dan  lain- lain. Kemiskinan juga akan menimbulkan kebodohan,  kelaparan,  kekurangan  gizi, dan  sebagainya.  Maka  oleh  karena  itu harus ada aturan untuk
menanggulanginya.
Untuk  menanggulangi  kemiskinan tersebut,  Islam  agama  yang  sempurna telah  menggariskan  beberapa  aturan- aturan.  Aturan-aturan  tersebut  berupa infak,  sedekah,  zakat,  hibah  kerjasama, dan  sebagainya.  Dari  kesemuanya  itu nmerupakan  aturan-aturan  yang  mengacu kepada  pemberantasan  kemiskinan  dan ketimpangan-ketimpangan  yang  terjadi  di masyarakat.
Setiap umat Islam diwajibkan membayarkan  zakat.  Zakat  merupakan rukun Islam yang ketiga. Membayar zakat bagi  umat  Islam  sudah  merupakan pengetahuan  yang  umum  dan  merupakan suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam ajaran  Islam.  Kewajiban  membayar  zakat ditujukan  kepada  orang  Islam  yang mempunyai  harta  benda  serta  telah memenuhi  persyaratan-persyaratan  yang telah  ditentukan  oleh  syariat  Islam.  Dan perintah pembayaran zakat tersebut
adalah  suatu  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  umat  Islam  yang mempunyai harta kekayaan.
Di  dalam  masalah  yang  berkaitan dengan perekonomian, zakat, infak, sedekah,  dan  sebagainya  itu,  di  dalam
Islam  merupakan  bagian  yang  sangat penting untuk meningkatkan perekonomian umat. Dengan dibayarkannya  zakat  oleh  si  kaya  maka akan terbantulah si miskin atas kesusahannya.  Dan  secara  otomatis  akan terbentuklah hubungan antara si kaya dan si miskin. Dengan terbentuknya hubungan tersebut  maka  akan  terjadi  pula  berbagai bentuk kerja sama. Dan dengan terbentuknya  kerja  sama,  perekonomian juga akan meningkat.
Begitulah  interaksi  yang  sebenarnya dimaksudkan  oleh  Islam.  Hal  seperti  itu juga akan menghapuskan kemiskinan dan tidak  ada  lagi  jurang  pemisah  antara  si kaya  dan  si  miskin  yang  ada  dari  dulu sampai  srkarang,  yang  ada  hanyalah prinsip  berupa  persamaan  tinngkat  derjat di  sisi  Allah  SWT  baik  kaya  maupun miskin.  Serta  yang  berbeda  di  sisi  Allah hanyalah  tingkat  ketakwaan  seseorang tersebut terhadap Allah swt.
Selain  itu  tujuan  dari  pelaksanaan zakat adalah melepaskan kesusahan orang lain  dari  yang  sangat  membutuhkannya agar  bisa  menutupi  kesusahan  dan kesulitannya.
Di  dalam  pelaksanaan  zakat,  sering dijumpai  pelaksanaan  zakat  tersebut kurang  sesuai  dengan  yang  ditentukan oleh  syari’at  Islam  dan  kurang  mengenai
sasaran.  Hal  ini  dilihat  dari  segi  barang yang wajib dizakatkan, cara pengumpulan zakat, maustahik zakat dan cara pembagiannya.  Untuk  itulah  harus  ada suatu  aturan  untuk  mengatur  pelaksanaan zakat. Setelah terealisasikannya
pelaksanaan  zakat  dengan  baik,  tentu perekonomian umat  Islam  akan seimbang antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Dan keseimbangan tersebut direalisasikan oleh ekonomi Islam.
Cita-cita  kegiatan  ekonomi  menurut Islam  bukanlah  menciptakan  persaingan monopoli,  ataupun  sikap  mementingkan diri  sendiri.  Sikap  mementingkan  diri sendiri  itu  berupa  usaha  mengumpulkan semua  kekayaan  dunia  dan  mencegahnya dari orang lain. Hal ini seperti yang terjadi pada lingkungan sistem ekonomi penemuan manusia. Akan tetapi, “cita-cita kegiatan  ekonomi  menurut  Islam  adalah merealisasikan  kekayaan,  kesejahteraan hidup dan keuntungan umum bagi seluruh masyarakat  disertai  niat  melaksanakan hak khilafat dan mematuhi perintah Allah
SWT”. 1
Nabi  saw  Memberikan  zakat  kepada orang  yang  beliau  ketahui  bahwa  orang itu  dari  ahli  zakat.  Apabila  seseorang meminta  zakat,  sedangkan  beliau  tidak mengetahui  keadaannya,  maka  beliau berikan sesudah diberitahu. Bahwa sesungguhnya  orang  yang  berharta  dan sanggup  berusaha  tidak  berhak  menerima
1 Ahmad  Muhammad  al-‘Assal,  Feth Ahmadabdul  Karim,  1999, System , Prinsip , Dan Tujuan Ekonomi Islam ,  CV.  Pustaka  Setia Bandung, Hlm. 32-33
zakat.  Beliau  mengambil  zakat  dari  pada orang yang wajib memberikan zakat.
Zakat  suatu  kewajiban  bagi  umat Islam  terbagi  kepada  dua  yaitu  zakat mal/harta  dan  zakat  fitrah.  “Zakat  harta adalah  mengeluarkan  sebagian  harta menurut  ukuran  tertentu  bila  harta  itu telah  sampai  nisabnya  kepada  delapan orang  yang  berhak  menerimanya”. 2 Dan tidak  sah  zakat  diberikan  kepada  orang yang  mampu  berusaha,  orang  kaya  dan anak  kecil/remaja  yang  masih  dalam tanggungan orang tuanya. Selain itu zakat tidak  sah  diberikan  kepada  orang  yang malas  berusaha,  sedangkan  ia  mampu untuk berusaha.
Melihat  fungsi  yang  begitu  besar  dari ibadat zakat, maka Allah telah menjadikannya sebagai  sebuah kewajiban dalam  ajaran  Islam,  yang  bersifat ijbari . Kewajiban  menunaikan  zakat  demikian besar  dan  mulia,  baik  yang  berkaitan dengan  muzakat,  mustahik,  harta  benda yang  dikeluarkan  zakatnya,  maupun  bagi masyarakat  secara keseluruhan.
Sedangkan  zakat  fitrah  adalah  zakat yang  wajib  dibayarkan  setiap  muslim setelah  bulan  Ramadhan  berakhir,  baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun  anak-anak,  atau  orang  merdeka maupun  hamba  sahaya  (budak) 3 .  Karena zakat  fitrah  dibagikan  waktu  sebelum shalat  idul  fitri.  Hal  ini  bertujuan  agar semua  orang  muslim  dapat  merayakan
2 Hasbi  Ash  Shiddieqy,  1987, Kuliah Ibadah ,. Ibadah  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum  dan hikmah , Bulan Bintang, cet 6, Jakarta, Hlm.171
3 Abdul  Aziz  Dahlan,  1997, Ensiklopedi Hukum  Islam ,  PT.  Ichtiarbaru  Van  Hoeve, Jakarta, Hlm. 2000
hari  raya  bersama  dan  tidak  ada  diantara orang  muslim  waktu  itu  yang  masih kelaparan dan tidak merasakan hari raya.
“Imam  Syafi’i  dan  imam  Ahmad, seperti  yang  dikutip  oleh  Rif’at  Abd.al- latifmasyur, berpendapat bahwa pembagian  zakat  adalah  hukum  yang utama, akan tetapi mereka berdua sepakat dengan jumhur bahwa apabila pembagian zakat  sebagai  hukum  utama  maka  boleh memberikan kepada seorang saja”. 4
“Imam  Malik  berpendapat  bahwa keharusan  ijtihad  dan  mengklasifikasikan tahap keperluan, kemudian memprioritaskan yang paling utama, yaitu orang yang mengalami kebangkrutan”. 5
Ketika  mengeluarkan  zakat  harus diperhatikan  penerima  zakat  yang  benar, sehingga  zakat  dapat  diberikan  kepada golongan yang telah ditentukan Allah dan tidak kepada orang yang sebenarnya tidak berhak. “Apabila seorang pembayar zakat salah objek setelah meneliti dan berijtihad maka  dia  tidak  menanggung  dosanya, oleh  karena  itu  dia  telah  mengerahkan segala  kemampuannya  dan  Allah  tidak akan menyia-nyiakan pahalanya”. 6
Menurut  ajaran  agama  Islam,  agar zakat  disalurkan  sebagaimana  mestinya, zakat  dipungut  oleh  pemerintah  atau negara.  Pemerintah  bertindak  sebagai wakil  dari  fakir  miskin.  Dalam  hal  ini pemerintah  bertugas  untuk  memberikan
4 Rif’at  Abd.al-latifmasyur,  2002, Zakat Sebagai  Sarana  Pembangunan  Ekonomi  Islam , terjemah:  Hj.Abu  Mazaya  al-Hafiz,  al  Hidayah Publishers, Kuala Lumpur, Hlm. 117
5 Ibid ., Hlm. 118
6 Ibid ., Hlm. 119
hak  fakir  miskin  yang  ada  pada  orang kaya.
Tujuan  dari  zakat  yang  di  pungut pemerintah  ini  adalah  agar  muzaki  tidak memberikan zakatnya sekehendak hatinya dan  tidak  merasa  membayarkan  zakat sebagai  kebaikan  hatinya.    Selain  itu, tujuannya  adalah  agar  orang  miskin  tidak merasa  berhutang  budi  pada  orang  kaya. Serta,  dalam  kondisi  apa  pun,  sebaiknya kaum fakir dan miskin dijadikan golongan utama  yang  diberi  zakat.  Mereka  adalah golongan mayoritas dan keperluan mereka menjadi tujuan utama zakat. 7
Di daerah Batuhampar, terjadi penyaluran  zakat  yang  berbeda  dengan yang telah digariskan oleh syara’. Dimana pembayaran  zakat  langsung  dilakukan oleh  para  muzaki.  Mereka  tidak  mau menyerahkan zakatnya kepada amil untuk disalurkan,  mereka  lebih  cendrung  untuk menyerahkan  langsung  zakat  kepada orang yang mereka inginkan. 8
Selain  itu,  tradisi  yang  terjadi  pada masyarakat  Jorong  Batuhampar  adalah mereka  tidak  langsung  membayarkan zakat  hasil  padi  mereka.  Mereka  baru akan  membayarkan  zakat  padinya  setelah beberapa  hari  atau  bahkan  lebih  dari  itu. Mereka  juga  tidak  membayarkan  zakat padi  dengan  padi  namun  telah  diganti dengan uang, padahal tidak ada permasalahan  jika  zakat dibayarkan langsung  dengan  padi.  Selanjutnya  di dalam menghitung nisab dan pembayaran
7 Sofyan  Hasan,  1995, Pengantar  Hukum Zakat dan Wakaf , al-Ikhlas, Surabaya, Hlm. 49-50
8 Afrizal  Gazali,  Wali  Nagari  Batuhampar, Kec. Akabiluru, Wawancara pribadi , 12
Desember 2008
zakat padi, masyarakat tidak
mengeluarkan  biaya-biaya  operasional pertanian.  Mereka  berpendapat  bahwa penghitungan nisab dan pembayaran zakat tidak  sah  apabila  dikeluarkan  biaya-biaya dan hutang sebelumnya. 9
Di  dalam  pembayaran  zakat,  para pemilik  padi  lebih  cendrung  memberikan kepada orang yang ikut memanen padinya yang  mereka  sebut  dengan  “Tukang Kongsi”.  Besar  zakat  yang  diberikan kepada para Tukang Kongsi paling sedikit adalah  setengah  dari  zakat  padi  secara keseluruhan.  Kemudian  setengahnya  lagi baru  dibagikan  kepada  orang-orang  yang mereka  inginkan  seperti  sanak  famili  dan orang orang  yang mereka anggap miskin. Di  dalam  pelaksanaannya,  uang  zakat diberikan  kepada  para  pemanen,  pemilik padi menyerahkannya kepada salah seorang  Tukang  Kongsi  dan  orang  inilah yang  akan  membagikannya  lagi  kepada teman-temannya  yang  ikut  dalam  padi, pemilik padi memanen padi. 10
Dari  hal  tersebut  di  atas  tentunya menimbulkan  pertanyaan  kenapa  tradisi yang  demikian  bisa  terjadi  di  Jorong
Batuhampar, Kenagarian Batuhampar Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota?

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan
metode penelitian  Hukum  Yuridis  Sosiologi. Penelitiaan ini bermaksud untuk memahami  dan  mencari  fakta-fakta  yang
9 Fahmil  Fajar,  Wali  Jorong  Batuhampar, Kec. Akabiluru, Wawancara Pribadi , 12
Desember 2008
10 Ibid
terjadi  pada  objek  penelitian.  Penelitian ini  menggunakan  data  lapangan  sebagai Data Primer. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan  untuk  memahami  arti  suatu peristiwa  dan  kaitan-kaitannya  dengan orang-orang  yang  berada  dalam  situasi- situasi tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Padi  merupakan  tanaman  pokok  yang wajib  dikeluarkan  zakatnya.  Setelah mencapai  nisabnya,  tidak  ada  lagi  alasan untuk  menunda-nunda  pembayaran  zakat, apalagi  alasan  untuk  tidak  membayar zakat.
Penghitungan  nisab  padi  di  Jorong Batuhampar dahulunya langsung dihitung di sawah. Setelah padi selesai dibersihkan,  padi  langsung  dihitung jumlahnya. Setelah dihitung baru dikeluarkan  zakat  dan  upah  kongsinya. Zakat  dan  upah  dikeluarkan  berbentuk padi dan bukan berupa uang. Namun pada saat  sekarang  karena  perkembanbgan zaman, kebiasaan masyarakat juga berubah.  Masyarakat  pada  saat  sekarang ini  pada  umumnya  menjual  padi  mereka. Penghitungan jumlah padi biasanya dilakukan  oleh  toke  padi  ditempat  ia menjual  lagi  padi tersebut,  dan selain  itu, membayarkan  zakat  tidak  lagi  dengan padi tetapi sudah berupa uang. 11
Berdasarkan  hal  di  atas  ternyata pembayaran zakat padi dengan uang tidak dilakuakan  dari  awal.  Dimana  pada  saat sekarang  ini  pembayaran  zakat  padi dilakukan  setelah  padi  dijual  dan  uang
11 Hidayati, Masyarakat, Wawancara,
Batuhampar, 20 Februari 2009
hasil  penjualan  padi  diterima  pemilik sawah. Pembayaran zakat dengan uang ini terjadi  setelah  adanya  kebiasaan  menjual padi  oleh  pemilik  padi.  Selain  itu pembayaran  zakat  dengan  uang  dianggap lebih  memudahkan  orang  yang  menerima zakat memanfaatkannya. Dengan memberikan  zakat  berupa  uang,  orang yang  menerima  zakat  bisa  langsung mempergunakannya sesuai dengan kebutuhannya.
Zakat  padi  yang  dikeluarkan  pemilik padi  setiap  kali  panen  adalah  10%.  Jika jumlah  padi  sebesar  2000  kg  maka zakatnya  adalah  2000  x  10%  =  200  kg padi. Seterusnya zakat padi yang berjumlah  200  kg  inilah  yang  nantinya diuangkan  berdasarkan  harga  padi  pada saat  itu.    Jadi  uang  yang  dibayarkan untuk  zakatnya  adalah  jumlah  zakat  padi dikalikan  dengan  harga  1  kg  padi  pada saat itu. Misalnya jika harga padi Rp 3000 per  kg maka uang zakatnya adalah 200kg x Rp3000  =  Rp  600.000.  Uang    zakat  ini dibayarkan  setelah  uang  penjualan  padi ini  diterima  dari  orang  yang  membeli padi. 12
Pada  saat  ini  penghitungan  jumlah padi  kadang  kala  tidak  dihitung  oleh pemilik  padi.  Jumlah  padi  akan  dihitung oleh  toke  pembeli  padi  pada  saat  ia menjual  padi  tersebut  kepada  orang  lain. Selain  itu,  penghitungan  nisab,  zakat  dan upah kongsi  juga akan dihitung oleh toke padi. Tujuannya adalah agar pemilik padi tidak  susah  lagi  menghitungnya  dan pemilik  padi  bisa  langsung  membagikan zakat  padi  tersebut.  Namun  demikian,
12 Ramzi, Op.Cit , 18 Maret 2009
pada  sebagian  pemilik  padi  lainnya  juga ada  yang  mengulang  penghitungan  nisab berdasarkan  jumlah  padi  yang  dihiutung oleh toke padi tersebut. 13
Berdasarkan  hal-hal  di  atas  maka, dapat diambil kesimpulan bahwa, pertama,  masyarakat  Jorong  Batuhampar selalu mengeluarkan zakat padi walaupun jumlahnya kadang kala tidak mencukupi 1 nisab  dan  zakat  tetap  akan  mereka keluarkan  terhadap  padi  ketan  walaupun padi  ketan  bukan  merupakan  makanan pokok.  Kedua,  dahulunya  zakat  padi  di hitung dan dibayarkan langsung di  sawah saat  selesai  panen,  namun  sekarang  zakat dibayarkan  setelah  beberapa  hari  karena padi dijual kepada toke dan uangnya tidak bisa  langsung  diterima  pemilik  padi. Ketiga,  penghitungan  nisab  dan  zakat kadang  kala  dilakukan  oleh  toke  dan  ada juga  pemilik  padi  yang  mengitung kembali jumlah zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan jumlah padi yang dihitung  toke.  Keempat,  nisab  padi  di Jorong Batuhampar adalah 1200 kilogram terhadap  padi  dan  300  kilogram  terhadap beras  dan  jumlah  zakat  yang  dikeluarkan adalah  sebesar  10%.  Rumus yang digunakan dalam penghitungan zakat padi ini  adalah  jumlah  padi  keseluruhan  dikali dengan  10%  dan  dikalikan  lagi  dengan harga padi pada saat itu.
Di  dalam  hukum  Islam,  pembagian zakat  ditugaskan  kepada  badan  amil zakat.  Badan  amil  suatu  daerah  ditunjuk oleh  pemerintah  setempat.  Pembagian zakat  yang  dilaksanakan  oleh  amil
13 Faisal,  Pemilik  Sawah, Wawancara, Batuhampar, 20 Februari 2009
bertujuan  agar  zakat  tersalur  secara  baik dan  benar  serta  tepat  sasaran.  Selain  itu, tujuan  zakat  disalurkan  oleh  amil  agar meningkatnya  perekonomian  umat  Islam pada umumnya dan terciptanya keseimbangan  antara  si  kaya  dan  si miskin.  Untuk  itulah  tujuan    Islam menganjurkan  agar  disalurkan  oleh  amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.
Sedangkan  pembagian  zakat  padi yang terjadi di dalam kebiasaan masyarakat Jorong Batuhampar dilakukan sendiri  oleh  pemilik  padi    kepada  orang- orang  yang  mereka  inginkan.  Mereka membagikannya  kepada  para  peserta kongsi,  famili  dan  orang-orang  miskin yang mereka inginkan. Mereka tidak mau memberikan  zakat  kepada  amil  untuk disalurkan.
Penyebab  pemberian  sendiri  zakat oleh  para  pemilik  padi  adalah,  Pertama, masyarakat khawatir jika diberikan kepada amil zakat. Mereka khawatir zakat tidak  sampai  kepada  orang  yang  mereka inginkan. Sedangkan sanak famili mereka masih  banyak  yang  sangat  membutuhkan zakat  tersebut  terutama  mereka  yang kesusahan  dan  dalam  keadaan  terdesak akan  kebutuhan  hidup  mereka.  Apabila zakat  langsung  diberikan  kepada  sanak famili  mereka,  maka  jelaslah  ke  mana perginya  zakat  ini.  Sedangkan  apabila zakat  diberikan  kepada  amil,  maka  zakat tidak diketahui kemana zakat ini
diberikan amil zakat dan tidak perlu takut jika  ada  amil  zakat  yang  Kedua, kekhawatiran
akan
kecurangan- kecurangan  yang  dilakukan  oleh  amil zakat.  Kekhawatiran  ini  adalah  terhadap
penyalahgunaan harta zakat yang diberikan  kepada  amil  tersebut  seperti korupsi,  tidak  diberikan  kepada  orang yang  tepat.  Ketiga,  sebagian  besar  para peresta kongsi tidak mau ikut konsi panen jika  mereka  tidak  menerima  zakat.  Oleh karena itu, sebahagian zakat padi diberikan  kepada  peserta  kongsi  panen padi untuk menambah penghasilan mereka.  Selain  itu  kadang  kala  peserta kongsipun  tidak  mau  ikut  kongsi  jika mereka tidak diberi zakat. 14
Berdasarkan  hal  yang  telah  penulis paparkan  di  atas  bahwa  pada  umumnya masyarakat
Jorong Batuhampar
menyalurkan  sendiri  zakat  padi  mereka. Mereka  merasa  puas  terhadap  penyaluran zakat  yang  mereka  lakukan.  Alasan mereka  antara  lain  adalah  pertama, mereka  ingin  membantu  sanak  familinya dengan  langsung  memberikan  zakat kepada mereka. Kedua, masyarakat khawatir  terhadap  kesalahan  yang  akan dilakukan  oleh  amil  zakat.  Ketiga,  jika mereka tidak memberi para peserta kongsi zakat  atau  mereka  diberi  zakat  tetapi sedikit  maka  pemilik  padi  akan  kesulitan untuk  memanen  padi  mereka  selanjutnya kerena  peserta  kongsi  tidak  mau  ikut kongsi panen padi di sawah mereka.
Kebiasaan  di  Jorong  Batuhanmpar dalam  menghitung  nisab  dan  zakat  padi dilakukan dengan menggunakan ”Gantang”. Masyarakat Jorong
Batuhampar  menyebutnya  juga  dengan nama  Gantang  Fitrah.  1  gantang  fitrah sebanding  dengan  3,5  liter.  Jumlah  satu nisab  padi  jika  di  ukur  dengan  Gantang
14 Ibid
Fitrah  adalah  sebanyak  600  gantang fitrah.  Jadi  jika  diliterkan  maka  jumlah nisab  padi  ini  adalah  3,5  x  600  =    2100 liter  padi.  Sedangkan  jumlah  padi  dalam satu nisab adalah 600 gantang fitrah. Jika dijadikan  kilogram,  600  gantang  padi sama dengan 1200 kilogram padi. 15
Hal  ini  didukung  oleh  ungkapan  dari salah  seorang  ulama  Jorong  Batuhampar berikut  ini  yang  menyatakan:  Nisab  padi adalah sebesar 600 gantang fitrah, dimana ukuran  1  gantang  adalah  3,5  liter.  Jika dibandingkan  dengan  kilogram  maka jumlah  1  gantang  fitrah  tersebut  adalah  2 kilogram.  Jadi  jika  nisab  padi  dihitung dengan  menggunakan  satuan  kilogram, maka  jumlah  1  nisab  adalah  1200 kilogram  padi.  Selain  itu,  nisab  beras adalah  sebesar  300  gantang  fitrah  atau 600 kilogram. 16
Berdasarkan paparan yang telah penulis  jelaskan  di  atas,  pada  saat sekarang ini, masyarakat
Jorong Batuhampar  tidak  lagi  menggunakan satuan  gantang  fitrah  dalam  menghitung nisab  dan  zakat  padi.  Pada  saat  ini,  zakat padi  dikeluarkan  dengan  berbentuk  uang. Pengeluaran  zakat  padi  dengan  uang  ini disebabkan  oleh  perubahan  kebiasaan masyarakat  yang  pada  umumnya  menjual padinya  setelah  selesai  panen.  Dimana didalam  menjual  padi,  alat  ukur  yang digunakan adalah kilogram. Penghitungan masyarakat  jika  600  gantang  fitrah  padi sama  dengan  1200  kilogram  padi  dan nisab beras sebesar 600 kilogram beras.
15 Nasrullah,  Pemilik  Sawah, Wawancara, Batuhampar,20 Februari 2009
16 Hasni Masri, Op.Cit , 20 Februari 2009
Sedangkan  jika  dibandingkan  dengan Hadits Nabi Saw yang berbunyi:
نع يبأ ةريره يضر الله هنع و نع يبنلا ص . م لاق سيل اميف نود ةسمج قسوأ ةقدص ( هاور دمحأ ) 17
Artinya  : Tidak wajib zakat jika kadar banyaknya kurang dari lima wasaq (HR. Ahmad)
Ukuran  dari  5 wasaq adalah  setara dengan  653  kg. Ausuq adalah  bentuk jamak  dari wasaq ,  dimana  1 wasaq =  60 sha’ , sedangkan 1 sha’ =2,176 kg, maka 5 wasaq adalah 5 x 60 x 2,176 =  652,8 kg, dibulatkan  menjadi  653  kg.  Apabila  hasil pertanian  tersebut  termasuk  makanan pokok,  seperti  beras,  jagung,  gandum, kurma,  dan  lain-lain,  maka  nisabnya  653 kg.  Akan  tetapi,  jika  hasil  pertanian  itu bukan  makanan  pokok,  seperti  buah- buahan,  sayur-sayuran,  daun,  bunga  dan lain-lain, maka nisabnya disertakan dengan  harga  nisab  dari  makanan  pokok yang  paling  umum  di  daerah  (negeri) tersebut. 18
Berdasarkan  hal  di  atas,  terdapat perbedaan  antara  penetapan  jumlah  nisab antara  hadis  nabi  dan  kebiasaan  dalam masyarakat. Dimana jumlah nisab berdasarkan  Hadits  Nabi  lebih  banyak dari  pada  jumlah  nisab  yang  menjadi kebiasaan masyarakat Jorong Batuhampar. Walaupun
demikian, perbedaan  antara  kebiasaan  masyarakat
17 Sayyid  sabiq,  2006, Fiqih  Sunnah , Pengantar:  Imam  Hasan  al-Bana,  Pena  Pundit Aksara, Jakarta, Hlm. 529
18 Gustian  Juanda,  Dkk,  2006, Pelporan Zakat  Pengurang  Pajak  Penghasilah ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta,  Hlm. 20-21
dengan dasar hukum yang telah ditetapkan  oleh  nabi  tersebut  tidaklah masalah.  Alasannya  adalah  kebiasaan yang  dianggap  baik  menurut    masyarakat tersebut  tidaklah  menyalahi  ketentuan yang telah digariskan oleh Nabi
Muhammad saw.
Dahulunya  penyaluran  zakat  padi  di Jorong Batuhampar
dilaksanakan langsung  setelah  selesai  panen  atau setelah  padi  dibersihkan  dari  ampasnya. Penghitungan  nisab  dan  zakat  padi dilakukan  langsung  oleh  masyarakat  di sawah.  Zakat  padi  tersebut  juga  langsung dibayarkan dengan padi. Setelah penghitungan  nisab  dan  pembayaran zakat,  baru  padi  dibawa  pulang  oleh pemilik  sawah.  Jadi,  para  penerima  zakat bisa langsung menerima zakat padi. 19
Berbeda dengan kebiasaan masyarakat pada saat sekarang ini, dimana penghitungan nisab dan pembayaran zakat tidak  langsung  dilakukan  lagi  di  sawah. Pembayaran  zakat  yang  terjadi  pada masyarakat Jorong Batuhampar dilakukan setelah  beberapa  hari  setelah  panen  padi. Pembayaran  zakat  pada  saat  ini  bisa berjarak  sampai  satu  minggu  setelah panen  padi  dilaksanakan  bahkan  bisa lebih  lama  lagi.  Hal  ini  disebabkan  pada umumnya  kami  menjual  padi  setelah panen  kepada  toke.  Namun  toke  tidak langsung  membayar  padi  tersebut  akan tetapi  toke  membayar  penjualan  padi tersebut setelah beberapa hari. 20
19 Azhar,  Pemilik  Sawah, Wawancara, Batuhampar, 20 Februari 2009
20 Faisal, Op.Cit, 20 Februari 2009
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis lakukan,  ternyata  telah  terjadi  perubahan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat  Jorong  Batuhampar.  Dimana pembayaran zakat padi pada saat ini tidak dibayarkan lagi setelah pelaksanaan panen padi  akan  tetapi  pembayaran  zakat  padi dilakukan  setelah  beberapa  hari  setelah panen.  Penyebabnya  adalah  penjualan padi  yang  uang  hasil  penjualannya  tidak langsung dibayar oleh toke atau pedagang padi.
Jika  penulis  membandingkan  antara kebiasaan  masyarakat  dengan  ketentuan- ketentuan  yang  telah  digariskan  oleh Allah  an  Rasul-Nya  maka,  terdapat perbedaan  antara  keduanya.  Namun demikian,  kebiasaan  yang  terjadi  dalam masyarakat  Jorong  Batuhampar  tidaklah salah.  Oleh  karena  itu,  penulis  dapat memberikan  beberapa  alasan  sebagai berikut:
1. Pembayaran zakat padi tidak langsung dilakukan  pada  saat  selesai  panen terjadi  karena  zakat  padi  pada  saat  ini dibayarkan  dengan  uang  dan  untuk  itu zakat  padi  yang  akan  dikeluarkan tersebut terlebih dahulu akan dijual.
2. Pembayaran  zakat  padi  dilakukan dengan  uang  disebabkan  oleh  uang lebih  mudah  digunakan  dan  langsung bisa  dipergunakan.  Selain  itu,  jika pembayaran  zakat  padi  dilakukan dengan  padi  maka  penerima  zakat perlu melakukan satu  usaha lagi  untuk bisa memanfaatkannya. Misalnya untuk  bisa  dikonsumsi,  maka  padi harus  dijadikan  beras  terlebih  dahulu.
Untuk  itu,  pembayaran  zakat  padi dengan uang tidak salah.
Selain itu, pendapat Abu Hanifah juga membolehkan  mengganti  barang  dengan uang, baik seseorang itu sanggup mendapatkan  barang  itu  maupun  tidak, karena zakat itu adalah hak si miskin dan baginya  tidak  ada  bedanya  antara  harga dan barang itu sendiri. 21
Di  dalam  menghitung  nisab  dan membayarkan  zakat  padi,  masyarakat Jorong Batuhampar tidak pernah mengeluarkan  biaya  atau  hutang  akibat pertanian padi ataupun biaya-biaya kebutuhan  pemilik  padi.  Di  dalam kebiasaan masyarakat Jorong Batuhampar ini,  mereka  menghitung  nisab  zakat  padi dlam  jumlah  kotor,  yaitu  sebelum dikeluarkan  biaya-biaya  seperti  upah, bibit, perawatan, pupuk dan lain-lain. Jika semua biaya dikeluarkan dan penghitungan  nisab  padi  dalam  jumlah yang  sudah  bersih  dari  biaya-biaya  maka jumlah  padi  tidak  akan  cukup  satu  nisab dan zakat tidak akan ada lagi.
Hal ini senada dengan penjelasan dari salah  seorang  tokoh  ulama  Jorong Batuhampar  yang  menyatakan  bahwa nisab dan zakat padi harus dihitung dalam jumlah  kotor  dan  tidak  boleh  dikeluarkan biaya-biata  sebelumnya.  Karena  jika semua  biaya-biaya  dikeluarkan  maka jumlah  padi  tidak  akan  mencapai  satu nisab.  Selain  itu  besar  kemungkinan masyarakat Batuhampar tidak akan pernah  membayarkan  zakat  padi  mereka. Oleh  karena  itu,penghitungan  akat  padi
haruslah  dilakukan  tanpa  mengeluarkan biaya-biaya  seperti  upah  kongsi,  pupuk, bibit, dan biaya-biaya lainnya.
Jadi  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa di  dalam  mengeluarkan  zakat  masyarakat Jorong  Batuhampar  berpendapat  bahwa zakat  haruslah  dikeluarkan  dari  jumlah padi  kotor.  Biaya-biaya  tidak  boleh  di kaitkan dengan zakat baik biaya operasional  pertanian  maupun  biaya kebutuhan keluarga. Jika zakat dikeluarkan setelah dikeluarkannya seluruh  biaya  maka,  jarang  sekali  padi akan  sampai  senisab  dan  pembayaran zakat juga akan jarang dilaksanakan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah penulis bahas mengenai taradisi penyaluran  zakat  padi  kepada  peserta kongsi  panen  di  Jorong  Batuhampar, penulis  dapat  mengambil  kesimpulan bahwa:
1. Tradisi masyarakat Jorong Batuhampar yang  selalu  mengeluarkan  zakat  padi walaupun jumlahnya kadang kala tidak mencukupi  1  nisab  adalah  boleh. Alasannya  adalah  zakat  tidak  wajib dikeluarkan  apabila  tidak  cukup  satu nisab dan tidak ada larangan jika masih dikeluarkan  apabila  tidak  mencukupi satu nisab.
2. Padi  ketan  merupaka  salah  satu tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya  karena    diqiyaskan  kepada jagung,  gandum,  korma,  anggur  dan lain-lain  yang  merupakan  tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya.
3. Pada  umumnya  masyarakat  Jorong Batuhampar menyalurkan sendiri zakat padi  mereka.  Mereka  merasa  puas terhadap penyaluran zakat yang mereka lakukan. Mereka juga beralasan bahwa jika diberikan kepada amil  untuk  disalurkan,  mereka  merasa khawatir  apabila  amil  melakukan kecurangan  dan  zakat  mereka  tidak mencapai sasaran.
4. Pembayaran  zakat  padi  pada  saat  ini tidak  dibayarkan  lagi  dengan  padi, namun  pembayaran  zakat  padi  telah diganti  dengan  uang  hal  ini  bertujuan untuk  memudahkan  penerima  zakat dalam memanfaatkan zakat tersebut.
5. Di  dalam  menghitung  nisab  dan membayarkan  zakat  padi,  masyarakat Jorong Batuhampar tidak pernah mengeluarkan biaya atau hutang akibat pertanian  padi  ataupun  biaya-biaya kebutuhan pemilik padi.
6. Sedangkan  nisab  padi  di  Jorong Batuhampar  adalah  1200  kilogram terhadap  padi  dan  600  kilogram terhadap  beras  dan  jumlah  zakat  yang dikeluarkan  adalah  sebesar  10%.  Hal ini  merupakan  tradisi  yang  tidak dilarang  dalam  hukum  Islam,  karena nisab  dalam  hukum  islam  adalah sebesar  653  terhadap  beras  dan  1306 terhadap padi.
7. Tradisi  penyaluran  zakat  hasil  panen padi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Jorong Batuhampar adalah sah menurut  hukum  Islam.  Alasannya adalah  dari  berbagai  macam  tradisi yang telah berkembang dalam masyarakat  Jorong  Batuhampar  dalam menyalurkan  zakat  hasil  panen  padi
tersebut  merupakan  suatu  tradisi  yang sama  sekali  tidak  bertentangan  dan tidak  dilarang  oleh  agama  Islam. Selain  itu,  tradisi  penyaluran  zakat panen padi ini merupakan suatu tradisi yang telah dianggap baik oleh masyarakat  dan  tidak  ada  kesalahan dalam pelaksanaannya.
Di  dalam  mengemukakan  saran-saran ini,  agar  terlaksanakannya  penyaluran zakat  padi  yang  lebih  tepat  dan  benar serta peserta kongsi panen masih mau ikut kungsi  panen  apabila  tidak  diberi  zakat padi dan para pemilik padi , maka penulis manyarankan agar:
1. Hendaknya  Badan Amil Zakat  Jorong Batuhampar  memberikan  penyuluhan tentang  penyaluran  zakat  yang  baik dan benar agar terciptanya penyaluran zakat  padi  yang  berdasarkan  sistem zakat yang dibenarkan menurut hukum Islam.
2. Hendaknya  pemerintah  dan  Badan Amil  Zakat  setempat  bisa  mengubah sistem zakat dan upah yang selama ini telah menjadi tradisi masyarakat.
3. Hendaknya sebelum menghitung jumlah  zakat,  sebaiknya  pemilik  padi mengeluarkan biaya-biaya pengolahan sawah terlebih dahulu dan biaya-biaya yang  bebas  dari  zakat  ini  bisa digunakan  sebagai  penambah  upah kongsi panen.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  dan  Syukur  penulis  ucapkan  ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan  Rahmat  dan  Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan  penulisan  karya  ilmiah  ini

## yang  berjudul:  “ TINJAUAN  HUKUM

## ISLAM TERHADAP TRADISI PENYALURAN ZAKAT PADI”
Penulis  menyadari  bahwa  tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak  mungkin  karya  ilmiah  ini  dapat diselesaikan.  Oleh  karena  itu  pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak  Dr.  Eviandi  Ibrahim  S.H., M.Hum selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja
Payakumbuh
2. Seluruh  rekan-rekan  Dosen  Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum    Putri  Maharaja yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum Islam, (Jakarta: PT.Ichtiarbaru
Van Hoeve, 1997)
Ahmad Muhammad al-‘Assal, Feth Ahmadabdul Karim, System , Prinsip , Dan Tujuan Ekonomi Islam , (Bandung, CV.Pustaka
Setia, 1999)
Gustian  Juanda,  Dkk, Pelporan  Zakat Pengurang  Pajak  Penghasilah , (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2006)
Hasbi  Ash  Shiddieqy, Kuliah  Ibadah ,. Ibadah  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum dan hikmah , (Jakarta, Bulan Bintang, 1987)
Rif’at  Abd.al-latifmasyur, Zakat Sebagai Sarana  Pembangunan  Ekonomi Islam ,  terjemah:  Hj.Abu  Mazaya al-Hafiz, (Kuala Lumpur, al Hidayah Publishers 2002)
Sayyid  sabiq Fiqih Sunnah,  Pengantar: Imam  Hasan  al-Bana,  (Jakarta, Pena Pundit Aksara, 2006)
Sofyan  Hasan, Pengantar  Hukum  Zakat dan  Wakaf ,  (Surabaya,  al-Ikhlas, 1995)