## JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM

## PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 1
Mohammad Fandrian Adhistianto Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Jl. Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310 mfandrianhadistianto@gmail.com

## Abstract
The  decision  of  the  Industrial  Relations  Court  at  the  Bandung  District  Court  number 90/G/2007/PHI. BDG and the Decision of the Industrial Relations Court at the Jakarta District Court number 143/PHI.G/2007/PN. JKT.PST. decided the case with the object, namely the 2017 Basic  Salary  Increase  at  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia  and  the  same  party,  namely  the  trade unions  and  employers.  The  procedural  law  applicable  at  the  Industrial  Relations  Court  is  a special law from civil procedural law which is a general law. This research is a legal research that  aims  to  prescriptions  about  what  should  be  done.  The  Industrial  Relations  Court  at  the Jakarta  District  Court  should  have  decided  on  the  case  with  a  verdict  of  niet  ontvankelijke verklaard as per the Nebis in Idem principle.
Keywords : Industrial Relations Court; Principle; Nebis in Idem.

## Abstrak
Putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Bandung  nomor 90/G/2007/PHI.  BDG  dan  Putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta  nomor  143/PHI.G/2007/PN.  JKT.PST.  memutus  perkara  dengan  objek  yaitu  Kenaikan Gaji  Pokok  Tahun  2017  di  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia  dan  pihak  yang  sama  yaitu  serikat pekerja  dan  pengusaha.  Hukum  acara  yang  berlaku  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  sebagai hukum  yang  bersifat  khusus  dari  hukum  acara  perdata  yang  merupakan  hukum  yang  bersifat umum.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  untuk  memberikan  preskripsi  mengenai  apa yang  seyogyanya  atas  itu  yang  dilakukan.  Seharusnya  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  memutus  perkara  dengan  amar  putusan niet  ontvankelijke  verklaard sebagaimana asas Nebis in Idem .
Kata Kunci : Pengadilan Hubungan Industrial; Asas; Nebis in Idem .

## A. Pendahuluan
Dalam  bidang  perburuhan,  perselisihan  mulai  dikenal  sejak  zaman  pemerintahan  Hindia Belanda  yakni  bermula  sebagai  akibat  dari  buruh  kereta  api  yang  pertama  kali  melakukan pemogokan  (Hadi,  2021).  Di  mana  yang  pertama  kali  diatur  oleh  Pemerintah  Hindia  Belanda dalam  bidang  ketenagakerjaan  adalah  cara  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial, khususnya di sektor pengangkutan kereta api dengan dibentuknya  dewan pendamai (Rohman  & Putra, 2021). Peraturan tentang dewan pendamai bagi perusahaan kereta api dan term untuk Jawa
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian mandiri di tahun 2022
dan  Madura  adalah Regerings  Besluit tanggal  26  Februari  1923,  Stb.  1923  No.  80  yang kemudian diganti dengan Stb. 1926 No. 224. Namun, pada tahun 1937 peraturan di atas dicabut dan  diganti  dengan Regerings  Besluit tanggal  24  November  1937,  Stb.  1937  No.  31  Tentang Peraturan  Dewan  Pendamai  bagi  perusahaan  kereta  api  dan  trem  yang  berlaku  untuk  seluruh Indonesia (Abdullah & Shabara, 2019).
Pada  penelitian  ini  kasus  terbahas  merupakan  perselisihan  kepentingan  dengan  objek gugatan  adalah  mengenai  kenaikan  gaji  pokok  tahun  2007  di  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia khususnya mengenai komponen Perbaikan Taraf Hidup (selanjutnya PTH).  PT Bridgestone Tire Indonesia  berada  pada  3  wilayah  yaitu  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia  Pabrik  Bekasi,  PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Karawang, dan PT Bridgestone Tire Indonesia Kantor Pusat, Jakarta.  Di  setiap  wilayah  tersebut  terdapat  serikat  pekerja  yang  masing-masing  bernama Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja  Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya PUK SPKEP SPSI)  PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Bekasi, PUK SPKEP  SPSI  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia  Pabrik  Karawang,  dan  PUK  SPKEP  SPSI  PT Bridgestone Tire Indonesia Kantor Pusat, Jakarta. Terhadap objek gugatan yang sama terdapat 2 putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  yang  berbeda  dalam  waktu  yang  bersamaan,  yaitu Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Bandung  dengan  register  perkara nomor  90/G/2007/PHI.  BDG  dan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  dengan  register  perkara  nomor  143/PHI.G/2007/PN.  JKT.PST.  dengan  amar putusan yang berbeda.
Pengadilan  Hubungan  Industrial  sebagai  lembaga  peradilan  yang  memiliki  tujuan menciptakan mekanisme yang cepat, tepat, dan adil bagi buruh (Fatimah, 2015).  Saat ini hukum acara  yang  berlaku  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  yaitu  UU  No.  2  Tahun  2004  Tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial,  dimana  dinyatakan  perselisihan  hubungan industrial  adalah  perbedaan  pendapat  yang  mengakibatkan  pertentangan  antara  pengusaha  atau gabungan  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  karena  adanya perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan  kepentingan,  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja dan  perselisihan  antar  serikat  pekerja/serikat  buruh  dalam  satu  perusahaan.  Sebagaimana  yang diatur  di  dalam  Pasal  57  hukum  acara  yang  dipakai  dalam  Pengadilan  Hubungan  Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini  menunjukkan  hukum  acara  perdata  berlaku  sebagai lex  generali dan  UU  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berlaku sebagai lex specialis dalam hukum acara penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial.  Pemberlakuan  hukum  acara  secara  khusus  pada  Pengadilan Hubungan  Industrial  diperlukan  karena  para  pihak  yang  berperkara,  tahapan  penyelesaian,  dan kewenangan mengadili yang telah ditentukan secara spesifik oleh UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial  dan  berbeda  dengan  yang  berlaku  di  Pengadilan  lain  dalam  lingkup Peradilan Umum. Dalam hal kompetensi relatif berdasarkan ketentuan Pasal 81 yaitu Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  pekerja bekerja.
Pembedaan  dalam  hukum  acara  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  tidak  juga luput dari keberlakuan  asas  hukum umum dimana salah satunya  yaitu  asas Nebis In Idem yang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyatakan:
“Kekuatan  sesuatu  putusan  hakim  yang  telah  memperoleh  kekuatan  mutlak  tidaklah  lebih luas  daripada  sekedar  mengenai  soal  putusannya.  Untuk  dapat  memajukan  kekuatan  itu, perlulah bahwa soal  yang dituntut  adalah sama; bahwa tuntutan  didasarkan atas dasar yang sama;  lagipula  dimajukan  oleh  dan  terhadap  pihak-pihak  yang  sama  di  dalam  hubungan yang sama pula.”
Asas Nebis  in  Idem memiliki  fungsi  dan  tujuan  penting  dalam  rangka  penghormatan terhadap  Hak  Asasi  Manusia  sebagaimana  yang  dikatakan  Pasaribu  yaitu  memberikan perlindungan  untuk  memastikan  bahwa  seseorang  hanya  diadili  satu  kali  dalam  peradilan  yang adil  untuk  suatu  perbuatan  yang  disangkakan  padanya  (Pasaribu,  2021).  Lebih  lanjut,  dalam penerapannya  Asas Nebis  in  Idem memiliki  syarat-syarat  yang  harus  terpenuhi,  yaitu  perihal yang  diajukan  gugatan  adalah  pernah  diperkarakan  sebelumnya,  telah  ada  putusan  hakim  yang berkekuatan  hukum  tetap  terhadap  perkara  yang  sebelumnya/terdahulu,  perkara/sengketa  yang dalam  putusan  sebelumnya  telah  berakhir  dengan  tuntas,  kedudukan  dari  subjek  hukum  dari pihak  yang  berperkara  adalah  sama,  dan  terhadap  objek  gugatan  merupakan  sama  dengan perkara yang terdahulu (Butarbutar, 2018).
Saat  ini  belum  ada  terdapat  jurnal  hukum  yang  membahas  penerapan  asas nebis  in  idem dalam  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial.  Penelitian  ini  akan  membahas permasalahan  bagaimana  asas nebis  in  idem diterapkan  dalam  penyelesaian  perselisihan hubungan industrial. Dengan adanya penelitian ini diharapkan  dapat memperkaya wawasan dan memberikan  kontribusi  dalam  bidang  hukum  ketenagakerjaan  khususnya  penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  ( legal  research )  yang  menurut  Marzuki bertujuan  untuk  mencari  pemecahan  atas  isu  hukum  yang  timbul  serta  memberikan  preskripsi mengenai  apa  yang  seyogyanya  atas  itu  yang  dilakukan  (Marzuki,  2017).  Selain  itu  bertujuan pula  untuk  menemukan  kebenaran  koherensi,  yaitu  adakah  aturan  hukum  sesuai  norma  hukum dan  adakah  norma  yang  berupa  perintah  atau  larangan  itu  sesuai  dengan  prinsip  hukum,  serta tindakan  ( act )  seseorang  sesuai  dengan  norma  hukum  (bukan  hanya  sesuai  aturan  hukum)  atau prinsip hukum.
Dalam  melakukan penelitian  ini penulis  menggunakan sumber-sumber berupa bahan-bahan hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif,  artinya  mempunyai  otoritas  yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang- undangan  dan  putusan-putusan  hakim  dan  bahan-bahan  hukum  sekunder  yaitu  semua  publikasi tentang  hukum  meliputi  buku-buku  teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Tan, 2021).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penyelesaian  Perselisihan  Kenaikan  Gaji  Pokok  Tahun  2007  di  PT  Bridgestone  Tire Indonesia  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan Negeri Bandung Nomor 90/G/2007/PHI. BDG
Perselisihan hubungan industrial  yang terjadi diawali dengan tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pada saat perundingan  bipartit mengenai kenaikan gaji tahun 2007 yang dilakukan antara  Manajemen  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia  dengan  PUK  SPKEP  SPSI  PT  Bridgestone Tire Indonesia pada tahun 2007. Dengan tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan pada tahapan perundingan bipartit, maka pokok perselisihan diselesaikan menggunakan mediasi yang  dilakukan  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kota  Bekasi.  Selama  proses  mediasi, kesepakatan  mengenai penyelesaian perselisihan tidak dapat terwujud, oleh karenanya  mediator dalam  perkara  tersebut  pada  tanggal  17  April  2007  mengeluarkan  Anjuran  dengan  nomor 567/813/TKT.2/IV/2007  sebagai  bentuk  tawaran  penyelesaian  perselisihan  mengenai  kenaikan gaji pokok tahun 2007 kepada Manajemen PT Bridgestone Tire Indonesia dengan PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia, namun pihak serikat pekerja menolak Anjuran tersebut dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Mei 2007.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.1, Maret 2023, Halaman 11-20
Objek gugatan yang diajukan oleh PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia adalah mengenai kenaikan gaji pokok tahun 2007 di PT Bridgestone Tire Indonesia. Pokok perselisihan dalam  gugatan  ini  merupakan  perselisihan  hubungan  industrial  dengan  klasifikasi  perselisihan kepentingan. Dalam mengadili perkara perselisihan kepentingan berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf b, Pengadilan Hubungan Industrial memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus  di  tingkat  pertama  dan  terakhir.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  jelas  menyatakan bahwa  putusan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan Negeri  Bandung  adalah  langsung  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde) .  Suatu putusan  itu  dapat  dikatakan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  apabila  di  dalam  putusan mengandung  arti  suatu  wujud  hubungan  hukum  yang  tetap  dan  pasti  antara  pihak  yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat (Taluke, 2013).
Penentuan  besaran  kenaikan  gaji  pokok  di  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia  selalu dirundingkan dengan  PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia, termasuk di dalamnya keberadaan  PTH  sebagai  salah  satu  komponen  kenaikan  gaji  pokok.  Pada  tahun  2007,  pihak Pengusaha  berpendapat  yang  menjadi  komponen  kenaikan  gaji  pokok  hanyalah  berdasarkan komponen Inflasi dan Berkala sebagaimana yang tertulis dalam Perjanjian Kerja Bersama tahun 2005-2007  dan  tahun-tahun  sebelumnya,  namun  serikat  pekerja  bersikap  yang  menjadi komponen  kenaikan  gaji  pokok tidak  hanya  berdasarkan  Inflasi  dan  Berkala,  namun  juga  PTH yang  didasarkan  pada  kenyataan  atau  fakta  hukum  pada  tahun-tahun  sebelumnya  selalu  dalam perundingan kenaikan gaji pokok selalu didasarkan pada 3 komponen yaitu Inflasi, Berkala, dan PTH.
Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung  memutus perkara  dengan  register  nomor  90/G/2007/PHI.  BDG  yang  pada  pokok  amarnya  menyatakan PTH  sebagai  salah  satu  komponen  kenaikan  gaji  pokok  pekerja  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia dengan  nilai  nominal 6,43% sebagaimana Petitum  yang dimintakan oleh Serikat Pekerja dalam gugatannya. Hal ini juga sebagaimana yang telah disimpulkan oleh Mediator pada Disnakertrans Kota  Bekasi  dalam  Anjuran  nomor  567/813/TKT.2/IV/2007  tertanggal  17  April  2007.  Dalam pertimbangan  hukumnya  khusus  mengenai  PTH  sebagai  salah  satu  komponen  kenaikan  gaji pokok  pekerja  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Hubungan  Industrial pada  Pengadilan  Negeri  Bandung  berpendapat  walaupun  komponen  PTH  tidak  diatur  dalam Perjanjian  Kerja  Bersama,  tetapi  hal  tersebut  selalu  dirundingkan  antara  Penggugat  dengan Tergugat  yang  merupakan  kebiasan  setiap  tahun,  dan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1347 KUHPerdata, dengan demikian komponen PTH adalah merupakan kebiasaan yang telah menjadi hukum di PT Bridgestone Tire Indonesia, serta dengan dasar hukum Pasal 100 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga haruslah dinyatakan bahwa PTH merupakan hukum bagi Penggugat dan Tergugat. Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri  Bandung  memutus  perkara  dengan  register  nomor  90/G/2007/PHI.  BDG,  terdapat Pendapat  Berbeda  ( Dissenting  Opinion )  dari  hakim  anggota  unsur  pengusaha  yang  bernama Frans Kangae Keytimu, SH. Dissenting opinion merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu  atau  lebih  anggota  majelis  hakim  yang  tidak  setuju  dengan  keputusan  yang  diambil  oleh mayoritas  anggota  majelis  hakim  (Prajatama,  2014).  Dalam  pendapat  berbedanya,  dinyatakan Perjanjian  Kerja  Bersama  tahun  2005-2007  tidak  ditemukan  PTH  sebagai  komponen  dalam kenaikan gaji pokok, dan dalam kesepakatan kenaikan gaji pokok tahun 2006 diketemukan fakta PTH  sebesar  0%  (nol  persen),  oleh  karenanya  PTH  tidak  patut  dinyatakan  sebagai  suatu “Kebiasaan” untuk dijadikan dasar dalam pertimbangan majelis.
Terhadap  hal  ini  Penulis  akan  mengkaji  dimulai  dari  ketentuan  Pasal  1338  KUH  Perdata yang  merupakan  dasar  dari  pembuatan  Perjanjian  Kerja  Bersama  Tahun  2005-2007.  Pasal  ini setidaknya  mengatur  mengenai  3  asas  dalam  perikatan,  yaitu  Asas  Kebeasan  Berkontrak,  Asas Pacta Sunt Servanda , dan Asas Itikad Baik. Asas Kebebasan Berkontrak adalah suatu asas yang
memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  untuk  membuat  atau  tidak  membuat  perjanjian, mengadakan  perjanjian  dengan  siapapun,  menentukan  isi  perjanjian,  pelaksanaan  dan persyaratannya,  dan  menentukan  bentuknya  perjanjian,  baik  tertulis  maupun  lisan  (Nugroho, 2015).  Selanjutnya,  Asas Pacta  Sunt  Servanda yaitu  asas  yang  menetapkan  bahwa  semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah,  mengingat  kekuatan  hukum  yang  terkandung  di  dalamnya, dimaksudkan  untuk  dilaksanakan  dan  pada  akhirnya  dapat  dipaksakan  penataannya  (Sinaga, 2018).  Asas  Itikad  Baik  adalah  kedua  belah  pihak  harus  berlaku  yang  satu  terhadap  yang  lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal,  tanpa  mengganggu  pihak  lain,  tidak  dengan  melihat  kepentingan  sendiri  saja,  tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain (Innaka, Rusdiana, & Sularto, 2012).
Mengenai  isi  Perjanjian  Kerja  Bersama  Tahun  2005-2007  khususnya  ketentuan  Pasal  28 ayat (1) yang menyatakan “Peninjauan gaji pokok adalah berdasarkan kenaikan berkala keadaan inflasi”,  tentunya  jika  diartikan  secara  parsial  dan  sebatas  redaksional  didapat  komponen kenaikan gaji pokok hanya berdasarkan berkala dan inflasi, namun jika melihat secara utuh Pasal 28 tersebut khususnya pada ayat (4) huruf e yang menyatakan “Peninjauan gaji pokok dilakukan oleh  Pengusaha  dengan  menilai  sewa  menyeluruh:  e.  pendapat  serikat  pekerja”  didapat  bahwa pendapat serikat pekerja juga menjadi penilaian dalam kenaikan gaji pokok. Ketentuan Pasal 28 ayat  (4)  huruf  e  ini  menjadi  salah  satu  hal  penting  yang  harus  dipertimbangkan  oleh  Majelis Hakim  dalam  menentukan  keberadaan  PTH  sebagai  salah  satu  komponen  kenaikan  gaji  pokok tahun  2007.  Hal  ini  didasarkan  pada  fakta  dimulai  dari  perundingan  sampai  dengan  gugatan, serikat pekerja berpendapat bahwa PTH menjadi salah satu komponen kenaikan gaji pokok tahun 2007.
Penafsiran  dari  penerapan  Pasal  28  Perjanjian  Kerja  Bersama  Tahun  2005-2007  haruslah dilihat pada fakta kenaikan gaji pokok yang telah terjadi sebelumnya yaitu kenaikan gaji pokok tahun 2000 sampai dengan tahun 2006, yang dalam persidangan dibuktikan dalam setiap proses penentuan kenaikan gaji selalu terdiri dari 3  komponen,  yaitu  inflasi, berkala, dan PTH.  Begitu juga pada kenaikan gaji pokok tahun 2006, walaupun nominal persentase PTH adalah 0, namun tidak dapat dikatakan secara serta merta PTH sebagai komponen kenaikan gaji pokok tahun 2006 tidak  ada,  karena  komponen  PTH  tetap  tersebutkan  dan  disetujui  antara  pekerja  dengan pengusaha.  Berdasarkan  kenaikan  gaji  pokok  tahun  2000  sampai  dengan  2006  didapat  fakta bahwa kenaikan gaji pokok selalu ditentukan berdasarkan 3 komponen, yaitu inflasi, berkala, dan PTH.  Oleh  karena  itu,  dengan  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  1339  dan  Pasal  1347 KUHPerdata  haruslah  dinyatakan  PTH  merupakan  komponen  kenaikan  gaji  pokok  dan  telah menjadi hukum di PT Bridgestone Tire Indonesia, dan oleh karenanya kenaikan gaji pokok tahun 2007  haruslah  didasarkan  pada  3  komponen,  yaitu  inflasi,  berkala,  dan  PTH.  Terlebih  Majelis Hakim terikat pada ketentuan Pasal 100 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan “Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan”.
2. Pelanggaran Asas Nebis in Idem pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 143/PHI.G/2007/PN. JKT.PST.
Setelah  serikat  pekerja  mengajukan  gugatan  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Mei 2007 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pengusaha  mengajukan  kembali  gugatan  dengan  pokok  perkara  dan  pihak  yang  sama  di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 10 Mei 2007. Hal inilah yang pertama kali akan Penulis kaji dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Penulis  akan  mulai  membahas  mengenai  ketentuan kompetensi  relatif  sebuah  Pengadilan  Hubungan  Industrial.  Pengadilan  Hubungan  Industrial memiliki  kompetensi  relatif  atau  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara perselisihan hubungan industrial jika wilayah hukumnya melingkupi tempat pekerja bekerja.
Merujuk  pada  tempat  pekerja  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia  bekerja  tentunya  didapat  2 wilayah yaitu wilayah provinsi DKI Jakarta untuk pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia kantor pusat,  dan  wilayah  provinsi  Jawa  Barat  untuk  pekerja  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia  Pabrik Bekasi dan Pabrik Karawang. Alasan keberadaan pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia kantor pusat  yang  bekerja  di  wilayah  DKI  Jakarta  dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  81  UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  inilah  yang  menjadi alasan dalam pertimbangan hukum  Majelis  Hakim  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  untuk menolak eksepsi Litis Pendentis yang diajukan oleh Serikat Pekerja sebagai Tergugat.
Mengenai  keberadaan  komponen  Perbaikan  Taraf  Hidup  (PTH)  sebagai  salah  satu komponen  kenaikan  gaji  pokok  tahun  2007,  pertimbangan  hukum  dan  amar  putusan  Majelis Hakim  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  memutus  dengan menyatakan PTH tidak berdasar hukum untuk dikatakan sebagai salah satu komponen kenaikan gaji  pokok  pekerja  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia.  Amar  putusan  ini  didasarkan  pada pertimbangan  hukum  yaitu,  peninjauan  gaji  pokok  PKB  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia  hanya berdasarkan  pada  2  komponen  yaitu  komponen  inflasi  dan  komponen  kenaikan  berkala, sedangkan  PTH  tidak  diatur  secara  jelas  dan  tegas  dalam  PKB  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia. Selain  itu  dinyatakan  pula  bahwa  ketentuan  gaji  pokok  merupakan  hak  mutlak  pengusaha (Pengugat) dengan mempertimbangkan unsur-unsur pendidikan, pengalaman kerja, dan penilaian prestasi kerja. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta juga menyatakan kebiasaan-kebiasaan  yang telah  menjadi  hukum  yang  berlaku di PT Bridgestone Tire Indonesia adalah  tidak  beralasan  hukum  oleh  karenanya  harus  ditolak,  sementara  Majelis  Hakim Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Bandung  memutus  perkara  dengan register nomor 90/G/2007/PHI. BDG. yang pada pokok amarnya menyatakan PTH sebagai salah satu komponen kenaikan gaji pokok pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia dengan nilai nominal 6,43%  sebagaimana  Petitum  yang  dimintakan  oleh  Serikat  Pekerja  dalam  gugatannya.  Amar putusan tersebut  didasarkan pada pertimbangan hukum  yaitu setiap tahunnya dan telah  menjadi hukum  bagi  para  pihak  bahwa  kenaikan  gaji  pokok  di  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia  selalu dirundingkan mengenai komponen yang menjadi dasar  penentuan nominal kenaikan gaji pokok, yaitu  Inflasi,  Berkala,  dan  PTH,  walaupun  dalam  Perjanjian  Kerja  Bersama  tahun  2005-2007 hanya tertulis berdasarkan Inflasi dan Berkala.
Terlihat  jelas  ada  perbedaan  mendasar  dalam  pertimbangan  hukum  antara  Majelis  Hakim Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Bandung  dengan  Majelis  Hakim Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta.  Perbedaan  mendasar  tersebut adalah  dalam  melihat  apakah  PTH  merupakan  salah  satu  komponen  kenaikan  gaji  pokok  PT Bridgestone  Tire  Indonesia  yang  merupakan  kebiasaan  dan  telah  menjadi  hukum  sebagaimana ketentuan Pasal 1347 KUH  Perdata. Berdasarkan hal tersebut, Penulis akan  mengkaji  apa  yang menjadi pertimbangan  hukum  Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta tersebut di atas.
Penulis  mengkritisi  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  Pengadilan  Hubungan  Industrial pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  yang  menyatakan  peninjauan  gaji  pokok  PKB  PT  Bridgestone Tire  Indonesia  hanya  berdasarkan  pada  2  komponen  yaitu  komponen  inflasi  dan  komponen kenaikan  berkala,  sedangkan  PTH  bukan  merupakan  salah  satu  komponen  karena  tidak  diatur secara  jelas  dan  tegas  dalam  PKB  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia.  Pasal  57  UU  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  merupakan  ketentuan  yang  menegaskan  mengenai  hukum acara  yang  berlaku  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  sebagai lex  spesialis dari  hukum  acara perdata yang merupakan lex generali . Selanjutnya sebagai lex spesialis , juga memiliki ketentuan yang  mengikat  setiap  Majelis  Hakim  pada  Pengadilan  Hubungan  Industrial  dalam  memeriksa dan  memutus  perkara  yaitu  harus  mempertimbangkan  hukum,  perjanjian  yang  ada,  kebiasaan, dan  keadilan.  Ketentuan  tersebut  memiliki  makna  kumulatif  karena  terdapat  kata  “dan”  dalam bunyi pasalnya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri  Jakarta  seharusnya  tidak  memutus  hanya  berdasarkan  pada  perjanjian  yang  ada  atau dalam hal ini adalah hanya berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2005-2007.
Akar  permasalahan  dalam  perkara  ini  berada  pada  penafsiran  Pasal  28  Perjanjian  Kerja Bersama Tahun 2005-2007 yang hanya menyatakan kenaikan gaji pokok didasarkan pada inflasi dan berkala. Pada faktanya, di persidangan  yang terbuka untuk umum terbukti proses penentuan kenaikan  gaji  pokok  tahun  2000  sampai  dengan  2006  selalu  terdiri  dari  3  komponen,  yaitu inflasi,  berkala,  dan  PTH.  Walaupun  pada  kenaikan  gaji  pokok tahun  2006  nominal  persentase PTH  adalah  0,  tidak  dapat  dikatakan  secara  serta  merta  PTH  sebagai  komponen  kenaikan  gaji pokok  tahun  2006  tidak  ada,  karena  komponen  PTH  tetap  tersebutkan  dan  disetujui  antara pekerja  dengan  pengusaha  sebagai  salah  satu  komponen  kenaikan  gaji  pokok  tahun  2006. Dengan selalu dirundingkan dan disepakatinya PTH sebagai salah satu komponen kenaikan gaji pokok,  maka  perlu  dijawab  apakah  PTH  merupakan  kebiasaan  yang  secara  terus  menerus  ada dalam setiap perundingan kenaikan gaji pokok di PT Bridgestone Tire Indonesia. Mengenai hal ini,  wajib  harus  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  1339  dan  Pasal  1347  KUH  Perdata.  Menurut Penulis,  jika  dikaitkan  fakta  proses  penentuan  kenaikan  gaji  pokok  tahun  2000  sampai  dengan 2006  selalu  terdiri  dari  3  komponen,  yaitu  inflasi,  berkala,  dan  PTH,  dengan  ketentuan  Pasal 1339  dan  1347  KUH  Perdata,  maka  didapat  kesimpulan  PTH  merupakan  kebiasaan  yang  telah menjadi  hukum  bagi  pekerja  dan  pengusaha  di  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia  dalam  setiap penentuan  komponen  kenaikan  gaji  pokok.  Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  maka  dalam penentuan kenaikan gaji pokok tahun 2007 haruslah didasari pada komponen inflasi dan berkala sebagaimana  ketentuan  Pasal  28  Perjanjian  Kerja  Bersama  Tahun  2005-2007,  dan  PTH sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata dan 1347 KUH Perdata.
Selanjutnya  Penulis  juga akan  mengkritisi  pertimbangan  hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  yang  menyatakan  ketentuan  gaji  pokok merupakan  hak  mutlak  pengusaha  (Pengugat).  Hal  ini  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  28 Perjanjian  Kerja Bersama Tahun 2005-2007 khususnya pada ayat (4) huruf e  yang  menyatakan “Peninjauan  gaji  pokok  dilakukan  oleh  Pengusaha  dengan  menilai  secara  menyeluruh:  e. pendapat serikat pekerja” didapat bahwa pendapat serikat pekerja juga menjadi penilaian dalam kenaikan  gaji  pokok.  Sebagaimana  ketentuan  mengenai  asas  hukum  yaitu  Asas Pacta  Sunt Servanda yaitu  asas  yang  menetapkan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataannya, oleh karena  itu Pengusaha terikat pada ketentuan pasal  tersebut  dalam  menentukan  kenaikan  gaji  pokok  tahun  2007  khususnya  pendapat  serikat pekerja  mengenai  keberadaan  PTH  sebagai  salah  satu  komponen  kenaikan  gaji  pokok  tahun 2007.  Selain  itu  perselisihan  mengenai  PTH  ini  merupakan  perselisihan  kepentingan sebagaimana  yang  telah  diakui  dalam  UU  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial sebagai  salah  satu  dari  jenis  perselisihan  hubungan  industrial,  sehingga  tidak  dapat  dikatakan ketentuan gaji pokok merupakan hak mutlak pengusaha.
Menjadi  catatan  yang  perlu  Penulis  kritisi  pula  mengenai  pertimbangan  hukum  Majelis Hakim  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  yang  menyatakan  dan menilai  putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri Bandung  tertanggal  2  Agustus  2007  adalah  tidak  berdasar  hukum  karenanya  harus dikesampingkan.  Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  kasus  terbahas  merupakan perselisihan kepentingan dimana putusan Pengadilan  Hubungan Industrial  merupakan peradilan pertama dan terakhir, sehingga haruslah dimaknai putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 2 Agustus 2007 telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde) . Asas hukum res judicata pro veritate habetur yaitu putusan hakim harus  dianggap  benar,  jika  saksi  palsu  diajukan  dan  hakim  memutus  perkaranya  berdasarkan saksi  palsu  tersebut,  jelas  putusannya  tidak  berdasarkan  kesaksian  yang  benar,  tetapi  harus dianggap  benar,  sampai  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap  atau  diputus  lain  oleh
pengadilan  yang  lebih  tinggi  (Widowati  &  Ohoiwutun,  2021).  Oleh  karena  berdasarkan  asas hukum res  judicata  pro  veritate  habetur ,  putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 2 Agustus 2007 haruslah dimaknai benar.
Terlebih Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah terlebih dahulu memutus perkara tesebut dengan membacakan putusan di persidangan yang terbuka  untuk  umum  yaitu  tanggal  2  Agustus  2007,  sedangkan  Majelis  Hakim  Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta baru membacakan putusan pada tanggal 15 November 2007. Mengenai hal ini seharusnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri  Jakarta  tunduk  dan  patuh  pada  Asas Nebis  in  Idem .  Berangkat  dari  pemahaman  Pasal 1917  KUH  Perdata,  dapat  disimpulkan  beberapa  syarat  yang  harus  terpenuhi  secara  kumulatif untuk  sebuah  perkara  dapat  dikatakan Nebis  in  Idem dan  dihubungkan  dengan  perkara  dalam penulisan  ini  didapat  fakta  pokok  perkara  yang  diputus  oleh  Pengadilan  Hubungan  Industrial pada  Pengadilan  Negeri  Bandung  nomor  90/G/2007/PHI.  BDG  dan  Putusan  Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  nomor  143/PHI.G/2007/PN. JKT.PST. adalah sama yaitu mengenai nilai Perbaikan Taraf Hidup sebagai salah satu komponen dalam  penentuan  kenaikan  gaji  pokok  tahun  2007.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Hubungan Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  membacakan  putusan  pada  tanggal  15  November 2007,  hal  ini  membuktikan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan Negeri Bandung telah terlebih dahulu memutus perkara tesebut dengan membacakan putusan di persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  yaitu  tanggal  2  Agustus  2007.  Hal  ini  jika  dikaitkan dengan  ketentuan  Pasal  56  huruf  b  UU  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  didapat fakta  bahwa  putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Bandung  nomor 90/G/2007/PHI.  BDG  telah  berkekuatan  hukum  tetap  sejak  dibacakan  di  persidangan  yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Agustus 2007.
Putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Bandung  nomor 90/G/2007/PHI. BDG bersifat positif karena pada amar  putusan ditemukan fakta bahwa Majelis Hakim  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebagian  yaitu  menyatakan  PTH  sebagai  salah satu komponen kenaikan gaji pokok pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia dengan nilai nominal 6,43%  sebagaimana  Petitum  yang  dimintakan  oleh  Serikat  Pekerja  dalam  gugatannya.  Dalam perkara  ini  yang  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan Negeri Jakarta adalah Pengusaha pada tanggal 10 Mei 2007, sementara Para Pekerja yang dalam hal  ini  diwakili  serikat  pekerja  mengajukan  gugatan  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada Pengadilan  Negeri  Bandung  pada  tanggal  9  Mei  2007,  sehingga  didapat  fakta  hukum  bahwa kedua  perkara  tersebut  memiliki  subjek  atau  pihak  yang  sama.  Kedua  objek  gugatan  dalam perkara  tersebut  juga  memiliki  kesamaan  yaitu  Kenaikan  gaji  pokok  terdiri  dari  3  komponen yaitu Inflasi dan Berkala berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2005-2007, dan Perbaikan Taraf Hidup berdasarkan kebiasaan kenaikan gaji pokok tahun 2007.
Dengan  terpenuhinya  seluruh  syarat  untuk  dapat  dikatakan Nebis  in  Idem ,  terlebih  selaras pula  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  tentang Nebis  in  Idem ,  No.  1226  K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, dengan kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subjeknya  berbeda,  tetapi  objek  sama  dengan  perkara  yang  telah  diputus  terdahulu  dan berkekuatan  hukum  tetap  (Munandar  &  Abubakar,  2018),  maka  gugatan  dinyatakan Nebis  In Idem ,  oleh  karenanya  demi  hukum  Majelis  Hakim  pada  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  harus  memutus  perkara  nomor  143/PHI.G/2007/PN.  JKT.PST dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard ).

## D. Simpulan dan Saran
Dari  hasil  pembahasan  tersebut  di  atas  didapat  kesimpulan  yaitu  perkara  perselisihan kepentingan  mengenai  kenaikan  gaji  pokok tahun  2007  di  PT  Bridgestone  Tire  Indonesia  yang diperiksa  dan  diputus  oleh  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta
Pusat  memutus  perkara  nomor  143/PHI.G/2007/PN.  JKT.PST  pada  tanggal  pada  tanggal  15 November  2007  telah  melanggar  Asas Nebis  in  Idem karena  terhadap  perkara  dan  pihak  yang sama  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Bandung dengan  register  perkara  nomor  90/G/2007/PHI.  BDG.  pada  tanggal  2  Agustus  2007,  dan  oleh karenanya  demi  terwujudnya  Asas Nebis  in  Idem seharusnya  Pengadilan  Hubungan  Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta memutus dengan amar putusan Niet Ontvankelijke Verklaard. Berikutnya,  dengan  hukum  acara  yang  berlaku  pada  proses  penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial  yaitu  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  UU  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial  sebagai lex  specialis dan  hukum  acara  perdata  sebagai lex  generali ,  maka terhadap  pemeriksaan  perkara  dengan  objek  dan  para  pihak  yang  sama  Pengadilan  Hubungan Industrial  haruslah  tunduk  dan  patuh  terhadap  asas Nebis  In  Idem sebagaimana  yang  diatur  di dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  A.,  &  Shabara,  E.  (2019).  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Penyelesaian Hubungan Industrial (Study Kasus di  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Banda  Aceh). Jurnal  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum,
Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial , 4 (1), 37–57. https://doi.org/10.22373/justisia.v4i1.5960
Butarbutar,  E.  N.  (2018).  Asas  Ne  Bis  In  Idem  Dalam  Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum.
Jurnal Yudisial , 11 (1), 23–39. https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.167
Fatimah, Y. N. (2015). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Yang di Putus Hubungan Kerja. Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum , 10 (2), 215–232.
https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4954
Hadi,  S.  (2021).  Hubungan  Perburuhan  dan  Hukum  Perburuhan. Tsaqofah:  Jurnal  Penelitian Guru Indonesia , 1 (1), 26–51. https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v1i1.352
Innaka, A., Rusdiana, S., & Sularto, S. (2012). Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada  Perjanjian  Jual  Beli  Perumahan. Mimbar  Hukum , 24 (3),  504–514.  Retrieved  from https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16122/10668
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Munandar,  T.  N.  A.,  &  Abubakar,  M.  (2018).  Studi  Kasus  Terhadap  Putusan  Mahkamah Syar’iyah  Lhoksukon  Nomor  43/Pdt.G/2011/MS-LSK  Tentang  Penerapan  Asas  Nebis  In Idem. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum  Keperdataan , 2 (1),  148–164.  Retrieved from https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13163
Nugroho,  A.  D.  (2015). Asas  Kebebasan  Berkontrak  Dan  Asas  Konsensualisme  Dalam Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu :  (PKWT  PT  Bahtera  Pesat  Lintas  Buana  No.162/BPL- MDR/SR/KP.170/14) (Universitas Yarsi). Universitas Yarsi. Retrieved from http://digilib.yarsi.ac.id/6842/
Pasaribu, F. (2021). Asas Nebis In Idem dalam Putusan Praperadilan dan Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih dari Satu Kali bagi Tersangka dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.
Banua Law Review , 3 (2), 201–213. Retrieved from
https://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev/article/view/29
Prajatama, H. (2014). Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya  Kebebasan Hakim Untuk Mencari  Keadilan Di Indonesia. Verstek: Jurnal  Ilmu Hukum , 2 (1), 41–50. Retrieved  from https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38837
Rohman, R. S., & Putra, P. S. (2021). Perbandingan Hukum Terhadap Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial  Sebelum  Dan  Sesudah  Kemerdekaan  Di  Indonesia. Kertha  Semaya :
Journal Ilmu Hukum , 9 (8), 1262–1277. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/71712
Sinaga,  N.  A.  (2018).  Peranan  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  Dalam  Mewujudkan  Tujuan Perjanjian. Binamulia Hukum , 7 (2), 107–120. Retrieved from https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/318
Taluke,  A.  (2013).  Eksekusi  Terhadap  Perkara  Perdata  Yang  Telah  Mempunyai  Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Lex
Privatum , 1 (4), 24–35. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3060
Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum. Nusantara :  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial , 8 (8),
2463–2478. Retrieved from http://jurnal.um- tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601
Widowati,  W.,  &  Ohoiwutun,  Y.  A.  T.  (2021).  Kepastian  Hukum  Putusan  Yang  Melanggar Special Straf Maxima. Jurnal Yudisial , 14 (1), 1–18. Retrieved from
https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/413