## IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS

## IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENTON IN FREE TRADE AREA AND FREE PORT
Hafzana Bedasari 1* , Kasirul Fadli 2 , Nadia 2 , Masrul Ikhsan 1 , Ahmad Hadi 1 1 Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru 2 Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISHUM, Universitas Karimun, Jl. Canggai Puteri, Karimun *Koresponden email: hafzana@lecturer.unri.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembangunan serta apa saja yang menjadi faktor penghambat Badan Pengusahaan (BP) Karimun dalam mengelola, mengembang dan juga melaksanakan pem- bangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu BP Karimun masih megalami berbagai kendala terutama dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di kawasan seperti jalan, pelabuhan, sumber air bersih, lahan untuk lokasi industri, pergudangan, dan lain sebagainya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pembangunan Di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun sudah berjalan cukup baik dilihat dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Kemudian ditemukan bahwa sumber anggran sebagai faktor penghambat dalam implementasi. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah anggaran BP Karimun harus lebih ditingkatkan, penambahan sarana dan prasarana serta penempatan pegawai BP Karimun harus di- tempatkan sesuai bisang dan keahlian.
Kata kunci : Implementasi, rencana strategis, perdagangan bebas, pelabuhan bebas

## ABSTRACT
This study aims to find out how the implementation of development and what are the inhibiting factors of the Karimun Concession Agency (BP) in managing, developing and also carrying out development in the Free Trade Area and Free Port of Karimun. The phenomenon found in this study is that BP Karimun is still experiencing various obstacles, especially in carrying out infrastructure development in areas such as roads, ports, clean water sources, land for industrial locations, warehousing, and so on. The method in this study uses a qualitative descriptive method. In this study data was collected by interviews, observation and documentation. The research location is at the Office of the Free Trade Area Concession Agency and the Karimun Free Port. The results of the study indicate that the Implementation of Development in the Free Trade Area and Free Port of Karimun has been going quite well in terms of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Then it was found that the source of the budget as an inhibiting factor in implementation. The recommendations in this study are that BP Karimun's budget must be further increased, additional facilities and infrastructure and the placement of BP Karimun employees must be placed according to their profession and expertise.
Keywords : Implementation, strategic plan, free trade, free port
PENDAHULUAN Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabu- han Bebas (PBPB) Karimun berfungsi sebagai tempat pengumpulan/penumpukan dan penyaluran hasil produksi dari dan keseluruh wilayah Indo- nesia serta negara-negara lain, dan di dalam KPBPB Karimun dapat dilakukan kegiatan- kegiatan di bidang perekonomian, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, per- bankan, pariwisata dan bidang-bidang lainnya yang dapat membangkitkan potensi pendapatan masyarakat dan daerah Karimun. Deskripsi luas
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun secara keseluruhan seluas ± 9.666,018 hektar, dengan rincian di Pulau Karimun Besar seluas ± 8.862,018 hektar, dan di Pulau Karimun Kecil (Anak) ± 804 hektar. Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pela- buhan Bebas Karimun ini mencakup 3 (tiga) wilayah administratif kecamatan, yakni sebagian wilayah Kecamatan Meral, sebagian wilayah Ke- camatan Tebing, dan seluruh wilayah Kecamatan Meral Barat.
Tabel 1. Daftar Peruntukan Lahan di KPBPB Karimun (BP Karimun, 2018)
Kawasan PBPB Karimun dikelola oleh suatu lembaga pemerintah yang disebut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dan bekerja sama dengan pihak pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola, pengembang, serta melaksanakan pembangunan di kawasan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BP
Karimun. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Karimun (BP Karimun) Periode 2018-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BP Karimun untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun antar lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan BP Karimun sejak ditetapkan menjadi Badan Pengusahaan Kawasan pada tahun 2008 yang lalu, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan ( stakeholders ) seperti perusahaan dan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global, nasional maupun daerah.
Sebagai pengelola, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun mengatur dan menjaga keberlangsungan investasi di Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, membuat ketentuan-ketentuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya untuk keperluan investasi, melakukan kerja sama dengan
instansi yang
berwenang/terkait dalam hal pemeriksaan lalu lintas barang, serta kerja sama lainnya.
Gambar 1 . Jumlah perusahaan yang berinvestasi setiap tahun di K-PBPB Karimun Tahun 2009- 2020 (BP Karimun 2021)
Sebagai pengembang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun melakukan pengembangan usaha- usaha dan layanan sesuai kebutuhan, menggali potensi lainnya berdasarkan research (Kajian Ekonomi, Sosial, dan Dampak Lingkungan), dan pemasaran guna menarik masuk investasi baik dari dalam negari (PMDN) maupun luar negeri (PMA) ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Selanjutnya Sebagai Pembangun, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun melaksanakan pem- bangunan kawasan berdasarkan program prioritas baik yang bersifat ke dalam (internal) maupun keluar (eksternal). Pembangunan internal yang menyangkut BP Karimun antara lain pemba- ngunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, dan lain sebagainya. Sedangkan pem- bangunan eksternal anatara lain melaksanakan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana publik, serta pusat-pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan industri.
Namun di dalam mengimplementasikan Renstra terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola, pengembang, dan melaksanakan pembangunan di kawasan, BP Kari- mun masih megalami berbagai kendala terutama dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di kawasan seperti jalan, pelabuhan, sumber air bersih, lahan untuk lokasi industri, pergudangan, dan lain sebagainya. Dimana program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan di dalam Renstra BP Karimun belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Dengan melihat permasalahan-permasala- han di atas, dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang pelaksanaan prog-
No. Nama Pulau Lahan Yang Digunakan Luas (Ha) 1. Karimun Besar Kawasan Hutan Lindung Kawasan Industri Kawasan Stadion Kawasan Konservasi Kawasan Pariwisata Kawasan Pelabuhan Kawasan Pemukiman Kawasan Pertambangan Kawasan PPJ ±1.584,42 Ha ±5.418,408Ha ± 10,108 Ha ± 19,082 Ha ± 304 Ha ± 167 Ha ± 437 Ha ± 510 Ha ± 412 Ha 2. Karimun Kecil (Karimun Anak) Kawasan Hutan Lindung Kawasan Industri ± 380,39 Ha ± 423,61Ha Total Luas Kawasan PBPB Karimun ±9.666,018Ha
ram prioritas yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Pengusahaan Kawasan Perdaga- ngan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (BP Karimun) Tahun 2018-2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Tahun 2018-2022 pada bagian Perencanaan, Penyelenggaraan Program dan Kegiatan serta Pembiayaan dan untuk me- ngetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya.
METODE Jenis penelitian ini merupakan Penelitian kebijakan ( Policy Research ) yang merupakan model penelitian tindakan dimulai karena adanya masalah, masalah ini umumnya dimiliki oleh para administrator/manajer atau para pengambil kepu- tusan dalam suatu organisasi. (Sugiyono, 2019). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif (Sukmadinata, 2011) yaitu ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggam- barkan fenomena-fenomena yang ada, baik ber- sifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan bermaksud menjelaskan tentang Implementasi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdaga- ngan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun ten- tang Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawa- san Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Tahun 2018-2022.
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara tidak terstruktur dan Observasi Ber- peran serta ( Participant Observation ). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman (dalam Bedasari dan Maharani, 2020). Untuk menyajikan data agar mudah di- pahami, maka langkah-langkah anlisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman (2014) yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pe- ngumpulan data ( data collection ), reduksi data
( data reduction ), penyajian data ( data display ), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi ( conclu- tions ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Parson dalam Febri dan Sadad (2022) analisis kebijakan publik memiliki dua bagian utama yaitu analisis kebijakan publik dan proses kebijakan publik.
Implementasi Pembangunan
Kawasan
Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
Faktor pertama yaitu faktor Komunikasi, faktor ini terbagi menjadi dua kategori yaitu komunikasi internal dan eksternal (Yusuf et all, 2022). Agar kebijakan yang diimplementasikan dapat berjalan sesuai yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan serta komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu (tidak tepat sasaran) hal ini dikarenakan ketidak jelasan pesan komunikasi kebijakan yang disampaikan dapat mendorong terjadinya kesalah pahaman bahkan mungkin bertentangan dengan makna atau tujuan pesan awal yang disampaikan.
Berdasarkan temuan di lapangan kejelasan menyampaikan informasi yang dilakukan oleh Ba- dan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun terhadap masya- rakat di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pe- labuhan Bebas sudah berjalan cukup baik, hal ini terlihat dimana sebagian dari masyarakat meng- hibahkan tanahnya untuk pembangunan jalan di kawasan tersebut sehingga pelaksanaan rencana strategis BP Karimun Tahun 2018-2022 dapat berjalan. Perintah atau isi dalam Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BP Karimun Ta- hun 2018-2022 sudah dilakukan secara konsisten oleh BP Karimun dengan Kementerian terkait dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini terlihat dari pelaksanaan Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022 yang sudah terlaksana tanpa adanya perubahan-perubahan.
Berdasarkan fakta yang ditemukan, faktor komunikasi BP Karimun Tahun 2018-2022 sudah memiliki komunikasi yang tepat sasaran baik dari kementerian, pemerintah daerah dan juga masya- rakat yang berada dikawasan terbukti dengan terlaksananya program pembangunan jalan serta pemberian hibah tanah oleh masyarakat. Hal ini juga didukung dari hasil wawancara beberapa masyarakat yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun dari Lem- bah Permai Kecamatan Meral Barat yang me- ngatakan bahwa mereka mengetahui tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini dari BP Karimun dan juga pemerintah daerah melalui rapat yang diadakan oleh kantor BP Kari- mun sehingga masyarakat sekita mau menghibah- kan sebagian tanah saya untuk BP Karimun dalam mengelola kawasan tersebut dan juga sekaligus dapat bekerja disana.
Selabjutnya faktor Sumberdaya di BP Karimun sudah memadai walaupun masih terdapat kekurangan untuk mengimplementasikan Kepu- tusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perda- gangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 30 Tahun 2017 dimana hal ini terlihat sampai saat ini BP Karimun masih dapat melak- sanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengelola, Pengembang, dan Pelaksana Pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Be- bas Karimun dengan program-program serta kegiatannya, baik secara fisik maupun non fisik. Selama ini BP Karimun dalam melaksana- kan tugas dan fungsinya sebagai Pengelola, Pe- ngembang dan Pelaksana Pembangunan mendapat dukungan dana operasional dari Anggaran Pen- dapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun, Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program sebagaimana ya- ng telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022, antara lain untuk membiayai kegiatan-kegiatan fisik terutama pem- bangunan infrastruktur di kawasan seperti jalan, pelabuhan, sumber air bersih, lahan untuk lokasi industri, pergudangan, dan lain sebagainya di Ka- wasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
Jika dilihat dari Sumberdaya Anggaran, Anggaran untuk pelaksanaan Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022 masih bersifat bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Ne- gara (APBN) di Kementerian Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun dimana sampai saat ini hanya pembangunan jalan saja yang dapat terlaksana dengan baik namun untuk program-program yang lain seperti pelabuhan, jembatan, air bersih serta penyediaan lokasi industri belum dapat terlaksana karena keterbatasan anggaran yang tersedia, hal ini disebabkan karena kelembagaan yang sampai saat ini belum ditetapkan secara utuh oleh Pe- merintah Pusat sehingga BP Karimun belum me- miliki pos anggaran sendiri untuk melaksanakan semua program pembangunan di dalam Renstra. Sumberdaya anggaran di BP Karimun memadai namun masih terdapat kekurangan untuk mengim- plementasikan Keputusan Kepala Badan Pengu- sahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pela- buhan Bebas Karimun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022 terutama di bidang infrastruktur. Sumberdaya Anggaran termasuk dalam faktor penghambat dalam implementasi Keputu- san Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Per-
dagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022.
Sumber daya fasilitas termasuk faktor yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya lain- nya dengan adanya fasilitas yang baik maka akan menunjang keberhasilan kebijakan tersebut. Jika dilihat dari fasilitas untuk implementas Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdaga- ngan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022, sumberdaya fasilitas cukup baik seperti pengadaan peralatan-peralatan kantor untuk menunjang program kegiatan pelak- sanaan Renstra dan juga tersedianya peralatan GPS untuk menetukan titik koordinat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, selain itu juga ada kendaraan dinas roda dua maupun roda empat yang digunakan untuk peninjauan lapangan sehingga pelaksanaan dari program Renstra dapat berjalan dengan baik Pelimpahan kewenangan dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi BP Karimun sebagai Pe- ngelola, Pengembang dan Pelaksana Pembangu- nan jadi sudah tidak ada masalah, disamping kewenangan dari beberapa peraturan perundang- undangan lainnya termasuk pemberian perizinan dan hal ini terbukti dimana BP Karimun dapat menjalankan atau melaksanakan program-program yang sudah direncanakan di dalam Renstra Tahun 2018-2022 khususnya pembanguna infrastruktur jalan dan beberapa perizinan berusaha lainnya. BP Karimun secara legitimasi sudah memiliki sumber daya kewenangan yang saat ini berjalan sudah cukup baik, sehingga Rencana Strategis BP Karimun dapat berjalan sampai saat ini. Merujuk pada argumen Edward III, dispo- sisi atau sikap para pelaksana dapat menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi ke- bijakan, apabila personil ada yang tidak melak- sanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi (Aristin & Azizah, 2018). Komitmen para Implementor BP Karimun sudah cukup baik, BP Karimun dalam mengimple- mentasikan Keputusan Kepala Badan Pengusa- haan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 30 Tahun 2017 terlihat dari terlaksananya kegiatan serta program- program pada rencana strategis BP Karimun Tahun 2018-2022 yang dilaksanakan setiap ta- hunnya, mengeluarkan perizinan, serta keleng- kapan peralatan pendukung lainnya, sebenarnya BP Karimun ingin sekali dapat melaksanakan seluruh program yang ada namun karena keter-
batasan anggaran lah yang membuat BP Karimun belum dapat terlaksana.
Kemudian faktor Struktur birokrasi yang terdiri dari pembagian wewenang dan Standard Operating Procedures (SOP) di BP Karimun telah ditetapka dalam Keputusan Ketua Dewan Ka- wasan Karimun Nomor 01 Tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BP Karimun yang terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Anggota, Satuan Penga- wasan Intern dan Kepala Bidang/Bagian. Struktur birokrasi BP Karimun tidak ada masalah karena sudah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN) yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Dewan Kawasan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP Karimun, sehingga BP Karimun dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan jelas”
Struktur birokrasi BP Karimun yang dilihat dari fregmentasi dan Standard Operating Proce- dures (SOP ) sudah berjalan cukup baik, sehingga dalam penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwa struktur birokrasi termasuk dalam faktor pendu- kung dalam mengimplementasikan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdaga- ngan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022.
Faktor Penghambat Implementasi Sumberdaya anggaran untuk pelaksanaan Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022 masih bersifat bantuan yang tentunya tidak dapat ditentukan berapa besarannya, namanya juga bantuan yaitu bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Ke- uangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun, dimana sampai saat ini hanya pembangunan jalan saja yang dapat terlaksana dengan baik namun untuk program- program yang lain seperti pelabuhan, jembatan, air bersih serta penyediaan lokasi industri belum dapat terlaksana karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Hal ini disebabkan karena kelem- bagaan yang sampai saat ini belum ditetapkan secara utuh oleh Pemerintah Pusat sehingga BP Karimun belum memiliki pos anggaran sendiri untuk melaksanakan semua program pemba- ngunan di dalam Renstra Selama ini BP Karimun dalam melak- sanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengelola, Pengembang dan Pelaksana Pembangunan men- dapat dukungan dana operasional dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Ang- garan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabu- paten Karimun, Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program sebagai- mana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022, antara lain untuk membiayai kegiatan-kegiatan fisik terutama pembangunan infrastruktur di kawasan seperti jalan, pelabuhan, sumber air bersih, lahan untuk lokasi industri, pergudangan, dan lain sebagainya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
KESIMPULAN Secara keseluruhan dari hasil penelitian tentang implementasi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Karimun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022 sudah berjalan cukup baik dilihat dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Namun demikian dirasakan masih ada sedikit kekurangan yang berkaitan de- ngan masalah anggaran. Faktor komunikasi sudah bejalan dengan baik antara BP Karimun dengan Kementerian terkait, Dewan Kawasan Karimun serta Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan juga masyarakat yang berada di Kawasan Perda- gangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Kemudian faktor Sumberdaya manusia, fasilitas dan kewenangan yang sudah berjalan cukup baik, namun sumber daya anggran masih berjalan kurang baik dikarenakan terdapat kekurangan dimana BP Karimun belum memiliki anggaran sendiri dalam melaksnakan program-program se- hingga yang terlaksana hanyalah program pem- bangunan jalan. Selanjutnya Disposisi sudah berjalan cukup baik, hal ini ditunjukan oleh pihak implementor me-miliki komitmen yang tinggi untuk melaksankan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang khususnya terkait dengan melaksanakan kewenangan-kewe- nangan yang telah dilimpahkan kepada BP Ka- rimun. Berikutnya Struktur birokrasi yang berhu- bungan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan pelaksanaan operasional yang sudah dapat dijalankan dengan baik dimana terlihat semua kegiatan yang dilaksanakan BP Karimun dapat diselesaikan tepat waktu. Selanjut- nya ditemukan bahwa anggaran menjadi faktor penghambat implementasi oleh BP Karimun, hal ini disebabkan oleh anggran BP Karimun belum memiliki pos anggaran sendiri untuk melak- sanakan semua program pembangunan di dalam melaksanakan Renstranya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoellah, Awan Y, Rusfiana, Yudi, 2016, Teori dan Analisa Kebijakan Publik . Jatinangor: Alfabeta.
Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015. Implementasi Kebijakan Publik . Yogjakarta: Gava Media. Amrozi, Yusuf, Elfa Cornelia Devi, Laily Ainuriyah
Rosida. 2022. Implementasi E-Government Pelayanan Publik pada Aplikasi E-Kios. Jurnal Kebijakan Publik 13(3): 310–16. Aristin, R., & Azizah, R. N. 2018. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Kadura Timur Sumenep Madura. Jurnal Reformasi , 8(2), 120–135.
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, 2017. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018- 2022. Tanjung Balai Karimun.
Bedasari, Hafzana. Maharani, Siti. 2020. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 di Kabupaten Karimun.” PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 6: 11–23.
Deni. 2022. Model Komunikasi Tubbs - Konsep- Elemen - PakarKomunikasi.com. https:// pakarkomunikasi.com/model-komunikasi- tubbs
Dunn, William. 2003. Analisis Kebijakan Publik,
Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Febri Yuliani, Abdul Sadad. 2022. “Peran Aktor
Kebijakan pada Networking Kebijakan Penegendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.” Jurnal Kebijakan Publik, 13(3): 317–22.
Keputusan Kepala Badan Pengusahaan (BP)
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022
Keputusan Ketua Dewan Kawasan Karimun
Nomor 01 Tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BP Karimun.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J.
2014. Qualitative Data Analysis (3rd ed.). SAGE Publications Nugroho D, Riant. 2013. Metode Penelitian Kebijakan . Yogjakarta: Pustaka Belajar.
_____________. 2017. Public Policy . Jakarta: Gramedia Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam,
Bintan, dan Karimun Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/ Karimun.(2009). Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. Tanjung Pinang.
Samodra Wibawa dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharno. 2013. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Yogyakarta: Ombak.
Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B . Bandung: Alfabeta. Sukmadinata, N.S. 2011. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Remaja Rosadakarya Yusuf Amrozi , Elfa Cornelia Devi, Laily Ainuriyah Rosida. 2022. Implementasi E- Government Pelayanan Publik Pada Aplikasi E-Kios Jurnal Kebijakan Publik , 13 (3), 310– 316.