Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distributionof this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Ikatan Sosiologi Indonesia E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157

## Catatan Editor Tamu/Guest Editor’s Note

## SODALITY MENCARI JALANNYA SENDIRI: SETENGAH ABAD WARISAN PEMIKIRAN SEDIONO M.P. TJONDRONEGORO
SODALITY SEARCHS ITS OWN PATH: A HALF CENTURY OF SEDIONO M.P. TJONDRONEGORO’S INTELLECTUAL LEGACY
Satyawan Sunito 1,*
1 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia
*) E-mail korespondensi: awansunito@gmail.com
Received: October 14, 2021 | Revised: October 22, 2021 | Accepted: October 24, 2021 | Online publication: October 24, 2021

## ABSTRACT
The present review on articles published in this special edition dedicated to Prof. S.M.P. Tjondronegoro focuses on four subject matters. First, on the overall tendency of the articles to focus on the concept sodality and to overlook other intellectual concerns of Tjondronegoro. The second subject deals with the question of why the overwhelming focus of the articles revolves around this concept and this has to do with the understanding of the sodality itself. This concept has been perceived in its most explicit meaning, namely as the smallest territory-based social unit above the household. This understanding ignores the social class aspect of sodality, and the contradiction between the “Desa” which represents  the upper  class and  sodalities  which represent the under class at the countryside. This notion of social class was narrated cautiously but by no means unclear by Tjondronegoro. The third subject is on the existence of sodality fifty years after it was firstly launced by Tjondronegoro when the domination of the “Desa” is almost complete,  and the status of  sodality  as analytical concept  is questioned. The last subject is on  sodality within the broader Indonesian society: how to place sodality in some societies organized dominantly by kinship-based social organizations, predominantly outside Java? One crucial, underlying question run throughout these articles is wether sodality is an intrinsic character of small social units in the Indonesian countryside; or is it something that has to be looked for, developed, and subject to erosion and disintegration?
Kata kunci: sodality, solidarity groups, countryside, territory-based social units, social class

## ABSTRAK
Review atas artikel-artikel di edisi khusus yang didedikasikan untuk Prof. S.M.P. Tjondronegoro ini memusatkan perhatian pada empat subyek. Pertama, mengenai kecenderungan dari artikel-artikel ini untuk memfokuskan pada konsep sodality yang dianggap paling mewakili pandangan Tjondronegoro, dan dengan begitu mengesampingkan arena-arena lain kepedulian intelektual Tjondronegoro. Pertanyaan mengapa kecenderungan ini terjadi merupakan subjek kedua dari review ini, yaitu perihal pemaknaan para penulis atas sodality. Konsep ini dimaknai sebagaimana narasinya yang paling eksplisit, yaitu unit sosial territorial di pedesaan yang paling kecil di atas unit rumah tangga. Namun, pemaknaaan ini mengesampingkan aspek-aspek yang memberikan sodality ciri sebagai kelas sosial bawah di pedesaan, serta kontradiksinya dengan “Desa” yang diasosiasikan Tjondronegaro sebagai kelas atas di pedesaan. Aspek kelas sosial ini dinarasikan dengan hati-hati oleh Tjondronegoro, namunnya bukannya tidak jelas sama sekali. Subjek ketiga dari review ini adalah keberadaan ssodaliti lima puluh tahun setelah konsep ini dilansir Tjondronegoro. Ketika dominasi “Desa” hampir sempurna dan menjangkau unit-unit teritorial terkecil di pedesaan, apa yang terjadi dengan sodality sebagai konsep analisa? Subjek terakhir adalah sodality dalam kerangka masyarakat Indonesia lebih luas, yakni bagaimana menempatkan konsep ini pada beberapa masyarakat di luar Jawa yang organisasi sosialnya dari tingkat bawah sampai atas berdasarkan prinsip kekerabatan? Salah satu persoalan krusial yang mendasari semua artikel di edisi khusus ini adalah apakah sodality merupakan ciri yang intrinsik dari masyarakat Indonesia? Ataukah sodality justru merupakan suatu ciri yang harus dicari dan dibangun serta dapat mengalami erosi dan disintegrasi?
Kata kunci: sodality, kelompok solidaritas, pedesaan, unit sosial berbasis teritory, kelas sosial

## PENDAHULUAN
Edisi khusus ini merupakan tribute untuk Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro. Apa lagi yang paling tepat sebagai tribute untuk seorang tokoh akademisi dan intelektual seperti Tjondronegoro selain olah pikir dalam bentuk tulisan dan perdebatan akademis? Tulisan review ini adalah bagian dari perdebatan tersebut.
Namun sebelum melangkah ke pembahasan lebih lanjut, ungkapan penghargaan untuk para penulis yang telah mengisi Jurnal Sodality edisi khusus ini perlu disampaikan: dari luar IPB kepada Setiadi, Gutomo Bayu Aji, dan Setia A. Lenggono, sementara dari IPB kepada Lala M. Kolopaking bersama Fredian  Tonny  dan  Lukman  Hakim,  Sumardjo  bersama  Adi  Firmansyah  dan  Leonard  Dharmawan, serta kepada Rilus A. Kinseng. Masing-masing artikel dari para penulis ini memberikan tekanan dan fokus pada aspek-aspek berbeda yang sedikit banyak mencerminkan perkembangan lima puluh tahun setelah konsep sodality digagas pertama kali oleh Tjondronegoro.
Empat tema akan dibahas dalam tulisan ini sebagai ulasan atas enam artikel yang dimuat dalam Jurnal Sodality edisi khusus ini. Pertama , proses seleksi atas pemikiran Tjondronegoro yang terfokus pada konsep sodality; kedua , ragam pemaknaan terhadap konsep sodality; ketiga , sodality lima puluh tahun kemudian; keempat , sodality dalam kerangka masyarakat yang lebih luas.

## PROSES SELEKSI ATAS PEMIKIRAN TJONDRONEGORO
Penting untuk disadari bahwa kesemua artikel dalam edisi khusus ini mengusung —dengan beragam pemahaman dan tingkat kedalaman—konsep sodality yang dipahami bersama sebagai konsep sentral di dalam pemikiran Tjondronegoro. Bagaimana tidak, mengingat sodality (untuk mengungkapkannya dalam  bahasa  kekinian)  merupakan  sebuah  “kebaruan”  ( novelty )  dari  disertasi  yang  dipertahankan oleh Tjondronegoro di Universitas Indonesia pada Desember 1977 dan kemudian diterbitkan Oxford University Press pada 1984.
Meski demikian, harus dikatakan bahwa melekatkan Tjondronegoro dengan sodality semata sangatlah tidak lengkap. Membatasi pembahasan hanya pada konsep ini akan menempatkan Tjondronegoro pada ruang  akademik  yang  cenderung  aman  dan  penuh  ambigu.  Padahal,  kiprah  Tjondronegoro  justru berada di ruang akademik yang kurang aman karena cirinya yang tegas dan tidak ambigu. Inilah ruang akademik yang—bersama dengan Sajogyo, Gunawan Wiradi, dan tidak terlalu banyak tokoh lain— terus  melansir  kritik  terhadap  strategi  pembangunan-isme  yang  kurang  mengutamakan  manusia karena tidak berkeadilan. Hal ini dilakukan oleh Tjondronegoro sejak rezim ororitarian “Orde Baru” 1 sampai  pada  rezim  demokrasi  politik  (atau  rezim  Reformasi),  bahkan  sampai  pada  akhir  hayatnya. Kritik  ini  tidak  ambigu  karena  Tjondronegoro—lagi-lagi  bersama  Sajogyo,  Gunawan  Wiradi,  dan tidak  terlalu  banyak  tokoh  lain—mengaitkan  kemiskinan  dengan  ketidakadilan  agraria.  Di  luar  ini, tema lain yang sejak awal diusung oleh Tjondronegoro adalah lingkungan hidup yang juga dikaitkan dengan  kritik  beliau  terhadap  sistem  pembangunan  yang  kurang  mengutamakan  manusia  dan  tidak berkeadilan agraria.
Tidak semua penulis artikel mengabaikan fakta kompleksitas pemikiran Tjondronegoro ini. Tulisan Lala Kolopaking et. al. , misalnya, dengan baik menjabarkan relevansi tema-tema pemikiran Tjondronegoro ini di dalam pengembangan mata kuliah di program studi Sosiologi Pedesaan (SPD) pascasarjana IPB dan  bahkan  seluruh  mata  kuliah  di  Departemen  Sains  Komunikasi  dan  Pengembangan  Masyarakat (SKPM), Fakultas Ekologi Manusia, IPB. Bagi yang tertarik mengetahui “dapur” program studi SPD dan SKPM di IPB sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan tulisan ini! Namun, ketika tulisan ini mulai membicarakan konsep sodality pada tingkat yang lebih empiris, yakni ketika membahas “Desa
1 Tanda kutip perlu dicantumkan karena istilah “Orde Baru” adalah strategi politik yang menyatakan bahwa orde terdahulu sudah ketinggalan jaman, dan “Orde Baru” memberikan jalan pembaruan. Pernyataan demikian tidak ada hubungan dengan analisis politik yang serius.
Membangun”, kompleksitas subjek perhatian Tjondronegoro tidak lagi mendapatkan tempat, terdesak oleh skema kekinian perihal ancaman disrupsi teknologi serta berbagai kemungkinan yang ditawarkan oleh teknologi digital bagi eksistensi sodality.
Tulisan Gutomo Bayu Aji menekankan kontinuitas dari hambatan partisipasi petani dalam pembangunan dan  berlanjutnya  intervensi  kepentingan  eksternal  sampai  pada  unit-unit  sosial  yang  sebelumnya masih mengambil ciri sodality. Di dalam konteks yang sangat sulit semacam ini, sodality di mata Aji bertransformasi menjadi ruang mediasi budaya dari gerakan agroekologi dan agraria petani di bawah tekanan global. Tulisan Setiadi dengan menarik membeberkan dis-integrasi dari sodality di pedesaan Jawa akibat komersialisasi pertanian, heterogenisasi sosial dan menajamnya diferensiasi sosial yang melahirkan apa yang disebutnya sebagai sebuah “solidaritas semu”. Konteks yang menarik tersebut dapat  dimanfaatkan  untuk  membahas  posisi  sodality  serta  transformasinya  sebagai  konsep  analitis yang menerangkan dinamika komunitas desa.
Dengan perkecualian tulisan Aji dan Setiadi ini, dapat dirasakan bahwa di artikel-artikel lain terdapat kekosongan tema mengenai keterkaitan antara “Desa” dengan kepentingan eksternal, dan di pihak lain sodality dengan kepentingan golongan miskin desa,  serta hubungan  antara kemiskinan dan  agraria. Hal ini banyak disebabkan oleh pemahaman para penyumbang artikel atas konsep sodality itu sendiri. Untuk itu, pembahasan berikutnya akan beralih ke tema kedua yang membicarakan mengenai hal ini.

## RAGAM PEMAKNAAN KONSEP SODALITY
Pemaknaan  atas konsep  sodality yang paling dekat dengan Tjondronegoro dan penjabarannya yang paling rinci dapat dibaca pada tulisan Kolopaking et. al. Bahkan dalam tulisan ini dilengkapi dengan aspek ekologi yang dapat menjadi faktor bagi keragaman unit-unit sosial yang didefinisikan sebagai sodality. Kaitan dengan aspek ekologi ini di dalam tulisan Aji ternyata dapat juga dibuat menjadi lebih bermakna,  sekaligus  mencerminkan  agensi  dari  petani  dengan  mengaitkannya  dengan  konsep  dan gerakan agroekologi.
Namun harus dikatakan bahwa kebanyakan artikel dalam edisi khusus ini memaknai konsep sodality terbatas  sebagai  fenomena  sosial  pada  unit  teritori  paling  kecil  di  atas  rumah  tangga,  seperti  dapat ditemukan pada kesatuan dukuh , RW atau RT. Bahkan dalam beberapa artikel, konsep ini dipahami sebagai fenomena sosial yang bersifat intrinsic pada unit teritori terkecil tersebut, seperti dapat dilihat pada tulisan Sumardjo et. al. , Kolopaking et. al , Kinseng , dan Lenggono .
Bedanya, pada tulisan Kinseng, unit teritori ini juga merangkap sebagai unit sosial nelayan berbasis alat tangkap. Pemaknaan sodality oleh Kinseng semacam ini memberi ruang bagi perluasan cakupan konsep  ini  dengan  syarat  kualitas  sosial  dari  ikatan  sodality  dapat  dipertahankan.  Sodality  yang berbasis teritori dan alat tangkap ini dapat meluas hingga ke unit-unit teritori lain yang dicirikan oleh alat tangkap yang sama. Hal ini dapat ditemukan misalnya di dalam gerakan nelayan cantrang ketika melakukan perlawanan atas tekanan kebijakan pemerintah.
Tulisan Sumardjo et. al. menunjukkan bahwa unit-unit sodality di antara para petani tambak berhasil dihubungkan dengan organisasi koperasi dan industri pengolahan. Hal ini terjadi karena hubungan atas dasar kepentingan bersama dan trust dapat dipertahankan. Kondisi sebaliknya dikemukakan oleh Aji dan Setiadi di dalam tulisan masing-masing. Mereka mengemukakan bahwa sodality dapat meluruh akibat penetrasi pasar dan integrasi lebih dalam dari unit-unit sosial  terkecil ini ke dalam kerangka pemerintahan Desa.
Aspek  yang  nampaknya  paling  sering diterlantarkan dari  sodality  ini  adalah  kedekatan  konsep  ini dengan analisis kelas sosial. Di sini memang dapat dilihat ciri ambigu dari konsep sodality. Namun, apabila dicermati dengan seksama, konsep sodality Tjondronegoro dapat diletakkan dalam kerangka kelas  sosial  dan  bukan  sekedar  fenomena  sosial  pada  unit  teritori  terkecil  di  atas  rumah  tangga. Tjondronegoro dalam disertasinya  tidak menyederhanakan kerangka kelas  sosial  ini;  sebaliknya,  ia
mengakui kompleksitasnya dengan mencirikan Desa sebagai simbol semua hal yang mencerminkan golongan atas, sementara sodality dicirikan sebagai  segala hal yang mencerminkan golongan bawah namun jauh dari struktur dualitas.
Demikianlah, Desa dicirikan oleh organisasi (formal), orientasi pada kepentingan atas-Desa (program dari atas), modernitas, dan golongan kaya/elite. Sebaliknya, sodality dicirikan oleh kelembagaan (non- formal), orientasi pada kebutuhan warga, tradisi, dan apa yang disebut Tjonronegoro sebagai “ ordinary villagers ”. Tjondronegoro juga mengaitkan sodality dengan golongan yang kekurangan sumber daya. Karena itu, menurut Tjondronegoro, memberdayakan sodality menuntut perluasan akses atas sumber daya agraria dan lapangan kerja melalui industrialisasi pedesaan. Walaupun tidak dinyatakan secara straight forward , namun bagi Tjondronegoro sodality bukan sembarang unit teritori yang paling kecil. Kerekatan di antara anggota sodality terbentuk dari kesamaan kepentingan dan kebutuhan hidup yang dibedakan dari warga elite yang diasosiasikan dengan Desa. Hal ini juga mengandaikan bahwa sodality memiliki memiliki ciri yang lebih homogen secara sosial dan ekonomi. Memang harus diakui bahwa cara  Tjondronegoro  mengembangkan  konsep  sodality  semacam  ini  membuat  ciri  kelas  sosialnya tersamar. Selain itu, kesamaran atau ambiguitas kelas dari sodality ini juga disebabkan oleh penekanan Tjondronegoro sendiri pada unit teritori dan bukan golongan petani. 2
Di  dalam  menanggapi  konsep  sodality  dari  Tjondronegoro,  para  penulis  nampaknya  berhenti  pada sodality  sebagai  unit  teritori  dengan  ikatan  solidaritas,  namun  tidak  merambah  lebih  jauh  pada  ciri kelas sosialnya. Apabila dimensi kelas sosial ini diperhitungkan, maka positioning sodality di dalam peta sosial yang ada akan lebih problematik. Misalnya, golongan mana yang dicirikan oleh sodality pada petambak dalam tulisan Sumardjo et. al. atau nelayan pada tulisan Kinseng? Kedua komunitas ini sebenarnya memiliki struktur sosial yang sangat kompleks. Bagaimana posisi sodality ini vis a vis “Desa”? Apakah perluasan network sodality petambak dengan koperasi dan industri pengolahan pada tulisan Sumardjo et. al. akan berdampak pada terjadinya kooptasi (lihat tulisan Aji mengenai kooptasi ini)? Apakah ada beragam sodality dengan kepentingan dan kebutuhan berbeda di antara nelayan pada tulisan Kinseng (nelayan berdasarkan alat tangkap dan nelayan yang tidak punya alat tangkap), dan bagaimana hubungan di antara mereka semua? Apakah teritori terkecil dengan kompleksitas struktur sosial yang  tinggi pada  tulisan Setiadi merepresentasikan  sodality? Ketika  semua golongan mampu memanfaatkan komunikasi digital seperti dibayangkan oleh Kolopaking et. al. , apa yang membedakan “Desa” dengan golongan sodality? Apakah sodality sebagai dasar paradigmatik bagi pengembangan Sosiologi Indonesia seperti dibayangkan oleh Lenggono secara empiris merupakan ciri intrinsik dari kenyataan sosial dan sejarah masyarakat Nusantara? Apakah memang ambiguitas dari konsep sodality itu sendiri yang telah memberi ruang bagi kebebasan interpretasi seperti yang didemonstrasikan para penulis?

## SODALITY LIMA DEKADE KEMUDIAN
Berbeda  dari  kondisi  lima  puluh  tahun  yang  lampau  saat  Tjondronegoro  menulis  disertasinya,  kini Pemerintahan Desa dapat mencapai unit teritori terkecil sehingga unit seperti dusun sudah terkooptasi oleh  formalisasi  kelembagaan  dan  kepentingan  Desa  (lihat  tulisan  Aji).  Ekspansi  pasar  mendorong proses diferensiasi sosial yang demikian menajam sampai komunitas pada unit teritori yang terkecil serta merusak moral ekonomi petani dan hubungan trust di antara petani (lihat tulisan Setiadi). Itulah gambaran yang realistis dari dunia pedesaan saat ini. Dalam menanggapi kondisi sosial di desa yang ditelitinya,  Setiadi  menyatakan  bahwa  sodality  telah  runtuh  dan  tersisa  sebagai  “solidaritas  semu”. Sementara Aji dalam tulisannya membayangkan sodality tinggal sebagai ruang mediasi budaya bagi
2 Perhatikan kritik dari van Ufford (dikutip dalam tulisan Aji) yang menyatakan bahwa di dalam konsep sodality Tjondronegoro  para  petani  nampak  pasif  di  dalam  terpaan  kepentingan  global.  Kritik  van  Ufford  ini  tentunya antara lain dilandasi oleh penekanan Tjondronegoro sendiri atas teritori sebagai unit sosial dan bukan atas golongan petani.
petani yang memungkinkan agensi petani di dalam perjuangan agroekologi dan agraria dalam rangka menghadapi tekanan eksternal dan global.
Pemaparan di atas menunjukkan bahwa sodality bukanlah merupakan ciri khas dan intrinsik dari unit teritori terkecil di atas rumah tangga. Sodality harus ditemukan dan diperjuangkan, tetapi ia juga dapat luruh dan bahkan runtuh oleh proses-proses sosial-ekonomi yang bersifat eksternal maupun internal. Merupakan  sebuah  pertanyaan  apakah  dalam  konteks  konfigurasi  kelas  sosial,  terdapatnya  sodality dapat  diasumsikan  sebagai  semacam  kondisi class-fur-sich ?  Suatu  kondisi  di  mana  kesadaran  kelas telah  terbentuk  dan  sodality  dapat  mencerminkan agensi dari petani yang saling bekerja sama untuk kepentingan  dan  kebutuhan  bersama,  menentang  arus  ekspansi  kepentingan  “Desa”.  Suatu  kondisi yang  tidak  bersifat  intrinsik,  melainkan  dapat  tumbuh  atau  berubah  oleh  kombiasi  proses  eksternal dan internal.

## SODALITY DALAM KERANGKA MASYARAKAT YANG LEBIH LUAS
Untuk suatu bangsa yang mega multi-etnik seperti Indonesia, pertanyaan yang harus diajukan adalah: apa makna sodality pada beberapa masyarakat di mana organisasi  sosial yang berbasis kekerabatan (baik nyata maupun diandaikan)—seperti organisasi sosial marga, klan, dan suku—masih dominan di dalam menentukan distribusi aset dan kesempatan bagi warganya? Sayangnya, tidak ada artikel dalam edisi  khusus  ini  yang  dengan  khusus  menggarap  pertanyaan  ini  sehingga  sodality  masih  nampak sebagai fenomena Jawa semata.
Lebih dari tulisan yang lain, tulisan Lenggono mematri sodality sebagai sebuah ciri yang intrinsik— bukan saja untuk unit teritori terkecil di atas rumah tangga, namun untuk masyarakat Indonesia; sebuah “atom sosial” dari bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, konsep sodality diangkat hingga ke tataran ideologi, layaknya Marhaen dan Sarinah. Sodality oleh Lenggono dijadikan sebagai landasan  dari  konsep  Sosiologi  Indonesia  yang  berideologi  Pancasila.  Di  sini  kita  masuk  ke  dalam ranah  indigenisasi  dari  sosiologi  atau  ilmu  sosial.  Suatu  tema  yang  memiliki  periode  pasang  surut dalam perkembangan keilmuan di Indonesia, namun tidak pernah mati.
Di sini bukan tempatnya untuk mendiskusikan indigenisasi sosiologi atau ilmu sosial; dibutuhkan satu ruang  diskusi  tersendiri  untuk  itu.  Namun,  dua  hal  penting  dikemukakan. Pertama ,  menempatkan penggagas  konsep  sodality—Tjondronegoro—sebagai  eksponen  indigenisasi  sosiologi  adalah  tidak tepat. Indigenisasi sosiologi tidak sama dengan mendorong para ilmuwan Indonesia terjun ke dalam perdebatan dan pengembangan teori dari masyarakatnya sendiri. Tjondronegoro masuk dalam kategori terakhir ini dan konsep sodality merupakan salah satu contohnya. Kedua , mematrikan konsep sodality sebagai ciri intrinsik suatu unit sosial akan menimbulkan konsekuensi konsep tersebut menjadi  tidak produktif, yakni menjadi konsep yang tidak lagi memiliki daya menerangkan. Pada saat yang sama, memberikan suatu unit sosial ciri yang bersifat intrinsik akan membuat sifat dinamis dari unit sosial tersebut diabaikan.

## PENUTUP
Sebagai  penutup,  sesuatu  harus  dikemukakan  mengenai  hubungan  antara  Tjondronegoro  dengan konsep sodality yang paling dikaitkan dengan dirinya. Konsep sodality—sebagaimana konsep-konsep analitis lain—diciptakan di dalam ruang sosial-politik tertentu. Dalam hal sodality, konteks  tersebut adalah rezim otoritarian “Orde Baru”.
Pada tahun 1977, ketika disertasi dengan konsep sodality itu dipertahankan oleh Tjondronegoro, rezim “Orde  Baru”  berada  pada  puncak  kekuasaannya.  Oleh  karena  itu,  dapat  dibayangkan  bahwa  ruang kebebasan akademik tidak memberi tempat cukup bagi konstruksi pandangan yang berkaitan dengan kelas sosial. Pemahaman atas konsep sodality rasanya harus ditempatkan pada latar tersebut.
Walaupun demikian, seperti telah diterangkan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengatakan bahwa konsep sodality memiliki dimensi kelas sosial yang dengan khas dikemas oleh Tjondronegoro dengan cara yang elegan namun bukannya tidak jelas. Di dalam konteks ruang akademik yang lebih terbuka saat ini, alangkah baiknya untuk mempertegas dimensi kelas sosial pada konsep sodality ini.