## PESANTREN PUSAT COMMUNITY DEVELOPMENT (Mengkaji Ulang BPPM Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen
Pati)
Subaidi, Azzah Nor Laila Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara subaidi@unisnu.ac.id

## Abstrak:
Pesantren  sebagai  icon  pendidikan  berbasis  islam  di  Indonesia. Pesantren terlahir dari kesadaran akan pentingnya dakwah islamiyah, mensosialisasikan  dan  memajukan  pendidikan  Islam.  Norma  dan nilai-nilai  Islam  ditransmisikan dan ditanamkan melalui pengajaran. Namun  secara  sosial,  pesantren  tidak  hanya  berperan  dalam penyebaran dan pengembangan agama  Islam. Akan tetapi  pesantren mampu  menjadi  wadah  pemberdayaan  masyarakat.  Sebagai  wujud dinamisme  dan  profesionalisme  pesantren  dalam  usaha  turut menjawab  dan  menyelesaikan  problem  sosial,  menuju  terciptanya masyarakat sejahtera dan beradab.
Keywords : Pesantren, PP. Maslakul Huda,  BPPM.

## Abstract :
Pesantren  as  an  icon  of  Islamic-based  education  in  Indonesia. Pesantren was born from the awareness of the importance of da'wah Islamiyah,  to  socialize  and  promote  Islamic  education.  Islamic norms  and  values  are  transmitted  and  inculcated  through  teaching. But  socially,  pesantren  do  not  only  play  a  role  in  the  spread  and development of  Islam. However, pesantren can become a forum  for community  empowerment.  As  a  form  of  dynamism  and professionalism of pesantren in an effort to participate in answering and  solving  social  problems,  towards  the  creation  of  a  prosperous and civilized society.
Key words: Pesantren, PP. Maslakul Huda,  BPPM.

## A. Pendahuluan
Pondok  Pesantren 1 ,  sudah
sejak lama lahir di tengah masyarakat  Indonesia  terutama  di Jawa  dan  Madura.  Pada  awal perkembangannya di Indonesia sekitar  7-8  abad  yang  lalu,  pondok pesantren fokus pada upaya penyebaran  Islam  di  Nusantara, dengan melakukan kegiatan islamisasi  dan  purifikasi  ajaran. 2 Seiring  berkembangnya  zaman, pondok pesantren tetap eksis sebagai lembaga pendidikan agama Islam. Pendidikan agama di pesantren bertujuan untuk meningkatkan  karakter  dan  akhlaq para santri dengan metode penyucian diri (tazkiyatun nafs) dan latihan spiritual (riyadhah ruhiyyah) . 3
1 Istilah  pondok  dan  pesantren biasanya  digunakan  untuk  menunjukkan  hal yang  sama,  istilah  pondok  pesantren  juga sering  digunakan.  Istilah  pondok  berasal  dari bahasa arab yaitu funduq yang berarti asrama. Sedangkan  istilah  pesantren  berasal  dari  kata santri  berarti  murid.  Orang  jawa  biasanya menambahkan  awalan  pe  dan  akhiran  an untuk  menunjukkan  tempat  dimana  sesuatu berada.  Jadi,  pesantren  adalah  tempat  tinggal untuk para santri. Lihat Zamakhsyari Dhofier, Tradisi  Pesantren:  Studi  Tentang  Pandangan Hidup Kyai, ( Jakarta: LP3ES, 1982), hlm.18. 2 Tim  Direktorat  Pendidikan  Diniyah dan  Pondok  Pesantren, Pedoman  Pondok Pesantren  Salafiyah, Direktorat  Pendidikan Diniyah  dan  Pondok  Pesantren,  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Islam,  Departemen Agama RI, 2009, hlm. 11.
3 Muslih  Usa  dan  Aden  Wijaya, Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997) hal: 12.
Mayoritas
pesantren didirikan  oleh  komunitas  setempat, sebagai  perwujudan  dari,  oleh,  dan untuk  masyarakat.  Oleh  karena  itu pesantren  dapat  disebut community centered  educational  institution, institusi  pendidikan  yang  berbasis masyarakat . Pesantren  bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda  muslim  dengan  pendidikan agama yang lebih baik dan membekali mereka komitmen terhadap jaran-ajaran Islam. Pesantren merefleksikan kolektifitas  kehidupan  dan  spirit masyarakat  pedesaan. 4 Berdirinya pesantren tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan, laiknya kerjasama  (ta'awun),  kepatuhan, kesederhanaan,  independensi  dan keikhlasan. Dari sini bisa dikatakan bahwa pesantren merupakan pendidikan yang berbasis komunitas. Dalam konteks sistem pendidikan  nasional,  posisi  pondok pesantren terakomodir dengan disahkan  undang-undang  nomor  2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-
undang  ini  menjadikan  keimanan dan  ketakwaan  sebagai  tujuan pendidikan  nasional.  Dan  sama difahami,  istilah  keimanan  dan ketakwaan adalah terminologi yang
4 M. Dawam Raharjo, Pesantren dan Pembaharuan , (Jakarta:  LP3ES, 1988, Cet. IV) hal. 9
identik  dan  sangat  akrab  dengan pendidikan keagamaan. 5
Memasuki  era  reformasi  ini
pendidikan nasional mendapat krititkan  dan  masukan.  Bahkan UUD  1945  yang  memayunginya tidak  luput  dari  kritikan  yang akhirnya  kemudian  diamandemen. Hasil amandemen ini mengamanatkan  agar  pemerintah menyusun sebuah sistem pendidikan  nasional.  Kemudian untuk  memenuhi  amanat  tersebut,
disahkan  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2003  tentang  sisdiknas. Dengan  undang-undang  ini,  posisi undang-undang keagamaan
semakin  kuat,  secara  eksplisit disebutkan  sebagai  bagian  integral dari sistem pendidikan nasional. 6 Secara yuridis, posisi pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional semakin jelas setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor  55  tahun  2007  tentang Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan  sebagai  tindak  lanjut dari  amanat  yang  terdapat  pada pasal  30  ayat  5  UU  Nomor  20 Tahun 2003. Pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan 5 Tim  Direktorat  Pendidikan  Diniyah dan  Pondok  Pesantren, Pedoman  Pondok Pesantren  Salafiyah, Direktorat  Pendidikan Diniyah  dan  Pondok  Pesantren,  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Islam,  Departemen Agama RI, 2009, hlm. 13-14.
6 Ibid, hlm. 14.
Pemerintah  (PP)  diatas  terdiri  dari pendidikan  diniyah  dan  Pondok Pesantren. 7
Meskipun telah diakui secara  yuridis-formal,  tetapi  pada kenyataanya  Pesantren    masih berjalan tertatih-tatih dalam melakukan pengembangan diri, baik  dari  pengembangan capacity building, diservikasi  pembelajaran dan kontribusinya terhadap masyarakat  sekitar.  Namun  seiring dengan era modernisasi dan industrialisasi  sekarang  ini,  dimana
IPTEK  semakin  canggih,  tetapi dehumanisasi  dan  dekadensi  moral merajalela, masyarakat kecil semakin lemah. Untuk itu pesantren  dituntut  untuk  menjawab dan  mengkontekstualisasikan  diri dengan tanpa menghilangkan karakter  dasar  pendidikan  dan  jiwa pesantren. Dengan demikian, Pesantren  sebagai  sebuah  lembaga yang berbasis sosial yang mempunyai rasa dan tanggungjawab terhadap perkembangan  masyarakat  sudah selayaknya  memiliki  kepedulian yang  nyata  untuk  ikut  serta  dalam proses pembangunan bangsa, selain memajukan wawasan dan pengetahuan  santri,  pesantren  juga berfungsi sebagai lembaga
kemasyarakatan  yang  mempunyai tugas-tugas  sosial.  Dalam  konteks ini, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai  lembaga  pendidikan  an
7 Ibid, hlm.14.
sich, namun lebih dari itu pesantren menjadi  agen  yang  dinamis  dan sebagai katalisator bagi masyarakat luas,  tidak  hanya  dalam  aspek keagamaan saja tetapi juga permasalahan  ekonomi  dan  sosial yang menimpa masyarakat.
Sehingga  pesantren  harus  mampu membaca  ulang  khazanah  kitab klasik untuk menghadapi tantangan zaman.  Sebagai  wujud  pemenuhan tanggung jawab untuk menciptakan kemaslahatan  umum  ( al-maslahah al-ammah ) 8 . Oleh  karena  itu  pesantren harus  mampu  memperkuat  lagi perannya sebagai agen pembangunan  masyarakat  untuk menuju  masyarakat  yang  beradab. Pembangunan  adalah  usaha  untuk mencerdaskan bangsa serta mensejahterakannya,  yang  berarti bagaimana menghilangkan kemiskinan dan penyebab utamanya,  kemiskinan  tidak  hanya berhubungan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari  secara  ekonomi  saja namun  lebih  dari  itu  kemiskinan juga  menyangkut  dan  berhubungan erat  dengan  pendapatan  dan  aset, kesehatan, harapan hidup, makanan, tempat berteduh, pendidikan,  rasa  aman,  akses  pada
8 kemaslahatan  umum  (al-maslahah al-ammah)  dalam  terminologi  KH  Sahal adalah  kebutuhan  nyata  masyarakat  ,  dalam kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriahnya.
sumber  daya  dan  standar  hidup lainnya. Secara umum, dalam program pengembangan masyarakat  ini  pesantren  dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok: Pertama, pesantren yang mempunyai  program  pemberdayan masyarakat yang diatur sendiri oleh anggota  internal  dari  pesantren. Kedua, Pesantren  yang mempunyai program pengembangan masyarakat  bekerjasama  dengan institusi-institusi  lain,  misalnya, pesantren yang melakukan
kerjasma  dengan  LSM  (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti P3M, LP3ES dan lain sebagainya. 9 Dalam program pengembangan masyarakat ini, pesantren  harus  bisa  memainkan perannya  sebagai  pusat  konsultasi kesehatan, pengembangan teknologi  tepat  guna  bagi  para penduduk desa dan juga pemberdayaan sosial. Melalui karakter  pesantren  yang  seperti  itu diharapkan pesantren mampu menjadi pusat pengembangan masyarakat untuk menuju terwujudnya  masyarakat  sejahtera dan beradab. Penulis melihat praktek  tersebut  telah  terealisir  di desa Kajen, tepatnya pada pesantren  Maslakul  Huda  yang berada  di  bawah  asuhan  KH. Muhammad Ahmad Sahal
9 Manfred  Open  dan  Wolfgang Karcher, Dinama  Pesantren ,  (Jakarta,  P2M, 1998) Hal: 92-93.
Mahfudh melalui program pesantren  dan  Biro  Pengembangan Pesantren  dan  Masyarakat  yang dikenal  dengan  sebutan  BPPM  . Oleh  karena  itu  disini  penulis  akan mencoba  mengkaji  ulang  program BPPM  pesantren  Maslakul  Huda Kajen  untuk  menemukan  potret pesantren ideal yang mampu menjadi  pusat  peradaban  umat
Islam.

## B. Latar Belakang Pendirian BPPM
Kajen  merupakan  sebuah desa  kecil  di  bagian  utara  dari propinsi  Jawa  Tengah.  Luasnya adalah 66.660 ha, 4.710 merupakan persawahan,  dan  selebihnya  adalah tempat pemukiman penduduk.
Kajen  berbatasan  dengan  dukuh
Petakon  atau  desa  ngemplak  di sebelah  Barat,  sebelah  selatan Kajen  berbatasan  dengan  desa Ngemplak  Kidul,  dan  di  sebelah utara berbatasan dengan desa
Waturoyo. 10
Pada  tahun  1980-an,  desa Kajen  dan  sekitarnya  mengalami
problem  kemiskinan  yang  akut.
Jumlah penduduk yang tidak bekerja  meningkat  tajam.  Hal  ini dikarenakan  tidak  adannya  modal bagi  industri  kecil,  tidak  tentunya pendapatan  bagi  para  pekerja, bahkan  para  petani  miskin  yang kapitalnya  kecil  tidak  memiliki
10 Pusat  Studi  dan  Pengembangan Pesantren  (PSPP), International  Journal  of Pesantren  Studies ,  Volume  3,  Number  1, 2009, hlm. 67.
tanah  garapan,  padahal  mereka dalam  menjalani  hidup  dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga,  mulai  dari   kebutuhan akan  sandang,  pangan  dan  papan. Kemiskinan juga menghantui pendidikan anak-anak, yang mengakibatkan  banyaknya  jumlah anak putus sekolah. 11 Dan tentu hal itu menyebabkan rendahnya sumber  daya manusia (SDM) masyarakat setempat.
Secara  geografis,  kondisi desa  kajen  dikelilingi  oleh  sungai, home industri serta pabrik.  Namun ironisnya,  limbah  pabrik  tidak terkontrol dengan
sistem pembuangan    yang  baik,  sehingga hal  tersebut  mengakibatkan  desa kajen  dan  desa-desa  sekitarnya 12 terkena    polusi  air,  akibat  dari  air sungai  yang  terkontaminasi  oleh limbah tersebut. Imbasnya pengairan kurang bersih, lingkungan tidak nyaman, kesehatan masyarakat pun terancam dengan merebaknya
11 Anak-anak  berumur  antara  10-15 tahun  banyak  yang  putus  sekolah  di  RT  VII Kajen,  dengan  jumlah  kurang  lebih  13  anak. Lihat. Pusat  Studi  dan  Pengembangan
Pesantren  (PSPP), International  Journal  of Pesantren  Studies ,  Volume  3,  Number  1, 2009, hlm. 67.
12 desa-desa  sekitar  Kajen,  seperti
Bulumanis Kidul, Cebolek, Semerak, Ngemplak Kidul, Soneyan, Waturoyo, Porwodadi,  Purworejo,  Pohijo,  Ngawen, Pancur  dan  Lengenharjo  juga  mempunyai problem  yang  sama. Lihat.  Pusat  Studi  dan Pengembangan Pesantren (PSPP), International  Journal  of  Pesantren  Studies , Volume 3, Number 1, 2009, hlm. 67.
perkembangbiakan  nyamuk  karena lingkungan yang kurang bersih.
Secara singkat, dapat dikatakan bahwa kondisi sosial dan ekonomi  di  Kajen  dan  desa-desa sekitarnya,  pada  waktu    itu  masih lemah  dan  kurang  berkembang. penghasilan rendah, polusi lingkungan  yang  disebabkan  oleh limbah  pembuangan  Tapioka,  dan rendahnya  tingkat  pendidikan.  Di sisi  lain  masih  terdapat  pula  para dermawan  yang  simpati  dengan kondisi tersebut, sehingga mendorong  adanya  aktifitas  sosial seperti  halnya    penyantunan  dan pemberian bantuan kepada masyarakat.  Akan  tetapi  hal  itu hanya bersifat temporal dan sporadis  pada  momentum  tertentu, yang  justru  akan  menciptakan ketergantungan  masyarakat  untuk selalu menunggu bantuan datang.
Keresahan itu akhirnya melahirkan gagasan tentang rencana pelembagaan kegiatan sosial  yang  telah  ada,  sehingga selain  effek  sosialnya  lebih  besar dan  luas  juga  diharapkan  akan melepaskan
ketergantungan masyarakat   kepada  pihak  lain. Berawal  dari  pengalaman  sosial  di atas  serta  motivasi  memodernisir prefesionalisme  pesantren  maka
KH.  Muhammad  Ahmad  Sahal
Mahfudh terdorong untuk meningkatkan  peran  dan  fungsi pesantren dari yang semula berjalan apa adanya dan cenderung sporadis tak  terencana  menjadi  terprogram,
simultan dan terukur sesuai  dengan situasi  dan  kondisi  perkembangan zaman.  Baik  itu  dalam  fungsi sebagai  lembaga  pendidikan  dan pengemban tradisi keislaman maupun  sebagai  lembaga  sosial kemasyarakatan. Selain itu hal tersebut didasari pula oleh semangat merealisasikan  nilai-nilai  agama dalam  kehidupan  empiris.  Karena bagi  KH  sahal  proses  sosialisai ajaran  Islam  bukan  hanya  dalam pengajian,  ceramah,  atau  kultum yang sering disebut dengan dakwah bi  al-lisan ,  tetapi  dakwah  juga perlu real action dalam kegiatan riil di  tengah  masyarakat  yang  dikenal dengan dakwah bi al-hal . Sedangkan dakwah dalam Pengertian  beliau  adalah  usaha sadar yang disengaja untuk memberikan motivasi kepada orang atau  kelompok  yang  mengacu  ke arah tercapainya kemaslahatan umum (al-maslahah al-ammah). 13 Secara terminologi kemaslahatan  umum  merupakan kebutuhan nyata masyarakat, dalam kawasan  tertentu  untuk  menunjang kesejahteraan lahiriahnya. Kebutuhan itu mencakup kebutuhan dasar ( basic need/dlaruriyah ) yang menjadi sarana  pokok  untuk  mencapai keselamatan  agama,  akal  pikiran,
13 Pengetian tersebut mengacu pada pendapat  Syeh  Ali  Mahfudh  dalam  kitab Hidayatul  Murtasyidin.  Lihat K.H.  MA  Sahal Mahfudh, Nuansa, hlm. 8-9.
jiwa,  nasab,  dan  harta  benda,
maupun kebutuhan sekunder ( hajiyah )  dan  kebutuhan  pelengkap ( tahsiniyah ). 14 Jadi barometer kemaslahatan  menurut  KH  Sahal adalah terpenuhinya kebutuhan manusia  atau  masyarakat  secara umum  yang  dicapai  melalui  aksi dakwah.
Dan  dakwah  itu  sendiri merupakan  refleksi  teologis  dan bagian  dari Amr  Ma'ruf  Nahy  Al- munkar , pada  dasarnya tidak  hanya
berarti  memerintahkan  yang  baik dan  mencegah  yang  buruk,  namun secara filosofis kenapa amar ma’rufnya  berada  di  depan,  hal  ini mempunyai  maksud  bahwa  pada hekekatnya untuk mencegah masyarakat melakukan kemunkaran harus  dulu  memahami  berbagai persoalan  yang  mereka  hadapi dengan memberikan solusi, disinilah  sebenarnya  nilai  dibalik ajakan amar  ma’ruf tersebut,  yaitu semangat “solusi” dengan memberikan  alternatif  pemecahan dari  persoalan  yang  dihadapi  baru mencegah  yang buruk, bukan langsung  melakukan  pencegahan dengan  membabi  buta  melalui berbagai  pelarangan  dengan  dalil agama namun sebaliknya
masyarakat  mesti  diajak  untuk bangkit  dengan  menawarkan  solusi dari berbagai  masalah yang mereka hadapi,  karena  anjuran  yang  paling efektif adalah berbentuk “tauladan” dan langkah nyata melalui berbagai
14 Ibid, hlm. 8-9.
program riil yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Sebagaimana
difirmankan  oleh  Allah  dalam  Al- qur'an Surat Ali Imron ayat 110. 15
Secara tekstual ayat tersebut mengandung  pesan  bahwa  ada  tiga nilai  yang  harus  dipenuhi  untuk mewujudkan khaira  ummah atau masyarakat etik 16 , yaitu
humanisasi 17 yang  tercermin  dari kata amar  ma’ruf, liberasi 18 (nahy
15 Ayat  lengkapnya  adalah: "Kuntum Khayra  ummatin,  Ukhrijat  Linnas  Ta'muruna
Bil  Ma'ruf,  Wa  Tanhawna  Anil  Munkar,  Wa tu'minuna Billahi, Walau Amana Ahlul Kitabi,
Lakaana Khayran Lahum, Minhumul Mu'minuuna  Wa  Aktsaruhum  Faasiqun". Artinya “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan  ntuk  manusia,  menyuruh  kepada yang  ma'ruf  (kebaikan),  dan  mencegah  dari yang  munkar,  dan  beriman  kepada  Allah. Sekiranya  Ahli  kitab  beriman,  tentulah  itu lebih  baik  bagi  mereka;  diantara  mereka  ada yang  beriman,  dan  kebanyakan  mereka adalah orang-orang yang fasiq”.
16 Masyarakat  etik  ( ethical  society) menurut M. Dawam Raharjo adalah masyarakat  yang  mampu  mengembangkan tiga  dimensi  sekaligus  meliputi  humanisasi, liberasi,  dan  transendensi.  Lihat  M.  Dawam Raharjo, Ensiklopedi al-Qur’an,  Tafsir  Sosial Berdasarkan  Konsep-Konsep  Kunci  (Jakarta: Paramadina, 1996) hlm. 498-499.
17 Dalam kamus Indonesia Humanisasi adalah penerapan rasa perikemanusiaan. Sedangkan menurut
Kuntowijoyo,  humanisasi  adalah  proses “memanusiakan  manusia”,  manusia  perlu dimanusiakan  karena  pola  pikir  industrial, kecenderungan  reduksionistik,  mesin  politik dan  pasar    yang  telah  menjadikan  manusia sebagai  obyek  yang  tidak  pernah  memiliki otonomi dan kreatifitas.
18 Liberasi  dimaksudkan  agar  setiap individu dalam masyarakat mampu membebaskan diri dari kekejaman
munkar),  dan transenden 19 sebagai penjabaran  dari tu’minu  bi  Allah. 20
Gagasan  tersebutlah  yang  menjadi misi  historis  Islam,  berdakwah menuju tercapainya masyarakat yang beradab. Pada  dasarnya  inti  kegiatan dakwah adalah memberikan motivasi  kepada  orang  lain,  yang mana  perlu  memahami  kebutuhan kelompok sasaran. Sehingga menurut  KH  Sahal  dakwah  adalah memberdayakan  masyarakat.  Bila dakwah berorientasi pada pemenuhan  kebutuhan  kelompok, maka  perlu  pendekatan  partisipatif, bukan pendekatan teknokratis.
Dengan  pendekatan  ini,  kebutuhan digali oleh pelaku dakwah bersama kelompok sasaran yang akan diberdayakan.  Pemecahan  masalah terencana serta direalisasikan bersama  untuk  mencapai  perbaikan dan perkembangan aktifitas selanjutnya. Dan hal itu
membutuhkan  sistem  monitoring dalam  pelaporan  yang up  to  date sehingga  dakwah  harus  dilakukan
kemiskinan,  keangkuhan  teknologi  dan pemerasan kelimpahan.
19 Aspek  transendensi  dimaksudkan untuk  menambahkan  dimensi  transendental pada  kebudayaan.  Dimensi  ini  diperlukan untuk  mencegah  manusia dari erosi hedonism dan matrealisme yang merupakan produk dari alam pikiran rasionalistik yang telah membawa  manusia  pada  budaya  dekaden  dan asing terhadap dirinya sendiri. Lihat. Sumanto, K.H. MA. Sahal Mahfudh, Era Baru Fiqih Indonesia, ( Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 144. 20 Ibid, hlm. 144-145.
dengan  system bottom  up bukan top  down. Karena  perencanaan model top down sering mengabaikan  pemetan  masalah, potensi,  dan  hambatan  spesifik berdasarkan wilayah atau kelompok, apalagi per jenis kegiatan. 21 Teori itulah yang
mendorong  KH  Sahal  menerapkan berbagai  aksi  sosial  yang  tidak lepas  dari  komitmen  beliau  untuk memahami  fiqh  secara  sosial. 22
Realisasi dari ide humanisasi ajaran-ajaran  Islam, penempatan teks-teks keagamaan secara
proporsional  dan  kontekstual,  teks yang  idealistis  diterjemahkan  ke dalam  aksi  dan  realita  sosial  yang empiris. Respon yang kreatif, kritis dan  empiris  itulah  yang  membuat ajaran  Islam up  to  date tanpa menghilangkan  nilai  spiritual  dan inti pesan ajaran Islam.
Berangkat dari berbagai problem  sosial  serta  gagasan  di atas,  KH.  Sahal  bersama  dengan
21 K.H.  MA  Sahal  Mahfudh,  Nuansa,
hlm. 105. 22 Fiqih sebagai paradigma “pemaknaan  sosial”,  memiliki  lima  ciri  yang menonjol.  Pertama,  interpretasi  teks-teks fiqih  secara  kontekstual.  Kedua,  perubahan pola  bermadzhab,  dari  bermadzhab  secara tekstual ( madzhab qauli) menuju bermadzhab  secara  metodologis (madzhab manhaji). Ketiga,  verifikasi  mendasar,  mana ajaran  pokok (ushul) dan  mana  yang  cabang (furu’). Keempat,  fiqih  dihadirkan  sebagai etika  sosial,  bukan  sebagai  hukum  positif negara. Dan kelima, pengenalan metodologis pemikiran  filosofis,  terutama  dalam  masalah budaya dan sosial. Lihat. Ibid, hlm.viii.
beberapa pengurus pondok pesantren  Maslakul  Huda  (PMH), mempunyai inisiatif untuk mengimplementasikannya  melalui community development (pemberdayaan masyarakat). Dalam  pandangan  Kiai  Sahal  dan beberapa  koleganya,  kondisi  inilah yang  menjadikan  fokus  utama pesantren  untuk  membuat  program pemberdayaan  masyarakat  yang ditujukan  kepada  masyarakat  di sekitar  pesantren  dan  juga  sebagai wadah  aktualisasi  santri  dalam melakukan aksi sosial.
C. Proses Perintisan BPPM
Dalam  merealisasikan  ide dan  gagasan  besar  kiai  Sahal tersebut,  tetap  tidak  lepas  dari bantuan  dan  kontribusi  berbagai pihak.  Awalnya  saat  beliau  berada satu  forum  bersama  Gus  Dur  yang baru  saja  pulang  dari  perjalanan studinya  di  Mesir,  kiai  Sahal menyampaikan  gagasannya  tentang keinginan  untuk  membuat  lembaga pemberdayaan masyarakat di
pesantren  Maslakul  Huda  Kajen yang  berada  di  bawah  asuhan beliau.  Hal  itu  mendapat  respon positif  dari  Gus  Dur,  dengan support  dan  kesepakatan  bersedia untuk  membantu  dalam  perintisan gagasan tersebut.
Akhirnya    pada  tahun  1977 Gus  Dur  memberikan  informasi tentang kegiatan pelatihan pengembangan  masyarakat  selama
1  tahun  di  Pabelan.  Sebuah pelatihan  yang  terselenggara  atas
kerjasama antara Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) 23 bersama  departemen Agama,  dengan  tujuan  melakukan pengembangan masyarakat dan meningkatkan  partisipasi  dalam pembangunan  melalui  pesantren. “Latihan Pengembangan
Masyarakat dari Pondok Pesantren” merupakan  tema  yang  diusung dalam agenda pelatihan tersebut.
Pelatihan  ini  dilaksanakan dalam  dua  tahap,  enam  bulan pertama  pembekalan  materi  yang dilanjutkan  enam  bulan  praktek lapangan. Materi yang disampaikan meliputi  berbagai  aspek,  seperti wawasan  etos  kerja  Islam  dan protestan,  wawasan  pembangunan dalam  Islam,  manajemen,  teori mengolah  budaya  dan  ketrampilan, bagaimana  menumbuhkan  sikap keberpihakan  terhadap  masyarakat, pengembangan  skill,   penanaman nilai-nilai  kejujuran  dan  keadilan. Beberapa tokoh Indonesia diantaranya  Gus  Dur,  Dawam Raharjo  dan  almarhum  Dr.  Fahmi Saifuddin  saat  itu  yang  berlaku menjadi pembicara.
Peserta  pelatihan  tersebut terdiri  dari  dua  komponen  yakni
23 LP3ES adalah salah satu organisasi non pemerintah (LSM) yang berada di bawah pimpinan  M.  Dawam  Raharjo.  Lembaga  ini cukup berpengaruh di Indonesia. Pada  tahun 1971 LP3ES resmi berdiri yang disponsori oleh Friederich  Nouman  Stiftung  (FNS) Jerman dalam proyek-proyek pengembangan masyarakat.
pesantren 24 dan  kampus.  Untuk  itu kiai  Sahal  diminta  Gus  Dur  agar mengirimkan  dua  delegasi,  dengan harapan  melalui  pelatihan  tersebut nantinya  mampu  mendukung  dan menjadi  bekal  berharga  dalam mewujudkan gagasan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pesantren Maslakul Huda.  Maka  kiai  Sahal  merespon dengan antusias yang mana akhirnya mengirimkan dua delegasi senior  pesantren  Maslakul  Huda yaitu Masykur Maskub dan Masyhud.  Keduanya  telah  selesai menempuh  pendidikan  di  IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pasca pelatihan, maka dimulailah  berbagai  kegiatan  sosial terapan  sebagai  implementasi  dari hasil  pelatihan  tersebut.  Namun tidak semua pesantren yang mengikuti pelatihan itu menindaklanjutinya dengan mendirikan sebuah lembaga masyarakat dalam rangka pengembangan pesantren dan masyarakat  sekitarnya.  Diantara pesantren  peserta  pelatihan  yang merealisasikan  ide  tersebut  adalah pesantren  Maslakul  Huda,  bahkan telah  menjadi  pesantren  pertama yang mendirikan badan pengembangan pesantren dan 24 Pesantren  yang  terlibat  saat  itu;
Maslakul  Huda  Kajen,  Annuqoyyah  Guluk- guluk  Madura,  Tebuireng  Jombang,  Pabelan Magelang,  Cipasung  tasikmalaya,  Darun najah  jakarta,  Amuntai  Kalimantan  dan Pringsewu  lampung,  jumlah  peserta  saat  itu sekitar 18 orang.
masyarakat (BPPM). Karena memang sebelum pelatihan tersebut diadakan,  gagasan  serta  kegiatan yang  bersifat  sosial  sudah  ada dalam  program  pesantren  Maslakul Huda.  Sehingga  tepat  dan  mudah dalam melaksanakan follow up dari pelatihan itu. Hanya cukup menindaklanjuti kegiatan dan rancangan  yang  ada  dalam  bentuk lebih formal serta terstruktur dalam bentuk kelembagaan.
Akhirnya  lahirlah  sebuah lembaga  pemberdayaan  masyarakat yang  dirintis  oleh  KH  Sahal bersama  para  pengurus  pesantren Maslakul  Huda.  Awalnya  lembaga tersebut  belum  memiliki  nama, hingga  sekitar  tahun  1979  diberi nama  BPPM  yang  merupakan singkatan  dari  Biro  Pengembangan Pesantren  dan  Masyarakat.  Secara yuridis,  BPPM  telah  tercatat  resmi dalam  badan  hukum  dengan  akte notaris Imam Sutarjo S.H Nomor 2, pada  tanggal  1  oktober  1980. Kemudian  disempurnakan  dengan akte Nomor 34 pada tanggal 17 Juli tahun  1987,  sebagai  penyesuaian adanya  UU  Nomor  1985  tentang keormasan. 25
BPPM sebagai sebuah lembaga yang fokus terhadap pengembangan  masyarakat  maka tentunya  program  yang  diadakan juga  harus  riil  dan  berangkat  dari kebutuhan masyarakat sekitar pesantren dalam rangka 25 www.maslakulhuda.net
peningkatan  SDM  baik  secara ekonomi dan ketrampilan.  Program rintisan  perdana  adalah  pelayanan permodalan ekonomi kecil, langkah ini  ditempuh  selain  sebagai  upaya untuk  melepaskan  jeratan  rentenir yang sedang menghantui masyarakat saat itu, juga diharapkan  mampu  meningkatkan usaha kecil masyarakat. Proyek  rintisan  ini  ketika pertama kali dijalankan menghadapi  berbagai  kendala  dan tantangan,  selain  masyarakat  masih ragu  dan  curiga  terhadap  BPPM, secara umum pandangan masyarakat  yang  berkembang  saat itu  masih  menempatkan  pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan semata. Dan hal tersebut merupakan  tantangan  yang  wajar karena pada waktu itu masih sangat jarang  pesantren  yang  mengadakan kegiatan sosial dalam rangka pemberdayaan, sehingga kecurigaan  masyarakat  tidak  bisa disalahkan  begitu  saja.  Bahkan berdasarkan  kondisi  sosial-politik yang  berkembang  saat  itu,  muncul pula  anggapan masyarakat  bahwa pesantren  Maslakul  Huda  dengan kegiatan sosialnya dicurigai sebagai agen  partai  politik  tertentu  bahkan sebagai agen zionis.
Sementara dari pihak pemerintah lembaga ini juga mendapat  tekanan  dan  hambatan, karena  nalar  yang  berkembang pada  dekade  tersebut  LSM  masih dinggap sebagai “lawan” pemerintah
dalam proses pembangunan yang mereka adakan, sehingga  tekanan  dari  masyarakat sekaligus pemerintah menempatkan pesantren  Maslakul  Huda  dengan program
pengembangan masyarakat  yang  dirintisnya  waktu itu  sangat  terjepit  dan  mengalami berbagai tantangan berat.
Selain  itu,  diantara  program BPPM yang ditentang serta diperdebatkan  masyarakat  adalah program sosial dalam bentuk pemberian  bantuan  dana,  yang  saat itu dipertanyakan sumbernya, karena  mayoritas  LSM  masa  itu mendapatkan  bantuan  dari  Jerman yang  notabene  orang  yahudi  dan anti  terhadap  Islam.  Dalam  hal  ini pihak yang menentang
menggunakan  dalil  nash  dalam  al- Qur’an surat al-Baqarah ayat 120. 26
Namun  hal  tersebut  dapat  diatasi secara bijak oleh KH Sahal, sebagai tokoh  ahli  fiqih  yang  populer dengan  gagasannya  “  fiqih  sosial”. Dalam  pandangan  beliau  kegiatan tersebut  halal  berdasarkan  alasan adanya  kemaslahatan  yang  lebih besar, dengan dalil nash lain dalam surat  al-Maidah  ayat  5, 27 dengan
26 Ayat  tersebut  berbunyi:  “walan tardlo  ‘ankal  yahudu  walan  nashoro  hatta tattabi’a  millatahum”  yang  artinya:  “orang yahudi  dan  nasroni  tidak  akan  pernah  ridlo kepadamu  hingga  engkau  mengikuti  agama mereka” 27 Ayat  tersebut  berbunyi  “wa tho’amulladzina  uutul  kitaba  hillun  lakum watho’amukum hillun lahum”  yang artinya: “ makanan   (sembelihan)  orang  ahli  kitab  halal
demikian dianalogikan bahwa menerima  bantuan  dari  Jerman waktu  itu  dianggap  halal  apalagi penerimaan tersebut digunakan untuk  hal  yang  lebih  bermanfaat yaitu pemberdayaan umat. Kegigihan  dan  kebulatan
tekad  pesantren  Maslakul  Huda begitu  kuat,  didukung  dengan  aksi sosialisasi ke berbagai pihak terutama beberapa kiai yang berpengaruh di kajen dan sekitarnya  pada  masa  itu.  Hal tersebut  ternyata  mendapat  respon positif dan dukungan dari beberapa kiai  terutama  Mbah  Abdullah Salam,  seorang  tokoh sepuh yang akrab  dengan  panggilan  mbah
Dullah 28 .  Peran  Mbah  Dullah dalam proses awal perintisan BPPM  sangat  besar,  karena  sosok beliau yang  sangat  kharismatik  dan dihormati  masyarakat  menjadikan masyarakat percaya terhadap program  yang  akan  dilaksanakan pasti bermanfaat demi kemaslahatan  umat.  Bahkan  mbah Dullah  berkenan  menjadi  semacam garantor dari setiap program rintisan yang akan dilakukan BPPM. Dorongan  dan  dukungan
dari  para  kiai  Kajen  dan  sekitarnya saat itu  selain  karena unsur
bagimu begitu pula makanan (sembelihan)mu halal bagi mereka”
28 Beliau  adalah  generasi  ke-enam Mbah Mutamakkin yang diakui oleh sebagaian  masyarakat  sekitar  kajen  sebagai salah  satu  waliyullah  yang  memiliki  berbagai kemampuan linuih .
kedekatan KH. Sahal dengan mereka,  juga  disebabkan  dasar  dan argumentasi program tersebut acceptable secara  fiqhiyah  dan rasional.  Program-program  yang dilaksanakan dalam rangka mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterpurukan ekonomi  sekaligus  sebagai  wujud da’wah bi al-hal .
Oleh  karena  itu  berbagai usaha  dan  resiko  dilakukan  untuk menyadarkan halayak umum bahwa pesantren selain memiliki tanggungjawab  sebagai  lembaga pendidikan dan dakwah juga berfungsi sebagai lembaga kemasyarakatan sebagai wujud implementasi dakwah  bi  al-hal tersebut. Dan  akhirnya lambat laun perjuangan  itu  membuahkan  hasil dengan  diterimanya  program  oleh masyarakat.

## D. Visi dan Signifikansi BPPM
Keberadaan BPPM merupakan perwujudan usaha kontekstualisasi  pemikiran  ajaran Islam  dengan  realitas  sosial  serta penempatan pesantren sebagai lembaga  sosial  kemasyarakatan. Pemahaman  ajaran  Islam  tersebut kemudian diintrodusir kepada masyarakat  yang  relevan  dengan permasalahan, kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan jangka  pendek  yang  ingin  dicapai adalah  mencetak  kader  desa  dan pesantren sebagai team
pengembangan masyarakat dan
agent  sosial  of  change ,  selain  itu juga  dalam  rangka  menumbuhkan dan  mengembangkan  kelompok swadaya  yang  akan  memanfaatkan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan  baik  lahir  maupun  batin serta  mengembangkan  pesantren sebagai pusat informasi dan pengembangan masyarakat. Sementara untuk jangka panjang BPPM mempunyai perhatian  pengembangan  kreatifitas dan  produktifitas  masyarakat  serta keluarga pesantren melalui pengembangan swadaya dan swakarsa,  serta  melestarikan  dialog antara pesantren dengan masyarakat  dalam  pembangunan bangsa. 29
Selain  sebagai  wujud  nyata dari  implementasi  ide  dan  gagasan besar  pesantren  yang  dicurahkan dalam  kehidupan  sosial  melalui berbagai  kegiatan  kemasyarakatan, keberadaan  BPPM  memiliki  arti penting  dan  strategis  bagi  segenap santri, karena dengan keberadaannya  santri  bisa  secara langsung  dan  konkret  ikut  serta belajar,  berkarya,  serta  beraksi dalam  memanifestasikan  segenap nilai dan ajaran yang telah difahami dan  diyakininya  dalam  praktek  riil di  tengah  realitas  sosial.   Dalam konteks  ini  BPPM  diandaikan sebagai  laboratorium  sosial  bagi santri,  sehingga  mereka  diharapkan nantinya  tidak  gagap  dan  mampu
29 www.maslakulhuda.net
secara akseleratif beradaptasi ketika terjun secara langsung dalam kancah  pergulatan  sosial  yang sangat ketat dan kompetitif. BPPM sebagai laborat sosial  bagi  para  santri  memiliki peran  signifikan  dalam  mengasah nalar komunal dan kepekaan sosial para  santri.  Melalui  keterlibatan mereka  dalam  proses  pendidikan, kegiatan
dan
program pemberdayaan  bersama  di  BPPM pesantren  Maslakul  Huda,  santri baik  secara  langsung  ataupun  tidak telah  mendapat  pendidikan  dan referensi  yang  cukup  untuk  bekal kehidupannya.  Santri  sudah  sejak dini  dihadapkan  pada  pengetahuan bahwa  manusia  sebagai  mahluk sosial  wajib  melakukan  berbagai aktifitas  yang  ditujukan  untuk memberdayakan  dan  membantu pihak  lain,  dalam  tradisi  santri  hal itu  merupakan  wujud  ilmu  yang bermanfaat, yakni ilmu yang diajarkan  dan  digunakan  untuk kemaslahatan khalayak umum. 30 Menuntut ilmu 31 dan mengamalkannya, 32 merupakan
30 Hal  itu  berdasarkan  hadis Rasulullah  “ al-Ilmu  bilaa  ‘amalin  ka-Syajarin bilaa Tsamarin ” yang artinya ”ilmu yang tidak diamalkan  bagaikan  pohon  yang  tidak berbuah”
31 Sesuai  hadis  Rasulullah  “ Tholabul ‘Ilmi  faridlotun  ‘ala  kulli  muslim ”  yang artinya “menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim (dan Muslimah)” lihat. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran: Tafsir  Maudhu’I Atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: PT Mizan  Pustaka,  Cetakan  XV,  September, 2004) hlm. 307.
platform para  santri  yang  memicu tumbuhnya  etos  belajar  dengan kesederhanaan  dan  kebersahajaan. Bahkan  keyakinan  itu  secara  pelan namun  pasti  telah  menjadi  nalar para  santri,  sehingga  mereka  akan menyadari sepenuhnya selain sebagai  hamba  ciptaan  Allah  yang mempunyai kewajiban untuk beribadah  mereka  juga  memilki status  sebagai khalifatullah yang bertanggung  jawab  atas  kelestarian dan  kemakmuran  kehidupan  di bumi  ini, 33 yang  tak  lain  bisa terwujud dengan melakukan aktifitas  sosial  yang  bermanfaat demi terciptanya masyarakat sejahtera dan beradab. 34

## E. Strategi Pendekatan BPPM
Berdasarkan  visi  serta  misi BPPM,  maka  semua  program  yang diselenggarakan BPPM pada dasarnya diorientasikan untuk memotret  dan  memahami  setiap problem masyarakat sampai ditemukan pemecahannya. Sehingga  dalam  proses  kegiatan pengembangan  masyarakat  yang dilakukan oleh BPPM menggunakan pendekatan dari dalam  ( development  from  within ). Pada dasarnya masyarakat 32 Sesuai hadis Rasulullah “ Khoiru an-
Nass  ‘anfa’ukum  li  an-Nass ”  yang  artinya “sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya”. 33
Bahri Ghazali,
Pesantren
Berwawasan  Lingkungan, (Jakarta:  Prasasti,
2003), hlm. 4-5.
34 www.maslakulhuda.net
merupakan  subyek  pembangunan yang memiliki kemampuan memadai. Dengan demikian manusia dipandang sebagai  sumber daya yang mampu mengembangkan dirinya sekaligus mampu mengatasi dan  mencari  alternatif  solusinya. Hal  itu  akan  terwujud  bila  adanya kesadaran  dan  kemampuan  untuk mengetahui bagaimana cara membudidayakan  sumber-sumber yang  tersedia  baik  sumber  insani, alam,  energi  dan  lain  sebagainya secara  efektif  dan  efisien.  Di  mana makna manusia dalam
pengembangan  sumber  daya  alam (SDA)  sangat  penting,  dengan begitu  penggalian  sumber  daya manusia  (SDM)  menjadi  hal  yang sangat esensial. 35
Sebagai langkah awal, proses pemecahan masalah dilakukan dengan melibatkan masyarakat  secara  langsung  untuk menginventaris persoalannya, dengan  demikian  mereka  lebih dihormati hak-haknya dan diletakkan  sebagi  individu  yang merdeka tanpa melakukan penekanan ataupun pendiktean. Setelah  itu  mereka  diajak  untuk melakuakan orientasi dalam
memahami potensi yang ada  dalam diri mereka, mulai dari kemampuan dalam  bidang  ketrampilan  sampai pada  membahas  tentang  sesuatu yang  mereka  butuhkan.  Proses  ini
35 Emil  salim, Lingkungan  Hidup  dan Pembangunan, (Jakarta:  Mutiara  Sumber Widya, 1989), hlm. 16.
ditempuh sebagai upaya pendidikan masyarakat dalam rangka meningkatkan  kesadaran  mereka tentang eksisitensi dan potensi yang mereka miliki. Dalam konteks ekonimi misalnya, kondisi kapital masyarakat  sangat  lemah  didukung keadaan alam yang kurang memungkinkan, bahkan masih digerogoti  dengan  adanya  rentenir,
hal  itu  menjadikan  mereka  sangat terpukul dan terjebak dalam kesengsaraan yang berlipat. Kondisi  ini  menuntut  BPPM  untuk mengambil  langkah  taktis  dan strategis. Oleh  karena  itu,  BPPM menempatkan peran sebagai fasilitator  serta  motivator  yang bertugas  memberikan  kemudahan dan merangsang gerakan pembangunan  yang  dilaksanakan masyarakat sendiri, melalui penanaman kemandirian, melakukan  latihan  pengembangan masyarakat,  membentuk  kelompok,
kerjasama,  melakukan  penelitian dan  riset  aksi,  orientasi  dan perumusan  masalah  di  daerah masing-masing. 36 Melalui  motivator  inilah masyarakat dirangsang dan dibimbing  untuk  menghimpun  diri dalam kelompok swadaya masyarakat atau yang sering disebut  KSM  dengan  harapan mereka  mampu;  1.  menyadari permasalahan  yang  mereka  hadapi,
36 www.maslakulhuda.net
2. mengenali potensi dan kelemahan  yang  merekat  pada dirinya  serta  mampu  menentukan pilihan berbagai  alternatif yang ada dengan memperhitungkan kesempatan  dan  ancaman  yang  ada (SWOT). Kemampuan tersebut dibangun  dalam  proses  belajar  dan berefleksi  bersama  serta  dalam karya  nyata  yang  berorientasi  pada perbaikan  taraf  hidup  masyarakat yang  meliputi  perbaikan  ekonomi keluarga,  lingkungan,  kesehatan dan pendidikan. 37 Kelompok swadaya masyarakat (KSM) merupakan wahana pemecahan masalah, media komunikasi dan pendidikan
anggotanya,  di  sana  mereka  akan saling  menerima  dan  memberi secara bersama-sama meningkatkan kemampuan  dan  ketrampilannya. Namun  karena  tipe  masyarakat yang  dipilih  sebagai  kelompok sasaran merupakan masyarakat berpotensi lemah, maka perkembangannya  sangat  lamban manakala hanya mengandalkan kemampuan  yang  ada.  Oleh  karena itu  diperlukan  peranan  pihak  luar yang  dalam  hal  ini  adalah  BPPM untuk merangsang percepatan perkembangan kemampuan kelompok sasaran. Untuk meningkatkan kepekaan  dan  kemampuan  kerja kelompok sasaran, BPPM memberikan forum konsultasi,
penyuluhan,  pelatihan,  pemantauan
37 www.maslakulhuda.net
supervisi  dan  evaluasi,  pinjaman modal  lunak  atau  RF  (  Revolving Fund)  sebagai  modal  kerja  atau usaha, 1 Selain  itu  BPPM  juga menghubungkan pada lembaga keuangan  lewat  proyek  HBK  dari Bank  Indonesia. 2 Dengan  cara tersebut akan memungkinkan masyarakat  dapat  memobilisasikan sumber-sumber  yang  ada  secara produktif dalam memanfaatkan waktu  luang  untuk  bekerja  dan membangun  faktor-faktor  produksi bagi kepentingan peningkatan penghasilan mereka. Dan  intinya  dalam  program pemberdayaan ekonomi masayarakat  melalui  pesantren  ini menggunakan ada 3 strategi pendekatan: 1. pengembangan SDM  2.  Pelembagaan  Program  3. Pengembangan unit usaha
pesantren  sebagai  basis  kegiatan program,  dengan  tujuan  spesifik
1 Tambahan modal perangsang ( seed capital ) berupa  pinjaman RF ( refolving fund ), berjangka 12 bulan dengan sistem tanggung renteng. Kredit yang diberikan pada kelompok  dengan  perbandingan  1  banding  5 dari  modal  swadaya.  Perlakuan  ini  ditempuh umtuk memberikan perangsangbagi kelompok  agar  memiliki  semangat  untuk menabung  di  kelompoknya.  Dapat  dikatakan hampir 60% kelompok  diatas sudah terlayani lewat  dana  RF  yang  rata-rata  dari  Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,-
perkelompok saat itu.
2 Sejak BPPM bekerjasama dengan BI cabang  semarang  lewat  program  kredit  mikro (  PKM  )  dan  lembaga  keuangan  pedesaan BPR  (  Bank  Perkreditan  Rakyat  )  milik Maslakul  Huda  sendiri  telah  menghubungkan sekitar  33  KSM  ke  BI  untuk  mendapatkan kredit/pinjaman lunak.
memperkuat  SDM  dengan  maksud menyiapkan  kader  yang  memiliki kecakapan teknis di bidang pelayanan dan pengembangan usaha,  memperkuat  kelembagaan dengan  fungsi  khusus  memberikan pelayanan modal dan pengembangan usaha melalui sitem dan  manajemen  yang  profesional, 3
Serta  mengembangkan  unit-unit usaha pesantren secara kooperatif. 4

## F. Program Aksi BPPM
Seperti  diterangakan  diatas, dalam  aksi  merealisasikan  program pengembangan  masyarakat  BPPM memiliki beberapa program diantaranya pembentukan kelompok, konsultasi usaha, pengembangan  modal,  kegiatan produktif,  pemantauan,  evaluasi dan  lainnya  yang  dapat  diuraikan sebagai berikut:
1. Pembentukan Kelompok Dalam proses pembentukan  kelompok,  BPPM melakukan  aksi door    to  door
dalam  rangka  menginventarisir permasalahan yang ada. Masyarakat calon kelompok sasaran  kemudian  dikumpulkan dalam  sebuah  pertemuan  guna membahas kegiatan yang
3 Dalam  hal  ini  menghadirkan Lembaga  Keuangan  (LK)  dalam  bentuk  PT. Bank  Perkreditan  Rakyat  (  BPR  )  Arta  Huda Abadi.
4 dalam  hal  ini  koperasi  pesantren Maslakul  huda  mempunyai  peranan  sangat intens  untuk  mengembangkan  unit-unit  usaha yang telah ada. Lihat. www.maslakulhuda.net
direncanakan bersama berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi serta potensi  masyarakat.  Komposisi anggota kelompok selalu diusahakan  75%  terdiri  dari masyarakat  miskin  dan  25%
kelas  atasnya.  Hal  ini  ditempuh sebagai  upaya  agar  terjadi  alih tanggungjawab  kelak  apabila program telah berhenti. 5
2. Konsultasi Usaha
Penyuluhan dilakukan oleh  motivator,  kegiatan  ini bertujuan untuk melakukan inventarisasi potensi dan permasalahan, penawaran gagasan baik program pengembangan ekonomi ataupun pemecahan masalah serta pemantauan ( monitoring ) dengan  mendatangi  kelompok yang telah terbentuk.
Dalam  pelaksanaannya, konsultasi  dipisahkan  menjadi dua,  konsultasi  perorangan  dan konsultasi kelompok. Konsultasi kelompok diadakan melalui pertemuan kelompok yang biasanya  diselenggarakan  setiap satu bulan sekali, pada umumnya  pertemuan  diadakan pada  malam  hari  jam  20.00  s/d 22.30  WIB,  dikarenakan  waktu tersebut merupakan waktu  luang bagi masyarakat pedesaan.
Acara  itu  dihadiri  para anggota,  pengurus  kelompok, para  motivator  dan  supervisor
5 www.maslakulhuda.net
dalam rangka memfasilitasi kelompok sebagai wahana kerjasama.  Kegiatan  tersebut merupakan langkah untuk memberikan masukan pengembangan masyarakat sekaligus  bimbingan  usaha,  dari pengelolaan simpan pinjam dalam  kelompok,  perencanaan kegiatan bersama dan lain sebagainya.
3. Pengembangan Modal Dari kelompok yang terbentuk akan melakukan berbagai kegiatan yang mengarah pada penciptaan kesempatan  kerja  dan  peluang usaha  serta  membangun  faktor- faktor  produksi  sesuai  dengan potensi  yang  ada.  Modal  kerja merupakan faktor produksi  yang sangat  vital  bagi  masyarakat.
Kurangnya modal kerja menjadikan mereka tidak memiliki  kesempatan  bekerja dan  menjadikan  ketergantungan mutlak kepada pemilik modal di pedesaan  ( money  lender ).  Oleh sebab  itu  pengembangan  modal merupakan langkah strategis yang dilakukan kelompok. Pada  umumnya  modal kelompok diperoleh dari tabungan kelompok yang besarnya tergantung pada kesepakatan  anggota  kelompok. Dengan semakin besarnya modal swadaya, ternyata mampu menggugah  semangat  anggota untuk menciptakan peluang
berusaha, usaha yang dikembangkan kelompok sasaran sangat bervariasi walaupun  dalam  skala  kecil  dan sederhana. KSM binaan BPPM tersebar hampir di 35 desa 6 lebih dengan  melibatkan  kurang  lebih 3500  anggota  masyarakat  yang karakteristiknya terdiri dari pedagang kecil, petani, pengrajin,  peternak,  bengkel,
dan  lain-lain.  Dengan  jenis usaha  kelompok  antara  lain; UBSP,  usaha  bersama  ternak ayam  buras,  petelor,  itik,  sapi dan  juga   pertokoan,  posyandu,
P3A  (persatuan  petani  pemakai air), K2AB (kelompok konsumen  air  bersih),  kelompok petani  kecil  padi,  ketela,  kacang dan industri kecil. 7
4. Bimbingan Usaha dan Kegiatan Produktif Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan minat, motivasi serta  sumber-sumber daya bersama  secara positif  dan kreatif dalam kacamata prospektifitas, juga untuk meningkatkan ketrampilan kelompok dengan cara memberikan  penyuluhan  dan 6 Desa-desa  sekitar  Kajen  yang  juga mengalami  keprihatinan  ekonomi,  seperti Bulumanis Kidul, Cebolek, Semerak, Ngemplak Kidul, Soneyan, Waturoyo, Porwodadi,  Purworejo,  Pohijo,  Ngawen,
Pancur, Lengenharjo dan lainnya.
7 www.maslakulhuda.net
pendampingan  terjadwal  secara simultan dan berkesinambungan, pelatihan  ketrampilan  produktif dan  asistensi  pasar.  Kegiatan  ini tidak  hanya  diikuti   masyarakat tapi juga oleh motivator, sehingga pada tingkat penerapannya  motivator  mampu berperan  aktif  dan  konsisten. Semua  itu  sebagai  wujud  peran serta pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat  kecil  pedesaan  yang berbasis kerakyatan Untuk  mencapai  tujuan yang  dimaksud,  maka  dalam aplikasinya BPPM telah mengadakan  berbagai  program kegiatan  produtif,  baik  dengan prakarsa sendiri maupun melakukan  kerjasama  dengan organisasi atau instansi lain baik itu  pemerintah  maupun  swasta, berbagai  program  kegiatan  yang telah dilakukan antara lain:
a. Program Bidang Pendidikan Dalam rangka peningkatan  SDM,  BPPM mengadakan beberapa pelatihan, seminar dan lokakarya. Diantaranya Latihan manajemen dan teknis  bagi  motivator  serta seluruh anggota KSM, seminar dan lokakarya 8
8 Kegiatan  tersebut  dilakukan  dua tahap setiap tahun dan setiap tahap memerlukan  waktu  5  hari  diikuti  30  orang yang  terdiri  dari  unsur  ulama’  dan  tenaga lapangan.
tentang peran lembaga keagaman Islam dalam proses transformasi  sosial.  Seminar ini dimaksudkan untuk memberikan dan mencari kesamaan  wawasan  antara para pengasuh pesantren tentang  peran  serta  pesantren dalam  pembangunan  bangsa dan negara. Selain  itu  ada  juga pelatihan motivator pengembangan masyarakat lewat pesantren-pesantren. Pelatihan  ini  berkerjasama dengan  10  pesantren  di  jawa tengah  pada  tahun  1985,  10 pesantren di  jawa barat  tahun 1986,  10  pesantren  di  jawa timur tahun 1986, 10 pesantren di Kalimantan Barat.  Latihan  berlangsung selama  17  hari  di  setiap pesantren masing-masing dengan  menggunakan  pola
latihan  yang  telah  dilakukan di  Maslakul  Huda  yaitu latihan  motivator  berjalan  1 tahun dengan tahapan 15 hari di kelas, job training 4 bulan,
workshop 1 bulan dan program aksi 6 bulan. Sedangkan dalam pengembangan  bidang  kajian dan wawasan, beberapa kegiatan yang telah terlaksana antara lain orientasi pengembangan metodologi  bahtsul  masail diniyyah yang sering
dilakukan oleh lembaga syuriah  NU,  kegiatan  ini bertujuan untuk mencari masukan  sistem  pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat  dan  kaitannya dengan hukum Islam. 9 b. Program Bidang Kependudukan Keluarga berencana merupakan  program  efektif bagi masyarakat dalam rangka pengurangan kepadatan penduduk dan pembentukan keluarga harmonis. Maka BPPM berusaha menyalurkan informasi tentang kependudukan  dan  keluarga berencana  melalui  beberapa kegiatan,  seperti  One  day seminar  tentang  pendidikan dan kependudukan yang diikuti  oleh  para  guru  dari madrasah-madrasah kabupaten  Pati  dan   siswa atau  santri  pada  tahun  1988, temu  wicara  kependudukan yang  diikuti  oleh  para  Ulama se-karisidenan pati pada tahun 1982 bekerjasamadengan  BKKBN Jawa Tengah. Kegiatan tentang keluarga tidak hanya ditujukan  pada  masyarakat
9 Acara  tersebut  diikuti  para  ulama’ atau  pengurus  syuriah  NU  dari  tingkat kecamatan  seluruh  kabupaten  pati  dan bekerjasama dengan MWC NU Margoyoso.
yang sudah berkeluarga,
namun ada pula yang ditujukan  untuk  para  santri. Pendidikan Kehidupan Keluarga  Maslahah  (PK2M), kegiatan ini dilakukan  secara berkesinambungan  selama  4 bulan  yang  diikuti  oleh  40 santri  putra  dan  putri  dengan materi pokok tentang perkembangan  remaja  dan problematikanya, pertumbuhan manusia ditinjau  dari  segi  agama Islam,  medis  dan  psikologi serta konsep keluarga maslahah menurut ajaran agama  Islam,  medis  dan psikologi,  yang  terselenggara atas kerjasama dengan IKKNU pusat. c. Program Bidang  Kesehatan dan Lingkungan Dalam bidang kesehatan, BPPM mengadakan  latihan  kader dasar  penanganan  kesehatan masyarakat  yang  melibatkan pesantren di kajen dan masyarakat  setempat  yang diikuti  perwakilan  setiap  RT. Setelah  pelatihan  dianggap berhasil maka mereka direkrut dan menjadi pengelola sekaligus pelaksana operasional BPPM. Hasil  dari  pelatihan  tersebut berdirilah semacam pos kesehatan. Pos kesehatan didirikan  guna  membantu penanganan problem kesehatan  masyarakat.  Ketika ada  warga  atau  santri  yang sakit  bisa  dirawat  sementara di  pos  tersebut,  namun  bila dua  hari  masih  tidak  sembuh maka pasien dirujuk ke puskesmas.  Operasional  serta pembiayaan kesehatan dikelola bersama oleh pesantren  dan  masyarakat melalui penarikan Dana Sehat. Untuk itu dalam pelayanan kesehatan ini BPPM  bekerjasama  dengan Dr.  Muhtadi,  seorang  dokter yang  bekerja  di  puskesmas setempat. Selain itu dalam rangka mempersiapkan pelaksaan  program taman gizi untuk masayarakat sekitar pesantren, BPPM mengadakan pembinaan kader  gizi  lewat  sebuah latihan  yang  diselenggarakan setiap  tahunnya  bekerjasama dengan HISMAWATI (Himpunan  Siswa  Mathali’ul
falah  Putri  ) 10 ,  puskesmas setempat,  RSI  dan  BKKBN Pati. 11
10 HISMAWATI adalah organisasi siswi Perguruan  Islam  Matholi’ul  Falah    (PIM) Kajen, kerjasama itu terjalin karena KH Sahal selain  sebagai  pengasuh  Pesantren  Maslakul Huda, beliau juga direktur PIM tersebut.
11 www.maslakulhuda.net
Faktor lain yang berpengaruh  pada  kesehatan masyarakat adalah lingkungan.  Oleh  karena  itu diadakan  program  pengadaan air  bersih,  dengan  membuat saluran  limbah  desa  kajen sepanjang 647,8 meter bekerjasama dengan pemerintah  desa  kajen,  serta penelitian pemanfaatan limbah tapioka di desa Ngemplak kidul yang bekerjasama dengan UNDIP. d. Program Bidang Ekonomi UBSP (Usaha Bersama  Simpan  Pinjam), usaha  ini  ditempuh  untuk meningkatkan  perekonomian masyarakat  dengan  melatih mereka  dalam  usaha-usaha ekonomi, mulai dari bagaimana menghimpun modal,  mengelolanya  untuk kegiatan  yang  provit  secara ekonomis, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan  melihat  keadaan  riil, dan  mengelola  perputaran uang  melalui  simpan  pinjam yang  sehat.  Dengan  adanya pelatihan dan usaha ini masyarakat  menjadi  sadar akan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Pada waktu itu masyarakat Kajen dan sekitarnya  sudah  mempunyai kegiatan  produksi  kerupuk, meskipun pengelolaannya
masih  sangat  manual  dan sporadis  serta  tidak  ditunjang dengan manajemen yang bagus,  maka  UBSP  pada awalnya dilakukan untuk memberikan  pelayanan  dan pengembangan usaha tersebut melalui  kegiatan  pelayanan simpan pinjam serta pemenuhan bahan baku. Dalam  rangka  pengingkatan mutu, maka BPPM memfasilitasi berbagai training  tentang  penerapan teknologi  tepat  guna  dengan mendatangkan  ahlinya  dati instansi terkait saat itu.
Untuk  simpan  pinjam sama  sekali  tidak  dikenai bunga, karena memang asumsi dasar dari diadakannya program ini untuk melepaskan masyarakat  dari  jaringan  dan jerat rentenir, meskipun sebenarnya sistem tanpa bunga  ini  akan  menggangu pelaksanaan dan perkembangan  UBSP,  namun langkah ini masih tetap ditempuh sebagai upaya sosialisasi dalam rangka pengenalan  pertama  untuk menarik minat dan keterlibatan  mereka.  Anggota kelompok  menyimpan  dalam bentuk simpanan pokok,
simpanan  wajib,  simpanan sukarela  yang selanjutnya dipinjamkan  kepada  anggota
lain guna dimanfaatkan sebagai modal usaha. Simpanan pokok adalah  simpanan  awal  yang jumlahnya sama untuk seluruh  anggota,  besarnya berkisar antara Rp. 5000,- s/d Rp.  10.000,-,  pembayaran simpanan  pokok  ini  dapat dilakukan  secara  berangsur- angsur tergantung kemampuan anggota. Simpanan  wajib  merupakan jumlah  simpanan  tetap  yang mesti  dibayar  oleh  anggota secara  terjadwal  dan  rutin. Besarnya  berkisar  antara  Rp. 1000,-  s/d  Rp.  5000,-   setiap orang.  Sementara  simpanan sukarela merupakan simpanan yang tidak ditentukan   jumlah  maupun waktunya.  Bentuk  simpanan anggota  yang  dikembangkan oleh kelompok, besarnya pinjaman  anggota  tergantung dari  tingkat  kelayakan  usaha yang dijalankan oleh anggota/ atau kelompok. UBSP dipilih sebagai  alternatif  kegiatan karena memiliki aspek ekonomi, sosial, seperti membina kebersamaan, gotong-royong dan aspek keorganisasian  serta  sebagai entry  point  pengembangan kegiatan berikutnya. Pada tahun 1993 muncul program pengembangan ekonomi
masyarakat  melalui  pesantren (PEMmP) yang dikembangkan untuk menjawab berbagi permasalahan ekonomi. Akhirnya  pesantren  maslakul Huda  memiliki  beberapa  unit usaha, diantaranya perdagangan  tepung  tapioka yang bekerjasama dengan PT. Kacang  Garuda  pati  sejak tahun 1995, PT. Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR) Artha  Huda  Abadi  yang berdiri  pada  tahun  1996, pengembangan usaha agribisnis  berupa  penanaman rambutan varietas binjai seluas  60  hektar  tahun  yang dicanangkan pada tahun 1994 bekerjasama dengan para
petani  di  desa  Gesengan,
Ngablak dan Cluwak Pati. Pada tahun 2000 BPPM mendirikan usaha Wartel  “ESA”,  terletak  di lokasi strategis, mudah diakses  karena  berada  di samping  jalan  raya  dan  tepat di  depan  RSI Pati.  Kemudian pada  tahun  2002  dirintis pengembangan  unit  simpan pinjam  syari’ah  (  USPS)  Eka
Serba Abadi serta pengembangan  usaha  jasa bengkel “Kawan Baru” dibidang bubut besi, pengelasan  dan  tambal  ban
yang  juga  dimulai  tahun
2002. 12 Dari sekian keberhasilan yang telah dicapai  oleh  kinerja  BPPM selama ini yang paling penting  dan  memiliki  nilai subtansial dan signifikan adalah perubahan cara pandang dan pola pikir masyarakat yang terus bekembang,  dari  masyarakat yang  statis,  apatis,  pasif  dan tidak memahami potensi serta tidak menyadari kebutuhannya menjadi masyarakat  yang  dinamis,
optimis,  aktif  dan  sudah memahami  potensi  diri  serta sadar  akan  kebutuhannya, perubahan ini merupakan aset yang  tak  ternilai  karena  akan menjadi  potensi  yang  sangat besar  dan  masih  terus  bisa dikembangkan dengan berbagai prospektif yang ada. G. Penutup
Melihat  potret  pesantren Maslakul  Huda  dengan  berbagai programnya  terutama  BPPM,  hal itu  menunjukkan  fakta  besarnya potensi  pesantren.  Pesantren  telah terbukti mampu memberikan kontribusi  yang  signifikan  dalam memberdayakan masyarakat. Berdasarkan pedoman pondok pesantren,  secara  umum  peran  itu meliputi  lima  hal,  diantaranya peranan  instrumental,  mobilisasi,
12 www.maslakulhuda.net
pemberdayaan sumber daya manusia, agent  of  social  change ,
dan pusat unggulan. 13 Pertama,
peranan instrumental yang dimaksud  adalah pengembangan  masyarakat  oleh pesantren  melalui  peran  utamanya sebagai  lembaga  pendidikan  agama Islam. Dalam pelaksanaannya, pesantren memiliki instrumen pembelajaran,  seperti  kurikulum, metode,  sarana  prasarana  meliputi masjid, ruang belajar, perpustakaan,  asrama,  dan  alat pendidikan lainnya. Pesantren Maslakul  Huda,  sebagai  sebuah institusi  pendidikan  agama,  telah memiliki instrumen tersebut,
bahkan  mampu  memainkan  peran penting  dalam  pembangunan  desa dengan mengimplementasikan pengetahuannya  dalam  program- program  sosial  yang  kongkrit.
Dialog  antara  norma-norma  agama dan realitas sosial telah berkontribusi pada perubahan- perubahan  dalam  nilai-nilai  agama santri Pesantren Maslakul Huda.
Kedua, berperan dalam memobilisasi  masyarakat  menuju perkembangan yang lebih baik. Hal itu  telah  dilakukan  oleh  pesantren Maslakul  Huda,  dengan  berbagai programnya  yang  produktif  dan mampu  membangun  kepercayaan
13 Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Pedoman Pondok Pesantren Salafiyah, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, 2009, hlm. 56-59.
masyarakat  akan  besarnya  arti pesantren dalam
melakukan perubahan menuju kesejahteraan. Ketiga, berperan dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Menjadi motivator sekaligus  fasilitator,  dalam  hal  ini Pesantren Maslakul Huda mengadakan  beberapa  pelatihan, kursus,  seminar  dan  lokakarya. Semua  itu  guna  memotivasi  dan mengembangkan  potensi  diri  atau SDM  baik  para  santri  maupun masyarakat luas.
Keempat,  sebagai agent  of
social  change ,  pesantren  berperan menjadi  institusi  sosial  yang  dapat merespon problem sosial, melakukan  perubahan  dengan  tetap menjaga nilai positif yang lama dan mengambil  nilai  baru  yang  lebih baik. Nilai-nilai baru telah mendorong  Pesantren  Maslakul Huda untuk  memperluas  jangkauan aktifitasnya, mengentaskan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan  dan  keterbelakangan moral. Dan kelima pesantren sebagai  pusat  unggulan,  pesantren berkembang  menyesuaikan  kondisi dan  situasi  zaman  yang  selalu berubah.  Pesantren  tidak  hanya memimpin pendidikan dan penyebaran  agama  tetapi  juga menjadi  lembaga  kemasyarakatan.
BPPM  dengan  berbagai  program sosialnya  seperti  pengembangan usaha  agribisnis,  UBSP  (Usaha Bersama  Simpan  Pinjam),  pos
kesehatan,  dan  aksi  sosial  lainnya, menjadi  potret  pesantren  sebagai pusat unggulan.
Kelima  unsur  tersebut  telah
mampu direalisasikan secara professional oleh pesantren Maslakul  Huda.  Dengan  demikian pesantren benar-benar pantas diasumsikan sebagai pusat community development berdasarkan keberhasilan melaksanakan peranannya di tengah  komunitas  sosial  menuju tercapainya masyarakat yang beradab. Oleh  karena  itu,  dalam rangka  mencerdaskan  bangsa  dan memajukan Negara, sudah
selayaknya  pihak  pemerintah  lebih peka  dan  sadar  akan  pentingnya pesantren  di  tengah  kehidupan sosial  bangsa  Indonesia.  Pesantren tempat  mencetak  generasi  unggul, bergerak  dinamis  dan  aktif  dalam melakukan  perubahan  sosial  tanpa kehilangan  nilai-nilai  moralitas. Dengan  berkembangnya  zaman, pesantren juga mulai membuka diri dalam merespon kemajuan teknologi. Untuk  itu  penulis  berharap pihak pemerintah harus membangun kepercayaan akan potensi  pesantren.  Dengan  respon positif  serta  keberpihakan  terhadap eksistensi pesantren yang diimplementasikan melalui perhatian dan bantuan dalam memajukan pengembangan komponen-komponen pesantren,
serta  mendukung  penuh  aktifitas positif yang digagas oleh pesantren. Secara singkat, komponen pesantren  terdiri  dari  dua  unsur, pertama soft  skill ,  yang  berarti perangkat  lunak  dalam  pesantren, kedua hard  skill sebagai  perangkat keras  seperti  sarana  dan  prasarana dalam pessantren. Demi tercapainya  visi  dan  misi  pesantren untuk  membangun  bangsa  yang beradab,  maka  pemenuhan  dua komponen  tersebut  merupakan  hal yang signifikan.
Dalam konteks ini, pemerintah sebagai  pihak  penguasa sudah  sepantasnya  merespon  dan menggagas  usaha  untuk  kemajuan pesantren, serta  mendorong  potensi beberapa pesantren yang tersebar di Indonesia menjadi pusat pemberdayaan  masyarakat.  Dengan demikian  akan  terjalin proses simbiosis mutualisme antara pesantren dengan pihak pemerintah.  Di  satu  sisi,  pihak pemerintah mendukung penuh potensi pesantren, dengan memberikan  berbagai  bantuan  baik berupa material maupun non material.  Di  lain  pihak,  pesantren akan memanfaatkan seluruh bantuan  dan  menjaga  dengan  jujur amanah  dari  pemerintah  tersebut, dengan aktif, dan dinamis menjalankan  mandatnya  sebagai instisusi pendidikan sekaligus pusat pemberdayaan  sosial  dalam  rangka mencapai kemajuan
bangsa
Indonesia.

## Daftar Pustaka
Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam , Keputusan  Muktamar,  Munas dan  Konbes  Nahdlatul  Ulama (1926-1999), Penerj. Djamaluddin  Miri,  Lc.MA., Surabaya:  diantama,  Oktober, 2004. Dhofier, Zamakhsyari, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES, 1982. Ghazali, Bahri, Pesantren Berwawasan Lingkungan, Jakarta: Prasasti, 2003.
Hielmy, Irfan, Modernisasi Pesantren, Meningkatkan  Kualitas  Umat Menjaga  Ukhuwah, Bandung:
Nuansa. Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren (PSPP), International Journal of Pesantren  Studies ,  Volume  3,
Number 1, 2009.
Mahfudh,  Sahal, Membangun  Harus dari  Bawah ,  Jakarta:  LP3ES, No.3 Maret 1979.
_______, Nuansa Fiqih Sosial,
Yogyakarta: LKiS, 1994. Masyhud, Sulthon, Khusnurdilo,
Manajemen Pondok Pesantren,
Jakarta: Diva Pustaka, 2003.
Open, Manfred, dan Karcher, Wolfgang, Dinama  Pesantren , Jakarta, P2M, 1998
Raharjo, Dawam, Pesantren dan Pembaharuan, Jakarta:  LP3ES, 1988, Cet. IV
Raharjo,  Dawam, Ensiklopedi al- Qur’an, Tafsir Sosial Berdasarkan  Konsep-Konsep Kunci, Jakarta:  Paramadina,
1996
Rahman,  Fazlur, Islam, Bandung:
Penerbit Pustaka, 1997.
Salim,  Emil, Lingkungan  Hidup  dan
Pembangunan,
Jakarta:
Mutiara Sumber Widya, 1989.
Shihab,  Quraish, Wawasan  al-Quran: Tafsir Maudhu’I Atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: PT Mizan  Pustaka,  Cetakan  XV,
September, 2004.
Sumanto, K.H.  MA.  Sahal  Mahfudh,
Era  Baru  Fiqih  Indonesia,
Yogyakarta: Cermin, 1999.
Turmudi,  Endang, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, Yogyakarta: LKiS, 2003. Tim  Direktorat  Pendidikan  Diniyah dan Pondok Pesantren, Pedoman Pondok Pesantren Salafiyah, Direktorat Pendidikan
Diniyah dan Pondok Pesantren,
Direktorat  Jenderal  Pendidikan Islam,  Departemen  Agama  RI, 2009. Usa, Muslih, Wijaya, Aden, Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial , Yogyakarta:  Aditya  Media, 1997. www.maslakulhuda.net//akses 20 April 20015, jam 08.50 Yacub, Dahlan, Kamus Ilmiah
Populer, Surabaya:  Arloka,
1994.