HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

## TENTANG JAMINAN FIDUSIA

## Ovia Merista
email: oviems@gmail.com

## Abstract
This  article  shall  discuss  the  possibility  to  utilize  copyright  as  fiduciary  security  to  a  loan,  in accordance to Law No. 42 of 1999 regarding fiduciary pledge/security and the Copyrights Law (Law No.  28  of  2014).  The  use  of  copyrights  as  a  fiduciary  security  is  made  possible  as  copyright  owner possess exclusive economic rights and not only moral rights. The procedure to be followed is regulated by Law No. 42 of 1999. The economic value of the copyright, is however, determined by the (potential) utilization  of  the  object.  In  fact  the  value  is  calculated  against  the  copyright  holder’s  right  to remuneration or royalty.
Keywords: copyrights, security to a loan, fiduciary, moral and economic exclusive rights

## Abstrak
Tulisan ini akan membahas hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  dan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta.   Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  hak  cipta  dapat  menjadi  obyek  jaminan fidusia  karena  adanya  hak  ekslusif,  yaitu  hak  ekonomi  (di  samping  hak  moral)  yang  dimiliki pemilik  hak  cipta.  Penjaminan  secara  fidusia  dari  hak  cipta  akan  mengikuti  tata  cara  yang  telah diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999.   Namun   nilai  ekonomis  dari  hak  cipta  akan ditentukan  dari  pemanfaatan  hak  ekonomi  dari  obyek  ciptaannya  berupa  jumlah  imbalan  atau royalti yang diterima oleh pemegang hak cipta.
Kata Kunci:
hak cipta, jaminan fidusia, Obyek jaminan fidusia, nilai ekonomis,  nilai ekonomis dari hak cipta

## Pengantar
Pembangunan  ekonomi  nasional  merupakan  salah  satu  upaya  dalam mencapai  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945. Hal ini dapat dilakukan dengan memelihara dan meneruskan pembangunan yang  berkesinambungan.  Kesinambungan  tersebut  dapat  dilihat  dari  terjalinnya hubungan  kerjasama  yang  baik  antara  para  pelaku  pembangunan,  baik pemerintah  maupun  masyarakat,  perseorangan  maupun  badan  hukum.  Selain perlunya kerjasama yang baik, para pelaku pembangunan tentunya memerlukan
dana  yang  cukup  besar,  di  mana  pendanaan  ini  diperlukan  untuk  memenuhi kebutuhan  dalam  meningkatnya  kegiatan  pembangunan.  Para  pelaku pembangunan  ini  akan  melakukan  kegiatan  pinjam-meminjam  untuk merealisasikan pendanaan ini.
Di Indonesia, lembaga keuangan adalah mitra usaha bagi para pelaku usaha untuk  melakukan  pinjam-meminjam  (perkreditan).  Lembaga  keuangan  yang memberikan  kredit  kepada  pelaku  usaha,  dalam  hal  ini  lembaga  keuangan  bank ataupun lembaga keuangan non bank tentunya memerlukan jaminan agar pelaku usaha tetap mempunyai tanggung jawab terhadap kredit yang diberikan. Jaminan dapat berupa benda tidak bergerak seperti tanah,  di mana jaminan yang dipakai yaitu hak tanggungan. Hak tanggungan  sebagaimana telah diatur dalam  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  merupakan pelaksanaan dari pasal 51, Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Undang- Undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah  dan credietverband .  Selain  itu,  hak  jaminan  lainnya  yang  sekarang  ini banyak digunakan adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. 1
Gadai  merupakan  suatu  hak  kebendaan  yang  bersifat assessoir yang diberikan oleh pihak pemberi gadai (debitur) kepada pemegang gadai (kreditur) sebagai  jaminan  atas  pembayaran  utang.  Caranya  adalah  dengan  menyerahkan benda  obyek  gadai  yang  dapat  berupa  benda  bergerak,  bertubuh  maupun  tidak bertubuh  ke  dalam  kekuasaan  pemegang  gadai  (kreditur)  atau  ke  dalam kekuasaan  seorang  pihak ketiga  yang  disetujui  oleh kedua  belah pihak. 2 Hipotek adalah  suatu  hak  kebendaan  ( zakelijkrecht )  yang  merupakan  perjanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan utang, merupakan jaminan utang, dan  berobyekan  benda  tidak  bergerak  yang  tidak  diserahkan  penguasaan  atas benda tersebut ke dalam kekuasaan kreditur. Kepada pemegang hipotek diberikan
1 Undang-Undang R.I., No. 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia, L.N.R.I Tahun 1999 No. 168, Penjelasan Umum.
2 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm., 152.
hak  preferensi  untuk  didahulukan  pembayarannya  dari  kreditur  lainnya. 3 Selain adanya  gadai  dan  hipotek,  terdapat  jaminan  fidusia  yang  seringkali  digunakan oleh kreditur dan debitur dalam pemberian kredit.
Jaminan fidusia ini lahir untuk melengkapi kelemahan dari adanya jaminan gadai. 4 Kelemahan  dari  gadai  terlihat  pada  obyek  jaminannya  yang  berada  di tangan  pemegang  gadai.  Apabila  obyek  tersebut  diserahkan  kepada  penerima gadai,  pemberi  gadai  tidak  dapat  menggunakan  obyek  tersebut  padahal  obyek tersebut  sangat  penting  dan  berguna  bagi  pemberi  gadai  dalam  menjalankan usahanya.  Jaminan  Fidusia  yaitu  suatu  jaminan  utang  yang  bersifat  kebendaan (baik  utang  yang  telah  ada  maupun  yang  akan  ada),  yang  pada  prinsipnya memberikan  barang  bergerak  sebagai  jaminannya  (tetapi  dapat  juga  diperluas terhadap  barang-barang  tidak  bergerak)  dengan  memberikan  penguasaan  dan penikmatan  atas  benda  obyek  jaminan  utang  tersebut  kepada  debitur  (dengan jalan  pengalihan  hak  milik  atas  benda  obyek  jaminan  tersebut  kepada  kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan ( fiduciary ). 5
Jaminan  fidusia  ini  telah  digunakan  di  Indonesia  sejak  zaman  penjajahan Belanda  sebagai  suatu  bentuk  jaminan  yang  lahir  dari  yurisprudensi.  Bentuk jaminan  ini  digunakan  secara  luas  dalam  transaksi  perkreditan  karena  proses pembebanannya  dianggap  sederhana,  mudah  dan  cepat.  Sebagai  jaminan kebendaan,  di  mana  dalam  praktik  perbankan,  fidusia  sangat  digemari  dan populer  karena  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. 6 Fidusia  dapat memberikan  manfaat  ganda,  di  mana  pihak  debitur  masih  dapat  menguasai barang  jaminan  untuk  keperluan  usahanya  sehari-hari  dan  pihak  kreditur  lebih praktis  mempergunakan  prosedur  peningkatan  fidusia,  serta  bank  tidak  perlu
3 Id, hlm. 164.
4 Sri  Soedewi  Mascjhun  Sofwan,  Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  Lembaga  Jaminan  Fidusia  Di Dalam Praktik dan Perkembangan di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, hlm.,
15.
5 Id, hlm. 102.
6 Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm., 13.
menyediakan  tempat  khusus  untuk  penyimpanan  barang  jaminan  seperti  pada lembaga gadai. 7
Pada  awalnya,  benda  yang  menjadi  obyek  fidusia  hanya  terbatas  pada kekayaan  benda  bergerak  yang  berwujud  dalam  bentuk  benda-benda  dalam persediaan ( inventory ), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.  Namun  dengan  menyadari  makin  berkembangnya  kebutuhan  dunia usaha  serta  perlunya  kepastian  hukum  bagi  pihak  kreditur  yang  memberikan pinjaman,  maka  melalui  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  ini  Pemerintah Indonesia  mencoba  merangkum  seluruh  kebutuhan  akan  jaminan  yang  tidak termasuk  dan  telah  diatur  dalam  hukum  positif  (sebelum  berlakunya  Undang Undang  Jaminan  Fidusia)  ke  dalam  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia).
Dalam  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  obyek  jaminan  fidusia  diberikan pengertian  yang  sangat  luas  yang  meliputi  tidak  hanya  benda  bergerak  yang berwujud  maupun  tidak  berwujud,  melainkan  juga  benda  tidak  bergerak  yang tidak  dapat  dibebani  dengan  hak  tanggungan. 8 Secara  langsung,  undang-undang ini memberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha untuk dapat melakukan kredit dengan menjaminkan benda yang dimiliki walaupun benda tersebut tidak berwujud  seperti  hak  kekayaan  intelektual.  Keistimewaan  dari  Fidusia  sama halnya dengan hak kebendaan lainnya yaitu penerima fidusia (kreditur) diberikan kedudukan yang diutamakan dibandingkan kreditur lainnya.
Pembangunan  ekonomi  nasional  dapat  dihubungkan  dan  berkaitan  erat dengan  melakukan  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  (HKI).  Hal  ini  dapat dilihat  pada  Negara  maju,  misalnya  banyak  Negara  mendapatkan  keuntungan ekonomi  dalam  jumlah  yang  besar  dari  produk-produk  HKI. 9 Keuntungan
7 Supra no. 4, pada 75.
8 Undang Undang R.I., No. 42 Tahun  1999, Jaminan Fidusia, L.N.R.I Tahun 1999 No. 168,  Pasal 1 ayat (2).
9 Lihat, Utomo Suryo Tomi, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm., 41.
ekonomi  tersebut  dikarenakan  HKI  dapat  dijual,  dilisensikan,  serta  digunakan sebagai  obyek  jaminan  utang.  Telah  terbukti  bahwa  dengan  menggunakan  aset- aset HKI untuk dikomersialkan atau dijadikan jaminan utang, merupakan hal yang utama dan penting bagi pertumbuhan ekonomi. 10
Hak kekayaan Intelektual (HKI) adalah padanan kata yang bisa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya  HKI  adalah  hak  untuk  menikmati  secara  ekonomis  hasil  dari  suatu kreativitas  intelektual.  Obyek  yang  diatur  dalam  HKI  adalah  karya-karya  yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. 11 Secara Konvensional HKI  dibagi  dua,  yaitu  Hak  Cipta  dan  Hak  Kekayaan  Industri  yang  terbagi  atas berbagai bidang HKI, seperti paten, merek, desain, industri dan lainnya. Hak cipta merupakan  perlindungan  yang  diberikan  kepada  hasil  ciptaannya  dan penciptanya, bukan hanya sekedar sebagai hasil penghormatan dan penghargaan terhadap  hasil  karya  cipta  seseorang  saja  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan sastra,  tetapi  juga  diharapkan  akan  dapat  mengakibatkan  semangat  dan  minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 12
Menurut  Pasal  1  ayat  1  Undang  Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.”  Di  dalam  hak  ekslusif  dari  pemilik  atau  pemegang  hak cipta, terdapat hak untuk memberikan ijin atau lisensi bagi pihak ketiga, Pengguna ( Users )  Komersial  untuk  dapat  ikut  menggunakan,  mengumumkan,  atau
10 World  Bank,  Global  Economic  Prospects  And  The  Developing  Countries  129 http://siteresources.worldbank.org/INTGEP2002/Resources/gep2002complete.pdf, 25/11/15
11 Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual iii, Tanggerang, 2013.
12 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, hlm., 56.
memperbanyak karya cipta yang dilindungi hak cipta. Pemberian ijin atau lisensi dari  pemilik  atau  pemegang  hak  cipta  kepada users pada  umumnya  disertai kompensasi  yang  harus  dibayar  oleh  pengguna  komersial  atau  pemegang  hak cipta. Kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan Royalti.
Hak cipta yang merupakan hak ekslusif tersebut  terdiri atas hak ekonomi (economic rights) .  Hak ekonomi  yaitu  hak  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Manfaat ekonomi tersebut akan didapat saat pemegang  hak  cipta  tersebut  memberikan  lisensi  kepada  pihak  ketiga  untuk menggunakan,  mengumumkan,  atau  memperbanyak  karya  ciptanya  dengan mendapatkan royalti. Selain hak ekonomi, hak cipta mempunyai hak moral yaitu hak  yang  melekat  pada  diri  pencipta  atau  pelaku  yang  tidak  dapat  dihilangkan atau  dihapus  tanpa  alasan  apapun,  walaupun  hak  cipta  atau  hak  terkait  telah dialihkan.  Berkaitan  dengan  hak  ekonomi  yang  memberikan  keuntungan  secara finansial  pada  hak  cipta,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hak  cipta  dapat  menjadi obyek jaminan.
Karakteristik  suatu  benda  yang  digunakan  sebagai  obyek  jaminan  utang adalah  benda  yang  mempunyai  nilai  ekonomis  dalam  artian  suatu  saat  apabila debitur  tidak  dapat  melunasi  utangnya,  benda  tersebut  dapat  menutup  utang tersebut.  Dalam  kaitannya  dengan  hak  cipta  sebagai  obyek  jaminan,  suatu  hak cipta  yang  dapat  digunakan  sebagai  obyek  jaminan  tentunya  yang  mempunyai nilai ekonomis, telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan masih dalam masa perlindungan karena berkaitan dengan nilai keekonomian hak  cipta  tersebut.  Lembaga  jaminan  yang  paling  memungkinkan  dibebankan pada  hak  cipta  sebagai  obyek  jaminan  utang  adalah  lembaga  jaminan  fidusia mengingat pada jenis obyek jaminan yang berupa benda bergerak dan mengenai penyerahan benda jaminan. 13
13 Sudjana,  Hak  Cipta  sebagai  Jaminan  Kebendaan  Bergerak  dikaitkan  dengan  Pengembangan Obyek Fidusia, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24, Nomor 3,  2012, hlm., 406-407.
Pada  awalnya  Undang-Undang  Hak  Cipta  tidak  mengatur  mengenai  hak cipta  sebagai  obyek  jaminan.  Dengan  dikeluarkanya  undang-undang  terbaru mengenai  hak  cipta  yaitu  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta    dalam  Pasal  16  ayat  3  dinyatakan  dengan  tegas  bahwa  obyek  hak  cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Di mana dalam Undang-Undang Hak Cipta ini disebutkan pula bahwa dalam pelaksanaannya hak cipta dapat dijadikan obyek fidusia dengan mengikuti tata cara yang telah diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia.  Dalam  hal  ini  hak  cipta  mempunyai  nilai  ekonomi  akan  tetapi  karena benda tidak berwujud,  hak cipta sulit untuk  ditentukan nilai ekonomisnya, tidak seperti barang bergerak yang bertubuh misalnya mobil, tanah maupun perhiasan.

## Jaminan Fidusia Dan Pengaturannya di Indonesia
Jaminan  mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  kegiatan perekonomian.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  pemberian  pinjaman  modal  dari lembaga  keuangan  (baik  bank  maupun  bukan  bank)  disyaratkan  adanya  suatu jaminan,  yang  harus  dipenuhi  oleh  debitur  apabila  mereka  ingin  mendapatkan pinjaman/tambahan  modal,  berupa  kredit  tersebut  baik  untuk  jangka  panjang maupun jangka pendek. 14 Dengan begitu, jaminan akan ada apabila adanya kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan.
Dalam  hukum  jaminan  dikenal  adanya  jaminan  secara  umum  dan  secara khusus.  Jaminan  secara  umum,  yaitu  jaminan  yang  timbul  dari  undang-undang, sedangkan  jaminan  secara  khusus  merupakan  jaminan  yang  timbul  dari  suatu perjanjian  baik  berupa  perjanjian  kebendaan  maupun  perjanjian  perorangan. Perjanjian-perjanjian  jaminan  khusus  tersebut  bersifar accessoir terhadap perjanjian pokoknya, artinya perjanjian ini merupakan perjanjian tambahan dari adanya  perjanjian  kredit.  Dengan  adanya  jaminan  umum,  maka  hukum  jaminan telah  memberikan  perlindungan  berupa  jaminan  secara  umum  kepada  kreditur bagi  pelunasan  utang  debitur,  akan  tetapi  untuk  memberikan  rasa  aman  dan
14 Jatmiko  Winarno,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditor  Pada  Perjanjian  Jaminan  Fidusia,  Jurnal Independent Fakultas Hukum, ISSN:2338-7777,  hlm., 44.
kepastian  hukum  bagi  para  pihak,  maka  dalam  praktek  sering  dibuat  perjanjian jaminan,  baik  berupa  perjanjian  jaminan  kebendaan  maupun  jaminan perorangan. 15
Bagi  pihak  debitur  bentuk  jaminan  yang  baik  adalah  bentuk  jaminan  yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan  yang  baik  adalah  jaminan  yang  dapat  memberikan  rasa  aman  dan kepastian  hukum  bahwa  kredit  yang  diberikan  dapat  diperoleh  kembali  tepat pada  waktunya.  Saat  ini,  lembaga  jaminan  yang  banyak  diterapkan  dalam perjanjian kredit salah satunya adalah jaminan fidusia, di mana lembaga jaminan ini  digunakan  apabila  obyek  agunannya  adalah  benda-benda  bergerak.  Fidusia yang  berarti  penyerahan  hak  milik  atas  dasar  kepercayaan  memberikan kedudukan  kepada  debitur  untuk  tetap  menguasai  barang  jaminan,  walaupun hanya sebagai peminjam untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.
Lembaga fidusia ini berbeda halnya dengan gadai yang terdapat pada Pasal 1152  KUHPerdata,  yang  menyatakan  bahwa  apabila  benda  bergerak  yang dijadikan  jaminan  tersebut  tetap  dibiarkan  dikuasai  debitur  maka  jaminan tersebut akan tidak sah. 16 Dalam jaminan fidusia, barang yang dijadikan jaminan akan  tetap  sah  walaupun  barang  tersebut  berada  di  tangan  debitur.  Hal  ini merupakan perkembangan dari jaminan gadai. Kelebihan jaminan fidusia dengan gadai  adalah  obyek  jaminannya  tetap  dapat  dimanfaatkan  oleh  debitur  untuk kegiatan  usahanya,  dalam  hal  ini  intinya  terletak  pada  aspek  penguasaan  atas obyek jaminannya.
Jaminan  Fidusia  sebenarnya  telah  dikenal  sejak  zaman  Romawi,  dan  di Negeri Belanda diakui oleh Hoge Raad mula-mula dalam Arrest tanggal 25 Januari 1929 ( Briebrouwern Arrest ). Pertama kali di Indonesia lembaga ini dikenal melalui Yurisprudensi  tahun  1932  dalam  perkara  antara Bataafsche  Petrolum Maatschappij melawan Pedro  Clignett ,  di  mana Hoggerechtschof (Mahkamah
15 Marulak Pardede, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia, Laporan Akhir Penelitian Hukum, BPHN, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm., 27.
16 Supra no. 14, hlm., 44.
Agung  pada  waktu  itu)  menyatakan  penyerahan  hak  milik  secara  fidusia  atas barang-barang bergerak sebagai jaminan hutang kepada  kreditur yang sah. 17 Hal tersebut berkembang dan dipakai sebagai jaminan para pelaku usaha.
Jaminan  fidusia  adalah  suatu  jaminan  utang  yang  bersifat  kebendaan  (baik utang  yang  telah  ada  maupun  utang  yang  akan  ada),  yang  pada  prinsipnya memberikan  barang  bergerak  sebagai  jaminannya  (tetapi  dapat  juga  diperluas terhadap  barang-barang  tidak  bergerak)  dengan  memberikan  penguasaan  dan penikmatan  atas  benda  obyek  jaminan  utang  tersebut  kepada  debitur  (dengan jalan  pengalihan  hak  milik  atas  benda  obyek  jaminan  tersebut  kepada  kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan ( fiduciary ). 18
Pengaturan  mengenai  jaminan  fidusia  pada  saat  ini  telah  diatur  dalam Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Dalam  undang- undang  ini  telah  diatur  ketentuan-ketentuan  yang  harus  dipatuhi,  ditaati  serta dilaksanakan  dalam  melakukan  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  fidusia, termasuk ketentuan yang mewajibkan untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa:
“Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik benda.”
Pengalihan  hak  kepemilikan  atas  suatu  benda  akan  beralih  karena  adanya perjanjian kredit, akan tetapi sebagai jaminan, penguasaan pemilik benda tersebut berada  tetap  di  tangan  debitur.  Hal  ini  karena  adanya  suatu  kepercayaan  antara debitur  dan  kreditur.    Oleh  karena  itu,  pendaftaran  obyek  jaminan  di  kantor pendaftaran fidusia merupakan suatu hal yang penting dan wajib dilakukan  oleh kreditur.
17 Supra no. 4, hlm., 73.
18 Supra no. 2, hlm., 102.
Definisi atau pengertian mengenai jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  yang  menyatakan  jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak  berwujud  dan  benda  bergerak  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam penguasaan  pemberi  fidusia,  sebagaimana agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan  kepada  penerima  fidusia  terhadap  kreditur  lainnya.  Benda-benda sebagai obyek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :
“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar,  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak  yang  tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.”
Berdasarkan Pasal  504  KUHPerdata,  benda  dibedakan  menjadi  2  (dua) yaitu  benda bergerak  dan  benda tidak  bergerak.  Benda tidak  bergerak  diatur dalam  Pasal  506–508  KUHPerdata.  Sedangkan  untuk benda  bergerak  diatur dalam Pasal 509–518 KUHPerdata. Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda  yang tidak  bergerak (“ onroerend ”)  pertama,  karena sifatnya.  Kedua, karena tujuan  pemakaiannya,  dan  ketiga,  karena  memang  demikian ditentukan oleh  undang-undang.  Benda  yang tidak  bergerak karena  sifatnya ialah  tanah, termasuk  segala  sesuatu  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  karena perbuatan  alam  atau  perbuatan  manusia,  digabungkan  secara  erat  menjadi  satu dengan tanah itu. Selanjutnya, benda tidak bergerak ialah benda karena memang demikian  ditentukan  oleh  undang-undang,  segala  hak  atau  penagihan  yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak.
Pada  sisi  lain,  suatu  benda  dihitung  termasuk  golongan  benda  yang bergerak  karena  sifatnya  atau  karena  ditentukan  oleh  undang-undang. Suatu benda  yang  bergerak  karena  sifatnya ialah  benda  yang  tidak  tergabung dengan  tanah  atau  dimaksudkan  untuk  mengikuti  tanah  atau  bangunan,  jadi
misalnya barang perabot rumah tangga. Hal ini merupakan benda yang bergerak yang  berwujud.  Selain  itu,  terdapat  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud.  Benda tidak  berwujud  adalah  benda  yang  bergerak  karena  penetapan  undang- undang ialah  misalnya vruchtgebruik dari  suatu  benda  yang  bergerak, lijfrenten , surat-surat  sero  dari  suatu  perseroan  perdagangan,  surat-surat  obligasi  negara, hak-hak  kekayaan  intelektual,  seperti  hak  cipta,  hak  mereka,  hak  paten  dan sebagainya. 19
Selanjutnya, pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dijelaskan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap :
a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M 3 atau lebih;
c. Hipotik atas pesawat terbang; dan
d. Gadai.
Dapat  disimpulkan  bahwa  benda  jaminan  fidusia  adalah  benda  bergerak atau  yang  dipersamakan,  sehingga  maksud  dalam  huruf  b  di  atas  bahwa  dasar ukuran  20M 3 merupakan  batas  ukuran  yang  digunakan  bagi  yang  tidak  dapat difidusiakan, sedangkan terhadap huruf c lebih lanjut dijelaskan dalam up grading dan refresing course pada  Konferda  I.N.I.  Jawa  Tengah pada  tanggal  12-  13  April 2003  bahwa  Pesawat  Terbang  dapat  difidusiakan  tetapi  terhadap  mesinnya ( engine )  dapat  diletakkan  fidusia.  Dalam  ketentuan  menyangkut  benda  jaminan fidusia  juga  ditegaskan,  bangunan  di  atas  tanah  orang  lain  yang  tidak  dibebani dengan  Hak  Tanggungan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Terhadap benda jaminan  fidusia  hal  penting  yang  perlu  dicermati  adalah  menyangkut  prinsip benda  fidusia  haruslah  merupakan  benda  milik  pemberi  fidusia  dan  bukan
19 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.,  61-62.
merupakan benda yang berada dalam status kepemilikan orang lain. 20
Pasal 11 sampai dengan Pasal 18  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia  menentukan  bahwa  benda  yang  baik  berada  di  dalam wilayah  Negara  Republik  Indonesia  maupun  yang  di  luar  Negara  Republik Indonesia  wajib  didaftarkan.  Ketentuan  tentang  adanya  kewajiban  pendaftaran jaminan  fidusia  dapat  dikatakan  merupakan  terobosan  yang  penting  mengingat bahwa  pada  umumnya  obyek  jaminan  fidusia  merupakan  benda  yang  tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa pemiliknya. Menurut Pasal 11 Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  dijelaskan  bahwa perjanjian  fidusia  secara  akta  notariil  saja  tidaklah  cukup,  tetapi  harus didaftarkan.  Dalam  hal  ini  pendaftaran  suatu  benda  tersebut  harus  dilakukan  di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan HAM. 21 Pendaftaran terlebih dahulu melalui Kantor Jaminan Fidusia, berguna agar  suatu  benda  tersebut  terdaftar  dan  barang  siapa  yang  menguasai  benda bergerak tersebut maka ia akan dianggap sebagai pemiliknya. 22

## Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia
Pada mulanya hak cipta diatur menurut Auteurswet Staatsblad 1912 Nomor 600. Pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2 pada bulan Oktober tahun 1951 di Bandung,  penggunaan  istilah  hak  pengarang  dipersoalkan  karena  dipandang menyempitkan pengertian hak cipta. Di dalam Auteurswet Staatsblad 1912 Nomor 600, istilah yang dipakai Auteursrechts , disadur dari Bahasa Belanda, yang artinya hak  pengarang.  Istilah  ini  begitu  sempit  karena  berkorelasi  dengan  mengarang saja,  sedangkan  cakupan  hak  cipta  jauh  lebih  luas  dari  hak-hak  pengarang.  Kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu
20 Supra no. 2, hlm., 49.
21 Ketut Marita Widyasari Puspita, I Gusti Ayu Puspawati dan Marwanto,  Pelaksanaan Pengikatan Jaminan  Fidusia  Dalam  Kredit  Perbankan,  Jurnal  Hukum  Bisnis  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana, Volume 02, Nomor 01, 2, 2014.
22 Munir Fuadi, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm., 74.
yang baru, terutama di lapangan kesenian. 23 Oleh karena itu, kongres memutuskan untuk mengganti istilah yang diperkenalkan dengan istilah hak cipta. 24 Istilah hak cipta  ini  yang  kemudian  dipakai  dalam  peraturan  perundang-undangan selanjutnya pengertian kedua istilah tersebut menurut sejarah perkembangannya mempunyai perbedaan yang cukup besar. 25
Istilah Copyright (Hak  Cipta)  pertama  kali  dikemukakan  dalam Berne Convention yang  diadakan  tahun  1886  yaitu International  Convention  for  the Protection of Literary and Artistic Wor k, ditandatangani di Berne, Swiss. Konvensi ini telah mengalami beberapa kali revisi, yaitu di Berlin 1908, Roma 1928, Brussel 1967, dan terakhir di Paris 1971. 26 Dalam Berne Conve ntion, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri namun tersirat dalam Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo Pasal 10 Auteurswet 1912. Dalam Auteurswet 1912 Pasal 1 diatur bahwa:
Hak  Cipta  adalah  hak  tunggal  dari  Pencipta  atau  hak  dari  yang mendapat  hak  tersebut,  atas  hasil  Ciptaannya  dalam  lapangan kesusastraan,  pengetahuan  dan  kesenian,  untuk  mengumumkan  dan memperbanyak  dengan  mengingat  pembatasan-pembatasan  yang ditentukan oleh undang-undang.
L.J.  Taylor  menyatakan  hak  cipta  melindungi  suatu  ekspresi  dari  sebuah  ide, sedangkan  ide  yang  belum  diwujudkan  belum  dilindungi.  Dari  pengertian  ini sangat jelas bahwa hak cipta diberikan hanya pada karya-karya yang merupakan penuangan ide secara nyata, bukan sekedar gagasan dan ide semata. 27
Secara umum pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta  di  Indonesia  didasarkan  pada  ratifikasi  terhadap  perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta, beberapa perjanjian itu adalah Konvensi Bern
23 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
24 Eddy Damian, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, hlm., 112.
25 Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm., 47.
26 Budi Agus Riswandi, Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik dan Lagu yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD dan DVD, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 4, 2009, hlm., 573.
27 Id, hlm. 573.
1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni; Konvensi Hak Cipta Universal 1955  atau Universal  Copyright  Convention; Konvensi  Roma  1961;  Konvensi Jenewa  1967;  dan  TRIPs  1994  ( Trade  Related  Aspects  on  Intellectual  Property Rights 1994). 28 Hal  ini  berarti  Indonesia  harus  membuat  atau  memberlakukan agar  hukum  Indonesia  khususnya  Hak  Kekayaan  Intelektual  sesuai  dengan konvensi-konvensi  yang  telah  diratifikasinya.  Perlindungan  yang  diberikan  oleh pemerintah  kepada  hasil  ciptaan  dan  penciptanya,  bukan  hanya  sekedar sebagai hasil penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra,  tetapi  juga  diharapkan  akan  dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 29
Setelah  merdeka,  Undang-Undang  Hak  Cipta  pertama  kali  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1982  tentang  Hak  Cipta.  Kemudian  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1987.  Pada  tahun  1997  diubah  lagi dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1997.  Di  tahun  2002,  Undang-Undang Hak  Cipta  kembali  mengalami  perubahan  dan  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta,  dan  akhirnya  pada  tahun  2014 pengaturan  hak  cipta  mengalami  perubahan  kembali  dengan  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Beberapa  peraturan pelaksana di bidang hak cipta adalah sebagai berikut: 30
1. Peraturan  Pemerintah  RI  No.  14  Tahun  1986  Jo  Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
2. Peraturan  Pemerintah  RI  No.  1  Tahun  1989  tentang Penerjemahan  dan/atau  Perbanyak  Ciptaan  untuk  Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai  Perlindungan  Hukum  Secara  Timbal  Balik  Terhadap Hak  Cipta  atas  Karya  Rekaman  Suara  antara  Negara  Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
4. Keputusan Presiden RI No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan
28 Supra no. 24, hlm., 137.
29 Supra no. 14.
30 Supra no. 11, hlm., 3.
Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
5. Keputusan Presiden RI No. 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Pesetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
6. Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;
7. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesanan Berne  Convention  For  The  Protection  Of  Literary  andArtistic Works;
8. Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty ;
9. Keputusan Presiden RI No. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT);
10. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.Ol-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
11. Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  No.  M.04.PW.07.03  Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
12. Surat  Edaran  Menteri  Kehakiman  RI  Jo.M.01.PW.07.03  Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
13. Surat  Edaran  Menteri  Kehakiman  RI  No.  M.02.HC.03.01  Tahun 1991  tentang  kewajiban  Melampirkan  NPWP  dalam Permohonan  Pendaftaran  Ciptaan  dan  Pencatatan  Pemindahan Hak Cipta Terdaftar. 31
Pengertian  Hak  Cipta  juga  dijelaskan  pada  Pasal  1  Undang–Undang  Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu:
Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut  Hutauruk  ada  dua  unsur  penting  yang  terkandung  dari  rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC Indonesia, yaitu: 32
1. Hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain.
31 Supra no. 11, hlm., 4
32 M. Hutauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional, Erlangga, Jakarta, 1982, hlm., 11.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripada mengumumkan  karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya.
Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata  bahwa  hak  cipta  itu merupakan  hak  kebendaan.  Melalui  definisi  hak  cipta tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan  Intelektual  merupakan  satu  bagian  dari  benda  tidak  berwujud  (benda Immaterial). 33
Hak  cipta  merupakan  salah  satu  bagian  dari  kekayaan  intelektual  yang memiliki  ruang  lingkup  obyek  dilindungi  paling  luas,  karena  mencakup  ilmu pengetahuan,  seni,  dan  sastra  ( art  literary )  yang  didalamnya  mencakup  pula program  komputer.  Perkembangan  ekonomi  kreatif  yang  menjadi  salah  satu andalan  Indonesia  dan  berbagai  negara  dan  berkembangan  pesatnya  teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan undang-undang Hak Cipta, oleh sebab itulah selanjutnya pemerintah membentuk Undang-Undang Hak Cipta  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  yang  memenuhi  unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, selanjutnya maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. 34
Indonesia  merupakan  Negara  yang  memiliki  keanekaragaman  etnik/suku bangsa,  budaya  dan  agama  serta  kekayaan  yang  melimpah  di  bidang  ilmu pengetahuan, seni dana sastra berikut pengembangan-pengembangannya. Sebagai potensi  nasional  semua  itu  memerlukan  adanya  perlindungan  yang  memadai terhadap kekayaan intelektual khususnya ciptaan yang lahir dari keanekaragaman
33 Arif Lutfiansori, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm., 69.
34 Undang-Undang  R.I.,  No.  28  Tahun  2014,  Hak  Cipta,  L.N.R.I  Tahun  2014  No.  266,  Penjelasan umum.
dan  kekayaan  tersebut. 35 Perkembangan  di  bidang  teknologi  perekaman, telekomunikasi  dan  informasi  digital  yang  demikian  pesat  dalam  beberapa dasawarsa  terakhir,  telah  menuntut  adanya  peningkatan  perlindungan  yang memadai  baik  bagi  pencipta  maupun  pemilik  hak  terkait  dengan  tetap memperhatikan  kepentingan  masyarakat  luas.  Apabila  tuntutan  tersebut ditangani  secara  serius  termasuk  diantaranya  dengan  menyediakan  sistem pengaturan yang baik, sendi-sendi kehidupan dan perekonomian Indonesia akan meningkat,  dan  kredibilitas  citra  bangsa  yang  baik  akan  tetap  terjaga  didunia internasional. 36
Pengesahan  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2014  tentang  Hak  Cipta upaya  pemerintah  untuk  melindungi  hak  ekonomi  dan  hak  moral  pencipta  dan pihak  terkait  lainnya.  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  baru  ini  juga  memiliki semangat  untuk  mendukung  seluruh  pencipta  dan  para  pelaku  usaha  untuk semakin  kreatif  melahirkan  karyanya.  Setelah  disahkannya  Rancangan  Undang- Undang  Hak  Cipta  pada  tanggal  15  September  2014  lalu  maka  Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini  diharapkan  berkontribusi  pada  sektor  hak  cipta  dan  hak  bagi  perekonomian negara dapat lebih optimal. 37
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2014  tentang  Hak  Cipta dijelaskan  bahwa  Hak  Cipta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf  a merupakan  hak  eksklusif  yang  terdiri  atas  hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak  lain  yang  dapat  memanfaatkan  hak  tersebut  tanpa  izin  Pencipta.  Definisi mengenai hak ekslusif tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah
35 KemenkumHAM,  Pembahasan  RUU  tentang  Hak  Cipta,  http://www.djpp.kemenkumham.go.id/ pembahasan-ruu/64-rancangan-undang-undang/2112-rancangan-undang-undang-tentang-hak- cipta.html, 17 November 2015.
36 Id.
37 Sosialisasi  Undang-undang  No.28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  di  Kampus  UGM,  Undang- undang Hak Cipta terbaru Terhadap Iklim Hukum Bisnis Di Indonesia, http://lppm.ugm.ac.id/2014/11/sosialisasi-uu-no-28-tahun-2014-tentang-hak-cipta-dikampus- ugm/, l 9 November 2015.
hak  kebendaan  yang  bersifat  eksklusif  bagi  seorang  pencipta  atau  penerima  hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. 38 Hak moral yang terdapat pada hak cipta melekat secara abadi pada diri Pencipta. Hak  tersebut  untuk  tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya pada  salinan  sehubungan  dengan  pemakaian  ciptaannya  untuk  umum; menggunakan  nama  aliasnya  atau  samarannya;  mengubah  ciptaannya  sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi  ciptaan,  mutilasi  ciptaan, modifikasi  ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan  diri  atau reputasinya. 39
Sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan  karakter  yang  sedikit  berbeda  dengan  hak  kebendaan  pada  umumnya.  hak ekonomi  atas  suatu  ciptaan  tetap  berada  di  tangan  pencipta  atau  pemegang  hak cipta  selama  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  tidak  mengalihkan  seluruh  hak ekonomi  dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  tersebut  kepada  penerima pengalihan  hak  atas  ciptaan.  Pemegang  hak  cipta  yang  bukan  pencipta  hanya memiliki  sebagian  dari  hak  eksklusif  berupa  hak  ekonomi.  Pencipta  atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: penerbitan ciptaan; penggandaan  ciptaan  dalam  segala  bentuknya;  penerjemahan  ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian  ciptaan  atau  salinannya;  pertunjukan  ciptaan;  pengumuman ciptaan;  komunikasi  ciptaan;  dan  penyewaan  ciptaan. 40 Setiap  orang  yang melaksanakan  hak  ekonomi  dalam  hal  kegiatan-kegiatan  tersebut  wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
Hak kebendaan pada hak cipta memberikan konsekuensi bahwa hak cipta dapat dialihkan. Pengalihan tersebut bukan hak moral dari suatu ciptaan tetap hak ekonomi  yang  dapat  dialihkan.  Hak  cipta  dapat  beralih  atau  dialihkan,  baik
38 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm., 58.
39 Undang Undang R.I., No.28 Tahun 2014, Hak Cipta, L.N.R.I Tahun 2014 No. 266, Pasal 4.
40 Undang Undang R.I., No.28 Tahun 2014, Hak Cipta, L.N.R.I Tahun 2014 No. 266, Pasal 8.
seluruh  maupun  sebagian  karena:  pewarisan;  hibah;  wakaf;  wasiat;  perjanjian tertulis;  atau  sebab  lain  yang  dibenarkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Selain itu, hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia.  Hal  ini  dikarenakan  hak  cipta  termasuk  ke  dalam  benda  bergerak  yang tidak  berwujud.  Hak  ekonomi  yang  dialihkan  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta untuk  seluruh  atau  sebagian  tidak  dapat  dialihkan  untuk  kedua  kalinya  oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.

## Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia
Jaminan  fidusia  telah  dikenal  dan  digunakan  di  Indonesia  sejak  jaman penjajahan  Belanda  sebagai  bentuk  jaminan  yang  lahir  dari  yurisprudensi,  yang berasal  dari  jaman  Romawi.  Bentuk  jaminan  ini  biasanya  digunakan  secara  luas dalam  transaksi  pinjam  meminjam.  Hal  ini  sebagai  akibat  bentuk  jaminan  ini dianggap lebih sederhana dan mudah dalam melakukan perkreditan.
Di  Indonesia,  pengaturan  jaminan  fidusia  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara  waktu  atau  tidak  lagi  sebagai  pemilik.  Lahirnya  jaminan  fidusia  ini berawal  dari  adanya  suatu  perjanjian  utang  piutang.  Hal  ini  berarti  perjanjian fidusia ini merupakan perjanjian accessoir yang berarti bahwa lahir dan hapusnya perjanjian jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan secara tegas  bahwa  jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian pokok  yang  menimbulkan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu prestasi.
Konsep  dasar  dari  jaminan  fidusia  berbeda  halnya  dengan  gadai,  hipotek, dan  hak  tanggungan.  Perbedaan  dari  jaminan  lainnya  terlihat  pada  obyek  dan penguasaan kebendaan. Dalam fidusia, obyek jaminan tidak dikuasai oleh pemberi hutang (kreditur) melainkan tetap dikuasai oleh penghutang (debitur), dan tidak
ada  penyerahan  fisik.  Hal  ini  berbeda  halnya  dengan  gadai  dan  hipotek,  benda yang  dijaminkan  dengan  gadai  dan  hipotek,  penguasaannya  berada  di  tangan kreditur.  Jaminan  fidusia  ini  memberikan  kepercayaan  kepada  debitur  untuk memakai  dan  menggunakan  obyek  jaminan  fidusia  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya.  Asas  kepercayaan  ini  digunakan  pula  pada  jaminan  hak  tanggungan. Perbedaan hak tanggungan dan fidusia hanya berada pada obyek jaminan.
Perjanjian  fidusia  dibuat  dengan  akta  otentik.    Akta  otentik  adalah  akta yang  dibuat  oleh  atau  di  depan  pejabat  yang  ditunjuk  oleh    undang-undang  dan memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna.  Untuk  akta  yang  dilakukan  di  bawah tangan  biasanya  harus diotentikkan  ulang oleh para  pihak jika  hendak dijadikan alat  bukti  sah,  misalnya  di  pengadilan.  Jaminan  Fidusia  akan  menjadi  sempurna apabila perjanjian fidusia ini dilakukan pendaftaran. Apabila Jaminan Fidusia tidak dibuatkan  dengan  akta  notarial  dan  tidak  didaftarkan  maka  jaminan  tersebut tidak  mempunyai/tidak  dapat  dijerat  dengan  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian sempurna.
Obyek  jaminan  fidusia  adalah  benda  yang  berwujud  maupun  tidak berwujud,  yang  terdaftar  maupun  tidak  terdaftar,  yang  bergerak  maupun  yang tidak  bergerak  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  atau  hipotik.  Pada umumnya,  benda  yang  dijadikan  obyek  jaminan  fidusia  adalah  benda  yang bergerak yang berwujud, hal ini dikarenakan benda tersebut memiliki nilai yang nyata  dan  jelas  di  pasaran.  Berbeda  halnya  dengan  benda  yang  bergerak  dan berwujud  seperti  halnya  hak  kekayaan  intelektual,  sulit  untuk  memberikan  nilai pada jaminan fidusia.
Jelas disebutkan bahwa pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda yang bergerak  dan  benda  yang  berwujud,  seperti  HKI  dapat  dijadikan  sebagai  obyek jaminan. Pada prakteknya, seringkali pemegang HKI dapat menjaminkan HKI nya tersebut  sebagai  jaminan  untuk  melunasi  hutangnya.  Akan  tetapi,  dalam peraturan  mengenai  HKI  tidak  dimuat  mengenai  pengaturan  yang memperbolehkan  HKI  sebagai  jaminan  fidusia.  Misalnya  dalam  Undang-Undang
Nomor  19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta,  tidak  ada  satu  pasalpun  yang menyebutkan  hak  cipta  dapat  dijadikan  obyek  jaminan  fidusia.  Hal  ini mengakibatkan  tidak  adanya  landasan  hukum  yang  jelas  apabila  dalam prakteknya hak cipta dijadikan jaminan fidusia.
Dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  adanya  kepastian  hukum, pemerintah membentuk dan mengeluarkan undang-undang terbaru mengenai hak cipta,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.  Alasan dibentuknya  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  terbaru  ini  dikarenakan  adanya kebutuhan  cukup  mendesak  yang  berhubungan  dengan  terus  berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di mana dapat memiliki peran strategis dalam pengembangan  Hak  Cipta.  Pengaturan  yang  baik  akan    tuntutan  perkembangan teknologi,  informasi,  dan  komunikasi,  maka  sendi-sendi  kehidupan  dan perekonomian Indonesia akan meningkat, dan kredibilitas citra bangsa yang baik akan tetap terjaga di dunia internasional.
Perbaharuan  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  baru  ini  tentunya  memiliki kelebihan sesuai dengan perkembangan tersebut, yaitu diawali dengan mengenai pengaturan perpanjangan jangka waktu perlindungan hak cipta. Diatur ulangnya mengenai  jangka  waktu  perlindungan  hak  cipta  dengan  waktu  lebih  panjang,  di mana pada undang undang lama pencipta dilindungi seumur hidup dan 50 tahun sesudah  pencipta  meninggal  dan  diperbaharui  menjadi  baru  sampai  dengan  70 tahun  dan  jangka  waktu  70  tahun  ini  mengikuti  sejumlah  negara  maju. Selanjutnya  pengaturan  mengenai sold  flat ,  dalam  undang-undang  lama  hanya dibahas  pada  bagian  umum  penjelasan  tetapi  di  undang-undang  terbaru  ini dijelaskan lebih jelas mengenai sold flat , di mana bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.
Pengaturan lainnya yang diubah dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru ini,  lebih  menegaskan  mengenai  penerapan  delik  aduan  untuk  tuntutan  pidana dan  pertanggungjawaban  pihak  pengelola  apabila  terjadi  pelanggaran.  Selain  itu
mengenai  kewenangan  menteri  untuk  menghapus  ciptaan  yang  telah  dicatat, penghapusan  ini  dilakukan  apabila  ciptaan  tersebut  melanggar  norma  agama, norma  susila,  ketertiban  umum,  pertahanan  dan  keamanan  negara,  serta ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta yang baru ini juga diatur bahwa pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti  dan  Lembaga  Manajemen  Kolektif  yang  berfungsi  menghimpun  dan mengelola  hak  ekonomi  pencipta  dan  pemilik  hak  terkait  wajib  mengajukan permohonan  izin  operasional  kepada  menteri.  Undang-undang  inipun memperbaharui penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru ini dibahas mengenai benda bergerak  tidak  berwujud  yang  dapat  dijadikan  obyek  jaminan  fidusia.  Hal  ini terdapat  pada  Pasal  16  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang Hak Cipta yang menyebutkan secara jelas bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan obyek jaminan  fidusia”.  Pada  ayat  berikutnya  dijelaskan,  bahwa  jaminan  obyek  fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini  tentunya  memberikan  suatu  kepastian  hukum  bagi  para  pemegang  hak  cipta untuk  menjaminkan  ciptaannya.  Dengan  adanya  peraturan  ini  terjadinya sinkronisasi  antara  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  dan  Undang-Undang  Hak Cipta.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta, pelaksanaan  dari  pemberian  hak  cipta  untuk  dijadikan  obyek  jaminan  fidusia mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang- undangan  yang  dimaksud  tidak  jelas  karena  pada  penjelasan  undang-undang inipun  tidak  disebutkan  secara  jelas  peraturan  perundang-undangan  yang manakah yang dipakai untuk melaksanakan penjaminan hak cipta sebagai jaminan fidusia.  Dalam  hal  penjaminan  hak  cipta  sebagai  jaminan  fidusia,  tentunya berkaitan  erat  dengan  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia.  Secara  penafsiran
sistematis, pelaksanaan penjaminan hak cipta akan sesuai dan mengacu kembali kepada Undang-Undang Jaminan Fidusia. Syarat dan ketentuan suatu benda dapat dijadikan  obyek  jaminan  fidusia  dan  sahnya  benda  tersebut  sebagai  obyek jaminan fidusia harus sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang  Fidusia  mengharuskan  agar  setiap  benda  yang  akan dijadikan  jaminan  fidusia  harus  didaftarkan  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia. Apabila  suatu  hak  cipta  akan  dijadikan  sebagai  jaminan  fidusia,  maka  suatu ciptaan  itu  harus  sudah  didaftarkan  terlebih  dahulu  di  Direktorat  Jendral Kekayaan  Intelektual,  selanjutnya  hak  cipta  yang  dijadikan  obyek  jaminan tersebut  harus  tetap  didaftarkan  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Pendaftaran melalui Kantor Jaminan Fidusia berguna agar hak cipta yang dijaminkan tersebut terdaftar  dan  pemegang  fidusia  mempunyai  hak  yang  didahulukan.  Selain  itu, pendaftaran  inipun  penting  sebagai  bukti  apabila  terjadi  wanprestasi,  bahwa pemberi  fidusia  adalah  pemegang  hak  cipta  dan  pelaksanaan  eksekusi  terhadap nilai  ekonomi  hak  cipta  dan  pelaksanaan  eksekusi  terhadap  nilai  ekonomi  hak cipta dapat dilakukan melalui lembaga parate executie .
Hak  cipta  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  obyek  dari  jaminan  fidusia. Hal  ini  dikarenakan  hak  cipta  mempunyai  hak  ekslusif  yang  dimiliki  pemegang hak cipta/pencipta yaitu hak ekonomi. Hak ekonomi dari sebuah ciptaan berarti ciptaan  tersebut  mempunyai  nilai  ekonomi.  Nilai  ekonomi  tersebut  didapat  oleh pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  terdapat  dari  pemanfaatan  hak  ekonomi  atas obyek  ciptaannya.  Pemanfaatan  hak  ekonomi  tersebut  misalnya  mendapatkan imbalan  atas  pemanfaatan  obyek  ciptaannya  tersebut  atau  mendapatkan  royalti apabila  terjadi  kontrak/perjanjian  lisensi.  Oleh  karena  itu,  pihak  yang  berhak untuk menjaminkan hak ciptaannya adalah pencipta atau pemegang hak cipta.
Benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia, tentunya harus memiliki nilai yang dapat diukur sebagai jaminan atas pelunasan hutang debitur. Dalam hal, hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia sulit untuk mengukur nilai dari hak tersebut, karena yang dijaminkan adalah hak intelektual dari ciptaan. Hal ini menyebabkan
diperlukan  pihak  ketiga  sebagai  lembaga appraisal penjaminan  yang  tepat  bagi hak  cipta  untuk  menjadi  jaminan.  Lembaga  Manajemen  Kolektif  (LMK)  sebagai salah  satu  lembaga  yang  dapat  memberikan appraisal /penilaian  terhadap  nilai ekonomi dari hak cipta. Beberapa LMK yang ada di Indonesia adalah Karya Cipta Indonesia (KCI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). Para  LMK  inilah  yang  bertugas  untuk  mengumpulkan  royalti  dari  para pengguna  karya  cipta  dari  para  musisi  ataupun  penyanyi  yang  tergabung  di masing-masing  LMK.  Pengguna  karya  cipta  dapat  beragam,  seperti  dari  TV, karaoke, mall ,  kafe,  ataupun  restoran.  LMK  dapat  menjadi  acuan  penyedia  data untuk  lembaga appraisal pada royalty performing rights pencipta/pemegang  hak ciptanya.
Salah  satu  cara  menghitung  nilai  ekonomi  suatu  hak  cipta,  misalnya  lagu dapat  dilihat  dari  seberapa  seringnya  lagu  ciptaan  tersebut  diputar  atau dimainkan  ( performing rights ),  sehingga  pencipta  lagu  atau  pemegang  hak  cipta mendapatkan imbalan ataupun royalti apabila terjadi perjanjian lisensi. Pada saat ini, para LMK tersebut berjalan masing-masing dan memiliki standarnya sendiri. Hal  tersebut  menyebabkan  persentase  royalti  yang  diterima  tidak  seragam  dan tidak ada transparansi atas pengelolaan royalti tersebut. Para  LMK  tersebut  tidak  ada  yang  mengaudit,  sehingga  diperlukan  badan  yang lebih  tinggi  dari  para  LMK.  Oleh  karena  itu,  dibentuklah  Lembaga  Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
LMKN  ini  dibentuk  di  bawah  payung  Direktorat  Jenderal  Hak  Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan bertugas mengatur pendapatan para  seniman  yang  karyanya  digunakan  secara  komersial.  Namun  LMKN  belum dapat  bekerja  secara  maksimal.  Masih  banyak  yang  belum  terancang  dengan sempurna, masih dalam pembahasan, seperti royalti yang akan dikenakan untuk pencipta,  penyanyi,  produser,  dan  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  karya tersebut.  LMKN  dituntut  untuk  dapat  menjamin  kesejahteraan  dari  para  musisi terkait  royalti,  namun  tidak  memberatkan  para  pengguna  karya  dari  musisi-
musisi berbakat Indonesia. Oleh karena itu, fungsi dari LMK dan kerjasama antara LMK  dan  LMKN  harus  berjalan  dengan  baik  sebagai  lembaga  yang  menarik  dan mendistribusikan  royalti.  Selain  itu,  lembaga  lain  yang  bisa  memberikan  data terhadap nilai ekonomi dari hak cipta adalah publishers, labels , media riset.

## Penutup
Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tidak dimuat  mengenai  hak  cipta  sebagai  obyek  jaminan  fidusia.  Hal  ini  membuat disharmonisasi antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Cipta.  Selain  itu,  apabila  dalam  praktek  terjadi  penjaminan  hak  cipta  sebagai jaminan fidusia, maka tidak ada landasan hukum yang jelas mengenai penjaminan hak  cipta  sebagai  jaminan  fidusia.  Jaminan  Fidusia  semakin  marak  digunakan dalam hal perkreditan dan obyek yang menjadi jaminan semakin beragam, salah satunya adalah hak cipta.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah memperbaharui dan membentuk  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  terbaru,  yaitu  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang ini secara jelas disebutkan  bahwa  hak  cipta  dapat  dijadikan  jaminan  fidusia.  Oleh  karena  itu, syarat sahnya hak cipta sebagai jaminan fidusia tetap berpatokan kepada Undang- Undang Jaminan Fidusia.
Hak  cipta  sebagai  hak  intelektual  yang  memiliki  hak  eksklusif,  yaitu  hak moral dan hak ekonomi termasuk ke dalam jaminan kebendaaan. Sebagai jaminan kebendaan,  hak  cipta  tentunya  memerlukan appraisal /penilaian  terhadap  hak cipta  tersebut.  Dalam  melakukan  penilaian  terhadap  nilai  ekonomis  suatu  hak cipta  akan  lebih  sulit  dibandingkan  dengan  untuk  mengukur  nilai  ekonomi  dari benda bergerak yang berwujud. Nilai ekonomi yang dapat dijaminkan adalah nilai dari  pemanfaatan  hak  ekonomi  dari  barang/obyek  ciptaannya  tersebut. Pemanfaatan hak ekonomi tersebut dapat dilihat dari imbalan yang didapat atas pemanfaatan  tersebut  ataupun  dari  royalti.  Untuk  membantu  menilai appraisal
dari  sebuat  hak  cipta,  dibutuhkan  LMK  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  dapat memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak cipta.
Pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah baik memuat mengenai ketentuan hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.  Akan  tetapi  diperlukan  peraturan  yang  lebih  khusus  seperti  peraturan pelaksana  dari  undang-undang  mengenai  hak  cipta  yang  dapat  dijadikan  fidusia. Peraturan pelaksana ini diperlukan untuk memperjelas pelaksanaan dari hak cipta sebagai jaminan fidusia, terutama untuk menilai appraisal dari sebuah hak cipta, sehingga  mempunyai  kepastian  hukum  yang  jelas.  Selain  itu,  lembaga  keuangan bank  ataupun  non  bank  perlu  diberikan  penyuluhan  hukum  agar  dapat memberikan pinjaman kredit dengan jaminan hak cipta, sehingga Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  dapat  dilaksanakan  dan berguna  bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka
Buku: Arif  Lutfiansori,  Hak  Cipta  dan  Perlindungan  Folklor  di  Indonesia,  Graha  Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Tanggerang, 2013.
Rachmadi  Usman,  Hukum  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual:  Perlindungan  dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003.
Eddy  Damian, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar,  PT. Alumni, Bandung, 2006.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Alumni, Bandung, 1988. M. Hutauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional, Erlangga, Jakarta, 1982. Muhamad  Djumhana  dan  Djubaedillah,  Hak  Milik  Intelektual  Sejarah,  Teori  dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
Munir Fuadi, Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, Jakarta, 2013. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Sri Soedewi Mascjhun Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia Di Dalam Praktik dan Perkembangan di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980.
Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, PT. Alumni, Bandung, 2014.
Utomo  Suryo  Tomi,  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Era  Global,  Graha  Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Jurnal dan Makalah: Budi  Agus  Riswandi,  Permasalahan  Pelanggaran  dan  Langkah  Hukum  Hak  Cipta Atas Musik dan Lagu yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD dan DVD, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 4, 573, 2009.
Jatmiko  Winarno,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Pada  Perjanjian  Jaminan Fidusia, Jurnal Independent Fakultas Hukum, ISSN: 2338-7777.
Ketut  Marita  Widyasari  Puspita,  I  Gusti  Ayu  Puspawati  dan  Marwanto, Pelaksanaan  Pengikatan  Jaminan  Fidusia  Dalam  Kredit  Perbankan,  Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 02, Nomor 01, 2, 2014.
Marulak  Pardede,  Implementasi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Pemberian  Kredit  di Indonesia,  Laporan  Akhir  Penelitian  Hukum,  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2006. Sudjana,  Hak  Cipta  sebagai  Jaminan  Kebendaan  Bergerak  dikaitkan  dengan Pengembangan  Obyek  Fidusia,  Jurnal  Mimbar  Hukum  UGM,  Volume  24, Nomor 3,  2012.

## Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Internet:
World  Bank,  Global  Economic  Prospects  And  The  Developing  Countries  129, http://siteresources.worldbank.org/INTGEP2002/Resources/gep2002co mplete.pdf
KemenkumHAM,  Pembahasan  RUU  tentang  Hak  Cipta,  http://www.djpp. kemenkumham.go.id/pembahasan-ruu/64-rancangan-Undang- Undang/2112-rancangan-Undang-undang-tentang-hak-cipta.html. Sosialisasi Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kampus UGM, Undang-Undang  Hak  Cipta  terbaru  Terhadap  Iklim  Hukum  Bisnis  Di Indonesia, http://lppm.ugm.ac.id/2014/11/sosialisasi-uu-no-28-tahun- 2014-tentang-hak-cipta-di-kampus-ugm/