## JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI
VOLUME 09
Artikel Penelitian
No. 03 September • 2020
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, Vol. 09, No. 03 September 2020

## DETERMINAN KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA DEPOK TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENCEGAHAN COVID-19

## DETERMINANTS OF DEPOK CITY COMMUNITY COMPLIANCE WITH LARGE-SCALE SOCIAL
RESTRICTIONS POLICY IN PREVENTION OF COVID-19
Wiranti 1 , Ayun Sriatmi 1 , Wulan Kusumastuti 1

## 1 Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

## ABSTRAK
Kota Depok merupakan wilayah pertama terdeteksinya Covid-19 di Indonesia dan juga wilayah dengan kasus tertinggi di Jawa Barat. Untuk menangani masalah ini maka diberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak patuh dan kasus Covid-19 semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor yang memiliki hubungan dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok. Metode yang dipakai yaitu metode kuantitatif dan potong lintang. Responden penelitian sebanyak 285 orang dengan metode accidental sampling . Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan uji nonparametric . Penelitian ini menunjukkan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, yaitu jenis kelamin (p=0,005), tingkat pendidikan (p=0,036), pengetahuan (p=0,014), dan sikap (p=0,000). Kepatuhan PSBB semakin meningkat pada responden perempuan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, pengetahuan baik, dan sikap yang mendukung terhadap kebijakan PSBB.
Kata kunci: Kepatuhan, Covid-19, Kebijakan PSBB

## ABSTRACT
Depok City is the first area to have Covid-19 detected in Indonesia and also the region with the highest cases in West Java. The Large-scale Social Restrictions Policy (PSBB) was implemented to handle this problem. However, some people did not obey the rules and Covid-19 cases were increased. The purpose of this study is to figure the factors related to community compliance with the Large-scale Social Restrictions Policy in Depok City. This research used a quantitative method and cross-sectional design. Respondents of the study were 285 people and used an accidental sampling method. Data analyzed by univariate and bivariate with the nonparametric test. The results of this study indicate the factors associated with the Large-scale Social Restrictions Policy are gender (p = 0.005), education level (p = 0.036), knowledge (p = 0.014), and attitude (p = 0.000). The Large-scale Social Restrictions Policy’s compliance is increasing among female respondents with higher education level, have good knowledge, and a supportive attitude towards the Large-scale Social Restrictions Policy.
Keywords: Compliance, Covid-19, Large-scale social restrictions policy

## PENDAHULUAN
Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi yang disebabkan oleh beta-coronavirus novel yang merupakan virus corona tipe baru, penyakitnya dikenal dengan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Penyakit ini memunculkan gejala umum seperti demam, batuk kering, kelelahan, dan pada beberapa kasus yang lebih serius dapat menyebabkan sesak napas serta gangguan gastrointestinal. (1) Virus ini menyebar melalui tetesan cairan ( drople ts) yang dikeluarkan oleh orang yang terjangkit Covid-19 kemudian masuk melalui mulut, hidung, atau mata orang lain. (2,3) Penyebaran Covid-19 yang awalnya hanya terjadi di China kemudian menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Kasus Covid-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada awal bulan Maret, hingga bulan April 2020 kasus konfirmasi sudah berada di angka 4.839 orang dengan rasio kematian atau Case Fatality Rate
(CFR) sebesar 9,13%. (1) Angka ini terus bertambah hingga Juni 2020 seperti pada Gambar 1. Berdasarkan pernyataan dari World Health Organization (WHO), salah satu upaya memelihara diri agar terhindar dari penyakit ini adalah dengan rajin membersihkan tangan menggunakan sabun maupun cairan berbasis alkohol, hindari sering menyentuh bagian wajah (mata, mulut dan hidung) serta melakukan pembatasan kontak fisik dengan orang lain ( social distancing ). (1) Social distancing merupakan sebuah praktik memperlebar jarak antar orang dalam upaya mengurangi peluang terjadi penularan penyakit. (5) Meskipun telah ada himbauan tersebut, namun kasus Covid-19 terus bertambah. Secara nasional terdapat lima wilayah yang memiliki kasus tertinggi, yaitu Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. (6) Kasus Covid-19 di Jawa Barat paling banyak ditemukan di Kota Depok, yaitu sebanyak 37% dari total kasus di Jawa Barat. (7)
Gambar 1. Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 (4) Tingginya tingkat penularan virus ini dan kompleksnya dampak yang ditimbulkan, maka pemerintah membuat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019. Kebijakan ini dibentuk untuk mengurangi peningkatan dan penyebaran Covid-19 di wilayah tertentu. Menurut peraturan tersebut, pelaksanaan PSBB mengatur beberapa aktivitas masyarakat seperti beralihnya pelaksanaan sekolah dan kerja, pembatasan moda transportasi, penundaan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan keagamaan serta pembatasan kegiatan lainnya. Berdasarkan pertimbangan peningkatan kasus, penyebaran kasus dan transmisi lokal, maka diberlakukan Kebijakan PSBB di Kota Depok. Pelaksanaan PSBB di Kota Depok telah diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Depok Nomor 22 Tahun 2020. Secara umum pelaksanaan PSBB berupa pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili di wilayah Kota Depok. Namun setelah berlakunya kebijakan ini masih banyak masyarakat yang tidak mematuhinya. Pada berbagai media memuat berita mengenai masih banyak masyarakat Kota Depok yang tidak mematuhi peraturan ini. Kurangnya kepatuhan ini terlihat dari masih diselenggarakan kegiatan keagamaan, tidak ada penurunan volume kendaraan, serta masih padatnya pengguna Kereta Commuter pada sejumlah stasiun di Depok. (8–10) . Kasus Covid-19 di Kota Depok juga terus bertambah sejak pertama
kali diberlakukan kebijakan PSBB di Kota Depok. Pada bulan April tercatat jumlah kasus Covid-19 di Kota Depok sebanyak 139 orang, kemudian pada bulan Mei sebanyak 377 orang, dan pada bulan Juni mencapai 658 orang. (4) Terus meningkatnya kasus Covid-19 di Kota Depok ini dapat disebabkan salah satunya karena kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB. Kepatuhan cukup erat kaitannya dengan perilaku. Notoatmodjo mengatakan bahwa terdapat teori yang dikemukakan oleh Lawrence Green tentang perilaku manusia. Perilaku  disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor pendorong. Teori ini mempelajari tingkah laku manusia dari sisi kesehatan yang dapat digunakan dalam mendiagnosis masalah kesehatan maupun sebagai alat perencanaan kesehatan. (11) Penelitian mengenai kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB belum pernah dilakukan sebelumnya, mengingat peraturan ini merupakan kebijakan yang baru dibuat. Namun pada penelitian internasional, terdapat penelitian yang sejenis yaitu penelitian R.K Webster mengenai peningkatan kepatuhan selama karantina. Pada penelitian tersebut menyebutkan bahwa faktor yang meningkatkan kepatuhan karantina yaitu pengetahuan tentang penyakit dan prosedur karantina, norma sosial, keuntungan yang dirasakan, masalah praktis, dan masalah finansial.
(12) Pada penelitian di Indonesia terdapat penelitian yang sejenis, yaitu kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Ahmad Sa’roni. Penelitian ini menyebutkan bahwa variabel yang memiliki hubungan terhadap kepatuhan masyarakat yaitu sikap, sarana prasarana, serta pengawasan. (13) Hal yang unik dari penelitian ini adalah perbedaan
Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok: Wiranti, Ayun Sriatmi, Wulan Kusumastuti
variabel, subjek, dan lokasi penelitian. Terdapat dua variabel yang diteliti pada penelitian ini yang akan dibahas pada bagian metode penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Depok serta lokasi penelitian ini di Kota Depok.
Kurangnya kepatuhan masyarakat Kota Depok dalam pelaksanaan kebijakan ini menimbulkan pertanyaan, faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok. Tujuan penelitian ini untuk untuk melihat faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok
METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional . Pengumpulan data penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang dibuat melalui google form dan disebarkan secara daring. Hal ini dilakukan untuk mematuhi peraturan yang sedang berlaku saat pengambilan data penelitian pada bulan Juni 2020. Sebelum melakukan pengumpulan data, kuesioner terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas kepada 46 orang responden diluar sampel penelitian ini untuk meyakinkan bahwa instrumen sudah sesuai dan tepat untuk mengukur variabel yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh masyarakat Kota Depok sebanyak 2.406.826 orang. Sampel minimal penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin sebanyak 100 orang. Kriteria sampel yaitu bersedia menjadi responden, dapat mengisi kuesioner secara daring, tidak mengisi kuesioner lebih dari satu kali, serta mengisi data dengan lengkap dan jelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik accidental sampling, dimana penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Total responden yang menjawab sebanyak 316 responden, namun sebanyak 31 responden tidak memenuhi kriteria berupa mengisi kuesioner lebih dari satu kali serta mengisi data tidak lengkap. Sehingga hanya 285 responden yang menjadi sampel penelitian. Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB dan variabel bebas yaitu karakteristik individu (jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan), pengetahuan, sikap, sarana prasarana, pengawasan, dukungan pemerintah, dan dukungan tokoh masyarakat. Data dianalisis secara univariat untuk menghasilkan distribusi frekuensi pada setiap variabel dan analisis secara bivariat untuk mencari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Data diuji menggunakan uji nonparametric karena hasil uji normalitas data menggunakan
Kolmogorov Smirnov data berdistribusi tidak normal. Pada variabel jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan, menggunakan uji chi-square karena data berkategori nominal. (14) Sementara pada variabel pengetahuan, sikap, pengawasan, sarana prasarana, dukungan pemerintah dan dukungan tokoh masyarakat menggunakan uji rank spearman karena data berkategori ordinal. (14) Tingkat kemaknaan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat ditentukan dengan nilai p-value < 0,05. Penelitian ini sudah lolos uji etik dan sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penelitian. Hal ini dibuktikan melalui sertifikat yang dikeluarkan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dengan nomor referensi kode etik 136/EA/KEPK- FKM/2020 Tahun 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Tabel 1 terlihat, secara karakteristik sebagian besar responden penelitian ini adalah perempuan (66,7%) dengan tingkat pendidikan Menengah-Atas (53%) yang merupakan jenjang pendidikan akhir tamat perguruan tinggi dan memiliki status tidak bekerja (61,4%).
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden
Karakteristik Responden Frekuensi (n) Persentase (%) Jenis Kelamin Laki-laki 95 33,3 Perempuan 190 66,7 Tingkat Pendidikan Menengah-Bawah 134 47,0 Menengah-Atas 151 53,0 Pekerjaan Tidak Bekerja 175 61,4 Bekerja 110 38,8
Gambar 2. Distribusi Frekuensi Responden Pada Gambar 2, sebagian besar responden memiliki sikap yang mendukung terhadap kebijakan PSBB (65,6%) dan merasakan adanya dukungan tokoh masyarakat yang baik (64,2%). Responden pada kategori pengetahuan, pengawasan, sarana prasarana, dan dukungan tokoh masyarakat yang baik, memiliki frekuensi sedikit lebih banyak dibanding yang kurang. Pada variabel kepatuhan,
walaupun sebagian besar responden termasuk dalam kategori kepatuhan terhadap kebijakan PSBB yang tinggi, namun masih ada sebanyak
44,2% responden yang memiliki kepatuhan terhadap kebijakan PSBB yang rendah.
Tabel 2. Distribusi Hubungan Variabel Bebas dengan Variabel Terikat
Variabel Kepatuhan Masyarakat p Rendah Tinggi n % n % Jenis Kelamin Laki-laki 53 55,8 42 44,2 0,005 Perempuan 73 38,4 117 61,6 Tingkat Pendidikan Menengah-Bawah (Tidak Sekolah – Tamat SMA) 68 50,7 66 49,3 0,036 Menengah-Atas (Tamat Perguruan Tinggi) 58 38,4 93 61,6 Pekerjaan Tidak Bekerja 76 43,3 99 56,6 0,737 Bekerja 50 45,5 60 54,5 Pengetahuan Kurang 59 45,7 70 54,3 0,014 Baik 67 42,9 89 57,1 Sikap Kurang 61 62,2 37 37,8 0,000 Baik 65 34,8 122 65,2 Sarana Prasarana Tidak baik 59 46,8 67 53,2 0,431 Baik 67 42,1 92 57,9 Pengawasan Rendah 57 40,4 84 59,6 0,204 Tinggi 69 47,9 75 52,1 Dukungan Pemerintah Kurang 58 44,6 72 55,4 0,900 Baik 68 43,9 87 56,1 Dukungan Tokoh Masyarakat Kurang 45 44,1 57 55,9 0,981 Baik 81 44,3 102 55,7
Hubungan bivariat antara variabel bebas dengan variabel terikat pada penelitian ini disajikan dalam Tabel 2 di atas. Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa responden dengan kepatuhan tinggi lebih banyak dilakukan oleh responden perempuan (61,6%), dengan tingkat pendidikan Menengah-Atas (61,6%) dan berstatus tidak bekerja (56,6%). Responden dengan kategori kepatuhan tinggi juga lebih banyak dilakukan oleh responden yang memiliki pengetahuan baik (57,1%), sikap yang baik (65,2%), tersedianya sarana prasarana yang baik (57,9%), memiliki persepsi pengawasan yang rendah (59,6%) serta merasakan adanya dukungan pemerintah yang baik (56,1%) dan dukungan tokoh masyarakat yang kurang (55,9%). Berdasarkan hasil uji hubungan, dapat dilihat bahwa tidak semua variabel memiliki nilai p-value <0,05, maka tidak semua variabel memiliki hubungan yang bermakna dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB. Faktor yang secara statistik memiliki hubungan dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok, yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengetahuan, dan sikap.
Ditinjau dari hubungan jenis kelamin dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB, hasil penelitian ini menunjukkan responden dengan kepatuhan tinggi banyak dilakukan oleh responden perempuan. Kejadian ini dapat didasari adanya perbedaan sifat pada setiap gender. Menurut Aubee dalam penelitian Kurniasari, perempuan memiliki sifat penuh kasih sayang, merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang di sekitarnya, serta lembut. Sementara laki-laki cenderung memiliki sifat agresif, senang berpetualang, kasar, suka keleluasaan dan lebih berani mengambil risiko. (15) Dalam konteks ini risiko yang ada salah satunya yaitu risiko tertular Covid-19. Sehingga adanya perbedaan sifat ini dapat menyebabkan perempuan cenderung lebih takut untuk melanggar peraturan. Banyaknya perempuan yang patuh terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok juga dapat disebabkan oleh perbedaan status pekerjaan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data BPS Kota Depok tahun 2020, sebanyak 39,6% perempuan di Kota Depok bekerja mengurus rumah tangga. Sejalan dengan teori Darwin dalam Hasyim, menyatakan bahwa pekerjaan perempuan
Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok: Wiranti, Ayun Sriatmi, Wulan Kusumastuti
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
terbatas pada sektor domestik sementara laki-laki mendominasi sektor perekonomian. (16) Sehingga adanya kebijakan PSBB yang mengharuskan masyarakat berada di rumah cenderung tidak mengganggu pekerjaan perempuan, berbeda dengan laki-laki yang banyak bekerja di luar rumah.
Secara sosiologis masyarakat Kota Depok mengutamakan nilai-nilai agama dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Terdapat ajaran pada agama tersebut bahwa perempuan lebih baik membatasi aktivitas di luar rumah. (17) Hal ini dapat membentuk perilaku patuh terhadap kebijakan PSBB bagi perempuan.
Beberapa penelitian lain juga menyatakan bahwa perempuan lebih patuh terhadap kebijakan, seperti pada penelitian Nuqul yang menyatakan bahwa perempuan memiliki intensitas kepatuhan terhadap peraturan lebih tinggi dibanding laki-laki. (18) Pada penelitian Agustine mengenai kepatuhan minum obat, diketahui bahwa wanita lebih patuh minum obat dibandingkan laki-laki. (19) Bahkan dalam konteks peraturan lalu lintas berdasarkan hasil penelitian Kurniasari, menyatakan bahwa wanita lebih patuh terhadap peraturan dibanding laki-laki.
(15) Sehingga dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan cenderung lebih patuh terhadap regulasi yang ada. Hasil uji statistik juga menunjukkan adanya hubungan antara jenis kelamin dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok (p = 0,005). Sehingga untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dapat dilakukan upaya berupa menjadikan perempuan sebagai motor penggerak kepatuhan kebijakan PSBB di Kota Depok. Melalui peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, kader, maupun tokoh masyarakat dapat ikut turut mensosialisasikan gerakan mematuhi kebijakan PSBB untuk mengurangi penyebaran Covid-19.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Firnanda mengenai kepatuhan terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang menunjukkan ada hubungan antara jenis kelamin dengan perilaku patuh. (20) Penelitian ini memperlihatkan responden dengan pendidikan lebih tinggi (Menengah-Atas) cenderung lebih patuh dibandingkan responden dengan pendidikan lebih rendah (Menengah- Bawah). Hasil perhitungan secara statistik menunjukkan ada hubungan pada variabel tingkat pendidikan dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB (p = 0,036). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustine yang menunjukkan bahwa kepatuhan akan semakin meningkat pada responden dengan tingkat pendidikan tinggi. (19)
Merujuk dari teori S. Nasution, tingkat pendidikan mempengaruhi tinggi rendahnya pengetahuan seseorang. (21) Sementara menurut Notoatmodjo, pengetahuan seseorang akan membentuk perilaku individu tersebut. (11) Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Pradono menunjukkan bahwa perubahan perilaku hidup sehat ditentukan salah satunya oleh tingkat pendidikan. (22) Sehingga pendidikan memang memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku. Dapat diartikan bahwa tingkat pendidikan akan membentuk pengetahuan seseorang yang kemudian akan meningkatkan perilaku patuh terhadap kebijakan PSBB. Namun menurut data BPS Kota Depok 2020, sebanyak hampir 46% masyarakat Kota Depok hanya lulusan tamat SMA dan sederajat. Maka perlu dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dengan memanfaatkan situasi yang ada.
Faktor lainnya yang dapat meningkatkan kepatuhan seseorang adalah pengetahuan. Hasil penelitian ini menunjukkan responden yang patuh terhadap kebijakan PSBB lebih banyak dilakukan oleh responden dengan pengetahuan terhadap kebijakan PSBB yang baik. Berdasarkan hasil analisis jawaban responden, indikator pengetahuan yang masih kurang yaitu pengetahuan mengenai arti kebijakan PSBB serta indikator protokol kesehatan yang berlaku. Sebanyak 34,7% responden masih belum mengetahui bahwa kebijakan PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu dimana masih ada beberapa kegiatan yang masih boleh dilakukan seperti kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok. Namun dalam pelaksanaannya harus mengikuti protokol kesehatan.
Sebanyak 44,6% responden masih memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai protokol kesehatan yang perlu dilakukan. Pemahaman yang kurang yaitu pemahaman harus memakai sarung tangan ketika keluar rumah. Pada penelitian Gobi menyatakan bahwa penggunaan sarung tangan di luar kebutuhan medis belum terbukti efektif mencegah terinfeksi Covid-19. Selain itu, penggunaan sarung tangan mungkin memberikan masalah yang lain. (23) Pada artikel Linda Nazarko menyebutkan bahwa penggunaan sarung tangan tidak pada kondisi yang seharusnya dapat menyebarkan virus lebih luas. Sehingga sarung tangan sebaiknya hanya digunakan pada aktivitas yang membawa risiko terpapar tinggi, bukan pada aktivitas harian seperti pemenuhan kebutuhan pokok. (24) Pada situasi seperti ini penggunaan alat pelindung diri harus digunakan semestinya untuk menghindari kelangkaan ketersediaan barang. Protokol kesehatan yang perlu dilakukan adalah rajin mencuci tangan, memakai masker dan
menjaga jarak dengan orang lain. (25) Hal ini sejalan dengan penelitian Webster yang menyatakan bahwa kepatuhan karantina akan lebih banyak dilakukan pada orang yang memiliki pengetahuan tentang penyakit yang dideritanya serta prosedur karantina. (12) Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan responden terhadap kebijakan PSBB dengan kepatuhan terhadap kebijakan PSBB dengan p value sebesar 0,014. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yulyana bahwa ada pengaruh antara pengetahuan tentang peraturan dengan kepatuhan terhadap peraturan kesehatan. (26) Faktor lainnya yang juga membentuk kepatuhan seseorang adalah sikap. Sikap dapat dikatakan sebagai pendapat seseorang terhadap suatu keadaan atau situasi tertentu. (21,27) Hasil penelitian ini memperlihatkan responden dengan kepatuhan tinggi terhadap kebijakan PSBB didominasi oleh responden yang memiliki sikap mendukung terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok. Walaupun demikian, sebanyak 19,3% responden memiliki persepsi bahwa kebijakan PSBB di Kota Depok tidak efektif untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Terbentuknya sikap ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor.
Pengalaman memiliki peran penting dalam membentuk sikap seseorang. (21) Menurut Darmiyati Zuhdi dalam Muhtadi, seseorang yang tidak memiliki pengalaman sama sekali terhadap suatu objek memiliki psikologi yang cenderung membentuk sikap negatif. Sejauh ini kebijakan PSBB merupakan langkah yang hanya diambil oleh Indonesia, sementara negara lain mengambil kebijakan lockdown dimana setiap orang tidak diperbolehkan meninggalkan tempat tinggalnya dalam jangka waktu tertentu. (28) Selain itu, Indonesia belum pernah menerapkan kebijakan PSBB ataupun kebijakan yang sejenis sebelumnya. Kurangnya pengalaman ini secara teori akan membentuk sikap yang negatif.
Dalam pembentukan sikap, kepercayaan merupakan salah satu faktor yang berperan untuk membentuk sikap seseorang. (21) Seseorang akan memiliki sikap patuh terhadap kebijakan PSBB apabila adanya kepercayaan bahwa kebijakan ini efektif mengurangi penyebaran Covid-19. Hal ini sejalan dengan penelitian R.K. Webster yang menyatakan bahwa adanya kepercayaan kepada keputusan pemerintah merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kepatuhan karantina.
(12) Sehingga kepatuhan akan meningkat pada orang yang memiliki kepercayaan bahwa kebijakan PSBB efektif mengurangi penyebaran Covid-19.
Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara sikap dengan kepatuhan terhadap kebijakan PSBB dengan p value sebesar 0,000. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad dan penelitian Firnanda mengenai kepatuhan terhadap peraturan KTR yang menyatakan bahwa ada hubungan antara sikap dengan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.(13,20) Tingkat pendidikan, pengetahuan dan sikap merupakan suatu hal yang berhubungan satu sama lain. (11,21,29) Hasil penelitian ini menunjukkan responden yang memiliki pendidikan lebih tinggi, pengetahuan yang baik dan sikap yang baik cenderung lebih patuh terhadap kebijakan PSBB. Hasil uji statistik juga menunjukkan ada hubungan antara faktor tingkat pendidikan, pengetahuan dan sikap dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB. Situasi ini dapat digunakan sebagai usaha untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok. Melalui pemberdayaan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi untuk menggandeng masyarakat lainnya agar ikut patuh terhadap kebijakan ini. Hal tersebut dapat diimplementasikan berupa membentuk relawan Covid-19 dari masyarakat yang berpendidikan tinggi sebagai edukator untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat lain. Edukasi yang diberikan mengenai Covid-19 dan pelaksanaan kebijakan PSBB. Untuk tetap mematuhi kebijakan PSBB, pengedukasian ini dapat memanfaatkan media sosial sebagai wadah edukasi.
Pada pemberian edukasi ini perlu menggunakan teknik komunikasi yang tepat. Menurut teori komunikasi model Berlo, salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian informasi adalah keterampilan komunikasi. Sebuah pesan akan mudah disampaikan apabila pemberi informasi memiliki keterampilan komunikasi yang baik. (30) Pada penelitian Sarjila memperlihatkan bahwa dalam mendukung keterampilan komunikasi perlu menggunakan bahasa yang sederhana agar masyarakat mudah menerima informasi yang disampaikan. (30) Pada penelitian Herbert juga menyatakan bahwa gaya bahasa yang tidak langsung (eufemisme) dalam komunikasi kesehatan dapat mengurangi pemahaman masyarakat akan suatu penyakit atau kondisi yang ada. (31) Pada situasi kritis seperti saat pandemi ini, penggunaan gaya bahasa ini sangat beresiko dalam salah mengolah informasi. Penelitian Herbert juga menyarankan untuk menggunakan istilah-istilah kesehatan yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. (31) Maka dalam pemberian edukasi pada masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih rendah akan lebih mudah diterima apabila menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas.
Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok: Wiranti, Ayun Sriatmi, Wulan Kusumastuti

## KESIMPULAN
Berdasarkan sembilan faktor yang ada, hanya empat faktor yang memiliki hubungan bermakna dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok. Faktor yang berhubungan yaitu faktor jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengetahuan serta sikap. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok yaitu menjadikan perempuan sebagai motor penggerak kepatuhan Kebijakan PSBB, membentuk relawan Covid-19 dari masyarakat yang berpendidikan tinggi serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Covid-19 dan Kebijakan PSBB dengan bahasa yang sederhana dan lugas. Sebaiknya juga dilakukan penelitian sejenis dengan metode kualitatif untuk menganalisis secara mendalam mengenai aspek kepatuhan kebijakan PSBB berdasarkan jenis kelamin.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Pradana AA, Casama, Nur’aini. Pengaruh kebijakan. J Kebijask Kesehat Indones. 2020;09(02):61–7.
2. Li YC, Bai WZ, Hashikawa T. The Neuroinvasive Potential of SARS-CoV2 May Be at Least Partially Responsible for The Respiratory Failure of COVID-19 Patients. J Med Virol. 2020;92:552–5.
3. Susilo A, Rumende CM, Pitoyo CW, Santoso WD, Yulianti M, Herikurniawan H, et al. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. J Penyakit Dalam Indones. 2020;7(1):45–67.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Situasi Virus Corona [Internet]. [dikutip 27 April 2020]. Tersedia pada: https:// www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/
5. Sen-Crowe B, McKenney M, Elkbuli A. Social distancing during the COVID-19 pandemic: Staying home save lives. American Journal of Emergency Medicine. 2020;38:1519–1520.
6. Tosepu R, Gunawan J, Effendy DS, Ahmad LOAI, Lestari H, Bahar H, et al. Correlation between weather and Covid-19 pandemic in Jakarta, Indonesia. Sci Total Environ. 2020;725:1–4.
7. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 [Internet]. [dikutip 27 April 2020]. Tersedia pada: https:// pikobar.jabarprov.go.id/
8. Lingga R. Warga Depok Terus Membangkang Aturan PSBB [Internet]. [dikutip 26 April 2020]. Tersedia pada: https://rri.co.id/daerah/827831/ warga-depok-terus-membangkang-aturan- psbb
9. Amelia VR. Selama PSBB, Volume Kendaraan Pribadi di Kota Depok Naik hingga 22 Persen, Ini Sebabnya [Internet]. [dikutip 26 April 2020]. Tersedia pada: https://wartakota.tribunnews. com/2020/04/23/selama-psbb-volume- kendaraan-pribadi-di-kota-depok-naik-hingga- 22-persen-ini-sebabnya 10. Prihanto DA. PSBB : Penumpang KRL Commuterline Masih Padat [Internet]. [dikutip 26 April 2020]. Tersedia pada: https://www. radardepok.com/2020/04/psbb-penumpang-krl- commuterline-masih-padat/
11. Notoatmodjo. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2012.
12. Webster RK, Brooks SK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Rubin GJ. How to Improve Adherence with Quarantine: Rapid Review of The Evidence. Public Health. 2020;(182):163–9.
13. Saroni A, Sriatmi A, Arso SP. Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Masyarakat Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. J Kesehat Masy. 2018;6(4):1–9.
14. Jaya I, Ardat. Penerapan Statistik untuk Pendidikan. Karo IRK, editor. Medan: Citapustaka; 2013.
15. Kurniasari ND. Perbedaan Sikap Disiplin Berlalu Lintas Ditinjau dari Jenis Kelamin. Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2013.
16. Roosi IL, Minza WM. Makna Peran Gender bagi Suami Peserta Program Laki-Laki Peduli di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Gadjah Mada J Psychol. 2017;3(3):162–73.
17. Junaidi H. Ibu Rumah Tangga: Streotype Perempuan Pengangguran. J Kaji Gend dan Anak. 2017;12(1):77–88.
18. Nuqul F. Perbedaan kepatuhan terhadap aturan tinjauan kepribadian introvert-ekstrovert, jenis kelamin dan lama tinggal di Ma’had Ali Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Psikoislamika. 2016;4(2):229–43.
19. Agustine U, Ronel L, Welem R. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Minum Obat pada Penderita Diabetes Melitus yang Berobat di Balai pengobatan Yayasan Pelayanan Kasih A dan A Rahmat Waingapu. Kesehat Prim. 2018;3(2):116–23.
20. Azmi FZ, Istiarti T, Cahyo K. Hubungan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan Perilaku Merokok Mahasiswa Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang. J Kesehat Masy. 2016;4(3):995–1004.
21. Muhtadi A. Pengembangan Sikap Dan Perilaku Siswa Yang Bermoral Dalam Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah. Maj Ilm Pembelajaran. 2011;7(1):96–107.
22. Julianty Pradono, Ning Sylistyowati. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Pengetahuan tentang Kesehatan Lingkungan, Perilaku Hidup Sehat dengan Status Kesehatan Studi Korelasi pada Penduduk Umur 10–24 Tahun di Jakarta Pusat . Media Neliti. 2013;89–95. 23. Hariyanayagam Gunasekaran G, Selvanthansundram Gunasekaran S, Selvanthan Gunasekaran S, Hanim Bt Abdul Halim F, Syafina Insyirah Binti Zaimi N, Amirah Binti Abdul Halim N. Prevalence and acceptance of glove wearing practice among general population when visiting high risk are during local COVID-19 outbreak . medrxiv. 2020;
24. Nazarko L. COVID-19 and gloves: when to wear and when not to wear. Br J Healthc Assist. 2 April 2020;14(4):185–9.
25. WHO. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19): interim guidance- 2-Recommendations for optimizing the availability of PPE [Internet]. 2020 [dikutip 29
Juli 2020]. Tersedia pada: https://apps.who. int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-
2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
26. Dewi YK, K FN, Lionardo A. Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. 2018;1(1):8–15.
27. Tandijono V, Rahayu M, S PF. Pengaruh Persepsi Etika, Pengalaman Kerja, Dan Tipe Kepribadian Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan. J Akunt Kontemporer. 2018;10(1):32–45.
28. Tobías A. Evaluation of The Lockdowns for The SARS-CoV-2 Epidemic in Italy and Spain After One Month Follow Up. Sci Total Environ. 2020;725:138–539.
29. Nasution S. Sosiologi Pendidikan. Bandung: Jemmars; 1983.
30. Sarlia S. Analisis Model Komunikasi Karyawan Kantor BPJS Kesehatan dalam Penyampaian Informasi Pada Masyarakat Kota Kendari. J Imu Komun UHO. 2017;2(2):1–21.
31. Herbert A. The Role of Euphemisms in Healthcare Communication. J Healthc Commun. 2016;1(2):1–2.
Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok: Wiranti, Ayun Sriatmi, Wulan Kusumastuti