## KOMITMEN PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK HALAL: HUKUM EKONOMI ISLAM
1 Amsari Damanik
1 Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia Email: amsaridamanik@fh.unmul.ac.id
ABSTRAK Kata kunci: Tanggung  Jawab,  Pelaku Usaha, Hukum Setiap  produk  harus  memiliki  jaminan  halal,  karena  barang  yang  tidak  haram halal  akan  lebih  disukai  sehingga  dipilih  oleh  pelanggan,  dan  menaikkan permintaan. Hal ini disukai  orang-orang islam dan non-muslim karena mereka percaya  bahwa  produk  halal  baik  untuk  kesehatan.  Tujuan  penelitan  ini  untuk melakukan analisa terhadap komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha. Metode yang  dikukan  dengan  menggunakan  research  hukum  normatif  maupun  disebut pendekatan perundang undangan (statute approach) adapun hasil dari penelitan ini  menjeaskan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhap  bahan,  personalia,  alat produksi  dan  barang  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  tujuan  hukum  ekonomi syariah. ABSTRACT Keywords: Responsibilities, Business Actors, Law Every product must have a halal guarantee because products that are not haram (forbidden) are more favored and chosen by customers, thus increasing demand. This  is  preferred  by both  Muslims  and  non-Muslims  as  they  believe  that  halal products  are  good  for  health.  The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the commitment and responsibility of business actors. The method used is normative legal research, also known as the statute approach. The results of this research explain  the  responsibility  of  business  actors  regarding  materials,  personnel, production  tools,  and  the  goods  produced  in  accordance  with  the objectives  of sharia economic law.

## PENDAHULUAN
Kehalalan produk wajib diperhatikan ketika mengonsumsi suatu barang atau jasa kerena akan berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup manusia apabila manusia tidak meperhatikan makan  yang  dikonsumsinya,  islam  memandang  Makan  merupan  suatu  ibadah  yang  bertujuan untuk memperkuat jasmani manusia dalam beribah kepada Allah
Dalam alquran Allah SWT berfirman “ Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal  dan  baik  yang  terdapat  di  bumi,  dan  janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah  setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”. Hal tersebut juga diperkuat dengan lahirnya Undang Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap barang yang beredar di Indonesia harus memiliki Sertifikasi Halal. Setiap produk harus memiliki jaminan halal, karena barang yang tidak haram akan lebih akan lebih menungkatkan permintaan, sehingga

## Komitmen Pelaku Usaha Terhadap Produk Halal: Hukum Ekonomi Islam
meningkatkan  penjualan.  Hal  ini  disukai    orang-orang  muslim  dan  non-muslim  karena  mereka percaya bahwa produk halal baik untuk kesehatan.
Pentingnya komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam mempertahankan kualitas produk  sebagai  jaminan  bagi  konsumen  untuk  dapat  mengkonsumsi  kehalalan  suatu  produk, Pelaku usaha merupakan pilar terpenting untuk dapat memastiakan kehalalan suatu produk. Dilain sisi dengan mudahnya Pelaku Usaha mendapatkan sertifikasi halal meyebabkan komitmen pelaku usaha  tidak  sesuai  dengan  tujuan  Hukum  Ekonomi  Islam  meliputi  tauhid  (keimanan), ‘adl(keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma’ad (hasil).

## METODE
Riset  ini  dilakukan  yang  dilakukan  dengan  cara  riset  hukum  normatif  atau  disebut pendekatan  perundang  undangan  (statute  approach),  dilakukan  dengan  menanalisis  semua peraturan dan regulasi yang berkaitan denga isu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Jaminan Produk Halal
Halal dan baik merupakan dua kata kunci dalam, dengan menggunakan dua kata kunci ini maka akan melahirkan peratura hukum yang dicita citakan sehinggan dapat mengakomodir tujuan dari  undang  undang  jaminan  produk  halal.    Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) menegaskan dan mengatur jenis aturan halal yang telah ada di beberapa peraturan perundang-undangan. Di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai Pedoman dalam melakuakan prosese kehalalan suatu produk.
Jaminan  Produk  Halal  (JPH)    ini  mencakup  memilki  pengaturan  yang  bebgitu  luas, penjelasan  tidak  hanya  tentang  makan  akan  tetapi  mencakup  obat  maupun  kosmetik  walupun demikian penjelasan tersebut dapat menjangkau  produk kimiawi, selain itu  produk biologi, dan rekayasa  genetik,  maupun    barang  gunaan  yang  digunkan,  digunakan,  serta  dimanfaatkan  bagi masyarakat    Aturan  dilakuakn  dari  atas  sampai  kebawah  sehingga  Proses  Produk  Halal  yang selanjutnya  disingkat  PPH  diartikan    sebagai    kegiatan  untuk  bisa  menjamin  kehalalan  produk diantranya  penyediaan  bahan,  dan  penngelolahan  pengolahan,  penyimpanan,  samapai  dengan penyanyain produk
maksud  Undang  Undang  ini  ialah  memberikan  rasa  nyaman,  rasa  keamanan,  rasa keselamatan,  maupun  kepastian  produk  halal  untuk  masyarakat  dalam  menikmati  maupun menjadikan  bahan  maupun  produk  menjadikan  nilai  tambah  untuk  pelaku  usaha  untuk memproduksi  maupun  menjual  produknya.  Jaminan  produk  halal  secara  jelas  dan  rinci  melalui tahapann sertifikasi.
Sebelum lahirnya UUJPH kehalalan suatu produk bersifat suka rela sertifikasi halal bersifat (voluntary), dengan lahirnya UUJPH Kedudukan sertifikasi halal menjadi wajib. Karena itu, semua produk yang ada di Indosia harus memilki sertifikat halal atau yang disebut dengan mandatory.
“Pasal 1 angka 11 UUJPH menyebutkan, label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.” Maksud  dipencantuman  label  atau  tanda  halal  yang  khas  dalam  kemasan  produk-produk  halal adalah  sebagai  bentuk  kepastian  Huku,  khususnya  bagi  orang  islam,  yang  menyatakan  bahwa produk  tidak  diragukan  lagi  kehalalannya  berdasar  proses  pemeriksaan  oleh  eleman  sehingga sertifikat hahal dapat diterbitkan.
Selain itu didalam Undang Undang Cipta kerja terdapat beberapa subtasi yang harus dipenui oleh  pelaku  usaha  diantaranya  adalah  pernyataaan  pelaku  usaha  dilakukan  berdasarkan  sandar BPJPH.  Namun  meskipun  ada  stadar  dari  BPJPH  tidak  menjamin  komiten  dan  tanggung  jawan BPJH dapat dilaksanakan.

## Komitmen pelaku usaha

## I. Bahan
Peraturan Pemerinta  No 39 Tahun 2021 tidak adanya kejelasan  mengenai katagori bahan bahan  dalam  aturan  tersebut  menjadi  bahan  baku,maupun    bahan  tambahan  pangan  dan  bahan penolong.  Meskipun  begitu  pelaku  usaha  diminta  untuk  lebih  teliti  terhadap  istilah  istiah  yang dikeluarkan oleh  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan “ (Peraturan BPOM 23/2023)” , berikut adalah penjelasan dari bahan baku dan bahan tambahan pangan.
“Bahan baku pangan: bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan/atau pangan olahan yang  dapat  digunakan  untuk  memproduksi  pangan  (Pasal  1  angka  4  Peraturan  BPOM 23/2023). Contoh dari bahan baku pangan tersebut dapat berupa tepung terigu, sagu, dan daging-dagingan.”
“Bahan tambahan pangan: bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Contoh dari bahan tambahan pangan tersebut dapat berupa perisa pangan, pewarna makanan dan pengawet makanan.”
Bahan merupapakan dasar yang paling diperhatikan dalam pembuatan suatu produk, dengan memperhaitkan kehalalan bahan dipastikan konsumen aka aman dalam memakan suatu produk.

## II. Personalia
Istilah personalia, personil, atau pegawaian menggambarkan semua manusai bekerja untuk suatu lemabaga maupun perusahaan. Oleh karena itu, manajemen personalia merupakan pimpinan yang   berfokus pada masalah personalia atau pegawai di suatu organisasi.
Personalia, menurut Made Pidarta, adalah kebanyakan orang yang bekerja untuk keperluan organisasi, adalah untuk mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam lembaga pendidikan, orang-orang seperti guru, staf, wakil siswa atau mahasiswa, dan alumnus, serta manajer pendidikan, merupakan bagaian dari personalia.

## Komitmen Pelaku Usaha Terhadap Produk Halal: Hukum Ekonomi Islam
Menurut Suryo Subroto, personalia atau personil adalah mereka yang melakukan pekerjaan untuk  mencapai  tujuan.  Dalam  situasi  ini,  istilah  "pegawai"  digunakan  untuk  menggambarkan jumlah karyawan di sekolah. Dengan demikian, anggota staf sekolah tentu saja terdiri dari guru, yang dikenal sebagai tenaga edukatif, dan karyawan, yang dikenal sebagai tenaga administratif.
Dari uraian ditas menjelaskan kedukan personali sangat memperngaruhi produk yang akan dihasilkan selain memilki pengatahuak akan kehalalan sebaiknya seorang personalia memliki sifat ihsan yaitu sifat yang merasa diawasi oleh alla swt sebagaima allah berfirman “Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti  agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.”
menurut Ibn Taimiyyah dalam hal ini ihsan terdapat diantara Iman maupun Islam seperti dalam Iman sudah terkandung Islam. (Ibn Taimiyyah, al-Iman, hal.11) Ihsan merupakan sebagai out  put  dari  sebuah  proses  ketaqwaan  dan  tanda  keislaman  manusai  sehingga  ihsan  dinyatakan tingkatan iman tertinggi.

## III. Peralatan Produksi
Produksi merupakan rangkaian sesuatu dihasilkan oleh badan usaha baik berbentuk barang (goods) maupun jasa (services) pada saat waktu tertentu yang selanjutnya dapat menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Jika ditelaah  Alat produksi memiliki koneksi oleh hasil produksi. Dan untuk menghasilkan barang yang bermutu dan bagus, tentunya untuk mendapatlkan kwalitas barang membutuhkan alat yang bagus.
Sehingga  bila  digabungkan produksi  dan  alat  produksi seperti  mata  dua sisi  yang salung berkaitan dalam hal alat produksi yang dipakai oleh pelaku usah haruslah memakai alat produksi yang halal dengan tidak berkontaminasi dengan alat alat yang haram, apabila ini dibiarkan akan bertentanga  dengan  prisip  keimanan  dalam  hukum  ekeonomi  syariah  terumata  ketuahidan  yang menyatakan kesaan Allah.

## IV. Produk yang dihasilkan
Indonesia adalah negara dengan ummat islam terbanyak. Maka dari itu orang Islam  harus bisa  mengetahui  tata  cara  pembuatan    makanan  sebelum  di  makan  ,  seperti  tidak  halnya  tidak mengandung  hal  hal  yang  diharmakan    .  Dalam  Hal  ini  Untuk  Majelis  ulama  dan  pemerintah melakuakn veriifikasi terhadap makan yang akan diedarkan. Apabila kita kaji secara komprehensip kewajiban palaku usaha dalam menghasilkan produk yang halal sesuatu yang tidak bisa ditawar.
Hal ini sesuai dengan prinsip Hukum ekonomi ma’ad (hasil). Hasil yang dimaksud disini ialah hasil produksi yang dibuat oleh pelaku usaha tidak boleh terkandung hal yang diharamkan misalnya seperti anjing, babi dan khomar. Dalam Alquran Allah swt berfirman.
“Diharamkan  bagimu  (memakan)  bangkai,  darah,  daging  babi,  (daging  hewan)  yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk,
dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”.

## KESIMPULAN
Pengaturan  Undang-Undang  BPJPH  memberikan  kepastian  hukum  mengenai  sertifikasi halal, namun undang-undang ini belum secara eksplisit mengatur komitmen pelaku usaha dalam memastikan  kehalalan  suatu  produk.  Tanggung  jawab  yang  harus  dimiliki  oleh  pelaku  usaha meliputi berbagai aspek penting. Pertama, bahan yang digunakan harus memenuhi standar halal dan bebas dari unsur yang haram.  Kedua, personalia yang terlibat  dalam proses produksi  harus memiliki integritas yang tinggi dan memahami pentingnya menjaga kehalalan produk. Ketiga, alat produksi yang digunakan harus bersih dan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang tidak halal. Terakhir, produk yang dihasilkan harus memenuhi kriteria halal yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipercaya oleh konsumen Muslim dan memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik bagi semua konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Lutfi Nurlita Handayani, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, PKEBS FEB UGM, Yogyakarta, 2018.
Indira Shofia Maulida, Kholilut Tholibin, Pengaruh Kualitas Alat Produksi Terhadap Volume Produksi
Industri Tenun Sarung Di Lamonga, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan Kotler dan Amstrong. 2015. Prinsip- prinsip Pemasaran. Jilid 1 dan 2.Edisi 12. Jakarta: Erlangga Romdlon,  Manajemen  Personalia  Sebagai  Upaya  Dalam  Meningkatkankualitas  Personalia  Di “Madrasah, Stkip Nurul Huda Oku Timur”
Subroto,  Suryo.  1988.  Dimensi-Dimensi  Administrasi  Pendidikan  di  Sekolah.  Jakarta:  Bina Aksara”
May Lim Charity, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Jln. “Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan Indonesia, Jaminan Produk Halal Di Indonesia
Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya-Indonesia
Marzuki, P. M. (2001). Penelitian Hukum. Y uridika. 16(2). https://uir.ac.id/pentingnya-memahami-standarisasi-produk-halal-di-indonesia.html

## work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License