## PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SUKALAKSANA KECAMATAN SUKAKARYA KABUPATEN BEKASI
Rofiuddin Universitas Singaperbangsa Karawang
E-mail: rofiuddin1609@gmail.com
Diterima:
23 Juni 2021 Direvisi: 02 Juli 2021 Disetujui: 15 Juli 2021

## Abstrak
Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  yang  disingkat  BPD  ialah lembaga  yang  mengoptimalkan  penyelenggaraan  pemerintahan Desa  dan  bekerja  sama  atau  sebagai  mitra  kerja  Kepala  desa. Anggota-anggota BPD merupakan perwakilan dari masyarakat desa yang  dipilih  dengan  cara  demokrasi.  Penelitian  ini  menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kulitatif. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  pustaka,  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Data  diambil  darai  narasumber  yang ditetapkan  berdasarkan  teknik data  display. Hasil  penelitan menunjukan  bahwa  kinerja  BPD  dalam  melaksanakan  fungsi  yang pertama  yaitu  membahas  dan  menyepakati  rancangan  peraturan desa  bersama  kepala  desa,  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan fungsinya.  Sedangkan,  dalam  melaksanakan  fungsi  yang  kedua yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, telah dilaksanakan  sesuai  dengan  fungsinya  namun  masih  terdapat kendala.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  terlihat  bahwa  BPD  Desa Sukalaksana  telah  melaksanakan  fungsinya  namun  masih  terdapat kendala dan belum optimal.
Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi Pengawasan, Desa Sukalaksana

## Abstract
The  Village  Consultative  Body,  or  (in  Indonesian:  Badan Permusyawaratan  Desa  /  BPD),  is  an  entity  that  optimizes  village government  administration  and  collaborates  with  or  as  a  working partner  of  the  Village  Head.  Members  of  the  BPD  are democratically chosen representatives of the  local community. This study  employs  a  descriptive  method  with  a  qualitative  approach. The following data gathering methods were used: literature review, observation,  interviews,  and  documentation. Data  is  gathered  from sources  that  have  been  determined  using  data  visualization techniques.  The  research  findings  indicate  that  the  BPD's performance in carrying out the first function, namely debating and agreeing  on  the  draft  village  regulation  with  the  village  head,  was in  line  with  its  role.  Meanwhile,  in  carrying  out  the  second  duty, which  is  to  accommodate  and  channel  the  village  community's ambitions, has been  carried  out  according  to  its  function  but  there are  still  obstacles.  According  to  the  study's  findings,  the Sukalaksana  Village  BPD  looks  to  have  carried  out  its  functions, but there are still hurdles and it is not optimum..
Keywords: Village Consultative Body, Supervision, Sukalaksana Village

## Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah mengamanatkan  bahwa  pemerintahan  daerah  mengatur  (Isriawaty,  2015)  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  serta menjalankan otonomi seluas-luasnya. Amanat tersebut telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  yang  telah  mengubah  paradigma  pemerintahan  dengan mengedepankan  peran  daerah  dalam  melaksanakan  pembangunan  (Iskandar,  2018). Dinyatakan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota dan  ayat  (2)  daerah  kabupaten/kota  dibagi  atas  kecamatan  dan  kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.
Kedudukan Desa dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kuat tercermin dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desadan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  yang  bertujuan  untuk  menghilangkan  kesenjangan  antar  wilayah, kemiskinan,  dan  masalah  sosial  budaya  yang  dapat  mengganggu  keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah telah memberikan ruang  gerak  bagi  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunannya  sehingga  masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai
subjek pembangunan. Dengan harapan akselerasi hasil-hasil pembangunan
dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan  masyarakat  desanya.  Dalam  melaksanakan  undang-undang  dan  peraturan pemerintah  tersebut,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bekasi  telah  menetapkan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Bekasi  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Desa  agar  dapat mengoptimalkan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat  desa  di  lingkungan  Kabupaten  Bekasi.  Dinyatakan  dalam  Pasal  2 pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan Pasal 4
Pemerintah  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  adalah  Kepala  desa yang  dibantu  oleh  perangkat  desa.  Seperti  halnya  pada  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah,  ada  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintah  Desa yang  telah  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  110  Tahun  2016  tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa, sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
Apabila ditelaah kembali fungsi BPD membahas dan menyepakati rancangan  peraturan  Desa  bersama  Kepala  desa  dan  melakukan  pengawasan kinerja  Kepala  desa  serta  melakukan  pengawasan  kinerja  Kepala  desa  dalam Pasal 85 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, perannya
dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sangat
strategis karena BPD merupakan perwujudan lembaga demokratis sebagai unsur penyelengara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan representasi wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Namun, menurut pengamatan  peneliti  khususnya  di  Desa  Sukalaksana  Kecamatan  Sukakarya, Kabupaten  Bekasi  fungsi  dan  peran  BPD  belum  optimal.  Misalnya,  apakah ada  aspirasi  masyarakat  dalam  proses  penyusunan  RPJMDes,  penyelengaraan musyawarah BPD, penyelengaraan musyawarah desa, koordinasi dengan
Pemerintah Desa, dan Pembahasan Peraturan Desa. Selain itu, masih
banyaknya  masyarakat  Desa  yang  kurang  mengetahui  mengenai  pelaksanaan fungsi  BPD  karena  sosialisasi  yang  kurang  menyeluruh,  kemudian  terlalu banyaknya aspirasi masyarakat Desa yang ditampung oleh BPD setiap tahunnya  terhitung  mulai  dari  tahun  2017  –  2019,  namun  masih  banyak aspirasi masyarakat Desa yang belum dapat tersalurkan dalam proses penyusunan RPJMDes. Hal ini dapat dilihat  peran dan fungsi BPD di Desa Sukalaksana Kecamatan  Sukakarya,  Kabupaten  Bekasi,  pada  tahun  2017-2019,  sebagaimana  tabel berikut :
Gambar 1. Pelaksanaan Fungsi dan Tugas BPD di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, pada tahun 2017-2019
Dari Gambar 1 di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas BPD di  Desa  Sukalaksana  Kecamatan  Sukakarya,  Kabupaten  Bekasi,  pada  tahun  2017-2019, sebagai berikut:
1. Aspirasi  masyarakat  Desa  yang  ditampung  BPD  yaitu  setiap  satu  RT  diberi kesempatan  mengajukan  lima  usulan.  Di  Desa  Sukalaksana  terdiri  dari  14 RT.  Usulan  yang  diterima  dipilih  berdasarkan  prioritas  dan  setiap  RT  hanya ditampung  dua  aspirasi.  Pada  tahun  2017-2019,  aspirasi  masyarakat  5 yang  diterima  BPD  sejumlah  70  aspirasi  setiap  tahunnya  dan  aspirasi  yang tertampung  pada  tahun  2017-2019  hanya  sebanyak  28  aspirasi  setiap tahunnya;
2. Aspirasi  masyarakat  Desa  yang  disalurkan/masuk  dalam  proses  penyusunan RPJMDes dipilih lagi dengan memprioritaskan aspirasi yang berkaitan antara lain dengan  pembangunan  sehingga  aspirasi  yang  masuk  dalam  proses  pensusunan RPJMDes pada tahun 2017 sebanyak 6 aspirasi, tahun 2018 sebanyak 8 aspirasi, dantahun 2019 sebanyak 9 aspirasi;
3. Penyusunan  dan  atau  pembahasan  peraturan  dilakukan  desa,  pada  tahun 2017-2019 dilaksanakan dalam setiap musyawarah Desa dengan sebanyak 4 kali setiap tahunnya;
4. Pelaksanaan  pengawasan  kinerja  Kepala  desa,  pada  tahun  2017-2019 pengawasan  kinerja  kepala  desa  dilaksanakan  oleh  BPD  setiap  minggon desa atau sebanyak 48 kali setiap tahunnya;
5. Pelaksanaan  evaluasi  laporan  keterangan  penyelenggaraan  pemerintahan Desa, pada tahun 2017-2019 dilaksanakan setiap satu tahun sekali dan seluruhnya terlaksana.

## Metode Penelitian
Menurut  Sugiyono  bahwa  metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan  tujuan dan  kegunaan  tertentu  (Asmawati, 2018). Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan penelitian  kualitatif.  Selanjutnya,  mengemukakan  bahwa  metode  penelitian  kualitatif adalah  metode  penelitian  berlandasakan  pada  filsafat post  positivesme ,  digunakan  untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Selain itu, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang  ditemukan  di  lapangan  dengan  didukung  dengan  data  primer  dan  data  sekunder (Habsy,  2017).  Data  primer  didapatkan  dengan  cara  observasi  dan  wawacancara  para informan. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi literatur,  dokumen, buku, atau  data-data  ditempat  penelitian  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  dalam Pelaksanaan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  desa  di  desa  Sukalaksana,  Kecamatan Suakakarya,  Kabupaten  Bekasi.  Adapun  jumlah  informan  yang  sudah  ditetapkan  oleh peneliti sejumlah 5 orang, sebagaimana tabel dibawah berikut :
Gambar 2. Daftar Informan

## Hasil dan Pembahasan
Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  selanjutnya  disingkat  BPD  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk  desa berdasarkan  keterwakilan  wilayah dan ditetapkan  secara  demokratis,  sebagaimana  dintakan  dalam  Pasal  1  angka  4  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  110  Tahun  2016  tentang  Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian BPD mempunyai fungsi, yaitu:
a. membahas  dan  menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala desa.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut, berdasarkan keputusan Bupati Bekasi Nomor
141/Kep-241-BPMPD/2012, telah ditetapkan jumlah unsur pimpinan dan anggota BPD di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi sebanyak 9 (sembilan) orang.
Dalam  pelaksanaan  fungsi  pertama,  membahas  dan  menyepakati  Rancangan Peraturan  Desa  bersama  Kepala  desa.  Rancangan  peraturan  yang  diusulkan  setiap tahunnya  berturut-turut  yaitu  pada  tahun  2017,  tahun  2018,  dan  tahun  2019  sebanyak  4
rancangan  peraturan,  berhasil  ditetapkan  menjadi  peraturan  desa  di  Desa  Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten BekasI. Dalam pelaksanaan fungsi kedua, menampung dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  Desa.  Pada  tabel  1.1  disebutkan  bahwa  selama  3 tahun  berturut-turut,  yaitu  pada  tahun  2017,  tahun  2018,  dan  tahun  2019  sebanyak  28 aspirasi  mayarakat  yang  ditampung  oleh  BPD,  tetapi  yang  masuk  dalam  proses penyusunan  RPJMDes  pada  tahun  2017  dari  28  asprirasi  masyarakat  yang  ditampung, hanya sebanyak 6 aspirasi yang disalurkan, begitu juga pada tahun 2018, dari 28 aspirasi masyarakat yang ditampung, hanya sebanyak 8 aspirasi yang disalurkan, sedangkan pada tahun 2019 dari 28 asprirasi yang tertampung, hanya sebanyak 9 aspirasi yang disalurkan. Sedangkan,  pada  fungsi  ketiga,  selama  3  tahun  berturut-turut  yaitu  pada  tahun  2017, tahun  2018  dan  tahun  2019  yang  setiap  tahunnya  BPD  telah  melaksanakan  pengawasan kinerja Kepala desa sebanyak 48 kali setiap minggon desa.
Selain Menjalankan Ketiga Fungsi BPD Tersebut, BPD Harus Melakukan Evaluasi Terhadap  Laporan  Keterangan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Yang  Selanjutnya Disingkat  LKPPD  Yang  Merupakan  Laporan  Kepala  desa  Kepada  BPD  Atas  Capaian Pelaksanaan Tugas Kepala desa Dalam Satu  Tahun Anggaran,  Sebagaimana Dinyatakan Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  110  Tahun  2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 48.
Fungsi  BPD  pertama  yaitu  pembahasan  dan  penyepakatan  Rancangan  Peraturan Desa  diselenggarakan  oleh  BPD.  Sebelum  pembahasan  rancangan  Peraturan  Desa dilakukan  antara  BPD  dan  Kepala  desa,  biasanya  dilakukan  pembahasan  dalam musyawarah  internal  BPD  paling  lama  10  hari  kerja  sejak  rancangan  Peraturan  Desa diterima  oleh  BPD.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ketua  BPD  di  Desa Sukalaksana, diperoleh pemahaman bahwa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan  desa  bersama  kepala  desa,  dalam  setahun  BPD  dan  Kepala  desa  melakukan pembahasan rancangan peraturan Desa sebanyak empat kali dalam setahun. Setiap tahun yaitutahun  2017,  tahun  2018  dan  tahun  2019  masing-masing  dilakukan  sebanyak  empat kali.  Kemudian  dalam  setiap  rancangan  Peraturan  Desa  yang  dibahas  akan  disepakati bersama  (PUTRO,  2019).  Dalam  proses  perancangan  Peraturan  Desa  tentu  sudah  pasti ada perbedaan pendapat, namun kami selalu mengutamakan musyawarah sehingga dapat mencapai  kesepakatan  bersama.  Karena  tujuannya  adalah  untuk  memajukan  Desa Sukalaksana.
Kepala desa Sukalaksana menyatakan terkait tugas BPD yang pertama, yaitu BPD membahas  dan  menyepakati  rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  desa  .  Hasil wawancara menunjukkan setiap rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai  Kepala desa dan diusulkan oleh BPD kepada pemerintah  desa, selalu  terlebih dahulu dikonsultasikan kepada  Masyarakat  Desa  untuk  mendapat  masukan  yang  baik  dari  masyarakat  desa  dan agar  hasil  rancangan  peraturan  desa  sesuai  dengan  kehendak  bersama  dalam  setahun kepala  desa  bersama  BPD  melakukan  pembahasan  rancangan  peraturan  desa  sebanyak empat  kali  dan  apabila  ada  kendala  selalu  diselesaikan  dengan  musyawarah  (Prasetya, 2016).  Kemudian  dalam  setiap  rancangan  peraturan  desa  yang  dibuat  tidak  ada  warga desa  yang  keberatan  atas  rancangan  peraturan  desa  dan  apabila  ada  warga  desa  yang merasa  keberatan  atas  rancangan  peraturan  desa  pasti  pihak  pemerintah  desa  bersama BPD  akan  melakukan  penjelasan  serta  memberikan  pemahaman  kepada  warga  desa tersebut.
Keterangan dari kepala desa ini didukung dengan pernyataan ketua RT 3 Dusun 3 mengenai  fungsi  BPD  yang  pertama  yaitu  membahas  dan  menyepakati  rancangan peraturan desa bersama kepala desa.  Setiap rancangan  peraturan desa  yang dibuat selalu dikonsultasikan dengan masyarakat Desa khususnya RT, karena mengenai informasi atau aturan  apapun  yang  dibuat  selalu  dibahas  dan  di  musyawarahkan  dalam  minggon  desa
yang  dilaksanakan  setiap  hari  kamis  dan  dari  pihak  RT  akan  menyampaikan  kepada masyarakat  dalam  lingkungan  RT  (DOLOH,  2018).  Namun  terkadang  banyak  juga masyarakat  tidak  mengetahui  rancangan  peraturan  desa  yang  dibuat  dan  dibahas  oleh BPD  bersama  kepala  desa  karena  kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  desa  dalam setahun  biasanya  dikonsultasikan  kepada  masyarakat  desa  sebanyak  empat  kali  atau tergantung  dari  pihak  desa  sendiri.  Untuk  masukan  biasanya  hanya  berupa  persetujuan maupun penolakan dari warga dalam lingkungan RT mengenai rancangan peraturan yang dibuat.
BPD  merupakan  lembaga  perwujudan  demokrasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa (Suwirsa, Atmadja, SE, & Sulindawati, 2016). Dapat dikatakan bahwa aspirasi masyarakat sangat melekat dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa  dan  pelayanan  pada  umumnya  tentu  tidak  lepas  dari  ungkapan  harapan  dan kebutuhannya  (Langoy,  2016).  Tentu  BKD  sangat  mengharapkan  beragam  aspirasi masyarakat,  sebab  menjadi  salah  satu  sumber  masukan  dalam  penyusunan  rancangan peraturan  desa  yang  menyangkut  kepentingan  masyarakat  banyak.  Tentu  tidak  semua aspirasi masyarakat yang sudah ditampung oleh BPD dapat disalurkan. Hasil wawancara dengan  Ketua  BPD  menunjukkan  bahwa  dalam  setiap  tahun  aspirasi  masyarakat  yang ditampung  oleh  BPD  sebanyak  70  aspirasi,  dimana  dari  total  70  aspirasi  tersebut  dibagi ke dalam 14 RT yang ada di Desa Sukalaksana, sehingga total keseluruhan aspirasi yang tersalurkan  sebanyak  28  aspirasi  setiap  tahun.  Dalam  setiap  RT  dipilih  dua  aspirasi masyarakat  untuk  disalurkan  dalam  proses  penyusunan  RPJMDes.  Jenis  aspirasi  yang paling  banyak  diberikan  masyarakat  desa  biasanya  mengenai  pembangunan  desa  seperti perbaikan  jalan,  masalah  saluran  irigasi,  dan  sarana  olahraga.  Sejauh  ini  kendala  yang dihadapi  dalam  penyaluran  aspirasi  masyarakat  adalah  banyaknya  aspirasi  dari masyarakat  yang  ingin  disalukan  namun  tidak  memungkinkan  untuk  seluruhnya tersalurkan.  Cara  BPD  dalam  mengatasi  kendala  tersebut  adalah  dengan  memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak mungkin seluruh aspirasi yang masuk dapat disalurkan seluruhnya.
Fungsi  BPD  yang  ketiga  adalah  melakukan  pengawasan  kinerja  kepala  desa. Menurut Ketua BPD Desa Sukalaksana, BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa setiap  minggon  atau  musyawarah  Desa.  Kemudian  selain  itu,  BPD  juga  melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan  pemerintahan desa setiap satu  tahun sekali (Langoy, 2016; Roza & Arliman, 2017). BPD belum pernah menemukan ketidaksesuaian kinerja  kepala  desa  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-udangan  karena  apa  yang dilakukan dan dilakasanakan telah sesuai dengan aturan.
Sedangkan menurut Ketua RT 3 Dusun 3 mengenai fungsi BPD yang ketiga yaitu cara  yang  dilakukan  masyarakat  desa  dalam  mengawasi  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan ikut serta dalam setiap proses program yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan dengan melihat dampak baik maupun dampak buruk  yang dirasakan oleh masyarakat  desa.  Selama ini  untuk masyarakat sendiri belum menemukan  ketidaksesuaian  mengenai  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah desa.  Hanya  saja  mengenai  pelaksanaan  pembangunan  desa  sepeti  perbaikan  jalan terkadang masyarakat tidak sabar menunggu prosesnya.
BPD  dalam  mengoptimalkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  harus  bekerja sama atau sebagai mitra kerja kepala desa, fungsi BPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  110  Tahun  2016  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  31,  BPD  mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b. menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa;  dan  c.  melakukan  pengawasan kinerja  kepala  desa  (Apriani  &  Sakban,  2018).  Hasil  penelitian  mengenai  pelaksanaan
fungsi  BPD  di  Desa  Sukalaksana  Kecamatan  Sukakarya  Kabupaten  Bekasi,  dianalisis dengan  menggunakan  fungsi  pengawasan  yang  dikemukakan  oleh  (Masuara,  2014) bahwa  pengawasan  sebagai  mendeterminasi  apa  yang  telah  dilaksanakan,  maksudnya mengevaluasi  prestasi  kerja  dan  apabila  perlu,  menerapkan  tindakan-tindakan  korektif sehingga  hasil  pekerjaan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan.  Dari  hasil wawancara,  dapat  dijelaskan  bahwa  kinerja  BPD  dalam  melaksanakan  fungsi  yang pertama  yaitu  membahas  dan  menyepakati  rancangan  peraturan  desa  bersama  kepala desa,  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  fungsinya.  Di  mana  setiap  rancangan  peraturan desa  yang  dibuat  dan  disepakati  oleh  BPD  bersama  kepala  desa  terlebih  dahulu dikonsultasikan  dan  disampaikan  kepada  masyarakat  Desa  Sukalaksana  agar mendapatkan masukan dari masyarakat desa (Prasetya, 2016). Untuk rancangan peraturan desa  yang  telah  disepakati  dan  ditetapkan  oleh  BPD  bersama  Kepala  desa  pada  tahun 2017 – 2019 masing-masing sebanyak empat peraturan desa.
Sedangkan Kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi yang kedua yaitu menampung dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa,  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  fungsinya namun  masih  terdapat  kendala.Hal  tersebut  berkaitan  dengan  fungsi  pengawasan  yang dikemukakan  oleh  George  R.  Terry  (2006,  p.  395)bahwa  pengawasan  sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila  perlu,  menerapkan  tindakan-tindakan  korektif  sehingga  hasil  pekerjaan  sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan  (Setiawan  &  Safri,  2016).  Di  mana  aspirasi masyarakat  desa  yang  ditampung  oleh  BPD  sudah  dapat  tersalurkan  dalam  RPJMDes, namun  belum  seluruhnya  dapat  tesalurkan  karena  banyaknya  aspirasi  masyarakat  yang masuk.  Hal  tersebut  membuat  masyarakat  desa  mempertanyakan  mengenai  aspirasinya yang  tidak  tersalukan,  sehingga  BPD  harus  memberikan  penjelasan  kepada  masyarakat desa mengenai hal tersebut.
Sementara  itu,  kinerja  BPD  dalam  melaksanakan  fungsi  yang  ketiga  yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa, telah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dikemukakan  bahwa pengawasan sebagai  mendeterminasi  apa  yang  telah  dilaksanakan,  maksudnya  mengevaluasi  prestasi kerja  dan  apabila  perlu,  menerapkan  tindakantindakan  korektif  sehingga  hasil  pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dimana BPD dalam melakukan pengawasan kinerja  Kepala  desa  dengan  cara  melakukan  evaluasi  setiap  satu  tahun  sekali  dan  setiap minggon  desa  dilaksanakan,  BPD  beserta  lapisan  masyarakat  desa  belum  menemukan ketidaksesuaian mengenai kinerja Kepala desa (Adha & Ernawati, 2016).

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa fungsi  BPD  yaitu  membahas  dan  menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa  dan  melakukan  pengawasan  kinerja  kepala  desa  dalam  melaksanakan  fungsi pertama,  sebelum  BPD  membahas  dan  menyepakati  setiap  Rancangan  Peraturan  Desa bersama  Kepala  desa,  terlebih  dahulu  dikonsultasikan  dan  disampaikan  kepada masyarakat desa Sukalaksana untuk mendapatkan masukan sebagai bahan masukan bagi BPD pada saat rapat pembahasan. Namun, masih ada masyarakat desa Sukalaksana yang belum mengetahui mengenai rancangan peraturan desa yang dibahas dan disepakati oleh BPD  bersama  Kepala  desa  sukalaksana  karena  sosialisasinya  belum  dilakukan  secara menyeluruh. dalam melaksanakan fungsi yang kedua, sebelum BPD menyalurkan aspirasi masyarakat  desa  Sukalaksana  ke  dalam  RPJMDes,  terlebih  dahulu  BPD  menampung seluruh aspirasi masyarakat desa Sukalaksana, kemudian memilih dan
mempertimbangkan  dengan  skala  prioritas  dari  sekian  banyak  aspirasi  yang  akan
diajukan  kepada  pemerintahan  desa  untuk  disalurkan  dalam  proses  penyusunan RPJMDes  dalam  melaksanakan  fungsi  ketiga,  sebelum  BPD  melakukan  pengawasan kinerja  Kepala  desa  Sukalaksana  sekali  setahun,  BPD  selalu  menghadiri  dan  sekaligus melakukan evaluasi pada saat pelaksanaan minggon desa yang dilakukan oleh pemerintah desa  dalam  hal  ini  Kepala  desa  Sukalaksana.  Hasil  pengawasan  masyarakat  desa Sukalaksana  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  pelaksanaan  pembangunan desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  belum menemukan  ketidaksesuaian  dalam  pelaksanaannya.  Hasil  pengawasan  melalui pelaksanaan  minggon  desa  maupun  masyarakat  desa  Sukalaksan  dapat  dikatakan  cukup baik  karena  program  dan  atau  kegiatan  pemerintahan  desa  selalu  mengikuti  peraturan perundang-undangan.
Oleh  karena  itu,  BPD  di  desa  Sukalaksana  Kecamatan  Sukakarya  Kabupaten Bekasi  perlu  melakukan  sosialisasi  dan  terus  meningkatkan  pengawasan  kinerja  secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat desa Sukalaksana mengenai Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama Kepala desa Sukalaksana, agar dalam  pelaksanaannya  tidak  menemui  hambatan  atau  protes  dari  Masyarakat  Desa Sukalasana.

## Bibliografi
Adha,  Ari  Hanafi,  &  Ernawati,  Ernawati.  (2016). Pengaruh  Pengawasan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Terhadap  Kinerja  Kepala  Desa  Dalam Pembangunan  Desa  Rambah  Utama  Kecamatan  Rambah  Samo  Kabupaten  Rokan Hulu . Riau: Riau University.
Apriani,  Reka,  &  Sakban,  Abdul.  (2018).  Kinerja  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-
Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 6 (2), 34–44. Asmawati,  Hanifah  (Universitas  Mulawarman).  (2018).  Strategi  Pengembangan  Usaha Dengan Metode Analisis Swot Pada Usaha Laundry. EJournal Administrasi Bisnis . DOLOH, ASMA. (2018). Peranan Sistem Informasi Manajemen bagi Kepala  madrasah dalam Mengambil Keputusan (Studi Multi Situs di MAN 1 Tulungagung dan MAN 2 Tulungagung) . Tulungagung: IAIN Tulungagung. Habsy, Bakhrudin All. (2017). Seni memehami penelitian kuliatatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. Jurnal Konseling Andi Matappa , 1 (2), 90–100. Iskandar,  Ahmad  Yusuf.  (2018). Kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  dalam pengelolaan  sekolah  menengah  atas  sederajat  dalam  undang-undang  nomor  23 tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah  dalam  perspektif  siyasah  dusturiyah: studi  kasus  di  Kabupaten  dan  Kota  Mojokerto .  Surabaya:  UIN  Sunan  Ampel Surabaya. Isriawaty,  Fheriyal  Sri.  (2015). Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Pemenuhan  Hak  Atas Kesehatan  Masyarakat  Berdasarkan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 . Palu: Tadulako University. Langoy, Fitrianingsih. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  (Suatu  Studi  Di  Desa  Tumani  Selatan Kecamatan  Maesaan  Kabupaten  Minahasa  Selatan). Politico:  Jurnal  Ilmu  Politik , 3 (1), 160583.
Masuara, Rico. (2014). Pelaksanaan  Fungsi  Badan Permusyawaratan Desa  (BPD) dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  (Suatu  Studi  di  Desa  Bolangitang  Satu Kecamatan  Bolangitang  Barat  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara). Jurnal Politico , 3 (1).
Prasetya, Ahadi Fajrin. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan
Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (3).
PUTRO,  HELIANTO.  (2019). PENYELENGGARAAN  PENDAFTARAN  TANAH SISTEMATIS  LENGKAP  (PTSL)  MENURUT  PERATURAN  DESA  NOMOR  4 TAHUN  2018  Di  Desa  Dadapayam,  Kecamatan  Suruh,  Kabupaten  Semarang . Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Roza,  Darmini,  &  Arliman,  Laurensius.  (2017).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  di Dalam  Pembangunan  Desa  dan  Pengawasan  Keuangan  Desa. Padjadjaran  Journal of Law , 4 (3), 606–624.
Setiawan,  Harry  Eka,  &  Safri,  Muhammad.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Akuntabilitas Publik,  Transparansi  Publik  dan  Pengawasan  Terhadap  Kinerja  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Bungo. Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  Dan Pembangunan Daerah , 4 (1), 51–72.
Suwirsa, Made Pebri, Atmadja, Anantawikrama Tungga, SE, Ak, & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Membangun Desa  yang  Lebih  Maju  Melalui  Pengimplementasian  Good  Corporate  Governance (Studi  Kasus  pada  BPD  Desa  Sambangan,  Kecamatan  Sukasada,  Kabupaten Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 5 (2).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.