Sosialisasi Penerapan Sak Syariah-Psak 112 tentang Akuntansi Wakaf guna Pembuatan Laporan Keuangan Bagi Para Nazhir di Lingkungan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

## Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan
Ikhwatun Hasanah 1) , Dewi Maharani 2) ,
1), 2) Universitas Muhammadiyah Banjarmasin,
1) ikhwatunhasanah@umbjm.ac.id , 2) dewimaharani@umbjm.ac.id
Abstrak: Wakaf merupakan dana titipan umat guna kemaslahatan bersama yang pahala amal  jariahnya  terus  menerus  bagi waqif .  Karena  berbentuk  titipan  pada  suatu badan/lembaga/yayasan,  maka  tuntutan  atas  pengungkapan  serta  pengelolaan  dana wakaf  yang  baik (good  governance) ,  menjadi  poin  penting  yang  selalu  dinantikan masyarakat  dari  laporan  keuangan  Lembaga/Badan/Yayasan  wakaf.  Salah  satu tantangan  yang  dihadapi  adalah  bagaimana  pengungkapan  serta  penyeragaman komponen  laporan  keuangan  wakaf  yang  mudah  dipahami,  transparan,  dan  akuntabel baik  bagi  pihak  internal  (diantaranya nazhir dan waqif), maupun  pihak  pengguna eksternal  diluar  lingkup  badan/lembaga  wakaf  tersebut.  Berdasar  pada  standarisasi yang  berlaku  nasional,  pemberlakuan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Syariah  (SAK Syariah) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 Tentang Akuntansi Wakaf demi  terwujudnya  laporan  keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel  yang  memiliki keseragaman komponen laporan keuangan satu dengan lainnya. Laporan yang baik dan mudah dipahami dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat. Hal ini membuat masyarakat  tidak  ragu  akan  kredibilitas nazhir di  Lembaga/Badan/Yayasan    wakaf tersebut  yang  berdampak  bagi  suksesnya  gerakan  nasional  wakaf  uang  (GNWU)  yang dicanangkan oleh Presiden.
Kata kunci: nazhir, PSAK 112 wakaf, waqif
Abstract: Waqf  is  a  fund  entrusted  by  the  people  for  the  common  benefit  of  which  the reward  for  continuous  charity  is  for  waqif.  Because  it  is  in  the  form  of  a  deposit  at  an agency / institution / foundation, demands for disclosure and good management of waqf funds (good governance) are important points that people always look forward to from the financial reports of waqf institutions / agencies / foundations. One of the challenges faced is how to disclose and uniform the components of waqf financial statements that are easy to understand,  transparent,  and  accountable  for  both  internal  parties  including  Nazhir  and waqif, as well as external users outside the scope of the waqf bodies / institutions. Based on the  applicable  national  standards,  the  implementation  of  Sharia  Financial  Accounting Standards  (SAK  Syariah)  Statement  of  Financial  Accounting  Standards  (PSAK)  112 concerning Waqf Accounting for the realization of transparent and accountable financial reports  that  have  uniform  components  of  financial  statements  with  one  another.  Good reports that are easy to understand can be additional information for the community. This makes the public have no doubt about Nazhir's credibility in these waqf institutions which have an impact on the success of the national movement of cash waqf (GNWU) proclaimed by the President.
Keywords: Nazhir, PSAK 112 (Statement of Financial Accounting Standards), Waqf, Waqif

## I. PENDAHULUAN
Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) oleh Presiden pada 25 Januari 2021 menjadi  salah  satu  momentum  memperkenalkan  wakaf  secara  luas  kepada  masyarakat. Dengan melihat data penghimpunan dana wakaf Indonesia yang mencapai Rp. 2.000 Triliun per tahun (BWI, 2021) 1 maka dibutuhkan penanganan serius terkait pengelolaan dana yang memenuhi unsur transparan dan akuntabel. Melihat peluang semakin berkembangnya wakaf di Indonesia dengan adanya GNWU, maka kedepannya akan banyak didirikan lembaga wakaf independen.
Wakaf  erat  kaitannya  dengan  dana  titipan  umat  untuk  kemaslahatan  bersama  yang dikategorikan  sebagai  amal  jariyah  yang  pahalanya  terus  menerus  diperoleh  orang  yang berwakaf (waqif) .  Sebagai  bentuk  dana  kebajikan  yang  dititip  pada  suatu  badan/lembaga maka  tuntutan  atas  pengungkapan  serta  pengelolaan  dana  wakaf  yang  baik (good governance) , menjadi poin penting yang selalu dinantikan masyarakat dari laporan keuangan lembaga/badan wakaf.
Dengan  demikian  salah  satu  tantangannya  adalah  bagaimana  menyeragamkan pelaporan  dana  wakaf  yang  dilakukan  oleh  para nazhir di  lembaga  wakaf  tersebut  menjadi laporan keuangan yang mudah dipahami, transparan, dan akuntabel baik bagi pihak internal, waqif maupun  pihak  pengguna  diluar    lingkup  badan/lembaga  wakaf  tersebut.Berdasarkan hal  tersebut,  salah  satu  bentuk  pertanggungjawabannya  ialah  dengan  membuat  laporan keuangan  yang  sesuai  dengan  standar  yang  ada.  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI:2021) 2 membuat  Standarisasi  Akuntansi  Keuangan  Syariah  (SAK  Syariah)  berupaya  mengenalkan suatu standar yang berlaku nasional yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112  tentang  Akuntansi  Wakaf  guna  terwujudnya  laporan  keuangan  yang  transparan  dan akuntabel yang memiliki keseragaman komponen laporan keuangan satu dengan lainnya.
Untuk  membuat  laporan  dana  wakaf  yang  akuntabel  maka nazhir selaku  pihak pengelola  dana  wakaf  haruslah  memiliki  kemampuan  untuk  mempertanggungjawabkan darimana  asal  dana  wakaf  (penghimpunan  dana  wakaf),  kemana  dana  wakaf  disalurkan (penyaluran  dana  wakaf)  dalam  bentuk  Laporan  Keuangan  yang  tidak  ditutup-tutupi  guna menghindari  kesalah  pahaman  dari  pihak  lain  .  Hal  ini  tidak  lepas  dari  yang  dinamakan
1 Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2021. Data Potensi Aset Wakaf 2019/2020, Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). www.bwi.go.id. Jakarta. Diakses 25 Januari 2021
2 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2021. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)-Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 Tentang Akuntansi Wakaf. Aplikasi IOS _Handphone. Grha Akuntan. Jakarta.
kredibilitas,  dimana  bila nazhir telah  dipercaya  dalam  pengelolaan  keuangan  wakaf  yang memenuhi  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas,  maka  umat  akan  menaruh  kepercayaan kepada  badan/lembaga  wakaf  tersebut.  Ahmad  Arief  Budiman  (2011) 3 menemukan bahwa pengeola PKPU Semarang telah menerapkan akuntabilitas dan tranparansi dalam mengelola wakaf, sehingga dengan penerapan prinsip tersebut telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf.
Beberapa  penelitian  mengungkapkan  bahwa  masih  terdapatnya  lembaga  wakaf  yang belum mempunyai laporan keuangan. Nanang Hari Santoso (2017) 4 menemukan bahwa pada Laporan  Keuangan  Tabung  Wakaf  Yayasan  Dompet  Dhuafa  belum  sesuai  dengan  standar PSAK  sehingga  masih  butuh  penyesuaian  laporan  keuangan.  Hasil  Penelitian  Serupa    Hafid Arifson  (2020) 5 ,  menyatakan  bahwa  Yayasan  Wakaf  Indonesia As  Sakinah  Al  Mawaddah belum sesuai dengan PSAK 112 dan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam SAK Syariah.
Hal  ini  kemudian  menjadi  dasar  pemikiran,  jika  para nazhir haruslah  mengetahui pembuatan  laporan  dana  wakaf  yang  berstandar  nasional  sesuai  SAK  Syariah-  PSAK  112 tentang  Akuntansi  Wakaf  melalui  sosialisasi,  pelatihan  dan  simulasi  sederhana  siklus akuntansi wakaf yang diawali proses pencatatan  pengklasifikasian, menyiapkan kertas kerja dan membuat laporan keuangan.
Terkait  dengan  hal  ini  berdasarkan  latar  belakang  sebagai  akuntan  pendidik,  maka dilakukanlah  sosialisasi  penerapan  PSAK  112  guna  penyusunan  laporan  keuangan  dana wakaf  bagi nazhir di  Badan  Wakaf  Indonesia  Perwakilan  Propinsi  Kalimantan  Selatan. Adapun  tujuan  dari  pelaksanaan  kegiatan  ini  dimaksudkan  memberikan  pemahaman  bagi pengelola dana wakaf (nazhir) agar dapat membuat laporan keuangan sesuai PSAK 112.

## II. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

## 1.1 Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  pengabdian  masyarakat  ini  yaitu mencakup: (1) Sosialisasi, (2) Diskusi Interaktif dan (3) praktikum sederhana pengaplikasian pemindahan transaksi yang telah diklasifikasikan, lalu memposting aliran dana/aset wakaf ke jurnal dan terakhir menyiapkan laporan keuangan dana wakaf.
3 Achmad Arief Budiman, 2011. Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. Journal Walisongo Vol.19 No.1, IAIN Walisongo. Semarang

## 2.2     Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan  sosialisasi  penerapan  (implementasi)  PSAK  112  diawali  dengan  Materi Pengantar  Akuntansi  Wakaf,  Praktik  Pembukuan  yang  dilakukan  oleh  peserta  yang  terdiri dari  para Nazhir ,  dilanjutkan  dengan  Pembuatan  Laporan  Keuangan  Wakaf  berdasarkan PSAK  112,  dimana nazhir sebagai  pembuat  laporan  wakaf  diharapkan  membuat  laporan keuangan yang terdiri atas 5 (lima) komponen, yaitu:
a) Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode
b) Laporan Rincian Aset Wakaf pada akhir periode
c) Laporan Aktiva selama periode
d) Laporan Arus Kas selama periode
e) Catatan Atas Laporan Keuangan
Kemudian  acara  ditutup  dengan  diskusi  yang  dirangkaikan  kegiatan  makan  siang bersama peserta diakhir acara, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
Observasi  dan  wawancara  kepada  beberapa  pengurus  BWI  dilakukan  sebelum pelaksanaan kegiatan. Hal ini sebagai langkah awal kegiatan untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh para nazhir di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Propinsi Kalsel.
Sosialisasi  Penerapan  SAK  Syariah-PSAK  112  Tentang  Akuntansi  Wakaf  ini dilaksanakan dengan tujuan:
[1] Memberikan  pemahaman  tentang  regulasi  akuntansi  wakaf  kepada  para Nazhir di lingkungan  Badan  Wakaf  Perwakilan  Kalsel  dan  sekitarnya,  guna  pembuatan  laporan keuangan wakaf yang transparan dan akuntabel sesuai PSAK 112.
[2] Memberikan Pemahaman dan simulasi pelatihan sederhana tentang komponen laporan keuangan wakaf, baik bentuk-bentuk laporan,  tujuan pembuatan laporan serta pihak pengguna  masing-masing  laporan  guna  peningkatan  kemampuan nazhir dalam pembuatan laporan keuangan di lingkungan BWI Perwakilan Kalsel.
[3] Transparansi dan akuntabilitas wakaf baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak lainnya membutuhkan sistem komputerisasi  pengelolaan keuangan dengan menggunakan  aplikasi/perangkat  lunak  ( Software) sistem  komputer  akuntansi,
sehingga penyeragaman pencatatan maupun bentuk laporan berdasarkan SAK Syariah- PSAK 112 dapat di implementasikan oleh BWI Perwakilan Kalsel.

## 2.3 Dokumentasi Kegiatan
Melihat  situasi  dan  kondisi  penyebaran  virus covid-19 dimasa  pandemi  serta mempertimbangkan  aturan  pemerintah  tentang  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan masyarakat  (PPKM)  maka  sesi  foto  bersama  ditiadakan  dan  mengurangi  kuantitas  peserta hanya  30%  dari  kapasitas  ruangan  dan  menyudahi  acara  lebih  awal.      Berikut  beberapa dokumentasi kegiatan yang sempat diabadikan:
Gambar 2.1. Kegiatan Sosialisasi
Gambar  2.2. Peserta Kegiatan

## Gambar  3. Peserta Kegiatan

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Hasil
Melalui  sosialisasi  penerapan  PSAK  112  dan  simulasi  singkat  pembuatan  laporan dana  wakaf  yang  telah  dilakukan,  memberikan  masukan  dan  pemahaman  terhadap peserta.Berdasarkan evaluasi setelah kegiatan dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa  ada  peningkatan  pemahaman  dari peserta  dalam pencatatan dan pembuatan laporan keuangan wakaf.
Mengacu pada hasil evaluasi diatas, bahwa sosialisasi yang dilakukan ini memberikan dampak  positif  bagi  pemahaman nazhir terhadap  penerapan  standar  akuntansi  keuangan (SAK) Syariah-PSAK 112. Setidaknya  pada tahap awal, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wawasan  baru  dan  tambahan  informasi  khususnya  bagi nazhir agar  menyajikan  laporan wakaf yang mudah dimengerti, transparan dan akuntabel.
Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo: 2006) 4 .
Sebuah  pertanggungjawaban  erat  kaitannya  dengan  pengungkapan  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku.Laporan  keuangan  yang  dibuat harus memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas berdasarkan standar yang berlaku.
Sedangkan  Transparansi  Keuangan  menurut  Mardiasmo  (2006)  yaitu:  sebuah keterbukaan  ( openness )  organisasi  atau  pemerintah  dalam  memberikan  informasi  yang
4 Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Volume 2 No.1  Mei. Jakarta
terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang membutuhkan informasi.
Transparansi atau keterbukaan (tidak menutupi/ditutup-tutupi)  atas sebuah laporan keuangan  memiliki  efek  besar  bagi  sebuah  lembaga/badan,  dimana  transparansi  erat kaitannya dengan mengungkapkan seluruh aliran dana wakaf sesuai dengan keadaan, dimana kejelasan tentang penerimaan/penghimpunan dan pengeluaran/penyaluran dana wakaf jelas peruntukannya,  sehingga  pihak-pihak  yang  berkepentingan  baik  pihak  internal lembaga/badan maupun pihak eksternal mudah dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan  datang.  Penyajian  laporan  keuangan  yang  memenuhi  unsur  mudah  dimengerti, transparan,  dan  akuntabel  dapat  meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  kredibilitas BWI Perwakilan Propinsi Kalsel.

## 3.2  Pembahasan
Menurut IAI dalam SAK Syariah-PSAK 112 (2021), Wakaf adalah: perbuatan hukum wakif  untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejateraan umum menurut syariah.
Beberapa istilah yang digunakan dalam wakaf, diantaranya (IAI, 2021):
1) Wakif (waqif) : pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
2) Nazhir :  pihak  yang  menerima  harta  benda  wakaf  dari  wakif  untuk  dikelola  dan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya
3) Ikrar  Wakaf  adalah:  pernyataan  kehendak  wakif  yang  diucapakan  secara  lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4) Mauquf Alaih : pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf
5) Aset  wakaf  adalah  harta  benda  wakaf  baik  berupa  benda  bergerak  maupun  benda tidak bergerak.
6) Entitas pelaporan: entitas yang disyaratkan, atau memilih, untuk menyusun laporan keuangan.
3.2.1  Dasar Hukum
Terdapat  beberapa  dasar  hukum  yang  mengatur  mengenai  perwakafan,  diantaranya berdasarkan 7 Undang-undang  RI  No.41  tahun  2004,    Peraturan  Pemerintah  N0.42  tahun 2006, serta PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 73 tahun 2013. Adanya peraturan tentang wakaf  serta  tata  cara  perwakafan  dan/atau  aturan  turunannya  ditambah  dengan dikeluarkannya SAK Syariah-PSAK 112 membuat pengelola dana wakaf segera meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas dalam mengembangkan, mengelola, melaporkan dana wakaf maupun aset wakaf dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang ada.

## Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112
Dalam  Standar  Akuntansi  Keuangan  Syariah  (SAK  Syariah)  terdapat  PSAK  112 tentang  Akuntansi  Wakaf  (Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan).  Pernyataan  ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf (SAK Syariah:2021).

## Komponen Laporan Keuangan Wakaf
Laporan keuangan entitas wakaf  yang lengkap meliputi:
1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode
Aset  diklasifikasikan  menjadi  aset  lancar  dan  tidak  lancar,  dan  liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang
2) Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode
Entitas  wakaf  menyajikan  laporan  perubahan  aset  wakaf  yang  mencakup  unsur berikut:
a. Aset wakaf yang diterima oleh wakif/waqif
b. Aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan
3) Laporan aktivitas selama periode
Entitas wakaf menyajikan laporan aktivitas wakaf yang mencakup unsur berikut:
a. Penerimaan wakaf
b. Dampak pengukuran ulang aset wakaf
c. Hasil hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf
d. Penyaluran wakaf
4) Laporan arus kas selama periode
Entitas wakaf menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas, PSAK lain dan ISAK yang relevan.
5) Catatan atas laporan keuangan
Entitas  wakaf  menyajikan  catatan  atas  laporan  keuangan  sesuai  dengan  PSAK  101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK lain, dan ISAK yang relevan.
Pengaturan  mengenai  Penyajian  laporan  keuangan  wakaf  yang  tidak  diatur secara  spesifik,  mengacu  pada  PSAK  101:  Penyajian  Laporan  Keuangan  Syariah  dan PSAK lain yang relevan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kegiatan  sosialisasi  penerapan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Syariah  (SAK  Syariah) bagi para nazhir di lingkungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kalimantan Selatan bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  pencatatan  transaksi  maupun  pembuatan laporan  keuangan  wakaf  yang  sesuai  dengan  standar  yang  ada  (SAK  Syariah-PSAK  112) berjalan dengan lancar.  Peserta yang terdiri dari para nazhir sangat antusias mengikuti acara hingga  selesai,  dan  memperoleh  informasi  tambahan  guna  pembuatan  laporan  keuangan yang  transparan  dan  akuntabel  yang  berdampak  untuk  kredibilitas  BWI sebagai  salah  satu organisasi  pencetus  suksesnya  Gerakan  Nasional  Wakaf  Uang  (GNWU)  yang  telah dicanangkan oleh Presiden.

## Saran
Kedepannya disarankan agar BWI Perwakilan Propinsi Kalsel dapat mengelola wakaf benda bergerak, maupun benda tidak bergerak dengan tetap melakukan pencatatan transaksi dengan sistem pencatatan yang lebih baik, mudah dimengerti yang transparan dan akuntabel. Untuk  itu  diperlukan  perbaikan  sistem  komputerisasi  akuntansi  mengingat  perubahan  era digitalisasi menuju revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Arief  Budiman,  2011.  Akuntabilitas  Lembaga  Pengelola  Wakaf.  Journal  Walisongo Vol.19 No.1, IAIN Walisongo. Semarang.
Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI),  2021.  Data  Potensi  Aset  Wakaf  2019/2020,  Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). www.bwi.go.id . Jakarta. Diakses 25 Januari 2021. Hafid Arison, 2020. Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Yayasan Wakaf  Indonesia  As-Sakinah  Al  Mawadah . Skripsi .  Fakultas  Ekonomi  dan  Ilmu  Sosial. Jurusan Akuntansi.UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI),  2021. Standar  Akuntansi  Keuangan  Syariah  (SAK  Syariah)- Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  112  Tentang  Akuntansi  Wakaf .  Aplikasi IOS _ Handphone . Grha Akuntan. Jakarta.
Mardiasmo,  2006. Perwujudan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui  Akuntansi Sektor  Publik:    Suatu  Sarana Good  Governance .  Jurnal  Akuntansi  Pemerintahan, Volume 2 No.1  Mei. Jakarta
Nanang Hari Santoso, 2017. Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai Pada Tabung  Wakaf  Indonesia. Skripsi. Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam.  Jurusan  Akuntansi Syariah. IAIN Surakarta
Peraturan-Peraturan:
Kementrian  Agama,  2006.  Peraturan  Pemerintah  (PP)    N0.42  Tahun  2006  Tentang  Wakaf. Jakarta
________________, 2013. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73 tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang. Jakarta Republik Indonesia, 2004. Undang-undang RI No.41 tahun 2004,  tentang Wakaf. Jakarta