## BEBERAPA ASPEK FIKIH BIAS GENDER DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGEMBANGAN DAKWAH
Johari UIN Suska Riau, Indonesia johari@uin-suska.ac.id

## ABSTRACT
Generally, this research presents some apects of gender-biased fikih an its influence toward  the  development  of  religion  missionary.  The  product  of  based  Fikih  tends  to produce  biased  thoughts.  Al-Jabiri  calls  it  “Bayani  Epistimology”  and  Syahrur  calls  it  al- Qira’ah  al-mustabiddah.  Some  of  the  gender  biased  are  on  worship,  marriage,  public leadership,  and  so  on.  All  are  influence  toward  the  development  of  religious  missionary because not all of missionary activities have gender sensitivity. So. It is highly required to develop  a  fikih  product,  which  assure  women  in  save  condition  and  protected  whthout curbing their activities and creativities.
Keywords: Jurisprudence, gender bias, da'wah.

## ABSTRAK
Umumnya, penelitian ini menyajikan beberapa apik fikih bias gender yang pengaruhnya terhadap perkembangan misionaris agama. Produk berbasis Fikih cenderung menghasilkan pemikiran yang bias. Al-Jabiri  menyebutnya  "bayani  epistimologi"  dan  Syahrur  menyebutnya  al-Qira'ah  al-mustabiddah. Beberapa  bias  gender  ada  pada  ibadah,  pernikahan,  kepemimpinan  publik,  dan  sebagainya.  Semua pengaruh terhadap perkembangan misionaris religius karena tidak semua aktivitas misionaris memiliki kepekaan  gender.  Begitu.  Sangat  dibutuhkan  untuk  mengembangkan  produk  fikih,  yang  menjamin wanita dalam kondisi aman dan terlindungi yang membatasi kegiatan dan kreativitas mereka.
Kata Kunci : Fikih, bias gender, dakwah .
Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587) Vol. 16, No. 2, 2017, Hal. 156 – 168

## A. PENDAHULUAN
Mendiskusikan  tentang  perempuan,  sebagai  orang  yang  paling  mulia,  selalu menarik.  Ada  kesalahpahaman  dalam  memahami  syariat  yang  berhubungan  dengan perempuan.  Kritik  terhadap  pembatasan    peran  perempuan  di  wilayah  publik  dan poligami  sering  diartikan  sebagai  penyerangan  terhadap  agama  islam.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  mereka  kurang  memahami  syari’at  Islam.  Seakan  semua  produk pemikiran  Islam  diyakini  sebagai  ajaran  yang  tidak  boleh  direvisi  lagi.  Padahal  syariat Islam terdiri dari dua unsur. Pertama, teks primer, yaitu Al-qur’an dan Sunnah. Kedua, teks sekunder, yaitu penafsiran para ulama. Teks primer mengandung kebenaran absolut, sementara teks sekunder hanya pembacaan ulama terhadap teks primer, karena bersifat nisbi. Pembacaan ulama terhadap teks primer selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang  melatarbelakanginya.  Di  samping  itu,  kesalah  pahaman  tersebut  dapat  juga ditentukan oleh epistomologi yang dijadikan pijakan, yang kemudian melahirkan produk pemikiran termasuk  fikih yang bias gender. Lirik-lirik diatas mencerminkan bagaimana orang memandang dan mendudukannya dalam posisi sub ordinat dan inferioritas.
Epistomologi yang cenderung menghasilkan produk pemikiran yang bias gender, Muhammad  Abid  Al-Jabiri  menyebutkan  dengan  “epistemologi  bayani”.  Epistemologi bayani ini menurut Al-jabiri berakar dari pemikiran Imam Syafii yang menjadikan teks sebagai  rujukan  ulama  dalam  merespon  persoalan-persoalan  baru.  Artinya,  Syafii memiliki kacamata teks dalam memandang realitas kemanusiaan. Rasionalitas digunakan sebatas pada mediasi, dan penjelasan teks, muaranya teks tetap menjadi otoritas utama (Al-Jabiri,  2000).    Dengan  demikian,  epistimologi  bayani  menurut  peran  akal,  untuk mengelaborasi lebih jauh tentang maksud dan tujuan teks, baginya seolah-olah tidak ada tujuan syari’at (manaqashid al-Syariah) yang bisa diambilkan keudian dikontekstualisasikan  dengan  realitas  kontemporer.  Kondisi  inilah  yang  sudah mengkristal  sedemikian  rupa  sehingga  menjadi  sebuah  doktrin  yang  tidak  mungkin direvisi lagi. Karena itu selalu muncul reaksi di saat adanya isu kesetaraan gender. Dan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pengembangan dakwah.
Memperhatikan  kondisi  yang  demikian,  Al-jabiri  menawarkan  epistimologi burhani  yang  menggunakan  metode  deduktif,  induktif,  prinsip  kausalitas,  serta maaqashid  al-Syari’ah  (tujuan  syari’at)  (Al-Jabiri,  2000).    Dengan  epistimologi  burhani, teks  dieksplorasi  dengan  metode  deduktif,  induktif,  dan  ditetapkan  tujuan  syari’atnya yang kemudian dikontekstuaisasikan dengan realitas kekinian.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Fikih
Fikih (Arab: هقف = fiqh) adalah hukum Islam, dan Fikih merupakan perluasan dari  kode  etik  (Syariah)  diuraikan  dalam  Al-Quran,  dilengkapi  oleh  as-Sunnah  dan dilaksanakan  oleh  aturan  dan  interpretasi  dari  para  Fuqaha  Islam.  Fikih  berkaitan dengan ketaatan beribadah, moral dan aturan-aturan sosial dalam Islam. Ada empat mazhab terkemuka (mazhab fikih) dalam praktek yaitu; mazhab Sunni dan dua dalam praktek mazhab Syiah, sedang seseorang yang mengkaji dan memahami dalam bidang Fiqh disebut sebagai Faqīh (jamak Fuqaha) (Glasse, 2001).
Ibn Khaldun mendefinisikan fikih sebagai "pengetahuan tentang aturan Allah menyangkut  tindakan  orang-orang  yang  memiliki  dirinya  terikat  untuk  mematuhi hukum,  dan  menghormati  apa  yang  diharuskan  (wajīb),  dilarang  (harām), diperbolehkan  (mandūb),  ditolak  (makrūh)  atau  netral  (mubāh)”.  Definisi  ini konsisten di kalangan para Fuqaha. Dalam bahasa Arab standar modern, Fiqh berarti Yurisprudensi  secara umum, baik itu Islam atau sekuler (Mudawam, 2012).
Al-Qur'an memberikan instruksi yang jelas pada banyak isu, seperti bagaimana melakukan  bersuci  dalam  ibadah  (wudhu)  sebelum  shalat  wajib,  tetapi  pada  isu-isu lain,  beberapa  Muslim  percaya  Al-Qur'an  saja  tidak  cukup  untuk  membuat  hal-hal dalam  praktek  itu  menjadi  yang  jelas.  Misalnya  Al-Quran  menyatakan  salah  satu kebutuhan untuk terlibat dalam salat sehari-hari dan puasa  selama bulan Ramadhan, tetapi beberapa Muslim percaya bahwa mereka membutuhkan petunjuk lebih lanjut tentang  cara  untuk  menjalankan  kewajiban-kewajiban  seperti  itu.  Rincian  tentang masalah  ini  dapat  ditemukan  dalam  tradisi  Nabi  Muhammad  saw  yang  disebut  as- Sunnah, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah dalam kebanyakan kasus dasar merupakan dasar perwujudan Syariah.
Dengan memperhatikan beberapa topik Al-Qur'an dan as-Sunnah, pada banyak kasus- para fukaha mencoba untuk sampai pada kesimpulan dengan analogi lain, yaitu menggunakan  istilah  fukaha  Sunni  dengan  sebutan  sumber  Hukum  Qiyas,  dan konsensus  masyarakat  disebut  Ijma’  Ulama.  Kesimpulan  dapat  diwujudkan  dengan bantuan  alat-alat  tambahan  sebagai  sistem  memiliki  keududukan  yang  lebih  luas daripada berdiri di atas hukum Syariah dan disebut fikih.
Dengan  demikian,  fikih  tidak  dianggap  suci  termasuk  aliran-aliran  pemikiran mazhab,  sehingga  memiliki  perbedaan  pandangan  tentang  fikih  yang  Tafshili  (di
mana  fikih  berkarakter  pada  isu-isu  berdasar  furū’),  tanpa  melihat  kesimpulan  lain yang salah. Pembagian interpretasi dalam isu-isu yang lebih rinci telah mengakibatkan perberbedaan  pemikiran  oleh  mazhab.  Oleh  karena  itu,  konsep  ini  mengandung cakupan  lebih  luas  dari  fikih  yang  bersumber  dari  berbagai  undang-undang,  di samping  topik  yang  berbeda  pada  pengaturan  umat  Islam  dalam  segala  aspek kehidupan sehari-hari.

## 2. Bias Gender
Untuk  memahami  konsep  gender,  harus  dapat  dibedakan  antara  kata  gender dengan  seks  (jenis  kelamin).  Pengertian  seks  (jenis  kelamin)  merupakan  pembagian dua jenis kelamin (penyifatan) manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada  jenis  kelamin  tertentu,  dan  tidak  dapat  berubah  dan  merupakan  ketentuan biologis  atau  sering  dikatakan  sebagai  kodrat  (kehendak  Tuhan).  Istilah  gender pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Robert  Stoler  (1968)  untuk  memisahkan  pencirian manusia  yang  didasarkan  pada  pendefinisian  yang  bersifat  sosial  budaya  dengan pendefinisian  yang  berasal  dari  ciri-ciri  fisik  biologis.  Selain  Stoller,  Oakley  (1972) mengartikan  gender  sebagai  konstruksi  sosial  atau  atribut  yang  dikenakan  pada manusia  yang  dibangun  oleh  kebudayaan  manusia  (Kementerian  Negara Pemberdayaan Perempuan RI dan Women Support Project II/CIDA, 2001) Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Showalter (1989). Menurutnya,
gender  adalah  pembedaan  laki-laki  dan  perempuan  dilihat  dari  konstruksi  sosial budaya.  Gender  bisa  juga  dijadikan  sebagai  konsep  analisis  yang  dapat  digunakan untuk  menjelaskan  sesuatu.    Lebih  tegas  lagi  disebutkan  dalam  Women’s  Studies Encyclopedia  bahwa  gender  adalah  suatu  konsep  kultural  yang  dipakai  untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan  perempuan  yang  berkembang  dalam  masyarakat.  Gender  tidak  memberikan pembelaan  kepada  salah  satu  pihak,  laki-laki  atau  perempuan,  akan  tetapi  berusaha melihat  kondisi  objektif  yang  terjadi  diantara  keduanya.  Bias  Gender  adalah kebijakan/program/kegiatan  atau  kondisi  yang  memihak  atau  merugikan  salah  satu jenis kelamin.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Epistimologi Bayani dan Fikih Bias Gender
Meyakini bahwa Al-Quran sebagai firman Allah, adalah suatu keharusan, tetapi tidak ada jaminan, bahwa Al-Quran sebagai firman Allah itu dapat menggambarkan secara sempurna pikiran (keinginan) Allah. Hal ini bukan disebabkan oleh kelemahan Allah,  (Allah  mustahil  dari  sifat  demikian). Kalamullah adalah  maha  tak  terbatas, sementara  bahasa  bersifat  terbatas.  Jadi  bagaimana  mungkin  sesuatu  yang  terbatas bisa menampung yang tak terbatas?
Menurut  Al-Jabiri,  disinilah  letak  kelamahan bayani ,  sebab  ia  sangat  terkait dengan  struktur  bahasa  Arab  yang  sangat  dipegaruhi  oleh  budayanya.  Menurut Nazaruddin Umar, budaya Arab itu adalah patriarkhi. Hal ini tercermin dalam ayat- ayat  Al-Quran,  seperti  kata  ganti  Tuhan  dengan huwaw ,  kemudian Khitab (perintah dan larangan) menggunakan muzakkar (laki-laki secara seksual). Penggunaan bentuk Muzakkar juga  mengandung  pengertian  laki-laki  dan  perempuan,  hal  ini  karena dalam bahasa Arab apabila ada sejumlah laki-laki dan perempuan maka yang disebut laki-laki ( muzakkar ) saja. Perempuan termasuk di dalamnya secara otomatis. Dengan demikian,  bahasa  Arab  yang  digunakan  dalam  Al-Quran  merepresentasikan  budaya patriarkhi. Tidak heran kemudian teks Al-Quran bias gender.
Sepaham dengan Abid Al-Jabiry, Abdullah Ahmed al-Na’im menjelaskan ayat- ayat  Al-Quran,  terutama  yang  turun  pada  periode  Madinah  menggambarkan Superioritas  laki-laki  dan  inferiritas  kaum  perempuan.  Al-Na’im  pada  akhirnya menawarkan  konsep naskh (menghapus)  teks  periode  Madinah  dan  beralih  kepada teks periode Mekkah yang menurutnya tidak bias gender, meskipun tidak semua kita setuju dengan konsep naskhnya An-Na’im.
Pemikir  kontemporer  lainnya  yang  tidak  setuju  dengan  adanya  diskriminasi gender adalah Muhammad Syahnur, seorang pemikir Syiria yang paling kontroversial. Kajiannya  yang  serius  dan  mendalam  tentang  isu-isu  perempuan,  meliputi  ;  wasiat, waris,  kepemimpinan,  poligami  dan  pakaian,  membuat  kita  semakin  yakin  bahwa Islam yang relevan untuk segala tempat dan waktu ( shalih li kuli zaman wa makan ) tidak engenal  diskriminisasi  gender.  Menurut  Syahnur,  adanya  pemahaman  yang  bias gender terhadap teks ( Al-Qur’an dan Sunnah ). Menurut Syahrur, tidaklah mungkin bagi seseorang  memiliki  pemahaman  yang  menyeluruh  terhadap  makna-makna  Al-quran baik yang bersifat kulli (garis besar) maupun Juz’i (partikuler). Seseorang nabi atau
rasul  sekalipun  tidak  mungkin  melakukannya,  karena  dengan  kemampuannya memahami seluruh makna bersifat kulli , atau bahkan dia adalah pengurus Al-Quran itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  Syahrur  menggagas  pembacaan  hermeneutik kontemporer  ( qiraah  mu’ashirah )  sebagai  kounter  terhadap  pembacaan  tiranik  ( qiraah mustabiddah ).  Menurutnya,  Al-Quran  itu  seharusnya  melainkan  seolah-olah “Rasulullah  SAW  baru  saja  wafat  dan  memberitahukan  kepada  kita  tentang  kitab tersebut”.
Meskipun  berbagai  kritik  telah  dilontarkan,  namun  masyarakat  muslim  secara umum  telah  mengkonsumsi  produk  pemikiran  yang  telah  dihasilkan  oleh  para pemikir-pemikir  muslim  yang  menggunakan  metode  pembacaan bayani atau pembacaan  tiranik  seperti  yang  disebutkan  di  atas,  sehingga  fikih  yang  hidup ditengah-tengah masyarakat adalah fikih bias gender bahkan kondisi ini sudah telah menjadi  kemapanan  yang  sulit  untuk  menerima  perubahan.  Uraian  berikut menginterventariskan  beberapa  aspek  fikih  bias  gender  yang  telah  mengkristal  di tengah-tengah  masyarakat  muslim  kemudian  penulis  mencoba  mengelaborasikan beberapa pemikiran para ulama dan pemikir kontemporer yang memberi pembelaan demi terwujudnya kesetaraan gender.

## 2. Iventarisasu Beberapa Aspek Fikih Bias Gender
Dalam  literatur-literatur  Fikih  dapat  ditemukan  beberapa  aspek  Fikih  bias gender dalam berbagai bidang; ibadah,siyasah,sosial, wilayah publik dan munakahat. Berikut ini dijelaskan sebagian dari fikih bias gender tersebut.

## a. Wilayah Ibadah
Fikih bias gender tidak hanya terjadi pada wilayah sosial-publik tetapi juga terjadi  pada  tataran  ibdah.  Ibadah  yang  dimaksud  disini  adalah  ibadah  dalam pengertiannya  yang  sudah  tereduksi  oleh  proses  sejarah.  Ia  tidak  lagi  bermakna genuine dan holistik yakni pengabdian manusia kepada Tuhan dalam segala aktivitas kehidupannya,  baik  dalam  bentuk  ritus-ritus  persoalan  ( al-ahwal  asyakhshiyah ) maupun  relasi  antara  personal  (sosial  budaya  dan  politik/  mua’malah).  Ibadah dalam istilah yang telah terduksi adalah pengabdian manusia kepada Tuhan dalam bentuknya  yang  persona,  seperti  shalat,  puasa,  haji  dan  hal  lain  yang  terkait.
Berikut  ini  dikemukakan  beberpa  contoh  fikih  yang  bias  gender  dalam  tataran ibadah, yaitu shalat berjama’ah di masjid dan shalat Jum’at.
1) Shalat berjama’ah di masjid
Terdapat banyak hadist nabi saw dengan kualitas shahih atau hasan yang memandang  shalat  perempuan  lebih  baik  dilakukan  dirumahnya  dari  pada shalat berjama’ah dengan kaum laki-laki di masjid, antara lain:
“ Shalat seorang perempuan di ruang tidurnya lebih utama dari pada dia  shalat di ruang rumah yang lainnya”. Dan shalatnya di ruang rumah yang tertutup lebih baik dari pada di dalam rumahnya. “Seorang perempuan datang kepada Nabi saw, lalu berkata : “ Aku ingin shalat bersamamu”. Nabi menjawab : “ Aku tahu kamu senang bisa shalat bersamaku, tetapi shalatmu di bilik khusu (bait) lebih baik dari shalatmu di kamarmu, dan shalat dikamar lebih baik dari pada shalat dirumahmu, dan  shalat  dirumahmu  lebih  banyak  dari  pada  di  masjidku”  (H.  R.  Ahmad IbHuzaimah, Ibn Hibban).
Hadist  inilah  yang  selalu  dipakai  oleh  para  da’i  dalam  menyampaikan dakwahnya.  Akan  tetapi  pandangan  mayoritas  ulama  itu  ditolak  oleh  Ibn Hazm.  Menurutnya  pandangan  tersebut  bertentangan  dengan  jumlah  hadist shahih lainnya. Ibn Hazm menyebutkan antara lain hadist :
“ Jangan  kamu  larang  perempuan-perempuan  hamba  Allah  ke  masjid-massjid Allah”.
Ibn  Hazm  kemudian  menjelaskan  bahwa  tidak  ada  larangan  Nabi  saw kepada perempuan untuk salat berjama’ah di masjid sampai wafat. Hal ini juga berlangsung  pada  masa  khulafa  Ar-rasyidin.  Shalat  berjama’ah  di  masjid  bagi kaum  perempuan  termasuk  perbuatan  yang  baik.  Alasan  yang  mendasari mayoritas ulama melarang kaum perempuan salat berjamaah dimasjid adalah di masjid  adalah  kekhawatiran  menimbulkan  fitnah  (khauf  al-fitnah).  Disini tampak  bahwa  perempuan  dalam  perspektif  fikih  atau  perspektif  mainstream kebudayaan Arab saat itu adalah mahluk Tuhan didalam dirinya mengandung potensi menimbulkan fitnah bagi laki-laki.
2) Shalat Jum’at
Menurut penelitian para ahli shalat Jum’at diwajibkan atas seluruh orang mukmin  laki-laki  dan  perempuan.  Hal  ini  disasarkan  pada  firman  Allah  SWT surah Al-Jumu’ah ayat 9 :
جمُكِلَذ َعجيَ بجلا اوُرَذَو ِهللَّا ِرجكِذ  َلَِإ اجوَعجساَف ِةَعُمُجلْا ِمجوَ ي جنِم ِةلاهصلِل َيِدوُن اَذِإ اوُنَمآ َنيِذهلا اَهُّ يَأ َيَ َنوُمَلجعَ ت جمُتج نُك جنِإ جمُكَل ٌرج يَخ

## Artinya:
“Hai  orang-orang  beriman,  apabila  diseru  untuk  menunaikan  shalat  Jum'at,  Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” .
Amar  dalam  ayat  tersebut  meliputi  laki-laki  dan  perempuan, sebagaimana dipahami oleh ahli ushul dan tidaklah amar itu didiskusikan untuk sebagian  manusia,  kecuali  ada  dalil  yang  pergunakan  sebagai  pentakhishnya. Ternyata  mayoritas  ulama  Fiqih  sepakat  bahwa  perempuan  tidak  wajib  shalat jum’at berdasarkan hadits Nabi SAW :
“ Kewajiban  jum’at  adalah  kewajiban  setiap  muslim  kecuali  empat  kelompok: perempuan, hamba sahaya, anak-anak orang yang sakit”
Namun  demikian  banyak  kitab  fiqih  dikemukakan  bahwa  ketentuan tersebut berlaku bagi perempuan muda, tidak bagi perempuan tua. Dalam hal ini, Asy syafi’ii mengatakan, bahwa bagi perempuan tua “mustabab” (dianjurkan) shalat  jma’at  di  masjid.  Hal  yang  sama  dikemukakan  oleh  Al-Bandariji,  ia mengatakan:  Dianjurkan (mustabab) bagi  perempuan (‘ajuz) menghadiri  shalat jum’at.  Perempuan  muda  makhruh  menghadiri  semua  holat  berjama’ah bersama laki-laki kecuali shalat ‘Id.
Dari  pejelasan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  larangan  shalat  jum’at bagi  perempuan  dilatarbelakangi  kekhawatiran  akan  terjadinya  fitnah sebagaimana khusus perempuan shalat berjama’ah di masjid di atas.

## b. Wilayah Munakahat
Secara umum dapat dikatakan bahwa kecendrungan utama fikih munakahat klsik  dan  kontemporer  tidak  terlihat  kepentingan  perempuan  sebagai pertimbangan  penting  dalam  proses  perumusan  fikih  itu  sendiri.  Rumusan  fikih lebih  didasari  pada  logika-logika  deduktif  yang  berangkat  dari  nash,  baik  Al- Qur’an ataupun hadis. Oleh karena itu, selalu dijumpa pandangan seorang fuqaha pada satu tema tampak mengakomodir kepentingan perempuan, sementara pada tema  lain  tidak.  Demikian  juga  dalam  mazhab  tertentu  ditemukan  adanya “pembelaan”  terhadap  kaum  perempuan,  tetapi  dalam  mazhab  yang  lain  tidak. Semua itu bisa dipahami mengingat fikih yang telah dibukukan dan sudah menjadi bagian  dari  keberagaman  umat  Islam  disusun  dalam  ruang  budaya  yang  tidak menghitung  perempuan  sebagai  subyek  hukum,  tetapi  hanya  bertugas  menjalani hukuman  itu  sendiri  tanpa  diperhitungkan  kepentingannya  meskipun  terjadi  bias
gender.  Berikut  diuraikan  beberapa  aspe  fikih  bias  gender  dalam  wilayah munakahat.
1) Masalah Mahar
Salah satu unsur penting dalam prosesi akad nikah adalah mahar. Mahar atau  maskawin  adalah  pemberian  calon  suami  kepada  calon  istri  karena terjadinya  akad  nikah.  Dalam  prespektif  Al-Qur’an  ada  beberapa  istilah  yang dipakai untuk menyebut pemberian tersebut yakni, shadaq (Q.S. An-Nisa’ : 4)
ujrah (Q.S. An-Nisa’ : 25) dan faridhah (Q.S. Al-Baqarah : 236-237). Kata shadaq berasal  dari  kata shadaqa yang  berarti  jujur,  benar,  dan  pemerian  yang  tulus. Karena ujrah berasal  dari  kata ujara berarti  member  upah,  sementara  kata faridhah yang  berasal  dari  kata faradha berarti  wajib  dan  harus.  Dengan memperhatikan  kosa-kosakata  tersebut  mahar  dalam  Al-qur’an  menunjuk kepada  pemberian  yang  wajib  diberikan  mempelai  laki-laki  dengan  hati  yang jujur dan tulus sebagai lambang kesungguhan tanggung jawab khususnya secara material,  dan  lambang  ketulusan  hati  untuk  mempergauli  istrinya  secara makruf.
Untuk  meghindari  terjadinya  anggapan  inferioritas  terhadap  kaum perempuan maka ada dua hal yang perlu diperhatikan: pertama , mahar bukanlah harga  seorang  perempuan,  yang  dengan  itu  suami  bebas  berbuat  apa  saja kepada istrinya sebagai mana dipahami oleh sebagian orang. Padahal mahar itu adalah hak bagi perempuan dan menjadi kewajiban bagi laki-laki. Kedua , karena mahar  merupakan  hak  dan  kewajiban  laki-laki  serta  merupakan  lambang kesungguhan  khususnya  secara  material,  maka  seharusnya  mahar  itu  berupa barang berharga. Hal ini dapat sebagai alat proteksi bagi istri yang mengalami putusnya  perkawinan  baik  karena  cerai  atau  karena  kematian.  Bagaimana mungkin  mahar  dapat  dijadikan  sebagai  alat  pemberdayaan  perempuan  jika hanya  seperangkat  alat  shalat?  Karena  mahar  bukan  sekedar  formalitas  (yang penting  ada  pemberian),  seperangkat  alat  shalat  seharusnya  hanya  menjadi pelengkap atau penghiring dari mahar yang berupa barang yang berharga.
2) Masalah Perwalian
Dalam  prespektif  Al-Qur’an  perjanjian  perkawinan  ( mistasq  al-zaujiyah ) merupakan  sutu  perjanjian  yang  kuat  ( mistaq  al-ghalizh ).  “… dan  mereka (istri- istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat) (Q.S. Al-Nisa’ : 21). Kata Al-
Mistaq berasal dari fi’il madi watsaqa . Dari kata ini juga muncul kata Al-Tsiqah , Al-Watsaqah,  Al-Waqsaq, dan Al-Tautsiqh. Ketika  terjadi  kesepakatan  diantara diantara  kedua  belah  pihak  atas  dasar  kepercayaan,  maka  itulah  yang  disebut Al-Mistaq, akan  tetapi  jika  terjadi  kesepakatan  atas  dasar  keterpaksaan  dan pemaksaan,  maka  disebut Al-Watsaqh . Al-Mitsaq esensi  adalah  perjanjian dengan  Allah,  sebagai  mana  dalam  Firman-Nya:  “… yaitu  orang-orang  yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian” (Q.S. Al-Ra’d : 20).
Sehubungan  dengan  itu,  menurt  Muhammad  Syahrur,  bahwa Al-Mitsaq Al-Ghalizh yang  dilaksanakan  oleh  kedua  belah  pihak  suami  dan  istri  adalah janji  kepada  Allah  yang  harus  dilaksanakan  dalam  kehidupan  keluarga. Menurutnya, Al-Mitsaq Al-Ghalizh itu dapat disusun sebagai item-item berikut:
a) Kedua  belah  pihak  berjanji  untuk  jujur  satu  sama  lain  dan  tidak  saling membohongi.
b) Kedua  belah  pihak  berjanji  untuk  saling  menjaga  harta  yang  lainnya,  dan besabar dalam keadaan lapang, sempit, sehat, dan sakit.
c) Kedua belah berjanji untuk tidak melakukan perbuatan keji.
d) Kedua belah berjanji menjaga dan mendidik anak-anaknya dengan baik.
e) Kedua  belah  pihak  berjanji  untuk  menjaga  privasi  yang  lainnya,  dan  tidak menyebarluaskan privasi tersebut kepada orang lain.
Demikian  lah  point-point  penting  dari al-ghalizh di  mana  kedua  belak pihak  wajib  menepatinya  dan  keduanya  dinyatakan  sah  sebagai  suami  istri. Lebih  jauh  Syahrur  menuatakan  bahwa  dalam a-mitsaq  al-galizh, tidaklah terdapat orang tua atau seorang wakil, akan tetapi seorang perempuan dan laki- laki  mengambil al-mistaq dengan  diri  mereka  masing-masing.  Hal menggugurkan  pemahaman  perwakilan  dan  perwalian  yang  merupakan kebudayaan historis yang bisa diabaikan.
Statement  Syahrur  yang  terakhir  mungkin  belum  dapat  di  terima  oleh mayoritas umat Islam. Hanya saja yang perlu ditekankan adalah mengembalikan dan mendudukkan fungsi wali dalam akad nikah yang sebenarnya. Fungsi dan kedudukan  wali  dalam  pernikaahn  adalah  sebagai  pengayom,  pelindung sekaligus  member  pengertian  bagi  pihak  laki-laki  agar  tidak  semena-mena. Sebab di belakang istri, ada keluarga yang siap mendampingi. Inilah fungsi wali yang  sempurna  dilakukan  Rasulullah  saw  ketika  melindungi  Fatimah  ra  dari
desakan Bani Hasyim dan Mughirah agar Ali menikah lagi dengan putrid dari keluarga  mereka.  Karena  Wahbah  Suhaili,  seperti  yang  dikutip  oleh  Badriyah Fayumi, mengatakan, “Adalah tidak sah perkawinan dua orang mempelai tanpa kerelaan antara mereka berdua. Jika salah satu nya dipaksa secara ikrah dengan satu  ancaman  misalnya  membunuh  atau  memukul  atau  memenjarakan,  maka akad pernikahannya menjadi Fasid (rusak).
c. Masalah Poligami
Hal lain dalam fiqih munakahat yang dapat menyudutkan kaum perempuan adalah  poligami.  Poligami  selalu  dianggap  oleh  sebagian  ulama  sebagai  Sunnah Rasulullah saw yang mustahab untuk dilaksanakan. Ibn Qasim al-Ghuzi, misalnya, membolehkan laki-laki mengawini empat perempuan sekaligus tanpa menyertakan syarat-syarat  yang  secara  ekplisit  tertera  dalam  Quran.  Dalam  uraian  terdahulu telah disebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang kuat ( al- mistaq al-hjalis). Berkenaa dengan hal ini tidak ada salahnya dikemukakan lagi frman Allah SWT salam surah An-Nisa ayat 20-21 :
ًناَتجهُ ب  ُهَنوُذُخجَتََأ اًئج يَش  ُهجنِم اوُذُخجَتَ  َلاَف اًراَطجنِق  هنُهاَدجحِإ  جمُتج يَ تَآَو   ججوَز  َناَكَم   ججوَز  َلاَدجبِتجسا  ُُتجدَرَأ  جنِإَو اًظيِلَغ اًقاَثيِم  جمُكجنِم  َنجذَخَأَو   ضجعَ ب  َلَِإ  جمُكُضجعَ ب ىَضجفَأ  جدَقَو  ُهَنوُذُخجَتَ  َفجيَكَو اًنيِبُم اًجثِْإَو Artinya: “Dan  kalau  kalian  ingin  mengganti  istri  dengan  istri  yang  lain  sedangkan  kalian  telah memberikan  harta  yang  banyak  kepada  mereka  (istri  yang  kalian  tinggalkan),  maka janganlah  kalian  mengambil  kembali  sedikit  pun  darinya.  Apakah  kalian  akan mengambilnya dengan  kebohongan  (yang  kalian  buat)  dan  dosa  yang nyata?Dan  bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian?” (Q.S Al-Nisa’: 20-21)
Kalimat Istabdala zawjin makana zawjin (dan jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain)  pada ayat diatas, menurut pemahaman Muhammad Syahrur adalah  istri  hanyalah  seorang  raja  yang  pertama.  Hal  ini  sejalan  dengan  ayat poligami  dalam  surat  Al-Nisa  ayat  3  yang  memerintahkan  untuk  menikahi  para karena  anak  yatim  mereka,  sehingga  dalam  kondisi  demikian,  janda  tersebut menajadi  istri  kedua  karena  keberadaan  anak-anak  dan  keluarga.  Karena  itu Syahrur mengatakan bahwa poligami baru dapat dilaksanakan dengan dua syarat ; pertama, istri  kedua,  ketiga,  dan  keempat  adalah  para  janda  yang  memiliki  anak yatim. Kedua, harus dapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak
yatim.  Lebih  jauh  Syahrur  berpendapat  bahwa  perintah  poligami  menjadi  gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas.

## d. Wilayah Kepemimpinan Public
Sifat inferioritas yang telah diletakkan oleh tradisi (turath) kepada perempuan bahwa  mereka  adalah  kurang  dalam  hal  akal  dan  agamanya  hanyalah  pandangan yang mengada-ada yang telah ditetapkan dalam sistem masyarakat patriakhis yang berlaku  saat  itu.  Kemudian  pandangan  tersebut  diperkuat  dengan  mengambil beberapa ayat  al-Quran  dan  Hadis  Nabi,  sehingga pemahaman  dan  penafsiranya ditundukan dibawah pandangan patriarkhis yang berlaku, termasuk dalam masalah kepemimpinan.
Ayat  yang  selalu  dijadikan  rujukan  untuk  menjustifikasi  bahwa  kaum perempuan tidak dibenarkan untuk menajadi pemimpin adalah firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 34 :
ضْعَ ب ٰىَلَع ْمُهَضْعَ ب َُّللَّا َلَّضَف اَِّبِ ِّءاَسِّ نلا ىَلَع َنوُماَّوَ ق ُلاَجِّ رلا
Artinya:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)
Sebagaimana  kita  ketahui  kata al-Rijal  adalah  bentuk  jamak  dari  kata rajul, sementara kata al-nisa adalah bentuk jamak dari kala al-imrah. Seluruh rajul adalah laki-laki (al-zakur) dan  seluruh imraah adalah  jenias  perempuan (untsa) .  Pada  ayat tersebut  terdapat  kalimat al-rijalu  qawwamuna  ‘ala  nisa’ yang  artinya  kaum  lakilaki adalah  pemimpin  (pelayan)  bagi  kaum  perempuan.  Akan  tetapi  firmanNya, bima fadhalallahu  ba’dhahum  ‘ala  ba’dhin menggugurkan  arti  tersebut  menjadi  sifat al- qiwamah untuk kaum laki-laki dan perempuan sekaligus.
Menurut  Muhammad  Syahrur  kalimat    “ fadhalallahu  ba’dhahun  ‘ala  ba’dhin “ mencakup laki-laki dan perempuan sekaligus. Karna seandainya kata ba’dum hanya menunjuk  kaum  laki-laki  saja,  maka  yang  masuk  didalanya  dalah  sebagian  kaum laki-laki, bukan seluruh kaum laki-laki, dan seharusnya firman selanjutnya adalah ‘ala  ba’dhihinna yang  menunjuk  kepada  sebagian  perempuan  bukan  seluruhnya, sehingga  keseluruhanya  berarti  bahwa  telah  melebihkan  sebagian  kaum  laki-laki diatas sebagian kaum perempuan, lalu apa yang terjadi dengan bagian sisanya ? dan dimanakah kaum perempuan ang memilki kelebihan diatas kaum laki-laki yang ada di  berbagai  bidang  dan  zaman?  dari  sinilah  Syahrur  memahami  bahwa  kalimat
ba’duhum ‘ala ba’dhim mencakup kaum laki-laki dan perempuan sekaligus, sehingga firman  diatas  berarti:  karena  Allah  telah  melebihkan  bagian  kaum  laki-laki  dan perempuan diatas bagian laki dan perempuan yang lainya.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  masalah  kepemimpinan  bukan semata-mata menjadi otoritas kaum laki-laki, melainkan juga merupakan ototritas kaum  perempuan  berdasarkan  kualitas  kelebihan  yang  dimiliki  masing-masing mereka.
e. Bias Gender dan Pengembangan Dakwah
Salah  satu  metode  untuk  melakukan  transformasi  ilmu  pengetahuan, khususnya  pengetahuan  agama  Islam,  adalah  melalui  aktivitas  dakwah  yang dilakukan oleh para da’i dan da’iyah. Kegiatan dakwah ini akn terus berlangsung selama dunia ini masih berkembang. Karena tugas mulia ini merupakan kewajiban bag setiap pribadi muslim dan muslimah. Rasulullah saw bersabda : “ballighu anny walau ayat” (sampaikan oleh mu walau satu ayat). Karena itu kegiatan dakwah ini harus  senantiasa  dilakukan,  mengingat  tidak  semua  umat  Islam  yang  memiliki kesempatan untuk ilmu agama secara formal.
Namun  demikian,  fakta  menunjukan  bahwa  para  penggiat  dakwah  belum semua  memiliki  sensitifitas  gender.  Kondisi  seperti  itu  sangat  memungkinkan materi-materi dakwah yang disampaikan sangat bernuansa sosial lainya, karena itu, persoalan yang tersisa bagi kita adalah bagaimana kita berada dalam kondisi aman dari kemungkinan mendapatkan fitnah, melahirkan pelecehan dan kekerasan dari kaum laki-laki. Bentuk fikih proteksionis yang diharapkan adalah melindungi tanpa mengekang aktivitas dan kreativitas kaum perempuan. Fikih yang aman dari bias gender inilah yang harus dikembangkan sehingga dapat dijadikan acuan bagi para penggiat dakwah dalam menjalankan misi dakwahnya.

## D. SIMPULAN
Uraian  diatas  menunjukkan  bahwa  akar  persoalan  munculnya  syari’at  Islam meletakkan  kaum  perempuan  pada  tataran  inferialitas,  salah  satu  penyebabnya  adalah penggunaan  epistemology bayani ,  yang  telah  diperaktekkan  sejak  lama,  dilanggengkan dan  dipatuhi  sebagai  kebenaran  yang  mungkin  mengalami  perubahan.  Karena  itu, perjuangan  menegakkan  kesetaraan  gender  harus  dilandasi  dengan  rekonstruksi  atau bahkan  dekonstruksi  epistemologis.  Epistemology burhani ,  yang  sebenarnya  tiak  asing
bagi  umat  Islam,  bahkan  merupakan  salah  satu  khazanah  islam  yang  tercecer,  layak kemudian  dikembangkan.  Dengan  demikian  rekonstruksi  syari’at  Islam  (fikih)  yang berkeadialn gender dapat direalisasikan.

## DAFTAR REFERENSI
Al-Jabiri, Muhammad Abid, Post Tadisionalisme Islam (terj), Yogyakarta: LKIS, 2000.
Cyril Glasse, The New Encyclopedia of Islam, Altamira, 2001.
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI dan Women Support Project II/CIDA, Gender dan Pembangunan, Jakarta: Kementerian Negera Pemberdayaan Perempuan, 2001.
Syafaul  Mudawam,  “Syari’ah-Fiqih-Hukum  Islam:  Studi  tentang  Konstruksi  Pemikiran Kontemporer, dalam Jurnal Asy-Syir’ah, dalam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012.