JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 191 - 198
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## KOLABORASI MULTI PIHAK PADA PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KABUPATEN CILACAP

## Jaka Ramdani
Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
E-mail: jaka20001@mail.unpad.ac.id

## Risna Resnawaty
Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
E-mail: risna.resnawaty@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Program Kampung Iklim (PROKLIM) merupakan implementasi CSR dari PT Pertamina yang menggambarkan adanya  kolaborasi  multipihak  dalam  pelaksanaannya,  antara  lain:  masyarakat,  pemerintah,  dan  dunia  usaha. PROKLIM  memiliki  tujuan  dalam  adaptasi  dan  mitigasi  perubahan  iklim  yang  berisiko  pada  seluruh  lapisan masyarakat,  untuk  mengetahui  bentuk  kolaborasi  multipihak  dan  implementasi  program  dilapangan memerlukan  pengkajian  mendalam.  Penelitian  ini  termasuk  jenis  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  dan dianalisa  dalam  sudut  pandang  pembangunan  berkelanjutan.  Lokasi  penelitian  meliputi  Desa  Ujungalang, Desa Panikel, dan Kelurahan Kebonmanis, dengan sasaran informan adalah pelaksana program di tingkat desa dan kelompok  rentan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  PROKLIM  (Program  Kampung  Iklim)  sudah memenuhi aspek-aspek dalam pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Akan tetapi pada  implementasi  program  belum  menjangkau  kelompok-kelompok  rentan.  Keterlibatan  multipihak  pada implementasi PROKLIM memiliki peran penting, salah satunya adalah dana CSR Pertamina yang memberikan dukungan  berupa  pendampingan  dan  fasilitasi  infrastruktur  pendukung.  Perlunya  ada  evaluasi  terkait implementasi  program  agar  penerima  manfaat  dapat  dirasakan  oleh  berbagai  lapisan  masyarakat,  sehingga pembangunan berkelanjutan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat tercapai.
Kata kunci: perubahan iklim; kolaborasi; multipihak; CSR; berkelanjutan .

## PENDAHULUAN
Perubahan  iklim  merupakan  suatu peristiwa  yang  berdampak  luas  pada kehidupan masyararakat. Kehidupan masyarakat  semakin  rentan  terhadap bencana  multidimensi  seperti  bencana banjir,  longsor,  rob  atau  abrasi  pantai, kekeringan,  angin  topan,  dan  bencana lainnya  yang  terjadi  dalam  rentang  waktu bersamaan  atau  tidak  terlalu  lama. Bencana  multidimensi  ini  seringkali terjadi  di  Indonesia,  sebagai  salah  satu contoh  bencana  multidimensi  pada tahun 2021 terjadi di beberapa  wilayah Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  yaitu bencana  Siklon  Tropis  Saroja,  yang dimana  dalam  waktu  bersamaan  terjadi bencana  banjir  bandang  (Aryaseta,  B, 2021), tanah longsor, angin topan, dan rob
dan  abrasi  pantai.  Ekosistem  darat  dan laut  terjadi  perubahan  yang  signifikan yaitu  terjadi perubahan  morfologi  (bentuk wilayah),  jika  ditinjau  dari  sudut  pandang bencana  hal  tersebut  adalah  salah  satu dampak  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh alam.  Peristiwa  bencana  multidimensi akibat  perubahan  iklim  tersebut  tidak menutup  kemungkinan  dapat  terjadi  di wilayah  Indonesia  lainnya.  Memandang peristiwa  tersebut  berdampak  kerugian besar  pada  masyarakat  lokal  terutama kelompok  yang  dikategorikan  memiliki kerentanan  sangat  tinggi  yaitu  anak-anak, disabilitas, lanjut usia dan keluarga miskin (Putri,  T.  D.,  Sunarsih,  S., &  Muhammad, F,  2019)  dan  keberlanjutan  kehidupan serta  matapencahariannya  (Deny  Hidayati dkk, 2020).
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 191 - 198
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Beberapa kajian penelitian menunjukan  dampak  perubahan  iklim akan  sangat  dirasakan  oleh  masyarakat yang  bertempat  tinggal  dan beraktivitas  di wilayah pesisir.
Khususnya yang bertempat  tinggal  di  pemukiman  kumuh wilayah  pesisir  memiliki  kerentanan sangat  tinggi  (Wulandari,  M.  A,  2013) yang dimana aksesibilitas, kondisi lingkungan  hidup,  dan  sumber  mata pencaharian  utama  masyarakat  pesisir mengandalkan  pada  kondisi  pesisir  dan kelautan  (Subair,  S.,  Kolopaking,  L.  M., Adiwibowo, S., & Pranowo, M. B, 2014).
Berdasarkan  hasil  perhitungan  Sistem Informasi  Data  Indeks  Kerentanan  tahun 2017  menunjukan  hasil  bahwa  dari  total desa  di  Indonesia  yaitu  82.190  desa, terdapat desa yang masuk kelas kerentanan  Sangat  Tinggi sejumlah  2.400 (2,92%)  dan  kelas  kerentanan  Tinggi sejumlah  4.881  (5,94%).  Desa  yang masuk      kelas      kerentanan      Sedang sejumlah  59.458  (72,34%).  Sedangkan desa yang masuk kelas kerentanan  rendah sejumlah 7.085 (8,62%) dan sangat rendah sejumlah  8.366  (10,18%).  Diperkuat bahwa hingga saat ini pranata kelembagaan  diketahui  kurang  mampu memberikan daya tahan sosial masyarakat
(Wahyono,  A,  2018),  hal  tersebut  jika tidak  dilakukan segera peningkatan kapasitas adaptasi  dan  mitigasi  perubahan iklim berbasis komunitas. Dalimunthe, dkk (2017) mendefinisikan  kerentanan  adalah  suatu kondisi  yang  ‘mengancam’  atau  beresiko bagi  masyarakat karena  faktor  alami  dan non  alami.  Kerentanan  masyarakat  jika tidak  segera  ditangani  maka  masyarakat akan berada pada posisi terancam bencana,  kemiskinan  meningkat,  dan munculnya  permasalahan  multidimensi lainnya.  Faktor  penyebab  salah  satunya adalah  kurangnya  adaptasi  dan  mitigasi sedini mungkin pada masyarakat. Program Kampung  Iklim  atau  sering  dikenal dengan PROKLIM menjadi solusi meningkatkan resiliensi berbasis komunitas atau masyarakat melalui
internalisasi  upaya  adaptasi  dan  mitigasi bencana yang baik. Kemampuan beradaptasi  dan  mitigasi  masyarakat  akan memperkuat  masyarakat  untuk  bertahan dan mengurangi risiko terhadap perubahan iklim  untuk  keberlanjutan livelihood -nya. PROKLIM  juga  dapat  dikategorikan sebagai  program  perlindungan  sosial dalam  hal  ini  pada  tahap  prefentif (pencegahan)  agar  masyarakat  rentan tidak  mengalami  krisis  ketika  terjadi dampak perubahan iklim yang dialaminya. Dunia usaha memiliki keterlibatan langsung dalam proses pelestarian lingkungan, salah satunya adalah Pertamina  yang  mengalokasikan  CSR untuk mendukung pembangunan berkelanjutan pada PROKLIM. PROKLIM diharapkan
mampu menjadi  wadah  edukasi  masyarakat  untuk menjadi  agen  perubahan  dilingkungan tempat  tinggalnya  sehingga  tumbuhnya transfer  ilmu  pada  masyarakat  rentan dalam  adaptasi  dan  mitigasi  perubahan iklim,  yang  secara  tidak  langsung  akan meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat diwilayah  sekitar  penerapan  program. Oleh  karenanya,  pentingnya  pengkajian tentang kolaborasi multipihak pada Program  Kampung Iklim  (PROKLIM)  di Kabupaten Cilacap.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini secara umum menggunakan  metode  kualitatif  dengan analisis pembangunan berkelanjutan.
Untuk mendukung  keabsahan  data  yang diperoleh,  penulis  mengkolaborasikan data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara  secara  daring  di  tiga  desa
Kabupaten Cilacap yaitu Desa Ujungalang (Kec. Kampung Laut), Kelurahan  Kebonmanis  (Kec.  Cilacap Utara,  dan  Desa  Mrenek  (Kec.  Maos). Wawancara dilakukan kepada tiga informan yaitu Pengelola Program
Kampung  Iklim  di  tingkat  Desa  atau Kelurahan untuk memperoleh data primer
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 191 - 198
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
tentang kendala dan implementasi Program  Kampung  Iklim  pada  lokasi program, Wawancara dilaksanakan 14 dan 15  Juni  2021.  Adapun  wawancara  juga dilakukan  kepada  tiga  informan  ditingkat RW  (bu  RW),  dan  masyarakat  kategori sangat  rentan  (disabilitas,  anak-anak, lansia,  dan  keluarga  miskin).  Data sekunder  berasal  dari  tinjauan  laporan, data,  dan  atau  jurnal  yang  menunjang keabsahan data. Berikut ini data sekunder yang  penulis  peroleh  dari  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  Kabupaten Cilacap  Tahun  2021  dan  Laporan Kabupaten  Cilacap  dalam  Angka  Tahun 2021, yang tertera pada Tabel 1.
Tabel  1  Pesebaran  Masyarakat Sangat Rentan di Lokasi Program Kampung Iklim No Desa atau Kelu- rahan Masyarakat Kategori Sangat Rentan Anak (0-19 th) Disabi litas Lanj ut Usia (>60 th) Kelua rga Misk in 1.  Desa Ujunga lang 1.238 Jiwa 40 jiwa 463 Jiwa 393 KK 2.  Kelura han Kebon manis 4.983 Jiwa 16 jiwa 531 Jiwa 93 KK 3.  Desa Mrene k 1.290 Jiwa 30 jiwa 687 Jiwa 152 KK
Sumber:  DTKS  dan  Laporan  Kab. Cilacap  dalam  Angka  Tahun 2021 (Data diolah)
Pada  Tabel  1  menunjukan  persebaran yang  cukup  banyak  dimasing-masing lokasi  implementasi  Program  Kampung Iklim.  Jika kelompok  yang  dikategorikan sangat  rentan  tersebut  tidak  mendapatkan prioritas  atau  tidak  terakses  secara  merata manfaat  Program  Kampung  Iklim  maka akan  berdampak  pada krisis  disuatu  masa nanti  pada  masyarakat  tersebut.  Ketiga lokasi tersebut dipilih karena  di
Kabupaten Cilacap telah meimplementasikan  Program  Kampung Iklim  (PROKLIM)  di  tiga  desa  atau kelurahan,  sehingga  data  sesuai  dengan yang dibutuhkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan Iklim merupakan terjadinya pergeseran  yang  mendasar  parameter utama  iklim  seperti  curah  hujan,  suhu, kelembapan,  angin,  tutupan  awan  dan penguapan pada bumi, sehingga meningkatkan  risiko  terjadinya  bencana terkait  iklim  seperti  kekeringan,  banjir, longsor,  gagal  panen,serta  meningkatnya wabah penyakit (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2018). Menurut Novandi  et  al.,  (2019)  dalam menghadapi perubahan  iklim,  seluruh  pihak  termasuk masyarakat  perlu  melakukan  tindakan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak  yang  terjadi  serta  mitigasi  dalam melakukan  aktifitas  sehari-hari  misalnya menghemat pemakaian listrik, memaksimalkan penggunaan energi terbarukan.  Dengan  dilakukannya  upaya adaptasi pada masyarakat rentan khususnya  masyarakat  miskin  terhadap dampak perubahan iklim, maka ketahanan masyarakat  diharapkan  akan  meningkat sehingga  risiko  yang  mungkin  terjadi dapat diminimalkan.
Upaya  pemerintah  merespon  dan mengurangi  risiko  dampak  perubahan iklim  yang  saat  ini  terjadi,  pemerintah membuat  sebuah  program  yang  mengacu pada  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia  No.  84  Tahun  2016  tentang Program  Kampung  Iklim  (PROKLIM). Program tersebut  untuk  mendorong kerjasama multi-pihak untuk memperkuat  kapasitas adaptasi dan mitigasi  perubahan iklim  di  tingkat  tapak berbasis  komunitas  melalui  pelaksanaan Program  Kampung  Iklim  (PROKLIM). Program berlingkup nasional yang dikelola  oleh  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  dalam  rangka
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 191 - 198
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
meningkatkan  keterlibatan  masyarakat dan  pemangku  kepentingan  lain  untuk melakukan  penguatan  kapasitas  adaptasi terhadap  dampak  perubahan  iklim  dan penurunan  emisi  gas  rumah  kaca  serta memberikan  pengakuan  terhadap  upaya adaptasi dan  mitigasi  perubahan iklim  yang  telah  dilakukan  yang  dapat meningkatkan  kesejahteraan  di  tingkat lokal  sesuai  dengan  kondisi  wilayah. Adapun profil  program  tersebut  memiliki investasi  Pembangunan Berkelanjutan yang  tinggi  yang dimana berdampak pada aspek  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan dalam suatu program.  Selain  itu,  program PROKLIM  juga termasuk dalam upaya prefentif  dalam  kerangka  model perlindungan  sosial  adaptif yang  sedang dikembangkan  di  Indonesia.  PROKLIM masuk  kedalam  program  strategis jangka menengah nasional yang terus digencarkan hingga  tahun  2030  dengan  target  pada tahun  2025  sejumlah  20.000  desa  atau kelurahan. PROKLIM (Program Kampung Iklim) menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat ( Community Based Development ),  dimana  kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  masyarakat  beserta institusinya  dalam  memobilisasi  dan mengelola  sumberdaya  manusia  maupun sumberdaya  alam  di  dalam  desa  maupun yang  berasal  dari  luar  desa  diarahkan untuk  memperkuat  upaya  adaptasi  dan mitigasi  terhadap  dampak  perubahan iklim. Selain itu, pengendalian perubahan iklim  berbasis  komunitas  didorong  untuk dapat
dikembangkan dengan mempertimbangkan  risiko  yang  dihadapi masyarakat  di  masa  depan  dengan terjadinya  perubahan  iklim.  Pemahaman mengenai  tingkat  kerentanan,  potensi dampak  dan  proyeksi  iklim  dengan bertambahnya  suhu  permukaan  bumi perlu  dibangun,  sehingga  masyarakat mampu memilih  jenis  aksi  adaptasi  yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim.
Penguatan  aksi  adaptasi  perubahan iklim  di  tingkat  tapak  melalui  ProKlim
sangat  diperlukan  terutama  pada  daerah yang teridentifikasi  rentan  terhadap  dampak perubahan  iklim.  Pada  saat  kerentanan dapat  diatasi  dengan  upaya  peningkatan kapasitas adaptasi, yang kemudian menjadi  hal  yang  dilakukan  sehari-hari oleh masyarakat, maka  masyarakat tersebut dapat dikatakan memiliki ketahanan  (resiliensi)  terhadap  perubahan iklim.  Resiliensi  adalah  kemampuan dalam mengatasi dampak perubahan iklim untuk mempertahankan  dan  meningkatkan fungsi  esensial,  identitas,  struktur,  dan kapasitasnya.
Ketahanan dapat didefinisikan sebagai
kemampuan masyarakat  untuk  menolak,  menyerap, dan  pulih  dari  efek  bahaya  secara  tepat waktu  dan  secara  efisien,  menjaga  atau pemulihan  pengutamaan  struktur  dasar, fungsi dan identitas.
Profiil  Program  Kampung  Iklim  yang memperoleh dukungan dana CSR Pertamina sebagai berikut:
1. Goals  and  Objectives (Tujuan  dan Sasaran)  Tujuan  PROKLIM  (Program Kampung  Iklim)  yaitu  meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk
melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhada  dampak  Perubahan  Iklim  dan penurunan  emisi  Gas  Rumah  Kaca (GRK)  serta  memberikan  pengakuan terhadap  upaya  adaptasi  dan  mitigasi Perubahan  Iklim  yang  telah dilakukan oleh  masyarakat  pada  suatau  lokasi. Sasaran  pada  program  ini  yaitu meningkatnya  efektifitas ketahanan adaptasi  dan  mitigasi  risiko  perubahan iklim  (Peraturan  Menteri-LHK  Nomor 39/2015 tentang Renstra KLHK).
2. Manfaat  Program  Kampung  Iklim PROKLIM  memiliki  manfaat  sosial, ekonomi, lingkungan pengurangan risiko iklim  dengan  keberlanjutan  pada penguatan data pengendalian perubahan iklim, pengembangan masyarakat dan kapabilitas masyarakat dalam menghadapi perubahan  iklim.  Adapun  lingkup
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 191 - 198
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kegiatan  PROKLIM yaitu  identifikasi kerentanan dan  risiko perubahan iklim, identifikasi  sumber  emisi dan  serapan gas  rumah  kaca,  pengembangan  dan peningkatan  kapasitas masyarakat  dan kelembagaan  masyarakat, penyusunan rencana  aksi  adaptasi  dan  mitigasi perubahan iklim tingkat lokal, pelaksanaan adaptasi dan   mitigasi perubahan  iklim  tingkat  lokal  berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas akses sumberdaya pendanaan, teknologi  adaptasi dan  mitigasi,  serta pematauan  dan  evaluasi   pelaksanaan adaptasi dan mitigasi  perubahan iklim.  Lingkup  tersebutt  dikemas dalam  bentuk  sosialisasi,  penyuluhan, peningkatan  kapasitas,  pendampingan, bimbingan teknis,
fasilitasi
pelaksanaan,  dan  pembangunan  bank data PROKLIM. 3. Penerima Manfaat Karakteristik penerima manfaat dalam program ini adalah
masyarakat  yang  rentan  terdampak bencana  perubahan  iklim khususnya masyarakat miskin yang berdomisili diarea  sekitar  DAS  (Daerah  Aliran Sungai),  pesisir  pantai,  daerah gambut,  pegunungan  yang  gundul. Selain itu,  program  ini  mendorong inisiasi  dalam  kelompok  penggerak di lokasi yang diusulkan dan adanya berbagai  aspek  pendukung  yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan  pengembangan kegiatan  adaptasi  dan  mitigasi perubahan  iklim  di  tingkat  lokal. Secara  konseptual,  suatu  kampung iklim  terdiri  dari  masyarakat  dan lingkungannya yang diharapkan memiliki ketahanan terhadap perubahan  iklim  yang  sedang  dan akan berlangsung. Guna meningkatkan  ketahanan  tersebut , maka suatu kampung iklim diharapkan mempunyai upaya- upaya  dalam  adaptasi  dan  mitigasi perubahan  iklim  sehingga  dampak akibat perubahan iklim dapat
diminimalisir  sekaligus  mengurangi emisi  gas  rumah  kaca  pada  skala tapak.
4. Struktur Pelaksanaan Program
Pada  elemen  ini  tersusun  struktur Pelaksana ProKlim  yaitu  kelompok masyarakat  yang  tinggal  di  lokasi Kampung  Iklim.  Pemerintah  terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendukung ProKlim  terdiri  dari  dunia  usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan.  Kelembagaan  yang terlibat dalam  pelaksanaan  kegiatan ProKlim  tidak  hanya  kelembagaan tingkat tapak, namun juga kelembagaan yang terdapat di tingkat kabupaten/kota/provinsi (Dinas  Lingkungan  Hidup)  hingga Pemerintah  (KLHK)  termasuk  unit pelaksana teknis yang secara langsung  bertanggungjawab  dalam
ProKlim. 5. Sumber Anggaran Pembiayaan pada PROKLIM (Program Kampung Iklim) bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendaatan Belanja Daerah (APBD) dan Sumber Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dapat  berasal  dari  keuangan  swadaya masyarakat, CSR, dan dana desa.
Implementasinya Program Kampung
Iklim  di  Kabupaten  Cilacap  didukung dengan  sumber  anggaran  dari  CSR Pertamina.
Keterlibatan  CSR  memiliki  nilai penting dalam  pelaksanaan  program.  CSR yang berintegrasi dengan program pemerintah  tersebut  merupakan  bentuk kolaborasi  multipihak  yaitu  masyarakat, pemerintah,  dan  dunia  usaha.  Dalam  hal ini CSR Pertamina memberikan dukungan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 191 - 198
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
berupa fasilitasi dan pendampingan Program Kampung Iklim seperti mengirimkan  tenaga  profesional.  Selain itu,  fasilitas  infrastruktur  seperti  bantuan rumah bank sampah, tong sampah, gapura, alat pemilah sampah, green house, dan lain sebagainya. Fasilitas tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Implementasi Program Kampung
Iklim (PROKLIM)  di  Kabupaten  Cilacap Provinsi  Jawa  Tengah.  Studi  kasus  di ketiga  desa  atau  kelurahan  yang  meliputi Desa  Ujungalang (Kec.  Kampung  Laut), Kelurahan  Kebonmanis  (Kec.  Cilacap Utara,  dan  Desa  Mrenek  (Kec.  Maos). Peneliti mefokuskan kolaborasi multipihak pada PROKLIM, dampak CSR terhadap  partisipasi  masyarakat  rentan terhadap  Program  Kampung  Iklim.  Selain itu, aktivitas berkelanjutan yang dilakukan masyarakat  dalam  menjangkau  kelompok rentan. Menurut Rogers, P. P., Jalal, K. F., &  Boyd,  J.  A.  (2012)  terdapat  3  aspek dalam  pembangunan  berkelanjutan  yaitu aspek  sosial, aspek  lingkungan,  dan  aspek ekonomi.  Pada implementasinya  program terdapat temuan- temuan eksplisit dilapangan sebagai berikut:
1. Aspek Ekonomi Dana  CSR  memberikan  dukungan dalam hal pengembangan produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) meliputi pembinaan, pendampingan,
pemasaran, dan pengolahan.  Yang  dimana  usaha  yang ditekankan  adalah  usaha  yang  ramah lingkungan. Temuan dilapangan seiring berjalannya waktu prinsip-prinsip berkelanjutan  yang  ramah  lingkungan tidak  diterapkan  oleh  masyakat  hal  ini tentunya memerlukan pengawasan program agar tercapainya tujuan program.  Selain  itu  dalam  aspek ekonomi  belum  menunjukan kesetaraan hak  dalam keterlibatan  kelompok rentan seperti keluarga miskin,
disabilitas,  lanjut  usia,  dan  kelompok rentan  lainnya. Dominasi peserta kegiatan  dilakukan  oleh  ibu-ibu  PKK yang  berpenghasilan tinggi. Jika
Program  Kampung  Iklim  ini  dapat menyasar  kelompok  rentan  tentunya akan meningkatkan ketahanan kelompok  rentan  jika  terjadi  krisis akibat perubahan iklim. Produk UMKM juga masih belum menggunakan bahan-bahan pembungkus produk yang ramah lingkungan  dalam  hal  ini  penggunaan plastik masih masif pada setiap produk.
Jika ditinjau lagi dalam prinsip berkelanjutan  salah  satunya  adalah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan akan tetapi pada implementasinya  belum  menunjukan atau  menggambarkan  konsep  yang baik. Temuan-temuan ini akan menyurutkan esensi Program Kampung Iklim yang didukung oleh Dana CSR.
2. Aspek Sosial
Pada  aspek  sosial  pada  Program Kampung  Iklim  adalah  terciptanya pemberdayaan sosial yang berkelanjutan dalam menerapkan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan.  Pada  aspek  ini  idealnya dapat tumbuhnya partisipasi masyarakat  dan kesadaran  masyarakat dalam bentuk Gerakan aktif menyelamatkan lingkungan dari dampak perubahan iklim. Implementasi  di  tiga  desa  ditemukan bahwa Program Kampung Iklim sudah meningkatkan  partisipasi  masyarakat terhadap kesadaran  dari dampak perubahan  iklim  akan  tetapi partisipasi tersebut  belum  berjalan berkelanjutan, artinya  masyarakat  masih menganggap bahwa Program Kampung Iklim adalah sebatas  event.  Hal  ini  tentunya bertentangan dengan tujuan dari Program  Kampung  Iklim  yang  turut didanai oleh CSR Pertamina.
3. Aspek Lingkungan
Pada  aspek  lingkungan  pada  Program Kampung  Iklim  mendorong  percepatan pelestarian lingkungan agar  dapat meminimalisir dampak perubahan iklim bagi  masyarakat.  Pada  aspek  ini  sudah berjalan  dengan  pemberian  fasilitas
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 191 - 198
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
berupa  bank  sampah,  green  house,  alat pengolah limbah,  dan  lain  sebagainya. Terjadi  proses  pelestarian  lingkungan yang  baik  dan  didukung  dengan protokol  ramah  lingkungan.  Dana  CSR sangat mendorong percepatan pelestarian  lingkungan  melalui Program Kampung Iklim. Analisis  pada  temuan  dilapangan terkait dampak CSR terhadap kelompok rentan pada Program Kampung  Iklim  belum  menunjukan dampak  yang  signifikan.  Kelompok rentan  pada  Program  Kampung  Iklim masih dianggap kelompok  yang  lemah  dan  belum tersentuh dari manfaat program
tersebut.
Sistem  kolaborasi  multipihak  pada program  ini  harusnya  dapat  tersentuh dengan  baik. Yang  dimana  terjadi pergerakan  yang  aktif  pada  masyarakatt, pemerintah, dan dunia usaha. Penjangkauan  terhadap  kelompok  rentan akan menunjukan kolaborasi yang konstruktif  untuk  tercapainya  tujuan program.  Kolaborasi  multi  pihak  sangat didukung  oleh  persepsi  serta  partisipasi para pemangku kepentingan (stakeholder), dan  untuk  meningkatkan  persepsi  serta partisipasi  tersebut  sangat  didukung  oleh peran  pemerintah  dalam  pemberdayaan masyarakat  serta  stakeholder  lainnya. Kolaborasi  multipihak  dapat  melibatkan partisipasi  masyarakat  dapat  berperan penting  ketika  implementasi  program yang  bersifat  sentralistik  tidak  berjalan efektif,  salah  satunya  adalah  untuk mengatasi terjadinya kesenjangan pemanfaatan  program,  yang  dalam  ini adalah  Program  Kampung  Iklim.  Kunci berjalannya program yang dapat menyentuh kelompok  rentan adalah kolaborasi.

## KESIMPULAN
Implementasi Program Kampung Iklim (PROKLIM) di tiga desa yaitu Desa
Ujungalang,  Desa Panikel,  dan  Kelurahan Kebonmanis  sudah  memenuhi  beberapa
aspek  dalam  pembangunan  berkelanjutan yaitu  aspek  sosial,  aspek  ekonomi,  dan aspek lingkungan. Akan tetapi PROKLIM belum menyentuh kelompok rentan seperti lanjut usia, keluarga miskin, dan disabilitas  yang  dimana  kelompok  rentan tersebut  memiliki  potensial  terkena krisis jika  terjadi  dampak  perubahan  iklim.
Esensi PROKLIM seharusnya menekankan kolaborasi aktif dari multipihak seperti masyarakat, pemerintah,  dan  dunia  usaha.  Masing- masing  memiliki  peranan  yang  penting dalam mendukung berjalannya PROKLIM dalam
rangka pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Emilda,  dkk.  (2017).  Buku  Praktis Proklim. Direktorat Adaptasi Perubahan  Iklim,  Direktorat  Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan. Aryaseta,  B.  (2021).  Detection  Of  Flood Impacted Areas In East Nusa Tenggara  Using  Sentinel-1  Imagery. Journal  of Civil Engineering Science
&  Technology  CI-TECH , 2 (01),  37- 41.
Chambers,  Donald  &  Bonk,  Jane  F.
(2013).  Social  Policy  and  Social Programs  a Method  for  The  Practical Public  Policy  Analysis. Pearson Education,  Inc.  United  States  of America .
Dalimunthe,  dkk.  (2017). Pemetaan Kerentanan Masyarakat Provinsi Jambi Menghadapi Bencana. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia . Israr  Albar,  dkk.  (2017). Road  Map
Program  Kampung  Iklim .  Direktorat
Adaptasi Perubahan  Iklim,  Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan
Iklim
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan.
Perdinan,  dkk.  (2017). Studi  Perubahan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 191 - 198
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Iklim  di  Indonesia  Perkembangan Studi  Kerentanan,  Risiko,  Dampak dan Adaptasi Perubahan Iklim: Tantangan  dan  Peluang .  Direktorat Adaptasi  Perubahan  Iklim,  Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan
Iklim
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan. Pramudita  Mahyastuti,  dkk.  (2021). Ringkasan Eksekutif Kebijakan Pembangunan  Berketahanan  Iklim 2020-2045 .
Kementerian PPN/Bappenas.
Putri, T. D., Sunarsih, S., & Muhammad, F. (2019). Analisis Kerentanan  Sosial Masyarakat  dan  Adaptasi  Perubahan
Iklim  di  Kampung  Gemblakan  Atas, Kota  Yogyakarta.  In Proceeding Biology Education Conference: Biology,  Science,  Enviromental,  and
Learning (Vol.  16,  No. 1,  pp.  256- 264).
Rogers, P. P., Jalal, K.  F., & Boyd,  J. A. (2012). An introduction to sustainable development . Earthscan.
S. Gatenio Gabel. (2016). A Rights Based
Approach  to  Social  Policy  Analysis.
Springer  International  Publishing
Switzerland .
Subair, S., Kolopaking, L. M., Adiwibowo,  S.,  &  Pranowo,  M.  B. (2014).  Resiliensi  Komunitas  dalam
Merespon  Perubahan  Iklim  melalui
Strategi  Nafkah  (Studi  Kasus  Desa
Nelayan  di  Pulau  Ambon  Maluku). Jurnal  Sosial  Ekonomi  Kelautan dan Perikanan , 9 (1), 77-90.
Wahyono,  A.  (2018).  Ketahanan  Sosial
Nelayan: Upaya Merumuskan Indikator  Kerentanan  [Vulnerability] Terkait Dengan Bencana Perubahan  Iklim. Masyarakat
Indonesia , 42 (2),  185-199.
Wibowo,  A.,  dkk.  (2017).  SIDIK  Sistem
Informasi  Data  Indeks  Kerentanan.
Direktorat  Adaptasi  Perubahan  Iklim,
Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan IkliM Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wulandari,  M.  A.  (2013).  Tipologi Kerentanan Permukiman Kumuh Kawasan  Pesisir  terhadap  Perubahan Iklim  di  Kota  Tegal. Teknik  PWK (Perencanaan  Wilayah  Kota) , 2 (1),
85-93.

## Sumber Lain:
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Cilacap Tahun 2021. Kabupaten Cilacap dalam
Angka Tahun 2021.