## EVALUASI SISTEM BANTUAN STIMULAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN SWADAYA DI KABUPATEN MALANG
Oky Juniarko, Surjono, M. Ruslin Anwar
Program Magister Teknik Sipil Minat Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 167 Malang 65145 Telp. (0341) 587710 e-mail: juniarkoo@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Rumah  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  untuk  bertahan  hidup.  Namun  demikian,  tidak  semua individu memiliki kemampuan yang sama dalam memenuhi kebutuhan rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengevaluasi  mekanisme  sistem  Bantuan  Stimulan  Pembiayaan  Perumahan  Swadaya  (BSP2S)  di Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif untuk menggambarkan mekanisme  sistem  bantuan  stimulan  serta  teknik  Important  Performance  Analysis  (IPA)  untuk  mengevaluasi kinerja  program  bantuan  stimulan.  Program  bantuan  stimulan  pembiayaan  perumahan  swadaya  dengan mekanisme  hibah  murni  merupakan  salah  satu  upaya  dalam  memenuhi  backlog  perumahan  di  Kabupaten Malang selain mekanisme kredit pemilikan rumah (KPR). Pemanfaatan bantuan stimulan melalui pembangunan rumah  baru  (PB)  mampu  mengurangi  sekitar  0,23%  dari  total  backlog  (43.930  unit)  kebutuhan  rumah  tahun 2011. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan pada program bantuan stimulan pembiayaan perumahan swadaya yaitu    aspek  koordinasi,  besar  dana  bantuan,  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  kualitas pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU).
Kata Kunci : Perumahan Swadaya, Pembiayaan Perumahan, Kekurangan Kebutuhan Rumah.

## ABSTRACT
House is one of the basic human need for survival. However, not all individuals have the same ability to comply housing needs. The aim of this study was to evaluate the mechanism of BSP2S system in Malang. The research method  used  are  descriptive  analysis  method  to  describe  the  mechanism  of  the  housing  stimulant  grants  and Important Performance Analysis (IPA) to evaluate the performance of the housing stimulant finance program . The  housing  finance  programs  with  a  pure  grant  mechanism  is  an  effort  in  complying  the  housing  backlog besides mortgages mechanisms. Utilization of the housing stimulant grants through the home construction  was able to reduce approximately 0.23% backlog (43 930 units) of housing need in 2011. Some things that need to be improved  in  housing  finance  programs  are  coordination  aspect,  the  grants  amount,  improving  the  quality  of human resources and the quality of  infrastructure.
Keywords: self-built housing, housing finance, backlog.

## PENDAHULUAN
Selain sandang dan pangan, rumah menjadi salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  untuk bertahan  hidup.  Beraneka  ragam  bentuk  dan desain  rumah  diciptakan  manusia  dari  waktu  ke waktu  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kondisi lingkungan  alam  tempat  tinggalnya.  Rumah  juga merupakan  lingkungan  terkecil  yang  berfungsi sebagai  tempat  manusia  berinteraksi  dalam proses  tumbuh  kembang  sepanjang  waktu.  Oleh karena  sifatnya  yang  mendasar,  maka  setiap tahun selalu terjadi peningkatan kebutuhan rumah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.
Orientasi  pembangunan  perumahan  dan permukiman  saat  ini  lebih  menitikberatkan  pada permasalahan  pembiayaan  yang  murah.  Apabila sumber  pembiayaan  yang  murah  belum  tersedia
maka  masyarakat  yang  sebenarnya  memiliki kapasitas  untuk  membeli  rumah  tidak  terbantu, kehilangan  kesempatan  memiliki  rumah  dan kemudian dari waktu ke waktu akibat inflasi daya belinya  menurun  dengan  harga  rumah  yang semakin  naik.  Dengan  demikian,  prioritas penyediaan rumah harus dimulai dari memperbaiki  sisi  permintaan (demand) untuk memastikan
bahwa masyarakat yang berpenghasilan rendah benar-benar dapat memiliki  sebuah  daya  beli  yang  efektif  untuk penyediaan  rumah.  Selain  itu,  masih  diperlukan dukungan  terhadap  pembangunan  rumah  secara swadaya  oleh  masyarakat  karena  masyarakat sebenarnya sudah berusaha maksimal dan tinggal memerlukan  dorongan-dorongan  yang  kuat  dari pemerintah termasuk penyediaan PSU (Prasarana Sarana  Utilitas)  maupun  penyediaan  layanan
publik  yang  memadai  di  lingkungan  perumahan. Swadaya  ini  secara  tidak  langsung  akan meringankan pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan. Beberapa mekanisme
pembiayaan perumahan  bagi  MBR  yang  telah  dijalankan pemerintah  antara  lain  Tabungan  Perumahan (Teperum),  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR), JAMSOSTEK,  Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan Perumahan  (FLPP)  dan  lain-lain.  Program- program  tersebut  ternyata  belum  sepenuhnya menjangkau  seluruh  lapisan  MBR.  Umumnya MBR  yang  bekerja  dan  berpenghasilan  relatif tetap saja yang dapat menikmati fasilitas tersebut. Padahal,  umumnya  MBR  lebih  banyak  yang bekerja  pada  sektor  informal  dengan  pendapatan tidak  menentu.  Sejauh  ini  dana  yang  tersedia  di perbankan  maupun  lembaga  keuangan  terkait merupakan  dana  jangka  pendek  dan  mahal sementara keperluan dana pembiayaan perumahan  bagi  MBR  bersifat  jangka  panjang dan  murah.  Diperlukan  suatu  mekanisme  khusus agar  MBR non-bankable memiliki  kemampuan finansial menjadi bankable . Untuk menjembatani kesenjangan  tersebut  Kementerian  Perumahan Rakyat  melalui  pemerintah  daerah  mulai  tahun 2008  mencanangkan  program  Bantuan  Stimulan Pembiayaan  Perumahan  Swadaya  (BSP2S). Program bantuan ini merupakan upaya memampukan masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal pemilikan rumah yang layak.
Kabupaten  Malang  merupakan  salah  satu wilayah  yang  mendapatkan  bantuan  pembiayaan perumahan sejak tahun 2008.  Pada tahun 2008 – 2010 sistem pembiayaan perumahan berupa dana bergulir  kemudian  pada  tahun  2011  sejak berlakunya  Permen  No  14  Tahun  2011  Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, sistem pembiayaan perumahan  menjadi  hibah  murni.  Perubahan tersebut  dilatarbelakangi  oleh  berbagai  kendala diantaranya  keterbatasan  kemampuan  ekonomi masyarakat, penggunaan suku bunga yang  cukup tinggi  pada  sistem  dana  bergulir  serta  kualitas sumber daya yang masih rendah.
Beberapa  tahun  terakhir  telah  banyak dilakukan penelitian terkait pembiayaan perumahan. Penelitian-penelitian terdahulu menitikberatkan  pada  analisis  mekanisme  sistem pembiayaan perumahan dengan sasaran masyarakat  berpenghasilan  rendah bankable dengan  mekanisme  Kredit  Kepemilikan  Rumah (KPR).  Sementara  pada  studi  ini  sasarannya adalah  MBR non-bankable yang  mempunyai keterbatasan  daya  beli  sehingga  perlu  mendapat dukungan  pemerintah  untuk  memperoleh  rumah yang layak huni melalui bantuan stimulan pem-
biayaan perumahan swadaya.
Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi mekanisme sistem bantuan stimulan pembiayaan perumahan swadaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi  mekanisme  sistem  bantuan stimulan  yang  meliputi  aspek  sasaran  penerima bantuan, sumber pembiayaan, mekanisme pencairan  dana,  mekanisme  pelaksanaan  dan bentuk  pemanfaatan  dana  bantuan.  Tahapan  ini juga  mengidentifikasi  kelebihan  dan  kelemahan dari masing-masing sistem yang pernah diimplementasikan.
Setelah  tahapan  identifikasi  di  atas, langkah  selanjutnya  adalah  menilai  kinerja program  bantuan  stimulan.  Dari  hasil  penilaian kinerja  tersebut  kemudian  digunakan  untuk memberikan  masukan  berupa  rekomendasi  yang relevan  terhadap  kinerja  program  bantuan stimulan  pembiayaan  perumahan  swadaya  yang lebih efektif pada  masa mendatang.

## METODE PENELITIAN
Adapun  yang  menjadi  wilayah  studi  pada penelitian  ini  adalah  kecamatan-kecamatan  di Kabupaten  Malang  yang  pernah  mendapat bantuan  pembiayaan  perumahan  (BSP2S)  pada tahun 2011, yaitu Kecamatan Wajak, Kecamatan Tajinan,  Kecamatan  Wagir,  Kecamatan  Ngajum, Kecamatan  Tumpang,  Kecamatan  Bululawang dan Kecamatan Dau.
Populasi dalam penelitian adalah
masyarakat  berpenghasilan  rendah  yang  ada  di tujuh kecamatan di Kabupaten Malang. Masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR)  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu  mendapat  dukungan  pemerintah  untuk memperoleh rumah  yang layak huni. Masyarakat non-bankable umumnya  bekerja  pada  sektor informal  dengan  pendapatan  tidak  menentu  dan memiliki  akses  yang  sangat  kurang  terkait pembiayaan  perumahan  yang  layak  (Ferguson, 1999).
Sebelum  diberikan  bantuan  pembiayaan perumahan,  kelompok  masyarakat  ini  harus melewati  tahap  seleksi  berdasarkan  kriteria Permenpera  No.  14  Tahun  2011.  Besarnya sampel  yang  diperlukan  akan  dihitung  dengan menggunakan  rumus  Slovin  (Amirin,  2011). Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  survei pendahuluan melalui Kantor Perumahan Kabupaten  Malang,  tercatat  bahwa  jumlah penerima  bantuan  stimulan  pada  tahun  2011 sebanyak  700  KK,  maka  jumlah  KK  yang  akan dijadikan  sampel  sebanyak  88  KK . Sampel tersebut  kemudian  didistribusikan  ke  tujuh
kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Malang dengan  tujuan  agar  populasi  dari  tiap-tiap kecamatan dapat terwakili.
2 1 Ne N n   2 1 , 0 . 700 1 700   n 88  n
Keterangan:
n = ukuran sampel N = ukuran populasi e = persen  kelonggaran  ketidaktelitian  karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat  ditolelir/  diinginkan  (Amirin  2011).
Studi ini
menggunakan derajat kepercayaan 90 % atau e = 0,1.
Output  dari  penelitian  ini  adalah evaluasi sistem bantuan stimulan pembiayaan perumahan  swadaya  di  Kabupaten  Malang. Metode  analisis  yang  digunakan  untuk mencapai tujuan penelitian antara lain:
1. Identifikasi  mekanisme  sistem  bantuan stimulan pembiayaan perumahan swadaya
Identifikasi  mekanisme  sistem  bantuan stimulan  melalui  metode  analisis  statistik deskriptif  dengan  penyajian  data  berupa paparan  tabel  dan  gambar.  Identifikasi meliputi  aspek  sasaran  penerima  bantuan, sumber  pembiayaan,  mekanisme  pencairan dana,  mekanisme  pelaksanaan  dan  bentuk pemanfaatan dana bantuan. Tahapan ini juga mengidentifikasi  kelebihan  dan  kelemahan dari  masing-masing  sistem  yang  pernah diimplementasikan dengan metode deskriptif komparatif.

## Tabel 1. Variabel Penelitian
Variabel Sub variabel Mekanisme sistem bantuan pembiayaan perumahan - Mekanisme dana bergulir (revolving fund) - Mekanisme hibah murni Kelebihan dan kelemahan sistem bantuan - Sasaran penerima bantuan - Sumber pembiayaan
- Mekanisme pencairan dana - Mekanisme pelaksanaan - Bentuk pemanfaatan dana bantuan - Pemberdayaan masyarakat - Partisipasi masyarakat
2. Evaluasi kinerja program bantuan stimulan
pembiayaan perumahan swadaya Untuk mengevaluasi kinerja program bantuan stimulan digunakan teknik Important  Performance  Analysis (IPA).
Data  yang  digunakan  dalam  analisis  ini berasal  dari  kuisioner  yang  disebar  kepada penerima  bantuan  stimulan.  Metode  ini mengkombinasikan  atribut-atribut  tingkat kepentingan  dan  kepuasan  program  bantuan stimulan  pembiayaan  perumahan  swadaya (Tabel 2)
Tabel 2. Atribut IPA.
No. Atribut 1. Sosialisasi program bantuan stimulan 2. - Kriteria dan persyaratan sebagai penerima bantuan stimulan
3. Koordinasi KSM dengan lembaga pada lingkup desa/ kelurahan 4. - Kinerja UPK/BKM 5. Kinerja TPM 6. Pengawasan/ pendampingan dari satker dan pokja kabupaten/pusat 7. Besar dana bantuan stimulan 8. - Mekanisme penyaluran/ pemanfaatan dana bantuan stimulan
9. Jangku waktu proses pengajuan usulan hingga realisasi 10. - Pemberdayaan masyarakat mulai proses pengajuan usulan hingga realisasi
11. Pelatihan untuk meningkatan kualitas sumber daya penerima dana bantuan stimulan (KSM)
12. Kualitas pembangunan rumah baru (PB) 13. Peningkatan kualitas rumah (PK)
14. Kualitas pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU)
Adapun tahapannya yaitu:
a. Pembobotan  rata-rata  tingkat  kepuasan dan kepentingan
b. Penentuan  tingkat  kesesuaian  (tingkat kepuasan kinerja)
c. Pengelompokan prioritas dengan diagram kartesius
3. Rekomendasi peningkatan kinerja program  bantuan  stimulan  pembiayaan perumahan swadaya
Dari  hasil  penilaian  kinerja  (IPA)  kemudian digunakan  untuk  memberikan  masukan berupa  rekomendasi  yang  relevan  terhadap kinerja program bantuan stimulan pembiayaan  perumahan  swadaya  yang  lebih efektif pada  masa mendatang. Rekomendasi berupa  saran  yang  didasarkan  pada  ukuran
tingkat kepentingan (importance) dan
kualitas pelayanan (performance) . HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem Bantuan Stimulan Pembiayaan Perumahan Swadaya Berbagai  kebijakan  pemerintah  dalam mengatasi  kekurangan  kebutuhan  perumahan ( backlog) khususnya bagi masyarakat berpenghasilan  rendah  (MBR)  sampai  dengan saat ini telah banyak dilakukan. Masyarakat yang tergolong
non-bankable cenderung mengupayakan  pembangunan  perumahan  secara swadaya  mengingat  regulasi  kepemilikan  rumah secara  kredit  harus  menyediakan  jumlah  uang muka yang besar dan angsuran yang tinggi.
Program  pemberian  bantuan  pembiayaan perumahan  swadaya  di  Kabupaten  Malang dimulai sejak tahun 2008. Sejak awal pelaksanaan  tahun  2008  hingga  tahun  2010 sistem pembiayaan yang digunakan adalah sistem dana  bergulir.  Dana  bergulir  pembangunan rumah  diberikan  dalam  bentuk  stimulan.  Dari tahun ke tahun timbul berbagai kendala sehingga pada  tahun  2010  program  pembangunan  rumah dengan  sistem  dana  bergulir  tidak  dapat dilanjutkan  kembali.  Kendala  yang  dimaksud antara lain:
 Belum  optimalnya  uji  kelayakan  kredit penerima  bantuan.  Hal  ini  terindikasi  dari semakin  tingginya  angka  kredit  macet  dari tahun  2008-2010,  masing-masing  37,66% pada  tahun  2008,  43,29%  pada  tahun  2009 dan  50,11%  pada  tahun  2010  (Data  Laporan Keuangan  BSP2S  LKM/LKNB  Kanindo Syariah dan Koperasi Pergu Singosari Tahun 2010).  Hal  ini  dikarenakan  mayoritas masyarakat  merupakan  masyarakat  yang bekerja pada sektor informal dengan penghasilan  tidak  menentu  setiap  hari/  bulan sehingga angsuran atas pinjaman tidak selalu dibayar tepat pada waktunya;
 Pemberlakuan  beban  bunga  dan  uang  jasa oleh  pengelola/pelaksana  kegiatan  sehingga memberatkan masyarakat yang sudah terbebani dengan angsuran untuk
LKM/LKNB;
 Tidak  ada  sanksi  yang  tegas  terhadap keterlambatan/ tunggakan dalam pembayaran angsuran  ke  LKM/LKNB.  Apabila  terjadi kemacetan  kredit  maka  masyarakat  hanya mendapatkan  teguran  (tanpa  pengembalian dana  pinjaman)  dari  pengelola  dan  pada tahap  selanjutnya  masyarakat  tersebut  tidak diikutkan dalam program yang sama;
 Sosialisasi pada tingkat desa/ kelurahan ma-
sih  relatif  rendah  (1-2  kali)  sehingga terkadang  menimbulkan  salah  persepsi  pada masyarakat terkait penyaluran maupun pemanfaatan dana (Sumber: hasil wawancara dengan  staff  Kantor  Perumahan  Kabupaten Malang Tahun 2012).
Berlakunya  Permenpera  No.  14  Tahun 2011  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Bantuan Stimulan  Perumahan  Swadaya  Bagi  Masyarakat Berpenghasilan Rendah memberikan kesempatan yang  lebih  besar  khususnya  MBR non-bankable untuk  memiliki  rumah  yang  layak.  Hal  yang mendasari  perubahan  sistem  bantuan  adalah untuk  melaksanakan  penyaluran  dana  bantuan stimulan perumahan swadaya yang lebih akuntabel dan mempercepat penyampaian permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya  kepada  menteri  perlu  memfungsikan Unit Pengelola Kegiatan atau Badan
Keswadayaan  Masyarakat  (UPK/BKM).  Selain itu,  dengan  perubahan  sistem  bantuan  yang sekarang  bersifat  hibah  dimaksudkan  agar pemanfaatan  dana  bantuan  stimulan  perumahan swadaya  lebih  tepat  sasaran  dan  tepat  dalam penggunaannya.
Bantuan  stimulan  merupakan  fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membantu pelaksanaan pembangunan  perumahan  swadaya.  MBR  yang dimaksud  adalah  masyarakat  yang  mempunyai keterbatasan  daya  beli  sehingga  perlu  mendapat dukungan  pemerintah  untuk  memperoleh  rumah yang layak huni.
Sejauh  ini  dana  hibah  yang  dipergunakan untuk stimulan pembangunan perumahan swadaya  di  Kabupaten  Malang  dialokasikan dalam  APBN  dan  pelaksanaannya  berpedoman pada  peraturan  menteri  disesuaikan  dengan peraturan  daerah  propinsi  atau  peraturan  daerah kabupaten/ kota).  Dana  bantuan  stimulan disediakan  dalam  Daftar  Isian  Pelaksanaan Anggaran  (DIPA)  satuan  kerja  di  lingkungan Kemenpera. DIPA daerah berupa anggaran untuk verifikasi  usulan  bantuan  stimulan  perumahan swadaya  dari  UPK/BKM,  penyusunan  DED  PB, PK,  pembangunan  PSU,  pengawasan  dan monitoring pelaksanaan kegiatan serta operasional  pokja  kabupaten.  Adapun  besarnya anggaran  dana  bantuan  stimulan  pembangunan perumahan  swadaya  pada  tahun  anggaran  2011 sekitar Rp. 6.400.000.000. Dari seluruh anggaran dana stimulan yang ada paling banyak dialokasikan untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah (PK) sebesar 46,88% (Gambar 1). Hal ini menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  masyarakat penerima bantuan stimulan telah memiliki rumah
untuk  ditinggali  namun  mengalami  kerusakan pada bagian-bagian tertentu sehingga memerlukan  bantuan  untuk  peningkatan  kualitas rumah.
Gambar 1. Alokasi anggaran dana bantuan stimulan Tahun 2011.
Pemanfaatan  dana  stimulan  melibatkan satuan kerja yang ada di Kabupaten Malang serta lembaga-lembaga  yang  sengaja  dibentuk  untuk mengawasi  bantuan  pembangunan  perumahan swadaya  disetiap  desa/  kelurahan  sasaran. Adapun  pokja  lingkup  kabupaten  kegiatan pelaksanaan  pembangunan  rumah  swadaya  dari dana  bantuan  stimulan  terdiri  dari  unsur perwakilan Kantor Perumahan Kabupaten Malang,  Bappeda  Kabupaten  Malang,  Badan Pertanahan  Kabupaten  Malang  dan  Dinas  Sosial Kabupaten Malang. Sementara untuk satuan kerja pada lingkup kecamatan mengikutsertakan perangkat yang ada di masing-masing kecamatan (Gambar 2).
Perubahan  mekanisme  sistem  bantuan stimulan  pembiayaan  perumahan  swadaya  dari mekanisme  dana  bergulir  menjadi  hibah  murni mampu  meningkatkan  kapasitas  masyarakat khususnya dari aspek ekonomi. Dengan mekanisme  sistem  hibah  murni,  masyarakat menjadi terbantu. Dana hibah tanpa pengembalian  tersebut  kemudian  dimanfaatkan untuk  pembangunan  rumah  baru  (PB)  sebesar 15,63%, peningkatan kualitas rumah(PK) sebesar 46,88%  dan  pembangunan  PSU  sebesar  37,50% (Gambar  3  s/d  Gambar  6).  Dengan  demikian, bantuan  stimulan  melalui  pembangunan  rumah baru (PB) mampu mengurangi sekitar 0,23% dari total backlog (43.930  unit)  kebutuhan  rumah tahun 2011.
Kelebihan  dan  Kelemahan  Sistem  Bantuan Stimulan  Pembiayaan  Perumahan  Swadaya Mekanisme Dana Bergulir Dan Hibah Murni

## Sasaran penerima bantuan
Sejak  terjadi  perubahan  sistem  bantuan stimulan  pada  tahun  2011,  sasaran  terfokus  pada MBR  yang  mempunyai  keterbatasan  daya  beli sehingga  perlu  mendapat  dukungan  pemerintah untuk  memperoleh  rumah  yang  layak  huni. Masyarakat  umumnya  bekerja  pada  sektor informal  dengan  pendapatan  tidak  menentu  dan memiliki  akses  yang  sangat  kurang  terkait pembiayaan  perumahan  yang  layak  ( non- bankable ).
Gambar 2. Mekanisme pelaksanaan dana stimulan perumahan swadaya.
15,63% 46,88% 37,50% Pembangunan rumah baru (PB) Peningkatan kualitas rumah (PK) Pembangunan PSU
Kemenpera (Deputi PPS) Pokja pusat Pokja kabupaten Satuan kerja (Satker) KSM UPK/ BKM TPM Pusat Desa/ kelurahan Kabupaten Garis Pelaporan Garis Koordinasi Keterangan

## Sumber pembiayaan
Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten  Malang,  angka  kebutuhan  rumah  pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat masih  terdapat  kekeurangan  sekitar  43.930  unit rumah pada tahun 2011 (http://perumahan@malangkab.go.id  diakses  30 April  2011).  Sementara  kemampuan  pemerintah mengakomodasi kebutuhan rumah secara kredit
maupun  pengembangan  pembangunan  rumah swadaya  sangat  terbatas. Backlog rumah  yang tidak mampu terealisasi pada tahun ini akan terus terakumulasi hingga tahun berikutnya. Akibatnya dana yang dialokasikan untuk stimulan pembangunan  rumah  swadaya  bagi  MBR non- bankable tentunya semakin besar. Kondisi seperti ini  berimbas  pada  besarnya  alokasi  anggaran yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk  sektor perumahan.
Gambar 3. Wilayah yang mendapat bantuan stimulan untuk pembangunan rumah baru (PB).
Gambar 4. Wilayah yang mendapat bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas rumah (PK).
Gambar 5. Wilayah yang mendapat bantuan stimulan untuk pembangunan PSU.
Gambar 6. Alokasi pemanfaatan dana stimulan per kecamatan.

## Mekanisme pencairan dana
Penyaluran dana bantuan stimulan perumahan saat ini tidak lagi melalui LKM/LKNB  sebagaimana  pada  masa  sistem dana bergulir. Padahal apabila dikaji secara lebih mendalam  terdapat  aspek  positif  apabila  tetap dilakukan.  Melalui  LKM/LKNB  masyarakat
berpenghasilan rendah pada sektor informal lebih mudah  mengakses  pinjaman  dari  pada  harus  ke lembaga  keuangan  seperti  bank  yang  menuntut adanya  persyaratan  penghasilan  yang  tetap, jaminan  kredit,  jumlah  uang  muka  yang  tinggi dan  sulitnya  memproses  pencairan  kredit  yang nilainya  kecil.  Selain  itu,  pengenaan  bunga/  jasa (asal  sesuai  dengan  kemampuan  masyarakat)
pada mekanisme dana bergulir dengan LKM/LKNB  mampu  mengembangkan  nilai bantuan  sebelum  akhirnya  digulirkan  kembali. Sementara dengan sistem hibah, dana bantuan stimulan bersifat habis (sekali pakai).

## Mekanisme pelaksanaan
Dari sisi lembaga kemasyarakatan, perbedaan paling mendasar dari sistem pembiayaan  dana  bergulir  dan  hibah  adalah keberadaan UPK/BKM. Dengan adanya UPK/BKM  pada  lingkup  setiap  desa/  kelurahan koordinasi maupun pengawasan saat pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah lebih terkontrol.
Terkait jangka waktu pelaksanaan, mekanisme bantuan stimulan pembiayaan perumahan swadaya dengan sistem dana bergulir membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama.  Bantuan stimulan  yang  diterima  masyarakat  harus diangsur  kembali  bersama  bunga/  jasa  paling banyak  30  kali  angsuran  (2,5  tahun).  Perubahan mekanisme  dana  bergulir  menjadi  hibah  murni memberikan  efek  yang  sangat  signifikan  bagi proses  pembangunan  perumahan  rumah  swadaya di  Kabupaten  Malang.  Sesuai  dengan  regulasi baru saat ini, masyarakat diharuskan membangun rumah  dengan  dana  bantuan  yang  sudah diperoleh  mengikuti  usulan  yang  diajukan  dalam jangka waktu yang telah ditentukan (umumnya 4- 6  bulan).  Peraturan  ini  tentu  saja  mempersingkat waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah menjadi lebih cepat.

## Bentuk pemanfaatan dana bantuan
Melalui  mekanisme  hibah  murni,  dana bantuan  dimanfaatkan  juga  untuk  pembangunan prasarana  utilitas  umum  (PSU).  Kelengkapan sarana  dan  prasarana  pada  lingkungan  tempat tinggal diperlukan untuk menunjang aktifitas dan aksesibilitas masyarakat.

## Pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakat sebenarnya telah  coba  diimplementasikan  dalam  program bantuan  stimulan  dengan  sistem  dana  bergulir. Bentuk  pemberdayaan  pada  masa  itu  adalah membentuk masyarakat menjadi kelompok swadaya masyarakat (KSM). Pembentukan KSM dimaksudkan  agar  masyarakat  dapat  berperan secara  aktif  dalam  menyusun  usulan  program bantuan kepada pemerintah. Hal ini sangat efektif karena dengan demikian masyarakat  yang benar- benar  mengerti  permasalahan  yang  terjadi  pada lingkungan  tempat  tinggalnya.  Optimalisasi program  bantuan  stimulan  perumahan  swadaya dilakukan  dengan  tidak  terlalu  mengandalkan jasa  konstruksi  (konsultan/  tukang  bangunan)
untuk  membangun  rumah.  Akan  tetapi,  pada implementasinya tidak semua masyarakat penerima  bantuan  terlibat  karena  keterbatasan fisik  yang  sudah  menua.  Selain  itu  beberapa alasan lain yang ditemukan yaitu, kualitas sumber daya  yang  rendah  dan  masyarakat  penerima bantuan merupakan pekerja sektor informal yang harus  tetap  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya sehari-hari.

## Partisipasi masyarakat
Sistem  dana  bergulir  pada  dasarnya bertujuan untuk meningkatkan partsipasi
masyarakat dengan mengutamakan prinsip kemandirian  dan  pemberdayaan  masyarakat  itu sendiri dalam pengembangan perumahan swadaya. Namun, kondisi tersebut tidak didukung  dengan  kualitas  sumber  daya  yang memadai  sehingga  dalam  melakukan  analisis perumusan kegiatan aksi melalui metode interdisiplin, proses pembelajaran terstruktur  dan selanjutnya  masyarakat  mengawasi  keputusan dan berkepentingan dalam menjaga serta sekaligus  memperbaiki  struktur  dan  kegiatan yang  dilakukan.  Selain  itu,  mata  pencaharian yang didominasi pada sektor informal mengakibatkan  masyarakat  kesulitan  dalam memenuhi  prosedur  untuk  memperoleh  dan mengembalikan dana pinjaman (Gambar 7).
Gambar 7. Pergeseran tingkat partisipasi masyarakat.
(Sumber: Pretty 1994)
Pemberian  dana  cuma-cuma  (mekanisme sistem  hibah  murni)  masyarakat  terdorong  untuk berpartisipasi  karena  tidak  perlu  mengembalikan dana  pinjaman  yang  diberikan.  Rasa  memiliki menjadi lebih tinggi dan mengakibatkan masyarakat  mempunyai  beban  moral  terhadap keberhasilan  pembangunan  rumah  swadaya  di lingkungan tempat tinggalnya walaupun partisipasi masyarakat
terhenti seiring berakhirnya bantuan tersebut.
Partisipasi Mobilisasi Swadaya Partisipasi Interaktif
Partisipasi Fungsional Partisipasi Insentif Partisipasi Konsultasi Partisipasi Informasi Partisipasi Pasif Dana Bergulir Hibah Murni
Tabel 3. Perbandingan Mekanisme Sistem Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Aspek Mekanisme Dana bergulir Hibah Sasaran penerima bantuan Belum menjangkau MBR non-bankable. MBR non-bankable.
Sumber pembiayaan
APBN, APBD, swasta, donor/hibah dan swadaya masyarakat.
APBN dan APBD.
Mekanisme pencairan dana Melalui LKM/LKNB.
Tidak melalui LKM/LKNB Mekanisme pelaksanaan - Dana stimulan bersifat dana bergulir (dapat digulirkan kembali) dan dapat dikembangkan.
- Belum ada lembaga yang secara khusus mengawasi program. - Jangka waktu pelaksanaan sekitar kegiatan 2,5 tahun (30 angsuran), bisa lebih lama tergantung ketepatan pengembalian. - Dana bantuan
stimulan bersifat
hibas (tidak berkembang). - Adanya UPK/BKM yang berfungsi mengawasi proses pembangunan pada tingkat desa/
kelurahan.
- Jangka waktu pelaksanaan
kegiatan 4-6 bulan. Bentuk pemanfaatan dana bantuan
PB & PK
PB, PK & PSU
Pemberdayaan masyarakat - Pembentukan KSM - Pelibatan masyarakat sebatas mengidentifikasi permasalahan dan rencana usulan yang akan diajukan. - Pembentukan KSM - Pelibatan masyarakat mulai tahap persiapan hingga pelaksanaan pembangunan (walaupun tidak semua). Partisipasi masyarakat - Bertujuan untuk meningkatkan partsipasi masyarakat dengan mengutamakan prinsip kemandirian masyarakat itu sendiri
- Tidak didukung dengan kualitas sumber daya yang memadai. - Keberhasilan program bantuan lebih terjamin.
- Partisipasi masyarakat terhenti seiring berakhirnya bantuan.
Kinerja Program Bantuan

## Stimulan Pembiayaan Perumahan Swadaya
Secara  keseluruhan  masyarakat  penerima bantuan  stimulan  di  Kabupaten  Malang  merasa puas  (nilai  kepuasan  85,89%)  terhadap  kinerja atribut-atribut sistem bantuan pembiayaan perumahan  swadaya,  namun  tetap  diperlukan upaya  peningkatan  kinerja  untuk  setiap  atribut terutama atribut-atribut yang dinilai oleh responden berada di bawah nilai kesesuaian rata- rata seluruh atribut (Gambar 8 dan Tabel 4).
Gambar 8. Diagram kartesius sistem bantuan stimulan pembiayaan perumahan swadaya di Kabupaten Malang.
Tabel 4. Penilaian Masyarakat Terhadap Sistem Bantuan Stimulan Pembiayaan
Perumahan Swadaya di Kabupaten Malang
Kuadran No. Atribut I (Lanjutkan kinerja) 1 Sosialisasi program bantuan stimulan 2 Kriteria dan persyaratan sebagai penerima bantuan stimulan
4 Kinerja UPK/BKM 12 Kualitas  pembangunan  rumah  baru (PB) 13 Peningkatan kualitas rumah (PK) II (Berlebihan) 8 Mekanisme  penyaluran/  pemanfaatan dana bantuan stimulan III (Prioritas rendah) 5 Kinerja TPM 6 Pengawasan/ pendampingan dari satker dan pokja kabupaten/pusat 9 Jangku waktu proses pengajuan usulan hingga realisasi 10 - Pemberdayaan masyarakat mulai proses pengajuan usulan hingga realisasi IV (Prioritas utama) 3 Koordinasi  KSM  dengan  lembaga pada lingkup desa/ kelurahan 7 Besar dana bantuan stimulan
11 Pelatihan  untuk  meningkatan  kualitas sumber  daya  penerima  dana  bantuan stimulan (KSM) 14 Kualitas pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU)

## Rekomendasi  Sistem  Bantuan  Pembiayaan Perumahan Swadaya
Prioritas  utama  yang  perlu  diperbaiki  dan ditingkatkan kinerjanya meliputi:
 Koordinasi  KSM  dengan  lembaga  pada lingkup desa/ kelurahan.
Penyesuaian  jadwal  untuk  rapat  ataupun sosialisasi  agar  pertukaran  informasi  dapat berjalan  dengan  baik.  Solusi  teknis  yang dapat  dilakukan  antara  lain  penyediaan  hari khusus untuk berkoordinasi dan dilaksanakan pada malam hari.
 Besar dana bantuan stimulan. Biaya  operasional  pembangunan/  perbaikan rumah cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya  sementara  besar  dana  bantuan stimulan  relatif  tetap.  Untuk  menekan anggaran  pembangunan/  perbaikan    perlu dipertimbangkan efisiensi menyangkut pengadaan material dan teknologi
pembangunan,  tenaga  kerja  yang  digunakan, prioritasi  penerima  bantuan  serta  alternatif sumber pembiayaan lain.
 Pelatihan untuk meningkatan kualitas sumber daya  penerima  dana  bantuan  stimulan (KSM).
Pelatihan  berupa  pelatihan  administrasi
(membaca,  menulis  dan  bersosialisasi)  serta pelatihan dasar pertukangan. Pada
pelaksanaannya  kegiatan  pelatihan  dibantu Tenaga  Pendamping  Masyarakat  (TPM)  dan satker/  pokja  kabupaten  sehingga  dengan demikian  masyarakat  bisa  diberdayakan secara lebih maksimal.
 Kualitas  pembangunan  prasarana  sarana  dan utilitas (PSU).
Untuk  itu  diperlukan  peningkatan  kualitas dan  kuantitas  pembangunan  PSU  sehingga dengan pembangunan PSU diharapkan
mampu menunjang aktifitas kegiatan masyarakat sehari-hari.

## SIMPULAN
Program  bantuan  stimulan  pembiayaan perumahan  swadaya  dengan  mekanisme  hibah murni  merupakan  salah  satu  upaya  dalam memenuhi  kekurangan  kebutuhan  perumahan ( backlog) di Kabupaten Malang selain mekanisme  kredit  pemilikan  rumah  (KPR). Sistem  bantuan  stimulan  yang  bersifat  dana
bergulir dan hibah murni pada dasarnya memiliki kelebihan  dan  kelemahan  masing-masing.  Dana hibah  dimanfaatkan  untuk  pembangunan  rumah baru  (PB),  peningkatan  kualitas  rumah(PK)  dan pembangunan PSU. Pemanfaatan bantuan stimulan  melalui  pembangunan  rumah  baru  (PB) mampu  mengurangi  sekitar  0,23%  dari  total backlog (43.930  unit)  kebutuhan  rumah  tahun 2011.
Secara  keseluruhan,  masyarakat  merasa puas  dengan  kinerja  program  bantuan  stimulan pembiayaan  perumahan  swadaya  sistem  hibah murni. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu  ditingkatkan  terutama  aspek  koordinasi, besar dana bantuan, peningkatan kualitas sumber daya  manusia  dan  kualitas  pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU).

## DAFTAR PUSTAKA
Amirin,  Tatang  M.  2011. “Populasi dan Sampel Penelitian  4:  Ukuran  Sampel  Rumus Slovin” . http://tatangmanguny.wordpress.com. (Diakses 7 April 2011) Anonim.  2010. Laporan  Keuangan  BSP2S Kabupaten Malang . Malang: Kanindo Syariah dan KPRI Pergu Singosari.
Anonim. 2011. Peraturan Menteri Pembangunan Perumahan  No  14  Tahun  2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah . Jakarta: Kemenpera. Ferguson,  Ronald  F.  &  Sara  E.  Stoutland.  1999. Reconceiving the Community Development Field. In Urban Problems and Community Development. Washington DC: Brookings Institute Press. Pretty,  J.N,  Stephen  Bass,  Barry  Dalal-Clayton.
1994. Participation  In  Strategies  For Sustainable  Development .  London: Institute for Environment and Development (IIED).