## INSENTIF DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK: PENGALAMAN KOTA SURABAYA DAN KOTA PADANG
1 Alfitri, 2 Afrizal, 3 Helmi, 4 Slamet Raharjo
1 Program Doktor Studi Pembangunan (PDSP) Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas,
2 PDSP Sekolah Pascasarjana dan FISIP Universitas Andalas
3 PDSP Sekolah Pascasarjana Unand dan Fakultas Pertanian Universitas Andalas
4 PDSP Sekolah Pascasarjana dan Fakultas Teknik Universitas Andalas
Email: ABSTRAK Kata kunci: Insentif, Pengelolaan Sampah Plastik Sampah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan global saat ini. Banyak negara termasuk Indonesia berupaya mengembangkan tindakan penanggulangannya.  Salah  satu  upaya  penanggulangannya  adalah  dengan memberikan  insentif  terhadap  upaya  pengurangan,  penggunaan  kembali,  dan daur ulang (3R) sampah plastik tersebut. Artikel ini mencoba melihat kebijakan insentif apa saja yang diterapkan di Jerman dan Indonesia dengan melihat kasus di Kota Surabaya dan Kota Padang. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menelusuri  literatur  dan  berita  terkait.  Selain  itu,  observasi  dan  wawancara dilakukan  khusus  untuk  kasus  di  Kota  Padang.  Di  Eropa,  Jerman  merupakan negara dengan kebijakan dan implementasi paling maju dalam hal ini. Indonesia pun  saat  ini  sudah  mempunyai  kebijakan  untuk  menangani  hal  ini  termasuk memberikan insentif terhadap upaya 3R terhadap sampah plastik. Di Surabaya misalnya, pada April 2018 diluncurkan penukaran sampah botol plastik dengan tiket bus kota. Program ini diterima dengan baik oleh masyarakat dan berlanjut hingga  saat  ini.  Di  Kota  Padang,  plakat  penghargaan  diberikan  kepada  para pelaku usaha yang ikut serta dalam upaya sampah plastik 3R sebagai insentif. Selain  itu,  “tur  menyenangkan  dengan  sampah  plastik”;  diluncurkan  program dimana masyarakat dapat menukarkan sampah botol plastik dengan tiket naik bus wisata  keliling  kota  Padang.  Namun,  program  insentif  tersebut  masih  bersifat sporadis  dan  dihentikan.  Kedepannya  diperlukan  perencanaan  yang  lebih  baik lagi terkait program insentif ini agar dapat terus berlanjut dan bermanfaat bagi upaya penanggulangan sampah plastik. ABSTRACT Keywords: incentive,  plastic  waste management Plastic  waste  is  one  of  the  global  environmental  problems  nowadays.  Many countries including Indonesia are trying to develop countermeasures. One of the countermeasures is by providing incentives for the efforts to reduce, reuse, and recycle (3R) this plastic waste. This article tries to see what incentive policies are implemented  in  Germany  and  Indonesia  by  looking  at  the  cases  in  Surabaya Cityand  Padang  City.  The  research  was  conducted  qualitatively  by  tracing related  literature  and  news.  In  addition,  observations  and  interviews  were carried out specifically for the case in Padang City. In Europe, Germany is the country  with  the  most  advanced  policies  and  implementation  in  this  case. Indonesia also has a policy for this case now including providing incentives for 3R efforts for plastic waste. In Surabaya, for example, in April 2018 launched an exchange of plastic bottle waste for its city bus tickets. This program was well received by the public and continues until these days. In Padang City, a plaque of  appreciation  was  given  to  businessmen  who  participated  in  the  3R  plastic waste  effort  as  an  incentive.  In  addition,  the  “fun  tour  with  plastic  waste”;
program was launched where people can exchange plastic bottle waste for tickets to ride a tour bus around Padang city. However,the incentive program is still sporadic  and  discontinued.  In  the  future,  more  better  planning  is  needed regarding  this  incentive  program,  thus  it  can  continue  and  be  beneficial  for efforts to overcome plastic waste.

## PENDAHULUAN
Pencemaran sampah plastik adalah masalah lingkungan paling penting yang dihadapi dunia saat  ini.  Plastik  ini  menjadi  masalah  karena  tidak  dapat  atau  sulit  terurai  secara  alami  dan pengelolaan sampahnya yang belum memadai. Secara jangka panjang, pencemaran sampah plastik mengakibatkan kerusakan terhadap kesehatan manusia, ekosistem, dan iklim. Sementara itu, dari tahun  ke  tahun  produksi  plastik  selalu  meningkat.  Peningkatan  itu  terutama  disebabkan  oleh naiknya permintaan atau kebutuhan terhadap kemasan plastik. Produksi plastik meningkat hingga 20  kali  lipat  semenjak  1964.  Pada  tahun  2014  produksinya  mencapai  311  juta  ton,  dan  akan meningkat dua kali lipat dalam 20 tahun mendatang dan meningkat empat kali lipat pada tahun 2050.  Meski  plastik  produk  yang  bermanfaat  namun  sekitar  50  persen  hanya  sekali  pakai  dan dibuang (Suara.com, 19 April 2018).
Merujuk  pada  laporan  BBC  dan  New  York  Times,  Merino  &  Ayer  (2018)  melaporkan bahwa 54 persen dari plastik dibuang. Dari jumlah yang dibuang itu, hanya 9 persen yang di daur ulang. 12 persen di antaranya dimusnahkan (insinerasi) dan sisanya 79 persen dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan bertebaran di lingkungan. Sementara itu, di Indonesia sendiri tren persentase komposisi sampah plastik terus meningkat. Pada tahun 2014 sampah plastik adalah 14 persen (8, 94 juta ton) dari total timbulan sampah yang ada (64 juta ton), lalu meningkat menjadi 16  persen  (10,43  juta  ton)  dari  timbulan  sampah  yang  ada  (65,2  juta  ton)  pada  tahun  2016 (Qodriyatun,  et  al.,  2019).  Sadar  atau  tidak,  kita  semua  berkontribusi  terhadap  munculnya pencemaran  akibat  sampah  plastik.  Oleh  karena  itu,  kita  semua  perlu  bekerja  mengurangi  dan bertekad untuk mengakhiri pencemaran plastik.
Oleh karena itu, masalah sampah plastik pun kemudian mendapat banyak perhatian dari banyak negara dan lembaga-lembaga internasional (Dijkstra et al., 2020). Berbagai negara, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara sedang membangun lalu mencoba mengeluarkan undang-undang  dan  kebijakan  untuk  menanggulangi  masalah  sampah  plastik  ini.  Salah  satu

## Insentif Dalam Pengelolaan Sampah Plastik: Pengalaman Kota Surabaya dan Kota Padang
kebijakan  yang  diambil  adalah  berkaitan  dengan  adanya  insentif  untuk  mengurangi  sampah plastik. Sekaitan dengan itu, artikel ini mencoba untuk melihat apa kebijakan Indonesia dalam hal ini  dan  bagaimana  pengalaman  atau  praktiknya  di  Kota  Surabaya  dan  Kota  Padang.  Namun, sebelumnya akan ditinjau dulu sekilas konsep insentif ini dan praktiknya pada salah satu negara maju yakni, Jerman.

## METODE
Penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  melalui  penelusuran  literatur  dan berita-berita yang terkait. Selain itu, khusus untuk kasus/pengalaman di Kota Padang dilakukan juga observasi dan wawancara. Observasi partisipan dilakukan secara tanpa diketahui oleh subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan staf dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Insentif dan Praktik di Jerman
Insentif  adalah  hal  penting  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku  manusia.  Hukum  dasar  dasar perilaku  adalah  insentif  yang  lebih  tinggi  akan  menggiring  manusia  untuk  lebih  berperilaku  sesuai dengan yang diharapkan atau keinginan yang hendak dicapai. Mahasiswa rajin belajar tidak hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi tapi juga ingin mendapat beasiswa, misalnya. Berbagai bentuk insentif juga dapat mendorong perilaku pro-sosial atau membantu kehidupan publik yang lebih baik seperti melalui kegiatan donor darah, menjadi relawan, dan ikut melindungi lingkungan seperti pada kegiatan pengurangan sampah dan daur ulang (Gneezy, 2011).
Dalam sosiologi konsep insentif dapat dikatakan berada dalam bingkai perspektif teori pertukaran sosial. Insentif dalam perspektif teori ini dapat dimaksudkan sebagai imbalan (reward) yang diterima atas  tindakan  tertentu  yang  dilakukan.  Sehubungan  dengan  itu,  Homans,  misalnya,  mengajukan proposisi bahwa semakin sering satu bentuk tindakan tertentu memperoleh imbalan (reward), maka semakin cenderung orang tersebut mengulangi lagi tindakan tertentu tadi. Dengan kata lain, proposisi ini bermakna bahwa satu tindakan tertentu akan berulang dilakukan jika ada imbalannya. Proposisi ini juga diperkuat oleh proposisi lainnya yakni, semakin bernilai satu tindakan yang dilakukan seseorang, maka  semakin  besar  kemungkinan  orang  itu  mengulangi  lagi  tindakannya  itu  (Ritzer  &  Goodman, 2004).

## Insentif Dalam Pengelolaan Sampah Plastik: Pengalaman Kota Surabaya dan Kota Padang
Insentif (reward) itu ada yang bersifat ekstrinsik dan ada juga yang bersifat intrinsik. Insentif ekstrinsik adalah sesuatu yang berupa imbalan material atau yang menguntungkan dan bermakna secara ekonomi. Ini misalnya, berupa uang, atau point yang dapat ditukarkan dengan uang atau fasilitas, atau barang. Sedangkan insentif yang bersifat intrinsik merupakan imbalan yang lebih bersifat psikologis dengan  memberi  kepuasan/kebanggaan  si  penerima  melalui  penghargaan  atau  pujian.  Insentif  ini, misalnya, dapat memberikan citra positif si penerima di kalangan masyarakat. Dalam proses sosial, suatu tindakan individu atau kelompok bisa saja mendapatkan adanya salah satu dari jenis insentif itu atau juga keduanya. Insentif itu dapat saja diperoleh karena memang ada regulasi yang mengatur tentang itu, atau bisa juga karena diberikan secara sukarela.
Dapat diduga, bahwa jalan pikiran seperti di ataslah yang mendasari negara-negara maju dan banyak  negara  lainnya  di  dunia,  untuk  memberikan  insentif  dalam  kerangka  pengelolaan  sampah plastik. Sekaitan dengan ini, misalnya, Halvorsen (2010: 3) menyatakan:
“Household  recycling  relies  heavily  on  voluntary  contributions  from  individual  households. Some countries use economic insentives and regulations to stimulate this effort: in others few or no incentives exist. Authorities in many countries provide recycling facilities (bins, container, etc.) with virtually no official sanction possibilities. Despite this, households make considerable efforts –sorting, folding, wahimg, carrying and transporting sorted waste, even when no economic incentives exist. This implies that non-economic motivations are important for household recycling activities. When intrinsic motivation  are  important,  introducing  economic  incentives  or  other  regulations  may  affect  how households see their role in providing recycling services.”
Selanjutnya, menurut Halvorsen (2010), berdasarkan literature empiris, beberapa faktor terlihat memengaruhi partisipasi rumah tangga dalam kegiatan daur ulang. Banyak kajian menunjukkan bahwa monetary incentives dan penyediaan beberapa fasilitas daur ulang adalah hal yang memengaruhi. Kajian empiris juga menunjukkan bahwa insentif ekonomis telah melengkapi dan mendorong lagi motivasi intrinsik yang sudah ada sebelumnya. Sejumlah faktor ini telah memberi efek kepada perilaku warga atau anggota masyarakat untuk ikut dalam kegiatan daur ulang dalam ekosistem ekonomi sirkuler.
Di antara negara-negara Eropa, misalnya, Jerman misalnya lebih awal mempromosikan ekonomi sirkuler di mana antara lain insentif memainkan peran penting. Tahun 2012 mereka telah menerbitkan undang-undang “Act to Promote Circular Economy and Safeguard the Environmentally Compatible Management  of  Waste  “.  Undang-undang  atau  kebijakan  sejenis  di  level  nasional  baru  muncul,

## Insentif Dalam Pengelolaan Sampah Plastik: Pengalaman Kota Surabaya dan Kota Padang
misalnya,  di  Belgia  (2016),  Denmark  (2018),  Spanyol  (2018),  Spanyol  (2018),  Finlandia  (2016), Perancis  (2018),  Belanda  (  2016)  dan  Italia  (2017).  Undang-undang  itu  di  Jerman  masih  diperkuat dengan adanya undang- undang “German Packaging Act” yang dikeluarkan tahun 2019. Selain itu juga dilengkapi dengan framework program di tingkat nasional berupa “National Programme of sustainable consumption: From Sustainable Lifestyles towards Social Change” (2016), dan “Resource Efficiency Program Phase II” (Uusitalo et al., 2020). Dengan penerapan undang-undang dan kebijakan tersebut, terjadi  penurunan  penggunaan  kemasan  dan  kantong  plastik  sebesar  64  persen  sejak  tahun  2015 (Tirto.id, 12 Agustus 2019)
Selain itu pula, masuk akal jika Jerman memiliki tingkat daur ulang terbaik di dunia. Sedangkan Austria menempati posisi kedua, diikuti oleh Korea Selatan dan Wales. Kempat negara ini berhasil mendaur ulang antara 52 persen hingga 56 persen dari total sampah kota-kota mereka. Pencapaian ini berdasarkan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong daur ulang. Kebijakan tersebut antara lain memudahkan rumah tangga untuk mendaur ulang sampah, adanya anggaran yang cukup untuk daur ulang  dan  insentif  keuangan.  Secara  keseluruhan,  saat  ini  Eropa  mendaur  ulang  30  persen  dari plastiknya, lebih tinggi dibandingkan dengan di Amerika Serikat yang hanya 9 persen. (Kompas.com, 17 Mei 2018).
Sebagai contoh, di Jerman sendiri, sebuah perusahaan ban akan menggunakan bahan polyester yang diproses ulang dari botol plastik daur ulang berbahan polietilen tereftalat (PET) untuk produksi ban mulai tahun 2022. selain itu, merek sepatu terkenal dari Jerman seperti Adidas dan Puma, telah meluncurkan  koleksi  produk  yang  dibuat  dari  sampah  plastic  yang  dikumpulkan  dari  lingkungan. Adapun motivasi dari perusahaan ini dalam program keberlanjutan adalah sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan untuk menunjukkan citra “hijau” yang pro lingkungan di hadapan konsumen mereka (Tempo.co, 11 Agustus 2021).
Guna  memudahkan  proses  daur  ulang,  Jerman  melakukan  pemisahan  sampah  dengan  detail. Tempat sampah dibedakan warnanya sesuai dengan jenis sampahnya. Hijau untuk sampah organik, biru untuk  sampah  kertas,  hitam  untuk  sampah  dapur,  dan  kuning  untuk  sampah  kemasan.  Sedangkan sampah berupa botol minuman dari gelas memiliki tempat tersendiri yang berwarna putih. Bentuknya kerucut dengan tiga lubang pemisah antara botol hijau, cokelat, dan bening.
Selain  itu,  Jerman  memberikan  insentif  yang  menarik.  Para  konsumen  dapat  memperoleh uangnya kembali sebesar 0,25 cent untuk setiap pembelian kemasan yang memiliki kode “Pfanflasche’.

## Insentif Dalam Pengelolaan Sampah Plastik: Pengalaman Kota Surabaya dan Kota Padang
Kode ini menunjukkan bahwa kemasan itu nantinya dapat didaur ulang. Penukarannya uangnya dapat dilakukan  dengan  memasukkan  sampah  kemasan  tersebut  ke  dalam  mesin-mesin  yang  biasanya tersedia di sekitar supermarket. Dengan memasukkan bagian bawah kemasan lebih dulu, mesin secara otomatis  akan  mengidentifikasi  kode  “Pfanflasche”  yang  ada,  kemudian  sampah  akan  diremukkan. Setelah itu konsumen mendapatkan struk yang dapat ditukarkan menjadi uang pada kasir supermarket terdekat (Serambinews.com, 12 Agustus 2016).

## Kebijakan Insentif di Indonesia
Dasar pertama kebijakan adanya insentif dalam pengelolaan sampah plastik di indonesia adalah pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. dalam undang-undang ini dan  turunan  peraturan  lainnya  yang  terkait  konsep  insentif  selalu  digandengkan  dengan  konsep disinsentif. Namun, sesuai dengan judul artikel ini pembahasan hanya dilakukan terkait insentif.
Dalam  Pasal  21  (1)  undang-undang  tersebut  dinyatakan  bahwa  pemerintah  memberikan:  a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Kemudian pada ayat (2) pasal ini dinyatakan bahwa ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  jenis,  bentuk  dan  tata  cara  pemberian  insentif  dan disinsentifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Tetapi, kendati dinyatakan demikian, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tidak  ditemukan  adanya  pasal  yang  mengatur  tentang  insentif  tersebut.  Perihal  insentif  ini  baru kemudian  disinggung  pada  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  97  Tahun  2017  tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di mana pada Pasal 4 terdapat butiran yang menyatakan penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah  Tangga.  Butiran  ini  merupakan  salah  satu  butiran  yang  menjadi  bagian  dari  strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Selanjutnya kebijakan terkait insentif dalam pengelolaan sampah plastik yang lebih lengkap dan rinci  ditemukan  pada  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Pada Pasal 22 ayat (1) dari Permen LHK ini dinyatakan bahwa menteri, gubernur, dan bupati/walikota

## Insentif Dalam Pengelolaan Sampah Plastik: Pengalaman Kota Surabaya dan Kota Padang
sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada produsen. Kemudian pada ayat (2) pasal ini dinyatakan bahwa insentif tersebuit dapat berupa: a. penghargaan; b. publikasi penilaian kinerja baik; dan/atau c. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam  lampiran  Permen  LHK  tersebut  dimuat  pula  anjuran  adanya  pemberian  insentif  dari produsen  kepada  distributor,  retail,  dan  konsumen  atas  upaya  mereka  mengurangi  sampah  plastik. Pemberian insentif ini merupakan bagian dari strategi komunikasi. informasi, dan edukasi (KIE) dan dimaksudkan  sebagai  motivasi  agar  pengurangan  sampah  plastik  menjadi  berkelanjutan.  Bentuk program  insentif  yang  diberikan  kepada  konsumen  dapat  berupa  hadiah  barang,  potongan harga/voucher, dan undian berhadiah. Pemberian insentif dari produsen ini diserahkan pada kebijakan produsen sendiri. dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain.
Di Sumatera Barat, misalnya. kebijakan tentang insentif ini juga dimuat pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional. Pada Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada pihak ketiga. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa insentif yang dimaksud diberikan kepada pihak yang melakukan  kegiatan  pemanfaatan  hasil  pengolahan  sampah  regional  apabila:  a.  melakukan  inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; b. pengurangan timbulan sampah; c. tertib penanganan sampah.
Hal tersebut selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah  Rumah  Tangga.  Sebagai  salah  satu  strateginya,  pada  Pasal  4  ayat  (2)  butir  c  dinyatakan penetapan dan pengembangan sistem insentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik juga dimuat perihal insentif ini. Pada Pasal 22 ayat (1) dinyatakan bahwa  DLH  memberikan  insentif  atau  disinsentif  kepada  pelaku  usaha  berdasarkan  kinerja  dalam penerapan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Lalu di ayat (2) dari pasal ini dinyatakan bahwa  insentif  tersebut  dapat  berupa  penghargaan,  publikasi  penilaian  kinerja  baik,  adan  bentuk lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan pada Pasal 4 Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2018 yang. Dalam Pasal 4 itu termaktub bahwa penerapan dan pengembangan sistem insentif
dan disinsentif dalam adalah bagian dari strategi pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Semua kebijakan di atas masuk dan tercermin dalam kerangka kerja aksi nasional dan pemerintah lokal  dalam  National  Plastic  Waste  Reduction  Strategic  Actions  for  Indonesia  (Kementrian  LHK, 2020). Insentif sebagai salah satu strategi pengurangan sampah plastik dapat saja diberikan pada level upstream yang meliputi desain dan produksi, middlestream yang meliputi distribusi dan konsumsi, atau downstream  yang  meliputi  pengumpulan  yang  terdiri  dari  perlakuan  (recycle,  upcycle)  dan  final disposal. Pada level upstream, misalnya, Kementrian LHK dapat mengembangkan skim insentif terkait implementasi EPR (Extended Producer’s Responsibility). Selain itu, Kementrian Industri dapat pula memberikan penghargaan/insentif bagi green industries. Sedangkan pada level downstream, misalnya, dapat  diberikan  penghargaan/insentif  bagi  kota/kabupaten  yang  memilki  pengelolaan  sampah  yang baik.

## Pengalaman Kota Surabaya
Surabaya adalah kota metroplitan terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk 2,8 juta lebih. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, tentu Surabaya juga menghasilkan jumlah sampah yang besar. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang produksi sampah di antara kota- kota metroplitian di Indonesia tahun 2018, menunjukkan bahwa kota Surabaya menempati peringkat pertama dengan jumlah timbunan sampah 2.800 ton/hari. Besarnya volume timbunan sampah ini di sampaing  disebabkan  oleh  jumlah  penduduk  dan  aktivitasnya  yang  tinggi  juga  disebabkan  oleh penanganan sampah yang kurang optimal (Pradana & Arianto, 2019).
Dalam upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai, kebijakan Kota Surabaya antara lain, dapat dilihat  pada  Peraturan  Daerah  Surabaya  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Sampah  dan Kebersihan di Kota Surabaya juncto Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa upaya pembatasan timbulan sampah plastic dilkaukan dengan menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Perda tersebut juga diiringi dengan  Surat  Edaran  Nomor  660.1/13197/436.7/12/2019  yang  ditujukan  kepada  kepala  perangkat daerah, pengusaha ritel, rumah makan, took-toko dan pengelola pasar tradisional se Kota Surabaya agar menggunakan  kantong  plastik  ramah  lingkungan  sesuai  standar  yang  ditetapkan,  menghindari

## Insentif Dalam Pengelolaan Sampah Plastik: Pengalaman Kota Surabaya dan Kota Padang
penggunaan  bahan  styrofoam  serta  bahan  plastik  untuk  wadah  atau  kemasan  makan/minum  sekali pakai, dan melakukan daur ulang sampah plastik (Qodriyatun, 2019).
Selanjutnya, khususnya pada sampah plastik yang sulit terurai secara alami, Pemerintah Kota Surabaya  juga  mengeluarkan  Peraturan  Walikota  Surabaya  No.  67  tahun  2018  Tentang  Kontribusi sampah dalam Penggunaan Bus Surabaya. Sejak beroperasinya Suroboyo Bus tanggal 7 April 2018, warga kota Surabaya telah dapat menggunakan botol- botol plastik bekas minuman mineral sebagai alat pembayaran  untuk  layanan  penggunaan  Suroboyo  Bus.  Langkah  pemerintah  Kota  Surabaya  untuk menerapkan  pembayaran  layanan  Suroboyo  Bus  dengan  menggunakan  botol-botol  plastik  bekas tersebut mendapat respon positif dari masyarakat Surabaya (Widiyarta, et.al., 2021)
Adanya Suroboyo Bus itu memberi keuntungan bagi masyarakat Surabaya khususnya kalangan menengah  ke  bawah.  Peraturan  Walikota  No.  67  tahun  2018  tentang  Kontribusi  Sampah  dalam Penggunaan Bus Surabaya telah menjadi dasar kebijakan yang memberi insentif bagi warga kota yang mengumpulkan  botol-botol  plastik  air  mineral  bekas.  Melalui  peraturan  tersebut  calon  penumpang dapat menukarkan 5 botol plastik berukuran 600 ml atau 10 gelas platik atau 3 botol plastik berukuran 1500 ml menjadi tiket untuk menaiki Suroboyo Bus (Haqie, et.al., 2020).
Suroboyo  Bus  ini  operasionalnya  berada  di  bawah  pengelolaan  Dinas  Perhubungan  Kota Surabaya.  Namun,  sampah  botol-botol  plastik  b  ekas  tersebut  dikumpulkan/dikelola  oleh  Dinas kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya. Selama masa operasional Suroboyo Bus sejak 7 April 2018 sampai Januari 2019, misalnya, telah dapat dikumpulkan sampah botol plastik dalam jumlah yang signifikan yakni seberat 39 ton.
Sampah  botol  plastik  seberat  itu  kemudian  dilelang  untuk  didaur  ulang  oleh  industri  terkait. Haswil pelelangan tersebut menjadi pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian dimasukkan pada APBD Kota Surabaya. Kecuali mendapatkan PAD, melalui sistem ini secara tidak langsung Pemerintah Kota  Surabaya  sudah  melakukan  edukasi  kepada  masyarakat  untuk  peduli  lingkungan  dengan meminimalisasi peredaran sampah plastik dengan memberi insentif tiket Suroboyo Bus (Widiyarta, et al., 2021)
Kebijakan insentif seperti di atas dalam penggunaan Suroboyo Bus ternyata telah mengurangi sampah plastik yang sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Namun, selain itu dalam jangka panjang  juga  dapat  berpeluang  mengurangi  angka  kemacetan  dan  angka  kecelekaan  lalu  lintas  di Surabaya,  karena  sebagian  warga  kota  telah  beralih  untuk  menggunakan  transportasi  publik

## Insentif Dalam Pengelolaan Sampah Plastik: Pengalaman Kota Surabaya dan Kota Padang
(Sulistyowati  &  Suprayoga,  2019).  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  insentif melalui penggunaan sampah botol plastik untuk menaiki Suroboyo Bus itu telah memberi keuntungan secara individual bagi warga kota, namun kemudian juga memberi manfaat sosial (social benefit) bagi kehidupan  kota  yang  lebih  nyaman  dan  aman  dengan  berkurangnya  sampah  dan  kemacetan  dan kecelakaan.
Sampai saat ini (Juli 2022) Suroboyo Bus ini masih eksis melayani masyarakat di Kota Surabaya. Namun, sistem pembayarannya dilakukan secara non tunai dengan: melakukan penukaran poin anggota gobis, memanfaatkan voucher botol plastik, Qris (pembayaran dengan scan barcode melalui m-banking, shopee pay, gopay, ovo, dan lain lain), dan tap kartu elektronik/e-money. untuk sistem pembayaran dengan membawa langsung botol plastik bekas di dalam bus sudah dilarang sejak 1 Mei 2022. Namun, masyarakat dapat menukarkan botol plastik bekas di bank sampah yang tersedia untuk mendapatkan poin member gobis/voucher botol yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembayaran Suroboyo Bus (Kumparan.com, 27 Mei 2022).

## Pengalaman Kota Padang
Terkait  dengan  Peraturan  Walikota  Padang  Nomor  36  tahun  2018  tentang  Pengendalian penggunaan kantong Plastik, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang cukup gencar melakukan diseminasi  informasi  dan  sosialisasi.  Diseminasi  informasi  misalnya,  dilakukan  dengan  menempel poster yang mengingatkan konsumen dan pemilik toko, rumah makan dan lainnya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan plastik sekali pakai lainnya. Adapun kalimat yang tertera pada poster tersebut, misalnya, adalah; “Rumah Makan/Restoran ini ikut berpartisipasi dalam pengurangan sampah plastik. Mari hindari penggunaan sedotan, bungkus plastik, styrofoam, sesuai dengan Perwako No. 36 Tahun 2018.”
Selain itu, pihak DLH Kota Padang juga mengadakan sosialisasi dengan mengundang pengusaha ritel dan swalayan. dalam pertemuan sosialisasim yang diadakan pada hari Kamis, 20 Agustus 2020, misalnya, para pemilik toko, pengusaha ritel dan swalayan diingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Walikota tersebut, pengurangan penggunaan kantong belanja plastik akan diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 2020. Dalam sosialisasi itu pihak DLH Kota Padang juga mengingatkan perlunya dukungan pelaku usaha untuk ikut mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dalam upaya  mengendalikan  penggunaan  kantong  belanja  plastik.  Intinya,  pengurangan  kantong  belanja

## Insentif Dalam Pengelolaan Sampah Plastik: Pengalaman Kota Surabaya dan Kota Padang
plastik  dalam  rangka  pengurangan  sampah  plastik  di  Kota  Padang  membutuhkan  partisipasi  dan kolaborasi dari para pelaku usaha yang terkait (padang.go.id, 21 Agustus 2020).
Di  samping  itu,  kampanye  pengurangan  penggunaan  kantong  belanja  plastik  juga  dilakukan dengan cara membagikan tas belanja hasil daur ulang di beberapa pasar di Kota Padang. Pada akhir Juni 2020, misalnya, Pemerintah Kota Padang telah membagikan tas atau keranjang belanja hasil kerajinan daur ulang sebanyak total 1. 465 buah. Tas belanja hasil daur ulang itu didistribusikan secara gratis pada warga yang berbelanja di Pasar Raya, pasar lubuk Buaya, Pasar Alai, Pasar Ulak Karang dan Pasar Bandar Buat. Tas belanja daur ulang ini adalah produksi dari beberapa bank sampah di Kota Padang yang kemudian dibeli melalui dana CSR oleh PT. Pelindo II Cabang Teluk Bayur, bank Nagari Cabang Utama, dan Transmart Padang (SumbarFokus.com, 30 Juli 2020).
Pembagian  tas  belanja  daur  ulang  hasil  produksi  beberapa  bank  sampah  ini  adalah  sebentuk kolaborasi  dalam  kaitan  program  pengurangan  sampah  plastik  antara  Pemerintah,  Perusahaan,  dan Bank Sampah di Kota Padang. Dengan demikian diharapkan, semakin muncul dan kuat partisipasi masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai. Kolaborasi di antara mitra-mitra atau para pihak adalah suatu keniscayaan pada dunia hari ini (Schwab, 2019). Masing- masing pihak yang berkolaborasi nantinya tentu mendapatkan insentif, baik yang berupa keuntungan ekonomi maupun kemanfaatan sosial (social benefit).
Pada  Pasal  22  ayat  (1)  Peraturan  Walikota  No.  36  Tahun  2018  itu  dinyatakan  bahwa  DLH memberikan  insentif  atau  disinsentif  kepada  pelaku  usaha  berdasarkan  kinerja  dalam  penerapan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Lalu di ayat (2) dari pasal ini dinyatakan bahwa insentif tersebut dapat berupa penghargaan, publikasi penilaian kinerja baik, adan bentuk lainnya. Oleh karena itu, Transmart Padang, misalnya, telah mendapatkan plakat penghargaan yang ditandatangani oleh Walikota Padang. Plakat penghargaan itu dipajang disalah satu tiang yang ada di mall mereka. Secara tidak langsung ini jelas akan memberikan citra positif pada mall mereka sebagai mall yang peduli lingkungan.  Kendati  demikian,  melalui  observasi  yang  lebih  cermat,  mall  ini  ternyata  belum sepenuhnya mengurangi penggunaan plastik. Ini , misalnya, tampak pada bagian swalayan mereka yang masih  menggunakan  bungkus  plastik  pada  buah-buahan  dan  sayuran,  walaupun  sebenarnya  telah ditempatkan pada rak dengan mesin pendingin.
Contoh lain toko yang juga sudah mendapatkan insentif berupa plakat penghargaan adalah Toko Buku  Gramedia.  dalam  plakat  itu  ditulis  pernyataan:  “Pemerintah  Kota  Padang  menyampaikan

## Insentif Dalam Pengelolaan Sampah Plastik: Pengalaman Kota Surabaya dan Kota Padang
pengharagaan  dan  ucapan  terimakasih  kepada  Gramedia  Cabang  Padang  yang  telah  berpartisipasi dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 36 tahun 2018 tentang Pengendalian penggunan Kantong Belanja Plastik. Plakat penghargaan ini diberikan dan ditandatangani oleh Walikota Padang pada Desember 2020. Plakat penghargaan ini juga dipajang pada dinding dekat kasir toko ini, sehingga dengan mudah dapat dilihat oleh konsumen atau pelanggan mereka. Ini berarti menjadi insentif yang dapat mengangkat citra toko ini sebagai toko yang peduli terhadap lingkungan. Dalam perspektif teori pertukaran, minimal toko ini mendapatkan insentif (reward) secara intrinsik.
Praktik  pengurangan  penggunaan  plastik  pada  Toko  Buku  Gramedia  ini  adalah  dengan menawarkan pada konsumen untuk membeli kantong kertas yang ramah lingkungan dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, apabila konsumen enggan maka petugasnya tetap memberikan plastik yang ramah lingkungan yang memiliki ekolabel SNI dengan nomor 71887.7:2011. Kantong belanja plastik berjenis oxium ini bersifat biodegradable yang dapat terurai secara alami dalam jangka 3 – 5 tahun. Kantong plastik ini jauh berbeda dengan kantong plastik biasa yang butuh waktu ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami.
Insentif lain yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang terkait program pengurangan sampah plastik ini adalah melalui kegiatan “Raun Asyik Bayar Dengan Sampah Plastik”. Kegiatan ini adalah kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pariwisata Kota Padang. Setiap hari libur masyarakat dapat menukarkan 10 gelas plastik bekas air mineral ukuran 240 ml atau 3 botol plastik bekas ukuran 600 ml, atau 1 botol plastik bekas air mineral ukuran 1500 ml dengan tiket bus wisata. Bus wisata ini akan berkeliling pada jalan di sekitar pantai Padang dan beberapa ruas jalan lainnya. kegiatan  ini  mulai  diluncurkan  pada  tanggal  24  Juni  2018  untuk  selama  100  hari  dalam  setahun (Viva.co.id, 25 Juni 2018). Namun, sejak kontraknya dengan penyedia jasa bus pariwisata berakhir, kegiatan ini sekarang sudah tidak berlanjut lagi.

## KESIMPULAN
Sampah plastik adalah salah satu masalah serius lingkungan global yang sampai sekarang masih  terus  dikembangkan  upaya  penanggulangannya.  Masalah  dan  upaya  itu  tidak  hanya dihadapi dan dilakukan oleh negara-negara sedang membangun saja tapi juga oleh negara-negara maju.  Salah  satu  negara  maju  yang  sudah  lebih  awal  dan  dapat  dicontoh  dalam  upaya penanggulangan  sampah  plastik  ini  adalah  Jerman.  Negara  ini  sudah  memiliki  undang-undang

## Insentif Dalam Pengelolaan Sampah Plastik: Pengalaman Kota Surabaya dan Kota Padang
sebagai dasar kebijakan dan kerangka program yang lebih lengkap. Salah satu implementasinya, adalah insentif yang berjalan dalam praktik kehidupan keseharian warga atau anggota masyarakat yang mana warga dapat menukarkan sampah kemasan plastik mereka dengan sejumlah uang.
Kota  Surabaya  melalui  peraturan  daerah  dan  peraturan  walikotanya  juga  sudah mengembangkan  sejumlah  kebijakan  dalam  menanggulangi  sampah  plastik.  Salah  satu  dari kebijakannya dioperasionalkan dalam program penukaran botol plastik air kemasan dengan tiket Suroboyo Bus sejak 7 April 2018 yang lalu. Program ini ternyata disambut baik oleh warga kota dan  terus  berjalan  sampai  sekarang  dan  sistemnya  terus  dikembangkan.  Sejak  program  ini diluncurkan  sampai  sekarang  ternyata  telah  dapat  mengumpulkan  sampah  botol  plastik  air kemasan dalam jumlah yang signifikan. Ini berarti, mengurangi jumlah sampah plastik yang yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan yang terbuang di lingkungan.
Kota Padang juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakana terkait upaya penanggulangan sampah plastik ini. Selain melalui peraturan daerah kebijakan itu juga disarkan pada peraturan walikota. Salah satu kebijakan yang dikembangkan dalam upaya penanggulangan sampah plastik itu  adalah  dengan  memberikan  insentif,  baik  kepada  pelaku  usaha  (pemilik  toko,  pengusaha ritel/supermarket, pengelola rumah makan) maupun kepada warga kota atau anggota masyarakat. Insentif  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  berupa  reward  yang  bersifat  intrinsik  dengan memberikan  plakat  penghargaan  yang  dapat  dipajang  oleh  pihak  pelaku  usaha  tersebut.  Plakat penghargaan ini bagi pelaku usaha menjadi citra positif yang merupakan kebanggaan bagi mereka dihadapan  konsumen  atau  masyarakat  secara  umum.  Kegiatan  pemberian  penghargaan  kepada pelaku usaha ini sebaiknya tidak bersifat sporadis. Namun dilakukan terus secara berkala dengan mengambil momentum pada hari-hari tertentu, seperti pada peringatan Hari Ulang Tahun Kota Padang atau pada peringatan Hari Lingkungan Hidup.
Selain  itu,  bagi  anggota  masyarakat  Pemerintah  Kota  Padang  melalui  kerjasama  Dinas Pariwisata  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  pernah  pula  melakukan  kegiatan  “raun  asyik  dengan sampah botol plastik”. Dalam kegiatan ini masyarakat dengan menukarkan sejumlah botol plastik air kemasan bekas dapat mengitari jalan di pantai dan ruas jalan lainnya di Kota Padang dengan menaiki bus wisata. Namun, kegiatan yang diluncurkan tahun 2019 yang lalu itu, tidak bertahan lama dan sekarang pun sudah tidak berjalan lagi. Dengan demikian, tantangan dari program dan kegiatan  berupa  insentif  dalam  penanggulangan  sampah  plastik  ini  adalah  keberlanjutannya.

## Insentif Dalam Pengelolaan Sampah Plastik: Pengalaman Kota Surabaya dan Kota Padang
Karena  itu,  untuk  masa  yang  akan  datang  implementasi  program/kegiatan  insentif  terkait penanggulangan  sampah  plastik  ini  perlu  dilakukan  dengan  perencanaan  yang  lebih  baik  dan cermat sehingga dapat menjamin keberlanjutannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Dijkstra,  Hanna  et  al.,  (2020).  Bussines  models  anmd  sustainable  plastic  management:  A systematic review of the literarture, Journal of Cleaner Production, 258 (2020) 120967
Gneezy, Uri et al., (2011). When and Why Incentives (Don’t) Work to Modify Behavior. Journal of Economic Perspectives, Vol. 23 (4).
Halvorsen,  Bente.  (2010).  Effects  of  norms  and  policy  incentives  on  household  recycling.  An internasional  comparison.  Discussion  Papers,  No.  627,  Statistics  Norway  Research Department, Oslo.
Haqie, et al., (2020). Inovasi Pelayanan Publik Suroboyo Bus di Kota Surabaya. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 5 (1) 23.
Kumparan.com, “Rute dan Cara Naik Bus Surabaya 2022”, 27 Mei 2022.
Merino, Valeria, & Ayer, david. (2018). Plastic Polution: Primer and Action Toolkit, Earth day Network.
Pradana, Z. L., & Arianto, N. (2019). Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Jurnal Novum, 1 (1)
Ritzer, George, dan Goodman, Douglas. (2004). Teori Sosiologi Modern, Jakarta, Prenada Media.
Schwab,  Klaus.  (2019).  Revolusi  Industri  Keempat,  Jakarta,  Gramedia  Pustaka  Utama.
Serambinews.com. 12 Agustus 2016, “Cara Jerman Tangani Sampah Plastik”.
Sumbarfokus.com. 30 Juli 2020, “Kendalikan Limbah Sampah Plastik Wako Mahyeldi Bagikan 200 Keranjang Daur Ulang di Pasar Alai”.
Uusitalo, Teuvo, et al., (2020). Policy instruments and Incentives for Circular Economy – Final Report. Raw Materials: Connecting matters.
Suara.com, 19 April 2019. “Tahun 2050 Sampah Plastik di Laut Lebih Banyak Daripada Ikan”. Sulistyowati,  Arini,  &  Suprayoga.  (2019).  Efektivitas  Pengembangan  Strategi  Pengelolaan Suroboyo Bus, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 17 (2).
Tirto.id, 12 Agustus 2019, “Jerman akan Terapkan Kebijakan Soal Larangan Penggunaan Plastik”. Viva.co.id, “Di Kota Ini, Sampah Bisa Dipakai Buat Bayar Bus Pariwisata”, 25 Juni 2018.
15
Widiyarta,  Agus.  (2021).  Efektivitas  Pembayaran  Suroboyo  Bus  Menggunakan  Sampah  Botol Plastik (Studi Kasus di Rumah Kompos Rungkut Asri). Journal of Public Administration and Local Governance, Vol. 5 (2).
Qodriyatun, Sri Nurhayati, et al., (2019). Sampah Plastik Dan Implikasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai terhadap Industri dan Masyarakat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,
Jakarta Pusat.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License