## PENGUPAHAN : TINJAUAN TERHADAP PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
Ashabul Kahpi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: cavon.al@gmail.com

## Abstract
Labor Problems in Indonesia are classic problems that continue to show themselves to follow the times. Therefore, until now the issue has remained in the range  of  the  limited  employment  opportunities,  high  unemployment,  low  labor resources,  low  wages  and  makeshift  social  security,  followed  later  by demonstrations  and  strikes.  Wages  in  this  case  occupy  a  separate  position  and become  the  main  agenda  for  almost  every  labor  movement  /  demonstration.  The irony  is  that  the  series  of  policies  contained  in  the  rules  in  the  form  of  Laws, Government Regulations, Ministerial Regulations and others have not / have been unable  to  reduce  workers'  resistance  movements  and  criticism  of  stakeholders. The gap and imbalance of position between workers / employers and employers, as  well  as  differences  in  perceptions  of  wages  (UM)  are  at  the  core  of  the problems being faced and try to find solutions by the Government to this day. Keywords, Workers / Laborers, Wages, policies

## Abstrak
Permasalahan    Ketenagakerjaan  di  Indonesia  adalah  permasalahan  klasik yang terus menampakkan dirinya mengikuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu hingga  saat  ini  permaslahan  tersebut  masih  tetap  berkisar  diseputar  sempitnya peluang  kerja,  tingginya  angka  pengangguran,  rendahnya  sumber  daya  tenaga kerja,  upah  murah  dan  jaminan  sosial  yang  seadanya,  terikut  kemudian  adalah demonstrasi dan pemogokan. Upah dalam hal ini menempati posisi tersendiri dan menjadi  agenda  utama  nyaris  disetiap  pergerakan/demonstrasi  buruh.  Ironinya, rentetan  kebijakan  yang  tertuang  dalam  aturan  baik  berupa  Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan lainnya ternyata belum/tidak mampu mereduksi  gerakan  resistensi  kaum  pekerja/buruh  dan  kritikan  pihak berkepentingan.    Kesenjangan  dan  ketidak  seimbangan  posisi  antara pekerja/buruh  dan  pengusaha,  serta  perbedaan  persepsi  terhadap  upah  (UM) menjadi  inti  permasalahan  yang  tengah  dihadapi  dan  coba  dicari  solusinya  oleh Pemerintah hingga dewasa ini.
Kata Kunci, Pekerja/buruh, Upah,  kebijakan

## PENDAHULUAN
itengah  kondisi  ketenagakerjaan  Indonesia  yang  problematik 1 dan  kian kompleks,  permasalahan  upah  senantiasa  menjadi  persoalan  utama, terlebih Indonesia masih merupakan sebuah negara berkembang. Hal ini kian diperparah oleh keadaan angkatan kerja dan pengangguran Indonesia yang di satu  sisi  jumlahnya  sangat  banyak 2 ,  sementara  di  sisi  lain  mutu  dan  dan keterampilan  mereka  tergolong  rendah  bahkan  hanya  sekedar  mengandalkan tenaga.  Keadaan  ini  pada  gilirannya  akan  menjadikan  issu  pengupahan  menjadi issu utama dalam ketenagakerjaan di Indonesia.
Permasalahan pengupahan buruh dinilai menjadi masalah pelik dan hanya terjadi  di  Indonesia.  Berdasarkan  pemaparan  dari  Peneliti INDEF,  Enny  Sri Hartati  mengatakan  Indonesia  belum  bisa  menyelesaikan  permasaahan  buruh padahal sudah merdeka 70 tahun. 3 Hal yang sejalan dengan tingkat kesejahteraan pekerja  Indonesia  yang  justru  berada  pada  posisi  paling  akhir  terlepas  dari permasalahan pekerja di Indonesia yang belum kompetitif.
Hal  ini  justru  oleh  sebagian  kalangan  dianggap  ironi,  sebab  secara konstitusianal  Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) telah menggariskan bahwa setiap  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum 4 ,  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan 5 dan  berhak  untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya 6 . Dari kutipan UUD 1945 tersebut terlihat jelas  bahwa  ukuran  kesejahteraan  dilihat dari    kemampuan
1 Permasalahan  ketenagakerjaan  akan  terus  bermunculan,  terlebih  iklim  investasi  di Indonesia kian terbuka luas yang tampaknya berdampak pada ikut masuknya pekerja-pekerja asing ke Indonesia. Contoh nyata yang terlihat adalah maraknya pekerja-pekerja RRT, yang berdasarkan data  resmi  berkisar  24.804  orang,"  ujar  Kepala Biro  Humas  Kementerian  Ketenagakerjaan  Sahat Sinurat  kepada  Kompas.com,  Jumat  (18/5/2018).  Akan  tetapi,  Komisioner  Ombudsman,  La  Ode Ida  mengatakan,  berasarkan  temuan  tim  di  lapangan,  tenaga  kerja  asal  Tiongkok  yang  masuk  ke Indonesia  tidak  terdeteksi oleh Pemerintah Pusat. Sebab, ada perbedaan data jumlah TKA antara yang dimiliki pemerintah dengan temuan Ombudsman di lapangan. Justru permasalahannya adalah sebagian besar justru unskill labour .
https://news.okezone.com/read/2018/04/26/337/1891812/investigasi-ombudsman-tka-china-tanpa- keterampilan-masuk-ke-indonesia-setiap-hari . diakses tanggal 20 Oktober 2018.
2 Total jumlah angkatan kerja tahun 2018 naik sebanyak 2,39 juta dari Februari 2017 menjadi 133,94 juta jiwa, dengan jumlah pengangguran sebanyak 6,87 juta dan yang bekerja sebanyak 127,07 juta jiwa. Sumber Badan Pusat Statistik, diakses tanggal 20 Oktober 2018
3 http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/30/hanya-indonesia-yang-terus-berkutat- masalah-upah-buruh
4 Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945
5 Pasal 27 (2)
6 Pasal 28A
D
warga negara untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan yang layak. Bahwa setiap warga negara pada dasarnya memiliki keinginan untuk berkehidupan dan bekerja secara  layak  agar  mendapatkan  kehidupan  yang  sejahtera,  maka  sejahtera  adalah hak  bagi  setiap  warga  yang  harus  dilindungi  oleh  Negara,  yang  justru  bagi kalangan  pekerja  diukur  berdasarkan  upan  dan  penghasilan.  Oleh  sebab  itu  bagi pekerja,  pemenuhan  hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  posisinya  sebagai  pekerja, terutama masalah pengupahan.
Baik  Pemerintah  maupun  masyarakat  (pekerja)  dalam  posisinya  masing- masing  memiliki  hubungan  yang  berkesinambungan  yang  amat  sulit  untuk dipisahkan,  pada  posisinya  pemerintah  berkewajiban  meyediakan  peluang  dan lapangan  kerja,  sedangkan  masyarakat  harus  memenuhi  syarat  dan  kewajiban sebagai  tenaga kerja.  Oleh karena  itu  UUD  1945  menekankan  pentingnya kehidupan sejahtera, dan kemampuan pemerintah menangani kuota lapangan kerja yang terus meningkat, termasuk ke dalamnya kebijakan pengupahan.
Secara  konvensional  kebijakan  sistem  pengupahan  di  beberapa  negara didasarkan pada falsafah ekonomi negara tersebut dan hal ini mendasari dua teori ekstrim,  yaitu  :  pertama,  berdasarkan  teori  Karl  marx  berupa  nilai  dan pertentangan kelas  yang  pada umumnya dilaksanakan di  negara penganut paham sosialis.  Kedua,  didasarkan  pada  pertambahan  produk  marginal  berdasarkan asumsi  pasar/perekonomian  bebas.  Sistem  kedua  ini  banyak  dipakai  di  negara berpaham kapitalis. 7
Di  Indonesia  sendiri,  tidak  jelas  menganut  satu  di  antara  dua  sistem tersebut, atau bisa berada di antara kedua sistem yang ada 8 . Namun jika dasarnya adalah  kandungan  pasal-pasal  pengupahan  sebagai  yang  termuat  dalam  UU.  No. 13  Tahun  2003 9 ,  jelas  menyatakan  bahwa  pengaturan    kebijakan  pengupahan berada  dan  ditentukan  oleh  pemerintah,  maka  hal  ini  sejalan  dengan  pandangan teori pertama yang intinya berpedoman pada pandangan Karl Mark, bahwa tingkat upah  dalam  sistem  ekonomi  sosialisme  ditentukan  oleh  pemerintah.  Pemerintah akan  menentukan  berapa  tingkat  upah  yang  akan  diterima  oleh  seorang  pekerja. Pertimbangan  penentuan  upah  oleh  pemerintah  pada  dasarnya  adalah  sesuai dengan  kepentingan  pemerintah,  yang  dapat  beraspek  ekonomi,  politik  atau lainnya.
7 T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro , (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 217
8 Ahmad,S.Ruky.. Manajemen Penggajian dan Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan. (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2006), h. 31
9 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Bab X  Bagian Kedua Pasal 88
Pada  dasarnya  persoalan  upah  berada  pada  ranah  pribadi  antara  pekerja dan pemberi kerja, sehingga besarannya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.  Persoalan  yang  muncul  kemudian  adalah  terkait  dengan  posisi  tawar masing masing, bahwa pekerja/buruh berada pada posisi yang lebih membutuhkan sehingga menempatkan pekerja/buruh pada posisi yang rendah, maka yang terjadi justru para pekerja hanya diminta untuk menyetujui hal-hal yang diinginkan oleh pemberi kerja/pengusaha, termasuk upah.
Akan  tetapi  menurut  Adriani 10 ,  perbedaan  posisi  tawar  tersebut mengharuskan dan menjadi  alasan pemerintah untuk  ikut berperan dalam  bentuk campur  tangan  (melalui  beberapa  uu  dan  peraturan)    langsung  pada  mekanisme ketenagakerjaan.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  kepada pekerja/buruh  dari  ancaman  eksploitasi  tenaganya  dan  secara  umum menyelesaikan dan menyelaraskan hubungan antara pemberi kerja dan pekerja.
Meski demikian, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam usaha menjembatani  dan    menangani  permasalahan  pengupahan  dinilai  oleh  beberapa kalangan (utamanya kaum pekerja) belum maksimal, bahkan dinilai berat sebelah dan  cendrung  lebih  menguntungkan  pengusaha.  Oleh  sebab  itu,  ketimpangan pengupahan  inilah  yang  terus  disuarakan  oleh  buruh/pekerja  dan  terus  menjadi tuntutan  utama  kepada  pemerintah  disetiap  peringatan  hari  Buruh  Internasional ( may  day )  pada  tanggal  1  Mei,  disamping  tuntutan  lain  yang  tetap  saja berhubungan  dengan  masalah  upah,  semisal  :  penghapusan/pencabutan  aturan tertentu tentang upah (PP, Perpres, Permen dll), outsoucing , maupun tenaga kerja asing 11
1. Permasalahan
Upah  bagi  para  pekerja  merupakan  faktor  penting  karena  merupakan sumber  untuk  membiayai  dirinya  dan  keluarganya.  bagi  tenaga  kerja  yang berpendidikan  upah  merupakan  hasil  investasi  ( rate  of  return )  sumber  daya manusia  pada  dirinya,  dan  bagi  kelompok  tertentu  upah  melambangkan  status sosial  dan  penghargaan  bagi  (hasil)  pekerja.  Bagi  pengusaha,  upah  dan
10 Adriani, presentasi Pandangan Pemerintah Terhadap Sistem Pengupahan. Peer Review RUU Sistem Pengpahan DPD RI. Hotel Bluesky. Jakarta, 23 Mei 2017.
11 Peringatan May Day tahun ini diwarnai oleh adanya tiga tuntutan yang akan disuarakan kaum buruh yang disebut Tritura Plus. Tuntutan tersebut adalah, (1) Turunkan harga beras, listrik, BBM,  dan  bangun  ketahanan  pangan  dan  ketahanan  energi.  (2).  Tolak  upah  murah,  cabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan menambah item kebutuhan  hidup  layak  (KHL),  (3)  Tolak  tenaga  kerja  asing  (TKA)  buruh  kasar dari  China  serta  cabut  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  20  Tahun  2018  terkait  TKA. https://www.liputan6.com/news/read/3495346/rayakan-may-day-150-ribu-buruh-kepung-istana- hari-ini Diakses tanggal 20 Oktober 2018.
keseluruhan biaya tenaga kerja ( labour cost ) merupakan biaya  yang menentukan kelangsungan  perusahaan  dan  mempengaruhi  kembalinya  investasi,  atau  biaya produksi  yang  harus  ditekan  serendah  mungkin 12 ;  Bagi  pemerintah,  upah merupakan  variabel  ekonomi  makro  seperti  inflasi,  kesempatan  kerja, pengangguran,  pemerataan  pendapatan,  dan  pertumbuhan  secara  umum.  Oleh sebab  itu  dari  berbagai  sudut  pandang  tersebut  upah  merupakan  kebijakan ekonomi  sosial  dan  politik,  sebagian  instrumen,  dan  efektivitasnya  sangat tergantung  pada  situasi  ekonomi  dan  pasar  kerja  daerah/sektor 13 serta  kebijakan- kebijakan pemerintah,
Atas  dasar  pandangan  tersebut,  Pemerintah  sebagai  yang  diketahui merupakan lembaga yang berkepentingan, baik bagi kesejahteraan pekerja sebagai warga  negara,  maupun  terhadap  kelangsungan  hidup  perusahaan,  telah  berusaha membuat  berbagai  kebijakan-kebijakan  di  sektor  ketenagakerjaan,  lebih  khusus lagi masalah pengupahan.
Beberapa  aturan-aturan,  baik  berupa  undang-undang  maupun  peraturan dan Keputusan telah dikeluarkan antara lain;  PP No. 8/1981 tentang Perlindungan Upah; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum  sebagaimana  diubah  dengan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Nomor  KEP.226/MEN/2000  tentang  Perubahan  Pasal  1,  Pasal  3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor  PER  -  01/MEN/1999,  Keputusan  Presiden  Nomor  107  Tahun  2004 tentang  Dewan  Pengupahan;  Keputusan  Presiden  Nomor  84/P  Tahun  2009; Permenakertrans  No,  7  Tahun  2013  Tentang  Upah  Minimum;  Peraturan Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan   Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  (Permenaker)  No  21/2016  tentang  Aturan  Hidup  Layak  yang mulai berlaku per Juli 2016, Permenaker No. 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah, yang sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya yang juga terkait pengupahan,  yakni  Kep.49/MEN/IV/2004  tentang  Ketentuan  Struktur  dan  Skala Upah,  dan  tentu  saja  yang  sementara  disiapkan  adalah  RUU  No….  Tahun  2017 Tentang Sistem Pengupahan.
Namun  demikian,  dinamika  ketenagakerjaan  yang  berjalan  mengikuti perkembangan  zaman  akan  tetap  memunculkan  persoalan-persoalan  baru,  yang memberi pilihan antara  mempertahankan aturan  lama atau membuat  aturan baru.
12 Zaeni Ashadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang HubunganKerja,
(Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68
13 Swasono, Yudo dan Sulistyaningsih, Metode perencanaan tenaga kerja : tingkat nasional, regional dan perusahaan, (Yogyakarta : BPFE, 1983), h. 14-16
Meminjam  kalimat  Soeprayitno 14 (Anggota  Dewan  Pengupahan  nasional)  dalam ulasannya  terhadap  PP  78/2015,  menyatakan  bahwa  “  (PP  78/2015)  TIDAK IDEAL (karena banyak kelemahan) tapi TERBAIK (saat ini) ’. Artinya persoalan terkait  upah  akan  senantiasa  ada,  namun  yang  lebih  penting  dari  itu  adalah membuat  perangkat-perangkat  hukum yang  sedapat  mungkin mampu mengakomodir  kepentingan  pihak-pihak  yang  terlibat  di  dalamnya  atau  paling tidak dapat meminimalisir konflik kepentingan. Hal yang sama terlihat oleh DPD RI, bahwa  ada sistem  yang perlu disempurnakan  dalam rumus pengupahan  yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, antara pengusaha dan pekerja yang terus bergulir, untuk alasan inilah yang menjadi salah satu sebab DPD RI menginisiasi RUU Sistem Pengupahan.

## PEMBAHASAN
Kelayakan  upah  dan  kesejahteraan  kaum  pekerja  hingga  sekarang  ini masih menjadi tema penting dan tuntutan utama dalam perjuangan pekerja/buruh. Baik  pengusaha  maupun  pekerja/buruh  masih  terus  berdebat  terkait  nilai  dan besaran  yang  mesti  disepakati.  Belum  lagi  ukuran  atau  standar-standar  hidup layak  yang  harus  terpenuhi,  sementara  harga-harga  kebutuhan  pokok  mengalami kenaikan tiap tahun.
Pada prinsipnya, membayar upah adalah kewajiban mutlak bagi pengusaha (Pasal  1602a  KUHPerdata)  yang  dengan  demikian  merupakan  hak  bagi pekerja/buruh.  Namun  besaran  dan  bentuknya  ditetapkan  dalam  perjanjian  kerja atau  bisa  saja  terjadi  telah  ada  dalam  peraturan  majikan 15 ,  dengan  demikian pekerja/buruh  hanya  sekedar  menyetujui  saja  besaran  dan  bentuk  yang  telah ditetapkan  oleh  pihak  majikan/pengusaha.  Terkait  bentuk  upah  ini,  Imam Soepomo 16 menyatakan  bahwa  adakalanya  uu/peraturan  mewajibkan  atau melarang  majikan  untuk  memberikan  menyediakan  barang-barang  tertentu sebagai pengganti atau bagian dari upah, demikian pula ada kemungkinan dalam perjanjian  maupun  dalam  peraturan  perusahaan,  ketentuan  upah  tidak dicantumkan.
14 Soeprayitno, Memahami PP 78/2015 Sudut Pandang Pengusaha. (Slide) disampaikan dalam acara Member Gathering DPN-Apindo, Jakarta, 4 Desember 2015
15 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta; Djambatan, 1990), h. 98
16 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan…, h. 98

## 1. Pengertian Upah
Pengertian  upah  yang  paling  mendasar  dan  tidak  dapat  diselisihi  adalah, bahwa upah merupakan hak pekerja/buruh dan kewajiban majikan/pemberi kerja. Selanjutnya  wujud  dari  upah  tersebut  secara  umum  dapat  berbentuk  uang  atau dalam  bentuk  lain  sebagai  penghargaan  atau  imbal  kerja  maupun  prestasi  yang telah  dilakukan  oleh  pekerja/buruh.  Dari  sini  muncul  pandangan  yang mempersamakan  antara  upah,  gaji,  atau  bentuk  penghasilan-penghasilan  lain. Ketika  titik  tumpu  upah  adalah  “kerja”  maka  keberadaan  upah  mengikut  pada “bekerjanya  seseorang  pada  orang  lain”  dalam  sebuah  hubungan  kerja.  Imam Soepomo 17 menyatakan  bila  tiada  upah,  pada  umumnya  juga  tiada  hubungan kerja, misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong.
Beberapa  kalangan  telah  berusaha  mendefinisikan  upah  berdasar  pada beberapa  aspek  dan  sudut  pandang,  misalnya  dari  sudut  pandang  buruh, perusahaan, hukum,  ekonomi dan lain sebagainya, termasuk ke dalamnya adalah bentuk  upah  itu  sendiri.  Lazimnya,  upah  yang  diberikan  kepada  karyawan berwujud  uang  (alat  pembayaran  yang  sah  -  pasal  1602-h,  akan  tetapi  menurut pasal 1601-p KUH perdata upah itu dapat berwujud pula sebagai berikut  (dengan kondisi dan syarat tertentu):
a. Makanan yang harus dimakan atau bahan pangan, bahan penerangan,
b. bahan bakar
c. Pakaian seragam atau pakaian kerja
d. Hasil perusahaan yang ditentukan bagi karyawan atau buruh
e. Pemakaian tanah tertentu
f. Pemberian upah selama masa cuti dan lain-lain.
Meski  demikian,  dengan  merujuk  pada  UUK  13/2003  ,  perwujudan  upah sebagai bentuk imbal kerja adalah uang. Disebutkan sebelumnya, pengertian upah dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  aspek  dan  sudut  pandang,  G.  Reynold  seperti dikutip  oleh  Imam  Soepomo  mengemukakan  bahwa  ; 18 Upah  bagi  buruh  adalah uang  yang  diterima  -  atau  barang  dan  kebutuhan  hidup  yang  dapat terbeli/tertutupi,  sedangkan  bagi  pengusaha  upah  adalah  biaya  produksi  yang harus ditekan serendah-rendahnya, dan serikat pekerja/buruh menganggap bahwa upah adalah objek yang harus diperjuangan untuk dinaikkan.
17 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan…, h. 5
18 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta; Djambatan,1983), h. 135, Lihat juga, Halim, Ridwan. Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, Cet. 2.( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 84
Adapun  pengertian  yang  dinyatakan  oleh  A.  Syafii  Jafri 19 bahwa  upah menurut  Islam  adalah  pemberian  atas  sesuatu  jasa  karyawan  yang  telah  bekerja untuk  memajukan  perusahaannya,  jadi  upah  atau  disebut  ju’alah  adalah  suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan atau prestasi dari suatu pekerjaan. Sementara itu dari sudut pandang ekonomi, Upah adalah sebuah kesanggupan dari perusahaan  untuk  menilai  karyawannya  dan  memposisikan  diri  dalam benchmarking dengan  dunia  industri.  Lebih  lanjut  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, upah diartikan sebagai  pembalas jasa  atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. 20
Undang-undang No. 13 Tahun 2003, menjelaskan  “upah adalah hak pekerja/ buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan perundang-undangan,  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya atas  suatu  pekerjaan  dan/atau  jasa  yang  telah  atau  akan  dilakukan” 21 Pengertian sama sebagai yang termuat dalam RUU Pengupahan 2017 22
Sedangkan  definisi  upah  menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  8  tahun  1981 tentang  Perlindungan  Upah,  upah  diartikan  sebagai  imbalan  dari  pengusaha kepada  pekerja  atau  buruh  untuk  suatu  pekerjaan  atau  jasa  yang  telah  atau  akan dilakukan,  imbalan  tersebut  dalam  bentuk  uang  yang  ditetapkan  menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, termasuk tunjangan baik untuk pekerja atau buruh sendiri maupun keluarganya.
Merujuk  pada  beberapa  pengertian  tersebut,  dapat  dikemukakan  bahwa  upah adalah :
a. hak  pekerja/buruh  yang  timbul  akibat  tenaga  yang  dikeluarkan, kerja/jasa yang telah atau akan dilakukan
b. kewajiban  pemberi  kerja/perusahaan  sebagai  imbal  balas  atas kerja/jasa buruh
c. diwujudkan dalam bentuk uang
19 A. Syafi’i Jafri, Fiqh Muamalah , (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 165
20 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) , h. 1108.
21 Republik Indonesia, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan,
Pasal 1 angka 30
22 Lihat Rancangan Undang Undang No….. Tahun 2017 Tentang Sistem Pengupahan, Pasal 1 angka 8
d. berdasar  pada  kesepakatan  dan  aturan  tertentu  yang  dibenarkan  oleh hukum (perjanjian kerja, UU dll.)
e. termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

## 2. Upaya ke arah perbaikan sistem pengupahan
Menyorot  persoalan  perlindungan  terhadap  upah,  sangat  erat  kaitannya dengan  perlindungan  hukum  bidang  ketenagakerjaan 23 atau  hak-hak pekerja/buruh  pada  umumnya.  Mengulas  UU  No.  14  Tahun  1969  Tentang Ketentuan  Pokok  Mengenai  Tenaga  Kerja,  Manulang 24 menyatakan  bahwa salah  satu  tujuan  penting  dari  masyarakat  pancasila  adalah  dengan memberikan  kesempatan  bagi  pekerja/buruh  untuk  bekerja  dan  memperoleh penghasilan  yang  dapat  memberikan  kesejahteraan.  Dalam  posisi  tersebut maka  pekerja/buruh  berhak  mendapatkan  perlindungan  atas  keselamatan, kesehatan,  kesusilaan  serta  tindakan  amoral  lainnya,  dalam  artian pekerja/buruh  harus  terlindungi  dari  berbagai  persoalan  di  sekitarnya  yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaannya.
Hingga  sekarang  ini,  berbagai  upaya  dalam  rangka  perlindungan  upah telah  dilakukan,  akan  tetapi  persoalan-persoalan  pengupahan  masih  tetap muncul dan menjadi dinamika ketenagakerjaan. Persoalan yang sama muncul ketika  kita  hendak  membahas  penetapan  upah  minimum,  yang  dalam pandangan  Adrian  Sutedi 25 muncul  sebagai  akibat  belum  terwujudnya  satu keseragaman upah, baik secara regional/wilayah provinsi atau kabupaten/kota, baik  secara  sektoral  maupun  nasional.  Justru  ketidakseragaman  ini  masih menjadi  dasar  pertimbangan  demi  kelangsungan  hidup  perusahaan  maupun pekerja/buruh.
Sebagai  yang  telah  difahami,  sejak  campur  tangan  Pemerintah  dalam masalah hubungan kerja, maka hukum ketenagakerjaan yang mengatur semua aspek  hubungan  kerja  bergeser  arahnya  dari  hubungan  privat  menjadi hubungan  publik 26 ,  meski  jaminan  terhadap  hak-hak  pekerja/buruh  dan pengusaha tetap terlindungi. Salah satu contoh untuk alasan ini adalah adanya UUK  13/2003,  yang  mengatur  permasalah  upah  sebagai  termuat  pada  pasal 88,  terkhusus  PP  No.  78  Tahun  2015  Tentang  Pengupahan  (PP  78/2015).
23 Eko Wahyudi, dkk., Hukum Ketenagakerjaan , (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), h. 54
24 Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjan di Indonesia, (Jakarta; Rineka Cipta, 2001), h. 7-8
25 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Jakarta; Sinar Grafika, 2009),  h. 142-144
26 Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum…, h. 13
Menurut  Widodo  Suryandono 27 Intervensi  terhadap  bidang  ketenagakerjaan harus  dilakukan  pemerintah,  sebab  pemerintah  berkepentingan  untuk menyelaraskan antara upah layak dan pencapaian produktifitas kerja.
Akan  tetapi  sama  seperti  sebelum-sebelumnya,  kriteria  upah  yang dinyatakan  di  dalam  penjelasan  UUK  13/2003  terkait  UMK  masih  jauh  dari kata “layak”, sebuah ukuran yang relatif, alasannya menurut Asri Wijayanti 28 dilihat  dari  ketentuan  yang  tercantum  dalam  SK  Menaker  No.  Kep- 81/M/BW/1995  tentang  komponen  kebutuhan  hidup  manusia.  Upah  dalam ketentuan  ini  didasarkan  pada  komponen  hidup  minimum  pekerja  (KHMP) dan  bukan  berdasar  pada  kebutuhan  fisik  minimum.  Ketentuan  (UMP)  ini ternyata  berpengaruh  terhadap  pemenuhan  hidup  layak,  terlebih  bagi  mereka yang  sudah  berkeluarga,  di  tengah  harga  kebutuhan  pokok  yang  terus melonjak.
Melihat  kenyataan  bahwa  ketentuan  terkait  upah  yang  termuat  di  dalam UUK  ternyata  menyisakan  permasalahan,  ketidak  sempurnaan  atau  dengan bahasa lain  masih memerlukan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut, maka Upaya  kearah  penyempurnaaan  upah  terus  dilakukan  pemerintah.  Salah satunya  adalah  dengan  menerbitkan  PP  78/2015.  Namun  hal  yang  tak  jauh berbeda ketika PP 78/2015 muncul adalah penolakan dari kaum pekerja/buruh. Alasan yang dikemukakan adalah :
a. Serikat pekerja tidak dilibatkan dalam penetapan upah minimum, padahal yang  paling  berkepentingan  terhadap  upah  adalah  buruh.  Hal  ini dipandang  bertentangan  dengan  UUK  13/2003  tentang  Ketenagakerjaan, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dan  Konvensi  ILO No. 87 tentang kebebasan berserikat.
b. Dibanding negara lain di Asean, UM Indonesia masih lebih rendah
c. PP ini didalangi “pengusaha hitam”.  Dalam paket ekonomi jilid I s.d III, Pengusaha sudah mendapatkan semua kemudahan yang mereka inginkan. Serikat  pekerja  pun  mendukung  langkah  pemerintah  untuk  melindungi dunia  usaha  dengan  penurunan  tarif  listrik  untuk  industri,  gas  untuk industri,  dan memberikan bantuan/kemudahan bagi  pengusaha  yang tidak melakukan  PHK  terhadap  pekerja.  Tetapi  dalam  paket  ekonomi  jilid  IV, yang diterima kaum pekerja seperti susu dibalas air tuba, Dengan kata lain,
27 Widodo Suryandono, h. 100
28 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009),  h. 104-105
pemerintah  telah  membuat  kebijakan  yang  berorientasi  terhadap  upah murah. Kebijakan seperti ini curang dan tidak adil bagi buruh.
d. Formula  kenaikan  upah  bertentangan  dengan  konstitusi.  Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) “tiap-tiap warga negara berhak atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak bagi  kemanusian,  dan  Pasal 28D  ayat  (2)  “setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta mendapat imbalan dan  perlakuan  yang  adil  dan layak dalam  hubungan kerja.  Hal  yang  sama  juga  ditegaskan  dalam  UU  UUK,  setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan  yang layak bagi  kemanusiaan.  Namun  PP  No  78/2015 memuat bahwa  Formula kenaikan upah minimum  ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, hal ini  mengakibatkan penetapan upah minimum  tidak  lagi  berdasarkan  KHL  (Kebutuhan  Hidup  Layak);  dan telah mereduksi kewenangan Gubernur serta peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam penetapan upah minimum.
e. Persoalan jangka pendek dijawab dengan jangka panjang.  Krisis ekonomi seperti  sekarang  ini,  kemungkinan  hanya   akan  berlangsung  1  -  2  tahun. Ancaman  PHK  besar-besaran  juga  tidak  terbukti.  Potensi  PHK,  seperti yang  pernah  disampaikan  (pekerja  yang  dirumahkan,  jam  kerja  yang dikurangi,  tidak  ada  lagi  lembur),  perlahan  mulai  kembali  normal.  Maka solusinya bukan mengeluarkan RPP tentang Pengupahan. Sebab Peraturan Pemerintah maupun undang-undang bisa berlaku hingga 20 tahun, bahkan 30 tahun 29
Meski  ditentang  oleh  serikat  buruh  dan  berbagi  kelompok  masyarakat, akan  tetapi  pemerintah  tetap  saja  mengesahkan  PP  78/2015,  tepatnya  di  bulan Oktober 2015. Dalam hal ini pemerintah bersikukuh dan berkeyakinan bahwa PP 78/2015  diperlukan demi kepastian berusaha, kepastian hukum, dan menjauhkan politisasi upah minimum dalam pemilihan kepala daerah. Alasan yang mendasari pemerintah pada waktu itu adalah, bahwa pemerintah membutuhkan waktu sekira 12  tahun  melakukan  survei  dan  pembahasan  dengan  melibatkan  berbagai  pihak. Belum  lagi  alasan  pemerintah  bahwa  Peraturan  yang  mengatur  sebelas  jenis pengupahan tersebut, merupakan kelanjutan proyek fleksibilisasi pasar kerja yang direncanakan  sejak  1995,  sebagai  syarat  pencairan  utang  kepada  Dana  Moneter Internasional  (IMF).  Lebih  jauh  lagi  bahwa  PP  78/2015  diterbitkan  pemerintah mengacu  kepada  Paket  Kebijakan  Ekonomi  Jilid  IV,  Pemerintah  dalam  hal  ini
29 Disarikan dari https://www.bantuanhukum.or.id/web/5-alasan-tolak-pp-pengupahan- penjelasan-lengkap/ , diakses tanggal 22 Oktober 2018
menitikberatkan  pada  persoalan  ketenagakerjaan,  yaitu  mendorong  pengupahan yang adil, sederhana, dan terproyeksi.
Dalam  sudut  pandang  pengusaha,  keberadaan  PP  ini  merupakan  angin segar,  sebab  formula  baku  dalam    PP  78/2015  mengikat   seluruh  pemangku kepentingan,  terutama  pemerintah  daerah  agar  tidak  mempolitisasi  isu  upah minimum  buruh  ini  demi  kepentingan  politik  praktis  mereka.  Sudah  menjadi rahasia  umum  bahwa  banyak  kepala  daerah  dan  calon  kepala  daerah  yang menjanjikan  kenaikan  upah  minimum  sesuai  tuntutan  buruh.  Mereka  berharap langkah  itu  menuai  dukungan  politik  dari  kalangan  buruh  yang  memang jumlahnya  sangat  signifikan  untuk  memenangi  kontestasi  pemilihan  kepala daerah.
Kenaikan upah minimum  yang dijanjikan kepala daerah ternyata menjadi beban  bagi  pengusaha.  Sebab,  besaran  kenaikannya  merupakan  hasil  kompromi politis,  tidak  didasarkan  pada  kalkulasi  kondisi  ekonomi  dan  kondisi  keuangan masing-masing perusahaan. Itulah mengapa, PP Pengupahan ini cukup melegakan pengusaha, setidaknya upah minimum tidak lagi menjadi komoditas politik. 30
Pada  prinsipnya,  di  satu  sisi  kehadiran  PP  78/2015  adalah  merupakan perwujudan  amanah  UUK  13/2003  terkait  regulasi  dasar  pengupahan,  yang  oleh Marcus  dibagi  kedalam  dua  bagian  besar  yaitu,  mekanisme  penetapan  upah  dan perlindungan upah 31 : pertama; mekanisme penetapan upah, berupa UM ditingkat provinsi dan kab/kota, penetapan upah melalui perundingan kolektif, struktur dan skala  upah  dan  peninjauan  secara  berkala, kedua; perlindungan  upah,  yang termuat  dalam  pasal  88  ayat  (2),  berupa  kewenangan  pemerintah  untuk menetapkan  kebijakan  pengupahan  untuk  melindungi  pekerja/buruh.  Namun demikian  kalangan  yang  antipati  terhadap  PP  ini  menganggap,  bahwa  Pujian berlebihan  terhadap  PP  78  Tahun  2015  dengan  menawarkan  struktur  skala  upah justru  memperlihatkan  lepasnya  tanggungjawab  dan  perlindungan  negara  untuk memastikan  terpenuhinya  hak-hak  pekerja/buruh    utamanya  pendapatan   buruh yang stabil
30 Dirangkum dari http://sp.beritasatu.com/tajukrencana/pp-pengupahan-demi-buruh- dan-pengusaha/100719 , diakses tanggal 22 Oktober 2018.
31 Markus Sidauruk, Kebijakan pengupahan di Indonesia: Tinjauan Kritis dan Panduan Menuju Upah Layak , (Jakarta: Bumi Intitama, Sejahtera, 2013), h. 9.
Oleh  sebab  itu,  kewenangan  pemerintah  menetapkan  kebijakan pengupahan khususnya penetapan upah minimum terlihat dari tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatkan : 32
a. Pemerataan pendapatan
b. Daya beli
c. Perubahan struktur biaya
d. Produktifitas nasional
e. Ethos dan disiplin kerja
f. Kelancaran komunikasi pekerja dan pengusaha
Menarik  untuk  disimak,  bahwa  lima  tahun  sebelum  keluarnya  PP  78,
sistem  pengupahan  sudah  dikritik  oleh  berbagai  kalangan 33 .  Para  penggiat perburuhan  mengaitkan  problem  pengupahan  dengan  tanggung  jawab  negara, karakter  industri  dan  kelayakan  upah  buruh  maupun  calon  buruh.  Masalah- masalah tersebut berkisar pada 34 :
a. upah  minimum  yang  ditetapkan  kerap  jauh  dari  nilai  riil  kebutuhan hidup layak (KHL). Angka-angka statistik upah minimum di beberapa daerah  memang  memperlihatkan  upah  minimum  setara  atau  lebih tinggi dari KHL. Namun, rumusan penetapan angka KHL sebenarnya merujuk  pada  sejumlah  jenis  barang  yang  ditetapkan  pemerintah  dan negosiasi  di  dewan  pengupahan.  Karena  itu,  pada  kurun  waktu  2013 muncul tuntutan agar terjadi revisi komponen menjadi 80 hingga 122 komponen. Pekerja/buruh  menyadari, bahwa upah minimum menjadi tolak  ukur  perhitungan  jenis-jenis  upah  lainnya,  seperti  upah  lembur, pesangon,  dan  pembayaran  tunjangan  lainnya.  Seyogyanya  mereka berpartisipasi dalam hiruk-pikuk penentuan upah minimum.
b. bagi  buruh  di  bawah  mandor  atau  supervisor,  upah  minimum seringkali  menjadi  upah  maksimum.  Upah  minimum  maupun  jenis pengupahan  lainnya  sama-sama  bergantung  pada  hasil  negosiasi.  Di sini  terdapat  dua  persoalan,  yakni  masa  kerja  buruh  yang  tidak
32 Widodo Suryandono, Pengupahan dan Jaminan Sosial, dalam Aloysius Uwiyono dkk, Asas-asas Hukum Perburuhan, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2014), h. 102
33 Kritikan dan penolakan telah menjadi bagian sejarah pengupahan di Indonesia bahkan sejak zaman Belanda, Puncak krisis pertama kali (oleh organisasi buruh) terjadi pada tahun 1922 ketika pekerja/buruh menuntut kenaikan upah. Lihat dalam Djumadi, Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia, (Jakarta; Rajawali Grafindo Persada, 2005), h. 20
34 http://majalahsedane.org/kebijakan-pengupahan-masalah-dan-beberapa-pilihan/ diakses tanggal 23 Oktober 2018
diperhitungkan  sebagai  upah  dan  karena  ikatan  kerja  buruh  bersifat kontrak jangka pendek (harus diperbaharui). Sehingga meskipun telah bekerja  bertahun-tahun,  maka  masa  kerjanya  selalu  di  bawah  satu tahun, justru jenis-jenis  hubungan kerja  yang memangkas masa kerja ini semakin lumrah dipraktikkan di berbagai sektor dan jenis industri.
c. beberapa negara di Asia mengaitkan upah minimum dengan tunjangan sosial  maupun  sistem  pengendalian  harga,  di  Indonesia  upah minimum  menjadi  satu-satunya  tumpuan  pendapatan.  Dengan  upah minimum  itulah  berbagai  keperluan  hidup  ditanggung.  Para  buruh harus berhemat dengan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan rutin  (paling  tidak)  sebanyak  dua  kali  dalam  setahun,  yaitu  di  awal tahun  dan  menjelang  hari  raya  Idul  Fitri.  Harga  beberapa  komoditas pun  akan  mengalami  kenaikan  menjelang  libur  dan  masuk  sekolah atau  ketika  terjadi  kenaikan  harga  dasar  listrik  dan  bahan  bakar minyak.
d. kebijakan  pengupahan  bersifat  pukul  rata  kepada  semua  jenis  usaha formal  dengan  modal  negeri  maupun  luar  negeri.  Ketika  upah minimum  ditetapkan,  seluruh  usaha  formal  wajib  menjalankan ketentuan tersebut. Ketentuan penangguhan upah minimum yang amat sulit  dilaksanakan  hanya  dapat  dipenuhi  oleh  perusahaan-perusahaan formal  besar.  Indonesia  menyamaratakan  jenis-jenis  industri  agar patuh  pada  satu  sistem  pengupahan.  Prinsip  penyamarataan  tersebut berlaku  pula  dalam  soal  bantuan  permesinan  dan  modal  untuk  dunia usaha.  Hasilnya  adalah  usaha-usaha  dalam  negeri  dengan  pasar  lokal kian tergusur oleh perusahaan-perusahaan besar dengan modal asing.
3. Rancangan Undang Undang Tentang Sistem Pengupahan (RUU 2017)
Adalah  menarik  untuk  sedikit  membahas  RUU  pengupahan  pada  bagian akhir tulisan ini dengan alasan berikut :
a. RUU ini adalah bagian program Legislasi Nasional (prolegnas)  2015 -
2019 35 ,  dengan  demikian  akan  berakhir  pada  tahun  2019  (atau dilanjutkan  pada  Prolegnas  berikutnya),  sehingga  menarik  untuk dinantikan pengesahannya;
b. Meski  termasuk  Prolegnas  2015-2019,  nyatanya  RUU  tentang pengupahan  ini  telah  dilakukan  dan  dipersiapkan  oleh  pemerintah sejak  tahun  2003  dengan  nama  Rancangan  Undang-Undang  Sistem
35 http://peraturan.go.id/ruu-tentang-sistem-pengupahan.html
Pengupahan  Nasional  (sedikit  berbeda  dengan  RUU  2017  yang  tanpa kata  “Nasional”)  sebagai  acuan  pelaksanaan  pengupahan  bagi perusahaan. 36
c. Setelah digodok selama 12 tahun (2003 - 2015), yang muncul ternyata bukanlah undang-undang melainkan PP 78/2015 tentang pengupahan
d. RUU ini mencabut keberlakuan pasal 88 sampai dengan pasal 98 UUK 13/2003 PP 78/2015 terkait pengaturan upah
e. Dikembalikannya  variabel  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL),  yang justru  tidak  dipergunakan  dalam  PP  78/2015  (akan  ditinjau  setiap  5 tahun berdasarkan Permenaker No. 21 Tahun 2015), padahal  sebelum PP  78/2015  berlaku,  penetapan  upah  minimum  setiap  tahun dilaksanakan  dengan  melakukan  survei  KHL. 37 .  Sementara  RUU  ini memuat atau mengembalikan KHL tersebut dalam salah satu pasalnya misalnya  pasal  43  ayat  (1).  Bahwa  variabel  KHL  inilah  yang merupakan salah satu tema utama tuntutan pekerja/buruh.
f. RUU  ini  merupakan  RUU  Usul  Inisiatif  DPD  RI,  bersama  dengan RUU  lain  seperti  penyusunan  RUU  tentang  Ketahanan  Keluarga,  dan penyusunan  pandangan  atas  RUU  tentang  Sistem  Nasional  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 38
g. Pada  tahun  2015  draft  RUU  tentang  pengupahan  telah  rampung  dan siap di  ajukan ke meja Presiden RI untuk  ditandatangani, 39 sementara pada  tahun  yang  sama  ribuan  buruh  yang  tergabung  dalam  Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Para buruh dari berbagai daerah tersebut menuntut  dihapuskannya  rencana  pengesahan  Rancangan  Undang- Undang  (RUU)  Pengupahan  yang  dinilai  tak  berpihak  pada  kaum buruh 40 .
36
Lihat, https://bisnis.tempo.co/read/36399/pemerintah-siapkan-ruu-sistem- pengupahan-nasional
37 Lihat,  http://www.dpd.go.id/artikel-102-dpd-ri-nilai-pp-pengupahan-rugikan-kaum- buruh
38 https://www.republika.co.id/berita/dpd-ri/berita-dpd/17/07/21/otfzg3425-komite-iii- dpd-fokus-pembahasan-tiga-ruu-inisiatif
39 https://nasional.kontan.co.id/news/ruu-pengupahan-segera-meluncur-ke-meja- jokowi
40 https://news.okezone.com/read/2015/10/03/337/1225451/tolak-ruu-pengupahan- ribuan-buruh-serbu-istana
h. Akhirnya  berdasar  pada  poin  c  dan  g  tersebut,  muncul  pertanyaan, “apakah  RUU  pengupahan  2017  (prolegnas  2015  -  2019)  yang diinisiasi  oleh  DPD  adalah  sama  dengan  RUU  yang  disiapkan  sejak tahun 2003, atau RUU pengupahan 2017 merupakan RUU yang baru ?, atau  apakah  draft  RUU  (2003)  pengupahan  yang  siap  diajukan  untuk ditandatangani oleh Presiden akhirnya diberlakukan juga dengan nama PP 78/2015 dan bukan undang-undang (akibat penolakan pekerja/buruh) ?
Latar belakang RUU 2017 menyatakan antara lain, bahwa isu pengupahan masih  menjadi  persoalan  utama  di  Indonesia,  maraknya  unjuk  rasa  menuntut kenaikan upah minimum, sementara upah minimum yang terlalu tinggi juga akan meningkatkan  harga  produk  sehingga  sulit  bersaing  di  pasaran,  dan  peraturan terkait  pengupahan  saaat  ini  belum  terintegrasi  dalam  satu  payung  hukum berbentuk  undang-undang.  Adapun  inti  dari  RUU  sitem  pengupahan  ini  memuat 13  bagian  yaitu  :  Latar  Belakang,  Tujuan,  Ruang  Lingkup,  Penghasilan  yang Layak, Kebijakan pengupahan, Perlindungan Upah, Upah Minimum, Kesepakatan Upah, Hal yang diperhitungkan dengan Upah, Pengenaan denda dan Pemotongan Upah,  Perselisihan  Pengupahan,  Sanksi  Administratif  dan  Ketentuan  Pidana. 41 Oleh  sebab  itu,  berkaca  dari  pandangan  dan  permasalan  upah  tersebut,  maka dalam  pandangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  RI  (DPD)  undang  undang  di Indonesia  hendaknya  dibentuk  berdasar  pada  fungsi  dasar  upah,  yaitu  menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil  kerja  seseorang,  dan  menyediakan  intensif  untuk  mendorong  peningkatan produktifitas  kerja  pekerja/buruh.  Disamping  itu,  konsep  peraturan  pengupahan juga  harus  melihat  konteks  integratif  yang  merupakan  satu  kesatuan  sistem kesejahteraan  pekerja,  karena  pada  akhirnya  peningkatan  kesejahteraan  pekerja bukan hanya upah, namun terkait pula dengan implementasi sistem jaminan sosial di perusahaan dari segala aspeknya 42

## PENUTUP
Sistem  upah  merupakan  kebijakan  dan  strategi  yang  menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang  diterima  oleh  pekerja  sebagai  balas  jasa  atas  hasil  kerja  mereka. Pekerja/buruh menganggap bahwa pengupahan merupakan masalah yang penting
41 Tim Ahli DPD RI, Intisari RUU Sistem Pengupahan
42 DPD RI, Kerangka Acuan Uji Sahih Komite III DPD RI Terkait RUU Sistem Pengupahan. Jakarta, 2012, h. 3
karena  menyangkut  keberlangsungan  dan  kesejahteraan  hidup  mereka  beserta keluarganya,  sehingga  permasalah  ini  kian  menjadi  isu  sensitif  dibanding permasalahan ketenagakerjaan lainnya. Isu-isu dikriminasi dan kesenjangan sosial bisa  muncul  karena  adanya  perbedaan  upah,  unjuk  rasa  dan  mogok  kerja  sudah menjadi  trend  dalam  menanggapi  kebijakan  pengupahan,  baik  kebijakan  itu  dari tingkat  perusahaan maupun aturan hukum  yang dikeluarkan oleh pemerintah. PP 78/2015  yang  mencoba  meregulasi  dan  menjembatani  permasalahan  ini tampaknya  sama  seperti  aturan  sebelumnya  -  sama  mendapatkan  resistensi  dari kalangan  pekerja/buruh  -  dan  penerimaan  yang  setengah  hati  oleh  kalangan pengusaha. Namun yang menjadi catatan, bagi sebagian kalangan PP 78/2015 ini sekaligus  menandai  Indonesia  menganut  sistem  upah  fleksibel,  yang  justru menguat  pada  kurun  waktu  2000-an,  yang  selanjutnya  menjadi  satu  kesatuan dengan  peraturan  perundangan  ketenagakerjaan  maupun  peraturan  lain  yang muncul  kemudian.  Hal  yang  tampak  nyata  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  3 Tahun 2006 mengenai Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
Sesungguhnya  permasalahan  upah  berada  pada  wilayah  privat  pihak terkait  yaitu  pihak  pekerja/buruh  dan  majikan/pengusaha,  yang  berpokok  pada perbedaan  persepsi  terhadap  “upah”  berikut  jenis  dan  besarannya.  Perbedaan persepsi inilah yang terus bergulir hingga “memperkuat” posisi pemerintah untuk urug  rembuk  dan  campur  tangan,  tersebab  hanya  penguasalah  berikut kekuasaannya yang mampu (dengan daya paksa) mendudukkan pihak-pihak yang berselisih  paham.  Namun  seperti  yang  terlihat  campur  tangan  pemerintah  dalam hal ini tetap mendapat kritikan dan resistensi, akibat adanya bias kepentingan pada salah satu pihak.
ini  pihak-pihak  berkepentingan  tengah  menanti  pengesahan  RUU  baru dalam  masalah  pengupahan,  yaitu  RUU  sistem  pengupahan  2017  yang  diinisiasi DPD  RI,  muncul  harapan  berbagai  pihak  bahwa  RUU  ini  mampu  menjawab permasalahan  pengupahan  yang  selama  ini  terus  bergulir,  dan  terlepas  dari pandangan DPD RI bahwa PP 78/2015 belum mampu mewujudkan kesejahteraan utamanya bagi pekerja/buruh dan justru merugikan buruh, namun pada  nyatanya Indonesia  memang  membutuhkan  perangkat  aturan  di  bidang  ketenagakerjaan yang  minim  penolakan  dari  kalangan  buruh  dan  diterima  dengan  sepenuh  hati oleh  kalangan  pengusaha.  Dengan  demikian  RUU  ini  diharapkan  mampu mengetangahkan penyelesaian permasalahan pengupahan yang solutif konprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Syafi’i Jafri, Fiqh Muamalah , Pekanbaru: Suska Press, 2008
Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta; Sinar Grafika, 2009
Adriani, presentasi Pandangan Pemerintah Terhadap Sistem Pengupahan. Peer Review RUU Sistem Pengpahan DPD RI. Hotel Bluesky. Jakarta, 23 Mei 2017.
Ahmad, S. Ruky. Manajemen Penggajian dan Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan. Jakarta, Gramedia Pustaka, 2006
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta; Sinar Grafika, 2009
Djumadi, Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia, Jakarta; Rajawali Grafindo Persada, 2005
DPD  RI, Kerangka  Acuan  Uji  Sahih  Komite  III  DPD  RI  Terkait  RUU  Sistem Pengupahan. Jakarta, 2017,
Eko  Wahyudi,  dkk., Hukum  Ketenagakerjaan ,  (Jakarta;  Sinar  Grafika,  2016),  h. 54
Halim, Ridwan. Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, Cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001
Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta; Djambatan, 1990
Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta; Djambatan,1983 Markus Sidauruk, Kebijakan pengupahan di Indonesia: Tinjauan Kritis dan Panduan Menuju Upah Layak , Jakarta: Bumi Intitama, Sejahtera, 2013.
Rancangan Undang Undang No….. Tahun 2017 Tentang Sistem Pengupahan, Pasal 1 angka 8
Republik Indonesia, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjan di Indonesia, Jakarta; Rineka Cipta, 2001
Soeprayitno, Memahami PP 78/2015 Sudut Pandang Pengusaha. (Slide) disampaikan dalam acara Member Gathering DPN-Apindo, Jakarta, 4 Desember 2015
Swasono, Yudo dan Sulistyaningsih, Metode perencanaan tenaga kerja : tingkat nasional, regional dan perusahaan, Yogyakarta : BPFE, 1983
T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro , Yogyakarta: Kanisius, 2003
Tim Ahli DPD RI, Intisari RUU Sistem Pengupahan. Jakarta 2017
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1994
Widodo Suryandono, Pengupahan dan Jaminan Sosial, dalam Aloysius Uwiyono dkk, Asas-asas Hukum Perburuhan, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2014 Zaeni Ashadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang HubunganKerja, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007
Internet http://majalahsedane.org/kebijakan-pengupahan-masalah-dan-beberapa-pilihan/ diakses tanggal 23 Oktober 2018
http://peraturan.go.id/ruu-tentang-sistem-pengupahan.html http://sp.beritasatu.com/tajukrencana/pp-pengupahan-demi-buruh-dan pengusaha /100719 , diakses tanggal 22 Oktober 2018.
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/30/hanya-indonesia-yang-terus- berkutat-masalah-upah-buruh
https://nasional.kontan.co.id/news/ruu-pengupahan-segera-meluncur-ke-meja- jokowi
https://news.okezone.com/read/2015/10/03/337/1225451/tolak-ruu-pengupahan- ribuan-buruh-serbu-istana
https://news.okezone.com/read/2018/04/26/337/1891812/investigasi-ombudsman- tka-china-tanpa-keterampilan-masuk-ke-indonesia-setiap-hari . diakses tanggal 20 Oktober 2018.
https://www.bantuanhukum.or.id/web/5-alasan-tolak-pp-pengupahan-penjelasan- lengkap/ , diakses tanggal 22 Oktober 2018
https://www.liputan6.com/news/read/3495346/rayakan-may-day-150-ribu-buruh- kepung-istana-hari-ini. Diakses tanggal 20 Oktober 2018.
https://www.republika.co.id/berita/dpd-ri/berita-dpd/17/07/21/otfzg3425-komite- iii-dpd-fokus-pembahasan-tiga-ruu-inisiatif
http://www.dpd.go.id/artikel-102-dpd-ri-nilai-pp-pengupahan-rugikan- kaum-buruh
https://bisnis.tempo.co/read/36399/pemerintah-siapkan-ruu-sistem- pengupahan-nasional
Badan Pusat Statistik, diakses tanggal 20 Oktober 2018