## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN KEBERSIHANDI KOTA KEDIRI

## Yenik Pujowati 1
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Email : yeniworo@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja kebijakan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan persampahan di dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan kota kediri. Berdasarkan undang-undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kebijakan peraturan daerah No.3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri. Berdasarakan peraturan tersebut sangatlah penting untuk menguatkan tentang pelayanan kebersihan persampahan di Kota Kediri. Metode penelitian ini yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data di peroleh melalui observasi dan analisis dari data sekunder, maupun data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bawah indikator kinerja pelayanan kebersihan pada sapuan jalan masih kurang efesien dan teknis kerja sapuan jalan masih kurang produktif, sebagai pendukung saranan prasaranan alat pengakutan sampah atau pengambilan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA masih kurang maksimal, hal ini di sebabkan keterbatasan peralatan di dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan Kota Kediri. Dari hasil peneliti dapat di simpulkan bawah kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan kebersihan di Kota Kediri belum mencapai standar kinerja dan tingkat pelayanan kebersihan belum bisa dikatakan secara efesien dan efektif.
Kata Kunci : Kinerja Kebijakan Publik, Pelayanan Kebersihan Sampah.

## Abstract
This research aims to determine the performance of local government policies in improving solid waste services in the environmental cleanliness and gardening service of Kediri city. Based on Law No.18 of 2008 concerning waste management, regional regulation policy No. 3 of 2015 concerning waste management in Kediri City. Based on this regulation, it is very important to strengthen solid waste cleaning services in Kediri City. This research method used is a qualitative research method. Data is obtained through observation and analysis from secondary data and primary data. The results of this study indicate that the performance indicators of cleaning services on road sweeping are still less efficient and the technical work of road sweeping is still less productive, as a support for the infrastructure for waste collection equipment or waste collection from TPS / TPS 3R to TPA is still not optimal, this is due to limitations equipment in the environmental cleanliness and gardening service of Kediri City. From the results of the researchers, it can be concluded that the local government policy in improving the performance of cleaning services in Kediri City have not reached performance standards and the level of cleaning services cannot be said to be efficient and effective.
Keywords : Public Policy Performance, Garbage Cleaning Services

## LATAR BELAKANG
Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Aparatur pemerintah daerah dituntut untuk dapat menjalankan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien serta mem- punyai inisiatif dan empati di dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya.Perubahan paradigma pengelolaan persampahan akan sangat terkait dengan perubahan budaya pada masyarakat. Perubahan tersebut merupakan tantangan besar bagi pengelola kebersihan.Dalam kenyataannya banyak pengelola kebersihan menghadapi berbagai masalah dalam mewujudkan sistem pengelolaan persampahan yang menekankan pada pengurangan dan pemanfaatan sampah.Permasalahan pengelolaan sampah meliputi, aspek kelembagaan, teknik operasional dan peran serta masyarakat. Aspek kelembagaan disini adalah dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan kota kediri (DLHKP). Kinerja pelayanan kebersihan Kota Kediri dalam meningkatkan kinerja pegawai dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan kota kediriberdampak kepada aspek lainnya yaitu proses teknik operasional pengelolaan sampah yang kurang optimal dan peran serta masyarakat yang kurang efektif dan efesien.
Teknik operasional pengelolaan sampah yang menjadi tugas dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan kota kediri. Kinerja pelayanan kebersihan dikota kediri adalah berhubungan dengan proses penyapuan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah. Terkait dengan teknik operasional pengelolaan sampah, permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kinerja kurang optimal sehingga proses pengelolaan sampah menjadi terganggu adalah berkaitan dengan proses pengangkutan sampah dari tempat-tempat pembuangan sampah
sementara. Alat Pengangkutan sampah dikota kediri tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan yang seharusnya dilakukan 1 hari sekali, namu pada realitanya pengakutan sampah hanya dilakukan dalam waktu 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali sampai 4 hari dan seringkali sampah-sampah tidak tiap hari diangkut. Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasana yang di miliki oleh DLKHP masih kurang dan DLHKP telah menganggarkan 24 unit gerobak sampah, pada tahun 2018 sebanyak 21 unit tossa (berumur lebih dari 10tahun) yang dimiliki DLHKP. Ketersediaan dump truck dan arm roll yang memadai sebagai alat pengangkutan sampah juga sangat dibutuhkan untuk mengangkut sampah dari transfer depo atau container menuju TPA Klotok, 12 unit dump truck 6 unit arm roll dioperasikan untuk mengangkut sampah dari TPS/TPS3R/UDPK ke TPA yang berlokasi di Klothok Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto.
Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah truk pengangkut sampah yang kurang memadai untuk dioperasionalkan dalam proses pengelolaan sampah. 65% alat pengangkutan telah diopera- sionalkan lebih dari 15 tahun dan kondisi kendaraan saat ini rusak dan tidak efisien untuk dioperasionalkan. Hal-hal yangdemikian tersebut menyebabkan lambatnya pelayanan pengangkutan sampah di tempat-tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), sehingga menyebabkan timbulan sampah. Permasalah selanjutnya adalah menginat pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, pemerintah, perdangangan dan jasa, serta konservasi yang setiap hari terus terjadi aktivitas sehingga sampah yang dihasilkan terus bertambah banyak dan lebih besar dibanding dengan daerah lainya walupun penyampuan di ruas-ruas jalan sepanjang kota kediri telah di lakukan namun sampah masih terus bermunculan diruas-ruas jalan. Permasalah-permasalah tersebut merupakan gambaran umum yang menghambat kinerja pelayanan kebersihan di dinas lingkungan hidup
kebersihan dan pertamanan kota kediri. Bedasarkan urian diatas mengenai kinerja pelayanan kebersihan yang terjadi dikota kediri, maka peneliti bermaksud untuk mengkaji lagi secara mendalam mengenai problemtatika sampah yang terjadi di kota kediri. oleh karena itu judul penelitian ini adalah "Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kebersihandi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri".

## KAJIAN PUSTAKA.

## Kebijakan publik.
Definisi kebijakan publik juga dilakukan oleh Thomas R Dye adalah whatever governments choose to do or not to do. Makna Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisist merupakan kebijakan. Sealain Dye, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari semjumlah aktor (penjabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan publik memang tidak lepas dari kaitan kepetingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum (Anderson, 1979:2-3)
Lain lagi dengan Edward yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai "What governmenst say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs". Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program. Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang- undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintahan ataupun berupa program-
program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Thoha; 2002)
Selanjutnya kebijakan menurut (William N.Dunn: 1998) bahwa analisis kebijakan adalah;
Policy analysis is a problem solving discipline that draws ontheories, methodee, and substantive findings of the behavioral and social sciences, social professionaland political philosophy, as is usual with complex activities there are several ways to define policy analisis. The one adopted here is that policy analysis is a process multi- disciplinary inquiry designed to create, criti- callyassess, andcoinicate information that is useful in understanding and improving policies. (Ricka; Journal of Urban Sociology/Volume 2/No.1/April 2019).

## Kinerja Kebijakan Publik.
Jika dikaitkan dengan kebijakan publik, indikator merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja implementasi suatu kebijakan. Dengan adanya indikator maka peneliti dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, program atau proyek. Fungsi indikator untuk mengetahui kinerja suatu kebijakan dapat dilihat dari definisi sebagai berikut :
"Performance indicator are measure of project impact, outcame outputs, and inputs that are monitored during project implementation to assess progress toward project objectives. They are also used later to evaluate a project's succes". (World Bank, 1996 dalam bukunya Purwanto 2012:102)
Dalam bukunya (Purwanto, 2015:105) Sebagaimana telah disebutkan dalam kerangka logis pengukuran kinerja suatu kebijakan, bawah indikator utama untuk mengukur kinerja dibedakan menjadi dua antara lain;
1.  Indikator (Policy Output).
digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasa- ran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsisdi dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implemen- tasi suatu kebijakan. Untuk mengethaui kuali- tas policy output yang diterima oleh kelompok sasaran, maka evaluator dapat merumuskan berbagai indikator.
2. Indikator Policy Outcame.
Indikator kedua adalah Policy Outcome, yaitu untuk menilai hasil implementasi suatu kebijakan. Dalam berbagai literatur, indikator outcome juga disebut sebagai indikator dampak kebija- kan (Policy Impact). Berbagai perubahan yang muncul sebagai konsekuensi implementasi suatu kebijakan atau program tersebut perlu diukur untuk dapat diketahui sejauh mana kinerja implementasi kebijakan atau program.

## Kinerja Pelayanan Publik
Produk organisasi publik adalah pelayanan publik. Karenanya produk pelayanan yang berkualitas menjadi tuntutan pemberi palayanan. Gibson, Ivancevich & Donnelly (Depdagri, 2006:29-30) memasukkan dimensi waktu, yaitu menggunakan ukuran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam melihat organisasi publik. Dalam hal ini kinerja pelayanan publik terdiri dari:
Produksi adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungan. Mutu, adalah kemampuan organisasi untuk memenuhi harapan pelanggan dan clients. Effisiensi, adalah perbandingan terbaik antara keluaran (output) dan masukan (input) Fleksibilitas, hadalan usuran yang menun- jukkan daya tanggang organisasi terhadap tuntutan perubahan internal dan eksternal.
1.
2.
3.
4.
Kepuasaan menunjukkan pada perasaan karyawan terhadap pekerjaan dan peran mereka didalam organisasi.
Persaingan menggambarkan posisi organisasi di dalam berkompetisi dengan organisasi lain yang sejenis.
Pengembangan, adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan dan tanggung- jawab organisasi dalam memperbesar kapa- sistas dan potensinya untuk berkembang melalui investasi sumberdaya.
Kelangsungan hidup, adalah kemampuan organisasi untuk tetap eksis dalam meng- hadapi segala perubahan.
Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap orangisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. (Mahsun, 2016:73) Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan kompone sebagai berikut :
1. Biaya pelayanan (cost service)
2. Penggunaan (utilization)
3. Kualitas dan standar pelayanan (quality and standard)
4. Cakupan pelayanan (coverage)
5. Kepuas (satisfaction)
Pengukuran kinerja pelayanan publik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia didasrkan atas berbagai kondisi dan situasi yang memungkinkan semuanya berjalan dengan baik. LAN (2007) mengambarkan secara teoritik bahwa kualitas pelayanan pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penentu apakah pelayanan itu baik atau buruk. Berikut ini gambar diagram foktor yang mem- pengaruhi kinerja pelayanan publik.

## Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas
Pelayanan Publik
1.
2.
3. 4.

## METODE
Lokasi Penelitian bertempat di Kota Kediri Jawa Timur. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data di peroleh melalui observasi dan analisis dari data sekunder. Data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, Kemudian di Analisis dan di interprestasikan dengan memberi kesimpulan. Tujuan peneliti untuk mengambarkan, menganalisis dan menjelaskan fenomena dengan sedalam- dalamnya melalui pengumupulan data. Fokus masalah pada penelitian ini adalah kinerja pelayanan kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Informan pada peneliti ini adalah: Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, Anggota bank sampah, Kepala desa dan Tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW di Kota Kediri.

## Dukungan Petugas Sapuan Jalan.
Setiap instansi pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik agar terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kinerja pelayanan kebersihan jalan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi bidang dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan kota kediri, sehingga petugas sapuan jalan dibentuk
untuk kebersihan jalan di Kota Kediri.Sampah yang berasal dari jalan raya, yaitu berasal dari pembersihan jalan yang umunya terdiri dari kertas-kertas, kardus-kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, onderdil-onderdil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, plastik dan sebagainya.
Sebelum masuk tahun anggaran 2018, dalam satu hari setiap petugas sapuan menyapu jalan pada pagi dan sore hari. Dengan teknis kerja menyapu pagi mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan selesai pekerjaan, sedangkan sore hari mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi mengungkapkan bahwa teknis kerja sapuan jalantersebut masih kurang efisien dan kurang produktif.
Pemreintahan daerah melalui DLKHP kota kediri dalam meningkatkan kinerja pelayanan persampahan terkait denganTeknis kerja sapuan jalan yang baru adalah petugas sapuan hanya bekerja selama 4 jam dan harus berada di tempat dalam kurun waktu tersebut, selain itu beban kerja sapuan ditambah sesuai standar yang sudah diukur dan dihitung berdasarkan jumlah luas jalan yang disapu dibagi dengan sumber daya manusia (SDM) petugas sapuan jalan yang ada di Kota Kediri. Secara khusus, gagasan baru teknis kerja sapuan jalan tersebut bertujuan untuk:
Terwujudnya Kebersihan Ruas Jalan di Wilayah Kota Kediri;
Pemerataan Beban Kerja Atas Lokasi Pembersihan Ruas Jalan;
Optimalisasi Tugas, Tanggung Jawab dan Hasil atas Lokasi yang Dibersihkan;
Efisiensi Waktu dan Biaya, dikarenakan 1 (satu) kali shift kerja dalam sehari.
Mempermudah dalam Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan.
Kinerja pelayanan sapuan jalan diawali dengan penghitungan jumlah luas jalan yang dilakukan secara manual dan dibagi per kecamatan, hal ini
a.
b.
c.
d. e.
Gambar : Faktor-Faktor Yang Memengaruhi
Kualitas Pelayanan Publik Sumber : (NAO, 2003; LAN, 2007. hal.4) A. Menentukan kebutuhan penggunan pelayanan B Menetukan kebutuhan penggunan dangan biaya yang terjangkau C.
Memadukan Inovasi dan teknologi baru dalam penyedia pelayanan D. Pengukuran Kinerja secara Akurat F. Memastikan penggunan layanan mendapat keuntungan maksimum Pelayanan yang efektif E. Memungkinkan pengguna pelayanan mendapatkan keadilan
dilakukan agar lebih mudah dan valid dalam pem- bagian beban kerja sapuan jalan dan personil petugas sapuan jalan. Pengukuran dimulai dari trotoar sampai dengan berem tanah maupun aspal yang disapu petugas dari sisi kanan dan kiri jalan.Setelah dapat ditemukan bawahkinerja pelayanan berjumlah keseluruhan luas jalan dan personil sapuan maka standar pengukuran beban kerja sapuan jalan dapat dianalisa data sebagai berikut yang dapat terperinci:

## (Sumber : Dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan kota kediri)
Berdasarkan urian diatas menjelaskan standar luas sapuan jalan yang sudah diukur, setiap petugas harus menuntaskan beban kerja sapuan jalan seluas ± 3.212,66m2/orang dalam sehari. Setelah standar pengukuran beban kerja sapuan jalan dapat ditemukan maka dapat dibagi untuk setiap petugas sapuan di wilayah per kecamatan. Agar kinerja pelayanan petugas sapuan lebih maksimal maka pihak dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan Kota Kediri juga membuat standar oprasional prosedur (SOP) untuk mendukung pelayanan sapuan jalan dikota kediri. Sehinggat target kinerja pelayanan sapuan jalan sudah men- dukung kualitas pelayanan kebersihan secara efesien di dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan Kota Kediri.

## Dukungan Alat Pengangkut Sampah.
Sistem pengelolaan persampahan tentu mem- butuhkan alat pengangkutan yang memadai untuk mengangkut sampah dari sumber menuju TPS dan dari TPS menuju TPA.Pengangkutan sampah dimaksudkan sebagai kegiatan operasi dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan sampah ke TPA atau TPST pada pengumpulan dengan pola individual langsung
Luas Ruas Jalan :
Jumlah Ruas Jalan Yang Dibersihkan Luas Jalan Jumlah Armada Tossa Data Kepegawaian : Petugas Sapuan Jalan dan Tossa :
Tenaga Kontrak Pegawai Negeri Sipil Total Mandor/ Pengawas Sapuan :
Pegawai Negeri Sipil Total Pegawai yang Bertugas di Lapangan Beban Kerja :
Beban Kerja Petugas Sapuan Jalan:
Jumlah Luas Ruas Jalan yang Disapu Jumlah ½ Petugas Khusus Sapuan Jalan Beban Kerja Petugas Sapuan
= 71 Unit = 276.289,06 M 2
= 16 Unit
= 150 Orang =   36 Orang = 186 Orang =   10 Orang =  196 Orang
= 276.289,06  M 2 = 172 Orang : 2 = 86 Orang
= Beban Kerja Petugas Sapuan Jalan. Jumlah½ Petugas Khusus Sapuan Jalan = 276.289,06  M 2
86 Orang
1.
-
-
-
2. -
-
-
-
-
- -
3. I. - - -

## Beban Kerja Petugas Operasional Kendaraan
Tossa Luas Ruas Jalan Jumlah Armada Tossa Beban Kerja Petugas Operasional
=  3.212,66
M 2 /Orang = 276.289,06  M 2 = 16 Unit = 276.289,06  M 2 16 Unit = 17.268,07 M 2 /Unit II. - - -
atau dari tempat pemindahan (Transfer Depo, transfer station), penampungan sementara (TPS, TPS3R) atau tempat penampungan komunal sampai ke tempat pengolahan/pembuangan akhir (TPA). Kinerja pelayanan pengangkutan sampah dari sumbernya menuju TPS dapat berupa gerobak sampah dan tossa. Demikian halnya dengan dump truck dan armroll yang digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS/TPS 3R/UDPK menuju TPA.
Kinerja pelayanan pengangkutan sampah seperti gerobak sampah digunakan sebagai alat pengangkutan sampah dari permukiman, pertokoan, perkantoran, sekolah, dan pasar menuju TPS. Kinerja pelayanan dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan kota kediri telah men- ganggarkan 24 unit gerobak sampah. Alat pengangkut gerobak sampah tersebut telah di distribusikan ke beberapa kelurahan dan sekolah berdasarkan surat permintaan yang diajukan oleh masing-masing instansi tersebut. Seperti peng- umpulan sampah dan fasilitas umum dan sapuan jalan dengan menggunakan alat pengangkutan sampah (Kendaraan Roda Tiga). Jumlah kendaraan roda tiga yang di miliki oleh dinas ling- kungan hidup kebersihan dan pertamanan kota kediri sebanyak 21 Unitdan rata-rata kondisi lain jalan tossa tersebut berkisar 50% sebab telah berumur lebih dari 10 tahun.
Alat pengangkut sampah seperti dump truck, dan arm roll, atau container pengangkut sampah menuju TPA Klotok Kediri yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan Kota Kediri, sebanyak 12 unit dump truck dan 6 unit arm roll dioperasikan untuk mengangkut sampah dari TPS/TPS3R/UDPK ke TPA yang berlokasi di Klothok Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto.Alat pengangkutan tersebut melayani 42 unit TPS, 4 unit UDPK dan 2 unit TPS 3R tersebar di seluruh Kota Kediri.
Kinerja pelayanan alat pengangkutan sampah di Kota Kediri, rata-rata dump, truk, dan arm roll , atau container diperoleh pada tahun 1993 s/d tahun 2007 dan Jarak yang tempuh armada tersebut maksimal ± 120 km/hari dan minimal ±30 km/hari. Ketepatan waktu pengangkutan sampah dilakukan dari jam 05.00 sampai dengan jam 14.00 WIB. Rata-rata truk-truk sampah memulai aktivitas pengangkutan berangkat dari Pool kurang lebih dari jam 05.00 WIB–08.00WIB. Aktivitas pembuangan di TPA Klotok kediri berlangsung sampai dengan jam 14.00 WIB dan waktu kedatangan kembali truk-truk pengangkut di Pool yaitu kurang lebih dari jam 10.00 WIB sampai jam 12.00 WIB. Waktu rata-rata dalam satu kali pengangkutan adalah 4 jam/trip.
Kinerja kebijakan pelayanan alat pengangkut sampah yang tersedia diDinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri saat ini kurang memadai untuk di Operasionalkan dalam proses pengelolaan persampahan. Kinerja pelayanan alat pengangkutan sampah di Kota Kediri saat ini 65% alat pengangkutan telah dioperasionalkan lebih dari 15 tahun dan kondisi kendaraan saat ini rusak dan tidak efisien untuk di operasionalkan. Kondisi tersebut tentu saja akan menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya: Pengelolaan sampah tidak dapat berjalan secara efesien dan efektif, Penggunaan waktu kerja yang tidak efisien, Penggunaan kapasitas muat kendaraan yang tidak tepat, dan Rute pengangkutan yang tidak efisien, serta tingkah laku petugas dan Aksesibilitas yang kurang baik. Seperti  Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 di bawah ini daftar Kondisi Kendaraan Dump Truck dan Arm Roll Truck, container di dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan Kota Kediri Tahun 2018. (Yenik, et al,International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 10, Issue 02, February 2019).
Dari studi dokumenter diperoleh data yang menunjukkan informasi mengenai spesifikasi jumlah Personil kebersihan dan sarana transportasi di Dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan Kota Kediri pada tabel dibawah ini:
Berdasarkan Tabel 2. diatas dapat diketahui bahwa jumlah personil kebersihan di Dinas ling- kungan hidup kebersihan dan pertamanan Kota Kediri keseluruhan berjumlah 473 orang status pegawai personil kebersihan. Sehingga dibagi dengan jumlah personil kebersihan (dikantor)
berjumlah 23 orang, petugas ini khusus mem- bersihkan di area perkantoran lingkungan dinas kebersihan sendiri dan jumlah personil kebersihan pelayanan petugas sapuan jalan sebanyak 192 orang, petugas sapuan jalan ini turun kelapangan untuk membersihkan jalan-jalan di wilayah Kota Kediri. Selanjutnya jumlah petugas personil kebersihan di TPA sebanyak 24 orang, petugas TPA melaksanakan sebagian kegiatan teknis oper- asional di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA). Selanjutnya jumlah personil UDPK banjaran sebanyak 10 orang yang di TPS banjar, Petugas ini mengelola sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efesien, dan hasil pengolahan sampah organik berupa kompos digu- nakan untuk pupuk tanaman hias dan herbal yang ditanam di lahan sekitar TPS untuk dijual. Selan- jutnya jumlah personil UDPK Kaliombo seban- yak 9 orang, yaitu tempat pengolahan sampah yang menggunakan sistem reduce reuse recycle atau dikenal TPS3R dan jumlah personil kebersi- han UDPK Grosir sebanyak 5 orang. Selanjutnya jumlah personil TPS sebanyak 90 orang, TPS ini tempat untuk dilaksanakannya kegiatan pengum- pulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan dan jumlah personil SATGAS sebanyak 28 orang, jumlah personil kebersihan sopir angkut sampah menuju TPS3R ke TPA sebanyak 26 orang, jumlah personil kebersihan saluran sebanyak 42 orang dan jumlah personil kebersihan pelayanan Retri- busi 24 orang, Petugas pelayanan retribusi menagih melakukan pendataan wajib retri- busi/pelanggan dengan selalu berkoordinasi dengan petugas pengangkutan sampah. Petugas kebersihan penagih melakukan penagihan retribu- si kepada wajib retribusi/pelanggan dengan menggunakan kartu pelnggan dan menempelkan stiker pelanggan ke masing-masing rumah, kantor sekolah dan fasilitas umum lainnya.
Tabel 1 : Daftar Kondisi Kendaraan Dump Truck dan Arm Roll Truck Tahun 2018 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kota Kediri
No. Merk/Type Roda 4 Tahun Nopol Kondisi Kendaraan 1.  Daihatsu/V82rh Arm Roll 1999  AG 8078 AP 45% 2.  Daihatsu/V82rh Arm Roll 1998  AG 8073 AP 50% 3  Daihatsu/V82rh Dump Truck 1998  AG 8072 AP 50% 4  Daihatsu/V82rh Arm Roll 1998  AG 8071 AP 50% 5  Daihatsu/V82rh Truck 1994  AG 8080 AP 45% 6  Daihatsu/V82rh Dump Truck 1993  AG 8069 AP 50% 7  Hino Arm Roll 2012  AG 8112 AP 45% 8  Isuzu Nkr 71 Dump Truck 2006  AG 8019 AP 70% 9  Isuzu Nkr 71 Dump Truck 2006  AG 8016 AP 70% 10  Isuzu Nkr 71 Arm Roll 2006  AG 8010 AP 50% 11  Isuzu Nkr 71 Arm Roll 2006  AG 8009 AP 60% 12  Isuzu Nkr 66 Dump Truck 2003  AG 8056 AP 60% 13  Isuzu Nkr 71 B2 Dump Truck 2007  AG 8025 AP 70% 14  Isuzu Nkr 71 E2-2  Dump Truck 2014  AG 8132 AP 80% 15  Isuzu Nkr 71 E2-2  Dump Truck 2014  AG 8133 AP 75% 16  Isuzu Dump Truck 1992 L 9984 V 30% 17  Toyota Dyna Ryno By 43 Dump Truck 2000  AG 8085 AP 45% 18  Toyota Dyna Ryno By 43 Dump Truck 2000  AG 8086 AP 50%
Tabel 2 : Jumlah Personil Kebersihan Pada Tahun 2018
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kota Kediri
No Bagian  / Tugas Jumlah /Orang 1.  KEBERSIHAN ( Kantor ) 23 2.  SAPUAN 192 3.  TPA 24 4.  UDPK BANJARAN 10 5.  UDPK KALIOMBO 9 6.  UDPK GROSIR 5 7.  TPS 90 8.  SATGAS 28 9.  SOPIR 26 10.  SALURAN 42 11.  RETRIBUSI 24 JUMLAH 473
Berdasarkan tabel 3 diatas bahwa kinerja kebi- jakan pengelolaan sampah di Kota Kediri, menun- jukkan bawah indikator Input Pola pengakutan sampah di Kota Kediri berdasarkan kapasitas kendaraan seperti kontainer, trailer truck, dumptruck, armrolltruck dan gerobak motor roda tiga, yang memiliki bak ukuran  medium untuk menampung sampah dari rumah tangga sebagai alat pendukung kinerja pengelolaan sampah, Di harapkan dengan adanya optimassi ini dapat digu- nakan sebagai informasi pendukung dalam rangka peningkatan pelayanan sistem pengangkutan sampah di Kota Kediri. Pola pengangkutan sampah daerah yang dilayani tersebut umumnya adalah lingkungan pemukiman yang sudah teratur, daerah pertokoan, tempat-tempat umum, jalan dan taman. Kemudian petugas DLHKP memindahkan sampah yang sudah di angkut dengan gerobak atau mobil sampah, kemudian di masukkan ke dump truk, untuk selanjutnya baru dibahwa ke TPS/ TPA Kota Kediri
Selanjutnya di bidang penyediaan sarana dan prasarana alat pengangkutan sampah seperti, Sapu, Cakar, Serok dan Sekop dan tersediannya seperti gerobak sampah, container sampah, mesin pencacah sampah, mensin pencacah plastik,
mesin pengayak kompos, dan tong sampah, untuk mendukung kinerja tenaga lapang khususnya dalam pengangkutan sampah. Sehingga pengangkutan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pelanggan. Bahwa kebijakan Pemerintah daerah melalui di DLHKP Kota Kediri sudah sesuai PERDA N0. 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri. Berdasarkan peraturan tersebut sangatlah penting untuk menguatkan penyedian sarana dan prasarana persampahan di Kota Kediri.

## KESIMPULAN
Kinerja kebijakan pemerintah daerah di Kota Kediri dalam meningkatkan kualitas  pelayanan sapuan jalan masih belum maksimal/teknis kerja sapuan jalan tersebut masih kurang produktif. Hal ini disebabkan oleh faktor internal yang mempengaruhi pengelolaan sampah Kota Kediri dilihat dari faktor sumber daya manusia (SDM), teknik operasional, regulasi, dan pem- biayaan. dan disebabkan juga dari faktor eksternal yaitu dari faktor sosial, demografi, politik, teknologi, masyarakat, culture, dan regulasi. Sehingga Hal ini masih banyaknya peraturan dan program-program 3R dari kebijakan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga standar kinerja pelayanan pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan Kota Kediri belum bisa dikatakan secara efesien dan efektif.
Kinerja kebijakan pelayanan pengangkutan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, menunjukkan bawah indikator kinerja pelayanan pengangkutan sampah tidak dapat berjalan secara efesien dan efektif. Hal ini disebabkan penyediaan sarana prasaranan di dinas lingkungan hidup kebersihan
Tabel 2 : Sarana Kendaraan Pengangkutan Persampahan
Pada Tahun 2018 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kota Kediri
Pengakutan Sampah
Jumlah
Dump Truck 12 UNIT Amroll Truck 6 UNIT Roda Tiga/Tossa 15 UNIT Whelloader 1 UNIT
Bulldozer 1 UNIT 1.
2.
dan pertamanan Kota Kediri masih terbatasan- ya peralatan seperti kontainer, dan dump truk, arm roll truck alat pengangkutan sampah yang tidak efektif juga akan mempengaruhi jang- kuan pelayanan maupun biaya oprasional pengangkutan sampah. Serta alat pengangku- tan yang tidak layak jalan apabila tetap dipera- sionalkan tentu akan mengganggu atau mem- bahayakan pengguna jalan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, James A. 1975.  P ublic Policy Making: Basic Concept in Political Sciences. New York:  Praeger University Series.
Edward III, George C. (1980), Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press, Washington.
Dye, Thomas R, 1987. Understanding Public Polic, (Engelewood Chief, New Jersey Prentince-Hall Inc).
Depdagri-LAN.2007. Modul Kebijakan Pelayanan Publik, Diklat Teknis Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu (Public
Service Delivery, Accountability and Quality
Management). Jakarta LAN.
Dunn, N. William. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
Gibson, Ivancevich, Donnelly. (1996). Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses. Bina Rupa Aksara. Jakarta.
Thoha, Miftah, 2002, Perspektif  Perilaku Birokrasi.
2 jld, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Purwanto, Erwan Agus. 2012. Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan aplikasi di Indonesia, Gava Media, Yogyakarta. Peraturan Meteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/26/M.PAN/05/2006 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kompetesi Antar Kabupaten/Kota.
Peraturan Daerah Kota Kediri N0. 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Kota Kediri. Putri, Rizca Yunike. The Village Governance Model That Empowers Communities In Indonesia's Border Areas. Journal of Urban Sociologi Volume 2 No 1 Tahun 2019. Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Diterbitkan Oleh; BPFE - Yogyakarta.
Yenik Pujowati, Andy Fefta Wijaya, Bambang Santoso and Soesilo Zauhar, Management Policy In Kediri City The Effectiveness Of The Performance Of Community Based 3r Waste.International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET). Volume 10, Issue 02, February 2019, pp.1726–1732, Article  ID: IJMET_10_02_178.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.