## ANALISIS RED CLAUSE KONTRAK KONSTRUKSI APBD DENGAN FIDIC RED BOOK
1999
oleh : Randy Angga Erland Kesek Teknik Sipil Universitas Tarumanagara Email : randykesek@yahoo.com

## Sarwono Hardjomuljadi
Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Email : sarwonohm2@yahoo.co.id
Abstrak  : Industri  konstruksi  saat  ini  telah  menjadi  sangat  kompleks  dan  berisiko  tinggi,  sehingga diperlukan ikatan kerja yang baik dan berdasar hukum. Di Indonesia sendiri terjadi banyak kasus klaim dan sengketa konstruksi. Hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan presepektif mengenai pasal-pasal dalam  kontrak  konstruksi  dan  kurangnya  pemahaman  tentang  kontrak  konstruksi  tersebut.  Setiap proyek  konstruksi  di  daerah  menggunakan  dana  APBD  dimana  setiap  daerah  membuat  kontrak konstruksi  sendiri  sesuai  dengan  kebutuhan  proyek  konstruksi  di  daerah  tersebut,  sehingga  setiap kontrak konstruksi yang dibuat berbeda-beda sehingga dapat berpotensi terjadinya klaim dan sengketa. Manfaat  dari  penelitian  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  untuk  pengembangan  kontrak konstruksi di kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini adalah penelitian mixed method , diawali dengan literature  review. Uji  pakar  dilakukan  dengan  menggunakan  Teknik Delphi .  Kuisioner  disusun berdasarkan  studi  literatur  terhadap  jurnal,  buku  dan  penelitian  terdahulu.  Kuesioner  menggunakan skala Likert berskala  6.  Analisis  faktor  dilakukan  dengan  menggunakan  SPSS  23.0  untuk  menemukan faktor dominan yang berkaitan dengan pasal pada kontrak konstruksi APBD. Analisis kualitatif dilakukan dengan display data dan triangulasi data untuk membandingkan temuan dengan FIDIC Red Book tahun 1999. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif ditemukan bahwa faktor paling dominan adalah ketersediaan tenaga  kerja.  Diatur  pada  pada  kontrak  konstruksi  APBD  di  pasal  64.  Personil  dan/atau  peralatan penyedia. Berdasarkan hasil analisis kualitatif dapat disimpulkan bahwa pada FIDIC Red Book 1999, pasal- pasal tersebut diatur lebih rinci dan lebih jelas mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab setiap pihak sehingga dapat meminimalisir terjadinya misinterpretasi terhadap pasal-pasal tersebut.
Kata Kunci : Kontrak Konstruksi APBD, Hak dan Kewajiban, FIDIC Red Book 1999, Klaim, Sengketa.
Abstract : Today's construction industry has become very complex and high-risk, so that a good legal-based working relationship is needed. In Indonesia. There have been many cases of construction claims and disputes due  to  differences  in  interpretation  regarding  the  clauses  in  the  construction  contract  and  lack  of understanding substance of the construction contract. Each construction project in the region uses their own APBD, and most of them are taylor made contracts, which may raise the difference in interpretation as a causal factor of claim and dispute. the purpose of the study are to find the " red clause", which are expected to be use as the basic of the solution on priority the contract in the future in north halmahera district. This research is a mixed method research, beginning with a literature review. Expert tests were carried out using the Delphi Technique. The questionnaire was compiled based on the study of literature on journals, books and previous research. The questionnaire used a Likert scale of 6. The factor analysis was carried out using SPSS 23.0 to find the dominant factor related to the article in the APBD construction contract. Qualitative analysis  is  performed  by  comparity  the  clauses  with  the  1999's  fidic  red  book.  Based  on  the  results  of quantitative analysis it is found that the most dominant factor is labor availability. Regulated in the APBD
construction contract in article 64. Personnel and / or equipment providers, from the results of qualitative analysis, it can be concluded that in the 1999 FIDIC Red Book, the clauses are stipulated cleary the division of right and obligation of each party so as to minimize the misinterpretation of these clauses.
Keywords: APBD Construction Contracts, Rights and Obligations, FIDIC Red Book 1999, Claims, Disputes.

## Pendahuluan
Industri  konstruksi  merupakan  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada ketersediaan lapangan kerja serta kemajuan suatu  negara  maupun  daerah.  Industri konstruksi merupakan segala kegiatan atau usaha  yang  berkaitan  dengan  penyiapan lahan,  proses  konstruksi,  perubahan, perbaikan terhadap bangunan, struktur, dan fasilitas  sarana  prasarana  lainnya.  Industri konstruksi  saat  ini  telah  menjadi  sangat kompleks  dan  berisiko  tinggi,  Sehingga melibatkan  berbagai  macam  pihak  dalam setiap  tahapan  konstruksi  dimulai  dari  pra konstruksi,  pelaksanaan  konstruksi  sampai dengan  pasca  konstruksi.  Oleh  sebab  itu kegiatan  konstruksi  diperlukan  adanya ikatan kerja yang baik antara penyedia jasa maupun  pengguna  jasa  yang  berdasar hukum  dalam  suatu  perjanjian  kontrak konstruksi.  Di  Indonesia  sendiri  sudah  ada beberapa  peraturan  maupun  undang- undang  yang  mengatur  tentang  kontrak konstruksi  dimana  mengacu  pada  Undang- Undang  Jasa  Konstruksi  No.18  tahun  1999, Peraturan  Pemerintah  No.29  tahun  2000, Peraturan  Presiden  No.54  Tahun  2010, Peraturan  Pemerintah  No.  70  tahun  2012. Sedangkan untuk jenis-jenis model kontrak internasional  yang  biasa  dipakai  adalah FIDIC  ( Federation  Internationale  des Ingenieurs  Counsels ),  JCT  ( Join  Contract Tribunals )  atau  AIA  ( American  Institute  of Architects ).  FIDIC  memiliki  beberapa  jenis kontrak  yang  dikenal  yang  dipakai  untuk proyek konstruksi di antaranya; Condition of
contract  for  Construction yang  dikenal dengan “ Red book ”, Condition of contract for Plant and Design-Build yang dikenal “ Yellow Book ”, Condition of contract for Engineering Purchase  Construction yang  dikenal  “ Silver Book ”,  ” Short  Form  of  Contract yang  lebih dikenal  “ Green  book ”. Di  Indonesia  sendiri terjadi  banyak  kasus  klaim  dan  sengketa konstruksi  hal  ini  diakibatkan  karena adanya perbedaan prespektif antara pihak- pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi mengenai  pasal-pasal  dalam  kontrak konstruksi  serta  kurangnya  pemahaman tentang kontrak konstruksi tersebut.
Pada  dasarnya  setiap  daerah  telah mendapatkan kewenangan untuk mengembangkan  daerah  masing-masing yang  tertuang  pada  peraturan  otonomi daerah  yang  diatur  sejak  tahun  1999  pada undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, undang-undang tersebut mengalami beberapa kali perubahan,  seiring  dengan  berjalannya perkembangan  keadaan.  Ini  merupakan kesempatan  untuk  pemerintah  daerah dalam  melakukan  pengembangan  daerah dengan bebas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah masing-masing, sehingga  setiap  daerah  dapat  menentukan peraturan maupun pembangunan di daerah sesuai  dengan  kebutuhan.  Dalam  rangka mengembangkan suatu daerah pembangunan  sarana  maupun  prasarana merupakan  sesuatu  yang  penting  dalam upaya  mengembangkan  dan  memajukan daerah  tersebut.  Sehingga  setiap  proyek- proyek  konstruksi  di  daerah  menggunakan dana  APBD  pada  umumnya  setiap  daerah
membuat kontrak konstruksi sendiri sesuai dengan  kebutuhan  proyek  konstruksi  di daerah  tersebut,  sehingga  setiap  kontrak berbeda-beda  dimana  hal  ini  dapat mengakibatkan ataupun berpotensi terjadinya  klaim  dan  sengketa  konstruksi antara  pengguna  jasa  yaitu  pemerintah daerah  dan  penyedia  jasa  yaitu  kontraktor konstruksi  maupun  konsultan  konstruksi. Awal  mula  permasalahan  terjadinya  klaim dan  sengketa  konstruksi  di  Indonesia diakibatkan  dari  perbedaan  prespektif maupun  kurangnya  pemahaman  terhadap pasal-pasal  dalam  kontrak  konstruksi tersebut. Dan juga pada kontrak konstruksi di proyek-proyek daerah yang menggunakan  dana  APBD  dimana  setiap kontrak  yang  dibuat  berbeda  dan  dibuat sendiri  oleh  daerah  seusai  dengan kebutuhannya  sehingga  hal  tersebut  dapat berpotensi  terjadinya  klaim  maupun sengketa,  sehingga  perlu  adanya  penelitian tentang  pasal-pasal  apa  saja  yang  dominan berpotensi  terjadinya  klaim  dan  sengketa pada  kontrak  konstruksi  APBD  kemudian dibandingkan  dengan  model  kontrak internasional  yaitu Fidic  Red  Book  1999 . Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  :  1  )  Pasal-pasal  apa  saja  yang dominan  berpotensi  terjadinya  klaim  dan sengketa pada proyek APBD ; dan 2 ) Upaya untuk mengurangi masalah dengan mengacu pada Fidic Red Book Tahun 1999? Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk pengembangan  kontrak  konstruksi  di kabupaten  Halmahera  Utara  provinsi Maluku  Utara  baik  bagi  penyedia  jasa maupun  pengguna  jasa  dalam  melakukan kegiatan  konstruksi  agar  kedepannya konflik, klaim, maupun sengketa konstruksi dapat diminimalisasi.

## UU  Nomor  18  Tahun  1999  Tentang  Jasa Konstruksi
Semua  kegiatan  dalam  bidang  jasa konstruksi di Indonesia diatur oleh Undang- Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.  Pada  Bab  II  Azas  dan  Tujuan, Pasal  3  dinyatakan  bahwa  pengaturan  jasa konstruksi di Indonesia bertujuan untuk:
a) Memberikan  arah  pertumbuhan  dan perkembangan  jasa  konstruksi  untuk mewujudkan  struktur  usaha  yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil  pekerjaan  konstruksi  yang berkualitas.
b) Mewujudkan  tertib  penyelenggaraan pekerjaan  konstruksi  yang  menjamin keseteraan kedudukan antara pengguna jasa  dan  penyedia  jasa  dalam  hak  dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Mewujudkan  peningkatan  peran  serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.
Tujuan  di  atas  dijabarkan  menjadi  lima tujuan pokok dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yaitu:
1. Mewujudkan  struktur  usaha  yang kokoh, andal, dan berdaya saing tinggi
2. Mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas
3. Mewujudkan  tertib  penyelenggaraan pekerjaan  konstruksi  yang  menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa  dan  penyedia  jasa  dalam  hak  dan kewajiban
4. Meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
5. Meningkatkan  peran  serta  masyarakat di bidang jasa konstruksi.
Dari kelima butir di atas, dapat dilihat bahwa “mewujudkan  kesetaraan  dalam  hal  dan ke wajiban”  merupakan  suat u  hal  yang terkait  erat  dengan  perjanjian  terkait
pekerjaan  konstruksi,  oleh  karena  itu pembahasan selanjutnya yang dibatasi pada bagaimana selanjutnya butir tersebut untuk mencapai tujuan pengaturan jasa konstruksi yang  adil  dan  berimbang,  dan  tidak  lagi seperti masa lalu. Mengutip yang dikatakan oleh Justice  of  Singapore’s  Supreme Court pada  pidato  pembukaan Annual  Confrence Dispute Resolution Board Foundation (DBRF) di  Singapura,  Loh  (2014)  “. We  must  also remember in those days it was common place to have employers squeezing main contractor, main  contractors  squeezing  subcontractor and suppliers and so on down time ”
Kesetaraan dalam hak dan kewajiban dapat tercapai  apabila  kedua  belah  pihak  yaitu pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  memiliki itikad  baik,  yang  merupakan  dasar  dari suatu  perjanjian.  Guna  menunjang  suatu perjanjian  yang  dilandasi  itikad  baik, diperlukan  suatu  upaya  perbaikan  sistem, dalam  hal  ini  adalah  penggunaan  suatu kontrak  yang  adil  dan  berimbang  ( fair  and balance ),  tidak  berat  sebelah.  Artinya, sebagai titik awal upaya ke arah kesetaraan diperlukan penciptaan sistem yang mendukung, dalam hal ini suatu persyaratan umum  kontrak  ( general  condition  of contract) yang adil dan berimbang.
Pada  saat  ini  di  Indonesia,  untuk  setiap proyek konstruksi dari pengguna jasa yang berbeda biasanya disiapkan suatu persyaratan  umum  kontrak  yang  berbeda pula,  bahkan  dalam  suatu  institusi  yang sama  tidak  jarang  ditemui  penggunaan persyaratan  umum  kontrak  dibuat  khusus (tailor  made) untuk  setiap  kontrak  oleh penyedia  jasa  konsultan  yang  kebetulan berbeda. Kejadian ini sebenarnya bertentangan dengan pasal yang dinyatakan bahwa  kesetaraan  kedudukan  antara pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa,  harus dapat  diwujudkan.  Kontrak  konstruksi, dalam  hal  ini  persyaratan  umum  kontrak
yang adil dan berimbang (fair and balanced condition of contract) merupakan salah satu hal  yang  harus  dikembangkan  karena  jika hal ini tidak dilakukan, maka semua tujuan pembinaan  di  bidang  jasa  konstruksi  di Indonesia dapat dikatakan tidak berhasil.

## Kontrak
Definisi kontrak menurut pasal 1313 KUHP adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi menurut  UUJK  No.18  Tahun  1999  pasal  1 ayat  5  Kontrak  Kerja  Konstruksi  adalah keseluruhan  dokumen  yang  mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia  jasa  dalam  penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Betapa  pentingnya  suatu  kontrak  berupa suatu perjanjian yang tertulis, adalah seperti yang  dikatakan  Lord  Wensleydale  pada tahun  1861,  yang  dikutip  oleh  John Adrianaanse  pada Construction  Contract Law  (2010)  “The  question  is  not  what  the parties to a deed or other document may have intended to do by entering into that deed, but what is the meaning of the words used in that deed: a most important distinction in all cases of construction and disregard of which often leads to errorneous conclusions”.

## Kontrak Konstruksi
Garner  mendefiniskan  kontrak  konstruksi sebagai  “ A  contract  setting  forth  the specification  for  a  building  project’s construction ”.  Yang  artinya  adalah  kontrak konstruksi  adalah  suatu  kontrak  yang memuat spesifikasi untuk suatu pembangungan proyek
konstruksi.
Adriaanse (2010) m enyatakan “ A variety of factors  makes  a  construction  contract different from most other types of contract.” Beraneka  ragam  faktor  menjadikan  suatu
kontrak konstruksi berbeda dari kebanyakan  kontrak  lain.  Ini  meliputi lamanya  proyek,  kompleksitas,  ukuran  dan kenyataan  bhawa  harga  yang  disepakati serta  jumlah  pekerjaan  yang  harus dikerjakan  dapat  berubah  seiring  dengan berlangsungnya kegiatan.
Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Pasal  1  (8)  menyatakan  “Kontrak  kerja konstruksi  adalah  keseluruhan  dokumen kontrak  yang  mengatur  hubungan  hukum antara  Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa dalam  penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi”. Lord  Diplock  (1974)  (dikutip  oleh  John Adriaanse 2010): “an entire contract for the sale of goods and work and labour for a the work  done.  Decisions  have  to  be  made  from time  about  such  essentials  matters  as  the making of variation orders, the expenditure of provisional  and  prime  cost  sums  and extension of time for the carrying out of the work  under  the  contract”. Suatu  kontrak menyeluruh  untuk  penjualan  barang, pekerjaan  dan  tenaga  kerja  dengan  suatu harga lumpsum yang  dapat  dibayarkan dalam  beberapa  tahapan  setelah  barang diserahkan dan pekerjaan selesai dilaksanakan.
Hardjomuljadi  (2014:  13-14)  menyatakan “Suatu  kontrak  konstruksi  tidak  dapat ditangani  dengan  pemahaman  yang  sama dengan  kontrak-kontrak  lainnya,  karena kontrak  konstruksi  adalah  adalah  suatu kontrak  yang  bersifat  sangat  dinamis, memperjanjikan  suatu  barang  yang  belum ada  dan  masih  memerlukan  suatu  proses menjadi bentuk yang diperjanjikan, sehingga harga kontrak akan selalu berubah dari  waktu  ke  waktu,  karena  adanya penyesuaian-penyesuaian  volume  ataupun perubahan  metode  pelaksanaan,  baik  yang diperintahkan  oleh  pengguna  jasa  melalui perintah  perubahan  (VO/ Variation  Order ) maupun  yang  tidak  diperintahkan  tetapi
harus dikerjakan untuk penyelesaian proyek (CCO/ Constructive Change
Order ). Perbedaan  lain  dengan  kontrak  pengadaan barang  lainnya,  adalah  karena  kontrak konstruksi  memperjanjikan  sesuatu  yang belum  ada,  yang  harus  diselesaikan  oleh kontraktor  dengan  imbalan  pembayaran untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sejauh kualitas dan kuantitasnya sesuai  dengan  spesifikasi  yang  disepakati dalam kontrak”.

## Model Kontrak Konstruksi di Indonesia
Kontrak konstruksi disepakati sebagai hasil dari proses penawaran dan negosiasi antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Formalisasi  kontrak  dilakukan  melalui sesuatu dokumen tertulis yang menjelaskan hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak yang terikat di dalamnya. Hingga pertengahan  tahun  1999,  Indonesia  belum memiliki  peraturan  perundang-undangan yang  baku  mengenai  Jasa  Konstruksi.  UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi baru di undangkan pada tahun 1999 dan baru mulai diberlakukan  pada  tahun  2000  dengan demikian  terdapat  banyak  sekali  model kontrak  konstruksi  di  Indonesia  namun, secara  umum  model  kontrak-kontrakan tersebut  dapat  dikelompokkan  menjadi  3 golongan yaitu:
1. Versi  pemerintah.  Biasanya  masing- masing  Kementerian  memiliki  suatu “standar”  sendiri.  Standar  yang  biasa dipakai  adalah  Standar  Kementerian Pekerjaan  Umum.  Bahkan  Pekerjaan Umum sendiri memiliki lebih dari satu standar karena masing-masing Direktorat Jendral memiliki standarnya masing-masing.
2. Versi  Swasta  Nasional.  Versi  ini beraneka ragam sesuai selera pengguna jasa.  Terkadang  mengutip  standar Kementrian atau bagi yang sudah lebih
maju  mengutip  (sebagian)  sistim kontrak  luar  negeri  seperti  FIDIC,  JCT atau AIA. Namun karena diadopsi secara sebagian tersebut, maka wajah kontrak versi ini menjadi tidak jelas dan sangat rawan sengekta.
3. Versi Swasta Asing. Umumnya digunakan oleh para pengguna jasa/pemilik proyek asing yang mengadopsi standar kontrak FIDIC, JCT atau AIA.

## Federation  Inernationale  DesIngenierus Counsels (FIDIC)
FIDIC  adalah  singkatan  dari Federation Internationale  DesIngenieurs  Counsels atau dalam  bahasa  Inggris  disebut International Federation of Consultant Engineers atau bila diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia adalah  Federasi  Internasional  Konsultan Teknik.  Tujuan  pembentukan  dari  federasi ini  adalah  untuk  memajukan  secara  umum kepentingan-kepentingan  profesional  dari anggota asosiasi dan menyebarkan informasi  atau  kepentingannya  kepada anggota-anggota  dari  kumpulan  asosiasi nasional.  Hal-hal  yang  diatur  dalam persyaratan-persyaratan umum FIDIC adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pengguna Jasa
3. Enjinir
4. Kontraktor
5. SubKontraktor yang dinominasikan
6. Staf dan Tenaga Kerja
7. Instalasi Mesin, Bahan dan Pengerjaan
8. Tanggal Mulai Pekerjaan, Keterlambatan dan Penghentian 9. Pengujian pada Penyelesaian
10. Serah Terima Kepada Pengguna Jasa
11. Tanggung Jawab atas Cacat Mutu
12. Pengukuran dan Evaluasi
13. Variasi dan Penyesuaian
14. Harga Kontrak dan Pembayaran
15. Pemutusan oleh Pengguna Jasa
16. Penghentian  dan  Pemutusan  oleh Kontraktor
17. Risiko dan Tanggung Jawab
18. Asuransi
19. Keadaan Kahar
20. Klaim, Sengketa dan Arbitrase
Dari  hal-hal  yang  diatur  dalam  FIDIC conditions of contract , terlihat adanya pasal- pasal  yang  mengatur  tentang  tuntutan  dan perselisihan.  Hal  itu  membuktikan  bahwa FIDIC conditions  of  contract dibuat  relatif seimbang  antara  kepentingan  pengguna jasa,  konsultan,  maupun  penyedia  jasa sehingga tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak yang justru merupakan  kelemahan  yang  ada  pada kebanyakan conditions  of  contract di Indonesia sekarang ini.

## FIDIC General Conditions of Contract
FIDIC General  Conditions  of  Contract merupakan  salah  satu  bentuk  standar persyaratan  umum  kontrak  ( general conditions  of  contract )  yang  banyak digunakan  dalam  proyek  konstruksi internasional  sejak  tahun  1945.  Menurut Hardjomuljadi, dkk. (2006) FIDIC CC saat ini merupakan General  Conditions  of  Contract yang  direkomendasikan  penggunaannya untuk  kontrak-kontrak  internasional  yang didanai  oleh  IBRD  (Bank  Dunia, the International  Bank  of  Reconstruction  and Development ),  ADB  ( Asian  Development Bank ),  JBIC  ( Japan  Bank  ForInternational Cooperation )  dsb.  Alasan  institusi  pemberi pinjaman seperti World Bank , ADB, JBIC, dan yang lain untuk merekomendasikan penggunaan  FIDIC Conditions  of  Contract adalah  karena  adanya  pembagian  risiko yang sangat jelas dalam FIDIC Conditions of Contract sehingga  dianggap  sangat  adil sebagaimana  dinyatakan  oleh  Mortimer- Hawkins  “… the  principal  obligation  of  the
contractor  is  to  execute  and  complete  the works in strict accordance with the terms and conditions of the contract, but the employer is also required to carry certain risk under the contract ”  (Mortimer -Hawkins,  1993  dalam Hardjomuljadi, 2014: 24). Penggunaan suatu standar  persyaratan  umum  kontrak  tidak hanya  untuk  menjaga  terlaksananya perjanjian  kontrak  dengan  baik  tetapi  juga untuk mengurangi ketidakpastian ( uncertainties )  sehingga  harga  penawaran dapat dibuat lebih rendah, karena risiko bagi Kontraktor  yang  lebih  rendah.  Di  samping itu,  penggunaan  suatu  standar  bagi Pengguna Jasa akan mempermudah pengawasan
pelaksanaan konstruksi dengan  berbekal  pada  pengalaman  yang diperoleh  dari  proyek  sejenis  yang  sudah pernah dilaksanakan sebelumnya.

## Latar  Belakang  dan  Sejarah  FIDIC Conditions of Contract
Mengutip  dari  Hardjomuljadi,  dkk.  (2006: 19-20), Hardomuljadi memberikan penjelasan  singkat  terkait  latar  belakang dan sejarah FIDIC CC. Sebelum pertengahan abad 17, masalah yang timbul dalam proyek konstruksi internasional umumnya disebabkan  oleh  pertentangan  kekuatan hukum  (kontraktual)  antara  pihak  yang dijajah  dengan  pihak  yang  menjajah  dan biasanya akan berakhir dengan menangnya kekuatan hukum pihak yang menjajah. Akan tetapi,  setelah  pertengahan  abad  ke  17, pertentangan  kekuatan  hukum  mengalami perubahan  bentuk  karena  pengguna common law , dalam hal ini terutama Inggris, mulai menguasai pengguna civil law seperti yang banyak terjadi di Asia, Afrika Utara dan Amerika  Utara  dan  dalam  perkembangan selanjutnya common law lebih berpengaruh ketimbang civil law . Berdasarkan arsip yang tersimpan  pada Chartered  Institute  of Arbitration di London, tidak banyak proyek
konstruksi  internasional  berskala  besar hingga  tahun  1900  karena  adanya  revolusi industri. Amerika Serikat merupakan negara pertama  di  dunia  yang  mengembangkan kegiatan konstruksinya ke pasar konstruksi internasional  terutama  ke  Mexico  dan negara-negara  di  Amerika  Serikat  di  mana berlaku sistem hukum sipil yang dibat oleh Spanyol,  ini  terjadi  pada  awal  tahun  1900- an.
Selama masa ini, kontraktor Amerika Serikat pertama  kali  menghadapi  keberadaan Doktrin  Calvo  di  setiap  negara  Amerika Latin, dimana dalam aspek hukum common law tidak dapat menunjukkan keperkasaannya  terhadap  hukum  sipil (hukum  Latin).  Hingga  awal  pecahnya Perang  Dunia  II,  Amerika  Serikat  menutup dirinya  tidak  hanya  dalam  hubungan diplomatik  tetapi  juga  dalam  hubungan komersial  dengan  negara-negara  lain. Setelah berakhirnya Perang Dunia II (1940- 1945),  untuk  dapat  membangun  kembali Eropa  sesegera  mungkin,  Amerika  Serikat menyediakan  Rencana  Marshall  ( Marshall Plan ).  Untuk  menghindari  pertentangan hukum  atau  kontraktual  seperti  yang dialami  Amerika  Serikat  pada  awal  tahun 1900-an  di  Mexico  dan  negara-negara Amerika  Latin  lainnya  dan  agar  Rencana Marshall  dpat  terlaksana  secara  efektif tanpa  merugikan  pihak  Kontraktor  asing, maka  untuk  pertama  kalinya,  pada  bulan Desember  1945  diberlakukan  “ Standard Form  of  the  General  Condition  of  Contract ” yang  disiapkan  oleh  FIDIC  ( Federation Internationale  des  Ingenieur  Conseils )  dan pembentukan ICC ( International Chamber of Commerce )  untuk  menyelesaikan  sengketa dagang (komersial) di dunia.

## FIDIC  Conditions  of  Contract  for Construction 1999
Red  Book atau FIDIC Conditions  of  Contract for Construction 1999 memberikan ketentuan kontrak untuk pekerjaan konstruksi  dimana  hampir  keseluruhan desain  disiapkan  oleh  pengguna  jasa.  atau konsultan  perencana  yang  ditunjuk  oleh pengguna  jasa. Red  Book tidak  cocok digunakan untuk pekerjaan yang mayoritas pekerjaannya  dirancang  oleh  kontraktor. Dalam  pelaksanaan Red  Book ,  administrasi dan  pengawasan  proyek  dilakukan  oleh seorang enjinir yang  dipekerjakan  oleh pengguna  jasa. Enjinir di  samping mengawasi  pelaksanaan pekerjaan  sesuai dengan  spesifikasi  yang  disepakati  dalam kontrak,  juga  melaksanakan  administrasi kontrak, monitoring pekerjaan konstruksi di lapangan,  dan  menyiapkan  berita  acara untuk  pembayaran  berdasarkan  hasil pengukuran  atas  pekerjaan  yang  telah dilaksanakan sesuai kontrak dan dibayarkan sesuai harga satuan saat tender, daftar harga satuan  dan/atau lump  sum (Hardjomuljadi, 2014). Ketika enjinir dibutuhkan pendapatnya  untuk  menentukan  suatu masalah atau menyelesaikan suatu klaim, ia diharuskan  untuk  berkonsultasi  dengan masing-masing  pihak  untuk  mencoba  dan mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan tidak  dapat  dicapai,  maka enjinir harus membuat  keputusan  yang  adil  dengan mempertimbangkan  semua  keadaan  yang relevan.  Apabila  pendapat enjinir tidak disetujui  oleh  salah  satu  pihak,  maka perselisihan  akan  dirujuk  ke  dewan sengketa untuk memperoleh suatu keputusan. Adapun isi dari Red Book terdiri dari General  Conditions , Guidance  for  the Preparation  of  the  Particular  Conditions , Forms  of  Tender  and  Contract  Agreement , dan Dispute Adjudication Agreement .

## Klaim Konstruksi (Construction Claim)
Garner (2004) mendefinisikan klaim adalah “Suatu tuntutan atas uang, kepemilikan atau suatu  pemulihan  hukum  yang  berhak didapatkan seseorang”. Hardjomuljadi, dkk. (2006)  menyatakan  “Klaim  adalah  suatu tindakan seseorang untuk meminta sesuatu dimana hak seseorang tersebut telah hilang sebelumnya,  karena  yang  bersangkutan beranggapan memiliki hak untuk mendapatkannya kembali, sedangkan pengguna  jasa  akan  menggunakan  haknya sesuai  dengan  apa  yang  dinyatakan  dalam conditions of contract , bukan hanya berkutat pada  upaya  menolak  klaim  yang  diajukan k ontraktor, bagaimanapun caranya”. Hansen
(2018) menyatakan “Klaim konstruksi terjadi manakala salah satu pihak yang  terlibat  dalam  kontrak  konstruksi meyakini  bahwa  pihak  lain  telah  lalai  atau belum memenuhi kewajibannya sebagaimana  yang  tertera  dalam  kont rak”. Tidak  dipenuhinya  kewajiban  sesuai kontrak, dapat disebabkan adanya pelanggaran  yang  disadari  oleh  pihak  yang melanggar  atau  dapat  juga  disebabkan karena  masing-masing  pihak  yang  terikat kontrak konstruksi tidak memahami dengan baik  pengertian  dari  setiap  kata  dalam kontrak atau terjadinya different interpretation of contract clauses (Hardjomuljadi, 2015: 12).
Hardjomuljadi, dkk. (2006: 64-65)
menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis klaim konstruksi yang memiliki definisi yang jelas sesuai dengan terminologi kontraktualnya, yaitu:
1. Contractual  Claims . Contractual  Claims adalah  klaim  konstruksi  dimana Kontraktor secara spesifik/nyata memang  berhak  dibayar  dengan  cara reimbursement dan secara jelas mempunyai dasar legal yang tercantum di dalam kontrak seperti misalnya klaim
konstruksi  yang  disebabkan  oleh  Sub- Klausula  4.12  tentang Unforeseeable Physical Conditions .
2. Non - Contractual Claims . Non -
Contractual  Claims adalah  klaim konstruksi  yang  cara  penyelesaiannya secara  spesifik  tidak  ditetapkan  dalam kontrak, seperti  misalnya klaim pekerjaan  konstruksi  yang  disebabkan oleh  perubahan  nilai  tukar  mata  uang asing  yang  digunakan  dalam  proyek. Sinonim dari terminologi ini adalah “ Ex- gratia Claims ” yang berarti bahwa klaim konstruksi  ini  dapat  diselesaikan semata-mata karena kebaikan hati dari pengguna jasa.
3. Construction  claims yang  “ claimable ” dan  “ reimbursable ”.  Adalah  sangat menarik  bahwa  kata  “ claimable ”  tidak selalu  akan  berarti  “ reimbursable ”. Khusus  untuk  klaim  konstruksi  yang merupakan contractual claims , pastilah berarti bahwa klaim tersebut “ claimable ” dan “ reimbursable ”.
4. Construction  claims yang  “ claimable ” tetapi  “ non-reimbursable ”.  Biasanya klaim konstruksi yang merupakan non- contractual claim disebut sebagai klaim yang  berada  pada  posisi  “ claimable ” tetapi “ non-reimbursable ".
Hardjomuljadi (2016:
13-17) juga
mengatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan pekerjaan  konstruksi,  klaim  yang  diajukan oleh  kontraktor  dapat  dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu Klaim konstruksi akibat perubahan waktu pelaksanaan,  klaim  konstruksi  akibat perintah  perubahan  ( variation  order ),  dan klaim  konstruksi  akibat unforeseeable physical conditions .

## Sengketa
Sengketa atau dispute menurut Black’s Law Dictionary adalah “ a conflict or controversy ”.
Sengketa  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  adalah  “p ertentangan  atau konflik,  konflik berarti  adanya  oposisi  atau pertentangan antara orang-orang,
kelompok-kelompok, atau organisasi-
organisasi terhadap satu objek permasalahan”.  Hardjomuljadi  (2016:  18) menyatakan  “sengketa  merupakan  suatu keadaan  yang  menempatkan  suatu  pihak yang  ingin  memaksakan  kehendaknya kepada  pihak  lain  yang  menentang kehendak  tersebut  dan  mengadakan perlawanan”.  Menurut  Rahmadi  (2010:  1), “konflik  atau  sengketa  merupakan situasi dan  kondisi  dimana  orang-orang  saling mengalami  perselisihan  yang  bersifat faktual  maupun  perselisihan-perselisihan yang  ada  pada  persepsi  mereka  saja”. Masruchiyah (2018: 27) mengatakan bahwa “dalam  konteks  hukum  kontrak,  yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena  adanya  pelanggaran  terhadap kesepakatan  yang  telah  dituangkan  dalam suatu  kontrak,  baik  sebagian  maupun keseluruhan”.  Hardjomuljadi  (2016:  18) menyatakan sengketa dianggap telah terjadi, setelah melalui proses sebagai berikut:
1. Kontraktor menyampaikan klaim tambahan  biaya,  perpanjangan  waktu atau hal lain,
2. Enjinir /pengguna  jasa  menolak  klaim dengan  disertai  alasan  penolakan, berupa suatu Engineer Determination . Kontraktor  menyatakan  tidak  sependapat dengan  alasan  penolakan  klaim  oleh enjinir /pengguna jasa.

## Sebab - Sebab Timbulnya Sengketa
Rahmadi  (2011:  8-10)  menyatakan  bahwa terdapat  beberapa  teori  tentang  sebab- sebab  timbulnya  sengketa  yang  akan dijabarkan sebagai berikut:
1. Teori  Hubungan  Masyarakat.  Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok  dalam  masyarakat.  Para penganut  teori  ini  memberikan  solusi- solusi  terhadap  konflik-konflik  yang timbul  dengan  cara  peningkatan komunikasi  dan  saling  pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.
2. Teori Negosiasi Prinsip. Teori negosiasi prinsip  menjelaskan  bahwa  konflik terjadi  karena  adanya  perbedaan- perbedaan diantara pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan,
maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan  masalah-masalah  dan  mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan  dan  bukan  pada  posisi yang sudah tetap.
3. Teori  Identitas.  Teori  ini  menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam  oleh  pihak  lain.  Penganut teori identitas
mengusulkan penyelesaian  konflik  karena  identitas yang  terancam  dilakukan  melalui fasilitasi  lokakarya  dan  dialog  antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman  dan  kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan  bersama  yang  mengakui identitas pokok semua pihak.
4. Teori  Kesalahpahaman  Antar  Budaya. Teori  kesalahpahaman  antar  budaya menjelaskan  bahwa  konflik  terjadi
karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi  diantara  orang-orang dari  latar  belakang  budaya  yang berbeda.  Untuk  itu  diperlukan  dialog antara  orang-orang  yang  mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotype yang  mereka miliki terhadap pihak lain.
5. Teori Transformasi. Teori ini menjelaskan  bahwa  konflik  dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan  yang  terwujud  dalam berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat baik  sosial,  ekonomi  maupun  politik. Penganut  teori  ini  berpendapat  bahwa penyelesaian  konflik  dapat  dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang  menyebabkan  ketidaksetaraan, peningkatan  hubungan,  dan  sikap jangka  panjang  para  pihak  yang mengalami konflik,
serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan,  keadilan,  rekonsiliasi dan  pengakuan  keberadaan  masing- masing.
6. Teori  Kebutuhan  atau  Kepentingan Manusia.  Pada  intinya,  teori  ini mengungkapkan  bahwa  konflik  dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan  manusia  tidak  dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi  oleh  orang/pihak  lain. Kebutuhan  dan  kepentingan  manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif,  prosedural,  dan  psikologis. Kepentingan  substantif  ( substantive ) berkaitan  dengan  kebutuhan  manusia yang  berhubungan  dengan  kebendaan seperti uang, sandang, pangan,
papan/rumah, dan kekayaan.
Kepentingan  prosedural  ( procedural ) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat,  sedangkan  kepentingan psikologis ( psychological ) berhubungan dengan non-materil atau bukan kebendaan  seperti  penghargaan  dan empati.
Masruchiyah (2018: 34) mengatakan bahwa sengketa  kontrak  kerja  konstruksi  dapat timbul  antara  lain  karena  klaim  yang  tidak dilayani misalnya keterlambatan pembayaran,  keterlambatan  penyelesaian pekerjaan,  perbedaan  penafsiran  dokumen kontrak,  ketidakmampuan  baik  teknis maupun  manajerial  dari  para  pihak.  Selain itu  sengketa  konstruksi  dapat  pula  terjadi apabila  Pengguna  Jasa  ternyata  tidak melaksanakan  tugas-tugas  pengelolaan dengan  baik  dan  mungkin  tidak  memiliki dukungan  dana  yang  cukup  dan/atau adanya  kegagalan  bangunan  yaitu  suatu keadaan  keruntuhan  bangunan  dan/atau tidak  berfungsinya  bangunan  setelah penyerahan hasil akhir Jasa Konstruksi.

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  dasar (Fundamental Research). Berdasarkan teknik  pengumpulan  data,  penelitian  ini adala  mixed  method. Mixed  method adalah jenis  penelitian  yang  menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif (Neuman, 2014).

## Data dan Variabel
Data  primer  dalam  penelitian  ini  di  dapat melalui penyebaran kuesioner kepada pihak Kontraktor  dan  pihak  Pemilik  proyek.  Isi dari kuesioner merupakan suatu daftar yang berisi  variabel-variabel  tentang  pasal-pasal yang  berpotensi  menimbulkan  klaim  dan sengketa  pada  kontrak  konstruksi  APBD
kabupaten  Halmahera  Utara  provinsi Maluku Utara.
Data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah literatur yang termuat dalam  buku-buku,  jurnal  dan  berbagai media  yang  berhubungan  dengan  topik penelitian  ini.  Data  sekunder  juga dibutuhkan  sebagai  landasan  teori  dan penentuan variabel penelitian yang digunakan  dalam  kuesioner.  Variabel penelitian  didapatkan  dari  studi  literatur terhadap faktor-faktor penyebab klaim dan sengketa konstruksi dalam kontrak konstruksi proyek APBD.

## Instrumen Penelitian
Instrumen  dalam  penelitian  ini  adalah kuesioner  dengan  23  butir  pernyataan. Penyebaran  kuesioner  dilakukan  dengan beberapa cara seperti penyerahan kuesioner secara  pribadi  dan  menggunakan Google Form yang link -nya  dikirim  melalui  email atau whatsapp.

## Teknik Pengumpulan data
Teknik  pengumpulan  data  kuantitatif  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah membagikan  kuesioner  (angket)  kepada pihak  pengguna  jasa,  konsultan,  dan kontraktor.  Kuesioner  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kuesioner tertutup,  yaitu  kuesioner  yang  sudah disediakan jawabannya, sehingga responden  tinggal  memilih  dan  menjawab secara  langsung.  Kuesioner  ini  terdiri  dari 23  pernyataan  tertulis  yang  digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden.

## Analisis Faktor
Analisis  faktor  adalah  suatu  teknik  analisis yang  digunakan  untuk  memahami  yang mendasari  faktor-faktor  atau  regularitas
suatu gejala. Tujuan utama teknik ini adalah untuk  membuat  ringkasan  informasi  yang dikandung dalam sejumlah besar variabel ke dalam  suatu  kelompok  faktor  yang  lebih kecil.  Secara  statistik,  tujuan  pokok  teknik ini ialah untuk menentukan kombinasi linier variabel-variabel  yang  akan  membantu dalam  penyelidikan  keterkaitan  diantara variabel-variabel tersebut. Kegunaan utama analisis  faktor  adalah  untuk  melakukan pengurangan  data  atau  dengan  kata  lain melakukan  peringkasan  sejumlah  variabel menjadi lebih kecil jumlahnya. Pengurangan dilakukan  dengan  melihat  interdependensi beberapa variabel yang dapat dijadikan satu yang  disebut  faktor,  sehingga  ditemukan variabel-variabel  atau  faktor-faktor  yang dominan atau penting untuk dianalisa lebih lanjut.

## Analisis Data
Metode analisis data dilakukan setelah data yang didapatkan terkumpul dan merupakan tahapan  terakhir  pada  sebuah  penelitian. Menurut  Sugiyono  (2007)  “Metode  analisis data sendiri merupakan proses mencari dan menyusun  secara  sistematis  data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan lapangan  dan  dokumentasi,  dengan  cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,  menyusun  ke  dalam  pola,  memilih mana  yang  penting  dan  mana  yang  akan dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan sehingga  mudah  dipahami  oleh  peneliti sendiri maupun orang lain”. Sehingga dalam melakukan  penelitian  dibutuhkan  metode analisis  yang  tepat  untuk  menghasilkan kesimpulan  yang  sesuai  dengan  tujuan penelitian.

## Analisis Kuantitatif
Analisis  yang  lakukan  pada  penelitian  ini dimulai  dengan  mencari  faktor  dominan yang  menjadi  faktor  penyebab  klaim  dan sengketa konstruksi pada kontrak Konstruksi  Proyek  APBD  di  kabupaten Halmahera  Utara  provinsi  Maluku  Utara. Tahapan-tahapan  tersebut  dimulai  dengan mengumpulkan variabel-variabel dari diskusi  dan  studi  literatur  yang  relevan dengan  topik  penelitian  ini.  Selanjutnya setelah variabel-variabel tersebut disebarkan  melalui  kuesioner  kepada responden  yang  telah  ditentukan,  unutuk mendapatkan  faktor-faktor  dominan  yang menjadi  penyebab  klaim  dan  sengketa konstruksi pada kontrak konstruksi proyek APBD  di  kabupaten  Halmahera  Utara provinsi  Maluku  Utara.  setelah  didapatkan faktor-faktor  yang  dominan  kemudian, variabel  dominan  tersebut  disebarkan melalui  kuesioner  kepada  3  (orang)  orang yang  di  anggap  adalah  pakar.  Tujuan  dari kuesioner tahap kedua ini untuk mendapatkan  validasi  dari  orang-orang yang  dianggap  pakar  di  bidang  kontrak konstruksi.

## Analisis Kualitatif
Tahapan  selanjutnya  dari  penelitian  ini adalah  melakukan  analisis  perbandingan antara faktor penyebab klaim dan sengketa konstruksi  yang  mengacu  pada FIDIC Red Book Tahun 1999. Analisis perbandingan ini dilakukan  dengan  cara  membandingkan interpretasi  dari  klausula-klausula  yang mengatur  dan  memiliki  hubungan  dengan faktor-faktor dominan penyebab klaim dan sengketa konstruksi pada kontrak konstruksi  proyek  APBD  di  kabupaten Halmahera  Utara  yang  telah  didapat, terhadap  klausula-klausula  yang  mengatur
dan memiliki hubungan pada FIDIC Red Book Tahun 1999.

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji  validitas  dalam  penelitian  ini  dilakukan terhadap  semua  butir  kuesioner  yang digunakan  dalam  penelitian  ini.  Setelah dilakukan  uji  validitas  terhadap  23  butir pertanyaan  tidak  ditemukan  variabel  yang tidak  valid.  Hasil  uji  reliabilitas instrument dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1. Faktor dan Kode Kuesioner

## Tabel 2. Uji Reliabilitas Instrumen

## Deskripsi Responden
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  33 responden yang tersebar dari orang terdiri dari : 1)  konsultan sebanyak 1 orang dengan persentase 3,03 %, kontraktor sebanyak 22 orang  dengan  persentase  66,67  %,  dan pemilik  proyek  sebanyak  10  orang  dengan persentase  30,3  %.  Berdasarkan  latar belakang pendidikan S1 sebanyak 25 orang dengan  persentase  75,8  %,  S2  sebanyak  5 orang  dengan  persentase  15,15  %,  S3 sebanyak 1 orang dengan persentase 3,03 %, dan  SMA  sebanyak  2  orang  dengan persentase 6,06
%. Berdasarkan pengalaman kerja dimana pengalaman kerja >15  tahun  sebanyak  5  orang  dengan persentase 15,15 %, dan pengalaman kerja 5-10  tahun  sebanyak  28  orang  dengan persentase 84,85 %.

## Analisis Faktor
Analisis  faktor  dalam  penelitian  ini dilakukan terhadap 23 faktor. Analisis faktor dilakukan  dengan  menggunakan software SPSS 24.0.
Uji analisis faktor dilakukan dengan cara uji KMO  MSA  (Kaiser-Meyer-Olkin  Measure  of Sampling Adequacy) menggunakan software SPSS  24.0.  Hasil output SPSS  uji  KMO  MSA
Variabel FAKTOR X1 Gambar yang belum final X2 Keterlambatan ketersediaan lahan kerja / Hak untuk memasuki lapangan proyek X3 Instruksi dari enjinir X4 Serah terima sebagian dari pekerjaan X5 Pengetesan X6 Penundaan pengujian pada penyelesaian pekerjaan / gangguan terhadap pengujian dan penyelesaian X7 Perubahan lingkup pekerjaan X8 Keterlambatan pembayaran X9 Penghentian pekerjaan X10 Subkontraktor tidak kompeten X11 Jadwal penundaan X12 Penundaan pembayaran progres oleh pemilik X13 Pembayaran pada saat pemutusan kontrak X14 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan X15 Konsekuiensi keadaan kahar
X16 Masalah lingkungan X17 Ketersediaan material X18 Kecelakaan / keselamatan X19 Ketersediaan Pabrik & peralatan X20 Ketersediaan tenaga Kerja X21 Keterlambatan yang disebabkan oleh kontraktor X22 Pekerjaan yang rusak / cacat mutu X23 Perubahan Biaya Bahan dan Tenaga Kerja
Kurang dari 0,5  Tidak dapat Diterima 0,5 hingga 0,6 Reliabilitas Kurang 0,6 hinggga 0,7  Reliabilitas Bermasalah 0,7 hingga 0,8 Reliabilitas dapat ditermia 0,8 hingga 0,9 Reliabilitas Baik 0,9 ke atas Istimewa
kelompok pertama dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3. KMO dan Barlett's Test
Berdasarkan Tabel 3. terlihat nilai KMO MSA =0,558  >  0,5  yang  berarti  analisis  faktor dapat dilanjutkan. Proses selanjutnya adalah melihat  tabel  Anti  image  Matrices.  Hasil output SPSS  uji  Anti  image  Matrices kelompok  besar  dapat  dilihat  tabel  pada Tabel 4.
Tabel 4. Anti Image Matrices
Berdasarkan  Tabel  4. Anti-image  Matrices, terdapat  huruf superscript menunjukkan data  yang  menjadi  tolak  ukur  valid  atau tidaknya  fungsi  tersebut.  Data  dianggap valid jika memiliki nilai lebih besar dari 0,5 dan  tidak  valid  jika  memiliki  nilai  kurang dari 0,5. Pada Tabel 4. terlihat hasil dari Anti- image  Matrices terdapat  beberapa  faktor yang tidak valid karena memiliki nilai lebih kecil dari 0,5 yaitu faktor X3, X4, X5, X6, X8, X16,  dan  X23,  sehingga  perlu  dilakukan analisis  kembali  dengan  tidak  memasukan faktor-faktor yang tidak valid. Hasil analisis kedua dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. KMO dan Barlett's Test
Berdasarkan Tabel 5. terlihat nilai KMO MSA =0,682  >  0,5  lebih  besar  dari  analisis pertama.  Dimana  syarat  telah  terpenuhi, yang berarti analisis faktor dapat dilanjutkan.  Proses  selanjutnya  adalah melihat  tabel Anti  image  Matrices .  Hasil output SPSS  uji Anti  image  Matrices kelompok  besar  dapat  dilihat  tabel  pada Tabel 6.
Tabel 6. Anti Image Matrices
Berdasarkan  Tabel  6. Anti-image  Matrices kedua  yang  terdapat  huruf superscript menunjukkan data yang menjadi tolak ukur valid  atau  tidaknya  fungsi  tersebut.  Pada Tabel  6.  Terlihat  hasil  dari Anti  Image Matrices dari  semua  faktor  memiliki  nilai lebih  besar  dari  0.5  sehingga  semua  faktor pada kelompok ini dapat digunakan.
Proses  selanjutnya  dilakukan  dengan  cara uji Communalities .  Hasil output SPSS  uji Communalities kelompok besar dapat dilihat pada  Tabel  7. Communalities digunakan untuk  mengetahui  seberapa  besar  sebuah variabel dapat menjelaskan faktor.
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X1 .216 -.058 -.056 .037 .033 -.016 -.077 -.006 .005 -.040 .020 .003 -.128 .009 -.068 .035 -.015 -.005 .024 -.031 .024 .001 .007 X2 -.058 .183 .023 -.041 .043 -.044 .052 .001 -.013 .003 .026 -.014 .028 .056 -.042 -.039 .016 -.039 .007 -.005 .022 -.060 .072 X3 -.056 .023 .145 -.012 -.064 -.056 .071 .030 -.008 .022 .028 -.025 -.014 .036 -.003 .058 -.058 -.024 -.021 .018 .022 -.010 .011 X4 .037 -.041 -.012 .220 -.029 -.024 -.067 .071 -.039 .011 .030 -.043 -.105 .039 -.002 .080 -.054 .052 -.009 -.017 .033 .010 -.073 X5 .033 .043 -.064 -.029 .126 .001 -.067 -.014 -.011 -.065 .009 .019 .020 -.015 -.041 -.041 .005 -.038 .034 -.031 .039 -.026 .027 X6 -.016 -.044 -.056 -.024 .001 .078 -.018 -.039 .025 .012 -.050 .030 .046 -.046 .025 -.047 .017 .023 .009 .004 -.046 .025 -.025 X7 -.077 .052 .071 -.067 -.067 -.018 .203 -.006 -.021 .058 -.006 -.006 .009 .008 .061 -.014 -.007 -.023 -.022 .035 -.010 -.030 .040 X8 -.006 .001 .030 .071 -.014 -.039 -.006 .056 -.033 .008 .029 -.033 -.028 .024 .007 .054 -.033 .007 -.013 .001 .033 -.003 -.039 X9 .005 -.013 -.008 -.039 -.011 .025 -.021 -.033 .117 .045 -.025 .004 -.008 .015 -.030 -.021 .028 -.003 .014 -.011 -.049 -.008 .028 X10 -.040 .003 .022 .011 -.065 .012 .058 .008 .045 .126 -.027 -.022 -.003 .025 .038 .011 -.016 .017 -.012 .018 -.045 -.009 .004 X11 .020 .026 .028 .030 .009 -.050 -.006 .029 -.025 -.027 .046 -.021 -.045 .032 -.032 .038 -.022 -.022 .001 -.012 .040 -.020 .022 X12 .003 -.014 -.025 -.043 .019 .030 -.006 -.033 .004 -.022 -.021 .028 .028 -.031 .006 -.039 .017 -.005 .008 .002 -.014 .007 .014 X13 -.128 .028 -.014 -.105 .020 .046 .009 -.028 -.008 -.003 -.045 .028 .284 -.061 .043 -.080 .066 .011 -.019 .032 -.036 .023 -.012 X14 .009 .056 .036 .039 -.015 -.046 .008 .024 .015 .025 .032 -.031 -.061 .090 -.059 .029 -.018 -.018 .010 -.024 .025 -.045 .054 X15 -.068 -.042 -.003 -.002 -.041 .025 .061 .007 -.030 .038 -.032 .006 .043 -.059 .147 -.013 -.013 .020 -.031 .047 -.029 .027 -.063 X16 .035 -.039 .058 .080 -.041 -.047 -.014 .054 -.021 .011 .038 -.039 -.080 .029 -.013 .133 -.089 .014 -.012 -.008 .031 .019 -.055 X17 -.015 .016 -.058 -.054 .005 .017 -.007 -.033 .028 -.016 -.022 .017 .066 -.018 -.013 -.089 .196 .033 -.013 .007 -.028 .011 .002 X18 -.005 -.039 -.024 .052 -.038 .023 -.023 .007 -.003 .017 -.022 -.005 .011 -.018 .020 .014 .033 .083 -.024 .011 -.027 .046 -.089 X19 .024 .007 -.021 -.009 .034 .009 -.022 -.013 .014 -.012 .001 .008 -.019 .010 -.031 -.012 -.013 -.024 .026 -.024 .010 -.018 .032 X20 -.031 -.005 .018 -.017 -.031 .004 .035 .001 -.011 .018 -.012 .002 .032 -.024 .047 -.008 .007 .011 -.024 .033 -.024 .018 -.021 X21 .024 .022 .022 .033 .039 -.046 -.010 .033 -.049 -.045 .040 -.014 -.036 .025 -.029 .031 -.028 -.027 .010 -.024 .103 -.047 .011 X22 .001 -.060 -.010 .010 -.026 .025 -.030 -.003 -.008 -.009 -.020 .007 .023 -.045 .027 .019 .011 .046 -.018 .018 -.047 .078 -.084 X23 .007 .072 .011 -.073 .027 -.025 .040 -.039 .028 .004 .022 .014 -.012 .054 -.063 -.055 .002 -.089 .032 -.021 .011 -.084 .279 X1 .660 a -.291 -.315 .172 .202 -.121 -.367 -.053 .033 -.244 .200 .034 -.517 .065 -.382 .207 -.072 -.037 .321 -.366 .161 .008 .027 X2 -.291 .550 a .143 -.204 .285 -.372 .269 .006 -.092 .019 .286 -.195 .124 .434 -.258 -.253 .085 -.314 .103 -.064 .158 -.502 .319 X3 -.315 .143 .469 a -.066 -.469 -.530 .412 .331 -.065 .164 .346 -.386 -.071 .314 -.019 .414 -.341 -.221 -.347 .260 .182 -.099 .052 X4 .172 -.204 -.066 .313 a -.176 -.184 -.319 .639 -.243 .064 .301 -.550 -.421 .279 -.010 .468 -.259 .389 -.121 -.196 .220 .073 -.296 X5 .202 .285 -.469 -.176 .485 a .014 -.418 -.168 -.089 -.515 .123 .325 .104 -.139 -.300 -.314 .033 -.369 .591 -.486 .344 -.265 .146 X6 -.121 -.372 -.530 -.184 .014 .408 a -.139 -.586 .260 .122 -.832 .651 .307 -.547 .237 -.466 .135 .286 .206 .080 -.510 .319 -.167 X7 -.367 .269 .412 -.319 -.418 -.139 .690 a -.055 -.134 .360 -.067 -.080 .038 .061 .351 -.083 -.034 -.181 -.296 .428 -.070 -.238 .167 X8 -.053 .006 .331 .639 -.168 -.586 -.055 .444 a -.413 .100 .575 -.835 -.221 .331 .073 .627 -.317 .097 -.340 .026 .430 -.039 -.308 X9 .033 -.092 -.065 -.243 -.089 .260 -.134 -.413 .811 a .368 -.337 .078 -.041 .147 -.224 -.167 .187 -.034 .251 -.184 -.442 -.080 .155 X10 -.244 .019 .164 .064 -.515 .122 .360 .100 .368 .585 a -.358 -.368 -.018 .234 .276 .086 -.099 .165 -.215 .278 -.398 -.087 .022 X11 .200 .286 .346 .301 .123 -.832 -.067 .575 -.337 -.358 .557 a -.578 -.391 .499 -.384 .488 -.226 -.352 .016 -.299 .578 -.338 .191 X12 .034 -.195 -.386 -.550 .325 .651 -.080 -.835 .078 -.368 -.578 .525 a .311 -.618 .088 -.633 .235 -.113 .308 .050 -.251 .140 .154 X13 -.517 .124 -.071 -.421 .104 .307 .038 -.221 -.041 -.018 -.391 .311 .615 a -.380 .209 -.412 .280 .072 -.216 .335 -.210 .157 -.043 X14 .065 .434 .314 .279 -.139 -.547 .061 .331 .147 .234 .499 -.618 -.380 .562 a -.517 .264 -.132 -.207 .207 -.439 .258 -.534 .342 X15 -.382 -.258 -.019 -.010 -.300 .237 .351 .073 -.224 .276 -.384 .088 .209 -.517 .605 a -.095 -.077 .181 -.506 .670 -.232 .249 -.311 X16 .207 -.253 .414 .468 -.314 -.466 -.083 .627 -.167 .086 .488 -.633 -.412 .264 -.095 .362 a -.550 .131 -.211 -.115 .261 .189 -.287 X17 -.072 .085 -.341 -.259 .033 .135 -.034 -.317 .187 -.099 -.226 .235 .280 -.132 -.077 -.550 .700 a .261 -.176 .090 -.196 .086 .010 X18 -.037 -.314 -.221 .389 -.369 .286 -.181 .097 -.034 .165 -.352 -.113 .072 -.207 .181 .131 .261 .620 a -.511 .212 -.291 .576 -.584 X19 .321 .103 -.347 -.121 .591 .206 -.296 -.340 .251 -.215 .016 .308 -.216 .207 -.506 -.211 -.176 -.511 .528 a -.811 .191 -.407 .370 X20 -.366 -.064 .260 -.196 -.486 .080 .428 .026 -.184 .278 -.299 .050 .335 -.439 .670 -.115 .090 .212 -.811 .539 a -.410 .348 -.218 X21 .161 .158 .182 .220 .344 -.510 -.070 .430 -.442 -.398 .578 -.251 -.210 .258 -.232 .261 -.196 -.291 .191 -.410 .582 a -.523 .066 X22 .008 -.502 -.099 .073 -.265 .319 -.238 -.039 -.080 -.087 -.338 .140 .157 -.534 .249 .189 .086 .576 -.407 .348 -.523 .638 a -.571 X23 .027 .319 .052 -.296 .146 -.167 .167 -.308 .155 .022 .191 .154 -.043 .342 -.311 -.287 .010 -.584 .370 -.218 .066 -.571 .486 a Anti-image Matrices Anti-im age Covariance Anti-im age Correlation X1 X2 X7 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X1 .367 -.135 -.073 .006 -.028 .012 .038 -.170 -.005 -.077 -.048 -.054 .042 -.015 .037 -.007
X2 -.135 .310 .094 -.005 .078 .005 -.108 .040 .100 -.042 -.038 .024 .005 -.003 -.036 -.056
X7 -.073 .094 .354 -.071 .058 -.029 -.016 -.058 -.013 .097 -.112 -.047 -.001 .020 .036 -.076 X9 .006 -.005 -.071 .148 .075 -.033 -.083 -.034 .061 -.051 .046 -.009 .026 -.032 -.053 -.030
X10 -.028 .078 .058 .075 .194 -.110 -.102 -.020 .059 .021 -.038 .005 .010 .001 -.059 -.052
X11 .012 .005 -.029 -.033 -.110 .204 .008 -.045 .002 -.056 .010 -.052 .018 -.022 .032 -.012 X12 .038 -.108 -.016 -.083 -.102 .008 .139 .008 -.095 .051 -.012 -.017 -.021 .029 .043 .038 X13 -.170 .040 -.058 -.034 -.020 -.045 .008 .454 -.045 .013 .070 .090 -.069 .036 -.027 .059
X14 -.005 .100 -.013 .061 .059 .002 -.095 -.045 .168 -.103 .004 -.009 .057 -.065 -.001 -.070
X15 -.077 -.042 .097 -.051 .021 -.056 .051 .013 -.103 .213 -.116 -.035 -.045 .067 -.004 .007 X17 -.048 -.038 -.112 .046 -.038 .010 -.012 .070 .004 -.116 .426 .109 -.030 -.034 .015 .043
X18 -.054 .024 -.047 -.009 .005 -.052 -.017 .090 -.009 -.035 .109 .207 -.056 .008 -.015 .051
X19 .042 .005 -.001 .026 .010 .018 -.021 -.069 .057 -.045 -.030 -.056 .061 -.050 .019 -.037
X20 -.015 -.003 .020 -.032 .001 -.022 .029 .036 -.065 .067 -.034 .008 -.050 .063 -.033 .032
X21 .037 -.036 .036 -.053 -.059 .032 .043 -.027 -.001 -.004 .015 -.015 .019 -.033 .194 -.086
X22 -.007 -.056 -.076 -.030 -.052 -.012 .038 .059 -.070 .007 .043 .051 -.037 .032 -.086 .147 X1 .700 a -.402 -.204 .025 -.105 .043 .166 -.417 -.018 -.274 -.121 -.195 .279 -.100 .139 -.031 X2 -.402 .554 a .285 -.025 .317 .019 -.518 .108 .437 -.164 -.104 .097 .036 -.020 -.147 -.261 X7 -.204 .285 .773 a -.312 .221 -.109 -.074 -.146 -.053 .354 -.288 -.172 -.006 .135 .139 -.334
X9 .025 -.025 -.312 .751 a .444 -.189 -.577 -.132 .389 -.287 .182 -.050 .275 -.333 -.314 -.206 X10 -.105 .317 .221 .444 .561 a -.551 -.622 -.068 .330 .104 -.132 .026 .090 .013 -.302 -.308 X11 .043 .019 -.109 -.189 -.551 .863 a .049 -.149 .011 -.267 .034 -.255 .165 -.197 .163 -.068 X12 .166 -.518 -.074 -.577 -.622 .049 .627 a .033 -.619 .296 -.048 -.101 -.226 .314 .260 .262 X13 -.417 .108 -.146 -.132 -.068 -.149 .033 .760 a -.165 .042 .160 .293 -.413 .210 -.090 .228 X14 -.018 .437 -.053 .389 .330 .011 -.619 -.165 .581 a -.543 .015 -.049 .560 -.632 -.007 -.446 X15 -.274 -.164 .354 -.287 .104 -.267 .296 .042 -.543 .608 a -.385 -.169 -.397 .577 -.017 .040 X17 -.121 -.104 -.288 .182 -.132 .034 -.048 .160 .015 -.385 .667 a .366 -.185 -.206 .052 .171 X18 -.195 .097 -.172 -.050 .026 -.255 -.101 .293 -.049 -.169 .366 .779 a -.504 .066 -.073 .294 X19 .279 .036 -.006 .275 .090 .165 -.226 -.413 .560 -.397 -.185 -.504 .572 a -.801 .172 -.393 X20 -.100 -.020 .135 -.333 .013 -.197 .314 .210 -.632 .577 -.206 .066 -.801 .581 a -.298 .326 X21 .139 -.147 .139 -.314 -.302 .163 .260 -.090 -.007 -.017 .052 -.073 .172 -.298 .800 a -.507 X22 -.031 -.261 -.334 -.206 -.308 -.068 .262 .228 -.446 .040 .171 .294 -.393 .326 -.507 .735 a Anti-image Matrices Anti-im age Covariance Anti-im age Correlation

## Tabel 7. Communalities
Berdasarkan  Tabel  7.  Tersebut  dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Nilai extraction dari variabel X20 yaitu Ketersediaan  tenaga  kerja  =  0,900. Artinya penyebab klaim dapat diwakili faktor  ketersediaan  tenaga  kerja sebesar 90 %;
2. Nilai extraction dari variabel X19 yaitu ketersediaan  pabrik  &  peralatan  = 0,866. Ini artinya penyebab klaim dapat diwakili  faktor  ketersediaan  pabrik  & peralatan   sebesar 86,6 %;
3. Nilai extraction dari  variabel  X1  yaitu gambar  yang  belum  final  =  0,782.    Ini artinya  penyebab  klaim  dapat  diwakili faktor gambar yang belum final   sebesar 78,2 %;
4. Nilai extraction dari variabel X22 yaitu pekerjaan  yang  rusak  /  cacat  mutu  = 0,768.  Ini artinya Penyebab klaim dapat diwakili  faktor  pekerjaan  yang  rusak  / Cacat mutu   sebesar 76,8 %;
5. Nilai extraction dari  variabel  X9  yaitu penghentian  pekerjaan  =  0,740.    Ini artinya  penyebab  klaim  dapat  diwakili
faktor  penghentian  pekerjaan  sebesar 74 %;
6. Nilai extraction dari variabel X15 yaitu konsekuensi keadaan kahar = 0,738.  Ini artinya  penyebab  klaim  dapat  diwakili faktor  konsekuiensi  keadaan  kahar sebesar 73,8 %;
7. Nilai extraction dari variabel X11 yaitu Jadwal penundaan = 0,726.  Ini artinya penyebab  klaim  dapat  diwakili  faktor jadwal penundaan sebesar 72,6 %;
8. Nilai extraction dari variabel X12 yaitu penundaan  pembayaran  progress  oleh pemilik  =  0,709.    Ini  artinya  penyebab klaim dapat diwakili faktor  penundaan pembayaran  progress  oleh  pemilik sebesar 70,9 %;
9. Nilai extraction dari variabel X18 yaitu kecelakaan / keselamatan  = 0,695.  Ini artinya  penyebab  klaim  dapat  diwakili faktor  kecelakaan  /  keselamatan sebesar 69,5 %;
10. Nilai extraction dari variabel X21 yaitu keterlambatan  yang  disebabkan  oleh kontraktor  =  0,681.  Ini  artinya penyebab  klaim  dapat  diwakili  faktor keterlambatan  yang  disebabkan  oleh kontraktor sebesar 68,1 %;
11. Nilai extraction dari  variabel  X2  yaitu keterlambatan ketersediaan lahan kerja / hak untuk memasuki lapangan proyek =  0,578.    Ini  artinya  penyebab  klaim dapat  diwakili  faktor  keterlambatan ketersediaan  lahan  kerja  /  hak  untuk memasuki  lapangan  proyek  sebesar 57,8 %;
12. Nilai extraction dari variabel X10 yaitu subkontraktor tidak kompeten = 0,577. Ini  artinya  penyebab  klaim  dapat diwakili  faktor  subkontraktor  tidak kompeten sebesar 57,7 %;
13. Nilai extraction dari variabel X17 yaitu ketersediaan  material  =  0,560.    Ini artinya  penyebab  klaim  dapat  diwakili
faktor ketersediaan material sebesar 56 %;
14. Nilai extraction dari variabel X14 yaitu perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan = 0,540. Ini artinya penyebab klaim dapat diwakili faktor perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sebesar 54 %;
15. Nilai extraction dari variabel X13 yaitu pembayaran  pada  saat  pemutusan kontrak  =  0,459.  Ini  artinya  penyebab klaim dapat diwakili faktor pembayaran pada  saat  pemutusan  kontrak  sebesar
45,9 %;
16. Nilai extraction dari  variabel  X7  yaitu perubahan  lingkup  pekerjaan  =  0,457. Ini  artinya  penyebab  klaim  dapat diwakili  faktor  perubahan  lingkup pekerjaan sebesar 45,7 %;

## Analisis Kualitatif
Tahapan  selanjutnya  dari  penelitian  ini adalah  melakukan  analisis  perbandingan antara faktor penyebab klaim yang telah di dapat  dari  hasil  analisis  faktor,  terhadap literatur FIDIC red Book tahun 1999. Analisis perbandingan  ini  dilakukan  dengan  cara membandingkan interpretasi dari klausula- klausula  yang  mengatur  dan  memiliki hubungan  dengan  faktor-faktor  dominan penyebab  klaim  pada  Kontrak  Konstruksi APBD  kabupaten  Halmahera  Utara  Maluku Utara yang telah didapat, terhadap klausula- klausula  yang  mengatur  dan  memiliki hubungan  pada FIDIC  Red  Book TAHUN 1999.
Klausula-klasula  yang  dianggap  mengatur dan  memiliki  hubungan  dengan  faktor- faktor dominan tersebut dipilih berdasarkan hasil  analisis  faktor  dimana  faktor  yang paling  dominan  yang  telah  di  validasi  oleh pakar.  Dari  10  (sepuluh)  faktor  dominan yang  didapat,  dipilih  5  (faktor)  dimana terkait klausula-klausula yang mengatur dan
memiliki  hubungan  dengan  faktor-faktor dominan  tersebut,  yang  nanti  nya  akan dibandingkan  isi  dan  interpretasi  antara klausula-klasula  pada  Kontrak  Konstruksi APBD  kabupaten  Halmahera  Utara  Maluku Utara dengan klausula-klausla pada literatur FIDIC red Book tahun 1999.

## Tabel 8. Hasil analisis faktor

## Ketersediaan Tenaga Kerja
Apabila  dilakukan  perbandingan  antara kontrak konstruksi APBD Halmahera Utara Maluku Utara dengan FIDIC Red Book 1999, maka  terlihat  bahwa  terdapat  beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan. Perbedaan  yang  pertama  adalah  pada kontrak  konstruksi  APBD  pada  pasal  64.2 dan  pasal  64.3  dimana  mengatur  penyedia jasa  untuk  wajib  memiliki  persetujuan tertulis  dari  PPK  selaku  pengguna  jasa  jika ingin  mengganti  personil  dari  kontraktor dan  penyedia  harus  melakukan  pengajuan jika  ingin  melakukan  pergantian  personil
inti kontraktor kepada PPK selaku pengguna jasa, sedangkan pada FIDIC Red Book 1999 pada pasal 6.9 dan pasal 6.10 dimana pada pasal  tersebut  tidak  mengatur  mengenai pergantian personil namun hanya mengatur mengenai  pemindahan  personil  kontraktor dan  tidak  mengatur  atau  tidak  perlu meminta ijin tertulis jika penyedia jasa ingin melakukan  pemindahan  personil  inti  dari penyedia  jasa,  namun  penyedia  harus membuat  laporan  setiap  bulan  kalender mengenai  jumlah  kelompok  personil kontraktor  pada enjinir .  Jika  dilihat  dari perbedaan  pertama  dimana  pada  kontrak APBD  lebih  rinci  mengatur  mengenai pergantian  personil  kontrak  dengan mengikut sertakan pengguna jasa dalam hal ini  namun  tidak  mengatur  mengenai pemindahan  personil  kontraktor,  namun berbanding  terbalik  pada  FIDIC Red  Book 1999 hanya mengatur mengenai pemindahan  personil  kontraktor  dan  lebih memberikan  hak  kepada  kontraktor mengenai  pergantian  personil  intinya namun  harus  selalu  memberikan  laporan setiap bulan mengenai jumlah personil yang ada di lapangan.
Perbedaan kedua yang terlihat pada kontrak konstruksi  APBD  pada  pasal  64.5  dan  64.6 dimana  PPK  dapat  meminta  penyedia  jasa untuk  melakukan  pergantian  personil kontraktor  jika  tidak  mampu  melakukan pekerjaan  dengan  baik,  berkelakuan  tidak baik,  dan  mengabaikan  pekerjaan  yang menjadi  tugasnya.  Pada  pasal  64.5  juga mengatur agar penyedia dapat menyediakan personil pengganti dalam waktu 7 hari sejak permintaan penggantian personil oleh PPK. Dan juga pada pasal 64.6 dimana mengatur mengenai  biaya  penggantian  personil  yang diminta oleh PPK, tanpa ada biaya tambahan apapun kepada PPK. Sedangkan pada FIDIC Red Book 1999 pada pasal 6.9 dimana enjinir dapat meminta kontraktor agar
memindahkan  personilnya  jika  terus melakukan  kesalahan  atau  kurang  berhati- hati, melakukan tugas secara tidak tanggung jawab, gagal memenuhi ketentuan kontrak, dan  terus  melakukan  tindakan  yang membahayakan  keamanan,  kesehatan  atau pelindungan  terhadap  lingkungan.  Pada FIDIC tidak mengatur mengenai biaya akibat pemindahan  atau  pergantian  personil  yang diminta  oleh enjinir dan  tidak  mengatur mengenai  batas  waktu  untuk  menyediakan personil  pengganti  akibat  permintaan pemindahan  ataupun  pergantian  yang diminta  oleh enjinir .  Jika  dilihat  dari perbedaan  kedua  dimana  pada  Kontrak APBD  mengatur  lebih  rinci  mengenai dampak  dari  permintaan  pergantian personil  yang  diminta  oleh  PPK  atau pengguna jasa kepada penyedia jasa, namun tidak  mengatur  mengenai  pemindahan personil. Pada FIDIC hanya mengatur hal-hal yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya pemindahan  personil  kontrak  dan  tidak mengatur  mengenai  pergantian  personil, dan  juga  tidak  mengatur  secara  rinci mengenai akibat dari permintaan pemindahan  personil  oleh enjinir atau penyedia jasa baik dalam hal biaya dan batas waktu  untuk  menyediakan  pengganti personil.
Perbedaan ketiga yang terlihat pada kontrak konstruksi  APBD  pada  pasal  64.7  dimana mengatur  agar  personil  inti  berkewajiban untuk  menjaga  kerahasiaan  pekerjaan,  dan juga  jika  diperlakukan  oleh  PPK  maka personil  inti  dapat  disyaratkan  untuk menjaga  kerahasiaan  pekerjaan  dibawah sumpah  sedangkan  pada  FIDIC Red  Book 1999  pada  pasal  6  tentang  staf  dan  tenaga kerja tidak diatur mengenai hal ini.
Dari perbandingan kedua jenis kontrak yang mengatur  mengenai  ketersediaan  tenaga kerja  dapat  dilihat  pada  kontrak  APBD dimana jika penyedia jasa selaku kontraktor
ingin  melakukan  pergantian  personil  inti ataupun  penggantian  personil  inti  yang diminta  oleh  PPK  maka  kontraktor  wajib memiliki  persetujuan  dari  PPK  dari  hal  ini dapat  dilihat  bahwa  akan  berpotensi menimbulkan  masalah  dimana  setiap pergantian  personil  kontraktor  harus meminta  persetujuan  kepada  PPK  hal  ini akan berdampak pada ketersediaan personil kontraktor  di  lapangan  jika  PPK  tidak menyetujui  pergantian  personil  dengan alasan  yang  telah  diberikan  kontraktor, dimana proses pengawasan pekerjaan yang dilakukan  kontraktor  akan  terhambat  dan dapat menimbulkan penyelesaian pekerjaan yang terlambat maupun hasil dari pekerjaan yang  kurang  baik  dilapangan.  Sedangkan pada  FIDIC  penyedia  jasa  tidak  perlu meminta  persetujuan  tertulis  jika  ingin melakukan  pergantian  personil  sehingga kontraktor  bebas  melakukan  pergantian personil sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan, namun penyedia jasa harus  melaporkan  personil  yang  diganti sesuai  dengan  kualifikasi  yang  telah ditentukan  dan  penyedia  jasa  harus membuat  laporan  tentang  jumlah  personil yang ada di lapangan.

## Ketersediaan Pabrik dan Peralatan
Apabila  dilakukan  perbandingan  antara kontrak konstruksi APBD Halmahera Utara Maluku Utara dengan FIDIC Red Book 1999, maka  terlihat  bahwa  terdapat  beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan. Perbedaan  yang  pertama  adalah  pada kontrak  konstruksi  APBD  pada  pasal  20.1 dimana  penyedia  melakukan  mobilisasi peralatan,  personil,  dan  fasilitas    paling lambat  harus  sudah  mulai  dilaksanakan dalam  waktu  30  hari  sejak  SPMK  (Surat Perintah  Mulai  Kerja),  Sedangkan  pada FIDIC Red  Book 1999  pada  pasal  4.16 mengatur kontraktor harus
memberitahukan  kepada enjinir tidak kurang  dari  21  hari  sebelum  kontraktor melakukan  mobilisasi  ataupun  istalasi mesin, fasilitas, dan barang-barang diangkut ke lapangan. Dan juga pada FIDIC Red Book 1999  mengatur  lebih  rinci  mengenai tanggung  jawab  mobilisasi,  instalasi  mesin maupu  pengangkutan  barang-barang  dan fasilitas  ke  lapangan  dimana  pada  FIDIC kontraktor  bertanggung  jawab  penuh  atas pengepakan, pemuatan, pengangkutan penerimaan,  penurunan,  penyimpanan  dan perlindungan  seluruh  barang-barang  yang diperlukan  untuk  pekerjaan.  Kontraktor juga  harus  membayar  ganti  rugi  dan menghindarkan pengguna jasa dari kerugian akibat kerusakan, kehilangan dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran  legal)  yang  disebabkan  oleh pengangkutan  barang-barang,  dan  harus menegosiasikan  dan  membayar  seluruh klaim  yang  timbul  karena  pengangkutan tersebut.
Perbedaan kedua yang terlihat pada kontrak konstruksi  APBD  dengan  FIDIC Red  Book 1999 dimana  pada  FIDIC  mengatur mengenai peralatan kontraktor di lapangan seperti  pada  pasal  4.17,  yaitu  kontraktor harus  bertanggung  jawab  atas  seluruh peralatan kontraktor di lapangan dan setiap peralatan  kontraktor  harus  benar-benar diperuntukkan  hanya  bagi  pelaksanaan pekerjaan  dan  kontraktor  tidak  boleh memindahkan  semua  peralatan  utama kontraktor dari lapangan tanpa persetujuan enjinir . Sedangkan pada kontrak APBD tidak diatur mengenai hal-hal di atas.
Dari perbandingan kedua jenis kontrak yang mengatur  mengenai  ketersediaan  pabrik dan  peralatan  dapat  dilihat  pada  kontrak APBD  dimana  hanya  mengatur  mengenai waktu  mobilisasi  peralatan,  fasilitas,  dan barang-barang,  namun  tidak  mengatur tentang  dampak  dari  proses  ketersediaan
peralatan,  fasilitas,  dan  barang-barang dimana hal ini dapat berpotensi menimbulkan  masalah  pada  saat  proses mobilisasi  peralatan,  fasilitas,  dan  barang- barang  untuk  ketersediaan  di  lapangan dikarenakan  pada  kontrak  APBD  tidak mengatur mengenai hak dan kewajiban dari proses  tersebut.  Sedangkan  pada  FIDIC mengatur  lebih  rinci  mengenai  waktu mobilisasi  serta  dampak  dari  proses mobilisasi  peralatan,  fasilitas,  dan  barang- barang dan juga mengatur tentang hak dan kewajiban  dalam  proses  mobilisasi  ke lapangan proyek, pada FIDIC juga mengatur mengenai  ketersediaan  peralatan,  fasilitas, dan  barang-barang  di  lapangan  dimana setiap  peralatan  dan  fasilitas  yang  ada  di lapangan  harus  sesuai  dengan  kebutuhan pekerjaan  di  lapangan  dan  juga  kontraktor harus meminta persetujuan untuk memindahkan  peralatan,  fasilitas,  dan barang-barang yang ada di lapangan.
Gambar Yang Belum Final / Keterlambatan Gambar atau Instruksi
Apabila  dilakukan  perbandingan  antara kontrak konstruksi APBD Halmahera Utara Maluku Utara dengan FIDIC Red Book 1999, maka  terlihat  bahwa  terdapat  perbedaan yang  perlu  diperhatikan  perbedaan  yang pertama adalah mengenai pembayaran ganti rugi  akibat  keterlambatan  gambar  atau instruksi  dimana  pada  FIDIC  mengatur dampak  dari  masalah  keterlambatan gambar  dan  instruksi  yaitu  pengguna  jasa berkewajiban  memberikan  perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan atau membayar ganti rugi di tambah keuntungan yang  wajar  kepada  kontraktor.  Akan  tetapi kegagalan enjinir disebabkan oleh kesalahan atau  keterlambatan  kontraktor,  termasuk kesalahan  dalam  penyampaian,  dari  suatu dokumen  kontraktor,  kontraktor  tidak berhak atas perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan, biaya atau keuntungan  tersebut.  Sedangkan  dalam kontrak APBD dimana PPK selaku pengguna jasa berkewajiban memberikan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan atau membayar ganti rugi kepada kontraktor.  akan  tetapi  jika  penyedia  gagal atau  lalai  memberikan  peringatan  dini dalam  mengantisipasi  atau  mengatasi dampak  dari  masalah  keterlambatan gambar atau instruksi.
Dari perbandingan kedua jenis kontrak yang mengatur mengenai keterlambatan gambar dan  instruksi  dapat  dilihat  pada  kontrak APBD  dimana  mengatur  mengenai  dampak dari  masalah  keterlambatan  gambar  atau instruksi yaitu perpanjangan waktu penyelesaian  pekerjaan  jika  dinilai  hanya berdampak  pada  lamanya  penyelesaian pekerjaan  dan  diberikan  ganti  rugi  jika berdampak pada kerugian biaya kontraktor, dan  tidak  mengatur  mengenai  keuntungan kontraktor  yang  hilang  akibat  masalah  ini. Hal  ini  dapat  berpotensi  menimbulkan masalah  terhadap  penyedia  dan  pengguna jasa.  sedangkan  pada  FIDIC  mengatur mengenai perpanjangan waktu penyelesaian  pekerjaan,  ganti  rugi  dan ditambahkan  keuntungan  yang  wajar  yang harus  di  dapatkan  oleh  kontraktor  akibat dari  keterlambatan  gambar  dan  instruksi dari enjinir selaku pengguna jasa.

## Pekerjaan yang Rusak atau Cacat Mutu
Apabila  dilakukan  perbandingan  antara kontrak konstruksi APBD Halmahera Utara Maluku Utara dengan FIDIC Red Book 1999, maka  terlihat  bahwa  terdapat  perbedaan yang  perlu  diperhatikan.  Perbedaan  yang pertama adalah pada FIDIC Red Book 1999 dimana  mengatur  beberapa  hal  yang  tidak diatur oleh kontrak konstruksi APBD, yaitu apabila  ditemukan  cacat  mutu  atau kerusakan,  maka enjinir selaku  pengguna
jasa harus sesegara mungkin
memberitahukan  kepada  kontraktor  dan harus menyelesaikan perbaikan cacat mutu atau kerusakan sebelum masa pemberitahuan  cacat  mutu  atau  kerusakan berakhir. Dimana pengguna jasa berhak atas suatu  perpanjangan  masa  pemberitahuan cacat  mutu  untuk  pekerjaan  atau  bagian pekerjaan,  (apabila  hal  ini  terjadi,  dan setelah  serah  terima),  karena  cacat  mutu atau  kerusakan . Akan  tetapi  suatu  masa pemberitahuan cacat mutu tidaklah dapat di perpanjang  lebih  dari  dua  tahun.  apabila pengiriman  dan/atau  pemasangan  suatu instalasi  mesin  dan/atau  bahan-bahan dihentikan  berdasarkan  Sub-Klausula  8.8 [ Penghentian  Pekerjaan ]  atau  Sub-Klausula 16.1  [ Hak  Kontraktor  untuk  Menghentikan Pekerjaan ], kewajiban kontraktor berdasarkan  klasula  ini  tidak  boleh diberlakukan  untuk  cacat  mutu  atau kerusakan yang terjadi pada masa lebih dari dua  tahun  setelah  masa  pemberitahuan cacat  mutu  untuk  instalasi  mesin  dan/atau bahan-bahan  seharusnya  berakhir.  Pada kontrak FIDIC juga mengatur mengenai hak dan  kewajiban  dari  pengguna  jasa maupun penyedia  jasa  dalam  menghadapi  masalah cacat  mutu  atau  kerusakan  dari  suatu pekerjaan  ataupun  instalasi  mesin,  dimana setiap pekerjaan cacat mutu atau kerusakan yang  terjadi  akibat  kontraktor  maka sepenuhnya  risiko,  dan  biaya  menjadi tanggung jawab dari kontraktor. Namun jika cacat  mutu  atau  kerusakan  pekerjaan  di sebabkan  oleh  hal  lain  maka  Sub-Klausula 13.3  [ Prosedur  Variasi ]  pada  FIDIC  akan dikeluarkan.  Lebih  lanjut  FIDIC  juga mengatur  mengenai  konsekuensi  jika kontraktor  gagal  memperbaiki  cacat  mutu atau kerusakan sesauai dengan waktu yang telah  diberikan,  maka  pengguna  jasa  dapat melaksanakan  pekerjaan  sendiri  atau  oleh pihak lain dengan seluruh biaya pekerjaan di
tanggung oleh kontraktor, namun kontraktor  tidak  bertanggung  jawab  atas pekerjaan  perbaikan  cacat  mutu  atau kerusakan  yang  di  kerjakan  oleh  pengguna jasa maupun pihak lain. Atau pengguna jasa juga  dapat  mengurangi  harga  kontrak  dari pekerjaan  yang  mengalami  cacat  mutu. Pengguna  jasa  juga  bisa  memutuskan kontrak  secara  keseluruhan  atau  untuk bagian  utama  dari  suatu  pekerjaan  yang mengalami  cacat  mutu  jika  pengguna  jasa secara  substansial  kehilangan  keseluruhan manfaat  dari  pekerjaan  atau  bagian  utama dari  pekerjaan.  pengguna  jasa  selanjutnya berhak  untuk  memperoleh  semua  biaya yang  dikeluarkan  untuk  pekerjaan  atau sebagian  dari  pekerjaan  ditambah  beban pendanaan  dan  biaya  pembongkaran, pembersihan  lapangan  dan  pengembalian instalasi  mesin  dan  bahan-bahan  kepada kontraktor.  Sedangkan  pada  kontrak konstruksi  APBD  tidak  diatur  secara  rinci mengenai  hak  dan  tanggung  jawab pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  dalam menghadapi  masalah  cacat  mutu  atau kerusakan.  Pada  kontrak  konstruksi  APBD mengatur  bahwa  PPK  atau  pengawas  akan memberitahukan  secara  tertulis  dan  dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan ataupun mengungkapkan cacat mutu  yang  di  temukan  oleh  PPK,  penyedia juga  bertanggung  jawab  atas  perbaikan cacat mutu selama masa kontrak dan masa pemeliharaan.  Selanjutnya  jika  penyedia tidak memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu  yang  ditentukan,  maka  PPK  dapat melakukan  perbaikan  ataupun  menunjuk pihak  ketiga  untuk  melakukan  perbaikan cacat  mutu  atau  kerusakan  tersebut. Penyedia  bertanggung  jawab  mengganti biaya  perbaikan  cacat  mutu  yang  diminta oleh  PPK  secara  tertulis  dengan  cara  PPK dapat memotong biaya pembayaran tagihan, uang  retensi,  atau  pencairan  surat  jaminan
pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian  akan  diperhitungkan  sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.  PPK  juga  dapat  mengenakan  denda keterlambatan  untuk  setiap  keterlambatan perbaikan  cacat  mutu,  dan  mendaftar hitamkan penyedia.
Dari perbandingan kedua jenis kontrak yang mengatur  mengenai  pekerjaan  yang  rusak atau cacat mutu dapat dilihat pada kontrak APBD  dimana  tidak  mengatur  mengenai sebab  dan  akibat  jika  terjadinya  pekerjaan yang rusak atau cacat mutu sehingga hal ini bisa  berpotensi  menimbulkan  masalah antara  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa. Sedangkan  pada  FIDIC Red  Book 1999 mengatur secara rinci mengenai sebab dan akibat jika terjadinya pekerjaan yang rusak atau  cacat  mutu  serta  mengatur  hak  dan kewajiban dari penyedia jasa dan pengguna jasa sehingga jika terjadi masalah pekerjaan yang  rusak  atau  cacat  mutu  sudah  cukup jelas  dalam  pasal  FIDIC  yang  mengatur mengenai  cacat  mutu  atau  kerusakan pekerjaan.

## Penghentian Pekerjaan
Apabila  dilakukan  perbandingan  antara kontrak konstruksi APBD Halmahera Utara Maluku Utara dengan FIDIC Red Book 1999, maka  terlihat  bahwa  terdapat  perbedaan yang  perlu  diperhatikan  perbedaan  yang pertama  adalah  mengenai  penghentian pekerjaan dimana pada kontrak konstruksi APBD  hanya  mengatur  bahwa  pengawas pekerjaan  dapat  memerintahkan  secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan  pekerjaan  dimana  setiap perintah  penundaan  ini  harus  segera ditembuskan  kepada  PPK  dan  mengatur mengenai hak yang di dapat oleh kontraktor jika  penghentian  pekerjaan  yang  dilakukan oleh  pengguna  jasa  dapat  merugikan kontraktor,  dimana  jika  penghentian
pekerjaan  mengakibatkan  pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK
berkewajiban  untuk  membayar  ganti  rugi atau  memberikan  perpanjangan  waktu penyelesaian  pekerjaan.  Sedangkan  pada FIDIC Red  Book 1999  mengatur  hak  dan kewajiban kontraktor jika terjadi penghentian  pekerjaan  dimana  pada  FIDIC pasal  8.8  penghentian  pekerjaan  bahwa enjinir setiap  saat  menginstruksikan kontraktor  untuk  menghentikan  kemajuan suatu  bagian  dari  pekerjaan  atau  seluruh pekerjaan.  Dan  kewajiban  kontraktor  Pada masa  penghentian  pekerjaan  tersebut, kontraktor  harus  melindungi,  menyimpan dan  mengamankan  bagian  dari  pekerjaan atau  seluruh  pekerjaan  dari  penurunan mutu,  kehilangan  atau  kerusakan.  Namun apabila penghentian pekerjaan dikarenakan tanggung  jawab  kontraktor  maka  Sub- Klausula 8.9, 8.10 dan 8.11 pada FIDIC Red Book 1999 tidak berlaku. Pada Sub-Klausula 8.9,  8.10  dan  8.11  mengatur  lebih  rinci mengenai hak dan kewajiban pengguna jasa dan  penyedia  jasa  selama  penghentian pekerjaan  yang  terjadi.  Yaitu  apabila kontraktor  mengalami  keterlambatan  atau mengeluarkan  biaya  akibat  instruksi penghentian  pekerjaan  dari enjinir maka kontraktor  berhak  berdasarkan  Sub- klausula  20.1  [ Klaim  Kontraktor ]  yaitu mendapatkan perpanjangan waktu penyelesaian  pekerjaan  apabila  terlambat atau  terhambat,  mendapatkan  pembayaran untuk biaya tersebut dan harus dimasukkan kedalam kontrak.
Dari perbandingan kedua jenis kontrak yang mengatur mengenai penghentian pekerjaan dapat  dilihat  pada  kontrak  APBD  dimana tidak mengatur mengenai sebab dan akibat jika  terjadinya  penghentian  pekerjaan apakah di sebabkan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa.
Hal  ini  bisa  berpotensi  menimbulkan masalah antara pengguna jasa dan penyedia jasa  dikarenakan  tidak  diatur  secara  rinci mengenai  hak  dan  kewajiban  jika  terjadi penghentian  pekerjaan  akibat  kesalahan dari  kontraktor  ataupun  instruksi  dari enjinir .  Sedangkan  pada  FIDIC Red  Book 1999 mengatur secara rinci mengenai sebab dan  akibat  jika  terjadinya  penghentian pekerjaan.  Dimana  bisa  dilihat  pada  Sub- Klausula  8.8,  8.9,  8.10  dan  8.11  bahwa kewajiban  kontraktor  selama  penghentian pekerjaan harus harus melindungi,
menyimpan dan mengamankan bagian dari pekerjaan  atau  seluruh  pekerjaan  dari penurunan mutu, kehilangan atau kerusakan. Agar tidak timbul masalah yang lain seperti kerusakan ataupun cacat mutu. kemudian  FIDIC  juga  mengatur  mengenai waktu  penghentian  pekerjaan  agar  setiap pihak bisa mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya.  Dimana  kontraktor  berhak atas pembayaran jika penghentian pekerjaan  lebih  dari  28 hari  kemudian  jika penghentian  berlanjut  hingga  melebihi  84 hari  kontraktor  dapat  meminta  izin  untuk melanjutkan  pekerjaan.  Apabila  dalam waktu 28 hari sejak diterimanya permohonan enjinir tidak  memberikan  izin maka kontraktor dapat, dengan menyampaikan  pemberitahuan  kepada enjinir , memperlakukan penghentian sebagai  suatu  pengurangan  berdasarkan Klausla  13  [ Variasi  dan  Penyesuaian ]  atas bagian  dari  pekerjaan  yang  terpengaruh. Apabila penghentian mempengaruhi pekerjaan  secara  keseluruhan,  kontraktor dapat menyampaikan pemberitahuan pemutusan  kontrak  berdasarkan  Sub- Klausula 16.2 [ Pemutusan oleh Kontraktor ].

## Kesimpulan
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang dibahas pada penelitian ini, perlu diketahui
faktor-faktor  dominan  apa  saja  yang berpotensi  terjadinya  klaim  dan  sengketa yang  berkaitan  pada  pasal-pasal  kontrak konstruksi  APBD  kabupaten  Halmahera Utara  provinsi  Maluku  Utara.  Setelah dilakukan  analisis  statistik  menggunakan analisis faktor didapat;
1. Faktor-faktor  dominan  yang  berpotensi terjadinya  klaim  dan  sengketa  yang berkaitan  pada  pasal-pasal  kontrak konstruksi  APBD  kabupaten  Halmahera Utara  provinsi  Maluku  Utara  adalah sebagai berikut:
a. Faktor  ketersedian  tenaga  kerja dengan nilai dominan sebesar 90 % dimana  pasal  yang  mengatur  pada kontrak Konstruksi APBD kabupaten Halmahera  Utara  provinsi  Maluku Utara.  Pada  Kontrak  A,  B,  C,  D,  E diatur pada pasal 64
b. Faktor  ketersedian  pabrik  dan peralatan  dengan  nilai  dominan sebesar  88,6  %  dimana  pasal  yang mengatur  pada  kontrak  konstruksi APBD  kabupaten  Halmahera  Utara provinsi Maluku Utara. Pada Kontrak A, B, C, D, E diatur pada pasal 20
c. Faktor gambar yang belum final atau keterlambatan gambar atau Instruksi dengan nilai dominan sebesar 78,2 % dimana  pasal  yang  mengatur  pada kontrak konstruksi APBD kabupaten Halmahera  Utara  provinsi  Maluku Utara.  Pada  Kontrak  A,  B,  C,  D,  E diatur pada pasal 30 dan 63
d. Faktor  pekerjaan  yang  rusak  atau cacat  mutu  dengan  nilai  dominan sebesar  76,8  %  dimana  pasal  yang mengatur  pada  kontrak  konstruksi APBD  kabupaten  Halmahera  Utara provinsi Maluku Utara. Pada Kontrak A, B, C, D, E diatur pada pasal 73
e. Faktor penghentian pekerjaan dengan nilai dominan sebesar 74 %
dimana  pasal  yang  mengatur  pada kontrak konstruksi APBD kabupaten Halmahera  Utara  provinsi  Maluku Utara.  Pada  Kontrak  A,  B,  C,  D,  E diatur pada pasal 28 dan 63
2. Setelah  mendapatkan  faktor-faktor dominan, dilakukan analisis kualitatif  untuk  membandingkan klausula-klausula yang berhubungan dan mengatur faktor-faktor dominan tersebut  pada  kontrak  konstruksi APBD  kabupaten  Halmahera  Utara provinsi Maluku Utara dan FIDIC Red Book Tahun 1999, didapatkan bahwa dari kelima faktor yaitu ketersedian tenaga  kerja,  ketersediaan  pabrik dan peralatan, keterlambatan gambar  dan  instruksi/gambar  yang belum  final,  pekerjaan  yang  rusak/ cacat  mutu,  dan  pengehentian pekerjaan.  Dimana  pada  kontrak konstruksi  APBD  tidak  mengatur secara  rinci  mengenai  hak  dan kewajiban serta tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat sedangkan pada FIDIC  Red  Book 1999  sudah sangat rinci mengatur mengenai hal tersebut.

## Daftar Pustaka
Nurnaningsih.  2012. Mediasi  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan . Jakarta: PT Raja Grafindo. Federation  Internationale  des  Ingenierus- Conseils.  1999 .  Conditions  of  Contract for Construction . FIDIC:Geneve, Switzerland.
Federation  Internationale  des  Ingenierus- Conseils.  2010. Persyaratan  Kontrak Untuk  Pelaksanaan  Konstruksi  (Edisi Bahasa  Indonesia  FIDIC  Conditions  of Contract  for  Construction  1999) . FIDIC,LPJK,INKINDO.
Garner,  Brian  A.  2004. Black’s  Law Dictionary , Tenth  Edition ,  Thomson Reuters, St.Paul-Minnesota, dalam Hardjomuljadi,  Sarwono.  2014. Buku Kesatu:  Pengantar  Kontrak  Konstruksi FIDIC  Conditions  of  Contract .  Bandung: Logoz Publishing.
Hardjomuljadi, Sarwono et.al. 2006. Strategi Klaim  Konstruksi  Berdasarkan  FIDIC Conditions  of  Contract .  Pola  Grade:
Jakarta. Hardjomuljadi, Sarwono. 2010. “ Pemahaman Kontrak Konstruksi
Internasional  Terhadap  Tantangan  Era Globalisasi ”.  Jurnal  Konstruksia,  Vol.  2 No. 1, Jakarta.
Hardjomuljadi,  Sarwono.  2010.  “ The  Main Causal  Factors  of  Construction  Claims Under  FIDIC  Contract  in  Indonesia ”.
Presented  at  FIDIC-JICA,  International Construction  Management  Training, Jakarta 26-29 July 2010.
Hardjomuljadi,  Sarwono.  2014.  “ Factor Analysis on Causal of Construction Claims and Disputes in Indonesia ”. International
Journal of Applied Engineering Research Vol. 10 No. 9. Hardjomuljadi, Sarwono. 2014. “ Permasalahan  Klaim  Konstruksi  di Proyek  Institusi  Pemerintah ”.  Seminar Konstruksi  Indonesia,  6  November 2014.
Hardjomuljadi, Sarwono. 2014. Buku Kesatu: Pengantar  Kontrak  Konstruksi  FIDIC Conditions of Contract . Bandung: Logoz Publishing.
Hardjomuljadi, Sarwono. 2015. Buku Kedua: Manajemen  Klaim  Konstruksi  FIDIC Conditions of Contract . Bandung: Logoz Publishing.
Hardjomuljadi, Sarwono. 2016. Buku Ketiga: Alternatif Penyelesaian Sengketa
Konstruksi di Indonesia . Bandung: Logoz Publishing.
Hansen,  Seng.  2018. Manajemen  Kontrak Konstruksi:  Pedoman  Praktis  dalam Mengelola Proyek Konstruksi . Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. Krisnawenda,  N.  2016. Proses  Penyelesaian Sengketa  Bisnis  melalui  Arbitrase  & APS/ADR . Dipresentasikan pada tanggal
22 September 2016, di Mataram.
Kenny  K.  2019. Analisis  Faktor  Penyebab Klaim  Pada  FIDIC  Design-Build  Tahun 2017  (Dengan  Refrensi  FIDIC  Design- Build  Tahun  1999). Tesis  Universitas
Tarumanagara maret 2019
Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.
Yogyakarta: Andi
Maritz,  Marthinus  J,  dan  Uwe  Putlitz.
Standard  Form  Construction  Contracts: Why  the  Need  for  Regular  Changes? . Pretoria: University of Pretoria. Masruchiyah,  Nieke.  2018. Penyelesaian
Sengketa  Kontrak  Kerja  Konstruksi
Melalui Arbitrase & APS . PT
RajaGrafindo Persada:Depok. Neuman,  W.  L.  2014. Social  Research
Methods:  Qualitative  and  Quantitative
Approaches; Relevance of Social
Research , Vol. 8. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah  Republik  Indonesia.  1999.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  18  tahun  1999  tentang  Jasa Konstruksi.
Republik  Indonesia.  1999. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif
Penyelesaian Sengketa
. Lembaran
Negara  RI  Tahun  1999.  Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2000. Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor
30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi . Lembaran Negara RI Tahun
2000. Sekretariat Negara.
Ramadi, Takdir. 2010. Mediasi: Penyelesaian Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat . Depok: Rajawali Press. Republik  Indonesia.  2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014
Tentang Perindustrian . Lembaran Negara  RI  Tahun  2014.  Sekretariat Negara.
Subekti,  R.  2001,  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  Buku  III,  Pradjna
Paramitha, Jakarta. Sugiyono. 2007 “Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D”. Bandung: Alfabeta. Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian  & Pengembangan Untuk Bidang:
Pendidikan,  Manajemen,  Sosial,  Teknik .
Bandung: Alfabeta.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22  Tahun  1999  Tentang  Pemerintahan Daerah.