## JURNAL VOICE OF MIDWIFERY
Volume 14 Nomor 1, Maret 2024 Halaman  9 - 18

## PERAN INFORMED CONSENT DALAM KONSELING KELUARGA BERENCANA: TINJAUAN LEGAL  PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI PADA UNMET NEED
The Role of Informed Consent in Family Planning Counseling: A Legal Review of Contraceptive Use and Unmet Need.
Sri Rahayu Amri* 1 , Andi Sitti Umrah 2 , Israini Suriati 3 , Andi Kasrida Dahlan 4 , Arnisa Fitrayanti 5 , Reski Juliani 6 . 1,2,3,4, Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palopo E-mail: * 1 srirahayuamri@umpalopo.ac.id, 2 sittiumrah@umpalopo.ac.id, 3 israinisuriati@umpalopo.ac.id .

## ABSTRACT
Informed  consent  is  an  important  element  in health services, including family planning counseling.  This  emphasizes  the  importance  of providing  complete,  clear  and  understandable information  to  patients before they decide to  use  a contraceptive method. The aim of the research is to determine  the  role  of  informed  consent  in  family planning  counseling.  The  research  method  uses  a mixed  methods  approach.  The  population  and sample  were  200  couples  of  childbearing  age (PUS)  who  did  not  use  contraception,  but  did  not want to have children.
The research instrument used a questionnaire. Data  analysis  through  descriptive  analysis.  The research  results  showed  that  55%  of  respondents fully  understood  informed  consent,  40%  of respondents  received  comprehensive  counseling, 50%  of  respondents  felt  they  did  not  have  the freedom to choose contraceptive methods, indicating  that  there  were  obstacles  in  providing balanced  and  impartial  information,  as  many  as 50%  of  respondents  were  less  satisfied  with contraception  and  as  many  as  50%  stop  using contraception  due  to  lack  of  adequate  informed consent  contributing  to  low  satisfaction  and success  of  family  planning  programs.  Conclusion; The  role  of  informed  consent  in  family  planning counseling  in  using  contraceptives  has  not  been carried out optimally, so efforts need to be made to increase  the  competency  of  health  workers  and educate the community.
. Keywords; Informed Consent, Counseling, Family Planning, Unmet Need.

## ABSTRAK
Informed  consent  merupakan  elemen  penting dalam  pelayanan  kesehatan,  termasuk  dalam konseling keluarga berencana. Hal ini menekankan pentingnya  memberikan  informasi  yang  lengkap, jelas,  dan  dapat  dipahami  oleh  pasien  sebelum mereka  memutuskan  untuk  menggunakan  suatu metode kontrasepsi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui  gambaran  peran  informed  consent dalam  konseling  keluarga  berencana.  Metode penelitian menggunakan pendekatan mixed methods. Populasi dan sampel adalah pasangan usia subur  (PUS)  yang  tidak  menggunakan  alat kontrasepsi,  tetapi  tidak  ingin  memiliki  anak sebanyak 200 orang. Instrumen penelitian menggunakan  kuesioner.  Analisis  data  melalui analisis  desktiptif.  Hasil  penelitian  55%  responden memahami  sepenuhnya  informed  consent,  40% responden menerima konseling yang komprehensif, 50%  responden  merasa  tidak  memiliki  kebebasan dalam memilih metode kontrasepsi, 50% responden kurang puas dengan kontrasepsi dan sebanyak 50% berhenti  menggunakan  alat  kontrasepsi  karena kurangnya  informed  consent  yang  memadai berkontribusi  pada  rendahnya  kepuasan  dan keberhasilan  program  KB.  Kesimpulan;  peran informed  consent dalam  konseling  KB  dalam menggunakan  alat  kontrasepsi  belum  dilakukan secara maksimal, sehingga perlu upaya peningkatan  kompetensi  tenaga  kesehatan  dan edukasi pada masyarakat.
Kata kunci—Informed Consent, Konseling, Keluarga Berencana, Unmet Need

## Artikel Penelitian

## PENDAHULUAN
Keluarga  berencana  merupakan  aspek penting dalam upaya meningkatkan kesehatan  reproduksi  dan  kesejahteraan keluarga.  Di  berbagai  belahan  dunia, termasuk  Indonesia,  layanan  keluarga berencana  dihadapkan  pada  tantangan besar,  salah  satunya  adalah  fenomena unmet  need,  yakni  kondisi  dimana pasangan  yang  ingin  menunda  atau menghindari kehamilan tidak menggunakan  metode  kontrasepsi  yang efektif  (Leight  et  al.,  2022).  Unmet  need menunjukkan  adanya  kesenjangan  antara keinginan dan kenyataan dalam penggunaan kontrasepsi, yang dapat disebabkan  oleh  berbagai  faktor  seperti keterbatasan  akses,  kurangnya  informasi, serta hambatan budaya dan sosial (dewi & dkk, 2021).
Informed  consent,  atau  persetujuan berdasarkan  informasi,  menjadi  elemen krusial dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam konseling keluarga berencana. Konsep ini menekankan pentingnya  pemberian  informasi  yang
lengkap,  jelas,  dan  dapat  dipahami  oleh pasien sebelum mereka memutuskan untuk menggunakan  suatu  metode  kontrasepsi. Informed  consent  tidak  hanya  melibatkan persetujuan  tertulis,  tetapi  juga  mencakup proses  komunikasi  yang  efektif  antara penyedia  layanan  kesehatan  dan  pasien, yang  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa keputusan  pasien  dibuat  secara  sadar  dan tanpa paksaan (Megasari et al., n.d.,2022).
Pentingnya  informed  consent  dalam keluarga  berencana  berkaitan  erat  dengan hak  asasi  manusia  dan  etika medis.  Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan informasi  yang  memadai  tentang  pilihan kesehatan  reproduksi  mereka  dan  untuk membuat keputusan yang otonom berdasarkan  informasi  tersebut  (Masitha Aulia  et  al.,  2020).  Hak  ini  diakui  dalam berbagai  instrumen  internasional  seperti Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Wanita, yang  menegaskan  bahwa  informasi  dan pelayanan  kesehatan  reproduksi  harus
tersedia,  dapat  diakses,  dan  berkualitas (Information, n.d.,2022).
Secara legal, banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki regulasi yang mengatur  tentang  kewajiban  penyedia layanan  kesehatan  untuk  mendapatkan informed  consent  dari  pasien  sebelum memberikan layanan kontrasepsi (Ngalimun,  2020).  Peraturan  ini  bertujuan untuk  melindungi  hak-hak  pasien  dan memastikan  bahwa  mereka  mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab tentang kesehatan reproduksi mereka. Pelanggaran terhadap  prinsip  informed  consent  dapat berakibat pada sanksi hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan (Puri et al., 2021).
Dalam konteks unmet need, kurangnya  informed  consent  yang  efektif dapat  menjadi  salah  satu  penyebab  utama mengapa  pasangan  tidak  menggunakan metode  kontrasepsi  yang  sesuai  dengan keinginan  mereka  (Hasnawatty  Surya Porouw et al., 2021). Faktor-faktor seperti
miskomunikasi,  kurangnya  pengetahuan, dan  keterbatasan  kemampuan  penyedia layanan  dalam  menyampaikan  informasi yang  akurat  dan  komprehensif  dapat menghambat proses pengambilan keputusan  yang  terinformasi.  Hal  ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi  unmet  need  harus  mencakup peningkatan kualitas konseling dan penerapan  informed  consent  yang  efektif (Kristiana, 2021).
Penyediaan informasi yang komprehensif  dan  tidak  bias  tentang metode  kontrasepsi,  termasuk  manfaat, risiko,  dan alternatif  yang  ada,  merupakan langkah  penting  dalam  proses  informed consent.  Informasi  ini  harus  disampaikan dengan  cara  yang  mudah  dipahami  oleh pasien,  memperhitungkan  tingkat  literasi dan  bahasa  yang  digunakan.  Selain  itu, penting  untuk  menciptakan  lingkungan yang  mendukung  di  mana  pasien  merasa aman  dan  nyaman  untuk  menanyakan pertanyaan dan mengungkapkan kekhawatiran mereka (Leight et al., 2022).
Selain  aspek  informasional,  proses informed consent juga melibatkan pengakuan  dan  penghormatan  terhadap
otonomi  pasien.  Pasien  harus  diberikan
waktu yang cukup untuk mempertimbangkan  pilihan  mereka  dan membuat  keputusan  tanpa  tekanan  atau paksaan  dari  pihak  manapun.  Dalam  hal ini, penyedia layanan kesehatan memainkan peran penting sebagai fasilitator yang membantu pasien memahami informasi dan memandu mereka melalui proses pengambilan keputusan (Sari, 2018).
Hambatan  budaya  dan  sosial  juga dapat  mempengaruhi  penerimaan  dan penggunaan metode kontrasepsi. Di banyak komunitas, mitos dan kesalahpahaman tentang kontrasepsi masih sangat  umum,  dan  norma-norma  sosial dapat  membatasi  diskusi  terbuka  tentang kesehatan  reproduksi.  Oleh  karena  itu, program pendidikan dan kampanye informasi yang ditujukan untuk masyarakat  luas  sangat  penting  untuk meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman
tentang  pentingnya  informed  consent  dan penggunaan  kontrasepsi  yang  efektif (Lubis et al., n.d.2022).
Secara  keseluruhan,  peran  informed consent dalam konseling keluarga berencana  menggarisbawahi  pentingnya pendekatan yang holistik dan berbasis hak dalam  pelayanan  kesehatan  reproduksi. Dengan  memperkuat  penerapan  informed consent,  diharapkan  dapat  mengurangi tingkat unmet need, meningkatkan kepuasan  dan  kepercayaan  pasien,  serta mendukung tujuan-tujuan kesehatan masyarakat  secara  keseluruhan.  Upaya  ini memerlukan  kerjasama  antara  pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat  untuk  menciptakan  sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, responsif,  dan  menghormati  hak-hak individu (Nagai et al., 2019).

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian yang  digunakan  dalam kegiatan  penelitian  ini  yaitu  pendekatan mixed methods untuk mendapatkan gambaran  yang  komprehensif  mengenai
peran  informed  consent  dalam  konseling keluarga  berencana.  Pendekatan  kualitatif akan  memberikan  wawasan  mendalam mengenai  persepsi,  pengalaman,  dan hambatan  yang  dihadapi  oleh  pasien  dan penyedia  layanan  kesehatan.  Pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk mengukur  prevalensi  unmet  need  dan efektivitas  penerapan  informed  consent ( Zuchri Abdussamad, S.I.K., 2021)
Populasi dan sampel penelitian ini adalah pasangan  usia  subur  (PUS)  yang  tidak menggunakan alat kontrasepsi, tetapi tidak ingin  memiliki  anak. Sampel akan  dipilih menggunakan  teknik purposive  sampling untuk  pendekatan  kualitatif  dan  stratified random sampling untuk pendekatan kuantitatif. Purposive sampling akan fokus pada  subyek  yang  memiliki  pengalaman langsung  dengan  proses informed  consent dalam layanan keluarga berencana.
Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  kota palopo dengan jumlah responden sebanyak 200 orang.
Pengumpulan Data: Pendekatan Kualitatif: Wawancara  Mendalam  (In- Depth  Interviews):  Wawancara  dilakukan dengan pasien, penyedia layanan kesehatan,  dan  pembuat  kebijakan  dalam mengumpulkan data mengenai pengalaman,  persepsi,  dan  tantangan  yang dihadapi dalam proses informed consent.
Focus  Group  Discussions  (FGD):  Diskusi kelompok  terarah  dengan  peserta  yang terdiri  dari  pasangan  usia  subur  dan penyedia layanan kesehatan akan membantu menggali lebih dalam mengenai dinamika  interaksi  dan  komunikasi  dalam konseling keluarga berencana.
Pendekatan Kuantitatif: Survei Kuesioner:
Kuesioner  terstruktur  akan  digunakan dalam  mengumpulkan  data  dari  populasi yang lebih luas mengenai penggunaan alat kontrasepsi,  tingkat  pemahaman  dan kepuasan terhadap proses informed consent, serta faktor-faktor yang mempengaruhi unmet need.
Data Sekunder: Analisis data sekunder dari laporan  kesehatan,  catatan  medis,  dan statistik nasional  terkait penggunaan kontrasepsi dan unmet need akan memberikan konteks tambahan dan validasi terhadap temuan penelitian.
Instrumen Kualitatif:
Panduan  wawancara  yang  terdiri  dari pertanyaan  terbuka  untuk  mengeksplorasi pengalaman dan persepsi partisipan.
Panduan  FGD  yang  dirancang  untuk mengarahkan diskusi dan mengidentifikasi tema-tema  utama terkait informed  consent dan penggunaan alat kontrasepsi.
Instrumen Kuantitatif:
Kuesioner  terstruktur  yang  mencakup pertanyaan mengenai demografi,
pengetahuan tentang kontrasepsi,
pengalaman  dengan  proses  informed consent, dan penggunaan alat kontrasepsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Tingkat Pemahaman Pasangan Usia Subur tentang Informed Consent. Kategori Jumlah Responden (n) Persentase (%) Memahami 110 55 Kurang memahami 90 45 Total 200 100 Data; Primer, 2024. Berdasarkan  tabel  1.  menunjukkan bahwa 55% responden memahami sepenuhnya informed consent, yang berarti banyak  pasangan  usia  subur  (PUS)  yang mendapatkan  penjelasan  yang  memadai mengenai metode kontrasepsi.
Negara telah  mengeluarkan  berbagai kebijakan  tentang  informed  consent  yaitu pada  Undang-undang  nomor  36  tahun 2009 yang mengatur bahwa setiap tindakan medis harus mendapatkan persetujuan  dari  pasien  setelah  diberi penjelasan yang memadai dan   Permenkes nomor  290/Menkes/Per/III/2008  pasal  1 Ayat  1  mengatur  bahwa  mengatur  tentang persetujuan  tindakan  kedokteran  atau informed consent dalam pelayanan kesehatan.
Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan tindakan medis sebelum melakukan  suatu  tindakan  medis  bagi tenaga kesehatan merupakan suatu kewajiban  hukum  dan  kewajiban  moral yang  harus  dipatuhi.    Disebut  sebagai kewajiban  hukum  karena  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan      disebut  sebagai  kewajiban  moral karena  diatur  dalam  kode  etik  profesi tenaga kesehatan sebagai sebuah pedoman berperilaku  bagi  seorang tenaga  kesehatan dalam  menjalankan  praktik,  khususnya dalam  layanan  kebidanan,  salah  satunya adalah pelayanan keluarga berencana.
Informed consent memainkan peran yang  sangat  penting  untuk  memastikan bahwa  setiap  PUS  yang  memilih  metode kontrasepsi  memahami  sepenuhnya  apa yang  klien  pilih  dan  mengetahui  efek sampingnya. Selain itu, memastikan bahwa  keputusan  untuk  menggunakan metode kontrasepsi diambil secara sukarela  tanpa  paksaan,  tekanan,  atau pengaruh  dari  pihak  luar.  Setiap  PUS memiliki  hak  untuk  memilih  metode  yang
paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka (Wahyuni S, 2022).
Tabel 2. Kualitas Konseling Keluarga Berencana. Kategori Jumlah Responden (n) Persentase (%) Konseling Komprehensif 80 40% Konseling tidak Komprehensif 120 60% Total 200 100% Data; Primer, 2024
Berdasarkan tabel 2. menunjukkan bahwa hanya  40%  responden  menerima  konseling yang komprehensif, yang menunjukkan bahwa banyak  tenaga  kesehatan  belum  memberikan informasi lengkap dan objektif.
Sejalan  dengan  hasil  penelitian  terdahulu oleh  (Yanti  M  &  Wirastri,  D.,  2023) menyatakan  bahwa  hanya  sebagian  kecil responden mendapatkan konseling yang mencakup secara menyeluruh tentang informasi dalam menggunakan alat kontrasepsi,  sehingga  memiliki  rasa  khawatir terhadap efek samping yang akan ditimbulkan.
Untuk  meningkatkan  kualitas  layanan, diperlukan  pelatihan  yang  lebih  intensif  bagi tenaga kesehatan agar mereka dapat menyampaikan  informasi  yang  akurat  dan mendukung  proses  pengambilan  keputusan
yang  tepat  bagi  pengguna  layanan.  (Yanti,  E. M., Wirastri, 2023).
Tabel 3. Persepsi  tentang  Hak  Pasien  dalam
Memilih Metode Kontrasepsi. Kategori Jumlah Responden (n) Persentase (%) Merasa memiliki kebebasan 100 50% Merasa tidak memiliki kebebasan 100 50% Total 200 100%
Data; Primer, 2024.
Berdasarkan  tabel  3  menunjukkan bahwa  sebanyak  50%  responden  merasa tidak  memiliki  kebebasan  dalam  memilih metode  kontrasepsi,  menunjukkan  adanya kendala  dalam  pemberian  informasi  yang seimbang  dan  tidak  memihak.  Petugas kesehatan harus memastikan PUS memahami semua opsi tanpa tekanan untuk memilih metode tertentu.
Tabel 4. Dampak  Kurangnya  Informed  Consent pada Unmet Need. Kategori Jumlah Responden (n) Persentase (%) Kurang puas dengan kontrasepsi 100 50% Berhenti menggunakan alat kontrasepsi 100 50% Total 200 100% Data; Primer, 2024.
Berdasarkan  tabel  4  menunjukkan  bahwa sebanyak  50%  responden  kurang puas  dengan kontrasepsi  dan  sebanyak  50%  berhenti menggunakan alat kontrasepsi karena kurangnya  informed  consent  yang  memadai berkontribusi  pada  rendahnya  kepuasan  dan keberhasilan  program  keluarga  berencana. Penting  untuk  memastikan  semua  informasi disampaikan  jelas  dan  transparan  selama konseling .

## SIMPULAN
Penelitian ini menekankan pentingnya informed  consent  dalam  konseling  keluarga berencana.  Meningkatkan  pemahaman  PUS tentang hak mereka dan menyediakan informasi  komprehensif  serta  objektif  adalah kunci  untuk  mengurangi  unmet  need  dan meningkatkan  keberhasilan  program  KB. Penyuluh  perlu  dilengkapi  dengan  pelatihan yang memadai dan standar prosedur yang jelas untuk  memastikan  semua  PUS  mendapat informasi  yang  mereka  butuhkan  untuk membuat  keputusan  tepat  tentang  penggunaan alat  kontrasepsi.  Selain  itu,  penyedia  fasilitas kesehatan dapat menyediakan aturan/kebijakan tentang  peningkatan  kuliatas  SDM  yang dimiliki.

## UCAPAN TERIMA KASIH / ACKNOWLEDGEMENT
Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus  kepada  semua  pihak  yang  telah memberikan  kontribusi  dalam  penelitian  ini. Dari  para  responden  yang  telah  menyisihkan waktu untuk berpartisipasi, hingga pembimbing,  rekan  peneliti,  dan  semua  pihak yang  telah  memberikan  dukungan  moral maupun  teknis.  Tanpa  bantuan  dan  kolaborasi mereka,  pencapaian  ini  tidak  akan  terwujud.
Semoga  hasil  dari  penelitian  ini  dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan  masyarakat  secara  luas.  Terima kasih  atas  segala  support  dan  dedikasi  yang telah diberikan.

## REFERENSI
Dewi,    dina,  &  dkk.  (2021).  FullBook Pelayanan  Kontrasepsi.  In Pelayanan Kontrasepsi (Issue Yayasan Kita Menulis). Zuchri Abdussamad. (2021).
Metode penelitian  kualitatif.  In    media  press. Jakarta.
Hasnawatty  SP  ,  Endah  Y,  Abdul,  Surya  IN.
(2021). Buku  Ajar  Komunikasi  Dan Konseling  Dalam  Praktik  Kebidanan . Deepublish.
Information,  G.  (n.d.). Counselling  and informed  choice  in  family  planning .  19–
39.
Kristiana,  D.  (2021).  Tinjauan  Yuridis Pelaksanaan Informed Consent Pemasangan  AKDR  pada  Akseptor  KB. Jurnal Kebidanan , 10 (1), 89. https://doi.org/10.26714/jk.10.1.2021.89- 96. Leight,  J.,  Hensly,  C.,  Chissano,  M.,  Safran, E.,  Ali,  L.,  Dustan,  D.,  &  Jamison,  J.
(2022).  The  Effects  of  Text  Reminders On  The  Use  Of  Family  Planning
Services:  Evidence  From  A  Randomised Controlled  Trial  In  Urban  Mozambique. BMJ Global Health , 7 (4). https://doi.org/
10.1136/bmjgh-2021-007862.
Lubis, A. U. N., Wahyuni, S., & Siregar, R. J. (n.d.). Komunikasi dalam Kebidanan . PT Inovasi Pratama Internasional.
Masitha  Aulia,  D.,  Ramani,  A.,  &  Baroya,  N. (2020). Service Quality and Unmet Need for Family Planning in Childbearing-Age Women  at  Jambesari  Darus  Sholah  Sub- District,  Bondowoso  Regency. Unnes Journal  of  Public  Health , 9 (2),  78–85. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/uj ph
Megasari,  A.  L.,  Kartini,  Suriati,  I.,  Hutomo, C. S., Yulyani, L., Farming, & Argaheni, N.  B.  (n.d.).  Pelayanan  Kontrasepsi
Kondom. Nagai,  M.,  Bellizzi,  S.,  Murray,  J.,  Kitong,  J.,
Cabral,  E.  I.,  &  Sobel,  H.  L.  (2019). Opportunities  lost:  Barriers  to  increasing the  use  of  effective  contraception  in  the Philippines. PLoS  ONE , 14 (7),  1–15.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218 187. Ngalimun. (2020). Pengantar Ilmu Komunikasi  Sebuah  Pendekatan  Kritis Dan Komprehensif . Deepublish. Yogyakarta .
Puri,  M.  C.,  Huber-Krum,  S.,  Canning,  D.,
Guo,  M.,  &  Shah,  I.  H.  (2021).  Does
Family  Planning  Counseling  Reduce Unmet  Need  For  Modern  Contraception
Among  Postpartum  Women:  Evidence From A Stepped-Wedge Cluster Randomized  Trial  In  Nepal. PLoS  ONE , 16 (3 March), 1–16. https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0249106.
Sari, M. O. R. M. (2018). Buku
AjarKomunikasi dalam
Praktek Kebidanan . Deepublish. Yogyakarta.
Wahyuni  S.  (2022).  Pelayanan  Keluarga Berencana (KB). Unisma Press. Malang.
Yanti,  E.  M.,  Wirastri,  D.  (2023).  Edukasi
Pentingnya  Keluarga  Berencana  (KB) dalam  meningkatkan  Pengetahuan  dan Pemilihan  Alat  Kontrasepsi  pada  Wanita Usia  Subur  (WUS)  di  Dusun  Anjani Timur  Desa  Anjani  Kecamatan  Suralaga Kabupaten  Lombok  Timur. Indonesian
Journal of Community Dedication
(IJCD) , 5 (1), 7–12.