## HUKUM MENERIMA DAN MENJAGA BARANG TITIPAN PADA AKAD WADI’AH DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
Dery Ariswanto Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro email: deryariswanto@unugiri.ac.id

## Abstract
This  article  was  written  with  the  aim  of  analyzing  the  concept  of  wadi'ah contracts related to the law of receiving and procedures for safeguarding goods deposited in wadi'ah contracts when associated with Islamic business ethics. The method used in this research is library research by combining various instruments related  to  the  law  of  receiving  and  maintaining  goods  deposited  in  wadi'ah contracts  in  the  perspective  of  Islamic  business  ethics.  Keeping  the  goods deposited  in  the  wadi'ah  contract  is  an  obligation,  so  it  becomes  a  form  of obligation  in  accepting  the  mandate  that  has  been  entrusted  by  the  giver  of  the deposit.  This  care  is  carried  out  by  the  person  who  receives  the  deposit independently  or  may  also  be  assisted  by  another  person  who  is  still  within  the scope  of  his/her  place  of  residence  and  the  care  must  be  carried  out  as  well  as possible.  While  the  principles  of  sharia  in  business  activities  that  must  be considered in the implementation of wadi'ah contracts, among others, are based on  the  principles  of  justice,  insaniyah,  ta'awun,  kinship,  and  cooperation.  These principles or ethics must be applied in every implementation of wadi'ah contracts, whether  carried  out  individually  or  carried  out  through  Islamic  financial institutions.
Keywords: Custody, Islamic Business Ethics, Wadi'ah

## Abstrak
Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis mengenai konsep akad wadi’ah terkait hukum menerima dan tata cara menjaga barang titipan dalam akad wadi’ah apabila dikaitkan dengan etika bisnis Islam. Metode yang dipakai dalam penelitian  ini  yaitu  penelitian  kepustakaan  dengan  memadukan  berbagai instrumen  yang  berkaitan  dengan  hukum  menerima  dan  menjaga  barang  titipan pada  akad  wadi’ah  dalam  perspektif  etika  bisnis  yang  Islami.  Menjaga  barang titipan  dalam  akad  wadi’ah  merupakan  kewajiban,  sehingga  menjadi  sebuah bentuk  keharusan  dalam  menerima  amanah  yang  telah  dipercayakan  oleh  si pemberi titipan. Penjagaan ini dilakukan oleh orang yang menerima titipan secara sendiri atau boleh juga dibantu oleh orang lain yang masih berada dalam lingkup tempat  tinggalnya  serta  penjagaannya  harus  dilakukan  dengan  sebaik  mungkin. Sedangkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akad wadi’ah antara lain  yaitu berlandaskan prinsip keadilan, insaniyah, ta’awun, kekeluargaan, dan kerjasama. Prinsip atau etika tersebut harus diterapkan  dalam  setiap  pelaksanaan  akad  wadi’ah  baik  yang  dilakukan  secara individu atau dilakasanakan melalui lembaga keuangan syariah.
Kata kunci : Barang Titipan, Etika Bisnis Islam, Wadi’ah

## Pendahuluan
Islam  telah  mengajarkan  cara  bermuamalat  yang  baik,  salah  satunya adalah tentang bagaimana tata cara menyimpan harta. Allah SWT dalam hal ini memerintahkan  setiap  manusia  untuk  menunaikan  setiap  amanah  yang dipercayakan  kepadanya  dengan  sempurna  dan  sebaik-baiknya.  Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain dan orang yang menerima titipan  diperintahkan  untuk  menunaikan  amanah  tersebut.  Pengertian  amanah dalam  hal  ini  dapat  berupa  amanah  harta  benda,  kekuasaan,  dan  lain sebagainya.
Dalam kajian fiqh muamalah dan literatur Islam dikenal istilah wadi’ah, yaitu  sebuah  akad  yang  berfungsi  sebagai  sebuah  akad  penitipan  harta  atau barang  antara  orang  satu  dengan  orang  lainnya. Wadi’ah merupakan  aktivitas menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar dapat dipelihara dan  dijaga  dengan  baik. 1 Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  barang  titipan yaitu  barang  yang  dapat  diserahkan  kepada  orang  tertentu  untuk menyimpannya dengan baik dan aman. 2
Hukum  asal  dalam  kegiatan  penitipan  adalah  boleh  sesuai  dengan landasan yang tertuang dalam Al-Qur’an salah satunya pada surat An-Nisa ayat 58  dan  surat  Al-Baqarah  ayat  283.  Diperbolehkannya  melaksanakan  akan  ini karenak manusia memiliki kebebasan untuk menjaga apa  yang mereka miliki, baik  oleh  dirinya  sendiri  atau  mencari  perantara  orang  kepercayaannya. Masayarakat dalam kesehariannya tidak mungkin dapat dilepaskan dari adanya praktik  akad  wadi’ah,  misalnya  menitipkan  kunci  rumah,  menitipkan  anak kecil  ke  sanak  saudara,  atau  aktivitas  penitipan  yang  lumrah  lainnya  baik bersifat  sukarela  maupun  yang  sudah  berorientasi  profit.  Dalam  praktik  di dunia  perbankan,  akad  wadiah  telah  lumayan  lama  dijalankan,  termasuk  di perbankan syari’ah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Transaksi wadi’ah
1 Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 23.
2 A  Djazuli, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  Islam, ( Majalah  al-Ahkam  al- Adliyah ), (Bandung: Kiblat Press, 2002), hlm. 167
tersebut  dapat  terjadi  pada  akad  tabungan  wadi’ah, safe  deposit  box atau  giro wadi’ah. 3
Melihat besarnya intensitas penggunaan akad wadi’ah di Indonesia saat ini  baik  secara  tradisional  di  masyarakat  tanpa  melibatkan  lembaga  keuangan ataupun  yang  melibatkan  peranan  produk  lembaga  keuangan  syariah,  maka diperlukan  kehati-hatian  untuk  menjalankan  akad  titipan.  Apabila  tidak memperhatikan rule  of  the  law atau  ketentuan  pada  akad  wadi’ah,  sangat dimungkinkan  akan  terjadi  penyelewengan  dan  tidak-sesuaian  yang  ujung- ujungnya akan dapat merugikan salah satu pihak yang berakad. Aturan syariah dalam hal akad  wadi’ah  menjadi wajib untuk diterapkan dalam aplikasinya di kehidupan  sehari-hari  yang  melibatkan  akad  titipan.  Beberapa  hal  yang dimungkinkan  dapat  menyebabkan  perbedaan  argumentasi  di  kalangan  ulama fiqh  adalah  pada  pemaknaan  istilah,  rukun  dan  syarat  akad  wadi’ah,  dan beberapa hal lain yang masih dalam rumpun kajian terhadap akad wadi’ah.
Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bersama  oleh  umat  Islam  bahwa menjaga  amanah  adalah  sebuah  kewajiban,  apabila  amanah  sudah  diserahkan kepada seseorang itu artinya dia mempunyai keharusan untuk menjaga amanah tersebut  dengan  sebaik-mungkin  semampunya.  Amanah  juga  sangat  erat kaitanya di dalam akad wadi’ah, karena sesungguhnya akad wadiah itu sendiri adalah  sarana  untuk  menitipkan  sesutu  kepada  seseorang  dengan  berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan tersebut dapat bersifat murni amanah ataupun yang bersifat profit-oriented .
Secara  spesifik  yang  masih  menjadi  banyak  perdebatan  di  tengah masyarakat  tentang  pengunaan  akad  wadi’ah  ini  ialah  subtansi  pada  status hukum seseorang untuk menerima titipan/amanah, ketentuan agama Islam yang mengatur  batasan  seseorang  dapat  menerima  barang  titipan,  dan  terkait sejauhmana  sesorang  yang  menerima  barang  titipan  dalam  melakukan penjagaan terhadap barang tersebut. Sehingga sebenarnya aplikasi akad wadiah ini  tidaklah  semudah  yang  dibayangkan  kaum  awam,  justru  banyak  lini  yang perlu  diketahui  tentang  ketentuan-ketentuan  spesifik  dan  detail  agar  dapat
3 Muhammad  Ridwan, Manajemen  Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT), (Yogyakarta:  UII Press, 2004). hlm. 107
memberikan  gambaran  menyeluruh  tentang  beberapa  permasalahan  tersebut. Misalnya  jika  dihadapkan  dengan  kondisi  ketika  barang  titipan  yang  dijaga seseorang  itu  hilang  meskipun  telah  dijaga  dengan  baik,  lantas  apa  hak  dan kewajiban  yang  sesunggunya  dibebankan  kepada  si  penerima  titipan  tersebut agar  mampu  menghasilkan  penerapan  akad  wadi’ah  yang  mampu  membawa kemanfaatan bagi kedua-belah pihak.
Diskursus  terhadap  akad  wadi’ah  tidak  akan  pernah  lepas  dari  adanya perbedaan  sudut  pandang  pemikiran  dalam  upaya  untuk  memberikan pemahaman  terhadap  permasalahan  tersebut  di  atas.  Perbedaan  pendapat dimungkinkan  terjadi  dalam  perkara  cabang  ( furu’ )  dan  perkara-perkara ijtihadiyah, bukan dalam perkara dasar atau i'tiqad . 4 Oleh sebab itulah, tulisan ini  akan  memberikan  gambaran  dan  pembahasan  mengenai  konsep  akad wadi’ah  terkait  hukum  menerima  dan  tata  cara  menjaga  barang  titipan  dalam akad wadi’ah apabila dikaitkan dengan etika bisnis Islam.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  pada  artikel  ini  dilakukan  menggunkan  studi kepustakaan  berdasakan  artikel-artikel  penelitian  terdahulu  terkait  topik praktik  hukum  menerima  dan  menjaga  barang  titipan  pada  akad  wadi’ah kemudian mencoba memberikan gambaran terkait topik ini.

## Tinjauan Literatur

## Akad Wadi’ah dalam Kajian Fiqh Muamalah
Wadi’ah  ( ﺔﻋﺩﻮﻟﺍ )  secara  bahasa  berasal  dari  lafadz al-wad' yang maknanya  meninggalkan,  sehingga  wadi'ah  merupakan  segala  sesuatu uyang  ditaruh  di  tempat  orang  lain  untuk  dijaga. 5 Pemaknaan  wadi’ah sendiri sebenarnya lebih tepat disebut al-iidaa’ yang berarti akad penitipan, buka wadi’ah yang dalam hal ini daoat diartikan sebagai barang titipan. 6 Al- wadi'ah termasuk isim yang  maknanya  bisa  berkebalikan  dan  digunakan
4 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 72. 5 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa Adilatuhu  Jilid  5, (Jakarta:  Gema  Insani,  2011), hlm. 556. 6 Ibid., hlm. 556.
untuk memaknai pemberian harta benda untuk dijaga, juga untuk memaknai penerimaan  harta  benda  itu. Mashdar dari  kata awda'a adalah al-iidaa' , yang juga diartikan sebagai wadi'ah. Karena al-wadi'ah merupakan isim dari al-iidaa' dan  digunakan  untuk  mengungkapkan  objek  yang  dititipkan (titipan). 7 Sementara secara etimologi memiliki arti titipan/amanah, dengan kata lain wadi’ah secara sederhananya dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dititipkan. 8
Menurut beberapa kalangan madzhab Hanafi, pengertian akad wadiah yaitu  memberikan  kewenangan  kepada  orang  lain  dengan  tujuan  untuk menjagakan  harta  bendanya.  Akad  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  lafal sharih (tegas)  atau  dengan  lafadz  yang  tersirat/secara  tidak  langsung ( dilalah ).  Sedangkan  para  pensyarah  di  kalangan  madzhab  Syafi'i  dan
Maliki  memberikan  pemaknaan  bahwa  wadi'ah  sebagai  bentuk  sebuah perwakilan  penjagaan  terhadap  barang  titipan. 9 Dimana  pihak  yang menitipkan sesuatu disebut muwaddi' , sementara pihak yang dititipi disebut muwadda' atau wadii’. Berdasarkan  pengertian  yang  telah  dikemukakan oleh ulama madzhab di atas, dapat diambil kesimpulan makna bahwa  yang dimaksud  dengan  akad  wadi’ah  sebenarnya  adalah  sebuah  akad  yang melibatkan  dua  orang  atau  lebih  antara  pemilik  barang  yanag  menitipkan barangnya kepada oarang lain tanpa imbalan dengan kata lain hanya bersifat amanah. 10
Secara umum, wadi’ah ialah bentuk titipan murni dari pemilik barang kepada  orang  yang  diberikan  kepercayaan  menjaga,  bisa  berupa  individu atau  badan  hukum. 11 Sementara  itu  menurut  ketentuan  undang-undang perbankan syariah, wadi’ah merupakan akad penitipan barang/ uang  antara pemilik  barang/uang  dengan  orang  yang  menerima  amanah/kepercayaan untuk  menjaganya  dengan  tujuan  untuk  menjaga  keamanan,  keselamatan,
7 Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 381.
8 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia , (Jakarta: Hidayah Karya Agung, 2005), hlm. 495.
9 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid.. , hlm. 556
10 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 455-457
11 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindoe Persada, 2008), hlm.
serta  keutuhan  barang/uang  tersebut. 12 Akad  wadi’ah  berupa  giro  dan tabungan  dalam  hal  ini  telah  diatur  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  melalui fatwa nomor 1 dan 2 tahun 2000, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya giro  dan  tabungan  yang  dibenarkan  oleh  syara’  berdasarkan  akad  wadi’ah atau juga bisa menggunakan akad mudharabah.
Akad wadi’ah dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu wadi’ah yad  amanah dipahami  sebagai  barang  yang  dititipkan  sama  sekali  tidak boleh  digunakan  oleh  pihak  yang  menerima  titipan,  sehingga  dengan demikian  pihak  yang  menerima  titipan  tidak  bertanggung  jawab  terhadap risiko  yang  menimpa  barang  yang  dititipkan.  Sedangkan wadi’ah  yad dhamanah yakni  titipan  terhadap  barang  yang  dapat  dipergunakan  atau dimanfaatkan  oleh  penerima  titipan.  Sehingga  pihak  penerima  titipan bertaggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan  atas  suatu  barang,  seperti  risiko  kerusakan  dan  sebagainya. 13
Akad yad dhamanah ini pada akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi produk-produk pendanaan di lembaga keuangan syariah.
Wadi’ah  adalah  sebuah  akad  yang  diperbolehkan  syara’  berdasarkan konsepsi  yang  terkandung  dalam  Al-Qur’an. 14 Beberapa  hal  yang  menjadi dasar pemberlakuan akad wadiah tersebut juga dapat dipahami berdasarkan penjelasan  hadits  Nabi  Muhammad  Saw.  yang  berbunyi: "Tunaikanlah amanah  kepada  orang  yang  mempercayaimu  dan  jangan  engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu."( HR Abu Daud/3535) 15

## Rukun dan Syarat Akad Wadi’ah
Ijab dan qabul merupakan dua item yang saling berkaitan yang disebut oleh  ulama  mazhab  Hanafi  sebagai  rukun  dalam  akad  wadi'ah . Namun sedikit berbeda halnya dalam perspektif jumhur ulama yang meliputi ulama selain dari madzhab Hanafi. Setidaknya rukun pada akad wadi'ah terdiri dari beberapa unsur meliputi ‘aqidain (pihak yang menitipkan barang dan pihak
12 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah.
13 Trisandini  Usanti  dan  Abdul  Shomad, Transaksi  Bank  Syariah ,  (Jakarta:  PT.  Bumi Aksara, 2013), hlm. 37.
14 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 457-459
15 Syeikh  Syariful  Haqq, ‘Aun  al-Ma’bud  ‘Ala  Syarhi  Sunan  Abi  Daud ,  (Beirut:  Dar Ibnn Hazm, 2006) hlm. 1607
yang  dititipi),  sesuatu  yang  dititipkan,  dan sighat (ijab  dan  qabul).  Qabul dari  orang  yang  dititipi  bisa  berupa  lafal  dan  berupa  tindakan  yang menunjukkan  makna  tersebut,  seperti bai’  mu'athaah . 16 Ulama  madzhab Hanafi  memandang  bahwa  dua  pihak  yang  melakukan  akad  wadi'ah disyaratkan harus berakal, sehingga tidak akan sah penitipan terhadap anak kecil  yang  tidak  berakal  dan  orang  gila.  Sebagaimana  tidak  sah  juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal.
Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  syarat  pada  akad  wadi’ah  juga senada  dengan  akad  wakalah  yang  diharuskan  baligh,  berakal  dan  dapat membelanjakan  harta  yang  dimilikinya.  Barang  yang  dititipkan  memiliki syarat harus dapat diserah-terimakan, sehingga apabila ada harta yang jatuh di dalam laut atau burung  yang sedang terbang di udara, maka orang  yang dititipi  tidak  diwajibkan  untuk  menggantikannya.  Di  samping  baligh  dan berakal, ulama Malikiyah juga mengharuskan orang yang dititipi ialah orang yang diduga kuat mampu menjaga barang titipan. 17

## Konsekuensi Hukum dari Akad Wadi’ah
Kewajiban dari pihak  yang diberikan amanah adalah menjaga barang titipan  tersebut  demi  pemiliknya,  itu  merupakan  konsekuensi  dalam  akad wadi’ah ini. Dalam hal ini dari pihak penitip menyatakan permohonan untuk menjaga barangnya dan menyerahkan sebuah amanah. Sedangkan dari pihak yang  dititipi  memiliki  kewajiban  menjaga  karena  telah  berkomitmen  untuk menjaga barang tersebut.
a. Menitipkan barang milik bersama kepada satu orang
Apabila  ada  dua  pihak  yang  memiliki  barang  secara  bersama kemudian  menitipkannya  kepada  orang  lain,  maka  apabila  salah  satu darinya  datang  untuk  mengambil  kembali  bagian  dari  barangnya diharuskan untuk menunggu hingga pihak pemilik  yang satunya datang. Dengan  kata  lain,  barang  tersebut  baru  dapat  diserahkan  kembali  jika telah ada kesepakatan antara kedua pihak pemilik barang yang dititipkan tersebut.
16 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid.. , hlm.557.
17 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 459-461
Pihak  yang  dititipi  diharuskan  membagi  titipan  itu  dan memberikan  bagian  tersebut  kepada  masing-masing  pihak.  Namun apabila  terdapat  sisa  bagian  yang  belum  diambil  itu  rusak  atau  hilang ketika masih bersama orang  yang dititipi, maka penitip yang tidak hadir ketika pembagian tersebut akan mendapatkan bagiannya dari bagian yang telah  diambil  oleh  rekannya.  Pendapat  tersebut  dikemukakan  oleh  dua orang  murid  dari  Imam  Abu  Hanifah.  Adapun  yang  menjadi  dasar argumentasi  mereka  berdua  adalah  bahwa  dalam  kasus  ini,  seorang pemilik  itu  meminta  kepada  orang  yang  dititipi  untuk  menyerahkan bagiannya, maka dia diperintahkan untuk menyerahkannya kepada orang itu.
Sedangkan dalil pendapat Abu Hanifah adalah bahwa dalam hal ini tidak  bisa  membenarkan  salah  satu  dari  dua  orang  yang  menitipkan barang itu meminta bagiannya, bahkan kita juga tidak bisa membenarkan dia  menyerahkan  bagian  rekannya  yang  tidak  hadir  kala  itu.  Karena, sesungguhnya dia meminta bagiannya yang sudah dipisahkan dan dibagi, padahal haknya pada barang itu tidak ditentukan posisinya, melainkan ia tersebar  di  seluruh.bagian  benda  tersebut.  Sehingga  jika  dia  mengambil sebagian  dari  benda  itu,  maka  bagian  yang  dia  ambil  mengandung  hak dari  dua  orang.  Dan  bagian  masing-masing  dari  mereka  berdua  dari benda itu tidak menjadi jelas kecuali dengan adanya pembagian bersama. Sedangkan  orang  yang  dititipi  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk membaginya karena dia bukan wakil untuk melakukan hal itu.
b. Menitipkan barang kepada lebih dari seorang
Apabila terdapat sesorang  yang menitipkan barangnya kepada dua pihak,  maka  diperkenankan  untuk  membagi  barang  tersebut  kepada  dua orang  sesuai  kemampuannya  untuk  dijaga  secara  baik.  Jika  salah  satu dari  orang  yang  dititipi  itu  menyerahkan  bagiannya  kepada  rekannya, maka dia harus menggantikannya. Dengan catatan bahwa pemilik barang tersebut  memang  telah  rela  dan  ridho  dengan  penjagaan  salah  seorang dari  mereka  secara  utuh.  Namun  jika  salah  satu  pihak  yang  dititipi
menyerahkan  bagiannya  pada  rekannya,  maka  dia  harus  mengganti setengah dari keseluruhan titipan itu apabila rusak atau hilang. 18
Bila  penjagaan  dua  orang  ditujukan  pada  satu  benda  yang  sama sebelum  dibagi,  maka  penjagaan  masing-masingnya  adalah  untuk setengah  benda  itu.  Sehingga  jika  salah  satu  pihak  dari  keduanya menyerahkan  bagiannya  kepada  rekannya,  sedangkan  pemilik  benda tidak  rela  dengan  hal  itu,  maka  orang  itu  harus  menjamin  gantinya. Sedangkan  menurut  dua  murid  Abu  Hanifah,  orang  itu  tidak  harus menggantinya,  karena  si  pemilik  barang  telah  rela  atas  amanah  yang diberikan  tersebut.  Sehingga  masing-masing  dari  kedua  orang  itu  boleh menyerahkan  kepada  rekannya  dan  tidak  harus  menjamin  gantinya, sebagaimana dalam sesuatu yang tidak bisa dibagi.
Imam  Abu  Hanifah  dan  kedua  muridnya  dalam  hal  ini  sepakat bahwa jika titipan itu tidak bisa dibagi, maka tidak ada kewajiban untuk menjamin ganti atas salah satu dari dua orang yang dititipi. Sebagaimana barang titipan yang tidak bisa dibagi itu tidak mungkin dijaga kecuali di satu tempat, sehingga pemiliknya rela atas penjagaan dari salah satunya. Lantaran  dia  telah  mengetahui  bahwa  keduanya  tidak  mungkin  terus bersama untuk menjaga barang miliknya itu. 19

## Tata Cara Menjaga Titipan
Terjadi  perbedaan  pendapat  di  kalangan  para  ulama  terkait  masalah cara  penjagaan  barang  titipan  dalam  akad  wadi’ah  ini.  Ulama  mazhab Hanafi  dan  Hambali  menyatakan  bahwa  pihak  yang  dititipi  seyogyanya menjaga  barang  tersebut  seperti  barangnya  sendiri  dengan  mengusahakan yang  terbaik.  Menjaga  dengan  sendiri  atau  oleh  orang  yang  berada  dalam tanggungannya  yaitu  orang  yang  tinggal  bersamanya  dan  dia  penuhi kebutuhannya,  meliputi  mencukupi  makanan,  minuman  dan  pakaiannya, siapapun dia, baik kerabatnya maupun bukan, seperti anaknya atau istrinya sendiri,  juga  pembantunya  dan  orang  yang  dia  bayar  seperti  istrinya, anaknya,  pembantunya  dan  budaknya.  Menjaga  titipan  dengan  bantuan
18 Ibid.., hlm. 559.
19 Ibid.., hlm. 560.
mereka adalah seperti menjaga hartanya sendiri, maka hal itu serupa dengan ketika  dia  menjaganya  sendiri.  Mazhab  Hanafi  juga  menyatakan  bahwa orang yang dititipi boleh meminta bantuan orang lain untuk menjaga titipan. Dalam  kasus  ini,  lebih  identik  kepada  orang  tersebut  seperti  rekan  kongsi dalam  akad  syirkah,  bukan  orang  yang  disewa  secara muyawamah , maksudnya adalah berdasarkan hitungan hari. 20
Jika  orang  yang  dititipi  menitipkannya  lagi  di  tempat  orang  selain mereka,  lalu  titipan  itu  rusak  atau  hilang,  maka  dia  harus  menggantinya, karena pemiliknya menginginkan penjagaannya bukan penjagaan orang lain. Di samping itu, orang dalam menjaga amanah adalah berbeda-beda. Kecuali bila  terjadi  kebakaran  di  rumahnya  lalu  dia  menyerahkannya  kepada tetangganya. Atau dia berada di dalam perahu lalu datang angin besar yang membuatnya  khawatir  perahu  itu  akan  tenggelam,  lalu  dia  melemparkan titipan itu ke perahu lainnya, maka dia boleh melakukan semua itu, karena tindakannya itu merupakan cara yang tidak bisa dihindari dalam kondisi itu, sehingga  pemiliknya  merasa  rela.  Apabila  pihak  yang  dititipi  melakukan hal-hal  terakhir  ini,  maka  pengakuannya  tidak  diterima  kecuali  dengan adanya  bukti.  Perihal  tersebut  dikarenakan  dia  mengaku  adanya  kondisi darurat  yang  mengakibatkan  gugurnya  kewaiiban  memberi  ganti  setelah adanya sebab yang mewajibkannya untuk mengganti titipan itu. 21
Orang  yang  diberi  titipan  boleh  menjaga  barang  tersebut  di  tempat orang-orang  yang menjadi tanggungannya, misalnya kepada anak, istri dan orang yang dia sewa yang telah terbiasa menjaga hartanya di tempat mereka, yaitu  mereka  pernah  tinggal  lama  di  tempatnya  dan  dipercaya  berdasarkan pengalaman kesehariannya. Sedangkan apabila orang tersebut tidak terbiasa untuk  menjaga  hartanya,  semisal  orang  yang  baru  dia  sewa  dan  istri  yang baru  dia  nikahi  maka  konteksnya  menjadi  berbeda.  Demikianlah  pendapat ulama dari mazhab Maliki tentang penjagaan barang titipan. 22
20 Al-Mabsuuth ,  vol.  Xl,  hlm.  109, Takmilah  Fathil  Qaidiir ,  vol.Vll,hlm.  89, Majma' adh-Dhamaanaat , hlm. TT, Badaa'l ash-Shanaa'i , vol. VI, hlm. 257, al-Mughni , voL VI, hlm. 385, al-Kitaab ma'a al-Lubaab , vol.ll, hlm. 197.
21 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011) hlm. 560. 22 Haasyiyah ad-Daasuuqii , vol III, hlm. 423, Bidaayah al-Muitahid , vol. II, hlm. 307
Sedangkan  ulama  dari  mazhab  Syafi'i  meyakini  bahwa  orang  dititipi wajib  menjaga  sendiri  barang  titipan  tersebut,  dengan  arti  kata  bahwa  Ia tidak  boleh  menjaga  barang  tersebut  di  tempat  anak  atau  istrinya  tanpa adanya  izin  dari  pemberi  titipan.  Juga  tidak  dapat  dilaksanakan  bila  tidak ada  udzur,  karena  penitip  ingin  dijagakan  barangnya  kepada  yang dipercayai, tidak kepada atau dari penjagaan orang lain. Bila cara penjagaan yang  diinginkan  oleh  pemiliknya  tidak  dipenuhi,  maka  harus  menjamin ganti  barang  titipan  tersebut,  berbeda  kasusnya  jika  ada  udzur  contohnya ketika sakit, maka dia tidak wajib menjamin gantinya. 23

## Kewajiban Menjamin Ganti Barang Titipan
. Memberikan barang kepada orang lain untuk keperluan penitipan dan menerima  amanah  untuk  menjaga  titipan  merupakan  sebuah  aktivitas  yang dibolehkan  oleh  agama,  bahkan  ketentuannya  jika  seseorang  yang  mampu menjaga  titipan  maka  dianjurkan  menerima  barang  titipan  tersebut  untuk dijaga  sebaik-baiknya  karena  itu  merupakan  bagian  dari  amanah.  Apabila setelah  masa  penjagaan  itu  telah  usai  dan  pemilik  barang  sudah memintanya, maka barang tersebut harus dikembalikan lagi ke pemiliknya. Setidaknya  terdapat  kondisi  dan  sebab-sebab  wajibnya  orang  yang  dititipi menjamin  ganti  benda  yang  dititipkan  dalam  akad  wadi’ah  menurut beberapa ulama seperti berikut ini.
Menurut  ulama  mazhab  Maliki,  setidaknya  terdapat  enam  keadaan yang  membuat  orang  yang  dititipi  harus  menjamin  ganti  titipan  yaitu menitipkan  titipan  itu  pada  orang  lain  tanpa  adanya  udzur,  mencampur titipan  dengan  benda  lain  yang  tidak  sejenis  tapi  tidak  bisa  dipisahkan, memindahkan  titipan  dari  satu  tempat  ke  tempat  yang  cakupannya  luas seperti  lintas  negara,  menyebabkan  titipan  hilang  atau  merusaknya, menyalahi  cara  penitipan  yang  diminta  oleh  pemilik  barang,  dan menggunakan barang tersebut. 24
Hampir  sama  dengan  apa  yang  dipaparkan  oleh  kalangan  madzhab Maliki,  ulama  dalam  mazhab  Syafi'i  menganggap  bahwa  ada  enam  sebab yang  dapat  membuat  orang  yang  dititipi  menjadi  wajib  untuk  menjamin
23 Mughnil al-Muhtaaj , vol. IIl, hlm. 81, al-Muhadzdzab , vol.ll, hlm. 361.
24 Ibid.., 570
ganti  titipan  yaitu  menitipkan  barang  pada  orang  lain  tanpa  seizin pemiliknya dan tanpa udzur, menaruh di tempat yang tidak pada umumnya, beralih  dari  cara  penjagaan  yang  diperintahkan  yang  mengakibatkan rusaknya atau hilangnya titipan itu, memindahkannya ke suatu tempat yang kualitas  penjagaannya  tidak  memadai  untuk  benda  sejenis  itu,  tidak melakukan  penjagaan  terhadap  titipan  yang  wajib  dia  lakukan,  dan menggunakannya. 25
Sedangkan  ulama  madzhab  Hambali  berpendapat  bahwa  pihak  yang diberikan  titipan  tidak  bertanggung  jawab  atas  barang  yang  dititipkan tersebut,  kecuali  bila  dia  bertindak  melampaui  batas,  atau  lalai  dalam menjaganya, lalu menyebabkan barang tersebut rusak atau hilang, maka itu menjadi tanggungannya. 26 Ulama mazhab Hambali juga menyatakan bahwa orang  yang  dititipi  diwajibkan  untuk  menjamin  ganti  titipan  yang  ada padanya karena beberapa kondisi berikut ini menitipkan barang titipan pada orang  lain  bukan  karena  udzur,  mencampurnya  dengan  benda  lain  yang membuatnya  tidak  bisa  dipisahkan,  menyalahi  cara  penjagaan  yang disepakati, mengabaikan penjagaan atau memberitahu pencuri tentang benda itu, dan menggunakannya. 27
Sementara itu, ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang menitipkan bisa meminta jaminan terhadap barang titipannya. 28 Para ulama Mazhab Hanafi sendiri mengatakan bahwa apabila dia memindahkannya ke tempat  yang  kualitas  penjagaannya  lebih  rendah  dari  tempat  semula,  maka diharuskan  untuk  mengganti.  Sedangkan  apabila  memindahkan  ke  tempat lain  yang  sama  kualitas  penjagaannya  atau  lebih  baik,  maka  tidak  wajib menyediakan gantinya.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis  Hukum  Menerima  Titipan  dan  Tata  Cara  Menjaga  Barang dalam Akad Wadi’ah Kaitannya dengan Etika Bisnis Islam
25 Ibid.., 570
26 Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 4 .., hlm. 408.
27 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5.. , hlm. 571.
28 Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 4 .., hlm. 386.
Perdebatan mengenai cara menjaga barang titipan dalam sebuah akad wadi’ah  atau  titipan  tidak  akan  terlepas  dari  pengetahuan  dari  para  pihak yang  melakukan  akad  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini,  peranan  pihak  penerima titipan  sangat  penting  dalam  upaya  membangun  kebaikan  bersama  melalui akad  wadi’ah  ini.  Pihak  yang  diberikan  amanah  untuk  menjaga  barang titipan  dari  seseorang  tentunya  akan  dihadapkan  pada  konsekuensi  atas kerelaannya  untuk  menerima  amanah  tersebut.  Konsekuensi  yang dimungkinkan  melekat  dalam  hal  ini  adalah  keharusan  untuk  menjaga barang  atau  objek  titipan  tersebut.  Namun  yang  menjadi  masalah  adalah sejauhmana  penerima  titipan  wajib  melakukan  penjagaan  terhadap  barang tersebut  dan  ketentuan  apa  saja  yang  dapat  membatasi  penjagaannya. Potensi  permasalahan  yang  dapat  ditimbulkan  dari  ketidak-tahuan  si penerima titipan tentang tata cara penjagaan terhadap barang titipan sangat rentan  untuk  memunculkan  sengketa  antara  kedua-belah  pihak.  Sengketa akan  menghiasi  penyelesaian  akad  wadiah  ini  apabila  diantara  para  pihak tidak merumuskan dengan jelas lagi saling rela tentang objek titipan.
Para ulama dalam hal ini memandang bahwa menjaga barang titipan adalah  sebuah  kewajiban.  Oleh  karena  itu,  pada  setiap  akad  titipan  akan berlaku  akibat  hukum  kewajiban  menjaga  barang  sebagai  konsekuensi  atas kerelaan  yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Dalam  akad  wadi’ah,  terjadi perbedaan  pendapat  di  kalangan  para  ulama  terkait  dengan  cara  penjagaan barang titipan.
Ulama  mazhab  Hanafi  dan  Hambali  menyatakan  bahwa  pihak  yang dititipi  seyogyanya  menjaga  barang  tersebut  seperti  barangnya  sendiri dengan mengusahakan yang terbaik. Para ulama mazhab Hanafi dan Maliki juga  menyatakan  bahwa  orang  yang  dititipi  boleh  meminta  bantuan  orang lain  untuk  menjaga  titipan  di  tempat  orang-orang  yang  menjadi tanggungannya.  Sementara  itu,  ulama  dari  mazhab  Syafi'i  meyakini  bahwa orang dititipi wajib menjaga sendiri barang titipan tersebut, dengan arti kata bahwa  Ia tidak boleh menjaga barang tersebut di  tempat anak atau istrinya tanpa adanya izin dari pemberi titipan.
Berdasarkan  beberapa  ulasan  pendapat  dari  ulama  madzhab  di  atas, maka  dapat  dipahami  bahwa  menjaga  barang  titipan  adalah  sebuah  bentuk keharusan  dalam  menerima  amanah  yang  telah  dipercayakan  oleh  si pemberi titipan. Penjagaan ini dilakukan oleh orang  yang menerima titipan secara  sendiri  atau  boleh  juga  dibantu  oleh  orang  lain  yang  masih  berada dalam  lingkup  tempat  tinggalnya.  Penjagaan  ini  harus  dilakukan  dengan sebaik  mungkin,  yang  penjagaannya  seyogyanya  harus  dilakukan  seperti menjaga barangnya sendiri.
Konsep akad titipan baik  yang terjadi di tengah masyarakat langsung dengan menggunakan akad wadiah yad-amanah ataupun yang dilaksanakan melalui  lembaga  keuangan  syariah  dengan  memakai  akad wadiah  yadh- dhamanah ,  pada  prinsipnya  adalah  boleh.  Sehingga  kegiatan  menitipkan barang dan menerima barang titipan menjadi sah apabila dilakukan dengan memperhatikan ketentuan syariah yang ada dan menghindarkan dari praktik riba.
Sistem  nilai  dalam  bisnis  Islam  (ekonomi  syariah)  memiliki  tujuan utama  yaitu al-falah . Al-Falah sendiri merupakan kesejahteraan  lahiriyah yang  disertai  dengan  kesejahteraan  batiniah  ( al-shalah ),  kesenangan duniawi dan ukrawi, keseimbangan materiil dan immateriil. Tujuan tersebut memperlihatkan  dengan  jelas  bahwa  hakikat  sistem  nilai  dalam  bisnis (ekonomi  syariah)  merupakan  rahmat  untuk  seluruh  alam  ( rahmatan  lil ‘alamin ).  Sistem  nilai  dalam  bisnis  (ekonomi  syariah)  akan  membebaskan para  pelakunya  dari  praktik  transaksi  riba,  maysir,  dan  gharar. 29 Dalam praktik  akad  wadi’ah  baik  menitipkan  atau  menerima  barang  titipan, mewujudkan  keseimbangan  antara  praktik  pemenuhan  kebutuhan  duniawi dan aspek ibadah manusia kepada Tuhannya.
Prinsip  dasar  ajaran  Islam  berpusat  pada  prinsip  tauhid  yang  akan berbuah  pada  etika  Islam  sehingga  mampu  mewujudkan  tujuan  syariat ( maqashid  asy-syariah ),  yaitu  memelihara  iman  ( faith ),  hidup  ( life ),  akal ( intellect ),  keturunan  ( posterity ),  dan  kekayaan  ( wealth ).  Sistem  ekonomi
29 Abdul  Aziz, Etika  Bisnis  Perspektif  Islam:  Implementasi  Etika  Islami  untuk  Dunia Usaha, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 7.
dapat dibangun sejak awal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan  ( wealthor  capital ).  Sehingga  pada  akhirnya  tidak  akan  muncul kesenjangan  ekonomi  atau  perilaku  ekonomi  yang  bertentangan  dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Sistem  ekonomi  Islam  memiliki  pijakan  yang  sangat  tegas  jika dibandingkan  dengan  sistem  ekonomi  liberal  dan  sosialis  yang  saat  ini mendominasi  sistem  perekonomian  dunia.  Sistem  ekonomi  liberal  lebih menghendaki  suatu  bentuk  kebebasan  yang  tidak  terbatas  bagi  individu dalam  memperoleh  keuntungan  ( keadilan  distributif ),  dan  sosialisme menekankan aspek pemerataan ekonomi (keadilan yang merata), menentang perbedaan kelas sosial dan menganut asas kolektivitas. 30
Prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akad wadi’ah antara lain sebagai berikut:
a. Keadilan,  yaitu  prinsip  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  yang dilaksanakan  secara  proporsional.  Artinya,  para  pelaku  akad  wadiah antara  orang  yang  menitipkan  barang  dan  orang  yang  menerima  barang titipan  harus  menjalankan  hak  dan  juga  kewajibannya  masing-masing sehingga  akan  terwujud  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak  dan  tidak  ada yang merasa dirugikan.
b. Insaniyah  (Kemanusiaan),  yaitu  prinsip  menegakkan  kehormatan manusia  sebagai  hamba  Allah.  Melalui  akad  wadi’ah,  seseorang  akan dapat  membantu  menegakkan  kehormatan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan.
c. Ta’awun  (Tolong-menolong),  yaitu  prinsip  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  bawah.  Artinya,  akad  wadi’ah  mampu  mengangkat  nilai tolong-menolong antar umat melalui penjagaan secara amanah.
d. Kekeluargaan,  yaitu  prinsip  yang  menjalin  silaturrahim  antar  manusia dengan landasan iman dan Islam.
e. Kerjasama, yaitu prinsip melaksanakan rencana pengembangan ekonomi umat dengan saling menopang satu dengan yang lainnya
30 Ibid., hlm. 13

## Simpulan
Wadi’ah  pada  intinya  terdiri  atas  pernyataan  dari  seseorang  yang  telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga  hartanya  dan  pihak  penerima  titipan  berkewajiban  menjaga  sesuatu harta  yang  dititipkan  seseorang.  Menjaga  barang  titipan  dalam  akad  wadi’ah merupakan  kewajiban,  sehingga  menjadi  sebuah  bentuk  keharusan  dalam menerima amanah  yang telah dipercayakan oleh si pemberi titipan. Penjagaan ini dilakukan oleh orang yang menerima titipan secara sendiri atau boleh juga dibantu  oleh  orang  lain  yang  masih  berada  dalam  lingkup  tempat  tinggalnya serta  penjagaannya  harus  dilakukan  dengan  sebaik  mungkin.  Prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akad wadi’ah antara lain yaitu prinsip Keadilan, Insaniyah, Ta’awun, Kekeluargaan, dan Kerjasama.

## Daftar Pustaka
Al-Juzairi,  Syaikh  Abdurrahman. Fikih  Empat  Madzhab  Jilid  4. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
Ascarya. Akad  dan  Produk  Bank  Syariah. Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2008.
Aziz,  Abdul. Etika  Bisnis  Perspektif  Islam:  Implementasi  Etika  Islami  untuk Dunia Usaha. Bandung: Alfabeta, 2013
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 1. Jakarta : Gema Insani, 2011.
________________. Fiqh  Islam  Wa  Adilatuhu  Jilid  5. Jakarta  :  Gema  Insani, 2011.
Djazuli,  A. Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  Islam (Majalah  al-Ahkam al-Adliyah). Bandung: Kiblat Press, 2002.
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  No:  01/DSN- MUI/IV/2000 tentang Giro.
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  No:  02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
Haqq,  Syeikh  Syariful. ‘Aunul  Ma’bud  ‘Ala  Syarhi  Sunan  Abu  Daud ,  Beirut: Dar Ibnn Hazm, 2006.
Muslich, Ahmad Wardi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Amzah, 2013
Rasjid, Sulaiman. Figh Islam . Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Yogyakarta: UII Press, 2004.
Usanti, Trisandini dan Abdul Shomad. Transaksi Bank Syariah . Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia . Jakarta: Hidayakarya Agung, 2005.