## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 3, Nomor 2, 2023

## Authors
Renville Antonio

## Affiliation
Universitas Airlangga
Email renvilleantonio@gmail.com
Date Submission 10 April 2023
Date Accepted 20 April 2023
Date Published 31 May 2023
DOI 10.52249

## PENGEMBANGAN
PROFESIONALITAS ANGGOTA LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN

## RAKYAT
REPUBLIK

## INDONESIA  MELALUI  REFORMULASI PARTAI POLITIK

## Abstract
A  solid  party  must  have  two  abilities.  First,  activity  and participation  through  political  parties,  this  means  that  all political  activities  must  go  through  party  channels,  all political activities or participation must go through parties, so  that  political  anomalies  and  violence  can  be  avoided. Second, regarding the role of political parties in mobilizing political  participation,  political  parties  must  be  able  to mobilize  political  participation  that  comes  from  groups, thereby  reducing  pressure  in  the  implementation  of  the existing  political  system.  The  large  number  of  political parties shows the great diversity of cultural backgrounds and traditions  of  political  party  members.  The  recruitment  of political  cadres  for  political  parties  itself  is  of  course  filled with  party  cadres  based  on  qualities  who  will  later  be prepared to become future leaders. Not only that, by having qualified and competent political cadres, it is hoped that they will be able to translate the vision, mission and goals of the political  party  so  that  they  understand  where  the  party  is moving and its political maneuvers. However, the reality on the  ground  shows  a  gap  between  the  hope  of  selecting qualified cadres and pragmatic cadres who only care about individual and group interests, where this gap can give rise to various meanings of political party reform. Assumptions like  this  are  interesting  to  prove  in  the  field,  thereby motivating researchers to conduct research with a focus on political party reform which is intended to help improve the professionalism of future DPR RI members.

## Keywords:  DPR,  Political  Parties,  Professional Development

## Abstrak
Kepartaian  yang  solid  harus  mempunyai  dua kemampuan. Pertama, aktivitas dan partisipasi melalui jalur  partai  politik,  ini  artinya  semua  aktivitas  politik harus  melalui  jalur  kepartaian,  semua  aktivitas  atau partisipasi  politik  harus  melalui  partai,  sehingga anomali  dan  kekerasan  politik  bisa  dihindari.  Kedua,
berkaitan  peran  partai  politik  dalam  memobilisasi partisipasi  politik,  partai  politik  harus  mampu memobilisasi  partisipasi  politik  yang  datang  dari kelompok,  sehingga  mengurangi  tekanan  dalam pelaksanaan sistem politik yang ada. Banyaknya partai politik, menunjukkan banyaknya keanekaragaman latar belakangnya budaya dan tradisi anggota partai politik. Rekrutmen kader-kader politik partai politik ini sendiri tentunya diisi oleh kader-kader partai yang didasarkan pada  kualitas  yang  kelak  dipersiapkan  untuk  menjadi pemimpin  masa  depan.  Tidak  hanya  itu  saja,  dengan memiliki  kader  politik  yang  berkualitas  dan berkompeten  diharapkan  mampu  menerjemahkan  apa yang  menjadi  visi,  misi  dan  tujuan  partai  politik sehingga paham kemana arah gerak partai dan manuver politiknya.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan  kesenjangan  antara  harapan  memilih kader  yang  berkualitas  dengan  kader  yang  pragmatis yang  hanya  sekedar  mementingan  kepentingan individu  dan  kelompok,  dimana  kesenjangan  tersebut memungkinkan melahirkan berbagai makna reformasi partai  politik.  Asumsi  seperti  ini  menarik  untuk dibuktikan  di  lapangan,  sehingga  memotivasi  peneliti untuk  melakukan  penelitian  dengan  fokus  pada reformasi partai politik yang dimaksudkan untuk turut meningkatkan  profesionalitas  dari  anggota  DPR  RI  di masa depan.
Kata  Kunci: DPR,  Partai  Politik,  Pengembangan Profesionalitas

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum ( rechtsstaat ) yang memiliki konsekuensi berupa supremasi  hukum  (Nasution,  2017).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  setiap  tindakan administrasi  negara  harus  memberikan  kepastian  hukum  dan  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku. Negara hukum tidak dapat diartikan hanya sebagai “negara undang-undang” yang menangkal rasa keadilan rakyat (Wijoyo,2020). Hal tersebut juga dikarenakan pembentukan Indonesia yang berlandaskan nilai demokrasi, di mana kekuasaan dari rakyat menimbulkan aturan  yang  menguntungkan  dan  mengayomi  hak-hak  rakyat.  Keinginan  tersebut  dapat terlaksana  dengan  didukung  oleh  konstitusi,  yaitu  UUD  NRI  1945.  Konstitusi  merupakan peraturan  yang  menjadi  dasar  pijakan  kehidupan  bernegara  dalam  mengayomi  dan menjamin  hak-hak  rakyat.  Menurut  Al-Azhar  (2018),  UUD  NRI  1945  memvalidasi penyelenggaraan  ketatanegaraan  Indonesia  secara  mendasar  dalam  pengaturan  organisasi kenegaraan, memuat prinsip-prinsip politik dan hukum, serta jaminan HAM untuk meraih cita-cita  bangsa  dan  negara  Indonesia.  Aktualisasi  negara  hukum  demokratis  meliputi integrasi  kedaulatan  hukum  (paradigma  nomokratik)  dan  kedaulatan  rakyat  (demokratik) pada norma konstitusi (Fudin. 2022).
Setiap  negara  memiliki  mekanisme  sendiri  dalam  melaksanakan  asas  kedaulatan rakyat atau asas demokrasi. Dalam mekanisme demokrasi pemilihan wakil rakyat terdapat dua  sistem  yang  digunakan,  yaitu  (1)  sistem  distrik;  dan  (2)  sistem  proporsional.  Saat  ini belum ada tolak ukur standar dalam sistem politik untuk menentukan bahwa sistem pemilu proporsional dan sistem pemerintahan parlementer lebih demokratis dibandingkan sistem pemilu distrik dan sistem parlementer presidensial. Berkaitan dengan upaya mewujudkan kedaulatan  rakyat  sesuai  sila  ke  empat  pancasila  diperlukan  lembaga  permusyawaratan rakyat  sebagai  representasi  dari  keutuhan  komponen  bangsa  dalam  mencapai  tujuan nasional.  Hal  ini  menuntut  pemerintah  untuk  menata  MPR  (Majelis  Permusyawaratan Rakyat) guna mencapai lembaga permusyawaratan rakyat yang mampu melaksanan tugas dan  wewenngnya  secara  demokratis.  Pasal  2  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  NRI  1945  berbunyi bahwa  MPR  mencakup  DPR  dan  DPD.  Lebih  lanjut,  tujuan  dari  dibentuknya  DPR sebagaimana ditetapkan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 NRI 1945, menyatakan bahwa DPR memiliki kekuasaan legislatif. Berdasarkan Pasal 83 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan Perwakilan Rakyat Daerah (diubah UU No. 13 Tahun 2019) alat kelengkapan DPR meliputi (1) Pimpinan; (2) Badan musyawarah; (3) Komisi; (4) Badan legislasi; (5) Badan anggaran; (6) Badan Kerjasama antar-parlemen; (7) Mahkamah kehormatan dewan; (8) Badan urusan rumah tangga; (9) Panitia khusus; dan (10) Alat kelengkapan lain yang dibentuk oleh rapat  paripurna.  Komitmen  anggota  DPR  menjadi  penentu  peningkatan  akselerasi pelaksanaan  tugas-tugas  sehingga  efektivitas  organisasi  dapat  dicapai  sesuai  ukuran  dan target.
Abdiansyah dkk. (2019) menyebutkan bahwa pembentukan badan legislasi ditujukan untuk  mengoptimalkan  fungsi  DPR  dengan  menyusun operating  goals .  Hal  ini  dilakukan dengan  menyusun  Prolegnas  (Program  Legislasi  Nasional),  di  mana  memuat  urutan rancangan  undang-undang  untuk  1  tahun  dan  5  tahun.  Tujuan  dan  fungsi  tersebut  pada tataran  implementasinya  masih  mengalami  hambatan  dalam  mencapai  efektivitas  kinerja DPR yang diharapkan. Salah satu permasalahan yang telah mengakar lama ialah tingginya presentase  anggota  DPR  yang  merangkap  sebagai  pengusaha  diluar  gedung  parlemen. Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan data terbaru bahwa anggota badan legislasi yang berprofesi sebagai pengusaha aktif sekitar  46,68% dan non pengusaha sekitar 52,3%. Jika  dilihat  dari  segi  legislasi,  hal  tersebut  berpotensi  menimbulkan  konflik  kepentingan pribadi. Rangkap jabatan berbagai sudut pandang (manajemen, sosial, ekonomi, politik, dan etika) mencerminkan sebuah tindakan yang kurang patut untuk dilakukan. Polemik rangkap jabatan dinilai tidak etis dan menyebabkan timbulnya titik rawan. Contoh sederhana dari titik rawan  meliputi  KKN  (Korupsi,  Kolusi,  Nepotisme),  Konflik  Kepentingan  Individu  atau kelompok ( conflict of interest ), dan penyelewengan kekuasaan ( abuse of power ). Dalam beberapa kasus, perubahan tata tertib DPR memicu timbulnya masalah baru, yaitu tumpukan daftar Rancangan  Undang-Undang  sebagai  beban  masa  sidang  yang  akan  datang.  Hal  ini disebabkan  adanya  perubahan  tata  tertib  dari  yang  semula  mewajibkan  kehadiran  fisik masing-masing anggota menjadi hanya melalui tanda tangan di presensi atau daftar hadir.
Adanya  ketentuan  yang  memperbolehkan  anggota  badan  legislasi  hanya menandatangani daftar hadir menjadi tanda pemberian kelonggaran kepada anggota untuk melaksanakan  kesibukan  diluar  dari  tanggungjawab  anggota  badan  legislasi  pada kepentingan  DPR.  Salah  satunya  apabila  memiliki  jabatan  struktural  maupun  jabatan fungsional diluar institusi DPR. Rendahnya kehadiran ini turut disumbang dari kekosongan
kebijakan tentang larangan rangkap jabatan, misalnya jabatan anggota DPR dan jabatan non DPR (perusahaan swasta atau partai politik). Urgensi pelarangan rangkap jabatan tentu saja agar  para  anggota  DPR  fokus  pada  tujuan  dan  kepentingan  bangsa  dan  negara  serta menghindari lahirnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Munculnya  berbagai  beban  persoalan  dari  lingkup  anggota  DPR,  secara  tidak langsung turut dipikul oleh organisasi partai politik yang menaungi anggota-anggota DPR terpilih.  Partai  politik  dapat  dikatakan  memiliki  peran  dalam  mendidik,  memberi pengalaman, dan mengatur para anggotanya. Dalam budaya keorganisasian, partai politik memiliki  kekuatan  sosial  untuk  membentuk  kinerja  individu  sesuai  kualifikasi  yang dibutuhkan organisasi (Dewanto, 2019). Apabila dikaitkan dengan bentuk partai politik, nilai kebudayaan organisasi tersebut terkemas dan dikandung dalam agenda pengkaderan atau perekrutan anggota partai politik, dimana agenda ini dimaksudkan sebagai dasar komitmen partai  terhadap  ideologi  dan  kepentingan  partai.  Sehingga,  agenda  tersebut  masuk  dalam kategori  “pintu  pertama”  dalam  menyaring  dan  mencetak  wakil  rakyat  profesional  yang dapat menjunjung aspirasi serta kepentingan rakyat.
Pada  kenyataannya,  keberadaan  partai  politik  pada  lapangan  masih  menunjukkan bahwa  partai  politik  belum  memiliki  kemampuan  dalam  menjalankan  fungsi  sebagai  alat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Survei yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga  survei  menunjukkan  kepercayaan  publik  terhadap  partai  rendah.  Berdasarkan penilaian dari 45,8 persen responden, partai politik merupakan sebuah lembaga yang tidak kredibel.  Tingkat  kepercayaan  publik  terhadap  Partai  politik  hanya  sebesar  32,5  persen, sedangkan responden yang tidak menjawab sebesar 15,9 persen. Sementara hasil survei yang dilakukan Lembaga Suvery Indonesia (LSI) menunjukan bahwa dari beberapa lembaga yang ada  di  Indonesia  seperti  KPK,  Presiden,  Kepolisian,  Pengadilan,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat, Partai Politik mendapatkan predikat lembaga dengan kepercayaan paling rendah di masyarakat.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  eksistensi  Partai  Politik  menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan publik.
Partai  politik  penting  untuk  kembali  pada  marwah  dan  makna  sesungguhnya, sebagaimana  makna  tersebut  dikandung  dalam  negara  demokrasi  agar  demokrasi  yang terjadi  di  Indonesia  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat.  Pengembalian  makna  partai politik  pada  hakikatnya  sesungguhnya  berarti  mengembalikan  fungsi  partai  yang sebenarnya. Maka dari itu, untuk dapat menyediakan pendidikan politik yang baik sehingga dapat  menciptakan  iklim  politik  yang  dapat  memicu  adanya  partisipasi  masyarakat,  baik untuk  terjun  secara  tidak  langsung  maupun  secara  langsung  dalam  rekrutmen  politik, diperlukan tekad untuk melakukan perubahan dalam organisasi partai politik ini. Sehingga sebagai hasil perubahan tersebut, terjadi pengembalian fungsi partai politik yang kemudian dapat  pula  berdampak  pada  para  anggota  partai  politik,  terlebih  bagi  yang  menduduki jabatan  politik  di  pemerintahan  seperti  anggota  DPR.  Perubahan  mendasar  secara  drastis untuk perbaikan partai politik ini selanjutnya akan disebut dengan reformasi partai politik. Pelaksanaan  proses  reformasi  partai  politik  dapat  terlaksana  dengan  baik  didukung  oleh sistem kepartaian yang kokoh dalam partai politik yang bersangkutan.
Kepartaian  yang  solid  harus  mempunyai  dua  kemampuan.  Pertama,  aktivitas  dan partisipasi melalui jalur partai politik, ini artinya semua aktivitas politik harus melalui jalur kepartaian, semua aktivitas atau partisipasi politik harus melalui partai, sehingga anomali dan  kekerasan  politik  bisa  dihindari.  Kedua,  berkaitan  peran  partai  politik  dalam
memobilisasi partisipasi politik, partai politik harus mampu memobilisasi partisipasi politik yang datang dari kelompok, sehingga mengurangi tekanan dalam pelaksanaan sistem politik yang  ada.  Dengan  memiliki  dua  kemampuan  ini,  maka  dengan  sendirinya  partai  politik berfungsi secara sungguh-sungguh sebagai wadah bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya (Huntington,1968).
Merubah partai politik untuk memiliki kekuatan sebagaimana dikatakan Huntington bukan merupakan persoalan yang mudah, mengingat sebagian partai politik telah terjebak dalam  oligarki  politik.  Sementara  itu,  partai  politik  bukanlah  ruang  kosong  namun  partai politik adalah ruang yang di dalamnya ada sekumpulan sumber daya manusia yang akan mengendalikan dan menentukan bagaimana corak dan dinamika partai politik.  Sumber daya manusia memiliki berbagai keanekaragaman, baik keanekaragaman yang berkaitan dengan prinsip,  motivasi,  kepentingan,  budaya  tradisi  maupun  ideologi  politik.  Adanya keanekaragaman yang dimiliki anggota partai politik akan menentukan dan mendukung cara berpikir, sikap dan respon terhadap kebijakan-kebijakan partai politik
Gadamer  (1977)  dalam  Hermeneutika  Kontemporer  mengatakan  bahwa  makna terhadap sesuatu sangat ditentukan oleh waktu, sejarah, ideologi dan tradisi. Menurutnya makna  terhadap  objek  atau  peristiwa  sangat  ditentukan  oleh  latar  belakang,  tradisi  dan ideologi seseorang dalam melihat benda atau peristiwa tersebut. Relasi cara berpikir Gadamer dengan reformasi partai politik, bahwa makna reformasi partai politik sangat tergantung dari latar belakang budaya dan ideologi anggota partai politik itu sendiri. Relasi ini menjadi sangat menarik untuk dikaji, sebenarnya sejauh mana anggota partai politik memaknai reformasi partai  politik.  Elemen  yang  menarik  dari  fenomena  tersebut  adalah  bahwa  anggota  partai politik  yang  menjadi  anggota  DPR  memiliki background budaya  dan  ideologi  politik  yang berbeda-beda,  sehingga  dimungkinkan  masing  anggota  DPR  tersebut  akan  memaknai reformasi  partai  politik  juga  berbeda-beda.  Perbedaan  dalam  memaknai  reformasi  partai politik akan menentukan sejauh mana kemampuan partai politik meroposisi dirinya untuk kembali pada fungsi partai politik yang sesungguhnya, semakin beragam perbedaan dalam memaknai  reformasi  partai  politik,  semakin  banyak  perdebatan  dan  wacana  yang diperdebatkan, sehingga semakin jauh pula partai politik dapat melakukan reformasi partai politik.
Faktor lain yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti makna reformasi partai politik dengan berbagai relasinya adalah jumlah partai politik yang secara kuantitatif cukup banyak, meskipun secara kualitatif hanya ada beberapa partai besar dalam percaturan politik di  Indonesia.  Banyaknya  partai  politik,  menunjukkan  banyaknya  keanekaragaman  latar belakangnya  budaya  dan  tradisi  anggota  partai  politik.  Dengan  sendirinya  dimungkinkan akan  banyak  keberagaman  makna  yang  dirumuskan  dalam  memaknai  reformasi  partai politik. Bahkan keberagaman tersebut tidak hanya pada latar belakang, tetapi juga didukung pada  rekrutmen  kader  politik,  dimana  dalam  jangka  waktu  kedepan  akan  diduduki  oleh generasi milenial yang berpotensi besar dalam hal produktifitas dan kreativitas (Masyuri dan Adam,  2019).  Rekrutmen  kader-kader  politik  partai  politik  ini  sendiri  tentunya  diisi  oleh kader-kader partai yang didasarkan pada kualitas yang kelak dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Tidak hanya itu saja, dengan memiliki kader politik yang berkualitas dan berkompeten diharapkan mampu menerjemahkan apa yang menjadi visi, misi dan tujuan partai politik sehingga paham kemana arah gerak partai dan manuver politiknya. Namun, kenyataan  di  lapangan  menunjukkan  kesenjangan  antara  harapan  memilih  kader  yang
berkualitas  dengan  kader  yang  pragmatis  yang  hanya  sekedar  mementingan  kepentingan individu dan kelompok, dimana kesenjangan tersebut memungkinkan melahirkan berbagai makna reformasi partai politik. Asumsi seperti ini menarik untuk dibuktikan di lapangan, sehingga  memotivasi  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  dengan  fokus  pada  reformasi partai politik yang dimaksudkan untuk turut meningkatkan profesionalitas dari anggota DPR RI  di  masa  depan.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  akan  dilakukan penelitian secara mendalam dengan rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana Anggota DPR RI memaknai reformasi Partai Politik di Indonesia dan Bagaimana peran partai politik bagi pengembangan profesionalitas anggota DPR RI?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  sebagai  pendekatan,  dipilih  sesuai dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis proses pengembangan sumber daya manusia di Dewan Perwakilan Rakyat RI terkait dengan reformasi partai politik dan peningkatan  perannya  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi.  Dalam  penelitian  ini,  penulis mengembangkan pandangan yang mendalam terhadap suatu proses, menganalisis kata-kata, merinci laporan dari data yang ada, dan melakukan studi pada situasi alami (Creswell, 1998). Proses  ini  diartikan  sebagai  representasi  dari  serangkaian  tahapan,  di  mana  data  yang diperoleh sulit untuk diukur secara kuantitatif. Untuk menggali fenomena-fenomena yang sulit diukur ini, pendekatan kualitatif lebih sering diterapkan, sesuai dengan pendapat Satori dan  Komariah  (2011)  bahwa:  “Penelitian  kualitatif  dilakukan  karena  peneliti  ingin mengeksplorasi fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasi yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian suatu konsep yang  beragam,  karakteristik  suatu  barang  dan  jasa,  gambar-gambar,  gaya-gaya,  tata  cara suatu budaya,  model fisik suatu artefak, dan lain sebagainya.”
Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan intensif pada Anggota Legislatif DPR RI dalam konteks situasi yang normal, yang kemudian dikenal sebagai pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu kerangka penelitian yang bertujuan untuk merinci peristiwa, perilaku individu, atau keadaan tertentu pada suatu tempat dalam bentuk narasi. Oleh  karena  itu,  untuk  mengungkap  esensi  penelitian  kualitatif,  dibutuhkan  pengamatan yang mendalam dengan latar belakang yang alami, dan data yang dihasilkan berupa kata- kata,  kalimat,  paragraf,  dan  dokumen,  bukan  angka-angka.  Dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif,  penelitian  dapat  menghasilkan  data  mengenai  proses  kerja, perkembangan suatu kegiatan, deskripsi yang mendalam, perasaan, norma, keyakinan, sikap mental, dan etos kerja di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peneliti dalam  hal  ini  bertugas  untuk  mengamati  orang-orang  di  lingkungan  kerja,  berinteraksi dengan  mereka,  dan  berusaha  memahami  interpretasi  mereka  tentang  lingkungan  kerja tersebut.  Pada  situasi  sosial  atau  objek  penelitian  ini,  peneliti  dapat  melakukan  observasi mendalam terhadap aktivitas orang-orang yang berada di tempat tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen penelitian yang berinteraksi secara langsung dengan informan penelitian. Penelitian ini berdasarkan data empiris, di mana data yang diperoleh berasal dari observasi  langsung  di  lapangan.  Peneliti  tidak  melakukan  manipulasi  atau  pengendalian terhadap  situasi,  melainkan  lebih  fokus  pada  pemanfaatan  sumber  bukti.  Menurut Sukmadinata (2011), ada dua strategi berbeda dalam penelitian kualitatif:

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Informan Reformasi Partai Politik
Data untuk penelitian ini diperoleh melalui serangkaian wawancara yang dilakukan pada sejumlah informan terpilih dalam rentang waktu 20 Mei 2022 hingga 20 Oktober 2022. Kriteria pemilihan informan mencakup individu yang memiliki pemahaman mendalam serta terlibat  secara  langsung  dalam  aktivitas  politik  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia (DPR RI). Penggunaan teknik Purposive Sampling dilakukan dengan sengaja dan dengan  pertimbangan  khusus,  sehingga  informan  yang  dipilih  dapat  mencerminkan karakteristik  dari  populasi  yang  lebih  besar.  Informan  yang  terlibat  dan  terpilih  dianggap memiliki pemahaman yang cukup terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Jumlah informan dalam penelitian ini mencapai 10 orang secara keseluruhan, yang terbagi menjadi informan kunci dan informan utama. Berikut beberapa informasi terkait dengan informan yang terlibat dalam penelitian ini:

## Tabel. 1 Karakter Informan Penelitian
Sumber : Data Primer diolah (2023)
Tabel 5.1 menunjukkan kehadiran 10 informan terpilih dalam penelitian ini, dan ketika dianalisis berdasarkan tingkat pendidikan, setiap informan menunjukkan variasi  latar  belakang  pendidikan  mereka.  Data  karakter  informan  menunjukkan bahwa  sebanyak  9  orang  (informan  MH,  RO,  AM,  AS,  ASH,  WA,  AA,  dan  SD) memiliki latar belakang pendidikan strata dua (S2), sementara 2 orang (informan DY dan  informan  MY)  memiliki  latar  belakang  pendidikan  strata  tiga  (S3).  Semua informan  penelitian  ini  memiliki  latar  belakang  bidang  studi  yang  berbeda,  yang diharapkan  dapat  memperluas  dan  memperkaya  pandangan  mereka  terhadap pertanyaan wawancara.
Informan Pendidikan Jabatan Fraksi Informan 1 (MH) Meutya Hafid S2 Ketua Komisi 1 Golkar Informan 2 (RO) Rezka Oktoberia S2 Anggota Komisi 2 Demokrat Informan 3 (AM) Aliyah mustika S2 Anggota Komisi 9 Demokrat Informan 4 (AS) Anisah Syakur S2 Anggota Komisi 8 PKB Informan 5 (DY) Dede yusuf S3 W.K Komisi 10 Demokrat Informan 6 (ASH) H. Ahmad Sahroni S2 W.K Komisi 3 Nasdem Informan 7 (WA) Willy aditya S2 Anggota Komisi 11 Nasdem Informan 8 (AA) Amin akram S2 Anggota Komisi 6 PKS Informan 9 (SD) Sadewo S2 Anggota Komisi 5 Gerindra Informan 10 (MY) mulyanto S3 Anggota Komisi 7 PKS
Analisis karakter informan juga mempertimbangkan jenis kelamin, dan berikut adalah proporsi jenis kelamin dari keseluruhan informan yang terlibat:

## Gambar. 1
Proporsi Jenis Kelamin Informan Penelitian
Sumber: Data primer diolah (2023)
Dari  Gambar  1,  diketahui  bahwa  dari  10  informan  yang  merupakan  anggota DPR RI, terdapat kombinasi laki-laki dan perempuan. Persentase informan laki-laki mencapai 60 persen, sementara persentase informan perempuan sebesar 40 persen. Jika diuraikan berdasarkan jenis kelamin, dapat disimpulkan bahwa jumlah informan laki-laki  dalam  penelitian  ini  adalah  6  orang,  sementara  informan  perempuan berjumlah 4 orang.
Anggota  DPR  RI  yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan variasi  usia  yang  beragam.  Keberagaman  ini  dapat  mendukung  kematangan perspektif terhadap nilai-nilai integritas kepemimpinan di lingkungan DPR RI. Hasil wawancara menunjukkan bahwa usia informan berada dalam rentang 34 hingga 67 tahun. Berikut ini adalah data informan berdasarkan tingkat usia anggota DPR RI, yang diperoleh dari hasil wawancara:

## Tabel. 2 Karakter Informan Penelitian Berdasarkan Usia
Rentang Usia (Tahun) Jumlah informan (Orang) Proporsi (Persen) 34 - 45 4 40 46 - 57 4 40 58 - 69 2 20
Sumber: Data primer diolah (2023)
Berdasarkan  data  pada  Tabel  5.2,  dapat  disimpulkan  bahwa  informan penelitian yang merupakan anggota DPR RI menunjukkan variasi usia dari dewasa muda  hingga  dewasa  tua.  Jumlah  informan  yang  berusia  34-45  tahun  adalah  satu orang  atau  10  persen  dari  keseluruhan  informan.  Sementara  itu,  informan  yang berada dalam rentang usia 46-57 tahun berjumlah lima orang, mencapai persentase terbesar  sebesar  50  persen  dari  total  informan.  Informan  yang  berusia  58-69  tahun berjumlah empat orang atau 40 persen dari keseluruhan informan yang terpilih.
Selain  itu,  penelitian  mengenai  integritas  kepemimpinan  di  DPR  RI  juga
mempertimbangkan  fraksi-fraksi  yang  ada  di  dalamnya.  Distribusi  informan  dari berbagai  fraksi  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  objektivitas  pandangan  anggota dewan  terhadap  integritas  kepemimpinan  di  DPR  RI.  Detail  sebaran  fraksi  dan proporsi dari masing-masing informan dapat ditemukan dalam Tabel 5.3 di bawah ini:

## Tabel. 3
Sebaran Fraksi dari Informan di DPR RI Fraksi Jumlah informan (Orang) Proporsi (Persen) Golkar 1 10 PKB 1 10 Nasdem 2 20 Gerindra 1 10 PKS 2 20 Demokrat 3 30
Sumber: Data primer diolah (2023)
Berdasarkan informasi pada Tabel 5.3, dapat disimpulkan bahwa total informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, yang berasal dari 8 fraksi yang berbeda  di  DPR  RI.  Rincian  kontribusi  dari  masing-masing  fraksi  adalah  sebagai berikut:
- Fraksi Golongan Karya (Golkar): 1 informan (10 persen dari total informan). - Fraksi PKB: 1 informan (10 persen).
- Fraksi Nasdem: 2 informan (20 persen). - Fraksi Gerindra: 1 informan (10 persen). - Fraksi PKS: 2 informan (20 persen).
- Fraksi Demokrat: 3 informan (30 persen).
Dengan distribusi informan dari berbagai fraksi ini, penelitian diharapkan dapat mencakup sudut pandang yang lebih luas terkait integritas kepemimpinan di DPR RI. Hasil  penelitian  diperoleh  melalui  serangkaian  wawancara  mendalam  yang dilakukan  dengan  anggota  DPR  RI  dalam  rentang  waktu  dari  15  Maret  hingga  30 November  2022.  Pelaksanaan  wawancara  dilakukan  secara  periodik,  disesuaikan dengan ketersediaan waktu para anggota dewan sebagai informan. Pendekatan ini juga  memungkinkan  dilakukannya  verifikasi  ulang  terhadap  beberapa  jawaban informan, sehingga memastikan adanya keterkaitan antara informasi yang diberikan oleh satu informan dengan informan lainnya. Seluruh informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Dari  hasil  wawancara  dengan  seluruh  informan  mengenai  konsep  reformasi partai politik, terdapat variasi jawaban di antara mereka. Meskipun demikian, secara kontekstual,  terdapat  kesamaan  hasil  antara  jawaban  masing-masing  narasumber atau informan. Penelitian ini akan mengelompokkan makna reformasi partai politik menjadi dua aspek utama, yakni makna reformasi dan makna partai politik. Terkait
makna reformasi, Informan 2 (RO) menyampaikan pandangannya sebagai berikut: “Kalau berbicara tentang reformasi bisa diartikan sebagai sebuah perubahan sistem  secara  menyeluruh.  Perubahan  ini  tidak  hanya  terfokus  pada  satu bidang  saja,  tetapi  keseluruhan  bidang.  Kita  ambil  contoh  perubahan  pada bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik dengan agenda perubahan secara drastis dalam suatu masyarakat maupun negara.”
Sementara  itu,  pandangan  yang  berbeda  diungkapkan  oleh  informan  1  (MH) terkait  dengan  konsep  reformasi.  Menurut  MH,  reformasi  diartikan  sebagai serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau suatu lembaga untuk  meningkatkan  kualitas  dan  mencegah  terjadinya  penyimpangan.  Dalam wawancara, MH menyampaikan pemahamannya sebagai berikut: "Reformasi dapat dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga untuk mencapai perbaikan dan mencegah adanya penyimpangan."
“Reformasi  adalah  upaya  dari  pemerintah  maupun  individu  untuk melakukan  perubahan  terhadap  suatu  badan  atau  lembaga  yang  telah  ada pada suatu masa, dengan melihat fenomena yang telah terjadi sebelumnya, dan  dirasakan  tidak  memberikan  dampak  secara  signifikan  terhadap perbaikan  kesejahteraan  anggota  melalui  sistem  pemerintahan  maupun pengorganisasian  yang  baik.  Reformasi  bisa  dilakukan  di  semua  aspek kehidupan,  tanpa  terkecuali  berdasarkan  pada  dinamika-dinamika kehidupan yang keliru yang diterapkan selama ini, sehingga membutuhkan perbaikan  dan  pelurusan  tujuan.  Reformasi  tidak  terjadi  begitu  saja,  ada beberapa  syarat  terjadinya  suatu  reformasi,  diantaranya:  Adanya penyimpangan-penyimpangan  yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan  negara atau  dalam  masyarakat,  Adanya  harapan  dan  cita-cita  positif  yang  ingin dicapai  oleh  masyarakat  di  masa  depan,  Adanya  moral  dan  etika  dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai.”
Pandangan  tersebut  juga  didukung  oleh  informan  4  (AS)  yang  menjelaskan bahwa reformasi merupakan bagian dari perubahan sistem. AS menyatakan dalam wawancara sebagai berikut:
“Secara harfiah reformasi dapat dimakanai sebagai upaya menata kembali ( re- form )  sebuah  sistem  guna  mencapai  hasil  yang  lebih  baik  dari  masa sebelumnya.”
Berdasarkan  wawancara  dengan  beberapa  informan  di  atas,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  reformasi  diartikan  sebagai  transformasi  sistem  menyeluruh dalam  berbagai  aspek,  termasuk  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  politik.  Reformasi terjadi sebagai respons terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan negara atau masyarakat, didorong oleh harapan positif untuk masa depan, dan melibatkan unsur moral dan etika dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
Selanjutnya,  penelitian  ini  mengeksplorasi  pemahaman  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap makna partai politik. DPR
RI  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dengan  fraksi-fraksi  atau  partai  politik,  sebagai elemen yang membentuk kader-kader. Informan 10 (MY) memberikan pandangannya mengenai makna partai politik, seperti yang dijelaskan dalam wawancara penelitian:
“Pemaknaan partai politik harus dikembalikan pada fungsi dan posisinya. Dalam konteks ini adalah fungsinya pada negara dan posisinya sebagai organisasi sektor publik. Jadi, dapat diartikan sebagai sebuah organisasi sektor publik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, bangsa, dan negara.”
Perspektif ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan 6 (ASH). Dalam wawancaranya,  ASH  berpendapat  bahwa  partai  politik  diartikan  sebagai  suatu instrumen  negara  yang  berlandaskan  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Partai  politik  bertindak  sebagai  fasilitator untuk menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur dan unsur-unsur berkekuatan di atas  infrastruktur.  Berikut  adalah  kutipan  dari  wawancara  ASH  mengenai  makna partai politik:
“Partai politik bisa disebut sebuah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk guna memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan  UUD NRI 1945 NRI 1945.  Kondisi  partai  politik  saat  ini  sejatinya  salah  satu  cerminan  dari  sebuah bangsa.  Fungsi  dari  partai  politik  itu  sendiri  sebagai  alat  untuk  memilih  orang- orang yang akan duduk sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan, baik eksekutif maupun  legislatif  dan  berfungsi  sebagai  fasilitator  dalam  menyalurkan  aspirasi masyarakat,  baik  yang  berhubungan  dengan  infrastruktur  maupun suprastruktur.”
Perspektif yang serupa juga diungkapkan oleh informan 8 (AA). Namun, dalam wawancara,  AA  melengkapi  pemahamannya  tentang  partai  politik  dengan menekankan  bahwa  partai  politik  diartikan  sebagai  sebuah  lembaga  yang  menjadi tempat contoh dan pembentukan, dengan tujuan menemukan serta mengembangkan kader-kader yang memiliki potensi baru, sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Berikut ini adalah cuplikan hasil wawancara dengan AA:
“Partai politik bermakna sebagai rumah yang menuntut individu-individu terpilih atau wakil rakyat agar mampu berkembang dan menemukan potensi-potensi baru dalam  mencapai  tujuan  dan  cita-cita  bangsa  dan  negara.  Partai  politik  menjadi tempat berdiskusi yang terbuka disamping adanya panutan dari tokoh-tokoh besar begitulah.”
Berdasarkan  rangkuman  hasil  wawancara,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam konteks penelitian ini, makna partai politik adalah sebuah organisasi sektor publik yang  bersifat  nasional,  bertujuan  untuk  menemukan  potensi-potensi  baru  dengan dasar kesamaan kehendak dan cita-cita, yang diakui berdasarkan Pancasila dan UUD NRI  1945.  Partai  politik  juga  dianggap  sebagai  fasilitator  dalam  mengarahkan  dan menyalurkan  aspirasi.  Dalam  pandangan  anggota  DPR  RI,  informan  5  (DY)
menyatakan makna reformasi partai politik sebagai berikut:
“Reformasi  partai  politik  adalah  suatu  gerak  laju  pembaharuan  partai  politik menuju kearah yang lebih baik kedepannya. Setiap reformasi memang ditujukan khusus  untuk  hal  tersebut,  memberikan  perubahan  ke  arah  lebih  baik  dan memberikan pembaruan sistem partai politik.”
Pandangan yang disampaikan oleh informan 5 (DY) mengenai makna reformasi partai politik memiliki kesamaan dengan informan 7 (WA). Menurut WA, reformasi partai politik mencakup proses pemantapan sikap dan budaya dalam jangka waktu yang  panjang.  Dalam  wawancara,  WA  menyatakan,  "Reformasi  Partai  Politik dimaknai sebagai proses panjang dari pemantapan partai politik. Pemantapan ini bisa diimplementasikan dalam wujud perilaku yang mempola maupun dalam sikap atau budaya."  Sejalan  dengan  itu,  informan  9  (SD)  memberikan  tambahan  pandangan mengenai makna reformasi partai politik sebagai berikut:
“perubahan secara drastis untuk perbaikan atau pembenahan sebagaimana pula dalam bidang politik di suatu masyarakat atau negara. Dengan adanya reformasi diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial serta menjadi kunci penting agar demokrasi bisa mewujudkan kesejahteraan.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5, 7, dan 9, dapat disimpulkan bahwa makna reformasi partai politik merujuk pada suatu gerakan pembaruan yang melibatkan  proses  panjang  dalam  pemantapan  partai  politik.  Tujuan  utama  dari reformasi ini adalah untuk memperbaiki aspek politik melalui pola sikap dan budaya, dengan harapan terwujudnya demokrasi dan kesejahteraan. Reformasi partai politik menjadi  kunci  untuk  menciptakan  kehidupan  politik  yang  lebih  baik  dan mewujudkan  keadilan  sosial  dalam  suatu  negara.  Namun,  dalam  konteks  internal partai politik, terdapat perbedaan pandangan mengenai makna reformasi. Informan 6 (ASH) menyatakan bahwa reformasi partai politik di dalam lingkungan Nasdem dianggap  sebagai  respons  terhadap  tuntutan  zaman  dan  sebagai  tantangan  untuk tetap  mempertahankan  ideologi  partai.  ASH  menjelaskan  pandangannya  sebagai berikut:
“Partai NasDem sedari awal sadar betul akan pentingnya reformasi partai politik. Oleh  karena  itu,  NasDem  merupakan  salah  satu  partai  yang  peka  terhadap perubahan. Karena NasDem yakin, dalam menjawab tantangan serta kebutuhan zaman,  suatu  partai  politik  harus  mampu  beradaptasi  sambil  tetap  memegang teguh ideologinya”
Sebaliknya, menurut ASH, reformasi yang dilakukan oleh partai politik lainnya memiliki ciri khas, metode, dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam wawancara, ASH menyatakan hal tersebut sebagai berikut:
“Reformasi setiap partai politik di Indonesia memiliki gaya dan caranya masing- masing. Tergantung bagaimana setiap partai melihat tantangan serta kebutuhan yang  sedang  dihadapi.  Setiap  partai  memiliki  garis  besar  haluannya  masing- masing. Tapi yang saya yakini, semua partai sama-sama memiliki kepentingan baik
terhadap bangsa ini.”
Dalam konteks Partai PKB, informan 4 (AS) menyatakan bahwa reformasi partai politik secara internal diartikan sebagai alat utama dalam perwakilan politik, dan juga menekankan peningkatan akuntabilitas dalam kerangka demokrasi. Berikut adalah kutipan hasil wawancara AS mengenai makna reformasi internal Partai PKB:
“Reformasi dapat menjadi kendaraan utama bagi perwakilan politik dan sekaligus sebagai  saluran  utama  untuk  memelihara  akuntabilitas  demokrasi.  Sebagai organisasi sektor publik yang profesional, mau tidak mau dituntut untuk akuntabel dan  transparan.  Ketika  satu  komponen  ini  bisa  dicapai,  maka  reformasi  benar- benar terjadi dan profesionalitas anggota menjadi bukti nyata”
Terkait  dengan  penilaian  personal  terhadap  reformasi  partai  politik  yang dilakukan oleh partai lain, AS menyatakan bahwa isu kelembagaan dan akuntabilitas merupakan  perhatian  utama  yang  belum  sepenuhnya  teratasi.  Menurutnya, keberhasilan  reformasi  partai  politik  lain  dapat  diukur  dengan  pemenuhan  kedua aspek  tersebut.  Berikut  kutipan  wawancara  AS  mengenai  makna  reformasi  partai politik lain:
“Partai-partai masih perlu membangun pelembagaan partai politik agar tercipta demokrasi  yang  profesional  dan  akuntabel.  Suatu  organisasi  dan  anggota  di dalamnya dikatakan profesional apabila secara kelembagaan tidak menimbulkan permasalahan baru dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.”
Dari hasil wawancara dengan informan 4 dan informan 6, dapat disimpulkan bahwa reformasi partai politik secara internal diartikan sebagai kendaraan utama bagi perwakilan  politik  dalam  menghadapi  perubahan  zaman,  dengan  menjaga akuntabilitas partai dan tetap berpegang pada ideologi yang ada. Selain itu, observasi terhadap  kedua  informan  menunjukkan  bahwa  reformasi  yang  diimplementasikan oleh partai politik lain memiliki gaya dan cara yang bervariasi sesuai dengan tujuan masing-masing.  Meskipun  demikian,  perhatian  utama  reformasi  seharusnya difokuskan  pada  penyelesaian  isu-isu  kelembagaan  dan  akuntabilitas  yang  masih menjadi perhatian utama hingga saat ini.

## Peran Partai Politik Untuk Pengembangan Profesionalitas Anggota DPR RI
Dari  hasil  wawancara  dengan  semua  informan  mengenai  peran  partai  politik dalam pengembangan profesionalitas, setiap informan menyajikan pandangan yang berbeda.  Meskipun  demikian,  secara  keseluruhan  terlihat  bahwa  hasilnya  hampir serupa  antar  narasumber  atau  informan.  Terkait  dengan  peran  partai  politik, Informan 3 (AM) menyampaikan hal berikut:
“Partai politik harus mampu mentransformasikan tupoksi ke dalam hal- hal yang riil  dan  konkret  dirumuskan  dalam  bentuk  Platform,  yang  berisikan  panduam umum  dan  garis  besar  arah  kebijakan  partai  dalam  kontribusinya  terhadap permasalahan bangsa dan negara.”
Dalam konteks ini, Informan 4 (AS) menambahkan bahwa peran partai politik terhadap profesionalitas lebih fokus pada penyelenggaraan pelatihan yang bertujuan
untuk meningkatkan profesionalisme anggota DPR RI. Berikut adalah kutipan dari wawancara dengan AS:
“Partai  politik  sebagai  sebuah  organisasi  sangat  berperan  penting  untuk profesionalitas anggota dewan di lingkungan DPR RI. Wujudnya bisa pelatihan- pelatihan  profesionalisme,  seminar  internasional  dari expertise ,  dan  evaluasi monitoring berkala dari perkembangan masing-masing anggota.”
Informan 10 (MY) juga menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:
“Dalam  partai  tentunya  untuk  mengembangkan  rasa  profesionalitas  terdapat pengetahuan  terkait  pengkaderan  sebagai  wujud  untuk  mengembangkan profesionalitas  anggota.  Hal  ini  tidak  serta  merta  untuk  kepentingan  partai melainkan  untuk  menjaga  marwah  anggota  dewan terpilih.”
Dalam  pandangan  informan  MY,  peran  partai  politik  sangat  penting  dalam menentukan profesionalisme anggota DPR RI melalui kegiatan pengkaderan. Proses pengkaderan dianggap sebagai langkah awal untuk menciptakan kader-kader baru yang memiliki ideologi sesuai dengan nilai-nilai organisasi yang mengkader. Arah pengkaderan ditentukan oleh visi dan misi organisasi, serta diarahkan oleh pedoman senior  yang  bertanggung  jawab  atas  pengkaderan  anggota  baru.  Selain  itu,  peran partai  politik  juga  mencakup  mentransformasikan  tupoksi  menjadi  hal-hal  yang konkret  melalui  Platform,  memberikan  panduan  umum,  dan  menetapkan  arah kebijakan partai terkait kontribusi terhadap permasalahan nasional. Selain itu, partai politik  turut  mengadakan  pelatihan  pengembangan  profesionalitas,  seminar internasional,  dan  melakukan  evaluasi  monitoring  secara  berkala  terhadap perkembangan profesionalitas anggota DPR RI.
DPR  RI  dapat  dikonsepsikan  dalam  tiga  aspek  utama,  meliputi  (1)  DPR  RI sebagai  pilar  demokrasi  dan  alat  politik;  (2)  pentingnya  mempertahankan profesionalisme  setiap  anggota  DPR  yang  harus  terus  diperkuat,  dan  (3)  langkah- langkah  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  amanah  rakyat,  khususnya  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Terdapat  beberapa  pilar  dalam  proses demokrasi, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, legislatif, dan pers. Sebagai salah satu pilar demokrasi, anggota DPR tentu memiliki peran dan tanggung jawab yang diatur oleh konstitusi dan peraturan perundangan sebagai representasi rakyat. Ketiga fungsi DPR melibatkan pembentukan UU, penganggaran, dan pengawasan, yang saat ini diemban oleh DPR sesuai dengan amendemen UUD NRI 1945.
Pelaksanaan fungsi ini dapat mencapai hasil terbaik jika para anggota DPR RI menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme guna memenuhi mandat rakyat. Untuk percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat, DPR yang diisi oleh wakil yang dipilih  oleh  rakyat  harus  meningkatkan  tingkat  profesionalisme.  Profesionalisme anggota DPR akan terlihat jelas ketika kapasitas dan kemampuan mereka semakin berkembang.  Peningkatan  kapasitas  dan  kemampuan  anggota  DPR  menjadi tanggung  jawab  partai  politik,  terutama  pada  saat  mereka  masih  menjadi  calon anggota  DRPD,  karena  partai  politik  bertanggung  jawab  untuk  memberikan
pendidikan dan melakukan rekrutmen politik sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Partai  politik  umumnya  dianggap  sebagai  entitas  profesional,  dan  perilaku strategisnya mencakup empat arena utama: internal, pemilu, parlemen, dan media. Profesionalitas  menandai  perubahan  organisasi  partai  politik  yang  tengah berlangsung, menunjukkan peningkatan signifikan peran birokrasi dan staf. Konsep profesionalitas merujuk pada proses kelembagaan di mana peran profesional menjadi semakin  sentral  dalam  struktur  organisasi  politik.  Aspek  profesionalitas  ini menekankan  efektivitas  dan  efisiensi.  Menjadi  seorang  profesional  atau  bertindak secara  profesional  berarti  terlibat  dalam  serangkaian  praktik  yang  diakui  sebagai standar  terbaik  pada  waktu-waktu  tertentu  dan  diakui  sebagai  yang  paling  tepat dalam  konteks  tertentu.  Meskipun  sering  dianggap  bahwa  spesialisasi  dapat meningkatkan  kinerja  organisasi,  penting  untuk  tidak  menyamakan  penggunaan profesional dengan peningkatan efisiensi atau efektivitas.
Profesionalitas juga berlaku bagi pejabat politik yang meniti karirnya di dunia politik.  Dimensi  profesionalisme  politik  mencakup  lebih  dari  sekadar  keberadaan anggota DPR RI di dalam partai politik. Keterampilan, hubungan dengan partai, dan peran dalam organisasi memiliki signifikansi yang sama pentingnya. Keterampilan dan  keahlian  anggota  DPR  RI  menjadi  krusial  karena  terkait  dengan  tugas-tugas kedewanan yang diemban oleh anggota DPR, yang tidak mudah. Anggota DPR RI harus senantiasa siap merespons berbagai isu, wacana, dan dinamika permasalahan bangsa  dan  negara  yang  menjadi  kondisi  terkini.  Selain  itu,  setiap  anggota  dewan harus  terus  mendedikasikan  diri  dan  memperhatikan  kebutuhan  masyarakat  di wilayah pemilihannya.
Dalam konteks ini, peran utama partai politik adalah menyediakan tenaga ahli yang memiliki kualitas untuk mendukung profesionalisme anggota DPR RI. Tenaga ahli dalam alat kelengkapan DPR, tenaga ahli anggota DPR, dan tenaga ahli fraksi merupakan  individu  yang  memiliki  keahlian  khusus  yang  diperlukan  dalam menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing alat kelengkapan DPR, anggota dewan,  dan  fraksi.  Tenaga  ahli  disiapkan  untuk  menangani  aspek-aspek  tertentu yang belum dapat diakomodasi oleh anggota dewan.
Partai  politik  memiliki  tanggung  jawab  memberikan  pelatihan  dan  seminar yang  dapat  meningkatkan  profesionalisme  anggota  dewan.  Anggota  DPR  dapat merancang  program-program  untuk  meningkatkan  kemampuan  mereka  dengan mengalokasikan sebagian anggaran DPR untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti seminar, workshop, bimbingan teknis, studi banding, dan kegiatan lainnya, selama  dilaksanakan  secara  bertanggung  jawab.  Anggota  DPR  perlu  dilatih  untuk menghindari perilaku yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab, terutama dalam pengelolaan keuangan untuk kegiatan dewan. Langkah ini didasarkan pada prinsip bahwa dana yang digunakan berasal dari uang rakyat, yang hingga saat ini masih banyak yang belum merasakan kesejahteraan hidup sebagaimana diamanatkan oleh
para pendiri Republik dalam Pembukaan UUD NRI 1945.
Secara  praktis,  setiap  partai  politik  memiliki  karakteristik  program pengembangan profesionalitas kader yang berbeda. Kaderisasi merujuk pada proses pembinaan atau persiapan sumber daya manusia untuk mewakili partai politik dalam menduduki berbagai jabatan politik. Dalam menciptakan pemimpin dan kader yang loyal dan berkualitas bagi partai politik, perlu dilakukan analisis mendalam terkait sistem  kaderisasi  yang  diterapkan  oleh  setiap  partai  politik.  Terutama,  Partai  PKB telah  membangun  reputasi  dalam  upayanya  mencetak  kader-kader  yang  setia, berkualitas, dan berkinerja tinggi sesuai dengan tatanan politik nasional.
Partai  PKB  mengusung  program  pendidikan  kader  pertama  (PKP)  sebagai upaya  meningkatkan  profesionalitas  anggota  partainya.  Melalui  PKP,  partai  ini bertujuan  untuk  menjaga  kontinuitas  dan  mempercepat  pencapaian  tujuan  partai dengan menyiapkan generasi kepemimpinan yang baru. Dalam program pendidikan untuk kader pemula ini, semangat yang kuat untuk mengembangkan partai PKB di tengah masyarakat serta mempertahankan keutuhan NKRI menjadi hal yang sangat diharapkan.  Setiap  rangkaian  kegiatan  harus  mengikuti  beberapa  tingkatan  atau tahap,  meliputi  pemula,  menengah,  hingga  tahap  eksekutif  dasar.  Terdapat  tiga tahapan model pengembangan profesionalitas dalam Partai PKB, yakni:
1. Tingkat  Dasar:  Fokus  pada  pemahaman  organisasi  PKB,  pembentukan  loyalitas terhadap partai, dan penguatan dedikasi kepada partai.
2. Tingkat  Menengah:  Menekankan  peningkatan  kualitas  manajemen  organisasi partai  PKB,  membuka  wawasan  berdasarkan  ideologi  partai,  serta  merangsang dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi partai.
3. Tingkat Mahir: Menyasar pendidikan berpikir futuristik, sikap profesional sebagai calon  wakil  rakyat,  pembentukan  sumber  daya  manusia  organisasi  dengan kemampuan  konseptual,  pengembangan  kemampuan  menganalisis  peristiwa politik dan merumuskan cara mengantisipasinya, serta pembentukan cara berpikir sistematis dan strategis.
Sementara  itu,  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  menerapkan  model pengembangan  profesionalitas  melalui  program  Training  for  Trainer.  Program  ini dirancang  untuk  meningkatkan  pengetahuan  atau  pemahaman  tentang  aspek keagamaan,  kebangsaan,  kepartaian,  kemasyarakatan,  kepemimpinan,  dan kewirausahaan.  PKS  memiliki  keterlibatan  langsung  dalam  beberapa  bidang  yang bersentuhan dengan masyarakat, memungkinkan kader PKS memberikan penjelasan yang komprehensif ketika memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung kematangan profesional anggota Partai PKS dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok mereka. Proses pembinaan ini dilakukan secara berkelanjutan dan melalui tahapan-tahapan tertentu.
Di  sisi  lain,  reformasi  yang  terjadi  di  dalam  struktur  Partai  Gerindra  disertai dengan  pengembangan  model  profesionalitas  anggota  partainya.  Partai  Gerindra menegaskan  komitmennya  dalam  membentuk  program  pendidikan  politik  bagi
kader penggerak. Kegiatan ini diselenggarakan secara tertutup dan hanya ditujukan bagi anggota internal Partai Gerindra. Materi yang disampaikan secara rutin terkait dengan  Politik  Cerdas  Berintegritas,  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran berpolitik dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh pengurus partai. Dengan  demikian,  program  ini  diharapkan  dapat  diimplementasikan  melalui Gerakan Antikorupsi dan Politik Berintegritas dalam menjalankan tugas sehari-hari para insan Partai Gerindra.
Sebaliknya, partai Golkar dan partai Demokrat memiliki model pengembangan profesionalitas yang serupa dengan mendirikan lembaga pendidikan, yaitu institut. Partai  Golkar  memiliki  rencana  besar  untuk  menumbuhkan  budaya  akademik, dengan tujuan jangka panjang menciptakan suasana intelektual dan teknokratik di dalam Partai Golkar. Lahirnya Golkar Institute merupakan inovasi baru bagi Partai Golkar,  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kapasitas  kader  dalam menghadapi  pentingnya  pendidikan  serta  untuk  menghadapi  perubahan  zaman. Dengan hadirnya Golkar Institute, Partai Golkar berhasil melaksanakan dua fungsi utama partai politik, yaitu fungsi pendidikan politik dan rekrutmen politik.
Dari  perspektif  pendidikan  politik,  Golkar  Institute  mencerminkan  tanggung jawab  Partai  Golkar  terhadap  seluruh  kader  dalam  hal  pentingnya  pendidikan, inovasi, dan ide untuk mendorong perkembangan partai politik dan negara. Dalam hal rekrutmen politik, Golkar Institute diharapkan dapat menjadi pusat rekrutmen politik  yang  efektif,  menghasilkan  kader-kader  calon  pemimpin  yang  memiliki kemampuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kedua fungsi utama partai politik tersebut menjadi hal yang tidak terlihat selama ini dari partai politik lainnya. Saat ini, stigma  yang  melekat  pada  masyarakat  terhadap  partai  politik  cenderung mengabaikan kedua aspek tersebut.
Seringkali, partai politik tidak memberikan pendidikan politik yang memadai bagi anggotanya, baik secara khusus untuk kader maupun untuk masyarakat umum. Kelebihan  pendidikan  politik  bagi  kader  partai  dapat  berdampak  pada ketidakkompetenan  saat  mereka  menduduki  jabatan  strategis,  menghasilkan kebijakan yang kurang optimal, bahkan menyebabkan banyak politisi terlibat dalam kasus  korupsi  karena  kurangnya  bekal  pendidikan  politik  di  dalam  partai.  Proses rekrutmen politik cenderung tidak ideal, seringkali didorong oleh kepentingan jangka pendek yang mengedepankan popularitas dan elektabilitas calon, daripada kualitas mereka. Adanya pendidikan politik yang baik di partai dapat meningkatkan kualitas rekrutmen  politik,  menghasilkan  kader-kader  yang  berkualitas  dan  kompeten  dari internal partai.
Golkar Institute melaksanakan program-program seperti kursus singkat tentang Pemerintahan  dan  kebijakan  publik  untuk  kader  partai,  menyelenggarakan pendidikan  S2  di  bidang  Pemerintahan  dan  kebijakan  publik,  public  lecture,  dan kajian-kajian  mengenai  good  governance.  Selain  itu,  Golkar  Institute  menyediakan pendidikan  eksekutif  bagi  anggota  DPR  RI  yang  berasal  dari  partai  Golkar.  Partai
Golkar memberikan pengetahuan yang beragam tentang Pemerintahan dan kebijakan publik  kepada  kader-kader  mereka,  memastikan  pemahaman  mendalam  sebelum mereka  menjabat  sebagai  wakil  rakyat.  Program  pelatihan  ini  penting  untuk memastikan  bahwa  kader  partai  Golkar  yang  menjadi  pemimpin  memiliki pemahaman  yang  komprehensif  dalam  merencanakan  pembangunan,  kebijakan publik,  penyusunan  anggaran  di  daerahnya,  dan  juga  mengelola  pemerintahan dengan baik.
The  Yudhoyono  Institute  Berfungsi  sebagai  model  untuk  mengembangkan profesionalisme  anggotanya  dan  didirikan  oleh  Partai  Demokrat,  Yudhoyono Institute  berperan  sebagai  lembaga  penelitian  dan  kajian  independen  non-politik. Yudhoyono  Institute  berfokus  pada  penanganan  isu-isu  strategis  nasional  dan internasional, dengan fokus khusus pada tiga pilar utama: kebebasan, kemakmuran, dan  keamanan.  Institut  ini  menawarkan  sekolah  kepemimpinan  dan  manajemen, seminar, diskusi bulat, dan publikasi bagi anggota Partai Demokrat. Selain itu, Ketua Umum  Partai  Demokrat  secara  rutin  menyelenggarakan  kuliah  internal  mengenai profesionalisme bagi anggotanya.
Ini sejalan dengan teori profesionalisme yang diajukan oleh Dwiyanto (2016), yang mendefinisikan profesionalisme sebagai keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparat  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  pemerintahan  dan  pelayanan  selalu didasarkan pada pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan publik.

## KESIMPULAN
1. Reformasi  Partai  Politik  merupakan  suatu  proses  konsolidasi  yang  mencakup perilaku, sikap, dan budaya partai politik. Pentingnya reformasi ini terkait dengan lemahnya  struktur  partai,  termasuk  masalah  ideologi,  platform,  kohesivitas, manajemen konflik, serta rekrutmen dan kederisasi. Reformasi yang efektif harus memiliki dua kapasitas utama: memfasilitasi partisipasi melalui jalur partai untuk menghindari aktivitas politik yang anomik dan kekerasan, serta melibatkan dan mengarahkan  partisipasi  kelompok-kelompok  yang  baru  terlibat  untuk mengurangi tekanan pada sistem politik.
2. Profesionalisme  politik  melibatkan  keterampilan  dan  keahlian  anggota  DPR  RI, hubungan dengan partai politik, dan peran dalam organisasi. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR RI perlu memiliki keterampilan yang relevan karena tanggung jawab kedewanan yang tidak ringan. Peran partai politik dalam menyediakan tenaga ahli berkualitas menjadi kunci dalam meningkatkan profesionalisme anggota DPR RI melalui pelatihan dan seminar.
3. Perbaikan  keuangan  partai  politik  menjadi  prioritas  utama,  dimulai  dari  hulu, dengan harapan akan memberikan dampak positif ke sektor hilir.
4. Peningkatan dalam proses rekrutmen politik, termasuk pembentukan aturan yang jelas dalam rekrutmen untuk memastikan pencalonan didasarkan pada sistem dan bukan pada elit. Selain itu, perlu adanya jenjang kaderisasi yang terdefinisi dengan baik, sehingga anggota partai memiliki ikatan ideologis yang kuat terhadap partai dan konstituennya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Azhar,  Hanif  Fudin.  2018.  Refleksi  Normatif  Sahifah  Al-Madinah  Terhadap Negara Indonesia, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi , 1(1).
Amal,  Ichlasul. 1996. Teori-Teori  Mutakhir  Partai  Politik .  Yogyakarta.  Tiara  Wacana Yogya.
Ambardi, Kuskridho. 2008. Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi . Jakarta. LSI-Kepustakaan Populer Gramedia. Appadorai,  A.  2005. The  Substance  of  Politics .  United  Kingdom  Oxford  University Press.
Arifin, Firmansyah et.al . 2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara . Sekretariat Jenderal MK RI dan KRHN. Asshiddiqie,  Jimly et.al .  2004. Menjaga  Denyut  Nadi  Konstitusi:  Refleksi  Satu  Tahun Mahkamah Konstitusi . Jakarta. Konstitusi Press. Asshiddiqie,  Jimly.  2005. Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi : Serpihan Pemikiran Hukum . Media dan HAM . Jakarta. Konstitusi Press.
Asshiddiqie,  Jimly.  2006.  Partai  Politik  dan  Pemilihan  Umum  Sebagai  Instrumen Demokrasi. Jurnal Konstitusi MK RI . 3 (4).
Astawa,  I  Gde  Pantja.  Penataan  State  Auxiliary  Bodies  yang  Efektif  dan  Efisien. Makalah Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum . Atmosudirjo, Prajudi. 1995. Hukum Administrasi Negara . Jakarta. Ghalia Indonesia. Austin,  Reginald  dan  Maja  Tjernstrom  (ed.).  2003. Funding  of  Political  Parties  and Election Campaigns . Stockholm. IDEA.\ Ayu, Miranda Risang. 2009. Kedudukan Komisi Independen sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Konstitusi . I (1).
Backes,  Uwe  dan  Eckhard  Jesse.  1996.  I nformationen  zur  politischen  Bildung  2007 . Parteiendemokratie.
Bp. http://www.dadalos.org/int/parteien/Grundkurs3/funktionen.html/
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional. Naskah  Akademik  RUU  tentang  Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah . Bashori, Dhofir Catur. 2015. Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Pemilukada Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota . Surabaya. UIN Sunan Ampel.
Benoit,  Kenneth.  2005.  Duverger’s  Law  and  The  Study  of  Electoral  System, French Politics . 4. Berger, Peter dan Luckman. 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan . Jakarta. LP3ES.
Black, Henry Campbell. 1968. Black’s Law Dictionary . West Publishing. Bogdan, R. & Ksander, M. 1980. Policy data as a social process: A qualitative approach to quantitative data. Human Organization . 39 (4).
Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari. 1982. Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods . Boston London. Allyn and Bacon, Inc.
Brouwer, J.G. dan Schilder. 1998. A Survey of Dutch Administrative Law , Nijmegen. Ars Aeguilibri.
Budiarjo, Miriam. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Budiarto,  M.    ed.  2004. Kamus  Hukum  Umum .  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Cipto, Bambang. 1995. Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial.  Jakarta Rajawali Press.
David J. Goldsworthy (ed.). 1991. Development and Social Change in Asia: Introductory Essays . Radio Australia-Monach Development Studies Centre. Denzin,  Norman  K.  dan  Yvonna  S.  Lincoln  (eds.).  2009. Handbook  of  Qualitative Research . Terjemahan. Dariyatno dkk. Jogjakarta. Pustaka Pelajar. Dewanto,  Bimantara  Ilham.  2019. Siasat  Politik  di  Kota  Surabaya .  Skripsi  thesis. Universitas Airlangga.Surabaya.
Diamond, Larry and Marc F. Plattner (ed). 2001. The Global Divergence of Democracies . USA. The John Hopkins University.
Efriza. 2012. Political Explore . Jakarta. Alfabeta. Fauzan,  Almanshur  dan  Ghony  Djunaidi.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif , JogJakarta. Ar - Ruzz Media.
Fudin, Hanif. 2022. Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi . 19(1).
Gadamer,  Hans-Georg.  1977.. Phylosophical  Hermeneutik,  (terj.)  David.  E  Linge . California. The University of California.
Goldsworthy, David J. 1991. Development and Social Change in Asia: Introductory Essays . Radio Australia-Monach Development Studies Centre.
Gunther, Richard, Jose Ramon-Montero dan Juan J. Linz (ed.). 2002. Political Parties : Old Concepts and New Challenges , Oxford University Press. Hadjon, Philipus M. 1997. Tentang Wewenang . Surabaya. Yuridika. Hagopian,  Mark  N.  1978. Regimes,  Movements,  and  Ideologies .  New  York.  Addison- Wesley Longman Ltd.
Harjono. 2009. Transformasi Demokrasi . Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Harsono. 2008. Pengelolaan Perguruan Tinggi . Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hidayat, Imam. 2012. Teori-Teori Politik . Malang. Setara Press. HR, Ridwan. 2007. Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi) . Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
Huntington, Samuel P. 1968. Political Order in Changing Societies . New Haven, United Kingdom. Yel University Press.
Indrawan,  Rully.  2014. Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Campuran . Surabaya. Refika Aditama.
Johns,  Gary.  2006.  The  Essential  Impact  of  Context  on  Organizational  Behavior. Journals Academy of Management Review . 31(2).
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  https://kbbi.web.id/komisi.  Diakses  pada  diakses pada 8 Maret 2021.
Katz, Richard S. dan William Crotty. 2006. Handbook of Party Politics . California, United States. Sage Publication Ltd.
Kelsen, Hans. 1961. General Theory of Law and State . United State. Russell & Russel. Koentjaraningrat. 2000. Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta. Rineka Cipta.
Komariah, Aan, Djam’an Satori. 2011. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung. Alfabeta. Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. 1989. Ilmu Negara Umum . Cetakan Kesebelas. Jakarta. Pradnya Paramita.
Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis . Jakarta. Raja Grafindo Persada. Maarvseveen, Henc van. 1971. Politiek recht opvolger van het staatsrecht?: Een uitwerking van een college . Kluwer. Deventer.
MacIver, RM. 1955. The Modern State, First Edition. London. Oxford University Press. Mainwaring,  Scott.  1990. Presidentialism,  Multiparty  Systems,  and  Democracy:  The Difficult Equation . Working Paper #144. Kellogg Institute. https://www.researchgate.net/publication/253966997_Presidentialism_mult iparty_systems_and_democracy_the_difficult_equation. Diakses pada 3 Maret 2021.
Manan,  Bagir.  2000. Wewenang  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  Dalam  Rangka  Otonomi Daerah . Bandung. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Mariyaningsih, N. dan Mistina Hidayati. 2018. BUKAN KELAS BIASA Teori dan Praktik Berbagai Model dan Metode Pembelajaran Menerapkan Inovasi Pembelajaran di Kelas- Kelas Inspiratif . Surakarta. Kekata Publisher.
Mashuri,  Moch. Ali dan Subagyo Adam. 2019. Motif Pengembangan Kemandirian Generasi  Milenial  dalam  Pelaksanaan  Pelayanan  Publik  di  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara . 9(2). McDurry,  Janice.  1999. Collaborative  Group  Analysis  of  Data .  New  Zealand.  Otago Polytechnic Dunedin.
Meny,  Yves  and  Andrew  Knapp.  1998. Government  and  Politics  in  Western  Europe: Britain,  France,  Italy,  Germany .  Third  Edition. New  York.  Oxford  University Press.
Merdeka.  2018.  Survei  Charta  Politika:  Kepercayaan  publik  terhadap  parpol  masih rendah. https://www.merdeka.com/politik/survei-charta-politika-kepercayaan-publik- terhadap-parpol-masih-rendah.html. Diakses pada 1 Maret 2021.
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru . Jakarta. UIP.
Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung. Remaja Rosdakarya. Mulyana,  P.  2014. Komunikasi  Interpersonal  yang  Berlangsung  Antara  Pembimbing Kemasyarakatan dan Keluarga Anak Pelaku Pidana di Bapas Surakarta , Rural and Development.
Muttaqien, Raisul. 2006. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara . Cetakan I. Bandung. Nusamedia dan Nuansa.
Nassmacher,  Karl-Heinz.  2003. Funding  of  Political  Parties  and  Election  Campaigns . Stockholm. International IDEA.
Nasution, Latipah. 2017. Pemilu dan Kedaulatan Rakyat. Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan . 1(9b). Nasution. 2009. Metode Research . Jakarta. Bumi Aksara. Nicolai, P. & B.K. Olever. 1994. Bestuursrecht . Amsterdam.
Nisrima,  Siti,  Muhammad  Yunus,  Erna  Hayati.  2016.  Pembinaan  Perilaku  Sosial Remaja Penghuni Yayasan Islam Media Kasih Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah . 1 (1).
Nugraha, Safari dkk. 2007. Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi) . Depok. Center for Good Law and Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Nurhayati,  T.,  &  Darwansyah,  A.  2013.  Peran  Struktur  Organisasi  Dan  Sistem Remunerasi dalam Meningkatkan Kinerja. Ekonomi Bisnis .
Nurmawati,  Made,  I  Nengah  Suantra,  Luh  Gde  Astaryani.  2017.  Hukum
Kelembagaan Negara. Fakultas Hukum Unud. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/201b1a0b9257bc 5a1584853b7810bf1b.pdf
Osborne,  David  and  Ted  Gaebler.  1992. Reinventing  Government:  How  The Entrepreneurial  Spirit  Is  Transforming  The  Public  Sector .  1st  Edition.  Boston, United States. Edition Addison-Wesley.
Pamungkas,  Sigit.  2009. Perihal  Pemilu .  Laboratorium  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan Fisipol UGM.
Phillips,  O.  Hood,    Paul  Jackson  and  Patricia  Leopold.  2001. Constitutional  and Administrative Law . 8th edition. Sweet and Maxwell. Prastowo,  Andi. 2010. Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif . Diva, Jogjakarta. Diva.
Prodjodikoro, Wirjono. 1989. Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia . Cet. keenam. Dian Rakyat.
Ramadhan,  Fahmi.  2019.  Survei  LSI:  KPK  Paling  Dipercaya  Rakyat,  Parpol Terendah. https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/5e9a50324b392/survei-lsi-kpk- paling-dipercaya-rakyat-parpol-terendah . Diakses pada 1 Maret 2021.
Rauf,  Maswadi.  2006.  Partai  Politik  dan  Sistem  Kepartaian  di  Indonesia  :  Antara Kenyataan dan Harapan. Jurnal Politika . 2 (2).
Richards Katz dan William Crotty. 2014. Handbook Partai Politik . Nusamedia.
Ridho,  Muhamad  Faizal.  2017.  Kedaulatan  Rakyat  Sebagai  Perwujudan  Demokrasi Indonesia. Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan . 1(8e). Robbins, S.P. & Judge, T.A. 201. Perilaku Organisasi. Jakarta. Salemba.
Robison, Richar, Vedi R Hadiz. 2004. Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market . London and New York. Routledge. Rokhim,  Abdul.  2013.  Kewenangan  Pemerintahan  Dalam  Konteks  Negara Kesejahteraan  (Welfare  State). Jurnal  Ilmiah  Dinamika  Hukum  FH  Unisma Malang .
Sadjijino. 2008. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi . Surabaya. Laksbang Pressindo.
Sartori,  Giovanni.  1976.  Parties  and  Party  System  :  A  Framework  for  Analysis.
Cambridge UP . 1.
Satriawan, M. Iwan dan Mustafa Lutfi. 2015. Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia . PKKPPU Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Satriawan, M. Iwan Satriawan. 2012. Politik Hukum Pemerintahan Desa. Jurnal PSHK- UII . Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. 201. Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensiil . Jakarta.
Setiawan,  K.  2015.  Pengaruh  Motivasi  Kerja  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Level Pelaksanaan di Divisi Operasi PT. Pusti Palembang. Psikologi Islam .
Soekanto, Soerjono. 199. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta. Rajawali Pers.
Stake, Robert E. 1995. The Art of Case Study Research . California, USA. Sage Publication. Stroink,  F.A.M. et  al .  1994. Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Gadjah  Mada University Press.
Subhan, M. Hadi. 2006. Recall : Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol, Jurnal Konstitusi MK RI. 3 (4). Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif, R&D . Bandung. Alfabeta.
Sukmadinata. 2011. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung. Remaja Rosadakarya. Surbakti,  Ramlan.  2007. Memahami  Ilmu  Politik .  Jakarta.  PT  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Susilowati, W.M., Herry. 2012. Laporan Penelitian Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia .  Bandung.  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan.
Tahir, Arifin. 2014. Buku Ajar Perilaku Organisasi . Yogyakarta. Deeppublish. Termorshuizen, Marjanne. 2002. Kamus Hukum Belanda-Indonesia . Cet-2. Djambatan. Thiruvenkadam,  T.,  I.  Yabesh  Abraham  Durairaj.  2017.  Organizational  Citizenship Behaviour:  Its  Definitions  and  Dimensions. GE-  International  Journal  of Management Research . 5 (5).
Tim Litbang Kompas. 1999. Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program . Jakarta. Kompas.
Triatna,  Cepi.  2015. Perilaku  Organisasi  Dalam  Pendidikan .  Bandung.  PT  Remaja Rosdakarya.
Trijono, Rachmat. 2015. Penelitian Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan . Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Utuminingsih, A. 2014. Perilaku Organisasi . Malang. Elektronik Pratama.
W.,   Creswell,  J.  1998. Qualitative  inquiry  and  research  design:  Choosing  among  five traditions . London. Sage Publications, Inc. Wahidmurni. 2017. Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif. Disampaikan pada mata kuliah  Metodologi  Penelitian.  Jurusan  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial Fakultas  Ilmu  Tarbiyah  dan  Keguruan  Semester  Ganjil  2017/2018. (Unpublished) diakses dari http://repository.uin-malang.ac.id/1985/
Wijoyo, Suparto. 2021. Mendeteksi Gerakan Mendistorsi Negara Hukum. Jawa Pos. 27 September.
Winarno,  Nur  Basuki.  2008. Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi . Yogyakarta. Laksbang Mediatama. Yin, Robert K. 2011. Qualitative Research from Start to Finish . New York. Guilford. Yuadiaatmaja, F. 2013. Kepemimpinan : Konsep, Teori, dan Karakter. Ilmu Sosial .