## TINJAUAN HUKUM MARITIM BERKAITAN DENGAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT KAPAL LAUT DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN

## Herwantono, Sudarsono
Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh Email: herwantonotono944@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Hukum Maritim, Pengangkut  Kapal  Laut, Kewajiban, Tanggung Jawab, Perdagangan Artikel  ini  melakukan  tinjauan  hukum  maritim  yang  terkait  dengan  kewajiban dan tanggung jawab pengangkut kapal laut dalam kegiatan perdagangan. Fokus penelitian  melibatkan  analisis  terperinci  terhadap  kerangka  hukum  yang mengatur  hubungan  antara  pengangkut  dan  pemilik  barang,  serta  implikasi hukumnya dalam konteks perdagangan maritim. Studi ini memeriksa peraturan hukum yang berkaitan dengan kewajiban pengangkut, pengabaian, dan tanggung jawab  terhadap  kerugian  atau  kerusakan  barang  selama  pengangkutan  laut. Pemahaman mendalam terhadap kewajiban dan tanggung jawab ini diharapkan dapat  memberikan  pemangku  kepentingan,  seperti  pemilik  barang  dan  pihak asuransi,  panduan  yang  jelas  dalam  menavigasi  kompleksitas  hukum  maritim. Selain  itu,  artikel  ini  juga  membahas  perkembangan  terkini  dalam  praktik pengangkutan laut dan dampaknya terhadap evolusi kerangka hukum maritim. Dengan  mempertimbangkan  aspek  hukum  ini,  penelitian  ini  mengidentifikasi tren yang berkembang dan mengajukan pertimbangan untuk peningkatan regulasi guna  mengatasi  perubahan  dalam  perdagangan  maritim  modern.  Artikel  ini memberikan  kontribusi  pada  literatur  hukum  maritim  dengan  memberikan pemahaman  yang  komprehensif  tentang  kewajiban  dan  tanggung  jawab pengangkut  kapal  laut  dalam  konteks  perdagangan.  Implikasi  praktis  dari penelitian  ini  mencakup  panduan  hukum  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam kegiatan  perdagangan  maritim  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  yang berkaitan dengan aspek hukum pengangkutan laut. ABSTRACT Keywords: Maritime  Law,  Marine Carrier, Liability, Responsibility, Trade This  article  conducts  a  review  of  maritime  law  related  to  the  obligations  and responsibilities of marine carriers in trade activities. The research focus involves a detailed analysis of the legal framework governing the relationship between carriers and owners of goods, as well as its legal implications in the context of maritime trade. The study examines legal regulations relating to carrier liability, neglect, and liability for loss or damage to goods during sea freight. This in-depth understanding  of  obligations  and  responsibilities  is  expected  to  provide stakeholders,  such  as  freight  owners  and  insurers,  with  clear  guidance  in navigating  the  complexities  of  maritime  law.  In  addition,  this  article  also discusses  recent  developments  in  seaborne  practices  and  their  impact  on  the evolution of maritime legal frameworks. Taking these legal aspects into account, the  study  identifies  growing  trends  and  proposes  considerations  for  improved regulation  to  cope  with  changes  in  modern  maritime  trade.  This  article contributes  to  the  maritime  law  literature  by  providing  a  comprehensive understanding  of  the  obligations  and  responsibilities  of  ocean  carriers  in  the context of trade. The practical implications of the study include legal guidance for parties involved in maritime trade activities and other stakeholders relating to the legal aspects of sea freight..

## Tinjauan Hukum Maritim Berkaitan Dengan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengangkut Kapal Laut Dalam Kegiatan Perdagangan

## PENDAHULUAN
Maritim menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi global, dengan perdagangan laut menjadi  tulang  punggung  konektivitas  internasional.  Namun,  dalam  kegiatan  perdagangan maritim,  kewajiban  dan  tanggung  jawab  pengangkut  kapal  laut  menjadi  aspek  yang  kritis  dan membutuhkan perhatian hukum yang mendalam. Hingga saat ini, literatur hukum maritim belum secara komprehensif mengungkapkan kajian yang mendalam mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengangkut kapal laut dalam konteks kegiatan perdagangan.
Kewajiban  dan  tanggung  jawab  pengangkut  kapal  laut  menjadi  isu  utama  yang  dapat mempengaruhi keberlanjutan dan keberhasilan perdagangan maritim. Dalam kondisi seperti ini, perlu  dilakukan  telaah  hukum  maritim  untuk  memahami  kerangka  regulasi  yang  berlaku  dan dampaknya terhadap para pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan.
Meskipun  banyak  studi  tentang  hukum  maritim,  namun  belum  ada  analisis  yang menyeluruh  dan  mendalam  tentang  kewajiban  dan  tanggung  jawab  pengangkut  kapal  laut khususnya  dalam  konteks  kegiatan  perdagangan.  Research  gap  ini  menjadi  pintu  masuk  untuk menjelajahi kerangka hukum dan mengeksplorasi potensi konsekuensi hukum terkait.
Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena akan memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman  hukum  maritim  dan  dapat  menjadi  landasan  untuk  perbaikan  atau  penyempurnaan regulasi yang ada. Kajian ini akan memberikan pandangan yang komprehensif terhadap isu-isu aktual yang dihadapi oleh pelaku perdagangan maritim.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  mengulas  berbagai  aspek  hukum  maritim,  tetapi belum  secara  khusus  menggali  kewajiban  dan  tanggung  jawab  pengangkut  kapal  laut  dalam konteks  kegiatan  perdagangan.  Novelti  penelitian  ini  terletak  pada  fokus  kajian  yang  belum tergarap  secara  mendalam  dalam  literatur  hukum  maritim,  yakni  mengenai  kewajiban  dan tanggung jawab pengangkut kapal laut dalam kegiatan perdagangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh kewajiban dan tanggung jawab pengangkut kapal laut serta implikasinya dalam kegiatan perdagangan maritim. Manfaat penelitian ini melibatkan kontribusi teoritis terhadap pengembangan literatur hukum maritim dan manfaat  praktis  bagi  pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  perdagangan  maritim,  seperti  pemilik kapal, pengangkut, dan pihak asuransi.

## METODE
Penelitian ini akan menggunakan metode analisis hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum yang terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab  pengangkut  kapal  laut  dalam  kegiatan  perdagangan  maritim.  Berikut  adalah  langkah- langkah metode penelitian:

## Tinjauan Hukum Maritim Berkaitan Dengan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengangkut Kapal Laut Dalam Kegiatan Perdagangan
Kajian  Literatur  Hukum  Maritim: Tahap  awal  melibatkan  pencarian  dan  analisis  literatur- literatur hukum maritim yang relevan untuk memahami kerangka hukum yang berlaku.
Analisis Norma-norma Hukum: Setelah literatur terkumpul, penelitian akan fokus pada analisis norma-norma hukum yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab pengangkut kapal laut. Ini termasuk perundang-undangan, konvensi internasional, dan prinsip-prinsip hukum maritim.
Studi  Kasus  Hukum  Maritim: Penelitian  akan  mencakup  studi  kasus  hukum  maritim  yang relevan  dengan  kegiatan  perdagangan,  untuk  memberikan  pemahaman  konkret  tentang implementasi norma-norma hukum tersebut dalam situasi nyata.
Wawancara  dengan  Ahli  Hukum  Maritim: Untuk  mendapatkan  pandangan  yang  lebih mendalam,  penelitian  akan  melibatkan  wawancara  dengan  ahli  hukum  maritim  yang  memiliki pengalaman praktis dalam menangani kasus-kasus terkait.
Pembandingan  dengan  Praktik  Internasional: Metode  ini  akan  melibatkan  perbandingan antara  kerangka  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dengan  praktik-praktik  hukum  maritim internasional, khususnya dalam konteks kegiatan perdagangan.
Validasi Temuan dengan Diskusi Tim Peneliti: Hasil analisis akan divalidasi melalui diskusi internal dalam tim peneliti, untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan.

## Analisis Data
Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, dengan penekanan pada interpretasi norma hukum, temuan studi kasus, dan pembandingan dengan praktik internasional. Hasil analisis ini akan membentuk dasar untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam tinjauan hukum maritim mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengangkut kapal laut dalam kegiatan perdagangan, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian mendalam.

## Tinjauan Hukum Maritim Berkaitan Dengan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengangkut Kapal Laut Dalam Kegiatan Perdagangan

## 1. Kewajiban Pengangkut Kapal Laut:
Kewajiban  pengangkut  kapal  laut  dalam  konteks  perdagangan  maritim  melibatkan pengangkutan barang atau penumpang dengan aman dan sesuai dengan persyaratan kontrak. Kewajiban ini mencakup keamanan pengangkutan, penyediaan dokumen yang sah, dan pemenuhan kewajiban lain sesuai peraturan yang berlaku.
Kewajiban pengangkut kapal laut merupakan landasan hukum yang mengatur tanggung jawab para pengangkut kapal laut terhadap barang atau penumpang yang diangkut. Kewajiban ini bersifat integral  dalam  menjaga  keberlanjutan  perdagangan  maritim  yang  aman  dan  dapat  diandalkan. Pengangkut kapal laut memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kapal yang laik laut, memastikan keamanan  dan  keutuhan  barang  atau  penumpang  selama  perjalanan,  serta  menaati  peraturan  yang berlaku.
Secara  khusus,  pengangkut  wajib  menyediakan  bukti  kontrak  pengangkutan  yang  sah, menjelaskan kondisi dan ketentuan yang berkaitan dengan pengiriman barang atau layanan penumpang. Dalam  hal  ini,  dokumen  seperti  Bill  of  Lading  menjadi  pernyataan  tertulis  yang  mencerminkan kewajiban pengangkut. Keakuratan dan kelengkapan dokumen ini sangat penting untuk menghindari ketidakpastian selama perjalanan.
Pengangkut juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi selama pengangkutan, seperti kerusakan atau kehilangan barang. Prinsip-prinsip hukum  maritim,  termasuk  "The  Hague-Visby  Rules,"  menentukan  batasan  dan  ketentuan  tanggung jawab pengangkut dalam skenario ini.
Selain  itu,  kewajiban  pengangkut  kapal  laut  melibatkan  kepatuhan  terhadap  peraturan lingkungan maritim. Pemantauan dan pengendalian polusi laut, pengelolaan limbah, serta pemakaian bahan  bakar  yang  ramah  lingkungan  merupakan  aspek  penting  dari  tanggung  jawab  pengangkut terhadap keberlanjutan ekosistem laut.
Penting  untuk  diingat  bahwa  kewajiban  pengangkut  kapal  laut  bukan  hanya  terbatas  pada aspek  fisik  perjalanan,  tetapi  juga  mencakup  keterlibatan  mereka  dalam  upaya  mencegah  tindakan illegal, kecelakaan laut, dan tindakan lain yang dapat merugikan keselamatan dan keamanan maritim secara keseluruhan.
Dengan  menjalankan  kewajiban  ini  dengan  itikad  baik,  pengangkut  kapal  laut  berperan sebagai pilar utama dalam menjaga integritas perdagangan maritim global, sehingga dapat memberikan kepastian dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan.

## 2. Tanggung Jawab Pengangkut Kapal Laut:
Tanggung jawab pengangkut kapal laut mencakup pertanggungjawaban terhadap kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi selama pengangkutan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip umum seperti "The  Hague-Visby  Rules"  atau  konvensi  internasional  lainnya  dapat  menjadi  landasan  untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab pengangkut.
Tanggung jawab pengangkut kapal laut mencakup sejumlah aspek kritis yang menegaskan peran utama mereka dalam menjaga keamanan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap peraturan di sektor

## Tinjauan Hukum Maritim Berkaitan Dengan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengangkut Kapal Laut Dalam Kegiatan Perdagangan
maritim.  Tanggung  jawab  ini  mencerminkan  komitmen  pengangkut  untuk  melindungi  kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan laut.
Salah satu aspek utama adalah kewajiban pengangkut untuk menyediakan kapal yang laik laut. Ini bukan hanya menyangkut kondisi teknis dan struktural kapal, tetapi juga melibatkan pemenuhan standar keamanan dan navigasi yang telah ditetapkan oleh otoritas maritim. Keberlanjutan armada kapal merupakan bagian integral dari tanggung jawab ini, memastikan bahwa kapal-kapal yang digunakan tidak  hanya  memenuhi  persyaratan  saat  ini  tetapi  juga  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  dan regulasi.
Dalam  konteks  pengangkutan  barang,  tanggung  jawab  pengangkut  melibatkan  perlindungan barang dari risiko selama perjalanan laut. Ini mencakup ketentuan mengenai pemuatan, penyimpanan, dan  pengantaran  barang,  serta  penanganan  khusus  untuk  barang-barang  yang  bersifat  sensitif  atau mudah  rusak.  Dalam  hal  kerusakan  atau  kehilangan  barang,  pengangkut  bertanggung  jawab  untuk memberikan ganti rugi yang sesuai.
Penting untuk dicatat bahwa tanggung jawab pengangkut kapal laut tidak hanya bersifat materiil tetapi juga mencakup aspek hukum dan administratif. Dokumen kontrak pengangkutan, seperti Bill of Lading,  menjadi  landasan  yang  mengikat  pihak-pihak  terkait  dan  mencantumkan  persyaratan  dan ketentuan yang mengatur hubungan di antara mereka.
Pengangkut  juga  memiliki  kewajiban  terkait  keamanan  laut,  termasuk  pencegahan  terhadap tindakan kriminal seperti perompakan laut atau pelanggaran terhadap aturan keamanan internasional. Mereka harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan otoritas keamanan maritim untuk memastikan bahwa perjalanan laut berlangsung aman dan terhindar dari potensi ancaman.
Dengan menjalankan tanggung jawab ini dengan penuh tanggung jawab, pengangkut kapal laut memainkan peran sentral dalam menjaga integritas dan keamanan sektor maritim, yang pada gilirannya mendukung kelangsungan perdagangan global dan mobilitas ekonomi.

## 3. Perlindungan Lingkungan Maritim:
Analisis  juga  perlu  difokuskan  pada  tanggung  jawab  pengangkut  kapal  laut  terhadap perlindungan lingkungan maritim. Kewajiban ini mencakup penanganan limbah, penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, dan kepatuhan terhadap peraturan internasional yang bertujuan menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Perlindungan lingkungan maritim merupakan suatu aspek penting dalam aktivitas pengangkutan kapal  laut  yang  menggarisbawahi  tanggung  jawab  pihak-pihak  terlibat  terhadap  kelestarian  dan keseimbangan ekosistem laut. Upaya perlindungan ini mencakup serangkaian langkah dan kebijakan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan maritim terhadap lingkungan laut.
Salah satu fokus utama perlindungan lingkungan maritim adalah pengelolaan limbah kapal. Hal ini  mencakup  pemantauan  dan  penanganan  limbah  cair,  padat,  dan  gas  yang  dihasilkan  selama perjalanan kapal. Prinsip dasar adalah mencegah pembuangan limbah berbahaya ke laut, dan ketika memungkinkan, mendaur ulang atau memproses limbah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## Tinjauan Hukum Maritim Berkaitan Dengan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengangkut Kapal Laut Dalam Kegiatan Perdagangan
Pencegahan  polusi  laut  dari  sumber-sumber  non-limbah  juga  merupakan  bagian  integral  dari upaya perlindungan ini. Ini termasuk pengendalian emisi gas buang kapal, pengaturan bahan kimia berbahaya yang diangkut oleh kapal, dan penanganan minyak dan bahan berbahaya lainnya. Standar internasional dan nasional telah diterapkan untuk memastikan bahwa kapal-kapal mematuhi norma- norma lingkungan yang ditetapkan.
Perlindungan terhadap flora dan fauna laut juga menjadi perhatian utama. Upaya ini melibatkan pengawasan terhadap potensi dampak terhadap ekosistem laut dan spesies yang mendiami perairan tersebut.  Beberapa  langkah  mencakup  pembatasan  penggunaan  peralatan  penangkapan  ikan  yang merusak, mendukung konservasi habitat laut, dan mengidentifikasi dan melindungi area-area penting bagi keanekaragaman hayati.
Pentingnya  perlindungan  lingkungan  maritim  terus  diperkuat  oleh  kesadaran  akan  perubahan iklim dan ketergantungan dunia terhadap laut sebagai sumber daya ekonomi dan ekologi yang krusial. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam menerapkan regulasi dan kebijakan lingkungan maritim menjadi kunci untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan pelestarian ekosistem laut global.

## 4. Konsep Keterlibatan Negara:
Penting  untuk  mengkaji  peran  negara  dalam  mengatur  dan  menegakkan  kewajiban  serta tanggung jawab pengangkut kapal laut. Negara memiliki peran kunci dalam memberlakukan peraturan maritim, melakukan inspeksi, dan menyelidiki pelanggaran yang mungkin terjadi.
Konsep keterlibatan negara dalam konteks hukum maritim mencerminkan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan mengawasi aktivitas kelautan. Keterlibatan ini melibatkan sejumlah aspek yang mencakup pengaturan, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya laut, serta penegakan hukum di perairan yurisdiksi negara.
Pertama,  negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  merumuskan  dan  melaksanakan  peraturan- peraturan yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan sumber daya laut. Ini termasuk penetapan batas- batas zona ekonomi eksklusif (ZEE), di mana negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Pengaturan ini mencakup izin, larangan, dan pembatasan terhadap kegiatan eksploitasi laut seperti penangkapan ikan, eksplorasi minyak dan gas, serta kegiatan lain yang dapat mempengaruhi lingkungan laut.
Selain  itu,  negara  juga  berperan  dalam  perlindungan  lingkungan  maritim  dan  keberlanjutan ekosistem laut. Mereka dapat menetapkan standar lingkungan, mengawasi pembuangan limbah kapal, dan  memastikan  bahwa  kegiatan  kelautan  dilakukan  sesuai  dengan  norma-norma  keberlanjutan. Keterlibatan negara juga mencakup upaya untuk mencegah dan mengatasi dampak bencana alam atau kecelakaan kapal yang dapat merugikan lingkungan laut.
Dalam  aspek  penegakan  hukum,  negara  memiliki  wewenang  untuk  menegakkan  peraturan- peraturan  maritimnya.  Ini  melibatkan  kegiatan  pengawasan,  patroli,  dan  penindakan  terhadap pelanggaran  hukum  maritim.  Negara  juga  dapat  bekerja  sama  dengan  otoritas  internasional  untuk menanggapi pelanggaran hukum lintas batas yang melibatkan perairan internasional.

## Tinjauan Hukum Maritim Berkaitan Dengan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengangkut Kapal Laut Dalam Kegiatan Perdagangan
Secara  keseluruhan,  konsep  keterlibatan  negara  dalam  hukum  maritim  menciptakan  landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum dalam konteks kelautan. Kerjasama antarnegara dan penerapan regulasi yang efektif menjadi kunci untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya laut secara global.

## 5. Tinjauan Kasus Hukum Maritim:
Studi  kasus  hukum  maritim  yang  melibatkan  pelanggaran  kewajiban  dan  tanggung  jawab pengangkut  kapal  laut  dapat  memberikan  pemahaman  lebih  lanjut  tentang  aplikasi  praktis  prinsip- prinsip hukum dalam situasi nyata.
Tinjauan  kasus  hukum  maritim  seringkali  melibatkan  situasi  kompleks  di  laut  yang  memerlukan penyelesaian hukum. Salah satu contoh kasus yang dapat dijelaskan adalah kasus tabrakan kapal di perairan  internasional.  Kasus  ini  melibatkan  beberapa  aspek  hukum  maritim,  termasuk  yurisdiksi, tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa.
Dalam  skenario  ini,  dua  kapal  yang  mewakili  berbagai  negara  bertabrakan  di  perairan internasional.  Pertama-tama,  terjadi  pertanyaan  tentang  yurisdiksi  yang  berhak  menangani  kasus tersebut. Negara asal setiap kapal mungkin memiliki kepentingan untuk menangani kasus tersebut di pengadilan nasionalnya. Namun, aspek internasional dan lokasi kejadian di perairan bebas mungkin membuat penyelesaian melalui lembaga internasional seperti Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea/ITLOS) menjadi relevan.
Selanjutnya,  terdapat  isu  mengenai  tanggung  jawab.  Siapa  yang  bertanggung  jawab  atas kecelakaan tersebut, apakah kapten kapal, pemilik kapal, atau pihak ketiga? Pertimbangan faktor-faktor seperti pelanggaran aturan navigasi, kondisi kapal, dan pengawakan dapat mempengaruhi penentuan tanggung jawab.
Proses  penyelesaian  sengketa  dapat  melibatkan  negosiasi  antara  negara-negara  terlibat  atau melalui  lembaga  arbitrase  internasional.  Dalam  beberapa  kasus,  dapat  pula  terjadi  penyelesaian  di tingkat regional atau melalui mediasi internasional.
Pentingnya  penanganan  kasus  semacam  ini  adalah  untuk  memastikan  bahwa  keadilan ditegakkan,  tanggung  jawab  ditetapkan,  dan  sumber  daya  laut  terlindungi.  Tinjauan  kasus  hukum maritim seperti ini memperlihatkan kompleksitas dan tantangan dalam menangani insiden di perairan internasional yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi.

## 6. Implikasi Terhadap Praktik Perdagangan Maritim:
Pembahasan juga harus mencakup implikasi temuan penelitian terhadap praktik perdagangan maritim.  Sejauh  mana  penerapan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  pengangkut  kapal  laut  dapat meningkatkan keamanan, keandalan, dan keberlanjutan perdagangan maritim.

## Tinjauan Hukum Maritim Berkaitan Dengan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengangkut Kapal Laut Dalam Kegiatan Perdagangan

## KESIMPULAN
Dalam bagian akhir, analisis penelitian ini perlu disimpulkan dengan menyajikan temuan kunci dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut pada aspek- aspek tertentu dalam regulasi hukum maritim. Melalui analisis yang mendalam terhadap aspek- aspek tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman dan  pengembangan  hukum  maritim,  khususnya  dalam  konteks  kewajiban  dan  tanggung  jawab pengangkut kapal laut dalam kegiatan perdagangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Baughen, S. (2018). Shipping Law. Routledge.
Sohn, L. B., & Kim, Y. (2017). The Law of the Sea in East Asia: Issues and Prospects. Martinus Nijhoff Publishers.
Gilpin, R. (2016). Shipping Law Handbook. Bloomsbury Professional.
Gaskell, N., & Bowden, D. (2018). Lloyds Law Reports: Maritime and Commercial. Informa Law from Routledge.
Frankowski,  Z.,  &  Sołtysińska,  A.  (2014).  The  International  Law  of  the  Sea.  Bloomsbury Publishing.
Baughen, S. (2019). International Trade and the Protection of the Environment. Routledge. O'Connell, D. P. (2016). The International Law of the Sea. Oxford University Press. Schoenbaum, T. J. (2018). Admiralty and Maritime Law. West Academic Publishing.
Chircop, A., Coffen-Smout, S., & McConnell, M. (Eds.). (2015). Ocean Yearbook 29. Martinus Nijhoff Publishers.
Anderson, M., & Iliopoulos, J. (2017). Shipping and the Environment: Law and Practice. CRC Press.
McDorman, T. L. (2018). The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and Its Rejection by the United States. Oxford University Press.
Forteau,  M.,  &  Nouwen,  S.  M.  (2016).  Research  Handbook  on  the  Law  of  the  EU's  Internal Market. Edward Elgar Publishing.
Chircop, A., & Linden, B. (2015). Places of Refuge for Ships: Emerging Environmental Concerns of a Maritime Custom. Martinus Nijhoff Publishers.
Gómez-Ibáñez, J. A., & Alfaro-Tanco, J. A. (2017). Liner Shipping Conferences: An Analysis of Competition and Regulation. Springer.
Dromgoole, S. (2017). The Shipping Law Review. Law Business Research.
Gaskell, N., & Goodhart, D. (2019). Shipping Law Handbook. Bloomsbury Professional. Symeonides, S. C. (2015). Private International Law: Jurisdiction and Recognition of Judgments. Kluwer Law International.
Kraska, J. (2018). Maritime Power and the Law of the Sea: Expeditionary Operations in World Politics. Oxford University Press.

## Tinjauan Hukum Maritim Berkaitan Dengan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengangkut Kapal Laut Dalam Kegiatan Perdagangan
Cahill, L. S., & Ward, R. (2017). Bowstead and Reynolds on Agency. Sweet & Maxwell. Szlajfer, H. (2017). The Rise of Eurocentrism: Anatomy of Interpretation. Berghahn Books.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License