## DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH ERA MILINEAL
(Tinjauan  Filosofis terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)

## Achmad Musyahid
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan ahmadmusyahid123@gmail.com

## Abstrak
Maslahat  merupakan  indikator  kuat  keberagamaan  dalam  Islam.  Maslahat  dapat  menjadi legalitas  boleh  dan  tidak  seorang  muslim  melaksanakan  suatu  amalan.  Legalitas  maslahat  ini menjadi  sebuah  diskursus  yang  panjang  di  kalangan  tokoh-tokoh  pemikir  hukum  Islam  klasik hingga  kontemporer.  Salah  satu  tokoh  pemikir  hukum  Islam  yang  identik  dengan  maslahat adalah  Imam  Malik  dengan  konsep al-istislah (maslahat  mursalah).  Maslahat  mursalah merupakan  integrasi  nilai-nilai  dan  tujuan  syariah  yang  mengandung  kebaikan-kebaikan  bagi mukalaf,  tetapi  maslahat  mursalah  ini  harus  melewati  sebuah  analisis  filosofis  sebelum  diakui dan diterima kekuatan hukumnya.
Kata Kunci; Maslahat; Maslahah Mursalah; Imam Malik.

## Abstract
Maslahat is the stronge issue in the Islamic religiously, it stressed the legality of implementation of Islamic tenet. The legality of maslahat had become a long discourse between the Islamic law of  their  schoolars  however  classicly  and  contemporary  thought.  One  of  Islamic  thought  about maslahat is Imam Malik with his Istislah or maslahat mursalah. How ever, it consists of values integrated with syariah goals or maqashid syariah that contain many utulity for the mukallaf that must be understood by philosophy aproach .
Keyword: Maslahat; Maslahah Mursalah; Imam Malik.

## I. Pendahuluan
Perkembangan  hukum  Islam  pada  abad  ke  III  H  banyak  dipengaruhi  oleh  pemikiran tokoh-tokoh Usul Fikih. 1 Salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama usul dalam istinbat hukum dari nas adalah dengan pendekatan maslahat yang bertujuan mendatangkan manfaat yang
1 Dalam  sejarah  ditemukan  perbedaan  pendapat  tentang  siapa  yang  pertama  kali  menyusun  kaidah-kaidah ushul fiqh. Kalangan pendukung Abu Hanifah berpendapat bahwa Abu Hanifah yang pertama menjelaskan metode istinbāt  dalam  kitabnya  al-Ra’yu.  Golongan  Malikiah  mengakui  bahwa  Imām  Mālik    adalah  orang  yang  pertama berbicara  tentang  ushūl  al-fiqh  sekalipun  bukan  sebagai  penyusun  pertama  kitab  ushūl  al-fiqh.  Kalangan  Syiah Imamiyah berpendapat bahwa  yang pertama  menyusun kitab ushūl  al-fiqh adalah Muhammad al-Baqir Ibn Alī  Ibn Zain  al-Abidīn  kemudian  dilanjutkan  oleh  putranya  Imam  Abu  Abdillah  Ja’far  al-Sadiq.  Golongan  Syafi’ah berpendapat  bahwa  yang  menyusun  kitab  ushūl  al-fiqh  pertama  adalah  Muhammad  Ibn  Idris  al-Syāfi’I  dengan kitabnya al-Risālah. Lihat lebih lanjut Dr. Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqāshid Syari’ah Menurut al-Syātibi. Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 44-45.
mencakup segala daya upaya dalam mencapai sesuatu yang dipandang positif atau menolak dan menghindari sesuatu yang dipandang negatif. 2
Penggunaan  kata  maslahat  pada  periode  awal  dan  dalam  Alquran  berarti  kebaikan  dan kemanfaatan,  tetapi  kata  maslahat  belum  menjadi  istilah  tekhnis  sampai  kata  ini  dikaitkan dengan  para juris Islam dari aliran hukum klasik pada masa awal atau bahkan dikaitkan dengan para  Sahabat  Nabi.  Di  kalangan  para  pendiri  aliran-aliran  hukum,  penggunaan  kata  maslahat dikaitkan dengan Imam Mālik bin Ānas sekalipun dalam pengertian yang umum seperti kata al- ra’yu .
Al-Juwāiny  mengatakan  bahwa  validitas  pemikiran  yang  didasarkan  pada  maslahat merupakan  problem  yang  cukup  kontroversial  yang  menimbulkan  tiga  aliran  pemikiran  yaitu sejumlah pengikut Imam Syāfi’i dan Mutakallimin mempertahankan bahwa maslahat yang dapat diterima  hanya  maslahat  yang  mempunyai  landasan tekstual  khusus  ( asl ),  mursalah  tidak  dapat didasarkan pada asl karena bertentangan dengan dalil. Aliran kedua dikaitkan dengan Syāfi’i dan mayoritas Hanāfi, mereka yakin bahwa sekalipun maslahat tidak didukung oleh landasan spesifik masih dapat digunakan asalkan sama dengan masālih yang secara bulat diterima atau  didukung oleh nas. Aliran ketiga dikaitkan dengan Mālik 3 yang berpegang bahwa maslahat diadakan tanpa adanya pertimbangan kondisi yang menyerupai atau apakah maslahat itu terkait dengan teks atau tidak. 4
2 Said  Aqil  Husin  al-Munawwir, Dimensi-dimensi  Kehidupan  dalam  Perspektif  Islam (Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001), h. 30.
3 Mālik  bin  Anas  al-Ashbāhi  al-Madāni  lahir  pada  tahun  93  H  dan  wafat  pada  tahun  179  H.  Ia menghabiskan  umurnya  di  Madinah  dan  tidak  pernah  ke  mana-mana  kecuali  berhaji  ke  Mekah.  Karyanya  yang terkenal  adalah  al-Muwatha’  sebuah  kitab  hadis  bergaya  fiqh  atau  kitab  fiqh  bergaya  hadis.  Inilah  kitab  hadis  dan fiqh  tertua  yang  memuat tidak  kurang  132  hadis  yang  diriwayatkan  Mālik  dari  al-Zuhri  dan  tidak  kurang  dari  80 hadis  yang  diperoleh  dari  Nafi  Maula  Ibn  Umar. Lihat  lebih  lanjut  Dr.  Muh.  Zuhri, Hukum  Islam dalam  Lintasan Sejarah. Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 105. Lihat juga Mun’im A. Sirri, Sejarah Fiqh Islam (Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 65.
4 Lihat  Yudian  W.  Asmin, Filsafat  Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial. Diterjemahkan  dari  judul  asli “Islamic  Legal  Philosofy  A  Study  of  Abu  Ishaq  al-Syatibi’s  Life  and  Thought”  karya  Dr.  Muhammad  Khalid Mas’ud (Cet. 1; Yogyakarta: al-Ikhlas, 1995), h. 154-155.
Berdasarkan  faktor-faktor  yang  telah  diuraiakan  pada  latar  belakang  tersebut,  maka pembahasan  artikel  ini  akan  ditekankan  pada  corak  pemikiran  maslahat  Imām  Mālik  dengan pemikiran maslahah mursalah, kehujjahan maslahat mursalah dan urgensi maslahat mursalah dan penerapannya dalam konteks kehidupan dewasa ini.

## II. Pembahasan

## A. Pemikiran Maslahat Imām Mālik
Maslahat  atau istislāh , 5 yang  dipahami  Imām  Mālik  bersama  pengikut-pengikutnya adalah istislāh sebagai cara yang diakui syari’at untuk menyimpulkan hukum yang tidak ada nas dan ijma karenanya maslahat yang dianggap sah untuk ditentukan menjadi hukum syari’at ialah maslahat yang syari’at tidak mempunyai ketentuan. 6
Dalam hubungan ini, maka langkah penting  yang  ditawarkan oleh Mazhab Mālik dalam hubungannya  dengan  ijtihad  adalah  penggunaan  istilah  mursalah  yang  diartikan  dengan  bebas, tidak terbatas, tidak terikat. Karena itu, konsep maslahat mursalah Imām Mālik diartikan dengan kepentingan,  kebaikan  yang  diperoleh  secara  bebas.  Teori  maslahat  mursalah  ini  diilhami  oleh suatu  paham  bahwa  syari’at  Islam  bertujuan  mendatangkan  manfaat,  kesejahteraan  dan kedamaian bagi kepentingan masyarakat dan mencegah kemudaratan.
Menurut Imam Mālik, kepentingan bersama merupakan sasaran syariat Islam dan semua produk hukum memprioritaskan kepentingan bersama atas kepentingan lain. 7 Maslahat mursalah merupakan  induksi  dari  logika  sekumpulan  nas  bukan  dari  nas  yang  rinci  seperti  yang  berlaku
5 Menurut istilah ahli ushūl, istislah ialah menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada nasnya dan tidak  ada  ijma  berdasarkan  kemaslahatan  murni  atau  maslahat  yang  tidak  dijelaskan  syari’at  dan  tidak  dibatalkan oleh syari’at. Sebagian ahli ushūl memberi istilah dengan maslahat dan para ulama Hanābilah menggunakan istilah istislah  dan  ahli  ushūl  lainnya  termasuk  Malikī  mengistilahkannya  dengan  maslahatul  mursalah.  Lihat  lebih  lanjut Abdul  Wahab  Khallāf, Sumber-sumber  Hukum  Islam. Diterjemahkan  oleh  Anwar  Rasyidi  dari  Masādiru  al-Tasyri al-Islāmī Fi Ma Lassa Fīhi (Cet. III; Bandung: Risalah, 1984), h. 124.
6 Wahab Khallāf, ...., , h. 130.
7 Zuhri, Hukum  Islam...., h.  107.  Lihat  Abi  Ishaq  al-Syatibi, Al-Muwafaqat  Fi  Ushul  al-Syari’ah. Jilid  II (Beirut: Lubnan, tt), h. 8-12. Lihat juga Nasrun Haroen, MA, Ushul Fiqh (Cet. 1; Jakarta; Logos, 1992), h. 122.
dalam  qiyās  bahkan  Imam  Syātibi  mengatakan  bahwa  keberadaan  dan  kualitas  maslahat mursalah itu bersifat pasti sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat relatif.
Berdasarkan  hal  itu,  maka  Malikiah  dan  Hanābilah  banyak  membentuk  pemikiran- pemikiran hukumnya berdasarkan maslahat mursalah tanpa memasukkan ke dalam qiyās. Kedua mazhab  ini  menjadikannya  sebagai  dalil  yang  berdiri  sendiri  dengan  nama  maslahat  mursalah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya.
Terkait  dengan  penggunaan  maslahat  mursalah  tersebut,  Syihabuddin  al-Qarrāfy  dari golongan  Malikiah  berkata  selain  golongan  kami,  mereka  dengan  tegas  menyatakan keingkarannya terhadap maslahat mursalah, tetapi dalam soal furu’ kami mendapati mereka yang beralasan  dengan  mutlaknya  maslahat  dan  munasabah  padahal  yang  demikian  adalah  maslahat mursalah. 8 Ia juga mengatakan bahwa Imam al-Haraimain (Abdul Malik al-Juwāini) menetapkan berbagai perkara di dalam kitabnya al-Ghayātsi berdasarkan maslahat mursalah. 9
Al-Syaukāni  juga  berkata  bahwa  golongan  Malikiah  adalah  satu-satunya  mazhab  yang berpegang  kepada  maslahat  mursalah.  Padahalal  al-Zarkāsyi  mengatakan  bahwa  semua  imam mazhab sesungguhnya mengakui atau beralasan dengan munāsabah secara mutlak dan tidak ada pengertian  maslahat  mursalah  kecuali  munāsabah. 10 Dari  pernyataan  al-Zarkāsyi  dipahami bahwa  para  imam  mazhab  seperti  Hanāfi  dan  Syāfi’i  tetap  menggunakan  maslahat,  hanya  saja mereka memasukkannya  kedalam  qiyās  yaitu  jika  terdapat  hukum ashal  yang  dapat  diqiyaskan kepadanya  dan  juga  terdapat  illat  mundabit  (tepat),  sehingga  terdapat  tempat  untuk  merealisir kemaslahatan yang berdasar pada syari’.
Untuk  menerapkan  maslahat  mursalah  ini  diperlukan  beberapa  syarat,  yaitu  persoalan yang  diijtihadkan  harus  sesuatu  yang  menyinggung  persoalan-persoalan  yang  berhubungan dengan  kemanusiaan  sehingga  kepentingan  yang  termasuk  di  dalamnya  dapat  ditafsirkan  oleh
8 Syarmin Syukur, Sumber-sumber Hukum Islam (Cet. 1; Surabaya: al-Ikhlas, 1993), h.197-198.
9 Yusuf al-Qardhawi, Membumikan Syari’at Islam (Cet. 1; Surabaya: Dunia Ilmu Offset), h. 173.
10 Syarmin, Sumber-sumber ..., h. 197-198 .
akal. Kepentingan tersebut harus sejalan dengan jiwa syari’at dan tidak bertentangan dengan al- Qur’an dan al-Sunnah. Kepentingan itu bersifat darūry, bukan hajjī dan bukan tahsīni. 11
Lebih  lanjut,  ulama  Malikiah  dan  Hanābilah  mensyaratkan  dalam  menetapkan  maslahat mursalah  sebagai  dalil  hukum  yaitu  kemaslahatan  itu  sejalan  dengan  kehendak  syara’  dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum. Kemasalahatan itu bersifat rasional  dan  pasti,  bukan  sekedar  perkiraan  sehingga  hukum  yang  ditetapkan  melalui  maslahat mursalah  itu  benar-benar  menghasilkan  manfaat  dan  menghindari  atau  menolak  kemudharatan. Kemaslahatan  itu  menyangkut  kepentingan  orang  banyak  bukan  kepentingan  pribadi  atau golongan atau kelompok kecil tertentu. 12
Karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode maslahat mursalah bagi Imam Mālik  sesungguhnya  tidak  keluar  dari  cakupan  nas  walaupun  maslahat  tidak  ditunjuk  oleh  nas yang khusus namun tetap sesuai dengan tindakan syara’ yang dasar hukumnya disimpulkan dari sejumlah nas yang menunjukkan kepada prinsip-prinsip umum dan ini adalah bentuk dalil yang kuat.
Golongan  Malikī  dan  Hambalī  menggunakan  maslahat  mursalah  karena  sifat  munāsib yang merupakan alasan adanya maslahat meskipun tidak jelas batasannya patut menjadi illat bagi qiyās.  Kalau  memang  sifat  munāsib  layak  dijadikan  illat,  maka  berarti  maslahat  mursalah termasuk  ke  dalam  macam  qiyās,  karenanya  ia  dapat  diterima  sebagai  sumber  hukum sebagaimana  halnya  diterimanya  qiyās  berdasarkan  sifat  munāsib  yaitu  hikmah  tanpa memandang  apakah  illat  itu  mundhabitah  atau  tidak  karena  begitu  dekatnya  pengertian  sifat munāsib  dan  maslahat  mursalah  sehingga  sebagian  ulama  Malikī  menganggap  bahwa
11 Zuhri., Hukum Islam...., h. 107.
12 Nasrun  Haroen,  MA, Ushul  Fiqh..., h.122-123.  Lihat  juga  Dr.  Fathurrahman  Djamil,  MA, Filsafat Hukum Islam (Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 142.
sesungguhnya semua ulama ahli fiqh memakai dalil maslahat meskipun mereka menamakannya sifat munāsib atau memasukkannya ke dalam bagian qiyās. 13
Dalam hal ini, imam al-Qarāffi berkata bahwa maslahat mursalah ternyata terdapat pada seluruh  mazhab  sebab  mereka  ada  yang  menggunakan  pendekatan  qiyās  dan  ada  yang menggunakan  pendekatan  sifat  munāsib  yang  menganggap  tidak  perlu  adanya  dalil.  Padahal itulah yang dimaksud dengan maslahat mursalah dan di antara yang menguatkan diterapkannya dalil  maslahat  mursalah  ialah  adanya  praktik-praktik  sahabat  dalam  berbagai  hal  karena  alasan maslahat  secara  mutlak  bukan  karena  adanya  dalil  yang  menunjukkan  hukum  mengenai  hal tersebut.
Dari  uraian  di  atas  dipahami  bahwa  maslahat  mursalah  tidak  terlepas  sama  sekali  dari dalil  syari’  dan  qiyās  bahkan  tetap  sejalan  dengan  pesan  syari’at.  Karena  itu,  konsep  maslahat mursalah ini dapat dikembangkan di masa sekarang selama kebutuhan itu sangat mendesak untuk kepentingan  umum,  misalnya  pengadaan  penjara,  peraturan  lalu  lintas,  sistem  penggajian pegawai dan lain-lain.
Dengan  teori  maslahat  mursalah  yang  dikembangkan  oleh  mazhab  Malikī,  maka sebenarnya  mazhab  Malikī  tidak  terlalu  terikat  dengan  pemikiran  fiqh  ahlu  al-hadīs  generasi sebelumnya,  seperti  yang  dikembangkan  secara  konsisten  oleh  Ahmad  bin  Hanbal  dan  mazhab Zhahīri.

## B. Kehujjaan dan Penerapan Maslahat Mursalah
Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang kehujjaan atau kekuatan hukum dari  maslahat  mursalah. 14 Bagi  golongan  Malikī  sebagai  pembawa  bendera  maslahat  mursalah,
13 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Cet. 2; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 433-434.
14 Sebagian  ulama  menolak  penggunaan  masalih  mursalah  sebagai  dasar  penetapan  hukum.  al-Syāfi’i adalah  termasuk  kelompok  yang  menolak  metode  ini  karena  penggunaan  metode  masalih  mursalah  sama  saja dengan  menganggap  bahwa  Tuhan  luput  dari  membicarakan  sebagian  dari  kemaslahatan  mahkluk  ketika menetapkan hukum dan ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Qiyamah  ayat 36 yang berbunyi; Apakah  manusia  mengira  Tuhan  membeiarkan  mereka  secara  sia-sia.  Dengan  ayat  ini  tampaknya  Syāfi’i  ingin mengatakan bahwa Tuhan telah menyebut dalam al-Qur’an semua maslahat yang dapat digali dengan metode ijtihad yang paling dekat dengan al-Qur’an yaitu qiyas. Lihat lebih lanjut Ali Hasballah, Ushūl al-Tasyri al-Islāmiy (Mesir: Dar al-Ma’ārif, 19760, h. 162.
mereka  mengemukakan  beberapa  alasan  kehujjaan  dan  kekuatan  hukum  dari  metode  maslahat mursalah sebagai dalil penetapan hukum yaitu; 15
1. Hukum Islam sebagaimana tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.
Banyak dalil-dalil qathī yang menegaskan bahwa di mana ada maslahat di situlah syari’at Allah. Karena  itu,  kemaslahatan  itu  harus  digali  dan  dikembangkan  agar  syari’at  dapat  memberikan kebahagian bagi manusia.
2. Adanya  praktik  para  sahabat  yang  telah  menggunakan  maslahat  mursalah  dan  mereka telah bersepakat berhujjah atau berdalil dengan maslahat mursalah yang mereka namakan dengan maslahat  muthlaqah  tanpa  perlu  didukung  oleh  dalil  tertentu  yang  menghargai  maslahat  itu. Praktik maslahat mursalah tersebut antara lain adalah;
a. Abu  Bakar  menunjuk  Umar  sebagai  khalifah  atau  penggantinya  dalam  mengendalikan urusan rakyat
b. Sahabat  mengumpulkan  al-Qur’an  ke  dalam  beberapa  mushaf,  padahal  ini  tidak  pernah dilakukan  oleh  Rasulullah  Saw.  Alasan  yang  mendorong  mereka  hanyalah  maslahat,  yaitu menjaga  al-Qur’an  dari  kepunahan  atau  kehilangan  kemutawatiran  karena  meninggalnya sejumlah  besar  hafiz  dari  generasi  sahabat.  Selain  itu,  praktik  tersebut  sebagai  bukti  nyata dari firman Allah SWT.
                                                   
Terjemahnya:
Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.
c. Khulafa’  ar-Rasyidun  menetapkan  keharusan  menanggung  ganti  rugi  kepada  para  tukang. Padahal menurut hukum asal bahwa tukang diberi tanggung jawab bersadarkan kepercayaan dan jika mereka tidak diberi tanggung jawab ganti rugi, maka tukang akan berbuat ceroboh dan  tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk  menjaga  harta  benda  org  lain  yang  berada  di
15 Lihat Zahrah, Ushul Fiqh..., h. 428-433. Bandingkan dengan Hasbi As-Shiddiqiy, Filsafat Hukum Islam (Cet. 4; Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 331-334.
bawah  tanggung  jawabnya.  Ali  RA  mengatakan  bahwa  asas  diberlakukannya  ganti  rugi adalah maslahat, ia berkata:
كاذ لاا سانلا حلصي لا
Maksudnya:
Masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali dengan jalan diterapkannya ketentuan tentang ganti rugi (jaminan)
d. Umar  bin  Khatāb  RA  memerintahkan  para  penguasa  agar  memisahkan  antara  harta kekayaan  pribadi  dengan  harta  yang  diperoleh  dari  kekuasaannya.  Umar  melihat  bahwa dengan  cara  itu  penguasa  menunaikan  tugasnya  dengan  baik,  tercegah  dari  melakukan manipulasi  dan  mengambil  ganimah  dengan  cara  yang  tidak  halal.  Jadi  kemaslahatan umumlah yang mendorong Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu.
e. Umar  bin  Khattab  sengaja  menumpahkan  susu  yang  dicampur  air  guna  memberi  pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur susu dengan air. Sikap Umar itu tergolong dalam kategori maslahat agar mereka tidak mengulangi perbuatan mencampur susu.
3. Adanya  maslahat  sesuai  dengan  maqāshid  al-syari’ah.  Artinya  dengan  mengambil maslahat  berarti  sama  dengan  merealisasikan  maqāshid  syari’,  mengesampingkan  maslahat berarti  mengesampingkan  maqāshid  al-syāri’  sedang  mengesampingkan  maqāshid  al-syāri’ adalah  batal.  Oleh  karena  itu,  adalah  wajib  menggunakan  dalil  maslahat  atas  dasar  bahwa  ia adalah  sumber  hukum  pokok  yang  berdiri  sendiri.  Sumber  hukum  ini  tidak  keluar  dari  ushul (sumber-sumber pokok) bahkan terjadi sinkronisasi antara maslahat dan maqashid al-syari’.
4. Seandainya  maslahat  tidak  diambil  pada  setiap  kasus  yang  jelas  mengandung  maslahat selama  berada  dalam  konteks  maslahat  syar’iyyah,  maka  para  mukallaf  akan  mengalami kesulitan dan kesempitan. Allah berfirman dalam QS al-Hajj: 76;
                                        
Terjemhnya:
Dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk   kamu dalam agama suatu kesempitan.
                                                      

## Terjemahnya:
Allah  menghendaki  kemudahan  bagimu,  dan  tidak  menghendaki  kesukaran  bagimu  (QS; al-Baqarah: 185.)
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  berhujjah  dengan  maslahat mursalah  dan  menjadikannya  sebagai  dalil  hukum  adalah  suatu  keharusan  yang  tetap  sesuai dengan  makna  keumuman  syari’at.  Dengan  demikian,  hukum  Islam  akan  tetap  berjalan  seiring dengan  perkembangan  zaman  seperti  yang  telah  dilakukan  para  sahabat  nabi.  Sebaliknya, menolak  maslahat  mursalah  berarti  membekukan  syari’at  Islam  karena  kemaslahatan  yang tumbuh  dan  berkembang  di  tengah  masyarakat  tidak  mudah  didasarkan  kepada  suatu  dalil tertentu. Berpegang pada maslahat mursalah tidaklah berlawanan dengan kesempurnaan  syari’at bahkan  maslahat  mursalah  itulah  yang  semakin  membuktikan  kesempurnaan  dan  kemampuan hukum Islam dalam memenuhi kebutuhan dan persoalan hidup manusia yang berbeda-beda.

## C. Urgensi Metode Maslahat Mursalah Era Milineal
Urgensi kemaslahatan  manusia adalah terdapat pada semua bentuk hukum, baik hukum yang  berdasarkan  wahyu  seperti  hukum  Islam  maupun  hukum  yang  bukan  didasarkan  pada wahyu.  Walaupun  penekanan  dari  masing-masing  hukum  itu  berbeda,  tetapi  hukum  Islam mempunyai  keistimewaan  seperti  yang  djelaskan  oleh  Said  Ramadhan  al-Buti  yaitu; 16 a) Pengaruh  kemaslahatan  hukum  Islam  tidak  terbatas  pada  waktu  di  dunia  tetapi  juga  memberi pengaruh pada kehidupan akhirat disebabkan karena syari’at Islam itu sendiri diciptakan untuk kebahagian  dunia  dan  akhirat,  b)  kemaslahatan  yang  dikandung  oleh  hukum  Islam  tidak  saja berdimensi maddī  (materi) akan tetapi juga rūhi (immateri) terhadap manusia, c) dalam hukum Islam,  kemaslahatan  agama  merupakan  dasar  bagi  kemaslahatan-kemaslahatan  yang  lain.  Ini mengandung arti apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan yang lain dengan kemasahatan agama, maka kemaslahatan agama tidak boleh dikorbankan.
16 Said  Ramadhan  al-Būti, Dawabit  al-Maslahah  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyyah (Damsyik:  al-Maktabah  al- Amawiyyah, 1969), h. 45-59.
Kemaslahatan yang berkembang di tengah kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari orientasi  kehidupan  dunia  dan  akhirat  yang  juga  tidak  dapat  dilepaskan  dari  hukum  Islam. Apabila  kedua  kemaslahatan  itu  diabaikan,  maka  rusaklah  urusan  dunia  dan  akhirat,  apabila kemafsadatan  yang  muncul  maka  hancurlah  kehidupan  manusia.  Substansi  kemaslahatan  harus diwujudkan dan substansi kemafsadatan harus dihapus, keduanya harus diarahkan pada tegaknya kehidupan manusia di dunia dan akhirat.
Dalam  konteks  inilah,  maka  keberadaan  maslahat  mursalah  sangat  urgen  sebagai  dalil hukum  karena  kemaslahatan  manusia  itu  terus  berkembang  dan  bertambah  mengikuti perkembangan  kebutuhan  manusia.  Seandainya  kemaslahatan-kemasahatan  yang  sedang berkembang  itu  tidak  diperhatikan  sedang  yang  diperhatikan  hanya  kemaslahatan  yang  ada nasnya saja niscaya bayak kemaslahatan-kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum dan syari’at sendiri tidak dapat  mengikuti  perkembangan  kemaslahatan  manusia  padahal  tujuan  syari’at  Islam  adalah untuk  mewujudkan  kemaslahatan manusia  di  setiap  tempat  dan  masa,  khususnya  kemaslahatan yang lahir dari kebutuhan manusia. 17
Karena itu, kedudukan maslahat mursalah sebagai suatu metode ijtihad atau dalil hukum begitu  penting  dewasa  ini  jika  dikaitkan  dengan  konsep  maqashid  syari’ah  sebagaimana  yang dikemukakan oleh al-Syātibi. Menurut al-Syātibi bahwa maslahat mursalah dapat dikembangkan melalui  metode al-Sukūt  an  syar’iyyah  al-‘amal  ma’a  qiyām  al-ma’na  al-muqtadala (bersikap diam dari pensyariatan sesuatu yang pada hakikatnya berdampak positif) dan metode al-Sukūt an syai’ li annahu la da’iya lah (diam karena tidak ada motif). 18
Maslahat  mursalah  sebagai  kemaslahatan  yang  tidak  memiliki  legalitas  nas  secara khusus dapat dianalisis melalui kedua metode ini sekalipun tidak terdapat ketetapan khusus dari syari’  tentang  suatu  kemaslahatan  adalah  karena  tidak  adanya  motif  yang  mendorong  syari’
17 Mukhtar  Yahya  dan  Fatchurrahman, Dasar-dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqh  Islam (Cet.  3;  Bandung:  al- Maarif, 1993), h. 107.
18 Asafri, Konsep Maqāshid..., h. 149.
untuk memberikan ketetapan hukum. Namun itu tidak berarti bahwa kemaslahatan yang muncul pada  rentang  waktu  kemudian  bertentangan  dengan  tujuan  pensyari’atan  hukum  padahal  yang demikian  termasuk  dalam  kategori  kemaslahatan  yang  ditunjukkan  oleh  prinsip-prinsip  umum syari’at.
Fenomena  kemaslahatan  yang  berkembang  dewasa  ini  adalah  fenomena  kepentingan pribadi seperti pergantian jenis kelamin, permak ulang, kawin sesama jenis, kawin beda agama dan  pendidikan  seks  bagi  remaja.  Hemat  penulis,  sekalipun  fenomena-fenomena  ini  sifatnya pribadi,  hukum  Islam  tetap  saja  dituntut  untuk  menyelesaikan  persoalan  ini  dengan  jawaban hukum  yang  benar  dan  mengandung  hikmah  yang  baik  manusia,  sehingga  hukum  Islam  tidak dianggap  tabu  terhadap  perkembagan  yang  ada.  Dan  salah  satu  metode  yang  dianggap  dapat menyelesaikan  persoalan  ini  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  maslahat  mursalah terhadap masalah pendidikan seks bagi remaja.
III. Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian tentang teori maslahat Imam Mālik di atas dan kehujjaan penerapan maslahat  mursalah  serta  urgensi  penerapannya  di  masa  sekarang,  maka  kesimpulan  yang  dapat ditarik dalam penelitian ini adalah; Konsep maslahat yang dijadikan metode ijtihad Imam Mālik dan para pengikutnya adalah maslahat mursalah. Golongan Malikī inilah yang kemudian dikenal sebagai pembawa bendera maslahat mursalah. Kehujjaan maslahat mursalah sebagai dalil hukum (prodak  hukum)  sangat  fundamental  dan  mendasar  karena  dengan  maslahat  mursalah, kesempurnaan  dan  kemampuan  syari’at  dapat  dibuktikan  berdasarkan  prinsip-prinsip  umum syari’at Islam. Urgensi penerapan maslahat mursalah dewasa ini sangat penting karena metode ini  sesuai  dan  sejalan  dengan  konsep  maqāshid  syari’ah  dalam  membuktikan  maksud  Tuhan mengadakan  hukum  bagi  manusia.  Salah  bentuk  penerapan  mentode  maslahat  mursalah  adalah pada urgensi pndidikan seks terhadap remaja dan calon pengantin pria dan wanita.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Ali. Seksualitas Ditinjau dari Segi Hukum Islam. Cet. I; Jakarta: Balai Aksara, 1982.
Asmin,  Yudian  W. Filsafat  Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial. Diterjemahkan  dari  judul  asli “Islamic Legal Philosofy A Study of Abu Ishaq al-Syatibi’s Life and Thought” karya Dr. Muhammad Khalid Mas’ud. Cet. 1; Yogyakarta: al-Ikhlas, 1995.
A. Sirri, Mun’im. Sejarah Fiqh Islam. Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
As-Shiddiqiy, Hasbi. Filsafat Hukum Islam. Cet. 4; Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
Bakri,  Asafri  Jaya. Konsep  Maqashid  Syari’ah  Menurut  al-Syatibi. Ed.  1.  Cet.  1;  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
Bukhori, M. Islam dan Adab Seksual. Cet. II; Solo: Amzah, 2001.
Al-Buti,  Said  Ramadhan. Dawabit  al-Maslahah  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyyah. Damsyik:  al- Maktabah al-Amawiyyah, 1969.
Djamil, Dr. Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. al-Ghifari, Abu. Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern. Cet. I; Bandung:   Mujahid Press, 2002.
Haroen, MA, Nasrun. Ushul Fiqh. Cet. 1; Jakarta; Logos, 1992.
Hasballah, Ali. Ushul al-Tasyri al-Islamiy. Mesir: Dar al-Maarif, 1976.
Khallaf,  Abdul  Wahab. Sumber-sumber  Hukum  Islam. Diterjemahkan  oleh  Anwar  Rasyidi  dari Masaadiru al-Tasyri al-Islamiy Fi Ma Lassa Fihi. Cet. III; Bandung: Risalah, 1984.
Munawwir,  Said  Aqil  Husin. Dimensi-dimensi  Kehidupan  dalam  Perspektif  Islam. Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001.
Qardhawi, Yusuf. Membumikan Syari’at Islam. Cet. 1; Surabaya: Dunia Ilmu Offset.
Shihab, Alwi. Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama. Cet. V; Bandung: Mizan, 1999.
Sa’abah, Marzuki Umar. Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2001.
Syatibi, Abi Ishaq. Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah. Jilid II (Beirut: Lubnan, tt)
Surtiretna, Nina. Bimbingan Seks bagi Remaja. Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2000.
Syafruddin, Ayip. Islam dan Pendidikan Seks Anak. Solo: Pustaka Mantiq, 1991.
Syukur, Syarmin. Sumber-sumber Hukum Islam. Cet. 1; Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
Yahya  Mukhtar  dan  Fatchurrahman, Dasar-dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqh  Islam. Cet.  3; Bandung: al-Maarif, 1993.
Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fiqh. Cet. 2; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
Zuhri,  Muh. Hukum  Islam  dalam  Lintasan  Sejarah. Ed.  1.  Cet.  1;  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1996.