PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli
EDITOR IN-CHIEF Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
EDITORIAL BOARDS MEMBERS Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H
MANAGING EDITOR Indah Satria, S.H., M.H

## ASSISTANT EDITORS
Yulia Hesti, S.H., MH Shany Carolina Mawuntu
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)
Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261

## Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA BERUPA KENDARAAN RODA DUA YANG DIEKSEKUSI DENGAN CARA LELANG OLEH KEJAKSAAN
Okta Vianus Puspa Negara, 1 Zainab Ompu Jainah, 2 S. Tri Herlianto 3

## Abstract
Prosecutors  as  law  enforcement  institutions  carry  out  execution  of  state  loot  in various ways, one of which is auctioned for the country. One of the loot state executed by the state attorney of Bandar Lampung by means of auction is a unit of vehicle two- wheeled vehicles as contained in the quote treatise Number: 908/2016 issued by the State Wealth Service office and auction of Bandar Lampung. The results of this study showed: (1) The protection of the law against the auction winners of the state booty in  the  form  of  two-wheeled  vehicles  executed  by  way  of  auction  by  the  attorney  in quotation  treatise  number:  908/2016  can  be  realized  by  enforcing  legislation  or special policies in order to fulfill the right of auction winners to manage and possess vehicle  ownership  documents  both  STNK  and  BPKB.  (2)  The  legal  certainty  of  the winner of the state Booty auction in the form of a two-wheeled vehicle executed by way  of  auction  by  the  Prosecutor  has not  materialized  because  the  auction  winner cannot  take  care  of  and  have  the  vehicle  ownership  documents  both  in  the  form  of STNK  The  winner  of  the  auction  in  this  case  only  accepts  auction  treatise  quotes number: 908/2016 which serves as a buy and sell deed.
Keywords: legal protection; Auction winners; State loot.

## I. PENDAHULUAN
Barang  rampasan  negara  merupakan  barang  bukti  kejahatan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  dirampas  untuk  negara  yang  selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk  negara, diserahkan kepada instansi  yang  ditetapkan  untuk  dimanfaatkan  dan  disimpan  di  Rupbasan  untuk barang  bukti  dalam  perkara  atau  proses  peradilan. 4 Adanya  barang  rampasan negara  tersebut  diawali  dengan  proses  penyitaan  oleh  aparat  penegak  hukum, yaitu tindakan hukum berupa pengambilalihan dari penguasaan untuk sementara waktu  barang-barang  dari  tangan  seseorang  atau  kelompok  untuk  kepentingan penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1 butir  16  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  menytakan
1 Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, oktavianuspn@gmail.com
2 Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, zainab@ubl.ac.id
3 Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, tri.herlianto@ubl.ac.id
4 Jan  Remmelink,  2003, Hukum  Pidana:  Komentar  atas  Pasal-Pasal  Terpenting  dari  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Indonesia . Gramedia. Jakarta, hlm. 12
bahwa  penyitaan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mengambil  alih dan  atau  menyimpan  di  bawah  penguasaannya  benda  bergerak  atau  tidak bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam penyidikan, penunjukkan dan peradilan.
Barang sitaan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,  dirampas  untuk  negara  dan  menjadi  barang  rampasan  negara  yang selajutnya dieksekusi oleh Kejaksaan dengan cara: 5
a. Dimusnahkan.
b. Dibakar sampai habis.
c. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi.
d. Ditanam di dalam tanah.
e. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
f. Dilelang untuk Negara.
g. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.
h. Disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain
Salah satu barang rampasan negara yang dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan cara lelang adalah  satu unit kendaraan bermotor roda dua sebagaimana terdapat dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 908/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung.  Tempat  lelang  dilaksanakan  di  Kantor  Kejaksaan  Negeri  Bandar Lampung yang beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 26 teluk Betung Bandar Lampung dengan Pejabat Lelang bernama Ari Tri Hermawan, SE. Penjualan lelang tersebut  dilaksanakan  atas  permohonan  Rus’an,  S.H.,  M.H.,  selaku  Kepala  Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan surat permohonan Nomor:  B521/N.8.10/Cu.1/11/2016  tanggal  3  November  2016,  dengan  jenis lelang  yaitu  lelang  Eksekusi  Barang  Rampasan  Negara.  Pejabat  penjual  Barang Rampasan  Negara  tersebut  adalah  Rus’an,  S.H.,  M.H.,  selaku  Kepala  Sub  Bagian Pembinaan  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  dengan  Surat  Tugas  Pejabat Penjual  Nomor:  PRINT-3880a/N.8.10/Cu.1/8/2016  tanggal  23  Agustus  2016. Adapun objek lelang yang terjual adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nomor Polisi: BE 7396 RW nomor rangka MH17 119 FK 076071 dan  nomor  mesin  tidak  ada.  Barang  tersebut  tidak  dilengkapi  surat  atau  bukti kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hal ini didasarkan pada  surat pernyataan dari penjual tanggal 17  November  2016.  Pembeli  atau  pemenang  lelang  Barang  Rampasan  Negara berupa sepeda motor tersebut adalah Satria Nugraha dengan harga pembelian Rp. 2.220.000  (dua  juta  dua  ratus  dua  puluh  ribu  rupiah),  selanjutnya  kepada pemenang  tersebut  diberikan  Kutipan  Risalah  Lelang  Nomor:  908/2016  yang berfungsi sebagai akta jual beli.
Isu  hukum  yang  melatarbelakangi  penelitian  ini  adalah  pemenang  lelang setelah  mendapatkan  sepeda  motor  tersebut  tidak  dapat  mengurus  dokumen sebagai bukti kepemilikan, baik bukti kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)  dan  Bukti  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB),  sehingga  dalam  hal  ini menjadi kendala tersendiri bagi pemenang lelang dalam hal mengendarai sepeda
5 Basmanizar,  1997, Penyelamatan  dan  Pengamanan  Benda  Sitaan  Negara  dan  Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Rajawali Press. Jakarta. hlm. 4
motor di jalan raya, sebab setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang  tidak  dapat  memperlihatkan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  STNK  yang  sah atau  tanda  bukti  lainnya  yang  diwajibkan  menurut  ketentuan  perundang- undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya telah  kadaluarsa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  211  KUHAP  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendala lain yang dihadapi  pemenang  lelang  adalah  tidak  dimilikinya  BPKB  sebagai  bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor yang diperoleh dari hasil lelang eksekusi barang  rampasan  negara  tersebut,  sedangkan  pada  sisi  lain  penerbitan  BPKB merupakan  amanat  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan  Angkutan  Jalan  merupakan  bagian  integral  dari  registrasi  dan  identifikasi kendaraan  bermotor.  Menurut  Pasal  64  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2009 dinyatakan  bahwa  setiap  Kendaraan  Bermotor  wajib  diregistrasikan.  Registrasi tersebut  meliputi  Registrasi  Kendaraan  Bermotor  baru,  Registrasi  perubahan identitas  Kendaraan  Bermotor  dan  pemilik,  Registrasi  perpanjangan  Kendaraan Bermotor; dan/atau registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  diperlukan  suatu  mekanisme perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang rampasan negara berupa kendaraan  roda  dua  yang  dieksekusi  dengan  cara  lelang  oleh  Kejaksaan, khususnya  dalam  hal  tersedianya  instrumen  hukum  bagi  pemenang  untuk mengurus  dokumen  kepemilikan  kendaraan  baik  berupa  STNK  dan  BPKB, sehingga  pemenang  lelang  memiliki  kepastian  hukum  atas  kendaraan  roda  dua yang  diperolehnya  dari  proses  lelang  yang  dilaksanakan  oleh  Kejaksaan tersebut.Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian  ini  dirumuskan  sebagai  berikut:  Bagaimanakah  perlindungan  hukum terhadap pemenang lelang barang rampasan negara berupa kendaraan roda dua yang dieksekusi dengan cara lelang oleh Kejaksaan dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor:  908/2016  Kejari  Bandar  Lampung?  Bagaimanakah  kepastian  hukum terhadap pemenang lelang barang rampasan negara berupa kendaraan roda dua yang dieksekusi dengan cara lelang oleh Kejaksaan dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 908/2016 Kejari Bandar Lampung?
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dan  empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif.  Hasil penelitian  ini  dideskripsikan  dalam  bentuk  penjelasan  dan  uraian  kalimat  yang mudah  dibaca  dan  dimengerti  untuk  diinterprestasikan  dan  ditarik  kesimpulan secara  umum  yang  didasarkan  fakta-fakta  yang  bersifat  khusus  terhadap  pokok bahasan yang diteliti

## II. PEMBAHASAN
A. Perlindungan  Hukum  terhadap Pemenang Lelang  Barang  Rampasan Negara  Berupa  Kendaraan  Roda  Dua  yang  Dieksekusi  dengan  Cara Lelang oleh Kejaksaan.
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melaksanakan eksekusi terhadap barang rampasan negara yang telah diputus oleh pengadilan, memiliki kekuatan hukum tetap  dan  mengikat.  Eksekusi  tersebut  dilaksanakan  terhadap  satu  unit kendaraan  bermotor  roda  dua  sebagaimana  terdapat  dalam  Kutipan  Risalah
Lelang  Nomor:  908/2016  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  Bandar  Lampung.  Tempat  lelang  dilaksanakan  di Kantor  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  yang  beralamat  di  Jalan  WR Supratman  Nomor  26  teluk  Betung  Bandar  Lampung  dengan  Pejabat  Lelang bernama  Ari  Tri  Hermawan,  SE.  Penjualan  lelang  tersebut  dilaksanakan  atas permohonan  Rus’an,  S.H.,  M.H.,  selaku  Kepala  Sub  Bagian  Pembinaan  Kejaksaan
Negeri Bandar Lampung dengan surat permohonan Nomor:
B521/N.8.10/Cu.1/11/2016 tanggal 3 November 2016, dengan jenis lelang yaitu lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara.
Pejabat penjual Barang Rampasan Negara tersebut adalah Rus’an, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan Surat  Tugas  Pejabat  Penjual  Nomor:  PRINT-3880a/N.8.10/Cu.1/8/2016  tanggal 23  Agustus  2016.  Adapun  objek  lelang  yang  terjual  adalah  1  (satu)  unit  sepeda motor  Honda  Beat  Pop  warna  hitam  Nomor  Polisi:  BE  7396  RW  nomor  rangka MH17  119  FK  076071  dan  nomor  mesin  tidak  ada.  Barang  tersebut  tidak dilengkapi  surat  atau  bukti  kepemilikan  Surat  Tanda  Nomor  Kendraan  (STNK) dan  Bukti  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB)  hal  ini  didasarkan  pada  surat pernyataan  dari  penjual  tanggal  17  November  2016.  Pembeli  atau  pemenang lelang  Barang  Rampasan  Negara  berupa  sepeda  motor  tersebut  adalah  Satria Nugraha  dengan  harga  pembelian  Rp.  2.220.000  (dua  juta  dua  ratus  dua  puluh ribu  rupiah),  selanjutnya  kepada  pemenang  diberikan  Kutipan  Risalah  Lelang Nomor: 908/2016 yang berfungsi sebagai akta jual beli.
Proses  eksekusi  barang  rampasan  negara  oleh  Kejaksaan  Negeri  Bandar Lampung  tersebut  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  dasar  hukumnya  adalah  Pasal  30  Ayat  (1)  huruf  (b)  Undang-Undang Kejaksaan  bahwa  dalam  bidang  pidana,  kejaksaan  mempunyai  tugas  dan wewenang  melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prosedur eksekusi putusan pengadilan oleh Kejaksaan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  270  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP),  yaitu  penitera  mengirimkan  salinan  Putusan  Pengadlan kepada  jaksa.  Eksekusi  putusan  pengadilan  baru  dapat  dilakukan  oleh  jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Adapun batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.
Barang  sitaan  sebagai  barang  bukti  tersebut  dapat  menjadi  barang rampasan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  bahwa  barang  kepunyaan  terhukum  yang  diperoleh  dengan  kejahatan atau  sengaja  dipakai  untuk  melakukan  kejahatan  dapat  dirampas  untuk  negara. Barang sitaan yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, dapat menjadi barang rampasan Kejaksaan, jika terdapat beberapa unsur yang dipenuhi oleh  hakim  untuk  dapat  merampas  suatu  barang,  yaitu  barang  sitaan  itu kepunyaan  terhukum  yang  diperoleh  dengan  kejahatan  atau  sengaja  dipakai untuk melakukan kejahatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Rus'an  selaku  Kepala  Sub  Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung diketahui bahwa barang sitaan itu dapat  menjadi  barang  rampasan,  maka  barang  tersebut  haruslah  merupakan
barang  kepunyaan  pelaku,  jika  barang  sitaan  itu  dipergunakan  oleh  terpidana untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana akan tetapi barang tersebut  bukanlah  milik  terpidana,  maka  atas  barang  tersebut  tidak  dapat dirampas tetapi hanya sebagai barang bukti dan harus dikembalikan kepada yang berhak, kecuali dalam hal pemalsuan uang sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHP.
Pelaksanaan  putusan  terhadap  barang  bukti  dilakukan  berdasarkan  amar putusan  pengadilan,  dapat  dikembalikan  kepada  yang  berhak  yang  namanya tercamtum  dalam  putusan.  Sebelum  putusan  pengadilan  memperoleh  kekuatan tetap.  Dalam  Pasal  194  Ayat  (2)  KUHAP  disebutkan  bahwa  kekucuali  apabila terdapat alasan yang sah pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. Dalam penjelasan Ayat (2) dari Pasal 194 KUHAP ditegaskan  bahwa  penetapan  mengenai  penyerahan  barang  tersebut  misalnya sangat  diperlukan  untuk  mencari  nafkah.  Dalam  hal  penyerahan  barang  bukti diserahkan  sebelum  putusan  mempunyai  kekuatan  tetap,  maka  harus  disertai dengan  syarat  tertentu  antara  lain  barang  tersebut  setiap  waktu  dihadapkan  ke pengadilan dalam keadaan utuh (Pasal 194 Ayat (3) KUHAP dan penjelasannya).
Tenggang  waktu  untuk  menyelesaikan  barang  rampasan  selambat- lambatnya  4  (empat)  bulan  setelah  putusan  Pengadilan  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  (Pasal  4).  Barang  rampasan  yang  telah  diputus  oleh  Pengadilan dilimpahkan  penanganannya  kepada  Bidang  yang  berwenang  menyelesaikan barang  rampasan  sesegera  mungkin  setelah  keputusan  Pengadilan  memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan menyertakan salinan vonis dan pendapat hukum. Setelah  menerima  barang  rampasan,  bidang  yang  berwenang  menyelesaikan barang rampasan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Rus'an  selaku  Kepala  Sub  Bagian Pembinaan  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  diketahui  bahwa  setiap  barang rampasan yang akan dijual lelang oleh Kejaksaan terlebih dahulu mendapat izin dari  Kepala  Kejaksaan  Negeri  atau  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  atau  Jaksa  Agung Muda  yang  berwenang  menyelesaikan  barang  rampasan,  menurut  harga  dan barang rampasan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang. Setelah proses lelang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka  barang  rampasan  negara  berupa  sepeda  motor  tersebut  beralih  hak kepemilikannya  kepada  pemenang  lelang.  Selanjutnya  pemenang  lelang tentuanya  menghendaki  adanya  dokumen  kepemilikan  yang  sah  baik  berupa Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK)  dan  Bukti  Pemilik  Kendaraan  Bermotor (BPKB)  atas  kendaraan  yang  diperolehnya  dari  proses  lelang.  Hal  ini  sesuai dengan  Pasal  211  KUHAP  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  bahwa  setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan bermotor  yang  tidak  dapat  memperlihatkan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  STNK yang  sah  atau  tanda  bukti  lainnya  yang  diwajibkan  menurut  ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya telah kadaluarsa.
Menurut  penjelasan  Satria  Nugraha  selaku  Pemenang  Lelang  maka diketahui  bahwa  setelah  mendapatkan  sepeda  motor  tersebut  ia  tidak  dapat
mengurus  dokumen  sebagai  bukti  kepemilikan,  baik  bukti  kepemilikan  Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga  dalam  hal  ini  menjadi  kendala  tersendiri  baginya  dalam  hal mengendarai  sepeda  motor  di  jalan  raya,  misalnya  merasa  tidak  aman  dan nyaman  ketika  mengendarai  sepeda  motor  tersebut  di  jalan  raya  karena  tidak dilengkapi dengan STNK.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Reza  Khomeini  selaku  Kasatlantas Polresta  Bandar  Lampung  diketahui  bahwa  pemberlakuan  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  pada  dasarnya bertujuan  untuk  mewujudkan  pelayanan  lalu  lintas  dan  Angkutan  jalan  yang aman,  selamat,  tertib,  lancar,  dan  terpadu  dengan  moda  angkutan  lain  untuk mendorong  perekonomian  nasional,  memajukan  kesejahteraan  umum, memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  serta  mampu  menjunjung  tinggi martabat  bangsa.  Selain  itu  untuk  mewujudkan  etika  berlalu  lintas  dan  budaya bangsa  dan  mewujudkan  penegakan  hukum  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat.
Menurut  penjelasan  Satria  Nugraha  selaku  Pemenang  Lelang  maka diketahui  bahwa  selain  tidak  dapat  mengurus  STNK,  sebagai  pemenang  lelang barang  rampasan  negara  berupa  sepeda  motor,  ia  juga  tidak  dapat  mengurus Bukti  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB).  Dengan  demikian  pemenang  lelang merasa kurang nyaman memiliki sepeda motor dari hasil lelang tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah. Satu-satu dokumen yang dimilikinya atas sepeda motor tersebut adalah Risalag Lelang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Reza  Khomeini  selaku  Kasatlantas Polresta Bandar Lampung diketahui bahwa penerbitan BPKB merupakan amanat Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan  bagian  integral  dari  registrasi  dan  identifikasi  kendaraan  bermotor. Menurut  Pasal  64  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  dinyatakan  bahwa setiap  Kendaraan  Bermotor  wajib  diregistrasikan.  Registrasi  tersebut  meliputi Registrasi Kendaraan Bermotor baru,  Registrasi  perubahan  identitas  Kendaraan Bermotor  dan  pemilik,  Registrasi  perpanjangan  Kendaraan  Bermotor;  dan/atau registrasi  pengesahan  Kendaraan  Bermotor.  Berdasarkan  hasil  wawancara kepada  Koimah  Indraguru  selaku  Kepala  UPTD  Wilayah  I  Bandar Lampung/Samsat Bandar Lampung diketahui bahwa Tugas pokok Samsat Bandar Lampung  adalah  melaksanakan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  terpadu dan terkoordinasi meliputi Tata Laksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor, Tata Laksana Pemungutan PKB dan BBN-KB sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan Tata Laksana Pemungutan SWDKLLJ.
Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa pemenang lelang barang rampasan  negara  berupa  kendaraan  bermotor  roda  dua  (sepeda  motor)  tidak dapat memiliki bukti kepemilikian yang sah atas sepeda motor yang dimilikinya, sehingga  tidak  dapat  memenuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketertiban lalu lintas dapat dicapai apabila semua masyarakat sudah memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya penerapan Undang-Undang  Lalu  lintas.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  diperlukan suatu  mekanisme  perlindungan  hukum  terhadap  pemenang  lelang  barang rampasan negara berupa kendaraan roda dua yang dieksekusi dengan cara lelang
oleh  Kejaksaan,  khususnya  dalam  hal  tersedianya  instrumen  hukum  bagi pemenang untuk mengurus dokumen kepemilikan kendaraan baik berupa STNK dan BPKB, sehingga pemenang lelang memiliki kepastian hukum atas kendaraan roda dua yang diperolehnya dari proses lelang yang dilaksanakan oleh Kejaksaan tersebut.
Fitzgerald  menjelaskan  teori  pelindungan  hukum  Salmond  bahwa  hukum bertujuan  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan dalam  masyarakat  karena  dalam  suatu  lalu  lintas  kepentingan,  perlindungan terhadap  kepentingan  tertentu  hanya  dapat  dilakukan  dengan  cara  membatasi berbagai  kepentingan  di  lain  pihak.  Kepentingan  hukum  adalah  mengurusi  hak dan  kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  memiliki  otoritas  tertinggi  untuk menentukan  kepentingan  manusia  yang  perlu  diatur  dan  dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu  ketentuan  hukum  dan  segala  peraturan  hukum  yang  diberikan  oleh masyarakat  yang  pada  dasarnya  merupakan  kesepakatan  masyarakat  tersebut untuk  mengatur  hubungan  prilaku  antara  anggota-anggota  masyarakat  dan antara  perseorangan  dengan  pemerintah  yang  dianggap  mewakili  kepentingan masyarakat. 3
Pemenang lelang barang rampasan negara berupa kendaraan roda dua yang dieksekusi  dengan  cara  lelang  oleh  Kejaksaan,  secara  ideal  seharusnya memperoleh  perlindungan  hukum  berupa  adanya  peraturan  hukum  atau peraturan  perundang-undangan  yang  memungkinkannya  untuk  mengurus  dan memiliki dokumen kepemilikan kendaraan baik berupa STNK dan BPKB, sehingga haknya sebagai pemenang lelang dapat terpenuhi.
B. Kepastian  Hukum  terhadap  Pemenang  Lelang  Barang  Rampasan Negara  Berupa  Kendaraan  Roda  Dua  yang  Dieksekusi  Dengan  Cara Lelang oleh Kejaksaan.
Pemenang lelang barang rampasan negara berupa kendaraan roda dua yang dieksekusi  dengan  cara  lelang  oleh  Kejaksaan,  tidak  memperoleh  kepastian hukum atas kepemilikan kendaraannya yang diperoleh dari memenangkan lelang, karena  pemenang  lelang  tidak  dapat  mengurus  dan  memiliki  dokumen kepemilikan  kendaraan  baik  berupa  STNK  dan  BPKB.  Hukum  yang  berkualitas pada dasarnya merupakan praktik hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan  sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban  secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum, di samping menjaga  kepastian hukum  juga  menjaga  sendi-sendi  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Hal utama bagi kepastian hukum yakni, adanya peraturan itu sendiri. tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.
Pentingnya  faktor  perundang-undangan  sebagai  dasar  hukum  sesuai dengan  karakter  hukum  positif  dalam  wujudnya  sebagai  peraturan  peraturan perundang-undangan,  di  samping  ditentukan  oleh  suasana  atau  konfigurasi politik  momentum  pembuatannya,  juga  berkaitan  erat  dengan  komitmen  moral serta  profesional  dari  para  anggota  legislatif  itu  sendiri.  Oleh  karena  semangat hukum  yang  dibangun  berkaitan  erat  dengan  visi  pembentuk  undang-undang,
maka  dalam  konteks  membangun  hukum  yang  demokratis,  tinjauan  tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan. Pembentuk undang-undang tidak  semata-mata  berkewajiban  mengadaptasikan  hukum  untuk  mengubah masyarakat  menjadi  lebih  baik,  tetapi  juga  memiliki  kesempatan  untuk memberikan  sumbangan  terhadap  pembentukan  perubahan  masyarakat  itu sendiri.  Pembentuk  undang-undang,  dengan  demikian,  tidak  lagi  semata-mata mengikuti  perubahan  masyarakat,  akan  tetapi  justru  mendahului  perubahan masyarakat itu. Masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan  pembangunan  bangsa,  justru  sesungguhnya  merupakan  kreasi  tidak langsung dari pembentuk undang-undang.
Peraturan  perundang-undangan  sebagai  instrumen  hukum  pidana menciptakan  tata  tertib  di  dalam  masyarakat  melalui  pemberian  pidana  kepada para  pelaku  kejahatan,  artinya  dengan  ditetapkannya  di  dalam  undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana  di  dalam  undang-undang,  maka  diharapkan  warga  masyarakat  akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Tidak tersedianya instrumen hukum bagi pemenang lelang barang rampasan negara berupa kendaraan roda dua yang dieksekusi  dengan  cara  lelang  oleh  Kejaksaan  untuk  mengurus  dan  memiliki dokumen  kepemilikan  kendaraan  baik  berupa  STNK  dan  BPKB,  menunjukkan adanya  kekosongan  hukum  dalam  ini, sehingga  diperlukan  adanya  diskresi  dari pejabat  yang  berwenang  maupun  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  mendapati peristiwa hukum tersebut.
Pejabat  yang  berwenang  maupun  aparat  penegak  hukum  memiliki kebebasan  bertindak  atau  mengambil  keputusan  berdasarkan  pendapat  sendiri dalam hal tidak adanya instrumen hukum. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas  legalitas,  yaitu  asas  hukum  yang  menyatakan  bahwa  setiap  tindakan  atau kebijakan  harus  berdasarkan  ketentuan  undang-undang,  akan  tetapi  tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam hal dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu diperlukan adanya kebebasan atau diskresi pada  pejabat  publik  dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi  dan  kewajiban  yang dibebankan kepadanya.Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk mengatur hal-hal yang  lebih  rinci  dari  pelaksanaan  suatu  ketentuan  undang-undang,  pemerintah atau  dalam  hal  ini  pejabat  publik  diberikan  kebebasan  untuk  mengambil keputusan  berdasarkan  pendapat  sendiri,  namun  ini  tidak  berarti  tidak  ada rambu-rambu  atau  koridor-koridor  hukum  yang  membatasinya.  Adanya  payung hukum  bagi  pemenang  lelang  barang  rampasan  negara  berupa  kendaraan  roda dua  yang  dieksekusi  dengan  cara  lelang  oleh  kejaksaan  dalam  mengurus  dan memiliki  bukti  kepemilikan  kendaraan  bermotor  secara  legal  maka  akan memberikan kepastian hukum bagi pemenang lelang.

## III. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Perlindungan Hukum terhadap pemenang lelang barang rampasan negara berupa  kendaraan  roda  dua  yang  dieksekusi  dengan  cara  lelang  oleh Kejaksaan  dalam  Kutipan  Risalah  Lelang  Nomor:  908/2016  dapat diwujudkan  dengan  memberlakukan  suatu  peraturan  perundang- undangan atau kebijakan khusus dalam rangka memenuhi hak pemenang lelang  untuk  mengurus  dan  memiliki  dokumen  kepemilikan  kendaraan baik berupa  STNK  dan  BPKB,  sehingga  pemenang  memiliki  dasar  hukum yang kuat atas kepemilikan sepeda motor tersebut.
2. Kepastian  Hukum  terhadap  pemenang  lelang  barang  rampasan  negara berupa  kendaraan  roda  dua  yang  dieksekusi  dengan  cara  lelang  oleh Kejaksaan belum terwujud karena pemenang lelang tidak dapat mengurus dan  memiliki  dokumen  kepemilikan  kendaraan  baik  berupa  STNK  dan BPKB.  Pemenang  lelang  dalam  hal  ini  hanya  menerima  Kutipan  Risalah Lelang Nomor: 908/2016 yang berfungsi sebagai akta jual beli.

## B. Saran
Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Hendaknya  pemerintah  atau  instansi  terkait  memberlakukan  suatu peraturan  perundang-undangan  atau  kebijakan  khusus  dalam  rangka memenuhi hak pemenang lelang untuk mengurus dan memiliki dokumen kepemilikan kendaraan baik berupa STNK dan BPKB, sehingga pemenang memiliki dasar hukum yang kuat atas kepemilikan sepeda motor tersebut.
2. Hendaknya  masyarakat  sebagai  pemenang  lelang  disarankan  untuk  terus menempuh  upaya  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  kepemilikan kendaraan  yang  didapat  dari  hasil  lelang  mengingat  adanya  dokumen kepemilikan kendaraan baik berupa STNK dan BPKB merupakan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief,  2003, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, Citra Aditya Bakti. Bandung.
Basmanizar,  1997, Penyelamatan  dan  Pengamanan  Benda  Sitaan Negara  dan Barang  Rampasan  Negara  di  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan Negara. Rajawali Press. Jakarta.
Hendrastanto,  1997. Kapita  Selekta  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia .  Bina Aksara, Jakarta.
Idwan  Santoso,  1997, Manajemen  Lalu-Lintas  Perkotaan ,  Badan Penerbit ITB, Bandung.
Jan  Remmelink,  2003, Hukum  Pidana:  Komentar  atas  Pasal-Pasal  Terpenting dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia . Gramedia.
Mardjono  Reksodiputro,  1994, Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia ( Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi ) Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
Mochtar  Kusumaatmaja,  2006, Konsep-konsep  Hukum  dalam  Pembangunan , Alumni, Bandung.
Mukhlis, 2009, Sistem Manajemen Transportasi Kota, Print Offset. Jakarta.
Nikolas,  2009, Acara  Pidana  Indonesia  dalam  Sirkus Hukum .  Ghalia  Indonesia, Bogor
Noor  Kolim.  2005. Pokok-Pokok  Pengelolaan  Benda  Sitaan  dan  Barang Rampasan  Negara  di  Rupbasan ,  Pusdiklat  Pegawai  Depertemen Hukum dan HAM RI. Jakarta
Phillipus M. Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
R. Badri, 2005, Hak dan Kewajiban dalam Berlalu Lintas . Admin, Surabaya.
Ratna  Nuru  Alfiah,  2001, Benda  Sitaan  dan  Rampasan  Negara ,  Rineka  Cipta,
Jakarta. Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
----------, 2006, Hukum Dalam Jagad Ketertiban . UKI Press, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta. ---------,  1990, Polisi  dan  Lalu  Lintas  Analisis  Menurut  Sosiologi  Hukum .
Mandar Maju, Bandung.
Sudarto, 1983, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum , Citra Aditya Bakti,
Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum , Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
Wiryono  Prodjodikoro,  1990, Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia, Sumur Simanjuntak, Bandung.
Zainab  Ompu  Jainah.  2018., Kapita  Selekta  Hukum  Pidana. Tira  Smart. Tangerang.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hasil Amandemen Keempat Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo . Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
Keputusan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan
Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB  III.  PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah  bahasa  yang  baik  dan  benar,tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia disertai  abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata) dan  Kata  kunci, ketentuan  ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya dengan format footnote. Sumber kutipan  harus  memuat  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  penerbit,  dan  halaman.  Contoh  :  Bagir  Manan.  1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994, hlm. 19. Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh:  Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang  tulisan  antara  15-25  halaman,  font  cambria  dengan  1,15  spasi.  Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah  disertai  nama  lengkap  penulis,  alamat  e-mail  dan  lembaga  tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.