p ISSN 2338-168X – E ISSN 2686-5742

## PENGARUH REVITALISASI TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KEKUMUHAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI DI KAMPUNG MELAYU, KOTA SEMARANG
THE IMPACT OF REVITALIZATION ON REDUCING THE LEVEL OF SLUM AND SOCIO- ECONOMIC CONDITIONS IN MALAY KAMPONG, SEMARANG CITY
Flandi Tito Pratama *1 , Mussadun 2
Departemen Perencanaan Wilayah Dan Kota, Universitas Diponegoro 1,2
Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50275 e-mail * : flandytitop@gmail.com 1

## ABSTRAK
Kampung Melayu merupakan satu dari empat kampung bersejarah yang ada di Kota Semarang, namun saat ini sedang mengalami degradasi yang menyebabkan kawasan ini menjadi kumuh, marginal, tidak produktif, serta menjadi  beban  bagi  Pemerintah  Kota  Semarang.  Tahun  2021  Pemerintah  Kota  Semarang  bersama  Program KOTAKU  melakukan  kegiatan  revitalisasi  untuk  meningkatkan  potensi  pariwisata  Kota  Semarang.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kegiatan revitalisasi terhadap kondisi tingkat kekumuhan dan sosial ekonomi di Kampung Melayu. Sasaran penelitian ini meliputi identifikasi tahapan revitalisasi berdasarkan teori  Danisworo yang  membagi  tahapan  revitalisasi  menjadi  tiga  yakni  intervensi  fisik, revitalisasi  sosial,  dan rehabilitasi ekonomi serta analisis tingkat kekumuhan di Kampung Melayu baik sebelum dan sesudah revitalisasi. Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode  kuantitatif  dengan  teknik  analisisnya  yakni  analisis  statistik deskriptif dan analisis skoring. Hasil menunjukkan bahwa intervensi fisik yang dilakukan pada Kampung Melayu meliputi pembangunan ruang terbuka publik, pembangunan drainase, pembangunan jalan serta pedesteriannya, penyediaan MCK umum, bak sampah, serta hidran. Revitalisasi sosial pada Kampung Melayu dianggap berhasil karena  mampu  menciptakan  lingkungan  yang  menarik  serta  berjati  diri.  Rehabilitasi  ekonomi  di  Kampung Melayu juga dianggap berhasil karena dapat mengakomodasi kegiatan ekonomi formal dan informal sehingga mampu memberikan nilai tambah pada kawasan tersebut. Kegiatan revitalisasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat kekumuhan pada variabel: kondisi jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan. Revitalisasi  kurang  berpengaruh  terhadap  penurunan  tingkat  kekumuhan  pada  variabel:  kondisi  bangunan gedung, kondisi penyediaan minum, kondisi pengelolaan air limbah, dan kondisi pengaman kebakaran.
Kata Kunci : revitalisasi, tingkat kekumuhan, kampung melayu, kota semarang.

## ABSTRACT
The  Malay  Kampong  is  one  of  the  four  historical  villages  in  Semarang  City,  but  is  currently  experiencing degradation which causes this area to become slum, marginal, unproductive, and a burden for the Semarang City Government.  In  2021,  the  Semarang  City  Government  together  with  the  National  Slum  Upgrading  Program carried out revitalization activities to increase the tourism potential of Semarang City. The purpose of this study is to determine the effect of revitalization activities on the condition of the level of slum and socio-economic in Malay  Kampong.  The  objectives  of  this  research  include  identifying  the  stages  of  revitalization  based  on Danisworo's  theory  which  divides  the  stages  of  revitalization  into  three  namely  physical  intervention,  social revitalization,  and  economic  rehabilitation  as  well  as  analyzing  the  level  of  slum  in  it  both  before  and  after revitalization. The analysis method used is a quantitative method with the analysis technique, namely descriptive statistical analysis and scoring analysis. The results show that the physical interventions carried out in Malay Kampong  include  the  construction  of  public  open  spaces,  drainage  and  road  construction,  pedestrianization, provision of public toilets, garbage bins, and hydrants. Social revitalization in it is considered successful because it is able to create an attractive and self-sustaining environment. Economic rehabilitation in Malay Kampong is also considered successful because it can accommodate formal and informal economic activities so as to provide value to the area. Revitalization activities have an effect on reducing the level of slum that is shown in variables including  environmental  road,  environmental  drainage, and  waste  management  conditions.  Revitalization  has less  effect  on  reducing  the  level  of  slumness  as  shown  in  the  variables  including  building,  drinking  supply, wastewater management, and fire safety condition.
Keywords: revitalization, level of slum, malay kampong, semarang city
1 Naskah diterima   : 18 Agustus 2023 Naskah disetujui  : 22 April 2024 DOI : https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2024.016.01.5

## PENDAHULUAN
Revitalisasi umumnya mengacu pada suatu kegiatan perbaikan atau pembangunan fisik yang dilakukan  untuk  memperbaiki  dan  membangun kembali  suatu  kawasan  yang  sedang  mengalami degradasi kualitas lingkungan, salahsatunya yakni permukiman  kumuh  (Lutafali  &  Khoja,  2011). Revitalisasi  pada  permukiman  kumuh  dilakukan untuk  mentransformasikan  lingkungan  sekitar sehingga  dapat  mengakomodir  kepentingan masyarakat yang tinggal didalamnya (Fox, 2014).
Begitupun halnya seperti kawasan Kampung  Melayu  di  Kota  Semarang,  Jawa Tengah.  Menurut    Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  Tentang  Kawasan  Cagar  Budaya Kota  Semarang  Lama  sebagai  Kawasan  Cagar Budaya  Peringkat  Nasional  (2020),  Kampung Melayu  merupakan  salah  satu  dari  empat kampung  bersejarah  yang  memiliki  peranan penting  dalam  pembentukan  Kota  Semarang dimasa lalu. Kampung Melayu awalnya merupakan permukiman masyarakat melayu yang datang  ke  Kota  Semarang  untuk  berdagang, kemudian mereka membentuk suatu permukiman dengan  pola  gang-gang  yang  mereka  beri  nama seperti  Gang  Pranakan,  Gang  Baru,  Gang Cerbonan, dan Gang Kali Cilik, Gang Banjar dan lain-lain (Mussadun et al., 2019).
Sebagai kawasan permukiman, lambat laun Kampung  Melayu  mulai  dipenuhi  oleh  berbagai permasalahan  seperti  kepadatan  penduduk  yang tinggi,  pembangunan  rumah  secara  tidak  formal yang tidak mengikuti aturan dari pemerintah kota terkait,  buruknya  kondisi  sarana  dan  prasarana infrastruktur,  kawasan  padat  penduduk  yang makin  meningkat  jumlahnya  di  setiap  tahunnya (Dewi  &  Esariti,  2016).  Sehingga  hal  ini menyebabkan  kondisi  kawasan  menjadi  kumuh dan  tidak  sehat  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di Kampung Melayu  (Kurniawati et al., 2019).
Adapun  berdasarkan  Surat  Keputusan Walikota  Semarang  Nomer  050/275  Tentang Penetapan  Lokasi  Perumahan  Dan  Permukiman Kumuh  Di  Kota  Semarang  (2021)  menyatakan bahwa  dua  Kelurahan  yang  menjadi  wilayah administari dari Kampung Melayu yakni Kelurahan Dadapsari dan Kelurahan Kuningan di Kecamatan Semarang Utara ini masih menyisakan lokasi  kumuh,  dimana  Kelurahan  Dadapsari tepatnya RW 2, RW 3, RW 4, RW 7, dan RW 8 dan  Kelurahan  Kuningan  pada  wilayah  RW  1 dengan total luasan kumuhnya sebesar 11,74 Ha.
Banyaknya  permasalahan  yang  terjadi  di Kampung  Melayu  menjadikan  kawasan  ini marginal, tidak produktif, tidak sehat, kumuh dan menjadi  beban  bagi  Pemerintah  kota  Semarang (Kurniawati  &  Astuti,  2013).  Sehingga,  pada tahun  2021  Pemerintah  Kota  Semarang  bersama Program  KOTAKU  (Kota  Tanpa  Kumuh)  dan beberapa  pihak-pihak  terkait  mulai  fokus  untuk merevitalisasi kawasan Kampung Melayu, revitalisasi  ini  berfokus  pada  perbaiki  prasarana infrastruktur seperti jalan, pedesterian,dan saluran drainase,  serta  adanya  pembangunan  ruang terbuka  publik.  hal  ini  karena  Kampung  Melayu merupakan bagian dari Kota Semarang Lama dan merupakan  Kawasan  Cagar  Budaya  yang  sarat akan nilai sejarah.
Kegiatan revitalisasi ini dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan di Kampung
Melayu salah satunya yakni pengentasan kumuh, hal  ini  sejalan  dengan  gerakan  100-0-100. Gerakan ini bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat  menikmati  100%  air  bersih,  0%  wilayah kumuh, dan 100% fasilitas terhadap sanitasi yang layak. Adapun revitalisasi ini juga sejalan dengan “ Sustainable  Development  Goals ”  yaitu  pada target  ke-11  tentang  Kota  dan  Komunitas  yang berkelanjutan, dimana poinnya menyatakan untuk menjamin  atas  perumahan  yang  layak,  aman, terjangkau,  memiliki  pelayanan  dasar  yang memadai, serta penataan pada kawasan kumuh.
Revitalisasi Kampung Melayu telah selesai dikerjakan pada bulan Agustus tahun 2022, namun berdasarkan  survei  awal  yang  dilakukan  masih ditemukan  beberapa  permasalahan  yang  belum terselesaikan  pasca  revitalisasi.  Masyarakat Kampung  Melayu  banyak  yang  mengeluhkan tentang  kondisi  air  PDAM  yang  keruh  pasca revitalisasi,  hal  ini  terjadi  karena  adanya pembongkoran saluran drainase sehingga menyebabkan  kebocoran  pada  pipa  PDAM. Adapula masyarakat yang mengeluh karena sering terjadi  pencurian  terhadap  besi  penutup  saluran dan  pengerusakan  lampu  jalan  pasca  revitalisasi yang  menjadikan  kawasan  tersebut  gelap  dan bahaya untuk dilalui.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah disebutkan diatas, diperlukan adanya kajian lebih lanjut  untuk  meninjau  sejauh  mana  pengaruh revitalisasi khususnya terhadap penurunan tingkat kekumuhan  dan  kondisi  sosial  ekonomi  di Kampung  Melayu,  sehingga  rumusan  masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh revitalisasi  terhadap  kondisi  tingkat  kekumuhan dan  kondisi  sosial  ekonomi  di  Kampung
Melayu?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kegiatan revitalisasi terhadap  penurunan  tingkat  kekumuhan  dan kondisi  sosial  ekonomi  yang  ada  di  Kampung Melayu,  untuk  menjawab  tujuan  tersebut  maka sasaran penelitian ini meliputi identifikasi tahapan revitalisasi  dan  analisis  tingkat  kekumuhan  di Kampung  Melayu  baik  sebelum  dan  sesudah revitalisasi.

## METODE

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut  Sugiyono  (2018),  metode  kuantitatif adalah  metode  yang  berlandasan  pada  aliran positivisme  yang  digunakan  untuk  menentukan populasi  atau  sampel  tertentu,  pengambilan sampel  yang  dilakukan  secara  random  dengan pengumpulan  data  melalui  instrumen  analisis yang bersifat statistik. Aliran positivisme menilai realitas/gejala  ataupun  fenomena  itu  dapat diklasifikasikan, relatif sama, tetap, dapat diamati, terukur  dan  memiliki  hubungan  gejala  bersifat sebab akibat (Suardi, 2019).

## Kebutuhan dan Jenis Data
Data-data yang diperlukan dalam pengkajian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.
a) Data Primer
Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh berdasarkan  observasi  lapangan  dan  wawancara untuk memperoleh informasi terkait dengan jenis kegiatan/aktivitas, karakteristik dan permasalahan di lokasi penelitian
b) Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh dengan  melakukan  survei  sekunder  mencakup studi literatur dan data instansi terkait penelitian.
Kebutuhan dan jenis data dalam kajian ini dijelaskan pada Tabel 1.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  adalah  Kampung Melayu.  Secara  administrasi  Kampung  Melayu masuk  kedalam  dua  wilayah  kelurahan,  dimana hampir  sebagian  besar  wilayahnya  terletak  di Kelurahan Dadapsari tepatnya pada RW 2, RW 3, RW  4,  RW  7,  dan  RW  8  serta  sebagian  kecil terletak  di  Kelurahan  Kuningan  tepatnya  pada wilayah  RW  1  di  pinggiran  Kali  Semarang, keduanya terletak di Kecamatan Semarang Utara, Kota  Semarang,  Provinsi  Jawa  Tengah.    Luas wilayah  Kampung  Melayu  sebesar  ±  17  Ha/ 17.000 m2.
Batas wilayah Kampung Melayu antara lain meliputi bagian utara berbatasan dengan Kelurahan  Kuningan,  bagian  selatan  berbatasan dengan  Kelurahan  Dadapsari,  bagian  barat berbatasan  dengan  Kelurahan  Dadapsari,  dan bagian  timur  berbatasan  dengan  Kelurahan Bandarharjo.
Gambar 1. Peta Kampung Melayu
Tabel 1 . Jenis dan Sumber Data
Sasaran Revitalisasi Variabel Penelitian Sub-Variabel Jenis Data Sumber Data Identifikasi Tahapan Revitalisasi di Kampung Melayu Tahapan Intervensi • Intervensi Fisik; • Revitalisasi Sosial • Rehabilitasi Ekonomi
Data Primer Masyarakat Kampung Melayu, Kelurahan Dadapsari dan Kelurahan Kuningan, Konsultan
Program KOTAKU Kota
Semarang Analisis Tingkat Kekumuhan di Kampung Melayu Indikator Permukiman Kumuh • Kondisi Jalan Lingkungan;
• Kondisi Drainase Lingkungan;
• Kondisi Air Limbah;
• Kondisi Persampahan; • Kondisi Pengaman Kebakaran Data Sekunder Konsultan Program KOTAKU Kota Semarang.

## Teknik Pengumpulan dan Analisi Data
Teknik  pengumpulan  adalah  alat  yang diperuntukan  bagi  peniliti  untuk  mengumpulkan informasi  sehingga  penelitian  menjadi  lebih mudah  dan  hasilnya  dapat  dipertanggung jawabkan  (Taufik,  2018).  Dalam  penelitian  ini dilakukan  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  observasi  lapangan,  catatan  lapangan dan  foto,  olah  data  dari  konsultan  program KOTAKU  terkait  revitalisasi  kampung  melayu. Penelitian  ini  menggunakan  Analisis  statistik deskriptif dan Analisis pembobotan (skoring).

## Analisis Statistik Deskriptif
Analisis  statistik  deskriptif  merupakan suatu metode untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan, mengambarkan, dan mejelaskan data-data yang sudah dikumpulkan  tanpa membuat kesimpulan yang berlaku secara umum dan generalisasi (Sugiyono, 2018).
Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini  digunakan  untuk  mengindetifikasi  tahapan revitalisasi di Kampung Melayu. Kemudian hasil analisis ini akan dikomparasikan dengan tahapan revitalisasi  sesuai  dengan  teori  dari  Danisworo (2000)  dalam  Nur’aini  et  al.,  (2015),  dimana menurutnya  tahapan  revitalisasi  harus  dilakukan berdasarkan tiga tahapan yang  meliputi intervensi fisik/perbaikan  fisik,  revitalisasi  sosial,  dan rehabilitasi ekonomi. Analisis ini juga digunakan sebagai  pedoman  untuk  Tingkat  Kekumuhan  di Kampung Melayu.
Tabel 2. Identifikasi Tahapan Revitalisasi
Fokus Sasaran Variabel Sub Variabel Instrumen Penelitian
Tahapan Revitalisasi di
Kampung
Melayu Tahapan Intervensi - Intervensi fisik/ Perbaikan fisik infrastruktur; Dokumen
& Data terkait Tahapan Revitalisasi
- Revitalisasi Sosial; - Rehabilitasi
Ekonomi;

## Analisis Pembobotan (Skoring)
Analisis  pembobotan  (skoring)  adalah penilaian  terhadap  suatu  variabel  yang  diberi peringkat  dengan  menggunakan  skala  numerik yang  dikaitkan  dengan  setiap  deskripsi  (Raharjo, 1988).  Pada  penelitian  ini  analisis  skoring digunakan untuk menganalisis tingkat kekumuhan pada  Kampung  Melayu  baik  sebelum  maupun sesudah revitalisasi.
Langkah  pertama  yang  dilakukan  yakni melakukan  perhitungan  pembobotan  terhadap Aspek/Indikator Kekumuhan menurut Kairupan et al., (2021) yang meliputi 1) Bangunan gedung. 2) Jalan  lingkungan,  3)  Air  Minum,  4)  Drainase lingkungan, 5) Air Limbah, 6) Persampahan, dan 7) Pengaman Kebakaran.
Namun karena selama kegiatan revitalisasi Kampung  Melayu  berlangsung,  hanya  terdapat lima  Aspek  Kekumuhan  yang  dikerjakan  seperti pada Tabel  3. Maka  berikut  adalah  teknik pembobotan  (skoring)  terhadap  Aspek/Indikator kekumuhan  tersebut.  Kemudian  untuk  Parameter yang digunakan mengacu pada Kriteria
Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh berdasarkan  Permen  PUPR  Nomor  14  Tahun 2018.
Tabel 3. Analisis Pembobotan (Skoring)
Fokus Sasaran Variabel Sub Variabel Instrumen Penelitian Analisis Tingkat Kekumuhan baik sebelum dan sesudah revitalisasi Aspek/
Indikator
Kumuh - Kondisi Jalan
Lingkungan; - Kondisi
Drainase
Lingkungan;
- Kondisi Air Limbah; - Kondisi Persampahan; - Kondisi Pengaman Kebakaran. Dokumen & Data terkait Tingkat Kekumuhan

## Kondisi Jalan Lingkungan
Cakupan pelayanan jalan lingkungan dilihat panjang ideal jalan, Rumus yang digunakan yakni:
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 (𝑚)−𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑚) 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 (𝑚) × 100% (1)
Kualitas  permukaan  jalan  lingkungan merupakan  panjang  jalan  yang  memiliki  kualitas permukaan  yang  buruk/rusak.  Rumus  yang digunakan yakni:
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘/𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘 (𝑚) 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 (𝑚) × 100% (2)

## Kondisi Drainase Lingkungan
Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air adalah  luas  kawasan  tergenangan  (Ha).  Rumus yang digunakan yakni:
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔 (𝐻𝑎) 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 (𝐻𝑎) × 100% (3)
Ketidaksediaan  drainase  merupakan  hasil bagi  dari  panjang  existing  (m)  drainase  dengan panjang  ideal  (m)  drainase.  Rumus  yang digunakan yakni:
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 (𝑚)−𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑚) 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 (𝑚) × 100% (4)
Kualitas  konstruksi  drainase  dilihat  dari panjang  drainase  buruk  (m).  Rumus  yang digunakan yakni:
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘 (𝑚)
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑚) × 100% (5)

## Kondisi Pengelolaan Air Limbah
Sistem  pengelolaan  air  limbah  yang  tidak sesuai  standar  teknis  dilihat  dari  jumlah  KK dengan  sistem  air  limbah  tidak  sesuai  dengan standar teknis. Rumus yang digunakan adalah:
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝐾 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝐾 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 × 100% (6)
Prasarana  dan  Sarana  Pengelolaan  Air Limbah  yang  tidak  sesuai  dengan  persyaratan teknis merupakan jumlah KK dengan sarana dan prasarana  air  limbah  tidak  sesuai  dengan persyaratan teknis. Rumus yang digunakan yakni:
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝐾 𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝐾 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 × 100% (7)

## Kondisi Pengelolaan Persampahan
Prasarana  dan  sarana  persampahan  yang tidak sesuai dengan persyaratan Teknis merupakan  Jumlah  KK  dengan  prasarana  dan sarana  sampah  yang  tidak  sesuai  persyaratan teknis. Rumus yang digunakan adalah:
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝐾 𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝐾 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 × 100% (8)
Sistem  pengelolaan  persampahan  yang tidak sesuai standar teknis merupakan Jumlah KK dengan  sistem  pengelolaan  sampah  tidak  sesuai standar teknis. Rumus yang digunakan adalah:
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝐾 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝐾 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 × 100% (9)

## Kondisi Pengaman Kebakaran
Ketidaksediaan prasarana pengaman kebakaran adalah jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran (unit). Rumus yang digunakan yakni:
𝑇𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 (𝑢𝑛𝑖𝑡)
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 (𝑢𝑛𝑖𝑡) × 100% (10) Ketidaksediaan sarana
pengaman kebakaran adalah jumlah bangunan tidak terlayani sarana  proteksi  kebakaran  (unit).  Rumus  yang digunakan yakni:
𝑇𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 (𝑢𝑛𝑖𝑡) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 (𝑢𝑛𝑖𝑡) × 100% (11)
Setelah  dilakukan  pembobotan  terhadap Aspek/Indikator kekumuhan, langkah selanjutnya adalah  melakukan  analisa  terhadap  tingkat kekumuhan  per  Parameter  berdasarkan  Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 pada Tabel 4.
Tabel 4 . Penilaian Per-Parameter Kekumuhan
Penilaian Parameter Kekumuhan
- Jika bernilai antara 76% - 100%, maka diberi bobot 5;
- Jika bernilai antara 51% - 75%, maka diberi bobot 3;
- Jika bernilai antara 25% - 50%, maka diberi bobot 1;
- Jika bernilai <25%, maka diberi bobot 0.
Setelah dilakukan penilaian terhadap semua Parameter kekumuhan, maka langkah selanjutnya yakni melakukan pembobotan dengan menjumlah semua  nilai  pada  kriteria  kekumuhan  kemudian menyesuaikan  dengan  nilai  tingkat  kekumuhan sesuai  dengan  Permen  PUPR  Nomor  14  Tahun 2018 yang diuraikan sebagai berikut:
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ𝑎𝑛 = ∑ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑒𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ𝑎𝑛 (12)
Hasilnya dari perhitungan tersebut kemudian  akan  disesuaikan  dengan  bobot penilaian  yang  sudah  diatur  sehingga  akan diketahui tingkat kekumuhan suatu kawasan.
Tabel 5 . Penilaian Akhir Tingkat Kekumuhan
No. Hasil Perhitungan/Skor Pembobotan Tingkat Kekumuhan Tingkat Kumuh 1 <16 Tidak Kumuh 2 16 - 37 Kumuh Ringan 3 38 – 59 Kumuh Sedang 4 60 - 80 Kumuh Berat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Tahapan Revitalisasi
Tahapan  revitalisasi  di  Kampung  Melayu akan dianalisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Danisworo (2000), menurutnya revitalisasi  membutuhkan  langkah-langkah  yang bertahap serta waktu dalam proses intervensinya, langkah-langkah tersebut terdiri atas tiga tahapan yakni  1)  Intervensi  fisik  atau  perbaikan  fisik infrastruktur,  2)  Revitalisasi  sosial,  dan  3) Rehabilitasi ekonomi. Namum pada penelitian ini hanya akan mengindentifikasi tahapan revitalisasi berdasarkan  kegiatan  Intervensi  fisik/perbaikan fisik saja.
Berikut merupakan penjelasan dari masing- masing  tahapan  revitalisasi  yang  dilakukan  di Kampung Melayu.

## Intervensi Fisik di Kampung Melayu
Intervensi fisik atau perbaikan infrastruktur dalam  kegiatan  revitalisasi  yang  dimaksud Danisworo  (2000)  merupakan  suatu  kegiatan perbaikan  atau  peningkatan  pada  fisik  suatu bangunan atau infrastruktur yang dilakukan secara bertahap yang meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas  serta  kondisi  fisik  bangunan  atau infrastruktur,  penataan  ruang  hijau,  penataan sistem penghubung, penataan sistem penanda, dan penataan ruang terbuka publik.
Berdasarkan Tabel  6 ,  dapat  diketahui bahwa  intervensi  fisik/perbaikan  fisik  yang dilaksanakan  di  Kampung  Melayu  ini  berfokus pada pembangunan jalan dan pedestrian, perbaikan  dan  normalisasi  drainase,  penyediaan hidran, penyediaan MCK umum, penyediaan tong sampah,  dan  pembangunan  ruang  terbuka  publik yang  berfungsi  sebagai  wadah  masyarakat Kampung  Melayu  untuk  melakukan  berbagai aktivitas sosial ekonomi.
Jika dibandingkan dengan teori Danisworo (2000)  yang  menyatakan  bahwa  intervensi  fisik saat  revitalisasi  harus  meliputi  perbaikan  dan peningkatan kualitas serta kondisi fisik
bangunan/infrastruktur,  penataan  ruang  hijau, penataan  sistem  penghubung,  penataan  sistem penanda,  dan  penataan  ruang  terbuka  publik. Sehingga  pernyataan  tersebut  hanya  penataan ruang  hijau  saja  yang  tidak  terpenuhi  karena keterbatasan lahan.
Hasil  dari  analisis  ini  akan  menjadi  acuan untuk  menganalisis  tingkat  kekumuhan  di Kampung  Melayu  namun  berdasarkan Tabel  6 diatas hanya terdapat lima Aspek Kekumuhan saja yakni  kondisi jalan, kondisi  drainase,  kondisi air limbah,  kondisi  persampahan,  dan  pengaman kebakaran.
Namun cukup disayangkan dalam intervensi  fisik  ini  ternyata  tidak  ditemukan adanya  pembangunan  pos  pengaman  baru  untuk menambah rasa aman pengunjung, tidak ada ruang parkir  yang  memadahi  dan  nyaman,  serta  tidak adanya  intervensi  terhadap  bangunan  heritage sehingga kurang mengacu dari tujuan revitalisasi yang  tidak  hanya  untuk  pengetasan  kumuh  saja namun  juga  menjadikan  Kampung  Melayu sebagai kawasan wisata budaya.
Kondisi  persebaran intervensi fisik  selama revitalisasi dapat dilihat pada Gambar 2.

## Tabel 6. Intervensi Fisik Selama Revitalisasi Kampung Melayu
No. Kegiatan/Intervensi Fisik Lokasi Vol 1. Ruang Terbuka Publik (Taman Lingkungan, Taman rekreasi/hiburan) Kelurahan Dadapsari 1 Ls 2. Drainase Lingkungan Kelurahan Dadapsari RW 2,3,4,6,7,8 dan Kelurahan Kuningan RW 1 4.600 m 3. Jalan Paving Block dan Pedestrian Kelurahan Dadapsari RW 2,3,4,6,7,8 dan Kelurahan Kuningan RW 1 876 m 4. Jalan Aspal dan Pedestrian Kelurahan Dadapsari 260 m 5. Jalan Beton dan Pedestrian Kelurahan Dadapsari RW 2,3,4,6,7,8 1.807 m 6. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat Kelurahan Dadapsari 1 Ls 7. Penyediaan Hidran Kelurahan Dadapsari 10 Unit 8. Penyediaan MCK Umum Kelurahan Dadapsari 4 Unit 9. Penyediaan Bak/Tong Sampah Kelurahan Dadapsari 17 Unit 10 Pembangunan Jembatan Dermaga Kelurahan Dadapsari 1 Ls
Gambar 2. Persebaran Intervensi Fisik Selama Revitalisasi di Kampung Melayu

## Revitalisasi Sosial di Kampung Melayu
Revitalisasi sosial diartikan oleh Danisworo (2000) sebagai suatu kegiatan revitalisasi/penataan kawasan yang dapat menciptakan  lingkungan  menarik  dan  tidak sekadar  membuat beautiful  place .  Menurutnya kegiatan revitalisasi harus berdampak positif dan dapat  meningkatkan  dinamika  serta  kehidupan sosial  masyarakat.  Kegiatan  perancangan  dan pembangunan  kota  seperti  revitalisasi  kawasan dilakukan  untuk  menciptakan  lingkungan  sosial yang berjati diri ( place making ) dan hal ini perlu didukung  dengan  suatu  pengembangan  institusi dan dukungan dari pemerintah.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan,  salah  satu  bentuk  intervensi  fisik  saat revitalisasi Kampung Melayu yakni pembangunan Ruang  Terbuka  Publik  (RTP)  ternyata  mampu membuat  lingkungan  disekitarnya  menjadi  lebih menarik,  tidak  hanya  bagi  masyarakat  lokal namun juga para pengunjung.
Ruang Terbuka Publik ini terletak di ujung Jalan Layur Kelurahan Dadapsari, dulunya Ruang Terbuka  Publik  ini  merupakan  kumpulan bangunan kumuh yang digunakan sebagai tempat tinggal  ilegal  dan  tempat  berjualan,  adapun berdasarkan  informasi  yang  didapat  oleh  penulis saat melakukan penyebaran kuesioner penelitian, warga sekitar bercerita bahwa tempat ini dulunya sering  digunakan  sebagai  tempat  dilakukannya berbagai tindakan kriminal antara lain seperti aksi premanisme, perjudian, dan mabuk-mabukan.
Gambar 3. Kondisi Kawasan Sekitar RTP sebelum revitalisasi
Sesudah  dilakukan  revitalisasi,  kawasan yang  dulu  terlihat  kumuh  serta  terkesan menyeramkan  ini  berangsur  berubah  menjadi suatu  kawasan  yang  produktif  serta  dapat meningkatkan dinamika kehidupan sosial
masyarakat Kampung Melayu khususnya Masyarakat Kelurahan Dadapsari.
Gambar 4 . Kondisi Kawasan Sekitar RTP setelah revitalisasi
Ruang Terbuka Publik di Kampung Melayu merupakan  suatu  tempat  yang  memiliki  fungsi sebagai  ruang  berkegiatan  masyarakat  yang menetap  dan  dapat  dilakukan  secara  rutin  serta telah  dilengkapi  oleh  sarana  dan  prasarana  yang dapat  menunjang  kegiatan  masyarakat  Kampung Melayu  untuk  bersosialisasi,  bermain,  dan bersantai.
Ruang  Terbuka  Publik  Kampung  Melayu dilengkapi  oleh  sarana  dan  prasarana  seperti gazebo, arena bermain berupa ruang terbuka yang luas,  miniatur  kapal  yang  dapat  dijadikan  objek bersua foto serta untuk melihat kondisi Kampung Melayu  dari  atas,  dan  MCK  umum  jika  suatu waktu  pengunjung ingin  buang  air  kecil maupun air besar.
Gambar 5 . Miniatur Kapal di Kawasan Sekitar RTP Kampung Melayu
Adanya  landmark  berupa  gapura  yang bertuliskan  Kampung  Melayu  juga  semakin memperkuat jati diri ( place making ) kawasan ini sebagai  salah  satu  kawasan  bersejarah  yang memiliki  peranan  penting  dalam  pembentukan Kota Semarang dimasa lalu.
Gambar 6 . Gapura Kampung Melayu di Kawasan

## Sekitar RTP
Keberadaan  dan  fungsi  Ruang  Terbuka Publik sebagai wadah untuk berkegiatan masyarakat Kampung Melayu ternyata mendapat dukungan  penuh  dari  sang  pemangku  wilayah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah  Kota  Semarang  secara  rutin  dan berkala  mengadakan  kegiatan-kegiatan  sosial kemasyarakatan  seperti  pelatihan  UMKM  dan senam  bersama  setiap  minggu  pagi  yang  turut diwakili  oleh  pihak  Kelurahan  Dadapsari  dan  di bantu  oleh  warga  masyarakat  serta  Pokdarwis Kampung Melayu.

## Gambar 7 . Kegiatan Masyarakat Kampung Melayu di Kawasan RTP
Sehingga berdasarkan penjelasan diatas jika dilihat  dari  teori  Danisworo  (2000)  maka revitalisasi  sosial  di  Kampung  Melayu  dapat dinyatakan  berhasil,  karena  revitalisasi  di
Kampung  Melayu  ini  tidak  hanya  sekedar menciptakan lingkungan menarik dan berjati diri ( place making ), namun juga dapat meningkatkan dinamika kehidupan sosial masyarakat Kampung Melayu  dengan  adanya  Ruang  Terbuka  Publik sebagai  wadah  berkegiatan  dan  bersosialisasi, ditambah  dukungan  dan  pengawasan  langsung dari  Pemerintah  Kota  Semarang  yang  menjadi tonggak utama agar seluruh kegiatan di kawasan tersebut  berjalan  lancar  serta  ruang-ruang  yang telah berdampak positif bagi masyarakat
Kampung  Melayu  selalu  dapat  tetap  terjaga  dan berfungsi dengan baik dan layak.

## Rehabilitasi Ekonomi di Kampung Melayu
Menurut Danisworo (2000) dalam Nur’aini et  al.,  (2015)  Rehabilitasi  Ekonomi  merupakan tindakan  perbaikan  fisik  kawasan  yang  bersifat jangka pendek dan diharapkan bisa mengakomodasi  kegiatan  ekonomi  formal  dan informal  sehingga  mampu  memberikan  nilai tambah  bagi  kawasan  tersebut.  Menurutnya kegiatan  revitalisasi  perlu  dikembangkan  agar memiliki  fungsi  lain  yang  dapat  mendorong terjadinya  aktivitas  ekonomi  dan  sosial  pada masyarakatnya.
Dari  pengamatan  yang  dilakukan  penulis saat  observasi  langsung  dilapangan,  dampak setelah  revitalisasi  yang  dilakukan  di  Kampung Melayu  terlihat  dapat  mengakomodir  kegiatan perekonomian  masyarakat baik  itu  secara  formal dan informal.
Gambar 8 . Aktivitas  Perekonomian Masyarakat

## Kampung Melayu di Kawasan RTP
Keberadaan  Ruang  Terbuka  Publik  ini ternyata  mampu  memberikan  nilai  tambah  bagi kawasan  tersebut  sehingga  banyak  masyarakat lokal sekarang membuka warung-warung UMKM dan lapak permainan di sekitaran Ruang Terbuka Publik  Kampung  Melayu  karena  merasa  banyak pengunjung yang akan membeli dagangannya.
Gambar 9. Lapak Permainan buatan Masyarakat

## Kampung Melayu di Kawasan RTP

## Analisis Tingkat Kekumuhan
Tingkat  Kekumuhan  di  Kampung  Melayu akan dianalisis berdasarkan teori Kairupan et al., (2021)  yang  menyebutkan  bahwa  terdapat  7 Aspek/Indikator  Kekumuhan,  namun  dalam analisis  ini  hanya  akan  menggunakan  5  variabel saja sesuai dengan intervensi fisik yang dilakukan di  Kampung  Melayu  yakni  Kondisi  Jalan Lingkungan,  Kondisi  Drainase,  Kondisi  Air Limbah,  Kondisi  Persampahan,  dan  Proteksi Kebakaran.  Semua  variabel  tersebut  akan  dinilai berdasarkan parameter dari Permen PUPR Nomor 14  Tahun  2018.  Berikut  merupakan  penjelasan dari  masing-masing  tahapan  revitalisasi  yang dilakukan di Kampung Melayu.

## Kondisi Jalan Lingkungan
a) Cakupan Jalan
Berdasarkan data dari Program KOTAKU, tidak  terdapat  intervensi  fisik  terkait  dengan Cakupan  Jalan  Lingkungan,  sehingga  berikut merupakan  perhitungan  skor  Cakupan  Jalan Lingkungan di Kampung Melayu.
Panjang Ideal (m)−Panjang eksisting (m) Panjang  ideal (m) × 100% 3.691 − 3.691 3.691 × 100%
0  ×  100%  =  0 %
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka Cakupan  Jalan  baik  sebelum  dan  sesudah dilakukan revitalisasi sebesar 0%, sehingga dilihat dari Gambar  10 nilai  skor  yang  didapat  adalah sebesar 0.
Gambar 10. Cakupan Jalan Di Kampung Melayu
b) Kualitas Permukaan Jalan
Berdasarkan data dari Program KOTAKU, berikut  merupakan  perhitungan  skor  kualitas permukaan  jalan  sebelum  adanya  revitalisasi  di Kampung Melayu.
Panjang jalan buruk/rusak(m) Panjang jalan ideal(m) × 100% 1.685
3.691 × 100%
0,46  ×  100%  =  46 %
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka  kualitas permukaan jalan buruksebelum dilakukan revitalisasi  pada  Kampung  Melayu  sebesar  46%, sehingga dilihat dari Gambar 11 nilai skor yang didapat adalah sebesar 1.
Namun  dari  data  Program  KOTAKU diketahui adanya kegiatan revitalisasi di Kampung Melayu  membuat  panjang  jalan  yang  buruk mengalami perubahan, berikut merupakan perhitungan  skor  kualitas  permukaan  jalan sesudah dilakukan revitalisasi:
Panjang jalan buruk/rusak (m) Panjang jalan ideal (m) × 100%
3.691
3.691 × 100%
0  ×  100%  =  0 %
Dari hasil perhitungan diatas maka kualitas permukaan jalan sesudah dilakukan revitalisasi di Kampung  Melayu  sebesar  0%,  sehingga  dari Gambar 11 nilai skor yang didapat adalah sebesar 0.
3, 691 3, 691 3, 691 3, 69 1 0% 0% 0 0 S E B E L U M   R E V I T A L I S A S I S E S U D A H   R E V I T A L I S A S I Panjang Jalan ideal (m) Panjang Jalan eksisting (m) Skor Kumuh % Skor Kumuh (PUPR2018)
Gambar 11. Kualitas Permukaan Jalan Di Kampung

## Melayu

## Kondisi Drainase Lingkungan
a) Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Program  KOTAKU  diketahui  bahwa  luas kawasan  tergenang  di  Kampung  Melayu  yaitu 3,43  Ha  dengan  luas  kawasan  keseluruhan  yaitu 11,74  Ha,  berikut  merupakan  perhitungan  skor ketidakmampuan  mengalirkan  limpasan  air sebelum adanya revitalisasi di Kampung Melayu:
Luas kawasan tergenang (Ha)
Luas kawasan keseluruhan (Ha) × 100%
3,34
11,74 × 100%

## 0,29 × 100%  =  29%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka ketidakmampuan  mengalirkan  limpasan  air sebelum  dilakukan  revitalisasi  pada  Kampung Melayu  sebesar  29%,  sehingga  jika  dilihat  dari Gambar 12 nilai skor yang didapat adalah sebesar 1.
Namun  dari  data  Program  KOTAKU diketahui adanya kegiatan revitalisasi di Kampung Melayu  membuat  luas  kawasan  yang  tergenang mengalami perubahan dari 3,34 Ha menjadi 0,67 Ha, berikut merupakan perhitungan skor kualitas permukaan jalan sesudah dilakukan revitalisasi:
Luas kawasan tergenang (Ha) Luas kawasan keseluruhan (Ha) × 100%
0,67 11,74 × 100%

## 0,057 × 100%  =  5,7%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka ketidakmampuan  mengalirkan  limpasan  air sesudah  dilakukan  revitalisasi  di  Kampung Melayu  sebesar  5,7%,  sehingga  jika  dilihat  dari Gambar 12 nilai skor yang didapat adalah sebesar 0.
Gambar 12. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air di Kampung Melayu
b) Ketidaksediaan Drainase
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Program  KOTAKU  diketahui  bahwa  panjang drainase  ideal  di  Kampung  Melayu  yaitu  5.076 meter dan panjang drainase eksisting yaitu 4.896 meter,  berikut  merupakan  perhitungan  skor ketidaksediaan  drainase  di  Kelurahan  Dadapsari sebelum adanya revitalisasi Kampung Melayu:
Panjang ideal (m) − Panjang eksisting (m) Panjang ideal (m) × 100% 5.076 − 4.896 5.076 × 100%

## 0,04 × 100%  =  4%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka ketidaksediaan  drainase  sebelum  dilakukan revitalisasi  pada  Kampung  Melayu  sebesar  4%, sehingga  jika  dilihat  dari Gambar  13 nilai  skor yang didapat adalah sebesar 0.
Namun  dari  data  Program  KOTAKU diketahui adanya kegiatan revitalisasi di Kampung Melayu  membuat  panjang  drainase  eksisting mengalami  perubahan  dari  4.896  meter  menjadi 4.926 meter, berikut merupakan perhitungan skor ketidaksediaan drainase sesudah dilakukan revitalisasi: Panjang ideal (m) − Panjang eksisting (m) Panjang ideal (m) × 100% 5.076 − 4.926 5.076 × 100%

## 0,029 × 100%  =  2,9%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka Ketidaksediaan  drainase  sesudah  dilakukan revitalisasi pada Kampung Melayu sebesar 2,9%, sehingga  jika  dilihat  dari Gambar  13 skor  yang didapat adalah sebesar 0.
Gambar 13. Ketidaksediaan Drainase di Kampung Melayu
c) Kualitas Drainase
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Program  KOTAKU  diketahui  bahwa  panjang drainase  ideal  di  Kampung  Melayu  yaitu  5.076 meter dengan panjang drainase buruk yaitu 3.215 meter,  berikut  merupakan  perhitungan  skor kualitas  kontruksi  drainase  sebelum  adanya revitalisasi di Kampung Melayu:
Panjang drainase buruk (m) Panjang Drainase ideal (m) × 100%
3.215
5.076 × 100%

## 0,63 × 100%  = 63%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka kontruksi drainase sebelum dilakukan revitalisasi pada  Kampung  Melayu  sebesar  63%,  sehingga jika  dilihat  dari Gambar  14 skor  yang  didapat adalah sebesar 3.
Namun  dari  data  Program  KOTAKU diketahui adanya kegiatan revitalisasi di Kampung Melayu  membuat  panjang  drainase  buruk mengalami  perubahan  dari    3.215 meter menjadi 256  meter,  berikut  merupakan  perhitungan  skor kualitas kontruksi drainase sesudah revitalisasi:
Panjang drainase buruk (m) Panjang Drainase ideal (m) × 100% 256
5.076 × 100%

## 0,079 × 100%  = 7,9%
Dari hasil perhitungan diatas maka kualitas kontruksi  drainase  sesudah  dilakukan  revitalisasi pada  Kampung  Melayu  sebesar  7,9%,  sehingga jika  dilihat  dari Gambar  14 skor  yang  didapat adalah sebesar 0.
Gambar 14 . Kualitas Kontruksi Drainase di Kampung

## Melayu

## Kondisi Pengelolaan Air Limbah
a) Sistem Pengelolaan Air Limbah
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Program  KOTAKU  diketahui  bahwa jumlah  KK keselurahan  yaitu  800  KK  dengan  jumlah  KK yang sistem air limbah tidak sesuai standar teknis yaitu  140  KK,  berikut  merupakan  perhitungan skor dari sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai  standar  teknis  sebelum  adanya  revitalisasi Kampung Melayu:
Jumlah KK sistem tidak sesuai standar Jumlah KK keselurahan × 100% = 140 800 × 100%

## =  0,18 × 100%  =  18%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka  sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis  sebelum  dilakukan  revitalisasi  pada Kampung  Melayu  sebesar  18%,  sehingga  jika dilihat dari Gambar 15 skor yang didapat adalah sebesar 0.
Namun  dari  data  Program  KOTAKU diketahui adanya kegiatan revitalisasi di Kampung Melayu  membuat  jumlah  KK  yang  sistem  air limbah  tidak  sesuai  standar  teknis  mengalami perubahan dari  140 KK menjadi 98 KK, berikut merupakan  perhitungan  skor  sistem  pengelolaan air  limbah  yang  tidak  sesuai  standar  teknis sesudah dilakukan revitalisasi.
Jumlah KK sistem tidak sesuai standar Jumlah KK keselurahan × 100%
= 98 800 × 100%
=  0,1225 × 100%  =  12,25%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka  sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis sesudah dilakukan revitalisasi di Kampung Melayu sebesar 12,25%, sehingga jika dilihat dari Gambar 15 skor yang didapat adalah sebesar 0.
Gambar 15 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Yang Tidak Sesuai Standar Teknis di Kampung Melayu

## b) Sarana Prasarana Air Limbah
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Program KOTAKU  diketahui  bahwa  jumlah  KK  keselurahan yaitu  800  KK  dengan  jumlah  KK  yang  sapras  air limbahnya  tidak  sesuai  standar  teknis  yaitu  354  KK, berikut  merupakan  perhitungan  skor  dari  sapras pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis sebelum adanya revitalisasi di Kampung Melayu.
Jumlah KK sapras tidak sesuai standar Jumlah KK keselurahan × 100% 354 800 × 100%

## 0,44 × 100%  =  44%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka  sapras pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis  sebelum  dilakukan  revitalisasi  pada Kampung  Melayu  sebesar  44%,  sehingga  jika dilihat dari Gambar 16 skor yang didapat adalah sebesar 1.
Namun  dari  data  Program  KOTAKU diketahui adanya kegiatan revitalisasi di Kampung Melayu  membuat  jumlah  KK  yang  sapras  air limbah  tidak  sesuai  standar  teknis  mengalami perubahan dari  354 KK menjadi 294 KK, berikut merupakan  perhitungan  skor  sapras  pengelolaan air  limbah  yang  tidak  sesuai  standar  teknis sesudah dilakukan revitalisasi.
Jumlah KK sapras tidak sesuai standar
Jumlah KK keselurahan × 100% 294 800 × 100%
0,36 × 100%  =  36%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka  sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis  sesudah  dilakukan  revitalisasi  pada Kampung  Melayu  sebesar  36%,  sehingga  jika dilihat dari Gambar 16 skor yang didapat adalah sebesar 1.
Gambar 16 . Sapras Pengelolaan Air Limbah Yang Tidak Sesuai Standar Teknis di Kampung Melayu

## Kondisi Pengelolaan Persampahan
a) Sarana Prasarana Persampahan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Program  KOTAKU  diketahui  bahwa jumlah  KK keselurahan  yaitu  800  KK  dengan  jumlah  KK yang  sapras  persampahan  tidak  sesuai  standar teknis  yaitu  586  KK,  berikut  merupakan perhitungan  skor  dari  sapras  persampahan  yang tidak  sesuai  persyaratan  teknis  sebelum  adanya revitalisasi di Kampung Melayu.
Jumlah KK sapras tidak sesuai standar Jumlah KK keselurahan × 100% 586 800 × 100%

## 0,73 × 100%  =  73%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka  sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis  sebelum  dilakukan  revitalisasi  pada Kampung  Melayu  sebesar  73%,  sehingga  jika dilihat dari Gambar 17 skor yang didapat adalah sebesar 3.
Namun  dari  data  Program  KOTAKU diketahui adanya kegiatan revitalisasi di Kampung Melayu  membuat  jumlah  KK  yang  sapras persampahannya  tidak  sesuai  dengan  standar teknis mengalami perubahan dari 586 KK menjadi 78  KK,  berikut  merupakan  perhitungan  skor sapras  persampahan  tidak  sesuai  standar  teknis sesudah dilakukan revitalisasi.
Jumlah KK sapras tidak sesuai standar Jumlah KK keselurahan × 100%
78
800 × 100%

## 0,097 × 100%  =  9,7%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka  sapras persampahan  tidak  sesuai  persyaratan  teknis sesudah  dilakukan  revitalisasi  di  Kampung Melayu  sebesar  9,7  %,  sehingga  jika  dilihat  dari Gambar 17 skor yang didapat adalah sebesar 0.
Gambar 17. Sapras Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis di Kampung Melayu
b) Sistem Pengelolaan Persampahan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Program  KOTAKU  didapati  bahwa  tidak  ada intervensi  fisik  terkait  aspek  sistem  pengelolaan persampahan  yang  tidak  sesuai  standar  teknis  di Kampung  Melayu  sehingga  tidak  ada  perubahan baik sebelum dan sesudah revitalisasi.
Diketahui jumlah KK keselurahan yaitu 800 KK dengan jumlah KK yang sistem persampahannya tidak sesuai standar teknis yaitu 23 KK. Berikut merupakan perhitungan skor dari sistem  pengelolaan  persampahan  yang  tidak sesuai  standar  teknis  baik  sebelum  dan  sesudah adanya revitalisasi di Kampung Melayu:
Jumlah KK sistem tidak sesuai standar Jumlah KK keselurahan × 100% 23 800 × 100%

## 0,03 × 100%  =  3 %
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka  sistem pengelolaan  persampahan  yang  tidak  sesuai standar  teknis  baik  sebelum  dan  sesudah dilakukan  revitalisasi  pada  Kampung  Melayu sebesar 3%, sehingga jika dilihat dari Gambar 18 skor yang didapat adalah sebesar 0.
Gambar 18 . Sistem Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis di Kampung Melayu

## Kondisi Pengaman/Proteksi Kebakaran
a) Prasarana Proteksi Kebakaran Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Program  KOTAKU  diketahui  bahwa  jumlah bangunan  keselurahan  yaitu  694  unit  dengan jumlah bangunan tanpa prasarana
pengaman/proteksi  kebakaran  yaitu  442  unit berikut merupakan perhitungan skor dari ketidaksediaan prasarana pengaman/proteksi kebakaran  sebelum  adanya  revitalisasi  di Kampung Melayu:
𝑇𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 × 100% 442 𝑢𝑛𝑖𝑡
694 unit × 100%

## 0,64 × 100%  =  64%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka ketidaksediaan prasarana pengaman/proteksi kebakaran  sebelum  dilakukan  revitalisasi  pada Kampung  Melayu  sebesar  64%,  sehingga  jika dilihat dari Gambar 19 skor yang didapat adalah sebesar 3.
Namun  dari  data  Program  KOTAKU diketahui adanya kegiatan revitalisasi di Kampung Melayu  membuat  jumlah  bangunan  tanpa prasarana pengaman/proteksi kebakaran mengalami  perubahan  dari  442  KK  menjadi  49 KK,  berikut  merupakan  perhitungan  skor  sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis sesudah dilakukan revitalisasi.
𝑇𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 × 100%
49 𝑢𝑛𝑖𝑡
694 unit × 100%
0,07 × 100%  =  7%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka ketidaksediaan prasarana pengaman/proteksi kebakaran  sebelum  dilakukan  revitalisasi  pada Kampung  Melayu  sebesar  7%,  sehingga  jika dilihat dari Gambar 19 skor yang didapat adalah sebesar 0.
Gambar 19 . Ketidaktersediaan Prasarana Pengaman/Proteksi Kebakaran di Kampung Melayu

## b) Sarana Proteksi Kebakaran
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Program  KOTAKU  didapati  bahwa  tidak  ada intervensi  fisik  terkait  aspek  ketidaksediaan sarana  proteksi  kebakaran  di  Kampung  Melayu sehingga  tidak  ada  perubahan  baik  sebelum  dan sesudah revitalisasi.
Diketahui bahwa jumlah bangunan keselurahan  yaitu  694  unit  dengan  jumlah bangunan tanpa sarana pengaman/proteksi kebakaran  yaitu  694  unit.  Sehingga  berikut merupakan  perhitungan  skor  dari  ketidaksediaan sarana  pengaman/proteksi  kebakaran  sebelum adanya revitalisasi di Kampung Melayu:
𝑡𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 × 100%
694 𝑢𝑛𝑖𝑡
694 unit × 100%
1 × 100%  =  100%
Dari  hasil  perhitungan  diatas  maka ketidaksediaan sarana pengaman/proteksi
kebakaran  baik  sebelum  maupun  sesudah dilakukan  revitalisasi  pada  Kampung  Melayu sebesar 100%, sehingga jika dilihat dari Gambar 20 skor yang didapat adalah sebesar 5.
Gambar 20. Ketidaktersediaan Prasarana Pengaman/Proteksi Kebakaran di Kampung Melayu

## Pembobotan Tingkat Kekumuhan
Berdasarkan  pembahasan  terkait  2 analisis diatas  maka  berikut  merupakan  temuan  pada penelitian ini:
a) Temuan Pada Analisis Tahapan Revitalisasi
Analisis tahapan revitalisasi dibagi menjadi 3 variabel sesuai dengan teori Danisworo (2000) yaitu  intervensi  fisik,  revitalisasi  fisik,  dan rehabilitasi  ekonomi.  Temuan  pada  analisis  ini dapat dilihat pada Tabel 7.
b) Temuan Pada Analisis Tingkat Kekumuhan
Analisis  tingkatan  kekumuhan  dibagi menjadi 5 variabel sesuai dengan teori Kairupan et al.,  (2021)  dan  dinilai  menggunakan    parameter dari  Permen  PUPR  Nomor  14  Tahun  2018. Berikut  merupakan  penjelasan  dari  masing- masing  tahapan  revitalisasi  yang  dilakukan  di Kampung Melayu. Temuan pada analisis ini dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 7. Temuan Analisis Tahapan Revitalisasi
Variabel
Temuan Positif Temuan Negatif Intervensi Fisik Revitalisasi  di  Kampung  Melayu    telah  sesuai  dengan  teori  dari Danisworo  (2000)  dimana  kegiatan  intervensi  fisik  yang  dilakukan meliputi  Perbaikan  dan  peningkatan  kualitas  serta  kondisi  fisik bangunan/infrastruktur,  Penataan  sistem  penghubung,  Penataan sistem penanda, dan Penataan ruang terbuka publik. Tidak banyak ditemukan penataan ruang hijau  karena  keterbatasan  lahan  yang tersisa,  tidak  ditemukan  intervensi terhadap bangunan heritage,tidak adanya pembangunan pos keamanan baru, tidak adanya ruang parkir yang memadahi Revitalisasi Sosial
Revitalisasi  sosial  di  Kampung  Melayu  dapat  dinyatakan  berhasil, karena  revitalisasi  di  Kampung  Melayu  ini  tidak  hanya  sekedar menciptakan  lingkungan  menarik  dan  berjati  diri  ( place  making ), namun  juga  dapat  meningkatkan  dinamika  kehidupan  sosial masyarakat Kampung Melayu Itu sendiri.
-
Rehabilitasi Ekonomi Revitalisasi yang dilakukan di Kampung Melayu terlihat cukup bisa mengakomodir  kegiatan  perekonomian  masyarakat  baik  itu  secara formal  dan  informal.  banyak  masyarakat  lokal  sekarang  membuka usaha  UMKM  dan  lapak  permainan  di  sekitaran  Ruang  Terbuka Publik Kampung Melayu.
Tidak  ditemukannya  ruang  parkir  yang cukup di sekitar RTP sehingga membuat kawasan  nampak  kurang  rapih  terutama dikala ahkir pekan
Tabel 8. Temuan Analisis Tingkat Kekumuhan
Variabel Berpengaruh Kurang/Tidak Berpengaruh Kondisi Jalan Lingkungan Revitalisasi berpengaruh terhadap parameter Kualitas Permukaan  Jalan  Lingkungan,  diketahui  sebelum revitalisasi  bernilai  1  kemudian  sesudah  revitalisasi berubah menjadi 0. Revitalisasi  kurang  berpengaruh  terhadap  parameter Cakupan Jalan Lingkungan, namun diketahui baik sebelum revitalisasi bernilai 0, sehingga dinyatakan tidak kumuh Kondisi Drainase Revitalisasi    berpengaruh  terhadap  parameter Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air diketahui  sebelum  revitalisasi  bernilai  1  kemudian sesudah  revitalisasi  menjadi  0,  dan  pada  parameter Kualitas  Kontruksi  Drainase  diketahui  sebelum revitalisasi  bernilai  3  kemudian  sesudah  revitalisasi berubah menjadi 0 Revitalisasi    kurang  berpengaruh  terhadap  parameter Ketidaksediaan  Drainase,  namun  diketahui  sebelum revitalisasi  bernilai  0  dan  setelah  revitalisasi  tetap  0, sehingga dinyatakan tidak kumuh Kondisi Air Limbah - Revitalisasi  kurang  berpengaruh  terhadap  parameter Sistem  Air  Limbah  tidak  sesuai  dengan  persyaratan diketahui  sebelum  revitalisasi  bernilai  1  dan  sesudah revitalisasi  tetap  1,  sehingga  masih  menyisahkan  kumuh meskipun sedikit. Begitupun dengan Prasarana dan Sarana Air  Limbah  Tidak  Sesuai  dengan  persyaratan  Teknis diketahui sebelum revitalisasi bernilai 0 kemudian sesudah revitalisasi tetap 0, sehingga dinyatakan tidak kumuh. Kondisi Persampahan Revitalisasi berpengaruh terhadap parameter
Prasarana  dan  Sarana  Persampahan  Tidak  Sesuai dengan  persyaratan  Teknis  diketahui  sebelum revitalisasi  bernilai  3  kemudian  sesudah  revitalisasi berubah menjadi 0 Revitalisasi  kurang  berpengaruh  terhadap  parameter Sistem  Persampahan  Tidak  Sesuai  dengan  persyaratan Teknis diketahui sebelum revitalisasi bernilai 0 kemudian sesudah  revitalisasi  tetap  0.  Sehingga  dinyatakan  tidak kumuh Kondisi Proteksi Kebakaran Revitalisasi berpengaruh terhadap parameter Ketidaktersediaan  Prasarana  Proteksi  /  Pengaman Kebakaran  diketahui  sebelum  revitalisasi  bernilai  3 kemudian sesudah revitalisasi berubah menjadi 0 Revitalisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  parameter Ketidaktersediaan sarana Proteksi / Pengaman Kebakaran diketahui sebelum revitalisasi bernilai 5 kemudian sesudah revitalisasi tetap 5
Berdasarkan  dari  temuan  analisis  tingkat kekumuhan  diatas,  diketahui  bahwa  revitalisasi ternyata  berpengaruh  terhadap  Kondisi  Jalan Lingkungan  yakni  pada  parameter  Kualitas Permukaan  Jalan  Lingkungan  hal  ini  terjadi karena  saat  revitalisasi  di  Kampung  Melayu dilakukan  intervensi  fisik  berupa  pembangunan Jalan  Beton,  Jalan  Paving,  dan  Jalan  Aspal, sehingga  membuat  permukaan  jalan  yang  ada  di Kampung  Melayu  menjadi  rata  dan  tidak bergelombang yang berdampak pada kenyamanan dan  kelancaran  masyarakat  untuk  berkendara melewati Jalan Lingkungan di Kampung Melayu. Namun  revitalisasi  kurang  berpengaruh  pada parameter  cakupan  jalan  lingkungan  karena  baik sebelum  revitalisasi  cakupan  jalan  di  Kampung Melayu  sudah  memenuhi  kebutuhan  serta  tidak dinyatakan  kumuh  sehingga  tidak  perlu  ada intervensi untuk menambah cakupan jalan baru.
Adapun revitalisasi diketahui juga berpengaruh  terhadap  Kondisi  Drainase  yakni pada  parameter  Ketidakmampuan  Mengalirkan Limpasan  Air  dan  pada  parameter  Kualitas Kontruksi  Drainase  hal  ini  terjadi  karena  saat revitalisasi  di  Kampung  Melayu  dilakukan intervensi fisik berupa perbaikan terhadap kondisi fisik  Drainase  Lingkungan  dan  juga  melakukan normalisasi aliran air pada Drainase Lingkungan. Namun  revitalisasi  kurang  berpengaruh  pada parameter ketidaksediaan Drainase, hal ini karena hampir semua wilayah di Kampung Melayu sudah memiliki  saluran  drainase  sebelumnya  namun
banyak mengalami kerusakan sehinggan revitalisasi dilakukan untuk memperbaiki kondisi saluran yang rusak tersebut.
Kemudian  revitalisasi  ternyata  kurang berpengaruh terhadap Kondisi Air Limbah yakni pada  parameter  Sistem  Air  Limbah  tidak  sesuai dengan  persyaratandan  parameter  Prasarana  dan Sarana  Air  Limbah  Tidak  Sesuai  dengan persyaratan  Teknis,  hal  ini  terjadi  karena  baik sebelum  revitalisasi  kondisi  air  limbah  di Kampung  Melayu  sebenarnya  sudah  cukup  baik dan hanya menyisakan sedikit kekumuhan, namun ada  beberapa  rumah  yang  masih  membuang  air limbahnya  langsung  ke  kali  semarang,  sehingga dibuatkanlah IPAL Komunal agar air limbah tidak langsung dibuang ke kali semarang.
Adapun  revitalisasi  diketahui  berpengaruh terhadap  kondisi  Persampahan  yakni  parameter Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis, hal ini terjadi karena saat  revitalisasi  di  Kampung  Melayu  juga melakukan  penyediaan  tong/bak  sampah  agar Kawasan  Kampung  Melayu  terlihat  bersih  dan bebas dari tumpukan sampah. Namun revitalisasi kurang  berpengaruh  pada  parameter  sistem persampahan yang tidak sesuai persyaratan teknis, hal  ini  karena  baik  sebelum  revitalisasi  sistem persampahan  di  Kampung  Melayu  sudah  cukup baik,  ditandai  dengan  adanya  pengambilan sampah  rutin  di  setiap  minggunya  oleh  petugas persampahan,  sehingga  tidak  menyebabkan kekumuhan.
Kemudian  terakhir  bahwa  revitalisasi berpengaruh terhadap Kondisi Proteksi Kebakaran yakni pada parameter Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi/Pengaman  Kebakaran,  hal  ini  terjadi karena  saat  revitalisasi  di  Kampung  Melayu dilakukan intervensi berupa penyediaan hidrandan pembangunan  jalan  beton  untuk  mempermudah akses  masuknya  mobil  pemadam  kebakaran. Namun  ternyata  revitalisasi  tidak  berpengaruh pada parameter Ketidaktersediaan Sarana Proteksi/Pengaman  Kebakaran,  hal  ini  terjadi karena  saat  revitalisasi  dilakukan  tidak  disertai dengan  penyediaan  APAR  ataupun  mengadaan mobil/motor  tosa  untuk  penanganan  awal  bila terjadi  kebakaran,  karena  diketahui  jarak  dari Kampung  Melayu  dengan  kantor  pemadam kebakaran  terdekat  berjarak  lebih  dari  5  km, sehingga  akan  menyulitkan  masyarakat  apabila ingin  melakukan  pemadaman  sendiri  apabila terjadi kebakaran.
Sehingga  berdasarkan  temuan  diatas menjadikan skor pada
Aspek/Indikator permukiman  kumuh  di  Kampung  Melayu  turun dari  sebelum  revitalisasi  senilai  17  dengan penilaian  tingkat  kumuhnya  menurut Tabel  5 adalah  Kumuh  Ringan  menjadi  senilai  6  dengan penilaian tingkat kekumuhannya menurut Tabel 5 adalah Tidak Kumuh sesudah revitalisasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  serta  pembahasan yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Tahapan  Revitalisasi  di  Kampung  Melayu dianggap telah cukup sesuai dengan teori dari Danisworo  (2000)  mulai  dari  intervensi fisik/perbaikan fisik infrastruktur yang dilakukan,  kemudian  revitalisasi  sosial  yang berhasil menghidupkan dinamika sosial masyarakat  dan  membuat  kawasan  ini memperkuatkan jati dirinya sebagai salah satu kawasan  bersejarah,  adapun    revitalisasi ternyata dapat membuat kawasan yang dulunya kumuh  dan  marginal  memiliki  nilai  tambah ekonomi  baik  secara  formal  dan  informal. Namun  dibalik  itu  semua  masih  terdapat kekurangan  yang  perlu  dibenahi,  antara  lain masih  tidak  adanya  ruang  terbuka  hijau disekitar  Kampung  Melayu  yang  membuat kawasan menjadi panas disiang hari, kemudian tidak  adanya  lahan  parkir  yang  nyaman  dan memadai disekitar RTP yang berdampak pada masyarakat  banyak  yang  parkir  sembarang dipinggir  jalan  sehingga  membuat  jalan menjadi macet dan semrawut, kemudian tidak
ditemukan adanya pembangunan pos keamanan  baru  di  sekitar  kawasan  Kampung Melayu  sehingga  tindak  kriminal  seperti pencurian lampu jalan dan besi penutup saluran masih sering terjadi, dan yang terakhir sedikit adanya  intervensi  terhadap  bangunan  cagar budaya di sana membuat revitalisasi Kampung Melayu  terasa  kurang  sempurna  karena  tidak sesuai  dengan  tujuan  awalnya  yakni  selain untuk mengentaskan kekumuhan juga diharapkan  dapat  menjadi  wisata  budaya  di Kota Semarang; 2. Tingkat Kekumuhan di Kampung Melayu telah berkurang cukup signifikan, sebelum revitalisasi  skor  kumuh  pada  kawasan  ini masih  17  dengan  tingakatan  Kumuh  Ringan namun  setelah  revitaliasi  memiliki  skor  6 dengan    tingkatan  Tidak  Kumuh.  Walau demikian  masih  banyak  ditemui  kekurangan dalam penangan kumuh di Kampung Melayu, salah  satu  yang  skor  yang  masih  mencolok yakni  pada  parameter  Ketidaktersediaan Sarana  Proteksi  Kebakaran,  hal  ini  karena revitalisasi  tidak  disertai  dengan  penyediaan APAR  ataupun  mengadaan  mobil/motor  tosa untuk penanganan awal bila terjadi kebakaran, karena  diketahui  jarak dari  Kampung Melayu dengan  kantor  pemadam  kebakaran  terdekat berjarak  lebih  dari  5  km,  sehingga  akan menyulitkan masyarakat apabila ingin melakukan pemadaman sendiri apabila terjadi kebakaran.

## PUSTAKA
Aris,  I.,  &  Kurniawati,  U.  F.  (2022).  Arahan Peningkatan  Kualitas  Permukiman  Kumuh Kelurahan  Petamburan,  Kecamatan  Tanah Abang  dengan  Konsep  Livable  Settlement. Jurnal Teknik ITS , 11 (2), 75–81
Danisworo, M. (2000). Revitalisasi Kawasan Kota
Sebuah  Catatan  dalam  Pengembangan  dan Pemanfaatan  Kawasan  Kota.  www.urdi.org
(urban  and  regional  development  institute, 2000). Dewi,  D.  I.  K.,  &  Esariti,  L.  (2016).  Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor-Faktor PenentuPelestarian  Bangunan  Kuno  Di Kampung Kauman Semarang.pdf (pp. 319–
323). RUANG.
Fox, S. (2014). The Political Economy of Slums:
Theory  and  Evidence  from  Sub-Saharan Africa. World Development , 54 , 191–203.
Hasanawi,  A.,  Masturi,  H.,  &  Hasanawi,  A. (2019). Improvement of Community
Governance  to  Support  Slum  Upgrading
Programs  in  Indonesia  Improvement  of Community  Governance  to  Support  Slum Upgrading  Programs  in  Indonesia. The Indonesia Journal of Develpoment Planning , III (3), 347–358.
Kairupan, F. F. ., Tondobala, L., & Waani, J. O. (2021).  Revitalisasi  permukiman  kumuh tepian  sungai  kampung  ngapa  berbasis kampung berkelanjutan. Jurnal Fraktal, 6(1), 11–22.
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan
Rakyat. (2018). Pencegahan dan
Peningkatan  Kualitas  Terhadap  Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. MPU Dan
PRRI, 14, 1–43. http://www.pu.go.id/
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  R.  I. (2020). Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 682 Tentang  Kawasan  Cagar  Budaya  Kota Semarang  Lama  Sebagai  Kawasan  Cagar Budaya Peringkat Nasional.
Kurniawati,  W.,  &  Astuti,  K.  D.  (2013).  Bentuk Ketahanan  Iklim  Kawasan  Bersejarah  Di Kampung  Melayu  Semarang.  Ruang,  1(2), 251–260.
Kurniawati,  W.,  Mussadun,  Suwandono,  D.,  & Islamey,  T.  Z.  (2019).  Local  Wisdom  in Malay Kampung Semarang as Representatives of Smart Environment. IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science, 396 (1).
Lilford, R., Kyobutungi, C., Ndugwa, R., Sartori, J.,  Watson,  S.  I.,  Sliuzas,  R.,  Kuffer,  M., Hofer, T., Porto De Albuquerque, J., & Ezeh, A. (2019). Because space matters:
Conceptual  framework  to  help  distinguish slum  from  non-slum  urban  areas. BMJ Global Health , 4 (2). https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-001267
Lutafali,  S.,  &  Khoja,  F.  (2011).  Economic  and ecological  partnership  revitalizing  urban
slums:  A  case  study  of  Cairo.  International Journal  of  Ecology  and  Development, 18(W11), 29–45.
Mohanty,  M.  (2020).  Squatter  Settlements  and
Slums and Sustainable Development.
Sustainable Cities and Communities , 1–12.
Mussadun, M., Kurniawati, W., & Nugraha, M. F.
(2019).  Adaptasi  Masyarakat  Pesisir  Gang Banjar Kampung Melayu Semarang Terhadap Banjir Rob. Jurnal Pengembangan
Kota, 7(2), 111–119.
Nur’aini,  R.  D.,  Triharti,  D.,  &  Rahman,  T.  N. (2015).  Kajian  Revitalisasi  Arsitektural  Di Bantaran Kali Code Yogyakarta. November, 1–7.
Ramlee, M., Omar, D., Yunus, R. M., & Samadi, Z.  (2015).  Revitalization  of  Urban  Public Spaces: An Overview. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 201 , 360–367.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta
Spandou,  M.,  Garcia,  C.,  &  Macário,  R.  (2010). Urban  revitalization  and  Transport :  local factors and driving forces from a stakeholders  view. CITTA  3rd  Annual Conference on Planning Research: Bringing City  Form  Back  Into  PLanning , December ,
1–22.
Suardi, I. W. (2019). Metode Penelitan Sosial. In Angewandte  Chemie  International  Edition, 6(11), 951–952.
Surat  Keputusan  Walikota  Semarang  Nomor
050/275 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Semarang, (2021).
Zagroba, M. (2016). Issues of the Revitalization of Historic Centres in Small Towns in Warmia. Procedia Engineering , 161 , 221–225.