## JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM

## URGENSI ASAS SUBSIDER PADA PENGATURAN ASAS UNIVERSAL DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

## Devita Kartika Putri
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No. 1, Sleman, DIY, 55281 devita.kartika@mail.ugm.ac.id

## Abstract
According to subsidiarity principle, universal jurisdiction can only be exercised as a last resort. This  Article argues  that such  principle  needs to be  regulated under  the Bill  of  the Indonesian Criminal Code as a condition to exercise universal jurisdiction under Article 6 and 7 in order to maintain respect for state sovereignty and avoid other drawbacks of universal jurisdiction. This Article  suggests  how  subsidiarity  principle  could  be  conseptualised  under  the  Bill.  The conclusion shows that the concept of subsidiarity principle can be built upon five requirements namely the fulfillment of ‘universality plus’ and ‘conditional universality’; a pre-existing report of suspected international crime; Indonesia as a custodial state; and ne bis in idem. These five requirements are expected to position universal jurisdiction as a last resort.
Keywords: International  Crimes;  Universal  Jurisdiction;  Subsidiarity  Principle;  Unable  or Unwilling.

## Abstrak
Menurut  asas  subsider,  yurisdiksi  universal  hanya  dapat  dilaksanakan  sebagai  upaya  terakhir. Artikel  ini  berpendapat  bahwa  asas  tersebut  perlu  diatur  dalam  Rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  sebagai  syarat  untuk  melaksanakan  yurisdiksi  universal  berdasarkan Pasal  6  dan  7  agar  dapat  menjaga  penghormatan  terhadap  kedaulatan  negara  lain  dan menghindari  resiko  lainnya  yang  muncul  dari  pelaksanaan  yurisdiksi  universal.  Artikel  ini menyampaikan  gagasan  Penulis  tentang  bagaimana  asas  tersebut  dapat  dikonseptualisasikan dalam RKUHP. Kesimpulan Artikel ini menunjukkan bahwa konsep asas subsider bisa dibentuk dengan  lima  syarat  yaitu,  pemenuhan  asas  ‘ universality  plus’ dan  ‘ conditional  universality’ ; adanya laporan dugaan kasus kejahatan internasional; Indonesia sebagai custodial state ; dan asas ne  bis  in  idem .  Kelima  syarat  tersebut  yang  kemudian  bisa  menjadikan  yurisdiksi  universal sebagai upaya terakhir.
Kata Kunci : Kejahatan Internasional; Yurisdiksi Universal; Asas Subsider; Tidak Mampu atau Tidak Beritikad Baik.

## A. Pendahuluan
Menurut  yurisdiksi  universal  atau  asas  universal,  negara  dapat  mengadili  kejahatan internasional  tanpa  adanya  keterkaitan  secara  teritorial  ataupun  nasionalitas  karena  yurisdiksi universal  didasarkan  pada  jenis  kejahatan  itu  sendiri  yakni  kejahatan  internasional  (Langer, 2013).  Pada  awalnya,  yurisdiksi  universal  hanya  diberlakukan  untuk  pembajakan  laut  dan perdagangan budak, dimana kedua kejahatan ini biasanya terjadi pada atau setidaknya melintasi
laut bebas yang tidak termasuk dalam yurisdiksi negara manapun. Sehingga, yurisdiksi diberikan kepada negara yang berhasil menangkap para pembajak laut atau pedagang budak. Namun dalam perkembangannya,  ruang  lingkup  yurisdiksi  universal  meluas  meliputi  kejahatan  internasional lainnya  termasuk  kejahatan jus  cogens yaitu  genosida,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi,  dan penyiksaan (Bassiouni, 1996). Sebagaimana dijelaskan oleh Heller, kejahatan internasional adalah “perbuatan yang dianggap oleh hukum internasional sebagai kejahatan  yang  diakui  secara  universal” (Heller,  2017). Sehingga, menurut  Davidovic, yurisdiksi  universal  dimaksudkan  untuk  membantu  negara  dalam  penuntutan  terhadap  pelaku kejahatan  internasional  yang  tentunya  merupakan  penegasan  pada rule  of  law hukum internasional (Davidovic, 2016). Selain untuk penegasan rule of law , Hovell berpendapat bahwa yurisdiksi  universal  dapat  berperan  dalam  pencapaian  keadilan  bagi  korban  pelanggaran  berat hak asasi manusia (Hovell, 2018). Peranan seperti ini yang demikian menjadi alasan legitimasi dari yurisdiksi universal. Seperti yang disampaikan oleh May sebagaimana dikutip oleh Reeves, bahwa  kejahatan  internasional  sesungguhnya  merupakan  pelanggaran  terhadap  nilai kemanusiaan.  Adanya  pelanggaran  tersebut  dipandang  cukup  untuk  negara  melakukan penuntutan terhadap pelanggarnya (Reeves, 2018).
Di Indonesia, yurisdiksi universal hanya berlaku untuk pembajakan laut sebagaimana yang diatur pada Pasal 438, Pasal 444 sampai Pasal 446 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) versi September  2019  mencoba  untuk  memperluas  pengaturan  yurisdiksi  universal.  Dalam  hal  ini, Pasal 6 dan Pasal 7 RKUHP berbunyi:
Asas Universal Pasal 6 Ketentuan pidana dalam Undang-Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  melakukan  Tindak  Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang- Undang Republik Indonesia.

## Pasal 7
Ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  berlaku  bagi  Setiap  Orang  yang  melakukan Tindak  Pidana  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  penuntutannya diambil  alih  oleh  Pemerintah  Indonesia  atas  dasar  suatu  perjanjian  internasional  yang memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Indonesia  untuk  melakukan  penuntutan pidana.
Rumusan Pasal 6 dan Pasal 7 pada intinya menunjukkan bahwa yurisdiksi universal hanya akan  berlaku  terhadap  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  hukum  internasional  dan  sudah ditetapkan  sebagai  tindak  pidana  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia.  Selain  itu, kewenangan untuk menuntut harus didasarkan pada perjanjian internasional.
Menurut  Penulis,  perumusan  Pasal  6  dan  Pasal  7  perlu  dilengkapi  dengan  asas  subsider mengingat beberapa resiko berikut ini yang mungkin akan timbul akibat pelaksanaan yurisdiksi universal. Pertama , bahwa yurisdiksi universal berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan dapat dipersepsikan sebagai sebuah intervensi terhadap kedaulatan negara lain atas urusan dalam negerinya  (Burens,  2016;  Lafontaine,  2012).  Hal  ini  perlu  dipertimbangkan  khususnya mengingat  non-intervensi  adalah  asas  yang  dikedepankan  oleh  negara-negara  ASEAN  (Yun, 2016). Kedua , menurut Stahn, yurisdiksi universal dapat mendorong peradilan in absentia yang tentunya  bertolak  belakang  dengan  kebijakan  sistem  peradilan  pidana  internasional  yang mengedepankan peradilan yang seadil-adilnya (Stahn, 2019). Ketiga , menurut Nimigan, tuntutan atas  keadilan  harus  dimulai  dari  tingkat  nasional  untuk  memastikan  agar  proses  peradilan dilakukan  di  tempat  suatu  kejahatan  internasional  terjadi  sehingga  dapat  menumbuhkan  rasa keadilan  ‘lokal’  (Nimigan,  2019).  Dalam  hal  ini,  Stahn  berpendapat  bahwa  dampak  dari
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.2, April 2022, Halaman 162-170
yurisdiksi universal adalah terjadinya  ‘delokalisasi’ proses  peradilan. Artinya, proses peradilan dibawa  ke  tempat  yang  jauh  dari  wilayah  dimana  kejahatan  internasional  itu  terjadi  (Stahn, 2019). Keempat , masih menurut Stahn, bahwa yurisdiksi universal menimbulkan resiko forum shopping ,  yaitu,  kesempatan  bagi  korban  kejahatan  internasional  untuk  memilih-milih  forum peradilan  berdasarkan  negara  mana  saja  yang  bisa  menerapkan  yurisdiksi  universal  (Stahn, 2019).
Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  asas  subsider  maka  yurisdiksi  universal  diperlakukan sebagai  upaya  yang  paling  terakhir  agar  dapat  mencegah  atau  meminimalisir  resiko-resiko  di atas.  Menurut  Burens,  asas  subsider  dikenal  sebagai  ‘komplementer  horisontal’  yang penerapannya  mirip  seperti  asas  komplementer  di  Mahkamah  Pidana  Internasional  (Burens, 2016). Bedanya adalah, asas komplementer berlaku secara vertikal pada hubungan antara negara dan Mahkamah Pidana Internasional (MPI) dalam konteks penegakkan hukum MPI, sedangkan asas  subsider  berlaku  secara  horisontal  pada  hubungan  antar  negara  dalam  konteks  asas universal.  Dengan  kata  lain,  asas  komplementer  mengatur  bahwa  MPI  hanya  bisa  mengambil alih  suatu  kasus  kejahatan  internasional  jika  negara  teritorial  atau  negara  kewarganegaraan pelaku dipandang tidak bisa atau gagal dalam mengadili kasus tersebut seadil-adilnya (Nimigan, 2019).  Sementara  itu,  asas  subsider  mengatur  bahwa  negara  pihak  ketiga  hanya  bisa melaksanakan  yurisdiksi  universal  jika  negara  teritorial  atau  negara  kewarganegaraan  pelaku dipandang  tidak  bisa  atau  gagal  dalam  mengadili  kasus  kejahatan  internasional  seadil-adilnya (Lafontaine, 2012).
Terkait  perkembangan  yurisdiksi  universal  di  Indonesia,  penelitian-penelitian  sebelumnya menggarisbawahi pentingnya yurisdiksi tersebut untuk memberantas perompakan  laut (Pratiwi, 2019;  Tirtawati,  2021)  dan  pelanggaran  lainnya  di  wilayah  perairan  Indonesia  (Pramono  & Larasati,  2022)  yang  ditinjau  berdasarkan  hukum  internasional,  dan  penegakan  hukum  di Indonesia.  Namun,  penelitian  mengenai  asas  subsider  pada  konteks  yurisdiksi  universal  di Indonesia  masih  minim.  Penulis  berpendapat  bahwa  asas  subsider  perlu  dikaji  lebih  lanjut menimbang  bahwa yurisdiksi universal direncanakan untuk diperluas dalam RKUHP. Merujuk pada  Draft  Naskah  Akademik  RKUHP  tertanggal  Maret  2015,  yurisdiksi  universal  dimaksud untuk  melindungi  kepentingan  hukum  universal,  memperkuat  komitmen  Republik  Indonesia sebagai  negara  anggota  masyarakat  universal,  serta  mengimplementasikan  doktrin jus  cogens yaitu hukum yang sifatnya memaksa dan harus dipatuhi oleh seluruh negara atau disebut sebagai kewajiban erga  omnes (Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kemenkumham  RI,  2015).  Oleh karena itu, yurisdiksi universal akan dirumuskan secara umum yaitu tidak dengan cara menyebut kejahatan-kejahatan internasional  tertentu (Badan Pembinaan Hukum Nasional  Kemenkumham RI,  2015)  dan  bukan  lagi  terbatas  pada  perompakan  laut.  Menurut  Penulis,  dengan  adanya perluasan tersebut, maka asas subsider diperlukan sebagai ketentuan untuk mengatur bagaimana yurisdiksi universal dapat dilaksanakan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  tulisan  ini  membahas  bagaimana  asas  subsider dapat  dikonseptualisasikan  dalam  RKUHP  untuk  memposisikan  yurisdiksi  universal  sebagai upaya  terakhir.  Untuk  menjawab  permasalahan  di  atas,  Artikel  gagasan  ini  didasarkan  pada penelitian  doktrinal  dengan  menggunakan  data  sekunder  berupa  sumber  primer  dan  sekunder. Sumber  primer  termasuk  peraturan  hukum  seperti  undang-undang  dan  konvensi  internasional sedangkan  sumber  sekunder  termasuk  literatur  yang  membahas  tentang  asas  subsider  dan  asas universal.  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  konseptual (conceptual  approach) karena  belum  ada  hukum  di  Indonesia  yang  mengatur  mengenai  asas subsider  pada  konteks  yurisdiksi  universal.  Sehingga,  dengan  pendekatan  tersebut,  artikel  ini bertujuan untuk menyusun konsep pengaturannya berdasarkan pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum.

## B. Pembahasan
Perlu digarisbawahi bahwa, yurisdiksi universal dan asas subsider hanya berlaku jika suatu negara  memutuskan  untuk  tidak  mengekstradisi  tersangka  kejahatan  internasional  ke  negara teritorial  atau  negara  kewarganegaraan  pelaku.  Hal  ini  berkaitan  dengan  asas aut  dedere  aut judicare yang artinya  kewajiban  untuk  menuntut  atau mengekstradisi.  Asas  ini  tertuang dalam berbagai konvensi tentang kejahatan internasional, termasuk konvensi yang sudah ditandatangani dan  diratifikasi  oleh  Indonesia.  Contohnya, the  Convention  against  Torture  and  Other  Cruel, Inhuman,  or  Degrading  Treatment  or  Punishment (CAT)  yang  diratifikasi  oleh  Indonesia melalui  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1998,  dan Convention  on  the  Financing  of  Terrorism (CFT)  yang  telah  diratifikasi  pada  tahun  2006  melalui  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2006.
Kedua konvensi tersebut mengatur asas aut dedere melalui Pasal 7 CAT dan Pasal 7 CFT.
Menurut Mahkamah Internasional dalam kasus Belgium v. Senegal , bagian dari kewajiban untuk menuntut adalah memastikan tersedianya dasar hukum kewenangan untuk menuntut yang termasuk di dalamnya pengaturan yurisdiksi universal (International Court of Justice, 2012) jika ternyata yurisdiksi teritorial atau nasionalitas tidak tersedia (Moyo, 2015). Akan tetapi, jika suatu negara  tetap  tidak  bisa  menjalankan  kewajiban  untuk  menuntut,  baru  negara  tersebut  harus menyerahkan tersangka pelaku kejahatan internasional ke negara yang mampu.
Asas subsider dapat dikonseptualisasikan ke dalam RKUHP dengan cara memasukkan lima syarat yurisdiksi universal. Pertama, pemenuhan asas ‘unversality plus’. Kedua, pemenuhan asas conditional universality’ (Khen, 2015). Ketiga, Indonesia sebagai pihak yang menerima laporan dugaan kejahatan internasional. Keempat, Indonesia harus menjadi custodial state . Kelima, asas ne bis in idem .

## 1. Universality Plus
Asas  ini  mengatur  bahwa  prioritas  kewenangan  untuk  mengadili  suatu  kejahatan internasional  harus  diberikan  kepada  negara  yang  memiliki  hubungan  paling  erat  dengan kejahatan  tersebut.  Berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  menurut  Penulis, asas  teritorial,  asas nasionalitas,  dan  asas  perlindungan  perlu  diutamakan  sebelum  negara  lain  bisa  melaksanakan yurisdiksi universal.
Pertama ,  asas  teritorial,  yaitu,  kewenangan  negara  untuk  mengadili  tindak  pidana  yang dilakukan  dalam  wilayah  hukumnya.  Dalam  konteks  Indonesia,  asas  teritorial  ini  sudah  diatur dalam  Pasal  2  KUHP.  Asas  teritorial  ini  kemudian  diperluas  dengan  adanya  asas  teritorial subjektif  dan  asas  teritorial  objektif  (Hesenov,  2012).  Asas  teritorial  subjektif  merujuk  pada wilayah hukum dimana suatu tindak pidana  bermulai, sedangkan asas teritorial objektif adalah wilayah hukum dimana tindak pidana tersebut selesai (Mailart, 2019). Perluasan asas teritorial lainnya  termasuk  asas  ubiquitas  ( principle  of  ubiquity )  dan constitutive  element  theory yang diakui dalam kasus Situation in Bangladesh di MPI (International Criminal Court, 2019). Asas ubiquitas memberikan negara kewenangan untuk mengadili jika sebagian besar dari unsur-unsur delik  suatu  tindak  pidana  dilakukan  di  dalam  wilayah  hukumnya.  Sementara  itu, constitutive element  theory memberikan  negara  kewenangan  untuk  mengadili  jika  unsur  delik  utama  dari suatu tindak pidana dilakukan di dalam wilayah hukumnya.
Kedua , asas nasionalitas yang dibagi menjadi asas nasionalitas aktif dan pasif. Berdasarkan asas  nasional  aktif,  maka  negara  kewarganegaraan  pelaku  yang  berwenang  untuk  mengadili suatu tindak pidana (Mills, 2014). Dalam konteks Indonesia, asas nasionalitas aktif diatur dalam Pasal  5  KUHP.  Sementara  itu,  berdasarkan  asas  nasionalitas  pasif,  maka  kewenangan  untuk mengadili jatuh pada tangan negara kewarganegaraan korban. Dalam konteks Indonesia, asas ini diatur dalam Pasal 4 KUHP.
Ketiga ,  asas  perlindungan  ( protective  principle )  yang  pada  intinya  menjadi  dasar  bagi negara  untuk  mengadili  suatu  tindak  pidana  karena  tindak  pidana  tersebut  berdampak  pada
kepentingan negara. Contoh kepentingan negara di sini termasuk kedaulatan negara, keamanan negara,  independensi  politik,  berjalannya  suatu  pemerintahan  (Garrod,  2012)  dan  mata  uang negara.  Dalam  konteks  Indonesia,  asas  perlindungan  diatur  pada  Pasal  4  Ayat  2  tentang kejahatan terhadap mata uang, serta Pasal 104 sampai 107 tentang makar dan Pasal 108 tentang pemberontakan.  Sementara  itu,  untuk  menentukan  klaim  yurisdiksi  yang  perlu  diutamakan berdasarkan  pada  asas-asas  di  atas,  maka  berlaku  ukuran ‘real  and  substantial  link’. Artinya, negara  yang  paling  diutamakan  untuk  mengadili  suatu  tindak  pidana  adalah  negara  yang memiliki hubungan paling erat dengan tindak pidana tersebut (Dodge, 2019).

## 2. Conditional Universality
Asas ini mengatur bahwa yurisdiksi universal hanya akan berlaku jika negara teritorial atau negara  kewarganegaraan  pelaku  dipandang  gagal  dalam  mengadili  pelaku  kejahatan internasional. Dalam hal ini, tolak ukur untuk menentukan kegagalan tersebut adalah ‘unable or unwilling ’ yang artinya tidak mampu atau tidak beritikad baik (Stahn, 2019).
Dalam  konteks  ini, ‘unable’ diartikan  sebagai  kondisi  dimana  suatu  negara  tidak  mampu melakukan penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Penyebab dari kondisi ini termasuk  kekurangan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten,  kekosongan  hukum, ketidakmampuan untuk mengumpulkan alat bukti, serta kesulitan lainnya yang ditemukan dalam sistem peradilan pidana (Dumbryte, 2014).
Di sisi lain, ‘unwilling’ diartikan sebagai kondisi dimana suatu negara sesungguhnya mampu untuk  melakukan  penyidikan  dan  penuntutan  akan  tetapi  tidak  beritikad  baik  dalam pelaksanaannya  (Dumbryte,  2014).  Artinya,  penyidikan  atau  penuntutan  yang  dilakukan  tidak sesuai  dengan  maksud  untuk mencapai  keadilan (International  Criminal Court,  2013).  Indikasi ‘unwilling’ termasuk  penundaan  proses  penyidikan  atau  penuntutan  yang  tidak  berdasar, keraguan  untuk  menangkap  dan  menahan  tersangka,  keraguan  pada  imparsialitas  proses persidangan,  atau  terdakwa  dihukum  dengan  sanksi  pidana  yang  rendah  sehingga  tidak proporsional dengan apa yang diperbuat olehnya.
Contoh  penerapan ‘universality  plus’ dan ‘conditional  universality’ bisa  ditemukan  dalam kasus CCR v. Rumsfeld yang melibatkan Donald Rumsfeld, mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat.  Rumsfeld  dituduh  sebagai  pihak  yang  memerintahkan  tindakan  penyiksaan  terhadap terduga teroris di Irak. Pada tahun 2005, pengadilan Jerman menolak permohonan Jaksa Agung untuk  memulai  penyidikan  terhadap  dugaan  kasus  penyiksaan  Rumsfeld  dengan  alasan  bahwa pada waktu yang bersamaan, Amerika Serikat telah memberikan indikasi jika mereka akan mulai penyidikan  terhadap  dugaan  kasus  tersebut  (Human  Rights  Watch,  2014).  Contoh  ini menunjukkan  bahwa  pertama,  berdasarkan ‘universality  plus’ ,  yurisdiksi  Amerika  Serikat  atas kasus  Rumsfeld  diutamakan  karena  Amerika  Serikat  merupakan  negara  kewarganegaraannya Rumsfeld. Kedua, berdasarkan ‘conditional universality’ , indikasi yang diberikan oleh Amerika Serikat merupakan tanda bahwa negara tersebut mampu  untuk  melakukan penegakkan hukum. Dengan demikian, negara Jerman tidak dapat melaksanakan yurisdiksi universal.

## 3. Indonesia sebagai Pihak yang Menerima Laporan Dugaan Kejahatan Internasional
Seperti yang telah dibahas, yurisdiksi universal hanya akan berlaku jika negara teritorial atau negara  kewarganegaraan  pelaku  dipandang  gagal  dalam  mengadili  pelaku  kejahatan internasional, yang diukur berdasarkan kemampuan dan itikad baik negara tersebut. Namun perlu diakui  pula  bahwa  jika  suatu  negara  secara  aktif  mencari  dan  mengumpulkan  fakta  untuk menetapkan  negara  teritorial  atau  negara  nasionalitas  tidak  mampu  atau  tidak  beritikad  baik dalam menuntut keadilan, maka hal ini akan bertentangan dengan gagasan kedaulatan negara dan asas  non-intervensi  (Burens,  2016).  Akan  tetapi,  menurut Burens, asas  subsider memposisikan setiap  negara  sebagai  pemegang  yurisdiksi  secara  bersamaan  dan  bukan  sebagai  pelengkap
yurisdiksi  negara  lain  (Burens,  2016).    Walaupun  demikian,  Penulis  berpendapat  bahwa  perlu ada  cara  untuk  mengurangi  resiko  negara  dituduh  melanggar  asas  kedaulatan  sebagai pengimbang  dari  upaya  untuk  mencapai  keadilan  bagi  korban  kejahatan  internasional.  Oleh karena  itu,  Penulis  berpendapat  bahwa  dalam  pelaksanaan  yurisdiksi  universal,  negara mengambil sikap ‘pasif’.
Dalam  penentuan ‘unable  or  unwilling’ , beberapa  negara  termasuk  Belgia,  mengizinkan Jaksa Agung mereka untuk bertindak secara proprio motu dan menilai kualitas sistem peradilan negara  teritorial  atau  negara  kewarganegaraan  pelaku  (Belgian  Federal  Parliament,  2019). Namun,  ada  pula  negara  lain  yang  lebih  pasif  seperti  Spanyol,  dalam  arti  bahwa  mereka bergantung  pada  laporan  dan  bukti  yang  diterima  dari  pihak  ketiga  sebelum  dapat mempertimbangkan dugaan kasus kejahatan internasional.
Contohnya, pada tahun 2000, Pengadilan Spanyol menyatakan bahwa Spanyol tidak dapat menerapkan yurisdiksi universal atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga telah terjadi di  negara  Guatemala.  Namun  pada  tahun  2005,  Mahkamah  Konstitusi  Spanyol  membatalkan keputusan tersebut dengan syarat bahwa pihak pelapor dapat secara efektif menunjukkan bukti ketidakmampuan  atau  itikad  buruk  pemerintah  Guatemala  untuk  menyelidiki  dan  menuntut kejatahan yang dituduhkan (Takeuchi, 2014). Perlu dicatat bahwa bukti yang disampaikan oleh pelapor harus secara kuat menunjukkan adanya ketidakmampuan atau itikad buruk dari  negara asal, dan tidak cukup hanya sebatas dugaan (Lafontaine, 2012).

## 4. Indonesia sebagai Custodial State
Sebagai  syarat  keempat,  Indonesia  hanya  bisa  melaksanakan  yurisdiksi  universal  jika tersangka sedang berada dalam  wilayah hukum Indonesia. Pendekatan ini disebut sebagai ‘no- safe-have approach’ (Langer, 2015) yang telah diterapkan di berbagai negara misalnya Perancis, Spanyol,  dan  Inggris  (Human  Rights  Watch,  2017).  Alasan  yang  melandasi  syarat  ini  adalah pertama,  agar  dapat  menghindari  peradilan in  absentia (Lafontaine,  2012).  Kedua,  tidak  lepas dari  kesulitan  yang  mungkin  akan  dihadapi  oleh  penegak  hukum  setempat  untuk  melacak  dan menangkap  tersangka  jika  ia  berada  di  luar  wilayah  hukum  negara  setempat  (Massagé  & Sharma,  2018).  Resiko  ini  tentu  perlu  dipertimbangkan  khususnya  jika  dikaitkan  dengan bagaimana  politik  seringkali  ikut  campur  dalam  penegakan  hukum  pidana  internasional (Hesenov, 2012).
Akan  tetapi,  kelemahan  dari  pendekatan  ini  adalah  bahwa  yurisdiksi  universal  kemudian menjadi tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada kejahatan yang paling serius atau pelaku kejahatan yang  paling  bertanggungjawab  karena  berarti  pengusutan  kasus  hanya  dimungkinkan  dengan adanya  migrasi  ke  wilayah  hukum  negara  yang  akan  mengadili  (Langer  &  Eason,  2019). Akibatnya, pelaku bawahan yang dapat diadili dan bukan pelaku yang paling bertanggungjawab (Kaleck  &  Kroker,  2018).  Contohnya,  kasus-kasus  ISIS  yang  diadili  oleh  negara  Eropa  atas dasar  yurisdiksi  universal  yang  sebenarnya  hanya  melibatkan  pelaku-pelaku  bawahan,  karena mereka yang beremigrasi ke negara-negara Eropa (Human Rights Watch, 2017).

## 5. Asas Ne Bis In Idem
Berdasarkan asas ne bis in idem , seseorang tidak dapat diadili lagi atas perbuatan yang sama. Dalam  konteks  Indonesia,  asas  ini  tertuang  dalam  Pasal  76  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.  Namun  dalam  ranah  hukum  pidana  internasional,  pengaturan  asas ne  bis  in  idem berbeda. Menurut  pandangan  tradisional,  asas ne  bis  in  idem hanya berlaku  untuk  sistem peradilan dalam negeri saja (United Nations Human Rights Committee, 2007). Konsekuensinya adalah,  seseorang  dapat  diadili  untuk  kedua  kalinya  atas  perbuatan  yang  sama  di  negara  lain. Akan  tetapi,  diskursus  tentang  asas  ini  sudah  mulai  mengakui transnational  ne  bis  in  idem dimana  penegakkan  asas ne  bis  in  idem tidak  lagi  terbatas  pada  dalam  negeri  saja,  tetapi  ke
semua negara (Klip, 2019). Konsekuensinya adalah seseorang tidak boleh diadili kedua kalinya atas perbuatan yang sama di negara lain.
Dengan  demikian,  asas ne  bis  in  idem dipandang  sebagai  bagian  dari  asas  komplementer (Coffey,  2013).  Contohnya  bisa  ditemukan  dalam  Pasal  20  Ayat  3  Statuta  Roma  MPI. Berdasarkan pasal ini, MPI tidak diperbolehkan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional jika  pelaku  tersebut  sudah  diadili  oleh  pengadilan  nasional  atas  perbuatan  yang  sama. Pengecualiannya adalah jika proses hukum yang berjalan dalam negeri tidak jujur atau terdapat keraguan  pada  independensi  atau  imparsialitas  hakim  yang  mengadili  sehingga  bertentangan dengan due process  of  law. Pengecualian tersebut  sejalan dengan pemahaman dari conditional universality yang sudah dibahas sebelumnya.
Mengingat  bahwa asas subsider dan asas komplementer memiliki esensi yang sama, maka pengertian  di  atas  perlu  diterapkan  pula  dalam  konteks  yurisdiksi  universal.  Selain  untuk menghormati  keputusan  yang  telah  diambil  oleh  negara  lain,  penegakkan  asas ne  bis  in  idem diperlukan  agar  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pelaku  kejahatan  internasional  yang sudah diadili.

## C. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  maka  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  asas subsider  dapat  dikonseptualisasikan  ke  dalam  RKUHP  dengan  cara  memasukkan  lima  syarat. Pertama, ‘universality plus’ . Kedua, ‘conditional universality’ . Ketiga, Adanya laporan dugaan kejahatan  internasional.  Keempat,  tersangka  harus  sudah  berada  dalam  wilayah  hukum Indonesia.  Kelima,  berdasarkan  asas ne  bis  in  idem , penuntutan  tidak  boleh  dilakukan  jika ternyata orang yang bersangkutan telah diadili atas perbuatan yang sama di negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kemenkumham  RI.  (2015). Draft  Naskah  Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .
Bassiouni, M. C. (1996). International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes. Law and Contemporary Problems , 59 (4).
Belgian  Federal  Parliament.  (2019). Preliminary  Title  of  the  Belgian  Code  of  Criminal Procedure . Belgium.
Burens,  L.  (2016).  Universal  Jurisdiction  Meets  Complementarity:  An  Approach  towards  a Desirable  Future  Codification  of Horizontal Complementarity between  the  Member  States of  the  International  Criminal  Court. Criminal  Law  Forum , 27 ,  75–97. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10609-016-9272-9
Coffey, G. (2013). Resolving Conflicts of Jurisdiction in Criminal Proceedings: Interpreting Ne Bis In Idem in Conjuction with the Principle of Complementarity. New Journal of European Criminal Law , 4 (1–2), 59–81. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/203228441300400105
Davidovic, J. (2016). Universal Jurisdiction an International Criminal Law. In C. Flanders & Z. Hoskins (Eds.), The New Philosophy of Criminal Law (pp. 113–130). London: Rowman & Littlefield.
Dodge,  W.  S.  (2019).  Jurisdictional  reasonableness  under  customary  international  law:  The approach  of  the  Restatement  (Fourth)  of  US  Foreign  Relations  Law. Questions  of International Law , 62 , 5–18.
Dumbryte,  A.  (2014).  Assessing  Ability  and  Willingness  of  States:  What  Can  the  ICC  Learn
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.2, April 2022, Halaman 162-170
from  International  Refugee  Law? Journal  of  International  Criminal  Justice , 12 (5),  997– 1017. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jicj/mqu060
Garrod,  M.  (2012).  The  Protective  Principle  of  Jurisdiction  over  War  Crimes  and  Hollow Concept  of  Universality. International  Criminal  Law  Review , 12 ,  763–826. https://doi.org/10.1163/15718123-01205003
Heller,  K.  J.  (2017).  What  is  an  International  Crime?  (A  Revisionist  History). Harvard International Law , 58 (2), 353–420.
Hesenov, R. (2012). Universal Jurisdiction for International Crimes - A Case Study. European Journal on Criminal Policy and Research , 19 , 275–283. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10610-012-9189-8
Hovell, D. (2018).  The Authority  of Universal Jurisdiction. European Journal of International Law , 29 (2), 427–456. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ejil/chy037
Human Rights Watch. (2014). The Legal Framework for Universal Jurisdiction in Germany.
Human  Rights  Watch.  (2017). “These  are  the  crimes  we  are  fleeing”:  Justice  for  Syria  in Swedish and German Courts .
International  Court  of  Justice. Questions  Relating  to  the  Obligation  to  Prosecute  or  Extradite (Belgium v. Senegal), International Court of Justice . , (2012).
International  Criminal  Court.  (2013). Prosecutor  v.  Saif  Al-Islam  Gaddafi  and  Abdullah  Al- Senussi,  Decision  on  the  admissibility  of  the  case  against  Saif  Al-Islam  Gaddafi, International Criminal Court . Den Haag.
International Criminal Court. (2019). Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of  the  Union  of  Myanmar,  Decision  Pursuant  to  Article  15  of  the  Rome  Statute  on  the Authorisation  of  an  Investigation  into  the  Situation  in  the  People’s  Republic  of Bangladesh/Republic of the Union .
Kaleck,  W.,  &  Kroker,  P.  (2018).  Syrian  Torture  Investigations  in  Germany  and  Beyond: Breathing New Life into Universal Jurisdiction in Europe. Journal of International Criminal Justice , 16 (1), 165–191. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jicj/mqy014
Khen,  H.  M.-E.  (2015).  Revisiting  Universal  Jurisdiction:  The  Application  of  the Complementarity  Principle by National Courts  and  Implications for Ex-Post Justice in the Syrian  Civil  War. Emory  International  Law  Review , 30 (2),  261–311.  Retrieved  from https://scholarlycommons.law.emory.edu/eilr/vol30/iss2/4
Klip, A. (2019). Jurisdiction and Transnational Ne Bis In Idem in Prosecution of Transnational Crimes. In D. K. Brown (Ed.), The Oxford Handbook of Criminal Process (pp. 477–499). Oxford: Oxford University Press.
Lafontaine,  F.  (2012).  Universal  Jurisdiction  -  The  Realistic  Utopia. Journal  of  International Criminal Justice , 10 (5), 1277–1302. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jicj/mqs066
Langer,  M.  (2013).  Universal  Jurisdiction  as  Janus-Faced:  The  Dual  Nature  of  the  German International  Criminal  Code. Journal  of  International  Criminal  Justice , 11 (4),  737–762. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jicj/mqt057
Langer,  M.  (2015).  Universal  Jurisdiction  is  Not  Disappearing:  The  Shift  from  “Global Enforcer”  to  “No  Safe  Haven”  Universal  Jurisdiction. Journal  of  International  Criminal Justice , 13 (2), 245–256. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jicj/mqv009
Langer, M., & Eason, M. (2019). The Quiet Expansion of Universal Jurisdiction. The European Journal of International Law , 30 (3), 779–817.
https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ejil/chz050
Mailart, J.-B. (2019). The limits of subjective territorial jurisdiction in the context of cybercrime. ERA  Forum  Journal  of  the  Academy  of  European  Law , 19 ,  375–390. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12027-018-0527-2
Massagé, I., & Sharma, M. (2018). Regina v. Lama: Lessons Learned in Preparing a Universal Jurisdiction Case. Journal of Human Rights Practice , 10 (2), 327–345. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jhuman/huy020
Mills, A. (2014). Rethinking Jurisdiction in International Law. British Yearbook of International Law , 84 (1), 187–239. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/bybil/bru003
Moyo, M. P. (2015). Final Report on the Obligation to Extradite or Prosecute (Aut dedere aut judicare). International Legal Materials , 54 (4), 758–779.
Nimigan, S. (2019). The Malabo Protocol, the ICC and the Idea of “Regional Complementarity.”
Journal of International Criminal Justice , 17 (5), 1005–1029. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jicj/mqz040
Pramono,  B.,  &  Larasati,  A.  (2022).  Pelaksanaan  Prinsip  Yurisdiksi  Universal  Mengenai Penanganan  Menjadi  Pelanggaran  di  Wilayah  Perairan  Indonesia. NUSANTARA:  Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 9 (1), 343–351.
Pratiwi,  D.  (2019).  Implementasi  Prinsip  Yurisdiksi  Universal  Mengenai  Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia. Supremasi Jurnal Hukum , 2 (1), 119–130.
Reeves,  A.  R.  (2018).  Liability  to  International  Prosecution:  The  Nature  of  Universal Jurisdiction. The European Journal of International Law , 28 (4).
Stahn,  C.  (2019). A  Critical  Introduction  to  International  Criminal  Law .  UK:  Cambridge University Press.
Takeuchi, M. (2014). Modalities of the Exercise of Universal Jurisdiction in International Law . University of Glasgow.
Tirtawati, S. (2021). Menilik Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Negara terhadap Kejahatan Perompakan di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional. Al Daulah: Jurnal Hukum Dan Ketatanegaraan , 10 (2), 111–122.
United Nations Human Rights Committee. (2007). General Comment No. 32, Article 14: Right to Equality before Courts and Tribunals and to a Fair Trial .
Yun,  X.  (2016).  Asia’s  Reticence  towards  Universal  Jurisdiction. Groningen  Journal  of International Law , 4 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.21827/59db68e54df9c