## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRIWATI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

## LEGAL PROTECTION AGAINST STUDENTS VICTIMS OF CRIMINAL ACTIVITIES

## Linda Meilani, Djuwiah Putri, Moch. Rusmansyah
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl.Sutorejo No.59, Surabaya
Submisson : 20 Juni 2022 Accepted : 30 September 2022 Publish : 30 September 2022

## Abstract
This journal is entitled Protection of Santriwati Victims of the Crime of Obscenity (Case Study: Herry Wirawan) The background behind the writing of this journal is that there is  a  pesantren  leader  who  is  in  the  wildlife  foundation  complex,  Cibiru  sub-district, Bandung City who commits sexual abuse against his female students who are still as a child,  where  this  santriwati  (child)  must  be  given  a  protection  both  physically  and emotionally  for  the  child,  as  regulated  in  Law  no.  35  of  2014  concerning  Child Protection.  The  purpose  of  writing  this  journal  is  to  find  out  how  the  legal  protection for female students who are victims of criminal acts of abuse and legal remedies for the protection of female students as victims of criminal acts of obscenity is.

## Keywords: Female Students, Legal Protection, Obscenity

## Abstrak
Jurnal  ini  berjudul  Perlindungan  Terhadap  Santriwati  Korban  Tindak  Pidana Pencabulan  (  Studi  Kasus  :Herry  Wirawan)  Adapun  yang  melatar  belakangi  penulisan jurnal  ini  adalah  bahwa  adanya  seorang  pimpinan  pesantren  yang  berada  di  komplek yayasan  margasatwa,  kecamatan  cibiru,  Kota  Bandung  yang  melakukan  pencabulam terhadap santriwatinya yang masih berstatus sebagai anak, dimana santriwati (anak) ini wajib  diberikan  suatu  perlindungan  baik  terhadap  fisik  maupun  emosional  anak tersebut,  sebagaimana  yang  sudah  diatur  dalam  UU  No.  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak.  Tujuan  dari  penulisan  jurnal  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana perlindungan hukum  terhadap santriwati korban tindak pidana pencabualan dan  upaya  hukum  terhadap  perlindungan  santriwati  sebagai  korban  tindak  pidana pencabulan.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pencabulan, Santriwati

## A. Pendahuluan
Tindak  Pidana  Pencabulan  adalah  suatu  tindak  pidana  yang  bertentangan  dan melanggar  kesopanan  dan  kesusilaan  seseorang  mengenai  dan  yang  berhubungan dengan  alat  kelamin  dan/atau  bagian  tubuh  lainnya  yang  dapat  merangsang  nafsu seksual.  Pengertian  pencabulan,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Soetandyo Wignjosoebroto  yaitu:  “pencabulan  adalah  suatu  usaha  melampiaskan  nafsu  seksual
oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berla- ku melanggar 1 .“
Dimana  tindak  pidana  pencabulan  tersebut  tidak  mengenal  waktu  dan  tempat, pelaku  dari  kejahatan  tersebut  melakukan  aksinya  disaat  ada  kesempatan,  baik  itu  di rumah,  disekolah,  di  tempat  kerja  bahkan  bisa  ditempat  umum.  Contoh  seperti  pada Kasus  ini  terjadi  sudah  sangat  lama,  sejak  tahun  2016  hingga  2021  .  kasus  ini  baru terungkap  dan  dipublikasikan  pada  tanggal  8  desember  2021.  Di  Pesantren  Boarding School, kecamatan cibiru, Bandung yaitu dimana pemimpin Pesantren Boarding School telah  melakukan  pencabulan  terhadap  santiwatinya.  Dari  13  santriwati  ini  menjadi korban tindak pidana pencabulan merupakan seorang yang masih berstatus sebagai anak yaitu  masih  berumur  13  tahun  hingga  17  tahun.  Dalam  UU  No.  35  Tahun  2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan tegas bahwa anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan wajib di berikan suatu  perlindungan  khusus  terhadap  anak  tersebut  seperti  edukasi,  rehabilitasi  sosial, pendampingan psikososial dan pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan dan tentunya bagi pelaku dari tindak pidana pencabulan ini wajib untuk diadili serta dihukum untuk mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Santriwati  Korban  Tindak  Pidana Pencabulan  serta  Upaya  Hukum  Terhadap  Perlindungan  Santriwati  Sebagai  Korban Tindak Pidana Pencabulan?
Metode  penelitian  hukum  normatif  (normative  law  research)  atau  disebut  juga hukum  positif  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja.  Menurut  Soerjono  Soekanto  penelitian hukum  normatif  merupakan  penelitian  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka 2 .  Penelitian  hukum  normatif  adalah suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya.  Penelitian  ini  bertujuan  mencari  peraturan perundang-  undangan  hukum  positif  dan  putusan-putusan  pengadilan  sebagai  bahan hukum primer.
1 Soetandyo  Wignjosoebroto,  Hukum  (Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya),  ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, halaman 155.
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Press.
Pendekatan  yang  peneliti  gunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan penelitian  kasus.  Dalam  metode  pendekatan  perundang-undangan  peneliti  perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Data Sekunder dalam penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap media tertentu sebagai  perantara  tidak  langsung,  berupa  buku,  catatan,  karya  ilmiah,  serta  Peraturan Perundang-undangan,  Kode  Etik  Notaris  atau  berupa  arsip  yang  dapat  diakses  melalui publikasi  maupun  yang  tidak  terpublikasian  secara  umum.    Pemilihan  pendekatan  ini karena  penelitian  mengacu  pada  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  tindak pidana  pencabulan  menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Perlindungan Anak 3 .

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Tindak Pidana
Pencabulan
Kasus  yang  terjadi  di  pondok  pesantren  boarding  school,  kecamatan  cibiru bandung  dimana  seorang  pimpinan  pesantren  melakukan  tidak  pidana  pencabulan terhadap santriwatinya yang masih berstatus sebagai anak yang mencabuli santriwatinya dengan  menggunakan  paksaan  dan  rayuan 4 .  Dalam  aspek  kebijakan  perlindungan, ditegaskan dalam Pasal  28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Thun 1945. Pasal 3 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (1) diperlakukan secara  manusiawi;  (2)  dipisahkan  dari  orang  dewasa;  (3)  memperoleh  bantuan  hukum dan  bantuan  lain  secara  efektif;  (4)  melakukan  kegiatan  rekreasional;  (5)  bebas  dari penyiksaan,  penghukuman,  atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  serta merendahkan  derajat  dan  martabatnya;  (6)  tidak  dijatuhi  pidana  mati  atau  pidana seumur  hidup;  (7)  tidak  ditangkap,  ditahan,  atau  dipenjara,  kecuali  sebagai  upaya terakhir  dan  dalam  waktu  yang  paling  singkat;  (8)  memperoleh  keadilan  di  muka pengadilan  anak  yang  objektif,  tidak  memihak,  dan  dalam  sidang  yang  tertutup  untuk
3 Muhammad Iqbal Lubis, Ida Keumala Jempa.2021. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah  Umur  (Suatu  Penelitian  Di  Wilayah  Hukum  Polresta  Banda  Aceh) .  Jurnal  Ilmiah  Mahasiwa. Vol 5 pp 180-192.
4 Iskandar.2020 Perlindungan  Hukum  Terhadap  Santriwati  Korban  Kekerasan Seksual  (Suatu  Penelitian  Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Blangkejaraan). Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 4(2) Mei 2020 pp.385-397.
umum;  (9)  tidak  dipublikasikan  identitasnya;  (10) memperoleh  pendampingan  orang tua/wali  dan  orang  yang  dipercaya  oleh  anak;  (11)  memperoleh  advokasi  sosial;  (12) memperoleh  kehidupan  pribadi;  (13)  memperoleh  aksesibilitas,  terutama  bagi  anak cacat; (14) memperoleh pendidikan; (15) memperoleh pelayananan kesehatan; dan (16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  dan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan pembedaan perlakuan dan  perlindungan terhadap  pelaksanaan  hak-hak  dan  kewajiban  anak,  khususnya  anak  sebagai  korban dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.
Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  59  UU  No.  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak. Menyatakan “Pemerintah dan lembaga negara lainya berkewajiban dan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak,  korban kekerasan  baik  fisik  atau  mental.  Pasal  59A  UU  No.  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak  Menyatakan  Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:
a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c) pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

## 2. Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Santriwati Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan
Banyak  santriwati  yang  menjadi  korban  dari  kejahatan  dan  diekploitasi  dari  orang dewasa.  Khususnya  anak  korban  dari  kekerasan  semakin  meningkat.  Untuk  melindungi  anak dari  kekerasan  sebagaimana  diaturdalam  Pasal  69A  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Udang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yaitu:  Perlindungan  khusus  bagi  anak  korban kejahatan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  ayat  (2)  huruf  j  dilakukkan  melalui upaya:
a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan;
Perlindungaan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi
b. rehabilitasi soasial;
c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d. pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  saat  setiap  tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan
Di  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perlindungan anak, diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIV tentang  kejahatan  kesusilaan,  aturan  terkait  perbuatan  cabul  tersebar  dalam  Pasal 287sampai Pasal 294, dan Pasal 296 KUHP. Menurut ketentuan dari Pasal 81 Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  dijelaskan  bahwa  seseorang  yang  melakukan tindak  pidana  pencabulan  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  76  D  akan menerima  hukuman  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  dan  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah),  dan anak  yang  menjadi  korban  berhak  mendapatkan  perlindungan  khusus  terhadap  anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) hurif j dilakukan melalui upaya pemberian pembelajaran, rehabilitasi, pendampinganpsikososial  pada  saat  pengobatan,  bahkan  pemberian  perlindungan  pada saat penyidikan sampai pada pemeriksaan di persidangan pengadilan.
Perlindungan anak adalah usaha  yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak-hak  serta  kewajiban  demi  perkembangan  dan pertumbuhan anak dari segi mental, fisik, dan sosial. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 dan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan  bahwa  segala  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  melindungi  dan  menjamin pertumbuhan,  perkembangan  serta  kehidupan  anak  dari  kekerasan  dan  diskriminatif serta menjamin hak-hak yang harus diterima oleh anak dimana pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus terhadap anak 5 .
5 Nur  Afdhaliyah,  Ismansyah,  Fadillah  Sabri.  2018  .  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Ssebagai Korban Pencabulan (Legal Protection On Children As Victims Of Sexual Abuse) Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 1, (April, 2019), pp. 109—128
Upaya  yang  diprioritaskan  dalam  penegakkan  perlindungan  santriwati  adalah memperkuat antara lain: pertama, faktor hukum; kedua, faktor penegak hukum; ketiga, faktor  sarana  dan  fasilitas  yang  mendukung  penegakkan  hukum;  keempat,  faktor masyarakat; kelima, faktor kebudayaan.
Lembaga  perlindungan  hukum  atau  lembaga  advokasi  mencegah  terjadinya kekerasan terhadap anak berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1), yaitu: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam  Pasal  76E  dipidana  dengan  penjajara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)“
Pencabulan  merupakan  kejahatan  yang  berdampak  sangat  buruk  terutama  pada korbannya,  sebab  pencabulan  tersebut  melanggar  hak  asasi  manusia  dapat  merusak martabat manusia, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Korban tersebut bisah berada  dibawah  ancaman  fisik,  dan  psikologis,  paksaan  ,  rayuan  dan  dalam  kondisi tidak sadar dan tidak berdaya, dibawah umur , dan mengalami keterbelakangan mental. Hal  ini  menyebabkan  tidak  dadap  menolak  apa  yang  terjadi  atau  tidak  dapat bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi kepadanya.
Dalam  upaya  perlindungan  santriwati  sebagai  korban  tindak  pidana  pencabulan, maka lembaga advokasi  bekerja sama dalam melakukan perlindungan terhadap korban dan  lembaga  advokasi  bertugas  untuk  mengadvokasi  pemenuhan  hak  anak  sebagai korban, pelaku, atapun saksi. Perlindungan khusus bagi anak yang jadi korban kejahatan seksual  juga  diatur  dalam  UndangUndang  Perlindungan  Anak  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  anak,  dimana  anak  korban  kejahatan  seksual  berhak  diberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Anak yang jadi korban berhak menerima rehabilitasi guna memberikan memperbaiki tingkat psikologis anak  diikuti  pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  proses  di  sidang pengadilan.

## C. Penutup
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  di  tarik  kesimpulan  guna  menjawab rumusan masalah diatas. Adapun kesimpulan penulis sebagai berikut :
Santriwati  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  pencabulan  sudah  diberikan perlindungan  hukum  yaitu  berupa  Edukasi  tentang  kesehatan  reproduksi,  nilai  agama,
dan  nilai  kesusilaan,  Rehabilitasi  sosial,  Pendampingan  psikososial  pada  saat pengobatan  sampai  pemulihan  dan  Pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada setiap  tingkat  pemeriksaan  mulai  dari  penyidik,  penuntutan,  sampai  dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Upaya  yang  diprioritaskan  dalam  penegakan  perlindungan  santriwati  adalah memperkuat antara lain: pertama, faktor hukum; kedua, faktor penegak hukum; ketiga, faktor  sarana  dan  fasilitas  yang  mendukung  penegakkan  hukum;  keempat,  faktor masyarakat; kelima, faktor kebudayaan.

## D. Daftar Pustaka
Dinar  Mahardika,  S.H.,M.H.  dan  Erwin  Aditya  Pratama,  S.H.,  M.H.  2020  . Perlindungan  Hukum  terhadap  Korban  Perkosaan  dalam  Perspektif  Psikologi Hukum. Yogyakarta : Tanah Air Beta.
Iskandar.2020 Perlindungan  Hukum  Terhadap  Santriwati  Korban  Kekerasan  Seksual (Suatu  Penelitian  Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Blangkejaraan). Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 4(2) Mei 2020 pp.385-397.
Muhammad  Iqbal  Lubis,  Ida  Keumala  Jempa.2021. Tindak  Pidana  Pencabulan Terhadap  Anak  Dibawah  Umur  (Suatu  Penelitian  Di  Wilayah  Hukum  Polresta Banda Aceh) . Jurnal Ilmiah Mahasiwa. Vol 5 pp 180-192.
Nur  Afdhaliyah,  Ismansyah,  Fadillah  Sabri.  2018  .  Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Ssebagai  Korban  Pencabulan (Legal  Protection  On  Children  As  Victims  Of Sexual Abuse) Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 1, (April, 2019), pp. 109— 128
Ribka Purnamasari Sihite, Lanang Olivia Lumbanraja, Castro Sihombing, Rahmayanti.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN) Al’ Adl : Jurnal Hukum,
Volume 12 Nomor 2, Juli 2020.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  Hukum  (Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya),
ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, halaman 155.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Press.