Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 147-154 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## KELEMBAGAAN ZAKAT DAN PREFERENSI MUZAKKI
Ahmad Syatir 1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

## Multifiah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

## Asfi Manzilati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

## Abstract
This article collectively concerns with institutional aspect, the rule of play and subjectivity side of zakah payers ( muzakki ). Literature review is totally employed as research method. Institutional aspect, whether in terms of zakah actors or zakah rules (acts and ijtihad ), is the important thing to reach the efficiency and effectivity of potent of zakah. Also, subjectivity aspect of zakah actors especially on muzakki behaviour is the sufficient condition for efficiency and effectivity of zakah. The tendency of direct zakah in practice is challenging to the application of institution evolved so that able to be internalized deeply in muzakki’ subconsciousness. Because this conduct is informally more implicated by the basic aspect or ideas such as close relationship, experience, as well as local wisdom which are not included and contradictory to the rule of zakah. The institutional changes in zakah representing the character of muzakki must be filled to get the efficiency and effectivity of zakah in Indonesia.
Keywords : zakah, institution, subjectivity of muzakki

## Abstrak
Tulisan ini merupakan telaah pada aspek kelembagaan (institutional aspect), aturan main dalam zakat sekaligus secara bersamaan menekankan sisi subjektivitas muzakki . Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kajian kepustakaan. Aspek kelembagaan zakat, baik dari sisi pelaku zakat ataupun aturan main (UU dan Ijtihad zakat) merupakan hal penting bagi
1 Mahasiswa tingkat akhir pada Program Magister Ilmu Ekonomi Kekhususan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
keberhasilan dan ketepatgunaan potensi zakat. Selain itu, aspek kedirian (subjectivity) pelaku zakat terutama muzakki merupakan hal yang menggenapkan keberhasilan dan ketepatgunaan kelembagaan zakat.
Kecenderungan praktik zakat secara langsung oleh muzakki merupakan tantangan bagi kelembagaan zakat yang telah disusun agar dapat tertanam dalam keyakinan muzakki . Sebab tidak jarang tindakan muzakki dalam berzakat lebih cenderung merupakan implikasi dari aspek-aspek atau gagasan-gagasan dasar yang informal dan telah tertanam dalam kesadarannya, seperti aspek kedekatan, pengalaman, serta khasanah kearifan lokal yang mungkin tidak termuat atau malah bertentangan dengan kelembagaan zakat. Perubahan pada kelembagaan zakat yang lebih mewakili karakter subjektif muzakki merupakan hal yang harus dipenuhi untuk mencapai keberhasilan dan ketepatgunaan potensi zakat yang relatif besar di Indonesia.
Kata Kunci : zakat, kelembagaan, subjektivitas Muzakki

## I. PENDAHULUAN
“Islam  dibangun  atas  lima  pilar,  syahadat  bahwasanya  tidak  ada sesembahan  yang  hak  selain  Allah  dan  Muhammad  utusan  Allah,  mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah”, Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi (Al-Utsaimin, 2011: 3).
Demikian  pentingnya  zakat  sebagai  salah  satu  rukun  Islam.  Predikat perintah  untuk  menunaikannya  relatif  sejajar  dengan  perintah  ibadah-ibadah lainnya, layaknya syahadat serta perintah melaksanakan shalat, puasa, dan haji. Di  dalam  Alquran,  perintah  menunaikan  zakat  pun  hampir  selalu  bersandingan dengan  perintah  menegakkan  shalat.  Kata  zakat  dalam  bentuk  definisi  disebut tiga puluh kali dalam Alquran, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu  ayat  bersama  shalat,  dan  hanya  satu  kali  disebutkan  dalam  konteks  yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat (Qaradhawi, 2010: 39). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah zakat dalam pandangan Islam.
Hal yang menarik sekaligus berbeda dari jenis ibadah lainnya, yaitu karena selain  merupakan  bentuk  ibadah  langsung  kepada  Allah  SWT,  zakat  juga merupakan ibadah yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Sebab zakat dapat menjadi  sebuah  media  untuk  mengontrol  kesenjangan  pendapatan,  serta menjembatani  celah  antara  golongan  muslim  kaya  dengan  muslim  papa,  agar tidak  terjadi  monopoli,  penumpukan  kekayaan  pada  sebagian  kecil  golongan muslim  tertentu. “Supaya  harta  itu  jangan  beredar  di  antara  orang-orang  kaya saja di antara kamu”. Demikian  firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr (59): 7. Sebab,  konsentrasi  hasil  perekonomian  pada  sebagian  kecil  umat  cenderung mudah memicu ketidakharmonisan sosial. Sehingga melalui zakat, dapat menjadi perekat  antara  golongan  berpunya  dengan  golongan  tidak  berpunya, meningkatkan  simpati,  kepekaan  sosial,  menyucikan  jiwa  dari  sifat  kikir  dan serakah, dan rasa cinta  terhadap sesama. Namun, manfaat sosial dan ekonomi dari zakat tersebut hingga saat ini cenderung belum berpijak pada kondisi nyata sosial dan ekonomi terutama bagi kalangan umat Islam.
Pembahasan tentang  zakat,  baik  pada  cakupan daerah,  nasional,  bahkan dalam  cakupan  internasional,  hingga  saat  ini  masih  mempermasalahkan  celah antara  jumlah  potensi  zakat  dan  kondisi  nyata  sasaran  zakat  ( mustahik ),  atau celah antara praktik zakat dengan dampak teoritis zakat. Tidak jarang persoalan tersebut dipandang  sebagai  kenyataan  yang  rumit  dari  berbagai  cara  pandang.
Salah  satunya  mengerucut  pada  persoalan  kinerja  pengelolaan  atau kelembagaan zakat.
Memang  ketika  bahasan  terlalu  jauh  dan  selalu  hanya  berbicara  pada tataran  hukum  zakat,  seperti  jenis  dan  besaran  zakat,  ada  kecenderungan melupakan hal-hal yang juga tidak kalah pentingnya. Hal itu terkait dengan aspek kelembagaan  zakat  seperti  wacana  tradisi  pengumpulan  dan  penyaluran  dana zakat oleh negara (amil), dan zakat bagi sumber-sumber pendapatan yang relatif baru.  Meskipun  proses  pengumpulan  dan  penyaluran  zakat  semestinya  melalui amil,  namun  pada  praktiknya,  kebanyakan muzakki terbiasa  menunaikan  zakat secara  langsung  tanpa  mempercayakannya  kepada  pemerintah  atau  amil (Guermat, Al-Utaibi, dan Tucker, 2003: 2).
Kecenderungan  berzakat  secara  langsung tersebut  merupakan  kenyataan umat  Islam  saat  ini,  yang  secara  tradisi  berbeda  dengan  zakat  yang  ditunaikan ke negara, seperti saat pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan selama awal- awal  periode  kekhalifahan  Islam  (Guermat  dkk.,  2003:5-6).  Praktik  ini,  dalam penelitian  Guermat  dkk.,  bahkan  terjadi  pada  negara-negara  yang  mayoritas penduduknya  adalah  muslim,  dianggap  mengerti  syariat,  dan  berpenghasilan menengah  ke  atas,  kondisi  di  mana  sangat  mungkin  bagi  mereka  berstatus sebagai muzakki seperti  Arab  Saudi,  Bahrain,  Kuwait,  dan  Uni  Emirat  Arab (Guermat  dkk.,  2003:2).  Paling  tidak  ada  dua  alasan muzakki berzakat  secara langsung.  Pertama,  pandangan muzakki bahwa  zakat  merupakan  ibadah  yang menunjukkan  hubungan  langsung antara  seorang  hamba  dengan Allah.  Kedua, saat ini tidak ada negara kesatuan Islam seperti masa awal Islam, yang saat ini telah terjajah selama berabad-abad (Guermat, dkk., 2003: 5-6).
Kecenderungan muzakki yang  demikian,  sepertinya  hampir  menggejala di seluruh negara di dunia di mana umat Islam itu ada, tidak terkecuali di Indonesia. Pilihan muzakki untuk  berzakat  langsung  dapat  mengakibatkan  beberapa kemungkinan, yaitu praktik zakat yang tidak terkontrol, penerimaan zakat ganda yang  mengakibatkan  ketidakmerataan  penyaluran  zakat.  Dampak  yang diakibatkan  tersebut  sangat  berbeda  dengan  tujuan  mulia  zakat,  yang  pada masa  pemerintahan  Rasulullah  SAW  dan  beberapa  kekhalifahan  Islam sesudahnya, bisa diwujudkan.
Salah satu dampak buruk praktik zakat langsung di Indonesia terjadi pada tahun  2008  ketika  para mustahik berdesak-desakan  hingga  di  antara mustahik tersebut,  21  orang  meregang  nyawa  demi  memperoleh  bagian  zakat  dari seorang muzakki di  daerah  Pasuruan,  Jawa  Timur. 2 Mungkin  ini  hanya  salah satu  gejala  kecil  dari  sekian  banyak  aspek  di  balik  persoalan  praktik kedermawanan  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini  dilihat  dari  sudut  pandang pengelolaan zakat.
Dalam sejarah pemerintahan Islam, baik di masa Rasulullah SAW maupun setelahnya, pemerintah membuat aturan main berupa sistem kelembagaan zakat yang  relevan  dengan  kondisi  umat  saat  itu.  Pelembagaan  zakat  secara  formal sebagai  wewenang  pemerintah  baru  dimulai  sejak  Rasulullah  SAW  dan pengikutnya berhasil memiliki daerah, eksistensi dan pemerintahan sendiri yang dicapai  setelah  hijrah  meninggalkan  Makkah  yakni  di  Madinah.  Sebab  pada periode  sebelumnya,  di  Makkah,  umat  Islam  masih  mengalami  tekanan  dalam menjalankan agamanya (Qaradhawi, 2010: 61-62).
Pada  masa  Rasulullah  SAW,  zakat  menjadi  urusan  pemerintah.  Selama periode  tersebut,  pengumpulan  dan  penyaluran  zakat,  menggunakan  konsep lokalisasi  di  mana  zakat  yang  terkumpul  di  suatu  daerah  juga  disalurkan  di
2 http://news.detik.com/read/2008/09/15/131110/1006352/10/korban-tewas-akibat-berebut-zakat-di- pasuruan-jadi-21-orang. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2012.
daerah yang sama. Nabi SAW, sebagai pemimpin negara, mengutus amil untuk mengumpulkan  dan  menyalurkan  dana  zakat  kepada mustahik .  Selain  kondisi pemerintahan Madinah yang relatif kecil, keberlanjutan zakat juga didukung oleh pengikut yang beriman dan antusias menyalurkan dana (Khaf, 1999: 4,17) dikutip oleh Wahid dan Kader (2010: 463-464).
Bentuk  pengelolaan  zakat  seperti  di  masa  Rasulullah  SAW  tersebut menunjukkan kenyataan yang tidak terbantahkan, bahwa pada masa awal Islam zakat  ditangani  langsung  oleh  pemerintahan  Islam.  Pemerintah  memiliki  hak untuk mengelola zakat dan sekaligus menitahkan keharusan untuk menunaikan zakat di Baitul-maal (kas negara), sehingga sebagian besar ahli fiqh menekankan pembayaran zakat melalui pemerintah (Wahid dan Kader, 2010:464).
Selanjutnya  pada  masa  pemerintahan  Khalifah  Abu  Bakar,  peran kelembagaan  pemerintah  terhadap  zakat  pun  demikian.  Meskipun  menghadapi kondisi  yang  berbeda  dengan  masa  kepemimpinan  Nabi  SAW.  Sebab  setelah wafatnya  Nabi  SAW,  sebagian  kabilah  Arab  murtad  dan  menolak  untuk membayar  zakat.  Dalam  sebuah  riwayat oleh  Bukhari  dan  Muslim  (Al-Utsaimin, 2011:5)  dikisahkan  bahwa  sebagai  khalifah,  dalam  sebuah  khutbahnya,  Abu Bakar  mengambil  keputusan  untuk  memerangi  mereka  hingga  mereka  kembali ke Islam sebagaimana mereka telah meninggalkannya. Riwayat ini menunjukkan bahwa  dalam  praktik  zakat,  di  manapun,  memerlukan  peran  aktif  pemerintah melalui  kekuasaannya  untuk  memfasilitasi  keberlangsungan  pengelolaan  zakat agar bisa berhasil dan tepat guna sesuai dengan cita-cita dasarnya.
Pemerintahan  Islam  selanjutnya,  menunjukkan  keberhasilan  pengelolaan zakat yang banyak dicatat dalam sejarah, yakni ketika pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Azis, pranata zakat secara tepat bersatu dengan pemerintahan khalifah  Umar  yang amanah  telah  mampu  menjadi  instrumen pemerataan  yang berhasil dalam membangun kesejahteraan umat (Hafidhuddin, 2011: 4).
Manfaat  positif  dari  keberadaan  kelembagaan  di  masa  lalu  tersebut memberikan  kesan  yang  seakan  mengilhami  umat  Islam  saat  ini  untuk  bisa membumikan kembali ruh ekonomi zakat.
Kelembagaan  zakat  memang  merupakan  sebuah  keniscayaan  yang diperlukan  sebagai  dasar  pengelolaan  zakat  yang  tepat  guna  dan  berhasil. Karena perkembangan perekonomian dan pembangunan yang terus mengalami perubahan dan semakin rumit menuntut keberlanjutan perumusan kelembagaan yang  relevan  bagi  tata  kelola  zakat  yang  bersih,  profesional,  dan  bertanggung jawab.  Termasuk  juga  dalam  hal  ini  kelembagaan  zakat  terkait  dengan perkembangan  sumber-sumber  perolehan  pendapatan  yang  semakin  beragam dan relatif baru yang dilihat dari sudut pandang hukum zakat.
Menurut  North  (1990:  3-4)  bahwa  kelembagaan  pada  dasarnya mempengaruhi perekonomian melalui pengaturan perilaku kehidupan sehari-hari manusia.  Bertujuan  untuk  mengurangi  ketidakpastian  yang  dapat  melahirkan ketidaktepatgunaan  dan  ketidakberhasilan  penggunaan  sumber  daya.  Jika dianalogikan dengan kelembagaan zakat, maka melalui aturan main pengelolaan zakat,  pelaku  zakat diarahkan  agar  melakukan  tindakan  sesuai  ketentuan  yang ada,  misalnya  menunaikan  zakat  lewat  amil  zakat.  Dengan  kata  lain, kelembagaan  zakat  menjadi  instrumen  yang  mengatur  interaksi  para  pelaku zakat bagi ketepatgunaan dan keberhasilan misi zakat.
Searah  dengan  pandangan  North  atas  peran  keberadaan  kelembagaan, maka salah satu aspek kelembagaan zakat di Indonesia mewujud dalam bentuk Undang-Undang  (UU)  pengelolaan  zakat  pertama  yakni  UU  nomor  38  Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan disusul dengan Keputusan Menteri Agama nomor  372  Tahun  2003  tentang  Pelaksanaan  UU  nomor  38  Tahun  1999 tersebut.  Secara  mendasar  bahwa  pengelolaan  zakat  ini  bertujuan  bagi  (1)
meningkatnya  pelayanan  bagi  masyarakat  dalam  menunaikan  zakat  sesuai dengan  tuntunan  agama,  (2)  meningkatnya  fungsi  dan  peranan  pranata keagamaan  dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  keadilan sosial,  dan  (3)  meningkatnya  hasil  dan  daya  guna  zakat  (pasal  5  UU  No.  38 tahun 1999).
Secara  organisasional,  UU  tersebut  telah  melahirkan  beberapa  lembaga pengelola (penerima, penghimpun, dan pendistribusi) zakat, baik lembaga formal perwakilan  pemerintah  seperti  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS),  Badan Amil Zakat Daerah, ataupun lembaga formal swasta yang dibentuk dari aspirasi masyarakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Hingga  tahun  2011  capaian  UU  yang  dibentuk  pada  masa  pemerintahan Habibie  tersebut  diyakini  masih  memiliki  kekurangan  (Hafidhuddin,  2011) 3 . Terutama  dalam  mengendalikan  perilaku  pelaku  zakat,  misalnya  gejala  praktik zakat  langsung  dan  dampaknya.  Keadaan  ini  mengarah  pada  perubahan terhadap undang-undang zakat, di mana pada tahun 2011 telah dibentuk aturan baru dalam bentuk UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
UU  zakat  yang  baru  tersebut  memberikan  penjelasan  tentang  segenap mekanisme  pengelolaan  zakat  serta  berbagai  konsekuensi  bagi  pelaku  zakat secara lebih rinci daripada sebelumnya. Misalnya dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal  7  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  BAZNAS  berfungsi  sebagai  perencana, pelaksana  pengumpul,  pendistribusi,  pendayaguna  zakat,  serta  pelapor  dan penanggung  jawab  pelaksanaan  pengelolaan  zakat.  Dalam  pasal  16  ayat  (1) BAZNAS  dapat  dibantu  oleh  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  yang  dibentuk  pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan perwakilan negara di  luar  negeri  yang  dibentuk  oleh  BAZNAS.  Selain  itu  dalam  pasal  17  dan  18, dalam pengelolaan zakat, BAZNAS dapat pula dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat atas dasar izin dari Menteri Agama (pasal 18  dan  20)  yang  hakikatnya  juga  bertujuan  untuk  mengendalikan  perilaku muzakki (pasal 38).
Perubahan tersebut didasarkan pada harapan bahwa keberadaannya akan dapat  memberikan  dampak  positif  yang  berarti  bagi  pengelolaan  zakat. Sehingga, perubahan kelembagaan zakat adalah sebuah keniscayaan terutama untuk  menutupi  segenap  kekurangan  yang  terdapat  dalam  kelembagaan  zakat sebelumnya.
Oleh karena kepentingan tersebut, maka adanya perubahan kelembagaan dalam  pengelolaan  zakat  tersebut  menjadi  syarat  perlu (necessary  condition) bagi  sistem  pengelolaan  zakat  yang  lebih baik. Namun,  hal  yang  sama  penting adalah  kondisi  subjektif muzakki ,  karena  eksistensi muzakki sebagai  salah  satu pelaku  inti  dalam  zakat  sangat  berarti  bagi  kelangsungan  dinamika  berzakat  di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan muzakki dengan segala aspek  lingkungannya  merupakan  syarat  kecukupan (sufficient  condition) bagi keberhasilan pengelolaan zakat.
Oleh  karena  unsur  strategis  dan  memiliki  andil  yang  besar  dalam  praktik zakat,  maka  tujuan  perubahan  kelembagaan  untuk  mengatur  perilaku muzakki juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek subjektif muzakki . Sebab, kepatuhan dalam  menunaikan  zakat,  apalagi  yang  harus  sesuai  dengan  tradisi  Islam, merupakan  persoalan  yang  berhubungan  dengan  etika  moral.  Sehingga, kepatuhan  semestinya  berbarengan  dengan  aspek  etika  moral  dan  aspek spiritual ke dalam jiwa muzakki (Bakar dan Rahman, 2007:35).

## II. PENTINGNYA NILAI-NILAI SUBJEKTIF MUZAKKI
3 http://majalah.hidayatullah.com/?p=2313. Diakses pada tanggal 3 Desember 2012.
Muzakki dapat  dikatakan  sebagai  pelaku  utama  zakat.  Hal  ini  didasarkan pada  kenyataan  bahwa muzakki merupakan  sumber  dana.  Di  lain  pihak, kelembagaan  zakat  cenderung  bertujuan  untuk  mengarahkan  pilihan muzakki untuk menunaikan zakat. Sementara muzakki memiliki ruang tindakan yang lebih luas.  Seperti  manusia  pada  umumnya,  segala  tindakan muzakki bukan merupakan  tanggapan  langsung  terhadap  dorongan/pemicu  di  lingkungannya, termasuk  kelembagaan  zakat  yang  baru.  Sebab  di  balik  gejala  sosial  yang ditampakkannya lebih didasari oleh makna-makna. Sehingga dalam menunaikan zakat,  pertimbangan-pertimbangan  subjektif muzakki mungkin  akan  cenderung lebih  melembaga  daripada  aturan  atau  UU  pengelolaan  zakat  dan perkembangan kelembagaan ijtihad zakat.
Pembentukan nilai-nilai subjektivitas muzakki ini merupakan hasil interaksi sehari-hari dengan segenap aspek sosial dalam lingkungan atau wilayah di mana ia tinggal. Perbedaan lingkungan dan nilai-nilai sosial budaya dapat menjadikan perbedaan tindakan sosial dari seorang muzakki , bahkan tidak jarang perbedaan wilayah  pun  akan  menampilkan  perbedaan  kenyataan  sosial.  Olehnya  itu, pemaknaan muzakki terhadap  perubahan  kelembagaan  zakat  merupakan  hal yang  memiliki  implikasi  bagi  preferensi muzakki dalam  menentukan kecenderungan berzakatnya.
Salah  satu  sisi  kelembagaan  zakat  di  Indonesia  adalah  perkembangan jumlah  lembaga  pengelola  zakat.  Kecenderungan  tersebut  semakin  bertambah dari  pusat hingga  daerah-daerah  di  seluruh  Indonesia.  Implikasi  perkembangan tersebut  paling tidak hanya mempunyai dua kemungkinan,  apakah memberhasilkan  proses  pengelolaan  zakat  ataukah  sebaliknya.  Sebab, pertumbuhan  jumlah  LAZ  dapat  memberikan  alternatif  lebih  beragam  bagi kecenderungan  pilihan muzakki dalam  menunaikan  zakat.  Namun  sebaliknya juga  dapat  mengakibatkan  kecenderungan  pengelolaan  zakat  yang  tidak sistematis  dan  tidak  terkoordinir,  tersebar  di  mana-mana.  Usaha  pengelolaan zakat yang selaras di antara badan pemerintah dengan lembaga pengelola zakat swasta merupakan bagian penting untuk mewujudkan keberhasilan potensi zakat di Indonesia.
Perkiraan  potensi  zakat  yang  relatif  besar  merupakan  dasar  untuk menyusun sebuah aturan main atau kelembagaan zakat. Karena sementara ini, pengelolaan  zakat  di  Indonesia  secara  keseluruhan  dapat  dikatakan  belum berhasil.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  kesadaran muzakki tentang  zakat  masih rendah,  artinya  umat  Islam  kadang  masih  menganggap  zakat  itu  hanya  zakat fithrah  saja,  upaya  sosialisasi  dan  dakwah  zakat  yang  belum  optimal,  dan badan/lembaga  pengelola  zakat  yang  belum  profesional  dan  transparan, sehingga cenderung menurunkan derajat kepercayaan muzakki dan mendorong muzakki untuk berzakat secara sendiri-sendiri. 4
Kenyataan  atas  pengelolaan  zakat  yang  belum  berhasil  di  daerah-daerah di Indonesia dapat saja mencerminkan beberapa kemungkinan gejala. Pertama, bahwa  muatan  regulasi  yang  tidak  sesuai  dengan  muatan  nilai  sosial  atau kearifan  lokal  masyarakat  di  mana  regulasi  tersebut  diberlakukan.  Kedua, kesenjangan  antara  amanat  UU  dengan  profesionalitas  pengelola  zakat  yang selanjutnya dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat. Ketiga, belum adanya keselarasan  gerakan  antara  BAZNAS  (Pusat  hingga  Daerah)  dengan  LAZ, seperti  dalam  pengumpulan  dan  penyaluran  dana  zakat  yang  mungkin  dapat dilakukan  dengan  cara  terbaik  melalui  penyelarasan  kerja  antara  BAZNAS
4 http://www.pkpu.or.id/news/potensi-zakat-profesi-kota-palu-mencapai-rp30-miliar. Diakses pada tanggal 13 Mei 2012.
dengan LAZ. Karena tidak jarang muzakki yang bukan pegawai negeri sipil atau bahkan muzakki pegawai negeri sipil pun cenderung lebih memilih berzakat pada LAZ (lembaga swasta) daripada BAZNAS (lembaga pemerintah).
Derajat  kepercayaan  terhadap  kinerja  amil  zakat  memang  dapat  saja menjadi  pertimbangan muzakki untuk  menunaikan  zakat,  seperti  kesan profesional, transparan, dan bertanggung jawab yang dimiliki oleh badan/lembaga amil zakat.

## III. KELEMBAGAAN, MUZAKKI DAN PILIHANNYA
Gejala  perilaku muzakki ,  perubahan  undang-undang  pengelolaan  zakat, perkembangan  sumber-sumber  keuangan  dan  jenis  zakat,  dan  aspek-aspek kelembagaan  zakat  lainnya  seperti  badan/lembaga  amil  zakat,  mencerminkan sebuah  fenomena  kelembagaan  zakat  secara  keseluruhan  baik  sebagai  pelaku ataupun instrumen kelembagaan. Paling tidak terdapat dua permasalahan yang mewarnai sistem pengelolaan zakat di Indonesia, yakni potensi zakat yang belum berhasil,  dan  adanya  gejala  berzakat  langsung  yang  tidak  jarang  menimbulkan permasalahan bahkan telah menelan banyak korban jiwa pada beberapa daerah di Indonesia.
Untuk capaian pengelolaan yang lebih baik, sebagai konsekuensi logisnya terjadilah  perubahan  kelembagaan  zakat  di  Indonesia,  yang  berwujud  dalam bentuk perubahan UU dari UU No. 38 tahun 1999 menjadi UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan  Zakat.  Perubahan kelembagaan tersebut  juga berimplikasi bagi  kedudukan kelembagaan badan/lembaga amil zakat, ruang gerak muzakki dalam  berzakat,  dan  peluang mustahik .  Selain  kelembagaan  berbentuk  UU, seiring  dengan  perkembangan  kegiatan  ekonomi  yang  semakin  beragam, perkembangan  kelembagaan  dari  aspek ijtihad hukum  zakat  pun  cenderung mengalami perubahan. Fungsi kelembagaan pada umumnya relatif sama, yakni mengawasi  atau  mengarahkan  perilaku  para  pelaku,  terutama  mengendalikan tindakan muzakki sebagai pelaku inti zakat, dengan pola-pola aturan main yang sebagian  berbeda  atau  bahkan  secara  keseluruhan  telah  dibuat  berbeda  dari pola-pola sebelumnya.
Namun,  perilaku muzakki hanya  merupakan  sebuah  gejala  sosial  yang nampak  pada  permukaan.  Hal  yang  ditampakkannya  merupakan  sebuah  hasil pemaknaan  terhadap  segala  yang  melingkupi  sisi  subjektifnya  yang  memiliki muatan  kelembagaan,  tidak  terkecuali  kelembagaan  zakat  itu  sendiri.  Tindakan berzakatnya  bukanlah  merupakan  reaksi  spontan  terhadap  lingkungan sekitarnya,  termasuk  dengan  adanya  perubahan  kelembagaan  zakat.  Dari perspektif  teori  interaksi  simbolik,  perilaku  yang  ditampakkan  oleh muzakki tersebut merupakan hasil pemaknaan atas interaksinya dengan lingkungan, baik benda, kelembagaan, adat, orang lain, dan kelompok orang, misalnya perubahan kelembagaan  zakat,  keberadaan  badan/lembaga  amil  zakat, mustahik ,  dan seluruh aspek-aspek  lingkungan  sosial  lainnya. Hal  ini  mungkin  selaras dengan apa  yang  diistilahkan  oleh  Durkheim,  dalam  sebuah  kajiannya  tentang  wujud agama  dalam  masyarakat  yang paling  sederhana,  sebagai  adanya  unsur-unsur dan  gagasan-gagasan  elementer  dalam  sebuah  kehidupan  keagamaan  (Atho’, 2011:8).
Perubahan  kelembagaan  zakat  merupakan  salah  satu  bagian  dari lingkungan  sosial muzakki ,  maka  apapun  tindakan muzakki dalam  menunaikan zakat,  kenyataan  itu  juga  merupakan  salah  satu  dari  hasil  pemaknaannya terhadap  perubahan  kelembagaan  zakat.  Tetapi tindakan muzakki belum  cukup untuk  menunjukkan  kenyataan  sosial  pemaknaan  tersebut.  Bagaimana  wujud pemaknaan  tersebut,  tentu  akan  dapat  dipahami  jika  melakukan  pendekatan
terhadap  sisi  subjektif muzakki secara  menyeluruh  terutama  dalam  mendukung penyesuaian  aturan  main  atau  kelembagaan  zakat  dengan  kecenderungan- kecenderungan khasanah atau nilai-nilai kearifan lokal suatu masyarakat.
Pertimbangan  tersebut  dikarenakan  oleh  kenyataan  perbedaan  nilai-nilai kearifan  lokal  seluruh  wilayah  di  Indonesia.  Peran  pemerintah  sebagai  pihak yang  menyusun  kelembagaan  zakat perlu  mengakomodir  nilai-nilai  kebudayaan masyarakat  muslim  Indonesia  selama  dari  sudut  pandang  agama  tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Alquran Digital dan Terjemahannya.
Al-Utsaimin,  Muhammad  bin  Shalilh,  2011. Fatawa  fi  Ahkamiz  Zakat. Ghazali Mukri (penerjemah). Fiqh Z akat Kontemporer Soal Jawab Ihwal Zakat dari yang Klasik Hingga Terkini. Al-Qowam.
Bakar, N. B. A. and Rahman A. R. A., 2007. A Comparative Study of Zakah and Modern Taxation. J.KAU: Islamic Economics, Vol. 20 No. 1 h. 25-40.
Guermat, C., Al-Utaibi, A. T., and Tucker, J. P., 2003. The Practice of Zakat: An Empirical  Examination  of  Four  Gulf  Countries. Economics  Department Discussion Papers Series Number 03/02 November. University of Exeter.
Hafidhuddin, D., 2007. Zakat dalam Perekonomian Modern. Gema Insani Press. Jakarta.
North, D. C., 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance . Cambridge University Press. U.S.A.
Qaradhawi,  Y.,  2010. Fiqhuz-Zakah. Salman  Harun,  dkk.  (penerjemah). Hukum Zakat . Litera Antarnusa.
Ramli, R. Potensi Zakat Profesi Kota Palu Mencapai 30 Miliar. http://www.pkpu.or.id/news/potensi-zakat-profesi-kota-palu-mencapai- rp30-miliar. Diakses pada 13 Mei 2012.
Wahid,  H. and Kader,  R. A.,  2010. Localization of  Malaysian  Zakat  Distribution: Perception  of  Amil  and  Zakat  Recipients. Disajikan  dalam  Seventh International  Conference  –  The  Tawhidi  Epistemology:  Zakat  and  Waqf Economy, Bangi.
http://majalah.hidayatullah.com/?p=2313.  Diakses  pada  tanggal  3  Desember 2012.
http://news.detik.com/read/2008/09/15/131110/1006352/10/korban-tewas-akibat- berebut-zakat-di-pasuruan-jadi-21-orang.  Diakses  pada  tanggal  30 Oktober 2012.