## ETIKA IT DI INDONESIA STUDI KASUS: CYBERSQUATTING PADA DOMAIN PT. MUSTIKA RATU
Alusyanti Primawati
Fakultas Teknik Matematika dan IPA, Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI Email: alus.unindra23@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam artikel ini peneliti membahas mengenai permasalahan kode etik dalam Teknologi Informasi di  Indonesia.  Pembahasan  diungkapkan  peneliti  melalui  studi  kasus  pada  domain  PT.  Mustika  Ratu. Permasalahan  yang  dikemukakan  dalam  studi  kasus  tersebut  adalah  pelanggaran  etika  Teknologi Informasi  (IT)  dengan  menyalahgunakan  nama  domain  merek  dagang  tersebut  dan  juga  merupakan perilaku  melanggar  hukum  khususnya  merek  dagang  salah  satu  yang  dilindungi  Negara  dalam  undang- undang  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI).  Domain  PT  Mustika  Ratu  dipakai  oleh  pihak  lain  yaitu dengan  nama  domain  mustika-ratu.com  sedangan  domain  resmi  PT  Mustika  Ratu  adalah  mustika- ratu.co.id. Dan jika pihak tersebut menyalahgunakan domain merek dagang tersebut maka pihak tersebut telah melakukan cybersquatting.
Kata kunci :  etika IT, cybersquatting , mustika ratu.

## ABSTRACT
In  papper  this  writers  discussed  about  the  problems  code  of  ethics  in  information  technology  in Indonesian. Discussion expressed writer through case study in domain PT. Mustika Ratu. The problems mentioned in the study of case is a violation of ethics information technology (IT) with abusing domain names trademark those and is also unlawful behavior particulary trademark one who protected countries in HAKI. The domain PT Mustika Ratu worn by other parties namely by domain names mustika-ratu.com for  the  domain  PT  Mustika  Ratu.  And  if  parties  abusing  domain  trademark  the  parties  have  done cybersquatting.
Keywords: IT Ethics, cybersquatting , mustika ratu.

## 1. PENDAHULUAN
Saat  ini  internet  merupakan  alat  komunikasi  terpopuler,  berbagai  lapisan  masyarakat,  mulai  dari pengusaha, artis, penyanyi sampai kalangan masyarakat biasa telah menikmati internet, dengan terjadinya peningkatan jumlah pemasangan website atau situs (alamat situs web ) di internet, dengan berbagai macam tujuannya, baik untuk tujuan komersial maupun non komersial.
Pemasangan alamat situs web ( domain name ; nama domain) di internet terus bertambah dari waktu ke  waktu,  bagai  pedang  bermata  dua,  karena  selain  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan kesejahteraan,  kemajuan  dan  peradaban  manusia,  sekaligus  juga  menjadi  sarana  efektif  perbuatan melawan hukum, maupun cybercrime .
Mengapa  internet  cenderung  menjadi  sarana  efektif  untuk  melakukan  perbuatan  melawan  hukum? Apakah  tidak  ada  kode  etik  dalam  dunia  teknologi  informasi?.  Untuk  menjawab  kedua  pertanyaan tersebut kita kembali lagi kepada hukum yang ada di Republik Indonesia. Hukum teknologi informasi di Indonesia  masih  sulit  untuk  diterapkan  khususnya  mengenai  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI).  Ini disebabkan  keterbatasan  pengetahuan  sumber  daya  manusia  dalam  menerapkan  hukum  di  dunia  IT (Teknologi Informasi) khususnya Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat ini  dapat  dilihat  dari  kecenderungan  masyarakat  yang  sudah  menggunakan  teknologi  informasi  seperti internet  untuk  menciptakan  dan  menyebarkan  karya  intelektualnya  dalam  dunia  maya,  ini  bertujuan supaya  semua  orang  tanpa  dibatasi  daerah  ataupun  waktu  mengetahui  informasi  tentang  karya  dan pembuat  karya  tersebut.  Oleh  karena  itu  banyak  orang  yang  memandang  bahwa  jika  informasi dimasukkan dalam dunia internet itu dapat memperoleh banyak keuntungan. Khususnya hal ini diterapkan bagi mereka yang ingin berkarya di e-commerce, e-bussiness, e-library, blog, dan website jejaring sosial. Setiap  orang  yang  menciptakan  karya  memiliki  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  hak  ini  dilindungi  oleh Negara.
Permasalahan  yang  muncul  adalah  adanya  beberapa  orang  yang  berperilaku  tidak  etis  dengan menyalahgunakan kekayaan intelektual orang lain yang ada dalam dunia cyber melalui tools dalam dunia cyber itu sendiri. Salah  satu  Hak Kekeyaan Intelektual  yang dilindungi adalah  merek dagang. Beberapa orang sering menyalahgunakan nama merek dagang orang lain untuk mendapat keuntungan, hal tersebut bisa terjadi dalam dunia maya dengan menggunakan tools dari internet yaitu nama domain (alamat situs web ). Hal ini merupakan pelanggaran etika dalam Teknologi Informasi. Berdasarkan latar belakang yang sudah  dijelaskan  sebelumnya  maka  dalam  hal  ini  saya  sebagai  peneliti  akan  membahas  pelanggarangan etika  IT  pada  kasus  domain  Mustika  Ratu.  Alamat  situs web ( domain  name ;  nama  domain)  di  internet, berfungsi  sebagai  media  penghubung  antara  seseorang  atau  badan  hukum  yang  memasang  informasi dalam  situs  web  internet  dengan  para  pemakai  jasa  internet.  Banyak  perusahaan  seperti  Mustika  Ratu menggunakan e-commerrce untuk  mempromosikan  ataupun  memasarkan  produk  mereka.  Mustika  Ratu membuat  situs web dengan  mendaftar  nama  domainya.  Namun  ternyata  ada  pihak  yang  melalukan cybersquatting terhadap  domain  Mustika  Ratu.  Mengapa  ini  bisa  terjadi?  Bagaimana  solusi  yang  harus dilakukan Mustika Ratu supaya hal ini tidak terjadi?

## 1.1 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menambahkan pengetahuan bagi semua pihak khususnya  yang  menggunakan  teknologi  informasi  berkaitan  etika  dalam  menggunakan  teknologi informasi    khususnya  dalam  penggunaan  nama  domain  dalam  alamat  situs web baik  untuk  kepentingan pribadi ataupun perusahaan. Sehingga pemilik situs web dapat waspada terhadap pelanggaran etika dalam dunia internet yang dapat dilakukan oleh pihak lain.

## 1.2 Tinjauan Pustaka

## 1.2.1 Keamanan Komputer
Keamanan  komputer  merupakan  salah  satu  bagian  dari  penggunaan  komputer  yang  perlu diperhatikan. Hal ini diperlukan  untuk  menjamin  sumber informasi  yang terdapat dalam komputer tetap pada tempat dan tidak menjadi konsumsi umum. Menurut Simarmata [1] keamanan sistem dibagi menjadi 3 yaitu keamanan eksternal, interface pengguna, dan internal. Maka secara mendasar sistem pengamanan komputer yang perlu diamankan adalah pengamanan fisik, akses, data, dan jaringan.
Pengamanan  komputer  bertujuan  untuk  menghindari,  mencegah,  dan  mengatasi  ancaman-ancaman sistem  yang  menyerang  kerahasiaan,  integritas,  dan  ketersediaan.  Berdasarkan  fungsi  sistem  komputer sebagai penyedia informasi ancaman terhadap komputer dikatagorikan menjadi empat [1] yaitu:
a. Interruption Ancaman yang menyerang ketersediaan informasi.
b. Interception
Ancaman terhadap kerahasiaan informasi dengan melakukan penyadapan
c. Modification
Ancaman terhadap integritas data dengan modifikasi data yang ada.
d. Fabrication
Ancaman  terhadap  integritas  dengan  meniru  atau  memalsukan  pesan  sebagai  pengirim  sehingga penerima menyangka pesan dari pengirim yang dikehendaki.

## 1.2.2 Cybersquatting
Menurut  Daniel  Suryana  [2],  Perbuatan  melawan  hukum  di  internet,  pada  gilirannya  membuka peluang terjadinya pelanggaran HAKI baik bidang hak cipta, ataupun merek (trademark), maupun bidang hak  kekayaan  intelektual  lainnya,  dalam  salah  satu  bentuknya  berupa  pelanggaran  atau  penyalahgunaan alamat situs web ( domain name ; nama domain) berupa cybersquatting, cyberpirate. Ketika dua prilaku moral berkonflik, kita menghadapi dilema moral. Untuk menentukan bagaimana cara  memecahkan  sebuah  dilemma  moral  dalam  konteks  pekerjaan,  organisasi,  atau  profesi,  kita menggunakan  prinsip-prinsip  etika.  Kebanyakan  perusahaan,  perguruan  tinggi,  dan  masyarakat professional mempunyai kode etik resmin yang menggambarkan perilaku etis didalam kelompok tersebut [3]. Demikian juga dunia cyber atau yang kita kenal dengan internet yang merupakan salah satu teknologi informasi juga memiliki kode etik didalamnya.
Definisi  yang  baku  mengenai  nama  domain  belum  ditemukan  baik  dalam  peraturan  perundang- undangan termasuk rancangan Undang-undang, maupun pendapat para ahli. Salah  satu  peraturan  perundang-undangan  dalam  bentuk  regulasi,  menyatakan  bahwa  nama  domain
adalah  nama  yang  digunakan  oleh  suatu  badan,  baik  swasta  maupun  pemerintah,  ataupun  perorangan sebagai  identitasnya  yang  unik  di  internet. Untuk  memudahkan  pengoperasian  nama  domain  tersebut, secara  internasional  telah  dibuat  singkatan  generik  ( Generic  Abbreviation )  yang  menunjukkan  jenis kegiatan  atau  organisasi  alamat  yang  memiliki  domain  tersebut,  misalnya:“.com”  untuk Commercial,
“ .edu” untuk Education Institution, “ .gov” untuk Govermen Agencies, “ .org” untuk Organization, “ .mil” untuk Military, dan “ .net” untuk Network . [2].
Pelanggaran  kode  etik  dalam  IT  khususnya  internet  cenderung  menciptakan  kejahatan  cyber. Kejahatan  cyber  seperti cracking , cybersquatting , defacing ,  cyberporn,  dan  berbagai  ragam  bentuk lainnya sudah pernah singgah di Indonesia.  Menurut Jhon Preston,dkk [3], mencoba menarik kentungan dari merek dagang orang lain disebut cybersquatting. Sedangkan menurut Sam Ardi [4], Cybersquatting adalah  penyalahgunaan  domain.  Maka  dapat  disimpulkan cybersquatting merupakan  penyalahgunaan domain yang merupakan merek dagang orang lain untuk menarik keuntungan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penyusunan  artikel  ini  adalah  observasi  informasi  dalam  situs web dan tinjauan pustaka yang mengemukakan kasus terkait etika dalam Teknologi Informasi dan pelanggaran yang  terjadi,  khususnya  dalam  melindungi  merek  dagang  yang  merupakan  Hak  Kekayaan  Intelektual yang dilindungi oleh Negara.

## 3. PEMBAHASAN
Pertumbuhan  bisnis  menjadi  lebih  pesat,  akibat  munculnya  pengaruh  perkembangan  teknologi informasi, telekomunikasi,  media dan informasi.  [5]. Salah satunya adalah pemanfaatan  internet dengan media  informasi  berbasis  website  menjadi  hal  yang  cukup  penting  untuk  dimiliki  setiap  perusahaan supaya keberadaannya bisnisnya dapat mencakup hingga seluruh dunia. Dengan demikian menjadi cukup mudah bagi sebuah perusahaan memasarkan bisnisnya.
Perusahaan  yang  membangun  sebuah  website  dan  mengaktifkannya  dalam  layanan  internet  wajib membuat  sebuah  nama  domain  yang  mengindentifikasi  keberadaan  perusahaan  tersebut.  Sebuah perusahaan  memungkinkan  membeli  nama  domain  yang  menyerupai  nama  domainnya  untuk mendapatkan  sebuah  keamanan  baik  bagi  konsumen  atau  perusahaan  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu  nilai sebuah  nama  domain  di  Indonesia  sudah  diatur  dalam  KUHP  dan  UU  Larangan  Praktek  Monopoli Persaingan Tidak Sehat [6].
Ancaman  keamanan  di  dunia  internet  atau  sering  dikenal  dengan Cyber  Crime mulai  muncul  dan berkembang dengan berbagai cara. Salah satunya menyerang hak milik ( Againts Property ). Nama domain sebuah  perusahaan  dimungkinkan  seperti  merek  dagang  dalam  internet,  dan  perusahaan  memiliki  hak milik atas merek dagang tersebut. [7].
Cybersquatting merupakan  kejahatan  dalam  dunia  maya  yang  dilakukan  dengan  melakukan pembelian  suatu  domain,  dimana  domain  tersebut  memiliki  penulisan  yang  mirip  dengan  satu  merek tertentu, perusahaan tertentu yang sangat terkenal dan potensial.
Bagi  perusahaan  yang  sudah  memiliki  reputasi  yang  bagus  dan  dikenal  di  masyarakat  luas,  hal  ini tentulah  sangat  meresahkan,  karena  hal  ini  berkaitan  dengan  nama  besar  dan  nama  baik  perusahaan. Perusahaan yang diincar biasanya perusahaan terkemuka yang sudah mempunyai nama besar.

## 3.1 Cara Kerja Cybersquatting
Kegiatan cybersquatting ini  juga  sering  diartikan  sebagai  calo website .  Karena cybersquatters biasanya akan meminta harga yang jauh lebih besar dari pada harga saat mereka membelinya. Beberapa kasus cybersquatters sering  kali  menjelek-jelekkan  atau  menghina  sang  pemilk  nama  domain  tersebut dengan tujuan pemilik domain mau membeli domain dari mereka.
Selain  itu  proses  perolehan  nama  domain  memiliki  sistem first  come,  first  serve artinya  siapapun yang  mendaftar  pertama  kali  akan  dilayani  pertama  kali,  akan  tetapi  didunia  maya  sangatlah  sulit menemukan  yang  ‘pertama’  kali atau perndaftar pertama.  Hal  inilah  yang  menjadi salah satu penyebab munculnya Cybersquatting . Cybersquatting yang  dibiarkan  atau  tidak  terindetifikasi  oleh  pemilik  dagang  yang  memanfaakan website  akan  mengalami  kerugian  karena  cenderung  dapat  menjadi  sumber  ancaman  keamanan.  Hal tersebut  dikarenakan  konsumen  dimungkinkan  tidak  sampai  pada  sumber  informasi  yang  benar  yaitu pemilik domain yang benar, melainkan seringkali menuju sumber yang menyerupai domain yang bukan sebenarnya.  Keutungan  ini  diambil  dari  kemungkinan  pengguna  internet  melakukan  kesalahan  dalam melakukan interaksi internet seperti kesalahan menulis nama domain atau ketidaktahuaan alamat domain yang benar. Alur ancaman dapat dijelaskan pada gambar 1.
Dosen Teknisi Pegawai d Dosen Teknisi Pegawai ISA a b Gambar 1. Ancaman dari Cybersquatting

## 3.2 Kasus Mustika-Ratu.com
Mustika  Ratu  telah  memiliki  nama  domain  Mustika-Ratu.co.id  sejak  5  September  1996.  Di Indonesia,  perkara cybersquatting ,  dapat  dilihat  pada  kasus  mustika-ratu.com,  dimana  PT.Mustika  Ratu tidak dapat mendaftarkan mustika-ratu.com sebagai alamat website -nya, karena telah ada yang pihak lain, telah mendaftarkan mustika-ratu.com sebagai alamat websitenya.
Secara liberal, hal ini etis saja selama pihak tersebut tidak menggunakannya untuk  menghancurkan merek  dagang  tersebut  melainkan  untuk  mendukung  pemasaran  merek  dagang  tersebut  karena  pihak tersebut  merasa  puas  dengan  pelayanan  dan  produk  merek  dagang  tersebut.  Namun,  secara  konservatif, hal  tersebut  tidak  etis  dan  tetap  apapun  alasannya  merupakan  tindakan  yang  dimungkinkan  akan menghancurkan merek dagang orang lain.
Pada  kenyataannya  padangan  konservatif  ini  yang  menguasai  cara  pandang  masyarakat  sekarang karena  ada  pandangan  bahwa  merek  dagang  itu  memiliki  hukum  sehingga  tidak  bisa  sembarang  pihak yang  menggunakan  merek  dagang  tanpa  ijin  dari  pemilik  merek  dagang  tersebut  walaupun  motivasinya bukan  untuk  merugikan.  Perusahan  cenderung  mengalami  kekuatiran  terhadap cybersquatting karena tindakan  ini  dapat  menghancurkan  nama  perusahaan  mereka.  Penamaan  domain  berkaitan  erat  dengan nama  perusahaan  dan  atau  produk  ( service )  yang  dimilikinya.  Adakalanya  suatu  nama  domain  dapat dilindungi dengan hukum merek, karenanya nama domain menjadi kepemilikan dan merupakan salah satu bentuk atau bidang hak kekayaan intelektual (HAKI).
Dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek di bawah yurisdiksi Indonesia sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar  hukum.  Pengertian  merek dalam UU tersebut adalah tanda berupa gambar,  nama, kata,  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan  warna,  dan  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang memiliki  daya  pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan  jasa.  Selain  itu  juga diperkuat  dalam  UU  ITE  (Informasi  dan  Transaksi  Elektronik)  bahwa  alamat  internet  penyelenggara negara,  orang,  badan  usaha,  dan/atau  masyarakat  yang  dapat  digunakan  dalam  berkomunikasi  melalui internet yang berupa kode ataupun susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet. [8]
Dalam  kasus  mustika-ratu.com  peneliti  berpendapat  bahwa  pihak  lain  yang  mendaftarkan  domain mustika-ratu.com belum tentu bersalah jika tidak merugikan pihak mustika-ratu.com. Namun, tetap tidak etis  karena  pihak  tersebut  tidak  melakukan  perijinan  terlebih  dahulu  terhadap  pihak  PT.Mustika  Ratu sehingga dipertanyakan tujuan dari pihak lain tersebut.
Untuk menghindari pelanggaran etika ini perusahaan perlu waspada khususnya dalam mendaftarkan nama  domain,  dibutuhkan  pengetahuan  yang  luas  mengenai  nama  domain  pada  dunia cyber .  Bila  perlu semua kemungkinan nama domain yang berkaitan dangan nama perusahaan didaftarkan untuk mencagah cybersquatting atau  memberikan  informasi  kepada  konsumen  alamat  situs  dengan  jelas  dan memperingatkan  untuk  tidak  melakukan  kesalahan  dalam  penulisan  alamat  situs.  Misalnya  dalam penulisan  yang  seharusnya  .com  jadi  .co.id/.net/.ac.id/.web,  dll  atau  contohnya  saja  mustika-ratu  jadi mustikaratu/ mustika_ratu/ MUST1KA-RATU.
Jika user tidak  memperhatikan hal ini bukan hanya perusahaan  yang dirugikan tetapi user ataupun konsumen juga dapat dirugikan. Pentingnya kesadaran pemilik merek dagang untuk mempertahankan dan mengusahakan  keamanan  dari  pemanfaatan  merek  dagang  tersebut.  Alasan  dari  hal  ini  sudah dikemukakan  oleh  Yuliati  dalam  hasil  penelitiannya  yaitu  UU  di  Indonesia  belum  mampu  menjerat pelaku Cybersquatting karena adanya perbedaan konsep dasar hukum dunia nyata dengan dunia maya.[9]. Kasus serupa bukan hanya terjadi pada PT Mustika Ratu yang merupakan perusahaan kosmetik dalam negeri yang ternama, melainkan juga dialami oleh perusahaan e-commerce pemesanan tikert terbesar seperti Traveloka. Dari sumber [10] dikatakan bahwa pihak traveloka tidak dapat berbuat banyak ketika ada banyak nama domain yang  menggunakan  nama  merek  dagangnya  karena  adanya  perlindungan  privasi  pada  website  domain  palsu tersebut. Dalam hal ini jelas sekali Traveloka dirugikan karena konsumen diarahkan untuk mendapatkan informasi yang tidak terkait dengan pemesanan tiket melainkan situs pornografi. Maka pihak yang melakukan cybersquatting ini diuntungkan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  dunia  internet  rawan terhadap kejahatan cyber karena banyak keterbatasan dari pihak yang bertanggungjawab melindungi. Dan cybersquatting merupakan  salah  satu  pelanggaran  etika  IT  yang  merupakan  salah  satu  kejahatan  dalam dunia cyber dan  ini  melanggar  hukum  yang  terkait  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual  karena  merek dagang merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi.
Kesimpulan  yang  disampaikan  diatas  mengahasilkan  solusi  upaya  untuk  mengatasi  pelanggaran etika dalam bentuk cybersquatting tersebut  yaitu kewaspadaan dari pihak perusahaan saat mendaftarkan nama  domainnya  bahwa  ada  banyak  kemungkinan  nama  domain  dari  perusahaannya  tersebut  dan sebaiknya  mendaftarkannya  untuk  menghindari  penyalahgunaan  domain  merek  dari  pihak  lain.  Dan konsumen  ataupun user harus  lebih  berhati-hati  dalam  menuliskan  alamat  domain  dari  situs  web perusahaan  yang  dituju.  Bagi cybersquatter diharapkan  tidak  melanjutkan  praktik  ini  karena  praktik  ini tidak sah oleh Antcybersquatting Consumer Protection Act 1999. Demikian pembahasan mengenai etika dalam Teknologi Informasi (IT) pada kasus PT. Mustika Ratu.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Simarmata, Janer. (2006). Pengamanan Sistem Komputer. Andi: Yogyakarta.
[2] Suryana D. (2006). “Aspek Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Nama Domain di Jaringan Internet”. http://www.blogster.com/dansur/ diakses 26 Juli 2011/ 3.43 PM.
[3] Jhon,P.,  Sally,P.,  &  Robert,L  P.  (2007).  Komputer  dan  Masyarakat:  Edisi  Pertama.  Penerbit  Andi: Yogyakarta.
[4] Ardi,
S.(2010).“Infrastruktur
Internet
Indonesia dan
Kendala-kendalanya”,
http://www.bloggerngalam.com/2010/09/11/infrastruktur-internet-indonesia-dan-kendala- kendalanya/ diakses 26 Juli 2011/ 2.43 PM.
[5] Rosidawati,I .,& Santoso E. “Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan e-Commerce Dikaitkan dengan Etika
Bisnis”. http://e-
journal.kopertis4.or.id/file/PELANGGARAN%20%20INTERNET%20MARKETING.pdf.  Diakses 25 November 2015.
[6] Donny,  B  U.  (2011).  “Kasus  Mustika-Ratu.com:  3  Pertempuran  Senilai  Rp100  Miliar”. http://kambing.ui.ac.id/bebas/v17/com/ictwatch/paper/paper015.htm    diakses  26  Juli  2011/12.31 PM.
[7] Sairatu,M.,  dkk.  (2014).  “Makalah  Cyber  Law  dan  Cyber  Crime  Pada  Etika  Profesi  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi”.  http://epit-ka6f-2014.heck.in/files/makalah-etika-cyber-law.pdf. Diakses 25 November 2015.
[8] Anonim. http://e-journal.uajy.ac.id/327/2/1MIH01725.pdf. Diakses 27 November 2015.
[9] Yuliati.  (2003).  “Analisa  Perbandingan  Cybersquatting  dan  Cyberpiracy  menurut  UU  Merek Dagang dan UU Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Amerika Serikat”. https://karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/12/perbandingan-cybersquatting-dan- cyberpiracy-di-indonesia-dan-di-as.pdf. Diakses 28 November 2015.
[10] Anonim.  2015.  “Kasus  Cybercrime  (Analisis  Kasus  Cybercrime  Perkembangan  Teknologi Informasi)”. https://jimatalisantoso.wordpress.com/2015/01/21/kasus-cyber-crime-analisis-kasus- cybercrime-perkembangan-teknologi-komunikasi/. Diakses 23 Februari 2016.