ISSN Print: 2774-7840      ISSN Online: 2774-7905 Volume 4 Nomor 1 Februari 2023 Halaman 34-45 Article History: Received : 10 Januari 20223 Reviewed : 18 Januari 2023 Accepted : 11 Februari 2023 Published : 13 Februari 2023 DOI : 10.22437/mendapo.v4i1.23357

## KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA KORUPSI BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI MALUKU UTARA
Basto Daeng Robo Fakultas Hukum Universitas Khairun basto@unkhair.ac.id

## Tri Syafari
Fakultas Hukum Universitas Khairun trisyafari@unkhair.ac.id

## Abstract
Corruption  crimes  occurred  in  North  Maluku  Province  with  various  types  of  cases  in  various fields. The field of education is one area that is used by corruptors to enrich themselves. The most dominant  form  of  corruption  occurs,  such  as  illegal  levies  to  students  and  misuse  of  school operational assistance funds. The perpetrator's modus operandi is that it is very easy to commit corruption due to a lack of oversight from  the Regional Government and the tendency of law enforcers to be reluctant to handle corruption cases in the education sector despite being aware of the practice of illegal levies being carried out by schools on their students. Of the various forms of corruption in the field of education, an analysis is carried out using the GONE theory of Jack Bologne to describe the characteristics of corruption in the field of education. It is important to provide an understanding of the forms and characteristics of the crime in order to determine the appropriate  countermeasures.  forms  of  criminal  acts  of corruption  in  the  education  sector  in North Maluku Province.
Keywords : Characteristics; Corruption; Education.

## Abstrak
Tindak pidana korupsi banyak terjadi di Provinsi Maluku Utara dengan berbagai jenis kasus pada berbagai bidang. Bidang pendidikan menjadi salah satu bidang yang dimanfaatkan oleh para  koruptor  untuk  memperkaya  diri  sendiri.  Bentuk  tindak  pidana  korupsi  yang  pali dominan terjadi seperti pungutan tidak sah kepada siswa dan penyalahgunaan dana bantuan operasinal sekolah. Modus operandi pelaku yakni dengan sangat mudah melakukan korupsi karena kurangnya pengawasan dari Pihak Pemerintah Daerah serta adanya kecenderungan penegak hukum yang enggan dalam menangani kasus korupsi bidang pendidikan meskipun mengetahui adanya praktik pungutan tidak sah yang dilakukan oleh sekolah kepada siswanya. Dari  berbagai  bentuk  tindak  pidana korupsi  dibidang  pendidikan  tersebut maka dilakukan
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
analisis  menggunakan  teori  GONE  dari  Jack  Bologne  untuk  mendiskripsikan  karakteristik tindak pidana korupsi dibidang pendidikan. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai  bentuk  dan  karakteristik  dari  tindak  pidana  tersebut  guna  menentukan  upaya penanggulangannya dengan baik. bentuk tindak pidana korupsi  pada bidang pendidikan di Provinsi Maluku Utara.
Kata Kunci: Karakteristik; Korupsi; Pendidikan.

## A. Pendahuluan
Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor) terjadi  pada  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat  di  Indonesia,  termasuk  aspek pendidikan. Berbagai pelaporan
mengungkap  hal  tersebut,  diantaranya Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  yang mengungkap  adanya  240  kasus  dibidang pendidikan  dengan  nilai  kerugian  negara sekitar Rp 1,6 triliun sejak awal tahun 2016 hingga  tahun  2021. 1 Terdapat  pengadaan yang  tak  sesuai  kebutuhan  dan  tak  dapat dimanfaatkan,  baik  karena  tidak  selesai maupun  tidak  lengkap.  Potensi  korupsi terjadi dengan beragam modus. Mulai dari disalurkan  pada  lembaga  penerima  yang tak memenuhi persyaratan, penerima fiktif, hingga  Bantuan  Operasional  Sekolah digunakan  tidak  sesuai  peruntukan. Korupsi  di  Dinas  Pendidikan  umumnya berupa mark  up anggaran  (20%), penggelapan anggaran (15%), dan pungutan  liar  (pungli)  atau  pemerasan (12,6%).  Sedangkan  korupsi  di  sekolah kerap terjadi berkaitan dengan 1 Artikel detiknews, "ICW Ungkap Negara Rugi Rp 1,6 T Gara-gara Korupsi Sektor
Pendidikan"selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5821581/icw- ungkap-negara-rugi-rp-16-t-garagara-korupsi-
penggunaandan laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  (49%  atau  37
dari 75 kasus). 2
Kasus  korupsi  di  sekolah  terbanyak kedua merupakan pungli. Mulai dari pungli penerimaan  siswa  baru,  dana  Ujian Nasional,  operasional  Musyawarah  Kerja Kepala  Sekolah  (MKKS),  sertifikasi  guru, penebusan  Standar  Kompetensi  Kelulusan (SKL), hingga keperluan kelas. Tampaknya kasus  korupsi  sektor  pendidikan  patut dilihat sebagai persoalan yang mengkhawatirkan.  Perilaku  koruptif  dan pemborosan  anggaran  diyakini  jauh  lebih masif  dibanding  jumlah  kasus  yang  telah ditindak.  Semakin  banyak  kasus,  semakin besar kerugian negara, dan semakin suram pula layanan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia. 3
Aparatur  pemerintah  di  Lembaga pendidikan  sering  bermain  terhadap anggaran  pendidikan  yang  sudah  di rencanakan  tersebut  masuk  ke  kantong kantong aparatur pemerintah yang khusus
sektor-pendidikan Dikutip 10 Maret 2022, pukul 20.00. WIT
2 Ibid
3 Ibid
menggurus anggaran pendidikan tersebut. 4
Senyatanya, kerugian negara diyakini jauh lebihbesar  sebab  terdapat  banyak  kasus yang  belum  diketahui  besarannya.  Hal mana  dalam  kriminologi  lebih  dikenal sebagai dark  number .  Patut  disayangkan bahwa  meski  pemberantasan  korupsi sangat  diintensifkan  tetapi  seringkali terkendala  pada  bermacam  faktor,  hal mana  fakta  menunjukkan  tindak  pidana korupsi  ini  terus  terjadi.  Provinsi  Maluku Utara  pun  tak  luput  dari  dampak  tindak pidana tersebut. Data menunjukkan bahwa selama  kurun  waktu  antara  2016-2021 telah  terjadi  tipikor  dibidang  tersebut sebanyak 8 kasus. 5 Ini adalah kasus tipikor di Maluku Utara yang sampai kepengadilan. Belum  termasuk  yang  ditampilkan  melalu penelitian di skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya. Sejumlah  kasus  akan  ditelaah  lebih jauh guna memberikan gambaran
tersendiri.  Karakteristik  merupakan  fitur pembeda  dari  sesuatu  hal  dibanding lainnya. Lebih bermakna kualitas, ciri, sifat dari  sesuatu.  Boeree  menilai  bahwa karakteristik atau gambaran yang khas dari suatu  hal  seringkali  dimaknai  secara berbeda oleh masing-masing pemerhatinya. 6
4 Dasrizal,  Pengawasan  Tindak Pidana  Korupsi Pada Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Tangerang,  Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, Oktober 2017, hlm. 64
5 Wawancara penyidik TIPIKOR Polda Maluku Utara, 14 Maret 2022
Jadi yang dimaksud dengan karakteristik  adalah  sesuatu  yang  terkait dengan  karakter  dan  ciri  serta  nilai-nilai yang  berkembang  secara  teratur  sehingga tingkah  laku  dapat  lebih  konsisten  dan mudah  untuk  diperhatikan.  Adapun karakteristik  yang  dijadikan  acuan  dalam penelitian  ini  adalah  bahwa  karakteristik adalah  berhubungan  dengan sesuatu  yang mempunyai  sifat  khas  sesuai  dengan tampilan  tertentu.  Tampaknya,  tipikor dibidang  pendidikan  di  Maluku  Utara memiliki  sifat  khas,  sesuai  dengan keberadaan  kasusnya.  Untuk  itulah  maka penelitian  hukum  dengan  menggunakan tipe  penelitian  empiris  dengan  metode kepustakaan ini mencoba untuk mengungkapkan  hal  tersebut, 7 khususnya karakteristik tindak pidana korupsi bidang pendidikan  dasar  dan  menengah  di Provinsi Maluku Utara.
Sebagai  salah  satu  jenis  kejahatan, korupsi  memiliki  karakteristik  tersendiri dibanding dengan jenis kejahatan yang lain. Salah  satu  karakteristik  tindak  pidana korupsi  adalah  bahwa  korupsi  tergolong tindak  pidana  yang  selalu  berorientasi dengan  uang  dan  kekuasaan,  dimana pelakunya  biasanya  memiliki  kekuasaan, baik  politik,  ekonomi,  birokrasi,  hukum
6 http://webspace.ship.edu/cgboer/personpercept.h tml. Dikutip 16 Maret 2022, pukul 13.00 WIT
7 4  Soedjono  Dirdjosisworo,1983:  Pungli:  Analisa Hukum  dan  Kriminologi,cet.  ke-2;  Sinar  Baru, Bandung
maupun  kekuasaan  yang  lain.  Di  sisi  lain, apapun  jenis  tindak  pidana  korupsinya, entah  karena  penyalahgunaan  kekuasaan dan  korupsi  berupa  perbuatan  melawan hukum,  korupsi  penyuapan  baik  pemberi maupun  penerima,  maka  ujung-ujungnya akan berakhir pada persoalan uang.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe penelitian  sosio-yuridis.  Adapun  sifat penelitian  ini  ialah  bersifat  eksploratif. Penelitian  eksploratif  dilakukan  untuk mencari  ide-ide  atau  hubungan-hubungan baru  dari  fenomena-fenomena  tertentu. Peneliti  berusaha  mencari  hubungan gejala-gejala  yang  hendak  diteliti  dan mencoba mengetahui bentuk dari hubungan tersebut. 8 Jenis dan sumber data yang  dipergunakan  oleh  peneliti  adalah data primer yang diperoleh atau bersumber melalui  wawancara  langsung  dengan narasumber terkait dan data sekunder yang diperoleh  dari  buku-buku  serta  tulisan- tulisan  yang  berkaitan  dengan  penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah melalui  metode  Kepustakaan  ( Library Methode )  dan  Metode  Lapangan  ( Field Methode ).  Sesuai  dengan  permasalahan yang  ingin  dijawab  dan  tujuan  yang  ingin
8 Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, 2012, Metode Penelitian, Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm.17.
9 Ridwan,  Peran  Lembaga  Pendidikan  Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,
dicapai  dalam  penelitian  ini,  maka  semua bahan  hukum  yang  terkumpul  dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## C. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Bidang  Pendidikan  di  Provinsi
Maluku Utara.
Pada  hakikatnya  korupsi  merupakan sebuah  persoalan  tentang  moralitas,  bagi seseorang yang memiliki tingkat moralitas yang  baik  tidak  akan  melakukan  tindakan tak terpuji (korupsi). 9 Namun hal tersebut berbanding  terbaik,  dimana  seharusnya moralitas  itu  diajarkan  pada  lembaga- lembaga  pendidikan  namun  sebaliknya prilaku  tidak  terpuji  dalam  bentuk perbuatan  korupsi  malah  dipertontonkan oleh  mereka  yang  bergelut  di  dunia pendidikan  yang  sudah  sepantasnya memberikan  contoh  dan  tauladan  akan moralitas  tersebut.  Fenomena  korupsi  di sektor  pendidikan  dapat  berdampak negatif  terhadap  kuantitas,  kualitas  dan efisiensi  layanan  pendidikan. 10 Pendidikan memiliki peranan penting dalam
pembangunan bangsa. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, antara lain  anggaran  pendidikan,  kualitas  guru, ketersediaan  sarana  prasarana,  kualitas
Jurnal  Dinamika  Hukum  Vol.  12  No.  3  September 2012, hlm. 552.
10 Titik  Handayani,  Korupsi  dan  Pembangunan Pendidikan  di  Indonesia,  Jurnal  Kependudukan Indonesia, Volume IV Nomor 2, 2009, hlm.21
kurikulum hingga pemerataan Pendidikan. 11
Ada tiga data kasus yang akan dibahas dari keseluruhan kasus-kasus korupsi yang terjadi,  yang  mewakili  gambaran  umum karakteristik  berbagai  kasus  korupsi  yang terjadi  di  provinsi  Maluku  Utara.  Pada kasus  pertama,  terjadinya  pungutan  liar yang  dilakukan  langsung  oleh  pihak sekolah, sebagai berikut: 12
1. Tingkat  SMA,  yang  berasal  dari  dana
Komite Sekolah berupa:
Bentuk pungutan liar tersebut terbagi dua yakni melalui Komite Sekolah dan Insentif penguatan KBM SMA
a. Insentif  kepsek,  wakasek,  staf, ketua  pjp,  wakil,  bendahara,  dan koordinator
b. Insentif wali kelas
c. Insentif  koordinator  dan  anggota ekstrakulikuler
d. Insentif piket harian
e. Insentif tata usaha/ tendik
f. Honor tenaga khusus
g. Operasional wakil kepala sekolah
h. Kebutuhan  sarana  sekolah  dan lingkungan sekolah
i. Uang  komite  kegiatan  untuk  guru dan siswa
j. Pengeluaran kubutuhan sekolah
2. Tingkat  SMA,  yang  berasal  pungutan langsung  kepada  orang  tua  siswa dengan dasar kepentingan berupa:
a. Uang pendaftaran masuk
b. Uang SPP/Komite
c. Uang OSIS
d. Uang Ekstrakurikuler
11 Hidayatussalam dan Basto Daeng Robo, Kebijakan Hukum  Daerah  Dalam  Pemenuhan  Hak  Atas Pendidikan  Di  Kota  Ternate,  Alauddin  Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 2 Agustus 2021, hlm.333
e. Uang Les
f. Uang Buku Ajar
g. Uang fotocopy
h. Uang perpustakaan
i. Uang LKS dan buku paket
j. Uang foto
k. Uang biaya perpisahan
l. Uang cinderamata
m. Uang try out
n. Uang pramuka
o. Uang kalender
p. Uang dana kelas
q. Uang Menulis Ijazah
r. Uang Formulir
s. Uang STTB/legalisir
t. Uang Kartu Pelajar
u. Uang Tes Kesehatan
v. Uang MOS
3. Tingkat  SMP,  yang  berasal  pungutan langsung kepada orang tua siswa
a. Uang Pendaftaran Masuk
b. Uang SPP/Komite
c. Uang Ekstrakulikuler
d. Uang fotocopy
e. Uang LKS dan buku paket
f. Uang Foto
g. Uang seragam
h. Uang Bimbingan Belajar
i. Uang kalender
j. Uang dana kelas
k. Uang Menulis Ijazah
l. Uang Materai
m. Uang Kurban
n. Uang Galon
o. Uang Dukacita
p. Uang Berenang
4. Tingkat  SD,  yang  berasal  pungutan langsung kepada orang tua siswa
a. Uang pendaftaran masuk
b. Uang SPP/Komite
c. Uang Les
d. Uang Buku Ajar
e. Uang Wisuda
f. Uang Kue/syukuran
12 Tri  Syafari  dan  Ridjal  Junaidi  Kotta,  2018, Identifikasi  Berbagai  Bentuk  Pungutan  Liar  pada Bidang  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  Di  Kota Ternate  Antara  Tahun  2015 – 2018.  Laporan  Hasil Penelitian Pascasarjana Unkhair 2018.
g. Uang Infak
h. Uang perpustakaan
i. Uang LKS
j. Uang foto
k. Uang kalender
l. Uang bimbingan belajar
m. Uang menulis ijazah
n. Uang Galon
o. Uang Sabun
p. Uang Dukacita
Berdasar pada data di atas, maka dapat di katakan bahwa terdapat 44 jenis pungutan. Pungutan  secara  langsung  sejumlah  33 jenis, dan pungutan melalui Komite Sekolah sebanyak 11 jenis.
Berbagai  pungutan  tersebut  di  atas terjadi  karena  berbagai  alasan  antara  lain kurangnya  anggaran  untuk  operasional kegiatan  siswa,  di  sisi  lain  para  orang tua/wali  siswa  tampaknya  tidak  terlalu ambil  pusing  dengan  pungutan  tersebut dan  menganggapnya  sebagai  hal  yang wajar.  Modus  operandi  pungutan  tidak resmi  adalah  tambahan  masukan  untuk hidup  pegawai,  munculnya  tindakan  itu kurangnya  kontrol  atasan. 13 Kurangnya supervisi  dari  tiap  institusi  sebagai  upaya kontrol adalah sebagai penyebab
munculnya pungutan yang tidak absah. 14
Adapun  karakteristik  dari  berbagai pungutan tersebut adalah :
a. Dianggap  bernilai  nominal  kecil sehingga tidak memberatkan.
13 Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi dan Ni Nengah Adiyaryani,  Pemberantasan  Pungutan  Liar  (Pungli) Sebagai  Bentuk  Kebijakan  Kriminal  Di  Indonesia, Kertha Wicara: Journal ilmu hukum, Volume 8 Nomor 10, 2019, hlm.3
14 Vita  Nurul  Fathya,  2018,  Upaya  Reformasi Birokrasi  Melalui  Area  Perubahan  Mental  Aparatur
b. Memiliki  alasan  yang  jelas  sebagai dasar pungutan.
c. Bukanlah  sesuatu  yang  melanggar karena  disepakati  oleh  kedua  belah pihak.
Mengacu pada pendapat Jack Bologne, yakni  akar  penyebab  korupsi  ada  empat, lebih  dikenal  sebagai  teori  GONE.  Istilah GONE berasal dari singkata kata G = Greedy, O  =  Opportunity,  N  =  Needs,  E  =  Expose. maka  yang  paling  sesuai  dengan  kasus tersebut  adalah  tipe:  Corruption  by  Need, motif  ini  akibat  sikap  mental  yang  tdk pernah merasa cukup, sangat konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yg  tidak  pernah  usai. 15 Korupsi  yang dilakukan karena terdesak dalam
pemenuhan  kebutuhan  hidup  dasar, misalnya  korupsi  yang  dilakukan  oleh seseorang yang gajinya sangat rendah, jauh dibawah  upah  minimum,  dan  terdesak untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu. 16 Karena tampak bahwa pola pikir para pelaku selalu diawali pada
mengarahkan solusi atas kekurangan dana hanyalah dengan meminta kepada siswa.
Tentunya hal ini berhubungan dengan sikap  mental  yang  tidak  pernah  cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yg tidak pernah usai. Kebutuhan
Untuk  Memberantas  Praktik Pungli Yang  Dilakukan Oleh PNS, Vol. 4, No. 1, April, 2018, hlm. 39
15 Jack  Bologne    sebagaimana  dikutip  oleh  Mas Marwan.2014.  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Ghalia Indonesia. Jakarta.
16 Ibid
akan  sarana  pendukung  selalu  dinilai kurang sehingga untuk kebutuhan siswa itu sendiri  maka  sepantasnyalah  para  siswa tersebut  yang  memenuhi  kebutuhan  dana yang  ada.  Sementara  itu,  saat  permintaan iuran  dilakukan,  seringkali  pula  dibarengi dengan  mengikut  sertakan  pembiayaan atas kebutuhan pihak sekolah sendiri.
Kasus  kedua  berawal  dari  adanya Laporan Penggunaan Uang Komite Sekolah SMA  Negeri  2  Kota  Ternate  periode  bulan Juli  2017 – Maret  2018,  dimana terungkappungutan  liar  yang  terjadi dengan modus yang diawali adanya usulan Rancangan  Kegiatan  untuk  periode tersebut di atas. 17
Selanjutnya  diadakan  rapat  antara pihak sekolah dengan Komite Sekolah. Pada rapat  itu  dikemukakanlah  permintaan pihak sekolah untuk mendapatkan bantuan dari orang tua siswa melalui pihak Komite Sekolah  untuk  diterapkannya  sumbangan sebesar  Rp.  120.000,-  per  siswa  setiap bulan.  Pada  pertemuan  itu  disepakati jumlah sumbangan sebesar Rp 120.000 per siswa,  dengan  pengecualian  pada  siswa dengan  status  yatim  piatu  atau  memiliki saudara lain pada sekolah tersebut hanya di terapkan  untuk  satu  siswa  saja.  Hasil  dari pungutan  tersebut  ternyata  bernilai  total sebesar  Rp.  1.380.960.000,-  (satu  milyar
17 La Tita, Tri Syafari, Nam Rumkel, The Effectiveness of the Process of Investigating a Case of Illegal Levies
tigaratus delapanpuluh juta, sembilan ratus enampuluh ribu rupiah). 18
Adapun  penggunaannya  ternyata hampir  keseluruhannya  digunakan  untuk insentif  para  guru  dan  kepala  sekolah, sehingga  mereka  berpenghasilan  ganda karena  juga  mendapatkan  gaji  tetap. Adapun dana yang ditarik dari para siswa yang  keberadaannya  diwajibkan  ini tentunya  sudah  merupakan  pelanggaran hukum. Tampak jelas peran sekolah dalam pengusulan  anggaran  yang  ditujukan kepada pemberian insentif dan honorarium kepada  kepala  sekolah  dan  guru  telah menyalahi  aturan.  Karena  hal  tersebut terkait  langsung  dengan  tindak  pidana korupsi.  Namun,  kasus  ini  meski  telah dilidik  akan  tetapi  tidak  dilanjutkan keproses  peradilan  karena  banyaknya tekanan  dari  berbagai  pihak  untuk menghentikanpenyelidikannya.
penyelidikan  atas  kasus  tersebut  Kasus tersebut  untuk  sementara  dihentikan, setelah  beberapa  pihak  pimpinan  dari Pemerintahan  Kota  Ternate  datang menghadap kepada pimpinan di Kepolisian Daerah  Maluku  Utara.  Jadi,  tidak  seperti kasus yang pertama, kasus kedua ini telah memasuki  proses  hukum  namun  tidak selesai.
Adapun karakteristik dari kasus ketiga ini adalah bahwa :
in High School 2 of Ternate, Khairun Law Journal, Vol. 3 Issue 1, September 2019, hlm. 15
18 Ibid
a. Terdapat  kepentingan  berbagai  pihak yang  menghendaki  kasus  dengan  tipe seperti  ini  tidak  diteruskan  ke  sidang peradilan.
b. Inisiatif  awal  diadakannya  penarikan iuran  adalah  berasal  dari  pihak sekolah.
c. Pihak  penegak  hukum  cenderung bersikap pasif dalam memproses kasus seperti  ini  karena  adanya  pernyataan tidak  keberatan  dari  pihak  yang dikenai  iuran  mengenai  uang  yang mereka berikan. Hal ini tentu berimbas pada sulitnya menyesuaikan alat bukti dan barang bukti yang terkait dengan kasus tersebut.
Pada  kasus  ketiga,  diuraikan  tentang proses  penegakan  hukum  kasus  korupsi penyalahgunaan  dana  BOS  di  Kabupaten Halmahera  Selatan.Dalam  melaksanakan pendidikan  terdapat  3  lembaga  penting yang  berperan  dalam  terlaksananya pendidikan  yaitu  pemerintah,  tenaga pendidik, dan siswa.
19 Meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah juga tak bisa dilepaskan  dari  peran  guru  yang profesional.  Semakin  berkualitas  dan profesionalnya seorang guru akan
19 Winna  Dhara  Calista  dan  Hananto  Widodo, Pengawasan  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor
16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan  Berkaitan  Dengan  Pungutan  Dalam
Lingkungan  Sekolah  Di  Kota  Surabaya,  NOVUM  : JURNAL  HUKUM  Volume  6 Nomor 4  Oktober  2019, hlm. 99
20 Ramadani  Harni,  “Pelaksanaan  Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Yang Ideal Bagi Pelajar
meningkatkan  kualitas  pembelajaran  dan pendidikan di sekolah. 20 Kepala  sekolah  dalam  merencanakan penggunaan  dana  BOS  terlebih  dahulu menyesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan,  baik  pengembangan  jangka pendek, maupun jangka panjang. Pengembangan  jangka  pendek  berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan  jangka  panjang  berupa pengembangan  lima  tahunan,  sepuluh tahunan,  dan  dua  puluh  lima  tahunan. Adanya  perencanaan  penggunaaan  dana BOS  yang  baik  maka  manfaat  dari  adanya dana  BOS  dapat  berjalan  efektif  dan  tepat sasaran.  Selain  itu  penggunaan  dana  BOS harus  didasarkan  pada  kesepakatan  dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS  sekolah,  dewan  guru  dan  komite sekolah.
Hasil kesepakatan harus dituangkan  secara  tertulis  dalam  bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh  peserta  rapat.  Tidak  semua kebutuhan  sekolah  harus  dipenuhi  oleh dana BOS. 21
Penyimpangan  dan  penyelewengan dana  BOS  jika  terbukti  akan  melanggar Undang-Undang  Pemberantasan  tindak
Sekolah Menengah,” USM Law Review 4, no. 1 (2021) , hlm. 313 – 25 21 Afrilliana  Fitri,  “Pengelolaan  Dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  Sekolah  Dasar  Negeri Kecamatan  Mandiangin  Koto  Selayan  Kota Bukittinggi,” Jurnal Administrasi Pendidikan FIP UNP 2, no. 1 (2014): hlm. 33 – 39
pidana korupsi. Bagi yang menyelewengkan  dana  BOS  dikenakan pasal tindak pidana korupsi. 22 Sebagaimana kasus  korupsi  penyalahgunaan  dana bantuan  operasional  sekolah  (BOS)  di Kabupaten  Halmahera  Selatan.  Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kasus ini yang terungkap yakni bahwa faktor tim manajemen  bantuan  operasional  sekolah yang  harusnya  dibentuk  oleh  kepala sekolah  tidak  pernah  dibentuk,  sehingga dalam pengelolaan dana bantuan
operasional  sekolah  tidak  transparan  dan akuntabel.Faktor lainnya adalah lemahnya sistem  pengendalian  dalam  pengelolaan Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah sehingga  menyebabkan  adanya  peluang dari  pengelola  menggunakan  dana  BOS untuk kepentingan pribadi.
23 Pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah  di  Kabupaten  Halmahera  Selatan telah menjalani proses oleh aparat penegak hukum.  Prosesnya  dimulai  dari  tahap penyidikan,  penuntutan  dan  persidangan dan  telah  memperoleh  putusan  yang berkuatan  hukum  tetap.  Bahkan  pelaku telah  menjalani  pidana  yang  dijatuhkan kepadanya.  Sesuai  aturan,  aparat  penegak hukum telah melaksanakan proses penegakan  hukum  dan  telah  memberikan
22 Lukman  Pardede,  Hotmaida  Simanjuntak, Tanggung  Jawab  Hukum  Kepala  Sekolah  Dalam Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021, hlm. 900
kepastian  hukum  terhadap  perbuatan pelaku  tersebut.  Namun  hasil  dari  proses tersebut  masih  jauh  dari  prinsip  keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Jika  pada  dua  kasus  sebelumnya keberadaan  uang  yang  dikorupsi  berasal langsung dari masyarakat maka pada kasus yang  ketiga  ini  berasal  dari  uang  negara, uang  seyogyanya  juga  berasal  dari  rakyat yang telah membayarkan pajaknya. Melihat pada jumlah kerugian negara serta dampak yang ditimbulkan maka kasus ini termasuk korupsi  kecil,  dimana  korupsi  seperti  ini sering diabaikan meski efeknya justru lebih merusak daripada korupsi besar jika dilihat secara  menyeluruh.  Korupsi  kecil  seperti mencakup  tindakan-tindakan  yang  tidak semestinya seperti penyalahgunaaan dana BOS  tersebut.  Akibatnya  sangat  banyak aktifitas kegiatan sekolah yang tidak dapat dilaksanakan dan hal ini tentu saja sangat mempengaruhi  tingat  pengetahuan  anak didik bersangkutan.
Selanjutnya,  di  saat  seharusnya hukuman  dijatuhkan  seberat-beratnya untuk  menimbulkan  efek  jera,  namun sangat  disayangkan  karena  baik  tuntutan maupun  vonis  hukuman  yang  dijatuhkan sangat  ringan.  Tuntutan  pidana  maupun amar  putusan  yakni  hanya  berupa  berupa pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  6
23 Tri Syafari, Ridjal Junaidi Kotta, Basto Dg Robo. Law Enforcement The Crime Of Corruption Abuse Of School Operational Assistance Funds . Jurisprudentie, Volume 8 Nomor 2 Desember 2021, hlm. 34
(enam)  bulan  dan  denda  sejumlah Rp.50.000.000.-  (lima  puluh  juta  rupiah) serta dihukum pula untuk membayar uang pengganti  kepada  Terdakwa  sebesar  Rp. 200.740.000,-  (dua  ratus  juta  tujuh  ratus empat puluh ribu rupiah). 24 Saat terdakwa telah  bebas  setelah  menjalani  masa hukumannya, untuk uang denda dan uang pengganti  yang  seharusnya  dibayarkan oleh  terdakwa  tidak  dikembalikan  kepada negara melainkan terdakwa hanya menjalani  hukuman  penjara  sebagai pengganti  dari  pidana  denda  dan  uang pengganti tersebut.
Dari  kasus  ketiga  tersebut  tampak bahwa :
a. Modus  operandi  pelaku  yakni  sangat mudah  melakukan  korupsi  karena pihak  pemberi  dana  yakni  Pihak Pemerintah  Daerah  tidak  melakukan fungsi pelaporan atas adanya
penyimpangan yang terjadi.
b. Terdapat  penyimpangan  penggunaan dana BOS untuk kepentingan politik.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil pembahasan  yang  telah diuraikan,  maka  terdapat  kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi  pada bidang pendidikan di Provinsi Maluku Utara lebih kepada tindak pidana korupsi kategori kecil dengan  tipe Corruption  by  Need ,  tampak dari  pola  pikir  para  pelaku  selalu  pada
24 Ibid, hlm.42
arahan  solusi  atas  kekurangan  dana hanyalah  dengan  meminta  kepada  siswa. Karakteristik tersendiri pada tindak pidana korupsi  bidang  pendidikan  di  Provinsi Maluku  Utara,  yakni:  a)  Dianggap  bernilai nominal kecil sehingga tidak memberatkan pihak  tertentu;  b)  Memiliki  alasan  yang jelas sebagai dasar pungutan; c) Bukanlah sesuatu  yang  melanggar  aturan  karena disepakati  oleh  kedua  belah  pihak;  d) Terdapat kepentingan berbagai pihak yang menghendaki  kasus  dengan  tipe  tertentu tidak  diteruskan  ke  sidang  peradilan;  e) Inisiatif awal diadakannya penarikan iuran adalah berasal dari pihak sekolah; f) Pihak penegak  hukum  cenderung  bersikap  pasif dalam  memproses  kasus  karena  adanya pernyataan tidak keberatan dari pihak yang dikenai iuran mengenai uang yang mereka berikan.  Hal  ini  tentu  berimbas  pada sulitnya  menyesuaikan  alat  bukti  dan barang  bukti  yang  terkait  dengan  kasus tersebut;  g)  Modus  operandi pelaku  yakni sangat  mudah  melakukan  korupsi  karena pihak pemberi  dana yakni Pihak Pemerintah Daerah tidak melakukan fungsi pelaporan atas adanya penyimpangan yang terjadi;  h)  Terdapat  penyimpangan penggunaan  dana  BOS  untuk  kepentingan politik;

## E. Saran
Terhadap  uraian  kesimpulan  di  atas, dikemukakan saran berikut, yaitu:
1. Perlunya  pengawasan  yang  katat  dan berkesinambungan terhadap alur dana pendidikan  di  Maluku  Utara  dan penggunaannya.
2. Perlu  penegakan  hukum  yang  tegas dan  penerapan  sanksi  hukum  yang berat  terhadap  TIPIKOR  bidang pendidikan  di  Provinsi  Maluku  Utara tanpa pandang bulu.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN Artikel/Buku/Laporan
Afrilliana Fitri, “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  Sekolah Dasar  Negeri  Kecamatan  Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi,” Jurnal Administrasi  Pendidikan  FIP  UNP  2, no. 1 (2014) Dasrizal,  Pengawasan  Tindak  Pidana Korupsi  Pada  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Tangerang,  Jurnal  Surya Kencana  Satu  :  Dinamika  Masalah Hukum  dan  Keadilan  Vol.  8  No.  2, Oktober 2017
Elvis  F.  Purba  dan  Parulian  Simanjuntak, 2012,  Metode  Penelitian,  Universitas HKBP Nommensen, Medan
Hidayatussalam,  Basto  Daeng  Robo, Kebijakan  Hukum  Daerah  Dalam Pemenuhan  Hak  Atas  Pendidikan  Di Kota Ternate, Alauddin Law Development  Journal  (ALDEV)  | Volume 3 Nomor 2 Agustus 2021. Jack  Bologne    sebagaimana  dikutip  oleh Mas  Marwan.2014.  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ghalia Indonesia. Jakarta. Nyoman  Trisna  Sari  Indra  Pratiwi,Ni Nengah  Adiyaryani,  Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan  Kriminal  Di  Indonesia,
Kertha  Wicara:  Journal  ilmu  hukum, Volume 8 Nomor 10, 2019. Ramadani Harni, “Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan  Yang  Ideal  Bagi Pelajar  Sekolah  Menengah,”  USM  Law

## Review 4, no. 1 (2021)
Ridwan,  Peran  Lembaga  Pendidikan  Dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Di  Indonesia,  Jurnal  Dinamika  Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012 Soedjono  Dirdjosisworo,1983:  Pungli:
Analisa  Hukum  dan  Kriminologi,cet. ke-2; Sinar Baru, Bandung Titik  Handayani,  Korupsi  dan  Pembangunan Pendidikan di Indonesia, Jurnal Kependudukan  Indonesia,  Volume  IV Nomor 2, 2009 Tri  Syafari,  Ridjal  Junaidi  Kotta,  2018, Identifikasi Berbagai Bentuk Pungutan
Liar  pada  Bidang  Pendidikan  Dasar dan Menengah Di Kota Ternate Antara Tahun  2015 – 2018.  Laporan  Hasil Penelitian Pascasarjana Unkhair 2018. Tri  Syafari,  Ridjal  Junaidi  Kotta,  Basto  Dg
Robo. Law  Enforcement  The  Crime  Of Corruption Abuse Of School Operational Assistance Funds . Jurisprudentie, Volume 8 Nomor 2 Desember 2021
La  Tita,  Tri  Syafari,  Nam  Rumkel, The Effectiveness  of  the  Process  of Investigating a Case of Illegal Levies in High School 2 of Ternate, Khairun Law Journal, Vol. 3 Issue 1, September 2019 Lukman  Pardede,  Hotmaida  Simanjuntak, Tanggung  Jawab  Hukum  Kepala Sekolah  Dalam  Pengelolaan  Dana Bantuan  Operasional  Sekolah,  Jurnal USM  Law  Review  Vol  4  No  2  Tahun 2021.
Winna  Dhara  Calista,Hananto  Widodo, Pengawasan  Pelaksanaan  Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berkaitan  Dengan  Pungutan  Dalam Lingkungan Sekolah Di Kota Surabaya, NOVUM  :  JURNAL  HUKUM  Volume  6

## Nomor 4 Oktober 2019
Vita  Nurul  Fathya,  2018,  Upaya  Reformasi Birokrasi  Melalui  Area  Perubahan  Mental Aparatur  Untuk  Memberantas  Praktik
Pungli Yang Dilakukan Oleh PNS, Vol. 4, No. 1, April, 2018

## Peraturan Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun
2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
Sumber Lainnya Artikel  detiknews,  "ICW  Ungkap  Negara Rugi Rp 1,6 T Gara-gara Korupsi Sektor Pendidikan"selengkapnya https://news.detik.com/berita/d- 5821581/icw-ungkap-negara-rugi-rp- 16-t-garagara-korupsi-sektor- pendidikan  Dikutip  10  Maret  2022, pukul 20.00. WIT http://webspace.ship.edu/cgboer/person percept.html.  Dikutip  16  Maret  2022, pukul 13.00 WIT