Pembagian Waris Etnis Madura Terhadap Anak Luar Nikah di Dusun Kebonan Kecamatan Yosowilangun
Kabupaten Lumajang

## Qurrotul Ainiyah
( STAI Al-Falah As-Suniyyah Kencong Jember dan Dosen IAIN Jember, Email: jayaaini@gmail.com )

## Syarifah Marwiyah
( STAI Al-Falah As-Suniyyah Kencong Jember dan Dosen IAIN Jember, Email: syarifahmarwiyah@yahoo.com )

## Sri Lumatus Sa’adah
( STAI Al-Falah As-Suniyyah Kencong Jember dan Dosen IAIN Jember, Email: Sri.lumatus@yahoo.com )

## Abstrak:
Paper ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan  ( field  research )  dengan  memaparkan; Pertama ,  bagaimana konsep  anak  luar  nikah  dan  hak  warisnya  menurut  KUH  Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), Kompilasi Hukum Islam, dan Yusriprudensi MK?
Kedua ,  Bagaimana  kultur  etnis  Madura  di  Kebonan  Kecamatan yosowilangun  kabupaten  lumajang  atas  pembagian  hak  waris terhadap  anak  luar  nikah?.  Hasilnya, Pertama ,  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  dan KUH  Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek ) menjelaskan anak yang lahir dalam pernikahan walaupun tidak tercatatkan adalah anak  sah,  sedangkan  anak  hasil  hubungan  tanpa  pernikahan  adalah anak  zina dan Yusriprudensi  MK  menegaskan  hubungan  anak dengan  seorang  laki-laki  sebagai  bapak  semata-mata  karena  adanya ikatan  perkawinan,  akan  tetapi  dapat  juga  di  dasarkan  pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak .  Sedangkan  mengenai  pengaturan  hak  waris  anak  luar  nikah, adanya  upaya  pemerintah  dalam  pemberian  satu  bidang  kekuasan kehakiman  berupa  Peradilan  Agama  yang  membawahi  konsep hukum  kewarisan.  Yang  senada  dengan  konsep  asas  hukum Lex specialis  derogat  legi  generali yaitu  asas  penafsiran hukum yang menyatakan  bahwa  hukum  yang  bersifat  khusus  ( lex  specialis ) mengesampingkan hukum yang bersifat umum ( lex generalis ). Kedua , Dalam  pembagian  kewarisan  anak  luar  nikah  masyarakat  Kebonan lebih cenderung menggunakan kewarisan kultural, yakni harmonisasi antara  hukum  perdata  dan  hukum  Islam  yang  mengalami
Qurratul Ainiyah, Syarifah Marwiyah,Sri Lumatus Sa`adah
misinterpretasi  dalam  pemahaman  kalangan  hukum  di  Pengadilan Agama
Kata-kata Kunci: Kultur Masyarakat, Kewarisan Anak Luar Nikah, Madura

## Abstract:
This  field  research  study  applies  a  qualitative  approach  to  explore; First,  how  the  concept  of  illegitimate  children  and  their  right  to inheritance  according  to  the  Civil  Code  ( Burgerlijk  Wetboek ), Compilation of Islamic Law and Jurisprudence Court is. Second, How Madura  ethnic  culture  in  the  District  of  Kebonan  yosowilangun, Lumajang  district  deal  with  the  division  of  inheritance  to  the illegitimate  children.  This  study  found  that  First,  in  the  Compilation of Islamic Law and the Civil Code ( Burgerlijk Wetboek ), it is explained that a child born of a marriage couple, although he is not registered is a legitimate child, while the child of a relationship without marriage is considered as illegitimate child, and the Jurisprudence Court affirms that the relationship between a child with a man as the father is only due  to  a  marriage  bond.  However,  it  can  also  be  based  on  evidence proving their blood relationship between the child and the man as the father.  As  for  the  provision  on  inheritance  rights  of  an  illegitimate child, the government  has made efforts in the  provision  of a field of judicial authorities in the form of Religious Courts which is in charge of  the  inheritance  law.  What  is  in  line  with  the  concept  of  the  legal principle  of lex  specialis  derogat  legi  generali ,  is  the  principle  of interpretation of the law which states that a special legal ( lex specialis ) overrides  the  general  law  ( lex  generalis ).  Second,  in  the  division  of inheritance for the illegitimate child, Kebonan people are more likely to  use  cultural  heritage,  namely  the  harmonization  of  civil  law  and Islamic  law  which  has been  missinterpreted  in  the  understanding  of legal circles in the Religious Court
Key Words:
Culture of the Society, Inheritance of Illegitimate Children, Madura

## Pendahuluan
Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan  bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 1 Bila  secara  teologis perkawinan  merupakan  bagian  dari  ciri  normal  segala  eksistensi, mengapa kemudian seksualitas harus dipandang negatif? Dari sinilah kemudian  fiqh  memandang  perkawinan  sebagai  salah  satu  bagian kehidupan agama yang terpenting. Para fuqaha hanya berselisih saat berhadapan  dengan  pertanyaan  di  muka:  Mana  yang  lebih  penting, menikah atau menyendiri untuk beribadah? “Para ulama,” demikian kata  al-Ghazālī,  “berbeda  pendapat  tentang  keutamaan  nikah. Beberapa  di  antara  mereka  menekankan  keutamaan  nikah  hingga mereka  lebih  mengutamakannya  ketimbang  menyendiri  untuk beribadah  kepada  Allah  ( al-takhallî  li-‘ibîdat  Allâh );  sementara  yang lain,  walaupun  juga  menganggap  penting  nikah  masih mengutamakan menyendiri untuk beribadah.” 2
Qur’ān  menekankan  pentingnya  keluarga  inti  dan mengecilkan  makna  penting  kelompok-kelompok  sosial  yang  lebih besar  seperti  suku  atau  klan. 3 Hal  ini  mungkin  ditimbulkan  oleh kenyataan  bahwa  masyarakat  Arab  di  masa  pra-Islam  sangat mengagung-agungkan  suku  atau  klan  dan  abai  pada  kesejahteraan dan  keadilan  di  antara  anggota  suku.  Nabi  Muhammad  sendiri membangun keluarga virilokal 4 yang kemudian dikenal sebagai bayt al-Nabī dan para anggotanya ahl al-bayt .
Selain itu di dalam al-Qur’ān ada istilah-istilah yang beragam untuk menyebut keluarga; antara lain âl, ahl, bayt, ‘ashîrah , dan qurbâ . Istilah-istilah  ini  bisa  berarti  sehimpunan  orang  yang  tinggal  dalam rumah yang sama atau yang berasal dari garis keturunan yang sama. 5
1 Soesilo dan Pramudji R., Undang-undang RI No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (T.tp: Rhedbook Publisher, 2008), 461.
2 Abū H āmid al-Ghazālī, I ḥ yā’ ’Ulūm al-Dīn , 2: 22.
3 Demikian  amatan  W.  Montgomery  Watt, Muhammad  at  Medina, (Oxford:  The Clarendon Press, 1956), 272-289. 4 Ibid., 277, 284.
5 Avner Gil‘adi, “Family,” dalam Jane Dammen McAuliffe (ed.), Encyclopaedia of the Qur’ān (Leiden: Brill, 2006), 2: 173.
Qurratul Ainiyah, Syarifah Marwiyah,Sri Lumatus Sa`adah
Âl berarti rumah tangga atau pengikut. 6 Mengikuti ‘Abd al ‘A ṭ ī, istilah keluarga dalam Islam dapat didefinisikan sebagai “bentuk hubungan tertentu  yang  para  anggotanya  saling  berhubungan  melalui hubungan  yang  diatur  oleh  agama,  diterapkan  oleh  hukum,  dan diinternalisasi oleh individu." 7 Selain makna dan arti dari perkawinan menjadi  lebih  dalam  karena  selain  melibatkan  kedua  keluarga  juga lebih  berarti  untuk  melanjutkan  keturunan,  di  mana  keturunan merupakan  hal  penting  dari  gagasan  melaksanakan  perkawinan. Kehadiran  seorang  anak  merupakan  kebahagiaan  dan  kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan  dan  sebagai  landasan  keturunan.  Untuk  membentuk keluarga  yang bahagia dan  sejahtera,  maka  orang  tua  membina  dan memelihara  anaknya  dengan  cinta-kasih,  perhatian  yang  cukup termasuk pendidikan, kesehatan, dan kecakapan.
Menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  dengan perkawinan  suami  istri  memperoleh  keturunan.  Yang  dimaksud dengan "keturunan" di sini adalah hubungan darah antara bapak, ibu, dan  anak-anaknya.  Jadi  antara  bapak,  ibu  serta  anak  terdapat hubungan  biologis.  Anak-anak  yang  dilahirkan  dari  hubungan biologis  dan  ditumbuhkan  sepanjang  perkawinan  dinamakan  anak- anak  sah  ( wettige  of  echte  kinderen ). 8 Namun  demikian  terdapat  pula keadaan dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya  merupakan  suatu  kebahagiaan.  Hal  ini  biasanya  terjadi apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan  suatu  aib  bagi  keluarganya.  Kehadiran  seorang  anak  di luar  perkawinanan  akan  menimbulkan  suatu  permasalahan  yang cukup  memprihatinkan  baik  bagi  perempuan  yang  melahirkan maupun  bagi  lingkungan  masyarakat  setempat.  Karena  akan menimbulkan pertentangan-pertentangan di antara keluarga maupun di  lingkungan  masyarakat  mengenai  kedudukan  hak  dan  kewajiban anak tersebut.
Anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang  perempuan,  sedangkan perempuan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah
6 Edward William Lane, An English-Arabic Lexicon, (Beirut: Librairie du Liban, 1968), 1: 127. 7 Hammûdah ‘Abd al ‘A ṭ î, The Family Structure in Islam , 19.
8 Rr. Murdiningsih, Peranan Notaris, Tesis, (Jakarta: FH UI, 2009 ), 35
dengan  pria  yang  menghamilinya  dinamakan  anak  luar  nikah. 9 Berdasarkan  pasal  272  KUH  Perdata 10 pengertian  anak  luar  nikah dibagi  menjadi  dua,  yaitu  pengertian  dalam  arti  luas  dan  sempit. Anak luar nikah dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang, 11 dan  anak  luar  nikah  lainnya.  Sedangkan  anak  luar  nikah  dalam  arti sempit adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.
Sedangkan  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak menentukan  secara  khusus  dan  pasti  tentang  pengelompokan  jenis anak,  sebagaimana  pengelompokan  yang  terdapat  dalam  Hukum Perdata.  Namun  secara  implisit,  Kompilasi  Hukum  Islam menyinggung  tentang  status  dan  kedudukan  anak  luar  nikah  pada pasal  100  dan  pasal  186.  Demikian  pula  yang  terjadi  dimasyarakat Dusun Kebonan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten  Lumajang,  pada  umumnya  anak  di  luar  nikah  disebut anak  haram,  tidak  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  laki-laki yang  menghamili  ibunya.  Kultur  masyarakat  melihat  bahwa  anak luar  nikah  merupakan  cela,  sehingga  lembaga  pengakuan sebagaimana dalam hukum perdata dan yang dianjurkan oleh hukum Islam  sebaiknya  dihindari.  Bagi  kultur  yang  terjadi  di  masyarakat Kebonan,  apabila  terjadi  hamil  di  luar  nikah  maka  yang  penting adanya perkawinan yang sah untuk menutupi aib. Meskipun setelah perkawinan dilaksanakan pengantin pria tidak pernah kembali lagi ke rumah  pengantin  wanita.  Dengan  perkawinan  anak  yang  lahir  dari wanita hamil tersebut sudah mempunyai ayah secara resmi, sehingga tidak disebut sebagai anak haram atau anak haram jadah yang tentu akan berpengaruh buruk pada si anak. 12
Menurut  Undang-undang  Perkawinan  Pasal  43  ayat  1,  anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.Artinya,  si  anak  tidak mempunyai  hubungan  hukum  dengan  ayah  biologisnya,  baik  yang berkenaan dengan pendidikan maupun dalam hal kewarisan.
9 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia (Jakarta  :  Kencana Prenada Media, 2008), 80.
10 Soesilo  dan  Pramudji  R., Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (T.tp:  Rhedbook Publisher, 2008), 62. 11 Anak  yang  lahir  dari  seorang  ibu yang  dilarang  kawin  menurut  Undang-undang dengan lelaki yang membenihkannya, seperti saudara kandung atau sepersusuan.
12 Manan, Aneka Masalah Hukum, 77.
Qurratul Ainiyah, Syarifah Marwiyah,Sri Lumatus Sa`adah
Berpijak  pada  argumentasi  tersebut  di  atas,  peneliti  tertarik untuk  menyelenggarakan  sebuah  penelitian  di  Dusun  Kebonan, dimana di daerah tersebut banyak terjadi kasus lahirnya anak di luar nikah,  disebabkan  pernikahan  yang  tidak  tercatatkan  maupun  anak luar nikah akibat pemerkosaan, hubungan seks di luar nikah, dan lain sebagainya.  Penelitian  ini  sekaligus  menggali  tentang  kultur masyarakat  tersebut  terkait  pembagian  waris  terhadap  anak  luar nikah.  Dengan  demikian  peneliti  menyusun  sebuah  rencana penelitian  yang  berjudul Kultur  Masyarakat  Atas  Kewarisan  Anak Luar  Nikah (Studi  Pembagian  Waris  Etnis  Madura  terhadap  Anak Luar Nikah di Dusun Kebonan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)
Status Anak Luar Nikah Menurut KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam Dan Yusriprudensi Mahkamah Konstitusi
Anak  luar  nikah  adalah  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang perempuan,  sedangkan  perempuan  itu  tidak  berada  dalam  ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian  di  luar  nikah  adalah  hubungan  seorang  pria  dengan seorang  wanita  yang  dapat  melahirkan  keturunan,  sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. 13
Pada pasal 862 sampai dengan pasal 873 KUH Perdata adalah mengenai  hubungan  hukum  antara  anak  luar  nikah  dengan  orang tuanya. Dengan kata "natuurlijk kind" (anak luar nikah); semua anak sah  kecuali  anak  yang  dihasilkan  dari  zina  dan  anak  sumbang. Kelahiran itu sendiri hanya ada hubungan antara ibu dan anak. Tidak ada hubungan dengan laki-laki yang membuahinya. Baru setelah ada pengakuan  dari  laki-laki  tersebut  maka  kedudukan  anak  tersebut sebagai  anak  sah,  begitu  juga  dalam  hal  kewarisan.  Mengenai pengakuan  bisa  bukti  hubungan  darah,  hubungan  kekeluargaan alamiyah  ataupun  hubungan  kekeluargaan  keturunan  melainkan pengakuannya  yang  menjadikan  sumber  hukum  antara  anak  dan orang tua
Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar nikah ada dua  macam,  yaitu  (1)  apabila  orang  tua  salah  satu  atau  keduanya
13 Manan, Aneka Masalah Hukum, 80-81.
masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil  dan  melahirkan  anak,  maka  anak  tersebut  dinamakan  anak zina, bukan anak luar nikah, (2) apabila orang tua anak di luar nikah itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan  hamil  serta  melahirkan  anak,  maka  anak  itu  disebut  anak  luar nikah. Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya,  sedangkan  anak  di  luar  nikah  dapat  diakui  oleh  orang tua  biologisnya  apabila  mereka  menikah,  dalam  akta  perkawinan dapat  dicantumkan  pengakuan  ( erkennen )  di  pinggir  akta perkawinannya. 14
Sedangkan  pada  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD  1945:  "Setiap  orang berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan yang sah". Menurut UUD 1945 perkawinan yang sesuai dengan norma agama yakni jika bergama islam sesuai dengan rukun nikah,  maka  status  pernikahan  adalah  sah.  Tetapi,  UU  Perkawinan Pasal  2  ayat  (2)  mengharuskan  adanya  pencatatan,  jika  tidak  maka anak  tersebut  dianggap  anak  luar  nikah.  Norma  hukum  yang mengharuskan  sebuah  perkawinan  dicatatkan  menurut  undang- undang  berlaku  telah  mengakibatkan  perkawinan  yang  sah  dan sesuai  dengan  rukun  nikah  agama  islam  (norma  agama)  menjadi tidak sah menurut norma hukum. Hal ini mengakibatkan pernikahan yang  sah  secara  agama tidak  mendapatkan  kepastian  hukum  begitu pula  dengan  anak  hasil  pernikahan  juga  tidak  mendapat  kepastian hukum termasuk di dalamnya tetang kewarisannya.
Adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebabkan ketidak  pastian  hukum  bagi  pelaku  nikah  ‘ urfi/  sirri, mencerminkan rasa  ketidak  adilan  di  masyarakat  dan  secara  obyektif-empiris  telah memasung  hak  konstitusioanal  pelaku  nikah  ‘urfi/sirri  dalam memperoleh  kepastian  hukum  dan  diskriminatif  terkait  status pernikahan dan kepastian hukum anaknya. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan hokum yang mengatur hidup secara damai. 15
Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  mendefinisikan  secara  jelas tentang  definisi  anak  luar  nikah.  Karena  itu  untuk  mendekatkan
14 Ibid, 81. 15 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu hokum, Terjemahan Incleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht oleh Oertarid Sadio, Noordhoff-kalff, Cet. IV, (Jakarta:N.V., 1985),13
Qurratul Ainiyah, Syarifah Marwiyah,Sri Lumatus Sa`adah
pengertian  "anak  diluar  nikah"  akan  diuraikan  pendekatan berdasarkan terminologi yang tertera didalam kitab fiqh. Istilah "anak zina" merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat,  namun  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  mengadopsi istilah  tersebut  untuk  dijadikan  sebagai  istilah  khusus  didalamnya. Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  kalimat  yang  mempunyai  makna zina  adalah  "anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang  sah" sebagaimana yang terdapat pada Pasal  100 Kompilasi Hukum Islam (KHI),  yang  menyebutkan  bahwa " anak  yang  lahir  di  luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya ".
Hal  tersebut  bertujuan  agar  "anak"  sebagai  hasil  hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain  sebagainya,  dengan  menyandangkan  dosa  besar  (berzina)  ibu kandungnya dan ayah alami (genetik) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukan identitas  Islam tidak mengenal  adanya dosa warisan. Untuk lebih mendekatkan makna yang demikian, Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "hanya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat dari perbuatan zina tersebut."
Pendekatan istilah "anak zina" sebagai "anak yang lahir di luar perkawinan  yang  sah"  berbeda  dengan  pengertian  anak  zina  yang dikenal  dalam Hukum Perdata  umum,  sebab  dalam  perdata  umum, istilah  anak  zina  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari  hubungan  dua orang,  laki-laki  dan  perempuan  yang  bukan  suami  isteri,  dimana salah  seorang  atau  keduanya  terikat  tali  perkawinan  dengan  orang lain.  Karena  itu  anak  diluar  nikah  yang  dimaksud  dalam  hukum perdata  umum  adalah  anak  yang  dibenihkan  dan  dilahirkan  diluar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.
Sedangkan  dalam  pertimbangan  keputusan  Majelis  hakim Mahkamah  kontitusi  dalam  pengujian  Undang-Undang  Nomer  1 Tahun  1974  tentang  perkawinan  hal  ini  dapat  kita  lihat  dalam kewenangan  Mahkamah,  berdasarkan  pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945 dan  pasal  10  ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang  nomer  24  tahun  2003 tentang Mahkamah kontitusi, sedangkan pertimbangan dari kalangan Hakim Mahkamah Kontitusi secara alamiah, tidak mungkin seorang perempuan  hamil  tanpa  terjadi  hubungan  pertemuan  ovum  dan spermatozoa  baik  melalui  hubungan  seksual  maupun  dengan  cara
yang  lain  berdasarkan  perkembangan  teknologi  yang  menyebabkan terjadi pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan  karena  hubungan  seksual  di  luar  nikah  atau  perkawinan hanya  memiliki  hubungan  dengan  perempuan  tersebut  sebagai ibunya.  Adalah  tidak  tepat  dan  tidak  adil  pula  jika  hukum membebaskan  laki-laki  yang  melakukan  hubungan  seksual  yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai orang bapak dan bersamaan  dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut. 16
Mahkamah  Kontitusi  juga  menegaskan  hubungan  anak dengan  seorang  laki-laki  sebagai  bapak  semata-mata  karena  adanya ikatan  perkawinan,  akan  tetapi  dapat  juga  di  dasarkan  pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.  Dengan  demikian,  terlepas  dari  soal  prosedur/adminstrasi perkawinan  anak  yang  dilahirkan  harus  mendapat  perlindungan hukum. Jika tidak, maka yang dirugikan adalah anak yang di lahirkan di luar nikah atau perkawinan. Padahal anak tersebut tidak berdosa karena  kelahirannya  di  luar  kehendaknya.  Anak  yang  dilahirkan tanpa kejelasan status ayahnya siapa, seringkali mendapatkan stigma di  tengah-tengah  masyarakat.  Hukum  harus  memberi  perlindungan dan  kepastian  hukum  yang  adil  terhadap  status  seorang  yang dilahirkan  dan  hak-hak  yang  ada  padanya.  Meskipun  keabsahan perkawinan masih disengketakan. 17
Karena pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya,  harus  dibaca “ anak  yang dilahirkan di luar perkwinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya  dan  kelaurga  ibunya  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ alat  bukti  lainnya  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” 18 Landasan kedua, yang  dipakai  oleh  Mahkamah  Kontitusi terhadap  pembacaan  “tanpa  laki-laki  sebagai  ayahnya”  adalah
16 Erlina, Jurnal kontitusi, Volume 1, No 1, November 2012, 43. 17 Ibid., 43.
18 Ibid., 44.
Qurratul Ainiyah, Syarifah Marwiyah,Sri Lumatus Sa`adah
bertentangan  dengan  UUD  1945  secara  bersyarat  ( conditionally unconstitutional )  yakni  inkonstitusional  selama  ayat  itu  dimaknai menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  /  alat bukti  lainnya  menurut  hukum  pempunyai  hubungan  darah  sebgai ayahnya. 19
Sedangkan alasan yang lain yang dipaparkan oleh Mahkamah Kontitusi adalah alasan yang berbeda ( concuring opinion ) disampaikan oleh Hakim Kontitusi Maria Farida Indrarti bahwa keberadaan pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan pasal 2 ayat (1) UU 1 nomor Tahun 1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a qua tidak ditegaskan apakah sekedar  pencatatan  secara  adminstratif  yang  tidak  berpengaruh terhadap  sah  atau  tidaknya  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan menurut  Agama  atau  kepercayaan  masing-masing,  ataukah pencacatan  tersebut  berpengaruh  terhadap  sah  atau  tidaknya perkawinan  yang  dilakukan.  Keberadaan  norma  agama  dan  norma hukum  dalam  satu  peraturan  perundang-undangan  yang  sama, memiliki  potensi  saling  melemahkan  bahkan  bertentangan  seperti pasal  2  ayat  (1)  yang  pada  pokoknya  menjamin  bahwa  perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan,  ternyata  menghalangi  dan  dihalangi  oleh  keberlakuan pasal  2  ayat  (2)  yang  pada  pokoknya  jika  telah  dicatat  oleh  instansi berwenang atau pegawai pencatatan nikah. 20

## Kewarisan dalam KUH Perdata dan Hukum Islam
Ada  banyak  asas  dan  dasar  hukum  waris burgerlijk  wetboek yang  berpengaruh  terhadap  pembagian  warisan.  Dengan  mengenal dan memahami makna hakiki dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian  harta  warisan  kepada  ahli  waris  yang  berhak  besar kemungkinan  akan  mencapai  hasil  yang  adil.  Di  antara  asas-asas kewarisan  tersebut  antara  lain pertama, hukum  yang  bersifat mengatur ( aanvullend recht ). Hukum waris burgerlijk wetboek termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat
19 Ibid.
20 Ibid., 46.
dasar,  antara  lain  bersifat  mengatur  dan  tidak  ada  unsur  paksaan. Namun  untuk  hukum  waris burgerlijk  wetboek ,  meskipun  letaknya dalam  hukum  perdata,  tetapi  ternyata  di  dalamnya  terdapat  unsur paksaan. Misalnya, ketentuan yang memberikan hak mutlak kepada ahli  waris  tertentu  atas  sejumlah  tertentu  dari  harta  warisan  atau ketentuan yang melarang pewaris sewaktu hidupnya untuk membuat ketetapan  terhadap  sejumlah  tertentu  dari  hartanya.  Misal  di  masa hidupnya  pewaris  telah  membuat  ketetapan  seperti  menghibahkan sejumlah  tertentu  dari  hartanya  yang  dilarang  itu,  maka  penerima hibah  mempunyai  kewajiban  hukum  untuk  mengembalikan  harta yang  telah  dihibahkan  tersebut  ke  dalam  harta  warisan  guna memenuhi hak mutlak ahli waris yang mempunyai hak mutlak. 21 Kedua, hanya berlaku untuk warganegara Indonesia golongan tertentu.  Penggolongan  penduduk  dan  aturan  hukumnya  masing- masing tersebut juga diakui oleh UU Perkawinan Nasional, yaitu UU No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Menurut  KUH  Perdata  atau burgerlijk  wetboek ,  ada  dua  cara  untuk  mendapatkan  warisan,  yaitu pertama ahli waris menurut ketentuan undang-undang. Kedua, karena ditunjuk  dalam  surat  wasiat  ( testamen ).  Cara  yang  pertama dinamakan  mewarisi  menurut  undang-undang  atau  " ab  intestato ", sedangkan  cara  yang  kedua  dinamakan  mewarisi  secara " testamentair ". 22
Sebenarnya  problem  pokok  yang  dihadapi  umat  Islam  pada masa  kini,  adalah  menyangkut  upaya  formulasi  hukum.  Kekakuan pikiran-pikiran  kaum  tradisionalis,  telah  membuat  umat  Islam  tidak mampu  melihat  hukum  secara  dinamis  dan  terkungkung  oleh pandangan ulama masa lalu yang dipandang sakral dan tidak dapat diganggu  gugat.  Anggapan  bahwa  hukum  Islam  bersifat  statis  dan abadi berkembang di kalangan tradisionalis. Sementara pendapat lain mengatakan  bahwa  hukum  Islam  bersifat  fleksibel.  Artinya  hukum Islam  dapat  beradaptasi  dengan  perubahan  sosial.  Pendapat  ini mendasarkan  pandangannya  pada  konsep ma sh la ḥ ah (publik  interest) , universalitas,  dan  ijtihad.  Pendapat  semacam  ini  berkembang  di
21 Anisitus  Amanat, Membagi  Warisan  Berdasarkan  Pasal-pasal  Hukum  Perdata  BW,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 1-2.
22 M.  Idris  Ramulyo, Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 72-73.
Qurratul Ainiyah, Syarifah Marwiyah,Sri Lumatus Sa`adah
kalangan  kaum  reformis  muslim,  yang  dimotori  oleh  Muhammad Thaha, Fazlur Rahman, dan lain-lain. 23
Hukum Islam Indonesia masa kini adalah merupakan sebuah label  yang  diberikan  pada  ketentuan  hukum  Islam  yang  berlaku  di Indonesia  dan  sekaligus  menampilkan  corak  khas  ke-Indonesiaan. Kompilasi  Hukum  Islam  meskipun  oleh  banyak  pihak  tidak  diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di Peradilan- peradilan  Agama  telah  bersepakat  untuk  menjadikannya  sebagai pedoman  dalam  berperkara  di  pengadilan.  Dengan  demikian Kompilasi  Hukum  Islam  bidang  kewarisan  telah  menjadi  buku hukum  di  lembaga  peradilan  agama.  Jika  dahulu  hukum  kewarisan berada  dalam  kitab-kitab fiqh yang  tersusun  dalam  bentuk  buku ajaran, maka saat ini, kompilasi tersebut telah tertuang dalam format perundang-undangan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mempermudah hakim  peradilan  agama  dalam  merujuknya. 24 Apakah  dengan demikian  hukum  kewarisan  dari fiqh  mawâris atau farâid telah
digantikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Suatu hal yang dapat dipastikan  adalah  bahwa  hukum  kewarisan  Islam  selama  ini  yang bernama fiqh  mawâris atau farâid dijadikan  salah  satu  sumber  utama dari  kompilasi.  Sumber  lainnya  adalah  kenyataan  yang  berlaku  di tengah  masyarakat  yang  tertuang  dalam  yurisprudensi  pengadilan agama.
Kompilasi  Hukum  Islam  yang  mengatur  kewarisan  terdiri dari 23 pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dari pasal demi pasal  yang  berkenaan  dengan  ketentuan  kewarisan  dapat  dikatakan bahwa pada umumnya pasal-pasal kewarisan dari KHI, meskipun di sana-sini  terdapat  perbedaan  dengan  kitab fiqh ,  dapat  ditempatkan sebagai hukum kewarisan Islam dalam bentuknya yang baru.
Jika  melihat  konsep  hukum  yang  ada,  adanya  hukum  Islam atau hukum kewarisan yang masuk dalam kerangka hukum nasional adalah upaya pemerintah dalam memberikan perhatian lebih kepada masyarakat  muslim  yang  menjadi  mayoritas  masyarakat  Indonesia. Maka pemberian satu bidang kekuasan kehakiman berupa peradilan agama yang membawahi konsep hukum kewarisan menjadi penting.
23 Abdul Gafur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam , (UII Press;Yogyakarta, 2005) ,
7
24 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2012), 309.
Hal  ini  senada  dengan  konsep  asas  hukum  di  negara  kita  yaitu lex specialis  derogat  lex  generali adalah  asas  penafsiran hukum yang menyatakan  bahwa  hukum  yang  bersifat  khusus  ( lex  specialis ) mengesampingkan hukum yang bersifat umum ( lex generalis ). Menurut  Bagir  Manan  dalam  bukunya  yang berjudul Hukum Positif Indonesia , sebagaimana kami kutip dari artikel yang ditulis A.A. Oka  Mahendra  berjudul  “Harmonisasi  Peraturan  Perundang- undangan”,  ada  beberapa  prinsip  yang  harus  diperhatikan  dalam asas lex  specialis  derogat  legi  generalis ,  yaitu pertama, Ketentuan- ketentuan  yang  didapati  dalam  aturan  hukum  umum  tetap  berlaku, kecuali  yang  diatur  khusus  dalam  aturan  hukum  khusus  tersebut; kedua, Ketentuan-ketentuan  lex  specialis  harus  sederajat  dengan ketentuan-ketentuan  lex  generalis  (undang-undang  dengan  undang- undang); ketiga, Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan  hukum  (rezim)  yang  sama  dengan lex  generalis .  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. Maka antara  hukum  perdata  dan  hukum  Islam  adalah  harmonisasi  hanya saja  terhadap  konsep  anak  di  luar  perkawinan  mengalami missinterpretasi dalam  pemahaman  kalangan  hukum  di  pengadilan Agama.

## Demografi Etnik Madura di Kebonan
Kabupaten  Lumajang  berbatasan  dengan  kabupaten Probolinggo di sebelah utara dan kabupaten Jember di sebelah timur, Samudera  Hindia  di  selatan  dan  kabupaten  Malang  di  barat. Y osowilangun adalah  nama  salah  satu  kecamatan  di  kabupaten Lumajang, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan langsung  dengan  kabupaten  Jember,  memiliki  potensi  wisata  bahari serta keindahan Pantai Wotgalih dan Meleman. Selain itu daerah ini membudidayakan  peternakan  ikan  dan  tambak  seperti  di  Meleman yang  terdapat  tambak  udang  sebagai  penghasilan  dari  beberapa penduduk.  Dan  untuk  arena  olahraga  mancing  di  Yosowilangun banyak  terdapat  spot-spot  bagus  untuk  memancing  di  laut. Kecamatan Yosowilangun merupakan salah satu Kecamatan yang ada di  Kabupaten  Lumajang.  Luas  Kecamatan  Yosowilangun  adalah  17 km2 dengan jumlah penduduk sebesar 60.083 jiwa yang tersebar pada 12 Desa.
Qurratul Ainiyah, Syarifah Marwiyah,Sri Lumatus Sa`adah
Di  sisi  lain,  dusun  Rowosugo  yang  merupakan  dusun terpencil  di  bagian  paling  timur  kabupaten  Lumajang.  Di  sebelah timur  berbatasan  langsung  dengan  sungai  Bondoyudo  yang merupakan  batas  kawasan  kabupaten  Lumajang  dan  kabupaten Jember,  sebelah  barat  berbatasan  dengan  desa  Tunjung  Rejo  yang merupakan  desa  peninggalan  Belanda  dan  dikenal  dengan  desa Kristen  karena  penduduknya  yang  mayoritas  beragama  Kristen dengan  aliran  Jawi  Wetan,  sebelah  utara  berbatasan  dengan  dusun Kebonan, dan sebelah selatan berbatasan dengan dusun Celengmati, penduduknya mayoritas berdarah Madura.
Subyek penelitian ini berlokasi di dusun Kebonan yang masuk dalam  Desa  Yosowilangun  Kidul  kecamatan  Yosowilangun Kabupaten  Lumajang.  Mengenai  luas  wilayah dusun  Kebonan  tidak ada data pasti namun untuk wilayah  Yosowilangun  Kidul ± 729.532 Ha.  Dengan  ketinggian  tanah  dari  permukaan  laut  ±11  dpl.  Dengan jumlah  kepala  keluarga  khusus  desa  Kebonan  165  keluarga  dengan mayoritas bersumber pada pertanian.
Di dusun Kebonan Mayoritas  penduduknya beragama  Islam dan  dari  suku  Madura,  yang  mana  tidak  sedikit  dari  penduduknya yang melakukan pernikahan di bawah umur. Hal demikian itu masih menjadi hal yang lumrah, begitu juga pernikahan lebih dari satu istri atau  poligami.  Kedua  hal  tersebut  merupakan  sebagian  dari  sebab- sebab  yang  melatar  belakangi  terjadinya  praktek  nikah urfi /nikah sirri. Karena Undang-Undang Pernikahan telah menetapkan batasan umur  seseorang  layak  menikah,  dan  dalam  berpoligami  pun  telah ditetapkan  syarat-syarat  yang  tidak  mudah  untuk  dipenuhi  seperti adanya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk nikah lagi, adanya persetujuan dari istri dan lain-lain. 25 Masyarakat menganggap urusan administrasi yang jelimet dan begitu merepotkan bagi mereka untuk melakukan perkawinan yang dilegalkan oleh Negara.
Menjamurnya pernikahan usia dini dan perkawinan poligami di lingkungan etnis Madura masyarakat Kebonan tidak terlepas dari norma-  norma  sosial  yang  berlaku  pada  masyarakat,  yaitu  segala pengambilan keputusan berada di tangan suami atau laki-laki. Suami dianggap  sebagai  kepala  keluarga  yang  harus  memimpin  rumah
25 Kanwil  Kemenag  Provinsi  Jawa  timur,  UU  RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaanya (Kanwil Kemenag prov. Jawa timur, 2010)
tangga. Sehingga apa pun yang menjadi keputusannya harus diikuti oleh  istri  dan  keluarga  yang  lain.  Hal  ini  dilakukan  atas  dasar penghormatan  kepada  orang  yang  lebih  tua  atau  anggapan  sebagai kepala  rumah  tangga.  Istilah  demikian  di  kalangan  masyarakat Kebonan  yang  sebagian  besar  dari  etnis  Madura,  mereka  sebut sebagai nilai-nilai “ songkan ”. Nilai songkan terinternalisasi kuat dalam masyarakat  Madura.  Perasaan songkan bisa  disejajarkan  dengan makna  ‘tidak  mungkin  menolak  permintaan  orang  yang  dituakan atau  dihormati  dalam  hal  ini  adalah  orang  tua  ( bappa’-babbu’ ),  guru, dan tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat Kebonan.
Ada  beberapa  faktor  kenapa  praktik  pernikahan  di  bawah umur  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  Kebonan,  yang  didorong oleh  dua  hal  yang  pertama  karna  paksaan  dari  orang  tua  dan  yang kedua  karna  perempuan  itu  hamil  di  luar  nikah.  Bagi  perempuan yang  hamil  di  luar  nikah,  menurut  kebiasaan  masyarakat  Kebonan memaksa  sang  laki-laki  tersebut  untuk  menikahi  perempuan  yang dihamilinya,  tetapi  ada  pula  yang  tidak  sampai  terjadi  pernikahan karena  pihak  masyarakat  tidak  tahu  tempat  tinggal  sang  laki-laki. Biasanya  itu  terjadi  karena  sang  perempuan  bekerja  di  luar  daerah dan melakukan seks pra nikah.
Fenomena  pernikahan sirrî / ’urf dianggap  lumrah  oleh masyarakat Kebonan yang mayoritas ber-etnis Madura, dikarenakan sebagai one  solution agar  terhindar  dari  fitnah  dan  perbuatan  zina. Sebenarnya  mereka  menyadari  akan  konsekuensi  yang  harus dihadapi.  Namun  karena  itu  sudah  menjadi  kultur  di  masyarakat Kebonan,  maka  segala  penyelesaian  tentang  persoalan  terutama tentang status dan hak anak diselesaikan dengan kebiasaan dan adat masyarakat Kebonan.
“Dari  sekitar  165  kepala  keluarga,  ada  sekitar  17  pasang keluarga  yang  melakukan  pernikahan ‘urfî / sirrî .  Alasannya bermacam-macam;  ada  yang  karena  poligami  dan  ada  pula  yang karena  paksaan  orang  tua.  Walaupun  yang  menikah  secara  paksa akhirnya dicatatkan di KUA oleh keluarganya,” 26 kata Supa’at, Mudin dusun Kebonan.
26 Supa’at, wawancara, Kebonan, 15 juni 2016.
Qurratul Ainiyah, Syarifah Marwiyah,Sri Lumatus Sa`adah
Maslahat  dan  Ilmu  Pengetahuan  Sebagai  Kultur  Kewarisan  Anak Luar Nikah Masyarakat Madura di Kebonan
Kultur masyarakat Kebonan yang masih kental dengan tradisi pernikahan di bawah umur mengakibatkan kultur yang secara turun menurun  dilakukan  oleh  generasinya.  Ada  pula  pernikahan  yang terjadi tanpa dicatatkan yang mengakibatkan status anak masuk pada pada  kategori  anak  luar  nikah.  Begitu  juga  terdapat anak  yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  dengan  pria  yang menyetubuhinya.  Hal  semacam  ini  menimbulkan  pertanyaan  akan bagaimana  hukum  waris  anak  luar  nikah  menurut  adat  istiadat, terutama  yang  berkaitan  dengan  kultur  masyarakat  Kebonan tersebut?.
Seiring  dengan  tumbuhnya  kesadaran  dan  semangat  untuk mengamalkan  ajaran  agama  di  kalangan  masyarakat,  khususnya  di Indonesia,  terdapat  satu  fenomena  yang  cukup  memprihatinkan, yakni masih maraknya sikap mendua ( ambivalensi ) yang dipraktikkan umat  Islam.    Hal  ini  setidaknya  terlihat  pada  sikap  dan  cara  yang mereka  tempuh  dalam  menyelesaikan  persoalan  keagamaan, khususnya  kewarisan.  Di  satu  sisi,  masyarakat  muslim  Indonesia masih menganggap "relevan" segala ketentuan hukum tekstual faraid yang  terdapat  dalam  al  Qur'an.    Namun  di  sisi  lain,  mereka  justru meminta  dan  menjalankan  fatwa  baru    yang  dianggap  lebih  "adil" dalam  perspektif  struktur  dan  aspek  budaya  masyarakat  dalam  hal pembagian  waris.  Atau  jika  langkah  tersebut  tidak  ditempuh,  maka mereka  akan  melakukan  tindakan pre-emptive, yakni  membagi  harta peninggalan warisan dengan cara hibah sebelum orang tua (pewaris) meninggal. 27
Di kalangan masyarakat Kebonan membagi harta peninggalan warisan  dengan  cara  hibah  sudah  biasa.  Proses  ini  dimulai  pada waktu  orang  tua  masih  hidup,  keluarga  mempunyai  harta  benda yang  terdiri  dari  barang-barang  asal  suami,  barang-barang  asal  istri serta barang-barang suami istri sepanjang perkawinan. Segala barang tersebut  merupakan  dasar  materiil  bagi  kehidupan  dan  akan disediakan  untuk  kehidupan  keturunan  dari  keluarga  itu.  Mewaris
27 Munawir Sjadzali," Reaktualisasi Ajaran Islam ", dalam Iqbal Abdur Rauf Saimina (ed ), polemic reaktualisasi Ajaran Islam , (Jakarta: Pustaka Panji Mas 1988), 2
menurut  anggapan  orang  Jawa  adalah  berusaha  mengoperkan harta keluarga  kepada  keturunannya  yaitu  untuk  anak  laki-laki  maupun perempuan. 28 Pada umumnya menurut hukum adat anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah, maka tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mewaris dari ibu atau kerabat ibunya. 29
Di daerah Jawa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah  anak  kowar,  anak  ini  hanya  dapat  mewaris  dari  ibunya  atau keluarga ibunya. Namun demikian apabila kemudian ibunya setelah anak  itu  lahir  kemudian  kawin  dengan  lelaki  yang  membenih  anak tersebut dan anak itu tinggal bersama ayah kandungnya itu, si anak mendapat  mewaris  dari  bapaknya. 30 Menurut  hukum  adat  di  Jawa yang  bersifat parental bahwa  kewajiban  untuk  membiayai penghidupan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa tidak hanya dibebankan pada ayah anak tersebut, akan tetapi kewajiban itu juga ditugaskan kepada ibunya. Apabila salah satu dari orang tuanya tidak menepati kewajibannya, hal itu dapat dituntut mengenai biaya selama anak tersebut masih belum dewasa. 31 Seorang anak yang lahir diluar  perkawinan,  menurut  hukum  adat  waris  di  Jawa  hanya menjadi  waris  di  dalam  harta  peninggalan  ibunya  serta  di  dalam harta  peninggalan  keluarga  dari  pihak  ibu.  Seorang  anak  tersebut menurut  hukum  dianggap  tidak  mempunyai  bapak.  Terhadap hubungannya dengan ibu, maka tidak ada perbedaan anak yang sah dengan anak diluar perkawinan. 32
Sedangkan  dalam  hukum  kewarisan  Islam  dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit, dan realistis. Kerincian pemaparan  teks  tentang  kewarisan,  berimplikasi  pada  keyakinan bahwa  hukum  kewarisan  Islam  tidak  dapat  berubah,  dan  menolak segala  ide  pembaharuan.  Hal  ini  terlihat  dari  teks  kitab-kitab  fikih klasik,  terutama  yang  ditulis  oleh  Imam  empat  mazhab,  yang  di dalamnya  dijelaskan  tentang  ayat  kewarisan  itu  merupakan  hukum yang qath'î baik  dari  segi tsubût (ketetapan)  maupun dalâlah (penunjukannya).  Pembagian  harta  kepada  ahli  waris  harus  sesuai
28 Soepomo, Bab-bab tentang hukum adat , (Jakarta:Pradnya Paramitha, 1987) , 79
29 Ibid, 234 30 Ibid, 88 31 Putusan Makamah Agung, tanggal 3-9-1958 Reg No. 216 K/SIP/1958
32 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum , 85.
Qurratul Ainiyah, Syarifah Marwiyah,Sri Lumatus Sa`adah
dengan  petunjuk  dalam  al  Qur'an  tentang al - furûd  al-muqaddarât (bagian yang telah ditentukan yang diterima ahli waris ) . 33 Secara  teoritis,  kewarisan  diartikan  sebagai  suatu  fenomena sosiologis, berkaitan dengan seperangkat aturan mengenai proses dan ketentuan-ketentuan  peralihan  hak  dari  seseorang  yang  telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Yang berkembang  dan  berubah  sesuai  dengan  perubahan  dan perkembangan  masyarakat.  Di  masa  sekarang  khususnya  di  Jawa, jarang sekali dijumpai pelaksanaan hukum Islam, khususnya hukum kewarisan yang berdasarkan fiqh klasik atau farâid . Ini  dikarenakan, sebelum Islam masuk di Indonesia, di Jawa sudah berkembang tradisi Hindu  dan  adat  Jawa  yang  mengakar  sangat  kuat  di  masyarakat, sehingga  yang  bisa  dilakukan  oleh  umat  Islam  sekarang  adalah menginterpretasikan al Qur'an  guna memahami pesan Allah. Dalam menginterpretasikan  pesan  Allah  dalam  al  Qur'an,  seseorang dipengaruhi  oleh  pengalaman  pribadi  serta  sosial  budaya  di sekelilingnya.
Berbicara  tentang  interpretasi  teks  keagamaan  (Al  Qur'an), agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi.  Ketika ajaran agama masuk dalam satu komunitas  yang  berbudaya,  akan  terjadi  tarik  menarik  antara kepentingan agama di satu sisi, dan kepentingan budaya di sisi lain. Pada  saat  yang  sama,  dalam  menerjemahkan  konsep-konsep langitnya  ke  bumi,  Islam  mempunyai  karakter  dinamis,  elastis,  dan akomodatif dengan budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam itu sendiri. Permasalahannya terletak pada tata cara dan teknis  pelaksanaan.  Inilah  yang  diistilahkan  oleh  Gus  Dur  dengan " Pribumisasi Islam ". 34
Proses  adaptasi  antara  ajaran  Islam  (wahyu)  dengan  kondisi masyarakat, dipicu oleh semangat pengikutnya yang meyakini bahwa agama Islam sebagai "shâlih li kulli zaman wa makân ", (baik di semua zaman  dan  tempat).  Dengan  demikian  Islam  akan  senantiasa dihadirkan,  dan  diajak  bersentuhan  dengan  keanekaragaman
33 Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Jilid 10, (Beirut, Dar al fikr, 2005)
747
34 Abdurrahman  Wahid, Pribumisasi Islam , dalam Muntaha Azhari dan abdul Mun'in (ed), Islam Indonesia Menatap Masa Depan, (Jakarta: P3M,1989) , 92
konteks. Fakta yang tidak bisa terbantahkan, bahwa kehadiran Islam dalam  setiap  konteks,  tidak  pernah  nihil  dari  muatan-muatan  lokal yang  mendahului  kehadiran  Islam.  Dalam  ungkapan  yang  lebih vulgar,  Islam  tidak  datang  ke  suatu  tempat  dan  suatu  masa  yang hampa  akan  budaya.  Atas  dasar  inilah,  pemikiran  akulturasi  Islam dengan budaya lokal, dan relasi ajaran agama (hukum Islam) dengan nilai-nilai  lokal  muncul  di  wilayah  nusantara  ini.  Sebagai  contoh akulturasi  hukum  Islam  dengan  budaya  lokal  adalah  proses pelaksanaan hukum kewarisan Islam yang dilakukan keluarga kraton Yogyakarta. 35
Fenomena  untuk  melaksanakan  ajaran  agama,  khususnya hukum  kewarisan  Islam  yang  berbasis  adat  (kultural),  tidak  hanya
35 Menurut hasil penelitian  yang dilakukan oleh Rumawi Eswe bahwa sejak Sultan Hamengku  Buwono  I  sampai  Sultan  Hamengku  Buwono  IX,  keluarga  kraton memiliki  pola  kewarisan  yang  sama.  Pola  itu  adalah  berdasarkan  ajaran  Islam  dan adat  keraton  atau  budaya  Jawa.  Pola  pelaksanaan  kewarisan  di  keraton Ngayogyakarto  Hadiningrat,  sangat  dipengaruhi  oleh  kebudayaan  Islam  dan  adat jawa, sehingga pembagiannya pun selalu sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan Islam, walaupun terkadang ada juga yang masih berdasar adat kejawen . Dalam konteks ini, hubungan  kewarisan  Islam  dengan  hukum  kewarisan  kesultanan  Ngayogyakarto, telah  terjadi  konvergensi  unsur-unsur  kewarisan.  Hukum  kewarisan  Islam swargi kesultanan  Ngayogyakarto  telah  berhasil  menyatukan  hukum  kewarisan  Islam, dengan  hukum  kewarisan  budaya  Jawa.  Hal  -  hal  yang  diadopsi  dari  sistem kewarisan  Islam  meliputi; pertama, dalam  hukum  Islam  istri  atau  janda  tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan pembagian harta warisan. Sedangkan adat jawa, harta  warisan  tidak  dibagikan  selama  janda  atau  istri  masih  hidup; Kedua, dalam hukum Islam, pembagian harta warisan dengan sistem dua banding satu untuk laki- laki  dan  perempuan.  Sedangkan  adat  Jawa,  anak  laki-laki  atau  perempuan mendapatkan  harta  warisan  yang  sama  dan; ketiga ,  dalam  Islam  seorang  istri  atau janda  memperoleh  bagian  tertentu,  yaitu  seperdelapan  bagian  harta  warisan. Sedangkan  dalam  kebudayaan  Jawa,  istri  atau  janda  berhak  atas  seluruh  harta warisan suaminya.
Adapun  unsur-unsur yang  diambil  dari adat  Jawa  adalah klasifikasi  harta  berdasar harta  sultan  dan  kesultanan.  Harta  sultan  itu  adalah  harta  yang  bisa  dibagikan  ke seluruh ahli waris. Sedang harta kesultanan adalah harta yang istimewa, merupakan kategori  harta  produktif  yang  hanya  diberikan  kepada  ahli  waris  yang  tertua, biasanya anak pertama untuk kepentingan keluarga. Dalam pembagian kewarisan di Keraton Ngayogjakarto, ada unsur yang disesuaikan dengan hukum Islam dan adat Jawa yaitu adopsi ahli waris pengganti. Sedang unsur yang tidak disesuaikan dengan Hukum  Islam  dan  adat  Jawa  adalah  tidak  adanya  klasifikasi  harta  berdasarkan hubungan perkawinan (harta bersama, harta gono-gini). Inilah yang menjadi ciri khas dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di kesultanan Ngayogjakarto.
Qurratul Ainiyah, Syarifah Marwiyah,Sri Lumatus Sa`adah
terjadi  pada  lingkungan  masyarakat  kraton  Yogyakarta,  akan  tetapi hal  ini  juga  dilaksanakan  masyarakat  yang  tinggal  di  lingkungan masyarakat  Kebonan.  Dari  observasi  di  masyarakat  Kebonan Lumajang, diperoleh data tentang kecenderungan masyarakat untuk melaksanakan  hukum  kewarisan  Islam  kultural. Sebuah  contoh  dari keluarga Ali Ridwan 36 adalah orang tua yang tidak mempunyai anak dari  perkawinan  yang  dicatatkan,  tetapi  mempunyai  tiga  anak  luar nikah (nikah urfî / sirrî ) dari istri yang lain, maka anak luar nikah akan mendapat warisan dari keluarga bapak biologisnya.
Dalam  p embagian  harta  warisan,  bapak  tersebut  lebih memilih  menggunakan  cara  pembagian  sebagai  berikut:  sebelum meninggal dunia, Ridwan telah membagi harta warisan yang berupa tanah,  kepada  tiga  orang  putra-putrinya,  dengan  menggunakan perbandingan  dua  berbanding  satu.  Namun,  dalam  harta  yang  lain misalnya tentang toko, rumah, serta mobil, serta beberapa sawah hasil kerja  berdua  dengan  istri  pertama  langsung  diserahkan  kepada  istri pertama  dan  istri  kedua  diwarisi  sebuah  mobil  dan  rumah  yang ditinggali  saat  ini.  Putra-putri  Ridwan  tersebut  bisa  menguasai (memiliki)  harta  yang  sudah  dibagi  tersebut,  setelah  Ridwan meninggal dunia. Dengan menyandarkan pada kemaslahatan, bapak Ridwan tersebut telah membagi waris dengan cara tersebut. Menurut keterangannya,  dengan  membagi  waris  dengan  cara  seperti  itu kerukunan dan ketentraman keluarga dapat diciptakan.
Dalam  hubungan  kekerabatan  baik  antara  ayah  biologisnya dengan  anak  luar  nikah  (nikah urfî/sirrî )  dengan  keluarga  ayah biologisnya cukup pada pengakuan bahwa memang misalnya pria A menikahi  ibu  anak  tersebut,  karena  masyarakat  juga  tidak menganggap motivasi menghindari petaka sehingga melahirkan anak luar  nikah  (nikah urfî/sirrî )  tersebut  sebagai  perbuatan  yang  harus dicela dan dikutuk, dan anak tersebut dapat saja secara bebas bergaul dengan keluarga dari ayah biologisnya, bahkan kekerabatannya dapat menjadi  lebih  erat.  Status  dari  penikahan  tersebut  adalah  sah  dan mempunyai  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde )  sesuai  dengan ketentuan  pasal  2  ayat  (1)  UU  perkawinan  yang  menyatakan:" Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaan  itu".  Sedangkan  pasal  250  KUH
36 Ali Ridwan, Wawancara, Kebonan ,15 Juni 2016
Perdata  menentukan  bahwa  tiap-tiap  anak  yang  dilahirkan  atau ditumbuhkan  sepanjang  perkawinan,  memperoleh  si  suami  sebagai bapaknya.
Berdasarkan  kedua  ketentuan  diatas,  keabsahan  suatu perkawinan  sangat  menentukan  kedudukan  hukum  dari  anak-anak, itu berarti ketiga anak dari Ali Ridwan yang dilahirkan dan tumbuh sepanjang  perkawinan  yang  sah  menurut  agama,  memperoleh  si suami  sebagai  bapaknya  dan  berhak  menerima  pengasuhan, pendidikan, warisan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak- hak anak.
Fenomena lain terjadi pada peristiwa seperti diceritakan oleh Kiai  Syafa'at 37 modhin atau imamuddin dusun  Kebonan.  Ia  bercerita tentang  seseorang  yang  mempunyai  anak  dari  proses  yang  tidak absah. Orang tersebut tetap mengakui anak luar kawin tersebut dan menikahi  ibu  dari  anak  tersebut  setelah  usia  kandungan  6  bulan. Anak tersebut mendapat perlakuan sama termasuk dalam pembagian waris seperti anak-anaknya yang sah. Ada pula anak luar nikah tanpa perkawinan.  Anak  luar  kawin  status  anak  tersebut  menurut  Kiai Syafa'at  hanya  dalam  perwalian  ibu  kandungnya.  Keluarga  ibu kandungnya  menerimanya  tanpa  membeda-bedakan  dengan  cucu- cucu atau anak-anak dari lainnya. Keluarga wanita atau ibu dari anak luar  kawin  tidak  memaksa  berlangsungnya  perkawinan  secara  sah kepada  pria  atau  ayah  biologisnya,  dikarenakan  ayah  biologisnya tidak  mudah  dihubungi  oleh  masyarakat  setempat.  Menurut  kultur masyarakat kebonan, anak ini disebut anak zina. 38
Dalam kasus-kasus terdahulu terdapat masalah tentang waris anak  luar  kawin  dan  telah  dikuatkan  dalam  putusan  pengadilan. Dalam  hal  ini  menurut  Putusan  Pengadilan  Negeri  Purworejo, tanggal 6 Oktober 1937 dikatakan bahwa : "Anak luar kawin menurut hukum adat tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh keluarga ibunya sendiri.Tetapi hak waris anak luar kawin itu terbatas pada  harta  warisan  keluarga  bapak  biologisnya  yang  berasal  dari harta  pencaharian  bukan  harta  pusaka",  sebagaimana  hal  tersebut dikuatkan  dalam  Putusan  Makamah  Agung  Republik  Indonesia tanggal 24 Mei 1958 no 82 K/SIP/1957 yang menyatakan : "Anak luar
37 Syafa’at, Wawancara, Kebonan, 15 Juni 2016
38 Wahyu Afandi, Aneka Putusan Pengadilan, Alumni Bandung, 1984, 289.
Qurratul Ainiyah, Syarifah Marwiyah,Sri Lumatus Sa`adah
kawin  tidak  berhak  mewarisi  barang-barang  pusaka,  barang-barang ini  kembali  kepada  waris  keturunan  darah  yang  sah",  Kemudian putusan Makamah Agung tanggal 18 Maret 1959 yang menyatakan : "Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak luar kawin hanya  diperkenankan  mewaris  harta  gono  gini  dari  keluarga  bapak biologisnya,  sedangkan  harta  pusaka  (barang  asal)  anak  luar  kawin tidak berhak mewarisinya." 39
Dengan  demikian  kedudukan  anak  luar  kawin  menurut hukum adat Jawa pada umumnya yaitu hak anak luar kawin terbatas pada  harta  pencaharian  ( gono  gini )  yang  diperoleh  sendiri  keluarga bapak biologisnya maupun ibunya. Sedangkan terhadap harta pusaka yang  diterima  bapak  biologisnya  anak  luar  kawin  tidak  berhak mewarisinya,  dan  harta  pusaka  tersebut  merupakan  hak  waris  dari saudara  anak  sah  atau  anak  luar  kawin  dari  keluarga  bapak biologisnya,  apabila  ia  tidak  mempunyai  anak  sah.  Hukum  adat  di Jawa  yang  bersifat  parental  juga  berlaku  di dusun  Kebonan  desa Yosowilangun Kidul kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.
Pada kasus yang lain terjadi pada Abdul Aziz yang kebetulan mempunyai tiga orang istri, istri pertama menikah secara sah dalam catatan Negara dan dua istri lainnya menikah secara ‘urfî/sirrî . Dalam praktek pembagian warisnya, Aziz lebih memilih menggunakan cara membagi  rata  kepada  putra  putrinya.  Pembagian  ini  baru dilaksanakan  setelah  istri  pertama  Aziz  meninggal  dunia.  Hal  ini berdasarkan  hibah  dari  Aziz  kepada  putra  putrinya,  sebelum meninggal  dunia.  Sebagai  konsekuensi  dari  hibah  tersebut,  putra putri  dari  Abdul  Aziz  telah  dibuatkan  rumah  bagi  mereka  yang sudah berkeluarga. Sedangkan hasil usaha misalnya tanah pertanian, perkebunan, dan lain-lain, digunakan untuk membiayai mereka yang masih sekolah disamping untuk keperluan bersama dalam keluarga. Kebetulan seluruh putra putri  Abdul Aziz berjumlah 7 orang empat dari  istri  yang  dinikahi  sah  secara  negara  dan  tiga  lainnya  dari  istri yang  dinikahi  secara sirrî .  Menurut  keterangan  dari  beberapa  putra putri  Abdul  Aziz,  pembagian  waris  dengan  jalan  seperti  ini,  akan
39 Abdul Aziz, Wawancara,  Kebonan 16 Juni 2016
mudah  untuk  mendapatkan  rasa  ketentraman  dan  menegakkan persatuan dalam keluarga. 40
Dari  beberapa  praktek pelaksanaan  pembagian  warisan  yang telah dilakukan beberapa masyarakat Kebonan, dapat diambil benang merah  bahwa  pelaksanakan  sistem  kewarisan  Islam  yang dikompromikan  dengan  budaya,  tidak  lain  hanyalah  untuk merealisasikan  kemaslahatan  dan  keadilan  dalam  kehidupan manusia.  Masyarakat  Kebonan  lebih  cenderung  menggunakan kewarisan  kultural,  yakni  kewarisan  yang  dikompromikan  dengan adat.
Atho'  Mudzhar  menyatakan  bahwa  Hukum  Islam  pada kenyataannya,  tidak  resistan  dari  pengaruh-pengaruh  sosial  yang melingkupi  perkembangannya.  Perubahan-perubahan  yang  terjadi dalam  dataran  substantif  hukum  Islam  di  berbagai  belahan  dunia Islam,  menjadi  penguat  dari  fakta  bahwa  Hukum  Islam  pada dasarnya,  merupakan  hasil  dari  interaksi  antara  para  ulama  dan faktor-faktor sosial yang ada di sekitarnya. 41
Tentang  terwujudnya  nilai  kemaslahatan  dalam  pelaksanaan hukum  waris  Islam  berbasis  budaya/kultural  bahwa ma ṣ la ḥ ah merupakan  kata  kunci  dalam  upaya  merumuskan  secara  filosofis, kaitan teks wahyu dengan realitas konteks kehidupan umat beragama sehari-hari.  Secara  etimologis, ma ṣ la ḥ ah mempunyai  makna  identik dengan  manfaat  yaitu  keuntungan,  kenikmatan,    kegembiraan  atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu. 42 Dan ajaran agama apabila sudah turun kedalam ranah konstruksi mental para individu pemeluknya,  akan  sangat  berpeluang  untuk  mengejawantah  dalam wajah yang tidak tunggal. Kesadaran ini kemudian dapat mendorong umat Islam untuk selalu mengambil sikap yang bijak terhadap semua keyakinan,  pandangan  dan  tindakan  dalam  mengamalkan  ajaran Islam.  Kesadaran  seperti  ini  juga  penting  dalam  kerangka pengembangan  lingkungan  sosial  umat,  dimana  pluralitas keagamaan  diterima sebagai suatu kelaziman bahkan keniscayaaan.
40 Atho' Muzhar, Socisl History Approach To Islamic Law, Jurnal al Jami'ah  IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No 61.
41 Said Ramadhân al Buthî, Dlawâbith al Mashlahah, (Beirut: Muassasah al risalah, tt),
27.
Qurratul Ainiyah, Syarifah Marwiyah,Sri Lumatus Sa`adah
Selain itu pendekatan dengan hasil mahkamah Kontutusi yang menyatakan  Mahkamah  Kontitusi  juga  menegaskan  hubungan  anak dengan  seorang  laki-laki  sebagai  bapak  semata-mata  karena  adanya ikatan  perkawinan,  akan  tetapi  dapat  juga  di  dasarkan  pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.  Dengan  demikian,  terlepas  dari  soal  prosedur/adminstrasi perkawinan  anak  yang  di  lahirkan  harus  mendapat  perlindungan hukum. Jika tidak, maka yang dirugikan adalah anak yang di lahirkan di luar nikah atau perkawinan. Padahal anak tersebut tidak berdosa karena  kelahirannya  di  luar  kehendaknya.  Anak  yang  dilahirkan tanpa kejelasan status ayahnya siapa, seringkali mendapatkan stigma di  tengah-tengah  masyarakat.  Hukum  harus  memberi  perlindungan dan  kepastian  hukum  yang  adil  terhadap  status  seorang  yang dilahirkan  dan  hak-hak  yang  ada  padanya.  Meskipun  kebasahan perkawinan masih disengketakan. 43

## Kesimpulan
Dalam  KUH  Perdata  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak mendefinisikan secara jelas anak luar nikah. Secara umum disebutkan anak yang lahir dalam pernikahan walaupun tidak tercatatkan adalah anak  sah,  sedangkan  anak  hasil  hubungan  tanpa  pernikahan  adalah anak  zina.  Yusriprudensi  Mahkamah  Konstitusi  menegaskan hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga di dasarkan pembuktian  adanya  hubungan  darah  antara  anak  dengan  laki-laki tersebut sebagai bapak .
Mengenai  kewarisan,  dalam  KUH  Perdata  atau Burgerlijk Wetboek ,  ada  dua  cara  untuk  mendapatkan  warisan,  yaitu pertama ;
Ahli  waris  menurut  ketentuan  undang-undang  atau  mewarisi menurut  undang-undang  atau  " ab  intestato ". Kedua, karena  ditunjuk dalam  surat  wasiat  (testamen)  atau  mewarisi  secara  " testamentair ". Sementara  Mahkamah  Kontitusi  juga  menegaskan  hubungan  anak dengan  seorang  laki-laki  sebagai  bapak  semata-mata  karena  adanya ikatan  perkawinan,  akan  tetapi  dapat  juga  didasarkan  pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.  Dengan  demikian,  terlepas  dari  soal  prosedur/adminstrasi
43 Ibid., 43.
perkawinan  anak  yang  di  lahirkan  harus  mendapat  perlindungan hukum.
Dalam  pembagian  kewarisan  anak  luar  nikah  masyarakat Kebonan  lebih  cenderung  menggunakan  kewarisan  kultural,  yakni kewarisan  yang  dikompromikan  antara  kemaslahatan  dan pembuktian  ilmu  pengetahuan.  Dikaitkan  dengan  keputusan Mahkamah  Konstitusi,  maka  diakuinya  anak  luar  kawin  (hasil biologis)  sebagai  anak  yang  sah  berarti  akan  mempunyai  hubungan waris  dengan  bapak  biologisnya.  Dengan  syarat  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan (tes DNA).

## DAFTAR PUSTAKA
‘Abd al ‘A ṭ ī, Hammûdah, The Family Structure in Islam, T.p :T.th Amanat,  Anisitus, Membagi  Warisan  Berdasarkan  Pasal-pasal  Hukum
Perdata BW , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
Amatan  W.  Montgomery  Watt, Muhammad  at  Medina .  Oxford:  The Clarendon Press, 1956 Apeldoorn,  Van, Pengantar  Ilmu  hukum ,  Terjemahan Incleiding  Tot  de
Studie  Van  Het  Nederlandse  Recht oleh  Oertarid  Sadio, Noordhoff-kalff,  Cet. IV, Jakarta: N.V, 1985
Ghazālī al-, Abū Ḥ āmid, I ḥ yā’ ’Ulūm al-Dīn , T.p: Tt. Gafur  Anshori,  Abdul, Filsafat  Hukum  Kewarisan  Islam ,  UII  Press:
Yogyakarta, 2005
Gil‘adi,  Avner,  “Family,”  dalam  Jane  Dammen  McAuliffe  (ed.),
Encyclopaedia of the Qur’ān . Leiden: Brill, 2006. Idris  Ramulyo,  M., Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam Dengan  Kewarisan  Menurut  Undang-undang  Hukum  Perdata
(BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2000
Kanwil  Kemenag  Prov.  Jawa  Timur,  UU  RI  Nomor  I  Tahun  1974
tentang  perkawinan  dan  peraturan  pelaksanaanya, Surabaya: KANWIL KEMENAG PROV. Jawa Timur, 2010
Manan,  Abdul, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia ,
Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008
Murdiningsih, Rr., Peranan Notaris, Tesis, Jakarta: FH UI, 2009
Soesilo  dan  Pramudji  R., Undang-undang  RI  No.  1  Tahun1974  tentang Perkawinan, T.tp: Rhedbook Publisher, 2008
Qurratul Ainiyah, Syarifah Marwiyah,Sri Lumatus Sa`adah
360
-------------------------------.2008, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. T.tp: Rhedbook Publisher, 2008 Supranto,  J., Metode  Riset:  Aplikasinya  Dalam  Pemasaran, Jakarta:
Rineka Cipta, 2003
Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam .Jakarta: Kencana, 2012. Wahid, Abdurrahman , Pribumisasi Islam , dalam Muntaha Azhari dan abdul  Mun'in  (Ed.), Islam  Indonesia  Menatap  Masa  Depan.
Jakarta: P3M, 1989
William Lane, Edward, An English-Arabic Lexicon . Beirut: Librairie du Liban, 1968
Soepomo, Bab-bab  tentang  Hukum  Adat ,  Jakarta:  Pradnya  Paramita, 1994
Soemitro,  Irma  Setyowati, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak ,  Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
Hadikusuma,  Hilman, Hukum  Kekerabatan  Anak ,  Jakarta:  PT.  Citra
Aditya Bakti, 1987. Haar,  Ter, Asas-asas  dan  Susunan  Hukum  Adat  (Soebakti  Poesponoto Terjemahan) Jakarta: Pradnya Paramita, 1994
Oemarsalim, Dasar-dasar hukum waris diIndonesia , Rineka Cipta, 1991 Sudiyat, Imam, Hukum Adat Sketsa Adat , Yogyakarta: Liberty, 1990.
Wahyu Afandi, Aneka Putusan Pengadilan, Alumni Bandung,1984