## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL MUZARA’AH PADA MASYARAKAT PETANI PENGGARAP DAN
PEMILIK LAHAN PERTANIAN
(Studi Kasus Di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)
Wiwin
Dian Berkah
Email: Wiwin29@yahoo.com

## Abstrak
Dalam  Tinjauan  Hukum  Islam  akad Muzara’ah idealnya  menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Desa Doho justru sebaliknya, yaitu merugikan  salah  satu  pihak.  Penduduk  Desa  Doho  sebagian  besar  berprofesi sebagai  petani,  yaitu  Penggarap  dan  Pemilik  Lahan  dan  mempunyai  hubungan kerjasama bagi hasil (paroan) atau Muzara’ah . Rumusan Masalah dari Penelitian Tesis  ini  adalah  : Pertama ,  Bagaimana  Pelaksanaan  Sistem Muzara’ah di  Desa Doho,  Kecamatan  Dolopo,  Kabupaten  Madiun. Kedua ,  Bagaimana  tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Sistem Muzara’ah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo,  Kabupaten  Madiun.  Penelitian  ini  menggunakan  metode qualitative karena  data  yang  dikumpulkan  adalah  data  realitas  sebagaimana  adanya.  Jenis penelitian  ini  adalah developmental  research, yakni  studi deskriptif  analisis dengan  ragam  penelitian kasuistik. Adapun  hasil  penelitian  yang  akan dikembangkan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  tentang  perjanjian Muzara’ah , khususnya antara penggarap dengan pemilik  lahan. Obyek penelitian ini  adalah  petani  penggarap  dan  pemilik  lahan  di  Desa  Doho  yang  melakukan akad Muzara’ah. Teknik  pengumpulan  data  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  observasi  dan  wawancara.  Dari  hasil  penelitian  ini disimpulkan bahwa sistem Muzara’ah yang diterapkan oleh petani di Desa Doho telah sesuai  dengan  hukum  Islam  karena  pelaksanaan  sistem Muzara’ah sepenuhnya  diserahkan  kepada  masing-masing  pihak  yang  membuat  perjanjian. Muzara’ah lahan  pertanian  di  Desa  Doho  tidak  menimbulkan gurur karena dengan  pembagian  30%  penggarap  dan  70%  pemilik  lahan  menganggap  hal tersebut  cukup  adil  sebab  besar  hak  dan  kewajiban  masing-masing  juga  berbeda jauh. Jika terjadi  permasalahan  antara  keduanya  dalam  menyelesaikannya menggunakan musyawarah mufakat.
Kata Kunci: Hukum Islam, Muzara’ah, Penggarap dan Pemilik Lahan .

## PENDAHULUAN
Di  Desa  Doho,  Kecamatan  Dolopo  yang  sebagian  besar penduduknya bermata  pencaharian  sebagai  petani  sawah,  kebanyakan  pemilik  sawah  tidak mengelola  sawahnya  sendiri,  akan  tetapi  menyuruh  orang  lain  untuk mengelolanya kemudian memberikan sebagian hasil yang diperoleh ketika panen. Transaksi sebagaimana tersebut di atas biasa terjadi antara pemilik  sawah dengan
penggarap  sawah.  Untuk  itu  maka  jelas  bahwa  pemberian  kesempatan  kerja kepada  orang  lain  akan  menimbulkan  suatu  ikatan  dalam  menentukan  besar kecilnya hasil  yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Hanya saja disana- sini  ketentuan  bagi  hasil  itu  umumnya  masih  ditetapkan  secara  tradisional berdasarkan pada rasa percaya saja, dimana bentuk perjanjian tersebut tidak dibuat dalam  bentuk  tertulis,  tidak  pula  ada  keharusan  dibuat  dihadapan  pejabat  yang berwenang  (kepala  desa),  sehingga  seringkali  terjadi  keragu-raguan  dan  tidak menutup  kemungkinan  menimbulkan  konflik  atau  perselisihan  antara  pemilik sawah dengan penggarap sawah.
Terkait   dengan    pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  antara  pemilik  dan penggarap sawah tersebut sebenarnya pemerintah sudah sejak lama mengeluarkan Peraturan  Perundang-undangnya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1960, tentang perjanjian bagi hasil yang diundangkan pada tanggal 07 Januari 1960 yang di  dalamnya  memuat  tentang  bentuk  perjanjian,  pembagian  hasil  tanah,  hak  dan kewajiban, batasan waktu serta cara menyelesaikan konflik dan lain-lain.
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, yang dimaksud dengan:
1. Tanah,  ialah  tanah  yang  biasanya  dipergunakan  untuk  penanaman bahan makanan;
2. Pemilik  ialah  orang  atau  badan  hukum  yang  berdasarkan  sesuatu hak menguasai tanah;
3. Perjanjian  bagi-hasil,  ialah  perjanjian  dengan  nama  apapun  juga yang  diadakan  antara  pemilik  pada  satu  fihak  dan  seseorang  atau  badan  hukum pada  lain  fihak  yang  dalam  undang-undang  ini  disebut  "penggarap"  berdasarkan perjanjian  mana  penggarap  diperkenankan  oleh  pemilik  tersebut  untuk menyelenggarakan  usaha  pertanian  diatas  tanah  pemilik,  dengan  pembagian hasilnya antara kedua belah fihak;
4. Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap
termaksud  dalam  huruf  e  pasal  ini,  setelah  dikurangi  biaya  untuk  bibit,  pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen;
5. Petani  ialah  orang,  baik  yang  mempunyai  maupun  tidak mempunyai  tanah  yang  mata  pencaharian  pokoknya  adalah  mengusahakan  tanah untuk pertanian. 1
Di  dalam  Hukum  Islam,  “perjanjian”  lebih  dikenal  dengan  istilah  “ akad ” yaitu  berasal  dari  kata al-‘aqd yang  berarti  mengikat,  menyambung  atau menghubungkan (ar-rabt). 2 Adapun  pengertian akad (perjanjian)  adalah:  suatu perikatan  antara ijab dan kabul dengan  cara  yang  dibenarkan  shara’  yang menetapkan  adanya  akibat-akibat  hukum  pada  objeknya. Ijab adalah  pernyataan pihak  pertama  yang  mengenai  isi  perikatan  yang  diinginkan,  sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. 3
1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  1960  Tentang  Perjanjian  Bagi Hasil, http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/UU%20No.2%20Tahun%201960%20(Perja njian%20Bagi%20Hasil).pdf ), diakses pada tanggal 12 Juli 2018.
2 Shamsul  Anwar, Hukum Perjanjian Shari‘ah (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2007), 68.
3 Ahmad Azhar Bashir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: Ull Press, 2000), 65.
Dari definisi tersebut memperlihatkan bahwa : pertama “ akad” merupakan keterkaitan  atau  pertemuan ijab dan qabul yang  berakibat  timbulnya  akibat hukum. Kedua “ akad ” merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari  satu pihak dan qabul yang menyatakan pihak lain. Ketiga tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. 4
Termasuk dalam hal  ini salah  satunya adalah  terkait dengan akad untuk melakukan  pekerjaan,  yaitu  tradisi  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  antara pemilik  sawah  dan  penggarap  sawah  yang  terjadi  di  Desa  Doho,  Kecamatan Dolopo. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadits :
ﻣَﺎ ﺭَﺀَﺎﻣُ ﺍ ﻟﺎﻣﺴْﻠﻣﻤﺎﻮْﺍﻣ ﻣَﺎﻣﻨ ﺴْﻓ َ  ْﻓﺀ َﺎََْﻣﻟﻣﻪﺎﻮﻣَﺎﻮٌْ ﻭﻣﻣﺎﻣﻨ ﺴْﻓ َ  ْﻓﺀَﺎََْﻣﻟﻣﻪﺎﻮﻣَﻣﻴﺎﺌًﻣ
ﺌﻟ ُﻣﻣﺎ ﺭَﺀََﻣُ ﺍ ﻟﺎﻣﺴْﻠﻣﻤ
“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun  digolongkan  sebagai  perkara  yang  buruk”  (HR.  Ahmad,  Bazar,  Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas’ud) 5
Dalam istilah-istilah Ekonomi Islam yang digunakan untuk kerjasama bagi hasil  dalam  pertanian,  antara  lain  Muzara’ah ( Harvest-Yield  Profit  Sharing )  dan Musaqah ( Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield ). 6
Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada akad Muzara’ah . Muzara’ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi  hasil  yang  jumlahnya  menurut  kesepakatan  bersama,  tetapi  pada  umumnya paroan atau fifty-fifty untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh) 7 Muzara’ah telah  dipraktikan  sejak  zaman  Rasullullah  dan  khulafaur rasyidin.  Dalam  sebuah  riwayat  dari  Ibnu  Umar  ra,  menyebutkan  bahwa Rasullullah  SAW  pernah  memberikan  tanah  Khaibar  kepada  Yahudi  Khaibar untuk  digarap  dengan  imbalan  pembagian  hasil  buah-buahan  dan  tanaman. Bukhari juga mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja’far: “ tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzara’ah dengan pembagian  hasil  1/3  atau  1/4.  Hal  ini  telah  dilakukan  oleh  Ali  bin  Abi  Thalib, Sa’ad  bin  Abi  Waqash,  Ibnu  Mas’ud,  Umar  bin  Abdul  Azis,  Qasim,  Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali ”. 8
Pengelolaan  usaha  tani  dengan  pola  bagi  hasil  perlu  dilestarikan  karena sejalan  dengan  prinsip  syariah  ( muzara’ah,  mukhabarah, dan musaqah ).  Selain
4 Shamsul  Anwar, Opcit , 69.
5 Wakid Yusuf,
Kaidah 3
: Tradisi Itu Dapat Menjadi Hukum, https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/03/kaidah-3-tradisi-itu-dapat-menjadi-hukum- %ef%ba%8d%ef%bb%9f%ef%bb%8c%ef%ba%8e%ef%ba%a9%ef%ba%93- %ef%bb%a3%ef%ba%a4%ef%bb%9c%ef%bb%a4%ef%ba%94/ ,  (03  Februari  2017),  diakses pada tanggal 12 Juli 2018.
6 Syafiie Abdullah, Sistem Bagi Hasil Dalam Sektor Pertanian , http://iaefrangers.blogspot.com/2014/11/sistem-bagi-hasil-dalam-sektor-pertanian.html , (01 Nopember 2014), di akses pada tanggal 12 Juli 2018.
7 Harun, Fiqih Bagian II , (Surakarta, Muhammadiyah University Perss, 2000) hal. 169
8 Syafiie Abdullah , Opcit.
itu,  berbagai  penelitian  menyebutkan  sistem  ini  telah  mampu  meningkatkan produktifitas dan pendapatan petani secara berkeadilan. Namun, ada beberapa hal yang  perlu  diperbaiki  dari  pengelolaan  usaha  tani  tersebut  terutama  mengenai ketegasan hak dan kewajiban dari pemilik tanah dan petani penggarap yang perlu dijelaskan  dalam  perjanjian  secara  tertulis,  pelaporan  pada  pemerintah  daerah dalam  hal  ini  Kepala  Desa  sebagaimana  termaktub  di  dalam  UU  No.  2  Tahun 1960 sebagai tujuan dikeluarkannya UU Bagi Hasil untuk memberikan kepastian hukum kepada petani penggarap serta menegaskan hak dan kewajiban bagi petani penggarap dan pemilik tanah. 9
Akad Muzara’ah seperti yang telah disebutkan sebelumnya diatas idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Desa Doho justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak. Masyarakat Desa Doho, Kecamatan Dolopo,  Kabupaten  Madiun  sebagian  besar  berprofesi  sebagai  petani.  Ada  dua golongan  petani  yang  dikenal  oleh  masyarakat  Desa  Doho,  yaitu  petani  mandiri (yang  memiliki  tanah  sendiri)  dan  petani  buruh  (tidak  memiliki  tanah  sendiri). Kedua  golongan  petani  ini  selalu  menjalin  hubungan  baik  dalam  sosial masyarakat  maupun  dalam  hubungan  kerja.  Namun  ada  satu  hubungan  yang kurang  baik,  yaitu  pada  hubungan  kerja  yang  menyangkut  (paroan)  atau  dikenal dengan Muzara’ah dalam  istilah fiqih  muamalah .  Berdasarkan  latar  belakang masalah  yang  telah  diuraikan  maka  dapat  terlihat  permasalahnya  yang  menjadi inti  dari  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  Tinjauan  Hukum  Islam  tentang  Sistem Pelaksanaan Muzara’ah terhadap  praktek  bagi  hasil  pada  Masyarakat  Petani Penggarap  dan  Pemilik  Lahan  pertanian  padi  sawah  yang  ada  di  Desa  Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun sehingga dengan dilakukannya penelitian ini bertujuan mampu mengetahui secara pasti mengenai pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan akad Muzara’ah di Desa Tersebut.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan qualitative, 10 karena  data  yang  dikumpulkan  adalah  data  bukan  dalam  bentuk angka  baik  interval,  ordinal  maupun  data  diskrit  sekaligus  berusaha menggambarkan  realitas  sebagaimana  adanya  (realita  aslinya).  Sedangkan  jenis penelitian  ini  adalah developmental  research, yakni  studi deskriptif  analisis 11 dengan  ragam  penelitian kasuistik . 12 Adapun  hasil  penelitian  yang  akan dikembangkan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  berkenaan  dengan
9 Syafiie Abdullah, Ibid.
10 Pendekatan  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  berdasarkan  perspektif  interaksionis simbolik  bersifat  induktif:  Kita  berangkat  dari  kasus-kasus  yang  bersifat  khusus  berdasarkan pengalaman  nyata  (ucapan  atau  perilaku  subjek    penelitian  atau  situasi  lapangan  penelitian) untuk  kemudian  kita  rumuskan  menjadi  model,  konsep,  teori,  prinsip,  proposisi,  atau  dimensi yang  bersifat  umum. Periksa Deddy  Mulyana, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 2004), 156.
11 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian    Suatu  Pendekatan  Praktik (Jakarta:  Bina Aksara,1989), 9.
12 Ciri khas penelitian kasus adalah [a] Sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar dan  dokumen.  [b]  Sasaran-sasaran  tersebut    ditelaah  secara  mendalam    sebagai  suatu  totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan  yang  ada  diantara  variabel-variabelnya. Periksa Imron  Arifin,  ed., Penelitian  Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan (Malang: Kalimasahada Press), 57.
perjanjian bagi hasil, khususnya perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarap  sawah.  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  informasi  data secara  detail  tentang  praktek  pelaksanaan  akad Muzara’ah terhadap  system  bagi hasil  lahan  pertanian  di  Desa  Doho,  Kecamatan  Dolopo,  Kabupaten  Madiun dimana  penulis  hendak  melihat  permasalahan  tersebut  dari  sudut  pandang  teori akad Muzara’ah dalam hukum Islam
Data  dalam  penelitian  ini  akan  digali  dengan  menggunakan  sumber  data primer dan skunder, yaitu :
a. Sumber Data Primer :
1) Data-data  yang  menjelaskan  konsep Muzara’ah baik  itu  yang terdapat  dalam  kitab-kitab  fiqh,  buku-buku  fiqh  muamalah,  atau  artikel-artikel ilmiah yang menjelaskan objek penelitian ini;
2) Data-data  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  akan  penulis lakukan  langsung  di  lokasi  penelitian  yang  berkaitan  dengan  praktik  bagi  hasil penggarap dan pemilik lahan pertanian.
b. Sumber  Data  Sekunder  :  Adapun  sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian  ini  misalnya  buku-buku,  majalah,  jurnal, kamus  ilmiah, sumber dari  arsip,  dokumen  resmi  dan  sebagainya  yang  tidak  secara  langsunng berhubungan dengan subjek dan objek penelitian ini.Analisis data.
Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak bisa hanya dilakukan secara linier, akan tetapi harus menggunakan analisa interaktif ( interactive analysis ). 13
Obyek  dari  penelitian  ini  adalah  petani  (pemilik  tanah  dan  petani penggarap)  di  Desa  Doho,  Kecamatan  Dolopo,  Kabupaten  Madiun  yang melakukan  transaksi  perjanjian  bagi  hasil  dengan  akad  (perjanjian) Muzara’ah yang diambil secara Purposive sampling 14 .
Teknik pengumpulan data yang  digunakan pada penelitian ini adalah model studi  lapangan  ( field  research ),  maka  teknik  pengumpulan  data  yang  akan digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Observasi : Dalam  konteks  ini,  melalui  teknik  observasi,  penulis akan secara  langsung  melakukan tinjauan  atau pengamatan di  lapangan terhadap praktek sistem muzara’ah bagi hasil yang dilakukan oleh subjek penelitian, yang dilakukan  antara  petani  penggarap  dengan  pemilik  lahan  pertanian  di  lokasi penelitian yang telah ditentukan.
b. Wawancara : Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah suatu  metode  mendapatkan  data  dengan  cara  mengumpulkan  keterangan  secara
13 Analisis  interaktif  ditujukan  untuk  kecermatan  penelitian  kualitatif  dan  menjaga  kualitas  hasil penelitian.  Model  analisis  semacam  ini  disebut  sebagai interactive  analysis  model ,  dimana masing-masing komponen mengumpulkan data, reduksi data, display data dan kesimpulan hasil yang  dilakukan  secara simultan  ataupun  cara  siklus . Periksa Setya  Yuwana  Sudikan, Metode Penelitian  Kebudayaan (Surabaya:  Universitas  Negeri  Surabaya  Press,  2001),  80.  Bandingkan Sumiyarno, Penelitian Kualitatif , 5.
14 Bahkan  dalam  penelitian  kualitatif    yang  menjadi  sampel  hanyalah  sumber  data  yang memberikan  informasi  yang  relevan  saja.  Sampel  berupa  peristiwa,  manusia,  dan  situasi  yang diteliti. Responden yang dijdikan sampel kadang-kadang bisa menunjuk orang lain yang relevan untuk  mendapatkan  data,  demikian  seterusnya,  sehingga  sampel  bersawah  terus  yang  disebut dengan  s nowboll  sampling. Periksa Husaini  Usman,  Purnomo  Setiady  Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta, Bumi Aksara, 2006), 84.
lisan dari responden dengan bertanya secara langsung tentang permasalahan yang diteliti.  Dengan  metode  ini  penulis  hendak  mengadakan  komunikasi  secara langsung  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat  dengan  permasalahan  yang  diteliti guna  memperoleh data  yang akurat baik  lisan  maupun tulisan  atas sejumlah data yang diperlukan tentang pelaksanaan akad Muzara’ah bagi hasil petani penggarap dengan pemilik lahan di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.
c. Dalam  hal  ini  penulis  mewawancarai  secara  mendalam  dengan beberapa  responden  untuk  memperoleh  data  mengenai  pelaksanaan  perjanjian bagi hasil lahan pertanian di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun serta setting lokasinya. Wawancara mendalam atau disebut juga wawancara tidak terstruktur  mirip  dengan  percakapan  informal.  Metode  ini  bertujuan  untuk memperoleh  bentuk-bentuk  tertentu  informasi  dari  semua  responden,  tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan cirri-ciri setiap responden. 15
d. Teknik  analisis  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah:
a. Analisis  kualitatif  induktif  penulis  gunakan  untuk  memperoleh kesimpulan  tentang  konsep,  prosedur-prosedur  serta  pelaksanaan  sistem Muzara’ah terhadap praktek bagi hasil pengolahan lahan pertanian.
b. Analisis  perbandingan,  dalam  penelitian  ini  metode  analisis perbandingan  digunakan  untuk  memperbandingkan  antara  data  konsep  yang diperoleh  melalui  observasi  dan  wawancara.  Jadi  dalam  penelitian  ini  melalui metode  analisis  perbandingan  penulis  akan mencari  kesesuaian  dan ketidaksesuaian  antara  sistem Muzara’ah bagi  hasil  menurut  Hukum  Islam  yang ditetapkan syarat dan rukunnya oleh para fuqaha dengan praktik bagi hasil  lahan pertanian antara petani penggarap lahan pertanian dengan pemilik lahan pertanian di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun tersebut.

## PEMBAHASAN

## 1. Gambaran Umum Obyek Penelitian
Doho   adalah   nama  sebuah  Desa   di   Kecamatan   Dolopo,   Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Desa ini terbagi menjadi 4 Dusun yaitu:  Krajan, Jerukan, Ringin Anom, dan Cempo. Desa yang terletak antara kota MADIUN dan PONOROGO  dengan  jarak  ke  Ibu  Kota  Kecamatan  hanya  0,5  km.  Jumlah penduduk  Desa  Doho  adalah  4.336  jiwa,  hampir  70%  penduduknya  bekerja sebagai petani karena sistem pengairan sawah di Desa ini dilakukan dengan irigasi teknis  dan  diesel,  sehingga  Desa  ini  merupakan  desa  agraris  dengan  komoditas pertanian yang paling dominan yaitu padi, tebu, dan palawijo.
Namun tidak semua petani di Desa Doho, Kecamatan Dolopo mengerjakan sawahnya sendiri, sebagian besar sawah mereka dikelolah atau digarap orang lain dengan sistem perjanjian bagi hasil.
Bentuk  perjanjian  bagi  hasil  antara  pemilik  sawah  dan  penggarap  sawah yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  wilayah  Desa  Doho,  Kecamatan  Dolopo adalah dengan  sistem kebiasaan turun temurun /  adat, dimana sebagai dasar dari
15 Deddy  Mulyana, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya,  2004), 181.
perjanjian  bagi  hasil  tersebut  adalah  rasa  kekeluargaan,  rasa  tolong  menolong, rasa  hormat  menghormati  serta  adanya  rasa  saling  percaya  diantara  kedua  belah pihak  yang  sangat    kuat,  sehingga  dalam  melakukan  perjanjian  bagi  hasil dilakukan  secara  lisan  atau  tidak  tertulis  dan  bahkan  tidak  membutuhkan  saksi. Hal  ini  sudah  merupakan  tradisi  atau  kebiasaan  yang  berlaku  secara  turun temurun.
2. Penyajian Data
Menurut bapak Slamet Daroini selaku Kepala Desa Doho, diutamakannya memilih penggarap sawah yang tinggal satu desa dengan penggarap terutama dari kerabat sendiri di samping telah mengetahui karakter, tanggungjawab dan kinerja penggarap adalah karena adanya rasa  ingin  membantu untuk  meningkatkan taraf kehidupan penggarap dengan memberikan lahan garapan. Oleh karena itu selama ini  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  umumnya  dilakukan  secara  lisan  dan  tanpa saksi  serta  belum  pernah  ada  perjanjian  bagi  hasil  antara  pemilik  sawah  dan penggarap  sawah  dilakukan  secara  tertulis  dengan  menghadirkan  saksi  apalagi dilakukan di hadapan kepala desa. 16
Menurut  keterangan  dari  20  responden  yang  terpencar  di  4  Dusun  yaitu: Krajan, Jerukan, Ringin Anom, dan Cempo, menyatakan bahwa dalam melakukan atau  membuat  perjanjian  bagi  hasil  antara  pemilik  lahan  dan  penggarap  lahan, mereka  mengikuti tradisi  yang  sudah  berlaku secara turun temurun  yaitu dengan lisan  atau  dalam  bentuk  tidak  tertulis  dan  tidak  membutuhkan  saksi,  serta  tidak juga  melapor  ke  aparat  pemerintah  desa,  mereka  hanya  mengedepankan  rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan saja.
Menurut  bapak  Kozin  selaku  pemilik  sawah  dari  Dusun  Jerukan,  ketika perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap  sawah itu dibuat secara tertulis justru akan menimbulkan kesan kurang percaya di antara mereka. 17

## a. Subyek Perjanjian Bagi Hasil
Dalam hal subjek dari perjanjian bagi hasil, pemilik sawah dan penggarap sawah masing-masing mempunyai kewajiban dan hak secara timbal balik.
Adapun kewajiban dan hak tersebut adalah sebagai berikut:
1) Kewajiban dan Hak pemilik sawah.
Kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemilik  sawah,  selain  menyediakan lahan  (sawah)  adalah  menyediakan  segala  fasilitas  yang  dibutuhkan  untuk pemeliharaan  padi  sekaligus  menyediakan  biaya-biaya  perawatan  sawah,  antara lain:
a) Benih padi b) Biaya pemupukan.
c) Biaya pestisida
d) Biaya-biaya  yang  berhubungan  dengan  irigasi  (missal  :  biaya pembelian solar untuk diesel, biaya  untuk memperbaiki pompa air dengan segala perlengkapannya).
e) Biaya pemeliharaan saluran air (istilah jawa adalah “ keduk ”)
16 Slamet Daroini (Kepala Desa Doho), Wawancara , Doho, 22 Juni 2018.
17 Kozin (Pemilik Sawah), Wawancara , Jerukan, 24 Juni 2018
f)
Menyediakan  peralatan  yang  dibutuhkan  untuk  panen  (misal: mesin panen, sak/karung, terpal untuk menjemur padi, timbangan dan lain-lain).
g) Menyediakan  tempat  berteduh  dan  penjagaan  untuk  penggarap (gubug).
2) Kewajiban dan Hak Penggarap Sawah.
Tidak  seperti  pemilik  sawah  yang  mempunyai  banyak  kewajiban,  disini penggarap sawah  hanya  menyediakan tenaga untuk  mengelola,  memelihara serta menjaga sawah agar kelak mendapatkan hasil panen yang maksimal sebagaimana yang  diharapkan  oleh  para  pihak.  Dalam  hal  ini  penggarap  tidak  dibebani  biaya apapun karena semua biaya menjadi tanggungjawab    pemilik    sawah, 18

## b. Sistem Perjanjian
Sistem  perjanjian  bagi  hasil  antara  pemilik  sawah  dan  penggarap  sawah yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  wilayah  Desa  Doho,  Kecamatan  Dolopo, Kabupaten Madiun umumnya menggunaka sistem prosentase. 19
Adapun  mengenai  pembagian  hasil  masing-masing,  umumnya  yang berlaku  di  masyarakat  wilayah  Desa  Doho,  Kecamatan  Dolopo,  Kabupaten Madiun  adalah  3  :  7  atau  30%  bagian  untuk  penggarap  sawah  dan  70%  bagian untuk  pemilik  sawah  dari  hasil  bersih,  artinya  bagian  tersebut  dari  hasil  panen langsung  dibagikan  sesuai  dengan  bagian  masing-masing  setelah  dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik sawah.
Bagi  hasil  dengan  sistem  prosentase  30%  :  70%  ini  umumnya  sudah diketahui  oleh  penggarap  sawah,  sehingga  pada  saat  melakukan akad bagi  hasil dengan pemilik sawah tidak mutlak harus dikatakan, karena bagian tersebut sudah berlaku di masyarakat secara turun temurun. 20

## c. Batas Waktu Perjanjian
Pada  umumnya  di  wilayah  Desa  Doho,  Kecamatan  Dolopo,  Kabupaten Madiun,  mengenai  batas  waktu  perjanjian  bagi  hasil  ini  tidak  ditentukan  secara pasti  pada  saat akad .  Mengenai  batas  waktu  dalam  perjanjian  bagi  hasil  ini  juga tidak harus diucapkan pada saat akad, karena antara pemilik sawah dan penggarap sawah sama-sama mengerti dan memahaminya.
Adapun  mengenai  pemutusan  hubungan  kerja  atau  pemutusan  perjanjian bagi  hasil  antara  pemilik  sawah  dan  penggarap  sawah  ini  bisa  dilakukan  oleh kedua  belah  pihak,  artinya  pihak  pemilik  sawah  dan  penggarap  sawah.  Pemilik sawah  bisa  melakukan  pemutusan  perjanjian  bagi  hasil  apabila  ternyata  merasa sudah  tidak  ada  lagi  kecocokan  dengan  penggarap  sawahnya,  baik  itu  mengenai perilakunya, kinerjanya ataupun karena sesuatu yang lain yang membuat pemilik sawah  tidak  lagi  mempercayai  penggarap  untuk  terus  mengelola  sawahnya. Pemutusan  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  penggarap  sawah  ini  juga  tetap diperhitungkan dengan masa kerja penggarap, sehingga ketika dilakukan sebelum
18 Hasil angket Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Sawah dengan Penggarap Sawah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, tanggal 9 Juni-14 Juli 2018.
19 Hasil angket Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Sawah dengan Penggarap Sawah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, tanggal 9 Juni-14 Juli 2018.
20 Anam  (Pemilik sawah), Wawancara , Krajan, 7 Juli 2018.
masa panen maka tetap akan diperhitungkan bagian hasilnya sehingga penggarap tidak dirugikan. 21
Pemutusan  hubungan  kerja  atau  putusnya  perjanjian  bagi  hasil  antara pemilik  sawah  dan  penggarap  sawah  di  tengah-tengah  masa  kerja  pemggarap sawah  ini  jarang  sekali  terjadi,  karena  pada  dasarnya  antara  kedua  belah  pihak saling  membutuhkan  dan  adanya  ikatan  kekeluargaan  yang  kuat  sehingga  untuk memutuskan ikatan perjanjian ada rasa “ ewuh pekewuh ”.
d. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pelaksanaan  Perjanjian

## Bagi hasil antara Pemilik dan Penggarap Sawah
Adapun  faktor-faktor  kuatnya  pengaruh  hukum  kebiasaan  adalah  sebagai berikut:
1. Adanya  rasa  kekeluargaan  dan  saling  percaya  yang  sangat  kuat antara pemilik sawah dan penggarap sawah.
2. Bahwa  dengan  bentuk  yang  tidak  tertulis,  menurut  mereka  akan memudahakan dalam menyelesaikan masalah.
3. Apabila  dibuat  secara  tertulis,  menurut  mereka  akan  timbul  rasa malu (sungkan) sekaligus menimbulkan kesan seakan-akan tidak percaya diantara keduanya.
Selain faktor-faktor tersebut di atas, apabila dilihat dari segi hukum Islam tentang perjanjian bagi hasil atau muzara‘ah ternyata masyarakat di wilayah Desa Doho  sedikit  sekali  yang  mengetahuinya  meskipun  mayoritas  beragama  Islam. Hal  ini  dikarenakan  memang  selama  ini  tidak  ada  sosialisasi  di  masyarakat tentang perjanjian bagi hasil menurut hukum Islam, baik melalui pengajian atau melalui forum-forum lain seperti kelompok tani dan lain sebagainya. 22
Hal  tersebut dipertegas pula oleh tokoh-tokoh masyarakat, baik di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, bahwa selama ini memang belum pernah  disampaikan  tentang  perjanjian  bagi  hasil  menurut  hukum  Islam  atau muzara‘ah  pada  masyarakat,  karena  selama  ini  masyarakat  merasa  aman  dan nyaman  dengan  melakukan  perjanjian  bagi  hasil  dengan  menggunakan  sistem rasa saling percaya yang kuat. 23

## e. Penyelesaian Konflik
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  bahwa  pada  umumnya  yang menjadi sumber perselisihan antara pemilik  sawah dan penggarap  sawah di  Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun adalah kurang  baiknya penggarap sawah  dalam  mengusahakan  sawah  garapannya,  selain  itu  bisa  juga  dari  pihak pemilik sawah karena Pemilik sawah terlalu keras dalam melakukan pengawasan, tidak  adil  atau  kurang  transparan  dalam  memberikan  bagian  hasil  dan  bisa  juga hak-hak dari penggarap kurang dipenuhi.
Adapun cara yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo,  Kabupaten  Madiun,  pada  umumnya  diselesaikan  dengan  cara
21 Ruri (pemilik sawah), Wawancara, Ringin Anom, 30 Juni 2018.
22 Hasil angket Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Sawah dengan Penggarap Sawah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, tanggal 9 Juni -14 Juli 2018.
23 Ibid.
kekeluargaan yaitu dengan jalan musyawarah antara pemilik sawah dan penggarap sawah  untuk  mencapai  mufakat  tanpa  adanya  pihak  ketiga  atau  saksi.  Apabila dengan  cara  kekeluargaan  belum  dapat  menyelesaikan  perselisihan,  maka  baru dimintakan  bantuan  kepala  desa  atau  tokoh  masyarakat  untuk  turut  serta  dalam menyelesaikan perselisihan. Namun sampai saat ini, menurut bapak  KH. Khoirun (tokoh  agama/tokoh  masyarakat  Desa  Doho)  sepanjang  pengetahuan  beliau selama ini belum pernah ada pemilik sawah dan penggarap sawah datang kepada beliau  untuk  meminta  bantuan  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  diantara keduanya, bahkan belum pernah  mendengar pemilik sawah dan penggarap sawah menyelesaikan  konflik  sampai  minta  bantuan  ke  kepala  desa  untuk  turut  serta menyelesaikannya, umumnya konflik tersebut selesai dengan cara kekeluargaan. 24 Hal  ini  dipertegas  oleh  keterangan  kepala  desa  yang  penulis  wawancarai,  yaitu Bapak  Slamet  Daroini  selaku  Kepala  Desa  Doho,  Kecamatan  Dolopo,  Kabuaten Madiun. 25

## 3. Analisis Data
Dalam Hukum Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan  syaratnya  dari  suatu  akad,  baik  dari  segi  subjek,  objek  dan  segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  perjanjian  tersebut.  Oleh  karena  itu  penulis  akan menguraikan  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  bagi  hasil  antara pemilik  sawah  dan  penggarap  sawah  di  Desa  Doho,  Kecamatan  Dolopo, Kabupaten  Madiun  yang  selama  ini  dilakukan  dengan  kesepakatan  dan  saling percaya.
Pembagian  hasil  dalam  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  antara  pemilik sawah  dan  penggarap  sawah  di Desa  Doho,  Kecamatan  Dolopo,  Kabupaten Madiun tersebut, bila dikaitkan dengan syarat dari muzara’ah mengenai hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (prosentasenya ketika akad).
Realita  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  antara  pemilik  sawah  dan penggarap sawah di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun memang tidak pernah disebutkan dalam akad, tetapi kedua belah pihak  saling  mengetahui dan  memahaminya  yaitu  30%  :  70%,  karena  kebiasaan  tersebut  sudah  berlaku turun temurun.
2) Hasil adalah milik bersama orang yang berakad.
Hal  ini  sudah  jelas,  meskipun  imbangannya  terpaut  jauh  namun  hasil bersih dari pengolahan sawah sudah dipastikan menjadi milik bersama.
3) Bagian  antara amil dan malik adalah  dari  satu  jenis  barang  yang sama.  Mengenai  hal  ini  masing-masing  pihak  jelas  menerima  bagian  hasil  dari jenis barang yang sama, yaitu hasil panen dari sawah, yakni padi.
4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. 26
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  jelas  bahwa  sistem bagi  hasil yang diterapkan  oleh  masyarakat  di Desa  Doho,  Kecamatan  Dolopo,  Kabupaten
24 KH. Khoirun   (Tokoh Agama), wawancara , Doho 10 Juni 2018
25 Kepala Desa Doho, Wawancara, tanggal 22 Juni 2018.
26 Hendi Suhendi, Opcit , 158-159.
Madiun adalah  sesuai  dengan  hukum  Islam,  karena  mengenai  sistem  bagi  hasil sepenuhnya  diserahkan  kepada  masing-masing  pihak  yang  membuat  perjanjian. Dan didalam hukum Islam sendiri tidak memberikan aturan yang kongkrit berapa batas  minimal  dan  batas  maksimal  bagian  masing-masing,  Islam  hanya memberikan ajaran bahwa upah hendaknya diberikan secara ma’ruf , sebagaimana firman Allah dala surat al- Talaq ayat 6.
ٍ فوُرْعَمبِ  ٍْمُكَنْ يَ ب  اوُرمَتَْأَو  ٍ نُهَروُجُأ  ٍ نُهوُتآَف “Maka  berikanlah  kepada  mereka  upahnya,  dan  musyawarahkanlah  di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik”. 27

## KESIMPULAN
Dari uraian pada bab-bab sebelumnya tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil muzara’ah antara  penggarap  sawah  dan  pemilik  sawah  di  Desa  Doho, Kecamatan  Dolopo,  Kabupaten  Madiun,  bila  di  tinjau  dari  Hukum  Islam  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  antara  pemilik  sawah  dan penggarap sawah masyarakat Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun menggunakan  hukum  kebiasaan  secara  turun  temurun  dengan  sistem  bagi  hasi yang  relatif  jauh  berbeda  (30%  untuk  penggarap  dan  70%  untuk  pemilik  lahan) namun masing-masing pihak sama rela menerima karena hal ini diimbangi dengan kewajiban  yang sangat jauh  berbeda, pemilik sawah  mempunyai kewajiban  yang relatif  besar  dibanding  penggarap  sawah.  Mengenai  penyelesaian  masalah umumnya  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  mufakat  karena  adanya  rasa kepercayaan yang sangat kuat di antara para pihak serta adanya rasa kekeluargaan dan rasa tolong menolong antar sesama.
2. Pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  antara  pemilik  sawah  dan penggarap  sawah  di  Desa  Doho,  Kecamatan  Dolopo,  Kabupaten  Madiun  dalam tinjauan  Hukum  Islam adalah  sah  menurut  hukum  serta  mempunyai  kekuatan hukum  yang  tetap,  karena  tidak  bertentangan  dengan  al-Qur’an  dan  Sunnah Rasulullah  saw,  serta  mengandung  unsur  positif  juga  berlaku  untuk  umum, sehingga  termasuk  dalam  katagori ‘sahih dan  telah  memenuhi  syarat-syarat muzara’ah untuk bisa dijadikan landasan hukum. Prosedur penyelesaian masalah atau  konflik  yang  terjadi  antara  penggarap  dan  pemilik  lahan  di  wilayah  Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dalam tinjauan Hukum Islam juga mempunyai  kekuatan  hukum,  karena  dilakukan  dengan  cara  kekeluargaan  (asas keadilan) yaitu dengan jalan musyawarah mufakat antara kedua belah pihak tanpa melibatkan  pihak  ketiga.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  ajaran  Islam  khususnya dalam surat Ali Imran ayat 159 : “Dan bermusyawarahlah  dengan mereka dalam urusan  itu”.  Dengan  demikian  maka  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil  antara Penggarap  dan  Pemilik  Lahan  di  Desa  Doho,  Kecamatan  Dolopo,  Kabupaten Madiun  termasuk  dalam  katagori muzara’ah karena  telah memenuhi  rukunnya, yaitu Subyek muzara’ah (yaitu Penggarap dan Pemilik Lahan), Obyek muzara’ah (yaitu,  lahan  yang  digarap  harus  lah  lahan  yang  dapat  memberikan hasil/produktif),  akad  (yaitu, Ijab yang  merupakan  ungkapan  penyerahan  tanah
27 Al-Qur’an, 65 (al-Talaq), 6.
dari pemilik tanah dan qabul yaitu pernyataan menerima tanah untuk digarap dari penggarap) dan sah menurut hukum .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah
Syafiie, Sistem Bagi Hasil Dalam Sektor Pertanian ,
http://iaefrangers.blogspot.com/2014/11/sistem-bagi-hasil-dalam-sektor- pertanian.html, (01 Nopember 2014)
Anwar,  Shamsul, Hukum  Perjanjian  Shari‘ah (Jakarta  :    PT.  Raja  grafindo Persada, 2007)
Arifin Imron, Ed., Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan (Malang: Kalimasahada Press)
Azhar  Bashir,  Ahmad, Asas-Asas  Hukum  Muamalat (Yogyakarta:  Ull  Press, 2000)
Harun, Fiqih Bagian II , (Surakarta, Muhammadiyah University Perss, 2000)
Mulyana  Deddy, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2004)
Sudikan  Setya  Yuwana, Metode  Penelitian  Kebudayaan (Surabaya  :  Universitas Negeri Surabaya Press, 2001)
Usman  Husaini,  Purnomo  Setiady  Akbar, Metodologi  Penelitian  Sosial (Jakarta,
Bumi Aksara, 2006)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  1960  Tentang  Perjanjian Bagi Hasil, http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/uu%20no.2%20tahun%2019 60%20(perjanjian%20bagi%20hasil).pdf Yusuf, Wakid, Kaidah 3 : Tradisi Itu Dapat Menjadi Hukum,
https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/03/kaidah-3-tradisi-itu-dapat- menjadi-hukum- ef%ba%8d%ef%bb%9f%ef%bb%8c%ef%ba%8e%ef%ba%a9%ef%ba%9 3-%ef%bb%a3%ef%ba%a4%ef%bb%9c%ef%bb%a4%ef%ba%94/, (03 Februari 2017)