## PERAN FASILITATOR GURU DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK) Iskandar Agung e-mail: safrusal.1958@gmail.com Puslitjakdikbud, Balitbang-Kemendikbud
Jl. Jend. Sudirman, Senayan-Jakarta 10270
Abstrak: Tulisan ini bertujuan membahas tentang peran fasilitator guru dalam penguatan pendidikan karakter, terutama dalam kaitan dengan penerbitan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah (LHS) yang mewajibkan jam kerja guru selama 8 (delapan) jam sehari. LHS berfungsi gan- da, di satu sisi sebagai upaya agar guru dapat memenuhi kewajiban jam mengajar 24 jam seminggu, di sisi lain sebagai upaya penguatan pendidikan karakter (PPK) peserta didik/siswa. Implisit, penguatan pendidikan karakter dapat mendukung optimalisasi peran guru sebagai bagian dalam ekosistem pen- didikan dan orang yang berada di garis terdepan pembelajaran. Peran guru, terutama sebagai fasilitator penyelenggaraan PPK, menjadi entry point keberhasilannya, dan sekaligus sebagai wahana pemenuhan kewajiban jam mengajar. Dalam tulisan ini diketengahkan pemikiran tentang 13 peran fasilitator yang dapat diwujudkan oleh guru, sehingga penerapan LHS diharapkan dapat diisi dengan peran fasilitator tersebut. Pemikiran diharapkan dapat disosialisasikan secara meluas agar pihak sekolah menerapkannya.
Kata-kata kunci: guru, penguatan, karakter, peran, fasilitator

## THE ROLE OF TEACHER FACILITATOR IN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)
Abstract: This paper aims to discuss the role of teacher facilitators in strengthening character education, especially in relation to the issuance of Permendikbud Number 23 Year 2017 on Five Day School (FDS) which requires teacher work hours for 8 (one hour) a day. LHS has double function. On one hand, FDS as an effort to enable teachers to fulfill their teaching hours 24 hours in a week, on the other hand as an effort to strengthen character education of students. Implicitly, strengthening character education is to support the optimization of teacher roles as part of the educational ecosystem and people who are at the forefront of learning. The role of teachers, especially as facilitators in the implementation of character education becomes the entry point of its success, and also as a vehicle to meet the needs of teacher teaching hours. This paper presents ideas on 13 facilitator’s roles that teachers can do. The application of FDS is expected to be filled by the role of facilitators presented in this paper, so it needs to be widely disseminated so that the school as soon as possible apply it.
Keywords: teacher, strengthening, character, role, facilitator

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Fenomena demoralisasi kerapkali terjadi di sekitar kita, khususnya diwujudkan dalam perilaku segelintir pelajar/siswa yang jauh untuk dikatakan berkarakter, bermoral, dan beradab. Tindakan tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, perundungan ( bullying ), penganiayaan, pemalakan, pembegalan, dan lain sejenisnya menunjukkan gejala yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, bahkan tidak jarang mengarah pada perilaku brutal dan mengakibatkan kematian. Berbagai fenomena itu mengindikasikan adanya kesenjangan dan disorientasi antara tataran normatif dengan tataran faktual, apabila
dibiarkan akan meluas dan membahayakan kehidupan generasi penerus bangsa dan negara ini.
Di jalur pendidikan, memang selama ini upaya membangun karakter di kalangan pelajar telah dilakukan, salah satunya melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran monolitik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 37 ditegaskan, bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah salah satunya wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang bertujuan untuk mendidik warga negara yang baik, yakni (1) peka terhadap informasi baru yang dijadikan pengetahuan dalam kehidupannya; (2) warga negara yang berketerampilan: (a) peka dalam menyerap
karakter dijalankan di lingkungan pendidikan dengan penekanan terhadap 18 butir nilai karakter, yakni religius, jujur, toleransi, disiplin,  kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan atau nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Suyadi, 2013; Sudiyono, dkk, 2014). Meski demikian sementara pihak memandang hasil pendidikan karakter di lingkungan pendidikan masih belum memadai, diindikasikan melalui masih seringnya seorang maupun sekelompok pelajar yang berperilaku menyimpang.
Atas dasar itu, tidak heran apabila Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, berniat meneruskan dan menguatkan pendidikan karakter di satuan pendidikan. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah mencetuskan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. PPK merupakan pengejawantahan dari agenda Nawa Cita 8 pemerintahan Jokowi-JK Tahun 2015-2019 berupa penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental. Seiring dengan itu pula dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah (LHS) dengan menerapkan waktu kerja guru menjadi 8 (delapan) jam dalam sehari. LHS berfungsi ganda, di satu sisi sebagai upaya bagi guru untuk memenuhi kewajiban jam mengajar minimal 24 jam per minggu, di sisi lain mendukung penerapan PPK terhadap peserta didik/siswa.
Konsep dan pedoman PPK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud mengemukakan, bahwa penyelenggaraan PPK memerlukan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam ekosistem pendidikan melalui perwujudan perannya masing-masing. Salah satu pihak tersebut adalah guru yang kerapkali dinilai sebagai penentu pencapaian visi dan tujuan pendidikan, termasuk membangun karakter peserta didik/siswanya. Berbagai peran dapat diwujudkan oleh guru dalam upaya penguatan pendidikan karakter, salah satunya adalah peran fasilitator. Tulisan ini bertujuan mengetengahkan sejumlah peran fasilitator guru dalam penyelenggaraan PPK, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Lebih rinci, tulisan ini bertujuan: (1) mengemukakan pengertian dan makna penting pendidikan karakter terhadap peserta didik/siswa; (2) mengemukakan sejumlah
Peran Fasilitator Guru...
informasi; (b) mengorganisasi dan menggunakan informasi; (c) membina pola hubungan interpersonal dan partisipasi sosial; dan (3) warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, seperti disyaratkan dalam  membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan beradab.
Kenyataannya, pembelajaran PKn kerap kali menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan, khususnya terkait dengan: (1) masukan instrumental (instrumental input ) yang berkaitan dengan kualitas guru serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan (instrumental input ) kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis (Fajar, 2004). Dengan demikian, kerapkali pelaksanaan PKn tidak mengarah pada misi seharusnya, dimana: (1) proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada aspek kognitifnya; dan (2)  proses pembelajaran lebih bersifat satu arah dan pasif, sehinggga berakibat miskinnya pengalaman belajar yang bermakna ( meaningful learning ) dalam proses pembentukan watak dan perilaku siswa; dan (3) pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler sebagai wahana sosio-pedagogis melalui pemanfaatan hands-on experience yang belum berkembang guna memberikan kontribusi yang berarti dalam menyeimbangkan antara penguasaan teori dan pembinaan perilaku, khususnya yang berkaitan dengan pembiasaan hidup yang terampil dalam suasana yang demokratis dan sadar hukum.
Kelemahan atau kekurangan dalam pendidikan karakter di atas kian menjadi kompleks dan berat, terutama dihadapkan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan di abad 21 yang  mengglobal, terbuka, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, disertai munculnya situasi kompetisi antarbangsa yang semakin tajam. Pendidikan nasional bukan hanya harus mampu mendesain paradigma pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi, tetapi juga menghasilkan keluaran ( output ) siswa yang menguasai dan mengembangkan ilmu dan teknologi, berdaya saing, dan memiliki karakter yang kuat. Situasi global akan mengakibatkan masuknya dengan deras segala informasi dari luar ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan hanya dengan pemilikan karakter kuat yang dapat menyaring dan mengeliminir segenap hal yang bersifat negatif (Scholte, 2000).
Pada dasarnya, pemerintah terdahulu telah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan karakter bangsa. Pada tahun 2010 salah satunya, pemerintah telah mencanangkan gerakan nasional pendidikan karakter. Berbagai program pendidikan
peran fasilitator yang dapat diwujudkan oleh guru dalam penyelenggaraan PPK; dan (3) mengemukakan pemikiran alternatif pola penerapan LHS terkait dengan pelaksanaan PPK.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Karakter dan Pendidikan Karakter
Karakter manusia kerapkali dikaitkan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, watak, akhlak atau budi pekerti seseorang yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter dapat dilihat dari berbagai macam atribut yang ada dalam pola tingkah laku individu, yakni berupa sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang menjadikan seseorang terlihat berbeda dari orang lain. Meski demikian, karakter yang dimiliki oleh seseorang bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan terbentuk melalui proses pembelajaran yang cukup panjang. Lebih dari itu, karakter merupakan bentukan atau pun tempaan lingkungan dan juga orang–orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Dengan kata lain, karakter merupakan ciri, gaya, sifat, ataupun karakteristik diri seseorang yang berasal dari bentukan ataupun tempaan yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Karakter dibentuk melalui proses pembelajaran yang bersumber dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal, masyarakat, dan lain-lainnya. Bahkan saat ini, karakter seseorang dapat dipengaruhi dan merupakan bentukan media sosial yang terinternalisasi dalam diri seseorang dan menjadi acuan perwujudan perilaku.
A d a n y a   b e r a g a m   l i n g k u n g a n   y a n g diinternalisasikan ke dalam diri seseorang, mengakibatkan ia melakukan proses pilihan dalam mewujudkan karakter dan perilaku. Lingkungan sekitar yang baik akan memberikan nilai-nilai baik pada diri seseorang, sehingga akan menstimulan diri yang bersangkutan untuk mewujudkan karakter dan perilaku yang baik pula selaras dengan lingkungan yang dihadapi. Stimulan terus-menerus dari lingkungan yang mendukung nilai-nilai baik cenderung terintegrasi ke dalam diri, dan menjadikan sebagai kepribadian dengan karakter yang kuat, dan sebaliknya terjadi. Mungkin saja lingkungan pergaulan yang dihadapi oleh seorang remaja tergolong buruk, tetapi karena dirinya memperoleh nilai-nilai baik dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang tertanam dan menjadikan kepribadian dan karakter diri yang kuat, ia akan menolak pengaruh lingkungan buruk tersebut. Apabila seseorang memperoleh akumulasi lingkungan keluarga yang buruk, sekolah yang kurang memberikan internalisasi nilai baik,
masyarakat yang acuh tak acuh, akan membentuk kepribadian dan karakter diri yang bersangkutan yang buruk pula, sehingga cenderung mudah dipengaruhi oleh stimulasi pergaulan dengan teman-temannya yang buruk.
Karakter sebagai bentukan dan tempaan dari lingkungan, oleh karenanya dapat diusahakan dan dipelajari. Pendidikan karakter dapat merupakan usaha untuk menanamkan, mengarahkan, membentuk, dan mengembangkan karakter seseorang dan sekelompok orang. Dalam lingkungan pendidikan, upaya pendidikan karakter menjadi hal penting untuk menanamkan, memahami, membentuk, dan mengembangkan karakter peserta didik/ siswa. Lickona (2009) mengemukakan, pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Menurut penulis, pendidikan karakter merupakan usaha menanamkan nilai-nilai guna membentuk cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara.
Menoleh ke belakang, pada masa pemerintahan Orde Baru (tahun 1966-1998) telah pula berupaya membangun karakter bangsa. Nilai-nilai Pancasila melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) disebarkan ke segenap komponen bangsa, melalui penataran, penyuluhan, forum diskusi, dan sebagainya (Departemen Penerangan, 1987). Di lingkungan pendidikan, peserta didik bukan hanya diberikan pelajaran agama untuk membangun karakter, tetapi juga secara resmi menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran monolitik yaitu Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang diberikan mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA sederajat. Bahkan pengembangan P4 dikelola secara khusus oleh suatu badan bernama BP7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).
Namun kemudian BP7 dibubarkan melalui TAP MPR No XVIII/MPR/1998 dengan alasan, penyebaran nilai-nilai Pancasila lebih didasarkan atas hapalan, dan kurang tercermin dalam kehidupan nyata. Perilaku menyimpang, seperti tindakan korupsi, justru lebih dilakukan oleh kaum elite dan aparatur negara yang notabene sudah memperoleh penataran nilai-nilai P4 tersebut. Pelajaran PMP di sekolah pun kemudian diganti dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dalam perkembangannya PPKn yang diajarkan
Peran Fasilitator Guru...
sebelum tahun 2004, diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan menghilangkan pendidikan Pancasila. Pemberian mata pelajaran PKn juga menuai masalah dan dianggap kurang mampu membangun karakter peserta didik (Nadiroh, 2009). Tidak jarang guru mengemukakan, mata pelajaran PKn dianggap hanya menekankan pada pembelajaran pada aspek kepatuhan tata tertib dan hukum, sebaliknya kurang membentuk karakter peserta didik/siswa mengenai nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, empati, keadilan sosial, akhlak mulia, budi pekerti luhur, dan lain-lainnya.
Hilangnya penyebaran dan penanaman nilai Pancasila, terutama melalui mata pelajaran di sekolah, mengakibatkan bertambah maraknya tindakan penyimpangan perilaku dan intoleransi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Bahkan kebebasan mengemukakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi, ternyata hanya memunculkan demo-demo oleh sekelompok orang disertai dengan tindakan pemaksaan kehendak, perbuatan anarkhis yang destruktif, dan jauh untuk disebut berkarakter dan beradab. Di kalangan pelajar/siswa, tindakan penyimpangan dilakukan mulai dari bentuk ringan sampai dengan berat, dan bahkan menjurus ke brutal dan kriminal. Lebih ironis lagi, saat ini merebak paham/isme yang berasal dari luar yang lebih mendukung ke arah perbuatan intoleransi dan radikalisme, merebak dan mempengaruhi sekelompok orang pelajar. Jika dibiarkan, dapat mengancam dan membawa pada perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini (Agung, 2012).
Uraian di atas jelas memperlihatkan bahwa masih diperlukan upaya membangun karakter bangsa. Zuchdi (2010) mengemukakan, melalui penelitiannya tentang penyelenggaraan pendidikan karakter menghasilkan: (1) dalam konteks institusional sekolah masih belum secara optimal mendukung pelaksanaan pendidikan karakter; (2) strategi doktrinasi masih digunakan meskipun porsinya tidak terlalu besar; dan (3) iklim pendidikan karakter belum sepenuhnya kondusif. Sejalan dengan itu, hasil penelitian Gendon (2015) menunjukkan, pelaksanaan pendidikan karakter belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Selain berhenti hanya pada tataran kognitif, muatan nilai-nilai karakter yang diintegrasikan ke berbagai mata pelajaran sifatnya hanya tempelan, sekadar ditulis di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tanpa eksplisitasi konkret dalam pelaksanaan. Sebagian besar guru mata pelajaran yang dititipi muatan pendidikan karakter secara terintegrasi mengalami keterbatasan
kemampuan mendeskripsikan, mengaktualisasikan, dan membumikan pelaksanaan misi itu. Kebutuhan membangun karakter ini lebih terasa lagi jika dihadapkan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis global yang ditandai dengan keterbukaan dan masuknya arus informasi dari berbagai sumber media elektronik dan sosial. Masuknya unsur asing diprediksi tidak hanya akan membawa dampak positif, tetapi juga negatif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Simak saja, berbagai gaya hidup yang berasal dari dunia barat kini digandrungi oleh sekelompok remaja, padahal belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang didukung masyarakat Indonesia. Pendidikan karakter terhadap peserta didik/siswa sudah sepantasnya mendapat penekanan kembali, dirancang secara serius, matang, dan sistematis. Dengan karakter yang kuat dan adaptif itulah baru dapat mempertahankan dan merawat nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, serta mempertahankan, merawat, dan mengembangkan kepribadian, jati diri, dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Dengan dicanangkannya kebijakan Gerakan Nasional Pendidikan Karakter tahun 2010, merupakan dasar bagi pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengimplementasikannya di lapangan. Namun, gema gerakan pendidikan karakter ini belum cukup kuat, dan masih memiliki ruang lingkup terbatas. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu digaungkan dan diperkuat kembali menjadi gerakan nasional pendidikan karakter bangsa melalui program nasional Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Melalui PPK, pembentukan karakter bangsa dilaksanakan secara masif, sistematis, dan integratif yang meliputi keseluruhan sistem pendidikan, budaya sekolah dan dalam kerjasama dengan komunitas. Program PPK ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar dan membuat peserta didik senang di sekolah sebagai rumah yang ramah untuk bertumbuh dan berkembang.
Ada lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

## Religius
Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran
terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta (lingkungan). Subnilai religius antara lain cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, serta melindungi yang kecil dan tersisih.

## Nasionalis
Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.

## Mandiri
Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Subnilai mandiri antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

## Gotong royong
Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/ pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Subnilai gotong royong antara lain menghargai, kerjasama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.
Integritas Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). Karakter aspek integritas meliputi sikap tanggung jawab
sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas).
Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri sendiri melainkan berinteraksi satu sama lain, dinamis, dan membentuk keutuhan pribadi. Pengembangan dan implementasi PPK gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dikembangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip- prinsip nilai-nilai moral universal, holistik, terintegrasi, partisipatif, kearifan lokal, kecakapan abad 21, adil dan inklusif, serta terukur. Gerakan PPK dapat dilaksanakan dengan berbasis struktur kurikulum yang sudah ada dan mantap dimiliki oleh sekolah, yaitu pendidikan karakter berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat/komunitas (Albertus, 2015).

## Peran Fasilitator Guru dalam PPK
Telah dikatakan di atas, salah satu unsur dalam ekosistem pendidikan yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan PPK di sekolah adalah Guru. Berbagai peran dapat diwujudkan oleh guru dalam PPK, salah satunya adalah peran sebagai fasilitator. Secara sederhana yang dimaksud dengan peran fasilitator adalah kemampuan guru secara perorangan maupun kelompok (tim kerja/ team work ) yang membantu sekelompok orang lainnya (siswa) memahami dan membantu untuk mencapai tujuan tertentu. Fasilitator lebih mengarah pada makna untuk mempermudah dan sebagai orang yang menawarkan atau menyediakan peluang pembelajaran (Rogers, 1982: Kadir, dkk., 2006).
Berbagai literatur yang membahas mengenai fasilitator biasanya mengacu terbatas pada peran seseorang atau sekelompok orang terhadap kegiatan pelatihan, diskusi, penataran, dan lain sejenisnya. Menurut hemat penulis, peran fasilitator lebih luas dari sekedar kegiatan itu. Peran itu bisa mengacu pada upaya memfasilitasi kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh sesuatu sesuai kehendak, minat, dan bakat mereka. Fasilitator bisa berupa bantuan untuk merancang suatu kegiatan dengan merekonstruksi makna tertentu, membentuk kolaboratif, dan lain-lainnya. Dalam konteks pembicaraan peran fasilitator guru dalam PPK, tulisan ini mengemukakan paling sedikit terdapat 13 peran yang dapat diwujudkan guru, yaitu (1) kegiatan PPK yang bertumpu pada karakteristik, bakat, dan minat peserta didik;  (2) kegiatan PPK ekstra dan
Peran Fasilitator Guru...
ko-kurikuler dari berbagai sumber; (3) kegiatan PPK dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (4) kegiatan PPK yang memberikan pandangan tentang kemampuan diri anak didik; (5) kegiatan PPK yang mampu mengkonstruksi makna; (6) kegiatan PPK aktif, partisipatif, dan kolaboratif; (7) kegiatan PPK yang memunculkan tanggung jawab pribadi dan sosial; (8) kegiatan PPK yang membangun komunitas belajar; (9) kegiatan PPK membangun sikap kepemimpinan; (10) kegiatan PPK membangkitkan etos kerja dan sikap disiplin; (11) kegiatan PPK yang memunculkan rasa keingintahuan, daya kreativitas dan inovasi peserta; 12) kegiatan PPK yang memupuk sikap kebersamaan, dan (13) kegiatan PPK yang memupuk kemandirian. Pada dasarnya peran fasilitator guru ini merupakan penjabaran dari kelima unsur besar yang terkandung dalam penyelenggaraan PPK yakni religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.
Gambar 1. Peran fasilitator guru dalam PPK
Kegiatan PPK bertumpu pada karakteristik, bakat, dan minat peserta didik
Peserta didik/siswa merupakan individu- individu dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain, sehingga dipastikan adanya minat dan bakat yang berbeda pula. Ada peserta didik/siswa yang berminat dan berbakat pada bidang seni, olahraga, ilmu pengetahuan robotik, sastra, jurnalistik, dan sebagainya. Guru dapat bertindak sebagai fasilitator untuk memfasilitasi, menawarkan, menyediakan
kegiatan PPK sesuai dengan karakteristik, minat, dan bakat peserta didik/siswa. Untuk ini, guru (baca: sekolah) dapat menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak di luar sekolah, baik perseorangan, kelompok, maupun lembaga keagamaan, lembaga kesenian, perhimpunan/klub olahraga, perguruan tinggi, dan lain-lainnya.
Implisit, peran fasilitator guru ini memungkinkan menciptakan kegiatan PPK yang beragam, diikuti oleh peserta didik/siswa sesuai peminatan dan bakat. Peserta didik/siswa tidak akan merasa dipaksa untuk mengikuti  kegiatan, karena mendapatkan penyaluran sesuai dengan keinginannya dan dengan senang hati menjalankannya. Sebagai ilustrasi, mungkin akan berbeda apabila seorang peserta didik/ siswa yang berminat dan berbakat di bidang seni, tetapi harus menjalankan PPK dengan mengikuti kegiatan olahraga. Hal itu hanya akan menimbulkan keengganan dan ketidakseriusan peserta didik/siswa untuk mengikuti kegiatan itu, sehingga diduga tidak akan berbuah hasil yang baik. Sebaliknya, ketepatan memberikan arah kegiatan sesuai minat dan bakat itu, akan memunculkan keseriusan, ketekunan, kegairahan diri, kepuasan, dan sebagainya, sehingga kegiatan PPK akan mengarah keberhasilannya.
Kegiatan PPK ekstra dan ko-kurikuler dari berbagai sumber Peran fasilitator guru lain dalam PPK adalah merancang, memfasilitasi, menawarkan, menyediakan, dan membantu sumber-sumber pembelajaran PPK bagi peserta didik/siswa. Peran fasilitator ini dapat berupa penyediaan buku-buku literatur yang relevan dengan PPK, kliping-kliping surat kabar/majalah, penunjukkan narasumber (perorangan/lembaga/ organisasi) yang dinilai memiliki keahian tertentu, jurnal-jurnal ilmiah, print out berasal dari sumber internet, dan sebagainya. Guru dalam memberikan pembelajaran PPK, dapat menugaskan peserta didik/ siswa untuk membaca, menyampaikan isi/materi buku di depan teman-temannya, mendiskusikan, menstimulasi dan mempraktikkan apa yang diperolehnya dari sumber-sumber yang disediakan oleh guru.
Kegiatan PPK dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Peran fasilitator guru dapat diwujudkan terkait dengan upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik/siswa dalam memanfaatkan teknologi komputer dan digital lain. Dalam pembelajaran abad 21, kemampuan dan keterampilan memanfaatkan teknologi komputer dan digital itu diperlukan oleh peserta didik/siswa.
Guru akan sulit merancang dan mengembangkan pembelajaran, mengembangkan lingkungan pembelajaran yang memudahkan siswa memenuhi rasa ingin tahunya; mendorong kolaboratif siswa dalam melaksanakan pembelajaran; menyampaikan informasi yang relevan dan ide-ide terbaru kepada siswa; membantu menciptakan pembelajaran siswa aktif, kreatif, dan kolaboratif; mengadvokasi penggunaan teknologi komputer dan digital yang aman, legal, dan beretika; serta menjelaskan dan mencontohkan pengaruh budaya asing yang negatif kepada siswa.
Dalam konteks PPK, peran fasilitator guru dapat berwujud tindakan  mencontohkan dan memfasilitasi penggunaan perangkat digital untuk mencari, menganalisa, dan mengevaluasi beragam informasi yang mendukung pembelajaran PPK bersumber dari kemajuan dan perkembangan teknologi komputer dan digital. Peran fasilitator itu dapat berupa menjalin kerja sama dengan pihak tertentu untuk memberi pelatihan mengembangkan kemampuan dan keterampilan memanfaatkan teknologi komputer dan digital kepada peserta didik/siswa; melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi, perguruan tinggi, warung internet (warnet), atau pihak lain yang memiliki perangkat komputer dan digital memadai; mendorong instansi atasan, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung pengadaan teknologi komputer dan digital yang dibutuhkan; memfasilitasi penggunaan komputer, internet, dan teknologi digital lain (misal di perpustakaan, lab sekolah, dan lain-lainnya) sebagai sumber pembelajaran.
Kegiatan PPK memberikan pandangan tentang ke- mampuan diri
Peran fasilitator guru juga dapat diwujudkan melalui pemberian pandangan tentang kemampuan diri peserta didik/siswa, serta membantu dan menawarkan fasilitas di sekolah maupun di sekolah untuk mendukung kemampuan itu. Beberapa cara dapat dilakukan oleh guru untuk mewujudkan peran fasilitator ini, antara lain (1) membuka forum konsultasi guru/siswa; (2) melalui penyebaran pertanyaan; dan (3) psikologi tes, pengamatan, dan sebagainya. Perlu dicatat, bahwa peran guru adalah memberi pandangan dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri.
Sebagai ilustrasi, guru dapat menanyakan keinginan peserta didik/siswa untuk menekuni kegiatan PPK tertentu. Misalnya dari jawaban seorang peserta didik/siswa diperoleh dirinya menyukai kegiatan seni suara. Pengamatan guru terhadap kemampuan peserta didik/siswa, peserta
didik/siswa tersebut dinilai kurang cocok untuk mengikuti kegiatan seni suara, dan jawaban itu disebabkan sekedar ikut-ikutan saja. Didukung oleh hasil belajar yang diperoleh peserta didik/siswa yang bersangkutan selalu memperoleh nilai tinggi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam bidang mengarang, guru dapat saja memberikan pandangan dan mengarahkan kemampuan peserta didik/siswa itu ke arah bidang jurnalistik, kemudian memfasilitasinya dengan cara mencarikan dan menyediakan narasumber yang relevan.

## Kegiatan PPK mampu mengkonstruksi makna
Peran fasilitator guru dalam PPK terkait dengan kemampuan untuk mengkonstruksi makna dari kegiatan PPK yang dijalankan di dalan maupun di luar sekolah. Dalam bahasan ini, konstruksi makna berhubungan dengan kegiatan PPK yang harus menghindarkan dari rutinitas, kurang terarah, dan tidak bermakna. Sebaliknya, setiap kegiatan PPK haruslah mendukung makna tertentu yang benar- benar terkait dengan upaya membangun karakter. Banyak kegiatan yang diikuti oleh peserta didik/ siswa, namun sebenarnya partisipasinya itu hanya keterpaksaan dan karena diwajibkan oleh sekolah. Padahal dirinya tidak mengerti, apa makna dan manfaat dari keikutsertaan itu, dan dianggap kurang memiliki efek positif terhadap upaya pendidikan karakter pada dirinya.
Oleh karenanya, guru haruslah mampu mengkonstruksi makna dari pelaksanaan kegiatan PPK, dan  peserta didik/siswa memahami benar makna dan arah kegiatan yang diberikan pada mereka. Dalam kegiatan penanaman pohon-pohonan tertentu di lingkungan sekitar yang berupaya mengajak peserta didik/siswa misalnya, guru perlu mengkonstruksi makna kegiatan tersebut sebagai upaya peduli akan lingkungan hidup. Kepedulian itu bukan hanya sebagai upaya menjaga dan merawat kebersihan lingkungan, tetapi juga menciptakan penghijauan dan berguna untuk meminimalisir pencemaran udara, mencegah erosi tanah, mencegah banjir, dan lain-lainnya. Dengan kegiatan yang mengkonstruksi makna, keterlibatan peserta didik/siswa akan membawa pemahaman dan kesadaran arti penting menjaga dan memelihara lingkungan, serta mengetahui akibat-akibat negatif yang dapat ditimbulkan.
Pada dasarnya, guru dapat mengembangkan, menawarkan, dan memfasilitasi kegiatan dengan mengkonstruksi makna yang terkait dengan pendidikan karakter, mulai dari persoalan kemiskinan, ketimpangan, kepedulian sosial, kenakalan remaja/ pelajar, penyalahgunaan narkoba, illegal logging , human
Peran Fasilitator Guru...
traficking , bencana alam, reboisasi, pertanian, ladang berpindah, ketenagakerjaan, life skill , dan sebagainya. Dalam upaya memfasilitasi kegiatan ini, guru dapat menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga/ instansi maupun pakar-pakar di bidangnya sebagai narasumber untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik/siswa.
Kegiatan PPK aktif, partisipatif, dan kolaboratif Peran fasilitator guru dalam PPK juga terkait dengan usaha memfasilitasi, menawarkan, menyediakan, dan membantu pembelajaran PPK yang bersikap aktif, partisipatif, dan kolaboratif. Dalam kegiatan PPK haruslah bersifat aktif, dalam arti peserta didik/siswa menjalankan kegiatan dengan dinamis, giat, dan bergairah. Partisipatif dalam arti mekanisme kegiatan PPK mampu melibatkan peserta didik/siswa secara sukarela, menyenangkan, dan menjadi bagian turut menyukseskan pelaksanaan, tujuan, dan hasil kegiatan. Kolaboratif dalam arti pelaksanaan kegiatan mampu membangun kerja sama dan kebersamaan guna mencapai tujuan bersama.
Berbagai tipe peran fasilitator dapat diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan PPK aktif, partisipatif, dan kolaboratif, yang biasanya dilakukan secara berkelompok. Misalnya, guru merancang pendekatan problem solving dengan tema-tema “Kenakalan Pelajar”, “Membangkitkan Nasionalisme Pelajar”, dan “Memerangi Radikalisme di Lingkungan Pelajar”, kemudian membagi peserta didik ke dalam tiga kelompok, mengenalkan dan menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan, makna dan tujuan kegiatan, perlunya sikap aktif, partisipatif, dan kolaboratif peserta didik/siswa, serta meminta peserta didik/siswa mencari alternatif penanggulangannya. Setiap kelompok membahas tugas yang diberikan, menentukan arah bahasan, menugaskan anggota untuk aktif dan partisipatif mencari referensi yang diperlukan dari berbagai sumber, mendiskusikan, menyusun laporan bersama berisi alternatif penanggulangan/ pemecahan, dan siap untuk dipresentasikan dan didiskusikan dengan kelompok peserta didik/siswa lain.
Eksplisit, peran fasilitator guru berkaitan mulai merancang tema-tema PPK, menentukan pelaksanaan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan. Artinya, dalam peran fasilitator ini guru perlu bersikap antisipatif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan dan perubahan lingkungan sekitar, terutama yang terkait dengan pembentukan karakter. Peran fasilitator guru terkait dengan rancangan tema kegiatan, dalam implementasinya haruslah
mampu membangkitkan sikap aktif, partisipatif, dan kolaboratif peserta didik/siswa untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Kegiatan PPK memunculkan tanggung jawab prib- adi dan sosial
Dalam konteks ini peran fasilitator guru dalam PPK terkait dengan kemampuan merancang, memfasilitasi, menawarkan, dan menanamkan nilai- nilai dan praktik kegiatan PPK yang memunculkan kesadaran, sikap, dan perilaku peserta didik/siswa yang memiliki tanggung jawab pribadi dan sosial yang tinggi. Artinya, guru harus mampu menfasilitasi pembentukan peserta didik/siswa agar menjadi individu yang memiliki tanggung jawab pribadi yang mumpuni, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam menghindarkan terjadinya konflik, menjaga keharmonisan-kerukunan-keakraban, partisipasi sosial aktif, empati,  menjunjung toleransi dan solidaritas sosial.
Tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk menanggung segala tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab terdiri dari hak dan kewajiban yang dibebankan dan harus dilaksanakan, baik untuk pribadi maupun lingkungan di sekitarnya. Tanggung jawab pribadi merupakan tanggung jawab terhadap diri sendiri, seperti pendapat, pandangan, perasaan, angan-angan, dan lain-lainnya sebagai pengendali atau mekanisme kontrol dalam mewujudkan tingkah laku yang jauh dari kekeliruan atau tidak dikehendaki oleh lingkungannya, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar itu rancangan dan fasilitasi kegiatan PPK oleh guru haruslah terkait dengan upaya menanamkan dan membentuk tanggung jawab pribadi peserta didik/siswa terhadap hak-haknya, serta kewajiban dalam berhadapan dengan lingkungan sosial di sekitarnya (keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta Tuhan Yang Maha Esa). Beberapa contoh kegiatan PPK yang berhubungan dengan tanggung jawab pribadi dan sosial antara lain penyuluhan hukum dan peraturan lain, ceramah keagamaan, tata tertib lalu lintas, kepramukaan, kepedulian penanggulangan bencana/musibah, dan sebagainya. Kegiatan PPK membangun komunitas belajar Peran fasilitator guru lain adalah merancang memfasilitasi, membimbing, dan menyelenggarakan kegiatan PPK yang mampu membangun komunitas belajar. Penambahan waktu di sekolah melalui konsep LHS, memberikan peluang untuk dimanfaatkan optimal membangun komunitas belajar peserta didik/ siswa dengan menyediakan tempat-tempat untuk
mendukung kegiatan tersebut, baik di dalam maupun di luar sekolah. Di lingkungan sekolah (mungkin), guru dapat memberikan tugas dengan tema-tema tertentu yang relevan dengan PPK kepada peserta didik (secara individual maupun berkelompok) dari sumber perpustakaan sekolah, internet, atau sarana lain yang sengaja dirancang, didirikan, dan disediakan oleh sekolah dan guru (misal warung/kantin/ kios bacaan). Tugas peserta didik/siswa adalah membaca, meringkas, menulis apa yang dibacanya, memberikan pendapat, tanggapan, masukan saran, dan mengomunikasikan kepada pihak lain.
Membangun komunitas belajar dapat juga dilakukan di luar sekolah dengan mencari bahan- bahan dari sumber-sumber di lingkungan sekitar, seperti dengan lembaga/instansi pemerintahan, perpustakaan perseorangan, perpustakaan daerah, perguruan tinggi, technopark , lembaga riset, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sebagainya. Untuk itu, guru (baca: sekolah) bukan hanya merancang bentuk-bentuk dan tema-tema kegiatan, tetapi menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak tersebut untuk memfasilitasi peserta didik/siswa menjalankan tugas yang diberikan. Membangun komunitas belajar peserta didik/siswa, pada dasarnya selaras dengan gerakan literasi sekolah yang dicanangkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan beberapa waktu lalu.
Kegiatan PPK membangun sikap kepemimpinan Peran fasilitator guru pun meliputi upaya merancang dan memfasilitasi kegiatan PPK yang dapat membangun sikap kepemimpinan peserta didik/siswa. Sikap kepemimpinan bukan hanya tertuju pada pengertian kemampuan untuk menggerakkan orang lain mengerjakan sesuatu yang diinginkan dan mencapai tujuan bersama, tetapi juga terhadap diri sendiri. Dalam membangun sikap kepemimpinan peserta didik ini perlu dirancang dan difasilitasi bentuk-bentuk kegiatan (misalnya pelatihan kepemimpinan, outbond , dan lain-lainnya) yang menanamkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan diri yang terkait dengan: (1) pemilikan visi, cita-cita, tujuan ke depan yang diharapkan akan dicapai; (2) pengembangan diri yang berorientasi mencapai hasil/prestasi lebih baik; (3) kemampuan untuk berjiwa demokratis dan terbuka untuk menerima pendapat, tanggapan, maupun kritik dari orang lain untuk perbaikan diri; (4) kemampuan mengelola dan mengendalikan kesadaran dan emosional diri; (5) kecakapan dalam berkomunikasi dengan orang lain untuk menjaga dan memelihara keharmonisan, keakraban, dan kesantunan; (6)
kemampuan menjunjung kebersamaan, toleransi, dan solidaritas; (7) kemampuan mengajak dan menggerakkan orang lain (peserta didik/siswa) untuk mengerjakan sesuatu bersifat positif bagi kepentingan sendiri maupun tujuan bersama; (8) kemampuan mencegah  dan  menengahi  konflik  sesama  peserta didik/siswa; dan sebagainya.
Kegiatan PPK membangun etos kerja dan sikap disiplin
Peran fasilitator guru dapat diwujudkan melalui upaya merancang dan memfasilitasi kegiatan PPK untuk membangun etos kerja dan sikap disiplin peserta didik/siswa. Secara sederhana, etos kerja dapat diartikan sebagai suatu etika atau perilaku positif dalam melakukan setiap kegiatan atau aktivitas yang melibatkan fisik dan pikiran. Etos kerja merupakan sikap dan tindakan yang muncul atas kemauan dan kesadaran sendiri terhadap pekerjaan sedangkan disiplin secara sederhana dapat diartikan sebagai penghargaan dan pemanfaatan waktu yang didasarkan atas ketaatan dan kepatuhan karena dipercaya sebagai wujud tanggung jawabnya.
Kegiatan PPK yang membangun etos kerja dan sikap disiplin sekaligus akan mempengaruhi dan menentukan hasil/prestasi belajar peserta didik/siswa. Etos kerja tinggi akan membawa sikap disiplin dan kerja keras, dengan penghargaan dan pemanfaatan waktu yang tertata dan dilaksanakan secara baik. Orang yang mendukung etos kerja tinggi cenderung membuat perencanaan dalam kehidupannya, kemudian secara disiplin penuh ketaatan dan kepatuhan akan mewujudkan ke dalam kegiatan atau aktivitasnya sehari-hari.
Membangun etos kerja dan disiplin dapat dilakukan oleh guru melalui kegiatan PPK yang bersifat teoritis maupun peraktis. Guru dapat memfasilitasi dengan mendatangkan pakar, narasumber, tokoh agama, motivator, dan lainnya untuk memberikan ceramah/tausiah dan kegiatan peraktik mengenai pentingnya etos kerja dan sikap. Berbagai contoh pengalaman bangsa lain dapat dikemukakan, betapa etos kerja dan sikap disiplin terbukti membawa kemajuan dan kesejahteraan hidup mereka. Etos kerja dan sikap disiplin bukan hanya merupakan upaya penguatan karakter, tetapi juga membentuk wawasan kebangsaan tentang cinta tanah air, bela negara, dan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional demi kemajuan bangsa dan negara kini dan akan datang.
Kegiatan PPK memunculkan rasa keingintahuan, kreativitas dan inovasi
Peran  fasilitator  guru  juga dapat  diwujudkan
melalui  upaya merancang, memfasilitasi, dan menyediakan kegiatan PPK yang mampu memunculkan rasa keingintahuan, daya kreativitas, dan inovasi peserta didik/siswa. Peserta didik/ siswa haruslah dirangsang oleh kegiatan-kegiatan yang dapat membangkitkan rasa keingintahuan, daya kreativitas, dan inovasi tersebut, seperti (1) pengembangan lingkungan yang asri dan nyaman;  (2) pembudidayaan tanaman komersial; (3) pembibitan ikan; (4) pembiakan hewan ternak sapi; (5) pengembangan ekonomi kreatif; (6) pengetahuan mengenai pembuatan robot; (7) keahlian dan keterampilan automotif; dan sebagainya. Sekolah dan Guru dapat memfasilitasi kegiatan PPK melalui kerja sama dengan pihak-pihak di luar sekolah (perorangan, kelompok, lembaga/perkumpulan/perhimpunan, dan lain-lain) yang telah menekuni bidang-bidang kegiatan tersebut, mengajak peserta didik/siswa untuk mempelajari, memenuhi rasa keingintahuan, dan mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Kegiatan PPK memupuk sikap kebersamaan Berbagai ragam kegiatan PPK yang bersifat memupuk kebersamaan dapat diwujudkan di sekolah kepada peserta didik/siswa. Kebersamaan sebagai orientasi nilai dalam pergaulan antarsesama yang mengutamakan rasa nyaman, aman, akrab, empati, dan sebagainya. Meski demikian, kesadaran dan sikap kebersamaan tidak datang sendiri, melainkan harus dipupuk, disepakati, dirawat, dan dipelihara dalam menjalankan pergaulan sosial. Untuk menjalankan peran fasilitatornya, guru di sekolah dapat merancang, memfasilitasi, dan menyediakan berbagai kegiatan itu untuk mengenalkan, menanamkan, dan memupuk sikap dan perilaku kebersamaan peserta didik/siswa.
Kebersamaan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari yang bersifat pergaulan antarpeserta didik/ siswa, antarpeserta didik dengan warga sekolah lain, peserta didik dengan lingkungan masyarakat di sekitar, sampai dengan yang berkaitan dengan kegiatan belajar kolaboratif dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Atas dasar itu, fasilitasi kegiatan PPK oleh guru pun harus dirancang sesuai dengan kondisi dan situasi yang akan dihadapi peserta didik, berupa kegiatan penciptaan lingkungan pergaulan yang bersahabat, harmonis, saling menghargai dan menghormati (misalnya kegiatan permainan simulasi yang memerlukan kebersamaan, outbond , pengenalan lingkungan), kegiatan kolaboratif memecahkan permasalahan pembelajaran (misalnya masalah kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, ketenagakerjaan), kegiatan empati terhadap sesama di dalam maupun di luar sekolah yang sedang
mendapat musibah (misalnya penghimpunan dana untuk keluarga siswa yang sedang terkena musibah, mengunjungi peserta didik/siswa yang sedang sakit, membantu korban banjir, terkena tanah longsor, dan sebagainya),  kerja bakti lingkungan, dan lain-lainnya. Kegiatan PPK memupuk kemandirian.
Kemandirian merupakan pengertian yang mengacu kepada kemampuan untuk bertindak bebas, tanpa tekanan dan tergantung dari orang lain, membuat keputusan sendiri, dan bertanggung jawab terhadap keputusannya. Tegasnya, kemandirian merupakan perasaan dan tindakan otonom seseorang yang didasarkan atas kepercayaan pada diri sendiri, berintegritas dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat yang telah dipertimbangkan sebelumnya.
Kemandirian menjadi penting ditanamkan pada peserta didik/siswa, menjadikan bagian diri dan karakter yang menjunjung integritas dan tanggung jawab dalam mewujudkan perilakunya. Atas dasar itu, seyogyanya guru dapat menjalankan peran fasilitatornya dalam merancang dan memfasilitasi kegiatan yang membangun kemandirian peserta didik/siswa ini, menanamkan rasa percaya diri terhadap perwujudan perilakunya secara bertanggung jawab, dan terlepas dari ketergantungan kepada orang lain. Berbagai cara dapat dilakukan untuk membangun kemandirian peserta didik/siswa, baik bersifat teoretis maupun praktis. Bersifat teoretis mengacu pada pengenalan dan pemahaman terhadap teori tentang kemandirian, fungsi dan aspek yang terkandung di dalamnya, tujuan, kegunaan, makna penting dalam kehidupan, pembentukan kepercayaan diri, tanggung jawab, dan sebagainya, disertai dengan contoh-contoh keberhasilan kemandirian seseorang. Dari segi praktis, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memberikan kegiatan PPK yang bersifat individual, dimana peserta didik diminta untuk memecahkan persoalan sendiri dengan penuh kepercayaan dan kejujuran diri.
Operasionalisasi peran fasilitator guru dalam gerakan PPK disarankan dilaksanakan oleh suatu Tim Kerja Guru ( team work ). Tim kerja merupakan pemberdayaan guru dengan memberikan kewenangan untuk membuat keputusan, meski dalam koridor pencapaian tujuan organisasi sekolah. Pola kerja berbasis tim ini akan membuat guru merasa diberikan tanggung jawab besar dalam melaksanakan PPK, berupaya secara optimal untuk mencapai tujuan dan keberhasilannya. Tim kerja bertugas mengelola PPK, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, menentukan bentuk/jenis kegiatan, memfasilitasi,
serta menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk pelaksanaan PPK di dalam maupun di luar sekolah. Disarankan, guna operasionalnya dari setiap aspek tersebut, tim membentuk sub-sub tim kerja guna merancang tujuan, menentukan bentuk/jenis kegiatan, dan memfasilitasi, menentukan alternatif dan membahas pemenuhan kebutuhan dengan pihak terkait (kepala sekolah, komite sekolah, orang tua siswa, dan lainnya).
Gambar 2. Organisasi tim kerja guru dalam PPK

## Alternatif Pola Penerapan PPK
Dikeluarkannya program Lima Hari Sekolah (LHS), pada dasarnya merupakan respon terhadap kebutuhan pembelajaran, khususnya dihadapi dengan perkembangan dan perubahan lingkungan di abad 21. Pembelajaran abad 21 menuntut adanya pembelajaran yang mampu menghasilkan keluaran peserta didik yang menguasai dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, literasi dalam segala bidang, serta berkarakter. Oleh karena itu, peraturan menekankan perlunya melakukan pengurangan hari belajar yang selama ini enam hari menjadi lima hari, dengan melakukan penambahan waktu menjadi delapan jam perhari. Sebenarnya LHS bukan merupakan hal baru, dan telah dijalankan oleh banyak sekolah di wilayah perkotaan. Pengalaman menunjukkan sekolah-sekolah yang menjalankan pembelajaran selama lima hari dengan menambah waktu belajar, cenderung menghasilkan keluaran peserta didik/ siswa yang lebih baik.
Oleh karena itu, gagasan memberlakukan konsep Lima Hari Sekolah (LHS)  perlu disikapi secara wajar, sebagai kebutuhan dan upaya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter. Seperti yang dikemukakan oleh Wuryandani, dkk (2014), sekolah merupakan unsur penting dalam pendidikan karakter.  Oleh karenanya, penerapan LHS dapat memberikan sejumlah manfaat,  antara lain: (1) mendorong guru
Peran Fasilitator Guru...
untuk menjadi kompeten dan profesional, aktif, kreatif, menjadi pembelajar, dan berupaya mengembangkan kemampuan diri terus-menerus untuk mengisi kegiatan belajar di sekolah; (2) guru memiliki waktu lain untuk memberikan tambahan jam pelajaran untuk menuntaskan materi dan penyerapannya dengan baik oleh siswa; (3) guru memiliki waktu mengembangkan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi siswa melalui pemanfaatan teknologi komputer dan digital lain; (4) guru akan lebih terdorong untuk berkolaborasi dengan rekan guru lain dan siswa dalam mengisi dan menjalankan kegiatan di sekolah; (5) kegiatan di sekolah akan lebih semarak, dapat diisi dengan ekstra dan ko-kurikuler, terutama dalam rangka penguatan pendidikan karakter (PPK) dan keterampilan siswa; (6) siswa tidak menghabiskan waktu sepulang sekolah untuk berkeliaran, nongkrong atau bermain, yang kerapkali kurang terkendali dan memunculkan efek negatif; (7) orang tua tidak perlu cemas dengan keberadaan anak, karena keberadaan anak terawasi oleh pihak sekolah dengan memberikan berbagai kegiatan sesuai dengan bakat dan minat masing- masing; serta (8) dapat meningkatkan keterlibatan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Salah satu manfaat itu adalah LHS memungkinkan sekolah untuk melaksanakan gerakan PPK guna membentuk peserta didik/siswa yang berkarakter kuat. Seperti yang dikemukakan oleh Wuryandani, dkk (2014), sekolah merupakan unsur penting dalam pendidikan karakter. Penerapan delapan jam sehari dalam LHS membuat sekolah memiliki waktu  relatif memadai untuk melaksanakan pendidikan karakter melalui ekstra dan ko-kurikuler, baik  di dalam maupun di luar sekolah. Terutama yang terakhir disebut, haruslah dihindarkan adanya salah tafsir dari sementara pihak. LHS memang mewajibkan pembelajaran selama 8 (delapan) jam sehari, namun ketentuan itu tidak melulu mengharuskan peserta didik/siswa berada di sekolah untuk memperoleh PPK, melainkan dapat dilakukan di luar sekolah. Dalam konteks inilah seorang peserta didik/siswa tidak kehilangan kesempatan untuk mengikuti kegiatan melalui Madrasah Diniyah maupun lembaga keagamaan lain, kegiatan sanggar-sanggar kesenian, perkumpulan olahraga, dan sebagainya. Pengaturan pemenuhan pembelajaran PPK itu ditentukan bersama oleh pihak sekolah, orang tua, dan siswa sendiri.
Menurut hemat penulis, untuk menghindarkan adanya salah tafsir terhadap gagasan LHS, diperlukan adanya pola-pola penerapan LHS. Adanya alternatif
Peran Fasilitator Guru...
pola penerapan LHS, akan membuat adanya kemungkinan pemilihan pola oleh sekolah yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Penulis berpendapat, paling sedikit ada 3 (tiga) pola yang dapat diterapkan dalam LHS, yang kami sebutkan dengan: (1) pola penuh, (2) pola 3 : 2, dan (3) pola biasa. Penerapan ketiga pola, secara sederhana dijelaskan sebagai berikut.

## Pola penuh
Pola penuh menunjuk pada penerapan LHS di sekolah selama delapan jam sehari, dengan masa belajar peserta didik mulai pukul 07.00 -  15.00. Artinya,  kegiatan ekstra dan ko-kurikuler PPK sepenuhnya dilaksanakan di sekolah, baik diberikan oleh sekolah maupun pihak-pihak yang berasal dari luar sekolah. Umumnya pola penuh ini sudah banyak dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan, dengan didukung oleh sarana- prasarana yang memadai, dan peserta didik/siswa yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi tergolong mampu.
Pola 3 : 2 Pola ini bertumpu pada pelaksanaan LHS 3 (tiga) hari di sekolah dan 2 (dua) hari di luar sekolah. Artinya, sekolah selama tiga hari menjalankan kegiatan pembelajaran seperti biasa, ditambah dengan waktu untuk kegiatan ekstra dan ko-kurikuler PPK di dalam sekolah sedangkan dua hari lainnya diperuntukkan pembelajaran biasa, dengan kegiatan ekstra dan ko- kurikuler PPK dilaksanakan di luar sekolah tergantung dari kemauan dan pilihan peserta didik/siswa sendiri. Pembelajaran tiga hari dilaksanakan di sekolah untuk menyampaikan teori, konsep, dan praktik-praktik kegiatan ekstra dan kokurikuler dengan ketersediaan sarana-prasarana penunjang yang memadai. Untuk dua hari lainnya, pembelajaran di sekolah berlangsung seperti biasanya, dan kegiatan ekstra dan ko-kurikuler dicari oleh peserta didik/siswa dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya, berupa kegiatan pengajian dari Madrasah Diniyah atau kegiatan agama lainnya (Katholik, Protestan, Hindu, Budha), sanggar kesenian, klub olahraga, dan lain-lainnya. Pola ini dapat diterapkan di wilayah pinggiran kota atau pedesaan yang relatif dekat dengan pusat-pusat kegiatan tersebut.
Pola biasa Pola biasa mengacu pada pembelajaran di sekolah dilaksanakan seperti biasa, sesuai waktu yang ditentukan dan disediakan, yaitu berkisar 5 (lima) jam sehari (07.00 – 12.00). Perolehan PPK (13.00 – 15.00) peserta didik/siswa dicari di luar
sekolah di lingkungan sekitar tempat tinggal. Untuk itu, sekolah membina dan mengembangkan kerja sama dengan perseorangan, kelompok, lembaga/ organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan penyelenggara kegiatan relevan dengan PPK (sanggar tari, perhimpunan seni, perkumpulan/klub olahraga), perguruan tinggi, dan lain-lainnya. Pola ini dapat dilakukan oleh sekolah-sekolah dengan keterbatasan- keterbatasan tertentu, misalnya tempat tinggal siswa yang jauh dari sekolah, posisi geografis yang relatif sulit, rawan keamanan, transportasi kurang memadai, latar belakang ekonomi keluarga tergolong kurang mampu, peran peserta didik/siswa sebagai unit ekonomi keluarga, dan sebagainya.

## Tabel 1

## Matriks: Pola Penyelenggaraan LHS
No Type model/ pola Pembagian waktu Tempat Penerapan LHS Keterangan 1 Pola Penuh LHS 07.00-15.00 07.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 15.00 -Intrakurikuler: Tempat: Sekolah - Istirahat - Ekstra dan Kokurikuler Tempat: Sekolah Sepenuhnya dilaksanakan di sekolah, dengan persyaratan kelengkapan sarpras dan fasilitas pendukung kegiatan yang memadai. Sekolah dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mengisi kegiatan di luar jam/waktu pembelajaran. Kegiatan ekstra dan ko- kurikuler tetap dilaksanakan di sekolah. 2 Pola 3 : 2 Senin – Rabu (Tiga hari) 07.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 15.00 -Intrakurikuler Tempat:
Sekolah - Istirahat - Ekstra dan Kokurikuler Tempat:
Sekolah
-Pelaksanaan LHS di sekolah selama tiga hari, karena dihadapkan dengan kondisi kekurang- lengkapan aau ketidak tersediaan sarpras pendukung, terutama penunjang kegiatan ekstra & ko- kurikuler - LHS untuk pemenuhan 8 (delapan) jaman di sekolah hanya dilaksanakan selama 3 hari (Senin-Rabu). - Sekolah bekerja sama dengan pihak di luar sekolah (formal, nonformal, informal) - Sekolah mengeluarkan pedoman/ acuan pelaksanaan PPK yang dapat digunakan oleh pihak di luar sekolah (perorangan, kelompok, lembaga/ organisasi keagamaan – kemasyarakatan yang relevan dengan PPK, PT, dan lainnya) serta bagi orangtua dan siswa untuk menentukan perolehan PPK bagi anak (peserta didik/ siswa).
- Pihak sekolah melakukan pemantauan, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan siswa dan lembaga penyelenggara di luar sekolah
Kamis– Jumat (Dua hari) 07.00 - 12.00 13.00 – 15.00 - Intrakurikuler Tempat: Sekolah - Pelaksanaan kegiatan ekstra dan kokurikuler dilaksanakan di luar sekolah (atas inisiatif orangtua dan siswa) - Untuk 2 hari selanjutnya kegiatan ekstra dan ko-kurikuler dilaksanakan di luar sekolah atas inisiatif keluarga dan siswa sendiri.
3 Pola Biasa Senin– Jumat 07.00 – 12.00 13.00 – 15.00
- Intrakurikuler dilaksanakan seperti biasaTempat:
Sekolah - Kegiatan ekstra dan kokurikuler sepenuhnya berada di luar sekolah. - Sekolah melaksanakan pembelajaran seperti biasa, -  Pelaksanaan PPK dilaksanakan di luar sekolah karena dihadapkan dengan kondisi dan situasi geografis yang kurang memadai, sulit, transportasi terbatas, rawan dari segi keamanan,
dll.
- Pihak sekolah melakukan pemantauan, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan siswa dan lembaga di luar sekolah. - Sekolah membina kerja sama dengan pihak di luar sekolah (formal, nonformal, informal) untuk melaksanakan PPK. - Sekolah menentukan lembaga/ organisasi, perkumpulan, perhimpunan, perorangan, kelompok, dll yang dapat diakui sebagai penyedia penyelenggara kegiatan ekstra – ko-kurikuler. - Sekolah mengeluarkan rambu-rambu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat / lembaga di luar sekolah, serta bagi siswa untuk mencari kegiatan ekstra dan ko- kurikuler
- Keluarga/ siswa dapat mencari tempat dan bentuk kegiatan di luar sekolah, dan melaporkan kepada pihak sekolah. Selanjutnya pihak sekolah melakukan pemantauan, supervisi, dan evaluasi terhadap hasil dan lembaga/ oganisasi penyelenggara kegiatan. - Sekolah dan pihak terkait atasannya memberikan perlakuan berupa penyediaan buku-buku dan fasilitas lain terkait dengan pendidikan nilai religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, dan integritas.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Penguatan Pendidikan karakter (PPK) dinilai perlu dan mendesak diterapkan kepada peserta didik/siswa di sekolah, baik dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. PPK bukan hanya bermaksud menanamkan, membentuk, dan mengarahkan perilaku siswa yang bermoral, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan berkeadaban, tetapi juga kemampuan dalam mengantisipatif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan dan perubahan lingkungan global. Apabila PPK ingin mengalami keberhasilannya, haruslah didukung oleh konsep yang jelas, rinci, dan terarah baik, dan memiliki penjabarannya yang dapat dipedomani atau digunakan sebagai acuan operasionalisasinya. Pihak Kemendikbud memang telah mengeluarkan buku Konsep dan Pedoman PPK, tetapi masih jauh untuk dikatakan memadai. Bahkan di dalamnya membuat kening berkerut, mengundang sejumlah pertanyaan, dan terkesan disusun terburu- buru. Konsep dan Pedoman yang disusun bukan hanya bersifat mengambang, tetapi juga tidak/kurang dapat dipedomani oleh pengguna.
Terlepas dari yang terakhir itu,  apa yang dibahas dalam buku ini merupakan pendapat penulis sendiri yang berupaya mengajukan pemikiran mengenai peran apa yang dapat diwujudkan guru dalam penerapan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah. Peran yang dimaksud adalah sebagai fasilitator guru dalam penyelenggaraan PPK. Penerapan LHS diharapkan dapat diisi dengan peran fasilitator yang dikemukakan dalam tulisan ini, sehingga guru tidak lagi kesulitan memenuhi kewajiban jam mengajar guru 24 jam seminggu. Sebagai tindak lanjut tulisan ini, harapan penulis, peran fasilitator guru dalam PPK ini perlu disosialisasikan secara meluas, agar pihak sekolah sesegera mungkin menyampaikan, memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada guru-guru untuk menerapkannya. Peran fasilitator guru dalam kegiatan PPK dikaitkan dengan ketiga belas aspek yang dikemukakan, disertai dengan upaya menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak di luar sekolah yang dinilai dapat mendukung pelaksanaan PPK, baik berhubungan dengan sarana-prasarana, kebutuhan narasumber/pakar, dan sebagainya.
Peran Fasilitator Guru...

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, I. (2012). Pendidikan membangun karakter bangsa . Jakarta: Penerbit Bestari Zikrul Hakim. Agung, I. (2017). Guru yang kompeten dan profesion- al: Perspektif abad 21, Pidato Orasi Pengukuhan Profesor Riset , Kemendikbud – LIPI. Albertus, D. K. (2015). Memahami konsep-konsep fun- damental pendidikan karakter . Jakarta: Grasindi. Departemen Penerangan RI. (1987). Pancasila ideologi dan dasar negara Republik Indonesia . Jakarta.
Fajar, M. Pendidikan Kewarganegaraan menuju nation and character bulding. Semiloka Nasional tentang Revitalisasi Nasionalisme Indonesia Menuju Char- acter  and Nation Building , tanggal 18 Mei 2004. Gendon, B. (2015). Menakar hasil pendidikan karakter terintegrasi di SMP. Jurnal Cakrawala Pendidikan,
Edisi Juni 2015, XXXIV(2).
Kadir, H., AB, dkk. (2006). Panduan menjadi fasilitator yang efektif . Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2017). Konsep dan pedoman penguatan pendidikan karakter di SD dan SMP . Jakarta.
Lickona, T. (2009). Educating for character . New York: Penguin Random House Publishing.
Nadiroh. (2009). Civil society . Jakarta: UNJ.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
Rogers, C.R. (1982). Freedom to learn for the 80’s . Cali- fornia: Charles E. Meril Publishing Company. Scholte, J. A. (2000). Globalization: a critical introduction . MacMillan.
Sudiyono, dkk. (2014). Kajian penyelenggaraan pendi- dikan karakter jenjang pendidikan menengah. Laporan Penelitian . Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang – Kemendikbud. Suyadi. (2013). Strategi pembelajaran pendidikan karakter . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wuryandani, W., dkk. (2014). Pendidikan karakter disiplin di sekolah dasar. Jurnal Cakrawala Pen- didikan , No. 2, 2014.
Zuhdi, D. (2010). Pengembangan model pendidikan karakter terintegrasi dalam pembelajaran bidang studi sekolah dasar. J urnal Cakrawala Pendidikan , Mei 2010, Th. XXIX.