## IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BANK SYARIAH MANDIRI KC BOJONEGORO MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
Anis Muhtarom & Warsidi Email: anismuhtarom@gmail.com.

## Abstract
This study discusses about how the implementation of the murabahah bil wakalah contract theory  on  mortgage  products  in  the  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro  is  seen  from  the perspective  of  Sharia  Economic  Law.  The  scope  of  this  research  is  limited  to  the  following issues:  (1)  How  is  the  implementation  of  the  murabahah  contract  on  mortgage  loans  in  Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro? (2) How is the implementation of the murabahah contract on mortgage  loan  products  in  the  Bojonegoro  KC  Mandiri  Syariah  Bank  according  to  the  Sharia Economic  Law?  This  research  includes  the  type  of  field  research.  Because  this  research  was conducted  at  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro.  This  research  is  a  qualitative  descriptive study because in this study the author will focus the discussion on legal facts in the form of the implementation of financing between banks and customers with murabahah contracts which will then be continued with a comparative analysis of the legal facts referred to as sharia economic law theories. This is intended to test the compatibility between legal theory and the legal practice in question.
The  results  of  this  research  include:  (1)  The  mechanism  that  must  be taken  to  be  able  to receive  financing  for  Public  Housing  Loans  from  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro,  is carried  out  through  predetermined  stages  including:  (a)  submission;  (b)  BI  checking  /  IDeb (debtor  information);  (c)  the  implementation  of  collateral  estimates;  (d)  determination  of ceilings;  (e)  Imputing  data  into  a  computer  system;  (f)  approval  of  the  official  for  mortgage loans; (g) Issuance of SP3 (Letter of Notification of Financing Approval); (h) Implementation of the contract which is attended by prospective customers, banks and notaries; (i) Disbursement. As  for  the  agreements  made  between  prospective  customers  and  banks,  there  are  elements  as follows: (a) Contracting parties; (b) Sighat or iqab qabul akad murabahah; (c) Contract object. The  object  of  the  contract  referred  to  in  the  housing  loan  product  is  a  new  or  used  house;  (d) Nature  of  contract.  Agreements  are  made  clearly,  both  concerning  objects,  ceilings,  time periods,  contract  places,  financing  nominal,  margin  obtained  by  the  bank,  and  principal installments.  In  the  event  of  default  or  bad  credit  where  the  customer  is  late  in  paying  the installments,  the  bank's  contribution  will  take  the  following  steps:  (a)  Intensive  billing;  (b) Provision of Warning Letters 1, 2 and 3; (c) A restructuring offer (if the customer is pleased), ie installments are adjusted to the customer's ability and large at the end; (d) Voluntary guarantee selling offers; (e) Guaranteed auction. In a condition where the customer is not willing to carry out a contract restructuring, the bank offers that the auction of assets is a guarantee of the akah murabahah.  As  for  the  auction,  the  bank  cooperates  with  a  secret  auction  agency.  (2)  The implementation of housing loan financing with a murabahah contract in Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro is not in accordance with Sharia Economic Law originating from Law Number 21  of  2008  concerning  Islamic  Banking,  MA  Regulation  Number  2  of  2008  concerning
Compilation  of  Sharia  Economic  Law  and  DSN-MUI  fatwa  Number  4  of  2000  concerning Murabahah.
Keywords: Contract, Murabahah bil Wakalah, KPR, BSM, Sharia Economic Law.

## PENDAHULUAN
Bank syariah adalah lembaga perbankan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi dalam kegiatan operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun prinsip  tersebut  yang  paling  mendasar  adalah  dalam  tata  cara  bertransaksi  harus  menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan diganti dengan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan untuk keperluan usaha bisnis.
Di antara bank-bank yang menggunakan syariah Islam sebagai basis operasionalnya adalah Bank  Syariah  Mandiri  (BSM).  Seperti  halnya  bank  syariah  pada  umumnya,  Bank  Syariah Mandiri  pun  memiliki  berbagai  produk  pembiayaan  yang  di  antara  tujuannya  adalah  untuk membantu  mengatasi  permasalahan  finansial  serta  untuk  menjalin  kedekatan  hubungan  dengan masyarakat. Berbeda dengan bank konvensional, produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah  Mandiri  kepada  masyarakat  didasari  pada  prinsip-prinsip  syariah  dimana  di  dalam prosesnya  terdapat  akad  sebagai  pengikat,  serta  menggunakan  sistem  bagi  hasil  dan  jual  beli yang halal.
Sistem  operasional  perbankan  dengan  landasan  syariah  juga  diterapkan  oleh  cabang- cabang  dari  Bank  Syariah  Mandiri  yang  berlokasi  di  hampir  setiap  kabupaten,  di  antaranya adalah Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro. Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro memiliki beberapa produk pembiayaan unggulan seperti BSM Impalan, Pembiayaan Pensiun, Pembiayaan Griya  BSM,  Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor,  serta  Pembiayaan  Modal  Kerja.  Di  antara produk-produk  pembiayaan  tersebut  yang  banyak  diminati  oleh  masyarakat  adalah  produk pembiayaan Griya BSM atau yang dikenal dengan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yaitu  model  produk  pembiayaan  dalam  jangka  pendek,  jangka  menengah,  maupun  jangka panjang yang dimaksudkan untuk membiayai pembelian rumah tempat tinggal baik rumah baru maupun rumah bekas di lingkungan developer, dimana pembiayan tersebut menggunakan sistem murabahah. 1
Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  merupakan  salah  satu  bentuk  fasilitas  kredit  yang diberikan  oleh  perbankan  kepada  masyarakat  atau  nasabah  yang  berkeinginan  membeli  rumah
1 DeskTraining, Produk dan Jasa BSM , (Jakarta: PT. Bank Syariah Mandiri, 2010).
baru  maupun  bekas  dan  pembayarannya  dilakukan  dengan  cara  angsuran.  Apabila  dilihat  dari bentuknya,  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  ada  dua  macam,  yaitu  Kredit  Pemilikan  Rumah subsidi dan Kredit Pemilikan Rumah non subsidi. Kredit Pemilikan Rumah subsidi adalah kredit perumahan  yang  pembiayaannya  mendapat  bantuan  atau  subsidi  dari  pemerintah  dalam  bentuk potongan harga pokok, sedangkan Kredit Pemilikan Rumah non subsidi adalah kredit perumahan yang  mana  pembiayaannya  dilakukan  secara  mandiri  atau  tidak  mendapat  bantuan  subsidi  dari pemerintah.
Berbeda  dengan  penerapan  KPR  pada  bank  konvensional  yang  menggunakan  sistem bunga,  penerapan  KPR  pada  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro  dan  bank  syariah  lainnya menerapkan  sistem  pembiayaan  KPR  dengan  menggunakan  model  akad  murabahah  dan istishna’. 2 Murabahah merupakan transaksi jual beli suatu barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak dimana penjual memberikan informasi terlebih dahulu tentang harga jual barang kepada pembeli, serta menyebutkan jumlah keuntungan yang dikehendaki. Dalam hal ini  bank  bertindak  sebagai  penjual  dan  nasabah  bertindak  sebagai  pembeli.  Harga  jual  adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan. Harga tersebut  harus dicantumkan dalam  akad  jual  beli.  Dalam  akad  tersebut,  kedua  belah  pihak  harus  menyepakati  harga  jual beserta jangka waktu pembayaran. 3
Dari kedua macam jenis pembiayaan KPR di atas – yakni pembiayaan KPR dengan sistem konvensional (sistem bunga anuitas ( anuity rate ) dan bunga flat ( flat rate )) dan pembiayaan KPR dengan  sistem  akad  murabahah  –  pembiayaan  dengan  akad  murabahah  tampaknya  lebih menguntungkan karena pada akad ini nasabah mengetahui keseluruhan harga barang secara jelas, mulai dari harga jual ditambah dengan harga keuntungan yang ditentukan oleh bank sejak awal akad.  Jumlah  angsuran  yang  harus  dibayar  pun  tidak  naik  turun  hingga  akhir  karena  tidak dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat suku bunga sebagaimana yang terjadi pada bank konvensional.
Berdasarkan  beberapa  hasil  temuan  penelitian  terdahulu  didapati  bahwa  masih  banyak bank-bank  berbasis  syariah  yang  menerapkan  sistem  akad  murabahah  dengan  cara-cara  yang tidak  sesuai  baik  dengan  fatwa  DSN-MUI,  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Undang-
2 Istishna’  adalah  suatu  transaksi  jual  beli  narang  dalam  bentuk  pemesanan  pembuatan  barang  dengan  kriteria  dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Lihat Muhammad. Manajemen Dana Bank Syariah . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 46-50.
3 Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. Produk Perbankan Syariah . (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001), 2.
Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, serta Fiqh Muamalah secara umum. 4 Karena  itu  berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  mengingat  pentingnya  permasalahan  tentang penerapan  akad  murabahah  yang  harus  sesuai  dengan  hukum  dan  prinsip-prinsip  ekonomi syariah  ini,  maka  tujuan  yang  ingin  dicapai  melalui  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui secara mendalam tentang apakah transaksi  akad murabahah  yang dilakukan antara nasabah dan Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro berkaitan dengan pembiayaan KPR tersebut telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah? Atas dasar itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro Menurut Hukum Ekonomi Syariah.”
Dalam  penelitian  ini  penulis  membatasi  pokok-pokok  permasalahan  yang  akan  dijawab melalui  penelitian  ini  meliputi:  (1)  Bagaimana  implementasi  akad  murabahah  pada  produk pembiayaan  kredit  pemilikan  rumah  (KPR)  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro?  (2) Bagaimana  implementasi  akad  murabahah  pada  produk  pembiayaan  kredit  pemilikan  rumah (KPR) di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro menurut Hukum Ekonomi Syariah?
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  lapangan  ( field  research ).  Karena  seperti  yang sudah  dijelaskan  bahwa  penelitian  ini  dilakukan  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan  pembahasan  pada  fakta  hukum  berupa  pelaksanaan  pembiayaan  antara  bank dengan nasabah dengan akad murabahah yanng kemudian akan diteruskan dengan kajian analisis komparatif  antara  fakta  hukum  yang  dimaksud  dengan  teori-teori  hukum  ekonomi  syariah.  Hal ini  dimaksudkan  untuk  menguji  kesesuaian  antara  teori  hukum  dengan  praktek  hukum  yang dimaksud.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perbandingan ( Comparative  Approach ).  pendekatan  perbandingan  adalah  model  penelitian  dengan  cara memperbandingkan  hukum  teoritis  dengan  pelaksanaannya  di  lapangan. 5 Pendekatan  ini digunakan  untuk  melakukan  analisis  perbandingan  guna  menemukan  kesesuaian  dan ketidaksesuaian antara implementasi atau penerapan akad murabahah pada pembiayaan KPR  di lokasi penelitian dengan hukum ekonomi syariah seperti yang tertuang dalam fatwa-fatwa DSN- MUI  dan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah.  Selain  hasil  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi,  dalam  penelitian  ini  sumber  data  primer  yang  akan  digunakan  antara  lain:  (1)
4 Sebagai  contoh  adalah  perkara  sengketa  akad  murabahah  yang  diajukan  di  Pengadilan  Agama  Mataram  dalam Putusan Hakim Perkara Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr Tentang Sengketa Akad Pembiayaan Murabahah.
5 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . (Jakarta: Kencana, 2016), 172-174.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang    Perbankan  Syariah;  (2) Fatwa  DSN-MUI  Nomor  4  Tahun  2000  tentang  Akad  Murabahah;  dan  (3)  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah.

## PEMBAHASAN
A.  Implementasi  Akad  Murabahah  Pada  Produk  Pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Rumah (KPR) di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro

## 1. Mekanisme Pembiayaan KPR di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro
Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  merupakan  salah  satu  produk  andalan  yang  ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan cara angsuran dan dengan biaya awal  yang ringan. Pada  Bank  Syariah Mandiri, mekanisme Kredit Pemilikan Rumah  yang  digunakan  harus  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  syariah  dan  tidak  boleh menyelisihinya.  Seperti  bank-bank  lainnya  yang  menawarkan  pembelian  ruman  dengan  sistem kredit, Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro memiliki dua jenis kredit, yaitu  Kredit Pemilikan Rumah  Subsidi  dimana  pembiayaannya  dibantu  oleh  pemerintah,  dan  Kredit  Pemilikan  Rumah Non Subsidi dimana pembiayaan dilakukan secara mandiri tanpa bantuan pemerintah.
Guna  memenuhi  banyaknya  permohonan  Kredit  Pemilikan  Rumah  yang  diajukan masyarakat, Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro saat ini telah melakukan kerja sama dengan beberapa  developer  perumahan  yang  ada  di  Kabupaten  Bojonegoro  dimana  pembangunannya telah  disesuaikan  dengan  peraturan  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  Di antara  Developer  yang  dipercaya  untuk  melaksanakan  pembangunan  perumahan  dan  telah melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro  adalah  PT  Luas Nusantara yang telah melakukan pembagunan kompleks perumahan di beberapa lokasi di sekitar Kota Bojonegoro. 6
Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro memberikan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah umumnya  kepada  pasangan  yang  sudah  menikah  –  namun  dibolehkan  juga  bagi  yang  belum menikah  -  dan  belum  memiliki  rumah  dengan  ketentuan  salah  satu  pasangan  atau  pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan yang tetap dan memiliki gaji tetap ( fixed income ) minimal Rp. 3.000.000 per bulan, usia pemohon minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia
6 Hasil  wawaancara  dengan  Consumer  Banking  Relationship  Manager  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro, Farida Rochmawati, pada tanggal 20 Februari 2019.
pemohon maksimal 55 tahun atau belum pensiun, sedangkan untuk wiraswasta dan professional usia  maksimal  60  tahun. 7 Untuk  pemohon  tidak  diharuskan  sebagai  karyawan  tetap  suatu perusahaan,  tetapi  boleh  apapun  pekerjaannya  selama  memiliki  penghasilan  yang  tetap  per bulannya, seperti pedagang atau pekerja di berbagai bidang lainnya.
Apabila merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36  Pasal  10  Tahun  2016,  masyarakat  yang  bekerja  pada  sektor  informal  dan  tidak  memiliki penghasilan  tetap  pun  diperbolehkan  untuk  mengajukan  Kredit  Perumahan  Rakyat  dengan  cara melakukan  setoran  secara  harian  atau  mingguan  pada  bank  pelaksana,  karena  dalam  peraturan tersebut  tidak  dipersyaratkan  bahwa  pemohon  harus  memiliki  penghasilan  tetap.  Meskipun demikian sejauh penelitian ini belum didapati pemohon  dengan latar belakang pekerjaan diluar pegawai tetap suatu perusahaan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena kurangnya informasi yang  disosialisasikan  oleh  pihak  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro,  adapun  pertimbangan bank  terkait  resiko  yang  kemungkinan  besar  akan  ditanggung  oleh  pihak  bank  manakala pemohon  yang tidak memiliki penghasilan tetap sehingga kemungkinan terjadinya kredit macet akan semakin besar.
Adapun  terkait  dengan  mekanisme  yang  harus  ditempuh  untuk  dapat  menerima pembiayaan  Kredit  Perumahan  Rakyat  dari  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro  harus dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini: 8
(1)  Nasabah  melakukan  pengajuan  Kredit  Perumahan  Rakyat  (KPR)  ke  Bank  Syariah  Mandiri KC Bojonegoro, nasabah menyerahkan persyaratan-persyaratan seperti fotokopi KTP suami istri, fotokopi  KK, fotokopi  surat  nikah, fotokopi NPWP,  IMB  asli, SHM asli waktu  akad, PBB bisa asli atau fotokopi, mutasi rekening gaji dan biasanya 6 bulan terakhir, slip gaji 3 bulan  terakhir;  fotokopi  SK  (wajib  bagi  pegawai  tetap),  kalau  untuk  pegawai  wiraswasta (untuk  sementara  dihold),  sedangkan  untuk  renovasi/pembangunan  rumah  wajib  ada  RAB (Rencana Anggaran Biaya).
(2)  BI  checking/ideb  (informasi  debitur)  dari  web  OJK,  menurut  pihak  bank  jika  ditemukan kolektibilitas-kolektibilitas maka permohonan akan langsung ditolak.
7 Sumber  informasi  dari  Brosur  BSM  Griya  yang  diterbitkan  oleh  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro,  diambil pada tanggal 5 Maret 2019.
8 Hasil  wawaancara  dengan  Consumer  Banking  Relationship  Manager  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro, Farida Rochmawati, pada tanggal 20 Februari 2019.
(3)  Pelaksanaan  taksasi  jaminan  (penilaian  jaminan  rumah),  minimal  nilai  jaminan  harus mengcover  100%  dari  plafond,  namun  apabila  nilai  jaminan  dibawah  plafond  maka  ada tambahan jaminan.
(4)  Setelah  taksasi  jaminan,  proses  berikutnya  adalah  penentuan  plafond,  analisa,  serta konfirmasi tempat kerja pemohon.
(5) Pengimputan data ke sistem komputer untuk dihitung berapa plafond pembiayaan yang bisa diberikan. Hasil inputan sistem dimintakan review di bagian analis pembiayaan.
(6)  Ketika  hasil  analisa  sudah  selesai,  selanjutnya  dimintakan  persetujuan  ke  pejabat  pemutus pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR),  ada  kemungkinan  plafond  bisa  sama  dengan pengajuan atau bisa juga lebih rendah dari pengajuan.
(7)  Setelah  diputus  oleh  pejabat  yang  berwenang  maka  diterbitkan  SP3  (Surat  Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan) untuk diberikan kepada nasabah serta konfirmasi biaya-biaya yang diperlukan.  Jika  nasabah  setuju,  pihak  bank  akan  membuatkan  akad  pembiayaan  lengkap yang  menjelaskan  jenis  barang,  harga,  biaya  pegadaan  barang  jangka  waktu  pembayaran, jumlah angsuran dan mekanisme pelunasan
(8)  Pelaksanaan  akad  yang  dihadiri  oleh  calon  nasabah,  pihak  bank,  dan  notaries.  Setelah  akad selesai  dilaksanakan  maka  dokumen  dikirim  ke  bagian  pencairan  pembiayaan  Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
(9) Pencairan  di  bagian  pencairan. Hasil  pencairan  langsung  masuk  ke  rekening  nasabah  untuk kemudian dilakukan pembayaran  atas barang  yang akan dibeli,  yaitu rumah. Dalam hal  ini pembelian  barang  yang  diakadkan  tidak  dilakukan  sendiri  oleh  bank,  melainkan  oleh nasabah.
Demikian  mekanisme  pelaksanaan  akad  murabahah  pada  produk  pembiayaan  Kredit Pemilikan  Rumah yang  dilaksanakan  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro.  Adapun  untuk proses  pengajuan  produk  Griya  BSM  sebagaimana  dijelaskan  tersebut  biasanya  membutuhkan waktu  sekitar  lima  hari  kerja  berdasarkan  proses  standart  yang  digunakan  oleh  Bank  Syariah Mandiri yang disebut dengan Service Level Agreement (SLA).

## 2. Pelaksanaan Akad Murabahah KPR di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro
Menurut  Consumer  Banking  Relationship  Manager  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC Bojonegoro,  Farida  Rochmawati,  akad  yang  digunakan  dalam  produk pembiayaan  Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro umumnya adalah akad murabahah
bil  wakalah (akad  murabahah  dengan  wakalah),  meskipun  tidak  menutup  kemungkinan digunakannya  akad-akad  lainnya  seperti  akad istisna’ (akad  jual  beli  dengan  pemesanan),  atau akad ijarah  muntahiya  bit  tamlik (akad  sewa  yang  dilanjutkan  dengan  kepemilikan).  Namun demikian  akad-akad  tersebut  tampaknya  jarang  digunakan  dalam  produk  pembiayaan Kredit Pemilikan  Rumah,  karena  masyarakat  di  Bojonegoro  umumnya  lebih  memilih  menggunakan akad murabahah bil wakalah .
Apabila dilihat secara terminologis, akad murabahah bil wakalah merupakan akad jual beli dengan cara murabahah, yaitu dengan menjelaskan jenis, harga barang beserta keuntungan yang diminta,  tetapi  barang  yang  dipesan  oleh  calon  pembeli  atau  nasabah  tidak  secara  langsung dimiliki  oleh  penjual  atau  pihak  bank,  melainkan  pembelian  diwakilkan  kepada  pembeli  atau nasabah  untuk  membeli  barang  yang  diinginkannya  dengan  adanya  wakalah  atau  penyerahan kuasa dari penjual atau pihak bank kepada nasabahnya. 9
Pada  produk  pembiayaan Kredit  Pemilikan  Rumah di  Bank  Syariah  Mandiri  KC Bojonegoro pun jual beli murabahah dilakukan dengan cara demikian. Adapun pada akad  yang dilakukan  antara  calon  nasabah  dengan  bank,  menurut  pihak  bank  yang  sempat  penulis wawancarai, akad dilaksanakan dimana dalam akad tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut:
(1) Pihak-pihak yang berakad. Pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah, akad dilakukan oleh calon  nasabah  sebagai  pembeli,  perwakilan  dari  bank  (biasanya  diwakili  oleh  Kepala Cabang) sebagai penjual, dan Notaris sebagai pihak yang menjamin keabsahan akad.
(2)  Sighat  atau  ijab  qabul.  Notaris  membacakan  ketentuan-ketentuan  pembiayaan  Kredit Pemilikan Rumah di hadapan nasabah dan pihak bank, dengan menyebutkan obyek, tempat akad,  nominal  pembiayaan  secara  terperinci  seperti  margin  yang  diperoleh  bank,  angsuran pokok  ditambah  dengan  margin  yang  harus  dibayar  oleh  nasabah,  total  angsuran  secara keseluruhan, uang muka, jangka waktu, serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bank yang harus dipatuhi bersama antara nasabah dan bank. Kemudian pihak bank yang dalam hal ini  adalah  Kepala  Cabang  menawarkan  pembiayaan  yang  telah  dibacakan  oleh  notaris tersebut  kepada  calon  nasabah  yang  terlibat  dalam  akad,  dan  calon  nasabah  kemudian memberikan jawaban untuk menerima atau menolak tawaran tersebut.
(3) Objek akad. Objek akad yang dimaksud dalam produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah adalah  rumah  baru  maupun  bekas.  Adapun  objek  akad  ketika  dilaksanakannya  akad
9 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah , 91-92.
murabahah  bil  wakalah ,  adalah  rumah  yang  –  meskipun  telah  disebutkan  spesifikasinya secara jelas - belum dibeli oleh penjual dalam akad murabahah tersebut, yaitu pihak bank.
(4)  Sifat  akad.  Menurut  pengakuan  pihak  bank,  akad  dilakukan  secara  jelas,  baik  menyangkut obyek,  plafond,  jangka  waktu,  tempat  akad,  nominal  pembiayaan,  margin  yang  diperoleh bank,  angsuran  pokok  ditambah  dengan  margin  yang  harus  dibayar  oleh  nasabah,  total angsuran  secara  keseluruhan,  uang  muka,  jangka  waktu,  serta  peraturan-peraturan  yang ditetapkan oleh bank yang harus dipatuhi bersama antara nasabah dan bank. Menurut pihak bank, perusahaan tidak menyebutkan harga karena pembiayaan KPR terikat peraturan Bank Indonesia,  dimana  untuk  type  rumah  >  70  pembiayaan  70%  maka down  payment (DP) sebesar 20% sehingga pembiayaan bisa sampai 80 % dari harga rumah, kalau type rumah < 70 down  payment (DP) sebesar  30%.  Adapun  untuk  pembiayaan  rumah  kedua  maka down payment (DP) nail sebesar 10%, dan seterusnya. 10
Demikian  beberapa  poin  yang  terdapat  dalam  akad  pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Rumah di  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro.  Sejauh  penelitian  yang  penulis  lakukan,  akad  yang dilakukan  antara  nasabah  dan  pihak  bank  dilaksanakan  denga  adanya  rasa  sukarela  antara keduanya, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Menurut pihak bank, akad murabahah bil wakalah  yang  diterapkan  untuk  produk  pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Rumah  tersebut  cukup mengundang  minat  masyarakat  di  sekitar  kota  Bojonegoro.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan semakin  banyaknya  pengajuan  dari  masyarakat  yang  setiap  bulannya  kurang  lebih  terdapat  2 hingga  3  nasabah,  dimana  kebanyakan  digunakan  untuk  membeli  rumah  baru  dan  second. Adapun  realisasinya  sama  dengan  proses  mekanisme  pembiayaan  KPR  mulai  dari  pengajuan sampai dengan pencairan. 11

## 3. Permasalahan dan Penyelesaiannya
Ketika  penulis  menanyakan  mengenak  permasalahan-permasalahan  yang  sering  dihadapi terkait pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah kepada pihak bank, yang dalam hal ni diwakili oleh Consumer Banking Relationship Manager di Bank Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro,  Farida  Rochmawati,  ia  menjelaskan  bahwa  di  antara  kendala yang pernah dihadapi dalam pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah adalah sebagai berikut:
10 Hasil  wawaancara  dengan  Consumer  Banking  Relationship  Manager  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro, Farida Rochmawati, pada tanggal 20 Februari 2019.
11 Hasil  wawaancara  dengan  Consumer  Banking  Relationship  Manager  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro, Farida Rochmawati, pada tanggal 20 Februari 2019.
(1) Nama nasabah tidak  bagus dari hasil BI checking. Misalnya ditemukan nama nasabah  yang tidak  baik  yang  pernah  melakukan  pemalsuan  dokumen,  maka  nama  nasabah  tersebut langsung  akan  di blacklist dan  nama  tersebut  akan  disampaikan  ke  seluruh  kantor  cabang Bank Syariah Mandiri  di seluruh  Indonesia agar  apabila melakukan pengajuan maka harus ditolak pengajuannya. Menurut pihak bank, hal ini merupakan salah satu contoh penerapan prinsip  Prudencial  Principle  atau  prinsip  kehati-hatian  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
(2)  Jaminan tidak mengcover dan nasabah tidak ada jaminan lain.
(3)  Nasabah  membatalkan  pngambilan  KPR  di  tengah  proses.  Apabila  hal  tersebut  terjadi, nasabah dapat dikenakan biaya administrasi saja, dan tidak ada denda apapun, karena bank menggunakan prinsip-prinsip syariah.
(4)  Cash  flow  atau  penghasilan  nasabah  tidak  masuk  DSR  (Deep  Service  Ratio)  /  kecukupan nasabah  untuk  mengcover  kredit  terhadap  total  pendapatan.  Apabila  hal  ini  terjadi,  maka biasanya  bank  tidak  mengabulkan  atau  menolak  permohonan  kredit  yang  diajukan  oleh nasabah.
Permasalahan-permasalahan  tersebut  pernah  terjadi  dan  dialami  oleh  bank  ketika berhubungan  dengan  calon  nasabah  yang  tingkat  ekonominya  rendah  atau  tingkat  ekonomi menengah ke bawah. Apabila permasalahan-permasalahan sebagaimana yang disebutkan di atas mengindikasikan  kepada  terjadinya  wanprestasi  dimana  nasabah  tidak  bersedia  lagi  untuk membayar cicilannya, maka pibah bank akan melakukan beberapa langkah penyelesaian sebagai berikut:
(1) Penagihan secara intensif.
(2) Pemberian Surat Peringatan 1, 2, dan 3.
(3)  Penawaran  restruktur  (jika  nasabah  berkenan),  yaitu  angsuran  disesuaikan  dengan kemampuan nasabah dan besar di akhir.
(4) Penawaran jual jaminan sukarela.
(5) Lelang jaminan.
Menurut  penjelasan  pihak  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro,  dalam  menghadapi masalah pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah yang mengalami kredit macet, pihak bank sudah memiliki peraturan yang dapat dilaksanakan yang disebut dengan Standart Operating Procedure (SOP).  Berdasarkan  peraturan  tersebut,  apabila  ada  nasabah  yang  telat  melakukan  pembayaran
maka akan secara langsung dihubungi melalui telpon untuk mengingatkan bahwa angsuran sudah waktunya dibayar. Apabila angsuran tidak juga dibayar, langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh  pihak  Bank  Syariah  Mandiri  adalah  mengirimkan  surat  peringatan  1,2,  dan  3.  Surat peringatan 1 diberikan kepada nasabah yang telah mengalami keterlambatan pembayaran selama 30  hari.  Sedangkan  surat  peringatan  kedua  dikeluarkan  apabila  nasabah  terlambat  melakukan pembayaran  lebih  dari  60  hari.  Adapaun  surat  peringatan  3  dikeluarkan  apabila  nasabah mencapai keterlambatan pembayaran hingga 90 hari.
Apabila  tidak  kunjung  dibayar  maka  akan  ada  utusan  dari  bank  ( debt  collection )  yang mendatanginya ke tempat dimana ia tinggal untuk menagih secara langsung. Apabila tidak juga dilakukan  pembayaran  misalnya  karena  nasabah  tidak  mampu  membayar  angsurannya,  pihak bank  akan  melakukan  penawaran  dalam  bentuk  restrukturisasi  akad.  Hal  ini  dilakukan  ketika terjadi  permasalahan  dimana  dalam  kondisi  tertentu  nasabah  tidak  lagi  mampu  melakukan pembayaran  angsuran  bukan  karena  wanprestasi,  tetapi  karena  menurunnya  kemampuan ekonomi nasabah, maka pihak bank akan melakukan koordinasi dengan nasabah dan melakukan penawaran restrukturisasi demi untuk penyelamatan nama nasabah di BI checking dimana pihak bank mengadakan restrukturisasi dengan menyesuaikan kemampuan nasabah. 12
Dalam kondisi dimana nasabah tidak bersedia melakukan restrukturisasi akad, maka pihak bank menawarkan agar dilakukannya pelelangan terhadap harta yang menjadi jaminan pada akah murabahah tersebut. Keputusan pelelangan harta jaminan yang dilakukan harus berdasarkan pada persetujuan nasabah, dan tidak boleh ada paksaan apapun bentuknya. Adapun dalam pelaksanaan lelang tersebut pihak bank bekerja sama dengan lembaga lelang yang dirahasiakan, karena hal itu menjadi rahasia perusahaan yang dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro.
B.  Implementasi  Akad  Murabahah  Pada  Produk  Pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Rumah (KPR) di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro Menurut Hukum Ekonomi Syariah 1.  Mekanisme  Pembiayaan  KPR  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro  Menurut

## Hukum Ekonomi Syariah
Untuk  mengetahui  apakah  mekanisme  pelaksanaan  para  produk  pembiayaan  Kredit Pemilikan  Rumah  dengan  akad  murabahah  yang  dipraktekkan  oleh  Bank  Syariah  Mandiri  KC Bojonegoro  sebagaimana  dijelaskan  sudah  sesuai  dengan  hukum  ekonomi  syariah  atau  tidak,
12 Hasil  wawaancara  dengan  Consumer  Banking  Relationship  Manager  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro, Farida Rochmawati, pada tanggal 20 Februari 2019.
maka  terlebih  dahulu  penulis  perlu  menjelaskan  bagaimana  mekanisme  pelaksanaan  akad murabahah pada perbankan syariah menurut hukum ekonomi syariah.
Menurut Abd. Hadi, dalam pelaksanaan akad murabahah tanpa wakalah hendaknya melalui tahapan-tahapan berikut ini: (1) Nasabah mengajukan permohonan untuk  melakukan pembelian suatu barang kepada pihak bank, kemudian bank memberikan persyaratan yang harus dilengkapi atas  pengajuan  nasabah  tersebut;  (2)  Adanya  kesempatan  untuk  melakukan  penawaran  atau negosiasi  harga  bagi  kedua  belah  pihak,  yaitu  nasabah  dan  bank;  (3)  Setelah  harga  disepakati, bank  sebagai  penjual  akan  membeli  barang  dari  produsen  atau  supplier  berdasarkan  pada spesifikasi yang dikehendaki oleh nasabah; (4) Ketika barang sudah dibeli oleh bank, bank dan nasabah yang memesan barang tersebut melakukan akad jual beli murabahah dengan kewajiban memenuhi  seluruh  syarat  dan  rukunnya;  (5)  Apabila  akad  telah  selesai,  supplier  kemudian mengirimkan  barang  yang  telah  dibeli  oleh  bank  ke  alamat  nasabah;  (6)  Apabila  barang  telah sampai  ke  alamat  nasabah,  maka  nasabah  menerima  barang  tersebut  beserta  dokumen- dokumennya  secara  lengkap;  dan  (6)  Nasabah  melakukan  pembayaran  angsuran  secara  rutin dalam  jangka  waktu  yang  telah  disepakati,  adapun  nominal  pembayaran  tersebut  mencakup jumlah margin dan pokoknya. 13
Adapun  apabila  jual  beli  murabahah  dilakukan  dengan  wakalah  sebagaimana  yang dilakukan pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro, maka  mekanismenya  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Nasabah  membuat  pengajuan  kepada  bank untuk  pembeliah  rumah  baru  maupun  bekas  dengan  akad  murabahah,  kemudian  bank  meminta supaya  nasabah  melengkapi  seluruh  persyaratan  yang  diminta;  (2)  Bank  memberikan  surat penawaran (offering letter) kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dengan wakalah. Tujuan  pemberian  wakalah  tersebut  ialah  agar  nasabah  dapat  melakukan  transaksi  awal pembelian barang dengan supplier secara tidak tunai; (3) Nasabah membeli barang dari supplier berdasarkan  pada  akad  wakalah  yang  telah  disepakati,  artinya  nasabah  membeli  barang  yang dimaksud  secara  tidak  tunai;  (4)  Setelah  barang  dibeli,  bank  dan  nasabah  melakukan  akad  jual beli  murabahah  bil  wakalah  terhadap  barang  yang  telah  dibeli;  dan  (5)  Nasabah  melakukan
13 Abd  Hadi. Memahami  Akad-Akad  Dalam  Perbankan  Syariah  dan  Dasar  Hukumnya .  (Surabaya:  Sinar  Terang, 2015), 129.
pembayaran  angsuran  kepada  bank  dalam  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  sesuai  nominal pembayaran yang mencakup jumlah margin dan pokoknya. 14
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  mekanisme  pelaksanaan  pembiayaan  Kredit  Pemilikan Rumah di  Bank Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro tampaknya kurang sesuai  dengan mekanisme jual beli murabahah dalam fiqh muamalah, baik murabahah bil wakalah maupun tanpa wakalah. Karena dalam jual beli murabahah baik bil wakalah maupun tanpa wakalah, barang yang menjadi objek  akad  harus  telah  menjadi  milik  dan  dikuasai  oleh  bank  sebagai  penjual  terlebih  dahulu sebelum akad jual beli antara nasabah dan pihak bank dilaksanakan. Adapun dalam prakteknya, sebelum, pada saat,  dan  setelah akad murabahah  dilakukan, barang masih belum menjadi  milik bank  sebagai  penjual.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  mekanisme  pelaksanaan  pembiayaan  Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro pada tahap terakhir, yaitu pencairan dana  ke  rekening  nasabah.  Artinya,  jual  beli  dengan  akad  murabahah  pada  pembiayaan  Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro dilakukan bil wakalah dengan cara memberikan  otoritas  kepada  nasabah  untuk  secara  langsung  melakukan  pembelian  barang kepada supplier, tetapi pembelian tersebut dilakukan setelah akad jual beli murabahah disepakati. Padalah  dalam  fiqh  muamalah  pembelian  bil  wakalah  harus  dilakukan  sebelum  akad  jual  beli antara nasabah dengan pihak bank dilaksanakan.
Mengenai  mekanisme  pelaksanaan  akad  murabahah  pada  pembiayaan  Kredit  Pemilikan Rumah  di  Bank  Syariah  Mandiri,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah  tidak  mengatur  masalah  tersebut.  Adapun  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  dijelaskan  bahwa murabahah  adalah  pembiayaan  saling  menguntungkan  yang  dilakukan  oleh  pemilik  barang dengan  pihak  yang  membutuhkan  melalui  transaksi  jual  beli  dengan  disertai  penjelasan  bahwa harga  pengadaan  barang  dan  harga  jual  terdapat  nilai  lebih  yang  merupakan  keuntungan  atau laba bagi pemilik barang atau penjual dan pembayarannya dilakukan secara tunai atau angsur. 15 Dari  definisi  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  salah  satu  mekanisme  jual  beli  murabahah  pada perbankan  syariah  menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  adalah  pembayarannya
14 Ibid, 129-130.
15 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Poin 6.
dilakukan  dengan  cara  angsuran.  Namun  demikian  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah membolehkan pembayaran dilakukan secara tunai. 16
Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  pasal  116  menjelaskan  bahwa  Penjual  harus membiayai  sebagian  atau  seluruh  jumlah  dari  harga  pembelian  barang  yang  telah  disepakati spesipikasinya dengan pembeli, penjual juga harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba. Selain itu penjual harus memberi tahu secara  jujur  tentang  harga  pokok  barang  kepada  pembeli  seecara  lengkap  beserta  biaya  yang diperlukan  untuk  pengadaan  barang  tersebut.  Selanjutnya  pada  pasal    119  dijelaskan  bahwa apabila  penjual  hendak  mewakilkan  kepada  pembeli  untuk  membeli  suatu  barang  dari  pihak ketiga,  maka  akad  jual-beli  murabahah  harus  dilakukan  setelah  barang  secara  prinsip  sudah dikuasai atau menjadi milik penjual. Ketentuan ini diperkuat dengan pasal 120 yang menegaskan bahwa  apabila penjual menerima permintaan dari pembeli akan suatu barang atau aset tertentu, maka  penjual  harus  membeli  terlebih  dulu  aset  yang  dipesan  tersebut  (sebelum  akad  jual  beli murabahah  dilaksanakan)  dan  pembeli  harus  menyempurnakan  jual-beli  yang  sah  dengan penjual.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  mengenai  jual  beli  dengan  akad  murabahah  dalam Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  pasal  116,  119,  dan  120  tersebut,  maka  dapat  penulis katakana  bahwa  mekanisme  pelaksanaan  akad  murabahah  pada  pembiayaan  Kredit  Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah.  Karena  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  mensyaratkan  bahwa baik dalam akad murabahah bil wakalah maupun tanpa wakalah, objek akad, yaitu barang yang diperjualbelikan  harus  terlebih  dahulu  dimiliki  oleh  penjual  atau  pihak  bank  sebelum  akad murabahah dilaksanakan, dan hal ini tidak terjadi pada akad pembiayaan Griya BSM. 17
Fatwa  DSN-MUI  Nomor  4  Tahun  2000  mengatur  tentang  pelaksanaan  akad  murabahah. Pada bagian pertama yang mengatur ketentuan umum pelaksanaan akad murabahah dalam fatwa tersebut  dijelaskan  bahwa:  (1) Pihak  bank  dan  nasabah  harus  melakukan  akad  murabahah  yang terbebas dari unsur riba; ( 2) Barang yang menjadi objek akad tidak diharamkan oleh syariah Islam: (3)  Bank  boleh  melakukan  pembiayaan  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang atau  objek akad y ang telah disepakati kualifikasinya; (4) Bank membeli barang yang dipesan oleh nasabah atas
16 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 124.
17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 116, 119, dan 120.
nama bank sendiri, dan pembelian tersebut harus sah dan bebas dari unsur-unsur riba; ( 5) Bank harus menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan pembelian  barang,  termasuk  jika  pembelian dilakukan dengan cara utang; ( 6) Bank kemudian menjual barang  yang telah dibeli kepada nasabah atau  pembeli  dengan  harga  jual  senilai  harga  beli  ditambah  dengan keuntungannya.  Dalam  hal  ini Bank  harus  memberitahu kan secara  jujur  harga  pokok  barang  kepada  nasabah  beserta  biaya yang dibutuhkan; ( 7) Nasabah harus membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dalam jangka waktu  tertentu  yang  telah  disepakati  bersama  pihak  bank;  (8)  Untuk  mencegah  terjadinya penyalahgunaan  atau  kerusakan  akad tersebut,  pihak  bank  dibolehkan  membuat  perjanjian  khusus dengan nasabah; dan (9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang - secara prinsip – telah dikuasai atau menjadi milik bank.
Ketentuan tersebut apabila dibandingkan dengan pelaksanaan pembiayaan pembiayaan Kredit Pemilikan  Rumah  dengan  akad  murabahah  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro,  maka tampak ketidaksesuaiannya dengan ketentuan pada poin (4) dan (9) dimana objek akad haruslah benar-benar  sudah  menjadi  milik  penjual  atau  bank  sebelum  akad  murabahah  dilaksanakan. Ketentuan tersebut juga dikuatkan oleh ketentuan pada bagian kedua poin 2 dan 3 fatwa DSN-MUI Nomor  4  Tahun  2000  tersebut  yang  menyebutkan  bahwa jika  bank  menerima  permohonan tersebut,  ia  harus  membeli terlebih  dahulu  aset  yang  dipesannya  secara  sah  dengan pedagang,  dan selanjutnya  bank  menawarkan  aset  tersebut  kepada  nasabah  dan nasabah  harus  membelinya  sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah  pihak  harus  membuat  kontrak jual  beli. 18 Demikian  tahapan-tahapan  jual  beli  dengan  akad murabahah menurut fatwa DSN-MUI.
Ketentuan  jual  beli  murabahah  yang  diatur  dalam  fatwa DSN-MUI  Nomor  4  Tahun  2000 tersebut jelas menerangkan bahwa objek akad harus sudah menjadi milik penjual yang dalam hal ini  adalah  pihak  bank  sebelum  akad  murabahah  dilaksanakan.  Jadi,  sampai  di  sini  dapat disimpulkan  bahwa  mekanisme  pelaksanaan  pembiayaan  pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Rumah dengan  akad  murabahah  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro  belum  sesuai  dengan  aturan yang  terdapat  dalam  fiqh  muamalah,  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  2  Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Murabahah.
18 Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Murabahah bagian kedua poin 2 dan 3.

## 2. Pelaksanaan Akad Murabahah KPR di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro Menurut Hukum Ekonomi Syariah
Untuk  melihat  apakah  pelaksanaan  akad  murabahah  pada  pembiayaan  Kredit  Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau  tidak,  maka  perlu  kiranya  dilihat  terpenuhinya  rukun  dan  syarat  akad  murabahah  terlebih dahulu. Dalam fiqh muamalah, terdapat empat rukun yang harus terpenuhi untuk keabsahan akad murabahah berdasarkan pendapat mayoritas ulama, yaitu: 19

## (1) Ijab Qabul
Dalam  ijab  qabul  disyaratkan  adanya  kejelasan  maksud  dalam  bertransaksi,  kesesuaian antara  ijab  dan  qabul,  kebersambungan  dalam  ijab  dan  qabul,  serta  menghindari  hal-hal  yang dapat  membatalkan  ijab  dan  qabul  seperti  penjual  menarik  kembali  ucapannya,  atau  adanya penolakan dari pembeli. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak bank, ijab  qabul  akad  murabahah  pada  Kredit  Pemilikan  Rumah  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC Bojonegoro  dilakukan  dengan  menyebutkan  obyek,  tempat  akad,  nominal  pembiayaan  secara terperinci  seperti  margin  yang  diperoleh  bank,  angsuran  pokok  ditambah  dengan  margin  yang harus dibayar oleh nasabah, total angsuran secara keseluruhan, uang muka, jangka waktu, serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bank yang harus dipatuhi bersama antara nasabah dan bank.  Karena  itu  penulis  berpendapat  bahwa  pada  rukun  ini  akad  murabahah  di  Bank  Syariah Mandiri KC Bojonegoro telah terpenuhi.

## (2) Pihak-pihak yang berakad
Pelaku  akad  haruslah  orang  yang  memiliki ahliyah (keduanya  memiliki  kepatutan  dan kecakapan  untuk  melakukan  transaksi  menurut  syariah,  yakni  berakal  dan  telah  baligh)  dan wilayah (memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan transaksi atas suatu objek transaksi). Pada akad murabahah Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro, akad dilakukan  oleh  calon  nasabah  sebagai  pembeli,  perwakilan  dari  bank  (diwakili  oleh  Kepala Cabang) sebagai  penjual, dan Notaris sebagai  pihak  yang menjamin keabsahan akad. Jadi  pada rukun dan syarat ini pun akad murabahah Kredit Pemilikan Rumah telah terpenuhi. Karena telah terdapat  penjual  dan  pembeli,  yakni  pihak  bank  dan  nasabahnya.  Adapun  kedudukan  notaris dalam  hal  ini  tidak  sebagai  pihak  yang  ikut  bertransaksi,  melainkan  hanya  sebagai  pihak  yang menjamin keabsahan akad murabahah yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank saja.
19 Lihat Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah , 92-93.

## (3) Objek transaksi
Harta yang dapat dikuasai dan memiliki manfaat, dapat dilihat dengan jelas spesifikasinya, serta bukan barang yang haram atau najis menurut syariah. Selain itu menurut Wahbah Zuhaili, objek  transaksi  harus  berwujud  ketika  akad  dilaksanakan,  artinya  barang  yang  diperjualbelikan melalui  akad  murabahah  harus  sudah  ada  pada  saat  akad  sedang  dilakukan,  tidak  dibolehkan bertransaksi  atas  objek  yang  belum  jelas  dan  tidak  hadir  pada  waktu  akad,  karena  hal  tersebut akan menimbulkan masalah ketika akan dilakukan serah terima. 20
Objek  akad  yang  dimaksud  dalam  produk  pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Rumah  adalah rumah  baru  maupun  bekas.  Adapun  objek  akad  ketika  dilaksanakannya  akad murabahah  bil wakalah , adalah rumah yang – meskipun telah disebutkan spesifikasinya – belum menjadi milik bank.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  adanya  tahapan  pencairan  dana  sebagai  tahapan  paling akhir  dalam  pelaksanaan  pembiayaan  Kredit  Pemikilan  Rumah  sebagaimana  dijelaskan sebelumnya.  Artinya,  objek  akad  yang  berupa  rumah  baru  akan  dibeli  oleh  penjual  (dengan mewakilkan  pembelian  kepada  pembeli)  setelah  akad  murabahah  selesai.  Dari  sini  dapat dipahami bahwa praktek semacam itu tidak sesuai dengan rukun dan syarat murabahah pada poin ini.

## (4) Sifat Akad
Akad  harus  menunjukkan  kejelasan  maksud  dari  kedua  belah  pihak,  artinya  penjual mampuu memahami apa yang dimaksudkan oleh pembeli, dan sebaliknya. Selain itu antara ijab dan  qabul  harus  sesuai,  berada  dalam  satu  majelis,  dan  pihak-pihak  yang  melakukan  transaksi haruslah  penjual  dan  pembeli. 21 Menurut  pihak  bank,  akad  murabahah  dilakukan  secara  jelas, baik menyangkut obyek, plafond, jangka waktu, tempat akad, nominal pembiayaan, margin yang diperoleh bank, angsuran pokok ditambah dengan margin yang harus dibayar oleh nasabah, total angsuran  secara  keseluruhan,  uang  muka,  jangka  waktu,  serta  peraturan-peraturan  yang ditetapkan oleh bank yang harus dipatuhi bersama antara nasabah dan bank.
Sepintas  akad  murabahah  Kredit  Pemilikan  Rumah  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC Bojonegoro  telah  sejalan  dengan  rukun  dan  syarat  pada  poin  ini,  tetapi  apabila  dilihat  secara mendalam,  penulis  belum  menemukan  adanya  akad  wakalah  dalam  pembelian  barang  objek transaksi.  Jika  dilihat  tahapan-tahapan  pembiayaan  murabahah  yang  dilaksanakan,  akad
20 Wahbah Zuhaili. Fiqh Islam wa Adillatuhu . (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 173-181.
21 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah , 93-94.
murabahah  yang  diterapkan  adalah  akad  murabahah  bil  wakalah,  sehingga  selain  akad murabahah, juga perlu adanya akad wakalah. Tetapi sejauh penelitian ini tidak penulis dapatkan bahwa  telah  dilakukan  akad  wakalah.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  syarat  akad  harus menunjukkan  kejelasan  maksud  dari  kedua  belah  pihak  (yaitu  maksud  melakukan  akad murabahah bil wakalah) pada poin ini belum terlaksana sepenuhnya.
Sampai  di  sini  dapat  penulis  katakan  bahwa  pelaksanaan  pembiayaan  Kredit  Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro dengan akad murabahah belum sesuai dengan konsep murabahah menurut fiqh muamalah, baik dari aspek rukun maupun syaratnya.
Pada  pasal  76  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  menyebutkan  beberapa  syarat  obyek yang dapat  diperjualbelikan antara lain:  (1) barang  yang diperjualbelikan harus sudah ada pada waktu akad dilaksanakan; (b) barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan setelah akad selesai:  (c)  Barang  yang  diperjualbelikan  harus  dapat  diketahui  oleh  pembeli;  dan  (d) Kekhususan  barang  yang  dijualbelikan  harus  diketahui.  Pada  jual  beli  murabahah  di  Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro keempat syarat objek akad tersebut tidak terpenuhi.
Pada pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa  hukum akad terbagi ke  dalam  tiga  kategori,  yaitu  akad  yang  sah,  akad  yang  fasad  atau  dapat  dibatalkan,  dan  akad yang  batal  atau  batal  demi  hukum.  Selanjutnya  pasal  28  menjelaskan  bahwa  akad  yang  sah adalah akad yang telah  terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akad yang fasad adalah akad yang telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad  tersebut  karena  adanya  pertimbangan  maslahat,  serta    akad  yang  batal  adalah  akad  yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya. 22
Dalam  fatwa  DSN-MUI  Nomor  4  Tahun  2000  tentang  Murabahah  bagian  pertama dijelaskan  bahwa:  (1) Bank  dan  nasabah  harus  melakukan  akad  murabahah  yang  bebas riba;  (2) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri (bukan atas nama nasabah); dan  (3)  Pembelian  ini  harus  sah  dan  bebas  riba.  Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada nasabah (pemesan)  dengan  harga  jual  senilai  harga  beli  plus keuntungannya.  Dari  fatwa  tersebut dapat  dipahami  bahwa  akad  yang  dilakukan  antara  nasabah  dan  pihak  bank  pada  pembiayaan murabahah haruslah akad yang bebas riba, pembelian barang objek akad apabila diwakilkan kepada nasabah  maka  haris  dibeli  atas  nama  bank  dan  dilakukan  sebelum  akad  murabahah  dilaksanakan. Setelah  barang  yang  dipesan  nasabah  dibeli  atas  nama  bank,  kemudian  bank  menawarkan  barang
22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 27 dan 28.
tersebut kepada nasabah dengan akad murabahah bil wakalah, setelah akad selesai kemudian barang diserahkan  kepada  nasabah  dan  nasabah  membayar  harga  ditambah  keuntungan  bank  secara angsuran.
Apabila  dilihat  dari  perspektif  Kompilas  Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  fatwa  DSN-MUI Nomor  4  Tahun  2000  tentang  Murabahah  tersebut,  akad  murabahah  yang  dilakukan  di  Bank Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro  menurut  penulis  termasuk  ke  dalam  akad  yang  batal,  karena kurang  terpenuhinya  keabsahan  rukun  dan  syarat-syarat  akad,  diantaranya:  (1)  Pelaksanaan pembiayaan  yang  dilakukan  adalah  pembiayaan  murabahah  bil  wakalah,  tetapi  tidak  ada  akad wakalah;  (2)  Pelaksanaan  wakalah  berupa  pembelian  barang  objek  akad  dilakukan  tidak  atas nama bank sebagai penjual, tetapi atas nama pembeli; dan (3) Pengadaan objek akad dilakukan setelah akad murabahah selesai.

## 3. Penyelesaian Masalah yang Timbul Dalam Pembiayaan KPR di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro Menurut Hukum Ekonomi Syariah
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  permasalahan  yang  biasanya muncul  dari  pelaksanaan  pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Rumah  dengan  akad  murabahah  yang dilakukan  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro  adalah  masalah  kredit  macet  atau  nasabah tidak  atau  telat  membayar  cicilan  sesuai  yang  diperjanjikan  dalam  akad.  Apabila  hal  tersebut terjadi,  maka  langkah-langkah  yang  akan  ditempuh  oleh  pihak  bank  adalah:  (1)  Dilakukannya penagihan  secara  intensif;  (2)  Pemberian  Surat  Peringatan  1,  2,  dan  3.  Surat  peringatan  1 diberikan  kepada  nasabah  yang  telah  mengalami  keterlambatan  pembayaran  selama  30  hari. Sedangkan  surat  peringatan  kedua  dikeluarkan  apabila  nasabah  terlambat  melakukan pembayaran  lebih  dari  60  hari.  Adapaun  surat  peringatan  3  dikeluarkan  apabila  nasabah mencapai  keterlambatan  pembayaran  hingga  90  hari;  (3)  Penawaran  restrukturisasi  akad  (jika nasabah berkenan), yaitu pembaharuan akad dengan akad yang lain dan - misalnya pembaharuan akad  murabahah  dengan  akad  mudharabah  dan  sebagainya  -  angsuran  disesuaikan  dengan kemampuan nasabah; (4) Penawaran jual jaminan secara sukarela; dan (5) Lelang jaminan.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  pasal  124  disebutkan  bahwa:  (1)  Sistem pembayaran  dalam  akad  murabahah  dapat  dilakukan  baik  secara  tunai  maupun  cicilan  dalam jangka  waktu  yang  disepakati  antara  nasabah  dengan  pihak  bank;  (2)  Dalam  hal  pembeli mengalami  penurunan  kemampuan  untuk  pembayaran  cicilan,  maka  nasabah  dapat  diberi keringanan  oleh  pihak  bank;  dan  (3)  Keringanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tersebut
dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  konversi  dengan  membuat  akad  baru  untuk  penyelesaian kewajiban. Apabila dilihat dari prosedur penyelesaian masalah pada pasal 124 ini, maka prosedur yang  ditempuh  oleh  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro  tersebut  telah  sesuai  dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 124.
Apabila  nasabah  tidak  bersedia  melakukan  restrukturisasi  akad,  maka  pihak  bank menawarkan  agar  dilakukannya  pelelangan  terhadap  harta  yang  menjadi  jaminan  pada  akad murabahah  tersebut.  Perlu  dipahami  bahwa  pelelangan  dilakukan  tidak  berdasarkan  pada habisnya  masa  pengembalian  utang  (masa  angsuran),  tetapi  pada  keterlambatan  pembayaran hingga 90 hari. Artinya, meskipun masa pelunasan belum habis, pelelangan harta jaminan akan tetap dilakukan jika nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran hingga 90 hari.
Dalam  fatwa  DSN-MUI  Nomor  4  Tahun  2000  Tentang  Murabahah  pada  bagian  kelima poin (2) disebutkan bahwa apabila nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau j ika salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya,  maka penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Selanjutnya pada bagian keenam  fatwa  tersebut  mejelaskan  bahwa  apabila  nasabah  telah  dinyatakan  pailit  dan  gagal menyelesaikan  utangnya,  bank  harus  menunda  tagihan  utang  sampai  ia  menjadi  sanggup  kembali, atau  berdasarkan  kesepakatan. 23 Apabila  prosedur  penyelesaian  masalah  yang  ditempuh  oleh  Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro tersebut dilihat berdasarkan fatwa DSN-MUI tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prosedur tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena penyelesaian hanya dilakukan  dengan  cara  melelang  aset  yang  menjadi  jaminan  akad  murabahah  tersebut,  tanpa melibatkan Badan Arbitrasi Syari’ah atau musyawarah terlebih dahulu.
Selain itu, pelelangan yang dilakukan tidak berdasarkan pada habisnya masa pengembalian utang  (masa  angsuran),  tetapi  pada  keterlambatan  pembayaran  hingga  90  hari,  berarti  bahwa meskipun  masa  pelunasan  belum  habis,  pelelangan  harta  jaminan  akan  tetap  dilakukan  jika nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran hingga 90 hari. Hal ini sama artinya dengan bank  tidak  memberi  waktu penundaan  tagihan  utang  sampai  ia  menjadi  sanggup  kembali,  atau berdasarkan  kesepakatan.  Semestinya  pelelangan  dilakukan  setelah  masa  pembayaran  utang  telah habis,  bukan  diukur  dari  keterlambatan pembayaran  angsuran  hingga  90  hari.  Menurut  penulis praktek penyelesaian  masalah  yang  ditempuh  oleh  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro  secara umum tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah.
23 fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah bagian kelima poin (2) dan bagian keenam.
Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah  pada pasal 55 disebutkan  bahwa:  (1)  Penyelesaian  sengketa  Perbankan  Syariah  dilakukan  oleh  pengadilan dalam  lingkungan  Peradilan  Agama;  (2)  Dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan penyelesaian  sengketa  selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelesaian  sengketa dilakukan  sesuai  dengan  isi  Akad;  dan  (3)  Penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Dalam  kaitannya  dengan  prosedur  penyelesaian  masalah  kredit  macet  pada  Bank  Syariah Mandiri  KC  Bojonegoro  tersebut,  apabila  pelelangan  dilakukan  setekah  habis  masa  angsuran, menurut  penulis  tidak  menjadi  masalah,  yang  mnejnadi  masalah  adalah  ketika  pelelangan dilakukan sebelum masa angsuran berakhir. Pada dasarnya semua akad syari’ah tidak berbasis bunga, sehingga  semestinya  tidak  ada  pengaruh  waktu.  Maka dalam  Ekonomi  Syariah,  terdapat  prinsip  tidak boleh  ada time  velue  of  money yaitu  prinsip  yang  menyebutkan  bahwa  uang  sebesar  satu  rupiah  yang diterima saat ini, lebih bernilai dibanding satu rupiah yang akan diterima pada waktu yang akan datang, karena  prinsip  ini  merupakan  ciri  dari  transaksi  konvensional  yang  menjalankan  prinsip  bunga  yang ribawi; Dengan kata lain bahwa dalam akad mudabahah secara hukum tidak dapat dibenarkan eksekusi lelang atas Hak Tanggungan  atas dasar Wanprestasi atau keterlambatan pembayaran angsurandi tengah- tengah  masa  angsuran  masih  berjalan  atau  masa  angsuran  belum  berakhir.  Jika  demikian  sama  halnya menjalankan time-velue  of  money yang  merupakan  ciri  menjalankan riba  al-nasi’ah yaitu  riba  karena penagguhan.  Dengan  kata  lain,  bahwa  dalam  eksekusi  lelang  atas  Hak  Tanggungan  untuk  pembayaran seluruh  harga  yang  disepakati  harus  menunggu  sampai  berakhirnya  masa  angsuran.  Berdasarkan argumentasi  ini  dapat  penulis  simpulkan  bahwa prosedur  penyelesaian  masalah  kredit  macet  pada Bank  Syariah  Mandiri  KC  Bojonegoro  tersebut  selain  tidak  sejalan  dengan  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah  pada pasal 55 poin (3) di atas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  kajian  di  atas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  secara  umum  pelaksanaan pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Rumah  dengan  akad  murabahah  di  Bank  Syariah  Mandiri  KC Bojonegoro  tidak  sesuai  dengan  Hukum  Ekonomi  Syariah  karena  adalah  beberapa  realitas berikut  ini:  (1)  Pelaksanaan  pembiayaan  yang  dilakukan  adalah  pembiayaan  murabahah  bil wakalah, tetapi tidak ada akad wakalah; (2) Pelaksanaan wakalah berupa pembelian barang objek akad  dilakukan  tidak  atas  nama  bank  sebagai  penjual,  tetapi  atas  nama  pembeli;  dan  (3) Pengadaan  objek  akad  dilakukan  setelah  akad  murabahah  selesai;  dan  (4)  Pelaksanaan
pelelangan  aset  jaminan  dilakukan  tidak  berdasarkan  pada  telah  habisnya  masa  angsuran, melainkan  berdasarkan  keterlambatan  pembayaran  angsuran  selama  90  hari  jika  nasabah  tidak bersedia  melakukan  restrukturisasi  akad.  Menurut  pendapat  penulis,  agar  akad  jual  beli murabahah dan pelaksanaannya sah menurut Hukum Ekonomi Syariah, maka harus dilaksanakan secara  benar-benar  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Hukum Ekonomi Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Kasani, Abu Bakar Ibn Mas’ud. Bada’i wa al-Sana’ fi Tartib al-Syara’i , Jilid 4. Beirut: Dar Al-Arabi, t.th.
Al-Qardhawi, Yusuf. Halal wa Haram fi al-Islam . Kairo: Dar al-Makrifah, tth.
Al-Syaukani Muhammad bin Ali. Naylul Authar, juz 6. ttp: Dar al-Fikr, tth. Amar, Faozan. Ekonomi Islam, Suatu Pengantar. Jakarta: Uhamka Press, 2016.
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta : Gema Insani Press, 2016.
Antonio, Syafi’i. Apa dan Bagaimana Bank Islam . Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
Arifin Zainal. Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya . Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000.
Biro  Perbankan  Syariah  Bank  Indonesia. Produk  Perbankan  Syariah .  Jakarta:  Karim  Business Consulting, 2001.
DeskTraining, Produk dan Jasa BSM , Jakarta: PT. Bank Syariah Mandiri, 2010.
Djamil, Fathurrahman. Hukum Ekonomi Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Doi, Abdurrahman I. Shariah: The Islamic Law . Kuala Lumpur-AS Noordeen, 1984.
Hasan , M. Iqbal. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
Lubis, Suhrawardi K. Hukum Perjanjian Dalam Islam .(Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Mannan, M. A. Ekonomi Islam: Teori dan Praktek . Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2016.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2014.
Muhammad. Manajemen Dana Bank Syariah . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Muslih, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalah . Jakarta: Amzah, 2013.
Nawawi, Ismail. Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer . Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
Purhantara, Wahyu. Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014. Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir al-Manar , jilid 3. Mesir: Dar al-Manar, 1376 H.
Sabiq, Sayid. Fiqh Sunnah . Jilid 11. Bandung: PT al-Ma’arif, 1987.
Shomad,  Abd. Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia .  Jakarta: Kencana, 2010.
Suadi, Amran. Abdul Manan Ilmuan dan praktisi Hukum kenangan sebuah perjuangan . Jakarta Kencana 2016.
Syafe’i, Rahmat. Fiqh Muamalah . Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.