Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149

## Makna Kesadaran Perpajakan dalam Perspektif Fenomenologi

## Yaya Sonjaya
Program Doktor Ilmu Akuntansi, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur yaya.sonjaya-2022@feb.unair.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan
: 13 Desember 2023
Disetujui : 30 Desember 2023 Dipublikasikan  : 1 Januari 2024

## ABSTRACT
This  research  was  carried  out  to  interpret  an  understanding  of  tax  awareness  from  a phenomenological perspective. The findings from this research can contribute to developing the concept of tax awareness and be useful for tax policymakers. Using a qualitative approach, this research  involved  three  individual  taxpayers  in  Jayapura  City.  The  paradigm  underlying  this research is an interpretive paradigm with Husserl's transcendental phenomenological approach. Data  was  collected  through  in-depth  interviews  and  observations.  From  this  research,  it  is understood that tax awareness arises because of compulsion. Taxpayers are in a dilemma, feeling pressured to carry out their tax obligations for fear of sanctions. Therefore, they choose to fulfill their obligations as taxpayers out of compulsion. This forced behavior impacts the morality of the taxpayer himself.
Keywords: Kesadaran; Perpajakan; Fenomenologi; Kepatuhan; Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN
Kurangnya  kesadaran  perpajakan  oleh  masyarakat  indonesia  telah  menjadi  perhatian  serius pemerintah  saat  ini  sehingga  mendorong  berbagai  upaya  pemerintah  untuk  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  urgensi  pajak  dalam  mendorong  pertumbuhan  nasional (Rohmawati & Rasmini, 2012; Fitria et al., 2021; Lannai et al., 2020). Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah menerapkan sistem self assessment, masyarakat memiliki tanggung jawab penuh  dalam  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  pajak  sesuai  peraturan  perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan perlunya keterlibatan proaktif pemerintah melalui pendekatan seperti  penyuluhan,  sosialisasi,  dan  pelatihan  intensif  untuk  meningkatkan  kesadaran  pajak masyarakat (Hamid et al., 2022; Rizkiani, 2022; Bazley et al., 2022; Acton et al., 2022).
Pajak menjadi elemen integral dalam ekonomi suatu negara, menyediakan dana yang penting untuk  mendukung  berbagai  program  dan  kebijakan  pemerintah.  Di  tengah  dinamika  struktur perpajakan,  perhatian  terhadap  kesadaran  perpajakan  muncul  sebagai  faktor  kunci  yang memengaruhi keberhasilan sistem ini. Kesadaran perpajakan melibatkan pemahaman dan kesiapan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian seperti (Ermawati et al., 2022; Fitria et al., 2021; Pasolo et al., 2023) telah mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan kesadaran  perpajakan,  namun  belum  secara  menyeluruh  mendekonstruksi  pengalaman  subjektif individu dalam konteks perpajakan.
Pemahaman pajak dapat mendorong kepatuhan dan pendekatan yang cerdas terhadap kebijakan pajak  (Susanto,  2018).  Kesadaran  pajak  diakui  sebagai  masalah  persepsi  pribadi,  mendorong peneliti untuk menggunakan metodologi fenomenologi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya kesadaran pajak melalui sudut pandang pengalaman subjektif individu, dengan harapan memberikan wawasan lebih dalam tentang kesadaran pajak sebagai kerangka kerja alternatif yang dapat mendefinisikan kembali makna kesadaran wajib pajak (Hamzah & Muslim, 2018). Studi ini berupaya mengisi kekosongan pengetahuan ini dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang  makna  kesadaran  perpajakan  dari  perspektif  fenomenologi.  Hasil  dari  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  bagi  pembuat  kebijakan perpajakan,  menyadari  betapa  pentingnya  kesadaran  pajak  bagi  penerimaan  pajak  dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149
kesejahteraan nasional.

## STUDI LITERATUR

## Fenomenologi Husserl
Kami mengadopsi teori Husserl sebagai landasan fenomenologi untuk mengeksplorasi makna dari  realitas  di  lapangan  (Ricoeur,  1971).  Edmund  Husserl,  seorang  ahli  matematika, menyampaikan  pandangan  filosofis  bahwa  aktivitas  menghitung  dan  mengukur  hanya  berkaitan dengan hal-hal empiris semata, dan objek yang dikenal secara empiris belum dapat mengungkapkan esensi  makna  yang  sebenarnya.  Husserl  menyoroti  peran  sentral  kesadaran  dalam  proses pengenalan  sesuatu,  yang  dimungkinkan  melalui  arahannya  pada  objek.  Fenomenologi,  sebagai metode pemikiran yang memfokuskan pada fenomena manusiawi, pertama kali dikembangkan oleh Husserl  di  Universitas  Jerman  sebelum  Perang  Dunia  I.  Istilah  "fenomenologi"  sendiri diperkenalkan  oleh  J.H.  Lambert  pada tahun  1764,  dan  kemudian  diadopsi  oleh Immanuel  Kant dan  Brentano.  Brentano  membedakan  fenomena  sebagai  sesuatu  yang  terjadi  dalam  pikiran, mengidentifikasi perbedaan antara fenomena mental dan fisik.
Teori  Husserl,  yang  termasuk  dalam  kategori  fenomenologi  transendental,  merubah  makna fenomena  dengan  memasukkan  konsep  noumena  (Ricoeur,  1971).  Husserl  percaya  bahwa keberadaan dan proses pengenalan dunia luar merupakan permasalahan filosofis utama yang perlu diungkap. Fenomenologi transendental Husserl menggambarkan pendekatan berfilsafat yang tidak hanya  membahas  sumber  pengetahuan,  tetapi  juga  mencari  makna  inti  dari  objek  dan  ego transendental sebagai sumber kesadaran (Zahavi, 2003). Dari segi ontologi, Husserl menekankan pentingnya  kembali  pada  objek  itu  sendiri,  memberikan  kesempatan  bagi  objek  untuk  berbicara melalui  deskripsi  fenomenologis.  Objek  dalam  fenomenologi  transendental  dapat  berupa  objek yang  konkret  atau  tidak  konkret,  seperti  objek  kognitif  atau  konsep.  Dalam  epistemologi, fenomenologi  Husserl  memanfaatkan  intuisi  sebagai  alat  untuk  mengungkap  kebenaran  dan pengetahuan. Pendekatan ini memungkinkan penemuan makna objek dengan pemikiran yang bebas dari  pengaruh  teori  atau  konsep  yang  sudah  ada,  sehingga  kesadaran  subjektif  murni  dapat mengekspos realitas yang sebenarnya. Dengan memahami fondasi filosofis fenomenologi Husserl, penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  makna  kesadaran  perpajakan  melalui  deskripsi fenomenologis, memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang realitas di lapangan penelitian.

## Teori Konstruksi Sosial (Social Contruction)
Teori konstruksi sosial dari pendekatan fenomenologi muncul sebagai respons terhadap teori- teori dalam paradigma fakta sosial (Berger & Luckmann, 2023). Max Weber kemudian mengadopsi fenomenologi  ke  dalam  teori  sosial  untuk  menganalisis  fenomena  sosial.  Teori  struktural fungsional  dalam  paradigma  fakta  sosial,  melebih-lebihkan  peran  struktur  dalam  memengaruhi perilaku  manusia,  dengan  menganggap  setiap  struktur  dalam  sistem  sosial  berfungsi  secara fungsional terhadap yang lain. Namun, dalam pandangan konstruktivis sosial, manusia tidak hanya dianggap sebagai hasil dari struktur sosial, tetapi juga sebagai agen yang secara aktif terlibat dalam konstruksi realitas sosial ( Knoblauch & Wilke, 2016) . Fokus utama konstruktivis sosial adalah pada kesadaran individu dan makna yang diberikan oleh mereka terhadap perilaku mereka. (Berger & Luckmann, 2023) membedakan antara "kenyataan" dan "pengetahuan" dalam menjelaskan realitas sosial.  Mereka  mendefinisikan  realitas  sebagai  kualitas  yang  ada  dalam  realitas  yang  diakui memiliki keberadaan independen, tidak bergantung pada kehendak individu (Yohana & Always, 2016).  Di  sisi  lain,  pengetahuan  adalah  keyakinan  bahwa  realitas  tersebut  nyata  dan  memiliki karakteristik spesifik. Menurut mereka, proses sosial adalah tindakan dan interaksi di mana individu secara terus-menerus menciptakan realitas bersama secara subyektif.
Konstruktivisme memiliki akar filosofis jauh ke belakang, sejak zaman Sokrates dan Plato, dan menjadi  lebih  konkret  dengan  kontribusi  Aristoteles.  Berger  &  Luckmann,  (2023)  mengadopsi konsep-konsep Aristoteles, yang mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan bahwa logika dan fakta adalah kunci pengetahuan. Dalam teori konstruksi sosial, proses dialektika yang dijelaskan  oleh  Berger  melibatkan  tiga  tahap  atau  momen:  eksternalisasi,  objektivasi,  dan internalisasi  (Widodo,  2007).  Eksternalisasi  adalah  usaha  manusia  untuk  mengekspresikan  diri dalam dunia, baik secara mental maupun fisik. Objektivasi terjadi ketika hasil dari eksternalisasi diakui sebagai realitas objektif yang terpisah dari individu. Internalisasi adalah penyerapan kembali
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149
dunia  objektif  ke  dalam  kesadaran  individu,  mempengaruhi  struktur  dunia  sosial.  Proses internalisasi dapat terjadi melalui sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer, yang dialami pada  masa  kanak-kanak,  memainkan  peran  penting  dalam  membentuk  identitas  individu. Sosialisasi sekunder, yang terjadi pada usia dewasa dan melibatkan interaksi dalam dunia publik, juga memengaruhi proses internalisasi. Identitas, menurut Berger dan Luckman, terbentuk melalui dialektika antara individu dan masyarakat, dan merupakan hasil dari proses sosial. Teori konstruksi sosial  memberikan  perspektif  yang  lebih  dinamis  terhadap  realitas  sosial,  mengakui  peran  aktif individu dalam menciptakan dan menginterpretasikan realitas mereka (Dalimoenthe, 2021).

## Teori Kesadaran
Pada awal abad ke-20, kesadaran dianggap sebagai topik yang tidak ilmiah dan diabaikan oleh ideologi  dominan  pada  masa  itu,  yaitu  behaviorisme  (Skinner,  1959).  Behaviorisme  lebih menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara empiris, sementara aspek-aspek internal seperti kesadaran diabaikan (Sumanto, 2014). Kesadaran didefinisikan sebagai siuman atau kesadaran akan perilaku, di mana pikiran sadar mengatur akal dan membuat pilihan terhadap nilai- nilai  seperti  baik  dan  buruk,  indah  dan  jelek,  dan  sebagainya  (Putri,  2020).  Kesadaran  adalah pikiran  sadar  yang  mengatur  akal  (Smith,  1987).  Kesadaran  dengan  metafora  seperti  nyala  api, spotlight, sungai yang mengalir, alur pikiran, atau jalur cahaya sebelum film dimainkan (Bruner & Feldman,  1996).  Kesadaran  adalah  kondisi  kesiapan  mental  seseorang  dalam  menanggapi rangsangan dari luar maupun dari dalam (Hastjarjo, 2005).
Tingkat  kesadaran  seseorang  dianggap  mencerminkan  kualitas  jiwa  (Saifuddin,  2022) . Terdapat empat tingkat kesadaran pada manusia. Pertama, Kesadaran Inderawi, yang terbatas pada kemampuan  indera  dan  hanya  dapat  memahami  hal-hal  yang  bersifat  nyata  dan  materi.  Kedua, kesadaran rasional, yang menggunakan pikiran untuk menjangkau hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh  indera,  memungkinkan  manusia  untuk  mengambil  kesimpulan  di  luar  kemampuan  indera. Ketiga, kesadaran spiritual, terjadi ketika pikiran rasional tidak mampu menjelaskan fenomena, dan manusia naik ke tingkat kesadaran spiritual yang menyadari keberadaan sesuatu yang maha dahsyat di balik yang tidak terjangkau oleh rasio. Keempat, kesadaran tauhid, merupakan tingkat kesadaran tertinggi manusia, yang timbul setelah pendalaman spiritual dan terjadi pada hati yang bersih dan didasari oleh agama dan iman kuat terhadap Tuhan.
Hubungan erat antara kesadaran dan akal juga ditekankan, karena keduanya berperan dalam menentukan kualitas jiwa manusia. Akal mencakup seluruh potensi kecerdasan manusia, sementara kesadaran melibatkan keadaan sadar dan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan sekitarnya. Dalam  konteks  pajak,  pemahaman  tentang  kesadaran  dan  pajak  memiliki  implikasi  pada pemahaman manusia terhadap dirinya sendiri dan perannya dalam masyarakat, serta keterlibatan dalam proses keuangan negara (Handayani & Susanti, 2018). Pajak melibatkan aspek penerimaan dan  regulasi  keuangan  negara,  dengan  sistem  pemungutan  pajak  yang  berbeda  seperti  official assessment system, self-assessment system, dan withholding system (Hamid, 2019). Wajib pajak, yang melibatkan pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, memiliki peran penting dalam  pelaksanaan  pengenaan  dan  pemungutan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan pajak. Undang-undang perpajakan No. 28 Tahun 2007 menetapkan bahwa wajib pajak mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Dengan demikian, pemahaman tentang  kesadaran  dan  pajak  memberikan  kontribusi  pada  pemahaman  manusia  tentang  dirinya sendiri  dan  peranannya  dalam  masyarakat,  serta  keterlibatannya  dalam  proses  keuangan  negara. Setiap anggota masyarakat maupun Individu, berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka alami  melalui  sosialisasi,  dan  memungkinkan  mereka  melakukan  interaksi  dan  komunikasi (Yusanto,  2020).  Setiap  individu  bisa  saja  mempunyai  kesadaran  maupun  konstruksi  pemikiran yang berbeda-beda atas suatu realitas berdasarkan pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu yang akan menafsirkan realitas itu dengan kesadarannya masing-masing  (Muslich,  2008).  Hal  ini  yang  akan  diuji  dalam  penelitian  ini  melalui  analisis fenomenologi. Fenomenologi diyakini dapat memberikan gambaran bagi peneliti untuk memahami bagaimana subjek menginterpretasikan suatu hal dan berperilaku sesuai dengan interpretasi mereka (Gunawan, 2022). Penelitian ini diharapkan mampu menjangkau penjelasan yang mungkin terbatas jika diukur dengan matematika atau statistika sehingga dapat memberikan hasil yang lebih reflektif dalam  mengungkap  makna  kesadaran  perpajakan,  mengingat  adanya  dinamika  perilaku  social dimasyarakat.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  fokus  pada  pengalaman  subjektif dalam  kehidupan  sosial,  dengan  tujuan  memahami  kesadaran  perpajakan  di  Kota  Jayapura (Kamayanti, 2020). Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang timbul dari masalah sosial (Sweetman, Badiee & Creswell, 2010). Peneliti berperan sebagai instrumen utama, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan informasi audiovisual. Kedekatan antara peneliti dan informan dianggap penting untuk membangun emosi dan  keterbukaan  terkait  permasalahan  yang  menjadi  fokus  penelitian.  Studi  ini  mengusung paradigma  interpretif  yang  menekankan  pengalaman  subjektif  melalui  fenomena  sehari-hari, melihat realitas sebagai intersubjektif, terbentuk melalui interaksi sosial dan empati terhadap orang lain. Penelitian ini mengadopsi fenomenologi transendental, menekankan pengalaman subjektif dan menghindari  pengaruh  teori  atau  pengetahuan  lain  yang  dapat  mengganggu  pemahaman  gejala yang muncul. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mencari pemahaman mendalam dari pengalaman  informan,  dengan  pertanyaan  diajukan  secara  mendalam,  menganggap  informan sebagai sumber penilaian dan pemahaman autentik.
Informan penelitian ini adalah wajib pajak individu di Kota Jayapura yang dipilih secara sengaja. Kriteria  pemilihan  informan  melibatkan  pengalaman  langsung,  kemampuan  mendeskripsikan fenomena,  keterlibatan  dalam  penelitian,  kesiapan  untuk  diwawancarai,  dan  persetujuan  untuk publikasi hasil penelitian. Terdapat tiga informan dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Daftar Informan No Subjek Informan Pekerjaan 1 Mus Pengusaha 2 Juda PNS 3 Mabeda Dosen
Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)
Penelitian ini mengadopsi metode fenomenologi transendental dengan tiga tahapan reduksi, yaitu fenomenologis,  eidetis,  dan  transendental.  Pengumpulan  data  melibatkan  wawancara,  observasi, dokumentasi, dan informasi audiovisual langsung dari informan, dengan peneliti sebagai instrumen utama.  Informan,  yang  dipilih  dengan  sengaja  dan  dirahasiakan  namanya,  menjadi  fokus  utama dalam  mengungkap  makna  kesadaran  perpajakan  melalui  pengalaman  subjektif.  Analisis  data mencakup  noema,  epoche,  noesis,  intentional  analysis,  intuisi,  dan  eidetic  reduction.  Penelitian menekankan  pentingnya  kesesuaian  antara  objek  (kesadaran  wajib  pajak)  dan  subjek  (manusia) dalam  membentuk  realitas.  Keakuratan  data  ditekankan  melalui  uji  validitas  dan  reliabilitas  tes, dengan  strategi  seperti  triangulasi  dan  member  checking.  Proses  pembangunan  kepercayaan terhadap  keabsahan  data  melibatkan  perencanaan,  pengumpulan  data,  analisis  yang  terarah,  dan pemeriksaan validitas, menghasilkan laporan penelitian yang koheren dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL

## Perjalanan Menemukan Makna Dilematis Wajib Pajak
Setiap individu akan dihadapkan pada kemungkinan dari apa yang ia lakukan dan konsekuensi apa yang ia dapatkan dari hal tersebut. Setiap keputusan memiliki dampak dan risiko, dan individu harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Namun, bagaimana jika semua alternatif yang ada  tidak  menyenangkan  untuk  dipilih?  Beruntung  jika  di  antara  berbagai  pilihan  tersebut,  ada pilihan yang menyenangkan. Bagaimana jika semuanya tidak menyenangkan? Bagaimana jika itu seperti memakan buah simalakama? Jika kita makan, ibu yang mati; jika kita tidak makan, ayah yang mati. Hal ini bisa menimbulkan konflik batin seseorang, dilema. Mendengar kata dilema, yang terlintas di benak kita adalah perasaan bingung, bimbang, atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Dilema  adalah  situasi  problematis  yang  mengharuskan  orang  menentukan  pilihan  di  antara  dua kemungkinan  yang  sama-sama  tidak  menyenangkan  atau  tidak  menguntungkan.  Dilema  adalah situasi yang kompleks dan membingungkan. Peneliti menangkap pemahaman atas gejala tersebut,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149
menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  berada  pada  titik  dilematis  dalam  memenuhi  kewajibannya. Pemahaman ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan pertama dalam hal ini Pak Mus. Ungkapan awal:

## “Karna sa su punya NPWP. Berarti Sa harus bayar dan lapor depe pajak.” (Pak Mus)
Penuturan  ini  didasarkan  pada  wawancara  dengan  Pak  Mus,  seorang  pengusaha  perdagangan bahan  bangunan  dan  jasa  konstruksi  yang  relatif  muda  namun  bertekad  untuk  menjalankan usahanya  dengan  pengalaman  dari  orang  tua.  Sebelum  wawancara,  peneliti  menjelaskan  tujuan penelitian  dan  meminta  kesediaan  Pak  Mus,  yang  memiliki  hubungan  baik  dan  dekat  dengan peneliti,  memudahkan  terwujudnya  kesempatan  wawancara  mengingat  karakter  privasi  dan sensitivitas topik perpajakan. Pemahaman awal Pak Mus tentang kewajiban sebagai wajib pajak, diperoleh  dari  latar  belakang  pendidikannya  sebagai  lulusan  Sarjana  Ekonomi.  Dalam  konteks mendirikan  usaha,  beliau  mengakui  pentingnya  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP) sebagai  syarat  untuk  memperoleh  ijin  usaha.  Dari  dialog  tersebut,  terlihat  bahwa  kesediaan  Pak Mus  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak  dengan  memiliki  NPWP  adalah  bentuk  pengakuan langsung terhadap kewajibannya dalam konteks perpajakan.
Konsekuensi yang harus ditanggung oleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP adalah mematuhi segala  aturan  perpajakan  yang  berlaku  termasuk  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan pendapatannya untuk kepentingan pajak. Akan tetapi pajak ini menjadi kebimbangan sebagaimana tergambar dalam penuturan berikut:
“Ya…  berarti  tong  pu  pajak  ini  suka  tra  suka  torang  harus  bayar  karena  itu kewajiban torang sudah punya depe penghasilan...” (Pak Mus)
Lebih lanjut beliau menuturkan:
“Torang  juga  harus  mengurus  NPWP  itu,  kalau  torang  su  buka  usaha,  atau torang  mendirikan  usaha  harus  mengurus  perijinan  dan  lain-lainnya  e...  e... seperti  perijinan  depe  pu  SITU,  SIUP  dan  sebagainya,  biasanya  dorang  suka minta NPWP. Jadi otomatis harus mengurus kartu NPWP.” (Pak Mus)
Pak Mus dan Bapak Juda, dua individu dengan latar belakang dan situasi berbeda, menemukan diri  mereka  di  persimpangan  penting  terkait  kewajiban  perpajakan.  Pak  Mus,  sebagai  pemilik bisnis,  merasa  dilema  antara  mendaftarkan  bisnisnya  sebagai  wajib  pajak  atau  tidak.  Meskipun menyadari  tanggung  jawab  dan  risiko  sanksi,  ia  memilih  untuk  mematuhi  peraturan  dengan mendaftarkan  perusahaannya  sebagai  wajib  pajak  terdaftar.  Analogi  "buah  simalakama" menggambarkan kompleksitas pilihannya. Bapak Juda, seorang PNS, juga menghadapi keputusan perpajakan terkait potensi penghasilan tambahan. Meskipun konsisten dengan pemotongan PPh 21 oleh bendaharawan, ia memilih patuh terhadap hukum sebagai keharusan. Keduanya, Pak Mus dan Bapak Juda, menghadapi dilema serupa namun memilih jalur kepatuhan sebagai tindakan bijaksana dan sesuai dengan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak dan PNS.
“biasanya juga  torang,  kalau  ada kegiatan-kegiatan  seperti  kepanitiaan  kalau dapat depe honor dipotong langsung depe pajak, antara 5 sampai 15 persen, jadi yang torang nikmati sudah dipotong deng pajak final, biasanya seperti itu.” (Bapak. Juda)
Pengalaman  yang  dialami  oleh  Bapak  Juda  mencerminkan  realitas  bahwa  pajak  merupakan bagian integral dari kehidupan seorang individu dan tak terelakkan dalam struktur masyarakat suatu negara.  Pajak  bukan  sekadar  kewajiban  finansial,  melainkan  aspek  yang  senantiasa  hadir  dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan pajak menunjukkan perannya yang penting sebagai kewajiban melekat  bagi  setiap  warga  negara,  yang  terikat  oleh  undang-undang  negara.  Oleh  karena  itu, pembicaraan mengenai pajak tidak hanya membahas aspek finansial, tetapi juga membuka ruang untuk  refleksi  mengenai  aspek  hukum  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat.  Meskipun  diakui
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149
sebagai aturan yang mengikat, dampak pajak dapat dirasakan secara langsung oleh setiap individu, mengurangi ketersediaan penghasilan untuk kebutuhan pribadi, keluarga, atau aktivitas tambahan. Pajak,  meskipun  terkadang  dianggap  sebagai  tantangan  finansial,  tetap  menjadi  bagian  tak terpisahkan  dari  kewarganegaraan  dan  kewajiban  hukum,  mengingat  kontribusinya  terhadap pembangunan dan pemeliharaan negara. Sehingga, walaupun terdapat persepsi bahwa pajak dapat mengurangi penghasilan, realitasnya menunjukkan bahwa mematuhi kewajiban perpajakan adalah bagian integral dari tanggung jawab warga negara terhadap negara yang diatur oleh hukum. Hal ini diakui oleh wajib pajak, sebagaimana penuturan informan berikut:
“Hehehehe, memang torang depe penghasilan berkurang. Tapi kembali ke pasal pertama  totang  juga  harus  taat  aturan  sebagai  warga  negara  yang  baek,  apa deng pu pribahasa orang pajak itu. Orang bijak taat pajak.. begitu toch  pace” (Bapak. Juda)
Dari  penuturan  di  atas,  terlihat  bahwa  Bapak  Juda  merasakan  beban  yang  berat  dalam menanggung pajak, merasa tidak rela jika penghasilannya dipotong oleh pajak karena menyadari dampak penurunan pendapatan. Namun, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bapak Juda merasa  terikat  untuk  taat  pada  aturan  perpajakan  yang  ditetapkan  oleh  negara.  Situasi  ini mengungkapkan  bahwa  kewajiban  perpajakan  Bapak  Juda  lebih  dipengaruhi  oleh  status pekerjaannya  sebagai  PNS  daripada  kesadaran  atau  keinginan  pribadi.  Adanya  unsur  paksaan dalam terminologi pajak membuatnya sulit untuk menghindar dari kewajiban perpajakan. Pajak, sering dianggap sebagai berita kurang menyenangkan, dianggap dapat mengurangi penghasilan dan terasa tidak menyenangkan karena adanya unsur paksaan. Meskipun tidak menyukai pajak, warga negara  tetap  harus  mematuhi  aturan  perpajakan  yang  ditetapkan  oleh  negara.  Teori  atribusi menunjukkan bahwa perilaku menunaikan kewajiban perpajakan dalam kasus ini lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal (tuntutan regulasi) daripada keinginan internal. Dari pengalaman Bapak Juda dan  individu  lainnya,  terlihat  bahwa  sikap  terhadap  pajak  mencerminkan  rasa  pasrah  dan penyerahan  pada  nasib,  di  mana  wajib  pajak  merasa  harus  memilih  antara  mematuhi  aturan perpajakan  atau  tidak,  dengan  konsekuensi  yang  harus  ditanggung.  Situasi  ini  menggambarkan dilema  dan  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  wajib  pajak  dalam  mengambil  keputusan  untuk melindungi diri mereka.

## Ketakutan Wajib Pajak
Dalam konteks perpajakan, peran ketakutan menjadi elemen krusial yang mendorong individu untuk mematuhi aturan perpajakan. Jean-Paul Sartre menggambarkan ketakutan sebagai kesadaran yang  berusaha  menghilangkan  atau  menghindari  sesuatu  yang  dianggap  sebagai  ancaman. Kecemasan  dan  rasa  takut  dalam  konteks  perpajakan  sering  dikaitkan  dengan  perasaan  tidak menyenangkan,  kekhawatiran,  dan  ketidakamanan  terhadap  potensi  konsekuensi  atau  bahaya. Manusia secara alami cenderung melibatkan respons emosional, seperti kecemasan atau rasa takut, terhadap situasi yang dianggap berbahaya. Dalam literatur psikologi, ketakutan perpajakan dapat mencerminkan kekhawatiran terhadap sanksi atau hukuman yang mungkin diterima jika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Kesadaran akan potensi hukuman ini mendorong individu, seperti Pak Mus, untuk mematuhi aturan perpajakan demi mendapatkan legalitas usahanya. Pemahaman bahwa pelanggaran perpajakan dapat berakibat pada sanksi hukum menjadi pendorong utama kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, ketakutan terhadap konsekuensi hukuman menjadi faktor penting yang membentuk kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Hal ini sebagaimana tersirat dari pernyataan beliau berikut:
“...Nah, kalo torang  juga pu administrasi tra lengkap, totang juga nanti yang susah. Ya... kalau cuma usaha jualan pisang goreng depe pu rumah mungkin tra perlu  kitorang  urus  NPWP,  untuk  apa  juga.  Kan  bisa  liat  sendiri  bagimana torang pu usaha… kalau ada apa-apa juga urusannya juga deng administrasi.” (Pak Mus)
Dalam  penuturan  Bapak  Mus,  terlihat  bahwa  kekhawatiran  utamanya  terfokus  pada  dampak sanksi administrasi jika tidak memenuhi tuntutan aturan yang ditetapkan oleh negara. Perhatiannya
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149
lebih  tertuju  pada  persoalan  administratif,  seperti  kelengkapan  dokumen  dan  persyaratan  yang dibutuhkan. Kekhawatiran ini timbul dari kesadaran Bapak Mus terhadap potensi kesulitan dalam proses  administrasi  usahanya  jika  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  berlaku.  Dampak  langsung dari  kekhawatiran  ini  terhadap  kelangsungan  usaha  Bapak  Mus  membuatnya  menyadari  bahwa kurangnya  kelengkapan  administrasi  dapat  mengakibatkan  masalah  dalam  menjalankan  dan mengelola  usahanya  di  masa  depan.  Oleh  karena  itu,  kepatuhan  Bapak  Mus  terhadap  aturan perpajakan lebih dipicu oleh keinginan untuk melindungi kelangsungan usahanya dan menghindari kesulitan administratif yang mungkin timbul. Pemahaman Bapak Mus terhadap dampak potensial ini  mencerminkan  penolakan  terhadap  konsekuensi  yang  mungkin  diterima  di  masa  mendatang. Ketakutan  berlebihan  terhadap  risiko  sanksi  administrasi  menjadi  ciri  khas  pola  pikirnya, mengindikasikan bahwa pertimbangannya untuk mematuhi aturan perpajakan lebih terkait dengan ketakutan  akan  sanksi  administrasi  daripada  kesadaran  terhadap  kewajiban  perpajakan  secara umum.  Pandangan  ini  menciptakan  dinamika  di  mana  Bapak  Mus,  sebagai  wajib  pajak,  lebih cenderung  patuh  karena  kekhawatiran  akan  sanksi  administrasi,  dan  bukan  semata-mata  karena kesadaran dan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan. Dalam konteks ini, pola pikir Bapak Mus  mencerminkan  bahwa  faktor  ketakutan  dan  penolakan  terhadap  konsekuensi  menjadi pendorong utama kepatuhannya terhadap aturan perpajakan. Lebih lanjut beliau menuturkan:
“Nah, kalo NPWP itu kan torang urus sekali saja, kalo su aktif kitorang su aman, mau ada urus ijin usaha kapa, persyaratan atau apa torang mu usaha. Kalu so ada  NPWP  torang  su  aman  juga  itu,  berarti  so  tau  torang  pe  kewajiban membayar  deng  lapor  pajak.  Waktu  urus  NPWP  itu  juga  dari  kantor  pajak memang  su  kasih  tahu  bahwa  kewajibannya  torang  untuk  bayar  dan  laporkan pajak.” (Pak Mus)
Dari penuturan Pak Mus, "dorang" yang dimaksud adalah petugas fiskus, yang merupakan pihak yang  bertanggung  jawab  dalam  urusan  perpajakan.  Pak  Mus  menyatakan  pandangannya  bahwa bagi petugas fiskus, yang utama adalah bahwa wajib pajak harus menunaikan kewajibannya, tanpa terlalu memperdulikan apakah usaha yang dijalankan oleh wajib pajak tersebut berjalan lancar atau tidak.  Pengalaman  Pak  Mus  saat  mengurus  NPWP  menjadi  momen  kunci  di  mana  beliau  sadar bahwa mengurus NPWP sekaligus berarti mengakui kewajiban yang harus ditunaikan. Penuturan ini  memberikan  gambaran  bahwa  Pak  Mus  secara  sadar  mengakui  peran  penting  petugas  fiskus dalam  membangun  pemahaman  beliau  terhadap  hak  dan  kewajiban  sebagai  wajib  pajak.  Beliau menyadari bahwa kesadaran ini menjadi dasar dalam membuat pilihan dan menentukan tindakan, sejalan  dengan  konsep  Husserl  yang  menyatakan  bahwa  kesadaran  adalah  pikiran  sadar  yang mengatur akal. Pemahaman Pak Mus terhadap hak, kewajiban, dan sanksi pajak membentuk dasar perilakunya  yang  bersedia  untuk  taat  dalam  menunaikan  kewajibannya.  Kesadaran  akan konsekuensi pajak, seperti sanksi, turut mempengaruhi perilaku wajib pajak, termasuk Pak Mus, untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Dengan demikian, hubungan antara kesadaran akan hak dan  kewajiban  pajak  dengan  perilaku  patuh  dapat  diartikan  sebagai  hasil  dari  pemahaman  dan interaksi yang dibangun oleh Pak Mus dengan peran petugas fiskus dan aturan perpajakan. Hal ini sebagaimana penuturan Pak Mus berikut:
“… kita tidak mau tabrak kiri kanan deng aturan hukum. Karena kalu melawan hukum  torang    juga  yang  susah,  coba  kam  lihat  tra  sedikit  dorang-dorang  pe usaha banyak yang disegel.”
Dalam  perspektif  Islam,  ketaatan  merupakan  cerminan  orang  yang  beriman.  Sebagaimana dinyatakan dalam dalam Q.S An-Nisa ayat 59:
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  dan  rasulnya,  jika  kamu  benar  benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya.”
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149
Ayat di atas menegaskan pentingnya taat kepada pemerintah, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran. Pertama-tama, setiap Muslim diwajibkan taat kepada Allah Swt. dan mengikuti Rasul- Nya  sebagai  utusan-Nya.  Kedua,  Al-Quran  memerintahkan  taat  kepada  Ulil  Amri,  yang  dalam konteks  kehidupan  bernegara  diartikan  sebagai  pemimpin  atau  pemerintah  yang  mengurus kesejahteraan  masyarakat.  Ketaatan  kepada  pemerintah  diwajibkan  selama  tidak  bertentangan dengan  kehendak  Allah.  Pentingnya  ketaatan  terhadap  aturan  pemerintah  mencakup  kewajiban membayar  pajak,  yang  merupakan  aturan  yang  ditetapkan  untuk  kepentingan  umum.  Ketaatan terhadap  pajak  seharusnya  bersumber  dari  kesadaran  pribadi  dan  bukan  hanya  karena  paksaan. Meskipun  demikian,  pernyataan  Pak  Mus  mengindikasikan  adanya  ketakutan  terhadap  masalah hukum  di  masa  depan,  mungkin  karena  kurangnya  kesiapan  atau  ketidaksiapan  individu  untuk menghadapi  risiko  hukum.  Dalam  konteks  teori  perkembangan  moral  kognitif  Kohlberg, pandangan  dan  tindakan  Pak  Mus  dapat  diinterpretasikan  sebagai  berada  pada  tahap prakonvensional.  Pemikiran  dan  tindakan  masih  dipengaruhi  oleh  aturan  sosial,  ganjaran,  dan hukuman.  Ketaatan  terhadap  aturan  perpajakan  mungkin  lebih  didorong  oleh  keinginan  untuk menghindari sanksi dan risiko hukum daripada oleh kesadaran moral yang lebih tinggi. Pandangan dan tindakan Pak Mus mencerminkan kompleksitas hubungan antara ketaatan kepada pemerintah, pemahaman agama, dan pertimbangan moral dalam konteks perpajakan.
Apa  yang  dirasakan  leh  Pak  Mus  ini  senada  dengan  apa  yang  dialami  oleh  Ibu  Mabeda. Pemahaman ini ditemui disela-sela wawancara dengan Ibu Mabeda. Ungkapan awal:
“Sebenarnya sosialisasi pemerintah su pernah ada… dari kantor pajak bahwa kita harus mengisi SPT tahunan, tapi waktu itu sudah selesaikan sekalian waktu dari pajak bantu torang untuk mengisi SPT.” (Ibu Mabeda)
Ibu Mabeda memberikan jawaban di atas sebagai jawaban atas pertanyaan peneliti tentang motif di  balik  pelaporan  SPT.  Ibu  Mabeda  adalah  seorang  pengajar  di  Universitas  Kapete  (Nama Samaran),  sebuah  institusi  pendidikan  tinggi  di  Kota  Jayapura.  Pada  tahun  2014,  ia  memulai perjalanan profesionalnya dengan menjabat sebagai sekretaris Program Studi Akuntansi, yang ia pegang selama kurang lebih dua tahun. Peneliti mengenal Ibu Mabeda sebagai pribadi yang rajin dan terampil. Selain menjalankan kewajibannya sebagai dosen dan sekretaris program studi, ia juga aktif terlibat dalam banyak proyek penelitian, termasuk salah satunya yang berfokus pada instruktur pemula.  Kesaksian  Ibu  Mabeda  menunjukkan  bahwa  beliau  terlibat  dalam  sosialisasi  dengan otoritas pajak. Namun, ia dapat melakukan proses aplikasi dengan bantuan mahasiswanya, yang juga bekerja di KPP Pratama Jayapura. Ia sengaja menunjukkan bahwa orang lain mempengaruhi komitmennya untuk memenuhi tanggung jawab melaporkan pajaknya. Faktor eksternal mendorong perilaku Ibu  Mabeda. Akibatnya, hal ini memotivasi dia untuk melaporkan pajaknya. Selain itu, beliau juga menyatakan:
“Jadi  begini  ya,  pertama  saya  sebagai  pengajar  harus  bisa  kasih  contoh  dan berusaha  menghindari  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  sanksi  pajak,  karena kemarin  sudah  disampaikan  oleh  petugasnya.  Kan  saya  bekerja  di  yang mempunyai  lembaga  hukum,  jadi  otomatis  setiap  aktivitas  pendapatan  saya apalagi  yang  berhubungan  dengan  penelitian  pasti  membutuhkan  NPWP,  nah dengan melaporkan pajak saya juga kan mencegah hal yang tidak saya inginkan lebih baik saya laporkan SPT... kalo nanti sa pu honor dari meneliti disitukan Sa harus  bayar  pajak…  karena  kalo  saya  tidak  melaporkan  SPT  berarti  sa  bisa dikenakan dengan sanksi, denda atau sebagainya, untuk menghindari makannya sa laporkan. aaa... kebetulan saya sudah melaporkan SPT dan pajak saya nihil, sa pu penghasilan juga tidak kena pajak karena masih dibawah PTKP. Tapi kalo ada  penelitan  otomatis  saya  harus  bayar  pajak  sesuai  honor  sa  terima.”  (Ibu Mabeda)
Sebagai  seorang  pendidik  yang  dipekerjakan  oleh  sebuah  organisasi  legal,  Ibu  Mabeda  akan menghadapi tantangan untuk menghindari pajak. Ia merasa bahwa semua sumber penghasilannya, termasuk  pekerjaannya  sebagai  instruktur  dan  kegiatan  penelitiannya  yang  didanai  oleh pemerintah, terkait  erat  dengan  masalah  pajak.  Rasa  diawasi  menimbulkan  kecemasannya.  Oleh
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149
karena  itu,  menurut  perspektif  Ibu  Mabeda,  sangat  penting  untuk  melaporkan  pajak,  meskipun jumlahnya  nol,  untuk mencegah  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Hal  ini muncul  dari  pemahaman akan sanksi yang akan diterima jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya sebagai pembayar pajak.  Berdasarkan  pengalaman  di  atas,  pelaporan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Ibu  Mabeda tampaknya  hanya  merupakan  persyaratan  prosedural  yang  hanya  berfokus  pada  menghindari denda.  Padahal,  pekerja  atau  karyawan  wajib  memiliki  NPWP  dan  mengungkapkan penghasilannya untuk kepentingan perpajakan. Pelaporan pajak ini menjamin keamanan organisasi dan menjaga kesejahteraan finansial individu. Ibu Mabeda memiliki perspektif yang sama dengan Pak Mus, yang ragu-ragu atau takut untuk membahas masalah sanksi pajak. Akibatnya, ada usulan untuk melapor untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan. Selain itu, Ibu Mabeda menyatakan:
“Ya… Kalo saya tidak melaporkan, kan saya juga dapa denda, trus kalu misalnya nanti mengajukan kredit sa bisa bermasalah. Jadi begitu konsekuensinya kalu sa tra lapor”.
(Ibu Mabeda)
Kisah di atas menyiratkan kepada para peneliti bahwa insentif Ibu  Mabeda untuk melaporkan pajaknya berasal dari masalah administratif. Oleh karena itu, hal ini memperkuat ketakutannya akan konsekuensi  rasional  yang  mungkin  terjadi  di  masa  depan  jika  ia  gagal  memenuhi  tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Tidak diragukan lagi, ada korelasi yang tidak dapat disangkal antara pajak dan manajemen keuangan.  Pelaporan pajak terkait erat dengan setiap aspek kegiatan yang berhubungan dengan kredit publik. Hal ini juga diperlukan sebagai perwujudan warga negara yang terpuji, yang menandakan bahwa seseorang dapat memenuhi tugas dan kewajibannya dengan tepat dan akurat. Dengan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaporan pajak yang dilakukan oleh Ibu  Mabeda  hanyalah  sebuah  kewajiban  prosedural.  Pemenuhan  kewajiban  perpajakan  semata- mata dilakukan untuk menjamin keamanan individu. Hal ini terjadi karena kesadaran wajib pajak akan konsekuensi yang harus mereka hadapi jika melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Para peneliti percaya bahwa rasa takut merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan penolakan wajib  pajak  untuk menerima  hukuman.  Namun  demikian,  ketakutan ini memotivasi  wajib  pajak untuk  secara  proaktif  menghindari  hukuman  dan  mengurangi  konsekuensi  potensial  dengan memenuhi kewajiban pajak mereka melalui pembayaran dan pelaporan yang akurat. Wajib pajak mengantisipasi bahwa hal ini akan memberikan rasa aman.

## Sebuah Gambaran Realita Wajib Pajak; Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula
Ungkapan  'sudah  jatuh  tertimpa  tangga'  secara  tepat  menggambarkan  keadaan  yang  tidak menguntungkan yang dihadapi oleh wajib pajak, yang tampaknya sedang mengalami beberapa kali musibah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "jatuh" berarti turun atau meluncur ke bawah dengan  cepat  karena  pengaruh  gravitasi,  baik  ketika  masih  bergerak  maupun  setelah menyentuh tanah,  dan  lain-lain.  Namun  demikian,  kata  "jatuh"  dalam  konteks  ini  tidak  berkaitan  dengan tindakan  fisik  seseorang  yang  diposisikan  di  lantai,  tanah,  atau  permukaan  yang  lebih  rendah lainnya. Namun, istilah "jatuh" dalam konteks ini merujuk pada keadaan yang digambarkan oleh informan sebagai wajib pajak. Istilah ringkas ini merangkum pengertian yang lebih luas tentang wajib pajak yang tampaknya mengalami kesulitan atau menganggap diri mereka kurang beruntung. Pajak merupakan kewajiban bagi warga negara yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, karena mereka  harus  memenuhi  tanggung  jawabnya  untuk  membayar  pajak  kepada  negara.  Untuk meningkatkan pengumpulan pajak, pemerintah dengan sigap menyediakan layanan yang mudah, seperti sistem online, untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Namun demikian, tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pajak  secara  langsung  berdampak  pada  pendapatan  masyarakat, karena pajak merupakan bagian yang harus dialokasikan oleh wajib pajak dari pendapatan mereka. Hal ini mengacu pada konsep "jatuh tertimpa tangga", seperti yang digambarkan dalam peribahasa yang telah disebutkan sebelumnya, seperti yang dikatakan oleh Pak Mus.
“…Kan  e…  torang  ini  pedagamg  berusaha  untuk  memenuhi  kewajiban, maksudnya  sebagai  mata  pencaharian.  Mungkin  bagi  orang  pajak  atau pemerintah itu  potongan  pajak tidak seberapa,  tapi  bagi  kitorang  dengan  tarif pajak lumayan berat. Depe penghasilan otomatis berkurang...”
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149
Dari sudut pandang pribadi, ia mengakui bahwa pajak ini dapat mengurangi pendapatan. Alasan ini logis jika kita memahami bahwa naluri utama keberadaan manusia adalah untuk memastikan kelangsungan  hidup.  Untuk  mempertahankan  hidup,  manusia  membutuhkan  sumber  daya  untuk memenuhi  kebutuhannya.  Terkait  dengan  tindakan  individu,  mereka  bekerja  untuk  memperoleh harta benda. Namun demikian, ketika pajak mengurangi pendapatan individu, Pak Mus mengakui bahwa  hal  itu  mengganggu  kesejahteraannya.  Perasaan  ini  melambangkan  sentimen  pembayar pajak ketika mereka merasa bahwa penghasilan mereka dikenakan pajak. Ada ketidakpuasan yang meluas terhadap pajak karena dampaknya yang nyata dalam mengurangi jumlah uang yang dapat disimpan  oleh  individu.  Pemahaman  yang  diperoleh  dari  fenomena  ini  memberikan  pencerahan kepada  peneliti  tentang  sentimen  yang  dialami  oleh  para  pembayar  pajak,  dan  pengamatan  ini berkontribusi  dalam  membentuk  kecenderungan  para  pembayar  pajak  untuk  menghindari  pajak. Terlepas dari keengganan umum terhadap pajak, individu harus menghormati  kewajiban mereka untuk membayar  pajak.  Kecenderungan  ini terjadi  karena adanya dasar  hukum  yang  jelas  untuk perpajakan. Mengingat bahwa pajak akan tetap menjadi bagian integral dari kehidupan setiap warga negara,  satu-satunya  pendekatan  yang  tepat  adalah  untuk  mengatasinya  tanpa  berusaha menghindarinya.  Hukum  sebagai  seperangkat  norma  yang  dapat  dipaksakan  yang  mengatur perilaku dan kegiatan manusia dalam masyarakat, dengan tujuan akhir untuk membangun sistem perdamaian dan keadilan.
Pembatasan  hukum  dapat  diterapkan  secara  efektif  melalui  pengenaan  sanksi,  yang  dapat mencakup ancaman hukuman bagi pelanggar atau kompensasi bagi mereka yang menderita. Oleh karena itu, hukuman secara intrinsik terkait dengan hukum, karena berfungsi untuk mengatur dan menegakkan  kepatuhan.  Setiap  pelanggaran  hukum  dapat  mengakibatkan  pengenaan  sanksi. Penerapan sanksi pajak oleh pemerintah merupakan langkah penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan kelanjutan pembayaran pajak, sehingga menumbuhkan loyalitas mereka. Sanksi ini  dikenakan  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi  komitmennya  sesuai  dengan  peraturan perpajakan.  Namun  demikian,  wajib  pajak  menganggap  denda  ini  memberatkan  selain  pajak  itu sendiri. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa wajib pajak mengalami kegelisahan tentang tarif.
Dalam hal ini, Bapak Mus mengakui bahwa ia pernah terkena denda pajak. Hal ini merupakan akibat dari penundaan pelaporan pajak. Berikut penuturannya:
“Waktu itu pernah kena denda, gara-gara terlambat lapor. Kalo bisa ee… jangan denda, kita memang so dikasih tau dari kantor pajak, torang harus membayar per bulan sebelum tanggal 15, melaporkan sebelum tanggal 20 kalu tidak mau torang dapa denda. Jadi kalu su kena denda kita so mulai takut. Kalau cuma untuk ingin e…  menakut-nakuti  kita  supaya  kita  taat  membayar  pajak  boleh,  tapi  kalu memang denda itu ada sepertinya kita akan berat…” (Pak Mus)
Lebih lanjut beliau menuturkan:
“…. Kita rasa so cukuplah untuk membantu negara dengan pajak, jadi kalo su bisa ada kase keringan sedikit jangan lagi pake denda…” (Pak Mus)
Berdasarkan keterangan yang diberikan, Pak Mus gagal mematuhi ketentuan perpajakan, yang berujung  pada  penerapan  sanksi  administratif  berupa  denda.  Pemahaman  Pak  Mus  menyoroti bahwa denda pajak memiliki tujuan untuk mengintimidasi wajib pajak. Jika tanda tersebut semata- mata mengintimidasi wajib pajak, ia menganggapnya bukan masalah. Dalam situasi yang berbeda, ketika  ia  menghadapi  situasi  yang  mengharuskan  pembayaran  denda  pajak,  ia  secara  terbuka mengakui bahwa hal itu memang memberatkan. Hal ini berawal dari pengakuan bahwa pajak telah mengurangi penghasilannya secara signifikan, dan ketika digabungkan dengan denda, maka akan semakin mengurangi penghasilannya. Istilah "sudah jatuh tertimpa tangga" yang digunakan oleh para peneliti mengacu pada denda yang menyebabkan berkurangnya pendapatan wajib pajak.
Hal ini dapat diibaratkan seperti "mau tidak mau harus menuruni tangga." Pepatah ini dengan tepat menggambarkan kenyataan yang dihadapi oleh wajib pajak yang disebutkan di atas, di mana upaya  mereka  untuk  mengumpulkan  sumber  daya  untuk  kesejahteraan  pribadi,  yang  diperoleh
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149
melalui kerja keras, berkurang karena pengenaan pajak. Konsekuensi dari keterlambatan pelaporan pajak termasuk pembebanan dan penerapan denda, yang selanjutnya mengurangi pendapatan wajib pajak.
Peneliti juga mendokumentasikan kritik informan terhadap peraturan mengenai denda. Pak Mus menentang keras peraturan ini. Ia berusaha untuk menginginkan skenario yang menurutnya lebih baik dari yang sekarang melalui tindakan protesnya. Namun demikian, para peneliti mengaitkan pengalamannya  dengan  kelalaiannya.  Kelalaian,  kecuali  dalam  masalah  pajak,  secara  universal dianggap  tidak  baik.  Oleh  karena  itu,  hukuman  yang  diuraikan  dalam  undang-undang  tidak memberikan keringanan bagi wajib pajak yang lalai. Kelalaian terlihat jelas ketika wajib pajak lebih memperhatikan  kewajiban  perpajakannya.  Wajib  pajak  belum  sepenuhnya  memahami  konsep pajak  karena  adanya  persepsi  bahwa  pajak  merupakan  beban  pribadi.  Lebih  jauh  lagi,  jika  ada keinginan  untuk  berkontribusi  pada  kesejahteraan  negara  melalui  pajak,  wajib  pajak  harus menunjukkan  sikap  yang  lebih  proaktif  untuk  menerima  pajak.  Membicarakan  pajak  lebih  dari sekadar  jumlah  uang  yang  harus  dibayarkan,  karena  hal  ini  bertentangan  dengan  tujuan  dasar perpajakan,  yaitu  memprioritaskan  kesejahteraan  masyarakat  umum.  Pengalaman  di  atas menunjukkan  bahwa  para  pembayar  pajak  masih  menganggap  pajak  sebagai  pungutan  yang memberatkan. Meskipun ada klaim untuk membantu negara, namun tidak ada niat yang tulus untuk memberikan bantuan karena pembayar pajak terus menganggap pajak sebagai beban. Hal ini sangat menghambat kemampuan untuk menemukan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak secara konsisten menganggap  diri  mereka  sebagai  warga  negara  yang  terpinggirkan  karena  sifat  pajak  yang membebani dan memusuhi.

## Lunturnya Moral Wajib Pajak
Meskipun individu berada di bawah tekanan aturan, ia harus dapat bertindak secara sadar dan bertanggung jawab karena secara moral, setiap tindakan dalam segala aspek tidak hanya terbatas pada  tanggung  jawabnya  kepada  sesama  manusia  tetapi  juga  bertanggung  jawab  kepada  Sang Pencipta.  Akuntabilitas  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  praktik  dalam  akuntansi.  Perwujudan tanggung  jawab  wajib  pajak  dalam  kapasitasnya  sebagai  agen  moral  adalah  harus  menjunjung tinggi tradisi moral dengan melakukan kebajikan dalam perpajakan, yaitu bertindak jujur.  Moral dalam  Islam  adalah  kejujuran  dan  keadilan.  Artinya,  dalam  konteks  ini,  kejujuran  menjadi  isu moral. Kejujuran adalah kelurusan hati atau ketulusan. Hati yang lurus atau tulus adalah hati atau perasaan yang ada dalam diri seseorang dan bernilai baik. Hal ini berarti individu yang bermoral sangat menjunjung tinggi dan mempraktikkan pentingnya kejujuran dan keadilan. Dalam hal ini, kejujuran berarti memiliki niat yang lurus, tidak berbohong, dan menyampaikan informasi dengan benar apa adanya. Niat yang lurus memang berasal dari hati yang bersih. Hati yang bersih adalah sumber cahaya terang bagi pikiran; akal menentukan tindakan.
Paradigma ini menunjukan bahwa perbuatan yang dituntun oleh pikiran yang disinari hati bersih dapat  dipastikan  perbuatan itu  baik,  karena  hati  yang  bersih itu  merupakan  percikan  Ruh  Allah. Sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah SWT:
“Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis (Al-Baqarah Surah 2 ayat 282).”
Indonesia menganut sistem self assessment yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka secara mandiri. Dalam skenario ini, wajib pajak harus menunjukkan  kejujuran  dalam  memenuhi  komitmen  mereka.  Integritas  adalah  kualitas  yang menuntut tanggung jawab, tidak hanya terhadap individu lain tetapi juga terhadap Tuhan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya:
“Sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu (ayat 10); malaikat  yang  mulia  disisi  Allah  itu  adalah  yang  mencatat  pekerjaanmu  (ayat 11);  malaikat-malaikat  itu  mengetahui  semua  yang  kamu  kerjakan  (ayat  12); sesungguhnya  orang-rang  yang  banyak  berbakti (kepada  Allah,  orang  tua  dan rang lain) benar-benar memperoleh kenikmatan (ayat 13) (Q.S Al Infithar).”
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149
Ayat-ayat di atas merupakan petunjuk bagi setiap individu untuk membangun akhlak. Apabila individu memahami ayat ini sebagai wajib pajak, maka akan melahirkan nilai-nilai kejujuran dari wajib pajak dalam mengungkapkan kebenaran pelaporan pajak. Artinya, individu yang memiliki keyakinan agama sadar bahwa segala perilakunya dicatat oleh malaikat, termasuk dalam pelaporan pajak.  Kejujuran  seseorang  memang  brutal  untuk  diukur.  Namun,  keterbukaan  mencerminkan kepastian bagi wajib pajak tentang hukum. Jika wajib pajak jujur, jaminannya adalah kenyamanan. Tidak adil rasanya jika wajib pajak mengeluhkan sanksi pajak tapi tidak mau melaporkan datanya dengan benar. Lalu bagaimana dengan wajib pajak? Berikut penuturan informan:
“hahaha... sebenarnya tra sesuai.” (Pak Mus)
“Karna… tong pikir bagini, mending itu kita pake untuk kebutuhan lain. Apa ya bukannya  menghindari  pajak…  Kan  tong  jualan  untuk  memenuhi,  maksudnya sebagai mata pencaharian…”
(Pak Mus)
Pak  Mus  menyatakan  secara  sadar  bahwa  seharusnya  ia  melaporkan  penghasilannya  dengan jujur. Dari penuturan tersebut, terlihat bahwa perilaku individu yang tidak didasari keimanan dapat mendorong niat buruk untuk bertindak tidak sesuai dengan moral. Keimanan seseorang dianggap sebagai tolak ukur dalam ketaatan dan kejujuran dalam melaporkan serta membayar pajak. Namun, Pak  Mus  membantah  niatnya  untuk  menghindari  pajak,  meskipun  kenyataannya  menunjukkan ketidakjujuran dalam menghitung dan melaporkan pajaknya sesuai dengan sistem self-assessment yang  menuntut  kejujuran  dari  wajib  pajak.  Konflik  antara  menjaga  kelangsungan  hidup  dan melanggar aturan perpajakan atau agama terlihat dalam tindakan Pak Mus. Hal ini dapat disebabkan oleh dorongan untuk mempertahankan keuntungan pribadi, yang menciptakan pengaburan moral. Dari  perspektif  teori  keagenan,  asumsi  self-interest menggambarkan  kecenderungan  wajib  pajak untuk  menghindari  pengurangan  pendapatan,  termasuk  pajak,  saat  kepentingan  pribadi mendominasi. Penghindaran atau penggelapan pajak juga dipicu oleh tarif pajak tinggi dan sistem perpajakan  yang  dianggap  tidak  adil  dan  tidak  efisien,  memberikan  konteks  lebih  luas  terkait motivasi  individu  untuk  menghindari  kewajiban  pajak.  Dalam  menetapkan  tarif  tersebut  harus berdasarkan asas keadilan.
“Ya...  kalo  depe  tarif  sedikit  pasti  membayar  dengan  sebenar-benarnya,  atau berapalah  yang  kita  mau  yang  penting  sukarela  begitu.  Kalo  cuman  untuk membayar tong bisa bayar.” (Pak Mus)
Pernyataan Pak Mus menegaskan bahwa ia akan memenuhi kewajiban pajaknya hanya jika tarif pajak lebih rendah dari tarif yang berlaku saat ini, dan penetapan tarif seharusnya bergantung pada tingkat kejujurannya. Ini mengindikasikan bahwa Pak Mus melihat tarif yang lebih rendah sebagai tanda  kejujuran  dalam  melaporkan  pendapatannya.  Menurutnya,  kejujuran  dalam  pengungkapan pendapatan  sangat  penting  untuk  mendorong  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  mereka  secara sukarela. Sukarela diartikan sebagai memberikan sesuatu hanya untuk kepentingan orang lain tanpa mengharapkan  imbalan  apapun.  Pak  Mus  mengisyaratkan  bahwa  sifat  sukarela,  di  mana  wajib pajak  melaporkan  pendapatannya  dengan  jujur,  memiliki  arti  yang  lebih  berharga  daripada  sifat paksaan  yang  diatur  oleh  peraturan  hukum.  Pemenuhan  kewajiban  membayar  dan  melaporkan pajak, menurut pandangan ini, bukanlah hasil dari paksaan, melainkan muncul dari kerelaan dan kesukarelaan  individu.  Pemahaman  Pak  Mus  tentang tujuan membayar  pajak  sebagai  kontribusi untuk membiayai negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat turut mencerminkan sikap sukarela yang diinginkan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pandangan Pak  Mus menekankan  pentingnya  kejujuran dan  kesukarelaan  dalam  membentuk  perilaku  patuh terhadap  aturan  perpajakan.  Sebagaimana  yang  tersirat  dalam  Q.S  Al  Baqarah  ayat  136,  yang artinya:
Katakanlah  (hai  orang-orang  mukmin),  „Kami  beriman  kepada Allah  dan  apa yang diturunkannya kepada kami, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149
bedakan  seorang  pun  diantara  mereka  dan  kami  hanya  tunduk  patuh  kepada- Nya.”
Ayat di atas menjelaskan bahwa keikhlasan dalam membayar pajak membutuhkan ketundukan penuh kepada Allah tanpa syarat, menjadikan pembayaran pajak secara sukarela sebagai tindakan ibadah yang sejalan dengan pengejaran kebenaran. Penghindaran atau penggelapan pajak terutama dipicu oleh sistem pajak yang dianggap tidak adil dan tidak efisien, selain ketidakmoralan pajak dan  tarif  pajak  yang  berlebihan.  Keadilan  dalam  pemungutan  pajak  menjadi  kriteria  mendasar. Kesetaraan horizontal memastikan bahwa wajib pajak dengan dasar pengenaan pajak yang sama diperlakukan secara adil dan mencegah penumpang gelap yang dapat merugikan negara. Keempat standar tersebut melibatkan kemampuan membayar, kesetaraan horizontal, keadilan vertikal, dan keadilan  distributif,  membentuk  dasar  yang  adil  untuk  pemungutan  pajak  yang  efektif  dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana tergambar dalam penuturan Pak Mus berikut:
“…Intinya torang tetap akan bayar to, dari pada orang yang jualan nasi goreng di  pinggir  jalan,  yang  depe  pu  antrian  panjang  tapi  tidak  bayar  pajak  sama sekali.”
Dalam  kutipan  tersebut,  kata  "depe"  mengacu  pada  kepemilikan,  dan  Pak  Mus  merasa  telah melakukan  yang  terbaik  dalam  membayar  pajaknya  dibandingkan  dengan  orang  lain  yang seharusnya juga menjadi wajib pajak namun tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pandangan Pak  Mus  muncul  dari  asumsi  bahwa  mereka,  seperti  dirinya,  menjalankan  usaha  dengan penghasilan  yang  setara  atau  lebih  besar  namun  enggan  berkorban  untuk  kepentingan  bersama. Ketidakadilan  terasa  ketika  seseorang  tidak  membayar  pajak  namun  tetap  menikmati  fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak, merusak rasa keadilan wajib pajak. Pemahaman ini membentuk sikap  wajib  pajak  untuk  mengakali  pajak,  dilihat  oleh  Pak  Mus  sebagai  cara  yang  lebih  baik daripada  tidak  membayar  sama  sekali.  Meskipun  Pak  Mus  merasa  tindakannya  lebih  baik, penelitian  ini  menyoroti  bahwa  mengabaikan  nilai-nilai  kejujuran  seharusnya  tidak  dibenarkan. Jika perilaku mengakali pajak dianggap sah, hal tersebut tidak berbeda dengan penumpang gelap yang tidak jujur, yang membayar pajak namun menghindarinya dengan sengaja, sementara masih menikmati  fasilitas  dan  layanan  yang  dibiayai  oleh  pajak.  Pandangan  ini  menunjukkan  bahwa kejujuran  dalam  melaporkan  pajak  seharusnya  menjadi  pesan  moral  yang  harus  dipahami  oleh setiap individu, karena perilaku tersebut dapat dianggap sebagai produk dari hati yang kotor.
Konsep  hati,  sebagai  dasar  manusia  untuk  berpikir  dan  berbuat,  memegang  peranan  penting dalam membentuk sikap dan tindakan seseorang. Dalam konteks ini, hati yang bersih dihubungkan dengan pikiran dan perbuatan yang baik, sedangkan hati yang kotor atau buruk dapat menciptakan pikiran  dan  perbuatan  yang  buruk.  Kesadaran  akan  tanggung  jawab,  menurut  pemahaman moralitas, menjadi pendorong yang kuat untuk kerja sama sosial dan kewajiban moral. Kesadaran pajak yang tinggi, yang mencakup pemahaman tentang tujuan dan manfaat pajak bagi masyarakat, dapat  mengubah  pola  pikir  seseorang  dari  penolakan  menjadi  penerimaan  terhadap  kewajiban perpajakannya. Istilah "paksaan" sering dikaitkan dengan penagihan pajak. Walaupun pemungutan pajak  dianggap  sebagai  tugas  wajib,  penelitian  ini  menyoroti  paradoks  di  mana  kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajaknya dapat terhambat jika mereka merasa terpaksa atau  dipaksa.  Keberhasilan  pemungutan  pajak  tidak  hanya  tergantung  pada  kepatuhan  hukum semata,  tetapi  juga  pada  kerja  sama  sukarela  dan  kesadaran  moral  wajib  pajak.  Apabila  peran sebagai pembayar pajak dilakukan dengan paksaan, dampak negatif pada moral dan etika pembayar pajak  dapat  terjadi.  Pemahaman  ini  mencerminkan  pentingnya  membangun  sistem  pemungutan pajak yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip moral dan etika.

## Kesadaran Wajib Pajak
Dari  temuan  penelitian  fenomenologi  ini,  disimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan  sangat  dipengaruhi  oleh  pengalaman  dan  motivasi  individu. Meskipun kesadaran diri terbentuk setelah lahir, faktor-faktor seperti pengalaman, motivasi, dan nilai-nilai yang dianut oleh individu turut memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149
perilaku terhadap pajak. Kesadaran pajak, meskipun memiliki hubungan dengan keinginan tulus untuk  berkontribusi  pada  kebaikan  bersama,  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  motivasi  yang  bersifat utilitarian  atau  keterpaksaan.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  motivasi  wajib  pajak  yang menyimpang sering kali didorong oleh rasa takut dan keterpaksaan, dan kesadaran diri lebih banyak dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  materialistis  dan  kepentingan  pribadi.  Kesadaran  pembayar  pajak cenderung bersifat utilitarian, menunjukkan keegoisan dan prioritas terhadap kepentingan pribadi. Penelitian ini membuka ruang untuk refleksi tentang bagaimana nilai-nilai dan motivasi individu dapat membentuk sikap terhadap kewajiban perpajakan, serta dampaknya terhadap kepatuhan dan integritas dalam sistem perpajakan. Kesadaran pajak tampaknya masih sangat terkait dengan aspek utilitarian  dan  materialistis.  Hal  ini  menandakan  bahwa  tantangan  dalam  mencapai  kesadaran puncak, seperti kesadaran tauhid atau kesadaran batin yang paling dalam, masih menjadi perjalanan yang  panjang  dan  kompleks  bagi  individu.  Perlu  perhatian  lebih  lanjut  untuk  memahami  dan merangsang perkembangan kesadaran pajak yang lebih tulus, etis, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

## Pergulatan Pemikiran Peneliti
Dari  wawancara  mendalam  dengan  informan,  peneliti  merasakan  kegelisahan  dan  konflik internal  mengenai  pentingnya  kesadaran  pajak.  Meskipun  slogan  "Orang  Bijak  Bayar  Pajak" mencerminkan kebijakan yang bijaksana, pertanyaan muncul apakah kebutuhan membayar pajak sudah tertanam dalam kesadaran setiap individu. Konsep paksaan dalam pajak, yang bertentangan dengan ide kepatuhan sukarela, menimbulkan ketidaknyamanan, terutama karena kesadaran pajak tampaknya  masih  kurang  dan  bersifat  "memaksa".  Pernyataan  "Saya  bangga  membayar  pajak" dianggap tidak masuk akal karena kebanggaan ini muncul sebagai antisipasi terhadap kewajiban memiliki NPWP, yang sebenarnya diikuti oleh beban dan pengalaman negatif. Penelitian menyoroti kurangnya kejujuran dalam pelaporan pajak, mencerminkan penurunan nilai moral akibat pola pikir materialistis.  Ketergantungan  masyarakat  pada  sikap  pemerintah  menunjukkan  kebutuhan  akan otonomi dalam perpajakan.
Kesadaran pajak diartikan lebih dari sekadar kewajiban membayar. Selain kemauan membayar, kesadaran  ini  mencakup  "kepedulian"  dan  "etika"  yang  tercermin  dalam  sikap  "humanis". Kesadaran  humanis  menandai  pemahaman  dan  tanggung  jawab  sosial,  dengan  keinginan  untuk berkontribusi melalui pajak. Empati terhadap sesama dan kesadaran terhadap kewajiban sebagai anggota  masyarakat  menjadi  pendorong  untuk  membayar  pajak  dengan  sukarela.  Pentingnya dimensi  moral  dalam  kesadaran  pajak  ditekankan,  dengan  fokus  pada  integritas  individu.  Sikap tidak  mementingkan  diri  sendiri,  prinsip-prinsip  moral,  dan  penerapan  ajaran  Islam  dalam membayar  pajak  dianggap  sebagai  manifestasi  dari  kesadaran  "spiritual".  Ketika  kewajiban perpajakan  diprioritaskan  dengan  tulus,  melebihi  kepatuhan  hukum,  hal  ini  mencapai  tingkat signifikansi moral yang memicu rasa syukur dan penghargaan atas kewajiban tersebut.

## PEMBAHASAN
Pemahaman  mengenai  kesadaran  pajak  menjadi  suatu  aspek  yang  kompleks  dan  sulit  diukur karena  sifatnya  yang  subjektif.  Kesadaran  pajak  bukan  hanya  terkait  dengan  pengetahuan perpajakan,  melainkan  juga  melibatkan  motivasi  intrinsik  individu  untuk  mematuhi  aturan perpajakan. Informasi mengenai kesadaran pajak bisa diuraikan melalui pengalaman pribadi, dan variasi tingkat kesadaran muncul karena adanya perbedaan interpretasi pada setiap individu. Wajib pajak berada dalam posisi yang mengharuskan mereka membuat keputusan, yakni untuk patuh atau tidak  patuh  terhadap  peraturan  perpajakan.  Keduanya  dianggap  sebagai  pilihan  yang  tidak menyenangkan,  mengingat  dampak  yang  akan  ditanggung,  seperti  denda  akibat  keterlambatan pelaporan pajak yang juga dapat merugikan pendapatan wajib pajak.
Nilai-nilai  kejujuran  menjadi  dasar  penting  dalam  sistem  pemungutan  pajak,  terutama  dalam metode self-assessment. Penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak, meskipun dikenakan sistem self-assessment, masih menganggap pajak sebagai beban. Sanksi pajak muncul sebagai alat yang memicu  rasa  takut  dan  keresahan  di  kalangan  wajib  pajak,  memengaruhi  kesadaran  perpajakan melalui  perasaan  takut  dan  keterpaksaan.  Kesadaran  ini  juga  berkaitan  dengan  keinginan  untuk menghindari hukuman dan mengurangi pembayaran pajak karena pemahaman bahwa pajak dapat mengurangi kesejahteraan.
Konsep kesadaran pajak telah diungkap dalam penelitian melalui keberadaan unsur formalitas
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149
dalam kesadaran pajak. Kesediaan untuk mematuhi kewajiban perpajakan terbatas oleh pemenuhan persyaratan hukum dan keinginan untuk menghindari hukuman. Kesadaran pajak, pada akhirnya, menciptakan landskap yang kompleks di mana pemahaman, motivasi, dan kewajiban hukum saling terkait dan memengaruhi perilaku wajib pajak dalam mengelola aspek perpajakan mereka.

## KESIMPULAN
Kesadaran pajak merupakan hal yang sulit karena bersifat subjektif. Kesadaran pajak berkaitan dengan  motivasi  intrinsik  individu  untuk  mematuhi  peraturan  perpajakan.  Informasi  mengenai kesadaran pajak dapat diuraikan melalui pengalaman pribadi, dan penelitian menunjukkan bahwa terdapat  berbagai  interpretasi  yang  bervariasi  karena  tingkat  kesadaran  yang  berbeda-beda  pada setiap  orang.  Wajib  pajak  dihadapkan  pada  keputusan  untuk  patuh  atau  tidak  patuh  terhadap peraturan  perpajakan,  dan  keduanya  dianggap  tidak  menyenangkan  karena  dampak  yang  harus ditanggung.  Keterlambatan  pelaporan  pajak  tidak  hanya  berakibat  pada  denda,  tetapi  juga  dapat mengurangi  pendapatan  wajib  pajak.  Dalam  hal  ini,  wajib  pajak  harus  menunjukkan  nilai-nilai kejujuran sebagai dasar dari sistem pemungutan pajak, terutama dalam metode self-assessment.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak menganggap pajak sebagai beban, bahkan dengan diberlakukannya sistem self-assessment. Pengenaan sanksi pajak menimbulkan rasa takut dan  keresahan  di  kalangan  wajib  pajak,  mempengaruhi  kesadaran  perpajakan  melalui  rasa  takut dan keterpaksaan. Kesadaran ini juga terkait dengan keinginan untuk menghindari hukuman dan meminimalkan pembayaran pajak karena menyadari bahwa pajak dapat mengurangi kesejahteraan. Meskipun konsep kesadaran pajak diungkap dalam penelitian ini, peneliti menyoroti bahwa masih ada unsur formalitas. Kesediaan untuk mematuhi kewajiban perpajakan dibatasi oleh pemenuhan persyaratan  hukum  dan  keinginan  untuk  menghindari  hukuman.  Penelitian  ini  mengakui  bahwa pengetahuan yang diperoleh dari sudut pandang fenomenologi bersifat subjektif dan terbatas pada situasi  tertentu.  Oleh  karena  itu,  disarankan  untuk  menggunakan  metodologi  alternatif  dan memperluas cakupan lokasi penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang realitas kesadaran pajak. Peneliti berpendapat bahwa investigasi ini perlu direvisi baik dari segi  konteks  maupun  substansinya.  Penggunaan  metodologi  alternatif  dan  perluasan  lokasi penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kesadaran pajak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk mengevaluasi kembali  pentingnya  kesadaran  pajak  dengan  menggunakan  kerangka  kerja  alternatif  serta meningkatkan kedalaman analisis data dan keterlibatan partisipan di lapangan.

## REFERENSI
Berger, P., & Luckmann, T. (2023). The social construction of reality. In Social theory re-wired (pp. 92-101). Routledge.
Bruner, J., & Feldman, C. F. (1996). 12 Group narrative as a cultural context of autobiography. Dalimoenthe, I. (2021). Sosiologi gender. Bumi Aksara.
Ermawati,  Y.,  Sonjaya,  Y.,  Sutisman,  E.,  &  Sari,  K.  P.  (2022).  Peran  religiusitas,  sanksi  pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, 59–65.
Fitria,  A.  E.,  Sonjaya,  Y.,  &  Pasolo,  M.  R.  (2021).  Pengaruh  Sanksi  Pajak,  Kualitas  Pelayanan Fiskus,  Sosialisasi  Wajib  Pajak,  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KKP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19). Accounting Journal Universitas Yapis Papua (Accju), 2(2), 72–87.
Gunawan, I. (2022). Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik. Bumi Aksara. Hamid, H. S. H. (2019). Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. Penerbit CV. Sarnu Untung. Hamzah, M. F., & Muslim, M. (2018). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (studi  empiris  pada  KPP  Pratama  Kabupaten  Sidrap).  Journal  Of  Institution  And  Sharia Finance, 1(1).
Handayani,  S.  W.,  &  Susanti,  L.  (2018).  Peran  Pemerintah  Daerah  Meningkatkan  Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Public Policy, 4(1).
Hardiansyah,  H.  (2013).  Teori  Pengetahuan  Edmund  Husserl.  Substantia:  Jurnal  Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 15(2), 226-236.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 1, Januari 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149
Hastjarjo, D. (2005). Sekilas tentang kesadaran (consciousness). Buletin Psikologi, 13(2), 79-90. Kamayanti,  A.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Akuntansi:  Pengantar  Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi). Penerbit Peneleh.
Muslich,  M.  (2008).  Kekuasaan  media  massa  mengonstruksi  realitas.  Jurnal  Bahasa  dan  Seni,
36(2), 150-159.
Pasolo, M. R., Ermawati, Y., Sonjaya, Y., & Sumartono, S. (2023). Towards Optimal Taxes: Impact of Tax Extensification and Intensification on Individual Income Tax Receipts. Advances in Taxation Research, 1(2).
Putri,  L.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Terhadap  Kesadaran  Mayarakat  Membayar  Zakat Perkebunan Sawit di Mekar Anugrah Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Ricoeur, P. (1971). Husserl: An analysis of his phenomenology. Philosophical Studies, 20, 310– 312.
Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Jurnal  Akuntansi,  1(2), 1175-88.
Saifuddin, A. (2022). Psikologi Umum Dasar. Prenada Media. Skinner, B. F. (1959). John Broadus Watson, behaviorist. Science, 129(3343), 197-198. Smith, D. W. (1987). Husserl, Perception, and Temporal Awareness. Sumanto, M. A. (2014). Pisikologi Umum. Media Pressindo. Susanto,  L. (2018).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  agresivitas pajak.  Jurnal  Ekonomi,  23(1),
10-19.
Sweetman,  D.,  Badiee,  M.,  &  Creswell,  J.  W.  (2010).  Use  of  the  transformative  framework  in mixed methods studies. Qualitative inquiry, 16(6), 441-454.
Widodo, A. (2007). Konstruktivisme dan Permbelajaran Sains.
Wulan, N. (2023). Pengaruh Terapi Spiritual Murotal Asmaul Husna Terhadap Tingkat Kesadaran Pasien Icu (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Juda Agung Semarang).
Yohana,  N.,  &  Always,  B.  (2016).  Kostruksi  Sosial  Masyarakat  Teluk  Meranti  Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Atas Realitas Bono (Doctoral dissertation, Riau University).
Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. Journal of scientific communication (jsc), 1(1).
Zahavi, D. (2003). Husserl’s phenomenology. Stanford University Press.