## PEMBINAAN KHUSUS TERHADAP ANAK DALAM KASUS TINDAKAN PIDANA  PENCABULAN  YANG  TERJADI  DIDALAM  LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK BLITAR
Aldo Ramadhan Prasetyana Putra, Mitro Subroto Program Studi Teknik Pemasyarakatan Email: aldoramadhan775@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRAK
Pembahasan  dalam  journal  ini  pada  intinya  pada  peran  lembaga pemasyarakatan  dalam  Pembinaan  khusus,  khususnya  pembinaan  dalam kasus tindak pidana pencabulan kepada anak narapidana. Oleh karena itu untuk  membahas  mengenai  adanya  masalah  tersebut,  maka  dilakukan penelitian kepustakaan serta studi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kusus Anak Di Blitar. Seorang dapat dikatakan anak jika memiliki umur kurang  dari  18  tahun.  Anak-anak  yang  melakukan  kejahatan,  terutama yang dalam tindak pidana pencabulan, dapat dihukum sesuai dengan berat ringannya  kejahatannya  selayaknya  peraturan  perundangang  undangan yang berlaku. Beberapa hal seperti psikologis, ekonomi, serta lingkungan mendorong kuat anak untuk melakukan tindakan pidana pencabulan. Peran lembaga  pemasyarakatan  khusus  anak  ini  adalah  untuk  memajukan, melindungi,mendidik dan menasihati agar narapidana anak dapat diterima oleh  keluarga  dan  masyarakat  setelah  menjalani  hukumannya  dan  dapat dengan  mudah  kembali  bergabung  serta  di  terima  lagi  ke  dalam lingkungannya.  ada  beberapa  hal  khusus  untuk  diberikan  yaitu  Tetap memberikan pendidikan formal agar anak narapidana bisa belajar dengan sebagaimana mestinya dan dapat kembali normal yang bisa bermasyarakat dengan  anak-anak  yang  lain  seumurnya.  Kesimpulan  berdasarkan  hasil wawancara,  faktor  anak  melakukan  tindakan  melanggar  hukum  berupa pencabulan terhadap anak-anak dan perlu disesuaikan seiring pembinaan di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Di pertegaskan lagi agar LPKA lebih  memperhatikan  narapidana  anak    yang  menjalani  hukuman  untuk melindungi hak asasi manusia, mulai dari pendidikan,penanganan khusus dalam  anak  yang  terkena  tindakan  pidana  kasus  pencabulan  serta  point- point  penting  yang  akan  merubah  dalam  segala  aspek  kepribadian  dari anak itu sendiri.
Kata Kunci : LPKA, Pembinaan, Pencabulan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar, dan Anak Pelaku

## ABSTRACT
The  discussion  in  this  journal  is  essentially  on  the  role  of  correctional institutions  in  special  coaching,  especially  coaching  in  criminal  acts  of sexual  abuse  of  children.  Therefore,  to  discuss  the  existence  of  these problems,  literature  research  and  field  studies  were  carried  out  at  the Special Children's Correctional Institution in Blitar. A person can be said
to be a child if he is less than 18 years old. Children who commit crimes, especially those in the crime of obscenity, can be punished according  to the severity of the crime according to the applicable laws and regulations. Several  things,  such  as  psychological,  economic,  and  environmental factors that encourage children to commit crimes of sexual abuse. The role of this special child correctional institution is to promote, protect, educate and advise so that children can be accepted by families and communities after serving their sentences and easily rejoin and be accepted again into their  environment.  there  are  some  special  things,  namely  continuing  to provide formal education so that the children given can learn properly and can  return  to  normal  so  that  they  can  socialize  with  other  children  their age.  The  conclusion  is  based  on  the  results  of  interviews,  the  factor  of children committing acts of law violation in the form of sexual abuse of children  and  needs  to  be  adjusted  to  the  guidance  in  special  child correctional  institutions.  It  was  emphasized  again  that  LPKA  pay  more attention to the care of children undergoing punishment to protect human rights,  starting  from  education,  special  handling  in  children  who  are exposed  to  criminal  acts  of  sexual  abuse  and  important  points  that  will change in all aspects of the personality of the child himself.
Keywords : LPKA, Founding, Raping, The Founding Organization of Special Child in Blitar and Child's Perpretato

## PENDAHULUAN
Anak  yang diharapkan sebagai penerus bangsa dan melanjutkan cita-cita bangsa. Seluruh anak yang ada di Indonesia mempunyai hak agar dapat hidup tumbuh serta berkembang  secara  layak  juga  dapat  menjamin  hak  untuk  dapat  berpartisipasi dengan  menyeluruh  yang  menyesuaikan  harkat  serta  martabat  manusia  dan  serta jaminan  perlindungan  terbebas  dari  adanya  tindakan  kekerasan  dan  diskriminasi yang  semua  itu  tercantum  dalam  UU  NO.23  tahun  2002  mengenai  Perlindungan Anak.  Negara  Indonesia  harus melindungi  setiap  anak tanpa pandang bulu karea semua sudah tercantum di Hukum itu sendiri. Anak yang melakukan pelanggaran dan  berhadapan  dengan  hukum  akan  dilindungi  mulai  dari  penyelidikan  hingga pengadilan  serta  setelah  itu  pelaku  dikenakan  hukuman  yang  setimpal  dengan perbuatannya apabila anak tersebut dipastikan meyalahi aturan tindak pidana. Bila dilihat  dari  umur  masih  termasuk  dalam  kategori  anak,  disini  hukum  harus memberikan kebutuhan anak. semua ini dilakukan agar pertumbuhan tingkah laku anak dan pertumbuhan fisik lainnya tetap terjamin dan terlindungi. Dukungan dari kelembagaan  ataupun  peralatan  hukum  yang  cukup  bahkan  memadai  akan berpengaruh  besar  damal  pelaksanaan  perlindungan  tersebut.  Tujuan  pembuatan UU  yang  dikhususkan  untuk  anak  berarti  secara  tegas  telah  menugaskan  kepada pemerintahan supaya memfasilitasi badan ataupun lembaga yang sangat memahami tingkah laku anak yang baik. Sejak dari zaman dahulu kodrat manusia diciptakan sebagai makhluk tuhan adalah menjadi makhluk yang bersosial berkeluarga, suku, dan  masyarakat.  Kelompok  manusia  yang  disebut  masyarakat  merupakan organisasi  kerukunan  dan  kesatuan  hidup  bergotong  royong  dalam  mengahdapi berbagai  kebutuhan  dan  kesulitan  hidup  di  mana  para  anggotanya  terikat  oleh peraturanperaturan agar menghormati serta mengimani norma norma yang ada di
kehidupan  demi  mencapai  masyarakat,  adil,  dan  sejahtera.  Sebagai  anggota masyarakat, sebagai makhluk sosial dan sekaligus sebagai makhluk yang diberi alat untuk  berfikir,  tiap  individu  dalam  masyarakat  harus  membatasi  sendiri  akan kemerdekaan,  tidak  dapat  berbuat  seenaknya  saja,  bebas  melakukan  sesuatu tindakan  tanpa  memperhatikan  peraturan-peraturan  dan  norma-norma  yang menompang  tegaknya  tertib  sosial  dalam  masyarakat.  Hukum  sebagai  himpunan peraturan-peraturan  dan  petunjuk-petunjuk  di  dalam  hidup  yang  telah  mengatur ketentuan  dan  tata  tertib  didalam  suatu  lingkungan  masyarakat.  Di  samping peraturanperaturan lainnya seperti : kebiasaan, kesusilaan, moral, etika, adat, dan agama  merupakan  tiang  tertib  sosial  yang  mengandung  nilai  yang  menjadi  titik tolak  bagi  tiap  individu  untuk  bertindak  dalam  masyarakat.  Di  satu  sisi,  anak sebagai bagian dari masyarakat adalah anak sebagai bakal dari generasi muda yang dimana diinginkan menjadi penerus semangat bangsa dan cita-cita negara di masa mendatang.  Dan  adanya  juga  kemungkinan  Anak  muda  nanti  diharapkan  akan menjadi penerus bangsa nantinya dan mengemban cita-cita bangsa dapat berubah menjadi anak bertentangan dengan hukum yang ada dan pada akhirnya mereka akan dimintai  pertanggungjawaban  Hal  ini  didorong  kuat  dengan  latar  belakang  yang kurang  baik  dan  keadaan  sosial  lingkungan  setempat.  Secara  pasti  seorang  anak yang  telah  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum,  maka  kepadanya  akan dimintakan  pertanggungjawabannya.  Sesudah  LPKA  Mengeluarkan  keputusan Hukuman yang dilanggar oleh pelaku maka akan dilakukan upaya untuk membina agar kelak saat lama hukuman anak sudah usai mereka tidak akan melakukan hal yang  serupa.  Pembinaan-pembinaan  yang  dilakukan  dapat  dilakukan  dengan memberikan  pendidikan  formal  serta  menanamkan  skill  yang  baik  dan  dapat berguna  bagi  kehidupan  anak  tersebut  setelah  dia  keluar  dari  Lembaga Pemasyarakatan.  Meskipun,  masuknya  seorang  anak  dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat mempengaruhi mental si anak namun, ini juga merupakan tahap  mendidik  dan  membina  seorang  anak  yang  “nakal”  agar  ia  jera  dan  tidak mengulangi  tindakan  yang  dia  lakukan  sebelumnya.  Berdasarkan  pertimbangan akan  pentingnya  pelaksanaan  pembinaan  terhadap  anak  pelaku  suatu  kejahatan, maka  dalam  hal  ini  penulis  mengajukan  judul  penelitian  sebagai  berikut: Pembinaan  Khusus  Terhadap  Anak  Dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Pencabulan  di LPKA Blitar.

## METODE PENGUMPULAN MATERI
Saya  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yang  bisa  dikategorikan  sebagai library  research.  Para  ahli  telah  menggabungkan  teori  yang  telah  mereka kumpulkan  dari  para  Narapidana  anak  dengan  masalah  yang  berbeda  beda  dan berdasar pada hukum yang berlaku mereka mulai menganalisis hal tersebut. Ketika hasil dari analisa telah selesai para ahli mengupayakan untuk mengkritisi hasil akhir dari  sumber  sumber  yang  berbeda.  Sumber  yang  dikumpulkan  merujuk  pada pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, Materi yang ada didalam jurnal  adalah  Hukum  Primer  dan  Sekunder.  Hasil  dari  pengumpulan  Informasi bukan  hanya  artikel  yang  berarti  namun  dievaluasi  ulang  dan  pengkritisan  yang serius  dari  hasil  sebelumnya  mengenai  sebuah  topik.  Literatur  yang  digunakan bukan  dari  sembarang  tempat  melainkan  dari  Hasil  artikel  dan  jurnal  ilmiah, laporan  perkumpulan  organisasi,  hasil  akhir  dari  pertemuan  para  ahli,  dan  berita
yang aktual beresensi dasar hukum yang diakui negara.

## RUMUSAN MASALAH
1. Karasteristik  seperti  apakah  yang  dapat  membuat  anak  menjadi  pelaku pencabulan terhadap anak?
2. Dalam kasus pencabulan yang terjadi di LPKA Blitar, sejauh ini pembinaan khusus dalam penanganan anak apakah sudah terlaksana dan juga apakah aspek perlindungan hak anak sudah diperoleh?

## PEMBAHASAN
1. Karasteristik  seperti  apakah  yang  dapat  membuat  anak  menjadi  pelaku pencabulan terhadap anak?
Tindakan pidana seksual yang diperbuat  anak dibawah umur di Beberapa Negara erat  hubungannya  dengan  pembinaan  kejahatan  Seksual  yang  diperbuat  anak dibawah  umur,  Di  Indonesia  sendiri  seiring  dengan  meningkatnya  jumlah  angka kejahatan  seksual  yang  terjadi  oleh  anak,  maka  dibuat  program  program  yang membina  anak  yang  melakukan  kejahatan  Seksual.  Meskipun  dengan  kecilnya bukti atas keefektifan program pembinaan ini selama dilakukan dengan terstruktur setidaknya  dapat  mencegah  terjadinya Residivis .  Karakteristik  Anak  yang melakukan  Pencabulan  terhadap  Anak  lainnya  menurut Yuridis atau  menurut Hukum Yaitu Anak dalam Hukum yang berkewarganegaraan Indonesia dan masih berumur  dibawah  18  tahun  Cukup  Banyak  pendapat  Definisi  seorang  dapat dikategorikan  sebagai  anak.  Hubungan  laki-laki  dengan  perempuan  yang menghasilkan  keturunan  .  Setidaknya  itu  arti  menurut  KBBI.  Menurut  Konvensi Hak-Hak anak, Anak memiliki 4 Hal yang dibagi menjadi 4 kategori, Diantaranya :
• Hak  terhadap  Perlindungan,  Yaitu  anak  mempunyai  hak  untuk mendapatkan perlindungan dari Diskriminasi dan Tindakan kekerasan serta bagi  anak-anak  pengungsi  memiliki  Hak  Keterlantaran  bagi  yang  tidak memiliki keluarga.
• Hak  keberlangsungan  Hidup,  Yaitu  hak  bertahan  hidup,  dan  hak mendapatkan standar kesehatan paling tinggi serta perawatan yang sebagus- bagusnya
• Hak  untuk  dapat  tumbuh  dan  berkembang,  Yaitu  Hak  hak  mengenai mendapatkan  Pendidikan  formal  ataupun  nonformal  serta  kelayakan  hak untuk tercapainya kesetaraan hidup, pertumbuhan baik raga maupun jiwa, juga moral dan sosial yang layak
• Hak untuk dapat ikut Berpartisipasi, Yaitu hak untuk berpendapat Apapun tanpa  terkecuali  selama  memengaruhi  sang  anak.  Dijelaskan  pada  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dikatakan bahwa kesadaran diri atas perlakuan  tindakan  pidana  wajib  untuk  dapat  memenuhi  tanggung  jawab atas  konsekuensi  segala  hal  yang  telah  dilakukan  serta  ditegaskan  pula
bahwa  ia  telah  mengerti  atas  perlakuan  yang  dilakukannya  tersebut melanggar  hukum  hukum  yang  berlaku.  Seseorang  yang  melakukan tindakan  berdasarkan  oleh  keinginan  seksual  dan  dapat  membangkitkan hawa nafsu birahi dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencabulan. Buku KUHP yang ditulis oleh R Susilo mardani yang ia tulis menjelaskan segala sesuatu  perbuatan  yang  melanggar  norma  kesusilaan  serta  masih  lingkup seputar birahi dapat dikategorikan sebagai Tindakan Pencabulan. Beberapa pasal  juga  mengatur  segala  hal  tentang  pencabulan  seperti  diatur  dalam pasal 289 hingga pasal 296 KUHPdidalam bagian mengenai kejahatan yang dilakukan  seputar  Kesusilaan.  Contohnya  seperti  Pasal  289  KUHP menegaskan  bahwa  Siapapun  yang  mengancam  dengan  kekerasan  dan pemaksaan  terhadap  orang  lain  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  atau tindakan  yang  cabul  maka  akan  dikenai  pidana  kurungan  paling  lama  9 Tahun.
Setelah saya mencoba mempelajari 10 narapidana di LPKA Blitar, factor penyebab yang paling sering membuat anak melakukan kejahatan yaitu :
1. Pengaruh Pergaulan Anak-anak, Mereka berteman bersama anak anak yang mempunyai  perilaku  tidak  baik  seperti  sering  bolos  sekola,  melakukan perundungan,  dan  juga  anak  yang  sering  berkelahi,  adapun  sebagian berteman  dengan  anak  yang  memang  tidak  bersekolah  dalam  konotasi negatif
2. Kurangnya perhatian dari Orang Tua dan Keluarga yang menyebabkan anak bertindak  sesuai  pola  pikirnya  tanpa  adanya  bimbingan  dari  Keluarga ataupun Orang Tua
3. Keluarga  Broken  Home  juga  salah  satu  penyebab  anak  menjadi  nakal dikarenakan  kedua  orang  tua  yang  sulit  memberikan  pengarahan  dan kehidupan mereka sudah berantakan
4. Tingkat  Ekonomi  yang rendah membuat  anak tidak puas atas pemenuhan dari  kedua  orang  tuanya  baik  waktu  maupun  materi  yang  berujung  pada tindakan melanggar hukum seperti mencuri untuk memenuhi kebutuhannya
5. Tingkat  Pendidikan  yang  rendah  menyebabkan  anak  tidak  memiliki kegiatan-kegiatan  positif  seperti  menjadi  Relawan  dan  lainnya.  Serta dengan banyaknya waktu luang pada akhirnya mereka melakukan tindakan sesukanya seperti Vandalisme, Perundungan¸Perkelahian bahkan pencurian dan hal yang melanggar hukum lainnya.
Bagi  anak  penyelesaian  masalah  hukum  jalur  formal  bukan  satu  satunya cara untuk anak yang melanggar tindakan pidana, adapun alternatif dengan penyelesaian Restoratif (Kekeluargaan)  yaitu anak  yang  telah  melakukan tindak pindana dapat melaksanakan diversi untuk Hal hal yang penting bagi pelaku pidana serta tidak melupakan untuk menimbang hal yang adil untuk korban. Melihat Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  diversi  harus  untuk  diusahakan  dalam  tingkatan  penyelidikan, penuntututan serta pemeriksaan perihal anak di Pengadilan Negeri. Dalam pasal  7 Ayat 2 UU Sistem Peradilan Pidana Anak ada pengecualian yang mengatakan  dengan  jelas  bahwa  harus  ada  keharusan  untuk  melakukan usaha  diversi  dari  mulai    tahap  penyelidikan  hingga  tahap  pemeriksaan
perkara  anak  yang  dilakukan  dipengadilan  dalam  negeri,  pelaksanaannya dilakukan dalam tindak pidana seperti :
• Terancam dipidana kurungan maksimal 7 tahun
• Bukan Pelanggaran yang serupa
Usaha untuk menangulangi kenakalan  yang dilakukan oleh anak harus dilakukan secara  terstruktur.  Kartini  Kartono  dalam  bukunya  mengatakan  Usaha  untuk menyelesaikan  kebadungan  anak  dengan  melakukan  tindakan  pencegahan, tindakan penghukuman, dan tindakan penyembuhan.
1. Tindakan  Pencegahan  adalah  reaksi  untuk  mencegah  anak  dari  perilaku kenakalan  seperti  :  ditingkatkannya  kemakmuran  dalam  berkeluarga, Membangun  sekolah  psikologis  juga  edukatif  yang  bertujuan  membantu anak bisa melupakan kesusahan hidup mereka, memisahkan pengadilan dan rumah tahanan untuk anak dan remaja
2. Tindakan  Hukuman  adalah  menghukum  mereka  sesuai  dengan  tindakan yang  mereka  langgar,  sehingga  dapat  dianggap  adil,  serta  tindakan  ini diharapkan dapat membuat pelaku jera dan tidak terjadinya Residivis
3. Tindakan Kuratif adalah anonim dari tindakan preventif dimana Tindakan kuratif  adalah  upaya  penyembuhan  anak  dari  tindak  kenakalan  seperti  : memilah pertemanan anak, memindahkan anak ke lingkungan sosial yang jauh  lebih  baik,  memberi  akses  fasilitas  terbaik  bagi  raga  dan  jiwa  serta remaja diwajibkan melatih lebih tertib dan disiplin
2. Dalam  kasus  pencabulan  yang  terjadi  di  LPKA  Blitar,  sejauh  ini pembinaan khusus dalam penanganan anak apakah sudah terlaksana dan juga apakah aspek perlindungan hak anak sudah diperoleh?
Pembinaan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  sudah dilaksanakan  oleh  sistem  pemasyarakatan  selama  ini  adalah  Pembinaan khusus dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian yang meliputi : 1) Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa,
2) Kesadaran dalam Berbangsa dan Bernegara, 3)Intelektual, 4)Pembentukan sikap dan perilaku, 5)Pentingnya kesehatan jasmani dan rohani, 6)Pentingnya kesadaran hukum,
7)Reintegrasi sehat dengan masyarakat,
8)Pemberian keterampilan kerja,
9)Pelatihan kerja dan produksi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  yaitu  berupa  kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada umumnya adalah: 1) Pembinaan Keagamaan,
2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, 3) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan), 4) Pembinaan Kesehatan Jasmani,
5) Pembinaan Keterampilan,
6) Pembinaan Reintegrasi dengan Masyarakat,
7) Pembinaan Kesadaran Hukum.
Akan  tetapi  terdapat  berbagai  kendala  dalam  pelaksanaan  pembinaan, khususnya dalam pembinaan pendidikan. Kendala –  kendala
Penyelenggaraan Pembinaan pendidikan Anak antara lain berupa:
1) Fasilitas lapas yang kurang memadai. 2)  Kondisi  psikologis  yang  dikarenakan  berada  dalam  bangunan menyerupai  penjara,  terlebih  jika  anak  yang  tepaksa  harus  mendekam  di lapas dewasa yang membuat pemidanaanya sangat terasa.
3)  Sarana  dan  prasarana  LPKA  yang  belum  dapat  mendukung  kegiatan belajar  mengajar  seperti  adanya  ruang  kelas,  fasilitas  belajar,  pemberian kurikulum yang belum sesuai dengan kebutuhan anak, serta belum adanya harmonisasi regulasi misalnya adanya standar Diknas sebagai syarat untuk peserta didik mengikuti pendidikan kesetaraan harus memenuhi quota yang ditentukan oleh Dinkas,
4) Tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan pendidikan pada DIPA serta kurangnya dana untuk pemeliharaan  serta perbaikan sarana prasarana yang ada di lapas ataupun dana untuk renovasi total. Meskipun penerapan diversi  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  belum  dan  juga  tidak  ada penerapan  pendekatan  indiviual  treatment,  tetapi  pembinaan  anak  yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sangat baik dan serius oleh LPKA Blitar. Didalam LPKA atau yang bisa disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak Anak pelaku yang dibina yang termasuk dalam tindakan pencabulan berupa pidana dapat diaktegorikan sebagai Delik Aduan. Delik absolut dan delik  relatif  adalah  pencabangan  dari  delik  aduan.  Sedangkan  Tindak Pencabulan dapat  dikategorikan delik absolut  dimana suatu  tindak  pidana penuntutanya  bisa  dilakukan  jika  ada  laporan  aduan  dari  beberapa  pihak tertentu. Sedangkan perbandingan tindak pidana Pencabulan dan Perkosaan, untuk  pencabulan  melirik  pada  Pasal  289  KUHP  disebutkan  bahwa  tidak dijelaskan  khusus  dilakukan  kepada  perempuan  ataupun  laki-laki  baik diluar  ataupun  didalam  status  pernikahan.  Dalam  Pasal  76E  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  mengenai  perlindungan  anak  ditegaskan bahwa  semua  perbuatan  ataupun  tindakan  pencabulan  dengan  Kekerasan ataupun Ancaman Kekerasan, Memaksa, Serta melakukan tipu muslihat dan juga  melakukan  serangkaian  kebohongan  dapat  dikategorikan  sebagai tindakan cabul, serta dalam kasus pencabulannya korban masih Anak-Anak. Sedangkan untuk tindak pidana perkosaan telah ditegaskan pada Pasal 285 KUHP, tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa untuk bersetubuh dengan  wanita  diluar  perkawinan  dengan  menggunakan  kekerasan.  Bagi kelangsungan  hidup  anak  Hak-hak  mereka  adalah  hal  sakral  bagi keberlangsungan  kehidupan  semasa  anak  anak,  Negara  diharuskan menjamin  dan  memberi  perlindungan  terhadap  anak  yang  sebaik  baiknya dikarenakan anak adalah tumpuan harapan bangsa untuk dapat menjadikan bangsa yang lebih baik dimasa yang akan datang. Kejahatan yang dilakukan
oleh anak dibawah umur disebut sebagai Delikuensi Anak. Delikuensi Anak telah lama menjadi masalah baik sosial maupun Hukum yang telah tumbuh dan  berkembang  seiring  peradaban  masyarakat  beragama,  sosial  dan hukum.    Faktor-faktor  sosial  berperan  penting  untuk  menjelaskan  secara terperinci  mengenai  permasalahan  Kejahatan  anak  baik  sebagai  pelaku maupun  sebagai  korban  serta  reaksi  sosial  dari  kejahatannya  terhadap lingkungan  sosial.  Faktor  kejahatan  dan  juga  pelanggaran  yang  diperbuat anak  ataupun  faktor  lingkungan  sosial  dari  anak  tersebut  akan  diberikan Delikuensi anak  yaitu  mengkhususkan  segala  bentuk  kejahatan  yang dilakukan anak.

## KESIMPULAN
Dengan  memakai  riset  kualitatif  serta  observasi  buat  menganalisis  Pembinaan khusus terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencabulan , terdapat 2 penemuan konstruktif.  Bisa  disimpulkan  dari  totalitas  hasil  riset  ini,  yang  terdaftar  selaku berikut:
1. Pelaku tindak pidana anak adalah anak yang sudah lebih dari 11 Tahundan tidak lebih dari 18 tahun, kurangnya waktu dan perhatian menjadi salah satu faktor kuat pelaku melakukan tindak pidana, serta jenjang pendidikan yang tidak terlalu tinggi dan karena rasa penasaran yang tinggi dari Pelaku yang diperoleh dari akses jejaring media yang bebas tanpa adanya bimbingan dari orang  tua  serta  lingkungan  yang  negatif.  Akhirnya  Pelaku  melakukan pencabulan tindakan keji dengan melanggar norma kesusilaan .
2. Pelaku tindak pidana dapat bertanggung jawab dengan beberapa cara seperti keadilan Restoratif atau  dapat  disebut  sebagai  Kekeluargaan  dengan melibatkan pelaku, korban, hingga kedua orangtua baik korban atau pelaku serta pihak diluar keluarga yang berkaitan yang bertujuan mencari hukuman yang  cocok  untuk  pelaku  serta  penekanan  terhadap  penyembuhan  bukan pembalasan.  Sedangkan Diversi atau  memberikan  wewenang  terhadap petugas hukum untuk pertimbangan mengenai kelayakan penjatuhan hukum yang sesuai dengan perbuatannya maka petugas hukum akan menyelesaikan dengan  memutuskan  keputusan  terakhir  dengan  tidak  menggunakan  jalan Formal  atau  dapat  dikatakan  menghentikan  proses  peradilan  pidana  dan menyerahkan  pelaku  kepada  Keluarganya  dan  membayar  denda  kepada pihak  yang  dirugikan  serta  bimbingan  sosial  yang  terus  dilakukan,  maka dari itu proses peradilan formal ditiadakan dan pelaku bebas dari keputusan tindak pidana. Pada pertimbangannya Hakim pelaku ataupun korban tidak dipertimbangkan untuk memberi pembinaan. Anak yang berurusan dengan hukum  hukum  yang  berlaku  akan  dibimbing  dan  dibina  sesuai  UU Permasyarakatan.

## SARAN
Terdapat 2 saran instan yang bisa disimpulkan dari totalitas hasil penelitian ini ialah terdaftar selaku berikut :
1. Anak  pelaku  tindak  pidana  yang  berurusan  dengan  pimidanaan, Diversi dengan  memberikan  pihak  penegak  hukum  untuk  menjauhi  pengambilan
jalan keputusan yang formal jauh lebih efektif karena tidak membuat masa depan anak rusak serta dapat memberi pelajaran yang lebih efektif dengan memberikan  pelajaran  sanksi  sosial  berupa  pelayanan  sosial  hingga pembinaan  sosial.  Atau  membayar  denda/sanksi  kepada  pihak  yang dirugikan serta tidak melakukan tindakan pidana formal pada pelaku
2. Pembinaan  anak  melalui  rehabilitasi  harusnya  menjadi  salah  satu pertimbangan  hakim  dalam  kasus  pencabulan  anak  mengingat  perilaku pencabulan bisa dikatakan sebagai perilaku menyimpang dan membutuhkan tindakan pemulihan seperti Rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Medan, Jurnal Equality, 2008
Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, Jakarta, Mahirsindo Utama, 2004.
Kartini  Kartono,  dalam  Setya  Wahyudi,  Implementasi  Ide  Diversi  dalam Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia,  Jakarta,  Genta Publishing, 2011.
Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Gasti Ratnawati, Pola Pembinaan Napi Anak sebagai Salah Satu Upaya Kebutuhan Pemenuhan  Pendidikan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak,  Fakultas  Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo.
Nomor 7 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  untuk seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak