## Original Research Paper

## PERANAN CLINICAL GOVERNANCE TERHADAP PENJAMINAN MUTU RUMAH SAKIT : Sistematik Review
Adhar Arifuddin 1,2 , Siti Rochmiyati 1 , A Fahira Nur 3* , Nur Eka Dyastuti 3 , Hidayanti Arifuddin 4 , Vidyanto 2
1 Program Pascasarjana Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, Indonesia.
2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, Palu, Indonesia.
3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara, Palu, Indonesia.
4 Politeknik Kesehatan Jakarta II, Jakarta, Indonesia.
*Email Corresponding: andifahiranur@yahoo.com
Page : 84-96

## ABSTRAK
Studi  ini  adalah systematic  review untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai peranan clinical governance terhadap penjaminan mutu rumah sakit. Penelusuran artikel dilakukan pada academic search complete, medline with full text, Proquest dan Pubmed, EBSCO, dan Scinapse menggunakan kata kunci yang dipilih yakni : Clinical  Governance,  Hospital,  Quality  Assurance .  Sebanyak  70  artikel  yang ditemukan sesuai kata kunci pencarian tersebut kemudian dilakukan skrining, dan didapatkan  10  artikel full  text yang  sesuai  kriteria  untuk  direview.  Hasil penelusuran  dari  berbagai  artikel  sebagai  sumber  literatur,  ditemukan  beberapa peranan clinical governance terhadap penjaminan mutu rumah sakit yaitu sebagai :  Audit  klinik,  Penyusunan  Standar  Pelayanan  Medis,  Indikator  Keperawatan, Manajemen Mutu, Kepemimpinan Klinis/ Keterlibatan Dokter, Efektifitas klinis, Pelatihan  dan  Pendidikan,  Transparansi,  Akuntabilitas,  Responsibilitas, Independensi,  Kesetaraan  dan  Kewajaran,  Implemetasi  Sistematis,  Revalidasi, Melibatkan Staf dan Pasien dalam Quality Improvement, dan Mendorong Budaya Peningkatan  Berkelanjutan.  Dibutuhkan  Penelitian  lebih  lanjut  mengenai seberapa  besar  konstribusi  peran clinical  governance terhadap  perubahan  mutu layanan  kesehatan.  Sehingga  dapat  disusun  dalam  bentuk  skala  perioritas  tata kelola  klinik,  dan  pembagian  peran  dalam  memberikan  layanan  kesehatan  yang memuaskan kepada semua pihak, baik pasien, keluarga pasien, dan stakeholder.

## ABSTRACT
This  study  is  a  systematic  review  to  get  an  overview  of  the  role  of  clinical governance  in  hospital  quality  assurance.  Article  searches  were  conducted  on academic  search  complete,  medline  with  full  text,  Proquest  and  Pubmed, EBSCO,  and  Scinapse  using  selected  keywords,  namely:  Clinical  Governance, Hospital, Quality Assurance. A total of 70 articles found according to the search keywords were then screened, and 10 full text articles were obtained that met the criteria for review. The search results from various articles as literature sources, found several roles of clinical governance on hospital quality assurance, namely as:  Clinical  audit,  Preparation  of  Medical  Service  Standards,  Nursing Indicators,  Quality  Management,  Clinical  Leadership/  Doctor  Involvement, Clinical  Effectiveness,  Training  and  Education,  Transparency,  Accountability, Responsibility, Independence, Equality and Fairness, Systematic Implementation, Revalidation,  Involving  Staff  and  Patients  in  Quality  Improvement,  and Encouraging a Culture of Continuous Improvement. Research is needed on how big the contribution of clinical governance is to changes in the quality of health services. So that it can be arranged in the form of a clinical governance priority scale,  and  the  division  of  roles  in  providing  satisfactory  health  services  to  all parties, both patients, patient families, and stakeholders.
Kata Kunci : Clinical Governance, Penjaminan Mutu, Rumah Sakit.

## Keywords:
Clinical Governance, Quality Assurance, Hospital
Published by: Tadulako University, Managed by Faculty of Medicine. Email: healthytadulako@gmail.com Phone (WA): +6285242303103 Address: Jalan Soekarno Hatta Km. 9. City of Palu, Central Sulawesi, Indonesia

## PENDAHULUAN
Tujuan diselenggarakannya pembangunan  kesehatan  adalah  meningkatkan kesadaran,  kemauan  dan  kemampuan  hidup sehat  bagi  setiap  orang  agar  terwujud  derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Keberhasilan  pembangunan  kesehatan  akan sangat mendukung peningkatan mutu dan daya saing  sumberdaya  manusia  Indonesia 1 .  Untuk mencapai tujuan pembagunan kesehatan nasional,  diselenggarakan  berbagai  upaya kesehatan  secara  menyeluruh,  berjenjang  dan terpadu.  Puskesmas  merupakan  garda  terdepan dalam  menyelenggarakan  upaya  kesehatan dasar. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 menjadi landasan hukum penyelenggaraan  Puskesmas,  yang  merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten  /Kota  sebagai  penanggung  jawab penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan  di wilayah kerjanya 2 .
Rumah sakit diakui merupakan institusi yang sangat kompleks dan berisiko tinggi ( high risk ),  terlebih  dalam  kondisi  lingkungan regional  dan  global  yang  sangat  dinamis perubahannya.  Perubahan paradigma pelayanan  rumah  sakit  saat  ini  yang  berubah tentang permintaan konsumen bidang kesehatan  yang  menitikberatkan  akan  ‘mutu’. Istilah dan definisi  ‘mutu’  mempunyai arti/makna  dan  perspektif  yang  berbeda  bagi setiap  individu  tergantung  dari  sudut  pandang masing  masing.  Pada  awal  tahun  80an Donabedian  dengan structure,  process dan outcome memperkenalkan cara penilaian untuk standar, kriteria dan indicator.  Selang beberapa tahun  kemudian  Maxwell  mengembangkan six dimensions of  quality . Tehnik  Donabedian dan Maxwell  ini  lebih  menitikberatkan  tentang  hal membuat  standar  dan  penilaiannya  (akreditasi) yang  merupakan  2  dari  3  komponen quality assurance .  Komponen  ke  tiga  ( continuous quality  improvement )  dan  masih  proses pembelajaran bagi semua organisasi 3 .
Dengan semakin berkembangnya waktu,  maka  ekspektasi  masyarakat  terhadap kualitas pelayanan kian meningkat, pemenuhan terhadap efisiensi, respon pelayanan, ketersediaan  akses,  pemerataan  pelayanan  dan etika para provider merupakan suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh rumah sakit 5 . Rumah sakit dikatakan berhasil jika dapat memberikan layanan yang berkualitas dalam suatu lingkungan dan harus mampu bersaing mendapatkan pasar pasien baru dan mendapatkan  kontrak  pelayanan  kesehatan berjenjang  melalui  tarif  yang  bersaing,  harus berpartisipasi  dalam  jaringan  dan  sistem pelayanan terintegrasi  yang dapat  menawarkan paket  pelayanan  yang  terintegrasi  secara vertikal 6,7 . Pelayanan kesehatan harus mengutamakan  keselamatan  pasien  dan  mutu atau kualitas pelayanan 8 . Tersedianya alur yang benar  pada  rumah  sakit  sehingga  pasien mendapatkan  pelayanan  dan  pengobatan  yang baik  dengan  waktu,  biaya,  tenaga  yang  efisien dan  efektif  sehingga  tidak  berefek pada pelayanan  yang  berliku  dan  sulit  sehingga pasien  menjadi  lama  perawatannya  dan mengeluarkan biaya yang banyak 9 .
Salah  satu  upaya  menjamin  mutu pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  adalah dengan menerapkan konsep clinical governance yang  diperkenalkan  Departemen Kesehatan  Inggris  ( UK  National  Health Service/NHS ) pada tahun 1997 sebagai strategi baru  untuk  mencapai  " First  Class  Service ". Tujuannya,  untuk  menjaga  agar  pelayanan kesehatan  sesuai  standar  pelayanan  tinggi,  dan dilakukan  di  lingkungan  kerja  dengan  tingkat profesionalisme
tinggi. Clinical
governance bertanggung  jawab  terhadap peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan,  dan  menjaga  standar  pelayanan yang  tinggi  dengan  membuat  lingkungan  di mana pelayanan klinis akan berkembang 9 . Untuk  menjamin  bahwa  perbaikan mutu,  peningkatan  kinerja  dan  penerapan
manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan  di  rumah  sakit,  diperlukan peran dari clinical governance dalam peningkatan  mutu  kinerja  melalui  perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen,  sistem  manajemen  mutu,  sistem penyelenggaraan  pelayanan  serta  program  dan penerapan manajemen risiko.

## BAHAN DAN CARA
Studi  ini  adalah systematic  review atau tinjauan  pustaka.  Studi systematic  review adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data  atau  sumber  yang  berhubungan  pada sebuah  topik  tertentu  yang  bisa  didapat  dari berbagai  sumber  seperti  jurnal,  buku,  internet, dan pustaka lain 4 . Penelusuran artikel publikasi pada academic  search  complete,  medline  with full  text,  Proquest  dan  Pubmed,  EBSCO,  dan Scinapse menggunakan kata kunci yang dipilih untuk  penelusuran  artikel  internasional  yakni  : Clinical Governance, Hospital, Quality Assurance .  Sedangkan  untuk  artikel  nasional menggunakan kata kunci Clinical Governance , Rumah  Sakit  dan  Jaminan  Mutu.  Sebanyak  70 jurnal  dari  jurnal  yang  ditemukan  sesuai  kata kunci  pencarian  tersebut  kemudian  dilakukan skrining,  30  jurnal  dieksklusi  karena  tidak tersedia  artikel full  text .  Asesment  kelayakan terhadap  40  jurnal full  text dilakukan,  jurnal yang    dan  tidak  sesuai  kriteria  inklusi dilakukan  eksklusi  sebanyak  30,  sehingga didapatkan  10  jurnal full  text yang  dilakukan review.
Langkah-langkah  penelusuran  jurnal dapat  diringkas  sesuai  dengan  gambar  1. berikut :

## HASIL
Prinsip  dasar  dalam  penerapan clinical governance adalah  mengembangkan  sebuah sistem  manajemen  mutu  untuk  meningkatkan mutu klinis, dengan cara memadukan pendekatan  manajemen,  organisasi,  dan  klinis secara bersama-sama. Artinya clinical governance merupakan  pendekatan  sistematis untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan kualitas  perawatan  pasien  dalam  Layanan Kesehatan.  Hasil  penelusuran  dari  berbagai artikel  sebagai  sumber  literatur,  ditemukan beberapa peranan clinical governance terhadap penjaminan  mutu  rumah  sakit  sesuai  dengan tabel  1  yaitu  sebagai  :  Audit  klinik,
Penyusunan Standar Pelayanan Medis,
Indikator  Keperawatan,  Manajemen  Mutu, Kepemimpinan  Klinis/  Keterlibatan  Dokter, Efektifitas  klinis,  Pelatihan  dan  Pendidikan, Transparansi,  Akuntabilitas,  Responsibilitas, Independensi,  Kesetaraan  dan  Kewajaran, Implemetasi Sistematis, Revalidasi, Melibatkan Staf  dan  Pasien  dalam Quality  Improvement, dan Mendorong Budaya Peningkatan
Berkelanjutan.
Tabel 1 Matriks Artikel Terkait Peranan Clinical Governance terhadap Penjaminan Mutu Rumah Sakit
No Penulis, Tahun, Negara Judul artikel Sampel / Durasi Penelitian Metode Outcome 1 Hanevi Djasri, 2005, Indonesia 10 Penerapan clinical governance melalui iso 9000: Studi kasus di dua rsud provinsi jawa timur Para  staf  RS  yang  bertanggung  jawab (key  person)  terhadap  satu  atau  lebih unit  pelayanan  klinik  dan  wakil manajemen (management representatif). /Juli-Agustus 2005 Kualitatif   Komite  medis (panitia peningkatan  mutu)  melakukan  kegiatan audit  klinik  dan  penyusunan  standar  pelayanan  medis  yang bersifat  evidence-based  terhadap  Seluruh  standar  clinical governance  yang  terdiri  dari  standar:  (1)  Akuntabilitas pelayanan  klinis;  (2)  Kebijakan  dan  strategi;  (3)  Struktur organisasi;  (4)  Alokasi  sumber  daya;  (5)  Komunikasi;  (6) Pengembangan  dan  pelatihan  profesional;  dan  (7)  Pengukuran efektivitas,  secara  umum  telah  diterapkan  dan  mendapat dukungan dari sistem manajemen mutu ISO 9000. 2 Jeles A. Atihuta, Syahrir A.Pasinringi dan Burhanuddin Bahar, 2010, Indonesia 11 Analisis faktor yang mempengaruhi kinerja mutu pelayanan di RSUD dr M.Haulussy Ambon
Ruang  perawatan  bedah  laki-laki, ruang  perawatan  bedah  wanita,  Ruang perawatan  Penyakit  Dalam  Laki-laki, Ruang  perawatan  penyakit  dalam wanita,  Ruang  perawatan  neurologi, serta  Ruang  perawatan  penyakit  paru- paru RSUD dr. M. Haulussy Ambon. /Agustus-September 2010 Cross Sectional Penerapan Cilinical Governance pada 3 aspek yaitu
1. Standar  klinik,  Ada  pengaruh  antara  standar  keperawatan dan kinerja mutu pelayanan (p = 0,047)
2. Indikator  Keperawatan,  ada  pengaruh  antara  indikator keperawatan dan kinerja mutu pelayanan (p=0.038)
3. Audit Keperawatan, ada pengaruh antara audit keperawatan dan kinerja mutu pelayanan (p=0.044) 3 Rudiansyah, Sarsintorini Putra, Sudiro, 2017, Indonesia 13 Analisis Pelaksanaan Peran, Fungsi dan Wewenang Governing Body di Rumah Sakit Islam NU Demak Direktur, Komite Medik dan Komite Keperawatan. /2017 Kualitatif Komite  medik  melaksanakan  Clinical  Governance  melalui, Pelaksanaan Manajemen Mutu yang terdiri dari : 1. Perencanaan  mutu  yang  meliputi  cara  pemenuhan kebutuhan  pelanggan/konsumen,  menentukan  market segment  pelayanan,  proses  mengembangkan  karakteristik pelayanan  dan  cara  mengembangkan  pelayanan  sudah berjalan  baik  untuk  mendukung  dari  manajemen  mutu yang ada di Rumah Sakit Islam NU Demak.
2. Pengendalian Mutu
3. Peningkatan Mutu
4. Tiara Fani Yolanda dan Masyitoh, 2020, Indonesia 12 Policy of patient safety governance for hospitalized patient at the Koja public hospital in 2019 Sepuluh informan terdiri dari Perwakilan Layanan, Komite Medis; Komite Kualitas dan Keamanan Pasien; Komite PPI; Pusat Pendidikan dan Pelatihan; Kasatpel dari Unit
Rawat Inap, Dokter dan Perawat di RSUP dr Unit Rawat Inap Rumah Sakit Regional Koja. Mei-Juni 2019 Kualitatif dan Telaah Dokumen
Pelaksanaan  kepemimpinan  klinis  di  RSUD  Koja  berjalan cukup baik namun belum optimal karena sistem kepemimpinan menggunakan  Line  Organization  yang  membantu  dalam pengambilan  keputusan  yang  cepat  namun  lemah  dalam pengawasan,  Pelaksanaan  audit  medis  dilaksanakan  dengan baik namun monitoring dan evaluasi masih belum optimal dari hasil  evaluasi  Clinical  Pathway  (CP).,  Evaluasi  efektifitas klinis  menunjukan  kepatuhan  pengisian  form  CP  belum optimal  karena  kurangnya  sosialisasi  terhadap  manfaat  CP,
Pelatihan  dan  pendidikan  sudah  terlaksana  cukup  baik  namun belum adanya kegiatan evaluasi. 5. Lina Marliana, et al, 2017, Indonesia 15 Tata Kelola Keluhan Pasien Terhadap Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada RSUD. Am. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Deskriptif Kualitatif Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Tata  kelola  Keluhan Pasien  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  A.  M.  Parikesit Tenggarong  Seberang  sudah  dikelola  dengan  baik  sesuai dengan  Prinsip-Prinsip  Dasar  Tata  Kelola  yang  baik  yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kesetaraan dan Kewajaran. 6. Lorelei Jones, et al, 2017, England 18 How do hospital boards govern for quality improvement? A mixed methods study of 15 organisations in England Sampel 15 organisasi pelayanan kesehatan  (12 penyedia perawatan akut, 2 penyedia kesehatan mental dan 1 penyedia layanan komunitas). Maret 2014 - November 2016 Observasi onal Kematangan  kepemimpinan  klinis  dalam  QI  memiliki karakteristik  sebagai  berikut:  secara  eksplisit  memprioritaskan
QI;  menyeimbangkan  prioritas  jangka  pendek  (eksternal) dengan investasi jangka panjang (internal) di QI; menggunakan data  untuk  QI,  bukan  hanya  jaminan  kualitas;  melibatkan  staf dan  pasien  dalam  QI;  dan  mendorong  budaya  peningkatan berkelanjutan. 7. Andrea Poscia, et al, 2018, Italia 17 Does Clinical Governance influence  the quality of medical records? Penerapan Tata Kelola Klinik dan kualitas rekam medis dievaluasi di 47 rumah sakit bangsal (24 bangsal bedah dan 23 bangsal medis). Sampel acak dari 1458 catatan medis. Juli – Desember 2012 Cross- sectional study Clinical  Governance mempengaruhi  kualitas  perawatan kesehatan, termasuk dalam hal kualitas catatan medis. Clinical
Governance memainkan  peran  sentral  dalam  mendorong peningkatan  kualitas  dan  mendukung  implementasi  sistematis, terstruktur,  dan  terintegrasi  secara  standar  dan  berulang  untuk menilai  dan  mempromosikan  peningkatan  kualitas  kesehatan.
Implementasi sistematis sebagai pendekatan Clinical Governance dalam  organisasi  layanan  kesehatan  sangat dianjurkan.
8. A. M. Rotar, et al, 2016,  Eropa 14 The involvement of medical doctors in hospital governance and implications for quality management: a quick scan in 19 and an in depth study in 7 OECD countries
Sampel dari negara eropa diantaranya Republik Ceko, Perancis, Jerman,
Polandia, Portugal, Spanyol dan Turki.  Dari masing-masing negara, sampel diacak dari 30 rumah sakit yang direkrut. Kriteria inklusi adalah
(> 130 tempat tidur) dan tipologi pengobatan (infark miokard akut (AMI), patah tulang pinggul, stroke) Mei 2011- Februari 2012 Study Multileve l Cross Sectional
Temuan  menunjukkan  bahwa  dokter  semakin  terlibat  dalam manajemen  rumah  sakit  di  negara-negara  OECD,  dan  bahwa ini  dapat  mengarah  pada  sistem  manajemen  mutu  yang diimplementasikan dengan lebih baik, ketika dokter mengambil peran  manajerial  dan  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan manajemen strategis.
9. Tristan Price,  et al, 2020, Inggris 19 Reviving clinical governance? A qualitative study of the impact of professional regulatory reform on clinical governance in healthcare organisations in england 62 dokter senior dan non-dokter dalam manajemen atau peran administrasi, dari berbagai organisasi layanan kesehatan di Inggris. Tahun 2019 Kualitatif (Thematic analysis) Revalidasi  telah  meningkatkan  keselarasan  antara  sistem pengawasan  organisasi  dan  profesional  dan  akuntabilitas, menghasilkan peningkatan pengawasan praktik klinis.
Implementasi  revalidasi  medis  menunjukkan  bagaimana reformasi  besar  terhadap  regulasi  profesional,  melalui  sistem relicensing,  telah  meningkatkan  tingkat  akuntabilitas  yang lebih tinggi terhadap kinerja klinis dalam organisasi kesehatan. Namun,  Perlu  penelitian  lebih  lanjut  yang  fokus  pada  apakah perubahan  tersebut  meningkatkan  hasil  terhadap  pasien,  dan peran  konteks  dan  budaya  organisasi  dalam  menentukan  sifat dan tingkat perubahan tersebut. 10. Sandeep Reddy, et al, 2019, Auatralia 16 A Governance Model For The Application Of Ai In Health Care Untuk  mengatasi  etika,  peraturan,  dan  keselamatan    dalam masalah  mutu,  kami  mengusulkan  model  tata  kelola  untuk aplikasi  AI  dalam  perawatan  kesehatan.  Model  yang  kami sajikan  disebut  Governance  Model  for  AI  in  Healthcare (GMAIH).  4  komponen  utama  yang  diusulkan  dalam  model tata  kelola  adalah  keadilan,  transparansi,  kepercayaan  dan akuntabilitas

## PEMBAHASAN
Prinsip  dasar  dalam  penerapan clinical governance adalah  mengembangkan  sebuah sistem  manajemen  mutu  untuk  meningkatkan mutu klinis, dengan cara memadukan pendekatan  manajemen,  organisasi,  dan  klinis secara bersama-sama. Artinya clinical governance merupakan pendekatan sistematis untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan kualitas  perawatan  pasien  dalam  Layanan Kesehatan.  Hasil  penelusuran  dari  berbagai artikel  sebagai  sumber  literatur,  ditemukan beberapa peranan clinical governance terhadap  penjaminan  mutu  rumah sakit :

## 1. Audit klinik
Rumah  Sakit  (RS)  adalah  lembaga yang  terutama  memberikan  pelayanan klinik,  sehingga  mutu  pelayanan  klinik merupakan  indikator  penting  bagi  baik- buruknya  RS.  Menurut  Hanevi  Djasri (2006),  salah  satu  langkah  Komite  medis (panitia  peningkatan  mutu)  rumah  sakit sebagai  pelaksana  tata  kelola  peningkatan mutu  rumah  sakit  adalah  melakukan kegiatan  audit  klinik  dan  penyusunan standar  pelayanan  medis  yang  bersifat evidence-based  terhadap  Seluruh  standar clinical  governance yang  terdiri  dari standar: (1) Akuntabilitas  pelayanan klinis; (2)  Kebijakan  dan  strategi;  (3)  Struktur organisasi;  (4)  Alokasi  sumber  daya;  (5) Komunikasi; (6) Pengembangan dan pelatihan  profesional;  dan  (7)  Pengukuran efektivitas,  secara  umum  telah  diterapkan dan  mendapat  dukungan  dari  sistem manajemen mutu ISO 9000 10 .
Jeles  A  (2010)  Sebuah  tinjauan sistematis  oleh  Cochrane  (2006),  dari  118 pengujian  menilai  efek  audit  dan feedback terhadap praktek para profesional pelayanan  kesehatan  (meliputi  peresepan antibiotik, membersihkan tangan dan penggunaan  sarung  tangan).  Hasilnya
menunjukkan  bahwa  audit  dan feedback dapat  menjadi  efektif  dalam  meningkatkan praktek  profesional 11 .  Penelitian  lain  oleh Tiara  Fani  Yolanda  dan  Masyitoh  (2020) bahwa  peningkatan  mutu  harus  didukung oleh Pelaksanaan audit medis yang dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi dari  hasil  evaluasi  Clinical  Pathway      (CP) 12 .

## 2. Penyusunan Standar Pelayanan Medis
Rumah  sakit  (RS)  yang  benar-benar akan  melaksanakan  TQM  harus  berusaha menyusun  sistem  manajemen  mutu  yang baik  yang  dapat  dikembangkan  dengan berbagai  cara,  salah  satunya  dengan mengadopsi  standar  sistem  manajemen mutu  ISO  9000.  Standar  ini  telah dikembangkan  sejak  tahun  1970-an  hingga diterbitkannya  standar  sistem  manajemen mutu  versi  pertama  yaitu  standar  ISO 9000:1987  yang  memuat  peraturan  dan model  yang  ketat  dan  cepat  untuk  dapat diikuti  oleh  sebuah  organisasi.  Model tersebut  sebagai  bahan  rujukan  dalam menyusun  standar  pelayanan  medis  di rumah sakit 10 .

## 3. Indikator Keperawatan
Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan di rumah  sakit  yang  harus  menjaga  mutu pelayanan kesehatan secara umum. Pelayanan  keperawatan  sering  dijadikan tolak  ukur  citra  pelayanan  sebuah  rumah sakit di mata masyarakat, sehingga menuntut adanya indikator mutu pelayanan keperawatan yang jelas di rumah sakit. Hal tersebut  yang  menjadi  dasar  kuat  untuk mengatakan bahwa indikator mutu keperawatan menjadi hal yang mutlak harus ada  dan  diimplementasikan  di  rumah  sakit. Menurut  David  J.  Ballard  (2003)  dalam Jelea  A  (2010)  yang  menyatakan  bahwa penggunaan  indikator  klinik  meningkatkan
kinerja serta dapat digunakan untuk menilai peningkatan  mutu  pelayanan  baik  secara kualitatif maupun kuantitatif 11

## 4. Manajemen Mutu
Menurut  Rudiansyah,  dkk  (2017) dalam  penelitiannya  di  di  Rumah  Sakit Islam  NU  Demak  bahwa  peranan  komite medik  melaksanakan  Clinical  Governance melalui,  Pelaksanaan  Manajemen  Mutu yang  terdiri  dari  :  pengendalian  mutu, peningkatan  mutu,  dan  Perencanaan  mutu yang  meliputi  cara  pemenuhan  kebutuhan pelanggan/konsumen,  menentukan  market segment pelayanan, proses mengembangkan  karakteristik  pelayanan dan cara mengembangkan pelayanan sudah berjalan  baik  untuk  mendukung  dari manajemen mutu yang ada di Rumah Sakit Islam NU Demak 13
5. Kepemimpinan Klinis/ Keterlibatan Dokter Kepemimpinan klinis bukan
merupakan  konsep  baru  dalam  dunia layanan  kesehatan.  Ia  bahkan  merupakan sebuah  kebutuhan  untuk  mengoptimalkan potensi  seluruh  profesi  dibidang  layanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk
memberi pelayanan kesehatan yang sempurna  dan  meningkatkan  keluaran pasien. Mengikutsertakan aspek
kepemimpinan  dan  manajemen  dalam sistem  pelayanan  kesehatan  dalam  skala tim, departemen, rumah sakit atau pemerintah  dibidang  kesehatan  bukanlah merupakan sebuah pilihan, namun kewajiban bagi semua klinisi. Menurut  Tiara  Fani  Yolanda  dan Masyitoh (2020) Pelaksanaan kepemimpinan klinis melalui sistem kepemimpinan menggunakan Line Organization yang membantu dalam
pengambilan  keputusan  yang  cepat  juga harus diperkuat dalam hal pengawasan 12 . A. M.  Rotar,  et  al  (2016)  jugaga  dalam
penelitiannya  menemukan  bahwa  bahwa keterlibatan  dokter  dalam  manajemen rumah  sakit  dapat  mengarah  pada  sistem manajemen  mutu  yang  diimplementasikan dengan  lebih  baik,  yaitu  ketika  dokter mengambil  peran  manajerial  dan  terlibat dalam  pengambilan  keputusan  manajemen strategis 14 .

## 6. Efektifitas klinis
Pelayanan  kesehatan  yang  bermutu merupakan  salah  satu  tolak  ukur  kepuasan yang  berefek  terhadap  keinginan  pasien untuk  kembali  kepada  institusi  yang memberikan  pelayanan  kesehatan  yang efektif.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  dan keinginan pasien sehingga dapat memperoleh  kepuasan  yang  ada  pada akhirnya  dapat  meningkatkan  kepercayaan pada rumah sakit melalui pelayanan prima. Melalui  pelayanan  prima,  rumah  sakit diharapkan  akan  menghasilkan  keunggulan kompetitif  ( competitive  advantage )  dengan pelayanan  bermutu,  efisien,  inovatif  dan menghasilkan  sesuai  dengan  Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999  tentang  perlindungan pasien.
Bentuk  pelayanan  yang  efektif  antara pasien  dan  pemberi  pelayanan  ( provider ) disadari  sering  terjadi  perbedaan  persepsi. Pasien mengartikan pelayanan yang bermutu  dan  efektif  jika  pelayanannya nyaman,  menyenangkan  dan  petugasnya ramah  yang  mana  secara  keseluruhan memberikan  kesan  kepuasan  terhadap pasien.  Sedangkan  provider  mengartikan pelayanan  yang  bermutu  dan  efesien  jika pelayanan sesuai dengan standar pemerintah 12 .  Adanya  perbedaan  persepsi tersebut  sering  menyebabkan  keluhan terhadap pelayanan (Aswar,1996).
7. Pelatihan dan Pendidikan
Peran pendidikan dan pelatihan memegang peranan penting, terutama untuk meningkatkan  keterampilan  menggunakan
berbagai tools dan proses (termasuk standar pelayanan)  dalam  praktik  sehari-hari,  serta untuk  meningkatkan  efektifitas  komunikasi baik  komunikasi  antar  rekan  kerja  maupun kepada atasan/bawahan.
Mengingat  pentingnya  peran  diklat dalam perubahan budaya mutu maka setiap pimpinan  bagian  diklat  sebuah  organisasi harus  memahami  prinsip  dasar  perubahan budaya  mutu,  yaitu:  Memahami  latar belakang  terbentuknya  budaya  saat  ini  dan budaya  baru  yang  akan  dibentuk;  Tidak berusaha  untuk  melakukan  diklat  yang bertujuan  merubah  total  budaya  yang  ada saat  ini  –  tapi  lebih  kearah  "memperbaiki" budaya  tersebut;  Banyak  berperan  sebagai pendengar dan pengamat dalam merancang diklat  sesuai  kebutuhan  komponen  utama dalam manajemen perubahan budaya mutu; serta  Melibatkan  setiap  orang  yang  akan terkena  dampak  perubahan  dalam  proses perubahan.

## 8. Transparansi
Salah  satu  langkah  strategis  dalam meningkatkan kualitas Tata kelola Keluhan Pasien  dengan  membangun  Transparansi untuk  keterbukaan  informasi  baik  dalam proses  pengambilan  keputusan  maupun dalam  mengungkapkan  informasi  yang relevan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Lina Marliana, dkk (2017) di  Rumah Sakit Umum  Daerah  (RSUD)  A.  M.  Parikesit menemukan  bahwa  Realitas  pelaksanaan pelayanan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah (RSUD)  A.  M.  Parikesit  dapat  dilihat melalui  langkah-langkah  strategis  dalam membangun zona integritas dengan menggunakan  kepuasan  dan  komplain pasien sebagai feedback/timbal balik terhadap  layanan  yang  diterimanya  secara langsung sebagai wujud keterbukaan informasi.  Feedback  pasien  sangat  penting bagi  pihak  manajemen  rumah  sakit  untuk mengetahui persoalan-persoalan yang
dihadapi  dalam  memberikan  pelayanan. Evaluasi yang rutin dan terus menerus akan bermanfaat  untuk  meningkatkan  performa pelayanan  kesehatan  di  RSUD  A.  M. Parikesit.
Sesuai dengan prinsip tranparansi yang dikemukakan  oleh  Humanitarian  Forum Indonesia (HFI)  yaitu adanya Website atau media  publikasi  organisasi  dan  Pedoman dalam  penyebaran  informasi  maka  dalam pelayanan  sehari-hari  RSUD  A.  M. Parikesit  juga  memiliki  SIMARI  yang merupakan  layanan  ketersediaan  tempat tidur  di  ruang  rawat  inap  dan  hal  tersebut dapat  dipantau  secara  online  melalui www.rsamp.id/simari.php  dan  disediakan bagi masyarakat beberapa unit display/monitor  SIMARI  di  tempat-tempat strategis  di  rumah  sakit  untuk  dapat memantau  ketersediaan  tempat  tidur  di rawat  inap  sebagai  salah  satu  bentuk transaransi.
Sistem  Informasi  Manajemen  Admisi Rawat  Inap  (SIMARI)  memungkinkan masyarakat  mengetahui  informasi  Tempat Tidur  (TT)  Kosong  di  rumah  sakit  serta urutan  antrian  dengan  lebih  transparan  dan dapat  dipertanggung  jawabkan.  SIMARI juga  mendorong  perbaikan  kualitas  budaya dan  perilaku  melayani  sehingga  pegawai lebih bertanggung jawab dan bekerja sesuai prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini diharapkan  dapat  mengurai  benang  kusut dalam  hal  sulitnya  mendapat  TT  di  rumah sakit  dan  pada  akhirnya  menuju  sasaran reformasi  birokrasi  dalam  hal  perbaikan kualitas perlayanan publik serta menunjang UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 15 .
Penelitian  juga  telah  dilakukan  oleh Sandeep  Reddy,  et  al  (2019)  yang menyatakan  bahwa  untuk  mengatasi  etika, peraturan, dan keselamatan  dalam masalah mutu  pelayanan  kesehatan,  memerlukan model tata kelola dalam perawatan
kesehatan.  Salah  satu  model  adalah transparansi. Pada penelitian tersebut menawarkan  model    Model  yang  disebut Governance  Model  for  AI  in  Healthcare (GMAIH).  4  komponen  utama  yang diusulkan  dalam  model  tata  kelola  adalah keadilan,  transparansi,  kepercayaan  dan akuntabilitas 16 .

## 9. Akuntabilitas
Akuntabilitas  juga  manjadi  langkah stategi  dalam  peningkatan  mutu  layanan kesehatan 15,16 .  dapat  diartikan  sebagai bentuk
kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang telah  ditetapkan  sebelumnya  melalui  suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lina Marliana,  dkk  (2017)  bahwa  melalui Standart  Operating  Prosedure  (SOP)  yang dievaluasi  dengan  serangkaian  instruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan  administrasi,  bagaimana dan  kapan  harus  dilakukan,  dimana  dan oleh  siapa  dilakukan.  Dengan  begitu  SOP sebagai  standarisasi  cara  yang  dilakukan pegawai  dalam  menyelesaikan  pekerjaan dan  untuk  mengurangi  tingkat  kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang  pegawai  dalam  melaksanakan tugas.  Ketika  pelayanan  tersebut  sudah menyimpang  sedikit  dari  SOP  maka  hal tersebut  sudah  berpengaruh  besar  terhadap layanan dan respon orang yang dilayani 15 .
10. Responsibilitas
Responsibilitas merupakan standar dalam  pengukuran  kualitas  dari  sebuah pelayanan  publik.  Dengan  begitu  SOP dapat  memberikan  kesempatan  kepada pelanggan  untuk  menyampaikan  aspirasi yang  merupakan  wujud  kontrol  terhadap
pelaksanaan  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan. Kecepatan dan ketepatan petugas medis baik dokter maupun perawat dalam  memberikan  pelayanan  merupakan determinan  penting  dalam  menunjang kelancaran  pelayanan  sehingga  mampu menunjukkan hasil yang lebih baik sehingga pasien merasa terpuaskan 15 .

## 11. Independensi
Independensi merupakan suatu keadaan atau posisi dimana seseorang tidak terikat  dengan  pihak  manapun.  Artinya keberadaan  seseorang  adalah  mandiri  tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi  tertentu.  Pengelolaan  rumah sakit yang secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan  dari  pihak  manapun dalam  penataan  dan  pembenahan  yang mendalam  diberbagai  lini  untuk  menjadi rumah sakit yang profesional 15 .
12. Kesetaraan dan Kewajaran.
Terkait dengan Kesetaraan dan kewajaran sebagai  perlakuan  yang  adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder seperti remunerasi yang merupakan  total  kompensasi  yang  diterima oleh  pegawai  sebagai  imbalan  dari  jasa yang telah dikerjakannya dengan penghargaan dalam bentuk uang (monetary rewards)  atau  dapat  diartikan  juga  sebagai upah  atau  gaji  yang  berdampak  terhadap terciptanya  tata  kelola  rumah  sakit  yang mengedepankan kualitas layanan 15 .

## 13. Implemetasi Sistematis
Clinical  Governance mempengaruhi kualitas  perawatan  kesehatan,  termasuk dalam  hal  kualitas  catatan  medis. Clinical Governance memainkan  peran  sentral dalam mendorong peningkatan kualitas dan mendukung implementasi sistematis, terstruktur,  dan  terintegrasi  secara  standar dan berulang untuk menilai dan
mempromosikan peningkatan kualitas kesehatan.  Implementasi  sistematis  sebagai pendekatan Clinical  Governance dalam organisasi layanan kesehatan sangat dianjurkan 17 .

## 14. Revalidasi
Revalidasi telah meningkatkan keselarasan  antara  sistem  pengawasan organisasi dan profesional
dan akuntabilitas,  menghasilkan  peningkatan pengawasan  praktik  klinis.  Implementasi revalidasi  medis  menunjukkan  bagaimana reformasi besar terhadap regulasi profesional,  melalui  sistem  relicensing, telah  meningkatkan  tingkat  akuntabilitas yang  lebih  tinggi  terhadap  kinerja  klinis dalam  organisasi  kesehatan.  Namun,  Perlu penelitian  lebih  lanjut  yang  fokus  pada apakah  perubahan  tersebut  meningkatkan hasil  terhadap  pasien,  dan  peran  konteks dan  budaya  organisasi  dalam  menentukan sifat dan tingkat perubahan tersebut 18 .

## 15. Melibatkan Staf dan Pasien dalam QI
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan harus  dilakukan  secara  continue  dan melibatkan  semua  unsur  pelayanan  yang ada  di  fasilitas  kesehatan.  Salah  satu  cara
yang paling
ampuh dengan
menerapkan Quality  Improvement (QI).  QI merupakan  salah  solusi  strategi  yang menjanjikan  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  kesehatan.  QI  menitikberatkan pada  pendekatan  sistem  dan  implementasi secara  berkelanjutan  isu-isu  atau  masalah- masalah  terkait  pelayanan  yang  mana masalah  tersebut  akan  diberikan  skala prioritas  oleh provider ,  mana  yang  perlu mendapatkan perhatian khusus. keterlibatan staff  klinisi  dan  pasien  yang  rendah  bisa menjadi  salah  satu  hambatan  dalam  QI. Klinis  mempunyai  peran  penting  dalam perencanaan  dan  alokasi  sumber  daya khususnya sumber daya medis. Keterlibatan
yang  rendah  dari  klinisi  tidak  selamanya disebabkan  oleh  manajemen,  bisa  jadi merupakan  sikap  dari  klinisi  tersebut, biasanya karena ketidakpercayaan, kurangnya  waktu  karena  sibuk  dengan pelayanan,  dan  takut  apabila  perubahan yang disarankan tidak memenuhi kebutuhan pasien 18 . 16. Mendorong
Budaya
Peningkatan

## Berkelanjutan
Budaya  mutu  merupakan  sistem  nilai dari  sebuah  organisasi  yang  menghasilkan keadaan  lingkungan  yang  kondusif  dalam pembentukan perbaikan yang berkelanjutan. Peranan Clinical
Governance dalam  mendorong  budaya peningkatan berkelanjutan menjadi langkah awal dalam mempertahankan mutu layanan kesehatan.  Kondisi  ini  akan  mendorong perhatian  pengguna  dalam  memanfaatkan layanan kesehatan secara berulang di rumah sakit.  Membangun  kesadaran  mutu  kepada pemberi  layanan  kesehatan  adalah  bukan pekerjaan mudah, demikian juga mempertahankan  kesadaran  mutu  hingga menjadi budaya 18 .

## KESIMPULAN DAN SARAN
Prinsip dasar dalam clinical governance adalah  mengembangkan  sistem untuk meningkatkan mutu klinik (rumah sakit) sesuai  tujuan  dari clinical  governance yaitu untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,  hasil  penelusuran  beberapa  artikel ditemukan beberapa peranan clinical governance dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan diantaranya sebagai  : Audit klinik,  Penyusunan  Standar  Pelayanan  Medis, Indikator  Keperawatan,  Manajemen  Mutu, Kepemimpinan  Klinis/  Keterlibatan  Dokter, Efektifitas  klinis,  Pelatihan  dan  Pendidikan, Transparansi,  Akuntabilitas,  Responsibilitas, Independensi,  Kesetaraan  dan  Kewajaran, Implemetasi Sistematis,
Revalidasi,
Melibatkan  Staf  dan  Pasien  dalam Quality
Improvement, dan
Mendorong Budaya
Peningkatan Berkelanjutan.
Berbagai macam temuan peran clinical governance dalam  peningkatan  mutu  layanan rumah sakit, namun perlu penelitian mengenai seberapa  besar  konstribusi  peran clinical governance terhadap  perubahan  mutu  layanan kesehatan. Sehingga peranan clinical governance dapat  disusun dalam bentuk  skala perioritas  dalam  tata  kelola  klinik.  Sehingga pembagian  peran  dalam  memberikan  layanan kesehatan  memuaskan  kepada  semua  pihak, baik  pasien,  keluarga  pasien,  stakeholder termasuk  pemberi  layanan  kesehatan  itu sendiri.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  banyak  terima kasih  kepada  semua  pihak  yang  membantu dalam  penyelesaian  artikel  ini,  baik  kepada penerbit  termasuk  kepada  tim  review  artikel dalam  membantu  memberikan  ide  dan kerjasamanya  sehingga  sistematik  review  ini dapat terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Untung  Suseno  Sutarjo,  Didik  Budijanto,
Rudy Kurniawan, Boga Hardhana, Yudianto.  Data  dan  Informasi  -  Profil Kesehatan Indonesia (Data and Information  -  Indonesia  Health  Profil). Profil Kesehatan Indonesia . 2018. doi:10.1037/0022-3514.51.6.1173 2.   Indonesia MKR. Peraturan menteri kesehatan  republik  indonesia  nomor  44 tahun  2016  tentang  pedoman  manajemen puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun 2016 . 2016.
3.   Maharani C. Sistem Manajemen Mutu Iso
9000  sebagai  Alat  Peningkatan  Kualitas Organisasi
Pelayanan Kesehatan. KESMAS  J  Kesehatan  Masyarakat .  2009. doi:10.15294/kemas.v5i1.1859 4.   Wahono RS. Systematic Literature
Review:  Pengantar,  Tahapan  Dan  Studi Kasus .; 2016. 5.   Machmud R. Manajemen Mutu Pelayanan. J  Kesehatan  Masyarakat .
2008.
doi:10.1017/CBO9781107415324.004
6.   Azwar  A.  Factor  that  influence  the implementation  of  quality  assurance programs  for  hospital-based  long  term contraceptive  services. Med  J  Indones . 1996. doi:10.13181/mji.v5i2.851
7.   Pasal  1  UU  NO.  44.  Undang-Undang- tahun-2009-44-09. Rumah Sakit . 2009.
8.   Lewis  S.  Reputation  and  corporate responsibility. J  Commun  Manag .  2003. doi:10.1108/13632540310807494
9.   Lattimer C, Sinha P. Clinical governance. In: Key  Topics  in  General  Surgery .  ; 2002. doi:10.7748/phc.10.9.14.s18
10.  UGM FK. Penerapan Clinical Governance
Melalui  Iso  9000 :  Studi  Kasus  Di  Dua Rsud Provinsi Jawa Timur. 2006;09(03):121-128.
11.  Atituha AJ, Pasiringi S, Bahar B. Analisis
Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Mutu Pelayanan  Di  Rsud  Dr  M.Haulussy Ambon Tahun 2010. 2015:1-19.
http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/83b0d 1b8cfb105006c9e408f349087e2.pdf. 12.  Yolanda  TF,  Masyitoh  M.  Policy  of Patient Safety Governance for
Hospitalized  Patient  At  the  Koja  Public Hospital  in  2019. J  Indonesia  Health Policy  Adm .  2020  ;  5  (1).  doi  :  10.7454
/ihpa.v5i1.3243
13.  Rudiansyah,  Putra  S,  Sudiro.  Analisis
Pelaksanaan Peran , Fungsi dan Wewenang  Governing  Body  di  Rumah Sakit  Islam  NU  Demak. J  Manajemen Kesehatan Indonesia . 2017 ; 5 (2) : 119 - 130.  https  :  //  ejournal.undip.ac.id/ index.php  /  jmki  /  article  /  download /15916/14891.
14.  Rotar  AM,  Botje  D,  Klazinga  NS,  et  al. The  involvement  of  medical  doctors  in hospital  governance  and  implications  for quality  management:  A  quick  scan  in  19 and  an  in  depth  study  in  7  OECD countries. BMC Health Serv Res . 2016;16(2).  doi  :  10.1186  /  s12913-016- 1396-4 15.  Marliana  L,  Patton  A,  Noor  M.  Tata Kelola Keluhan Pasien Terhadap
Peningkatan  Kualitas  Layanan  Kesehatan Pada  Rsud.  Am.  Parikesit  Kabupaten
Kutai Kartanegara. eJournal Adm Reform,
2017, 5 344-355 . 2017;5(2):344-355.
16.  Reddy  S,  Allan  S,  Coghlan  S,  Cooper  P. A governance model for the application of AI  in  health  care. J  Am  Med  Informatics
Assoc .  2020  ;  27  (3)  :  491  -  497.  doi  : 10.1093 / jamia / ocz192
17.  Gigantesco A, Giuliani  and M. Quality of life in mental health services with a focus on psychiatric rehabilitation practice. Ann Ist  Super  Sanità .  2011;47(4):363-372. doi:10.4415/ANN
18.  Jones L, Pomeroy L, Robert G, Burnett S, Anderson  JE,  Fulop  NJ.  How  do  hospital boards  govern  for  quality  improvement? A mixed methods study of 15 organisations  in  England. BMJ  Qual  Saf .
2017;26(12):978-986.  doi:10.1136/bmjqs- 2016-006433
19.  Price T, Tredinnick-Rowe J, Walshe K, et al.  Reviving  clinical  governance?  A qualitative  study  of  the  impact  of professional  regulatory  reform  on  clinical governance  in  healthcare  organisations  in England. Health Policy (New York) . 2020; 124  (4)  :  446  -  453.  doi  :  10.1016  / j.healthpol.2020.01.004