Alamat Penyunting / Tata Usaha : Fakultas Farmasi UGM, Sekip Utara, Yogyakarta Telp. (0274) 522 956 Fax. (0274) 522 956
Rekening : BNI Cab. UGM Yogya, No. Rek. : 0227634699 a/n : Bpk. Satibi SSi, Apt, MSi E-Mail : jmpf@ugm.ac.id Homepage-site http : //jmpf.farmasi.ugm.ac.id
Mitra Bestari : Dr. Umi Athiyah, MSi,.Apt. Penerbit dan Distribusi : Pascasarjana Fakultas Farmasi
Universitas Gadjah Mada
Setting / Layout :
Supriyatna, A.Md. PIMPINAN UMUM / PENANGGUNG JAWAB Prof. Dr. Marchaban, DESS.,Apt. Dewan Penyunting Ketua Sekretaris Anggota : : : Dr. Satibi, SSi.,MSi.,Apt. Anna Wahyuni, S.Farm.,M.PH.,Apt.
- Prof. Dr. Achmad Fudholi, DEA.,Apt.
- Prof. Dr. Suwaldi, MSc.,Apt.
- Prof. Dr. Djoko Wahyono, SU.,Apt. - Prof. Dr. Zullies Ekawati, Apt. - Prof. Dr. Subagus Wahyuono, MSc.,Apt. - Prof. Dr. Sudibyo Martono, MS.,Apt.
- Dr. Akhmad Kharis N, MSi.,Apt.
- Dr. Triana Hertiani, MSi., Apt.
- Drs. Wakhid S. Ciptono,MBA.,MPM.,PhD.
- Dr. Tri Murti Andayani, Sp.FRS.,Apt.

## PERAN IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI) DALAM UPAYA PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## THE ROLE OF INDONESIAN PHARMACIST ASSOCIATION ON THE IMPLEMENTATION OF PHARMATEUTICAL SERVICES STANDARD IN PHARMACY IN DIY
Ankie Aulia Rachmandani 1 , Sampurno 2 , Achmad Purnomo 3 1 Magister Manajemen Farmasi, Universitas Gadjah Mada,  Yogyakarta
2 Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
3 Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## ABSTRAK
Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 menetapkan suatu garis pedoman umum tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Namun demikian, penetapan keputusan menteri ini tampaknya masih sebatas keputusan tertulis yang pada pelaksanaan di lapangan masih belum tampak dan perlu dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran peran IAI dalam pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek di DIY meliputi peran pelayanan, pembelajaran dan perlindungan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  eksploratif  (penelitian  kualitatif).  Data  dikumpulkan  melalui observasi model passive participation, wawancara mendalam ( indepth inteview ) terhadap pengurus IAI dan Apoteker Pengelola Apotek di DIY. Total responden berjumlah 17 orang, meliputi ketua dan sekretaris IAI DIY dan Apoteker Pengelola Apotek. Dilakukan triangulasi terhadap Apoteker Pengelola Apotek di DIY.
Hasil penelitian mengenai peran pelayanan, dalam tataran kebijakan IAI berupaya memainkan perannya dengan mengeluarkan gerakan “ No Pharmacist No Service ” , namun dalam tataran operasional gerakan ini belum seperti yang diharapkan. Peran pelindungan, IAI berupaya menjalankan fungsi advokasi dengan memberikan perlindungan kepada para anggotanya, namun fungsi networking yang dilakukan IAI belum mampu mengangkat citra profesi di masyarakat. Peran pembelajaran, kurang rutinnya periode pelaksanaan continuing professional education menjadi bukti bahwa kegiatan ini tidak cukup memadai untuk dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang berkelanjutan, begitu juga dengan uji kompetensi , IAI dinilai belum mampu meningkatkan kesadaran apoteker untuk menjalankan dan mengikutinya secara sukarela.
Kata kunci: Kepmenkes 1027, IAI, standar pelayanan kefarmasian

## ABSTRACT
The public guidance of pharmaceutical services policy standard has been provided by the government through Indonesian  Health  Ministrial  Decree  No.  1027/Menkes/SK/IX/2004.  This  policy,  however,  is  still  unimplemented yet, and seems need to be further evaluated. Study on the role of Indonesian Pharmacist Association (IAI) on the Implementation of pharmaceutical services standard in the pharmacy of DIY region was conducted. The study aims to  explore  the  IAI  effort  in  implementing  the  government  policy  in  DIY  region,  including  services,  learning  and protection.
An explorative descriptive research was carried out. The data were collected through observation using passive participatory model, indepth interview to the management of IAI and chemist management in DIY region. A total of 17 respondents, covering chairman and secretary of DIY IAI, pharmacist and chemist management were interviewed. Triangulation was also conducted to pharmacist which manage the chemists.
The study results show for service role, the policy level IAI seeks to play its role by  issuing movement “No Pharmacist No Service”, but the operational level this movement has not been as expected. The protection role, IAI seeks advocacy function by providing protection to its members. In contrast the networking function has not been able to lift the pharmacist image in society. For learning role, continuing professional education activities must be continuously conducted with some notification for improvement. The awareness of pharmacist in improving their competency should be increased through improvement of accountability of IAI.
Key words: Indonesian Health Ministrial Decree No. 1027, IAI, pharmaceutical services policy

## PENDAHULUAN
Pelayanan  kefarmasian  di  era  perubahan dan  persaingan  global  saat  ini,  mengalami perubahan  paradigma  dari drug  oriented kepada patient oriented yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian  ( pharmaceutical  care ).  Kegiatan  pela-
yanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi berubah orientasi  menjadi  pelayanan  yang  komprehensif yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  pasien. Apoteker  dituntut  untuk  mening-

## Vol. 1 No. 2 / Juni 2011
katkan  kompetensi  yang  meliputi  pengetahuan, ketrampilan  dan  perilaku  untuk  dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk  interaksi  tersebut  antara  lain  adalah melaksanakan  pemberian  informasi,  monitoring penggunaan  obat,  dan  hasil  akhir  pengobatan sesuai  harapan,  serta  terdokumentasi  dengan baik. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan  terjadinya  kesalahan  pengobatan (medication  error) dalam  proses  pekerjaan kefarmasian, sehingga dalam menjalankan praktik harus sesuai dengan standar yang ada. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam penetapan terapi untuk mendukung  penggunaan  obat  yang  rasional (Anonim, 2004) b .
Banyak hal yang masih harus  dibenahi oleh para  apoteker  Indonesia  untuk  mensejajarkan profesi  kefarmasian  dengan  profesi-profesi  lain yang lebih mapan. Pemerintah melalui Keputusan Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  1027/Menkes/SK/ IX/2004  telah  menetapkan  suatu  garis  pedoman umum  tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian di  Apotek  (Anonim,  2004) a ,  namun  penetapan keputusan menteri ini tampaknya masih sebatas keputusan  tertulis  yang  pada  pelaksanaan  di lapangan masih belum tampak dan masih perlu diuji dan dievaluasi. Tidak  adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah tentang implementasi surat keputusan tersebut, menjadikan hal tersebut sebagai  wacana  sekaligus  tantangan  besar  bagi kalangan  apoteker  dan  organisasi  IAI  (Ikatan Apoteker Indonesia) untuk dapat berperan lebih banyak.
Sebagai  satu-satunya  organisasi  yang diakui  mewadahi  sarjana  farmasi  di  Indonesia, IAI  berperan  penting  sebagai  wajah  masyarakat farmasi Indonesia. Secara horizontal IAI berperan dalam  pelaksanaan  komunikasi  dan  pertukaran informasi  antar  sesama  anggota,  sedang  secara vertikal, penyalur aspirasi masyarakat farmasi ke pemerintah  sebagai  regulator  serta  melakukan pembinaan kepada anggota ataupun masyarakat tentang  segala  aspek  yang  telah  ditetapkan berkenaan  dengan  bidang  kesehatan  khususnya kefarmasian.  Ini  adalah  hal  fundamental  yang harus  tercermin  dalam  seluruh  agenda  IAI (Anonim,  2008).  Hingga  saat  ini,  tampak  belum ada  perubahan  yang  bisa  diperankan  oleh  IAI sehingga  menjadi  pertanyaan  besar  di  kalangan apoteker,  sejauh  mana  peran  IAI  melakukan
pembinaan terhadap para apoteker di Indonesia dalam  menindaklanjuti  pelaksanaan  keputusan Menteri  Kesehatan  Nomor  1027/Menkes/SK/ IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian.
Dalam  penelitian  ini  data  yang  akan didapatkan berupa data kualitatif yang disajikan secara  deskriptif.  Analisis  deskriptif  adalah pemaparan setiap variabel yang ada serta semua permasalahannya. Selanjutnya pelaksanaan metode  deskriptif  tidak  terbatas  hanya  sampai pengumpulan  dan  penyusunan  data,  tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa, karena itu metode ini sering disebut metode analisis.
Spreadley  (1980),  mengatakan  bahwa analisis  data  kualitatif  dibagi  menjadi  beberapa tahapan yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural, yang ditunjukkan pada gambar 1 :
Gambar 1. Analisis data kualitatif (Spreadley, 1980)

## METODE PENELITIAN
Rancangan  penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif  kualitatif.  Dalam  penelitian kualitatif, peneliti bermaksud memahami situasi secara  mendalam,  menemukan  pola,  hipotesis, dan teori. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan peneliti dapat menjelaskan  dan  menggambarkan  karakteristik dari beberapa variabel tertentu terhadap masalah atau fenomena yang akan diteliti (Utarini, 2002).
Data  kualitatif  dikumpulkan  melalui observasi  model passive  participation, wawancara mendalam  ( indepth  inteview )  terhadap  pengelola IAI  DIY,  kemudian  dilakukan  triangulasi  ter- hadap Apoteker Pengelola Apotek di DIY.
Subyek pada penelitian ini adalah Pengurus IAI DIY dan Apoteker Pengolola Apotek di DIY, yang  dipilih  dengan  menggunakan  metode purposive  sampling. Pemilihan  apotek  untuk
Analisis data kualitatif Analisis domain ( Domain analysis ) Analisis tema kultural ( Discovering cultural theme ) Analisis komponensial ( Componensial analysis ) Analisis taksonomi ( Taxonomic analysis )
triangulasi berdasarkan laporan pemetaan apotek yang dilakukan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta  dengan  mengambil  sampel  3  apotek dari tiap kabupaten dan kotamadya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dari hasil observasi dan wawancara tampak adanya  berbagai  permasalahan  terkait  dengan implementasi  Kepmenkes  1027.  Sebagaimana diungkapkan oleh ketua PD IAI DIY bahwa :
“Kepmenkes  1027  merupakan  standar  yang tidak jelas sehingga sulit dalam pelaksanaannya. Selama  puluhan  tahun  pekerjaan  kefarmasian termasuk pelayanan kefarmasian tidak memiliki standar  yang  jelas.  Standar  tersebut  seolah- olah ada, benar dan sesuai aturan, namun jika dilihat lebih jauh pada prosedur tetapnya maka tidak  ditemukan  suatu  baku  yang  digunakan sebagai acuan.”
Dari  pernyataan  ketua  IAI  DIY  tersebut tersirat  adanya  kesulitan  dalam  implementasi Kepmenkes  1027,  yang  disebabkan  adanya ketidakpastian standar baku yang dapat dijadikan sebagai  bahan  acuan.  Meskipun  demikian,  PD IAI  DIY  juga  menangkap  hal  positif  terhadap adanya  kebijakan  Kepmenkes  1027.  Ketua  IAI DIY menyatakan :
“Minimal  ini  menjadi  inisiatif  atau  langkah awal  untuk  memulai  ke  arah  yang  lebih  baik. Benar  atau  salah  bukan  hal  yang  utama  yang penting ada upaya sebagai sebuah inisiasi dan saya  mengapresiasi  semua  itu.  Terlalu  jauh untuk  menjadikannya  sebuah  standar,  namun bila  dipandang  sebagai  sebuah  upaya  dan  ide baru itu sudah cukup baik.”
Pendapat  serupa  juga  diutarakan  oleh sekretaris PD IAI DIY:
“Kepmenkes 1027 bagus, strategis dan sangat diperlukan,  praktek  kefarmasian  itu  harus  ada standarnya. Yang  jelas  kita  sekarang  menjadi lebih  berhati-hati  dan  lebih  terarah,  kemudian Kepmenkes  ini  menjadi  inspirasi  untuk melakukan perubahan/perbaikan secara internal terutama  hubungannya  dengan  akuntabilitas praktek profesi.”
Dari hasil wawancara mendalam terhadap pengurus  IAI  yakni  Ketua  dan  Sekretaris  PD IAI  DIY,  studi  literatur  dan  hasil  observasi pada  konperda  IAI  2009  diperoleh  domain  IAI,
yakni  meliputi  pelayanan,  perlindungan  dan pembelajaran.  Dari  domain  tersebut  ditelaah lebih  dalam  pada  tahap  analisis  taksonomi melalui hasil pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil analisis dan penelahaan disajikan  dalam  bentuk  diagram  kontak  atau skema  (Gambar  2).  Analisis  komponensial  yang merupakan  upaya  untuk  mencari  ciri  spesifik pada setiap struktur internal yang dihasilkan dari analisis  taksonomi  telah  dilakukan.  Selanjutnya dilakukan penelusuran keterkaitan atau hubungan yang mengintegrasikan lintas domain yang  ada  dalam  tahap  analisis  tema  budaya. Selain  itu  dilakukan  uji  kredibilitas  data  yang telah  diperoleh  dengan  menggunakan  metode triangulasi.

## Gambar 2. Analisis Domain dan Taksonomi

## 1. Pelayanan
Salah  satu  misi  pembangunan  kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan  yang  bermutu.  Untuk  itu  diperlukan perubahan  dalam  sistem  pelayanan  kesehatan termasuk  di  dalamnya  pelayanan  kefarmasian. Melalui  program No  Pharmacist  No  Service , IAI  berupaya  memenuhi  tuntutan  tersebut dengan  cara  memberlakukan  kewajiban  kepada para  apoteker  untuk  terlibat  langsung  dalam memberikan  pelayanan  kefarmasian  kepada pasien.  Dengan  demikian  diharapkan  terjadi peningkatan kualitas pelayanan maupun kualitas hidup pasien.
Apotek sebagai tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian, diharapkan dapat menjadi sarana pelayanan kesehatan untuk mewujudkan tercapainya  derajat  kesehatan  yang  optimal.

## Vol. 1 No. 2 / Juni 2011
Apoteker  sebagai  profesi  kesehatan  seyogyanya berinteraksi  langsung  dengan  pasien  di  apotek sehingga  terjamin  keamanan  serta  ketepatan penggunaan  obat  oleh  pasien,  namun  demikian masih  dijumpai  apotek  yang  dalam  pelayanan kefarmasian tidak dilakukan oleh apotekernya.
Apoteker  yang  mempunyai  peranan sangat penting dalam berkontribusi memberikan pelayanan  kesehatan  berkualitas  kepada  pasien harus  senantiasa  ada  di  apotek.  Oleh  karena  itu kebijakan  IAI  DIY  mewajibkan  adanya  apoteker pendamping  di  setiap  apotek  sangatlah  tepat dalam  mewujudkan  pelaksanaan  KepMenKes No.1027/MENKES/SK/IX/2004  tentang  Standar Pelayanan  Kefarmasian  di  Apotek.  Dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2009 ditegaskan  bahwa  penyerahan  dan  pelayanan obat  berdasarkan  resep  dokter  dilaksanakan oleh apoteker (Pasal 21 ayat 2). Dengan demikian dengan  alasan  apapun  apoteker  tidak  dapat melimpahkan pekerjaan dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
Implementasi kebijakan keharusan adanya apoteker pendamping belum berjalan seperti yang diharapkan.  Berdasar  laporan  Pemetaan  Dinas Kesehatan 2008, baru 56,16% apotek di DIY yang telah mengimplementasikannya, bahkan di ting- kat  kabupaten  yaitu  Kabupaten   Gunung  Kidul dan  Kabupaten  Bantul  apotek  yang  mempunyai apoteker  pendamping  (aping)  masing-masing baru 47,06% dan 44,32%.
Tabel  I  menunjukan  keadaan  Pela yan- an  Kefarmasian  di  DIY  yang  belum  optimum. Standar  Pelayanan  yang  dicanangkan  melalui Kepmenkes  2007  sudah  berjalan  5  tahun,  dan pencanangan  kebijakan  Pelayanan  Kefarmasian oleh IAI DIY sudah dua tahun namun di Bantul
dan Gunung Kidul kurang dari 50% apotek yang mengimplementasikan. Bahkan walaupun sudah ada  apoteker  pendamping  beberapa  di  antara mereka fokus pada pekerjaan administrasi.
Guna  mendukung  implementasi  gerakan “ No  Pharmacist  No  Service ”  berbagai  upaya dilakukan.  IAI  mengeluarkan  aturan/kebijakan berupa  persaratan  dalam  mengeluarkan  surat rekomendasi  bahwa  rekomendasi  baik  untuk mendirikan  apotek  maupun  perpanjangan  ijin akan  diberikan  jika  apotek  tersebut  memiliki apoteker pendamping.
Namun  demikian  usaha  IAI  tam pak- nya  belum  cukup  efektif  dalam  mening katkan kesadaran dan membangkitkan idealisme pemilik sarana  apotek  khususnya  apoteker.  Karena  hal tersebut  terkait  dengan  masalah  teknis  dan legalitas,  maka  sangat  disayangkan  beberapa apoteker  pengelola  apotek  belum  sepenuhnya menyadari  arti    penting  keberadaan  apoteker pendamping di apotek.
Peran  IAI  guna  mewujudkan  gerakan “ No  Pharmacist  No  Service ”  secara  keseluruhan sudah  cukup  baik,  lewat  kebijakannya  yakni mengeluarkan  surat  rekomendasi  baik  untuk mendirikan apotek maupun perpanjangan ijin jika apotek  tersebut  memiliki  apoteker  pendamping dinilai  cukup  efektif.  Dari  hasil  wawancara menunjukkan  adanya  peningkatan  yakni dinyatakan bahwa di tahun 2009, 70% apotek di DIY  telah  mempunyai  apoteker  pendamping, walaupun  hanya  sebatas  fungsi  legalisasi  saja. Untuk  itu  IAI  harus  terus  memperjuangkan keberadaan  apoteker  di  apotek  dan  memacu para  anggotanya  untuk  memberikan  pelayanan kefarmasian kepada pasien.
Tabel I. Data Apotek dan Aping di DIY Periode 2006-2008
No Kabupaten Jumlah Apotek Apotek yang ada Apingnya % 1 Sleman 168 109 64.88 2 Kotamadya Yogyakarta 116 62 53.44 3 Bantul 88 39 44.32 4 Kulon Progo 17 10 58.82 5 Gunung Kidul 17 8 47.06 406 228 56.16
Sumber: Laporan Pemetaan Dinas Kesehatan
Di  samping  itu  pula,  IAI  harus  terus melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  terhadap jalannya  program  ini.  Evaluasi  bertujuan  untuk mengetahui  sejauh  mana  peran  apoteker  dan apoteker pendamping tersebut dalam pelayanan di apotek. Jadi peran IAI tidak sebatas memberi aturan mewajibkan adanya apoteker pendamping di apotek.

## 2. Perlindungan
Kondisi  yang  kondusif  guna  menjamin ketenangan dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian  merupakan  kewajiban  yang  harus dijalankan  oleh  IAI.  Pembelaan  terhadap  pe- ngingkaran atas hak-hak atau kepentingan yang dialami oleh anggotanya termasuk dalam bagian advokasi,  serta  peran networking dari  IAI  untuk memperjuangkan dan meningkatkan citra profesi agar  mendapatkan  posisi  yang  sepatutnya  seba- gai bagian dari pelayanan kesehatan.

## a. Advokasi
Pentingnya  peran  IAI  sebagai  suatu organisasi  dalam  memberikan  perlindungan kepada  para  anggota  dapat  menjadi  jaminan ketenangan  bagi  anggotanya  dalam  hal  ini apoteker  untuk  menjalankan  praktek  profesi kefarmasian.  IAI  yang notabene satu-satunya organisasi yang menaungi apoteker di Indonesia diharapkan dapat memenuhi kewajiban perlindungan tersebut kepada para anggotanya.
Umumnya  peran  advokasi  IAI  secara langsung  baru  dirasakan  apabila  yang bersangkutan  tersandung  masalah  baik  yang berkaitan dengan rekan sejawat, tenaga kesehatan lain maupun masalah hukum. Namun demikian beberapa  pernyataan  dari  pengalaman  sejawat apoteker lain yang mereka ketahui bahwa peran advokasi IAI sudah cukup baik dalam mem back- up anggotanya.
IAI berupaya menjalankan fungsi advokasi dengan  memberikan  perlindungan  kepada  para anggotanya.  Mereka  cukup  merasakan  peran perlindungan  IAI,  baik  dari  pengalaman  yang mereka  alami  sendiri,  maupun  pengalaman anggota lain yang me-reka dengar dan ketahui.
Hanya saja terkait dengan masalah apotek jaringan yang dari temuan di lapa-ngan dirasakan cukup  meresahkan  bagi  keberlangsungan
hidup  apotek,  seharusnya  menjadi  pekerjaan rumah  tersendiri  bagi  program  advokasi.  IAI bisa  memberi  perhatian  lebih  dengan  cara memperketat regulasi mengenai apotek jaringan atau  bahkan  melakukan  intervensi  dalam peraturan masing-masing dana guna melindungi para anggotanya.

## b. Networking
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  peran apoteker  dalam  pelayanan  kesehatan  masih kurang familiar fungsinya di tengah masyarakat. Tidak jarang mereka bahkan tidak mengenal apa dan siapa apoteker itu.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  IAI untuk mengantisipasi kejadian serupa serta guna mempromosikan  apoteker  sebagai  bagian  dari mata rantai dalam pelayanan kesehatan ataupun meningkatkan  citra  profesi  apoteker  di  tengah masyarakat.  Sebagai  seorang  apoteker  yang merupakan  bagian  dari  pelayanan  kesehatan sudah sepatutnya para apoteker unjuk diri guna mempromosikan  posisi  dan  perannya  kepada masyarakat. Untuk mencapai hal itu dibutuhkan pembenahan secara menyeluruh baik dari pribadi apotekernya supaya lebih meningkatkan kualitas dan skill nya  (di  sinilah  letak  fungsi long  life learner bagi  apoteker)  maupun  dari  sistem  yang mendukung telaksananya program tersebut.
Program  ini  merupakan  salah  satu langkah  awal  yang  baik  dalam  tujuannya  untuk peningkatan  citra  profesi  di  masyarakat.  Akan tetapi  IAI  harus  dapat  merumuskan  dengan jelas  wujud  dari networking ke  depannya,  agar konsisten dan berkelanjutan sehingga peran serta manfaatnya dapat lebih terlihat.

## 3. Pembelajaran
Pergeseran  paradigma  pelayanan  ke- farmasi an  dari  pelayanan  obat  ( drug  oriented ) menjadi  pelayanan  pasien  ( patient  oriented ) menuntut  apoteker  untuk  selalu  meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. IAI menjawab tantangan tersebut dengan membekali dan  me refresh pengetahuan  para  anggotanya lewat Continuing  Professional  Education, serta meningkatkan  keterampilan  mereka  melalui  uji kompetensi  yang  harus  selalu dilakukan  secara periodik.
Vol. 1 No. 2 / Juni 2011

## a. Continuing Professional Education
Upaya untuk meningkatkan profesionalis- me  apoteker  DIY  selain  dengan  melakukan  uji kompetensi  juga  ditempuh  melalui  program pendidikan berkelanjutan ( Continuing Professional Education) yang  dilaksanakan  bagi  para  anggota tanpa dipungut biaya . Selama kurun waktu 2006- 2009  telah  dilaksanakan  sebanyak  7  kali  dengan topik Continuing  Professional  Education dipilih sesuai kebutuhan anggota.
IAI cukup peka untuk menjawab tantangan akan  semakin  kritisnya  tuntutan  masyarakat lewat  penyelenggaraan Continuing  Professional Education, yang
dipandang
mempunyai kontribusi positif bagi para anggota IAI. Melalui Continuing  Professional  Education kualitas  dari apoteker dapat ditingkatkan, dengan menambah wawasan  dan  pengetahuan  apoteker  sehingga dapat  menumbuhkan  tingkat  kepercayaan  diri dalam menghadapi pasien. Selain itu juga dapat membangkitkan  motivasi  belajar  sesuai  dengan amanat eight stars yakni long life learner .
Di  samping  manfaat-manfaat  tersebut, ajang Continuing  Professional  Education dapat menjadi sarana kontrol dan introspeksi diri yang harapannya dapat digunakan oleh para apoteker untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
Terdapat  beberapa  catatan  terhadap program Continuing  Professional  Education yang harus dicermati oleh IAI, yakni mengenai periode penyelenggaraannya  serta  waktu  sosialisasi. Hal  itu  harus  menjadi  bahan  perbaikan  untuk IAI  mengingat  pentingnya  program  ini  dalam meningkatkan  kualitas  pelayanan  kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker.

## b. Uji Kompetensi
Salah  satu  cara  untuk  standarisasi  mutu apoteker  adalah  dengan  dilakukannya  uji kompetensi  oleh  PD  IAI  DIY  yang  dilakukan secara  periodik.  Sosialisasi  standar  kompetensi farmasi kepada anggota IAI telah dilakukan secara intensif  dan  berkelanjutan.  Hal  ini  diupayakan dengan  cara  memperbanyak  buku  standar kompetensi  farmasis  dan  menyebarluaskan buku  tersebut  baik  melalui  perguruan  tinggi maupun pihak lain yang terkait. Mengacu standar kompetensi  farmasis  tersebut  PD  ISFI  DIY  juga telah melakukan uji kompetensi apoteker dengan bekerjasama dengan BMPK DIY.
Perubahan  paradigma  dari drug  oriented menjadi patient  oriented yang  mengacu  kepada pelayanan  kefarmasian  ( pharmaceutical  care ), menuntut  apoteker  untuk  meningkatkan kompetensinya  baik  dari  segi  pengetahuan, keterampilan  maupun  perilaku.  Selain  itu juga  makin  tingginya  tuntutan  masyarakat akan  kualitas  dari  pelayanan  kesehatan  seiring dengan  meningkatnya  kesadaran  masyarakat dan  tingginya  apresiasi  mereka  akan  kesehatan. Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kualitas dari pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker.
Uji kompetensi PD ISFI DIY dengan metode OSCE  ( Objective  Structured  Clinical  Examination ) selama kurun waktu 2006-2009 telah dilaksanakan sebanyak  18  kali  dengan  rincian,  seperti  terlihat dalam Tabel II.
Tabel II. Kegiatan OSCE Periode 2006-2009
Tahun Kegiatan OSCE OSCE + PUKA 2005 4 kali - 2006 4 kali - 2007 3 kali 1 kali 2008 - 4 kali 2009 - 4 kali

## Sumber: Laporan Konperda IAI DIY 2009
Uji  kompetensi  merupakan  persyaratan dari  IAI  yang  dibutuhkan  bagi  apoteker  yang akan  melakukan  perijinan  apotek,  baik  apotek baru  yang  membutuhkan  rekomendasi  ataupun apotek lama yang akan melakukan perpanjangan ijin  apotek.  Tidak  jarang  hal  tersebut  menjadi motivasi  dari  para  apoteker  untuk  mengikuti uji  kompetensi  tanpa  memikirkan  pentingnya manfaat dari uji kompetensi tesebut.
Selain  belum  sepenuhnya  secara  sadar mengikuti  uji  kompetensi,  mereka  juga  me- ngeluhkan mengenai tingginya biaya yang harus dikeluarkan dan transparansi dari biaya tersebut serta waktu pengadaannya.
Banyak hal yang menjadi masukan dalam pelaksanaan  uji  kompetensi.  Tugas  berat  bagi IAI  untuk  meningkatkan  kesadaran  anggotanya yang  mengikuti  uji  kompetensi  hanya  sebagai formalitas  dan  memenuhi  persyaratan  untuk
memperoleh  rekomendasi.  Namun  IAI  harus dapat  menuntaskan  tantangan  tersebut,  baik lewat  pembenahan  sistem  penyelenggaraan- nya  maupun  transparansi  di  setiap  aspek. Sehingga  nantinya  diharapkan  seiring  dengan meningkatnya  kesadaran  para  apoteker  yang menjawab  uji  kompetensi  bukan  hanya  sebagai kewajiban  tapi  juga  kebutuhan,  maka  kendala akan  keluhan  biaya  pun  dapat  teratasi.  IAI harus  terus  menjaga  dan  meningkatkan  kualitas anggota melalui managemen yang akun tabel dan taat azas.
IAI  sebagai  satu-satunya  organisasi  yang menaungi  apoteker  di  Indonesia  mengemban sejumlah  fungsi  yang  hendak  dipenuhi  dalam upaya  pelaksanaan  Kepmenkes  1027/Menkes/ SK/IX/2004,  yakni  pelayanan,  perlindungan  dan pembelajaran.

## Gambar 3. Keterkaitan Antar Domain IAI
Fungsi-fungsi  tersebut  diwujudkan  me- lalui  terselenggarakannya  berbagai  kegiatan pendukung  untuk  mencapai  hasil  sebagaimana terkandung  di  dalam  masing-masing  fungsi  itu. Setiap  kegiatan  pendukung  yang  dilaksanakan harus  secara  langsung  mengacu  kepada  fungsi- fungsi  tersebut  agar  hasil-hasil  yang  hendak dicapai  secara  jelas  dapat  diidentifikasi  dan dievaluasi. Setiap fungsi memiliki keterkaitan dan bersinergi satu sama lain untuk mengoptimalkan peran  dari  IAI.  Inovasi  lewat  pembelajaran yang  terus-menerus  akan  dapat  meningkatkan kualitas  pelayanan  kepada  pasien,  dan  untuk merealisasikan  itu  semua  apoteker  harus mendapatkan perlindungan yang baik agar dapat bekerja dengan tenang.

## KESIMPULAN
1. Dalam  tataran  kebijakan,  IAI  berupaya memainkan  perannya  dengan  mengeluar- kan  gerakan  “ No  Pharmacist  No  Service ”. Namun dalam tataran operasional gerakan ini  belum  seperti  yang  diharapkan.  IAI mendorong  gerakan  ini  hanya  lewat mandat  yang  dimiliki  yakni  pengeluaran surat rekomendasi baik untuk mendirikan apotek maupun perpanjangan ijin.
2. IAI berupaya menjalankan fungsi advokasi dengan memberikan perlindungan kepada para  anggotanya.  Langkah-langkah  dan implementasi  program  seyogyanya  terus dilaksanakan secara konsisten.
3. Program networking merupakan salah satu langkah awal yang baik untuk peningkatan citra  profesi.  Namun  implementasinya tampak  belum  berjalan  baik  sehingga  IAI belum  mampu  untuk  mengangkat  citra profesi di masyarakat.
4. Sebagai  upaya  peningkatan  kualitas apoteker,  IAI  mencanangkan  program Continuing  Professional  Education .  Namun kurang  rutinnya  periode  pelaksanaan program  belum  cukup  memadai  untuk dapat  dikatakan  sebagai  pembelajaran berkelanjutan.
5. Peran IAI pada implementasi program uji kompetensi  belum  mampu  meningkatkan kesadaran  apoteker  untuk  menjalankan dan  mengikuti  uji  kompetensi.  Sebagian anggota hanya menganggap uji kompetensi sebagai  formalitas  dan  untuk  memenuhi persyaratan  memperoleh  rekomendasi, sehingga  apakah  uji  kompetensi  telah secara nyata bisa meningkatkan kompetensi apoteker  perlu  dievaluasi  secara  terukur. IAI harus terus menjaga dan meningkatkan kualitas anggota melalui managemen yang berkualitas, akuntabel dan taat azas.

## DAFTAR PUSTAKA :
Anonim,  2004 a . Keputusan  Menteri  Kesehatan RI  No.  1027/MenKes/SK/IX/2004  tentang Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Apotek dalam Anonim, 2004, Himpunan Peraturan
Perundang-undangan  Bidang  Kesehatan Khususnya Farmasi, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, halaman 616-628. Anonim,  2004 b . Standar  Kompetensi  Farmasis Indonesia , Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Jakarta.
Anonim,  2008. Kinerja  ISFI  Refleksi  Profesionalitas Kefarmasian Indonesia , http:// farmasiindonesia.co.cc/2008/06/kinerja-isfi- refleksi-profesionalitas.html,  diakses  pada tanggal 11 Maret 2009.
Spreadley,  J.,  1980. Participant  Observation, Holt, Rinehart and Winston.
Utarini,  A.,  2002. Mengenal  Metode  Penelitian Kualitatif  dan  Paradigmanya ,  MMR  UGM, Yogyakarta.