JURNAL PENJAMINAN MUTU Volume 9 Nomor 1 2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISSN : 2407-912X (Cetak) UNIVERSITAS HINDU NEGERI ISSN : 2548-3110 (Online) I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/JPM

## SPMI SEBAGAI PENJAMIN TOTAL QUALITY MANAGEMENT INSTITUSI
Oleh Y. Touvan Juni Samodra 1 , Sesilia Seli 2 , Lily Thamrin 3 , Asriah Nurdini Mardiyaningsih 4 , Uray Gustian 5 , Rio Pranata 6 , Dwi Riyanti 7 , Putri Tipa Anasi 8 , Dian Miranda 9
1)9) Universitas Tanjungpura tovan@fkip.untan.ac.id
diterima 11 Oktober 2022, direvisi 18 Februari 2023, diterbitkan 28 Februari 2023

## Abstract
Higher  education's  internal  quality  assurance  system  (IQAS)  has regulated  both  the  mechanism  and  the  final  achievement.  To  provide  quality educational  services,  one  of  the  pieces  of  evidence  is  the  existence  of  an accreditation level status. The accreditation level status results from a quality culture  reflected  in  good  reporting  following  the  planned  conditions  and achievements achieved. This effort is not wholly running smoothly. The change of  different  criteria  in  the  output-based  BAN-PT  Accreditation  is  a  challenge that forces a change in work patterns and reporting. Availability of standards, output targets, and outputs must be measurable in each criterion. Several things are still obstacles, so that the implementation of IQAS is significantly related to achievement standards,  ease of accessing information, and document renewal which must adjust changes to the nine criteria. IQAS's efforts were carried out as preparation for external quality assurance as an institution's accountability to stakeholders.
Keywords: IQAS, Acreditaion. Nine criterions.

## I. PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 Pasal  50)  bahwa  pengelolaan  Pendidikan nasional  didasarkan  atas  kebijakan  nasional dan  standar  nasional  untuk  menjamin  mutu Pendidikan  nasional.  Kebijakan  tersebut dikuatkan  lagi  dalam  pasal  51  ayat  (2)
menjelaskan  bahwa  pengelolaan  satuan pendidikan  tinggi  dilaksanakan  berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan  evaluasi  yang  transparan.  Selanjutnya pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 52 dinyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan  tinggi  secara  berencana  dan
berkelanjutan, serta penjaminan mutu sebagaimana  dimaksud  dilakukan  melalui prinsip  penetapan,  pelaksanaan,  evaluasi, pengendalian,  dan  peningkatan  (PPEPP) standar Pendidikan Tinggi.
Kinerja  lembaga  pendidikan  Tinggi dipertanggungjawabkan  secara  resmi  kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang  selanjutnya  disingkat  BAN-PT  dan stakeholder, dan diatur dalam Permenristekdikti  Nomor  44  tahun  2015 tentang  Standar  Nasional  Perguruan  Tinggi hal ini juga diperjelas dalam Permenristek no 62  tahun  2016  tentang  sistem  penjaminan mutu  pendidikan  tinggi.  Ketercapaian  setiap standar  ini  kemudian  di  cek  secara  langsung oleh  lembaga  Independen  yaitu  Badan Akreditasi  Nasional  (BAN).  Pada  kurun waktu  sebelum  ditetapkan  9  kriteria  (tahun 2018 standar layanan sebuah prodi dinyatakan dengan 7 standar).

## II. PEMBAHASAN
Penjaminan mutu tidak saja diberlakukan  untuk  perguruan  tinggi  tetapi juga  diberlakukan  di  sekolah  (Haryono,  H., Budiyono,  B.,  Istyarini,  I.,  Wardi,  W.,  & Ardiantoro  2019).  Beberapa  komponen penting  agar  proses  SPMI  berlangsung dengan baik diantaranya ketersedian kebijakan,  adanya  unit  atau  pengelola penjaminan mutu, rencana siklus penjaminan mutu,  kebijakan  kaitan  dengan  mutu  auditor yang berkualitas, evaluasi pelaksanaan SPMI, Penggunaan  hasil  SPMI  dan  pengembangan mutu sesuai dengan standar (Sulaiman, A., & Wibowo  2016)  (Fadhli  2020).  Selanjutnya proses ini dilaksanakan secara berkesinambungan  (Arifudin  2019).  Proses penjaminan  mutu  yang  dilakukan  jika dipergunakan  dengan  baik  dapat  untuk meningkakan  mutu  akademik  ataupun  non akademik  (Darmaji,  D.,  Supriyanto,  A.,  & Timan 2019). Kinerja perguruan tinggi harus menyesuaikan  dengan  standar  yang  telah ditetapkan  berdasarkan  penelitian  dapat diketahui  gap  yang  terjadi  antara  standar dengan  yang  sebenarnya  terjadi  (Supriyono 2018).
Sebuah penelitian membuktikan bahwa untuk meningkatkan penerapan SPMI- PT secara efektif dan berkelanjutan
diperlukan data evaluasi yang telah dilakukan (Willar,  D.,  Linton,  J.,  &  Kaparang  2015), hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa dalam  kegiatan  penjaminan  mutu,  dengan siklus  PPEPP  salah  satu  bagian  di  dalamnya adalah  upaya  memberikan  data  riil  kondisi yang  ada  untuk  memberikan  masukan  paa proses  yang  akan  dating.  Upaya  ini  dapat dilakukan  secara  terpisah  melalui  jalur penelitian pelaksanaan SPMI.
Penilaian level status akreditasi merupakan bagian dari hasil sistem penjaminan  mutu  internal,  penjaminan  mutu eksternal  dapat  memilih  baik  ISO  ataupun BAN  PT,  pelaksanaan  kedua  akreditasi  ini seharusnya  dilaksanakan  sinkronisasi  agar saling  melengkapi  dan  tidak  berlangsung secara terpisah (Budiarto, G., Yulianda, F., & Zulbainarni 2018). Adopsi standar yang lebih tinggi  seperti  ISO  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi (Legowo, M. B., & Indiarto 2017).
Mulai  tahun  2019  telah  dimulai sosialisasi  dan  kemudian  diterapkan  kriteria baru  untuk  akreditasi  sebuah  prodi,  hal  ini diatur  dalam  Peraturan  Badan  Akreditasi Nasional  Perguruan  Tinggi  Nomor  3  Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. Akreditas prodi merupakan salah satu pertanggungjawaban pengelolaan sebuah prodi  kepada  Dikti  untuk  menjamin  mutu pendidikan  serta  laporan  kepada  stakeholder sebagai tanggungjawab atas proses pendidikan yang pada akhirnya pada pengakuan status ijazah yang dimiliki.
Mekanisme akreditasi eksternal merupakan hasil dari proses secara bekelanjutan  pelaksanaan  standar  yang  akan dicapai.  Harapannya  status  akreditasi  adalah cerminan  dari  kualitas  proses  yang  akan menghasilkan  output  yang  berkualitas  sesuai dengan level akreditasi yang dicapai. Harapan positifnya adalah dengan adanya budaya mutu maka  akan  dilahirkan  prodi-prodi  yang bermutu  dan  memiliki  level  status  akreditasi yang unggul.
Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan  secara  khusus  membentuk  tim Penjaminan mutu Fakultas dengan beranggotakan  dosen  dosen  dan  staf  yang ditugaskan berdasarkan SK Dekan. Selanjutnya  tim  ini  disebut  dengan  Tim
penjaminan  Mutu  Fakultas  yang  secara berkala dilegitimasi dengan SK Dekan setiap
1 tahun (Sk Dekan nomor 0293/UN22.6/KP/2019, 0525/UN22.6/KP/2020, dan SK Dekan nomor 0026/UN22.6/KP/2021). Gambar 1 Struktur Organisasi FKIP Universitas Tanjungpura Tim penjaminan mutu ini secara aktif memiliki tugas untuk mencermati perkembangan  akreditasi  prodi  (28  prodi) dengan rincian satu (1) prodi D3, 19 Prodi S1 dan  7/8  Prodi  S2.  Jumlah  prodi  yang  besar menjadikan  tugas  Unit  penjaminan  mutu menjadi  lebih  besar.  Namum  demikian berdasarkan  Permendikbud  Nomor  5  Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan  Tinggi  serta  Peraturan  BAN-PT Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Mekanisme Akreditasi  untuk  akreditasi  yang  dilakukan oleh  BAN  PT  yaitu  Proses  reakreditasi otomatis setiap 5 tahun, menjadi permasalahan tersendiri.
Akreditasi merupakan tanggung jawab Fakultas  sebagai  unit  pengelola,  bersama dengan Program studi sebagai unit pelaksana maka  dengan  adanya  SK  Dekan  terhadap keberadaan  Unit  Penjaminan  Mutu,  maka
setidaknya  Prodi  dengan  segenap  sumber daya  yang  ada  bersama  dengan  Dekanat  dan Unit  Penjaminan  Mutu  Fakultas  secara bersama  sama  menjaga  dan  berupaya meningkatkan  status  level  akrediatasi  prodi- prodi.
Implementasi
SPMI atau Pelaksanaan Penjaminan Mutu FKIP
Implementasi SPMI atau Pelaksanaan Penjaminan  Mutu  Di  FKIP  yang  sudah dilaksanakan  (kegiatan  tahun  2019  –  2021, pelaksanaan  akreditasi),  sedang  dilakukan (kegiatan  Tahun  2021,  Instumen  dan  monev PPG,  data  Penelitian  dan  PKM,  proses  D3 Perpustakaan)  dan  kegiatan  akan  dilakukan dalam  waktu  dekat  (persiapan  akreditasi Internasional Prodi Kimia S1).

## Kegiatan Tahun 2019
No Nama Kegiatan Tanggal Pelaksanaa n Hasil Kegiatan Keterang an Kegiatan 1 Kegiatan Visitasi Akreditasi Prodi Pendidikan Fisika 21 s.d 23 Februari 2019 Peringkat Akre "B" Skor 344 No SK : 0906/UN2 2.6/AK/20 19
2 Kegiatan Tim Review Buku Teks/Buku Ajar Dosen FKIP 05 Agustus 2019 Telah terbit 26 Judul Buku ber ISBN dari berbagai Bidang Ilmu dari Dosen di Prodi masing- masing No SK : 3602/UN2 2.6/PJ.00. 01/2019 3 Kegiatan Visitasi Akreditasi Prodi Pendidikan Kimia 5 s.d 7 September 2019 Peringkat Akre "A" Skor 367 No SK : 4199/UN2 2.6/JM.01/ 2019 4 Kegiatan Visitasi Akreditasi Prodi Pendidikan Matematika S2 FKIP 20 s.d 22 Oktober 2019 Peringkat Akre "B" Skor 321 No SK : 5062/UN2 2.6/JM.01/ 2019 5 Penelitian UPMF Penyusunan Instrumen Penelitian Kepuasan Layanan Internal Fkip Untan 19 November 2019 Instrument yang disusun dinyatakan valid dan reliable Dapat dilihat pada Laporan Penelitian Penelitian Kelompok Tim 6 Penelitian UPMF Perencanaan Strategis FKIP Untan 18 November 2019 Dapat dilihat pada Laporan Penelitian Penelitian Kelompok Tim 7 PKM UPMF Workshop Penyusunan Payung/Kawasan Penelitian Program Studi Di Lingkungan FKIP Untan 20 November 2019 Dapat dilihat pada Laporan PKM Penelitian Kelompok Tim 8 PKM UPMF Sosialisasi Sembilan Kriteria Penilaian BAN-PT untuk Program Studi 19 November 2019 Dapat dilihat pada Laporan PKM Penelitian Kelompok Tim Kegiatan Tahun 2020 No Nama Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Hasil Kegiatan Keterang an Kegiatan 1 Kegiatan Tim Review Buku Teks/Buku Ajar Dosen FKIP 03 Agustus 2020 Telah terbit 51 Judul Buku ber ISBN dari berbagai Bidang Ilmu dari Dosen di Prodi masing- masing No SK : 3468/UN2 2.6/PB/20 20
2 Kegiatan Visitasi Akreditasi Prodi S2 Pend. Bahasa Inggris 6 s.d 7 Juli 2020 Peringkat Akre "A" Score 361 No SK : 2933/UN2 2.6/AK/20 20 3 Kegiatan Visitasi Akreditasi Prodi S2 Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) 10 s.d 11 Agustus 2020 Peringkat Akre "B" Score 319 No SK : 3464/UN2 2.6/AK/20 20 4 Kegiatan Visitasi Akreditasi Prodi S1 Pend. Bahasa Inggris 14 s.d 15 September 2020 Peringkat Akre "A" Score 361 No SK : 3949 /UN22.6/ AK/2020 5 Penelitian UPMF Kepuasan Civitas Akademika Terhadap Layanan Internal Fkip Universitas Tanjungpura 24 November 2020 Dapat dilihat pada Laporan Penelitian Penelitian Kelompok Tim
6
Penelitian s tracer study UPMF Kepuasan Lulusan, Stakeholder dan Mitra Terhadap Layanan yang diberikan FKIP Universitas Tanjungpura 23 November 2020 Dapat dilihat pada Laporan Penelitian Penelitian Kelompok Tim 7 Penelitian UPMF Sosialisasi Penilaian Angka Kredit Tahun 2020 22 November 2020 Dapat dilihat pada Laporan Penelitian Penelitian Kelompok Tim 8 Pemetaan Luaran Tri Dharma Dosen dan Mahasiswa Program Studi FKIP Universitas Tanjungpura 18 Desember 2020 Dapat dilihat pada Laporan Kegiatan Penelitian Kelompok Tim 9 Revisi SOP Bidang Pendidikan, Penelitian dan PKM UPMF FKIP Untan Tahun 2020 19 Desember 2020 Dapat dilihat pada Laporan Kegiatan Penelitian Kelompok Tim 10 Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) FKIP Untan 20 Desember 2020 Dapat dilihat pada Laporan Kegiatan Penelitian Kelompok Tim 11 Evaluasi Roadmap Penelitian dan PKM Program Studi di Lingkungan FKIP Untan 20 Desember 2020 Dapat dilihat pada Laporan Kegiatan Penelitian Kelompok Tim 12 Sosialisasi 9 Kriteria untuk Program Studi yang berakhir Masa Kadaluawarsa Akreditasi di Tahun 2021 21 Desember 2020 Dapat dilihat pada Laporan Kegiatan Penelitian Kelompok Tim Kegiatan Tahun 2021 No Nama Kegiatan Tanggal Pelaksanaa n Hasil Kegiatan Keterang an Kegiatan 1 Kegiatan Visitasi Akreditasi Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG) 29 s.d 30 Maret 2021 Peringkat Akre "Baik" No SK : 2295/UN2 2.6/AK/20
2 Kegiatan Tim Review Buku Teks/Buku Ajar Dosen FKIP 28 Mei 2021 Telah selesai No SK : 2369/UN2 2.6/PB/20 21 3 Penelitian UPMF Evaluasi Visi Misi Fakultas oleh Sivitas Akademika FKIP 19 April 2021 Telah selesai Penelitian Kelompok Tim 4 PKM UPMF Sosialisasi Visi Misi FKIP Untan Tahun 2021 20 April 2021 Telah selesai Penelitian Kelompok Tim Dalam pelaksanaan sistem penjaminan  mutu  secara  operasional harus  di  dukung  oleh  dokumen  standar sampai  dengan  SOP.  Kaitan  dengan  hal ini setidaknya terdapat beberapa kendala yang telah terjadi dan sedang berlangsung.  Kendala  yang  telah  terjadi diantaranya:  menjadi  sebuah  persepsi bahwa  Akreditasi  merupakan  pelaporan kegiatan  selama  3  tahun  terakhir  dan berujung pada dokumen. Hal ini menyebabkan terjadinya penyediaan dokumen untuk memehuni setiap standar.
Dapat  dikatakan  bahwa  kebiasaan  untuk tertib administrasi dan bekerja menggunakan  acuan  standar  belum terbiasa.  Hal  yang  dilakukan  terhadap permasalahan  ini  maka  telah  dilakukan penyediaan dokumen seperti yang dituntun dalam setiap standara akreditasi. Unit penjaminan Mutu Fakultas,
menyusun, mengumpulkan atau membuat dokumen  yang  diperlukan  dan  di distribusikan ke setiap prodi.
Kedua pemahaman tentang standar  Akreditasi  setiap  Kaprodi  dan dosen Bervariasi. Untuk mengatasi hal ini maka Unit penjaminan mutu secara aktif melakukan  sosialisasi,  pendampingan tentang  pengisian  borang,  simulasi akreditasi.  Hasil  dari  kegiatan  ini  terjadi persamaan  persepsi  tentang  pengisian borang dan minimal prediksi nilai.
FKIP  merupakan  Fakultas  yang memiliki  28  prodi  dengan  jumlah  dosen 214  dengan  distribusi  dosen  per  prodi dengan rasio dosen dan mahasiswa tidak merata. Di beberapa program studi seperti D3  Perpustakaan,  S2  PGSD,  S1  PGSD, S2  Sisiologi,  S1  sosiologi,  masih kekurangan dosen home base.
Kekurangan dosen home base ini menjadi permasalahan tersendiri menjelang ajang akreditasi.  Terhadap  permasalahan  ini dilakukan  bongkar  pasang  status  dosen home  base  1  tahun  sebelum  akreditasi prodi. Kendala  yang  dihadapi  dalam penerapan  SPMI  atau  Penjaminan  Mutu di Fakultas yang masih belum teratasi. No  Kendala Alternatif Tawaran Solusi 1 9 kriteria menjadi kendala, prodi menjadi malas dengan adanya akreditasi otomatis (terjadi  diskontinuitas  proses  menjaga mutu) Seharusnya ada mekanisme untuk memaksa civitas akademika  untuk  beroreintasi kerja berbasis luaran atau tuntutan kriteria akreditasi 2 Kaitan  dengan  kriteria  ke-9  yaitu  luaran mahasiswa khususnya tri darma peguruan tinggi  belum  ada  kejelasan  jumlah  yang diharuskan dan alokasi. Penyusunan  standar  yang  akan dicapai dalam tri dharma perguruan tinggi di level Universitas yang akan diturunkan sampai ke level prodi
kaitan  dengan  luaran  Dosen  dan mahasiswa (revisi standar) 3 Instrument tracer study belum terintegrasi dari universitas sampai ke Prodi Alur komunikasi informasi Penjaminan mutu Universitas ke Fakultas/Prodi  katian  dengan Instrument tracer study 4 IKU kaitan dengan Akreditasi Universitas sebagai acuan belum ada Penyusunan IKU  universitas menyesuaikan 9 kreteria akreditasi 5 Sinkronisasi  IKU  manajemen  dengan IKU  Akreditasi  dan  renstra  (Universitas, Fakultas dan Prodi) Penyusunan dokumen IKU 6 Belum seragam  diadakan revisi visi misi keterkaitan  dengan  perubahan  visi  misi Universitas Penyediaan kegiatan untuk melakukan workshop visi  misi setiap prodi 7 Pemahaman  terhadap  9  kriteria  baru masih belum Sosialisasi  9  kriteria  dengan penekanan  terhadap  pemenuhan yang harus dipenuhi Kaitan  dengan  hal  ini  maka  ketersediaan informasi  yang  mudah  untuk  diakses adalah  suatu  kebutuhan  yang  mendasar. Sehingga seperti pada rekomendasi beberapa hasil penelitian berikut
memberikan  gambaran  bahwa  sistem informasi  dengan  disain  perangkat  lunak akan  memberikan  sistem  informi  sesuai kebutuhan  penjaminan  mutu  (Nuraeni 2010). Selanjutnya dengan sistem informasi  yang  akan  mempermudah  alur komunikasi dokumen yang telah dilakukan setiap  unit  di  perguruan  tinggi  (Fitrah 2018). Kesiapan dokumen dan komunikasi informasi yang baik sangat mempermudah proses penyiapan dokumen. Sistem informasi  dalam  SPIM  akan  lebih  mudah jika  dibangun  sistem  terintegerasi  yang mudah  untuk  diakses  (Atmaja,  A.  P.,  & Azis 2019).
Sehingga  dengan  adanya  fasilitas sistem  informasi  yang  baik  akan  terjadi pemahaman secara bersama terhadap data harus  tersistem  dengan  baik,  sehingga siapapun yang menjadi pejabat akan secara cepat  memahami  alur  proses  penjaminan mutu  yang  sedang  berlangsung  (Pipin Widyaningsih 2014). Hal ini jika dilakukan maka  baik  budaya  ataupun  kegiatan  mutu yang telah berlangsung tidak akan berubah siapapun yang menduduki jabatan. Ketika pada  suatu  saat  dilakukan  audit  mutu internal  maka,  audit  mutu  dilakukan  oleh
auditor  yang  kompeten  di  dukung  dengan perangkat  lunak  untuk  membantu  proses evaluasi  (Darmawan,  A.,  &  Hasibuan 2014).  Sehingga  proses  Audit  mutu  akan berlangsung dengan lancar.

## III. SIMPULAN
Kepercayaan  masyarakat  terhadap institusi  diperoleh  melalui  akreditasi eksternal  dalam  menjamin  keberhasilan akreditasi  eksternal  diperlukan  upaya intitusi  untuk  menjamin mutu  manajemen secara komprehensif melalui SPMI. Berdasarkan  uraian  di  atas  penerapan sistem  penjaminan  mutu  baik  di  Fakultas dan  Prodi  merupakan  hal  penting  untuk meningkatkan  mutu  secara  keseluruhan sebagai pertanggungjawaban institusi terhadap  stakeholders.  Sehingga  dapat menghasilkan  lulusan  sesuai  dengan kebutuhan stakeholders.
Kendala yang dihadapi penjaminan mutu  internal  adalah  tidak  adanya ketersediaan dokumen dan sistem informasi  data  yang  terintegrasi  dari Universitas sampai ke prodi yang mengakibatkan pemahaman terhadap akreditasi yang masih kurang. Seharusnya ada  mekanisme  untuk  memaksa  civitas akademika untuk berorientasi kerja berbasis  luaran  atau  tuntutan  kriteria akreditasi  dan  berdasarkan  kebutuhan stake holders saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifudin,  O.  2019.  “Manajemen  Sistem Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI) Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Mutu Perguruan  Tinggi.” Jurnal  Ilmiah MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  &
Akuntansi) 3(1): 161–69.
Atmaja,  A.  P.,  &  Azis,  A.  2019.  “Sistem Informasi Terintegrasi Evaluasi Kegiatan  Mengajar  Dosen  Sebagai Implementasi  Sistem  Penjaminan Mutu  Internal.” Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi dan Informatika 9(1): 1–6.
Budiarto, G., Yulianda, F., & Zulbainarni, N.  2018.  “Strategi  Sinkronisasi Implementasi  Sistem  Penjaminan Mutu  Internal  (SPMI)  Dengan  ISO 9001  Program  Sarjana  IPB.” Jurnal Aplikasi  Bisnis  dan  Manajemen (JABM) 4(2): 202–202.
Darmaji, D., Supriyanto, A., & Timan, A. 2019.  “Sistem  Penjaminan  Mutu Internalsekolah Untuk Menin.” (Jurnal  Manajemen  dan  Supervisi
Pendidikan)gkatkan  Mutu  Lulusan.
JMSP 3(3): 130–36.
Darmawan,  A.,  &  Hasibuan,  M.  S.  2014. “Analisis  Dan  Perancangan  Aplikasi Sistem Informasi Audit Mutu Internal Dan  Dokumentasi  Penjaminan  Mutu Perguruan Tinggi. Generic.” Generic 9(2): 342–47.
Fadhli,  M.  2020.  “Sistem  Penjaminan Mutu  Internal  Dan  Ekstenal  Pada Lembaga  Pendidikan  Tinggi.” AL- TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4(2): 53–65. Fitrah,  M.  2018.  “Urgensi  Sistem Penjaminan  Mutu  Internal  Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi.” Jurnal  Penjaminan  Mutu
4(1): 76–86.
Haryono,  H.,  Budiyono,  B.,  Istyarini,  I., Wardi,  W.,  &  Ardiantoro,  A.  2019.
“Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di
Kecamatan  Gajah  Mungkur  Kota Semarang.” Jurnal PANJAR: Pengabdian  Bidang  Pembelajaran 1(1): 17–22.
Legowo,  M.  B.,  &  Indiarto,  B.  2017. “Model  Sistem  Penjaminan  Mutu Berbasis Integrasi Standar Akreditasi BAN-PT  Dan  ISO  9001:  2008.  (), 1(2),.” Jurnal  RESTI ： Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi 1(2):
90–98. Nuraeni,  Y.  2010.  “Perancangan  Sistem Informasi Penjaminan Mutu Perguruan  Tinggi  Bidang  Sumber Daya  Manusia.” Jurnal Sistem
Informasi 6(1): 32–43.
Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan Tinggi.
Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan
Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  Tinggi  Nomor  3  tahun  2019 tentang  Instrumen  Akreditasi  Perguruan Tinggi.
Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
Peraturan  BAN-PT  Nomor  1  Tahun  2020 Tentang  Mekanisme  Akreditasi  untuk akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT
Peraturan Dekan FKIP Untan Nomor
176/UN22.6/OT/2018 tentang Organisasi dan Tatakerja FKIP Untan

## Pipin  Widyaningsih.  2014.  “Desain
Aplikasi  Knowledge  Management System  Untuk  Mendukung  Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Menggunakan Pendekatan  User  Centered  Design (Studi  Kasus  LPJM  STMIK  Duta Bangsa Surakarta).” Duta.Com 7(2).
Sulaiman,  A.,  &  Wibowo,  U.  B.  2016. “Implementasi  Sistem  Penjaminan
Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Di
Universitas  Gadjah  Mada.” Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan
4(1): 17–32.
Supriyono,  S.  2018.  .  “.  Analisa  Sistem Penjaminan Mutu Internal Pembiayaan Perguruan Tinggi Dengan  Pendekatan  Gap  Analysis (Studi  Kasus: Perguruan Tinggi X).” JITMI  (Jurnal  Ilmiah  Teknik  dan
Manajemen Industri) 1(1): 29–36.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
Undang -Undang  Republik  Indonesia  Nomor 12  Tahun  2012  Tentang  Pendidikan. Tinggi.
Willar,  D.,  Linton,  J.,  &  Kaparang,  R.
2015.  “Identifikasi  Profil  Budaya Organisasi Yang Mendukung Implementasi  Sistem  Penjaminan Mutu  Perguruan  Tinggi.” Jurnal
Cakrawala Pendidikan 34(2).