BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.1 No. 4, October 2020, pp. 589-595
DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.538 e-ISSN: 2721-9135
p-ISSN:2716-442X

## PAKKADES.ID UNTUK MENDUKUNG PHYSICAL DISTANCING SAAT MUSYAWARAH ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI PANDEMI
Trias Bratakusuma Universitas Amikom Purwokerto brata@amikompurwokerto.ac.id

## Abstract
Nowadays, although the pageraji village government has implemented e-government but more to increase services through the elimination of the old and complicated bureaukasi structure. In this case  more  information  systems  are  used  to  speed  up  and  automate  processes.  There  is  no information  system  yet  focused  on  supporting  the  decision  process.  Pakkades.id  is  a  type  of information system intended to facilitate budgeting mechanisms. In the process of drafting village development  budgets,  community  participation  or  aspirations  are  urgently  needed.  However, there are often obstacles to getting aspirations from the community because the mechanism that is implemented now only through deliberations implemented one day, this will narrow the reach. Therefore, with the implementation of Pakkades.id which is the result of the study authors of the Funding  Ristek  Dikti  2019  is  expected  to  efficiency  and  effectively  process  decision  making through the process of capturing the aspirations of the community better . Keywords: Pakkades.id, Budget, Village Development, E-Goverment

## Abstrak
Saat ini walaupun pemerintah desa Pageraji telah menerapkan e-government namun lebih banyak untuk  peningkatkan  pelayanan  melalui  penghapusan  struktur  birokasi  yang  lama  dan  rumit. Dalam  hal  ini  sistem  informasi  lebih  banyak  digunakan  untuk  mempercepat  dan  otomatisasi proses.  Belum  ada  sistem  informasi  yang  berfokus  untuk  mendukung  proses  keputusan. Pakkades.id  adalah  salah  satu  tipe  sistem  informasi  yang  ditujukan  untuk  memfasilitasi mekanisme penganggaran. Dalam proses penyusunan anggaran pembangunan desa, peran serta atau aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan. Namun demikian sering kali terdapat kendala untuk mendapatkan  aspirasi  dari  masyarakat  karena  mekanisme  yang  dijalankan  sekarang  hanya melalui musyawarah yang dilaksanakan satu hari, hal ini akan mempersempit jangkauan. Untuk itu dengan implementasi Pakkades.id ini yang merupakan hasil penelitian penulis dari Pendanaan Ristek  Dikti  2019  diharapkan  dapat  mengefisiensikan  dan  mengefektifkan  proses  pengambilan keputusan melalui proses menangkap aspirasi masyarakat yang lebih baik Kata Kunci: Pakkades.id, Anggaran, Pembangunan Desa, E-Goverment
Submitted: 2020-09-24 Revised: 2020-10-02 Accepted: 2020-10-05

## Pendahuluan
Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki  otonomi  daerah  di  Indonesia  (APJI,  2018).  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2016  pada  Bab  4  pasal  18  Desa  mempunyai  beberapa  wewenang  yang  meliputi kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  pelaksanaan  pembangunan desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa berdasarkan  upaya  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat  (Hanif,  2011).  Dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka dana desa mulai dikucurkan oleh pemerintah  pusat  pada  tahun  2015  (Nugrahaningsih,  2016).  Dana  ini  diharapkan  agar
Bratakusuma, pakkades.id untuk mendukung physical distancing... 590
dimanfaatkan  oleh  pemerintah  desa  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah, pembangunan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Alokasi  dana  desa  ini  diharapkan mampu  mengangkat  daerah  yang  sifatnya  susah  untuk  berkembang  sehingga  mampu mengejar  ketertinggalan  dari  daerah  lain  (Kartika,  2015).  Kebijakan  dana  desa,  terus meningkat yakni Rp 20,67 triliun tahun 2015, Rp 46,98 triliun tahun 2016, serta masing- masing  Rp  60  triliun  pada  tahun  2017  dan  2018  (Kementrian  Dalam  Negeri,  2014). Dengan begitu banyaknya dana yang dikucurkan ke desa-desa maka tentunya tanggung jawab yang dipikul oleh pemerintah desa menjadi besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntanbilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan  (Kementrian  Dalam Negeri, 2014).
Sesuai  dengan  permendagri  114/2014  pasal  29-48  maka  dapat  dilihat  bahwa proses  penyusunan  Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa  dimulai  dengan  proses musyawarah  (Sofianto,  2017).  Akan  tetapi  untuk  saat  ini  proses  musyawarah  menjadi kurang efektif karena semakin sibuknya masyarakat dan juga kepedulian semakin rendah untuk mengikuti proses musyawarah (Bratakusuma & Rifai, 2019).
Berdasarkan  laporan  hasil  survei  Asosiasi Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia (APJII),  penetrasi  pengguna  internet  Indonesia  pada  tahun  2018  mencapai  171,17  juta orang  dari  total  264,16 juta  orang  penduduk  Indonesia.  Penetrasi  pengguna  internet  di Indonesia  tahun  2018  meningkat  10,12%  dari  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2017 jumlah penetrasi pengguna internet di Indonesia adalah 143,26 juta orang dari total 262 juta  orang.  Tingkat  penggunaan  internet  yang  sudah  sangat  tinggi  didalam  masyarakat dapat  dimanfaatkan  untuk  mendukung  proses  penganggaran  diatas  sehingga  tujuan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.
Saat  ini  walaupun  pemerintah  desa  Pageraji  telah  menerapkan e-government namun lebih banyak untuk peningkatan pelayanan melalui penghapusan struktur birokasi yang  lama  dan  rumit.  Dalam  hal  ini  sistem  informasi  lebih  banyak  digunakan  untuk mempercepat  dan  otomatisasi  proses.  Jadi  saat  ini  belum  ada  sistem  informasi  yang digunakan oleh pemdes yang berfokus untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
Pakkades.id adalah salah satu sistem informasi yang ditujukan untuk menfasilitasi mekanisme  penganggaran.  Dalam  proses  penyusunan  anggaran  pembangunan  desa,
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.1 No. 4, October 2020, pp. 589-595 591
peran  serta  atau  aspirasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan.  Namun  demikian  seringkali terdapat  kendala  untuk  mendapat  aspirasi  dari  masyarakat  karena  mekanisme  yang  di jalankan  sekarang  hanya melalui musyawarah  yang  dilaksanakan  satu hari,  hal ini akan mempersulit jangkauan.
Dengan  kegiatan  pengabdian  ini,  tim  dosen  Universitas  Amikom  Purwokerto berusaha  mengimplementasikan  sistem  informasi  pakkades.id.  Proses  implementasi dimulai dengan memberikan penyuluhan, istalansi, dan konfigurasi sistem. Tahap terakhir adalah  melalui  penyelenggaraan  pelatihan  kepada  pihak  yang  akan  menggunakan aplikasinya, jadi pelatihan diikuti oleh perangkat desa, kepala desa, BPD, dan masyarakat desa.

## Metode
Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah metode implementasi sistem yang sesuai dengan SLDC. Implementasi dimulai dengan mempersiapkan dua hal utama yaitu  persiapan  dan  pelaksanaan.  Tahap  persiapan  dimulai  dengan  menyusun  konten sosialisasi,  instalasi,  dan  konfigurasi  sistem.  Tahap  selanjutnya  pelaksanaan  dilakukan dengan pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial dan pelaksanaan pelatihan.

## Tabel 1. Jadwal Kegiatan
Hasil dan Pembahasan
Pada  bagian  ini  diuraikan  secara  ringkas  hasil  dari  pelaksanaan  kegiatan pengabdian  kepada masyarakat  yang  telah  dilakukan,  capaian  yang  telah  diperoleh  dan dampaknya terhadap masyarakat.
Bratakusuma, pakkades.id untuk mendukung physical distancing... 592
Gambar 1. Gambar Login dan Beranda Pakkades.id
Plafform  web  diatas  digunakan  oleh  masyarakat.  Sebelum  mereka  masuk  ke  website, masyarakat  diwajibkan  untuk  login  terlebih  dahulu.  Kemudian  setelah  berhasil  akan muncul halaman utama.
Gambar 2. Hasil Aspirasi dan Menu Tambah Aspirasi dari Masyarakat
Pada form  ini  masyarakat  dapat  melihat  masukan  apa  saja  yang  diharapkan  oleh masyarakat  lainnnya  terkait  pembangunan,  pengembangan,  dll  di  Desa  Pageraji. Masyarakat itu sendiri dapat menambahkan aspirasinya.
Berikut  plafform  web  ini  digunakan  oleh  pemerintah  desa  atau  perangkat  desa. Proses  pengajuan  aspirasi  menjadi  anggaran  pembangunan  desa  dimulai  dari  memilih aspirasi yang masuk. Dari aspirasi selanjutnya dihitung menjadi RAB dan dimasukkan ke dalam aplikasi.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## Gambar 3. Form Login Pemerintah Desa
Pada form ini pemerintah desa sebelum bisa melihat aspirasi atau usulan dari masyarakat diwajibkan  terlebih  dahulu login  ke  sistem.  Dengan  memasukkan  email  dan  password yang telah dibuat.
Gambar 4. Form Daftar Pengajuan Aspirasi
Pada form ini berisikan aspirasi dari masyarakat terkait pembangunan apa saja yang perlu diperbaiki, dikembangkan, atau diadakan untuk memajukan desa Pageraji.
Bratakusuma, pakkades.id untuk mendukung physical distancing... 594
Gambar 5. Form Rencana Anggaran
Pada form  ini,  pemerintah  desa  menghitung  menjadi  RAB  dan  memasukannya  ke dalam aplikasi.

## Kesimpulan
Pakkades.id adalah salah satu sistem informasi yang ditujukan untuk menfasilitasi mekanisme  penganggaran.  Dalam  proses  penyusunan  anggaran  pembangunan  desa, peran serta atau aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan kegiatan pengabdian ini, tim  dosen  Universitas  Amikom  Purwokerto  berhasil  mengimplementasikan  sistem informasi  pakkades.id.  Proses  implementasi  dimulai  dengan  memberikan  penyuluhan, istalansi,  dan  konfigurasi  sistem.  Tahap  terakhir  adalah  melalui  penyelenggaraan pelatihan  kepada  pihak  yang  akan  menggunakan  aplikasinya,  jadi  pelatihan  diikuti  oleh perangkat  desa,  kepala  desa,  BPD,  dan  masyarakat  desa.  Dengan  adanya  aplikasi Pakkades.id  yang  ditujukan  untuk  menfasilitasi  mekanisme  penganggaran  diharapkan dapat  mengefisiensikan  dan  mengefektifkan  proses  pengambilan  keputusan  melalui proses  menangkap  aspirasi  masyarakat  yang  lebih  baik.  Transparansi  dan  akuntabilitas pemerintah  desa  Pageraji  dapat  tercapai.  Dengan  demikian  desa  Pageraji  dapat  lebih optimal  lagi  dalam  segi  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pengembangan  masyarakat desa. Pada bagian ini juga perlu di ungkapkan saran-saran untuk perbaikan kegiatan ke depannya diantaranya pemerintah desa memperluas koneksi internet agar bisa dinikmati masyarakat  lainnya  tidak  hanya  di  Balai  Desa  saja,  pelatihan  bisa  diikuti  oleh  seluruh jajaran  perangkat  desa,  mampu  mengoptimalkan  peran  generasi  muda  dalam mengimplementasi  aplikasi  pakkades.id,  dan  meminta  integrase  data  kependudukan dengan dinas terkait.

## Daftar Pustaka
Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia.  (2018).  Penetrasi  &  profil  perilaku pengguna internet indonesia. Jakarta: Indonesia.
Hanif, N. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Jakarta: Erlangga
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.1 No. 4, October 2020, pp. 589-595 595
Nugrahaningsih.  (2016).  Optimalisasi  Dana  Desa  Dengan  Pengembangan  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  Menuju  Desa  Mandiri. Jurnal  Akuntansi  dan  Bisnis.  Vol.  16 No. 1, Februari 2016: 37-45
Kartika,  R.  (2015).  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Mengelola  Alokasi Dana  Desa  (Add)  Di Desa  Tegeswetan  Dan  Desa  Jangkrikan  Kecamatan  Kepil  Kabupaten  Wonosobo. Jurnal  Bina  Praja:  Journal  of  Home  Affairs  Governance,  4(3),  179-188. https://doi.org/10.21787/jbo.04.2012.179-188,
Kementrian  Dalam  Negeri.  (2014).  Peraturan  menteri  dalam  negeri  Republik  Indonesia nomor 114 pasal 29-48 Penyusunan rencana kerja pembangunan desa. Jakarta: Indonesia.
Kementrian  Dalam  Negeri.  (2014).  Undang-Undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa. Jakarta: Indonesia.
Sofianto, Arief. (2017). Kontribusi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. Semarang: Matra Pembaruan
Bratakusuma,  T.,  &  Rifai,  Z.  (2019).  Sistem  Informasi  Eksekutif  Sebagai  Pendukung Penganggaran Di Pemerintah Desa Melalui Integrasi Sistem Dengan Teknologi Web Service  Dan  Aplikasi  Seluler  (STUDI  KASUS  DESA  DERMAJI). Jurnal  Teknologi  dan Terapan Bisnis, 2(2), 9-16.
www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun- 2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/.