REVITALISASI WARISAN NILAI BUDAYA BUTON DALAM FILOSOFI SARA PATAANGUNA (ADAT YANG EMPAT) SEBAGAI WUJUD KEARIFAN LOKAL

## La Ode Dirman 1

## ABSTRAK
Warisan nilai itu tidak secara otomatis tertanam dalam alam pikiran setiap individu, tetapi melalui  proses.  Individu  sejak  kecil  menanamkan  perasaan,  hasrat,  nafsu  serta  emosi  yang diperlukan  sepanjang  hidupnya.  Melalui  proses  belajar  mengenai  pola-pola  tindakan  dalam hubungan pergaulan dengan segala macam individu yang mempunyai aneka ragam kedudukan dan peran. Dalam proses ini seseorang akan mempelajari segala macam sistim norma, aturan yang ada dalam  adat  istiadat  yang  hidup  dalam  masyarakatnya  yang  kemudian  menjadi  pola  mantap. Demikian  pula  ideologi  norma  adat  kesultanan  Buton  mewarisi  dari  generasi  kegenerasi    hingga sekarang,  namun  juga  dalam  perkembangannya  mengalami  ancaman  pewarisan.  Sementara  itu norma  adat  Buton  yang  dinamakan sara  pataanguna mengandung  nilai  kearifan  lokal  sangat dibutuhkan  untuk  mempertahankan  keberadaanya  dalam  setiap  aktifitas  individu.  Oleh  karena  itu perlunya merivitalisasi nilai budaya konstruktif yang pada era reformasi ini yang sangat bermafaat untuk  kepentingan  pembangunan,  baik  untuk  kepentingan  individu  sendiri  maupun  maupun kolektifitas  masyarakat  pendukungnya  khususnya  dalam  bidang  pembangunan  sosial,  budaya, politik dan ekonomi.
Kata kunci : revitalisasi, ideologi, norma, stereotip, kearifan lokal.

## ABSTRACT
The  legacy  of  value  is  not  automatically  embedded  in  the  minds  of  every  individual  but through  the  process.  Individuals  since  childhood  instill  the  feelings,  desires,  passions,  and emotions  that  are  needed  throughout  his  life.  Through  the  process  of  learning  about  patterns  of action  in  relationships  with  all  kinds  of  individuals  who  have  a  variety  of  positions  and  roles.  In this process, a person will learn all kinds of norms, rules that exist in the customs that live in the community which then becomes a steady pattern. Similarly, the ideology of the customary norms of the  sultanate  of  Buton  inherited  from  the  generation  of  generation  up  to  now,  but  also  in  its development  under  threat  of  inheritance.  Meanwhile,  the  customary  norm  of  Buton  called  sara pataanguna  contains  the  value  of  local  wisdom  is  needed  to  maintain  its  existence  in  every individual activity. Therefore, it is necessary to revitalize constructive cultural values which in this reform  era  is  very  useful  for  the  interests  of  development  both  for  individual  self  as  well  as  the collectivity  of  its  supporting  community  especially  in  the  field  of  social,  cultural,  political  and economic development.
Keywords : revitalization, ideology, norm, stereotipe , local wisdom
1 Dosen pada Jurusan Tradisi Lisan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A. Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Kendari, Pos-el: laodedirman@yahoo.com

## A. PENDAHULUAN
Kearifan lokal Buton bermula dalam rentang perjalanan panjang sejarah manusia Buton,  pada  abad  XIII.  Terjadinya  sebuah peristiwa  komitmen  sakti  (bukan  penak- lukan)  yang  dapat  menciptakan  rasa  aman dalam persatuan yaitu sebuah falsafah yang disebut  dengan Sara  pataanguna (adat istiadat yang empat). Jasa dua kubu kekuat- an  yang dianggap sebagai “dewa pembawa adat”  yakni  Simalui  dan  dan  Spanjonga dengan wakilnya masing-masing  Sijawang- kati dan Sitamanajo. Figur kedua tokoh ter- sebut  diatas bertahan  sampai masa  berak- hirnya  era  kesultanan.  Hal  tersebut  sebagai indikator  bahwa  filsafat  ini  telah  membuk- tikan  dirinya  sebagai  yang  superorganik. Sebuah  filosofis  religius  sekaligus  dalam praktek  berindividu,  berkolektif  dalam  wa- dah  negara  tradisional  masa  itu.  Di  zaman kesultanan  dalam  suasana  perkembangan kesufian  itu  rupanya,  lahirlah  martabat tujuh  yang  menjadi  UUD  tertulis  yang pertama  Kesultanan  Buton.  Nama-nama tersebut berkaitan dengan tujuh fase pencip- taan  alam  menurut  pandangan  kaum  sufi. Akan tetapi pengaruh sufi yang “dalam” itu rupanya  tidak  mampu  meredam  ciri  khas ke-Wolio-an.  Hal  ini  ketika  di  dalam  kitab martabat  tujuh  kita  temukan  juga  "sara pataanguna,"  sementara  ia  adalah  produk budaya  di  masa  pra  islam.  Undang-undang murtabat  tujuh  mudah  dipahami  dan dilaksanakan  dalam  bentuk  tingkah  laku. tafsirannya adalah sebagai berikut.
Norma  poangka-angka  taka harus merupakan  sikap  semua  insan  Wolio  ter- utama  para  penguasa.  Mereka  di tuntut  un- tuk  menghargai  dan  memberi  ganjaran  ke- pada rakyatnya berkarya dan berprestasi da- lam  bidang-bidang:  pembelaan  negeri, pengalaman  ilmu  yang  di  miliki,  sikap kedermawan,  dan  keterampilan  dalam arsitektur dan teknologi terapan.
Pomaa-maasiaka adalah norma yang  harus  menumbuhkan  kecintaan  ter- hadap  sesama  manusia,  terutama  cinta penguasa  terhadap  rakyatnya. Popia-piara
adalah  sikap  yang  membiasakan  diri  untuk menjaga  dan  memelihara  semua  sarana  ke- pentingan umum.
Pomae-mae-aka meliputi  kesadaran setiap manusia untuk menempatkan dirinya sesuai  fungsi  dan  jabatannya,  menghormati orang  yang  lebih  tua  usianya  atau  lebih tinggi  jabatannya.  serta  menyayangi  orang yang  lebih  muda  usia  atau  lebih  rendah jabatannya.
Disempurnakan dengan falsafah perjuangan  Islam  yakni: ayinda  yindamo arataa somana karo, Ayinda Yindamo karo Somanamo lipu, ayinda yindamo lipu soma- namo  Sara,  ayinda  yindamo  Sara  somana- mo agama.
Akan  tetapi,  keempat  norma  itu akan  binasa  oleh  empat  perkara    yaitu  " sa- bara  gau",  "lempagi",  "pulu  mosala dan mingku  mosala" dan  terakhir "pebula "  taf- sirannya  sebagai  berikut:  (1) sabara  gau adalah  upaya  licik  untuk  mengubah  milik bersama  menjadi  milik  pribadi. Lempagi adalah  perbuatan  menarik  kembali  amanat secara  diam-diam  dari  tangan  siteramanat; (2) pulu  mosala adala  tindakan  melon- tarkan kata-kata keji kepada seseorang atau kata-kata yang menyombongkan dri sendiri; (3) mingku  mosala adalah  penganiayaan terhadap orang lain; (4) pebula berarti per- zinaan,  penipuan  dan  upaya  pengambilan harta benda milik negara untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya dari bab ke dua sampai bab  ke  delapan,  kita  tidak  lagi  menjumpai isi murtabat tujuh yang merupakan konsen- sus kecuali merupakan akhlak dan tuntunan kepada  penguasa  dan  rakyat,  serta  hak  dan kewajiban  para  aparat  Kesultanan.  Oleh karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  era penyusunan  murtabat  tujuh  merupakan  era di  mana  proses  persekutuan  hidup  sudah demikian  mapannya  sehingga  fungsi  ma- syarakat  dalam  bermasyarakat  tinggallah sebagai parsitipator belaka.
Dipenghujung  berakhirnya  kesul- tanan,  terinjeksinya  racun  kolonial    hingga masa  revolusi  dan  masa  post  revolusi. Secara  simultan,  bersamaan  membonceng-
nya  komunisme/PKI  di  Buton  mengobrak- abrik  nilai–nilai  persatuan.  Indikasi  mulai merebaknya  potensi  konflik  antara kaomu– walaka yang justru dimanfaatkan oleh aktor yang  “sok  membangun”  membonceng  dan membawa  cap  PKI  untuk  ditancapkan  di- belakang  pada  banyak  insan  Wolio  dan sara  pataanguna terancam  menjadi  sebuah slogan  semata.  Tulisan  ini  bertujuan  men- deskripsikan  upaya  mentransformasi,  men- transmisi  dan  merevitalisasi    nilai-nilai  bu- daya Sara pataanguna. Selain itu, juga ver- tujuan  untuk  menuraikan  model  penerapan nilai sara patanguna ke dalam hidupnya so- sial  kini  dan  prospek  kedepan    masyarakat Buton.

## B. KONDISI,  POTENSI  DAN  ANALI- SIS  MANUSIA  BUTON  DEWASA INI
Penyakit-penyakit pembangunan yang  sekarang  eksis  membias  adalah sebagai  akumulasi  dari  perubahan  era  dan sistem  politik  yang  dikemukakan  diatas. Orla  (Orde  Lama)  masih  ada  secercah harapan  dengan  sikap  nasionalisme  untuk mengusir  penjajahan  ( Sara  Patanguna masih berkibar). Orba (Orde Baru) menjadi sebuah  piramid  terbalik  untuk  memban- dingkan dengan Orla (Orba kita gambarkan sebagai penurunan kepatutan nilai solidaritas).  Orba  mencampuradukan  kon- sep  politik  dan  dengan  konsep  ekonomi yakni  konsep  kesejahteraan  masyarakat tergulingkan  oleh  sebuah  paradigma  eko- nomi  yang  mengutamakan  kemakmuran individu,  maka  lahirlah  koruptor-koruptor terselebung  yang  terlindungi  oleh  sebuah kekuasaan  atoriter  menakutkan  selama  32 tahun  Orba  memerintah.  Apa  yang  tampak dalam  situasi  sosial  kini  masa  pembangun- an adalah manifestasi dari noda–noda hitam tersebut diatas yang kini kian menebal yang harus dibebankan pada pemerintahan refor- masi.
Meningkat  tajamnya  jumlah  pen- duduk, meledaknya usia kerja yang terkate- gori  10  tahun  keatas,  yang  sesungguhnya
belum  masuk  kategori  usia  produktif,tetapi sudah  diproduktifkan  oleh  kekuarga  yang umumnya  berada  dibawah  garis  kemis- kinan.  Khususnya  usia  15  tahun  kebawah adalah populasi tertinggi penduduk Baubau dan  Buton.  Dengan  demikian,  anak  usia ti- dak  produktif  menjadi  beban  ekonomi  ru- mah  tangga  yang  terpaksa  pula  diproduk- tifkan oleh orang tua dari anak tersebut.
Hal  tersebut  pula  sebagai  indikator semakin  banyaknya  anak-anak  putus  se- kolah,  sementara  orang  tua  yang  sebagian besar  hidup  disektor  pertanian  tradisional, yang  pengetahuan  dan  ketrampilan  tradi- sional  tergusur  oleh  kekuatan  teknologi modern mengakibatkan munculnya masalah sosial  baru.  Rendahnya  peluang  kerja  khu- sus sektor informal menyebabkan tingginya tingkat  pengangguran.  Meningkatnya  pen- duduk  kota  Baubau  akibat  migrasi  eksodus Ambon  dan  Timor  Letse    berjumlah  7.726 KK  atau  44.508  jiwa  eksodus  Ambon  dan 1.003  KK  yang  tersebar  di  daerah  Kota Bau-bau  dan  Kabupaten  Buton  (tidak termasuk  Kabupaten  pemekaran).  Untuk penduduk Kota Bau-Bau berjumlah 142.576 jiwa (BPS Kota Baubau2013).
Peledakan  penduduk  kota  Bau-Bau berimplikasi  penataan  ruang  kota  khu- susnya  masalah  tanah  dan  pemu-kiman sekaligus  pemanfaatan  air  bersih.  Keha- diran  eksodus  sebagai  implikasi  melonjak- nya  harga  tanah  mencapai  jutaan  rupiah /m3.  Hal  tersebut  berakibat  pemukiman penduduk  tak  layak  huni  yang  tercatat  630 KK  Untuk  Kota  Baubau.  Pemisahan  kota dan pemindahan Kabupaten Buton di Keca- matan  Pasar  Wajo  serta    mun-culnya  anak kabupaten,  Kabupaten  Wakatobi,  Kabupa- ten  Bombana,    Kabupaten  Buton  Selatan dan Buton Tengah. Semuanya itu, juga ber- kaitan dengan masalah penduduk yang me- rasa  pribumi,  merasa  sebagai  empunya  wi- layah  adalah  indikator  rawan  konflik  wila- yah Buton.
Sebuah  integrasi  simultan  bersa- maan  konflik  elite  antara  Buton  dan  Kota Bau-bau,  namun  berakhir  sebuah  kedamai-
an sosial dari kedua kubu. Artinya, nilai bu- daya Binci  binciki  kuli (tenggang  rasa) sebagai  manifestasi sara  pataanguna, mes- kipun pewarisannya menipis dalam hati sa- nubari  sang  pemimpin,namun  kembali  me- nunjukan  kesaktiannya,  artinya  filosofi  ter- sebut  masih  memiliki    nilai  efektif  sebagai senjata  para  elite  politik  di  wilayah  bekas kesultanan Buton.

## 1. Masalah  Kemiskinan,  Ukuran  dan Orientasi hidup
Data  keluarga  fakir  miskin  Kabu- paten Buton plus daerah pemekaran sampai 31  agustus  2013  tercatat  40818  jiwa.  Be- berapa desa di Buton Selatan tertinggi ting- kat  kemiskinannya  seperti  Batu  atas,  dan Buton  Tengah  seperti  Mawasangka  selatan rata-rata  diatas  se  ribu  jiwa.  Terhadap ukuran  tingkat  kemiskinan  tampaknya  para analis  kita  belum  menemukan  acuan  stan- dar,  yang  biasanya  diukur  dengan  jumlah beras/perhari,  tingkat  kalori  /perhari  untuk desa dan kota atau nilai mata uang.  Bebera- pa  contoh    wilayah  Kabupaten  Wakatobi antara lain; Kecatamatan Wangi-wangi, Ka- ledupa,  Tomia.  Konsumsi  makan/perhari sangat  sederhana,  namun  memiliki  perhia- san emas yang biasanya melimpah. Semen- tara itu, makanan utama mereka adalah ubi, sehingga  untuk  ukuran  standar  beras  mutu gizi agak sukar di kategorikan makanan be- ras  sebagai  ukuran  kemiskinan  (Foster, 1961:  kebiasaan  makan  sukar  di  robah). Terhadap  cita-cita  atau  kebanggaan  sosial tampak  adanya  berbedaan.    Wangi-wangi orientasi  atau  keberhasilan  bidang  perda- gangan  sebagai  indikator  kebanggaan.  Se- mentara  itu,  Kaledupa  dan  Tomia  lebih mengutamakan  pendidikan,    dan  Binongko orientasi  pelayar  dan  naik  haji  sebagai orientasi  hidupnya.  Indikator  tersebut  me- nunjukan  bahwa  sulitnya  mengukur  kate- gori  miskin,  sehingga  perlunya  dilakukan penelitian  khusus,  dengan  mengacu  pene- letian  Oscar  Lewis(1976)  tentang  ciri kebudayaan kemiskinan di Mexiko City

## 2. Potensi Sumber Daya manusia
Seringkali  kita  bicara  kriteria  po- tensi manusia berkaitan tingkat pendidikan, keterampilan,  kreatif  inovatif  dll.  Semen- tara  itu  potensi-potensi  tradisional  yang konstruktif  masih  bertahan  dalam  kehi- dupan  masyarakat  desa  sebagai  petani  atau nelayan yang dapat dijadikan sebagai modal dasar  pembangunan  seperti  kearifan  lokal, kepatuhan terhadap tokoh informal, disiplin murni  terhadap  pekerjaan  khususnya  nela- yan,  tahan  penderitaan  akibat  budaya  ke- miskinan. Contoh kebiasan kerja ibu rumah tangga di Binongko membuat parang deng- an  pengasilan  Rp.  5.000/hari  namun  bisa menghidupi  anak-anaknya,  sementara  sang anak  tabah  menunggu  sang  ibu  mencari nafkah),  sang  ayah  berlayar  hingga  ber-bu- lan-bulan  lamanya.    Suatu  hal  tidak  masuk akal  jika  kita  menganalisis  di  belakang meja, tetapi kenyataan dilapangan demikian adanya.
Pertambahan  penduduk  meningkat, mata  pencaharian  semakin  beraneka,  peng- aruh teknologi dari luar, kesejateraan rakyat semakin  tenggelam  jauh  dibawah  garis  ke- miskinan. Menambah maraknya krisis mul- tidimensional.  Khususnya  krisis  keperca- yaan  adalah  penyakit  penyakit  masyarakat, jika  tidak  segera  diatasi  dengan  aksi-aksi konstruktif  aktor  pembangunan,  ditambah pula masyarakat masih bertahan untuk tidak percaya  pada  pemimpin  kita,  meskipun sebatas “teriakan Sarapatanguna” oleh para elitis  dengan  penuh  dengan rekayasa  ke- sadaran ,  tetapi  bentuk  ini  sebagai  bukti bahwa  masih  ada  niat  dalam  sanubari  kita untuk bersatu secara moral religius.
Mengenai  peran  antara  strata  tra- disional  Buton,  dalam  berbagai  referensi (La  Ode Madu, 1963; Schoorl, 1980)  bah- wa gelar Kaomu sebuah predikat yang dibe- rikan  oleh Siolimbona ,  sebelumnya rua- limbina ,  yang berarti walaka sebagai orang tua adat yang memberikan penghargaan ke- pada kaomu yang  sekarang  dperkuat  deng- an  sebuah  gelar  didepan  nama  yaitu  "  La Ode".  Meskipun  masa  kesultanan  gelar  ini
tidak dicantumkan langsung, kecuali Sultan terlantik. Dengan demikian ada rasionalitas tersembunyi  sebagai  indikator  kemampuan manusia  Buton  pada  masa  itu  menciptakan aturan tersebut.  Pertama, rasionalisasi pada sistem  pembagian  tugas.  Senada  ungkapan seorang  filsuf  Yunani,  Plato  sebuah  peme- rintahan terdiri kepala ( reasan ), Badan ( ap- petative) dan  rakyat  atau  seorang  antro- polog  Redclife  Brown  (Koentjaraning- rat,1980)  memandang  masyarakat  dianalo- gikan  sebagai  struktur  tubuh  manusia. Analogi  ini  senada  dengan  cara  berpikir manusia Buton yakni kepala atau pemimpin disebut  Kaomu,  Badan  legislatif Walaka dan Papara adalah kaki atau rakyat.
Konflik  internal  antara  stratifikasi sosial  tradisional  di  Buton  misalnya  ke- cenderungan  kekuatan  politik  tertentu  me- manfaatkan  ketersinggungan  historis  yaitu bentuk  stereotipe  antara walaka  dan  Ka- omu ,  apalagi  terhadap  golongan papara (rakyat). Walaka dalam  struktur  pemerin- tahan  Kesultanan  adalah  sebagai  Badan  le- gislatif dan yudikatif, artinya posisi walaka berada  dibawah  garis  struktur kaomu ,  teta- pi ia juga terposisi secara adat sebagai pen- cipta,  penegak adat, pemelihara adat. Seba- gai  badan  yudikatif,  penegak  adat  pernah dibuktikan  ketika  menghukum  Sultan  Mar- dan  Ali  karena  melanggar  adat  yang sangsinya  ditenggelamkan  kelaut  oleh syara'  Buton.    Selanjutnya  konflik  antara kelompok  kerabat  ini,  ketika  pelanggaran keduanya  menjadi  kurang  terkendali  secara adat,  yang  masing-masing  mengklaim kebenarannya.  Masa  sekarang  ini  mem- berikan  interpretasi  beda  berkaitan  dengan masalah  perkawinan  utamanya  generasi yang  kurang  paham  rentang  sejarah  adat perkawinan  Buton,  terkadang  berkonotasi kesewenang-wenangan kaomu (mengang- gap  diri  superior)  bahwa  tidak  dibenarkan seorang  pria walaka kawin  dengan  wanita kaomu, karena  berarti  seorang  bapak  ( wa- laka ) mengawini anaknya (Kaomu) . apalagi terhadap  golongan  rakyat  ( papara) ter- stigma  sebagai  warisan  budak.  Namun,
semunya  dapat  dinetralisir  oleh  kemampun ekonomi (stratifikasi sosial masa kini). Jika terjadi    sebuah  perkawinan  antara  kedua elite  terhadap papara ,  biasanya  digunakan jalan  pintas  untuk  melakukan  perkawinan diluar  daerah  Buton  atau  perkawinan po- palaisaka (kawin lari) .
Mengenai  konflik  peradaban  masa kerajaan,  mengacu  alur  pikiran  Rumadi (2002:41-45) sebagai berikut:
“ Kita tidak boleh begitu saja menerima sebagai  warisan  konflik.  Bukan  mene- ruskan  konflik  tetapi  mencairkan  kon- flik ”. Kita harus melihat sebagai bentuk tanggung  jawab  zaman,  streotipe  etnik dilokalisir  sebagai  problem  generasi tertentu. Problem politik, ekonomi mau- pun  kebudayaan  dibungkus  dengan fanatisme keagamaan”.
Pewarisan  konflik  dicegah  dan  di- cairkan, demikian pula pewarisan tahta pula dicegah.  Sebagai  contoh,  sistem  pemerin- tahan  kesultanan  Buton,  tidak  membenar- kan adanya ahli waris tahta Kesultanan dan harus  melalui  pemilihan  oleh  badan  Legis- latif Siolimbon a.  Para  calon  Sultan  berasal dari tiga aliran kelompok kekerabatan yaitu Tanailandi,  Tapi-Tapi dan Kumbewaha. Strategi  mencegah  pewarisan  tahta  dengan cara  sang  permasuri  tidak  boleh  melahir- kan,  oleh  karena  itu  Sarana  Wolio,  mem- benarkan  Sultan  untuk  beristri  "selir"  pada berbagai  daerah  di  Sulawesi  Tenggara yang  mungkin  hal  tersebut  sekaligus  se- bagai  strategi  mempersatukan  perbedaan pendapat  yang  mungkin  terjadi  antara wilayah  72  kadie  sebagai  satu  kekuatan utuh dan terintegrasi.

## C. PENUTUP
Apabila  penerapan  sistem  nilai  dan kepercayaan  tidak  sesuai  dengan  realitas sebenarnya yang masih bertahan sampai ki- ni,  maka  Buton  akan  terbentuk  suatu  krisis kebudayaan yang dapat memupuk suatu ge- rakan  reaksi  lebih  kompleks.  Perlawanan tradisional dengan membangkitkan kembali milenarisasi  (kecenderungan  Buton)  suatu
ke-lompok tertindas ingin memiliki ideologi sosial yang khas. Belajar dari nilai -nilai,  cara  pengorganisasian  yang  dipe- rankan  oleh  pendahulu  kita  seperti  pada masa  kerajaan  sebagai  refrensi  kita  masa kini, dimana kita berhadapan dengan aneka mata  pencaharian  dan  kebutuhan  masya- rakat Buton.   Oleh karena itu untuk kemak- muran  dan  kesejateraan  masyarakat,  bagai- mana  kita  perlu  memahami  sistim  pengeta- huan  dan  kepercayaan  masyarakat  ketika adopsi  teknologi  modern,  apalagi  sebagian besar  masyarakat  Buton  hidup  dari  perta- nian  tradisional.  Sterotipe  etnik  atau  me- rendahkan  etnik  lain  sebagai  bentuk  keter- singgungan  historis  dari  kalangan  lapis  ba- wah  ( papara )  yang  tampaknya  masih  tum- buh  subur  dikalangan  etnik-etnik  di  Buton dan Sulawesi Tenggara umumnya. Oleh ka- rena  itu  alternatif  antara  mengembalikan perekat  hubungan  kekerabatan  antar  etnik yang pernah terjalin sejak masa kerajaan.
Memberdayakan kearifan lokal yang masih  tumbuh  subur  di  kalangan  masy- arakat  Buton  seperti  pemberdayaan  penge- tahuan  dan  ketrampilan  tradisional  sebagai roh yang dimanfaatkan oleh individu dalam masyarakat  Buton  umumnya  dan    para  sta- keholder  untuk  menggerakan  dan  mem- bangun masyarakat lokal itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS, 2013.  Kota Baubau Dalam Angka Danandjaya, James. 1988. Antropologi Psi- kologi: Teori metode dan Sejarah Per- kembangannya. Jakarta: Rajawali Press.
Fox, James. J. 1986, Bahasa, Sastra dan Se-
jarah:  Kumpulan  Karangan  Mengenai Masyarakat Pulau Roti. Jakarta: Pener-
bit Jambatan
Geertz,  Clifford.  1976.  Involusi  Pertanian: Proses  perubahan  Ekologi  di  Indo- nesia. Jalarta: Bharata Karya Aksara. Haz,  Hamzah,  2001,  Mengkaji  Ulang  Poli- tik  Ekonomi  Indonesia:  Strategi  me- wujudkan  keadilan  Sosial.  Jakarta: Pustaka Ciganjur
Muchir,  L.A.  2003,  Sara  Patanguna:  Me- manusiakan  manusia  Khalifatullah  di Bumi Kesulthanan Butuni, Tarafu  Bu- tuni. Wolio
Nasikum,  Dr.  1993.  Sistem  sosial  Indo- nesia. Fisipol Universitas Gajah Mada, Management.  Jakarta:  PT.  Raja  Gra- findo Persada.
Ramage,  Douglas  E.  2002.  Percaturan  Po- litik  di  Indonesia:  Demokrasi  Islam dan  Ideologi  Toleransi.  Yogyakarta: Penerbit Mata Bangsa
Rumadi,  2002,  Masyarakat  Post-Teologia:
Wajah  baru  Agama  dan  Demokrasi Indonesia.  Jakarta:  Perpustakaan  Na- sional RI Steward, Jullian H. 1955 Theory of Culture.
Urbana: University of Illinois Press Sumarwoto  Otto.  2001.  Atur  Diri  Sendiri:
Paradigma  Baru  Pengelolaan  Ling- kungan  Hidup.  Yogyakarta:  Gadjah Mada Univerversity Press.
Suparlan,  Parsudi,(ed).  1984.  Manusia  Ke- budayaan dan Lingkungannya. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
Tarimana,  Abdurrauf.  1989.  Kebudayaan Tolaki : Seri Etnografi Indonesia No. 3 Balai Pustaka.