Palita: Journal of Social Religion Research Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
DOI: http://10.24256/pal.v6i2.2264

## Dinamisasi Hukum Islam, Analisis Fatwa MUI Masa Pandemi Covid 19
1 Abdul Mutakabbir, 2 Rukman Abdul Rahman Said
12 Institut Agama Islam Negeri Palopo Jl. Bakau, Balandai Bara Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 19914. E-mail: abdul_mutakabbir@iainpalopo.ac.id

## Abstract
A phenomenon in society regarding the mechanism of worship during the Covid-19 outbreak motivates this article. The pros and cons in the practice of prayer deserve attention because it leads to physical friction. The method used in this research is content analysis, namely analyzing the decisions issued by the MUI relating to worship during the Covid-19 period. As for the result, the fatwa issued by the MUI through a mechanism that complies with the rules of istinbat of law comprehensively,  starting  from  legal  sources  and  methods  of  deciding  by  deliberation  and considering  the  situation  and  conditions  based  on  maqashid  al-syari'ah.  This  study comprehensively examines the MUI's decision on the mechanism for carrying out worship during the  pandemic  and  the  'illat  of  law  behind  it.  This  research  also  serves  as  an  informative  and educative means of legal flexibility in Islam and its application. The next researcher can examine the quality of the hadith that is used as an argument by the MUI fatwa board and the method for quoting the opinions of the ulama.
Keywords : Dynamization, Islamic Law, MUI Fatwa, Pandemic.

## Abstrak
Artikel ini dilatarbelakangi oleh fenomena dalam masyarakat tentang mekanisme beribadah ketika  terjadi  Covid-19.  Pro  kontra  dalam  praktik  ibadah  patut  menjadi  sorotan  karena mengarah  pada  gesekan  fisik . Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis  konten,  yakni  melakukan  analisis  terhadap  putusan  yang  dikeluarkan  MUI  yang berkaitan dengan ibadah pada masa Covid-19. Adapun hasilnya adalah fatwa yang dikeluarkan MUI  melalui  mekanisme  yang  sesuai  kaidah  istinbat  hukum  secara  komprehensif,  mulai  dari sumber  hukum  dan  metode  pengambilan  keputusan  secara  musyawarah  serta mempertimbangkan  situasi  dan  kondisi  berlandaskan  maqashid  al-syari’ah.  Penelitian  ini mengkaji secara komprehensif putusan MUI tentang mekanisme pelaksanaan ibadah pada masa pandemi  serta  ‘illat  hukum  yang  melatarbelakanginya.  Penelitian  ini  juga  berfungsi  sebagai sarana  informatif  dan  edukatif  tentang  fleksibilitas  hukum  dalam  Islam  dan  penerapannya. Peneliti selanjutnya bisa meneliti tentang kualitas hadis yang dijadikan dalil oleh dewan fatwa MUI serta metodologi pengutipan pendapat para ulama .
Kata Kunci ,: Dinamisasi, Hukum Islam, Fatwa MUI, Pandemi.
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190

## Pendahuluan
Covid-19  adalah  akronim  dari corona  virus  deases yang  muncul  pada tahun  2019  dan  merupakan  penyakit  mewabah  yang  menyebabkan perubahan pada tatanan sosial dan penerapan hukum dalam Islam. Tatanan sosial yang berubah di antaranya, budaya kumpul-kumpul, baik dengan sanak famili  maupun  teman  dan  sahabat  dibatasi  bahkan  pada  waktu  dan  tempat tertentu  dilarang  sampai  pada  level  pidana.  Selain  itu,  budaya  salaman  jika bertemu  dengan  keluarga,  guru  atau  teman  menjadi  sesuatu  yang  dilarang karena  keharusan  menjaga  jarak  sebagai  protokol  kesehatan.  Penerapan hukum  dalam  Islam  ikut  berubah  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi. Perubahan tersebut telihat dalam beberapa hal, misalnya hukum menunaikan salat fardu, Jum’at dan salat ‘Id di Masjid, pengaturan jarak dalam pelaksanaan salat, penggunaan masker ketika salat dan hukum salaman serta mengunjungi sanak famili saat pandemi. Dengan adanya Covid-19 menyebabkan perubahan yang  sangat  signifikan  dalam  tatanan  sosial  dan  penerapan  hukum  dalam Islam secara luas.
Hukum  dalam  Islam  adalah  sesuatu  yang  mengikat  dan  bersifat komprehensif. Artinya, banyak hal terkait ketika hendak memutuskan suatu hukum atau perkara seperti asas normatif, illat hukum dan maqasid al-syariah. Selain itu, penerapan hukum sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi yang meliputi  kehidupan  masyarakat  setempat.  Hukum  Islam  juga  memiliki  sifat dinamis dan fleksibel sehingga dibutuhkan keluwesan dan keluasan wawasan serta  nurani  dalam  mengeluarkan  suatu  pendapat  yang  memiliki  implikasi hukum.  Dengan demikian, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan semua  aspek  terkait  agar  hukum  yang  diterapkan  bisa  menjadi  solusi  bagi setiap orang.
Pada tatanan sosial terjadi perubahan yang sangat signifikan, khususnya pada  budaya  masyarakat  Indonesia  yang  hobi  kumpul.  Akan  tetapi,  tidak terjadi  perubahan  hukum  dalam  Islam  sebagaimana  pendapat  masyarakat umum,  akan  tetapi  penerapannya  yang  berubah.  Perubahan  yang  tampak sebagaimana  himbauan  MUI  adalah  penerapan  hukum  yang  telah  ada  pada masa  lampau  dengan  situasi  dan  kondisi  yang  sama  secara  substantif, walaupun bentuk dan nama yang berbeda. Jika sekarang ada wabah Covid-19, maka pada masa lampau dikenal penyakit Tha’un yang lebih menakutkan dan mematikan atau ketika terjadi cuaca ekstrim yang bisa membahayakan setiap orang. 1 Dengan  demikian,  tidak  ada  perubahan  hukum  walaupun  dalam praktiknya berbeda dengan menggunakan hukum lain yang telah dipraktikkan
1 Arwin Juli Rakhmadi, Kepustakaan Medik-Pandemik Di Dunia Islam (Cet. I; Medan: OIF UMSU, 2020), hlm. 11.
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
oleh  sahabat  dan  ulama  masa  lampau.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa hukum Islam bukan sesuatu yang kaku, melainkan aturan yang sangat fleksibel sesuai  situasi  dan  kondisi  dengan  mempertimbangkan  asas  mudarat  dan manfaatnya.
Perubahan  penerapan  hukum  Islam  dalam  masyarakat  terbagi  dalam dua kelompok, yakni pro dan kontra terhadap himbauan MUI. Kelompok pro dan mengikuti instruksi MUI cenderung lebih moderat dalam memahami dan mengamalkan  ajaran  agama  khususnya  pada  tataran  teknis  atau  kaifiyat dalam  beribadah  tanpa  merubah  dasar  dan  substansinya.  Kelompok  yang kontra dengan fatwa MUI menganggap bahwa himbauan MUI merubah ajaran syariat  dengan  instruksi  menjaga  jarak  dalam  salat,  bahkan  dianggap menjauhkan  hamba  dari  Tuhannya  karena  melarang  menunaikan  salat berjamaah di masjid.
Pada  dasarnya,  adanya  perbedaan  pemahaman  dalam  aplikasi  hukum Islam  adalah  sesuatu  yang  wajar.  Akan  tetapi,  perlu  diketahui  bahwa  satu bidang  ilmu  memiliki  kaitan  dengan  keilmuan  lainnya.  Praktik  ibadah  saat terjadi  wabah  tidak  sekedar  bicara  agama,  iman  dan  ibadah,  akan  tetapi memiliki  kaitan  dengan  kesehatan  dan  ketahanan  hidup  sebagai  salah  satu dari lima maqashid syari’ah. Dengan demikian harus melibatkan para dokter, ahli  kesehatan,  epidemilogi  sebagai  pakar  penyakit  yang  mewabah.
Sederhananya,  agamawan  dan  ahli  kesehatan  harus  bersinergi  dalam merumuskan mekanisme kehidupan baik pada tatanan sosial, muamalah dan ibadah sampai situasi kembali normal.
Hal  lain  yang  perlu  dipahami  adalah  sifat  hukum  itu  sendiri.  Hukum Islam bersifat universal dan dinamis, artinya pada situasi dan kondisi tertentu bisa  berubah.  Perubahan  yang  dimaksud  ialah  proses  dan  faktor  teknisnya, sedangkan  substansi  hukumnya  tetap.  Dalam  kaidah  fiqhi  dikenal  istilah la yunkar tagayyur al-ahkam bi tagayyur al-azman (tidak menutup kemungkinan perubahan hukum karena adanya perubahan zaman) 2 yang diperjelas dalam kitab  al-Wajiz  dengan al-ahkam  al-ijtihadiyah (perubahan  hukum  yang sifatnya  ijtihadi). 3 Perubahan  hukum  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh azman (waktu), tetapi juga amkinah (tempat) dan ahwal (situasi). 4 Hal lain yang bisa
2 Ahmad  bin  al-Syaikh  Muhammad  Al-Razzaq, Syarh  Al-Qawa’id  Al-Fiqhiyah (Cet.  II;
Suriah: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 227.
3 Muhammad  Shidqi  bin  Ahmad  bin  Muhammad  Ali  Burnu  Abu  al-Haris  Al-Gazi, Al- Wajiz Fi Idhah Qawa’id Al-Fiqh Al-Kulliah, Juz I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 27.
4 Rossa  Ilma  Silfiah,  “Fleksibilitas  Hukum  Islam  Di  Masa  Pandemi  Covid-19,”
Suloh:Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh 8,  no.  2  (2020):  74–90, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5188b1b2dfbd2/syarat-syarat-.
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
menyebabkan  perubahan  hukum  ada  adanya ‘illat hukum  yang  berbeda, demikian pula dengan tujuannya.
Beberapa penelitian tentang elastisitas hukum Islam dan penerapannya dengan  memperkenalkan  dua  istilah  yakni  fleksibilitas  hukum  Islam  dan dinamisasi  hukum  Islam.  Adapun  penelitian  yang  dimaksud  di  antaranya, Fleksibilitas  penerapan  syari’ah  (Misbahuddin,  Al-Fikr  2010),  Fleksibilitas hukum Islam di masa pandemi Covid-19 (Rossa Ilmiah Silfiah, Suloh 2020), Dinamisasi  penormaan  hukum  Islam  (Abd.  Somad,  Perspektif,  2010), Dinamisasi hukum Islam di Indonesia (Ahmad Mukri Aji, Mizan 2016). Dalam bentuk buku di antaranya, Fikih pandemi, beribadah di masa wabah (Faried F. Saenong dkk., 2020), dan Kepustakaan medis -pandemik di dunia (Arwin Juli Rakhmadi, 2020).
Semua penelitian yang disebutkan bersifat umum, yaitu menjelaskan tentang  mashadir  al-hukm,  maqashid  al-ahkam,  dasar  dan  metode  istinbat hukum  serta  menjelaskan  beberapa  macam  wabah  pada  masa  lampau,  lalu menjelaskan  perubahan  dalam  menerapkan  hukum-hukum  Islam.  Adapun yang  berbicara  tentang  fatwa  MUI  adalah  Fisher  Zulkarnain,  yakni  fatwa nomor  14  menyangkut  penyelenggaraan  ibadah  ketika  dilanda  wabah  dan nomor 17 tentang cara pelaksanaan salat bagi tenaga kesehatan yang memakai APD saat merawat pasien Covid-19. Sedangkan Arwin Juli Rahmadi berusaha menyajikan  rentetan  peristiwa  wabah  secara  sederhana  dengan  meringkas kitab-kitab  klasik  yang  membahas  tentang  wabah  mulai  dari  abad  1  hijriah sampai pada abad 14.
Adapun  dalam  penelitian  ini  fokus  pada  fatwa  MUI  yang  membahas mekanisme  penerapan  hukum  dalam  melaksanakan  ibadah  di  tengah menyebarnya  Covid-19.  Beberapa  ibadah  yang  dibincangkan,  seperti  salat jamaah, salat Jumat, salat ‘Id dan pelarangannya untuk sementara waktu serta proses  qurban  di  hari  raya  Idul  Adha,  tata  cara  salat  petugas  medis  yang menggunakan APD dan cara mensalati jenazah yang terpapar Covid-19. Jadi, penelitian ini membahas fatwa MUI yang berkaitan dengan perubahan dalam proses penerapan hukum ketika menunaikan ibadah secara keseluruhan. Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menganalisis  mekanisme  fatwa  MUI selama  pandemi  sekaligus  sebagai  kajian  informatif  tentang  mekanisme istinbath  hukum  MUI.  Demikian  pula  sistem  hukum  dalam  Islam  dan penerapannya  yang  fleksibel  serta  meminimalisir  perbedaan  paham  yang dapat menimbulkan ketegangan bahkan perselisihan di masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian  tentang  dinamisasi  hukum  Islam  bersifat  kualitatif berdasarkan fatwa yang dikeluarkan MUI selama pandemi. Fatwa MUI yang dijadikan  objek  penelitian  adalah  pembahasan  tentang  sistem  penerapan
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
hukum Islam selama terjadi wabah Covid-19. Dengan demikian penelitian ini fokus  pada  fatwa  MUI  tentang  perubahan  penerapan  hukum  dalam  Islam, khususnya yang berkaitan tentang ibadah.
Data yang diperoleh dari fatwa MUI disajikan secara deskriptif dengan menggunakan metode analisis konten. Sajian deskriptif dengan memaparkan fatwa  MUI  tentang  perubahan  hukum  dalam  praktik  ibadah  apa  adanya. Analisis  konten  yaitu  menganalisis  fatwa  yang  dikeluarkan  MUI,  mulai  dari metode  pengambilan  dalil,  perumusan  dan  proses  istimbat  hukum  sampai pada tahap penetapannya. Berdasarkan penelusuran, ada 6 fatwa MUI yang berkaitan dengan perubahan penerapan hukum dalam ibadah, di antaranya fatwa nomor 14, 17, 18, 28, 31 dan 36 yang dikeluarkan pada tahun 2020 . Selain itu, digunakan pula data bantu dari beberapa buku atau kitab dan jurnal yang memiliki kaitan bahasan dengan tema penelitian ini.
Dalam proses pengumpulan data digunakan analisis konten terhadap fatwa  MUI  tentang  penerapan  hukum  melaksanakan  ibadah  pada  masa pandemi.  Penerapan  hukum  yang  dimaksud  ialah  perubahan  aplikatif  dari situasi  normal  pada  situasi  abnormal  karena  adanya  pandemi.  Perubahan yang dimaksud seperti larangan salat Jum’at dan salat wajib di masjid, ketika dibolehkan  shalat  di  masjid  harus  menjaga  jarak,  proses  pengeluaran  dan pemanfaatan zakat, infak dan shadaqah serta proses pengurusan jenazah yang terpapar  Covid-19.  Ke  semua  fatwa  tersebut  disajikan  secara  deskriptif kemudian dianalisis.
Penelitian ini berlangsung selama bulan Agustus dan September ketika semua fatwa MUI yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sudah memadai selama satu tahun pada 2020. Pada tahun 2020 MUI mengeluarkan beberapa fatwa,  tujuh  di  antaranya  berkaitan  dengan  penerapan  hukum  dalam pelaksanaan ibadah. Dengan demikian fokus kajian ini adalah tujuh fatwa yang telah  dikeluarkan  MUI  tentang  tata  cara  pelaksanaan  ibadah  pada  masa pandemi.
Data tentang fatwa MUI mengenai penerapan hukum tentang tata cara pelaksanaan ibadah diklasifikasi secara tematis agar sistematis. Tematis yang dimaksud adalah memetakan atau mengelompokkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI berdasarkan tema. Jadi, jika ada tema yang sama dalam dua fatwa, maka akan digabung menjadi satu bahasan agar penelitian lebih simpel dan terarah.
Kemudian,  data  dianalisis  melalui  dua  tahapan,  yakni  deskripsi  dan interpretasi data. Deskripsi data dilakukan untuk menunjukkan tema, pola dan perubahan  penerapan  hukum  yang  difatwakan  oleh  MUI  selama  pandemi. Interpretasi data digunakan sebagai usaha untuk mengkaji, menganalisis dan menafsirkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  selama  pandemi.  Dari  dua
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
tahapan  analilsis  data  yang  dilakukan  akan  menjadi  pembanding  sekaligus penambah sehingga data yang disajikan lebih komprehensif.

## Hasil dan Diskusi

## Dinamisasi Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah
Ada dua istilah ketika berbicara tentang hukum Islam yakni syariat dan fiqih.  Syariat  adalah  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  melalui  Rasul- Nya, sifatnya tetap dan berlaku universal kewajiban salat, puasa pada bulan Ramadan, haji serta khitan bagi laki-laki. Fiqih adalah pemahaman atau hukum yang dihasilkan oleh para ulama atau fuqaha dengan mengkaji dalil dan segala hal yang terkait dengan istinbath hukum, sifatnya tentatif, relatif dan teknis seperti cara melakukan salat saat situasi normal dan tidak, cara wudu pada cuaca normal dan ekstrim. 5 Sederhananya syariat merupakan ketentuan pasti yang tetap dan fiqhi adalah hukum lanjutan dari syariat yang bisa berubah.
Syarat melakukan istinbat hukum harus memiliki pemahaman secara komprehensif  terhadap  al-Quran  hadis,  ushul  fiqh,  bahasa  Arab,  dan  ilmu logika dan jika berkaitan dengan keilmuan lain, maka harus konsultasi kepada yang ahlinya atau yang memiliki wewenang, seperti kesehatan, kehutanan dan lainnya. 6 Adapun  dalam  penerapannya  harus  mempertimbangkan  dua  hal yakni  mashlahah  dan  mafsadah  seperti  yang  digambarkan  pada  QS.  al- Baqarah/2:219  ketika  memutuskan  boleh  tidaknya  minum  khamar tergantung dari baik dan buruknya terlepas dari zat atau hukum asalnya.
Hukum dan penerapannya selalu mempertimbangkan mashlahah dan mafsadah-nya,  demikian  pula  situasi  dan  kondisi  yang  ada.    Dengan pertimbangan tersebut akan mempengaruhi penerapan hukum sehingga bisa berubah  atau  berbeda  dari  biasanya.  Perubahan  tersebut  disebut  dengan fleksibel yang dikenal fleksibilitas hukum Islam. Fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam dipraktikkan oleh Nabi saw., sahabat, tabi’in dan ulama Mazhab bahkan ulama di Indonesia.

## Dinamisasi Hukum Islam Masa Nabi saw.
Landasan  normatif  bahkan  penerapan  fleksibilitas  hukum  Islam tampak dalam perbincangan Nabi saw. terhadap beberapa orang yang datang bertanya kepadanya dengan pertanyaan sama, tetapi jawaban yang diberikan kepada mereka berbeda antara satu dan lainnya. Suatu hadis yang diriwayat
5 Winarno, “Dinamisasi Hukum Islam: Suatu Pendekatan Dalam Kerangka Metodologi Ushul  Fiqh,” Nurani 16,  no.  1  (2016):  99–116 http://jurnal  .radenfatah.ac.id/index.php/ Nurani/article/view/354.
6 Mardani, Hukum  Islam,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Di  Indonesia (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 74.
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
oleh Abu Dzar, Rusullah saw. keluar kemudian bertanya tahukah kamu amalan yang paling disukai Allah, seorang sahabat menjawab bahwa salat dan zakat dan  sahabat  lainnya  mengatakan  jihad.  Kemudian  Nabi  saw.  meneruskan bahwa  membenci  dan  mencintai  sesuatu  karena  Allah  adalah  yang  paling disukai-Nya. 7 Pada  riwayat  lain  disebutkan  bahwa  amalan  yang  paling  baik adalah memberi makan orang yang lapar, memberi salam kepada orang dan ketika orang lain merasa aman bahkan nyaman dari tutur kata dan tingkah laku yang ditampakkan. 8
Pada riwayat Sa’id al-Khudri dikatakan bahwa datang seseorang laki- laki bertanya kepadanya amalan apa yang paling afdal dalam Islam?. Nabi saw. menjawabnya dengan mengatakan jihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah swt., 9 berbakti  kepada  orang  tua. 10 Dalam  kitab  Musnad  Ahmad  juga diceritakan  seorang  pemuda  datang  menemui  nabi  dan  bertanya  tentang amalan  yang  paling  baik  dan  Nabi  saw.  menyebut  salat  tiga  kali,  kemudian melanjutkannya dengan kalimat jihad di jalan Allah swt. Selanjutnya, pemuda itu  mengatakan  bahwa  ia  masih  memiliki  orang  tua,  kemudian  Nabi  saw. mengatakan bawa berbakti kepada keduanya lebih baik. 11 Pada riwayat lain disebutkan  bahwa  salat  yang  dimaksud  adalah  salat  tepat  waktu 12 dan memaafkan orang lain walaupun memiliki kemampuan untuk membalas. 13
Dalam kitab Sahih yang dinukil oleh Bukhari dan Muslim melalui jalur ‘Aisyah juga disebutkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah swt. adalah yang  berkesinambungan  walaupun  sedikit. 14 Sedangkan  dalam  kitab  al- Mujalasah fi al-hadis hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas, ada beberapa amalan  yang  disukai  Allah  swt.  di  antaranya  berbagi  kebahagiaan  dengan sesama  muslim,  berusaha  menjalin  persahabatan,  melunasi  utang  saudara,
7 Abu  ’Abdullah  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Hanbal  bin  HIlal  bin  Asad  Al-Syaibani, Musnad Ahmad Bin Hanbal (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 229.
8 Muhammad bin Ismail Abu ’Abdullah Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz I (Cet. I; t.t.:
Dar Thauq wa al-Najah, 2002), hlm. 11.
9 Abu ’Abdullah Muhammad bin Ishaq  bin Yahya bin Mandah, Al-Iman Li Ibn Mandah , ed. ’Ali bin Muhammad bin Nashir Al-Faqihi, Juz I (Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th.), hlm. 401.
10 Abu Muhammad ’Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Misri, Al-Jami’ Fi Al-Hadis, Juz I (Cet. I; al-Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1995) , hlm. 21.
11 Al-Syaibani, Musnad Ahmad Bin Hanbal , hlm. 229.
12 Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz bin Ma’bad, Al-Ihsan Fi Taqrib Shahih Ibn Hibban, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988), hlm. 340.
13 Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khusraujirdi Al-Khurasani, Sya’b Al-Iman, Juz 10 (Cet. I; al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003), hlm. 547
14 Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari , Juz. I, hlm. 11.
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
mencegah  orang  lain  dari  kelaparan,  menahan  marah  dan  membantu menyelesaikan permasalahan sesama. 15
Nabi  saw.  juga  memfasilitasi  para  sahabat  dalam  sistem  fleksibilitas ketika  menerapkan  hukum.  Hal  tersebut  tampak  dari  beberapa  peristiwa tentang  perbedaan  para  sahabat  dalam  memahami  suatu  perkara  yang berimplikasi  hukum  dan  semuanya  diakomodir  oleh  nabi  Muhammad  saw. misalnya  ketika  Nabi  saw.  mengatakan  kepada  para  sahabatnya  agar melakukan salat ketika sampai di Bani Quraida, tetapi dalam aplikasinya para sahabat  berbeda  memahaminya.  Sebahagian  memahaminya  secara  leterlek sekaligus  sebagai  ‘azimah  sehingga  salatnya  dilaksanakan  sesuai  dengan bahasa verbal Nabi saw., sedangkan lainnya menunaikannya sebelum sampai karena khawatir tidak mendapati waktu salat. Demikian pula ketika Nabi saw. bertanya kepada Mu’adz tentang cara memutuskan suatu perkara dan dijawab dengan berpatokan pada al-Qur’an dan sunnah. Kalau tidak ditemukan pada keduanya, maka dengan ijtihad. 16
Berdasarkan  rentetan  riwayat  yang  disebutkan,  mulai  dari  ragam jawaban  dari  pertanyaan  yang  sama  dan  perbedaan  pendapat  di  antara sahabat yang semuanya dibenarkan oleh Nabi saw. menandakan bahwa ajaran yang  dicontohkan  sangat  dinamis.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam Islam bersifat dinamis serta mengakomodir perbedaan.

## Dinamisasi Hukum Islam Masa Sahabat.
Pada masa sahabat, khususnya khulafa al-rasyidin juga mempraktikkan hukum  yang  sangat  dinamis  sebagaimana  dicontohkan  oleh  nabi  saw.  Abu Bakar berbeda penerapannya dengan Nabi saw. saat memberikan sanksi bagi umat Islam yang meminum khamar. Masa nabi di Madinah ketika ada umat muslim yang minum khamar akan dijilid sampai nabi saw. mengucapkan kata henti,  sedangkan  Abu  Bakar  menentukan  jumlahnya  menjadi  40  kali berdasarkan hadis melalui jalur Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim walaupun pada jalur lain disebutkan untuk tidak menjilid lebih dari 10 kali. 17 Adapun pada masa Umar bin Khattab menambah jumlah dari yang ditetapkan
15 Abu Bakr Ahmad bin Marwan al-Dainuri Al-Maliki, Al-Mujalasah Wa Jawahir Al-’Ilm, Juz 8 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 277.
16 Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Mathir al-lakhami Al-Thabrani, Mu’jam Al-Kabir , ed. Hamdi bin Majid Al-Salafi, Juz 19 (Cet. II; al-Qahirah: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994), hlm. 79.
17 Muslim  bin  al-hajjaj  Abu  al-Hasan  al-Qusyairi  Al-Naisaburi, Shahih  Muslim ,  ed. Muhammad Fuad ’Abd Al-Baqi, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-’Arabi, t.th.), hlm 1331.
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
Abu  Bakar  menjadi  80  kali. 18 Demikian  perubahan-perubahan  yang  terjadi dari segi penerapan atau teknis dengan substansi yang tetap.
‘Umar  dikenal  sebagai  sahabat  yang  banyak  melakukan  terobosan dalam penerapan hukum Islam. Dalam perkara salat tarawih yang dilakukan Nabi saw. pada tahun kedua hijriah sebanyak tiga kali (malam 23, 25 dan 27) dan  tidak  melakukannya  lagi  di  masjid  setelahnya.  Sahabat  yang  telah menunggu  Nabi  saw.  untuk  melakukan  tarawih  berjamaah,  kemudian  salat masing-masing  karena  Nabi  saw.  tidak  datang.  Sepeninggal  Nabi  saw.  para sahabat melakukannya secara berkelompok dalam masjid yang sama. Ketika Umar menjadi khalifah, maka salat berkelompok tersebut disatukan sehingga membentuk  satu  jamaah  dengan  satu  imam  saja  sebagaimana  yang dipraktikkan sampai sekarang.
Fleksibilitas  Umar  dalam  menerapkan  hukum  juga  tampak  pada  dua kasus pencurian yang berbeda ketika memberikan keputusan. Samara sebagai aktor  kasus  pencurian  dihukum  dengan  sanksi  potong  tangan.  Sedangkan pada kasus lain, seperti seorang yang mencuri gandum atau dua orang pemuda mencuri  unta  tidak  di  sanksi  dengan  potong  tangan. 19 Dua  peristiwa  yang disajikan  terjadi  pada  kondisi  yang  berbeda.  Pertama,  pencurian  yang dilakukan pada kondisi normal dan niatnya memang ingin mencuri sehingga dihukum  potong  tangan.  Sedangkan  yang  kedua  tidak  dipotong  tangannya karena  pencurian  yang  dilakukan  dalam  kondisi  paceklik,  kelaparan  atau darurat  dan  niatnya  awalnya  sekedar  ingin  menyelamatkan  dari  kelaparan.
Dengan demikian, penerapan suatu hukum tidak hanya melihat normatifnya saja, tetapi harus melihat ‘illat hukum dan kondisi ketika peristiwa terjadi.

## Dinamisasi hukum Islam Masa Tabi’in
Tabi’in  adalah  masa  kelahiran  para  ulama  mazhab  sekaligus  sebagai mujtahid mutlak. Ada empat mazhab dalam Islam (sebenarnya banyak) yang dikenal  sekaligus  menjadi  bukti  nyata  tentang  sifat  fleksibel  dalam  hukum Islam.  Keempat  mazhab  memiliki  kecenderungan  masing-masing  dalam melakukan  instinbat  hukum  yang  semuanya  benar,  dibenarkan  serta disepakati oleh jumhur. Misalnya tentang mahar pernikahan, Syafi’i, Ahmad dan  Abu  Sauri  tidak  memberikan  batasan  minimal  dengan  syarat  memiliki harga atau nilai. Adapun Malik memerikan batasan minimal dengan 3 dirham, sedangkan Abu Hanifah membatasinya paling sedikit 10 dirham. 20 Perbedaan
18 Muslim bin al-hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi Al-Naisaburi, Shahih Muslim ,  Juz 3, hlm. 1331.
19 Ibn Qayyim Al-Jauziyah, I’lam Al-Muwaqqi’in ’an Rabb Al-’Alamin, Juz 4 (Beirut: Dar al-Jalal, t.th.), hlm. 373.
20 Ibn Rusyd Al-Hafid, Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid , ed. Farid ’Abd al- ’Azizi Al-Jindi, Juz 4 (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004), hlm. 198.
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research,
Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
tersebut  juga  mengakomodir  hadis  Nabi  saw.  yang  mengisahkan  seorang pemuda  yang  hanya  memiliki  cincin  besi  yang  akan  dijadikan  mahar  atau hafalan dari al-Qur’an. 21 Dengan demikian mahar yang akan dipersembahkan tergantung kemampuan setiap individu.
Fleksibilitas  hukum  dipraktikkan  oleh  Imam  Syafi’i  dalam  fatwanya yang dikenal dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid. Perubahan fatwa Syafi’i disebabkan  oleh  perpindahan  yang  dilakukan  dari  Bagdad  ke  Mesir  yang berbeda  secara  geografis,  karakter  masyarakat,  adat  serta  keilmuan masyarakat  sekitar. 22 contoh  perubahan  fatwa  Syafi’i  dari  sekian  fatwanya adalah seorang suami yang ingin melakukan talak kepada istrinya harus ada saksi dan ketika hendak ruju’ sebelum masa iddah habis harus menghadirkan saksi yang sama. Imam Syafi’i dengan fatwa lama dan barunya menandakan bahwa  hukum  dan  penerapannya  akan  berubah  sesuai  kondisi  dan  situasi yang ada atau fleksibel sekalipun substansinya tetap sama.
Adapun di Indonesia yang dikenal dengan keragamannya, mulai dari suku, bahasa bahkan agama. Ada lima agama yang diakui secara konstusional di  Indonesia,  seperti  Hindu,  Kristen,  Islam,  dan  Konghucu  yang  semuanya hidup  rukun  dalam  satu  negara  Indonesia.  Dalam  Islam  juga  memiliki keragaman,  mulai  dari  mazhab,  tarekat  dan  ormas-ormas  keislaman. Demikian pula aplikasi hukum bisa bermacam-macam seperti beberapa fatwa yang  dikeluarkan  MUI  tentang  hukum  dan  kaifiat  melakukan  ibadah  yang melibatkan banyak orang atau kontak fisik dengan orang lain.

## Fatwa MUI Pada Masa Pandemi: Suatu Tawaran Hukum
MUI  adalah  akronim  dari  majelis  ulama  Indonesia  yang  didirikan  pada tanggal 7 Rajab 1395 H/26 Juli 1975 di Jakarta. MUI didirikan oleh kumpulan ulama perwakilan setiap provinsi dan ulama dari ormas Islam, ulama atau tim rohani dari empat angkatan TNI dan POLRI serta cendekiawan perorangan. Ulama yang hadir pada musyawarah tersebut telah mewakili segala bidang, mulai dari aspek wilayah, ormas keagamaan, keamanan dan perorangan sehingga dapat memberikan sudut pandang  yang  komprehensif.  Dengan  terbentuknya  MUI  diharapkan  menjadi penghubung  antara  ulama, zu’ama ,  umara  dan  masyarakat  Indonesia  serta memberikan  pembelajaran,  khususnya  dalam  kajian  keagamaan  melalui  nasihat, ceramah  dan  fatwa  yang  dikeluarkan.  Adapun  ketua  umum  MUI  secara  periodik dapat dilihat pada tabel berikut,
21 Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari , Juz 6, hlm. 192.
22 Lahaji  dan  Nova  Efenty  Muhammad,  “Qaul  Qadim  Dan  Qaul  Jadid  Imam  Al-Syafi’i, Telaah Faktor Sosiologisnya,” Al-Mizan 11, no. 1 (2015).
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
Tabel 1. Nama-nama Ketua MUI
No Nama Ketua MUI Periode 1 Prof. Dr. Abdul Malik Karim Amrullah 1977-1981 2 KH. Syukri Gozhali 1981-1983 3 KH. Hasan Basri 1985-1998 4 Prof. KH. Ali Yafie 1998-2000 5 KH. Sahal Mahfudz 2000-2014 6 Prof. Dr. Din Syamsuddin 2014-2015 7 KH. Ma’ruf Amin 2015-2020 8 KH. Muftahul Achyar 2020- sekarang
Sumber: https://mui.or.id/sejarah-mui/
MUI adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam membincangkan masalah hukum sekaligus mengeluarkan fatwa. Fatwa yang dikeluarkan bersifat legal dengan metode dan proses istimbat hukumnya. Sekalipun demikian, fatwa yang dikeluarkan tidak  bersifat  mutlak  atau  masih  tentatif.  Tentatif  artinya  memberikan  pilihan kepada  masyarakat  untuk  mengikuti  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  atau  bisa menggunakan hukum yang berbeda dengan dalil dan metode pengambilan hukum yang  sesuai  dengan  kaidah istimbath hukum  serta  bisa dipertanggung  jawabkan.
Tetapi pada situasi dan kondisi tertentu, fatwa MUI bisa mengikat dan bersifat wajib ketika menyangkut kemaslahatan umum atau sesuatu yang bersifat darurat. Oleh karena  itu,  sebagai  warga  negara  Indonesia  seyogianya  mengikuti  fatwa  yang dikeluarkan oleh MUI, khususnya yang berkaitan dengan aspek keagamaan.
Selama  pandemi  Covid-19  MUI  telah  mengeluarkan  beberapa  fatwa,  6 diantaranya berkaitan dengan mekanisme penerapan hukum dalam melaksanakan ibadah, mulai dari salat hingga proses pengurusan jenazah muslim yang terpapar Covid-19.  Fatwa  yang  dikeluarkan  MUI  yang  bertalian  dengan  perubahan mekanisme pelaksanaan ibadah di antaranya fatwa nomor 14, 17, 18, 28, 31 dan 36 tahun 2020 sebagaimana telah disebutkan pada bagian metode penelitian. Adapun fatwa  yang  telah  disebutkan  akan  disajikan  berdasarkan  urutan  waktu  ketika difatwakan sebagai berikut:
Pertama ,  fatwa  nomor  14  tahun  2020  tentang  penyelenggaraan  ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2020 di Jakarta. 23 Dalam putusannya, MUI menetapkan 9 ketentuan, di antaranya 1. Setiap orang  harus  menjaga  kesehatan  dan  menjauhi  potensi  terpapar . 2.  Orang  yang terpapar Covid-19 agar melakukan isolasi mandiri, tidak diperkenankan salat Jumat dan menggantinya salat dzuhur. 3. Orang sehat yang belum diketahui kondisinya memiliki  dua  kemungkinan.  Jika  potensi  penularan  Covid  di  wilayahnya  sangat tinggi, maka tidak boleh salat Jumat. Sedangkan pada wilayah penularan rendah,
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
tetap menjalankan ibadahnya seperti biasa. 4. Dalam kondisi penyebaran Covid tidak terkendali, tidak boleh menyelenggarakan salat Jum’at di daerah tersebut. 5. Pada situasi terkendali, umat muslim wajib menunaikan salat juma’at dan ibadah wajib lainnya. 6. Fatwa yang dikeluarkan MUI sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menetapkan  kebijakan  dalam  menanggulangi  Covid.  7.  Mengurus  jenazah  covid harus  menjalankan  protokol  kesehatan,  khususnya  dalam  memandikan  dan mengafaninya sesuai syariat. 8. Tindakan yang menyebabkan kerugian, kepanikan dan menyebar hoax hukumnya haram. dan 9. Umat Islam dihimbau untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah swt.
Kedua , fatwa nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman kaifiat salat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri saat merawat dan menangani pasien Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2020. 24 Ada 11 keputusan yang dihasilkan pada fatwa ini di antaranya, 1. Tenaga medis muslim yang merawat pasien covid  dengan  memakai  APD  (alat  pelindung  diri)  wajib  menunaikan  salat  fardu sesuai  kemampuannya.  2.  Ketika  masih  mendapati  waktu  salat,  maka  wajib menunaikan, baik sebelum maupun sesudah kerja. 3. Ketika bertugas mulai sebelum dzuhur dan berfikir masih ada waktu Ashar ketika selasai, maka boleh melakukan jama’  ta’khir.  4.  Ketika  bertugas  mulai  sebelum  duhur  dan  berpikir  tidak  dapat melakukan salat ashar, maka boleh melakukan jama’ taqdim. 5. Ketika jam kerja meliputi dua salat yg bisa dijama’ (asar dan duhur serta isya dan magrib), maka bisa dijama’. 6. Ketika sedang tugas dan masih memiliki wudu, maka boleh salat ketika waktu  tiba  dalam  keadaan  menggunakan  APD.  7.  Dalam  situasi  yang  sulit  boleh bertayammum. 8. Dalam keadaan berhadas dan tidak bisa bersuci, tetap boleh salat. 9. Saat APD terkena najis dan tidak mungkin dilepas, tetap boleh menunaikan salat tetapi  wajib  mengulanginya  ketika  tugasnya  selesai.  10.  Penanggung  jawab kesehatan  wajib  mengatur  shif  bagi  tenaga  medis  muslim  dengan  pertimbangan waktu salat. 11. Fatwa ini dijadikan pedoman bagi tenaga medis dalam menunaikan salat.
Ketiga , fatwa nomor 18 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terkena virus corona pada tanggal 27 Maret 2020 di Jakarta. 25 Fatwa nomor 18 tahun 2020 memiliki 6 muatan dengan beberapa rincian, di antaranya 1. Mempertegas fatwa  nomo14  tahun  2020.,  2.  Muslim  yang  meninggal  disebabkan  Covid-19 termasuk  kategori syahid  akhirat dan  haknya  wajib  dipenuhi.,  3.  Pedoman memandikan  jenazah  yang  kena  Covid-19.,  4.  Pedoman  mengafani  jenazah  yang terkena Covid-19., 5. Pedoman untuk menyalatkan jenazah yang terjangkit Covid-19., 6. Pedoman ketika hendak menguburkan jenazah yang terkena Covid-19.
24 Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020.
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
Keempat , fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan salat  Idul  Fitri  saat  pandemi  Covid-19. 26 Pada  fatwa  ini  ada  dua  poin  yang dikeluarkan  oleh  MUI,  yakni  ketentuan  hukum  dan  panduan.  Ketentuan  ada  tiga pembahasan, 1. Hukum salat Idul Fitri secara umum dan mengumandangkan takbir., 2. Hukum pelaksanaan salat Idul Fitri pada daerah covid di antaranya, boleh salat Idul fitri  berjamaah  di  Masjid  dan  tanah  lapang  ketika  angka  Covid-19  menunjukkan penurunan  berdasarkan  pendapat  ahli  pada  daerah  tersebut,  Idul  Fitri  boleh dilaksanakan di rumah bersama keluarga atau sendiri, khususnya ketika Covid-19 belum  terkendali,  salat  Idul  Fitri  di  Masjid  atau  di  rumah  tetap  melaksanakan protokol  kesehatan.,  3.    Ketentuan  salat  ‘Id  di  rumah  di  antaranya,  dilaksanakan dengan berjamaah dengan ketentuan 4 orang dan jika kurang dari empat atau tidak ada yang bisa membacakan khotbah, maka boleh melakukan salat Idul Fitri tanpa khitbah. Kemudian panduan  salat Idul Fitri berjamaah, Khutbah dan melakukan takbir  pada  malamnya  dan  anjuran  untuk  melakukan  sunnah  Idul  Fitri  seperti mandi,  potong  kuku,  memakai  pakaian  terbaik  dan  wewangian,  makan  sebelum salat, mengumandangkan takbir melewati jalan berbeda antara pergi dan pulang dan saling mengucapkan salam dan selamat.
Kelima , fatwa nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan salat Jum’at dan  salat jamaah untuk mencegah penularan wabah Covid-19 pada tanggal 04 juni 2020  di Jakarta. 27 Ada tiga garis besar yang difatwakan MUI pada bagian ini, yakni perenggangan  saf  saat  salat  berjamaah,  pelaksanaan  salat  jum’at  dan  memakai masker saat salat. Meluruskan dan merapatkan saf saat salat merupakan bagian dari kesempurnaan salat dan ketika terjadi wabah Covid-19 boleh merenggangkannya untuk  mencegah  penularannya.  Pelaksanaan  salat  Jum’at  juga  merenggangkan safnya  sebagai  bentuk  pencegahan  terhadap  penularan  Covid  dan  jika  jumlah jamaah  melebih  kapasitas  yang  ditentukan,  maka  boleh  melakukannya  dengan bergelombang, tetapi kalau masih over kapasitas atau tidak tertampung sama sekali, ada dua solusi yakni mencari tempat atau masjid lain atau menggantinya dengan salat dzuhur. Menggunakan masker pada sat salat hukumnya makruh kecuali ada hajat syar’iyyah sebagai illat hukumnya akan menjadi boleh.
Keenam, fatwa nomor 36 tentang salat Idul Idha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 06 juli 2020 di Jakarta. 28 Pada fatwa ini ada 7 keputusan yang dikeluarkan oleh MUI di antaranya, 1. Hukum salat Idul Adha adalah sunnah muaqqadah, 2. Tata cara salat Idul Adha saat pandemi mengikuti fatwa nomor 14, 26 dan 31 tahun 2020, 3. Hukum ibadah kurban adalah
26 Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020.
27 Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020.
28 Fatwa MUI Nomor 38 Tahun 2020.
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
sunnah muaqqadah, 4. Ibadah tidak dapat diganti dengan uang atau barang jenis lainnya karena akan berubah menjadi sedekah, 5. Kurban bisa dilakukan dengan cara taukil, yakni  menyerahkan  uang  untuk  dibelikan  hewan  sampai  membagikan dagingnya,  6.  Proses  penyembelihan  harus  mengikuti  protokol  kesehatan,  7. Pemerintah memberikan fasilitas atau memfasilitasi penyembelihan hewan kurban agar dapat dilakukan sesuai protokol kesehatan.
Sederhananya,  fatwa  MUI  yang  berkaitan  dengan  perubahan  mekanisme dalam praktik ibadah secara umum dapat dilihat pada tabel berikut,
Tabel  2.  Fatwa  MUI  tentang  mekanisme  pelaksanaan  ibadah  pada  masa pandemi covid-19

## Analisis Terhadap Fatwa MUI Metode Istinbat hukum MUI
Dalam organisasi MUI ada bagian komisi fatwa yang membidangi tentang agama dan segala yang berkaitan dengan hukum. Komisi fatwa bertanggung jawab untuk memberikan solusi hukum kepada masyarakat jika terjadi kekaburan hukum atau karena adanya situasi dan kondisi tidak normal sehingga hukum yang biasa digunakan memerlukan penyesuaian sesuai dengan keadaan yang ada. Keputusan MUI  memiliki legasi bahkan  pada  keadaan  tertentu  bisa  menjadi  hukum  yang mengikat.  Sekalipun  demikian,  sifat  dasarnya  adalah  tentatif  dan  tidak  menutup
No Tema Fatwa Nomor Fatwa Waktu Berlaku 1  Penyelenggaraan  ibadah  dalam  situasi terjadi wabah Covid-19 14 Tahun 2020 16 /03/2020 2  Pedoman  kaifiat  salat  bagi  tenaga kesehatan  yang  memakai  alat  pelindung diri saat menangani pasien Covid-19. 17 tahun 2020 26/03/2020 3  Pedoman  pengurusan  jenazah  muslim yang terinfeksi Covid-19 18 tahun 2020 27/03/2020 4  Panduan kaifiat takbir dan shalat idul fitri saat pandemi Covid-19. 28 tahun 2020 13/05/2020 5  Penyelenggaraan shalat jumat dan jamaah untuk mencegah penularan wabah Covid- 19 31 tahun 2020 04/06/2020 6  Shalat  idul  adha  dan  penyembelihan hewan kurban saat wabah Covid-19. Tujuh fatwa  tersebut  tentang  proses  perubahan dalam  penerapan  hukum  pada  aspek ibadah  seperti  tata  cara  pelaksanaan shalat,  pemanfaatan  zakat,  infak  dan sedekah  serta  pedoman  pengurusan jenazah umat Islam yang positif Covid-19 36 tahun 2020 06/07/2020
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research,
Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
kemungkinan  ada  yang  berbeda  pandangan  dengan  MUI,  bahkan  dalam  komisi fatwa MUI sekalipun ada perbedaan seperti yang terdapat fatwa nomor 31 tahun 2020 pada ketentuan hukum bagian B nomor 4.
Ada  beberapa  unsur  dalam  penetapan  Fatwa  MUI  di  antaranya, mempertimbangkan  ( menimbang )  segala  hal  yang  terkait  seperti  menjelaskan nama, hukum asal dan keadaan yang ada. Kemudian ( mengingat ) menyajikan dalil yang  terkait,  mulai  ayat-ayat  al-Qur’an,  hadis  Nabi  saw.,  atsar  sahabat,  kaidah ushuliyyah dan fiqhiyyah . Setelah itu, memperhatikan pendapat para ulama tentang perkara  yang  akan  difatwakan  dan  menetapkannya.  Dalam  penetapan  MUI  ada beberapa  ketentuan  seperti  ketentuan  umum,  ketentuan  hukum  sebagai  hasil sekaligus inti dari dari fatwa yang ditetapkan dan terkadang diiringi dengan kaifiat pelaksanaan jika belum ada pedomannya atau terjadi perubahan serta dibutuhkan, rekomendasi jika diperlukan dan ketentuan penutup.
Dalam paparannya, MUI menyajikan sumber-sumber hukum terlebih dahulu seperti al-Qur’an, hadis dan beberapa kaidah ushul dan fikih dengan memperhatikan pendapat para ulama yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Setelah menyajikan semua  dalil  dalam  proses  menentukan  hukum,  lalu  dipaparkan  hukum  asal  dan pelaksanaannya  secara  normal  (ketentuan  umum),  kemudian  disusul  dengan beberapa  perubahan  seperti  hukum  dan  tata  cara  pelaksanaannya  (ketentuan hukum).  Dengan  demikian,  usaha  yang  dilakukan  oleh  Majlis  Fatwa  MUI  tidak merubah hukum secara substantif, tetapi condong pada faktor teknis.

## Fatwa MUI, Solusi Beribadah Pada Masa Pandemi
Fatwa MUI dengan nomor surat 14 dan 31 tahun 2020 tentang mekanisme menunaikan  ibadah  pada  masa  pandemi  yang  mengedepankan  kesehatan  dan keselamatan jiwa dengan menjauhkan diri dari kerumunan, bahkan himbauan untuk tidak melakukan salat jamaah bahkan salat jum’at pada wilayah yang masih tinggi penyebaran penyakitnya. Kalaupun dibolehkan salat jamaah harus menjaga jarak dan pakai masker. Sepintas lalu, fatwa MUI dianggap sesuatu yang ‘aneh’ karena melarang umat Islam menunaikan salat berjamaah di masjid, bahkan salat jum’at sekaligus.  Banyak  masyarakat  bahkan  ustadz  yang  menganggap  bahwa  fatwa tersebut menjadikan setiap hamba jauh dari Tuhan sekaligus menyebabkan orang berdosa karena tidak melakukan salat jum’at serta menghilangkan banyak sunnah Nabi  saw.  Selain  itu,  fatwa  MUI  dianggap  menyalahi  ajaran  agama  serta  tidak memiliki dalil. Oleh karena itu, tampak banyak perdebatan di masyarakat yang tidak jarang  berujung  pada  gesekan  fisik  antar  orang,  golongan  atau  sebahagian masyarakat dengan pemerintah yang menindak lanjuti fatwa MUI.
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
Pada  dasarnya,  fatwa  pelarangan  salat  jamaah  dan  salat  Jumat  adalah keputusan hukum yang pernah terjadi hampir setiap abad setelah periode kenabian karena adanya wabah sebagaimana disebutkan oleh Arwin, 29 bahkan setiap saat bisa terjadi jika ada kondisi atau peristiwa dengan substansi yang sama seperti badai, banjir atau terjadi suatu kekacauan. Fatwa yang dikeluarkan juga berdasarkan ‘al- Qur’an dan hadis, seperti larangan untuk menjerumuskan diri kepada hal-hal yang bisa  mengancam  keselamatan  diri  (QS.  al-Baqarah/2:195).  Dalam  riwayat  juga disebutkan  agar  tidak  bercampur  antara  orang  sakit  dengan  sehat  supaya  tidak menular  dan  menyebar. 30 Oleh  karena  itu,  al-Syatibi  dalam  pengantar  kitabnya menghimbau  agar  dalam  menghadapi  setiap  persoalan  dengan  meminimalisir mudarat .  Jika mudarat dan maslahah ada  pada  satu  perkara,  maka  menghindari mudarat lebih utama daripada mengambil maslahah. 31
Dari bahasan sebelumnya, nampak jelas bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI tentang  pelaksanaan  salat  jamaah  di  masa  pandemi  adalah  untuk  kemaslahatan masyarakat dan tidak menghilangkan substansi ajaran agama dalam aspek ibadah. Salat  jamaah  bersifat sunnah  muaqqad, sedangkan  menjaga  keselamatan  jiwa hukumnya wajib. Oleh karena itu, harus mendahulukan yang wajib daripada sunnah. Adapun salat Jum’at hukumnya wajib, sama dengan menjaga keselamatan jiwa. Akan tetapi,  pelaksanaan  salat  Jum’at  memiliki rukhsah jika  situasi  dan  kondisi  tidak memungkinkan dan diganti dengan salat dzuhur. Dengan demikian, mendahulukan wajib  daripada  sunnah  merupakan  suatu  keharusan  hukum,  dan  jika  keduanya memiliki status wajib maka hindari yang akan menimbulkan mudarat yang lebih.
Fatwa nomor 17 tahun 2020 tentang kaifiat menunaikan salat bagi tenaga kesehatan yang menggunakan APD dan nomor 18 tentang pengurusan jenazah covid yang  beragama  Islam.  Fatwa  No  17  dan  18  membincang  tentang  mekanisme pelaksanaan  ibadah  salat  bagi  tenaga  medis  yang  menjaga  pasien  covid-19  serta mengurus jenazahnya. Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan MUI, para tenaga medis tetap menunaikan salat lima waktu sebagai kewajiban umat Islam dengan beberapa  keringanan,  misalnya  dengan  jama’ taqdim atau ta’khir tanpa  perlu membuka APD yang digunakan. Keringanan yang diberikan sesuai dengan semangat keberagamaan  yang  memberikan  kemudahan  dan  pengecualian  pada  kondisi tertentu  seperti  yang  termaktub  pada  QS.  al-Baqarah/2:185,  195  dan  QS.  al- Hajj/22:78. Fatwa no 17 bagian 8 sesuatu yang tidak lumrah karena membolehkan para petugas medis melakukan salat dalam keadaan najis dan wajib mengulanginya ketika telah selesai melaksanakan tugasnya. Seharusnya, tidak perlu melakukan salat
29 Arwin Juli Rakhmadi, Kepustakaan Medik-Pandemik Di Dunia Islam , hlm.11.
30 Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari , Juz I, hlm. 138.
31 Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami Al-Syathibi, Al-Muwafaqat (t.t.: Dar Ibn ’Affan, 1997), hlm. 300.
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
pada saat itu, cukup dengan salat qada (salat di luar waktu) dari pada melakukan salat i’adah (Mengulang salat).
Melakukan qada dari pada i’adah ketika pakaian dalam keadaan najis dan dalam  kondisi  menjalankan  tugas  kemanusiaan  merawat  pasien  covid-19 merupakan pilihan terbaik jika tidak bisa melakukan jama’ . Di antara alasan yang bisa diterima ialah menghemat waktu dan tenaga serta melakukan kontrol penuh terhadap  pasien.  Adapun  alasan  untuk  menghormati  waktu  maka  cukup  dengan meniatkan dalam hati untuk menunaikan salat wajib.
Fatwa nomor 18 melegitimasi pengurusan jenazah yang terpapar Covid -19 sesuai  protokol  kesehatan  dengan  tidak  menghilangkan  aspek  syariatnya.  Bagi seorang muslim meninggal dengan indikasi covid-19 tetap dimandikan oleh petugas medis  didampingi  oleh  orang  yang  memahami  tata  cara  memandikan  mayat. Selanjutnya, dilakukan salat jenazah dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, salat jenazah yang biasa dilakukan di masjid dengan ramai, dibatasi pada ruangan  dan  jamaah  tertentu.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  pertimbangan kemaslahatan  bersama.  Pada  bagian  ini  MUI  menggunakan  beberapa  kaidah,  di antaranya  mencegah mudarat didahulukan  dari  pada  mengambil maslahat dan menjaga orang hidup, menjaga jiwanya lebih utama dari pada menghormati orang mati.
Kaidah  sekaligus  alasan  yang  digunakan  oleh  MUI  bukan  dalam  rangka membedakan status orang hidup dengan yang mati. Manusia pada dasarnya sama di hadapan  Tuhan  dan  harus  dihormati  serta  diperlakukan  manusiawi  baik  dalam keadaan hidup maupun mati. 32 Adapun posisi MUI pada perkara ini adalah harus memilih,  menjaga  keselamatan  jiwa  bagi  yang  masih  hidup  tanpa  mengurangi penghormatan kepada jenazah yang terkena virus Covid-19. Dengan demikian, fatwa MUI tetap memosisikan manusia sama antara yang hidup dan mati dengan cara yang berbeda. Sekalipun demikian, tetap ada skala prioritas dalam penanganan perkara yang bisa berakibat fatal.
Fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan salat Idul Fitri  saat  pandemi  Covid-19.  Fatwa  yang  disajikan  pada  bagian  ini  mirip  dengan putusan  pelaksanaan  salat  berjamaah  lainnya,  yakni  menginstruksikan  agar dilakukan di rumah bagi daerah rawan penyebaran Covid-19 bahkan bisa dilakukan secara sendiri sebagaimana fatwa MUI nomor 28 pada ketentuan hukum nomor 2. Berdasarkan dalil dan kaidah fiqih yang dicantumkan, MUI tetap berpatokan pada kaidah ‘mendahulukan pencegahan mudarat daripada memperoleh maslahat’. Oleh
32 Kamal al-Din Muhammad bin ’Abd al-Wahid Al-Siwasi, Fath Al-Qadir, Juz 2 (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 142.
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
karena itu, salat Idul Fitri jamaah di rumah lebih dianjurkan daripada di Masjid atau tanah lapang yang bisa menimbulkan kerumunan sekaligus sebab penyebaran virus.
Jika dilihat dari hierarki hukum, maka menjaga kesehatan dan keselamatan lebih utama dari salat ‘Id berjamaah di Masjid. Menjaga kesehatan dan keselamatan adalah  wajib,  sementara  salat  ‘Id  sunnah  muakkad.  Pelarangan  sementara menunaikan salat ‘Id di Masjid atau tanah lapang tidak berarti melarang salatnya, melainkan membatasi jamaah karena jumlahnya lebih banyak daripada salat Jumat ditambah kehadiran kaum perempuan. Pelaksanaannya dialihkan dari masjid atau tanah  lapang  ke  rumah  masing-masing  bersama  keluarga. 33 Jadi,  pada  dasarnya tidak ada pelarangan salat ‘Id, hanya mekanismenya yang dimodifikasi karena faktor darurat.
Fatwa nomor 36 tentang salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 06 Juli 2020 di Jakarta. Fatwa tentang  mekanisme  pelaksanaan  salat  Idul  Adha  sama  dengan  fatwa  nomor  28, hanya saja fatwa nomor 36 ditambah dengan pedoman melakukan proses qurban pada masa pandemi. Fatwa tentang qurban tidak memiliki perubahan signifikan, sekedar menindak lanjuti instruksi pemerintah tentang protokol kesehatan mulai dari persiapan, pemotongan hewan sampai tahap distribusi.
Enam fatwa yang dikeluarkan MUI tentang mekanisme pelaksanaan ibadah pada  masa  pandemi  konsisten  menggunakan  QS.  al-Baqarah/2:185  bahwa  Allah tidak menginginkan kesusahan terhadap hambanya, sebaliknya Dia menghendaki kemudahan. QS. al-Baqarah/2:195 agar tidak menjerumuskan diri pada kebinasaan, QS.  al-Hadid/57:22-23  yang  menginformasikan  bahwa  segala  musibah  yang menimpah  manusia  telah  tercatat  di lauh  mahfudz sebagai  bentuk  doktrinasi keyakinan,  oleh  karena  itu  di  setiap  musibah  dianjurkan  untuk  mengucapkan kalimat inna lillah wa inna ilaih raji’un, dan mengintruksikan untuk meningkatkan ketakwaan maksimun sesuai kemampuan masing-masing sebagaimana termaktub pada QS. al-Tagabun/64:16.
Adapun kaidah fikih yang konsisten digunakan ada empat, di antaranya la darar wa la dirar (tidak boleh membahayakan diri dan orang lain) , dar’ al-mafasid muqaddam  ‘ala  jalb  al-masalih (mencegah  kemudaratan  lebih  utama  dari memperoleh kemaslahatan) , al-masyaqqah tajlib al-taisir (kesulitan menyebabkan adanya kemudahan) , dan tasharruf al-imam’ala al-ra’iyah manuth bi al-mashlahah
(kebijakan  pemimpin  harus  mengikuti  kemaslahatan) . Semua  kaidah  tersebut berlandaskan  kemaslahatan,  baik  personal,  kelompok  ataupun  universal.  Dengan
33 Faried  F.  Saenong,  dkk., Fikih  Pandemi,  Beribadah  Di  Masa  Wabah (Jakarta:  Nuo Publishing, 2020), hlm. 15-16.
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
demikian,  kemaslahatan  umum  menjadi  acuan  MUI  dalam  menetapkan  fatwa selaras dengan semangat maqashid al-sayriah. Oleh karena itu, mengikuti fatwa yang keluarkan MUI berarti ikut serta menjaga dan menciptakan kemaslahatan bersama.

## Kesimpulan
Fatwa  yang  dikeluarkan  MUI  tentang  pedoman  melakukan  ritual ibadah pada masa pandemi merupakan solusi keummatan yang perlu diikuti. Sekalipun demikian, fatwa tersebut tidak mengikat sepenuhnya, karena dalam komisi  fatwa  di  MUI  juga  terjadi  perdebatan  dan  perbedaan  antar  sesama komisi fatwa. Sekalipun demikian, fatwa MUI patut diperhatikan dan diikuti karena  dalam  melakukan istinbat hukum  sesuai  dengan  kaidah  yang ditetapkan  para  ulama  terdahulu  dengan  mengedepankan  aspek  maslahah serta  pertimbangan maqhasid  al-syariah .  Dalam  putusannya,  MUI  selalu menyajikan  dalil,  kaidah  dan  pendapat  ulama  sebagai  pegangan  dan  acuan dalam membuat aturan atau pedoman melaksanakan ibadah, khususnya pada masa  pandemi.  Sederhananya,  fatwa  yang  dikeluarkan  MUI  menjadi  solusi bagi seluruh umat beragama, khususnya Islam dalam menjalankan ibadahnya masing-masing.
Peneliti selanjutnya perlu melanjutkan dengan mengkaji kualitas hadis yang dijadikan dalil dan cara mengutip pendapat para ulama yang dijadikan rujukan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  penelitian  tentang  fatwa  MUI  lebih komprehensif, khususnya tentang ibadah.

## Daftar Pustaka
Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu ’Abdullah. Shahih Al-Bukhari . 1st ed. t.t.: Dar Thauq wa al-Najah, 2002.
Al-Gazi, Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Ali Burnu Abu al-Haris. Al- Wajiz Fi Qawa’id Al-Fiqh Al-Kulliah . IV. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
Al-Hafid, Ibn Rusyd. Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid . Edited by Farid ’Abd al-’Azizi Al-Jindi. al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004.
Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. I’lam Al-Muwaqqi’in ’an Rabb Al-’Alamin . Beirut: Dar al-Jalal,
n.d.
Al-Khurasani, Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khusraujirdi. Sya’b Al-Iman . 1st ed. al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003.
Al-Maliki, Abu Bakr Ahmad bin Marwan al-Dainuri. Al-Mujalasah Wa Jawahir Al-’Ilm . Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998.
Al-Misri, Abu Muhammad ’Abdullah bin Wahab bin Muslim. Al-Jami’ Fi Al-Hadis . 1st ed. al-Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1995.
Al-Naisaburi, Muslim bin al-hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. Shahih Muslim . Edited by Muhammad Fuad ’Abd Al-Baqi. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-’Arabi, n.d.
Abdul Mutakabbir & Rukman AR Said / Palita: Journal of Social Religion Research,
Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.171-190
Al-Razzaq, Ahmad bin al-Syaikh Muhammad. Syarh Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah . 2nd ed. Suriah: Dar al-Qalam, 1989.
Al-Siwasi, Kamal al-Din Muhammad bin ’Abd al-Wahid. Fath Al-Qadir . t.tp.: Dar al- Fikr, n.d.
Al-Syaibani, Abu ’Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin HIlal bin Asad. MUsnad Ahmad Bin Hanbal . 1st ed. t.t.: Muassasah al-Risalah, 2001.
Al-Syathibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami. Al-Muwafaqat . t.t.: Dar Ibn ’Affan, 1997.
Al-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Mathir al-lakhami. Mu’jam Al-Kabir . Edited by Hamdi bin Majid Al-Salafi. 2nd ed. al-Qahirah: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994.
Faried F. Saenong, Cucu Nurhayati, Rosita Tandos, Naif Abdan, Syahrullah Iskandar, Amiruddin Kuba, Zainal Abidin, A. Muid Nawawi, Mulyono Lodji, Mas’ud Halimin, Hamka Hasan, Saefuddin Zuhri, Hasanuddin. Fikih Pandemi, Beribadah Di Masa Wabah . Jakarta: Nuo Publishing, 2020.
Ibn Ma’bad, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz . Al-Ihsan Fi Taqrib Shahih Ibn Hibban . 1st ed. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988.
Mandah, Abu ’Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin. Al-Iman Li Ibn Mandah . Edited by ’Ali bin Muhammad bin Nashir Al-Faqihi. 2nd ed. Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.
Mardani. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Muhammad, Lahaji dan Nova Efenty. “Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Imam Al-Syafi’i, Telaah Faktor Sosiologisnya.” Al-Mizan 11, no. 1 (2015).
MUI. “Fatwa MUI,” 2020.
Qal’aji, Muhammad Ruwal. Mausu’ah Fiqh ’Umar Bin Khaththab . Kuwait: Maktabah al-Falah, n.d.
Rakhmadi, Arwin Juli. Kepustakaan Medik-Pandemik Di Dunia Islam . 1st ed. Medan: OIF UMSU, 2020.
Silfiah,  Rossa  Ilma.  “Fleksibilitas  Hukum  Islam  Di  Masa  Pandemi  Covid-19.” Suloh:Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh 8,  no.  2  (2020):  74–90. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5188b1b2dfbd2/syara t-syarat-.
Winarno. “Dinamisasi Hukum Islam: Suatu Pendekatan Dalam Kerangka Metodologi Ushul Fiqh.” Nurani 16, no. 1 (2016): 99–116 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/354.