## KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

## DALAM INTERNAL AUDITOR BANK SYARIAH

## Try Subakti dan Nurhidayah Marsono

## Dosen IAIN Madura
Try.subakti@gmail.co dan nurhidayah.marsono@gmail.com

## Abstrak:
Sejarah pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari adanya keinginan  untuk  mengembangkan  perbankan  nasional  sekaligus  untuk  menanggulangi kejahatan perbankan yang menyertainya. Pengawasan bank melalui audit terhadap bank pemerintah dilakukan berlapis-lapis oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP), badan pemeriksa keuangan (BPK), kantor akuntan publik termasuk oleh bank Indonesia sendiri, dewan pengawas syariah untuk bank Islam.
Kata Kunci: Kedudukan, pengawas, auditor, bank syariah

## Abstrack:
The history of banking regulation and supervision in Indonesia cannot be separated from the desire to  develop  national banking  as well as to  tackle the accompanying  banking crimes.  Bank  supervision  through  audits  of  state  banks  is  carried  out  in  layers  by  the financial and development supervisory board (BPKP), the financial audit body (BPK), public accounting offices including by the Indonesian bank itself, the sharia supervisory board for Islamic banks.

## Keywords: Position, Supervisor, Auditor, Islamic Bank

## Pendahuluan
Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perbankan syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di bank syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan  semua  produk  dan  prosedur  bank  syariah  sesuai  dengan  prinsip  syariah. Karena  pentingnya  peran  DPS  tersebut,  maka  dua  Undang-Undang  di  Indonesia mencantumkan  keharusan  adanya  DPS  tersebut  di  perusahaan  syariah  dan  lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan  bank  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  keyakinan  dari  setiap  orang  yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. 1
1 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , cet. ke- 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 163.
Keberadaan DPS dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dalam PBI yang terkait dengan lembaga keuangan syariah. Jadi secara yuridis, DPS di lembaga perbankan syariah menduduki posisi yang kuat karena keberadaannya sangat penting dan strategis. DPS merupakan suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. 2
Perbankan syariah harus ada yang mengawasi dan memperhatikan semua unit usaha perbankan syariah. Oleh karena itu disetiap bank syariah mempunyai komite audit dan dewan  pengawas  syariah  untuk  menilai  kepatuhan  karyawan  bank  syariah  terhadap kebijaksanaan,  prosedur,  dan  peraturan-peraturan  yang  dibuat  bank  syariah  tersebut. Dengan adanya komite audit dan dewan pengawas syariah di tiap-tiap bank syariah maka proses atau kegiatan perbankan yang mereka lakukan akan terawasi dan terkontrol dengan baik sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada.

## Pengertian Auditing
Auditing berasal  dari  bahasa  latin,  yaitu  “ audire ”  yang  berarti  mendengar  atau memperhatikan. Mendengar  dalam  hal  ini  adalah  memperhatikan  dan  mengamati pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan penanggung jawab keuangan, dalam hal ini  manajemen  perusahaan. Pada  perkembangan  terakhir  sesuai  dengan  perkembangan dunia usaha, pendengar tersebut dikenal dengan auditor atau pemeriksa. Sedangkan tugas yang diemban oleh  auditor tersebut  disebut dengan “auditing”. Auditing adalah  suatu proses  dengan  apa  seseorang  yang  mampu  dan  independen  dapat  menghimpun  dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. 3
Terdapat tiga sasaran pokok pemeriksaan yaitu:
1. Pemeriksaan atas pengawasan intern. Dalam hal ini pengawasan intern meliputi pengawasan akuntansi dan pengawasan administrasi.
2. Pemeriksaan  atas  catatan  keuangan.  Catatan  keuangan  meliputi  catatan  yang memuat satuan uang seperti faktur pembelian, faktur penjualan, bukti penerimaan uang, daftar gaji, buku harian, buku besar, buku tambahan dan lain sebagainya.
3. Pemeriksaan atas catatan lain. Catatan lain meliputi seluruh catatan diluar catatan keuangan seperti anggaran dasar, notulen rapat, data statistik dan sebagainya.
Pemeriksaan bertujuan memberikan gambaran tentang kesesuaian yang diperiksa berupa  kegiatan,  data  atau  bukti  dengan  kriteria  yang  ditentukan  oleh  orang  yang mempunyai  keahlian  yang  bebas  untuk  memberikan  kesimpulannya  melalui  alat komunikasi  yang dituangkan dalam bentuk  laporan. Secara umum, tujuan pemeriksaan yang  dilakukan  auditor  adalah  untuk  meningkatkan  kepercayaan  ( credibility )  daftar keuangan yang disajikan manajemen, dengan memberikan pendapat mengenai kelayakan dari daftar keuangan yang disajikan tersebut.

## Jenis Audit, Teknik Audit, dan Hal-hal Khusus dalam Pemeriksaan
Audit  keuangan  dan  audit  operasi  juga  dilaksanakan  dalam  pemeriksaan  yang dilakukan oleh auditor untuk bank syariah. Khusus untuk pengujian kepatuhan, disamping peraturan-peraturan (internal dan eksternal), fatwa-fatwa dan notulen DPS juga dijadikan
2 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia , cet. ke-1, (Jakarta:Prenada Media, 2004), hlm. 71.
3 Alvin arens, James K. Loebecke, Auditing Suatu Pendekatan Terpadu , Edisi Kelima, Jilid Satu, Terjemahan Amir Abadi Yusuf, (Jakarta: Salemba Empat, 1993), hlm. 2.
acuan. Teknik audit yang dilaksanakan oleh auditor untuk bank syariah secara umum sama dengan teknik audit yang sudah ada. Misalnya, penggunaan teknik audit rekonsiliasi untuk memeriksa rekening bank lain, menggunakan cash/stock opname untuk hal-hal yang dapat dihitung secara fisik, seperti kas, incenaris, dan lain-lain. 4
Secara garis besar, beberapa hal yang secara khusus dilakukan dalam audit atas bank syariah, dapat disampaikan sebagai berikut: 5
1. Disamping pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan, juga diungkapkan unsur kepatuhan syariah.
2. Perbedaan akunting yang menyangkut aspek produk, baik sumber dana mapun pembiayaan.
3. Pemeriksaan distribusi profit
4. Pengakuan pendapatan cash basis serta riil
5. Pengakuan beban yang secara acrual basis
6. Dalam hubungan dengan bank koresponden, khususnya koresponden depository,  pengakuan  pendapatan  tetap  harus  menggunakan  prinsip bagi hasil. Jika tidak, pendapatan atas bunga tidak boleh dicatat sebagai pendapatan.
7. Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat
8. Revaluasi  atas  valuta  asing  dapat  diakui  apabila  posisi  devisa  neto dalam posisi square. Dalam hal ini, harus ada ketentuan tentang suatu posisi PDN yang dianggap square.
9. Ada-tidaknya transksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

## Pengertian Internal Auditing
Para ahli sepakat menyatakan bahwa internal auditing adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan- kegiatan perusahaan guna memberikan saran kepada manajemen. Kegiatan penilaian ini bersifat  independen  bukanlah  dalam  arti  absolut  yang  berarti  bebas  dari  semua ketergantungan seperti halnya eksternal auditor, tetapi maksudnya bahwa pemeriksa intern bebas dari pengaruh atau kekuasaan pihak yang diperiksanya sehingga diharapkan akan dapat memberikan penilaian yang objektif. Pemeriksaan intern adalah serangkaian proses dan  teknik  yang  menjadi  saluran  untuk  menyakinkan  manajemen  dengan  observasi langsung apakah pengendalian yang telah ditetapkan manajemen berjalan baik dan efektif, apakah pembukuan dan laporan keuangan telah menunjukkan gambaran aktivitas yang sesungguhnya, teliti dan cepat serta apakah setiap bagian/unit benar-benar melaksanakan kebijaksanaan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. 6
Internal  Auditing  adalah  kegiatan  penilaian  yang  independen  dalam  organisasi untuk  mereview  operasi  sebagai  jasa  yang  diberikan  kepada  manajemen.  Jadi  internal auditing  merupakan  pengendalian  manajerial,  yang  melaksanakan  fungsinya  dengan mengukur dan mengevaluasi keefektifan pengendalian lain. 7
Ruang lingkup internal auditing dapat dibagi atas dua bagian, yaitu financial audit dan operasional audit. Aktivitas pemeriksaan intern menyangkut dua hal, yaitu: 8
4 Muhammad Syafii Antonio, Islamic Banking (Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek) , cet. ke-23 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 211.
5 I bid ., 212.
6 Ruchyat Kosasih, Auditing Prinsip dan Prosedur , cet. ke-4, (Surabaya: Palapa, 1985), hlm. 285.
7 Arthur W. Holmes dan David A. Burns, Auditing Norma dan Prosedur , Jilid 1, Edisi ke-9, Terjemahan Moh. Badjuri, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 152.
8 Ruchyat Kosasih, Auditing Prinsip dan Prosedur , cet. ke-4, (Surabaya: Palapa, 1985), hlm. 286.

## 1. Pemeriksaan keuangan (Financial Audit)
Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang ditujukan untuk membuktikan keakuratan data keuangan dan operasi, keefektifan pengawasan intern yang meliputi verifikasi  atas  keberadaan  harta  benda  perusahaan  dan  menyakinkan  bahwa pengamanannya cukup memadai dan pencatatannya dilakukan dengan tepat. Financial audit  atau  pemeriksaan  keuangan  adalah  verifikasi  eksistensi  kekayaan  dan menyakinkan bahwa pengamanannya cukup dan apakah sistem akuntansi dan sistem pelaporan dapat dipercaya termasuk pembahasan internal control. 9
2. Pemeriksaan Operasional (Operational Audit)
Pemeriksaan operasional dilaksanakan pada berbagai tingaktan manajemen ( level of management ), objek yang dinilai adalah aktivitas operasi, kebijaksanaan dan daya guna usaha. Operational audit adalah suatu aktivitas penilaian independen sistematis dalam suatu organisasi untuk menilai operasi-operasi seluruh departemen sebagai pemberi jasa pada manajemen. Tujuan keseluruhan audit operasi adalah membantu semua tingkat manajemen agar dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan efektif dengan menyajikan  pada  mereka  analisa-analisa  penelitian,  rekomendasi-rekomendasi  yang objektif dan komentar-komentar yang tepat mengenai efektifitas ditinjau. 10 Operation Audit yang sering juga disebut operasi audit muncul dari pengembangan financial.  Dalam  audit  ini  dinilai  bukan  saja  aspek  keuangan  tapi  juga  aspek  non keuangan. 11 Adapun tujaun dari operasi  audit adalah terutama menyangkut pencapaian sasaran-sasaran operasional seperti humas, efisiensi produksi atau efisiensi operasional, keefektifan operasional dan keefektifan manajerial. 12
Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa operasional audit ditekankan pada  penelitian  yang  bebas  dan  dilakukan  dengan  sistematis  atas  seluruh  pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan dan untuk melaksanakan operasi audit perlu adanya gabungan pemeriksaan dengan berbagai ahli. Auditor (pemeriksa) diharapkan menguasai berbagai bidang ilmu yaitu: ilmu ekonomi, manajemen, hukum, moneter dan sebagainya. Maka dari itu seyogyanya sebagai  pemeriksa bertindak sebuah tim  yang sifatnya multi  disipliner, khusus dari pola pemeriksa disyaratkan menguasai ilmu organisasi (manajemen). 13

## Kedudukan dan Wewenang Internal Auditor
Kedudukan  internal  auditor  dalam  suatu  perusahaan  merupakan  posisi  staf.  Ini berarti bahwa posisi ini diadakan untuk memberikan informasi, saran dan rekomendasi kepada  manajemen  yang  bertanggung  jawab  atas  pencapaian  tujuan  perusahaan. Penempatan posisi internal audit di suatu kantor, di mana dalam struktur organisasi yang meletakkan  di  bawah  direksi,  sementara  itu  ada  pula  di  bawah  komisaris.  Masalah penempatan posisi internal audit ini akan memengaruhi kinerja auditor tersebut, sedangkan yang sebaliknya tentang keberadaan internal audit yang independen dalam bisnis perbankan menjadi pendukung utama demi terciptanya bank yang prudent. 14
Secara garis besarnya ada tiga alternatif kedudukan internal auditor dalam struktur organisasi, yaitu: 15
9 Ibid .,.
10 Arifin Wirahadikusumah, Beberapa Masalah Auditing , (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 131-132.
11 Sofyan Safri, Auditing Komtemporer , cet. ke-1, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 275.
12 Arthur W. Holmes dan David A. Burns, Auditing Norma dan Prosedur , Jilid 1, Edisi ke-9, Terjemahan Moh. Badjuri, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 114.
13 S. Hadibroto, Masalah Akuntansi , Buku Dua, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), hlm. 50.
14 Veithzal Rvai dan Rifki Ismal, Islamic Risk Management for Islamic Bank , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 540.
15 D. Hartanto, Akuntansi Untuk Usahawan , cet. ke-1, Edisi ke-5, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1984), hlm. 195-294.
1. Langsung bertanggung jawab pada dewan komisaris. Hal ini banyak dilakukan dalam perusahaan-perusahaan bank dan asuransi. Dalam perusahaan-perusahaan ini internal auditor merupakan penjaga bagi dewan komisaris. Secara teoritis maka seluruh organisasi termasuk direktur utama dapat diteliti oleh internal auditor.
2. Bertanggung jawab pada direktur utama. Direktur dengan tugas-tugasnya yang berat biasanya tidak mempunyai waktu untuk mempelajari laporan intenal auditor dan kemudian melakukan tindakan-tindakan koreksi berdasarkan laporan tersebut.
3. Yang paling sering dilaksanakan adalah bahwa internal auditor bertanggung jawab pada fungsionaris keuangan yang tertinggi.
Selain  kedudukan  internal  auditor  dalam  organisasi,  hal  penting  lainnya  dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan intern adalah penetapan secara jelas tentang tanggung jawab  dan  wewenang  yang  dimiliki  oleh  internal  auditor. Perincian  wewenang  dan tanggung  jawab  pemeriksa  hendaknya  dibuat  secara  hati-hati  dan  mencakup  semua wewenang yang diperlukan serta tidak mencantumkan tanggung jawab yang tidak akan dipikulnya. Tanggung jawab internal auditor sebagai berikut: 16
a. Memberikan  informasi  dan  nasehat  kepada  manajemen  dan  menjalankan tanggung jawab ini dengan cara konsisten dengan kode etik Institute of Internal Auditor.
b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan orang lain agar berhasil mencapai sasaran audit dan sasaran perusahaan .
Internal auditor harus memberikan informasi yang cukup terhadap eksternal auditor mengenai laporan keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa internal audit bukan struktur  pelengkap  semata,  namun  lebih  dari  itu  dapat  diharapkan  peranannya  agar perbankan  dapat  beroperasi  secara  sehat  dan  handal.  Karena  bisnis  perbankan  dimulai dengan  aset  kepercayaan  maka  bank  sebagai  usaha  penjual  jasa  harus  dijamin  agar mengikuti aturan-aturan main dan etik dalam bisnis. 17
Pada mulanya internal auditor dalam suatu perusahaan mempunyai fungsi yang terbatas,  yaitu  mengadakan  pengawasan  atas  pembukuan,  namun  sejalan  dengan meningkatnya sistem informasi akuntansi, aktivitas internal auditor tidak lagi berputar pada pengawasan pembukuan semata-mata. Akan tetapi mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem organisasi, sistem internal kontrol dan kualitas kertas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

## Hakikat Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah adalah bagian struktur organisasi yang wajib adanya pada lembaga  bank  atau  lembaga  keuangan  non  bank  yang  menggunakan  prinsip  syariah. 18 Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah  dalam  kegiatan  usaha  bank.  Ada  beberapa  inkonsistensi  dalam  literature  yang menggunakan terminologi untuk memberi istilah lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan kepada syariah. 19
Pengertian  DPS  menurut  Keputusan  Dewan  Pimpinan  MUI  tentang  susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001,adalah sebagai berikut: 20
16 Arthur W. Holmes dan David A. Burns, Auditing Norma dan Prosedur , Jilid 1, Edisi ke-9, Terjemahan Moh. Badjuri, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 153.
17 Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, Islamic Risk Management For Islamic Bank (risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdik, cerdas, dan profesional) , cet. ke-1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 539.
18 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoti, Praktik Kritik , cet. ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 206.
19 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, current issues lembaga keuangan syariah , (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 208.
20 Muhammad Syakir Sula, dkk, Asuransi Syariah (life and general) konsep dan system operasional, (Jakarta: Gema Asuransi, 2004) hlm. 541.
1. DPS  adalah  badan  yang  ada  di  lembaga  keuangan  syariah  dan  bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut.
2. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melaluiRUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN.
Ada  3  model  pengawasan  syariah  oleh  DPS  yang  diwujudkan  dalam  bentuk organisasi DPS ada model variasi atas model departemen syariah yaitu dengan memperluas tugas dan ruang lingkup departemen internal audit dengan memasukkan aspek syariah. Departemen  internal  audit  bank  syariah  akan  menjadi  fungsi  pendukung  DPS  dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan syariah sehingga departemen internal audit akan bekerja berdasarkan:

## 1. Model Penasihat
Model  ini  dilakukan  dengan  menjadikan  pakar-pakar  syariah  sebagai  penasihat semata  dan  kedudukannya  dalam  organisasi  adalah  sebagai  tenaga  part  time,  yang datang ke kantor jika diperlukan.
2. Model Pengawasan Model  ini  ditandai  dengan  adanya  pengawasan  syariah  yang  dilakukan  oleh beberapa  pakar  syariah  terhadap  bank  syariah  dengan  secara  rutin  mendiskusikan masalah-masalah  syariah  dengan  para  pengambil  keputusan  operasional  maupun keuangan organisasi.
3. Model departemen syariah Dengan model ini, para pakar syariah bertugas full time, didukung oleh staf tekhnis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut.

## Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah
Kredibilitas suatu bank syariah ditentukan oleh kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi dan kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholders bank syariah. 21
Langkah optimalisasi peran dan fungsi DPS dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal DPS. Perbaikan lingkungan eksternal  DPS menjadi  tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai  regulator, yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan  syariah  yang  sehat,efisien  dan  sesuai  syariah.  Sedangkan  tanggung  jawab perbaikan lingkungan internal DPS menjadi tanggung jawab DPS dan manajemen bank syariah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efektif dan efisien untuk membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank  syariah. 22 Tugas  DPS  dapat diklasifikasikan pada dua aspek yakni: 23
a. Tugas Utama, yaitu mengawasi kegitan usaha bank agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, merujuk fatwa DSN-MUI atau kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
b. Tugas kerja di bank. Garis kebijakan kerja harian DPS wajib mengikuti fatwa DSN merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas dan Fungsi DPS dalam lembaga keuangan syariah sebagai berikut: 24
21 Adrian  Sutedi, Perbankan  Syariah:Tinjauan  dan  Beberapa  Segi  Hukum ,  cet.  ke-1,  (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 151
22 Ibid.,
23 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik , cet. ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2012) hlm. 207.
24 Kuat Ismanto , Manajemen Syariah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 116.
1. Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalanya Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap bulan)
3. Mengawasi Lembaga Keuanga Syariah yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
4. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Lembaga Keuangan Syariah yangdiawasinya.
5. Dewan Pengawas Syariah bersama dengan Direksi, bertugas untuk terus-menerus mengawal  dan  menjaga  penerapan  nilai-nilai  Islam  dalam  setiap  aktivitas  yang dikerjakan Lembaga Keuangan Syariah
6. Dewan Pengawas Syariah juga bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku di masyarakat seperti khutbah, majelis talim, pengajian-pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
7. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
8. Sebagai  mediator  antara  dan  DSN  dalam  mengkomunikasikan  usul  dan  saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
9. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan dari ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti bank Indonesia dan Bapepam.
10. Memberi  peringatan  kepada  lembaga  keuangan  syariah  untuk  menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
11. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak digunakan.
Dalam  rangka  menjalankan  tugas-tugas  tersebut  DPS  berhak  dan  mempunyai wewenang untuk: 25
1. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam jam kerja kantor perusahaan untuk menanyakan atau memeriksa segala produk dan aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut pandangan Islam.
2. Untuk hal tersebut direksi dan aparat bank lainnya wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh DPS.

## Kegiatan DPS dalam Pengawasan Internal Syariah
Dewan Pengawas Syariah adalah suatu  dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank syariah agar dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah Islam. Dan mereka bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah transaksi bisnis yang  diajukan  kepada  mereka,  sehingga  dapat  ditentukan  tentang  sesuai  atau  tidaknya masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariah. 26 DPS sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara LKS dan DSN dalammengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. 27
DPS dalam kapasitasnya sebagai seorang ahli hukum, mereka dapat melaksanakan tugas  sesuai  dengan  ketentuan  dan  opini  DPS.  Karena  sangat  sulit  untuk  memberikan
25 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia , cet. ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 138.
26 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia , cet. ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 157.
27 Ibid., hlm. 161.
jaminan bahwa semua transaksi  yang  dilakukan  oleh bank syariah telah  sesuai  dengan putusan  DPS.  Karena  menuntut  review  atas  semua  transaksi  yang  dilakukan  oleh  tiap cabang bank untuk memastikan bahwa ia telah sesuai dengan putusan DPS. Langkah ini mengharuskan DPS untuk mengunjungi bank-bank sebagaimana layaknya seorang audit atau pengawas. Secara umum dapat diasumsikan bahwa DPS melakukan kedua tugas ini. 28
Aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan  yang  diambil  dengan  cara  melakukan review terhadap  keputusan-keputusan manajemen,  dan  melakukan review terhadap  seluruh  jenis  kontrak  yang  dibuat  oleh manajemen  bank  syariah  dengan  semua  pihak.  Tujuan  pemeriksaan  tersebut  untuk mencegah  bank  syariah  melakukan  kontrak  yang  melanggar  prinsip-prinsip syariah. Aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian perhitungan dan pembayaran zakat merupakan aktivitas  pengawasan  syariah  dengan  memeriksa  kebenaran  bank  syariah  dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memerikasa kebenaran dalam pembayaran zakat  sesuai  dengan  ketentuan  syariah.  Tujuan  pemeriksaan  tersebut  adalah  untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah.
Tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam masalah kepatuhan syariah adalah memberikan  opini  atas  kepatuhan  syariah  dari  bank  syariah  serta  memberikan  arahan, petunjuk,  dan  pelatihan  yang  berhubungan  dengan  kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah kepada manajemen bank syariah. Sedangkan tanggung jawab atas pelaksanaan kepatuhan syariah  berada  di  pihak  manajemen  bank  syariah.  Sharia  review  bukan  merupakan tanggung jawab manajemen, tetapi juga tidak membebaskan manajemen dari kewajiban untuk  melaksanakan  semua  transaksi  berdasarkan  syariah.  Manajemen  bank  syariah bertanggung jawab untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan kepatuhan syariah kepada dewan pengawas syariah. Hasil sharia review adalah berupa kesimpulan dari dewan pengawas syariah atas kepatuhan bank syariah terhadap aturan dan prinsip- prinsip syariah. Kesimpulan tersebut dibuat dalam laporan dewan pengawas syariah yang akan disampaikan dalam rapat umum pemegang saham bank syariah. Laporan hasil sharia review tersebut  juga  harus  diterbitkan  bersamaan  dengan  penerbitan  laporan  keuangan pihak manajemen bank syariah kepada masyarakat. 29
Aktivitas shara review dalam praktek pengawasan internal syariah oleh DPS terbagi menjadi  dua  bagian  yaitu  aktivitas ex  ante  auditing dan ex  post  auditing. Untuk aktivitas sharia review ex ante auditing antara lain: 30
1. Menetapkan standar kepatuhan syariah
2. Menetapkan sistem dan prosedur operasional
3. Mereview kebijakan dan keputusan manajemen
4. Menetapkan produk bank.
Sedangkan aktivitas sharia review ex post auditing yang dilaksanakn DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah antara lain: 31
1. Menentukan indikator kepatuhan syariah
2. Menentukan lingkup pengawasan syariah
3. Merencanakan mekanisme penilaian kepatuhan syariah
28 Umer Chapra dan Habib hmed, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah , penerjemah Ikhwan Abidin Basri, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 93-94.
29 Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 248-250.
30 Ibid ., hlm. 250-251.
31 Ibid ., hlm. 252.
4. Menilai kepatuhan syariah atas kinerja manajemen
5. Tindak lanjut atas temuan syariah
6. Melaporkan hasil penilaian kepatuhan syariah.

## Kesimpulan
Laporan  hasil  pengawasan  DPS  memuat  antara  lain  hasil  pelaksanaan  atas kesesuaian produk dan jasa dengan fatwa DSN-MUI. Laporan ini memuat pendapat DPS mengenai pelaksanaan produk dan jasa yang sudah dikeluarkan oleh bank apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku, dan apakah produk dan jasa yang dikeluarkan oleh  bank  telah  mendapat  izin  dan  dari  Bank  Indonesia.  Dalam  laporan  tersebut  perlu dijelaskan produk dan jasa yang dimaksud.
DPS dalam melaksanakan tugasnya menggunakan kertas kerja sebagaimana telah ditetapkan  oleh  Direktorat  Perbankan  Syariah  Bank  Indonesia,  sebagai  mana  terdapat dalam lampiran 2 buku pedoman pengawasan syariah dan pengawas syariah ini, dan kertas kerja tersebut harus disertakan dalam laporan hasil pengawasan DPS yang disampaikan kepada direksi, komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan bank, DPS menjalankan tugasnya dituntun dengan  ketentuan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  bank  Indonesia,  berupa  kertas  kerja pengawasan  DPS.  Berdasarkan  kertas  kerja  tersebut  DPS  bank  syariah  akan  merekam kejadian-kejadian  yang  berkaitan  dengan  substansi  syariah. Selain  itu,  Bank  Indonesia bekerja sama dengan Kementrian Keuangan hendaknya membuat aturan dan kebijakan yang  tegas  mengenai reward dan punishment pada  manajemen  bank  Syariah  atas komitmennya  menjalankan  usaha  perbankan  berdasarkan  prinsip  dan  aturan  Syariah. Adapun untuk kegiatan audit Syariah hendaknya dijalankan sesuai mekanisme yang benar dan  disesuaikan  dengan  standar  audit  AAOFI  yang  berlaku  pada  seluruh  Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Segala kelemahan yang ada dalam sistem audit, seperti faktor human  error , asymmetric  information ,  dan  lainnya  hendaklah  diminimalkan  untuk mencapai  hasil  yang  tepat.  Disamping  itu,  adanya  tata  kelola  perusahaan  ( corporate governance )  hendaklah  dimaksimalkan  agar  dapat  memenuhi  tanggung  jawab  sosial perusahaan terhadap masyarakat dan seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan.
Internal auditor harus memberikan informasi yang cukup terhadap eksternal auditor mengenai laporan keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa internal audit bukan struktur  pelengkap  semata,  namun  lebih  dari  itu  dapat  diharapkan  peranannya  agar perbankan  dapat  beroperasi  secara  sehat  dan  handal.  Karena  bisnis  perbankan  dimulai dengan  aset  kepercayaan  maka  bank  sebagai  usaha  penjual  jasa  harus  dijamin  agar mengikuti aturan-aturan main dan etik dalam bisnis. Pada mulanya internal auditor dalam suatu perusahaan mempunyai fungsi yang terbatas, yaitu mengadakan pengawasan atas pembukuan, namun sejalan dengan meningkatnya sistem informasi akuntansi, aktivitas internal auditor tidak lagi berputar pada pengawasan pembukuan semata-mata. Akan tetapi mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem organisasi, sistem internal control dan kualitas kertas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. pada dasarnya fungsi internal auditor dalam perusahaan adalah untuk mengawasi pelaksanaan sistem pengawasan intern dan memberikan saran perbaikan kepada manajemen bila ditemukan kelemahan dan penyimpangan baik yang terdapat pada sistem tersebut maupun dalam pelaksanaannya dalam perusahaan.
Independen  dalam  audit  internal  artinya  bebas  dari  pengaruh  baik  terhadap manajemen  yang  bertanggung  jawab  atas  penyusunan  laporan  maupun  terhadap  para pengguna laporan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar auditor tersebut bebas dari pengaruh subyektifitas  para  pihak  yang  tekait,  sehingga  pelaksanaan  dan  hasil  auditnya  dapat diselenggarakan secara obyektif. Independensi yang dimaksud meliputi independensi dalam kenyataan (in fact) dan dalam penampilan (in appearance). Independensi dalam kenyataan
lebih  cenderung  ditunjukkan  oleh  sikap  mental  yang  tidak  terpengaruh  oleh  pihak manapun. Sedangkan independensi dalam penampilan ditunjukkan oleh keadaan tampak luar yang dapat mempengaruhi pendapat orang lain terhadap independensi auditor.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafii, Islamic Banking (Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek) , cet. ke-23, Jakarta: Gema Insani, 2015.
Arens, Alvin, James K. Loebecke, Auditing Suatu Pendekatan Terpadu , Edisi Kelima, Jilid Satu, Terjemahan Amir Abadi Yusuf, Jakarta: Salemba Empat, 1993.
Chapra,  Umer  dan  Habib  hmed, Corporate  Governance  Lembaga  Keuangan  Syariah , penerjemah Ikhwan Abidin Basri, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Dahlan, Ahmad, Bank Syariah Teoti, Praktik Kritik , cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2012. Dewi,  Gemala, Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah  di Indonesia , cet. ke-1, Jakarta:Prenada Media, 2004. Hadibroto,  S., Masalah  Akuntansi ,  Buku  Dua,  Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
Hartanto, D. Akuntansi Untuk Usahawan , cet. ke-1, Edisi ke-5, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1984.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , cet. ke- 2, Jakarta: Kencana, 2006.
Holmes, Arthur W. dan David A. Burns, Auditing Norma dan Prosedur , Jilid 1, Edisi ke-9, Terjemahan Moh. Badjuri, Jakarta: Erlangga, 1990.
Huda,  Nurul  dan  Mustafa  Edwin  Nasution, current  issues  lembaga  keuangan  syariah , Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
Ismanto, Kuat , Manajemen Syariah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Kosasih, Ruchyat, Auditing Prinsip dan Prosedur , cet. ke-4, Surabaya: Palapa, 1985.
Mardani, Hukum  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia ,  cet.  ke-1,  Bandung:  Refika  Aditama, 2011.
Rivai, Veithzal dan Rifki Ismal, Islamic Risk Management For Islamic Bank (risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdik, cerdas, dan profesional) , cet. ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
Safri, Sofyan, Auditing Komtemporer , cet. ke-1, Jakarta: Erlangga, 1991.
Sula,  Muhammad  Syakir,  dkk, Asuransi  Syariah  (life  and  general)  konsep  dan  system operasional, Jakarta: Gema Asuransi, 2004. Sumitro, Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. Sutedi, Adrian, Perbankan Syariah:Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum , cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
Sutedi, Adrian, Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Wirahadikusumah, Arifin, Beberapa Masalah Auditing , Bandung: Alumni, 1983.