## MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DALAM PENYELESAIAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BANDA ACEH
Oleh: Egar Sabara, SH/Sitti Mawar,S.Ag.,MH Email: egarshabara@gmail.com

## ABSTRAK
Pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan selalu dipengaruhi oleh dinamika masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya selalu menghadapi tantangan dan rintangan dan berpengaruh pada  kondisi  hubungan  kerja  yang  selalu  berubah  dari  waktu  ke  waktu.  Secara  garis  besar, permasalahan  yang  terjadi  dalam  hubungan  kerja  berpengaruh  kepada  hubungan  industrial, antara  lain  meliputi  pemahaman  teknis  undang-undang  bidang  hubungan  industrial  tentang hakekat hubungan kerja, mengenai permasalahan perjanjian kerja yang menjadi dasar terbitnya hubungan kerja yang diatur tentang hak dan kewajiban para pihak, penggunaan perjanjian kerja waktu  tertentu  untuk  semua  jenis  pekerjaan  dan  kecenderungan  menggunakan  pekerja outsourcing,  dan  upaya-upaya  perbaikan  syarat  kerja  yang  diatur  dalam  ketentuan  normatif. Perikatan yang timbul karena perbuatan orang terdiri atas perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Dalam praktek dunia bisnis yang berlaku sekarang, sudah ada suatu  standar  kontrak  yang  baku,  karenanya  para  pihak  tinggal  mempelajarinya,  apakah  ia setuju atau tidak terhadap syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak tersebut. Biasanya dalam standar  kontrak  dicantumkan  suatu  klausul  bahwa  apabila  terjadi  suatu  perselisihan  atau perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian, akan diselesaikan oleh lembaga arbitrase (badan perwasitan). Hal ini berarti sejak para pihak menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut, sudah  menyatakan  diri  bahwa  perselisihan  yang  mungkin  akan  terjadi  diselesaikan  oleh lembaga arbitrase. Adapun tugas lembaga arbitrase adalah menyelesaikan persengketaan yang diserahkan kepadanya berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa.
Kata Kunci : Penyelesaian sengketa perdata, Pemutusan Hubungan Kerja, Hubungan Industrial

## A. PENDAHULUAN

## 1. Pengertian Sengketa Perdata
Suatu perkara perdata yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa, yang di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Para pihak yang bersengketa ini dapat menyelesaikannya dengan jalan damai tanpa melalui pengadilan,  atau  mereka  dapat  mengambil  jalan  tengah  dengan  menyelesaikan  kasus sengketa tersebut di Pengadilan Negeri. 122
122 Sarwono, 2012. Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik . Sinar Grafika: Jakarta. Tt.
Pengertian  Hukum  Perdata  Pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Prof.  Djoyodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht pada masa pendudukan jepang. Di samping itu, sinonim hukum perdata adalah civielrecht dan privatrecht. Perkataan "Hukum Perdata" dalam arti yang luas meliputi semua hukum"privat materiil", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
Para ahli memberikan batasan hukum perdata, seperti berikut.
a. Van Dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke -19 adalah :
“suatu  peraturan  yang  mengatur  tentang  hal-hal  yang  sangat  ecensial  bagi kebebasan  individu,  seperti  orang  dan  keluarganya,  hak  milik  dan  perikatan. Sedangkan hukum public memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi”
Pendapat lain yaitu :
b. Vollmar , dia mengartikan hukum perdata adalah:
“aturan-aturan  atau  norma-norma  yang  memberikan  pembatasan  dan  oleh karenanya  memberikan  perlindungan  pada  kepentingan  prseorangan  dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengna kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas” 123 .

## 2. Bentuk-Bentuk Hubungan Kerja Industrial
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  15  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  Hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh berdasarkan  perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah,  dan  perintah.  Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya  perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dan  pekerja/buruh.  Perjanjian  kerja  dibuat  secara tertulis atau lisan.
Jadi,  hubungan  kerja  adalah  hubungan  (hukum)  antara  pengusaha  dengan  buruh/pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut adalah sesuatu yang abstrack, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret atau nyata. Dengan adanya perjajian kerja, akan ada ikatan antara pengusaha dan pekerja. Dengan perkataan lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. 124
Pelaksanaan  hubungan  industrial  di  perusahaan  selalu  dipengaruhi  oleh  dinamika masyarakat  sehingga  dalam  pelaksanaannya  selalu  menghadapi  tantangan  dan  rintangan  dan
123 KUHP Pengantar Hukum Perdata Tertulis, hal. 72
124 Adrian Sutedi, 2009. Hukum Perburuhan , Sinar Grafika , Jakarta. hlm 45
berpengaruh  pada  kondisi  hubungan  kerja  yang  selalu  berubah  dari  waktu  ke  waktu.  Secara garis besar, permasalahan yang terjadi dalam hubungan kerja berpengaruh kepada hubungan industrial, antara lain meliputi pemahaman teknis undang-undang bidang hubungan industrial tentang hakekat hubungan kerja, mengenai permasalahan perjanjian kerja yang menjadi dasar terbitnya  hubungan  kerja  yang  diatur  tentang  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu untuk semua jenis pekerjaan dan kecenderungan menggunakan pekerja  outsourcing,  dan  upaya-upaya  perbaikan  syarat  kerja  yang  diatur  dalam  ketentuan normatif.
Aloysius Uwiyono memandang hubungan kerja  dalam konteks hukum  Indonesia adalah bahwa hubungan kerja berkaitan dengan hubungan kontraktual 125 yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha. Oleh karenanya hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan. Hubungan hukum yang berdasarkan pada hubungan kontraktual sebenarnya telah dianut di Indonesia sejak berlakunya Burgelijk Wetboek (BW) 126 atau yang lazim sekarang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan prinsip  kebebasan  berkontrak 127 dalam  hukum  perdata/hukum  privat,  dinyatakan  bahwa siapapun yang memenuhi syarat berhak melakukan perjanjian dengan pihak lain dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Dalam  hukum  perburuhan  di  Indonesia,  harus  dibedakan  antara  hubungan  kerja  dengan hubungan  industrial. 128 Beberapa  negara  baik  yang  termasuk  di  dalam  sistem  hukum
125 Aloysius  Uwiyono,  “Dinamika  Ketentuan  Hukum  tentang  Pesangon,”  dalam  http:// www.Hukumonline diakses pada tanggal 9 Desember 2007. Faktor lain yang  mempengaruhi dasar hubungan kerja adalah berkembangnya model hubungan industrial yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam hal ini terdapat dua model hubungan industrial yaitu corporatist model dan contractualist model . Yang pertama suatu model  hubungan  kerja  di  mana  peran  Pemerintah  sangat  dominant  dalam  menentukan  syarat-syarat  kerja  dan kondisi kerja ( corporatist model ) dan yang kedua model hubungan industrial di mana peran Pemerintah sangat minim atau rendah( contractualist model ). Selanjutnya Uwiyono menambahkan bahwa terdapat peran hubungan industrial yang lain di mana peran serikat pekerja sangat besar ( multi union system ).
126 Indonesia masih menggunakan dasar hukum dalam BW/KUH Perdata, khususnya juga mengenai masalah hukum perburuhan mulai dari pasal 1601 a – pasal 1752 KUH Perdata.
127 Asas kebebasan berkontrak mempunyai hubungan erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan  mengikat  yang  terdapat dalam Pasal 1338 (Ayat 1) KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak (contravijheid) berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan  siapa  perjanjian  itu  diadakan.  Lihat  Sutan  Remi  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak  dan Perlindungan  Seimbang  bagi  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia ,  Jakarta  : Institut Bankir, 1993, hal. 105.
128 UU  No.  13/2003  menyebutkan  pada  Pasal  50  bahwa  hubungan  kerja  terjadi  karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh atau dalam Pasal 1 Ayat (15) dikatakan hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  berdasarkan  perjanjian kerja, dan Pasal 1 Ayat (16) menyatakan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk  antara  pelaku  dalam  proses  produksi  barang  dan/atau  jasa  yang  terdiri  dari  unsure pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah.
Kontinental  ( Continental Law ) maupun Common Law membedakan kedua bentuk  hubungan ini. Judge Bartolome` Rios Salmeron mengatakan bahwa hubungan kerja ( labour relationship ) selalu  didasarkan  pada  adanya  perjanjian  kerja  ( labour  contract ). 129 Sedangkan  Bruce E.Kaufmann menggaris bawahi bahwa walaupun di Amerika Serikat, industrial relation telah ada  sejak  akhir  tahun  1920an,  ada  3  perdebatan  yang  terjadi  dalam  masalah  perburuhan berkaitan dengan industrial relation, salah satunya adalah ketergantungan dan posisi tawar yang lemah dari pekerja maupun serikat pekerja pada peraturan pemerintah ( government regulation in the form protective labor legislation ). 130 Di Jerman, sebagai bagian dari Civil Code, dalam the Protection Against Dismissal Act and the Employment Promotion Act , 131 disebutkan bahwa batasan kontrak merupakan hal yang utama dalam labour relations. Argumen-argumen di atas jelas  menekankan  perbedaan  hubungan  kerja  dengan  hubungan  industrial.  Dalam  hubungan industrial,  tidak  terdapat  hubungan  hukum  akan  tetapi  peran  serta  Negara  (dalam  hal  ini Pemerintah) diatur di dalamnya. Sedangkan dalam konteks hubungan kerja, terdapat hubungan hukum  yang jelas  yaitu hubungan hukum privat  atau hubungan hukum keperdataaan, karena hubungan kerja di dasarkan pada kontrak kerja atau perjanjian kerja.
Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Civil Law yang menempatkan peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum perburuhan yang utama maka syarat-syarat kerja dan  kondisi  kerja  ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Dalam  situasi  demikian,  dinamika  perubahan hukum  perburuhan  sangat  bergantung  pada  Pemerintah  selaku  pembuat  maupun  pelaksana hukum.
Pada  dasarnya  hubungan  kerja,  yaitu  hubungan  antara  pekerja  dan  pengusaha  terjadi setelah  diadakan  perjanjian  oleh  pekerja  dengan  pengusaha  di  mana  pekerja  menyatakan kesanggupannya  untuk  menerima  upah  dan  pengusaha  menyatakan  kesanggupannya  untuk mempekerjakan  pekerja  dengan  membayar  upah. 132 Di  dalam  Pasalo  50  UU  No.  13/2003
129 Judge Bartolome` Rios Salmeron, dalam General Report Social Dialogue Eight Meeting of European Labour Court Justice, Jerusalem, September 3, 2000 menyebutkan bahwa,”… it is not usual to find a legal concept of contract of employment, although in some legal systems it can be deducted from the concept of employee, which is legally defined, in spite of the fact that personnel scope  of  labour  acts  may  vary  according  to  their  objects. Mengutip British  Statute  Law dalam Employment Rights Act (ERA) Section 230 (1) dinyatakan ”…and a worker, who is working under a contract of employment or a contract for services” (Section 230 (3).
130 Bruce  E.  Kaufmann, Government  Regulation  of  the  Employment  Relationship, New York : Industrial Relations Research Association Series, 1998, 1 st . ed. p.2.
131 Dalam Labour Relationship in a Changing Environment , London: Cornell University, 1990,  Alan  Gladstone  mengutip  Germany  Civil  Code,  1990,”…… the  civil  code  covers  mainly fundamental  aspects  of  employer  –employee  relationship…,  contains  provisions  concerning termination of the labour contract .”
132 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 1999, hal.88.
tentang  Ketenagakerjaan  dijelaskan  bahwa  hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya  perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. 133
Pengertian  perjanjian  kerja  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  dalam Pasal 1601 a KUH Perdata disebutkan kualifikasi agar suatu perjanjian dapat disebut perjanjian kerja. Kualifikasi yang dimaksud adalah adanya pekerjaan, di bawah perintah, waktu tertentu dan adanya upah. 134 Kualifikasi mengenai adanya pekerjaan dan di bawah perintah orang lain menunjukkan  hubungan  subordinasi  atau  juga  sering  dikatakan  sebagai  hubungan  diperatas (dienstverhouding), yaitu pekerjaan yang dilaksanakan pekerja didasarkan pada perintah yang diberikan oleh pengusaha.
Undang-undang  Nomor  13/2003  tentang  Ketenagakerjaan  memberikan  definisi  tentang perjanjian kerja dalam Pasal 1 Ayat (14) yaitu : perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Di dalam perjanjian kerja ada 4 unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsure work atau pekerjaan,  adanya  servis  atau  pelayanan,  adanya  unsur  time  atau  waktu  tertentu,  suatu  hal tertentu  dan  suatu  sebab  yang  halal.  Sedangkan  perjanjian  kerja  akan  menjadi  sah  jika memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata yaitu :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Arti kata sepakat adalah  bahwa kedua subyek  hukum yang mengadakan perjanjianharus setuju  mengenai  hal-hal  yang  pokok  dari  perjanjian  yang  diadakan.  Perjanjian  tersebut dikehendai secara timbal balik.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Subyek hukum yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya setiap orang harus sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya disebut cakap menurut hukum. Di dalam Pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah  orang  yang  belum  dewasa,  mereka  yang  berada  di  bawah  pengampuan,  dan  orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.
c. Suatu hal tertentu
Suatu  hal  tertentu  adalah  sesuatu  yang  diperjanjikan.  Barang  yang  dimaksudkan  dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Barang tersebut harus sudah ada atau sudah
133 Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 50
134 R.  Goenawan  Oetomo,  Pengantar  Hukum  Perburuhan  dan  Hukum  Perburuhan  di Indonesia (Jakarta: Grhadika Binangkit Press, 2004) Hal. 15
berada atau sudah ada atau berada di tangan si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.
d. Sebab yang halal
Sebab yang dimaksud dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebagai bagian  dari  perjanjian  pada  umunnya,  maka  perjanjian  kerja  harus  memenuhi  syarat  sahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Ketentuan secara khusus yang mengatur tentang  perjanjian  kerja  adalah  dalam  Pasal  52  Ayat  (1)  UU  No  13/2003  tentang Ketenagakerjaaan, yaitu :
1) Kesepakatan kedua belah pihak
Kesepakatan keduia belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju/sepakat, seia sekata megenai hal-hal yang diperjanjikan
2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
Kemampuan  dan  kecakapan  kedua  belah  pihak  yang  membuat  perjanjian  maksudnya adalah  pihak  pekerja  maupun  pengusaha  cakap  membuat  perjanjian.  Seseorang  dipandang cakap  membuat  perjanjian  jika  yang  bersangkutan  telah  cukup  umur.  Ketentuan  hukum ketenagakerjaan  memberikan  batasan  umur  minimal  18  tahun  (Pasal  1  Ayat  26)  UU  No. 13/2003. Selain itu seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwa dan mentalnya.

## 3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan obyek dari perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak.Pekerjaan yang diperjanjikan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Obyek perjanjian harus halal
Yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. ketertiban umum dan kesusilaan. Jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsure perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas.
Pembedaan  mengenai  jenis  perjanjian  kerja,  yaitu  berdasarkan  perjanjian  kerja  waktu tertentu  dan  perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu.  Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT) adalah perjanjian kerja  antara pekerja dengan pengusaha untuk  mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu. 135 Tidak semua jenis pekerjaan dapat dibuat
135 F.X. Djulmiaji, Perjanjian Kerja Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
dengan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu.  Pasal  57  Ayat  1  UU  13/2003  mensyaratkan  bentuk PKWT  harus  tertulis  dan  mempunyai  2  kualifikasi  yang  didasarkan  pada  jangka  waktu  dan PKWT  yang  didasarkan  pada  selesainya  suatu  pekerjaan  tertentu  (Pasal  56  Ayat  (2)UU 13/2003). Secara limitatif, Pasal 59 menyebutkan bahwa PKWT hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan  tertentu  yang  menurut  jenis,  sifat  dan  kegiatan  pekerjaannya  akan  selesai  dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan  penyelesaiannya  dalam  waktu  yang  tidak  terlalu  lama,  paling  lama  3  tahun, pekerjaan yang bersifat musiman dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan. 136
Berbeda  dengan  perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu  (PKWTT),  yaitu  perjanjian  kerja antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  untuk  mengadakan  hubungan  kerja  tetap. 137 Masa berlakunya PKWTT berakhir sampai pekerja memasuki usia pensiun, pekerja diputus hubungan kerjanya, pekerja meninggal dunia. Bentuk PKWTT adalah fakultatif yaitu diserahkan kepada para pihak untuk merumuskan bentuk perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Hanya saja berdasarkan  Pasal  63  Ayat  (1)  ditetapkan  bahwa  apabila  PKWTT  dibuat  secara  lisan,  ada kewajiban  pengusaha  untuk  membuat  surat  pengangkatan  bagi  pekerja/buruh  yang bersangkutan. PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan dan dalam hal  demikia, pengusaha dilarang untuk  membayar upah di  bawah upah minimum yang  berlaku.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  Pasal  60  Ayat  (1)  dan  (2)  UU  13/2003  tentang Ketenagakerjaan.
3. Hubungan Perikatan ( Recht Van Verbintenis ) KUHPerdata
Perikatan Van Verbintenis tidak mendefinisikan perikatan, namun pada ahli hukum memberikan  ciri-ciri  utama  dari  perikatan  berdasarkan  pasal  1233  BW.  Menurut  C. Asser,  ciri  utama  perikatan  adalah  hubungan  hukum  antara  para  pihak  yanga menimbulkan pihak yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak. 138
Menurut Agus Yudha Hernoto, terdapat empat unsur perikatan, yaitu;
1. Hubungan hukum, artinya bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;
2. Bersifat  harta  kekayaan,  artinya  sesuai  dengan  tempat  pengaturan  perikatan  di  Buku  III BW yang termasuk di dalam sistematika Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht), yaitu hubungan yang terjalin antara pihak tersebut yang berorientasi pada harta kekayaan;
136 R. Goenawan Oetomo, hal. 18.
137 F.X. Djulmiaji, Loc.Cit.
138 C.Asser, Pengkajian Hukum Perdata Belanda, jakarta; Dian Rakyat, hal.5
3. Para pihak, artinya dalam hubungan hukum melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum;
4. Prestasi,  artinya  hubungan  hukum  tersebut  melahirkan  kewajiban  (prestasi)  kepada  para pihaknya (kontra prestasi), yang kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara. 139
Adapun R. Syahrani berpendapat bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi. 140
Dengan demikian, perikatan dapat diartikan sebagai hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu dapat berupa perbuatan, misalnya jual  beli  barang,  misalnya  lahirnya  seorang  bayi,  meninggalnya  seseorang,  dan sebagainya. Dapat  pula  berupa keadaan, misalnya letak pekarangan  yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan, dan lain-lain. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam  kehidupan  bermasyarakat,  oleh  pembentuk  undang-undang  diakui  dan  diberi akibat hukum sehingga perikatan yang terjadi antara orang yang satu dan yang lainnya disebut juga dengan hubungan hukum.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1233  BW,  perikatan  bersumber  dari  perjanjian  dan undang-undang. Perikatan  yang bersumber dari perjanjian diatur dalam  titel  II  (Pasal 1313 s.d. 1351) dan titel V s.d. XVIII (Pasal 1457 s.d. 1864) Buku III BW. Perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur dalam titel III (Pasal 1354 s.d. 1380) Buku III BW. 141
Adapun  perikatan  yang  bersumber  dari  perjanjian  jika  salah  satu  atau  lebih  pihak dalam perjanjian tersebut mengiat dari untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan. Prestasi yang timbul dari perjanjian tidak hanya ditentukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian agar dipenuhi, tetapi juga prestasi yang ditentukan oleh undang- undang dan dilakukan secara timbal balik antara kedua belah pihak dalam perjanjian. Perikatan yang bersumber pada undang-undang karena perbuatan orang. 142
Perikatan yang timbul karena perbuatan orang terdiri atas perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Perikatan yang timbul dari perbuatan yang sesuai dengan hukum ada dua, yaitu wakil tanpa kuasa ( zaakwaarneming ) diatur dalam
139 Agus  yudha  Hernoko,  Hukum  Perjanjian;  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontak Komersial, Yogyakarta; LaksBang Mediatama, 2008, hal.18
140 Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung; Alumni, 2010, hal.196
141 Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan Asas, hal. 201
142 Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan Asas, hal. 253
Pasal  1354  sampai  dengan  Pasal  1358  KUHPerdata,  dan  pembayaran  tanda  utang KUHPerdata.  Perikatan  yang  timbul  dari  perbuatan  yang  tidak  sesuai  hukum  adalah perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad )  diatur  dalam  Pasal  1365  s.d.  1380 KUHPerdata. 143

## HASIL PENELITIAN
1.Tata Cara Penyelesaian Perkara Perindustrian Menurut Uu No 2 Thn 2004
1.2 Tata Cara Penyelesaian Secara Litigasi
Dasar Hukum.
Pasal 57 UU No. 2 tahun 2004 “ Hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial  adalah  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  pada  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur dalam undang - undang ini “.
Bahwa  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  saat  ini  pada  peradilan  umum  adalah sebagaimana  diatur  dalam  HIR  (Het  Herziene  Inlandsch  Reglemen)  Staatsblad  tahun  1941, Nomor: 41 atau yang lebih dikenal dengan nama Reglemen Indonesia yang diperbaharui (untuk daerah Jawa & Madura). 144

## Proses Beracara
Dalam proses pemeriksaan pada pengadilan Hubungan Industrial dikenal ada 2 (dua) jenis pemeriksaan yakni :
1) Pemeriksaan dengan acara biasa ( lihat Pasal 89 );
2) Pemeriksaan dengan acara cepat ( lihat Pasal 98 )
1. Pemeriksaan Acara Biasa :
a) Gugatan;
b) Jawaban dari gugatan;
c) Replik (tanggapan penggugat atas jawaban tergugat);
d) Duplik (tanggapan tergugat atas replik penggugat);
e) Pembuktian (surat & saksi);
f) Kesimpulan para pihak;
1. Putusan hakim;
2. Pemeriksaan Acara Cepat
a) Pasal  98  ayat  (1)  dinyatakan  para  pihak  atau  salah  satu  pihak  dapat  mengajukan permohonan  pada  pengadilan  HUBUNGAN  INDUSTRIAL  untuk  dilakukan  pemeriksaan dengan acara cepat apabila adanya alasan mendesak.
143 Neng Yani Nurhayati, S.H., M.H, Hukum Perdata , Pustaka Setia: Bandung, hal. 207
144 UU No. 2 tahun 2004
b) Alasan mendesak, sesuai keputusan Ketua MARI/034/SK/IV/2006, perihal Juklak UU No.  2  tahun  2004,  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  alasan  mendesak  adalah  PHK  massal, terjadi huru-hara yang mengganggu kepentingan produksi, keamanan dan ketertiban umum.
c) Selanjutnya mekanisme pemeriksaan tidak terikat pada acara perdata umumnya seperti tenggang waktu pemanggilan, replik / duplik dan hal - hal lain yang dapat menghambat proses acara cepat.
3. Gugatan :
Dasar hukum :
a) Pasal 58 UU No. 2 tahun 2004, yakni untuk gugatan yang nilai gugatannya dibawah Rp.
150.000.000,- tidak dikenakan biaya.
b) Juklak  PHI  menyatakan  apabila  nilai  gugatannya  lebih  dari  Rp.  150.000.000,- dikenakan biaya.
c) Pasal  81,  dinyatakan  tempat  pengajuan  gugatan  adalah  pada  pengadilan  Hubungan Industrial pada PN yang daerah hukumnya meliputi di tempat buruh bekerja.
d) Pasal 82, Gugatan oleh buruh atas PHK sebagaimana dimaksud Psl 159 dan 171 dari UU  No.  13  tahun  2003,  Dengan  tenggang  waktu  1  tahun  sejak  diterimanya  keputusan tersebut.Pasal 83, Gugatan yang tidak disertai risalah mediasi atau konsiliasi
e) akan dikembalikan pada penggugat;
f) Pasal  87,  Yang  berhak  beracara  sebagai  kuasa  hukum  adalah  serikat  pekerja  dan organisasi pengusaha.

## 4. Prosedur Pengajuan Gugatan
a) Didaftarkan pada kepaniteraan PHI;
b) Pemberian nomor register;
c) Penunjukan majelis hakim;
d) Penetapan hari sidang;
e) Pemanggilan para pihak;
f) Sidang perkara.

## 5. Teknis Membuat Surat Gugatan
Surat gugatan terdiri dari 4 ( empat ) bagian yakni :

## 1) Bagian Pertama : Kepala
a)  Pada  bagian  ini  berisikan  tentang  alamat  dari  pengadilan  mana  ditempat  surat  gugatan tersebut ditujukan;
b) Identitas pihak - pihak dan kuasa ( bila ada )
c)  Pokok perkara secara ringkas namun jelas dan benar.

## 2.  Bagian Kedua : Positum / Posita / Fundamentum Petendi
Yang  berisikan  tentang  fakta  kejadian  yang  mendasari  suatu  gugatan  (  fakta  materiil  )  serta uraian dasar hukum gugatan;

## 3.  Bagian Ketiga : Petitum
Ø Yakni tuntutan yang diajukan dalam suatu gugatan.
Ø Petitum atau tuntutan, terdiri dari 2 ( dua ) bagian yakni :
a)  Tuntutan primer / pokok perkara;
b)  Tuntutan subsider / tambahan.

## 4.  Bagian Keempat
Berisikan tanggal & tempat dimana gugatan dibuat, nama & tanda - tangan penggugat atau kuasanya yang dilakukan diatas meterai ( saat ini Rp. 6.000,- ) serta lampiran yang terdiri dari: Ø Surat kuasa ( bila dengan kuasa );
Ø Bukti - bukti tertulis;
Surat Kuasa :
Pengertian  Surat  Kuasa Perjanjian  dimana  seorang  memberikan  kekuasaannya  kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya melakukan suatu perbuatan.
Dasar Hukum :
1. Pasal 123 HIR;
2.  Pasal 1792 KUHPerdata;
3.  SEMA No. 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus;
4.  Pasal 82 UU No. 1 tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas;
5.  UU No. 18 tahun 2003, tentang advokat.

## Bentuk Surat Kuasa :
1.  Lisan, yakni dinyatakan pada saat dilakukan persidangan dimuka hakim;
2.   Tertulis,  yakni  dibuat  secara  dibawah  tangan  (bermaterai  cukup)  atau  secara  notariil (othentik).

## Kapan Pemberian Kuasa Dilakukan :

## Secara umum dapat dilakukan kapan saja sebelum dijatuhkan suatu putusan
Yang Dapat Diberikan Kuasa :
1.  Pengacara /Advokat;
2.  Wakil pengusaha atau serikat pekerja;
3.  Pihak yang ditunjuk Direksi ( bagi suatu badan usaha berbentuk PT ) yang sebelumnya telah ditetapkan dalam AD/ ART.
Isi Surat Kuasa :
1.  Tempat & tanggal surat kuasa dibuat;
2.  Bila perlu nomor surat kuasa ( bila atas nama badan usaha );
3.  Identitas para pihak ( pemberi & penerima kuasa );
4.  Hal yang dikuasakan;
5.  Wewenang terhadap penerima kuasa
6.  Hak subtitusi ( bila perlu );
7.    Nama  &  tanda  -  tangan  pemberi  &  penerima  kuasa  (  materai  ditempelkan  pada  pemberi kuasa ), saat ini senilai Rp. 6.000,-
8.  Bagi badan usaha dibuat diatas kop surat atau jasa pengacara.

## Jawaban :
HIR  tidak  mensyaratkan  adanya  jawaban  karena  dinyatakan  “  dapat  “,  namun  apabila dibuat terdapat 3 (tiga) kemungkinan isi jawaban yakni :
1.  Eksepsi; Jawaban yang tidak menyangkut pokok perkara;
2.  Pokok Perkara ; Jawaban yang berupa bantahan atau pengakuan;
3.  Rekonpensi ; Gugatan balik.

## 2.Tata Cara Penyelesaian Secara Non Litigasi

## a. Lembaga Arbitrase Sebagai Alternatif
Mencermati penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, butuh waktu dan biaya yang cukup  mahal,  lalu  apakah  mungkin  penyelesaian  sengketa  bisnis  oleh  pihak  ketiga  ataupun suatu  lembaga  swasta  sebagai  suatu  alternatif?  Jawabannya  sangat  mungkin,  yakni  melalui lembaga  arbitrase.  Lembaga  ini  sering  pula  disebut  lembaga  perwasitan.  Para  anggota  dari lembaga arbitrase terdiri dari berbagai keahlian, antara lain, ahli dalam perdagangan, industri, perbankan, dan hukum. Sebenarnya, masalah penyelesaian sengketa bisnis atau perdagangan melalui lembaga arbitrase bukanlah sesuatu hal yang baru dalam praktek hukum di indonesia. Disebut  demikian  karena  pada  zaman  hindia  Belanda  pun  sudah  dikenal.  Hanya  saja,  pada waktu  itu  berlaku  untuk  golongan  tertentu  saja  sehingga  pengaturan  lembaga  ini  pun  diatur tersendiri yakni dalam hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan Eropa yang termuat dalam reglement op de rechtelijke rechtsvordering (RV). Dalam Pasal 615 Rv ditegaskan adalah diperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam suatu sengketa mengenai hak-hak  yang berada  dalam  kekuasaannya  untuk  menyelesaikan  sengketa  tersebut  kepada  seseorang  atau beberapa orang wasit (arbiter).
Apabila diperhatikan secara sepintas isi Pasal tersebut, seolah-olah setiap sengketa dapat diselesaikan oleh lembaga ini, tetapi tidaklah demikian halnya karena yang dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah hanya yang menyangkut kekuasaan para pihak yang bersengketa,
yakni tentang hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian. Untuk itu ada baiknya perlu diperhatikan  asas  yang  tercantum  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPdt  yang  mengemukakan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Jadi apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berjanji, maka bagi mereka hal tersebut dianggap merupakan suatu undang-undang yang harus ditaati.
Dalam praktek dunia bisnis yang berlaku sekarang, sudah ada suatu standar kontrak yang baku, karenanya para pihak tinggal mempelajarinya, apakah ia setuju atau tidak terhadap syarat- syarat  yang tercantum dalam kontrak tersebut.  Biasanya dalam standar kontrak dicantumkan suatu  klausul  bahwa  apabila  terjadi  suatu  perselisihan  atau  perbedaan  penafsiran  tentang  isi perjanjian, akan diselesaikan oleh lembaga arbitrase (badan perwasitan). Hal ini berarti sejak para  pihak  menyetujui  dan  menandatangani  kontrak  tersebut,  sudah  menyatakan  diri  bahwa perselisihan yang mungkin akan terjadi diselesaikan oleh lembaga arbitrase. Tetapi, dapat pula terjadi bahwa dalam suatu kontrak tidak ada klausul tersebut, tetapi jika dikehendaki oleh para pihak  apabila  ada  perselisihan  masih  dapat  diselesaikan  oleh  lembaga  arbitrase,  yakni berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, tetapi harus dibuat secara tertulis. Adapun tugas lembaga  arbitrase  adalah  menyelesaikan  persengketaan  yang  diserahkan  kepadanya berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, 2009. Hukum Perburuhan , Sinar Grafika , Jakarta.
Agus  yudha  Hernoko,  H ukum  Perjanjian;  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontak Komersial , Yogyakarta; LaksBang Mediatama, 2008.
Aloysius  Uwiyono,  “ Dinamika  Ketentuan  Hukum  tentang  Pesangon, ”  dalam  http:// www.Hukumonline diakses pada tanggal 9 Desember 2007.
C.Asser, Pengkajian Hukum Perdata Belanda , jakarta; Dian Rakyat.
F.X. Djulmiaji, Perjanjian Kerja Edisi Revisi , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , Jakarta: Djambatan, 1999, hal.88.
KUHP Pengantar Hukum Perdata Tertulis.
Neng Yani Nurhayati, S.H., M.H, Hukum Perdata , Pustaka Setia: Bandung, hal. 207
R.  Goenawan  Oetomo, Pengantar  Hukum  Perburuhan  dan  Hukum  Perburuhan  di Indonesia , Jakarta: Grhadika Binangkit Press, 2004.
Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata , Bandung; Alumni, 2010
Sarwono, 2012. Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik . Sinar Grafika: Jakarta. Tt.
Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
UU No. 2 tahun 2004.