Junaidin, Hj. Mas’ad (2017). Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pemp) Di Dusun Taman Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. International Journal of Natural Science and Engineering. Vol.1 (1) pp. 16-27.
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP) DI DUSUN TAMAN DESA TAMAN AYU KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT
Junaidin 1 ,*, Hj. Mas’ad 2
1 UM Mataram 2 UM Mataram

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  evaluasi  serta  perkembangan  yang terjadi  atas  pelaksanaan  kebijakan  pelaksanaan  program  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  di  Dusun  Taman  Desa  Taman  Ayu  Kecamatan  Gerung Kabupaten  Lombok  Barat  Tahun  2015.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  pengumpulan  data  menggunakan wawancara,  pengamatan  yang  sudah  dituliskan  dalam  catatan  lapangan,  dokumen pribadi,  dokumen  resmi,  gambar,  foto  dan  sebagainya.  Sedangkan  analisis  data menggunakan  metode  model  alir  (flow  model)  yang  meliputi  tahap:  (a)  reduksi  data,
(b)  penyajian  data,  dan  (c)  penarikan  kesimpulan  serta  verifikasi.  Berdasarkan  hasil penelitian  dan  pembahasan  terhadap  fokus  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: (a) Pelaksanaan kebijakan PEMP dalam  pemberdayaan  masyarakat  miskin  di  Kecamatan  Gerung  terdiri  dari  empat tahap, antara lain yaitu tahap persiapan; tahap pelaksanaan; tahap pengendalian; dan tahap  pelestarian.  Pemanfaatan  dana  bantuan  telah  sesuai  dengan  tiga  komponen kegiatan  yang  menjadi  sasaran  tujuan  program  PEMP,  yaitu  ekonomi  produktif; pelatihan  dan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  dasar  lingkungan.  Namun  masih ada  sejumlah  anggota  KSM  yang  memanfaatkan  bantuan  tersebut  untuk  kegiatan konsumtif. Pembentukan BKM dan KSM dilaksanakan secara demokratis, transparansi, dan jujur, karena kedua lembaga lokal inilah yang berinteraksi dalam pelaksanaan PEMP.

## PENDAHULUAN
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJN)  tahun  20102014  menjelaskan  bahwa kurun waktu tahun 2004-2008 perekonomian Indonesia cenderung membaik. Hal ini ditunjukkan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi dari 5,0 persen pada tahun 2004 kemudian meningkat menjadi 6,3 persen pada  tahun  2007  merupakan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  untuk  pertama  kalinya  di  atas  6,0 persen sejak krisis ekonomi tahun 1998. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2008 mencapai 6,1  persen.  Dari  sisi  pennintaan,  pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2008,  terutama,  didorong  oleh investasi berupaa Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) dan ekspor barang dan jasa yang masing-maSing  tumbuh  sebesar  11,7  persen  dan 9,5  persen.  Dari  sisi  produksi,  pertumbuhan  ekonomi pada  tahun  2008,  terutama,  didorongoleh  sektor  pertanian  yang  tumbuh  4,8  persen.  Sementara  itu, investasi  di  bidang  kelautan  dan  pesisr  masih  terbatas  oleh  adanya  kebijakan  pemerintah  daerah (provinsi, kabupaten/kota dan desa) dalam rencana tata ruang wilayah yang masih tumpang tindih dan belum searah.
Berbagai  permasalahan  dan  tantangan  yang  dihadapi  adalah  sebagai  berikut  seperti  potensial wisata  bahari,  pemberdayaan  para,  nelayan,  petani  tambak  ikan  dan  garam,  petani  nunput  laut,  habitat ekosistim  laut  dan  pesisir,  dan  pengawasan  pemerintah  serta  bioteknologi  kelautan  sebagai  bentuk inovasi  energi  kelautan.  Upaya  pengembangan  ekonomi  ma-syarakat  pesisir,  selain  bertujuan  untuk meningkatkan  pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah, tetapi juga untuk memeratakan pembangunan ekonomian antar wilayah yang berkeadilan melalui peningkatan daya saing daerah.

## Keywords:
Implementasi Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi,
Dampak
Luasnya  pengaruh  program  PEMP  di  desa,  menandakan  bahwa  pentingnya  masa  depan  desa ditinjau  dari  aspek  ekonomi  pesisir  dan  kelautan  dalam  menghadapi  ancaman  kapital  modem.  Berawal dari masyarakat nelayan sebagai komunitas wilayah pesisir dan berangkat dari kondisi terpinggirkan dan pembangunan sehingga keludupan nelayan menggantung nasib path hasil laut degan pola sederhana atau traditionale  producted  seperti  alat,  bahan  dan  tata  cara  operasi  produksi  sertarendahnya  daya  jelajah nelayan, menuju kebebasan berfikir, bergerak dan berkreasi berbasis kesholehan sosial dan secara khusus program  pemberdayakan  masyarakat  pesisir  berarti  menciptakan  peluang  kreasi  dan  inovasi  bagi masyaraakat  serta  memaksimalkan  pengelolaan  sumber  daya  menuju  msayarakat  padat  karya  untuk memenuhi kesejahteraan.
Pemanfaatan elemen modal sosial merupakan prasyarat dalam upaya pemberdayaan komunitas, khususnya  komunitas  pesisir.  Sejalan  dengan  pendapat  diatas,  pemerintah  memandang  perlu  adanya upaya  dalam  bentuk  program  yang  berkelanjutan  dan  menyentuh  langsung  kesasarannya.  Salah  satu program  yang  bertujuan  dan  mendukung  kearah  tersebut  adalah  Program  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program ini telah berjalan sejak tahun 2001, dimana tujuan dari program ini adalah penguatan ekonomi dengan modal usaha ekonomi produktif yang berasal dari masyarakat.
Berdasarkan  pengamatan  awal  peneliti  bahwa  di  Dusun  Taman  Desa  Taman  Ayu  Kecamatan Gerung  Kabupaten  Lombok  Barat.  Implementasi  program  PEMP  di  desa  secara  ideal  tidak  berorientasi pada target group dan memperhatikan kelanjutan program, proses pendidikan dan peningkatan sumber daya  manusia  serta  pelembagaan  pembangunan.Untuk  kepentingan  tersebut,  perlu  dilakukan  studi implementasi  program  dengan  model  atau  pola  yang  dilakukan  pemerintah  secara  sistematis  untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas pencapaian sasarau, serta faktor-faktor lain yang dapat mendukung atau penghambat pelaksanaan program karena salah satu kelemahan dalam pelaksanaan program pada umumnya  adalah  kurangnya  perhatian  kerja  pemerintah  setelah  program  disalurkan  ke  bawahnya. Antara  penelitian  ini  dengan  program  PEMP  pada  akhirnya  akan  terdapat  kesesuaian  antara  pola pelaksanaan dengan kondisi daerah desa relokasi program yang menyangkut fisik, moneter dan kondisi manuasinya sebagai objek sasaran proogram.
Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan kondisi lingkungan masyarakat desa terhadap  efisiensi  dan  efektifitas  pola  pelaksanaan  PEMP  kedepannya,  dan  untuk  mengetahui  sejauh mana kontribusi yang ditimbulkan setelah program berjalan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  ini  akan  dilaksanakan  di Kecamatan  Gerung  Kabupaten  Lombok  Barat,  karena  memiliki  corak  kultur  yang  khas,  dengan  kondisi masyarakat  yang  majemuk  dan  beragam,  serta  dinamika  kehidupan  yang  selalu  berusaha  untuk  dapat berkembang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan  kualitatif,  hasil  penelitian  akan  memberikan  gambaran  atau  mendeskripsikan  secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang akan diteliti. Nawawi (2003:64) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada waktu atau saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.
Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subyek yang akan diteliti dalam suatu penelitian, yang menjadi  populasi  pada  penelitian  ini  adalah  pelaku  ekonomi  pesisir  dan  petugas  yang  berkecimpung dalam penanganan langsung. Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  di  Dusun  Taman  Desa  Taman  Ayu  Kecamatan  Gerung  Kabupaten Lombok  Barat  Tahun  2015  yang  berjumlah  120  orang.  Sugiyono  (2010:68)  menjelaskan  bahwa  sampel adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi.  Dalam  penelitian  ini,  Desa merupakan wilayah sampel yang meliputi populasi. Dengan demikian besaran sampel yang akan diambil dalam  populasi  penelitian  ini  selanjutnya  diatur  dan  ditentukan  dalam  teknik  sampling  penelitian. Sugiyono (2006:59) menjelaskan bahwa penentuan jumlah sampel dari populasi yang di kembangkan oleh Isak dan Michael (penelitian ini dilakukan dengan tingkat kesalahan 10 % (sepuluh persen), dari jumlah pelaku  ekonomi  pesisir  di  Dusun  Taman  Desa  Taman  Ayu  Kecamatan  Gerung  Kabupaten  Lombok  Barat Tahun  2015  sebesar  110  populasi,  jadi  jumlah  yang  diambil  menurut  ukuran  sampel  sebesar  10  orang sebagai  anggota  sampel  yang  berkaitan  langsung  dengan  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir (PEMP)  meliputi  kelompok  sasaran  dan  petugas  yang  berkecimpung  dalam  penanganan  langsung
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Dusun Taman Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  observasi, wawancara,  dan  metode  dokumentasi.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif. Data  kualitatif  yang  dimaksudkan  adalah  data  yang  berhubungan  dengan  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  di  Dusun  Taman  Desa  Taman  Ayu  Kecamatan  Gerung  Kabupaten  Lombok Barat Tahun 2015.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  sehingga  dalam  menganalisa  data  menggunakan pendekatan  deskriftif  kualitatif.  Selanjutnya  sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan  Moleong  bahwa  langkah teknik analisa data digunakan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Reduksi  data  dilakukan  dengan  cara  membuat  abstraksi.  Abstraksi  merupakan  usaha membuat  rangkuman,  proses  dan  pernyataan-pernyataan  yang  perlu  dijaga  sehingga  tetap didalamnya.
b) Display data yaitu menyajikan data sesuai dengan kategori dalam bentuk matrik atau grafik sehingga  data  yang  terkumpul  dapat  memberi  gambaran  secara  menyeluruh  tentang  apa yang menjadi fokus penelitian.
c) Penafsiran  dan  kesimpulan  data  yaitu  peneliti  melakukan  penekanan  pada  butir-butir  yang merupakan  kunci  dan  mengkaji  informasi  kunci  yang  dimaksudkan  secara  cermat  sebagai suatu kesimpulan.
Gambar 1. Komponen Analisis Data
(Miles dan Huberman, 2008:338)

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Penelitian  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  ini  akan  dilakukan  di  Kecamatan Gerung  Kabupaten  Lombok  Barat,  karena  memiliki  corak  kultur  yang  khas,  dengan  kondisi  masyarakat yang majemuk dan beragam, sertaa dinamika kehidupan yang selalu berusaha untuk dapat berkembang. Lokasi penelitian tersebut mudah dijangkau, sesuai dengan kemampuan tenaga yang dimiliki, dan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
Jumlah  pelaku  ekonomi  pesisir  di  Dusun  Taman  Desa  Taman  Ayu  yang  diambil  menurut  ukuran sampel  sebesar  12  orang  sebagai  anggota  sampel  yang  berkaitan  langsung  dengan  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) meliputi kelompok sasaran dan petugas yang berkecimpung dalam penanganan langsung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Dusun Taman Desa Taman Ayu  Kecamatan  Gerung  Kabupaten  Lombok  Barat  Tahun  2013  yaitu:  1)  Pegawai  Kantor  Bappekab:  a. Sutrisno  Hadi  selaku  Kepala  Bappekab  Kabupaten  Lombok  Barat,  b.  Fauzi  selaku  Kepala  Bidang  Sosial Budaya  Bappekab  Kabupaten  Lombok  Barat.    2.  Aparat  Kecamatan,  a)  Bq.  Yeni  Satriani  Ekawati,  S.Sos, selaku Camat Kecamatan Gerung, b) Haryanto selaku Kasi PMD Kecamatan Gerung. 3. Aparat Desa; a) Lalu Junaidi,  selaku  Kades  Taman  Ayu  Kecamatan  Gerung  Kabupaten  Lombok  Barat  tahun  2012,  b) Fathurrahman  selaku  Kasi  PMD  Kecamatan  Gerung  Kabupaten  Lombok  Barat.  4)  Pengurus  BKM;  a) Abdurrahman selaku Ketua BKM Swamitra Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, b) Cici pengurus BKM  Swamitra.  Kecamatan  Gerung  Kabupaten  Lombok  Barat.  5)    Sejumlah  Kelompok  Swadaya Masyarakat di Gerung Kabupaten Lombok Barat, 6) Dwi Andri selaku fasilitator Kecamatan Gerung.

## Penyajian data

## Reduksi data

## Pengumpulan data

## Penarik kesimpulan
Penelitian  ini  juga  menggunakan  data  pendukung  yang  bersumber  dari  dokumen  yaitu  catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian, diantaranya adalah dokumen Kabupaten Lombok Barat dalam Angka,  Kecamatan  Gerung  dalam  Angka,  Profil  Kecamatan  Gerung  Kabupaten  Lombok  Barat,  Pedoman Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Laporan Pengurus BKM Swamitra.
Desa  Taman  Ayu  merupakan  wilayah  pesisir  memiliki  arti  strategis  karena  merupakan  wilayah peralihan  antara  ekosistem  darat  dan  laut,  serta  memiliki  potensi  sumberdaya  alam  dan  jasa-jasa lingkungan  yang  sangat  kaya.   Namun,  karakteristik  laut  tersebut  belum  sepenuhnya  dipahami  dan diintegrasikan  secara  terpadu.  Kebijakan  pemerintah  yang  sektoral  dan  bias  daratan,   akhirnya menjadikan  laut  sebagai  kolam  sampah  raksasa.    Dari  sisi  sosial-ekonomi,  pemanfaatan  kekayaan  laut masih terbatas pada kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Nelayan sebagai jumlah terbesar merupakan kelompok profesi paling miskin di Indonesia.
Kekayaan  sumberdaya  laut  tersebut  menimbulkan  daya  tarik  bagi  berbagai  pihak  untuk memanfaatkan  sumberdayanya  dan  berbagai  instansi  untuk  meregulasi  pemanfaatannya.  Kekayaan sumberdaya pesisir, meliputi pulau-pulau besar dan kecil sekitar 17.500 pulau, yang dikelilingi ekosistem pesisir  tropis,  seperti  hutan  mangrove,  terumbu  karang,  padang  lamun,  berikut  sumberdaya  hayati  dan non-hayati yang terkandung di dalamnya.
Akan tetapi, kekayaan sumberdaya pesisir tersebut mulai mengalami kerusakan. Sejak awal tahun 1990-an,  fenomena  degradasi  biogeofisik  sumberdaya  pesisir  semakin  berkembang  dan  meluas.  Laju kerusakan sumberdaya pesisir telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama pada ekosistem mangrove terumbu karang dan estuari (muara sungai).
Penduduk  merupakan  salah  satu  aspek  dalam  pembangunan,  yaitu  sebagai  modal  pembangunan sekaligus  sebagai  penghambat  pembangunan,  karena  majunya  suatu  daerah  sangat  tergantung  pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya, oleh karena itu sebagai aspek yang sangat penting dan besar  pengaruhnya  terhadap  kemajuan  suatu  daerah,  maka  perlu  diupayakan  pembangunan  baik  yang berkaitan  dengan  materi  maupu  spritual.  Jumlah  penduduk  di  Desa  Taman  Ayu  Kecamatan  Gerung Kabupaten Lombok Barat adalah 3674 jiwa yang terdiri atas 1886 jiwa laki-laki dan 1788 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Tabel 1 berikut ini.

## Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Masyarakat Dusun Taman  Desa Taman Ayu
Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 USIA (tahun ) LAKI-LAKI PEREMPUAN 0-1 28 Orang 20 Orang 2-4 123 Orang 107 Orang 5-6 70 Orang 89 Orang 7-12 253 Orang 228 Orang 13-15 109 Orang 110 Orang 16-18 125 Orang 85 Orang 19-25 251 Orang 277 Orang 26-35 322 Orang 397 Orang 36-45 276 Orang 257 Orang 46-50 100 Orang 67 Orang 51-60 94 Orang 90 Orang 61-75 64 Orang 38 Orang Total 1886 Orang 1788 Orang
Sumber data : Kantor Desa ( dikutip tanggal, 16 Maret 2016 )
Keberhasilan pembangunan sangat tergantung dari tingkat pendidikan penduduk, oleh karena itu peningkatan  tingakat  pendidikan  merupakan  salah  satu  indikator  dalam  penetunan  pencapaian  angka indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  yang  tinggi.  Masalah  pendidikan  merupakan  masalah  yang  cukup dijadikan  barometer  dalam  melihat  tingakat  kemajuan  suatu  daerah,  sementara  maju  mundurnya pedidikan  tidak  terlepas  dari  ketersedian  berbagai  lembaga  pendidikan  beserta  sarana  dan  prasarana seperti gedung kolah pada berbagai tingkat dengan berbagai fasilitas pendukung hingg tenaga pengajar.
Tingkat  pendidikan  berhubungan  dengan  pengetahuan  yang  di  miliki  oleh  masyarakat,  yang selanjutnya  sangat  diperlukan  dalam  hal  pelaksanaan  pekerjaan  dan  sikapnya  atas  pendidikan  anaknya untuk  menghadapi  masa  depan  yang  memiliki  masalah  lebih  kompleks.  Dengan  pendidikan  yang tergolong tinggi masyarakat akan dapat dengan mudah menyerap informasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan mepunyai inovasi dalam pengembangan ekonomi keluarganya. Inovasi yang dimaksud adalah dapat dilakukannya perbaikan-perbaikan dala melakukan perkerjaan dan mengatur pendapatannya yang lebih bersifat  ekonomi  produktif.  Informasi  mengenai  tingkat  pendidikan  masyarakat  Desa  Taman  Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dapat di lihat pada Tabel 2 berikut:
Tabel. 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Dusu Taman Desa Taman Ayu
Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016
Tingkat pendidikan Laki-laki/Perempuan 1 2 Usia 18-56 pernah SD tetapi tidak tamat 540 Tamat SMP/Sederajat 336 Tamat SMA/Sederajat 163 Tamat D-1/Sederajat - Tamat D-2/Sederajat - Tamat D-3/Sederajat 15 Tamat S-1/Sederajat 8 Tamat S-2/Sederajat - Tamat S-3/Sederajat -
Sumber data : Kantor Desa (dikutip tanggal, 18 Maret 2016 )
Dari Tabel 2 pada halaman yang sebelumnya menunjukan bahwa tingkat pendidikan masyaratakat Desa  Taman  Ayu  terbesar  adalah  sampai  SMA/Sederajat,  jumlah  masyarakat  yang  sekolah  sampai  SD tetapi  tidak  tamat  sebanyak  540,  masayrakat  yang  tamat  SMP  sebanyak  336  dan  yang  tamat  SMA sebanyak  163.  Sedangkan  masyarakat  yang  sekolah  sampai  perguruan  tinggi  sebanyak  23  baik  itu kelulusan  D-3  sederajat  sampai  S-3  sederajat.  Jadi  tingkat  pendidikan  masyarakat  Dusun  Taman  Desa Taman  Ayu  bisa  tergolong  masing  lemah,  karena  masyarakat  yang  sekolah  sampai  perguruan  tinggi sebesar 23 orang. Selebihnya masyarakat berpendidikan sampai tingkat SMA.
Berdasarkan hasil  observasi  yang  dilaksanakan  oleh  peneliti  bahwa  gambaran  mata  pencaharian atau tingkat ekonomi penduduk Desa Taman Ayu antara lain, dapat dilihat di Tabel 3 berikut ini yaitu data tentang jenis mata pencaharian.
Tabel 3. Mata pencaharian penduduk Dusu Taman Desa Taman Ayu
Kecamatan Gerung  Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016
JENIS PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN 1 2 3 Petani - - Buruh tani - - Buruh migran perempuan - - Buruh migran laki-laki - - Pegawai negri sipil 4 2 Pengerajin industri RT - 4 Pedagang keliling 20 5 Peternak - - Nelayan 105 - Dokter swasta - - Pembantu rumah tangga 7 13
TNI 1 - POLRI 2 - Pengusaha kecil 15 17 Notaris 1 - Jasa pengobatan alternatif - - Pengusaha besar - - Arsitektur 1 - Seniman/artis - - Kryawan perushaan swasta 12 70 Montir 3 - Perawat swasta - - Bidan swasta - -
Sumber data : Kantor Desa (dikutip tanggal, 30 April 2016)
Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  judul  dari  skripsi  ini  adalah  Implementasi Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  ini  akan  dilakukan  di  Dusun  Taman  Desa Taman  Ayu  Kecamatan  Gerung  Kabupaten  Lombok  Barat  Tahun  2013,  yang  dimana  penelitian  ini  di khususkan kepada nelayan sebagai masyarakat pesisir. maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah  data  tentang  bagaimanakah  Implementasi  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir (PEMP) ini akan dilakukan di Dusun taman Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015.
Data-data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  mewawancarai  informan- informan yang di anggap perlu oleh peneliti. Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode observasi,  wawancara,  dan  metode  dokumentasi,  dan  menggunakan  informan  biasa  maupun  informan kunci  dalam  laporan  hibah  pemula  ini,  peneliti  mendapatkan  banyak  informasi  mengenai  Implementasi Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  ini  akan  dilakukan  di  Desa  Taman  Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015.
Setelah peneliti melakukan observasi di lokasi penelian yaitu di Wilayah masyarakat pesisir Desa Taman  Ayu,  peneliti  melakukan  pengamatan  di  sekitar  Wilayah  masyarakat  pesisir  Desa  Taman  Ayu dengan  cara  mempehatikan  Implementasi  Program  Pemberdayaan  oleh  pemerintah.  Dan  dari  hasil observasi  tersebut  peneliti  menyimpulkan  bahwa  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir (PEMP) sangat bermanfaat bagi masyarakat nelayan yang berada di Dusun Taman Desa Taman Ayu. Saat melakukan  wawancara  pada  beberapa  Informan,  banyak  sekali  ditemukan  informasi  yang  berkaitan dengan Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Dusun Taman Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015.
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Dusun taman Desa Taman Ayu Kecamatan  Gerung  Kabupaten  Lombok  Barat adalah suatu program pemerintah yang dilaksanakan sebagai salah  satu  upaya  dalam  mengatasi  masalah  kemiskinan  khususnya  di  daerah  pedesaan  masyarakat  pesisr. Program ini merupakan program untuk membentuk masyarakat mampu dan mandiri dalam mengurus dirinya sendiri, yang dalam pelaksanaannya meliputi dua macam kegiatan yaitu kegiatan pengembangan usaha/ekonomi dan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana fisik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Pegawai  Kantor  Bappekab  Kabupaten  Lombok  Barat menyatakan  maksud  dan  Tujuan  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  sesuai dengan Akte Pendirian No. 78/2000/28 Maret 2014 sebagai berikut: a). Membantu mempercepat upaya penanggulangan  kemiskinan  masyarakat  pesisir,  b).  Membantu  melaksanakan  dan  memasyarakatkan program-program pemerintah secara umum khususnya pelaksanaan PEMP di Kecamatan Gerung. C). Membantu masyarakat untuk membangun dan mengembangkan potensi keswadayaan dalam bidang ekonomi, sosial untuk peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Taman  Ayu  Kecamatan  Gerung.  (Hasil  wawancara  dengan Bapak Sutrisno Hadi selaku Kepala Bappekab Kabupaten Lombok Barat, dikutip tanggal 13 April 2016).
Bapak  Fauzi  selaku  Kepala  Bidang  Sosial  Budaya  Bappekab  Kabupaten  Lombok  Barat menyatakan  bahwa  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP),  untuk  melakukan proses  pemberdayaan  masyarakat.  Menjadi  lembaga  pengelola  dana  kredit  yang  berasal  dari Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  yang  secara  teknis  ditangani  oleh  Unit  Pengelola  Keuangan (UPK). (Hasil wawancara, dikutip tanggal, 13 April 2016).
Keberadaan  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  di  Desa  Taman  Ayu Kecamatan  Gerung  Kabupaten  Lombok  Barat,  Bapak  Drs.  M.  Ali  Saleh  selaku  Camat  Kecamatan  Gerung menyatakan  bahwa  adannya  program  pemberdayaan  ini  harus  didukung  dengan  keberadaan  Badan Keswadayaan masyarakat (BKM). salah satu BKM yang ada di Kecamatan Gerung adalah BKM Swamitra yang  beranggotakan  warga  yang  telah  dipilih  dan  diberi  kepercayaan  oleh  warga  masyarakat  setempat, seperti perwakilan RT/RW, perwakilan organisasi kemasyarakatan.
BKM  Swamitra  berbentuk  Lini  staf.  Koordinator  atau  juga  biasa  disebut  dengan  Ketua  BKM membawahi  beberapa  staf,  diantaranya  yaitu:  sekretaris;  Unit  Pengelola  Lingkungan  (UPL);  Unit  Pengelola Keuangan (UPK) dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Dalam membantu tugas koordinator, UPK juga membawahi beberapa staf yang terdiri dari: petugas kredit; bendahara dan administrasi. Unit-unit yang berada di bawah Ketua  BKM,  terkecuali  sekretaris,  saling  berkoordinasi  antar  unit  selain  koordinasi  langsung  dengan  Ketua BKM, begitu pula unit/petugas yang berada di bawah UPK.
Tugas  sekretaris  untuk  membantu  kegiatan  administrasi  BKM.  UPL  bertanggungjawab  pada perencanaan,  perbaikan  serta  penataan  sarana-prasarana  dasar  lingkungan  dan  lain-lain.  UPK bertanggungjawab pada pengelolaan pinjaman bergulir dan akses kegiatan yang berkaitan dengan pemupukan dana  atau  akses  modal  masyarakat.  Sedangkan  UPS  mengelola  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kerelawanan, mengelola  pusat  informasi  dan  pengaduan  masyarakat,  dan  lain-lain  sesuai  kesepakatan  warga  setempat. Untuk petugas kredit mempunyai tugas pokok sebagai penagih ke masyarakat. Dana yang telah dibayar atau dikembalikan dicatat oleh bendahara yang dibantu oleh petugas administrasi.
Hasil  wawancara  dengan  Ketua  BKM  Swamitra  Kecamatan  Gerung  Kabupaten  Lombok  Barat, bahwa  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  di  Desa  Taman  Ayu  Kecamatan Gerung  Kabupaten  Lombok  Barat  mengadakan  kegiatan  permodalan  melalui  BKM  Swamitra  adalah sumber  dari  :  Dana  dari  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  dan  hasil  dari upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  BKM.  Dana  yang  diterima  BKM  Swamitra.  pada  tahun  2011  melalui PEMP yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- dengan alokasi dana sebagai berikut: a). Dana Ekonomi Produktif berjumlah  Rp.  202.  168.350,  b).  Dana  Fisik  berjumlah  Rp.  38.172.150,  dan  c).  Jasa  Fasilitator  dan  Biaya Operasional  Rp. 9.659.500,- (Bapak Abdurrachman, dikutip tanggal, 16 April 2016).
Adapun  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  mendapatkan  dana  bantuan/dana  pinjaman  bergulir Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP)  oleh  BKM  Swamitra  tersebut  adalah  1) Warga Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung  (KTP atau surat keterangan lain), 2) Warga yang dikategorikan miskin (prioritas yang telah memiliki usaha awal), 3) Membentuk  suatu  kelompok,  4)  Mengajukan  proposal usaha,  5)  Menandatangani  surat  perjanjian  peminjaman;  a)  Bersifat  tanggung,  b)  Bunga  pinjaman  1,5% tiap bulan, c) Diangsur selama 18 bulan.
Persyaratan  tersebut  membuat  kelompok  masyarakat  miskin  yang      benar-benar  mengalami kerentanan  sosial  dan  ketidakberdayaan  kurang  memiliki  akses  untuk  mendapatkan  pinjaman  PEMP untuk  melakukan  usaha  ekonomi  produktif.  Persyaratan  tersebut  menjadikan  tujuan  PEMP  sebagai pemberdayaan  masyarakat  miskin  kurang  tercapai,  dimana  lebih  berorientasi  pada  pencapaian  target ekonomis saja.
Dalam  pelaksanaan  PEMP,  perlu  diperhatikan  beberapa  hal  bagi  masyarakat  dalam  mengelola bantuan  yang  akan  diterima  melalui  lembaga  lokal  setempat,  dalam  hal  ini  BKM.  Selain  sebagai  suatu prasyarat  dalam  penyaluran  dana  bantuan/hibah,  dimaksudkan  juga  untuk  mewujudkan  serta tercapainya  visi  dan  misi  daripada  program  PEMP  tersebut.  Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan masyarakat  adalah  1)  Masyarakat  menentukan  siapa  kelompok  sasaran,  2)  Masyarakat  menentukan kelembagaan yang merepresentasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal sebagai pimpinan kolektif mereka dalam membangun kemandirian dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan, 3) Masyarakat merencanakan sendiri bagaimana menanggulangi kemiskinan melalui PEMP yang disepakati bersama, 4) Masyarakat menggalang, memanfaatkan, mengoptimalkan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya serta  sumber  daya  luar  yang  diperolehnya,  baik  dari  sumber  daya  PEMP,  pemerintah  daerah  maupun sumber  daya  lainnya ( melalui  program  kemitraan  serta channeling  program), untuk  berlatih mengimplementasikan  rencana  mereka  dalam  menanggulangi  kemiskinan,  5)  Masyarakat  menentukan bagaimana menata dan membangun lingkungan permukiman yang terpadu, sehat, produktif dan lestari, 6)  Melembagakan  Komunitas  Pembelajar,  baik  di  tingkat  masyarakat  Kecamatan  melalui  Komunitas Belajar  Kecamatan  maupun  di  tingkat  kota/kabupaten  dengan  Komunitas  Belajar  Pedesaan,  7) Pemerintah  daerah  menjalin  kemitraan  sinergis  dengan  masyarakat  dan  kelompok  peduli,  sejak  tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hingga tahap pemeliharaan.
Program  PEMP  dalam  pelaksanaannya  melalui  beberapa  tahapan,  yaitu  tahap  persiapan,  tahap pelaksanaan  dan  tahap  pengendalian  program  dan  tahap  pelestarian  kegiatan.  Langkah  awal  yang dilakukan dalam mempersiapkan pelaksanaan PEMP adalah mensosialisasikan tentang adanya program PEMP ke seluruh  lapisan  masyarakat.  Sosialisasi  ini  merupakan  suatu  kegiatan  yang  cukup  penting  untuk  memperoleh informasi yang lengkap  tentang program PEMP itu sendiri. Dengan sosialisasi yang dilakukan secara baik dan maksimal  akan  memberikan  pemahaman  yang  baik  pula  kepada  masyarakat  khususnya  masyarakat  miskin sebagai sasaran program ini yang pada akhirnya mereka dapat mensukseskan kegiatan ini dalam artian mereka dalam melaksanakan program ini tidak terjadi penyimpangan.
Sejak  pertama  kali  mendapat  proyek  PEMP,  seluruh  komponen  masyarakat  di  wilayah  Kecamatan Gerung    (ketua  RW,  ketua  RT,  karang  taruna  dan  wakilnya,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama  dan  kelompok profesi)  diundang  oleh  pak  Camat  untuk  membicarakan  proyek  tersebut.  Melalui  penjelasan  fasilitator Kecamatan,  beberapa  RT  yang  dihuni  oleh  masyarakat  yang  tidak  termasuk  dalam  kriteria  yang  ditentukan dalam PEMP, atau dengan kata lain status sosial ekonomi mereka menengah keatas, memahami apa itu proyek PEMP  yang  baru  muncul  tersebut  dan  menyadari  bahwa  kebijakan  pemerintah  itu  bukan  ditujukan  untuk mereka. Setelah  ditetapkan  RW  atau  RT  yang  mayoritas  penduduknya  miskin,  melakukan  sosialisasi kepada  semua  masyarakat  disetiap  RT/RW  dengan  model  ceramah  melalui  undangan  Ketua  RT/RW  di balai  atau  suatu  tempat  yang  dipandang  cukup  menampung  semua  warga.  Demikianlah  cara  yang dilakukan oleh fasilitator dalam memperkenalkan PEMP kepada masyarakat di Kecamatan Gerung.
Kelompok    Swadaya    Masyarakat    (KSM)  dalam    PEMP  merupakan  instrumen  pemberdayaan masyarakat  yang  akan  ditumbuhkan  kemandiriannya.  Dengan  demikian  bukan  masyarakat  miskin  secara perseorangan  yang  akan  diberdayakan,  melainkan  sejumlah  orang  dalam  masyarakat  yang  tergabung  dalam suatu  wadah  KSM  yang  dikenai  tindakan (treatment) berupa  pemberian  kredit  usaha  ekonomi produktif/pinjaman  bergulir.  KSM  penerima  bantuan  PEMP  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan sebagai berikut : a) Beranggota minimal 3 orang (dari rumah tangga yang berbeda), b) Anggota berasal dari  keluarga  berpenghasilan  rendah  berdasarkan  kesepakatan  bersama  antara  Kepala  Desa,  tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan warga masyarakat lainnya, c) Jumlah anggota yang tidak berasal dari keluarga miskin, dibatasi jumlahnya tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota KSM.
Tentang  pembentukan  KSM,  Ketua  BKM  Swamitra  Kecamatan  Gerung,  Lalu  Abdurrachman menyatakan:  “keberadaan  PEMP  di  Kecamatan  kami  dirasakan  banyak  manfaatnya  oleh  warga masyarakat.  Hal  ini  terbukti  dengan  tingginya  minat  warga  yang  ingin  mendapatkan  pinjaman  bergulir dengan  membentuk  KSM-KSM  baru,  sehingga  jumlah  KSM  yang  ada  di  Kecamatan  kami  yang  semula hanya 25 saat ini bertambah menjadi sekitar 308 KSM”. (Hasil wawancara dengan Bapak Fathurrahman selaku Kasi PMD Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, dikutip tanggal, 16 Mei 2016).
Peran Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  adalah  sebagai  motor  penggerak  masyarakat  dalam menanggulangi  kemiskinan  diwilayahnya.  Organisasi  masyarakat  warga  ini  dilegalisasi  secara  hukum  sebagai asosiasi/ perhimpunan warga. Untuk memimpin BKM, dipilih pimpinan kolektif yang terdiri dari pribadi-pribadi yang  dipercaya  warga  berdasarkan  kriteria  kemanusiaan  yang  disepakati  bersama  dan  dapat  mewakili  warga dalam berbagai kepentingan dan seorang dari anggota BKM ini ditunjuk sebagai Koordinator BKM.
Peran  yang  dijalankan  BKM  adalah  mengorganisasikan  warga  secara  partisipatif  untuk merumuskan  PJM  Gerung,  menumbuhkan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  miskin  agar  mampu meningkatkan  kesejahteraan  mereka,  mengawasi  proses  pemanfaatan  dana  masyarakat  (BLM)  yang sehari-hari dikelola oleh UPK, seperti dijelaskan oleh ketua BKM. “dibentuknya BKM Rukun Sejahtera ini adalah  memang  sebagai  pengelola  pelaksanaan  PEMP  di  Kecamatan  Gerung  yang  mengatur  perguliran dana pinjaman masyarakat sehingga masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan dana pinjaman PEMP sebagai modal untuk pengembangan usaha yang dimilkinya.
Dalam  pelaksanaan  PEMP,  perlu  diperhatikan  beberapa  hal  bagi  masyarakat  dalam  mengelola bantuan  yang  akan  diterima  melalui  lembaga  lokal  setempat,  dalam  hal  ini  BKM.  Selain  sebagai  suatu prasyarat  dalam  penyaluran  dana  bantuan/hibah,  dimaksudkan  juga  untuk  mewujudkan  serta tercapainya  visi  dan  misi  daripada  program  PEMP  tersebut.  Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan masyarakat adalah:
1. Masyarakat menentukan siapa kelompok sasaran;
2. Masyarakat  menentukan  kelembagaan  yang  merepresentasikan  nilai-nilai  dan  prinsip- prinsip  universal  sebagai  pimpinan  kolektif  mereka  dalam  membangun  kemandirian  dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan.
3. Masyarakat  merencanakan/menentukan  sendiri  bagaimana  menanggulangi  kemiskinan melalui PJM Pronangkis yang disepakati bersama
4. Masyarakat menggalang, memanfaatkan, mengoptimalkan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya  serta  sumber  daya  luar  yang  diperolehnya,  baik  dari  sumber  daya  PEMP, pemerintah  daerah  maupun  sumber  daya  lainnya ( melalui  program  kemitraan  serta channeling  program), untuk  berlatih  mengimplementasikan  rencana  mereka  dalam menanggulangi kemiskinan
5. Masyarakat menentukan bagaimana menata dan membangun lingkungan permukiman yang terpadu, sehat, produktif dan lestari
6. Melembagakan  Komunitas  Pembelajar,  baik  di  tingkat  masyarakat  Kecamatan  melalui Komunitas Belajar Kecamatan maupun di tingkat kota/kabupaten dengan Komunitas Belajar Perkotaan.
7. Pemerintah daerah mampu memfungsikan KPK-D dalam menyusun SPK-D berbasis aspirasi serta kebutuhan masyarakat.
8. Pemerintah  daerah  menjalin  kemitraan  sinergis  dengan  masyarakat  dan  kelompok  peduli, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hingga tahap pemeliharaan. (Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Cici  pengurus  BKM  Swamitra  Kecamatan  Gerung  Kabupaten Lombok Barat, dikutip tanggal, 14 Mei 2016).
Salah  satu  pendekatan  yang  dinilai  efektif  dan  mampu  meningkatkan  produksi,  pendapatan  dan kesejahteraan  masyarakat  pesisir  adalah  pendekatan  agribisnis  dan  agroindustri.  Kegiatan  ini  dengan melibatkan  secara  utuh  subsistem  input,  subsistem  produksi,  subsistem  pengolahan  hasil,  subsistem pemasaran  dan  subsitem  kelembagaan  keuangan  maupun  kelembagaan  penyuluhan.  Wilayah  pesisir memiliki  arti  strategis  karena  merupakan  wilayah  peralihan  antara  ekosistem  darat  dan  laut,  serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya.  Namun, karakteristik laut tersebut  belum  sepenuhnya  dipahami  dan  diintegrasikan  secara  terpadu.  Kebijakan  pemerintah  yang sektoral dan bias daratan,  akhirnya menjadikan laut sebagai kolam sampah raksasa.
Dari  sisi  sosial-ekonomi,  pemanfaatan  kekayaan  laut  masih  terbatas  pada  kelompok  pengusaha besar dan pengusaha asing. Nelayan sebagai jumlah terbesar merupakan kelompok profesi paling miskin di  Indonesia  (Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Dwi  Andri  selaku  fasilitator  Kecamatan  Gerung  Kabupaten Lombok  Barat,  dikutip  tanggal,  16  Mei  2016).  Kekayaan  sumberdaya  laut  tersebut  menimbulkan  daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya.  Kekayaan  sumberdaya  pesisir,  meliputi  pulau-pulau  besar  dan  kecil  sekitar  17.500 pulau, yang dikelilingi ekosistem pesisir tropis, seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, berikut sumberdaya hayati dan non-hayati yang terkandung di dalamnya.
Dalam  proses  implementasi  tidak  terlepas  dari  faktor-faktor  yang  memberikan  pengaruh  dalam menentukan keberhasilan ataupun kegagalan. Sejalan dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier bahwa: Makna implementasi memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau  dirumuskan  merupakan  fokus  perhatian  implementasi  kebijakan,  yakni  kejadian-kejadian,  dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijakan negara yang menyangkut baik  usaha-usaha  untuk  mengadministrasikan  maupun  untuk  menimbulkan  akibat/dampak  nyata  pada masyarakat atau kejadian-kejadian. (2007:86)
Dalam  setiap  perumusan  kebijakan  yang  berkenaan  dengan  kepentingan  publik  selalu  diawali dengan  tahapan  perumusan  masalah,  dan  pada  tahap  rumusan  masalah  yang  bertujuan  memberikan solusi tersebut, tidak terlepas dari proses perencanaan. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah  80%  sisanya,  20%  sisanya  adalah  bagaimana  kita  mengendalikan  implementasi.  Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep,  muncul  di  lapangan.  Selain  itu,  ancaman  utama,  adalah  konsistensi  implementasi.  Demi tewujudnya keberhasilan pelaksanaan program PEMP, diperlukan beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan  secara  benar  dan  tepat,  yaitu  mencakup  kegiatan  persiapan,  pelaksanaan  dan  tahap  yang menerus  atau  berkala.  Untuk  itu  kajian  mengenai  pelaksanaan  program  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Gerung dalam penelitian ini mencakup indikator-indikator yang telah disebut sebelumnya.
Fasilitator Kecamatan memiliki peran penting dalam keberhasilan proyek. Gagal tidaknya proyek tersebut  terletak  pada  kecakapan  dan  keuletan  fasilitator  tersebut  dalam  mendamping  KSM  dan  BKM untuk memberikan bimbingan dan arahan serta menjadi konsultan dalam pelaksanaan proyek. Fasilitator
Kecamatan  mempunyai  tanggung  jawab  dalam  mendorong  dan  memampukan  masyarakat  agar berdayaguna dan berhasilguna dalam mengatasi segala persoalan yang mendera mereka.
Kecamatan  Gerung,  sosialisasi  program  PEMP  belum  dilaksanakan  dengan  baik  dan  maksimal sehingga sebagian masyarakat belum memahami program PEMP secara benar. Tingkat pemahaman yang relatif  rendah  ini  cenderung  akan  mengakibatkan  terjadinya  penyimpangan-penyimpangan  dalam menggunakan bantuan pinjaman seperti misalnya penggunaan dana pinjaman tidak untuk kegiatan usaha yaitu untuk kegiatan konsumtif dan akibatnya seringkali terjadi kemacetan dalam pembayaran pinjaman.
Dalam  hal  ini  BKM  merupakan  wadah  yang  mengelola  perguliran  dana  PEMP  bagi  usaha masyarakat.  Melalui  BKM  anggota  KSM  tersebut  dapat  memperoleh  bantuan  yang  sifatnya  bergulir dengan berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama antara KSM dengan BKM.
Pada umumnya, dalam anggota KSM tersebut kurang memiliki kemampuan untuk menyusun atau membuat proposal tentang rincian biaya dan kegiatan usaha yang akan ditekuninya.
Dalam upaya untuk memberdayakan komunitas warga Kecamatan Gerung, ditemui adanya tiga hambatan besar yaitu (1) hambatan yang melekat pada individu seperti keterampilan, pengetahuan, (2) hambatan yang terkait dengan ekonomi seperti kurangnya modal, (3) hambatan yang terkait dengan kondisi lingkungan seperti sarana prasarana  dasar  lingkungan  yang  kurang  mendukung.  Guna  menghilangkan  hambatan  tersebut,  dalam  PEMP disediakan  bantuan  yang  berupa  (1)  bantuan  kredit  modal  kerja  bergulir  untuk  kegiatan  usaha  ekonomi produktif, (2) bantuan dana hibah untuk biaya pembangunan atau perbaikan sarana-prasarana dasar lingkungan, (3) bantuan dana hibah untuk biaya pelatihan ketrampilan kerja dalam rangka penciptaan lapangan usaha baru.
Setiap implemantasi dari suatu program kebijakan akan melahirkan dampak bagi kelompok sasaran yang dituju, baik dampak sosial maupun berdampak secara ekonomi atau mungkin dampak politis serta kultural. Telah dibahas pada awal penelitian bahwa penelitian evaluasi, apa pun aspek yang berusaha disoroti, tidaklah pernah berlangsung dalam suasana yang vacum. Ia pada hakekatnya adalah merupakan aktivitas yang berlangsung dalam konteks  sosial-politik  tertentu.  para  politisi,  administrator  dan  kelompok  sasaran  (pemetik  manfaat)  dalam memperjuangkan sumber-sumber langka.
Mengingat masyarakat tidak merespon semua komponen yang ditawarkan dalam program PEMP dan  kurang  perhatiannya  BKM  dalam  memeberdayakan  masyarakat,  maka  hal  ini  dapat  menimbulkan dampak  positif  dan  dampak  negatif.  Dampak  positifnya  antara  lain:  1)  Keuangan  PEMP  semakin  hari semakin  meningkat  jumlahnya,  2)  Dapat  memberi  kesempatan  luas  bagi  masyarakat/KSM  lain  yang membutuhkan  dana  lunak,  3)  Dapat  menciptakan  lapangan  kerja  baru.  Sedangkan  dampak  negatifnya antara  lain  1)  Dapat  menimbulkan  kecemburuan  sosial,  2)  Kurang  kreatif,  karena  mengharapkan pinjaman ke PEMP setiap membutuhkan dana.
Pembahasan terhadap fokus penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PEMP di Dusun  Taman  Desa  Taman  Ayu  Kecamatan  Gerung  berdasarkan  temuan  penelitian  sebagai  berikut:  1) Partisipasi  masyarakat  dalam  aspek  pembuatan  keputusan  program  diwujudkan  dalam  penyusunan program-program  penanggulangan  kemiskinan  dan  penyusunan  dan  pengajuan  usulan  kegiatan  BKM. Partisipasi  masyarakat  pada  kegiatan  pembuatan  keputusan  tersebut  di  atas  dapat  digolongkan  masih rendah    dan  pasif,  2)  Partisipasi  masyarakat  dalam  aspek  penerapan  keputusan  berwujud  partisipasi masyarakat  sebagai  tenaga  kerja  proyek,  swadaya  berupa  pemberian  makanan  dan  minuman  untuk mereka yang sedang mengerjakan proyek. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini terlihat dari jumlah masyarakat  yang  ingin  terlibat  dalam  pembangunan  sarana-prasarana  dasar  lingkungan.  Partisipasi sebagai peserta pelatihan.
Jika ditinjau dari aspek partisipasi masyarakat sebagaimana telah dipaparkan dalam hasil temuan penelitian,  maka  partisipasi  masyarakat  pada  aspek  pembuatan  keputusan  (program)  tergolong  masih rendah  dan  pasif,  sedangkan  pada  aspek  penerapan  keputusan  tergolong  cukup  tinggi,  pada  aspek pemanfaatan  hasil  dan  pelestariaannya  partisipasi  masyarakat  tergolong  cukup  tinggi,  sedangkan  pada aspek evaluasi partisipasi masyarakat sudah menampakkan wujudnya.
Proyek  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Perkotaan  (PEMP)  merupakan  upaya  pemerintah  dalam menanggulangi kemiskinan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat untuk secara aktif merencanakan, melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan program.
Berdasarkan  pemikiran  di  atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  keberhasilan  pelaksanaan  Proyek Penanggulangan  Kemiskinan  di  Perkotaan  (PEMP)  di  Kecamatan  Gerung    karena  didukung  oleh partisipasi,  kesadaran  dan  rasa  tanggung  jawab  masyarakat.  Mengingat  bahwa  penerapan  pola penanggulangan kemiskinan dalam proyek PEMP juga dilaksanakan  di beberapa  kota  dan kabupaten  di Indonesia, namun tingkat keberhasilan programnya bervariasi.
Hal  ini  pula  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian  di  Kecamatan  Gerung  khususnya  di  Kecamatan Gerung  sebagaimana telah diuraikan di atas. Secara garis besar pola itu dapat dijelaskan sebagai berikut: proses  penanganan  PEMP  diawali  dengan  serangkaian  kegiatan  orientasi  pemahaman  substansi  PEMP kepada semua pihak pelaksana PEMP mulai dari tingkat pusat hingga Kecamatan yang dimaksudkan agar semua  komponen  pelaku  dan  pihak  terkait  dapat  memahami  secara  utuh  dan  memiliki  persepsi  yang sama mengenai visi, misi, tujuan, strategi, prinsip dan nilai serta mekanisme pelaksanaan PEMP.
Disadari  bahwasannya  dalam  implementasi  program  pembangunan  selalu  terjadi  kesenjangan antara aturan pelaksanaan dan realisasi kegiatan di lapangan. Begitu juga yang terjadi dalam implementasi PEMP  di  Kabupaten  Lombok  Tengah  tepatnya  di  Kecamatan  Gerung.  Hambatan  yang  terjadi  diidentifikasikan oleh peneliti terjadi pada tiga pelaku PEMP yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Masyarakat.
Dari  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  program  PEMP  diatas,  juga  tidak  luput dari beberapa kendala yang dialami oleh BKM Rukun Sejahtera dalam pelaksanaan program diantaranya adalah : 1) Dana yang tersedia hanya dalam jumlah terbatas, sehingga tidak mencakup seluruh warga Kecamatan yang  menjadi  sasaran  program  sehingga  menimbulkan  sulitnya  program  berjalan  cepat  dan  masih  kurang dipahaminya sebagian masyarakat akan tujuan program secara jelas karena ada sebagian anggapan masyarakat bahwa dengan tidak dipenuhinya oleh bantuan fisik untuk pembangunan jalan mereka dianggapnya BKM tidak merata penyebarannya, 2) Kurangnya koordinasi antara pengurus BKM/KSM dengan anggotanya sehingga program  tidak  berjalan  optimal,  3)  Pemahaman  mengenai  konsep  pelaksanaan  program  masih  kurang mengakibatkan masyarakat menjadi apatis terhadap program, 4) Pembagian kerja yang belum jelas dari masing-masing bidang pengurus BKM sehingga menimbulkan tumpang tindih antara pengurus BKM.
Hambatan yang terjadi dalam implementasi PEMP ini diklasifikasikan oleh peneliti menjadi tiga yakni:  kategori,  sifat  penanganan  dan  hal/masalah:  1)  Tidak  tertibnya  penatabukuan  BKM  dalam mengadministrasikan keuangan PEMP. Akibat pertama adalah tidak diketahuinya posisi keuangan PEMP, berapa piutang, pendapatan jasa dll. Selanjutnya berakibat tidak terkontrolnya pengeluaran yang kadang- kadang  melebihi  pendapatan  jasanya,  2)  Terdapat  KSM  bermasalah/nakal  yang  menunggak  angsuran pembayaran pinjaman. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena bisa berakibat fatal. Diusahakan agar pinjaman  bergulir  yang  diluncurkan  ke  KSM  dapat  ditagih  dan  dipergunakan  kembali  untuk  memberi kredit kepada KSM lain yang juga membutuhkannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Implementasi PEMP di Dusun Taman Desa Taman  Ayu  Kecamatan  Gerung  belum  dilaksanakan  secara  optimal  sesuai  dengan  kebijakan  yang  telah dirumuskan.  Pelaksanaan  kebijakan  PEMP    dalam  pemberdayaan  masyarakat  miskin  di  Kecamatan Gerung  terdiri  dari  empat  tahap,  antara  lain  yaitu  tahap  persiapan;  tahap  pelaksanaan;  tahap pengendalian;  dan  tahap  pelestarian.  Pemanfaatan  dana  bantuan  telah  sesuai  dengan  tiga  komponen kegiatan  yang  menjadi  sasaran  tujuan  program  PEMP,  yaitu  ekonomi  produktif;  pelatihan  dan pembangunan  sarana  dan  prasarana  dasar  lingkungan.  Namun  masih  ada  sejumlah  anggota  KSM  yang memanfaatkan  bantuan  tersebut  untuk  kegiatan  konsumtif.  Pembentukan  BKM  dan  KSM  dilaksanakan secara  demokratis,  transparansi,  dan  jujur,  karena  kedua  lembaga  lokal  inilah  yang  berinteraksi  dalam pelaksanaan  PEMP,  2)  Dampak  yang  ditimbulkan  dalam  pelaksanaan  PEMP  dibagi  menjadi  dua,  yaitu: Dampak positifnya antara lain a) Keuangan PEMP semakin hari semakin meningkat jumlahnya, b) Dapat memberi  kesempatan  luas  bagi  masyarakat/KSM  lain  yang  membutuhkan  dana  lunak,  c)  Dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dampak negatifnya antara lain: a) Dapat menimbulkan kecemburuan social, b) Kurang kreatif, karena mengharapkan pinjaman ke PEMP setiap membutuhkan dana.
Dalam pelaksanaan PEMP di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung terdapat faktor pendukung dan faktor  penghambat.  Faktor  pendukung  keberhasilan  pelaksanaan  program  PEMP  di  Desa  Taman  Ayu Kecamatan Gerung, yaitu: a) Partisipasi masyarakat terhadap program, b) Kelembagaan masyarakat yang efektif,  c)  Kemudahan  dalam  memperoleh  bantuan,  d)  Kesadaran  masyarakat.  Faktor  penghambat pelaksanaan PEMP, yaitu: a) Dana yang tersedia hanya dalam jumlah terbatas, sehingga tidak mencakup seluruh  warga  Kecamatan  yang  menjadi  sasaran  program,  b)  Kurangnya  koordinasi  antara  pengurus BKM/KSM dengan anggotanya sehingga program tidak berjalan optimal, c) Pemahaman mengenai konsep
pelaksanaan program oleh masyarakat masih kurang, d) Pembagian kerja yang belum jelas dari masing- masing bidang pengurus BKM sehingga menimbulkan tumpang tindih antara pengurus BKM.
Hasil  penelitian  menunjukan  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  program  PEMP dengan  pemberdayaan  kepada  masyarakat,  oleh  karena  itu  penelitian  ini  menyarankan  untuk diperhatikan  yaitu  antara  lain:  a)  Menghadapi  kondisi  keuangan  atau  dana  yang  terbatas,  kepada pengurus  BKM  lebih  aktif  dalam  proses  penagihan  ke  KSM-KSM  yang  terlambat  atau  menunggak  untuk menghindari terjadinya kredit macet yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada pelestarian kegiatan PEMP tersebut, b) Dari hasil penelitian ini diperoleh temuan jika koordinasi antara pengurus BKM/KSM dengan  anggotanya  dinilai  kurang,  sehingga  program  tidak  berjalan  optimal.  Maka  peneliti  dapat menyarankan  untuk  diadakan  pertemuan  rutin  minimal  satu  kali  dalam  sebulan  antara  pengurus  BKM yang  didampingi  oleh  fasilitator  Kecamatan  serta  dihadiri  oleh  aparat  pemerintah  daerah,  dari  tingkat Kabupaten hingga Kecamatan, serta KSM dan anggotanya untuk menampung aspirasi yang

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin.
(2002). Metode Konsep Penelitian Kualitatif. Retrieved from www//htfn metode=,daa=konsep=venelitian%0A=kualitadf=danpen=banpunan.et%0A
Arikunto, S. (2005). Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Arsyad Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan, edisi 5, cetakan Pertama . Yogyakarta: UPP STMIK YKPN.
Bintoro.  (1991).  Lingkungan  Sosial  dan  Persaingan.  Retrieved  from  www//http.social- persaingan¬%09lingkungan-masyarakatworocorrt.et
Jones. (1991). Aspek_Sosial_Ekonomi_Masyarakat_Pesisir . Bandung: Alfabet.
Kementrian  Prekonomian  Dan  Kelautan.  (2006). Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Program  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pendum PEMP) .
Komarudin. (2000). Metode dan Penelitian. Retrieved from ww//httn.metode--dan=fwnsepwenelifian.ex Pabundu. (2005). Penelitian Kualitatif edisi cetakan pertama (Vol. 5). Jakarta: Rineka Cipta.
Soekanto, S. (1982). Sosiologi Suatu
Pengantar . Jakarta: Raja Wali Press. https://doi.org/10.1163/_q3_SIM_00374
Sugiono. (2003). Metode penetian kualitatif, kuantitatif, R & D . Bandung: Alfabeta.
Suharto  Toto.  (2005).  Demokrasi  Pendidikan  Konsep  Dasar  Pendidikan  Berbasis  masyarakat.  Retrieved from http://www.toto.go.id/Jurnall28lpdf
Sukriono Didik. (2010). Pembaruan hukum pemerintah Desa potitik hukum pemerintah Desa di Indonesia . Malang: setara Press.
Sutrisno. (1984). Metode Penelitian. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
Wiranto  Tata.  (2007).  Profil  kemiskinan  di  perdesaan. Direktur  Kerjasama  Pembangunan  Sektoral  Dan Daerah, Bappenas, Info URDI , 14 , 1–9 .