## Abstrak
Penelitian  dengan  lokus  di  Kecamatan  Lalonggasumeeto  Kabupaten  Konawe  Provinsi  Sulawesi Tenggara, bertujuan untuk: (1) menganalisis pola pengelolaan sumber daya pesisir berbasis nilai-nilai kearifan  lokal  etnis  Tolaki;  (2)  mengkaji  perubahan  nilai-nilai  kearifan  lokal  sebagai  dampak  dari modernisasi  dan  kapitalisme;  dan  (3)  menganalisis  konsekuensi  perubahan  nilai-nilai  kearifan  lokal terhadap kebertahanan masyarakat sebagai sistem sosial. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan data, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pola pengelolaan sumber daya pesisir yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal etnis Tolaki seperti tradisi mondonduri, mepuka, meboso, mearano, dan melupai,; menjadi  katup  pengaman  entitas  ekosistem  perairan  dari  eksploitasi  yang  berlebihan;  (2) Dinamika dan perubahan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya perairan, menyasar pada kelompok-kelompok penangkap dan budi daya perikanan yang berorientasi pada akumulasi modal dan spirit kapitalisme. Mereka adalah jaringan nelayan yang berafiliasi dengan kelompok pemodal kuat sehingga mengabaikan realitas kearifan lokal; (3) konsekuensi perubahan nilai-nilai kearifan lokal, secara faktual  tidak  terjadi  secara  holistik,  karena  sistem  pranata  perikanan  etnis  lokal  mampu  menjaga kebertahanan sistem sosial masyarakat.

## Kata Kunci: kearifan lokal; pengelolaan; tolaki; pesisir.
Research with locus in District Lalonggasumeeto Konawe Regency Southeast Sulawesi Province, aims to: (1) analyze the pattern of coastal resource management based on the values ​​of local Tolaki ethnic wisdom; (2) examine changes in the values ​​of local wisdom as a result of modernization and capitalism; and (3) to analyze the consequences of changing the values ​​of local wisdom towards community resilience as a social system. This research method is qualitative with case study approach. In data collection, researchers act as research instruments. Data collection techniques are done through in-depth interviews, observation and  documentation.  Data  were  analyzed  qualitatively. The  results  showed:  (1) The  pattern  of  coastal resource  management  based  on  the  values  ​​of  local  Tolaki  ethnic  wisdom  such  as  the  tradition  of mondonduri, mepuka, meboso, mearano , and melumpai ; be the safety valve of the aquatic ecosystem entity from excessive exploitation; (2) The dynamics and changes in the values ​​of local wisdom in the management  of  aquatic  resources,  targeting  groups  of  catchers  and  aquaculture  oriented  to  the accumulation of capital and spirit of capitalism. They are a network of fishermen affiliated with powerful groups of investors that ignore the reality of local wisdom; (3) the consequences of changing the values ​​of local wisdom, factual does not occur holistically, because the system of local ethnic fishery institutions is able to maintain the resilience of the social system of society.
Keywords: local wisdom; management; tolaki; coastal.
Email: moitasulsalman@yahoo.co.id
E-ISSN 2527-5879  P-ISSN 2527-5879 http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph
Email: jsphum@yahoo.co.id Volume 2, Nomor 1, Juli 2017 Halaman 16-22

## KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ETNIS TOLAKI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DI KECAMATAN LALONGGASUMEETO KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULTRA

## Sulsalman Moita
Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Halu Oleo

## LOCAL INDIGENOUS OF ETHNICAL PEOPLE TOLAKI IN MANAGEMENT COAL RESOURCES IN DISTRICT LALONGGASUMEETO KONAWE REGENCY SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
Abstract

## LATAR BELAKANG
Sumber  daya  pesisir  yang  dimiliki  oleh Indonesia, membutuhkan pola pengelolaan yang tepat  agar  kelestarian  potensi  yang  ada  tetap terjaga untuk generasi mendatang. Faktanya, pola pengelolaan  yang  ada  saat  ini  masih  cenderung bersifat government based management, dimana otoritas  dan  dominasi  pemerintah  pusat memegang  kontrol  dari  sumber  daya  yang  ada. Model  ini  menempatkan  pemerintah  pusat sebagai  pengambil  keputusan  tertinggi  dan cenderung bersifat sentralistik, sementara setiap daerah  memiliki  pola  pengelolaan  sumber  daya yang  berbeda  berdasarkan  karakteristiknya. Dampaknya,  peran  komunitas  lokal  mulai tereduksi  yang  berujung  pada  pola  pengelolaan yang  tidak  efisien,  konflik  kepentingan,  dan degradasi sumber daya pesisir.
Mengacu  pada  Undang-Undang  No  31/2004 Pasal 6 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa pengelolaan  perikanan  untuk  kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan  hukum  adat  dan/atau kearifan  lokal  serta  memperhatikan  peran  serta masyarakat  didukung  menjadi  dasar  konstitusi bagi pengelolaan berbasis kearifan lokal. Hal ini membuat  pengelolaan  sumber  daya  alam  akan dilaksanakan mulai dari tingkat daerah sampai ke pusat  dan  akan  mereduksi  peran  negara  yang selama ini terlalu dominan.
Pada  aspek  yang  lain,  kearifan  lokal merupakan  hak-hak  kepemilikan  ( property rights )  yang  tidak  hanya  diartikan  sebagai penguasaan terhadap suatu kawasan, akan tetapi juga  sebagai  salah  satu  bentuk  strategi  dalam melindungi sumber daya dari kegiatan perikanan yang  dapat  merusak  ( destructive  fishing )  dan berlebihan dalam mengambil sumber daya ( over exploited ) (Wahyono, 2010). Praktek pengelolaan perikanan  yang  berbasis  kearifan  lokal  tersebut terbukti  mampu  untuk  menciptakan  perikanan berkelanjutan, dari berbagai aspek seperti sosial e k o n o m i ,   e k o l o g i ,   k o m u n i t a s   m a u p u n kelembagaan..  Oleh  karena  itu,  penting  untuk melihat  dampak  pengelolaan  berbasis  kearifan lokal terhadap keberlanjutan sumber daya alam.
Proses  pengembangan  kawasan  pesisir  dan laut  hendaknya  disusun  menggunakan  bingkai pendekatan berupa integralistik yang sinergistik dan  harmonis,  dengan    memperhatikan  sistem nilai  dan  kelembagaan  yang  tumbuh  dan berkembang  dalam  masyarakat  serta  sejalan dengan    sumber-sumber  potensi  lokal.  Keraf (2010),  mengatakan  bahwa  kearifan  lokal  atau tradisional    adalah  semua  bentuk  pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan  atau  etika  yang  menuntun  perilaku manusia  dalam  kehidupan  di  dalam  komunitas ekologis.
Saat  ini  nilai-nilai  kearifan  lokal  dalam pengelolaan  sumberdaya  pesisir,  banyak mendapat  tekanan  faktor  eksternal  seperti modernisasi perikanan, akulturasi sosial budaya, heterogenitas penduduk, dan dampak strukutural yang  lahir  dari  kebijakan  pembangunan  yang sebagian  tidak  berpihak  pada  kepentingan masyarakat tradisi. Salah satunya adalah wilayah Kecamatan  Lalonggasumeeto  Kabupaten Konawe sebagai lokus penelitian ini.
Kecamatan  Lalonggasumeeto  merupakan wilayah  pemekaran  dari  Kecamatan  Soropia, yang  hampir  seluruh  desa-desanya  berada  di wilayah  pesisir  dan  laut  berbatasan  langsung dengan  laut  Sulawesi  yang  menghubungkan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dan  Kabupaten  Konawe  Kepulauan.  Wilayah yang  sangat  dekat  dengan  pusat  pemerintahan Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (Kota  Kendari), didominasi  oleh  masyarakatnya  yang  bekerja sebagai nelayan dan petani.
Pentingnya  nilai-nilai  kearifan  lokal  dalam pengelolaan  sumberdaya  pesisir  di  wilayah  ini, menjadi komitmen sebagian masyarakat karena tidah  hanya  berorientasi  pada  penghormatan tradisi leluhur masa lalu, namun menjadi katup pengaman  bagi  keberlangsungan  sistem  sosial. Masyarakat  etnis  Tolaki  yang  mayoritas mendiami  wilayah  ini  menjadikan  tradisi kalosara sebagai  fokus  yang  menaungi  semua produk budaya termasuk nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Eksistensi  nilai-nilai  kearifan  lokal  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  termasuk lingkungan  pesisir  merupakan  norma-norma yang  terkait  dengan  pengetahuan,  teknologi, kepercayaan,  kelembagaan  yang  dipraktekan oleh  suatu  komunitas/masyarakat  selama bertahun-tahun  dalam  mengelola  sumberdaya alam yang ada (Kurniawati, 2011).
Kearifan  lokal  tersebut  juga  merupakan proses pemaknaan oleh suatu komunitas terhadap lingkungannya.  Kearifan  lokal  juga  bisa dikonsepsikan  sebagai  kebijaksanaan  setempat ( local wisdom ) atau kecerdasan setempat ( local genius ),  pandangan  hidup,  ilmu  pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas  yang  dilakukan  oleh  masyarakat setempat  dalam    menjawab  berbagai  masalah dalam  memenuhi  kebutuhan  mereka  (Adillah, 2013).  Sedangkan  Keraf  (2010)  Kearifan  lokal juga disebut sebagai semua bentuk pengetahuan, keyakinan,  pemahaman  atau  etika  yang menuntun  prilaku  manusia  dalam  kehidupan didalam komunitas ekologis.
Pentingnya  nilai-nilai  kearifan  lokal  dalam pengelolaan  sumber  daya  pesisir  juga  dapat disinergikan  dengan  penguatam  modal  sosial ( social  capital )  masyarakat.  Modal  sosial
menekankan  kepada  kebersamaan  dan  energi kelompok yang menjelaskan unsur-unsur seperti partisipasi  dalam  suatu  jaringan  ( networking ), relasi  timbal  balik  ( reciprocity ),  rasa  saling percaya  ( mutual  trust ),  norma  sosial  ( social norms ),  nilai-nilai  ( values ),  serta  tindakan  yang proaktif. (Hasbullah, 2006).
Kolaborasi  dan  sinergi  nilai-nilai  kearifan lokal yang didukung dengan penguatan kapasitas modal  sosial  ( social  capital )  ini  menjadi  energi positif  bagi  masyarakat  lokal  termasuk  etnik Tolaki dalam pengelolaan sumber daya pesisir, di tengah pengaruh modernisasi dan perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  pada  bidang perikanan yang dapat menganggu eksistensi dan kerapuhan  budaya  lokal  sebagai  suatu  sistem sosial.
Berdasarkan penjelasan di atas, hal yang coba diketengahkan  dalam  tulisan  ini  adalah bagaimana pola pengelolaan sumber daya pesisir berbasis nilai-nilai kearifan lokal etnis Tolaki di Kecamatan  Lalonggasumeeto.  Selain  itu  juga akan  dilihat  pada  sejauh  mana  perubahan  nilai- nilai  dari  kearifan  lokal  dalam  berbagai pengelolaan sumberdaya pesisir sebagai dampak dari modernisasi dan kapitalisme dan bagaimana konsekuensi perubahan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir terhadap kebertahanan masyarakat sebagai sistem sosial.
Wilayah Kecamatan  Lalonggasumeeto terletak  di  jazirah  tenggara  Provinsi  Sulawesi Tenggara,  yang  sebagian  masyarakatnya menggantungkan  hidupnya  dari  pengelolaan sumber  daya  pesisir,  seperti  aktivitas penangkapan  ikan,  pengelolaan  rumput  laut, budidaya  hasil  perairan,  transportasi,  sektor parawisata, dan sebagainya.
Etnis  Tolaki  yang  mendiami  kecamatan  ini adalah etnis lokal (pribumi) yang tersebar merata di  seluruh  desa-desa  pesisir.  Pola  pengelolaan sumber  daya  pesisir,  selain  mengadopsi  nilai- nilai  modernisasi  juga  masih  mempertahankan pola pengelolaan yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal, antara lain: mondonduri, mepuka, meboso, mearano, dan melupai.
Mondoduri merupakan aktivitas memancing ikan  dengan  memanfaatkan  rawa,  sungai,  dan laut. Aktivitas ini biasa dilakukan secara individu maupun  kelompok-kelompok  kecil  dengan memanfaatkan waktu senggang atau libur ketika rutinitas pekerjaan sedang rehat. Biasanya warga memancing ikan pada sore hari atau hari Sabtu dan Minggu. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa  aktivitas mondonduri ini  telah dimanfaatkan  oleh  sebagian  warga  dengan membuka jasa pemancingan dengan sistem sewa perjam. Bahkan tak jarang di sejumlah spot-spot pemancingan  dilakukan  lomba  memancing dengan  hadiah  yang  cukup  menggiurkan, termasuk  dimaanfaakan  oleh  sejumlah  pihak untuk kepentingan sosial dan politik.
Mepuka adalah aktivitas mencari ikan dengan menggunakan  pukat  atau  jaring  yang  biasanya dilakukan di rawa atau sungai sekitar pemukiman penduduk.  Saat  ini  aktivitas mepuka telah memanfaatkan  kawasan  perairan  laut  dengan menggunakan pukat harimau, yang tidak hanya membinasakan  ikan-ikan  kecil  dan  hasil  laut lainnya,  namun  juga  melanggar  hukum  yang berdampak pada pemidanaan. Namun demikian, aktivitas mepuka dengan  menggunakan  pukat harimau , bagi sebagian tokoh masyarakat ( toono motuo )  adalah  perbuatan  tercela  karena  dapat menganggu atau mengurangi   ekosistem sungai dan  laut  seperti  ikan-ikan  kecil  sehingga berdampak  pada  persediaan  ikan  pada  jangka panjang yang semakin berkurang.
Meboso merupakan pola budidaya hasil laut dengan menampung pada suatu wadah/tempat di sekitar rawa, laut, dan sungai. Tujuannya selain untuk  menampung  hasil-hasil  tangkapan  agar memiliki ukuran yang lebih besar, juga menjadi katup  pengaman  konsumsi  penduduk  di  masa paceklik.  Temuan  penelitian  menunjukkan bahwa aktivitas meboso dalam konteks budidaya

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola pengelolaan sumber daya pesisir berbasis nilai-nilai kearifan lokal etnis Tolaki

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi kasus  dengan  pendekatan  kualitatif,  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  maupun  lisan  dan  perilaku  dari  orang- orang  ataupun  masyarakat  pada  wilayah penelitian (lihat Bogdan dan Taylor atau Kirk dan Miller dalam Maleong, 2000).
Sumber  data  tersebut  adalah:  data  primer dikumpulkan  dari  informan  yang  terdiri  dari masyarakat pesisir, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh  pemerintah,  dan  investor  perikanan, dengan  pendekatan  wawancara  mendalam  dan observasi.  Sedangkan  data    sekunder    berupa dokumen,  literatur,  dan  publikasi  dikumpulkan dari  monografi  desa,  laporan,  buletin,  dan  data statistik.
Selanjutnya  analisis  data  yang  digunakan adalah  analisis  kualitatif  (studi  kasus)  dengan langkah-langkah:  telaah  data  yang  didapat  dari berbagai sumber hasil wawancara, observasi dan dokumen;  reduksi  mengenai  data  informasi dengan  membuat  abstraksi  sebagai  rangkuman inti dari semua  pernyataan  sehingga  tetap  ada; susunan data dan informasi dalam satuan-satuan; kategorisasi data dan informasi; hasil pengecekan keabsahan  data  dan  informasi,  dengan  cara mengkonfrimasikan  kembali  setiap  data  dan informasi yang diperoleh.

## J S P H 18
telah  digunakan  oleh  sebagian  penduduk  untuk membangun  kolam  besar  sebagai  sarana  wisata perikanan  dan  aktivitas  pemancingan. Aktivitas meboso yang  terbuat  dari  bahan  bambu  dan batang/daun  rumbia  (sagu)  masih  tetap dipertahankan  oleh  sebagian  masyarakat  etnik Tolaki  di  tengah  modernisasi  perikanan  dengan sistem penampungan yang lebih canggih.
Mearano adalah  aktivitas  penangkapan  ikan dengan  memanfaatkan  rawa-rawa  buatan manusia dan di musim hujan air yang tergenang. Masyarakat  etnik  Tolaki  biasanya  menggali lobang  di  sekitar  lahan  perladangan  atau  area persawahan  untuk  menampung  air  hujan.  Air hujan selain berfungsi untuk mengairi sawah dan tanaman pertanian lainnya, juga digunakan untuk menampung  ikan  yang  dipanen    ketika  musim paceklik  tiba.  Aktivitas mearano ini  banyak dilakukan  oleh  kaum  perempuan  dengan mengundang rekan-rekannya dengan sistem bagi hasil  kepada  pemiliknya.  Aktivitas  ini mengelaborasi nilai kearifan lokal dalam konteks medulu/mepokoaso (berkumpul  atau  bersatu) bagi kaum perempuan, termasuk menjadi wahana bagi mereka untuk mengkomunikasikan aktivitas kekeluargaan  dan  masalah-masalah  perempuan dalam spektrum yang lebih luas.
Melupai, merupakan  tradisi  atau  kebiasaan turun temurun dengan memanfaatkan air sungai mengalir atau rawa ukuran besar guna meracuni ikan  dengan  menggunakan  tuba  dari  akar-akar pohon  yang  mengandung  racun.  Aktivitas  ini marak  sekitar  tahun  70-an  hingga  90-an  dan biasanya  dijadikan  wahana  pertemuan  saudara atau  para  kerabat  sambil  bergembira  dan bercengkrama mencari/mengambil ikan. Namun seiring dengan pelarangan dan penegakan hukum yang  cukup  ketat,  aktivitas molupai ini  sudah jarang  dilakukan  terutama  kawasan-kawasan aliran sungai yang berhubungan langsung dengan kawasan irigasi penduduk.
Temuan  penelitian  ini  mengungkapkan  di sejumlah  desa-desa  pesisir  di  Kecamatan Lalonggasumeeto,  tak  jarang  masih  melakukan aktivitas molupai secara  bersama-sama  yang secara  informal  diketahui  oleh  pemerintah setempat  (Kepala  Desa  dan  Camat),  yang tujuannya  selain  mendapatkan  ikan  untuk konsumsi  keluarga  juga  sebagai  wahana komunikasi  serta  kebersamaan  warga  sebagai suatu sistem sosial.
oleh  sejumlah  faktor  seperti:  modernisasi perikanan,  perkembangan  Iptek,  heterogenitas masyarakat,  dan  kebijakan  pemerintah  yang dapat  mempengaruhi  sistem  pranata  sosial masyarakat pesisir.
Modernisasi  perikanan merupakan  bentuk pengejawatahan  revolusi  biru  sebagian  bagian yang tidak terpisahkan dengan revolusi hijau di hasil  bidang  agraris.  Masyarakat  pesisir  atau nelayan  di  masa  lalu  adalah  masyarakat  yang subsisten  dengan  karakteristik  masyarakatnya yang miskin dan dibawah standar kesejahteraan. Kondisi  yang  sama  dialami  oleh  masyarakat Kecamatan  Lalonggasumeeto  (dulu  Kecamatan Soropia).  Pada  temuan  Tarimana  (1995) mengungkapkan  masyarakat  etnik  tolaki  yang bermata pencaharian sebagai nelayan di wilayah- wilayah  pesisir,  hanya  mengandalkan  aktivitas penangkapan  ikan  dengan  perahu  tanpa  mesin ( obangga , onia ),  aktivitas  memancing  biasa (mondoduri),  dan  menggunakan  pukat  biasa (mepuka)  dengan  hasil  tangkapan  hanya  untuk konsumsi  keluarga  dan  sekali-sekali  barter dengan petani untuk ditukar dengan beras, sayur, ubi, jagung, dan buah-buahan.
Modernisasi perikanan yang ditandai dengan masuknya  investor  perikanan  yang  sebagian besar  adalah  etnis  Tionghoa  dengan  memiliki kapal penangkap ikan bermesin, telah mengubah aktivitas  warga  lokal  dari  nelayan  tradisional menjadi nelayan buruh yang menjadikan investor menjadi  majikan  dalam  konteks  patron-klien. Dengan sistem upah dan bagi hasil, masyarakat pesisir  relatif menerima sistem itu karena tidak hanya penghasilan meningkat secara signifikan, tetapi  membuka  jaringan  penangkapan  yang lebih  luas  termasuk  penguasaan  teknologi perikanan.  Temuan  penelitian  mengungkapkan, dampak  dari  modernisasi  perikanan  telah memunculkan  investor-investor  baru  dari  etnik lokal walaupun masih dalam jumlah yang kecil.
Perkembangan  Iptek  dalam  spektrum perubahan  sosial  merupakan  realitas  yang  tak terelakkan, karena proses adaptasi manusia yang relatif  mudah  untuk  diterima  juga  memberi dampak  positif  bagi  kehidupannya.  Sejumlah indikator  perkembangan  Iptek  dalam  aktivitas perikanan/perairan  seperti  penggunaan  perahu bermesin,  penggunaan  rumpon,  budidaya teripang,  budidaya  rumput  laut,  transportasi perikanan,  perkembangan  parawisata;  menjadi dampak  positif  perkembangan  struktur  sosial masyarakat pesisir yang lebih baik.
Temuan  penelitian  mengungkapkan  nilai- nilai  kearifan  lokal  masyarakat  pesisir  dalam pengelolaan  sumber  daya,  semakin  jarang dilakukan karena proses adaptasi terhadap Iptek berlangsung secara cepat. Masyarakat di wilayah ini tidak hanya mengandalkan aktivitas
Perubahan  nilai-nilai  kearifan  lokal    dalam pengelolaan  sumber  daya  pesisir  sebagai dampak dari modernisasi dan kapitalisme
Modernisasi perikanan telah mengubah kultur dan  perilaku  manusia  dalam  memanfaatkan sumber daya pesisir, dari pola tradisional berubah menjadi pola modern. Perubahan ini dipengaruhi
penangkapan  ikan  semata  untuk  memenuhi kebutuhan  ekonomi  keluarga,  namun  sebagian memiliki alat transportasi untuk distribusi barang dan manusia di pulau-pulau kecil terdekat seperti P.Bokori, Pulau Saponda, Pulau Hari. Selanjutnya masyarakat  yang  bermukim  di  sekitar  Desa Watunggarandu, memanfaatkan pantai batugong untuk membangun villa, rumah makan, warung, dan gazebo untuk keperluan para wisatawan yang pengunjungnya  umumnya  berasal  dari  Kota Kendari,  Kabupaten  Konawe  Selatan  dan Kabupaten  Konawe.  Dalam  konteks  budidaya, sebagian  masyarakat  telah  mengembangkan empang (tambak) untuk budidaya ikan bandeng (ikan  bolu),  budidaya  rumput  laut  dan  teripang, proses pengolahan ikan hasil tangkapan melalui pengasinan,  pengasapan,  pengeringan,  dan pembuatan pakan ternak.
Heterogenitas  masyarakat  di  wilayah  pesisir dapat  mendorong  percepatan  akulturasi  dan asimilasi  budaya  termasuk  dalam  bidang ekonomi.  Kehadiran  pendatang  dari  berbagai latarbelakang  etnis  tidak  hanya  membuka networking (jaringan)  baru  dalam  bidang ekonomi  akan  tetapi  terjadinya  akumulasi pengetahuan  masyarakat  lokal  terhadap  ide-ide dan  kreativitas  baru,  termasuk  mengubah kebiasaan  lama  yang  tidak  sesuai  dengan  iklim modernisasi.
Nilai-nilai  kearifan  lokal  masyarakat  dalam pengelolaan  sumberdaya  pesisir,  kendatipun tidak bertentangan dengan nilai-nilai modenisasi, namun  faktanya  masyarakatnya  dalam  kondisi subsisten  dan  memenuhi  kebutuhannya  secara self  suficient .  Artinya,  warga  tidak  memiliki kemampuan  untuk  menabung,  investasi,  dan merubah  kondisi  sosial  ekonomi  secara siginifikan.
Te m u a n   p e n e l i t i a n   m e n g u n g k a p k a n , kehadiran pendatang dari daerah lain seperti suku Bugis, Makassar, Jawa, Buton, Muna, dan etnis Tionghoa,telah  meningkatkan  kehidupan  sosial ekonomi masyarakat lokal secara gradual. Hal ini dapat  dilihat  dari  tingkat  pendapatan,  kondisi rumah, investasi, tabungan, pendidikan keluarga, pemenuhan  kesehatan,  dan  sebagainya.  Seluruh aspek perubahan kehidupan tersebut, tercipta dari relasi sosial termasuk membangun modal sosial yang  bersifat bridging (menjembatani),  antara masyarakat  etnik  lokal  (Tolaki)  dan  masyarakat pendatang.
Kebijakan  pemerintah  dalam  pembangunan masyarakat  pesisir  adalah  mengandung  pesan untuk  keadilan  dan  kesejahteraan  sosial,  yang umumnya masih terperangkap dalam perangkap kemiskinan.  Di  masa  lalu  terdapat  kebijakan restelment penduduk  daerah  pesisir  dengan memindahkan mereka ke wilayah daratan untuk mengubah aktivitas dari nelayan
m e n j a d i   p e t a n i .   Wi l a y a h   K e c a m a t a n Lalonggasumeeto  (dulu  Kecamatan  Soropia) merupakan lokasi restelment penduduk di akhir tahun 80-an. Namun masyarakat yang menerima program tersebut selama kurang lebih dua tahun hanya memanfaatkan alokasi jatah rumah, lahan, dan  konsumsi  dari  pemerintah,  namun  ketika jatah  habis  mereka  (nelayan)  kembali beraktivitas sebagai nelayan.
Saat  ini  intervensi  pemerintah  terhadap masyarakat  pesisir  lebih  pada  proses pemberdayaan.  Sejumlah  program  seperti PNPM,  Program  andalan  Pemerintah  Provinsi (Bahteraemas), dan Program andalan Pemerintah Kabupaten Konawe (Perisai), banyak menyasar komunitas  masyarakat  pesisir  dengan  bantuan perahu  bermotor,  kredit  nelayan,  koperasi nelayan,  pelatihan  dan  skill  masyarakat  pesisir, dan sebagainya. Komitmen pemberdayaan bagi masyarakat  pesisir  oleh  Pemerintah  di Kecamatan  Lalonggasumeeto,  dalam  faktanya telah  mendorong  peningkatan  sosial  ekonomi masyarakat,  termasuk  perubahan  paradigma berpikir, kebiasaan, dan sikap dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yang ada.
Dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan pada  sumberdaya  pesisir  yang  lestari  serta berkelanjutan  peranan  lembaga  lokal  beserta kearifan  lokal,  tradisi  dan  budaya  setempat memiliki  peluang  yang  cukup  strategis  untuk dimanfaatkan dalam upaya pembinaan terhadap masyarakat.  Aspek  ini  dapat  dijadikan  sebagai jembatan  penghubung  yang  menghubungkan antara program yang   akan   diterapkan otoritas pemerintah  dengan    apa    yang  telah  menjadi kebutuhan  masyarakat.  Sehingga  diharapkan apapun  target  kelestarian  lingkungan  dan kesejahteraan  masyarakat  yang  direncanakan pemerintah diyakini akan dapat berjalan dengan cepat  dan  tepat  sasaran  sehingga  memberikan dampak  yang  positif  terhadap  keberhasilan  dan keberlanjutan kelestarian perikanan.
Pada aspek yang lain seperti pengelolaan dan pemanfaatan  sumberdaya  yang  ada  di  pesisir tersebut dapat mengubah kebiasaan masyarakat dari  ketaatan  terhadap  nilai-nilai  kearifan  lokal berubah melalui adaptasi nilai-nilai modernisasi. Kondisi  yang  sama  dialami  oleh  masyarakat etnik Tolaki yang berada di Kabupaten Konawe, yang menjadikan modernisasi perikanan sebagai meliu  untuk  transformasi  atas  pengetahuan, pandangan,  sikap,  kebiasaan,  perilaku,  dan aktivitas  pesisisir  yang  lebih  inovatif  dan sejahtera.
Perubahan sikap dan perilaku masyarakat ini
Konsekuensi  perubahan  nilai-nilai  kearifan lokal  terhadap  kebertahanan  masyarakat sebagai suatu sistem sosial.
dalam  pengelolaan  sumberdaya  pesisir merupakan  konsekuensi  logis  dari  kemampuan membangun relasi dan jaringan sosial baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, terdapat  kesepahaman  dan  komitmen  seluruh stakeholder  mulai  dari  tokoh  pemerintah,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  nelayan,  tokoh pemuda;  dan  sebagainya  untuk  mereduksi kebiasaan-kebiasaan  lama  dalam  aktvitas kemaritiman  yang  tidak  fungsional  dan  tidak produktif,  seperti  upacara  petik  laut,  pemberian sesajen,  menangkap  ikan  dengan  meracuni,  dan sebagainya.
Sedangkan  secara  eksternal,  dilandasi  oleh sikap  keterbukaan  untuk  menerima  perubahan, Iptek,  akulturasi  dan  asimilasi  budaya,  serta intervensi pemerintah yang semuanya berdimensi pemberdayaan.  Masyarakat  lokal  mesti menghilangkan sikap apriori terhadap perubahan dari  luar  karena  nilai-nilai  yang  dibawa  tidak bertujuan  untuk  mereduksi  nilai-nilai  lama, namun  memperbaikinya  untuk    perubahan  dan inovasi  baru.  Faktanya,  perkembangan kehidupan sosial ekonomi, meningkatnya sektor parawisata,  terbukanya  jaringan  antarnelayan, koperasi  nelayan,  transportasi  antarpulau merupakan  indikator  manfaat  faktor  eksternal dalam konteks keberdayaan masyarakat pesisir.
Dimensi  fakor  internal  dan  faktor  eksternal secara makro memang telah mengubah kebiasaan dan  aktivitas  masyarakat  etnik  lokal  dalam pengelolaan  sumber  daya  pesisir.  Namun demikian nilai-nilai kearifan lokal dalam aktivitas penangkapan  dan  budidaya  seperti mondoduri, mepuka,  meboso,  melupai,  dan  mearano masih tetap  dipertahankan  sebagai  bentuk  simbolisasi dan  penghormatan  entitas  budaya  masyarakat Tolaki sebagai sistem sosial. Penghormatan nilai- nilai tersebut, berkorelasi dengan kuatnya ikatan modal sosial masyarakat seperti simbol  kalosara yang  berwujud  pada  aktivitas  bersama  seperti molupai, simbol medulu/mepokoaso (bersatu) dalam  aktivitas mondodouri, simbol teporombu (berkumpul)  dalam  aktivitas mearano ,  dan sebagainya.
Perubahan  nilai-nilai  kearifan  lokal  dalam pengelolaan sumber daya pesisir sebagai dampak dari  modernisasi  dan  kapitalisme  merupakan dampak  dari  faktor  modernisasi  perikanan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, heterogenitas  masyarakat,  dan  kebijakan pemerintah.  Faktor-faktor  tersebut  selain mengubah  sikap,  pandangan,  pengetahuan,  dan aktivitas  masyarakat  dalam  pengelolaan sumberdaya  pesisir,  juga  dapat  meningkakan kesejahteraan  dan  pemenuhan  kebutuhan  sosial ekonomi.
Konsekuensi  perubahan  nilai-nilai  kearifan lokal terhadap kebertahanan masyarakat sebagai suatu  sistem  sosial  menjadikan  elemen  modal sosial seperti jaringan, sikap saling percaya, nilai dan  norma  sosial,  relasi  timbal  balik  sebagai katup pengaman dari realitas perubahan terutama dari  faktor  eksternal  seperti  modernisasi perikanan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akulturasi sosial ekonomi dengan warga  pendatang.  Masyarakat  etnis  Tolaki menjadikan  simbol kalosara ,  nilai-nilai medulu/mepokoaso ,  nilai teporombu sebagai sistem  simbol  keberlangsungan  aktivitas penangkapan/budidaya  dalam  dimensi  kearifan lokal  walaupun  secara  kuantitas  aktivitasnya semakin berkurang.

## KESIMPULAN
Pola pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis nilai-nilai  kearifan  lokal  etnis  Tolaki,  secara kuantitas telah mereduksi kebiasaan masyarakat yang dimasa lalu menjadi katup pengaman dalam memenuhi  kebutuhan  sosial  ekonomi.  Namun, demikian  aktivitas  penangkapan  dan  budidaya perairan,  seperti mondoduri , meboso , melupai , mearano ,  dan mepuka menjadi  kebiasaan  yang tetap  dipertahankan  untuk  keberlangsungan tatanan sistem sosial dan mewarisi tradisi budaya masa lalu.

## DAFTAR RUJUKAN
Adillah,  Giska.  (2013).  Enhacing  Local Wisdom  Through  Local  Content  of Elementary  School  in  Java,  Indonesia. Proceeding  of  the  Global  Summit  on Education 2013  (e-ISBN  978-967-11768-0- 1)11-12 March 2013, Kuala Lumpur.
Hasbullah,  J.  (2006).  Social  capital:  Menuju Keunggulan  Budaya  Manusia  Indonesia. Jakarta: MR-United Press.
Ibad,  Syahrul.  (2017).  Kearifan  lokal P e m b e r d a y a a n   M a s y a r a k a t   d a l a m Pengelolaan  dan  Pembangunan  Sumberdaya Perikanan  yang  Berkelanjutan  (Studi Kabupaten Situbondo). Jurnal ilmu Perikanan Volume 8, No. 1 April 2017.
Keraf,  A.S.  (2010). Etika  Lingkungan  Hidup . Jakarta: Buku Kompas.
Kurniwati,  Nendah  dan  Reswati  Elly.  (2011). Kearifan  Lokal  Masyarakat  Lamalera: Sebuah  ekspresi  hubungan  manusia  dengan laut.  Buletin  Riset  Sosek  Kelautan  dan Perikanan Vol 6 No.2 2011.
Moleong,  L.J.  (2010).  Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya Satria,  Arif.  (2002).  Sosiologi  Masyarakat Pesisir. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
Sugiyono, (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Tarimana,  Abdurrauf.  (1995).  Kalosara  sebagai Fokus  Kebudayaan  Suku  Tolaki.  Jakarta: Rineka Cipta. Undang-Undang No 31/2004 tentang Perikanan Wahyono,  (2010).  Pemberdayaan  Masyarakat Nelayan. Yogyakarta: Media Presindo.