## PENGANTAR REDAKSI
Syukur  Alhamdulillah  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  karena  hanya  dengan rahmat-Nya  segala  yang  kita  lakukan  dengan  kerja  keras  dapat  terlaksana  dengan  baik. Jurnal  Etnoreflika  Volume  3  Nomor  1  bulan  Februari  tahun  2014  telah  terbit  dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan  tersebut  merupakan  hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai  disiplin ilmu,  yakni  sosial  dan  budaya  yang berasal dari bidang ilmu yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 3 Nomor 1, Februari 2014, memuat tulisan sebagai berikut:
 Pengobatan  Tradisional  Suku  Bajo  di  Desa  Tanjung  Pinang  Kecamatan  Kusambi Kabupaten Muna.
 Kajian  Ekolinguistik  terhadap  Ketergerusan  Leksikon  Kesaguan  pada  Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe.
 Jeneponto dalam Dua Dimensi Tradisi : Suatu Tinjauan Arkeologi.
 Sejarah Persebaran, dan Klasifikasi Bahasa Tolaki di Sulawesi Tenggara.
 Faktor  Penghambat  Tingkat  Partisipasi  Anak  Usia  Sekolah  pada  Pendidik  Dasar  dan Menengah di Desa Cempedak Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan.
 Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM- MP)  dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Miskin  di  Kelurahan  Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari.
 Model  Kemitraan  untuk  Mewujudkan  Program  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan Pertambangan  terhadap  Komunitas  Lokal  dalam  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan  di Sulawesi Tenggara.
 Buruh Migran Perempuan : Identifikasi terhadap Perlindungan dan Pemberdayaannya di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.
 Analisis  Penggunaan  Bahasa  Non  Verbal  Dominan  dalam  Komunikasi  Anak Tunarungu.
Semoga  sajian  dalam  jurnal  ini,  dapat  memberikan  kontribusi,  informasi  maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.
Volume 3, Nomor 1, Februari 2014

## DAFTAR ISI
Nasruddin Suyuti
La Ode Aris Aris Abdul Rauf Suleiman Basrin Malemba
La Janu
Makmur Kambolong Ashmarita Laxmi
Marsia Sumule Genggong Gista Yanuarti 381-389 390-399 400-415
416-433 434-442
443-454 455-465 466-488 489-495 Pengobatan Tradisional Suku Bajo di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Kajian Ekolinguistik Terhadap
Ketergerusan Leksikon Kesaguan pa- da Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe
Jeneponto dalam Dua Dimensi Tradi- si : Suatu Tinjauan Arkeologi
Sejarah Persebaran, dan Klasifikasi Bahasa Tolaki di Sulawesi Tenggara Faktor Penghambat Tingkat Partisipasi Anak Usia Sekolah pada Pendidik Dasar dan Menengah di De-
sa Cempedak Kecamatan Laonti Ka- bupaten Konawe Selatan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Ma- taiwoi Kecamatan Wua-wua Kota
Kendari
Model Kemitraan Untuk Mewujudkan Program Tanggung Ja- wab Sosial Perusahaan Pertambangan Terhadap Komunitas Lokal dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Sulawesi Tenggara Buruh Migran Perempuan : Identifi- kasi Terhadap Perlindungan dan Pem- berdayaannya di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Analisis Penggunaan Bahasa Non Verbal Dominan dalam Komunikasi Anak Tunarungu

## IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN MATAIWOI
KECAMATAN WUA-WUA KOTA KENDARI 1
Makmur Kambolong 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  implementasi  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perkotaan  (PNPM-MP)  dalam  mening- katkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin  di  Kelurahan  Mataiwoi  Kecamatan  Wua-Wua Kota  Kendari.  Metode  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Data  diperoleh  melalui studi kepustakaan (library study) dan studi lapangan (field study) yaitu dengan observasi, wawancara,  dan  kuesioner.  Kemudian  data  dianalisis  dengan  teknik  analisis  deskriptif kualitatif.  PNPM  Mandiri  Perkotaan  di  Kelurahan  Mataiwoi  selama  Tahun  2011-2012 terdiri atas 3 bidang,  yaitu 1) Bidang Lingkungan, yaitu berupa : pembuatan sumur gali umum,  rehab  rumah  tidak  layak  huni,  dan  penimbunan  jalan  yang  hasil  mencapai  100 persen  terlaksana.  2)  Bidang  Sosial,  yaitu  terdiri  atas  santunan  cacat  dan  yatim  piatu, beasiswa, sunatan dan pemberian santunan jompo janda dan duda. Program pada bidang ini berhasil dengan baik karena dukungan dan partisipasi masyarakat. 3) Bidang Ekonomi, yaitu  dilaksanakan  melalui  Bantuan  Langsung  Masyarakat  (BLM)  dengan    menyalurkan berbagai  kredit  mikro  untuk  kegiatan  peningkatan  pendapatan  dan  membiayai pembangunan  infrastruktur  dalam  skala  kecil.  Kemudian  program  pemberdayaan  di bidang  ekonomi  dalam  bentuk  pinjaman  dana  bergulir  dengan  tujuan  membantu peningkatan daya beli masyarakat atau pendapatan bagi warga miskin. Bentuk usaha yang dilakukan  oleh  masyarakat  miskin  dalam  bidang  ekonomi  adalah  berupa  pedagang  ikan keliling, pedagang ikan di pasar, usaha kios, usaha pembuatan kue, dan usaha-usaha lain- nya yang dianggap masih layak menerima bantuan.
Kata kunci : implementasi  PNPM, kesejahtraan, masyarakat miskin

## ABSTRACT
The  objective  of  this  study  is  to  analyze  the  implementation  of  the  National Program  for  Urban  Community  Empowerment  in  improving  poor  social  prosperity  in Mataiwoi, sub district of Wua-Wua, Kendari City. The method of this study is descriptive qualitative.  Data  was  collected  by  library  and  field  study  such  as  observation,  interview, and  questioners.  The  data  was  analyzed  by  the  technique  of  descriptive  qualitative analysis.  The result of this study found that PNPM Urban in the Mataiwoi Village during the year of 2011-2012 consisted of three areas, namely 1)  Environment Field, which were: the  manufacture  of  common  wells,  rehabilitation  of  unfit  houses  for  habitation,  and  the accumulation  path  that  results  reach  100  percent  done.  2)  Social  Affairs,  it  consists  of
1 Hasil Penelitian
2 Staf Pendidik pada  Jurusan  Administrasi Negara, Fakultas    Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  Universitas Halu Oleo. Kampus Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232.
disabled  and  orphan  benefits,  scholarships,  circumcision,  and  granting  compensation elderly  widows  and  widowers.  3)  Economic  Affairs,  which  is  implemented  through Bantuan  Langsung  Tunai  (BLM)  to  distribute  a  variety  of  micro-credit  for  income generating  activities  and  to  finance  small-scale  infrastructure  development.  Then,  the economic empowerment program in the form of a revolving loan fund with the aim to help increase people's purchasing power or income for the poor. Form of the work done by the poor in the economic field are fish traders, fish traders in the market, kiosk, cake making business, and other businesses that eligible to receive assistance.
Key words: implementation of PNPM, prosperity, poor society

## A. PENDAHULUAN
Kemiskinan  di  Indonesia merupa- kan  masalah  pembangunan  yang  bersifat multidimensi  dan  berkaitan  erat  dengan aspek sosial,  ekonomi, budaya dan  aspek lainnya.  Sumoediningrat  (1998),  menge- mukakan  bahwa  “Kemiskinan  ditandai dengan  rendanhnya  tingkat  pendapatan masyarakat,  keterisolasian,  keterbelaka- ngan,  dan  pengangguran  yang  kemudian meningkat  menjadi  ketimpangan  antar daerah,  antar  sektor,  dan  antar  gologan penduduk”. Sedangkan menurut Emil Sali (Abdul  Sani,  1993)  adalah  “Kemiskinan lazimnya  dilukiskan  sebagai  kurangnya pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan ber- ada  di  bawah  garis  kemiskinan  apabila pendapatan tidak cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  yang  paling  pokok  se- perti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain”.
Sebagaimana  rekomendasi  dari badan  internasional  yakni  WHO/FAO (Word  Health  Organization/  Food  Agri- culture  Organization)  “Jumlah  kalori  dan protein  untuk  penduduk  Indonesia,  ma- sing-masing  1900    kalori    dan    40    gram protein / hari / orang”. Jadi  secara   um- um pengkategorian miskin di  atas adalah mereka  yang  tidak    dapat  memenuhi  ke- butuhan pokok atau konsumsi nyata, me- liputi pangan, sandang dan papan, karena tidak  memiliki  mata  pencaharian  tetap dan  jumlah  tanggungan  yang  banyak. Kondisi  masyarakat  yang  demikian  me-
ngharuskan pemerintah setempat berusaha keras  dengan  melakukan  pemberdayaan kepada  mereka  untuk  mencapai  kesejah- teraan hidupnya.
Masyarakat  yang sejahtera ditandai dengan  adanya  kemakmuran  berupa  meni- ngkatnya  pendapatan.  Peningkatan  penda- patan sendiri merupakan hasil produksi ya- ng  meningkat.  Proses  demikian  dapat  ber- langsung baik  apabila  asumsi-asumsi  pem- bangunan,  yakni  adanya  kesempatan  kerja secara penuh, tiap orang memiliki kemam- puan  yang  sama  dan  semua  pelaku  ekono- mi bertindak rasional terpenuhi. Namun di- balik  pembangunan  tersebut  yang  terus  di- galakan  pada  sisi  lain  muncul  masalah  ke- miskinan  terutama  di  wilayah  perkotaan dengan ciri umum dari kondisi  fisik  masy- arakat  miskin  adalah  tidak  memiliki        ak- ses  ke  sarana  dan  prasarana  dasar  ling- kungan yang memadai, dengan kualitas pe- rumahan  dan  pemukiman  yang  jauh  di  ba- wah standar kelayakan dan mata pencahari- an yang tidak menentu.
Untuk  menanggulangi  personalan kemiskinan  di  perkotaan  tersebut  pemerin- tah  mengeluarkan  kebijakan  untuk  mem- berikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri  Perkotaan  (PNPM- MP). Program tersebut diharapkan menjadi upaya  untuk  mengokohkan  keberdayaan masyarakat dan institusi komunitas masya- rakat perkotaan terutama komunitas masya- rakat miskin agar pada masa berikutnya up- aya  penaggulangan  kemiskinan  dapat  dija-
lankan  sendiri  oleh  masyarakat  secara mandiri  dan  berkelanjutan.  Dengan  demi- kian, masyarakat merasa memiliki dan ber- tanggung  jawab  dari  pemberdayaan  ma- syarakat  dan pemberdayaan lembaga  yang ada di komunitas mereka.
Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri  Perkotaan  (PNPM- MP)  dilaksanakan  sejak  Tahun  2007  seba- gai  suatu  upaya  pemerintah  untuk  memba- ngun kemandirian masyarakat dan pemerin- tah daerah dalam menanggulangi kemiskin- an secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis  karena  menyiapkan  landasan  ke- mandirian  masyarakat  berupa  institusi  ke- pemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar, dan menguat bagi perkembangan modal sosial ( social capital ) masyarakat di- masa  mendatang  serta  menyiapkan  kemit- raan  masyarakat  dengan  pemerintah  daerah dan kelompok peduli setempat.
Salah  satu  persoalan  yang  diakibat- kan  oleh  perkembangan  kota  pada  umum- nya  termasuk  di  Kelurahan  Mataiwoi  ini adalah  adanya  kecenderunagan  munculnya permasalahan-permasalahan  sosial,  seperti semakin  banyaknya  anak  yang  putus  seko- lah,  rendahnya  kualitas  perumahan  masya- rakat,  kriminalitas  dan  kenakalan  remaja, pengangguran  dan  pencemaran  lingkungan dimana  gejala-gejala  seperti  ini  merupakan faktor  pendorong  munculnya  kawasan  atau kantong kemiskinan di kawasan perkotaan.
Adanya  permasalahan  kemiskinan di  perkotaan  mendorong  aparat  pemerintah mengupayakan  Pogram  Nasional  Pember- dayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PN- PM-MP)  guna  merespon  permasalahan  ke- miskinan  yang ada di  daerah tersebut,  khu- susnya  di  Kelurahan  Mataiwoi  namun  ber- dasarkan  hasil  penelitian  awal  menunjuk- kan bahwa dalam pengimplementasian PN- PM Mandiri  Perkotaan di  Kelurahan Mata- iwoi  tersebut  terdapat  masalah  seperti  pe- laksanaan pada bidang ekonomi.
Dengan  adanya  pelaksanaan  Prog- ram  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri  Perkotaan  (PNPM-MP),  diharap- kan  membawa  perubahan  pada  masyarakat yang  nantinya  diharapkan  dapat  mengura- ngi permasalahan di bidang lingkungan, so- sial  dan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  seluruh stakeholder  PNPM  Mandiri  Perkotaan  da- lam  hal  ini  Badan  Keswadayaan  Masyara- kat  (BKM)  Mataiwoi  Jaya  bersama-sama masyarakat  Kelurahan  Mataiwoi  dapat  ma- mpu  mengoptimalkan  pelaksanaan  PNPM Mandiri  Perkotaan  agar  berfungsi  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka  tulisan  ini  akan  menyajikan  pengeta- huan dan kajian implementasi Program Na- sional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri Perkotaan  (PNPM-MP)  dalam  meningkat- kan kesejahtraan masyarakat  miskin  di  Ke- lurahan  Mataiwoi  Kecamatan  Wua-Wua Kota Kendari.
Pressman  dan  Wildasky  (Mufty, 1992)  memandang  implementasi  sebagai suatu proses interaksi antara tujuan dan tin- dakan  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tuj- uan  tersebut.  Dengan  demikian  implement- tasi  menjadi  jaringan  dan  mampu  mengait- kan  hubungan  yang  menjadi  mata  rantai hubungan  berikutnya  yang  memungkinkan pencapaian  hasil  yang  diinginkan.  Karena itulah  unsur  yang  saling  terkait  merupakan konsep penting dari implementasi.
Alison  (Abdullah,  1987)  mengemu- kakan  bahwa  tahap  implementasi  merupa- kan tahap yang penting dan kritis yang me- merlukan  kerja  sama  segenap  pihak  dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu kebijak- snaan.  Sebelum  suatu  program  atau  proyek dilaksanakan,  dilakukan  persiapan  yang matang  tentang  segala  hal  yang  menyang- kut proyek, misalnya organisasi, tenaga ker- ja.  Termasuk  kualifikasi  orang-orang  yang telibat di dalamnya, dana dan perlengkapan serta  prosedur  kerja  yang  mengikat  semua pihak yang terlibat.
Mempelajari  masalah  implementasi kebijaksanaan berarti berusaha untuk mem- ahami  apa  kenyataan  yang  terjadi  sesudah program  diberlakukan  atau  dirumuskan, yakni  peristiwa-peristiwa  dan  kegiatan- kegiatan  yang  terjadi  setelah  proses  penge- sahan kebijaksanaan negara, baik itu meny- angkut  usaha-usaha  untuk  memberikan  da- mpak  tertentu  pada  masyarakat  atau  peris- tiwa-peristiwa.
Sejalan  dengan  Alison,  Daniel  A. Masmanian pada Paul A. Sabatiar (Solihin, (1997)  menyatakan  bahwa  implementasi adalah  pelaksanaan  keputusan  kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-unda- ng  namun  dapat  pula  berbentuk  perintah- perintah atau keputusan eksekutif yang pen- ting  atau  keputusan  badan  peradilan.  La- zimnya  keputusan  tersebut  mengidentifika- sikan  masalah  yang  ingin  dicapai  dan  ber- bagai  cara  untuk  mengatur  proses  imple- menttasinya. Lebih lanjut ditegaskan bahwa implementasi  dapat  dikonseptuali-sasikan sebagai  proses,  sebagai  hasil  (output)  dan sebagai akibat (outcome).
Edward  dan  Sharhansy  (Abdullah, 1988)  mengemukakan  bahwa “implement- tation may be viewed as a process of inter- action between the setting of goal and acti- on gearet to achieving them” (implementasi adalah suatu  gambaran tentang strategi dan tujuan tertentu yang ingin dicapai).
Selanjutnya  Meemont  Brindle  (Ab- dullah,  1988) “implementation  of  general process of administration action that can be invertige  at  a  specific  program  level” (im- plementtasi  adalah  suatu  proses  pelaksana- an  tujuan  administrasi  secara  umum  yang kemudian  ditindak  lanjuti  dalam  tingkatan program yang bersifat spesifik).
Unsur  kedua  dari  implementasi  ke- bijaksanaan  adalah  adanya  kelompok  sasa- ran  (penerima)  manfaat  kebijaksanaan.  Ke- lompok ini sering disebut target group “cle- nt” obyek  atau  dengan  meminjam  istilah Jones  (1984)  para abiders .  Hal  ini  berbeda
dengan  rumusan  lainnya,  antara  lain  dari Dunn  (1981)  tidak  menyatakan  secara  aks- plisit  adanya  kelompok  sasaran  dan  hanya menyebutkan  tiga  faktor  yang  saling  ber- hubungan yakni kebijaksanaan sendiri, para stakeholder, dan lingkungan kebijaksanaan. Kelompok sasaran (target group) dari suatu kebijaksanaan  adalah  organisasi-organisasi ataupun anggota-anggota dalam masyarakat sebagai  obyek  positif  dari  kebijaksanaan dalam arti keadaannya diharapkan dapat be- rubah dan memberi dampak yang lebih baik bagi  masyarakat.  Manfaat  yang  diperoleh oleh  kelompok  sasaran  diistilahkan  oleh Grindle  (1980)  sebagai  hasil  akhir  berupa dampak  dari  implementasi  kebijaksanaan terhadap  perseorangan,  kelompok  atau  ma- syarakat.
Kelompok sasaran tersebut memiliki kondisi  dan peranan tertentu  oleh sebab itu kelompok ini perlu mendapat perhatian ter- sendiri  bagi  pengambilan  keputusan  karena dapat  menjadi  indikator  untuk  mengetahui efektifitas  kebijaksanaan  dalam  arti  sebe- rapa jauh kebijaksanaan telah ditentukan itu benar-benar  memperhatikan  kepentingan publik  secara  optimal  dan  pelaksanaanya mencapai  sasaran  yang  direncanakan  atau seberapa  jauh  telah  memperbaiki  kondisi kelompok sasaran  yang  dimaksudkan Mus- topadidjaja (1944).
Unsur  yang  ketiga  dari  implement- tasi  kebijaksanaan  adalah  unsur  pelaksana- an  (pelaku)  baik  organisasi  maupun  per- orangan  yang  bertanggung  jawab  dalam proses  implementasi.  Pelaksana  kebijaksa- naan  ini  oleh  sebagian  ahli  disebut  sebagai aktor  atau  sering  pula  diistilahkan  “Stake Holders” Dunn (1981).
Jones  (1991)  mengemukakan  tiga pilar implementasi yakni (1) peng-organisa- sian  yakni  penataan  kembali  sumber  daya unit-unit  serta  metode  untuk  menjalankan program;  (2)  interprestasi  yakni  aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diteri- ma  serta  dilaksanakan;  dan  (3)  aplikasi  ya-
itu memberikan kelengkapan rutin bagi  pe- layanan,  pembayaran  atau  aktivitas  lainya sesuai dengan tujuan pro-gram.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa implementasi adalah suatu gambaran tentang  strategi  dan  tujuan  tertentu  yang ingin  dicapai  dan  memerlukan  kerja  sama segenap pihak dalam penyusunan dan pela- ksanaanya untuk tercapainya tujuan.

## 1. Konsep Kemiskinan
Definisi  umum  kemiskinan  adalah masyarakat berada pada suatu kondisi serba terbatas  baik  dalam  aksebilitas  pada  faktor produksi,  peluang/kesempatan  berusaha, pendidikan,  fasilitas  hidup  lainnya,  sehing- ga  dalam  setiap  aktivitas  maupun  usaha menjadi sangat terbatas.
Bank  Dunia  mendefinisikan  kemis- kinan sebagai “ Proverty is concern with ab- solute  standart  of  living  of  part  of  society the poor in equality refers to relative living standart across the whole society”. Dari de- finisi tersebut dapat diketahui bahwa kemis- kinan  adalah  terkait  dengan  batas  absolut standart  hidup  sebagai  masyarakat  miskin (Sumodiningrat dan Gunawan, 1996).
Deepa  Nerayan  (Parwoto,  2007) menyatakan bahwa ada  empat  dimensi  uta- ma  definisi  kemiskinan  yang  dirumuskan oleh  masyarakat  miskin  sendiri  yakni  (1) dimensi  material  kekurangan  pangan,  la- pangan  kerja  dengan  muaranya  adalah  ke- laparan  atau  kekurangan  makanan;  (2)  di- mensi  psikologi  seperti  ketidakberadaan (powerlesness),  tidak  mampu  berpendapat (voicelesness),  ketergantungan  (dependen- cy), rasa malu (shame), rasa hina (humilati- on); (3) dimensi  akses pelayanan prasarana yang  praktis  tidak  dimiliki;  (4)  dimensi aset/milik  praktis  tidak  memiliki  aset  seba- gai  modal  untuk  menyelenggarakan  hidup mereka secara layak seperti (a) kapital fisik (physical  capital), antara  lain  menyangkut tanah, ternak, peralatan kerja, hunian, perhi- asan  dan  sebagainya;  (b)  kapital  manusia (human  capital), antara  lain  menyangkut
kesehatan,  pendidikan  dan  pekerjaan;  (c) aset  sosial (social capital) atau sering diar- tikan sebagai sistem kekerabatan yang men- dukung  kaum  miskin  untuk  tetap  bertahan hidup;  (d)  aset  lingkungan (enviromental asset) mencakup iklim dan musim yang sa- ngat  berpengaruh  pada  petani,  nelayan  dan sebagai pekerja lapangan.
Menurut  John  Friedman  (1992)  ke- miskinan  didefinisikan  sebagai  ketidaksa- maan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan so- sial  meliputi  (tidak  terbatas  pada)  modal yang  produktif  atau  aset  (misalnya  tanah, perumahan,  peralatan,  kesehatan,  dan  lain- lain).  Sumber-sumber  keuangan  (income dan  kredit  memadai),  orgnisasi  sosial  dan politik  yang  dapat  di  gunakan  untuk  men- capai  kepentingan  bersama  (partai  politik, sindikat,  koperasi,  dan  lain-lain);  network atau  jaringan  sosial  untuk  memperoleh  pe- kerjaan, barang-barang, dan lain-lain; peng- etahuan  dan  keterampilan  yang  memadai dan informasi yang berguna untuk memaju- kan kehidupan.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  masyarakat  merupa- kan  upaya  yang  disengaja  untuk  memfasi- litasi  masyarakat  lokal  dalam  merencana- kan,  memutuskan  dan  mengelola  sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective- action dan networking sehingga pada akhir- nya  mereka  memiliki  kemampuan  dan  ke- mandirian  secara  ekonomi,  ekologi  dan  so- sial (Supriyanto, 2004).
Nugroho  (2004)  mendefinisikan  pe- mberdayaan sebagai  proses menjadi,  bukan sebuah proses instant. Sebagai proses, pem- berdayaan  mempunyai  tiga  tahapan  yaitu penyadaran,  pengkapasitas,  dan  pemberda- yaan. Tahapan penyadaran berorentasi pada pemberian pemahaman dan pendayaan. Ta- hap  penyadaran  berorientasi  pada  pemberi- an pemahaman terhadap pendidikan dan ke- terampilan, tahapan pengkapasitasan meng- arah pada pemberian kekuatan dan kemam-
puan  untuk  melaksanakan  pekerjaan  seda- ngkan tahapan pendayaan lebih diutamakan pembentukan sikap dan prilaku. Rapparport (Nugroho, 2006) mendefinisikan pemberda- yaan  sebagai  proses,  suatu  mekanisme  da- lam  hal  ini  individu,  organisasi,  dan  masy- arakatnya  menjadi  ahli  akan  masalah  yang mereka hadapi.
Strategi  yang  harus  ditempuh  untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat me- nurut Alamsyah (2002)  yakni  (1) mengem- bangkan komunikasi lingkungan; (2) meng- intregasikan  aliansi  mitra  strategi  ke  dalam program lingkungan; (3) melakukan pende- katan langsung kepada kelompok sasaran.

## 3. Petunjuk Teknis PNPM Mandiri Per- kotaan
PNPM  Mandiri  Perkotaan  adalah program  nasional  dalam  wujud  kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksa- naan program-program penanggulangan ke- miskinan  berbasis  pemberdayaan  masyara- kat.  PNPM  dilaksanakan  melalui  harmoni- sasi  dan  pengembangan  sistem  serta  meka- nisme  dan  prosedur  program,  penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan un- tuk mendorong prakarsa dan inovasi masya- rakat  dalam  upaya  penanggulangan  kemis- kinan yang berkelanjutan.
Selanjutnya  untuk  memberdayakan masyarakat miskin terdapat kegiatan-kegia- tan PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu sebagai berikut:
1. Kegiatan di Bidang Lingkungan Komponen kegiatan  yang salah satunya dapat  didanai  oleh  PNPM  Mandiri  Per- kotaan  adalah  terkait  dengan  pengadaan prasarana  dan  sarana  lingkungan  pemu- kiman  yang melibatkan  masyarakat  dan di- sertai  adanya  pengendalian    mutu  dan  ada- nya  proses  pengawasan,  pengeloaan  serta pemeliharaan  guna  mendukung  kebutuhan masyarakat sesuai cita-cita mereka.
2. Kegiatan di Bidang Sosial Kegiatan  ini  mempunyai  tujuan  antara lain:
a. Memperkuat  ikatan  sosial  ( social cohesion )  dengan  menggalang  kepe- dulian/solidaritas,  kebersamaan  dan menumbuhkan  kepercayaan  dengan menggerakkan  kapasitas  sosial  di  ma- syarakat.
b. Meningkatkan  pendapatan  dan  men- gurangi  pengeluaran  masyarakat  pa- ling  miskin  dan  rentan  melalui  pe- ningkatan  pelayanan  sosial  langsung bagi kelompok masyarakat paling mis- kin dan masyarakat rentan.
c. Menumbuhkan  kebiasaan  untuk  me- ngelola  program  sosial  yang  berkelan- jutan, mulai dari perencanaan, pelaksa- naan,  pengawasan  sampai  evaluasi  ke- giatan.
3. Kegitan di Bidang Ekonomi
PNPM  Mandiri  Perkotaan  memberikan pinjaman  bergulir  yang  berupa  usaha  si- mpan  pinjam  dalam  rangka  mengem- bangkan  usaha  ekonomi  produktif  ma- syarakat  miskin  dan  memberikan  dana  hi- bah  untuk  dikelola  dan  digunakan  dalam membangun  sarana  dan  prasarana  dasar lingkungannya yang dapat menunjang kegi- atan ekonomi produktif.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  di  laksanakan  di  Kelurah- an  Mataiwoi  Kecamatan  Wua-Wua  Kota Kendari dengan cara: (1) studi kepustakaan (library  study)  yaitu  tehnik  pengumpulan data dan informan melalui berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, website , majalah, brosur,  surat  kabar,  dan  sumber  bacaan  la- innya  yang  relevan;  (2)  studi  lapangan (field  study)  yaitu  dengan  mengadakan  pe- nelitian  langsung  di  lapangan  terhadap  ob- jek  penelitian  dengan  cara  observasi,  wa- wancara,dan kuesioner.

## C. GAMBARAN  UMUM  WILAYAH MATAIWOI
Luas  wilayah  Kelurahan  Mataiwoi Kecamatan Wua-wua adalah 320 Ha. Peng- gunaan  lahan  di  kelurahan  pada  umumnya
untuk  lokasi  perumahan/pemukiman  yaitu seluas  44,4  Ha,  seperti  rumah  tinggal  pen- duduk, kios  dan toko maupun untuk  keper- luan  bangunan  kantor.  Sedangkan  sisanya digunakan  untuk  areal  perkebunan/pertain- an dengan luas 259 Ha dan sisanya diguna- kan  untuk  keperluan  lainnya.  Berdasarkan tersebut,  mengindikasikan  bahwa  Kelurah- an  Mataiwoi  merupakan  kawasan  pemu- kiman  padat  yang  berada  di  Kecamatan Wua-Wua.
Penduduk  Kelurahan  Mataiwoi  ber- dasarkan  monografi  Tahun  2013  berjumlah 5.363  jiwa.  Jumlah  tersebut  terdiri  dari 2.490  jiwa  laki-laki  dan  2.873  jiwa  perem- puan  dengan  kepala  keluarga  sebanyak 1.072  KK.  Etnis  yang  mendiami  wilayah Kelurahan Mataiwoi cukup homogen, yakni suku  Tolaki  mencakup  1.508  jiwa,  suku Muna  1.779  jiwa,  suku  Bugis  438  jiwa, suku Jawa 329 jiwa,  suku Toraja 215 jiwa, suku  Buton  384  jiwa  dan  suku  Bali  113 jiwa.
Lapangan  kerja  yang  tersedia  seba- gai  mata  pencaharian  bagi  penduduk  Kelu- rahan  Mataiwoi  sangat  bervariasi  yakni  se- banyak  12  jenis  mata  pencaharian  yang  di- tekuni oleh 1.555 orang dari jumlah pendu- duk.  Keadaan  tersebut  menggambarkan  sa- lah  satu  ciri  perkembangan  kehidupan  per- kotaan  dengan  banyaknya  atau  bervariasi- nya pilihan untuk berusaha. Di samping itu pula  seperti  pegawai  negeri,  TNI,  Peda- gang, pengrajin, tukang batu dan lain-lain.
Jumlah  penduduk  miskin  dalam  ra- ngka  pelaksanaan  proyek  PNPM  Mandiri perkotaan  di  Kelurahan  Mataiwoi  merupa- kan hasil survei yang dilakukan oleh masy- arakat secara seksama melalui  kegiatan pe- metaan  swadaya,  kriteria  dan  indikator  ke- miskinan  bersifat  lokal  dan  berdasarkan subyektifitas dapat dilihat dalam tabel beri- kut.
Tabel  1.  Kategori  Keluarga  MisKin  Kelu- rahan Mataiwoi, Tahun 2012
No Kriteria Pendapatan Perkapita Jml Kk Persent ase(%) Pertahun Perbulan 1
2 3 Termiskin (K1)
Sangat Miskin (K2) Miskin <500.000 500rb-750rb 750rb-1 Jt <50.000 50rb-75rb
75rb-100rb
74 26
13 65,48 23, 00 11,25 Total 113 100,00 Sumber: dokumen PJM-Pronangkis, Tahun 2011 Sesuai dengan diberlakukannya konsep otonomi daerah Tahun 2004 lemba- ga  kemasyarakatan  yang  menjadi  wadah aspirasi masyarakat desa dan kelurahan ad- alah Forum Musyawarah Kelurahan (FMK) dan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat (LPM) serta organisasi kemasyarakatan lai- nnya.

## D. IMPLEMENTASI  PROGRAM  NA- SIONAL  PEMBERDAYAAN  MA-
SYARAKAT  (PNPM)  MANDIRI PERKOTAAN  DI  KELURAHAN
MATAIWOI

## 1. Bidang Lingkunga
Adanya keikutsertaan dalam program PNPM  Mandiri  Perkotaan  merupakan  sa- lah  satu  syarat  utama  bagi  keberhasilan program  tersebut  dengan  fokus  pada  pen- gendalian dan pelestarian lingkungan. Ber- bagai  permasalahan  yang  ada  di  masyara- kat miskin perkotaan antara lain pencemar- an  dan  kerusakan  alam,  pemukiman  ku- muh,  tinggal  di  kawasan  ilegal  dan  tidak berorientasi  pada  pembangunan  yang  ber- kelanjutan.  Permasaahan  tersebut  merupa- kan  salah  satu  pemberdayaan  masyarakat yang dilakukan pada program PNPM Man- diri Perkotaan pada bidang lingkungan.
Berdasarkan hasil penelitian pada ke- giatan dibidang lingkungan berupa kegiatan yang  dilakukan  masyarakat  di  Kelurahan Mataiwoi  berupa  pembuatan  sumur  gali umum,  rehab  rumah  tidak  layak  huni,  dan penimbunan  jalan.  Pelaksanaan  kegiatan PNPM di bidang lingkungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel  2.  Pelaksanaan  Kegiatan  PNPM  di Bidang Lingkungan, Tahun 2011-2012.
No Nama KSM Tahu n Jenis Kegiatan Jumlah  Dana
(Rp)
1 2 3 4 5
6 Terampil Mandiri
Kuncup
Bina Mulia Aneka Tetaka 2011 2011
2011 2012 2012 2012
Penimbunan  jalan (100 M)
Pembuatan  sumur gali (2 unit) Pembuatan  deker (2 unit) Rehab rumah (2 unit) Pengaspalan  jalan (100 M) Pembuatan  sumur gali (2 unit) 15.000.000,- 30.000.000,- 18.000.000,- 70.000.000,- 100.000.000,- 30.000.000,- Total 263.000.000,-
Sumber  Data:  Laporan  Bulanan  BKM  Mataiwoi Jaya, Tahun 2011-2012
Hasil  Wawancara  dengan  salah  satu warga  yakni  bahwa    program  PNPM  di-bi- dang  lingkungan  di  Kelurahan  Mataiwoi pelaksanaannya  sudah  nampak  sekali.  Mi- salnya penimbunan jalan. Sebelum ada PN- PM Mandiri jalan sangat berlubang dan ka- lau  musim  hujan  jalannya  sangat  ber-lum- pur. Namun setelah ada PNPM Mandiri de- ngan  kegiatan  penimbunan  jalan,  maka  se- karang  jalannya  sudah  bagus  dan  tidak  be- cek  lagi  karena  ditimbun  dengan  sirtu  dan pasir. Selain itu, ada juga pembuatan sumur gali  dan  masyarakat  sangat  bersyukur  ka- rena dapat merasakan manfaatnya.
Tabel  3.  Tanggapan  Responden  Tentang Pelaksanaan  kegiatan  Bidang  Lingkungan di Kelurahan Mataiwoi, Tahun 2013
No Tanggapan Responden Jumlah Responden Persentase
1
2 3 Terlaksana Cukup Terlaksana
Kurang Terlaksana 12 11 - 52,18 47,82 - Jumlah 23 100,00 Sumber: Hasil Olahan kuesioner Tahun 2013
Berdasarkan  data  di  atas,  program PNPM  Mandiri  Perkotaan  dibidang  ling- kungan  menunjukkan  bahwa  dari  23  orang responden, 12 orang atau 52,18% menyata- kan  terlaksana.  Artinya  realisasi  dari  prog- ram PNPM Mandiri Perkotaan di bidang li- ngkungan ini dilakukan  dengan baik  sesuai dengan  aturan  dan  juga  manfaat  dari  prog- ram  tersebut  cukup  dirasakan  oleh  masya- rakat  setempat  sehingga  kesejahteraan  ma- syarakat  mengalami  peningkatan.  Itu  dapat
dilihat  dari  kegiatan  yang  dilakukan  oleh PNPM  berupa  sumur  umum  gali  sebanyak 4  unit,  rehab  rumah  tidak  layak  huni  seba- nyak  2  unit,  pembuatan  deker  sebanyak  2 unit,  pengaspalan  jalan  sepanjang  100  M yaitu di RT 2 dan pe-nimbunan jalan sepan- jang 100 M yaitu di RT 4.
Dengan  adanya  kegiatan  PNPM Mandiri  Perkotaan  dibidang  lingkungan  ini seperti  penimbunan  jalan  diharapkan  dapat meningkatkan  pendapatan  masyarakat  Ke- lurahan  Mataiwoi,  juga  dengan  adanya  su- mur  gali  dan  dengan  adanya  rehab  rumah perumahan  yang  tidak  layak  dihuni  dapat layak untuk dihuni. Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa  dengan  adanya  program PNPM  Mandiri  Perkotaan  ini  sangat  mem- berikan  manfaat  serta  dapat  memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahtera- an masyarakat.

## 2. Bidang Sosial
Pelaksanaan  program  PNPM  Man- diri Perkotaan di bidang sosial ini kegiatan- nya terdiri atas santunan cacat dan yatim pi- atu,  beasiswa,  sunatan,  dan  pemberian  san- tunan  jompo  janda  dan  duda.  Hasil  pene- litian  menunjukkan  bahwa  pada  bidang  ini pelaksanaannya berhasil dengan baik.
Tabel  4.  Pelaksanaan  Program  Kegiatan Bidang Sosial, Tahun 2011-2012
No Nama KSM Tahun Jenis Kegiatan Jumlah  Dana (Rp)
1 2 3
4 5 6 Mekar Abadi Salam Nunulai Anawai Morini Membiri 2011 2011 2011 2012 2012 2012 Beasiswa Santunan Sunatan Santunan Sunatan Beasiswa 5.000.000,- 5.000.000,- 4.500.000,- 4.800.000,- 2.550.000,- 6.600.000,- Total 28.450.000,-
Sumber  Data:  Laporan  Bulanan  BKM  Mataiwoi Jaya Tahun 2011-2012
Pelaksanaan  program  PNPM  Mandiri Perkotaan  di  Kelurahan  Mataiwoi  telah  di- lakukan  dalam  bidang  sosial,  seperti  santu- nan  cacat  dan  yatim  piatu  yang  diberikan sebanyak  29  orang,  beasiswa  diberikan  ke- pada  99  anak  yang  terdiri  dari  SD,  SLTP dan  SLTA,  sunatan  dan  santunan  jompo janda dan duda  44 orang.
Tabel  5.  Tanggapan  Responden  Terhadap implementasi PNPM di Bidang Sosial
No Tanggapan responden Jumlah Persentase 1 2 3 Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil 16 7 - 69,56 30,44 - Jumlah 23 100,00
Sumber: Hasil Olahan kuesioner Tahun 2013
Hal itu dapat dilihat dari jumlah pe- nerima  beasiswa  sebanyak  99  orang  yang terdiri dari SD sebanyak 43 anak, SLTP 34 anak  dan  SLTA  sebanyak  22  anak.  Untuk KSM  Mekar  Abadi  sebanyak  40  anak  dan KSM  Memberi  sebanyak  50  anak  dimana masing-masing  anak  mendapatkan  seragam sekolah  dan  uang  sebesar  Rp.  55.000,- /anak,  untuk  sunatan  ini  jumlah  anak  yang disunat sebanyak 40 orang, sedangkan yang menerima  santunan  cacat  yatim  dan  piatu sebanyak  29  orang  dimana  masing-masing anak  mendapatkan  Rp.  65.000,-/anak  dan santunan  jompo,  janda  dan  duda  sebanyak 44 orang yang masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,-/orang.

## 3. Bidang Ekonomi
Untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  berbagai  usulan program  yang telah  dilaksanakan  PNPM  Mandiri  Perko- taan  di  Kelurahan  Mataiwoi  melalui  Ban- tuan  langsung  Masyarakat  (BLM)  telah menyalurkan  berbagai  kredit  mikro  untuk kegiatan  peningkatan  pendapatan  dan  da- pat  membiayai  pembangunan infrastruktur skala  kecil.  Pelaksanaan  PNPM  Mandiri Perkotaan  di  Kelurahan  Mataiwoi  dimana salah satu program pemberdayaan di bida- ng  ekonomi  yaitu  adanya  pinjaman  dana bergulir  dengan  tujuan  membantu  peni- ngkatan daya beli atau pendapatan bagi or- ang miskin.
Salah satu wujud pada pelaksanaan di bidang Ekonomi berupa adanya pelaya- nan  pinjaman  yang  diberikan  lewat  UPK (Unit  Pengelola  Keuangan)  di  Kelurahan Mataiwoi, dimana kemudian dana tersebut diteruspinjamkan  kepada  Kelompok  Swa- daya  Masyarakat  (KSM)  sebagai  modal kerja  usaha  produktif  (baik  untuk  usaha
baru  maupun  pengembangan  usaha  yang sudah  ada),  maka  UPK-BKM  harus  mela- kukan kegiatan berdasarkan prosedur ope- rasional  standar  dalam  pengelolaannya. Tujuannya adalah agar proses pengelolaan pinjaman  bergulir  yang  dilaksanakan  oleh UPK-BKM menjadi seragam.
Dari  hasil  penelitian  pada  pelak- sanaan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan  Mataiwoi  di  bidang  ekonomi yang disalurkan melalui dana PNPM Man- diri Perkotaan tersebut  kepada masyarakat miskin  untuk dikelola berupa penjual ikan keliling, penjual ikan di pasar, usaha buka kios, usaha pembuatan kue, dan usaha-usa- ha lainnya yang dianggap masih layak me- nerima bantuan.
Tabel  6.  Pelaksaanaan  Kegiatan  Bidang Ekonomi Usaha  Kecil, (2011-2012)
No Nama KSM Jenis kegiatan Jumlah dana 1 2 3 4 5 6 Maliboro Mitra Cantik Waraka Moseu Asoka Usaha pembuatan kue Usaha bengkel Usaha salon Usaha jahit Usaha penjual ikan keliling Usaha buka kios 5.000.000,- 7.500.000,- 7.500.000,- 4.000.000,- 3.000.000,- 5.000.000,- Jumlah 32.000.000,-
Sumber data:  Laporan BKM Mataiwoi Jaya, Tahun 2011-2012
Khusus  untuk  kegiatan  di  bidang ekonomi  produktif  dengan  produk  berupa usaha  simpan  pinjam  yang  dikelola  oleh BKM Mataiwoi Jaya melaui UPK (Unit Pe- ngelola  Keuangan)  telah  mengalami  peni- ngkatan  (pengguliran  dana)  jumlah  KSM baru yang menerima dana dari PNPM Man- diri  Perkotaan  tersebut  berjumlah  7  KSM. Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  ta- bel di bawah ini:
Tabel  7.  Bantuan  dana  PNPM  di  Bidang Ekonomi Produktif, Tahunn 2011-2012
No Nama KSM Jmlh ango ta Jenis kegiatan Jumlah bantuan Jmh penri ma 1 2 3 4 5
Toro meambo Mekar
Usaha Mepokoaso Padaidi 4 5 5 5 5
Penjual sayur Usaha
batu bata Penjahit Kios sembako Kios 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.500.000,- 4 5 5 5 5
6 7 8 Maju lancar Meohai
Medulu 6 6 6 sembako Pengelola kayu Pengelola kayu
Peternaka n ayam
3.000.000,- 3.000.000,- 5.500.000,- 6 6 6 Total 42 22.000.000, 42
Sumber: Laporan perkembangan dana bergulir UPK Per 31 Desember 2011
Dari  data  tersebut,  terlihat  bahwa kegiatan  PNPM  di  bidang  ekonomi  produ- ktif  merupakan  kegiatan  yang  sangat  dimi- nati  oleh  masyarakat  Kelurahan  Mataiwoi. Ini  terbukti  dengan  bertambahnya  jumlah KSM  yang  mengusulkan  kegiatan  berupa penjual  sayur,  usaha  batu  bata,  usaha  jahit, kios sembako, pengolah kayu, dan peterna- kan ayam dengan jumlah anggota sekaligus penerima  manfaat  seluruhnya  sebanyak  42 orang.
Selanjutnya dengan adanya kegiatan PNPM  di  bidang  ekonomi  dapat  memberi- kan  manfaat  bagi  masyarakat  miskin  dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyara- kat penerima dana tersebut.
Tabel 8. Jumlah Pengembalian Dana Secara Kolektif, Tahun 2012
No Nama KSM Tanggal Pinjaman Besar Pinjaman Pokok Sistem Angsuran Total Tunggakan Pencaira n Jatuh Tempo 1 2 3 4 5 6 7
8 Toro. M Mekar Usaha Mepoko aso Padaidi Maju. L Meohai Medulu 3/5/ 2011
3/5/ 2011 3/5/
2011 3/5/
2011 3/5/
2011 3/5/ 2011 3/5/ 2011
3/5/ 2011 3/3/ 2012 3/3/ 2012 3/3/ 2012 3/3/ 2012 3/3/ 2012 3/3/ 2012 3/3/ 2012
3/3/ 2012 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.500.000,- 3.000.000,- 3.000.000,- 3.000.000,- Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan 1.000.000,- 800.000,- 800.000,- 400.000,- 750.000,- 1.300.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- Jumlah 22.000.000,- 9.250.000,-
Sumber:  Laporan  perkembangan  keungan  UPK desember 2012
Dari tabel diatas terlihat bahwa per- hitungan  tingkat  pengembalian  dana  ber- gulir  yang  diprogramkan  anggota  BKM Mataiwoi  Jaya  Kelurahan  Mataiwoi  lebih jelas  tingkat  pengembalian  masyarakat  me- ngalami  tunggakan.  Dengan  sistem  angsu- ran bulanan masyarakat peminjam tidak da-
pat  mengembalikan secara tepat  waktu,  de- ngar  pinjaman  rata-rata  pinjaman  per-KSM Rp.  2.000.000,-  dan  jumlah  anggota  4  ora- ng,  perorang  sebesar  Rp.  500.000,-  dengan jenis  usaha  penjual  sembako  dan  angsuran perbulan Rp. 200.000,-.
Dengan demikian Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  di  bidang  eko- nomi  dianggap  kurang  berhasil.  Berdasar- kan  hal  tersebut  diatas  maka  dapat  diper- oleh  gambaran  bahwa  kurangnya  kemam- puan  penduduk  miskin  dalam  mengemba- likan  dana  bantuan  usaha  yang  diberikan dalam  rangka  pemberdayaan  membuat  me- reka  terhambat  dalam  berpastisipasi  lang- sung  pada  program  pemberdayaan  berupa pemberian dana.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  Impleme- ntasi  Program  Nasional  Pemberdaya-an Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan ter- hadap  kesejahteraan  masyarakat  di  Kelura- han  Mataiwoi  Kecamatan  Wua-wua  Kota Kendari, dapat disimpulkan bahwa (1) hasil program  kegiatan  di  bidang  lingkungan  di- anggap  berhasil  dalam  menjalankan  fung- sinya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat;  (2)  hasil  program  kegiatan  di bidang sosial dianggap berhasil yang ditun- jukkan  dengan  tersalurkannya  santunan  ca- cat  dan  yatim  piatu,  beasiswa,  sunatan  dan pemberian  santunan  jompo  janda  dan  duda kepada masyarakat yang membutuhkan; (3) hasil  program  kegiatan  di  bidang  ekonomi dianggap  kurang  berhasil  hal  ini  ditun- jukkan  dengan  jarangnya  masyarakat  yang menerima  bantuan  mengembalikan  pinjam- an dana bergulir tersebut sesuai dengan wa- ktu yang telah ditetapkan.
Mengacu  pada  pembahasan  dan  be- berapa  kesimpulan  tersebut,  dapat  dikemu- kakan  saran-saran  (1)  dalam  rangka  lebih meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat miskin,  usaha  ini  tidak  sebatas  pada  saat program ini masih berjalan, namun yang di- harapkan  adalah  tingkat  partisipasi  masy-
arakat  secara  terus-menerus  dan  mandiri; (2) dibentuknya lembaga BKM pada dasar- nya  hanya  merupakan  wadah  kolektif.  Na- mun  yang  diharapkan  adalah  anggota  ma- syarakat mampu bertanggung jawab atas di- rinya  sendiri  dengan  lebih  meningkatkan kesehatan  dan  peningkatan  pendapatan;  (3) dalam pelaksanaan PNPM mandiri Perkota- an  di  Kelurahan  Mataiwoi  Kecamata  Wua- wua  Kota  Kendari  terhadap  pegelola  BKM maupun  masyarakat  penerima  bantuan  PN- PM  Mandiri  Perkotaan  yang  tidak  mema- tuhi  peraturan  maka  diberikan  teguran  dan sanksi tegas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  H.  M.  S.  1987. Perkembangan dan  Penerapan  Studi  Implemen- tasi  (Action  Research  And  Case Studies),  Makalah  pada  “Temu Kaji  Nasional  Persadi  Pusat” di Ujung Pandang.
Abdullah,  H.  M.  S.  1988.  Perkembangan dan  Penerapan  Studi  Implementasi (Action  Research  And  Case  Studi- es), Makalah  pada “Temu  Kaji Nasional  Persadi  Pusat” di  Ujung Pandang.
Abdul  Sani,  1993. Beberapa  Pendekatan dan  Strategi  Memerangi  Kemiski- nan .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama..
Alamsyah.  2002. Strategi  Pembangunan Nasional  dengan  Pendekatan  Su- mber  Daya  Manusia. Artikel. www.bpkp.go.id.
Arikunto, S. 1996. Prosedur Penelitian Su- atu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta: Rineka Cipta.
BAPPENAS.  1997. Gerakan  Nasional  Pe- nanggulangan  Kemiskinan .  Jakar- ta: Bappenas-pusat P3R-YAE.
Bardach, E. 1977. The Implementation  Ga- me:  What  Happens  After  A  Bill Becomes  A  Law. Combrige  Mas-
sachussetr  And  London,  England: The Mit Press ,.
Direktorat  Jenderal  Perumahan  dan  Pemu- kiman,  Departemen  Pemukiman dan  prasarana  Wilayah.  2003. Pe- doman  Umum  Proyek  Penang- gulangan  Kemiskinan  di  Perko- taan .
Drindle M. S. 1980. Politics And Policy Im- plementation  The  Third .  Princeton Hall University Press.
Edward  III.  1980. Implementing  Public Policy, Washington: Congression- al Quarterly Inc . Washington:
Gilarso.  1994.  Pengantar  Ilmu  Ekonomi. Yogyakarta.
Friedman, Jhon. 1992. Enpowennment: The Politics  Of  Alternative  Develop- ment ,  Blackwell  Book,  Cambrige: Blackwell  Jurnal.  www.empower- ment.go.id.
Jones,  1991. Indikator  Pembangunan  Ma- nusia  dan  Penduduk .  Jakarta:  Pris- ma No 4.
Kartasasmita.  1996. Pembangunan  untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuh-an dan Pemerataan. Jakarta:CIDES.
Mubyarto.  1988. Analisis  Tingkat  Par- tisipasi  Masyarakat  Indonesia .  Ja- karta: Komputindo.
Moleong,  Lexy  J.  2004. Metode  Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosda Karya.
Mufty  Idrus,  Muh.  1992. Implementasi Kebijaksanaan  Pembangunan  De- sa,  Laporan  Penelitian .  Kendari: Unhalu.
Mustopadidjaja,  A.  R.  1944. Analisis  Ke- bijakan  dan  Perencanaan  Pem- bangunan, Pidato Pengukuhan Guru  Besar  Luar  Biasa .  Fisipol Universitas  Hasanuddin:  Ujung Pandang.
Ndraha,  Taliziduhu.  1993. Pembangunan masyarakat:Memepersiapkan  Ma- syarakat  Tinggal  Landas .  Jakarta: Bina Aksara.
Nasir,  MOH.  1988. Metode  Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nugroho,  2004. Pemberdayaan  Masya- rakat .  Jakarta:  Elex  Media  Kom- puterindo.
Nugroho.  2006. Aspek-Aspek  Kebijakan Pembangunan .  Jakarta:  Elex  Me- dia Komputerindo.
Parwoto.  2007. Kumpulan  Modul  Dasar Pelatihan Para Fasilitator PN-PM- P2KP  Departemen  Pekerjaan  Um- um. Jakarta:  Direktorat  Jendral Cipta Karya.
Royat.  2007. Pedoman  Pelaksanaan  Pro- gram  Nasiona  Pemberdayaan  Ma- syarakat  Mandiri .  Jakarta:  Lem- baga Kesra RI.
Sahdan,  Gergorius.  2005.  Menaggulangi Kemiskinan  Desa,  Ekonomi  Rak- yat  Dan  Kemiskinan, Jurnal  Eko- nomi  Rakyat,  Edisi-22  Artikel-6.
Http:/Www.Ekonomirakyat. Org.
Salusu.  1966. Suatu  Analisis  Tentang  Pro- ses  Pengambilan  Keputusan  Stra- tegis  pada  Tingkat  Managemen Eksekutif  Puncak,  Sebuah  Studi Kasus  pada  Universitas  Hasa- nuddin  antara  Tahun  1974-1982: Ujung  Pandang:  Universitas  Hasa- nuddin.
Sayogyo.  1996. Garis  Kemiskinan  Dan Kebutuhan Minimum Pangan .
Yogyakarta: Aditya Media.
Soemitro,  Djojohadikusumo.  1985. Indo- nesia  dalam  Perkembangan  Dunia Kini  Dan  Masa  Depan. Jakarta:
LP3ES.
Solihin.  1997. Rencana  Pembangunan . Jakarta: Universitas Indonesia.
Supriyanto. 2004. Pemberdayaan Masyara- kat  Pedesaan .  Jakarta:  Muari  Ken- dana.
Suyanto,  Bagong. 1995. Perangkap Kemis- kinan:  Problem  dan  Strategi  Per- masalahannya .  Surabaya:  Airla- ngga University Press.
Sumodiningrat,  Gunawan.  1996.  Member- dayakan  Masyarakat: Kumpulan Makalah  Mengenai  Inpres  Desa Tertinggal. Jakarta:  Penakencana Nusadwipa.
Sumodiningrat,  Gunawan.1998. Memba- ngun  Perekonomian  Rakyat ,  Yog- yakarta: Pustaka Pelajar.
Tjandraningsih. 1996. Desentralisasi Peme- rintahan  dalam  Pelaksanaan  Pe- mberdayaan  Masyarakat  Terpadu . Makalah  Simposium.  Jakarta:  Ba- ppenas.
Wrihatnolo.  2007. Kemiskinan  dan  Kese- jahteraan  Bangsa .  Artikel.  www.- google.com.
Vidhyandika.  1996. Pembangunan  Daerah Tertinggal  Melalui  Pendekatan Kemasyarakatan .  Artikel.  www.- wikipedia.go.id.