Abida Titin Masruroh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo abidatitin@gmail.com
Abstrak: Dalam  kehidupan  tentu  manusia  melakukan pengelolaan  harta  milik,  salah  satunya  dapat  dilakukan dengan  gadai.  Dalam  gadai  utang  harus  disertai  dengan memberikan  barang  jaminan  atas  pinjamannya.  Benda tersebut  hak  kepemilikannya  tetap  pada  orang  yang menggadaikan,  namun  disimpan  atau  dijaga  oleh  pihak penerima  gadai.  Akad  gadai  dapat  diterapkan  oleh  lembaga keuangan  swasta  maupun  pemerintah.  Gadai  yang  biasa disebut rahn masuk dalam ruang lingkup muamalah madiyah. Latar  belakang  dan  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mengetahui  prinsip  pengelolaan  harta  yang  sesuai  dengan syariah  Islam  dan  untuk  mengetahui  penerapan  akad  gadai dalam  prinsip  syariah  di  lembaga  keuangan.  Hasil  dari penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  gadai  merupakan  suatu akad  pinjam-meminjam  dengan  disertai  barang  yang dijadikan  jaminan,  dasar  hukum  gadai  terdapat  dalam  Q.S. Al-Baqarah Ayat 283. Dalam gadai terdapat akad-akad yang diterapkan  seperti  akad wadi’ah,  ijarah,  qard,  mudharabah, dan ba’i muqayyadah . Kata kunci: Fiqh Muamalah, Pengelolaan Harta, Gadai.

## Pendahuluan
Dalam  kehidupan  sehari-hari  manusia  memerlukan  kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus  senantiasa  berusaha.  Usaha  tersebut  dapat  dipenuhi  dengan  cara bekerja  atau  mendirikan  usaha.  Sehingga  dalam  melakukan  usaha-usaha tersebut  tentunya  memerlukan  pembiayaan  maupun  kerja  sama  dengan berbagai pihak seperti lembaga keuangan.
Zaman sekarang peranan lembaga keuangan sangat penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan merupakan suatu instansi  yang  bergerak  dalam  bidang  keuangan.  Terdapat  dua  jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank non-bank. Bank Umum, Bank Sentral, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan jenis dari lembaga  keuangan  bank.  Sedangkan  pegadaian,  pasar  modal,  lembaga pembiayaan,  lembaga  dana  pensiun,  perusahaan  asuransi,  dan  koperasi simpan  pinjam  merupakan  jenis  dari  lembaga  keuangan  non-bank. Bentuk  kegiatan  lembaga  keuangan  adalah  menghimpun  dan menyalurkan  dana  ataupun  jasa-jasa  lainnya  yang  berhubungan  dengan keuangan.
Di  Indonesia  terdapat  dua  lembaga  keuangan  yaitu  lembaga keuangan  konvensional  dan  syariah.  Lembaga  keuangan  konvensional adalah  lembaga  keuangan  yang  usahanya  dilakukan  secara  konvensional dengan  menerapkan  sistem  bunga.  Sedangkan  lembaga  keuangan  yang usahanya  dilakukan  menurut  syariat-syariat  Islam  dengan  menerapkan sistem bagi hasil disebut lembaga keuangan syariah.
Salah  satu  contoh  lembaga  keuangan  adalah  pegadaian.  Dalam pegadaian  menawarkan  banyak  produk,  salah  satu  produk  yang  paling dikenal  adalah  akad  gadai.  Dalam  pegadaian  terdapat  akad  gadai konvensional  dan  akad  gadai  syariah.  Menerapkan  akad  yang  sesuai dengan  syariat-syariat  agama  Islam  seharusnya  lebih  dipilih  oleh  umat muslim. Rahn termasuk  dalam  ruang  lingkup  muamalah madiyah. Muamalah madiah adalah  muamalah  yang  bersifat  kebendaan  adalah benda  yang  halal,  benda  yang  dapat  mendatangkan  kemaslahatan  bagi manusia.  Benda  dapat  diperjualbelikan  untuk  mendapatkan  keuntungan dan ridha dari Allah SWT.
Gadai  merupakan  salah  satu  dari  perjanjian  pinjam  meminjam. Lembaga  keuangan  yang  melakukan  akad  gadai  bisa  meliputi  lembaga swasta maupun lembaga pemerintah.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam metode  ini  penulis  menganalisis  konsep  yang  berupa  kajian  pustaka.
Kajian  pustaka  diperoleh  dari  sumber  rujukan  terpercaya,  seperti  buku, jurnal, skripsi, tesis.
Pengertian Gadai Secara  bahasa,  gadai  ( al-rahn )  memiliki  arti al-habs dan al-tsubutb yaitu  penahanan  dan  penetapan.  Ada  pendapat  lain  dalam  mengartikan rahn, rahn adalah terkurung atau terjerat. 1 Sedangkan seacra istilah banyak pengertian  tentang  gadai. Rahn merupakan  suatu  perjanjian  dengan fasilitas  pembiayaan  yang  dapat  diberikan  oleh  suatu  lembaga  maupun perorangan  dengan  penyerahan  barang  untuk  dijadikan  agunan.  Rahn adalah  menjaminkan  barang  yang  memiliki  nilai  menurut  pandangan hukum agar pemilik barang tersebut bisa mendapatkan utang. 2 Rahn atau gadai  adalah  penyerahan  barang  sebagai  jaminan  untuk  mendapatkan pinjaman dana. 3
Menurut  Ulama  fiqih  terdapat  beberapa  definisi  tentang rahn. Ulama  Mazhab  Maliki  mengartikan Rahn sebagai  suatu  harta  yang dijadikan sebagai agunan utang yang memiliki sifat mengikat pemiliknya. Ulama  Mazhab  Hanafi  mengartikan rahn sebagai  barang  dijadikan jaminan serta mungkin juga dijadikan untuk membayar utang baik secara keseluruhan  maupun  sebagian  pada  pemberi  utang.  Sedangkan  ulama Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali mengartikan rahn sebagai suatu akad yang  memberikan  barang  sebagai  agunan  yang  dapat  juga  dijadikan sebagai pelunasan utang apabila pemilik barang tidak sanggup membayar utangnya. 4
Dari pengertian gadai dapat diambil ciri-ciri rahn yaitu adanya suatu benda  atau  barang  yang  dijadikan  sebagai  agunan,  barang  agunan  yang digadaikan  dapat  ditebus  dengan  melunasi  pinjaman,  dan  nilai  barang agunan akan menentukan besaran jumlah pinjaman yang akan diberikan.

## Dasar Hukum Gadai
Dalam  syariat  Islam  gadai  diperbolehkan  sesuai  dengan  landasan hukum yang terdapat dalam Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 283. لَع ْمُتْنُك ْنِاَو
هِرَف اًبِتاَك اْوُدَِتَ َْلََّو ٍرَفَس ى ٌةَضْوُ بْقَّم ٌن ۗ َنُِتُْؤا ىِذَّلا ِّدَؤُ يْلَ ف اًضْعَ ب ْمُكُضْعَ ب َنِمَا ْنِاَف ّللا  ِقَّتَيْلَو هَتَ ناَمَا هَّبَر َه ۗ َةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت  َلََو ۗ َو ا هَّنِاَف اَهْمُتْكَّي ْنَم ّللاَو هُبْلَ ق ٌِثِ ٌمْيِلَع َنْوُلَمْعَ ت اَِبِ ُه 1 Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah, Cet Ke-8,” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2013): 105.
2 H  Syukri  Iska, Sistem  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  Dalam  Persperktif  Fikih  Ekonomi (Fajar Media Press, 2020), 180.
3 Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam (Elex Media Komputindo, 2013), 338.
4 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia (Pustaka Utama Grafiti, 1999), 76.
Artinya:  “Dan  jika  kamu  dalam  perjalanan  sedang  kamu  tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.  Tetapi,  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain, hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (utangnya)  dan hendaklah  dia  bertakwa  kepada  Allah,  Tuhannya.  Dan  janganlah  kamu menyembunyikan  kesaksian,  karena  barangsiapa  menyembunyikannya, sungguh,  hatinya  kotor  (berdosa).  Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah ayat 283) 5

## Tujuan dan Manfaat pegadaian
Prinsip  pengelolaan  harta  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam  dalam menyediakan  fasilitas  dan  pelayanan  bagi masyarakat  umum  merupakan karakteristik  dari rahn. Dalam  pegadaian  barang-barang  berharga  dapat dijadikan  agunan  untuk  mendapatkan  pinjaman  uang.  Tujuan  dari pegadaian  adalah  melalui  pengelolaan  harta,  pegadaian  ikut  serta melaksanakan  program  dan  kebijaksanaan  pemerintah  dalam  bidang bidang ekonomi dan pembangunan; pencegahan praktek ijon; pada rahn , memiliki  efek  jaring  pengaman  sosial  dengan  prinsip  bebas  bunga;  dan dengan  syarat  yang  relatif  mudah  dapat  membantu  orang-orang  yang membutuhkan pembiayaan. 6
Sedangkan  manfaat  pegadaian  yaitu  bagi  pemberi  gadai.  Jika dibandingkan  dengan  kredit  perbankan,  manfaat  utama  pegadaian  yaitu ketersediaan  dana  dengan  mekanisme  yang  relatif  sederhana  dan  cepat. Selain  mendapat  manfaat  utama,  pemberi  gadai  juga  mendapatkan manfaat  lainnya,  yaitu  terdapat  pihak  yang  berpengalaman  dan  dapat dipercaya dalam penaksiran nilai barang agunan. Serta tempat yang aman dan  dapat  dipercaya  oleh  pemilik  barang  agunan  untuk  penitipan barangnya.
Sedangkan  bagi  perusahaan  gadai.  Manfaat  yang  diharapkan perusahaan  gadai  sesuai  dengan  jasa  yang  dilakukannya  adalah mendapatkan penghasilan yang bersumber dari sewa dana pinjaman dan biaya  atas  jasa  tertentu  yang  akan  dibayarkan  oleh  pemberi  gadai.  Serta perusahaan  gadai  juga  melaksanakan  prosedur  dengan  cara  sederhana kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dan juga merupakan misinya  sebagai  salah  satu  BUMN  yang  bergerak  dalam  bidang pembiayaan. 7

## Rukun dan Syarat Gadai
5 R I Kemenag, “Al-Quran Dan Terjemahannya,” Karya Toha Putra (1998).
6 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Prenada Media, 2017), 407–408.
7 Bustari Muktar, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain (Prenada Media, 2016), 278–279.
Rukun  gadai  ada  empat  yaitu  barang  yang  digadaikan,  utang,  dua orang  yang  berakad  yaitu  pemberi  gadai  dan  penerima  gadai,  dan shighat. 8 Rukun dan hal-hal yang terdapat dalam gadai harus memenuhi syariat  Islam. Marhun adalah  objek  yang  dijadikan  jaminan. 9 Kriteria marhun  adalah  barang  yang  secara  hukum  sah  untuk  dijadikan  sebagai barang  jaminan. Marhun dapat  diperjualbelikan,  memiliki  manfaat,  jelas, milik  pihak  pemberi  gadai,  harta  yang  dapat  dipindahkan,  dan  tidak bersatu dengan harta yang lain. Mushannif menerangkan tentang batasan barang yang dijaminkan dalam gadai yaitu bahwa setiap barang yang sah diperjualbelikan,  maka  barang  tersebut  boleh  dijadikan  jaminan  dalam beberapa  utang.  Beberapa  utang  diartikan  oleh  Mushannif  adalah mengecualikan  tanggungan  berupa  barang-barang,  maka  akad  gadai menjadi tidak sah apabila barang itu menjadi tanggungan, seperti barang pinjaman, barang ghasaban dan barang-barang yang dipertanggungkan. 10
Barang  jaminan  dapat  berupa  barang  bergerak  maupun  barang tidak bergerak. Jenis barang jaminan yang berupa barang bergerak, adalah sebagai  berikut:  barang-barang  perhiasan  yaitu  semua  jenis  perhiasan yang  dibuat  dari  emas,  perak,  intan  dan  mutiara;  barang-barang elektronik meliputi TV, leptop, kulkas, radio, VCD/DVD, HP, dan lain- lain;  kendaraan  seperti  sepeda,  motor,  mobil;  barang-barang  rumah tangga; mesin seperti mesin jahit, mesin motor kapal; tekstil; dan barang- barang  lain  yang  dianggap  mempunyai  nilai  seperti  surat  berharga,  baik yang  berbentuk  saham,  obligasi,  maupun  surat  berharga  dalam  bentuk lainnya. 11
Marhun  bih adalah  dana  yang  diperoleh  oleh  nasabah  setelah memberikan  jaminan  kepada  pihak penerima  gadai. 12 Syarat  dari marhun bih adalah dain,  tsabit,  luzum atau ailun  ila  al-luzum, dan ma’lum. Hak piutang  harus  jelas,  utang  harus  diketahui  dan  jelas  oleh  kedua  belah pihak,  utang  yang  tetap  dan  dapat  dimanfaatkan,  dan  utang memungkinkan untuk dibayar.
Berikut  adalah  penjelasan  dari  syarat marhun  bih: pertama, dain adalah  harta  yang  dijadikan  tanggungan  karena  beberapa  sebab  seperti hutang. Kedua tsabit , hutang ( dain ) disyaratkan harus tsabit. Tsabit adalah hutang  yang  sudah  wujud  menjadi  tanggungan.  Ketiga, luzum atau ailun
8 Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, “Al-Yaqut An Nafis Fi Madzhab Ibn Idris” (Jeddah: Alamul Ma’rifah, 1989), 201.
9 Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam , 272.
10 Abu  Hazim  Mubarok,  “Fiqh  Idola  Terjemah  Fathul  Qorib,” Jawa  Barat:  Mu’jizat
(2013): 17.
11 Panji  Adam, Fatwa-Fatwa  Ekonomi  Syariah:  Konsep,  Metodologi  Dan  Implemensinya  Pada Lembaga Keuangan Syariah (Amzah, 2017), 287.
12 Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam , 272.
ila  al-luzum adalah dain yang  telah  wujud  atau  ada  bersifat  final  dan mengikat atau tidak bisa dibatalkan. Keempat, ma’lum yaitu hutang harus diketahui. 13 Aqid ada dua yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Pihak-pihak yang terdapat dalam gadai yaitu pertama adalah pihak yang memberikan jaminan  gadai  dan  kedua  adalah  pihak  yang  menerima  jaminan  gadai. Pihak  pertama  terdiri  dari  unsur  perorangan  atau  lembaga  yang memberikan  agunan  berupa  benda  bergerak  untuk  dijadikan  jaminan kepada  pihak  penerima  gadai.  Sedangkan  pihak  kedua  berasal  dari perorangan  atau  badan  hukum  seperti  bank,  pegadaian,  atau  lembaga keuangan lainnya yang memiliki piutang. 14
Syarat  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  gadai  adalah  orang  yang telah  baligh,  berakal,  dan  layak  melakukan  transaksi rahn ,  karena rahn merupakan  salah  satu  pembiayaan. Shighat berupa  ijab  dan  qabul.  Jiab adalah  pernytaan  pihak  pertama  dalam  suatu  akad. 15 Sedangkan  qabul adalah  penerimaan  dari  pihak  kedua  dalam  suatu  akad. 16 Shighat didasarkan pada kerelaan hati dari pihak yang terlibat.
Sumber Pendanaan
Pegadaian  adalah  lembaga  keuangan  yang  tidak  diperbolehkan menghimpun dana secara langsung dari nasabah dalam bentuk simpanan. Maka untuk memenuhi kebutuhan dananya, pegadaian memiliki sumber- sumber dana yaitu sebagai berikut: modal sendiri, penyertaan modal dari pemerintah, pinjaman jangka pendek dari lembaga perbankan, pinjaman jangka panjang yang berasal dari Kredit Lunak Bank Indonesia, dan dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.
Aspek syariah tidak hanya diterapkan dalam sistem operasionalnya saja,  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  nasabah  harus  diperoleh  dari sumber-sumber  yang  tidak  mengandung  unsur  riba.  Dalam  hal  ini, seluruh  pembiayaan  murni  berasal  dari  modal  sendiri  ditambah  dengan modal  pihak  ketiga  dari  sumber  yang  dapat  dipertanggungjawabkan. Pegadaian  telah  melakukan  kerjasama  dengan  Bank  Muamalat  sebagai pemberi dana. 17

## Macam-Macam Rahn
13 Tim Laskar Pelangi,  “Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi” (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 115–120.
14 Suadi  Amran, Eksekusi  Jaminan  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah (Jakarta:
Kencana, 2019), 135–136.
15 Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam , 161.
16 Ibid., 323.
17 Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah , 423–424.
Macam rahn dibedakan  menjadi  2  yaitu  pertama, rahn  iqar adalah barang  agunan  tetap  dikuasai  dan  dimanfaatkan  oleh  nasabah,  hanya dipindahkan  kepemiliknannya.  Konsep  ini  lebih  mirip  kepada  konsep fidusia.  Dalam  konsep  ini,  wujud  fisik  dari  barang  agunan  masih  dapat digunakan dan dikuasai oleh pemberi fisusia, yang diserahkan hanya hak kepemilikan barang jaminannya saja.
Contohnya  adalah  Ahmad  memiliki  utang  kepada  Asih  dengan jumlah  Rp.  4.800.000,00.  Dengan  jumlah  utang  tersebut  Ahmad menjaminkan  motor  secara rahn  iqar ,  namun  motor  tersebut  masih dikuasai dan digunakan oleh Ahmad.
Kedua, rahn  hiyazi .  Macam  ini  sangat  mirip  dengan  konsep  gadai. Perbedaannya dengan rahn iqar yaitu jika rahn iqar yang diserahkan adalah hak  kepemilikan  atas  barangnya,  sedangkan  pada rahn  hiyaz i  yaitu penerima gadai dapat menguasai barang agunan dan hak kepemilikannya. Dalam  gadai  barang  yang  dapat  dijadikan  agunan  adalah  barang  atau benda bergerak maupun tidak bergerak. Penerima gadai dapat mengambil manfaat  barang  agunan  deangn  menanggung  biaya  pemeliharaan  dan perawatannya.  Dalam  gadai,  barang  bergerak  yang  dapat  dijadikan jaminan khusunya adalah kendaraan bermotor dan emas.
Contohnya  adalah  Ahmad  memiliki  utang  pada  Asih  dengan jumlah  Rp.  4.800.000,00,  sebagai  jaminan  Ahmad  menggunakan motornya  secara rahn  hiyazi .  Sehingga  motor  tersebut  diserahkan  pada Asih. 18
Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah Secara  umum,  perbedaanya  dilihat  melalui  segi  aspek  manajemen dan  administrasinya.  Pertama,  tanpa  bunga  dan  halal. Dalam  pegadian syariah tidak mungkin menerapkan biaya pinjaman yang digunakan oleh pegadaian  konvensional.  Penentuan  keuntungan  dari  pegadaian  syariah adalah  pada  besarnya  nilai  barang  yang  disimpan  dengan  pengeluaran biaya  yang  benar-benar  terjadi  oleh  penerima  gadai.  Sedangkan  Wasis Juhar  berpendapat  bahwa  bunga  dalam  gadai  adalah  keuntungan  dari pegadaian  konvensional.  Sehingga  pendapatan  pegadian  konvensional sumber  pokoknya  dari  bunga  tersebut.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat dilihat  bahwa  nilai  pembiayaan  relatif  bersaing  antara  pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Perbedaan lainnya adalah pegadaian syariah  harus  melakukan  usahanya  dengan  halal,  tidak  diperbolehkan membiayai usaha yang terkandung hal yang diharamkan dan tidak sesuai syariat Islam.
18 Djoko  Muljono,  “Buku  Pintar  Akuntansi  Perbankan  Dan  Lembaga  Keuangan Syariah” (2017): 238–239.
Kedua,  pengambilan  kelebihan  lelang  barang  jaminan. Lelang barang  jamiann  di  pegadian  syariah,  hasil  penjualan  tersebut  jika  ada kelebihan,  maka  sisanya  akan  kembali  pada  nasabah.  Begitu  sebaliknya, jika  penjualan  kurang,  maka  nasabah  harus  membayar  kekurangan  dari penjualan  tersebut.  Sedangkan  di  pegadaian  konvensional,  apabila penjualan  terdapat  sisa  maka  tidak  akan  dikembalikan  pada  nasabah. Akan  tetapi  digunakan  untuk  kegiatan  usaha  lain  yang  menjadi  milik penerima gadai.
Ketiga,  keanekaragaman  jenis  barang  jaminan  yang  akomodatif . Deddy Kusdedi berpendapat, dalam pegadaian konvensional barang yang dapat  dijadikan  sebagai  jaminan  hanya  jenis  barang  bergerak.  Namun barang  jaminan  tersebut  tetap  memiliki  nilai  jual  dan  tidak  menyalahi ketentuan  hukum.  Adapun  dalam  pegadaian  syariah,  barang  jaminan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang penting dapat diperjualbelikan.
Keempat,  pengawasan  oleh  DPS  dan  DSN-MUI. Mengawasi sistem  operasional  dan  mengawasi  produknya  agar  sesuai  dengan  nilai- nilai agama Islam merupakan tugas dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana yang telah diatur pada Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian, DPS wajib mematuhi fatwa DSN.  Untuk  dapat  menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat  tentang pegadaian  syariah  merupakan  fungsi  keberadaan  DPS.  Sementara  itu, dalam pegadaian konvensional jelas tidak dikenal DPS.
Kelima,  Basyarnas  dan  Peradilan  Agama  merupakan  lembaga penyelesaian  perselisihan . Dengan  berlakunya  UU  No.  03  Tahun  2006 tentang  Perbankan  Syariah.  Pada  pegadaian  syariah  alternatif penyelesaian  perselisihan  dilakukan  melalui  Peradilan  Agama  atau Basyarnas.  Adapun  penyelesaian  sengketa  di  pegadaian  konvensional dilakukan melalui Peradilan Umum. 19
Perbedaan secara ringkas antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
No Pegadaian Syariah Pegadaian Konvensional 1. Tidak mengenal sistem bunga dan objek-objeknya halal. Penerapannya  menggunakan sistem bunga. 2. Kelebihan  penjualan  barang jamiann  akan  dikembalikan pada nasabah. Kelabihan  penjualan  barang jaminan  tidak  dikembalikan pada nasabah. 3. Jaminan  benda  bergerak maupun tidak bergerak.
Jaminan benda bergerak saja.
19 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah (Prenada Media, 2016), 29– 34.
4. Pengawasan  di  bawah  DPS dan DSN-MUI. Tidak  dalam  pengawasan  DPS dan DSN-MUI. 5. Penyelesaian sengketa melalui peradilan agama atau basyarnas. Penyelesaian  sengketa  oleh peradilan umum.
Tabel 1. Perbedaan Pegadaian Syariah dan Konvensional.
Sistem Operasional Pegadaian Syariah
Pertama,  nasabah  menyerahkan  agunan  kepada  pihak  gadai. Agunan  itu  berupa  barang  bergerak. Kedua,  pembiayaan  diaksanakan antara  kedua  belah  pihak. Ketiga,  pihak  pegadaian  melakukan pembiayaan  pada  nasabh  setelah  perjanjian  disetujui  oleh  kedua  belah pihak dan barang jaminan diterima oleh pihak penerima gadai. Keempat, nasabah melakukan pembayaran ditambah dengan biaya tambahan yang telah disepakati. 20
Gambar 1. Sistem Operasional Pegadaian Syariah.
Dalam  pegadaian  syariah  dikenal  beberapa  pelayanan  yang ditawarkan  kepada  masyarakat  yaitu  sebagai  berikut:  pertama,  dengan dasar hukum gadai syariah dalam memberikan pembiayaan yaitu berupa pemberian  barang  jaminan  oleh  naabah  untuk  mendapatkan  utang
20 M B A Ismail, Perbankan Syariah (Kencana, 2017), 211–212.
Barang Gadai Penerima Gadai Pembiayaan Nasabah Akad Pembayaran + biaya
dengan  jumlah  yang  telah  ditaksir  sesuai  dengan  nilai  barang  yang digadaikan.  Kedua,  penaksiran  nilai  barang  yaitu  pegadaian  syariah memberikan  jasa  penaksiran  atas  nilai  barang  yang  dijaminkan  oleh nasabah.  Jasa  ini  dapat  diandalkan  oleh  lembaga  pegadaian  sebagai  alat penaksiran  yang  akurat.  Ketiga,  gadai  emas  yaitu  tempat  yang menawarkan  keunggulan  kualitas  dan  keaslian  dalam  penjualan  emas yang  disertai  dengan  sertifikat  jaminan.  Sehingga  lebih  dapat  dipercaya oleh masyarakat. 21

## Hukum Pemanfaatan Barang Gadai
Menurut  Jumhur  Ulama,  termasuk  Imam  Syafi’I  menghukumi tidak  boleh  memanfaatkan  barang  gadai  meskipun  pemiliknya mengizinkan, karena termasuk dalam mengambil kauntungan dari utang. Hal  itu  jelas  diharamkan  oleh  Islam.  Imam  Syafi’I  memperkuat pendapatnya dalam kitab al-Um pada bab “Yang Dapat Merusak Gadai” beliau  mengatakan:  “manfaat  barang  gadaian  adalah  bagi  yang menggadaikan,  tidak  berhak  sedikit  pun  bagi  si  penerima  gadai mengambil manfaatnya 22
Namun  dalam  kasus  lain,  penerima  gadai  boleh  mengambil manfaat barang jaminan gadai jika barang  tersebut  memerlukan nafkah, seperti  hewan  ternak.  Kebolehan  itu  hanya  sekedar  mengganti  biaya hidup hewan ternak tersebut dan tidak boleh lebih dari itu. Pendapat itu diperkuat  oleh  hadits  Rasulullah  SAW:  “Apabila  seekor  kambing dijadikan barang jaminan, maka si penerima gadai boleh meminum susu kambing  yang  ada  di  tangannya  senilai  ongkos  yang  ia  keluarkan  untuk biaya  makan  dan  minum  si  kambing  itu.  Jika  lebih  dari  itu,  maka dihukumi riba.” (HR. Hamar bin Salamah) 23
Menurut  ulama  Hanafi,  hukum  kebolehan  memanfaatkan  barang jaminan oleh penerima gadai jika hal tersebut diizinkan oleh pemiliknya. Dari  pendapat  tersebut  dapat  dipahami,  jika  pemilik  tidak mengizinkannya,  maka  haram  hukumnya  untuk  memanfaatkan  barang jaminan bagi penerima gadai.
Menurut  Imam  Malik,  manfaat  atau  hasil  barang  jaminan  adalah milik  pemberi  gadai.  Jika  penerima  gadai  memnfaatkan  barang  tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pendapat Imam Malik sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i.
21 Adam, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi Dan Implemensinya Pada Lembaga Keuangan Syariah , 289–290.
22 Sapiudin  Shidiq,  “Fikih  Kontemporer”  (Jakarta:  Fakultas  Ilmu  Tarbiyah  dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2016, 2016), 261.
23 Ibid., 262.
Sedangkan  menurut  Imam  Hambali,  lebih  melihat  pada  jenis barang  yang  digadaikan.  Jika  barang  jaminan  berwujud  binatang  yang dapat  dijadikan  kendaraan,  beternak,  dan  bisa  diperah,  maka  penerima gadai  boleh  mengambil  manfaatnya  tanpa  seizin  dari  pihak  pemberi gadai.  Namun  jika  barang  jamian  bukan  merupakan  hewan,  maka penerima gadai boleh mengambil manfaatnya dengan seizin pemiliknya. 24
Menurut  penulis,  hukum  dibolehkannya  mengambil  manfaat barang  gadai  dapat  dilihat  dari  pemeliharaan  barang  tersebut,  dan  juga atas perjanjian antara pihak pemberi dan penerima gadai. Namun sudah menjadi  persoalan  dikalangan  masyarakat  sekarang,  bahwa  barang jaminan  dapat  diambil  manfaatnya  oleh  penerima  gadai  seperti  barang tersebut miliknya sendiri tanpa menghiraukan izin dari pemberi gadai.

## Berakhirnya Gadai
Akad gadai akan berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut: barang jaminan diserahkan kembali kepada pemiliknya, dengan ikhtiar penerima gadai  sendiri,  maka  akad  gadai  menjadi  batal;  pemberi  gadai  melunasi utangnya; waktu pelunasan telah jatuh pada tempo yang telah disepakati oleh pihak-pihak gadai; barang agunan dijual dengan perintah hakim atau pemberi gadai; pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan  pihak  penerima  gadai;  pembatalan  oleh  penerima  gadai, meskipun  tanpa  persetujuan  dari  pihak  pemberi  gadai;  rusaknya  barang jaminan; dan pihak pemberi maupun penerima gadai mengambil manfaat barang jaminan untuk sewa, hibah ataupun sedekah. 25

## Strategi Pengembangan Pegadaian Syariah
Dalam upaya pengembangan pegadaian syariah banyak usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga berwenang yaitu usaha untuk membentuk lembaga pegadaian syariah, dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan  praktik  ekonomi  dengan  prinsip  syariah  kepada masyarakat  menengah  ke  bawah  yang  mengalami  kesulitan  dalam mendapatkan  pinjaman.  Untuk  itu  dibutuhkan  kerjasama  dari  berbagai pihak  agar  menjadi  lebih  baik  dalam  pembentukan  pegadaian  syariah. Dengan prosedur yang mudah masyarakat akan lebih memilih pegadaian dibanding  bank  saat  mereka  membutuhkan  pendanaan.  Maka  hal tersebut  dapat  menjadikan  pegadaian  syariah  untuk  eksis  di  tengah- tengah masyarakat yang membutuhkan dana.
24 Ibid., 263.
25 H  Idri, Hadis  Ekonomi:  Ekonomi  Dalam  Perspektif Hadis  Nabi (Kencana,  2010),  215– 216.
Pegadaian syariah dijadikan kegiatan untuk mendukung terciptanya lembaga keuangan yang berbasis syariah, bukan dijadikan sebagai pesaing yang menjadikan lembaga keuangan lainnya mengalami kerugian. Dengan membuat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  secara  formal pemerintah dapat mengkoordinir keneradaan pegadaian syariah. 26
Diskusi Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah Wadi’ah
Secara bahasa, wadi’ah diartikan sebagai titipan. Sedangkan menurut istilah, wadi’ah adalah  dengan  tujuan  dijaga  sesuatu  yang  dititipkan  oleh pihak pemilik kepada pihak lain. Menurut Hanafiyyah, wadi’ah merupakan suatu barang untuk dijaga secara verbal maupun isyarat, yang kekuasaan diberikan  kepada  orang  lain.  Menurut  Safi’iyah  dan  Malikiyah, wadi’ah adalah suatu barang dijaga dengan cara-cara tertentu dengan pemberian perintah  dari  pemiliknya.  Dapat  dipahami  dari  definisi-definisi  diatas bahwa wadi’ah adalah  suatu  akad  perintah  dari  pemilik  barang  kepada orang lain untuk menjaganya dengan cara-cara sebagaimana mestinya. 27
Akad wadi’ah  yad  al-amanah dan  akad wadi’ah  yad  adl-dlamanah merupakan  macam wadi’ah yang  terdapat  dalam  gadai.  Akad wadi’ah  yad al-amanah adalah suatu titipan yang oleh pemiliknya dapat diambil setiap saat  jika  menghendakinya,  karakteristik  akad  ini  adalah  benda  agunan tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh  penerima  gadai  dan  penerima  gadai bertugas  dan  berkewajiban  menjaga  barang  titipan  tanpa  mengambil manfaatnya. Sedangkan akad wadi’ah yad adl-dlamanah adalah suatu titipan yang  oleh  pemiliknya  dapat  diambil  setiap  saat  jika  menghendakinya, karakteristik  akad  ini  adalah  barang  jaminan  boleh  diambil  manfaatnya oleh  penerima  gadai  dan  apabila  ada  hasil  dari  pemanfaatan  tersebut, maka hasilnya menjadi hak penerima gadai. 28

## Ijarah
Ijarah berasal  dari  Bahasa  Arab  yang  artinya  upah,  sewa,  imbalan, atau  jasa.  Secara  bahasa,  terdapat  beberapa  definisi  dari ijarah .  Ulama Hanafiyah mengartikan ijarah sebagai suatu transaksi dengan memberikan upah  atau  imbalan  terhadap  suatu  manfaat.  Safi’iyah  mengartikan ijarah sebagai  akad  transaksi  yang  bersifat  mubah  dan  boleh  dimanfaatkan dengan  adanya  suatu  imbalan  tertentu.  Malikiyah  berpendapat  bahwa ijarah merupakan perpindahan hak milik terhadap manfaat sesuatu yang
26 S Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah (Graha Ilmu, 2010), 182–183.
27 Mahmudatus  Sa’diyah, FIQIH  MUAMALAH  II:  Teori  Dan  Praktik (UNISNU
PRESS, 2019), 13–14.
28 Ahmad Yusnedi, Gadai Syariah (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 26.
dibolehkan  dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  tertentu.  Dari pengertian-pengertian  diatas,  maka ijarah merupakan  akad  transaksi pemindahan  manfaat  atas  barang  maupun  jasa  dalam  jangka  waktu tertentu  dengan  memberikan  suatu  imbalan,  yang  tidak  disertai  dengan pemindahan  hak  kepemilikan  barang  yang  disewa.  Substansi  ijarah terletak  pada  pengambilan  manfaat  suatu  barang  dengan  pemberian imbalan dalam jangka waktu tertentu. 29
Dalam  gadai  akad  ini  berbentuk murtahin menyewakan  fasilitas penyimpanan  barang  gadai  untuk  alasan  keamanan.  Fasilitas  tersebut aman  dan  dapat  dipercaya  oleh  nasabah. Murtahin akan  mendapatkan upah  dari  penyewaan  tersebut.  Akad  ini  diterapkan  karena  lembaga pegadaian  menyediakan  tempat  penyimpanan  yang  memadai.  Dalam akad ijarah besaran fee harus  disepakati  di  awal  dan  dinyatakan  dalam bentuk nominal bukan bentuk presentase. 30
Qard
Secara  bahasa  qard  berarti  potongan  atau  terputus. Qard merupakan kewajiban pengembalian pokok pinjaman dana tanpa imbalan sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  kedua  belah  pihak. 31 Bank  Indonesia  berpendapat  bahwa qard adalah  suatu  akad  pinjaman wajib  dikembailkan  sesuai  dengan  jumlah  pinjaman  dari  bank  kepada pihak tertentu yang. 32
Dalam gadai akad ini, diperuntukkan untuk konsumtif yang dibuat oleh  kedua  belah  pihak  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  uang  tunai melalui transaksi harta benda. Dalam hal ini, penerima gadai yang telah merawat  dan  menjaga  barang  jaminan  akan  memperoleh  upah  dari pemberi  gadai.  Pembebanan  biaya  selain  biaya  administrasi  tidak diperbolehkan pada akad ini. 33
Mudharabah Mudharabah berasal  dari  lafaz al-Drarb  fi  al-ard yang  artinya perjalanan untuk berdagang. Menurut ulama fiqh mudharabah adalah suatu akad  dimana  pemilik  harta  memberikan  modal  kepada  seseorang  untuk
29 M H Harun, Fiqh Muamalah (Muhammadiyah University Press, 2007), 122.
30 Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam , 162.
31 Nur Wahid, Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Deepublish, 2019), 60.
32 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Zikrul Hakim, 2003), 26.
33 Mardani  Mardani,  “Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  Di  Indonesia” (Prenada Media, 2015), 177.
dikelola  dan  laba  dibagi  antara  kedua  belah  pihak  sesuai  dengan kesepakatan. 34
Dalam  gadai  akad  ini  dimaksudkan  untuk  pembiayaan  dengan tujuan  memberikan  modal  usaha.  Besaran  modal  yang  diberikan  sesuai dengan  taksiran  barang  jaminan.  Akad  ini  merupakan  akad  kerja  sama dengan kesepakatan bagi hasil dari keuntungannya.  Penerima gadai juga akan mendapatkan upah dari perawatan atau penjagaan barang jaminan.

## Bai Muqayyadah
Bai  muqayyadah biasa  disebut  dengan  barter.  Merupakan  jual  beli dengan  transaksi  pertukaran  barang  dengan  barang.  Akad  ini  bersifat produktif  yang  diberikan  kepada  nasabah,  seperti  pembelian  peralatan kantor dan modal. Dalam hal ini, akad jual beli barang atau modal kerja sesuai yang diinginkan oleh pemberi gadai. Barang jaminan dapat berupa barang  yang  dapat  diambil  manfaatnya  oleh  kedua  belah  pihak. 35
Besarnya  pembiayaan  ditentukan  oleh  harga  barang  yang  sudah  ditaksir oleh pihak penerima gadai. Penerima gadai akan mendapatkan upah atas biaya adimistrasi dan biaya pemeliharaan barang jaminan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  materi  diatas,  maka  disimpulkan  bahwa  gadai adalah  suatu  perjanjian  pinjam  meminjam  antara  kedua  belah  pihak disertai dengan barang agunan. Dalam pegadaian syariah yang diterapkan adalah akad wa’diah, ijarah , qard , mudharabah, dan bai muqayyadah . Dalam wa’diah terdapat dua jenis yaitu Akad wadi’ah yad al-amanah dan  akad wadi’ah  yad  adl-dlamanah. Pada  gadai  akad ijarah berbentuk murtahin menyewakan  fasilitas  penyimpanan  barang  gadai.  Sedangkan  di pegadaian  akad qard ,  diperuntukkan  untuk  konsumtif  yang  dibuat  oleh kedua belah pihak yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai melalui transaksi  harta  benda.  Dan  akad mudharabah dimaksudkan  untuk pembiayaan  dengan  tujuan  memberikan  modal  usaha.  Serta  akad ba’i muqayyadah diterapkan  pada  gadai  bersifat  produktif  yang  diberikan kepada nasabah, seperti pembelian peralatan kantor dan modal.
34 Soemitro  Andri  Soemitro, Hukum  Ekonomi  Syariah  Dan  Fiqh  Muamalah  Di  Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer (Prenadamedia Group, 2019), 107.
35 M Nur Rianto Al Arif, “Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis”
(Pustaka Setia, 2012), 278.

## Daftar Pustaka
Adam,  Panji. Fatwa-Fatwa  Ekonomi  Syariah:  Konsep,  Metodologi  Dan Implemensinya Pada Lembaga Keuangan Syariah . Amzah, 2017. Andri  Soemitro,  Soemitro. Hukum  Ekonomi  Syariah  Dan  Fiqh  Muamalah Di  Lembaga  Keuangan  Dan  Bisnis  Kontemporer .  Prenadamedia Group, 2019.
Al  Arif,  M  Nur  Rianto.  “Lembaga  Keuangan  Syariah:  Suatu  Kajian Teoretis Praktis.” Pustaka Setia, 2012.
Burhanuddin,  S. Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah .  Graha  Ilmu, 2010. Harun, M H. Fiqh Muamalah . Muhammadiyah University Press, 2007. Idri,  H. Hadis  Ekonomi:  Ekonomi  Dalam  Perspektif  Hadis  Nabi .  Kencana, 2010. Iska, H Syukri. Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Persperktif Fikih
Ekonomi . Fajar Media Press, 2020. Ismail, M B A. Perbankan Syariah . Kencana, 2017.
Kemenag, R I. “Al-Quran Dan Terjemahannya.” Karya Toha Putra (1998). Mardani,  Mardani.  “Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  Di Indonesia.” Prenada Media, 2015.
Mubarok, Abu Hazim. “Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib.” Jawa Barat: Mu’jizat (2013). Muktar, Bustari. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain . Prenada Media, 2016. Mulazid, Ade Sofyan. Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah . Prenada Media,
2016.
Muljono,  Djoko.  “Buku  Pintar  Akuntansi  Perbankan  Dan  Lembaga Keuangan Syariah” (2017).
Pelangi,  Tim  Laskar.  “Metodologi  Fiqih  Muamalah:  Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi.” Kediri: Lirboyo Press, 2013.
Sa’diyah,  Mahmudatus. FIQIH  MUAMALAH  II:  Teori  Dan  Praktik .
UNISNU PRESS, 2019.
Shidiq, Sapiudin. “Fikih Kontemporer.” Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2016, 2016. Sjahdeini,  Sutan  Remy. Perbankan  Islam  Dan  Kedudukannya  Dalam  Tata Hukum Perbankan Indonesia . Pustaka Utama Grafiti, 1999. Soemitra, Andri. Bank & Lembaga Keuangan Syariah . Prenada Media, 2017. Suadi  Amran. Eksekusi  Jaminan  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah . Jakarta: Kencana, 2019.
Subagyo, Ahmad. Kamus Istilah Ekonomi Islam . Elex Media Komputindo, 2013.
Suhendi,  Hendi.  “Fiqh  Muamalah,  Cet  Ke-8.” Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada (2013).
bin  Umar  Asy-Syathiri,  Ahmad.  “Al-Yaqut  An  Nafis  Fi  Madzhab  Ibn Idris.” Jeddah: Alamul Ma’rifah, 1989.
Wahid,  Nur. Multi  Akad  Dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah .  Deepublish,
2019. Yusnedi, Ahmad. Gadai Syariah . Yogyakarta: Deepublish, 2015. Zulkifli,  Sunarto. Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah .  Zikrul Hakim, 2003.