Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 171-177
Implikasi Tatakelola Islami Terhadap Fraud (Studi Pegawai BPRS di Soloraya)
Shofiyyatul Bariyyah 1 , Devi Narulitasari 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta *Email korespondensi: shofiyyatulbariyyah@yahoo.com

## Abstract
This study aims to determine the implementation of Corporate Governance which is based on Islamic values does not rule out the possibility of fraud The Financial Services Authority (OJK) requests a supervisory license for a BPR/BPRS that is approved more than 10 times that of a commercial bank so that higher fraud can occur. Therefore a better supervision is needed from parties within the company to participate in reducing fraud. The sample  in  this  study  was  39  employees  of  the  Islamic  Rural  Bank  (BPRS)  in  Soloraya  using  convenience sampling and analyzed by statistical analysis using a multiple regression analysis. The results of this study are that the board of commissioners and internal control can reduce fraud, while the independence of the Sharia Supervisory Board (SSB) is not.
Keywords: Fraud, Islamic Corporate Governance, Sharia Supervisory Board (SSB), Board of Commissioners, Internal Control
Saran  sitasi :  Bariyyah,  S.,  &  Narulitasari.  D.  (2020).  Implikasi  Tatakelola  Islami  Terhadap Fraud (Studi
Pegawai BPRS di Soloraya). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (02), 171-177.
doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1079
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1079

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  lembaga  keuangan  Islam  di Indonesia termasuk perbankan tergolong cepat. Akan tetapi  dengan  dijalankannya  perbankan  yang berasakan  nilai-nilai  Islam  ini  tidak  menutup kemungkinan  adanya  kesalahan  yang  terjadi, Fraud (kecurangan) salah satunya (Rahmayani & Rahmawaty,  2017). Kenyataannya fraud masih ditemukan  pada  mekanisme  di  perbankan  syariah, baik  dari  pihak  esksternal atau  bahkan  internal bank (Tampubolon, 2016).
Internal  fraud atau  kecurangan  lain  di perbankan syariah, yaitu terkait proses kerja ataupun operasional  dalam  suatu  bank.  Kecurangan  tersebut akan  berpengaruh  terhadap  kondisi  keuangan  secara signifikan dan/atau berdampak terhadap melemahnya kepercayaan  masyarakat  (Ikatan  Bankir  Indonesia, 2014).  Besarnya  dampak fraud pada  industri perbankan ini lebih besar daripada jenis industri lain karena  sifatnya  yaitu managing  money (Awang  & Ismail, 2018) .
Kasus kecurangan atau fraud masih saja terjadi belakangan  ini.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) mengakui  kurangnya  jangkauan  pengawasan  kepada BPR/BPRS  yang  jumlahnya  lebih  dari  10  kali  lipat bank umum sehingga berakhir pada penutupan usaha. Selain  itu,  pengawasan  dengan  intensitas  yang  lebih rendah  terhadap  BPR  maupun  BPRS  dibandingkan dengan bank umum ini jugalah yang memungkinkan fraud dapat lebih tinggi terjadi (Suryowati, 2016).
Menurut Association  of  Certified  Fraud Examiners (ACFE), fraud adalah  tindakan  penipuan atau  kekeliruan  yang  dibuat  oleh  seseorang  atau badan dengan mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat  mengakibatkan  beberapa  manfaat  yang  tidak baik  terhadap  individu  ataupun  entitas  (Young, 2012).  ACFE  juga  menyebutkan  bahwa  industri keuangan  dan  perbankan  berada  pada  posisi  kedua organisasi  yang  dirugikan  akibat occupational  fraud dengan presentase 11% (ACFE, 2018).
Internal fraud atau dikenal sebagai occupational fraud biasanya terjadi ketika perusahaan tidak  membentuk  unit  khusus  untuk  memantau
kegiatan ini. Karyawan biasanya terbatas mengetahui tentang  suatu  kegiatan  penipuan  (Peltier  &  Rivest, 2009).  Kasus-kasus  tersebut  juga  menandakan lemahnya  praktik  tata  kelola  perusahaan,  lemahnya kontrol internal, dan kinerja bank yang menyebabkan fraud hingga menimbulkan kerugian bagi pemilik dan pemerintah (Ngumar, Fidiana, & Retnani, 2019).
Tata  kelola  perusahaan  yang  baik  atau  yang sering  disebut  dengan Good  Corporate  Governance (GCG)  adalah  penting.  Jannah  (2016)  menyatakan bahwa  implementasi  GCG  dapat  mencegah fraud pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  di  Surabaya. Good  Corporate  Governance juga  dimaksudkan untuk  mengurangi  moral  hazard  yang  menjadi  salah satu  bentuk  asimetri  informasi  dalam  organisasi (Ngumar,  Fidiana,  &  Retnani,  2019).  Hal  tersebut kemudian  akan  meningkatkan  citra/reputasi  serta kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank  syariah (Muhammad, Kusumadewi, & Saleh, 2019).
Pelaksanaan Good  Corporate  Governance pada  perbankan  syariah diwujudkan  dalam  beberapa hal,  misalnya  adanya  dewan  komisaris,  Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan mekanisme pengendalian  internal  (Ngumar,  Fidiana,  &  Retnani, 2019).
Menurut  Fama  &  Jensen  (1983)  dewan komisaris  merupakan  pihak  perusahaan  dengan kekuasaan  tertinggi  dalam  pengambilan  keputusan. Hal  ini  dikarenakan  mereka  adalah  pengendali tertinggi  dalam  suatu  perusahaan  (Fama  &  Jensen, 1983).  Oleh  sebab  itu  dewan  komisaris  diharapkan mampu menghindarkan perusahaan dari kemungkungkinan terjadinya fraud (Ngumar, Fidiana, & Retnani, 2019).
Penelitian  terkait  dewan  komisaris  dalam kaitannya  dengan fraud telah  banyak  dilakukan. Penelitian  Perdana  &  Fitriany  (2014)  membuktikan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kemungkinan fraud, Wicaksono  &  Chariri  (2015) membuktikan  bahwa  dewan  komisaris  berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.  Sedangkan  Ngumar,  Fidiana,  &  Retnani (2019)  menyatakan  bahwa  dewan  komisaris berpengaruh  negatif  tidak  terdukung  secara  statistik terhadap fraud.
Sementara itu, dalam lembaga keuangan Islam terdapat  tambahan  pengawasan  dari  pihak  yang setingkat  dengan  dewan  komisaris,  yaitu  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  atau  disebut  juga  dengan Sharia  Supervisory  Board  (SSB) .  Merupakan  pihak
terafiliasi yang bertanggung jawab tentang kepatuhan pengelolaan  bank  berdasakan  prinsip  syariah (Faozan,  2013).  Bosi  &  Joy  (2017)  menyatakan bahwa fungsi Dewan Pengawas Syariah mirip dengan auditor  perusahaan  yaitu  untuk  memastikan kepatuhan terhadap syariah.
Seperti  halnya  auditor,  seorang  DPS  harus bersikap  independen.  DPS  sebagai  pihak  yang dipercaya  masyarakat  yang  dalam  hal  ini  adalah nasabah haruslah dituntut untuk independen, objektif, dan  jujur.  Hal  ini  nantinya  akan  meningkatkan keyakinan  bahwa  tidak  terjadi  pelanggaran  syariah dalam  operasional  suatu  lembaga  (Prasetyoningrum, 2010).
Accounting    and    Auditing    Organization    for Islamic    Finanial Institutions (AAOIFI)  dan Islamic Financial Services Board (IFSB) menuntut agar DPS harus independen dan tidak tunduk pada manajemen lembaganya.  Penelitian  terkait  independensi  Dewan Pengawas  Syariah  terhadap fraud belum  banyak ditemukan.  Penelitian  terdahulu  mengkaji  mengenai peran  dan  tugas  DPS  terhadap  kinerja  bank  syariah serta  menguji  implementasi  GCG  terhadap fraud. Ngumar,  Fidiana,  &  Retnani  (2019)  menyatakan bahwa  DPS  berpengaruh  negatif  terhadap fraud. Sedangkan  penelitian  Rahmayani  &  Rahmawaty (2017)  merelasikan  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung jawab  DPS  tidak  berpengaruh  terhadap  indikasi adanya fraud ,  serta  penelitian  Suryanto  & Ridwansyah  (2016),  yang  menyatakan  bahwa independensi  DPS  tidak  dapat  mencegah  adanya fraud.
Selain  DPS,  salah  satu  faktor  penting  dalam suatu  perusahaan  untuk  mengurangi  kecurangan (fraud) adalah  pengendalian  internal  atau  kontrol internal.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Arens, Randal,  &  Beasle  (2008)  yang  menyatakan  bahwa fraud (kecurangan)  biasanya  disebabkan  oleh lemahnya  kontrol  pihak  manajemen  dan  disamping itu  juga  disebabkan  oleh  tiga  komponen  atau  yang biasa  disebut  dengan fraud  triangle yaitu insentif /tekanan, kesempatan, dan sikap.
Mekanisme  kontrol  internal  diwujudkan dengan  adanya  auditor  internal  yang  berperan  dan bertanggung  jawab  mengenai  audit  operasional  dan keuangan  perusahaan  (Ngumar,  Fidiana,  &  Retnani, 2019).  Dengan  adanya  pengendalian  internal  ini diharapkan  segala  jenis  kegiatan  yang  dilakukan  di dalam perusahaan dapat diawasi sehingga kecurangan dan risiko perusahaan dapat diminimalisasi.
Penelitian  mengenai  pengendalian  internal terhadap fraud telah  banyak  dilakukan.  Ngumar, Fidiana,  &  Retnani  (2019),  Saputra  (2017),  dan Rahmayani & Rahmawaty (2017) menyatakan bahwa pengendalian  internal  tidak  berpengaruh  terhadap fraud .  Sementara  Nawawi  &  Salin  (2018),  Hamdani &  Albar  (2016),  berhasil  membuktikan  bahwa pengendalian  internal  harus  ditingkatkan  dan diperbaiki untuk mencegah fraud.
Penelitian  ini  berfokus  pada  bank  Islam  yaitu BPRS karena bank Islam lebih kompleks dalam artian lebih  terpapar  banyak  risiko  mengingat  faktanya mereka  mengandalkan  berbagai  kontrak  keuangan Islam  dalam  produk  dan  layanannya  untuk menghindari adanya unsur-unsur yang dilarang dalam Islam  seperti  riba,  gharar,  dan  maysir  (Chapra  & Ahmed, 2002).
Masih banyaknya fenomena fraud yang terjadi di industri keuangan, terkhusus pada BPR dan BPRS yang  mendapat  porsi  pengawasan  tidak  seintensif bank  umum  ataupun  bank  umum  syariah  serta  hasil kajian  penelitian  sebelumnya  mendorong  peneliti untuk  melakukan  penelitian fraud pada  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  studi  pada  BPRS  di Soloraya.  Yaitu  dengan  melihat  tata  kelola  Islami berupa  independensi  DPS,  dewan  komisaris,  dan pengendalian  internal  yang  mengenai  pengawasan internal  terhadap  BPRS  dari  pegawai  bank  yang mengetahui proses pengawasan tersebut. Berdasarkan rumusan  masalah  diatas,  maka  tujuan  penelitian  ini adalah untuk implementasi tata kelola Islami terhadap fraud

## 2. METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh pegawai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Soloraya.  Sedangkan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  semua  dewan  komisaris,  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS),  direktur  utama,  direktur,  kepala bidang, account officer, funding officer , IT/ accounting,  teller,  customer  service, administrasi pembiayaan , dan  auditor  internal  BPRS  di  Soloraya berdasarkan metode convenience sampling . Pemilihan  sampel  sebagai  responden  karena  mereka mengetahui  mengenai  peran  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS),  dewan  komisaris,  dan  pengendalian internal pada masing-masing BPRS.
Data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer dengan menggunakan metode survey kuesioner untuk melihat  hubungan  variabel  independen  yaitu independensi  DPS  (X1),  dewan  komisaris  (X2),  dan pengendalian  internal  (X3)  terhadap  variabel
dependen  yaitu fraud (Y).  Pengukuran  variabel adalah dengan menggunakan skala likert.
Fraud dalam  penelitian ini  menggunakan  data internal  fraud dari Association  of  Certfied  Fraud Examiners  (ACFE) yang  meliputi corruption;  asset misappropriation, dan financial  statement  fraud. Independensi adalah sikap pikiran yang tidak tunduk pada  pengaruh  dan  tekanan  kepentingan  yang berlawanan  (Jusup,  2011).  Independensi  Dewan Pengawas Syaraiah (DPS) pada penelitian ini diukur berdasarkan  kode  etik  profesi  akuntan  publik  yaitu integritas, objektivitas, dan professional.
Menurut  Franita  (2018),  menyatakan  bahwa dewan  komisaris  adalah  inti  dari Good  Corporate Governance (GCG).  Dewan  komisaris  yang merupakan  pihak  yang  berwenang  melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus berdasarkan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada  direksi  (UU  No.  40  Tahun  2011).  Variabel dewan  komisaris  dalam  penelitian  ini  diukur berdasarkan  fungsi  pengawasan  yang  dilakukannya yang  terbagi  menjadi  dua  yaitu  pengawasan  dalam level  performance dan  pengawasan  dalam level conformance.
Pengendalian  internal  adalah  suatu  kebijakan dan prosedur untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa  suatu  entitas  memiliki  tujuan  yang  akan dicapainya  (COSO,  2013).  Variabel  pengendalian internal  dalam  penelitian  ini  adalah  lima  komponen pengendalian  internal  menurut  COSO  (2013)  yang meliputi  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko, sistem komunikasi dan informasi akuntansi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan.
Y = α + β1X1 + β2X2 + β2X3 + e Keterangan: Y  = Fraud α = Konstanta
B  = Koefisien Regresi X1  = Independensi DPS X2  = Dewan Komisaris X3  = Pengendalian internal e = Kesalahan regresi (regression error)
Hipotesis  satu  sampai  dengan  hipotesis  tiga diuji  dengan  menggunakan  regresi  liniear  berganda (SPSS 23) untuk menganalisis hubungan independensi  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS), dewan komisaris, dan pengendalian internal terhadap fraud. Penerimaan hipotesis adalah berdasarkan pada nilai signifikansi  probabilitas  yang mana  harus lebih kecil dari 0.05.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  (BPRS)  yang  berada  di  Soloraya, yaitu  meliputi  Surakarta,  Klaten,  Sragen  dan Sukoharjo.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah pegawai  BPRS  di  Soloraya  yang  mengetahui mengenai peran Independensi DPS, dewan komisaris, dan pengendalian internal terhadap fraud.
Sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu  dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), direktur utama,  direktur,  kepala  bidang, account  officer, funding  officer ,  IT/ accounting,  teller,  customer service, administrasi  pembiayaan , dan  auditor internal.  Dari  55  kuesioner  yang  disebar  hanya  39 kuesioner yang dapat diolah oleh peneliti dikarenakan 16 kuesioner lainnya tidak memenuhi persyaratan.
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah responden  pria  sebanyak  18  responden  (46%)  dan wanita  sebanyak  21  responden  (54%).  Selanjutnya usia  responden  didominasi  antara  19  sampai  dengan 30 tahun yaitu sebanyak 19 responden (49%), disusul dengan usia 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 16 responden  (41%)  dan  sebanyak  4  responden  (10%) berusia lebih 40 tahun.
Sementara  dilihat  dari  pendidikan  terakhir, responden  terbanyak  adalah  S1  yaitu  30  responden (77%), SMA, 7 responden (18%), dan S2 berjumlah 2 responden  (5%).  Kemudian  untuk  lama  bekerja pegawai BPRS yaitu 1-3 tahun sebanyak 9 responden (23%)  dan  lebih  dari  3  tahun  adalah  sebanyak  30 responden (77%).

## Hasil Uji Hipotesis
Persamaan  hasil  uji  hipotesis  dengan  regresi linear  berganda  untuk  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Y = 34.617 - 0.009 X1 – 0.351 X2 - 0.241 X3+ ε
Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa  ketiga  variabel  independen  dalam  penelitian ini  yaitu  independensi  DPS  (X1),  dewan  komisaris (X2)  dan  pengendalian  internal  (X3)  berpengaruh negatif  terhadap fraud. Besaran  pengaruh  dari variabel  independensi  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS),  dewan  komisaris,  dan  pengendalian  internal terhadap fraud diterangkan  oleh  nilai  koefisien determinasi (adjusted  R  Square) yaitu  sebesar  49% dan  51%  dijelaskan  oleh  variabel  lain.  Sedangkan nilai  uji  F  (simultan)  adalah  0.000,  lebih  kecil  dari nilai  signifikansi  0.05  sehingga  disimpulkan  bahwa model dapat diestimasi dengan baik.
Uji  t  bertujuan  untuk  menguji  apakah  suatu variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel  dependen  serta  untuk  mengetahui  besarnya nilai  signifikansi  pengaruh  masing-masing  variabel tersebut.  Besaran  nilai  signifikansi  uji  t  dalam penelitian  ini  adalah  independensi  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  0.032  lebih  kecil  dari  0.05  sehingga hipotesis  independensi  DPS  berpengaruh  negatif terhadap fraud diterima.  Nilai  signifikansi  variabel dewan  komisaris  adalah  0.001  tetapi  dengan  arah positif,  sehingga  hipotesis  dewan  komisaris berpengaruh  negative  terhadap fraud ditolak. Terakhir  adalah  variabel  pengendalian  internal  yang memperoleh  nilai  signifikansi  0.206  lebih  besar  dari 0.05  sehingga  menolak  hipotesis  ketiga  yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud.
Tabel 1. Hasil Koefisien Determinasi dan Uji F Nilai Keterangan Adjusted R Square 0,603 -- F-test 0.000 Signifikan Sumber: Data primer diolah, 2020 Tabel 2. Hasil Uji t Variabel Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Ket. B Std. Error Beta (Constant) 34.617 2.998 11.547 .000 Independensi DPS -.009 .063 -.018 -.149 .882 Non-Sig. Dewan Komisaris -.351 .112 .341 -3.121 .004 Sig. Pengendalian Internal -.241 .045 -.629 -5.354 .000 Sig.
Sumber: Data primer diolah, 2020

## Pembahasan
Independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan  sikap  pikiran  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS)  untuk  tidak  tunduk  atau  bergantung  pada pengaruh  dan  tekanan  kepentingan  pihak  yang berlawanan.  Berdasarkan  hasil  uji  statistik,  secara parsial independensi DPS tidak berpengaruh terhadap fraud.
DPS  merupakan  orang  dalam  perusahaan. Meskipun  DPS  adalah  tangan  kanan  dari  Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI)  akan  tetapi  posisinya  yang  masuk  ke  dalam struktur dan mendapat gaji dari bank. Hal inilah yang menyebabkan  pengawasan  dari  DPS  dimungkinkan masih  berdasarkan  kepentingan  pihak-pihak  tertentu dan  menjadi  pihak  yang  tidak  sepenuhnya independen.
Ketidak-independensian  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  inilah  yang  membuat  pengawasan tidak  berjalan  maksimal.  Pengawasan  yang  kurang maksimal  tersebutlah  yang  menyebabkan fraud (kecurangan)  masih  terjadi  baik  dari  dalam  ataupun luar bank.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suryanto  &  Ridwansyah  (2016)  yang  menyatakan bahwa  DPS  masih  sering  dianggap  tidak  memiliki independensi  absolute  karena  adalah  karyawan  dan dibayar oleh bank dan menjadikan independensi DPS tersebut  masih  dipertanyakan.  Selain  itu,  penelitian Rahmayani  dan  Rahmawaty  (2017)  mengenai  tugas dan tanggung jawab DPS terhadap indikasi terjadinya fraud menyatakan  bahwa  keberadaan  DPS  tidak menjamin  terbebasnya  bank  syariah  dari fraud jika perannya hanya sebagai penasihat saja.
Sedangkan  penelitian  ini  tidak  konsisten dengan penelitian (Widyanto, 2010) yaitu independensi  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) mengurangi  kejahatan  yang  tersembunyi  atau kecurangan  yang  direncanakan.  Seta  penelitian  ini juga  tidak  konsisten  dengan  penelitian  Ngumar, Fidiana,  dan  Retnani  (2019)  mengenai  Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap fraud bahwasanya DPS berpengaruh negatif terhadap fraud .
Dewan  komisaris  merupakan  pihak  dalam perusahaan  yang  melakukan  pengawasan  umum dan/atau  khusus.  Berdasarkan  hasil  uji  statistik, secara  parsial  dewan  komisaris  berpengaruh  negatif terhadap fraud. Tugas  dewan  komisaris  yang  mana sebagai  pengawas  secara  umum  ataupun  khusus dalam  sebuah  perusahaan  akan  mampu  mengurangi fraud atau  kecurangan  yang  mungkin  saja  terjadi.
Pasalnya pengawasan tersebut mencakup pengawasan untuk  mencegah  dan  menindaklanjuti  kemungkinan- kemungkinan adanya fraud .
Pengawasan  pada level performance yaitu dilakukan  dengan  memberikan  arahan  dan  petunjuk direksi.  Dengan  arahan  dan  petunjuk  tersebut diharapkan  direksi  akan  lebih  terstruktur  dalam menjalankan  tugasnya.  Mengingat  peran  direksi sendiri  juga  penting  yaitu  bertanggungjawab  penuh atas  pelaksanaan  kepengurusan  dan  pengelolaan BPRS.
Sementara fungsi pengawasan dewan komisaris  pada level  conformance merupakan  upaya dewan  komisaris  dalam  menindaklanjuti  arahan  dan petunjuk  yang  telah  diberikannya  kepada  direksi. Yaitu  melalui  evaluasi  atas  pengawasan  yang dilakukannya  sebelumnya  melalui  rapat  rutinan dewan  komisaris.  Hal  ini  membuktikan  bahwasanya pengawasan  oleh  dewan  komisaris  di  BPRS-BPRS tersebut  tidak  hanya  satu  lapis  saja,  melainkan  dua lapis guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Kaur Virk  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  ilegalitas perusahaan hanya dapat diperiksa jika kekuasaan ada di tangan dewan. Kusumaningsih & Wirajaya (2017) menyatakan  bahwa  dewan  komisaris  independen dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan. Hal ini dikarenakan dewan komisaris adalah pihak terafiliasi sehingga dapat lebih independen.
Hasil  penelitian  ini  tidak  konsisten  dengan penelitian  Ngumar,  Fidiana,  &  Retnani  (2019)  yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh  terhadap fraud. Selain  itu  penelitian Septriyani  &  Handayani  (2018)  menyatakan  bahwa dewan komisaris independen belum bisa memberikan jaminan untuk meningkatkan pengawasan operasional  perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan  masih terjadinya  intervensi  kepada  dewan  komisaris independen yang  menyebabkan pengawasan menjadi tidak  objektif.  Hal  ini  kemudian  akan  berdampak kepada  pengawasan  yang  tidak  efektif  oleh  dewan komisaris independen.
Pengendalian internal adalah proses memberikan  jaminan  dan  keyakinan  akan  keandalan laporan  keuangan,  efektivitas  dan  efisiensi  operasi, serta  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  yang berlaku. Berdasarkan hasil uji statistik, secara parsial pengendalian  internal  berpengaruh  negatif  terhadap fraud.
Kondisi  di  lapangan  yaitu  BPRS  di  Soloraya masih  minim  dengan  adanya  auditor  internal  dan bahkan  masih  ada  yang  tidak  memilikinya. Berdasarkan  data,  Satuan  Pengawas  Internal  (SPI) yang  dimiliki  BPRS  adalah  sebagai  berikut,  yaitu BPRS Dana Amanah 1; BPRS Central Utama Syariah (CSU)  0;  BPRS  Sukowati  Sragen    2;  dan  BPRS  Al Mabrur Klaten 0.
Namun  demikian,  hal  tersebut  tidak  lantas mengurangi  peran  pengendalian  internal  dalam meminimalisasi fraud . Bahwasannya setiap bank baik syariah ataupun konvensional telah diwajibkan fungsi audit  intern  menyesuaikan  ukuran,  karakteristik,  dan kompleksitas usaha Bank. Satuan Kerja Audit Intern yang  selanjutnya  disingkat  SKAI  yang  merupakan unit  kerja  fungsi  audit  intern  ini  bertanggung  jawab secara  langsung  kepada  direktur  utama  dan  bertugas menyampaikan  laporan  kerjanya  kepada  direktur utama dan komisaris.
Dengan  adanya  kewajiban  bagi  setiap  bank tanpa  terkecuali  bank  syariah  untuk  memiliki  fungsi audit  internal,  hal  ini  berarti  bank  telah  berusaha menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Yang mana  dengan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik tersebut kemudian dapat meminimalisasi kemungkinan adanya fraud.
Penelitian  ini  konsisten  dengan  pendapat Ngumar,  Fidiana,  &  Retnani  (2019)  dan  Saputra (2017)  yang  menyatakan  bahwa  semakin  baik pengendalian internal maka tingkat kecurangan akan menurun.  Namun  hasil  penelitian  ini  tidak  konsisten dengan penelitian Rahmayani dan Rahmawaty (2017) yang  menyatakan  bahwa  pengendalian  internal  tidak berpengaruh  terhadap fraud dikarenakan  masih tingginya internal fraud dalam bank.

## 4. KESIMPULAN
Penelitian ini  adalah mengenai mengenai Tata Kelola  Islami  dalam  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah (BPRS) di Soloraya yang terdiri atas Dewan Pengawas  Syariah  (DPS),  dewan  komisaris,  dan pengendalian  internal  terhadap fraud .  Pengaruh antara  tata  kelola  islami  dengan  adanya fraud yang biasanya menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan kini dilihat secara primer.
Berdasarkan  hasil  uji,  dapat  disimpulkan bahwa Independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak  berpengaruh  terhadap fraud .  Kedudukan  DPS yang  merupakan  orang  dalam  dan  mendapatkan  gaji dari bank menjadikan independensinya dipertanyakan
dan  terlebih  jika  DPS  hanya  sekedar  memberikan nasihat  saja.  Dewan  komisaris  berpengaruh  negatif terhadap fraud. Syarat  minimal  dua  orang  anggota dewan komisaris untuk setiap BPRS sudah terpenuhi. Selain itu adanya fungsi pengawasan yang dilakukan dewan  komisaris  yaitu  pengawasan  pada level performance dan level  conformance membuktikan bahwa perannya sebagai pengawas benar-benar telah dilakukan dengan semaksimal mungkin.
Sementara itu pengendalian internal berpengaruh  negatif  terhadap fraud terbukti  secara statistik.  Meskipun  belum  bisa  terpenuhinya kebutuhan auditor internal secara merata di BPRS di Soloraya,  namun  adanya  aturan  yang  mewajibkan bahwa bank baik syariah ataupun konvensional untuk memiliki  fungsi  audit  internal  maka  hal  tersebut sudah  dapat  dijadikan jaminan  bahwa  bank  memang telah melakukan pengawasan dan mampu mengeliminasi faktor pendorong timbulkan fraud.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  yang  tidak  terhingga dihaturkan  kepada  pegawai  BPRS  di  Soloraya  dan semua  pihak  yang  telah  membatu  peneliti menyelesaikan penelitian ini.

## 6. REFERENSI
ACFE.  (2018). 2018  Global  Fraud  Study: Report  to the  nation  on  occupational  fraud  and  abuse Asia-Pacific Edition .
Arens,  A.,  Randal,  E.,  &  Beasley,  M.  S.  (2008).
Auditing  dan  Jasa  Assurance  Pendekatan Terintegrasi .
Awang,  Y.,  &  Ismail,  S.  (2018).  Determinants  of financial  reporting  fraud  intention  among accounting  practitioners  in  the  banking sector.

## International Journal of Ethics and Systems
Bosi,  M.  K.,  &  Joy,  M.  Della.  (2017).  Issues  and Challenges  of  Auditing  In  Islamic  Financial Institutions. International Journal of Humanities and Social Science Invention .
Chapra,  M.  U.,  &  Ahmed,  H.  (2002).  Corporate governance  of  Islamic  Financial  Institutions. Occasional Paper No. 6, Islamic Research and Training  Institute/  Islamic Development  Bank, Jeddah .
COSO, T. C. of S. O. of the T. C. (2013). Internal control - integrated framework: executive summary. New York .
Fama,  E.  F.,  &  Jensen,  M.  C.  (1983).  Separation  of Ownership  and  Control  Separation  of Ownership  and  Control. Journal  of  Law  and Economics .
Faozan,  A.  (2013).  Implementasi  Good  Corporate Governance  Dan  Peran  Dewan  Pengawas Syariah Di Bank Syariah. La_Riba . Franita,  R.  (2018). Mekanisme  Good  Corporate Governance  Dan  Nilai  Perusahaan:  Studi Untuk  Perusahaan  Telekomunikasi .  Medan: Lembaga
Hamdani, R., & Albar, A. R. (2016). Internal controls in fraud prevention effort: A case study. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia .
Ikatan  Bankir  Indonesia.  (2014). Memahami  Bisnis: Bank Syariah . Gramedia Pustaka Utama.
Jannah, Sitti Fitratul. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Di Bank  Perkreditan  Rakyat  (Studi  Pada  Bank Perkreditan  Rakyat  Di  Surabaya).” AKRUAL:

## Jurnal Akuntansi
Kaur  Virk,  G.  (2017).  The  influence  of  board characteristics  on  corporate  illegality. Journal of Financial Regulation and Compliance .
Kusumaningsih, K. U., & Wirajaya, I. G. A. (2017).
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Tinda Kecurangan di Perusahaan Perbankan.
Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas
Udayana .
Muhammad,  R.,  Kusumadewi,  R.,  &  Saleh,  S.
(2019). Analisis Pengaruh Syari’ah
Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap  Tindakan  Fraud (Studi  Empirik  pada BUS  di  Indonesia  Periode  2013-2017).
IQTISHADIA:  Jurnal  Ekonomi  &  Perbankan Syariah .
Nawawi,  A.,  &  Salin,  A.  S.  A.  P.  (2018).  Internal control  and  employees’  occupational  fraud  on expenditure  claims. Journal  of  Financial Crime .
Ngumar,  S.,  Fidiana,  &  Retnani,  E.  D.  (2019). Implikasi  Tatakelola  Islami  Pada  Fraud  Bank Islam. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan . Nurhasanah, S. (2016). Praktikum Statistika 2 Untuk Ekonomi dan Bisnis: Aplikasi dengan Ms Excel dan SPSS . Jakarta: Salemba Empat.
Peltier,  D.,  &  Rivest.  (2009).  An  analysis  of  the victims  of  occupational  fraud:  a  Canadian perspective. Journal of Financial Crime . Perdana, E. D., & Fitriany. (2014). Analisis Pengaruh Executive Integrity dan Corporate Governance Terhadap Probabilitas Fraud .
Prasetyoningrum,  A.  K.  (2010).  Analisis  Pengaruh Independensi  dan  Profesionalisme  Dewan Pengawas  Syariah  terhadap  Kinerja  Bank Perkreditan  Rakyat  Syariah  di  Jawa  Tengah. Economica: Jurnal Ekonomi Islam
Rahmayani, & Rahmawaty. (2017). Pengaruh Islamic
Corporate  Governence  dan  Internal  Control Terhadap  Indikasi  Terjadinya  Fraud  di  Bank Umum  Syariah  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) . Santoso, S. (2010). Statistik Nonparametrik: Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Saputra,  A.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Internal,
Kontrol,  Audit  Internal  dan  Penerapan  Good Corporate  Governance  Terhadap  Kecurangan (FRAUD) perbangkan (Studi Kasus Pada Bank Syariah  Anak  Perusahaan  BUMN  di  Medan). Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi .
Septriyani, Y., & Handayani, D. (2018). Mendeteksi Kecurangan  Laporan  Keuangan  dengan Analisis  Fraud  Pentagon. Jurnal  Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis .
Suryanto, T., & Ridwansyah, R. (2016). The Shariah financial  accounting  standards:  How  they prevent  fraud  in  islamic  banking. European Research Studies Journal .
Suryowati,  E.  (2016). Banyak  BPR  Ditutup  Karena “Fraud”,  OJK  Akui  Kurang  Pengawasan . Kompas.com Tampubolon,  N.  (2016). Pahami  dan  Hindari:  Buku Memahami  dan  Menghindari  Tindak  Pidana Perbankan . Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan
Wicaksono, G. S., & Chariri, A. (2015). Mekanisme Corporate  Governance  dan  Kemungkinan Kecurangan  Dalam  Pelaporan  Keuangan. Diponegoro Journal of Accounting , 4 .
Widyanto, E. A. (2010). Loyalitas Penerapan Syariat Islam. Eksis
Young,  E.  &.  (2012). Deterrence  and  detection  of financial fraud .