## Implementasi  Nilai-Nilai  Kampus  Islami  yang  Ramah Hak Asasi Manusia
Mubarak Ahmad 1* , Ahmad 2 , Manager Nasution 3 , Rizkindo Junior Rizaldy 4
1,2,3,4 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia *Corresponding author : mubarak@uhamka.ac.id

## Abstrak
Kampus  menjadi  tempat  kaum  cendekiawan  dengan  tanggung  jawab  moral  dalam  bersikap  dan  berpikir.  Rendahnya tanggung jawab moral menjadi sumber permasalahan dengan ditemukannya tindakan diskriminasi dalam kesenjangan sosial, kesetaran  gender,  dan  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas.  Kondisi  tersebut  merusak  peran  kampus  dalam  mencetak generasi  unggul  dan  berkarakter.  Hal  tersebut  menjadi  hambatan  besar,  sebab  kesadaran  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  hak dasar  manusia  dan  nilai-nilai  Islami  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  moral  kaum  cendekiawan.  Penelitian  ini  bertujuan memberikan peran dalam menciptakan lingkungan kampus ramah terhadap Hak Asasi Manusia, serta memiliki nilai Islami ditandai dengan sikap tidak diskriminasi, toleransi, saling menghargai, dan menghormati sebagai bentuk kampus yang ideal dan  harmonis.    Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  pustaka.  Teknik  analisis  yang digunakan  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  sikap  toleransi,  tidak  diskriminasi,  saling  menghargai,  dan menghormati  merupakan  bentuk  ideal  dalam  lingkungan  kampus  sebagai  predikat  kaum  cendekiawan  dengan  tanggung jawab  moral  tertuang  dalam  nilai  Hak  Asasi  Manusia  yang  Islami.  Kampus  ramah  Hak  Asasi  Manusia  yang  Islami mengurangi  risiko  terjadinya  potensi  kesenjangan  dalam  pemenuhan  hak  dasar  manusia  sebagai Civitas  Academia. Pendekatan  melalui  Hak  Asasi  Manusia  berbasis  Islami  dalam  implementasi  kampus  menjadi  fokus  penelitian  terhadap Civitas Academica dengan harapan melahirkan impelementasi kampus Islami yang ramah Hak Asasi Manusia.
Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Nilai Kampus Islami

## Abstract
Campus is a place for intellectuals with moral responsibility in acting and thinking, low moral responsibility is a source of problems with the discovery of acts of discrimination in social inequality, gender equality, and the fulfillment of the rights of persons  with disabilities  who  see  these  conditions  undermine  the role  of  campuses  in producing  a  generation  of  superior and  character.  become  a  big obstacle  because of  the  low  awareness  of  Human  Rights as basic  human  rights and  Islamic values  as  a  form  of  moral  responsibility  of  intellectuals.  The  research  aims  to  provide  a  role  in  creating  a  campus environment  that  is  friendly  to  human  rights  and  has  Islamic  values  marked  by  non-discrimination,  tolerance,  mutual respect,  and  respect  as  an  ideal  and  harmonious  campus  form.  The  research  uses  a  qualitative  method  with  a  literature study approach. The analytical technique used is descriptive analysis. The results show that tolerance, non-discrimination, mutual  respect,  and  respect  are  ideal  forms  in  the  campus  environment  as  a  predicate  for  intellectuals  with  moral responsibility  contained  in  Islamic  human  rights  values.  An  Islamic  Human  Rights  friendly  campus  reduces  the  risk  of potential gaps  in  the  fulfillment of  basic  human  rights  within  the  Academia  Civitas.  The  approach  through  Islamic-based Human Rights in campus implementation is the focus of research on the Academic Community with the hope of creating an Islamic campus implementation that is human rights friendly.
Keywords : Human Rights, Islamic Campus Values
History: Received  : August 08, 2021
Revised : August 10, 2021 Accepted  : October 09, 2021 Published  : October 25, 2021
Publisher: Undiksha Pres s Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License

## 1. PENDAHULUAN
Dunia  pendidikan  pada  tingkat  universitas  mengalami  permasalahan  terhadap  hak individu  dalam  menjaga  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia.  Diskriminasi  dalam  kampus terjadi  pada  permasalahan  kesetaraan  gender  dalam  bentuk  pelecehan  seksual  dengan merendahkan derajat wanita dalam ruang lingkup  social.  Selain itu,  dapat  memberikan  efek trauma  mendalam  terhadap  korban  akibat  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  pelaku (Sitorus,  2019). Selain  diskriminasi  terhadap  kesetaraan  gender,  pemenuhan  hak  terhadap penyandang  disabilitas  mejadi  ruang  penting  untuk  menciptakan  lingkungan  saling
menghargai  dalam  kampus.  Hak  terhadap  penyandang  disabilitas  sebagai  upaya  toleransi memberikan  ruang  dan  kesempatan  bersama  dalam  melakukan  kegiatan  perkuliahan  di kampus.  Rendahnya  fasilitasnya  penunjang  memberikan  hambatan  terhadap  penyandang disabilitas yang memiliki hak setara dalam kampus (Periani & Hariadi, 2020). Setiap individu memiliki  perlindungan  dan  jaminan  mengenai  hak  individu.  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) merupakan pemberian tuhan kepada manusia secara alamiah sejak dalam kandungan. Selain itu,  Negara  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  dan  memfasilitasi  HAM  kepada  warga negara. HAM memiliki keterkaitan dengan berbagai bentuk ajaran agama dalam pendekatan Islam,  namun  berbeda  dengan  negara  HAM  dalam  prespektif  barat  yang  bersifat antroposentik.  Indonesia  menganut  HAM  dengan  pendekatan  teosentrik  dengan menggunakan  landasan  nilai-nilai  ajaran  agama,  maka  kedudukan  Islam  sebagai  dasar  atas ajaran HAM di  Indonesia dengan wujud adil dan beradab (Hakim, 2016). HAM terkandung dalam  regulasi  UU  Nomor  39  tahun  1999  mengenai  seluruh  masyarakat  memiliki  hak  atas perlindungan  dan  perlakuan  hukum  secara  adil  dan  berdab,  selain  itu  setiap  masyarakat memiliki jaminan hak asasi manusia dan kebebesan dasar manusia tanpa diskriminasi. Maka setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  mengenai  HAM.  Perguruan tinggi  ramah  HAM  menjadi  faktor  utama  dalam  melindungi  warga  negara  dari  pelanggaran HAM (Dewantara et al., 2021; Viviansari, 2019).
Pemenuhan  hak  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  Negara  terkandung  dalam  UU 1945  Pasal  31  yang  menyatakan  bahwa  setiap  warga  Negara  berhak  mendapatkan pendidikan.  Pendidikan  menjadi  hak  mendasar  yang  diperoleh  oleh  seluruh  lapisan masyarakat  tanpa  diskriminasi.  Tanggung  jawab  dalam  menjaga  kualitas  masyarakat terwujud oleh terhubungnya pendidikan terhadap masyarakat secara menyeluruh (Mahpudin, 2020). Sistem  Pendidikan  Nasional  dalam  UU  Nomor  20  tahun  2003  memberikan  ruang pendidikan dengan penuh keadilan dalam menjaga hak asasi manusia melalui nilai toleransi dan  tidak  diskriminatif (Awulle,  2020). Negara  menjamin  dan  bertanggung  jawab  atas pemenuhan pendidikan dengan menjujung tinggi  nilai HAM dan Agama dalam menciptakan sistem sebagai dasar lingkungan pendidikan (Khunaifi & Matlani, 2019). Konsep Dharuriyat Al-Khams ketika  Nabi  Muhammad  melakukan  hijrah  menuju  Madinah,  berupaya membangun Ukhuwwah Islamiyah dan Ukhuwwah Wathaniyyah, menjalin tali persaudaraan seiman  dan  sesama  manusia  melalui  piagam  Madinah.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan subtansi  lima  hak  dasar  manusia  dalam  menjalani  kehidupan  yaitu  melindungi  hak  untuk beragama, hidup, belajar, memiliki keturunan, dan kekayaan pribadi.
Permasalahan  sosial  yang  tercipta  dalam  pemenuhan  hak  pendidikan  secara diskriminasi  dipengaruhi  oleh  ranah  ekonomi.  Tingkat  kemiskinan  memengaruhi  kekuatan masyarakat untuk memenuhi pendidikan hingga tahap perguruan tinggi (Zahra et  al., 2019). Diskriminasi  terhadap  pemenuhan  pendidikan  terhadap  akses  perguruan  tinggi  membentuk kemiskinan struktural  pada masyarakat dengan menghasilkan sebagian  besar generasi muda yang rendah dengan pengetahuan dan keterampilan (Hidayat, 2018). Penelitian ini membahas permasalahan  yang  mendasar  mengenai  tindakan  diskriminasi  sebagai  bentuk  rendahnya kesadaran  Hak  Asasi  Manusia.  Implementasi  kampus  Islami  ramah  Hak  Asasi  Manusia mengurai  permasalahan  pada  ruang  kampus  dengan  mengembalikan  fungsi  kampus  sebagai pusat pendidikan. Perguruan tinggi memberikan pengalaman belajar dalam mengembangkan potensi  dengan  jaminan  penuh  terhadap  hak  individu  melalui  nilai-nilai  HAM  yang dikembangkan dan diimplementasikan pada kampus Islami ramah HAM (Kawuryan, 2019). Kampus ramah Hak Asasi Manusia mengedepankan nilai toleransi, tidak diskriminasi, saling  menghargai,  dan  menghormati  dalam  lingkungan  kampus.  Hal  tersebut  menjadi tanggung  jawab  bersama.  Melalui  Dharuriyatul  al  Khams,  Islam  mendorong  manusia  untuk tidak saling merendahkan dalam menjalin kehidupan termasuk pada ruang kampus (Iskandar, 2018) .  Nilai  toleransi,  tidak  diskriminasi,  saling  menghargai,  dan  menghormati  menjadi
syarat  utama  kampus  Islami  ramah  Hak  Asasi  Manusia  dengan  melihat  manusia  sebagai makhluk  mulia  yang  memiliki  kesetaraan  hak  pada  ruang  sosial (Burhanuddin,  2019). Perguruan tinggi menjadi pusat pendidikan yang bertanggung jawab menjalankan nilai HAM dengan  rasa  saling  menghargai,  menghormati,  dan  penuh  toleransi  dengan  tujuan menghilangkan  risiko  pelanggaran  HAM  pada  lingkungan  kampus (Kawuryan,  2019). Penelitiaan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  kampus  dalam  menciptakan  lingkungan ramah  Hak  Asasi  Manusia  serta  memiliki  nilai  Islami  ditandai  dengan  sikap  tidak diskriminasi,  toleransi,  saling  menghargai,  dan  menghormati  sebagai  bentuk  kampus  yang ideal dan harmonis .

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  melalui  pendekatan  kajian  pustaka. Metode  kajian  pustaka  merupakan  bentuk  penelitian  dengan  mencari  sumber  atau  data melalui  proses  penyatuan  dari  beragam  hasil  penelitian  seperti  buku  dan  jurnal  yang berkaitan  dengan  pokok  pembahasan.  Melalui  beragam  sumber  yang  telah  ditemukan, dilakukan  proses  analisis  dan  kajian  sehingga  menghasilkan  penelitian  sesuai  dengan sistematika  yang  telah  ditentukan.  Kajian  pustaka  merupakan  bentuk  metode  penelitian dengan proses  mengumpulkan, menganalisis, hingga pada menyimpulkan data sebagai  hasil penelitian  yang  dilakukan  secara  sistematis  melalui  data  pustaka  untuk  mencari  sumber sebagai  rujukan  penelitian  atas  objek  permasalahan (M  Sari  &  Asmendri,  2020). Selain  itu kajian pustaka sebagai salah satu cara analisis bibliografi secara sistematis dalam melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Melalui penelitian tersebut penulis  melakukan  metode  kajian  pustaka  guna  mendapatkan  sumber-sumber  secara sistematis  melalui  buku dan  jurnal  dalam  rentang  waktu  lima  waktu  terakhir  serta  memiliki keterkaitan atas kampus Islami yang ramah Hak Asasi Manusia (Milya Sari, 2020).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Hak  Asasi  Manusia  berbasis  islami  pada  implementasi  kampus  mendorong  lahirnya kaum  cendekiawan  yang  unggul  dalam  moral  dan  akhlak  serta  kreatif  dalam  melahirkan pemikiran  guna  mencetak  masa  depan  bangsa  gemilang.  Hak  Asasi  Manusia  sebagai pemberian merupakan hak mutlak manusia menjadi tanggung jawab bersama, selain itu nilai- nilai Islami menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan dengan saling menghargai dan menghormati  dalam  ruang  toleransi  tanpa  sikap  diskriminasi.  Sikap  toleransi,  tidak diskriminasi saling menghargai, dan menghormati merupakan bentuk ideal dalam lingkungan kampus  sebagai  predikat  kaum  cendekiawan  dengan  tanggung  jawab  moral  tertuang  dalam nilai  Hak  Asasi  Manusia  yang  Islami.  Kampus  ramah  Hak  Asasi  Manusia  yang  Islami mengurangi  risiko  terjadinya  potensi  kesenjangan  dalam  pemenuhan  hak  dasar  manusia dalam Civitas Academia.
Terdapat  beberapa  konsep  dasar  Prespektif  HAM  dalam  sudut  pandang  Islam. Pertama ,  Piagam  Madinah.  Konsepsi  dasar  yang  terdapat  dalam  piagam  yang  lahir  pada zaman  Nabi  Muhammad  SAW  adalah  pernyataan  atas  kesepakatan  masyarakat  Madinah untuk  melindungi  dan  menjamin  hak-hak  seluruh  masyarakat  tanpa  melihat  latar  belakang, suku,  dan  agama.  Piagam  Madinah  atau  Mitsaqul  Madianah  yang  dideklarasikan  oleh Rasullullah  pada  tahun  622  M  merupakan  kesepakatan  tentang  aturan  yang  berlaku  bagi masyarakat  Madinah  yang  dipimpin  oleh  Nabi  Muhammad  SAW.  Ada  dua  landasan  pokok Piagam  Madinah  yaitu  semua  pemeluk  Islam  adalah  satu  umat  walaupun  mereka  berbeda suku  bangsa.  Hubungan  antarkomunitas  muslim  dan  non-muslim  didasarkan  pada  prinsip
berinteraksi baik antarmasyarakat, saling membantu dalam menghadapi kesulitan dan musuh bersama,  membela  kelompok  teraniaya,  saling  menasihati,  dan  menghormati  kebebasan dalam memeluk agama (Elkhairati, 2019).
Kedua ,  Deklarasi  Kairo  ( Cairo  Declaration ).  Konsep  ini  diterbitkan  pada  tanggal  5 Agustus  1990.  Deklarasi  Kairo  memberi  kekuatan  kepada  hak-hak  asasi  manusia  hasil rumusan  negara  OKI  ( Organizatian  of  the  Islamic  Conference )  berdasarkan  Al-quran  dan Sunnah. Dalam penerapannya, Deklarasi Kairo memiliki poin-poin yang mewakili ajaran Al- Quran dan Sunnah, meliputi: 1) penegakkan HAM tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam secara menyeluruh; dan 2) keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kepentingan sosial atau umum menjadi kebutuhan utama (Mukhoyyaroh, 2019).
Ketiga ,  Dharuriyyat  Khamsah. Ahkam berasal  dari  bahasa  Arab  yang  merupakan bentuk  jamak  dari  kata hukm dan khamsah artinya  lima.  Oleh  karena  itu,  gabungan  kedua kata dimaksud al-ahkam al-khamsah (baca: ahkamul khamsah) atau biasa juga disebut hukum taklifi. Secara sederhana, hukum  tersebut menjelaskan tentang  kelima hak dasar yang harus diperoleh  oleh  seluruh  manusia (Amsori,  2017). Dalam  pandangan  Dharuriyyat  Khamsah terdapat lima poin yang harus dijaga oleh umat Islam meliputi: (1) Hifzud-din merupakan hak untuk beragama. Hifzud-din merupakan hak beragama yang menjelaskan bahwa seluruh umat di dunia memiliki kesempatan untuk memeluk agama serta menjalankan kepercayaan secara bebas  tanpa  intimidasi  atau  pemaksaan  dari  segala  pihak.  Islam  menjadi  agama  dengan tingkat  toleransi  yang  tinggi  demi  menciptakan  kehidupan  yang  damai  berkelanjutan  dan menjadi  bukti  nyata  dari  ajaran-ajaran  Islam  sebagai  pemberi  keselamatan  bagi  seluruh manusia  didunia;  (2) Hifzun-nafl merupakan  hak  untuk  hidup. Hifzun-nasl merupakan  hak untuk  hidup  yang  menjelaskan  mengenai  semua  manusia  berhak  hidup  damai  tanpa  perlu merasa  takut  dan  mendapat  ancaman  yang  mengganggu  kedamaian  hidupnya.  Islam  sangat menekankan untuk saling melindungi sesama manusia dan menghindarkan kekerasan sebagai bukti  untuk  menjauhkan  dari  segala  keburukan  dalam  kehidupan.  Sehingga  manusia  sangat dilarang  untuk  saling  membunuh  satu  sama  lain  karena  itu  melanggar  hak  untuk  hidup. Menjadi  keharusan  untuk  menjaga  perdamaian  dunia  demi  kehidupan  yang  tentram;  (3) Hifzul-aql merupakan hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Hifzul-aql merupakan hak untuk  menempuh  proses  pembelajaran  dalam  meraih  pengetahuan  sebesar-besarnya.  Hak belajar merupakan suatu kebutuhan dasar umat manusia dalam membangun peradaban yang lebih baik dan kemajuan. Ajaran Islam sangat menekankan manusia untuk menciptakan iklim yang ramah bagi manusia mendapatkan hak belajar. Kebodohan hanya memberikan kerugian bagi peradaban dan kesengsaraan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dihindari dengan memperhatikan perintah ajaran Islam dalam pemenuhan hak belajar; (4) Hifzun-nasl yang  berarti  hak  memiliki  keturunan. Hifzul-nasl merupakan  hak  untuk  mendapatkan keturunan.  Manusia  dituntut  untuk  memiliki  keturunan  demi  menjaga  peradaban  di  masa yang  akan  datang.  Islam  sangat  menekankan  untuk  melanjutkan  keturunan  dan  menjadikan hak  manusia  yang  harus  terpenuhi.  Apabila  manusia  mengurangi  bahkan  tidak  memiliki keturunan  akan  melahirkan  permasalahan  sosial  secara  serius  dengan  tidak  adanya  generasi penerus  sebagai  jalur  estafet  kehidupan  yang  maju;  dan  (5)  Hifzul-mal  yang  berarti  hak memiliki  harta  atau  properti  pribadi. Hifzul-mal merupakan  hak  untuk  memiliki  harta  yang menandai  bahwa  seluruh  manusia  dalam  pemenuhan  hak  bekerja  harus  diperhatikan  dalam upaya  pemenuhan  hak  upah.  Keadilan  terbangun  secara  nyata  dalam  proses  pembagian keuntungan selama proses bekerja. Apabila pemenuhan hak-hak sehabis bekerja seperti upah sudah terpenuhi dan terjamin, akan mengurangi permasalahan sosial yang berakibat manusia melakukan segala cara untuk pemenuhan hidupnya (Mashari, 2016).
Konsep  kampus  Islami  ramah  HAM  menghadirkan  iklim  pendidikan  dengan menjunjung  tinggi  prinsip  kesetaraan  ( Equality )  dan  menghindari  tindakan  diskriminasi. Masyarakat  mendapatkan  hak  pendidikan  yang  setara  dan  diberikan  sesuai  kebutuhan  serta
kemampuan  pada  setiap  individu.  Kampus  Islami  berbasis  nilai  Hak  Asasi  Manusia mewujudkan  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  tanpa  diskriminasi,  menerima  segala  bentuk perbedaan,  dan  menumbuhkan  sikap  saling  menjaga  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Kampus Islami  ramah  Hak  Asasi  Manusia  menghasilkan  manusia  berkarakter  yang  dihasilkan  atas pemahaman ilmu pengetahuan dan peningkatan iman yang dapat dirasakan dalam sikap yang dihasilkan.  Insan  Kamil  merupakan  wujud  atas  hasil  cipta  pendidikan  Islam  dengan memberikan peningkatan

## Pembahasan
Hak  Asasi  Manusia  merupakan  pemberian  Tuhan  kepada  manusia  secara  mutlak, sehingga Pemerintah memiliki tanggung jawab secara penuh dalam menjamin HAM sebagai hak  dasar  pada  setiap  individu (Arifin  &  Lestari,  2019). Sebagai  mahluk  hidup  ciptaan Tuhan,  manusia  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjaga  HAM  dengan  saling  menghomati dan  menghargai.  Selain  itu,  menjauhi  nilai-nilai  diskriminasi  yang  mampu  merampas  dan merendahkan  hak  manusia.  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh seluruh  manusia  yang  diperoleh  sejak  kelahirannya  dalam  dunia  dan  kehidupan bermasyarakat (Setyawan  &  Arifin,  2019). Manusia  dalam  menjalankan  kehidupan bermasyarakat  memiliki  peran  dalam  menjaga  nilai-nilai  Hak  Asasi  Manusia  yang  telah menjadi hak manusia sejak melahirkan. Kehidupan bermasyarakat memiliki pedoman moral dan etika yang bersandar terhadap nilai-nilai HAM yang diteladani dan diamalkan. Hak Asasi Manusia  merupakan  rujukan  dan  pedoman  manusia  dalam  menjalankan  kehidupan bermasyarakat.  HAM  memiliki  tiga  unsur,  yaitu:  1)  individu  sebagai  pemilik  hak,  2)  ruang lingkup sebagai penerapan hak, dan 3) pihak yang bersedia menjalankan dan menjamin hak pada setiap individu. HAM telah menjadi hak kodrati bagi setiap manusia yang dilaksanakan dalam  ruang-ruang  kehidupan  serta  hubungan  yang  terjalin  pada  setiap  manusia  berlaku secara luas telah menjadi hak moral universal (Said, 2018). HAM telah menjadi hak mutlak yang terkandung pada setiap diri manusia sehingga Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab  untuk  memberikan  perlindungan  jaminan  terhadap  terlaksananya  nilai-nilai  HAM. Setiap  manusia  terjaga  dalam  melindungi  kehormatan  dan  martabat,  sehingga  Pemerintah mengeluarkan regulasi dan pemberian hukuman atas pelaku pelanggaran HAM (R. K. Sari & Budoyo, 2019). HAM memandang manusia dengan kedudukan yang sama dalam kehidupan masyarakat. HAM memiliki nilai-nilai saling menghargai, menghormati, toleransi, dan tidak diskriminasi.  Nilai  yang  terkandung  dalam  HAM  merupakan  upaya  dalam  menjaga  hak, martabat,  serta  kehormatan  pada  setiap  individu  di  tengah  kehidupan  masyarakat  dengan menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kedudukan yang setara dan adil (Akbar, 2021).
Konsep  dasar  HAM  dalam  DUHAM,  melalui  PBB  DUHAM  Internasional,  lahir sebagai  tinjauan  hukum  yang  jelas  sebagai  payung  regulasi  terhadap  nilai-nilai  HAM  di dunia. Tujuan dasar PBB dalam mencetuskan DUHAM merupakan rasa waspada yang sangat tinggi  serta  ketakutan  akan  dampak  besar  yang  dihasilkan  oleh  Perang  Dunia  I  dan  Perang Dunia  II  yang  memberikan  kehancuran  besar  bagi  dunia.  DUHAM  lahir  sebagai  jembatan bersama  untuk  menghindari  perang  dunia  dan  menuju  perdamaian.  DUHAM  melindungi masyarakat  global  yang  bersifat Universal ,  yaitu  berlaku  di  seluruh  dunia.  Setiap  Negara bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  nilai  HAM  sebagai  jaminan  kepada  masyarakat secara global (Begem et  al., 2019). Proses kemunculan hak asasi manusia bersifat universal ditandai dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration of Human  Rights )  pada  tanggal  10  Desember  1948  oleh  PBB  yang  berisi  30  pasal.  Kehadiran DUHAM  merupakan  tanggapan  atas  resahnya  warga  dunia  atas  kerusakan  dunia  yang dihasilkan  oleh  perang  dunia  maka  mempertegas  nilai  HAM  sebagai  pelindung  manusia secara  global.  DUHAM  menjamin  masyarakat  global  dalam  hak  sosial  dan  politik  yang  di
dalamnya  terdapat  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  dan  kebudayaan (Periani  &  Hariadi, 2020). DUHAM membawa semangat modernitas yang melepaskan agama dalam ruang sosial melalui  watak  modernitas.  DUHAM  memiliki  sifat  antroposentris  dengan  manusia  sebagai pusat  serta  melahirkan  kebenaran. (Malla,  2017) Semangat  sekulerisme  menjadi  ciri  utama DUHAM dalam melindungi hak dan martabat manusia.
Regulasi Undang-Undang Dasar yang mengatur hak pendidikan terhadap masyarakat merupakan  cita  DUHAM  dalam  mewujudkan Education  For  All .  DUHAM  dalam  Pasal  26 menegaskan  jika  pendidikan  adalah  hak  setiap  orang.  Hukum  Internasional  juga  telah mengatur  hak  anak  dalam  beberapa  konvensi.  Hak-hak  anak  dilindungi  oleh  hasil  konvensi ( Convention  on  the  Rights  of  the  Child )  dan  mendapatkan  persetujuan  oleh  Majelis  Umum PBB  pada  November  1989.  Pasal  28  DUHAM  menyatakan  hak  mutlak  anak  terhadap pendidikan.  Konvensi  atas  Perlindungan  Hak-Hak  Seluruh  Pekerja  Migran  dan  Anggota Keluarganya  ( International  Convention  on  the  Protection  of  the  Rights  of  All  Migrant Workers and Members of Their Families ), dalam Pasal 30, 43, dan 45 menjamin terciptanya akses  pendidikan  serta  memfasilitasi  pelayanan  publik  tanpa  menimbulkan  diskriminasi (Viviansari,  2019). Indonesia  menjamin  HAM  dalam  ranah  Pendidikan,  serta  mutlak menjalankan Education For All melalui Undang-undang dasar 1945 pada pasal 34 menjamin setiap  warga  negara  berhak  mendapat  pendidikan (Iskandar,  2018). Indoensia  menjaga  hak warga  negara  terhadap  fasilitas  pendidikan  dengan  sistem  Pendidikan  Nasional.  UU  Sistem Pendidikan  Nasional  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  “Pendidikan  nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab”.  Tujuan  mendapatkan  hasil  manusia dengan karakter nilai luhur bangsa.
HAM  dalam  sudut  pandang  Islam  bersifat  Teosentrik  dengan  segala  suatu  berpusat pada  Allah.  Allah  merupakan  hukum  yang  sangat  dipentingkan.  Manusia  sebagai  ciptaan Allah,  tiada  lain  buat  mengabdikan  diri  bagi  Penciptanya (Nasution,  2019). Hukum  Islam yang  bersandar  dengan  kandungan  Al-Quran,  Hadist,  Ijma,  dan  Qiyas.  Empat  rujukan tersebut  sebagai  landasan  hukum  dan  ajaran  Islam  sangat  menjunjung  tinggi  nilai  serta martabat manusia, sehingga sangat didorong untuk saling menghargai sesama manusia tanpa harus memandang perbedaan (Eva Aryani, 2017) . Ketika manusia berhasil menurunkan rasa ego  atas  diri  sendiri  atau  ras  dan  mampu  menciptakan  dunia  tanpa  lapisan-lapisan masyarakat,  itu  artinya  manusia  mampu  hidup  selaras  tanpa  melihat  golongan  atau  status sosial.  Hukum  Islam  yang  memiliki  keterkaitan  kuat  dengan  nilai-nilai  HAM  menjadi  jalan upaya untuk  menjaga ekosistem kehidupan manusia tanpa harus menimbulkan ketimpangan permasalahan  sosial.  Melalui  perintah  yang  terdapat  pada  Surat  Al-Hujurat  ayat  13, memberikan kita pemahaman bahwa kehidupan manusia yang penuh dengan perbedaan dan kemajemukan  itu  merupakan  suatu  kekayaan  yang  harus  dijaga  untuk  saling  mengenal  dan memberi  pertolongan  satu  sama  lain.  Perintah  ajaran  Islam  sangat  jelas  untuk  tidak  saling merendahkan serta melecehkan martabat antarmanusia, terutama hanya untuk memanfaatkan keuntungan pribadi atau golongan.
Melihat kelima hak manusia yang telah ditekankan dalam fiqh Islam sebagai pedoman hidup  sangat  memiliki  korelasi  terhadap  HAM.  Pemenuhan  kelima  hak  tersebut  menjadi kunci  utama  dari  keberhasilan  membangun  masyarakat  madani  dan  kemajuan.  Seluruh lapisan  masyarakat  serta  Pemerintah  harus  mampu  menjalin  komunikasi  dan  bekerja  sama untuk  menjalankan  kelima  hak  tersebut  sebagai  respon  terhadap  kepedulian  bagi  seluruh manusia  serta  kehidupan  di  masa  depan.  Secara  keseluruhan  nilai-nilai  ajaran  yang terkandung  dalam  Islam  memiliki  tujuan  yang  sama  dengan  HAM  Internasional  melalui
lahirnya  Dharurriyatul  Al–Khams  sebagai  lima  hak  dasar  manusia  serta  lahirnya  Deklarasi Kairo  untuk  mengingatkan  kembali  bagi  masyarakat  modern  untuk  tetap  menjaga keharmonisan  kehidupan (Mukhoyyaroh,  2019). Ajaran  Syariat  Islam  melindungi  hak martabat  manusia  menjadi  titik  temu  dalam  HAM,  mengubah  HAM  berwatak  teosentrik dengan kuasa Allah sebagai pusat kendali yang beradab dan bermoral (Washil & Fata, 2018). Semua  pedoman  HAM  dalam  prespektif  Islam  menjadi  referensi  bagi  umat  Islam  dalam menjalankan  perintah  agama  serta  mengamalkan  kebaikan  untuk  melindungi  kedamaian. Hifzul-aql merupakan  hak  untuk  belajar  atau  menambah  ilmu  pengetahuan,  maka  Islam memenuhi hak dasar manusia dalam menempuh Pendidikan. Pendidikan menjadi kebutuhan dasar  manusia  serta  ajaran  Islam  menjamin  atas  pemenuhan  hak  Pendidikan  terhadap masyarakat.  Manusia  membutuhkan  pendidikan  untuk  mejadi Khalifah Allah  di  bumi, sehingga pengetahuan menjadi  modal dalam menjaga alam semesta dan kehidupan manusia (Sulthani, 2018). Lembaga Pendidikan merupakan wadah yang sesuai jika dikaitkan dengan nilai ajaran Islam. Sebagai basis pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, nilai  agama  menjadi  pedoman  terhadap  seluruh  ruang  pendidikan.  Napas  Islam  menjadi landasan (Liriwati & Yani, 2021). Nilai ajaran Islam menjadi konsep ideal yang dilaksanakan dalam  praksis  pendidikan  ketika  pemenuhan  pendidikan  telah  terlaksana.  Pendidikan dibangun  oleh  nilai  ajaran  Islam  serta  menjadi  ruh  dan  jiwa  dalam  menjalankan  proses pembelajaran  dengan  membentuk  karakter  manusia  ideal  dan  secara  bertahap  meciptakan masyarakat  humanis    yang  didorong  oleh  tindakan  harmoni  dengan  nilai  serta  moral  Islam (Faiz & Choirin, 2020) .
Permasalahan  HAM  memiliki  potensi  di  seluruh  ruang  kehidupan  social.  Perguruan tinggi  memiliki  potensi  untuk  terjadinya  pelanggaran  nilai  HAM.  Sikap  diskriminasi,  tidak saling  menghargai  dan  menghormati,  merupakan  potensi  dasar  dalam  menciptakan pelanggaran HAM. Bentuk-bentuk  pelanggaran  HAM yang terjadi dalam  dunia pendidikan, yaitu  tindakan  intoleransi,  tindakan  diskriminatif,  tindakan  kekerasan  (fisik  dan  psikis), tindakan  pelecehan  seksual,  tindakan  perusakan  lingkungan,  tindakan  perusakan  fasilitas, pengabaian  hak-hak  anak  penyandang  disabilitas,  dan  pengabaikan  terhadap  kesetaraan  hak anak perempuan (Kasim, 2011). Tindakan kekerasan sebagai bentuk pelanggaran HAM kerap terjadi  pada  perguruan  tinggi  ketika  tahap  orientasi  pengenalan  lingkungan  kampus. Penemuan  riset  oleh Programme  for  International  Students  Assessment  (PISA) 2018 menunjukkan  41,1%  tingkat  kekerasan  pada  dunia  pendidikan.  Sementara  Indonesia  berada pada posisi kelima tertinggi dari 78 negara. Selain itu, terjadi sepuluh kasus kekerasan yang pada  periode  tahun  2000  hingga  2013  dengan  munculnya  video  viral  mengenai  tindak kekerasan pada orientasi pengenalan lingkungan kampus UNILA tahun 2014 dan video viral mengenai  tindak  perpeloncoan  pada  kampus  Universitas  Khairun  tahun  2019 (Mutiara  & Eriyanto,  2020). Pelecehan  seksual  pada  lingkungan  perguruan  tinggi  dialami  oleh  wanita atau  mahasiswa  yang  sebagian  besar  merupakan  korban.  Proses  pengadilan  untuk  memberi sanksi  terhadap  pelaku  mengalami  hambatan  dengan  alasan  menjaga  nama  baik  universitas sehingga  permasalahan  pelecehan  seksual  sulit  untuk  mendapatkan  peradilan (Nikmatullah, 2020), misalnya pada kasus pelecehan seksual yang terjadi pada mahasiswi Fakultas Fisipol Universitas  Gadjah  Mada  (UGM)  ketika  melakukan  program  Kuliah  Kerja  Nyata  di  Pulau Seram,  Maluku  pada  Juni  2017 (Darista,  2018) . Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  melihat peningkatan angka pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan pada tahun 2019 sebesar 406.178.  Angka  tersebut  mengalami  peningkatan  14%  jika  melihat  tahun  2018  sebesar 348.466 (Oktaviani & Azeharie, 2020).
Fasilitas  serta  pelayanan  pada  perguruan  tinggi,  bukan  hanya  diberikan  kepada  laki- laki  dan  wanita  saja,  melainkan  juga  harus  dipenuhi  untuk  penyandang  disabilitas.  Fasilitas untuk  mendukung  kegiatan  dan  proses  pembelajaran  diperlukan  untuk    penyandang kebutuhan  khusus.  Selain  itu,  peran  dosen  perempuan  perlu  mengalami  peningkatan  dalam
penempatan posisi strategis sebagai pemangku kebijakan kampus guna menjamin kesetaraan gender (Indriyany et al., 2021).
Keberhasilan  Indonesia  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  bertahan konsisten  5,88%  selama  lima  tahun  terakhir.  Keberhasilan  pertumbuhan  ekonomi  tidak berjalan secara merata atau tidak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Distribusi laba  pada  sektor  ekonomi  atau  ruang  kerja  memengaruhi  kesenjangangan  sosial  dan menciptakan  perbandingan  1%  kekayaan  orang  Indonesia  menguasai  49,3  dalam  tingkat nasional.  Disparitas  tercipta  dengan  kebijakan  upah  yang  gagal  melakukan  distribusi  laba yang  terjadi  pada  geliat  pertumbuhan  ekonomi (Sayifullah,  2021). Kesenjangan  sosial  yang terjadi  menciptakan  rendahnya  angka  pendidikan  Indonesia  serta  memengaruhi  tingkat  laju perekonomian masyarakat. Jurang kelas sosial yang cukup tinggi memiliki peran besar dalam terhambatnya  tingkat  pendidikan  masyarakat.  Rata-rata  lama  sekolah  (RLS)  hanya menempati angka 8,46 tahun. Provinsi Jakarta menempati angka tertinggi dengan 10,8 tahun. Cukup  jauh  jika  dibandingkan  dengan  Provinsi  Papua  hanya  6,5  tahun.  Seluruh  angka  RLS masih jauh dari harapan tingkat sekolah hingga tahap SMA atau wajib belajar dua belas tahun (Amin  et  al.,  2020). Permasalahan  yang  terjadi  pada  lingkungan  pendidikan  menjadi  tanda urgensi atas hadirnya Perguruan ramah HAM sebagai wujud Pendidikan berbasis HAM. Nilai HAM melindungi hak dan martabat manusia dalam ruang lingkup pendidikan. Norma sosial terlindungi  ketika  masyarakat  sudah  memenuhi  kesadaran  dan  kepedulian  HAM (Chairiyah et al., 2020).
Konsep  kampus  Islami  ramah  HAM  menghadirkan  iklim  pendidikan  dengan menjunjung  tinggi  prinsip  kesetaraan  ( Equality )  dan  menghindari  tindakan  diskriminasi. Masyarakat  mendapatkan  hak  pendidikan  yang  setara  dan  diberikan  sesuai  kebutuhan  serta kemampuan  pada  setiap  individu.  Konsep  ini  menghadirkan  situasi  dunia  pendidikan  yang adil  dan  beradab  dalam  memberikan  pengalaman  pendidikan  dan  pembelajaran (Ruslan  & Syukur,  Abdul,  2020). Pendidikan  berbasis  HAM  secara  langsung  terwujud  dan  telah menjadi  ruh  jika  melihat  UU  Sidiknas. Ketika  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  20 tahun  2003  mengenai  Sistem  Pendidikan  Nasional,  fungsi  pendidikan  yaitu    Pasal  3  yang menyatakan  bahwa  ’’Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermatabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung  jawab” (Sujana,  2019). Hak  atas  pendidikan  sebagai  bagian  dari  hak  asasi manusia di Indonesia, bukan sekadar hak moral, melainkan juga menjadi hak konstitusional. Hak  pendidikan  terkandung  dalam  Pasal  28  C  ayat  (1)  UUD  1945  (pasca  perubahan),  yang menyatakan:  “setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan dasarnya, berhak memeroleh pendidikan dan memeroleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,  seni  dan  budaya,  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi  kesejahteraan umat  manusia” (Sirait,  2017) . Pada  akhirnya  Pendidikan  merupakan  kehidupan  bagi masyarakat  Indonesia  yang  harus  melekat  dalam  sendi-sendi  kehidupan  yang  tidak  bisa dipisahkan  dari  masyarakat  dan  menjadi  hak  mutlak  pendidikan  dengan  pemenuhan  nilai- nilai  HAM  bagi  seluruh  lapisan  rakyat  Indonesia.  Nilai-nilai  ajaran  Islam  memberikan pedoman  melalui Dharuriyat  Al-Khams dengan Hifdzun  Aql menjamin  manusia  untuk pemenuhan hak belajar guna menjaga akal (Saihu & Aziz, 2020). Membangun kampus Islami ramah  HAM,  menjalankan  Undang-Undang  Pendidikan,  serta  mengamalkan  ajaran Dharuriyat Al- Khams, sebagai lima hak manusia yang harus saling terjaga.
Kampus Islami berbasis nilai Hak Asasi Manusia mewujudkan  pemenuhan hak atas pendidikan tanpa diskriminasi, menerima segala bentuk perbedaan, dan menumbuhkan sikap saling menjaga  sesuai  dengan ajaran  Islam (Malla, 2017). Kampus  Islami  ramah Hak Asasi
Manusia  menghasilkan  manusia  berkarakter.  Insan  Kamil  merupakan  wujud  atas  hasil  cipta pendidikan Islam dengan memberikan peningkatan mutlak terhadap takwa dan iman, dengan menghasilkan  khalifah  sebagai  pemimpin  di  bumi  yang  bermanfaat  dan  bertanggung  jawab atas  lingkungan,  dan  dengan  berusaha  menjalankan  rukun  Islam    dan  syariat  ajaran  Islam sebagai  pedoman  utama  yang  dikombinasikan  ke  dalam  pemahaman  ilmu  pengetahuan (Hakiki,  2018). Implementasi  kampus  Islami  ramah  nilai  Hak  Asasi  Manusia  menciptakan kebudayaan  masyarakat  Madani . Masyarakat  Madani  merupakan  wujud  kehidupan  adil  dan beradab  serta  dapat  ditempuh  oleh  peningkatan  pendidikan  yang  terjadi  di  masyarakat (Sulthani, 2018). Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil  karya manusia  dalam  rangka  kehidupan  bermasyarakat  yang  dijadikan  milik  diri  manusia  dengan belajar (Koentjaraningrat,  2019). Maka  hasil  pendidikan  yang  difasilitasi  oleh  perguruan tinggi membentuk akal budi yang memiliki keterkaitan langsung terhadap tindakan manusia sehingga ketika masyarakat berada pada puncak kebudayaan ditentukan oleh akal budi setiap individu  di  dalam  masyarakat.  Akal  budi  menentukan  kehendak  dengan  sebuah  hukum praktis secara langsung, bukan melalui itervensi perasaan senang atau tidak senang, sekalipun kesenangan ini terjadi dalam hukum itu sendiri (Kant, 2005) .

## 4. SIMPULAN
Hak  Asasi  Manusia  berbasis  islami  pada  implementasi  kampus  mendorong  lahirnya kaum  cendekiawan  yang  unggul  dalam  moral  dan  akhlak  serta  kreatif  dalam  melahirkan pemikiran  guna  mencetak  masa  depan  bangsa  gemilang.  Hak  Asasi  Manusia  sebagai pemberian  merupakan  hak  mutlak  manusia  menjadi  tanggung  jawab  bersama.  Selain  itu, nilai-nilai Islami menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan dengan saling menghargai dan  menghormati  dalam  ruang  toleransi  tanpa  sikap  diskriminasi.  Sikap  toleransi,  tidak diskriminasi,  saling  menghargai,  dan  menghormati  merupakan  bentuk  ideal  dalam lingkungan  kampus  sebagai  predikat  kaum  cendekiawan  dengan  tanggung  jawab  moral tertuang  dalam  nilai  Hak  Asasi  Manusia  yang  Islami.  Kampus  ramah  Hak  Asasi  Manusia yang  Islami  mengurangi  risiko  terjadinya  potensi  kesenjangan  dalam  pemenuhan  hak  dasar manusia dalam Civitas Academia .

## 5. DAFTAR RUJUKAN
Amin, A. M., Asani, R. N. C. P., Wattimena, C. R. J., & Yuniasih, A. F. (2020). Determinan Ketimpangan  Capaian  Pendidikan  di  Indonesia  Tahun  2017. Seminar  Nasional Official Statistics , 2019 (1),
593–601. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.212.
Amsori,  A.  (2017).  Al-Ahkam  Al-Khams  sebagai  Klasifikasi  dan  Kerangka  Nalar  Normatif Hukum  Islam:  Teori  dan  Perbandingan. Palar  |  Pakuan  Law  Review , 3 (1),  33–55. https://doi.org/10.33751/.v3i1.400.
Arifin,  R.,  &  Lestari,  L.  E.  (2019).  Penegakan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia  dalam  Konteks  Implementasi  Sila  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2), 12. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497. Awulle, C. S. E. (2020). Penyelenggaraan Pendidikan Kristen sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia. SIKIP: Jurnal Pendidikan Agama Kristen , 1 (1), 25–37. https://doi.org/10.52220/sikip.v1i1.35.
Begem,  S.  S.,  Qamar,  N.,  &  Baharuddin,  H.  (2019).  Sistem  Hukum  Penyelesaian Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Berat  melalui  Mahkamah  Pidana Internasional. SIGn Jurnal Hukum , 1 (1), 1–17. https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28. Burhanuddin,  H.  (2019).  Pendidikan  Karakter  dalam  Perspektif  Al  Qur’an. Al-Aufa:  Jurnal
Pendidikan dan Kajian Keislaman , 1 (1), 1–9.
https://doi.org/10.36840/alaufa.v1i1.217.
Chairiyah,  C.,  Nadziroh,  N.,  &  Pratomo,  W.  (2020).  Konsep  Sekolah  Ramah  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  sebagai  Wujud  Pelaksanaan  Konstitusi. TRIHAYU:  Jurnal Pendidikan Ke-SD-An , 6 (3). https://doi.org/10.30738/trihayu.v6i3.8157. Darista, S. M. R. (2018). Sallika_Akuntansi_52416032_FilsafatMoral - Copy .
Dewantara,  J.  A.,  Nurgiansah,  T.  H.,  &  Rachman,  F.  (2021).  Mengatasi  Pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  dengan  Model  Sekolah  Ramah  HAM  (SR-HAM). Edukatif :  Jurnal Ilmu Pendidikan , 3 (2), 261–269. https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.277.
Elkhairati,  E.  (2019).  Piagam  Madinah  dan  Spiritnya  dalam  Undang-Undang  Dasar  (UUD)
1945. Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam , 4 (1), 51.
https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.776.
Eva  Aryani.  (2017).  Hukum  Islam,  Demokrasi,  dan  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 17 (2), 24–31.
http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357.
Faiz, M., & Choirin, M. (2020). Dinamika Pemikiran. Millah Studi Agama , 19 (2), 339. Hakiki, K. M. (2018). Insan Kamil dalam Perspektif Syaikh Abd al-Karim al-Jili. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya , 3 (2), 175–186. https://doi.org/10.15575/jw.v3i2.2287.
Hakim,  L.  (2016).  Pemerataan  Akses  Pendidikan  bagi  Rakyat  Sesuai  dengan  Amanat Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional [Improving  Access  to  Education  as  Mandated  by  Law  No.  20,  2003  on  National Education  System]. EduTech:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  dan  Ilmu  Sosial , 2 (1),  53–64. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575.
Hidayat,  A.  (2018).  Kesenjangan  Sosial  terhadap  Pendidikan  sebagai  Pengaruh  Era Globalisasi.
Justisi Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 15–25. https://doi.org/10.36805/jjih.v2i1.400.
Indriyany, I. A., Hikmawan, M. D., & Utami, W. K. (2021). Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi  tentang  Urgensitas  Kampus  Berperspektif  Gender. JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan , 6 (1), 55–72. https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.9376.
Ik KAkbar, A. O. (2021). Universalisme Minimum Nilai-nilai HAM Menuju Universalisme Pluralis dalam Islam.
Jurnal
Al-Qisthas , 12 (1), 139–181. https://doi.org/10.37035/alqisthas.v12i1.4932.
Iskandar, K. (2018). Kampung Pendidikan dan Upaya Mensukseskan Program Wajib Belajar 12  Tahun. Journal  of  Applied  Linguistics  and  Islamic  Education , 02 (01),  50–80. https://doi.org/10.33754/jalie.v2i1.135.
Kasim,  I.  (2011).  Melihat  Kembali  Pembangunan  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia. HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM , 1 (1), 1–8. https://doi.org/10.24114/hpu.v1i1.10426.
Kawuryan, S. P. (2019). Relevansi Konsep Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan George S. Counts  dan  Ki  Hajar  Dewantara  dengan  Kompetensi  Peserta  Didik  Abad  21. Jurnal Civics: Media
Kajian Kewarganegaraan , 16 (2), 175–186. https://doi.org/10.21831/jc.v16i2.22045.
Khunaifi, A. Y., & Matlani, M. (2019). Analisis Kritis Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Jurnal Ilmiah Iqra’ , 13 (2), 81. https://doi.org/10.30984/jii.v13i2.972. Liriwati,  F.  Y.,  &  Yani,  M.  (2021). Manajemen  Kultur  Lembaga  Pendidikan  Islam . xx (xx), 747–756.
Mahpudin, M. (2020). Hak Warganegara yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia. Jurnal Transformative , 6 (2), 148–175. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.2.
Malla,  H.  A.  B.  (2017).  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  Berbasis  Multikultural Humanistik  dalam  Membentuk  Budaya  Toleransi  Peserta  Didik  di  SMA  Negeri Model Madani
Palu, Sulawesi Tengah. Inferensi , 11 (1), 163. https://doi.org/10.18326/infsl3.v11i1.163-186.
Mashari,  F.  (2016).  Prespektif  Pemikiran  Ki  Hajar  Dewantara  dalam  Pendidikan  Karakter dan  Kaitannya  dengan  Pendidikan  Islam. Jurnal  Manajemen  &  Pendidikan  Islam , 01 (02),
285–311. http://journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasat/article/viewFile/537/474.
Mukhoyyaroh, M. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial dalam Perspektif Al- Qur’an.
Jurnal Online Studi Al-Qur An , 15 (2), 219–234. https://doi.org/10.21009/jsq.015.2.05.
Mutiara,  D.,  &  Eriyanto,  E.  (2020).  Analisis  Framing  Pemberitaan  Kasus  Kekerasan  pada Orientasi  Pengenalan  Kampus. Jurnal  Komunikasi  Global , 9 (1),  115–140. https://doi.org/10.24815/jkg.v9i1.16594.
Nasution, M. (2019). Pendidikan HAM dalam Konteks Islam dan Keindonesiaan; HAM yang Adil dan Beradab. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam , 10 (2), 219. https://doi.org/10.32832/tawazun.v10i2.1162.
Nikmatullah.  (2020).  Demi  Nama  Kampus  vs  Perlindungan  Korban:  Kasus  Kekerasan Seksual  di  Kampus. Qawwam:  Journal  for  Gender  Mainstreaming , 14 (2),  37–53. https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875.
Oktaviani, R., & Azeharie, S. S. (2020). Penyingkapan Diri Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual. Koneksi , 4 (1), 98. https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6635.
Periani,  A.,  &  Hariadi,  W.  (2020).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Etnis  Rohingya  dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undhiksa , 08 (02), 100–113. https://doi.org/10.23887/jpku.v8i2.25427. Ruslan, A., & Syukur, Abdul, K. (2020). 2020 . 43–52.
Said,  M.  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia.
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 4 (1), 141. https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97.
Saihu, M. M., & Aziz, A. (2020). Implementasi Metode Pendidikan Pluralisme  dalam Mata Pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam. Belajea;  Jurnal  Pendidikan  Islam , 5 (1),  131. https://doi.org/10.29240/belajea.v5i1.1037.
Sari, M, & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA , 6 (1), 41–53. https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555.
Sari, Milya. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam  Penelitian  Pendidikan  IPA , 6 (1), 41–53. https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555.
Sari,  R.  K.,  &  Budoyo,  S.  (2019).  Perkembangan  Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) dalam Hukum di Indonesia. Jurnal Meta-Yuridis , 2 (1), 91–100. https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4686.
Sayifullah.  (2021).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  Jurnal  Ekonomi-QU. JEQu : Jurnal Untirta , 11 (1), 21–36.
Setyawan, N. B., &  Arifin,  R. (2019).  Analisis Perlindungan  terhadap Toleransi  Kebebasan Beragama di  Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat , 19 (1), 27–34. https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3100. Sirait,  S.  C.  (2017).  Tanggung  Jawab  Pemerintah  untuk  Memberikan  Pendidikan  kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. De Lega Lata , 2 (1), 158–182. https://doi.org/10.31219/osf.io/75tp2.
Sitorus, C. J. (2019). Quo Vadis, Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di
Kampus. Lex Scientia Law Review , 3 (1), 30–39.
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/.
Sujana,  I.  W.  C.  (2019).  Fungsi  dan  Tujuan  Pendidikan  Indonesia. Adi  Widya:  Jurnal Pendidikan Dasar , 4 (1), 29. https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927.
Sulthani,  D.  A.  (2018).  Internalisasi  Pendidikan  Agama  dalam  Membentuk  Masyarakat Madani. Humanities , 5 (1), 50–68. https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v14i1.813. Viviansari, D. B. (2019). Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak  Buruh  Migran  Indonesia  di  Malaysia. Jurnal  HAM , 10 (2),  179. https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.179-194.
Washil,  I.,  &  Fata,  A.  K.  (2018).  HAM  Islam  dan  DUHAM  PBB:  Sebuah  Ikhtiar  Mencari Titik Temu. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 41 (2), 428–450. https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.394.
Zahra, A., Fatin A, A., Afuwu, H., & Auliyah R, R. (2019). Struktur Kemiskinan Indonesia: Berapa  Besar  Pengaruh  Kesehatan,  Pendidikan,  dan  Kelayakan  Hunian? Jurnal Inovasi Ekonomi , 4 (02), 67–74. https://doi.org/10.22219/jiko.v4i2.9856.