Muhammadiyah Law Review 6 (2) Juli 2022, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI ERA PANDEMI COVID – 19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009

## Sata

## Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan Muara Enim

## ABSTRAK
Setiap  warga  negara  berhak  untuk  mendapatkan  persamaan  perlakuan  yang  adil,  baik  dalam hukum  maupun  pemerintahan.  Pemerintah  bertindak  demi  kepentingan  rakyat  untuk  mencapai tujuan  organisasi  negara  antara  lain  kesejahteraan,  pertahanan,  keamanan,  ketertiban,  keadilan dan kesehatan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  bahwa penyelenggaraan  pelayanan  publik  harus  berasaskan  Kepastian  hukum  dan  adanya  ketepatan waktu. Artinya pelaksanaan pelayanan publik harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan  oleh  unit  penyelenggara  pelayanan.  Sejak  diumumkan  kasus  positif Virus  Covid-19 di Indonesia pada bulan  Maret 2020 lalu, pemerintah  mulai  membatasi hubungan sosial ( social distancing )  guna  mencegah  penularan Virus  Covid-19 tersebut,  tidak  terkecuali  di  bidang pelayanan  publik.  Kebijakan  yang  diambil  dalam  pelayanan  publik  dengan  cara  pelayanan secara  online,  menerapkan Work  From  Home (WFH)  bagi  petugas  pelayanan,  membatasi jumlah  pemohon,  melakukan social  distancing dan physical  distancing serta  menerapkan protokol  kesehatan  (memakai  maasker,  mencuci  tangan  dan  menjaga  jarak).  Dengan  demikian diharapkan  masyarakat  tetap  mendapatkan  pelayanan  publik  sesuai  standar  yang  berlaku  akan tetapi tidak menyebabkan penularan virus covid-19 terhadap manusia lainnya.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kepastian Hukum, Covid-19

## 1. PENDAHULUAN
Hampir semua unit pelayanan publik melakukan langkah-langkah dan pembatasan- pembatasan dalam memberikan pelayanan  kepada masyarakat, hal ini dilakukan dalam rangka, pertama untuk mencegah penularan Virus Covid-19, kedua mengikuti ketentuan dan  aturan  dari  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  di  masa pandemi  covid-19.  Pembatasan  penerapan  pekerjan  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  bagi aparatur  sipil  negara,  bukan  hanya  masyarakat  biasa,  melainkan  aparatur  sipil  negara juga diterapkan tentang penerapan bekerja dari rumah, dengan demikian pekerjaan yang ada  diluar  rumah  dihentikan.  Penerapan  pembatasan  pekerjaan  yang  dilaksankan  dari rumah itu dimulai sejak tahun 2020.
*Coresponding author.
E-mail address :danidk159@gmail.com
Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License
Pembatasan  pekerjaan  dari  rumah  tersebut  berpengaruh  pada  kebbijakan  pemerintah pusat  dan  pemerintahan  daerah  diseluruh  negara  Indonesia,  dari  pembatasan  social maupun pembatasn psikologi dan akhirnya pembatasan berskala besar.
Pembatasan pekerjaan bagi aparatur sipil negara tidak terlepas juga diterapkan oleh  banyak  instansi  begitupun  pada  bagian  pelayanan  publik,  dari  membatasi  pada layanan  sampai  dnegan  melaksanakan  melalui  secara  online,  pelayanan  melaui  secara online  sejak  dilaksanakan  Pendidikan  anak  yang  mulai  dilaksanakan  di  rumah  atau secara  online  yaitu  pada  tahun  2020  dimana  pihak  sekolah  meminta  murid-muridnya untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah.
Pelaksanaan  pelayanan  public  yang  pada  awalnya  dilaksanakan  dengan pergantian  pegawai  yang  masuk  kerja  dengan  sistem  piket  misalnya  pada  pelayanan kependudukan  dan  pencatatan  sipil    sehubungan  dengan  perekaman  dalam melaksanakan  pembayaran  pajak  dan  bidang-baidang  yang  tidak  dapat  dilaksanakan secara  online.  Penerapan  yang  dating  kekantor  pun  tetap  dilaksanakan  dengan melaksanakan protoko Kesehatan dengan menjaga jarak antara orang yang satu dengan yang lainnya.
Pembelakuan peraturan yang baru dalam pelaksanaan pelayanan mempengaruhi  pekerjaan  pelayanan  tersebut,  menyebabkan  pelayanan  public mengalami  kebiasaan  yang  berubah  yang  tadinya  pelaksanaan  pekerjaan  dengan  tidak dipengaruhi pekerjaan dalam pelaksanan pelayanan publik dalam pekerjaan yang dalam pelaksanaannya  perlu  melakukan  perubahan  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  harus diperbaharui mengikuti pengaruh keadaan pada masa covid 19 ini.
Perubahan  pada  sisitem  online  juga  berpengaruh  terhadap  sistem  pada kebijakan public  seperti pada pembayaran PLN  yang tadinya pada pembayaran  secara manual saat ini kebijakan berubah dengan pembayaran pada via transfer atau via ATM. Kebijakan  yang  berubah  juga  dalam  sistem  kebijakan  public  adalah  bentuk  pelaporan dalam  penyelenggaraan  pelayanan  public  dengan  sistem  mengunakan  sistem  online tidak menggunakan sistem manual.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik mengatur  tentang  adanya  pelayanan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  pada peraturan  tentang  peayanan  public  ini  memang  tidak  diatur  Batasan  yang  harus dilaksanakan  dalam  bentuk  pelayanan  publiknya  tetapi  bagaimana  pelayanan  public memeenuhi unsur-unsur dalam pelayanan publik tersebut, seperti bahwa penyelenggaraan  pelayanan  publik  mempunyai  kewajiban  untuk  memenuhi  komponen
standar  pelayanan  minimal  seperti  persyaratan,  dasar  hukum,  sistem,  mekanisme  dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan dan lain-lain.
Kebijakan  dalam  pelayanan  publik  selain  unsur-unsur  yang  ada  pelayanan public  juga  harus  memenuhi  kebijakan  dalam  pelaksanaan  dalam  penghentian  virus corona ini.
Keadaan    penyebaran  Virus  Covid-19  yang  sangat  cepat  ini,  masyarakat  mungkin tidak  dilibatkan  dalam  penyusunan  standar  pelayanan  terkait  pemabatasan  pelayanan publik.  Akan  tetapi  masyarakat  masih  mempunyai  peran  yang  lain  yaitu  sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) bahwa masyarakat adalah sebagai pengawas eksternal.

## 2. METODE PENELITIAN
Penulisan ini dilaksanakan melalui penelitian yuridis normative yaitu dari kajian-kajian peraturan perundang-undangan, berita-berita yang ada tersebar di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dampak dari COvid 19  pembatasan pelayanan publik terhadap  komponen- komponen dalam standar pelayanan
Penyebaran  pada  batuk  juga  bersin  dapat  dinamakan  influenza  yang mempengaruhi  pernapasan  sehubungan  dengan  paru-paru  sebagaimana  virus  dapat dipengaruhi  pernapasan  dalam  covit  19  dapat  mempengaruhi  hubungannya  dengan mulut dan juga bagian mata. 1
Secara umum Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dapat dicegah dengan cara sebagai berikut :
1.  Cuci tangan selama 20 (dua puluh) detik dengan sabun dan air mengalir sesuai dengan standar WHO;
2.  Hindari kerumunan/keramaian;
3.  Jaga posisi jarak dengan orang lain dan gunakan masker. 2
Ada  gejala  terserang  covit  19  dalam  waktu  2  hari  sampai  2  minggu  setelah  penderita terpapar  virus  Corona.  Mempengaruhi  pada  pasien  corona  ada  melemahnya  oksigen  juga  bisa tanpa  ada  gejala  apapun.  Kondisi  ini  disebut happy  hypoxia .  Guna  memastikan  apakah  gejala-
1 Selviana Indra Jaya,  Mengenal  Covid-19, https://vivahealth.co.id/article/detail/13439/mengenal-covid-19 ,  Diakses  pada  Hari Jum’at  tanggal 11 Desember 2020 Pukul 10,12 WIB.
2 Bima  Baskara,  Rangkaian  Peristiwa  Covid-19, https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/ rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/. Diakses pada Hari Jum’at tanggal 11 Desember 2020 Pukul 09.00
gejala  tersbut  merupakan  gejala  dari  virus  Corona,  diperlukan  rapid  test  atau  PCR.  Untuk menemukan tempat rapid test atau PCR bisa menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. 3
Fenomena  covit  19,  mempengaruhi  kinerja  pegawai  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik sehingga  komponen-komponen  dalam  pelaksaan  kebijakan  public  tidak  dapat  maksimal, misalnya  pelaksanaan  kebijakan  public  tidak  selancar  semasa  sebelum  covit,  dikarenakan kebijakan  pegawai  yang  harus  bergantian  untuk  melaksanakan  pekerjaannya  di  kantor  dan komponen pemaksimalan pekerjaan juga dapat mempengaruhi pekerjaan pelayanan public.

## A. kebijakan    Meminimalisir  Dampak  Covid-19  dalam  Penyelenggara  Pelayanan Publik.
Pasal  1  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentan  Pelayanan  Publik,  merupakan proses  dalam  pelayanan  publik  dalam  melaksanakan  kebutuhan  pelayanan  dalam  bentuk  dasar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  25 Tahun  2004 tentang  Pelayanan Publik  bahwa pelayanan bulik adalah semua kegiatan dan pelayanan dilaksanakan  yaitu bentuk pelaksanaan  kegiatan    pelayanan  publik  dalam  pencapaian  kepentingan  masyarakat  sebagai bentuk penerimaan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan kepada warga yang membutuhkan pelayanan dari pemberi  layanan  yang  dalam  hal  ini  adalah  suatu  organisasi  pemerintah  yang  telah  memiliki prosedur  pelayanan  yang  jelas  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  yaitu  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah  memberikan pelayanan public kepada  masyarakat sebagai pemberian produk dalam bentuk pelayanan sebagai  suatu bentuk pekerjaan sebagai  suatu kelompok bidang pemerintahan dengan metode dan prosedur untuk menentukan kepentingan dan kebutuhan administrative bagi masyarakat  dalam  mencegah  terjadinya  kesalahan  administrative  yang  dilakukan  warga masyarakat terhadap  orang  yang  satu  dengan  orang  yang  lain  atau  dari  suatu  Lembaga  dengan
3 Sarah  Oktavian  Alam,  Berbagai  Cara  Penyebaran  Covid -19  Menurut  WHO, https://health.detik.com/berita-detikhelath/d-5122703/ berbagai- cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who-apa-saja, Diakses pada Hari Jum’at tanggal 11 Desember 2020 Pukul 14.12 WIB.
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI ERA PANDEMI COVID – 19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 Sata Hamid
orang yang satu dengan yang lainnya. 4
Tujuan  pelayanan  publik    adalah  mempersiapkan  pelayanan  publik  tersebut  yang  dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan  bagaimana  menyatakan dengan tepat  kepada publik  mengenai pilihannya  dan  cara  mengakses  yang  direncanakan  dan  disediakan  oleh  pemerintah.  Pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut :
1. Hak  dan  kewajiban  bagi  pemberi  maupun  pelayanan  umum  harus  jelas  dan  diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;
2. Pengaturan  setiap    bentuk  pelayanan  umum  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas;
3. Kualitas,  proses  dan  hasil  pelayanan  umum  harus  diupayakan  agar  dapat  memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Apabila  pelayanan  umum  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  terpaksa  harus  mahal, maka  instansi  pemerintah  yang  bersangkutan  berkewajiban  memberi  peluang  kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan. 5
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  publik,  menentukan  adanya kepastian  hukum  dalan  bentuk  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  public  di masyarakat.
sifat  adaptif  maka  asas-asas  ini  dapat  selalu  dijabarkan  lebih  lanjut  di  dalam  penetapan  aturan- aturan teknis, baik  yang  menyangkut sistem, prosedur, standar kualitas, pelayanan keluhan, dan sebagainya dari setiap jenis pelayanan publik. 6
Pegawai dalam berlakunya WFH  dengan penyelenggaraan pelayanan public dalam pelaksanaan pelayanan  publik  menyebabkan  pelayanan  public  dalam  masyarakat,  dengan  demikian pelaksanaan  penyelenggaraan  kebijakan  public  dalam  pelayanan  public  secara  online.  Sistem online yang dilakukan pegawai untuk menyelenggaraan kebijakan publik. Adanya sistem online harus  di  perbaharui  dalam  melaksanakan  penyelenggarakan  pelayanan  pulik  agar  tidak terhambat.
Benefit  dalam  pelaksanaan  Pembatasan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  dalam mendapatkan  pelayanan  publik,  tetapi    masyarakat  tetap  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan
4 Achmad Nurmandi, Muhammad Khizin dan Salahudin, Pelayanan Sektor Publik, Umy Press, Yogyakarta, 2018, Hal. 7.
5 Achmad Nurmandi, Muhammad Khizin dan Salahudin, Hal.11
6 M. Thalhah, Sobirin Malian, Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia , Total Media,  Yogyakarta, 2018, Hal. 113.
pelayanan  publik  yang  baik,  dan  masyarakat  mempunyai  peran  dalam  pengawasan  terhadap pembatasan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, menyatakan  bahwa masyarakat  dapat   disertakan  mulai dari penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi jalannya  pelaksanaan  pelayanan  publik.  Peran  masyarakat  sesuai  undang-undang  adalah  untuk mengawasi  jalannya  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggaran  pelayanan publik. Seperti yang diatur dalam
Upaya  pemerintah  dalam  percepatan  penanganan  Covid-19  yang  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Karantina  kesehatan,  merupakan  langkah  yang baik  dalam  rangka  pencegahan  penularan  penyakit,  tetapi  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  hal tersebut dapat membuat pelaksanaan penyelenggaraan peayanan publik
peran  pengawasan  masyarakat  baik  internal  maupun  eksternal  harus  dibutuhkan    dibutuhkan dalam  sektor  pelayanan  publik,  perlu  adanyaprosedur  pelayanan  yang  arus  diselenggarakan dalam pelaksanaan saat ini sehingga perlu adanya mekanisme pelayanan di masa covid 19.
Kendala  dalam  masa  pembatasan  sosial  karena  setiap  orang  diwajibkan  berada  di rumah  termasuk  penyelenggara  dan  pelaksana  pelayanan  juga  diwajibkan  bekerja  dari  rumah ( Work  From  Home ).  Menghadapi  sistem  bekerja  dari  rumah  seperti  ini,  sangat  diperlukan pengaturan  model/mekanisme  pelayanan,  agar  pelayanan  dapat  tetap  berjalan  dengan  prima. Terutama  bagi  OPD  pemberi  layanan  dasar  dan  belum  mneyusun/memiliki  standar  pelayanan atau sudah memiliki namun belum dipahami oleh petugas pelayanan.

## 4. PENUTUP
Para korban menganggap ataumemberi stigma bahwa pelaku cybercrime adalah penjahat. Modus cybercrime  sangat  beragam  dan  terus  berkembang  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi, tetapi  jika  diperhatikan  lebih  seksama  akan  terlihat  bahwa  banyak  diantara  kegiatan-kegiatan tersebut  memiliki  sifat  yang  sama  dengan  kejahatan-kejahatan  konvensional.  Perbedaan utamanya  adalah  bahwa  cybercrime  melibatkan  komputerdalam  pelaksanaannya.  Kejahatan- kejahatan  yang  berkaitan  dengan  kerahasiaan,  integritas  dan  keberadaan  data  serta  sistem komputer dapat perhatian khusus, sebab kejahatan-kejahatan ini memiliki karakter yang berbeda dari kejahatan-kejahatan konvensional.Sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur
secara  khusus  mengenai  kejahatan  komputer  melalui  media  internet.  Beberapa  peraturan  yang adabaik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap  beberapa  kejahatan,  tetapi  ada  juga  kejahatan  yang  tidak  dapat  diantisipasi  oleh Undang-  Undang  yang  saat  ini  berlaku.Hambatan-hambatan  yang  ditemukan  dalam  upaya melakukan  penyidikan  terhadap  cybercrime  antara  lain  berkaitan  dengan  masalah  perangkat hukum,  kemampuan  penyidik,  alat  bukti,  dan  fasilitas  komputer  yang  belum  memadai.  Upaya- upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  yang  ditemukan  di  dalam  melakukan penyidikan terhadap cybercrime antara lain  berupa penyempurnaan perangkat hukum,  mendidik para  penyidik,  membangun  fasilitas  yang  memadai,  meningkatkan  upaya  penyidikan  dan  kerja sama internasional, serta melakukan upaya penanggulangan pencegahan cybercrime.

## Daftar Pustaka
Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara ( Cyber Crime ), (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005)
Barda Nawawi Arief , Bunga Rampai Kebijakan hukum pidana, (Jakarta: Kencana prenada media grup, 2008),
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni, 2010) Satjipto Raharjo. Masalah Penegakan Hukum .Sinar Baru:1983.
Soerjono  Soetanto. Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .Raja  Grafindo Persada:Jakarta.1983.
Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  “  Tentang  Kepolisian  Republik Indonesia” Lembaran Negara RI, Tahun 2002.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
Tutorial    2  April  2019,  situs internet: https://tutorial.danalestari.com/cybercrime-definisi- karakteristik-jenis-dan-penganggulangannya/, diakses pada tanggal 30 November 2019.
Kompas.com, 26 November 2019 ,situs
internet: https://kompas.id/baca/utama/2019/11/26/sebanyak-85-wna-china-ditangkap- dijakarta-dan-malang/,diakses pada tanggal 30 November 2019
Merdeka.com,25  November  2019  ,situs internet: https://www.merdeka.com/peristiwa/8-rumah- di-malang-digerebek-terkait-kejahatan-cyber-crime-internasional.htm,diakses  pada  tanggal 30 November 2019