## SURVEI ATAS PEMAHAMAN SEKRETARIS DESA TERHADAP GRATIFIKASI

## Septarina Prita Dania Sofianti

## ABSTRACT
Gratuity is vulnerable  from bribery and coercion infiltration. The provision of gratuity  is  constantly  ridden  by  interest  beyond  the  aspect  of  a  personal  emotional connection  and  social  community.  It’s  become  more  complicated  when  gratuity transforms  into  a  pattern  of  power  affairs.  Therefore,  sekretaris  desa’s  and  other village’s  officer  understanding  about  gratuity  is  very  important  in  order  to  prov ide education to the peasant concerned gratuity. To measure their level of understanding, sekretaris  desa  has  been  surveyed  and  analyzed  with  the  quantitative-descriptive methods. The survey shows that the majority of  respondents  do  not understand about gratuity subject.

## Keywords: Gratification, Survey, Understanding

## I. PENDAHULUAN
Gratifikasi  tidak  serta  merta  menjadi  korupsi.  Gratifikasi  rentan  terhadap  celah masuk tindak pidana suap dan pemerasan. Pemberian gratifikasi acap ditunggangi kepentingan di luar aspek hubungan emosional pribadi dan sosial kemasyarakatan. Sekiranya gratifikasi diberikan dalam konteks hubungan sosial maka praktik tersebut bersifat netral. Merupakan masalah ketika gratifikasi menjadi sebuah pola hubungan kekuasaan (KPK, 2015).
Masyarakat desa beberapa masih merupakan masyarakat  yang memegang teguh budaya,  termasuk  pemberian  “upeti”  kepada  perangkat  desa  yang  membantu  urusan baik  keadministrasian  maupun  hal  lainnya  terkait  dengan  wewenang  jabatannya. Budaya    ini    masih melekat lantaran    masyarakat tradisional masih  melestarikan budaya ewuh  pakewuh dan instrumen kelangsungan hubungan  hirarkis antara penguasa penakluk dengan masyarakat yang ditaklukan, sebagai  rasa  atau  wujud pengabdian dan menyerah baik secara material maupun jiwa.
Dengan  demikian,  gratifikasi  pada  pemerintahan  desa  berpotensi  terjadi.  Maka, merupakan tugas perangkat desa untuk mendidik masyarakat desa mengenai persoalan gratifikasi.  Sosialisasi  gratifikasi  perlu  untuk  dilakukan  mengingat  potensi  konflik
kepentingan yang ditimbulkan. Namun, sebelum terjun ke masyarakat untuk sosialisasi gratifikasi,  menjadi  keharusan  bahwa  perangkat  desa  sebagai  penyuluh  memahami dengan baik hal ihwal gratifikasi.
Oleh  karena  i tu,  penelitian  berjudul  “Survei  Atas  Pemahaman  Sekretaris  Desa terhadap  Gratifikasi”  bertujuan  untuk  mengga mbarkan pemahaman sekretaris desa terhadap gratifikasi.

## II. LANDASAN TEORI
2.1 Etika dan Integritas Jajaran Birokrasi
Landasan  utama  untuk  terbentuknya  pemerintahan  yang  akuntabel,  transparan, dan  pelayanan  prima  tersebut  adalah  penguatan  etika  dan  integritas  jajaran  birokrasi. Istilah    etika sebenarnya    berasal    dari    bahasa    Yunani    “ethos”    yang  berarti    adat istiadat/    kebiasaan yang baik. Etika dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia (2008:399) didefinisikan sebagai:
1. Ilmu tentang apa yg baik dan apa yg buruk dan tentang hak serta kewajiban moral;
2. Kumpulan asas atau nilai yg berkenaan dng akhlak;
3. Asas perilaku yg menjadi pedoman
Etika  adalah  pedoman  penting  dalam  birokrasi,  karena  sebagai  alat  untuk mengupayakan agar proses dalam organisasi berjalan dengan baik dan dapat memuaskan banyak pihak. Pertimbangannya antara lain bahwa:
1. Masalah yang ada dalam birokrasi semakin lama semakin kompleks sehingga  interaksi  antar  individu  atau  tim  dapat  mengalami  konflik karena beberapa sebab terkait dengan budaya, nilai individu, atau nilai yang dibangun dalam tim/organisasi;
2. Keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi.
Birokrasi perlu melakukan penyesuaian yang menuntut discretionary power (kekuatan pertimbangan/ kebijaksanaan) yang besar, sehingga etika organisasi  dapat dijadikan salah satu dasar dalam mengambil kebijakan tertentu (Wiranta, 2015).
Mengutip   dari bahan   presentasi Sekretaris Inspektorat   Provinsi Sulawesi Selatan,  DR.  Syafruddin  Kitta,  ST,.M.Si  pada  saat  Pelatihan  Integritas  menyampaikan
bahwa  Integritas  adalah  konsistensi  dan  keteguhan  yang  tak  tergoyahkan  dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan  sebagai kejujuran  dan  kebenaran  dari  tindakan  seseorang.  Integritas  dalam birokrasi bermakna bahwa perilaku birokrasi   mempengaruhi   bukan   hanya   dirinya; tetapi      masyarakat      banyak.  Bekerja  untuk  negara-berarti  bekerja  juga  untuk  rakyat. Maka  aparatur  birokrasi  yang    memiliki    integritas, seharusnya selalu menjunjung nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menjalankan perannya sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara (Ramlan, 2016).

## 2.2 Regulasi Gratifikasi
Sebelum diberlakukannya Undang-undang No 39 Tahun 1999 jo Undang-undang No  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Istilah  gratifikasi kurang populer di masyarakat. Yang umum adalah istilah “memberi hadiah/parsel” oleh seseorang  kepada  pejabat/pegawai  negeri  sehubungan  dengan  kewenangan  yang dimiliknya.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  secara  implisit  tegas melarang pegawai negeri/ penyelenggara negara menerima   hadiah   dengan   kondisi sehubungan   dengan   kewenangan   yang dimiliki. Tepatnya pada pasal 418 disebutkan bahwa  “seorang  pejabat  yang  menerima  hadiah  atau  janji  padahal  diketahui  atau sepatutnya  harus  diduganya,  bahwa  hadiah  atau  janji  itu  diberikan  karena  kekuasaan atau  kewenangan  yang  berhubungan      dengan      jabatannya,      atau      yang      menurut pikiran      orang      yang  memberi  hadiah  atau  janji  itu,  ada  hubungannya  dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
PermenPAN-RB  No.  4/2015  menyatakan  bahwa  Gratifikasi  adalah  pemberian uang/barang/fasilitas  lainnya  berapapun  nilainya  yang  diberikan oleh dalam rangka mempengaruhi  kebijakan/keputusan/  perlakuan  pemangku  kewenangan dalam  setiap pelayanan  terkait  dengan  tugas,  wewenang,  atau  tanggung  jawabnya. Selanjutnya, Undang undang No. 20 Tahun 2001, tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi pasal  12  B  mendefinisikan  gratifikasi  sebagai    pemberian    dalam    anti    luas,    yakni meliputi    pemberian    uang,    barang,  rabat  atau  diskon,  komisi,  pinjaman  tanpa  bunga, tiket  perjalanan,  fasilitas  penginapan,  perjalanan  wisata,  pengobatan  cuma-cuma,  dan fasilitas lainnya. Bentuk pelarangan terhadap pemberian hadiah kepada seseorang, yang
berasosiasi dengan kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara Negara, bukan isu yang baru. Gratifikasi, bagaimanapun telah menjadi perhatian, karena merupakan salah satu ketentuan yang relatif baru dalam perundang-undangan,  dan dalam manifestasinya dipandang perlu sosialisasi yang lebih optimal (KPK, 2010, dan Asrul, 2014).
Pemikiran   untuk   menjaga   kredibilitas   penyelenggara   negara   inilah,   salah satunya  yang  menjadi  landasan  bagi  gratifikasi  diklasifikasikan  pada  delik  suap  dan diancam dengan sanksi pidana di dalam ketentuan pasal 12B Undang- undang No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:
1. Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  Negara  dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan  yang  berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:
a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap  dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2. Yang  nilainya  kurang  dan  Rp  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah),  pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.   Pidana bagi  pegawai  negeri atau  penyelenggara  Negara  sebagaimana  dimaksud    dalam ayat    (1)    adalah    pidana    penjara    seumur    hidup    atau  pidana  penjara  paling singkat 4 (empat) tahun  dan paling lama 20  (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 12C ayat (1) Undang-undang No.31/1999 jo Undang-undang No. 20/2001, berbunyi:
a. Ketentuan   sebagaimana   dimaksud   dalam    Pasal   128   Ayat    (1)    tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
b. Penyampaian  laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  wajib  dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari  kerja  terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
c. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib
menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
d. Ketentuan mengenai tata caca penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang- Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2.3 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah  memiliki  pola  prilaku  yang  wajib  dijadikan  sebagai  pedoman  atau kode  etik  berlaku  bagi  setiap  aparaturnya.  Etika  dalam  birokrasi  harus ditimbulkan dengan    berlandaskan    pada    paham    dasar    yang    mencerminkan  sistem  yang  hidup dalam  masyarakat,  yang  harus  menjadi  pedoman  serta  diwujudkan  oleh  setiap  aparat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum nilai-nilai suatu etika yang perlu dijadikan pedoman dan perlu dipraktekkan secara operasional antara lain  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2004  tentang  Pembinaan  Jiwa  Korps  dan Kode  Etik  Pegawai  Negeri  Sipil.  Kode  Etik  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  pedoman sikap,  tingkah laku,  dan  perbuatan  Pegawai  Negeri  Sipil  di  dalam  melaksanakan tugasnya  dan  pergaulan  hidup  sehari-hari  (Wiranta,  2015).  Kode  etik  bagi  Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, meliputi:
1. Etika dalam bernegara;
2. Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Etika dalam berorganisasi;
4. Etika dalam bermasyarakat;
5. Etika terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.
Gratifikasi secara implisit disebutkan dalam etika bermasyarakat dan etika terhadap diri sendiri. Pada etika dalam bermasyarakat disebutkan pada butir  kedua  dan  ketiga, yaitu:
1. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih    dan tanpa unsur pemaksaan
Bermakna bahwa tugas pokok aparat negara adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat  dengan  jujur,  adil  dan  simpatik  tanpa  pamrih. Nilai etika seharusnya dikedepankan karena sebagai bagian dari  pekerjaan, dan dalam memberikan pelayanan harus tanpa pamrih, bukan pekerjaan  yang dikerjakan ketika dijanjikan
akan diberikan imbalan atau hadiah,   alih-alih   pemberian pelayanan itu benar- benar karena rasa tanggung jawab.
2. Memberikan      pelayanan      secara      cepat,      tepat,      terbuka,      adil      serta tidak diskriminatif
Bermakna bahwa  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  tidak  saja  dilakukan secara sopan, santun dan tanpa pamrih tetapi pelayanan itu  juga  harus  cepat, tepat, terbuka serta tidak diskriminatif. Pelayanan tidak tepat waktu akan berakibat pada lambatnya pelayanan yang memiliki implikasi akan merugikan masyarakat.
Selanjutnya, pada etika terhadap diri sendiri disebutkan  pada butir ke-3, yaitu menghindari  konflik  kepentingan  pribadi,  kelompok  maupun  golongan.  Yang bermakna      bahwa      dalam      bekerja      maupun      berinteraksi      dengan      orang      di lingkungan  kerja,  konflik  kepentingan  selalu  saja  muncul  sebagai  bagian  dari  kerja, namun dengan berdasar pada etika seharusnya aparat birokrat mampu menghindari hal tersebut misalnya dengan cara menolak pemberian (gratifikasi)  yang  cenderung menimbulkan potensi konflik kepentingan.
Surat Edaran KPK B-143 Tahun 2013 menyebutkan setidaknya ada 12 jenis penerimaan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan, antara lain:
1. Karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
2. Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak Rp1.000.000,00.
3. Terkait Musibah atau Bencana paling banyak Rp1.000.000,00.
4. Sesama Pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun  (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000,00 dengan total  pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama.
5. Sesama  rekan  kerja  paling  banyak  (tidak  dalam  bentuk  uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu)  tahun  dari  pemberi yang sama.
6. Hidangan atau sajian yang Berlaku Umum.
7. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan  biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan.
8. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau
kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum.
9. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum.
10. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang Berlaku Umum.
11. Penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan  prestasi kerja yang  diberikan oleh
Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
12. Penerimaan yang diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan atau kode etik internal instansi.

## 2.4 Dilema dan Edukasi Gratifikasi
Lebih dari 30 persen masyarakat belum paham jika gratifikasi merupakan tindak pidana      korupsi.      Angka      itu      diperoleh      KPK      berdasarkan      survei      tahunan (Khotimah,  2014).  Sehingga  merupakan  hal  yang  patut  apabila  sosialisasi  mengenai gratifikasi  dilaksanakan  berangkat  dari  masyarakat  daerah/pinggiran  mulai dari penyelenggara pemerintahan desa. Desa merupakan start  point yang  bagus  untuk sosialisasi  gratifikasi  karena pertimbangan  bahwa  budaya  memberi  oleh  masyarakat adalah  bagian  kearifan  lokal  yang  masih  berlangsung  hingga  sekarang (Radar Jogja, 2015). Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan  uang.  Hal  ini  dapat  menjadi  suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan UU. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima penyelenggara pemerintah desa, bila pemberian itu patut diduga  berkaitan  dengan  jabatan/kewenangan  yang  dimiliki,  maka  sebaiknya penyelenggara pemerintah desa tersebut menolak atau segera melapor ke KPK untuk dianalisa lebih lanjut (Republik News, 2016).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Sekretaris  Desa  (sekdes)  se-Jawa  Timur yang mengikuti Diklat Pengembangan Manajemen Keuangan Desa di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kota Malang pada tanggal 20-21 September 2016. Dari  62 kuesioner yang di sebar, 52 diantaranya bisa dilanjutkan untuk tahap analisa, sedangkan 13 lainnya tidak lengkap sehingga tidak bisa dianalisa.
Analisa data menggunakan deskriptif kuantitatif. Item kuesioner terdiri dari 3 indikator dengan 14 item pertanyaan. Indicator pertama menanyakan apakah para
sekdes tersebut pernah menerima pemberian/hadiah berupa  barang/uang sehubungan dengan pekerjaannya dalam melayani masyarakat (gratifikasi). Dari 52 responden yang dianalisa, 35 responden diantaranya (67%)  menjawab pernah menerima pemberian dari masyarakat terkait dengan pekerjaannya. Sedangkan sisanya sebesar 17 orang (33%) menjawab tidak pernah menerima. Hal tersebut bisa dilihat dalam tabel dan diagram berikut:
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Indikator 1 (Pernah tidaknya menerima gratifikasi) Kategori Frekuensi % Ya (pernah) 35 67% Tidak 17 33% Total 52 100%
Sumber: Data olahan 2016
Dari Tabel 1 dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Distribusi Indikator 1 Indikator  kedua  yaitu  tingkat  pemahaman  responden  terhadap  gratifikasi  yang diukur  dengan  menanyakan  apakah  tradisi  pemberian/gratifikasi  terhadap  perangkat desa dapat dibenarkan. Untuk indikator ini sebanyak 31 responden (59%) menyatakan “Ya (setuju)” dan sisanya 21 responden (41%) menyatakan “tidak”. Hal tersebut bisa dilihat dalam tabel dan diagram berikut:
Tabel 2. Distribusi Indikator 2 (Pemahaman/Sikap terhadap Gratifikasi)
Kategori Frekuensi % Ya (setuju) 31 59% Tidak 21 41% Total 52 100%
Sumber: data olahan 2016
Dari Tabel 2 dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2 Distribusi Frekuensi Indikator 2
Indikator  ketiga  yaitu  peran  instansi  dalam  menumbuhkan  pemahaman  akan gratifikasi yang di ukur dengan menanyakan apakah ada aturan internal,  sosialisasi dan fasilitas pelaporan untuk gratifikasi. Hasilnya menunjukan hanya  8 responden (16%) yang menjawab “Ya (ada)” dan sisanya 44 responden (84%)  menjawab  “tidak ada”. Hal tersebut terlihat dalam tabel dan diagram berikut:
Tabel 3. Disitribusi Frekuensi Indikator 3 (peran instansi dalam menumbuhkan pemahaman akan gratifikasi) Kategori Frekuensi % Ya (ada) 8 16% Tidak ada 44 84% Total 52 100%
Sumber: data olahan 2016
Dari Tabel 3 dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 3 Distribusi Frekuensi Indikator 3

## 3.2 Pembahasan
Hasil analisa deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar Sekretaris Desa yang menjadi responden dalam penelitian ini pernah menerima pemberian/hadiah yang berupa uang/barang terkait dengan pekerjaannya yaitu sebesar 67%, sedangkan sisanya sebesar 33%  tidak  pernah  menerima.  Hal  ini  menunjukkan bahwa masih banyak terjadi praktik gratifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa.
Lebih lanjut, indikator berikutnya berusaha mengungkap bagaimana pemahaman/sikap para sekretaris desa terhadap tradisi pemberian tersebut. Hasilnya menunjukkan konsistensi dengan hasil yang ditunjukkan dalam indikator sebelumnya.  59%  sekdes  menyetujui  praktik  pemberian/hadiah  yang  dilakukan masyarakat kepada perangkat desa. Sedangkan sisanya yang menolak tradisi  ini  sebesar 41%.    Dari    alasan-alasan    yang    dikemukakan    oleh    sekdes  terkait  sikap  mereka, banyak  yang  mengatakan  bahwa  tindakan  menerima  pemberian  tersebut  dengan  alasan “besarannya  tidak  memaksa/seikhlasnya”,  “merasa    tidak    enak    untuk menolak”, “sebagai imbalan karena telah melayani dengan baik”,   “sudah   tradisi   atau   sudah budaya”,      “bentuk      pendekatan  masyarakat  dengan  perangkat  desa”,  “karena kepedulian”,  “untuk  meningkatkan  kedinasan”, “sebagai kenang- kenangan”, “sebagai balas budi”, “kebiasaan orang  jawa  sudah  menjadi  adat  de sa”,  dan  “mereka  (aparat desa) juga butuh bensin”.
Alasan-alasan  yang  dikemukakan  oleh  sekdes  tersebut  konsisten  dengan  temuan bahwa  sebagian  besar  sekdes  (67%)  pernah  menerima  gratifikasi.  Hal  tersebut    juga menunjukkan  bahwa  tingkat  pemahaman  para sekretaris  desa akan  batasan-batasan pemberian yang tergolong dalam kategori gratifikasi sangat rendah. Karena tingkat pemahaman  yang  rendah  akan  gratifikasi,  hal  itu  yang menyebabkan sebagian besar sekretaris desa masih menerima pemberian  yang  tergolong  dalam  gratifikasi  dari masyarakat.
Indikator terakhir yang berisi bagaimana peran  instansi dalam  menumbuhkan pemahaman terhadap praktik gratifikasi menunjukkan bahwa mayoritas  responden  84% mengatakan    bahwa    di    instansi    mereka    tidak    ada  aturan  internal  yang  mengatur mengenai  gratifikasi,  tidak  ada  sosialisasi  tentang  gratifikasi dan tidak  ada fasilitas pelaporan gratifikasi. Hal ini yang diduga kuat sebagai penyebab rendahnya pemahaman para  sekretaris  desa  terhadap  praktik- praktik  gratifikasi.  Akibatnya  banyak  dari sekretaris desa  yang pernah dan masih menerima pemberian-pemberian yang tergolong dalam gratifikasi.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Mayoritas Sekretaris Desa belum memahami secara komprehensif  hal ihwal gratifikasi. Ditunjukkan  dengan sikap dan perilaku bahwa sekretaris desa pernah menerima gratifikasi dan menyetujui  tindakan gratifikasi dengan  rasionalisasi bahwa dengan menerima gratifikasi tersebut sebagai bentuk  tradisi, nilai sosial, bentuk terima kasih karena dibantu kepentingannya, dan diterima karena bisa mencukupi kebutuhan lain aparat desa (misalnya bensin).  Peran instansi sendiri masih kurang mendukung untuk membantu pemahaman sekretaris desa terhadap hal ihwal gratifikasi.

## Saran
Perangkat desa yang bersentuhan  langsung dengan  pelayanan  terhadap publik harus memahami dengan baik hal ihwal gratifikasi. Bisa dilakukan dengan memahami regulasi  terkait  gratifikasi  atau  mengikuti  pendidikan/pelatihan  tentang  gratifikasi  oleh KPK  atau  lembaga  Negara  lainnya.  Perangkat  desa  dan  dibantu    oleh    relawan    desa (jika    ada)    melakukan    pendidikan    keluarga    anti  korupsi dengan cara door  to  door approach. Membentuk Unit Pengendalian  Gratifikasi di tingkat desa, dalam
rangka mendidik dan tempat untuk melaporkan tindakan gratifikasi di desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Asrul.  2014. Standarisasi  Nilai  Gratifikasi  Demi  Profesionalisme  Birokrasi  Dalam Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

## Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. Lima perspektif antikorupsi  kpk bagi  kepala daerah. Cetakan 1: Jakarta.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  2010. Buku  Saku:  Memahami  Gratifikasi. Cetakan Pertama. KPK Republik Indonesia: Jakarta.
Ramlan, Rahman. 2016. Pelatihan    Pengelolaan    Integritas. Pemprov Sulawesi Selatan  bekerjasama  dengan  Program  Transformasi  GIZ  dan  BaKTI.  Hotel  Best Western, Makassar: 0-11 Februari.
Wiranta, Dayat NS. 2015. Transformasi Birokrasi: Cara untuk penguatan etika  dan integritas dalam pencegahan korupsi. Jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi 2 Nomor 4, hal: 44-71.
Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia  Nomor  4  tahun 2015  tentang  Pengendalian  Gratifikasi  Di  Lingkungan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Undang undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
Surat Edaran KPK B-143 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
Khotimah,  Khusnul.  2014. KPK:  30  Persen  Masyarakat  Tidak  Tahu  Gratifikasi  Bisa Dipidana. http://kbr.id/042014/kpk _ 30_persen_masyarakat_tak_tahu_gratifikasi_b isa_dipidana/26825.html . Akses terakhir tanggal 30 September 2016.
Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana. http://wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/ 10554.pdf . Akses terakhir tanggal 30 September 2016.
http://www.radarjogja.co.id/batas-gratifikasi-pejabat-rp-1-juta/ . Akses terakhir 30 September 2016.
http://republiknews.id/2016/08/08/gratifikasi-merupakan-embrio-segala- bentuk-
tindak-pidana-korupsi/ . Akses terakhir 30 September 2016.