Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PEMENUHAN HAK PADA KEGIATAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU

## Rizki Ramad Saputra, Umar Anwar
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail : rizkiramad34@gmail.com umar.harun12@gmail.com

## ABSTRAK
Anak merupakan penerus bangsa, yang nantinya akan melanjutkan dan meneruskan kemajuan bangsa. Sehingga anak didik harus menjalani pembinaan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus memberikan pelayanan dalam bentuk hak dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak didik agar yang diberikan bisa diterima secara maksimal dan juga bermanfaat bagi anak didik.  Pemenuhan  hak  dan  pembinaan  bagi  anak  didik  pelecehan  seksual  tidak  maksimal diberikan di lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA kelas II bengkulu. Dengan adanya hal  tersebut,  maka  diperlukan  perlakuan  khusus  bagi  anak  didik  pelaku  pelecehan  seksual dalam meningkatkan pembinaannya. Rumusan masalahnya bagaimana penerapan pembagian Hak bagi anak didik di Lembaga Pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu dan apakah pola pembinaan  yang  dilaksanakan  telah  memenuhi  kebutuhan  anak  didik  pelaku  pelecehan seksual.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  pemenuhan  hak  pada  kegiatan  pembinaan  yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu kepada anak didik pelaku pelecehan  seksual sudah  berjalan  dengan  cukup  baik.  Pemberian hak  yang  diberikan  sudah semaksimal  mungkin  dan  kegiatan  pembinaan  yang  diberikan  bagi  anak  didik  pelaku pelecehan  seksual  juga  telah  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka  pada  tahap  tertentu. Kesimpulannya adalah pemenuhan hak pada kegiatan pembinaan terhadap anak didik pelaku pelecehan seksual telah sesuai dengan kebutuhan dan sudah terpenuhi.
Kata Kunci : Hak, Pembinaan, Anak Didik, Pelaku Pelecehan sesksual

## ABSTRACT
Children are the successors of the nation, who will continue and continue the progress of the nation.  So  students  must  undergo  training.  Children's  Special  Guidance  Institutions  must provide services in the form of rights and guidance that are in accordance with the needs of students so that what is given can be received optimally and is also beneficial for students. Fulfillment of rights and guidance for sexual abuse students is not maximally given at a special child development institution or LPKA class II Bengkulu. With this in mind, special treatment is  needed  for  students  who  are  perpetrators  of  sexual  harassment  in  improving  their development.  The  formulation  of  the  problem  is  how  to  apply  the  distribution  of  rights  for students  at  the  Bengkulu  Special  Guidance  Institute  for  Class  II  children  and  whether  the coaching pattern implemented has met the needs of students who are perpetrators of sexual harassment. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The results of the analysis show that the fulfillment of rights in the coaching activities provided by the Bengkulu Class II Special Child Development Institute to students who are perpetrators of sexual  harassment  has  gone  quite  well.  The  granting  of  rights  granted  has  been  to  the maximum  extent  possible  and  the  coaching  activities  provided  for  students  who  are perpetrators of sexual harassment have also been in accordance with their needs at a certain stage. The conclusion is that the fulfillment of rights in coaching activities for students who are perpetrators of sexual harassment has been in accordance with the needs and has been fulfilled.
Keywords : Rights, Guidance, protege, Perpetrators of Sexual Harassment

## PENDAHULUAN
Anak merupakan suatu anugerah yang tuhan berikan kepada orang tua untuk dijaga dan dididik. Anak juga merupakan generasi penerus cita-cita keluarga serta negara dan anak juga dianggap sebagai masa depan bagi kemajuan suatu negara. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
Anak yang berada didalam lingkungan keluarga dan masyarakat harus dididik supaya memiliki kepribadian yang baik dalam berinteraksi dan bergaul di lingkungan masyarakat. Anak juga harus tetap diawasi  agar tidak  masuk  kedalam  pergaulan  bebas dan  kenakalan.  Penyebab  anak  dapat  melakukan kenakalan dikarena kan pengaruh latar belakang kehidupannya. Kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak bukan hanya mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, tetapi juga dapat mengancam masa depan bangsa. Anak juga seringkali melakukan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi bukan berarti sanksi yang diberikan kepada anak juga sama dengan sanksi yang diberikan kepada orang dewasa. Anak ialah mereka yang masih mengalami proses perkembangan fisik, mental dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap  anak  tidak  sama  dengan  reaksi  yang  diberikan  orang  dewasa,  yang  lebih  mengarah  kepada punitive  (nashriana,  2012).  Menurut  data  dari  Komisi  Nasional  (Komnas)  Perempuan  dalam (Kompas.com) melalui catatan Tahunan menemukan angka pelaku kekerasan seksual seksual pada anak sebanyak 1.138 orang anak dibawah umur 18 tahun yang menjadi pelaku kekerasan seksual dalam ranah personal dan komunitas.
Persoalan  kejahatan  bukanlah  persoalan  sederhana  terutama  dalam  masyarakat  yang  sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia (Kusumah, 2012), apalagi kejahatan yang dilakukan oleh seorang  anak.  Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  sangat  beragam  dan  yang  paling  sering  terjadi dilakukan oleh anak yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan salah satu kekerasan fisik yang  termasuk  dalam  tindak  kriminal.  Yang  mana  pelaku  pelecehan  seksual  melakukan  tindakan tersebut  hanya  untuk  memuaskan  nafsunya  secara  paksa.  Tindakan  pelecehan  seksual  bukan  hanya berupa  hubungan  seksual  dengan  cara  paksa,  tetapi  juga  sama  halnya  dengan  meraba,  bahkan memandangi juga termasuk kedalam pelecehan. Hal ini telah dijelaskan bahwa kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan, ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual (pramnastri, 2010).  Dari  banyaknya  kasus  yang  terjadi  dilapangan,  pelecehan  seksual  terjadi  Ketika  pelaku mempuyai kekuasaan (dapat berupa kekuasaan jenis kelamin dan jumlah personel) yang lebih daripada korban.  Hampir  setiap  hari  kasus  pelecehan  seksual  terjadi,  survey  yang  dilakukan  oleh  Alfred  dan Marks    menunjukan  bahwa  62%  pelaku  pelecehan  seksual  adalah  laki-laki  (collier,  1992).  Tindakan pelecehan seksual tersebut diantara lain seperti melihat, meraba dan pemerkosaan. Salah satunya kasus pelecehan seksual yang pernah terjadi tahun 2016 di Rejang Lebong, yang mengakibatkan seorang anak meninggal  dunia  dan  para  pelaku  sebanyak  7  orang  anak  dibawah  umur  divonis  10  tahun  penjara. Dampak dari pelecehan seksual saat ini sudah sangat meresahkan dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya yaitu mengakibatkan trauma bagi korban pelecehan seksual. Perbuatan Pelecehan seksual ini merupakan suatu bentuk dari perbuatan pidana. Yang mana perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut  (moeljatno, 2002).
Menjalankan  hukuman  akibat  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  tentunya  sangat berbeda  dengan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  orang  dewasa.  Anak  yang  telah  melakukan perbuatan  tindak  pidana  Pelecehan  seksual  akan  di  adili  melalui  peradilan  khusus  anak  yang  berada didalam lingkungan peradilan umum. Anak yang telah dijatuhkan pidana  penjara berdasarkan putusan pengadilan  akan  ditempatkan  di Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA).
Lembaga    Pembinaan    Khusus    Anak    ialah    salah    satu  lembaga  guna  untuk  mendidik  dan membina anak didik yang sedang menjalani masa pidananya. Anak yang sedang menjalani hukumannya di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  akan  tetap  mendapatkan  haknya  seperti  anak  pada  umumnya. Diantaranya  hak  yang  di  dapatkan  oleh  anak  didik  ialah  mereka  berhak  melaksanakan  ibadah  sesuai
kepercayaan masing-masing, berhak mendapatkan perawatan jasmani atau rohani, berhak mendapatkan pendidikan,  berhak  mendapatkan  pelayanan    kesehatan    serta    makanan    yang    layak,    berhak menyampaikan  keluhan,  berhak  mendapatkan  kunjungan,  berhak  mendapatkan  pengurangan  masa pidana, pembebasan bersyarat dan juga berhak mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang  bebas).  Anak  yang  sedang  menjalani  masa  pidana  tidak  hanya  mendapatkan  haknya  saja, akan  tetapi  juga  akan  diberikan  pembinaan  yang  disusun  berdasarkan  prinsip-prinsip  dasar pemasyarakatan agar  pembinaan  yang dilakukan berjalan dengan efektif dan juga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam membina anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penerapan pemberian Hak bagi anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dan 2) Apakah pola pembinaan yang  dilaksanakan  telah  memenuhi  kebutuhan  anak  didik  pelaku  pelecehan  seksual.  Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

## PEMBAHASAN Pelecehan seksual
Pelecehan  seksual  merupakan  salah  satu  kekerasan  fisik  dan  merupakan  suatu  tindakan kriminal.  Pelaku  pelecehan  seksual  biasanya  melakukan  tindakan  tersebut  guna  untuk  memuaskan hasratnya secara paksa. Dampak dari pelecehan seksual yang dilakukan dapat berupa fisik, mental dan sosial. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan (Irfan, 2011). Hal ini merupakan  dampak  yang  diberikan  dari  tindak  pelecehan  seksual  selain  fisik  dan  mental.  Selain  itu, tindak  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  anak  merupakan  suatu  masalah  besar  yang  sangat memerlukan perhatian khusus. Karena, hal ini sangat berkaitan dengan moralitas pelaku untuk menjadi generasi penerus bangsa. Dalam hal ini, Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang merupakan sebagai instansi yang membina pelaku tindak pidana khusus anak perlu memberikan perhatian dan pembinaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum terutama kepada anak pelaku pelecehan seksual.

## Pemberian Hak-hak Bagi Anak didik pelecehan seksual
Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain)  (wadong, 2000). Hak anak merupakan salah satu hal yang terpenting  dan tidak boleh dilupakan, karena inilah merupakan bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.
Hak anak yang berhadapan dengan hukum itu sama dengan hak anak pada umumnya. Yang mana telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang  No  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  mendefinisikan  perlindungan  anak sebagai  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskrimnasi.  Meskipun seorang  anak  melakukan kenakalan  atau  melakukan  suatu  tindak  pidana,  mereka  akan  tetap  meperoleh  hak  dan  perlindungan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemenuhan hak anak yang melakukan tindak pidana telah dilindungi  oleh  berbagai  peraturan  hukum,  baik  tingkat  nasional  maupun  internasional.  Indonesia sebagai  negara  yang  ikut  meratidikasi  konvensi  hak  anak,  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan, menyediakan dan memfasilitasi pemenuhan hak anak, termasuk di dalamnya pemenuhan hak bagi anak didik pemasyarakatan (Supeno, 2010).
Hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak yang berhadapan dengan hukum itu sudah di atur dalam dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut : a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
b. Dipisahkan dari orang dewasa
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
d. Melakukan kegiatan rekreasional
e. Bebas dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang kejam,  tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
g. Tidak ditangkap,  ditahan,  atau  dipenjara,  kecuali  sebagai  upaya  terakhir  dan dalam waktu yang paling singkat
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
i. Tidak dipublikasikan identitasnya
j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
k. Memperoleh advokasi sosial
l. Memperoleh kehidupan pribadi
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
n. Memperoleh pendidikan
o. Memperoleh pelayananan kesehatan
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain hak-hak yang ada diatas, seorang anak juga memiliki Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia merupakan hak yang telah melekat pada manusia sejak masih berada didalam kandungan. Anak juga memiliki hak yang diatur  dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai berikut :
1. Hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya
2. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan
3. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
4. Hak untuk menyatakan pendapat
5. Hak untuk mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan
6. Hak  untuk  rehabilitasi  dan  menerima  bantuan  sosial  bagi  anak  penyandang disabilitas
7. Hak untuk diasuh oleh Orang Tua
8. Hak untuk memperoleh perlindungan.
Dari ketentuan yang ada diatas seorang anak yang telah melakukan tindak pidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak tetap memiliki hak-hak yang telah dijamin oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana tersebut. Sehingga, pihak lpka bengkulu harus memberikan dan memenuhi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana terutama pelaku pelecehan seksual. Dan hal tersebut diperlukannya kerja sama dari berbagai pihak, dalam upaya memaksimalkan pemenuhan hak seorang  anak  didik  pemasyarakatan.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  salah  satu  anak  didik  pelaku pelecehan seksual berinisial A sebagai berikut :
“kami sudah mendapatkan hak-hak kami, seperti contoh kami masih menjalankan sekolah bagi yang masih melanjutkan sekolahnya tetapi itu hanya beberapa. Dan ada juga yang mengikuti paket a, b dan c bagi yang sudah putus sekolah sebelum masuk kedalam lpka. Selain itu pemenuhan hak lainnya sudah  kami  dapatkan,  hanya  saja  kami  belum  bisa  menyatakan  pendapat,  dikarenakan  kami  tidak berani untuk menyampaikan secara langsung, sedangkan untuk secara tulisan, disini masih belum ada kotak untuk menampung tulisan-tulisan dari pendapat kami.”
Dari  keterangan  yang  telah  diberikan  oleh  anak  didik  yang  berinisial  A,  hal  ini  menyatakan bahwasannya  mereka  sudah  mendapatkan  hak-hak  mereka.  Hanya  saja  mereka  masih  belum  bisa menyatakan pendapat mereka, karena hal tersebut disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Kepala subseksi Pendidikan dan Bimbkemas LPKA bengkulu sudah berusaha melaksanakan kegiatan  pemberian  Hak-hak  anak  didik  dengan  semaksimal  mungkin.  Kasubsi  pendidikan  dan bimkemas  mengatakan  bahwa  perlindungan  terhadap  Hak-hak  anak  pidana  yang  diberikan  di  lpka bengkulu sudah berjalan dengan baik, penjelasan narasumber dapat dilihat berikut ini :
“alhamdulillah  kalo  di  lpka  dalam  beberapa  tahun  ini  sudah  tidak  terdengar  lagi mengenai  petugas  yang  melanggar  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  anak  didik  terutama  pada  pelaku pelecehan seksual. Malahan kita sudah berkomitmen bahwa petugas harus senantiasa melindungi anak didik lpka bengkulu ”
Berdasarkan keterangan diatas, penulis menarik kesimpulan yaitu bahwa perlindungan terhadap Hak-hak  anak  didik  di  LPKA  kelas  II  bengkulu  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  meskipun  begitu, keterangan narasumber berikutnya dia menyatakan bahwa :

## “ untuk sosialisasi dari pihak petugas biasanya tidak ada”
Dari  pihak  petugas  LPKA  kelas  II  Bengkulu  belum  pernah  melakukan  sosialisasi  secara langsung  kepada  anak  didik  mengenai  apa  saja  hak-hak  yang  mereka  miliki.  Namun,  berdasarkan observasi  yang  penulis  lakukan,  penjelasan  secara  singkat  mengenai  Hak-hak  yang  mereka  miliki biasanya dilaksanakan pada saat narapidana menjalani masa pengenalan lingkungan. Jadi, bisa di ambil kesimpulan bahwa petugas di LPKA kelas II Bengkulu sudah melakukan perlindungan terhadap Hak- hak yang dimiliki oleh anak didik terutama anak didik pelaku pelecehan seksual. Tetapi, belum adanya tempat atau kotak saran guna untuk penyampaian pendapat anak didik dikarenakan mereka tidak berani berpendapat secara langsung.

## Program Pembinaan bagi anak didik pelaku pelecehan seksual
Pembinaan merupakan suatu tindakan dan proses perubahan untuk menjadi lebih baik. Perubahan itu  terlihat  dari  adanya  peningkatan  atas  sesuatu.  Pembinaan  adalah  kegiatan  untuk  meningkatkan kualitas,  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  intelektual,  sikap,  dan  perilaku,  pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana . Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan merupakan suatu proses seorang individu menuju perubahan yang lebih baik, secara jasmani maupun rohani. Agar nantinya anak didik pemasyarakatan terutama pelaku pelecehan seksual dapat menyadari kesalahan serta memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang telah dia lakukan sebelumnya, sehingga nantinya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik serta bertanggung jawab.
Untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua yaitu apakah pembinaan dan pemberian hak yang diberikan telah memenuhi kebutuhan anak didik pelaku pelecehan seksual di LPKA kelas II Bengkulu. Dalam hal ini, peneliti akan mencoba mengaitkan hasil penelitian yang didapatkan dengan teori hierarki kebutuhan  maslow.  Menurut  teori  kebutuhan  (maslow,  1943)  ada  beberapa  kebutuhan  yang  dimiliki oleh manusia yang lebih diutamakan daripada kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, maslow membagi kebutuhan  manusia  yang  lebih  diutamakan  menjadi  5  tingkatan  yang  disebut  hierarki  kebutuhan. Kebutuhan tersebuta diantaranya adalah Kebutuhan Fisiologis, Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan, Kebutuhan  Sosial, Kebutuhan  Penghargaan,  Kebutuhan  aktulaisasi  diri.  Tingakatan  kebutuhan  inilah yang  menjadi  dimensi  dari  kebutuhan  menurut  maslow  yang  mana  ini  akan  dianalisa  oleh  penulis menggunakan data hasil penelitian.

## A. Kebutuhan fisiologis
Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar dari kehidupan manusia. Kebutuhan  fisiologis  ini  termasuk  seperti  makanan,  air,  oksigen,  dan  suhu  tubuh    yang  normal. kebutuhan ini menjadi prioritas yang paling utama bagi setiap orang. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak didik pelaku pelecehan seksual dalam memenuhi kebutuhan yang paling mendasar ini harus  didahulukan  dan  terpenuhi.  Di  LPKA  kelas  II  Bengkulu,  pemenuhan  kebutuhan  ini  telah dilakukan semaksimal mungkin, dengan pemberian makan tiga kali dalam satu hari, ventilasi kamar yang lumayan lancar dan kondisi kamar layak untuk ditempatkan. Hasil pengamatan ini dibenarakan oleh anak didik pelaku pelecehan seksual yang berinisial A, dia menyatakan bahwa :
“pemenuhan kebutuhan yang bapak sebutin tadi seperti makan, terus kondisi kamar yang baik, itu semua berjalan dengan baik pak, kemudian untuk suhu tubuh itu dilakukan pengecekkan setiap paginya pak”
Selain itu, LPKA Kelas II Bengkulu juga memberikan air minum bersih gratis kepada anak didik pemasyarakatan terutama pelaku pelecehan seksual. Hal ini membuat pemenuhan akan kebutuhan fisiologis  bagi  anak  didik  terpenuhi  dengan  baik.  Sehingga  dalam  hal  ini  bisa  ditarik  suatu kesimpulan  bahwa  pemenuhan  kebutuhan  fisiologis  di  LPKA  kelas  II  Bengkulu  telah  dilakukan dengan baik.

## B. Kebutuhan Keamanan dan keselamatan
Selanjutnya  kebutuhan  yang  harus  terpenuhi  adalah  kebutuhan  kedua  yaitu  kebutuhan  akan keamanan  serta  keselamatan.  Pemenuhan  kebutuhan  ini  sebagaimana  dijelaskan  oleh  kasubsi pendidikan dan bimkemas bahwa :
“perlindungan mengenai hak-hak anak didik pemasyarakatan yang kita berikan, itu sudah kita sesuaikan  dengan  SOP  yang  berlaku.  Tetapi,  kalo  untuk  perlindungan  khusus  bagi  anak  didik pelaku pelecehan seksual itu tidak ada, karena semuanya kami perlakukan sama dengan sesuai SOP yang berlaku.”
Perlindungan  keamanan  dan  keselamatan  yang  diberikan  oleh  petugas  terhadap  anak  didik pemasyarakatan  terutama  pelaku  pelecehan  seksual  sudah  diberikan  sesuai  dengan  SOP  yang berlaku. Namun, perlindungan tersebut tidak ada yang diberikan secara khusus bagi anak didik kasus apapun. Jadi, berdasarkan pernyataan dan hasil observasi yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu program pembinaan dan pemberian hak kepada anak didik pemasyarakatan yang diberikan oleh pihak LPKA Kelas II Bengkulu telah memenuhi kebutuhan akan keamanan dan keselamatan anak didik pelaku pelecehan seksual di LPKA Kelas II Bengkulu.
C. Kebutuhan Sosial
Selanjutnya, sesudah kebutuhan fisilogis serta kebutuhan akan keamanan dan keselamatan sudah terpenuhi, maka yang diperlukan selanjutnya ialah adanya pemenuhan akan kebutuhan sosial. Yang mana  hal  ini  bisa  diberikan  dalam  bentuk  cinta,  kasih  sayang  dan  kepemilikan.  Selain  itu, pemenuhan  kebutuhan  ini bisa  didapatkan  dari  pembinaan  yang  diterima  oleh  anak  didik  pelaku pelecehan seksual. Seperti yang kita ketahui salah satu agar tidak terulanginya lagi tindak pidana yang  sama  bagi  anak  didik  terutama  pelaku  pelecehan  seksual  ialah  selain  dengan  memberikan informasi dari segi hukum, anak didik pelaku pelecehan seksual juga harus mengetahui dari segi agama.    Hal  inilah  yang  diberikan  pihak  LPKA  Kelas  II  Bengkulu  kepada  anak  didik  pelaku pelecehan seksual yaitu kegiatan pembinaan kerohanian. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, kegiatan pembinaan kerohanian ini menjadi wadah untuk anak didik pelaku pelecehan sesksual, agar anak didik menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang salah dan melanggar agama.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  pemenuhan  kebutuhan sosial  dalam  pemenuhan  hak-hak  dan  pembinaan  anak  didik  pelaku  pelecehan  seksual  di  LPKA Kelas II Bengkulu diberikan melalui kegiatan pembinaan kerohanian. Yang mana kegiatan tersebut diimplementasikan  ke  berbagai  bentuk  kegiatan  pembinaan  yang  secara  tidak  langsung  menjadi wadah bagi anak didik pelaku pelecehan seksual dalam memenuhi kebutuhan sosial mereka. oleh sebab itu, pemenuhan akan kebutuhan sosial melalui program pembinaan dan pemberian hak telah diberikan dengan baik oleh pihak LPKA Kelas II Bengkulu.

## D. Kebutuhan akan penghargaan
Selanjutnya  manusia  akan  mengejar  prestasi  untuk  memenuhi  egonya  dalam  bentuk  suatu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan pengghargaan ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama ialah kebutuhan rendah dalam bentuk kebutuhan akan status, pengakuan, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah kebutuhan tinggi yang terdiri atas kebutuhan akan prestasi, harga diri dan sebagainya. Pemenuhan kebutuhan ini bagi anak didik pelaku pelecehan seksual di LPKA kelas II  Bengkulu  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Kebutuhan  akan  penghargaan  ini  terlihat  dari pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak lpka yaitu seni musik dol. Seni musik dol ini selalu tampil dan diundang disetiap pembukaan kegiatan-kegiatan yang diadakan di kota bengkulu, salah satunya dinas  pariwista  kota  bengkulu.  Selain  seni  musik  dol,  band  juga  sering  diundang  oleh  pemilik- pemilik  cafe  yang  ada  di  kota  bengkulu,  yang  mana  dalam  pemain  musik  dol  dan  band  tersebut terdapat ada beberapa anak didik pelaku pelecehan seksual.
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  disampaikan  diatas,  bisa  disimpulkan  bahwa  Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan bagi anak didik pelaku pelecehan seksual melalui program pembinaan dan  pemberian  Hak  di  LPKA  Kelas  II  Bengkulu  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  sudah  cukup terpenuhi, hanya saja tidak semua pelaku pelecehan seksual mendpatkan kebutuhan tersebut.

## E. Kebutuhan aktualisasi diri
Tingkatan kebutuhan yang terakhir menurut Maslow ialah aktualisasi diri, yang mana kebutuhan ini untuk membuktikan dan menunjukan dirinya kepada orang lain. Pada kebutuhan ini, seseorang mengembangkan  segala  potensi  yang  dimilikinya  dengan  semaksimal  mungkin.  Kebutuhan  ini merupakan kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tapi melibatkan keinginan yang terus menerus  ingin  memenuhi  potensi.  Kebutuhan  ini  merupakan  hasrat  yang  dimiliki  oleh  setiap individu  untuk  menjadi  diri  sendiri  sepenuhnya  sesuai  dengan  kemampuan  dan  potensi  yang dimiliki.
Dalam memenuhi kebutuhan ini, program pembinaan dan pemberian hak bagi anak didik pelaku pelecehan seksual di LPKA kelas II Bengkulu ini sudah cukup baik, karena banyak pembinaan yang dapat  mereka  lakukan  untuk  mengembangkan  potensi  mereka,  baik  itu  dalam  pendidikan,  seni musik,  hidroponik  dan  lain-lain.  Sehingga,  anak  didik  pelaku  pelecehan  seksual    yang  merasa memiliki  kemampuan  dan  potensi  diprogram  pembinaan  atau  pelatihan  tersebut,  dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki.
Hal ini dapat disimpulkan, bahwa program pembinaan dan pemenuhan hak bagi anak didik pelaku pelecehan seksual di LPKA kelas II Bengkulu sudah diberikan dengan cukup baik, sesuai dengan kebutuhan anak didik pelaku pelecehan seksual pada setiap tingkatan.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Pelayanan  dalam  bentuk  pemberian  hak-hak  bagi  narapidana  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak Kelas II Bengkulu telah dilaksanakan dan diberikan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hukum. Dan tidak ada pemberian Perlakuan khusus terhadap anak didik pelaku pelecehan seksual. Selain itu, masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana pendukung  dalam  pemberian  hak  untuk  berpendapat  bagi  anak  didik  yaitu  tempat  untuk menampung pendapat dari anak didik, dikarenakan anak didik tidak berani berpendapat secara langsung.
2. Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  dari  wawancara  dan  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan teori kebutuhan maslow yang terdiri dari 5 tingkatan yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan  aktualisasi  diri.  Disini  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  program  pembinaan  dan pemberian hak bagi anak didik di LPKA kelas II Bengkulu telah sesuai dengan kebutuhan anak didik pemasyarakatan terutama  pelaku pelecehan seksual. pada semua tingkatan kebutuhan itu telah  terpenuhi  melalui  program  pemenuhan  hak  dan  pola  pembinaan  yang  telah  dijalankan, hanya saja dalam kebutuhan sosial sepertinya masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kegiatan pembinaan yang diberikan untuk mendapatkan kasih sayang terhadap anak  didik  pelaku  pelecehan  seksual,  agar  mereka  nantinya  setelah  bebas  tidak  merasa terkucilkan.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis bermaksud untuk memberikan beberapa saran kepada pihak yang terkait. Semoga saran yang diberikan oleh penulis dapat bermanfaat terhadap pemenuhan hak dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan terutama pelaku pelecehan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu yaitu sebagai berikut :
1. Diperlukan adanya penambahan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan terutama pelaku pelecehan seksual, seperti kotak pendapat atau saran yang dikhususkan untuk anak didik pemasyarakatan. Kemudian, Penambahan sumber daya manusia dikhususkan pada bidang konseling, agar anak bisa menceritakan permasalah yang sedang mereka alami dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami. Selain dengan dilakukannya  penambahan,  alternatif  lin  yang  bisa ditempuh  adalah  dengan  melaksanakan  kerja sama dengan pihak luar untuk menambah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dala bidang tersebut.
2. Diperlukan  adanya  program  pembinaan  yang  dikhususkan  bagi  anak  didik  pelaku  pelecehan seksual. Karena, tindak pidana ini seringkali dilakukan oleh anak, dimana hal ini juga menyebabkan kecanduan  sehingga  diperlukannya  program  pembinaan  khusus  anak  didik  pelaku  pelecehan seksual.  oleh  sebab  itu,  pembinaan  yang  diberikan  kepada  anak  didik  pelaku  pelecehan  seksual sebaiknya diberikan secara khusus seperti rehabilitasi, agar ketika bebas nanti  anak didik pelaku pelecehan sesksual ini tidak melakukan kesalahan yang sama lagi.

## Daftar Pustaka
Collier. (1992). Pelecehan Seksual : hubungan dominasi mayoritas dan minoritas. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
https://www.google.co.id/amp/s/amp. kompas.com /edu/read/2021/09/28/210620471/ pelaku-kekerasan- seksual-anak.
Irfan, A. W. (2011). Perlindungan terhadap korban kekerasan sesksual advokasi atas hak asasi perempuan. Bandung: Refika Aditama.
Kusumah,  M.  (2012). Analisa  Kriminologi  Tentang  Kejahatan-Kejahatan  Kekerasan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Maulana, h. w. (2000). pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak. Jakarta: Grafindo.
Maslow, A.H. (1943). “A Theory of Human Motivation”. In Psychological Review, 50 (4), 430- 437.
moeljatno. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. jakarta: Rineka Cipta.
nashriana. (2012). Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo. pramnastri, i. (2010). Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children. jurnal psikologi .
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta
Supeno, H. (2010). Kriminalisasi Anak. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.