## TINJAUAN ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG KONSEP AHLI KITAB DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

## Bambang Hermawan
Abstract
This study is intended to find out the concept of the expert of the book  and  its  legal  arguments  according  to  Muhammad  Quraish Shihab's  thinking,  and  its  relation  to  interfaith  marriage  in Indonesia.  This  study  is  qualitative  with  a  descriptive-analytical approach,  and  uses  library  research  methods.  The  results  of  this study  state  that  the  understanding  of  the  scribes  according  to Quraysh Shihab is a community that has a book that is limited to Jews  and  Christians.  The  arguments  used  are  surat  al-Maidah:  5 and surat al-Bayyinah: 1. Regarding interfaith marriages, between the  thoughts  of  Quraish  Shihab  and  the  Compilation  of  Islamic Law (KHI) there was no conflict found.
Keywords People of the Book, Quraish Shihab, Different Religion Marriage Ahli Kitab, Quraish Shihab, Perkawinan Beda Agama
Abstrak
Kajian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  konsep  ahli  kitab  dan argumentasi  hukumnya  menurut  pemikiran  Muhammad  Quraish Shihab,  dan  keterkaitannya  dengan  perkawinan  beda  agama  di Indonesia.  Kajian  ini  bersifat  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif-analitis,  dan  menggunakan  metode  penelitian  pustaka. Hasil  dari  kajian  ini  menyatakan  bahwa  pemahaman  tentang  ahli kitab  menurut  Quraish  Shihab  adalah  komunitas  yang  memiliki kitab  yang  terbatas  pada  orang  Yahudi  dan  Nasrani.  Adapun argumentasi  yang  digunakan  adalah  surat  al-Maidah:  5  dan  surat al-Bayyinah:1.  Terkait  dengan  perkawinan  beda  agama,  antara hasil  pemikiran  Quraish  Shihab  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) tidak ditemukan adanya pertentangan.
.
Pendahuluan
Perkawinan adalah salah  satu  asas  pokok hidup  yang  paling  utama  dalam  pergaulan atau  masyarakat  yang  sempurna.  Pernikahan bukan  saja  merupakan  satu  jalan  yang  amat mulia  untuk  mengatur  kehidupan  rumah tangga  dan  keturunan,  tetapi  juga  dapat dipandang  sebagai  satu  jalan  menuju  pintu perkenalan  antara  suatu  kaum  dengan  kaum lain,  dan  perkenalan  itu  akan  menjadi  jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya. (Rasjid, 2010: 374).
Sebenarnya  pertalian  nikah  adalah pertalian  seteguh-teguhnya  dalam  hidup  dan kehidupan  manusia,  bukan  saja  antara  suami istri  dan  keturunannya,  melainkan  antara  dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara suami dengan istri, kasih mengasihi, akan berpindahlah  kebaikan  itu  kepada  semua keluarga  dari  kedua  belah  pihak,  sehingga mereka  menjadi  satu  dalam  segala  urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan  kebaikan  dan  mencegah  segala kejahatan.  Selain  itu,  dengan  pernikahan seseorang  akan  terpelihara  dari  kebiasaan hawa nafsunya. (Rasjid, 2010: 374).
Allah  tidak  berkeinginan  menjadikan manusia seperti  makhluk  lainnya,  yang  hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa suatu aturan. Kemudian,  demi  menjaga  kehormatan  dan kemuliaan  manusia,  Allah  menciptakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara pria dan wanita diatur secara terhormat  dan  berdasarkan  saling  meridhai. (Sabiq, 1980: 8).
Hubungan  saling  meridhai  ini  pada dasarnya bermula dari adanya rasa suka antar lain jenis, yang kemudian dengan kesepakatan keduanya  berlanjut  untuk  melangsungkan perkawinan.  Tidak  diragukan  lagi,  jika kedudukan  antara  pria  dan  wanita  sama  atau sebanding  atau  sederajat,  maka  akan membahagiakan  kehidupan  rumah  tangga yang  akan  dibina.  Persamaan  itu  antara  lain
adalah sama dalam kedudukan, tingkat sosial, sederajat dalam akhlak, kekayaan dan agama.
Salah satu bentuk perkawinan yang masih dalam  kontroversi  -dan  tentunya  kontroversi ini  akan  terus  berlanjut-  adalah  perkawinan beda agama, perkawinan yang tidak sederajat dalam hal agama.
Di  Indonesia,  sebagaimana  diatur  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), semua bentuk perkawinan  beda  agama  adalah  dilarang,  tak terkecuali  perkawinan  antara  pria  muslim dengan wanita ahli kitab, satu-satunya bentuk perkawinan beda agama yang dibolehkan oleh Jumhur  Ulama.  Larangan  ini  diatur  dalam pasal  40  huruf  (c)  KHI  yang  melarang perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim dan pasal 44 KHI yang melarang perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim.
Pasal  44  KHI  yang  mengatur  tentang larangan  perkawinan  antara  wanita  muslim dengan pria non muslim adalah sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama, oleh karenanya tidak menimbulkan  masalah.  Akan  tetapi,  pada pada  pasal  40  huruf  (c)  yang  melarang perkawinan  beda  agama  antara  pria  muslim dengan  wanita  non  muslim,  termasuk  wanita ahli  kitab,  adalah  bertentangan  dengan pendapat  Jumhur  Ulama  yang  cenderung membolehkan perkawinan antara pria  muslim dengan  wanita  ahli  kitab  sesuai  dengan  teks zahir ayat, walaupun selanjutnya membolehkan  dengan  syarat  bahwa  suami yang  menikahi  wanita  ahli  kitab  itu  tidak terjerumus ke dalam akidah ahli kitab.
Berdasar  pada  latar  belakang  tersebut  di atas maka kajian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan  jawaban  atas  persoalan  terkait konsep ahli kitab  dan argumentasi  hukumnya menurut  pemikiran  Muhammad  Quraish Shihab, dan keterkaitannya dengan perkawinan beda agama di Indonesia.
Metode Penelitian
Kajian  ini  bersifat  kualitatif  dengan pendekatan
deskriptif-analitis. Adapun metode yang digunakan adalah studi pustaka, yang dimaksudkan melakukan kajian berdasar pada  data-data  yang  tersedia  pada  literatur yang  terkait.  Data  primer  dalam  kajian  ini diperoleh  dengan  merujuk  pada  karya  dari Quraish Shihab: ‚ Tafsir Misbah; Pesan, Kesan dan  Keserasian  al-Qur'an.    Sedangkan  data sekunder  merujuka  pada  karya-karya  Ulama, meliputi:  Yusuf  Qardlawi  dengan  karya  yang berjudul ‚ Fatwa-Fatwa Kontemporer‛; Sayyid Quthb  dalam  karya  yang  diterjemahkan sebagai  ‚ Tafsir  Fi  Dzilalil  Qur’an  di  bawah Naungan Al-Qur’an‛; dan Ensiklopedi Hukum Islam.  Data-data  yang  terkumpul  kemudian dilakukan  analisis  dengan  menggunakan metode  induktif  yang  dimaksudkan  dengan cara  menarik  kesimpulan  dari  pernyataan- pernyataan  yang  bersifat  khusus  kepada pernyataan yang bersifat umum.
Biografi Muhammad Quraish Shihab Nama  lengkapnya  adalah Muhammad Quraish  Shihab.  Ia  lahir  tanggal  16  Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya,  Prof.  KH.  Abdurrahman  Shihab adalah  seorang  ulama  dan  guru  besar  dalam bidang tafsir di IAIN Alauddin Ujungpandang. Disamping sebagai
wiraswastawan,  Abdurrahman  Shihab  sudah aktif  mengajar  dan  berdakwah  sejak  masih muda.  Namun  ditengah  kesibukannya,  ia masih  selalu  menyempatkan  diri  dan meluangkan  waktu,  pagi  dan  petang  untuk membaca  Al-Qur’an  dan  kitab  Tafsir (Masduki, 2012: 9).
Sebagai  putra  dari  seorang  guru  besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan  benih  kecintaan  terhadap  bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya  duduk  bersama.  Pada  saat-saat seperti  inilah  sang  ayah  menyampaikan
nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur’an.  Quraish  kecil  telah  menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur’an sejak  umur  6-7  tahun.  Ia  harus  mengikuti pengajian  al-Qur’an  yang  diadakan  oleh ayahnya  sendiri.  Selain  menyuruh  membaca al-Qur’an,  ayahnya  juga  menguraikan  secara sepintas  kisah-kisah  dalam  al-Qur’an.  Di sinilah,  benih-benih  kecintaannya  kepada  al- Qur’an mulai tumbuh (Biografi web, t.th : 1).
Quraish  Shihab  setelah  menyelesaikan pendidikan  dasarnya  di  Ujung  Pandang,  dia melanjutkan  pendidikan  menengahnya  di Malang  sambil  nyantri  di  pesantren Dar  al- Hadits  al-Fiqhiyah pada  1958.  Dia  berangkat ke  Kairo-Mesir  dan  diterima  di  kelas  II Tsanawiyah  al-Azhar  pasa  1967,  dia  meraih gelar  Lc  (S1)  pada  Fakultas  Ushuluddin jurusan  Tafsir  Hadits  Universitas  al-Azhar. Kemudian  melanjutkan  pendidikan  Strata  2 (S2)  di  Fakultas  yang  sama  dan  pada  tahun 1969  meraih  gelar  M.A.  untuk  spesialisasi bidang tafsir Al-Qur’an dengan Tesis berjudul ‚ Al-I‘ja>z  al-Tasyri<‘iy  Li  al-Qur’an  al-Karim‛ (el –Fasyri, 2013 : 1).
Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab  dipercaya  untuk  menjabat  Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada  IAIN  Alauddin.  Di  dalam  kampus  ia diserahi jabatan sebagai Koordinator
Perguruan  Tinggi  Swasta  (Wilayah  VII Indonesia  Bagian  Timur).  Di  luar  kampus,  ia diberi  tugas  sebagai  Pembantu  Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur Bidang Pembinaan Mental (Masduki, 2012: 11). Pada  1980,  Quraish  Shihab  kembali  ke
Kairo  dan  melanjutkan  pendidikannya  di almamaternya  yang  lama,  Universitas  Al- Azhar. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ilmu- ilmu  Al-Quran.  Dengan  disertasi  berjudul ‚ Nazhm  Al-Durar  li  Al-Biqa’iy,  Tahqiq  wa Dirasah (Suatu  Kajian  dan  Analisa  terhadap Keotentikan  Kitab Nazm  ad-Durar Karya  al-
Biqa’i)‛,  ia  berhasil  meraih  gelar  doktor dengan  yudisium Summa  Cum  Laude disertai penghargaan tingkat I ( mumtat ma’a martabat al-syaraf  al-‘ula).  Spesialis  keikmuannya adalah  dalam  bidang  ilmu-ilmu  Al-Qur’an (Masduki, 2012: 12).
Quraish Shihab bahkan dipercaya menduduki  jabatan  sebagai  Rektor  IAIN Jakarta  selama  dua  periode  (1992-1996  dan 1997-1998).  Setelah  itu  ia  dipercaya menduduki  jabatan  sebagai  Menteri  Agama selama  kurang  lebih  dua  bulan  di  awal  tahun 1998,  hingga  kemudian  ia  diangkat  sebagai Duta  Besar  Luar  Biasa  dan  Berkuasa  Penuh Republik  Indonesia  untuk  negara  Republik Arab  Mesir  merangkap  Republik  Djibouti yang berkedudukan di Kairo (Masduki, 2012: 12).
Ia  juga  dipercaya  untuk  menduduki berbagai  jabatan  lain,  antara  lain:  Ketua Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Pusat,
anggota Lajnah
Pentashih Al-Quran Departemen  Agama,  dan  anggota  Badan Pertimbangan  PendidikanNasional.  Dia  juga banyak  terlibat  dalam  beberapa  organisasi profesional,
antara lain: Pengurus Perhimpunan  Ilmu-ilmu  Syari’ah,  Pengurus Konsorsium  Ilmu-ilmu  Agama  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dan  Asisten Ketua  Umum  Ikatan  Cendekiawan  Muslim Indonesia (ICMI). (Masduki, 2012: 12). Konsep  Ahli  Kitab  dan  Argumentasi Hukumnya  Menurut  Muhammad  Quraish Shihab
Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan al-Qur’an  mengemukakan  kecenderungannya memahami  ahlul  kitab  sebagai  semua penganut  agama  Yahudi  dan  Nasrani,  kapan, di mana pun, dari keturunan siapapun mereka. Pendapatnya ini berdasarkan pada penggunaan al-Qur’an terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas  pada  kedua  golongan  tersebut (Yahudi dan Nasrani). Argumennya yang lain adalah  firman  Allah  SWT  dalam  surat  Al-
An’am:  156  yang  artinya,  ‚(Kami  turunkan Al-Qur’an itu) agar kamu (tidak) mengatakan, ‘bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca‛ (Dahlan.dkk., 1996: 47).
Perbedaan antara perempuan musyrik dan perempuan  ahli  kitab  ialah  perempuan musyrik  tidak  mempunyai  agama  yang mengharamkannya berbuat khianat, mewajibkannya berbuat amanat,
menyuruhnya  berbuat  baik  dan  mencegahnya berbuat  jahat.  Apa  yang  dikerjakannya  dan pergaulan yang dilakukannya terpengaruh oleh ajakan-ajakan  kemusyrikan,  padahal  ajaran berhala  ini  berisi  khurafat  dan  sangkaan- sangkaan,  lamunan  dan  bayangan-bayangan yang dibisikkan setan. Karena itu ia akan bisa berkhianat  kepada  suaminya  dan  merusak akidah  agama  anak-anaknya(Sabiq,  1980: 158).
Adapun  perempuan  ahli  kitab  tidaklah berbeda  jauh  dengan  keadaan  laki-laki mukmin. Karena ia percaya kepada Allah dan beribadah  kepada-Nya,  percaya  kepada  para Nabi, hari  kemudian dan pembalasannya, dan memeluk  agama  yang  mewajibkan  berbuat baik,  mengharamkan  berbuat  jahat.  Dan perbedaan  hakiki  yang  besar  antara  kedua orang  tersebut  adalah  mengenai  keimanan pada kerasulan Muhammad Saw.
Orang  yang  percaya  kepada  adanya kenabian  tidaklah  akan  ada  perintah  untuk percaya  kepada  kenabian  Muhammad  Saw sebagai  penutup  para  Nabi,  kecuali  karena kebodohannya  terhadap  ajaran  yang  dibawa oleh  beliau.  Sebab  apa  yang  dibawa  oleh beliau  sama  seperti  yang  pernah  dibawa  oleh para Nabi sebelumnya, tetapi dengan beberapa tambahan  yang  sesuai  dengan  tuntutan kemajuan  zaman,  dan  memberikan  persiapan untuk  menampung  lebih  banyak  hal-hal  yang akan  terjadi  oleh  kemajuan  zaman.  Atau rintangan  bagi  orang  yang  tidak  percaya
kepada  kenabian  Muhammad  karena  secara lahir  menentang  dan  menolak  ajarannya, tetapi  hati  kecilnya  mengakui  kebenarannya (Sabiq, 1980: 159).
Quraish  Shihab  berpendapat  dalam bukunya  Tafsir  al-Misbah  bahwa  dalam  surat al-Bayyinah:  1  membagi  orang-orang  kafir menjadi  dua  kelompok  yang  berbeda,  yaitu ahli  kitab  dan  orang-orang  musyrik. Perbedaan itu dipahami dari huruf ‘ wau’ pada ayat itu yang berarti ‘dan’. Huruf ini dari segi bahasa digunakan untuk menghimpun dua hal yang  berbeda.  Adapun  yang  dilarang mengawinkannya  dengan  wanita  muslimah adalah  pria  musyrik,  sedang  yang  dibenarkan oleh  surat  al-Maidah  ini  adalah  mengawini wanita ahli kitab (Shihab, 2002: 35).
Larangan pernikahan antar-pemeluk agama yang berbeda ini dilatarbelakangi oleh keinginan  menciptakan  ‘sakinah’  dalam keluarga  yang  merupakan  tujuan  pernikahan. Pernikahan  akan  langgeng  dan  tentram  jika terdapat  kesesuaian  pandangan  hidup  antara suami  dan  istri.  Jangankan  perbedaan  agama, perbedaan  budaya  bahkan  tingkat  pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan pernikahan(Shihab, 2002: 36). Memang surat al-Maidah: 5 ini membolehkan  pernikahan  antar-pria  muslim dan  wanita  ahli  kitab,  tetapi  izin  ini  adalah sebagai  jalan  keluar  kebutuhan  mendesak ketika  itu,  dimana  kaum  muslimin  sering bepergian  jauh  melaksanakan  jihad  tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, sekaligus juga  untuk  tujuan  dakwah.  Bahwa  wanita muslimah  tidak  diperkenankan  menikah dengan  pria  non-muslim,  baik  ahli  kitab, lebih-lebih  kaum  musyrikin,  karena  mereka tidak  mengakui  kenabian  Muhammad  Saw. Pria  muslim  mengakui  kenabian  Isa  a.s  serta menggarisbawahi  prinsip  toleransi  beragama- lakum  dinukum  wa  liya  din.  Pria  yang biasanya, bahkan seharusnya menjadi
pemimpin rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya  sehingga  bila  suami  tidak  mengakui ajaran  agama  yang  dianut  sang  istri, dikhawatirkan  akan  menjadi  pemaksaan beragama, baik secara terang-terangan maupun terselubung (Shihab, 2002: 36).
Tentang  mubahnya  perkawinan  ini, sebagai  penguat  pendapatnya,  di  samping merujuk  kepada  Q.S.  al-Maidah:  5,  Quraish Shihab  menyebutkan  bahwa  sekian  banyak para sahabat dan tabi‘in yang pernah menikah dengan  wanita  ahli  kitab.  Menurutnya, Khalifah Usman pernah kawin dengan wanita Nasrani,  walau  kemudian  istrinya  memeluk Islam.  Talhah  dan  Zubair,  dua  orang  sahabat nabi  terkemuka  juga  kawin  dengan  wanita Yahudi.  Dengan  pernah  kawinnya  para sahabat dengan wanita ahli kitab menunjukkan  bahwa  perkawinan  ini  memang dibolehkan,  karena  para  sahabat  dan  tabi‘in dikenal  dengan  sebaik-baik  generasi,  yang tidak  akan  mengerjakan  sesuatu  perbuatan hukum  yang  dilarang  oleh  al-Qur’an  (Shihab, 2002: 443).
Allah  Swt  membolehkan  perkawinan  ini bukanlah tanpa syarat. Wanita ahli kitab yang hendak  dinikahi  itu  haruslah  yang muhs}ana>t,
yaitu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya,  baik  wanita  mukminah maupun  ahli  kitab.  Selain  itu,  ada  juga  yang mengartikannya  dengan  wanita-wanita  yang merdeka. Selanjutnya, didahulukannya penyebutan wanita-wanita mukminah
memberi  isyarat  bahwa  mereka  yang seharusnya  didahulukan,  karena  betapapun persamaan  agama  dan  pandangan  hidup sangat  membantu  melahirkan  ketenangan, bahkan  sangat  menentukan  kelanggengan rumah tangga (Shihab, 2002:36).
Menurut qaul  mu‘tamad  dalam  madzhab Syafi‘i,  perempuan  ahli  kitab  yang  halal dinikahi  oleh  orang  muslim  ialah  perempuan yang  menganut  agama  Nasrani  dan  Yahudi sebagai  agama  keturunan  dari  orang-orang
(nenek  moyang  mereka)  yang  menganut agama  tersebut  semenjak  sebelum  Nabi Muhammad Saw diutus menjadi Rasul (yakni sebelum  Al-Qur’an  diturunkan).  Tegasnya, orang yang baru menganut agama Yahudi atau Nasrani  sesudah  Al-Qur’an  diturunkan, mereka  ini  tidaklah  dianggap  ahli  kitab, karena terdapat perkataan min qoblikum (dari masa  sebelum  kamu)  dalam  ayat  ‚ wal muhs}ana>tu  ...‛.  Perkataan  min  qoblikum tersebut  menjadi qayd  (batasan)  bagi  ahli kitab yang dimakssud. Jalan pikiran madzhab Syafi’i ini bukan karena agamanya, melainkan karena
menghormati asal keturunannya(Departemen  Agama  RI,  2008: 110).
Dalam penerapannya di Indonesia, orang- orang  Indonesia  yang  menganut  agama Yahudi  atau  Nasrani  sesudah  turunnya  Al- Qur’an tidaklah termasuk kedalam hukum ahli kitab .  Tidak  halal  bagi  orang  muslim menikahi perempuan-perempuan seperti mereka itu; demikian juga, memakan makanan yang  dipotong  (disembelih)  oleh  mereka. Demikian  menurut qaul  mu‘tamad  dalam mazhab  Syafi‘i  yang  sejalan  dengan kebanyakan  para  Ulama  Fiqh  (Departemen Agama RI, 2008: 110).
Berbeda  dengan  Quraish  Shihab  yang membolehkan  perkawinan  antara  laki-laki muslim  dengan  perempuan  ahli  kitab,  KHI secara  tegas  mengatur  tentang  larangan perkawinan  antara  orang  Islam  dengan  orang yang  bukan  beragama  Islam.  Ketentuan  itu diatur  dalam  pasal  40  (c)  dan  pasal  44  (MK, 2010:52)
Dilihat dari aspek hukum, Islam melarang laki-laki dan perempuan muslim kawin dengan perempuan  dan  laki-laki  musyrik  dan  kafir, alasannya  karena  orang  musyrik  dan  kafir  itu selalu  berupaya  mengajak  orang  muslim  ke arah  perbuatan  yang  menuju  neraka.  Adapun kebolehan  yang  diberikan  dalam  surat  al- Maidah:  5  kepada  laki-laki  muslim  untuk
mengawini wanita ahli kitab  tergantung  pada keimanan  ahli  kitab  tersebut.  Sebab  semua penganut agama yang dahulu diklaim sebagai ahli  kitab,  dalam  implementasi  kehidupan mereka  sekarang  adalah  musyrik  dan  kafir. Oleh  karena  itu  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  tahun  1980  mengeluarkan  fatwa mengharamkan  perkawinan  laki-laki  muslim dengan  wanita  nonmuslim  walaupun  dari kalangan  ahli  kitab.  ‘ Illatnya  adalah  karena penganut  agama  yang  dahulu  diklaim  oleh Allah  Swt  sebagai  ahli  kitab,  kini  termasuk golongan musyrik dan kafir(MK, 2010: 54).
Dari  aspek  psiko-sosial,  larangan  antar agama  erat  kaitannya  dengan  konteks  sosial umat  Islam  dewasa  ini  dan  pertimbangan prinsip  kemaslahatan  umum.  Pergaulan  yang telah  melampui  batas-batas  etnisitas,  bangsa dan  keagamaan  membuka  kemungkinan  bagi pendangkalan  nilai-nilai  keagamaan,  yang dapat  menggoyahkan  seseorang  untuk  tetap pada prinsip Islam. Oleh karena itu, meskipun ajaran Islam melalui al-Qur’an dan al-Sunnah mengizinkan  perkawinan  seorang  laki-laki muslim  dengan  perempuan  ahli  kitab,  faktor kondisional  umat  Islam  yang  semakin  rapuh tentang ajaran agamanya meuntut pelarangannya (MK, 2010: 55).
Menurut  Saifullah  dalam  buku  Mimbar Hukum,  perbedaan  agama  dalam  perkawinan dapat  menimbulkan  tekanan  psikososial berupa konflik kejiwaan, yang pada gilirannya mengakibatkan  disfungsi  perkawinan  itu sendiri.  Jika  terjadi  konflik  perbedaan  agama yang tidak dapat diselesaikan, suami atau istri kemungkinan tidak akan mengamalkan ajaran agama  yang  dianutnya  dengan  konsisten, tetapi  malahan  memilih  pola  hidup  sekuler. Pola hidup sekuler akan menimbulkan konflik baru  yang  lebih  sulit  diatasi,  dan  dapat menjerumus  ke  konflik  keluarga,  konflik internal.  Dikatakan  konflik  internal,  karena fitrah  bertuhan  tidak  dapat  dipolitisasi  oleh siapapun.  Ketika  seseorang  memilih  Islam
sebagai agamanya, kemudian ia meninggalkan Islam itu, di sini muncul konflik dalam dirinya yang  sebenarnya  menolak  kehadiran  agama lain dalam dirinya (MK, 2010: 55).
Hikmah  dibalik  larangan  perempuan  dan laki-laki  mukmin  menikah  dengan  orang- orang  musyrik,  yaitu  bagaimanapun  juga orang-orang  kafir  tersebut  akan  mengajak umat  Islam  mengikuti  ajaran  mereka.  Dan mengikuti ajaran mereka sama saja mengikuti jalan  ke  neraka.  Sebaliknya,  orang  muslim yang taat akan mengajak anak dan istrinya ke jalan Allah (Yusuf, 2011: 209).
Permasalahan  tentang  perkawinan  beda agama di dalam  KHI dengan merujuk  kepada pendapat  Quraish  Shihab,  harus  tertuju kepada Yahudi dan Nasrani saja, karena hanya kepada keduanya lah yang disebut sebagai ahli kitab, maka konsekuensinya adalah bahwa isi dari pasal 44 KHI yang sesuai dengan Q.S. al- Baqarah:  221  dan  Ijmak  Ulama,  yaitu melarang  perkawinan  wanita  muslim  dengan pria  non-muslim  termasuk  ahli  kitab,  dan  isi ‘sebagian’  dari  pasal  40  huruf  C  KHI  yang sesuai  dengan  Q.S  al-Baqarah:  221,  yaitu melarang pria muslim menikah dengan wanita musyrik,  tidaklah  menjadi  persoalan.  Karena sudah sesuai dengan yang termaktub dalam al- Qur'an dan ijmak Ulama, begitu juga pendapat Quraish Shihab.
Ketika  menanggapi  masalah  perkawinan antara  pria  muslim  dengan  wanita ahli  kitab, dengan  merujuk  kepada  Q.S.  al-Maidah:  5, Quraish  Shihab  berpendapat  bahwa  seorang pria  muslim  dibolehkan  menikah  dengan wanita  ahli  kitab,  yaitu  Yahudi  dan  Nasrani. Menurut  Quraish  Shihab,  kebolehan  itu  tidak bertentangan  dengan  Q.S.  al-Baqarah:  221 yang  melarang  seorang  pria  muslim  menikah dengan wanita musyrik.
Tentang  makna ahli  kitab,  tampaknya Quraish Shihab  lebih menekankan kebolehan perkawinan  ini  kepada  Nasrani  daripada Yahudi. Pendapat ini berangkat dari ayat-ayat
yang ditujukan kepada Yahudi selalu bernada kecaman,  walaupun  ada  yang  bersifat  netral, tetapi  kecaman  itu  lebih  banyak  ditujukan kepada Yahudi daripada Nasrani.
Kemudian  ditambah  lagi  dalam  Q.S.  al- Baqarah:  120  tentang  penggunaan  kata  ‘ lan’ untuk  Yahudi  dan  ‘ la’  untuk  Nasrani.  Kata ‘ lan’ diartikan oleh pakar bahasa sebagai kata yang  digunakan  untuk  menafikan  sesuatu yang akan datang. Semula kata ini terdiri atas kata ‘ la’ dan ‘an’. Karena itu, menurut pakar al-Qur’an,  Al-Zarkasyi,  kata  ‘ lan’  lebih  kuat tekanan  penafiannya  dari  kata  ‘ la’.  Kata  ‘la’ pada dasarnya digunakan untuk melarang atau menafikan.  Penafian  ini  bisa  berlaku  di  masa lalu,  masa  kini,  dan  masa  mendatang(Shihab, 1999:64).
Diperoleh  kesan  umum  bahwa,  jika  al- Qur’an  menggunakan  kata al-Yahud,  maka isinya adalah kecaman atau gambaran negatif tentang  mereka.  Ini  berbeda  jika  al-Qur’an menggunakan kalimat al-lazina Ha>du, misalnya Q.S. al-Baqarah: 120, al-Maidah: 18, 64, dan 82. Sementara itu penggunaan kata al- Nas}a>ra  tidak  selalu  mengandung  kecaman, bahkan  ada  ayat-ayat  yang  memuji  mereka. Dengan demikian, penggunaan kata ‘ lan’ yang mengandung  penafian  tegas  terhadap  orang- orang Yahudi, dan kata ‘ la’ yang penafiannya tidak  sekeran  ‘ lan’  dan  belum  tentu mengandung
pengertian yang berkesinambungan  hingga  masa  depan, sebagaimana  halnya  ‘ lan’  yang  ditujukan kepada  orang-orang  Yahudi.  Perbedaan penggunaan kedua kata ini kepada obyek yang dituju  menunjukkan  adanya  perbedaan  sikap keduanya  kepada  umat  Islam  (Shihab, 1999:65).
Allah  Swt  membolehkan  perkawinan  ini bukanlah tanpa syarat. Wanita ahli kitab yang hendak  dinikahi  itu  haruslah  yang muhs}ana>t, yaitu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya,  baik  wanita  mukminah maupun  ahli  kitab.  Selain  itu,  ada  juga  yang
mengartikannya  dengan  wanita-wanita  yang merdeka.
Selanjutnya, didahulukannya penyebutan
wanita-wanita mukminah memberi  isyarat  bahwa  mereka  yang seharusnya  didahulukan,  karena  betapapun persamaan  agama  dan  pandangan  hidup sangat  membantu  melahirkan  ketenangan, bahkan  sangat  menentukan  kelanggengan rumah tangga(Shihab, 2002:36).
Halalnya bagi laki-laki muslim mengawini  wanita-wanita  yang  menjaga kehormatan  mereka  di  antara  wanita-wanita yang  beriman  dan  juga  wanita-wanita  yang menjaga  kehormatan  mereka  dari  penganut agama Yahudi dan Nasrani. Itu semua dengan syarat membayar mas kawin mereka. Q.S. al- Maidah:5  juga  memperingatkan    bahwa perkawinan  hendaknya  dimaksudkan  antara lain  untuk  memelihara  kesucian  diri  sesuai tuntunan  Allah  Swt,  bukan  dengan  maksud berzina  dan  tidak  juga  menjadikan  mereka pasangan-pasangan yang dirahasiakan(Shihab, 2012: 252).
Ayat  5  diakhiri  dengan  peringatan  bagi yang  kafir  setelah  sebelumnya  dia  beriman, bahwa  amal-amal  mereka  terncam  pupus  jika tidak  bertaubat  dan  itu juga  berarti  bahwa  di hari  akhirat  nanti  mereka  termasuk  orang- orang merugi (Shihab, 2012: 253).
Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan  bahwa  bolehnya  laki-laki  muslim menikahi  perempuan  ahli  kitab,  tetapi  tidak perempuan  muslimah  atas  lelaki  non  muslim atau  ahli  kitab.  Ini  bukan  saja  dipahami  dari teks  ayat  yang  tidak  menyebut  hal  tersebut, sebagaimana  penyebutan  makna,  tetapi  juga dari ayat-ayat yang lain serta pengamalan para sahabat.  Perempuan  yang  dipilih  untuk dinikahi  hendaknya  diprioritaskan  yang muslimah,  tetapi  kalau  pun  harus  selain mereka,  maka  boleh  ahli  kitab  dengan  syarat yang baik akhlaknya dan menjaga kehormatannya (Shihab, 2012: 254).
Pendapat  yang  paling  kuat  mengenai hukum  mengawini  wanita  ahli  kitab  asalnya adalah mubah. Tujuannya untuk menimbulkan keinginan  memeluk  Islam,  mendekatkan hubungan  antara  umat  Islam  dan  ahli  kitab, dan  melonggarkan  sikap  toleransi  serta pergaulan  yang  baik  antara  kedua  golongan (Qardhawi,  1995  587).  Akan  tetapi  hukum pokok  ini  terikat  dengan  beberapa  ketentuan yang tidak boleh dilupakan, yaitu:
1. Harus dapat dipercaya keadaannya sebagai wanita  ahli  kitab,  yakni  beriman  kepada agama langit yang asli, seperti Yahudi dan Nasrani.  Artinya  secara  garis  besar  dia beriman  kepada  Allah,  beriman  kepada kerasulan (Rasul), dan beriman kepada hari akhir, bukan orang atheis atau murtad dari agamanya,  dan  bukan  pula  yang  beriman kepada suatu agama yang tidak mempunyai hubungan dengan langit sebagaimana yang sudah terkenal (Qardhawi, 1995: 587).
2. Wanita  tersebut  adalah  yang  menjaga kehormatannya, karena Allah tidak
membolehkan  kawin  dengan  sembarang wanita ahli kitab (Qardhawi, 1995 :587).
3. Wanita tersebut bukan dari kalangan kaum yang  memusuhi  dan  memerangi  umat Islam,  sehubungan  dengan  ini,  segolongan Fuqaha membedakan antara wanita dzimmiyyah  dan  harbiyyah.  Terhadap wanita  ahli  kitab dzimmiyyah  (yang tunduk  dan  tidak  memerangi  kaum muslimin)  para  Fuqaha  memperbolehkan mengawininya,  sedang  terhadap  wanita harbiyyah  (kalangan  yang  memusuhi  dan memerangi  kaum  muslimin)  mereka  tidak meperbolehkan  mengawininya.  Pendapat ini  dikemukakan  oleh  Ibnu  Abbas, sebagaimana pernyataannya bahwa, ‚Diantara wanita ahli kitab ada yang halal bagi  kita  (untuk  mengawininya)  dan  ada yang  tidak  halal‛,  Kemudian  beliau membaca  surat  at-Taubah:  29  yang terjemahannya sebagai berikut:
‚Perangilah  orang-orang  yang  tidak beriman  kepada  Allah  dan  tidak  (pula) kepada  hari  kemudian  dan  mereka  tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  tidak beragama  dengan  agama  yang  benar (agama  Allah),  (yaitu  orang-orang)  yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka  membayar  jizyah  dengan  patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk‛. Demikianlah,  barangsiapa  yang  mau membayar  jizyah,  halal  bagi  kita  untuk mengawini wanita-wanitanya; dan barangsiapa  yang  tidak  mau  membayar jizyah,  tidak  halal  bagi  kita  mengawini mereka(Qardhawi, 1995: 589).
4. Di  balik  perkawinan  dengan  wanita  ahli kitab itu tidak terdapat fitnah atau mudarat yang diperkirakan pasti terjadi atau diduga kuat  akan  terjadi,  sebab  penggunaan  yang mubah-mubah itu semuanya terikat (disyaratkan  tidak  adanya  madharat). Apabila kelihatan
bahwa dalam pelaksanaannya  itu  dapat  menimbulkan mudarat  bagi  umum,  maka  ia  terlarang secara umum, dan bila menimbulkan secara khusus  (pada  orang  atau  kondisi  tertentu), maka ia terlarang untuk orang atau kondisi tertentu. Dan makin besar bahayanya maka makin kuat larangan
dan keharamannya(Qardhawi, 1995: 592). Kawin  dengan  perempuan  ahli  kitab sekalipun boleh tetapi makruh, karena adanya rasa  tidak  aman  dari  gangguan-gangguan keagamaan  bagi  suaminya  atau  bisa  saja  ia menjadi  alat  golongan  agamanya.  Jika perempuannya  dari  golongan  ahli  kitab  yang bermusuhan  dengan  orang  Islam,  maka dianggap lebih makruh lagi sebab berarti akan banyak  jumlah  orang  yang  akan  menjadi musuh  orang  Islam..  Bahkan  segolongan Ulama  memandang  haram  kawin  dengan perempuan  ahli  kitab  yang  memusuhi  orang Islam (  Sabiq, 1980: 157).
Seperti  halnya  Ibnu  Umar  yang  melarang perkawinan  dengan  ahli  kitab,  melalui fatwanya,  MUI  melarang  perkawinan  antara orang  muslim  dan  nonmuslim  (baik  ahlul kitab  maupun  bukan  ahlul  kitab),  baik  laki- lakinya  yang  muslim  maupun  perempuannya yang muslimah(Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, 1996: 48)
Pertimbangan  atau  alasan  dikeluarkannya fatwa MUI tersebut adalah untuk menghindari timbulnya  keburukan/kerugian  ( mafsadat)
yang lebih besar di samping kebaikan/keuntungan ( maslahat) yang ditimbulkannya.  Pertimbangan  semacam  ini memang  dikenal  dalam  teori  hukum  Islam dalam  kaidah dar’  al-mafa>sid  muqaddam  ‘ala> jalb al-mas}a>lih (menolak/menghindari kerugian/kerusakan  lebih  utama  daripada mengambil  kebaikan/keuntungan).  (Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, 1996: 48)
Pendapat Ibnu Umar sebagaimana tersebut di atas, menurut penilaian Muhammad Ali As- Sabuni  (mufasir  kontemporer  Mekah)  dan Quraish  Shihab  bermula  dari  sikap  kehati- hatian  Ibnu  Umar  dalam  menetapkan  hukum. Oleh  karena  itu,  Quraish  Shihab  dapat memahami  perdapat  Ibnu  Umar  tersebut. Namun  menurutnya,  alasan  yang  lebih  tepat adalah kemaslahatan agama dan keharmonisan hubungan  keluarga  yang  tidak  mudah diwujudkan apabila suami istri tidak sepaham dalam  ide,  pandangan  hidup  dan  agama. (Dahlan.dkk., 1996: 49).
Ketika  menfasirkan  ayat-ayat  Al-Qur’an, Quraish Shihab hampir selalu merujuk kepada Ulama-ulama tafsir yang lain ataupun merujuk pada  riwayat-riwayat  hadits  Nabi  Saw. Bahkan,  sering  juga  merujuk  pada  pemikiran ilmuan-ilmuan  ‚sekuler‛  dalam  berbagai bidang  ilmu  pengetahuan.(Masduki,  2012  : 228)
Kemudian,  penulis  berpendapat  bahwa untuk  mendedahkan  validitas  argumentasi yang  dibangun  oleh  Quraish  Shihab  dalam
pemaknaan  ahli  kitab,  maka  penulis menggunakan  teori sadd  az-zari>‘ah,  sebagai salah  satu  metode  istinbat  hukum  yang dikenal dalam ilmu Ushul Fiqh.
Tujuan  ditetapkannya  hukum  berdasarkan sadd  az-zari>‘ah  adalah  untuk  menghindari seseorang dari mafsadat yang ditimbulkan dan memelihara maslahat. Tujuan ini sama dengan tujuan  disyariatkannya  hukum  dalam  Islam yang  dikenal  dengan maqa>s}id  al-syari>‘ah (Munawaroh, 2015: 1).
Konsep Zari>‘ah  dapat  dikelompokkan  dengan melihat beberapa segi:
1. Dari segi akibat (dampak) yang
ditimbulkannya,  Ibnu  Qayyim  membagi Zari>‘ah menjadi empat yaitu: (Munawaroh, 2015: 1)
a. Zari>‘ah  yang  pada  dasarnya  membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang  memabukkan  akan  merusak  akal dan  perbuatan  zina  akan  merusak keturunan.
b. Zari>‘ah  yang  ditentukan  untuk  sesuatu yang  mubah  (boleh),  namun  ditujukan untuk  pebuatan  buruk  yang  merusak baik  yang  disengaja  seperti  nikah muhallil,  atau  tidak  disengaja  seperti mencaci sesembahan agama lain.
c. Zari>‘ah yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya  sampai  juga  kepada  kerusakan dan  kerusakan  itu  lebih  besar  daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri  yang  baru  ditinggal  mati  oleh suaminya,  sedangkan  dia  dalam  masa iddah
d. Zari>‘ah yang semula ditentukan mubah, namun  terkadang  membawa  kepada kerusakan  tetapi  kerusakannya  lebih kecil  daripada  kebaikannya.  Contoh dalam  hal  ini  adalah  melihat  wajah perempuan saat dipinang.
2. Dari  segi  tingkat  kerusakan  yang ditimbulkannya,  Abu  Ishak  al-Syatibi membagi Zari>‘ah menjadi empat macam:
a. Zari>‘ah  yang  membawa  kerusakan secara  pasti.  Umpamanya  menggali lobang  ditanah  sendiri  yang  lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap.
b. Zari>‘ah  yang  kemungkinan  besar mengakibatkan  kerusakan.  Umpamanya menjual anggur kepada pabrik minuman dan  menjual  pisau  tajam  kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
c. Perbuatan  yang  boleh  dilakukan  karena jarang mengandung kemafsadatan.
d. Perbuatan  yang  pada  dasarnya  mubah karena mengandung kemaslahatan,
tetapi  dilihat  dari  pelaksanaannya  ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang (Munawaroh, 2015: 1)
Merujuk  kepada  pembagian Zari>‘ah  yang kedua, yaitu Zari>‘ah yang ditinjau dari tingkat
kerusakan yang dapat ditimbulkan, perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli  kitab  adalah  termasuk  dalam  kategori kedua,  yaitu  perbuatan  yang  biasanya  atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan.  Pendapat  ini  berpijak  dari kekhawatiran-kekhawatiran  Quraish  yang mengatakan  bahwa  jangankan  perbedaan agama,  perbedaan  budaya  dan  tingkat pendidikan pun akan menimbulkan kesalahpahaman  dan  kegagalan  perkawinan.
(IAIN Syarif Hidayatullah, 2002: 48).
Berdasarkan kekhawatiran-kekhawatiran Quraish  Shihab  juga,  perkawinan  ini,  dari pembagian Zari>‘ah    menurut  akibat  yang dapat  ditimbulkan,  masuk  dalam  kategori ketiga,  yakni  perbuatan  yang  hukumnya boleh,  dan  pelakunya  tidak  bertujuan  untuk suatu  kemafsadatan,  tetapi  biasanya  akan berakibat kepada suatu kemafsadatan,
kemudian  mafsadatnya  itu  lebih  besar  dari maslahatnya.
Pada  awalnya  perkawinan  ini mubah hukumnya.  Pria  tersebut  pun  sudah  bertekad untuk bisa  menunjukkan  kesempurnaan  Islam kepada  istrinya  yang  ahli  kitab,  dan  oleh karenanya  tidak  bertujuan  untuk  suatu kemafsadatan,  tetapi  biasanya  akan  sampai juga  kepada  kemafsadatan.  Bila  al-Qur’an melarang  pria  muslim  untuk  menikahi perempuan  musyrik  (Al-Baqarah:  221),  maka pada prinsipnya Al-Qur’an membolehkan pria muslim menikashi perempuan ahlul kitab (Al- Maidah:  5).  Tapi  bila  akal  sehat  melihat bahwa  perkawinan  antaragama  merugikan atau  menyebabkan  pihak  muslim  cenderung murtad,  maka  perlu  perkawinan  antaragama itu  dilarang.  Makanan  ahlul  kitab  juga  halal bagi  muslim,  kecuali  kalau  makanan  itu mengandung  babi,  atau  makanan  haram lainnya(IAIN Syarif Hidayatullah, 2002: 48).\\
Penggunaan  yang  mubah-mubah  itu semuanya  terikat  (disyaratkan  tidak  adanya madharat).  Apabila  kelihatan  bahwa  dalam pelaksanaannya  itu  dapat  menimbulkan madharat  bagi  umum,  maka  ia  terlarang secara  umum,  dan  bila  menimbulkan  secara khusus  (pada  orang  atau  kondisi  tertentu), maka  ia  terlarang  untuk  orang  atau  kondisi tertentu.  Dan  makin  besar  bahayanya  maka makin kuat larangan dan keharamannya.
Madharat-madharat  yang  dikhawatirkan akan  terjadi  karena  mengawini  wanita  ahli kitab  yang  dapat  terwujud  dalam  berbagai bentuk, antara lain:
a. Menjadi tersebar atau berkembang kebiasaan kawin dengan wanita nonmuslim, sedang wanita-wanita
muslimah  yang  lebih  layak  kawin terkesampingkan.  Apabila  kawin  dengan wanita bukan muslimah sudah menjadi tren masyarakat dan ditolerir begitu saja, maka sebanyak  itulah  wanita-wanita  muslimah terhalang untuk kawin
b. Dikhawatirkan sebagian umat Islam kurang memperhatikan  mengenai  syarat  ihsan (menjaga  kehormatan)  yang  disyaratkan oleh  Al-Qur’an  dalam  memperbolehkan kawin  dengan  wanita  ahli  kitab,  sehingga mereka  (umat  Islam)  akan  mengawini wanita-wanita durjana atau pelacur.
c. Dikhawatirkan jika anak akan berkembang menurut  kehendak  ibunya,  tidak  menurut kehendak  ayahnya  karena  biasanya  anak lebih  dekat  dengan  sang  ibu.  Terlebih  jika anak dilahirkan di tempat kelahiran ibu dan hidup dilingkungan mereka, Di sini si anak akan  tumbuh  dan  berkembang  menurut agama  ibunya,  akan  menghormati  norma- normanya, pola pikirnya dan tradisinya.Kalaupun  si  anak  beragama dengan agama ayahnya, maka itu hanyalah luarnya  saja,  tidak  dengan  sebenarnya  dan tidak  dengan  pengamalannya.  Ini  berarti bahwa  ditinjau  dari  segi  agama  telah mengalami  kerugian  dengan  lahirnya generasi seperti itu. (Qardhawi, 1995 587).
Karena mafsadah inilah, banyak pemerintah  yang  mengharamkan  perkawinan dengan  wanita  ahli  kitab  karena  untuk menjaga  kemaslahatan.  Adapun  pendapat Quraish Shihab yang menghukumi makruhnya perkawinan ini dan tidak langsung melarangnya  menunjukkan  Quraish  Shihab terkesan  tidak  menolak  langsung  syariat dibolehkannya  perkawinan  ini  berdasar  teks al-Qur’an.  Walaupun,  jika  dilihat  dari kekhawatiran-kekhawatirannya,  perkawinan ini  sulit  sekali  mencapai  sakinah  dalam keluarga yang merupakan tujuan perkawinan.
Oleh  karenanya,  teori sadd  az-zari>‘ah  ini hanya  digunakan  Quraish  Shihab  kepada orang-orang  yang  tidak  bisa  menunjukkan kesempurnaan Islam  kepada istrinya dan juga tidak bisa membawa anak-anak keturunannya kepada  nilai-nilai  Islam.  Dapat  dikatakan bahwa keberlakuan  teori  ini  menurut  Quraish Shihab  bersifat  kondisional  dan  kasuistis.
Tetapi  secara  global,  ia  dapat  memahami pendapat  yang  memfatwakan  tidak  sah perkawinan  seorang  pria  muslim  dengan wanita ahli kitab, bukan dengan alasan seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Ibnu Umar, bahwa  ahli  kitab  termasuk  dalam  kategori musyrik.  Menurutnya,  seperti  yang  telah dikemukakan  terdahulu,  alasan  yang  dapat diterima  adalah  karena  kemaslahatan  agama dan  keharmonisan  hubungan  rumah  tangga yang  tidak  mudah  dapat  terjalin  apabila pasangan suami istri tidak sepaham dalam ide, pandangan  hidup  atau  agamanya  (Shihab, 2002:  36).  Menurut  penulis,  pendapat  ini adalah  wajar  adanya  dan  juga  pendapat  ini umumnya  disepakati  oleh  para  Ulama. Pendapat  Quraish  Shihab  ini  juga  sesuai dengan  tujuan  disyariatkannya  hukum  dalam Islam  yaitu  untuk  kemaslahatan  manusia  dan menghindari mafsadat.
Analisis  Pendapat  Muhammad  Quriash Shihab  Tentang  Makna  Ahli  Kitab  Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pluralisme  hukum  di  Indonesia  telah terjadi  semenjak  zaman  sebelum  merdeka. Secara  yuridis  terjadinya  pluralisme  ini dimulai  dengan  adanya  pasal  163 Indische Staatsregeling  (IS)  1925  yang  berasal  dari modifikasi  pasa  109 Regeringsreglememnt 1854  dan  pasal  131  IS  yang  berasal  dari modifikasi  pasal  75 Regeringsreglememnt 1854.  Dalam  ketentuan  ini  diatur  mengenai pembedaan penduduk ke dalam tiga golongan berikut  hukum  yang  berlaku  bagi  golongan- golongan  tersebut.  Tiga  golongan  tersebut adalah  golongan  Eropa  yang  berlaku  bagi mereka  hukum  Eropa,  golongan  Timur  Asing yang  berlaku  bagi  mereka  hukum  Eropa, kecuali  untuk  hibah  dan  wasiat,  yang  mana untuk  orang  Cina  dan  Arab  berlaku  hukum adatnya  masing-masing,  serta  golongan pribumi  yang  berlaku  bagi  mereka  hukum adatnya.  Walaupun  demikian  golongan pribumi  dapat  menggunakan  hukum  Eropa
melalui  Lembaga  Penundukan  Diri  secara sukarela. (Anshori, 2011:59)
Setelah  kemerdekaan,  pluralisme  hukum di Indonesia tampak nyata hanya terjadi pada tataran  hukum  perdata  (privat)  dan  tidak tampak  nyata  pada  hukum  pidana.  Artinya Indonesia  berhasil  melakukan  unifikasi  pada hukum  pidananya  dan  tidak  pada  hukum perdata.  Mungkin  hal  ini  disebabkan  karena sifat  hukum  perdata  yang  terbuka  sehingga setiap  orang  berhak  untuk  memberlakukan hukum  perdata  bagi  dirinya  sendiri  menurut apa yang dianggapnya adil. Bagi orang Islam, misalnya,  hukum  yang  adil  menurutnya pastilah hukum yang bersendikan pada agama Islam. (Anshori, 2011:59)
Hukum  Islam  akan  selalu  dijiwai  oleh ketaatan  kepada  Yang  Maha  Adil,  hal  ini terlihat  misalnya,  pada  Pasal  1  UU  No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). UUP tersebut dalam formulasinya jelas menggunakan  fikih  sebagai  rujukan.  Disebut dalam  UUP  tersebut  bahwa  perkawinan  ialah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ke- Tuhanan Yang Maha Esa. (Anshori, 2011:18) Dari  sudut  lingkup  makna the  ideal  law, kehadiran  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) merupakan  rangkaian  sejarah  hukum  nasional yang  dapat  mengungkapkan  ragam  makna kehidupan  masyarakat  Islam  Indonesia, terutama tentang :
1. Adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial 2. Aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya  eksplanasi  fungsional  ajaran Islam  yang  mendorong  terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum
3. Responsi  struktural  yang  dini  melahirkan rangsangan KHI
4. Alim  Ulama  Indonesia  mengantisipasi ketiga  hal  di  atas  dengan  kesepakatan
bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam  yang  hidup  seiring  dengan  kondisi hukum dan masyarakat Indonesia. KHI hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen  hukum  Instruksi  Presiden  (Inpres) Nomor  1  Tahun  1991  tanggal  10  Juni  1991, dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan  Menteri  Agama  No.  154  Tahun 1991  Tanggal  22  Juli  1991(Abdullah,  1994: 61).
Dilihat  dari  tata  hukum  nasional,  KHI dihadapkan  pada  dua  pandangan;  pertama, sebagai  hukum  tidak  tertulis  seperti  yang ditunjukkan  oleh  penggunaan  instrumen hukum  berupa  Inpres  yang  tidak  termasuk dalam  rangkaian  tata  urutan  peraturan perundangan  yang  menjadi  sumber  hukum tertulis.  Kedua,  KHI  dapat  dikategorikan sebagai  hukum  tertulis.  KHI  berisi Law  dan rule  yang  pada  gilirannya  terangkat  menjadi law dengan potensi political power. Inpres No. 1  tahun  1991  dipandang  sebagai  salah  satu produk political power yang mengalirkan KHI dalam jajaran law(Abdullah, 1994: 63).
Berkaitan dengan perkawinan beda agama, dalam  sejarah  hukum  keluarga  di  Indonesia, perkawinan  antar  agama  disebut  dengan perkawinan  campuran.  Landasan  hukumnya berpedoman kepada ketentuan GHR ( Regeling op  de  Gemengde  Huwelijken  Staatsblaad 1898 Nomor 158). Dalam pasal 1 Staatsblaad disebutkan bahwa yang dinamakan perkawinan  campuran  adalah  perkawinan antar  orang-orang  yang  di  Indonesia  tunduk kepada  hukum  yang  berlainan.  Hukum  yang berlainan  dapat  terjadi  karena  perbedaan agama ( interreligeus) seperti perkawinan antar agama  Islam  dengan  orang  Kristen,  atau karena  perbedaan  hukum  karena  perbedaan kewarganegaraan (MK, 2010: 49).
Setelah  berlakunya  UU  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  perkawinan,  maka  semua ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang kebolehan perkawinan beda agama dinyatakan
tidak  berlaku  lagi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa :
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  ini, ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (BW= Burgerlijk  Wetboek),  Ordonansi Perkawinan  Indonesia  Kristen  ( Huwelijk Ordonantie  Christen  Indonesiers  S.  1933 No.74),  Peraturan  Perkawinan  Campuran ( Regeling  op  de  gemengde  huwelijken S.1898  No.158),  dan  peraturan-peraturan lain  yang  mengatur  tentang  perkawinan sejauh  telah  diatur  daam  undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
Dengan  demikian,  kebolehan  perkawinan antar  agama  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 7  ayat  (2)  GHR  dengan  sendirinya  berakhir setelah lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (MK, 2010: 50)
KHI lebih tegas mengatur tentang larangan perkawinan  antara  orang  Islam  dengan  orang yang  bukan  beragama  Islam.  Ketentuan  itu diatur dalam  Pasal 40 (c) dan Pasal 44. Pasal 40  (c)  melarang  melangsungkan  perkawinan antara  seorang  pria  muslim  dengan  wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 mengatur bahwa  seorang  wanita  Islam  dilarang melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang pria  yang  tidak  beragama  Islam.  Larangan kedua pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa terhadap perkawinan yang dilangsungkan  dengan  berbeda  agama  tidak dapat  dicatatkan  baik  pada  Kantor  Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama. Dengan demikian apabila terjadi perkawinan semacam itu,  tidak  mendapat  pengakuan  secara  hukum dan  tidak  dilindungi  oleh  hukum,  sebab mereka  yang  melakukan  perkawinan  tersebut telah melakukan penyelundupan hukum. (MK, 2010: 52).
Adapun landasan pemikiran bangsa Indonesia  menolak  perkawinan  antar  agama karena  pada  dasarnya  semua  agama  di
Indonesia,  baik  agama  Islam,  maupun  non- Islam  menolak  terjadinya  perkawinan  antar agama.  Semua  agama  menghendaki  agar perkawinan  dilakukan  atas  dasar  satu  iman dan  seagama,  walaupun  secara  politis  dan untuk  kepentingan  misionaris  dan  invasi terjadi  perkawinan  antar  agama  (MK,  2010: 53)
Simpulan Berdasarkan  pada  pembahasan  konsep  ahli kitab maupun  hukum  mengawininya,  maka dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari
permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian  ini, yaitu:
1. Pengertian  ahli  kitab  menurut  Quraish Shihab  adalah  komunitas  yang  memiliki kitab.  Dan  komunitas  tersebut  hanya terbatas  pada  orang  Yahudi  dan  Nasrani, selain  kedua  agama  tersebut  bukan termasuk ahli kitab.
2. Argumentasi yang digunakan oleh  Quraish Shihab  dalam  memaknai  ahli  kitab  adalah surat  al-Maidah:  5  dan  surat  al-Bayyinah: 1. Quraish Shihab membedakan orang kafir menjadi dua kelompok yaitu ahli kitab dan orang  musyrik.  Perbedaan  tersebut  dapat dipahami  dari  huruf  ‘ wawu’  yang  berarti ‘dan’  dalam    surat  al-Bayyinah:  1.  Huruf ini  dari  segi  bahasa  digunakan  untuk menghimpun dua hal yang berbeda. Dengan demikian  yang  dilarang  mengawinkannya dengan  wanita  muslimah  adalah  pria musyrik,  sedang  yang  dibenarkan  oleh surat  al-Maidah:  5  adalah  mengawini wanita ahli kitab . Meskipun diperbolehkan mengawini  wanita ahli  kitab,  tetapi  hanya wanita ahli kitab yang menjaga
kehormatannya  yang  boleh  dinikahi. Namun  ketika  tujuan  pernikahan  yakni membentuk  keluarga  yang  sakinah  tidak dapat tercapai, dan lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya
(khawatir  terpengaruh  oleh  wanita  ahli
kitab),  maka  Quraish  Shihab  mendukung ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  KHI tentang perkawinan beda agama, atas dasar kemaslahatan.  Dengan  demikian  antara pendapat Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama dengan KHI tidak ada bertentangan. Daftar Pustaka
Abdullah,  Abdul  Gani.  1994. Pengantar Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press.
Anshori, Abdul Ghofur. 2011. Filsafat Hukum Hibah  dan  Wasiat  di  Indonesia,
Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press. Biografi  web,  ‚Referensi  Biografi  Tokoh  dan Public Figure‛.t.th. dalam http://bio.or.id/biografi-quraish-shihab/, diunduh pada 28 Agustus 2016.
Dahlan,  Abdul  Azizi.  1996. Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van
Hoeve.
Departemen  Agama  RI.  2008. Pedoman Penghulu,Jakarta:Departemen Agama RI. El-Fasyri,  Hari.2013.  ‚Quraish  Shihab  : Biografi,  Metode  dan  Corak  Pemikiran Tafsirnya‛ dalam http://theprotectorofislam.blogspot.co.id
/, di akses tanggal 28 Agustus 2016.
El-Saha,  M.  Ishom.,  &  Saiful  Hadi.  2005.
Sketsa  Al-Qur’an  :  Tempat,  Tokoh, Nama dan Istilah dalam Al-Qur’an, t.tp: Lista Fariska Putra.
Hamid,  Muhammmad  Muhyidin  Abdul.  2009 Panduan  Waris  Empat  Madzhab, Jakarta: Al-Kautsar.
Hanafi, Muchlis M. t.th. ‚Karya-Karya M.
Quraish Shihab‛ dalam http://qurais hshihab.com/work/, di akses tanggal 1 September 2016.
IAIN  Syarif  Hidayatullah.  2002. Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan.
Ihsan,  Asnawi.  2009.  ‚Membedah  Hukum Perkawinan  Beda  Agama:  Perspektif
Ushul Fikih dan Hukum yang Berlaku di
Indonsia‛,
dalam http://asnawiihsan.blogspot.co.id/2009/0
5/perkawinan-beda-agama.html, diunduh pada 19 Agustus 2016.
Masduki,  Mahfudz.  2012. Tafsir  Al-Misbah M. Quraish Shihab : Kajian Atas Amtsal Al-Qur’an, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. MK,  M.  Anshary.  2010. Hukum  Perkawinan di  Indonesia,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Munawaroh,  Shofiyatul.  2015.  ‚Pengertian Saddu Dzari’ah‛ dalam http://shofiyatulmunawaroh.blogspot.co. id/2015/06/pengertian-saddu-
dzariah.html.  di  akses  tanggal  2 November 2016. Nurdin,  Ali.  2006. Quranic  Society: Menelusuri  Konsep  Masyarakat  Ideal dalam Al-Qur’an, Jakarta: Erlangga. Qardhawi, Yusuf. 1995. Fatwa-fatwa
Kontemporer,  Jakarta:  Gema  Insani
Press.
Quthb, Sayyid. 2002. Tafsir Fi Zhilalil Qur’an :di Bawah Naungan Al-Qur’an , Jakarta: Gema Insani Press. Rasjid, Sulaiman. 2010. Fiqh Islam, Bandung:
Sinar Baru Algesindo. Sabiq,  As-Sayyid.  1980. Fikih  Sunnah  6, Jakarta: Al-Ma'arif.
Shihab,  M.  Quraish.1999. Fatwa-Fatwa  M. Quraish Shihab : Seputar Al-Qur’an dan Hadits, Bandung: Mizan ------------------------. 2002. Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta: Lentera Hati ------------------------.  2007. Membumikan  Al- Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam
Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan.
------------------------.  2012. Al-Lubab:  Makna,
Tujuan,  dan  Pelajaran  dari  Surah-surah Al-Qur’an, Tangerang: Lentera Hati.
Suma,  Muhammad  Amin.  2001. Studi  Ilmu- ilmu  Al-Qur’an,  Jakarta:  Pustaka Firdaus
Syarifuddin, Amir.  2011. Hukum Perkawinan Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana Tafsir  Al-Misbah,  ‚Biografi  M.  Quraish Shihab‛, t.th., dalam https://tafsiralmishbah.wordpress.com/b iografi-m-quraish-shihab,  diakses  28 Agustus 2016
Yahya, Ahmad., ‚Daftar Karya Syekh Quraish Shihab, Punya Salah Satunya?‛ dalam http://pers- alhikam.blogspot.co.id/2014/10/daftar- karya-syekh-quraish-shihab-punya.html, di akses tanggal 2 September 2016.
Yusuf,  Kadar  M.  2011. Tafsir  Ayat  Ahkam: Tafsir  Tematik  Ayat-Ayat  Hukum, Jakarta: Amzah .