## REKONSTRUKSI PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DAN KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 1
Iwan Erar Joesoef Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. Fatmawati Raya Nomor 1, Pondok Labu, Jakarta iwan.erar@upnvj.ac.id

## Abstract
This study aims to examine the use of the concept of revocation of land rights and compensation with  custody  in  court  (consignment).  The  scope  of  the  research  is  land  acquisition  for  public interest in toll road infrastructure development in Indonesia. In the law on land acquisition for public interest it does not explicitly mention the revocation of land rights, but the application of the concept of compensation for land acquisition for public interests deposited in court results in the loss of land rights and land falls to the state. The research method is normative juridical. The results of the study show that the revocation of land rights and the urgency of the consignment is more appropriate to be applied to the development of public infrastructure by the government. Meanwhile,  the  development  of  public  infrastructure  by  the  private  sector  in  the  government- private partnership model is unfair to implement because it is commercial in nature.
Keywords: Revocation of Land Rights; Consignment; Land Acquisition; Public Interest.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan konsep pencabutan hak atas tanah dan ganti rugi dengan penitipan di pengadilan (konsinyasi). Ruang lingkup penelitian adalah pengadaan tanah untuk  kepentingan  umum  dalam  pembangunan  insfrastruktur  jalan  tol  di  Indonesia.  Dalam undang-undang  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  secara  eksplisit  tidak  menyebut pencabutan  hak  atas  tanah,  namun  penerapan  konsep  ganti  rugi  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum yang dititipkan di pengadilan berakibat hilangnya hak atas tanah dan tanah jatuh kepada negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa,  pencabutan  hak  atas  tanah  dan  konsinyasi  urgensinya  lebih  tepat  diterapkan  pada pembangunan infrastruktur publik oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 (3) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan pembangunan infrastruktur publik oleh swasta dalam model kerjasama pemerintah swasta tidak adil untuk diterapkan karena bersifat komersial.
Kata Kunci: Pencabutan Hak Atas Tanah; Konsinyasi; Pengadaan Tanah; Kepentingan Umum.
1 Artikel hasil penelitian mandiri yang dilakukan penulis pada tahun 2020.

## A.   Pendahuluan
Dalam  sektor  infrastruktur,  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  sangat penting  untuk  diperhatikan.  Masalahnya adalah  pengadaan  tanah  tersebut  banyak menimbulkan  sengketa  pertanahan  antara Pemerintah,  Penyelenggara  Infrastruktur (Pemerintah,  Badan  Usaha  Pemerintah  dan Swasta dalam bentuk Kerjasama Pemerintah Swasta)  dan  masyarakat  pemilik  tanah. Permasalahan yang timbul umumnya terkait jumlah  ganti  rugi  atas  pembebasan  tanah untuk  kepentingan  umum(Kasenda,  2017). Salah  satu  contoh  dalam  penelitian  ini adalah pengadaan tanah untuk pembangunan jalan  tol.  Proses  memenuhi  target  politik untuk  membangun  jalan  tol  sepanjang sekitar 1.600 Km yang tidak terpenuhi, yang salah  faktornya  adalah  karena  hambatan pengadaan tanah telah memberikan pelajaran  yang  sangat  berharga  bagi pembangunan jalan tol ke depan (Toll Road Regulator (Badan Pengatur Jalan Tol), n.d.).
Hambatan  pengadaan  tanah  tersebut pada  tahun  1997  Menteri  Keuangan mengeluarkan Surat Edaran yang membebankan  biaya  pengadaan  tanah kepada pihak swasta.
Akibatnya pembangunan jalan tol oleh investor swasta menjadi  terhambat  dalam  periode  1997- 2004.  Lihat  Disertasi  Iwan  Erar  Joesoef, “Model  Kerjasama  Pemerintah  dan  Swasta: Studi  Penerapan  Kontrak Build  Operate
Transfer dalam  Perjanjian  Pengusahaan
Jalan Tol di Indonesia”, Program Pascasarjana,  FHUI,  2011  (Joesoef,  2011). Dengan  demikian  pelaksanaan  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  harus memberikan  kepastian  hukum  dalam regulasinya  juga  memberikan  keadilan  bagi masyarakat atas kepemilikan tanahnya.
Undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan  umum  secara  eksplisit  tidak menyebutkan  Undang-undang  Pencabutan Hak  Atas  Tanah  namun  menggunakan terminologi  penitipan  ganti  rugi  dan pelepasan  hak  di  pengadilan  (konsinyasi). Pada  saat  konsinyasi  tersebut  maka  hak kepemilikan  tanah  mayarakat  yang  berhak tersebut  menjadi  hapus  dan  alat  bukti
haknya menjadi tidak berlaku serta tanahnya menjadi  tanah  yang  dikuasai  negara. Undang-undang  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan Umum juga tidak membedakan badan  yang  memerlukan  tanah  apakah  itu Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Swasta dalam bentuk Kerjasama Pemerintah Swasta  ( Undang-undang  Pengadaan  Tanah untuk Kepentingan Umum , 2012)
Jika  dilihat  dari  status  pihak  yang memerlukan tanah, maka konsep pencabutan hak atas tanah dan konsinyasi sangat terkait dengan  kewenangan  pihak  yang  akan mencabut  hak  atas  tanah  apakah  untuk pembangunan  infrastruktur  publik  sesuai amanah  konstitusi  UUD  NRI  Tahun  1945 atau pembangunan infrastruktur publik yang bersifat  komersial.  Disisi  lain  pihak  yang memerlukan  tanah  dalam  undang-undang pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum adalah  Pemerintah  baik  pusat  maupun daerah, Badan Usaha Milik Pemerintah baik dalam  bentuk  perusahaan  umum  (perum) atau  persero,  atau  Swasta  dalam  Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Jadi undang-undang pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum tidak  melihat  suatu  pembangunan  apakah merupakan pembangunan infrastruktur publik  dalam  arti  non  komersial  atau pembanguan  infrastruktur  publik  yang bersifat komersial.
Seperti halnya pembangunan sarana jalan umum dan sarana jalan tol yang berbayar.
Penelitian  yang  dilakukan  Ade  Arif Firmansyah,  melihat  adanya  konfigurasi kepentingan  antara  Pemerintah,  Swasta, Masyarakat  dan  pemilik  tanah  sebagai pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam pengadaan  tanah.  Konfigurasi  kepentingan tidak  seimbang,  yaitu  pada  saat  masyarakat sebagai  pemilik  tanah  dihadapkan  dengan pemerintah  sebagai  inisiator  pembangunan, swasta  sebagai investor pembanguan.  Disisi lain  masyarakat  secara  pasif  turut  memiliki kepenting  sebagai  pihak  yang  menikmati hasil pembangunan (Ade, 2018). Jadi terjadi ketidak seimbangan kepentingan dari pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum. Ketidak seimbangan  ini  dapat  dilihat  dari  pelaku
pembangunan  sarana  infrastruktur  apakah pemerintah  yang  non  komersial  karena amanah Pasal 33 (3) UUD NRI Tahun 1945 atau  swasta  dalam  model  kerjasama pemerintah  dan  swasta  yang  bersifat komersial.
Dalam  penelitian  tersebut  disebutkan bahwa  dalam  proses  pelepasan  hak  atas tanah  dan  pencabutan  hak  atas  tanah ( Undang-Undang  No.  20  Tahun  1961 tentang  Pencabutan  Hak  Atas  Tanah  dan Benda-Benda  yang  Berada  di  Atasnya , 1961),  pemerintah  menggunakan  hukum publik.  Penggunaan  hukum  publik  ini memberikan  dampak  pada  masyarakat pemilik  tanah.  Salah  satu  dampak  adalah dalam hal perlindungan hukum bagi pemilik tanah.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  MY Pratama juga terkait kajian atas prosedur dan pengaturan  pencabutan  hak  atas  tanah  dan benda-benda  yang  berada  di  atasnya (Pratama, 2019). Kekurangan dari penelitian ini  adalah hanya  membahas  aspek prosedural  dan  perlindungan  hukum  bagi pemilik tanah. Penelitian ini tidak membahas  latar  belakang,  pihak  yang memerlukan  tanah  serta  maksud  dan  tujuan pencabutan hak atas tanah. Sehingga hal ini penggunaan  hukum  publik  oleh  pemerintah dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum, tidak melihat
dinamika perkembangan  pembanguan  infratruktur yang  sudah  bergeser  adanya  keterlibatan pihak  swasta  dalam  membantu  pemerintah dengan pola kerjasama pemerintah swasta.
Penulisan ini bermaksud untuk melengkapi  kekurangan  dari  penelitian tersebut  diatas.  Dalam  penulisan  ini,  akan dilakukan  penelitian  terhadap  pihak  yang berkepentingan  dalam  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum.  Artinya  konsep pencabutan  hak  atas  tanah  dan  konsep penitipan  ganti  rugi  dan  pelepasan  hak  di pengadilan (konsinyasi) tidak bisa diterapkan  pada  semua  pihak  yang berkepentingan  atas  pengadaan  tanah. Dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  disebutkan  pihak  tersebut  adalah pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah, badan usaha milik negara yang dalam hal ini
ada  yang  berbentuk  perusahaan  umum (perum)  dan  persero,  serta  Swasta  dalam bentuk  kerjasama  pemerintah  dan  swasta. Dengan  demikian  dalam  perkembangan masyarakat  dewasa  ini,  ada  pergerseran paradigma  kepentingan  umum  dengan keterlibatan  swasta  yang  bersifat  komersial. Seperti  contohnya  adalah  pembangunan infratruktur jalan tol atau jembatan tol.
Pihak-pihak tersebut  di atas berdampak pada  tujuan  hakiki  dari  pengertian  untuk kepentingan umum, sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  1  Undang-undang  Pencabutan Hak Atas Tanah, yaitu termasuk kepentingan  Bangsa  dan  Negara  serta kepentingan Bersama dari rakyat, kepentingan  pembangunan  yang  dalam keadaan  yang  memaksa.  Tujuan  penelitian ini  adalah  untuk  membedakan  penggunaan konsep  pencabutan  hak  atas  tanah  dan konsinyasi dalam undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pembedaan tersebut adalah dilihat dari pihak-pihak yang berkepentingan  atas  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  tersebut.  Dilihat  dari aspek  sejarah  undang-undang  pencabutan hak atas tanah tersebut adalah dalam konteks kewenangan  pemerintah baik  pusat  maupun daerah  dalam  melaksanakan  amanah  Pasal 33  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  yaitu membangun  sarana  dan  prasarana  untuk kepentingan  umum  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sejarah undang-undang pencabutan hak atas tanah tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya.
Penelitian  ini  akan  menguji  tingkat urgensi  dari  kepentingan  umum  sebagai kepentingan  Bangsa  dan  Negara  serta kepentingan bersama dari rakyat, kepentingan  pembangunan  yang  dalam keadaan  yang  memaksa.  Pengujian  terkait dengan  pencabutan  hak  atas  tanah  dan penitipan  ganti  rugi  dan  pelepasan  hak  di pengadilan  (konsinyasi).  Urgensi  tersebut dalam  hipotesa  ini  adalah  berbeda  dari pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum. Pihak pemerintah baik pusat maupun daerah
sebagai  pihak  yang  berkepentingan  dalam pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum lebih  urgen  dan  memaksa  dari  pada  pihak badan usaha milik negara atau pihak Swasta. Hal ini karena kewajiban pemerintah dalam membanguan  insfrastruktur  berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945  ( Undang-Undang  Dasar  1945 ,  1945). Dengan  demikian,  melihat  dari  urgensi keadaan  memaksa  dari  pihak-pihak  yang berkepentingan, perlu  ada kajian yang lebih mendalam.  Kajian  tersebut  terkait  dengan konsepsi  pencabutan  hak  atas  tanah  dan konsinyasi  yang  berakibat  hak  kepemilikan tanah  jatuh  pada  negara  yang  diterapkan dalam  undang-undang  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum.  Sehingga  perlu ada rekonstruksi pengertian dari pencabutan hak  atas  tanah  dan  konsinyasi  dalam undang-undang  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum.
Pengkajian dilakukan dengan
pendekatan  teori  hak  asasi  manusia,  yaitu teori-teori hak asasi manusia, yaitu: hak-hak kodrati  ( natural  rights  theory ),  teori positivisme  ( positivist  theory ),  dan  teori relativisme  budaya  ( cultural  relativist theory )  (Lubis,  1993).  Teori  ini  digunakan untuk  menganalisa  Ketidakjelasan  definisi kepentingan  umum  dalam  pengadaan  tanah yang  berakibat  dicabutnya  hak-hak  atas tanah  dalam  ganti  rugi  melalui  penitipan  di pengadilan  (konsinyasi).  Sedangkan  untuk konsep  pencabutan  hak  atas  tanah  akan dianalisa  dengan  teori  transplantasi  hukum ( legal transplant theory ) (Mistelis, 2000).
Definisi  kepentingan  umum  tersebut dalam  undang-undang  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum  disebutkan sebagai  kepentingan  bangsa,  negara,  dan masyarakat yang diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk  kemakmuran  rakyat  ( Undang-undang Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan Umum ,  2012).  Dalam  undang-undang pencabutan hak atas tanah disebutkan bahwa kepentingan  umum  termasuk  kepentingan bangsa  dan  negara  serta  kepentingan Bersama  dari  rakyat,  juga  kepentingan pembangunan  (UU  No.  20  Tahun  1961).
Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah bagi  Pelaksanan  Pembangunan  untuk Kepentingan  Umum  menyebutkan  bahwa kepentingan  umum  adalah  kepentingan Sebagian besar lapisan masyarakat.
Jadi  dalam  hal  ini,  yang  memiliki  hak urgensi  dari  pencabutan  hak  atas  tanah  dan penitipan  ganti  rugi  dan  pelepasan  hak  di pengadilan  (konsinyasi)  adalah  pemerintah, baik  pemerintah  pusat  dan  daerah. Sedangkan  badan  usaha  milik  negara  dan Swasta  tidak memiliki  urgensi  sebagaimana pemerintah. Pihak badan usaha milik negara dan  Swasta  bersifat  membantu  pemerintah sebagai alternatif masyarakat untuk menikmati  pembangunan  insfrastruktur, yaitu setelah kewajiban pemerintah membangun insfrastruktur
berikut pengadaan  tanahnya  telah  ada.  Sehingga keterlibatan  swasta  adalah  alternatif  pilihan berbayar  atas  infrastruktur  tidak  berbayar yang  dibangun  pemerintah.  Untuk  itu  maka penulis  melakukan  penelitian  dalam  rangka untuk  merekonstruksi  pengertian  konsep pencabutan  hak  atas  tanah  dan  konsinyasi ganti  rugi  di  pengadilan  dalam  undang- undang  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum. Rumusan penelitian untuk menjawab masalah  ini  adalah  bagaimana  seharusnya definisi  pencabutan  hak  atas  tanah  dan konsinyasi  pada  pembangunan  infrastruktur publik.  Permasalahan  utama  ini  akan dielaborasi  dalam  lima  poin  pembahasan dalam penelitian ini.

## B.   Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  secara  yuridis normatif dengan pengumpulan data sekunder.  Analisa  secara  kualitatif  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan dan  konsep.  Data  diperoleh,  pertama  dari website Badan  Pengatur  Jalan  Tol  (BPJT) yang menginformasikan hambatan pembangunan jalan tol adalah salah satunya hambatan  pengadaan  tanah.  Juga website terkait  sengketa  pertanahan.  Kemudian mencari pokok masalah dengan mengumpulkan jurnal-jurnal terkait
pencabutan  hak  atas  tanah  dan  ganti  rugi
dengan penitipan di pengadilan (konsinyasi) serta  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum.
Pokok  masalah  tersebut  kemudian dianalisis  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  yaitu  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan Umum,  Undang-Undang  Nomor  20  tahun 1961  tentang  Pencabutan  Hak-Hak  atas Tanah  dan  Benda-benda  yang  berada  di atasnya,  termasuk  UUPA.  Disamping  itu juga  data  kasus  pengadilan  dan  buku-buku teks  terkait  teori  dan  konsep.  Data-data tersebut dianalisa untuk menjawab permasalahan  hukum  atau  temuan  hukum dalam  penelitian  ini,  yaitu  permasalahan pencabutan  hak  atas  tanah  dan  konsinyasi ganti  rugi  di  pengadilan  dalam  undang- undang  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum.

## C.   Hasil dan Pembahasan
1. Pencabutan  Hak  atas  Tanah  dan Konsinyasi  dalam  Pengadaan  Tanah untuk Kepentingan Umum
Pencabutan  hak  atas  tanah  pada umumnya  diadakan  untuk  keperluan  usaha- usaha negara sebagai pemerintah, baik untuk kepentingan  pemerintah  pusat  maupun daerah.  Pencabutan  hak  atas  tanah  ini mengacu  pada  Pasal  18  Undang-undang Pokok  Agraria  (UUPA)  hanya  dapat dilakukan untuk kepentingan umum ( Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria ,  1960).  Dalam  perkembangannya, ketentuan-ketentuan  tersebut  tidak  menutup kemungkinan  sebagai  pengecualiannya, dilakukan  juga  pencabutan  hak  untuk pelaksanaan  usaha-usaha  swasta,  asal  usaha itu  benar-benar  untuk  kepentingan  umum dan  tidak  mungkin  diperoleh  tanah  yang diperlukan  melalui  persetujuan  dengan pemilik  tanah.  Dalam  kasus  misalnya pemilik  tanah  tidak  bersedia  menyerahkan tanah secara musyawarah, kemudian pemerintah memandang perlu untuk menguasai  sebagian  tanah  masyarakat
tersebut,  maka  keadaan  seperti  ini, pemerintah  menganggap  sebagai  suatu kepentingan  umum.  Oleh  sebab  itu,  dapat dilakukan    pencabutan  hak  (Harsono,  2008, p. 445).
Pencabutan  hak  atas  tanah  mengacu pada  Staatblad  1920  No.  574  yang  disebut sebagai  “ Onteiggenings  Ordonantie ”  yang memberi  perlindungan  berlebih  atas  hak kepemilikan perorangan yaitu hak “eigendom”,  yang  bersifat  kepemilikan mutlak  berdasarkan  konsep  hukum  perdata barat.  Dalam  memberikan  perlindungan tersebut, maka pencabutan hak harus melalui proses  yang  Panjang  dan  lama  dan  harus melalui  baik  instansi  legislative,  eksekutif maupun  peradilan,  namun  UUPA  tidak  lagi didasarkan  pada  hak  mutlak,  akan  tetapi semua  hak  atas  tanah    mempunyai  fungsi sosial (Harsono, 2008, p. 444).
Penitipan  ganti  rugi  dan  pelepasan  hak atas  tanah  di  pengadilan  (konsinyasi) berakibat  hak  kepemilikan  tanah  mayarakat yang berhak tersebut menjadi hapus dan alat bukti  haknya  menjadi  tidak  berlaku  serta tanahnya  menjadi  tanah  yang  dikuasai negara  ( Undang-undang  Pengadaan  Tanah untuk Kepentingan Umum , 2012) pada Pasal 43.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Nurazima  Faizrosadi  dan  kawan-kawan dalam  kasus  pembangunan  jalan  tol kabupaten  Batang,  disimpulkan  bahwa konsinyasi dalam undang-undang pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  tidak memberikan  perlindungan  bagi  pemilik tanah  yang  bersengketa  dengan  pemerintah. Penitipan  ganti  rugi  tanah  di  pengadilan (konsinyasi)  secara  hukum  tanah  dianggap menjadi milik negara. Padahal dalam hukum pertanahan  sebagai  hukum  positif  UUPA sudah  jelas  disebutkan  bahwa  untuk memperoleh  tanah  tidak  dapat  dilakukan dengan  paksaan  oleh  siapapun  juga  akan tetapi berasaskan kesepakatan, asas keadilan dan  asas  kemanusiaan  (Faizrosadi,  Priyono,
& Cahyaningtyas, 2020). Konsepsi  kepentingan  umum  dalam penjabarannya  menunjukkan  interpretasi yang  lebih  luas  yang  artinya  tidak  hanya sebatas kepentingan  masyarakat  umum atau
kepentingan pemerintah. Kepentingan
umum juga masuk kepentingan swasta yang dikemas  dalam  kegiatan  pembangunan ekonomi  yang  akan  memberi  manfaat kepada  negara  dan  masyarakat  umum. Paradigma  yang  muncul  adalah  model kerjasama pemerintah dan swasta, salah satu tipe  kontraknya  adalah Build  Operate Transfer (BOT).  Pertimbangan  pemerintah dalam  model  kerjasama  pemerintah  dan swasta  ini  adalah  keterbatasan  dana pemerintah  dalam  membangun  infrastruktur yang  memerlukan  dana  yang  cukup  tinggi (Joesoef,  2011).  Pengertiannya  dipengaruhi faktor  pertumbuhan  dan  perkembangan ekonomi  yang  dicapai  masyarakat  dan negara.  Dengan  demikian  maka  pengertian kepentingan  umum  bisa  juga  dikategorikan dalam 2 perspektif yang berbeda. Pertama  pengertian  kepentingan  umum yang  bersifat  tradisional:  “ Traditionally,  a public  use  meant  exactly  what  the  words indicated: the land will be for the use of the general  public.  Under  the  prevailing eighteenth  century  doctrine,  the  public  use clause  could  be  read  fairly  literally:  the government  could  take  property  for  itself, but it was not to take land form ‘A’ and give to  ‘B’  …  under  the  more  concervative, historical  approach,  a  public use  amounted to  land  use  for  all  the  public .”  Kedua pengertian  kepentingan  umum  dalam  arti modern  yang  mencakup  perluasan  makna kegiatan  pembangunan:  “ As  the  American economy continues to develop, society faces different  from  of  takings  than  was traditionally  experienced  through  eminent domain.  With  the  evolution  of  society  and the economy, the public use inquiry has also evolved.  As  the  eminent  domain  power  has increasingly  been  used  to  take  private property  in  in  the  name  of  economic redevelopment,  the  public  use  clause  has also  expanded.  In  response  the  federal  and state  courts  have  both  developed  separate ideologies  on  what  is  a  public  purpose  in public – private transfer, while at the same time have expanded on each other steps into this area. ” (Kulick, 2000) .
2. Analisis  terhadap  Pencabutan  Hak atas  Tanah  dan  Konsinyasi  dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Konsep  pencabutan  hak  dan  konsep ganti  rugi  dengan  penitipan  ganti  rugi  di pengadilan (konsinyasi) tidak dapat diterapkan  secara  umum  di  undang-undang pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum. Pertimbangan  pertama  adalah,  konsep tersebut  dalam  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah Untuk  Kepentingan  Umum  berakibat  pada hak  kepemilikan  tanah  mayarakat  yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya menjadi  tidak  berlaku  serta  tanahnya menjadi tanah yang dikuasai negara. Hal ini tidak memberikan perlindungan hukum bagi pemilik  hak  atas  tanah.  Selain  itu  juga adanya  unsur  paksaaan  dan  tanpa  adanya asas  kesepakatan,  asas  keadilan  dan  asas kemanusiaan  sebagaimana  yang  dilindungi oleh  konstitusi  undang-undang  dasar  1945. Kedua  adalah  adanya  perluasan  makna kepentingan  umum  yang  dimaknai  untuk kepentingan  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah,  namun  juga  untuk  kepentingan swasta  yang  membantu  pemerintah  untuk pembangunan  bagi  kepentingan  umum. Sehingga untuk memberikan  keadilan  harus dipisahkan  untuk  kepentingan  pemerintah yang  memiliki  urgensi  melaksanakan  Pasal 33 UUD 1945 dan kepentingan swasta yang membantu pemerintah yang bersifat alternatif dan tidak urgen.
Ketiga adalah adanya perbedaan urgensi pihak  yang  memerlukan  tanah,  dimana pemerintah lebih urgen dan mendesak untuk pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum sebagai  kewajiban  melaksanakan  amanah Pasal  33  UUD  1945.  Urgensinya  adalah kewajiban  membangun  infrastruktur  publik sebagai  amanah  konstitusi  dengan  kondisi keterbatasan  dana  untuk  pengadaan  tanah. Sedangkan  pihak  swasta  yang  membantu pemerintah  dalam  membangun  infrastruktur bagi  kepentingan  umum  bersifat  alternatif pilihan  setelah  pemerintah  membangun infrastruktur bagi kepentingan umum seperti membangun  jalan  umum  dan  jembatan
umum  dan  infrastruktur  lainnya  seperti pelabuhan, pengairan, dan lainnya. Sedangkan  pihak  swasta  yang  membantu pemerintah seperti membangun jalan tol dan jembatan tol  berbayar  adalah alternatif  bagi masyarakat untuk menggunakannya. Sehingga  ada  unsur  komersial  dari  pihak swasta  yang  membantu  pemerintah  dalam membangun insfratruktur yang membutuhkan  tanah.  Dengan  demikian maka  pencabutan  hak  atas  tanah  dan pemberian  ganti  rugi  dengan  penitipan  di pengadilan (konsinyasi) hanya dapat diterapkan apabila pihak yang
berkepentingan  untuk  pengadaan  tanah adalah  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat maupun  daerah  karena  tidak  ada  unsur komersial.

## 3. Pencabutan  Hak  Atas  Tanah  dan Konsinyasi vs Hak Asasi Manusia
Pernyataan  Pasal  43  undang-undang pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum ( Undang-undang  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan  Umum ,  2012),  secara  eksplisit menyatakan  bahwa  hak  kepemilikan  tanah mayarakat  yang  berhak  menjadi  hapus  dan alat bukti haknya menjadi tidak berlaku serta tanahnya  menjadi  tanah  yang  dikuasai negara.  Padahal  sejarah  pembentukan undang-undang  pencabutan  hak  atas  tanah dari  pemerintahan  penjajah  Belanda  telah memberikan  perlindungan  bagi  pemilikan hak  milik  atas  tanah  (hak  eigendom). Perlindungan  hukum  yang  diberikan  adalah bahwa  pencabutan  hak  atas  tanah  harus melalui  3 lembaga  yaitu  lembaga  eksekutif, legislative dan yudikatif yang membutuhkan waktu  yang  panjang  ( Undang-Undang  No. 20  Tahun  1961  tentang  Pencabutan  Hak Atas  Tanah dan  Benda-Benda  yang  Berada di  Atasnya ,  1961).  Konsep  tersebut kemudian  disesuaikan  dengan  konsep adanya  unsur  sosial  dalam  konsepsi  UUPA (Harsono,  2008).  Sehingga  pencabutan  hak atas  tanah  dan  konsinyasi  ganti  rugi  di pengadilan  yang  berakibat  hak  kepemilikan tanah  jatuh  pada  negara  tanpa  kesepakatan dapat  melanggar  hak  asasi  manusia,  bila tidak  dilakukan  dengan  prosedur  melalui  3
lembaga  yaitu  lembaga  eksekutif,  legislatif dan yudikatif.
Dalam  Pasal  28  H  ayat  (4)  UUD  1945 setelah  amandemen  I,  II,  III  dan  IV disebutkan  bahwa:  “Setiap  orang  berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut  tidak  boleh  diambil  alih  secara sewenang-wenang oleh siapapun” ( Undang- Undang Dasar 1945 , 1945). Artinya bahwa konstitusi  Indonesia  melindungi  hak  milik pribadi  sebagai  hak  asasi  manusia.  Dalam penerbitan  undang-undang  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum  ( Undang-undang Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan Umum ,  2012),  Tim  Advokasi  Anti Perampasan  Tanah  Rakyat  mendesak Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap  undang-undang  tersebut  terkait aspek  kepentingan  umum  pengadaan  tanah. Tim  Advokasi  berkesimpulan  (Serikat Petani  Indonesia,  2012)  diakses  tanggal  24 Februari 2014:
1. Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 tidak  sinkron  antara  judul  dengan  isi batang  tubuh  undang-Undang  a  quo sehingga  bertentangan  dengan  Pasal  1 (3) UUD 1945.
2. Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 saling  bertentangan  yang  berakibat ketidakpastian hukum dan
bertentangan  dengan  Pasal  28D  (1)
UUD 1945.
3. Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 tidak  dipergunakan  sebesar-besarnya untuk  kemakmuran  rakyat  sehingga bertentangan dengan Pasal 33 (3) UUD 1945.
4. Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 tidak  menjamin  perlindungan  dan penghormatan  hak  asasi  manusia sehingga  bertentangan  denagn  Pasal 28A, Pasal 28G (1), Pasal 28H (1) dan (4) UUD 1945.
5. Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 tidak  menjamin  persamaan  dihadapan hukum  sehingga  bertentangan  dengan Pasal 27 (1) UUD 1945.
6. Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 sangat jelas berpotensi merugikan hak- hak  konstitusional  para  pemohon
judicial  review atas  undang-undang tersebut.
7. Sehingga  Tim  Advokasi  meminta Pasal  2  huruf  (g),  Pasal  9  ayat  (1), Pasal  10,  Pasal  14,  Pasal  21  ayat  (1), Pasal  23  ayat  (1),  Pasal  40  dan  42 Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 untuk  dinyatakan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  karena bertentangan dengan Pasal 1 (3), Pasal 28D (1), Pasal 28A, Pasal 33 ayat (3), Pasal 28G (1),Pasal 28H (4), Pasal 27 (1) dan Pasal 2H (1) UUD 1945.
Jadi dapat dilihat bahwa pembuatan undang- undang  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  konstitusi  UUD  1945 yang dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan  tidak  sinkron  secara vertikal.
Mengacu  pada  konteks  hak  asasi manusia  terkait  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum, ada beberapa teori yang biasanya  digunakan  yaitu  teori-teori  hak asasi  manusia,  yaitu:  hak-hak  kodrati ( natural  rights  theory ),  teori  positivism
( positivist  theory ),  dan  teori  relativisme budaya  ( cultural  relativist  theory ).  Teori hak-hak  kodrati  menyatakan  bahwa  hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang, setiap saat, dan di semua tempat  karena  pada  prinsipnya  setiap manusia  dilahirkan  sebagai  manusia.  Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori  hak-hak  kodrati,  sedangkan  teori relativisme  budaya  memandang  teori  hak- hak  kodrati  dan  penekanannya  pada universalitas  sebagai  suatu  pemaksaan  atas budaya  terhadap  budaya  yang  lain  (Lubis, 1993,  pp.  15–16).  Terlepas  dari  teori-teori tersebut,  dalam  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  harus  ada  kesepakatan bilateral  antara  semua  anggota  masyarakat. Kesepakatan  tersebut  harus  berdasarkan prinsip  hak  milik  pribadi  yang  merupakan suatu klaim moral (Shapiro, 2006, p. 289).
Ketidakjelasan  definisi  kepentingan umum  dalam  pengadaan  tanah  yang berakibat  dicabutnya  hak-hak  atas  tanah dalam  ganti  rugi  melalui  penitipan  di
pengadilan (konsinyasi) jelas akan
melanggar  hak  asasi  manusia.  Para  anggota dewan  ( legislator )  tidak  bisa  membiarkan ketidakjelasan substansi undang-undang dan menyerahkannya  kepada  hakim  pengadilan. Seperti istilah “ good faith ”, “ due care ” atau juga “kepentingan umum” dan menyerahkan interpretasi  istilah  tersebut  kepada  hakim pengadilan.  Istilah-istilah  yang  tidak  jelas tersebut dalam pelaksanaannya akan memberikan kesalahan interpretasi.
Ketidakjelasan  tersebut  akan  menimbulkan permasalahan  hukum  terkait  masalah substansi  moral  undang-undang  (Fuller,
1964, pp. 63–91).
Dalam  penerapan  konsep  pencabutan hak  dan  ganti  rugi  dengan  penitipan  di pengadilan (konsinyasi) terdapat 2 pendapat yang  bertentangan.  Pendapat  pertama  dari Alan Watson yang menyatakan transplantasi suatu  konsep  dalam  suatu  perundang- undangan  dapat  dilakukan  dengan  mudah (Teori Power – Legal  Transplant  Theory ). Namun  untuk  masalah  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum ini lebih tepat apa yang  dikatakan  oleh  Kahn-Freund,  yang menyatakan  tidak  setuju  dengan  asumsi Watson.  Kahn-Freund  menyatakan  bahwa hukum tidak harus dipisahkan dari tujuannya atau  dari  keadaan-keadaan  dimana  hukum itu dibuat.
Pertimbangan dari Kahn_Freund tersebut  di  atas  adalah  kita  tidak  dapat menjamin  norma-norma  atau  lembaga- lembaga  itu  dapat  ditransplantasikan  dalam undang-undang. Dalam hal tersebut terdapat tingkat-tingkat  dalam  pemindahan  norma- norma  atau  lembaga-lembaga  tersebut (Mistelis,  2000).  Pendapat  Kahn_Freund tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh  pemikiran Carl  Von  Savigny,  dari  mazhab  hukum sejarah  Jerman.  Von  Savigny  menyatakan bahwa  hukum  positif  adalah  berasal  dari spirit  masyarakatnya (volkgeist ).  Pendapat ini  lebih  tepat  terkait  masalah-masalah hukum  yang  terkait  Pasal  33  UUD  1945 (Chand,  1994,  p.  125).  Khususnya  terkait dengan  tanah  di  Indonesia  bersumber  dari hukum  adat,  yang  masih  diakui  oleh konstitusi  dan  hukum  positif  pertanahan
UUPA  sepanjang  masih  ada.  Dengan demikian  masyarakat  Indonesia  sudah memiliki  norma-norma  hukum  pertanahan. Kecuali  norma-norma  yang  belum  ada seperti  yang  terkait  pasar  modal,  hak  atas kekayaan  intelektual,  investasi,  maka pemerintah  dapat  mengambil  norma-norma luar  untuk  di  transplantasikan  dalam peraturan  perundang-undangan  berdasarkan teori Power dari  Alan  Watson  (Mistelis, 2000).
4. Perluasan Makna
Kepentingan Umum: Pemerintah vs Swasta Pencabutan  hak  atas  tanah  dan kepentingan umum sangat jelas hubungannya  dimana  pencabutan  hak  atas tanah  hanya  diperkenankan  karena  alasan kepentingan  umum  disertai  dengan  ganti rugi  yang  layak  (Safik,  2006).  Dalam  hal tidak  adanya  klausula  kepentingan  umum, maka pencabutan hak atas tanah atau apapun kegiatan  yang dianggap  sebagai  pencabutan hak  atas  tanah  tidak  dapat  dibenarkan. Demikian juga secara analogi atas ganti rugi dengan penitipan di pengadilan (konsinyasi) yang menghilangkan kekuatan bukti hak atas tanah dan tanah menjadi tanah negara dalam undang-undang  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum.  Kedua  konsep  tersebut perlu pengkajian mendalam dalam penerapannya
dalam undang-undang
pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.
Pertimbangannya adalah bahwa telah terjadi perluasan  makna  kepentingan  umum  akibat perkembangan paradigma kerjasama pemerintah  dan  swasta  dalam  membangun infrastruktur publik. Dalam perkembangannya infrastruktur publik dapat bersifat non komersialdan bersifat komersial.  Sehingga  ini  perlu  kajian  untuk memberikan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat pemilik  tanah  yang  digunakan  untuk kepentingan umum.
Dalam  penelitian  Akhmad  Safik, mengutip kasus Arief Wirasana cs melawan Gubernur  Kepala  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  No. 627/1969  G  mengenai  sengketa kompleks  “Yenpin”  dimana  pengadilan Jakarta  memeriksa  gugatan  terhadap  SK
Gubernur  DKI  Jakarta  No.  11/9/25/1969 yang  menurut  penggugat  tidak  memenuhi syarat.  Menurut  penggugat  pencabutan  hak atas  tanah  hanya  dapat  dilakukan  dalam keadaan  yang  memaksa  atau  untuk kepentingan  umum.  Kewenangannya  hanya dimiliki oleh Presiden sebagaimana undang- undang  pencabutan  Hak  atas  Tanah  Nomor 20  Tahun  1961.  Dalam  sejarah  pencabutan hak atas tanah, hanya terjadi atas pencabutan hak  atas  tanah  kasus  kompleks  “Yenpin” berdasarkan undang-undang pencabutan hak atas  tanah  yang  dikenal  secara  wajib  bukan sukarela  ( Undang-Undang  No.  20  Tahun 1961  tentang  Pencabutan  Hak  Atas  Tanah dan  Benda-Benda  yang  Berada  di  Atasnya , 1961)  berdasarkan  Keputusan  Presiden.
Sedangkan untuk pencabutan hak atas tanah “Proyek  Senen”,  “Proyek  Universitas Indonesia  di  Situ  Gintung”,  Keputusan Presiden  mengenai  pencabutan  hak  atas tanah  hingga  sekarang  belum  ada  (Tukgali, 2010, pp. 405–406).
Dalam  penelitian  sebelumnya  (Joesoef, 2011),  pada  Subdit  Pengadaan  Tanah Departemen Pekerjaan Umum tanggal 3 Mei 2010, untuk pencabutan hak atas tanah tidak didapatkan  data  tersebut.  Hasil  wawancara dijelaskan bahwa pencabutan hak atas tanah sulit  dilakukan  pemerintah  dengan  alasan zaman  era  reformasi.  Kebanyakan  sengketa tanah diselesaikan dengan cara konsinyasi di pengadilan.  Sejak  undang-undang  tentang jalan  disahkan  ( Undang-Undang  Nomor  38 Tahun  2004  Tentang  Jalan ,  2004), konfirmasi  dari  wawancara  di  Subdit Pengadaan  Tanah  kementerian  Pekerjaan umum  tersebut,  pemerintah  belum  pernah melakukan  pencabutan  hak  atas  tanah. Alasan  pemerintah  adalah  selain  alasan  era reformasi juga ada alasan bahwa masyarakat dapat  menggugat  balik  pemerintah.  Namun dalam kenyataannya pemerintah menggunakan  konsep  ganti  rugi  dengan penitipan  di  pengadilan.  Akibat  hukumnya adalah  bahwa  hak  kepemilikan  tanah mayarakat  yang  berhak  tersebut  menjadi hapus  dan  alat  bukti  haknya  menjadi  tidak berlaku  serta  tanahnya  menjadi  tanah  yang dikuasai negara.
Dengan diundangkannya undang- undang  tentang  jalan,  maka  secara  parsial undang-undang  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  telah  sinkron  dengan regulasi  hukum  infrastruktur,  khususnya infrastruktur  jalan  tol  yang  membutuhkan tanah.  Landasan  hukum  infrastruktur  jalan tol  dalam  undang-undang  jalan  ( Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  2004  Tentang Jalan , 2004),
menetapkan bahwa kepemilikan  tanah  secara  hukum  ada  pada pemerintah, walaupun dibiayai oleh investor swasta  dalam  model  kerjasama  pemerintah dan  swasta  (Joesoef,  2011).  Tanah  yang sudah  dibebaskan  dan  dikuasai  pemerintah dalam  rangka  pembangunan  jalan  tol didaftarkan  untuk  diterbitkan  sertipikat  atas nama  pemerintah.  Kepemilikan  tanah  yang dibebaskan  ini  juga  telah  ditegaskan  dalam Pasal  12  Undang-undang  Pengadaan  Tanah untuk Kepentingan Umum, yang merupakan perintah  dan  kewajiban  disertai  sanksi (Tebbit, 2000). Namun sinkronisasi regulasi infrastruktur  jalan  tol  dan  regulasi pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum ini  justru  memberikan  ketidakadilan  bagi masyarakat pemilik hak atas tanah. Sehingga perlu  pengkajian  secara  mendalam  terkait dengan  konsep  hak  asasi  manusia  dan konstitusi UUD NRI Tahun 1945.
Pengertian  kepentingan  umum  tersebut dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya suatu  interpretasi  yang  lebih  luas.  Dalam penjabarannya  adalah  karena  kepentingan umum  tidak  hanya  diartikan  hanya  sebatas kepentingan umum atau khusus kepentingan umum  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah.  Kepentingan  umum  tersebut  juga untuk  kepentingan  swasta  yang  dikemas dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang akan  memberikan  manfaat  kepada  negara dan  masyarakat  umum.  Dengan  demikian pengertian  kepentingan  umum  megalami perubahan  dan  perkembangan  lebih  lanjut sejalan  dengan  perkembangan  kemajuan masyarakat.  Jadi,  pengertian  kepentingan umum  memiliki  2  perspektif  yang  berbeda yaitu  perspektif  tradisional  dan  perspektif modern (Kulick, 2000).
5. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Komersialisasi Pembangunan Infrastruktur Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum dalam konteks komersialisasi pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari fenomena  bahwa  infrastruktur  jalan  tol bersifat komersial atau mencari keuntungan. Dalam kajian secara konsep dan teori, suatu pembangunan  infrastruktur  publik  yang bersifat  komersial  seperti  jalan  tol  (jalan berbayar)  walupun  dilakukan  dan  dimiliki oleh  negara  dalam  model  kejasama pemerintah swasta, tidak dapat dikategorikan  sebagai  kepentingan  umum. Dasarnya  adalah  ketidakadilan.  Konsepsi kerjasama  pemerintah  swasta  sebagai  suatu paradigma baru untuk membangun infrastruktur,  memerlukan  badan  hukum publik  yang  lebih  efisien  dan  keterlibatan pihak  swasta  yang  lebih  besar  dalam  jasa pelayanan infrastruktur. Hal ini sudah masuk dalam  gelombang  swastanisasi  infrastruktur global  dan  liberalisasi  yang  mulai  pada tahun  1990-an  (Kamerman  &  Kahn,  1989). Paradigma baru konsepsi kerjasama pemerintah  swasta  ini  penting  dikaji  lebih jauh  untuk  mengklasifikasikan  barang  dan jasa  mana  atau  infrstruktur  mana  yang  bisa di  swastanisasikan  (privatisasi)  dan  mana yang merupakan sektor publik.
Dari  pendekatan  tersebut  diatas,  jalan tol  berdasarkan  undang-undang  jalan ( Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004 Tentang  Jalan ,  2004),  merupakan  barang dan  jasa  umum  ( common-pool  goods )  yang bergeser  kearah  barang  dan  jasa  komersial ( toll  goods )  (Dhiratayakinant,  1989). Konstitusi  UUD  NRI  Tahun  1945  memang tidak  mengenal  klasifikasi  barang  dan  jasa seperti ini, maka secara substansial jalan tol termasuk  kategori  “ toll  goods ”  yang  tidak dikenal  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945. Dalam  hal  ini,  pertimbangannya  adalah bahwa  jalan  tol merupakan  barang  dan  jasa umum  yang  pemakaiannya  secara  bersama- sama  dan  dibedakan  dari  barang  dan  jasa swasta yang pemakaiannya dilakukan secara individu. Namun dalam pelaksanaan
undang-undang  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum,  kedua  klasifikasi tersebut tidak dibedakan. Hal ini tentu tidak memberikan  keadilan  masyarakat  pemilik hak  atas  tanah  yang  digunakan  untuk membangun infrastruktur publik.
Dilihat dari sejarah
regulasi infrastruktur  jalan  tol  tahun  2004,  awalnya pemerintah  masih  mengacu  pada  Pasal  33 UUD  NRI  Tahun  1945,  namun  dengan regulasi  infrastruktur  jalan  tol,  pemerintah kemudian menetapkan bahwa biaya pengadaan  tanah  dapat  menggunakan  dana yang berasal dari pemerintah dan/atau badan usaha  ( Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 2004 Tentang Jalan , 2004) pada  Penjelasan butir  1  Umum.  Dalam  implementasinya biaya pengadaan tanah tersebut merupakaan biaya investasi bagi investor swasta jalan tol ( Laporan  BPJT  (22  Februari  2010), Pengembangan  Jalan  Tol  Di  Indonesia ,
2010).  Kemudian  biaya  tersebut  menjadi bagian dari modal ( equity ) bagi badan usaha jalan tol (“Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari Nomor: 191/PPJT/V/Mn/2006 Tanggal 29 Mei 2006
antara  PT  Citra  Waspphutowa  dan Pemerintah  cq  Departemen  Pekerjaan Umum,” 2006).

## D.   Simpulan dan Saran
Pencabutan  hak  atas  tanah  secara eksplisit  tidak  disebutkan  dalam  undang- undang  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum.  Namun  konsep  konsinyasi  yaitu penitipan  ganti  rugi  di  pengadilan  memiliki makna  yang  sama.  Hal  ini  karena  prosedur ganti  rugi  dengan  penitipan  di  pengadilan (konsinyasi)  berakibat  hukum  bahwa  hak kepemilikan  tanah  mayarakat  yang  berhak tersebut  menjadi  hapus  dan  alat  bukti haknya menjadi tidak berlaku serta tanahnya menjadi tanah yang dikuasai negara. Hal ini memberikan  ketidakadilan  bagi  masyarakat karena pada awalnya pengadaan tanah untuk kepntingan  umum  dilakukan  oleh  pihak yang membutuhkan tanah adalah pemerintah baik  pusat  maupun  daerah.  Hal  ini  seseuai dengan  amanah  Pasal  33  (3)  UUD  NRI Tahun  1945  adalah  kewajiban  pemerintah
membangun  infrastruktur  publik.  Dalam perkembangan  regulasi  jalan  tol,  kemudian pemerintah memperluas makna kepentingan umum  yang  tidak  hanya  untuk  kepentingan pemerintah  namun  juga  untuk  kepentingan swasta  yang  membantu  pemerintah  dalam konsep  kerjasama  pemerintah  swasta,  yang konsepsinya bersifat komersial.
Dalam  hal  ini  perlu  ada  pemisahan penggunaan  konsep  pencabutan  hak  atas tanah  dan  konsinyasi  dalam  undang-undang pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum. Pemisahan  tersebut  terkait  dengan  urgensi pemerintah  adalah  melaksanakan  amanah Pasal  33  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  untuk membangun  infrastruktur  publik  tidak berbayar.  Sedangkan  urgensi  swasta  dalam pola kerjasama pemerintah bersifat alternatif atau  pilihan  bagi  masyarakat  setelah pemerintah membangun infrastruktur publik tidak  berbayar.  Sebagai  contoh,  jalan  tol yang  dibangun  swasta  dalam  model kerjasama  pemerintah  swasta  dilakukan setelah pemerintah membangun jalan umum tidak berbayar. Dengan demikian berdasarkan  analisa  teori  hak  asasi  manusia dan  teori  transplantasi  hukum  dari  Kahn- Freund bahwa hukum positif adalah berasal dari  spirit  masyarakatnya  ( volkgeist ). Dengan  demikian  konsepsi  pencabutan  hak atas tanah  dan  konsinyasi dalam  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  dapat diterapkan pada
pihak yang berkepentingannya  adalah  pemerintah,  baik pusat maupun daerah. Sedangkan bagi pihak swasta  dalam  model  kerjasama  pemerintah swasta tidak dapat dikenakan karena bersifat komersial.
Kekurangan penelitian ini adalah belum banyak mendapatkan data kasus-kasus ganti rugi dengan penitipan di pengadilan. Dalam hal  ini,  baik  atas  data  proyek-proyek pembangunan  infrastruktur  publik  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat  atau daerah, maupun atas proyek-proyek pembangunan instruktur publik dalam model kerjasama  pemerintah  swasta.  Sehingga dalam  penelitian  ini  belum  didapat pertimbangan-pertimbangan hakim pengadilan  dalam  memutus  sengketa  hak
atas  tanah  dalam  prosedur  konsinyasi. Sebagai  penelitian  yang  masih  ada kekurangan  ini,  semoga  bisa  menjadi sumber  awal  penelitian  lebih  lanjut  atas konsepsi  pencabutan  hak  atas  tanah  dan konsinyasi dalam undang-undang pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum.  Sehingga dapat  memberikan  rasa  keadilan  bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade,  A.  F.  (2018). Pergeseran  Pola Perlindungan Hukum dalam Pengadaan Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Chand,  H.  (1994). Modern  Jurisprudence (1994) .  Kuala  Lumpur:  International Law book Services.
Dhiratayakinant,  K.  (1989). Privatization:
an  analysis  of  the  concept  and  its implementation  in  Thailand .  Bangkok, Thailand: Thailand Development Research Institute. Faizrosadi, N., Priyono, P., & Cahyaningtyas,  I.  (2020).  Penitipan
Ganti  Rugi  Pemegang  Hak  dalam Pengadaan  Tanah  Pembangunan  Jalan Tol  Batang. NOTARIUS , 13 (2),  605– 618.
Fuller,  L.  L.  (1964). The  morality  of  law .
New  Haven  and  London:  Yale University Press.
Harsono,  B.  (2008). Hukum  Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-
Peraturan  Hukum  Tanah .  Jakarta: Penerbit Djambatan.
Joesoef,  I.  E.  (2011). Model  kerjasama pemerintah dan swasta: studi penerapan  kontrak  build  operate transfer dalam perjanjian pengusahaan jalan  tol  di  Indonesia .  Universitas Indonesia.
Kamerman,  S.  B.,  &  Kahn,  A.  J.  (1989). Privatization  and  the  welfare  state . Princeton University Press.
Kasenda,  D.  G.  G.  (2017).  Ganti  Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. MORALITY:
Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), 122–141.
Kulick,  P.  J.  (2000).  Rolling  the  Dice: Determining  Public  Use  in  Order  to Effectuate  a  Public-Private  Taking-A Proposal  to  Redefine  Public  Use. L. Rev. MSU-DCL , 639.
Laporan  BPJT  (22  Februari  2010),
Pengembangan Jalan Tol Di Indonesia .
(2010).
Lubis,  T.  M.  (1993). In  search  of  human rights:  legal-political  dilemmas  of Indonesia’s New Order, 1966-1990 . PT Gramedia Pustaka Utama.
Mistelis,  L.  A.  (2000).  Regulatory  aspects: Globalization,  harmonization,  legal transplants,  and  law  reform—Some fundamental observations.
The International Lawyer , 1055–1069. Perjanjian  Pengusahaan  Jalan  Tol  Ruas Depok – Antasari Nomor: 191/PPJT/V/Mn/2006  Tanggal  29  Mei 2006  antara  PT  Citra  Waspphutowa dan Pemerintah cq Departemen Pekerjaan Umum . (2006).
Pratama,  M.  Y.  (2019).  Pencabutan  Hak Atas  Kepemilikan  Tanah  dan  Benda- Benda  yang  Ada  di  Atasnya. LEX PRIVATUM , 6 (9).
Safik,  A.  (2006). Tanah  untuk  kepentingan umum .  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia,  Lembaga  Studi  Hukum  dan Ekonomi.
Serikat  Petani  Indonesia.  (2012).  Judicial Review  UU  No.  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan untuk  Kepentingan  Umum.  Retrieved from http://www.spi.or.id/?p=4966
Shapiro, I. (2006). Evolusi Hak dalam Teori Liberal . Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.
Tebbit,  M.  (2000). Philosophy  of  Law:  An
Introduction .  London  and  New  York: Routledge.
Toll Road Regulator (Badan Pengatur Jalan Tol).  (n.d.).  Jalan  Tol  Beroperasi. Retrieved  August  10,  2015,  from http://bpjt.pu.go.id/konten/progress/bero perasi
Tukgali, L. L. (2010). Fungsi sosial hak atas tanah  dalam  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum= Social functions on land  rights  in  respect  to  land procurement for public interest purposes . Universitas Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 (1945).
Indonesia.
Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda- Benda yang Berada di Atasnya, Pub. L. No.  No.  20  Tahun  1961  (1961). Indonesia.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria, Pub. L. No. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (1960). Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004 Tentang Jalan (2004).
Undang-undang  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan  Umum,  Pub.  L.  No.  2 Tahun 2012 (2012). Indonesia.