## KETIDAKPASTIAN GLOBAL DAN TANGGAPAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM
Shidarta Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara email: shidarta@binus.edu disampaikan 28/2/2022 – di -review 28/2/2022 – diterima 22/5/2022 DOI: 10.25123/vej.v8i1.5674

## Abstract
This article is a commentary to President Joko Widodo’s message in a speech given at the celebration of the UNPAR’s dies natalis in 2022, i.e. that manager of higher education institutions should adequately anticipate  global  uncertainty  caused  by  the  advance  of  industrial  society  4.0  and  the  resulting technological  disruptions.  The  comments  given  is  made  based  on  two  different  perspectives:  legal scholars or academics n and practicing lawyers. In any case, those responsible for the management of higher education should respond to global uncertainty by developing skills to manage big data and other strategic steps.
Keywords: global uncertainty; legal practice; higher education.

## Abstrak
Tulisan ini merupakan tanggapan atas pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato di  dies  natalis  UNPAR  di  2022,  yakni  ketidakpastian  global  akibat  masyarakat  industri  4.0  dan disrupsi teknologi yang muncul darinya harus diantisipasi dengan baik oleh dunia pendidikan tinggi. Di  sini  akan  diberikan  tanggapan  beranjak  dari  dua  perspektif,  yaitu:  dari  sudut  pandang pengemban  hukum  teoretik  dan  yang  praktikal.  Bagaimanapun  juga  pengelola  pendidikan  tinggi hukum  perlu  menanggapi  ketidakpastian  global  dengan  langkah-langkah  strategis  dan pengembangan kemampuan mengelola big-data dengan lebih terstruktur.
Kata kunci:
ketidakpastian global; pengembanan hukum; pendidikan tinggi hukum.

## Pendahuluan
Ketika  Presiden  Joko  Widodo  menyampaikan  pidato  dalam  acara  Dies Natalis  ke-67  Universitas  Katolik  Parahyangan,  tanggal  17  Januari  2022,  ia menyatakan  bahwa  dunia  saat  ini  membutuhkan  kepemimpinan  global  yang mampu memberi jawaban atas ketidakpastian. Suasana ketidakpastian itu melanda seluruh  dunia  yang  di  satu  sisi  sedang  menghadapi  gelombang  industri  4.0  dan
disrupsi  teknologi,  namun  di  sisi  lain  menerima  pukulan  keras  pandemi  virus corona sejak akhir tahun 2019. 1
Kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia dan perlunya mereka bersatu  menghadapinya  di  bawah  suatu  kepemimpinan  global,  menuntut  kita untuk merefleksikan ulang tentang beberapa konsep mendasar dalam ilmu hukum, sekaligus bagaimana mengajarkan pendidikan ilmu hukum itu di jenjang perguruan tinggi dalam rangka mempersiapkan calon-calon pemimpin yang mampu berkiprah di  kancah  global.  Isu  berkenaan  dengan  ketidakpastian  global  dan  dampaknya terhadap  pendidikan  tinggi  hukum,  dengan  demikian,  patut  menjadi  perhatian karena beberapa alasan.
Pertama, ilmu hukum dalam arti sempit, sebagaimana diajarkan di jenjang pendidikan tinggi tingkat sarjana (stratum satu) adalah ilmu praktis yang sangat terikat  pada  yuridiksi  suatu  negara.  Karakter  nasionalitas  pada  ilmu  hukum  itu memposisikan  negara  sebagai  entitas  yang  paling  menentukan.  Oleh  sebab  itu, tatkala  pendidikan  tinggi  hukum  harus  bersinggungan  dengan  kepemimpinan global, maka esensi dan metode pendidikan tinggi hukum itu menjadi perlu ditata ulang.
Kedua,  ilmu  hukum  selalu  mempromosikan  kepastian.  Ketidakpastian adalah  suatu  kerusakan (defect) yang  esensial  dalam  aturan  hukum  primer. 2 Terminologi  "ketidakpastian  global"  menawarkan  makna  yang  kontradiktoris dengan  hakikat  kepastian  yang notabene adalah  salah  satu  tujuan  berhukum  itu
1 Sekretariat  Presiden,  "Pengarahan  Presiden  RI  Pada  Dies  Natalis  ke-67  Universitas  Katolik Parahyangan  17  Januari  2022,"  <https://www.youtube.com/watch?v=2dvUAnVmmPA>,  12 Januari 2022.
2 Aturan primer (primary rule) di dalam hukum adalah norma perilaku. H.L.A. Hart menyebutkan ada  tiga  kerusakan (defects) dalam  aturan  primer  ini,  yaitu  ketidakpastian (uncertainty) , kekakuan (static character; strictness) , dan inefisiensi (ineficiency) . Semua kerusakan itu dapat diatasi melalui kehadiran aturan sekunder (secondaruy rule) . Hart lalu menyimpulkan bahwa hukum adalah penyatuan dari aturan primer dan aturan sekunder (law as the union of primary and secondary rules) .  Lihat  H.L.A. Hart, The Concept of  Law ,  Oxford University  Press,  Oxford,
1978, hlm. 90-91. Perlu dicatat bahwa aturan-aturan sekunder seperti disarankan Hart hanya mungkin  ada  ketika  ilmu  hukum  telah  berperan  menghadirkan  mereka  dan  kemudian memadukan  aturan  primer  dengan  aturan  sekunder  tersebut,  sehingga  ilmu  hukum  dapat berperan menghindarkan hukum dari kerusakan akibat ketidakpastian.
sendiri.  Hukum  tidak  mungkin  membenarkan  hadirnya  kondisi  ketidakpastian, baik di ranah nasional maupun internasional.
Ketiga, era industri 4.0 3 dan disrupsi teknologi, 4 ditambah dengan pandemi virus corona sejak akhir 2019, memang telah mendorong lebih cepat lagi dampak ketidakpastian  global  itu.  Dampak  itu  melanda  berbagai  bidang,  termasuk  dunia pedidikan,  tidak  terkecuali  pendidikan  tinggi  hukum.  Dampak  ini  menuntut perbincangan secara konspetual, mengingat skalanya sudah sangat masif.
Sayangnya,  refleksi  tentang  dampak  ketidakpastian  global  ini  terhadap pendidikan  tinggi  hukum,  belum  sungguh-sungguh  menarik  perhatian  bagi sebagian besar ahli hukum Indonesia. Berbagai seminar memang pernah dilakukan, namun  konklusi  dari  seminar  tersebut  tidak  terlihat  benar-benar  disadari hakikatnya, apalagi bakal segera diantisipasi dan diatasi oleh para penyelenggara pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Reaksi yang paling kasatmata baru terjadi pada tataran penyesuaian secara umum metode belajar-mengajar (dari luring ke daring),  tetapi  esensi  dari  bahan  ajarnya  sendiri  belum  banyak  mengakomodasi tantangan yang sudah di depan mata, apalagi sampai menyusun langkah-langkah strategis  untuk  menyiasati  akibat  dari  ketidakpastian  global  tersebut. 5 Hal  ini terjadi  karena  peta  permasalahan  dari  ketidakpastian  itu  sendiri  belum  sempat ditelusuri  secara  mendalam,  sehingga  tanggapan  yang  diberikan  relatif  belum
3 Industri 4.0 mengacu pada revolusi keempat yang merupakan kelanjutan dari beberapa revolusi industri sebelumnya. Revolusi pertama adalah  revolusi industri (Inggris,  1784), berlanjut ke revolusi kedua (akhir abad ke-19) berupa penggunaan listrik, diikuti revolusi ketiga (1970-an) dengan pemanfaatan teknologi komputer. Revolusi keempat dimulai pada sekitar tahun 2011 ditandai  dengan  pemanfaatan  teknologi  digital  dan  Internet  yang  menekankan  pada ketersediaan  dan  keterhubungan  informasi  secara  cepat.  Lihat  Hoedi  Prasetyo  &  Wahyudi Sutopo "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset," J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri , Vol 13(1)/Januari 2018: 17-18.
4 Disrupsi teknologi adalah "A new technology that completely changes the way things are done. A disruptive technology overtunes a traditional business model, which make it much harder for an established  firm  to  embrace." Lihat:  Cambridge  University,  "Cambridge  Dictionary,"
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disruptive-technology>, akses 12
Januari 2022.
5 Berbeda  dengan  di  Indonesia,  inisiatif  untuk  memikirkan  antisipasi  hukum  sudah  gencar dilakukan dengan cukup komprehensif sejak sepuluh tahun lalu. Pada tahun 2010, misalnya, the Hagues Intitute for the Internationalisation of Law (HiiL) sudah membuat program yang diberi label "the  Law  of  the  Future  Joint  Action  Programme ."  Sebagian  dari  hasil  pemikiran  yang dikompilasi oleh HiiL dapat dibaca dalam: Sam Muller et al. (eds), The Law of the Future and the Future of Law , Torkel Opshal Academic Publisher, Oslo, 2011.
terfokus  untuk  menjawab  inti  permasalahan  itu.  Melalui  tinjauan  literatur (literature review), artikel ini bermaksud untuk menjawab satu pertanyaan pokok, yakni bagaimana penyelenggara pendidikan tinggi hukum, khususnya di Indonesia, harus menanggapi dampak ketidakpastian global tersebut.
Sistematika dari tulisan ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, penulis menelaah  apa  saja  indikator  dari  ketidakpastian  global  itu  tatkala  bersentuhan dengan unsur-unsur dari tatanan hukum. Pendekatan ini dapat dipandang sebagai perspektif  para  pengemban  hukum  teoretis (theoretische  rechtsbeoefenaren) . 6 Kedua,  penulis  mencermati  sinyal  pasar,  sebagaimana  diperlihatkan  dari  evolusi layanan  hukum  yang  sudah  berlangsung  dalam  beberapa  dasawarsa  terakhir. Pendekatan ini cenderung pragmatis dalam kerangka menjawab perkembangan di lapangan, yang dapat dipandang sebagai perspektif para pengemban hukum praktis (praktische  rechsbeoefenaren). Atas  dasar  dua  pendekatan  ini,  kemudian  penulis sampai pada bagian  inti dari tulisan ini, yakni bagaimana seharusnya perguruan tinggi hukum menanggapi dampak dari ketidakpastian global itu.

## Perspektif Pengemban Hukum Teoretis
Ketidakpastian adalah ketidakmampuan dalam memprediksi dengan relatif tepat suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Ketidakpastian dapat terjadi karena sejumlah indikator prediksinya tidak tersedia secara memadai, antara lain karena faktor ketidakstabilan indikator-indikator itu atau ketiadaan alat ukur yang handal  dalam  memahami  indikator-indikator  tersebut.  Demikianlah  yang  terjadi pada  kondisi  dewasa  ini,  sebagaimana  disinyalir  Presiden  Joko  Widodo  yang mengaku  sulit  bagi  pemimpin-pemimpin  negara  di  dunia  untuk  mengambil kebijakan di tengah ketidakpastian global itu.
6 Pengembanan hukum (rechtsbeoefening) adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum. Lihat D.H.M. Meuwissen, Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, terjemahan B. Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 24.
Ketidakpastian global sebenarnya bukan isu baru, setidaknya makin marak disuarakan  di  Amerika  Serikat  sejak  1960-an. 7 Ketidakpastian  ini  adalah  imbas negatif dari gelombang globalisasi yang mengedepankan pentingnya interkoneksi dan interdependensi antar-negara. 8 Interdependensi ini mencakup aspek yang luas, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja: hukum. Gambaran sederhana dari globalisasi dapat ditunjukkan dari sebuah produk konsumtif, misalnya mobil, yang komponen-komponennya  tidak  dapat  lagi  diklaim  dari  satu  negara.  Mesin utamanya  dapat  saja  diproduksi  di  Jerman,  tetapi  rodanya  dari  Indonesia,  kaca depannya  dari  Italia,  dan  kursinya  dari  Brazilia.  Industri  karoseri  dan/atau perakitan  mobil  itu  pun  tersebar  di  berbagai  negara,  sehingga  mampu  menekan biaya produksi serendah mungkin. Globalisasi dapat juga dibaca sebagai perluasan pintu  masuk  arus  modal,  produk,  dan  orang  dari  satu  negara  ke  negara  lain. Interdependensi ini membutuhkan sinkronisasi pengaturan melalui kesepakatan- kesepakatan antarnegara.
Interkoneksi  dan  interdependensi  ini  tentu  memberi  dampak  positif sekaligus negatif, termasuk dari optik hukum. Dampak positif antara lain terlihat dari keharusan berbagai industri untuk mengikuti standar-standar yang lebih baik di  dalam  proses  produksi  dan  kualitas  produk  mereka.  Hal  ini  bersentuhan  erat dengan  hukum  persaingan  usaha  dan  hukum  perlindungan  konsumen. Perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  khususnya  pekerja,  juga  makin meningkat karena isu demikian lebih mudah terekspos menjadi diskursus publik dan  menarik  perhatian  dunia  internasional.  Situasi  seperti  ini  semula  dipercaya bakal mampu mendorong keterbukaan dan demokrasi. Dua konsep ini sejak lama dipercaya  menjadi  prasyarat  penting  bagi  pembentukan  dan  penegakan  hukum yang  baik  dan  akuntabel.  Asumsi  demikian  ternyata  tidak  berjalan  mengikuti skenario  baku,  sebagaimana  terlihat  dari  timbulnya  pesimisme  di  mana-mana,
7 Giovanni Caggiano & Efrem Castelnuovo, "Global Uncertainty". CESifo Working Paper No. 8885, 2021, <https://ssrn.com/abstract=3788705 5>, akses 12 Januari 2022.
8 Hal ini sejalan dengan pernyataan Laurence C. Smith, The World in 2050: Four Forces Shaping Civilization's Northern Future, Penguin Group, New York, 2011, hlm. 17. Ia menulis: "... let us simply think of 'globalization' very broadly as a set of economic, social, and technological processes that are making the world more interconnected and interdependent."
ditandai dengan perkiraan akan matinya keterbukaan dan demokrasi. Keluarnya Inggris  dari  Uni  Eropa  dan  terpilihnya  Presiden  Donal  Trump  kerap  dijadikan contoh  sisi  negatif  dari  fenomena  global  ini. 9 Hukum  pun  dipaksa  untuk mengikutinya  dengan  melahirkan  norma-norma  baru  yang  tidak  sepenuhnya efisien,  apalagi  efektif.  Kontroversi  dan  tarik-ulur  pengundangan  dan/atau perubahan  beberapa  undang-undang  di  Indonesia,  seperti  UU  Cipta  Kerja,  RUU Perlindungan Data Pribadi, dan RUU Perubahan UU No. 5 Tahun 1999, dapat dilihat dari sudut pandang demikian.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  hukum  dan  ilmu  hukum  sangat  penting memperhatikan aspek keterbukaan dan demokrasi, karena satu alasan sederhana, yaitu karena di dalam dua konsep inilah terkandung penghormatan terhadap hak- hak subjek hukum. Seperti dinyatakan oleh Hans Kelsen, bahwa hukum dalam arti yang  objektif  ( Recht  im  objektiven  Sinne) memiliki  kecenderungan  untuk mengedepankan  hak  sebagai  makna  hukum  yang  subjektif  ( Recht  im  subjektiven Sinne) ,  sementara  di  sisi  lain,  moralitas  lebih  mengutamakan  kewajiban. Lengkapnya Kelsen menulis: 10
It is usual to oppose to the concept "obligation" the concept "right," and to cede priority of rank to the latter. Within the sphere of law we speak of "right and duty,"  and  not  of  "duty  and  right,"  as  within  the  sphere  of  morals,  where greater stress is laid on duty; and we speak of a right as something different from  law.  But  the  right  is  law--law  is  a  subjective  sense  of  the  word  in contradistinction to " law" in an objective sense, that is, a legal order or system of norms. In describing the law, the right is so much in the foreground that the obligation almost disappears;
9 Setidaknya ada dua buku penting untuk menggambarkan fenomena ini. Lihat David Runciman, How Democracy Ends, Profile Books, London, 2018 dan Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, How Democracies Die, Crown Publishing, New York, 2018. Sayangnya, Indonesia tidak disebut-sebut dalam kedua buku itu sebagai salah satu negara yang mereka analisis. Di sisi lain ada Lea Heyne yang mencermati globalisasi yang membawa ketidakpastian global itu. Menurutnya, mungkin saja  setiap  negara  mengklaim  dirinya  sebagai  negara  demokratis,  tetapi  belum  tentu demokrasinya berkualitas. Jadi, democracy dan democratic quality itu berbeda. Lihat Lea Heyne, "Gloablization and Democracy: Does Denationalization Affect the Quality of Democracy" dalam: W. Merkel dan S. Knelp, eds. Democracy and Crisis: Challenges in Turbulent Times, Springer, New York, 2018, hlm. 229-252.
10 Hans  Kelsen, Pure  Theory  of  Law, terjemahan  Max  Knight,  University  of  California  Press, Berkeley, 1978, hlm. 125.
Dengan  demikian,  hukum  dan  ilmu  hukum  dibutuhkan  karena  masing- masing  berfungsi  untuk  menjamin  ketersediaan  hak  bagi  individu  maupun kelompok  (masyarakat)  agar  mereka  tidak  terjebak  dalam  kewajiban-kewajiban yang  diberikan  atas  nama  moral,  padahal  kewajiban-kewajiban  itu  sudah melampaui batas kewajaran (lex neminem cogit ad vana seu impossibilia) .
Sayangnya,  batas-batas  tadi  justru  makin  problematis  akibat  gelombang industri  4.0  yang  bertumpu  pada  pemanfaatan  data  melalui  teknologi machine learning dan  kecerdasan  buatan.  Para  pelaku  industri,  termasuk  industri pendidikan,  saling  menghubungkan  diri  mereka  satu  sama  lain,  sehingga keputusan-keputusan yang dulu membutuhkan waktu lama, kini dapat ditetapkan jauh  lebih  cepat,  bahkan  tanpa  perlu  intervensi  manusia.  Hal  ini  di  satu  sisi menguntungkan,  tetapi  di  sisi  lain  membuat  peran  negara  kian  tereduksi  dalam menyediakan dan menegakkan aturan. 11
Disrupsi teknologi yang sebenarnya sudah dirasakan sejak era industri 3.0 makin menunjukkan giginya, sehingga sinyal pasar dari pendidikan tinggi hukum ikut  mengalami  pergeseran.  Sinyal  yang  berskala  global  ini  sudah  selayaknya direspons  dengan  beberapa  penyesuaian,  yang  harus  sampai  menyentuh  pada dimensi  substansial.  Tatsiy  dan  Danilyan  menggambarkan  situasinya  sebagai berikut: 12
Thus, there can be concluded that in the conditions of globalization, due to the universalization and certain localization of legal processes, the formation of a “global” legal system in which international law and national legal systems become multilevel “branches” and “institutions”, and the whole social system of human civilization is becoming the object of regulation. Legal globalization can  be  defined  as  the  process  of  formation  of  a  new,  global  system  of  legal norms  that  organize  and  provide  global  intergovernmental  interaction  in various  spheres  of  life  of  the  modern  society,  in  the  process  of  which international law, national law, as well as the law of international economic associations are  in  a  state  of  close  interconnection.  The  main  ways of  legal globalization  are  legal  integration,  legal  internationalization  and
11 Shidarta, "Reduksi Kedaulatan Negara dan Dampaknya bagi Ilmu Hukum," dalam Ani Purwanti et al., Konsruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik, Thafa Media, Yogyakarta, 2021, hlm.45-64,
12 V. Tatsiy & O. Danilyan,  "The impact of Globalization Processes on the Legalsphere," Amazonia Investiga 8(22)/Sep-Oct 2019: 580-586.
implementation,  and  forms  of  legal  internationalization  include  reception, harmonization and unification. The most significant trends in the development of  legal  systems  in  the  conditions  of  globalization  are:  emergence  of supranational  legal  arrays;  expansion  and  deepening  of  legal  regulation; emergence  of  new  branches  and  institutes  of  law;  politicization  of  law; juridisation of social life; humanization of law; deepening the interaction of international and domestic law, etc.
Ungkapan  di  atas  memberi  penegasan  tentang  makin  terbukanya  tatanan hukum setiap negara akibat kekuatan sentripetal dari agen-agen perubahan yang dibawa dan terbawa oleh arus globalisasi. Dengan beberapa modifikasi, gambaran dari Tatsiy dan Danilyan itu dapat diilustrasikan dalam Gambar 1. Pada ragaan itu sekaligus ingin ditunjukkan aspek ketidakpastian global seperti yang juga disinyalir dalam pidato Presiden Joko Widodo tersebut.

## Gambar 1: Ketidakpastian Global Terkait Pengembanan Hukum Teoretis
Sumber: Shidarta 2022
Pada Gambar 1 tersebut, dapat dicermati ada tatanan hukum nasional, yang di dalamnya terdapat substansi hukum. Bangunan substansi ini membentuk suatu sistem piramida, dengan muatannya baik berdimensi horisontal maupun vertikal. Hukum dalam makna sebagai regulasi bermukim dalam bangunan ini. Bangunan ini dapat tegak berdiri karena ada struktur kerangka yang menopangnya. Struktur ini
terdiri  dari  lembaga-lembaga  yang  eksis  pada  negara  tersebut.  Substansi  dan struktur ini mengambil tempat pada suatu ruang dan waktu tertentu yang menjadi area kehidupan para subjek hukum. Area ini adalah budaya hukum.
Mengingat tatanan hukum nasional itu pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka, maka pengaruh dari luar tatanan tadi sangat mungkin untuk masuk mempengaruhi  keseluruhan  tatanan  hukum  nasional.  Kekuatan  sentripetal  yang masuk mempengaruhi tantanan hukum tersebut, mengalami pelipatgandaan akibat arus  globalisasi  versi  baru.  Versi  tersebut  merupakan  dampak  nyata  dari  pola kehidupan yang hadir dalam era industri 4.0 dan disrupsi teknologi.
Dampak  ketidakpastian  global  pada  era  sekarang  ini,  menurut  perspektif pengemban  hukum  teoretis,  akan  terlibat  dari  beberapa  antinomi  di  bawah  ini. Antinomi  ini  menawarkan  tarik-menarik  antara  pasangan  nilai,  konsep,  atau proposisi yang hadir secara bersamaan dalam satu kurun waktu.
Pertama, antinomi perluasan/pendalaman objek regulasi versus kebijakan deregulasi.  Perluasan/pendalaman  terjadi  karena  industri  4.0  dan  disrupsi teknologi berurusan dengan data yang menggurita, tetapi sekaligus rawan untuk disalahgunakan.  Akibatnya,  hal-hal  yang  semula  tidak  masuk  ke  dalam  objek regulasi,  sekarang  menjadi  isu  hukum  yang  justru  dituntut  untuk  segera  diatur karena  berpotensi  merugikan  berbagai  pihak  yang  tidak  mengenal  seluk  beluk teknologi di belakangnya.
Richard  Susskind  menginventarisasi  ada  sekian  banyak  bentuk  disrupsi teknologi  dalam  bidang  hukum,  seperti: document  automation,  relentless connectivity,  electronic  legal  marketplace,  e-learning,  online  legal  guidance,  legal open-sourcing,  closed  legal  communities,  workflow  and  project  management, embedded  legal  knowledge,  online  dispute  resolution,  document  analysis,  machine prediction, dan legal  question  answering. 13 Semua  itu  telah  dan  sedang mempengaruhi bagaimana hukum saat ini bekerja.
13 Richard Susskind, Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future. Oxford University Press, 2017, Oxford, hlm. 45-55.
Pemanfaatan teknologi finansial (fintech) yang makin meluas adalah salah satu contoh area yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. 14 Area ini belum tersentuh aturan yang memadai karena penambahan regulasi dikhawatirkan akan menciptakan banyak restriksi dalam beraktivitas dan bakal menimbulkan obesitas terhadap  hukum  positif.  Teknologi  finansial  yang  berada  di  luar  jalur  transaksi konvensional  adalah  sebuah  disrupsi  teknologi  yang  kerapkali  justru  dipandang kreatif.  Artinya,  sepanjang  teknologi  ini  menawarkan  kemudahan  bagi  para pelakunya,  maka  negara  cukup  mengawasinya  dari  kejauhan.  Hasrat  untuk mengatur segala hal boleh jadi akan dipandang sebagai politik hukum yang keliru. Mereka yang berpandangan demikian menyarankan agar regulasi dapat dipangkas atau disederhanakan demi tujuan efisiensi. Kehadiran omnibus law dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  yang sempat menghebohkan Indonesia  baru-baru  ini,  dapat  dibaca  dalam  konteks  ini. 15 Sayangnya, penyederhanaan  hukum  seperti  itu  justru  berbuah  destruktif  apabila  dipandang secara  sistemik,  sebagaimana  dapat  disimpulkan  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 16
Kedua,  antinomi  internasionalisasi  hukum  versus  domestikasi  hukum. Interaksi  antar-berbagai  subjek  hukum  yang  tidak  selalu  nyaman  berada  dalam kekangan  yurisdiksi  hukum  nasional,  membuat  otoritas  negara  makin  tereduksi. Misalnya  saja,  bank  sentral  suatu  negara  terbukti  tidak  harus  dimintakan persetujuannya  agar  uang  kripto  dapat  beredar  di  negara  tersebut. 17 Aturan
14 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengartikan fintech  sebagai sebuah  inovasi pada  industri jasa keuangan  yang  memanfaatkan  penggunaan  teknologi.  Produk  fintech  biasanya  berupa  suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Lihat OJK, "FAQ: Kategori Umum," <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-
statistik/direktori/fintech/  Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>,  akses  12  Januari 2022.
15 Jimly  Asshiddiqie  mengatakan  omnibus  law  memang  banyak  mengandung  kelemahan  yang merugikan  proses  demokrasi  dan  negara  hukum,  khususnya  berkenaan  dengan  prinsip due process  of  lawmaking .  Lihat  Jimly  Asshiddiqie, Omnibus  Law  dan  Penerapannya  di  Indonesia , Konpres, Jakarta, 2020, hlm. 26.
16 Melalui  putusan  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai cacat formal dan inkonstitusional bersyarat.
17 Lihat James Rickards, The Death of Money: the Coming Collapse of the International Monetary System , Portfolio Penguin, New York, 2014, hlm 252-256.
mainnya tidak perlu mengacu ke otoritas negara. Negara bukan satu-satunya figur yang  membentuk  hukum (lawgivers) .  Hal  ini  membawa  konsekuensi internasionalisasi hukum, misalnya dengan cara sejumlah negara membuat aturan bersama, atau suatu negara memperluas jangkauan yurisdiksi keberlakuan hukum positifnya (ekstra-teritorialitas). 18 Pada arah sebaliknya, hadir reaksi-reaksi yang menuntut perlakuan khusus atau partikularitas atas hukum positif. Dengan dalih tindakan afirmatif (affirmative action) , hukum positif diminta untuk tidak berlaku sama untuk setiap subjek hukum. Ini merupakan suatu bentuk domestikasi hukum. Sebagai contoh ada daerah di Indonesia yang tidak mengizinkan pelaku usaha retail yang memiliki jaringan nasional atau global untuk membuka usaha di daerahnya, dengan dalih untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah itu. 19
Ketiga,  antinomi  politisasi  hukum  versus  humanisasi  hukum.  Akibat banyaknya silang-pandangan seperti digambarkan di atas, pada akhirnya hukum makin  kental  bermuatan  politis.  Pertimbangan  politis  sangat  berperan  untuk memastikan  apakah  penguasa  perlu  membentuk  atau  memberlakukan  suatu aturan  hukum.  Pertimbangan  politis  seperti  ini  tentu  rentan  memakan  korban terhadap  kelompok-kelompok  yang  tidak  cukup  kuat  posisi  politisnya.  Tatkala kelompok  yang  rentan  ini  berhadapan  dengan  kepentingan  lain  yang  dipandang lebih berkuasa, maka isu humanisasi hukum akan dimainkan. Tatkala Pemerintah hendak mengeluarkan regulasi yang berdampak luas, misalnya untuk membatasi mobilitas warga di tengah pademi, regulasi semacam itu kerap harus menjadi “test the  water” berhadapan  dengan  massa  yang  mengambang.  Reaksi  massa  dapat positif dan negatif tanpa dapat diduga, bahkan dapat berubah arah dalam waktu cepat.  Kecenderungan  demikian  disebabkan  oleh  orientasi  pemikiran  warga
18 Kecenderungan ini terlihat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  berharap  agar  di  masa  depan  undang-undang  ini mempunyai kemampuan menjangkau pelaku usaha yang berkedudukan dan beroperasi di luar teritori Indonesia, sepanjang usahanya mempengaruhi  kepentingan  masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
19 Sebagai  contoh  kebijakan  di  Sumatera  Barat  yang  melarang  Indomaret  dan  Alfamart  untuk membuka  toko  retail  di  provinsi  tersebut  dengan  dalih  untuk  melindungi  pelaku  usaha menengah-kecil-mikro dan pengusaha lokal.
dikendalikan melalui informasi yang beredar di dunia maya, apalagi untuk negara- negara dengan pengguna sosial media yang luas, seperti halnya Indonesia.

## Perspektif Pengemban Hukum Praktis
Mengingat ilmu hukum dalam arti sempit adalah ilmu praktis yang berusaha menjawab  kebutuhan  konkret  masyarakat,  maka  fenomena  ketidakpastian sebagaimana  digambarkan  di  atas  ikut  mempengaruhi  format  dari  kebutuhan konkret masyarakat. Dengan demikian, profesi hukum pada gilirannya harus pula melakukan  penyesuaian.  Keniscayaan  ini  cepat  atau  lambat  harus  terjadi.  Satu profesi  hukum  yang  paling  cepat  melakukan  penyesuaian  tentang  format layanannya adalah advokat.
Richard  Susskind  lagi-lagi  memberikan  ilustrasi  menarik  tentang penyesuaian layanan hukum yang dilakukan oleh profesi advokat. Ia menyebutnya sebagai evolusi layanan hukum. Ragaannya adalah sebagai berikut: 20
Gambar 2: Evolusi Layanan Hukum (Ketidakpastian Global Terkait Pengembanan Hukum Praktis)
Bespoke Standardiz- ation Systematiz- ation Commoditization Charge online No-Charge online Commons Externalization © Richard Susskind, 2017
Menurut Susskind, para advokat awalnya bekerja dengan pendekatan kasus per  kasus  berangkat  dari  kebutuhan  yang  diajukan  oleh  klien (bespoke) .  Dalam perkembangannya,  advokat  mulai  mencermati  bahwa  beberapa  kasus  serupa seharusnya  memiliki  pola  penyelesaian  yang  sama.  Pada  tahap  inilah  muncul tuntutan untuk standardisasi atas cara kerja advokat. Susskind menyederhanakan perbedaan dua tahap ini dengan menyatakan bahwa pada tahap bespoke , advokat akan  bekerja  dengan  menuliskan  opini  mereka  dengan  menggunakan  kertas kosong;  sedangkan  jika  sudah  masuk  ke  tahap  standardisasi,    advokat  akan menuliskan  opini  mereka  di  dalam  formulir-formulir  standar (template) yang sudah disiapkan. Tahap berikutnya adalah sistematisasi, yaitu tatkala para advokat mulai  mengaplikasikan  cara  pengisian  formulir-formulir  standar  itu  secara sistemik dan  terkomputerisasi.  Berbagai  aplikasi  digunakan  untuk  mempercepat layanan.  Sampai  batas  ini  pemanfaatannya  baru  dalam  lingkup  internal  suatu kantor  hukum.  Tuntutan  penyesuaian  menjadi  sangat  signifikan  ketika eksternalisasi  mulai  merambah  model  layanan  hukum,  sehingga  paket-paket layanan  harus  juga  dikategorisasi.  Layanan  berbasis  daring (online) merupakan andalan dalam tahap ini. Ada penyedia jasa layanan yang berbayar, nonberbayar, atau  berbasis  umum (commons  basis ).  Model  terakhir  ini,  dibangun  dengan semangat berbagi seperti wikipedia dan gerakan open-source. Tahap-tahap pada evolusi layanan hukum ini bergerak mengikuti proses yang disebut komoditisasi (commoditization) . 21
Evolusi  layanan  hukum  demikian  sebenarnya  tidak  hanya  terjadi  pada kalangan  advokat,  namun  pada  derajat  tertentu,  menyentuh  pula  layanan  yang diberikan oleh profesi notaris, bahkan polisi, jaksa, dan hakim. Pandemi covid-19 telah mendorong para jaksa (melalui Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020) dan  para  hakim  (dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020) untuk  lebih  fleksibel  menjalankan  tugas  profesi  mereka  secara  elektronik. Perkembangan  lebih  lambat  terjadi  pada  profesi  notaris  karena  terkendala
keharusan  melayani  masyarakat  secara  konvensional,  yaitu  menghadap  secara fisik. Akta notaris, menurut Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum dimungkinkan untuk berbentuk dokumen elektronik. Sekalipun demikian, di dalam praktik, profesi ini sudah sangat terbantu  dengan  digitalisasi  sistem  layanan  tatkala  harus  berhubungan  dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Akses yang makin memudahkan dengan gaya pelayanan daring, terlepas ada yang berbayar atau non-berbayar adalah sebuah kabar baik dalam pengembanan hukum praktis. Di sisi lain, fenomena demikian berpotensi menggerus sendi-sendi kemapanan hukum dan ilmu hukum sebagaimana telah diajarkan selama ini. Hal ini diuraikan  dengan  baik  oleh  Andrew  Keen,  yang  gelisah  dengan  proses dehumanisasi di era digital ini. Untuk itu, ia lalu menyarankan agar manusia di era ini menggunakan lima alat untuk memperbaiki masa depan kita (five tools for fixing the  future) .  Lima  alat  yang  dimaksud  adalah: (1)  regulation,  (2)  competitive innovation,  (3)  social  responsibility,  (4)  worker  and  consumer  choice, dan  (5) education . 22
Menarik,  bahwa  Andrew  Keen  sebagai  seorang  wirausahawan  global ternyata melihat regulasi (baca: hukum) sebagai alat untuk memperbaiki kondisi dehumanisasi  yang  tercipta  di  era  digital.  Regulasi  ini  akan  berperan mengendalikan  empat  alat  berikutnya.  Pada  urutan  terakhir,  ia  menyebut pendidikan sebagai alat yang juga akan dapat memperbaiki kerusakan masa depan manusia. Dengan demikian, masuk akal untuk mencari tahu bagaimana pendidikan tinggi hukum menanggapi dampak dari ketidakpastian global ini. Mengenai hal ini, akan dibahas dalam subbahasan berikut.

## Tanggapan Pendidikan Tinggi Hukum
Semua penjelasan di atas pada hakikatnya mengarah pada satu frasa kunci, bahwa  komoditisasi  profesi  hukum  akan  makin  jauh  memasuki  proses
22 Andrew Keen, How to Fix the Future: Staying Human in the Digital Era , Atlantic Books, London, 2018, hlm. 45 et seq .
eksternalisasi  itu.  Pengembanan  hukum  praktis  bakal  terus-menerus menyesuaikan diri dengan tuntutan tersebut, terlepas ada yang bergerak cepat dan ada  yang  tidak.  Pada  suatu  momen  tertentu,  perubahan  itu harus terjadi  karena serbuan sentripetal dari luar sistem hukum, sebagai dampak dari revolusi industri 4.0 dan disrupsi teknologi yang tidak mungkin terbendung.
Akibat  dua  perspektif  pengembanan  hukum  teoretis  dan  praktis sebagaimana digambarkan dari Gambar 1 dan Gambar 2, pendidikan tinggi hukum akan mengalami dampak langsung berkenaan dengan materi pembelajaran yang ditawarkan kepada peserta didik, metode pembelajaran, dan model layanan satuan pendidikan tersebut kepada masyarakat. Dampak ini tentu saja tidak spesifik hanya melanda pendidikan tinggi hukum, tetapi tulisan ini akan  berfokus pada area ini saja karena beberapa alasan.
Pertama,  pendidikan  tinggi  hukum  pada  stratum  satu  lebih menggarisbawahi  lingkup  pembelajarannya  pada  ilmu  hukum.  Cabang  disiplin hukum ini bersinggungan erat dengan yurisdiksi hukum positif yang berlaku pada teritori  suatu  negara.  Dengan  demikian,  pendidikan  tinggi  hukum  memiliki karakter keterpengaruhan yang khas dibandingkan dengan area keilmuan lainnya.
Kedua,  pendidikan  tinggi  hukum  di  Indonesia  memiliki  variasi  tersendiri dalam  mempersiapkan  lulusan  pendidikan  stratum  satunya  untuk  masuk  ke pengembanan  hukum  praktis.  Untuk  profesi  jaksa  dan  hakim,  tidak  terdapat pendidikan lanjutan setingkat magister. Calon-calon pengemban profesi ini hanya dituntut menjalani pendidikan kedinasan. Profesi advokat bahkan jauh lebih liberal, yaitu  cukup  dengan  mengikuti  kursus  singkat  dan  kemudian  lulus  ujian  yang diadakan oleh asosiasi profesi. Hal ini berbeda dengan profesi notaris yang wajib menyandang  gelar  magister  kenotariatan.  Dari  beberapa  contoh  profesi  itu  saja sudah  dapat  diidentifikasi  betapa  kompleks  pendidikan  tinggi  hukum  pada  level stratum satu itu agar dapat merespons ketidakpastian global itu dengan tepat.
Ketiga,  pendidikan  tinggi  hukum  di  Indonesia  kerap  diberi  label  sebagai "kasta rendahan" karena menampung peserta didik dengan tingkat kelulusan tes masuk (passsing grade) yang tidak terlalu baik dibandingkan fakultas atau program
studi  favorit  lainnya. 23 Hal  ini  menambah  beban  berat  bagi  lembaga  pendidikan tinggi hukum untuk menggodog "bahan baku" tersebut. Dapat dibayangkan apabila tarik-menarik antinomi yang terjadi karena perluasan/pendalaman objek regulasi versus kebijakan deregulasi, internasionalisasi hukum versus domestikasi hukum, dan politisasi hukum versus humanisasi hukum, harus juga dihadapi oleh peserta didik dengan kualitas yang tidak cukup mumpuni.

## Gambar 3: Pendidikan Tinggi Hukum dalam Ketidakpastian Global
Sebuah  model  yang  relatif  mampu  menggambarkan  kondisi  dari perkembangan  ilmu  di  era  digital  ini  adalah  seperti  Gambar  3.  Model  ini dikembangkan  oleh  Rusell  L.  Ackoff  sebagaimana  dikutip  oleh  Hermawan Kertajaya, 24 namun sengaja penulis modifikasi dan elaborasi agar relevan dengan kebutuhan analisis tulisan ini.
23 Sinyalemen  ini  sudah  sangat  lama  disampaikan,  khususnya  terjadi  pada  fakultas-fakultas hukum swasta yang menerima mahasiswa hampir tanpa tes masuk yang berarti. Lihat misalnya, Bernard Arief Sidharta, "Studi dan Profesi Hukum Hanya untuk Orang Bodoh?" Harian Kompas, 18 Oktober 1979, hlm. 4. Juga Sudikno Mertokusumo, "Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan," Harian Kompas, 7 November 1999, hlm. 4 dan 5. Bandingkan dengan Firoz Gaffar & Ifdhal Kasim, eds., Reformasi Hukum di Indonesia, Cyber Consult , Jakarta, 2000, hlm. 50-60.
24 Lihat Hermawan Kertajaya, Citizen 4.0: Menjejakkan Prinsip-Prinsip Pemasaran Humanis di Era Digital, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 211-218.
Information Knowledge Data Information Knowledge WISD OM PE ND ID IKA N T IN GG I H UK UM 1 2 3 Peran pendidikan tinggi hukum untuk memproses: 1. data menjadi informasi hukum
2. informasi hukum menjadi pengetahuan hukum dan/atau keterampilan profesionalisme hukum 3. pengetahuan/keterampilan menjadi kebijaksanaan KETIDAKPASTIAN GLOBAL Disrupsi teknologi Industri 4.0
Model ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi hukum, sebagaimana juga pendidikan  tinggi  pada  umumnya,  akan  bergelut  dengan  data  yang  sungguh- sungguh melimpah ruah. Ini adalah era big-data , yang memanjakan tetapi sekaligus menyesatkan.  Pembelajaran  hukum  sebenarnya  sudah  sangat  terbiasa  dengan kompleksitas  data  tatkala  suatu  kasus  konkret  terjadi.  Peserta  didik  diajarkan untuk menangani kasus-kasus konkret itu dengan pemahaman bahwa setiap kasus memiliki  dimensi  non-hukum  di  dalamnya.  Namun,  dalam  kondisi  sekarang  ini, data  tersebut  akan  diolah  menjadi  tanda-tanda  simbolik  yang  makin  tidak terstruktur dan telah terdistorsi. 25 Hasil olahan ini disebut dengan informasi.
Informasi atas suatu kasus konkret yang cenderung makin tidak terstruktur dan terdistorsi itulah yang harus dihadapi oleh dunia ilmu hukum dewasa ini. Oleh karena  ilmu  hukum  adalah  ilmu  praktis  yang  langsung  berhadapan  dengan masyarakat luas, maka posisi ilmu hukum sendiri sangat rentan untuk "digugat" kapabilitasnya  dalam  menanggapi  isu-isu  hukum  yang  pada  masa-masa sebelumnya lebih mudah ditangani, tetapi dewasa ini menjadi sangat berbeda.
Apa  yang  terjadi  pada Omnibus  Law adalah  contoh  yang  kembali  dapat diangkat.  Undang-undang  ini  dinyatakan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sebagai inkonstitutional bersyarat karena dipandang tidak melibatkan masyarakat luas di dalam pembentukannya. Apa ukuran dari pelibatan tersebut sehingga dapat diberi label telah mencukupi atau tidak mencukupi? Persepsi ketercukupan pelibatan itu berkaitan dengan seberapa banyak dan dari mana saja data pembentukan Omnibus Law itu  diolah  menjadi  informasi  dan  kemudian  informasi  yang  mana  saja  yang telah diakomodasikan menjadi substansi Omnibus Law tersebut. Ukurannya adalah persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat industri 4.0 (citizen 4.0) itu saja, yang pada dasarnya juga tidak pernah konstan dan konsisten. Hal ini terjadi karena polemik  yang  menghiasi  masyarakat  industri  4.0  itu  kerapkali  tidak  substansial menyentuh pokok persoalan. Perdebatan di media konvensional dan media sosial
25 Distorsi  ini  terutama  akibat  dari  permainan  algoritmatik  seperti  gelembung  filter  (filter bubbles) yang menyeleksi informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan preferensi mereka  masing-masing.  Mengenai  ini  lihat  E.  Pariser, The  Filter  Bubble:  What  the  Internet  is Hiding from You , Penguin Press, London, 2011.
lebih sering mencerminkan kebingungan informan mencerna informasi yang tidak utuh  tersebut.  Persis  seperti  dikatakan  oleh  Michael  Patrick  Lynch,  bahwa  kita sedang hidup dalam "knowing more and understanding less in the age of big data." Daya  kritis  masyarakat  menurun  karena  otak  kita  berada  dalam  situasi "neuromedia", 26 yakni apa-apa cukup mengambil ponsel pintar dan bertanya pada mesin  pencari (search  engines) yang  memberi  informasi  sepotong-sepotong. Mahasiswa  dan  dosen  makin  terbiasa  melakukannya  dan  menganggap  bekal pemahaman sedangkal itu sudah memadai untuk menganalisis suatu isu yang jauh lebih kompleks.
Dunia  akademik  di  perguruan  tinggi  akan  merespons  dengan  cara neuromedia  ini  karena  pendidikan  tinggi  hukum  pun  adalah  bagian  dari masyarakat tersebut, yaitu masyarakat yang tahu banyak hal (di permukaan), tetapi tidak benar-benar paham duduk persoalannya (di kedalaman). Apa yang dianggap benar  adalah  apa  yang  secara  informatif  telah  "memenangkan"  pertarungan merebut  persepsi  masyarakat  itu.  Persepsi  kelompok  yang  berkuasa  adalah persepsi dari mereka yang mayoritas menguasai jagat informasi dan punya peran untuk  ikut  membentuk  (termasuk  mendistorsi)  informasi  tadi  agar  berkembang menjadi  pengetahuan  masyarakat  luas.  Repotnya,  "pengendapan"  informasi menjadi  pengetahuan (knowledge) itu  dipaksa  terjadi  dalam  waktu  singkat  dan tidak  harus  mengandalkan  bukti-bukti  empiris  serta  daya  kerja  rasional,  tetapi cukup  diprovokasi  melalui  reaksi  impulsif,  yang  dengan  sendirinya  berarti: emosional.  Dapat  dibayangkan  apabila  dunia  pendidikan,  termasuk  pendidikan tinggi hukum, bekerja dengan materi informasi dan pengetahuan sekualitas seperti itu.
Oleh sebab itu, ujung dari persoalan ini adalah bahwa metode pendidikan tinggi  hukum  harus  menyadari  konsekuensi  hidup  di  era  seperti  ini.  Lembaga pendidikan tinggi tersebut harus membekali diri dengan kemampuan baru, yaitu kapabilitas  mengolah (to  manage) pengetahuan.  Kemampuan  pengolahan
26 Michael Patrick Lynch, The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data , Liveright Publishing, New York, 2016.
pengetahuan (knowledge  management) ini  sangat  krusial  bagi  pendidikan  tinggi hukum karena posisi ilmu hukum sebagai ilmu praktis normologis. Unit-unit yang secara  tradisional  didirikan  di  fakultas-fakultas  hukum,  seperti  pusat  bantuan hukum,  laboratorium  hukum,  dan/atau  sentra  kekayaan  intelektual,  kini  harus diperkuat  lagi  dengan  unit  baru,  atau paling tidak,  dengan  amunisi  pengetahuan dan/atau keterampilan baru.
Herman Kertajaya mengingatkan bahwa pengetahuan di sini dapat terdiri dari dua jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan yang disebut tacit knowldege , berupa pengetahuan di benak seseorang sebagai hasil pengalaman dan faktor lain yang  ada  dalam  diri  seseorang  (kepercayaan  atau  nilai-nilai  yang  dianut).  Oleh sebab itu, patut dicatat bahwa ilmu hukum dogmatis di Indonesia yang berurusan dengan  hukum  positif  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  tata  nilai  keindonesiaan, sehingga  pengolahan  pengetahuan  hukum  bagi  bangsa  Indonesia  tidak  selalu konvergen dengan kepentingan bangsa dan negara lain. Kedua, pengetahuan yang disebut explicit knowledge , adalah pengetahuan  yang telah didokumentasikan dan tersimpan  dalam  bentuk  buku,  dokumen,  laporan,  memo,  kursus,  dan  lainnya. 27 Jadi,  pengolahan  pengetahuan (knowledge  management) bagi  pendidikan  tinggi hukum  adalah  aktivitas  memproses tacit  knowledge menjadi explicit  knowledge , agar  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  dapat  dipertanggungjawabkan kualitasnya sekaligus menjadi lebih mudah untuk disebarluaskan.
Apabila publikasi ilmiah dipandang sebagai bagian dari explicit knowledge, maka  unit  pengelolaan  pengetahuan  di  lembaga  pendidikan  tinggi  hukum  harus benar-benar  merancang  format  publikasi  yang  tepat  untuk  kebutuhan pengembanan hukum teoretis dan praktis berangkat dari dimensi keindonesiaan itu. Sebagai contoh, jika hakim-hakim di Indonesia harus mengutip doktrin di dalam putusan mereka, harus dicermati apakah benar mereka akan mengambil sumber doktrin itu dari jurnal-jurnal internasional yang atau dari sumber lain seperti buku- buku  teks.  Apabila  disadari  bahwa  buku-buku  teks  masih  lebih  sering  dijadikan rujukan,  maka  desakan  bagi  dosen-dosen  untuk  beralih  menulis  di  jurnal-jurnal
27 Hermawan Kertajaya, Supra note 24, hlm. 213.
internasional  tidak  boleh  sampai  melarutkan  mereka  sehingga  meninggalkan keharusan untuk tetap menulis buku-buku teks. Oleh karena hakim-hakim sebagai pengguna juga mulai meninggalkan buku-buku teks berbahan kertas, maka format dari buku-buku teks ini juga harus makin bervariasi dan ramah pengguna, misalnya dilengkapi  dengan  versi  digital.  Upaya  berkelanjutan  seperti  ini  menuntut  agar dilakukan  lebih  sering  dan  intens,  seiring  dengan  faktor-faktor  seperti dibentangkan dalam Gambar 1 dan Gambar 2.
Pengelolaan  pengetahuan  seperti  diuraikan  di  atas  tidak  harus  berhenti sampai di sini. Ilmu hukum sebagai ilmu praktis normologis, harus masuk ke tahap yang  lebih  tinggi,  yakni  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  itu  harus memahamkan orang lain dengan kebijaksanaan (wisdom) . Kebijaksanaan ini tidak sebatas memahami dan mengimplementasikan, tetapi harus mampu membedakan mana yang etis dan tidak etis, mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang penting dan tidak penting. 28 Kebijaksanaan inilah yang ingin dititipkan oleh pendidikan  tinggi  hukum  bagi  lulusannya  nanti  ketika  harus  menjalani komoditisasi dan eksternalisasi layanan profesi hukum di era digital. 29
Perguruan  tinggi  ilmu  hukum  termasuk  memiliki  tanggung  jawab  lebih besar  untuk  memberi  koridor  atas  ketidakjelasan  global  ini.  Hal  ini  merupakan keniscayaan  karena  objek  kajiannya,  yaitu  hukum,  dipercaya  memiliki  fungsi sebagai  instrumen  untuk  menyelesaikan  sengketa (dispute  settlement), menjaga tertib  sosial (social  order), dan  mengubah  masyarakat (social  engineering). Tiga fungsi yang melekat pada sistem hukum dan dipelajari di pendidikan tinggi hukum inilah yang menuntut lembaga-lembaga pendidikan tinggi hukum harus lebih cepat tanggap  sebelum  bangunan  tatanan  hukum  itu  menjadi  sasaran  tembak  dari kelambanan kita berbenah diri.
28 Id., hlm. 214.
29 Statistik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan 86%  dari sekitar 1.300 pelaku korupsi  (sampai  Oktober  2021)  yang  diproses  di  komisi  ini  bergelar  sarjana.  Beberapa  di antaranya adalah jaksa, hakim, dan advokat. Tanpa mengabaikan aspek sosial-kemasyarakatan yang  ikut  berperan,  hal  ini  sebenarnya  dapat  dipandang  sebagai  "kegagalan"  lembaga pendidikan tinggi. termasuk lembaga pendidikan tinggi hukum, menanamkan "kebijaksanaan"
(wisdom) tersebut.
Langkah-langkah  yang  disinggung  di  atas  tersambung  dengan  penjelasan dari Andrew Keen sebelumnya, tatkala ia menyebut lima alat untuk memperbaiki masa depan. 30 Lembaga pendidikan tinggi hukum dengan sendirinya sudah masuk ke alat pertama, yaitu regulasi. Namun, informasi dari regulasi yang diolah menjadi pengetahuan itu harus dikelola secara cerdas agar "laku" dipasarkan dan mudah dicerna  peserta  didik  dan/atau  masyarakat  luas.  Ini  yang  kurang  lebih dimaksudkan  oleh  Andrew  Keen  sebagai  inovasi  yang  mampu  bersaing (competitive innovation). Lembaga pendidikan tinggi hukum sebagai pengelola dan produsen explicit knowledge itu harus menjaga kualitas karya-karyanya agar dapat dipertanggungjawabkan  ketika  sampai  di  masyarakat (social  responsibility). Pendidikan tinggi hukum tidak dapat "cuci tangan" menyebabkan kebingungan di masyarakat dengan jargon klasik "twee juristen drie meningen" (dua ahli hukum ada tiga  pendapat),  dengan  membiarkan  ada  informasi  tanpa  dasar  beredar  dari sumber-sumber akademik di  lembaga  pendidikan  tinggi  hukum tersebut.  Hal  ini tidak  berarti  dunia  akademik  tidak  boleh  berpihak,  namun  yang  layak  untuk dihindarkan  adalah  keberpihakan  tanpa  landasan  netralitas  akademik.  Hanya dengan kualifikasi pendidikan tinggi hukum seperti itulah yang membuat reputasi pendidikan  tinggi  hukum  akan  tetap  dihormati  dan  menjadi  pilihan  masyarakat (consumer choice).

## Penutup
Ketidakpastian global yang melanda pengembanan hukum, baik dari optik teoretis maupun praktis, adalah situasi yang sedang dan akan terus berlangsung. yang  antara  lain  ditandai  dengan  tarik-menarik  antinomi  yang  terjadi  karena perluasan/pendalaman objek regulasi versus kebijakan deregulasi, internasionalisasi hukum versus domestikasi hukum, dan politisasi hukum versus humanisasi  hukum,  serta  evolusi  layanan  hukum.  Tidak  ada  pilihan  lain  bahwa pendidikan  tinggi  hukum,  termasuk  di  Indonesia,  harus  menanggapi  dampak ketidakpastian global itu dengan langkah-langkah strategis dengan menyikapi era
30 Andrew Keen, Supra note 22.
big-data ini  melalui  pemrosesan  informasi  yang  akurat  (membuatnya  lebih terstruktur  dan  meminimalisasi  distorsi),  dan  pengelolaan  pengetahuan  yang mumpuni ( explicit knowledge ), sehingga mampu mengantarkan sivitas akademika dan lulusannya kepada kebijaksanaan (wisdom) .
Pendidikan  tinggi  hukum  menjadi  salah  satu  area  pendidikan  yang  harus paling  awal  mengambil  langkah-langkah  menanggapi  ketidakpastian  global  ini karena objek kajiannya adalah ilmu hukum, sebagai ilmu praktis normologis dan acapkali justru harus mendahulukan kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan fungsi  dari  hukum,  yaitu  sebagai  instrumen  untuk  menyelesaikan  sengketa, menjaga  tertib  sosial,  dan  mengubah  masyarakat.  Di  antara  langkah-langkah  itu terbentang  peluang  dan  tantangan  yang  harus  disikapi  secara  optimistis  namun tetap visioner.
Sikap visioner ini mengingatkan kita pada salah satu pesan reflektif dari Jose Ortega y Gasset tentang misi utama perguruan tinggi, yang tepat disajikan sebagai penutup  tulisan  ini.  Ia  beru jar,  "University,  in  the  strict  sense,  is  to  mean  that institution which teaches the ordinary student to be a cultured person and a good member  of  a  profession." 31 Mereka  inilah  yang  seharusnya  dipercaya  menjadi pemegang kendali kepemimpinan di era ketidakpastian global ini.
31 Jose Ortega y Gasset, Mission of the University , W.W. Norton & Co., New York, 1966, hlm. 85.

## Daftar Pustaka
Buku:
Andrew  Keen,  How  to  Fix  trhe  Future:  Staying  Human  in  the  Digital  Era.  Atlantic Books, London, 2018.
D.H.M. Meuwissen, Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat  Hukum.  Terjemahan  B.  Arief  Sidharta.  Refika  Aditama,  Bandung,
2007.
D. Runciman, How Democracy Ends. Profile Books, London, 2018. D. Ziblatt & S. Levitsky, How Democracies Die. Crown Publishing, New York, 2018. E. Pariser,  The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You. Penguin Press, London, 2011.
Hans Kelsen, Pure Theory of Law. Terjemahan Max Knight. University of California Press, Berkeley, 1978.
Hermawan  Kertajaya,  Citizen  4.0:  Menjejakkan  Prinsip-Prinsip  Pemasaran Humanis di Era Digital. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
H.L.A. Hart, The Concept of Law. Oxford University Press, Oxford, 1978.
I. Kasim & F. Gaffar, Eds.  Reformasi Hukum di Indonesia. Cyber Consult, Jakarta, 2000.
James  Rickards,  The  Death  of  Money:  the  Coming  Collapse  of  the  International Monetary System. Portfolio Penguin, New York, 2014.
Jose Ortega y Gasset, Mission of the University. W.W. Norton & Co., New York, 1966. L.C. Smith, The World in 2050: Four Forces Shaping Civilization's Northern Future. Penguin Group, New York, 2011.
L. Heyne, "Gloablization and Democracy: Does Denationalization Affect the Quality of Democracy."  Dalam:  W.  Merkel  dan  S.  Knelp,  eds.  Democracy  and  Crisis: Challenges in Turbulent Times. Springer, New York, 2018.
Michael Patrick Lynch, The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data. Liveright Publishing, New York, 2016.
Shidarta. "Reduksi Kedaulatan Negara dan Dampaknya bagi Ilmu Hukum." Dalam: Ani Purwanti et al. Konsruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik . Thafa Media, Yogyakarta, 2021.
S.  Muller,  et  al.  Eds.  The  Law  of  the  Future  and  the  Future  of  Law.  Torkel  Opshal Academic Publisher, Oslo, 2011.
Richard  Susskind, Tomorrow’s  Lawyers:  An  Introduction  to  Your  Future .  Oxford University Press, Oxford, 2017.

## Jurnal:
V. Tatsiy & O. Danilyan , "The Impact of Globalization Processes on the Legalsphere." Amazonia Investiga 8(22)/Sep-Oct 2019: 580-586.
W.  Sutopo,  H.  Prasetyo,    "Industri  4.0:  Telaah  Klasifikasi  Aspek  dan  Arah Perkembangan Riset." J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri , Vol 13(1)/Januari 2018: 17-26.

## Surat Kabar:
B. Arief Sidharta, "Studi dan Profesi Hukum Hanya untuk Orang Bodoh?" Harian Kompas, 18 Oktober 1979.
Sudikno Mertokusumo, "Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan." Harian Kompas, 7 November 1999.

## Internet:
Giovanni Caggiano & Efrem Castelnuovo, "Global Uncertainty". CESifo Working Paper No. 8885, 2021. <https://ssrn.com/abstract=3788705 5>. Akses 12 Januari 2022 . Cambridge University. "Cambridge Dictionary." <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disruptive- technology>. Akses 12 Januari 2022 . Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "FAQ: Kategori Umum." <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/ Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>. Akses 12 Januari 2022. Sekretariat Presiden. "Pengarahan Presiden RI Pada Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan 17 Januari 2022." <https://www.youtube.com/watch?v=2dvUAnVmmPA>. Akses 12 Januari 2022.

## Lain-lain:
Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia. Konpres,  Jakarta, 2020.