Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
The Paradigm of Islamic Legal Sociology Towards Counterfeit Books Transactions in The Yogyakarta
Paradigma Sosiologi Hukum Islam Terhadap Transaksi Barang Counterfeit di Kios Buku Yogyakarta
Diky Faqih Maulana * , Abdul Rozak * dan Achmad Yafik Mursyid **
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia * , Sosyal Bilimler Enstitüsü- İstanbul Üniversitesi, Turkiye ** e-mail: dikyfm@uin-suka.ac.id
Abstract: The  more  rapid  development  of  civilization  is  directly proportional  to  the  rapid  pace  of  economic  activity,  including  the buying and selling activity of counterfeit goods.  In An-Nisa verse 29, it is explained that it is prohibited to eat property in vanity, so according to the Copyright Law the transaction is clearly against the law.  Departing from this background, what is the mechanism for the practice of buying and selling Counterfeit goods?  Why is this practice still being done?  What is the perspective of the sociology of Islamic law on this case?  This type of research is field research, deductive  analytic  with  a  sociology  of  law  approach.    The conclusion of this study is, this practice is carried out when a book supplier  offers  pirated  books  to  sellers  at  an  agreed  price  or booksellers  order  from  suppliers  according  to  consumer  demand.
This  practice  still  occurs  due  to  the  demands  of  the  seller's economy, buyers' high interest in reading and weak sanctions.  This practice is included in the category of complaint offense, where if no party feels aggrieved and reports there will be no legal process. This state in Islam is called 'urf fasid . Keywords: Islamic Trade; Syari’ah ; Sociology.
Abstrak: Semakin pesatnya perkembangan peradaban, berbanding lurus dengan  pesatnya  aktivitas  ekonomi  tidak  terkecuali  aktivitas  jual  beli barang counterfeit . Dalam An-Nisa ayat 29 dijelaskan dilarang memakan harta  secara  batil,  begitupula  menurut  UU  Hak  Cipta  transaksi tersebut  jelas  melanggar  hukum.  Berangkat  dari  latar  belakang tersebut,  Bagaimana  mekanisme  praktik  jual  beli  barang Counterfeit ?
Mengapa  praktik  ini  masih  dilakukan  ?  Bagaimana  perspektif sosiologi hukum Islam terhadap kasus tersebut ? Jenis penelitian ini adalah field  research, bersifat  deduktif  analitik  dengan  pendekatan sosiologi  hukum.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah,  praktik  ini dilakukan  ketika  supplier  buku  menawarkan  buku  bajakan  kepada
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
para  penjual  dengan  harga  yang  disepakati  atau  penjual  buku memesan  kepada  supplier  sesuai  permintaan  konsumen.  Praktik  ini masih  terjadi  karena  tuntutan  ekonomi  penjual,  minat  baca  yang tinggi  pembeli  dan  lemahnya  sanksi.  Praktik  tersebut  termasuk kategori  delik  aduan,  dimana  apabila  tidak  ada  pihak  yang  merasa dirugikan  dan  melaporkan  maka  tidak  akan  ada  proses  hukum. Keadaan ini dalam Islam disebut ‘urf fasid. Kata kunci: Mu’amalah ; Syari’ah ; Sosiologi.

## Pendahuluan
Islam  sangat  memperbolehkan  melakukan  kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli, sesuai dengan firman Allah  SWT  dalam  Surat An-Nisa  ayat  29.  Kegiatan  perniagaan  juga terus meningkat mengikuti arus zaman, terutama pada jalur jual beli. Transaksi jual beli ( al- Buyu’ ) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela  atau  memindahkan  milik  dengan  ganti  yang  dapat  dibenarkan (berupa  alat  tukar  sah). 1 Di  masyarakat  banyak  terjadi  transaksi barang counterfeit dalam  hal  penelitian  ini  berarti  buku-buku bajakan/ilegal.
Transaksi  barang counterfeit juga  terjadi  beberapa  kios  buku  di Yogyakarta.  Para  penjual  buku  secara  terang-terangan  menyediakan buku bacaan mulai dari buku pelajaran, pengetahuan umum maupun novel.  Buku  yang  sengaja  dibajak  bisa  dikategorikan  seperti  buku best  seller,  tebal,  mahal  dan  sulit  didapatkan  di  toko  buku  pada umumnya. Selain hal itu, barang counterfeit memiliki daya tarik bagi konsumen  yakni  harga  yang  ekonomis  atau  bisa  dikatakan  murah. Praktik  tersebut  telah  dianggap  wajar  oleh  masyarakat  sekitar, terutama  bagi  pegiat  buku  yang  didominasi  oleh  mahasiswa  dan pelajar. Buku memang salah satu kebutuhan pokok bagi mereka yang ingin belajar, akan tetapi dalam praktik ini seperti mengesampingkan apresiasi  terhadap  penulis  buku  sebagai  karya  dan  tidak mengindahkan aturan baik secara yuridis maupun normatif.
Terdapat  beberapa  tinjauan  literature  untuk  menunjukkan novelty dari  penelitian  ini,  seperti;  Sulistyowati  menulis  mengenai Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Buku  Bajakan  di  Stadion Diponegoro  Semarang .  Hasil  penelitian  tersebut  ditemukan  bahwa
1 Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 101.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
hukum jual beli buku bajakan pada mulanya ( azimah ) adalah haram, karena kondisi yang menyulitkan maka terdapat keringanan ( rukshoh ) menjadi  mubah. 2 Siti  Nurhidayah  dalam  tulisannya  yang  berjudul Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Undang-Undamg  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  Terhadap  Jual  Beli  Buku  di  Jalan  Semeru  Blitar membuktikan bahwa berdasarkan hukum Islam, praktik ini termasuk jual beli yang bathil karena salah satu syarat dari rukun yakni obyek dari  jual  beli  termasuk gharar atau  mengandung  unsur  penipuan. Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2014  tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan melanggar hukum. 3
Penggadaan  Buku  Melalui E-Book  Perspektif  Undang-Undang  No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang oleh  Qaidah  Mustaqimah  memberikan  kesimpulan  bahwa pandangan  MUI  kabupaten  Malang  berbeda  pendapat,  beberapa ulama  menyepakati  persoalan  hukum  penggandaan  ini  tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya, sebagian yang lain berpendapat penggandaan buku melalui e-book ini diperbolehkan apabila bertujuan untuk  pendidikan  (tidak  diperjualbelikan)  dan  dilarang  apabila bertujuan untuk mencari keuntungan semata (diperjualbelikan), baik penggandaan  ilegal  atau  tidak.  Ulama  menyepakati  hukuman  bagi pelakunya  adalah  sebagaimana  hukuman  pencurian  yakni  potong tangan  dan  ta’zir  (denda). 4 Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli Barang  Bajakan oleh  Gheba,  temuannya  adalah  Islam  dan  Undang- Undang  mengatur  terhadap  kekayan  immateril  yang  mana  di  dalam konteks  ini  termasuk  pencurian,  karena  mengambil  dari  hak  orang lain  tanpa  seizin  pemilik  hak  tersebut. 5 Penerapan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemberantasan Buku
2 Sulistyowati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion  Diponegoro  Semarang”, skripsi ,  (Semarang:  Universitas  Islam  Negeri Walisongo Semarang, 2017).
3 Siri Nurhidayu, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap  Jual Beli Buku di Jalan Semeru  Blitar”, skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).
4 Qoid ah  Mustaqimah,  “Penggandaan  Buku  Melalui  E -book  Perspektif Undang-Undang  No.28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  dan  Majelis  Ulama Indonesia Kabupaten Malang”, skripsi ,  (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).
5 Gheba Brahylar Syub antar, “Tinjauan Hukum Islam Trhadap Jual Beli Barang Bajakan”, skripsi , (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Bajakan di DIY oleh Hari Agus yang menyatakan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap buku  bajakan  di  DIY  tidak  berjalan  efektif  dikarenakan  banyaknya kendala  yang  dihadapi  oleh  aparat  penegak  hukum  serta  minimnya peran dari masyarakat. 6
Berangkat  dari  permasalahan  tersebut  terdapat  persoalan yang  menarik  untuk  dikaji  lebih  mendalam  terkait  bagaimana mekanisme  praktik  jual  beli  barang counterfeit .  Mengapa  praktik  ini masih  dilakukan?  Bagaimana  perspektif  sosiologi  hukum  Islam terhadap kasus tersebut? Mengingat transaksi jual beli buku bajakan melanggar  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  telah  diatur  dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun hukum Islam. Selain  itu,  praktik  ini  masih  lazim  ditemukan  dalam  praktik kehidupan  masyarakat  di  Indonesia  hingga  sekarang.  Maka  dari  itu penulis  merasa  perlu  untuk  dilakukan    penelitian  terkait  dengan transaksi barang counterfeit .
Metode penelitian ini terdiri dari Jenis Penelitian berupa (field research) ,  sifat  penelitiannya  yaitu  deskriptif  analitik,  dengan pendekatan  sosiologis.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu  observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Analisis data menggunakan metode deduktif.
Teori  yang  digunakan  adalah  Sosiologi  Hukum  Soerjono Soekanto.  Salah  satu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  secara  analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antar hukum dengan gejala-gejala  sosial  lainnya.  Maksudnya  sejauh  mana  hukum  itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap  pembentukan  hukum. 7 Studi  Islam  dengan  pendekatan sosiologi  tentu  saja  adalah  bagian  dari  timbal  balik  dari  sosiologi agama.  Dalam  sosiologi  agama  klasik  tema  pusatnya  adalah hubungan  timbal  balik  antara  agama  dan  masyarakat,  bagaimana agama  mempengaruhi  masyarakat  dan  sebaliknya  sebagaimana
6 Heri Agus Ricardo, “Pe nerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang  Hak  Cipta  Terhadap  Pemberantasan  Buku  Bajakan  di  DIY”, skripsi ,
(Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015).
7 Soerjono  Soekanto, Mengenal  Sosiologi  Hukum ,  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1989), hlm. 11.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. 8
Transaksi  Barang Counterfeit:  Rezim  Hukum  Indonesia  dan Hukum Islam
Transaksi barang Counterfeit jelas dilarang untuk diperjualbelikan  karena  bertentangan  dengan  hukum  positif  maupun hukum  Islam.  Hukum  positif  mengaturnya  dalam  Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak ekslusif bagi  pencipta  atau  penerima  hak  untuk  mengumumkan  atau memperbanyak  ciptaannya  atau  memberikan  izin  untuk  itu  dengan tidak  mengurangi  pembatasan-pembatasan  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9 Dalam perkembangan mengenai hak  cipta  kemudian  menjadi  pranata  hukum  yang  dalam  kancah internasional  dikenal  sebagai  Inteletual  Property  Right  (IPR)  atau dalam bahasa Indonesia dikenal Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Hukum  Islam  menegaskan,  ada  syarat  untuk  menjadi  suatu obyek dari akad, yaitu barang yang masyru’ (legal). Syarat ini disepakati oleh  seluruh  ulama  dan  berlaku  dalam  akad  bisnis  ( mu’awadhat )  dan akad  sosial  ( tabarru’at ). 10 Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dalam pandangan Islam adalah harta ( al-mâl ). Secara etimologi, al-mâl berasal dari  kata  mala  yang  berarti  condong  atau  berpaling  dari  tengah  ke salah  satu  sisi,  dan  al-mâl  diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang menyenangkan  manusia  dan  mereka  pelihara,  baik  dalam  bentuk materi  maupun  dalam  bentuk  manfaat. 11 Menurut  ulama  Syafi’iyah dan Hanabilah yang dikutip oleh Ainur Rohim, manfaat ( al manfa’ah ) adalah amwāl  mutaqowwamah (harta  yang  bernilai)  karena  mafaatlah yang sebenarnya dimaksud dari pada benda-benda itu. 12
8 M. Atho Mudzhar, Studi Hukum Islam  dengan Pendekatan Sosiologi , (IAIN: 1999), hlm. 6.
9 Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika,2003), hlm. 2.
10 Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni: Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 211.
11 Nasrun  Haroen, Fiqh  Muamalah (Jakarta:  Gaya  Media  Pratama,  2007),
hlm.73 12 Ainur  Rohim  Faqih,  dkk, HKI  Hukum  Islam  Fatwa  MUI (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 22.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Fatwa  MUI  menjelaskan  “(1)  dalam  hukum  Islam,  HKI dipandang  sebagai  salah  satu ḫ uq ū q  m ȃ liyyah (hak  kekayaan)  yang mendapat  perlindungan  hukum  ( mahs ŭ n )  sebagaimana  maal (kekayaan);  (2)  HKI  yang  mendapat  perlindungan  sebagaimana dimaksud  angka  1  tersebut  adalah  HKI  yang  tidak  bertentangan dengan hukum Islam; (3) HKI dapat dijadikan obyek akad ( al ma’qŭ d ‘alaih ).  Baik  akad  mu’awadhah  (pertukaran,komersial),  maupun  ak ad tabaru’at (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan; (4) setiap  bentuk  pelanggaran  terhadap  HKI,  termasuk  namun  tidak terbatas  pada  menggunakan,  mengungkapkan,  membuat,  memakai, menjual,  mengimpor,  mengekspor,  mengedarkan,  menyerahkan, menyediakan,  mengumumkan,  memperbanyak,  menjiplak,  memalsu, membajak  HKI  milik  orang  lain  secara  tanpa  hak  merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. 13

## Mekanisme Transaksi Barang Counterfeit
Pembajakan  atau  dalam  hal  ini  disebut  barang counterfeit adalah  penyalinan  atau  penyebaran  secara  tidak  sah  atas  objek ciptaan  yang  dilindungi  udang-undang.  Objek  ciptaan  adalah hasil  setiap  karya  pencipta    yang  menunjukkan  keasliannya dalam  lapangan  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra. 14 Pasal  12 Undang-Undang  Hak  Cipta  sudah  secara  jelas  menjelaskan  apa saja  ciptaan  atau  karya  yang  dilindungi  oleh  undang-undang. Buku  termasuk  salah  satu  dari  ciptaan  yang  dilindungi  dan undang-undang  melarang  untuk  menyalin  dan  menyebar luaskan buku yang telah dibajak secara tidak sah. 15
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  observasi  dan wawancara,  kios  buku  Yogyakarta  ditempati  oleh  15  pemilik kios  yang  berbeda,  namun  dari  setiap  pemilik  ada  yang memiliki  lebih  dari  satu  kios.  Status  pemilik  kios  di  sini bermacam-macam  ada  yang  sudah  menetap  dengan  artian
13 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005  Tentang  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual
(HKI).
14 Nahrowi,  “Plagiat  dan  Pembajakan  Karya  Cipta  Dalam  Hak  Kekayaan Int elektual”, Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum , hlm. 230.
15 Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
sudah  menjadi  kepemilikan  pemilik  kios,  ada  beberapa  yang masih  menyewa  kios  dari  pemilik  lama,  namun  kios  sudah menjadi  kepemilikan  individu.  Mengenai  pungutan  retribusi, untuk  tempo  dahulu  memang  rutin  digalakkan  tiap  bulan  dari kelurahan.  Namun  seiringnya  waktu  sampai  saat  ini,  dari kelurahan  sudah  mulai  enggan  untuk  mengambil  pungutan retribusi dari para penghuni kios buku. 16
Jadwal  buka  dan  tutup  dari  setiap  kios  pun  berbeda- beda,  yakni  menyesuaikan  pemilik  kios,  akan  tetapi  ada kesepakatan  batas  waktu  buka  dan  tutup  kios.  Pada  umumnya setiap  kios  buka  jam  9  pagi  dan  tutup  jam  9  malam,  namun  ada beberapa  kios  yang  tutup  sore  atau  menjelang  malam  hari. Akan  tetapi  di  awal  tahun  2019  ini  ada  beberapa  kios  yang belum  buka  secara  rutin. 17 Setiap  hari  bisa  dipastikan  ada sekitar  150  orang  berdatangan  ke  kios  buku  secara  bergantian baik  untuk  mengunjungi,  membeli  ataupun  berlanggangan buku.  Namun  tingkat  pengunjung  akan  meningkat  dua  kali lipat  ketika  ada  tahun  ajaran  baru  ataupun  pergantian  semester bagi  para  pelajar  dan  mahasiswa.  Selain  itu,  pengunjung  akan meningkat  ketika  ada  peluncuran  buku-buku  baru  yang didominasi oleh kriteria buku novel. 18
Setiap  kios  dijaga  oleh  orang  yang  berbeda,  mayoritas kios  dijaga  oleh  karyawan  dari  pemilik  kios,  namun  ada beberapa  yang  dijaga  langsung  oleh  pemilik  kios.  Adapula  kios berukuran  cukup  luas  yang  dijaga  secara  bersamaan  antara pemilik  dengan  karyawan.  Jumlah  karyawan  dari  tiap  kios bervariasi,  paling  sedikit  1  orang  dan  paling  banyak  2  orang. Sepanjang  kios  ini  juga  ada  tempat  parkir  khusus  pengunjung kios  buku  yang  kebetulan  dijaga  oleh  satu  orang  secara bergantian. 19
Mekanismenya  Penjual  menyediakan  buku  di  luar  buku baru  yakni  buku  bekas  yang  masih  layak  untuk  dijual.  Harga buku  bekas  ini  dijual  disesuaikan  dengan  bobot  atau  isi  dari
16 Wawancara dengan Adi, Penjual Buku, tanggal 9 Januari 2021.
17 Observasi di kios buku Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2021.
18 Wawancara dengan Fajar, Penjual Buku, tanggal 26 Desember 2021.
19 Observasi di kios buku Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2021.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
buku  yang  dijual.  Terlepas  dari  hal  ini,  sudah  menjadi  rahasia umum  bahwa  buku  baru  yang  diperjual  belikan  di  kios  buku  ini beraneka  ragam,  mulai  dari  buku  baru  yang  asli  didapatkan  dari suatu  penerbit,  buku  bajakan  ataupun  fotocopy. 20 Kemudian pembeli    dari  kalangan  pelajar,  mahasiswa,  civitas  akademik ataupun yang lain membeli buku yang dibutuhkan, mekanismenya seperti transaksi jual beli pada umumnya.
Seorang  penjual  buku  juga  mempunyai  tahap  atau  cara untuk  mendapatkan  buku  bajakan  tersebut.  Berawal  dari distributor  atau  supplier  buku  bajakan  yang  menawarkan  buku sampai  ke  penjual  buku  dan  terjual  ke  masyarakat  luas.  Adapun tahap  atau  cara  tersebut  ialah  : 21 Pertama, Seorang  distributor buku  menawarkan  buku  bajakan  kepada  para  penjual  kios dengan  jumlah  buku  yang  cukup  banyak  dan  judul  buku  yang bermacam-macam  (dalam  hal  ini  kategori  buku  novel  terlaris dan  terbaru  ,  buku  sosial  politik  dan  buku  perkuliahan  yang tidak  diterbitkan  lagi).  Ataupun  sebaliknya,  dari  pihak  penjual buku  memesan  penyetok  buku  bajakan  sesuai  permintaan konsumen. Kedua Distributor  buku  akan  mendatangi  kios menggunakan sebuah kendaraan roda
empat dan mengantarkan  buku  bajakan  sesuai  pesanan  para  penjual  buku di  kios. Ketiga Para  penjual  buku  akan  menjual  buku  bajakan dengan  harga  yang  telah  disepakati  oleh  para  penghuni  kios buku.  Dari  setiap  buku  bajakan  keuntungan  para  penjual  paling sedikit  sejumlah  Rp.  5.000,00.  Transaksi  jual  beli  buku  bajakan di  kios  buku  dilakukan  setiap  hari  dari  pukul  09:00  WIB  dan mayoritas pedagang tutup pukul 21:00 WIB. 22
Para  penjual  di  kios  buku  Yogyakarta  ini  melakukan praktik  jual  beli  dengan  objek  buku.  Buku  yang  dijual  mulai buku  untuk  anak-anak  yang  meliputi  dongeng,  buku  seri  anak, buku  panduan  sholat  dan  doa  sehari-hari.  Selain  itu  tersedia khusus  pelajar  yakni  buku  paket,  lks  dan  buku  pelajaran  untuk PAUD,  TK,  SD,  SMP,  SMA  serta  persiapan  untuk  Ujian Nasional.  Adapula  buku  pengetahuan  yang  mencakup  dari
20 Wawancara dengan Adi, penjual buku, tanggal 9 Januari 2021.
21 Wawancara dengan Adi, penjual buku, tanggal 9 Januari 2021.
22 Wawancara dengan Susi, penjual buku, tanggal 10 Januari 2021.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
berbagai  aspek  yakni  pengetahuan  agama,  sosial,  ekonomi, sejarah,  pengetahuan  umum,  hukum,  farmasi,  kesehatan, kedokteran,  teknik,  ekonomi,  politik  yang  di  konsumsi  oleh kalangan  pelajar,  mahasiswa  maupun  civitas  akademik  tingkat perguruan  tinggi.  Kemudian  secara  umum,  buku  yang  diperjual belikan  yakni  novel  luar  negeri  maupun  dalam  negeri,  biografi tokoh, kamus dan kitab Al Qur’an. 23
Penjual  juga  menyediakan  buku  di  luar  buku  baru  yakni buku  bekas  yang  masih  layak  untuk  dijual.  Harga  buku  bekas ini  dijual  disesuaikan  dengan  bobot  atau  isi  dari  buku  yang dijual.  Terlepas  dari  hal  ini,  sudah  menjadi  rahasia  umum bahwa  buku  baru  yang  diperjual  belikan  di  kios  buku Yogyakarta  ini  beraneka  ragam,  mulai  dari  buku  baru  yang  asli didapatkan  dari  suatu  penerbit,  buku  bajakan  ataupun fotocopyan. 24
Fenomena  buku  bajakan  sering  dijumpai  dalam  dunia akademisi,  mulai  dari  buku  pelajaran  sekolah,  buku  referensi perguruan  tinggi  bahkan  novel  karya  anak  bangsa.  Jual  beli dengan  objek  buku  bajakan    telah  secara  jelas  dilarang  oleh hukum  positif,  karena  hasil  dari  pembajakan.  Secara  Islampun itu jelas dilarang, karena objek yang diperjualbelikan mengambil hak cipta orang lain.
Adapun  data  terkait  pengelompokkan  buku  bajakan berdasarkan jumlahnya :
Nomor  Jenis Buku Presentase 1 Buku Novel Indonesia 30% 2 Buku Novel Luar (Terjemahan) 15% 3 Buku Sosial Politik 25% 4 Buku Referensi Perkuliahan 20% 5 Buku Pelajaran 10%
Perbedaan  antara  buku  asli,  buku  bajakan  dan  buku fotocopyan  secara  kasat  mata  bisa  dilihat  sangat  jelas.  Dilihat dari  kertasnya,  buku  asli  terutama  novel  menggunakan  kertas
23 Observasi di kios buku Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2019.
24 Wawancara dengan Adi, penjual buku, tanggal 9 Januari 2019.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
kekuningan.  Sementara  itu,  untuk  buku  bajakan  bermacam- macam  kertas,  mulai  kertas  yang  menyerupai  hingga  memakai kertas  buram.  Sedangkan  buku  fotocopyan  kertasnya  hampir menyerupai  buku  bajakan  namun  beberapa  ada  di  sisi  halaman terdapat garis-garis hasil fotocopy. 25
Motivasi Penjual dan Pembeli dalam Transaksi Counterfeit di Kios Buku Motivasi  penjual  dalam  praktik  jual  beli  buku  bajakan di  kios  buku  lebih  memilih  buku  bajakan  dikarenakan  agar harganya  terjangkau  oleh  pelajar  atau  mahasiswa  sehingga dengan harga terjangkau bisa mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya.  Bisnis  jual  beli  buku  juga  dimaksudkan untuk  membantu  perekonomian  keluarga  demi  mencukupi kebutuhan sehari-hari. 26
Para  pembeli  memilih  kios  buku  ini  sebagai  alternatif pertama  untuk  mencari  buku  bacaan  atau  bahan  referensi dikarenakan  harga  bukunya  yang  sangat  murah  sehingga  dapat dijangkau  tanpa  mengorbankan  kebutuhan  yang  lain.  Mengenai kualitas  buku  yang  rendah  dari  segi  kertas,  tinta  dan  finishing buku  itu  tidak  terlalu  dipermasalahkan,  karena  yang  terpenting isi  dari  buku  tersebut.  Sedangkan  beberapa  pembeli  yang  lain berpendapat  bahwa  kios  buku  ini  menjadi  alternatif  kedua untuk  mencari  buku  ketika  pembeli  sulit  menemukan  buku  di toko buku resmi. 27
Keterbatasan  ekonomi  di  lapisan  masyarakat  bawah dan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  kesadaran hukum  menimbulkan  kecenderungan  untuk  menikmati  karya seni  dengan  cara  yang  salah.  Realitanya  di  lapangan  masyarakat lebih  memilih  membeli  buku  yang  harganya  lebih  murah  akan tetapi  bajakan  daripada  buku  asli  tetapi  dengan  harga  yang mahal.
25 Observasi di kios buku Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2019.
26 Wawancara dengan Adi, penjual buku, tanggal 9 Januari 2021.
27 Wawancara dengan Setyo, pembeli buku, tanggal 9 Januari 2021.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022

## Analisis  Transaksi  Barang  Counterfeit  Perspektif  Sosiologi Hukum Islam

## Faktor Ekonomi
Manusia  sebagai  subjek  hukum  tidak  mungkin  bisa hidup  dengan  kesendirian  tanpa  berhubungan  sama  sekali dengan  manusia  lainnya.  Manusia  sebagai  makhluk  sosial adalah  sebuah  fitrah  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  bagi hamba-Nya.  Kehidupan  di  dunia  tidak  dapat  dipisahkan dengan  keinginan  untuk  memenuhi  kebutuhan,  baik  kebutuhan primer,  sekunder  maupun  tersier.  Namun  di  samping  itu, dalam  kegiatan  manusia  sehari-hari  ada  berbagai  cara  untuk memenuhi  kebutuhan  manusia  dengan  memperhatikan  aturan hukum yang ada dan kaidah yang telah diatur dalam Islam .
Suatu  masyarakat  dalam  menjalankan  kehidupan  pasti dengan keadaan yang berbeda-beda, sebagian merasa kekurangan  dan  beberapa  lainnya  di  pihak  kelebihan.  Dalam keadaaan demikian, manusia merasa kekurangan dan memerlukan  pertolongan  dari  orang  lain.  Dari  sinilah  mulainya seseorang  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  perbuatan muamalah,  seperti  transaksi  jual  beli.  Dalam  hal  ini,  negara telah  megatur  tata  cara  jual  beli  agar  tidak  menyimpang  hukum dan  Islampun  telah  memberi  batasan-batasan  bahwa  suatu kegiatan  muamalah  seperti  jual  beli  hendaknya  sesuai  dengan kaidah atau ajaran Islam.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring kebutuhan  ekonomi,  manusia  sering  melakukan  suatu  usaha untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  tidak  sesuai  dengan syariat  Islam  ataupun  menyimpang  hukum.  Seperti  yang  terjadi di  lapangan,  kios  buku  Yogyakarta  merupakan  salah  satu praktik  jual  beli  yng  objeknya  tidak  memenuhi  syarat, dikarenakan  objek  yang  diperjualbelikan  melanggar  hak  cipta atau mengambil hak kekayaan intelektual orang lain tanpa ijin.
Kios  buku  Yogyakarta  menjadi  salah  satu  pusat perbelanjaan  buku  yang  paling  banyak  diminati  oleh  kalangan masyarakat  dari  semua  golongan,  baik  itu  dari  kalangan  pelajar, mahasiswa  ataupun  masyarakat  umum.  Buku  yang  ditawarkan di  kios  buku  Yogyakarta  terbilang  lengkap,  karena  mencakup buku  anak-anak,  pengetahuan,  pelajaran,  sastra  dan  umum.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Dari  segi  jenis  buku  yang  diperjualbelikan  juga  berbeda-beda, dari buku asli, bajakan, fotocopyan hingga buku bekas. 28
Terjadinya  jual  beli  bajakan  di  kios  buku  Yogyakarta dimotivasi  oleh  timbal  balik  antara  permintaan  pasar  dan ketersediaan  terhadap  buku  bajakan.  Dalam  hal  ini,  permintaan buku  bajakan  disebabkan  karena  kondisi  keuangan  konsumen yang  terbatas,  dari  kondisi  ini  jelas  adanya  kesulitan  untuk membeli buku yang asli dengan harga yang lebih tinggi.
Konsumen  lebih  tertarik  untuk  membeli  buku  bajakan dikarenakan  dirasa  sudah  mendapatkan  buku  dengan  isi  yang sama  walaupun  dengan  kualitas  buku  yang  berbeda.  Selain  dari harganya yang murah, konsumen khususnya kalangan
mahasiswa mendatangi kios buku Yogyakarta biasanya bertujuan  mencari  buku  perkuliahan  yang  sudah  terbit  lama dan  tidak  diterbitkan  lagi  oleh  penerbit  asli  serta  sulit  untuk dicari.  Pembeli  mencari  buku  dengan  menyebutkan  judul  dan pengarang,  lalu  pihak  penghuni  kios  sudah  paham  bahwa  buku itu  tidak  terbit  dan  sulit  dicari.  Kemudian  penjual  menawarkan untuk  dicetak  ulang  (tidak  diketahui  pencetaknya)  oleh  pihak penjual  kepada  si  pembeli,  bila  ada  kesepakatan  untuk  membeli buku  bajakan  tersebut  biasanya  buku  itu  akan  dibajak  dengan waktu dan jumlah buku yang telah ditentukan. 29
Praktik  jual  beli  buku  bajakan  secara  tidak  langsung sudah  merugikan  banyak  pihak.  Pihak  yang  dirugikan diantaranya  penulis  buku,  penerbit,  pendistribusi  buku  dari pihak  penerbit  dan  negara.  Dalam  Undang-undang  No.  28 tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  telah  diatur  mengenai  Hak Cipta.  Hak  cipta  adalah  hak  ekslusif  bagi  pencipta  atau penerima  hak  untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak ciptaannya  atau  memberikan  izin  untuk  itu  dengan  tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. 30 Pada  Pasal  9  ayat  (2) menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  melaksanakan  hak
28 Observasi di kios buku Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2021.
29 Wawancara dengan Fajar, penjual buku, tanggal 26 Desember 2021.
30 Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003), hlm. 2.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
ekonomi  sebagaimana  dimaksud  wajib  mendapatkan  izin pencipta  atau  pemegang  hak  cipta.  Adapun  keselarasan  dalam Pasal  9  ayat  (3)  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dilarang melaksanakan  penggandaan  atau  penggunaan  secara  komersial ciptaan. 31
Dalam pergaulan hidup, seseorang harus dapat mempertahankan  kehormatan  diri  dan  integritasnya.  Caranya adalah berpegang pada enam hal, yaitu: 32
(1) Mendasarkan pada kebutuhan yang nyata
(2) Efisiensi
(3) Efektivitas
(4) Menyesuaikan diri dengan kebenaran
(5) Sesuai dengan kaidah-kaidah
(6) Tanpa memaksakan kemampuan fisik dan mental.
Kebutuhan  hidup  yang  semakin  waktu  semakin  banyak, memaksa  para  penjual  untuk  memanfaatkan  peluang  jual  beli buku  bajakan  hingga  sekarang,  karena  menguntungkan  kedua belah  pihak  antara  penjual  dan  pembeli..  Antara  penjual, pembeli  serta  masyarakat  sendiri  masih  masih  rendah kesadaran  hukumya  untuk  melakukan  upaya  perlindungan terhadap  hak  kekayaan  intelektual  atau  hak  cipta.  Tuntutan akan  keadaan  dan  kebutuhan  ekonomi  yang  semakin  tinggi serta  mahalnya  pajak  hak  cipta,  mengharuskan  mereka  untuk membajak  karya  orang  lain  dan  menikmati  hasil  bajakan  karya orang lain dalam bentuk buku bajakan.

## Faktor Sosial Budaya
Kebiasaan  masyarakat  terhadap  suatu  praktik  yang termasuk  menyimpang  hukum  dianggap  wajar  dan  biasa dikarenakan  kesadaran  hukum  yang  sangat  lemah  dari masyarakat.  Masyarakat  termasuk  salah  satu  faktor  yang  dapat mengefektifkan suatu peraturan. Sebagaimana yang dikemukakan  Soerjono  Soekanto  bahwa  efektifitas  hukum  juga
31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
32 Soerjono  Soekanto, Kegunaan  Sosiologi  Hukum  Bagi  Kalangan  Hukum ,
(Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm. 82.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
tergantung  pada  kemauan  dan  kesadaran  hukum  masyarakat. Kesadaran  yang  rendah  dari  masyarakat  akan  mempersulit penegakan  hukum. 33 Disinilah  perlu  adanya  usaha-usaha  untuk meningkatkan  kesadaran  hukum  bagi  masyarakat.  Namun untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  bagi  masyarakat  harus dilakukan  oleh  penegak  hukum  yang  aktif  dan  progresif,  seperti halnya  yang  dikatakan  oleh  Sudjiono  Sastroatmojo,  bahwa kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiannya) menjadi  titik  orientasi  dan  tujuan  akhir  dari  hukum  dan  para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan. 34
Kebiasaan  masyarakat  dalam  Islam  dikenal  dengan istilah  ‘urf  ,  yang  berarti  sesuatu  yang  tidak  asing  lagi  bagi  suatu masyarakat  karena  telah  menjadi  kebiasaan  dan  menyatu dengan  kehidupan  mereka  baik  berupa  perbuatan  atau perkataan. 35 Sedangkan  dari  segi  keabsahannya,  pandangan syara’ ‘urf terbagi  menjadi  dua; 36 yaitu ‘urf ṣ ahih (kebiasaan  yang dianggap  sah)  dan ‘urf  fasid (kebiasaan  yang  dianggap  rusak). ‘Urf  fasid adalah  kebiasaan  yang  bertentangan  dengan  dalil-dalil syara’  dan  kaidah -kaidah  dasar  yang  ada  dalam  s yara’. Kebiasaan  yang  terjadi  di  masyarakat  dalam  konteks  jual  beli buku  bajakan  ini  termasuk  dalam  kategori ‘urf  fasid (kebiasaan yang  dianggap  rusak),  dimana  kegiatan  jual  beli  yang  dilakukan itu  sah  menurut  rukun  dan  syarat  jual  beli,  akan  tetapi  ada kerusakan  dalam  objek,  yang  mana  objek  yang  diperjualbelikan memiliki unsur kepalsuan atau pembajakan.
Kebiasaan  masyarakat  dalam  konteks  jual  beli  buku bajakan  secara  tidak  langsung  sulit  untuk  dihilangkan  begitu saja,  namun  Islam  memiliki  kaidah  fikih  yang  berbunyi al-dlarar yuzalu (kerusakan  harus  dihilangkan),  sedangkan  praktik  jual beli  buku  bajakan  termasuk  ‘ urf  fasid (kebiasaan  yang  rusak), kaidah tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam
33 Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum ,  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.110.
34 Sudjiono  Sastroatmojo,  Konfigurasi  Hukum  Progresif,  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 2, September, hm 186.
35 Effendi Satria, M. Zein, , Ushul Fiqh , (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.1.
36 Mushthafa Ahmad al- Zarqa’, al- Madkhal ‘ala al -Fiqhi al- ‘Am, Beriut: Dar al-Fikr, Jilid II, 1968, hal. 848.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
memposisikan  hukum  bagi  kemaslahatan  manusia,  hal  ini sesuai  dengan  semangat  hukum  progresif,  yaitu  hukum  untuk manusia.
Dalam menindak untuk menghilangkan suatu kerusakan,  hukum  Islam  sangat  memperhatikan  perilaku manusia  dalam  berhukum.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya asas  berangsur-angsur  dalam  mendatangkan  hukum.  Contoh dari  asas  ini  adalah  mengenai  pengharaman  khamar  yang  tidak sekaligus  turun  dalam  satu  kali  perintah,  melainkan  beberapa kali.  Dikarenakan  untuk  menghindari  penolakan  secara  radikal dari  masyarakat  yang  sudah  terbiasa  meminum  khamar sehingga sulit untuk mengubahnya sekaligus.

## Faktor Rendahnya Sanksi Hukum
Pelanggaran  hak  cipta  bukan  hal  baru  di  Indonesia, mulai  pelanggaran  hak  cipta  yang  ringan  hingga  pelanggaran hak  cipta  yang  berat.  Hal  ini  terjadi  justru  di  tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya pembangunan nasional pada bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.
Pelanggaran  hak  cipta  ini  telah  mencapai  tingkat  yang berbahaya  dan  dapat  merusak  tatanan  kehidupan  masyarakat pada  umumnya  dan  minat  untuk  mencipta  pada  khususnya. 37
Seolah-olah  kasus  ini  sulit  dibongkar  atau  memang  pemerintah tidak  memiliki  iktikad  baik  untuk  memberantas  praktik pembajakan di Indonesia.
Kasus  pembajakan  buku  di  kios  buku  Yogyakarta  tidak pernah  masuk  kasusnya  di  kepolisian,  walaupun  sudah  ada kasus  namun  tidak  satupun  yang  bisa  diproses  ke  pengadilan. Maka  tidak  heran  jika  sampai  saat  ini  kasus  mengenai pembajakan  buku  belum  pernah  ditangani  di  Pengadilan Negeri,  sedangkan  dari  pihak  kejaksaan  juga  menunggu  dari aduan  pihak  yang  dirugikan  yaitu  pihak  pencipta  ataupun penerbit. 38 Minimnya  aduan  pihak  yang  dirugikan  terhadap aparat  penegak  hukum  menjadi  faktor  utama  rendahnya  sanksi
37 Sophar  Maru  Hutagalung, Hak  Cipta  ;Kedudukan  dan  Peranannya  Dalam Pembangunan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2.
38 Wawancara  dengan  Sumadi,  Ditreskrim  Polda  DIY,  tanggal  27 Desember 2021.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
hukum,  pihak  yang  dirugikan  harus  lebih  tanggap  untuk mengadukan kasus pembajakan buku.
Undang-undang  Hak  Cipta  telah  mengatur  secara  jelas sanksi  yang  akan  diberikan  kepada  pembajak  dan  pengedar karya  hasil  bajakan  tersebut,  namun  realiatanya  hanya  sebagai pelengkap  hukum  tertulis  saja.  Seharusnya  ada  langkah tersendiri  yang  dilakukan  masyarakat  atau  pihak  penegak hukum  untuk  mengefektifkan  suatu  hukum.  Sebagaimana  yang dikatakan  Soerjono  Soekanto  bahwa  dalam  berfungsinya hukum,  mentalitas  atau  kepribadian  petugas  penegak  hukum memainkan  peranan  penting,  kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi kualitas  petugas  kurang  baik,  ada  masalah. 39 Harusnya  para penegak  hukum  disini  berperan  penting  demi  tercapainya keadilan,  apabila  praktik  jual  beli  buku  bajakan  masih berlangsung  dan  tidak  ada  aduan  dari  pihak  manapun,  maka sanksipun  tidak  ada,  sehingga  praktik  jual  beli  buku  bajakan akan terus berlangsung.
Salah  satu  penyebab  menurunnya  kinerja  dan  kualitas penegak  hukum  di  Indonesia  adalah  dominasi  paradigma positivisme  dengan    sifat  formalitasnya  yang  melekat. 40 Dalam konteks  kasus  jual  beli  buku  bajakan  ini  seharusnya  lebih  aktif untuk  menanganinya  mengingat  Indonesia  masuk  peringkat ketiga  kategori  kasus  pembajakan.  Satjipto  Raharjo  mengatakan aparat  penegak  hukum  yang  progresif  tidak  harus  menepis keberadaan  aturan  itu,  ia  setiap  kali  bisa  melakukan  interpretasi secara  baru  terhadap  aturan  tersebut  untuk  memberi  keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan. 41

## Faktor Tingginya Minat Baca
39 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,
(Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.
40 Satjipto  Rahardjo, Membedah  Hukum  Progresif ,  (Jakarta:  Kompas,  2006), hlm. 11.
41 Satjipto  Rahardjo, Menggagas  Hukum  Progresif  di  Indonesia ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 4.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Buku  menjadi  kebutuhan  primer  bagi  para  pencari ilmu,  khususnya  di  Yogyakarta  yang  mempunyai  sebutan  kota pelajar  dan  pendidikan.  Budaya  literasi  yang  tinggi  bagi kalangan  mahasiswa  dan  pelajar  di  Yogyakarta  mengharuskan untuk  selalu  mendapatkan  buku  yang  diinginkan.  Bahkan  buku bajakan  menjadi  solusi  bagi  para  pembaca  untuk  mendapatkan buku.  Disamping  harganya  yang  terjangkau,  pembaca  bisa mendapatkan  isi  buku  yang  sama  walau  dengan  kualitas berbeda.

## Analisis  Transaksi  Barang Counterfeit  dari  Segi  Sistem Penegakan Hukum
Tuntutan  akan  keadaan  dan  kebutuhan  ekonomi  yang semakin  tinggi  serta  mahalnya  pajak  hak  cipta,  mengharuskan mereka  untuk  membajak  karya  orang  lain  dan  menikmati  hasil bajakan karya orang lain dalam bentuk buku bajakan.
Kebiasaan  masyarakat  terhadap  suatu  praktik  yang termasuk  menyimpang  hukum  dianggap  wajar  dan  biasa dikarenakan  kesadaran  hukum  yang  sangat  lemah  dari masyarakat.  Masyarakat  termasuk  salah  satu  faktor  yang  dapat mengefektifkan suatu peraturan.
Sebagaimana yang
dikemukakan  Soerjono  Soekanto  bahwa  efektifitas  hukum  juga tergantung  pada  kemauan  dan  kesadaran  hukum  masyarakat. Kesadaran  yang  rendah  dari  masyarakat  akan  mempersulit penegakan hukum. 42
Kebiasaan  masyarakat  dalam  Islam  dikenal  dengan istilah  ‘urf  ,  yang  berarti  sesuatu  yang  tidak  asing  lagi  bagi  suatu masyarakat  karena  telah  menjadi  kebiasaan  dan  menyatu dengan  kehidupan  mereka  baik  berupa  perbuatan  atau perkataan. 43 Sedangkan  dari  segi  keabsahannya,  pandangan syara’ ‘urf terbagi  menjadi  dua; 44 yaitu ‘urf ṣ ahih (kebiasaan  yang dianggap  sah)  dan ‘urf  fasid (kebiasaan  yang  dianggap  rusak).
42 Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum ,  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.110.
43 Effendi Satria, M. Zein, , Ushul Fiqh , (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.1.
44 Mushthafa Ahmad al- Zarqa’, al- Madkhal ‘ala al -Fiqhi al- ‘Am, Beriut: Dar al-Fikr, Jilid II, 1968, hal. 848.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
‘Urf  fasid adalah  kebiasaan  yang  bertentangan  dengan  dalil-dalil syara’  dan  kaidah - kaidah  dasar  yang  ada  dalam  syara’. Kebiasaan  yang  terjadi  di  masyarakat  dalam  konteks  jual  beli buku  bajakan  ini  termasuk  dalam  kategori ‘urf  fasid (kebiasaan yang  dianggap  rusak),  dimana  kegiatan  jual  beli  yang  dilakukan itu  sah  menurut  rukun  dan  syarat  jual  beli,  akan  tetapi  ada kerusakan  dalam  objek,  yang  mana  objek  yang  diperjualbelikan memiliki unsur kepalsuan atau pembajakan.
Ada  beberapa  faktor  yang  menurut  penulis  hal  ini dapat  terjadi,  faktor-faktor  itu  sangat  berpengaruh  pada penegakan  sistem  hukum  yang  oleh  John  Carrol,  dalam  teori penegakan hukum tersebut dirumuskan  sebagai berikut:
SU =  ( P (S) X G )  - ( P (F) X L )
SU  = Subjectivity  Utility ,  yaitu  pertimbangan  si  pelaku tindak  kejahatan,  apakah  ia  akan  melaksanakan  atau  tidak tindak  kejahatan  yang  ia  rencanakan.  Secara  garis  besar, keputusan  yang  ia  buat  hanya  ada  dua  keputusan  yaitu dilaksanakan atau tidak.
P(S)  = Probability  of  success, yaitu  pertimbangan  pelaku tentang  sejauh  mana  perbuatan  jahat  yang  direncanakan  akan berhasil atau sukses.
G  = Gain ,  yaitu    pertimbangan  besar  kecilnya keuntungan yang akan diperoleh jika kejahatan yang direncanakan  itu  berhasil  atau  sukses.  Keuntungan  ini  bersifat materi  seperti  harta  benda  dan  barang-barang  berharga  lainnya dan  pula  berupa  keuntungan  psikologis,  seperti  kepuasan  jiwa yang diperoleh dari tindak kejahatan. 45
P  (F)  = Probability  of  failure, yaitu  pertimbangan  si pelaku  tindak  kejahatan  tentang  besar  kecilnya  kemungkinan gagal,  atau  diketahui  orang  lain  atau  tertangkap  di  dalam melaksanakan tindak kejahatan yang direncanakan.
45 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Eqalam, 2016, hlm. 247.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
L  = Loss, yaitu  besar  kecilnya  kerugian  apa  bila  si pelaku  kejahatan  tertangkap  di  dalam  melakukan  kejahatannya. Kerugian  dapat  berupa  lamanya  hukuman  yang  dijalani, kehilangan  nyawa  akibat  hukuman  mati,  kerugian  psikologis karena  berpisah  dengan  keluarga  (istri,  anak  yang  dicintai), kehilangan kemerdekaan dan lain-lain. 46
Faktor  L  sangat  dipengaruhi  oleh  kepastian  hukum, semakin  berat  hukuman  dan  semakin  pasti  hukuman,  maka semakin  kecil  keberanian  orang  untuk  melakukan  pembajakan dan  jual  buku  bajakan.  Oleh  karena  yang  dibutuhkan  adalah tidak sekedar ancaman tetapi aksi pencegahan dan penengakkan hukumnya.
Interaksi  antara  pertimbangan  sukses  dan  gagal, antara  keuntungan  yang  diperoleh  dengan  kerugian  yang  akan didapat  sangat  menentukan  kemungkinan  timbulnya  kejahatan. Semakin  besar  kemungkinan  untuk  gagal  semakin  kecil  orang untuk melakukan tindak kejahatan. 47
Pembajakan  buku  di  kios  buku  Yogyakarta  tidak pernah  masuk  dalam  perkara  di  kepolisian,  walaupun  sudah ada  kasus  namun  tidak  satupun  yang  bisa  diproses  ke pengadilan.  Maka  tidak  heran  jika  sampai  saat  ini  kasus mengenai  pembajakan  buku  belum  pernah  ditangani  di Pengadilan  Negeri,  sedangkan  dari  pihak  kejaksaan  juga menunggu  dari  aduan  pihak  yang  dirugikan  yaitu  pihak pencipta  ataupun  penerbit. 48 Minimnya  aduan  pihak  yang dirugikan  terhadap  aparat  penegak  hukum  menjadi  faktor utama  rendahnya  sanksi  hukum,  pihak  yang  dirugikan  harus lebih tanggap untuk mengadukan kasus pembajakan buku.
Kasus  yang  muncul  penegakan  hukum  yang  kesulitan ketika  melacak  para  pihak  yang  dirugikan,  seperti  pernah  ada kasus  buku  bajakan  yang  dijual,  kemudian  dikonfirmasi ternyata  ketika  sampai  pada  pengarang  yang  mempunyai  hak
46 Jamaludin  Ancok,  “Efektivitas  Hukum  Pidana  Islam” Makalah tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1992), hlm. 5-6.
47 Ibid. , hlm. 7. 48 Wawancara  dengan  Sumadi,  Ditreskrim  Polda  DIY,  tanggal  27 Desember 2021.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
cipta,  tidak  mempermasalahkan,  dengan  alasan,  hak  bagi  orang yang ekonominya terbatas dan ada keinginan memabaca buku.
Kasus  Jual  beli  buku  bajakan  dengan  judul    buku Studi  Islam  karya  dosen  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  dan buku  yang  berjudul  Mazhab  Yogya,  kasus  itu  pernah  berhenti di  pihak  Penyidik.  Alasan  penulis  tidak  begitu  respon  dalam menuntut kasus tersebut. Secara sosiologis juga
dipertimbangkan    yakni,  tingginya  pajak  jual  buku  asli, tingginya  sewa  tempat,  semisal  Gramedia,  Sosial  Agency,  daya beli  masyarakat  terbatas  sementara  tuntutan  memiliki  buku tinggi,  dianggap  legalnya  jual  beli  bajakan,  bahkan  sebagian besar  penjual  dan  pembeli  tidak  bisa  membedakan  buku  asli dan  buku  bajakan,  mereka  hanya  berprinsip  bisa  beli  buku dengan  harga  yang  terjangkau.  Sebagaimana  yang  dikatakan ol eh  Caulson,  “sesuai  dengan  standar  moral  keadilan  terhadap pihak  yang  menjadi  korban”  sementara  pihak  korban  merasa tidak  dirugikan,  maka  secara  perdata  tuntutan  menjadi  gugur. 49 Ketentuan  ini  dituangkan  dalam  al- Qur’an  dalam  surat  al - Baqarah ayat 178 sebagai berikut:
نيذلااهيااي اونما
بتك مكيلع صاصقلا ىف ىلتقلا رحلا رحلاب دبعلاو دبعلاب ىثنلااو ىثنلااب نمف يفع هل نم هيخا ئش عابتاف فورعملاب ءاداو هيلا ناسحاب 50
Ayat  itu  secara  umum  menggambarkan  kasus  pidana, tetapi  berlaku  dalam  kasus  perdata,  yang  menyatakan  jika  ada pihak  yang  dirugikan  memaafkan,  maka  tidak  ada  tuntutan dalam  hukum.  Inilah  yang  terjadi  dalam  kasus  transaksi  barang counterfeit di  Yogyakarta.  Karena  kebijakan  yang  menghukum pelanggaran  undang  undang  secara  absolut  telah  dihapus  oleh Islam 51 dan  diderivasikan  ke  dalam  jarimah ta’zir. Artinya ditetapkan adanya sanksi berdasarkan situasi dan kondisi. 52
49 N.J  Coulson, A  History  of  Islamic  Law, (Endin  Burgh:  Endingburgh University Press, 1971), hlm. 78.
50 Al-Baqarah (2): 178.
51 Riba  dilarang  sesuai  dengan  ketentuan  surat  al-Baqarah  (2)  ayat  275: “….Sesunggu hnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba; siapa yang menerima pengajaran ini lalu berhenti, maka bebaslah ia dari yang sudah lewat
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Aparat penegak hukum harusnya melihat dan mempertimbangkan  prinsip  keadilan  dan  kemanusiaan  secara progresif,  dimana  harus  bersikap  aktif  dan  tanggap  dalam menangani  suatu  tindakan  yang  menyimpang  hukum  serta mengusut  tuntas  hingga  akarnya,  karena  diduga  ada  semacam mafia  buku  bajakan  yang  terkoordinir  secara  rapi  dalam membajak dan menyebar luaskan buku-buku tersebut. Sebagaimana  Satjipto  Rahardjo  mengkritik  model  penegakan hukum  yang  hanya  “meng eja  undang- undang”,  penegakan hukum  progresif  harus  dimulai  dari  aparat  penegak  hukum, kepolisian  misalnya  yang  harus  mengkampanyekan  institusi polisi  sebagai  pelayan  masyarakat,  merupakan  upaya  sistemik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja kepolisisan sekaligus  mengembangkan  kerja  sama  yang  padu  dengan masyarakat dalam menegakkan hukum. 53
Masyarakat  sendiri  masih  kurang  mampu  membangun kontrol  sosial  yang  baik,  justru  ikut  serta  dalam  melakukan tindakan  yang  menyimpang  hukum,  bahkan  menjadi  suatu kebiasaan  dan  suatu  kebudayaan.  Sejatinya  untuk  membangun suatu  sistem  penegakan  hukum  yang  baik  diperlukan  kerja sama  dari  semua  unsur  dalam  sistem.  Bekerjanya  setiap  unsur akan menggerakan roda
penegakan hukum secara berkelanjutan. 54

## Kesimpulan
Faktor  yang  menjadi  pendorong  transaksi  barang counterfeit di kios buku Yogyakarta masih berlangsung yakni; tuntutan akan keadaan kebutuhan  ekonomi,  kesadaran  yang  rendah  dari  masyarakat  akan
dan keadaannya terserah kepada Allah, tetapi siapa yang mengulanginya mereka ini adalah penduduk neraka, mereka kekal selama- lamanya.” 52 Wawancara dengan Sumadi, Ditreskrim Polda DIY, tanggal 27 Desember 2021.
53 Satjipto  Rahardjo, Lapisan-Lapisan  dalam  Studi  Hukum ,  (Malang:  Bayu
Media Publishing, 2009), hlm. 409.
54 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 16.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
mempersulit  penegakan  hukum,  tingginya  minat  baca  oleh  kalangan mahasiswa  dan  rendahnya  sanksi  hukum.  Praktik  tersebut  dilakukan ketika  supplier  buku  menawarkan  buku  bajakan  kepada  para  penjual dengan harga yang disepakati. Sebaliknya, para penjual buku memesan supplier  buku  bajakan  sesuai  permintaan  konsumen.  Secara  hukum, praktik tersebut termasuk kategori delik aduan, di mana apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkan maka tidak akan ada proses  hukum.  Dengan  keadaan  ekonomi  masyarakat  yang  rendah, diharapkan pemerintah bisa mengatasi masalah ini, yakni dengan cara menurunkan  pajak  hak  cipta,  sehingga  masyarakat  bisa  menikmati karya  asli  dengan  harga  terjangkau.  Peningkatan  kesadaran  hukum kepada masyarakat harus lebih diperhatikan, karena pengetahuan dan pemahaman  hukum  yang  rendah  mengakibatkan  efektivitas  dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum pada masyarakat pun rendah, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan pun kurang.

## Daftar Pustaka
Gheba Brahylar Syubantar, “Tinjauan Hukum Islam Trhadap Jual Beli Barang Bajakan”, skripsi ,  Yogyakarta:  Universitas  Islam Indonesia, 2018.
Heri  Agus  Ricardo,  “Penerapan  Undang -Undang  Nomor  19  Tahun 2002 Tentang Hak Cipta  Terhadap  Pemberantasan  Buku
Bajakan di DIY”, skripsi , Yogyakarta:   Universitas
Gadjah
Mada, 2015.
Qoidah Mustaqimah, “Penggandaan Buku Melalui E -book Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang”,
skripsi ,  (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang,
2016).
Siri Nurhidayu, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar”, skripsi, Surabaya:  Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Sulistyowati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro  Semarang”, skripsi ,  Semarang:
Universitas Islam Negeri Walisongo   Semarang, 2017. Abdul  Manan, Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2007.
Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni: Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi
Syariah Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Ainur  Rohim  Faqih,  dkk, HKI  Hukum  Islam  Fatwa  MUI Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Effendi Satria, M. Zein, , Ushul Fiqh , Jakarta: Kencana, 2005. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Gemala  Dewi,  dkk., Hukum  Perikatan  di  Indonesia Jakarta:  Prenada Media,  2005.  Jamaludin  Ancok,  “Efektivitas  Hukum  Pidana Islam” Makalah tidak diterbitkan,
Yogyakarta:
Fak Hukum UII, 1992.
M. Atho Mudzhar, Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi , IAIN:
1999.
Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Eqalam, 2016. Mushthafa  Ahmad  al- Zarqa’, al- Madkhal  ‘ala  al -Fiqhi  al- ‘Am, Beriut: Dar al-Fikr, Jilid II, 1968. N.J  Coulson, A  History  of  Islamic  Law, Endin  Burgh:  Endingburgh University Press,
1971. Nahrowi, “Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual”, Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum .
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Satjipto  Rahardjo, Lapisan-Lapisan  dalam  Studi  Hukum ,  Malang:  Bayu Media   Publishing, 2009. Soerjono  Soekanto, Mengenal  Sosiologi  Hukum ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1989.
Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2007.
Undang-Undang  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual,  Jakarta:  Redaksi Sinar Grafika, 2003.