## PROBLEMATIKA PENGATURAN “KERUGIAN LANGSUNG” DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN (STUDI KASUS PILKADA HALMAHERA UTARA 2020)

## Gunawan A. Tauda
Fakultas Hukum, Universitas Khairun Jl. Jusuf Abdulrahman, Ternate, 97719 gunawan.tauda@unkhair.ac.id

## Abstract
The phrase "the rights of  election participants are directly harmed"  is a crucial phrase in the fulfillment of the applicant's legal standing in the dispute over the regional head election process. Reflecting on the contestation for the Election of Regent and Deputy Regent of North Halmahera Regency in 2020, this conceptual study concludes that the arrangement of the concept of direct loss  overrides  the  fulfillment  of  justice  and  legal  certainty  in  election.  Reconstruction  of  the regulation  regarding  the  concept  of  the  applicant's  direct  loss  in  the  application  for  dispute resolution  should  ideally  be  carried  out  by  expanding  the  meaning  of  direct  loss  in  material verification,  or  in  the  form  of  eliminating  the  phrase  in  question  in  Article  4  paragraph  (1) Perbawaslu Dispute Process, and Technical Instructions for Settlement of Regional Head Election Process Dispute.
Keywords: Regional Head Election; Election Disputes; Legal Standing of the Applicant; Direct Loss.

## Abstrak
Frasa  “hak  peserta  pemilihan  dirugikan  secara  langsung”  merupakan  frasa  yang  krusial  dalam keterpenuhan  kedudukan  hukum  pemohon  pada  sengketa  proses  pemilihan.  Berkaca  pada kontestasi  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Halmahera  Utara  Tahun  2020  lalu, kajian  konseptual  ini  menyimpulkan  bahwa  pengaturan  konsep  kerugian  langsung  terkait kedudukan hukum pemohon dalam Perbawaslu Sengketa Proses Pemilihan mengenyampingkan penegakan  hukum,  dan  pemenuhan  aspek keadilan  dan  kepastian  hukum  pemilihan, karena  itu pengaturannya perlu direkonstruksi. Rekonstruksi pengaturan mengenai konsep kerugian langsung pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan idealnya dilakukan dengan cara  memperluas  makna  kerugian  langsung  dalam  verifikasi  materiil  terkait  objek  sengketa permohonan, atau berupa penghapusan frasa “yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara  langsung”  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Perbawaslu  Sengketa  Proses,  dan  Petunjuk  Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.
Kata Kunci: Pemilihan  Kepala  Daerah;  Sengketa  Pemilihan;  Kedudukan  Hukum  Pemohon; Kerugian Langsung.

## A.  Pendahuluan
Pengaturan mengenai Sengketa Pemilihan diatur dalam Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 144 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015,  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  kali
melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang  Menjadi Undang-Undang  (selanjutnya  disebut  UU  Pemilihan).  Pengaturan  dalam  Pasal-Pasal  tersebut secara  eksplisit  mengatribusikan  kewenangan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilihan  kepada Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (selanjutnya  disebut  Bawaslu),  yang  secara  konseptual memberikan  Bawaslu  “kewenangan  mahkota”-nya,  sebagai  bagian  penting  dari  konsep  quasi peradilan dalam sistem peradilan Indonesia (Mpesau, 2021) , yang sekaligus menjadikan Bawaslu berkarakter lembaga “Mahkamah Pemilihan”. Patut dicatat, kewenangan “Pamungkas” ini dalam praktik  pelaksanaannya  tidak  dilakukan  oleh  Bawaslu  [Pusat]  melainkan  dilaksanakan  oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Bawaslu  provinsi/kabupaten/kota  berwenang  menyelesaikan  sengketa  proses  pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut pemilihan). Kewenangan tersebut menjadi kewenangan yang cukup  berat  untuk  dilaksanakan  karena  kedudukannya  sebagai  quasi  adjudikasi,  yang berkonsekuensi  jajaran  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  menjadi  hakim  dalam memutus  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  (Badan  Pengawas  Pemilu,  2020). Menindaklanjuti pelaksanaan tugas pengawas pemilihan tersebut, Bawaslu menyusun instrumen penyelesaian sengketa pemilihan. Terakhir, Bawaslu membuat Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Perbawaslu Sengketa Pemilihan)  jo.  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Pengawasan,  Penanganan  Pelanggaran,  dan  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Salah satu aspek penting yang perlu dikaji dalam sengketa proses pemilihan di atas adalah keterpenuhan kedudukan hukum pemohon ( subjectum litis ). Persoalan legal standing merupakan persoalan  yang  penting  karena  berkaitan  dengan  keterpenuhan  hak  konstitusional  para  pihak, dalam hal ini pasangan calon, untuk mendapatkan hak-hak kepemiluannya. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai hak konstitusional pasangan calon terhalang karena persoalan aspek formil yang  tidak  terpenuhi  (Jamil,  2020).  Pengaturan  mengenai  pihak  pemohon  yang  memiliki kedudukan hukum dalam sengketa proses pemilihan diatur dalam Bab II Pihak, Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilihan, terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon ; atau b. Pasangan Calon , juncto Pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa: “ Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  a  terjadi  akibat  dikeluarkannya  keputusan  KPU  Provinsi  atau keputusan  KPU  Kabupaten/Kota  yang  menyebabkan  hak  peserta  Pemilihan  dirugikan  secara langsung .”
Frasa “hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung” merupakan frasa yang krusial dalam penentuan  keterpenuhan  kedudukan  hukum  pemohon  dalam  musyawarah  adjudikasi  sengketa proses, karena berkaitan dengan aspek formil dan materil permohonan. Karena itu, berdasarkan pengaturan  di  atas,  secara  normatif,  pemohon  yang  memiliki  kedudukan  hukum  dalam penyelesaian sengketa Pemilihan pemaknaannya terdiri atas: a). bakal pasangan calon yang hak kepesertaaannya dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum  (selanjutnya  disebut  KPU)  Provinsi  atau  keputusan  KPU  Kabupaten/Kota;  atau,  b). pasangan  calon  yang  hak  kepesertaaannya  dirugikan  secara  langsung  akibat  dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Berdasarkan praktik pelaksanaannya, sengketa proses pemilihan dengan pihak pemohonnya berupa bakal pasangan calon tidak menimbulkan komplikasi hukum, mengingat pemaknaan frasa dirugikan secara langsung dapat langsung diatribusikan kepada bakal pasangan calon yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi/kabupaten/kota. Bakal pasangan calon ini
selanjutnya  dapat  mengajukan  sengketa  proses  kepada  Bawaslu  Provinsi  atau  Bawaslu Kabupaten/Kota dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Lain halnya, dengan pihak pemohon yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang bila digunakan logika hukum “dirugikan hak kepesertaannya” maka pasangan calon tersebut sebenarnya tidak diberikan “ruang” oleh Bawaslu untuk mengajukan permohonan sengketa proses, dengan alasan pasangan calon yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi/kabupaten/kota sehingga dianggap  tidak  dirugikan  hak  kepersertaannya.  Hal  ini  jelas  kontradiktif  ( self-contradictory ), karena  apabila  tidak  diberikan  ruang  untuk  mengajukan  sengketa  proses  pemilihan,  untuk  apa adanya  pengaturan  mengenai  Pasangan  Calon  sebagai  Pihak  Pemohon  dalam  penyelesaian sengketa pemilihan dalam Perbawaslu Sengketa Proses?
Hal  di  atas  terverifikasi  secara  empiris,  paling  tidak,  dalam  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 lalu, yang menjadi salah satu kasus pilkada yang rumit, berlarut-larut, dan menyita perhatian publik. Dalam pemilihan dimaksud, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Joel B. Wogono & Said Bajak melalui kuasa hukumnya, mengajukan Permohonan Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  dengan  objek  perkara  Surat  Keputusan  KPU  Kabupaten Halmahera  Utara  (selanjutnya  disebut  KPU  Halut)  Nomor:  287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU- Kab/IX/2020  tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Peserta  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (selanjutnya disebut Bawaslu Halut). Terhadap Permohonan ini, Bawaslu Halut mengeluarkan  keputusan  berdasarkan  hasil  rapat  pleno  dalam  bentuk  Formulir  Model  PSP-5 Pemberitahuan Registrasi  Permohonan  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  bertanggal  2 Oktober yang  menyatakan  bahwa:  “Permohonan  Tidak  Dapat  Diregistrasi”  dengan  alasan:  “bahwa Permohonan Pemohon tidak ditemukan unsur kerugian secara langsung”. Tindakan administratif Bawaslu  Halut  ini  merupakan  cerminan  kebijakan  tetap  Bawaslu  dalam  hal  keterpenuhan kedudukan hukum pemohon pada sengketa proses pemilihan. Dalam artian, pemaknaan “kerugian langsung”  hanya  dibatasi  terhadap  pemohon  yang  dinyatakan  tidak  memenuhi  syarat  (TMS) sebagai pasangan calon.
“Penolakan” Bawaslu Halut ini berkonsekuensi terhadap legalitas kepesertaan pasangan calon petahana  (Pasangan  Calon  Nomor  Urut  1  Frans  Manery  &  Muhlis  Tapi-Tapi),  yang  nantinya, setelah melalui tahapan pemungutan suara ulang (PSU), dan pengajuan sengketa hasil pemilihan untuk  kedua  kalinya di  Mahkamah  Konstitusi,  memenangkan kontestasi  Pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, ditandai dengan pelantikan pasangan calon ini oleh Gubernur Maluku Utara pada 9 Juli 2021 lalu. Kemenangan pasangan calon petahana melalui jalan terjal  dan  berliku  ini  problematik,  mengingat  calon  bupati  petahana  tersebut  berdasarkan keputusan  pleno  Bawaslu  Halut  “didiskualifikasi”  karena  terbukti  melakukan  pelanggaran administrasi  pemilihan  berupa  menggunakan  kewenangan,  program,  dan  kegiatan  yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengaturan “konsep  kerugian  langsung”  terhadap  kedudukan  hukum  pemohon  dalam  permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan, dengan mendasarkan pada studi kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020. Karena itu, permasalahan yang ingin dijawab dalam kajian ini yaitu: 1) bagaimana kompleksitas pengaturan konsep kerugian langsung terkait  kedudukan  hukum  pemohon  diatur  dalam  permohonan  penyelesaian  sengketa  proses pemilihan?; 2) bagaimana dinamika Permohonan Penyelesaian Sengketa  Pemilihan Bupati dan Wakil  Bupati  Halmahera  Utara  Tahun  2020?;  dan,  3)  bagaimana  pengaturan  ideal  mengenai konsep  kerugian  langsung  terkait  kedudukan  hukum  pemohon  seharusnya  diatur  dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan? Rumusan masalah di atas sekaligus menjadi
batasan penelitian, mengingat pengaturan mengenai sengketa proses pemilihan memiliki bentuk dan kompleksitas tersendiri.

## B.  Pembahasan
1.  Kompleksitas  Pengaturan  Konsep  Kerugian  Langsung  dalam  Permohonan  Sengketa Proses Pemilihan
Bawaslu  merupakan  lembaga  negara  independen  (Tauda,  2012)  dan  sekaligus  merupakan bagian  integral  dari  penyelenggara  pemilihan  umum  (dalam  hal  ini  termasuk  pula  pemilihan) sebagai  satu  kesatuan  fungsi  penyelenggaran  pemilihan  umum  bersama  KPU  dan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Latar belakang pembentukan Bawaslu adalah dalam rangka mendorong proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah yang bersih, berwibaya  dan  jauh  dari  penyelewengan  atau  pelanggaran  (Arifin,  2019).  Selanjutnya,  untuk menjamin  suatu  kualitas  penyelenggaran  pemilu  yang  sesuai  dengan  asas-asas  pemilu  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  diperlukan  adanya  suatu  pengawasan  (Sodikin, 2014).  Pada  konteks  ini,  sebagai  lembaga  penyelenggara  pemilu,  Bawaslu  berperan  untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  (Djuyandi  et  al., 2018). Pengawasan  pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu bertujuan untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan yang demokratis dengan berasaskan langsung, umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  (Ummah,  2017).  Asas  jujur  dan  adil  lebih  ditujukan  kepada penyelenggara  pemilu  atau  pemilihan,  dan  diimplementasikan  pada  dua  tataran,  yaitu  tataran aturan normatif dan tataran moralitas pelaksanaan pemilu (Gaffar, 2012).
Berdasarkan  Pasal  22A  &  22D  UU  Pemilihan,  pengawasan  penyelenggaraan  pemilihan menjadi  tanggung  jawab  bersama  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Panwas  Kabupaten/Kota (berganti  nomenklatur  kelembagaan  menjadi  Bawaslu  Kabupaten/Kota  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  48/PUU-XVII/2019).  Pengawasan  penyelenggaraan  pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  dilaksanakan  oleh  Bawaslu  Provinsi,  sedangkan  Pengawasan penyelenggaraan  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  pemilihan  Walikota  dan  Wakil Walikota  dilaksanakan  oleh  Bawaslu  Kabupaten/Kota.  Namun,  Bawaslu  [Pusat]  memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu  Kabupaten/Kota.  Untuk  melaksanakan  penegakan  hukum  pemilihan,  dalam  hal  ini pengawasan tahapan atau proses penyelenggaran pemilihan kepala daerah, Pasal 142, Pasal 143, dan  Pasal  144  UU  Pemilihan  mengatribusikan  kewenangan  penyelesaian  Sengketa  [Proses] Pemilihan  kepada  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  di  mana,  Putusan  Bawaslu Provinsi  dan  Putusan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  mengenai  penyelesaian  sengketa  Pemilihan merupakan Putusan yang bersifat mengikat.
Hemat penulis, penegakan hukum pemilihan (dalam hal ini termasuk pula pemilihan umum) oleh  Bawaslu  secara  konseptual  terbagi  menjadi  dua  konsep  utama  yaitu:  a)  penanganan pelanggaran; dan b) penyelesaian sengketa pemilihan. Penanganan pelanggaran terbagi atas: 1) pelanggaran pidana pemilihan; 2) pelanggaran administrasi pemilihan, yang terbagi lagi menjadi pelanggaran  administrasi  biasa  dan  pelanggaran  administrasi  terstruktur,  sistematis  dan  masif (TSM);  3)  Pelanggaran  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilihan  (untuk  diperiksa  DKPP);  dan,  4) pelanggaran lainnya. Sedangkan penyelesaian sengketa hanya berupa sengketa proses pemilihan, karena penyelesaian sengketa “hasil” pemilihan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sengketa proses pemilihan terbagi lagi menjadi: a) sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara  pemilihan; dan, b) sengketa pemilihan antarpeserta pemilihan. Sengketa proses  atau  tahapan  antara  peserta  pemilihan  dengan  penyelenggara  Pemilihan  terjadi  akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berupa surat keputusan atau berita  acara  sebagai  objek  sengketa.  Berdasarkan  pemahaman  ini,  semua  permohonan penyelesaian sengketa yang tidak memiliki objek perkara berupa surat keputusan atau berita acara
yang  dibentuk  oleh  KPU  Provinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota  tidak  dapat  diselesaikan  melalui mekanisme  sengketa  proses  pemilihan,  melainkan  dapat  ditangani  oleh  Bawaslu  melalui penanganan pelanggaran administrasi pemilihan.
Subjek  hukum  pada  sengketa  antara  Peserta  Pemilihan  dengan  penyelenggara  Pemilihan adalah Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon sebagai pemohon dan KPU Provisi atau KPU Kabupaten/Kota  sebagai  termohon.  Bakal  Pasangan  Calon  berdasarkan  Perbawaslu  Sengketa Proses  dimaksudkan  sebagai  Warga  Negara  Indonesia  yang  diusulkan  oleh  Partai  Politik  atau gabungan  Partai  Politik  atau  perseorangan  yang  didaftarkan  atau  mendaftar  kepada  Komisi Pemilihan  Umum  Provinsi  atau  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota  untuk  mengikuti pemilihan,  sedangkan  Pasangan  Calon  dimaksudkan  sebagai  Bakal  Pasangan  Calon  yang dinyatakan  memenuhi  syarat  untuk  mengikuti  pemilihan  dan  telah  ditetapkan  sebagai  peserta Pemilihan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi  atau  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten/Kota)  yang  hak  kepesertaannya  dirugikan  secara  langsung  akibat  dikeluarkannya keputusan  KPU  Provinsi  atau  keputusan  KPU  Kabupaten/Kota.  Penyelesaian  sengketa  proses pemilihan kepala daerah sebagai suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan materiil atas keberatan terhadap Surat Keputusan dan/atau Berita Acara KPU merupakan kontruksi upaya administratif terhadap keputusan tata usaha negara, dalam hal ini adalah keputusan KPU (Badan Pengawas Pemilu, 2020).
Sengketa  antara  Peserta  Pemilihan  dengan  penyelenggara  Pemilihan  diselesaikan  oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan memeriksa dan memutus paling lama 12 (dua  belas)  hari  sejak  diterimanya  permohonan.  Kewenangan  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota  dalam  menyelesaikan  sengketa  pemilihan  dilaksanakan  melalui  tahapan menerima  dan  mengkaji  permohonan  (pemeriksaan  pendahuluan  atau  proses  dismissal), selanjutnya  apabila  permohonan  dinilai  memenuhi  syarat,  mempertemukan  pihak  yang bersengketa  (mediasi)  dalam  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  untuk  kemudian  memutus apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak di dalam musyawarah (Bawaslu, 2020). Terkait hasil musyawarah dimaksud, sifat putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu harus dimaknai sebagai putusan yang dikeluarkan oleh lembaga quasi yudisial yang harus langsung dilaksanakan. Hal itu terlepas dari posisi Bawaslu sendiri yang masih menjadi lembaga yang pengawas Pemilu atau dalam hal ini Pemilihan (Amal, 2019).
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilihan, ditentukan bahwa: “Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya  keputusan  KPU  Provinsi  atau  keputusan  KPU  Kabupaten/Kota  yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.” Frasa  “hak peserta Pemilihan dirugikan  secara  langsung”  merupakan  frasa  yang  krusial  dalam  penentuan  keterpenuhan kedudukan  hukum  pemohon  dalam  musyawarah  adjudikasi  sengketa  proses  berkaitan  dengan aspek  formil  dan  materil.  Sejumlah  catatan  penting  yang  perlu  dikemukakan  berkaitan  dengan frasa dimaksud di antaranya sebagai berikut.
Pertama, dalam  Perbawaslu  Sengketa  Proses  Pemilihan  tidak  dijelaskan  secara  rigid pemaknaan apakah yang dimaksud dengan “hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung.” Dalam  Juknis  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  (Keputusan  Bawaslu  Nomor: 0419/K.BAWASLU/PM.07.00/VII/2020) juga tidak dijelaskan hal dimaksud. Dalam Juknis hanya disebutkan  Verifikasi  Materil  pada  halaman  15:  “ Penilaian  terhadap  objek  sengketa  yang memberikan  kerugian  langsung  kepada  Pemohon  (Contoh:  menyebabkan  berubahnya  status pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat) ”. Kata “Contoh” dalam kalimat ini seharusnya tidak dapat dimaknai dengan pembatasan/limitasi, karena tidak digunakan kata; “ adalah, yaitu, yakni ”. Hal  ini  berarti  pemaknaannya  ditentukan  atau  ditafsirkan  oleh  Majelis  Adjudikasi/Pimpinan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Konsep kerugian  langsung dalam pengaturan ini,  karena  itu,  seharusnya  tidak  dapat  dibatasi  pemaknaannya  terbatas  pada  “menyebabkan berubahnya status pemohon menjadi TMS”.’
Kedua , pengaturan mengenai hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung tidak diatur secara  tersendiri  dalam  Bab  II  mengenai  Pihak  ( subjectum  litis ),  melainkan  ditemukan  dalam pengaturan  mengenai  objek  perkara  ( objectum  litis ).  Bila  pemaknaan  Pihak  Pemohon  dibatasi hanya dalam pengaturan Pasal 6 Perwabaslu Sengketa Proses semata, maka sejatinya Pemohon dalam  permohonan  penyelesaian  sengketa  pemilihan  yang  telah  ditetapkan  sebagai  Pasangan Calon  oleh  KPU  Provinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota,  secara  normatif,  mengacu  pada  Pasal  6 memiliki kedudukan hukum ( legal standing ). Hal ini berarti, penentuan apakah pemohon memiliki kerugian langsung atau tidak untuk mengajukan permohonan merupakan ranah objectum litis atau pemeriksaan  objek  perkara permohonan,  bukan  pada  aspek  pemeriksaan  pendahuluan  untuk menentukan  kedudukan  hukum  pemohon.  Dengan  demikian,  sepanjang  pemohon  dapat membuktikan  bahwa  yang  bersangkutan  telah  ditetapkan  sebagai  Pasangan  Calon  oleh  KPU Provinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota,  maka  seharusnya  permohonan  diregister  untuk  memasuki tahapan musyawarah adjudikasi.
Ketiga ,  bertentangan  dengan  aspek  penegakan  keadilan  pemilihan,  mengingat  pembatasan pemaknaan kedudukan hukum pemohon terbatas pada “menyebabkan berubahnya status pemohon menjadi TMS dimaksud berpotensi merugikan hak peserta pemilihan (pemohon) untuk menjadi pasangan calon tunggal (contoh kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020), ataupun peluang untuk dibatalkannya status kepesertaan Pasangan Calon lainnya karena melakukan  pelanggaran  administrasi  pemilihan  ataupun  karena  permasalahan  syarat  calon dan/atau syarat pencalonan.
Keempat, bertentangan  dengan  aspek  kepastian  hukum  pemilihan,  mengingat  pengaturan mengenai  frasa  “ yang  menyebabkan  hak  peserta  Pemilihan  dirugikan secara  langsung ” dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses, sama sekali tidak dikenal atau ditemukan dalam UU Pemilihan.  Bila  menilik  Penjelasan  Pasal  142  UU  Pemilihan,  hanya  dijelaskan  bahwa:  “ Yang dimaksud dengan “sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan” antara lain, sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota .” Dalam  pengaturan  di  atas,  pembentuk  undang-undang  sama  sekali  tidak  mengatur  mengenai “sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung”. Karena itu, “inovasi” Bawaslu untuk memperketat pengaturan kedudukan hukum pemohon dalam permohonan sengketa proses dimaksud, jelas tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam UU Pemilihan.
Kelima ,  Bawaslu  Provinsi  atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota berpotensi  untuk  tidak  dapat menjalankan fungsi pengawasan dan kewenangan ajudikasinya dalam rangka checks and balances terhadap  KPU  Provinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota  dalam  konteks  penetapan  pasangan  calon, dengan dalih ketiadaan kerugian langsung. Padahal peran Bawaslu sangat diperlukan dalam hal pengawasan di setiap tahapan pemilu atau pemilihan yang dilakukan oleh KPU (Daeli et al., 2021). Pada konteks ini, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat saja keliru dalam mengambil keputusan strategis seperti penetapan pasangan calon, atau terdapat bakal pasangan calon yang sebenarnya  tidak  berhak  untuk  ditetapkan  sebagai  pasangan  calon,  sehingga  dalam  hal  ini, Bawaslu  Provinsi  atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota  berperan  penting  untuk  memastikan penyelenggaraan  pemilihan  dilakukan  berdasarkan rule  of  law ,  dan  dilaksanakan  secara demokratis dan bermartabat.
2.  Dinamika  Permohonan  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Halmahera Utara Tahun 2020
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 lalu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Joel B. Wogono & Said Bajak melalui  kuasa  hukumnya,  mengajukan  Permohonan  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  dengan objek  perkara  Surat  Keputusan  KPU  Halut  Nomor:  287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Peserta  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 ke Bawaslu Halut. Bawaslu Halut telah memeriksa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dimaksud sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  dengan  Nomor  Tanda  Terima:  001/PS.PNM.LG/IX/2020, tanggal  2  Oktober  2020.  Terhadap  hasil  verifikasi  faktual  tersebut  seluruh  pemenuhan  syarat dokumen (formil) dinyatakan lengkap sebagaimana tertuang dalam Formulir PSP4 tentang Berita Acara  Verifikasi  Hasil  Perbaikan  Permohonan  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan.  Namun, terhadap  Verifikasi  Hasil  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  Bawaslu  Halut mengeluarkan  keputusan  berdasarkan  hasil  rapat  pleno  dalam  bentuk  Formulir  Model  PSP-5 Pemberitahuan  Registrasi  Permohonan  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  betanggal  2  Oktober yang  menyatakan  bahwa:  “Permohonan  Tidak  Dapat  Diregistrasi” dengan  alasan:  “bahwa Permohonan Pemohon tidak ditemukan unsur kerugian secara langsung.”
Tindakan  Bawaslu  Halut  di  atas  menyisakan  sejumlah persoalan,  mengingat  selain  karena Bawaslu Halut terkesan “enggan untuk memeriksa pokok perkara a quo ”, dengan ditetapkannya Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Halmahera  Utara  (selanjutnya  disebut  KPU Halut)  Nomor:  287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020  tentang  Penetapan  Pasangan  Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 23  September  2020,  Pemohon  berpotensi  dirugikan  secara  langsung  haknya  sebagai  peserta pemilihan berupa peluang untuk menjadi “pasangan calon tunggal” dalam kontestasi pilkada untuk melawan  “kotak  kosong”,  dan  pemenuhan  aspek  “kepastian  hukum”  dan  aspek  “keadilan pemilihan”  terhadap  laporan  dugaan  pelanggaran  administrasi  pemilihan  yang  dilakukan  oleh bakal calon bupati petahana (Pasangan Calon Nomor Urut 1 Frans Manery & Muhlis Tapi-Tapi). Terlebih, nantinya setelah melalui tahapan pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan keputusan sengketa  hasil  pemilihan  di  Mahkamah  Konstitusi,  pasangan  calon  bupati  dan  wakil  bupati petahana memenangkan kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020.
Padahal,  terkait  laporan  dugaan  pelanggaran  administrasi  ini,  Bawaslu  Halut  sendiri  telah menyimpulkan  bahwa  ditinjau  dari  keterpenuhan  syarat  laporan  pelapor  dalam  perkara a  quo memenuhi  syarat  formil  dan  materil,  sehingga  dipertegas  melalui  Rapat  Pleno  bahwa  terlapor (bupati  petahana)  melakukan  pelanggaran  administrasi  pemilihan berupa  menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  71  ayat  (3)  UU  Pemilihan.  Selanjutnya,  Pleno  tersebut ditindaklanjuti dengan Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor:
121/K.HU/BAWASLU/PM.00.02/IX/2020  kepada  Ketua  KPU  Halut.  Pada  konteks  ini, seharusnya  output/hasil  penanganan  pelanggaran  administrasi  Pemilu  maupun  Pemilihan  yang dilakukan  oleh  Bawaslu  (dalam  hal  ini  Bawaslu  Halut),  memiliki  urgensi/kedudukan  penting dalam penegakan hukum Pemilu/Pemilihan (Nasir, 2020).
Menariknya,  KPU  Halut  “menunda”  untuk  menindaklanjuti  Penerusan  Pelanggaran Administrasi Pemilihan dimaksud, dan pada tanggal 23 September 2020 KPU Halmahera Utara melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 287/PL.02.3- Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020  tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Peserta  Pemilihan  Bupati  dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Utara Tahun 2020, menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera  Utara  Tahun  2020.  KPU  Halut  barulah  menindaklanjuti  Penerusan  Pelanggaran Administrasi Pemilihan dimaksud melalui Surat Nomor 129/HK.06.2-SD/8203/KPU-Kab/IX/20 Perihal  Tindak  lanjut  atas  Rekomedasi  Bawaslu  Kabupaten  Halmahera  Utara  tertanggal  28 September 2020, yang menyatakan: “Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan.” Surat ini pada pokoknya menolak untuk menindaklanjuti Penerusan (Rekomendasi) Bawaslu Halut untuk Membatalkan Pencalonan (Bupati Petahana/Pihak Terkait) atas Pelanggaran Administrasi  Pemilihan.  Konflik  penafsiran  atau  pertentangan  antara  Bawaslu  Halut  dan  KPU Halut  tersebut  jelas  mempengaruhi  kualitas  penyelenggaran  Pemilihan  dimaksud,  mengingat
keberhasilan penyelenggaran pemilu dan pemilihan tidak lepas dari peran sentral aktor-aktornya, terutama KPU dan Bawaslu (Arofah, 2016). Selain itu, hal  tersebut menandakan bahwa dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan, seringkali hubungan antara KPU dan Bawaslu tidak berjalan mulus, terutama terkait dengan kewenangan Bawaslu menyelesaikan sengketa Proses Pemilu atau Pemilihan (Warjiyati, 2020).
Pemenuhan  aspek  “kepastian  hukum”  terhadap  laporan  dugaan  pelanggaran  administrasi pemilihan yang diduga dilakukan oleh bakal calon bupati petahana diperlukan, mengingat pada saat  Surat  Penerusan  Bawaslu  Halut  dimaksud  (21  September  2020)  terlapor  masih  berstatus sebagai Bakal Calon, sehingga seharusnya pasal yang dikenakan oleh KPU Halut adalah Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pencalonan  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota, yang menentukan:  “ Petahana  dinyatakan  tidak  memenuhi  syarat  jika  menggunakan  kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih .”
Dengan  ditetapkannya  bupati  petahana  sebagai  Calon  pada  tanggal  23  September  2020, tindakan tersebut patut dimaknai sebagai pelanggaran terhadap Pasal 139 ayat (2) UU Pemilihan yang  pada  pokoknya  menentukan  bahwa  KPU  wajib  menindaklanjuti  penerusan  pelanggaran administrasi  pemilihan.  Sehingga  untuk  pemenuhan  aspek  kepastian  hukum,  seharusnya,  KPU Halut memutuskan terlebih dahulu penerusan pelanggaran administrasi tersebut berupa dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau menolak menindaklanjuti penerusan Bawaslu Halut, sebelum menetapkan status calon kepada petahana pada tanggal 23 September lalu. Waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak Senin 21 September—Rabu 23 September merupakan waktu yang cukup bagi KPU Halut untuk menindaklanjuti penerusan dimaksud. Kelalain KPU Halut dalam hal ini merupakan pelanggaran  terhadap  prinsip  kecermatan  dan  kehati-hatian  dalam  penyelenggaraan  pemilihan, menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  dan  pelanggaran  terhadap  prosedur  tahapan  pencalonan pemilihan.
Bila dikaitkan dengan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan yang dilakukan oleh pasangan calon petahana, berakibat dirugikannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 Joel B. Wagono & Said bajak, berupa peluang untuk mejadi pasangan calon tunggal melawan kotak kosong pada kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halut Tahun 2020,  dan  dengan  tidak  menindaklanjuti  penerusan  pelanggaran  administrasi  pemilihan  dari Bawaslu  Halut,  KPU  Halut  juga  menimbulkan  kerugian  langsung  terhadap  Pemohon  berupa ketiadaan aspek keadilan pemilihan dan kepastian hukum dari tindaklanjut laporan Pemohon yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Halut.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, verifikasi materiil berupa penilaian terhadap objek  sengketa  yang  memberikan  kerugian  langsung  kepada  Pemohon  dalam  penyelesaian sengketa perkara a quo seharusnya dapat dinilai memenuhi unsur oleh Bawaslu Halut, sehingga dapat diregister untuk disidangkan dalam musyawarah adjudikasi. Berdasarkan logika hukum ini, sudah sepantasnya Bawaslu Halut untuk “paling  tidak” memeriksa pokok perkara permohonan atau  menyelesaikan  sengketa  proses  pemilihan  yang  diajukan  oleh  Pemohon.  Bukan mengenyampingkan  tugas  dan  fungsi  Bawaslu  untuk  “menegakkan  keadilan  pemilu”,  berupa menolak meregister permohonan perkara dimaksud, dengan dalih bahwa pemohon tidak memiliki kerugian langsung.

## 3.  Pengaturan  Ideal  Konsep  Kerugian  Langsung  dalam  Permohonan  Sengketa  Proses Pemilihan
Pengaturan konsep kerugian langsung dalam Perbawaslu Sengketa Proses Pemilihan terkait kedudukan  hukum  pemohon  mengenyampingkan  penegakan  hukum  pemilihan  dan  keadilan
pemilihan,  karena  itu  pengaturannya,  atau  paling  tidak  pemaknaannya  perlu  direkonstruksi. Pembatasan pengertian kerugian langsung pemohon yang sekaligus pasangan calon dalam Pasal 4 ayat  (1) juncto Juknis  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  yang  menentukan:  “Penilaian terhadap  objek  sengketa  yang  memberikan  kerugian  langsung  kepada  Pemohon  (Contoh: menyebabkan berubahnya status pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat)” perlu direkonstruksi atau  dimaknai  ulang  pengertiannya,  karena  Bawaslu  Provinsi  atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota selaku  unsur  pengawas  pemilihan  dituntut  memiliki  insting  pengawasan  praduga  bersalah ( presumption of guilt )  atas  ketidaksesuaian suatu  peristiwa hukum  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu sejatinya dituntut untuk lebih aktif dalam menindaklanjuti segala temuan  maupun  laporan  dugaan  pelanggaran  maupun  pengajuan  permohonan  penyelesaian sengketa proses, dari tahapan yang satu ketahapan yang lainnya agar pemilu atau pemilihan dapat berjalan  dengan  lancar,  aman  dan  tertib  (Aini  et  al.,  2019).  Bila  status  quo  terkait  kedudukan pemohon ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan sikap dan tindakan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota selaku unsur pengawas pemilihan menunjukkan tidak adanya komitmen yang  sungguh-sungguh  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan,  dan  bahkan  akan  mencederai integritas Pemilihan.
Rekonstruksi  pengaturan  konsep  kerugian  langsung  dalam  Perbawaslu  Sengketa  Proses Pemilihan terkait kedudukan hukum pemohon dilakukan dalam koridor pemenuhan asas kepastian hukum  pemilihan.  Pada  konsteks  ini,  kepastian  hukum  perlu dipahami  sebagai  kejelasan  skala pengaturan,  mulai  dari  prediktabilitas  hingga  penerimaan  atau  dari  kepastian  rumusan  formal hingga  kepastian  substansi.  Sebaliknya,  ketidakjelasan  maksud  atau  mengandung  multi  tafsir aturan akan menyebabkan proses pemilu, dalam hal ini mencakup pula pemilihan tidak dipandu oleh kerangka hukum yang jelas dan pasti. Pada gilirannya, pemilu/pemilihan dapat terjebak pada proses  penyelenggaraan  yang  tidak fair atau  setidaknya  dapat  menyebabkan  proses  pemilihan tidak  dipercayai.  Selain  itu,  kejelasan  dan  kepastian  juga  menjadi  kunci  terlaksananya pemilu/pemilihan  sesuai  prinsip  demokrasi  (Isra  &  Fahmi,  2019).  Oleh  karena  itu,  dalam  hal pengaturan mengenai kedudukan hukum pemohon, penggunaan istilah, frasa atau kalimat yang dapat  menimbulkan  makna  atau  tafsir  yang  berbeda  harus  dilengkapi  penjelasan  yang komprehensif.
Arah rekonstruksi pengaturan konsep kerugian langsung dalam Perbawaslu Sengketa Proses Pemilihan terkait kedudukan hukum pemohon dalam hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilihan dapat dilakukan dengan sejumlah cara berupa:
a. perluasan  makna  kerugian  langsung  dalam  verifikasi  materiil  terkait  objek  sengketa permohonan yang tidak saja dimaknai penilaian terhadap objek sengketa yang memberikan kerugian  langsung  kepada  Pemohon  berupa  menyebabkan  berubahnya  status  pemohon menjadi tidak  memenuhi syarat (TMS).  Pemaknaan kerugian langsung perlu dijabarkan pula  dalam  Juknis  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  dengan  tambahan:  1). hilangnya  peluang  pemohon  untuk  menjadi  pasangan  calon  tunggal;  2).  peluang  untuk dibatalkannya  status  kepesertaan  Pasangan  Calon  lainnya  karena  yang  bersangkuan melakukan pelanggaran admnistrasi pemilihan ataupun karena permasalahan syarat calon dan/atau  syarat  pencalonan;  dan,  3).  berdasarkan  penalaran  yang  wajar  objek  perkara berupa  keputusan/berita  acara  berpotensi  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  atau menyimpangi asas keadilan pemilihan; atau
b. Penghapusan frasa “ yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung ” dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Perbawaslu Sengketa  Proses,  dan  Juknis  Penyelesaian  Sengketa Proses  Pemilihan  terkait  Verifikasi  materiil  Dokumen  SK/BA  Objek  Sengketa  berupa penghapusan  sepanjang  kalimat:  “Penilaian  terhadap  objek  sengketa  yang  memberikan kerugian langsung kepada Pemohon (Contoh: menyebabkan berubahnya status pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat)”. Kalimat dimaksud dapat digantikan dengan: “Penilaian
terhadap  kesesuaian  objek  sengketa  terhadap  pengaturan  dalam  Pasal  4  dan  Pasal  5 Perbawaslu Sengketa Proses”.

## C.  Simpulan
Berkaca pada kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahaera Utara Tahun  2020  lalu,  pengaturan  konsep  kerugian  langsung  dalam  Perbawaslu  Sengketa  Proses Pemilihan terkait kedudukan hukum pemohon mengenyampingkan penegakan hukum pemilihan dan pemenuhan aspek keadilan dan kepastian hukum pemilihan, karena itu pengaturannya, atau paling  tidak  pemaknaannya  perlu  direkonstruksi  dengan  cara  melakukan  perluasan  makna kerugian langsung dalam verifikasi materiil terkait objek sengketa permohonan, atau Penghapusan frasa “yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung” dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses, dan Juknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan. Dinamika pemilihan dimaksud juga menunjukkan pertentangan penafsiran antara Bawaslu dengan KPU yang kerap kali terjadi, sehingga memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilihan. Selanjutnya, bila status  quo  terkait  kedudukan  pemohon  ini  tetap  dipertahankan,  maka  dikhawatirkan  sikap  dan tindakan bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/kota selaku unsur pengawas pemilihan, akan dipersepsikan tidak  memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk menegakkan  hukum  dan keadilan,  dan  bahkan  dapat  mencederai  integritas  Pemilihan.  Karena  itu,  disarankan  kepada Bawaslu agar melakukan perubahan pengaturan berupa perluasan makna kerugian langsung dalam verifikasi materiil terkait objek sengketa permohonan, atau menghapus frasa “yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung” dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses, dan Juknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan. Hal ini jelas diperlukan, terutama dalam  mewujudkan  aspek  keadilan  dan  kepastian  hukum  pemilihan,  mengingat  pada  bulan November tahun 2024 nanti akan dilaksanakan kontestasi elektoral masif berupa pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini, E. N., Marpaung, L. A., & Pane, E. (2019). Analisis Penyelesaian Sengketa Partai Solidaritas Indonesia:  Studi  Putusan  Badan  Pengawas  Pemilu  Kota  Bandar  Lampung  Nomor: 01.PS.REG.BWSL.BDL.08.01.VII.2018. Cepalo , 3 (2), 71–76.
Amal, B. (2019). Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Nomor 004/Reg.Lg/Dprd/12.00/Viii/2018). Masalah- Masalah Hukum , 48 (3), 306. https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311
Arifin, M. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018. Journal Peqguruang: Conference Series , 1 (2), 88–95. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35329/jp.v1i2.558
Arofah,  F.  A.  F.  (2016).  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  vs  Badan  Pengawas  Pemilu (BAWASLU). Jurnal Transformative , 2 (1), 29–42.
https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/139
Badan  Pengawas  Pemilu.  (2020). Juknis  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  (Keputusan Bawaslu Nomor: 0419/K.BAWASLU/PM.07.00/VII/2020). Badan Pengawas Pemilu.
Daeli,  S.  S.  M.,  Batubara,  B.  M.,  &  Bahrum  Jamil.  (2021).  Peranan  Badan  Pengawas  Pemilu Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pada  Pemilihan  Legislatif  Tahun  2019  Di  Kota  Medan. Strukturasi: Jurnal Ilmiah
Magister Administrasi Publik , 3 (2), 165–175.
https://doi.org/https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.746 REFBACKS
Djuyandi,  Y.,  Firdaus,  M.,  &  Hidayat,  A.  (2018).  Peran  Organisasi  Kemasyarakatan  Dalam Pengisian Jabatan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi Pada Peran Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah. Jurnal Wacana Politik , 3 (2), 108–120.
https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jwp.v3i2.18125
Gaffar, J. M. (2012). Politik Hukum Pemilu . Konstitusi Press.
Isra,  S.,  &  Fahmi,  K.  (2019). Pemilihan  Umum  Demokratis:  Prinsip-prinsip  dalam  Konstitusi Indonesia . Rajawali Press.
Jamil,  J.  (2020).  Evaluasi  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum  Dalam  Perspektif Konstruksi Hukumnya. Perspektif , 25 (1), 12. https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.744
Mpesau,  A.  (2021).  Kewenangan  Badan  Pengawas  Pemilu  Dalam  Penanganan  Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia. Audito Comparative Law Journal (ACLJ) , 2 (2), 74–85. https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207
Nasir,  I.  (2020).  Analisis  Hukum  Penanganan  Pelanggaran  Adminitrasi  Pemilu/Pemilihan.
Khazanah Hukum , 2 (1), 41–50. https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7689
Sodikin, S. (2014). Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan . Gramata Publishing.
Tauda,  G.  A.  (2012). Komisi  Negara  Independen:  Eksistensi  Independent  Agencies  sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan . Genta Publishing.
Ummah, S. M. (2017). Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi  Jawa  Tengah  Dalam  Menjalankan  Fungsi  Pengawasan  Pemilu. Unnes  Political Science Journal , 1 (1), 70–79. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/19899
Warjiyati,  S.  (2020).  Penataan  Struktur  dan  Kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum,  Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. Aristo , 8 (1), 24.
https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403