JEQ U
Vol. 6, No. 1, Apr 2016
p-ISSN: 2089-4473 e-ISSN: 2541-1314

## ANALISIS TINGKAT PENDIDIKAN, PDRB DAN UPAH MINIMUM REGIONAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN
Kuswantoro 1 , Indah Giyanti Permata Dewi 2
1 Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa e-mail: torkuzz@yahoo.com
2 Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa e-mail: indah.gpd@untirta.ac.id

## ABSTRACT
This study is purposed to: (1) Determine the influence of education level (APS SMA) to the level of poverty in the province of Banten during 2005 to 2013, (2) Determine the influence of Gross Regional Domestic Product to poverty in Banten province during 2005 to 2013, (3) Determine the the influence of regional minimum wage to poverty in Banten province during 2005 to 2013. The method of  this research uses panel data analysis by combine the time series and cross section data. The data is colected from the Central Statistics Agency (BPS) publication of Banten Province.  The  result  of  research  show  that  the  variable  of  education  level,  Gross  Regional Domestic  Product  and  Regional  Minimum  Wage  have  significant  influence  to  poverty  in  the province of Banten.
Keywords :  Poverty,  education  level,  Regional  Gross  Domestic  Product,  Regional  Minimum Wage.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  ditujukan  untuk;  (1)  Menentukan  pengaruh  tingkat  pendidikan  (APS  SMA) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten dari tahun 2005 sampai 2013. (2) Menentukan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Banten dari tahun  2005  sampai  2013.  (3)  Menetukan  pengaruh  upah  minimum  regional  terhadap kemiskinan  di  provinsi  Banten.  Metodologi  penelitian  ini  menggunakan  analisis  panel  data dengan  mengkombinasikan  data  runtut  waktu  dan  data  cross  section.  Data  diperoleh  dari publikasi  Badan  Pusat  Statistik  provinsi  Banten.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel tingkat  pendidikan,  Produk  Domestik  Regional  Bruto  dan  tingkat  upah  minimum  regional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Banten.
Kata kunci: Kemiskinan, tingkat pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Regional

## 1 PENDAHULUAN
Kemiskinan  identik  dengan  negara  sedang  berkembang.  Ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan  negara  sedang  berkembang  sulit  untuk  menjadi  maju.  Kesamaan karakteristik negara sedang berkembang pada umumnya, tingkat pendapatan nasional negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya pun tergolong lambat.  Pendapatan  perkapita  negara  sedang  berkembang  juga  masih  rendah  dan
pertumbuhannya amat sangat lambat bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat  berpendapatan  tinggi  dan  kelompok  masyarakat  berpenghasilan  rendah serta  tingkat  kemiskinan  atau  jumlah  orang  yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan ( poverty  line)  merupakan  masalah  besar  di  banyak  negara  berkembang,  tidak terkecuali Indonesia (Merna Kumalasari 2011).
Salah  satu  sasaran  pembangunan  nasional  adalah  menurunkan  tingkat  kemiskinan. Menurut  M.  Nasir  dalam  Ernawati  (2012)  permasalahan  kemiskinan  memang merupakan  permasalahan  yang  kompleks  dan  bersifat  multidimensi.  Oleh  karena itu,upaya  pengentasan  kemiskinan  harus  dilakukan  secara  komprehensif,  mencakup berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat,  dan  dilaksanakan  secara  terpadu.  Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat  yang  tidak  dapat  ikut  serta  dalam  proses  pembangunan  atau  menikmati hasil pembangunan (Soegijoko, 2001).
Menurut  World  Bank  (2004),  salah  satu  sebab  kemiskinan  adalah  karena  kurangnya pendapatan  dan  aset  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima ( acceptable). Di samping  itu kemiskinan  juga  berkaitan  dengan  keterbatasan  lapangan  pekerjaan  dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta  tingkat  pendidikan  dan  kesehatan  mereka  pada  umumnya  tidak  memadai. Mengatasi  masalah  kemiskinan  tidak  dapat  dilakukan  secara  terpisah  dari  masalah- masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2000  tentang  Pembentukan  Provinsi Banten, luas wilayah Provinsi Banten adalah 8.651,20 km 2 , yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu: Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Tanggerang dan 2 (dua) kota yaitu  Kota  Tangerang  dan  Kota  Cilegon.  Seiring  dengan  tuntutan dan  perkembangan pembangunan  tahun  2007-2008  telah  menjadi  pemekaran  wilayah,  dengan terbentuknya  Kota  Serang  sebagai  pemekaran  dari  Kabupaten  Serang  dan  Kota Tanggerang selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Tangerang, sehingga saat ini jumlah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Banten  menjadi  4  (empat)  Kabupaten  dan  4 (empat) Kota.
Masalah  utama  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  Provinsi  Banten  tidak  jauh  berbeda dengan  masalah  yang  dihadapi  oleh  pemerinah  Indonesia,  yakni  masih  banyaknya penduduk  miskin.  Tahun  2012  persentase  penduduk  miskin  di  Provinsi  Banten mengalami penurunan sebanyak 5,71 persen di bandingkan dengan tahun sebelumnya sedangkan  pada  tahun  2013  persentase  penduduk  miskin  di  Provinsi  Banten mengalami  kenaikan  sebanyak  5,89  persen.  Tingkat  kemiskinan  di  Banten  pada periode  tahun  2007  hingga  tahun  2012  mengalami  kecenderungan  yang  menurun. Pada  periode  tahun  2007  hingga  tahun  2012  tingkat  kemiskinan  turun  dari  sebesar 9,07  persen  menjadi  5,71  pada  tahun  2012,  akan  tetapi  pada  tahun  2013  tingkat kemiskinan naik menjadi 5,89 dimana tingkat kemiskinan yang paling tinggi dari tahun 2007 hingga tahun 2013 terjadi pada Kabupaten Pandeglang dibandingkan Kabupaten dan Kota lain yang ada  di Provinsi Banten, hal ini disebabkan karena selama periode (Maret  2013-September  2013),  pemerintah  menaikkan  harga  BBM  pada  bulan  Juli 2013, yang menjadi pemicu inflasi pada bulan tersebut sebesar 5,76 persen.
Rendahnya  kualitas  SDM  menjadi  sumber  masalah  yang  dihadapi  suatu  daerah termasuk  masalah  kemiskinan.  Kualitas  SDM  yang  rendah  akan  menyebabkan produktifitas  rendah,  sehingga  upah  yang  diterimanya  juga  rendah.  Rendahnya kualitas  SDM  ini  disebabkan  oleh  rendahnya  tingkat  pendidikan  yang  ditempuh  oleh penduduk miskin, sehingga jika semakin tinggi tingka pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.
Angka Partisipasi Sekolah SMA (Usia) di Provinsi Banten tahun 2007-2013 mengalami tren yang fluktuatif.  Angka  partisipasi sekolah  teringgi berada  pada  kota Tanggerang dan  kota  Cilegon,  sedangkan  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS)  SMA  terendah  berada pada Kabupaten Lebak.
Pendidikan  mencerminkan  tingkat  kepandaian  (kualitas)  atau  pencapaian  pendidikan formal  dari  penduduk  suatu  negara.  Menurut  Ki  Hajar  Dewantara  (Bapak  Pendidikan Nasional)  menjelaskan  tentang  pengertian  pendidikan  yaitu  tuntunan  di  dalam  hidup tumbuhnya  anak-anak,  adapun  maksudnya,  pendidikan  yaitu  menuntun  segala kekuatan  kodrat  yang  ada  pada  anak-anak  itu,  agar  mereka  sebagai  manusia  dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagian setinggi- tingginya.
Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB per  kapita.  PDRB  per  kapita  sering  digunakan  sebagai  indikator  pembangunan. Semakin  tinggi  PDRB  per  kapita  suatu  daerah,  maka  semakin  besar  pula  potensi sumber  penerimaan  daerah  tersebut  dikarenakan  semakin  besar  pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per  kapita  semakin  sejahtera  penduduk  suatu  wilayah.  Dengan  kata  lain  jumlah penduduk  miskin  akan  berkurang.  Pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu. PDRB di Provinsi Banten  dari  tahun  2007  sampai  dengan  tahun  2013  mengalami  kenaikan  yaitu  dari sebesar Rp 75.349,61 miliar menjadi
Rp  105.856,07  miliar  pada  tahun  2013.  Sedangkan  persentase  jumlah  orang  miskin mengalami  kenaikan  juga  pada tahun 2012 dan 2013  yaitu dari sebesar 5,71 persen menjadi  5,89  persen.  PDRB  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi kemiskinan  di  Provinsi  Banten.Namun  perkembangan  PDRB  yang  meningkat  tidak selalu  diikuti  dengan  penurunan  jumlah  penduduk  miskin.  Menurut  penelitian  Budhi (2013:6),  peningkatan  PDRB  merupakan  syarat  keharusan  untuk  mengurangi kemiskinan. Jika PDRB meningkat maka kemiskinan menurun.
Secara  keseluruhan  Upah  Minimum  Regional  di  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Banten mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Wilayah yang memiliki besaran Upah Minimum Regional yang paling tinggi di Provinsi Banten  terdapat  pada  wilayah  Kabupaten  Tangerang,  Kota  Tangerang  dan  Kota Cilegon.  Pada  setiap  tahun  di  setiap  Kabupaten  dan  Kota  mengalami  kenaikan,  upah dinaikan  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  yang  berlaku,  namun  berbeda  dengan wilayah lainnya, wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak hingga sampai tahun 2010 belum mencapai angka satu juta rupiah dibandingkan dengan Kabupaten dan  Kota  lainnya  yang  ada  di  Provinsi  Banten  yang  sudah  mencapai  angka  satu  juta Rupiah.
2 TINJAUAN LITERATUR
Kemiskinan  adalah  fenomena  yang  seringkali  dijumpai  dalam  kehidupan  bersosial. kemiskinan  seringkali  dipandang  sebagai  gejala  rendahnya  tingkat  kesejahteraan semata  padahal  kemiskinan  merupakan  gejala  yang  bersifat  kompleks  dan multidimensi.  Berbagai  program  telah  dilakukan  untuk  mengatasi  persoalan  tersebut, tetapi  secara  statistik  angka  kemiskinan  cenderung  semakin  tinggi  seiring  dengan meningkatnya  tingkat  kebutuhan  masyarakat.  Rendahnya  tingkat  kehidupan  yang sering  dijadikan  sebagai  alat  ukur  kemiskinan  hanyalah  merupakan  salah  satu  mata rantai  dalam  lingkaran  kemiskinan.  Banyak  tokoh,  peneliti,  badan  resmi  pemerintah, yang  memiliki  pendapat  tersendiri  dalam  memandang  masalah  kemiskinan  ini (Prabowo Dwi, 2014).
Seperti diketahui, terdapat banyak teori dan pendekatan dalam memahami kemiskinan. Namun jika disederhanakan, setidaknya untuk keperluan penelitian ini, maka terdapat dua paradigma atau teori besar ( grand theory) mengenai kemiskinan: yakni paradigma neo-lliberal dan sosial demokrat. Kedua paradigma tersebut pertama yang memandang kemiskinan dari kacamata struktural dan yang kedua secara individual. Pandangan ini kemudian menjadi basis  dalam  menganalisis kemiskinan ataupun  dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang berusaha mengatasi kemiskinan.

## 2.1 Teori Neo-Liberal
Shannon,  Spicker,  Cheyne,  O’Brien  dan  Belgrave  mengatakan  bahwa  kemiskinan merupakan  persoalan  individu  yang  bersangkutan.  Kemiskinan  akan  hilang  jika pertumbuhan  ekonomi  dipacu  setinggi-tingginya.  Ini  berarti  strategi  penanggulangan kemiskinan  bersifat  “residual”  sementara,  yang  melibatkan  keluarga,  kelompok swadaya  atau  lembaga  keagamaan.  Negara  akan  turut  campur  ketika  lembaga- lembaga  di  atas  tidak  lagi  mampu  menjalankan  tugasnya.  Penerapan  Jaminan Pengaman Sosial (JPS) di Indonesia adalah contoh nyata pengaruh teori ini.
Teori  neo-liberal  berakar  pada  karya  politik  klasik  yang  ditulis  oleh  Thomas  Hobbes, John  Lock  dan  John  Stuart  Mill  yang  intinya  menyerukan  bahwa  komponen  penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu.

## 2.2 Teori Demokrasi Sosial
Teori  ini  memandang  bahwa  kemiskinan  bukanlah  persoalan  individu,  melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat  akibat  tersumbatnya  akses  kelompok  kepada  sumber-sumber kemasyarakatan.  Teori  Demokrasi  Sosial  menekankan  pentingnya  manajemen  dan pendanaan  negara  dalam  pemberian  pelayanan  sosial  dasar  (pendidikan,  kesehatan, perumahan dan jaminan sosial) bagi seluruh warga negara. Karena meskipun teori ini tidak  anti  sistem  ekonomi  kapitalis,  namun  merasa  perlu  ada  sistem  negara  yang mengupayakan kesejaheraan bagi rakyatnya.
Teori  yang  berporos  pada  prinsip-prinsip  ekonomi  campuran  ini  muncul  sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930- an.  Sistem  negara  kesejahteraan  yang  menekankan  pentingnya  manajemen  dan pendanaan  negara  dalam  pemberian  pelayanan  sosial  dasar  seperti  pendidikan, kesehatan,  perumahan  dan  jaminan  sosial,  sangat  dipengaruhi  oleh  pendekatan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
“ekonomi manajemen permintaan” ( demand management economics) gaya keynesian ini.
Menurut  Jhingan  (2000),  mengemukaa  tiga  ciri  utama  Negara  berkembang  yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana  dan  sarana  pendidikan  yang  tidak  memadai  sehingga  menyebabkan tingginya  jumlah  penduduk  buta  huruf  dan  tidak  memiliki  ketrampilan  ataupun keahlian.  Ciri  kedua,  sarana  kesehatan  dan  pola  konsumsi  buruk  sehingga  hanya sebagian  kecil  penduduk  yang  bisa  menjadi  tenaga  kerja  produktif  dan  yang  ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.
Maxwell (2007), menggunakan istilah kemiskinan untuk menggambarkan keterbatasan pendapatan  dan  konsumsi,  keterbelakangan  derajat  dan  martabat  manusia, ketersingkiran  sosial,  keadaan  yang  menderita  karena  sakit,  kurangnya  kemampuan dan  ketidak  berfungsian  fisik  untuk  bekerja,  kerentanan  (dalam  menghadapi perubahan  politik  dan  ekonomi),  tiadanya  kelanjutan  sumber  kehidupan,  tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, dan adanya perampasan relative ( relative deprivation).
Menurut Marger (2008:161) kaum miskin adalah orang-orang yang berada pada kelas hierarki bawah. Menurut Ravallion (2001) kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat  tinggal,  bila  sakit  tidak  mempunyai  dana  untuk  berobat.  Orang  miskin umumnya  tidak  dapat  membaca  karena  tidak  mampu  bersekolah,  tidak  memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidak berdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.
Kemiskinan dalam arti luas dapat diartikan sebagai keterbatasan yang disandang oleh seseorang,  sebuah  keluarga,  sebuah  komunitas  atau  bahkan  sebuah  Negara  yang menyebabkan  ketidaknyamanan  dalam  kehidupan,  terancamnya  penegakan  hak  dan keadilan,  terancamnya  posisi  tawar  ( bargaining)  dalam  pergaulan  dunia,  hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara (Sri Budhi, 2013).
Tingkat  Pendidikan  adalah  tahap  pendidikan  yang  berkelanjutan,  yang  ditetapkan berdasarkan  tingkat  perkembangan  peserta  didik,  tingkat  kerumitan  bahan  pelajaran dan cara menyajikan bahan pelajaran. Tingkat pendidikan formal yang tertuang dalam UU  No.  20  tahun  2003,  terdiri  dari  3  jenjang  yang  dimulai  dari  pendidikan  dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Asumsi  dasar  Teori  human  capital  adalah  bahwa  seseorang  dapat  meningkatkan penghasilan  melalui  peningkatan  pendidikan.  Berdasarkan  teori  tersebut  dapat dijelaskan  bahwa,  setiap  tambahan  satu  tahun  sekolah,  itu  berarti  meningkatkan kemampuan  kerja  dan  tingkat  penghasilan  seseorang,  akan  tetapi  di  pihak  lain menunda  penerimaan  penghasilan  selama  satu  tahun  untuk  mengikuti  sekolah tersebut  dan  berharap  untuk  meningkatkan  penghasilan  dengan  peningkatan pendidikan (Mankiw, 2006:57)
Peranan pendidikan formal untuk meningkatkan keterampilan sudah diakui oleh semua negara.  Pendidikan  formal  seperti  dikatakan  oleh  (Todaro,  2010),  tidak  hanya bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  bagi  pekerja  untuk kepentingan pembangunan, tetapi pendidikan formal juga bisa memberikan nilai-nilai,
cita-cita,  sikap  dan  aspirasi  langsung  atau  tidak  langsung  berkaitan  dengan ketimpangan pendidikan.
Pembinaan  sumber  daya  manusia  adalah  usaha  memperbesar  kemampuan  produksi seseorang, baik dalam pekerjaan atau kegiatan lain yang dapat mempermudah orang tersebut  ditempatkan  dalam  pekerjaan.  Menurutnya  usaha  pembinaan  sumber  daya manusia  telah  disetujui  sebagai  salah  satu  usaha  penciptaan  kesempatan  kerja  (Yos Merizal, 2008).
Pendidikan  sangat  berpengaruh  pada  tingkat  kualitas  sumber  daya  manusia. Kenyataannya  dapat  dilihat  dengan  melakukan  investasi  pendidikan  akan  mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan  dan  keterampilan  seseorang.  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan seseorang,  maka  pengetahuan  dan  keahlian  juga  akan  meningkat  sehingga  akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat  disebabkan  oleh  rendahnya  akses  mereka  untuk  memperoleh  pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).
Menurut  Tarigan  (2005:18),  Produk  Domestik  Regional  Bruto  adalah  jumlah  nilai tambah bruto ( gross value added) yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian di suatu  wilayah.  Nilai  tambah  bruto  adalah  nilai  produksi  (output)  dikurangi  dengan biaya antara ( intermediate cost). Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan, dan  pajak  tidak  langsung  netto.  Jadi  dengan  menghitung  nilai  tambah  bruto  dari masing-masing  sektor  dan  menjumlahkannya,  akan  menghasilkan  Produk  Domestik Regional Bruto.
Pembangunan  ekonomi  dan  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  dua  aspek  yang  tidak dapat  dipisahkan.  Pertumbuhan  ekonomi  dapat  dilihat  dari  pertumbuhan  Pendapatan Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  menurut  harga  konstan.  Pertumbuhan  ekonomi  di daerah  dapat  dilihat  menggunakan  PDRB  per  kapita  sehingga  diketahui  apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum.
PDRB  per  kapita  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  indikator  guna  melihat keberhasilan  pembangunan  perekonomian  di  suatu  wilayah.  PDRB  adalah  nilai  bersih barang  dan  jasa-jasa  akhir  yang  dihasilkan  oleh  berbagai  kegiatan  ekonomi  di  suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber  daya  alam  dan  faktor  produksi  daerah  tersebut.  Adanya  keterbatasan  dalam penyediaan  faktor-faktor  tersebut  menyebabkan  besaran  PDRB  bervariasi  antar daerah.  Sedangkan  PDRB  per  kapita  dapat  dihitung  dari  PDRB  harga  kosntan  dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.
Produk  domestik  regional  bruto  merupakan  penjumlahan  nilai  output  bersih  (barang dan  jasa  akhir)  yang  ditimbulkan  oleh  seluruh  kegiatan  ekonomi  di  suatu  wilayah tertentu  (Propinsi  dan  Kabupaten/Kota)  dan  dalam  satu  kurun  waktu  tertentu  (satu tahun  kalender).  Kegiatan  ekonomi  yang  dimaksud  mulai  kegiatan  pertanian, pertambangan,  industri  pengolahan  sampai  dengan  jasa-jasa.  PDRB  merupakan  data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah yang tercipta akibat proses produksi baik  barang  maupun  jasa  di  suatu  wilayah/region  tertentu,  biasanya  setahun  atau
triwulan  tanpa  memperhatikan  asal/domisili  pelaku  produksinya.  PDRB  merupakan salah  satu  indikator  ekonomi  yang  dapat  digunakan  untuk  melihat  tingkat perkembangan dan struktur perekonomian disuatu wilayah (BPS, 2008).
Menurut  Todaro  (2000:327),  tingkat  upah  dalam  bentuk  sejumlah  uang  dalam kenyataannya tidak pernah fleksibel dan cenderung terus-menerus turun karena lebih sering  dan  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  berbagai  macam  kekuatan  institusional seperti  tekanan  serikat  dagang  atau  serikat  buruh.  Kemerosotan  ekonomi  selama dekade  1980-an  yang  melanda  negara-negara  Afrika-Amerika  Latin  mengakibatkan merosotnya upah dan gaji riil di segenap instansi pemerintah, namun ternyata masih banyak  calon  pekerja  yang  memburu  posisi  kerja  di  sektor  formal  meskipun  mereka tahu  gajinya  semakin  lama  semakin  tidak  memadai  untuk  membiayai  kehidupan mereka  sehari-hari.  Tingkat  pengangguran  (terutama  pengangguran  terselubung) sangat parah dan bertambah buruk.

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

## 2.3.1 Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan
Teori Human  Capital  menyatakan  bahwa  seseorang  dapat  meningkatkan penghasilannya  melalui  pengingkatan  pendidikan.  Berdasarkan  teori  tersebut  dapat dijelaskan  bahwa  setiap  tambahan  1  tahun  sekolah,  itu  berarti  meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, akan tetapi pihak lain menunda penerimaan  penghasilan  selama  satu  tahun  untuk  mengikuti  sekolah  tersebut  dan berharap  untuk  meningkatkan  penghasilan  dengan  peningkatan  pendidikan  (Mankiw, 2006:57).
Penelitian  menunjukkan  bahwa  kualitas  pendidikan  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap  tingkat  kemiskinan.  Jika  pendidikan  suatu  daerah  sudah  baik  berarti  mutu sumber daya manusia di daerah tersebut juga baik.
Pendidikan  memainkan  kunci  dalam  membentuk  kemampuan  sebuah  negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2000).
Sadono Sukirno (2004) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan satu investasi yang sangat  berguna  untuk  pembangunan  ekonomi.  Di  satu  pihak  untuk  memperoleh pendidikan  diperlukan  waktu  dan  uang.  Pada  masa  selanjutnya  setelah  pendidikan diperoleh,  masyarakat  dan  individu  akan  memperoleh  manfaat.  Individu  yang memperoleh  pendidikan  tinggi  cenderung  memperoleh  pendapatan  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  tidak  berpendidikan.  Semakin  tinggi  pendidikan  maka  semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh.
Keterkaitan  kemiskinan  dan  pendidikan  sangat  besar  karena  pendidikan  memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga  menanamkan  kesadaran  akan  pentingnya  martabat  manusia.  Mendidik  dan memberikan  pengetahuan  berarti  menggapai  masa  depan.  Hal  tersebut  harusnya menjadi  semangat  untuk  terus  melakukan  upaya  mencerdaskan  bangsa  (Criswardani Suryawati, 2005). Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pendapatan. Hal tersebut akan menurunkan jumlah penduduk miskin.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## 2.3.2 Hubungan PDRB Terhadap Kemiskinan
Kuznet  (2001),  pertumbuhan  dan  kemiskinan  mempunyai  korelasi  yang  sangat  kuat, karena  pada  tahap  awal  proses  pembangunan  tingkat  kemiskinan  cenderung meningkat  dan  pada  saat  mendekati  tahap  akhir  pembangunan  jumlah  orang  miskin berangsur-angsur  berkurang.  Menurut  penelitian  Hermanto  S.  dan  Dwi  W.  (2008) menyatakanbahwa  ketika  perekonomian  berkembang  di  suatu  wilayah  (negara  atau kawasan  tertentu  yanglebih  kecil)  terdapat  lebih  banyak  pendapatan  untuk dibelanjakan  dan  memiliki  distribusi  pendapatan  dengan  baik  di  antara  wilayah tersebut, maka akan dapat mengurangi kemiskinan.
Siregar  (2008)  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  syarat keharusan  ( Necessary  Condition)  bagi  pengurangan  kemiskinan.  Adapun  syarat kecukupannya ( Sufficient Condition) ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efekif dalam  mengurangi  kemiskinan.  Artinya  pertumbuhan  ekonomi  tersebut  hendaklah menebar di setiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin ( growth with  equity).  Secara  langsung  hal  ini  berarti  pertumbuhan  ekonomi  perlu  dipastikan terjadi di sekor-sektor di mana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor padat karya lainnya). Adapun secara tidak langsung hal itu berarti diperlukan kebijaksanaan pemerintah yang cukup efekif dalam mendistribusi manfaat pertumbuhan yang berasal dari sektor modern seperti sektor jasa, sektor industri, sektor keuangan dan manufakur atau sektor ekonomi yang padat modal.
Pendapatan suatu wilayah dapat diukur dari PDRB per kapita. PDRB per kapita adalah PDRB  dibagi  dengan  jumlah  penduduk.  PDRB  per  kapita  sering  digunakan  sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar  pula  potensi  sumber  penerimaan  daerah  tersebut  dikarenakan  semakin  besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi  PDRB  per  kapita  semakin  sejahtera  penduduk  suatu  wilayah  yang  dapat ditunjukkan  dengan  tingginya  tingkat  konsumsi  yang  diukur  dengan  pengeluaran  per kapita. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.
Selanjutnya  menurut  penelitian  Tisna  (2008)  menyatakan  bahwa  PDRB  berpengaruh negatif  terhadap  kemiskinan.  Artinya  jika  PDRB  sutau  daerah  meningkat,  maka kemiskinan di daerah tersebut akan menurun. Hal ini disebabkan karena peningkatan PDRB  berarti  meningkat  pula  produktivitas  output  wilayah,  sehingga  menyebabkan peningkatan  pendapatan  para  pekerja  karena  memiliki  produktifitas  yang  tinggi. Memiliki pendapatan yang tinggi, maka kebutuhan para pekerja dapat terpenuhi.

## 2.3.3 Hubungan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999, tujuan dari penetapan upah minimum  adalah  untuk  mewujudkan  penghasilan  yang  layak  bagi  pekerja.  Beberapa hal  yang  menjadi  bahan  pertimbangan  termasuk  meningkatkan  kesejahteraan  para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.
Menurut  Yudha  (2013:18)  tujuan  utama  ditetapkannya  upah  minimum  adalah memenuhi  standar  hidup  minimum  seperti  untuk  kesehatan,  efisiensi,  dan kesejahteraan  pekerja.  Upah  minimum  adalah  usaha  untuk  mengangkat  derajat
penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah  minimum  akan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  sehingga  kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan.
Peran  pekerja  atau  buruh,  pengusaha  dan  pemerintah  sangat  diperlukan  dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang harus  menanggung  dampak  penetapan  upah  minimum  ini.  Dengan  pengertian  dan pemahaman  serta  kerjasama  dari  semua  pihak  yang  terkait  dengan  hubungan industrial  ini maka  dapat dicapai tujuan  bersama yaitu pekerja atau buruh  sejahtera, perusahaan  berkembang  dan  lestari  serta  pemerintah  dapat  menjaga  perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik.

## 3 METODE
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang merupakan gabungan data silang ( cross-section) dengan data runtun waktu (time series)  selama  kurun  waktu  2005-2013.  Data  panel  digunakan  untuk  mengatasi masalah  keterbatasan  data cross  section  dan  time  series  dengan  menghasilkan estimasi  yang  lebih  efisien  melalui  peningkatan  jumlah  observasi  yang  berimplikasi meningkatkan derajat kebebasan ( degree of freedom).
Berdasarkan  model  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  variabel  maka  definisi operasional dari variabel yang digunakan adalah:

## 1. Kemiskinan
Kemiskinan  adalah  ketika  seseorang  atau  sekelompok  orang  berada  pada  kondisi tidak  mampu  mencukupi  kebutuhan  minimal  dari  standar  hidup  tertentu.  Data kemiskinan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dari  tingkat  kemiskinan (dengan  indikator  batas  rata-rata  perkapita  terendah)  dinyatakan  dalam  satuan hitung persen dengan periode pengamatan tahun 2005 sampai dengan 2013.

## 2. Tingkat Pendidikan
Pendidikan  adalah  pionir  dalam  pembangunan  masa  depan  suatu  negara.  Jika dunia  pendidikan  suatu  negara  rendah,  maka  akan  menyebabkan  proses pembangunan  menjadi  terhambat.  Jenjang  pendidikan  yaitu  tahapan  pendidikan yang  ditetapkan  berdasarkan  tingkat  perkembangan  peserta  didik,  tujuan  yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

## 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Data Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dari  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan 2000 dinyatakan dalam satuan hitung miliar rupiah dengan periode pengamatan tahun 2005 sampai dengan 2013.
4. Upah Minimum Regional
Upah  Minimum  adalah  suatu  standar  minimum  yang  digunakan  oleh  para pengusaha  atau  pelaku  industri  untuk  memberikan  upah  kepada  pekerja  didalam lingkungan  usaha  atau  kerjanya.  Data  upah  minimum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dari  upah  minimum  kabupaten  dan  kota  dinyatakan  dalam satuan  hitung  rupiah  dengan  periode  pengamatan  tahun  2005  sampai  dengan 2013.
Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  OLS  ( Ordinary  Least Square)  dengan  pengertian  suatu  metode  ekonometrik  dimana  terdapat  variabel independen  yang  merupakan  variabel  penjelas  dan  variabel  dependen  yaitu variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linier. Dalam OLS hanya terdapat satu  variabel  dependen,  sedangkan  untuk  variabel  independen  jumlahnya  bisa lebih  dari  satu.  Jika  variabel  bebas  yang  digunakan  hanya  satu  disebut  dengan regresi linier sederhana, sedangkan jika variabel bebas yang digunakan lebih dari satu disebut sebagai regresi linier majemuk atau regresi linier berganda.
Sedangkan Model ekonometrik yang dapat ditaksir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
𝑀𝑑 𝛽0 𝛽1 𝑃𝐷𝐵𝑡 𝛽2 𝑇𝑆𝐵𝑡 𝛽3𝐼𝑁𝐹𝑡 𝐷1 𝜀𝑖 [1]
Berdasarkan  persamaan  di  atas  dalam  bentuk  Log(Ln)  akan  berubah  menjadi  sebagai berikut:
𝐿𝑛𝑀𝑑 𝛽0 𝛽1 𝐿𝑛𝑃𝐷𝐵𝑡 𝛽2 𝑇𝑆𝐵𝑡 𝛽3𝐼𝑁𝐹𝑡 𝐷1 𝜀𝑖 [2]
Keterangan:
Md =  Permintaan Uang PDB  =  Produk Domestik Bruto
TSB  =  Tingkat Suku Bunga
INF =  Inflasi D =  Dummy krisis 0 =  sebelum krisis
1 =  sesudah krisis
Ln =  Natural Log
β 0 =  Konstanta β 1 β 2 β 3 =  Koefisien Regresi
ε =  Error Term (kesalahan penggangu)
i =  Indeks t =  Tahun

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil regresi, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
𝐿𝑛𝑀2    19,91153 2,309607 𝐿𝑛𝑃𝐷𝐵 0,009702 𝑇𝑆𝐵 0,003965 𝐼𝑁𝐹 0,841166 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝜀𝑖 [3
Berdasarkan  hasil  di  atas  diperoleh  nilai  C  sebesar  -19.91153  dan  berpengaruh signifikan karena probabilitasnya sebesar 0.0054 lebih kecil dari α = 5 persen. Artinya jika variabel permintaan uang tidak dipengaruhi oleh variabel produk domestik bruto, tingkat  suku  bunga  dan  inflasi  atau  bernilai  nol  maka  besarnya rata-rata  permintaan uang -19,91153. Variabel produk domestik bruto memberikan pengaruh positif, dilihat dari  nilai  koefisien  sebesar  2,309607  dan  berpengaruh  signifikan  karena probabilitasnya  sebesar  0,0000  lebih  kecil  dari  α  =  5  persen.  Produk  domestik  bruto memiliki  pengaruh  positif  terhadap  permintaan  uang  yang  artinya  setiap  kenaikan produk domestik bruto sebesar 1 persen akan meningkatkan permintaan uang sebesar 2,309607 persen.
Variabel  tingkat  suku  bunga  memberikan  pengaruh  positif,  dilihat  dari  nilai  koefisien sebesar  0,009702  dan  berpengaruh  signifikan  karena  probabilitasnya  sebesar  0,0234 lebih kecil dari α = 5 persen. Tingkat suku bunga memiliki pengaruh positif terhadap permintaan  uang  yang  artinya  setiap  kenaikan  tingkat  suku  bunga  sebesar  1  persen akan meningkatkan permintaan uang sebesar 0,009702 persen.
Variabel  inflasi  memberikan  pengaruh  negatif,  dilihat  dari  nilai  koefisien  sebesar -0,003965  dan  berpengaruh  signifikan  karena  probabilitasnya  sebesar  0,0145  lebih kecil  dari  α  =  5  persen.  Inflasi  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  permintaan  uang yang  artinya  setiap  kenaikan  inflasi  sebesar  1  persen  akan  menurunkan  permintaan uang sebesar -0,003965 persen.
Variabel  dummy  memberikan  pengaruh  positif  dilihat  dari  nilai  koefisien  sebesar 0,841166 dan berpengaruh signifikan karena nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 lebih kecil  dari  α  =  5  persen.  Variabel  dummy  memiliki  pengaruh  positif  terhadap permintaan  uang,  yang  artinya  pada  saat  sebelum  dan  sesudah  krisis  akan meningkatkan permintaan uang sebesar 0,841166.
Berdasarkan  hasil  pengujian  asumsi  klasik  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  model  regresi  dalam  penelitian  ini  layak  untuk  digunakan  karena telah  terbebas  dari  gejala  normalitas,  multikolinearitas,  heterokedastisitas,  dan autokorelasi.  Selanjutnya  berdasarkan  hasil  analisis  regresi  sebelumnya,  didapat persamaan sebagai berikut:
𝐿𝑛𝑀2    19.91153 2.309607 𝐿𝑛𝑃𝐷𝐵 0.009702 𝑇𝑆𝐵 0.003965 𝐼𝑁𝐹 0.841166 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝜀𝑖 [4]
Dari  persamaan  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  jika  produk  domestik  bruto,  tingkat suku  bunga,  inflasi  dan  variabel  dummy  adalah  sama  dengan  nol,  maka  permintaan uang  di  Indonesia  sebesar  -19,91153  persen  dengan  asumsi  variabel  lainnya  adalah tetap.  Dari  persamaan  tersebut  kemudian  dapat  dilihat  dan  bedakan  bahwa  terjadi perbedaan  persamaan regresi sebelum  krisis dan  setelah  krisis,  yang  dimana didapat persamaan regresi sebelum krisis D = 0 sebagai berikut:
𝐿𝑛𝑀2    19.91153 2.309607 𝐿𝑛𝑃𝐷𝐵 0.009702 𝑇𝑆𝐵 0.003965 𝐼𝑁𝐹 𝜀𝑖 [5]
Sedangkan persamaan regresi setelah krisis D = 1 dapat dilihat sebagai berikut:
𝐿𝑛𝑀2 19.070364 2.309607𝐿𝑛𝑃𝐷𝐵 0.009702 𝑇𝑆𝐵 0.003965 𝐼𝑁𝐹 𝜀𝑖 [6]
Dapat  dilihat  bahwa  adanya  perbedaan  pada  nilai  koefisien  akibat  dari  krisis  yang terjadi,  dimana  pada  saat  setelah  krisis  nilai  koefisien  permintaan  uang  berubah menjadi -19,070364.

## 4.1.1 Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Permintaan Uang
Produk domestik bruto memberikan pengaruh positif dilihat dari nilai koefisiennya yang memiliki  nilai  positif  sebesar  2,309607  dan  berpengaruh  signifikan  karena  nilai probabilitasnya  sebesar  0,0000  lebih  kecil  dari  α  =  5%.  Jadi  setiap  kenaikan  produk domestik  bruto  sebesar  1  persen  akan  meningkatkan  permintaan  uang  sebesar 2,309607 persen, cateris paribus.
Hasil  tersebut  sesuai  dengan  hipotesis  penelitian  dan  juga  teori.  Sesuai  dengan  teori Keynes  tentang  motif  memegang  uang  yaitu  pada  motif  transaksi  dan  berjaga-jaga yang  ditentukan  oleh  tingkat  pendapatan.  Pada  saat  pendapatan  tinggi  lebih  banyak uang  yang  diminta  untuk  motif  transaksi,  sehingga  pada  saat  pendapatan  naik  akan menyebabkan peningkatan permintaan uang.
Dapat  dilihat  berdasarkan  data  yang  ada  dimana  ketika  PDB  mengalami  peningkatan dari  Rp  2.178.850  miliar  pada  tahun  2009  menjadi  Rp  2.314.459  miliar  pada  tahun 2010 dan mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 2.464.566 miliarh pada tahun 2011. Kenaikan PDB pada periode tersebut diikuti dengan kenaikan permintaan uang M2 dari Rp  2.141.380  miliar  pada  tahun  2009  menjadi  Rp  2.471.210  miliar  pada  tahun  2010 dan  mengalami  kenaikan  kembali  menjadi  Rp  2.877.220  miliar  pada  tahun  2011. Menurut hasil penelitian Ardiyadi Widyarto (2007) menunjukkan produk domestik bruto berpengaruh  positif  dan  signifikan,  dikarenakan  pendapatan  nasional  mempengaruhi tingkat  transaksi  dan  plus  deposito  berjangka  dan  tabungan  milik  masyarakat  pada perbankan.

## 4.1.2 Pengaruh Tingkat suku bunga Terhadap Permintaan Uang
Tingkat  suku  bunga  memberikan  pengaruh  positif  dilihat  dari  nilai  koefisiennya  yang memiliki  nilai  positif  sebesar  0,009702  dan  berpengaruh  signifikan  karena  nilai probabilitasnya  sebesar  0,0234  lebih  kecil  dari  α  =  5%.  Jadi  setiap  kenaikan  tingkat suku bunga sebesar 1 persen akan meningkatkan permintaan uang sebesar 0,009702 persen, cateris paribus.
Hasil  tersebut  tidak  sesuai  dengan  hipotesis  penelitian  dan  juga  teori,  dimana  sesuai dengan  teori  yang  digunakan  tingkat  suku  bunga  berpengaruh  negatif  terhadap permintaan  uang  untuk  tujuan  spekulasi.  Pada  saat  tingkat  suku  bunga  mengalami peningkatan,  permintaan  uang  M2  akan  mengalami  penurunan,  hal  ini  disebabkan karena masyarakat lebih memilih untuk menabung demi memperoleh keuntungan.
Dapat dilihat berdasarkan data yang ada tingkat suku bunga menagalami peningkatan dari  17,38%  ditahun  1997  menjadi  37,84%  ditahun  1998  dan  mengalami  penurunan 12,39% ditahun 1999. Pada periode 1997-1999 dimana tingkat suku bunga mengalami fluktuasi,  hal  ini  tidak  diikuti  oleh  permintaan  uang  M2.  Permintaan  uang  M2 mengalami peningkatan dari Rp 355.643 miliar pada tahun 1997 menjadi Rp 577.381 miliar  pada  tahun  1998  dan  mengalami  peningkatan  kembali  Rp  646.205  miliar  pada tahun  1999.  Pada  saat  krisis  1998  Bank  Indonesia  menaikkan  tingkat  suku  bunga dimaksudkan  untuk  menarik  uang  dimasyarakat  dengan  cara  menabung,  akan  tetapi masyarakat  lebih  memilih  untuk  memegang  uang  kas  daripada  menyimpan  uang  di bank,  dikarenakan  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan.  Kenyataan  ini juga tidak sesuai dengan teori yang ada.

## 4.1.3 Pengaruh Inflasi terhadap Permintaan Uang
Tingkat  Inflasi  memberikan  pengaruh  negatif  dilihat  dari  nilai  koefisiennya  yang memiliki  nilai  negatif  sebesar  -0,003965  dan  berpengaruh  signifikan  karena probabilitasnya  sebesar  0,0145  lebih  kecil  dari  α  =  5%.  Jadi  setiap  kenaikan  inflasi sebesar  1  persen  akan  menurunkan  permintaan  uang  sebesar  -0,003965  persen, cateris paribus.
Hasil  tersebut  tidak  sesuai  dengan  hipotesis  penelitian  dan  teori.  Dimana  inflasi berpengaruh  positif  terhadap  permintaan  uang  M2,  artinya  apabila  iflasi  mengalami peningkatan permintaan uang akan meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih dari sebelumnya sehingga permintaan akan uang meningkat untuk tujuan transaksi.
Dapat  dilihat  berdasarkan  data  yang  ada  nilai  inflasi  di  tahun  2002  sebesar  10,03% mengalami  penurunan  menjadi  5,16%  2003  dan  kembali  meningkat  menjadi  6,40% ditahun  2004.  Hal  ini  tidak  diikuti  permintaan  uang,  dimana  permintaan  uang mengalami  peningkatan  dari  Rp  883.908  miliar  di  tahun  2002  menjadi  Rp  955.692 miliar pada tahun 2003 dan mengalami kenaikan kembali sebesar Rp 1.033.880 miliar pada  tahun  2004.  Periode  ini  bertolak  belakang  dengan  teori,  pada  saat  terjadinya penurunan inflasi tidak mempengaruhi permintaan uang. Penurunan inflasi pada tahun 2003 disebabkan oleh perkembangan nilai tukar yang stabil, ketersediaan bahan pokok yang cukup, kenaikan harga-harga barang yang dikendalikan pemerintah ( administered price)  yang  minimal,  serta  hasil  dukungan  pemerintah  dalam  mengendalikan  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  inflasi,  terutama  yang  bersumber  dari  kenaikan  harga- harga komoditas internasional.

## 4.1.4 Pengaruh Variabel Dummy Terhadap Produk Domestik Bruto
Berdasarkan  hasil  estimasi  regresi  berganda,  menunjukkan  bahwa  variable  Dummy (krisis) berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia pada tahun  1985-2014.  Pada  saat  krisis  berbagai  perubahan  terjadi  pada  kondisi perekonomian  Indonesia,  Sebagaimana  dampak  krisis  pada  tahun  1998,  terjadi permintaan uang yang telalu tinggi mencapai Rp 577.381 miliar dengan pertumbuhan 62,35% pada tahun 1998 dibandingkan dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 23,21%.
Namun dapat segera pulih dan pada tahun 1999 hingga 2001 permintaan uang dapat kembali  stabil  dengan  pertumbuhan  11-15  persen.  Hal  ini  membuktikan  bahwa masyarakat  pada  umumnya  akan  lebih  banyak  menyimpan  uangnya  dalam  bentuk tabungan ataupun deposito seiring dengan meningkatnya tingkat suku bunga, dimana Bank  Indonesia  harus  menyerap  kelebihan  likuiditasnya  di  masyarakat  melalui kebijakan kontraktif.

## 5 SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Simpulan
1. Hasil  pengujian  secara  individu  menunjukkan  bahwa  produk  domestik  bruto terhadap  permintaan  uang  (M2)  di  Indonesia  periode  1985-2014  berpengaruh positif dan signifikan.
2. Hasil pengujian secara individu menunjukkan bahwa tingkat suku bunga terhadap permintaan  uang  (M2)  di  Indonesia  periode  1985-2014  berpengaruh  positif  dan signifikan.
3. c. Hasil pengujian secara individu menunjukkan bahwa inflasi terhadap permintaan uang (M2) di Indonesia periode 1985-2014 berpengaruh negatif dan signifikan.
4. Hasil  pengujian  secara  individu  menunjukkan  bahwa  variabel  dummy  terhadap permintaan  uang  (M2)  di  Indonesia  periode  1985-2014  berpengaruh  positif  dan signifikan.

## 5.2 Saran
Dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh  maka  dapat  diajukan  beberapa  saran  yang  bisa dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan, saran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah sebagai penentu kebijakan harus lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan,  terutama  mengenai  pengambilan  kebijakan  moneter.  Hal  ini menunjukan bahwa dalam membuat kebijakan hendaknya memperhatikan kondisi perekonomian  secara  makro  maupun  mikro  baik  dalam  internal  (dalam  negeri) maupun  eksternal  (luar  negeri)  agar  perekonomian  yang  maju  dapat  tercapai kedepannya.  Pemerintah  harus  aktif  dalam  peningkatan  PDB  riil  yang  berupa peningkatan  sumber  daya  yaitu  barang  modal  dan  tenaga  kerja.  Stok  barang modal,  termasuk  bangunan,  perangkat  mesin,  dan  pembenahan  sarana infrastruktur yang harus dijalankan. Dengan demikian akan menyediakan sumber lain  bagi  peningkatan  output.  Pertumbuhan  yang  menjadi  indikator  makro diharapkan  terus  tumbuh  dengan  baik,  dengan  demikian  akan  menambah lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja dan mengurangi pengangguran.
2. Pada  periode  setelah  krisis,  kebijakan  moneter  yang  diambil  dari  berbagai perubahan  yang  terjadi  dalam  perekonomian  dan  peralihan  sistem  nilai  tukar mempunyai  implikasi  terhadap  kebijakan  moneter  di  Indonesia.  Bank  Indonesia harus  dapat  menerapkan  pengendalian  moneter  yang  efektif  yang  berdasarkan sasaran  pengandalian  inflasi  yang  ditetapkan,  serta  pertumbuhan  ekonomi,  suku bunga, nilai tukar, dan variabel ekonomi lainnya. Bank Indonesia melalui program moneternya  harus  mampu  memperkirakan  permintaan  uang  yang  sesuai  dengan kebutuhan  riil  perekonomian,  dengan  demikian  dapat  memperkirakan pertumbuhan permintaan uang yang dibutuhkan masyarakat.

## 6 REFERENSI
Arsyad,  Lincolin.  2010. Ekonomi  Pembangunan,  Edisi  Ketiga.  Cetakan  Pertama.  STIE YKPN, Yogyakarta.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Banten.  Website:http//www.bpsbanten.go.id/.  Badan Pusat  Statistik.  2006-2014.  Banten  Dalam  Angka  2006-2014.  Badan  Pusat Statistik, Banten. 2012.
Data  dan  Informasi  Kemiskinan  2008-2012.  Jakarta:  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia. 2012.
Perkembangan  Beberapa  Indikator  Utama  Sosial-Ekonomi  Indonesia  Berbagai  Edisi.
Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
Cholili,  F.M.  2014. Analisis  Pengaruh  Pengangguran,  PDRB,  IPM  Terhadap  Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya
Gujarati, Damodar N. 2006. Basic Econometrics Fourth Edition. New York: The McGrow Hill  Companies  Inc.  2004. Basic  Econometrics  Fourth  Edition.  New  York:  The McGrow Hill Companies Inc.
Hermanto  Siregar  dan  Dwi  Wahyuniarti.  2008. Dampak  Pertumbuhan  Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. Online at http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROS_2008_MAK3.pdf.
Jhingan,  M.L.  2000. Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Kembar,  Made  Sri  Budhi.  2013. Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali. Bali: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
Kristanto, Prabowo D. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan  Tingkat  Pengangguran  Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  di  kabupaten Brebes tahun 1997-2012. Semarang: Universitas Diponogoro
Kristina  Pestaria  Sinaga,  Tulus,  Open  Darnius. 2013.  Analisis  Pengaruh  Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Sumatra Utara Tahun 2010-2011. Universitas Sumatra Utara.
Kuncoro,  Mudrajat.  2007.
Metode  Kuantitatif,  Teori  dan  Aplikasi  untuk  Bisnis  dan Ekonomi. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Mankiw, N. Gregory. 2003. Teori Makro Ekonomi. Edisi Keempat. Terjemahan. Jakarta:
Penerbit  Airlangga.  2006. Pengantar  Ekonomi  Mikro,  Edisi  Ketiga,  Penerjemah: Chriswan Sungkono. Jakarta: Erlangga.
Merizal, Yos. 2008. Analisis Pengaruh pendidikan, Tingkat Upah Minimum Kabupaten, dan Kesempatan Kerja Rehadap Pengangguran Terdidik di Kabupaten Semarang. Semarang. UNDIP Press.
Merna.  Kumalasari.  2011. Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Angka  Harapan Hidup,  Angka  Melek  Huruf,  Rata  rata  lama  sekolah,  Pengeluaran  Perkapita  dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. Skripsi Ekonomi Pembangunan Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
Nanga,  M.  2006. Dampak  Transfer  Fiskal  terhadap  Kemiskinan  di  Indonesia:  Suatu Analisis  Simulasi  Kebijakan.  Disertasi  Doktor  Tidak  Dipublikasikan.  Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Ni Made Myanti Astrini A dan Ida Bagus Putu Purbhadharmaja. 2013. Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengngguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Permana,  A.Y.  dan  Arianti,  F.  2012. Analisis  Pengaruh  PDRB,  Pengangguran, Pendidikan  dan  Kesehatan  Terhadap  Kemiskinan  di  Jawa  Tengah  tahun  2004- 2009. Diponegoro Journal of Economics, Vol. 1, (No.3): 1-8.
Prastyo,  Agus  Adit.  2010. Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007).
Ravallion, M. 2001. Poverty Comparisons. World Bank.
Sasana,  Hadi,  2006. Analisis  Dampak  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. http://eprints.undip.ac.id/16947/1/Analisis_Dampak_Desentrali sasi_Fiskal by_Hadi_Sasana_(OK).pdf./
Septyana,  I.A  dan  Yuliarmi,  Ni  Nyoman.  2013. Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
Saputra,  W.A.  2011. Analisis  Pengaruh  Jumlah  Penduduk,  Pdrb,  IPM,  Pengangguran Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Kabupaten/Kota  Jawa  Tengah.  Semarang: Universitas Diponegoro.
Siregar,  H.  dan  Wahyuniarti,  D.  2008. Dampak  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap Penurunan  Jumlah  Penduduk  Miskin.  Tersedia:  http://deptan.go.id.  Sukirno, Sadono. 2004. Teori Pengantar Makroekonomi. Penerbit PT
Rajagrafindo  Persada.  2008. Mikro  Ekonomi  Teori  Pengantar.  Jakarta.  P.T  Raja Grafindo Persada.
Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Provinsi  di  Indonesia.  Pontianak:  Univeritas Tanjungpura Pontianak.
Sumarsono,  Sonny.  2003. Ekonomi  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  dan Ketenagakerjaan. Penerbit Graha Ilmu, Jember.
Sumarsono, Sonny. 2009. Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik. Jogyakarta: Graha Ilmu.
Tarigan,  Robinson,  M.R.P.  2005. Ekonomi  Regional.  Edisi  Revisi.  Penerbit  PT.  Bumi Aksara.
Todaro,  Michael  P.  2000. Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga.  Edisi  Ketujuh. Terjemahan Haris Munandar. Penerbit Erlangga, Jakarta.
Todaro, Michael. 2006. Pembangunan Ekonomi. Bumi Aksara, Jilid 1 Edisi 9, Jakarta.
Widarjono,  Agus.  2009. Ekonometrika  Pengantar  dan  Aplikasinya,  Edisi  Ketiga.
EKONISIA. Yogyakarta.
Widarjono,  Agus.  2013. Ekonometrika  Pengantar  dan  Aplikasinya.  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Wiguna, V.I. 2013. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2005-2010.  Malang:  Universitas Brawijaya Wikipedia. 2013. Welfare economics [Online].
Wijayanto,  Ravi  Dwi.  2009. Analisis  Pengaruh  Pengaruh  PDRB,  Pendidikan,  dan Pengangguran  Terhadap  Kemiskinan  di  Kabupaten/Kota  Jawa  Tengah  Tahun 2005-2008.
Yudha,  Okta  Ryan  Pranata.  2013. Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Upah  Minimum, Tingkat  Pengangguran  Terbuka,  dan  Inflasi  Terhadap  Kemiskinan  di  Indonesia Tahun 2009-2011.