## PENGARUH APLIKASI M-PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN

## TAX COMPLIENCE COST TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SINGARAJA
I Gusti Bagus Palguna 1 , Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi 2
1,2 Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia
e-mail: 1 | bagus.palguna@undiksha.ac.id, 2 |ekadianita@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh aplikasi M-pajak sebagai Modernisasi Sistem Administrasi  Perpajakan,  Sosialisasi  perpajakan,  dan Tax  Complience terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar dan aktif memenuhi kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak  (KPP)  Pratama  Singaraja.  Penelitian  ini  diklasifikasikan  sebagai  penelitian  kuantitatif  dengan jumlah  responden  sebanyak  128  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  UMKM  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Singaraja. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling . Data yang digunakan adalah data primer dengan mengunakan angket yang disebar luaskan, data yang terkumpul  kemudian  diolah  menggunakan  bantuan software IBM  SPSS  versi  24.  Pengujian  secara parsial  menunjukan  bahwa  semua  variabel  bebas  yang  ada  dalam  penelitian  ini  berpengaruh  positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Kata  kunci: kepatuhan  wajib  pajak;  modernisasi  sistem  adminitrasi;  sosialisasi  perpajakan; tax complience cost .

## Abstract
This research aims to know the influence of the M-Pajak application as a Modernization of the Tax Administration System, Tax Socialization, and Tax Compliance on the Compliance Level of MSME Taxpayers  (Wajib  Pajak  UMKM)  who  are  registered  and  actively  fulfill  their  tax  obligations  at  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. This research is classified as quantitative research with a total of 128 individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Singaraja. The sampling technique in this research used a purposive sampling method. The data used are primary data using distributed questionnaires. Collected data processed by IBM SPSS version 24 software. Partial testing shows that all the independent variables in this study have a positive effect on Taxpayer Compliance.
Keywords  : taxpayer  compliance;  administrative  system  modernization;  tax  socialization;  tax complience cost
. 1.  Pendahuluan
Sebagai salah satu sumber pendanaan APBN, pajak merupakan aspek yang sangat vital bagi  Indonesia  dan  dapat  dikatakan  sebagai  tulang  punggung  sumber  penerimaan  negara. Sebab,  pajak  memiliki  persentase  terbesar  di  dalam  penerimaan  negara.  Hal  tersebut dibuktikan melalui data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2021) dimana pada tahun 2021 pendapatan  negara  (dalam  Milyar  Rupiah)  pajak  menepati  pendapatan  terbesar  yaitu menyentuh angka 1.375.832,70, diikuti oleh pendapatan dari penerimaan bukan pajak sebesar 357.21,10 dan terakhir pendapatan dari hibah sebesar 2.700,00. Dari data diatas kita dapat melihat  bahwa  pajak  memiliki  persentasi  terbesar  bagi  pemasukan  negara,  yaitu  sekitar 79,38% dari keseluruhan pendapatan negara pada tahun 2021.
Penerimaan pajak pada dasarnya merupakan kontribusi wajib dari Wajib Pajak  Orang Pribadi dan juga Wajib Pajak Badan kepada kas negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dimana Wajib Pajak tidak akan menerima imbalan secara langsung namun pemasukan tersebut akan digunakan negara untuk keperluan negara bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  bangsa  Indonesia.  Secara  garis  besar  Wajib  Pajak diklasifikasikan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Pada penelitian ini penulis menitikberatkan pembahasan pada Wajib Pajak Orang Pribadi sektor UMKM yang memiliki omzet dibawah 4,8 Miliar karena penulis berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang  dapat  menyelenggarakan  pencatatan,  dimana  Pasal  28  (2)  UU  No.  28  Tahun  2007 (sekarang  UU  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan)  mengatur  bahwa  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha  atau  pekerja  bebas  diwajibkan  menyelenggarakan pencatatan dengan catatan omzet pertahunnya tidak melebihi Rp 4.8 miliar. Adapun alasan penulis memilih sektor UMKM sebagai subjek penelitian dikarenakan UMKM memiliki peran yang vital dalam segi pendapatan negara serta berpengaruh langsung terhadap pemasukan pajak negara melalui pajak yang dibayarkan. Dibuktikan dengan sumbangan UMKM terhadap PDB  yang  cukup  besar,  yaitu  sekitar  61,07%  dari  keseluruhan  PDB  nasional  atau  setara dengan Rp 8.573,89 triliun pada tahun 2021 (djkln.kemenkeu.go.id, 2022).
Di  Bali,  UMKM  sendiri  tumbuh  cukup  pesat.  Data  perkembangan  jumlah  UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perkembangan Jumlah UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

## (Sumber : Data Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Bali, 2022)
Peningkatan pertumbuhan UMKM di Bali terutama di Buleleng dapat menjadi peluang guna meningkatkan pendapatan negara khususnya melalui sektor pajak. Terhitung dari tahun 2016,  persentase  peningkatan  jumlah  UMKM  di  Buleleng  mencapai  411%.  Namun,  hal  ini sayangnya tidak  sebanding  dengan  data  rasio  pelaporan  SPT  Tahunan Wajib  Pajak Orang Pribadi UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Data terkait jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar dengan jumlah penyampaian SPT Tahunannya disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Data Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Singaraja Tahun 2018-2021 Tahun 2018 2019 2020 2021 Jumlah WP UMKM Terdaftar 7.013 8.728 9.303 9.428 Jumlah Penyampaian SPT 3.916 3.353 3.257 3.166
(Sumber: Data KPP Pratama Singaraja, 2022)
Sebenarnya telah terjadi kolerasi positif antara data pada tabel 1 dan tabel 2 pada tabel jumlah  UMKM  yang  berada  di  Kabupaten  Buleleng.  Dilihat  dari  kedua  tabel  tersebut  dapat dilihat  bahwa  di  Kabupaten  Buleleng  telah  mengalami  peningkatan  jumlah  UMKM  yang kemudian  disusul  dengan  peningkatan  jumlah  Wajib  Pajak  UMKM  yang  terdaftar  di  KPP Pratama  Singaraja.  Namun,  satu  hal  yang  perlu  digaris  bawahi  dan  menarik  atensi  penulis untuk mengkaji hal tersebut ialah bahwa peningkatan yang terjadi pada tabel 1 dan tabel 2 tidak diiringi dengan peningkatan penyampaian SPT Tahunan UMKM.
No. Kabupaten/Kota Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Jembrana 10.071 10.525 27.654 24.346 46.277 66.537 2. Tabanan 36.690 39.980 41.459 42.744 43.715 47.160 3. Badung 26.863 17.754 19.688 19.261 22.647 40.989 4. Gianyar 91.511 91.511 75.412 75.482 75.542 75.620 5. Klungkung 9.712 9.712 11.761 14.584 35.792 36.072 6. Bangli 42.924 43.948 44.068 44.068 44.123 44.175 7. Karangasem 28.948 38.954 39.551 40.468 57.456 40.614 8. Buleleng 11.196 31.563 34.552 35.555 54.489 57.216 9. Denpasar 30.694 30.840 31.826 32.026 32.224 32.226 290.650 313.787 325.971 327.353 412.265 440.609
Data  menunjukan  bahwa  pada  tahun  2021,  hanya  3.166  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi UMKM yang melaporkan SPT Tahunannya dari total 9.428 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (KPP Pratama Singaraja, 2022). Hal tersebut menjadi sebuah fenomena nyata dimana tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  UMKM  masih  jauh  dari  yang  diharapkan,  untuk  itu dibutuhkan sebuah optimalisasi guna mendongkrak persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.
Upaya  memaksimalkan  pemenuhan  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  tidak  dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak saja, melainkan dibutuhkan juga peran  aktif  dari  Wajib  Pajak  (DDTC,  2018).  Melalui  reformasi  perpajakan  yang  terjadi  di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak menghadirkan sistem-sistem baru yang berkaitan dengan sektor perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri, M-Pajak salah satunya  (DDTC,  2022).  M-Pajak  merupakan  portal  situs  pajak.go.id  yang  dikemas  dalam aplikasi  yang  tersedia  di  smartphone.  M-Pajak  digunakan  untuk  memudahkan  Wajib  Pajak UMKM  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  (Asmarani,  2021).  Dengan  semakin mudahnya  akses  Wajib  Pajak  UMKM  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  maka diharapkan  hal  tersebut  dapat  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Putri  (2022) memaparkan  bahwa  modernisasi  sistem  administrasi  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  memiliki  omzet  belum  diatas  4,8  Miliar.  Selain  digitalisasi perpajakan, pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban  perpajakannya.  Sosialisasi  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  melalui berbagai metode,  salah satu  metode  yang  gencar  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak saat  ini  ialah  sosialisasi  melalui  sosial  media  seperti  instagram. (Setiawati  Muhamad  et  al., 2019)  memaparkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jayapura. Faktor lain yang  tidak  dapat  diabaikan  ialah  faktor  biaya  kepatuhan  wajib  pajak.  Dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya,  terkadang  Wajib  Pajak  UMKM  tidak  mampu  untuk  mengisi  SPT Tahunan dan cenderung membutuhkan bantuan. Dalam memperoleh bantuan tersebut, ada sejumlah biaya yang dikenal sebagai complience cost. Tingginya biaya kepatuhan pajak dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Wajib Pajak UMKM cenderung tidak memenuhi kewajiban fiskal yang dibebankan. Sederhananya saat terdapat biaya kepatuhan yang tinggi yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, maka kepatuhan pajak akan menunjukan korelasi sebaliknya (De Joman et al., 2020).
Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah guna mengetahui pengaruh dari modernisasi administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tax complience cost terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki omzet pertahun dibawah 4,8  Miliar,  sedangkan tax  complience  cost berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak yang memiliki omzet pertahun dibawah 4,8 Miliar.
Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada dasarnya merupakan bentuk inovasi yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  guna  mempermudah  Wajib  Pajak  untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Modernisasi sistem perpajakan merupakan tindak lanjut dari berbagai program serta kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi di sektor perpajakan jangka  menengah  (Arifin,  2016).  Dari  paparan  diatas,  dapat  diartikan  bahwa  sistem administrasi pajak modern merupakan sebuah sistem administrasi yang dirancang serta telah mengalami  penyempurnaan  fungsi  atau  perbaikan  dari  kekurangan  yang  ada  guna meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan mengandalkan teknologi informasi yang terhubung  dengan  internet  yang  diharapkan  mampu  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak (Listania Triwigati, 2013)
Putri  (2022)  dalam  penelitiannya  mendapatkan  hasil  bahwa  modernisasi  administrasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian (Hendrawati et al., 2021) dimana hasil penelitian menunjukan bahwa Wajib Pajak yang telah mampu menguasai produk digitalisasi administrasi perpajakan seperti e-registration,  e-payment,  e-filling,  serta  e-billing .  Adapun  hasil  penelitian  juga  menunjukan bahwa  Wajib  Pajak  UMKM  lebih  memilih  menggunakan  modernisasi  yang  ditawarkan  oleh DJP.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  (Hendrawati  et  al.,  2021)  menunjukan  modernisasi
sistem  administrasi  perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan dari kajian teori, fenomena serta hasil dari penelitian terdahulu, penulis menarik hipotesis sebagai berikut ini:
H1:  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  melalui  M-Pajak  Berpengaruh  Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Memiliki Omzet Pertahun Dibawah 4,8 Miliar.
Sosialisasi  perpajakan  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak  guna  memberikan  wawasan  serta  informasi  kepada  masyarakat  agar  masyarakat paham  serta  peka  terhadap  perpajakan.  Sosialisasi  merupakan  salah  satu  tindakan  yang dilakukan pihak fiskus agar dapat mendorong minat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan  yang  dimilikinya.  Sosialisasi  perpajakan  sendiri  mampu  dalam  menyebarkan informasi terkait perpajakan kepada Wajib Pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sehingga  berpotensi  untuk meningkatkan persentase kepatuhan Wajib Pajak (Kusuma Wardani & Wati, 2018).
Dermawan  (2020)  dalam  penelitiannya  mengemukakan  bahwa  sosialisasi  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Penelitian  ini selaras  dengan  penelitian  (Ermawati  &  Afifi,  2018)  yang  memaparkan  bahwa  sosialisasi perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak,  hal  ini  mengindikasikan bahwa  apabila  sosialisasi  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak meningkat maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Berdasarkan penjelasan dari kajian teori, fenomena serta hasil dari penelitian terdahulu, penulis menarik hipotesis sebagai berikut ini:
H2: Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital Berpengaruh Positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Omzet Dibawa 4,8 Miliar.
Tingginya  tax complience  cost atau  biaya  kepatuhan  perpajakan  dapat menyebabkan Wajib  Pajak  memiliki  persepsi  etis  untuk  tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakan  hingga berpotensi melakukan tax evasion . Biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam hal  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  diharapkan  seminimal  mungkin,  hal  ini  didasari bahwa Wajib Pajak telah berusaha guna memenuhi kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Jika tax  complience yang  dikeluarkan  berpotensi  lebih  besar  dari  perkiraan  Wajib  Pajak  itu sendiri, maka hal tersebut akan menyebabkan timbulnya potensi untuk Wajib Pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
(Yasa,  2018)  dalam  penelitiannya  mengemukakan  hasil  bahwa tax  complience cost berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Hal tersebut  selaras  dengan  penelitian  (De  Joman  et  al.,  2020)  dimana  hasil  penelitian  yang dilakukan  menunjukan  bahwa  biaya  kepatuhan  berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan Wajib  Pajak  pada  KPP  Pratama  Denpasar.  Berdasarkan  penjelasan  dari  kajian  teori, fenomena serta hasil dari penelitian terdahulu, penulis menarik hipotesis sebagai berikut ini: H3: Tax  Complience Berpengaruh  Negatif  terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak Omzet Dibawa 4,8 Miliar.

## 2.  Metode
Penelitian  yang  dirancang  merupakan  jenis  penelitian  kuantitatif  asosiatif.  Metode kuantitatif dapat didefinisikan sebagai sebuah metode penelitian yang berlandaskan atas fakta yang  digunakan  dalam  meneliti  populasi  atau  sebagian  sampel  tertentu.  Adapun  yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif ialah sebuah pendekatan penelitian  yang  mampu  menjelaskan  hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih  (Dewi  et  al., 2017).
Lokasi dari penelitian ini dirancang untuk menyasar Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan omzet pertahun dibawah 4,8 Miliar yang terdata di KPP Pratama Singaraja. Penelitian penulis  rancang  berlokasi  di  KPP  Pratama  Singaraja  sebab  pada  KPP  Pratama  Singaraja memiliki  tingkat  kepatuhan  yang  tergolong  masih  rendah  pada  tahun-tahun  sebelumnya, meski pada tahun 2021 lalu realisasi penerimaan pajak mencapai 100% namun penulis rasa masih perlu ada usaha peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terutama dari klasifikasi UMKM.
Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  yang  penulis  rancang  menggunakan  jenis data  kuantitatif.  Hendrawati  et  al.  (2021)  memaparkan  definisi  data  kuantitatif,  dimana  data kuantitatif ialah data dengan bentuk angka. Berkaitan dengan sumber data, adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang penulis peroleh dari responden melalui kusioner, sedangkan data sekunder terdiri dari data Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja serta jumlah UMKM di Provinsi Bali.
Populasi sederhananya merupakan sebuah generalisasi yang melibatkan objek bahkan benda,  serta  peneliti  dengan  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  memutuskan  guna memahaminya  dan  kemudian  menarik  sebuah  kesimpulan  dari  populasi  tersebut. Adapun penelitian  ini  dirancang  dengan  menggunakan  populasi  Wajib  Pajak  yang  memiliki  omzet tahunan dibawah 4,8 miliar yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja yang berjumlah 9.428 orang  (Data  KPP  Pratama  Singaraja,  2021).  Putri  (2022)  mendefinisikan  Sampel  sebagai bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel ialah sebagian dari adanya elemen-elemen populasi. Dalam hal ini menentukan jumlah sampel untuk responden, peneliti menggunakan  tabel  rumus  yang  dibuat  oleh  Isaac  dan  Michael  dengan  tingkat  kesalahan penulis tetapkan diangka 5%, maka dari itu diperoleh sampel sebanyak 335 responden.
Teknik  pengambilan  sampel  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  teknik purposive  sampling.  Menurut  (Sugiyono,  2013) purposive  sampling merupakan  sebuah metode  yang  diterapkan  guna  memastikan  bahwa  ilustrasi  dari  penelitian  yang  dilakukan dilaksanakan sebagai pertimbangan tertentu yang bertujuan agar informasi yang ada nantinya dapat  menggambarkan  lebih  jelas  keadaan  tersebut  (representatif).  Adapun  sampel  yang peneliti  maksud,  ialah  seseorang  yang  memiliki  kriteria  berikut  ini:  (1)  Wajib  Pajak  UMKM Orang Pribadi dengan omzet tahunan dibawah 4,8 Miliar. (2) Wajib Pajak UMKM Pribadi yang pernah  atau  sedang  menggunakan Aplikasi  M-Pajak. (3)  Wajib  Pajak  UMKM Orang  Pribadi yang sudah atau sedang dalam proses untuk menyerahkan SPT Tahunan pada tahun 2023 melalui KPP Pratama Singaraja.
Metode pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai cara-cara yang dilakukan peneliti guna  memperoleh  data  untuk  menunjang  penelitian.  Penelitian  yang  penulis  rancang menggunakan metode studi pustaka serta kuesioner. Data kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan beberapa uji statistik, yang terdiri dari: (1) Uji statistik deskriptif, (2) Uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, (3) Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas, (4) Uji hipotesis yang terdiri dari uji t, dan koefisien determinasi atau adjusted r square .

## 3.  Hasil dan Pembahasan Hasil
Berdasarkan  pada  Tabel  3,  dapat  dilihat  bahwa  variabel  modernisasi  administrasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 46, nilai maksimum sebesar 58, serta nilai rata- rata pada variabel ini yaitu sebesar 53,24. Saat rata-rata dibagi dengan jumlah pertanyaan (12 pertanyaan),  diperoleh  nilai  rata-rata  item  variabel  modernisasi  administrasi  perpajakan sebesar  4,4.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  jawaban  responden  didominasi  oleh  jawaban setuju.  Nilai  standar  deviasi  sebesar  2,595  yang  dimana  lebih  rendah  dari  rata-rata menunjukan bahwa rendahnya penyimpangan data yang terjadi.
Tabel 3.Hasil Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Dev Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1) 128 46 58 53,24 2,595 Sosialisasi Perpajakan (X2) 128 20 25 23,05 1,772 Tax Complience Cost (X3) 128 9 15 13,05 1,785 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 128 39 55 48,27 4,041
Valid N ( listwise ) 128 Sumber: Data Olahan Peneliti dengan SPSS V24 (2023)
Variabel  sosialisasi  perpajakan  memiliki  nilai  minimum  sebesar  20,  nilai  maksimum sebesar 25, serta  nilai rata-rata pada variabel ini yaitu sebesar 23,05. Saat rata-rata dibagi dengan  jumlah  pertanyaan  (5  pertanyaan),  diperoleh  nilai  rata-rata  item  variabel  sosialisasi perpajakan sebesar 4,6. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden didominasi oleh jawaban setuju. Nilai standar deviasi sebesar 1,772 yang dimana lebih rendah dari rata-rata menunjukan bahwa rendahnya penyimpangan data yang terjadi.
Variabel tax complience cost memiliki nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 15, serta  nilai rata-rata pada variabel ini yaitu sebesar 13,05. Saat rata-rata dibagi dengan jumlah pertanyaan (3 pertanyaan), diperoleh nilai rata-rata item variabel tax complience cost sebesar  4,3.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  jawaban  responden  didominasi  oleh  jawaban setuju.  Nilai  standar  deviasi  sebesar  1,785  yang  dimana  lebih  rendah  dari  rata-rata menunjukan bahwa rendahnya penyimpangan data yang terjadi.
Variabel  kepatuhan  wajib  pajak  memiliki  nilai  minimum  sebesar  39,  nilai  maksimum sebesar 55, serta  nilai rata-rata pada variabel ini yaitu sebesar 48,27. Saat rata-rata dibagi dengan jumlah pertanyaan (12 pertanyaan), diperoleh nilai rata-rata item variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 4,02. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden didominasi oleh jawaban setuju. Nilai standar deviasi sebesar 4,041 yang dimana lebih rendah dari rata-rata menunjukan bahwa rendahnya penyimpangan data yang terjadi.
Selain  uji  statistik  deskriptif,  penulis  juga  melakukan  pengujian  validitas.  Pengujian dimaksudkan untuk mengukur valid atau tidaknya kuisioner penelitian yang digunakan. Hasil pengujian validitas yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS v24 menunjukkan seluruh koefisien kolerasi setiap butir pertanyaan yang terdapat pada kuisioner memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 yang ditentukan berdasarkan jumlah n data yaitu 128. Berdasarkan hal  tersebut,  maka  data dapat  dinyatakan  valid. Selanjutnya  dilakukan  uji  reabilitas  dengan melihat  nilai cronbach  alpha yang  dihasilkan.  Dari  seluruh  item  yang  diuji,  hasil  penelitian menunjukan  bahwa  nilai cronbach  alpha untuk  item  pertanyaan  dalam  variabel  moderniasi sistem  administrasi  perpajakan,  sosialisasi  perpajakan, tax  complience  cost ,  dan  tingkat kepatuhan Wajib Pajak lebih dari 0,70. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan reliabel untuk digunakan.
Uji asumsi klasik dilakukan setelah uji instrumen penelitian, Uji asumsi klasik terdiri dari uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  dan  uji  heteroskedastisitas.  Uji  asumsi  klasik  dalam disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4.Uji Asumsi Klasik Uji Asumsi Klasik Nilai/Output Uji Normalitas Exact Sig. i (2-tailed) 0,123 Uji Multikolinearitas Tolerance Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 0,475 Sosialisasi Perpajakan 0,487 Tax Complience Cost 0,965 VIF Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 2,104 Sosialisasi Perpajakan 2,052 Tax Complience Cost 1,037 Uji Heteroskedastisitas Sig. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 0,207 Sosialisasi Perpajakan 0,254 Tax Complience Cost 0,320
Data Olahan Peneliti dengan SPSS V24 (2023)
Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test dengan melihat nilai Asymtototic Significan dan Exact Significan yang dihasilkan. Apabila nilai Exact  Significan  >  0,05  maka  data  terdistribusi  normal  (Ghozali,  2011).  Berdasarkan  uji
normalitas  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini,  didapat  nilai  sebesar  0,123.  Maka  dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.
Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terbebas dari multikolineritas. Uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance > 0,10 dan  nilai  VIF  <  10  (Ghozali,  2013).  Hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel pengetahuan, kemudahan penggunaan dan kredibilitas memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.
Uji  terakhir  dalam  uji  asumsi  klasik  adalah  uji  heteroskedastisitas.  Penelitian  ini menggunakan  uji  Glejser  untuk  mendeteksi  gejala  heteroskedastisitas.  Apabila  nilai signifikansi > 0,05 maka dapat dikatakan penelitian terbebas dari gejala heteroskedastisitas (Ghozali,  2011).  Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  tabel  4,  dapat  diketahui  bahwa  seluruh variabel  independen  dalam  penelitian  ini  memiliki  nilai  signifikansi  >  0,05.  Maka  dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik tersebut, dapat diketahui bahwa data penelitian telah lolos  dari  uji  asumsi  klasik.  Tahap  selanjutnya  adalah  melakukan  analisis  regresi  linear berganda untuk mengetahui pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi berganda pada penelitian ini disajikan dalam Tabel 5.
Nilai  koefisien  β 1 =  0,198  yang  menunjukkan  hasil  ke  arah  positif  sehingga  dengan demikian  terdapat  pengaruh  positif  antara  variabel    modernisasi  sistem  administrasi perpajakan (X 1 ) dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar (Y). Nilai koefisien  β 2 =  0,276  yang  menunjukkan  hasil  ke  arah  positif  sehingga  dengan  demikian terdapat  pengaruh  positif  antara  variabel  sosialisasi  perpajakan (X2)  dan tingkat  kepatuhan Wajib Pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar. Nilai koefisien β 3 = -0,106 yang menunjukkan hasil ke arah negatif sehingga dengan demikian terdapat pengaruh negatif antara variabel tax complience cost (X 3 ) dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar (Y).
Tabel 5. Analisis Regresi Berganda
Model Unstandardized Coefficients t Sig. B (constant) 2,631 5.994 0,000 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) 0,198 5,015 0,000 Sosialisasi perpajakan (X2) 0,276 5,115 0,000 Tax Complience Cost (X3) -0,106 -4,935 0,000
Data Olahan Peneliti dengan SPSS V24 (2023)
Uji Hipotesis selanjutnya adalah pengujian variabel secara parsial atau uji t. Pengujian pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel serta nilai signifikansi. Apabila nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Berdasarkan pada tabel 5 dapat  dilihat  nilai  t hitung dan  nilai  signifikansi  pada  masing-masing  variabel  indenpenden. Variabel modernisasi administrasi perpajakan (X 1 ) memiliki nilai t hitung sebesar 5,015 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, untuk nilai t tabel yaitu 1,97867 berdasarkan jumlah n= 128 dengan signifikansi  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H 1 pada  penelitian  ini  diterima  yaitu modernisasi administrasi perpajakan (X 1 ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar (Y).
Variabel  sosialisasi  perpajakan  (X 2 )  memiliki  nilai  t hitung sebesar  5,115  dan  nilai signifikansi sebesar 0,000, untuk nilai t tabel yaitu 1,97867 berdasarkan jumlah n= 128 dengan signifikansi  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H 2 pada  penelitian  ini  diterima  yaitu kemudahan penggunaan (X 2 ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar (Y).
Variabel tax complience cost (X 3 ) memiliki nilai t hitung sebesar -4,935 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 untuk nilai t tabel yaitu 1,97867  berdasarkan jumlah n= 128 dengan signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 pada penelitian ini diterima yaitu tax complience cost
(X3) berpengaruh positif dan signifikan terhada[ tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan omzet dibawah 4,8 miliar (Y).
Uji  hipotesis  terakhir  yaitu  pengujian  koefisien  determinasi.  Uji  ini  dilakukan  untuk mengukur tingkat kemampuan model menerangkan variasi dari variabel bebas. Adjusted R- Square digunakan  dalam  menguji  koefisien  determinasi.  Hasil  uji  koefisien  determinasi disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

## Data Olahan Peneliti dengan SPSS V24 (2023)
Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,584 yang berarti bahwa pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tax complience cost mampu menjelaskan 58,4% pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan omzet pertahun dibawah 4,8 miliar.

## Pembahasan
Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  melalui  M-Pajak  terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Memiliki Omzet Pertahun Dibawah 4,8 Miliar.
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linear  berganda  yang  menunjukan  bahwa  nilai koefisien  untuk  variabel  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  bernilai  0,198  yang menunjukan  hasil  ke  arah  positif  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  modernisasi  sistem administrasi perpajakan (X 1 ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak. Sehingga saat  terdapat  peningkatan  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan,  maka  akan  disertai oleh peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  secara  parsial  (uji  t),  variabel  modernisasi  administrasi perpajakan (X 1 ) memiliki nilai t hitung sebesar 5,015 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, untuk nilai t tabe l yaitu 1,97867 berdasarkan jumlah n=128  dengan signifikansi 0,05. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H 1 pada  penelitian  ini  diterima  dimana  variabel  Modernisasi  Administrasi  Perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Orang Pribadi dengan Omzet dibawah 4,8 Miliar.
Hasil penelitian ini menguatkan teori planned behavior oleh Ajzen dan Fishbein (1991). Konstruk  dalam Theory  of  Planned  Behavior menjelaskan  bahwa  niat  seorang  individu terhadap  perilaku  yang  dilakukan,  pada  dasarnya  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Faktor norma  subjektif  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menjadi  faktor  penentu  seorang  individu melakukan tindakannya. Individu dalam hal ini mengacu kepada Wajib Pajak akan termotivasi untuk  memenuhi  kewajibannya  sebab  dari  upaya  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk mengusahakan kemudahan bagi Wajib Pajak melalui usaha modernisasi sistem administrasi perpajakan,  dengan  adanya  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  yang  efektif  serta efisien maka saat Wajib Pajak termotivasi maka kepatuhan Wajib Pajak terkena dampaknya dimana  akan  terjadi  dampak  positif  yaitu  terdapat  peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan  yaitu  penyederhanaan  prosedur  atas  pelayanan  dan  pemeriksaan, penyederhanaan pengisian formulir, akses terhadap peraturan lebih cepat dan mudah, serta terdapat peningkatan dari fasilitas pelayanan.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) dan (Putri, 2022)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  Modernisasi  Administrasi  Perpajakan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa Wajib  Pajak  akan  cenderung  memiliki  keinginan  yang  kuat  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya apabila didukung oleh administrasi perpajakan yang semakin modern.
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,770 0,593 0,584 1,269

## Pengaruh Sosialisasi Berbasis Digital terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Omzet Dibawah 4,8 Miliar.
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linear  berganda  yang  menunjukan  bahwa  nilai koefisien untuk variabel sosialisasi perpajakan bernilai 0,276 yang menunjukan hasil ke arah positif  sehingga  dapat  dikatakan  sosialisasi  perpajakan  (X2)  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan Wajib pajak. Sehingga saat terdapat peningkatan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka akan disertai oleh peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
Berdasarkan hasil uji statistik secara parsial (uji t), variabel sosialisasi perpajakan (X2) memiliki  nilai  t hitung sebesar  5,115  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000,  untuk  nilai  t tabel yaitu 1,97867  berdasarkan  jumlah  n=128    dengan  signifikansi  0,05.  Dari  hasil  tersebut  diketahui bahwa nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H 2 pada penelitian  ini  diterima  dimana  variabel  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Orang  Pribadi  dengan  Omzet dibawah 4,8 Miliar.
Hasil penelitian ini menguatkan teori planned behavior oleh Ajzen dan Fishbein (1991). Sosialisasi  ialah  hal  yang  penting  dalam  mewujudkan  upaya  peningkatan  kesadaran  serta kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan sederhananya dapat diartikan sebagai upaya dalam  memberikan  wawasan  serta  pembinaan  kepada  Wajib  Pajak  agar  mengetahui  serta mampu  menerapkan  segala  hal  mengenai  regulasi  perpajakan  yang  berlaku  (Dermawan, 2019). KPP Pratama Singaraja yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya agar dapat mengedukasi Wajib Pajak dengan rutin melakukan kegiatan sosialisasi  yang  berkaitan  dengan  regulasi  perpajakan,  dengan  ditingkatkannya  sosialisasi yang  dilakukan  diharap  mampu  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Dukungan  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  melalui  KPP  Pratama  Singaraja  merupakan  salah satu konstruk dari Theory of Planned Behavior dan merupakan bagian dari subjective norm dimana sosialisasi merupakan bentuk dukungan bagi Wajib Pajak untuk terlibat dalam usaha memenuhi  kewajiban  perpajakan  Wajib  Pajak.  Dukungan  melalui  sosialisasi  perpajakan diartikan sebagai dukungan untuk memaksimalkan pengetahuan dari Wajib Pajak mengenai pentingnya  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Oleh  sebab  itu,  sosialisasi  perpajakan mampu  memotivasi  Wajib  Pajak  dalam  mengambil  keputusan  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Adapun  indikator  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  variabel sosialisasi perpajakan yaitu penyuluhan, diskusi dengan Wajib Pajak dan Tokoh masyarakat, informasi  langsung  dari  petugas  ke  Wajib  Pajak,  kelengkapan  informasi  pada website Direkotat Jenderal Pajak
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurnia Pitaloka (2018), Dermawan (2020) serta  Kusuma  Wardani  &  Wati  (2018)  yang  menunjukan  bahwa  sosialisasi  perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Namun,  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  penelitian  Siahaan  &  Halimatusyadiah  (2018)  yang  menunjukan  bahwa  sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Pengaruh Tax Complience terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Omzet Dibawah 4,8 Miliar
Berdasarkan hasil hasil uji statistik secara parsial (uji t), diperoleh hasil t hitung sebesar - 4,935 dengan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari level of significant sebesar 0,05 hal ini berarti  variabel tax  complience  cost berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan Omzet dibawah 4,8 Miliar. Hasil analisis linier berganda diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,106 tanda koefisien yang negatif pada tax  complience ,  mengindikasikan  bahwa  biaya  kepatuhan  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Sederhananya, tax complience yang tinggi akan menyebabkan  rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  paparan  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  H 3 diterima  dimana  variabel tax  complience berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Orang  Pribadi  dengan  Omzet dibawah 4,8 Miliar.
Hasil penelitian ini menguatkan teori planned behavior oleh Ajzen dan Fishbein (1991). Rendahnya tax complience dalam konstruk theory of planned behavior ialah implementasi dari
faktor perceived behavioral control . Sederhananya saat seorang wajib pajak berusaha untuk memenuhi  kewajibannya,  akan  ada  biaya  lain  yang  dikeluarkan  untuk  memenuhi kewajibannya. Saat ada solusi yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP  Pratama  Singaraja  sebagai  perpanjangan  tangannya  agar  masyarakat  mendapatkan kemudahan  untuk  memenuhi  kewajibannya,  maka  biaya  kepatuhan  yang  muncul  akan semakin  rendah  sebab  biaya  kepatuhan  mengacu  kepada  seberapa  besar  waktu,  uang, ataupun tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Rendahnya tarif  biaya  kepatuhan  atau tax  complience dapat  mendukung  seorang  Wajib  Pajak  untuk mematuhi  kewajiban  perpajakannya. Adapun  indikator  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini untuk variabel tax complience ialah direct money cost, time cost, dan psychological cost . Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Pramitari (2013), Yasa (2018) dan Wulandari (2021)  yang  menyatakan  bahwa  biaya  kepatuhan  pajak  atau tax  complience berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## 4.  Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  yang  telah  dipaparkan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  hasil  uji  hipotesis  menunjukan  hasil  bahwa  modernisasi  administrasi perpajakan  dan  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan Omzet dibawah 4,8 Miliar, sedangkan pengujian hipotesis ketiga menunjukan hasil bahwa tax complience cost berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan Omzet dibawah 4,8 Miliar.
Saran  yang  mengacu  pada  hasil  penelitian  dan  simpulan  pada  penelitian  ini,  yang pertama  bagi  pemerintah  khususnya  KPP  Pratama  selaku  perpanjangan  tangan  dari Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  sebagai  perwakilan  disetiap  daerah  diharapkan  lebih  gencar guna mengedukasi masyarakat, baik Wajib Pajak ataupun calon Wajib Pajak. Kedua, penulis berharap  Wajib  Pajak  dapat  menjadi  mitra  bagi  pemerintah  untuk  membantu  pemerintah membangung  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  melalui  sumbangsih  pajak, masyarakat terutama  dalam  hal  ini Wajib  Pajak  UMKM  dapat menjadi  mitra  bagi  pemerintah  dan  dapat memiliki  kesadaran  penuh  untuk  memenuhi  kewajibannya  melalui  membayar  pajak  yang terutang,  sebab  pajak  perannya  sangat  vital  bagi  penerimaan  Negara  yang  diproyeksikan sebesar-besarnya  untuk  kepentingan  dan  kemakmuran  masyarakat.  Ketiga,  bagi  peneliti selanjutnya.  Adapun  dari  penelitian  yang  dilaksanakan,  hasil  koefisien  determinasi  dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen (modernisasi administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tax complience ) dapat menerangkan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak 58,4 persen dan sisanya sebesar 41,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain. Saran bagi  penelitian  selanjutnya  untuk  mengangkat  faktor-faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak Orang Pribadi UMKM, seperti; Sosialisasi baik daring  ataupun  melalui  konten  di  sosial  media  yang  berkaitan  dengan  M-Pajak,    kesiapan Wajib  pajak  dalam  memanfaatkan  teknologi  informasi,  serta  peneliti  selanjutnya  dapat  juga mengganti lokasi penelitian agar dapat mengetahui sebaran penggunaan aplikasi M-Pajak.

## Daftar Pustaka
Arifin,  A.  (2016).  Pengaruh  Modernisasi  Sitem  Administrasi  Perpajakan,  Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. PERBANAS , 1 (1).
Asmarani,  N.  (2021). Apa  Itu  Aplikasi  M-Pajak? https://news.ddtc.co.id/apa-itu-aplikasi-m- pajak-34505 (Diakses pada 10 Mei 2022)
Davis,  F.  D.  (1989).  User  Acceptance  of  Computer  Technology:  A  Comparisond  of  Two Theoritical Models". Management Science , 35 (8 pp), 982–1003.
DDTC.
(2018). Media Sosial Sebagai
Sarana Edukasi Pajak Terkini.
https://news.ddtc.co.id/media-sosial-sebagai-sarana-edukasi-pajak-terkini-11853
(Diakses pada 24 Oktober 2022)
DDTC.  (2022). Aplikasi  M-Pajak  Sediakan  Fitur  Pengingat  Tenggat  Setoran  &  Pelaporan. https://news.ddtc.co.id/aplikasi-m-pajak-sediakan-fitur-pengingat-tenggat-setoran-- pelaporan-42141 (Diakses pada 20 Oktober 2022)
De  Joman,  J.  M.  C.,  Manik  Sastri,  I.  I.  D.  A.  M.,  &  Datrini,  L.  K.  (2020).  Pengaruh  Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Bara. Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa , 1 (1), 50– 54.
Dermawan. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya.
Dewi, P. V., Edy Sujana, & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Niat Membayar Pajak, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran (Studi Empiris Pada Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bangli). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) , 8 (2).
Ermawati,  N.,  &  Afifi,  Z.  (2018).  Pengaruh  Religiusitas  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dengan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal  Akuntansi Indonesia , 7 (2), 49. https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62
Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS .  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Hendrawati,  E.,  Pramudianti,  M.,  &  Abidin,  K.  (2021).  Pengetahuan  Pajak,  Sanksi  Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 4 (1), 214–230.
Kurnia  Pitaloka,  L.  (2018).  The  Socialization  of  Tax  as  a  Moderation  Variable  Towards  the Taxpayer  Compliance  of  Industrial  Performer  in Kudus  Regency. 45  JEE , 7 (1),  45–51. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jeec
Kusuma  Wardani,  D.,  &  Wati,  E.  (2018).  The  Effect  of  Tax  Socalization  on  Taxpayer Compliance With Knowledge as Intervening Variable. Jurnal Nominal , VII (1), 33–54.
Lisniawati, I. (2021). Determinan minat mahasiswa menggunakan pembayaran digital QRIS . Institut Agama Islam Negeri Padangsimbuan.
Listania Triwigati. (2013). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan .
Pramitari,  I.  G.  A.  A.  (2013). Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Kewajiban  Moral,  dan  Biaya Kepatuhan  Pajak  Pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama  Denpasar Barat .
Putri. (2022). M-Pajak Sebagai Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Untuk Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Omzet Dibawah 4,8 Miliar di Kabupaten Buleleng .
Setiawati  Muhamad,  M.,  Asnawi,  M.,  &  C  Pangayow,  B.  J.  (2019).  Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan,  Tarif  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  dan  Kesadaran  Perpajakan  terhadap Kepatuhan  Pelaporan  SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  Akuntansi  & Keuangan Daerah , 14 (1), 69–86.
Siahaan,  S.,  &  Halimatusyadiah.  (2018). Pengaruh  Kesadaran  Perpajakan,  Sosialisasi Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus,  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi . 8 (1), 1–13.
Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D . Alfabeta.
Wulandari, D. S. (2021). Digitalization Of Tax Administration Systems And Tax Complience Costs On Taxpayer Complience Of Individual Taxpayer. Journal of Accounting Science , 5 (1), 35–67. https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131
Yasa, I. N. P. (2018). Pengujian Kewajiban Moral dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi (JUARA) , 8 (1), 50–57.