## ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF WAQF ACCOUNTING AT THE WAQF INSTITUTION DARUL WAKAF AL-HADY FOUNDATION

## ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI WAKAF PADA LEMBAGA WAKAF YAYASAN DARUL WAKAF AL-HADY
Mhd. Rafly Al Habibbullah 1 , Abi Waqqosh 2 , Tri Dessy Fadillah 3
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Sumatera Utara 1,2,3 mhdraflialhabibullah22@gmail.com 1 , abiwaqqosh@ishlahiyah.ac.id 2 , Tridessyfadillah@ishlahiyah.ac.id 3

## ABSTRACT
This research was conducted to determine the implementation of waqf accounting at the Darul Wakaf Al- Hady  Foundation.  With  a  focus  on  how  these  institutions  record,  manage,  and  report  waqf  assets,  this research  will  evaluate  compliance  with  accounting  standards,  effectiveness  of  asset  management,  and transparency  of  financial  reporting.  In  this  research,  the  research  was  carried  out  using  a  qualitative descriptive approach, data collection was carried out through observation and interviews, and then the data was analyzed through data reduction and data triangulation. The results of the research show that the Darul Wakaf Al-Hady Foundation Waqf Institution has not met PSAK 112 standards as a whole. However, in  terms  of  recognition  and  measurement  of  waqf  assets,  it  has  met,  but  still  has  deficiencies  in  the presentation of financial statements. The existing financial reports do not comply with the provisions of PSAK 112, especially in the balance sheet, activities, cash flows and disclosures. Overall, this institution has not fully complied with PSAK 112 because there are still many obstacles such as the nadzhir's ability to  prepare  financial  reports  in  accordance  with  PSAK  112.  Improvements  need  to  be  made  in  the presentation and disclosure of financial reports to achieve full compliance with this standard.
Keywords: Waqf Accounting, Waqf Institutions, Waqf .

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi akuntansi wakaf di Yayasan Darul Wakaf Al-Hady. Dengan fokus pada bagaimana lembaga ini mencatat, mengelola, dan melaporkan aset wakaf, penelitian ini akan mengevaluasi kepatuhan terhadap standar akuntansi, efektivitas pengelolaan aset, dan transparansi pelaporan  keuangan.  Dalam  penelitian  ini  penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif, pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara,  dan  kemudian  data  dianalisis  melalui reduksi  data  dan  triangulasi  data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Lembaga Wakaf Yayasan  Darul Wakaf Al-Hady belum memenuhi standar PSAK 112 secara keseluruhan. Namun, dalam hal pengakuan dan pengukuran aset wakaf telah memenuhi, tetapi masih memiliki kekurangan dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang ada belum sesuai dengan ketentuan PSAK 112, terutama dalam laporan neraca,  aktivitas,  arus  kas,  dan  pengungkapan.  Secara  keseluruhan,  lembaga  ini  belum  sepenuhnya mematuhi  PSAK  112  karena  masih  terdapat  banyak  kendala  seperti  kemampuan  nadzhir  yang  belum memenuhi  dalam  Menyusun  laporan  keuangan  sesuai  PSAK  112.  Perlu  dilakukan  perbaikan  dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk mencapai kepatuhan penuh terhadap standar tersebut. Kata Kunci: Akuntansi Wakaf, Lembaga Wakaf, Wakaf.

## PENDAHULUAN
Wakaf  merupakan  salah  satu instrumen  keuangan  Islam  yang memiliki potensi besar untuk memberdayakan  ekonomi  umat  dan mendukung pembangunan sosial.
Berdasarkan  Informasi  Wakaf  dari Badan  Wakaf  Indonesia  tahun  2023 potensi tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar  di  440.512 ribu  titik  dengan
total  luas  mencapai  57.263,69  hektar. Selain  itu,  potensi  sektor  perwakafan uang  juga  telah  mencapai  2,23  triliun rupiah pada tahun 2023(Saptono, 2023). Ditambah  lagi,  mayoritas  penduduk Indonesia yang beragama Islam dengan tingkat  keberagamaan  yang  tinggi mendukung potensi ini. Oleh karena itu, instrumen  wakaf  cukup  efektif  untuk mengentaskan kemiskinan dan memiliki
fungsi serta peran sosial-ekonomi yang penting(Abdullah,  2020).  Sehingga pengelolaan wakaf secara optimal perlu dilakukan  baik  dari  Lembaga  terkecil hingga  Lembaga  terbesar  pengelola wakaf. Lembaga pengelola wakaf, sebagai lembaga swasta (sektor ketiga/lembaga  non-profit)  yang  telah lama  beroperasi  tanpa  campur  tangan pemerintah  sesuai  tradisi  Islam,  selalu membutuhkan  dukungan  pemerintah dalam bentuk legalitas dan perlindungan  hukum.  Berdasarkan  UU
Nomor  41 Tahun  2004  tentang Wakaf, menyatakan  bahwa  lembaga  wakaf sebagai  pranata  keagamaan  yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk  kepentingan  ibadah  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum.
Sedangkan  wakaf  adalah  perbuatan hukum  wakif  untuk  memisahkan dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan selamanya  atau  untuk  jangka  waktu tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan  umum  menurut  syariah. yang  menyatakan  bahwa  pengelolaan dan  pengembangan  harta  benda  wakaf harus  dilakukan  secara  produktif. Menurut  UU  tersebut,  pengelolaan produktif  meliputi  berbagai  aktivitas seperti  pengumpulan  aset,  investasi, produksi,  kemitraan,  perdagangan,
agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan,  pertokoan,  perkantoran, sarana  pendidikan,  sarana  kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah (Indonesia, 2004). Kunci  pengelolaan  harta  wakaf ada  pada  eksistensi  pengelola  wakaf, terutama pada nazhir dan tim kerja yang
solid,  untuk  memaksimalkan  peran wakaf.  Apabila  wakaf  dikelola  secara professional  maka  akan  menjadi lembaga wakaf potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian  umat.  Maju  mundurnya wakaf  sangat  ditentukan  oleh  baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf (Suryadi & Azmi, 2022). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf sering kali menghadapi  berbagai  tantangan,  salah satunya adalah dalam hal akuntansi dan pelaporan  keuangan.   Akuntansi  wakaf yang  transparan  dan  akuntabel  sangat penting  untuk  memastikan  bahwa  aset wakaf dikelola dengan baik dan tujuan wakif  dapat  tercapai.  Oleh  karena  itu, penerapan  standar  akuntansi  yang sesuai  menjadi  krusial  dalam  menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.
Yayasan  Darul  Wakaf  Al-Hady merupakan  salah  satu  lembaga  wakaf yang  beroperasi  dengan  visi  untuk memanfaatkan  aset  wakaf  secara optimal  demi  kepentingan  umat. Sebagai  lembaga  yang  mengelola berbagai  aset  wakaf,  Yayasan  Darul
Wakaf Al-Hady dituntut untuk menerapkan  praktik  akuntansi  yang baik  dan  sesuai  dengan  standar  yang berlaku,  seperti  PSAK  112  tentang akuntansi wakaf.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  implementasi  akuntansi wakaf  di  Yayasan  Darul  Wakaf  Al- Hady.  Dengan  fokus  pada  bagaimana lembaga  ini  mencatat,  mengelola,  dan melaporkan  aset  wakaf,  penelitian  ini akan mengevaluasi kepatuhan terhadap standar akuntansi, efektivitas pengelolaan  aset,  dan  transparansi pelaporan  keuangan.  Hasil  analisis diharapkan dapat memberikan wawasan yang  berguna  bagi  peningkatan  tata kelola wakaf, tidak hanya bagi Yayasan Darul Wakaf Al-Hady,  tetapi  juga  bagi
lembaga wakaf lainnya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan  ilmu  akuntansi  wakaf dan  peningkatan  praktik  tata  kelola lembaga wakaf di Indonesia.

## LANDASAN TEORI Wakaf
Secara  bahasa,  wakaf  menurut ahli  bahasa  menggunakan  tiga  kata untuk menyatakan wakaf, yaitu: al waqf (wakaf), at tasbil (pemberian  kepada orang yang berjuang dijalan allah), serta al habs (menahan). Al waqf merupakan kata  berupa  Masdar  (gerund)  berasal dari  ungkapan waqfu  asy-syai‟ artinya menahan sesuatu (Kasdi, 2015, hal. 5).
Al  Habs dan al  waqf semuanya mempunyai arti al imsak (menahan) , al man‟u (melarang atau mencegah) dan at Tamakkus (diam). Dikatakan menahan  karena  wakaf  dicegah  dari penjualan,  kerusakan  serta  seluruh perbuatan  yang  bertentangan  dengan tujuan  wakaf.  Diartikan  menahan, karena  hasil  dan  manfaatnya  ditahan serta  dilarang  untuk  orang  lain  selain orang-orang yang mempunyai hak atas wakaf tersebut (Kasdi, 2015).
Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) wakaf merupakan  pemberian  tulus  yang diberikan oleh seseorang berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak untuk kemaslahatan umat atau lembaga yang  dibuat  berkaitan  dengan  syariat islam(Abdillah  &  Prasetya,  n.d.,  hal. 646). Penjelasan wakaf menurut istilah paling erat kaitannya dengan ilmu fiqh, akibatnya  para  ulama  fiqh  memiliki perbedaan pendapat mengenai pengertian wakaf. berikut akan diterangkan  mengenai  arti  wakaf menurut ulama fiqh. 1) Wakaf  menurut  Abu  Hanifah  yaitu menahan suatu barang yang menurut peraturan  masih  tetap  kepemilikan
wakif dalam segi kemanfaatan harta wakaf. Berkaitan dengan keterangan tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa kepemilikan  terhadap  benda  wakaf tetap  menjadi  miliki  wakif  tetapi yang ada wakif hanya mendermakan manfaat  bendanya  untuk  diberikan kepada penerima wakaf (Departemen  Agama  RI,  2007,  hal. 2). 2) Imam  Malik  menjelaskan  bahwa wakaf  yaitu  bukan  membebaskan benda wakaf dari kekuasaan si wakif, akan  tapi  dengan  wakaf  itu menghalangi wakif untuk menjalankan  perbuatan  yang  bisa mengakibatkan terlepasnya kepemilikan  terhadap  benda  wakaf itu  untuk  orang  lain  serta  wakif mempunyai kewajiban untuk mendermakan dan dilarang mengambil kembali wakaf tersebut. 3) Imam  Hambali  dan  Imam  Syafi‟I mengungkapkan bahwasannya wakaf  yaitu  membebaskan  benda yang telah diwakafkan atas kekuasaan si wakif sesudah terpenuhinya  seluruh  persyaratan perwakafan. Wakif dilarang  untuk menjual, mewariskan serta menghibahkan  kepada  siapa  saja harta yang telah diwakafkan tersebut (Departemen  Agama  RI,  2007,  hal. 3).
Wakaf  yaitu  memberikan  hak kepemilikan  yang  kekal  zatnya  kepada salah  satu  lembaga  pengelola  wakaf ataupun kepada nazhir dengan menggunakan  syarat  bahwa  manfaat atau hasilnya dipergunakan berdasarkan syariat  Islam.  Barang  wakaf  jadi  milik allah  tidak  lagi  milik  wakif  maupun nazhir (Halim, 2005, hal. 7).
Munzir  Qahaf  sebagai  salah  satu ulama kontemporer mengusulkan pengertian  wakaf  Islam  yang  selaras dengan  dasar  hukum  serta  nilai kandungan  ekonominya  dan  hubungan
sosialnya.  Wakaf  yaitu  harta  yang ditahan dalam kurun waktu tertentu atau selamanya,  untuk  digunakan  secara tidak langsung ataupun secara langsung, serta dipergunakan hasil kemanfaatannya  secara  terus-menerus sesuai tuntunan Allah (Qahaf, 2005, hal. 52). Dijelaskan mengenai wakaf berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam  yaitu:  tindakan  hukum  seorang, badan  hukum  atau  sekumpulan  orang dengan  memisahkan  beberapa  harta miliknya dan mensertifikatkan selamanya  guna  keperluan  peribadatan dan untuk kemaslahatan umum berdasarkan syariat islam(Aulia, 2008). Dijelaskan  pula  pada  Undang-Undang Nomor  41  tahun  2004  tentang  wakaf, bahwasannya  wakaf  yaitu:  tindakan hukum seorang wakif untuk memberikan atau membedakan Sebagian  harta  yang  dia  miliki  guna diambil manfaatnya dalam ranah waktu tertentu atau selamanya sejalan dengan ketetapannya  guna  sejahteraan  sosial atau  kebutuhan  peribadatan  menurut syari’ah (Kasdi, 2017, hal. 18–19).
Sehingga pengertian wakaf adalah menahan  harta  yang  dapat  diambil manfaatnya  selamanya  atau  jangka waktu  tertentu  serta  kekal  bendanya, dan  diserahkan  ke  tempat-tempat  yang telah  ditentukan  syara‟  dan  terhalang sesuka hati terhadap benda-benda yang diwakafkannya  itu.  Wakaf  adalah sebuah  bentuk  kedermawanan,  selain infaq,  shodaqah  dan  zakat  yang  selalu dinantikan kontribusinya
bagi kesejahteraan  umat.  Dengan  demikian, wakaf  merupakan  perbuatan  baik  yang sangat dianjurkan dalam islam.

## Akuntansi Wakaf
Akuntansi  wakaf  terbagi  atas  2 kata,  yaitu  Akuntansi  dan  Wakaf. Secara  bahasa  akuntasi  berasal  dari bahasa  Inggris,  yakni accounting
artinya menimbang, menghitung, mengkalkulasikan.  Sedangkan  secara bahasa wakaf diambil dari Bahasa Arab, yang  bermuka  dari  istilah waqafa- yaqifu-  waqfan ,  dimana  maksudnya sama maknanya dengan istilah habasa- yahbisu- tahbisan , yaitu terhalang untuk memakai,  kata waqf dari  Bahasa  Arab memiliki  arti  menahan,  menahan  harta untuk  di  wakafkan  dan  dipindah kepemilikannya,  penafsiran  tersebut dihubungkan  dengan  harta  kekayaan, dan  berdasarkan  KBBI  istilah  wakaf ialah  memberikan  secara  keikhlasan dari  individu  yang  mencakup  benda bergerak  atau  benda  mati  untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran  agama  Islam(Maria,  2019,  hal. 94).
Secara  general,  akuntansi  bisa dikatakan sebagai suatu sistem informasi  yang  dapat  memberikan laporan keuangan pada para
stakeholders terkait  dengan  kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Tidak hanya  itu,  bagi American  Acounting Assoation (AAA), akuntansi merupakan proses  mengenali,  mengidentifikasi, mengukur,  serta  memberi  informasi yang terdapat pada laporan tersebut.
Pada  perspektif  Islam,  akuntansi bekaitan dengan pengakuan, mengukur,
serta mencatat transaksi, dan mengungkapkan hak- hak dan kewajiban- kewajiban secara adil(Wiroso,  2011,  hal.  15).  Seperti halnya firman Allah SWT yang terdapat dalam Surat Al- Baqarah (2) ayat 282. Akuntansi dalam Islam berfokus dalam membuat  laporan  keuangan  yang  jujur tentang  status  keuangan  suatu  entitas dari hasil operasinya yang membedakan apa yang haram dan halal. Sebagaimana firman  Allah  SWT  dalam  Surat  Al- Ma’idah (5) ayat 2 yaitu:
ﯾٰٓﺎَ ﯾﱡ ﮭَﺎ ا ﻟﱠﺬِ ﯾْ ﻦَ اٰ ﻣَ ﻨُ ﻮْ ا ﻻَ ﺗُ ﺤِ ﻠﱡ ﻮْ ا ﺷَ ﻌَﺎۤ ﯨ€ ﺮَ ‚ﱣ ِ وَ ﻻَ ا ﻟ ﺸﱠ ﮭْ ﺮَ ا ﻟْ ﺤَ ﺮَ امَ وَ ﻻَ ا ﻟْ ﮭَ ﺪْ ي َ وَ ﻻَ ا ﻟْﻘَ ﻼَۤ ﯨ€ﺪ َ وَ ﻻَٓ اٰۤ ﻣِّ ﯿْ ﻦَ ا ﻟْﺒَ
ﯿْ ﺖ َ اﻟْ ﺤَ ﺮَ امَ ﯾَ ﺒْﺘَ ﻐُ ﻮْ نَ ﻓَ ﻀ ْ ﻼً ﻣِّ ﻦْ رﱠ ﺑِّ ﮭِ ﻢْ وَ رِ ﺿ ْﻮَ اﻧً ﺎ ۗ وَاِ ذَا ﺣَ ﻠَﻠْ ﺘُ ﻢْ ﻓَﺎ ﺻ ْ ﻄ َﺎدُ وْ ا ۗ وَ ﻻَ
ﯾَ ﺠْ ﺮِ ﻣَ ﻨﱠ ﻜُ ﻢْ ﺷَ ﻨَﺎٰ نُ ﻗَ ﻮْ مٍ اَ نْ ﺻ َﺪﱡ وْ ﻛُ ﻢْ ﻋَ ﻦِ ا ﻟْ ﻤَ ﺴْ ﺠِ ﺪِ ا ﻟْ ﺤَ ﺮَ امِ اَ نْ ﺗَ ﻌْ ﺘَ ﺪُ وْ اۘ وَ ﺗَ ﻌَﺎ وَ ﻧُ ﻮْ ا ﻋَ ﻠَ ﻰ ا ﻟْﺒِ ﺮِّ وَا ﻟﺘﱠ ﻘْ ﻮٰ ىۖ وَ ﻻَ ﺗ َﻌَﺎ وَ ﻧُ ﻮْ ا ﻋَ ﻠَ ﻰ ا ﻻِْ ﺛْ ﻢِ وَا ﻟْ ﻌُ ﺪْ وَا نِ ۖ وَا ﺗﱠﻘُ ﻮ ا ‚ﱣ َ ۗاِ نﱠ ‚ﱣ َ ﺷَ ﺪِ ﯾْ ﺪُ ا ﻟْ ﻌِ ﻘَﺎ ب ِ
“Artinya:  Wahai  orang-orang  yang beriman,  janganlah  kamu  melanggar syiar-syiar  (kesucian)  Allah)  jangan (melanggar  kehormatan)  bulan-bulan haram)  jangan  (mengganggu)  hadyu (hewan-hewan  kurban)  dan  qalā’id (hewan-hewan  kurban  yang  diberi tanda)  dan  jangan  (pula  mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida  Tuhannya)  Apabila  kamu  telah bertahalul  (menyelesaikan  ihram),
berburulah  (jika  mau).  Janganlah sekali-kali  kebencian(-mu)  kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam,  mendorongmu  berbuat melampaui  batas  (kepada  mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa, dan  jangan  tolong-menolong  dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya  Allah  sangat  berat siksaan-Nya”. Sedangkan  penafsiran  wakaf secara  umum,  meskipun  terdapat perbedaan  pengertian,  arti  wakaf  yaitu menahan dzatnya barang serta menggunakan  hasilnya  maupun dzat-
nya serta  menyedekahkan  manfaatnya. Perbandingan  komentar  para  ulama fiqih dalam mendefinisikan wakaf ialah hasil  dari  metode  penafsiran  dalam memandang hakikat wakaf. Oleh sebab itu, penafsiran akuntansi wakaf merupakan  pencatatan  yang  dimulai dari  proses  identifikasi  yang  terikat wakaf, setelah itu pengakuan, pengukuran,  seta  penyajian  transaksi wakaf  pada  laporan  keuangan  yang bebas  dari  unsur  riba,  kezaliman, maisir, gharar, serta haram.
Sejalan  dengan  pertumbuhan wakaf,  hingga  lembaga  wakaf  ditutut untuk membuat laporan keuangan yang bermutu  terkait  transaksi  wakaf,  dan pengelolaan serta pendistribusian manfaat  wakaf.  Sebagaimana  syarat Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah (2) ayat 282. Dan juga Abu Zahrah dan Abd al-  Jalil  mewajibkan  terdapatnya  audit pada laporan keuangan lembaga wakaf. Untuk  disahkan  sebagai  organisasi resmi negara yang berlandaskan dengan ajaran Islam, Sudah seharusnya lembaga wakaf mempergunakan sistem pembukuan  yang  benar  serta  terbuka dapat diaudit oleh akuntan publik.
Dalam  hukum  Islam,  dasar akuntansi wakaf ada dalam Al- Qur’an sebagai sumber hukum. Tidak terdapat dalil- dalil umum yang menggambarkan posisi  akuntansi  dalam  Islam  antara lain:
1. Surat Ali- ‘Imran (3) ayat 92 Mengenai perintah supaya manusia menyedekahkan setengah dari harta yang dicintainya: ﻟَ ﻦْ ﺗَﻨَ ﺎﻟُ ﻮ ا اﻟْ ﺒِ ﺮﱠ ﺣَ ﺘﱣ ﻰ ﺗُﻨْ ﻔِﻘُ ﻮْ ا ﻣِ ﻤﱠ ﺎ ﺗُ ﺤِ ﺒﱡ ﻮْ نَ ۗ وَ ﻣَﺎ ﺗُﻨْ ﻔِﻘُ ﻮْ ا ﻣِ ﻦْ ﺷَ ﻲْ ءٍ ﻓَ ﺎِ نﱠ ‚ﱣ َ ﺑِ ﮫٖ ﻋَ ﻠِﯿْ ﻢٌ
Artinya:    Kamu  sekali-kali  tidak  akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum  kamu  menginfakkan  sebagian harta  yang  kamu  cintai.  Apa  pun  yang kamu  infakkan,  sesungguhnya  Allah Maha Mengetahui tentangnya.
Penafsiran dalam Surat Al- Imran Imam  Ahmad  mengemukakan  bahwa sudah  menceritakan  pada  kami  Rauh, sudah  menggambarkan  kepada  kami Malik,  dari  ishaq,  dari  Abdullah  ibnu Abu  Talhah  yang  sempat  mendengar dari Anas ibnu Malik, kalau Abu Talhah merupakan  seorang  Ansar  yang  sangat banyak  mempunyai  harta  di  Madinah, dan tersebutlah kalau harta yang sangat di  cintainya  merupakan  Bairuha  (suatu kebun kurma) yang posisinya berhadapan  dengan  Masjid  Nabawi, Nabi Muhammad SAW kerap
merambah  kebun  itu  serta  meminum airnya  yang  masih  segar  dan  tawar.
Serta  sesungguhnya  hartaku  yang sangat  saya  cintai  merupakan  kebun Bairuha  ini,  serta  saat  ini  bairuha  saya sedekahkan supaya saya bisa menggapai  kebajikan  melaluinya  serta sebagai simpananku di sisi Allah SWT hingga  saya  mohon  sudilah  engkau wahai  Rasulullah,  mempergunakannya bagi  apa  yang  diperlihatkan  Allah kepadamu.  Pada  ayat  ini  ada  anjuran guna melaksanakan infaq secara general pada  setengah  apa  yang  dipunyai  oleh individu,  serta  tercantum  ke  dalam definisi  umum infaq itu  ialah  wakaf (Sheikh, 2003, hal. 243).
2. Surat Al- Baqarah (2) ayat 261- 262 Mengenai  balasan  yang  berlipat ganda untuk individu yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah SWT.  Secara  ikhlas,  yang  mana  orang tersebut  terjamin  akan  terhindar  dari persaan khawatir, ketakutan serta sedih. ﻣَ ﺜَ ﻞُ اﻟﱠ ﺬِ ﯾْ ﻦَ ﯾُﻨْ ﻔِﻘُ ﻮْ نَ اَ ﻣْ ﻮَا ﻟَ ﮭُ ﻢْ ﻓِ ﻲْ ﺳَ ﺒِﯿْ ﻞِ ‚ﱣ ِ ﻛَ ﻤَ ﺜَ ﻞِ ﺣَ ﺒﱠ ﺔٍ اَﻧْۢ ﺒَﺘَ ﺖْ ﺳَ ﺒْ ﻊَ ﺳَ ﻨَﺎ ﺑِ ﻞَ ﻓِ ﻲْ ﻛُ ﻞِّ ﺳُ ﻨْۢﺒُ ﻠَ ﺔٍ ﻣِّ ﺎﺋَ ﺔُ ﺣَ ﺒﱠ ﺔٍ ۗ وَ ‚ﱣ ُ ﯾُ ﻀ ٰ ﻌِ ﻒ ُ ﻟِ ﻤَ ﻦْ ﯾﱠ ﺸَ ﺎۤ ءُ ۗ وَ ‚ﱣ ُ وَا ﺳِ ﻊٌ ﻋَ ﻠِﯿْ ﻢٌ اَﻟﱠ ﺬِ ﯾْ ﻦَ ﯾُﻨْ ﻔِﻘُ ﻮْ نَ اَ ﻣْ ﻮَا ﻟَ ﮭُ ﻢْ ﻓِ ﻲْ ﺳَ ﺒِﯿْ ﻞِ ‚ﱣ ِ ﺛُ ﻢﱠ ﻻَ ﯾُ ﺘْﺒِ ﻌُ ﻮْ نَ ﻣَﺎ ٓ اَ ﻧْﻔَ ﻘُ ﻮْ ا ﻣَ ﻨ¿ﺎ وﱠ ﻻَٓ اَ ذً ىۙ ﻟﱠ ﮭُ ﻢْ اَ ﺟْ ﺮُ ھُ ﻢْ ﻋِ ﻨْ ﺪَ رَ ﺑِّ ﮭِ ﻢْۚ وَ ﻻَ ﺧَ ﻮْ ف ٌ ﻋَ ﻠَﯿْ ﮭِ ﻢْ وَ ﻻَ ھُ ﻢْ ﯾَ ﺤْ ﺰَ ﻧُ ﻮْ نَ Artinya:  Perumpamaan  orang-orang yang  menginfakkan  hartanya  di  jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur)  sebutir  biji  (benih)  yang menumbuhkan  tujuh  tangkai,  pada setiap  tangkai  ada  seratus  biji.  Allah melipatgandakan  (pahala)  bagi  siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi  Maha  Mengetahui.  Orang-orang yang  menginfakkan  harta  mereka  di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa  yang  mereka  infakkan  itu  dengan menyebut-nyebutnya  dan  menyakiti (perasaan  penerima),  bagi  mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa  takut  pada  mereka  dan  mereka tidak bersedih.
3. Surat Al- Baqarah (2) ayat 282 Tentang  perintah  melakukan pencatatan terhadap aktivitas muamalah atau ekonomi agar terjaga profesionalitas dan akuntabilitasnya. ﯾٰٓﺎَ ﯾﱡ ﮭَﺎ اﻟﱠ ﺬِ ﯾْ ﻦَ اٰ ﻣَ ﻨُ ﻮْٓ ا اِذ َا ﺗَ ﺪَا ﯾَﻨْ ﺘُ ﻢْ ﺑِﺪَ ﯾْ ﻦٍ اِﻟٰٓ ﻰ اَ ﺟَ ﻞٍ ﻣﱡ ﺴَ ﻤ¿ ﻰ ﻓَﺎ ﻛْ ﺘُﺒُ ﻮْ هُۗ وَﻟْ ﯿَ ﻜْ ﺘُ ﺐْ ﺑﱠ ﯿْﻨَ ﻜُ ﻢْ ﻛَ ﺎﺗِ ﺐ ٌ ۢ ﺑِﺎ ﻟْ ﻌَ ﺪْ لِۖ وَ ﻻَ ﯾَ ﺄْ ب َ ﻛَ ﺎﺗِ ﺐ ٌ اَ نْ ﯾﱠ ﻜْ ﺘُ ﺐ َ ﻛَ ﻤَﺎ ﻋَ ﻠﱠ ﻤَ ﮫُ ‚ﱣ ُ ﻓَﻠْ ﯿَ ﻜْ ﺘُ ﺐْۚ وَﻟْ ﯿُ ﻤْ ﻠِ ﻞِ ا ﻟﱠﺬِ يْ ﻋَ ﻠَﯿْ ﮫِ ا ﻟْ ﺤَ ﻖﱡ وَﻟْ ﯿَﺘﱠ ﻖِ ‚ﱣ َ رَ ﺑﱠ ﮫٗ وَ ﻻَ ﯾَ ﺒْ ﺨَ ﺲ ْ ﻣِ ﻨْ ﮫُ ﺷَ ﯿْـÐﺎۗ ﻓَ ﺎِ نْ ﻛَ ﺎ نَ ا ﻟﱠﺬِ يْ ﻋَ ﻠَﯿْ ﮫِ اﻟْ ﺤَ ﻖﱡ ﺳَ ﻔِﯿْ ﮭً ﺎ اَ وْ ﺿ َﻌِ ﯿْﻔً ﺎ اَ وْ ﻻَ ﯾَ ﺴْ ﺘَ ﻄِ ﯿْ ﻊُ اَ نْ ﯾﱡ ﻤِ ﻞﱠ ھُ ﻮَ ﻓَ ﻠْﯿُ ﻤْ ﻠِ ﻞْ وَﻟِ ﯿﱡ ﮫٗ ﺑِﺎ ﻟْ ﻌَ ﺪْ لِۗ وَا ﺳْ ﺘَ ﺸْ ﮭِ ﺪُ وْ ا ﺷَ ﮭِ ﯿْ ﺪَ ﯾْ ﻦِ ﻣِ ﻦْ رِّ ﺟَ ﺎﻟِ ﻜُ ﻢْۚ ﻓَﺎِ نْ ﻟﱠﻢْ ﯾَ ﻜُ ﻮْ ﻧَﺎ رَ ﺟُ ﻠَﯿْ ﻦِ ﻓَ ﺮَ ﺟُ ﻞٌ وﱠ ا ﻣْ ﺮَ اَﺗٰ ﻦِ ﻣِ ﻤﱠ ﻦْ ﺗَ ﺮْ ﺿ َﻮْ نَ ﻣِ ﻦَ اﻟ ﺸﱡ ﮭَ ﺪَۤا ءِ اَ نْ ﺗَ ﻀِ ﻞﱠ اِ ﺣْ ﺪٰ ﯨ ﮭُ ﻤَﺎ ﻓَ ﺘُ ﺬَ ﻛِّ ﺮَ اِ ﺣْ ﺪٰ ﯨ ﮭُ ﻤَﺎ ا ﻻْ ُﺧْ ﺮٰ ىۗ وَ ﻻَ ﯾَﺄْ ب َ اﻟ ﺸﱡ ﮭَ ﺪَۤا ءُ اِذ َا ﻣَﺎ دُ ﻋُ ﻮْ ا ۗ وَ ﻻَ ﺗَ ﺴْ ـÑﻤُ ﻮْٓ ا اَ نْ ﺗَ ﻜْ ﺘُﺒُ ﻮْ هُ ﺻ َﻐِ ﯿْ ﺮً ا اَ وْ ﻛَ ﺒِﯿْ ﺮً ا اِﻟٰٓ ﻰ اَ ﺟَ ﻠِ ﮫٖۗ ذٰﻟِ ﻜُ ﻢْ اَﻗْ ﺴَ ﻂ ُ ﻋِ ﻨْ ﺪَ ‚ﱣ ِ وَا َﻗْ ﻮَ مُ ﻟِﻠ ﺸﱠ ﮭَﺎ دَ ةِ وَا َدْﻧٰ ﻰٓ اَ ﻻﱠ ﺗَ ﺮْ ﺗَﺎ ﺑُ ﻮْٓ ا اِ ﻻﱠٓ اَ نْ ﺗَ ﻜُ ﻮْ نَ ﺗِ ﺠَ ﺎ رَ ةً ﺣَ ﺎ ﺿِ ﺮَ ةً ﺗُ ﺪِ ﯾْ ﺮُ وْ ﻧَ ﮭَﺎ ﺑَ ﯿْﻨَ ﻜُ ﻢْ ﻓَﻠَ ﯿْ ﺲ َ ﻋَ ﻠَﯿْ ﻜُ ﻢْ ﺟُ ﻨَﺎ حٌ اَ ﻻﱠ ﺗَ ﻜْ ﺘُﺒُ ﻮْ ھَ ﺎۗ وَا َﺷْ ﮭِ ﺪُ وْٓ ا اِذ َا ﺗَﺒَ ﺎﯾَ ﻌْ ﺘُ ﻢْ ۖ وَ ﻻَ ﯾُ ﻀ َﺎۤ رﱠ ﻛَ ﺎﺗِ ﺐ ٌ وﱠ ﻻَ ﺷَ ﮭِ ﯿْ ﺪٌ ەۗ وَاِ نْ ﺗَﻔْ ﻌَﻠُ ﻮْ ا ﻓَﺎِ ﻧﱠ ﮫٗ ﻓُ ﺴُ ﻮْ قٌۢ ﺑِ ﻜُ ﻢْ ۗ وَا ﺗﱠﻘُ ﻮ ا ‚ﱣ َ ۗ وَ ﯾُ ﻌَﻠِّ ﻤُ ﻜُ ﻢُ ‚ﱣ ُ ۗ وَ ‚ﱣ ُ ﺑِ ﻜُ ﻞِّ ﺷَ ﻲْ ءٍ ﻋَ ﻠِﯿْ ﻢٌ
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah  seorang  pencatat  di  antara kamu  menuliskannya  dengan  benar. Janganlah  pencatat  menolak  untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan  kepadanya.  Hendaklah dia  mencatat(-nya)  dan  orang  yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya  sedikit  pun.  Jika  yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah  kesaksian  dua  orang  saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi)  dua  orang  laki-laki,  (boleh) seorang  laki-laki  dan  dua  orang perempuan  di  antara  orang-orang  yang kamu  sukai  dari  para  saksi  (yang  ada) sehingga  jika  salah  seorang  (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.  Janganlah  saksi-
saksi  itu  menolak  apabila  dipanggil. Janganlah  kamu  bosan  mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih  adil  di  sisi  Allah,  lebih  dapat menguatkan  kesaksian,  dan  lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali  jika  hal  itu  merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu  jika  kamu  tidak  mencatatnya. Ambillah  saksi  apabila  kamu  berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu  melakukan  (yang  demikian), sesungguhnya  hal  itu  suatu  kefasikan padamu.  Bertakwalah  kepada  Allah,
Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Sedangkan  yang  tedapat  pada hadis  atau  As-  Sunnah  yang  terkait dengan akuntansi wakaf yaitu: Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “apabila anak Adam (manusia)  meninggal  dunia,  maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkafa: shodaqoh jariyah, ilmu yang
bermanfaat  dan  anak  shaleh  yang mendoakan  orang  tuanya.”  (H.R. Muslim) (Hasan, 2011, hal. 26) . “Diriwayatkan  dari  Ibnu  Umar
r.a Bahwa Umar bin Khattab r.a memperoleh tanah (kebun) khoibar,  lalu  ia  datang  kepada nabi  Muhammad  SAW  untuk meminta petunjuk mengenai tanah  di  Khoibar  yang  belum pernah  saya  peroleh  harta  yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut.  Apa  perintah  Engkau kepadaku  mengenainya,  Nabi
Muhammad SAW menjawab, jika mau,  kamu  tahan  pokoknya  dan kamu sedekahkan hasilnya
(Usman, 2009, hal. 102)
Landasan  hukum  yang  terpaut dengan  akuntansi  wakaf  secara  umum mengacu pada hadis- hadis yang terpaut dengan  wakaf.  kebanyakan  ulama melaporkan  asal  mula  disyariatkannya ibadah  wakaf  didalam  Islam  ialah  saat zaman  Rasulullah  SAW,  sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar RA  tentang  tanah  di  khaibar.  Kaitan hadis  ini  dengan  akuntansi  wakaf merupakan proses perolahan aset wakaf, pengelolaan aset wakaf yang mempunyai nilai (value), serta pendistribusian hasil pengelolaan peninggalan  wakaf,  yang  mana  terpaut perihal  ini,  pengelola  wakaf  berhak memperoleh  hasil  dari  pengelolaan tersebut.  Perolehan  aset  wakaf  yang diartikan merupakan aset yang strategis dan  bisa  di  pasarkan (marketable) (Nurhayati & Wasilah, 2014, hal. 333) . Tetapi sebab Rasullullah memerintahkan  untuk  menahan  pokok tanah,  yang  mana  itu  berarti  pokok tanah  tidak  boleh  menurun  nilainya, hingga  implikasinya  apabila  terdapat pengurangan  hendak  diakui  bagaikan kerugian  perolehan  aset  wakaf.  aset wakaf  sendiri  wajib  dikelola  secara produktif  agar  dapat  menciptakan manfaat  yang  banyak,  sehingga  hasil dari  pengelolaan  wakaf  ini  dapat  di sedekahkan  kepada  kalangan  semacam yang disebutkan pada hadis, diantaranya: 1) Fuqara (orang  fakir,  yakni  individu yang  tak  mempunyai  pekerjaan  dan tidak  bisa  mencukupi  kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya).
2) Kerabat (keluarga).
3) Riqab (hamba  sahaya,  orang  yang tertindas).
4) Sabilillah.
5) Ibnu Sabil
6) Tamu
7) Pengelola Wakaf
Selain itu, terdapat hadis mengenai  pencatatan  dalam  aktivitas ekonomi yang ada pada bidang wakaf.
“ Telah menceritakan kepada kami Ubbaidillah bin Yusuf Al- Jubairi bin Al- Hasan Al tiki, yang mana keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad  bin  Marwan  Al  ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An Nadlrah dari Bapaknya dari Abu
Sa’id Al Khudri, ia berkata ketika dia  membaca  ayat  ini:  Wahai orang-  orang  yang  beriman, apabila  kalian  berutang  piutang untuk  waktu  tertentu,  hendaklah kalian  menuliskannya,  hingga ayat:  Akan  tetapi  jika  sebagian kalian percaya kepada sebagaian yang lain, ia mengatakan, Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya”. (H.R Ibn Majah)(Nurhayati  &  Wasilah, 2014, hal. 334). UU RI No. 41 Tahun 2004 wakaf merupakan  perbuatan  hukum  wakif guna menyerahkan ataupun memisahkan setengah dari harta barang miliknya dapat dimanfaatkan selamanya dalam batas waktu tertentu cocok terkait kepentingan  dalam  hal  kebutuhan beribadah ataupun kemakmuran umum berdasarkan syariah(Departemen Agama RI, 2006, hal. 3). Dalam  akuntansi  wakaf  tidak hanya  Al-  Qur’an  dan  hadis,  ada  UU Nomor  41  Tahun  2004  terkait  wakaf yang mengatur tugas nazhir, yaitu:
1) Melaksanakan  pengadministrasian harta benda wakaf.
2) Mengatur  serta  meningkatkan  harta barang  wakaf  yang  selaras  dengan tujuan, manfaat, serta tugasnya.
3) Melindungi  serta  mengawasi  harta benda wakaf
4) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas  ke  Badan  Wakaf  Indonesia (BWI) (Indonesia, 2004). Keluarnya  UU  RI  No.  41  Tahun 2004 terkait wakaf terkait pemberdayaan masyarakat adalah salah satunya  sarana  dalam  pembangunan kelangsungan  hidup  sosial  sosial ekonomi  umat  Islam.  Munculnya  UU wakaf  ini  sebagai  momentum  dalam memberdayakan wakaf dengan produktif,  sebab  di  dalamya  memuat uraian  dan  model  pengelolaan  yang komprehensif  untuk  meningkatkan kemampuan wakaf secara modern.
Terkait  tugas nazhir dalam mengadministrasikan harta benda wakaf,  apabila  akuntansi  wakaf  dapat dianggap  sebagai  bagian  administrasi, sehingga  perihal  tersebut  bisa  menjadi penegas dasar hukum. Akuntansi wakaf dapat  dipaparkan  dalam  PP  Nomor  42 Tahun 2006 dengan penyataan bahwa:
1) Nazhir  harus  mengadministrasikan, melakukan pengelolaan, meningkatkan, melakukan pengawasan, serta memberi perlindungan harta barang wakaf. 2) Nazhir  harus  menyajikan  laporan secara  berkelanjutan  pada  Menteri serta Badan Wakaf Indonesia terkait aktivitas  perwakafan.  Hal  tersebut apabila  nazhir  menyajikan  laporan secara  berkelanjutan  pada  Menteri serta Badan Wakaf Indonesia terkait harta yang diadministrasikan, dikelola,  dibesarkan,  diawasi  serta dilindungi(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang Wakaf, 2006).
Dalam  praktif  wakaf  yang  sudah berkembang di Indonesia, masih banyak standar-  standar  yang  ada  belum membahas  mengenai  pencatatan  dan pelaporan  akuntansi  wakaf.  berikut
beberap  hal  yang  di  butuhkan  dengan adanya akuntansi wakaf:
1) Meningkatnya  jumlah  aset  wakaf yang dapat dikembangkan dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi.
2) Adanya  kesadaran  dari  nazhir terhadap akuntabilitas lembaga wakaf  dalam  memberikan  layanan sosial kepada masyarakat.
3) Akuntansi wakaf dapat memperbaiki transparansi  serta  meningkatkan akuntabilitas  lembaga  wakaf.  tidak adanya  pedoman  maupun  standar bagi akuntansi wakaf dalam mendorong  minat  untuk  memeriksa relevansi  akuntansi  wakaf  sehingga transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf dapat terjamin. 4) Akuntansi  wakaf  berperan  penting sebagai alat dalam praktik tata kelola korporat  yang  lebih  baik  bagi lembaga wakaf.
5) Praktik  akuntansi  wakaf  cukup bervariasi diantara lembaga- lembaga  wakaf.  Namun,  fenomena umum  yaitu  tidak  terdapat  adanya standar-  standar  akuntansi  untuk wakaf.
6) Mempelajari  standar-  standar  yang serupa dengan wakaf.
7) PSAK yang mengatur tentang wakaf sangat diperlukan. Diharapkan dengan adanya PSAK dapat memenuhi  kebutuhan  karakteristik wakaf  yang  belum  bisa  diakodimir oleh standar- standar akuntansi yang ada. Kebutuhan akuntansi wakaf tergambar dari definisi akuntansi wakaf itu  sendiri,  dimana  terdapat  proses pengakuan,  mengukur,  menyajikan, serta  menyampaikan  transaksi  wakaf yang  di  lakukan  oleh  nazhir  sebagai pengelola  atau  dari  wakif,  baik berbentuk  hukum  maupun  organisasi. Disamping  itu,  bertujuan  utama  yaitu guna  mewujudkan  keberhasilan  dan
ridho  dari  Allah  SWT  agar  terhindari dari  penyimpangan  serta  perputaran harta benda wakaf yang di gunakan oleh pihak tertentu.
Disamping  menjaga  setiap  alur yang  terdapat  dalam  akuntansi  wakaf ini, juga memuat beberapa prinsip yang menjadi  tujuan  dari  akuntansi  wakaf, hal tersebut menjadi bagian penting dari maqashid  al-  shari’ah ,  yaitu hifdzul maal pada wakaf.

## Laporan Entitas Keuangan
Laporan  keuangan  entitas  wakaf berdasarkan PSAK 112, mengacu pada penyajian  keuangan  nirlaba  yang  telah disesuaikan dengan karakteristik wakaf yang  khusus.  Maka  dari  itu  laporan keuangan  entitas  wakaf  yang  lengkap meliputi sebagai berikut:
1. Laporan  keuangan  pada  akhir periode.  Laporan  ini  menjelaskan aset, liabilitas dan aset neto.
2. Laporan  rincian  aset  wakaf  pada akhir periode.
3. Laporan  aktivitas  selama  periode. Laporan  ini  menjelaskan  terkait operasionalisasi  aset  wakaf,  lalu penghasilan akan dibagi menjadi:
a. Penerimaan wakaf permanen dari pemberi wakaf
b. Penerimaan  wakaf  temporer  dari pemberi wakaf
c. Dampak  pengukuran  ulang  atas aset wakaf yang ada d. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf termasuk  hasil  pengelolaan  dan pengembangan  aset  wakaf  dan imbalan nazhir.
4. Laporan  arus  kas  selama  periode, yaitu  laporan  yang  menjelaskan  kas masuk  dan  keluar  dalam  suatu periode  tertentu,  mengacu  pada PSAK  112  mengenai  laporan  arus kas.
5. Catatan atas laporan keuangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  kualitatif  deskriptif  yang mendalam tentang Implementasi Akuntansi Wakaf Pada Lembaga Wakaf Yayasan  Darul  Wakaf  Al-Hady  Kota Medan.  Dalam  Pendekatan  ini  fokus pada  explorasi,  pengamatan,  dan interpretasi  terhadap  informasi  yang terkumpul untuk memperoleh pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang konteks,  proses,  dan  makna  dari fenomena  tersebut  (Sugiyono,  2019, hal. 59). Sebagai metode
penelitian,
peneliti menggunakan wawancara serta berbagai  elemen  penelitian  lain  yang relevan.  Data  utama  diperoleh  melalui wawancara  dengan  nadzhir  Lembaga Wakaf Yayasan  Darul  Wakaf Al-Hady. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pencarian  data  sekunder  melalui eksplorasi  referensi  literatur  dan dokumen lainnya.
Data dikumpulkan melalui
observasi,  wawancara,  dan  studi dokumen.  Peneliti  bertindak  sebagai instrumen  utama  dalam  penelitian  ini, menggunakan  daftar  pertanyaan  yang relevan  yang  ditujukan  kepada  nadzhir wakaf.  Data  yang  terkumpul  dianalisis melalui  proses  reduksi  data,  display data, dan verifikasi data. Verifikasi data dilakukan  dengan  pendekatan  induktif, deduktif, dan komparatif, sehingga data yang dihasilkan mencerminkan konsep- konsep  teoritis  yang  telah  ada.  Selain itu,  keabsahan  data  juga  diperiksa melalui  triangulasi  yang  melibatkan pengecekan sumber data dan pengecekan  waktu,  untuk  memastikan validitas dan reliabilitas penelitian ini. HASIL DAN

## PEMBAHASAN PENELITIAN
Penerapan  akuntansi  wakaf  pada Lembaga Wakaf Yayasan  Darul Wakaf Al-Hady belum  menerapkan  sesuai
PSAK  112.  Pada  pelaporan  keuangan, masih  banyak  laporan  yang  belum dibuat,  mereka  baru  melaporkan  aset wakaf yang diperoleh.
1. Pengakuan Pengakuan  dipandangan  konteks pelaporan  keuangan  memiliki  maksud yaitu  tahapan  pembentukan  suatu kedudukan  dalam  suatu  pelaporan keuangan  yang  sesuai  standar  dan bagian  tertentu.  Hal  tersebut  dapat diakui apabila memiliki perkiraan nilai guna  ekonomi  suatu  transaksi  tersebut mengarah dari atau menuju ke instansi atau lembaga. Kemudian suatu transaksi tersebut  juga  memiliki  nominal  yang dapat dinilai dengan jelas.
Menurut  pemaparan  dari  hasil wawancara  aset  wakaf  diakui  apabila wakaf  tersebut  telah  terealisasi,  misal ketika seseorang telah melengkapi data dan  kemudian  melakukan  ikrar  wakaf, kemudian  aset  wakaf  akan  dicatat  dan diberikan  surat  bukti  wakaf,  atau sertifikat wakaf. Sedangkan jika masih berbentuk  wasiat  masih  belum  dicatat sebagai  aset.  Hal  tersebut  menjelaskan bahwa transaksi yang digunakan adalah Cash  basis dan  ini  telah  sesuai  secara konseptual  dengan  pengakuan  yang dijelaskan  pada  PSAK  112  yaitu memiliki pegangan secara peraturan dan fisik,  dan  tidak  mengakuisisi  misal lembaga atau instansi hanya memperoleh wasiat dan janji. 2. Pengukuran
Pengukuran  dalam  hal  laporan keuangan  ialah  penilaian  total  uang yang  dikeluarkan  untuk  mengakuisisi serta  menginput  semua  bagian  disuatu laporan  keuangan.  Pada  dasarnya pengukuran  terdiri  dari  biaya  historisi dan  nilaii  wajar.  Menurut  hasil wawancara  yang  dilakukan  terdapat adanya pengukuran aktiva wakaf berupa uang  sejak  tahun  2020  hingga  tahun 2023  sesuai  dengan  jumlah  uang  yang
diberikan wakif dan aset wakaf berupa bangunan  atau  tanah  sesuai  nilai  jual harga  pasar  pada  saat  ini.  Maka  bisa dimaknai  bahwa  Lembaga  Wakaf
Yayasan  Darul  Wakaf  Al-Hady  telah selaras dengan kategorisasi pengukuran standar PSAK 112 yang mengaplikasikan jumlah nominali untuk aset  berupai  kas  dan  menerapkan  nilai rill untuk harta non kas.
3. Penyajian
a. Laporan  Neraca  atau  Posisii Keuangan
Laporan  Neraca  atau  Posisi keuangan  pada  Lembaga  Wakaf Yayasan  Darul  Wakaf  Al-Hady belum  menerapkan  PSAK  112,
mereka  lebih  berfokus  kepada laporan  aset  wakaf  yang  telah diperoleh  untuk  dilaporkan  ke pihak pemerintah.
b. Laporan Uraian harta Wakaf Laporan Uraian harta Wakaf pada tahun  2023  di  Lembaga  Wakaf Yayasan  Darul  Wakaf  Al-Hady hanya  menjelaskan  sumber  dana wakaf  yang  diperoleh  dan pengumpulan  data  keseluruhan aset  yang  dimiliki.  Dan  belum melaksanakan secara keseleruhan ketentuan  PSAK  112,  sehingga pelaporan  yang  dilakukan  juga tidak  sesuai  dengan  ketentuan PSAK 112.
c. Laporan Aktivitas Laporan  Aktivitasi  dalam  PSAK 112 menjelaskan bagaimana perolehan penghasilan, pengelolaani  dan  pengembangan serta  biaya  yang  berisi  tentang informasii  pengeluaran  lembaga untuk operasional serta penyalurani kegunaan harta wakaf.  Akan  tetapi  dalam Lembaga  Wakaf  Yayasan  Darul Wakaf Al-Hady belum melaporkan  kegiatan  aktivitas
perperiode  sesuai  dengan  PSAK, hal  ini  sungguh  bertentangan dengan ketentuan PSAK 112.
d. Laporan Arus Kas Laporan  Arus  Kas  berdasarkan PSAK 112 mencantumkan semua pembahasan  arus  kas  pada aktivitas  operasii  investasi,  serta pendanaan  pada  kurun  waktu tertentu.  Pada  Lembaga  Wakaf Yayasan  Darul  Wakaf  Al-Hady tahun 2023 laporan arus kas masih dalam  bentuk  yang  sederhana, bahkan  belum  bisa  dikategorikan kedalam  laporan  arus  kas.
Dikarenakan format belum sesuai PSAK  112.  Baru  menjelaskan pemasukan kas, belum menjelaskan mengenai pergerakan dan pengelolaannya. 4. Pengungkapan Catatan  atasi  laporan  keuangan yakni  uraian  yang  dirincikan  dengan jelas  dari  akun  yang  telah  dipaparkan dalam  sebuah  laporan  keuangan.  Pada Lembaga  Wakaf Yayasan  Darul  Wakaf
Al-Hady belum membuat atau melakukan pengungkapan sesuai PSAK 112,  karena  tidak  adanya  catatan  atas laporan  keuangan  dari  lembaga  wakaf tersebut.
5. Ketaatan dengan PSAK 112 Dari semua data yang didapatkan pada  Lembaga  Wakaf  Yayasan  Darul Wakaf Al-Hady dan keterangan melalui wawancara,  pihak  Lembaga  Wakaf Yayasan  Darul  Wakaf  Al-Hady  secara pengakuan  dan  pengukuran  telah mematuhi PSAK 112, akan tetapi dalam hal  penyajian  laporan  masih  perlu banyak  yang  diperbaiki  dan  masih belum  menjalankan  PSAK  112  secara keseluruhan.  Hal  ini  menjadikan Lembaga  Wakaf Yayasan  Darul  Wakaf Al-Hady  masih  digolongkan  secara
keseluruhan  belum  mematuhi  PSAK 112 tentang akuntansi wakaf.

## PENUTUP Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  diatas  dapat ditarik beberapa Kesimpulan seperti:
1. Lembaga  Wakaf  Yayasan  Darul Wakaf  Al-Hady  belum  memenuhi standar PSAK 112 secara keseluruhan. 2. Dalam hal pengakuan dan pengukuran aset wakaf telah memenuhi standar PSAK 112, tetapi masih  memiliki  kekurangan  dalam penyajian laporan keuangan.
3. Laporan  keuangan  yang  ada  belum sesuai dengan ketentuan PSAK 112, terutama  dalam  laporan  neraca,
aktivitas, arus kas, dan pengungkapan. 4. Secara  keseluruhan,  lembaga  ini belum sepenuhnya mematuhi PSAK 112  karena  masih  terdapat  banyak kendala  seperti  kemampuan  nadzhir yang  belum  memenuhi  dalam Menyusun  laporan  keuangan  sesuai PSAK 112.
5. Perlu  dilakukan  perbaikan  dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk mencapai kepatuhan penuh terhadap standar tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, P., & Prasetya, D. (n.d.). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . Arkola. Abdullah,  A.  (2020).  Nadzir  dalam Perspektif  Kelembagaan  Wakaf  di Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam , 6 (3), 403. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.12 16 Aulia,  T.  R.  N.  (2008). Kompilasi  Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan .
Nuansa Aulia. Departemen Agama RI. (2006). Peraturan Perundangan Perwakafan . Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
Departemen  Agama  RI.  (2007). Fiqih Wakaf .  Direktorat  Pemberdayaan Wakaf  Dan  Direktorat  Jendral
Bimbingan Masyarakat Islam.
Halim,  A.  (2005). Hukum  Perwakafan  Di Indonesia . Ciputat Press. Hasan,  S.  (2011). Wakaf  Uang  Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen . UIN Maliki Press 2011.
Indonesia. (2004). Undang-undang Tentang Wakaf  (Nomor  41  Tahun  2004).
Bwi.Go.Id , 1 , 1–40.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  42  Tahun  2006  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 122 25 (2006).
Kasdi,  A.  (2015). Wakaf  Produktif  Untuk Pendidikan:  Model  Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir . Idea Press. Kasdi, A. (2017). Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif . Idea Press. Maria,  D.  (2019). Akuntansi  dan Manajemen Wakaf . Salemba Empat. Nurhayati,  S.,  &  Wasilah.  (2014). Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3 . Salemba Empat.
Qahaf,  M.  (2005). Manajemen  Wakaf Produktif . Pustaka Kautsar Grup. Saptono,  I.  T.  (2023). Perkembangan Perwakafan Nasional . 5–21.
Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. A.-. (2003). Tafsir  Ilmu  Katsir  Jilid  2 .  Pustaka Imam Asy- Syafi’I.
Sugiyono.  (2019). Metodelogi  Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D .
Alfabeta. Suryadi,  &  Azmi.  (2022).  Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan  Psak  112  Pada  Badan Wakaf Indonesia Perwakilan
Provinsi  Riau. Jurnal  Ekonomi
Manajemen  Bisnis  Syariah  dan Teknologi , 1 (1), 9–17. Usman,  R.  (2009). Hukum  Perwakafan  di Indonesia . Sinar Grafika.
Wiroso.  (2011). Akuntansi  Transaksi Syariah . Ikatan Akuntan Indonesia