## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1377-1388 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.496

## IMPLEMENTASI PERATURAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR KETENTUAN PIDANA
Abdul Kalam Azad 1 , Arifai 2 , Abdul Jabal Rahim 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari Correspondence author: abdulkalamazad@gmail.com Kendari, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  the  code  of  ethics  regulations  against members  of  the  Indonesian  National  Police  who  violate  criminal  provisions.  This  research method  combines  normative  and  empirical  approaches  to  analyze  the  implementation  of the  code  of  ethics  regulations  against  members  of  the  Indonesian  National  Police  who violate  criminal  provisions.  The  method  of  processing  and  analyzing  data  uses  data  listing, data  coding,  tabulation,  and  data  analysis.  The  results  of  the  study  indicate  that  the enforcement  of  the  code  of  ethics  for  members  of  the  Indonesian  National  Police  is  very important  to  improve  the  professionalism  and  positive  image  of  the  police.  Factors  that influence  the  enforcement  of  this  code  of  ethics  can  be  categorized  into  external  and internal factors, as well as cultural factors that influence the culture of the police organization. By  considering  these  factors  and  implementing  the  right  strategy,  it  is  hoped  that  the enforcement  of  the  code  of  ethics  for  members  of  the  Indonesian  National  Police  can improve professionalism, improve the image of the Indonesian National Police, and increase public trust in the police institution.

## Keywords: Code of Ethics; Criminal Provisions; Police Members

## Abstrak
Penetilian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  peraturan  kode  etik  terhadap anggota POLRI yang melanggar ketentuan pidana. Metode penelitian ini menggabungkan pendekatan  normative  dan  empiris  untuk  menganalisis  implementasi  peraturan  kode  etik terhadap  anggota  Polri  yang  melanggar  ketentuan  Pidana.  Metode  pengolahan  dan analisis data menggunakan listing data, koding data, tabulasi, dan analisis data.
Hasil penelitian penunjukan bahwa penegakan kode etik anggota Polri sangat penting untuk meningkatkan  profesionalitas  dan  citra  positif  kepolisian.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan  kode  etik  ini  dapat  dikategorikan  menjadi  faktor  eksternal  dan  internal,  serta faktor  budaya  yang  mempengaruhi  kultur  organisasi  kepolisian.  Dengan  memperhatikan faktor-faktor  ini  dan  menerapkan  strategi  yang  tepat,  diharapkan  penegakan  kode  etik anggota  Polri  dapat  meningkatkan  profesionalitas,  memperbaiki  citra  Polri,  dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

## Kata Kunci: Anggota Polri; Ketentuan Pidana; Kode Etik
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  tidak  dapat  dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1377-1388                                    Abdul Kalam Azad. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.496 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tujuan  tersebut  di  atas  tentunya  tidak  akan  terwujud  apabila  tidakdilakukan  dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan  tugas-tugas  yang  dibebankan  kepadanya  dengan  baik  dan  bertanggung jawab.
Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah  telah  menerbitkan  peraturan  perundang-undangan  yang  khusus  mengatur tentang kedisiplinan anggo ta Polri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Polri  sebagai  sub  sistem  dari  pemerintah  secara  responsif  telah  berupaya  memberi kontribusi  mewujudkan  prinsip Good  Governance dan Clean  Government baik  dalam pelaksanaan  tugas  pokok  memelihara  Kamtib  mas,  menegakkan  hukum  dan  melindungi, mengayomi  serta  melayani  masyarakat  maupun  di  kalangan  internal  Polri  sendiri sebagaimana  dicanangkan  dalam  grand  strategi  Polri  berupa Trust  Building (membangun kepercayaan).
Kompleksitas  tantangan  tugas  Polri  pada  era  reformasi  dalam  perjalanannya  selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan  kekuatan,  pembinaan  maupun  operasional.  Namun  disisi  lain  diakui  secara jujur terdapat  akses  negatif  dari penyelenggaraan  tugas  pokoknya  berupa  penyimpangan perilaku  anggota  Polri  seperti  penyalahgunaan  kekuasaan  /  wewenang  (abuse  of  power), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan  layanan  /  penegakan  hukum  alasan  kepentingan  pribadi,  diskresi  melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif.
Bahkan  beberapa  waktu  yang  lalu  terdapat  suatu statement dari  sebuah  LSM  yang mengatakan  Polri  sebagai  organisasi  nomor  satu  paling  korup  di  Indonesia.  Terlepas  benar atau tidak, setidaknya statement tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di  dalam  Polri  banyak  terjadi  penyimpangan  khususnya  dalam  penyimpangan  kode  etik profesi Polri. Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan  untuk  suatu  profesi  tertentu  atau  merupakan  daftar  kewajiban  dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik.
Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapakan sebagai saran  pembimbing  dan  pengendali,  bagaimana  seharusnya  atau  seyogyanya  pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.
Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi Polisi dan  pemegang  fungsi  kepolisian.  Kode  etik  bagi  profesi  kepolisian  tidak  hanya  didasarkan pada  kebutuhan  profesionalisme,  tetapi  juga  telah  diatur  secara  normatif  dalam  UU  No.  2

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1377-1388 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.496
tahun  2002  tentang  Polri  yang  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Kapolri  No.  Pol.  :  7  Tahun 2006  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri  dan  Peraturan  Kapolri  No.  Pol  :  8  Tahun  2006  tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat  bagi  setiap  anggota  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau  di singkat  (Polri).  Berkaca  dari  berbagai  kasus  yang  timbul,  seharusnya  Polri  perlu  memulai langkah  baru  dengan  menghindarkan  diri  dari  kesan  menerapkan  asas  imunitas  untuk melindungi  sesama anggota  korps  dalam  berbagai  penyelewengan.  Selama ini Polri sering dituding  melindungi  anggotanya  yang  tidak  serius  menangani  kasus-kasus  korupsi,  HAM, illegal logging, narkoba, perjudian, dan lainnya.
Keanehan proses hukum kasus-kasus berskala besar yang menjadi perhatian publik di tubuh  Polri,  bukan  lagi  sekadar  menyangkut  oknum,  melainkan  Polri  sebagai  institusi.  Untuk itu, Kepala Polri harus memulai ''tradisi baru'' untuk memihak dan menghargai anggota Polri yang  bekerja  sungguh-sungguh,  jujur,  dan  berotak  cemerlang.  Masyarakat  sebenarnya berharap agar pengungkapan berbagai kasus yang menimpa anggota atau petinggi Polri, tidak  hanya  seperti  selama  ini.  Bila  tidak  lagi  dikontrol  publik  atau  pers,  kasusnya  akan “menguap”.  Pengungkapan  untuk  kasus -kasus  besar  terkesan  melambat,  bahkan  hilang begitu saja, manakala suatu kasus terbentur pada polisi berpangkat tinggi.
Berkaca  pada  pengalaman  sebelumnya,  masih  minim  keseriusan  untuk  betul-betul mengungkap  berbagai  kasus  dan  penyelewengan  di  tubuh  Polri.  Sinyalemen  yang berkembang  adanya  semangat  membela  institusi  ( esprit  de  corps )  yang  terkesan  sebagai ''kultur'' belum bisa dihilangkan sama sekali. Padahal, kultur tersebut merugikan reputasi Polri sebagai institusi penegak hukum.

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggabungkan  pendekatan  normative  dan  empiris  untuk menganalisis  implementasi  peraturan  kode  etik  terhadap  anggota  Polri  yang  melanggar ketentuan  Pidana.  Pendekatan  normatif  mencakup  kajian  undang-undang,  kasus,  hukum, dan  perkembangan  historis  yang  relevan.  Sedangkan  pendekatan  empiris  melibatkan pengumpulan  data  primer  melalui  observasi  lapangan,  serta  data  sekunder  dari  studi Pustaka  berkaitan  dengan  tindak  pidana.  Metode  pengolahan  dan  analisis  data menggunakan  listing  data,  koding  data,  tabulasi,  dan  analisis  data.  Adapun  Teknik  analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis proporsi.
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1377-1388                                    Abdul Kalam Azad. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.496 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  memaparkan  hasil  penelitian  sekaligus  pembahasan  mengenai implementasi  peraturan  kode  etik  terhadap  anggota  Polri  yang  melanggar  ketentuan Pidana.  Dalam  hal  ini  terdiri  dari  dua  bagian  penting  yakni,  Pertama,  Faktor-faktor  yang mempengaruhi penegakan kode etik anggota Polri dalam peningkatan profesionalitas Polri. Kedua,  strategi  penegakan  hukum  kode  etik  anggota  Polri  yang  diharapkan  untuk mewujudkan profesionalisme dalam memantapkan citra Polri.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Kode Etik Anggota Polri Dalam Peningkatan Profesionalitas Polri
Suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  anggota  Polri  dikatakan  sebagai pelanggaran  kode  etik,  apabila  anggota  Polri  tersebut  telah  melakukan  perbuatan  tidak sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan  Kode  Etik  Profesi  Polri.  Dalam  Kode  Etik  Profesi Polri diatur rnengenai adanya suatu kesadaran moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga  setiap  anggota  Polri  yang  telah  memilah  kepolisian  sebagai  profesinya,  dengan rasa  radar  dan  penuh  tanggung  jawab  menjalankan  kewajibannya  sesuai  dengan  aturan atau norma yang mengikat baginya. Adapun Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Kode Etik  Anggota  Polri  Dalam  Peningkatan  Profesionalitas  Polri  terdiri  dari  dua  faktor  yakni eksternal dan internal.

## Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  disini  terdiri  dari  dua  bagian  yakni  Kekuatan  dan  Kendala  dalam Penegakan  Kode  Etik  Anggota  Polri  dalam  peningkatan  Profesionalitas  Polri. Adapun kekuatan  dapat  dilihat  dari  beberapa  kondisi  yakni  : Pertama, Makin  aktifnya  kontrol eksternal  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  KOMNASHAM,  Komisi  Ombusman,  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  kepada  Polri memotivasi  peningkatan  sumber  daya  dan  kinerja  Polri  termasuk  kinerja  penegak  hukum Kode  Etik  angota  Polri. Kedua, Adanya  lembaga  kompolnas  yang  bertugas  memberikan saran kepada Presiden tentang penyelenggaran tugas Polri yang professional dan mandiri.
Ketiga, Meningkatnya peran serta media cetak maupun elektronik dalam menyebarluaskan informasi  tentang  keberhasilan  pelaksanaan  tugas  Polri  maupun  dalam  hal  tindakan  atau perilaku  Polri  yang  kontra  produktif. Keempat, Masyarakat  relatif  masih  percaya  terhadap Polri  dalam  penegakan  hukum  khusunya  terhadap  penegakan  hukum  Kode  Etik  anggota Polri. Kelima, Peningkatan  kerjasama  internasional  dengan  Polri  yang  menghargai  otonomi Polri  dalam  menjalankan  tugasnya,  setidaknya  dapat  mencontoh  tingkat  Kode  Etik  para Polisi  negara  maju. Dan  Keenam , Apresiasi  masyarakat  terhadap  paradigma  baru  Polri sebagai  Polisi  yang  berwatak  sipil  yang  diwujudkan  dalam  implementasi  perpolisian masyarakat.
Adapun Kendala  dalam  Penegakan  Kode  Etik  Anggota  Polri  Dalam  Peningkatan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1377-1388 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.496
Profesionalitas  Polri  yaitu  : Pertama, Lambannya  pemulihan  ekonomi  pemerintah  berakibat kesejahteraan  anggota  Polri  belum  dirasakan,  memicu  tumbuhnya  tindakan  hukum melanggar  hukum  anggota  Polri. Kedua, Masih  ada  anggota  legislatif  yang  skeptif  dan vocal menyuarakan tentang ketidakmampuan Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak  hukum,  pemelihara  Kamtibmas  serta  pelindung,  pengayom  dan  pelayan masyarakat, karena adanya kepentingan politik yang memboncengi. Ketiga , Adanya usaha istansi  pemerintah  tertentu  yang  mengatasnamakan  kepentingan  masyarakat  untuk menempatkan  institusi  Polri  dibawah  suatu  departemen  tertentu. Keempat, Masih  banyak pandangan negatif  terhadap Polri dari pejabat  negara,  elit  politik,  pejabat  publik  maupun masyarakat  sehingga  respon  kepada  Polri  juga  negatif  walaupun  langkah  reformasi  telah dilakukan  oleh  organisasi  Polri. Kelima, Masih  adanya  interpensi  pejabat  negara,  elit  politik terhadap pelaksanaan tugas Polri mempengaruhi penegak hukum Kode Etik anggota Polri.
Keenam ,  Lembaga  Kompolnas  belum  sepenuhnya  berfungsi  dengan  baik  karena produk  kinerjanya  baru  sebatas  pemberian  saran  kepada  Presiden  tentang  tugas  pokok, fungsi  dan  peranan  Polri. Ketujuh, Masih  ada  LSM  yang  bersifat  skeptik  atas  pelaksanaan tugas  Polri  khusunya  dalam  penegakan  hukum. Kedelapan, Tingkat  kepercayaan masyarakat  terhadap  Polri  masih  rendah  takut  berurusan  dengan  Polri,  sebagi  akibat persepsi  masa  lampau  dimana  Polri  dalam  mengahadapi  masyarakat  lebih  menonjolkan kekerasan  yang  pada  akhirnya  kurang  peduli  untuk  melakukan  pengawasan  dan  enggan mengadukan  tindakan  negatif  anggota  Polri,  kalaupun  mengadukan  akan  tetapi  enggan memberikan  kesaksian  sehingga  kesulitan  dalam  melakuka  n  penyidikannya. Kesembilan, Pemanfaatan  media  masa  dalam  menyebarluaskan  informasi  yang  berlebihan  dan menyudutkan masih adanya KKN dalam tubuh Polri.

## Faktor Internal
Faktor  internal  disini  terdiri  dari  tiga  bagian  yakni  ;  Kekuatan  dan  Kelemahan,  serta Faktor Budaya dalam Penegakan Kode Etik Anggota Polri dalam peningkatan Profesionalitas Polri. Adapun Kekuatan dapat dilihat dari beberapa kondisi yakni : Pertama , Paradigma baru Polri sebagai Polisi yang berwatak sipil dan dekat dengan rakyat. Kedua , Adanya komitmen pimpinan  Polri  untuk  mewujudkan  sosok  Polri  yang  professional,  obyektif,  transparan  dan akuntabel dalam pelaksanaan tugasnya dan menciptakan Polri yang bersih dan berwibawa dalam  rangka  perwujudan Good  Governance dan Clean  Government di  internal  Polri sebagaimana  yang  dicanangkan  dalam Grand  Strategy 2005  /  2025. Ketiga, Adanya peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  pelakasanaan  tugas  Provos  Polri dalam  penegakan  hukum  peraturan  Kode  Etik  anggota  Polri. Keempat, Adanya  sruktur organisasi  dan  fungsi  Provos  Polri  yang  tergelar  dari  tingkat  Markas  Besar  polri  sampai dengan tingkat satuan kewilayahan Polri terendah. Kelima, Adanya kebijakan Pimpinan Polri
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1377-1388                                    Abdul Kalam Azad. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.496 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
yang  konsisten  untuk memberikan  tindakan  hukum  yang  tegas  ( punishment )  bagi  anggota Polri  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  dan  memberikan  penghargaan  ( Reward )  bagi yang  berprestasi  dalam  pelaksanakan  tugasnya. Keenam, Polri  telah  menerapkan  sistem akuntabilitas  kinerja  aparat  Pemerintah  dalam  bentuk  laporan  akuntabilitas  kinerja  aparat pemerintah  (Lakip)  sehingga  setiap  kegiatan  selalu  dilakukan  pengawasan  dan dipertanggungjawabkan. Ketujuh, Motivasi dan dedikasi penegak hukum Kode Etik anggota Polri masih cukup tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Adapun  kelemahan  dalam  Penegakan  Kode  Etik  Anggota  Polri  dalam  peningkatan Profesionalitas  Polri,  dapat  dilihat  dalam  beberapa  kondisi  seperti  : Pertama ,  Penerapan hukum kode etik yang relatif sering bersifat subyektif dan tidak transparan. Kedua , Masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Ankum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan  tugas  penegakan  hukum  Kode  Etik  anggota  Polri  termasuk  kepada  petugas Provos Polri. Ketiga , Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Penyildik Provos Polri  dalam  penyidikan  perkara  pelanggaran  Kode  Etik  masih  rendah. Keempat, Tingkat Kode Etik, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan Kode Etik yang mengikat dan  berlaku  baginya  masih  relatif  rendah  sehingga  pelanggaran  Kode  Etik  tetap  terjadi.
Kelima, Masih banyak campur tangan, intervensi dari Para pejabat Polri dalam pelaksanaan penegakan  hukum  Kode  Etik  anggota  Polri  sehingga  hasil  dari  penegakan  hukum  yang dicapai  masih  relatif  subyektif. Keenam, Penegakan  hukum  Kode  Etik  anggota  Polri  sering terkesan kurang transparan.
Adapaun Faktor Budaya yang turut mempengaruhi dewasa ini dalam pembangunan kultur Kepolisian dituntut untuk melakukan perubahan, dari militeristik menjadi perilaku yang mencerminkan  Polisi  Sipil,  demokratis,  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum  dan  menjunjung tinggi HAM. Polisi dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat, mengaplikasikan arah dan tujuan  demokratisasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  secara  proporsional  serta membangun,  kemitraan  antara  polisi  dengan  masyarakat  sehingga  fungsi  kepolisian  harus dapat mencerminkan semangat aparatur negara yang baik, tertib dan berdisiplin.
Sebagaimana paradigma baru Polri dalam landasan teori, selain itu juga dilandasi dari nilai-nilai  reformasi  Polri  mulai  dari  keunggulan,  integritas,  akuntabilitas,  transparansi  dan berkelanjutan. Untuk menghasilkan fungsi Kepolisian dengan cerminan tersebut di atas tentu perlu  didahului  dengan  Pembangunan  kultur  individu  kepolisian  dan  Pembangunan  kultur organisasi kepolisian.
Adapun  Pembangunan  kultur  individu  Kepolisian  diberbagai  negara  dengan menerapkan  Pembangunan  empat  lapisan  kultur  polisi,  yakni  : Pertama ,  Membangun mentalitas dasar bahwa masyarakat dengan polisi adalah mitra, namun tetap tegas dalam menegakkan  hukum. Kedua, Sistem  keyakinan  dasar  yang  mengatur  perilaku  hubungan dengan  masyarakat,  baik  dengan  orang  yang  melakukan  kejahatan  maupun  orang  yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1377-1388 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.496
bukan  perilaku  kejahatan. Ketiga, Mempelajari  ethos  kerja  atau  semangat  polisi  dalam lingkungan kerjanya sehingga menjadi motivasi sebagai polisi yang baik. Keempat, Memiliki pedoman  pola  berpikir  dan  berperilaku  yang  membentuk  profil  polisi  dalam  tugas  di lapangan.
Keanekaragaman  latar  belakang  kultur  setiap  individu  polisi  sebagaimana  polisi  di negara  Indonesia  mencerminkan  adanya  berbagai  perbedaan  kultur individu  tersebut.  Hal ini  berdampak  pada  warna  kultur  pluralistik  namun  harmonisasi  harus  dikembangkan, sehingga  akan  bermuara  dalam  pelaksanaan  tugas  yang  efektif. Demikian  juga  dalam pengambilan  keputusan  yang  berakar  dari  masing-masing  anggota  polisi  perlu  diarahkan kepada kultur organisasi polisi yang mengacu pada visi, dan misinya.
Polisi dan masyarakat yang demokratis, pemolisiannya mengacu pada prinsip- prinsip demokratis,  yaitu  antara  lain  :  berdasarkan  supremasi  hukum,  memberikan  jaminan  dan perlindungan  hak  asasi  manusia,  transparan,  bertanggung  jawab  kepada  publik, berorientasi kepada masyarakat, serta adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi.  Untuk  itu  perlu  membangun  komitmen  kebersamaan  seluruh  personel  polisi  untuk menegakan  supremasi  hukum  melalui  : Pertama, Keteladanan  seluruh  pemimpin  dalam organisasi  Kepolisian  secara  berjenjang. Kedua, Membangun  rasa  kebanggaan  sebagai anggota  Kepolisian  secara  terus  menerus  sehingga  tumbuh  kasadaran  akan  pentingya kebanggaan  terhadap  profesi  Kepolisian  tersebut. Ketiga, Membangun  kemitraan  dengan masyarakat,  tolak  ukurnya  adalah  bahwa  sosok  polisi  sipil  dan  demokratis  dalam menegakan  hukum  dan  hak  asasi  manusia  telah  dirasakan  oleh  masyarakat.  Institusi  polisi memiliki  keberanian  membuka  diri  untuk  menerima  masukan  dari  masyarakat  dan menindaklanjutinya  demi  kepentingan  masyarakat  sebagai stake  holders . Keempat, Sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  sistem  pengawasan  Internal  Polri  diantaranya implementasi  penegakan hukum  Kode Etik anggota Polri sehingga  masyarakat  diharapkan ikut  secara  aktif  memonitor,  mengawasi  bahkan  melaporkan  bila  ada  pelanggaran  Kode Etik anggota Polri guna tegaknya Kode Etik anggota Polri.
Strategi  Penegakan  Hukum  Kode  Etik  Anggota  Polri  Yang  Diharapkan  Guna  Mewujudkan Profesionalisme dalam rangka memantapkan citra Polri
Dalam  mewujudkan  profesionalisme  dalam  rangka  memantapkan  citra  Polri,  dapat dilihat  dari  berbagai  macam  kondisi  seperti  ;  Penegakan  hukum  kode  etik  anggota  polri yang  diharapkan,  Indikator  terwujudnya  profesionalitas  Polri  dalam  menegakkan  kode  etik Polri, dan Kebijakan Polri guna mewujudkan profesioniltas Polri.
Penegakan Hukum Kode Etik Anggota Polri Yang Diharapakan Kondisi Penegakan Hukum Kode Etik Anggota Polri Yang Diharapkan.
Bahwa inti dan arti dari penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1377-1388                                    Abdul Kalam Azad. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.496 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
menyerasikan  hubungan  nilai  -  nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah-  kaidah  dan mengejawantah  dalam  sikap  dan  tindak  untuk  menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup.  Sedangkan  untuk  penegakan  hukum sebagai  suatu  proses  pada  hakikatnya  merupakan  penerapan  diskresi  menyangkut membuat  keputusan  yang  tidak  secara  ketat  diatur  oleh  kaidah  hukum,  akan  tetapi mempunyai  unsur  penilaian  pribadi.  Oleh  karena  itu  untuk  menghasilkan  tegaknya  hukum termasuk dalam  hal  ini  tegaknya  hukum  Kode  Etik anggota Polri, maka  penegakan  hukum secara  konsepsional  maupun  penegakan  hukum  sebagai  suatu  proses  haruslah  terwujud dengan indikator bahwa penegakan hukum Kode Etik anggota Polri haruslah dengan kondisi sebagai berikut :

## Aturan Hukum
Undang-undang atau aturan hukum merupakan pedoman, pegangan serta titik awal dari  proses  penegakan  hukum  yang  tujuannya  adalah  agar  aturan  hukum  tersebut mempunyai  dampak  positif  haruslah  mencakup  beberapa  azas  seperti  tidak  berlaku  surut, undang-undang  yang  dibuat  penguasa  lebih  tinggi  berkedudukan  lebih  tinggi,  aturan hukum  yang  bersifat  khusus  menyampingkan  yang  bersifat  umum,  aturan  hukum  yang berlaku  belakangan  membatalkan  yang  terdahulu,  aturan  hukum  tidak  dapat  diganggu gugat  dan  aturan  hukum  merupakan  suatu  sarana  untuk mencapai  kesejahteraan  spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.
Oleh  karenanya  dalam  penegakan  hukum  peraturan  Kode  Etik  anggota  Polri  aturan hukumnya  juga  harus  mencerminkan  azas-azas  tersebut  di  atas  dalam  arti  :  Pertama, Substansi atau materi aturan hukum Kode Etik anggota Polri harus mencerminkan persoalan secara tepat yaitu dapat dipahami dengan mudah, tidak boleh ada pertentangan internal antar  pasal-pasal,  tidak  boleh  bertentangan  dengan  aturan  yang  lebih  tinggi. Kedua, Rumusannya  harus  secara  jelas,  tegas. Ketiga, Harus  memuat  sanksi  yang equivalen atau setara dengan kepentingan hukum yang dilanggar.

## Aparat Penegak Hukum Kode Etik
Aparat  penegak  hukum  adalah  manusia  yang  akan  menerapkan  hukum  Kode  Etik anggota  Pori  dalam  hal  ini  Provos  Polri  sebagai  satuan  fungsi  yang  bertugas  membantu Pimpinan  untuk  membina  dan  menegakkan  Kode  Etik  serta  memelihara  tata  tertib kehidupan  anggota  Polri  serta  Pimpinan  /  Ankum  atau  atasan  yang  berhak  menghukum adalah  atasan  yang  karena  jabatannya  diberi kewenangan  menjatuhkan  hukum  an  Kode Etik  kepada  bawahan  yang  dipimpinnya.  Faktor  aparat  dalam  konteks  penegakan  hukum adalah  sangat  penting. Seorang  ahli  hukum  Belanda  yang  sangat  terkenal,  Prof.  Taverne  , berucap  "beri  aku  hakim  yang  baik,  jaksa  yang  baik,  serta  polisi  yang  baik  maka  dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik". (Ahmad Ali, 1998: xiv).
Maka  profil  aparat  yang  dibutuhkan  dalam  rangka  penegakan  hukum  Kode  Etik

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1377-1388 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.496
anggota Polri adalah : Aparat yang menguasasi hukum, Memiliki keterampilan teknis yuridis, Berintegritas, Profesional, Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disipilin. Selain  itu,  aparat  penegak  hukum  Kode  Etik  tersebut  di  atas  perlu  disokong  oleh policy organisasi  yang  kondusif  seperti  :  adanya  program  peningkatan  keahlian  yang  terus menerus,  adanya  sinkronisasi  penugasan  dengan  keahlian  sehingga  dapat  menjalankan wewenangnya secara tepat, tidak adanya intervensi kekuasaan yang dapat mengganggu tugas  yang  sedang  dilaksanakan,  jaminan  penghasilan  yang  memadai,  serta  tersedianya sistem monitoring yang efektif untuk memantau setiap langkah pelaksanaan tugas.

## Sarana dan Fasilitas
Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan hukum Kode Etik anggota Polri adalah aspek sarana dan fasilitas meliputi peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, apakah  sarana  dan  fasilitas  yang  ada  sudah  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  dan  masih dapat  dipakai,  apakah  sarana  yang  ada  telah  digunakan  secara  efektif  dan  sarana  apa yang perlu diadakan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk proses penegakan hukum Kode Etik anggota Polri adalah : Alat transportasi dan  alat  komunikasi,  Alat  deteksi,  Ruang  kerja  yang  kondusif,  Peralatan  administrasi  yang memadai, Komputer dan internet yang memiliki program dan jaringan luas, Sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi para penyidik Provos.
Selain  dibutuhkan  pula  dana  yang  cukup  seperti  : Pertama , Terpenuhinya  hak-hak anggota  mulai  dari  gaji  sampai  dengan  tunjangan  jabatan  atau  pun  fungsional. Kedua, Tidak adanya pembebanan finansial kepada para penegak hukum Kode Etik anggota Polri. Ketiga , Tersedianya  anggaran  yang  cukup  atau  memadai  mulai  dari  penyelidikan  Provos, pemeriksaan, Provos sampai pada kegiatan penjatuhan hukuman Kode Etik oleh Ankum.

## Anggota Polri
Anggota  Polri  sebagai  objek  dalam  penegakan  hukum  Kode  Etik  adalah  cukup mempengaruhi  keberhasilan  dari  penegakan  hukum  Kode  Etik  anggota  Polri  yang mempunyai  tujuan  untuk  merniperbaiki  dan  mendidik  anggota  Polri  yang  melakukan pelanggaran  Kode  Etik.  Setiap  kegiatan  atau  usaha  yang  bertujuan  untuk  menciptakan warga  masyarakat  termasuk  anggota  Polri  untuk  mentaati  peraturan  atau  hukum  tidak menjamin  akan  menghasilkan  kepatuhan  masyarakat  atau  anggota  Polri  tehadap peraturan  yang  ada. Oleh  karenanya  dalam  rangka  mewujudkan  tegaknya  hukum  Kode Etik anggota Polri dapat dilakukan usaha atau kegiatan berupa : Penjatuhan hukuman Kode Etik  haruslah  setimpal  dengan  pelanggaran  Kode  Etik  yang  dilakukan  sehingga  hukuman Kode  Etik  itu  dapat  diterima  oleh  rasa  keadilan;  Peningkatan  pemahaman  anggota  Polri terhadap peraturan hukum Kode Etik anggota Polri; Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum;  Pembinaan  kesadaran  hukum;  Pembinaan  tanggung  jawab  sosial  sebagai  warga
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1377-1388                                    Abdul Kalam Azad. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.496 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
negara; Tradisi penegakan hukum Kode Etik yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan Masyarakat; Komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan Kode Etik nya  dengan  titik  berat  pada  keberhasilan  pelaksanaan  tugas  sesuai  amanat  dan  harapan warga masyarakat.
Dengan  demikian  maka  dalam  rangka  tegaknya  hukum  Kode  Etik,  diharapkan anggota  Polri  dapat  berpartisipasi  aktif  dengan  bentuk  sikap  dan  perilaku  : Pertama, Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk terhadap peraturan hukum  Kode  Etik  anggota  Polri. Kedua, Mentaati  sumpah  janji  anggota  Polri  atau  sumpah dan  janji  jabatan. Ketiga, Melaksanakan  tugas  dengan  penuh  kesadaran  dan  tanggung jawab. Keempat, Mampu  memberi  contoh  dan  menjadi  teladan  terhadap  bawahan.
Kelima, Tidak  menyalahgunakan  wewenang  yang  ada  pada  dirinya. Keenam , Mentaati ketentuan-ketentuan  jam  kerja. Ketujuh, Bertindak  adil  dan  bijaksana  terhadap bawahannya.
Indikator Terwujudnya Profesionalitas Polri Dalam Menegakkan Peraturan Kode Etik Polri
Dengan  demikian  indikator  keberhasilan  atau  tegaknya,  Kode  Etik  anggota  Polri kiranya sejalan dengan upaya mewujudkan beberapa kriteria yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya Profesionalitas di Internal Polri yaitu : Pertama, Tegaknya Kode Etik anggota Polri yang  merupakan  perwujudan  daripada  transparansi  dan  akuntabilitas  Polri  terhadap masyarakat. Kedua , Meningkatnya  kepercayaan  masyarakat  kepada  institusi  Polri  berkat keberhasilan  penegakan  huku  m  Kode  Etik  anggota  Polri  juga  merupakan  upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Polri terhadap masyarakat. Ketiga, Memberikan perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  sebaik-baiknya dan respon terhadap laporan atau pengaduan masyarakat merupakan upaya mewujudkan komitmen seluruh anggota Polri untuk meberikan pelayanan kepada pelanggannya dalam hal  ini  masyarakat. Keempat , Melaksanakan  tugas  dengan  penuh  kesadaran  dan  rasa tanggung  jawab,  profesional,  transparan,  akuntabel  dan  tanpa  diskriminasi  serta  bermitra dengan  masyarakat  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban masyarakat merupakan upaya mewujudkan visi Polri yang berwawasan ke depan dan  terhapusnya  praktek  pelaksanaan  tugas  Polri  yang  bersifat  diskriminatif. Kelima, Mentaati  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  baik  yang  berhubungan  dengan tugas  kedinasan  maupun  yang  berlaku  secara  umum  serta  tidak  adanya  pungutan  yang tidak  sah  dan  tidak  adanya  budaya  setoran  merupakan  upaya  mewujudkan  terciptanya sistem kelembagaan dan pengelolaan organisasi Polri yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional  dan  akuntabel. Keenam , Tidak  adanya  atau  paling  tidak  berkurangnya pungutan  secara  tidak  sah  dan  tidak  adanya  budaya  setoran  ataupun  pembebanan financial  dari  atasan  kepada  bawahan  merupakan  upaya  meniadakan  praktek  KKN  di Internal  Polri . Ketujuh, Membimbing  menjadi  contoh  /  teladan  dan  mendorong  semangat

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1377-1388 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.496
bawahannya  untuk  meningkatkan  prestasi  kerja  merupakan  upaya  mewujudkan  visi  Polri yang  berwawasan  ke  depan  dan  terciptanya  sistem  kelembagaan  dan  pengelolaan organisasi Polri yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
Dari  uraian  tentang  kontribusi  tegaknya  Kode  Etik  anggota  Polri  akan  mewujudkan Profesionalitas  di  Internal  Polri, maka  ibarat  bola  salju  yang  memiliki multiple efek positif  hal tersebut  secara  otomatis  akan  semakin  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap Polri yang pada akhimya akan memantapkan citra Polri.

## Kebijakan Polri Guna Mewujudkan Profesionalitas Polri
Adapun  kebijakan  Polri  guna  mewujudkan  profesionalitas  Polri,  dapat  dilakukan dengan  tiga  Langkah  yakin  : Pertama, Memperpendek  rantai  birokrasi  pelayanan  berupa laporan  atau  pengaduan  masyarakat  sehingga  mempercepat  tindakan  pelayanan  di bidang penyidikan penegakan hukum Kode Etik. Kedua, Peningkatan kualitas dan kuantitas personel  Provos  Polri  dengan  cara  mengajukan  usulan  kepada  Desumdaman  KaPolri,  dan melaksanakan  pelatihan  melekat. Ketiga, Meningkatkan  pelaksanaan  pengawasan  intern dan ekstern dengan menindaklanjuti setiap permasalahan serta meningkatkan akses publik dan  akuntabilitas. Keempat, Melaksanakan  koordinasi  dengan  kesatuan  wilayah  ataupun kesatuan fungsi untuk kesamaan faham dalam penegakan hukum Kode Etik anggota Polri. Kelima, Mensosialisasikan  peraturan  Kode  Etik  anggota  Polri  kepada  masyarakat  dalam rangka  menurnbuhkan  partisipasi  aktif  masyarakat  balk  dalam  bentuk  monitor  dan mengawasi penegakan hukum Kode Etik anggota.

## KESIMPULAN
Penegakan kode etik anggota Polri sangat penting untuk meningkatkan profesionalitas dan citra  positif  kepolisian.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  kode  etik  ini  dapat dikategorikan  menjadi  faktor  eksternal  dan  internal,  serta  faktor  budaya  yang mempengaruhi  kultur  organisasi  kepolisian.  Dengan  memperhatikan  faktor-faktor  ini  dan menerapkan  strategi  yang  tepat,  diharapkan  penegakan  kode  etik  anggota  Polri  dapat meningkatkan  profesionalitas,  memperbaiki  citra  Polri,  dan  meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Agus  Dwiyanto,  2006,  Mewujudkan  Good  Governance  Melayani  Publik,  Gadjah  Mada University, Yogyakarta.
Ali  Subur  dkk,  2007,  Pergulatan  Profesionalisme  Dan  Watak  Pretorian  (Catatan  Kontras Terhadap Kepolisian), Kontras.
Ashsofa Burhan, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Bertens, 1994, Etika,
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1377-1388                                    Abdul Kalam Azad. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.496 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Chaerudin,  2008,  Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi,  PT.
Refika Aditama, Bandung.
C.S.T. Kansil, 2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
H.  Pudi  Rahardi,  2007,  Hukum  Kepolisian  Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri,  LaksBang Mediatama, Surabaya.
Kelana Momo, 1984, Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.
Marwan  Mas,  2005,  Menyoroti  Korupsi  Korps  Baju  Coklat,  Makalah  Dosen  Fakultas  Hukum Universitas 45 Makasar
Moeljatno, 1993, Asas-asasHukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  1998.,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
Sadjijono,  2005,  Fungsi  Kepolisian  Dalam  Pelaksanaan  Good  Governance,  Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.
Schafmeister, 1995, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.
Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang.
Sunggono Bambang, 2002, Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soedjono D., 1983. Penanggulangan Keiahatan. Alumni. Bandung.
Soekanto Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press, Jakarta
Sumaryono,  1995,  Etika  Profesi  Hukum,  Norma-Norma  Bagi  Penegak  Hukum,  Kanisius, Yogyakarta.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  1946  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Undang Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri
Peraturan Kapolri No. Pol : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi.