## Keterbatasan Korban Tindak Pidana dalam Mengajukan Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan di Indonesia
Iswandy Rani Saputra 1 , Moh. Alfatah Alti Putra 1 1 Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia
iswandyrs@gmail.com

## Abstrak
Perilaku  meyimpang  berupa  suap  kepada  penegak  hukum  sudah  menjadi  hal  yang  lumrah dikalangan  masyarakat  yang  berkonflik  didepan  hukum  sehingga  kebiasaan  tersebut  kerap beberapa kali merugikan korban tindak pidana, sebab  dalam putusan hakim  sering terjadi ketidaksesuaian  harapan  pada  diri  korban  tindak  pidana.  Penelitian  ini  kemudian mengangkat  suatu  permasalahan  yaitu  bagaimana  peranan  akademisi,  praktisi  hukum  dan Lembaga legislatif demi terwujudnya persamaan antara korban dengan pelaku tindak pidana dalam  mengajukan  upaya  hukum  ?  Untuk  menjawab  pertanyaan−pertanyaan  itu  penulis menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  tipe  penelitian  penelitian preskriptif dengan tujuan untuk menganalisis menguji nilai−nilai yang terdapat dalam hukum positif  dengan  prinsip−prinsip  yang  melatarbelakangi  kehadirannya.  berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian penulis ditemukan jika Keterbatasan Korban Tindak Pidana dalam  mengajukan  upaya  hukum  secara  tidak  langsung  berarti  suatu  aturan  yang inkonstisional  dengan  Undang  Undang  Dasar  1945  sebab  bertentangan  dengan  Persamaan setiap warga negara didepan hukum serta penulisi mengajukan suatu gagasan agar akademisi dan  praktisi  hukum  mengajukan  uji  materi  di  mahkamah  konstitusi  terkait  dengan permasalahan tersebut serta Lembaga legislatif mengajukan rancangan kitab undang undang hukum acara pidana.
Kata Kunci : Persamaan Hukum, Korban Tindak Pidana, Upaya Hukum Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
PENDAHULUAN Dalam pandangan umum diketahui jika, persamaan didepan hukum dimaknai sebagai ketetapan jika setiap warga negara memiliki persamaan didepan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu ketika berada dalam kondisi yang sama (Kholish, 2022).
Pandangan tersebut ini kemudian dituangkan didalam Konstitusi Negara yang termuat didalam  pasal  27  Ayat  1  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  sebagai landasan  utama  dalam  bernegara  yang  melindungi  hak  asasi  setiap  warga  negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh  aparat  penegak  hukum  dan  pemerintah  yang  dimuat  dalam  peraturan  perundang- undangan (Huda, 2018).
Hampir seluruh negara modern didunia ini mempunyai sebuah institusi yang disebut dengan  istilah  kejaksaan  yang  mempunyai  tugas  utama  untuk  melakukan  penuntutan perkara  pidana  di  pengadilan  (Huda,  2018)  sehingga  peran  jaksa  sangat  berpengaruh dalam sudut pandang keadilan bagi korban tindak pidana (Imron, 2016)
Tujuan dari persamaan hukum merupakan cita cita dari negara hukum dalam artian terwujudnya suatu keadilan, baik yang dirasakan oleh korban maupun terdakwa sebagai bentuk  perlindungan  bagi  hak  asasi  manusia  (Wahyudi,  2015)  .  Keadilan  bukan  hanya dinilai  dari  berat  ringannya  suatu  hukuman  namun  keadilan  juga  dapat  dilihat  ketika

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
korban maupun terdakwa mendapatkan persamaan dan kesempatan yang sama didepan hukum  untuk  membuktikan  keadaan  yang  menimpa  dirinya  kepada  hakim  sebagai pemimpin  persidangan  yang  memilik  kewenangan  dalam  memutuskan  suatu permasalahan hukum (Sinaga, 2020) namun didalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Hak hak korban tidak sebanyak dengan Hak Hak Terdakwa (Maharani, 2023). Dalam  Hukum  Acara  Pidana  sesuai  dengan  sistem  peradilan  di  Indonesia,  Jaksa Penuntut  Umum mewakili  kepentingan  publik  sehingga  kepentingan  dari  korban  tindak pidana  didalam  persidangan  telah  diwakili  oleh  Jaksa  penuntut  Umum,  Sedangkan Terdakwa  dapat  berdiri  sendiri  ataupun  diwakili  oleh  Penasihat  Hukumnya  dalam membela kepentingan hukum terdakwa.
Dalam pengajuan Upaya hukum sama sekali tidak terdapat keadilan bagi diri Korban tindak  pidana  seperti  yang  termuat  didalam  ketentuan  pasal  67  dan  Pasal  244  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebab kesempatan untuk mengajukan upaya hukum bagi  korban  tindak  pidana  tidak  dapat  diajukan  secara  pribadi  melainkan  melalui  Jaksa Penuntut  Umum  (Yuliartini,  2015).  namun  berbeda  dengan  diri  terdakwa  yang  dapat mengajukan  upaya  hukum  secara  pribadi  tanpa  melalui  penasehat  hukum  jika  menurut pandangannya putusan hakim tidak sesuai dengan keinginannya. (Restu, 2020)
Kondisi  inipun  tidak  salah  karena  paham  hukum  tertulis  sangat  dipengaruhi  oleh positivisme hukum yang memandang hakekat hukum tidak lain dari pada norma-norma positif  dalam  sistem  perundang-undangan  (Julyano,  2019).  Perilaku  meyimpang  berupa suap kepada penegak hukum sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat yang berkonflik  didepan  hukum  sehingga  kebiasaan  tersebut  kerap  beberapa  kali  merugikan korban  tindak  pidana,  (Stihali,  2015)    sebab  dalam  putusan  hakim    sering  terjadi ketidaksesuaian harapan pada diri korban tindak pidana.
Keadaan  seperti  ini  dapat  dijadikan  celah  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang  memiliki kemampuan  secara  materi  jika  memberikan  suap  kepada  penuntut  umum  dan  hakim sehingga kedepannya pelaku tindak pidana dapat mendapatkan tuntutan dan vonis yang secara  kasat  mata  sangat  ringan  selanjutnya  penuntut  umum  sebagai  perwakilan  dari korban  tindak  pidana  tidak  mengajukan  upaya  hukum  baik  itu  banding  maupun  kasasi sebab  telah  menerima  suap  dari  pelaku  tindak  pidana.  Hasilnya  Jaksa  Penuntut  Umum tidak  lagi  berada  dalam posisinya  sebagai  pelindung  kepentingan  publik atau  pelindung bagi kepentingan korban tindak pidana melainkan sebagai pelindung bagi terdakwa.
Seseorang  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  harus  menghadapi  masalah  hukum yang  krusial.  Setelah  merasakan  pengalaman  sebagai  korban  tindak  pidana,  ia  harus mengalami  viktimisasi  lanjutan  akibat  adanya  penolakan  secara  sistematis  oleh  sistem peradilan  pidana.  Penolakan  tersebut  terjadi  karena  adanya  pandangan  posisi  korban telah  diambil  alih  oleh  negara,  sehingga  keterlibatan  korban  lebih  jauh  dalam  proses peradilan  untuk  memperjuangkan  hak-haknya  dinilai  akan  membebani  jalannya  sistem yang ada. Selain itu juga dianggap akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kerja aparat penegak hukum (Chan, 2018).
Korban  sebagai  pihak  yang  menderita  dan  dirugikan  akibat  pelanggaran  hukum pidana  biasanya  hanya  dilibatkan  sebatas  pada  memberikan  kesaksian  sebagai  saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dan/atau  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim karena  dianggap  tidak  sesuai  dengan  nilai  keadilan  korban  (Marasabessy,  2016).  Hal tersebut  disebabkan  karena  sistem  peradilan  pidana  diselenggarakan  untuk  mengadili pelaku  tindak  pidana,  bukan  untuk  melayani  kepentingan  korban  tindak  pidana,  karena tindak pidana merupakan tindakan pelakunya melawan negara
Kekosongan  hukum  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia (Azis, 2019) yang menjadi alasan Penulis untuk mengangkat sebuah  karya ilmiah  dalam bentuk  jurnal  dengan  mengangkat  judul  keterbatasan  korban  tindak  pidana  dalam mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan di Indonesia.
Dari  uraian  latar  belakang  tersebut  dan  guna  menjamin  kesetaraan  korban  tindak pidana  dan  pelaku  dalam  hal  mengajukan  upaya  hukum  maka  setidaknya  terdapat permasalahan  yang  menjadi  acuan  dalam  pembahasan  ini  yaitu  Bagaimana  Peranan Akademisi, Praktisi Hukum dan Lembaga Legislatif demi terwujudnya persamaan antara korban dan Pelaku Tindak Pidana dalam mengajukan Upaya Hukum ?

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yaitu  penelitian  yang  diterapkan  atau diberlakukan  khusus  pada  ilmu hukum.  Adapun  Jenis  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif (juridische  normative) yaitu  penelitian yang  meneliti  bahan  kepustakaan.  Alasannya,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Dari  segi  sifat,  penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif (descriptive  reseach). Penelitian  deskriptif  adalah  suatu  penelitian untuk melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum,  penelitian  deskriptif  ini  sangat  penting  untuk  menyajikan bahan−bahan hukum yang ada secara tepat, di mana sesuai bahan−bahan itulah  preskripsi  hukum  disusunkan (Disemadi, 2022).
Sedangkan  dari  sudut  pandang  bentuk,  tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian preskriptif . Penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  atau  merumuskan masalah  sesuai  dengan  keadaan/fakta  yang  ada.  Sifat  perskriptif  ini  akan  digunakan untuk  menganalisis  dan  menguji nilai−nilai yang  terdapat  dalam  hukum.  Tidak  hanya terbatas  pada  nilai−nilai  dalam  wilayah  hukum positif  semata,  melainkan  juga nilai−nilai yang  melatarbelakangi  dan  menyemangati  lahirnya  hukum  tersebut.  Dengan sifat deskriptif dan bentuknya yang preskripsi, penelitian ini dapat mengungkap apa dan bagaimana  peranan  akademisi,  Praktisi  hukum  dan  Lembaga  legislatif  dalam  melihat ketidakadilan persamaan didepan hukum antara korban dan pelaku tindak pidana dalam hal  mengajukan  upaya  hukum.  Sehubungan  dengan  uraian  di  atas,  penelitian  ini menggunakan  beberapa  pendekatan,  yaitu:  pendekatan  perbandingan  ( comparative approach ), pendekatan konseptual ( consetual approach ), pendekatan perundang−undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  sejarah  ( historical  approach ). Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan  terhadap  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan Akademisi dan Praktisi Hukum serta Lembaga Legislatif demi terwujudnya Persamaan antara Korban Tindak Pidana dalam mengajukan Upaya Hukum Dalam dunia hukum khususnya pembahasan terkait penerapan dan penegakan hukum guna  tercapai  suatu  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  tidak  terlepas  dari  peranan ketiga  profesi  yang  saling  berkaitan  diantara  akademisi,  praktisi  dan  lembaga  legislatif. Keberadaan  hukum  dalam  masyarakat  harus  diterimah  sebagai  sesuatu  yang  harus dijalankan, karenanya hukum harus dapat menyelaraskan   antara unsur keadilan,  unsur kepastian hukum  dan elemen elemen lainnya (Henny Nuraeny, 2022)
Akademisi  berfokus  pada  pengajaran  yang  mengajarkan  ilmu-ilmu  hukum  kepada para  mahasiswa  dan  menciptakan  mahasiswa  yang  kritis  terkait  permasalahan  hukum (Murniati, 2009), Sedangkan Praktisi Hukum berfokus pada Praktik didunia hukum baik itu Polisi yang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, Penuntut Umum berperan sebagai Pembela  Kepentingan  Publik  sekaligus  membela  kepentingan  hukum  korban,  Advokat dengan  membela  kepentingan  hukum  tersangka  ataupun  terdakwa  serta  Majelis  Hakim yang membuat suatu putusan.
Sebagai suatu kaidah, hukum pidana menarik perhatian setidak-tidaknya dari mereka yang ada hubungannya dari hukum tersebut baik secara seperti praktisi hukum, pencari keadilan, pembuat undang-undang maupun secara tidak langsung seperti akademisi.
Hubungan  antara  Akademisi  dan  Praktisi  Hukum  dalam  menjalankan  profesinya masing masing dihadapkan dalam suatu aturan perundang-undangan yang harus diikuti oleh  kedua  profesi  tersebut,  sehingga  peranan  lembaga  legislative  tidak  bisa dikesampingkan  terkait  penegakan  dan  penerapan  hukum  sebab  lembaga  legislatif memiliki salah satu tugas yaitu membuat suatu peraturan perundang-undangan.
Memujudkan  persamaan hak  hak  seseorang  didepan  hukum  masih  menjadi  masalah dalam sistem hukum di Indonesia sebab terdapatnya kekosongan hukum seperti korban tindak  pidana  tidak  dapat  mengajukan  upaya  hukum  baik  itu  banding  maupun  kasasi (Musa,  2021)  seperti  ketika  korban  tindak  pidana  menganggap  putusan  hakim  dinilai tidak adil sebab segala kepentingan korban tindak pidana sudah diwakilkan oleh Penuntut Umum. Hal ini berbanding terbalik dengan posisi terdakwa yang dapat mengajukan upaya hukum secara pribadi meskipun tanpa advokat yang mendampingi .
Kecurangan  dalam  dunia  hukum  sudah  menjadi  hal  lumrah  khusunya  di  Indonesia dimana  penyuapan  sering  melibatkan  penegak  hukum  (Setiawan,  2021)  yang  pada akhirnya merugikan korban tindak pidana salah satu contoh ketika pelaku tindak pidana yang  memiliki  uang  dan  menginginkan  hukuman  ringan  dapat  saja  menyuap  penuntut umum  agar  tuntutannya  dapat  diringankan  serta  menyuap  hakim  agar  sejalan  dengan tuntutan penuntut umum.
Kondisi demikian sudah pasti sangat merugikan korban tindak pidana sebab penuntut umum sudah bekerja sama dengan hakim dan terdakwa sehingga upaya hukum yang ingin dilakukan korban tindak pidana dalam mencari suatu keadilan tidak dapat diajukan sebab terbentur dengan suatu norma atau aturan dimana hanya penunut umum dan terdakwa serta  penasihat  hukum  terdakwa  yang  dapat  mengajukan  upaya  hukum  sesuai  dengan ketentuan pasal 67 dan 244 Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana.
Permasalahan  tersebut  seharusnya  menjadi  perhatian  bagi  akademisi,  praktisi  dan lembaga  legislatif  sebab  peranan  mereka  dapat  membuat  suatu  terobosan  sehingga nantinya korban tindak pidana dapat mengajukan upaya hukum secara pribadi meskipun tanpa melalui penuntut umum.

## 1. Peranan Akademisi dan Praktisi Hukum
Melihat  Kondisi  keterbatasan  korban  tindak  pidana  yang  tidak  dapat  mengajukan upaya  hukum  secara  pribadi  ketika  penuntut  umum  tidak  megajukan  hal  tersebut seharusnya  dilakukan  langkah  langkah  hukum  agar  terdapat  persamaan  hak  antara korban dan pelaku tindak pidana dalam mengajukan upaya hukum secara pribadi.
Peranan Akademisi dan Praktisi Hukum sangat diharapkan untuk mewujudkan suatu kaidah hukum yakni terwujudnya suatu keadilan sehingga langkah langkah hukum yang diambil dapat ditempuh secara sistematis dan terarah.
Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  salah  satu  lembaga  negara  kekuasaan kehakiman  yang merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan guna menegakkan  hukum dan  keadilan  yang  memiliki  kewenangan  salah  satunya  menguji  suatu  Undang  Undang ketika bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 (Margi, 2019).
Mahkamah  Konstitusi  dalam  praktiknya  telah  beberapa  kali  membatalkan  suatu aturan  perundang-undangan  ketika  diajukan  permohonan  oleh  pemohon  terkait  dengan menguji  pasal  dalam Undang Undang  yang  dinilai bertentangan dengan  Undang Undang Dasar  sebagai  contoh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menambahkan  sah  tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Prapradilan yang sebelumnya tidak diatur dalam pasal 77  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana  sebab  dinilai  pasal  77  Kitab  Undang Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terkait persamaan didepan hukum.
Persamaan didepan hukum telah terlebih dahulu dituangankan didalam pasal 27 Ayat 1  Undang  Undang  Dasar  1945  dimana  kedudukan  setiap  warga  negara  sama  didepan hukum  berarti  hak  setiap  warga  negara  tidak  boleh  dikesampingkan  baik  secara  norma maupun praktik.
Mekanisme  Upaya Hukum yang dituangkan didalam pasal  67 dan 244 Kitab Undang Undang  Hukum  Pidana  membatasai  korban  tindak  pidana  dalam  hal  mengajukan  upaya hukum  sebab  didalam  pasal  tersebut  hanya  mengatur  jika  hanya  penuntut  umum, terdakwa atau penasihat hukumnya yang dapat mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi sedangkan korban tindak pidana tidak dapat mengajukan upaya hukum. Perbandingan antara pasal 27 Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 dengan ketentuan Pasal 67 dan 244 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sudah seharunya dilakukan uji materi oleh Akademisi dan Praktisi Hukum di mahkamah konstitusi sebab Pasal 67 dan 244  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana  secara  penerapannya  inkonstisional bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

## 2. Peranan Lembaga Legislatif
Lembaga  Legislatif  dipilih  secara  langsung  oleh  Rakyat  melalui  pemilihan  secara umum  sehingga  selayaknya  lembaga  legislatif  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai pembuat undang undang sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945  dapat  membuat  suatu  undang  undang  yang  tidak  memihak  pada  suatu  kelompok tertentu.
Kondisi  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  dibuat  pada  tahun  1981 memiliki  banyak  masalah  yang  merugikan  bagi  warga  negara  yang  kurang  mampu  dan justru menguntungkan bagi warga negara yang kaya.
Seperti diketahui jika Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana merupakan Hukum Pidana  Formil  yang  dalam  substansi  pembahasannya  lebih  cenderung  membahas mengenai  tata  cara  penerapan  hukum  sehingga  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara Pidana sepantasnya dilakukan pembaharuan sebab terdapat banyak sekali ketidakadilan dalam penerapannya (Latifah, 2016)
Pembaharuan  hukum  acara  pidana  menjadi  penting  terlebih  dahulu  melakukan penyisiran  sejumlah  hal  yang  kerap  dilanggar  negara  melalui  aparatur  penegak  hukum. Berbagai komponen keadilan yang semestinya dipenuhi negara bagi kepentingan hak-hak korban  termasuk  mengakomodir  akses  pencarian  kebenaran  materil  justru  tidak didapatkan sebab terbentur dengan suatu aturan hukum.
Penerapan  Hukum  didalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana  memiliki banyak celah yang berakibat upaya pencarian keadilan bagi masyarakat kerap terhambat. Begitu  pula  hak-hak  korban  kerap  sulit  dipenuhi  akibat  Kitab  Undang  Undang  Hukum Acara Pidana yang tidak memberikan akses.
Setidaknya dengan Rancangan KUHAP yang nantinya disusun DPR dapat memperbaiki berbagai kelemahan hukum acara pidana yang ada saat ini termasuk penguatan hak-hak, korban  tindak  pidana,  akuntabilitas  penegakan  hukum  oleh  aparatur  penegak  hukum (Eddyono, 2014)

## KESIMPULAN
Keterbatasan  Korban  Tindak  Pidana  dalam  mengajukan  upaya  hukum  secara  tidak langsung  berarti  suatu  aturan  yang  inkonstisional  dengan  Undang  Undang  Dasar  1945 sebab  bertentangan  dengan  Persamaan  setiap  warga  negara  didepan  hukum.  Dengan demikian sepatutunya sesuai asas Hukum Lex Superior derogate legi Imperior yang berarti aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah berdasarkan dengan hal  tersebut  penulis  meyarankan  agar  para  Akademisi  dan  Praktisi  Hukum  secepatnya mengajukan uji materi ke mahkamah konstitusi terkait ketentuan pasal 67 dan 244 Kitab Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  bertentantangan  dengan  pasal  27  Ayat  1 Undang  Undang  Dasar  1945  dan    khusus  untuk  Lembaga  Legislatif  segera  mungkin membuat Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebab memilik banyak celah  yang  berakibat  pecarian  keadilan  bagi masyarakat  kerap  terhambat  namun  dalam rancangan  tersebut  sebaiknya  dilibatkan  pihak  akademisi  maupun  praktisi  hukum  agar
terdapat  persamaan  dikemudian  hari  dan  tidak  menimbulkan  pro  dan  kontra  terhadap produk Lembaga legislatif berupa peraturan perundang-undangan.

## REFERENSI
Azis, A. P. (2019). Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To  Justice Dalam Kasus- Kasus  Pemberhentian  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  Di  Indonesia.  Jurnal Hukum & Pembangunan
Chan,  S.  (2018).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Korban  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi Perbankan  Menurut  Perma  No.  13  Tahun  2016. Jurnal  Ilmiah  Penegakan Hukum , 5 (2), 68-75.
Disemadi,  H.  S.  (2022).  Lensa  Penelitian  Hukum:  Esai  Deskriptif  tentang  Metodologi Penelitian Hukum. J. Judic. Rev , 24 (2), 289-304.
Eddyono, S.  W.,  & Napitupulu,  E.  (2014).  Prospek Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  dalam Pengawasan  Penahanan  Dalam  Rancangan  KUHAP. Jakarta:  Institute  for  Criminal Justice Reform . Henny Nuraeny, S. H. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Sinar Grafika.
Huda,  M.  C.  (2018).  Meneguhkan  Pancasila  Sebagai  Ideologi  Bernegara.  Resolusi:  Jurnal Sosial Politik, 1(1), 78-99.
Imron,  A.  (2016).  Peran  Dan  Kedudukan  Empat  Pilar  Dalam  Penegakan  Hukum  Hakim Jaksa  Polisi  Serta  Advocat  Dihubungkan  Dengan  Penegakan  Hukum  Pada  Kasus Korupsi. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 6(1), 96.
Julyano,  M.,  &  Sulistyawan,  A.  Y.  (2019).  Pemahaman  terhadap  asas  kepastian  hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. Crepido, 1(1), 13-22.
Kholish, M. A., & Ulumuddin, I. F. (2022). Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan  Hukum  Barat  Dan  Hukum  Islam.  Peradaban  Journal  of  Law  and  Society, 1(1).
Latifah,  M.  (2016).  Pengaturan  Jalur  Khusus  Dalam  Rancangan  Undang-Undang  Tentang Hukum Acara Pidana (The Exceptional Strip Provisions in the Criminal Procedure Bill). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 5(1), 31-45.
Maharani, S. P., Marpaung, F. W., & Lubis, F. (2023). HAK TERSANGKA DALAM MEMINTA BUKTI  OTOPSI  (VISUM  ET  REPERTUM)  TERHADAP  KORBAN  PEMBUNUHAN. JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH, 6(1), 202-210.
Marasabessy,  F.  (2016).  Restitusi  Bagi  Korban  Tindak  Pidana:  Sebuah  Tawaran Mekanisme Baru. Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(1), 53-75.
Margi, S., & Khazanah, M. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(3).
Murniati, D. E. (2009, November). Peran perguruan tinggi dalam triple helix sebagai upaya pengembangan  industri  kreatif.  In  Seminar  Nasional  Peran  Pendidikan  Kejuruan Dalam Pengembangan Industri Kreatif. Jurusan PTBB FT UNY (Vol. 21).
Musa, F. D., Thalib, H., & Yunus, A. (2021). Efektivitas Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putus Bebas Pada Tindak Pidana Korupsi. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(2), 290-305.
Setiawan, N. (2021). STRATEGI MAHASISWA DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN BUDAYA ANTIKORUPSI. BUDAYA ANTIKORUPSI MENURUT PERSPEKTIF MAHASISWA, 50.
Sinaga,  N.  A.  (2020).  Kode  etik  sebagai  pedoman  pelaksanaan  profesi  hukum  yang  baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2).
Stihali,  J.  A.  (2015).  ANALISIS  PENEGAKAN  HUKUM  PIDANA  TERHADAP  ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA SUAP (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
Restu,  A.  (2020).  Tinjauan  Terhadap  Hak-Hak  Terdakwa  Dalam  Peradilan  In  Absentia Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, UIN Ar-arniry).
Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 6(1), 43318.
Yuliartini, N. P. R. (2015). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 1(1).

## Copyright Holder :
© Iswandy Rani Saputra &  Moh. Alfatah Alti Putra (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: