## Visi Air Asean Dalam Pengaturan Pengelolan Sumber Daya Air Terpadu Di Indonesia

## Athaya Ulya Azzahra Dawwas Sabrina Athayazzahr@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The problem of water management is a crucial problem that has entered Indonesia today because water itself is a very important resource for human life. The purpose of this article is to learn about resource management in Indonesia related to the Integrated Water Resources Management Concept contained in the ASEAN Water Vision. This article is doctrinal research using a conceptual and statutory approach. The results showed that Indonesia has not fully implemented the Integrated Water Resources Management Concept in managing its water resources but there have been efforts in its implementation. Indonesia needs to improve the expressiveness of its legal instruments. Keywords: ASEAN Water Vision; Integrated Water Resources Management; Indonesia.

## Abstrak
Permasalahan pengelolaan air merupakan permasalahan krusial yang dihadapi Indonesia saat ini, karena air sendiri merupakan sumber daya sangat penting bagi kehidupan manusia. Tujuan dari artikel ini adalah meneliti tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia terkait dengan Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu yang terkandung dalam Visi Air ASEAN. Artikel ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan konseptual dan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum secara penuh menerapkan Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dalam pengelolaan sumber daya airnya namun telah terdapat upaya dalam pelaksanaanya. Indonesia perlu meningkatkan aspek ekpresivitas dari instrument hukumnya. Kata Kunci: Visi Air ASEAN; Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu; Indonesia.

## Pendahuluan
Air merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Tidak ada kehidupan tanpa air. Air juga dibutuhkan manusia diberbagai sektor kehidupan seperti energi, industri, domestik, pertanian, dan lain-lain. Air bersifat mengalir melewati satu wilayah ke wilayah yang lain. Atas karakteristik air yang berkaitan dengan banyak sektor, pemangku kepentingan, dan wilayah maka permasalahan

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 2, April 2023
Jurist-Diction. 2023; 247-264

## How to cite:
Athaya Ulya Azzahra Dawwas Sabrina, ‘Visi Air Asean Dalam Pengaturan Pengelolan Sumber Daya Air Terpadu Di Indonesia’ (2023) Vol. 6 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 9 Februari 2023; Diterima 24 Maret 2023;
Diterbitkan 28 April 2023. DOI: p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 248 Athaya Ulya: Visi Air Asean...
yang muncul semakin kompleks. Permasalahan dimaksud adalah munculnya konflik penggunaan air antar sektor dan wilayah, terganggunya pembangunan suatu negara, serta pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang adil dan memadai, upaya pencegahan bencana terkait air dan kekeringan yang hanya dapat terpenuhi ketika terdapat water security (ketahanan air). Ketahanan air hanya dapat tercapai ketika terdapat tata kelola air yang baik atau suatu pengelolaan dan perencanaan air ideal yang sangat kompleks dan tidak mudah karena dapat terjadi hanya ketika melalui koordinasi banyak lembaga berwenang dan banyak pihak berkepentingan. 1
Hingga saat ini Indonesia menghadapi permasalahan mengenai air yang meluas di berbagai wilayahnya. Banjir besar di Jakarta pada tahun 2020 yang menewaskan hingga 66 orang, 2 Kekeringan parah pada tahun 2019 di Pulau Jawa yang disebabkan oleh El Nino, 3 Selain itu juga permasalahan akses sanitasi. Pada tahun 2017 Indonesia dalam hal akses sanitasi yang baik berada di posisi terendah dengan rata-rata 67.9, lebih rendah dari negara Kamboja, Laos dan Filipina dengan masing-masing rata-rata 76.0; 75.3; dan 74.4. 4 Tiga permasalahan ini merupakan salah tiga dari sekian permasalahan air yang dihadapi oleh Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan suatu pengelolaan air yang dapat mengatasi permasalahan air tersebut sebelum sumber daya air menjadi permasalahan yang lebih besar.
Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mengalami permasalahan mengenai air. Masing-masing dari semua negara Association Southeast Asia Nations (ASEAN) menghadapi permasalahan mengenai air. Menyadari terdapat kebutuhan atas suatu pengelolaan air yang dalam hal mencapai ketahanan air bersama, negara- negara anggota ASEAN melakukan suatu kerjasama dalam hal
1 Asit K Biswas, ‘Integrated Water Resources Management: A Reassessment: A Water Forum Contribution’ (2004) 29 Water International.[248].
2 Hillary Leung, ‘66 People Have Died in Indonesia’s Devastating Floods. Here’s What to Know’ ( TIME , 2020) <https://time.com/5761097/jakarta-indonesia-floods/>, dikunjungi pada 1 Jan - uari 2021.
3 Indonesian Red Cross, ‘Indonesia: Drought’ ( Information bulletin , 2019) 1 <https://relief- web.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IBIDdr171019.pdf>, dikunjumgi pada 1 Januari 2021.
4 ASEAN, ‘Fifth ASEAN State of the Environment Report’ (2017).
pengelolaan air. Hal ini didasarkan bahwa permasalahan air dapat menjadi water insecurity (ketidaktahanan air) bagi negara-negara anggota ASEAN yang dapat berdampak besar bagi perekonomian nasional maupun regional. Tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan sebagian besar menjadi tugas dan tanggung jawab nasional. Namun, ASEAN telah mengakui bahwa langkah-langkah tersebut akan menjadi efektif jika dilakukan juga melalui kerja sama regional. 5
Kerjasama negara-negara anggota ASEAN terkait pengelolaan air dibentuk dalam suatu pembentukan working group (kelompok kerja) yaitu ASEAN Working Group on Water Resources Management (AWGWRM) yang berada dibawah ASEAN Socio-Cultural Community Council (ASCC Council ). 6 AWGWRM kemudian menghasilkan ASEAN Strategic Plan of Action on Water Resources Management (ASPA-WRM) pada Oktober 2005 yang didalamnya terdapat Visi Air ASEAN yang ingin dicapai pada tahun 2025. 7
Dalam hal ini peneliti akan mengkaji konsistensi pengaturan pengelolaan sumber daya air di Indonesia dengan konsep pengelolaan sumber daya air terpadu yang terkandung dalam visi air ASEAN 2025 dengan tujuan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

## Metode Penelitian
Kajian ini merupakan kajian doktrinal ( doctrinal research ) sebagaimana dikemukakan oleh Peter M. Marzuki berpendapat bahwa Doktrinal research adalah suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar norma hukum, … dan diharapkan juga memberikan prediksi mengenai perkembangan norma hukum di masa depan. 8 Pendekatan yang
5 Rodolfo C Sevarino, Southeast Asia Background Series No.10 ASEAN (ISEAS 2008).[66].
6 Koesrianti, Association of South East Asian Nations (ASEAN) : Sejarah Konstitusi Dan Integrasi Kawasan (Airlangga University Press 2014).[107].
7 Sekretariat ASEAN, State of Water Resources in ASEAN (ASEAN 2003).[1].
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005).[32].

## 250 Athaya Ulya: Visi Air Asean...
dilakukan merupakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Analisis hukum beranjak pada penafsiran atas bahan hukum yang tersedia dan dapat ditarik kesimpulan atas pembahasan permasalahan dimaksud.

## Visi Air ASEAN 2025
Visi air ASEAN pertama kali disahkan oleh menteri- mentri lingkungan hidup AMS pada tahun 2002. Visi air ASEAN tahun 2025 yaitu  “ The attainment of sustainability of water resources to ensure sufficient water quantity of acceptable quality to meet the needs of the people of Southeast Asia in terms of health, food security, economy, and environment. ..”. 9
Visi Air ASEAN diatas bertujuan untuk mencapai suatu sumber daya air yang berkelanjutan. Keberlanjutan sumber daya air tidak lepas dari konsep ketahanan air. Terdapat banyak pengertian yang diberikan oleh lembaga-lembaga maupun sarjana- sarjana. UN Water mengartikan ketahanan air sebagai : The capacity of a population to safeguard sustainable access to adequate  quantities of acceptable quality water for sustaining livelihoods, human  well-being, and socio-economic development, for ensuring protection against  water-borne pollution and water-related disasters, and for preserving  ecosystems in a climate of peace and political stability. 10
Biswas dan Tortajada mengartikan ketahanan air dengan “adanya jumlah air yang memadai dengan kualitas yang sesuai dalam bagi masyarakat luas.” 11
Dua konsep diatas memiliki arah pemikiran yang sama. Ketahanan air ada ketika masyarakat luas dapat mengakses sejumlah air yang secara kualitas dan kuantitas yang dapat diterima. Hal ini harus didorong dengan penjagaan sumber daya air dari polusi air dan bencana terkait air.
9 ASEAN Strategic Plan of Acation on Water Resources Management.
10 IISD,  ‘UN-Water  Brief  Defines  Water  security’  (IISD  2013)< https://sdg.iisd.org/ news/un-water-brief-defines-water-security/#:~:text=UN%2DWater%20proposes%20the%20 following,against%20water%2Dborne%20pollution%20and > dikunjungi pada 27 Januari 2021.
11 Asit K Biswas and Cecilia Tortajada Editors, Water Resources Development and Management Water Security, Climate Change and Sustainable Development (Springer Science and Business Media LLC 2016).[2].
Tercapainya ketahanan air bagi suatu negara sangat penting karena water insecurity (ketidaktahanan air) berdampak secara langsung bagi ekonomi negara tersebut atau bahkan secara global. Biaya water insecurity sangat besar dan berisiko,
seperti pada banjir di Thailand yang terjadi pada tahun 2011 yang menyebabakan penutupan industri elektronik dan kendaraan multinasional. Hal ini berdampak pada ekonomi global karena adanya gangguan rantai pasokan dalam skala global. Thailand pada akhirnya memangkas pertumbuhan PDB kuartal keempatnya, memotivasi Bank Sentral Thailand untuk menurunkan suku bunga guna membantu pemulihan PDB setelah banjir. 12 Ini adalah contoh dari aspek ekonomi. Banyak aspek-aspek lainnya yang juga terdampak karena adanya water insecurity , seperti aspek social, budaya, keamanan, kesehatan, dan lain-lain.
Untuk mencapai ketahanan air ini masyarakat memerlukan suatu pengelolaan sumber daya air atau tata kelola air yang dapat menjawab permasalahan- permasalahan air. Ini harus mempertimbangkan pengelolaan air yang efisien dan adil yang harus mempertimbangkan kebutuhan air masa depan suatu negara, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan bagaimana hal itu dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Hanya perencanaan tidak akan cukup: itu harus dilaksanakan secara tepat waktu dan hemat biaya. 13
Dalam hal ini perlu diketahui mengenai tata kelola air. Secara umum, tata kelola air bukan hanya sekedar pengelolaan sumber daya air, baik oleh pemerintah, swasta maupun lembaga lainnya. 14 Tata kelola air adalah seperangkat aturan, praktik, dan proses yang melaluinya keputusan untuk pengelolaan sumber daya dan layanan air diambil dan dilaksanakan, dan pembuat keputusan dimintai pertanggungjawaban. 15
Tata kelola air berkaitan dengan berbagai sistem politik, sosial, ekonomi dan
12 OECD, ‘Water Security for Better Lives A Summary for Policymakers’, (OECD [s.a]), <https://www.oecd.org/env/resources/Water%20Security%20for%20Better%20Lives-%20bro- chure.pdf>, dikunjungi pada 27 Januari 2021.
13 Asit K. Biswas dan Cecilia Tortajada. Op.Cit .[3].
14 Chan, N.W, ‘Issues and Challenges in Water Governance in Malaysia’ (2009) 6 Journal of Environmental Health Science and Engineering.[143].
15 OECD, ‘OECD Water Governance Programme’, (OECD [s.a]) <https://www.oecd.org/ env/watergovernanceprogramme.htm#: > dikunjungi pada 7 Januari 2021.

## 252 Athaya Ulya: Visi Air Asean...
administrasi yang ada untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya air dan penyampaian layanan air di berbagai tingkat masyarakat. 16 Oleh karena itu, tata kelola air mengkompromikan mekanisme, proses, dan kelembagaan di mana semua pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk warga dan kelompok kepentingan, mengartikulasikan prioritas mereka, menggunakan hak mereka, memenuhi kewajiban mereka dan menengahi perbedaan mereka dalam kaitannya dengan air. 17
Melanjutkan pemahaman mengenai tata kelola air, Bank Dunia kemudian memberikan definisi mengenai tata kelola air yang baik. Tata kelola air yang baik adalah diwujudkan ke dalam: “… predictable, open and enlightened policymaking, a bureaucracy imbued with professional ethos acting in furtherance of the public good, the rule of law, transparent processes, and a strong civil society participating in public affairs .” 18 Dalam pengertian ini untuk dikatakan sebagai tata kelola air yang baik harus memenuhi unsur pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi dan terbuka, birokrasi yang yang dijiwai dengan etos kerja professional yang bertindak untuk memajukan kebaikan publik, adanya supremasi hukum, proses yang transparan, dan partisipasi masyarakat sipil yang kuat.
Dari dua penjelasan diatas mengenai tata kelola air, suatu negara dapat dikatakan memiliki tata kelola air yang baik ketika terdapat seperangkat aturan mengenai pengelolaan air yang dibuat secara terbuka dan dapat diprediksi, praktik, dan proses yang transparan, pembuat keputusan yang berjiwa professional dan bertindak untuk memajukan kebaikan publik, serta partisipasi masyarakat sipil yang kuat.
Selain konsep tata kelola air yang baik, juga terdapat konsep tentang pengelolaan air lainnya yang saat ini banyak diterapkan oleh negara- negara yaitu Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu ( Integrated Water Resources Management atau IWRM). Bahkan konsep ini dirumuskan secara khusus dalam Sustainable Development Goals 2030 (SDGs), sasaran pembangunan berkelanjutan yang
16 Charles Batchelor, ‘Water Governance Literature Assessment’, (IIED [s.a]) <https://pubs. iied.org/pdfs/G02523.pdf > , diakses pada 7 Januari 2021.
17 N.W. Chan. Loc.Cit.
18 World Bank, Governance : The World Bank’s Experience (The World Bank 1994).[vii].
disepakati oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada United Nations Sustainable Development Summit 2015 (Konferensi New York 2015). 19 Dalam SDGs 6.5 disebutkan bahwa negara-negara perlu melaksankana pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang sesuai. 20
Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dirumuskan untuk menjawab permasalahan sumber daya air yang terkait dengan banyak sector, pemangku kepentingan, dan wilayah sehingga yang menimbulkan permasalahan lintas sector, pemangku kepentingan dan wilayah, yang kemudian membutuhkan penyelesaian yang daopat mecakup seluruh hal tersebut. Pemecahan permasalahannya adalah dengan adanya keterpaduan lembaga yang berwenang dan aturan terkait dengan peneglolaan sumber daya air. Hal ini sesuai dengan penjelasan Global Water Partnership mengenai Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, yaitu: “ A process which promotes the coordinated development and management of water, land and related resources in order to maximize economic and social welfare in an equitable manner without compromising the sustainability of vital ecosystems and the environment ”. 21
Pengelolaan air yang tidak terpadu (dalam hal ini terfragmentasi atau sektoral karena terpisah-pisah oleh sektor-sektor tertentu). Hal ini yang dapat menyebabkan water insecurity karena mengarah pada badan pemerintahan yang mewakili kepentingan yang bertentangan, dan pada kebijakan yang telah ditetapkan tidak mempertimbangkan implikasi bagi pengguna air lainnya dan tanpa konsultasi lintas sektoral dan kelembagaan. 22 Ini akan menjadikan konflik dimasa depan. Karena itu, melalui konsep tata kelola air yang baik dan konsep pengelolaan sumber daya air terpadu negara berharap permasalahan air dapat terpecahkan. Saat ini telah banyak negara yang menerapkan Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dalam pengelolan sumber daya airnya, bahkan konsep ini juga terdapat dalam Visi Air ASEAN 2025.
19 IISD, ‘UN Summit for thee Adoption of the Post-2015 Development Agenda’,  (IISD [s.a]) <http://sdg.iisd.org/events/un-summit-for-adoption-of-post-2015-development-agenda/ > , dikun- jungi pada 1 Januari 2021.
20 The 2030 Agenda For Sustainable Development.
21 GWP, ‘Sustainable Development Goals’, (GWP, 2020) <https://www.gwp.org/en/About/ why/sustainable-development-goals/ >, dikunjungi pada 28 Oktober 2020.
22 Torkil Jønch-Clausen dan Jens Fugl. Loc.Cit.

## 254 Athaya Ulya: Visi Air Asean...
Visi Air ASEAN menekankan empat aspek utama yang terjamin ketika pengelolaan air yang berkelanjutan tercapai. Empat aspek tersebut yaitu aspek kesehatan, ketahanan pangan, ekonomi dan lingkungan. Penjabaran dalam ASPA-WRM, yang dimaksud dengan aspek kesehatan adalah adanya akses air, sanitasi dan kebersihan yang aman, memadai dan terjangkau; Aspek ketahanan pangan berarti adanya penyediaan air yang cukup untuk ketahanan pangan; Aspek ekonomi diartikan dengan adanya penyediaan air yang cukup untuk memacu dan menopang perekonomian daerah; dan Aspek lingkungan diartikan sebagai perlindungan lingkungan air untuk melestarikan rezim aliran, keanekaragaman hayati dan warisan budaya serta mitigasi bahaya terkait air. 23 Penjaminan atas empat aspek akan berakibat pada peningkatan standar hidup masyarakat yang secara langsung akan menyebabkan peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara.
Visi Air ASEAN 2025 ini kemudian diterjemahkan dalam lima tantangan dan tindakan pengelolaan sumber daya air di ASEAN Long Term Strategic Plan on Water Resources Management (ALTSP-WRM): 24
1.  Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang aman dengan mengurangi akses air minum yang tidak memadai dan mengurangi akses sanitasi yang tidak aman sebesar 50% pada tahun 2015;
2. Mengelola sumber daya air secara efisien dan efektif dengan meninjau kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang air, kelembagaan dan manajemen pasokan dalam penyediaan air, permintaan dan pasokan lembaga manajemen irigasi, serta melakukan program penelitian dan pengembangan;
3.  Mewujudkan pengelolaan wilayah sungai yang terintegrasi dengan membentuk organisasi pengelolaan wilayah sungai, mengembangkan sistem pendukung keputusan, mempromosikan pembagian yang adil antara pengguna air dan lingkungan, dan mengurangi gangguan terkait air dan menjaga keseimbangan ekologi;
4.  Mewujudkan kesadaran menjadi kemauan dan kapasistas politik dengan meningkatkan tata kelola; mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air; mengarusutamakan kepedulian gender dalam kerangka tindakan; mengembangkan, meningkatkan dan memperkuat lembaga dengan cara yang terdesentralisasi dan partisipatif; dan membangun kapasitas individu.
5.  Mengarahkan upaya menuju layanan air yang memadai dan terjangkau dengan meningkatkan kemitraan publik-swasta dan mengakui bahwa air adalah aset alam dan memiliki fungsi dan nilai sosial, budaya dan ekonomi.
23 ibid.
24 ASEAN Strategic Plan of Acation on Water Resources Management.
Lima tantangan dan tindakan pengelolaan sumber daya air di ALTSP-WRM kemudian dilengkapi dengan rekomendasikan tindakan AWGWRM terkait tujuan untuk mengembangkan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu  pada tahun 2005 yang dirumuskan berdasarkan komitmen Deklarasi Milenium dan Johanesburg Plan of Implementation 2002, yaitu: 25
1.  Memastikan partisipasi semua pemangku kepentingan untuk Menghubungkan pengelolaan ekosistem di semua skala, dari sungai ke ekosistem pesisir dan dari tingkat lokal ke DAS; Menetapkan dan menerapkan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan air; Membentuk dan memperkuat forum pemangku kepentingan dan Organisasi Wilayah Sungai untuk dialog, resolusi konflik dan pengelolaan kolaboratif; Menetapkan rezim aliran yang menjamin pemeliharaan keanekaragaman hayati dan produktivitas ekologi dan ekonomi wilayah sungai secara berkelanjutan dan adil; dan Menentukan keputusan pembangunan yang mencerminkan kepedulian bagi semua, dengan mempertimbangkan masalah kemiskinan dan gender;
2.  Mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan serta meningkatkan kesadaran tentang kerangka kerja yang ada untuk meningkatkan kolaborasi regional, dengan menjalin hubungan yang tepat antara organisasi daerah aliran sungai nasional dan regional, dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan koordinasi dan pengembangan kolaboratif pengetahuan dan know-how ; Menempa hubungan yang tepat antara masalah air seperti pasokan air dan sanitasi; Menyiapkan sistem hukum untuk penanggulangan bencana terkait air;
3.  Menerapkan penilaian ekonomi, sosial dan budaya dan menerapkan insentif keuangan yang sesuai untuk memupuk penilaian ekonomi, sosial dan budaya yang tepat dari sumber daya alam dan lingkungan untuk memulihkan sumber daya yang terdegradasi dan habis serta membangun dana lingkungan dan memastikan pemberian layanan pasokan air dan sanitasi yang adil, terutama bagi masyarakat miskin, memelihara layanan ekosistem dan fungsi infrastruktur air;
4.  Membangun dan memperkuat kapasitas dengan mempromosikan pendidikan formal dan informal, meningkatkan kesadaran, dan mobilisasi sumber daya dan berbagi sumber daya tentang peneglolaan sumber daya air terpadu untuk para pembuat keputusan, profesional, komunitas dan LSM dalam ilmu sosial dan alam dan pengetahuan yang diperlukan; dan Melembagakan mekanisme untuk bertukar pelajaran, pengalaman lokal, pendekatan yang berhasil, teknologi yang tepat dan penggunaan media dalam menyebarkan kisah sukses dalam pengelolaan DAS terpadu, di semua tingkatan.
Dari ALTSP-WRM dan rekomendasi tindakan AWGWRM terkait tujuan untuk mengembangkan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu diatas,

## 256 Athaya Ulya: Visi Air Asean...
selanjutnya AWGWRM merumuskan ASPA-WRM pada tahun 2005 untuk kerangka  kerja  yang  lebih  spesifik  dan  terukur. ASPA-WRM  dibagi  atas  empat permasalahan utama, yaitu Supply,  Demand  and  Allocation ; Water Quality and Sanitation ; Extreme Events ; dan Capacity Building and Governance.

## Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Indonesia
Indonesia adalah negara tropis dengan karakteristik kepulauan yang teletak di antara dua samudra, Pasifik dan Hindia, serta dua benua, Asia dan Australia. 26
Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki rata-rata curah hujan yang cukup tinggi yaitu 2,929 mm tiap tahun. 27 Total ketersediaan air di Indonesia adalah 690×109m 3/ tahun, jauh lebih banyak dari kebutuhan 175×109m 3 /tahun. 28 Indonesia terbagi atas 8.000 Daerah Aliran Sungai (DAS) 29 yang dikelola di 131 wilayah-wilayah sungai ( river basin ) dengan lebih dari 5.700 sungai, berisi banyak bendungan dan kanal. 30
Lima wilayah sungai diantaranya melintasi batas-batas internasional (Malaysia, Timor-Leste, dan Papua Nugini), 29 wilayah sungai melintasi batas provinsi, dan 37 wilayah sungai dianggap memiliki kepentingan strategis nasional. 31
Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tinggi yaitu sejumlah 275 juta. Jumlah ini merupakan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak didukung dengan wilayah Indonesia yang luas, mencapai 1,811,570 km 2 . 32 Hal ini namun tidak diimbangi dengan ratanya penyebaran penduduk karena sekitar 58% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, yang menjadikannya pulau terpadat di dunia. 33
Atas kesediaan air yang jauh lebih tinggi dari permintaan air serta curah hujan
26 Asian Development Bank. Indonesia Country Water Assessment (Asia Development Bank 20016).[3].
27 Knoema, ‘Indonesia – National Rainfall Index’ (Knoema [s.a]) <https://knoema.com/atlas/ Indonesia/Rainfall-index > , dikunjungi pada 6 Januari 2021.
28 Asian Development Bank. Op.Cit .[11].
29 ibid .[12]
30 ibid .[3]. 31 ibid .[12].
32 Worldometers, ‘Indonesia Population’,  (Worldometers [s.a]) <https://www.worldometers. info/world-population/indonesia-population/ > , dikunjungi pada 5 Januari 2021.
33 Asian Development Bank. Op.Cit .[4]
yang tinggi, sekilas menunjukkan bahwa Indonesia seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan dasar air rakyatnya. Fifth ASEAN State of the Environment Report menyatakan bahwa setengah dari penduduk Indonesia masih belum menerima fasilitas akses air minum aman dan sanitasi yang layak. 34 Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu :
1.  Tampungan air per kapita waduk di Indonesia tidak dapat mengimbangi peningkatan populasi. Hal didorong dengan sistem sumber daya air Indonesia yang sensitive, diperparah dengan masalah degradasi lingkungan dan perubahan iklim. 35 Selain itu, peningkatan jumlah penduduk Indonesia juga berdampak pada peningkatan keperluan air pada banyak sektor seperti pertanian, industri, pariwisata, dan kegiatan rumah tangga. Peningkatan permintaan akan air tidak diimbangi dengan ketersediaan air, bahkan ketersediaan air menjurus secara bertahap semakin berkurang akibat pergeseran penggunaan lahan untuk resapan air untuk membangun perumahan atau gedung. Paradoks tersebut pada akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan pasokan air. 36
2.  Cakupan yang rendah atau kinerja yang buruk dari perusahaan penyedia air, diperparah dengan kurangnya penegakan izin yang menyebabkan dieksploitasi secara berlebihan air tanah dalam di sebagian besar wilayah perkotaan. Hal ini menyebabkan penurunan cepat muka air tanah dan penurunan muka tanah.
Dampak serius dirasakan di Jakarta Utara, Bandung, dan Semarang. 37
3. Pencemaran sumber daya air karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan atau penegakan hukum yang kurang. Pencemaran pada sumber daya air juga menyebabkan berkurangnya jumlah air bersih yang dapat digunakan karena sumber daya air yang tercemar untuk kembali menjadi sumber daya air bersih memerlukan waktu yang tidak sedikit.
34 Sekretariat  ASEAN, Fifth ASEAN State of the Environment Report , ASEAN, Jakarta, 2017.[128].
35 Asian Development Bank. Op.Cit .[17].
36 OHCHR, ‘Responses Submitted by The Government of Indonesia Questionnaire on the Right to Dafe Drinking Water and Sanitation’, (OHCHR [s.a]) <https://www.ohchr.org/Documents/ Issues/Water/ContributionsWasteWater/Indonesia.pdf > , dikunjungi pada 25 Desember 2020.
37 Asian Development Bank. Op.Cit .[19].

## 258 Athaya Ulya: Visi Air Asean...
Akhirnya banyak masyarakat yang secara terpaksa menggunakan air yang tidak higienis sehingga berpotensi menimbulkan wabah penyakit. 38
Pengelolaan sumber daya air di Indonesia berada dibawah kewenangan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR). Kementrian PUPR menyelenggarakan fungsi : perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi. 39
Kementrian PUPR terbagi atas enam direktorat dan tiga badan. 40 Atas enam direktorat tersebut yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya air yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya yang bertanggung jawab atas penyediaan air dan sanitasi 41 serta Direktorat Jendral Sumber Daya Air yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air terpadu dan berkelanjutan serta konservasi air dan pendayagunaan air. 42
Secara historis terdapat tiga peraturan perundang undangan terkait pengelolaan sumber daya air, yaitu : Undang-Undang No. 11 Tahun 1978 tentang Pengairan; Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pada dasarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 dibuat untuk mengimplementasikan konsep pengelolaan sumber daya air terpadu, sebagaiamana diamanatkan oleh Johannesburg Plan of Implemantation 2002, namun kemudian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 mendapatkan banyak
38 ibid .[2]. 39 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2020 tentang Kementrian Pekerjaan Umum dan Peruma- han Rakyat (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 40).
40 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ‘Direktorat Jendral Sumber Daya Air’ (Kementrian PUPR [s.a]) <https://www.pu.go.id/organisasi/ditjen-sumber-daya-air > , dikunjun- gi pada 7 Januari 2021.
41 Asian Development Bank. Op.Cit .[56].
42 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Loc.Cit.
kritikan karena tidak mewujudkan amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Akhirnya, Undang-undang tersebut dibatalkan oleh MK dengan putusan Nomor 85/PUU-XII/2013 atas permohonan pengujian undang-undang. 43
Setelah pembatalan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, agar tidak terdapat kekosongan hukum maka Undang-Undang No. 11 Tahun 1978 berlaku kembali, namun undang-undang ini terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat 44 sehingga badan legislatif merumuskan undang-undang pengelolaan sumber daya air baru dengan diundangkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2019.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 memberikan penguatan mengenai penguasaan negara atas air, jaminan ketersediaan air, pelestarian fungsi air, perlindungan masyartakat adat atas konservasi air, pengendalian daya rusak air, serta serta hak rakyat atas air. Hak rakyat atas air yang dimaksud merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Hak ini menjadi prioritas utama, sebagaiman disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019. Penerapan Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu jelas dicantumkan pada pasal 21 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019, yaitu “Sumber Daya Air dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan”. Pada pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 disebutkan mengenai asas-asas yang mendasari pengelolaan sumber daya air, salah atunya adalah transparansi dan akutabilitas. 45 Pasal ini menunjukkan bahwa Indonesia berupaya menerapkan salah satu elemen tata kelola air yang baik.
Indonesia dari sisi instrumen hukum telah tersedia bahkan cenderung lengkap dengan jaminan atas hak-hak yang telah disebutkan diatas. Namun instrumen hukum tersebut belum memiliki daya ekspresivitas. Indonesia telah berupaya menerapkan Visi Air ASEAN dalam mengundangkan pengaturan sumber daya air yang terpadu
43 Mahkamah Konstitusi, ‘Seluruh UU SDA Dibatalkan MK’, (MK 2004) <https://www. mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634#:~:text=TERKAIT%3A,pembatasan%20pengelo- laan%20sumber%20daya%20air > , dikunjungi  pada 7 Januari 2021.
44 Huruf d bagian menimbang UU No. 17 tahun 2019.
45 ibid .

## 260 Athaya Ulya: Visi Air Asean...
dan kelembagaan yang secara struktural bersifat terpadu yaitu berada dalam satu kementrian dengan dua lembaga utama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air terpadu. Dengan adanya integrasi lembaga maka dapat mencegah adanya tumpang tindih kewenangan dan dapat lebih focus untuk mewujudkan tujuan keberlanjutan air yang terdapat di Visi Air ASEAN 2025. Jaminan atas hak-hak yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 juga mendukung empat aspek utama dalam visi air ASEAN 2025, aspek kesehatan, ketahanan pangan, ekonomi dan lingkungan. Seperti halnya hak rakyat atas air yang berkaitan dengan aspek kesehatan, ekonomi dan lingkungan karena rakyat berhak untuk mendapatkan akses air memadai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga tidak berdampak buruk bagi kesehatannya dan perekonomiaanya (pekerjaannya).
Hak ini akan terjamin ketika aspek lingkungan terjaga.
Upaya yang dilakukan Indonesia untuk menerapkan Vsi Air ASEAN telah baik. Namun meskipun begitu, masih terdapat banyak permasalahan air yang belum terselesaikan. Salah satunya yaitu belum dapat memenuhi kebutuhan akan akses air bersih dan sanitasi yang memadai, serta beberapa masyarakat di kalangan bawah atau yang berada di garis kemiskinan tidak dapat memperoleh air yang menjadi hak kebutuhan dasarnya, sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019.

## Kesimpulan
Visi Air ASEAN adalah tercapainya keberlanjutan sumber daya air untuk menjamin kecukupan kuantitas air dengan kualitas yang dapat diterima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Asia Tenggara dalam hal kesehatan, ketahanan pangan, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia mewujudkan visi air ASEAN dalam pengelolaan sumber daya airnya dengan melakukan upaya pengintegrasian pengundangan peraturan perundangan undangan terkait sumber daya air yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 dan badan pengelola sumber daya air yaitu Kementrian PUPR. Meskipun demikian telah diupayakan adanya integrasi, pemenuhan sanitasi dan air bersih yang aman belum tercukupi di Indonesia. Hal
ini karena kondisi dan daya adaptasi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia sendiri, termasuk daya ekpresivitas atas pengatuan sumber daya air yang terpadu. Berdasarkan hal tersebut Indonesia seyogyanya meningkatkan daya ekspresivitas instrument hukum yang telah ada; meningkatkan daya partisipatif masyarakat; meningkatkan koordinasi, integrasi dan singkronisasi antar lembaga yang berkaitan; serta terus berinovasi sehingga menemukan strategi yang tepat untuk menanggulangi permasalahan air di Indonesia.

## Daftar Bacaan

## Buku
ASEAN, ‘Fifth ASEAN State of the Environment Report’ (2017).
Asian Development Bank. Indonesia Country Water Assessment (Asia Development Bank 2016).
Biswas, Asit K and Cecilia Tortajada Editors, Water Resources Development and Management Water Security, Climate Change and Sustainable Development (Springer Science and Business Media LLC 2016).
Koesrianti, Association South East Asian Nations (ASEAN) : Sejarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan (Airlangga University Press 2014).
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005).
Rodolfo C Sevarino, Southeast Asia Background Series No.10 ASEAN (ISEAS 2008).
Sekretariat ASEAN, Fifth ASEAN State of the Environment Report (ASEAN 2017).
Sekretariat ASEAN, State of Water Resources in ASEAN (ASEAN 2003).
World Bank, Governance : The World Bank’s Experience (The World Bank 1994).

## Jurnal
Biswas, Asit K, ‘Integrated Water Resources Management: A Reassessment: A Water Forum Contribution’ (2004) 29 Water International.
Chan, N.W, ‘Issues and Challenges in Water Governance in Malaysia’ (2009) 6

## 262 Athaya Ulya: Visi Air Asean...
Journal of Environmental Health Science and Engineering.
Jønch-Clausen, Torkil dan Jens Fugl, ‘Firming up the Conceptual Basis of Integrated Water Resources Management’ (2001) 17 Water Resources Development.

## Laman
Batchelor , Charles, ‘Water Governance Literature Assessment’, (IIED [s.a.]) <https://pubs.iied.org/pdfs/G02523.pdf > , diakses pada 7 Januari 2021.
GWP, ‘Sustainable Development Goals’, (GWP, 2020) <https://www.gwp.org/en/ About/why/sustainable-development-goals/ >,  dikunjungi  pada  28  Oktober 2020.
IISD, ‘UN Summit for thee Adoption of the Post-2015 Development Agenda’, (IISD [s.a]) <http://sdg.iisd.org/events/un-summit-for-adoption-of-post- 2015-development-agenda/ > , dikunjungi pada 1 Januari 2021.
IISD,  ‘UN-Water  Brief  Defines  Water  security’,  (IISD,  2013)  < https://sdg.iisd. org/news/un-water-brief-defines-water-security/#:~:text=UN%2DWater%20 proposes%20the%20following,against%20water%2Dborne%20 pollution%20and > dikunjungi pada 27 Januari 2021.
Indonesian Red Cross, ‘Indonesia: Drought’ ( Information bulletin , 2019) 1 <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IBIDdr171019.pdf>, dikunjungi pada 1 Januari 2021.
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ‘Direktorat Jendral Sumber Daya Air’ (Kementrian PUPR [s.a]) <https://www.pu.go.id/organisasi/ditjen- sumber-daya-air > , dikunjungi pada 7 Januari 2021.
Knoema, ‘Indonesia – National Rainfall Index’, (Knoema [s.a]) <https://knoema. com/atlas/Indonesia/Rainfall-index > , dikunjungi pada 6 Januari 2021.
Leung, Hillary, ‘66 People Have Died in Indonesia’s Devastating Floods. Here’s What to Know’ ( TIME , 2020) <https://time.com/5761097/jakarta-indonesia- floods/>, dikunjungi pada 1 Januari 2021.
Mahkamah Konstitusi, ‘Seluruh UU SDA Dibatalkan MK’, (MK 2004) <https://www.mkri.id/index.php?page=web. Berita&id=10634#:~:text=TERKAIT%3A,pembatasan%20pengelolaan%20 sumber%20daya%20air > , dikunjungi  pada 7 Januari 2021.
OECD, ‘OECD Water Governance Programme’, (OECD [s.a]) <https://www.oecd. org/env/watergovernanceprogramme.htm#: > dikunjungi pada 7 Januari 2021.
OECD, ‘Water Security for Better Lives A Summary for Policymakers’, (OECD [s.a])<https://www.oecd.org/env/resources/Water%20Security%20for%20
Better%20Lives-%20brochure.pdf>, dikunjungi pada 27 Januari 2021.
OHCHR, ‘Responses Submitted by The Government of Indonesia Questionnaire on the Right to Dafe Drinking Water and Sanitation’, (OHCHR [s.a]) <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/ContributionsWasteWater/
Indonesia.pdf > , dikunjungi pada 25 Desember 2020.
Worldometers, ‘Indonesia Population’,  (Worldometers [s.a]) <https://www. worldometers.info/world-population/indonesia-population/ > , dikunjungi pada 5 Januari 2021.

## Perundang-undangan
ASEAN Strategic Plan of Acation on Water Resources Management.
Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2020 tentang Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 40).
The 2030 Agenda For Sustainable Development.
Undang-Undang No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembar Negara RI Tahun 2019 No. 190, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6405)

## Athaya Ulya: Visi Air Asean...
--halaman ini sengaja dikosongkan--