INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 140-153 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Cyber Law Terhadap Kasus Retas Jual Beli Online
Bambang Triyono 1 ✉ , Hanuring Ayu Ardhani Putri 2 , Ariy Khaerudin 3 , Amir Junaidi 4
Universitas Islam Batik Surakarta
Email: bambangtriyono170285@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kemajuan  teknologi  informasi  terus  mendorong  munculnya  berbagai  kegiatan  yang  dilakukan masyarakat melalui kecanggihan teknologi tersebut, khususnya internet. Salah satu kegiatan di dunia maya adalah transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce). i. Pendekatan ini memastikan bahwa kasus-kasus seperti itu dapat diselesaikan secara hukum, mencegah terjadinya kekosongan hukum yang dapat  mengakibatkan  kerugian  yang  lebih  besar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi langkah-langkah hukum yang dapat diambil sebagai respons terhadap tindakan melawan hukum dalam transaksi  jual  beli  berbasis  internet.  Dengan  mengkaji  dan  menganalisis  aspek-aspek  hukum  yang melibatkan transaksi ini, penelitian ini berusaha memberikan wawasan mengenai potensi penyelesaian hukum. Fokusnya adalah memastikan bahwa keadilan dilayani dan kerugian yang dialami oleh pihak yang  terlibat dapat  diatasi  dengan  tepat dalam  kerangka  hukum.  Secara  keseluruhan,  penelitian  ini berkontribusi  pada  pengembangan  strategi  hukum  dalam  menanggapi  tindakan  melawan  hukum dalam transaksi e-commerce. Dengan mengidentifikasi dan memahami implikasi hukum, penelitian ini membuka jalan untuk tindakan hukum yang efektif, melindungi kepentingan pihak yang terlibat dalam transaksi online, dan mencegah terjadinya kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar.
Kata Kunci: Teknologi Informasi, E-commerce, Tindakan Hukum, Melawan Hukum, Transaksi Onlin

## Abstract
The advancement of information technology continues to drive various activities carried out by society through the sophistication of this technology, particularly the internet. One of the activities in the virtual world includes electronic commerce (e-commerce). This approach ensures that such cases can be legally resolved, preventing any legal vacuum that could lead to even greater losses.  This research aims to explore legal measures that can be taken in response to unlawful acts in internet-based buying and selling transactions. By examining and analyzing the legal aspects surrounding these transactions, the research seeks to provide insights into potential legal remedies. The focus is on ensuring that justice is served  and  losses  incurred  by  the  parties  involved  are  appropriately  addressed  within  the  legal framework.  In conclusion, this research contributes to the development of legal strategies in addressing unlawful acts in e-commerce transactions. By identifying and understanding the legal implications, it opens avenues  for effective legal actions, thus  safeguarding the interests of the parties engaged in online transactions and preventing potential legal vacuums that may lead to more significant losses. Keywords: Information Technology, E-commerce, Legal Measures, Unlawful Acts, Online Transactions

## PENDAHULUAN
Pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  melahirkan  berbagai dampak  baik  dampak  positif  maupun  dampak  yang  negatif.  Dampak  positif  tentu  saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia termasuk di negara Indonesia sebagai negara berkembang, yang mana hasil dari kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  ini  diramu  dalam  berbagai  bentuk  dan konsekuensinya  sehingga  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat.  Dampak  negatif  yang timbul  dari  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  harus  juga  dipikirkan  solusinya karena  hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  kerusakan  pada  kehidupan  manusia,  baik kehidupan manusia secara fisik maupun kehidupan mentalnya.
Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah Electronic Commerce yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang  dapat  melakukan  transaksi  jual  beli  dengan  setiap  orang  dimanapun  dan kapanpun. Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak  yang  dirugikan  untuk  menuntut  segala  kerugian  yang  timbul  dan  disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak  termaksud  tidak  secara  langsung  berhadapan,  mungkin  saja  pihak  yang  telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  tadi  berada  di  sebuah  negara  yang  sangat  jauh
sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapanya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional/biasa.
Kenyataan  seperti  ini  merupakan  hal-hal  yang  harus  mendapat  perhatian  dan pemikiran  untuk  dicarikan  solusinya,  karena  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  melalui internet  tidak  mungkin  terhenti,  bahkan  setiap  hari  selalu  ditemukan  teknologi  terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet  tersebut  tidak  mencukupi,  dengan  demikian  harus  diupayakan  untuk  tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.
Pada  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjawab  berbagai  macam  pertanyaan berkenaan  dengan  masalah  perbuatan  melawan  hukum  pada  transaksi  jual  beli  melalui internet ini, antara lain perbuatan melawan hukum yang mungkin timbul dalam  transaksi jual  beli  secara  elektronik/melalui  internet,  kendala-kendala  dalam  mengatasi  perbuatan melawan  hukum  pada  suatu  transaksi  jual  beli  secara  elektronik/melalui  internet,  serta tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku perbuatan melawan hukum pada suatu transaksi jual beli secara elektronik/melalui internet.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normative  (Suniaprily,  2023).  Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum ( legal research) adalah  selalu  normative  (Marzuki,  2010).  Penelitian  hukum  ini  bersifat  deskriptif  dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan (Statue approach). Sumber penelitian ini mengunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait dengan transaksi jual-beli melalui situs  belanja online (online shop). Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen dan hasil penelitian lain yang terkait.
Analisa  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  dengan  metode  silogisme  dengan pendekatan  deduktif  yang  bertujuan  mencari  jawaban  atas  isu  hukum,  dengan  cara menempatkan pengaturan tentang  transaksi jual-beli melalui  situs belanja online (online shop) sebagai premis mayor dan pemenuhan asas-asas perjanjian dalam kontrak/ perjanjian elektronik  melalui  situs  belanja online  (online  shop)  dan  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  dalam  transaksi  elektronik  sebagai  premis  minor.  Kemudian  dari  kedua  hal tersebut dapat ditarik konklusi mengenai permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aspek-Aspek Hukum Transaksi Jual beli
Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintah  negara  Indonesia  yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  …”  merupakan landasan  hukum  dalam  upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti transaksi jual beli secara elektronik. Indonesia merupakan negara  hukum  sehingga  setiap  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  dalam  hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
Berbicara  menganai  transaksi  jual  beli  secara  elektronik,  tidak  terlepas  dari  konsep perjanjian  secara  mendasar  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata  yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian  terdapat  dalam  Buku  III  KUH  Perdata,  yang  memiliki  sifat  terbuka  artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung  asas  Kebebasan  Berkontrak,  maksudnya  setiap  orang  bebas  untuk menentukan  bentuk,  macam  dan  isi  perjanjian  asalkan  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan  syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :
1) Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2) Kecakapan para pihak dalam perjanjian
3) Suatu hal tertentu
4) Suatu sebab yang halal
Kesepakatan  dalam  suatu  perjanjian  terjadi  ketika  para  pihak  memiliki  kesamaan kehendak,  dengan  prinsip  bahwa  tidak  boleh  ada  paksaan,  kesalahan,  atau  penipuan. Kecakapan hukum menjadi syarat sah perjanjian, di mana para pihak harus dewasa (18 tahun atau sudah menikah), memiliki kesehatan mental, dan mematuhi undang-undang. Jika salah satu pihak belum dewasa, dapat diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan yang cacat mental dapat diwakili oleh pengampu atau curatornya (Syahrani, 1992).
Menurut Pasal 1335 KUH Perdata, perjanjian tanpa sebab tidak memiliki kekuatan, dan sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya perjanjian. Dalam konteks modern, muncul perjanjian-perjanjian standar yang hanya mencerminkan keinginan salah satu pihak, dikenal sebagai  Perjanjian  Baku  (standard  of  contract).  Secara  dasar,  suatu  perjanjian  harus
mencakup  beberapa  unsur,  seperti  transaksi  jual  beli  (Subekti,  1985).unsur esentialia, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus  dicantumkan  dalam  suatu  perjanjian,  termasuk  perjanjian  yang  dilakukan  jual  beli secara elektronik
1) unsur naturalia, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.
2) unsur accedentialia,  yaitu  unsur  tambahan  yang  diberikan  oleh  para  pihak  dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”
Dalam suatu  perjanjian harus  diperhatikan pula beberapa macam azas yang  dapat diterapkan antara lain:
1) Azas Konsensualisme, yaitu azas kesepakatan, dimana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat
2) Azas  Kepercayaan,  yang  harus  ditanamkan  diantara  para  pihak  yang  membuat perjanjian
3) Azas  kekuatan  mengikat,  maksudnya  bahwa  para  pihak  yang  membuat  perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku
4) Azas  Persamaan  Hukum,  yaitu  bahwa  setiap  orang  dalam  hal  ini  para  pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum
5) Azas  Keseimbangan,  maksudnya  bahwa  dalam  melaksanakan  perjanjian  harus  ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
6) Azas Moral adalah sikap moral yang  baik harus menjadi motivasi  para  pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian
7) Azas Kepastian Hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya
8) Azas  Kepatutan  maksudnya  bahwa  isi  perjanjian  tidak  hanya  harus  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tetapi  juga  harus  sesuai  dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
9) Azas Kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan,  sesuai  dengan  isi  pasal  1347  KUH  Perdata  yang  berbunyi  hal-hal  yang
menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke  dalam  perjanjian,  meskipun  tidak  dengan  tegas  dinyatakan.  Hal  ini  merupakan perwujudan dari unsur naturalia dalam perjanjian.
Semua  ketentuan  perjanjian  tersebut  diatas  dapat  diterapkan  pula  pada  perjanjian yang dilakukan melalui media internet, seperti perjanjian jual beli secara elektronik, sebagai akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu  kebendaan  dan pihak yang lain untuk membayar  harga yang telah dijanjikan. Jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara berhadapan langsung antara penjual dengan pembeli, tetapi juga dapat dilakukan secara terpisah antara penjual dan pembeli,  sehingga  mereka  tidak  berhadapan  langsung,  melainkan  transaksi  dilakukan melalui media internet/secara elektronik.
Dalam kontrak jual beli para pelaku yang terkait didalamnya yaitu penjual atau pelaku usaha  dan  pembeli  yang  berkedudukan  sebagai  konsumen  memiliki  hak  dan  kewajiban yang berbeda-beda. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  diatur  mengenai  kewajiban-kewajiban  pelaku  usaha, dalam hal ini penjual yang menawarkan dan menjual suatu produk, yaitu:
1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2) memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan  atau  jasa  serta  memberikan  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan;
3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
4) berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba  barang dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan  atau  garansi  atas  barang  yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6) memberi  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;  memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
Sementara  itu,  berdasarkan  ketentuan  pasal  8  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen diatur pula mengenai beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha/penjual,  antara  lain  pelaku  usaha/penjual  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang  disyaratkan oleh  peraturan perundang-undangan;
2. tidak sesuai  dengan berat bersih, isi bersih  atau netto  dan  jumlah  dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. tidak  sesuai  dengan  kondisi  jaminan,  keistimewaan  atau  kemanjuran  sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. tidak mencantumkan tanggal daluwarasa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halan yang dicantumkan dalam label;
9. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggalpembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang
10. menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
11. tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian hak dan kewajiban penjual dan pembeli sebagai para pihak dalam perjanjian  jual  beli  harus  dilaksanakan  dengan  benar  dan  lancar,  apabila  para  pihak memperhatikan  dan  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing.  Ketentuan mengenai  hak  dan  kewajiban  penjual  dan  pembeli  tersebut  diatas,  berlaku  juga  dalam transaksi jual beli secara elektronik, walaupun antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, namun tetap ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli ini harus tetap ditaati.
Transaksi Jual Beli Melalui Internet ( Electronik Commerce)
Ketentuan  berdasarkan  Pasal  1  angka  10  Rancangan  Undang-Undang  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah
perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media  elektronik  lainny.  Transaksi  jual  beli  secara  elektronik  merupakan  salah  satu perwujudan ketentuan di atas. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang  dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 RUU Tentang Informasi dan  Transaksi Elektronik (ITE), disebut  sebagai  kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.
Pada transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli  secara  elektronik  ini  pihak-pihaknya  tidak  bertemu  secara  langsung  satu  sama  lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:
1) Penjual  atau  merchant  atau  pengusaha  yang  menawarkan  sebuah  produk  melalui internet sebagai pelaku usaha;
2) Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan  transaksi  jual  beli  produk  yang  ditawarkan  oleh  penjual/pelaku usaha/merchant.
3) Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/merchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank;
4) Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.
Seorang pembeli/ konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah  dibelinya  dari  penjual  sesuai  jenis  barang  dan  harga  yang  telah  disepakati  antara penjual dengan pembeli tersebut. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Di sisi lain, pembeli/konsumen berhak mendapatkan  informasi  secara  lengkap  atas  barang  yang  akan  dibelinya  dari  seoarng penjual, sehingga pembeli tidak dirugikan atas produk yang telah dibelinya itu. Pembeli juga berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas  perbuatan  penjual/pelaku  usaha  yang beritikad tidak baik.
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet ( E-Commerce)
Pada  kenyataannya,  dalam  suatu  peristiwa  hukum  termasuk  transaksi  jual  beli Transaksi  jual  beli  secara  elektronik  membawa  kemungkinan  pelanggaran  hukum  yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan  orang  lain  mewajibkan  pelaku  untuk  mengganti  kerugian  tersebut.  Untuk dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan harus memenuhi unsur- unsur  tertentu,  yaitu  adanya  perbuatan  melanggar  hukum,  kesalahan,  kerugian,  dan hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut. Meskipun transaksi jual beli elektronik dapat melibatkan perbuatan melawan hukum, tetapi harus dapat dibuktikan adanya unsur- unsur tersebut. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi sepenuhnya, perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Penting untuk dicatat bahwa Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara  kesalahan  yang  disengaja  dan  kesalahan  yang  kurang  hati-hati.  Oleh  karena  itu, hakim  harus  mempertimbangkan  berat  ringannya  kesalahan  dalam  menilai  dan menentukan ganti rugi yang adil.
Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/noodweer, overmacht, realisasi hak pribadi, karena  perintah kepegawaian  atau salah sangka yang dapat  dimaafkan. Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan maka ia bertanggung jawab atas kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya  tersebut,  namun  seseorang  tidak  hanya bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  disebabkan  kesalahannnya  sendiri,  tetapi  juga karena  perbuatan  yang  mengandung  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang menjadi  tanggungannya,  barang-barang  yang  berada  di  bawah  pengawasannya  serta binatang-binatang  peliharaannya,  sebagaimana  ditentupan  dalam  Pasal  1366  sampai dengan Pasal 1369 KUH Perdata.
Kerugian  yang  disebabkan  perbuatan  melawan  hukum  dapat  berupa  kerugiaan materiil dan atau kerugian immateriil. Kerugian materiil dapat terdiri kerugian nyata yang diderita  dan  keuntungan  yang  diharapkan.  Berdasarkan  yurisprudensi,  ketentuan  ganti kerugian karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1248 KUH  Perdata  diterapkan  secara  analogis  terhadap  ganti  kerugian  yang  disebabkan perbuatan  melawan  hukum.  Kerugian  immateriil  adalah  kerugian  berupa  pengurangan kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat badan dan sebagainya, namun  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  tidak  selalu  harus memberikan ganti kerugian atas kerugian immateril tersebut.
Untuk  dapat  menuntut  ganti  kerugian  terhadap  orang  yang  melakukan  perbuatan melawan hukum, selain harus adanya kesalahan, Pasal 1365 KUH Perdata juga mensyaratkan adanya  hubungan  sebab  akibat/hubungan  kausal  antara  perbuatan  melawan  hukum, kesalahan  dan  kerugian  yang  ada,  dengan  demikian  kerugian  yang  dapat  dituntut penggantiannya  hanyalah  kerugian  yang  memang  disebabkan  oleh  perbuatan  melawan hukum tersebut.
Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata  ini dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam proses transaksi jual beli secara elektronik, baik dilakukan melaui penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan,  maupun  penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi  atau  di  luar  pengadilan misalnya dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.
Pada  transaksi  jual  beli  secara  elektronik  terdapat  beberapa  kendala  yang  sering muncul anatar lain:
1. Pilihan  hukum  ( choice  of  law)  dalam  rangka  penyelesaian  sengketa  yang  timbul, walaupun pada perjanjian biasanya telah dicantumkan mengenai pilihan hukum ini, tapi pada kenyataannya masalah baru justru muncul dalam hal penentuan mengenai hukum mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.
2. Proses  pembuktian  adanya  suatu  perbuatan  melawan  hukum  agak  sulit  untuk dilakukan, karena masing-masing pihak yang terkait dalam transaksi jual beli melalui internet ini tidak berhadapan secara langsung, baik masih dalam ruang lingkup satu negara  bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  masing-masing  pihak  berada  pada negara yang berbeda, sementara untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
3. Minimnya  pengetahuan  dan  keahlian  pihak-pihak  yang  berwenang  menyelesaikan sengketa  yang  terjadi  dalam  dunia  maya,  khususnya  transaksi  jual  beli  secara elektronik.
Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  di  dunia  maya,  termasuk  transaksi  jual  beli  secara elektronik. Pada  saat  ini, di Indonesia  telah dibuat Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun sampai saat ini belum diundangkan dan belum diberlakukan, sehingga terhadap permasalahan hukum yang timbul dari berbagai macam  kegiatan  dalam  internet  termasuk  masalah  perbuatan  melawan  hukum  pada transaksi jual beli secara elektronik termaksud hanya dapat diterapkan ketentuan hukum
yang ada seperti ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dengan cara melakukan perbandingan atau penafsiran hukum serta konstruksi hukum.
(1) Sulitnya pelaksaan putusan dari suatu proses penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan  hukum  dalam  transaksi  jual  beli  secara  elektronik  ini,  karena  walaupun sengketa yang ada dapat diselesaikan baik secara litigasi maupun secara non litigasi, namun  pelaksanaan  putusannya  terkadang  membutuhkan  daya  paksa  dari  pihak berwenang,  dalam  hal  ini  lembaga  peradilan  yang  mengadili  kasus  tersebut, sementara  para  pihak  yang  bersengketa  mungkin  berada  dalam  wilayah  yang berbeda, dengan demikian secara teknis akan menimbulkan kesulitan, karena daya paksa yang dimaksud harus diberikan secara langsung tanpa melalui internet.
Dengan  demikian  dalam  menghadapi  kasus  perbuatan  melawan  hukum  pada transaksi jual beli secara elektronik ini, dapat diterapkan ketentuan yang ada dan berlaku sesuai dengan hukum yang dipilih untuk digunakan, mengingat transaksi jual beli melalui internet  ini  tidak  ada  batas  ruang,  sehingga  dimungkinkan  orang  Indonesia  bermasalah dengan warga negara asing. Pilihan hukum yang dimaksud tersebut di atas juga ditentukan oleh isi perjanjian awal pada saat terjadi transaksi jual beli secara elektronik.
Ketentuan hukum yang dapat diterapkan atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik adalah ketentuan hukum yang termuat dalam KUH  Perdata,  antara  lain  Pasal  1365  KUH  Perdata.  Penerapan  ketentuan  pasal  1365 termaksud dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum ekstensif yaitu memperluas arti kata perbuatan melawan hukum itu sendiri, tidak hanya yang terjadi dalam dunia nyata, tetapi juga dimungkinkan perbuatan melawan hukum yang terjadi di dunia maya, dalam hal ini pada transaksi jual beli secara elektronik. Selain itu, dapat pula diterapkan Pasal 1365 KUH  Perdata  dengan  melakukan  konstruksi  hukum  analogi  yakni  dengan  cara membandingkan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan di dunia nyata dengan dunia maya, sehingga pada akhirnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan tetap dapat terpenuhi. Walaupun pada prakteknya muncul kesulitan-kesulitan dalam  penerapannya,  namun  tetap  diharapkan  perbuatan  melawan  hukum  yang  terjadi harus tetap mendapat sanksi secara hukum sehingga tidak ada kekosongan hukum.
Tindakan Hukum Atas perbuatan melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet ( Electronic Commerce)
Menurut ketentuan RUU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khusunya Pasal  34  dikatakan  bahwa  masyarakat  dapat  mengajukan  gugatan  secara  perwakilan terhadap  pihak  yang  menggunakan  teknologi  informasi  yang  berakibat  merugikan
masyarakat. Seseorang dapat melakukan gugatan secara perwakilan atas nama masyarakat lainnya yang dirugikan tanpa harus terlebih dahulu memperoleh surat kuasa sebagaimana lazimnya kuasa hukum. Gugatan secara perwakilan dimungkinkan apabila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. Masyarakat  yang  dirugikan  sangat  besar  jumlahnya,  sehingga  apabila  gugatan tersebut diajukan secara perorangan menjadi tidak efektif;
2. Sekelompok masyarakat yang mewakili harus mempunyai kepentingan yang sama dan tuntutan  yang  sama  dengan  masyarakat  yang  diwakilinya,  serta  sama-sama merupakan korban atas suatu perbuatan melawan hukum dari orang atau lembaga yang sama.
Ganti kerugian  yang dimohonkan  dalam gugatan perwakilan  dapat diajukan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita, biaya-biaya pemulihan atas ketertiban umum  dan  norma-norma  kesusilaan  yang  telah  terganggu  serta  biaya  perbaikan  atas kerusakan yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut. Gugatan yang diajukan bukan merupakan gugatan ganti rugi saja akibat perbuatan  melawan  hukum,  tetapi  juga  memohon  kepada  pengadilan  untuk memerintahkan  orang  yang  sudah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  itu  dalam pemanfaatan  teknologi  informasi,  dalam  hal  ini  transaksi  jual  beli  secara  elektronik termaksud tidak mengabaikan aspek peleyanan terhadap publik.
Sementara  Pasal  35  RUU  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  ini menegaskan  bahwa  gugatan  perdata  dilakukan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dan  penyelesaian sengketa tersebut  diatas khususnya sengketa yang timbul dalam transaksi jual beli melalui media internet ini dapat diselesaiakan secara alternatif di luar pengadilan.
Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga menimbulkan  kerugian,  yaitu  menyelesaikan  sengketa  tersebut  baik  secara  litigasi  atau pengajuan  surat  gugatan  melalui  lembaga  peradilan  yang  berwenang  sesuai  ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia atau berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak, maupun secara non litigasi atau di luar pengadilan, antara lain melalui cara adaptasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah secara litigasi, maka harus Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum harus diuji melalui proses peradilan mulai dari Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi atau bahkan Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Gugatan berdasarkan
Pasal  1365  KUH  Perdata  membutuhkan  bukti  yang  menunjukkan  adanya  perbuatan melawan  hukum.  Proses  pembuktian  mengharuskan  penggunaan  alat-alat  bukti  yang diakui,  seperti  print  out  dokumen-dokumen  terkait  transaksi  jual  beli  elektronik,  saksi, termasuk saksi ahli seperti ahli teknologi informasi. Sesuai dengan ketentuan Uncitral Model Law, print out dari transaksi elektronik dapat diakui sebagai bukti tertulis. Sebagai negara anggota World Trade Organization, Indonesia dapat merujuk pada ketentuan ini. Dengan demikian,  melalui  proses  ini,  hakim  dapat  memperoleh  keyakinan  mengenai  perbuatan melawan hukum yang terjadi.
Penyelesaian  sengketa  atas  perbuatan  melawan  hukum  dalam  transaksi  jual  beli elektronik dapat dilakukan secara non litigasi melalui beberapa metode, termasuk proses adaptasi atas kesepakatan dalam perjanjian jual beli. Adaptasi memungkinkan para pihak merubah isi perjanjian agar perbuatan yang semula dianggap melawan hukum tidak lagi memiliki sifat melawan hukum. Selain itu, metode lain melibatkan negosiasi langsung atau melalui  perwakilan,  mediasi  dengan  perantara  pihak  ketiga,  konsiliasi  yang  melibatkan pihak-pihak yang dianggap  sebagai hakim semu, dan arbitrase  dengan  bantuan arbiter, yang  di  Indonesia  dapat  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI). Keputusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Dengan demikian, baik litigasi maupun non litigasi  dapat  menjadi  solusi  untuk  menyelesaikan  perbuatan  melawan  hukum  dalam transaksi  jual  beli  elektronik,  sesuai  dengan  kesepakatan  para  pihak,  untuk  menghindari kekosongan hukum dan potensi kerugian yang lebih besar.(Hasanah, 2005).

## SIMPULAN
Dengan demikian perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam suatu hubungan hukum di dunia maya dalam hal ini pada transaksi jual beli melalui internet, tetap dapat diselesaikan  secara  hukum,  dengan  menerapkan  Pasal  1365  KUH  Perdata.  Walaupun belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  khusus  kegiatan-kegiatan dalam internet termasuk transaksi jual beli melalui internet ini, namun ketentuan Pasal 1365  KUH  Perdata  tersebut  dapat  diaplikasikan  pada  kasus-kasus  perbuatan  melawan hukum  dalam  transaksi  jual  beli  secara  elektronik,  melalui  proses  penafsiran  hukum ektensif dan atau konstruksi hukum analogis, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahid, S.H. dan Mohammad Labib, S.H. 2005. Kejahatan Mayantara. Bandung :
Refika Aditama.
Ahmad  Mujahid  Ramli,  S.H.,  M.H.,  2004. Cyber  Law  dan  HAKI  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia. Bandung : Refika Aditama.
Edmon Makarim, 2000. S.H. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta : PT. Gravindo Persada. Gunawan  Widjaja,  S.H.  &  Ahmad  Yani,S.H.  2000. Hukum  Tentang  Perlindungan Konsumen. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Hetty  Hassanah,S.H.  2005. Metode  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Diktat  Kuliah. Bandung : UNIKOM.
Johanes  Gunawan,  S.H.  2003.  Reorientasi  Hukum  Kontrak  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum Bisnis. Vol. 22 No. 6.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Mochtar  Kusumaatmadja,S.H.,  2002. Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan. Bandung : Alumni.
Otje Salman Soemadiningrat, S.H., Prof. 2023. Penulisan Hukum Pada Fakultas Hukum UNIKOM. Makalah pada Seminar Up-Grading Teknik Penyusunan Penulisan Hukum Oleh Lembaga Kajian Hukum UNIKOM. 4 Janurari 2023/ 20.00 WIB
Perempuan Dalam Perspektif Hukum Profetik. Wijaya Putra Law Review, 2(2), 117-138.
Retnowulan  Sutantio,S.H.  dan  Iskandar  Oerip,S.H.  2000. Hukum  Acara  Perdata  dalam Teori Dan Praktek. Bandung : Alumni.
Riduan Syahrani,S.H. 1992. Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung. Alumni.
Subekti,S.H. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : Intermasa.
Suniaprily, F. G. A., & Putri, H. A. A. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Syamsu Gandapermana,S.H. 1996. Bahasa Belanda Hukum Dasar. Bandung : STHB.
Uncitral Model Law on Electronic Commerce, http://www.Uncitral Model Law.com. diakses 4 Janurari 2023/ 20.00 WIB
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2004  Tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman
Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Wirjono  Prodjodikoro,S.H.  1967. Perbuatan  Melanggar  Hukum.  Cetakan  V.  Bandung  : Sumur Bandung.