PENANGANAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOPRASI PESANTREN DARUL FALAH (TINJAUAN ETIKA BISNIS DALAM
PERSPEKTIF ISLAM)

## SUPRIADI, MUHAMMAD ZIDNI SUKRON, ABRAR STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  penanganan  jaminan  dalam  pembiayaan bermasalah  di  koperasi  pondok  pesantren.n  koperasi  pondok  pesantren  dengan  lokus penelitian  di  Koperasi  Pondok  Pesantren  Darul  Falah  Pagutan  Mataram.  Setidaknya penelitian  ini  berusaha  memecahkan  dua  problem  penting  yaitu  1)  Bagaimana Mekanisme  pengelolaan  koperasi  Pondok  Pesantren  NU  Darul  Falah?  Dan  2) Bagaimana  penanganan  jaminan  dalam  pembiayaan  bermasalah  di  Koperasi  Pesantren Darul Falah?.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif-kualitatif  yag lebih  diarahkan  untuk memahami  fenomena-fenomena  sosial  dari  perspektif  partisipan dengan menggunakan pendekatan studi teoritis dan studi empiris. Teori yang digunakan adalah  teori  pembiayaan,  teori  koperasi  dan  teori  etika  bisnis  Islam.  Keseluruhan penelitian  diperoleh  melalui  pengumpulan  data  dengan  melakukan  1)  observasi,  2) wawancara, dan 3) dokumentasi.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  belum  maksimalnya  kinerja  pengurus koperasi pondok pesantren Darul Falah dalam menangani jaminan terhadap pembiayaan bermasalah  dikarenakan  belum  adanya  rumusan  jelas  dalam  menangani  hal  itu. Sehingga  masih  banyak  masalah  yang  belum  selesai  terkait  dengan  penangan  jaminan dalam  pembiayaan  bermasalah.Dengan  demikian,  bisa  dikatakan  koperasi  pesantren Darul  Falah  belum  mampu  menjalankan  manajemen  kepengurusan,  pananganan jaminan  dan  pembiayaan  bermasalah  secara  maksimal  dan  professional.  Akan  tetapi secara etis, sistem penangannya sudah sesuai dengan etikan bisnis dalam Islam.
Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Koperasi Pesantren, dan etika bisnis Islam

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Mengenai  betapa  pentingnya  masalah  kerjasama  ini,  hal  serupa  juga  telah dikemukakan  oleh  Ibnu  Khaldun.  Dia  mengatakan  bahwa: “kebutuhan  manusia sangat  banyak,  untuk  itu  diperlukan  usaha  yang  banyak  juga...  adalah  di  luar kemampuan  manusia  untuk  melakukan  semua  itu  ataupun  sebagiannya,  kalau hanya  sendirian  saja.  Jelaslah  bahwa  ia  tidak  dapat  berbuat  banyak  tanpa bergabung  dengan  beberapa  tenaga  lain  dari  sesama  manusia,  jika  ia  hendak memperoleh  makanan  bagi  dirinya  dan  sesamanya.  Dengan  bergotong  royong (ta‟awun)  maka  kebutuhan  manusia  kendati  beberapa  kali  lebih  banyak  dari jumlah mereka dapat dipenuhi. (Ibn Khaldun, tt:77)
Dari  penjelasan  di  atas,  terlihat  betapa  pentingnya  dan  strategisnya  peran kerja sama dalam kehidupan ekonomi bagi terpenuhinya kebutuhan dan terciptanya kesejahteraan  bagi  seluruh  umat  manusia.  Bahkan  mengingat  pentingnya  peran kerja sama tersebut dalam kehidupan ekonomi, terutama kehidupan ekonomi suatu negara, menurut Sri-Edi Swasono “tanpa adanya kemauan untuk memperhitungkan unsur  dan  mekanisme  kerja  sama,  dan  tanpa  adanya  kemauan  bekerja  sama (willingnes  to  cooperate) ,teori  pertumbuhan  ekonomi  akan  cacat  pada  tataran empirik”. (Sri-Edi, 2007:30).
Oleh  karena  itu,  untuk  suksesnya  pembangunan  sebuah  perekonomian  maka sebuah  negara  harus  mampu  menggelorakan  kerja  sama  di  antara  para  pelaku ekonominya sehingga terbentuklah sinergi yang mampu mendorong bagi terjadinya pertumbuhan  dan  pemerataan  di  kalangan  pelaku  ekonomi  yang  ada  bagi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.
Dikarenakan  ada  semangat  kerja  sama  dalam  koperasi,  koperasi  menempati kedudukan  yang  sangat  terhormat  dalam  perekonomian  indonesia.  Hal  ini  tidak hanya  tampak  pada  amanat  Pasal  33  UUD  1945  serta  keberadaan  Kementrian Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (KUKM)  dalam  struktur pemerintahan,  tetapi  dapat  pula  disimak  berdasarkan  kondisi  riil  perekonomian indonesia. Untuk hal ini, pemerintah telah bertekad untuk melakukan langkah  dan kebijakan  strategis  agar  perekonomian  nasional  dapat  semakin  tumbuh  dan berkembang  secara  wajar  dan  proporsional.Komitmen  tersebut  dilakonkan  dengan memprioritaskan pemberdayaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
Dengan mengembalikan koperasi pada fungsinya (sebagai gerakan ekonomi) atas prinsip dan nilai dasarnya, koperasi akan semakin mampu menampilkan wajah yang  sesunggunya.  Pengembangan  yang  dilakukan  oleh  koperasi  adalah  suatu usaha konkrit untuk membuktikan bahwa koperasi sebagai badan usaha  yang dapat diterima dan diterapkan oleh semua lapisan masyarkat.
Selain merambah ke dunia pendidikan formal, koperasi juga ternyata diminati oleh  lembaga  pendidikan  non-formal  seperti  pondok  pesantren.  Marwan  Sarijo mengatakan  bahwa  pertumbuhan  pondok  pesantren  telah  mengalami  (5)  lima  fase perkembangan  terutama  ditinjau  dari  bangunan  fisiknya.  Pada  pase  keempat,  dia menjelaskan bahwa selain memiliki komponen fisik pesantren juga memiliki sarana sebagai suatu tempat pendidikan keterampilan seperti: peternakan, pertanian, sawah ladang,  koperasi  dan  sebagainya.  Selanjutnya  dia  mengatakan  bahwa  koperasi merupakan  salah  satu  dari  tanda  perkembangan  sebuah  pesantren.  (Marwan, 1979:10)
Perkembangan  ini  tidak  terlapas  dari  tiga  fungsi  utama  yang  diemban pesantren,  yaitu: pertama ,  sebagai  pusat  pengkaderan  pemikir-pemikir  agama ( center  of  excellence ). Kedua ,  sebagai  lembaga  yang  mencetak  sumber  daya manusia  ( human  resource ). Ketiga ,  sebagai  lembaga  yang  mempunyai  kekuatan melakukanpemberdayaan  pada  masyarakat  ( agent  of  development ).  Pondok pesantren jugadipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial ( social change ) ditengah perubahan yang terjadi. (Suhartini 2005:233).
Perkembangan  pesat  dalam  bidang  pendidikan  tidak  menjadikan  Pesantren Darul  Falah  berkembang  juga  dalam  sisi  ekonomi.  Hal  ini  terlihat  dari  koperasi pesantren  yang  masih  belum  berkembang  dengan  baik.  Terbukti  dengan  sudah beberapa  kali  koperasi  pesantren  Darul  Falah  mengalami  perubahan  manajemen,
dari koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam dan yang terakhir koperasi serba usaha.
Koperasi  dikelola  oleh  beberapa  ustadz  yang  diberikan  kepercayaan  oleh Madrasah  Diniyah.  Tetapi  pengelolaan  ini  masih  belum  maksimal  dikarenakan pengelola belum memahami tentang manajemen perkoperasian. Hal ini bisa  dilihat dengan tidak adanya pembukuan atau laporan standar koperasi yang digunakan.
Koperasi  yang  sekarang  lebih  tepatnya  disebut  unit  usaha  pesantren,  karena hanya  sekedar  menjalankan  tugas  sebagai  pemenuh  kebutuhan  kitab,  buku,  dan alat-alat  tulis.  Dari  pengadaan  kebutuhan  santri  ini,  koperasi  bisa  mendapatkan keuntungan bersih sekitar 3 sampai 4 juta perbulan, yang dalam dua tahun terakhir ini  melalui  keuntungan  yang  didapat,  koperasi  bisa  membantu  pendirian  Sekolah Tinggi Ilmu Syariah pada tahun 2015 dan SD Islam Aswaja pada tahun 2017.
Menurut  Prajudi  Atmosudirjo  (1982)  Pengelolaan  adalah  kegiatan pemanfaatan  dan  pengendalian  atas  semua  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk mencapai  ataupun  menyelesaikan  tujuan  tertentu.  Pengelolaan  seperti  ini  belum terlihat  pada  koperasi  pesantren  Darul  Falah,  seperti  belum  adanya  pengelolaan potensi  Alumni  dan  Jamaah.  Potensi  Alumni  dan  Jamaah  yang  ada  di  kecamatan Lingsar misalnya, mereka notabenenya mengelola perikanan yang masih kesulitan masalah  modal  dan  pemasaran.Sekiranya  pengelolaan  koperasi  melibatkan  semua stakeholder  yang  ada  di  pesantren,  dan  manajemen  yang  profesional  untuk memanfaatkan  potensi  pesantren  yang  ada  maka  koperasi  akan  mampu  menjadi penggerak kemadirian ekonomi pesantren.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa,  prinsip  koperasi  bertujuan  meningkatkan kesejahteraan  Anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya,  sekaligus sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  tatanan  perekonomian  nasional  yang demokratis dan berkeadilan.(UU No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian).
Kalau kita menilik kembali prinsip koperasi sebagai wadah untuk membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong, yang mana hal ini sesuai dengan  prinsip  syariah  yaitu ta‟awanu  ala  al-birri dan  bersifat  kolektif  dalam membangun  kemandirian  hidup.Pondok  Pesantren  NU  Darul  Falah  memiliki potensi  yang  besar  sebagai  faktor  pendukung  untuk  mengembangkan  koperasi pesantren. dikarenakan pondok pesantren ini merupakan Pondok Pesantren tertua di Kota  Mataram  yang  memiliki  santri  sekitar  seribu  orang  dan  alumni  yang berjumlah ribuan orang yang sebagian besar menjadi petani dan peternak di tambah lagi dengan jama’ah Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyahnya.
Penomena  inilah  yang  menyebabkan  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  tentang “Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Nu Darul Falah.”

## B. Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  tersebut    yang  menjadi  fokus  masalah  yang  akan  dikaji oleh peneliti adalah:
1. Bagaimana  Mekanisme  pengelolaan  koperasi  Pondok  Pesantren  NU  Darul Falah?
2. Bagaimana  penanganan  jaminan  dalam  pembiayaan  bermasalah  di  Koperasi Pesantren Darul Falah?

## LANDASAN TEORI

## Peran Koperasi dalam Mensejahterakan Ekonomi
Kegiatan  ekonomi  telah  menjadi  sarana pencapaian  kesejahteraan  atau kemakmuran. Pada dasarnya semua lembaga keuangan memiliki tujuan yang sama  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  baik  kesejahteraan  untuk  anggota atau  kepada  masyarakat  luas.  Namun  ada  pula  yang  tujuannya corebissunes tanpa  mempertimbangkan  kesejahteraan  masyarakat  umum.  Koperasi  dalam perjalanannya  sudah  banyak  memberikan  andil  dan  kontribusi  kepada masyarakat  secara  umum,  terlebih  kepada  lembaga  dan  anggota  dari  sebuah koperasi.  Peran  koperasi  itu  sendiri  tidak  lepas  dari  manajemen  dan pengelolaan yang baik.
Sebagaimana  tujuan  dari  lembaga  keungan  pada  umumnya  demi mewujudkan  kesejahteraan  bersama,  maka  sebenarnya  kita  berhadapan dengan  konsep  kesejahteraan.  Konsep  kesejahteraan  dalam  Islam  dikenal dengan al-Falah , Hayatun  al-Tayyibah, dan mashlahah  al-„ibad. Konsep tersebut  merupakan  cita-cita  luhur  dari  ekonomi  dan  konsep  Islam  secara umum.  Ketika  berbicara  tentang al-Falah dan Hayatun  al-Tayyibah ,  maka kita  berhadapan  dengan  rumusan  M.  Umer  Chapra  dan  Al-Ghazali.  Dalam bukunya IslamandTheIslamicChallenge M. Umer Chapra menjelaskan bahwa setiap  individu  pelaku  ekonomi  sudah  pasti  didominasi  dengan  pandangan maupun asumsinya mengenai alam, dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Chapra  mengibaratkan  pandangan  dunia  sebagai  pondasi  bagi  sebuah bangunan  yang  memainkan  peranan  yang  sangat  penting  dan  sangat menentukan. Sehingga  strategi dari suatu sistem  yang merupakan hasil logis dari  pandangan  hidup,  selayaknya  selaras  dengan  sasaran  yang  dipilih  agar tujuan dapat dicapai dengan efektif. 1
Chapra  juga  menjelaskan  dalam  buku  ini  mengenai  aktualisasi  konsep falah dan hayatanthoyyibatan yang  merupakan  inti  dari  tantangan  ekonomi bagi  negara-negara  muslim.  Sebab  kedua  konsep  ini  berasal  dari  Islam, diajarkan  Islam  dan  hendaknya  pula  diterapkan  dalam  kehidupan  muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia-akhirat. Hal ini menuntut peningkatan moral,  persaudaraan  dan  keadilan  sosio-ekonomi,  dengan  pemanfaatan sumber-sumber  daya  yang  langka  untuk  mengentaskan  kemiskinan, memenuhi  kebutuhan  dan  meminimalkan  kesenjangan  pendapatan  dan kekayaan.
Dalam  perspektif  ide  atau  gagasan,  ternyata  konsep  kesejahteraan banyak mengadopsi pada paham kapitalisme dan sosialisme. 2 Paham ini telah terbukti  membawa  banyak  kegagalan  dalam  mengantarkan  pembangunan untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu,  muncullah sebuah  alternatif  konsep  kesejahteraan  yang  mengacu  pada  nilai-nilai  ajaran syariah  Islam.  Pada  saat  krisis  ekonomi  moneter  melanda  dunia,  lembaga- lembaga  ekonomi  di  negara-negara  berkembang  yang  menerapkan
1 7M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge, (United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992). h. 4-5
2 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm. 6.
mekanisme syariah terbukti dapat bertahan dan bahkan disebagiannya mampu untuk dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga berawal dari keberhasilannya ini  mulailah  banyak  dikaji  tentang  konsep  kesejahteraan  yang  berlandaskan pada ekonomi syariah Islam. 3
Sementara  itu,  kesejahteraan  menurut  al-Ghazali  adalah  tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara’ ( Maqasidal - Syari‟ah ).  Manusia  tidak  dapat  merasakan  kebahagiaan  dan kedamaian  batin  melainkan  setelah  tercapainya  kesejahteraan  yang sebenarnya  dari  seluruh  umat  manusia  di  dunia  melalui  pemenuhan kebutuhan-kebutuhan  ruhani  dan  materi. Untuk  mencapai  tujuan  syara’  agar dapat terealisasinya kemaslahatan, Al-Ghazali  menjabarkan tentang sumber- sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 4
Aktualisasi konsep kesejahteraan tidak lepas dari peran dari para pelaku ekonomi.  Di  samping  itu  pula,  peran  masyarakat  juga  berkewajiban  untuk merealisasikan  kesejahteraan.  Pemerintah  dan  masyarakat  harus  bergerak bersama  untuk  mencapai  kesejahteraan  umat.  Kesejahteraan  material  dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. 5 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keberhasilan  pembangunan haruslah  dicapai  tidak  saja  dalam  aspek  material,  tetapi  juga  dalam  aspek spiritual.  Ketika  sebuah  proses  pembangunan  hanya  diarahkan  untuk mencapai  keberhasilan  material  maka  bisa  dipastikan  kesejahteraan masyarakat  yang  diinginkan  tidak  akan  bisa  tercapai.  Masyarakat  akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.
Kesejahteraan  oleh  sebagian  masyarakat  selalu  dikaitkan  dengan konsep  kualitas  hidup.Konsep  kualitas  hidup  merupakan  gambaran  tentang keadaan  kehidupan  yang  baik.World  Health  Organization  mengartikan kualitas  hidup  sebagai  sebuah  persepsi  individu  terhadap  kehidupannya  di masyarakat  dalam  konteks  budaya  dan  sistem  nilai  yang  ada  yang  terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan.Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh  kondisi  fisik  individu,  psikologis,  tingkat  kemandirian,  dan  hubungan sosial individu dengan lingkungannya. 6
Undang-Undang    Nomor  13  tahun  1998  menjelaskan  juga  tentang  arti dari  kesejahteraan.  Kesejahteraan  didefinisikan  sebagai  suatu  tata  kehidupan dan  penghidupan  sosial  baik  material  maupun  spiritual  yang  diliputi  rasa keselamatan,  kesusilaan,  dan  ketentraman  lahir  batin  yang  memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial  yang  sebaik-baiknya  bagi  diri,  keluarga,  serta  masyarakat  dengan menjunjung  tinggi  hak  dan  kewajiban  asasi  manusia  sesuai  dengan Pancasila. 7
3 M. Lutfi Hamidi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2003), hlm. 47
4 Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya’ Ulum al-Din (Surabaya: Bina Ilmu, 2010),84-86
5 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), viii
6 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012), 44
7 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012), 45
Konsep  kesejahteraan  telah  berkembang  menuju  kesempurnaanya. Kesamaan  berbagai  konsep  ini  tertuju  pada  tujuan  yang  sama,  yakni  sebuah kondisi masyarakat yang semakin baik. Kondisi kesejahteraan ini merupakan sebuah gambaran yang diidealkan bersama, baik oleh pelaku usaha organisasi massa, dewan perwakilan, pemerintah, maupun masyarakatnya.
Kesejahteraan  merupakan  tujuan  dari  ajaran  Islam  dalam  bidang ekonomi.  Kesejahteraan  merupakan  bagian  dari  rahmatan  lil  alamin  yang diajarkan  oleh  Agama  Islam  ini.  Namun  kesejahteraan  yang  dimaksudkan dalam Al-Qur’an bukanlah  tanpa  syarat  untuk  mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. 8
Al-Qur’an telah memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung dan ada  yang  secara tidak langsung   yang berkaitan dengan permasalahan  ekonomi.  Namun  demikian,  penjelasan  dengan  menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.
Terkait  dengan  keberadaan  koperasi  yang  ada  di  lingkungan  pondok pesantren, Muhammad Syaiful Bukhory (2004) dalam bukunya “Kebangkitan Ekonomi  Syariah  di  Pesantren” mengatakan  sebagai  bisnis  fundamental ekonomi  syariah  yang  dekat  dengan  aktifitas  perekonomian  masyarakat, lembaga  keuangan  mikro  syari’ah  atau  Koperasi  BMT  sangat  cocok dikembangkan di pesantren. Beberapa alasan riil dapat dikemukakan sebagai berikut;
Pertama, pesantren memiliki santri baik siswa sekaligus santri maupun santri  murni  yang  pada  waktu-waktu  tertentu  melakukan  pembayaran  untuk membantu  biaya  operasional  pesantren  sebagaimana  SPP  di  sekolah-sekolah umum. Jumlah santri merupakan pasar potensial dana pihak keti ga bagi BMT melalui  simpanan  atau  tabungan.  Realitas  demikian,  sangat  potensial  bila dikelola Baitul Mal Watamwil (BMT).
Kedua, setiap  pesantren  memiliki  pasar  fanatik  ( captive  market ),  yaitu santri,  ustadz  dan  masyarakat  di  lingkungan  pesantren.  “Pasar”  ini  sangat potensial untuk berbagai sektor usaha riil seperti kantin, toko serba ada untuk kebutuhan  sehari-hari,  toko  buku  dan  lain-lain.  Aneka  usaha  ini  dapat dikembangkan  secara  terpadu  di  bawah  naungan  koperasi  BMT  sebagai sektor riilnya.
Ketiga, jaringan  santri,  orang  tua  santri  yang  memiliki  aneka  usaha, aneka  pekerjaan  dan  berbagai  latar  belakang  yang  telah  terjalin  sebagaim ikatan orang tua wali santri sangat potensial sebagai jaringan pemasaran BMT dan  sektor  riil  yang  dikembangkan  oleh  pesantren.  Adanya  hubungan emosional  yang  mengikat  antar  orang  tua,  masyarakat  dan  pesantren  dapat diarahkan  ke  arah  pengembangan  bidang  ekonomi  untuk  memajukan pesantren.
Ketiga  alasan  di  atas  baru  sebatas  potensi  umum  yang  telah  dimiliki oleh pesantren Darul Falah dan belum meliputi potensi-potensi ekonomi yang khas  yang  ada  lingkungan  internal  pesantren  dan  belum  termasuk  potensi- potensi ekonomi di lingkungan pesantren. Pada dasarnya pengembangan amal
8 Darsyaf Ibnu Syamsuddien, Darussalaam, Prototype Negeri Yang Damai (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), 66-68.
usaha  ekonomi  pesantren  harus  dimulai  dari  potensi  ekonomi  yang  ada  di lingkungan  internal  pesantren  dan  setelah  solid  baru  dikembangkan  untuk menjangkau potensi di lingkungan sekitar pesantren.

## 5. Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi
Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  dalam  Islam  mengindikasi  bahwa perhatian  Islam  terhadap  bidang  ekonomi  merupakan  bagian  dari  syariah  dan yang menjadi tuntutan dalam upaya pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan sistem dan metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi tuntutan dalam  merealisasikan  kesejahteraan  ekonomi  umat,  memenuhi  kebutuhan  yang mendasar, dan memerangi kemiskinan. (Jaribah, 2006:393).
Dalam  pandangan  ekonomi  Islam,  program  pemberdayaan  ekonomi masyarakat  sangatlah  cocok  dengan  ajaran  Islam,  karena  tujuan  dari  ekonomi Islam  adalah  menciptakan  kehidupan  manusia  yang  aman  dan  sejehtera.  Islam sendiri  mempunyai  perhatian  yang  serius  tentang  keadilan  sosial  dan  ekonomi karena  Islam  memandang  bahwa  martabat  kemanusiaan  adalah  suatu  hal  yang esensial,  sehingga  setiap  manusia  berperan  untuk  mendapatkan  kebahagiaan hidupnya.  Islam  juga  memberikan  kesadaran  yang  mendalam  bagi  kita  bahwa kemakmuran  ekonomi  tidak  akan  kita  dapatkan  tanpa  adanya  hubungan  sosial yang  harmonis.  Hal  ini  terbukti  apabila  dalam  suatu  negara  terjadi  adanya kesenjangan  sosial  yag  tajam,  maka  perekonomian  negara  tersebutpun  akan berjalan dengan tersendat-sendat. (Nik Muhammad, 2002:49-50).

## Koperasi dalam Perspektif Syariah
Dalam  pasal  4  UU  No.  17 Tahun  2012  Tentang  Perkoperasian  dijelaskan bahwa, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
Keadilan dalam Islam memiliki dua implikasi, yaitu sebagai berikut:
a. Keadilan Sosial.
Islam  menganggap  umat  manusia  sebagai  satu  keluarga.  Karenanya semua  anggota  keluarga  ini  mempunyai  derajat  yang  sama  di  hadapan Allah.  Hukum  Allah  tidak  membedakan  yang  kaya  dan  yang  miskin, demikian  juga  tidak  membedakan  ras.  Secara  sosial  nilai  yang membedakan  satu  dengan  yang  lainnya  adalah  ketakwaan,  ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada manusia.
b. Keadilan Ekonomi
Konsep  persaudaraan  dan  perlakuan  yang  sama  bagi  setiap  individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi.  Tanpa  pengimbangan  tersebut,  keadilan  sosial  akan kehilangan  makna.  Dengan  keadilan  ekonomi  setiap  individu  akn mendapatkan  haknya  sesuai  dengan  kontribusi  masing-masing  kepada masyarakat.  Setiap  individu  pun  harus  terbebaskan  dari  eksploitasi individu lainnya.
Ketiga , Keadilan  Distribusi  Pendapatan.  Kesenjangan  pendapatan  dan kekayaan  alam  yang  ada  dalam  masyarakat  berlawanan  dengan  semangat  serta
komitmen  Islam  terhadap  persaudaraan  dan  keadilan  sosial-ekonomi. Kesenjangan  harus  diatasi  dengan  menggunakan  cara-cara  yang  ditekankan Islam. Diantaranya adalah dengan cara-cara berikut ini:
a.  Menghapuskan  monopoli  kecuali  oleh  pemerintah  untuk  bidang-bidang tertentu;
b.  Menjamin  hak  dan  kesempatan  semua  pihak  untuk  aktif  dalam  proses ekonomi, baikproduksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi;
c.  Menjamin basic  needs  fulfillment (pemenuhan  kebutuhan  dasar)  setiap anggota masyarakat;
d.  Melaksanakan amanah  at-takaful  al-ijtima‟i atau social  economic  security insurance di  mana  yang  mampu  menanggung  dan  membantu  yang  tidak mampu. (Antonio: 2001:16)
Dengan  cara-cara  ini,  standar  kehidupan  setiap  individu  akan  lebih terjamin,  karena  dalam  konsep  keadilan  Islam  dalam  distribusi  pendapatan  dan kekayaan  serta  konsep  keadilan  ekonomi  menghendaki  setiap  individu mendapatkan  imbalan  sesuai  dengan  amal  dan  karyanya.  Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.
keempat, kebebasan  individu  dalam  Konteks  Kesejahteraan  Sosial.  Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan  oleh  Allah.ia  tidak  tunduk  kepada  siapa  pun  kecuali  kepada  Allah (ar-Ra’d: 36 dan Luqman: 32) .Ini merupakan dasar bagi Piagam Kemerdekaan Islam  dari  segala  bentuk  perbudakan.  Menyngkut  hal  ini,  Al-Quran  tegas menyatakan  bahwa  tujuan  utama  dari  misi  kenabian  Muhammad  adalah melepaskan  manusia  dari  beban  dan  rantai  yang  membelenggunya (al-A’raaf: 157). Konsep  islam  amat  jelas  yaitu  Manusia  dilahirkan  merdeka.  Karenanya, tidak  ada  seorang  pun  yang  berhak  mencabut  kemerdekaan  tersebut  dan membuat kehidupan manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini, setiap individu berhak  menggunakan  kemerdekaannya  tersebut  sepanjang  tetap  berada  dalam kerangka  norma-norma  islami.  Dengan  kata lain,  sepanjang  kebebasan  tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara sosial maupun di hadapan Allah.
Islam  mengakui  pandangan  universal  bahwa  kebebasan  individu bersinggungan  atau  bahkan  dibatasi  oleh  kebebasan  individu  orang  lain. Menyangkut  masalah  hak  individu  dalam  kaitannya  dengan  masyarakat,  para sarjana muslim sepakat pada prinsip-prinsip berikut ini:
a. Kepentingan masyarakat  yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
b.  Melepaskan  kesulitan  harus  diprioritaskan  dibanding  memberi  manfaat meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah.
Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih  kecil.  Manfaat  yang  lebih  besar  tidak  dapat  dikorbankan  untuk  manfaat yang  lebih  kecil.  Sebaliknya,  bahaya  yang  lebih  kecil  harus  dapat diterima/diambil  untuk  menghindarkan  bahaya  yang  lebih  besar,  sedangkan manfaat  yang  lebih  kecil  dapat  dikorbankan  untuk  mendapatkan  manfaat  yang lebih besar. (Antonio, 2001:17).

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (qualitative research) .Dimana penelitian  ini  lebih  diarahkan  untuk  memahami  fenomena-fenomena  sosial  dari perspektif partisipan.Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang ditujukan untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial, sikap,  kepercayaan,  persepsi,  pemikiran  orang  secara  individual  maupun kelompok.Deskripsi  ini  digunakan  untuk  menemukan  prinsip-prinsip  dan penjelasan  yang  mengarah  pada  kesimpulan.  Desain  penelitian  yang  digunakan adalah  studi  kasus (case  study) ,(Sukmadinata,  2005:99)  dalam  arti  penelitian difokuskan  pada  bagaimana  pengelolaan  Koperasi  Pesantren  pada  saat  ini  dan bagaimana  bentuk  pengeolaan  yang  harus  dilakukan  pesantren  untuk mengoptimalisasikan perannya dalam pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi.

## B. Jenis dan Sumber Data
1.1.1. Jenis Data Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  deskriptif  atau data kualitatif, yang mana data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, symbol, dan data lain yang bentuknya bukan dalam angka.
1.1.2. Sumber Data Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalahsubyek  dari  mana  data  dapat diperoleh  (Arikunto,  2006;129).  Untuk  memperoleh  data  yang  akurat diperlukan  informan  yang  menguasai  situasi  sosial  yang  diteliti.  Informan penelitian yang dimaksud adalah:
1. Informan Utama
Informan  utama  adalah  onforman  yang  paling  banyak  tahu  tentang subjek  penelitian.  Jadi  informan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah pimpinan Pesantren yaitu; TGH.  Zafrul  Fauzan Tabrani yang memiliki otoritas tertinggi dalam susunan organisasi pesantren.
2. Informan Kunci
Untuk  memperoleh  data  yang  akurat  diperlukan  informan  kunci.
Informan kunci adalah informan yang benar-benar menguasai fenomena yang terjadi. Informan kunci ini aadalah:
a. Ust. H. Musleh, M.Pd.I pengelola pesantren;
b. Ust. Akbar, Ketua Koperasi Ponpes Darul Falah;
c. Ust. Wardi Zaini Mukhtar, Bendahara sekaligus pengelola ;
Untuk  menentukan  sumber  data  dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  teknik purposive  sampling . Purposive  sampling adalah teknik-teknik  pengambilan  sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu. Pertimbangan  tertentu  ini,  misalnya  orang  yang  dianggap  paling  tahu tentang  apa  yang  kita  harapkan  atau  mungkin  dia  sebagai  penguasa sehingga  akan  memudahkan  peneliti  menjelajahi  objek/situasi  sosial yang diteliti. (sugiyono, 2008:300).

## C. Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  penelti  itu  sendiri.  Peneliti adalah  instrumen  kunci  ( key  instrument ).  Peneliti  yang  mengadakan  sendiri pengamatan atau wawancara tak berstruktur dan hasil catatan. Penelitian kualitatif sangat  mengutamakan  manusia  sebagai  instrumen  penelitian  karena  mempunyai adaptabilitas  yang  tinggi.  Jadi  senantiasa  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini.
Menurut Lexy J. Moleong (2002:121), manusia sebagai instrumen penelitian dimaksudkan  sebagai  alat  pengumpul  data.  S.  Nasution  (1996:9)  mengatakan, Hanya  manusia  sebagai  instrumen  yang  memahami  makna  interaksi  antara manusia,  mengalami  perasaan  dan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  ucapan  dan perbuatan  responden.  Peneliti  sebagai key  instrument berfungsi  untuk  menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data,  menilai  kualitas  data,  menafsirkan  data,  dan  membuat  kesimpulan  atas temuannya. (Sugiyono, 2012:222).

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## 1. Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Darul Falah
Sejak awal berdirinya pesantren tahun 1996, pesantren sudah mencoba untuk mendirikan  dan  mengelola  perkoperasian  yang  pada  awalnya  diharapkan  dapat menunjang  ekonomi  pesantren  secara  mandiri.Pendirian  koperasi  ini  ditujukan untuk  memenuhi  kebutunan  santri  yang  tidak  dijual  secara  bebas  di  masyarakat, seperti kitab dan perlengkapan pengajian yang lainnya. Pendirian koperasi ini juga untuk  meminimalisir  keluar  masuknya  santri  dari  pesantren  untuk  mendapatkan kebutuhan, dikarenakan pengontrolan akan menjadi tidak efektif ketika para santri banyak yang keluar masuk pesantren.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pada  awalnya Koperasi ini terletak di Pertokoan pasar Pagutan, koperasi ini masih bersifat serba usaha yang menjual kebutuhan pengajian  santri dan kebutuhan masyarakat sekitar. Seperti yang dikatakan ketua yayasan pesantren Darul Falah ZFT:
“....  Pesantren  ini  punya  koperasi  yang  ada  di  pertokoan  pagutan  dulu. Dimana  disini  dijual  berbagai  macam  hasil  karya  anak  pondok  juga,  dijual kebutuhan  anak  pondok  dan  kitab-kitab.  Waktu  itu  langsung  dikelola  oleh  beliau muassis (pendiri) pondok pesantren ini....”
Berdasarkan  informasi  di  atas,  pengelolaan  koperasi  pesantren  mengalami kendala yang membuat pengelolaannya tertatih-tatih. Setidaknya kendala dan faktor pengelolaan tidak lepas dari sebab manajemen operasional. Menurut MS kegagalan itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi tenaga ahli pada pengelolaan manajemenen koperasi pesantren, sebagaimana yang diungkap MS:

## 2. Interaksi dan Kontribusi Koperasi terhadap Pondok Pesantren
Keberadaan  koperasi  pada  sebuah  lembaga  pendidikan  sejatinya  akan memberikan  kontribusi  terhadap  lembaga  pendidikan  tersebut.  Terkait  dengan  hal itu, koperasi pesantren Darul Falah sampai saat ini sudah memilki banyak manfaat dan  kontribusi  yang  dirasakan  oleh  pondok  pesantren  itu  sendiri.  Setidaknya  ada pihak-pihak berikut:

## a. Memberikan dukungan dana bagi pondok pesantren
Berdasarkan  informasi  dari  informan  bahwa  koperasi  pesantren  telah memberikan  kontribusi  terhadap  dua  lembaga  pendidikan  yaitu  Sekolah Tinggi  Ilmu  Syariah  dan  Sekolah  Dasar  Islam  (SDI)  Aswaja.  Dukungan tersebut dimulai pada tahun 2015 saat mendirikan sekolah tinggi yang secara operasional  mendapat  surat  keputusan  (SK)  dari  Kementerian  Agama Direktur Jenderal Pendidikan Islam tahun 2016 dengan No. SK. 155 Tahun 2016.  Setelah  itu  pada  tahun  2017  koperasi  pesantren  memberi  dukungan dana  saat  mendirikan  SDI  Aswaja  pada  tahun  2017.  Dengan  demikian, konntribusi  koperasi  pesantren  bagi  pondok  pesantren  sudah  dirasakan walaupun  kontribusi  yang  diberikan tidak  full  diberikan  untuk  semua  biaya dan  dana  yang  dibutuhkan,  akan  tetapi  dana  yang  diberikan  menjadi  awal berdirinya dua lembaga pendidikan yang sudah ada tersebut. oleh sebab itu, bisa  dikatakan  bahwa  eksistensi  akan  keberadaan  koperasi  di  pondok pesantren  sangat  dibutuhkan  mengingat income pondok  pesantren  yang hanya dari iuran santri dan sumbangan dari jama’ah.
Keberadaan  dua  lembaga  tersebut  menjadi  bukti  kontribusi  koperasi terhadap  pondok  pesantren  sehingga.  Oleh  sebab  itu,  pengelolaan  koperasi yang  baik  dan  profesional  sudah  pasti  akan  memberikan  manfaat  dan kontribusi paling tidak terhadap anggota bahkan di luar anggota seperti pada lembaga pendidikan.

## b. Menjadi sponsor pada acara pondok pesantren
Berdasarkan  data  dan  wawancara  yang  telah  dilakukan  bahwa  yayasan pondok  pesantren  Darul  Falah  sering  kali  melakukan  kegiatan  keagamaan baik di lingkungan pesantren yang melibatkan para santri dan segenap dewan guru, atau di luar pesantren dengan melibatkan jama’ah Thariqah dan unsur masyarakat luas. Dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut sudah tentu  akan  banyak  membutuhkan  dana  di  antaranya  adalah  dana  pihak  lain seperti sumbangan para donatur, simpatisan dan sponsor.
Dalam  beberapa  kesempatan  dan  kegiatan,  koperasi  pesantren  Darul Falah ikut andil sebagai sponsor terhadap berlangsungnya acara dan kegiatan yang  dilaksanakan  pondok  pesantren.  Hal  itu  sudah  dilakukan  pada  saat kegiatan Pengajian Majlis Badruttaman yang dilaksanakan di Islamic Center Hubbul Wathan NTB pada tahun 2016 dan di GOR Turide Mataram. Dalam kegiatan  tersebut,  koperasi  pesantren  menjadi  salah  satu  sponsor  yang  ikut andil dalam berlangsungnya acara tersebut.
Dalam  beberapa  kesempatan  juga,  koperasi  pesantren  menjadi  sponsor bukan  hanya  untuk  kegiatan  pondok  pesntren  bahkan  menjadi  sponsor  bagi lembaga  bagian  di  yayasan  pondok  pesantren  Darul  Falah  seperti  pada lembaga Sekolah Tinggi pada saat melakukan stadium general dan pada saat melakukan kegiatan masa perkenalan akademik pada mahasiswa.
Dengan demikian, koperasi bisa dikatakan menjadi salah satu bagian dari pondok  pesantren  yang  pada  waktu  tertentu  memberikan  dana  berupa kesediannya  menjadi  sponsor  pada  acara-acara  pondok  pesantren.  Artinya, koperasi  pesantren  sudah  menjadi  satu  kesatuan  dengan  pondok  pesantren dan  berperan  penting  dalam  kegiatan  dan  keberadaan  pondok  pesantren Darul Falah secara umum.

## c. Menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan pondok pesantren
Sistem  pengelolaan  pondok  pesantren  yang  klasikal  tidak  lepas  dari problem keamanan dan kenyamanan santri. Jumlah santri yang muqim (diam di  asrama)  saat  ini  sudah  mencapai  830  santri  dan  santriwati  dan  itu membutuhkan pengamanan yang bisa mengatur para santri. Untuk mengatur para santri maka dibutuhkan dan dibuatlah seperangkat aturan dan tata tertib yang menjaga keberlangsungan pondok pesantren. Tata tertib yang dibuat itu pun  tidak  hanya  dieksekusi  para  guru,  namun  harus  diperkuat  dengan fasilitas  yang  memadai  dan  aturan  yang  benar-benar  mengikat.  Karena jumlah  santri  yang  begitu  banyak  akan  sangat  membutuhkan  fasilitas  yang memadai  seperti  fasilitas  sarana  dan  pra  sarana  para  santri  dan  pengadaan kebutuhan para santri.
Untuk  menjamin  keamanan  dan  kenyamanan  para  santri  maka  perlu memperhatikan  faktor  kebutuhan  para  santri  yang  bisa  memicu  para  santri untuk  melanggar  aturan  dan  tata  tertib  pondok  pesantren.  Salah  satu  aturan pondok  pesantren  yaitu  para  santri  tidak  diperbolehkan  meninggalkan  atau keluar  dari  pondok  tanpa  izin  dari  pengurus  pondok.  Aturan  tersebut  tidak akan bisa berjalan jika kebutuhan para santri tidak ada disediakan di dalam pondok  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu,  keberadaan  koperasi  yang  menyediakan kebuuthan para santri telah memberikan solusi alternatif dan menjadi bagian yang  mendukung  stabilitas  keamanan  dan  kenyamanan  para  santri.  Dengan adanya  koperasi  pesantren  para  santri  tidak  bisa  keluar  dan  meninggalkan pondok  sembarangan  dan  tanpa  pengetahuan  pengurus  pondok,  karena alasan  santri  untuk  membeli  beberapa  kebutuhan  sudah  diakomodir  dan difasilitasi oleh koperasi pesantren.
Sementara  dari  sisi  kenyamanan  para  santri,  koperasi  tidak  hanya menyediakan  kebutuhan-kebutuhan  biasa  seperti  sabun,  pasta  gigi,  dan  alat tulis  saja  namun  kebutuhan  lainnya  seperti  pakaian,  kitab  dan  lain sebagainya.  Bahkan  kebutuhan  yang  disediakan  koperasi  tidak  hanya membuat  nyaman  para  santri,  namun  membuat  nyaman  para  wali  santri. Keresahan  dan  kekhawatiran  wali  santri  terhadap  kedisiplinan  anaknya sudah  terkondisikan  dengan  baik  melalui  koperasi  pesantren.  Selain  itu, koperasi  memfasilitasi  bukan  hanya  kebutuhan  santri  tapi  kebutuhan  wali santri  yang  saat  melakukan  besukan  bisa  langsung  ke  koperasi  untuk membeli dan melengkapi kebutuhan anaknya.

## 3. Faktor yang Menjadi Kendala dalam Mengembangkan Koperasi
Pesantren merupakan Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat,  oleh  sebab  itu  Pesantren  berkewajiban  mendermabaktikan  peran, fungsi  dan  potensi  yang  dimilikinya  guna  memperbaiki  kehidupan  serta memperkokoh  pilar-pilar  eksistensi  masyarakat  demi  terwujudnya  masyarakat Indonesia  yang  adil,  beradab,  sejahtera  dan  demokratis,  berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan ini tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada  kerjasama  antara  pesantren,  santri,  alumni,  jama’ah  dan  simpatisan pesantren.
Dengan begitu besarnya pasar potensial berupa jumlah santri yang banyak didukung dengan potensi pasar fanatik ( captive market ), maka pondok pesantren Darul  Falah  secara  tidak  langsung  memiliki  kesempatan  besar  untuk mengembangkan  koperasi  pesantren.  Untuk  saat  ini,  usaha  yang  cocok  untuk dikembangkan adalah jual beli kebutuhan santri dan jamaah. Selain itu, dengan adanya lima lembaga pendidikan yang dikelola oleh pesantren yang secara tidak langsung  akan  banyak  membutuhkan  perlengkapan  seperti  alat  tulis  kantor (ATK) dan lain sebagainya. Dengan demikian, kebutuhan santri dan kebutuhan lembaga  yang  ada  menjadi  peluang  besar  bagi  koperasi  pesantren  untuk mengembangkan  potensi  tersebut.  Hal  itu  tentunya  akan  sangat  didukung  oleh manajemen dan pengelolaan yang baik dan profesional.
Namun, melihat kondisi yang ada saat ini bahwa sasaran konsumen masih pada  santri,  guru,  serta  lembaga  yang  ada.  Artinya  daya  jangkau  koperasi pesantren  belum menyentuh  konsumen  di  luar  itu  seperti  penduduk  sekitar  dan lainnya.
Selain  potensi  tersebut,  pengelolaan  yang  diserahkan  kepada  guru  dan alumni.  Artinya  Pesantren  Darul  Falah  sendiri  melalui  ketua  yayasan  telah memberikan kebebasan dalam mengelola koperasi pesantren, yang dikelola oleh alumni  sekaligus  guru  pengajar  yang  ada  di  pesantren.  Walaupun  yayasan memberikan  kebebasan  penuh  bagi  para  pengelola  untuk  berkreasi  akan  tetapi kebebasan yang diberikan ini tidak didukung oleh sumber daya  yang memadai. Seperti yang disampaikan informan MS:
“Terkait dengan kepedulian pimpinan, sebenarnya sangat peduli, jadi kita sebagai,  apa  namanya,,,  santri-santri  atau  dewan  pengajar  diberikan keleluasaan  untuk  mengelola.  cuman  karena  itu,  SDM  kami  yang  kurang tidak bisa berkreasi ataupun berinovasi.”
Hal senada juga diungkapkan oleh informan WR mengatakan:
“Kalau  untuk  tanggapan  keluarga  pesantren  dari  pimpinan  pesantren kebetulan beliau keluarga pesantren sekaligus beliau jadi pimpinan disini tanggapannya bagus sekali.”
Mengingat  kebutuhan  santri  masih  pada  seputar  kebutuhan  sehari-hari seperti ATK, sabun, sandal dan pakaian santri yang mana kebutuhan-kebutuhan tersebut  siklusnya  cukup  cepat.  Dengan  demikian,  usaha  yang  sesuai  dengan kondisi tersebut adalah masih pada jual beli dan pengadaan kebutuhan yang lain, sehingga belum menyentuh pada aspek yang lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  dapat disusun kesimpulan sebagai berikut :
1.  Pengelolaan  koperasi  pesantren  Darul  Falah  telah  menjalani  dua  bentuk  yaitu koperasi  serba  usaha  dan  koperasi  serba  usaha  dan  simpan  pinjam.  Namun
kegagalan  pengelolaan  koperasi  dialami  oleh  koperasi  Darul  Falah  karena  tidak ada tenaga ahli dalam bidang manajemen koperasi. Lalu pada tahun 2012 pondok pesantren  Darul  Falah  kembali  membuka  koperasi  serba  usaha  yang  tidak  lagi dikelola  oleh  keluarga  pesantren  tetapi  dikelola  oleh  salah  satu  lembaga  yang berada  di  bawah  yayasan  yaitu  Madrasah  Diniyah.  Setidaknya  koperasi  yang dijalankan saat ini sudah memberikan kontribusi banyak terhadap pesantren salah satunya  adalah membantu berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Falah pada tahun 2015 dan berdirinya SD Aswaja pada tahun 2016.
2. Pengelolaan koperasi pondok pesantren belum bisa berkembang dengan maksimal dikarenakan beberapa hal antara lain:  keterbatasan dana, kekurangan sumber daya manusia  dan  belum  satu  visi  misi  pengelola  pesantren  khususnya  keluarga pesantren.  Namun  upaya  pengelolaan  koperasi  pesantren  terus  dilakukan  dengan mencari  potensi-potensi  yang  dimiliki  pesantren  sehingga  kendala  tersebut  bisa teratasi dan koperasi pesantren Darul Falah dapat berkembang dengan baik. Selain itu,  pondok    pesantren  Darul  Falah  sedang  berusaha  untuk  mengembangkan koperasi secara maksimal dengan cara antara lain: menjadikan koperasi pesantren sebagai  pusat  Ekonomi  Pesantren,  membuat  kelembagaan  koperasi  yang profesional,  memberikan  pembekalan  kepada  santri,  sosialisasi  pentingnya koperasi dan mengembangkan potensi alumni dan jamaah.

## B. Saran-Saran
Adapun  saran-saran  dari  peneliti  untuk  Koperasi  Pondok  Pesantren  Darul Falah Adalah:
1.  Membuat  manajemen  koperasi  yang  profesional  dengan  melibatkan  santri, alumni,  jama’ah  dan  simpatisan  pesantren  sebagai  anggota  koperasi  maupun dalam  kerjasama  usaha.  hal  ini  sebagaimana  fungsi  pesantren  sebagai  agen pemberdayaan masyarakat.
2. Memberikan  pemahaman  kepada  keluarga  pesantren  tentang  betapa  pentingnya pengembangan  koperasi  sebagai  penopang  ekonomi  pesantren.  Pemahaman  ini bertujuan  untuk  mengintegrasikan  semua  kegiatan  perdagangan  yang  ada  di pesantren supaya dikelola oleh koperasi dengan akad kerjasama syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali As’ad, Fathul Mu‟in 2 . Bandung: Menara Kudus, 1966. Nawawi,  Ismail,  2012, Fikih  Muamalah  klasik  dan  kontemporer, (Bogor:  Ghalia Indonesia.
Normand, Charles and Axel Weber, Social Health Insurance, A guidebook for planning, second edition, Germany: ADB, GTZ, ILO adn WHO, VAS, 2009.
Notosusastro,  Mulyadi  ,  2013, Asuransi  dan  Usaha  Perasuransian  di  Indonesia , (Bandung : Alfabeta.
Rivai,  Veithzal,  2011, Islamic  Transaction  Law  In  Business  Dari  Teori  Ke  Praktik , (Jakarta:  Bumi Aksara.
______________, 2009, I slamic Economics, Ekonomi Syari‟ah Bukan Opsi Tapi Solusi, (Jakarta: Pt.Bumi Aksara.