## Menguatnya Ikatan Patronase dalam Perpolitikan Indonesia
Dina Fadiyah, Ummi Zakiyah
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dinafadiyah14@hotmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bermaksud  ingin  melihat  bagaimana  menguatnya  ikatan  patronase  dalam perpolitikan Indonesia saat ini. Euphoria politik di Indonesia semakin hari kian menarik, pasalnya  esensi  politik  yang  terjadi  tidak  melulu  mengenai  politik  murni,  tetapi  sudah terkontraminasi  dengan  berbagai  unsur  dan  kepentingan  yang  ada.  Hal  itu  lah  yang membuat  para  elit  politik  harus  mempunyai  strategi  jitu  guna  memperkuat  posisinya. Tulisan  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  deskriptif  dan  didapatkan  temuan  bahwa menguatnya  ikatan  patronase  dalam  perpolitikan  Indonesia  disebabkan  oleh  saling membutuhkannya  atau  simbiosis  mutualisme  antara  elit  politik  dengan  berbagai  unsur seperti organisasi masyarakat misalnya.
Kata kunci: Menguatnya, Patronase, Politik Indonesia

## Abstract
This paper intends to see how the strengthening of patronage ties in Indonesian politics today is strengthened. The political euphoria in Indonesia is increasingly interesting, the article  of  political  essence  that  occurs  is  not  only  about  pure  politics,  but  has  been contaminated  with various  elements  and interests.  This is  what  makes  the  political  elite must  have  a  precise  strategy  to  strengthen  their  position.  This  paper  uses  qualitative methods,  descriptive  and  found  that  the  strengthening  of  patronage  ties  in  Indonesian politics  is  caused  by  mutual  need  or  mutualism  symbiosis  between  political  elites  and various elements such as community organizations for example.
Keywords: Strengthening, Patronage, Indonesian Politics

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  bermaksud  ingin  melihat  bagaimana  menguatnya  ikatan patronase  dalam  perpolitikan  Indonesia  saat  ini.  Politik  Indonesia  dewasa  ini seperti  sedang  mendominasi  wacana  di  media.  Layaknya  gula  yang  sedang  di kelilingi  semut,  seperti  itulah  media  yang  memberitakan  kondisi  politik  di Indonesia.  Saat  ini  kondisi  politik  yang  terjadi  justru  saling  memperebutkan kekuasaan. Para penjabat  yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat. Janji-janji  yang  dulu  di  buat  justru  di  lupakan  seiring  dengan  kursi  kekuasaan yang  di  peroleh.  Seolah  tidak  menerima  dengan  kemenangan  sang  rival,  maka berusaha mencari kesalahan untuk dapat menggulingkan.
Kondisi  politik  di  Indonesia  sangatlah  memprihatinkan.  Para  pejabat masih  saja  sibuk  mengurusi  kursi  jabatannya.  Lagi-lagi  mereka  melupakan  soal
rakyat. Kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan. Hal tersebut masih salah satu contoh yang ada. Berbicara kondisi politik di Indonesia maka tidak akan jauh dari sebuah  kekuasaan.  Dewasa  ini  politik  justru  seringkali  di  gunakan  sebagai  alat untuk  mencapai  kekuasaan.  Ntah  dengan  apa  pun,  tidak  melihat  rambu  rambu yang  ada,  hal  yang  terpenting  kursi  kekuasaan  harus  di  dapat.  Namun,  kursi kekuasaan itu harus di bayar dengan pengorbanan yang besar juga baik itu fikiran dan materil.
Akhirnya  rakyat  yang  menjadi  korban  dari  kondisi  politik  yang  ada sekarang.  Para  birokrat  bangsa  ini  sepertinya  masih  terlalu  sibuk  untuk  terus berebut  kursi  kekuasaan.  Sebenarnya  politik  layaknya  sebuah  pisau.  Bila  pisau tersebut  di  gunakan  oleh  ibu  rumah  tangga  untuk  memasak  maka  pisau  akanlah sangat  bermanfaat.  Maka  akan  tersedia  hidangan  yang  lezat  untuk  keluarga. Namun  beda  cerita  bila  pisau  tersebut  di  gunakan  oleh  pembunuh.  Maka  yang terjadi  adalah  sebuah  kesedihan  dan  kesengsaraan  yang  terjadi.  Begitu  pula dengan  politik,  ia  akan  bisa  menjadi  sebuah  alat  untuk  mencapai  sebuah kebahagiaan atau malah menjadi sebuah kesengsaraan.
Dewasa  ini,  para  politikus  yang  ada  justru  tidak  mampu  memberikan sebuah kesejukan di tengah gerahnya suasana politik yang ada. Para politikus ini nampaknya  masih  terlalu  sibuk.  Padahal  rakyat  Indonesia  di  luar  sana  menjadi korban  mereka.  Sekarang  ini  keadaan  politik  di  Indonesia  tidak  seperti  yang diinginkan. Banyak rakyat beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu yang  hanya  mementingkan  dan  merebut  kekuasaan  dengan  menghalalkan  segala cara.  Pemerintah  Indonesia  pun  tidak  mampu  menjalankan  fungsinya  sebagai wakil  rakyat.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  sebagian  rakyat  yang  mengeluh,  karena hidup  mereka  belum  dapat  disejahterakan  oleh  negara.  Pandangan  masyarakat terhadap  politik  itu  sendiri  menjadi  buruk,  dikarenakan  pemerintah  Indonesia yang  tidak  menjalankan  kewajibannya  sebagai  wakil  rakyat  dengan  baik.bagi mereka politik hanyalah sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan.
Jika hal ini terus  di  biarkan, maka seperti bom  yang terus di  pendam. Maka suatu saat akan meletus juga. Jika kondisi pemerintah terus seperti ini maka tidakl  mustahil  jika  rakyat  tidak  akan  percaya  dengan  politik.  Ketidakpercayaan para  rakyat  inilah  yang  sangat  berbahaya  bagi  kestabilan  negara.  Akibatnya
masyarakat  akan  cenderung  apatis  terhadap  kondisi  sebuah  negara.  Karena kestabilan  negara  juga  di  pengaruhi  oleh  kestabilan  politik  yang  ada  di  negara tersebut.  Apabila  gejolak  politik  di  suatu  negara  terus  menerus  bergejolak  maka tidak  mustahil  jika  terjadi  peperangan.  Akibatnya  masyarakat  yang  menjadi korban seperti negara negara di timur tengah.
Salah satu contoh nyata adalah meluasnya ikatan patronase antara elit politik dengan berbagai  unsur seperti organisasi masyarakat misalnya. Kasusnya, pada  pilkada  DKI  Jakarta  2017  yang  lalu,  Anies-Sandi  menggandeng  organisasi masyarakat  untuk  dapat  meraih  suara.  Organisasi  masyarakat  yang  sukses  dalam mensukseskan  pasangan  Anies-Sandi  yaitu  Forum  Komunikasi  Anak  Betawi (FORKABI).  Organisasi  masyarakat  yang  seharusnya  independen,  tetapi  kini sangat  banyak  yang  menjadi  perpanjangan  politik  dari  berbagai  elit  politik. berbagai organisasi masyarakat kini menjelma menjadi perpanjanan politik seperti FBR,  FPI,  Pemuda  Pancasila,  FUI,  Hizbut  Tharir,  dsb.  Hal  demikian  yang membuat penulis ingin menelisik lebih dalam terkait menguatnya ikatan patronase dalam perpolitikan Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA
Patron-Klien
Beberapa literatur yang telah dihasilkan oleh beberapa ilmuwan sosial dan  politik  mengakui  bahwa  praktek-praktek  kekuasaan  patron-klien  yang  sudah ada  pada  masa  pra-kolonial,  tetapi  berlangsung  pada  masa  Orde  Baru,  bahkan hingga  saat  ini.  Pendapat  tersebut  dibenarkan  oleh  Eko  Sutoro  yang  melihat adanya ciri khas seperti, kedudukan, tingkah laku dan keseluruhan hirarkhi dalam struktur  kekuasaan  sebagian  besar  tergantung  pada  hubungan  personal kekeluargaan atau antara patron (bapak) dan klien (anak buah). 1
Konsep patron-klien sebenarnya berangkat dari teori pertukaran sosial (social exchange theory) yang dikemukakan oleh Blau, bahwa ketidakseimbangan dalam  masyarakat  terhadap  materi  dan  keadaan  sosial  adalah  menghasilkan
1 Eko Sutoro. 2003. Transisi Demokrasi Indonesia ,(Yogyakarta : APMD Press), hlm. 50
perbedaan  dalam  kekuasaan 2 .    Maksudnya  struktur  kekuasaan  muncul  karena terjadinya  suatu  hubungan  pertukaran  yang  tidak  seimbang.  Ketidakseimbangan pertukaran  melahirkan  kesenjangan  kekuasaan  dan  ketidakseimbangan  rasa hormat,  sehingga  menjadi  sangat  relevan  dengan  dasar  hubungan  patron-klien. Dalam  konsep  pertukaran  sosial,  mensyaratkan  salah  satu  diantara  dua  pihak  yg melakukan  pertukaran  harus  memiliki  sumber  daya  yang  dibutuhkan  oleh  pihak lainnya,  sedangkan  pihak  penerima  (pihak  lain  tersebut)  tidak  memiliki  sumber daya  yang  sama  nilainya  untuk  dipertukarkan  dengan  pihak  pemberi.  Sehingga satu-satunya  cara  untuk  membalas  pertukaran  ini  adalah  dengan  memberikan kepatuhan  (menerima  posisi  sebagai  subordinasi)  kepada  pihak  pemberi  sumber daya tadi.
Secara  konsep  patron-klien  lebih  spesifik  membahas  tentang  adanya pertukaran  sosial.  Salah  satu  ilmuwan  sosial  dan  politik,  Scott  mengemukakan bahwa  hubungan  patron-klien  sebagai  hubungan  pertukaran  antara  dua  orang (dyadic)  yang  sebagian  besar  melibatkan  persahabatan  instrumental,  di  mana seorang  individu  yang  lebih  tinggi  status  sosial  ekonominya  (patron) menggunakan  pengaruh  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  memberikan perlindungan  dan/atau  keuntungan  kepada  seseorang  dengan  status  lebih  rendah (klien) yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan dukungan dan bantuan, termasuk jasa pribadi kepada patron 3 .
Dalam  hubungan  patron-klien,  ada  pihak  yang  menjadi  superior (patron) dengan kelebihan status sosial dan ekonominya, dan pihak yang menjadi inferior  (klien)  karena  status  sosial  dan  ekonominya  lebih  rendah.  Orang-orang berada pada posisi sebagai inferior tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga membutuhkan  bantuan  orang  lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Pada kondisi  seperti  inilah  sang  patron  membantu  memenuhi  kebutuhan  kliennya dengan  status  dan  sumber  dayanya.  Pelras  menambahkan  bahwa  hubungan patron-klien  digolongkan  sebagai  hubungan  yang  tidak  sejajar  (tetapi  tidak
2 Patrick Spread. 1984. “ Blau's Exchange Theory, Support and the Macrostructure .” The British Journal of Sociology, Vol. 35, No. 2, pp.162. Diakses tanggal 12 Februari 2013, dari http://www.jstor.org/stable/590230
3 James Scott. 1972a. Op.Cit.pp. 92. Diakses tanggal 30 November 2014, darihttp://www.jstor.org/stable/1959280
mengikat) antara atasan (patron atau pemimpin) dengan sejumlah bawahan (klien, pelayan,  atau  pengikut),  berdasarkan  pertukaran  pelayanan  yang  asimetris,  di mana  secara  de  facto  patron  tergantung  kepada  para  klien  yang  memberi pelayanan  cuma-cuma  yang  bisa  mencakup  kewajiban  secara  ekonomis,  tugas- tugas  dengan  upah  atau  tidak,  menjadi  prajurit  perang,  dukungan  politik  dan pelayanan  lainnya,  diimbangi  dengan  peran  patron  untuk  menjadi  figure pemimpin bagi semua klien dan pemberian bantuan, termasuk pinjaman uang dan perlindungan 4 .
Namun,  bila  dicermati  dalam  relasi  patron-klien,  sulit  untuk menentukan  siapa  yang  paling  diuntungkan  atas  pertukaran-pertukaran  tersebut, sebab  bisa  saja  hal  tersebut  berlangsung  secara  seimbang.  Patron  menyediakan kebaikan,  pekerjaan,  perlindungan,  atau  bahkan  jabatan,  sedangkan  klien menawarkan  penghormatan  dan  dukungan  politik.  Sehingga  jika  dicermati hubungan semacam ini akan terasa sulit membedakan “siapa yang memanfaatkan siapa”  sebab  sebenarnya  masing-masing  pihak  mendapatkan  sesuatu  yang diharapkannya 5 .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif merupakan prosedur pengumpulan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati. Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus.
Penelitian studi kasus melibatkan kajian isu  yang dieksplorasi melalui satu  atau  lebih  kasus  dalam  sistem  yang  terikat 6 .    Penelitian  studi  kasus  adalah pendekatan  kualitatif  dimana  peneliti  mengeksplorasi  sebuah  sistem  yang  terikat (kasus)  atau  sistem  majemuk  yang  terikat  (kasus-kasus)  dalam  suatu  waktu
4 Pelras, Op.Cit, hlm. 2-3
5 Yahya Muhaimin. 1990. “Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia”. Dalam Ahmad Zaini Abar (ed). Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru: Esei-Esei dari Fisipol Bulaksumur, (Surakarta: CV. Ramadhani), hlm. 25
6 Creswell, John W. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks : Sage, hlm. 73
melalui  koleksi  data  yang  detail  dan  mendalam,  melibatkan  sumber  informasi majemuk  (misalnya,  observasi,  wawancara,  materi  audiovisual,  dokumen,  dan laporan).
Tujuan  dipilihnya  studi  kasus  dalam  penelitian  ini  karena  studi  kasus dianggap  mampu  membongkar  kasus  yang  dipilih  dengan  komprehensif.  Untuk menjawab kasus ini, maka penulis akan mengupas pertanyaan besar yang menjadi karakter  studi  kasus  yaitu  pertanyaan  “bagaimana”  berkaitan  dengan  bagaimana menguatnya ikatan patronase dalam perpolitikan Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Pilkada DKI Jakarta 2017
Pemilihan  umum  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  2017 diselenggarakan  pada  15  Februari  2017  pada  putara  pertama  dan  19  April  2017 untuk putara kedua.  Gubernur bertahan Basuki Thahaja Purnama (Ahok) kembali mencalonkan diri pada kontestasi politik kali ini. Pilkada ini merupakan pemilihan kepala  daerah  ketiga  bagi  Jakarta  yang  dilakukan  secara  langsung  menggunakan sistem pencoblosan.
Pemilihan  Gubernur  kali  ini  diikuti  oleh  tiga  pasangan  kandidat  dan banyak wajah baru yang muncul pada kontestasi politik kali ini. Tentunya, sangat menyita  banyak  perhatian  bagi  masyarakat  Indonesia,  terutama  warga  DKI Jakarta.  Berikut  ini  merupakan  daftar  calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  DKI Jakarta sesuai dengan nomor urut :
Tabel 2. Nomor Urut Kandidat dan Partai Politik Pengusung pada Putaran
Pertama 7 No. Urut Kandidat Gubernur Kandidat Wakil Gubernur Partai Politik Pengusung 1. Agus Harimurti Yudhoyono Sylviana Murni 1. Partai Demokrat 2. Partai Amanat Nasional (PAN) 3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2. Basuki Tjahaja Purnama Djarot Saiful Hidayat 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
3. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
4. Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 3. Anies Rasyid Baswedan Sandiaga Salahuddin Uno 1. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tabel 3. Nomor Urut Kandidat dan Partai Politik Pengusung pada Putaran Kedua 8 No. Urut Kandidat Gubernur Kandidat Wakil Gubernur Partai Politik Pengusung 2. Basuki Tjahaja Purnama Djarot Saiful Hidayat 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
3. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
4. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
6. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
7 KPUD Jakarta Undi Nomor Urut Cagub DKI Jakarta 2018 https://www.rappler.com/indonesia/berita/150254-kpud-jakarta-undi-nomor-urut-cagub diakses pada tanggal 14 Juni 2018 pukul 11.17 WIB
8 ibid
3. Anies Rasyid Baswedan Sandiaga Salahuddin Uno 1. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3. Partai Amanat Nasional (PAN)
Pada  putaran  pertama,  hanya  dua  kandidat  yang  lolos  untuk melanjutkan  ke  putaran  kedua,  yaitu  Ahok-Djarot  dan  Anies-Sandi  dengan perolehan  suara  masing-masing  42.87%  dan  39.76%.  Memasuki  putaran  kedua, Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  memberikan  dukungan  kepada  Anies-Sandi,  jadi hasil  akhir  mereka  diusung  oleh  tiga  partai.  Sementara,  hasil  akhir  suara pemilukada  DKI  Jakarta  putaran  kedua  yaitu  Ahok-Djarot  42.05%  dan  Anies- Sandi 57.95%. Berikut adalah hasil akhir perolehan suara 9 :
Gambar 1. Hasil Perolehan Suara Pilgub DKI 2017
Dari hasil perolehan suara diatas menunjukkan bahwa pasangan Anies- Sandi  lah  yang  memenangkan  ajang  pemilihan  Gubernur  DKI  Jakarta  2017. Dalam  laporan  yang  dilangsir  oleh  KPU,  Ketua  Komite  Independen  Pemantau Pemilu  (KIPP)  mengatakan  bahwa  peran  organisasi  kemasyarakatan  (Ormas) yang ada di Jakarta sangat terasa, peran ormas semakin meningkat dan signifikan dalam mengawal Pilgub DKI Jakarta 2017 silam
B.  Menguatnya ikatan patronase dalam pilkada DKI Jakarta 2017
Pada  sub-bab  ini  penulis  akan  coba  menguak  tentang  pertukaran sumber  daya  yang  terjadi  antara  Anies-Sandi  dan  Forkabi  dalam  pemilihan Gubernur  DKI  Jakarta  2017.  Sesuai  dengan  teori  James  Scott  yang  penulis
9 www.kpu.go.id diakses pada tanggal 12 Mei 2018 pukul 98.10 WIB
gunakan dalam penelitian ini, salah satu ciri hubungan patron klien adalah adanya suatu ketimpangan dalam pertukaran. Pada kasus pemilhan Gubernur DKI Jakarta 2017  yaitu  antara  Anies-Sandi  dengan  Forum  Komunikasi  Anak  Betawi (Forkabi), pertukaran sumber daya juga terasa hadir diantara hubungan keduanya. Merujuk pada 5 hal arus patron ke klien yang dipaparkan oleh James Scott, maka pertukarannya sebagai berikut 10 :
1. Sarana  Dasar  Subsistensi ,  adalah  jasa  utama  yang  diberikan  oleh patron. Anies-Sandi yang sedari kecil hidup di Jakarta dan dikekelingi oleh  masyarakat  etnis  Betawi,  paham  betul  bahwa  yang  dibutuhnya oleh  masyarakat  asli  Betawi  sesungguhnya  adalah  tetap  eksisnya kebudayaan  Betawi  yang  semakin  hari  semakin  teriris.  Point  utama yang  diberikan  Anies-Sandi  kepada  Forkabi  adalah  harapan  bahwa akan  tetap  dan  semakin  ditingkatkannya  kebudayaan  Betawi,  seperti yang tertera pada berita berikut :
Gambar 2. Janji Anis-Sandi Pilgub DKI 2017
Gambar  diatas  adalah  berita  yang  mengatakan  bahwa  Anies  sebagai Cagub  DKI  Jakarta  berjanji  akan  mendirikan  pusat  kebudayaan  Betawi  di  DKI Jakarta.  Program  pusat  kebudayaan  Betawi  tersebut  akan  dinamakan  Benyamin Sueb.
10 Anies: Warga Betawi Pusatnya Demokrasi di Indonesia https://news.detik.com/berita/d-4192969/anies-warga-betawi-pusatnya-demokrasi-di-indonesia diakses apda tanggal 4 September 2018  pukul 22.10 WIB
2. Jaminan  Krisis  Subsistensi ,  sering  kali  Anies-Sandi  mulai  intens membantu  Forkabi  dalam  melestarikan  kebudayaan  Betawi,  salah satunya dengan cara mendatangi perkampungan Betawi Setu Babakan yang ada di kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan 11 .
Gambar 3. Kunjungan Kampung Budaya Anis-Sandi
Gambar  tersebut  merupakan  foto  salah  satu  sudut  yang  ada  di perkampungan  kebudayaan  Betawi  Setu  Babakan  kelurahan  Jagakarsa  Jakarta Selatan.
3. Perlindungan ,  perlindungan  ini  berarti  melindungi  klien  dari gangguan  atau  tekanan  dari  pihak  lain.  Anies-Sandi  yang  notabene sudah menjadi  Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selalu totalitas dalam melindungi organisasi masyarakat Betawi agar tetap terus eksis dan  dikenal  oleh  masyarakat  luas.  Tidak  jarang  banyak  oknum  yang ingin  menjatuhkan  organisasi  masyarakat  Betawi,  misalnya  seperti pernah  beberapa  kali  posko  Forkabi  diserang,  tetapi  para  anggota Forkabi  tidak  pernah  meladeni,  karena  Forkabi  adalah  organisasi masyarakat  yang  sesungguhnya,  bukan  organisasi  preman  yang
11 https://metro.tempo.co/read/1111627/rombongan-anies-baswedan-dihadang-jawara-di-setu- babakan diakses pada tanggal 4 September 2018 pukul 21.50 WIB
menggunakan  kedok  sebagai  organisasi  masyarakat.  Berikut merupakan statement Sandi terkait perlindungan terhadap Forkabi 12 :
Gambar 4. Janji Anis-Sandi Penguatan Budaya Pilgub DKI 2017
Dari  berita  tersebut  jelas  bahwa  Anies-Sandi  akan  selalu  melindungi dan  melestarikan  kebudayaan  Betawi,  termasuk  berbagai  ancaman  yang  datang dari  pihak  luar.  Apalagi  kini  sudah  ada  pergub  pasal  47  ayat  1  bahwa  pengelola hotel  dan  mall  harus  menyediakan  hasil  produk  budaya  Betawi,  serta menggunakan pakaian Betawi ketika pelantikan pegawai di Balai Kota.
12 Sandiaga: Budaya Betawi Tak Akan Dipinggirkan http://www.swamedium.com/2017/07/01/sandiaga-budaya-betawi-tak-akan-dipinggirkan/ diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 14.33 WIB
4. Pengaruh ,  dalam  hal  ini  Anies-Sandi  sebagai  patron  mampu memberikan pengaruh agar Forkabi beserta anggotanya tetap konsisten dalam memberikan dukungan kepadanya. Misalnya seperti selalu hadir ketika  diundang  oleh  masyarakat  Betawi  termasuk  Forkabi  seperti gambar dibawah ini :

## Gambar 5. Rombongan Anis-Andi Saat Kampanye
Gambar  diatas  adalah  foto  Bapak  Gubernur  Anies  Baswedan  beserta istri  dan  rombongannya  yang  turut  hadir  pada  acara  ulang  tahun  Betawi  yang diadakan pada hari Jumat –Minggu tanggal 27-29 Juli 2018. Acara yang diadakan di  perkampungan  Betawi  Setu  Babakan  kelurahan  Jagakarsa  Jakarta  Selatan tersebut,  dihadiri  oleh  berbagai  tokoh  dan  organisasi  masyarakat  Betawi.  Acara tersebut diadakan setiap tahun untuk memperingati ulang tahun Betawi.
5. Jasa Kolektif Patron, secara internal, patron sebagai kelompok dapat melakukan  fungsi  ekonomi  kolektif.  Mereka  bisa  mengelola  dan memberikan  bantuan  berupa  subsidi  untuk  badan  amal  setempat, menyumbangkan  tanah  untuk  kepentingan  komunal,  mendukung pelayanan public lokal dan sebagainya. Dalam kasus Anies-Sandi dan Forkabi,  Anies-Sandi  diibaratkan  sebagai  sosok  yang  mampu memberikan fungsi ekonomi kolektif bagi para anggota Forkabi, dalam artian  bahwa  patron  dapat  menyumbangkan  kelebihan  ekonominya untuk  kegunaan  kolektif  kemasyarakatan.  Mereka  bisa  memajukan
kepentingan  masyarakat  dengan  mensponsori  berbagai  kegiatan  atau ikut aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Forkabi. Anies- Sandi  selalu  men- support berbagai  kegiatan  yang  diadakan  oleh Forkabi,  seperti  acara  ulang  tahun  Betawi  diatas,  Anies-Sandi  tidak hanya  hadir,  tetapi  juga  memberika  sponsor  untuk  mendukung berjalannya acara tersebut.

## KESIMPULAN
Menguatnya ikatan patronase dalam perpolitikan di Indonesia memang benar  adanya.  Dari  kasus  yang  penulis  jadikan  contoh  dan  bahasan  adalah  pada pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu, dimana Anies-Sandi menggandeng salah satu organisasi  masyarakat  Betawi  yaitu  Forum  Komunikasi  Anak  Betawi (FORKABI).  Anies-Sandi  sukses  meraih  simpati  dan  suara  dari  organisasi masyarakat tersebut, dengan pola patronase yang dibangun oleh keduanya.
Hal tersebut membuktikan bahwa gejala patronase di Indonesia masih tetap  eksis  berakar  dalam  perpolitikan  di  Indonesia,  meskipun  perpolitikan  kita semakin  hari  kian  terkesan  modern  ataupun  kekinian  misalnya  dengan menggunakan  media  sosial  sebagai  basis  kampanye,  tetapi  kita  tetap  bisa menafikkan  bahwa  model-model  lama  seperti  patronase  juga  tetap  berhasil  eksis di dalam dunia politik.
Eksistensi  patronase  kemungkinan  didasari  oleh  semakin  menguatnya rasa  ketergantungan  ataupun  saling  menggantungkan  kepentingan  antara  elit politik  dengan  berbagai  unsur  yang  menunjang  keberhasilan  elit  tersebut. Simbiosis  mutualisme  itu  muncul  semakin  besar  menjelang  adanya  pemilihan, baik  itu  pemilihan  daerah  maupun  pusat.  Hal  ini  didukung  oleh  berbagai  kasus patronase yang terjadi di Indonesia belakangan ini.
Oleh karena itu, menguatnya patronase di Indonesia semakin hari kian membuktikan  kebenarannya  dengan  didukung  data-data  yang  sudah  dijabarkan dibab  sebelumnya.  Bagaimanapun  keadaan  perpolitikan  di  Indonesia  saat  ini, tidak  menghilangkan  pola  patronase  yang  sudah  ada  sejak  dahulu,  bahkan semakin  menguatnya  pola  tersebut  belakangan  ini.  Dengan  demikian,  penulis meyakini bahwa patronase tidak akan pernah pudar dari perpolitikan di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Anonym.  (2018)  Anies:  Warga  Betawi  Pusatnya  Demokrasi  di  Indonesia https://news.detik.com/berita/d-4192969/anies-warga-betawi-pusatnya- demokrasi-di-indonesia  diakses pada 14 September 2018
Anonym.  (2018).  KPUD  Jakarta  Undi  Nomor  Urut  Cagub  DKI  Jakarta  2018
https://www.rappler.com/indonesia/berita/150254-kpud-jakarta-undi- nomor-urut-cagub  diakses pada 14 Juni 2018
Anonym. (2018). Rombongan Anies Baswedan Dihadang Jawara di Setu Babakan https://metro.tempo.co/read/1111627/rombongan-anies-baswedan-dihadang- jawara-di-setu-babakan  diakses pada 4 September 2018
Anonym.  (2018).  Sandiaga:  Budaya  Betawi  Tak  Akan  Dipinggirkan http://www.swamedium.com/2017/07/01/sandiaga-budaya-betawi-tak-akan- dipinggirkan/ diakses pada 20 Mei 2018
Creswell,  John  W.  (1998).  Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks : Sage
Muhaimin,  Yahya.  (1990).  “Beberapa  Segi  Birokrasi  di  Indonesia”.  Dalam Ahmad  Zaini  Abar  (ed).  Beberapa  Aspek  Pembangunan  Orde  Baru:  Esei- Esei dari Fisipol Bulaksumur, (Surakarta: CV. Ramadhani)
Patrick  Spread.  (1984).  “Blau's  Exchange  Theory,  Support  and  the Macrostructure.” The British Journal of Sociology, Vol. 35, No. 2, pp.162. Diakses tanggal 12 Februari 2013, dari http://www.jstor.org/stable/590230
Scott,  J.  (1972a).  Op.Cit.pp.  92.  Diakses  tanggal  30  November  2014, darihttp://www.jstor.org/stable/1959280
Sutoro, Eko. (2003). Transisi Demokrasi Indonesia,(Yogyakarta : APMD Press)