## Prediksi Prioritas Infrastruktur Jalan di Provinsi Banten Dengan Metode AHP
Endang Kusnadi 1 , Harco Leslie Hendric Spits Warnars 2
1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Serang
2 Doctor of Computer Science Bina Nusantara University, Jakarta Email: 1 endang.kusnadi@bantenprov.go.id, 2 spits.hendric@binus.ac.id
Abstrak  –  Jalan  merupakan  sarana  infrastruktur utama  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  mendukung kelancaran  transportasi  guna  meningkatkan  kondisi perekonomian  masyarakat.    Seiring  dengan  berjalannya waktu  jalan  akan  mengalami  kerusakan  baik  karena faktor  alam  maupun  karena  faktor  teknis  lainnya, sehingga  diperlukan  upaya  penanganan  serius  dari pemerintah  setempat.  Dalam  hal  penanganan  kerusakan jalan di beberapa wilayah masih ditemukannya permasalahan  yang  perlu  segera  diselesaikan,  salah satunya  adalah  permasalahan  ketersediaan  anggaran yang  tidak  sebanding  dengan  tingkat  kerusakan  jalan yang  cukup  banyak  sehingga  diperlukan  sebuah  metode untuk  mengetahui  urutan  prioritas  jalan  harus  segera ditangani.  Untuk  menentukan  prediksi  dan  urutan prioritas  penanganan  jalan  maka  digunakan  metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan pertimbangan faktor kerusakan, lalulintas dan ekonomi.
Kata  Kunci  :  Jalan,  Lalulintas,  Provinsi  Banten, Analytical Hierarchy Process (AHP).
Abstract – Road is the main infrastructure that is needed in supporting  the  smooth  transportation  to  improve  the economic condition of the community.    Over  time  the  road will  be  damaged  both  due  to  natural  factors  and  due  to other  technical  factors,  so  serious  handling  efforts  are needed  from  the  local  government.  In  terms  of  handling road  damage  in  some  areas  there  are  still  problems  that need to be resolved immediately, one of which is the issue of budget  availability  that  is  not  comparable  to  the  level  of road  damage  is  quite  a  lot  so  a  method  is  needed  to  know the  order  of  priority  of  the  road  must  be  addressed immediately.  To  determine  the  prediction  and  priority sequence  of  road  handling,  analytical  hierarchy  process (AHP)  method  is  used  with  the  consideration  of  damage, traffic and economic factors.
Keywords:  Road,  Traffic,  Banten  Province,  Analytical Hierarchy Process (AHP).

## I. INTRODUCTION
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  38  tahun  2004 tentang  prasarana  jalan,  menyebutkan  bahwasanya  jalan merupakan  prasarana  penting  dalam  mewujudkan  dan meningkatkan  perekonomian  suatu  daerah,  hal  itu  karena jalan merupakan penunjang aktivitas utama khususnya dalam hal  transportasi  [1].  Berdasarkan  Keputusan  Gubernur Nomor  :  625/Kep.420-Huk/2016  Tentang  Penetapan  Fungsi, Status  dan  Kelas  Jalan  Kewenangan  Pemerintah  Provinsi Banten  bahwasanya  jalan  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah  Provinsi  Banten  adalah  762,02  KM  dengan jumlah ruas sebayak 77 ruas yang tersebar di Kabupaten/Kota [2].  Jalan  memiliki  pengaruh  penting  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dan  aksesibilitas  masyarakat  khusunya  di  wilayah Provinsi Banten.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu  maka  jalan  pun  akan mengalami  kerusakan,  baik  rusak  ringan,  sedang  maupun rusak  berat.  Kondisi  jalan  sangat  berpengaruh  terhadap lancarnya pergerakan lalulintas yang melewati jalan tersebut, sehingga  kondisi  jalan  sangat  perlu  diperhatikan  dan diprioritaskan  untuk  segera  tangani  apabila  sudah  rusak. Tetapi  kenyataannya  dalam  proses  perbaikan  kondisi  jalan masih  ditemukan  beberapa  kendala  baik  secara  teknis maupun  non  teknis.  Seperti  halnya  anggaran  yang  tersedia untuk  menangani  kerusakan  jalan  tidak  mencukupi  untuk memperbaiki  semua  kerusakan  yang  terjadi  pada  jalan.  Hal ini  dikarenakan  program  prioritas  pemerintah  tidak  hanya terfokus  pada  infrastruktur  saja,  tetapi  ada  pendidikan  dan kesehatan yang sama-sama menjadi prioritas pemerintah.
Oleh  karena  itu,  maka  diperlukan  adanya  suatu  metode untuk  menentukan  prediksi  prioritas  infrastruktur  jalan secara  objektif  agar  proses  yang  perbaikan  jalan  lebih  tepat sasaran.  Berbagai  metode  dan  skema  digunakan  untuk analisis  prioritas  mulai  dari  daftar  sederhana  berdasarkan penilaian  teknik  untuk  optimasi  yang  benar  berdasarkan matematika  formulasi.  Ada  banyak  metode  dalam  literatur termasuk Prioritas, outranking, berbasis jarak dan Campuran metode  (Pomerol  Barba-Romero  2000).  Tetapi  diantara metode ini, Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah salah
satu  yang  terbaik,  dan  itu  diperkenalkan  oleh  Saaty  (1980; 2001). AHP menggabungkan penilaian dan nilai-nilai pribadi dengan  cara  yang  logis.  Tergantung  pada  imajinasi, pengalaman,  dan  pengetahuan  untuk  menyusun  hierarki masalah.  Itu  juga  tergantung  pada  logika,  intuisi,  dan pengalaman  untuk  memberikan  penilaian.  Setelah  diterima dan  diikuti,  AHP  menunjukkan  bagaimana  menghubungkan elemen  satu  bagian  masalah  dengan  orang  lain  untuk mendapatkan hasil gabungan (Saaty, 1982) [3].
II. TINJAUAN PUSTAKA
a. Penelitian Sebelumnya
Penelitian  dengan  menggunakan  metode  Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam sistem pendukung keputusan merupakan  bukan  lagi  hal  yang  baru  dalam  sebuah penelitian, tetapi sudah banyak penelitian-penelitian sebelumnya  yang  menggunakan  metode  sejenis  Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam metode penelitiaanya.
Luther Evi Phanias Girsang melakukan  penelitian  untuk menghasilkan  alat  bantu  dalam  mendukung  pelaksanaan pembangunan  jalan  dengan  tetap  menjaga  kaidah-kaidah kelestarian  lingkungan  dan  keberlanjutan  pembangunan dengan menggunakan pendekatan analisis metode Analytical Hierarchy  Process  (AHP)  [4].  Dwi  Dinariana,  Undang  Misja dan  Hary  Agus  Rahardjo  melakukan  penelitian  untuk menganalisis  perbandingan  kelayakan  jalan  aspal  dan  jalan beton  dengan  metode Analytical  Hierarchy  Process (AHP) pada  Pembangunan  Jalan  Kota  Serang  Timur-KP3B  [5]. Sedangkan  Yashon  O.  Ouma,  J.  Opudo,  and  S.  Nyambenya melakukan  penelitian  untuk  membaningkan  antara  metode Fuzzy  AHP  dan  Fuzzy  TOPSIS  dalam  menentukan  Prioritas Pemeliharaan Perkerasan jalan [6].
b. Lokasi Penelitian
Jalan  kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Banten  Sesuai dengan  Kep.  Gub  Nomor  :  620/kep.420-Huk/2016  tentang penetapan  fungsi  dan  status  jalan  berjumlah  77  ruas  jalan dengan panjang 762,03 KM menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, dengan peta jalan sebagai berikut:
Gambar 1 Peta Jalan Kewenangan Provinsi
Pemerintah  Provinsi  Banten  memiliki  4  Kota  dan  4 Kabupaten yang di dalamnya terdapat jalan-jalan kewenangan Pemerintah Provinsi yang memiliki karakterisitik dan kondisi berbeda-beda setiap wilayahnya.
Adapun  daftar  ruas  jalan  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah Provinsi Bantan tersebar di Kabupaten/Kota yang berada  diwilayah  Provinsi  Banten.  Adapun  ruas  jalannya adalah sebagai berikut :
a. Jalan Kewenangan Provinsi Banten  yang  ada  di  wilayah Kota  Serang  adalah  sebagai  berikut  :  yaitu  ruas  jalan pakupatan–palima,  ruas  jalan  ciruas–petir  warung gunung,  ruas  jalan  lopang–banten  lama,  jalan  akses pelabuhan karang  hantu,  jalan  trip  jamaksari,  jalan  ayip usman,  jalan  ahmad  yani  (kota  serang),  jalan  veteran, jalan    syam’un  bakri,  jalan  mayor  safei  (kota  serang), jalan  raya  cilegon  (kota  serang),  jalan  TB.  A.  khotib (kota  serang),  jalan  yusuf  martadilaga  (kota  serang), jalan sempu–dukuh kawung dan jalan simpang taktakan– gunung sari.
b. Jalan Kewenangan Provinsi Banten  yang  ada  di  wilayah Kabupaten  Serang  adalah  sebagai  berikut  :  yaitu  ruas jalan  palima–pasar  teneng,  ruas  jalan  gunung  sari– mancak anyer, ruas jalan kramat watu-tonjong, ruas jalan ciruas–pontang, ruas jalan  parigi–sukamanah,  ruas  jalan ciomas–mandalawangi,  ruas  jalan  pontang–kronjo  dan ruas jalan ciruas–petir–warung gunung.
c. Jalan Kewenangan Provinsi Banten  yang  ada  di  wilayah Kota Tangerang adalah sebagai berikut : yaitu ruas jalan raden  fatah  (ciledug),  jalan  raya  ciledug  (jalan  hos cokroaminoto),  jalan  serpong  raya,  jalan  pahlawan seribu,  jalan  serpong–parung,  jalan  aria–putra  (ciputat), jalan  raya  jombang,  jalan  otto  iskandardinata,  jalan  H.
usman,  jalan  padjajaran,  jalan  siliwangi,  jalan  puspitek raya, jalan surya kencana–simpang Dr. setiabudi.
d. Jalan Kewenangan Provinsi Banten  yang  ada  di  wilayah Kabupaten  Lebak  Selatan  adalah  sebagai  berikut  :  yaitu ruas  jalan  maja–koleang,  ruas  jalan  saketi–simpang– malingping, ruas jalan cipanas-warung banten, ruas jalan bayah-cikotok,  ruas  jalan  cikotok–batas  jabar,  ruas  jalan gunung  madur–pulau  manuk,  jalan  ahmad  yani (pandeglang) dan ruas jalan sunan kalijaga (rangkasbitung).
e. Jalan Kewenangan Provinsi Banten  yang  ada  di  wilayah Kabupaten  Pandeglang  adalah  sebagai  berikut  :  jalan raya  serang–pandeglang  (pandeglang),  jalan  A.  Yani (pandeglang),  jalan  TB.  Asnawi  (pandeglang),  jalan abdul rahim (pandeglang), jalan raya labuan (pandeglang), jalan widagdo (pandeglang), jalan pandeglang-rangkasbitung  (pandeglang),  ruas  jalan tanjung lesung–sumur, ruas jalan mengger– mandalawangi–caringin,  ruas  jalan  saketi–ciandur,  ruas jalan picung–munjul, ruas jalan munjul–panimbang, ruas jalan ciseukeut–sobang–tela, ruas jalan munjul– cikaludan–cikeusik,  jalan  sudirman  (labuan)  dan  ruas jalan desa teluk (akses PPP labuan).
f. Jalan Kewenangan Provinsi Banten  yang  ada  di  wilayah Kota  Tangerang  Selatan  adalah  sebagai  berikut  :  jalan raya  By  pass  tangerang  (jl.  Sudirman),  jalan  M.H. thamrin, jalan raya cipondoh  (KH.  hasyim  ashari),  jalan raya  ciledug  (Hos  cokroaminoto),  jalan  beringin  raya, ruas jalan sp. Gasing serpong–serenade–kobon nanas.
g. Jalan Kewenangan Provinsi Banten  yang  ada  di  wilayah Kota  Cilegon  adalah  sebagai  berikut  :  ruas  jalan  yasin beji dan ruas jalan industri.
h. Jalan Kewenangan Provinsi Banten  yang  ada  di  wilayah
Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :  ruas jalan kronjo–mauk,  ruas  jalan  mauk–teluk  naga,  ruas  jalan teluknaga–dadap, ruas jalan  tigaraksa–citeras,  ruas  jalan malangnengah–tigaraksa,  ruas  jalan  simpnag  bitung curug, ruas jalan curug–legok–parung panjang,  dan  ruas jalan cisauk - jaha.

## III. METODE PENELITIAN
Dalam  proses  pengambilan  keputusan  penelitian  ini berdasar  pada  perhitungan  secara  matematika  dan  psikologi yang  disebut  dengan  metode  Analytical  Hierarcy  Process (AHP) yang dalam [7]. Proses dan perhitungan  datanya akan dilakukan  berdasarkan  metodologi  Analytical  Hierarcy
Process  (AHP).  Langkah  awal  yang  dilaksanakan  adalah menentukan  struktur  hierarki  dengan  benar  dari  masing- masing  kriteria.  Kepentingan  relatif  dari  kriteria  keputusan dalam metode ini dinilai melalui  perbandingan  berpasangan, untuk  menetapkan  prioritas  untuk  setiap  kriteria,  pembuat keputusan meneliti alternatif dengan mempertimbangkan satu kriteria  dan  menunjukkan  Pilihan.  Untuk  menentukan  skala prioritas  perbaikan  dan  penanganan  jalan  pada  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  dapat  dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- Tahap 1: Membuat struktur hierarkis [8]
Pada  tahapan  ini  struktur  hierarkis  disusun  menjadi  3 level. a) Menentukan tujuan/sasaran
b) Menentukan kriteria
c) Menentukan serangkaian alternatif
(2)
Gambar 2 Struktur Hierarki AHP
- Tahap  2  :  Membuat  Matriks  Kriteria  dan  menentukan Bobot  Relatif.    Menentukan  bobot  relatif  dilakukan dengan membandingkan satu elemen dengan elemen lain menjadi  matriks.  Ini  disebut  perbandingan  pairwise. Perbandingan  seperti  ini  adalah  karakteristik  dari Metode AHP, yang adalah untuk membandingkan antara sepasang benda [9].
JURNAL SISFOTEK GLOBAL, Vol. 11, No. 1, Maret 2021
Tabel 1 Skala Perbandingan Berpasangan Tingkat Definisi Ket. 1 Sama pentingnya Kedua elemen memiliki pengaruh yang sama 3 Agak lebih penting yang satu atas yang lainnya Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya 5 Cukup penting Pengalaman dan keputusan menunjukan kesukaan atas satu aktifitas  lebih  dari yang lain 7 Sangat penting Pengalaman dan keputusan menunjukan kesukaan yang  kuat atas   satu    aktifitas lebih dari yang lain 9 Mutlak lebih enting Satu   eleman   mutak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan tertinggi 2,4,6,8 Nilai tengah diantara dua nilai yang berdekatan Bila kompromi dibutuhkan
Matriks  yang  dihasilkan  merupakan  hasil  dari elemen yang akan di bandingkan dengan elemen-elemen. Matriks akan menjalani proses normalisasi menggunakan  eigenvector.  Proses  iterasi  berlangsung hingga  perbedaan  nilai  eigen  di  antara  iterasi  mencapai nilai  yang  relatif  kecil.  Proses  normalisasi  matriks bertujuan untuk menemukan urutan  prioritas.  Penerapan metode eigenvector diimplementasikan dengan: (a) kotak matriks  pairwise  oleh  operasi  perkalian  matriks,  (b) menambahkan setiap baris, (c) menormalkan matriks, (d) melakukan  iterasi  dari  langkah  1  sampai  3,  sampai perbedaan nilai eigen di antara kedua iterasi relatif kecil.
- Tahap  3  :  Membuat  Konsistensi  Masing-masing  pada
Kriteria.  Penggunaan  AHP  diukur  dari  jumlah  rasio konsistensi  (CR).  CR  adalah  hasil  perbandingan  antara indeks  konsistensi  (CI)  dan  indeks  Radom  (RI).  Jika hasil  CR  adalah  <  =  0,10  maka  tingkat  konsistensi optimal. Lebih disukai, jika CR adalah > 0,10 maka ada inkonsistensi  dalam  menentukan  perbandingan,  yang memungkinkan solusi yang dihasilkan dari Metode AHP menjadi tidak berarti. Rasio konsistensi diperoleh dengan langkah berikut.
Menghitung  max ............................. (3) Menghitung Index Konsistensi (CI) ................................................ (4) Menghitung Rasio Konsistensi (CR) ..................................................................... (5)
Dalam  persamaan  (4),  a  adalah  matriks,  dan  w  adalah matriks nilai eigen dalam format baris. Jika tidak, dalam persamaan (4), CI adalah indeks konsistensi dan n adalah jumlah  kriteria,  dan  dalam  persamaan  (5),  CI  adalah indeks  konsistensi,  dan  IR  adalah  Random  konsistensi Index [10].

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  menentukan  prediksi  prioritas  penanganan  Jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam menentukan nilai bobot urutan  pada setiap  jalan  kewenangan  provinsi  di  masing-masing  wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
Berikut  ini  merupakan  nilai  bobot  setiap  kriteria  yang berpengaruh  dalam  menentukan  jenis  urutan  prioritas penanganan  jalan  berdasarkan  para  pakar  dan  hasil  survei yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang Provinsi Banten dengan bobot sebagai berikut :
Tabel 2 Kriteria dan Skor Bobot Faktor Berpengaruh
No. Faktor Bobot 1 Kerusakan 2,871 2 Lalu lintas 1,184 3 Ekonomi 2,305
Pada tabel 2 menunjukkan bahwa faktor kerusakan jalan mempunyai  bobot  terbesar  yaitu  (2,871).  Kemudian  faktor lalulintas  mempunyai  bobot  (1,184).  Sedangkan  faktor ekonomi memiliki bobot (2,205).
Setelah dilakukan penilaian bobot kriteria dan normalisasi,  selanjutnya  menentukan  urutan  prioritas  dalam hal  penanganan  kerusakan  jalan  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah Provinsi Banten yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten.  Dalam  hal  menentukan prioritas dari setiap pelaksanaan penanganan jalan diperlukan  faktor  kriteria  untuk  dapat  menghitung  setiap bobot  dari  masing-masing  jalan    kewenangan  Pemerintah Provinsi Banten yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota.
Untuk  menentukan  urutan  prioritas  dalam  penanganan kerusakan  jalan,  pada  masing-masing  faktor  kriteria  perlu
dilakukan perbandingan alternatif dari masing-masing faktor kriteria  yang  mempengaruhi  dalam  hal  menentukan  urutan prioritasnya  sehingga  didapatkanlah  nilai  bobot  dari  setiap ruas jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten yang ada di  wilayah  Kabupaten/Kota.  Dan  hasil  dari  perhitungan pembobotannya adalah sebagai berikut :
Tabel 3 Hasil Perhitungan Bobot Alternatif No Jalan Provinsi di Wil. Kab/Kota Bobot 1 Kota Tangerang 0.4933 2 Kab. Tangerang 2.5586 3 Kota Tangsel 1.0333 4 Kota Serang 9.8530 5 Kab. Serang 6.3615 6 Kota Cilegon 4.3547 7 Kab. Pandeglang 6.9621 8 Kab. Lebak 7.3941
Dari hasil perhitungan pembobotan pada masing-masing ruas  jalan  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten/Kota  maka didapatkanlah  hasil  bahwa  bobot  tertinggi  berada  pada  jalan kewenangan  provinsi  diwilayah  Kota  Serang  dengan  nilai (9,85),  kedua  Kabupaten  Lebak  dengan  nilai  (7,39),  Ketiga Kabupaten  Pandeglang  dengan  nilai  (6,96),  Keempat Kabupaten Serang dengan nilai (6,36), Kelima Kota  Cilegon dengan  nilai  (4,35),  Keenam  Kabupaten  Tangerang  dengan nilai  (2,55),  Ketujuh  Kota  Tangerang  Selatan  dengan  nilai (1,03)  dan  Kedelapan  adalah  Kota  Tangerang  dengan  nilai (0,49).
Adapun secara grafik hasil perhitungan dalam menentukan  prioritas  penanganan  jalan  Kewenangan Pemerintah  Provinsi  Banten  yang  berada  di  wilayah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

## Gambar. 3 Grafik Pembobnotan

## V. KESIMPULAN
Dalam menentukan Prediksi Prioritas Infrastruktur Jalan di  Provinsi  Banten  Dengan  Metode  AHP  maka  faktor-faktor
kriteria  yang  mempengaruhinya  adalah  kerusakan,  lalulintas dan ekonomi. Ketiga kriteria tersebut menjadi faktor penentu dalam menentukan urutan prioritas penanganan infrastruktur jalan. Dari hasil perhitungan pembobotan didapatkanlah hasil bahwa bobot tertinggi berada pada jalan kewenangan provinsi diwilayah Kota Serang dengan nilai (9,85), kedua Kabupaten Lebak  dengan  nilai  (7,39),  Ketiga  Kabupaten  Pandeglang dengan nilai (6,96), Keempat Kabupaten Serang dengan nilai (6,36),  Kelima  Kota  Cilegon  dengan  nilai  (4,35),  Keenam Kabupaten  Tangerang  dengan  nilai  (2,55),  Ketujuh  Kota Tangerang Selatan dengan nilai (1,03) dan Kedelapan adalah Kota Tangerang dengan nilai (0,49).
Jadi  dalam  Pemerintah  Provinsi  Banten  dalam  hal penanganan  infrastruktur  jalan  disimpulkan  bahwa  Jalan- jalan di Kota Serang harus lebih diprioritaskan sesuai dengan hasil perhitungan pembobotan.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
[1] R. Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan,” p. 3, 2004.
[2] Pemerintah  Provinsi  Banten,  “Keputusan  Gubernur  Banten  Nomor 620/Kep.420-Huk/2016 Tentang Penetapan Fungsi, Status dan Kelas Jalan Provinsi Banten.” 2016.
[3] Saaty,  T.  L.,  Decision  Making  for  Leaders,  Kluwere  Nijhoff  Publishing, Lifetime Learning Publications, Belmont, CA, 1982.
[4] E.P.G.  Luther,  Kajian  Kriteria  Penentuan  Skala  Prioritas  Pada  Proyek Penanganan  Jalan  Nasional  (Studi  Kasus  Pada  Satuan  Kerja  Pelaksana Jalan  Nasional  Wilayah  II  Provinsi  Sumatera  Utara),  Vol.  17, Politeknologi, Januari 2018.
[5] Dinariana,  D,  Misja,  U  dan  Rahardjo  AH,  Analisis  Feasibility  Ashphalt Pavement  With  Abalitycal  Hierarchi  Process  (AHP),    Vol  1,  UMS Surakarta, November 2013.
[6] Kirom  D.  N,  Bilfaqih,  Y.,  &  Effendie,  R.,  Sistem    Informasi  Manajemen Beasiswa  ITS  Berbasis  Sistem  Pendukung  Keputusan  Menggunakan Analytical Hierarchy Process. Jurnal Teknik ITS, Vol. 1, No. 1, 2012.
[7] Teknomo,  K.,  Penggunaan  Metode  Analytic  Hierarchy  Process  dalam Menganalisa  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pemilihan  Moda  ke Kampus,  Tesis  Magister,    Fakultas    Teknik    Jurusan    Teknik    Sipil, Universitas  Kristen Petra, Surabaya, 2005.
[8] Abastante  F,  Corrente  S,  Greco  S,  Ishizaka  A,  and  Lami  IA,  “A  new parsimonious  AHP  methodology:  assigning  priorities  to  many”.  Expert System With Aplication, Vol 127, 109-120, 2019.
[9] Saaty, T. L. Pengambilan keputusan dengan hirarki analitik  proses.  Jurnal Internasional Ilmu Layanan , 1 , 1. 2008.
[10] Fitouri C., Fnaiech N., Varnier C., Fnaiech F., and Zerhouni N., A Decison- making  Approach  for  Job  Shop  Scheduling  with  Job  Depending Degradation and  predictive Maintenance, IFAC-Papers On Line 49-12 pp. 1490–1495, ScienceDirect, Elsevier, 2016.