## PENGGUNAAN DRONE DALAM PENYUSUNAN PETA RENCANA TATA RUANG DESA CICAPAR, KECAMATAN BANJARSARI, KABUPATEN CIAMIS

## THE USE OF DRONES IN DEVELOPING THE SPATIAL PLAN MAP OF CICAPAR VILLAGE, BANJARSARI DISTRICT, CIAMIS REGENCY
Eka Purna Yudha * , Nur Syamsiah, Pandi Pardian
Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran *Email: eka.purna.yudha@unpad.ac.id
(Diterima 16-06-2022; Disetujui 20-07-2022)

## ABSTRAK
Perencanaan  pembangunan  pedesaan  selama  ini  belum  menyentuh  aspek  keruangan,  karena  itu  kerapkali kualitas perencanaan pembangunan di desa tidak berbasis pada potensi yang ada. Dengan hadirnya Undang- undang Desa yang disandarkan pada asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai prinsip baru, memberikan ruang yang  lebih  luas  kepada  desa  untuk  melakukan  penataan  dan  pengelolaan  potensi  wilayahnya  demi menjadikan  Desa  Maju,  Sejahtera,  Mandiri  dan  Demokratis.  Pengaturan  Tata  Ruang  Desa  pada  dasarnya hingga  saat ini belum ada pengaturan  khususnya. Undang-undang Penataan  Ruang  yang secara  konseptual bersifat top-down tidak  mengatur  mengenai  hal  ini.  Meski  demikian  beberapa  inisiatif  dari  desa  terus berkembang  untuk  membuat  produk  kebijakan  tata  ruang  desa,  seiring  dengan  diberlakukannya  Undang- undang  Desa.  Pasal  18  dalam  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja  merevisi  Undang-Undang (UU)  Nomor  26  Tahun  2007.  Ketentuan  yang  dihilangkan  adalah  pasal  48-54.  Karenanya,  Urgensi penyusunan tata ruang desa inilah menjadi isu signifikan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat di wilayah pedesaan yang perlu dirumuskan.
Kata Kunci: tata ruang, pedesaan, wilayah, pembangunan

## ABSTRACT
So  far,  rural  development  planning  has  not  touched  the  spatial  aspect,  therefore  often  the  quality  of development planning in the village is not based on the existing potential. With the presence of the Village Law which is based on the principles of recognition and subsidiarity as a new principle, it provides wider space for villages to organize and manage their regional potential in order to make the Villages Advanced, Prosperous, Independent and Democratic. Basically, the Village Spatial Arrangement until now there is no specific  arrangement.  The  Spatial  Planning  Law  which  is  conceptually  top-down  does  not  regulate  this matter. However, several village initiatives continue to develop to produce village spatial policy products, along with the enactment of the Village Law. Article 18 in the Draft Law (RUU) on Job Creation revises Law (UU)  Number  26  of  2007.  The  omitted  provisions  are  articles  48-54.  Therefore,  the  urgency  of  preparing village spatial plans has become a significant issue as part of community service in rural areas that needs to be formulated.
Keywords: spatial, rural, region, development

## PENDAHULUAN
Pengabdian  mencoba  memberikan  fasilitasi  kepada  masyarakat  desa,  dalam  hal  ini aparatur  desa  dengan stakeholder masyarakat  dalam  menyusun  peta  rencana  tata  ruang desa.  Berdasarkan data  dan informasi  yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Provinsi  Jabar, sebagian  besar  desa  belum  memiliki blue  print terkait  dengan  penataan  ruang  wilayah desa.  Dokumen  perencanaan  di  tingkat  desa  ini  sangat  diperlukan  karena  untuk mengurangi tingkat konversi lahan di tingkat desa dan rumah tangga. Harapannya, dengan
PPM terintegrasi ini, pihak aparatur desa dan seluruh elemen masyarakat mengetahui tata guna lahan yang ada di Desa.
Permasalahan tata ruang pada perencanaan tata ruang menjadi sarana transaksi ruang untuk  kepentingan  investasi  yang  mengabaikan  hak-hak  masyarakat  (E.  P.  Yudha  et  al., 2020).  Minimnya  keterbukaan  informasi  dan  data  spasial  berdampak  pada  praktik penyimpangan.  Masalah  tata  ruang  lainnya,  lemahnya  partisipasi  masyarakat  dalam mempengaruhi  kebijakan,  konflik  sosial  dan  kerusakan  lingkungan,  dan  komodifikasi Ruang (E. Yudha et al., 2018; E. P. Yudha & Dina, 2020).
Ruang  adalah  wadah  yang  meliputi  ruang  darat,  ruang  laut,  dan  ruang  udara, termasuk  ruang  di  dalam  bumi  sebagai  satu  kesatuan  wilayah,  tempat  manusia  dan makhluk  lain  hidup,  melakukan  kegiatan,  dan  memelihara  kelangsungan  hidupnya (E.  P. Yudha  et  al.,  2018).  Tata  ruang  adalah  wujud  struktur  ruang  dan  pola  ruang.  Kawasan perdesaan,  wilayah  yang  mempunyai  kegiatan  utama  pertanian,  termasuk  pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat  hingga  penetapan  program  pembangunan.  Perencanaan  pembangunan lingkungan,  tambahnya,  semua  program  peningkatan  kesejahteraan,  ketenteraman, kemakmuran, dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun, dan desa. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi, dan sumber daya masyarakat setempat. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat  dalam  membangun  masa  depan.  Konsep  perencanaan  desa,  berupa  analisis, kebijakan, dan rancangan. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi  dan  sumber  daya  masyarakat  setempat  (Nurislaminingsih  et  al.,  2022). Perencanaan  desa  menjadi  wujud  nyata  peran  serta  masyarakat  dalam  membangun  masa depan.
Mitra  dalam  PPM  ini  adalah  aparatur  Desa  Cicapar,  Kecamatan  Banjarsari, Kabupaten  Ciamis.  Lokasi  tempat  PPM  merupakan  salah  satu  lumbung  produksi  padi  di Jawa  Barat.  Kondisi  saat  ini  masih  belum  memiliki  profil  rencana  tata ruang  desa.  Desa Cicapar  adalah  salah  satu  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Banjarsari,  Kabupaten  Ciamis, Provinsi  Jawa  Barat.  Berdasarkan  keputusan  pemerintah  pusat  (Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia) dan ditindaklanjuti oleh keputusan Bupati Ciamis tentang pemekaran desa,  sejarah  telah  mencatat  peristiwa  penting  yaitu  Desa  Cicapar  yang  merupakan  desa yang wilayahnya cukup luas sebelum adanya pemekaran menjadi empat desa, yaitu Desa
Kawasen,  Desa  Ciulu,  dan  Desa  Ratawangi.  Desa  Cicapar  terbagi  menjadi  empat  dusun, yaitu:  Dusun  Cicapar  Dusun  Citaman  Dusun  Kembaran  Dusun  Tegalsari.  Desa  Cicapar berada  pada  jalur  strategis  dan  jalur  rawan  kecelakaan  lalu  lintas  karena  berada  di  jalur pariwisata Pangandaran.

## Gambar 1. Kantor Desa Cicapar
Keadaan wilayah Desa Cicapar secara umum merupakan desa dengan topografi 60% dataran  tinggi  (>600  DPL  (Di  bawah  Permukaan  Laut))  dan  40%  merupakan  daerah dataran  rendah  (<600  DPL)  dengan  mata  pencaharian  masyarakat  adalah  80%  bekerja bidang  pertanian,  dan  20%  pada  bidang  lain.  Mengingat  potensi  sumbernya  yang  cukup melimpah, baik alam maupun manusia, masyarakat Desa Cicapar memandang perlu sebuah rancangan  pembangunan  di  segala  bidang  untuk  efektivitas  pembangunan  di  masa  yang akan  datang.  Pembangunan  adalah  usaha  yang  terus  menerus  dan  berkelanjutan  guna meningkatkan  peradaban  dan  derajat  kemanusiaan  demi  terwujudnya  masyarakat  yang berkeadilan, sejahtera, berdaya saing secara moral, dan beretika. Desa Cicapar merupakan daerah yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Banjarsari. Secara geografis, kondisi dataran pegunungan dengan sebagian arah selatan merupakan hamparan sawah tadah hujan seluas 279 ha yang tidak termasuk daerah rawan banjir dan ada pula  yang masuk daerah rawan banjir.
Adapun batas wilayah Desa Cicapar adalah sebagai berikut:
 Sebelah utara: Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya
 Sebelah selatan: Desa Panyutran, Kecamatan Padaherang
 Sebelah barat: Desa Ratawangi
 Sebelah timur: Desa Ciulu
Orbitasi jarak dan waktu tempuh:
 Jarak dengan kota kecamatan: 6 km
 Jarak dengan kota kabupaten: 49 km
 Jarak dengan kota provinsi: 175 km
 Jarak tempuh dengan kota kecamatan: 10 menit
 Jarak tempuh dengan kota kabupaten: 1,5 jam

## BAHAN DAN METODE

## Materi
Materi  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  pengandian  drone  adalah  Drone  DJI Phantom 4 Pro dengan spesifikasi sebagai berikut:
 Phantom  4  Pro  V2.0  memiliki  spesifikasi  yang  hampir  sama  dengan  Phantom  4  Pro yaitu, kamera sensor 1-inch 20 megapixel yang mampu merekam video 4K/60fps pada 100Mbps, waktu penerbangan maksimum 30 menit dan kontrol jarak jauh 7-kilometer, juga mendukung pengalihan frekuensi 2,4 dan 5,8 GHz.
 Phantom  4  Pro  V2.0  ini  didukung  dengan  sistem  transmisi  OcuSync,  yang memungkinkan  drone  untuk  tersambung  ke  DJI  Goggles  secara  nirkabel. Phantom 4 Pro V2.0 juga dilengkapi dengan sistem propulsi yang ditingkatkan dengan driver ESC FOC sinusoidal dan baling-baling cepat yang memperkecil kebisingan dan membuat drone semakin aerodinamis.
Gambar 2. Drone DJI Phantom 4 Pro
 Remote controller Phantom 4 Pro V2.0 tidak kompatibel dengan Phantom 4 Pro, yang menggunakan transmisi  Lightbridge. Aksesoris lain seperti baterai, charger, dan filter ND kompatibel dengan Phantom 4 Pro dan Phantom 4 Pro V2.0.

## Foto Udara Drone and Orthomosaik
Foto  udara  adalah  hasil  pemotretan  suatu  daerah  dari  ketinggian  tertentu,  dalam ruang  lingkup  atmosfer  menggunakan  kamera.  Misalnya  pemotretan  menggunakan pesawat  terbang,  helikopter,  balon  udara,  drone/UAV,  dan  wahana  lainnnya. Keuntungannya,  penggunaan  foto  udara  menghasilkan  gambar/citra  yang  lebih  detail
(resolusi sekitar 15cm), tidak terkendala awan, karena pengoperasiaannya pada ketinggian di bawah awan.
Kelemahannya,  foto  udara  terdiri  atas  kumpulan scene kecil  yang  banyak,  terlebih lagi untuk pemotretan dengan area yang sangat luas. Pengoperasian foto udara juga sangat tergantung dari cuaca, seperti  faktor angin. Misalnya untuk penggunaan  UAV, hasil foto udara  kurang  bagus  jika  tiupan  angin  terlalu  kencang,  karena  hasil  pemotretan  kurang stabil.  Kelemahan  yang  lain,  foto  udara  harus  dibarengi  dengan  pengambilan  GCP ( Ground  Control  Point di  lapangan)  untuk  melakukan  korekasi  geometrik ( orthorectification ), karena kalau tidak, bisa dipastikan keakuratan geometrik akan sangat rendah.
Dari segi biaya, foto udara jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan citra satelit, karena  banyak  hal  yang  diperlukan,  seperti  biaya  operasional  pesawat,  izin  penerbangan (misal  untuk  pesawat  terbang,  helikopter),  biaya  personil  ke lapangan  (pengambilan  titik koordiant  GCP  ataupun  pengoperasion  pesawat),  dan  lain-lain.  Agisoft  Photo  Scan  Pro software  adalah  3D prosesing  software yang  bisa  digunakan  untuk  mengolah  data  foto, baik data foto udara maupun close range fotogrametry . Software ini sangat praktis untuk menggabungkan  beberapa  foto  menjadi  mozaik  foto  atau  ortophoto.  Agisoft  cocok digunakan untuk aplikasi sistem informasi geografis, pengarsipan benda-benda bersejarah, pemetaan  topografi,  luasan  tanah,   dan  perkebunan.  Agisoft  photoscan  pro  dilengkapi tutorial yang mudah dipahami sehingga dengan mudah anda bisa menguasai software ini.

## Gambar 3. Sofware Agisoft
Pemrosesan Data Agisoft adalah sebagai berikut:
a) Add Photo . Pada tahap ini dilakukan proses input data foto yang akan digunakan.
b) Align  Photo. Proses align  photo bertujuan  mencari  pasangan tie  point dan  penyusun orthophoto.
c) Build Geometry . Proses penyusunan geometri 3D hanya berdasar point cloud sebelum menempatkan titik GCP sesuai koordinat tanah.
d) Transformasi  Konform  Koordinat  3D.  Pada tahap  ini  dilakukan  proses marking yaitu identifikasi titik GCP dengan tepat pada objek foto.
e) Build  Texture .  Proses Build  Texture merupakan  proses  pembentukan  tampila  3D, sebelum melakukan export ke orthophoto.
f) Export Orthophoto. Agar dapat diolah dalam proses selanjutnya hasil tersebut di export ke orthophoto, kemudian mulai dihitung nilai koordinatnya pada CAD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Orthomosaik Hasil Foto Udara dengan Drone
Progres dari kegiatan pengabdian ini adalah pengolahan data foto udara pada lahan yang  masuk  ke  dalam  administrasi  Desa  Cicapar  seluas  450  ha.  Foto  udara  hasil pengambilan  menggunakan  Drone  DJI  Phantom  4  Pro  dapat  di  lihat  pada  gambar Orthomosaik di bawah ini.
Hasil Orthomozaik 2

## Abdimas Galuh
Hasil Orthomozaik 3 Hasil Orthomozaik 4
Hasil Orthomozaik 5 Hasil Orthomozaik 6 Hasil Orthomozaik 7 Hasil Orthomozaik 8
Hasil Orthomozaik 9
Hasil Orthomozaik 10

## Peta Pola Ruang RTRW Desa Cicapar
Selanjutnya  adalah  melakukan  deliniasi  kawasan  pedesaan  dengan  mengklasifikasi jenis  tutupan  lahan  di  Desa  Cicapar.  Standar  penutup  lahan  ini  memuat  beberapa  aspek penggunaan  lahan.  Konsep  penutup  lahan  yang  terdapat  dalam  standar  ini  menggunakan pendekatan  penginderaan  jauh,  sehingga  pendefinisian  objek  penutup  lahan  merupakan campuran antara penutup dan penggunaan lahan.
Dalam  pengembangan  skema  atau  sistem  klasifikasi  penutup  lahan  ini,  digunakan dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan metode untuk merinci kategori-kategori atau kelas-kelas yang muncul di dalam skema klasifikasi dan kedua adalah pendekatan konsep kategorisasi  atau  klasifikasi.  Metode  untuk  merinci  kelas-kelas  yang  ditentukan  dalam skema klasifikasi mengacu pada sains dan teknologi penginderaan jauh dengan didukung oleh  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG).  Artinya,  skema  klasifikasi  ini  menggunakan asumsi  bahwa  kelas-kelas  yang  ditentukan  dalam  standar  ini  sejauh  mungkin  diperoleh atau diekstrak dari citra penginderaan jauh. Teknologi SIG dan data lapangan diperlukan untuk  identifikasi  pada  beberapa  kelas.  Semakin  besar  skala,  semakin  besar  pula  peran penggunaan SIG dan survei lapangan.
Sistem  klasifikasi  dalam  standar  ini  bersifat  hierarki  atau  berjenjang.  Pendekatan konsep  untuk  merinci  kelas-kelas  penutup  lahan  dibedakan  ke  dalam  kelas-kelas  area dominan vegetasi dan bukan-vegetasi. Setiap kelas penutup lahan dapat dibedakan lagi ke dalam liputan alami/semi-alami dan liputan yang diusahakan/dibudidayakan. Semakin rinci atau besar skala yang digunakan, semakin rinci pula kelas-kelas yang dimunculkan.
Hierarki klasifikasi  penutup  lahan  dalam  standar  ini  yang  disajikan  pada  peta berskala 1 : 1 000 000  dan 1 : 250 000 menggunakan pendekatan konsep penutup lahan ( land cover ), sedangkan untuk skala 1 : 50 000 atau 1 : 25 000 mulai memasukkan unsur penggunaan  lahan  ( land  use ).  Skala  input  pemetaan  dalam  standar  ini  harus  sama  atau lebih besar daripada skala keluaran. Hal ini karena sistem atau skema klasifikasi penutup lahan yang diatur dalam standar ini bertumpu pada metode penginderaan jauh. Oleh karena itu,  pertimbangan  hubungan  antara  resolusi  spasial  dengan  skala  citra,  dan  antara  skala citra  dengan  detail  informasi  pada  setiap  kelas/kategori  yang  dapat  muncul  juga  perlu dipertimbangkan.
Lahan merupakan bagian dari bentang lahan ( landscape ) yang mencakup pengertian lingkungan  fisik  termasuk  iklim,  topografi/relief,  hidrologi  termasuk  keadaan  vegetasi alami  yang  semuanya  secara  potensial  akan  berpengaruh  terhadap  penggunaan  lahan (Irawan,  2008;  Kustiawan,  2015). Land  cover atau  tutupan  lahan  merupakan  keadaan

## Abdimas Galuh
biofisik dari permukaan bumi dan lapisan di bawahnya. Land cover menjelaskan keadaan fisik  permukaan  bumi  sebagai  lahan  pertanian,  gunung  atau  hutan. Land  cover adalah atribut  dari  permukaan  dan  bawah  permukaan  lahan  yang  mengandung  biota,  tanah, topografi, air tanah dan permukaan, serta struktur manusia.
Standar  ini  disusun  berdasarkan  sistem  klasifikasi  penutup  lahan  FAO  (Food  and Agriculture  Organization)  (2000)  dan  ISO  19144-1:2009,  Geographic  information  - Classification  Systems  -  Part  1:  Classification  system  structure.  ISO  19144-1:2009 merupakan standar internasional yang dikembangkan dari sistem klasifikasi penutup lahan FAO,  2000.  Kelas  penutup  lahan  dalam  kategori  area  dominan  vegetasi  diturunkan  dari pendekatan  konseptual  struktur  fisiognomi  yang  konsisten  dari  bentuk  tumbuhan,  bentuk tutupan,  tinggi  tumbuhan,  dan  distribusi  spasialnya;  sedangkan  dalam  kategori  area dominan  bukan-vegetasi,  pendetailan  kelas  mengacu  pada  aspek  permukaan  tutupan, distribusi  atau  kepadatan,  dan  ketinggian  atau  kedalaman  objek.  Hierarki  klasifikasi penutup lahan pada berbagai skala (1 : 50 .000/1 : 25 000).
Dalam pembahasan tentang jasa ekosistem, land cover memiliki posisi penting untuk dibaca  dan  cerminan  potensi  dari  masing-masing  jenis  jasa  ekosistem  dikarenakan merupakan  hasil  akhir  dari  setiap  bentuk  campur  tangan  kegiatan  (intervensi)  manusia terhadap lahan di permukaan bumi  yang bersifat dinamis dan berfungsi  untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual (Arsyad, 1989). Land cover budidaya juga bentukan  hasil  kreasi  interaksi  bentang  alam  dan  bentang  budaya,  sehingga  membentuk pola dan cirinya sendiri. Pengelompokan penutup lahan dapat diamati dari jenis klasifikasi penutup lahan diantaranya adalah batasan pengertian tentang penutup lahan menurut SNI 7645-2010.
Menurut  Undang-undang  nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  desa  merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  artian,  desa memiliki  kewenangan  tersendiri  termasuk  dalam  mengatur  tata  ruang  desanya.  Namun dalam  implementasinya,  pengaturan  wilayah  desa  masih  dikelola  dan  diatur  oleh pemerintah kab/kota. Konflik kepentingan antara desa, masyarakat dan sektor swasta juga meningkat  dan  seringkali  merugikan  pihak  desa  dan  warga local  (Nguyena et  al.,  2016). Akhirnya, desa kehilangan kewenangannya dalam mengatur dan menata ruangnya sendiri.
Sebagian  besar  kehidupan  desa  dari  zaman  dahulu  masih  sangat  terikat  dengan kehidupan alam dan lingkungan di sekitarnya. Masyarakat desa membangun permukiman berdasarkan sumber-sumber kehidupan seperti hutan dan air (Gentzora et al., 2021). Model tata ruang dahulu mewariskan pembelajaran pendekatan tata ruang yang bersifat ekologis- spiritualis-theologis.  Nenek  moyang  kita  membangun  ruang  desanya  dengan memperhatikan  keseimbangan  antara  manusia  dan  alam,  manusia  dengan  manusia,  dan memperhatikan  ruang  wilayahnya  sebagai  bagian  dari  hubungan  manusia  dengan  Sang Pencipta  (Nurliani  &  Rosada,  2016;  Santosa  et  al.,  2015).  Hal  tersebut  masih  sering dijumpai  pada  masyarakat  desa  adat  yang  masih  menjaga  kelestarian  hutan  serta  adat istiadat  yang mereka anut hingga sekarang.  Hutan desa menjadi  bagian  tata ruang dalam kawasan pedesaan.
Namun, dengan berjalannya modernisasi yang menempatkan industri menjadi modal utama  dalam  pergerakan  ekonomi,  secara  tidak  langsung  mempengaruhi  pembangunan yang  ada.  Kota  dibangun  untuk  memenuhi  kebutuhan  kawasan  industri  sedangkan  desa berfungsi sebagai sumber produk dari industri tersebut. Sekarang, desa pun tak luput dari banyaknya  kebijakan  ekonomi  dan  pembangunan  menyebabkan  penggunaan  lahan berubah.  Dari  yang  semula  lahan  pertanian,  dalam  waktu  kurang  dari  10  tahun  sudah berubah menjadi lahan yang terbangun. Berkurangnya lahan pertanian disebabkan karena aksi  penguasaan  para  pengusaha  dan  pemilik  modal  selain  bertambahnya  kebutuhan permukiman  juga.  Hal  tersebut  menyebabkan  kualitas  lingkungan  desa  kian  memburuk karena  semakin  kehilangan  kualitas  sumber  air  bersih  dengan  tidak  adanya  resapan  air serta banyaknya polutan yang diakibatkan oleh pabrik yang tidak bertanggungjawab. Oleh sebab itu, penataan ruang desa perlu dipertimbangkan dengan baik agar pembangunan di kawasan pedesaan tidak merusak daya dukung lingkungan.
Menurut  Undang-Undang  Penataan  Ruang,  hukum  penataan  ruang  adalah  hukum yang  berwujud  struktur  ruang  (susunan  pusat-pusat  pemukiman  dan  sistem  jaringan prasarana  dan  sarana  yang  berfungsi  sebagai  pendukung  kegiatan  ekonomi  masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan pola ruang (distribusi peruntukan ruang  dalam  suatu  wilayah  yang  meliputi  peruntukan  ruang  untuk  fungsi  lindung  dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya). Dalam konteks penataan pola ruang, distribusi peruntukan  wilayah  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  kawasan  lindung  dan  kawasan  budidaya. Dalam  proses  penetapan  tersebut,  seharusnya  pemerintah  desa  dilibatkan  karena  desa memiliki  kewenangan  tersendiri  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya.  Proses  penetapan tersebut  merupakan  kolaborasi  perencanaan top-down dan bottom  up karena  pemerintah
kabupaten/kota  menetapkan  distribusi  kawasan  yang  dikehendaki  sesuai  dengan persetujuan  dari  pemerintah  desa,  begitu  pula  sebaliknya.  Perwujudan  tata  ruang  desa sebisa mungkin mengedapankan konsep keberlanjutan (Hasanah et al., 2021a). Jika tidak ada  pengaturan  tata  ruang  yang  baik  dan  keberlanjutan  maka  bisa  saja  desa  akan menghadapi permasalahan yang sudah mulai kita temui sekarang.
Perencanaan  pembangunan  di  desa  selama  ini  belum  menyentuh  aspek  keruangan, karena itu kerapkali kualitas perencanaan pembangunan di desa tidak berbasis pada potensi yang  ada.  Dengan  hadirnya  Undang-undang  Desa  yang  disandarkan  pada  asas  rekognisi dan  subsidiaritas  sebagai  prinsip  baru,  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  kepada  desa untuk  melakukan  penataan  dan  pengelolaan  potensi  wilayahnya  demi  menjadikan  Desa Maju,  Sejahtera,  Mandiri  dan  Demokratis.  Pengaturan  Tata  Ruang  Desa  pada  dasarnya hingga  saat  ini  belum  ada  pengaturan  khususnya.  Undang-undang  Penataan  Ruang  yang secara  konseptual  bersifat  top-down  tidak  mengatur  mengenai  hal  ini.  Meski  demikian beberapa inisiatif dari desa terus berkembang untuk membuat produk kebijakan tata ruang desa, seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Desa.
Langkah desa mengatur ruangnya untuk acuan pembangunan desa dianggap langkah maju, dimana sampai saat ini belum ada aturan teknis  dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait mengatur skala peta ditingkat desa, karena acuan skala peta hanya mengatur di  lingkup  nasional,  provinsi  dan  kabupaten.  Padahal  dalam  Undang-undang  nomor  6 tahun 2014 tentang Desa, tata ruang menjadi bagian dari pembangunan kawasan pedesaan dan menjadi sepenuhnya wewenang desa dan dilakukan secara partisipatif.
Struktur  ruang  yang  dimaksud  adalah  susunan  pusat-pusat  permukiman  dan  sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat  yang  secara  hirarkis  memiliki  hubungan  fungsional.  Sementara  pola  ruang adalah  distribusi  peruntukan  ruang  dalam  suatu  wilayah  yang  meliputi  peruntukan  ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya (Hasanah et al., 2021c; Setiawan et al., 2021). Dalam kaitannya dengan proses perencanaan pembangunan, maka proses  penataan  ruang  juga  tentu  dikaitkan  dengan  kewenangan  struktur  pemerintahan yang  berlaku  di  Indonesia.  Karenanya  dalam  undang-undang  tersebut,  kewenangan perencanaan  tata  ruang  diberikan  sesuai  lingkup  pemerintahannya.  Yakni  ruang  lingkup nasional oleh pemerintah pusat, ruang lingkup provinsi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan ruang lingkup kabupaten oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
Hadirnya  Undang-undang  Desa,  yang  menegaskan  kewenangan  pemerintah  desa dalam  menyusun  rencana  dan  mengelola  pembangunan  di  skala  lokal  desa,  tentu  saja
memposisikan  proses  perencanaan  tata  tuang  sebagai  bagian  yang  signifikan  dalam perencanaan  pembangunan.  Karenanya  pertanyaannya  muncul,  sejauhmana  posisi perencanaan  tata  ruang  desa  tersebut  mendapatkan  justifikasinya  sementara  Undang- undang  Penataan  Ruang  tidak  mengatur  kewenangan  pemerintah  desa  untuk  membuat perencanaan  tata  ruang  dalam  lingkup  desa.  Hal  ini  bertambah  sumir  karena  di  sisi  lain Undang-Undang Desa juga tidak secara tegas dan detil bagaimana perencanaan tata ruang desa  diatur.  Berdasarkan  hasil  Analisa  orthomozaik  hasil  foto  udara  desa  Cicapar,  maka pembagian penggunaan lahan di Desa Cicapar dapat disusun pada Tabel 1.
Tabel 1 Pola Penggunaan Lahan di Desa Cicapar No Penggunaan lahan Luas (Ha) % 1 Bangunan Industri 0,11 0,02 2 Hutan Lahan Kering 226,61 36,46 3 Kebun Campuran 85,04 13,68 4 Ladang 35,13 5,65 5 Lahan Terbuka 1,23 0,20 6 Permukiman 72,16 11,61 7 Saluran Irigasi 3,54 0,57 8 Sawah 196,38 31,60 9 Sungai 1,34 0,22 Total 621,54 100 Sumber: Hasil Analisis, 2020

## Abdimas Galuh

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Desa  Cicapar  merupakan  desa  yang  yang  memiliki  tutupan  lahan  yang  bisa dibudidayakan  sebanyak  60  persen,  sedangkan  40  persen  lainnya  masuk  ke  dalam Kawasan perhutani yang menjadi lokasi budidaya hutan tanaman industri.
2. Desa  Cicapar  merupakan  salah  satu  desa  yang  menjadi  lumbung  pangan  Kabupaten Ciamis dengan memiliki luas sawah 198,38 ha dan produksi padi sebesar 1.190,28 Ton per tahun.
3. Proses  foto  udara  Desa  Cicapar  hanya  bisa  dilakukan  pada  7%  lahan  desa  yang  ada karena 30 persen lainnya memuli topografi dengan kemiringan 45% dan ditutupi oleh hutan  jadi  yang  menjadi  lahan  Perhutani.  Kondisi  tersebut  tidak  memungkinkan dilakukan pemfotoan udara dengan menggunakan DJI Phantom 4 karena memili risiko besar tersangkut pada pepohonan ketika akan melakukan take off maupun landing.

## Saran
1. Desa Cicapar saat ini memiliki beberapa spot pelayanan jada perdagangan yang cukup ramai  dan  berpotensi  terus  berkembang.  Kondisi  ini  secara  jangkan  panjang  perlu diatur dalam rencana penataan ruang detai desa agar tidak terjadi invasi secara sporadis konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
2. Pada tahun pertama telah dilakukan proses analisis tutupan lahan detail, oleh karena itu pada  tahun  kedua  perlu  dilakukan  diseminasi  peta  yang  selanjutnya  bisa  diajukan konsultasi  kepada  pihak  kabupaten  agar  mendapatkan  rekomendasi  untuk  ditetapkan sebagai peta tata ruang detail desa dengan dilegalkan melalui peraturan desa Cicapar.
3. Lokasi tutupan lahan  yang tidak bisa difoto oleh drone dilakukuan analisis pengganti tutupan lahan dengan citra Spot 6 yang didapatkan dari LAPAN.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada Direktorat  Riset  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran yang telah memberikan dukungan dana pengabdian.

## DAFTAR PUSTAKA
Gentzora, B. M., Noor, T. I., & Yudha, E. P. (2021). Potensi Nilai Manfaat Ekonomi Dan Kesediaan  Petani  The  Potential  Value  Of  Economic  Benefit  And  Farmers Willingness  To  Pay  Cipangarangan  Irrigation  Services  Pendahuluan Cipangarangan  adalah  sungai  yang  berasal  dari  5  (  lima  )  titik  mata  air  yang
terletak d . 7 (2), 1417–1438.
Hasanah,  F.,  Setiawan,  I.,  Noor,  T.  I.,  &  Yudha,  E.  P.  (2021a).  Analisis  Potensi  Sektor Unggulan Dan Perubahan Struktur Ekonomi Di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Mimbar  Agribisnis:  Jurnal  Pemikiran  Masyarakat  Ilmiah  Berwawasan  Agribisnis , 7 (1), 947. https://doi.org/10.25157/ma.v7i1.4876
Hasanah,  F.,  Setiawan,  I.,  Noor,  T.  I.,  &  Yudha,  E.  P.  (2021b).  Analysis  Of  Potential Leading Sectors And Changes In Economic Structure In Serang Regency Of Banten Province. Mimbar Agribisnis , 7 (1), 947–960.
Hasanah, F., Setiawan, I., Noor, T. I., & Yudha, E. P. (2021c). Pemetaan Sebaran Tingkat Alih  Fungsi  Lahan  Sawah  di  Kabupaten  Serang. Jurnal  Agrica , 14 (2),  171–182. https://doi.org/10.31289/agrica.v14i2.5039
Irawan, B. (2008). Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Konversi Lahan. Forum Penelitian Agro Ekonomi , 26 (2), 116–131.
Kustiawan,  I.  (2015).  Permasalahan  konversi  lahan  pertanian  dan  implikasinya  terhadap penataan  ruang  wilayah,  studi  kasus:  Wilayah  Pantura  Jawa  Barat. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota , 3 (25), 49–60.
Nguyena, T., Trana, V., Bui, Q., Mana, Q., & Walterb, T. (2016). Socio-economic effects of  agricultural  land  conversion  for  urbandevelopment:  Case  study  of  Hanoi, Vietnam. Jurnal Land Use Policy , 54 (32).
Nurislaminingsih, R., Komariah, N., & Yudha, E. P. (2022). Pemetaan Pengetahuan Lokal Sunda di Kampung Naga-Tasikmalaya. ANUVA , 6 (2), 217–230.
Nurliani, & Rosada, I. (2016). Rice-field Conversion and its Impact on Food Availability.
Agriculture and Agricultural Science Procedia , 9 , 40–46. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2016.02.121
Santosa,  S.,  Rustiadi,  E.,  Mulyanto,  B.,  Murtilaksono,  K.,  Widiatmaka,  &  Rachman,  N.
(2015).  Modeling  on  Establishment  of  Sustainable  Paddy  Field  Zone  in  Bekasi Regency, Indonesia. Journal of Environment and Earth Science , 5 (5), 79–89.
Setiawan, M. A., Noor, T. I., Sulistyowati, L., & Yudha, E. P. (2021). Mapping of Food Security Based on Natural Disaster Mitigation in Serang Regency, Banten Province, Indonesia. Psychology And Education , 58 (4), 911–924.
Yudha,  E.,  Juanda,  B.,  Kolopaking,  L.,  &  Kinseng,  R.  (2018).  Pengukuran  pengaruh belanja  desa  terhadap  kinerja  pembangunan  desa  dengan  menggunakan geographically weighted regression. TATALOKA , 20 (1), 23–34. Yudha, E. P., & Dina, R. A. (2020). Pengembangan Potensi Wilayah Kawasan Perbatasan Negara Indonesia (Studi Kasus: Ranai-Natuna) | Yudha | TATALOKA. TATALOKA , 22 (3), 366–378.
Yudha, E. P., Juanda, B., Kolopaking, L. M., & Kinseng, R. A. (2018). Rural Development in  Rural  Autonomy  Era  (Case  Study  at  Pandeglang  District,  Banten  Province  - Indonesia). International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) , 37 (3), 269–278.
Yudha, E. P., Juanda, B., Kolopaking, L. M., & Kinseng, R. A. (2020). Rural development policy  and  strategy  in  the  rural  autonomy  era.  Case  study  of  pandeglang  regency- indonesia. Human Geographies , 14 (1). https://doi.org/10.5719/hgeo.2020.141.8