## ANALISIS FUNGSI MANAJEMEN LOGISTIK DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA

## LOGISTICS MANAGEMENT FUNCTION ANALYSIS IN BOARD OF COMMUNITY EMPOWERMENT AND FAMILY PLANNING SURABAYA
Paramita Boni Lestari, Setya Haksama Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya E-mail: paramitabonilestari@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Board of Community Empowerment and Family Planning has the main task in a family planning and family welfare program.Logistics  management  was  very  importance  to  support  that  program. There  were  17.020  syringes whichexpired but have not been destroyed in 2016. Author wanted to examine the logistics management function in  Bapemas and  KB. The  variables  were logistics planning,  budgeting,  procurement,  receiption,  storage, distribution, and elimination.The samples were two warehouse logistics officers.Data collection techniqueswere observation and indepth interview.Requirements planning used the formula of average usage per month multiplied by 3 or 24. The procurement process was done by request to BKKBN Province.Budgeting wasderived from two sources. The sources werestate and local fund. Reception and distribution process was appropriate with technical manual book. Storage facilities reached 94.1% of the BBKBN Centerstandard.While the general provisions saving reached 100%. Eliminating logistics had not done since 2012. The recording process used the forms and books that have been standardized by National BKKBN office.Monitoring started from receipt, storage and distribution. That was done by Province BKKBN office.The conclusion of this research was the Implementation of all functions in accordance with the standards.
Keywords : logistics management function, family planning, distribution, procurement

## PENDAHULUAN
Keluarga  Berencana  merupakan  upaya  untuk mengatur  kelahiran  anak,  jarak  serta  usia  ideal melahirkan.  Salah  satu  upaya  untuk  menjamin keberlangsungan  pelayanan  Keluarga  Berencana yaitu“Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan  dan mewujudkan  keluarga  kecil bahagia  sejahtera”.  Alat  kontrasepsi  dan  non  alat kontrasepsi berfungsi untuk menunjang operasional program  kependudukan  dan  keluarga  berencana.
Hal  ini  perlu  didukung  dengan  pengelolaan  alat kontrasepsi (alkon) dan  non  alat  kontrasepsi (non alkon) yang profesional, efektif dan efisien.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana Kota Surabaya (Bapemas dan KB Kota Surabaya) merupakan badan pemerintahan yang  mempunyai  tugas  pokok  di  dalam  bidang keluarga berencana dan sejahtera.
Salah satu tugas pokok Bapemas dan KB Kota Surabaya tahun  2016 adalah  menyediakan  sarana dan  prasarana  pelayanan  kontrasepsi  mantap  dan kontrasepsi  jangka  panjang  yang  lebih  terjangkau, aman,  berkualitas  serta merata  skala  kota.  Oleh karena itu, diperlukan manajemen logistik yang baik agar alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi dapat tersalurkan ke semua fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Surabaya.
Berdasarkan  data  Badan  Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya tahun  2016,  terdapat  17.020 spuit  yang  sudah melewati masa kadaluwarsa namun belum dimusnahkan.  Oleh  karena itu,  penelitian  ini  akan mengkaji  tentang  pelaksanaan fungsi manajemen logistik  di  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Bapemas dan KB)berdasarkan standar BKKBN Pusat.

## PUSTAKA

## Supply Chain Management (SCM)
Menurut  Anwar  (2011) dan  Siagian  (2012),
SCM menunjukkan rantai panjang yang dimulai dari supplier sampai pelanggan. SCM membahas seluruh aktivitas  dari  suatu  perusahaan  mulai  dari  level strategis,  level tactical ,  hingga  level  operasional .
Pelaku  utama  dalam Supply  Chain  Management
meliputi:
Chain 1: Supplier merupakan  sumber    yang menyediakan  bahan  pertama.  Bahan  pertama  bisa berbentuk  bahan  baku,  bahan  mentah,  bahan penolong,  bahan  dagangan,  dan  sebagainya.
Jumlah supplier biasanya berjumlah cukup banyak. Chain  1- 2: Manufacture adalah  tempat
memproses  atau  mengelola  bahan  baku  mulai  dari bahan mentah hingga menjadi bahan jadi. Chain 1-2-
3: Distributor , barang  yang  telah  dihasilkan  oleh
manufacture kemudian disalurkan kepada pelanggan.
Chain  1-2- 3-4: retail  outlet , pedagang  besar biasanya mempunyai fasilitas gudang penyimpanan sendiri  atau  menyewa  dari  pihak  lain.  Gudang  ini digunakan  untuk  menyimpan  barang  sebelum disalurkan  lagi  ke  pihak  pengecer. Chain  1-2- 3-4-5:
Customers , pada pengecer atau retailers
menawarkan  barangnya  langsung  kepada  para pelanggan.
Implementasi  SCM  membutuhkan  dukungan dari  berbagai  pihak  mulai  dari  internal  (seluruh manajemen  puncak)  dan  eksternal  (seluruh  partner yang  ada).  Berikut  ini  merupakan  hambatan-
hambatan  yang  akan dialami  dalam  implementasi SCM menurut Anwar (2011).
Hambatan pertama yaitu increasing variety of products .Banyaknya  jenis  produk  dan  jumlah  yang tidak menentu dari masing-masing produk membuat produsen  semakin  kesulitan  dalam  memuaskan keinginan dari konsumen.
Hambatan kedua yaitu decreasing product life cycles. Daur  hidup  sebuah  produk yang  menurun, membuat  perusahaan  semakin  kesulitan    dalam mengatur  strategi  pasokan  barang.  Daur  hidup produk  diartikan  sebagai  umur  produk  tertentu  di pasaran.
Hambatan ketiga adalah increasingly demand customer.Supply  chain  management berusaha mengatur  peningkatan  permintaan  secara  cepat, karena customer semakin  menuntut  pemenuhan permintaan yang secara cepat walaupun permintaan itu sangat mendadak dan bukan merupakan produk yang standart.
Hambatan  terakhir  adalah globalization.
Globalisasi membuat supply chain semakin rumit dan kompleks  karena  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam supply  chain tersebut  mencakup  pihak-pihak  di berbagai negara.

## Manajemen Logistik
Menurut Bowersox, DJ (2006) dalam Rizky (2012), manajemen logistik adalah proses
pengelolaan  yang  strategis  terhadap  pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, barang jadi dari para supplier kepada para pelanggan.
Menurut Seto dkk (2004) dalam Khasanah
(2010),  manajemen pengelolaan  obat  mempunyai fungsi manajemen logistik sebagai berikut:
Gambar  1. Siklus  Pengelolaan  di  bidang  logistik (Seto dkk dalam Khasanah, 2010)
Perencanaan adalah tindakan  dalam  pemenuhan kebutuhan  yang  menyangkut  proses  memilih, seleksi, dan menetapkan jenis dan jumlah logistik.
Pengadaaan adalah  kegiatan  operasional  untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan berdasarkan proses perencanaan .
Penganggaran adalah perumusan perincian kebutuhan dalam skala mata uang.
Penerimaan adalah kegiatan menerima logistik oleh petugas gudang dari petugas pengirim barang sesuai dengan jumlah barang yang di minta .
Penyimpanan dilakukan untuk  menjaga  kualitas barang sehingga tidak mengalami kerusakan.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif observasional dengan  desain  penelitian cross sectional. Waktu  penelitian  dilakukan  pada  tanggal 15  Agustus 2016s/d 9  September  2016.  Penelitian dilakukan  di  unit  logistik  Bapemas  dan  KB  Kota
Surabaya.  Sampel  pada  penelitian  ini  adalah Bendahara  barang  sebanyak  2  orang.  Teknik pengambilan  sampel  menggunakan total  sampling.
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara observasi dan indepth interview . Observasi dilakukan pada variabel penyimpanan, penyaluran, pencatatan dan  pelaporan.  Sedangkan indepth interview
dilakukan pada variabel supply chain
management, perencanaan, pengadaan, penganggaran, penerimaan, pemusnahan, pemantauan dan evaluasi. Analisis data menggunakan distribusi frekuensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Supply chain management
Supply  chain di  Bapemas  dan  KB  Kota
Surabaya  dibagi  menjadi  2  berdasarkan  sumber dana  yang  diperoleh  Bapemas  dan  KB  kota Surabaya. Supply  Chain berdasarkan sumber  dana
APBN dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini:

## Rantai 1
Rantai 2 Rantai 3
Gambar 2 . Supply Chain Manajemen di Bappemas dan  KB  Kota  Surabaya  dengan  Sumber dana APBN
BKKBN  Provinsi  Jawa  Timur bertindak sebagai supplier yang menyalurkan  alkon  dan  non alkon  ke  Bapemasdan  KB  Kota  Surabaya sesuai
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun Swasta Gudang Logistik Bapemas dan KB Kota Surabaya BKKBN Provinsi sebagai Supplier Alat Kontrasepsi dan Non Alat Kontrasepsi Perencanaan Penghapusan Pemeliharaan Pengadaan Penganggaran P e n g a w a s a n Penerimaan dan Penyimpanan Penyaluran
dengan no Batch kota. Sedangkan Bapemas dan KB kota Surabaya bertindak sebagai supplier yangmenyalurkan  alat  kontrasepsi  dan  non  alat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Supply Chain berdasarkan  sumber  dana
APBD dapat dilhat pada gambar di bawah ini;
Rantai 1 Rantai 2
Rantai 3
Gambar 3 . Supply Chain Manajemen di Bappemas dan  KB  Kota  Surabaya  dengan  sumber dana APBN
Bapemas  dan  KB  dapat  membeli  ke  apotek atau toko alat kesehatan yang telah ditunjuk. Namun
Bapemas dan KB dapat langsung membeli ke pabrik tanpa  melalui  toko  alat  kesehatan  atau  apotek.
Bapemas dan KB Kota Surabaya bertindak sebagai
supplier yang menyalurkan alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan.

## Perencanaan
Proses  perencanaan  yang  dilakukan  oleh
Bapemas  dan  KB  Kota  Surabaya  menggunakan metode konsumsi. Ada tiga metode persediaan yang digunakan di Bapemas dan KB Kota Surabaya yaitu persediaan  minimum,  persediaan  maksimum  dan persediaan maksimum dikurangi stok akhir.
Persediaan  minimum di  hasilkan  dari rata- rata pemakaian per bulan dikalikan 3 (untuk 3 bulan). Persediaan maksimum dihasilkan rata-rata
pemakaian  per  bulan  dikalikan  24  (untuk  2  tahun).
Dari ketiga metode itu yang paling sering digunakan adalah  persediaan  minimum  dan  persediaan maksimum.

## Pengadaan
Pengadaan  alkon  dan  non  alkon  di Bapemas dan KB Kota Surabaya dilakukan dengan melakukan  proses  permintaan  kepada  BKKBN Provinsi. Proses  permintaan  sudah  sesuai  dengan petunjuk teknis BKKBN Pusat (2011). Berikut usulan flowchart permintaan  logistik di  Bapemas  dan  KB
Kota Surabaya:
TIDAK YA
Gambar  4 . Flowchart  Permintaan  Alkon  dan  Non Alkon  dari  Bapemas  dan  KB  Kota Surabaya Ke BKKBN Provinsi

## Penganggaran
Sumber dana yang digunakan untuk pengadaan  logistik di  Bapemas  dan  KB adalah APBN dan APBD. Logistik yang didanai oleh APBD adalah logistik yang  tidak  dikeluarkan  oleh  BKKBN
Fasyankes negeri /swasta Rekanan (Apotek/Toko Alkes) Bapemas dan KB Kota Surabaya Pabrik Jumlah Barang < safety stock BBKBN Provinsi Jawa Timur Bapemas dan KB Kota Surabaya
Mengirimkan Surat Permintaan barang ke
BKKBN Provinsi Barang Masih? Barang> safety Stock Barang> safety Stock Buat Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Cek ketersediaanbaran g Barang di kirim Permintaan ke BKKBN Pusat
Provinsi  namun  dibutuhkan  oleh  Klinik  KB  dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik negeri maupun swasta. Logistik tersebut antara lain Amoxicillin 500 mg dan Asam Mefenamat 500 mg.
.
TIDAK YA
Gambar 5 . Flowchart proses penerimaan barang di Bapemas dan KB Kota Surabaya

## Penerimaan
Penerimaan logistik dilaksanakan  oleh  panitia penerima  barang  dan  bendahara  barang  pada  jam kerja. Proses  penerimaan  sudah  sesuai  dengan petunjuk  teknis  BKKBN  Pusat  (2011).  Gambar  5 menunjukkan usulan flowchart penerimaan logistik di

## Bapemas dan KB Kota Surabaya

## Penyimpanan
Prosedur  penyimpanan  yang  dilakukan  di
Bapemas  dan  KB  Kota  Surabaya  merupakan prosedur penyimpanan First In First Out ( FIFO) dan
First  Expired  First  Out  ( FEFO).  Berdasarkan  hasil
observasi  terhadap  sarana  prasana  penyimpanan alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Observasi Sarana Prasarana Penyimpanan  Alat  Kontrasepsi  Dan  Non Alat  Kontrasepsi  Di Bapemas Dan KB Kota Surabayatahun 2016 Aspek Observasi ada Tidak Kondisi Gedung: 1. Gedung  terdiri  dari  3  ruangan
(Ruangan  Petugas  Administrasi
Gudang, ruangan Ber-AC khusus untuk  alkon,  ruangan  untuk  non alkon) 2. Luas Bangunan 9x10 m 3. Langit-langit standar 4. Ventilasi udara 0,20m x 0,40 m. 5. Lampu pijar 40 watt 6. Stop kontak 4 titik 7. Pintu  2  buah  (1  buah  pintu gudang  alkon  dan  non  alkon,  1
buah pintu masuk utama)
8. Kunci standard 9. Dinding penyekat utama ada 2 (1 antara gudang penyimapan alkon dengan non alkon, 1 antara penyimapanan non alkon dengan ruang administrasi petugas gudang) 10. Ada  pallet  untuk  mencegah
kerusakan gudang.
11. Ada  alat  kebersihan  ( Vaccum Cleaner) dan ada tempat sampah. 12. Tersedia  APAR  (Alat  Pemadam Api Ringan) 13. Tralis besi di pintu utama 14. AC  3 buah 15. Troli  pengangkut  alkon  dan  non alkon 16. Tangga  alumunium  1  buah ukuran tinggi 2 m 17. Adanya  alat  pengukur  suhu  dan kelembaban ruangan
√
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Jumlah 16 1 Persentase (16/17)x100% = 94,1 %
Berdasarkan tabel observasi di atas, sarana dan  prasarana  penyimpanan  alat  kontrasepsi  dan non  alat  kontrasepsi  di  Bapemas  dan  KB  Kota Surabaya  sudah  memenuhi  syarat  dari  BKKBN Pusat (2012) sebesar  94,1%.  Namun  ada  satu  alat yang  belum  dimiliki  oleh  gudang Bapemas  dan  KB Kota  Surabaya  yaitu  alat  pengukur  suhu  dan kelembaban udara.
Cek kelengkapan dokumen (SBBK dan
Surat jalan)
Periksa alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi yang dikirim
Barang sesuai dokumen? Barang sesuai dokumen Barang tidak sesuai dokumen Buat Surat Bukti Barang Masuk dan catat di Buku Barang Masuk Barang masuk
SBBM, BBM, Kartu Barang
Berdasarkan  hasil indept interview dengan
Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana, permintaan alat  ini  sudah  dilakukan  sejak  lama  namun  belum mendapat  respon  dari  BKKBN  pusat.  Sedangkan ketentuan  umum  terkait  penyimpanan  dapat  dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. Hasil Observasi Ketentuan Umum Dalam Penyimpananalat  Kontrasepsi  Dan  Non Alat  Kontrasepsi  Di Bapemas Dan KB Kota SurabayaTahun 2016
Aspek Observasi Ya Tidak Ketentuan umum dalam penyimpanan: 1. Tinggi susunan untuk kardus atau
box < 2 m
2. Jarak  antara  pallet  dan  tembok  >
30 cm 3. Lebar  penataan  alkon  selebar ukuran 2 box
4. Setiap baris susunan alkon adalah
5 atau 10 karton
5. Suhu  udara  untuk  penyimpanan alkon:
a. IUD < 25 derajat celcius
b. Kondom < 25 derajat celcius
c. Pil < 25 derajat celcius
d. Suntikan  15  s/d  25  derajat celcius
e. Implant  15  s/d  25  derajat celcius.
√ √ √ √
√ √ √ √ √ Penyimpanan  alkon  dan  non  alkon dikelompokkan  berdasarkan  dengan jenis barang. √ Menulis di kartu Persediaan Barang √ Menulis di Kartu Barang √ Jumlah 12 0 Persentase (12/12)x100% =100%
Berdasarkan tabel  di  atas  Bapemas  dan  KB sudah  memenuhi  syarat  penyimpanan  dari  BKKBN
Pusat (2012) sebesar  100%. Hal  ini menunjukkan bahwa syarat penyimpanan alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi di Bapemas dan KB Kota Surabaya sudah  sesuai  dengan  standar  dari  BKKBN  Pusat (2012).

## Pemusnahan
Berdasarkan  hasil indepth  interview dengan
Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana,
pemusnahan  alat  kontrasepsi  dan  non  alat
kontrasepsi  di  Bapemas  dan  KB  Kota  Surabaya
sudah tidak dilakukan lagi sejak tahun 2012. Hal ini dikarenakan belum adanya tempat untuk pemusnahan  alat  kontrasepsi  dan  non  alat kontrasepsi.
Selain itu pemusnahan yang pernah dilakukan oleh  Bapemas  dan  KB  Kota  Surabaya  pernah mendapatkan  komplain  dari  masyarakat  mengenai limbah  yang  ditimbulkan  dari  proses  pemusnahan. Alat non kontrasepsi yang belum dimusnahkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 3. Alat  Non  Kontrasepsi  di  luar  masa kadaluwarsa
Barang Faktor penyebab Spuit 3cc Banyaknya  spuit  3cc  yang  tidak terpakai dikarenakan fasilitas kesehatan mengajukan keluhan mengenai  kualitas  spuit yang  tidak bagus. Aquabidest Injeksi Pihak BKKBN Provinsi sudah mengirim barang  namun  Fasyankes  menolak untuk  menerima  barang  tersebut karena aquabidest  injeksi  ini  tidak diperlukan  lagi  untuk  mengencerkan lidocaine. Thiamek  500 mg Pihak  BKKBN  Provinsi  mengirim  jenis antibiotik  yang  tidak  sesuai dalam pelayanan KB. Bethadine Waktu pengiriman barang yang sangat dekat dengan masa kadaluarsa barang. Sehingga untuk pendistribusiannya  sudah  melampaui masa kadaluarsa.
Perbekalan farmasi yang kadaluwarsa umumnya tidak menimbulkan ancaman yang serius terhadap  kesehatan masyarakat  atau  lingkungan.
Namun metode pembuangan yang tidak tepat dapat membahayakan  jika  mengakibatkan  pencemaran terhadap  air.Permasalahan  yang  sama  terkait penghapusa logistik yang belum berjalan ditemukan oleh Fannya (2011) di Puskesmas Biaro.
Dampak pembuangan  air  limbah  yang  tidak tepat  meliputi  kontaminasi  air  minum, terlepasnya polutan  toksik  ke  udara, dan diambilnya logistik kadaluwarsa  untuk  di  jual  kembali  ke  masyarakat umum(WHO,1999).
Melihat  dampak  yang  ditimbulkan  sangat berbahaya  maka  perlu  dilakukan  metode  untuk pembuangan  limbah  yang  tepat.  Berikut  beberapa metode pembuangan limbah farmasi yang direkomendasikan oleh WHO (1999):
Rekomendasi pertama yaitu pengembalian ke donatur  atau pabrik  pembuat.Logistik  harus  dipilih terlebih dahulu untuk dikembalikan lagi ke pabik atau donatur.Logistik  yang  dapat dikembalikan  lagi  ke pabrik  atau  donatur  adalah  logistik  yang  dapat menimbulkan masalah dalam pembuangannya.
Rekomendasi  kedua  yaitu To Landfill
(mengubur)  berarti  menempatkan  limbah langsung ke  lokasi  pembuangan  di  tanah  tanpa  pengolahan atau  persiapan  sebelumnya. Landfill merupakan metode paling  tua  dan  paling  banyak  digunakan untuk pembuangan limbah padat.
Rekomendasi  ketiga  yaitu encapsulation.
Encapsulation (penyegelan limbah) berarti menjadikan  limbah  farmasi  ke  dalam  bentuk  padat dalam  drum  plastik  atau  baja.  Drum  harus dibersihkan  sebelum  digunakan  dan  sebelumnya tidak boleh berisi materi berbahaya atau yang mudah meledak. Rekomendasi  keempat  yaitu Inertization .
Inertization adalah  bentuk  lain  dari encapsulation.
Metode  ini  memerlukan  pelepasan  materi,  kertas, kardus dan plastik kemasan dari limbah farmasi.
Rekomendasi kelima yaitu Insinerasi  suhu tinggi  oleh  pabrik  industri. Pabrik Industri  yang menggunakan  insenerator suhu  tinggi  yaitu pabrik semen, pembangkit listrik bertenaga batubara, atau pabrik  peleburan  logam.  Metode  ini  menggunakan tungku  yang  beroperasi  pada  suhu lebih 850 0 C.
Dengan begitu, pemanfaatan pabrik industri memberikan alternatif yang murah dan terjangkau.
Rekomendasi terakhir yaitu penguraian kimia.
Jika  insenerator  tidak  tersedia,  teknik  penguraian kimia dapat digunakan sesuai dengan rekomendasi pabrik  pembuatnya. Metode  ini dapat  dilakukan dengan  pengawasan tenaga  ahli  kimia. Setelah dilakukan penguraian kimia maka dilanjutkan dengan pembuangan atau penguburan( landfill) .
Setiap  metode  mempunyai  kekurangan  dan kelebihan.  Penggunaan metode  tertentu  juga  harus disesuaikan  dengan kondisi  organisasi. Dari beberapa rekomendasi
tersebut penulis
merekomendasikan  pemakaian  metodeInsinerasi suhu tinggi oleh pabrik industri.Metode ini merupakan  metode  yang  paling  murah  dan terjangkau dibandingkan metode lain. Rekomendasi ini  didasarkan pada  sumber  dana  yang  digunakan lebih banyak bersumber dari APBN.

## Penyaluran
Menurut hasil observasi proses penyaluran alat  kontrasepsi  dan  non  alat  kontrasepsi  sudah sesuai dengan petunjuk teknis BKKBN Pusat (2012).
Penyaluran  dilakukan  ketika fasilitas  pelayanan kesehatan  baik  swasta  maupun  negeri  melakukan permintaan  ke  Bapemas  dan  KB  Kota  Surabaya.
Jumlah  alat  kontrasepsi  dan  non  alat  kontrasepsi akan dikirimkan sesuai jumlah barang yang tersedia di gudang Bapemas dan KB Kota Surabaya. Petugas gudang  dan  bendahara  barang  akan  menganalisis permintaan dan jumlah safety stock di Bapemas dan
KB  Kota  Surabaya.  Berikut  merupakan  usulan flowchart proses  penyaluran  alat  kontrasepsi  dan non alat kontrasepsi:
TIDAK

## YA
Gambar  6. Flowchart  penyaluran  alat  kontrasepsi dan  non  alat  kontrasepsi  di  Bapemas dan KB Kota Surabaya

## Pencatatan
Pencatatan
merupakan
kegiatan
perekaman  data  dalam  bentuk  tulisan  ke  dalam perangkat  kerja  yang telah  di standarisasi.  Formulir yang digunakan dalam pencatatan di Bapemas dan KB  Kota  Surabaya adalah  sebagai  berikut:  1)
Formulir permintaan  alkon  dan  non  alkon, 2) Surat
Perintah  Mengelurkan  Barang  (SPMB), 3) Berita
Acara  Penerimaan  Barang  (BAPB), 4)Surat  bukti
Barang Masuk (SBBM), 5)Surat Bukti Barang Keluar (SBBK), 6) Berita Acara Penyerahan dan
Penerimaan  Barang  Persediaan  Alkon  dan  non
Alkon.
Buku  dan  Kartu  yang  dipergunakan  dalam pencatatan  alkon  dan  non  alkon  yaitu:  1) Buku Barang masuk (BBM), 2) Buku Barang keluar (BBK),
3) Buku  Surat  Perintah  Mengeluarkan  Barang (SPMB), 4) Kartu  Persediaan  Barang,  dan 5) Kartu Barang.

## Pelaporan
Pelaporan  merupakan  kegiatan  lanjutan dari pencatatan, sebagai bentuk
pertanggungjawaban tertulis dari pelaksanaan tugas dan  fungsi  secara  periodik  tentang  pengelolaan gudang termasuk didalamnya alkon dan non alkon.
Kegiatan  pelaporan  alkon  dan  non  alkon dilaksanakan pada waktu bulanan dan per semester.
Bentuk  laporan  bulanan  dituangkan  dalam  bentuk laporan bulanan persediaan alkon (F/V/KB). Laporan bulanan  ini  diserahkan  kepada  BKKBN  Provinsi Jawa  Timur.  F/V/KB  berisi  tentang  laporan ketersediaan barang alat kontrasepsi saja.
Bentuk  laporan  yang  dilaporkan  secara  6 bulan  sekali  ini  dituangkan  dalam  bentuk  laporan stock  opname. Laporan stock  opname berisi mengenai ketersediaan alat kontrasepsi maupun non alat kontrasepsi. Kegiatan pelaporan dan pencatatan yang  dilakukan  di  Bapemas  dan  KB  kota  Surabaya sudah  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan Panjaitan (2014) di BKKBN Provinsi Sulawesi Utara.

## Pemantauan dan evaluasi
Pemantauan  di  Bapemas  dan  KB  kota
Surabaya dilakukan oleh BKKBN Provinsi. Tidak ada periode  waktu  yang  digunakan  untuk  pemantauan yang  oleh  BKKBN  Provinsi . Pemantauan  yang dilakukan  BKKBN  Provinsi  terhadap  Bapemas  dan
Cek ketersediaan
barang
Barang Masih? Barang masih Barang habis Terbitkan Surat Perintah Mengeluarkan Barang
Terbitkan Surat Bukti Barang Keluar Surat Permintaan
Barang
Pendokumentasian di
Buku Barang Keluar (BKK) Barang Keluar Permintaan barang ke BKKBN Provinsi
KB  Kota  Surabaya  meliputi  pemantauan  terhadap kegiatan  penerimaan,  penyimpanan,  penyaluran, pencatatan dan pelaporan.

## SIMPULAN
Pelaksaanan  fungsi  manajemen  logistik  di
Bapemas  dan  KB  Kota  Surabaya  sudah  berjalan dengan baik kecuali pemusnahan logistik.
Perencanaan. Perencanaan kebutuhan alat kontrasepsi  dan  non  alat  kontrasepsi  dihitung dengan  menggunakan persediaan  minimum  dan maksimum.
Penganggaran. Sumber  dana  pengadaan  logistik diperoleh dari 2 sumber dana yaitu APBN dan APBD.
Pengadaan. Pengadaan logistik alat kontrasepsi dan non  alat  kontrasepsi  dilakukan  dengan  pengajuan permintaan kepada BKKBN Provinsi Jawa Timur.
Penerimaan. Penerimaan logistiksudah sesuai dengan buku petunjuk teknis BKKBN Pusat.
Penyimpanan . Proses penyimpanan menggunakan sistem  FIFO  dan  FEFO. Sarana  dan  prasarana penyimpanan sudah sesuai dengan standar BKKBN
Pusat  sebesar  94,1%,  namun  belum  adanya  alat pengukur  suhu  dan  kelembaban  ruangan. Penulis memberikan saran kepada Instansi untuk melakukan penyediaan Thermo-Hygrometer , sehingga pemantauan  suhu  dan  kelembaban  ruangan penyimpanan dapat  dilakukan  dengan  mudah  dan akurat.
Penyaluran. Penyaluran  alat  kontrasepsi  dan  non alat  kontrasepsi  dari  Bapemas  dan  KB  Kota Surabaya  ke  fasilitas  kesehatan  kota  Surabaya sudah sesuai dengan petunjuk teknis BKKBN Pusat.
Pemusnahan. Pemusnahan  alat  kontrasepsi  dan non alat kontrasepsi sudah tidak dilakukan lagi sejak tahun  2012. Terdapat kendala  dalam  proses
pemusnahan yaitu belum adanya tempat pemusnahan.  Penulis  merekomendasikan  kepada instansi  untuk bekerja  sama  dengan  industri  yang memiliki insenerator suhu tinggi dalam pemusnahan logistik.
Pencatatan dan  pelaporan. Pencatatan  dilakukan dengan menggunakan formulir dan buku yang telah distandarisasi  oleh  BKKBN  Pusat . Pelaporan dilakukan  setiap 1 bulan dan  6  bulan sekali  ke BKKBN Provinsi.
Pemantauan  dan  evaluasi . Pemantauan  dan evaluasi  di  Bapemas  dan  KB  Kota  Surabaya dilakukan  oleh  BKKBN  Provinsi  Jawa  Timur.
Pemantauan dilakukan  pada  poses penerimaan barang, penyimpanan dan penyaluran logistik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  SN. (2011). Manajemen  Rantai  Pasokan (Supply  Chain  Management)  Konsep  dan Hakikat. Jurnal Dinamika Informatika , Vol 3 No 2. [e-jurnal]. doi: http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti2/a rticle/view/1315/531 Bapemas dan KB. (2016). Profil Badan
Pemberdayaan  Masyarakat  Kota  Surabaya . Surabaya: Bapemas dan KB Kota Surabaya. BKKBN. (2011). Petunjuk  Teknis:  Perencanaan Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi dan Non Alat Kontrasepsi. Jakarta:  Badan  Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
BKKBN. (2012). Petunjuk  Teknis:  Penerimaan, Penyimpanan  dan  Penyaluran  Alat/  Obat
Kontrasepsi  dan  Non Alat  Kontrasepsi Program  KB  Nasional. Jakarta:  Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana Nasional. Fannya, P. (2011). Evaluasi Pelaksanaan Manajemen  Logistik  Alat  Kesehatan  Di Puskesmas  Biaro  Kabupaten  AGAM  Tahun 2011. Skripsi. Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas  Padang. Retrieved  from http://repository.unand.ac.id/17545/1/skripsi_ puteri.pdf
Khasanah,  U. (2010). Analisis  Manajemen  Logistik
Obat  Dalam  Perencanaan,  Pengendalian Persediaan,  Safety  Stock,  Dan  Reorder
Point. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair.
Panjaitan,  R.,  Goenawi,  L.,  Lolo,  W.. (2014). Pengelolaan  Alat  dan  Obat  Kontrasepsi  di Badan  Kependudukan  Keluarga  Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal  Ilmiah Pharmacon,  Vol  3  No  3.  [e- journal]: Pp.
230-234.
doi: http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/pharma con/article/viewFile/5423/4930
Rizky,  M.  A. (2012). Pengukuran  Kinerja  Supply
Chain  Management  Pada  PT.  Caraka Purnama Abadi Pasuruan Dengan menggunakan Metode Score.
Skripsi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair.
Siagian,  Y. (2012). Supply  Chain  Management . [e- book]
Grasindo.
Retrieved fromhttps://books.google.co.id/books?hl=id&l r=&id=stWD5PwghREC&oi=fnd&pg=PR12&d q=supply+chain+management+adalah&ots= WwO-bjqtL3&sig=vONexbUl- vsAaDWj7OBGb- V7qJk&redir_esc=y#v=onepage&q=supply% 20chain%20management%20adalah&f=false WHO. (1999). Guidelines  For  Safe  Disposal  Of Unwanted  Pharmaceuticals  In  And  After Emergencies. Switzerland:  World  Health
Organization. Retrieved fromhttp://www.who.int/water_sanitation_hea lth/medicalwaste/unwantpharm.pdf