JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 3 NOMOR 1 HALAMAN 1-13
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## PERILAKU DISKRIMINATIF PADA PEREMPUAN AKIBAT KUATNYA BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONFLIK

## Sarah Apriliandra
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran
E-mail: sarah19009@mail.unpad.ac.id

## Hetty Krisnani
Departemen Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran
E-mail: hettykrisnani123@gmail.com

## ABSTRAK
Ketidaksetaraan  gender  sudah  menjadi  isu  yang  lama  tidak  terpecahkan.  Di  seluruh  penjuru  dunia,  baik  di negara maju maupun berkembang masih mengalami permasalahan ketimpangan gender yang bermuara pada meningkatnya perilaku  bersifat diskriminasi kepada kaum  yang menjadi termarjinalkan akibat ketimpangan tersebut,  yaitu  khususnya  pada  kaum  perempuan.  Indonesia  sendiri  merupakan  negara  yang  mendapatkan warisan  budaya  patriarki  dari  bangsa  penjajah.  Budaya  ini  masih  meresap  cukup  kuat  pada  sebagian masyarakat Indonesia, di mana mereka mempercayai kendali tunggal laki-laki atas segala hal. Sehingga, tidak jarang kaum perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak adil di masyarakat dalam berbagai bentuk. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dengan studi pustaka. Melalui perspektif konflik dari pendekatan multidimensional yang digunakan untuk meninjau isu ini, dapat disimpulkan bahwa budaya patriarki menjadi salah satu faktor besar dari banyaknya perlakuan diskriminatif kepada perempuan sampai  saat  ini  dikarenakan  susunan  kekuasaan  pada  berbagai  aspek  nyatanya  didominasi  oleh  kaum  laki- laki.
Kata kunci: patriarki, ketidaksetaraan gender, diskriminasi, feminis, konflik.

## PENDAHULUAN
Menjadi  seorang  perempuan  di  Tanah Air memiliki tantangan tersendiri.
Pasalnya,  kaum  perempuan  di  Indonesia masih  sering  mendapatkan  perlakuan- perlakuan  tidak  adil  dari  masyarakat, khususnya laki-laki. Hal ini karena adanya persepsi atas kekuatan perempuan masih di bawah  laki-laki  dalam  berbagai  aspek seperti  politik,  pendidikan,  lingkungan pekerjaan,  dan  sebagainya.  Pandangan  ini meresap menjadi sebuah unsur kebudayaan,  di  mana  masyarakat  masih mempercayai kendali tunggal oleh laki-laki dalam
banyak bidang sehingga menimbulkan  ketidaksetaraan  akses  dan kesempatan  bagi  perempuan  untuk  maju dalam bidang-bidang tersebut.
Kebudayaan  ini  adalah  yang  kita  sebut sebagai budaya patriarki. Menurut Spradley  (2007;  dalam  Israpil,  2017), masyarakat  yang  menganut  sistem  sosial
dengan persepsi patriarki seringkali menganggap laki-laki memiliki peran yang besar dalam mengangkat derajat perempuan. Spradley (2007; dalam Israpil, 2017) menambahkan bahwa nilai patriarki tersebut melihat perempuan sebagai makhluk yang ditakdirkan untuk mendampingi  laki-laki  sehingga  struktur sosial  yang  lebih  harmonis  dan  seimbang dapat tercipta.
Ketidaksetaraan akses dan kesempatan pada  kaum  perempuan  ini  menjadi  salah satu  isu  yang  disorot  oleh  Perserikatan Bangsa-bangsa,  sehingga  tercantum  pada tujuan kelima dalam
Sustainable
Development Goals (SDGs) yaitu “ Gender Equality  and  Women’s  Empowerment ”. United  Nations  Development  Programme memperkenalkan Gender  Inequality  Index sebagai  perhitungan  indeks  ketimpangan gender di berbagai negara. GII ini dibentuk atas  tiga  dimensi  sebagai  indikator
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 3 NOMOR 1 HALAMAN 1-13
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
perhitungannya, yaitu pada aspek kesehatan  reproduksi  yang  diukur  oleh angka  kematian  ibu  dan  kelahiran  remaja, pemberdayaan yang diukur dengan pangsa kursi parlemen yang dipegang oleh wanita dan  pencapaian  di  pendidikan  menengah dan  tinggi  menurut  jenis  kelamin,  serta kegiatan  ekonomi  yang  diukur  dengan tingkat partisipasi pasar tenaga kerja untuk perempuan dan laki-laki.
Dalam Human  Development  Report
(2018),  GII  Indonesia  berada  pada  nomor 0.451,  menggambarkan  untuk  setiap 100.000 orang kelahiran, 126,0 perempuan meninggal  lantaran  permasalahan  dalam kehamilan,  serta  jumlah  kelahiran  remaja berada  di  angka  47,4  kelahiran  per  1.000 perempuan  usia  15-19  tahun.  Lalu  pada dimensi pemberdayaan, statistik menggambarkan  setidaknya  19.8%  kursi parlemen  dipegang  oleh  perempuan,  serta wanita  dewasa  sudah  mencapai  taraf pendidikan menengah digambarkan dengan  angka  44,5%  dibandingkan  53,2% rekan laki-laki mereka.
Penelitian  lain  yang  menggambarkan ketidaksetaraan gender di Indonesia disebut  dalam 2016  Indonesian  National Women’s  Life  Experience  Survey  (2016 SPHPN):  Study  on  Violence  Against Women and Girls (2016), bahwa satu dari tiga  perempuan  Indonesia  berusia  15-64 tahun mengaku pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual dilakukan oleh atau bukan pasangannya selama hidupnya, dan  statistik  juga  menunjukkan  sekitar 9,4% perempuan  mengalaminya  dalam  12 bulan terakhir. Organisasi Equal Measures 2030  (2019),  menyatakan  bahwa  pada tahun  2017,  perempuan  juga  masih menghadapi  kendala  dalam  peraturan  dan diskriminasi  di  sektor  ekonomi  sebesar 51%.
Selain  itu,  besarnya  taraf  partisipasi angkatan  kerja  wanita  Indonesia  berada jauh  di  bawah  laki-laki  yang  menempati kurang  lebih  80%  angka  partisipasi,  dan juga  lebih  rendah  daripada  rata-rata  untuk negara-negara yang tahap
perkembangannya sebanding dengan
Indonesia.
Untuk  melihat  hubungan  perilaku manusia dan lingkungannya perlu digunakan  pendekatan  multidimensional. Pendekatan multidimensional
ini mempertimbangkan  banyak  aspek  yang menjadi faktor pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku manusia. Salah satu sudut pandang  yang  dapat  digunakan  dalam pendekatan multidimensional adalah perspektif  konflik.  Sudut  pandang  ini menegaskan  pada  konflik  yang  timbul akibat  ketidaksetaraan  dalam  distribusi sumber daya (Hutchison, 2015).
Teori konflik yang paling terkenal yaitu oleh  Karl  Marx  (1887/1967;  dalam Hutchison, 2015) mulai naik ke permukaan akibat  ketidakseimbangan  dalam  struktur ekonomi  saat  itu  yaitu  sistem  ekonomi kapitalis.  Namun  seiring  berjalannya waktu,  konflik  teori  yang  dikembangkan oleh  ahli  teori  kritis  mulai  merambat  ke permasalahan  sosial,  budaya,  dan  politik yang terbawa oleh sistem ekonomi kapitalis tersebut  (Hutchison,  2015). Pluralistic theory  of  social  conflict yang  dipaparkan oleh  Coser  (1956;  dalam  Hutchison) menekankan  bahwa  konflik  sosial  yang terjadi sepanjang waktu ini berjumlah lebih dari  satu  diakibatkan  adanya  tumpang tindih  peran  dan  status  individu  dalam kelompok.  Konflik  sosial  yang  terjadi diantaranya melibatkan kelompok ekonomi, kelompok rasial, kelompok etnis, kelompok agama dan keyakinan, kelompok umur, kelompok gender dan lain sebagainya.  Berdasarkan  Collins  (2012; dalam  Hutchison,  2015),  teori  yang menggunakan  pendekatan  pluralistik  ini termasuk feminist  theory dan critical  race theory. Kedua teori tersebut disebut sebagai intersectionality theory yang memperhatikan  aspek  penindasan  dan privilege .
Melihat  dari  sejumlah  data  dan kenyataan yang ada di lapangan, tidak bisa dipungkiri  bahwa  ketidaksetaraan  gender khususnya  pada  kaum  perempuan  masih terjadi  sampai  hari  ini.  Ketimpangan  ini terjadi  karena  berbagai  macam  faktor  dari
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 3 NOMOR 1 HALAMAN 1-13
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
berbagai  aspek.  Budaya  patriarki  yang sudah marak sejak dahulu ini menghasilkan perilaku  dari  individu  maupun  kelompok yang  bersifat  diskriminatif  kepada  kaum perempuan  yang  menjadi  termarjinalkan. Pada  artikel  ini,  penulis  akan  berfokus kepada  perilaku  seseorang  berdasarkan lingkungan budayanya, yaitu spesifik pada perilaku  diskriminatif  yang  terbentuk karena  budaya  patriarki  dengan  perspektif konflik sebagai
pendekatan multidimensional  yang  digunakan.  Artikel ini  akan  menjawab  pertanyaan  bagaimana budaya  patriarki  mempengaruhi  perilaku diskriminatif  kepada  kaum  perempuan, serta  bertujuan  untuk  menjelaskan  kepada publik tentang permasalahan yang menjadi penghambat dalam terealisasinya feminisme di Indonesia dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi manusia berperilaku diskriminatif kepada kaum perempuan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  menggunakan metode kajian kepustakaan dengan merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu  dan  sejumlah  artikel  dari beberapa jurnal. Referensi yang digunakan dalam  penulisan  artikel  dibatasi  dalam fokus  budaya  patriarki,  ketidaksetaraan gender, dan perilaku diskriminatif. Artikel memakai  sumber  referensi  utama  yaitu “ Dimensions  of  Human  Behavior,  Person and  Environment ”  oleh  Elizabeth  D. Hutchison  sebagai  acuan  untuk  meninjau fenomena  perilaku  diskriminatif  dengan menggunakan teori perspektif konflik yang melihat  penindasan  di  masyarakat  sebagai fenomena yang hadir karena
ketidaksetaraan. Penulis menjabarkan aplikasi  teori  ini  sebagai  sudut  pandang yang  digunakan  dalam  meneliti  perilaku manusia dalam lingkungan budaya patriarki.  Penulis  juga  menggunakan beberapa referensi pendukung lainnya.
BUDAYA

## PATRIARKI
DAN

## KETIDAKSETARAAN  GENDER  DI INDONESIA Budaya Patriarki
Budaya  patriarki,  seperti  yang  pernah dipaparkan  oleh  Bressler  (2007;  dalam Susanto,  2015,  merupakan  sebuah  sistem sosial  yang  ada  di  masyarakat,  di  mana laki-laki menjadi seseorang yang memiliki kewenangan utama sehingga menjadi pusat kontrol  dalam  sistem  sosial  tersebut. Bressler  (2007;  dalam  Susanto,  2015) menambahkan,  bahwa  patriarki  sendiri memandang  distribusi  kekuasaan  yang mengungguli kaum laki-laki seperti halnya pada  garis  keturunan  patrilineal,  hak-hak anak  sulung,  kedaulatan  pribadi  dalam hubungan  sosial,  keikutsertaan  peran dalam  publik,  contohnya  dalam  bidang politik, agama, serta okupasi.
Mies  (1986;  dalam  Omara,  2004) mengatakan bahwa budaya patriarki melihat  kaum  laki-laki  ditempatkan  pada sistem nilai yang berada di atas perempuan dan mempengaruhi aspek-aspek lain dalam masyarakat,  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  pada  budaya  patriarki  ini,  susunan sosial dalam masyarakat seringkali
didominasi oleh laki-laki daripada
perempuan.
Masalah-masalah yang dihadapi  oleh  kaum  perempuan  yang diantaranya merupakan ketimpangan akses dalam  berbagai  hal  di  masyarakat, merupakan buah permasalahan  yang  hadir karena  adanya  persepsi  patriarki  tersebut yang  masih  menjadi  kepercayaan  bagi sebagian  besar  masyarakat,  khususnya  di Indonesia sendiri.
Menurut Muhadjir (2005; dalam Susanto;  2015),  isu  marginalisasi  pada kaum  perempuan  terletak  pada  budaya patriarki yang menempatkan laki-laki lebih superior  daripada  perempuan  yang  berada dalam  posisi  subordinat.  Penempatan posisi wewenang kaum perempuan inferior pada kaum laki-laki dalam pandangan yang telah  meresap  menjadi  sebuah  budaya  ini utamanya  terlihat  pada  sistem  pembagian sumber  daya.  Muhadjir  (2005;  dalam
Susanto,  2015)  menambahkan,  bahwa
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 3 NOMOR 1 HALAMAN 1-13
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kebudayaan  ini  menjadi  salah  satu  sebab banyaknya perlakuan diskriminatif, pembatasan,  eksploitasi  dan  juga  perilaku kekerasan  pada  kaum  perempuan  yang terjadi saat ini.
Langgengnya kepercayaan patriarki ini mengakibatkan sebagian kaum perempuan menerima kodratnya sesuai dengan pandangan  kewenangan  perempuan  di bawah  laki-laki  dan  melihat  persepsi patriarkis  tersebut  seperti  sesuatu  yang sudah  seharusnya  (Rokhimah,  2014). Perempuan  sering  dipandang  sebagai second-class citizen dan juga sebagai objek dari berbagai upaya perubahan yang ada di masyarakat,  tampak  pada  pemikiran  yang mengacu pada asumsi yang berpihak pada laki-laki (Hastuti, 2005).
Di  Indonesia  sendiri,  banyak  daerah yang masih mempercayai persepsi patriarki lebih  dari  sekedar  mengikuti garis keturunan patrilineal. Kebudayaan tersebut menjadi  unsur  kehidupan  yang  tercermin pada  aktivitas  sehari-hari,  baik  dalam lingkup  keluarga  maupun  di  masyarakat yang  lebih  luas.  Dapat  dilihat  pada masyarakat  Bali  yang  menganut  garis keturunan  patrilineal,  mereka  memiliki pembagian  tugas  dan  wewenang  dalam pernikahan.  Masyarakat  Bali  menganut konsep purusa atau  laki-laki  berperan kepala  keluarga  dalam  keluarga  dan memiliki  status  kemampuan  menanggung tanggung jawab keluarga, sedangkan kaum perempuan  yang  tidak  memiliki  kuasa tersebut  akan  lebih  rentan  ditempatkan pada posisi di bawah laki-laki (Ariyanti & Ardhana, 2020).
Bentuk budaya patriarki di lingkungan masyarakat Jawa tergambar pada banyaknya  istilah-istilah  yang  memiliki makna  bahwa  kaum  perempuan  inferior pada  kaum  laki-laki.  Dalam  Hermawati (2007),  disebutkan  beberapa  istilah  Jawa yang  mencerminkan  budaya  patriarki tersebut, diantaranya; kanca wingking yaitu perempuan  sebagai  teman  belakang  atau teman  untuk  mengurus  segala  urusan rumah  tangga  dalam  hal  memasak, mencuci,  menjaga  anak  dan  sebagainya
(Hermawati,  2007).  Selain  itu,  ada  juga sebutan-sebutan seperti seorang
perempuan  harus  bisa manak , macak , masak yang bermakna bahwa  istri sepatutnya mampu memberikan keturunan untuk laki-laki, selalu berpenampilan indah dan berdandan serta memasak untuk suami (Hermawati, 2007).
Salah satu penelitian melihat perempuan  Samin  di  Bojonegoro  masih hidup  dalam  belenggu  patriarki  karena hanya  memiliki  peran  sebagai  pengelola rumah tangga dan tidak adanya penolakan atas  aturan  patriarkis  tersebut  walaupun sudah dihadapkan dengan banyak pengaruh  dari  luar  (Huda,  2020).  Raharjo (1995; dalam Hermawati, 2007)
mengatakan  bahwa  budaya  yang  ada  di Indonesia  menghasilkan  imaji  perempuan ideal  adalah  perempuan  yang  lembut, penurut,  dan perannya  sebagai perempuan tidak  melebihi  laki-laki,  seperti  menjadi seorang  istri  pengurus  rumah  tangga  yang penurut,  dan  mendukung  karir  suaminya. Sistem  pandang  inilah  yang  terbentuk secara  umum  dan  menjadi  wajar  sehingga pemikiran  kodrat  perempuan  berada  di bawah  laki-laki  seakan  menjadi  cara pandang yang given (Nurcahyo, 2016).

## Ketidaksetaraan Gender
Gender merupakan istilah yang digunakan  ilmuwan-ilmuwan  sosial  untuk menjelaskan perbedaan yang terdapat pada perempuan  dan  laki-laki sebagai anugerah Tuhan  yang juga  merupakan  budaya  yang telah terinternalisasi sejak kecil
(Puspitawati,  2012).  Perbedaan  ini  juga merupakan  sesuatu  yang  biologis,  seperti dari alat dan fungsi reproduksi perempuan dan laki-laki. Walaupun demikian,
perbedaan biologis ini kemudian bertransformasi  menjadi  sebuah  indikator perempuan dan laki-laki berperilaku akibat pengaruh  budaya  patriarki  (Puspitawati, 2012).  Ujung  tombaknya  terlihat  pada pembatasan  hak,  akses,  partisipasi  dan kontrol  yang  membentuk  tuntutan  peran, tugas,  kedudukan  dan  kewajiban  pada perempuan  (Puspitawati,  2012).  Oleh
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 3 NOMOR 1 HALAMAN 1-13
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
karena  itu,  muncul  berbagai  bentuk ketidaksetaraan  karena  adanya  persepsi akan peran gender yang mutlak.
Ketimpangan  utamanya  menimpa  kaum perempuan,  diantaranya  pada  pandangan yang melihat perempuan dilahirkan melakukan  pekerjaan  yang  terbatas  dan memiliki status yang lebih rendah (Wibowo, 2011). Di  Indonesia,  budaya  yang  melihat kaum laki-laki berwenang di atas perempuan  ini  masih  awet  hingga  kini. Segelintir  masyarakat  masih  menganut persepsi  seksis  tersebut  sehingga  timbul berbagai  macam  bentuk  pembatasan  dan diskriminasi  pada  kaum  perempuan  di berbagai bidang maupun aktivitas. Adanya pengkotak-kotakan  sektor  yang  disebut domestik dan publik membuat ruang gerak perempuan  menjadi  terbatas  ketika  ingin berada di taraf yang setara dengan laki-laki di ruang publik.
Masalah  ketidaksetaraan  gender  yang dialami  perempuan  menurut  Bemmelen (2003;  dalam  Fitrianti  &  Habibullah, 2012),  meliputi  keterbatasan  akses  dalam pendidikan,  nilai  yang  dianut  masyarakat, nilai  dan  peran  gender  yang  diketahui masyarakat  secara  umum  dari  buku pelajaran,  dan  nilai  yang  diinternalisasi oleh guru serta kebijakan yang bias gender. Akibat ketidaksetaraan ini, timbul gerakan- gerakan feminis yang menyuarakan kesetaraan gender sebagai dukungan untuk perempuan  untuk  mendapatkan  hak- haknya. Menurut USAID, “Gender Equality  permits  women  and  men  equal enjoyment of human rights, socially valued goods,  opportunities,  resources  and  the benefits  from  development  results” ,  yang berarti  kesetaraan  gender  memberikan kesempatan  yang  sama  bagi  perempuan dan  laki-laki  dalam  menikmati;  hak- haknya  sebagai  manusia,  barang  bernilai sosial,  kesempatan,  sumber  daya  dan manfaat  hasil  pembangunan  (Puspitawati, 2012).  Implementasinya  di  Indonesia terdapat  pada  Pasal  27  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  menjabarkan pengakuan  adanya  prinsip  persamaan
untuk  seluruh  warga  tanpa  terkecuali, sehingga meliputi
penghapusan diskriminasi  pada  setiap  warga  negara (Kania, 2015).
Terdapat  kajian  mengenai  kesetaraan gender oleh ahli yang dibagi menjadi empat bagian; Pertama, dalam memenuhi kesetaraan  gender, aspek pembagian  kerja perempuan dan laki-laki yang berhubungan dengan perbedaan masalah serta kebutuhan pendapatan  keluarga  sangat  diperhatikan; kedua,  pada  aspek  peluang  laki-laki  dan perempuan dalam menguasai sumber daya, di  mana  para  ahli  melihat  sudut  pandang laki-laki  dan  perempuan  yang  meliputi masalah kebutuhan mereka dalam menguasai  sumber  daya  tersebut;  ketiga, poin  partisipasi  laki-laki  dan  perempuan sangat  diperhitungkan  untuk  merealisasi kesetaraan  gender;  terakhir,  aspek  pola pengambilan  keputusan  dalam  keluarga yang  dilihat  dari  beban  kerja  serta  peran laki-laki  dan  perempuan  dalam  keluarga (Rahminawati, 2001).

## BENTUK-BENTUK  DISKRIMINASI PADA PEREMPUAN
Ihromi  (2007;  dalam  Unsriani,  2014) mengatakan diskriminasi merupakan bentuk sikap dan perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Sikap dan perilaku yang termasuk tindakan diskriminatif ini meliputi  pelecehan,  pembatasan,  atau pengucilan  terhadap  individu  dengan faktor  ras, agama, ataupun  gender  sebagai dasarnya  (Unsriani,  2014).  Perlakuan diskriminatif  pada  perempuan  merupakan manifestasi  dari  ketidaksetaraan  gender dan budaya patriarkis yang masih merajalela. Pemerintah menerbitkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi  mengenai  Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau yang  biasa  disebut  dengan CEDAW . Berdasarkan CEDAW terdapat  beberapa komponen yang tergolong dalam perlakuan diskriminatif; komponen pertama meliputi pandangan  dan  asumsi  tentang  peran  dan kemampuan  perempuan  berbasis  gender,
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 3 NOMOR 1 HALAMAN 1-13
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
yaitu  ketika  terdapat  pemikiran  dan prasangka  negatif  terhadap  perempuan sehingga  mempengaruhi  akses perempuan memperoleh  hak  dan  kesempatannya, maka  hal  tersebut  sudah  tergolong diskriminasi;  elemen  kedua  dapat  dilihat dari  aspek  tindakan,  yaitu  meliputi pembedaan  perlakuan,  pembatasan  serta pengucilan, di mana sebuah tindakan dapat termasuk  diskriminasi  ketika  mengurangi bahkan  menghapus  hak  serta  kebebasan yang  dimiliki  perempuan;  komponen selanjutnya  meliput  niat  baik  diskriminasi secara  langsung  ataupun  tidak  langsung; dan elemen terakhir ditinjau ketika perilaku tersebut  menghasilkan  dampak  seperti pengurangan atau penghapusan pengakuan serta  hak  dan  kebebasan  perempuan (Afifah, 2017).
Budaya  patriarki  berpengaruh  pada masalah ketimpangan gender yang dialami perempuan.  Akibatnya,  perempuan  rentan mengalami perilaku yang bersifat diskriminatif  di  masyarakat.  Zulhayatin (2013;  dalam  Yusalia,  2014)  memaparkan wujud  dari  diskriminasi  pada  perempuan menjadi  lima  bentuk  yaitu  stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban berlebihan dan kekerasan.

## Stereotip
Diskriminasi  bentuk labeling umum terjadi  pada  masyarakat  yang  menganut budaya  patriarki. Labeling yang  terjadi biasanya bersifat negatif seperti perempuan adalah  makhluk  yang  lemah,  sensitif, sering  menangis  dan  sebagainya  (Yusalia, 2014). Bentuk-bentuk stereotip yang ada di masyarakat sekarang merupakan buah dari budaya  patriarki  yang  terdahulu.  A.P Murniati  dalam  Budi  Santoso,  dkk  (2000; dalam Budiati, 2010) memberi contoh pada budaya  Jawa  yang  erat  dengan  patriarki, yaitu  ajaran Serat  Candrarini ,  di  mana perempuan  diajarkan  untuk  setia,  rela dimadu, mencintai sesama, terampil mengerjakan tugas-tugas perempuan, terampil  berdandan  serta  merawat  diri, sederhana,  melayani  kehendak  lelaki, perhatian kepada  mertua dan rajin
membaca buku bertema nasihat. Menurutnya  (2000;  dalam  Budiati,  2010, ajaran-ajaran budaya seperti ini menimbulkan
labeling masyarakat terhadap  perempuan  serta  tuntutan  sikap dan  tingkah  laku,  lalu  ditafsirkan  sebagai garis  hidup  perempuan  yang  seakan-akan sulit  untuk  dihilangkan.  Dampak  dari stereotip adalah perempuan dianggap tidak bisa menempati sektor tertentu, di mana hal tersebut merupakan bentuk perilaku diskriminatif pada perempuan.

## Subordinasi
Perilaku  diskriminatif  ini  berbentuk tindakan pengelompokkan antara dua jenis kelamin dengan menyematkan status sosial tertentu  pada  salah  satunya  (Yusalia, 2014).  Pada  perempuan,  subordinasi  ini dapat  dikatakan  sebagai  ‘penomorduaan’ perempuan,  yang  meletakkan  perempuan pada  posisi  lebih  rendah  dibandingkan lelaki (Syafe’i, 2015). Oleh Sugihastuti dan Sastriyani  (2007;  dalam  Nasri  2017), perempuan  dibatasi pada aktivitas  tertentu dan penempatan sosial hasil dari anggapan- anggapan  yang  tumbuh  di  masyarakat seperti  anggapan  “perempuan  adalah makhluk  yang  emosional  dan  irasional” sehingga tidak pantas untuk memimpin dan prasangka-prasangka lainnya yang membuat  nilai  diri  perempuan  dianggap rendah. Pembentukan anggapan ini umumnya  diajarkan  terus  menerus  setiap generasi melalui keluarga, adat,
masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya tanpa  sengaja  ataupun  tidak  (Syafe’i, 2015).  Pemetaan antara dua jenis kelamin ini membuat perempuan menjadi terbelenggu dalam stereotip yang membatasi hak-hak dan kesempatan mereka.

## Marginalisasi
Marginalisasi  ialah  proses  di  mana kaum  perempuan  dipinggirkan  sehingga ada pembatasan yang menyulitkan perempuan  untuk  bertindak,  berekspresi dan  mengaktualisasi  dirinya  (Permana  & Maulana,  2020).  Djunaedi  (2008;  dalam
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 3 NOMOR 1 HALAMAN 1-13
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Zahara,  Liestyasari  &  Nurhadi,  2015) mengatakan bahwa proses ini menempatkan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya  pada  kedudukan  yang  tidak penting,  contohnya  perempuan  dalam bidang  ekonomi,  walaupun  sebenarnya perempuan memiliki peran yang signifikan pada  bidang  tersebut.  Sosiolog  Inggris, Alison  Scott  dalam  Saptari  &  Holzner (1997;  dalam  Khotimah,  2009)  membagi marginalisasi  menjadi  empat  bentuk; proses pengucilan perempuan (dari pekerjaan atau jenis  kerja  lainnya), proses pergeseran  perempuan  dari  pasar  kerja
(dalam  bentuk  pemberian  pekerjaan  yang tidak stabil, upah rendah, dinilai tidak atau kurang terampil dalam suatu sektor), proses feminisasi  yaitu  perempuan  menjadi sentral pada sektor pekerjaan tertentu atau separasi  pekerjaan  berdasarkan  jenis kelamin,  dan  yang  terakhir  merupakan proses kesenjangan ekonomi akibat perbedaan upah yang drastis. Marginalisasi ini  tidak  hanya  terlihat  dalam  sektor pekerjaan,  namun  juga  pada  bidang lainnya.  Dari  sisi  kebijakan  pemerintah, dapat terlihat bahwa perempuan ditempatkan  sebagai second-class  citizen (Yusalia, 2014).

## Beban Berlebihan
Beban  yang  berlebihan  ini  pada dasarnya  cenderung  mengarah  kepada peran ganda perempuan pada sektor publik dan  domestik.  Di  era  digital,  perempuan sudah  mulai  merambah  ke  ranah  publik akibat  faktor  pendidikan  yang  meningkat, keinginan untuk berkembang serta mendapatkan
penghasilan, namun meningkatnya keinginan perempuan untuk bersaing  di  sektor  publik  ini  tidak  sejalan dengan  budaya  tertentu  yang  membuat perempuan  masih  terhambat  (Hidayati, 2016). Budaya masyarakat masih membuat perempuan  melakukan  peran  gandanya sebagai  pekerja  dalam  sektor  publik  dan sebagai  ibu  rumah  tangga  dalam  sektor yang disebut domestik. Ramadhani (2016) mengatakan  bahwa  peran  ganda  ini  dapat terlihat  pada  seorang  perempuan  atau  istri
yang  bekerja  di  luar  rumah  sehingga mereka harus berupaya untuk menyeimbangkan  baik  kehidupan  rumah tangganya  maupun  menghasilkan  uang. Hal  ini  tentunya  memberatkan  perempuan semata  dengan  dua  tugas  sementara  lelaki hanya  ditugaskan  untuk  mencari  nafkah. Padahal,  pekerjaan  rumah  tangga  seperti memasak,  mencuci  dan  sebagainya  pada dasarnya  dapat  dilakukan  siapa  saja,  laki- laki  sekali  pun,  dan  juga  merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga.

## Kekerasan
Tindakan  kekerasan  pada  perempuan merupakan  tindakan  diskriminatif  yang sering  terjadi  di  masyarakat  baik  secara mental  maupun  fisik.  Kania  (2015) memaparkan  beberapa  asumsi  penyebab adanya kekerasan berbasis gender; pandangan pelaku terhadap korban; hukum yang  bias  gender,  yaitu  menurut  Subhan (2004;  dalam  Kania,  2015)  hukum  tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban  seperti  kurang  atau  tidak  adanya perhatian terhadap perempuan dari hukum yang  ada;  ketentuan  relasi  gender  yang menetapkan  suami  sebagai  kepala  rumah tangga  menurut  UU  No  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  (Pasal  31  ayat  (3)) sehingga  menetapkan  perempuan  dalam posisi yang lebih rendah dalam keluarga.

## PEMBAHASAN
Teori konflik oleh Karl Marx (1887/1967; dalam Hutchison, 2015) mulai naik ke permukaan akibat ketidakseimbangan dalam struktur
ekonomi  pada  sistem  ekonomi  kapitalis. Seiring  berjalannya  waktu,  teori  konflik berkembang pada ranah sosial dan budaya. Perspektif  konflik  pada  dasarnya  melihat ketidaksetaraan sebagai hasil dari pembagian sumber daya yang kurang atau tidak merata. Poin utama yang ditekankan pada  perspektif  teori  adalah  hubungan antara  ketidaksetaraan  tersebut  dengan pengaturan kekuasaan, serta sistem penindasan.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 3 NOMOR 1 HALAMAN 1-13 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Grafik1.1 Perspektif Konflik. Grafik ini menunjukkan pola yang menyebabkan konflik antara dua kelompok (Hutchison, 2015)
Dapat  dilihat  pada  Grafik  1.1  yang tercantum  pada  buku  “ Dimensions  of Human Behavior, Person and Environment ” oleh Elizabeth
D. Hutchison,  konflik  berada  di  antara kelompok  dominan  yang  mendapatkan akses  sumber  daya  ( resources ) lebih banyak dan kelompok tersubordinasi yang tidak memiliki akses sumber daya. Ketika distribusi  sumber  daya  lebih  berat  kepada suatu kelompok mayoritas, maka kelompok  tersebut  memiliki  kekuasaan ( power )  dan  keuntungan  ( privilege )  yang berpusat  terus  menerus  pada  mereka. Akibatnya,  terjadi  konflik  antara  dua kelompok yang timbul karena ketidaksetaraan  ini.  Implikasi  dari  teori konflik akibat ketidaksetaraan ialah bentuk dominasi  dan  perlakuan  tidak  adil  pada kelompok  yang  tersubordinasi,  seperti diskriminasi  dan  pemanfaatan privilege s yang dimiliki kelompok dominan.
Perspektif  konflik  yang  melihat  relasi gender  sebagai  fokus  utamanya  adalah teori  feminis.  Teori  ini  termasuk  dalam sudut pandang konflik karena melihat dari sisi  ketidaksetaraan  gender  yang  muncul sebagai  bentuk  konflik  yang  terjadi  di masyarakat.  Teori  feminis  menekankan hubungan kekuatan dan sumber daya yang terjadi akibat dominasi laki-laki di berbagai macam bidang. Teori ini juga memperhatikan  aspek  penindasan  pada perempuan oleh kaum lain. Dominasi laki- laki yang ada di masyarakat dapat dikaitkan dengan budaya patriarki yang menyebabkan  perempuan  menjadi  salah satu korban ketidaksetaraan gender
sehingga  rentan  mendapatkan  perilaku diskriminatif.  Bentuk-bentuk  diskriminasi yang  terjadi  pada  perempuan  merupakan manifestasi  dari  tidak  meratanya  sumber daya  sosial  yang  dimiliki  perempuan.
Terutama  pada  budaya  patriarki,  sumber daya  sosial  ini  mayoritas  didominasi  laki- laki,  seperti  dukungan  untuk  menjadi pemimpin, partisipasi dalam bidang politik,  menjadi  pengambil  keputusan utama  bagi  keluarga,  pencari  nafkah dengan kemudahan untuk mendapat jabatan tinggi dan sebagainya. Teori feminis memiliki prinsip intersectionality theory yang juga memperhatikan konsep privilege disamping aspek penindasan pada perempuan. Privilege
terbentuk di kalangan  kaum  dominan  yang  memiliki akses sumber daya, sehingga menghasilkan kekuasaan. Pada budaya patriarki, laki-laki merupakan  kelompok  yang  memiliki privilege dan kekuasaan tersebut. Contohnya dapat kita lihat dalam berbagai bidang. Pada sektor pekerjaan, tidak jarang laki-laki  memiliki  keuntungan  untuk mendapat  pendapatan  yang  lebih  besar daripada  perempuan  walaupun  berada  di tingkatan  yang  sama.  Contoh  lain,  dapat dilihat  pada  kekuasaan  laki-laki  pada partisipasi politik sebagai pemimpin. Pada dasarnya,  keuntungan  dan  kekuasaan tersebut  mendasari  perilaku  diskriminatif kaum laki-laki dan kaum dominan lainnya lakukan terhadap perempuan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Budaya  patriarki  merupakan  budaya yang  langgeng,  khususnya  di  Indonesia. Budaya yang mempercayai laki-laki sebagai  pemegang  kuasa  dominan  pada berbagai bidang di masyarakat ini menghasilkan anggapan-anggapan tertentu mengenai  perempuan  yang  berpengaruh pada  pembatasan  hak  dan  kebebasan perempuan.  Pembatasan-pembatasan  ini melahirkan  isu  ketidaksetaraan  gender yang menimbulkan wujud-wujud
diskriminasi pada perempuan.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 3 NOMOR 1 HALAMAN 1-13
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Perspektif  konflik  melihat  hubungan antara distribusi sumber daya yang timpang dan  kekuatan  yang  dihasilkan  akibat  hal tersebut.  Teori  feminis  yang  lahir  sebagai bagian  dari  sudut  pandang  konflik menekankan pada dominasi peran laki-laki di masyarakat serta privilege dan kekuasaan  yang  terbentuk  pada  kelompok dominan  tersebut  hasil  dari  pembagian sumber  daya  yang  timpang.  Adanya privilege dan  kekuasaan  yang  dimiliki kaum  dominan  laki-laki  pada  budaya patriarki  ini  membuat  mereka  dengan mudah menindas perempuan dan melakukan  diskriminasi. Privilege yang dimiliki  laki-laki  ini  terlihat  dalam berbagai  sektor  publik,  seperti  kedudukan status  sosial.  Keuntungan  ini  membuat seolah-olah  laki-laki  memiliki  kekuasaan yang mendominasi berbagai sektor publik. Sehingga, gerak perempuan di masyarakat masih  terbatas  dan  memiliki  kesulitan dalam  pemenuhan  hak-hak  yang  pantas diperoleh perempuan.

## Saran
Pekerja  sosial  sepatutnya  memahami konsep dari ketidakadilan distribusi sumber  daya  yang  merupakan  penyebab dari  masalah  ketidaksetaraan  yang  ada. Sebagai  pekerja  sosial,  sudut  pandang konflik dapat digunakan untuk memahami dinamika privilege dan  penindasan  atau diskriminasi yang terbentuk akibat ketidaksetaraan. Perspektif konflik melihat aspek  historis,  budaya,  ekonomi,  serta politik  terhadap  kelompok  minoritas sehingga  terhindar  dari pathologizing (memperlakukan individu sebagai seseorang  yang  tidak  sehat  secara  mental) perilaku  individu  (Hutchison,  2015), sejalan  dengan  prinsip  pekerja  sosial non-
judgemental . Meninjau isu ini menggunakan perspektif konflik membantu  pekerja  sosial  memahami bagaimana dominasi mempengaruhi
perilaku  manusia  (Hutchison,  2015).
Pekerja  sosial  memiliki  peran  yang  dapat dilakukan dalam
menyikapi ketidaksetaraan  gender  dan  diskriminasi
yang  terjadi  di  masyarakat  akibat  budaya patriarki dengan beberapa cara.
Teori  feminis  sebagai  sub  teori  dari sudut  pandang  konflik  dapat  diaplikasikan dalam  pekerjaan  sosial  untuk  menghadapi permasalahan  diskriminasi  perempuan. Menurut  Suharto  (2006)  implikasi  teori feminis  terhadap  pekerjaan sosial  meliputi terapi  individu,  terapi  kelompok,  terapi komunitas,  terapi  organisasi,  analisis kebijakan  sosial,  dan  penelitian  pekerjaan sosial. Dalam  terapi  individu,  Suharto (2006)  menyebutkan  pekerja  sosial  dapat menerapkan teori feminis untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi  maupun  psikis.  Contohnya, pekerja  sosial  dapat  melakukan  konseling pada  perempuan  yang  memiliki  masalah ekonomi dengan membantu klien
mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan (Sue, 2006). Salah satu praktik yang  disebutkan  dalam  Hutchison  (2015) adalah  praktik  berorientasi empowerment theories atau  teori  pemberdayaan.  Teori pemberdayaan  ini  dikembangkan  dengan melihat  sudut  pandang  konflik  yang menekankan  pada  proses  individu  dan kelompok memahami pola ketidaksetaraan dan belajar untuk meningkatkan keberdayaan diri mereka sendiri melalui hal tersebut.
Pekerja  sosial  juga  dapat  berperan sebagai perantara yang dalam memberikan pelayanan  yang  dibutuhkan  oleh  klien (Sakina,  2017).  Adapun  peran  lain  yang dapat pekerja sosial lakukan, yaitu menjadi konselor  dengan  memberikan  bimbingan dan  dukungan  psikologis  melalui active- listening (Sakina,  2017).  Suharto  (2006) pada terapi kelompok menyebutkan bahwa pekerja  sosial  dapat  melakukan  pelatihan yang meningkatkan assertiveness individu. Sands (1998; dalam Sue, 2006) mengatakan bahwa  berlatih  untuk  asertif  membantu perempuan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kepercayaan diri tinggi membantu perempuan  ketika  menghadapi  bentuk- bentuk diskriminasi. Sakina (2017)
menambahkan, bahwa pekerja sosial dapat berperan menjadi koordinator. Koordinator
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 3 NOMOR 1 HALAMAN 1-13
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
ini bisa dalam bentuk membangun tim yang bertujuan untuk membantu individu/korban diskriminasi.
Implementasi  terapi  komunitas  yang disebutkan oleh Suharto (2006), merupakan lembaga-lembaga  yang  didirikan  oleh tokoh-tokoh  feminis  untuk  meningkatkan kesetaraan  gender  dalam  berbagai  bidang. Contohnya  National  Organization  of Women  yang  berdiri  pada  tahun  1966 sekarang  mulai  mengusahakan  kesetaraan gender  pada  kebijakan  publik.  Pekerja sosial  sebagai enabler dapat  membantu klien  mengidentifikasi  permasalahan  yang muncul  (Sakina,  2017),  misalnya  setelah menghadapi tindakan
diskriminasi.
Selanjutnya  pada  aspek  terapi  organisasi, Suharto (2006) menekankan pada pelatihan administrasi yang harus dikuasai perempuan  agar  mampu  bersaing  dalam menempati kedudukan di lembaga pelayanan sosial. Analisis kebijakan sosial yang  dilakukan  juga  dapat  menerapkan teori  feminis,  khususnya  pada  perjuangan hak-hak kesetaraan dan kebebasan perempuan (Suharto, 2006). Pekerja sosial dapat  berperan  sebagai  negosiator  yang menyuarakan  hak  dan  melakukan  diskusi dengan pihak-pihak terkait (Sakina, 2017).
Implementasi  teori  feminis  terakhir oleh  Suharto  (2006)  adalah  sebagai penelitian pekerjaan  sosial, terutama partisipasi perempuan dalam pengembangan  riset  yang  mengkaji  istilah feminis.  Adapun  peran  lain  pekerja  sosial yaitu  sebagai  advokator,  di  mana  pekerja sosial  dapat  menolong  klien  dalam bentuk pendampingan  hukum  (Sakina,  2017). Pendampingan  hukum  yang  dilakukan dapat  meliputi  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  ataupun  bentuk  penindasan lainnya.  Dalam  sektor  pendidikan,  pekerja sosial  juga  dapat  menjadi  advokator  yang mendorong  perubahan  pada  sistem  (Sue, 2006). Menurut Taylor dan Kennedy (2003; dalam  Sue,  2006),  pekerja  sosial  dapat berperan  untuk  meningkatkan  kesadaran pada  guru  dan  staff  administrasi  pada bidang pendidikan.
Saran lain oleh  penulis untuk individu adalah  untuk  menginternalisasi  teori feminis  pada  diri  sendiri  maupun  pada generasi  selanjutnya  sejak  dini.  Teori feminis ini hadir untuk meruntuhkan sistem yang  membentuk  kelompok  dominan  dan kelompok tersubordinasi, yang menyebabkan  kelompok  subordinat  ini menerima  ketetapan  nilai  dari  kelompok dominan (Kholil, 2016). Tujuan menginternalisasi  pemikiran  ini  adalah agar  kedepannya  perilaku  diskriminatif pada  perempuan  dapat  dihindari  dan  isu ketidaksetaraan gender di Indonesia maupun  dunia  semakin  berkurang,  serta menghapus  paham-paham  yang  menaruh prasangka  negatif  pada perempuan  seperti yang ada pada budaya patriarki.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah, W. (n.d.). Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan  Di  Dalam  Konstitusi. DiH Jurnal  Ilmu  Hukum , 13 (26),  201.
Retrieved  December  5,  2020,  from http://jurnal.untag-
sby.ac.id/index.php/dih/article/view/15 83/1342
Ariyanti,  N.  M.  P.,  &  Ardhana,  I.  K.
(2020). Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan  pada  Budaya  Patriarki  di Bali. Jurnal  Kajian  Bali  (Journal  of Bali Studies) , 10 (1). Retrieved October 21, 2020, from https://ocs.unud.ac.id/index.php/kajian bali/article/view/56832/34278 Budiati,  A.  C.  (2010).  Aktualisasi  Diri Perempuan dalam Sistem Budaya Jawa
(Persepsi  Perempuan  terhadap  Nilai- nilai Budaya Jawa dalam Mengaktualisasikan Diri). Jurnal Pamator , 3 (1), 51. Retrieved December 6, 2020, from https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator /article/view/2401/1990 Equal  Measures  2030.  (n.d.). Gender Equality Context in Indonesia .
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 3 NOMOR 1 HALAMAN 1-13
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Retrieved  December  3,  2020,  from https://data.em2030.org/countries/indo nesia/ Fitrianti,  R.,  &  Habibullah.  (2012). Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan;  Studi  Pada Perempuan  Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Sosiokonsepsia , 17 (1),  85.
Retrieved  December  5,  2020,  from https://ejournal.kemsos.go.id/index.ph p/SosioKonsepsia/article/view/809/40 7 Hastuti,  E.  L.  (2005).  Hambatan  Sosial Budaya Dalam Pengarusutamaan Gender  Di  Indonesia  (Socio-Cultural Constraints  on  Gender  Mainstreaming in  Indonesia). SOCA:  Jurnal  Sosial Ekonomi  Pertanian , 5 (2).  Retrieved October 21, 2020, from https://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/a rticle/view/4084
Hermawati,  T.  (2007).  Budaya  Jawa  dan Kesetaraan Gender. Jurnal Komunikasi Massa , 1 (1).  Retrieved  October  21, 2020, from https://www.google.com/url?q=https:// digilib.uns.ac.id/dokumen/download/1
0734/MjQxNDM%3D/Budaya-Jawa- dan-Kesetaraan-Gender- abstrak.pdf&sa=D&ust=16070988793 67000&usg=AOvVaw1_HdgGjMI4T Ubgn7yd1DK_ Hidayati,  N.  (2016).  Beban  Ganda Perempuan  Bekerja  (Antara  Domestik dan  Publik). Muwazah:  Jurnal  Kajian Gender , 7 (2).  Retrieved  December  6, 2020, from http://e- journal.iainpekalongan.ac.id/index.php /Muwazah/article/view/516 Huda, K. (2020). Peran Perempuan Samin Dalam Budaya Patriarki Di Masyarakat Lokal Bojonegoro. Sejarah dan Budaya:  Jurnal  Sejarah,  Budaya,  dan Pengajarannya , 14 (1),  76.  Retrieved December 6, 2020, from http://journal2.um.ac.id/index.php/seja rah-dan- budaya/article/view/12335/5947 Hutchison,  E.  D.  (2015). Dimensions  of Human Behavior, Person and
Environment (5th  ed.).    SAGE
Publications, Inc. Israpil.  (2017,  Oktober  18).  Budaya Patriarki  dan  Kekerasan  Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). Pusaka , 5 (2), 141. Retrieved  October  21,  2020,  from https://blamakassar.e- journal.id/pusaka/article/view/176/144 Kania,  D.  (2015).  Hak  Asasi  Perempuan dalam  Peraturan  Perundang-undangan di Indonesia: The Rights Of Women In Indonesian  Laws  And  Regulations. Jurnal Konstitusi , 12 (4), 716. Retrieved  December  5,  2020,  from http://digilib.uinsgd.ac.id/4118/
Kholil, M. (n.d.). Feminisme Dan Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Gender Dalam Study  Islam. Jurnal  al-  Ulum:  Jurnal Pemikiran  dan  Penelitian  ke-Islaman , 3 (1), 116-128. https://doi.org/10.31102/alulum.3.1.20 16.116-128 Khotimah, K. (2009). Diskriminasi Gender
Terhadap  Perempuan  Dalam  Sektor Pekerjaan. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender  Dan  Anak , 4 (1),  158-180. Retrieved  December  6,  2020,  from http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac .id/index.php/yinyang/article/view/226 Nasri,  D.  (2017).  Ketidakadilan  Gender Terhadap  Perempuan  Dalam  Novel Padusi  Karya  Ka’bati. Madah  Jurnal
Bahasa dan Sastra , 7 (2), 225. 10.26499/madah.v7i2.431 Nurcahyo,  A.  (2016).  Relevansi  Budaya
Patriaki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. JURNAL AGASTYA , 6 (1), 25.
Retrieved  December  4,  2020,  from http://e- journal.unipma.ac.id/index.php/JA/arti cle/view/878/791
Omara,  A.  (2004).  Perempuan,  Budaya Patriarki  Dan  Representasi. Mimbar Hukum  2004 , 2 (46),  148.  Retrieved October  21,  2020,  from  http://i- lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId= 2625
Permana,  T.,  &  Maulana,  I.  (2020).
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 3 NOMOR 1 HALAMAN 1-13
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Marginalisasi Perempuan Dalam Cerpen  “Inem”  Karya  Pramoedya Ananta Toer (Sebuah Kajian Feminisme). Jurnal  Salaka , 2 (1),  51- 61. Retrieved December 6, 2020, from https://journal.unpak.ac.id/index.php/s alaka/article/view/1837/1496
Puspitawati, H. (2012). Konsep, Teori, dan Analisis  Gender. Bogor:  Departemen Ilmu Keluarga dan Kon-sumen Fakultas  Ekologi  Manusia  Institut Pertanian .  Retrieved  December  4, 2020, from http://www.academia.edu/download/5 2842671/gender.pdf Puspitawati,  H.  (2012). Gender  dan Keluarga:  Konsep  dan  Realita  di
Indonesia . PT Penerbit ITB Press Rahminawati,  N.  (2001).  Isu  Kesetaraan Laki-laki Dan Perempuan (Bias Gender). Mimbar , 17 (3), 272. Retrieved  December  6,  2020,  from https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/
mimbar/article/view/48/pdf Ramadhani,  N.  (2016).  Implikasi  Peran Ganda  Perempuan  Dalam  Kehidupan Keluarga Dan Lingkungan Masyarakat. Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi , 6 (2).  Retrieved  December  6,  2020, from
https://ejournal.upi.edu/index.php/sosi etas/article/view/4245/3063 Rokhimah,  S.  (2014).  Patriarkhisme  Dan Ketidakadilan Gender. Muwazah , 6 (1), 132. Retrieved October 21, 2020, from http://e- journal.iainpekalongan.ac.id/index.php
/Muwazah/article/view/440/392 Sakina,  A.  I.,  &  Siti  A.,  D.  H.  (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. SHARE: Social Work Jurnal , 7 (1),  71.  Retrieved  December 6, 2020, from http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/v iew/13820/6628 Sue,  D.  W.  (2006). Multicultural  Social Work Practice . John Wiley & Sons, Inc. Suharto,  E.  (2006).  Teori  Feminis  dan Social  Work. Workshop  on  Feminist Theory  and  Social  Work,  Pusat  Studi
Wanita,  Universitas  Islam  Negeri (UIN),  Sunan  Kalijaga .  Retrieved December 6, 2020, from http://www.policy.hu/suharto/Naskah %20PDF/YogyaFEMINISMESocialW ork.pdf Susanto, N. H. (2015). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam  Budaya  Patriarki. Muwazah , 7 (2), 120. Retrieved October 20, 2020, from http://e- journal.iainpekalongan.ac.id/index.php /Muwazah/article/view/517 Syafe'i,  I.  (2015).  Subordinasi  Perempuan Dan  Implikasinya  Terhadap  Rumah Tangga. Analisis: Jurnal Studi Keislaman , 15 (1). https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.71 6
United  Nations  Development  Programme.
(2019). Human  Development  Report 2019: Inequalities in Human Development  in  the  21st  Century Briefing note for countries on the 2019 Human Development Report . Retrieved October 5, 2020, from http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr _theme/country-notes/IDN.pdf
United  Nations  Population  Fund.  (n.d.). 2016  Indonesian  National  Women’s Life Experience Survey (2016 SPHPN): Study on Violence Against Women and Girls . Retrieved October 8, 2020, from https://indonesia.unfpa.org/sites/defaul t/files/pub-
pdf/2016_SPHPN_%28VAW_Survey
%29_Key_Findings1_0.pdf Unsriana,  L.  (2014).  Diskriminasi  Gender dalam  Novel  Ginko  Karya  Junichi Watanabe. Lingua  Cultura , 8 (1). https://doi.org/10.21512/lc.v8i1.441 Wibowo,  D.  E.  (2011).  Peran  Ganda Perempuandan  Kesetaraan  Gender.
Muwazah , 3 (1), 356. Retrieved December  5,  2020,  from  http://e- journal.iainpekalongan.ac.id/index.php /Muwazah/article/view/6/6 Yusalia,  H.  (2014).  Pengarusutamaan Gender (Pug) Dalam Tantangan
Budaya Patriarki. Wardah , 15 (2), 195-
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 3 NOMOR 1 HALAMAN 1-13
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
201.
https://doi.org/10.19109/wardah.v15i2.
198 Zahara,  V.,  Liestyasari,  S.  I.,  &  Nurhadi. (2015).  Implementasi  Pendidikan  Adil Gender  Di  Pondok  Pesantren  Al- muayyad Surakarta. SOSIALITAS (Jurnal Ilmiah Pend. Sos-Ant) . Retrieved  December  6,  2020,  from jurnal.fkip.uns.ac.id