## PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA  KALIGAWE WETAN KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
Mochammad Reza Rewaldhi 1 , Husen Saeful Anwar 2 , Ibnu Malik 3 1,2,3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: reza.rewaldhi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membedah  bagaimana  penatausahaan  ADD  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Desa  Kaligawe  Wetan  dan  tugas  BPD  dalam  mengakui  Akuntabilitas  ADD.  Teknik pemeriksaan  yang  digunakan  ilmuwan  adalah  strategi  tersendiri.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tugas  BPD  dalam  tahap  penyusunan  ADD  di  Desa  Kaligawe  Wetan adalah  menyampaikan  tujuan  daerah  dalam  Musrembangdes  dan  tugas  BPD  dalam menetapkan  pilihan  pada  tahap  penyusunan  perbaikan  yang  akan  dipahami  dan  Setelah  itu pemilihan  dilakukan  dalam  pedoman  desa  yang  telah  disepakati  dengan  pemerintah  desa. Dalam  penyelenggaraan  ADD,  BPD  juga  bertindak  sebagai  organisasi  administrasi  untuk latihan,  sedangkan  pada  tahap  tanggung  jawab  ADD,  BPD  memiliki  komitmen  untuk menunjuk bahwa penyelenggaraan ADD harus dijalankan dengan pedoman materi.
Kata Kunci: BPD, Akuntabilitas, ADD.

## Abstract
This  study  dissects  how  the  administration  of  the  Village  Fund  Allocation  is  done  by  the Kaligawe  Wetan  Village  Government  and  the  job  of  the  BPD  in  acknowledging  ADD Accountability.  The  examination  technique  utilized  by  the  scientist  is  distinct  strategy.  The outcomes  showed  that  the  job  of  the  BPD  in  the  ADD  arranging  stage  in  Kaligawe  Wetan Village was to convey the goals of the local area in the Musrembangdes and the job of the BPD in settling on choices at the improvement arranging stage which will be understood and afterward  the  choice  is  gone  ahead  in  a  town  guideline  that  has  been  concurred  with  the town  government.  In  the  execution  of  the  Village  Fund  Allocation,  the  BPD  likewise  goes about as an administrative organization for exercises, while at the ADD responsibility stage, the  BPD  has  the  commitment  to  appoint  that  the  execution  of  ADD  should  run  by  the material guidelines.
Keywords: Village Consultative Body, Accountability, Village Fund Allocation.

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  yang  menganut  sistem  otonomi  daerah  dalam pengelolaan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Dalam  UU  No.  32  Th.  2004  tentang pelimpahan  wewenang  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  sampai  ke  tingkat pemerintah  desa.  Desa  memainkan  peran  penting,  terutama  dalam  penyelenggaraan administrasi  publik.  Desentralisasi  kemampuan  yang  lebih  menonjol  disertai  dengan pembiayaan dan bantuan dengan kantor dan yayasan yang memuaskan sangat penting untuk membentengi  kemandirian  desa  menuju  kebebasan  desa.  Dengan  adanya  amanat  UU  No.  6 Th. 2014 tentang Desa, diyakini bahwa segala kepentingan dan kebutuhan daerah desa dapat terlayani  dengan  lebih  baik.  Memberikan  pintu  terbuka  yang  lebih  menonjol  ke  desa-desa
untuk  menangani  administrasi  mereka  sendiri  dan  penyelenggaraan  kemajuan  yang  tidak memihak  diandalkan  untuk  bekerja  pada  bantuan  pemerintah  dan  kepuasan  pribadi  dari jaringan pedesaan, sehingga masalah seperti penyimpangan provinsi, kebutuhan dan masalah sosial-sosial lainnya dapat dibatasi.
Di  dalam  pasal  45  UU  No.  6  Th.  2014  tentang  Desa,  menjelaskan  bahwa pertimbangan  desa  adalah  pertemuan  permusyawaratan  yang  dilakukan  oleh  badan permusyawaratan  desa,  pemerintah  desa  dan  komponen  perangkat  daerah  desa  yang diharapkan  untuk  membicarakan  hal-hal  penting  dalam  perencanaan  Pemerintahan  Desa. (Presiden 2014)
Dalam  UU  No.  6  Th.  2014  Pasal  61  ayat  2  BPD  adalah  suatu  lembaga  yang mencirikan  sistem  aturan  mayoritas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang kapasitasnya  menampung  dan  menyalurkan  keinginan  individu,  BPD  menyelesaikan  tugas pengawasan  pameran  kepala  desa,  dan  bersama  kepala  desa  memeriksa  dan  menetapkan Rancangan Peraturan Desa (Perdes). (Presiden 2014)
Dalam  UU  No.  6  Th.  2014  Tentang  Desa,  pasal  55  disebutkan  bahwa  Badan Permusyawaratan  Desa  mempunyai  kapasitas  sebagai  berikut:  (1)  Membahas  dan memutuskan  RPD  dengan  Kades  (Kepala  Desa),  (2)  Mewadahi  dan  menuangkan  aspirasi warga, (3) Mengawasi pekerjaan Kepala Desa.
Melihat  kapasitas  BPD  di  atas,  jelas  pameran  yang  dilakukan  oleh  BPD  akan mempengaruhi latihan organisasi otoritas publik yang dilakukan oleh kepala desa. BPD juga berfungsi sebagai badan administratif yang diharapkan dapat diandalkan dan menyelesaikan kewajibannya dengan baik. BPD dan Pemerintah Desa memiliki posisi tersendiri yang harus menunjukkan mentalitas ahli terhadap presentasi Pemerintah Desa dalam mengarahkan setiap peruntukan cadangan desa agar tepat sasaran. BPD adalah lambang sistem aturan mayoritas di  desa.  Sistem  aturan  mayoritas  memang  bermaksud  bahwa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pemajuan,  penting  untuk  menitikberatkan  pada  keinginan-keinginan individu  yang  dijelaskan  dan  ditentang  oleh  BPD  dan  yayasan  daerah  lainnya.  (Mangoto, 2017)
Manajemen  adalah  suatu  penegasan  atas  kebenaran  yang  jelas  dari  kegiatan  yang diselesaikan  oleh  individu  secara  terpisah  atau  dalam  suatu  perkumpulan,  juga  karena pengawasan  itu  dapat  juga  dilakukan  secara  mandiri  atau  dalam  perkumpulan,  hasil  atau penemuan dalam pengawasan menjadi tolak ukur untuk mengukur kemajuan. pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau perkumpulan. Realitas penemuan pengawasan adalah mindfulness utama  yang  dapat  menggabungkan  efek  samping  pekerjaan  masa  lalu  dengan  masa  kini, kemudian,  pada  saat  itu,  melakukan  proses  berpikir  dengan  mengantisipasi  keadaan  masa depan dalam suatu organisasi. (Sejahtera, 2011)
Kemampuan  administratif  menunjukkan  bahwa  akibat  dari  penyelenggaraan  itu diperoleh secara produktif (cakap) dan berhasil (benar-benar) sesuai dengan pengaturan yang telah  ditetapkan  sebelumnya  (Simbolon,  2004).  dalam  menjaga  kebenaran  penyelenggaraan segala  macam  gerakan  di  dalam  pondasi.  Dengan  mengetahui  dan  memahami  materi pengawasan dan setiap prinsip yang diatur dalam peraturan dan pedoman yang bersangkutan.
Hasil  dari  penyelenggaraan  semacam  manajemen  harus  diperkirakan  dengan mempertimbangkan pengaturan standar yang mengawasi  program  kerja yang  terlibat.  Suatu penyelenggaraan  pengawasan seharusnya  tercapai jika tidak  bersebrangan  dengan  peraturan yang  terdahulu  sudah  disepakati  dan  hal  inilah  yang  digunakan  sebagai  tolok  ukur  untuk mensurvei  hasil  dari  suatu  penyelenggaraan  manajemen  dalam  suatu  perusahaan.  Dengan cara  ini,  alasan  dan  tujuan  dari  pengawasan  yang  diselesaikan  harus  dipahami  oleh  semua bagian dalam organisasi yang bersangkutan dan melakukan latihan yang berbeda yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ini.
Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto yang dikutip dalam bukunya “Ilmu Sosial Sebuah Pengantar” (2009;212-213) pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah:
“Posisi (status) yang unik. Dengan asumsi seorang individu menyelesaikan kebebasan dan  komitmennya  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  situasinya,  dia  melakukan  pekerjaan. Perbedaan antara posisi dan pekerjaan adalah untuk sains” (Soekanto, 2002).
Tabel 1. Daftar Hadir Badan Permusyarawaratan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Kaligawe Wetan Tahun 2019
Konsekuensi  dari  pengawasan  dan  pengecekan  perbaikan  desa  yang  dilakukan  oleh Badan  Permusyawaratan  Desa  menjadi  bahan  pembicaraan  dalam  Musyawarah  Rencana Pembangunan  (Musrembang)  yang  disusun  melalui  RPJM  Desa  dan  RKP  Desa.  Dalam struktur penataan desa, pemerintah desa harus menyusun RPJM Desa dan RKP Desa. RPJM Desa  disusun  dan  ditetapkan  dalam  waktu  paling  lama  90  hari  sejak  ditetapkannya  kepala desa.  Sementara  itu,  RKP  Desa  mulai  dipesan  oleh  Pemerintah  Desa  pada  Juli  TA  saat  ini. Rancangan RPJM Desa yang disiapkan oleh Kepala Desa harus memuat visi dan misi kepala desa.  Dengan  demikian,  MUSREMBANG  (Musyawarah  Rencana  Pembangunan)  harus dilakukan secara tepat dan ahli (Putri, 2019).
Musrembang merupakan agenda tahunan dalam penyusunan anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat dimana dihadiri oleh beberapa lembaga masyarakat seperti BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna dan RT/RW. Berdasarkan tabel di atas anggota BPD hanya tiga orang  yang  bisa  hadir  dalam  acara  Musrembang  sisanya  berada  di  luar  desa,  mengingat bahwa peran BPD sangat penting sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja Pemerintahan Desa.
Proses investasi kelompok masyarakat dilakukan untuk menjalankan aturan menerima kebutuhan  daerah  setempat  dengan  tujuan  agar  daerah  setempat  lebih  merasa  bertanggung jawab.  Dengan  demikian,  secara  terus  menerus  akan  dipahami  masyarakat  umum  yang kebutuhannya terpenuhi sebagai subyek kemajuan. (Akbar, 2017)
Budiarjo  (2008)  mencirikan  tanggung  jawab  sebagai  kewajiban  orang-orang  yang diperintahkan  untuk  mengawasi  kepada  orang-orang  yang  memberi  perintah  itu.  Tanggung jawab menyiratkan tanggung jawab dengan memanfaatkan kerangka check and ekuilibrium.
Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Siagian,  organisasi  moneter  adalah:  “Suatu aksioma/pada  dasarnya  kelimpahan  bahwa  biaya  yang  ada  untuk  suatu  negara  yang  secara efektif  melakukan  perbaikan  umumnya  dibatasi  dibandingkan  dengan  jumlah  latihan kemajuan yang harus dibiayai” (Siagian, 1995: 56).
Aturan  tanggung  jawab  adalah  komitmen  pemerintah  daerah  untuk  mewakili penyelenggaraan  APBD  secara  lengkap  sesuai  pedoman  materil  dengan  tujuan  agar  tanda
aturan tanggung jawab ini adalah: 1) Adanya keselarasan antara penyelenggaraan dan metode eksekusi standar; 2) Adanya sanksi yang dipaksakan atas kesalahan atau pengecualian dalam penyelenggaraan latihan; dan 3)Ada hasil dan hasil yang dapat diukur.
Gagasan  tentang  standar  tanggung  jawab  dalam  administrasi  moneter  wilayah  akan efektif  dengan  petunjuk  pendukung  (Suwanda,  2019),  misalnya:  1)  Adanya  Standard Operating  Procedure  (SOP)  dalam  organisasi  penyelenggaraan  pemerintahan  atau  dalam organisasi  kekuasaan/strategi  penyelenggaraan;  2)  Instrumen  pertanggungjawaban;  3) Laporan tahunan; 4) Laporan pertanggungjawaban; 5) Kerangka pengawasan penyelenggaraan  operator;  6)  Kerangka  pengawasan;  dan  7)  Mekanisme  remunerasi  dan disiplin.
Dalam  ranah  administrasi,  tanggung  jawab  suatu  organisasi  administrasi  merupakan tanda  komitmen  kantor  otoritas  publik  untuk  mewakili  pencapaian  dan  kekecewaan  dari penyelenggaraan  misi  kantor  yang  bersangkutan.  Tanggung  jawab  adalah  sebuah  gagasan ekspansif yang menuntut otoritas publik untuk memberikan tulisan tentang penguasaan atas aset  terbuka  dan  pemanfaatannya  sebagaimana  yang  diharapkan.  Selain  itu,  otoritas  publik juga  harus  bertanggung  jawab  kepada  individu  sehubungan  dengan  berbagai  sumber kekayaan publik dan alasan penggunaannya.
Ada  beberapa  alasan  mengapa  tanggung  jawab  pegawai  dan  organisasi  pemerintah harus dilaksanakan. Pertama, dalam kerangka pemerintahan berbasis suara, tanggung jawab dapat  menjadi  instrumen  bagi  pegawai  pemerintah  untuk  bertindak  dan  bertindak  sesuai keinginan daerah. Untuk situasi ini, yayasan dan pekerja pemerintah dibuat oleh daerah untuk melayani daerah dan oleh karena itu, harus mampu untuk daerah. Hanya otoritas publik yang memiliki  otentisitas  untuk  membatasi.  Tanggung  jawab  dapat  mencegah  perwakilan  atau kantor  pemerintah  menyalahgunakan  kekuasaan  mereka.  Kedua,  tanggung  jawab  menjadi penting  mengingat  fakta  bahwa  pekerja  administrasi  atau  perusahaan  mungkin  gagal  untuk melaksanakan  pengaturan  yang  telah  ditetapkan  atau  lupa  untuk  menyelesaikan  komitmen mereka, baik disengaja atau dilakukan dengan menyedihkan. Oleh karena itu, bantuan sosial pemerintah tidak tercapai secara ideal dan masyarakat masih diperlakukan secara tidak adil. Ketiga,  sangat  penting  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  publik  dengan  tujuan tercapainya pemanfaatan aset publik secara produktif (Patarai, 2015).
Selain  itu,  sebagaimana  ditunjukkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999, aturan tanggung jawab mencakup aturan kepastian hukum, pedoman penyelenggaraan negara yang  sistematis,  standar  premi  publik,  aturan  transparansi,  aturan  proporsionalitas,  aturan menakjubkan.  keterampilan  dan  aturan  tanggung  jawab.  Sesuai  dengan  penjelasan  undang- undang,  pedoman  tanggung  jawab  adalah  aturan  yang  menegaskan  bahwa  setiap  tindakan dan hasil akhir dari penyelenggaraan organisasi pemerintah harus bertanggung jawab kepada daerah dan individu sebagai pemegang kekuasaan terbesar (Sakti, 2018).
Tabel 2. Jumlah Penerimaan Pagu Dana Desa Kecamatan Susukanlebak Tahun 2020
No Nama Desa Luas Wilayah Penduduk Pagu Dana Desa 1 Desa Wangkelang 1,6 2503 Rp. 374.354.000 2 Desa Karangmangu 1,9306 4651 Rp. 376.372.000 3 Desa Susukanlebak 1,7613 2655 Rp. 373.959.000 4 Desa Susukan Agung 1,412 3391 Rp. 374.794.000 5 Desa Susukan Tonggoh 1,2044 2006 Rp. 374.452.000 6 Desa Wilulang 0,5871 1017 Rp. 371.898.000 7 Desa Sampih 1,4289 2883 Rp. 374.808.000 8 Desa Pasawahan 1,0144 1722 Rp. 372.363.000 9 Desa Ciawi Asih 1,8312 4815 Rp. 376.751.000 10  Desa Ciawi Japura 2,3413 4069 Rp. 375.464.000
11  Desa Curug 1,1494 3288 Rp. 375.452.000 12  Desa Curug Wetan 1,3269 3660 Rp. 374.003.000 13   Desa Kaligawe Wetan 1,4338 2613 Rp. 376.055.000 14  Desa Kaligawe 0,1575 3382 Rp. 374.564.000
Sumber : Pemerintah Kecamatan Susukanlebak  Kabupaten Cirebon 2020 Dalam Perbup No 33 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa harus berpedoman pada  prinsip  transaparan,  akuntabel  dan  partisipatif.  Berdasarkan  data  di  atas  bahwa  Desa Kaligawe  Wetan  merupakan  desa  dengan  Penerimaan  ADD  Tahun  2020  sebesar  Rp 376.055.000  dan  berada  di  posisi  ke  tiga  terbesar  di  Kecamatan  Susukanlebak.  Serta  Desa Kaligawe  Wetan  memiliki  luas  wilayah  1,433,8  Ha  dan  berada  di  posisi  ke  empat,  juga dengan jumlah penduduk yang tergolong rendah yaitu 2.613 penduduk. Maka dari itu fokus penelitian  ini  berada  di  Desa  Kaligawe  Wetan,  karena  dilihat  dari  penerimaan  ADD  yang besar juga memiliki luas wilayah yang luas.
Penyelenggaraan  keuangan  desa  adalah  segala  bentuk  kegiatan  yang  meliputi persiapan,  penyelenggaraan,  pengorganisasian,  perincian,  dan  pertanggungjawaban  dana desa,  hal  terebut  dinyatakan  dalam  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014.  Administrasi moneter desa adalah perkembangan dari siklus terpadu tanpa akhir yang dimulai dengan satu fase kemudian ke fase berikutnya. Siklus administrasi moneter desa tidak akan berjalan tanpa administrasi  desa  yang  hebat.  Selanjutnya,  dukungan  perkumpulan-perkumpulan  di  luar pemerintah  desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD,  misalnya  perintis  desa,  perintis ketat, agen wanita, utusan peternak, agen orang miskin dan lain-lain harus dikaitkan dengan proses  administrasi  moneter.  desa  Tanggung  jawab  keuangan  desa  tidak  hanya  datar  antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus vertikal antara kepala  desa  dan  daerah  desa  dan  atasan  kepala  desa.  administrasi  keuangan  harus  tersedia untuk  jaringan  desa,  dan  tidak  mengorbankan  satu  pertemuan  khusus  dengan  administrasi keuangan desa. (Tri, 2017 )
Penelitian  terdahulu  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian  dari  (Mangoto,  2017) yang  berjudul  “Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Lesah  Kecamatan  Tagulandang  Kabupaten  Kepulauan Sitaro”.  Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kinerja  BPD dalam  mengawasi  kinerja  Pemerintahan  Desa.  Yang  menjadi  keunikan  atau  beberapa  hal yang  berbeda  dari  penelitian  sekarang  dengan  penelitian  terdahulu  yaitu  peneliti  akan  lebih difokuskan  pada  pengawasan  terhadap  alokasi  Dana  Desa  dan  dapat  diukur  tingkat kebermanfaatannya terhadap masyarakat.

## B. METODE
Peneliti  memakai  pendekatan  kualitatif  di  penelitian  ini,  yakni  dengan  meneliti sebuah  topik  ilmiah  dan  alat  kuncinya  adalah  peneliti.  Alasan  peneliti  menggunakan pendekatan  kualitatif  karena  kualitatif  tidak  bersifat  subjektif,  tidak  dapat  diukur menggunakan  numeric  dan  setiap  hasil  dari  penelitian  bisa  dinamis  dan  tidak  terpaku  pada teori yang digunakan.
Untuk jenis penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan alasan peneliti dapat  memberikan  gambaran  tentang  penelitian  yang  sebenarnya,  melalui  pencarian sistematis,  mengumpulkan  data  dan  menyeleksi  kembali  untuk  melengkapi  data  yang berkaitan  dengan  pertanyaan  penelitian  untuk  mendukung  pencarian  data,  sehingga  peneliti dapat  menentukan  kesimpulan  dan  jawaban  atas  pertanyaan  tersebut.  Jenis  eksplorasi  yang digunakan  dalam  hal  ini  adalah  semacam  informasi  subjektif  yang  dihasilkan  dari  proses wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.
Adapun  sumber  yang  dibutuhkan  pada  eksplorasi  ini  adalah  data  pokok  dan  data sekunder.  Penyatuan  data  harus  dilakukan  dalam  pengaturan,  sumber,  dan  teknik  yang
berbeda. Jika dikaji dari pengaturannya data bisa disatukan secara alami dari pengaturannya, data  dapat  dikumpulkan  secara  alami  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  strategi  atau  inovasi pemilahan informasi, prosedur pemilahan informasi harus dimungkinkan melalui wawancara, observasi  dan  studi  literatur.  (1)  Observasi,  dalam  menjalankan  observasi  menggunakan observasi  partisipasi,  pengamatannya  peneliti  mendatangi  objek  yang  akan  diteliti  yaitu Pemerintah  Desa  Kaligawe  Wetan  Kabupaten  Cirebon.  (2)  Wawancara,  wawancara  yang dilakukan  yaitu  menggunakan  wawancara  tidak  terstruktur.  Pewawancara  hanya  memuat garis besar yang akan ditanyakan dan memilih sumber wawancara hanya ketuanya saja.
Studi  Literatur,  studi  literatur  yang  dilihat  dari  kedekatan  isi  menggunakan  sumber primer  ( primary  source )  dan  sumber  sekunder  ( secondary  source ).  Teknik  analis  data  yang dipakai dalam penelitian adalah analisis interaktif. Bogdam dalam mengatakan bahwa teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan ketika mengusut data secara literature, dimana data yang didapatkan dari hasil observasi wilayah, wawancara dan bahan lainnya dapat dijadikan pengetahuan dan informasi bagi yang lainnya (Sugiyono, 2013)
Miles  &  Huberman  mengatakan  jika  menganalisis  suatu  data  kualitatif  harus  secara interaktif dilakukan dan terus menerus hingga seluruh proses selesai, agar tidak ada data yang perlu diperoleh lagi. Langkah analisis tersebut sebagai berikut:
1. Mengumpulkan Data
Mengumpulkan  data  dapat  dilakukan  dengan  cara  riset,  mewawancara  dan mendokumentasikan.  Peneliti  melakukan  observasi  awal  terlebih  dahulu  terhadap objek  yang  akan  diteliti,  setelah  itu  peneliti  melakukan  proses  wawancara  untuk mendapatkan  informasi  yang  berhubungan  dengan  penelitian.  Data-data  yang  telah diterima  dicatat  dan  hasil  wawancara  tersebut  direkam  oleh  peneliti  sehingga memperoleh data yang lebih banyak.
2. Reduksi Data
Pengurangan atau reduksi informasi adalah menyimpulkan atau memilih hal-hal yang signifikan  dan  mencari  subjek  dan  contoh.  Data  yang  berkurang  akan  memberikan gambaran  yang  lebih  jelas  sehingga  memudahkan  peneliti  untuk  mengoordinasikan lebih banyak data dan melihatnya saat diperlukan. Pengurangan data bisa dibantu oleh gadget elektronik seperti PC atau PC dengan kode tertentu.
3. Penyajian Data Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan paparan secara singkat, bagan, diagram,  grafik  dan  yang  lainnya.  Dalam  penelitian  kualitatif  penyajian  data  yang dipakai adalah bersifat narasi.
4. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi Dalam  perkembangan  ini  ujungnya  berupa  penemuan-penemuan  yang  tidak  ada sebelumnya.  Penemuan  bisa  sebagai  penggambaran  artikel  masa  lalu.  Penemuan- penemuan dapat berupa gambaran sebuah artikel yang sebelumnya tidak terlihat jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Derajat  tanggung  jawab  dalam  ADD  pengurus  dimulai  dari  penyusunan, penyelenggaraan dan tanggung jawab (Subroto, 2008). Dalam PerBu No 33 T 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan ADD disebutkan jika penyelenggaraan ADD Kabupaten Cirebon harus  diarahkan  dengan  standar  sebagai  berikut:  1)  Penatausahaan  moneter  ADD  adalah unsur  yang  tak  terpisahkan  dari  penatausahaan  Keuangan  Desa  dalam  APBD,  2)  Semua latihan yang disubsidi oleh ADD disusun, dilakukan dan dinilai secara lugas dengan standar yang tinggi, bertanggung jawab dan partisipatif termasuk komponen wilayah kota, 3) Semua latihan  harus  terwakili,  4)  ADD  dilakukan  dengan  menggunakan  standar  ADD.  menabung, terkoordinasi dan terkendali. Kedua, jelas administrasi ADD harus dibantu langsung melalui
musyawarah  desa  yang  hasilnya  dituangkan  dalam  Peraturan  Desa.  Pengaturan  ini memberitahukan kepada masyarakat tanggung jawab mitra/pimpinan bahwa ADD pengurus harus mengikuti standar administrasi yang baik.
Dalam  penyelenggaraan  program  ADD  harus  dilakukan  secara  kooperatif  dengan semua  mitra  dan  tuntas  dalam  menangani  masalah.  Sejauh  kerjasama  mengenai  pentingnya dukungan,  khususnya  kontribusi  masing-masing  warga  dalam  memutuskan,  secara  terbuka ataupun dari instansi  yang menanganinya.  Maka  dari itu, standar keterusterangan, tanggung jawab, dan daya tanggap akan ditegakkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui standar-standar tersebut, penting diketahui mulai dari penyusunan, komponen penentu arah peruntukan aset, kerangka penyelenggaraan dan tanggung jawab serta pengawasan langsung ADD oleh BPD, berikut (Tjokroamidjojo, 2006):

## 1. Tahap Perencanaan ADD
ADD  merupakan  mata  air  kota  yang  pemanfaatannya  tergabung  dalam  APBDes. Dengan  demikian,  penyusunan  program  dan  gerakan  sudah  siap  melalui  musyawarah Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa.  Aturan  penataan  tersebut  membutuhkan kontribusi  daerah  dari  berbagai  komponen  dalam  mengarahkan  dan  memutuskan  perbaikan yang akan dilakukan, khususnya di Desa Kaligawe Wetan. Kemudahan dan penyebarluasan tujuan  merupakan  kewajiban  Badan  Permusyawaratan  Desa,  dimana  BPD  merupakan  salah satu  perkumpulan  di  kota  yang  pengurus  dan  perseorangannya  merupakan  pelopor  daerah setempat  yang  kapasitasnya  menyelenggarakan  adat,  membuat  pedoman  kota,  mewajibkan dan  menyalurkan  daerah  setempat.  menghendaki  dan  mengatur  jalannya  pemerintahan. organisasi  kota.  Kaligawe  Wetan.  Komponen  penyusunan  ADD  sesuai  (Subroto,  2008) secara berurutan meliputi: Kepala Desa sebagai penanggung jawab ADD mengadakan rapat kota untuk membicarakan rencana pemanfaatan ADD.
a. Pemerintah  Desa,  BPD,  LKD,  Karang  Taruna  dan  Tokoh  Masyarakat  serta  Tim Asistensi Kecamatan menghadiri Musyawarah Desa
b. Penyampaian keseluruhan rencana guna ADD kepada masyarakat di Musyawarah Desa  oleh  Tim  pelaksana  desa,  yang  berdasarkan  skala  prioritas  hasil musrembangdes di tahun sebelumnya
c. Setelah  disepakatinya  Rancangan  penggunaan  ADD  dalam  musyawarah  desa, merupakan salah satu persiapan dari APBDES
Komponen  ini  sebagai  usaha  yang  memberikan  kesempatan  berharga  untuk menyampaikan  keinginan  daerah  serta  mekanisme  pembelajaran  standar  tanggung  jawab pengawasan  distribusi  cadangan  kota.  Selain  itu,  tujuan-tujuan  tersebut  kemudian  akan diarahkan  oleh  BPD  sebagai  yayasan  yang  menangani  wilayah  lokal  kota.  Dari  hasil penelaahan  dilihat  dari  tingkat  minat,  khususnya  dari  pihak  yayasan  BPD,  dari  tujuh  orang tersebut,  hanya  tiga  yang  memiliki  pilihan  untuk  pergi  ke  Musrembang,  juga  ada  beberapa perintis  daerah  yang  datang  secara  khusus  untuk  memenuhi  ajakan.  Meskipun  demikian, kehadiran ini dapat menegakkan tugas otoritas publik dalam menggali lebih jauh kebutuhan daerah dan membuat program administrasi sesuai kebutuhan dan keinginan daerah.
2. Tahap Penyelenggaraan ADD
Pelaksanaan  latihan  yang  asetnya  diperoleh  dari  ADD  sepenuhnya  dilakukan  oleh Tim Pelaksana Desa. Untuk membantu keterusterangan dan menyampaikan data dengan jelas ke masyarakat umum, setiap pekerjaan aktif harus dilengkapi dengan papan data pergerakan yang diperkenalkan di area tindakan. Pemuatan data memuat nama aksi, volume aksi, berapa besaran dana dari ADD  dan asosiasi  non-legislatif serta jam aksi.  Selain  papan pergerakan, data  tentang  tugas  proaktif  harus  diperkenalkan  di  kantor  kota  yang  dapat  dijangkau  oleh jaringan kota, kedua hal ini harus memungkinkan untuk kelancaran kemajuan kota, sehingga daerah  setempat  terbiasa  dengan  pemberian  program  ADD.  analisis  dan  ide-ide  kepada pelaksana kota untuk kesempurnaan ADD para eksekutif.
Dalam  penelitian  menunjukan  jika  penyelenggaraan  ADD  senantiasa  diberitahukan perkembangan  daro  penyelenggaraan  dalam  bentuk  kegiatan  fisik  oleh  pengelola  tingkat desa  serta penyerapan dana akan tetapi ada beberapa kegiatan fisik yang terlaksana  namun bukan  berasal  dari  hasil  Musrembangdes.  Tanggung  jawab  atas  pelaksanaan  program  ADD kepada  pemerintah  tingkat  tinggi  melalui  kerangka  pengumuman  berkala.  Sehingga pelaksanaan  ADD  di  Desa  Kaligawe  Wetan  Kecamatan  Susukanlebak  telah  mendorong terlaksananya standar tanggung jawab meskipun belum sepenuhnya baik.

## 3. Tahap Pertanggungjawaban ADD
Penguatan  dana  kota  dilakukan  untuk  memperkuat  prinsip  keterusterangan  dan tanggung  jawab.  Penatausahaan  keuangan  kota  harus  diselesaikan  secara  produktif  dan berhasil,  lugas  dan  akuntabel,  ADD  yang  merupakan  salah  satu  sumber  utama  pembayaran kota  harus  juga  bertanggung  jawab  langsung  kepada  daerah  dan  otoritas  publik  di  tingkat tinggi sebagai yayasan yang memberikan otoritas. Tanggung jawab terhadap daerah dibantu secara  berkala  secara  berkala  melalui  assesment  gathering  untuk  pelaksanaan  ADD  yang dimotori oleh Kepala Desa. (Akbar, 2017)
Konsekuensi  dari  review  menunjukkan  bahwa  selama  pelaksanaan  ADD,  mereka masih  diharapkan  untuk  bertanggung  jawab  untuk  setiap  uang  ADD  yang  dikeluarkan. Dengan asumsi hal ini dilakukan tanpa henti, secara terorganisir dan sesuai pengaturan yang ada, dapat mengurangi atau menegakkan perencanaan tanggung jawab terakhir untuk tugas- tugas  proaktif  yang  harus  disiapkan  oleh  Tim  Pelaksana  Desa.  Meskipun  demikian,  secara otoritatif  masih  ada  hal-hal  yang  dilakukan  orang  miskin  sesuai  dengan  pengaturan  saat  ini sehingga masih diperlukan bantuan dari otoritas lokal untuk memenuhi permintaan regulasi. Batas kewenangan pemerintah kota sebenarnya harus digarap seperti informasi, kemampuan dan  mentalitas.  Bagaimanapun,  ini  tidak  dapat  dibedakan  dari  keadaan  tingkat  pelatihan otoritas pemerintah kota. Konsekuensi dari pengujian menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di Desa Kaligawe Wetan dapat benar-benar terwakili, sedangkan secara otoritatif diperlukan pengembangan  dan  peningkatan  untuk  kesempurnaan  pelaksanaan  aturan  tanggung  jawab. Dengan pelaksanaan standar tanggung jawab yang mantap, tingkat kepentingan daerah kota yang  dinamis  pada  akhirnya  akan  dibuat  dan  mendukung  kemajuan  pergantian  peristiwa lokal.
Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya Alokasi Dana Desa Kaligawe Wetan Tahun 2020/2021
Dalam tabel diatas menunjukan bahwa ADD Desa Kaligawe Wetan cukup signifikan dengan  program  yang  dijalankan,  akan  tetapi  ada  program  yang  tidak  didapat  dari  hasil Musrembang  Desa  akan  tetapi  terealisasi,  kan  tetapi  hasil  dari  keputusan  BPD  dan Pemerintahan  Desa  Kaligawe  Wetan  namun  tanpa  adanya  usul  dari  tokoh  masyarakat (wawancara 9 Maret 2021).
Selanjutnya  dalam  sehari-hari  komponen  penentu  arah  pemanfaatan  aset  yang  telah diatur  agar  pemanfaatan  ADD  dapat  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  ideal,  pemanfaatan ADD  tergantung  pada  skala  kebutuhan  yang  ditetapkan  dalam  rapat  perencanaan  perbaikan kota.  Selanjutnya  tidak  boleh  dipisahkan  secara  sama  antara  vila/penghuni  rukun/rukun tetangga,  namun  harus  benar-benar  dibagi  untuk  kegiatan-kegiatan  yang  merupakan kebutuhan penting atau kebutuhan kebutuhan kota yang bersangkutan.

## D. KESIMPULAN
Dapat disimpulkan melalui peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap AP ADD di Desa  Kaligawe  Wetan  Kecamatan  Susukanlebak  Kabupaten  Cirebon,  jika  BPD  memiliki peran  dalam  tahap  perencanaan  ADD  di  Desa  Kaligawe  Wetan  Kecamatan  Susukanlebak yakni salah satunya menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat di Musrembang Desa dan  juga  berperan  serta  saat  mengambil  sebuah  keputusan  di  tahap  perencanaan pembangunan  yang  nantinya  direalisasikan  dan  dimasukkan  ke  dalam  Perdes  yang  sudah disepakati dengan Pemerintah Desa. Namun yang peneliti amati, peran BPD memang belum berjalan  dengan  maksimal  dalam  penyampaian  aspirasi  masyarakat,  akan  tetapi  sejauh  ini
peran mereka sudah berjalan dengan baik. Lalu,  Rencana program ADD  atau Alokasi Dana Desa  sudah  melakukan  gagasan  pembangunan  yang  partisipatif,  responsif,  dan  lugas. Meskipun  penyelenggaraan  standar  tanggung  jawab  pada  tahap  ini  sebenarnya  masih mampu, sedangkan sisi otoritatif masih belum terlaksana dengan sempurna. Jadi sebenarnya perlu bantuan dari otoritas pemerintah terdekat untuk mengubah standar secara konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  D.  S.  (2018).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam  Mewujudkan Akuntabilitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)(Penelitian  Pada  Desa-Desa  di  Wilayah Kecamatan Sadananya). Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi) , 5 (2). Makmur.  (2011). Efektifitas  Kebijakan  Kelembagaan  Pengawasan. Bandung:  Refika Aditama
Mangoto, K. (2017). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan. Patarai, I. (2015). Ombudsman dan Akuntabilitas Publik . Makasar: De La Macca.
Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Putri,  K.  (2019). Buku  Pintar  Kewenangan  Desa  dan  Regulasi  Desa. Temanggung:  Desa Purtaka Indonesia. Rosdakarya.
Sakti, F. T. (2018). Modul Akuntabilitas Publik. Bandung: FISIP Unpas Press. Simbolon,  M.  M.  (2004). Dasar-Dasar  Administrasi  dan  Manajemen. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Soekanto, S. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Subroto,  A.  (2008). Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa-Desa  dalam  Wilayah Kecamatan Tlogo Mulyo Kabupaten Temanggung. Semarang: Eprints Undip.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suwanda, D. (2019). Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: Remaja. Tjokroamidjojo, B. (2006). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
Tri, N. (2017 ). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas PPengelolaan Keuangan Desa Karangsari Kecamatan Sukodono. Sidoarjo: Assets.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Asas Akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.