## POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA PADA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO
Oleh: Mohammad Maiwan 

## ABSTRACT
This study aims to analyze of the foreign policy of Indonesia in realizing the axis of maritime world under the President Joko Widodo. The method used is descriptive analysis with qualitative approach. The result of study shows that Indonesia foreign policy in realizing axis maritime is based on factual and strategic aspects. The strategy pursued by the government is through maritime diplomacy in the form of maritime economic and maritime defense diplomacy. Other than that efforts to realize the axis maritime is done through enhanced regional cooperation and participation in regional, multilateral, and global forums.  The policy is integrally followed by the development of the maritime sectors that includes; strenghening connectivity, the development of local and coastal economic, blue and marine economic, fisheries sea transportation, and maritime industry.
Keywords: Foreign policy, diplomacy, axis maritime.
 Dosen  pada  Program  Studi  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas Negeri Jakarta
Pendahuluan Indonesia merupakan
negara maritim terbesar di dunia, yang terdiri dari 17.000  pulau  lebih  dengan  garis  pantai ribuan  kilometer  yang  merentang  dari Sabang  di  bagian  Barat  sampai  dengan Merauke  di  bagian  Timur  Indonesia. Wilayah  ini  dihuni  oleh  700  lebih  suku bangsa  serta  kurang  lebih  1.100  bahasa daerah  yang  digunakan  penduduknya  di serata  wilayah  tersebut.  Selain  itu, Indonesia  berada  pada  posisi  geografis yang strategis di jalur perairan dunia yang menghubungkan  antara  Samudera  Hindia dengan  Samudera  Pasifik.  Posisi  sebagai titik simpul perhubungan itu menempatkan Indonesia  selalu  berada  di  bawah  medan pengaruh  kekuatan-kekuatan  dunia  yang saling  berinteraksi.  Keadaan  tersebut memberikan  dampak  dalam  kehidupan ekonomi, politik, dan budaya bangsa, yang secara  otomatik  mempengaruhi  dinamika kehidupan nasional kita.
Di  samping  posisi  strategis  yang dimiliki,  kawasan  maritim  Indonesia memiliki  potensi  sumberdaya  ekonomi yang  sangat  besar  yang  dapat  digunakan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Urientasi  pembangunan  nasional  yang selama  ini  lebih  bertumpu  pada  aspek wilayah  daratan  perlu  digeser  dengan memfokuskan  perhatian  pada  dimensi kelautan  yang  belum  ditangani  secara maksimal.  Dalam  kaitan  ini  usaha
pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo dalam mewujudkan gagasan poros maritim perlu  didukung  penuh.  Gagasan  ini membawa implikasi-implikasi serius terkait  dengan  kemampuan  sumberdaya kita,  baik  kualitas  manusia,  teknologi, militer,  ekonomi,  dan  diplomasi.  Selain itu,  usaha  untuk  mewujudkan  Indonesia sebagai  poros  maritim  dunia  akan berhadapan  dengan  kekuatan  negara- negara  adidaya  seperti,  Amerika  Serikat, China,  Rusia,  India  dan  lain-lain  yang memiliki kepentingan besar untuk memastikan bahwa dominasi dan pengaruh mereka  di  kawasan  Asia  Tenggara  tidak tergugat.
Salah  satu  langkah  penting  yang ditempuh  pemerintah  adalah  melakukan diplomasi  ofensif  untuk  menegaskan independensi  dan  kedaulatan  kita    serta bertindak  tegas  dalam  melindungi  seluruh wilayah perairan Indonesia beserta seluruh sumberdaya  alam  di  dalamnya.  Dalam konteks  ini,  perlu  adanya  rancang  bangun kebijakan politik luar negeri yang jelas dan terarah  yang  berorientasi  pada  dimensi kemaritiman..  Berdasarkan  latar  belakang tersebut,  maka  bagaimana  politik  luar negeri Indonesia dalam mewujudkan poros maritim  dunia  pada  era  pemerintahan Presiden  Joko  Widodo  sekarang  ini? Apalangkah-langkah  yang  ditempuhnya serta faktor-faktor apa yang
mempengaruhinya?

## Perspektif Historis
Secara  historis  usaha-usaha  yang menumpukan perhatian pada kekuatan laut telah  dilakukan  berbagai  kekuatan  yang pernah  muncul  di  Nusantara.  Kerajaan Sriwijaya  misalnya  pernah  mengalami kejayaan  sebagai  negara  maritim  yang bersandar pada pelayaran dan perdagangan.Sebagai kerajaan bahari yang utama  pada  masa  itu  Sriwijaya  berhasil melakukan  ekspansi  politik  dan  ekonomi yang  didukung  oleh  armada  laut  yang cukup.Bahkan  kerajaan  tersebut  juga menjadi  pusat  pendidikan  dan  penyebaran agama  Budha.  Kerajaan  ini  tumbuh dengan  pesat  menjadi  penguasa  utama  di jalur  perdagangan  laut  dengan  menguasai jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional (Wolters 1970)..
Pada  gilirannya  di  abad  ke  13
kerajaan Majapahit tampil sebagai kekuatan yang mampu
mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan bertumpu pada dimensi maritim. Meskipun mula-mula  Majapahit  merupakan  suatu kerajaan  agraris,  tetapi  kemudian  seiring dengan  berjalannya  waktu,  kerajaan tersebut  mampu  membangun  armada maritimnya  dan  melakukan  ekspansi  ke sejumlah  wilayah.Melalui  armada  laut yang kuat kekuasaan
Majapahit
membentang  dari  Jawa,  Kalimantan, Sulawesi,  hingga  ke  Sumatera  dan
Semenanjung Melayu.Kerajaan
ini berkembang  menjadi  kekuatan  maritim terbesar  setelah  Sriwijaya,  dan  menjadi pusat perdagangan Asia. Beberapa pelabuhan  penting  seperti:  Gresik,  Tuban, Jepara,  dan  lain-lain  berkembang  sebagai pusat  perdagangan  komoditas  yang menghubungkan  berbagai  wilayah  di seluruh  Nusantara  serta  bangsa-bangsa dari kawasan Asia lainnya (Reid 1994).
Surutnya  kekuasaan  Majapahit kemudian  digantikan  oleh  kerajaan- kerajaan  Islam,  seperti:  Demak,  Aceh, Ternae, Tidore, Makassar, Banten, Mataram Islam, dan lain-lain. Tersebarnya pengaruh  agama  Islam  serta  pelembagaan politik  Islam  dalam  bentuk  tatanan kekuasaan  tidak  dapat  dipisahkan  dari dimensi  maritim  dan  perdagangan.  Para pedagang Muslim, baik dari Arab maupun Gujarat  melalui  aktivitas  perdagangan yang  mereka  lakukan  secara  bersamaan juga  menyebarkan  agama  tersebut.Seiring dengan  berjalannya  waktu,  kehadiran kekuatan kolonial Eropa di Nusantara turut memberikan  pengaruh  bagi  pasang  surut kehidupan  maritim  Nusantara.Persaingan antara kekuatan-kekuatan, Belanda, Portugis,  dan  Inggris  di  Asia  Tenggara mencetuskan serangkaian pergolakan politik yang berhujung kepada penguasaan ekonomi  dan  politik.  Bermula  dari jatuhnya  Kota  Malaka  sebagai  pusat perdagangan internasional di Semenanjung
Melayu  oleh  Portugis  pada  abad  ke  16, kekuatan  kolonial  secara  terus  menerus mendesak  para  penguasa  dan  pedagang- pedagang  Nusantara  untuk  mematuhi serangkaian  kebijakan-kebijakan  mereka. Akibatnya  dunia  maritim  Nusantara mengalami kemunduran (Reid 1993).
Masa  surut  terendah  kehidupan
maritim Nusantara dialami setelah masuknya  VOC  ke  Indonesia  (1602- 1798).Salah satu peristiwa bersejarah yang menandai  hilangnya  kejayaan  budaya bahari Nusantara adalah ditandatanganinya naskah Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 oleh pihak Belanda dengan Raja Surakarta dan Yogyakarta. Salah satu inti Perjanjian Giyanti  tersebut  adalah  dictum  bahwa kedua  raja  keturunan  Mataram  tersebut menyerahkan  perdagagan  hasil  laut,  hasil bumi,  dan  rempah-rempah  di  wilayahnya kepada  Belanda.  Keputusan  kedua  raja yang  telah  dikendalikan    oleh  otoritas Belanda  tersebut  akhirnya  memasung perkembangan  budaya    bahari  Nusantara. Akibat  yang  lebih  fatal  adalah  terjadinya proses  penurunan  semangat  dan  jiwa bahari  bangsa  Indonesia  serta  pergeseran nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat Indonesia  yang  semula  bercirikan  budaya maritim  menjadi  bergeser  kepada  budaya territorial.
Peminggiran  terhadap  “dunia  laut” tersebut  berkembang,  sehingga  Indonesia merdeka.  Perhatian  pada  aspek  tersebut
secara serius baru muncul pada tahun 1957 ketika Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden  Sukarno  berkuasa.  Kebangkitan bahari  pada  masa  itu  ditandai  dengan adanya deklarasi tentang konsep Wawasan Nusantara  di  bawah  Perdana  Menteri Juanda  Kartawidjaja.Inti  dari  Wawasan Nusantara adalah bahwa wawasan kebangsaan  bangsa  Indonesia  diteguhkan berdasarkan asas sebagai “Negara Nusantara” (archipelagic state). Wawasan Nusantara    memandang  wilayah  laut merupakan satu keutuhan  dengan wilayah darat,  udara,  dasar  laut,    dan  tanah  yang ada  di  bawahnya    serta  seluruh  kekayaan yang  terkandung    di  dalamnya  tidak  bisa dipisah-pisahkan (Butcher and Elson 2017: 31-34).
Untuk memperoleh pengakuan dari dunia internasional tentang konsep
“Negara Nusantara” pada masa pemerintahan  Presiden  Suharto  telah dilaksanakan  perjuangan  diplomatis    yang sangat  gencar  serta  berkelanjutan,  baik  di forum  intrnasional  maupu  regional. Hasilnya adalah, pada tahun 1982 gagasan mengenai  “Negara  Nusantara”    terebut berhasil  mendapatkan    pengakuan  secara internasional,  tepatnya  dalam  forum konvensi  PBB  tentang  hukum  laut  tahun 1982  (UNCLOS  82)  serta  berlaku  efektif sebagai hukum internasional positif  sejak tanggal  16  November  1984  (Djoko Pramono 2005: 8).
Akan  tetapi  pada  masa  ini  hampir semua  armada    perdagangan  laut  dikuasai bangsa  asing.    Muatan  dalam  negeri  terus merosot  sampai  hanya  47%  dari    muatan ekspor-impor  96%,  pangsa  pasar  semakin dikuasai    kapal  asing  sejak  tahun  1998. Kebijakan  pemerintahan  Orde  Baru  tidak mendukung    pelaut-pelaut  Nusantara untuk mampu berkompetisi dengan bangsa asing,  sehingga  wajar    saja  apabila mengalami  deficit    hampir  setiap  tahun. Karena  itu,  gerakan  reformasi  yang muncul  tahun  1998  turut  menyadarkan kalangan elite politik untuk memberdayakan potensi laut dalam rangka mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan.  Bahkan  di  tengah  hingar bingar  reformasi  itu  juga  muncul  cita-cita untuk  mewujudkan  satu  Indonesia  baru sebagai negara bahari yang kokoh.
Secara  berkesinambungan,  pasca runtuhnya  rejim  Orde  Baru  tahun  1998 usaha-usaha untuk mengembangkan kebaharian  Nusantara    terus  dilakukan, sejak  masa  pemerintahan  Presiden  B.J. Habibie  sampai  dengan  Presiden  Joko Widodo  sekarang  ini.  Masing-masing presiden  memiliki  pandangan  yang  sama tentang  pentingnya  kedudukan  Indonesia sebagai  negara  bahari.  Akan  tetapi perhatian  yang  lebih  besar,  serius  dan fokus  baru  ada  pada  masa  pemerintahan Presiden  Joko  Widodo  sekarang  ini,  di mana  usaha-usaha  untuk  mengembangkan
Indonesia  sebagai  negara  maritim  dengan segala  potensi  yang  ada  diterjemahkan dalam  satu  konsep  tentang  perlunya Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia. Konsep  tersebut  meletakkan  Indonesia sebagai titik pusat dan jalur maritim utama dunia,  yang  mempertemukan  segala kepentingan negara.

## Tinjauan Teoritik
Dalam  penelitian  ini,  politik  luar negeri  dalam  mewujudkan  poros  maritim dunia  perlu  dikaji  berdasarkan  kerangka analisis  yang  tepat.Sejauh  ini,  kajian tentang  analisa  politik  luar  negeri merupakan  salah  satu  kajian  penting  dan menantang  dalam  disiplin  ilmu  hubungan internasional.Banyak  karya  para  sarjana yang  memberikan  kontribusi  untuk pengembangan  pengetahuan  dalam  studi kebijakan luar negeri, sehingga melahirkan beberapa  perspektif  dalam  analisa  politik luar negeri. Beberapa perspektif itu adalah:
Pertama, perspektif individual.
Dalam  perspektif  ini  diasumsikan bahwa  pembuat  keputusan  kebijakan  luar negeri adalah aktor individual, dan seperti semua  individu  lainnya,  mereka  juga dibatasi  oleh  pikiran  serta  perasaan pribadi.Oleh  karena  itu  karakteristik individual  dari  pembuat  keputusan  seperti keyakinan,  pengalaman,  emosi,  serta konsep  tentang  diri  dan  bangsa,  dapat berdampak  signifikan  pada  pembuatan
keputusan  atau  kebijakan  luar  negeri, sehingga menghasilkan format politik luar negeri  tertentu.Efek  ini  mungkin  lebih besar dalam situasi tertentu, seperti semasa krisis  saat  individu  harus  mengambil keputusan  dalam  keadaan  stress  dan tekanan  waktu  dan  mungkin  dengan informasi yang terbatas.
Riset tentang karakteristik pemimpin memanfaatkan pengetahuan dari bidang  psikologi.Jervis  (2005)  misalnya mengilustrasikan  arti  penting  faktor psikologis  dalam  penelitiannya  tentang dampak  mispersepsi  di  dalam  kebijakan luar  negeri.  Demikian  pula  Vertzberger (2008)    meneliti  dampak  pemrosesan informasi  terhadap  pembuatan  keputusan kebijakan  luar  negeri.  Berbagai  macam karyalain    yang  berasal  dari  pendekatan psikologis  menggunakan  asumsi  bahwa mempelajari  kepemimpinan  politik  dapat memberikan banyak hal untuk
menjelaskan kebijakan luar negeri.
Kedua, adalah pendekatan kelompok. Dalam
perspektif ini dinyatakan  bahwa  pembuat  keputusan individual  sering  berinteraksi  dengan individu  lain  saat  keputusan  kebijakan luar  negeri  sedang  dirumuskan.  Interaksi ini  mungkin terjadi dalam  kelompok kecil atau  besar  tetapi  selalu  dalam setting tertentu  yang  dibuat  secara  sengaja  atau tidak.  Oleh  karena  itu,struktur  kelompok individu dan proses pembuat keputusan di
sana menjadi perhatian para ahli kebijakan luar negeri.
Dalam  hal  ini  misalnya,  Kaarbo (1998), Ozkececi-Taner (2005) mempelajari dinamika pembuatan keputusan  kabinet    koalisidalam  sistem parlemen.  Mereka  menyatakan  bahwa individu dalam setting kelompok berusaha untuk  selaras  dengan  pihak  lain  --yang mendistorsi pengambilan keputusan dengan  cara  mereduksi  alternatif  yang dibahas  atau  membawa  kelompok  ke interpretasi yang keliru atas realitas.
Studi dinamika pembuatan keputusan dalam kelompok besar dan kecil juga  memanfaatkan  bidang  psikologi  dan masih  menarik  sarjana  bidang  kebijakan luar  negeri  untuk  melakukan  riset  lebih lanjut  tentang  efeknya  pada  pembuatan keputusan  luar  negeri.  Karya  ini  misalnya adalahbuku Victims of Groupthink oleh Janis  (1972).  Dalam  buku  tersebut  Janis mengilustrasikan  bahwa  kelompok  kecil pengambil keputusan cenderung mengabaikan,  menyalahtafsirkan,  atau bahkan  menolak  informasi  baru  guna menghindari kontroversi atau menghindari retaknya  keutuhan  di  dalam  kelompok. Selama  tahun  1990-an  karya  kajian  atas topik  ini  mengeksplorasi  apa  yang  terjadi di  luar groupthink (Hart,  Stern,  & Sundelius, 1997).
Perkembangan terbaru juga membangkitkan  kembali  minat  pada
model  politik  birokratis  (BPM).  Secara spesifik,  pembuatan  kebijakan  pasca  11
September 2001 dan bulan-bulan sesudahnya  hingga  ke  Perang  Irak  2003 selama administrasi George W. Bush telah menarik  banyak  perhatian.  Beberapa  studi mendiskusikan  sifat  kompetitif  dan fraksional  dari  pembuatan  keputusan  di dalam administrasi Amerika Serikat.
Dalam  risetnya  tentang  pengaruh minoritas  terhadap  keputusan  kebijakan luar  negeri  oleh  pemerintah  koalisi, Kaarbo (1998:22) mengemukakan manfaat dari  perspektif  ini  (pembagian  kekuasaan, pengambilan  keputusan  kompetitif)  dan menyatakan bahwa model tersebut (prediksi dan asumsinya) mungkin menurun.  Secara  keseluruhan,  alasan terakhir  masih  adanya  BPM  dalam  studi kebijakan  luar  negeri  mungkin  adalah karena  model  itu  sederhana,  masuk  akal, dan logis (Rhodes 1994: 4)
Ketiga, pendekatan  masyarakat. Pendekatan  ini  memandang  bahwa  di  luar level  individu  dan  kelompok,  kebijakan luar  negeri  adalah  penelitian  yang  ada  di level masyarakat. Menurut Kaarbo (2002), kultur  dapat  merupakan  unsur  signifikan pada  proses  pengambilan  keputusan. Konteks  historis,  sosio  ekonomi  dan politik suatu masyarakat dapat
mempengaruhi  pembuatan  kebijakan  luar negeri. Sumber-sumber sosial dari kebijakan luar negeri bisa mulai dari kultur
dan  identitas  hingga  ke  opini  elite  dan publik.
Studi kultur yang berkaitan dengan analisa  kebijakan  luar  negeri  adalah penelitian  yang  ada  di  level  masyarakat. Menurut  Kaarbo  (2002:12)  kultur  dapat merupakan  seperangkat  parameter  (yang luas)  untuk  kebijakan  luar  negeri. Misalnya,  karakteristik  kultural  dari  suatu masyarakat  dapat  mempengaruhi  proses pengambilan keputusan.
Dalam  konteks  politik  luar  negeri Indonesia,  ketiga  pendekatan  tersebut dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  dan menganalisis  sejauh  mana  proses-proses perumusan  dan  penentuan  kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut.Wujudnya  kekuasaan  Presiden Joko  Widodo  yang  berkomitmen  kuat terhadap dimensi maritim tidaklah berlangsung  sendirian,  tetapi  dipengaruhi berbagai  isu,  kelompok,  faksi,  serta pergeseran-pergeseran  dalam  peta  politik global.
Munculnya kelompok-kelompok baru  dalam  tubuh  pemerintahan  dan  juga lembaga negara, telah membawa efek pada proses
pembuatan keputusan.
Berkurangnya  pengaruh  militer  dalam politik  dan  pemerintahan,  menguatnya institusi parlemen, tumbuhnya partai-partai politik,  serta  kuatnya  peran  birokrasi
khususnya kementerian Luar Negeri dalam pengambilan  kebijakan  dapat  dijadikan alat  pemahaman  ke  atas  analisa  kebijakan politik luar negeri pada era sekarang ini.
Meskipun
studi terhadap pelaksanaan  politik  luar  negeri  Indonesia telah  dilakukan  sejumlah  pakar  seperti; Weinstein  (1976),  Leifer  (1989);  Leo Suryadinata  (1998),  Rizal  Sukma  (2003), Ganewati Wuryandari (2008) dan lain-lain, namun kajian khusus terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam rangka mewujudkan  poros  maritim  dunia  belum terlalu  banyak  dilakukan.Sekiranya  ada, sepengetahuan  penulis,  masih  bersifat penjajagan  dan  penilaian  yang  bersifat tentatif.
Gagasan Poros Maritim Dalam Kebijakan Luar Negeri Penjelasan  fentang  gagasan  poros maritim  perlu  diletakkan  dalam  konteks kecenderungan  kebijakan  luar  negeri Indonesia dalam beberapa dekade belakangan.  Kebijakan  politik  luar  negeri Indonesia  pasca  Orde  Baru  dapat  dilihat terkait  dengan  kemunculan  aktor-aktor yang  terlibat  dalam  kebijakan  luar  negeri. Munculnya aktor-aktor ini pada kenyataannya  mempengaruhi  konfigurasi struktur penentuan kebijakan dan pola atau gaya  diplomasi  yang  dimainkan  oleh kepala  pemerintahan.  Proses  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan  luar  negeri
Indonesia  pasca  Orde  Baru  kental  dengan pelibatan  aktor-aktor  negara  yang  meluas secara  horizontal  dan  vertikal  serta  aktor- aktor  non-negara.  Keberadaan  aktor-aktor tersebut bagaimanapun telah ikut mendinamisasikan  proses  pelaksanaan politik  luar  negeri.  Secara  nyata,  aktor- aktor horizontal meliputi pemerintah pusat dengan  jajaran  kementerian  dan  legislatif serta  aktor  vertikal  yang  mencakup pemerintah  daerah.  Adapun  aktor-aktor non-negara mencakup lembaga internasional,  NGO  atau  LSM  nasional serta  masyarakat  sipil.  Seiring  dengan makin  meluasnya  segi-segi  kehidupan masyarakat,  faktor-faktor  tersebut  tidak bisa dielakkan sama sekali.
Kita  dapat  memahami  kebijakan tersebut  mengingat  dunia  perpoltikan pasca  Perang  Dingin  yang  tidak  menentu sehingga  menjadikan  tugas  penyelenggara negara,  dalam  hal  ini  pemerintah,  tidak mudah  dan  lebih  kompleks.  Pemerintah menghadapi bukan hanya isu-isu tradisional,  melainkan  juga  isu-isu  non- tradisional,  seperti  demokrasi  dan  HAM, lingkungan  hidup,  keamanan  energi,  dan kejahatan  transnasional  yang  melintasi batas-batas  negara.  Isu-isu  semacam  itu kini  menjadi  kecenderungan  baru  yang memiliki  dampak  politik  yang  amat  luas, sehingga  menjadi  keprihatinan  bersama. Kondisi  eksternal  tersebut  juga  didukung
oleh  proses  demokratisasi  di  Indonesia pasca Orde`Baru.
Iklim  keterbukaan  sebagai  ciri
utama era demokrasi memberikan kesempatan bagi berbagai elemen masyarakat untuk berkiprah dalam perpolitikan  nasional  dan  internasional. Selain  itu,  negara  secara  sendirian  tidak akan mampu menangani berbagai
persoalan  yang  sebelumnya  tidak  menjadi fokus  perhatian  global.  Oleh  karena  itu, proses`demokratisasi,  baik  dari  faktor internal maupun eksternal, telah mendorong  keterbukaan  ruang  bagi banyak  aktor,  baik  negara  maupun  non- negara  untuk  mengambil  peran  lebih  luas dalam  merespon  isu-isu  internasional. Dengan  kata  lain,  pemerintahan  yang demokratis  telah  memberikan  “panggung” bagi  hadirnya  pelaku-pelaku  politik  luar negeri yang lebih luas.
Pada kenyataannya, proses demokratisasi berpengaruh dalam
menentukan  orientasi atau arah kebijakan luar  negeri  Indonesia  pasca  Orde  Baru. Pada  masa  ini,  orientasi    kebijakan  luar negeri Indonesia bercirikan dua hal, yakni: Berorientasi  ke  “Barat”  dalam  upaya pemulihan ekonomi, dan reorientasi posisi Indonesia di ASEAN. Pemerintahan pasca Orde  Baru,  mulai  dari  Presiden  Habibie hingga Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono meletakkan agenda pemulihan ekonomi  sebagai  komponen  utama  yang
mengarahkan  kebijakan  luar  negeri Indonesia.  Hal  ini  penting  mengingat perekonomian  Indonesia  pada  akhir  tahun 1990-an berada dalam posisi kritis. Kinerja perekonomian  Indonesia  yang  relatif  baik selama  lebih  dari  dua  dekade  mengalami penurunan  drastik  dan  tragis  karena  krisis moneter.  Situasi  ini  semakin  memanas seiring  dengan  tuntutan  rakyat  Indonesia agar  Presiden  Soeharto  meletakkan jabatannya. Pemerintahan Orde Baru yang otoriter  dinilai  tidak  mampu  mengatasi persoalan  sosial  ekonomi  pada  saat  itu. Situasi ini seakan mengonfirmasi argumen Huntington  bahwa  rezim  otoritarian  akan melemah  seiring  dengan  terjadinya  krisis ekonomi  sebagai  akibat  dari  pertumbuhan ekonomi yang kuat  (Huntington 2001).
Sementara  itu  pada  era  Presiden Joko  Widodo  sekarang  ini  usaha-usaha unuk  meningkatkan  kemampuan  ekonomi dalam negeri dengan menggenjot pembangunan  infrastruktur  secara  besar- besaran  telah  menempatkan  Indonesia untuk  menoleh  pada  negara-negara  asing, khususnya negara-negara Barat. Meskipun Presiden  Joko  Widodo  juga  berusaha menarik  investasi  bagi  pengembangan ekonomi  dengan  mendekati  Tiongkok, namun perhatian besarnya tetaplah tertumpu  pada  negara-negara  Barat.  Hal tersebut misalnya ditandai dengan intensitas  kunjungan  presiden  ke  Amerika Serikat  dan  negara-negara  Eropa  Barat.
Pada  masa  pemerintah  Joko  Widodo tekanan  juga  diberikan  pada  cita-cita pengembangan  Indonesia  sebagai  poros maritim  dunia.  Meskipun  demikian,  ide tersebut  belum  memiliki  arah  dan  strategi serta  penjabaran  yang  jelas.  Usaha  untuk menjadikan Indonesia untuk menjadi poros maritim  merupakan  gagasan  besar  yang perlu  dukungan  dana,  sumberdaya,  serta perencanaan  yang  jelas.  Selain  itu,  ide tersebut  juga  harus  memperhitungkan posisi  politis  negara-negara  besar  yang memiliki  kepentingan  strategis  di  jalur Samudera Hindia dan Laut China Selatan.

## Diplomasi Maritim
Strategi  politik  luar  negeri  yang ditempuh  untuk  mewujudkan  poros maritim  dilakukan  dengan  menggunakan diplomasi  maritim.  Dalam  kaitan  ini Indonesia  telah  mengembangkan  bentuk– bentuk  baru  diplomasi  maritim  agar  dapat menempatkan  diri  secara  signifikan  di antara  kawasan  Pasifik  dan  Samudera Hindia.  Biasanya  diplomasi  maritim dipandang  secara  tradisional  sebagai  yang dilakukan  oleh  angkatan  laut.  Dalam konteks  diplomasi  maritim  ini  Indonesia ingin  memiliki  kepemimpinan  dalam berbagai  isu  maritim  di  kawasan. Keaktifan  Indonesia  dalam  keamanan maritim    di  kawasan  dan  di  wilayah- wilayah  yang  jauh  serta  diplomasi ekonomi  maritim  bisa  diolah  untuk
penguatan  kepemimpinan  Indonesia  di kawasan.    Dalam  kebijakan  tentang kelautan yang baru saja dikeluarkan dalam bentuk  Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun 2017 Indonesia menyatakan dirinya memiliki  kepentingan  domestik  dan eksternal.  Dimensi  eksternal  adalah bagaimana kita dapat berperan di kawasan.
Terlepas  dari  adanya  berbagai masalah  yang  selama  ini  muncul  seperti; klaim  wilayah  dan  perbatasan  kawasan Laut China Selatan dan  Laut China Timur merupakan  wilayah  perdagangan  yang paling  sibuk.  Kita  harus  menghindari adanya hegemoni di kawasan ini. Perlu ada suatu  pendekatan  yang  menguntungkan semua  pihak.  Dalam  konteks  usaha  untuk memenangkan  kampanye  doktrin  poros maritim  Presiden  Joko  Widodo,  ada  dua bentuk  diplomasi  yang  telah  ditempuh. Pertama  adalah  diplomasi  ekonomi maritim.  Kedua,  diplomasi  pertahanan maritim.
Diplomasi ekonomi maritim merupakan  penegasan  kembali  jati  diri bangsa  Indonesia    sebagai  sebuah  negara maritim  dengan    menempatkan  sektor kelautan    menjadi  sentral  kehidupan bangsa  dalam  mengembangkan  segala potensinya.  Salah  satu  sasaran  diplomasi ini adalah mendorong kerjasama internasional yang dapat  mendayagunakan segenap  potensi  “rumah  kepulauan”
Indonesia secara dinamis. Melalui
diplomasi  ekonomi  maritim  Indonesia berkesempatan lebih besar untuk memproyeksikan diri  sebagai bangsa yang disegani.  Dalam  konteks  ini  Indonesia menempatkan  laut-laut  di  Nusantara sebagai suatu  keunggulan komparatif dan kompetitif  dalam  melakukan  hubungan dengan  bangsa-bangsa  lain.    Potensi  nilai total  ekonomi    sektor  kelautan  yang menncapai    1  trilliun  dollar  AS    tentu merupakan  suatu  modal  yang  lebih  dari cukup  untuk  melaksanakan  diplomasi ekonomi maritim.
Untuk kepentingan tersebut diplomasi ekonomi maritim diterjemahkan ke  dalam  langkah-langkah  kongkrit  yang mengkonsolidasikan  semua  kerjasama internasional  yang  dapat    mendorong pemanfaatan  semua  potensi  dan  kekayaan laut. Mengingat sektor perikanan
merupakan  salah  satu  pilar  ekonomi nasional, diplomasi ekonomi perlu menekankan pada upaya peningkatan nilai tambah  sektor  perikanan  Indonesia.  Di samping  fokus  pada  upaya  pencegahan penjarahan hasil laut, khususnya pencurian ikan  secara  ilegal,    pemerintah  telah merumuskan  suatu  strategi    khusus  untuk menembus pasar bagi ekspor perikanan ke negara-negara  lain,  khususnya  negara Barat. Selain memprioritaskan pemanfataan  hasil  kelautan,  diplomasi ekonomi  maritim  diharapkan  dapat mendorong  penguatan    investasi  asing
yang  dapat  menunjang  pembangunan    di bidang    kelautan  maupun  meningkatkan daya dukung infrastruktur kelautan   untuk memanfaatkan  sumberdaya  laut  secara baik.  Menarik  investasi  di  bidang transportasi, pelabuhan, komunikasi, pertambangan,  dan  pengembangan  energi alternatif  di  sektor  kelautan  akan  menjadi salah  satu  sasaran  utama  diplomasi ekonomi maritim.
Sementara  diplomasi  pertahanan maritim  sebagai  bentuk  diplomasi  untuk menghadapi  ancaman  tradisional  dan nontradisional  di  kawasan  maritim. Diplomasi pertahanan maritim  merupakan langkah mencapai tujuan-tujuan pertahanan maritim –mulai dari keamanan dan  keselamatan  di  laut  hingga  peredaan ketegangan dan stabilitas tatanan kawasan- -  melalui  integrasi  dan  optimalisasi sejumlah  instrumen  diplomatik,  hukum, dan militer (maritim), baik dalam keadaan damai,  krisis  maupun  perang.  Diplomasi pertahanan maritim merupakan bagian dari penguatan  dimensi  eksternal  yang  sangat penting dalam mengimplementasikan doktrin  poros  maritim  dunia.  Strategi diplomasi ini mencakup tiga elemen dasar (diplomasi,  pertahanan,  maritim),  di  mana pelaksanaannya
bersifat lintas kementerian. Meskipunn jauh sebelumnya, terutama  pada  masa  pemerintahan  Orde Baru  kita  telah  menjalankan  diplomasi  ini
melalui  berbagai  bentuk  kegiatan,  namun kebanyakan  masih  bersifat  parsial  dan belum  sepenuhnya  terpadu.  Pada  masa pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo sudah  dimulai  penataan  strategi  diplomasi pertahanan maritim yang lebih terpadu dan komprehensif.    Sejumlah  kegiatan  berikut dapat  dikategorikan  sebagai  lingkup diplomasi  pertahanan  maritim,  yakni:  (1) kerjasama    bilateral  dengan  negara  mitra strategis;  (2)  kerjasama  multilateral,    baik
dalam kerangka ASEAN maupun nonASEAN;  (3)  pengadopsian  hukum internasional  dan  konvensi  regional tentang  keamanan  dan  maritin,  serta  (4) sejumlah  latihan  dan  operasi    keamanan laut bersama (Febrica 2017: 46-48).
Beberapa  kegiatan  di  atas  telah dijalankan  pemerintah  Indonesia  yang melibatkan terutama negara-negara
ASEAN.  Namun  demikian    sejauh    ini bentuk-bentuk kegiatan
diplomasi pertahanan  maritim  di  atas  sebagian  besar diformulasikan  dalam  situasi  damai. Sebagai contoh, secara multilateral Indonesia  terlibat  aktif  dalam  paling  tidak 25  forum-forum  maritim    yang  berada dalam  naungan  ASEAN,  namun  sebagian besar  dari  forum  ini  hanya  baru  berjalan beberapa  kali  dan  belum  secara  rutin ataupun  melembaga.    Pada  kenyataannya forum-forum multilateral maritim ini lebih bersifat  sukarela  dan  informal  serta mencakup  isu-isu    yang  cenderung  butuh
waktu    lama  untuk  punya    dampak strategis..
Ketimpangan ini dapat dimaklumi  mengingat    hakikat  kerjasama multilateral yang selalu berusaha mengakomodasi kepentingan banyak negara.  Meskipun  demikian,  efektivitas diplomasi pertahanan maritim hanya dapat dirasakan  manfaatnya  apabila  ada  proses pelembagaan  yang dapat digunakan untuk memobilisasi sumberdaya bersama  dalam menghadapi persoalan maritim terkini.
Sejauh ini dalam konteks diplomasi pertahann maritim Indonesia belum secara maksimal memformulasikan dan mengembangkan instrumen-instrumen krisis maritim seperti yang kita lihat dalam berbagai  insiden  dengan  China  beberapa tahun  ini.    Absennya  sejumlah  persiapan krisis atau kemungkinan konflik bersenjata di  laut  ini  menjadi  bukti  kelemahan Indonesia  dalam  menghasilkan  strategi inovatif  dan    preventif  dalam  persoalan Laut  China  Selatan.  Dengan  kata  lain, peningkatan kegiatan diplomasi pertahanan maritim perlu dibarengi dengan pengembangan  sistem  manajemen  krisis, agar  kita  dapat  lebih  gesit  dan  fleksibel dalam  mengerahkan  kekuatan.    Apalagi terlihat  bahwa  dalam  beberapa  tahun  ini kita menghadapi  tantangan strategis dalam aspek  keamanan  laut,  mulai  dari  kasus penculikan  WNI  di  perairan  Filiphina, masuknya sejumlah teroris melalui wilayah  laut  di  Kalimantan  dan  Sulawesi,
pencurian  ikan  secara  illegal,  ketegangan dengan  China  menyangkut  sengketa  Laut China  Selatan,  masuknya  penyelundupan narkotika  serta  barang-barang  terlarang lain melalui wilayah perairan Indonesia.

## Peningkatan Kerjasama Regional
Dalam konteks untuk memperkokoh implementasi gagasan
poros  maritim  dunia,  Indonesia  telah menggalang  dukungan  dari  negara-negara
kawasan  terdekat,  khususnya  ASEAN.
Kebijakan luar negeri Indonesia
menempatkan  ASEAN  sebagai  ring terdalam lingkaran konsentris, yang bukan semata-mata karena kedekatan wilayahnya saja,  tetapi  juga  fakta  bahwa  organisasi ASEAN selama ini  telah  mampu bertahan sebagai organisasi yang solid dan memberi kontribusi  dalam  mewujudkan  stabilitas kawasan. Tanpa adanya dukungan kerjasama  dari  negara-negara  ASEAN, maka  agak  sukar  kiranya  bagi  Indonesia untuk  mewujudkan  konsep  poros  maritim tersebut.  Sebagai  negara  terbesar  di kawasan Asia Tenggara Indonesia memiliki  posisi  sentral  serta  daya  tawar cukup  tinggi.  Untuk  itu,  setelah  dilantik secara  resmi,  Presiden  Joko  Widodo, melakukan lawatan pertamanya ke sejumlah  negara-negara  anggota  ASEAN sebagai  bagian  dari  tradisi  perkenalan pemimpin  baru  di  negara-negara  ASEAN, sekaligus  ajang  untuk  menyampaikan
kebijakan-kebijakan  baru  menyangkut pemerintahannya. Dalam beberapa kesempatan  kunjungan  ke  negara-negara ASEAN pada tahun 2014 dan 2015 beliau menekankan kedudukan Indonesia sebagai negara maritim sekaligus menjelaskan visi poros  maritim  dunia.  Langkah    ini  dapat dipandang  sebagai  bagian  dari  langkah ofensif  diplomasi.  Apalagi  sebelum  ini gagasan  semacam  itu  nyaris  kurang disuarakan.
Beberapa kunjungan tersebut, selain  berupa  kunjungan  kehormatan (courtesy call), juga  berhasil  menyepakati beberapa perjanjian dan komunike bersama, salah satunya adalah kesepakatan kerjasama keamanan, seperti
penanggulangan  penyelundupan  senjata dan  lalu  lintas  teroris,  pemberantasan illegal fishing. Dengan  dideklarasikannya Komunitas ASEAN tahun 2015 pemerintah  bertekad  kuat  untuk  terus bergerak  maju  menjadikan  Indonesia sebagai  salah  satu  motor  pembangunan kawasan. Langkah tersebut diikuti penguatan  pilar  politik  dan  keamanan ASEAN dalam merespon berbagai tantangan internasional, yang pada gilirannya
meningkatkan stabilitas keamanan kawasan.
Bahkan dalam kesempatan pertama mengikuti  Konperensi  Tingkat  Tinggi (KTT)  ASEAN  ke-25  di  Nay  Pyi  Taw Myanmar  pertengahan  bulan  November
2014  Presiden  Joko  Widodo,  menegaskan tentang    doktrin    poros  maritim  yang diusung  Indonesia  sebagai  jalan  keluar untuk membangkitkan kedauulatan ekonomi  dan  politik  bangsa.  Dalam pandangan  beliau,  pusat  gravitasi  geo- ekonomi  dan  geo-politik  dunia  sedang bergeser  dari  negara-negara  Barat  ke negara-negara  di  kawasan  Asia  Timur. Perdagangan ekspor–impor yang dilakukan  melalui  jalur  laut  menurutnya akan  semakin  mengukuhkan  arti  penting pembangunan  industri  maritim.  Jokowi menyebutkan  dua  samudera  strategis  di dunia,  yaitu  Samudera  Hindia  dan Samudera Pasifik merupakan jalur penting bagi  lalu  lintas  perdagangan  dunia. Sementara  Indonesia  tepat  berada  di tengah-tengah perubahan strategis itu, baik secara  geografis,  geopolitik,  maupun geoekonomi.  Oleh  karena  itu,  beliau menegaskan  sebagai  poros  maritim  dunia sebagai  kekuatan  yang  berada  di  antara dua  samudera  utama    membuka  peluang bagi Indonesia untuk membangun kerjasama  regional  dan  internasional  bagi kemakmuran rakyat.
Dalam kesempatan tersebut Jokowi menjabarkan  lima  langkah  yang  akan dilakukan.  Pertama,  membangun  kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, menjaga  dan  mengelola  sumberdaya  laut, sehingga  hasil  laut  Indonesia  bisa
dirasakan  manfaatnya  bagi  kepentingan
rakyat.
Ketiga, pengembangan infrastruktur laut dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, sistem  logistik,  dan  industri  perkapalan, serta pariwisata  maritim.  Keempat,  adalah diplomasi kemaritiman dengan negara lain, dan kelima membangun kekuatan pertahanan laut (https//m.cnnindonesia.com.  diunduh  pada tanggal 2 Oktober 2017 Jam. 21.42 WIB). Deklarasi
Indonesia sebagai kekuatan  poros  maritim  dunia  juga disampaikan  Presiden  Joko  Widodo sebelumnya  dalam  awal  bulan  November 2014 dalam KTT APEC di Beijing China, di  mana  pada  kesempatan  tersebut  beliau menyerukan  kerjasama  dari  negara-negara anggota APEC untuk membangun kawasan  Asia  Pasifik  yang  damai  melalui peningkatan
aktivitas ekonomi perdagangan  dan  juga  pemanfaatan  sektor kelautan.  Sebagai  negara  maritim  yang memiliki  kedudukan  geopolitik  yang strategis,  Indonesia  siap  bekerjasama dalam  segenap  aspek  untuk  peningkatan pembangunan  nasional.  Banyak  peluang- peluang  berusaha  dan  investasi  yang belum dimanfaatkan di Indonesia menyangkut  sektor  kelautan.  Karena  itu pada  kesempatan  tersebut  Presiden  Joko Widodo  mengundang  para  investor  asing untuk  ikut  membangun  kebangkitan maritim  Indonesia  (Swatantra  Nomor  11 Tahun Iii 2014 hal 50).
Dalam pandangan pengamat militer Indonesia  Connie  Rahakundini  Bakrie, sekiranya  konsep  maritim  itu  tidak didukung  oleh  negara-negara  ASEAN maka  Indonesia  perlu  bersikap  tegas dengan cara keluar dari ASEAN. Sikap itu perlu  ditunjukkan  mengingat  negara- negara  ASEAN  sendiri  sering  tidak  satu suara  menghadapi  isu-isu  luar  negeri, karena  sebagian  di  antaranya  telah  disetir oleh  kepentingan-kepentingan  lain  yang mempengaruhinya.  Dalam  kaitan  ini Indonesia  tidak  perlu  membawa  beban- beban  itu  kepada  ASEAN  karena  kita sanggup  memikulnya.  Hal  ini  perlu dilakukan  karena  Indonesia  sesungguhnya mampu  untuk  menjadi  poros  maritim dunia  (Tribunnews.com30  Juni  2016, pukul 14.02).
Langkah  diplomasi  maritim  yang lebih  kongkrit  dilakukan  lagi  pada  bulan Juli  2016  ketika  Menteri  Luar  Negeri Retno  Marsudi    dalam  pertemuan  Asean Ministerial  Meeting  ke  49  di  Laos mengingatkan  posisi  Indonesia  sebagai negara maritim yang berkepentingan untuk meneguhkan gagasan poros maritim dunia melalui  kerjasama  dan  dukungan  negara- negara  sahabat.  Dalam  kesempatan tersebut  menteri  Retno  mengingatkan negara-negara  ASEAN    untuk  terus memperkuat  kerjasama  dengan  negara- negara  di  luar  kawasan,  khususnya  di bidang maritim, dengan kekuatan-
kekuatan  strategik  seperti:  Jepang,  China dan  Korea  Selatan  yang  tergabung  dalam ASEAN  plus  Three.  Karena  kawasan negara-negara  tersebut  dan  juga  ASEAN telah  menjadi economic power house dunia.  Kerjasama  maritim  tersebut  perlu dilakukan mengingat aktivitas
perdagangan negara-negara tersebut
banyak  memanfaatkan  dimensi  kelautan sebagai  sarana  penunjang  utama.  Usaha peningkatan kerjasama maritim ini diintensifkan  kembali  dalam East Asia Summit (EAS)  yang  menyepakati  dan mendukung penuh langkah-langkah Indonesia  dalam  mewujudkan  poros maritim  dunia  (Bisnis.com,  26  Juli  2016, ik  19.33  WIB).  .  Dalam  kaitan  kerjasama dengan  negara-negara  di  kawasan  Asia Timur tersebut disepakati adanya  kegiatan untuk  mengatasi  penangkapan  ikan  secara liar,  pengembangan  pariwisata  maritim, peningkatan kapasitas keamanan
pertahanan laut, pemanfaatan dan pengelolaan  serta    eksplorasi    tenaga  laut terbarukan Belakangan,
usaha untuk memantapkan  dukungan  ASEAN  kembali digemakan  Presiden  Joko  Widodo  dan juga  menteri  luar  negeri  Retno  Marsudi dalam  KTT  APEC  di  Vietnam  bulan November 2017 dan juga KTT ASEAN ke 31 di Manila pertengahan bulan November 2017  lalu.  Hal  tersebut  terbukti  dari  hasil kesepakatan yang dilakukan antara
ASEAN-Amerika  Serikat  yang  mana kemitraan  ASEAN  dan  USA  akan  lebih difokuskaan  pada  lima  aspek  bidang kerjasama,  yakni,  maritim,  ekonomi, upaya  mengatasi  kejahatan  transnasional, kolaborasi dengan para pemimpin ASEAN yang sedang berkembang, serta pemberdayaan  perempuan.  Kerjasama maritim  menjadi  isu  penting  sebab masalah  kemaritiman  termasuk  masalah pelayaran  menjadi  masalah  umum  yang tidak  biasa  terutama  dalam  meningkatkan kegiatan  ekonomi  dan  memberantas kejahatan di kawasan maritim. Kedudukan Indonesia  dalam  konteks  ini  sangat  kuat sebagai  negara  yang  memiliki  wilayah lautan yang cukup luas.
Perkembangan ASEAN yang pesat telah menempatkan ASEAN sebagai motor bagi berbagai forum internasional.
Pembentukan forum-forum lanjutan seperti:  ASEAN Regional Forum (ARF) yang  terdiri  atas  26  negara  bermanfaat untuk  membahas  isu-isu  keamanan  secara lebih  terbuka.  Selain  ituu,  pembentukan Komunitas  ASEAN  2015  diyakini  kian memperkuat peran ASEAN dalam menghadapi berbagai perubahan arsitektur kerjasama  global.  Oleh  sebab  itu,  dengan
semakin  signifikannya  posisi  ASEAN dalam kancah internasional maka
penempatan  ASEAN  dalam  orientasi kebijakan luar negeri Indonesia
bermanfaat untuk meningkatkan posisi dan
daya  tawar  Indonesia  di  mata  dunia internasional  dalam  rangka  mencapai kepentingan nasional.
Selanjutnya,  kedudukan  Indonesia sebagai negara poros maritim dunia diakui dalam  kepemimpinan  organisasi  IORA (Indian Ocean Rim Association) atau Asosiasi  Kerjasama  Lingkar  Samudera Hindia.  Organisasi  IORA  bertujuan  untuk meningkatkan pembangunan melalui kerjasama  kawasan  yang  berfokus  pada isu-isu  krusial  ekonomi  dan  sosial  serta keamanan.  Di  bawah  kepemimpinan Indonesia,  periode  2015-2017  IORA berhasil  mengimplementasikan  sejumlah kerjasama  penting  menyangkut  negara- negara  kawasan  Samudera  Hindia.  Dalam KTT  IORA  tanggal  5-7  Maret  2017  di Jakarta,  disahkan Jakarta Concord, yakni satu  dokumen  strategis  dan  visioner tentang kerjasama dan pemetaan arah masa depan  IORA.  Dokumen  ini  memperkuat kerjasama  dalam  enam    prioritas  IORA dan      mendorong  kerjasama  pada  bidang baru,  yakni, blue economy, pemberdayaan perempuan,  dan  promosi  demokrasi. Selain  itu,  disepakati    sejumlah  langkah penting  guna  memperkuat  kemitraan  di kawasan, sebagai prasyarat bagi peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan  menuju  kawasan  Samudera Hindia sebagai pusat pertumbuhan baru.
Selain hal tersebut, praktek
diplomasi maritim Indonesia yang
merupakan salah satu bentuk implementasi politik  luar  negeri  Presiden  Joko  Widod ditunjukkan  dengan  partisipasinya  dalam forum-forum  APEC,  KTT  G  20,  KTT OKI, Forum-Forum multilateral, G 15 dan lain-lain.  Presiden  dan  juga  menteri  luar negeri menggunakan forum-forum tersebut untuk  menarik  dukungan  asing  dalam mengkampanyekan  doktrin  poros  maritim dunia  agar  diterima  secara  luas.  Untuk mensukseskan  langkah  ini  perwakilan- perwakilan  Republik  Indonesia  diminta ikut  mengkampenyekan  gagasan  tersebut pada masyarakat internasional secara lebih luas.
Pembangunan dan

## Pengembangan Sektor Maritim
Selain  melalui  tindakan  ofensif diplomasi  dalam  politik  luar  negeri, perwujudan  gagasan  poros  maritim diimbangi  dengan  pembangunan  dan pengembangan  sektor  maritim.Tujuan pembangunan  maritim  yang  utama  adalah menegakkan  martabat  dan  kedaulatan negara  atas  wilayah  laut  dan  kekayaan sumberdaya di dalamnya, serta memperkokoh  kesatuan  antar  wilayah kepulauan Nusantara. Pembangunan maritim sejatinya harus mampu mewujudkan  pemerataan  pembangunan
antar  pulau,  termasuk  pulau-pulau  di wilayah  perbatasan  guna  mengurangi  atau bahkan
menghapus disparitas
pembangunan  yang  mencolok  antarpulau. Kebijakan  kemaritiman  yang  diharapkan adalah  menjawab  seberapa  persoalan terkait  kepentingan  ekonomi  sektoral  di bidang  maritim,  keutuhan  dan  kedaulatan wilayah  negara,  kelestarian  sumberdaya dan lingkungan, serta penyelesaian konflik sosial akibat pemanfaatan ruang laut yang sama  dengan  kepentingan  yang  berbeda. Penangann  berbagai  masalah  tersebut memerlukan kebijakan teritorial yang jelas dan tepat.
Persoalan  kemaritiman  memiliki dimensi  internal  dan  eksternal.  Dimensi internal  menyangkut  pengelolaan  perairan laut  teritoral  dan  aktifitas  di  dalamnya untuk kepentingan dalam negeri. Sementara itu, dimensi eksternal menyangkut    pengelolaan  yuridiksi wilayah laut negara yang terkait kerjasama bahkan  konflik  dengan  negara  lain (Febrica  2017:  69-70).  Dalam  konteks dimensi  eksternal  pemerintah  harus  hadir dan  bertanggungjawab  terhadap  resiko lingkungan  yang  ditimbulkan.  Caranya dengan  melaksanakan  konservasi  dan proteksi  sumberdaya  hayati    laut,  serta menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah negara. Masalah kemaritiman juga bersifat terbuka  dan  lintas  batas (cross-border), seperti  isu  lingkungan  laut,  pengelolaan sumberdaya  hayati  laut  yang  bermigrasi sangat  jauh,  pelayaran  komersial  dan aktifitas  kepelabuhanan.  Untuk  merespon
berbagai  persoalan  tersebut,  pemerintah dapat  menjalankan  dua  model  kebijakan kemaritiman.
Pertama,  berbagi  kekuatan (power sharing) secara  politik  dan  ekonomi
dengan negara-negara lain untuk mengatasi  persoalan  kemaritiman  yang bersifat  internasional.  Kedua,  berbagi peran  dengan stakeholder yang  meliputi organisasi supranasional, seperti: Lembaga swadaya  masyarakat  (LSM),  perguruan tinggi, pihak swasta, dan pergerakan sosial lainnya  yang  ada  dalam  masyarakat. Sementara itu formulasi kebijakan kemaritiman  dapat  dikembangkan  melalui pendekatan  unilateral  terkait  dengan geopolitik  dan  keamanan  nasional,  serta pendekatan transnasional terkait kerjasama antarnegara dan antarlembaga nonpemerintah.  Dalam  konteks  inilah  ada beberapa strategi yang ditempuh pemerintahan Presiden Joko Widodo yang
mencakup:
1. Penguatan Konektivitas.Upaya
ini dilakukan  agar  dapat  diwujudkan konektifitas  nasional  yang  efektif, efisien  dan  terpadu.  Konektivitas nasional  menyangkut  kapasitas  dan kapabilitas suatu bangsa dalam mengelola  mobilitas  yang  menyangkut berbagai  unsur.  Penguatan  konektivitas dapat dilakukan dengan
memaksimalkan  SLOC (Sea Line of
Communication) maupun  ALKI  (Alur Laut Kepulauan Indonesia).
2. Pengembangan  Ekonomi  Lokal  dan Pesisir
Dalam  perspektif  ekonomi  regional, wilayah  pesisir  memiliki  pilar-pilar penting  untuk menjadi kekuatan dalam membangun wilayah tersebut. Kekuatan-kekuatan  tersebut  adalah: Pertama, natural resources advantages. Kedua, economic of concentracion.
Pengembangan  ekonomi  lokal  terutama di daerah pesisir pada prinsipnya sejalan dengan otonomi daerah.
3. Pengembangan Ekonomi Biru
Konsep  ekonomi  biru  sejalan  dengan konsep  ekonomi  hijau  yang  ramah lingkungan  dan  difokuskan  pada negara-negara  berkembang  dengan wilayah  perairan  (laut),  yang  biasa dikenal dengan Small Island Development State (SIDS).
Implementasi  ekonomi  biru  secara global  dianggap  krusial  mengingat  72 persen  dari  total  permukaan  bumi merupakan lautan.
4. Pengembangan Ekonomi Kelautan Di  era  globalisasi  yang  bercirikan perdagangan dan persaingan antarbangsa yang makin sengit, segenap sektor ekonomi harus mampu menghasilkan  barang    dan  jasa  yang berdaya  saing  tinggi.  Sebagai  negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia,
Indonesia memiliki potensi pembangunan  ekonomi  kelautan  yang besar  dan  beragam.  Bidang  kelautan terdiri  dari  berbagai  sektor  yang  dapat dikembangkan  untuk  memajukan  dan memakmurkan bangsa Indonesia.
5. Pembangunan Perikanan
Untuk  mengoptimalkan  pemanfaatan potensi    sumberdaya  perikanan  dan menjadikan sektor itu sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi  nasional,  diperlukan  upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan  kelautan  dan  perikanan yang didukung dengan kebijakan politik dan    ekonomi  serta  iklim  sosial  yang kondusif. Secara teoritis pengembangan perikanan  memiliki  keterkaitan  dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
6. Pengembangan Armada Angkutan Laut Wawasan pembangunan adalah
wawasan  Nusantara  sebagai  satu kesatuan wilayah. Politik, dan ekonomi, sehingga  untuk  membangun  Nusantara wilayahnya yang 75 persen adalah laut, diperlukan  angkutan  laut  yang  kuat untuk  melancarkan  arus  masuk,  barang dan  jasa.  Selain  itu,  ekspor  dan  impor produk  memerlukan  jasa  transportasi yang prima.
7. Pengembangan Industri Maritim Industri  maritim  merupakan  salah  satu industri  strategis    yang  dipilih  sebagai suatu  bagian  dari  berbagai  ujung
tombak  industri  berbasis  teknologi  dan strategi  globalisasi  demi  melancarkan pembangunan dalam negeri dan kemajuan  peranan  Indonesia  dalam persaingan    internasional.  Industri maritim  Indonesia  sangat  berpotensi dalam menjawab tantangan masa depan dan  memberi  nilai  tambah  yang  cukup tinggi untuk produk-produk transportasi laut yang dapat menghasilkan tambahan devisa  ekspor/  Strategi  pengembangan ekonomi  sektor  industri  maritim diarahkan  untuk  membangun  industri maritim  yang  bersih  limbah,  efisien, kokoh,  dan  mandiri,  serta  mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi  guna  mempercepat  pertumbuhan ekonomi nasional.

## Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan  di  atas  dapat  ditarik kesimpulan,  bahwa  politik  luar  negeri Indonesia  dalam  mewujudkan  poros maritim  dunia  didasarkan  atas  faktor pertimbangan faktual dan strategis. Secara faktual  Indonesia  merupakan  negara kepulauan  yang  luas,  yang  dikelilingi wilayah  perairan  yang  memiliki  potensi sumberdaya amat besar untuk dikembangkan sebagai modal pembangunan serta meningkatkan
kesejahteraan  bangsa.  Sejauh  ini  potensi
yang  dimiliki  di  sektor  kelautan  belum tergali dan dimanfaatkan secara maksimal.
Sedangkan secara strategis, kedudukan  Indonesia  sebagai  negara maritim  berada  pada  titik  pertemuan  dua samudera  yang  membentang  luas,  yakni Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik. Wilayah  Indonesia  terletak  persis  di tengah-tengah  titik  persilangan  dunia,  di mana berbagai negara memiliki kepentingan.  Pengaruh-pengaruh  eksternal ini  memberikan  impak  pada  daya  tahan bangsa,  sehingga  perlu  direspon  secara tepat  agar  kita  tidak  hanyut  dalam  arus pusaran  kepentingan-kepentingan  luar yang  boleh  jadi  bertentangan  dengan tujuan-tujuan  nasional  kita.  Untuk  itu penegasan  sebagai  poros  maritim  dunia adalah  tepat,  untuk  menunjukkan  jati  diri kita sebagai bangsa maritim.
Dalam  usaha  mewujudkan  doktrin poros maritim dunia ada  sejumlah strategi penting  yang  dilakukan  pemerintah melalui  kebijakan  luar  negeri  di  era pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo sekarang  ini,  yakni  melalui  diplomasi maritim, dalam bentuk, pertama  diplomasi ekonomi  maritim.  Kedua,  diplomasi pertahanan  maritim.  Diplomasi  ekonomi maritim merupakan penegasan kembali jati diri  bangsa  Indonesia  sebagai  sebuah negara  maritim  dengan    menempatkan sektor kelautan  menjadi sentral kehidupan bangsa  dalam  mengembangkan  segala
potensinya. Sementara diplomasi pertahanan maritim  sebagai  bentuk diplomasi  untuk  menghadapi  ancaman tradisional  dan  nontradisional  di  kawasan maritim.
Selain itu, usaha untuk
mewujudkan poros maritim dunia dilakukan  melalui  peningkatan  kerjasama regional.  Dalam  konteks  ini  Indonesia secara  intens  menggalang  kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur,  negara-negara  Barat,  serta  negara- negara  di  lingkar  Samudera  Hindia  untuk memperoleh  dukungan.  Partisipasi  dalam berbagai forum regional maupun internasional  secara  luas  ini  menjadi panggung politik luar negeri pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut secara integral diikuti dengan Pembangunan  dan  Pengembangan  Sektor
Maritim  yang  mencakup:  Penguatan Konektivitas;  Pengembangan  Ekonomi
Lokal dan Pesisir; Pengembangan Ekonomi  Biru;  Pengembangan  Ekonomi Kelautan; Pembangunan Perikanan;
Pengembangan  Armada  Angkutan  Laut;
Pengembangan Industri Maritim.

## DAFTAR PUSTAKA
BantartoBandoro, (Ed.). 2005. MencariDesainBaruPolitikLuarNe geri Indonesia, Jakarta: CSIS.
Butcher,  John  G.  &  Elson,  R.E.  2017. Sovereignity and the Sea How Indonesia Became An Archipelagic State, Singapore: NUS Press.
Djoko  Pramono.  2005. BudayaBahari. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Dyson, S. 2006. Personality and Foreign Policy: Tony Blair’s Iraq Decisions, Foreign Policy Analysis, Lanham,  MD:  Rowman& Littlefield.
Febrica,  senia.  2017. Maritime Security and Indonesia Cooperation, Interest and Strategies, London: Routledge.
GanewatiWuryandari. 2008. PolitikLuarNegeri Indonesia di Tengah PusaranPolitikDomestik, Yogyakarta:  PustakaPelajar&  P2P- LIPI. Hari Dendi. 2014. KonektivitasPorosMaritimDuniade nganJalurSutera, Yogyakarta: Basonta Printing Station. Hart, P., Stern, E.K, &Sundelius, B. (Ed.).
1997. Beyond Groupthink:
Political Group Dynamics Foreign
Policy Making, AnnArbor: University of Michigan Press.
Hermann, M.G. 2003. Assesing Leadership Style: Traits Analysis, AnnArbor: University of Michigan Press.
Ignatius  Yogi  WidiantoSetyadi,  “Upaya Negara Indonesia
dalamMenanganiMasalah Illegal Fishing  di  ZonaEkonomiEksklusif Indonesia”, terdapat dalam http://e- journal.uajy.ac.id/.  Diunduh  pada tanggal  12  Februari  2017  pukul 15.20.
“Indonesia  Bisa  Keluar  ASEAN  Jika Tidak Didukung Jadi Poros Maritim  Dunia”, Tribunnews.com. Tanggal 30 Juni 2016, pukul 14.02. Jervis, R. 2005. Perception and Misperception in International Politics, Princeton,  New  Jersey: Princeton University Press.
Kaarbo,  I.  2002. The Analysis of Contemporary Comparative Foreign Policies, Washington  DC: CQ Press.
Kaarbo,  J.  &  Hermann,  M.  1998.
Leadership Styles of Prime Ministers: How Individual Differences  Affect  the  Foreign Policymaking  Process, Leadership
Quarterly, 9(3), 131-152.
“KTT  APEC  2014,  Upaya  Penguatan Integrasi  Perekonomian  Regional”,
Swatantra, Nomor 11 Tahun 2014.
Leifer,  M.  1989. PolitikLuarNegeri Indonesia, Jakarta: Gramedia.
Leo  Suryadinata.  1998. PolitikLuarNegeri Indonesia di BawahSoeharto, Jakarta: LP3ES. “Menlu Retno Ingatkan Kerjasama Maritim ASEAN Plus Three Harus Diperkuat”, Bisnis.com, Tanggal 26 Juli 2016, pukul 19.33 WIB.
Ozkececi-Taner,  B.  2005.  The  Impact  of Institutionalized  Ideas  in  Coalition Foreign  Policy  Making:  Turkey  as an  Example,  1991-2002. Foreign Policy Analysis, 1(3), 249-278.
“PeranPorosMaritimDuniadalamMeningka tkanPengaruh Indonesia di Tingkat Internasional”. Forum KajianPertahanandanMaritim. Diu nduh  dari  www.fkpmaritim.org. tanggal  12  Februari  2017  pukul 16.22.
“Perangi  Illegal  Fishing,  Susi  Didukung Dunia  Internasional”,  diunduh  dari http://www.p2hp.kkp.go.id/pada tanggal  12  Februari  2017  pukul 15.12.
P.  Joko  Subagyo.  2005. HukumLaut Indonesia, Jakarta: PT RinekaCipta.
Reid, Anthony. 1993. Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680, Vol II, Yale; Yale University Press.
___________, 1999. Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia, Chiang Mai: Silkworm Books.
Rhodes, E. 1994. Do Bureaucratic Politics
Matter?: Some Disconfirming Findings from the Case of the U.S.
Navy, World Politics, 47(1), 1-41.
Rosenau,  James,  N.  1980. The Scientific Study of Foreign Policy, New York: The Free Press.
Syamsumar  Dam.  2010. PolitikKelautan, Jakarta: BumiAksara.
Syukron Jamal, “MengawalVisiPorosMaritimDuni a”, diunduh dari internet. Http//www.kompasiana.com padatanggal  12  Februari  2017 pukul 15.43. Tanty S. Thamrin,“KedaulatanLautdanKons epPorosMaritim”,  diunduh  dari www.academia.edu/11917693t anggal  12  Februari  2017  pukul 15.35.
Weinstein,  F.B.  1976. Indonesia Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Soekarno to Soeharto, Ithaca  and  London: Cornell University Press.
Wolters, O.W. 1970. The Fall of Srivijaya in Malay History, New  York: Cornell University.