## Asosiasi  Dan  Distribusi  Spasial  Permukiman  Kumuh  Di Kota Yogyakarta
Mohammad Isnaini Sadali, Fitri Noviyanti, Rifan Andika
Masuk: 24 09 2019 / Diterima: 02 12 2019 / Dipublikasi: 31 12 2019 © 2019  Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKSHA dan IGI
Abstract Yogyakarta City, as the provincial capital, city center, service center, and regional economic center,  has  an  attraction  for  the  population.  This  increases  population  pressure  on  land  and  is  the reason  why  people  choose  marginal  land  for  urban  dwelling.  Slums  arise  because  of  the  inability  of the  community  to  meet  the  needs  of  the  board,  as  well  as  a  lack  of  awareness  to  maintaining  the cleanliness  and  health  of  the  living  environment.  This  study  aims  to  identify  and  map  the  spatial distribution of slums and their associations with significant rivers in Yogyakarta City through geospatial analysis.  Slum  area  in  Yogyakarta  City  is  264.90  Ha  or  8.58%  of  the  total  area  of  Yogyakarta  City, spread in  almost  all  districts  (13  of 14  districts).  Based  on  its  proximity,  the  slums  in  the  Yogyakarta City are associated with the three rivers that cross the Yogyakarta City, namely the Winongo River, the Code River, and the Gajah Wong River.
Key words: Slums; Geospatial; Regional Development
Abstrak Kota Yogyakarta sebagai  ibukota provinsi, pusat kota, pusat pelayanan, dan pusat ekonomi wilayah  memiliki  daya  tarik  bagi  penduduk.  Hal  tersebut  meningkatkan  tekanan  penduduk  terhadap lahan  dan  menjadi  penyebab  masyarakat memilih  lahan  marginal  untuk  tempat  tinggal  di  perkotaan. Permukiman kumuh muncul  karena ketidakmampuan masyarakat memenuhi  kebutuhan  papan  serta kurangnya  kesadaran  menjaga  kebersihan  dan  kesehatan  lingkungan  tempat  tinggal.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  memetakan  sebaran  permukiman  kumuh  dan  asosiasinya dengan  sungai  utama  di  Kota  Yogyakarta  melalui  analisis  geospasial.  Luas  kawasan  permukiman kumuh  di  Kota  Yogyakarta  sebesar  264,90  Ha  atau  8,58  %  dari  luas  Kota  Yogyakarta,  tersebar hampir  di  seluruh  kecamatan  (13  dari  14  kecamatan).  Berdasarkan  kedekatannya,  permukiman kumuh  di  Kota  Yogyakarta  berasosiasi  dengan  ketiga  sungai  yang  melintasi  Kota  Yogyakarta  yaitu Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajah Wong.
Kata kunci : Permukiman Kumuh; Geospasial; Pembangunan Wilayah

## 1. Pendahuluan
Setiap
manusia memiliki kebutuhan  primer  (pokok)  yaitu  pangan, sandang  dan  papan.  Ketiga  kebutuhan tersebut  wajib  untuk  dipenuhi  sebagai syarat  kehidupan  yang  baik  dan  layak. Kebutuhan  manusia  akan  papan  atau yang  sering  disebut  sebagai  tempat tinggal  harus  diperhatikan,  diusahakan, dan  dipenuhi  oleh  penduduk.  Pemerintah Republik  Indonesia  telah  menetapkan terkait permukiman dalam Undang-
Undang  Dasar  (UUD)  1945  dan  pasal  28 H  Amandemen  UUD  1945,  rumah  adalah salah  satu  hak  dasar  setiap  rakyat Indonesia,  maka  setiap  warga  negara berhak  untuk  bertempat  tinggal  dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.  Selain  sebagai  tempat  tinggal, rumah  juga  merupakan  tempat  untuk meningkatkan mutu dan kualitas kehidupan  dan  penghidupan  serta  dalam pembentukan watak, karakter dan kepribadian  bangsa.  Hal  ini  didasari  oleh Undang-Undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan  dan  Permukiman,  bahwa rumah  adalah  bangunan  yang  berfungsi sebagai  tempat  tinggal  atau  hunian  dan sarana pembinaan keluarga.
P-ISSN 0216-8138 | E-ISSN 2580-0183 Media Komunikas Geografi Vol. 20, No.2, Desember 2019 (173 - 185) DOI : 10.23887/mkg.v20i2.21102 © 2019 FHIS UNDIKSHA dan IGI
Mohammad Isnaini Sadali, Fitri Noviyanti, Rifan Andika Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada m.isnaini.s@ugm.ac.id
Mohammad Isnaini Sadali, Fitri Noviyanti, Rifan Andika
Sarana prasarana permukiman sebagai  penunjang  kehidupan  sosial, ekonomi  dan  budaya  menjadi  penting dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidup. Adapun  perkembangan  penduduk  yang semakin pesat mempengaruhi akan kebutuhan lahan permukiman yang tentunya  juga  akan  terus  meningkat  pada suatu wilayah.
Kecenderungan perkembangan permukiman  yang  terjadi  di  Indonesia secara umum dan di Kota Yogyakarta saat ini  adalah  mengelompok  dan  banyak terdapat  di  wilayah  perkotaan  atau  pusat kegiatan  tertentu.  Daerah  pusat  kegiatan merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi,  budaya,  dan  politik  dalam  suatu kota  sehingga  pada  kawasan  ini  terdapat bangunan  utama  untuk  kegiatan  sosial ekonomi. Fenomena ini disebabkan karena  Kota  Yogyakarta  sebagai  pusat kegiatan dan pelayanan mampu memberikan  daya  tarik  bagi  beberapa penduduk yang memang memiliki kepentingan  dan  motif  tertentu  dengan harapan  dapat  diwujudkan  pada  daerah tujuan.
Kawasan  perumahan  dengan  luas dan  jumlah  penduduk  tertentu  yang dilengkapi dengan sistem sarana prasarana  lingkungan  melalui  penataan terencana  dan  teratur  disebut  sebagai lingkungan  permukiman  (Undang-Undang No.  4  Tahun  1992).  Akan  tetapi  kondisi permukiman kumuh dapat menjadi hambatan  dalam  mengembangkan  dan menciptakan  kawasan  dengan  kualitas lingkungan yang baik.
Provinsi
Daerah Istimewa
Yogyakarta  telah  menetapkan  kawasan permukiman  kumuh  yang  dirumuskan  ke dalam Keputusan Walikota dan Keputusan Bupati,  permukiman  kumuh  merupakan bagian  dari  lingkungan  yang  kritis  dan memerlukan  penanganan  serius  agar tercipta  lingkungan  permukiman  yang sehat, nyaman dan harmonis (Ritohardoyo & Sadali, 2017; Setiadi, 2014).
Rumah  tidak  hanya  berfungsi sebagai tempat tinggal, namun rumah juga merupakan  tempat  untuk  meningkatkan mutu dan kualitas kehidupan dan penghidupan  serta  dalam  pembentukan watak,  karakter  dan  kepribadian  bangsa. Hal  ini  didasari  oleh  Undang-Undang  No. 4  tahun  1992  tentang  Perumahan  dan Permukiman, bahwa rumah adalah bangunan  yang  berfungsi  sebagai  tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Permasalahan permukiman kumuh  dan  rumah  tidak  layak  huni  selalu menjadi perhatian pemerintah, karena erat kaitannya dengan
kemiskinan,
kesejahteraan,
dan kesehatan masyarakat.  Menurut    Rencana  Strategis Kementerian  Perumahan  Rakyat  Tahun 2010-2014,    pembangunan  perumahan dan    permukiman    masih    dihadapkan pada  tiga  permasalahan pokok yaitu: (1) keterbatasan penyediaan rumah, (2) peningkatan  jumlah  rumah  tangga  yang menempati  rumah  yang  tidak  layak  huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan  dan  utilitas  umum  yang memadai  dan  (3)  permukiman  kumuh yang semakin meluas.
Kebaruan  dalam  penelitian  ini adalah  kajian  distibusi  spasial  kawasan permukiman  kumuh  dan  asosiasinya terhadap  sungai  utama,  yang  terdapat  di Kota Yogyakarta. Kecenderungan permukiman  kumuh  yang  mengelompok pada  lokasi  tertentu  dan  permasalahan yang  muncul  dikaji  dalam  penelitian  ini. Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  salah satu  pertimbangan  pemerintah  dalam pengambilan  kebijakan  serta  dpat  juga menjadi referensi keilmuan untuk mengkaji permukiman  kumuh  dan  pembangunan wilayah  secara  umum,  khususnya  di  Kota Yogyakarta dan wilayah kota lainnya.

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif,  menggunakan  data  spasial (sekunder)  sebagai  data  utama  dan
Mohammad Isnaini Sadali, Fitri Noviyanti, Rifan Andika
analisis  dilakukan  secara  deskriptif.  Data utama  yang  dikumpulkan  adalah:  data permukiman kumuh Kota Yogyakarta, data spasial  Kota  Yogyakarta,  dan  dokumen Peraturan  Walikota  tentang  permukiman kumuh. Batasan wilayah dari penelitian ini secara  administrasi  dilakukan  di  Kota Yogyakarta  dengan  unit  analisis  berbasis kawasan  dan  batas  administrasi  wilayah kota.
Proses  penelitian  dimulai  dengan pengumpulan  data  permukiman  kumuh yang  bersumber  dari  peraturan  walikota, menyiapkan peta dasar, dan memasukkan informasi  ke  dalam  data  spasial.  Tahap selanjutnya adalah pengolahan data spasial dan analisis hasil sebaran permukiman  kumuh  di  Kota  Yogyakarta. Secara  sederhana,  diagram  alir  tapahan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Penelitian
Teknik  analisis  dan  pengolahan data  spasial  yang  digunakan  adalah:  (1) Overlay/tumpang  susun  data  sebaran lokasi  permukiman  kumuh  dengan  data dasar  spasial  Kota  Yogyakarta  dan wilayah  administrasi  (kecamatan  dan kelurahan);  (2)  Analisis  tabulasi  silang (crosstab)  sebaran  permukiman  kumuh dengan data dasar spasial Kota
Yogyakarta;  dan  (3)  Analisis  klaster (cluster)  untuk  mengetahui  ada  atau tidaknya pengelompokan dari lokasi kawasan permukiman kumuh. Hasil pengolahan statistik spasial menggunakan software  ArcGis  akan  menghasilkan  dua klas,  yakni  spatial  cluster  of  high  value yang  menunjukkan  klaster  pada  obyek- obyek yang memiliki nilai tinggi dan spatial cluster  of  low  value  yang  menunjukkan klaster  pada  obyek-obyek  yang  memiliki nilai rendah.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Menurut Rencana Strategis
Kementerian  Perumahan  Rakyat  tahun 2010-2014,  permasalahan  pokok  yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan  permukiman  salah  satunya  adalah permukiman kumuh yang semakin meluas. Wilayah  perkotaan  menjadi  salah satu  tujuan  penduduk  yang  berdampak pada  tekanan  kebutuhan  pembangunan perumahan  di  wilayah  perkotaan  yang terus  meningkat.  Jumlah  penduduk  yang tinggal  perkotaan  sudah  mencapai  lebih dari  50%  total  penduduk  nasional,  lebih detail lagi konsentrasi pertumbuhan terjadi di  kota-kota  besar,  metropolitan,  dan sekitarnya. Lahan perkotaan yang semakin  terbatas  tentu  saja  tidak  mampu menampung  pertumbuhan  penduduk  dan pada  akhirnya  menimbulkan  tingginya tekanan  lahan  oleh  penduduk  yang menjadi salah satu penyebab permukiman yang tidak teratur, minim fasilitas penunjang,  tidak  layak  huni,  dan  kumuh.
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  bahwa salah satu indikator kawasan kumuh  yang dapat menentukan  kualitas kawasan pemukiman adalah infrastruktur fisik rumah dan penunjang lingkungan permukiman (Fithra, Olivia, & Siska, 2019) serta  faktor  demografis,  ekonomi  dan pendidikan (Christiawan & Budiarta, 2017).
Solusi terhadap penanganan permukiman kumuh yang terus mengalami peningkatan,  belum  dilakukan  secara menyeluruh sehingga menyebabkan kondisi  semakin  kumuhnya  permukiman dan  semakin  sulit  diatasi.  Hasil  penelitian United  Nation  Development  Programme (UNDP) mengindikasikan terjadinya perluasan  permukiman  kumuh  mencapai 1,37%  setiap  tahunnya,  dengan  demikian luas  permukiman  kumuh  diperkirakan meningkat menjadi 57.800 Ha pada tahun 2009 dibandingkan dengan kondisi sebelumnya  pada  tahun  2004  sebesar 54.000 Ha.
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota  Yogyakarta  Nomor  393  Tahun 2014  tentang  Permukiman  Kumuh,  luas kawasan  permukiman  kumuh  di  Kota Yogyakarta  pada  tahun  2014  sebesar 278,7  Hektar  atau  8,58  persen  dari  total luas wilayah Kota Yogyakarta. Sedangkan pada  tahun  2015,  berdasarkan  hasil inventarisasi  data  permukiman  kumuh  di Kota  Yogyakarta  yang  telah  ditetapkan melalui  Peraturan  Walikota  Yogyakarta Nomor  216  tahun  2016,  maka  luas permukiman  kumuh  di  Kota  Yogyakarta sebesar  264,90  Hektar  atau  8,58  persen dari luas total keseluruhan Kota
Yogyakarta.  Terjadi  pengurangan  luas kawasan  permukiman  kumuh  sekitar  5 persen dari tahun 2014. Distribusi permukiman  kumuh  di  Kota  Yogyakarta secara rinci akan dibahas pada sub bab di bawah  ini  dan  dipetakan  seperti  terlihat pada Gambar 2.
Mohammad Isnaini Sadali, Fitri Noviyanti, Rifan Andika
Distribusi  Spasial  Permukiman  Kumuh di Kota Yogyakarta
Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta  Nomor  216  Tahun  2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh  di  Kota  Yogyakarta,  terdapat  13 Kecamatan  di  Kota  Yogyakarta  yang memiliki  kawasan  kumuh.  Ketiga  belas kawasan  kumuh  tersebut  berada  di Kecamatan Mantrijeron, Mergangsan,
Umbulharjo,  Kotagede,  Gondokusuman,
Danurejan,  Pakualaman,  Gondomanan,
Ngampilan,  Wirobrajan, Gedongtenen, Jetis dan Tegalrejo. Sedangkan kecamatan  di  Kota  Yogyakarta  yang tidak memiliki  kawasan  permkiman  kumuh hanya  berjumlah  satu  kecamatan  yakni Kecamatan Kraton. Kawasan permukiman kumuh  yang tersebar  pada  13  kecamatan tersebut  memiliki  variasi  jumlah  dan sebaran  di  setiap  kelurahan  dan  Rukun Warga seperti terlihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta
No. Kecamatan Kelurahan Lokasi Luas (Ha) 1 Mantrijeron Gedong Kiwo RW 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 20,68 2 Mergangsan Brontokusuman RW 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 16,32 Keparakan RW 2, 7, 8, 9, 10, 13 Wirogunan RW 1, 2, 3, 4, 7, 22 3 Umbulharjo
Giwangan
RW 1, 6, 8, 9, 12, 13
75,20 Sorosutan RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Pandeyan RW 8, 9, 10, 11, 13 Warungboto RW 7, 8, 9 Semaki RW 10 Muja-Muju RW 5, 6, 8, 9 4 Kotagede Rejowinangun RW 7, 8, 9 19,64 Purbayan RW  1, 4, 5, 7, 9, 10 Prenggan RW 1, 3, 11, 13 5 Gondokusuman Baciro RW 1, 3, 4, 5, 6, 7, 20 19,16 Klitren RW 1, 3, 4, 6, 7, 8 Terban RW 1, 4, 5, 6, 10, 11 6 Danurejan Suryatmajan RW 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 7,12 Tegalpanggung RW 1, 2, 3, 13, 14 7 Pakualaman Purwokinanthi RW 1, 2, 4, 5, 7, 9 7,51 Gunungketur RW 1, 3, 6, 7 8 Gondomanan Prawirodirjan RW 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 12,91 Ngupasan RW 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 Ngampilan Notoprajan RW 1, 2, 3, 4 18,51 Ngampilan RW 1, 2, 9, 11, 12 10 Wirobrajan Patangpuluhan RW 5, 6, 7, 10 10,17 Wirobrajan RW 6, 7, 9 Pakuncen RW 8, 10, 11 11 Gedong Tengen Pringgokusuman RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 22, 25 6,93 Sosromenduran RW 3, 10, 11 12 Jetis Bumijo RW 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13 20,60 Gowongan RW 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Cokrodiningratan RW 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 13 Tegalrejo Tegalrejo RW 1, 2, 3, 10, 11, 12 35,18 Bener RW 1, 3, 4, 5 Kricak RW 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Karangwaru RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14 TOTAL 264,90 Sumber:  Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 216, 2016
Mohammad Isnaini Sadali, Fitri Noviyanti, Rifan Andika
Lokasi kawasan permkiman kumuh di  Kecamatan  Mantrijeron  hanya  terdapat di satu kelurahan yakni Kelurahan Gedongkiwo  dengan  luasan  total  20,65 Hektar. Sebaran lokasi kawasan permkiman kumuh di Kecamatan Mantrijeron tersebut berada di RW 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 dan 18. Kelurahan
Gedongkiwo berada dekat dengan Kawasan Tirtodipuran yang terkenal sebagai  kawasan  sentra  kerajinan  batik dan pusat penginapan wisatawan.
Sedangkan  lokasi  kawasan  permukiman kumuh di Kecamatan Mergangsan tersebar di seluruh kelurahan, diantaranya Kelurahan  Brontokusuman,  Keparakan, dan Wirogunan dengan luasan total 16,32 Hektar.  Terdapat  tujuh  Rukun  Warga  di Kelurahan Brontokusuman yang tergolong dalam lokasi kawasan permukiman kumuh,  yaitu  RW  16,  17,  18,  19,  20,  21, dan 22. Kemudian lokasi kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Keparakan  terdapat  di  RW  2,  7,  8,  9,  10, dan  13.  Lokasi  kawasan  permukiman kumuh  terakhir  berada  di  Kelurahan Wirogunan  dengan  sebarannya  berada  di RW  1,  2,  3,  4,  7,  dan  22.  Permukiman kumuh  di  Kelurahan  Brontokusuman, Wirogunan,  dan  Keparakan  berasosiasi dengan  Sungai  Code  dan  kawasan perhotelan di Kecamatan Mergangsan.
Di Kecamatan Umbulharjo terdapat enam  kelurahan  yang  di  dalamnya  ada kawasan permukiman kumuh, diantaranya Kelurahan
Giwangan, Sorosutan, Pandeyan,  Warungboto,  Semaki,  dan Muja-Muju  dengan  luasan  total  75,20 Hektar. Satu-satunya kelurahan di Kecamatan Umbulharjo yang tidak memiliki  kawasan  permukiman  kumuh hanya  Kelurahan  Tahunan.    Kelurahan yang memiliki kawasan permukiman kumuh  paling  banyak  di  Kecamatan Umbulharjo    adalah  Kelurahan  Sorosutan dengan  jumlah  17  RW,  mulai  dari  RW  1 hingga  RW  17  terdapat  permukiman kumuh.  Kawasan  permukiman  kumuh  di
Kelurahan Sorosutan merupakan kawasan perkotaan dekat dengan Sungai Manunggal  dan  Sungai  Code.  Lokasi kawasan permukiman kumuh di Kecamatan  Umbulharjo  lainnya  berada  di Kelurahan  Giwangan  yang  tersebar  di enam RW yakni RW 1, 6, 8, 9, 12, dan 13. Selanjutnya adalah lokasi kawasan permukiman kumuh di Kelurahan
Pandeyan  tersebar  pada  lima  RW  yaitu RW 8, 9, 10, 11, dan 13. Kelurahan Muja- Muju  memiliki  empat  RW  yang  tergolong ke  dalam  kawasan  permukiman  kumuh diantaranya RW 5, 6, 8, dan 9. Kelurahan Warungboto  hanya  terdapat  tiga  lokasi RW  yang  memiliki  kawasan  permukiman kumuh  yaitu  RW  7,  8,  dan  9.  Kelurahan Giwangan,  Pandeyan,  dan  Muja-Muju adalah  kawasan  yang  berada  di  dataran rendah  dan  berasosiasi  dengan  Sungai Gajah  Wong.  Sedangkan  lokasi  kawasan kumuh  di  Kelurahan  Semaki  hanya  terdiri dari RW 10 serta berada di sekitar Sungai Manunggal.
Kecamatan selanjutnya yang memiliki  lokasi  kawasan  permukiman kumuh di Kota Yogyakarta adalah Kecamatan  Kotagede.  Lokasi  kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Kotagede tersebar  di  tiga  kelurahan  yakni Kelurahan  Rejowinangun,  Purbayan,  dan Prenggan  dengan  luasan  total  19,64 Hektar.  Pada  Kelurahan  Rejowinangun terdapat sejumlah tiga RW yang teridentifikasi sebagai kawasan permukiman kumuh yakni RW 7, 8, dan 9.
Kelurahan  ini  dekat  dengan  objek  wisata Kebun  Binatang Gembiraloka.  Sedangkan lokasi  kawasan  permukiman  kumuh  pada Kelurahan  Purbayan  tersebar  pada  enam RW  yakni  RW  1,  4,  5,  7,  9,  dan  10. Kelurahan terakhir yang memiliki permukiman kumuh di Kecamatan Kotagede  adalah  Kelurahan  Prenggan dengan  empat  RW  diantaranya  RW  1,  3, 11,  dan  13.  Keseluruhan  kelurahan  yang memiliki  kawasan  permukiman  kumuh  di Kecamatan  Kotagede  berasosiasi  dengan
Mohammad Isnaini Sadali, Fitri Noviyanti, Rifan Andika
keberadaan  Sungai  Gajah  Wong  dan termasuk  kawasan  permukiman  kumuh  di dataran rendah.
Kawasan  permukiman  kumuh  di Kecamatan  Gondokusuman  tersebar  di tiga  kelurahan,  yaitu  Kelurahan  Baciro, Klitren,  dan  Terban  dengan  luas  19,16 Hektar.  Pada  Kelurahan  Baciro,  lokasi kawasan  permukiman  kumuh  tersebar  di tujuh RW yakni RW 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 20. Kelurahan  Baciro  umumnya  merupakan daerah  dataran  dengan  ketinggian  200 MDPL.  Kelurahan  Baciro  dilalui  2  (dua) sungai  yaitu  Sungai  Gajah  Wong  dan sungai  Manunggal.  Selanjutnya  kawasan permukiman  kumuh  juga  terdapat  di Kelurahan  Klitren  yang  tersebar  pada enam  RW  diantaranya  RW  1,  3,  4,  6,  7, dan 8. Sedangkan pada Kelurahan Terban lokasi kawasan permukiman kumuh terletak  di  RW  1,  4,  5,  6,  10,  dan  11. Kawasan permukiman kumuh di Kelurahan  Terban  berasosiasi  dengan
Sungai Belik dan Sungai Code serta dekat dengan  kawasan  perguruan  tinggi  yakni Universitas Gadjah Mada.
Kecamatan Danurejan
juga
teridentifikasi memiliki kawasan permukiman  kumuh  yang  tersebar  pada dua kelurahan yakni Kelurahan Suryatmajan  dan  Tegelpanggung.  Luasan total  kawasan  permukiman  kumuh  di Kacamatan Danurejan adalah 7,12 Hektar. Pada Kelurahan Suryatmajan, lokasi kawasan  permukiman  kumuh  tersebar pada 12 RW yakni RW 1,  2,  3,  4,  7,  8,  9, 10,  11,  13,  14,  dan  15.  Kelurahan Suryatmajan  merupakan  kawasan  pusat pelayanan dan perdagangan Kota Yogyakarta yakni di sekitar Jalan Malioboro,  sehingga  permukiman  yang dihuni oleh masyarakat berada di pinggiran  pusat  pelayanan.  Selain  itu, permukiman kumuh di Kelurahan Suryatmajan  berasosisasi  dengan  Sungai Code.  Sedangkan  kawasan  permukiman kumuh di Kelurahan Tegelpanggung tersebar  di  RW  1,  2,  3,  13,  dan  14.
Kelurahan
Tegelpanggung
juga berasosiasi  dengan  Sungai  Code  dan lokasinya  dekat  dengan  Stasiun  Kereta Api Lempuyangan.
Kawasan  permukiman  kumuh  di Kecamatan  Pakualaman  terdapat  di  dua kelurahan  yakni  Kelurahan  Purwokinanthi dan Gunungketur. Pada Kelurahan Purwokinanthi, lokasi kawasan permukiman  kumuh  tersebar  di  RW  1,  2,
3, 13, dan 14. Sedangkan pada Kelurahan Gunungkatur kawasan permukiman kumuh  tersebar  di  RW  1,  3,  6,  dan  7.
Kelurahan Purwokinanthi dan
Gunungkathur merupakan kawasan perkotaan  yang  dekat  dengan  kawasan Malioboro  dan  Keraton  Ngayogyakarta Hadiningrat.  Selain  itu,  kawasan  kawasan permukiman  kumuh  kumuh  di  kedua kelurahan  tersebut  berada  dekat  dengan Sungai Code.
Seluruh  kelurahan  yang  ada  di Kecamatan  Gondomanan  teridentifikasi terdapat  kawasan  permukiman  kumuh dengan luasan total 12,91 Hektar. Kelurahan  tersebut  adalah  Prawirodirjan dan Ngupasan. Lokasi kawasan permukiman kumuh pada Kelurahan
Prawirodirjan tersebar di 14 RW yakni RW 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, dan 18. Sedangkan lokasi kawasan
permukiman kumuh di Kelurahan Ngupasan  terletak  pada  RW  1,  2,  4,  5,  6, 7,  8,  dan  9.  Seluruh  kelurahan  yang memiliki  kawasan  permukiman  kumuh  di Kecamatan  Gondomanan  berada  dekat kawasan  perdagangan  dan  kawasan wisata seperti Pasar Beringharjo, Museum Benteng  Vredeburg,  dan  Alun-Alun  Utara Yogyakarta. Keberadaan permukiman kumuh  pada  kedua  kelurahan  tersebut berasosiasi dengan Sungai Code.
Lokasi kawasan permukiman kumuh  di  Kecamatan  Ngampilan  tersebar di dua kelurahan yakni Kelurahan Ngampilan  dan  Notoprajan.  Pada  kedua kelurahan  tersebut    terdapat  kawasan permukiman  kumuh  dengan  luasan  total
Mohammad Isnaini Sadali, Fitri Noviyanti, Rifan Andika
13,51  Hektar.  Sejumlah  lima  RW  di Kelurahan Ngampilan teridentifikasi adanya  kawasan  permukiman  kumuh, diantaranya  adalah  RW  1,  2,  9,  11,  dan 12.  Sedangkan  Kelurahan  Notoprajan memiliki  empat  RW  yang  di  dalamnya terdapat  kawasan  permukiman  kumuh yaitu  RW  1  hingga  RW  4.  Kelurahan Ngampilan  dan  Notoprajan  berada  dekat dengan  pusat  perkotaan  dan  juga  dekat dengan Sungai Winongo.
Seluruh  kelurahan  di  Kecamatan Wirobrajan  juga  teridentifikasi  adanya kawasan permukiman kumuh, yang sebarannya berada di Kelurahan Patangpuluhan, Wirobrajan, dan Pakuncen.
Luas total kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Wirobrajan  adalah  10,17  Hektar.  Pada Kelurahan  Patangpuluhan  terdapat  empat RW  yang  di  dalamnya  tergolong  ada kawasan permukiman kumuh yakni RW 5, 6,  7,  dan  10.  Kelurahan  Wirobrajan  dan Pakuncen masing-masing memiliki kawasan  permukiman  kumuh  di  tiga  RW yang  yang  tersebar  di  RW    6,  7,  dan  9 pada  Kelurahan  Wirobrajan,  serta  RW  8, 10,  dan  11  pada  Kelurahan  Pakuncen. Kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Wirobrajan
merupakan
kawasan yang disebelah baratnya berbatasan dengan Sungai Winongo.
Kecamatan yang teridentifikasi memiliki  kawasan  permukiman  kumuh selanjutnya adalah Kecamatan Gedongtengen yang tersebar di Kelurahan Pringgokusuman dan Sosromeduran dengan  total  luas  sebesar  6,93  Hektar. Kelurahan  Pringgokusuman  memiliki  10 RW  yang  di  dalamnya  termasuk  dalam kawasan permukiman kumuh yakni RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 22, dan 25. Sedangkan lokasi  kawasan  permukiman  kumuh  yang ada  di  Kelurahan  Sosromeduran  tersebar pada  RW  3,  10,  dan  11.  Kecamatan Gedongtengen  dekat  dengan  kawasan pariwisata  Malioboro  sehingga  dipenuhi dengan fasilitas perhotelan bagi
wisatawan. Selain itu, permukiman kawasan kumuh yang berada di Kelurahan Pringgokusuman dan Sosromeduran berada dekat dengan Sungai Winongo.
Lokasi kawasan permukiman kumuh  di  Kecamatan  Jetis  menyebar  di seluruh  kelurahannya  yaitu  Kelurahan Bumijo, Gowongan, dan Cokrodiningratan. Luas seluruh kawasan permukiman kumuh  di  Kecamatan  Jetis  adalah  20,60 Hektar.  Pada  Kelurahan  Bumijo,  kawasan permukiman  kumuh  berada  di  tujuh  RW yaitu  RW  1,  3,  9,  10,  12,  dan  13. Sedangkan  jumlah  kawasan  permukiman kumuh  di  Kelurahan  Gowongan  dan Cokrodiningratan  tersebar  di  tujuh  RW yaitu RW 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 untuk Kelurahan Gowongan, serta RW 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 untuk Kelurahan
Cokrodiningratan. Kelurahan Bumijo, Gowongan,  dan  Cokrodiningratan  berada di  kawasan  yang  berbatasan  dengan Sungai  Winongo  di  sebelah  barat  dan Sungai Code di sebelah timur.
Kecamatan terakhir di Kota Yogyakarta yang memiliki kawasan permukiman  kumuh  adalah  Kecamatan Tegalrejo  dengan  luas  35,16  Hektar. Seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tegalrejo  teridentifikasi  memiliki  kawasan permukiman  kumuh.  Kelurahan  tersebut adalah  kelurahan  Bener,  Karangwaru, Kricak,  dan  Tegalrejo.  Kelurahan  Bener memiliki  empat  RW  yang  termasuk  dalam kawasan  permukiman kumuh  yaitu  RW  1, 3, 4, dan 5. Kemudian kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karangwaru  tersebar  di  delapan  RW diantaranya adalah RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, dan  14.  Kelurahan  Kricak  merupakan kelurahan  dengan  jumlah  RW  tertinggi yang  teridentifikasi  memiliki  kawasan permukiman kumuh di Kecamatan
Tegalrejo  yaitu  sejumlah  13  RW  dimulai dari  RW  1  hingga  RW  13.  Kelurahan terakhir adalah Kelurahan Tegalrejo dengan  enam  RW  yang  di  dalamnya terdapat  kawasan  permukiman  kumuh,
Mohammad Isnaini Sadali, Fitri Noviyanti, Rifan Andika
yaitu RW 1, 2, 3, 10, 11, dan 12. Kawasan permukiman  kumuh  di  kecamatan  ini dilalui  oleh  2  sungai,  yaitu  Sungai Winongo  dan  Sungai  Code,  di  mana sebagian  wilayahnya  merupakan  daerah pemukiman, perkantoran, pertokoan, industri  kecil  (khususnya  industri  rumah tangga),  dan  masih  ada  sebagian  kecil wilayahnya berupa persawahan.
Secara  keseluruhan,  kecamatan dengan  kawasan  permukiman  kumuh terluas di Kota Yogyakarta adalah Kecamatan  Umbulharjo,  yaitu  seluas 75,20  Hektar.  Luas  kawasan  permukiman kumuh  di  Kecamatan  Umbulharjo  sama dengan  28,39  persen  dari  total  luas keseluruhan kawasan permukiman kumuh di  Kota  Yogyakarta  (yaitu  264,90  Hektar). Besarnya  kawasan  permukiman kumuh  di Kecamatan  Umbulharjo  identik  dengan pengelompokan  rumah  tidak  layak  huni (RTLH) yang membentuk beberapa kluster (Ritohardoyo  &  Sadali,  2017).  Selain pengelompokan  rumah  tidak  layak  huni, fakor yang diduga menyebabkan kekumuhan  adalah    faktor  padatnya penduduk  pada  lingkungan  permukiman, rendahnya pendapatan masyarakat, kurangnya kepedulian masyarakat, kepadatan  bangunan  yang  tinggi,  dan kondisi
prasarana yang buruk
(Sulestianson & Indrajati, 2016).
Sedangkan  kecamatan  dengan  luasan kawasan permukiman kumuh paling rendah  adalah  Kecamatan  Gedongtenen dengan luas 6,93 Hektar.
Implikasi  Asosiasi  Permukiman  Kumuh dengan Sungai
Secara
spasial, kawasan permukiman  kumuh  di  Kota  Yogyakarta berasosiasi  dengan  keberadaan  sungai utama  yang  melewati  Kota  Yogyakarta. Terdapat tiga sungai yang membelah Kota Yogyakarta  menjadi  empat  bagian,  yakni: (1)  di  sebelah  barat  Kota  Yogyakarta dibelah  Sungai  Winongo,  (20  di  tengah Kota  Yogyakarta  dibelah  Sungai  Code,
dan  (3)  di  sebelah  timur  Kota  Yogyakarta dibelah  Sungai  Gajah  Wong.  Sebagian besar permukiman kumuh di Kota Yogyakarta  merupakan  permukiman  di bantaran sungai. Menurut tipologi kawasan permukiman kumuh yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum (2014), kawasan permukiman kumuh yang ada  di  Kota  Yogyakarta  termasuk  dalam kawasan  permukiman  kumuh  di  tepi  air, hal  ini  ditunjukkan  dengan  sebaran permukiman kumuh yang mayoritas berada  di  sekitar  sungai  atau  bantaran sungai  (kawasan  permukiman  kumuh pinggiran sungai (KPKPS).
Sulitnya mendapatkan lahan permukiman  dan  desakan  faktor  ekonomi menjadi  salah  satu  alasan  masyarakat memilih  tinggal  di  permukiman  kumuh. Beberapa  alasan  mengapa  orang  memilih untuk  tetap  tinggal  di  kawasan  kumuh adalah terbatasnya ruang dan harga tanah yang tinggi. Selain itu, penghuni juga telah tinggal di daerah itu secara turun temurun dan  telah  mengalami  berbagai  kondisi perumahan di bawah standar, padat serta tidak sehat. (Rachmawati, Prakoso, Sadali, & Yusuf, 2018; Uddin, 2018). Hasil penelitian  di  beberapa  kota  menunjukkan bahwa  beberapa  migran  juga  berperan sebagai  penghuni  permukiman  kumuh (Beguy, Bocquier, & Zulu, 2010). Urbanisasi  yang  tidak  direncanakan  dan praktek  pembangunan  rumah  di  bawah standar atau di bawah mutu/kualitas dapat menimbulkan  risiko  besar  jika  terjadi bencana  alam,  lebih  serius  lagi  terjadi degradasi lahan, khususnya lahan pertanian  dan  transformasi  lingkungan (Ahmed, 2014; Bytyqi, 2018).
Perhatian utama yang perlu secara terus  menerus  diberikan  pada  penghuni kawasan  permukiman  kumuh  adalah kurangnya  kesadaran  warga  terhadap lingkungannya sendiri, sehingga kerap kali banyak  menimbulkan  permasalahan  lain. Permasalahan  kerentanan  akan  bahaya
Mohammad Isnaini Sadali, Fitri Noviyanti, Rifan Andika
banjir, baik banjir genangan, banjir luapan sungai, maupun banjir lahar (lahar sebagai dampak  erupsi  Gunungapi  Merapi)  juga sering  dialami  penghuni  permukiman kumuh  di  Kota  Yogyakarta  yang  dekat dengan  bantaran  sungai.  Salah  satu permasalahan  utama  dalam  kawasan permukiman  kumuh  yang  menjadi  salah satu  pertimbangan  prioritas  penanganan adalah meningkatkan kualitas hunian.
Fakta-fakta
di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa masalah terkait dengan kondisi lingkungan permukiman  di  tepi  sungai,  yaitu  kondisi kawasan  padat  penduduk,  ketersediaan
lahan  terbatas,  dan  terbatasnya  ruang publik  (Rachmawati,  Prakoso,  Sadali,  & Yusuf,  2018).  Berdasarkan  identifikasi permukiman  kumuh  yang  dilakukan  pada tahun  2015,  masing-masing  kawasan permukiman  kumuh  di  bantaran  sungai memiliki  kondisi  yang  berbeda.  Terdapat pula  karakteristik  untuk  permasalahan utama  kawasan  pada  masing-masing klaster  kawasan  permukiman  kumuh  di Kota Yogyakarta (Bappeda Kota
Yogyakarta,  2015).  Pembagian  klaster permukiman  kumuh  dan  permasalahan utama secara umum disajikan pada Tabel
2.

## Tabel 2. Permasalahan Utama Kawasan Permukiman Kumuh
menurut Klaster Bantaran Sungai Klaster Permasalahan Utama Kawasan Bantaran Sungai Winongo  Pengamanan bahaya kebakaran  Pembuangan air limbah  Kepadatan bangunan  Pengelolaan persampahan  Saluran air hujan  Jalan lingkungan Bantaran Sungai Code  Pembuangan air limbah  Pengamanan bahaya kebakaran  Saluran air hujan
 Jalan lingkungan  Kepadatan bangunan  Ruang terbuka hijau Bantaran Sungai Gajah Wong  Saluran air hujan  Jalan lingkungan  Penerangan jalan umum Bantaran Sungai Belik  Rumah tidak layak huni  Pengelolaan persampahan  Jalan lingkungan Selain Bantaran Sungai  Pengamanan bahaya kebakaran  Ruang terbuka hijau  Pembuangan air limbah  Penyediaan air bersih dan air minum Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2015
Berdasarkan indentifikasi yang telah dilakukan, permasalahan yang hampir  dimiliki  permukiman  kumuh  yang berada  di  tepi  sungai  (bantaran  sungai) adalah  terkait  salurah  air  hujan  dan pembuangan  air  limbah.  Kombinasi  dari faktor  manusia  dan  alam  menghasilkan berbagai bahaya perkotaan dengan dampak serius pada orang miskin
(Ahmed,  2014).  Permukiman  kumuh  tepi sungai  di  Kota  Yogyakarta  juga  rentan terhadap  bencana,  terutama  banjir  dan longsor yang ditimbulkan/dipicu oleh erupsi  Gunung  Merapi  (Mei  et  al.,  2019).
Hal  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan permukiman  kumuh  pesisir  yang  dipicu keterbatasan  sanitasi  masyarakat  nelayan (Christiawan, Citra, & Wahyuni, 2016).
Mohammad Isnaini Sadali, Fitri Noviyanti, Rifan Andika

## 4. Kesimpulan
Kota  Yogyakarta  memiliki  tiga  sungai utama  yang  melintas  di  sisi  barat  (Sungai Winongo), sisi tengah (Sungai Code), dan sisi timur (Sungai Gadjah Wong). Distribusi  spasial  keberadaan  kawasan permukian  kumuh  di  Kota  Yogyakarta berasosiasi  dengan  ketiga  sungai  utama yang  membelah  Kota  Yogyakarta  menjadi empat. Dengan demikian, kawasan permukiman  kumuh  yang  ada  di  Kota Yogyakarta  termasuk  dalam  kawasan permukiman  kumuh  di  tepi  air  (KPKPS). Faktor utama yang mempengaruhi keberadaan permukiman kumuh di sekitar sungai di Kota Yogyakarta adalah ketidakmampuan  masyarakat  mengakses permukiman  layak  huni  pada  lahan peruntukan
permukiman/perumahan.
Sedangkan faktor utama munculnya kawasan  permukiman  kumuh  di  Kota Yogyakarta adalah kesadaran masyarakat untuk  menjaga  lingkungan  bersih  dan sehat,  atau  berkaitan  dengan  perilaku hidup  bersih  dan  sehat  (PHBS)  para penghuni rumah. Selain itu, pengelompokan  rumah  tidak  layak  huni pada  luas  area  tertentu  juga  berpotensi menjadi kawasan permukiman kumuh.
Kawasan  permukiman  kumuh  di  Kota Yogyakarta memiliki  luas  264,90  Ha  pada tahun  2015  atau  8,58  persen  dari  luas wilayah Kota Yogyakarta. Luasan kawasan permukiman kumuh paling besar berada di Kecamatan Umbulharjo, dengan luas 75,20 Ha (28,39 persen). Sedangkan luasan  kawasan  permukiman  kumuh paling kecil berada di Kecamatan Danurejan,  yaitu  sebesar  7,12  Ha  (2,69 persen). Permasalahan permukiman
kumuh  di  sebuah  kota  memang  banyak dijumpai  di  negara  berkembang  maupun negara maju. Upaya penanganan permukiman  kumuh  di  Kota  Yogyakarta perlu  dilakukan  melalui  pendekatan  sosial dan  teknis.  Pendekatan  sosial  dilakukan untuk memberikan edukasi dan
pemahaman  terhadap  pentingnya  hidup bersih  dan  sehat,  sehingga  bisa  menjadi kebiasaan  (budaya)  atau  berperilaku menjaga  kebersihan  lingkungan  tempat tinggal/rumah.  Pendekatan  teknis  dalam penanganan permukiman kumuh dilakukan  untuk  melakukan  perbaikan rumah  dan  lingkungannya  terkait  dengan aspek-aspek  kondisi  fisik  yang  tidak  bisa diakses oleh masyarakat penghuni permukiman  kumuh,  seperti  perbaikan rumah,  perbaikan  sanitasi  dan  drainase (termasuk  air  bersih),  perbaikan  sarana prasarana mandi, cuci, kakus (MCK), serta fasilitias permukiman lainnya yang menunjang rumah layak huni.

## Daftar Pustaka
Ahmed,  I.  (2014).  Factors  in  Building Resilience  in  Urban  Slums  of  Dhaka, Bangladesh.  In 4th  International Conference  on  Building  Resilience, Building  Resilience. (pp.  745 –753).
Salford  Quays:  Procedia  Economics and Finance. Bappeda Kota Yogyakarta. (2015). Laporan  Pendataan  Perumahan  dan Permukiman Kumuh di Kota
Yogyakarta Tahun 2015 . Yogyakarta. Beguy,  D.,  Bocquier,  P.,  &  Zulu,  E.  M. (2010).  Circular  Migration  Patterns And  Determinants  in  Nairobi  Slum Settlements. Demographic Research , 23 (4), 549 –585.
Bytyqi,  V.  (2018).  The  Impacts  of
Settlement Extension on Soil
Resources : A Case Study in Drenica River  Basin  (  Kosovo  ). Media Komunikasi  Geografi , 19 (1),  101 – 113.
Christiawan, P. I., & Budiarta, I. G. (2017). Entitas Permukiman Kumuh Di Wilayah  Pesisir. Jurnal  Ilmu  Sosial Dan Humaniora , 6 (2), 178 –187.
Christiawan,  P.  I.,  Citra,  I.  P.  A.,  & Wahyuni,  M.  A.  (2016).  Penataan permukiman kumuh masyarakat pesisir  di  desa  sangsit. Jurnal  Widya Laksana , 5 (2), 52 –59.
Fithra,  H.,  Olivia,  S.,  &  Siska,  D.  (2019). Analysis  Reducing  Slum  Settlement by  Road  Improvement  (A  Case
Mohammad Isnaini Sadali, Fitri Noviyanti, Rifan Andika
Study:  Jawa  Lama  Village  Village, Lhokseumawe, Aceh-Indonesia). Aceh International Journal of Science and Technology , 8 (1), 20 –28.
Mei,  E.  T.,  Putri,  R.  F.,  Sadali,  M.  I.,
Febrita, D., Yulandari, E. D., Anggriani,  M.,  &  Niam,  R.  A.  (2019). Sister  School  for  Merapi  Volcano Disaster Risk Reduction. In International Conference on Environmental Resources Management  in  Global  Region (pp.
1 –9). Yogyakarta: IOP Publishing.
Rachmawati, R., Prakoso, E., Sadali, M. I., &  Yusuf,  M.  G.  (2018).  Riparian
Planning  In  Yogyakarta  City. Earth and  Environmental  Science , 148 ,  1 –
12.
Ritohardoyo,  S.,  &  Sadali,  M.  I.  (2017).
Kesesuaian Keberadaan Rumah Tidak  Layah  Huni  (RTLH)  Terhadap Tata Ruang Wilayah di Kota
Yogyakarta. Tata  Loka , 19 (4),  291 –
305.
Setiadi,  A.  (2014).  Tipologi  Dan  Pola Penanganan  Permukiman  Kumuh  Di Kota Bontang. Tata Loka , 16 (4), 220 –
233. Sulestianson, E., & Indrajati, P. N. (2016). Penanganan  Permukiman  Kumuh
Dengan Pendekatan Karakteristik dan  Faktor  Penyebab  Kekumuhan (Studi  Kasus:  Permukiman  Kumuh  di Kelurahan  Tamansari  dan  Kelurahan Braga). Jurnal  Perencanaan  Wilayah Dan Kota , 3 (2), 261 –270.
Uddin,  N.  (2018).  Assessing  Urban Sustainability  of  Slum  Settlements  in
Bangladesh: Evidence from Chittagong  City. Journal  of  Urban
Management , 7 (1), 33 –42.