## Zero Hour Rule Terhadap Perikatan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
Risma Cahya Yudita Pratama cicirizki@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Zero hour rule is a rule in Article 24 Paragraph (2) as stated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation as the specialized law which discusses the time of bankruptcy decision which is started at 00.00 local time. The rationale for this rule is to protect the debtor’s bankruptcy assets because before the bankruptcy decision is announced, the debtor still can make an engagement with third parties. If verbintenis is detrimental to the creditor, curator could submit Actio Pauliana and the party who receiving the object part of the debtor’s assets should return it to the curator. Creditors will be protected and third parties can request certainty about the agreements made to the curator, sue for compensation, and become concurrent creditors. By using normative juridical methods and statute approache and conceptual approaches this article will discuss the legal consequences of zero hour rules on agreements made on the same day before the bankruptcy decision is announced and legal protection of third parties in the event of an agreement made on the same date before bankruptcy decision announced. The results of the study showed that the agreement made before the bankruptcy decision was announced due to the law that arose was requested to cancel the engagement. In addition, third parties usually feel disadvantaged because the amount of compensation received from cancellations is not worth the value of the returned goods due to cancellation.
Keywords: Bankruptcy; Verbintenis; Zero Hour Rule; Actio Pauliana; Third Parties.

## Abstrak
Zero hour rule adalah sebuah aturan dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang membahas mengenai tanggal putusan pailit yang dihitung pukul 00.00 waktu setempat. Rasionalitas aturan ini adalah untuk melindungi harta pailit debitor karena sebelum putusan pailit diucapkan, debitor tetap dapat melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Jika perikatan merugikan kreditor, dapat diajukan gugatan Actio Pauliana dan pihak yang menerima benda bagian dari harta kekayaan debitor wajib mengembalikan kepada kurator. Kreditor akan dilindungi dan pihak ketiga dapat meminta kepastian terhadap perikatan yang dilakukan kepada kurator, menggugat ganti kerugian, dan menjadi kreditor konkuren. Dengan menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual artikel ini akan membahas tentang akibat hukum zero hour rule terhadap perikatan yang dilakukan pada tanggal yang sama sebelum putusan pailit diucapkan dan perlindungan hukum pihak ketiga apabila terjadi perikatan yang dilakukan pada tanggal yang sama sebelum putusan pailit diucapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap perikatan yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan akibat hukum yang timbul adalah dimintakan pembatalan perikatan. Selain itu, pihak ketiga juga merasa dirugikan karena jumlah ganti kerugian yg diterima dari pembatalan tidak sebanding nilainya dengan nilai barang yang telah dikembalikan akibat pembatalan.
Kata Kunci: Kepailitan; Perikatan; Zero Hour Rule; Actio Pauliana; Pihak Ketiga.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019 1441

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 4, Juli 2019
Histori artikel: Submit 7 Juni 2019; Diterima 14 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

## 1442 Risma Cahya: Zero Hour Rule

## Pendahuluan
Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari adanya peran serta pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi didalamnya. Perikatan antara pelaku usaha dan pihak lain tersebut yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan yang tidak mungkin dipenuhi secara individu oleh pihak lain untuk keberlanjutan usahanya. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. 1
Perikatan yang dibuat oleh para pihak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak ( freedom of contract ) dan asas mengikat sebagaimana undang-undang
( pacta sunt servanda ). Dengan tetap terpenuhinya hak dan kewajiban masing- masing, maka perikatan akan tetap berlangsung dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Perikatan antara debitor dan kreditor akan menimbulkan permasalahan apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian yang telah disepakati. Pelanggaran terjadi salah satunya karena ketidakmampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kondisi keuangan yang tidak mendukung ( financial distress ) akibat usaha debitor yang terpuruk.
Salah satu bentuk penyelesaian permasalahan utang piutang yang dapat dilakukan oleh kreditor adalah dengan mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga selaku pengadilan yang berwenang untuk memutus sengketa kepailitan. Hasil dari permohonan pailit adalah putusan pailit yang berarti suatu putusan pengadilan yang menimbulkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. 2
Sebagai salah satu jalan yang dapat dipilih oleh debitor dan kreditor untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang yang telah jatuh waktu, kepailitan diharapkan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan. Salah satu tujuannya yaitu menyelesaikan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh debitor kepada kreditor.
1 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan , (Revka Petra Media 2016).[5].
2 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan : Prinsip,Norma, dan Praktik di Peradilan , (Prenada Media 2009).[1].
Beberapa fungsi kepailitan menurut Harold F. Lusk sebagai berikut “ The purpose of the bankruptcy act is (1) to protect creditos from one another, (2) to protect creditors from their debtor, and (3) to protect the honest debtor from his creditors”. 3
Setelah putusan pailit diucapkan dan status debitor menjadi debitor pailit, maka harta kekayaan debitor akan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) selaku curatrice (pengampu) dalam proses kepailitan untuk selanjutnya dimanfaatkan bagi semua kreditor. 4 Pembayaran utang debitor terhadap kreditor yang didasarkan pada kedudukan kreditor merupakan bukti bahwa kepailitan merupakan pelaksana dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu pro rata parte dari rezim hukum kekayaan. 5
Terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit, akan timbul akibat hukum terhadap dirinya dan harta kekayaannya. Salah satu akibat hukum yang timbul akibat putusan pailit diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Pembatasan hak tersebut hanya berlaku pada harta kekayaannya saja dan tidak berlaku pada hak keperdataan lainnya.
Akibat hukum hilangnya kewenangan debitor dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit mulai dianggap berlaku pada tanggal saat putusan pailit diucapkan dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat sesuai Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, yaitu “ Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat”. Aturan ini lebih dikenal dengan istilah Zero hour rule.
Rasionalitas dari aturan zero hour rule dalam Undang-Undang Kepailitan adalah untuk melindungi harta kekayaan debitor pailit yang termasuk dalam harta pailit ( boedel pailit ). Perlindungan harta pailit ini perlu dilakukan karena
3 Harold F. Lusk, Business Law : Principles and Cases, Richard D. Irwin Inc., (Homewood Illinois).[1076-1077].
4 Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, (Tata Nusa 2012).[4], dikutip dari Subekti dan R.Tjitrosoedibio, Kamus Hukum , (Pradnja Paramita 1978).[89].
5 Hadi Shubhan, Op.Cit. [3] .

## 1444 Risma Cahya: Zero Hour Rule
dikhawatirkan nantinya debitor akan melakukan perbuatan hukum illegal dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan harta kekayaan sehingga mengakibatkan berkurangnya harta pailit.
Perbuatan hukum yang dilakukan debitor berkaitan dengan harta kekayaannya setelah diucapkannya putusan pailit merupakan perbuatan hukum illegal. Termasuk perbuatan hukum illegal karena sejak tanggal putusan pailit diucapkan, maka debitor demi hukum akan kehilangan haknya dalam hal penguasaan dan pengurusan harta pailit serta kewenangan tersebut akan digantikan oleh kurator. Kewenangan penguasaan dan pengurusan harta pailit kepada kurator diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.
Dalam pembahasan ini, permasalahan timbul apabila debitor melakukan perikatan dengan pihak ketiga selain kreditor sebelum putusan pailit diucapkan sedangkan ada ketentuan zero hour rule . Baik perbuatan hukum untuk membayarkan utang-utangnya atau perbuatan hukum illegal untuk pengalihan harta kekayaan. Perbuatan tersebut akan berakibat pada berkurangnya harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit yang nantinya digunakan untuk membayarkan utang-piutang debitor pailit terhadap kreditor. Apakah akibat hukum terhadap adanya perikatan tersebut apabila dikatkan dengan zero hour rule dan bagaimana perlindungan hukum pihak ketiga sebagai pihak luar dalam permohonan pailit kreditor kepada debitor.
Zero Hour Rule Dalam Kepailitan
Pengertian prinsip menurut Bruggink adalah nilai-nilai yang mendasari dari suatu norma hukum. 6 Bruggink juga menyitir kembali kata-kata Paul Scholten tentang prinsip hukum, bahwa asas hukum merupakan suatu pikiran dasar, yang terdapat dalam sistem hukum masing-masing selanjutnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual. 7 Black memberikan arti
6 Bruggink (1996), Rechtsreflecties , Terjemahan : Arif Sidharta (Citra Aditya Bakti 2011).
[121].
7 ibid .[119-120].
prinsip sebagai “ a fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others”. 8
Secara umum, prinsip hukum dapat diartikan sebagai dasar dari adanya norma hukum. Dalam hal ini, prinsip hukum diperlukan sebagai dasar dari pembentukan suatu aturan hukum sekaligus menjadi dasar pemecahan permasalahan hukum yan timbul manakala suatu aturan hukum tidak memadai. 9
Dalam hukum kepailitan, prinsip hukum diperlukan untuk menjadi dasar dari suatu pembentukan aturan hukum sekaligus pemecah masalah hukum yang berkaitan dengan kepailitan. Berikut ini merupakan beberapa prinsip utama yang dikenal sebagai dasar dalam pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia, yaitu :
1.  Prinsip Paritas Creditorium, dimana prinsip ini menekankan bahwa semua Kreditor memiliki hak yang sama terhadap harta kekayaan debitor. Apabila debitor tidak dapat membayarkan utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. 10
2.  Prinsip Pari Passu Prorata Parte , dimana prinsip ini menyatakan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama bagi para kreditor, dan harus dibagikan secaramerata antara mereka, kecuali ada menurut undang-undang harus ada yang didahulukan dalam menerima pembayaran penagihan utang. 11
3.  Prinsip Structured Creditors , merupakan suatu prinsip yang membedakan kreditor berdasarkan kelasnya, yaitu kreditor separatis, Kreditor preferen, dan kreditor konkuren. 12
Putusan pailit menimbulkan akibat hukum bagi debitor yaitu kehilangan hak dalam hal pengurusan dan penguasaan harta pailit sejak putusan  pailit diucapkan sesuai Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Pengaturan lebih lanjut terkait
8 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, ( West Publishing Co. 1979).[134].
9 Y. Sogar Simamora, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah , (Disertasi Pascasarjana FH Unair 2005).[22-23].
10 Mahadi, Falsafah Hukum : Suatu Pengantar, (Alumni 2003).[135].
11 Kartini Muljadi, Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga , Dalam : Rudhy A. Lontoh et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , (Alumni 2001).[300].
12 Hadi Shubhan, Op.Cit .[31].

## 1446 Risma Cahya: Zero Hour Rule
hal itu terdapat dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, dimana tanggal putusan pailit yang dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat sesuai tempat putusan pailit diucapkan. Dalam Penjelasan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, “waktu setempat” yang dimaksud adalah apabila putusan diucapkan pada pukul 13.00 WIB, maka segala akibat hukum yang timbul dari adanya putusan pailit mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB pada tanggal yang sama sebelum putusan pailit diucapkan. Artinya, segala harta debitor sudah berada dalam status sita umum sejak dinyatakan pailit oleh pengadilan dan putusan pailit tersebut berlaku sejak pukul 00.00 waktu setempat. 13 Aturan ini dikenal dengan istilah zero hour rule Istilah zero hour rule pada dasarnya tidak tertulis dalam Undang-Undang Kepailitan, tetapi istilah ini dapat ditemukan dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Transfer Dana.

## Perikatan pada Tanggal yang Sama
Perikatan yang dibuat pada tanggal yang sama sebelum diucapkannya permohonan pailit akan menimbulkan akibat hukum. Kemungkinan yang pertama adalah dibatalkannya perikatan tersebut. Terhadap permohonan pailit yang dikabulkan, segala harta kekayaan debitor akan menjadi harta pailit dan debitor akan kehilangan haknya dalam hal penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya sejak pukul 00.00 waktu setempat pada tanggal yang sama dengan diucapkannya putusan pailit sesuai aturan zero hour rule . Pembatalan tersebut diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan, yaitu “Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”. Perbuatan hukum yang dapat dimintakan pembatalan adalah hibah dan perbuatan hukum lain yang tidak wajib dilakukan oleh debitor pailit, seperti pengalihan hak milik atas benda bergerak dan pengalihan
13 HRS, ‘Revisi UU Kepailitan, Lindungi Kurator’ (Hukum Online 2012) <www.hukumon- line.com> accesed 14 Oktober 2018.
saham. 14 Pembatalan tersebut dapat dimintakan oleh kurator ke Pengadilan Niaga dengan mengajukan gugatan Actio Pauliana.
Sedangkan kemungkinan kedua, yaitu perbuatan hukum tersebut tetap sah dan tidak dapat dimohonkan pembatalan.  Pengecualian tersebut terjadi pada proses transfer dana baik melalui bank maupun non-bank sesuai Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan transaksi efek di Bursa Efek sesuai Pasal 24 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Berdasarkna penjelasan Pasal 24 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Kepailitan, transfer dana dan transaksi efek dikecualikan karena apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan pembatalan, akan mempengaruhi kelancaran dan kepastian sistem transfer bank dan transaksi efek.
Selain dua perbuatan hukum diatas, ada perbuatan hukum lain yang dikecualikan. Perbuatan hukum tersebut adalah debitor yang melakukan pembayaran kepada pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum terhadap pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran dan pembayan tersebut tidak dapat dimintakan pengembalian sesuai dalam Pasal 46 Undang- Undang Kepailitan. Hal tersebut berlaku sepanjang pihak pertama tidak mengetahui bahwa debitor tengah dimohonkan pailit dan terbukti bahwa penerbitan surat tersebut bukan merupakan persekongkolan. Serta perbuatan yang wajib dilakukan debitor juga mendapat pengecualian dalam hal pembatalan. Sesuai dengan Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang salah satunya adalah pembayaran pajak. Terhadap perikatan yang dilakukan setelah jam putusan pailit diucapkan,
sesuai Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Pernyataan “tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit” dengan kata lain tidak termasuk “atas beban harta pailit”. 15
Apabila nantinya ada tuntutan mengenai hak atau kewajiban menyangkut harta pailit, maka harus diajukan oleh kurator sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Selain itu, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan
14 Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan, (Sinar Grafika 2018).[171].
15 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, (Pustaka Utama Grafiti 2010).[194].

## 1448 Risma Cahya: Zero Hour Rule
perikatan dari harta pailit hanya dengan dudaftarkan dan dicocokkan sesuai Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit setelah adanya putusan pailit berkaitan dengan harta kekayaannya tidak dapat dibayarkan dari harta pailit, kecuali jika perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. 16

## Akibat Hukum Yang Timbul
Akibat hukum yang timbul terhadap debitor pailit adalah kehilangan hak dalam hal penguasaan dan pengurusan harta kekayaan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sesuai Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Tanggal putusan pernyataan pailit sesuai Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat atau disebut zero hour rule sesuai tempat diucapkannya putusan pernyataan pailit.
Jika pada tanggal yang sama sebelum putusan pailit diucapkan telah terjadi perikatan oleh debitor dan pihak ketiga serta perikatan tersebut merugikan kreditor karena mengurangi harta pailit, maka terhadap perikatan tersebut dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan Niaga. Pembatalan ini juga merupakan salah satu akibat hukum yang timbul apabila terjadi perikatan sebelum diucapkannya permohonan pailit. Permohonan terhadap pembatalan perikatan dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan Actio Pauliana .
Actio Pauliana merupakan sebuah hak untuk menggugat yang diberikan kepada kreditor melalui kurator untuk membatalkan perbuatan hukum debitor apabila menimbulkan kerugian terhadap kreditor yang dilakukan dan merugikan kreditor. 17 Ketentuan khusus mengenai actio pauliana ini sebenarnya berkaitan dengan jangka waktu. 18 Apabila perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit berada dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sebelum diucapkannya
16 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori & Praktek, (Citra Aditya Bakti 2017).[66].
17 Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, (Prenada Media 2018).[340].
18 Hadi Shubhan, Op.cit .[304].
pernyataan pailit, maka kewajiban debitor untuk membuktikan dan apabila perbuatan tersebut sudah melebihi 1 (satu) tahun, maka kurator yang berkewajiban untuk membuktikannya. 19
Meskipun kreditor dapat memintakan pembatalan terhadap perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan oleh debitor yang merugikan kreditor, tetap harus dibuktikan bahwa debitor dan pihak ketiga mengetahui bahwa hal tersebut akan merugikan kreditor. Actio pauliana dalam Pasal 1341 Burgerlijk Wetboek ini sebenarnya berkaitan dengan Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek yang mengatur tentang prinsip paritas creditorium. 20
Dalam kepailitan, pengaturan tentang actio pauliana diatur dalam Pasal  41 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat melakukan gugatan actio pauliana . Menurut Kartini Muljadi, beberapa syarat yang harus dipenuhi 21 adalah :
1)  Debitor harus melakukan perbuatan hukum sebelum pernyataan pailit diucapkan atau rechtshandeling;
2)  Saat perbuatan hukum dilakukan, debitor mengetahi atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan menimbulkan kerugian bagi kreditor;
3)  Saat perbuatan hukum tersebut diakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menyebabkan kerugian bagi kreditor;
4)  Bukanlah merupakan perbuatan yang wajib dilakukan oleh debitor.
Selain perikatan pada umumnya, pembatalan juga dapat dimintakan terhadap hibah yang dilakukan oleh debitor pailit dan pihak ketiga sesuai Pasal 43 Undang- Undang Kepailitan. Dengan demikian, kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor sesuai Penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Kepailitan. Pengajuan permohonan pembatalan atas perbuatan hukum terkait pengalihan kekayaan yang dilakukan oleh debitor hanya dapat dilakukan oleh kurator sesuai Pasal 47 Undang-Undang Kepailitan.
19 ibid. 20 ibid .[175].
21 Kartini Muljadi, Op.Cit. [304].

## 1450 Risma Cahya: Zero Hour Rule
Pemberlakuan Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan hingga Pasal 49 Undang-Undang Kepailitan hanya menyangkut perbuatan hukum yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Apabila perikatan tersebut dilakukan sesudah pernyataan pailit diucapkan, maka diberlakukan Pasal 50 Undang-Undang Kepailitan.
Pembatalan juga dapat dimintakan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit diucapkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan. Apabila ada perikatan yang dibatalkan, pihak yang menerima benda dari harta Debitor yang tercangkup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikannya kepada Kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas sesuai Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

## Perlindungan Hukum Sebelum Pailit Diucapkan
Pengertian pihak ketiga ( Naturlijke Persoon ) tidak secara ekplisit tertulis dalam Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan hanya menyebutkan “pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan” dalam pasalnya yang salah satunya ada di Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan.
Sebelum debitor dinyatakan pailit, maka pihak ketiga tidak mendapatkan perlindungan hukum karena perikatan yang dilakukan antara debitor dan pihak ketiga tidak menimbulkan akibat hukum kecuali terhadap kedua belah pihak. Perikatan yang dilakukan tersebut baru menimbulkan permasalahan apabila debitor telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

## Perlindungan Hukum Pada Saat Pailit Diucapkan
Pada saat putusan pailit diucapkan, maka debitor pailit demi hukum akan kehilangan haknya dalam hal penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya. Penguasaan dan pengurusan harta pailit akan beralih menjadi kewenangan kurator sesuai Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.
Akibat hukum yang timbul dari adanya putusan pailit hanya mengikat debitor. Diantaranya adalah putusan pailit yang dapat dijalankan lebih dahulu / serta merta
walaupun diajukan upaya hukum lain seperti kasasi atau peninjauan kembali, adanya sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor, kehilangan wewenang dalam harta kekayaan, perikatan setelah pailit tidak akan dibayarkan dari harta pailit, dan lain sebagainya.
Salah satu akibat hukum yang dirasakan oleh pihak ketiga adalah adanya penangguhan hak ( stay ) selama 90 hari bagi kreditor separatis dan pihak ketiga pemegang hak jaminan yang diatur di Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Terhadap penangguhan hak tersebut, kreditor dan pihak ketiga dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk diangkat penangguhannya sesuai Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

## Perlindungan Hukum Setelah Pailit Diucapkan
Apabila debitor telah dinyatakan pailit, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga pada tanggal yang sama sebelum diucapkan putusan pailit yang menimbulkan kerugian terhadap harta pailit dapat dimintakan pembatalan. Oleh karena adanya pembatalan tersebut, maka selain kreditor yang perlu mendapatkan perlindungan hukum, pihak ketiga juga memerlukan perlindungan hukum. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak ketiga.
Gugatan Actio Pauliana dapat dikabulkan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh debitor dan pihak ketiga serta para pihak mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi kreditor sesuai Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan. Kurator wajib membuktikan hal tersebut apabila ingin pembatalan perikatan dikabulkan.
Tidak semua pihak ketiga melakukan perbuatan hukum dengan itikad yang buruk dan mengetahui keadaan dari debitor. Tetapi, ada pula pihak ketiga yang beritikad tidak baik dalam membuat perikatan dengan debitor. Dalam Undang-Undang Kepailitan, disebutkan hanya pihak ketiga yang beritikad baik yang akan menerima perlindungan hukum sesuai Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan.

## 1452 Risma Cahya: Zero Hour Rule
Terhadap Actio Pauliana yang telah dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak ketiga wajib mengembalikan barang yang sudah diterimanya sesuai Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Apabila tidak dapat mengembalikan seperti semula, maka wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit sesuai Pasal 49 Ayat (2) Undang- Undang Kepailitan. Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan mengatu tentang hak pihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada Pihak Ketiga adalah dengan tampil sebagai kreditor konkuren sesuai Pasal 49 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.
Dalam Undang-Undang Kepailitan, hanya disebutkan tentang pihak yang “beritikad baik” yang akan mendapatkan perlindungan hukum. Itikad baik yang dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan diterangkan dalam Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, yakni “Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma- cuma, harus dilindungi”.
Gugatan Actio Pauliana ini juga dipegaruhi oleh adanya aturan zero hour rule karena perikatan yang dapat dimintakan pembatalan adalah perikatan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka apabila sebelum jam putusan pailit diucapkan terjadi perikatan, juga dapat dimintakan pembatalan. Sebab, tidak jarang pihak ketiga melakukan perikatan pada tanggal yang sama sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Tetapi, tidak semua perikatan yang dilakukan oleh pihak ketiga dapat dimintakan pembatalan, seperti transfer dana dan transaksi efek yang dikecualikan dari berlakunya zero hour rule .
Terhadap perikatan yang belum selesai dilakukan oleh pihak ketiga dan debitor pailit hingga pada saat putusan pailit diucapkan, maka pihak ketiga dapat meminta perlindungan hukum kepada Pengadilan Niaga. Pihak ketiga dapat meminta kepastian hukum kepada kurator sesuai Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan, yaitu:
(1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka
waktu yang disepakati oleh Kurator da pihak tersebut.
(2) Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren.
(4) Apabila kurator menyatakan kesanggupannya, maka kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.
Selain menuntut ganti kerugian, pihak ketiga juga dapat menjadi kreditor konkuren sesuai Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yakni :
“Apabila  dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilakukan dinyatakan pailit, maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.”
Apabila perikatan yang dilakukan oleh pihak ketiga telah selesai dipenuhi tetapi diajukan pembatalan oleh kurator karena dirasa merugikan kreditor, maka selain menjadikan pihak ketiga sebagai kreditor konkuren, ada perlindungan hukum lain yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada pihak ketiga yaitu dapat menuntut ganti rugi sesuai Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan karena selain berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, dimungkinkan ada sumber hukum tak terlulis lain yang dapat dijadikan dasar hukum sesuai Pasal 8 Ayat (6) Undang-Undang Kepailitan, yaitu :
“Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) wajib memuat pula:
a.  Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/ atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mengadili; dan
b.  Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.”
Salah satu contoh kasus terkait permohonan pembatalan perikatan yang dilakukan oleh kurator tetapi diajukan gugatan pembatalan kembali oleh pihak ketiga
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019

## 1454 Risma Cahya: Zero Hour Rule
adalah Perkara Nomor 261 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tentang perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi. Amar dari perkara ini adalah tetap melanjutkan Perjanjian Jual Beli atas Satuan Rumah Susun antara PT. Dwimas Andalan Bali (dalam pailit) dengan Para Termohon Kasasi.
Sedangkan terkait perikatan sepihak yaitu hibah, pihak ketiga tidak langsungakan mendapatkan perlindungan hukum. Kurator hanya perlu membuktikan bahwa debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi kreditor dan harta pailit debitor. Perbuatan tesebut dianggap perbuatan yang tidak beritikad baik. Karena, pihak ketiga dianggap mengetahui dan sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor.

## Kesimpulan
Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perikatan yang dilakukan pada tanggal yang sama sebelum putusan pailit diucapkan adalah dapat dimintakan pembatalan oleh kurator terhadap perikatan tersebut. Hal tersebut terkait dengan adanya zero hor rule dimana mengatur terkait keberlakuan putusan pailit yang dimulai sejak pukul 00.00 waktu setempat pada tanggal yang sama dengan diucapkannya putusan pailit sesuai Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan. Pembatalan dilakukan dengan mengajukan gugatan actio pauliana sesuai Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan.
Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga baru dapat dirasakan setelah putusan pailit diucapkan. Karena, apabila putusan pailit belum diucapkan, belum menimbulkan akibat hukum terhadap perikatan yang telah dibuatnya. Pihak ketiga diberikan perlindungan hukum berupa menjadikannya kreditor konkuren sesuai Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan dan  dapat mengajukan gugatan ganti rugi serta menjadi kreditor konkuran berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Kepailitan apabila beritikad baik dan tidak mendapat perlindungan hukum terhadap pembatalan perikatn apabila tidak beritikad baik. Selain itu, pihak ketiga juga dapat mengajukan gugatan agar perikatan yang dilakukan dengan debitor tetap dilanjutkan dengan berdasarkan pada sumber hukum tidak tertulis.

## Daftar Bacaan Buku
Black, Henry Campbell Black’s Law Dictionary, ( West Publishing Co. 1979).
Bruggink (1996), Rechtsreflecties , Terjemahan : Arif Sidharta, (Citra Aditya Bakti, Bandung 2011).
Fuady, Munir, Hukum Pailit dalam Teori & Praktek, (Citra Aditya Bakti 2017).
Ginting, Elyta Ras, Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan, (Sinar Grafika 2018).
Harold F. Lusk, Business Law : Principles and Cases, Richard D. Irwin Inc.,
(Homewood Illinois).
Mahadi, Falsafah Hukum : Suatu Pengantar, (Alumni 2003).
Muljadi, Kartini, Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga”, Dalam: Rudhy A. Lontoh et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Alumni 2001).
Nugroho, Susanti Adi, Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, (Prenada Media 2018).
Shubhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan : Prinsip,Norma, dan Praktik di Peradilan , (Prenada Media 2009).
Simamora, Y. Sogar Simamora, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah , (Disertasi Pascasarjana FH Unair 2005).
Sinaga, Syamsudin M., Hukum Kepailitan Indonesia, (Tata Nusa 2012). [4], dikutip dari Subekti dan R.Tjitrosoedibio, Kamus Hukum , (Pradnja Paramita 1978).
Sjahdeini, Sutan Remy, Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, (Pustaka Utama Grafiti 2010).
Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbessy, Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan , (Revka Petra Media 2016).

## Laman
HRS,  ´Revisi UU Kepailitan, Lindungi Kurator´ , (Hukum Online 2012) <www. hukumonline.com> accesed 14 Oktober 2018.

## Perundang-Undangan
Burgerlijk Wetboek yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Prof. R. Subekti,S.H. dan R. Tjitrosudibio.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5204).
Perkara Nomor 261 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

## 1456 Risma Cahya: Zero Hour Rule
HOW TO CITE : Risma Cahya Yudita Pratama, ‘ Zero Hour Rule Terhadap Perikatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU’ (2019) Vol. 2 No. 4 Jurist-Diction.