Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora ISSN 1411 - 0911 : eISSN: 2443-2660

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKSPOR DI INDONESIA

## Uyat Suyatna
Pascasarjana Universitas Pasundan E-mail: suyatnauyat5@gmail.com
ABSTRAK. Ekspor rendah dibandingkan dengan negara lain di dunia, disebabkan salah satunya oleh implementasi kebijakan yang belum sesuai dengan teori  kebijakan publik. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study ), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu kasus, seperti kebijakan atau proses berdasarkan pandangan dari partisipan.  Implementasi kebijakan ekspor dengan indikator organisasi, interpretasi, dan aplikasi kebijakan ditemukan hasil bahwa Indonesia kalah dengan sejumlah negara di Asia dalam hal volume ekspor. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2017), ekspor Indonesia pada tahun 2017 hanya mencapai 168,73 miliar. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa ekspor Indonesia belum bisa menyamai sejumlah negara di Asia, dan belum menuju produk ekspor yang berdaya saing.
Kata kunci: Implementasi; kebijakan; ekspor; organisasi; Indonesia.

## EXPORT POLICY IMPLEMENTATION IN INDONESIAN
ABSTRACT. T he Indonesian export still low,  compared other countries in world, caused  one of them by to policy implementation which is not appropriate with publik policy theory. And  purpose of this study is to increase Indonesian export. This research used qualitative approach with case study method, which is conducted for explore and understand something case, policy as or process view base from particivan. Implementation of export policy with indicators of organization, interpretation, and application of policy found results of abuse of Indonesian lost to a number of countries in Asia, into export. Based on Badan Pusat Statistik 2017, Indonesian export value on 2017 reach only 168,73 billion. The results of this study, Indonesian export not able to match a number of countries in Asia, and not yet headed export product which is competitive.
Keywords: Implementation; policy; export; organization; Indonesian.

## PENDAHULUAN
Kajian implementasi kebijakan dipahami bukan sebagai mekanisme parsial, akan tetapi merupakan pemahaman adanya korelasi yang bersifat kausalistik dan deterministikan Implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan dengan tujuan, sasaran, dan dampak hasil bagi masalah yang dihadapi.
Implementasi kebijakan  didefinisikan “…encom- passes those actions by public and private individual (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions” (Meter dan Horn, 1974:70). Itulah, kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertagung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari masyarakat, juga ber- hubungan dengan jaringan kerjasama dengan semua pihak terkait yang pada kondisi  diharapkan maupun yang tidak diharapkan.
Implementasi kebijakan mencakup berbagai faktor, baik yang mencakup konten  maupun konteks imple- mentation , sebagai produk dari kebijakan, kemampuan organisasi, dukungan faktor lingkungan, dan keterlibatan semua stakeholders. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa banyak teori dalam implementasi kebijakan yang dapat menjelaskan implementasi kebijakan ekspor Indonesia, yang di dalamnya melibatkan berbagai
aktivitas dari implementasi kebijakan tersebut, sehingga akan terlihat masalah yang diteliti.
Model pemikiran ini, gambaran untuk kebijakan, tetapi dalam penerapannya suatu kebijakan terkadang tidak terdefinisikan secara baik. Dengan demikian, keberhasilan implementor mengimplementasikan suatu kebijakan, akan sangat tergantung pada kemampuannya dalam merealisasikan aktivitas organization, interpretation, and application.

## 1. Organization (Organisasi)
Organisasi menata kembali sumber daya, unit- unit , dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan  kebijakan menjadi hasil (outcome) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Organisasi yang dimaksudkan oleh Jones (1984: 20) adalah “menata kembali sumber daya dan metode-metode untuk menjadikan program berjalan”.dalam hal ini, untuk mencapai tujuan kebijakan, pemerintah perlu melakukan tindakan yang berupa penyediaan daya. Itu, input dalam organisasi yang implikasinya bersifat ekonomis, bertalian dengan biaya ( budget ) langsung yang dikeluarkan oleh organisasi dan merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam tranformasinya ke dalam outputs .
Dalam implementasi kebijakan,  organisasi men- cakup pola-pola wewenang formal dan informal, pem- bagian kerja di antara berbagai komponen, saluran-
saluran komunikasi di antara anggota organisasi. Dalam pembentukan organisasi memerlukan pertimbangan dan ketetapan dalam penentuan fungsi dan wewenang masing- masing unit, pengisian personil, pola hubungan antar unit dan lembaga terkait agar struktur yang ada mampu untuk merespon dan mengadaptasi dengan perkembangan lingkungan yang ada, serta memecahkan masalah, baik masalah yang berkaitan dengan organisasi maupun antar individu dalam organisasi.
2. Interpretation (Interpretasi) Interpretasi (interpretations) merupakan kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Maksudnya, bahwa menafsirkan sesuatu yang dapat jelas dapat dilakukan. Dengan demikian, interpretasi merupakan proses menafsirkan program atau rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Pemerintah sebagai organisasi pelaksana perlu menginterpretasikan program agar benar-benar operasional serta siap untuk dilaksanakan. Interpretasi menentukan terhadap efektivitas implementasi terutama kepada pihak yang terlibat di dalamnya. Pemahaman, arahan, dan petunjuk yang lengkap serta jelas sangat diperlukan untuk mampu menginterpretasikan dengan tepat.
3. Application (Aplikasi) Application merupakan penyediaan pelayanan secara rutin, bayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada ( rutine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instrumens ). Maksudnya, merupakan pelaksanaan pekerjaan sesuai tujuan program dan perangkatnya. Implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan dengan aplikasi ini diharapkan muncul adanya respon  masyarakat, apakah menerima atau menolak hasil kebijakan itu. Dunn (2000: 338) realitanya implementasi kebijakan tersebut tidak hanya mereka yang menjadi kelompok sasaran ( target groups ) kebijakan, tetapi mungkin juga yang lainnya, yang disebut “ beneficiaries ” atau penerima manfaat.
Model-model ini, digunakan peneliti sebagai guide dalam penelitian implementasi kebijakan ekspor di Indonesia, dengan mempertimbangkan kepada aktivitas- aktivitas yang terdapat dalam teori yang meliputi orga- nisasi, interpretasi, dan aplikasi, dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan ekspor di Indonesia. Di samping itu, peneliti akan memperoleh kejelasan mengenai masalah yang terjadi pada lokus penelitian, dengan melakukan analisis teori yang dijadikan guidance .
Ekspor adalah aktivitas transportasi barang-barang dari  negara Indonesia ke negara lain. Aktivitas ini sering
digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai alasan utama untuk bersaing  di tingkat negara-negara di dunia.
Aktivitas sering dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Strategi ekspor digunakan karena risiko lebih rendah, modal lebih kecil dan lebih mudah bila dibandingkan dengan strategi lainnya. Strategi lainnya yakni franchise dan akuisisi.
Aktivitas ekspor, diatur dalam dua peraturan teknis, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum ekspor dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Impor. Selanjutnya prosedur dan persyaratan ekspor dan impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) untuk masing-masing komoditas.
Pelaku usaha ( exporters ) diwajibkan untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor dan impor, termasuk mengenai peraturan yang selalu diperbaharui. Aturan yang wajib diperhatikan, terutama peraturan yang berhubungan dengan perdagangan inter- nasional, kepabeanan, shiping maupun perbankan, yang semuanya ini saling berkaitan dan sering terjadi permasalahan di lapangan.
Umumnya, industri jasa menggunakan ekspor langsung, sedangkan industri manufaktur menggunakan keduanya, yakni ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Hal ini sudah lama dilakukan sejak Indonesia ekspor industri jasa dan ekspor industri manufaktur.
Indonesia kalah dengan negara-negara di Asia dalam hal volume ekspor. Badan Pusat Statistik (2017), Indonesia pada tahun 2017 hanya mencapai 168,73 miliar dollar Amerika Serikat. Meski naik 16,22 persen dibandingkan pada tahun 2016, namun tetap belum bisa menyamai sejumlah negara di Asia. Nilai ekspor Thailand per 2017 misalnya, menyentuh angka 236,69 miliar dollar Amerika Serikat. Sementara pada tahun yang sama, Malaysia berada pada angka 219,45 miliar dollar AmerikaSerikat dan Vietnam mencapai nilai ekspor sebesar 213,77 miliar dollar Amerika Serikat.
Indonesia terhambat, dengan belum disepakatinya sejumlah kerjasama perdagangan dengan negara di dunia. Sementara, negara Asia lainnya, Vietnam misalnya telah menyepakati kerjasama tersebut. Seperti dengan Eropa dan Amerika, Vietnam sudah bagian dari TPP 11, sementara Indonesia dengan Eropa belum selesai. Kemudian, ekspor Indonesia juga kena bea masuk ke Eropa untuk clothing, footwear dan tekstil sebesar 22 persen. Meski demikian, Kementerian Perindustrian akan terus mendorong peningkatan ekspor. Sejumlah langkah dilakukan, mulai dari perjanjian free trade agreement ( FTA ) dan  regulasi internal. Selain itu, Indonesia juga
akan mengoptimalkan komoditas yang selama ini sudah diekspor, antara lain tekstil, clothing , dan footwear .

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu kasus, seperti kebijakan atau proses berdasarkan pandangan dari partisipan (Creswell, 2009: 58). Metode ini diharapkan dapat memandu peneliti mengikuti langkah- langkah sesuai dengan prosedur penelitian.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa informasi-informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bea dan Cukai, Gabungan Importir Nasional  Indonesia (GINSI), dan data-data mengenai kebijakan ekspor di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini dibahas dengan teori yang di kemukakan oleh Jones (1984:166) bahwa dalam implementasi kebijakan publik (public policy implementation) dengan aktivitas, antara lain: Organi- zation, Iterpretation, and Aplication, yang ketiga-tiganya saling berkaitan dalam suatu sistem.
Organization: the establishment or rearrangement of resources, units, and methods for puting a policy into effect.
Organisasi merupakan penataan kembali pada semua sumber daya, unit-unit, dan metode untuk menempatkan dampak ke dalam suatu kebijakan. Aktivitas dalam organisasi     kembali sumber daya ( resources ), unit-unit ( units ), dan metode-metode ( methods ) yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil ( output ) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan ( goal ) dan sasaran kebijakan.
Organisasi dalam  implementasi kebijakan ekspor Indonesia mencakup upaya penataan dan pembagian kerja di antara berbagai komponen, serta saluran komunikasi di antara anggota. Penataan organisasi ditujukan untuk memperbaiki struktur organisasi, meknisme kerja, dan perbaikan perilaku, sehingga organisasi bersifat fleksibel dalam merespon perubahan eksternal dengan meman- faatkan kondisi internal, serta dapat meningkatkan kemampuan bersaingnya yang pada akhirnya dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik. Dengan hal tersebut, Indonesia berupaya melakukan penataan kembali kebijakan ekspornya.
Negara di dunia perlu melakukan aktivitas ekspor dan impor. Aktivitas ini didasari karakteristik daya, unit- unit ( units ), dan metode-metode ( methods ). Sumber daya manusia yang jujur ( being honest with all people ) sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan ekspor.
Aktivitas  ekspor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Tidak heran jika Indonesia selalu aktif terlibat dalam perdagangan negara- negara di dunia. Sinergitas antara Menteri Koodinator Perekonomian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perda- gangan sangat dibutuhkan demi peningkatan ekspor Indonesia, juga perbaikan koordinasi antara Kementrian dan Lembaga Pemerintahan terkait hendaknya sinergi serta adanya perbaikan pengawasan di lapangan. Jika tidak, apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan ada artinya.
Kementerian Perdagangan menyelesaikan  memang- kas 45 jenis perizinan. Percepatan waktu menunjukkan kinerja yang lebih efektif, bagi Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Perda- gangan, Menteri Keuangan, Bea Cukai, dan Kementerian yang ada kaitannya dengan ekspor Indonesia.
Hasil penelitian yang merujuk pada teori kebijakan telah dilakukan dengan baik. Akan tetapi implementors kebijakan  ekspor dan pelaku usaha ( exporters ) kurang memahami menginterpretasikan ( interpretation ) dan tidak mentaati  kebijakan tersebut, sehingga ekspor  Indonesia menurun, dari tahun 2014 sampai dengan Pebruari 2019. Di sini diperlukam jujur ( honest with all people ), disiplin keras ( being well disciplined ), dan kerja keras ( working harder than most people ).
Kementerian Perdagangan dengan teknologi digital, membuka online dengan menggunakan tanda tangan digital melalui situs inatrade dalam kerangka Indonesian National Single Window (INSW) . Dengan tagline Cepat, Praktis, Tinggal Klik, layanan baru ini mempermudah para pelaku usaha ( exporters ) dalam pengurusan izin di Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, infrastruktur ekspor yang telah dibenahi dengan baik, maka di tahun 2019 harapan besar untuk peningkatan ekspor Indonesia yang lebih baik lagi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan kembali semua  unit-unit ( units ), dan metode-metode ( methods ) untuk perkembangan ekspor  Indonesia ber- dasarkan sektor Migas 9.07% dan Nonmigas 90.93%. Sektor industri  terhadap ekspor sektor nonmigas 83.57% industri 16.43% lainnya. Dan sektor industri terhadap ekspor Indonesia 75.99% industri 24.01% lainnya. Untuk peningkatan ekspor migas dan nonmigas dibutuhkan yang memiliki kecakapan menjual ide-ide ( having an ability to sell my ideas ) kepada negara tujuan ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia pada saat ini, kebanyakan masih bersifat memenuhi pesanan atau order , atau pembeli datang. Sifatnya bukan menyerang atau struggle ke negara lain. Artinya, produk ekspor  Indonesia belum menuju produk  ekspor yang berdaya saing. Hal ini dipandang sebagai kelemahan ekspor Indonesia. Metode ekspor perlu dirubah menjadi menyerang ( struggle ) ke negara tujuan ekspor ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang.
Sepanjang penelitian ini dilakukan, ekspor Indonesia tidak lebih dari 1 persen demand dunia. Oleh karena itu perlu terobosan baru seperti bagaimana kita membuat kebijakan untuk mengembangkan dinamika pasarnya. Indonesia sendiri sebenarnya sudah punya daya pikat dan daya tarik untuk itu, tapi belum punya daya saing. Daya saing ekspor Indonesia kurang karena dari sisi policy saja beban regulasi yang ditanggung investor banyak. Padahal ada  daya  pikat  dan  daya  tarik  seperti  letak  geoografis strategis dan populasi besar dengan keamanan yang stabil, ditunjang rating ekonomi yang baik. Indonesia sangat perlu memiliki daya saing dan beban regulasi yang ditanggung investor sangat perlu disesuaikan, jangan menjadi beban baginya. Investor banyak masuk ke Indonesia,  ekspor akan dapat ditingkatkan.
Namun,  ekspor  Indonesia kalah oleh Vietnam, karena di Vietnam pelabuhannya sudah ada direct call dengan negara investor dan sudah menerapkan untuk jadi supply chain . Sementara pelabuhan Indonesia masih sekedar naik turun barang. Infrastruktur pelabuhan perlu diperbaiki, sesuai dengan kebutuhan naik turun barang yang akan diekspor. Untuk mendorong ekspor, sebenarnya sudah ada respon kebijakan seperti simplikasi kebijakan berupa diskon tarif hingga penurunan harga gas sejak 2015. Kepastian berbisnis juga dijamin dengan penerbitan paket kebijakan hingga paket 15. Juga dilakukan tata niaga impor, bagi barang-barang yang tidak ada di Indonesia.
Perlu adanya sejumlah terobosan agar ekspor Indo- nesia meningkat. Misalnya, dengan inovasi produk (value creation) ekspor sehingga nilainya meningkat. Hal ini dilakukan dengan menerapkan standar produk ekspor kelas dunia. Kemudian, meningkatkan industrialisasi produk unggulan komparatif Indonesia seperti produk turunan kayu manis, akar wangi dan sebagainya. Juga, mengoptimalkan pemanfaatan berbagai skema fasilitas perdagangan untuk meningkatkan produk global value chain . Untuk meningkatkan produk global diperlukan adanya semacam penyuluhan atau pelatihan di setiap provinsi yang ekspornya kurang yaitu di 31 provinsi di Indonesia.
Juga diperlukan untuk mengembangkan temuan baru produk ekspor, memperluas pasar melalui per- luasan perjanjian kerja sama internasional dan penguatan kelembagaan seperti penguatan infrastruktur pelabuhan. Sebelumnya, Joko Widodo (2018) kurang senang dengan capaian ekspor  Indonesia. Sebab meski jumlah sumber daya manusia Indonesia jauh lebih besar dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara, namun volume sekaligus nilai ekspor mereka jauh lebih besar dibandingkan  Indonesia. Kita ini negara besar, dengan sumber daya manusia besar. Masa ekspor Indonesia kalah dengan Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Ini sebenarnya malu terutama tertuju pada Menteri Perdagangan, Menteri
Perindustrian, dan akhirnya pada Menteri Koordintaor Perekonomian.
Daerah harus berani mereformasi besar-besaran untuk mempermudah iklim usaha dan iklim investasi. Zamanya sudah berubah, ujar Joko Widodo (Rabu, 28 Maret 2018) dalam pidatonya di acara Rapat Kerja Pemerintah bersama Bupati dan Walikota se-Indonesia di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat. Peneliti sangat setuju dengan pernyataan ini, karena akan dapat mendongkrak peningkatan ekspor Indonesia. Bangkitlah para gubernur dari 34 provinsi di Indonesia, agar ekspor di mata dunia internasional menjadi nomor satu demi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Yusuf Kalla (Selasa, 4 September 2018) mengata- kan, bahwa ekspor  Indonesia lebih ditingkatkan untuk menurunkan rupiah dari Rp. 14,800,- menjadi sebesar Rp. 12.750,-. Kemudian impor harus diturunkan, seperti barang Mobil Mewah, Tas-Tas, dan Parfum. Juga jangan lupa barang-barang yang ada di Indonesia, tidak harus diimpor dari negara lain. Hal ini perlu disikapi oleh pelaku usaha ( exporters ), Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian, yang di bawah pengawasan langsung Menteri Koordinator Perekonomian.
Selain itu, tahun 2017 dan 2018 terakhir ini, terhadap bahan baku dan barang modal impor untuk industri masih sangat tinggi. Dengan komposisi impor Indonesia didominasi oleh bahan baku sebesar 75 persen. Kemudian barang modal 16 persen dan 9 persen barang konsumsi. Ketergantungan ini tidak baik dan harus dihilangkan dengan cara mengembangkan sektor industri, baru hasil industri diekspor ke negara lain. Ini tugas utama Kementerian Peridustrian dan pelaku usaha ( exporters ). Jika dikembangkan, ketergantungan bahan baku terhadap industri akan sangat tinggi. Sektor industri dari hulu hingga hilir harus segera dibenahi dan ditingkatkan. Kemudian,untuk meningkatkan produk global diperlukan adanya semacam penyuluhan atau pelatihan di setiap provinsi yang ekspornya kurang yaitu di 31 provinsi di Indonesia.  Supaya  hasil industri terhadap total ekspor hasil industri, menjadi meningkat keberadaannya.
Interpretation: the translation of language (often contained in a statute) into  acceptable and feasible plans and directives.
Interpretasi ( interpretation ) ke dalam perencanaan yang dapat dikerjakan dengan mudah dan dapat diterima. Setiap  kebijakan yang akan diimplementasikan, perlu diinterpretasikan secara baik dan benar. Interpretasi suatu kebijakan bertujuan agar sasaran kebijakan  yang mengatur ekspor Indonesia dapat dipahami serta didukung oleh semua implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan ekspor. Agar ekspor Indonesia menjadi tidak terkalahkan oleh negara lain, minimal di negara Asean.
Interpretasi berkaitan erat dengan implementor harus mereka kerjakan sesuai dengan yang seharusnya. Pentingnya pemahaman di dalam implementasi dan penerimaan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat, terhadap  kebijakan dan konteks implementasi ( context of implementation ), akan menentukan keberhasilan kebijakan itu (Grindle, 1980: 11).
Translation of language into acceptable and feasible plans and directives sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan ekspor di Indonesia. Dan “translation” (Barrett, 2004: 251) attracted more attention, as policies seemed to lag behind policy expectations . Karena itu, Pemerintah yang dalam hal ini, Kementerian Koordinator Perekonomian organisasi pelaksana perlu menginterpretasikan program agar benar-benar untuk dilaksanakan. Interpretasi menen- tukan terhadap efektivitas terutama kepada pihak yang terlibat di dalamnya. Pemahaman, arahan, dan petunjuk yang lengkap serta jelas sangat diperlukan untuk mampu menginterpretasikan dengan tepat dan jelas.
Interpretasi kebijakan ( policy interpretation ) sangat perlu merespon permintaan Joko Widodo (2018) agar ekspor Indonesia tidak kalah dari Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Oleh karena itu, membuat semua stakeholders saat ini berupaya mendorong ekspor Indonesia. Pemerintah sendiri berupaya mendorong pengembangan ekspor untuk industri padat karya seperti minuman, tembakau, barang dari kulit, industri mainan anak, tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki serta industri furniture. Sayangnya, ekspor Indonesia kebanyakan masih bersifat memenuhi pesanan atau order, atau pembeli datang. Sifatnya bukan menyerang atau struggle untuk masuk ke negara lain. Artinya, produk ekspor Indonesia belum menuju produk ekspor yang berdaya saing. Hal ini dipandang sebagai kelemahan ekspor Indonesia.
Hasil penelitian merujuk pada teori kebijakan. Ternyata, interpretasi kebijakan  ekspor yang dilakukan implementors , tidak dengan yang lebih operasional dan mudah dipahami, serta tidak sesuai dengan harapan pelaku usaha ( exporters ) dan masyarakat, sehingga ekspor Indonesia melemah terus menerus.
Pelaku usaha ( exporters ) perlu mengetahui bahwa Indonesia punya beban Hutang Rp. 4.363 triliun terhitung per Agustus 2018. Untuk menyikapi hal ini yaitu dengan ekspor perlu ditingkatkan, impor dikurangi, dan Warga Negara Indonesia jangan menyimpan uang di Bank Negara lain. Di tahun 2016 Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa ada lebih Rp. 11 triliun uang  milik pengusaha dan perusahaan Indonesia yang disimpan di luar negeri. Jumlah ini 5 kali besar dari Pendapatan Belanja Negara (PBN) Indonesia tahun 2016. Ini penyimpangan yang sangat besar, perlu ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
Untuk mendongkrak nilai ekspor,  Indonesia tak perlu ragu lagi menandatangani Free Trade Agreement
( FTA ) dengan berbagai pihak, baik dengan satu negara maupun dengan organisasi bertaraf internasional. Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Vietnam dengan mudah memasuki pasar Eropa karena adanya Free Trade Agreement ( FTA ). Selain memperbanyak FTA, Indonesia juga harus melakukan perbaikan di berbagai bidang. Inilah resources, units, and methods yang harus segera dibenahi agar ekspor Indonesia menjadi lebih baik.
Pengaruh elit politik dan persepsi aktor kebijakan dalam aktivitas sosial perlu membantu untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Elit politk dapat membantu peningkatan ekspor dengan cara meringan beban pelaku usaha ( exporters ) dalam perizinan. Sedangkan aktor kebijakan membantu peningkatan ekspor dalam interpretasi, peren- canaan, pengarahan, dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam implemetasi kebijakan ekspor.
Pemerintah  Indonesia dan Turki resmi memulai perundingan Comprehensive Economics Partnership Agreement ( CEPA ) setelah sempat tertunda sejak tahun lalu. Perundingan pertama antara kedua pihak membahas tentang implementasi ekspor supaya cepat dilakukan. Perundingan Comprehensive Economics Partnership Agreement (CEPA) akan dilakukan secara bertahap. Fokus awalnya adalah kesepakatan di bidang perdagangan barang yang ditargetkan selesai dan diakhir tahun 2018. Tujuannya untuk mempercepat implementasi ekspor sehingga pelaku usaha ( exporters ) Indonesia dapat segera memanfaatkan Comprehensive Economics Partnership Agreement (CEPA) . Perjanjian dagang dapat meningkatkan daya saing produk  Indonesia di Turki. Permasalahan utama yang dihadapi produk Indonesia di pasar Turki adalah tarif bea masuk yang lebih tinggi dan tambahan bea lainnya dibandingkan dengan negara pesaing Indonesia yang telah memiliki perjanjian dengan Turki. Perjanjian dagang dengan Turki perlu ditempuh dengan satu syarat dapat meningkatkan ekspor Indonesia.
The translation of language , berkaitan dengan aktor pelaksana ( implementors ) harus mereka kerjakan sesuai dengan yang seharusnya. Pentingnya pemahaman semua pihak terhadap kebijakan ( policy ) dan konteks implementasinya ( context of implementation ). Juga, dapat diketahui bagaimana aktor pelaksana ( implementors ) mampu memahami tujuan, tugas pokok dan fungsi, dukungan masyarakat, dan tindak lanjut perbaikan. A few studies also singled out the decision making environments (Van Horn, 1979a). Jadi, beberapa penelitian juga memilih lingkungan pengambilan keputusan. untuk menentukan keberhasilan implementasi.
Interpretasi kebijakan ekspor yang dilakukan imple- menters, perlu dengan yang sangat  mudah dipahami, agar sasaran kebijakan dapat diterima oleh pelaku usaha ( exporters ) dan masyarakat. Apalagi ekspor  Indonesia
dalam keadaan melemah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sekarang ini. Hal ini bisa terjadi karena menginterpretasikannya tidak dengan bahasa yang operasional, perencanaan yang tidak feasible, and directives, tidak mungkin kebijakan  ekspor dapat diimplementasikan.
Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan lembaga terkait, sangat perlu menginterpretasikan dengan tepat dan benar untuk kebi- jakan ekspor Indonesia, the process of “translating policy into action” (Barrett 2004: 251) attracted more attention, as policies seemed to lag behind policy expectations . Sementara itu, pelabuhan Indonesia masih sekedar naik turun barang. Jadi Infrastruktur Pelabuhan perlu diperbaiki, sesuai dengan kebutuhan naik turun barang yang akan diekspor, supaya ekspor  menjadi stabil dan bahkan In Shaa Allah dapat meningkatkan ekspor Indonesia.
Application: the routine provision of service, payments, or other agree upon objektives or instruments.
Aplikasi ( application ) merupakan ketetapan rutin dari pelayanan, bayaran, atau lainnya yang disesuaikan pada tujuan atau instrument. Jadi, “pelayanan, bayaran lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program”. Oleh karena itu, aplikasi mengacu pada pekerjaan barang dan jasa. Dalam kebijakan publik aplikasi merupakan salah satu faktor, yang di dalamnya ada  tujuan program dan perangkatnya.
Artinya, merupakan pelaksanaan pekerjaan yang dengan tujuan program dan perangkatnya. Implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan dengan ini diharapkan muncul adanya respon dari masyarakat, apakah menerima atau menolak hasil dari kebijakan itu. Dunn (1994: 338) dalam realitanya implementasi kebijakan tersebut tidak hanya mereka yang menjadi kelompok sasaran ( target groups )  kebijakan, tetapi mungkin juga yang lainnya, yang disebut “ beneficiaries ” atau penerima manfaat. Implementasi  kebijakan  ekspor yang dilakukan dengan aplikasi ini, maka dapat diketahui bagaimana respon dari pelaku usaha ( exporters ) terhadap kebijakan itu. Kekuatan ekonomi sebuah negara ditentukan oleh ekspor. Negara dengan nilai ekspor yang besar akan kuat menghadapi tekanan eksternal. Mata uangnya tak mudah digoyang dan didera depresiasi. Laju pertumbuhan ekonominya melaju lebih cepat, lapangan pekerjaan terbuka lebih luas, dan pengangguran dapat dikurangi.
Hasil penelitian yang merujuk pada teori kebi- jakan menunjukkan bahwa implementor dan pelaku usaha ( exporters ) benar-benar sedang mendongkrak meningkatkan ekspor Indonesia, dengan metode-metode ( methods ) yang digunakan.
Grindle (1990: 197) menyatakan, …the implementor are key actors in the achieving program
success, as this was defined in the introductory chapter . Begitu pentingnya implementor dalam implementasi kebijakan ekspor Indonesia. Implementor di sini: Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Aparat Bea-Cukai, Pelaku Usaha ( exporters ), dan GINSI. Harus dapat prestasi sukses dalam meningkatkan ekspor Indonesia.
Besarnya  ekspor tak selamanya berbanding lurus dengan wilayah yang besar dan sumber daya alam yang besar. Contohnya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Indonesia. RRT adalah contoh negara besar yang sukses di bidang ekspor, sedangkan Indonesia adalah contoh sebaliknya. RRT saat ini salah satu kekuatan ekonomi dunia. Amerika Serikat dibuat kelimpungan oleh Negeri Tirai Bambu itu. Indonesia perlu mencontoh dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) agar sukses dalam bidang ekspor. Apa Indonesia bisa! Bisa asalkan Indonesia bersih dari pungli, korupsi, dan sejenisnya.
Masyarakat Eropa pun sudah tergantung pada produk RRT yang murah namun kualitasnya terus membaik. Pada tahun 2017, surplus perdagangan RRT USD 422 miliar, hasil ekspornya yang mencapai USD 2,260 triliun dan impor yang hanya USD 1,840 triliun. Nah ini kelihatan kan! Jadi ekspor harus lebih tinggi dibandingkan dengan impor. Jangan sampai ribut terus antara Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Urusan Logistik  (Bulog), bahkan juga dengan Petani Indonesia. Maka Menteri Koordinator Perekonomian perlu mengatasi masalah ini dengan bijak, agar ekspor  Indonesia dapat ditingkatkan dari bulan ke bulan berikutnya.
Bagaimana Indonesia, negeri yang juga besar dan kaya sumber daya alamnya? Pada tahun 2017, ekspor Indonesia USD 168,7 miliar, sedangkan impor USD 156,9 miliar. Neraca perdagangan surplus USD 11,8 miliar. Ekspor  Indonesia pernah mencapai USD 203,5 miliar tahun 2011 akibat lonjakan harga komoditas perkebunan dan pertambangan. Tapi, setelah itu, ekspor menurun seiring dengan turunnya harga komoditas perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini perlu dipertahankan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan pelaku usaha ( exporters ), agar ekspor  Indonesia lebih tinggi dibanding impor.
Ekspor  Indonesia Januari 2018 turun 2,8 persen sementara impornya naik tipis 0,26 persen dibanding bulan sebelumnya. Pada Kamis 15 Pebruari 2018 ekspor Indonesia  turun 2,81 persen menjadi USD 14,46 miliar dari Desember tahun lalu akibat turunnya ekspor nonmigas sebesar 1,45 persen. Namun, jika dibanding dengan Januari 2017, nilai ekspor masih tumbuh 7,86 persen ( year on year ). Mengapa demikian, perlu ada studi yang sangat mendalam tentang menurunnya ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia Februari 2018 mengalami penurunan sebesar 10,03 persen dibandingkan Januari
2018. Nilai ekspor Indonesia pada Februari 2018 tercatat sebesar USD 12,53 miliar. Nilai ekspor hasil minyak dan gas turun pada Februari yaitu sebesar USD 1,09 miliar. Hal yang sama juga terjadi pada produk nonmigas. Nonmigas tercatat sebesar USD 11,44 miliar. Pergerakan ekspor dari bulan ke bulan yang 2018 patternya Februari selalu menurun dibanding Januari. Itu karena jumlah hari dalam Februari selalu lebih pendek dibanding bulan sebelumnya (Suhariyanto, Jumat 15 Maret 2018).
Dalam dua bulan pertama 2018, ekspor Indonesia naik tipis dibanding periode yang sama tahun 2017. Tapi neraca  perdagangan  justru  defisit  USD  872  juta  akibat besarnya impor. Dalam 6 tahun terakhir, perdagangan Indonesia tidak mengalami defisit, yakni pada tahun 2012- 2014. Jika tidak ada peningkatan ekspor signifikan, tahun ini kemungkinan neraca perdagangan Indonesia juga defisit. Untuk hal ini, tugas dan fungsi, Menteri Keuangan, dan lembaga terkait sangat perlu menginterpretasikan dengan tepat dan benar untuk kebijakan ekspor Indonesia, Sementara itu, pelabuhan Indonesia masih sekedar naik turun barang. Jadi Infrastruktur Pelabuhan perlu diperbaiki, sesuai dengan kebutuhan naik turun barang yang akan diekspor, supaya ekspor menjadi stabil dan bahkan In Shaa Allah dapat meningkatkan ekspor Indonesia.
Neraca perdagangan yang negatif akan mem- perparah neraca transaksi berjalan. Karena untuk mengurangi neraca transaksi berjalan, harapan terbesar ada pada neraca perdagangan yang surplus. Neraca jasa Indonesia hingga saat ini masih selalu negatif. Setiap kali terjadi peningkatan neraca transaksi berjalan, nilai tukar rupiah melemah. Pukulan terhadap rupiah kian bertambah dahsyat jika neraca modal juga negatif akibat capital outflow . Mengatasi defisit neraca transaksi berjalan, tidak ada lain kecuali peningkatan ekspor dan impor harus ditekan lebih rendah, maka neraca perdagangan akan terjadi surplus.
Ekspor Indonesia sudah disalip Vietnam sejak tahun 2015. Ketika ekspor Indonesia USD 203,5 miliar tahun 2011,  ekspor Vietnam baru USD 79,9 miliar. Namun, berkat keberanian mengimplementasikan Free Trade Agreement (FTA) ,  ekspor melesat. Pada tahun 2015, ekspor Vietnam USD 162 miliar, sedangkan Indonesia USD 150,4 miliar. Maka Indonesia perlu ada keberanian mengimplementasikan Free Trade Agreement (FTA) , agar  ekspor  Indonesia meningkat setiap bulannya. Ini bagaimana kinerja Menteri Perdagangan, Menteri Perin- dustrian, dan pelaku usaha ( exporters ).
Dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, apalagi Singapura, Indonesia sudah lama tertinggal. Pada tahun 2017, ekspor Malaysia USD 217,5 miliar, Thailand USD 236,7 miliar, dan Singapura USD 372,9 miliar, sedangkan Indonesia hanya  USD  168,7 miliar. Ketika nilai ekspor sulit didongkrak, neraca perdagangan Indonesia diterpa
impor yang besar. Salah satu negara asal produk impor terbesar adalah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Jika pada tahun 2013, impor dari RRT baru sebesar USD 29,85 miliar, pada tahun 2017 sebesar USD 35,77 miliar. Defisit dengan RRT naik dari USD 7,25 miliar menjadi USD 12,72 miliar. Kenyataan ini jangan diabaikan, perlu menetapkan dan menata kembali sumberdaya ( resources ) ekspor Indonesia, dari penyediaan  pelayanan secara rutin ( routine provision of service ) menurun. Bayaran atau lainnya tidak sesuai dengan tujuan ( payments, or other agree upon objectives ) dan sasaran kebijakan yang ada ( or instruments ).
Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di level 5 persen selama empat tahun terakhir, dan kemungkinan masih terjadi tahun ini dan tahun 2019, antara lain, disebabkan oleh rendahnya ekspor. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih sangat tergantung pada ekspor komoditas atau produk primer, yakni produk perkebunan dan pertambangan yang belum diolah. Oleh karena itu, ekspor Indonesia harus ditingkatkan terutama sektor migas dan nonmigas.
Ke depan, Indonesia perlu memiliki strategi yang tepat dan komprehensif untuk mendongkrak nilai ekspor dan menekan impor agar surplus neraca perdagangan membesar. Pemerintah sudah menggulirkan Making Indonesian 4,0 dengan memfokuskan pembangunan ekonomi pada lima sektor utama, yakni makanan dan minuman (mamin), tekstil dan produk tekstil (TPT), otomotif, kimia, dan elektronik. Hal ini sangat baik, pelaku usaha ( exporters ), Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan lembaga terkait, perlu mengimplentasikannya dengan ikhlas bahwa ini tugas pokok dan fungsinya.
Kelima sektor ini harus memiliki nilai tambah tinggi. Meski volume kecil, nilai ekspor harus tinggi dan itu hanya mungkin jika produk yang diekspor bernilai tambah tinggi. Kita berharap, dengan roadmap (peta jalan) yang sudah jelas, pemodal berlomba-lomba membangun industri berorientasi ekspor. Kecuali untuk produk primer yang memang sulit untuk digantikan seperti batu bara dan gas, ekspor lainya mesti produk yang sudah diolah. Pelaku usaha ( exporters ) sangat perlu mendorong pembangunan industri berorientasi ekspor, dengan cara memberikan modal atau insentif lainnya, demi peningkatan ekspor Indonesia. Untuk program ini harus menjadi tanggung jawab Menteri Perindustrian.
Nilai ekspor Indonesia naik 6,14 persen  ( year on year ) dengan nilai USD 15,58 miliar. Nilai ekspor secara bulanan tumbuh 10,24 persen  ekspor nonmigas tumbuh 11,77 persen sementara ekspor migas turun 3,81 persen. Ekspor produk pertanian meningkat hingga 20,01 persen. Didorong oleh  ekspor sarang burung dan aromatik (Suhariyanto, Senin 16 April 2018). Untuk industri manufaktur secara
bulanan naik 9,17 persen. Didorong oleh ekspor besi-baja, tembaga, tekstil, dan pulp. Untuk pertambangan, secara bulanan naik 22,66 persen. Didorong oleh batubara 24 persen, dan biji tembaga yang naik 36 persen. Sementara ekspor untuk timah secara bulanan mengalami penurunan hingga 45 persen. Menetapkan dan menata kembali sumberdaya ( resources )  ekspor  Indonesia menunjukkan dari penyediaan  pelayanan secara rutin ( routine provision of service ) menurun. Bayaran atau lainnya tidak sesuai dengan tujuan ( payments, or other agree upon objectives ) dan sasaran kebijakan yang ada ( or instruments ). Hal ini bisa terjadi karena kelalaian Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan pelaku usaha ( exporters ).
Ekspor 2018 mencapai USD 14,24 miliar, naik dibanding Februari 2018. Demikian juga dibanding ekspor nonmigas Maret 2017 naik 8,16 persen. Secara kumulatif, nilai  ekspor  Indonesia Januari-Maret 2018 mencapai USD 44,27 miliar atau meningkat 8,78 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, sedangkan ekspor nonmigas mencapai USD 40,21 miliar atau meningkat 9,53 persen. Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Maret 2018 terhadap Februari 2018 terjadi pada bahan bakar mineral sebesar USD 358,9 juta (18,58 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada timah sebesar USD 92,5 juta (45,25 persen). Ini kinerja yang sangat baik antara pelaku usaha ( exporters ), Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian, yang di bawah pengawasan Menteri Koordinator Perekonomian.
Ekspor mencapai USD turun 7,19 persen dibanding ekspor Maret 2018 yakni sebesar USD 15,58 miliar. Jika dibandingkan  2017 juga. Ekspor nonmigas April 2018 mencapai USD 13,28 miliar, turun 6,8 persen dibanding Maret 2018 yakni sebesar USD 14,25 miliar. Juga ekspor nonmigas April 2017 naik 8,55 persen. Dilihat dari penyediaan  pelayanan secara rutin ( routine provision of service ) turun. Bayaran atau lainnya tidak sesuai dengan tujuan ( payments, or other agree upon objectives ) dan sasaran kebijakan yang ada (or instruments ). Hal ini bisa terjadi karena kelalaian Menteri Perdagangan dan pelaku usaha ( exporters ).
Ekspor  Indonesia Januari-April 2018 mencapai 8,77 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, sedangkan ekspor nonmigas mencapai USD 53,30 miliar atau meningkat 9,27 persen. Penurunan terbesar ekspor nonmigas April 2018 terhadap Maret 2018 terjadi pada bahan bakar mineral sebesar USD 416,4 juta (18,18 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada kendaraan dan bagiannya sebesar USD 72,5 juta (12,5 persen). Penanganan ekspor  Indonesia, perlu campur tangan Kepala Daerah (gubernur, bupati, dan walikota) untuk setiap provinsi.
Ekspor Januari–April 2018 berasal dari Jawa Barat dengan nilai USD 10,03 miliar (17,08 persen), diikuti Jawa
Timur 10,75 persen dan Kalimantan Timur USD 5,94 miliar (10,11 persen). Ini dari 34 provinsi di Indonesia, artinya yang 31 provinsi masih di bawah USD 5,94 miliar (10,11 persen), jadi ekspor Indonesia masih sangat rendah. Untuk masalah ini, Menteri Koordinator Perekonomian sangat perlu menyampaikan teguran atau sangsi kepada gubernur ke 31 provinsi yang ada di Indonesia.
Ekspor Januari–April 2018 naik 5,32 persen diban- ding periode yang sama 2017, demikian juga ekspor hasil tambang dan lainnya naik 33,38 persen. Sementara, ekspor hasil pertanian turun 5,05 persen. Ekspor nonmigas Maret 2018 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu USD 1,82 miliar, disusul Amerika Serikat USD 1,43 miliar dan Jepang USD 1,39 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 34,95 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropah (28 negara) sebesar USD 1,39 miliar. Ekspor nonmigas hasil industri pengolahan, perlu dikembangkan dan ditingkatkan, jangan sampai terjadi penurunan, agar neraca perdagangan menjadi surplus.
Sebelumnya, neraca perdagangan April 2018 diper- kirakan mengalami surplus sekitar USD 591 juta. Faktor utama pendorong surplus karena adanya peningkatan laju  ekspor di bulan ke empat ini. Ekspor Indonesia Juni 2018 mencapai USD 13,00 atau menurun 19,80 dibanding ekspor Mei 2018. Sementara dibanding Juni 2017 meningkat 11,47 persen. Pendorong surplus, karena adanya peningkatan laju ekspor April 2018 ini, perlu dipertahankan keberadaannya. Supaya ekspor Indonesia meningkat artinya, ini menunjukkan bahwa penyediaan pelayanan secara rutin ( routine provision of service ) ada peningkatan dengan benar.
Juni 2018 mencapai USD 11 miliar, turun 22,57 dibanding Mei 2018. Sementara dibanding ekspor nonmigas Juni 2017, naik 8,61 persaen. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Juni 2018 mencapai USD 88,02 miliar atau meningkat 10,03 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, sedangkan ekspor nonmigas mencapai USD 79,38 miliar atau meningkat 9,66 persen. Ini menunjukkan bahwa penyediaan pelayanan secara rutin ( routine provision of service ) ada peningkatan. Bayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan ( payments, or other agree upon objectives ) dan sasaran kebijakan yang ada (or instruments ). Hal ini bisa terjadi karena kinerja yang baik Menteri Perdagangan dan pelaku usaha ( exporters ).
Ekspor nonmigas Juni terhadap Mei terjadi pada kendaraan dan bagiannya sebesar USD 241,1 juta 36,21, sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada bahan bakar mineral sebesar USD 119,0 juta (6,11 persen). Penurunan terbesar ekspor nonmigas ini, perlu dicari penyebabnya kemungkinan dari bayaran atau lainnya tidak sesuai dengan tujuan ( payments, or other agree upon objectives ) dan sasaran kebijakan yang ada (or instruments ). Hal ini
bisa terjadi karena kinerja yang kurang baik dari Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan pelaku usaha ( exporters ).
Juni 2018 naik 5,35 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, demikian juga ekspor hasil tambang dan lainnya naik 36,16 persen, sementara ekspor hasil pertanian turun 7,68 persen. Ekspor nonmigas Juni 2018 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu USD 2,05 miliar, disusul Jepang USD 1,23 miliar dan Amerika Serikat USD 1,13 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 39,16 persen, sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar USD 1,17 miliar. Ekspor hasil pertanian turun 7,68 persen, perlu ditindaklanjuti oleh Menteri Pertanian, atas teguran dari Menteri Koordinator Perekonomian.
Indonesia terbesar pada Januari-Juni 2018 dari Jawa Barat dengan nilai USD 14,63 miliar (16,62 persen), diikuti Jawa Timur USD 9,23 miliar (10,49 persen) dan Kalimatan Timur USD 9,10 miliar (10,34 persen). Ini dari 34 provinsi di Indonesia, artinya yang 31 provinsi masih di bawah USD 9,10 miliar (10,34 persen), jadi ekspor  Indonesia masih sangat rendah. Untuk masalah ini, Menteri Koordinator Perekonomian sangat perlu menyampaikan teguran atau sangsi kepada gubernur ke 31 provinsi yang ada di Indonesia.
Indonesia tercatat USD 16,24 miliar. Angkanya naik 19,33 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan secara bulanan (month to month) ekspor ini juga naik 25,19 persen dibandingkan Juni 2018. Selain itu, naiknya harga komoditas, seperti batu bara, nekel dan tembaga juga menjadi penyumbang kenaikan nilai ekspor. Ini menunjukkan bahwa penyediaan pelayanan secara rutin ( routine provision of service ) ada peningkatan. Bayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan ( payments, or other agree upon objectives ) dan sasaran kebijakan yang ada ( or instruments ). Hal ini bisa terjadi karena kinerja yang baik Menteri Perdagangan dan pelaku usaha ( exporters ).
Impor nasional per Juli 2018. Hasilnya, neraca perdagangan kembali tekor alias defisit. Defisit tersebut dikarenakan nilai impor lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor yang terjadi sepanjang Juli 2018. Dalam catatan BPS, neraca perdagangan Indonesia pada bulan ke tujuh ini pun menjadi defisit yang paling tinggi kedua setelah defisit  yang  terjadi  di  Juli  2013.  Peneliti  kebingungan melihat kenyataan ini, apa yang dikerjakan oleh Menteri Perdagangan, dan pelaku usaha ( exporters ). Hal ini menunjukkan bahwa, translation of language into accep- table and feasible plans and directives sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan ekspor di Indonesia. Juga resources, units, and methods tidak digunakan secara maksimal.
Ekspor  Indonesia 15,81 miliar dollar Amerika Serikat. Angka tersebut turun 2,9 persen jika dibandingkan pada bulan Juli 2018 dengan total nilai ekspor sebesar 16,29
miliar dollar Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa penyediaan pelayanan secara rutin ( routine provision of service ) tidak ada peningkatan. Bayaran atau lainnya tidak sesuai dengan tujuan ( payments, or other agree upon objectives ) dan sasaran kebijakan yang ada ( or instruments ). Hal ini bisa terjadi karena kinerja yang kurang baik Menteri Perdagangan dan pelaku usaha ( exporters ).
Ekspor nonmigas turun dari 14,86 miliar dollar Amerika Serikat di bulan Juli 2018 menjadi 14,43 miliar dollar Amerika Serikat di bulan Agustus 2018. Adapun untuk migas, persentase penurunan ekspor sebesar 3,27 persen dari 1,43 miliar dollar Amerika Serikat menjadi 1,38 miliar dollar Amerika Serikat. Ini dikarenakan penyediaan  pelayanan secara rutin ( routine provision of service ) tidak ada peningkatan. Bayaran atau lainnya tidak sesuai dengan tujuan ( payments, or other agree upon objectives ) dan sasaran kebijakan yang ada ( or instruments ). Hal ini bisa terjadi karena kinerja yang kurang baik Menteri Perdagangan dan pelaku usaha ( exporters ) serta pengawasan yang lemah dari Menteri Koordinator Perekonomian.
Lebih lanjut, Suhariyanto (Senin, 17 September 2018) menyatakan, ekspor lantaran turunnya jumlah ekspor kopi, tanaman obat, aromatik, rempah-rempah, dan buah-buahan serta lada putih. Kontribusi tertinggi disumbang oleh industri pengolahan sebesar 74,47 persen. Sedangkan pertanian hanya sebesar 1,9 persen. Hal ini perlu ada peningkatan hasil pertanian dan ini tanggung jawab dari Menteri Pertanian.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kamis 15 November 2018 mencatat, ekspor Indosesia 15,80 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 5,87 dibanding ekspor 2018. Demikian juga dibanding Oktober 2017 meningkat 3,59 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor  Indonesia Januari-Oktober 2018 mencapai 150,88 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 8,84 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, sedangkan ekspor nonmigas mencapai 136,65 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 8,73 persen. Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Oktober 2018 terhadap September 2018 terjadi pada perhiasan sebesar 294,1 juta dolar Amerika Serikat, terjadi pada bijih, kerak, dan abu logam sebesar 199,4 juta dolar Amerika Serikat atau 42,03 persen. Hal ini harus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan demi ekspor Indonesia, untuk periode Januari 2019.
Nilai ekspor Indonesia telah menunjukkan bahwa penyediaan pelayanan secara rutin ( routine provision of service ) ada peningkatan. Bayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan ( payments, or other agree upon objectives ) dan sasaran kebijakan yang ada ( or instruments ). Hal ini bisa terjadi karena kinerja yang baik Menteri Perdagangan dan pelaku usaha ( exporters ). Dan juga tidak terlepas control dari Menteri Koordinator Perekonomian.
Badan Pusat Statistik (BPS) Selasa 18 Desember 2018, merilis Tiongkok masih menjadi pasar utama Indonesia periode Januari-November 2018 mencapai 22,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp.329 triliun, naik 18,52 presen dari yang sama tahun sebelumnya. Juga, ekspor nonmigas Indonesia periode Januari-November 2018 mencapai 150,15 miliar dolar Amerika Serikat dari yang sama tahun sebelumnya hanya sebesar 139,72 miliar dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, Tiongkok menjadi pasar utama, harus menjadi tolok ukur peningkatan ekspor Indonesia periode Januari-Desember 2018.
Keadaan ini menunjukkan ketidakcermatan penye- diaan  pelayanan secara rutin ( routine provision of service ) tidak ada peningkatan. Bayaran atau lainnya tidak sesuai dengan tujuan ( payments, or other agree upon objectives ) dan sasaran kebijakan yang ada (or instruments ). Hal ini bisa terjadi karena kinerja yang kurang baik Menteri Perdagangan dan pelaku usaha ( exporters ). Dan juga tidak terlepas control dari Menteri Koordinator Perekonomian. Badan Pusat Statistik, ekspor tumbuh 6,65 persen sebesar USD 180,06 miliar. Pada 2017, ekspor hanya tercatat USD 168,83 miliar. Ini ada peningkatan, menunjukkan bahwa implementor  kebijakan berusaha membenahi  ekspor  Indonesia menjadi menyerang ( straggle ) masuk pada negara lain, termasuk kepada negara maju seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Akan tetapi penyediaan  pelayanan secara rutin ( routine provision of service ) ada peningkatan. Bayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan ( payments, or other agree upon objectives ) dan sasaran kebijakan yang ada ( or instruments ). Hal ini bisa terjadi karena kinerja yang baik Menteri Perdagangan dan pelaku usaha ( exporters ). Dan juga tidak terlepas control dari Menteri Koordinator Perekonomian.
Peningkatan nilai ekspor Indonesia 6,65 persen pada Januari-Desember 2018 masih jauh kalau dibandingkan dengan tahun 1997-1998 mencapai 60 persen. Hal ini menunjukkan kinerja Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koordinator Perekonomian masih kekurangan unit-unit ( units ), dan metode-metode untuk memaksimalisasikan ekspor Indonesia.
Ekspor Januari-Desember 2018 naik 3,86 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, demikian juga ekspor hasil tambang dan lainnya naik 20,47 persen, sementara  ekspor hasil pertanian turun 6,40 persen. Indonesia harus surplus hasil pertanian, supaya dapat meningkatkan  ekspor hasil pertanian yang maksimal. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan secara rutin ( routine provision of service ) ada peningkatan. Bayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan ( payments, or other agree upon objectives ) dan sasaran kebijakan yang ada (or instruments ). Hal ini bisa terjadi karena kinerja yang baik Menteri Perdagangan dan pelaku ekspor ( exporters ).
Dan juga tidak terlepas control dari Menteri Koordinator Perekonomian
Badan Pusat Statistik (BPS) Sabtu 15 Desember 2018,  ekspor Januari-November 2018 mencapai USD 165,81 miliar lebih rendah dari impor USD 173,32 miliar yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami  defisit  Terdalam    Sepanjang    Sejarah.  Jadi perdagangan Indonesia 2018 defisit USD  atau setara Rp 109 triliun dengan kurs Rp 14.500/dolar Amerika Serikat. Sementara  neraca  perdagangan  Desember  2018  defisit USD  1,1  miliar.  Dengan  demikian,  defisit  perdagangan sepanjang 2018 tercatat sebesar USD 8,57 miliar.  Hal ini mencerminkan kinerja perekonomian yang kurang baik karena produktivitas rendah dan ketergantungan terhadap impor tinggi. Produktivitas rendah, artinya industri harus dibenahi dari hulu sampai ke hilir, agar Indonesia kaya hasil industri, otomatis ekspor akan melonjak tinggi.
Rasio  ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tersebut, yakni awal tahun 1990-an, sekitar 35 persen. Pertumbuhan ekspor sempat melonjak tinggi pada tahun 1997 dan 1998 mencapai 60 persen terhadap PDB, didorong oleh krisis ekonomi serta pelemahan nilai tukar mencapai RP 15.000 dari yang sebelumnya Rp 2.300. Krisis ekonomi perlu dicermati dan pelemahan nilai tukar rupiah karena akan merusak semua tatan kehidupan masyarakat. Akhirnya kembali lagi kepada ekspor yang harus melonjak tinggi dan impor perlu ditekan serendah-rendahnya.
Sekarang, ekspor justru lebih rendah, yaitu sekitar 20 persen terhadap PDB. Di satu sisi, ketika ada kenaikan ekspor, impor pun akan tumbuh lebih tinggi lagi karena porsi sebagian besar impor merupakan baku dan barang modal yang digunakan untuk produksi oleh industri dalam negeri.
Selama ini kenapa mineral diekspor mentah-mentah, padahal ada investasi besar. Peneliti perhatikan, dia bisa mengolah (bahan baku) sehingga value added lebih besar, ekspor lebih tinggi. Untuk bahan baku, Indonesia memang masih lemah. Ekspor merupakan satu dari sekian pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pemerintah. Meski begitu, secara keseluruhan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik, namun tetap harus waspada, terutama dari faktor eksternal.
Bayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada ( rutine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instrumens ). Jadi, merupakan pelaksanaan pekerjaan yang dengan tujuan program dan perangkatnya. Implementasi kebijakan yang dilakukan dengan resources aplikasi ini diharapkan muncul adanya respon dari masyarakat, apakah menerima atau menolak hasil dari kebijakan itu.
Model implementasi kebijakan ini mudah dituliskan dalam kertas, akan tetapi sulit untuk diterapkan oleh
implementor pada ekspor Indonesia ke negara lain di dunia. Itulah kenyataan menunjukkan bahwa ekspor Indonesia kebanyakan masih bersifat memenuhi pesanan atau order , atau pembeli datang. Sifatnya bukan menyerang atau struggle atau masuk ke negara lain. Artinya, produk ekspor  Indonesia belum menuju produk ekspor yang berdaya saing. Hal ini dipandang sebagai kelemahan ekspor  Indonesia. Kelemahan ekspor  Indonesia, harus ditingkatkan dengan metode produk ekspor yang berdaya saing tinggi, yang sifatnya struggle untuk masuk ke negara lain. Hal yang tepat dinyatakan, Yusuf Kalla (Selasa, 6 November 2018) mengatakan, ekspor dan impor sangat perlu ditingkatkan. Indonesia melakukan ekspor dan diimbangi dengan impor. Akan tetapi untuk bahan pangan tidak perlu impor karena Indonesia masih surplus (Prabowo Subianto). Di samping itu, pernyataan Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia pada triwulan ke tiga November 2018 sebesar 5,17 persen. Pernyataan ini sangat perlu diperhatikan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Pelaku Usaha ( exporters ). Juga, yang sangat khusus kepada Menteri Koordinator Perekonomian.
Realita menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak semudah apa yang diucapkan, akan tetapi sulit untuk didefinisikan secara baik. Karena itu, keberhasilan implementor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, akan sangat tergantung pada kompetensinya dalam merealisasikan aktivitas organisasi, interpretasi, dan apli- kasi. Jadi, implementasi kebijakan  ekspor sangat perlu diteliti, karena masalah nasional yang harus menjadi per- hatian warga negara Indonesia.

## SIMPULAN
Organisasi (organization) yang nyata menunjukkan bahwa pemerintah  memangkas peraturan, menyederhanakan perizinan, mengurangi persayaratan yang tidak relevan, serta menghilangkan pemeriksaan yang tidak perlu, deregulasi ini juga berlanjut bahkan sampai ketingkat daerah, perizinan yang menghambat kelancaran ekspor di Indonesia mencakup 2.278 jenis barang.
Hasil interpretasi (interpretation) berdasarkan pada teori yang digunakan dalam implementasi kebijakan  ekspor Indonesia. Sayangnya, ekspor  Indonesia kebanyakan
masih bersifat memenuhi pesanan atau order , atau pembeli datang. Sifatnya bukan menyerang atau struggle atau masuk ke negara lain. Artinya, produk ekspor Indonesia belum menuju produk ekspor yang berdaya saing. Hal ini dipandang sebagai kelemahan ekspor Indonesia.
Aplikasi (application) dari hasil ekspor, dapat menunjang ekonomi  Indonesia pada triwulan dua tahun 2018. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi negara industri produk yang berkualitas adalah tersedianya tenaga kerja berproduktivitas tinggi. Mereka harus memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik, dan mampu bekerja dengan etos kerja yang baik. Berbagai kemudahan investasi perlu diberikan. Tanpa investasi, tak ada kegiatan produksi. Tanpa produksi, tidak ada ekspor.

## DAFTAR PUSTAKA
Barret, S. (2004). Implementation Studies . Time fore a  Revival?  Personal  Reflections  on  20  Year  of Implementation Studies. Public Administration , 82, 249-262.
Creswell, J.W. (2009) Research Design: Qualitative, Quantitave, and Mixed Methods Approaches . Los Angeles: Sage Publications.
Dunn, W.N. (1994). Public Policy Analysis: An Introduction Public Policy . New Jersey: Prentice- Hall International, Inc., Englewood Cliffs.
Grindle, M.S. (1990). Politics and Policy Implementation In The Third World . New Jersey: Princeton University Press.
Jones, C.O. (1984). An Introduction to the Study of Public Policy, Belmont, California: Wadsworth, Inc.
Harder, M.A & Palumbo, Dennis J. (1981). Implementing Public Policy, New York: Lexington Book.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Ekspor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Impor.
Van Horn, & C.E. (1979b). Policy Implementation In the Federal System: National Goals and Local Implementors . Lexington, Mass.: D. C. Heath.