Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pemerintah Daerah: Peran Intervening Perilaku Tidak Etis
*Dewi Septiningsih 1 , **Saiful Anwar 2 1,2 Institut Agama Islam Negeri Salatiga

## JURNAL ILMIAH WAHANA AKUNTANSI

## http://journal.unj/unj/index.php/wahana-akuntansi
Corresponding Author :
**saifulanwarmieta@iainsalatiga.ac.id

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History:
Received: 15 May 2021 Accepted: 04 July 2021 Published: 04 July 2021

## Keywords:
Effectiveness of Internal Control, Suitability of Compensation, Information Asymmetry, Individual Morality, Fraud, Unethical Behavior
This  study  aims  to  analyze  the  perceptions  of  employees  in  government agencies  regarding  the  effect  of  effectivity  of  internal  control, compensation  suitability,  information  asymmetry  and  individual  morality on  fraud  with  unethical  behavior  as  an  intervening  variable  in  Boyolali regional  government.  The  population  of  this  study  consisted  of  1.862 employees  and  the  research  sample  was  101  employees  of  government agencies  by  using  purposive  sampling  method.  The  results  of  this  study indicate  that  the  effectiveness  of  internal  control  and  suitability  of compensation  has  no  effect  on  fraud.  Information  asymmetry  and individual  morality  have  a  significant  negative  effect  on  fraud.  While unethical  behavior  has  a  significant  positive  effect  on  fraud.  Then  the effectiveness  of  internal  control  and  individual  morality  does  not  have  a significant  effect  on  unethical  behavior.  Furthermore,  the  suitability  of compensation and information asymmetry has a significant positive effect on unethical behavior. The results of the path analysis show that unethical behavior  can  mediate  the  effect  of  suitability  of  compensation  and information asymmetry on fraud. However, it cannot mediate the effect of effectivity  of  internal  control  and  individual  morality  on  fraud.  This research  can  be  used  by  public  sector  management  to  determine  fraud prevention strategies in the government.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  persepsi  pegawai  di  instansi pemerintahan  mengenai  pengaruh  keefektifan  pengendalian  internal, kesesuaian  kompensasi,  asimetri  informasi,  dan  moralitas  individu terhadap fraud dengan  perilaku  tidak  etis  sebagai  variabel intervening di Pemerintah  Daerah  Boyolali.  Populasi  penelitian  ini  terdiri  dari  1.862 pegawai dan sampel penelitian sejumlah 101 pegawai instansi pemerintah dengan  menggunakan  metode purposive  sampling. Hasil  penelitian  ini menunjukkan  pengaruh  keefektifan  pengendalian  internal  dan  kesesuaian kompensasi  tidak  berpengaruh  terhadap fraud .  Asimetri  informasi  dan moralitas  individu  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap fraud . Sedangkan  perilaku  tidak  etis  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap fraud . Kemudian keefektifan pengendalian internal dan moralitas individu tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  perilaku  tidak  etis.  Selanjutnya kesesuaian  kompensasi  dan  asimetri  informasi  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  perilaku  tidak  etis.  Hasil  dari path  analysis menunjukkan  bahwa  variabel  perilaku  tidak  etis  dapat  memediasi pengaruh variabel kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi terhadap fraud. Namun,  tidak  dapat  memediasi  pengaruh  variabel  keefektifan pengendalian internal dan moralitas individu terhadap fraud. Penelitian ini dapat dijadikan oleh manajemen sektor publik untuk menetapkan strategi pencegahan fraud pada pemerintah.
DOI:https://doi.org/10.21009/wahana.16.012

## How to Cite:
Septiningsih, Dewi dan Saiful Anwar. (2021). Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Fraud Pemerintah  Daerah:  Peran
Intervening Perilaku  Tidak  Etis .  Jurnal  Ilmiah  Wahana Akuntansi , 16(1), 17-35. https://doi.org/10.21009/ wahana.16.012

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  yang  baik  merupakan  suatu prasyarat  bagi  setiap  pemerintahan  untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  cita-cita negara  Indonesia.  Setiap  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  memiliki  kewajiban  untuk membuat  akuntabilitas  keuangan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  dalam  melaksanakan  tugas pokok  dan  fungsinya.  Akuntabilitas  keuangan adalah  bentuk  pertanggungjawaban  dari  masing- masing  pemerintahan  untuk  menyajikan  laporan keuangan  secara  transparan  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  ditentukan.  Laporan  keuangan yang disajikan merupakan bentuk
pertanggungjawaban  dari  pemerintah  kepada seluruh  masyarakat  mengenai  keluar  masuknya keuangan yang terjadi dalam instansi pemerintahan.  Angka  yang  tercantum  pada laporan  keuangan  harus  menunjukkan  keadaan yang terjadi sebenarnya (Dewi & Ratnadi, 2017).
Salah  satu  contoh  penerapan good governance adalah  tingkat fraud yang  rendah. Oleh  karena  itu,  keberhasilan  pada  sistem  tata kelola  pemerintahan  maka  dapat  mengurangi kecenderungan  seseorang  untuk  melakukan kecurangan  dalam  pemerintahan.  Saat  ini, tindakan fraud sebagai suatu permasalahan  yang perlu  perhatian  khusus.  Association  of  Certified Fraud  Examiners  (ACFE,  2014),  menjelaskan bahwa  tindakan fraud adalah  perbuatan  yang melawan  hukum  dilakukan  secara  sengaja dengan  maksud  tertentu  seperti  kegiatan memanipulasi laporan keuangan, atau memberikan  laporan  yang  keliru  kepada  pihak lain,  kegiatan  tersebut  dapat  dilakukan  oleh
individu  maupun  sekelompok  orang  baik dalam/luar  organisasi  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  maupun kelompoknya  yang  secara  langsung/tidak langsung  menimbukan  kerugian  kepada  pihak lain.
Indonesia termasuk negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Transparency International (TI) menghitung dengan cara memberi skor dari 0 (highly  corrupt) sampai  dengan  100 (very clean). Skor  CPI  Indonesia  pada  tahun  2020 adalah 40 poin  dan berada di  posisi  ke 85 dari 180  negara.  Skor  tersebut  hanya  naik  2  poin dari  tahun  2019.  Selanjutnya,  dapat  diketahui dari Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui Tren  Penegakan  Hukum  Kasus  Korupsi  2020 ditemukan  169  kasus  korupsi  yang  ditangani penegak hukum dengan jumlah kerugian negara sebesar  Rp18,1  triliun,  nilai  suap  sebesar Rp20,2 miliar dan pungutan liar sebesar Rp44,6 miliar. Kasus korupsi tersebut berasal dari jenis kasus  penggelapan, mark  up ,  kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif, pungutan liar,
penyalahgunaan  wewenang,  penyalahgunaan anggaran, suap, penyunatan/pemotongan, manipulasi  saham,  gratifikasi,  anggaran  ganda dan mark down (www.antikorupsi.org).
Melansir  dari  data  Rekapitulasi  Tindak  Pidana Korupsi  oleh  KPK,  per  1  Juni  2020  KPK melakukan  penanganan  dari  tindakan  korupsi antara lain: penyelidikan 78 perkara, penyidikan 43 perkara, penuntutan 40 perkara, inkracht 70 perkara, dan eksekusi 69 perkara
(www.kpk.go.id).
Berdasarkan data dari ICW menempatkan Jawa  Tengah  sebagai  provinsi  pertama  untuk
kasus  korupsi  terbanyak  selama  tahun  2020 dengan  17  kasus  dan  jumlah  kerugian  negara sebesar  Rp61,4  miliar,  di  Jawa  Tengah  tindakan korupsi yang sering dilakukan adalah penggelapan dengan 5 kasus korupsi. Berdasarkan  hasil  dari  pemantauan,  Pemerintah Kabupaten  merupakan  lembaga  yang  paling banyak  terjadi  kasus  korupsi.  Tahun  2020 diketahui  terdapat  62  kasus  korupsi  yang  terjadi di  Pemerintah  Kabupaten  dengan  jumlah  150 tersangka  yang  merugikan  keuangan  negara sebesar Rp64,5 miliar (www.antikorupsi.org).
Selain  hal  itu,  berdasarkan  pada  Laporan Hasil  Pemeriksaan  dari  BPK  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Boyolali Tahun  Anggaran  2019  menyatakan  bahwa  BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”. BPK menemukan adanya kelemahan  pada  sistem  pengendalian  intern  atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten
Boyolali.
Kelemahan
tersebut adalah penatausahaan  persediaan  pada  RSUD  Simo, RSUD  Waras  Wiris,  Puskesmas  Cepogo  dan DPUPR belum tertib antara lain perencanaan dan pencatatan  pengadaan  barang  untuk  persediaan tidak  akurat.  Selanjutnya,  pada  pengelolaan  aset tetap  Pemerintah  Kabupaten  Boyolali  belum sepenuhnya  tertib  sehingga  penyajian  aset menjadi  kurang  informatif  dan  kurang  terjamin keamanan penguasaannya (BPK, 2019).
Penelitian yang menguji tentang keefektifan pengendalian internal dilakukan oleh Rahmi  &  Sovia  (2017)  dan  Maulidya  &  Fitri (2020) menunjukkan
hasil keefektifan pengendalian  internal  berpengaruh  positif signifikan  terhadap fraud. Namun  berbeda
dengan penelitian Adi et al. (2016) dan Rahmah &  Haryoso  (2018)  yang  menerangkan  bahwa kefektifan  pengendalian  internal  memiliki pengaruh  negatif  signifikan  terhadap fraud. Kemudian  mengenai  pengaruh  kesesuaian kompensasi terhadap fraud . Penelitian oleh Adi et  al.  (2016)  dan  Arthana  (2019)  menyatakan bahwa  kesesuaian  kompensasi  berpengaruh positif  signifikan  terhadap fraud. Akan  tetapi, berbeda  dengan  penelitian  Permatasari  et  al. (2017)  dan  Albar  Meurah  &  Fitri  Aida  (2018) menunjukkan  kesesuaian  kompensasi  memiliki pengaruh  negatif  terhadap fraud. Selanjutnya mengenai pengaruh asimetri informasi terhadap fraud . Penelitian oleh Fitri (2016) dan Rahmah &  Haryoso  (2018)  membuktikan  bahwa asimetri  informasi  memiliki  pengaruh  positif signifikan terhadap fraud. Sebaliknya penelitian dari  Adi  et  al.  (2016)  menunjukkan  hasil asimetri  informasi  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap fraud. Kemudian mengenai pengaruh  moralitas  individu  terhadap fraud . Penelitian  Yulianti  (2016)  dan  Fitri  (2016) menunjukkan hasil moralitas individu berpengaruh  positif  terhadap fraud .  Berbeda dengan  penelitian  Indriastuti  et  al.  (2016)  dan Sudarman  &  Kusuma  (2019)  menunjukkan bahwa  moralitas  individu  berpengaruh  negatif signifikan terhadap fraud.

## TINJAUAN TEORI Fraud Triangle Theory
Fraud Triangle Theory dijabarkan oleh Cressey (1953)  yang  mengemukakan  bahwa  terdapat tiga  faktor  yang  mempengaruhi fraud yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity) ,
dan rasionalisasi (rasionalization) .

## Agency Theory
Teori  keagenan  oleh  Jensen  &  Meckling  (1976) digunakan  untuk  menjelaskan  mengenai fraud dalam  hal  memecahkan  dua  permasalahan  yang terjadi  dalam  hubungan  keagenan.  Suatu permasalahan  yang  sering  muncul  akibat  dari adanya perbedaan kepentingan antara pihak agen dan pihak prinsipal disebut agency problems.

## Teori Atribusi
Teori atribusi telah dikembangkan Kelley (1967) selanjutnya  Green  &  Mitchell  (1979).  Teori  ini memiliki  pandangan  bahwa  atribut  penyebab merupakan  akibat  dari  perilaku  kepemimpinan. Fritz  (1958)  berpendapat  bahwa  setiap  perilaku seseorang  dapat  ditentukan  melalui  kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal.

## Teori Perkembangan Moral
Teori  perkembangan  moral  yang  sering digunakan  dalam  penilaian  terhadap  etika  yaitu model  Kohlberg.  Kohlberg  (1995)  menerangkan bahwa perkembangan moral dapat melewati dari tiga  tahapan  yaitu:  tahapan pre-conventional , tahapan conventional ,  dan  tahapan post- conventional .

## Kerangka Penelitian
Kerangka konseptual penelitian ini
disajikan pada Gambar 1.

## Pengembangan Hipotesis
Ikhsan  &  Ishak  (2005:55)  menerangkan bahwa  teori  atribusi  adalah  suatu  perbuatan  dari
pemimpin  yang  dipengaruhi  oleh  atribut penyebab. Menurut Yanto, (2017) pengendalian internal  perlu  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengawasi  atau  memantau  apakah  dalam sebuah  kegiatan  operasional  atau  finansial  dari sebuah  organisasi  sudah  berjalan  sesuai  pada prosedur  dan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan oleh  pihak  manajemen.  Penelitian  Permatasari et  al.  (2017),  Siregar  &  Hamdani  (2018),  dan Rahmah  &  Haryoso  (2018)  menunjukkan bahwa  hasil  penelitian  sistem  pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud.
H 1 : Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud.

## Gambar 1 Kerangka Penelitian
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021
Kompensasi  berperan  penting  untuk meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja
berprestasi sehingga tinggi rendahnya kompensasi akan mempengaruhi kinerja (Permatasari et al., 2017). Penelitian Permatasari et  al.  (2017),  Siregar  &  Hamdani  (2018)  dan Albar Meurah & Fitri Aida (2018) menunjukkan bahwa  kesesuaian  kompensasi  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fraud.
H 2 : Kesesuaian  kompensasi  berpengaruh negatif terhadap fraud.
Teori  keagenan  digunakan  untuk  mencari solusi  dari  permasalahan  mengenai  hubungan keagenan.
Asimetri
informasi dapat menimbulkan  konflik  dari  prinsipal  dan  agen untuk memanfaatkan pihak lain untuk mengubah informasi  dalam  penyusunan  laporan  keuangan sehingga  hal  tersebut  menyebabkan fraud (Wilopo, 2006). Penelitian Fitri (2016), Rahmah & Haryoso (2018), dan Permatasari et al. (2017)
menunjukkan hasil
asimetri informasi memberikan  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap fraud.
H 3 : Asimetri  informasi  berpengaruh  positif terhadap fraud.
Kohlberg (1969) mengelompokkan tahapan
penalaran moral yaitu, pra-konvensional, konvensional  dan  post-konvensional.  Welton (1994)  menjelaskan  bahwa  kemampuan  dari setiap individu untuk menyelesaikan dilema etika selalu  dipengaruhi  oleh  level  penalaran  moral. Seseorang  dengan  penalaran  moral  tinggi  dalam melakukan  tindakannya  ia  lebih  memperhatikan lingkungan sekitarnya dan mendasari tindakannya  pada  prinsip  moral  yang  berlaku. Penelitian  Sudarman  &  Kusuma  (2019)  dan Anggreni  et  al.  (2020)  menunjukkan  hasil moralitas individu memberikan pengaruh negatif
signifikan terhadap fraud .
H 4 : Moralitas  individu  berpengaruh  negatif terhadap fraud.
Griffin  &  Ebert,  (2006)  menjelaskan bahwa  perilaku  tidak  etis  adalah  perilaku  yang didalamnya  tidak  sesuai  dengan  norma  sosial yang  berlaku  di  masyarakat.  Adanya  perilaku tidak  etis  adalah  suatu  hal  yang  sulit  untuk ditelaah  dan  jawabannya  dapat  diketahui  dari interaksi  yang  kompleks  dari  pelakunya,  suatu perilaku dapat dikatakan tidak etis dapat dilihat dari  penyalahgunaan  kekuasaan,  wewenang, dan  sumber  daya  organisasi.  Penelitian Permatasari  et  al.  (2017)  dan  Arthana  (2019) menunjukkan hasil perilaku tidak etis memiliki pengaruh positif signifikan terhadap fraud.
H 5 : Perilaku  tidak  etis  berpengaruh  positif terhadap fraud.
Efektifitas  pengendalian  internal  adalah keberhasilan  yang  dicapai  oleh  manajemen untuk mencapai tujuan organsasi yang berkaitan dengan laporan keuangan yang handal, efisiensi operasional  dan  ketaatan  pada  peraturan  yang berlaku,  adanya  pengendalian  yang  efektif dapat  meminimalisir  terjadinya fraud (Rahmah & Haryoso, 2018). Penelitian Shintadevi (2015) menunjukkan  hasil  keefektifan  pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku tidak etis.
H 6 : Keefektifan pengendalian internal berpengaruh  negatif  terhadap  perilaku tidak etis.
Sistem  kompensasi  yang  telah  didesain diharapkan  dapat  memotivasi  karyawan  untuk bekerja dengan optimal.  Maka dari itu, dengan strategi  tersebut  dapat  mengurangi  tindakan
fraud dari  pegawai  instansi  untuk  berperilaku tidak etis guna mendapatkan keuntungan pribadi. Penelitian  Pratiwi  (2016)  dan  Nurlaeliyah  & Anisykurlillah  (2017)  menunjukkan  hasil  dari kesesuaian  kompensasi  memiliki  pengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  perilaku  tidak etis.
H 7 : Kesesuaian  kompensasi  berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis. Kesempatan adalah kondisi yang memungkinkan  seseorang  untuk  melakukan fraud. Penyebab  tindakan fraud dikarenakan adanya  kesempatan  yaitu  asimetri  informasi (Virmayani et al., 2017). Asimetri informasi yang terjadi  antara  atasan  dan  bawahan  akan berpengaruh  pada  laporan  keuangan  yang  akan menyebabkan fraud (Arthana,  2019).  Penelitian Nurlaeliyah & Anisykurlillah (2017)
menunjukkan  asimetri  informasi  memiliki pengaruh  positif  signifikan  terhadap  perilaku tidak etis.
H 8 : Asimetri  informasi  berpengaruh  positif terhadap perilaku tidak etis.
Seseorang  yang  mempunyai  moralitas tinggi  diharapkan  akan  bertindak  sesuai  dengan prinsip moral, namun sebaliknya seseorang yang mempunyai  moral  yang  rendah  akan  cenderung berperilaku  tidak  etis.  Penelitian  (Pratiwi,  2016) menunjukkan  hasil  negatif  dan  signifikan terhadap fraud. Maka  dari  itu,  dapat  diartikan apabila semakin tinggi tingkat moralitas individu, maka perilaku tidak etis akan semakin rendah.
H 9 : Moralitas  individu  berpengaruh  negatif terhadap perilaku tidak etis.
Teori  atribusi  menjelaskan  mengenai perbuatan  dari  seorang  pemimpin  yang
dipengaruhi oleh atribut penyebab. Oleh karena itu, dengan adanya sistem pengendalian internal yang  efektif  akan  mengurangi  perilaku  tidak etis.  AICPA  (1997)  menjelaskan  bahwa pengendalian  internal  adalah  suatu  hal  yang penting  dengan  cara  memberikan  perlindungan bagi  entitas  akan  kelemahan  yang  dimiliki manusia  dan  akan  mengurangi  tindakan  yang tidak  sesuai  dengan  peraturan.  Penelitian Bestari  (2016)  dan  Fitri  (2016)  menunjukkan hasil keefektifan pengendalian internal memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap fraud melalui perilaku tidak etis.
H 10 :  Keefektifan pengendalian internal berpengaruh  negatif  terhadap fraud dengan  perilaku  tidak  etis  sebagai pemediasi.
Jika  sistem  kompensasi  tidak  sesuai dengan  ketentuan  yang  ditetapkan,  maka  akan memicu  perilaku  tidak  etis  yang  dilakukan seseorang dengan tujuan mendapatkan keuntungan  yang  maksimal.  Perilaku  tidak  etis dapat  menimbulkan  terjadinya  tindakan fraud (Pratiwi,  2016).  Penelitian  Shintadevi  (2015) dan  Nurlaeliyah  &  Anisykurlillah  (2017) menunjukkan kesesuaian kompensasi berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap fraud dengan  perilaku  tidak  etis  sebagai pemediasi.
H 11 :  Kesesuaian  kompensasi  berpengaruh negatif  terhadap fraud dengan  perilaku tidak etis sebagai pemediasi.
Asimetri informasi adalah kondisi dimana terjadi  ketidaksamaan  dalam  memperoleh informasi  mengenai  kinerja  dari  agen  dan sebaliknya  agen  tidak  mempunyai  informasi
lebih  mengenai  kapasitas,  lingkungan  tempat bekerja  dan  lainnya.  Asimetri  informasi  dapat memicu  terjadinya  perilaku  tidak  etis  yang mengarah pada tindakan fraud. Penelitian Bestari (2016)  dan  Fitri  (2016)  menunjukkan  bahwa asimetri informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan  terhadap fraud melalui  perilaku  tidak etis sebagai pemediasi.
H 12 :  Asimetri  informasi  berpengaruh  positif terhadap fraud dengan perilaku tidak etis sebagai pemediasi.
Teori  penalaran  moral  Kohlberg  (1995) menjelaskan  bahwa  pengetahuan  mengenai penalaran  moral  bertujuan  untuk  mendeteksi sikap  setiap  individu.  Seseorang  dengan penalaran  moral  yang  rendah  akan  memicu perilaku  tidak  etis  yaitu  dengan  memanfaatkan wewenang  yang  dimilikinya  dengan  tujuan mendapatkan  keuntungan  yang  maksimal. Dengan  demikian  perilaku  tidak  etis  akan meningkatkan tindakan fraud. Penelitian Yulianti (2016)  menunjukkan  hasil  moralitas  individu memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  tindakan fraud dengan  perilaku  tidak etis sebagai pemediasi.
H 13 :  Moralitas  individu  berpengaruh  negatif terhadap fraud dengan perilaku tidak etis sebagai pemediasi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah jenis  data  primer,  yaitu  data  yang  langsung memberikan  informasi  kepada  pengumpul  data. Teknik  pengumpulan  data  dengan  metode kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan
data  yang  dilakukan  dengan  memberikan beberapa  pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:142).
Populasi  yang  digunakan  pada  penelitian ini  sebanyak  28  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD)  di  Kabupaten  Boyolali.  Jumlah  dari populasi  pada  penelitian  ini  sebanyak  1.862 orang.  Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  terdapat  pada  populasi (Sugiyono,  2013:81).  Teknik  dalam  penentuan sampel  yang  digunakan  dengan purposive sampling. Jumlah  sampel  pada  penelitian  ini sebanyak  101  responden.  Skala  pengukuran pada  penelitian  ini  dengan  menggunakan  skala likert  1-5.  Sedangkan  waktu  penelitian  ini dilakukan bulan Februari 2021.
Analisis  data  pada  penelitian  ini  dengan menggunakan  alat  statistik  regresi  linear berganda  dengan  bantuan software statistik SPSS versi 25. Berikut ini persamaan penelitian yang digunakan:
Persamaan 1 Perilaku Tidak Etis =  α + β 1 Keefektifan Pengendalian Internal +  β 2 Kesesuaian Kompensasi + β 3 Asimetri Informasi + β 4 Moralitas Individu + e
Persamaan 2 Fraud = α + β 1 Perilaku Tidak Etis + β 2 Keefektifan Pengendalian Internal + β 3 Kesesuaian Kompensasi + β 4 Asimetri Informasi + β 5 Moralitas Individu + e
Definisi  operasional  variabel  yang pertama  adalah fraud.  Fraud sebagai  variabel dependen.  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (2001) menyatakan  bahwa fraud sebagai  salah  saji dalam laporan keuangan yang memicu tindakan fraud seperti  salah  saji/  manipulasi  data/
mengungkapkan laporan keuangan dengan tujuan untuk  membohongi  para  pemakai  laporan keuangan.  kemudian  salah  saji  pada  bentuk perlakuan  yang  tidak  sesuai  pada  aktiva/ perbuatan  penggelapan  dengan  tujuan  untuk melakukan pencurian aktiva sehingga mengakibatkan  laporan  keuangan  tidak  sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) di
Indonesia. Penelitian ini
menggunakan indikator dari ACFE, (2014)  yang terdiri  dari:  (1)  Kecurangan  pada  laporan keuangan;  (2)  Penyalahgunaan  aset;  dan  (3) Korupsi.
Selanjutnya  variabel  perilaku  tidak  etis sebagai  variabel  intervening.  Perilaku  tidak  etis merupakan  suatu  tindakan  yang  berlawanan dengan  norma  sosial  yang  dapat  diterima  di lingkungan masyarakat dan memiliki kesinambungan  pada  tindakan  yang  mengarah pada  hal  yang  bermanfaat/membahayakan (Griffin  &  Ebert,  2006).  Penelitian  ini menggunakan  indikator  dari  Tang  et  al.,  (2003) yang terdiri dari: (1) Penyalahgunaan kedudukan; (2)  Penyalahgunaan  sumber  daya  organisasi;  (3) Penyalahgunaan  kekuasaan;  (4)  Perilaku  tidak berbuat  apa-apa;  dan  (5)  Perilaku  mengabaikan peraturan.
Kemudian  variabel  independen  yang pertama adalah keefektifan pengendalian internal.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008  Tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  (SPIP)  merupakan  suatu  sistem pengendalian  internal  yang  secara  keseluruhan dilakukan  baik  di  lingkungan  pusat  maupun daerah.  Oleh  karena  itu,  untuk  memperoleh tujuan  pengelolaan  keuangan  yang  transparan
dan  akuntabel,  maka  penyampaian  laporan keuangan  harus  tepat  waktu  untuk  mengurangi tindakan  penyelewengan  dalam  menggunakan anggaran  belanja.  Penelitian  ini  menggunakan indikator  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2008  Tentang  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  yang  terdiri  dari:  (1) Lingkungan  pengendalian;  (2)  Penilaian mengenai risiko; (3) Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi dan komunikasi; dan (5) Pemantauan kegiatan pengendalian internal.
Lalu,  variabel  independen  yang  kedua adalah  kesesuaian  kompensasi.  Hariandja (2005) kesesuaian  kompensasi  adalah  suatu bentuk  balas  jasa  yang  didapatkan  seluruh pegawai  sebagai  bentuk  imbalan  dikarenakan telah  menyelesaikan  pekerjaannya  yang  dapat berupa  uang  atau  lainnya  seperti  gaji,  bonus, upah  dan  insentif  serta  tunjangan  lainnya. Penelitian  ini  menggunakan  indikator  dari Gibson  et  al.,  (2012)  yang  terdiri  dari:  (1) Kompensasi keuangan; (2) Pengakuan organisasi  atas  keberhasilan  melaksanakan pekerjaan; (3) Promosi; (4) Penyelesaian tugas; (5) Pencapaian sasaran; dan (6) Pengembangan pribadi.
Selanjutnya,  variabel  independen  yang ketiga  adalah  asimetri  informasi.  Asimetri informasi  adalah  suatu  keadaaan  yang  tidak seimbang  antara  pihak  yang  mempunyai informasi  dan  pihak  yang  memerlukan informasi  (Wilopo,  2006).  Penelitian  ini menggunakan indikator dari Dunk, (1993) yang terdiri  dari:  (1)  Situasi  dimana  pihak  intern memiliki  informasi  yang  lebih  baik  atas aktivitas;  (2)  Situasi  dimana  pihak  intern
instansi  mengetahui  hubungan  input  dan  output dalam bagiannya; (3) Situasi dimana pihak intern instansi  lebih  mengetahui  potensi  kerja  yang telah  menjadi  tanggungjawabnya;  (4)  Situasi dimana  pihak  intern  instansi  mengetahui  teknis pekerjaan  dibandingkan  dengan  pihak  luar instansi; (5) Situasi  dimana pihak intern instansi lebih  mengetahui  faktor  eksternal  dalam  bidang yang  menjadi  tanggungjawabnya  dibandingkan pihak  ekstern;  dan  (6)  Situasi  dimana  pihak intern instansi lebih mengerti mengenai apa yang dapat  dicapai  dalam  bidang  yang  menjadi tanggungjawabnya.
Variabel  independen  yang  terakhir  adalah moralitas individu. Santrock, (2002:370) menjelaskan  bahwa  moralitas  individu  adalah suatu  perilaku  yang  proporsional  dengan tambahan  beberapa  sikap  (keadilan,  kejujuran dan  penghormatan  pada  hak  dan  kebutuhan  dari orang lain). Penelitian ini menggunakan indikator dari  Kohlberg,  (1969)  yang  terdiri  dari:  (1) Orientasi kepatuhan sebagai tanggung jawab; (2) Orientasi  minat  untuk  tujuan  pribadi;  (3) Orientasi  antara  komunikasi  dan  tindakan  yang berpengaruh  pada  sosial;  (4)  Orientasi  otoritas untuk  memelihara  aturan  sosial;  (5)  Orientasi hukum  sebagai  kontrak  sosial;  dan  (6)  Prinsip keadilan dalam bertindak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  bertujuan  untuk  mengukur kuesioner  apakah  handal  atau  reliabel  apabila jawaban  dari  seseorang  pada  pernyataan  selalu konsisten. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila dapat memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2018:45).
Hasil  uji  reliabilitas  dari  penelitian  ini disajikan pada Tabel 1.

## Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021 Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh variabel  pada  penelitian  ini  memiliki  nilai Cronbach  Alpha >0,06  yang  menunjukkan bahwa seluruh variabel telah reliabel.

## Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengetahui apakah  kuesioner  dapat  dinyatakan  valid apabila  pertanyaan  dalam  kuesioner  mampu untuk  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan diukur  dengan  kuesioner  tersebut.  Uji signifikansi  dilakukan  dengan  membandingkan r  hitung  dengan  r  tabel  untuk  (df)  =  n-2 (Ghozali,  2018:51).  Uji  instrumen  validitas diperoleh bahwa nilai dari Pearson Correlation untuk  setiap  item  pernyataan  lebih  besar  dari 0,1956  maka  dapat  disimpulkan  setiap  item pernyataan dalam kuesioner valid.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  digunakan  untuk  mengetahui apakah  dalam  suatu  model  regresi,  antara variabel  bebas  dan  variabel  terikat  memiliki distribusi  yang  normal  atau  justru  terjadi
Variabel Cronbach Alpha Keterangan Keefektifan Pengendalian Internal 0,815 Reliabel Kesesuaian Kompensasi 0,786 Reliabel Asimetri Informasi 0,934 Reliabel Moralitas Individu 0,790 Reliabel Fraud 0,883 Reliabel Perilaku Tidak Etis 0,795 Reliabel
sebaliknya.  Teknik  yang  digunakan  untuk mendeteksi  yaitu  dengan  uji Kolmogorov- Smirnov (K-S)  yaitu  jika  nilai  dari  signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka hasil tersebut menunjukkan  bahwa  data  terdistribusi  normal (Ghozali, 2018:161).
Hasil  uji  normalitas  dari  penelitian  ini disajikan pada Tabel 2.

## Tabel  2
Hasil Uji Normalitas

## Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021
Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa nilai dari test  statistic Kolmogrov-Smirnov (K-S) adalah  0,083  dan  niai  Asymp.  Sig.  (2-tailed) adalah  0,081.  Berdasarkan  pada  hasil  dari  uji normalitas  diketahui  nilai  signifikansi  0,081  > 0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai residual berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk mengetahui  apakah  dalam  model  regresi  dapat ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel independen. Apabila nilai dari Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari angka 10 dan nilai dari tolerance tidak kurang dari 0,1 maka dalam model tersebut dapat dikatakan bebas dari adanya multikolinearitas (Ghozali, 2018:107).
Hasil  uji  multikolinearitas  dari  penelitian ini disajikan pada Tabel 3.
Pada  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  nilai VIF untuk setiap variabel bebas yang terdiri dari kefektifan  pengendalian  internal,  kesesuaian
kompensasi,  asimetri  informasi  dan  moralitas individu  adalah  lebih  kecil  dari  10,0.  Nilai tolerance untuk setiap variabel juga lebih besar dari  0,1.  Dengan  demikian,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  setiap  variabel  bebas  tidak terjadi multikolinearitas.
Tabel  3 Hasil Uji Multikolinearitas
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  varian  residual  dari  suatu pengamatan terhadap pengamatan yang lainnya.
Pada  penelitian  ini  menggunakan  uji glesjer untuk mendeteksi permasalahan heteroskedastisitas yaitu
dengan mentransformasikan nilai residual menjadi nilai absolut  residual  dan  selanjutnya  melakukan regresinya  dengan  variabel  bebas.  Apabila signifikansi  dari  variabel  bebas  >  0,05,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137).
Hasil uji heteroskedastisitas dari penelitian ini disajikan pada Tabel 4.
Hasil dari pengolahan data pada Tabel 4, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel- variabel  pada  penelitian  ini  tidak  terjadi
Unstandardized Residual N 101 Kolmogorov-Smirnov Z 0,083 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,081 Variabel Collinearity Statistics Tolerance VIF Keefektifan Pengendalian  Internal (X 1 ) 0,782 1,278
Kesesuaian Kompensasi (X 2 ) 0,712 1,404 Asimetri Informasi (X 3 ) 0,822 1,216 Moralitas Individu (X 4 ) 0,759 1,317
terjadi  heteroskedastisitas  dikarenakan  nilai signifikansinya >0,05.
Tabel  4 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

## Uji Linearitas
Uji  linearitas  bertujuan  untuk  mengetahui apakah pada 2 (dua) variabel memiliki hubungan yang linear/tidak secara signifikan. Apabila nilai signifikansi  dari deviation  from  linearity lebih besar  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa data tersebut adalah linear (Ghozali, 2018:167).
Hasil  uji  linearitas  dari  penelitian  ini disajikan pada Tabel 5.

## Tabel  5
Hasil Uji Linearitas
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021
Hasil  uji  linearitas  pada  Tabel  5  dapat disimpulkan  bahwa  nilai  signifikansi deviation from  linearity seluruh  variabel  adalah >0,05 maka  menunjukkan  hubungan  antara  masing- masing variabel terhadap fraud adalah linear.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) R 2 bertujuan  untuk  mengukur  mengenai seberapa  jauhnya  dalam  suatu  model  dapat menjelaskan  variasi  dari  variabel  terikat. Koefisien  Determinasi  dapat  dihitung  dengan R 2 yang  mempunyai  nilai  antara  0-1  dengan syarat semakin mendekati 1 maka akan semakin baik (Bawono, 2006).
Hasil  uji  koefisien  determinasi  dari penelitian ini disajikan pada Tabel 6.
Tabel  6 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021
Nilai  dari  R 2 yang  terdapat  pada  Tabel  6 adalah  sebesar  0,312  berarti  bahwa  ada hubungan  yang  kuat  antara  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat  dikarenakan  nilai tersebut  mendekati  angka  1.  Adjusted  R 2 sebesar  0,276  berarti  kontribusi  dari  variabel bebas  yang  mempengaruhi  variabel  terikat sebesar  27,6%  sedangkan  sisanya  sebesar 72,4%  dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya  yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Uji F
Uji F dapat digunakan untuk menunjukkan  apakah  pada  semua  variabel bebas  yang  telah  dimasukkan  ke  dalam  model memiliki  pengaruh  secara  simultan  terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018).
Hasil  uji  F  dari  penelitian  ini  disajikan pada Tabel 7.
Hasil  uji  F  hitung  yang  disajikan  pada Tabel  7  diketahui  sebesar  8,625  dengan  nilai
Variabel Sig. Konstanta 0,396 Keefektifan Pengendalian Internal (X 1 ) 0,108 Kesesuaian Kompensasi (X 2 ) 0,229 Asimetri Informasi (X 3 ) 0,516 Moralitas Individu (X 4 ) 0,644 Variabel Dependen Variabel Independen Sig. Deviation from Linearity Keterangan Fraud Keefektifan Pengendalian Internal (X 1 ) 0,329 Linear Kesesuaian Kompensasi (X 2 ) 0,065 Linear
Asimetri Informasi (X 3 ) 0,474 Linear Moralitas Individu (X 4 ) 0,869 Linear Model R Square Adjusted R Square 1 0,312 0,276
signifikansi  0,000  <  0,05,  maka  dapat
disimpulkan bahwa variabel keefektifan pengendalian  internal,  kesesuaian  kompensasi, asimetri informasi, dan moralitas individu secara bersama-sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap fraud.
Tabel  7
Hasil Uji F
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

## Uji T
Uji T digunakan untuk menjelaskan sejauh mana  mengenai  hubungan  antara  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat.  Cara  pengukurannya adalah  dengan  membandingkan  antara  nilai  t hitung dan nilai t tabel. Jika nilai t hitung > nilai t tabel  dengan  tingkat  signifikansi  <  0,05  maka dapat dikatakan hipotesis alternatif diterima yang menyatakan  bahwa  variabel  bebas  secara individual  berpengaruh  terhadap  variabel  terikat (Ghozali, 2018).
Hasil  uji  T  untuk  Persamaan  1  dan Persamaan 2 disajikan pada Tabel 8 dan Tabel 9.
Tabel  8 Hasil Uji T - Persamaan 1
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021
Tabel  9 Hasil Uji T - Persamaan 2
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

## Path Analysis
Analisis  jalur  merupakan  perluasan  dari analisis  regresi  linear  berganda/merupakan analisis  regresi  dengan  tujuan  untuk  menaksir suatu hubungan kausalitas antar variabel (model casual) yang  sebelumnya  sudah  ditetapkan berdasarkan pada teori (Ghozali, 2018:245).
Hasil Path Analysis dengan menggunakan  Sobel  Test  disajikan  pada  Tabel 10.

## Tabel  10
Path Analysis Menggunakan Sobel Test
Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021
Model F Hitung Sig. Regression 8,625 0,000 Variabel Unstandardizied Coeficients (B) T Hitung Sig. Konstanta 15,643 6,737 0,000 Keefektifan Pengendalian Internal (X 1 ) 0,128 1,189 0,237 Kesesuaian Kompensasi (X 2 ) -0,058 -0,699 0,486 Asimetri Informasi (X 3 ) -0,089 -2,017 0,047 Moralitas Individu (X 4 ) -0,114 -2,240 0,027
Variabel Unstandardizied Coeficients (B) T Hitung Sig Konstanta 6,497 2,081  0,040 Keefektifan Pengendalian Internal (X 1 ) 0,008 0,065  0,948 Kesesuaian Kompensasi (X 2 ) 0,225 2,437  0,017 Asimetri Informasi (X 3 ) 0,122 2,459  0,016 Moralitas Individu (X 4 ) -0,051 -0,880 0,381 Fraud (Y) 0,637 5,635  0,000
Variabel Independen Variabel Intervening Variabel Dependen T Penelitian Keefektifan Pengendalian Internal Perilaku Tidak Etis Fraud 1,14276 Kesesuaian Kompensasi Perilaku Tidak Etis Fraud 3,47668 Asimetri Informasi Perilaku Tidak Etis Fraud 2,16391 Moralitas Individu Perilaku Tidak Etis Fraud -0,61050

## Keefektifan Pengendalian Internal dan Fraud
Keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh  terhadap fraud. Artinya,  jika keefektifan pengendalian internal suatu pemerintahan  baik,  maka  tidak  mempengaruhi fraud dikarenakan tingkat fraud dapat disebabkan oleh  faktor  kesempatan  yang  ada  dalam pemerintahan.  Penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  dari  Rahmi  &  Sovia  (2017) menunjukkan hasil variabel keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap fraud. Oleh sebab itu, maka H 1 ditolak.

## Kesesuaian Kompensasi dan Fraud
Kesesuaian  kompensasi  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap fraud .  Artinya  semakin rendah  tingkat  kesesuaian  kompensasi  yang diberikan kepada pegawai maka tidak memberikan pengaruh terhadap fraud, dikarenakan  tingkat fraud yang  tinggi  dapat disebabkan  adanya  tekanan  yang  terdapat  pada pegawai pemerintahan.
Penelitian oleh Permatasari et al. (2017) dan Siregar & Hamdani (2018) menunjukkan
hasil kesesuaian kompensasi  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap fraud. Sehingga, dari penjelasan di atas maka H 2 ditolak.

## Asimetri Informasi dan Fraud
Asimetri  informasi  memiliki  pengaruh  negatif dan  signifikan  terhadap fraud .  Artinya  semakin tinggi  tingkat  asimetri  informasi  yang  terjadi  di instansi  pemerintahan,  maka  akan  menurunkan kecenderungan  pegawai  untuk  melakukan tindakan fraud. Hasil  penelitian  ini  konsisten dengan penelitian Adi et al. (2016) menunjukkan
hasil  asimetri  informasi  berpengaruh  negatif signifikan  terhadap fraud. Berdasarkan  pada penjelasan di atas maka H 3 ditolak.

## Moralitas Individu dan Fraud
Moralitas  individu  memiliki  pengaruh  negatif dan signifikan terhadap fraud . Artinya, semakin tinggi  tingkat  moralitas  pegawai  instansi pemerintahan, maka akan menurunkan kecenderungan  dari  seseorang  untuk  bertindak fraud dengan  tujuan  untuk  mendapatkan keuntungan pribadi. Seseorang yang mempunyai penalaran moral rendah mempunyai  kecenderungan  untuk  melakukan sesuatu  hal  yang  akan  menguntungkan  untuk pribadinya.  Hasil  penelitian  ini  konsisten dengan  hasil  penelitian  oleh  Indriastuti  et  al. (2016), dan Anggreni et al. (2020) menunjukkan hasil moralitas individu memiliki pengaruh  yang  negatif  dan  signifikan  terhadap fraud .  Artinya  semakin  tingginya  moralitas individu  yang  ada  pada  seseorang  maka tindakan fraud akan semakin menurun. Dengan demikian,  dari  penjelasan  di  atas  maka  H 4 diterima.

## Perilaku Tidak Etis dan Fraud
Perilaku  tidak  etis  berpengaruh  positif signifikan  terhadap fraud .  Artinya,  semakin tinggi  perilaku  tidak  etis  oleh  pegawai,  maka akan  meningkatkan  sikap  pegawai  untuk melakukan fraud. Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  teori  atribusi  yang  menjelaskan mengenai  perilaku  dari  seseorang  terhadap suatu  peristiwa  yang  berada  di  sekitarnya  dan dapat  mengetahui  sebab  mengapa  melakukan
melakukan perilaku tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rahmah  &  Haryoso (2018)  yang  menunjukkan  hasil  perilaku  tidak etis  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan signifikan terhadap fraud. Berdasarkan penjelasan di atas, maka H 5 diterima.
Keefektifan  Pengendalian  Internal  dan
Perilaku Tidak Etis
Keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  perilaku  tidak etis.  Maka,  dapat  diartikan  semakin  tingginya tingkat  keefektifan  pengendalian  internal  dalam instansi pemerintahan maka tidak mempengaruhi kecenderungan  seseorang  untuk  melakukan perilaku  tidak  etis  namun  terdapat  faktor  lain seperti  lingkungan  dari  instansi  pemerintahan yang  dapat  mempengaruhi  signifikan.  Penelitian ini  konsisten  dengan  penelitian  Natalia  & Pranoto  (2018)  yang  menunjukkan  hasil penelitian bahwa variabel keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap perilaku  tidak  etis.  Oleh  karena  itu,  maka  H 6 ditolak.

## Kesesuaian  Kompensasi  dan  Perilaku  Tidak
Etis
Kesesuaian  kompensasi  memiliki  pengaruh positif  signifikan  terhadap  perilaku  tidak  etis.
Sistem kompensasi telah direncanakan sebelumnya sehingga diharapkan dapat
mendorong  pegawai  untuk  bekerja  dengan optimal.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian
Pratiwi (2016) menunjukkan hasil dari kesesuaian  kompensasi  memiliki  pengaruh  yang positif  signifikan  terhadap  perilaku  tidak  etis.
Semakin  tinggi  tingkat  kesesuaian  kompensasi yang  diberikan  maka  akan  meningkatkan perilaku tidak etis dalam instansi pemerintahan. Sehingga,  dari  penjelasan  di  atas  maka  H 7 ditolak.

## Asimetri Informasi dan Perilaku Tidak Etis
Asimetri  informasi  memiliki  pengaruh  positif signifikan  terhadap  perilaku  tidak  etis.  Hal tersebut  merupakan  salah  satu  contoh  dari perilaku  tidak  etis  yang  dilakukan  dalam pemerintahan.  Perilaku  tidak  etis  yang  dengan sengaja dilakukan oleh para pegawai pemerintahan  untuk  melakukan  tindakan fraud menyebabkan  kerugian  yang  harus  ditanggung oleh  instansi.  Penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  Bestari  (2016)  dan  Fitri  (2016) menunjukkan  asimetri  informasi  memiliki pengaruh  positif  signifikan  terhadap  perilaku tidak  etis.  Artinya  semakin  tinggi  tingkat asimetri  informasi  yang  terjadi,  maka  akan meningkatkan  pula  perilaku  tidak  etis  dari pegawai  pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  maka H 8 diterima.

## Moralitas Individu dan Perilaku Tidak Etis
Moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap  perilaku  tidak  etis.  Artinya  semakin rendah  moralitas  dari  setiap  pegawai,  maka tidak  memberikan  pengaruh  terhadap  perilaku tidak etis, dikarenakan perilaku tidak etis dapat meningkat  karena  kurang  tegasnya  dalam memberikan  sanksi  terhadap  seseorang  yang melanggar  peraturan  sehingga  pelaku  merasa dirinya  bebas  tanpa  ada  suatu  hal  yang menghalanginya  untuk  melakukan  perbuatan
yang tidak etis. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan  penelitian  Yulianti  (2016)  menunjukkan bahwa  moralitas  individu  tidak  berpengaruh terhadap  perilaku  tidak  etis.  Berdasarkan penjelasan di atas, maka H 9 ditolak.

## Perilaku Tidak Etis, Keefektifan Pengendalian Internal, dan Fraud
Perilaku  tidak  etis  tidak  dapat  memediasi pengaruh  keefektifan  pengendalian  internal terhadap fraud. Teori  atribusi  telah  menjelaskan bahwa tindakan dari pemimpin dapat dipengaruhi oleh  atribut  yang  menjadi  penyebabnya.  Maka dari  itu,  dengan  adanya  pengendalian  internal yang  efektif  maka  dapat  mengurangi  perilaku tidak etis. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Natalia  &  Pranoto  (2018)  dalam  penelitiannya menghasilkan  bahwa  keefektifan  pengendalian internal  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap fraud dengan  perilaku  tidak  etis  sebagai  variabel intervening .  Artinya  semakin  tinggi  tingkat keefektifan  pengendalian  internal  di  instansi pemerintahan maka tidak mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan fraud melalui  perilaku  tidak  etis. Berdasarkan penjelasan di atas, maka H 10 ditolak.
Perilaku  Tidak  Etis,  Kesesuaian  Kompensasi, dan Fraud
Perilaku  tidak  etis  dapat  memediasi  pengaruh kesesuaian  kompensasi  terhadap fraud. Sistem kompensasi  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan yang  telah  sepakati,  maka  dapat  menyebabkan seseorang  untuk  berperilaku  tidak  etis  dengan maksud  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi yang  maksimal.  Hal  ini  konsisten  dengan
penelitian  Yulianti  (2016)  menunjukkan  hasil dari  variabel  kesesuaian  kompensasi  memiliki pengaruh  terhadap fraud dengan  perilaku  tidak etis  sebagai  pemediasi.  Artinya  semakin  tinggi tingkat  kesesuaian  kompensasi  yang  diperoleh setiap  pegawai,  maka  akan  memberikan pengaruh  bagi  seseorang  untuk  melakukan kecurangan  yang  dimediasi  oleh  perilaku  tidak etis.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  H 11 diterima.

## Perilaku Tidak Etis, Asimetri Informasi, dan Fraud
Perilaku  tidak  etis  dapat  memediasi  pengaruh asimetri  informasi  terhadap fraud. Adanya asimetri  informasi  dapat  mendorong  seseorang untuk  berperilaku  tidak  etis  dan  melakukan tindakan fraud .  Hasil  dari  penelitian  ini konsisten dengan penelitian Bestari  (2016) dan Fitri  (2016)  menunjukkan  bahwa  variabel asimetri  informasi  mempunyai  pengaruh terhadap fraud melalui  perilaku  tidak  etis sebagai  pemediasi.  Artinya  semakin  tingginya suatu asimetri informasi dalam sebuah instansi, maka  dapat  mempengaruhi  seseorang  untuk berperilaku  tidak  etis  dan  cenderung  untuk melakukan fraud yang  merugikan  berbagai pihak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka H 12 diterima.

## Perilaku Tidak Etis, Moralitas Individu, dan

## Fraud
Perilaku  tidak  etis  tidak  dapat  memediasi pengaruh  moralitas  individu  terhadap fraud. Moralitas  secara  umum  merupakan  suatu  hal yang  pokok  dalam  melakukan  penilaian  atas
suatu  tindakan  yang  dapat  diambil  dari seseorang.  Hasil  dari  penelitian  ini  konsisten dengan  penelitian  Yulianti  (2016)  bahwa moralitas  individu  tidak  memiliki  pengaruh terhadap fraud dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening. Seseorang dengan penalaran moral  yang  tinggi  tidak  memberikan  pengaruh terhadap  kecenderungan  kecurangan  akuntansi/
fraud melalui perbuatan yang tidak mengedepankan  norma  sosial  yang  dapat diterima oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka H 13 ditolak.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka dapat  diambil  kesimpulan:  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  pengaruh  variabel  keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi tidak  berpengaruh  terhadap fraud .  Selanjutnya asimetri  informasi  dan  moralitas  individu berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap fraud . Lalu,  perilaku  tidak  etis  berpengaruh  positif signifikan terhadap fraud .
Selanjutnya keefektifan  pengendalian  internal  dan  moralitas individu  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap perilaku  tidak  etis.  Sedangkan  kesesuaian kompensasi  dan  asimetri  informasi  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  perilaku  tidak  etis. Hasil  dari path  analysis menunjukkan  bahwa variabel  perilaku  tidak  etis  dapat  memediasi pengaruh  variabel  kesesuaian  kompensasi  dan asimetri informasi terhadap fraud. Namun,  tidak dapat  memediasi  pengaruh  variabel  keefektifan pengendalian  internal  dan  moralitas  individu terhadap fraud.
Saran  bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan
untuk  memilih  variabel-variabel  yang  dapat memberikan  pengaruh  pada  variabel  dependen dan  untuk  menambahkan  variabel  budaya  etis organisasi dan love of money serta menambahkan  metode  wawancara  dengan tujuan untuk  memperoleh hasil penelitian  yang lebih menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
ACFE.  (2014). Report  To  The  Nations  On Occuptional Fraud And Abuse .
Adi, M. R. K., Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016).  Analisis  Faktor-Faktor  Penentu Kecurangan (Fraud) pada Sektor Pemerintahan  (Studi  Kasus  pada  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kota  Pekalongan).  In Jurnal Litbang Kota Pekalongan (Vol. 10, pp. 1– 10).
AICPA.  (1997). Consideration  of  Fraud  in  a Financial Statement Audit. AU Section 316 PCAOB  Standards  and  Related  Rules . New York, NY: AICPA.
Albar  Meurah,  T.,  &  Fitri  Aida,  F.  (2018). Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Etika Organisasi,  Keadilan  Kompensasi,  dan Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap Fraud  (Studi  Empiris  Pada  SKPD Pemerintah  Kota  Lhokseumawe).  In Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi  (JIMEKA) (Vol.  3,  Issue  3,  pp. 527–537).
Anggreni, N. N. S., Sujana, E., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh Kepuasan Kerja, Kecerdasan  Spiritual,  dan  Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan  (Fraud)  (Studi  Kasus  pada Bank  Perkreditan  Rakyat  di  Kabupaten Buleleng). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan Humanika , 10 (1), 32–41.
Arthana,  I.  K.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor Terjadinya  Kecurangan  (Fraud)  dalam Pengelolaan  Dana  Desa  pada  Kecamatan Amabi  Oefeto  Timur. Jurnal  Akuntansi:
Transparansi  Dan  Akuntabilitas , 7 (1),  35- 43.
Bawono,  A.  (2006). Multivariate  Analysis dengan SPSS . STAIN Salatiga Press.
Bestari,  D.  S.  (2016).  Pengaruh  Keefektifan Sistem  Pengendalian  Internal,  Ketaatan Akuntansi, Asimetri Informasi dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan  Akuntansi  dengan  Perilaku Tidak  Etis  sebagai  Variabel  Intervening (Studi Empiris pada Satuan Kerja
Perangkat). JOM Fekon , 3 (1), 1436–1447.
BPK.  (2019). Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 .
Cressey,  D.  (1953).  Other  People’s  Money:  a Study  in  the  Social  Psychology  of Embezzlement. In Glencoe, IL: Free Press .
Dewi,  K.  Y.  K.,  &  Ratnadi,  N.  M.  D.  (2017). Pengaruh Pengendalian Internal dan Integritas  pada  Kecenderungan  Kecurangan Akuntansi  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 18 (2), 917–941.
Dunk.  (1993).  The  Effect  of  Budget  Emphasis and Information Asymmetry on the Relation between Budgetary Participation and Slack. The Accounting Review , 400–410.
Fitri,  Y.  (2016).  Pengaruh  Keefektifan  Sistem Pengendalian  Internal,  Ketaatan  Akuntansi,
Asimteri  Informasi  dan  Moralitas  Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi  dengan  Perilaku  Tidak  Etis sebagai Variabel Intervening. JOM Fekon , 3 (Februari), 505–519.
Fritz, H. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations . New York: Wiley.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan  Program  IBM  SPSS  25  Edisi  9 . Universitas Diponegoro.
Gibson,  L,  J.,  Ivancevich,  J.,  Donnelly,  J.,  & Konopaske,  R.  (2012). Organisations: Behavior, Structure, Processes (Fourteenth).
New York: Mcgrawhill.
Green,  &  Mitchell.  (1979).  Attributional Processes  of  Leaders  in  Leader-Member Interaction. Organizational  Behavior  and Human Perfomance .
Griffin, R., & Ebert, R. J. (2006). Bisnis (Edisi Kede). Jakarta: Erlangga.
Hariandja, M. T. E. (2005). Manajemen Sumber Daya manusia . Grasindo. Ikatan Akuntan Indonesia. (2001). Pertimbangan  Atas  Kecurangan  Dalam Audit  Laporan  Keuangan”.  Standar Pemeriksaan  Akuntan  Publik.  SA  Seksi 316 .
Ikhsan,  A.,  &  Ishak,  M.  (2005). Akuntansi Keperilakuan . Salemba Empat.
Indriastuti, D. E., Agusdin, & Animah. (2016). Analisis  Pengaruh  Asimetri  Informasi, Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu,  dan  Ketaatan  Aturan  Akuntansi terhadap  Kecurangan  Akuntansi. Jurnal InFestasi , 12 (Desember), 115–130.
Jensen,  &  Meckling,  W.  H.  (1976).  Theory  of The  Firm:  Managerial  Behaviour,  Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3 (305–360).
Kelley.  (1967). Attribution  Theory  in  Social Physcology .  Nebraka  Symposium  on Motivation, D. Levine. Lincoln: University of Nebraska Press.
Kohlberg,  L.  (1969). Stage  and  sequence:  The cognitive-development  approach  moral action  to  socialization.  In  D.  A.  Goslin (Ed).  Handbook  of  socialization  theory and research . Chicago: RandMcNally, 347 -480.
Kohlberg, L. (1995). Tahap-tahap Perkembangan Moral . Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Maulidya, Z., & Fitri, Y. (2020). Pengendalian Internal terhadap
Kecenderungan Kecurangan  Akuntansi  (Studi  Empiris pada  Bank  Umum  Syariah  di  Kota  Banda
Aceh)  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 5 (1), 127–136.
Natalia,  E.  Y.,  &  Pranoto,  S.  B.  (2018).
Efektivitas Pengendalian Intern dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan di Kota Batam. Jurnal Akuntansi Barelang , 3 (1), 32–42.
Nurlaeliyah,  S.,  &  Anisykurlillah,  I.  (2017). Analysis of Factors Affecting the Tendency of  Accounting  Fraud  with  an  Ethical
Behavior as Intervening Variable. Accounting  Analysis  Journal , 6 (2),  299– 312. https://doi.org/10.15294/aaj.v6i2.16892 Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 1 (2008). Permatasari,  D.  E.,  Kurrohman,  T.,  &  Kartika. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Terjadinya  Kecenderungan Kecurangan  (Fraud)  di  Sektor  Pemerintah
(Studi  pada  Pegawai  Keuangan  Pemerintah Kabupaten Banyuwangi). In Jurnal Keuangan Perbankan (Vol. 14, Issue 1, pp. 37–44).
Pratiwi,  T.  (2016).  Pengaruh  Penegakan
Peraturan,  Sistem  Kompensasi,  Ketaatan Aturan  Akuntansi  dan  Moralitas  Aparat terhadap Kecenderungan Kecurangan Akutansi  dengan  Perilaku  Tidak  Etis sebagai Variabel Intervening serta Pengaruhnya  terhadap  Kinerja  Instansi Pemerintah. JOM Fekon , 3 (1), 2327–2341.
Rahmah, R. N., & Haryoso, P. (2018). Pengaruh Moralitas Individu, Efektifitas Pengendalian Internal,  Asimetri  Informasi,  Ketaatan Aturan  Akuntansi,  dan  Perilaku  Tidak  Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. In E-Journal STIE AUB (Vol. 5,
Issue 2, pp. 33–41).
Rahmi,  F.,  &  Sovia,  A.  (2017).  Dampak  Sistem Pengendalian  Internal,  Prilaku  Tidak  Etis,
dan Moralitas Manajemen terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada
Perusahaan  Developer  di  Pekanbaru.  In
Jurnal Al-Iqtishad (Vol. 13, Issue 1, p. 48). https://doi.org/10.24014/jiq.v13i1.4388
Santrock, J. W. (2002). Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup . Erlangga.
Shintadevi,  P. F. (2015). Pengaruh Keefektifan Pengendalian  Internal,  Ketaatan  Aturan Akuntansi  dan  Kesesuaian  Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi  dengan  Perilaku  Tidak  Etis sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal Nominal , 4 (2).  https://doi.org/10.21831/ nominal.v4i2.8003 Siregar,  M.  I.,  &  Hamdani,  M.  (2018). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Keefektifan  Sistem  Pengendalian  Internal, Budaya  Organisasi,  dan  Kompetensi Terhadap  Fraud. Jurnal  Ekonomi  Global Masa Kini Mandiri , 9 (2), 30–37.
Sudarman, & Kusuma, S. Y. (2019). Individual Morality  To  Accounting  Fraud  Tendency At  Whole  BMTs  In  Kudus. International Journal  of  Scientific  and  Technology Research , 8 (12), 1889–1892.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung:
Alfabeta.
Tang, Chen, & Sutarso. (2003). Income, Money Ethic,  Pay  Satisfaction,  Commitment  and Unethical Behavior: Is the Love of Money the  Root  of  Evil  for  Hong  Kong Employees? In Journal of Business Ethics (Vol. 46).
Virmayani,  P.  C.,  Sulindawati,  N.  L.  G.  E.,  & Atmadja,  A.  T.  (2017).  Budaya  Etis Organisasi  dan  Komitmen  Organisasi terhadap  Pencegahan  Kecurangan  (Fraud) Akuntansi  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam Se-Kecamatan. E-Journal SI Ak
Universitas Pendidikan Ganesha , 1 (3).
Welton,  D.  (1994).  “Promoting  The  Moral Development  Of  Accounting  Graduate Students” Accounting Education. International Journal , 3 .
Wilopo.  (2006).  Analisis  Faktor-Faktor  yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada
Perusahaan  Pubik  dan  Badan  Usaha  Milik Negara  di  Indonesia. Simposium  Nasional Akuntansi 9 .
www.antikorupsi.org/id . (n.d.).
www.kpk.go.id. (n.d.). kpk.go.id .
Yanto,  R.  R.  (2017).  Analisis  Penerapan  Sistem Pengendalian  Intern  sebagai  Risk  Control System  Pembiayaan  di  BMT  Ramadana. Skripsi .
Yulianti,  D.  F.  (2016).  Pengaruh  Moralitas Individu,  Penegakan  Hukum,  Keadilan Distributif,  Keadilan  Prosedural  terhadap
Kecenderungan Kecurangan
Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel
Intervening. JOMFekom , 4 (1), 1960–1970