## ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) AMARTHA PATAS MELALUI MUSYAWARAH DESA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f a Universitas Padjajaran, Email: Azmifarid18@gmail.com b Universitas Padjajaran, Email: aalfachrurozi@gmail.com c Universitas Padjajaran, Email: nouvalrivaldi26@gmail.com d Universitas Padjajaran, Email: fikrifadhilr07@gmail.com d Universitas Padjajaran, Email: khansa.barawas@gmail.com d Universitas Padjajaran, Email: elisatris86@gmail.com
Naskah diterima: 28 Mei 2024; revisi: 1 Juni 2024; disetujui: 10 Juni 2024 DOI: 10.55551/jip.v5i2.110

## Abstrak:
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  adalah  badan  hukum  yang  bertujuan  untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya desa juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa  dan memperkuat kemampuan desa. Namun dalam keberjalanannya tentu tidak mudah salah satunya adalah BUM Desa Amartha Patas yang telah berhenti beroperasi setelah vakum tiga tahun. BUM Desa pada dasarnya tidak  dapat  dibubarkan  dan  hanya  berhenti  beroperasi  karena  hal  ini  dapat menimbulkan akibat hukum lainnya. Tanggung jawab pengurus tetap ada meskipun BUM Desa vakum selama tiga tahun. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis- normatif  yang  ditujukan  untuk  menemukan  dan  merumuskan  argumentasi  hukum. Penelitian ini memiliki ciri mempelajari objek penelitian hukum dalam kaidah-kaidah hukum.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tanggung  jawab  pengurus  BUM  Desa tidak  berakhir  dengan  penghentian  kegiatan  usaha.  Mereka  harus  menyelesaikan semua kegiatan yang sedang berlangsung, menyelesaikan harta dan kewajiban BUM Desa,  serta  melindungi  aset  masyarakat  dan  menyelesaikan  utang.  Penghentian kegiatan  usaha  tidak  menghapus  status  hukum BUM  Desa  sebagai  badan  hukum. Pembubaran BUM Desa diartikan sebagai penghentian kegiatan usaha, dengan aset dan kewajiban yang tetap ada dan harus ditangani secara hukum.
Kata Kunci: BUM Desa; Kegiatan Usaha; Tanggung Jawab
BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f

## LATAR BELAKANG
Pembangunan  nasional  merupakan  salah  satu  cara  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  hal  ini  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Alinea  ke-4 Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945.  Kesejahteraan  utamanya  dicapai  melalui rencana pembangunan yang sudah direncanakan secara menyeluruh dan berjangka panjang.  Pembangunan  yang  direncanakan  akan  membantu  desa  dan  daerah tertinggal lainnya untuk menjadi daerah yang mandiri dan sejahtera. 1 Selaras dengan substansi  pembangunan  nasional  tentunya  desa  memiliki  peran  untuk  mencapai pembangunan  nasional  baik  itu  pemerintahnya  maupun  masyarakatnya.  Desa merupakan  wilayah  potensial  untuk  dilakukannya  pembangunan  dan  pengeloaan terhadap  sumber  daya  alamnya.  Hasil  pembangunan  di  desa  tentunya  untuk dialokasikan terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. 2
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  menjadi  tonggak perubahan paradigma terhadap pengaturan desa karena dalam regulasi ini desa tidak lagi  dianggap  sebagai  objek  pembangunan,  akan  tetapi  sebagai  subjek  dan  ujung tombak pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berkenaan dengan  hal  tersebut,  seiring  berjalannya  waktu  maka  salah    satu  langkah pembangunan desa yaitu dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  adalah  badan  hukum  yang  berfungsi sebagai wadah untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya desa. BUM  Desa  telah  menjadi  salah  satu  strategi  yang  efektif  dalam  meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat  desa  dan  meningkatkan  kemampuan  desa  dalam menghadapi tantangan global.
Tujuan  dibentuknya  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  selanjutnya  akan  disebut sebagai  BUM  Desa  adalah  untuk  meningkatkan  pelayanan  kebutuhan  masyarakat desa tentang usaha-usaha sumber permodalan bagi usaha kecil. 3
Undang-Undang Cipta Kerja mendefinisikan BUM Desa sebagai badan hukum yang  didirikan oleh  desa  dan/atau  bersama  desa-desa  untuk  mengelola  usaha,
1 A Etha Listiany Supardi dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, “Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih” (Jurnal Jemma , Vol. 4, No. 2, 2021), hlm 140.
2 Elisatris  Gultom, Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  Guna  Mewujudkan  Kesejahteraan  Desa (Bandung: Logoz Publishing, 2023), hlm 41.
3 Zulkarnain Ridlwan, “Payung Hukum Pembentukan BUM Desa” (Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum , Vol. 7, No. 3, Septemer-Desember 2013), hlm 335.
BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f
memanfaatkan  aset,  mengembangkan  investasi  dan  produktivitas,  menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya yang semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. 4 Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  tujuan didirikannya BUM Desa yaitu: 5
1)  Melakukan  kegiatan  usaha  ekonomi  melalui  pengelolaan  usaha,  serta pengembangan  investasi  dan  produktivitas  perekonomian,  serta  potensi desa;
2)  Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum  masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa;
3)  Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa;
4)  Pemanfaatan aset desa untuk menciptakan nilai tambah atas aset desa;
5)  Mengembangkan ekosistem ekonomi digital desa.
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  usaha  BUM  Desa,  tentunya  diperlukan  susunan pengurus atau organisasi BUM Desa. Organisasi Pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi  Pemerintahan  Desa.  Dalam  pelaksana  operasional  memiliki  tanggung jawab untuk mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART. Tanggung jawab tersebut menandakan bahwa pelaksana operasional harus menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya ( intra vires ). 6
Perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana termaktub di dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 terdiri atas: 7
1)  Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
2)  Penasihat;
3)  Pelaksana operasional; dan
4)  Pengawas.
4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 117.
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 2.
6 Hana  Novia Wijaya, “Pertanggungjawaban  Hukum  Badan  Usaha  Milik  Desa  atas  Aset Desa yang Dikelola sebagai Objek Jaminan” (Jurnal Acta Diurnal , Vol. 3, No. 2, 2020), halaman 256.
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 15.
BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f
Pada  dasarnya  keorganisasian  BUM  Desa  terpisah  dari  keorganisasian Pemerintah  Desa,  yang  mana  hal  ini  dimaksudkan  supaya  independensi  dan profesionalitas BUM Desa dalam melakukan kegiatan usahanya tetap terjaga. 8
Bentuk pertanggungjawaban pengelola  BUM Desa dapat dilihat bahwa bentuk badan usahanya  yaitu berbadan hukum, maka BUM Desa tersebut merupakan subjek hukum  tersendiri  dihadapan hukum  dan  tanggung  jawabnya  merupakan  tanggung jawab  perusahaan  atau  tanggung  jawab  BUM Desa, selama pengelola BUM Desa tidak melakukan tindakan di luar tanggung jawabnya ( ultra vires ). 9 BUM Desa dapat diberhentikan kegiatan  usahanya  karena  keadaan  terntentu.  Namun pemberhentian ini  tidak  berdampak  terhadap  berhenti  atau  bubarnya  BUM  Desa  sebagai  badan hukum.  BUM  Desa  Amartha  Patas  bubar  setelah  tidak  menjalankan  operasional usaha selama 3 tahun, keputusan pembubaran BUM Desa Amartha Patas itu diambil dalam  Musyawarah  Desa  (Musdes)  yang  digelar  pada  Senin,  6  Mei  2024. Pembubaran  BUM Desa  Amartha Patas  juga diumumkan secara terbuka oleh Ketua Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) Patas. Selain  itu,  melalui keputusan  Musdes Perbekel  Patas  diminta  segera  melakukan  langkah-langkah  strategis  untuk menyiapkan BUM Desa baru, yang mana diminta melakukan analisa usaha yang bisa menjadi motor baru pembentukan BUM Desa. 10

## METODE
Dalam penulisan ini, bentuk  pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yang  mana  memfokuskan  terhadap  penggunaan  bahan  sekunder  berupa  bahan pustaka sebagai referensi. Penulis menganalisis sumber-sumber literasi dan sumber hukum . Sedangkan, spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan.
Data  yang digunakan  yaitu data  kualitatif  dengan  menganalisis  secara  cermat tampilan  teks  yang  mengacu  pada  sumber  sekunder  seperti  buku,  artikel  ilmiah, undang-undang, dan sumber sekunder lainnya.  Data-data  yang dihimpun,  kemudian
8 Elisatris Gultom, Loc.cit, hlm 65.
9 Hana Novia Wijaya, Loc.cit, hlm 263.
10 Eka  Prasetya, “Gegara  Kasus  Korupsi,  BUM  Desa  Amartha  Patas  Bubar”,  online, (https://radarbuleleng.jawapos.com/update-buleleng/2164623806/gegara-kasus-korupsi-BUM  Desa- amartha-patas-bubar, diakses pada tanggal 11 Mei 2024.
BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f
dilakukan  analisis  untuk  mengambil  kesimpulan  tertulis  yang  dijabarkan  dalam penulisan ini.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Tanggung  Jawab  Pengurus  BUM  Desa  dalam  Kasus  Amartha  Patas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Penghentian Usaha BUM Desa Amartha Patas bisa dibilang tidak mudah karena banyak  kendala yang  terjadi  dalam  prosesnya,  selain  itu  ketika  ingin  menghentikan kegiatan  BUM  Desa  tidak  bisa  dilakukan  dengan  sepihak  saja  namun  harus melibatkan  seluruh  organ  yang  terdapat  didalam  BUM  Desa/BUM  Desa  bersama termasuk  seluruh  Usaha  BUM  Desa/BUM  Desa  bersama  yang  dimiliki  karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui dan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 64 ayat 2, keadaan tertentu yang dapat menjadi latar belakang penghentian kegiatan usaha BUM Desa yaitu: 11
1)  Mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
2)  Mencemarkan lingkungan;
3)  Dinyatakan pailit; dan
4)  Sebab lain yang sah.
Agar  penghentian  kegiatan  usaha  tidak  dilakukan  secara  sewenang-wenang dengan tanpa alasan yang jelas, apalagi sekedar untuk menutupi adanya kesalahan dalam  pengelolaan  kegiatan  usaha  maka  penghentian  kegiatan  usaha  harus didasarkan  pada  hasil  investasi  usaha  BUM  Desa  penilaian  kesehatan dan  hasil evaluasi kinerja BUM Desa. 12
Berhenti beroperasi BUM Desa Amartha Patas telah mengakhiri permasalahan yang dialami BUM Desa tersebut, namun selama tiga tahun vakum beroperasi yang dimana  BUM  Desa  Amartha  Patas  seharusnya  tetap  memiliki  tanggung  jawab pengurus yang dimana dilakukan Musyawarah Desa yang dilakukan di tiap semester atau  enam  bulan  sekali  dan  kemudian  diumumkan  kepada  masyarakat hal  ini  demi menjaga  prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  efisiensi  dan  profesionalitas.  Dalam
11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 64 ayat 2.
12 Elisatris Gultom, Loc.it, Hlm 90.
BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f
menganalisis  kasus  ini  penulis  tidak  menemukan  kejelasan  mengenai  apa  yang dilakukan oleh BUM Desa Amartha Patas selama 3 tahun tersebut, apakah amartha patas tetap melakukan musyawarah desa di setiap semesternya agar menjaga prinsip tersebut, atau amartha patas tidak melakukannya.
Dalam  rangka  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  pelaksana operasional BUM Desa diwajibkan untuk menyiapkan laporan berkala yang membuat pertanggungjawaan selama menjalankan tugasnya yang meliputi laporan semesteran dan  laporan  tahunan.  Melalui  laporan  ini  diharapkan  dapat  diketahui  gambaran perjalanan BUM Desa dalam  mengembangkan usahanya serta bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun kegiatan di tahun berikutnya. 13
Pengurus dalam hal ini dibebankan kepada pelaksana operasional sebagaimana termaktub  di  dalam  Pasal  58  ayat  1  dan  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2021  memiliki  kewajiban  untuk  menyiapkan laporan  berkala  yang  meliputi  laporan semesteran dan laporan tahunan. Berdasarkan Pasal 58 ayat 4, laporan semesteran yang disusun pelaksana operasional paling sedikit memuat: 14
1)  laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya;
2)  rincian  masalah  yang  timul  selama  1  (satu)  semester  yang  mempengaruhi kegiatan  BUM  Desa.  Adapun  laporan  tahunan  yang  disusun  sebagai  wujud pertanggungjawaban pelaksana operasional, berdasarkan Pasal 58 ayat 4 paling sedikit memuat: 15
a)  perhitungan  tahunan  yang  terdiri  atas  laporan  posisi  keuangan  akhir  tahun buku  yang  baru berakhir  dan  perhitungan  laba  rugi  dari  tahun  buku  yang bersangkutan serta penjelasannya;
b)  laporan  posisi  keuangan  dan  perhitungan  dan  perhitungan  laporan  laba  rugi konsolidasi dari unit usaha BUM Desa;
c)  laporan  mengenai  keadaan  dan  jalannya  BUM  Desa  sertta  hasil  yang  telah dicapai;
d)  Kegiatan utama BUM Desa Bersama dan peruabahan selama tahun buku;
13 Ibid, hlm 85.
14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 58 ayat 4.
15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 58 ayat 6.
BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f
e)  Rincian masalah  yang timul selama tahun  buku  yang  memengaruhi kegiatan BUM Desa;
f)  Laporan  mengenai  tugas  pengurusan  oleh  pelaksana  operasional, pengawasan  oleh  pengawasan  dan  pemberian  nasihat  oleh  penasihat  yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
Berdasarkan  poin-poin  di  atas  laporan  semester  dan  laporan  tahunan  yang dilakukan oleh BUM Desa adalah suatu kewajiban BUM Desa sebagai badan usaha berbadan hukum, sehingga dirasa bahwa walaupun BUM Desa Amarta Patas vakum tiga tahun dikarenakan penyidikan, hal tersebut tidak menggugurkan tanggung jawab BUM  Desa  dalam  membuat  laporan  semester  dan  tahunan,  dan  hal  tersebut  juga merupakan  bentuk  tanggung  jawab  BUM  Desa  kepada  para  penyerta  modal  dan masyarakat.  Selain  menyampaikan  laporan  semesteran  dan  laporan  tahunan, pelaksana  operasional  sewaktu-waktu  dapat  memberikan  laporan  khusus  kepada pengawas  dan/atau  Musyawarah  Desa/Musyawarah  Antar  Desa.  Seluruh  hasil Musyawarah  Desa  dan/atau  Musyawarah  Antar  Desa  dipublikasikan  melalui  alat media  masa  dan  penyebaran  informasi  publik  yang  mudah  diakses  masyarakat desa. 16
Setelah BUM Desa berhenti beroperasi para pengurus tetap memiliki tanggung jawab  yang  harus  diselesaikan  yang  di  mana  pengurus  BUM  Desa  harus menyelesaikan semua kegiatan usaha yang sedang berlangsung dan mengembalikan aset  yang  dipinjamkan  oleh  desa  atau  pihak  lain.  Menyelesaikan  usaha  yang dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  menyelesaikan  hal-hal  seperti  pengembalian aset kepada  penyerta  modal  dan  juga  penyelesaian  terhadap  utang-utang  yang  belum terselesaikan,  dalam  kasus  ini  BUM  Desa  Amartha  Patas  melakukan  pemutihan kepada masyarakat yang sudah melakukan peminjaman kepada BUM Desa tersebut, hal ini diputuskan dalam Musyawarah Desa. Pengurus BUM Desa harus melaporkan penghentian  kegiatan  usaha  BUM  Desa  kepada  Menteri  guna  pemuktahiran  data. Tanggung  jawab  pengurus  hanya  terbatas  pada  tanggung  jawabnya  sebagaimana telah  tertuang  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  Anggaran  Dasar  BUM Desa,  sehingga  dalam  hal  pengurus  tidak  melakukan  perbuatan  pelanggaran  yang merugikan BUM Desa maka pengurus hanya diminta pertanggung jawaban sebatas
16 Nanda Ayu Ariski dan Muhammad Asin Asy’ar, “akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jaya Tirta” (Jurnal Riset Akuntansi, vol 12, No 2,September 2020), hlm 245
BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f
tanggung  jawabnya  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan Anggaran  Dasar BUM Desa, sehingga tanggung jawab pengurus tidak sampai melibatkan harta pribadi. Namun,  apabila  pengurus  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  tindakkorupsi, dan  perbuatan-perbuatan  di  luar  kewenangannya  di  dalam  Anggaran  Dasar  BUM Desa sehingga  merugikan  BUM  Desa,  maka  tanggung  jawabnya  dapat  dibebankan sampai pada harta pribadi.
Pada  dasarnya  tanggung  jawab  pengurus  dalam  BUM  Desa  adalah  membuat laporan tahunan guna menjaga prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas, namun yang mana BUM Desa Amartha Patas mengalami vakum selama 3 tahun dan tidak melakukan  kegiatan  operasional,  jika  BUM  Desa  tersebut  tetap  melakukan  laporan semesteran  maka  tidak  terjadi  masalah  apapun  karena  hal  ini  berarti  BUM  Desa sudah  melakukan  kewajibannya  sebagaimana  yang  telah  diatur  didalam  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang di mana BUM Desa harus membuat laporan semester  dan  tahunan  demi  menjaga  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas,  sudah seharusnya BUM Desa terkhususnya para pengurus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang di mana bentuk penerapan prinsip ini dapat ditemukan dalam laporan  pertanggungjawaban  semester  dan  tahunan  pada Musyawarah  Desa  yang terbuka untuk umum.
Pengurus  BUM  Desa  memiliki  tanggung  jawab  lain  yaitu  tanggung  jawab terhadap  penyerta  modal.  Pada  saat  pertama  kali  BUM  Desa  didirikan,  modal diperlukan  sebagai  modal  awal  bagi  pendirian BUM Desa. Selanjutnya modal dapat digunakan  juga  untuk  penambahan  modal  apabila  BUM  Desa  melakukan pengembangan  usaha,  penguatan  struktur  permodalan,  peningkatan  kapasitas usaha. 17
Modal BUM Desa terdiri atas:
a) Penyerta modal desa yang dapat berbentuk uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan;
b) Penyertaan modal masyarakat desa yang dapat berbentuk uang dan/atau barang baik tanah;
c) Bagian  dari  laba  usaha  yang  ditetapkan  dalam  musyawarah  Desa  untuk menambah modal.
17 Elisatris Gultom, Loc.cit, hlm 78.
BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f
Penyertaan modal desa dapat dialokasikan sebagai modal awal pendirian BUM Desa  dan/atau  penambaan  modal  BUM  Desa,  dalam  kasus  pemberhentian operasional  usaha  BUM  Desa  dan  harus  menggunakan  aset  masyrakat,  pengurus memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  perlindungan  aset  masyarakat  karena  hal tersebut  termasuk  kewajiban  pengurus  BUM  Desa.  Selain  bentuk  pertanggung jawaban  sebagaimana  termaktub  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2021 dan Anggaran Dasar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf s Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  Musyawarah  Desa  memiliki  kewenangan  untuk membahas  dan  memutuskan  bentuk  pertanggungjawaban  harus  dilaksanakan  oleh penasihat,  pelaksana  operasional,  dan/atau  pengawas  dalam  hal  terjadi  kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian. 18
Dalam  hal  terjadi  pemberhentian  kegiatan  usaha  pada  BUM  Des,  maka  akan diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil  penghentian  kegiatan  usaha  kepada  masing-masing  penyerta  modal  dan kreditur. 19 Mengenai  hal  tersebut  maka  berdasarkan  Pasal  65  ayat  2  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, melalui Musyawarah Desa menunjuk penyelesai untuk  melaksanakan  kewajiban  BUM  Desa  dalam  rangka  penyelesaian  pembagian harta pasca BUM Desa dihentikan kegiatan usahanya, namun jika Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai maka pelaksana operasional bertindak dan bertanggung jawab  selaku  penyelesai.  Adapun  tanggung  jawab  sebagai penyelesai berdasarkan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yaitu meliputi: 20
1) Melakukan  segala  perbuatan  hukum  untuk  dan  atas  nama  BUM  Desa dalam  penyelesaian, hal ini  berarti  bahwa  penyelesai  bertanggung  jawab untuk  melaksanakan  segala  perbuatan  hukum  yang  sudah  menjadi kewajiban  BUM  Desa  dalam  rangka  pemberesan  dan  pembagian  harta pasca  pemberhentian  kegiatan  usaha  BUM  Desa  serta  melaksanakan perbuatan-perbuatan  hukum  lain  yang  diperlukan  dan  sudah  ditentukan oleh Musyawarah Desa dalam rangka penyelesaian;
2) Mengumpulkan  segala  keterangan  yang  diperlukan,  hal  ini  berarti  dalam melaksanakan  tanggung  jawabnya  penyelesai  memiliki  hak  untuk
18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 17 huruf s.
19 Elisatris Gultom, Loc.cit, hlm 90.
20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 66.
BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f
mengumpulkan  keterangan  seperti  keterangan  berupa  data-data  yang diperlukan  dalam  rangka  penyelesaian  harta  dan  kewajiban  BUM  Desa, seperti keterangan mengenai aset, utang, kewajiban kepada pihak ketiga, hak yang belum diterima dari pihak ketiga, data kreditur, serta keterangan lain yang diperlukan dari pengurus atau organ BUM Desa lain;
3) Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa,  hal  ini  berarti  segala  data  yang  diperoleh  oleh  peyelesai  dalam rangka untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyelesai maka dapat menggunakan data-data tersebut;
4) Menetapkan  dan  melaksanakan  segala  kewajiban  pembayaran  yang didahulukan  dari  pembayaran  utang  lainnya,  hal  ini  berarti  penyelesai bertanggung  jawab  untuk  menetapkan  status  atau  tingkatan  kreditur- kreditur  BUM  Desa  dalam  rangka pelunasan  utang  dalam  hal  ini kreditur mana saja yang masuk ke dalam kreditur preferen, kreditur konkuren, dan kreditur  separatis.  Karena  dengan  adanya  penentuan  tingkatan  kreditur akan menentukan kreditur mana yang didahulukan pembayarannya;
5) Menggunakan  sisa  kekayaan  BUM  Desa  untuk  menyelesaikan  sisa kewajiban  BUM  Desa,  hal  ini berarti  penyelesai  memiliki  wewenang  dan tanggung  jawab  untuk  menggunakan  sisa  kekayaan  BUM  Desa  untuk memenuhi  kewajiban-kewajiban  BUM  Desa  seperti  pembagian  harta dan pelunasan utang;
6) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal, hal ini berarti penyelesailah yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi pembangian sisa  hasil  penyelesaian  kepada  penyerta  modal  baik  itu  penyerta  modal desa, penyerta modal dari masyarakat desa, maupun penyerta modal dari perorangan, badan atau lembaga hukum maupun badan atau lembaga non hukum;
7) Membuat berita acara penyelesaian, hal ini berarti penyelesai dalam rangka sudah  menyelesaikan  kewajibannya  terhadap  pemberesan  harta  dan kewajibannya  maka  wajib  untuk  membuat  berita  acara  sebagai  bentuk pelaporan  pertanggungjawaban  kepada  Musyawarah  Desa  juga  sebagai bentuk  pelaporan  kepada  Menteri  guna  pemuktahiran  data  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69  ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f
2021.
Dalam  rangka  pemberhentian  usaha  BUM  Desa,  bukan  berarti  para  pengurus bebas dari tanggung  jawabnya  sebagai  pengurus.  Namun  pengurus  masih  memiliki kewajibannya  dalam  rangka  penyelesaian  segala  urusan  usaha  BUM  Desa sesuai dengan  kewajibannya dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  Anggaran  Dasar BUM Desa.

## Akibat Hukum Keputusan Musyawarah Desa Mengenai Pembubaran BUM Desa Amartha Patas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan hukum yang didirikan dan  dikelola  dengan  tujuan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Sebagai  badan hukum, tentunya segala tindakan yang dilakukan oleh BUM Desa akan memiliki akibat hukum karena pada dasarnya badan hukum merupakan subjek hukum yang diakui di Indonesia.
Walaupun BUM Desa sebagai badan hukum, namun secara spesifik tidak bisa disamakan  dengan entitas  badan  hukum  lainnya  seperti  perseroan  terbatas  (PT), yayasan,  dan  koperasi  karena  BUM  Desa memiliki  ciri  khas  tersendiri  yaitu  dalam pelaksanaannya selain untuk membantu Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. 21 Berdasarkan hal ini, akibat hukum dari pemberentian kegiatan usaha BUM Desa tidak akan sepenuhnya sama baik itu dengan PT, yayasan maupun koperasi.
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwasannya salah satu struktur organ BUM Desa yaitu  Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, sama halnya dengan Rapat Umum Pemegang Saham pada PT Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memiliki  peranan  paling  tinggi  dalam  memutuskan  dan/atau  memberi  persetujuan terhadap  segala  bentuk  perbuatan  hukum  yang  akan  dilakukan  oleh  BUM Desa termasuk dalam hal pemberhentian operasional usaha BUM Desa. Pasal 17 huruf u Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  menyatakan  bahwa  salah  satu
21 Elisatris  Gultom,  Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  Guna  Mewujudkan  Kesejahteraan  Desa (Bandung: Logoz Publishing, 2023), hlm 78.
BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f
kewenangan  Musyawarah  Desa/Musyawarah  Antar  Desa  yaitu  untuk  memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu. 22
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 11  Tahun  2021  tidak  mengenal istilah pembubaran  BUM Desa  sebagai  subjek  hukum,  namun  hanya  mengenal  istilah penghentian  kegiatan  usaha.  Artinya  penghentian  kegiatan  usaha  dapat  dipahami bahwa  segala  bentuk  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  oleh  BUM  Desa diberhentikan dari operasionalnya, namun hal ini tidak berdampak pada matinya entitas BUM  Desa  sebagai  badan  hukum.  Kegiatan  usaha  BUM  Desa  tentunya  dapat dioperasikan kembali jika masalah  yang menjadi  penyebab  kegiatan  usaha  tersebut diberhentikan sudah teratasi.
BUM  Desa  Amartha  Patas  bubar  melalui  keputusan  pembubaran  BUM  Desa Amartha Patas itu diambil dalam Musyawarah Desa (Musdes) serta pembubaran BUM Desa  Amartha  Patas  juga  telah  diumumkan  secara  terbuka  oleh  Ketua  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Patas.  Selain  itu,  melalui  keputusan Musdes Kepala Pemerintah  Desa  Patas  diminta  segera  melakukan  langkah-langkah  strategis untuk menyiapkan BUM Desa baru, yang mana diminta melakukan analisa usaha yang bisa menjadi motor baru pembentukan BUM Desa.
Implikasi  dari  adanya  badan  hukum,  BUM  Desa  dapat  dibantu  langsung  atau melalui APB Desa, seperti yang sudah berjalan sebelum pengaturan ini. 23 Sehingga kegiatan usaha BUM Desa dapat diaktifkan kembali pasca penghentian kegiatan usaha melalui penambahan modal yang dapat bersumber dari bantuan APB Desa.
Segala bentuk upaya pembubaran terhadap entitas BUM Desa sebagai badan hukum tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya keputusan pembubaran BUM Desa yang  diambil  melalui  Musyawarah  Desa  (Musdes)  tidak  dapat  berimplikasi  pada bubarnya  BUM  Desa  sebagai  badan  hukum.  Jika  pembubaran  sejatinya  untuk membubarkan  entitas  BUM  Desa  sebagai  badan  hukum  maka  keputusan  rapat Musyawarah  Desa  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  dan  tidak  memiliki  kekuatan hukum,  namun  apabila  pembubaran  tersebut  ditujukan  dan  ditafsirkan  untuk menghentikan  kegiatan  usaha  BUM  Desa tanpa  maksud  pembubaran  BUM  Desa
22 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDES, Pasal 17 huruf u.
23 Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi,  Peraturan  Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 Tentang Desa, https://lumbungfile.kemendesa.go.id/index.php/s/5bxmwS7BfmRsH8d. halaman  3,  diakses  pada  13 Mei  2024, pukul 15.00 WIB.
BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f
sebagai  entitas  badan  hukum  maka  keputusan  Musyawarah  Desa tersebut  dapat dilaksanakan.
Penghentian  kegiatan  usaha  BUM  Desa  merupakan  penghentian  seluruh kegiatan operasional dan seluruh kegiatan usaha BUM Desa karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Muyawarah Desa dan ditetapkan dalam  Peraturan Desa. 24 Maka dari itu selama hasil Musyawarah Desa mengenai penghentian kegiatan usaha belum dapat dilaksanakan selama belum ditetapkan dalam Peraturan Desa.
Keadaan tertentu yang menyebabkan  diberhentikannya  kegiatan  usaha  BUM Desa  yaitu  disebabkan  oleh  keadaan-keadaan  tertentu  sebagaimana  terdapat  di dalam  Pasal  64  ayat  2  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Pembubaran BUM  Desa  Amartha  Patas  disebabkan  karena  BUM Desa  tersebut  sudah  tidak beroperasi selama 3 tahun akibat masalah korupsi serta mengalami kerugian secara terus  menerus,  dari  sebab  tersebut  sebagai  upaya  hukum  maka  kegiatan  usaha BUM Desa Amartha Patas harus diberhentikan, namun pemberhentian tersebut bukan berarti BUM Desa Amartha Patas selamanya tidak dapat menjalankan kegiatan usaha kembali.  BUM Desa dapat diperasionalkan kembali melalui:
1)  Penyertaan modal baru;
2)  Penataan Organisasi BUM Desa;
3)  Pembentukan usaha baru;
4)  Tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 25
Berdasarkan kasus di atas bahwasannya upaya setelah pembubaran BUM Desa Amartha  Patas  untuk  dibentuk  BUM  Desa  baru  tentunya  tidak  dapat  dilaksanakan secara hukum, karena pada dasarnya satu desa hanya boleh memiliki satu BUM Desa, namun  menjadi boleh  ketika  adanya pembentukan  unit  usaha  baru  yang  berada  si bawah  BUM  Desa  Amartha  Patas  atau  BUM  Desa  yang  sedang  dihentikan  unit usahanya. Pembentukan unit baru ini dimaksudkan semata-mata untuk memulihkan kondisi keuangan BUM Desa sehingga dapat dioperasikan kembali.
Menurut  Abdul  Halim  Iskandar  Kepala  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjelaskan bahwa ketika BUM Desa sedang vakum, Kepala  Desa  hanya  perlu  mengaktifkan  lagi tanpa melakukan pembentukan  ulang.
24 Elisatris Gultom, Loc.cit, hlm 89.
25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 69.
BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f
BUM Desa  hanya ada untuk  satuan desa, oleh karena  itu  setiap  desa  hanya  boleh mendirikan satu BUM Desa. 26
Berdasarkan ketentuan di atas, maka dengan dibentuknya unit usaha baru akan berimplikasi pada pengaktifan kegiatan usaha BUM Desa yang sebelumnya dihentikan kegiatan  usahanya,  serta  menyebabkan  keuangan  dan  aset  BUM  Desa  menjadi membaik.
Akibat  hukum  dari  penghentian  kegiatan  usaha  BUM  Desa  yaitu  akan berdampak pada penyelesaian seluruh kewajiban BUM Desa baik pelunasan utang- utang kepada kreditur maupun kewajiban lain kepada kreditur atau pihak ketiga, serta akibat  terhadap  pembagian  harta  atau  kekayaan hasil penghentian  kegiatan  usaha BUM  Desa  kepada  masing-masing  penyerta  modal  dan  kreditur  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 27
Layaknya pada PT, tanggung jawab penyerta modal di BUM Desa terbatas pada modal yang disertakan maka ketika ada kerugian yang menyebabkan BUM Desa harus diberhentikan kegiatan usaha harta kekayaan pribadi di luar penyertaan modal tidak dibebankan tanggung jawab untuk pemberesan kerugian kerugian BUM Desa, hal ini berarti  penyerta  modal  hanya  menanggung  kerugian  sebesar  modal  yang disertakan. 28
Sebagaimana termaktub Pasal 69 ayat 2 bahwa penghentian kegiatan usaha BUM Desa tidak berakibat hukum pada penghapusan entitas BUM Desa sebagai badan  hukum, 29 maka  legalitas  konteks pembubaran  BUM  Desa  Amartha  Patas tidak menjadi sah jika dalam Musyawarah Desa pembubaran yang dimaksud yaitu pembubaran  yang  menyebabkan  hapusnya  entitas  BUM  Desa  Amartha  Patas sebagai badan hukum.
Mengenai akibat hukum terhadap aset BUM Desa, jika tidak terdapat kreditur maka aset BUM Desa yang berasal dari penyertaan dari desa harus dikembalikan kepada  Pemerintah  Desa.  Selain  itu,  jika  aset  tersebut  berasal  dari  penyertaan modal masyarakat maka aset tersebut harus dilindungi dari kegiatan eksekusi aset BUM Desa, namun jika terdapat kreditur maka ada kemungkinan aset BUM Desa
26 Grudo.desa.id, “Desa  Hanya  Boleh  Memiliki Satu BUM Desa”,  online,
27 Elisatris Gultom, Loc.cit, hlm 90.
28 Ibid, hlm 91.
29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 69 Ayat 2
BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f
dieksekusi untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur, sebagaimana di dalam Pasal 63 ayat 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 bahwa dalam hal BUM Desa tidak memiliki kreditur maka aset BUM Desa dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha. 30
Dalam kasus BUM Desa Amartha Patas terjadi pemutihan utang, yaitu utang- utang  nasabah  pada BUM  Desa  dibebaskan  dan  utang-utang  BUM  Desa  pada kreditur-krediturnya  juga  dibebaskan.  Hal  tersebut  bisa  juga  menjadi  opsi  hukum, dengan  syarat  adanya  Musyawarah  Desa  dan  kesepakatan  dengan  para  kreditur- krediturnya.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  dari  hasil  investigasi  terdapat ketidakmungkinan  BUM  Desa  melunasi  utang-utangnya,  sebagaimana  ketentuan Pasal  63  ayat  3  huruf e  mengenai  kebijakan  lain  maka  kebijakan  tersebut  dapat dilaksanakan  dengan  dasar  musyawarah  dan kesepakatan  bersama  para  kreditur- krediturnya serta berdasarkan Musyawarah Desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  maka  dapat  diambil simpulan bahwa berkenaan dengan pembuberan BUM Desa Amartha Patas, dalam regulasi  yang  berlaku,  tidak  ada  istilah  pembubaran  BUM  Desa  melainkan  hanya penghentian  kegiatan  usaha.  Penghentian  kegiatan  usaha  BUM  Desa  tidak berdampak  pada  hilangnya  status  badan  hukum  BUM  Desa.  Tanggung  jawab pengurus  BUM  Desa  tidak  berakhir  dengan  penghentian  kegiatan  usaha.  Mereka harus  menyelesaikan semua  kegiatan  yang  sedang  berlangsung  dan  melakukan penyelesaian serta pemberesan terhadap harta dan kewajiban BUM Des, dalam hal ini pengurus bertanggung jawab terhadap penyerta modal mengenai pembagian harta, serta  kewajiban  untuk  melindungi  aset  masyarakat  dan  menyelesaikan  utang  yang belum  terbayarkan.  Penyusunan  laporan  semesteran  dan  laporan  tahunan merupakan  wajib bagi  BUM  Desa  untuk  menjaga  transparansi  dan  akuntabilitas. Meskipun  BUM  Desa  Amartha  Patas  vakum  selama  tiga  tahun,  hal  ini  tidak menggugurkan  tanggung  jawab  mereka  terhadap  penyerta  modal  dan  masyarakat untuk tetap menerapkan prinsip transparan dan akuntablitas.
30 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang  Badan  Usaha  Milik Desa, Pasal 63 ayat 3 huruf a.
BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f
Keputusan  Musyawarah  Desa  mengenai  pembubaran  BUM  Desa  Amartha Patas,  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021,  menimbulkan implikasi  hukum  yang  penting.  Meskipun musyawarah  desa  memiliki  kewenangan untuk menghentikan kegiatan operasional BUM Desa, hal tersebut tidak berdampak pada  penghapusan  status  hukum  BUM  Desa  sebagai  badan  hukum.  Sebagai gantinya,  pembubaran  BUM  Desa  harus  diinterpretasikan  sebagai  penghentian kegiatan  usaha,  dengan  aset dan  kewajiban  BUM  Desa yang  tetap  ada  dan  harus ditangani secara hukum. Pembubaran tersebut dapat melibatkan penyerta modal dan kreditur  dalam  penyelesaian  kewajiban  serta  pengembalian  aset,  dengan kemungkinan  adanya  pemutihan  utang  sebagai  opsi  hukum  yang  dapat  disepakati melalui musyawarah dengan para kreditur. Dengan demikian, keputusan musyawarah desa terkait pembubaran BUM Desa Amartha Patas mengikat secara hukum namun tidak berimplikasi pada penghapusan status badan hukum BUM Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Eka Prasetya,“Gegara Kasus Korupsi,  BUM  Desa Amartha Patas Bubar”,
online, https://radarbuleleng.jawapos.com/update-
buleleng/2164623806/gegara-kasus-korupsi-BUMDesa-amartha-patas-bubar , diakses pada tanggal 11 Mei 2024.
Etha  Listiany  Supardi  dan  Gideon  Setyo  Budiwitjaksono, “Strategi  Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih” Jurnal Jemma, Vol. 4 No. 2, 2021.
Grudo.desa.id, “Desa  Hanya  Boleh  Memiliki  Satu  BUM  Desa”,  online, (https://grudo.desa.id/index.php/artikel/2023/2/18/desa-hanya-boleh-memiliki- satu-BUM Desa, diakses pada tanggal 13 Mei 2024.
Gultom,  Elisatris, Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  Guna  Mewujudkan Kesejahteraan  Desa . Bandung: Logoz Publishing, Cetakan 1, 2023.
Hana  Novia  Wijaya,  “Pertanggungjawaban  Hukum  Badan  Usaha  Milik  Desa  atas Aset  Desa  yang  Dikelola sebagai Objek Jaminan” Jurnal Acta Diurnal, Vol. 3 No. 2, 2020.
https://lumbungfile.kemendesa.go.id/index.php/s/5bxmwS7BfmRsH8d,
halaman3diakses pada 13 Mei 2024, pukul 15.00 WIB.
BADAN USAHA MILIK DESA
Mhd Azmi Farid Lubis a, Aal Fachru Rozi Ardhana b, Nouval Rivaldi Putra c, Muhammad Fikri Fadhil d, Khansa Hurruzia e , Elisatris Gultom f
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Desa,
Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada Kesejahteraan Masyarakat  Pedesaan  Studi  pada  Bumdes  Di  Gunung  Kidul, Yogyakarta” Modus, Vol. 28 No. 2, 2016.
Miratus  Solikhah,  Dkk, “Penerapan Laporan Keuangan Sederhana pada BUMDes Kalisongo Sejahtera Sebagai Bentuk Kepatuhan Hukum” Borobudur Journal on Legal Services, Vol. 4 No. 1, Februari 2023.
Nanda  Ayu  Ariski  dan  Muhammad  Asim  Asy’ar,  “Akuntabilitas  dan  Transparansi
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jaya Tirta” Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 12 No. 2, September 2020.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang  Badan Usaha Milik Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Zulkarnain  Ridlwan,  “Payung  Hukum  Pembentukan  BUMDes”  Fiat  Justitia  Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 3, September-Desember, 2013.