## FILOSOFI ‘Illat HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA
Jefry Tarantang a,1,* , Siah Khosyiah b,2 , Usep Saepullah c,3
a, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl Soekano Hatta Bandung 460614, Indonesia b, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl Soekano Hatta Bandung 460614, Indonesia
c, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl Soekano Hatta Bandung 460614, Indonesia
1 hukumtarantang@gmail.com*; 2 skhosyiah@gmail.com; 3 usepsaepullah@uinsgd.ac.id
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history: Received : 2023-04-03 Revised : 2023-06-06 Accepted : 2023-06-19 This study attempted to examine the concept of interfaith marriage from the perspective of Islamic legal philosophy with the reasons and maqashid sharia approaches. This is a normative-explanatory research that examines, explains, and explains qualitatively and descriptively with a philosophical and conceptual approach. Data obtained through a literature study. The analysis was carried out by studying the reasons, or causes, behind the law on interfaith marriages, and considering the main objectives of Islamic law, or maqashid sharia. The findings revealed that interfaith marriage in Islam could be viewed from the perspectives of ‘illat (causal factor) and maqashid sharia (objectives of Islamic law). According to ‘illat (causal factor), interfaith marriage in Islam is considered an action that has the potential to cause damage and disruption to the stability and integrity of the family and society. Meanwhile, according to maqashid sharia (objectives of Islamic law), interfaith marriage can be seen from two different perspectives: the point of view regarding the existence of the marriage itself and the point of view regarding its social impact and benefits for society. In conclusion, interfaith marriages can be considered from the point of view of Islamic law philosophy with the ‘illat and maqashid sharia approaches. However, serious handling is still needed regarding the controversies and obstacles associated with the practice of interfaith marriages in society.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perkawinan beda agama dari sudut pandang filsafat hukum Islam dengan pendekatan ‘illat dan Maqashid syariah . Penelitian ini merupakan penelitian normatif-eksplanatoris yaitu mengkaji, menerangkan, dan menjelaskan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan mengkaji ‘illat atau penyebab dibalik hukum perkawinan beda agama, serta mempertimbangkan tujuan utama syariat Islam atau Maqashid syariah . Temuan penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan beda agama dalam Islam dapat dipandang dari perspektif ‘illat (causal factor) dan Maqashid syariah (objectives of Islamic law) . Menurut ‘illat , perkawinan beda agama dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan dan gangguan pada kestabilan dan keutuhan keluarga dan masyarakat. Sedangkan Maqashid syariah , perkawinan beda agama dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda: sudut pandang menyangkut keberadaan perkawinan itu sendiri dan sudut pandang menyangkut dampak sosial dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Kesimpulannya, perkawinan beda
Keyword : Philosophy , Maqashid Sharia , Interreligious Marriages.
Kata Kunci: Filosofi, Maqashid syariah , Perkawinan Beda Agama.
agama dapat dipertimbangkan dari sudut pandang filsafat hukum Islam dengan pendekatan ‘illat dan Maqashid syariah . Namun, masih diperlukan penanganan serius terkait kontroversi dan kendala yang terkait dengan praktik perkawinan beda agama dalam masyarakat.

## Pendahuluan
Salah satu persoalan umat yang menjadi polemik saat ini adalah fenomena perkawinan beda agama  (Rizani, 2020). Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang terjadi di berbagai negara, baik negara mayoritas muslim maupun non-muslim. Namun, pandangan dan regulasi terkait perkawinan beda agama dapat berbeda-beda antara negara muslim dan non-muslim. Di negara mayoritas muslim, biasanya perkawinan beda agama tidak dianjurkan atau bahkan dilarang, karena dianggap dapat mengancam keutuhan dan kesatuan umat Islam serta dapat mengganggu praktik- praktik keagamaan dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Beberapa negara seperti Mesir, Malaysia, dan Indonesia melarang perkawinan beda agama secara resmi dan mempersyaratkan pasangan yang ingin menikah harus memeluk agama yang sama (Sastra, 2011). Namun, di beberapa negara Muslim seperti Maroko dan Tunisia, perkawinan beda agama diperbolehkan dengan syarat bahwa pasangan harus melakukan konversi ke agama pasangannya dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum setempat.
Sementara itu, di negara non-muslim seperti Amerika Serikat (Zulfadhli & Muksalmina, 2021), perkawinan beda agama diakui secara sah oleh  negara dan tidak dilarang. Meskipun demikian, hal ini juga dapat menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan dianggap sebagai hal yang kurang umum. Secara umum, regulasi terkait perkawinan beda agama di setiap negara dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama mayoritas di negara tersebut, kepentingan politik dan sosial, serta pengaruh budaya dan tradisi lokal. Namun, meskipun regulasinya berbeda-beda, penting bagi pasangan yang ingin menikah beda agama untuk memahami dan mengikuti aturan yang berlaku di negara tempat mereka tinggal agar tidak melanggar hukum setempat dan dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
Perkawinan beda agama menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Namun, praktik perkawinan beda agama sering menimbulkan perdebatan dan kontroversi di masyarakat terkait dengan keabsahan dan implikasi hukumnya (Amri, 2020). Di Indonesia, perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Priskila & Widiasavitri, 2020). Menurut UU tersebut, perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika kedua pasangan memiliki agama yang sama. Namun, terdapat pengecualian untuk perkawinan beda agama dengan persetujuan dari masing-masing agama dan pemerintah (Cantonia & Majid, 2021). Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan terkait dengan praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Salah satu masalah yang sering timbul adalah masalah hukum dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan beda agama. Pasangan perempuan seringkali menjadi korban diskriminasi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dalam perkawinan beda agama (Saepullah, 2019). Selain itu, terdapat juga perdebatan dan kontroversi terkait dengan keabsahan perkawinan beda agama dari sudut pandang agama masing-masing. Beberapa agama di Indonesia tidak mengakui perkawinan beda agama, sehingga mempersulit proses perkawinan dan menimbulkan konflik dalam hubungan antaragama.
Pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia tidak menunjukkan adanya kepastian hukum  (Nuris, 2014), serta masalah perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan beda agama. Beberapa agama  di Indonesia tidak mengakui perkawinan beda agama, sehingga mempersulit proses perkawinan dan menimbulkan konflik dalam hubungan antaragama. Terdapat juga kekhawatiran terkait dengan akibat perkawinan beda agama terhadap anak, khususnya terkait dengan identitas dan pemahaman agama. Meskipun demikian, banyak pasangan yang melakukan perkawinan beda agama yang berhasil mempertahankan hubungan mereka dan hidup bahagia bersama.
Ada berbagai argumen yang mendukung atau menentang nikah beda agama. Beberapa argumen yang mungkin termasuk argumen mendukung nikah beda agama, seperti cinta dan
kebebasan, setiap orang memiliki hak untuk mencintai siapa pun yang mereka inginkan tanpa memandang agama atau latar belakang lainnya (Silfanus, 2022). Nikah beda agama memberikan kebebasan kepada pasangan untuk memilih pasangan hidup mereka tanpa dibatasi oleh agama (Makalew, 2013). Pengayaan kehidupan, pernikahan beda agama dapat membawa pengalaman dan pandangan yang berbeda ke dalam kehidupan pasangan dan memperkaya hubungan mereka. Hal ini dapat membantu pasangan lebih memahami dan menghormati kepercayaan dan praktik agama masing-masing. Memperkuat hubungan antar-agama, nikah beda agama dapat membantu memperkuat hubungan antara kelompok agama yang berbeda. Hal ini dapat membantu memperkuat toleransi, pemahaman, dan kerjasama antara kelompok agama yang berbeda. Kesempatan untuk belajar, pernikahan beda agama dapat memberikan kesempatan untuk belajar tentang kepercayaan dan praktik agama yang berbeda dan meningkatkan pemahaman dan toleransi antar pasangan dan kelompok agama yang berbeda.
Adapun argumen yang menentang nikah beda agama, seperti tantangan perbedaan agama, pernikahan beda agama dapat menimbulkan tantangan karena perbedaan dalam kepercayaan dan praktik agama (Yuni & Fuadi, 2023). Hal ini dapat mempersulit komunikasi dan memicu perselisihan antar pasangan. Kesulitan dalam membesarkan anak, pernikahan beda agama dapat menyulitkan dalam membesarkan anak karena pasangan harus memutuskan agama mana yang akan dianut oleh anak mereka (Hamdanah, 2014). Hal ini dapat memicu konflik dalam hubungan pasangan dan membingungkan  anak. Penolakan dari keluarga dan masyarakat, pernikahan beda agama dapat menimbulkan penolakan dari keluarga dan masyarakat karena konflik nilai dan keyakinan agama (Fatimah, Amirudin, & Lathifah, 2019). Kebutuhan untuk menyesuaikan diri, pernikahan beda agama dapat membutuhkan pasangan untuk menyesuaikan diri dengan kepercayaan dan praktik agama pasangan mereka, yang mungkin sulit atau tidak sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri. Penting untuk dicatat bahwa argumen-argumen ini dapat bervariasi tergantung pada situasi dan mungkin tidak berlaku untuk setiap pasangan yang menikah beda agama. Namun, pasangan yang mempertimbangkan pernikahan beda agama harus mempertimbangkan dengan hati-hati semua argumen yang relevan dan berbicara dengan jujur tentang kekhawatiran mereka sebelum membuat keputusan.
Menurut pandangan filsafat hukum Islam, nikah beda agama masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama dan ahli hukum Islam (Jalil, 2018). Namun, mayoritas ulama dan ahli hukum Islam sepakat bahwa nikah beda agama antara seorang Muslim dan non-Muslim tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam agama Islam yang menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan antara seorang Muslim dengan Muslim lainnya, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam dan pemahaman ulama terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Saepullah, 2019). Selain itu, juga terdapat aturan bahwa anak yang lahir dari pernikahan beda agama harus mengikuti agama ayahnya, sehingga dapat menimbulkan konflik dalam hal kepercayaan dan pendidikan anak. Meskipun demikian, terdapat juga pandangan bahwa pernikahan beda agama dapat diizinkan dalam beberapa situasi, misalnya jika pasangan memiliki kesamaan nilai dan moral yang kuat atau jika pasangan non-Muslim bersedia untuk memeluk agama Islam. Namun, secara umum, filsafat hukum Islam memandang bahwa pernikahan beda agama antara seorang Muslim dan non-Muslim tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan konflik dan kerusakan dalam kehidupan pasangan dan anak-anak mereka. Namun, pandangan ini dapat berbeda- beda tergantung pada interpretasi dan pandangan masing-masing ulama dan ahli hukum Islam. Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang tidak asing di Indonesia. Hal ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan terkait keabsahan dan implikasi hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji konsep perkawinan beda agama dari sudut pandang ‘illat dan Maqashid syariah dalam filsafat hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji permasalahan dan kontroversi yang terkait dengan praktik perkawinan beda agama dalam masyarakat.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep perkawinan beda agama dalam Islam, serta membantu dalam menangani permasalahan dan kontroversi terkait praktik perkawinan beda agama dalam masyarakat. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mengembangkan pemikiran dan pandangan tentang perkawinan beda agama dari sudut pandang filsafat hukum Islam upaya untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala yang terkait dengan praktik perkawinan beda agama di Indonesia.
Vol. 19, No. 1, Juni 2023, p. 44-55

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian normatif-eksplanatoris yaitu mengkaji, menerangkan, dan menjelaskan (Waluyo, 2008) secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual (Tarantang, 2018). Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan mengkaji ‘illat atau penyebab dibalik filosofi hukum perkawinan beda agama, serta mempertimbangkan tujuan utama syariat Islam atau Maqashid syariah .
Hasil dan Diskusi
a. ‘illat Hukum dalam Perkawinan Beda Agama
‘Illat adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti alasan atau dasar hukum suatu peraturan. Secara etimologi ‘illat berarti alasan atau sebab, sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaanya (Hermanto, 2018). Dalam konteks perkawinan beda agama, ‘ illat adalah dasar hukum atau alasan mengapa perkawinan beda agama antara seorang Muslim dan non-Muslim tidak diperbolehkan dalam hukum Islam (Nafisah, 2019). Salah satu ‘ illat yang menjadi dasar hukum larangan perkawinan beda agama adalah untuk menjaga keutuhan agama dan keyakinan seorang Muslim. Perkawinan beda agama dapat menimbulkan konflik dalam kepercayaan dan praktik agama pasangan, dan dapat membingungkan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga keutuhan agama dan keyakinan seorang Muslim, perkawinan beda agama antara seorang Muslim dan non-Muslim tidak diperbolehkan. Selain itu, ‘ illat lain yang menjadi dasar hukum larangan perkawinan beda agama adalah untuk melindungi hak-hak perempuan Muslim.
Pada perkawinan beda agama, pasangan perempuan Muslim dapat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan praktik-praktik agama dan budaya mereka, serta mungkin mengalami penindasan atau tekanan dari keluarga dan masyarakat non-Muslim. Namun, penting untuk dicatat bahwa ‘ illat dalam hukum Islam dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan pandangan masing-masing ulama dan ahli hukum Islam. Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dapat diizinkan dalam situasi tertentu, seperti jika pasangan memiliki kesamaan nilai dan moral yang kuat atau jika pasangan non-Muslim bersedia untuk memeluk agama Islam. Dalam prakteknya, negara-negara yang menerapkan hukum Islam biasanya memiliki aturan yang melarang perkawinan beda agama antara seorang Muslim dan non-Muslim. Namun, setiap kasus biasanya dilihat secara individu dan dipertimbangkan berdasarkan keadaan dan fakta yang ada. Sebagian besar negara Islam melarang perkawinan beda agama dalam hukum mereka, namun ada beberapa negara yang memperbolehkan praktik ini dengan syarat-syarat tertentu. Berikut adalah beberapa contoh negara Islam yang membolehkan perkawinan beda agama. Di Tunisia, pasangan Muslim dan non-Muslim dapat menikah dengan syarat bahwa pasangan non-Muslim menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak akan mengubah agama mereka. Di Turki, perkawinan beda agama diperbolehkan asalkan pasangan memenuhi persyaratan dan prosedur khusus yang diatur oleh hukum negara. Di Maroko, pasangan Muslim dan non- Muslim dapat menikah jika pasangan non-Muslim memiliki agama yang diakui oleh negara. Di Bosnia dan Herzegovina, perkawinan beda agama diperbolehkan dengan syarat bahwa pasangan menyetujui bahwa anak-anak mereka akan dibesarkan dalam agama Islam. Di Lebanon, pasangan Muslim dan non-Muslim dapat menikah jika pasangan non-Muslim adalah seorang Kristen atau seorang pengikut agama yang diakui oleh negara (Bahri & Elimartati, 2022). Perlu dicatat bahwa syarat dan persyaratan untuk perkawinan beda agama dapat berbeda-beda di setiap negara, dan dapat berubah seiring waktu dan perubahan politik dan sosial di masing-masing negara. Perkawinan beda agama dalam Islam memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Dalam sejarah Islam awal, perkawinan antara Muslim dan non-Muslim sangat umum terjadi. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan Nabi Muhammad saw, yang menikah dengan beberapa perempuan yang bukan Muslim, termasuk Siti Khadijah, yang merupakan seorang pedagang kaya dari Mekah. Dalam sejarah yang diterima bahwa Nabi pernah menikahi wanita dari keturunan Yahudi dari suku Quraidlah dan Musthalik, dan seorang wanita dari gubernur romawi mesri bernama Maria al- Qibtiyah (Ilham, 2020). Pada masa kekhalifahan, praktik perkawinan beda agama masih diizinkan, meskipun dalam beberapa kasus dibatasi oleh syarat-syarat tertentu. Misalnya, seorang Muslim laki-
laki dapat menikahi perempuan Yahudi atau Kristen, asalkan perempuan tersebut memiliki status warga negara dan diizinkan oleh keluarganya.
Pada masa keemasan Islam, praktik perkawinan beda agama mulai dilarang karena dianggap dapat membahayakan integritas agama dan masyarakat Muslim. Pada abad ke-8, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit yang melarang perkawinan beda agama di bawah hukum Islam. Hal ini kemudian diperkuat oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masa kekhalifahan beliau. Di masa sekarang, kebanyakan negara Islam melarang perkawinan beda agama dalam hukum mereka. Namun, ada beberapa negara, seperti Tunisia dan Turki, yang memperbolehkan perkawinan beda agama dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Islam, perkawinan beda agama menjadi topik yang kontroversial dan banyak diperdebatkan di antara ulama dan masyarakat Muslim. Namun, yang jelas bahwa hal ini tergantung pada konteks dan kondisi setiap pasangan yang terlibat. Seiring dengan perubahan zaman dan konteks sosial, pandangan Islam tentang perkawinan beda agama dapat berubah.
‘illat perkawinan beda agama dalam hukum Islam merujuk pada faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi mengapa perkawinan beda agama dilarang atau tidak dianjurkan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kekhawatiran terhadap keretakan kesatuan umat Islam, pertentangan nilai- nilai agama, dan kebingungan identitas anak dari perkawinan beda agama. Dalam pandangan ‘illat , perkawinan beda agama dianggap dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan agama dan umat Islam, serta dapat memicu terjadinya konflik agama dan perpecahan di dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari agama masing- masing pasangan.
Selain itu, faktor kebingungan identitas anak juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pandangan ‘illat . Anak dari pasangan yang berbeda agama dapat mengalami kesulitan dalam menentukan identitas agama yang tepat, serta dapat merasa terasing atau tidak diterima oleh masyarakat karena tidak sepenuhnya mengikuti praktik-praktik keagamaan yang berlaku. Namun, di sisi lain, pandangan ‘illat juga dihadapkan pada kenyataan bahwa perkawinan beda agama masih banyak terjadi di dalam masyarakat dan sulit untuk dicegah sepenuhnya. Oleh karena itu, beberapa negara Islam memperbolehkan perkawinan beda agama dengan persyaratan tertentu, seperti memeluk agama pasangan atau menempuh proses konversi agama. Dalam hal ini, peran Maqashid syariah menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ‘illat dan kepentingan- kepentingan lain yang terkait dengan perkawinan beda agama, seperti hak asasi manusia dan kebebasan beragama.
‘illat atau sebab adanya larangan perkawinan beda agama dalam hukum Islam dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Salah satu sudut pandang yang umum adalah adanya perbedaan keyakinan yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan keluarga, serta berpotensi memicu masalah dalam proses pemenuhan hak-hak individu dari kedua belah pihak. Perbedaan agama antara suami dan istri dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, terutama dalam hal praktek beribadah, pemilihan pendidikan anak, dan keputusan-keputusan penting lainnya yang berkaitan dengan keyakinan. Hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan dan keharmonisan hubungan suami istri, serta dapat berdampak pada kestabilan keluarga (Jalil, 2018).
Selain itu, perkawinan beda agama juga dapat menimbulkan masalah dalam hal pemenuhan hak-hak individu dari kedua belah pihak. Sebagai contoh, di beberapa negara, terdapat perbedaan dalam hak-hak pernikahan antara pria dan wanita. Jika suami dan istri berasal dari agama yang berbeda, maka ada kemungkinan satu pihak merasa dirugikan dalam hal pemenuhan hak-haknya. Oleh karena itu, larangan perkawinan beda agama dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum, serta menjaga kestabilan rumah tangga dan keluarga. Namun, dalam konteks yang lebih luas, tetap perlu memperhatikan Maqashid syariah dan nilai-nilai Islam lainnya dalam menyelesaikan konflik dan mengambil keputusan. Dari analisis ‘illat atau sebab adanya larangan perkawinan beda agama dalam hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa perbedaan keyakinan dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga dan berpotensi memicu masalah dalam pemenuhan hak-hak individu dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, larangan perkawinan beda agama dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum, serta menjaga kestabilan rumah tangga dan keluarga. Namun, perlu diingat bahwa dalam konteks yang lebih luas, tetap perlu memperhatikan Maqashid syariah dan nilai-nilai Islam lainnya dalam menyelesaikan konflik dan mengambil
keputusan. Dalam menangani kasus perkawinan beda agama, perlu dilakukan analisis yang komprehensif dan menyeluruh, yang mencakup baik aspek-aspek ‘illat maupun Maqashid syariah untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan semua pihak yang terlibat.
b. Maqashid syariah dalam Perkawinan Beda Agama Maqashid syariah adalah konsep yang mengacu pada tujuan-tujuan utama dari hukum Islam, yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan (kepentingan) manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat (Khafid Azmi, 2021). Dalam konteks perkawinan beda agama, Maqashid syariah dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama-tama , salah satu tujuan utama Maqashid syariah dalam perkawinan beda agama adalah melindungi keutuhan agama dan keyakinan seorang Muslim. Agama Islam menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan keutuhan dalam keyakinan dan praktik keagamaan. Oleh karena itu, perkawinan beda agama antara seorang Muslim dan non-Muslim dapat mengancam keutuhan agama dan keyakinan seorang Muslim.
Kedua , Maqashid syariah juga bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan Muslim dalam perkawinan beda agama. Perempuan Muslim dalam perkawinan beda agama seringkali menghadapi kesulitan dalam mempertahankan praktik-praktik agama dan budaya mereka, serta mungkin mengalami penindasan atau tekanan dari keluarga dan masyarakat non-Muslim. Ketiga , Maqashid syariah juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dalam perkawinan beda agama. Anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat mengalami kesulitan dalam memilih agama dan identitas mereka, serta mungkin menghadapi diskriminasi atau penolakan dari masyarakat atau keluarga yang berbeda agama.
Oleh karena itu, dalam memandang perkawinan beda agama, Maqashid syariah menempatkan kepentingan dan kemaslahatan manusia sebagai prioritas utama. Kendati demikian, Maqashid syariah tidak selalu berarti melarang perkawinan beda agama secara mutlak. Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dapat diizinkan dalam situasi tertentu, seperti jika pasangan memiliki kesamaan nilai dan moral yang kuat atau jika pasangan non-Muslim bersedia untuk memeluk agama Islam.
Maqashid syariah , yang merupakan tujuan-tujuan dari hukum Islam, dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan komprehensif dalam mengkaji perkawinan beda agama. Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang dapat dianalisis dari perspektif Maqashid syariah dalam perkawinan beda agama:
a) Hifz al-Nasl (pelindung keturunan): Hukum Islam menekankan perlunya melindungi keturunan dan memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Dalam konteks perkawinan beda agama, terdapat risiko kebingungan identitas anak dan kesulitan menentukan agama yang tepat bagi mereka. Oleh karena itu, Maqashid syariah menuntut perlindungan hak-hak anak dan hak mereka untuk menentukan agama yang dianut (Mutakin, 2016).
b) Hifz al-Din (pelindung agama): Salah satu tujuan dari hukum Islam adalah untuk melindungi agama dan umat Muslim. Dalam konteks perkawinan beda agama, hukum Islam memandang bahwa terdapat risiko terhadap keretakan kesatuan umat Muslim dan pertentangan nilai-nilai agama. Namun, di sisi lain, Maqashid syariah juga menuntut perlindungan hak-hak individu, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup dan hak untuk beragama (Mutakin, 2016).
c) Hifz al-Mal (pelindung harta): Hukum Islam juga menuntut perlindungan terhadap harta dan aset yang dimiliki oleh pasangan yang menikah. Dalam perkawinan beda agama, terdapat risiko terhadap ketidakcocokan nilai dan praktik keagamaan, yang dapat memicu perselisihan dan akhirnya berdampak pada harta dan aset yang dimiliki. Oleh karena itu, Maqashid syariah menuntut perlindungan terhadap hak-hak harta pasangan yang menikah.
Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa Maqashid syariah memberikan pandangan yang lebih luas dan holistik dalam mempertimbangkan perkawinan beda agama. Maqashid syariah menuntut perlindungan terhadap hak-hak individu, hak-hak anak, hak-hak harta, dan juga menjaga kesatuan dan keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan perkawinan beda agama, diperlukan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang  terkait dengan Maqashid syariah tersebut.
Dalam konteks perkawinan beda agama, Maqashid syariah dapat dijadikan landasan untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan konflik. Maqashid syariah memberikan pandangan yang
lebih luas dan holistik dalam memandang suatu masalah, termasuk perkawinan beda agama. Maqashid syariah menempatkan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama, sehingga dapat menjadi landasan untuk menyelesaikan konflik dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Dalam perkawinan beda agama,  kemaslahatan umum dapat diwujudkan melalui persyaratan- persyaratan yang memastikan keberlangsungan pernikahan dan terpenuhinya hak-hak individu dari kedua belah pihak, serta terjaganya keutuhan keluarga. Namun, tetap perlu diingat bahwa Maqashid syariah tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari nilai-nilai agama dan hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan Maqashid syariah dalam perkawinan beda agama harus dilakukan dengan memperhatikan nash-nash dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
c. Filosofi Perkawinan Beda Agama antara ‘illat dan Maqashid syariah Perkawinan beda agama dalam Islam dapat dipandang dari perspektif ‘illat (causal factor) dan Maqashid syariah (objectives of Islamic law) . Menurut ‘illat (causal factor), perkawinan beda agama dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan dan gangguan pada kestabilan dan keutuhan keluarga dan masyarakat Muslim. Hal ini karena perkawinan beda agama dapat memicu perbedaan pandangan dalam banyak hal, seperti keyakinan, nilai, dan cara pandang terhadap kehidupan, yang pada akhirnya dapat memperlemah hubungan suami istri dan bahkan memicu konflik antara mereka. Selain itu, anak-anak yang lahir dari  perkawinan beda agama dapat mengalami kesulitan dalam memilih dan memahami agama mereka, serta rentan mengalami konflik batin dan kebingungan identitas (Irfani, 2019). Hal ini dapat mempengaruhi kestabilan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangan ‘illat , perkawinan beda agama juga dapat menjadi sumber masalah hukum, karena dalam banyak kasus, pasangan dari agama yang berbeda harus memutuskan masalah yang berkaitan dengan agama dan keyakinan, seperti pendidikan anak, cara beribadah, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan memperumit kehidupan rumah tangga.
Meskipun perkawinan beda agama dianggap memiliki potensi untuk menimbulkan masalah dan kerusakan, bukan berarti semua perkawinan beda agama harus dihindari. Setiap kasus harus dievaluasi secara individu dan dipertimbangkan dengan matang. Dalam beberapa kasus, pasangan dari agama yang berbeda dapat menemukan cara untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati, dan bahkan membesarkan anak-anak mereka dalam lingkungan yang menghormati agama dan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah dengan pasangan dari agama yang berbeda harus  dipertimbangkan dengan matang dan sesuai dengan kepentingan dan konteks masing-masing individu dan keluarga.
Menurut Maqashid syariah (objectives of Islamic law) , perkawinan beda agama dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda: sudut pandang menyangkut keberadaan perkawinan itu sendiri dan sudut pandang menyangkut dampak sosial dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Dari sudut pandang pertama , perkawinan beda agama tidak dilarang secara tegas dalam Islam, asalkan pasangan yang akan menikah sama-sama memeluk agama samawi (Islam, Kristen, Yahudi) dan sesuai dengan aturan-aturan Islam, seperti membayar mahar dan melakukan akad nikah secara sah. Dalam hal ini, Islam menghargai hak-hak individu untuk memilih pasangan hidup mereka, meskipun agama yang mereka  anut berbeda. Dari sudut pandang kedua , perkawinan beda agama dapat menjadi bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal mempererat hubungan antara komunitas agama yang berbeda. Dalam hal ini, Islam mengajarkan nilai-nilai toleransi dan persaudaraan antara agama dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, perkawinan beda agama bahkan dapat memperluas jaringan sosial dan membantu memperkuat hubungan antara kelompok-kelompok agama yang berbeda.
Meskipun perkawinan beda agama tidak dilarang secara tegas dalam Islam dan bahkan dapat memiliki manfaat, penting untuk diingat bahwa Maqashid syariah menempatkan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, perkawinan beda agama yang memiliki potensi untuk menimbulkan konflik atau kerusakan sosial harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat terpenuhi. Menurut Maqashid syariah  (objectives of Islamic law) , perkawinan beda agama juga dapat dilihat dari sudut pandang memelihara keberlangsungan kehidupan manusia dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Maqashid syariah menempatkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga sebagai salah satu tujuan utama dalam hukum Islam, dan perkawinan beda
agama dapat menjadi pilihan yang tepat dalam situasi tertentu, seperti saat pasangan sudah saling mencintai dan memiliki komitmen yang kuat dalam menjalani pernikahan. Menurut pandangan Maqashid syariah , perkawinan beda agama dapat diterima jika dapat memenuhi tujuan-tujuan syariat, seperti melindungi kehormatan dan martabat manusia, menjaga stabilitas keluarga, dan memastikan kebahagiaan pasangan dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, dalam pandangan Maqashid syariah , perkawinan beda agama dapat diterima jika dapat memenuhi tujuan-tujuan syariat, seperti melindungi kehormatan dan martabat manusia, menjaga stabilitas keluarga, dan memastikan kebahagiaan pasangan dan anak-anak mereka. Sebagai prinsip dasar dalam hukum Islam, ‘illat dan Maqashid syariah memiliki kedudukan yang sama pentingnya. Namun, dalam konteks perkawinan beda agama, Maqashid syariah yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama harus didahulukan. Hal ini karena meskipun ‘illat dari perkawinan beda agama tidak dilarang secara tegas dalam hukum Islam, namun jika perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan konflik atau kerusakan sosial, maka tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu yang menguntungkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan Maqashid syariah yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat harus dijadikan pedoman dalam menentukan keputusan terkait perkawinan beda agama. Dalam hal ini, penting bagi individu yang akan menikah beda agama untuk mempertimbangkan dampak sosial dan kemanfaatan dari perkawinan tersebut bagi masyarakat, serta mengikuti aturan-aturan Islam yang berlaku dalam proses pernikahan. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai toleransi dan persaudaraan antar agama, sehingga perkawinan beda agama dapat diterima dan dihargai dalam konteks keberagaman yang ada di dalam masyarakat.
Lebih lanjut sebagai prinsip dasar dalam hukum Islam, baik ‘illat maupun Maqashid syariah memiliki kedudukan yang sama pentingnya. Namun, dalam konteks tertentu, salah satu prinsip tersebut mungkin perlu didahulukan tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Sebagai contoh, jika terdapat kasus perkawinan beda agama yang ‘illat -nya jelas dan terbukti dapat menimbulkan kerusakan sosial atau merusak kemaslahatan masyarakat, maka prinsip ‘illat perlu didahulukan dalam menentukan keputusan terkait perkawinan tersebut. Namun, jika terdapat kasus perkawinan beda agama yang Maqashid syariah -nya dapat terpenuhi, seperti mewujudkan persatuan dan kerukunan antarumat beragama, maka prinsip Maqashid syariah dapat didahulukan dalam menentukan keputusan terkait perkawinan tersebut. Dalam konteks perkawinan beda agama, sebaiknya kedua prinsip tersebut dipertimbangkan secara seimbang dan proporsional, dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia.
Sebagai contoh kasus Perkawinan Beda Agama antara ‘illat dan Maqashid syariah , misalkan terdapat pasangan suami istri yang menikah dengan agama yang berbeda. Suami adalah seorang muslim dan istri adalah seorang Kristen. Mereka telah menikah selama lima tahun dan memiliki dua anak. Dalam perspektif ‘illat , masalah yang timbul dari perkawinan ini adalah adanya perbedaan agama antara pasangan. Perbedaan agama ini bisa menjadi sumber konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terutama dalam masalah pengasuhan anak dan pelaksanaan ibadah. Namun, dari perspektif Maqashid syariah , perkawinan ini dapat dilihat dari sudut pandang memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan akan keturunan, kebutuhan sosial, dan kebutuhan psikologis. Selain itu, juga memenuhi maqashid seperti pemeliharaan agama, kehormatan, dan kemaslahatan.
Pendekatan saddu dzariah adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada pelarangan atau pengharaman suatu tindakan atau perbuatan untuk mencegah terjadinya kemudharatan atau kerusakan pada masyarakat atau individu (Mutakin, 2021). Dalam konteks perkawinan beda agama, ada beberapa ulama yang mengambil pendekatan saddu dzariah dengan mengharamkan perkawinan beda agama (Farid, 2017). Mereka menganggap bahwa perkawinan beda agama dapat membawa kerusakan pada masyarakat karena akan memunculkan perbedaan keyakinan dan nilai yang mendasar antara pasangan yang dapat mempengaruhi kestabilan rumah tangga dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Selain itu, perkawinan beda agama juga dapat menimbulkan konflik sosial, terutama jika dilakukan secara terbuka dan tanpa memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Namun, pendekatan saddu dzariah ini tidak selalu diadopsi oleh seluruh ulama Islam. Ada juga yang mengambil pendekatan yang lebih
moderat dengan tidak mengharamkan perkawinan beda agama,seperti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014  (Tobroni, 2015)  namun menyarankan agar pasangan yang berbeda agama harus memperhatikan dan menghormati nilai-nilai  dan keyakinan agama masing- masing dalam menjalankan kehidupan berkeluarga.
Di Indonesia, perkawinan beda agama memang belum jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan antara dua orang yang memiliki agama yang sama (Lestari, 2017). Namun, terdapat juga beberapa kasus di mana pasangan yang berbeda agama berhasil menikah di luar negeri dan kemudian mengajukan permohonan pengesahan perkawinan di Indonesia dengan dasar hukum internasional. Secara umum, larangan perkawinan beda agama dalam hukum Islam dengan pendekatan saddu dzariah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat Muslim. Namun, yang perlu diperhatikan adalah pentingnya menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat secara lebih luas.
Di Indonesia sendiri aturan tentang larangan perkawinan beda agama belum secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan antara dua orang yang memiliki agama yang sama (Satriawan & Indrawati, 2022). Meskipun demikian, aturan ini tidak berlaku untuk masyarakat yang menganut agama tertentu, seperti Hindu, Buddha, dan Kong  Hu Cu, yang diakui dan diatur oleh negara. Dalam hal ini, perkawinan beda agama masih diizinkan asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing agama tersebut. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan beda agama dikeluarkan pada tahun 1978 dan menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan dalam Islam karena dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarga dan mempengaruhi perkembangan agama anak-anak (Turnip, 2021). Fatwa ini seakan merespon bahwa aturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang perkawinan beda agama. Namun, perlu diketahui bahwa fatwa MUI bersifat rekomendatif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung. Keputusan untuk menikah dengan pasangan beda agama tetap menjadi hak individu, meskipun tetap harus mematuhi aturan hukum dan agama yang berlaku di Indonesia. Sebenarnya perkawinan beda agama dilarang dalam Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sayangnya, pemerintah telah melemahkan kedua ketentuan tersebut dengan memberikan legitimasi melalui yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No 1400 k/Pdt/1986 (Farid, 2017). Sehingga menimbulkan “kekaburan hukum” nikah beda agama di Indonesia yang masih menjadi perdebatan sampai saat ini dengan segala argumentasi hukumnya (Asman, 2021).
Pertimbangan perkawinan beda agama harus diperhatikan dan diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan tujuan-tujuan syari'at seperti menjaga keutuhan keluarga, mewujudkan kesejahteraan bersama, dan memelihara agama dan moralitas. Dalam fikih Islam, larangan menikah dengan pasangan beda agama dikenal dengan istilah “ kufu ” atau ketidaksepadanan (Mahasin, 2020). Dalam konteks ini, seorang muslim dilarang menikah dengan non-muslim, kecuali jika non-muslim tersebut masuk Islam yang dipahami dari Alquran dan hadits. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian dalam aturan ini, yaitu dalam hal seorang muslim dapat menikah dengan non-muslim yang telah masuk Islam, atau seorang muslimah dapat menikah dengan seorang pria non-muslim dari kalangan Ahlul Kitab (Yahudi atau Nasrani) yang tidak menghalangi ibadahnya dan bersedia mengikuti ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya (Foresty, 2016). Dalam fikih juga dijelaskan bahwa larangan menikah dengan pasangan beda agama bukan hanya berlaku bagi muslim, tetapi juga bagi non-muslim yang memiliki aturan agama masing-masing (Pasyah, 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam.
Selain itu masalah waris seringkali menjadi perdebatan karena perbedaan agama dan kebiasaan dalam keluarga yang berbeda. Dalam perspektif maqasid syariah, pembagian waris harus memperhatikan tujuan-tujuan syariah yang melindungi kepentingan umum dan keadilan sosial. Salah satu tujuan syariah yang terkait dengan pembagian waris adalah mencapai keseimbangan dan keadilan antara anggota keluarga dalam menerima bagian yang adil dari harta waris. Dalam hal ini, prinsip kesetaraan dan keadilan harus dipegang teguh. Setiap ahli waris harus menerima bagian yang adil sesuai dengan syariah, tanpa memandang jenis kelamin atau agama mereka. Oleh karena itu, dalam konteks keluarga beda agama, waris harus dibagi secara merata antara anggota keluarga
tanpa memandang  perbedaan agama mereka seperti contoh ijtihad penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Kota Bandung penyelesaian waris diwujudkan dalam bentuk putusan dan penetapan dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan dan maslahat (Khosyi’ah & Fuadah, 2019). Di sisi lain, dalam perspektif ‘illat (penyebab), pembagian waris harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang didasarkan pada alasan tertentu, seperti status keluarga, hubungan keluarga, atau hak anak-anak. Namun, dalam kasus keluarga beda agama, tidak ada dasar atau penyebab yang sah untuk membatasi hak waris seseorang hanya karena perbedaan agama. Oleh karena itu, pembagian waris dalam keluarga beda agama harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan yang dipegang teguh dalam hukum Islam, serta memperhatikan tujuan syariah dalam melindungi kepentingan umum dan keadilan sosial. Pemerintah dan lembaga agama di negara- negara yang memperbolehkan pernikahan beda agama harus memastikan bahwa hukum dan praktik waris diakui dan dilindungi untuk semua anggota keluarga, tanpa diskriminasi agama.
Perkawinan beda agama, perspektif illat dan maqasid syariah memiliki peran penting dalam menentukan hukum dan praktik yang adil dan merata bagi semua anggota keluarga, tanpa diskriminasi agama. Dalam perspektif illat, hukum dan praktik perkawinan beda agama didasarkan pada alasan tertentu, seperti menjaga keutuhan keluarga atau memperkuat hubungan sosial antara kelompok agama yang berbeda. Namun, dalam beberapa  kasus, praktik ini dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan atau hak-hak anak-anak. Sementara itu, dalam perspektif maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah yang melindungi kepentingan umum dan keadilan sosial harus menjadi dasar dalam menentukan hukum dan praktik perkawinan beda agama (Tiara, 2016). Salah satu tujuan syariah yang relevan adalah mencapai keseimbangan dan keadilan antara anggota keluarga dalam menerima bagian yang adil dari harta waris. Oleh karena itu, dalam konteks perkawinan beda agama, prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan harus ditegakkan dengan kuat, tanpa memandang perbedaan agama. Pemerintah dan lembaga agama harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum dan praktik perkawinan beda agama diakui dan dilindungi untuk semua anggota keluarga, tanpa diskriminasi agama, dan memperkuat kerja sama antar kelompok agama untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat.
Filosofi perkawinan beda agama antara illat dan maqasid syariah didasarkan pada pemahaman yang berbeda mengenai tujuan atau maksud hukum Islam dalam mengatur perkawinan dan keluarga. Dalam perspektif illat, hukum Islam memperbolehkan perkawinan beda agama atas dasar alasan tertentu, seperti untuk menjaga keutuhan keluarga atau memperkuat hubungan sosial antara kelompok agama yang berbeda. Namun, perkawinan beda agama yang didasarkan pada illat ini sering kali menimbulkan masalah dan  konflik dalam keluarga, terutama dalam hal pembagian waris atau hak-hak anak-anak.
Di sisi lain, dalam perspektif maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah yang melindungi kepentingan umum dan keadilan sosial harus menjadi dasar dalam mengatur perkawinan beda agama. Salah satu tujuan syariah yang relevan dalam konteks ini adalah mencapai keseimbangan dan keadilan antara anggota keluarga dalam menerima bagian yang adil dari harta warid. Dalam hal ini, prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan harus ditegakkan  dengan kuat, tanpa memandang perbedaan agama. Perkawinan beda agama yang didasarkan pada maqasid syariah ini dapat memperkuat kerja sama antar kelompok agama dalam menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan demikian, filosofi perkawinan beda agama antara illat dan maqasid syariah memiliki perbedaan pandangan yang mendasar mengenai tujuan atau maksud hukum Islam dalam mengatur perkawinan dan keluarga. Dalam hal ini, pengakuan dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan tanpa memandang perbedaan agama menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik dan ketidakadilan dalam praktik perkawinan beda agama.

## Penutup
Pada perkawinan beda agama, ‘illat dan Maqashid syariah memiliki kedudukan yang sama pentingnya. ‘Illat adalah faktor penyebab atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam suatu peraturan, sedangkan Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama hukum Islam yang menekankan pada kemaslahatan umat manusia. ‘Illat memperhatikan potensi konflik atau kerusakan sosial yang mungkin timbul akibat perkawinan tersebut. Sedangkan Maqashid syariah menekankan pada kepentingan masyarakat, seperti persatuan dan kerukunan antarumat beragama. Meskipun kedua prinsip tersebut memiliki kedudukan yang sama pentingnya, namun dalam menentukan keputusan
terkait perkawinan beda agama, prinsip Maqashid syariah harus didahulukan. Hal ini dikarenakan Maqashid syariah menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, dan jika perkawinan beda agama dapat memenuhi tujuan tersebut, maka dapat diterima sebagai suatu yang menguntungkan bagi masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa ‘illat tetap harus dipertimbangkan dalam konteks perkawinan beda agama, terutama jika perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan konflik atau kerusakan sosial. Oleh karena itu, dalam menentukan keputusan terkait perkawinan beda agama, baik ‘illat maupun Maqashid syariah harus dipertimbangkan secara seimbang dan proporsional, dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka
Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Media Syari’ah , 22 (1), 48–64. https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719 Asman. (2021). Menelisik Nikah Beda Agama di Indonesia dalam Kajian Yuridis Normatif. El- Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam , 7 (1), 76–96. https://doi.org/10.29062/faqih.v7i1.262 Bahri, S. & Elimartati. (2022). Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia. Syaksia :  Jurnal  Hukum  Perdata  Islam , 23 (1), 101–114. https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6473 Cantonia, S., & Majid, I. A. (2021). Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in the Perspective of Marriage Law and Human Rights. Jurnal Hukum Lex Generalis , 2 (6), 510– 527. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122 Farid, M. (2017). Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hadits Ahkam. Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law , 1 (2), 1–16. (Penelitian Pustaka). Fatimah, I. P., Amirudin, A., & Lathifah, A. (2019). Agama dan Pernikahan Pasangan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang. Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi , 3 (1), 1–8. https://doi.org/10.14710/endogami.3.1.1-8
Foresty, C. S. (2016). Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi UU No 1 Tahun 1974 Serta UU No 39 Tahun 1999 dan Hukum Islam. YUDISIA :  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum  Islam , 7 (1), 017–054. https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i1.2130 Hamdanah. (2014). Problematika Anak Menjalankan Ibadah Dalam Keluarga Multi Agama di Kota Palangka Raya. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam , 14 (2), 381–405. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i2.77 Hermanto, A. (2018). Peran ‘Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 11 (1), 91–116. https://doi.org/10.24042/ijpmi.v11i1.3417 Ilham, M. (2020). Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional. TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum , 2 (1). https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513 Irfani, A. (2019). Religion Gap In Family (Study Of Community Of Singkawang City West Kalimantan). Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak , 6 (2), 203–216. https://doi.org/10.24260/raheema.v6i2.1516 Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam  Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan , 6 (2), 46–69. Khafid Azmi, N. N. (2021). Perkawinan Beda Agama Antara ‘illat dan Maqashid Al-Syariah.
Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam , 6 (2), 203–219.
Khosyi’ah, S., & Fuadah, A. T. (2019). Rechtvinding Tentang Waris Beda Agama di Pengadilan Agama Kota Bandung. Asy-Syari’ah , 21 (2), 135–158. https://doi.org/10.15575/as.v21i2.4706 Lestari, N. (2017). Problematika Hukum  Perkawinan di Indonesia. Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan , 4 (1), 43–52.
Mahasin, A. (2020). Reinterpretasi Konsep Kafā’ah (Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqaṣ id Sharīʻah). Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies , 2 (1), 21–37. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2158 Makalew, J. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Lex Privatum ,
1 (2). Diambil dari https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1710
Vol. 19, No. 1, Juni 2023, p. 44-55
Mutakin, A. (2016). Implementasi Maqashid Al-syari’ah Dalam Putusan Bahts Al-masa’il Tentang Perkawinan Beda Agama. Kordinat , 15 (2), 165–186. https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6328 Mutakin, A. (2021). Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyyah. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 14 (1), 11–25. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102 Nafisah, D. (2019). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif dan Filosofis.
An- Nidzam :  Jurnal  Manajem en Pendidikan Dan Studi Islam , 6 (1), 37–52. https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v6i1.183 Nuris, A. (2014). Menggagas Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Al-Ahwal ,
6 (1), 61–82.
Pasyah, T. (2021). Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Kajian Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Simbur Cahaya ,
28 (1), 146–164. https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.867 Priskila, D., & Widiasavitri, P. N. (2020). Gambaran Pencarian Identitas Agama Remaja Dengan Orang Tua Beda Agama di Bali. Jurnal Psikologi Udayana , 7 (1), 91–101. https://doi.org/10.24843/JPU.2020.v07.i01.p10 Rizani, A. K. (2020). Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Avidence Based Solution From Indonesia. El-Mashlahah , 10 (2), 52–64. https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.2063 Saepullah, U. (2019). The Inter-Religious Marriage in Islamic and Indonesian Law Perspective. Jurnal Ilmiah Peuradeun , 7 (1), 43–58. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v7i1.317 Sastra, A. R. A. (2011). Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara) . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Satriawan, I. G. A. K. E., & Indrawati, A. A. S. (2022). Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan. Jurnal Kertha Negara , 10 (1), 1–10. Silfanus, J. (2022). Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme. The Way: Jurnal Teologi Dan Kependidikan , 8 (1), 82–95. https://doi.org/10.54793/teologi-dan- kependidikan.v8i1.78
Tarantang, J. (2018). Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. Jurnal Transformatif (Islamic Studies) , 2 (1), 27–46. https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882
Tiara, M. R. (2016). Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al Maqasid As Syari’ah). Al- Adl: Jurnal Hukum , 8 (1), 85–101. https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i1.351 Tobroni, F. (2015). Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 12 (3), 604–630. https://doi.org/10.31078/jk1239 Turnip, I. R. S. (2021). Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir , 6 (01), 107– 140. https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337 Waluyo, B. (2008). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika. Yuni, K. C., & Fuadi, M. B. E. (2023). Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Penggunaan NIK Orang Lain untuk Nikah Beda Agama. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies , 4 (2), 221. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i2.4982 Zulfadhli & Muksalmina. (2021). Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (6), 1851–1862. https://doi.org/10.47492/jip.v2i6.1014