Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh:

## Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe
Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin FISIP Universitas Malikussaleh, Aceh Utara fajri_mkasim@yahoo.co.id dan abidin_majene@yahoo.co.id
Abstract: This study examines the conflict resolution based on local wisdom in Aceh, focusing on the existence and role of traditional institutions in building peace and a frame of reference in banning conflicts in the city of Lhokseumawe. Local wisdom can be a resolution of the conflicts in society on the one hand, while on the other hand, it can bring a better impact than the formal justice. Local wisdom is laden with religious values   that become a way of life of the Acehnese, ss mentioned in hadih majah (Aceh proverb): hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut (religion and customs like substance and nature, in which they can not be separated.) This tradition is a very democratic conflict resolution without bloodshed between the two sides of the conflict, both vertically and horizontally. This research was conducted in the city Lhoksumawe using a qualitative approach and analyzed with the theory of structural functionalism.  In this regard, we undertake the data collection method: in-depth interviews, focus group discussions (FGD), and document research. The results show that local wisdom still exists to resolve conflicts or disputes in society, such fighting between residents, lightweight theft (stealing) and land boundaries. While the role of traditional institutions in resolving conflicts or disputes is significant, and such traditional institutions, among others are: keuchik, tuha peut, imeum meunasah and other public figures.
Keyword: Conflict resolution, Local wisdom, Adat institution, Conciliation
Abstrak: Penelitian ini mengaji resolusi konflik berbasis kearifan lokal di Aceh, dengan fokus pada eksistensi dan peran lembaga adat dalam membangun perdamaian dan kerangka acuan dalam menyelesaian konflik di Kota Lhokseumawe. Kearifan lokal dapat menjadi resolusi konflik yang terjadi dalam masyarakat pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain ia mendatangkan dampak yang lebih baik daripada peradilan formal. Kearifan lokal ini sarat dengan nilai-nilai agama yang menjadi way of life masyarakat Aceh, sebagaimana disebutkan dalam hadih majah (pepatah Aceh): hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut (agama dan adat bagai zat dan sifat yang tidak dapat dipisahakan.) Tradisi ini merupakan resolusi konflik yang sangat demokratis tanpa pertumpahan darah dan dendam di antara kedua belah pihak yang berkonflik, baik vertikal maupun horizontal. Penelitian ini dilakukan di kota Lhokseumawe dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan teori fungsionalisme struktural. Sedangkan metode pengumpulan data yakni: wawancara mendalam, FGD, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal masih eksis untuk menyelesaikan berbagai konflik atau sengketa dalam masyarakat, misalnya perkelahian antar warga, pencurian ringan dan batas tanah. Sedangkan peran lembaga adat dalam menyelesaikan konflik atau sengketa cukup signifikan, lembaga adat tersebut antara lain: keuchik, tuha peut, imeum meunasah dan tokoh masyarakat lainnya.
Katakunci: Resolusi konflik, Kearifan lokal, Lembaga adat, Perdamaian

## Pendahuluan
Kebudayaan memunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat seperti kekuatan alam dan keku- atan lainnya. Di samping itu manusia juga membutuhkan kepuasan berupa spiritual dan material. 1 Karena itu manusia tidak dapat dipi sahkan dari agama dan budaya. Salah satu bagian dari budaya ada lah kearifan local ( local wisdom ), yang dapat diartikan sebagai segenap pandangan atau ajaran hidup, petuah- petuah, pepatah-pepatah, dan nilai-nilai tradisi yang hidup dan dihormati, diamalkan oleh masyarakat baik yang memiliki sanksi adat maupun yang tidak memiliki sanksi. 2
Kearifan lokal dapat dijadikan mekanisme sosio-kultural yang terdapat dalam tradisi masyarakat Indonesia. Tradisi tersebut di- yakini dan telah terbukti sebagai sarana yang ampuh menggalang persaudaraan dan solidaritas antar warga yang telah melem- baga dan mengristal dalam tatanan sosial dan budaya. Maksudnya pendekatan budaya dengan melibatkan kearifan lokal dan lembaga adat merupakan langkah yang strategis dan efektif, karena dalam masyarakat telah terdapat sistem hukum yang hidup yang dikenal dengan hukum adat.
Di Maluku terdapat kearifan lokal yang disebut pela dan gandong. Pela lahir berda- sar kan ikatan perjanjian persahabatan dan per- saudaraan dua desa atau lebih, dan gandong menyiratkan persahabatan yang terbentuk
1 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 2005.)
2 Sanusi, Kearifan Lokal dan Peranan Panglima Laot dalam Proses Pemukiman dan Penataan Kembali Kawasan Pesisir Aceh Pasca Tsunami . Laporan Penelitian (Banda Aceh: Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala, 2005), 24.
karena kesadaran geneologis. 3 Kemudian di Sulawesi terutama di Poso (Sulawesi Tengah), kearifan lokal yang serupa disebut pekasiwia yang artinya penyamaan derajat. Juga motambu tana yang mendorong kemunculan rekonsiliasi, yaitu mampaka simadago ne’emo ndapau- pau anu liumo (saling berbaikan jangan lagi diungkit-ungkit persoalan yang sudah lewat.) Selain itu sumpah porapa berupa perjanjian damai pasca terjadi konflik. Selanjutnya masyarakat adat Dayak Kalimantan terdapat adat tamabang yang merupakan sebuah ritual yang dilakukan ketika pihak yang bertikai sepakat mengadakan gencatan senjata. Kemudian ada tradisi basaru/nyaru samangat yang dimaksudkan untuk mengembalikan semangat-semangat positif berupa berdamaian, keamanan dan ketentraman yang sementara hilang setelah diluluhlantakkan oleh konflik. 4 Selain itu, di antara kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu dan masih terpelihara sampai sekarang antara lain: adat beramai baakuran (Kalimantan Selatan), kerapatan kaum (Sumatera Barat), muakhi (Lampung), setungku tiga batu (Papua), dalihan natolu (Tapanuli, Sumatra Utara), rumah betang (Kalimantan Tengah), menyama braya (Bali), saling Jot dan saling pelarangan (NTB), siro yo ingsun, ingsun yo siro (Jawa Timur), alon-alon asal kelakon (Jawa Tengah dan Yogyakarta), dan basusun sirih (Melayu/Sumatra.) 5 Kearifan lokal
3 Goerge Junus Aditjondro, “Motumbo Tana: Pranata Resolusi Konflik atau Landasan Pelebaran Konflik?,” dalam Alpha Amirrachman (ed.), Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso (Jakarta: ICIP, 2007), 310-1. 4 Ridwan Rosdiawan, “Merajut Perdamaian di Kalimantan Barat,” dalam Alpha Amirrachman (ed.), Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso (Jakarta: ICIP, 2007), 79.
5 Alamsyah, “Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam di Nusantara,” Jurnal Analisis , Vol. XII, No. 2, Desember 2012, 291-403.
Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh
yang masih ada serta berlaku di masyarakat, berpotensi untuk dapat mendorong keinginan hidup rukun dan damai. Hal itu karena kearifan lokal pada dasarnya mengajarkan perdamaian dengan sesamanya, lingkungan, dan Tuhan. 6 Sedangkan dalam masyarakat Aceh dike nal dengan nama di’iet, sayam , suloh , peusijuk dan peumet jaroe, yang sudah lama menga kar dan dipraktikkan sampai hari ini. Kearif an lokal senantiasa dilestarikan karena untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai contoh proses penyelesaian konflik yang berkembang dalam masyarakat diselesaikan dalam kerangka adat yang sarat dengan nilai-nilai agama. Tradisi ini merupakan proses penyelesaian konflik yang sangat demokratis tanpa terjadi pertumpahan darah dan dendam di antara kedua belah pihak yang berkonflik, baik vertikal maupun horizontal.
Jika dianalisis secara mendalam, kearifan lokal yang tumbuh dalam masyarakat Aceh merupakan hasil dialektika dengan nilai-nilai Islam yang selama ini dianut secara kuat. Sehingga Islam menjadi fondamen budaya yang memiliki daya juang untuk menjangkau masa depan. Sebagaimana yang sering dirujuk terdapat dalam hadih majah (pepatah) yaitu: Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana. Hal ini dapat diartikan, poteumeurehom (kekuasaan eksekutif-sultan),
Syiah Kuala (yudikatif-ulama), Putroe Phang (legislatif), Laksamana (pertahanan-tentara), juga Hukom ngon Adat lagee zat ngon sipheut (hukum [agama] dan adat bagai zat dan sifat, tak dapat dipisahkan.) 7
6 Agus Sriyanto, “Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal,” Ibda’: Jurnal Studi Islam dan Budaya , Vol. 5, No. 2 , Jul-Des, 2007), 8.
7 Moehammad Husein, Adat Atjeh (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), 1.
Oleh karena itu, Salim mengakui bahwa dalam konteks sosiologi dan antropologi hukum di Aceh berlaku pluralisme hukum yaitu syari‘at Islam pada satu sisi dan hukum adat pada sisi lain, hukum adat ini yang kemudian disebut kearifan lokal. Pluralisme hukum adalah suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Kemunculan dan kelahiran pluralisme hukum di indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang memunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan ras. 8
Di Aceh, budaya dan adat tidak lain ada lah norma dan nilai agama itu sendiri. Antara budaya dan agama telah berinteraksi dan berasimilasi secara harmonis dalam masyakarat Aceh sepanjang ratusan tahun. Bentuk konkrit adat dan budaya dalam kehi- dupan masyarakat Aceh tidak hanya terapli- kasi dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik, tetapi juga dalam bidang hukum. Realitas masyarakat Aceh dapat disimpulkan sebagai totalitas dari ajaran agama, maka Islam menjadi pandangan hidup ( way of life. ) Pandangan hidup inilah yang memengaruhi seluruh aktifitas masyarakat termasuk budaya. Karena pandangan hidup seseorang akan memengaruhi cara berpikir dan cara berprilaku dan berinterkasi dengan sesama manusia, kesemuanya merupakan bagian dari budaya.
Penyelesaikan konflik dengan menggu- nakan adat lokal atau kearifan lokal selama ini sudah membudaya dalam masyarakat dan merupakan langkah yang tepat. Kearifan lokal adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah
8 Arskal Salim, Comtemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism (London: Edinburgh University Press, 2015.)
104 Ilmu Ushuluddin , Volume 3, Nomor 1, Januari 2016
diterima oleh masyarakat. Dengan adat lokal ini diharapkan resolusi konflik bisa cepat terwujud, bisa diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat. 9
Pada sisi lain pemerintah terus melakukan revitalisasi terhadap kearifan lokal melalui peraturan perundang-undangan yang kemudian diakomodasi dalam UU No. 44 tahun 1999 pasal 3 ayat 2 sebagaimana disebutkan bahwa Aceh memunyai kewenangan untuk mengatur: 1) penyelenggaraan kehidupan beragama, 2) penyelenggaraan kehidupan adat, 3) penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Upaya merevitalisasi kembali kearifan lokal tersebut terus dilakukan dengan ditetapkan Perda No. 7 Tahun 2000 (Penyelenggaran Kehidupan Adat); Qanun No. 4 Tahun 2003 (Pemerintahan Mukim);  Qanun No. 5 Tahun 2003 (Pemerintahan Gampong ); UURI No. 11 Tahun 2006 (Pemerintahan Aceh); Qanun No. 9 Tahun 2008 (Kehidupan Adat dan Adat Istiadat); Qanun No. 10 Tahun 2008 (Lembaga Adat); pergub No. 60 Tahun 2013 (Pelaksanaan Penyelesaian/Perselisihan Adat dan Istiadat. Dalam UU No. 11 Tahun 2006 disebutkan tentang Lembaga Adat meliputi 13 lembaga adat antara lain: a) Majelis Adat Aceh, b) Imeum Mukim atau nama lain; c) Imeum chik atau nama lain; d) Keuchik atau nama lain; e) Tuha Peut atau nama lain; f) Tuha Lapan atau nama lain; g) Imeum Meunasah atau nama lain (UUPA, 2006).
Menarik untuk dicatat bahwa peradilan gampong dapat dilakukan oleh lembaga adat tersebut dengan menempuh jalan musyawarah dan mufakat tanpa melalui lembaga peradilan formal sebagaimana biasanya. Penyelesain sengketa, konflik dan berbagai macam
9 Agus Sriyanto, “Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal,” 8.
kasus dalam gampong dapat diselesaikan dengan jalan damai, yang dibiasa disebut penyelesaian sengketa di luar peradilan atau ADR ( alternative dispute resolution. ) ADR merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan akses terhadap penegakan dan perwujudan keadilan ( accesess to justice ), karena dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di luar peradilan umum kepada suatu forum yang lebih murah, cepat, dekat dan tidak mengintimidasi. 10
Peran lembaga adat dan budaya Aceh se bagai resolusi konflik sebagaimana dise- but kan dalam Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Qanun ini pemangku adat memiliki kewenangan  untuk menyelesaikan 18 perkara pada tingkat gampong yakni; 1) Perselisihan dalam rumah tangga; 2) Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan harta warisan; 3) Perselisihan antar warga; 4) Khalwat atau mesum; 5) Perselisihan tentang hak milik; 6) Perselisihan dalam keluarga; 7) Perselisihan harta seuharkat (gono gini); 8) Pencurian ringan; 9) Percurian ternak peliharaan; 10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan; 11) Persengketaan di laut; 12) Persengketaan di pasar; 13) Penganiayaan ringan; 14) Pembakaran hutan; 15) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik; 16) Pencermaran lingkungan; 17) Ancam mengancam; 18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.
Eksistensi kearifan lokal dan penguatan peran lembaga adat pada dasarnya termasuk dalam pengendalian sosial atau kontrol sosial ( social of control ). Soekanto menegaskan
10 Emmy Yuhassarie dan Tri Harnomo (ed.), Mediasi dan Court Annexed Mediation: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun, Jakarta 17-18 Februari 2004 (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), xvi.
Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh 105
bahwa pengendalian sosial bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Kontrol sosial ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai keserasian, kestabilan, kedamaian, keseimbangan yang terjadi dalam masyarakat. 11
Berangkat dari latar belakang tersebut, kajian ini akan menfokuskan pada resolusi konflik dilihat dari eksistensi kearifan lokal, peran lembaga, pola penyelesaian dan dampak bagi masyarakat. Studi tentang kearifan lokal menjadi menarik di tengah arus globalisasi yang terus melakukan penetrasi ke dalam sistem sosial dan budaya Aceh. Karena itu, masalah utama yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah  bagaimana eksistensi ke arifan lokal dalam penyelesaian konflik pada masyarakat Aceh? Apa peran lembaga adat dalam proses resolusi konflik pada masyarakat Aceh?

## Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik
Kajian tentang mekanisme penyelesaian konflik dengan menggunakan kearifan lokal telah banyak dilakukan, antara lain dapat dikemukakan, Abbas (2004: 31) menulis tentang diyat dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh, 12 yang kemudian disem pur nakan dalam buku, Mediasi dalam Konteks Hukum Syariah, Adat dan Hukum Nasional . 13 Menurutnya diyat merupakan pola penyelesaian konflik dapat diketahui tingkat kemaafan yang diberikan oleh korban atau ahli waris korban. Jika maaf telah
11 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar , 205.
12 Syahrizal Abbas, “Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh,” Jurnal Media Syariah , Vol. VI No. 11 Januari-Juni, Banda Aceh, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2014.
13 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Konteks Hukum Syariah, Adat dan Hukum Nasional (Banda Aceh, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2011.)
diberikan, maka para pemangku adat atau tetua gampong mengompromikan atau bermusyawarah dengan pelaku atau ahli warisnya tentang jumlah di’iet yang harus dibayarkan oleh pelaku pidana. Biasanya pembayaran di’iet dilakukan dengan suatu upacara adat yang di dalamnya terdiri atas kegiatan peusijuek dan peumat jaroe . Keterlibatan institusi adat dan budaya dalam penyelesaian kasus pidana bertujuan untuk menghilangkan dendam antara para pihak yang bertikai.
Penyelesaian konflik dengan pola di’iet ditujukan untuk menghilangkan dendam dan rasa permusuhan berkepanjangan antara para pihak bertikai yang telah mengakibatkan kekerasan dan bahkan pembunuhan. Kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh dapat saja bermula dari perebutan lahan pertanian, penguasaan sumber-sumber ekonomi gampong atau hal-hal lain yang mungkin terjadi dalam interaksi sosial masyarakat. Pola penyelesaian konflik dengan sayam dilaksanakan setelah para pihak yang bersengketa atau bertikai dihubungi oleh keuchik dan teungku meunasah . Sedangkan peusijuek dan peumat jaroe merupakan bentuk aktifitas adat dan budaya yang melekat pada di’iet, sayam dan suloh. Kedua institusi ini memegang peranan penting dalam menjalin rasa persaudaraan antara para pihak yang bersengketa. Masyarakat Aceh menganggap belum sempurna penyelesaian konflik tanpa ada prosesi peusijuek dan peumat jaroe. 14
Sejalan dengan itu, Ismail mengaji ten- tang pola-pola penyelesaian pelanggaran HAM dengan pendekatan adat sebagai aspek kearifan lokal. 15 Demikian pula karya terbaru-
14 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Konteks Hukum Syariah, Adat dan Hukum Nasional.
15 Badruzzaman Ismail, “Pola-Pola Penyelesaian Pelanggaran HAM: Pendekatan Adat Sebagai Aspek Kearifan Lokal.” Makalah disampaikan pada Workshop Strategic Planning Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa lalu di Aceh, diselenggarakan di Sabang tanggal 22-3 Mei 2006, oleh Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI.)
106 Ilmu Ushuluddin , Volume 3, Nomor 1, Januari 2016
nya yaitu, Pedoman Peradilan Adat . 16 Ismail menyebutkan bahwa dalam masyarakat Aceh terdapat kearifan lokal yang menjadi pende- katan dalam penyelesaian konflik. Kearifan lokal ini ada yang bersifat preventif ada yang represif, nilai preventif misalnya dalam hadih maja (pepatah), “ Beik ta meuprang sabei keudroe-droe, hancoe nanggroe reuloh bangsa ” (Kita jangan berperang antar sesama, hancur negeri, rusak bangsa.) Sedangkan yang bersifat represif, “Dong bak kong, hana ku turie saboh, sigoe ku teubit, sigoe ku matei” (berdiri yang tegak, tidak ada yang saya takuti satu pun, sekali saya hidup sekali saya mati.) Kajian ini menekankan bahwa dalam masyarakat Aceh rasa dendam dan konflik selalu dapat diselesaikan dengan mekanisme adat. Salah satu contoh yang dapat disebutkan adalah Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh terkait dengan peristiwa DI/TII dengan Pemerintah RI, dilaksanakan pada tanggal 18–21 Desember 1962 di Blang Padang Banda Aceh.
Lebih lanjut Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) provinsi saat ini menegaskan bahwa adat dan lembaga adat sebagai bagian integral dari kearifan lokal. Kearifan lokal tersebut tetap eksis melaksanakan perannya dalam menyelesaikan sengketa dan konflik terutama yang terkait dengan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh perangkat gam- pong dan mukim. Gampong dan mukim merupakan pusat komunitas masyarakat level bawah yang memunyai kewenangan untuk mengembangkan nilai-nilai adat budaya dan syari‘at dalam kawasan wilayahnya. Hal ini bukan sesuatu yang baru tetapi memiliki akar historis, sosiologis dan idelogis. 17
16 Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat: Sisi-Sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014.)
17 Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat, 3.
Abdullah, Tripa dan Mansur menulis tentang kearifan lokal sebagai bagian dari kekayaan. Buku ini menjelaskan tentang hukum adat laot dan panglima laot Aceh sebagai suatu kearifan nasional, terutama bagaimana caranya nelayan di Aceh menyelesaikan sengketa adat, menyelamatkan lingkungan lautnya dari penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan pencurian ikan oleh kapal- kapal asing. Panglima laot merupakan salah satu lembaga adat Aceh yang masih eksis sampai saat ini dan memiliki peran dalam masyarakat nelayan di Aceh. 18
Kemudian Sriyanto menilai bahwa penyelesaian konflik berbasis budaya sangat tepat jika menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat atau kearifan lokal karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Selain itu kearifan lokal adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya dapat lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan kearifan lokal ini resolusi konflik dapat cepat terwujud dan  diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat. 19
Tim Peneliti Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat juga melakukan studi tentang konflik dan perdamaian di Kabupaten Aceh Besar khususnya dalam lembaga adat keujrun blang (wilayah persawahan.) Penelitian ini menemukan beberapa kasus pidana yang diselesaikan dengan cara diyat dalam lembaga adat Keujruen Blang , atau seorang yang bertugas mengatur aktifitas pertanian (sawah) dalam struktur masyakarat Aceh. Salah satu tugasnya adalah mendamaikan orang yang berperkara, misalnya: kasus yang terjadi
18 Abdullah, Tripa dan Mansur, 2006.
19 Agus Sriyanto, “Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal,” 7.
Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh
di Kecamatan Indrapuri, yakni perkelahian antara dua orang petani yang menyebabkan salah satunya luka. Proses perdamaian kemudian dilakukan melalui mekanisme adat dengan membayar 2 mayang emas (1 mayam setara dengan 3 gram emas.) Sementara itu, Kecamatan Lhoong yang memukul didenda dengan harus membayar seekor kambing. Pada kasus lainnya diharuskan membayar sejumlah uang, ada juga yang menyediakan makanan berupa beulukat (nasi ketan.) Penyelesaikan kasus ini dengan menerapkan metode Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang akarnya telah ada dalam budaya Aceh yaitu diyat , sayam , dan suloh . 20
Sejalan dengan itu Alamsyah mengatakan kearifan lokal juga dapat dijadikan sebagai resolusi konflik dalam keluarga.  Hal ini dilihat dalam tradisi adat beramai baakuran dalam masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan), kerapatan kaum di Sumatera Barat, fungsi tuha peut dan keuchik di Aceh dan di Lampung ada muakhi . Sedangkan dalam tradisi masyarakat Maluku dikenal pela gandong , dan setungku tiga batu di kalangan masyarakat Papua. Kearifan lokal sebagian besar berhubungan dengan nilai-nilai Islam kecuali yang ada di Maluku dan Papua, namun hal tersebut mampu dan efektif untuk meredam konflik dalam masyarakat di Nusantara. 21

## Perspektif Teoritis
Teori yang dipakai dalam penelitian ini sebagai pisau analisis adalah struktural fungsional. Struktural fungsional adalah sebuah teori yang berisi tentang sudut pandang
20 Tim Peneliti PKPM (Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat), Penerapan Alternatif Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat pada Lembaga Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar (Banda Aceh:  BRR Sarpras Hukum dengan PKPM, 2007.)
21 Alamsyah, “Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam di Nusantara,” 291-403.
yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Ciri pokok perspektif ini adalah gagasan tentang kebutuhan masyarakat ( societal needs. ) Masyarakat dalam pemikiran struktural fungsional yang sangat mengedepankan pemikiran biologis menganggap masyarakat sebagai organisme biologis terdiri dari organ- organ yang saling ketergantungan. Talcott Parsons sebagaimana disebutkan oleh Ritzer dan Goodman menyatakan bahwa  dalam masyarakat yang memiliki struktur dan sistem akan muncul fungsi masing-masing. 22
Harmoni dan stabilitas suatu masyarakat, menurut teori ini, sangat ditentukan oleh efektifitas konsensus nilai-nilai. Sistem nilai senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan ( equibilirium ) dalam masyarakat. Meskipun konflik dan masalah sewaktu-waktu dapat muncul, tetapi dalam batas yang wajar, dan bukan merupakan ancaman yang bakal merusak sistem sosial, atau menurut Parsons dan Bales, hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih merupakan pelestarian keharmonisan daripada bentuk persaingan. 23
Pada konteks ini masyarakat Aceh dalam kerangka teori ini memiliki suatu sistem yang kompleks, dan eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan, serta mekanisme untuk mengintegrasikan diri bagaikan sebuah tubuh, dalam istilah Parsons. Masyarakat Aceh jelas memiliki sistem, struktur sosial dan lembaga sosial (adat) memiliki fungsi yang cukup kuat dalam proses sosial kontrol. Karena itu dengan menggunakan perspektif struktural
22 George Ritzer dan Doglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam (Jakarta: Kencana, 2005), 12.
23 Talcott Parsons and Robert Bales (ed.), Family, Socialization and Interaction Process, (Glenceo, II: The Free Press, 1995), 5.
108 Ilmu Ushuluddin , Volume 3, Nomor 1, Januari 2016
fungsional maka diharapkan kearifan lokal sebagai resolusi konflik untuk membangun perdamaian diharapkan dapat dianalisis dan jelaskan secara konperhensif.

## Metodologi Penelitian
Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ( qualitative approach. ) Bogdan dan Taylor sebagaimana disebutkan oleh Moleong 24 dan Denzin & Yvonna 25
mengatakan bahwa pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Arikunto menjelaskan bahwa pendekatan adalah metode mengadakan penelitian juga menunjukkan tipe penelitian. Pemilihan pendekatan ini sangat menentukan variabel atau obyek penelitian atau sumber memeroleh data. 26
Lokasi penelitian difokuskan pada Kota Lhokseumawe dengan alasan bahwa daerah ini termasuk wilayah kota dan maju di Aceh, tetapi hasil observasi awal menunjukkan kearifan lokal dan peran lembaga adat sebagai resolusi konflik masih berjalan, karena didukung oleh lembaga adat (Majelis Adat Aceh [MAA], tuha peut, tuha lapang, keuchik , dan imam gampong ) yang masih peduli pada norma dan nilai-nilai tersebut. Padahal selama ini asumsi yang berkembang bahwa semakin maju sebuah daerah maka kearifan lokal akan ditinggalkan masyarakat.
24 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualilatif (Bandung: Rosda Karya, 1997), 3.
25 Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitatif Research (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 5.
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Pendekatakan Praktek (Jakarta Rineka Cipta, 2010), 23.
Kota Lhokseumawe termasuk daerah industri karena beberapa perusahan stategis terdapat di wilayah ini misalnya, PT. Arun, PT. PIM, PT. Saratex. Dari segi keadaan pen- duduk termasuk multi etnis karena berbagai suku bangsa pendatang misalnya: Jawa, Minangkabau, Batak, Gayo di samping Aceh yang mayoritas. Jumlah penduduk keselu ruhan 148.301 jiwa dengan luas wilayah 181,06 km2, jumlah kecamatan tiga dan 68 gampong . Sedangkan teknik pengambilan data yaitu; 1) wawancara mendalam terhadap informan kunci, yaitu Majelis Adat Aceh (MAA), Tuha Peut, Keuchik, Imeum Meunasah , tokoh masyarakat, tokoh perempuan,  akademisi, ulama dan orang yang terlibat dalam proses resolusi konflik; 2). Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan informan yang sama; dan 3) studi dokumen buku, jurnal harian,  keputusan peradilan gampong , reusam gampong yang ditulis, edaran lembaga pemerintah, klipping koran dan semua dokumen yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti. Kemudian teknik analisis data yaitu dengan cara triangulasi, yakni saling mencocokkan dari ketiga teknik pengambilan data di atas.

## Eksistensi Kearifan Lokal dalam Menyelesaikan Konflik
Kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Aceh masih tetap eksis sampai saat ini, meskipun pernah mengalami pasang surut disebabkan berbagai faktor, di antaranya politik kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kearifan lokal dalam masyarakat Indonesia termasuk di Aceh. Sebagai contoh perubahan politik dan sosial yang terjadi pasca terbentu Negara Indonesia mengakibatkan eksistensi lembaga-lembaga adat ini lambat laun mulai tersisihkan. Ini berawal politik otoriter Orde Baru yang
Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh
mengeluarkan UU No. 5 Pemerintahan Desa Tahun 1979 yang menghapuskan segala bentuk hukum adat di seluruh Indonesia. 27
Akibatnya pemerintahan gampong di Aceh, nagari di Sumatera Barat dan beberapa sistem adat lainnya di Indonesia dihapuskan diganti dengan sistem pemerintahan desa. Peraturan tersebut menghilangkan eksitensi imeum meunasah, tuha peut, imeum mukim sebagai unsur-unsur lembaga adat dan kearifan lokal dalam masyarakat. Akibatnya tatanan adat dan budaya masyarakat Aceh sebagian besar ikut hilang.
Namun demikian seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah ekspresi per ubahan dan demokratisasi terus tumbuh di Indonesia. Termasuk penyeleggaraan keistimewaan Aceh UU No. 44 tahun 1999 sebagaimana disebutkan bahwa Aceh memunyai kewenangan untuk mengatur; 1) penyelenggaraan kehidupan beragama; 2) penyelenggaraan kehidupan adat; 3) penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah (UU No. 44 tahun 1999 pasal 3 ayat 2.) Upaya merevitalisasi kembali kearifan lokal tersebut terus dilakukan hal ini terbukti dengan ditetapkan
1.  Perda No. 7 Tahun 2000 tentang Penye- lenggaraan Kehidupan Adat,
2.  Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim,
3.  Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong
4.  Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
5.  Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
27 Tim Peneliti PKPM, Penerapan Alternatif, 3.
6.  Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian/ Perselisihan  Adat dan Istiadat
7.  UU Republik Indonesia No. 11 Tahun
2016 tentang Pemerintah Aceh.
Setelah ditandatangani MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005 yang menghasilkan Undang-Undang Peme- rin tahan Aceh (UUPA), maka setelah itu dibuatlah UU No. 11 Tahun 2006. Di dalam UU tersebut diatur tentang Lembaga Adat pada Bab XIII pasal 98. Pada ayat (3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi; 13 lembaga adat  yang ada dalam masyarakat Aceh.
Hal ini sejalan dengan pendapat yang dike- mukakan oleh Usman Budiman, tokoh masya- rakat yang pernah menjabat sebagai Ketua MAA Lhokeumawe selama 11 tahun. Ia me ngatakan dalam Focus Group Discussion (FGD),
Sebenarnya MoU Helsinki dan Ikarar Lamteh (perjanjian damai antara DI/TII dan Pemerintah Indonesia) jelas berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal di Aceh menjadi aturan dalam masyarakat sebelum ada hukum Islam dan Hukum Nasional. Kearifan lokal ini terus nampak dengan ditetapkan UU No. 44 Tahun 1999, maka di Aceh terdapat keistimewaan dalam adat, ulama, pendidikan; kemudian diperkuat dengan UU No. 11 tentang Pemerintahan Aceh Tahun 2006, demikian pula Qanun lembaga Adat tentang kewenangan Lembaga Adat, maka esksitensi kearifan lokal semakin kuat. Sejak 2010 memberikan intensif sebanyak Rp. 200-300 untuk penyelesaian satu sengketa. Tahun 2013 saya (Usman Budiman Ketua MAA Lhokseumawe) diundang ke Bappenas,
Jakarta yang difasilitasi oleh UNDP dan
IOM. Di Jakarta saya  memaparkan eksistensi kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat  yang dihadiri oleh perwakilan dari Papua, Kalimantan, Jawa dan provinsi lain (FGD, 11 Juni 2015.)
Eksistensi kearifan lokal khususnya yang terkait dengan lembaga adat terus mengalami revitalisasi pasca reformasi khususnya pada tahun 1999 dan terus menguat pada 2006. Kearifan lokal ini tidak dapat dipisahkan dari lembaga adat sebagai aktor yang memainkan peran untuk melestarikannya, artinya ketika lembaga adat ini dihapuskan pemerintahan Orde Baru (1979), maka kearifan lokal turut terdegradasi perannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, saat ini pemerintah Aceh dan seluruh elemen masyarakat menyadari arti pentingnya kearifan lokal tersebut. Sejalan dengan itu, Badruzzaman Ismail, Ketua MAA Provinsi Aceh menguatkan pandangan tersebut di atas;
Eksistensi kearifan lokal dapat dilihat pada proses perdamaian DI/TII dengan pemerintah Republik Indonesia. Saat itu proses perdamaian dilakukan di Blang Padang dengan kendhuri dan peusijuk. Demikian pula harta para ulee balang yang banyak ditinggal pada saat Perang Cumbok diselesaikan dengan cara musyawarah dengan pendekatan kearifan lokal. Penggunaan kearifan lokal kembali digunakan pada saat perdamaian MoU Helsinki 2015, mantan kombatan GAM, janda, anak yatim diberikan konpensasi yang dalam bahasa Aceh disebut diyat. Diyat tersebut berupa pembayaran uang, modal usaha, mengganti rumah yang rusak, biaya pengobatan bagi yang sakit atau cacat. (Wawancara, 24 Juni 2015.)
Meskipun demikian dalam proses revita- lisasi kearifan lokal tersebut tidak semudah
membalikkan telapak tangan. Dikeluarkan UU No. 30 tentang Pemerintah Desa 1979, konflik yang melanda Aceh selama lebih dari 30 tahun, gempa dan tsunami ikut memengaruhi kearifan lokal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Teungku Yusdedi, Ketua MAA Lhokseumawe saat ini,
Masih ada kearifan lokal dan masih berjalan, meskipun tidak maksimal dan lembaga masih menjalankan kearifan lokal. Namun dibandingkan dengan masa sebelumnya nampak ada perkembangan. Ada yang sebagian berjalan ada sebagian juga tidak berjalan. Saat ini yang menjadi permasalahan dalam gampong adalah para pimpinan gampong sekarang kurang mengetahui kearifan budaya lokal, serta hukum-hukum dan aturan-aturan yang berlaku di gampong . Memudar identitas orang Aceh yaitu agama sehingga masyakat kurang mengetahui kewajiban dan jati diri masyarakat Aceh sehingga kearifan lokal yang ada yang diturunkan dari nenek moyang masyarakat Aceh sudah memudar. Bahkan dapat dikatakan bahwa lebih dahulu adat dari pada agama, ketika agama datang langsung disambut oleh adat (FGD, 11 Juni 2015.)
Eksistensi kearifan lokal untuk menyele- saikan konflik dan sengketa dalam masyarakat semakin menguat ketika ditandatangani keputusan bersama antara: Gubernur Aceh, Kepolisian Daerah dan Ketua Majelis Adat Aceh, tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh tahun 2011. Keputusan bersama tersebut tentang: 1) sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana pada Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan Adat Gampong dan
Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh
Mukim atau nama lain di Aceh; 2) Aparat kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk diselesaikan  terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama lainnya; 3) semua pihak wajib menghormati Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama lainnya;  4) Putusan Peradilan adat Gampong dan Mukim atau Nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.
Terkiat dengan itu dalam kontes sosiologi hukum, kearifan lokal tersebut tetap eksis dalam masyarakat disebabkan oleh sistem dan komponen yang membangun hukum di Indonesia. Di Indonesia terdapat pluralisme hukum yang mengakomodir berlaku hukum Eropa (Belanda) pada satu pihak, dan di lain pihak hukum yang bersesuaian dengan adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia dan Timur Asing. 28
Hukum yang bersesuaian dengan adat dan kebiasaan inilah yang kemudian disebut sebagai kearifan lokal. Hukum tersebut memunyai kelebihan dibandingkan hukum konvensional, yaitu 1) memunyai sifat kebersamaan yang kuat, 2) memunyai corak religious-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia, 3) sistem hukum diliputi oleh pikiran serba kongkret, artinya hukum itu sangat memerhatikan banyak dan berulang- ulang hubungan hidup yang kongkret, 4) memunyai sifat visual, artinya hubungan- hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang nampak.) 29
28 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980), 154.
29 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, 155.
Kearifan lokal dapat tetap eksis dalam masyarakat Aceh adat dan budaya masih mampu bertahan meskipun berbagai faktor ikut mendegradasi bahkan menghilangkannya sebagaimana telah disebutkan. Adat dan budaya tersebut tetap lestari seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan waktu. Kokoh fondasi adat dan budaya disebabkan oleh faktor agama yang memerkuat adat, seperti falsafah Aceh: hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut (agama dan adat seperti zat dan sifat tidak dapat dipisahkan.) Falsafah ini kemudian menjadi identitas, karakter dan ciri khas masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi adat dan budaya sebagaimana mereka menjunjung tinggi agama. Hal ini diakui oleh Tgk. Abdurrahman Kaoy, Wakil Ketua MAA Provinsi Aceh,
Kearifan lokal tetap eksis sebagai resolusi konflik dalam masyarakat Aceh sampai saat ini disebabkan karena sesuai dengan pandangan hidup, karakteristik dan identitas masyarakat Aceh yaitu keselarasan antara agama dan adat istiadat. Agama Islam mengedepankan nilai- nilai perdamaian dan menghilangkan dendam, nilai ini kemudian berpengaruh kepada adat dan budaya Aceh. Demikian pula adat sebelum Islam datang diadopsi menjadi adat Aceh, misalnya, peusijuk yang merupakan pengaruh Hindu kemudian dijadikan sebagai kearifan lokal Aceh bahkan salah satu proses perdamaian antara pihak yang bersengketa diakhiri dengan peusijuk (Wawancara, 24 Juni 2015).
Jika dikaitkan teori struktural fungsional yang dikemukakan Parsons 30 bahwa dalam masyarakat yang memiliki struktur dan sistem akan muncul fungsi masing-masing.
30 George Ritzer dan Doglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, 12.
112 Ilmu Ushuluddin , Volume 3, Nomor 1, Januari 2016
Parsons menyebutkan empat komponen struktural dari sistem sosial: nilai ( values ), norma ( norms ), peranan ( roles ) dan kolek- tifitas ( collectivities. ) 31 Masyarakat sangat serupa dengan organisme biologis, karena memunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat me- langsungkan keberadaannya atau setidaknya berfungsi dengan baik. Ciri dasar kehidupan social, struktur social, muncul untuk meme- nuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan merespon permintaan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Struktur sosial masyarakat Aceh di dalamnya terdapat keuchik, tuha peut, imeum meunasah dan pemangku adat lainnya yang memunyai peran secara kolektif sehingga membentuk sistem sosial yang saling melengkapi, memelihara dan memerbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan keseimbangan dan perdamaian masyarakat. Struktur dan sistem sosial dalam masyarakat Aceh tersebut masih tetap berjalan dan menjadi faktor utama, sehingga kearifan lokal masih tetap eksis sampai saat ini.
Soekanto mengatakan bahwa struktur sosial merupakan jaringan unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat. Unsur- unsur sosial yang pokok tersebut mencakup kelompok social, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang. Struktur sosial tersebut dalam masyarakat Aceh masih tetap terjaga dan lestari meskipun terdapat perubahan-perubahan tidak terelakkan, misalnya, kebudayaan dan stratifikasi sosial. 32
31 Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan . (Jakarta: Kencana, 2013), 103.
32 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum (Jakarta: Bina Cipta, 1983), 113.

## Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik
Peran Lembaga Adat  kembali menguat pasca reformasi dengan ditetapkan UU No. 44 Tahun 1999. Sudah ada Lembaga Adat dan kebudayaan Aceh (LAKA) kemudian tahun 2004 berubah menjadi Majelis Adat Aceh (MAA.) Tahun 2005 dibentuk MAA tingkat kecamatan yang membawahi 13 lembaga Adat, misalnya, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Keujrung Blang, Panglima Laot dan Pawang Glee . Qanun diperkuat oleh UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan lembaga adat Aceh pada Bab XIII pasal 98. Pada ayat (3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan kembali 13 lembaga adat yang ada dalam masyarakat Aceh,
1.  Majelis Adat Aceh; (Kepengurusan MAA provinsi, kabupaten dan ke ca mat an anggotanya adalah para pemang ku adat di bawah ini):
2. Imeum Mukim atau nama lain (Mukim a d a l a h   p e m i m p i n   d a r i   b e r b a g a i gampong)
3. Imeum chik atau nama lain (Imam masjid pada wilayah ke mukiman)
4. Keuchik atau nama lain (Kepala Desa; Datok Penghulu di Tamiang, Reje di Aceh Tengah)
5. Tuha Peut atau nama lain (LKMD di Provinsi lain, Sarakopat di Aceh Tengah)
6. Tuha Lapan atau nama lain (pada tingkat mukim dapat membentuk tuha lapan , dalam kepengurusan UU Wali Nanggroe sekarang ada tuha lapan ).
7. Imeum Meunasah atau nama lain (Imam masjid di setiap meunasah gampong )
8. Keujreun Blang atau nama lain (meng urus bidang persawahan);
Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh
113
9. Panglima Laot atau nama lain (mengurus bidang laut)
10. Pawang Glee atau nama lain (meng urus bidang hutan)
11. Peutua  Seuneubok atau nama lain (mengurus bidang ladang)
12. Haria Peukan atau nama lain (meng urus pasar)
13. Syahbandar atau nama lain (mengurusi pelabuhan)
Terkait dengan peran masing-masing lembaga itu, Usman Budiman, mantan Ketua MAA  menjelaskan bahwa;
Masing-masing lembaga adat tersebut memiliki peran dan kewenangan dalam menyelesasikan sengketa dan konflik pada wilayahnya masing-masing. Lembaga adat dalam melakukan persidangan terkait masalah peradilan adat, dalam persidangan ada 7 orang yang terlibat, dalam proses peradilan gampong termasuk keuchik yang bertindak sebagai hakim, Tuha Peut sebagai hakim anggota yang lain sebagai panitra. Lembaga adat memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa 18 perkara berdasarkan Qanun Peradilan Adat Tahun 2008, misalnya, perkelahian, sengketa harta waris, pencurian ringan dan lain-lain. Bahkan ada MoU antara kepolisian Aceh, MAA dan Gubernur terkait sengketa dengan peradilan adat gampong (FGD, 11 Juni 2015.)
Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa peran lembaga adat dalam masyarakat Aceh saat ini mengalami perkembangan pasca reformasi. Lembaga adat atau perangkat adat memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa diakui melalui pemerintah Aceh dengan mengeluarkan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan
Adat Istiadat. Qanun ini menjelaskan bahwa pemangku adat dan pemerintah memiliki kewenangan  untuk menyelesaikan 18 perkara pada tingkat gampong yakni,
1)  Perselisihan dalam rumah tangga
2)   Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan harta warisan 3)   Perselisihan antar warga 4)   Khalwat atau mesum
5)   Perselisihan tentang hak milik
6)   Perselisihan dalam keluarga
7)   Perselisihan harta seuharkat (gono gini)
8)   Pencurian ringan
9)   Percurian ternak peliharaan
10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan
11) Persengketaan di laut
12) Persengketaan di pasar
13) Penganiayaan ringan
14) Pembakaran hutan
15) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik
16) Pencermaran lingkungan
17) Ancam mengancam
18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.
Sejalan dengan itu, menurut MAA, Pedoman Peradilan Adat di Aceh 33 tidak hanya terbatas pada 18 perkara tersebut, pada ba gian ke 18 perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat, akan tetapi lem baga adat  memunyai kewenangan antara lain;
1) Batas tanah
2)  Pelanggaran ketentuan adat dalam bersawah dan pertaniannya lainnya
33 Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel (Banda Aceh: MAA, Bappenas, European Union, APPS dan UNDP, 2008), 21.
3)  Kekerasan dalam rumah tangga yang bukan kategori penganiayaan berat
4)  Perselisihan antar dan dalam ke luarga
5)  Pembagian harta warisan 6) Wasiat 7) Fitnah
8) Perkelahian
9)  Pertunangan dan perkawinan
10) Pencurian
11) Ternak (ternak makan makanan ta naman dan pelepasan ternak di jalan sehingga da- pat mengganggu kelancaran  lalu lintas)
12) Kecelakaan lalu lintas (kecelakaan ringan) 13) Kenakalan remaja
Bahkan menurut Tgk. Abdurrahman Kaoy, bahwa lembaga adat tidak hanya berperan dalam menyelesaikan konflik atau perkara kecelakaan lalu lintas yang ringan saja, yang berat sekalipun,
K a l a u   m e n u r u t   p e n g a l a m a n   s a y a (Abdurrahman Kaoy, saat itu sebagai tokoh masyarakat), lembaga adat tidak hanya mampu menyelesaikan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Saya pernah terlibat langsung untuk mendamaikan dua (2) kasus tabrakan yang menyebabkan kematian. Kasus pertama, orang tua yang tertabrak meninggal dan meninggalkan anak yang masih SD dua orang. Kedua belah pihak sekata untuk berdamai dengan ketentuan keluarga yang menabrak membiayai sekolah dua anak yatim yang ditinggal sampai selesai SMA. Kedua, seorang bidan yang ditabrak oleh seseorang. Pihak yang menabrak bersedia untuk membayar diyat sebanyak 20 juta. Karena bidan tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Kedua kasus tersebut kami damaikan bersama Keuchik, Tuha Peut, Imeum gampong, Tokoh Masyarakat dan kedua belah pihak. Pihak yang bertikai
tersebut malah menjadi saudara satu sama lain, dendam hilang yang muncul sifat persaudaraan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki peran yang cukup signifikan dalam menyelesaikan konflik. (Wawancara, 24 Juni 2015).
Sebenarnya jika ditelaah, kajian sejarah lembaga adat dalam masyarakat Aceh  me- rujuk pada masa Sultan Iskandar Muda. Masing-masing lembaga adat memiliki peran yang berbeda bahkan terjalin koordinasi dan sinerjitas. Teungku Yusdedi, Ketua MAA Lhokseumawe menegaskan,
Lembaga adat yang ada dalam masyarakat Aceh mengacu pada masa Sultan  Iskandar Muda. Posisi Keuchik memunyai peran sangat sentral sebagai eksekutif dalam masyarakat, sedangkan Tuha Peut fungsinya semacam legislatif DPR. Pada sisi lain ada peran dan fungsi yang berbenturan lembaga Pemerintah dengan lembaga yang diatur oleh lembaga adat. Misalnya, imeum mukim berbenturan dengan tugas camat. Terbatas pengetahuan perangkat gampong terhadap kewajiban dan kekuasaan yang ada pada jabatan-jabatan yang diduduki, sehingga sebagian masalah di gampong kurang berjalan dan kearifan lokal terhambat. Meski pun demikian di Aceh tidak akan ada orang yang dipenjara gara-gara pencurian 1 buah cokelat, karena ada hukum adat masih eksis dalam masyarakat Aceh sampai saat ini (FGD, 11 Juni 2015.)
Senada dengan itu, para pemangku adat (tokoh adat) sekaligus sebagai lembaga adat memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi pemangku adat sebagai mediator, fasilitator, negosiator dan arbiter dalam menyelesaikan sengketa. Pemangku
Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh 115
adat yang dimaksud disini adalah keuchik , imam meunasah dan pemangku adat gampong . Dalam praktiknya lembaga adat menggunakan pendekatakan ini secara bersama-sama, terutama dalam menyelesaikan sengketa privat dan publik, karena dalam sistem hukum adat kedua ranah ini tidak dibedakan. 34 Jika ditelusuri dalam dokumen perjanjian damai penyelesaian konflik atau seketa pada dua gampong di Kota Lhokseumawe yaitu, Gampong Alue Awee dan Gampong Paya Punteeut juga ditemukan lembaga adat cukup berperan. Gampong Alue Awee Kecataman Muara Dua pada 26 Pebruari 2010 berhasil mendamaikan perkelahian antar warga. Lembaga adat yang hadir dalam proses perdamaian tersebut adalah Keuchik; Imeum Gampong, Tuha Peut, Sekretaris gampong, dan beberapa Kepala Dusun (Dokumen Peradilan Gampong, No. 460/120/2010). Tgk. Fauzan, Tuha Peut Gampong Alue yang termasuk salah satu tokoh ikut mendamaikan sampai pada proses penandatanganan kesepakatan damai antara kedua yang berkonflik menegaskan,
Penggunaan kearifan lokal sangat efektif, menye- lesaikan perkara konflik tersebut secara adat gampong. Namun sangat terkait dengan tempat, daerah, dan mau atau tidak untuk diselesaikan secara Adat di mana tokoh adat sangat berperan dalam mendamaikan kedua pihak yang bertikai (Wawancara, 25 Juni 2015.)
Hal ini juga diakui oleh Tgk. Yusdedi, Ketua MAA Kota Lhokseumawe, bahwa peran lembaga adat cukup efektif dalam menye  le- saikan konflik yang terjadi dalam masyarakat,
Peran lembaga adat sangat efektif untuk menye lesaikan konflik. Karena sulit jika
34 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Konteks Hukum Syariah , 249-257.
sebuah kasus diselesaikan dengan memakai hukum positif. Sebab itu, kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat di Lhokseumawe yang diselesaikan dengan mekanisme kearifan lokal melalui mediasi. Terbukti hal itu sangat efektif untuk mendamaikan konflik (Wawancara, 11 Juni 2015).
Di Lhokseumawe menurut Latifah, SE  Kepala  Bagian  Adat  di  Sekretariat MAA Lhokseumawe,
MAA Kota Lhokseumawe aktif berperan dalam memberikan pelatihan kepada majlis adat gampong tentang peradilan adat gampong. Hal ini dilakukan untuk diketahui bahwa kasus ringan tidak harus diselesaikan di kepolisian, dikarenakan kalau kasus telah diselesaikan secara adat dengan bukti tanda tangan kedua belah pihak maka pihak kepolisian tidak akan memermasalahkan lagi kasus tersebut. Adapun Kasus yang difasilitasi langsung oleh MAA  Tahun 2013, di Lhokseumawe ada 24 kasus yang diselesaikan dengan kasus yang berbeda seperti Perkelahian, Perceraian, Konflik Perbatasan dll. Pada tahun 2014 cuma 6 kasus (Wawancara, 25 Juni 2015.)
Demikian pula ketika lembaga adat ber- hasil mendamaikan sengketa batas tanah antara Muslem dan Saiful Bahri di Gampong Paya Punteuet Kecamatan Muara Dua pada 21 Mei 2011. Lembaga adat juga mendamaikan konflik tersebut dalam sidang peradilan adat hadir misalnya: Keuchik, Sekretaris Keuchik, Imeum Gampong, Tuha Peut, Tuha Lapan (Dokumen Peradilan Gampong , No. 060/165/2011.) Sejalan dengan itu, Badruzzaman Ismail mengatakan,
Peran lembaga adat dan sistem peradilan adat sudah banyak pengakuan dari luar lembaga
internasional, seperti UNDP, IOM dan pihak Bappenas Jakarta sudah memberikan penghargaan. Di samping itu Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah ingin mencontoh peran lembaga adat dan sistem peradilan adat. Kedua provinsi tersebut sudah sering studi banding ke Aceh, dan saya juga beberapa kali diundang ke daerah mereka (Wawancara, 24 Juni 2015.)
Tidak hanya itu, peran dan keterlibatan pe- mang kut adat atau lembaga adat dalam resolusi konflik merupakan tanggungjawab utama secara damai dan adil. Menurut MAA dalam buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh dijelaskan, 35
1)  Melaksanakan proses peradilan adat: para pemangku adat  bertanggungjawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari menerima laporan, memeriksa, duduk perkara sampai tahap rapat persiapan sidang akhir sampai dengan penetapan putusan peradilan adat
2)  Memutuskan dengan adil: para pe mangku adat harus memastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses peradilan adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa, di mana keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musyawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa
3)  Melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa: para pemangku  adat ber- tanggungjawab terhadap pemenuhan hak- hak  para pihak yang bersengketa mulai dari proses menerima laporan, memeriksa duduk perkara, proses persidangan sampai
35 Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh, 19.
pada tahap pelaksananan putusan-putusan di persidangan
4)  Mencatat proses persidangan dan kepu- tusan peradilan: setiap proses dan kepu- tusan-keputusan  yang telah diambil harus dicatat secara akurat dalam dokumen administrasi peradilan adat
5)  Mengarsipkan  berkas perkara: berkas perkara termasuk surat perjanjian  yang berisi keputusan-keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting dilakukan untuk menjamin dan memerlancar proses peradilan bagi kasus-kasus lain serta kasus yang sama terulang kembali, sehingga pemangku adat memunyai referensi dalam melakukan  proses peradilan dan mengambil  keputusan-keputusan sengketa adat.

## Simpulan
Kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Aceh masih tetap eksis sampai saat ini, mes kipun pernah mengalami pasang surut disebabkan berbagai faktor, di antaranya politik kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kearifan lokal dalam masyarakat Indonesia termasuk di Aceh; antara lain disebabkan politik otoriter Orde Baru yang mengeluarkan UU No. 5 Pemerintahan Desa Tahun 1979 yang menghapuskan segala bentuk hukum adat di seluruh Indonesia. Eksistensi kearifan lokal di Aceh terus meningkat seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, ekspresi perubahan dan demokratisasi terus tumbuh di Indonesia. Termasuk penyelenggaraan keistimewaan Aceh UU No. 44 tahun 1999 sebagaimana disebutkan bahwa Aceh memunyai kewenangan untuk mengatur: 1) penyelenggaraan kehidupan beragama, 2) penyelenggaraan kehidupan adat, 3) penyelenggaraan pendidikan dan
Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh
peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Selanjutnya didukung oleh enam aturan yang lain dan yang paling kuat adalah UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh. Aturan-aturan tersebut mengatur adat istiadat dan lembaga adat yang semuanya adalah bentuk kearifan lokal di Aceh.
Peran lembaga adat sampai saat ini cukup berperan menyelesaikan konflik dan sengketa dalam masyarakat Aceh. Lembaga adat yang berjumlah 13 sebagaimana disebutkan dalam qanun dan UU, misalnya: keuchik, tuha peut, imeum gampong, keujrun blang, memunyai kewenangan  untuk menyelesaikan konflik dan sengketa dalam 18 bentuk antara lain: perkelahian, pembagian harta warisan, pencurian ringan, batas tanah, fitnah, kecelakan lalu lintas ringan, sebagaimana diatur dalam qanun dan Surat Keputusan bersama Gubernur Aceh, kepolisian Aceh dan Majelis Adat Aceh tahun 2011. Lembaga adat yang di dalamnya terdapat para pemangku adat (tokoh adat) memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi pemangku adat sebagai mediator, fasilitator, negosiator dan arbiter dalam menyelesaikan sengketa. Pemangku adat yang dimaksud di sini adalah keuchik , imam meunasah dan pemangku adat gampong . Sebagai bukti dalam dokumen perjanjian damai penyelesaian konflik atau seketa pada dua gampong di Kota Lhokseumawe yaitu, Gampong Alue Awee 2010 dan Gampong Paya Punteeut, 2011 lembaga adat cukup berperan dan berhasil mendamaikan perkelahian antar warga. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masih menunjukkan eksistensinya dan lembaga adat juga memiliki peran yang signifikan dalam mendamaikan konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasakan pentingnya
perdamaian.  Menemukan pola penyelesaian konflik  dan dampaknya bagi pembangunan perdamaian tidak hanya penting untuk Aceh dan Indonesia sebagai best practice atau lesson learn tetapi juga bagi dunia yang masih terus dilanda konflik.

## Pustaka Acuan
Abbas, Syahrizal, “Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh,” Jurnal Media Syariah , Vol. VI No. 11 Januari-Juni, Banda Aceh, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2014.
-------, Mediasi dalam Konteks Hukum Syariah, Adat dan Hukum Nasional . Banda Aceh, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2011.
Nasional, Jakarta: Kencana.
Aditjondro, Goerge Junus, “Motumbo Tana: Pranata Resolusi Konflik atau Landasan Pelebaran Konflik?,” dalam Alpha Amirrachman (ed.), Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso . Jakarta: ICIP, 2007.
Alamsyah, “Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam di Nusantara,” Jurnal Analisis , Vol. XII, No. 2, Desember, 2012.
Ali, Ahmad dan Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan . Jakarta: Kencana, 2012.
Amirrachman, Alpha (ed.), Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso. Jakarta: ICIP, 2007. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Pende- katakan Praktek . Jakarta Rineka Cipta, 2010.
Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitatif Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Husein, Moehammad, Adat Atjeh. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh,
1970.
Ismail, Badruzzaman, Pola-Pola Penyelesaian Pelanggaran HAM: Pendekatan Adat Sebagai Aspek Kearifan Lokal . Makalah disampaikan pada Workshop Strategic Planning Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa lalu di Aceh, diselenggarakan di Sabang tanggal 22-3 Mei 2006, oleh Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI.)
118 Ilmu Ushuluddin , Volume 3, Nomor 1, Januari 2016
-------, Pedoman Peradilan Adat: Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014.
Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh, 2011. Tentang Penyelenggaraan Pelanggaran Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lainnya .
Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel ,
Banda Aceh: MAA, Bappenas, European Union, APPS dan UNDP, 2008.
Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1984. Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods , Newbury Park: Sage Publications.
Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualilatif,
Bandung: Rosda Karya, 1997.
Nazir, Moh., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
Parsons, Talcott  and  Robert  Bales (ed.), Family, Socialization and Interaction Process, Glenceo,
II: The Free Press, 1995.
Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 Tentang
Pelaksanaan Penyelesaian/Sengketa Adat dan Adat Istiadat.
Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008. Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.
Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008. Tentang Lembaga Adat.
Rahardjo, Satjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa.
Rosdiawan, Ridwan dkk. 2007.  Merajut Perdamaian di Kalimantan Barat dalam Alpha Amirrachman (editor), Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso, Jakarta: ICIP.
Ritzer, George dan Doglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam, Jakarta: Kencana, 2005 Salim, Arskal, Comtemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism , United Kindom: Edinburgh University Press, 2015.
Sanusi, Kearifan Lokal dan Peranan Panglima Laot dalam Proses Pemukiman dan Penataan Kembali Kawasan Pesisir Aceh Pasca Tsunami, Laporan Penelitian, Banda Aceh: Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan  Budaya  Universitas Syiah Kuala, 2005.
Soekanto, Soerjono, Sosiologi: Suatu Pengantar , Jakarta: Rajawali Press, 2005.
-------, Penegakan Hukum, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
Sriyanto, Agus, “Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal,” Ibda’: Jurnal Studi Islam dan Budaya , Vol. 5, No. 2 , Jul-Des, 2007.
Supranto, J., Metode Riset , Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
Tim Peneliti PKPM, Penerapan Alternatif Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat Pada Lembaga Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar , Banda Aceh:  BRR Sarpras Hukum dengan PKPM, 2007.
Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 . Banda Aceh: Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
Yuhassarie, Emmy dan Tri Harnomo (ed), Mediasi dan Court Annexed Mediation: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta 17-18 Februari 2004. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.