Volume : 22, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan
Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Masa Covid-19
Oleh:
Uswatun Hasanah 1

## Email: uswatun@uinsyahada.ac.id

## Abstract
The  Marriage  Dispensation  is  a  way out  for  parties  who  wish  to  marry,  but  still below  the  age  limit  set  by  the  Act.  The limitations contained in Law No. 1 of 1974 jo. Law  No.  16  of  2019,  namely  the  age  of  19 years for women and men. During the Covid- 19  pandemic,  there  was  an  increase  in applications  for  marriage  dispensation  at  the Panyabungan  Religious  Court.  The  factors that  cause  it  are  due  to  personal  desires, economic  factors,  parental  factors  and already pregnant without marriage .
Kata  Kunci:  Covid-19,  Dispensasi  Nikah,

## Peningkatan

## A. Pendahuluan
Indonesia  tercatat  sebagai  negara yang  penduduknya  terjangkit  virus  Corona atau Covid-19. Di awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret Covid-19 mulai datang dan membuat  banyak  orang  ketakutan  dan khawatir  akan  virus  tersebut. World  Health Organization (WHO)  menetapkan  bahwa
Covid-19  sebagai  pandemi  dan  menjadi status darurat nasional Corona di Indonesia. 2
1 Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
2 Achmad  Syauqi,”  Jalan  Panjang  Covid 19  (Sebuah  Refleksi  dikala  wabah  merajalela berdampak  pada  perekonomian)”,JKUBS,  Vol.
Salah  satu  dampak  yang  terkena imbas  dari  Covid-19  adalah  Pendidikan  di Indonesia. Adapun kebijakan yang diberlakukan  adalah  pembelajaran  secara online  atau  daring.  Berdasarkan  informasi yang  penulis  dapatkan  bahwa  di  daerah Mandailing  Natal  menjadi  berita  viral  bahwa selama  Covid  dan  belajar  Daring,  puluhan pelajar  SMA  dan  SMK  di  Kabupaten Mandailing  Natal  (Madina)  tidak  bersekolah lagi.  Setelah  ditelusuri,  diketahui  siswa  yang tidak  masuk  karena  telah  menikah. 3 Hal tersebut  di  dukung  dengan  informasi  yang penulis  dapatkan  di  Pengadilan  Agama Panyabungan  bahwa  meningkatnya  jumlah permohonan  dispensasi  nikah  selama  masa pandemi Covid-19.
Bahkan informasi yang penulis temukan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyebut angka perkawinan anak pada usia dini  meningkat  pada  masa  pandemi  Corona. Tercatat kenaikannya mencapai 24 ribu. Data itu  berdasarkan  data  yang  diperoleh  KPPPA melalui  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan Agama (Badilag). 4 Informasi ini menunjukkan bahwa  Indonesia  mendekati  level  “darurat
No. 1 2020, dikases pada tanggal 06 Maret 2022, h. 2.
3 https://daerah.sindonews.com/read/5316 52/717/terlalu-lama-belajar-online-puluhan- pelajar-sma-dan-smk-di-madina-pilih-menikah- 1630746558, diunduh pada 12 Oktober 2021. )
4 https://news.detik.com/berita/d- 5049836/kementerian-pppa-sebut-angka- perkawinan-anak-meningkat-di-masa-pandemi- corona , dilihat pada hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 20.00 Wib.
pernikahan dini. Sumatera Utara
Berdasarkan  jumlah  yang  dilansir  dan  diakui oleh  Dinas  Pendidikan  Sumut  menyatakan ada sekitar 800 pelajar yang tidak menghadiri pembelajaran  tatap  muka  (PTM)  di  sekolah. Syaifuddin  mengatakan  adapun  faktor  yang membuat  siswa  tak  hadir  dalam  PTM,  yakni malas  karena  terlalu  lama  belajar  di  rumah, sudah  bekerja  dan  paling  banyak  sudah menikah. 5
Fenomena  Pernikahan  Dini  yang terjadi  baru-baru  ini  oleh  Masyarakat  5.0 adalah  pernikahan  yang  dilakukan  sebelum anak  tersebut  masuk  umur  19  tahun,  yang mana  telah  termaktub  dalam  Undang- Undang No.1 /1974 Juncto UU No. 16 / 2019 Tentang  Perkawinan.  Dalam  hal  ini  adanya kemudahan untuk diperbolehkan mengajukan Dispensasi Nikah. 6
Adapun  data  yang  penulis  dapatkan dari  SIPP  (Sistem  Informasi  Penelusuran Perkara)  Pengadilan  Agama  Panyabungan bahwa  pengajuan  permohonan  dispensasi nikah  untuk  tahun  2019  sebanyak  23 perkara,  tahun  2020  sebanyak  49  perkara dan  untuk  tahun  2021  sebanyak  63  perkara. Tampak  adanya  kenaikan  yang  signifikan  di tahun  2020  dan  2021,  dan  tahun  tersebut adalah tahun terjadinya pandemi Covid-19.
Hal  ini  menjadi  ketertarikan  penulis untuk meneliti di Pengadilan Agama Panyabungan.  Fenomena  tersebut  di  atas, penulis  merasa  perlu  untuk  mengadakan penelitian  untuk  mengetahui  faktor  yang
5 https://waspada.id/medan/iakmi-ini- masalah-serius-800-pelajar-di-sumut-menikah-di- masa-pandemi/, dilihat pada hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 20.00 Wib.
6 Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di
Indonesia (Medan: Perdana Publishing, 2010), h.
18.
mempengaruhi terjadinya peningkatan permohonan  Dispensasi  Nikah  pada  masa pandemi Covid-19.

## B.  Pernikahan  Dini  Dalam  Hukum  Islam Dan Hukum Nasional
Dalam perundang-undangan di Indonesia  mengatur  tentang  Pernikahan yang tertuang di dalam UU No. 1 tahun 1974 menyatakan  bahwa  “  Perkawinan  adalah ikatan  lahir  batin  antara  seseorang  pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan yang  maha  Esa.“ 7 Sedangkan dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  disebutkan bahwa Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan  ibadah. 8 Dalam  buku Panduan Lengkap  Muamalah disebutkan  bahwa  nikah ialah  akad,  maka  dari  akad  tersebut  dapat menjadikan suami isteri halal dalam melakukan  pergaulan  atau  hubungan  karena sudah  memenuhi  persyaratan  tertentu  dan dari  akad  tersebut  muncullah  hak  dan kewajiban yang harus dijalankan kedua belah pihak  demi  menciptakan  keluarga  yang bahagia. 9
Terkait pernikahan atau dalam bahasa  Undang-Undang  adalah  perkawinan terdapat  aturan  khusus  yang  mengaturnya. Sebagai  masyarakat  yang  berada  dalam negara  Hukum,  yaitu  negara  Republik
7 Pagar,  Himpunan  Peraturan  Perundang- Undangan, h. 16.
8 Ibid, h. 171.
9 Muhammad  Baghir, Panduan  Lengkap Muamalah  Menurut  al-Quran,  al-Sunnah  dan Pendapat  Para  Ulama, (Jakarta:  PT.Mizan Publika), h. 3.
Indonesia  yang  memiliki  sistem  hukum nasional  yang  mengakui  hukum  tertulis. Pemerintah  telah  menjadikan  hukum  Islam sebagai  bagian  dari  hukum  nasional  melalui Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  Undang- Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  sebagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan  acuan  atau  pedoman  dalam
melaksanakan perbuatan hukum dan sebagai  sumber  hukum  Hakim  Peradilan Agama  dalam  memeriksa,  mengadili  serta memutuskan perkara.
Negara menjamin hak warga negaranya  untuk  membentuk  keluarga  dan melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan yang  sah,  menjamin  hak  atas  anak,  hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskrimisasi. Substansi perlindungan  ini  kemudian  diwejawantahkan dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  jo.  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Sejatinya  Perkawinan merupakan  masalah  yang  esensial  bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk
membentuk keluarga, perkawinan tidak
hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga
menyangkut hubungan keperdataan,
perkawinan  juga  memuat  unsur  sakralitas yaitu hubungan manusia
dengan
Tuhannya. 10
10 Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah,
Hukum PerkawinanIslam di Indonesia Perbandungan Fiqh dan Hukum Positif,
(Yogyakarta: Citra Utama, 2011), h. 29.
Sebagaimana diketahui bahwa tujuan Perkawinan adalah  mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa sesuai yang termuat dalam Undang-Undang. Untuk mendukung terwujudnya tujuan Perkawinan tersebut, maka di dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
dirumuskan  beberapa  prinsip  perkawinan salah satunya adalah prinsip perkawinan dari segi usia kawin. 11
Dalam  Undang-Undang  No.  1  tahun 1974 Pasal 7 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak  wanita sudah  mencapai  umur  16  tahun.  Namun, Undang-Undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 disebutkan  bahwa  perkawinan  diizinkan  jika pihak  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  usia 19 tahun. Dalam hal ini, bisa dipahami bahwa jika pernikahan yang dilangsungkan oleh pria dan  wanita  dalam  usia  yang  kurang  dari  19 tahun  dapat  dikatakan  pernikahan  di  bawah umur (usia dini), karena usianya tidak sesuai dengan  batasan  yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintah melalui Undang-Undang tersebut.
Sebenarnya,  jika  kita  melihat  dalam referensi fikih atau hukum Islam tidak adanya ketentuan  terkait  usia  pernikahan. 12 Jumhur atau  mayoritas  ulama  mengatakan  bahwa orang tua atau wali diperbolehkan menikahkan anak perempuannya di saat usia berapapun. Namun adanya beberapa
11 Pangeran  Harahap, Hukum  Islam  di Indonesia, (Bandung:  CitaPustaka  Media,  2014), h. 55.
12 Ahmad al-Hajijiy al-Kurdiy, Fiqih Wanita  Perempuan  Dalam  Pandangan  Syariat Islam, (Damaskus: Dar al-Mustafa), h. 55).
pertimbangan yang harus diperhatikan, salah satunya adalah maslahat .
Pertimbangan maslahat-mafsadah ini juga  diterima  dalam  madzhab  Syafi’i 13 . Sebagaimana diketahui bahwa adanya pernikahan  Nabi  Muhammad  SAW  bersama Siti  Aisyah.  Adanya  beberapa  riwayat  yang mnegungkapkan  bahwa  saat  itu  Aisyah berusia  6  tahun  dan  saat  usia  mencapai  9 tahun  baru  tinggal  bersama  Nabi.  Namun, pada  saat  itu,  Nabi  sudah  berusia  50  tahun. Disebutkan  dalam  sebuah Buku  FiqihWanita
bahwa  jika  seorang  wanita  yatim  telah mencapai  usia  9  tahun,  maka  ia  boleh dinikahkan. Jika ia menyetujui, maka pernikahannya sah. 14
اَهَج َّوَزَت َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ { َةَشِئاَع ْنَع
َنيِنِس ِعْسِت ُتْنِب َيِهَو ِهْيَلَع  ْتَل ِخْدُأَو ، َنيِنِس ِ تِس ُتْنِب َيِه َو َثَكَم َو هْيَلَع ٌقَفَّتُم } اًعْسِت ُهَدْنِع  ْت
Artinya:  “Dari  Aisyah  ra  (menceritakan) bahwasannya  Nabi  SAW  menikahinya  pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi  SAW  menggaulinya  sebagai  istri  pada umur  9  tahun  dan  beliau  tinggal  bersama pada  umur  9  ta hun  pula”  (Hadis Shohih Muttafaq ‘alaihi ).
Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa  kehadiran  pernikahan  dini  atau  di bawah  umur  adalah  pernikahan  yang  tidak memenuhi batasan usia yang telah ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Maka,  ketika para pihak melakukan pernikahan dini, maka mereka  telah  melalaikan  beberapa  hukum yang  telah  dibuat  diantaranya  adalah  :  (a) Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang
13 Syaikh  Hasan  Ayyub, Fiqih  Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Menurut
Syariat (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,), h. 76.
14 Syaikh    Kamali, Fiqih  Wanita  Edisi Lengkap (Jakarta: al-Kautsar, 2010), h. 402.
Perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1)  dan  diubah  menjadi  usia  19  tahun  baik bagi  laki-laki  maupun  bagi  wanita  dalam Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019.  (b) Selain itu juga mengabaikan  hak Anak  salah satunya  adalah  hak  untuk  mendapatkan pendidikan.  Karena  nantinya,  ketika  mereka menikah  mereka  tidak  dapat  melanjutkan kembali pendidikannya.

## C.  Dispensasi  Nikah  Dalam  Perundang- Undangan Di Indonesia
Dispensasi Kawin Menurut R.
Subekti  dan  Tjitrosudibio  dispensasi  artinya penyimpangan  atau  pengecualian  dari  suatu peraturan. 15 Dispensasi
merupakan pengecualian  dari  aturan  umum  untuk  suatu keadaan  yang  khusus. 16 Dispensasi  yang dimaksud  di  sini  adalah  pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan  yang  diberikan  oleh  pengadilan atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  pada  suatu perkawinan  yang  akan  dilakukan  karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai  umur  minimal  untuk  mengadakan perkawinan.
Dalam  pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang No. 1 tahun 1974 merupakan aturan umum  tentang  batasan  umur  minimal melaksanakan  perkawinan  yaitu  19  tahun bagi  pria  dan  16  tahun  bagi  wanita.  Namun, adanya  revisi  menjadi  Undang-Undang  No. 16  Tahun  2019  batasan  umur  menikah  bagi
15 O.  S,  Eoh  S  H,  M  S.  Perkawinan  Antar Agama  Dalam  Teori  dan  Praktek  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1996), 82.
16 Departemen
Pendidikan dan
Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia
(Surabaya: Balai Pustaka, 1989), 209.
pria  dan  wanita  adalah  19  tahun.  Adanya aturan  tersebut  karena  perkawinan  adalah suatu  perjanjian  perikatan  antara  pria  atau wanita sebagai suami istri, haruslah dilakukan  oleh  mereka  yang  yang  sudah cukup matang baik dilihat dari segi psikologis maupun biologis.
Sangat  penting  untuk  mewujudkan tujuan  perkawinan  itu  sendiri  dan  juga mencegah  terjadinya  perkawinan  usia  muda yang  banyak  mengakibatkan  perceraian  dan keturunan  yang  kurang  sehat.  Namun Undang-Undang Perkawinan masih memberi kelonggaran  yaitu  adanya  penyimpangan terhadap  pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun  2019,  demi  tercapainya  perkawinan harus  ada  dispensasi  kawin  dari  Pengadilan Agama  berdasarkan  permintaan  dari  orang tua  kedua  belah  pihak  sebagaimana  yang dimaksud di dalam pasal 7 ayat (2) Undang- Undang  No.  1  tahun  1974  jo.  Undang- Undang  No.  16  Tahun  2019    yang  berbunyi: ”Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1) pasal  ini  dapat  meminta  dispensasi  kawin kepada  Pengadilan  atau  pejabat  lain  yang ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  pihak  pria maupun  pihak  wanita”.  Penyimpangan terhadap  ketentuan  itupun  dibenarkan  oleh Undang-Undang Perkawinan, jika Pengadilan
Agama
setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terhadap  hal-hal  yang  memungkinkan  untuk memberikan  dispensasi  kawin  dengan  suatu penetapan.
Dispensasi Kawin dari Sudut Pandang Pengadilan Agama Menurut Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  5  Tahun 2019mengenai Pedoman Mengadili
Permohonan  Dispensasi  Kawin. 17 Dalam Pasal  1  Ayat  5,  Dispensasi  kawin  dikatakan sebagai pemberian izin kawin dari pengadilan  untuk  calon  suami-isteri  yang usianya  belum  mencapai  19  tahun  sesuai ketentuan  usia  minimal  untuk  menikah secara  hukum. 18 Selanjutnya,  dalam  Pasal  3
menyebutkan bahwa
tujuan dari
dikeluarkannya dispensasi kawin ialah merujuk pada pemenuhan asas dalam Pasal 2  yang  salah  satunya  yakni,  kepentingan terbaik  bagi  anak,  hak  hidup  dan  tumbuh kembang anak, dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Terakhir dalam Pasal 8,  dikatakan  bahwa  perihal  pengajuan permohonan  dispensasi  kawin  untuk  masing – masing calon suami dan isteri yang berusia di  bawah  batas  usia  perkawinan  menurut undang-undang, diajukan kepada pengadilan yang  berada  di  domisili  salah  satu  orang tua/wali dari calon suami-isteri tersebut.
Berdasarkan pemahaman terhadap Pasal-Pasal  yang  telah  disebutkan,  dapat dikatakan bahwa dispensasi kawin merupakan sebuah surat permohonan pencatatan  pernikahan  di  pengadilan  khusus untuk  calon  pasangan  suami-isteri  yang berusia di bawah batas usia pernikahan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan.
Dengan  demikian  dapat  dipahami bahwa  Perma  No.  5  Tahun  2019  mengatur lebih  lengkap  terkait  Dispensasi  Nikah  dan
17 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, “Lampiran  Peratuan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  No.  5  Tahun  2019  Tentang  Pedoman Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin” (Jakarta, 2019)
18 Melinda Rahmawati dkk, Peran Dispensasi  Kawin  Dalam  Peningkatan  Angka Pernikahan  Dini  Di  Wilayah  Kotamadya  Jakarta Barat, dalam  Al-Istinbath,  Jurnal  Hukum  Islam Volume 6 No. 1 Mei 2021.
menjadi  pedoman  hakim  dalam  mengadili permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.
D.  Gambaran  Umum  Tentang  Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Masa Covid-19
Sebagaimana diketahui bahwa dispensasi  nikah  diberikan  kepada  para pihak yang ingin menikah tapi tidak mencapai batasan usia nikah menurut Undang-Undang Perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dispensasi nikah, merupakan pernikahan  di  bawah  umur  atau  pernikahan dini.  Terlihat  bahwa  adanya  kenaikan  angka Dispensasi  Nikah  di  Pengadilan  Agama Panyabungan  pada  tahun  2020  dan  2021. Dapat diketahui bahwa tahun tersebut adalah tahun terjadinya pandemi Covid-19. Di tahun 2020  kenaikannya  mencapai  26  perkara, sedangkan  pada  tahun  2021  kenaikannya mencapai  14  perkara.  Dapatlah  dipahami bahwa  pada  masa  pandemi  Covid-19 terjadinya  kenaikan  perkara  permohonan dispensasi  Nikah  di  Pengadilan  Agama Panyabungan.
Sebagaimana diketahui bahwa batasan  usia  menikah  adalah  19  tahun berdasarkan  Undang-Undang  No.  16  Tahun 2019.  Namun,  banyak  yang  mempunyai keinginan menikah di bawah umur yang telah ditetapkan  oleh  Undang-Undang,  sehingga dikatakan  yang  demikian  adalah  Pernikahan Dini  atau  di  bawah  umur.  Artinya  bahwa, Pemerintah melalui Undang-Undang tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat yang  menikah  dini  agar  tetap  dicatatkan, maka harus mengajukan “Dispensasi Nikah”.
Berdasarkan hasil
wawancara peneliti bersama Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yakni Ibu Efrida Nasution, SP.
diungkapkan  bahwa  DPPPA  sebenarnya sudah  bekerja  sama  dengan  Pengadilan Agama  terkait  pernikahan  Dini  ini. 19 Artinya bahwa  anak  yang  menikah  dini,  harus dilindungi.  Inilah  tugas  dari  DPPPA.  Salah satunya  adalah  dengan  memberikan  nasihat kepada  para  pihak  yang ingin menikah  pada usia dini agar diperjuangkan jangan menikah dulu.  Karena  adanya  beberapa  dampak negatif  akibat  pernikahan  dini,  salah  satunya adalah putus sekolah. Walaupun sebenarnya dari  tokoh  adat  juga  memiliki  peran  dalam menasihati  para  pihak  yang  ingin  menikah dini.  Peran  tokoh  adat  untuk  memberi pertimbangan  terkait  para  pihak  tersebut. Namun,  ketika  menemukan  jalan  buntu  dan tidak ada jalan lain selain menikah dini, maka DPPPA memiliki kerjasama dengan DISNAKER (Dinas Ketenagakerjaan) dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pihak  seperti  memangkas,  membuat  kue, membuat  tumpeng.  Hal  tersebut  bertujuan agar setelah Nikah anak tersebut mempunyai keahlian.
Namun,  sebenarnya  adanya  upaya sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  DPPPA. Sosialisasi  Perlindungan  Anak  Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dilakukan  oleh  Kabupaten.  Namun,  setiap kelurahan  sudah  ada  pendampingnya  atau penanggungjawabnya.  Mereka  bertanggung jawab  terkait  sosialisasi  tersebut,  dan  ini sudah berjalan selama 3 tahun.
Kenyataan lain yang peneliti temukan  di  Masyarakat  baik  di  Kecamatan Panyabungan  maupun  Kecamatan  Muara
19 Wawancara  dilakukan  pada  04  Agustus 2022  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak pada pukul 10.00 Wib.
Sipongi  tidak  sedikit  juga  masyarakat  yang tidak meminta dispensasi Nikah ke Pengadilan  Agama.  Artinya  bahwa  mereka hanya  menikah  secara  agama  atau  nikah sirri. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis bersama para pihak yang melakukan pernikahan dini. Hal tersebut juga dibenarkan  oleh  Kepala  Desa  Darussalam, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan  bahwa  diungkapkan  ada  dilakukan pernikahan Dini yang tidak meminta Dispensasi  Nikah  ke  Pengadilan  Agama. 20
Diakibatkan  ketidaktahuan  mereka  tentang Dispensasi  Nikah  tersebut.  Akhirnya  mereka menikah  sirri.  Lain  halnya  di  Desa  Muara Kumpalan,  Desa  Bandar  Panjang   dan  Desa Koto  Baringin  Kecamatan  Muara  Sipongi bahwa  mereka  menikah  dini  dengan  cara nikah sirri. Dan menunggu cukup umur untuk mendapatkan  akta  nikah  dari  Pengadilan Agama. Hal tersebut berdasarkan wawancara  yang  penelti  lakukan  bersama para pihak yang menikah dini. 21
Inilah  problematika  pernikahan  dini yang  ada  di  masyarakat  bahwa  adanya  dua kemungkinan mereka mau melakukan pernikahan dini dengan cara sirri yakni:
1.  Ketidaktahuan mereka terkait pembolehan nikah dini melalui Dispensasi  Nikah  di  Pengadilan  Agama. Hal  tersebut  peneliti  temukan  di  Desa Darussalam bahwa sebagian masyarakat tidak  mengetahui  adanya  Dispensasi Nikah.  Namun,  ketidaktahuan  tersebut akan  mengurangi  terjadinya  pernikahan dini  di  Desa  mereka.  Karena  ketika
20 Wawancara  dilakukan  pada  06  Agustus 2022 di Rumah Kepala Desa pukul 20.00 Wib.
21 Wawancara dilakukan pada 27-28 Agustus  2022  di  rumah  para  pihak  pada  pukul
10.00Wib.
masyarakat
mengetahui adanya dispensasi  nikah,  maka  banyak  anak  di bawah umur yang mau menikah, ungkap kepala Desa Darussalam.
2.  Tidak  mau  mengurus  ke  Pengadilan
Agama  karena faktor  jarak  antara  rumah dan Pengadilan Agama yang cukup jauh. Hal tersebut peneliti temukan di Kecamatan  Muara  Sipongi  yakni  daerah Koto  Baringin.  Kecamatan  Muarasipongi adalah  salah  satu  kecamatan  dari kabupaten Mandailing Natal, yang masih jauh  dari  ibu  kota  kabupaten  Mandailing Natal  berjarak  lebih  kurang  13  km. Kecamatan  ini  terletak  di  awal  dari permulaan  provinsi  Sumatra  Utara  atau bisa  disebut  perbatasan  antara  Sumatra Utara  dengan  Provinsi  Sumatra  Barat. Batas  wilayah  kecamatan  Muarasipongi ialah  sebagai  berikut:  Utara  :  Kec. Kotanopan  Selatan  :  Prov.  Sumatra Barat  Barat  :  Kecamatan  Kotanopan Timu  :  Prov.  Sumatra  Barat.  Bahkan peneliti  menemukan  anak  usia  14  tahun yang sudah menikah, namun secara sirri.
Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa pernikahan Dini ada yang tercatatkan di  Pengadilan  Agama  melalui  Dispensasi Nikah,  ada  pula  pernikahan  Dini  yang  tidak dicatatakan  di  Pengadilan  Agama  karena dilakukannya  secara  nikah  sirri.  Artinya bahwa ketika ditemukannya adanya pelanggaran  berupa  tidak  bisa  menikah  di bawah  usia  19  tahun,  maka  adanya  solusi berupa  Dispensasi  Nikah  agar  tidak  banyak masyarakat  yang  menikah  sirri.  Namun, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Dispensasi Nikah ini menjadi penyebab  meningkatnya  pernikahan  dini.
Karena  Pemerintah  membolehkan  anak  di
bawah  umur  menikah  melalui  Dispensasi Nikah tersebut. Kebolehan menikah di bawah umur  ini  tentu  memberikan  banyak  dampak negatif kepada anak-anak, diantaranya banyak  diantara  banyak  di  antara  mereka yang  putus  sekolah,  bahkan  kebebasan mereka  untuk  meraih  cita-citanya  tidak  bisa di  dapatkan.  Namun,  sebenarnya  usaha  dari Pengadilan  Agama  sudah  ada  yakni  salah satunya  menasihati  para  pihak  yang  akan melakukan  pernikahan  di  bawah  umur  atau usia dini. Peran hakim untuk menasihati para pihak  yang  akan  menikah  dalam  usia  dini dan memberikan pertimbangan-
pertimbangan untuk anak tersebut. E.  Faktor-Faktor  Penyebab  Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan  Agama  Panyabungan  Pada Masa Covid-19 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatandispensasi Nikah di masa Pandemi  Covid-19  di  Pengadilan  Agama Panyabungan,diantaranya  adalah  adanya faktor  dari  dalam  (internal)  dan  faktor  dari luar (eksternal):
1)  Adapun  Faktor  Internal  Peningkatan

## Permohonan Dispensasi Nikah
a.  Faktor Keinginan Pribadi
Sebagaimana  diketahui  bahwa  salah
satu faktor yang mengakibatkan
terjadinya  dispensasi  nikah  adalah  atas keinginan pribadi para pihak. Hal tersebut  langsung  diungkapkan  oleh Hakim  PA  Panyabungan  yakni  Bapak Abdul  Aziz.  Bahwa  faktor  ini  dianggap faktor  terbesar  para  pihak  melakukan pernikahan  dini  dengan  mengajukan permohonan Dispensasi Nikah .

## b.  Faktor Pendidikan Rendah
Termasuk dunia pendidikan pun merasakan dampaknya berupa pemberlakukan pembelajaran secara dalam jaringan (daring). Sistem
pembelajaran  daring  pun  pada  akhirnya melahirkan banyak masalah yang mengejutkan,
seperti kesulitan
mengakses internet.

## c.  Faktor Ekonomi Rendah
Sekian  banyaknya  faktor-faktor  yang menjadikan  Penyebab  Pernikahan  (dini) di  bawah  Umur  alhasil  dalam  hal berbagai  faktor  tersebut,  maka  Faktor Ekonomi  adalah  salah  satu  alasan keluarga  dalam  mendaftarkan  diri  pada saat  menikah,  sehingga  si  calon  pihak yang  mengajukan  nikah  dini  rata-rata faktor penyebabnya adalah karena faktor ekonomi.

## d.Faktor Orang Tua
Faktor  Orang  Tua  merupakan  faktor terbesar  dalam  pernikahan  dini.  Bahkan Pernikahan  dini  juga  dapat  disebabkan karena  pengaruh  bahkan  paksaan  orang tua.
e. Married  by  Accident atau  Hamil diluar nikah.
Alasannya  kebanyakan  adalah  karena Married  by  Accident atau  hamil  diluar nikah.  Hal  ini  dikemukakan  oleh  Bapak Abdul  Aziz  Hakim  Pengadilan  Agama Panyabungan.  Terjadinya  kehamilan  di luar  nikah,  karena  anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma,
memaksa  mereka  untuk  melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. 2.)Faktor Ekternal Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah a. Faktor Amandemen Undang-Undang Naiknya  standar  usia  perkawinan  dalam
Undang-Undang menjadi salah satu penyebab  meningkatnya  angka  pernikahan dini maupun peningkatan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, baik Pengadilan  Agama  Panyabungan  maupun Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Dalam  UU  No  16  tahun  2019  mengatakan bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  apabila pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19 tahun.    Secara  ketentuan  hukum  yang berlaku  di  negara  Republik  Indonesia,  untuk melangsungkan perkawinan seorang haruslah  memenuhi  ketentuan  sebagaimana yang  terkandung  dalam  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  sebagai  berikut  : 22 Berkenaan dengan  prinsip  ini,  salah  satu  standar  yang digunakan adalah penetapan
usia
perkawinan. Menurut Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan Pasal  7  ayat  (1),  ukuran  kedewasaan diimplementasikan  dengan  adanya  batasan umur  yang  harus  dipenuhi  sebagai  syarat seseorang  melakukan  perkawinan.  Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi  calon  mempelai  wanita  dan  19 (sembilan belas) tahun bagi pria. 23
Penentuan  batas  umur  untuk  perkawinan sangatlah  penting  sekali.  Karena  suatu
22 Lihat  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
23 Ahmad  Rofiq,  Hukum  Islam  di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2003, h. 77
perkawinan
disamping menghendaki
kematangan biologis juga psikologis. 24

## b. Faktor Sosial
Berdasarkan wawancara peneliti bersama  Hakim  PA  Panyabungan  bahwa  aspek sosial yang mendukung terjadinya pernikahan Dini atau pengajuan Dispensasi Nikah adalah Marlojong atau kawin lari. Gambaran marlojong itu seperti  anak  perempuan  yang  akan  dinikahi tersebut  di  bawa  ke  rumah  calon  suaminya  dan tinggal  di  rumah  tersebut.  Namun,  keadaan tersebut terjadi biasanya karena pihak perempuan yang  terlalu  menetapkan  mahar  yang  tinggi  dan pihak calon suami tidak menyanggupinya. Sehingga terjadinya marlojong.

## c. Faktor Paham Keagamaan
Di Panyabungan ditemukan bahwa ada orang tua yang  memiliki  paham  keaga maan  bahwa anaknya  harus  dinikahkan  dalam  usia  dini. Hal ini tentunya untuk melindungi si anak dari pergaulan  bebas.  Hal  ini  biasanya  oleh  kyai yang  memiliki  paham  keagamaan  yang tinggi.

## d . Faktor Media Massa
Faktor Media Massa Semakin modern media massa  berkembang  secara  canggih.  Hal  ini banyak  remaja  menyalahgunakan  media massa untuk hal-hal yang negatif.

## e.  Faktor  Adat  Istiadat  atau  Budaya Setempat
Kebiasaan  dan  Adat  Setempat  Adat  istiadat yang  diyakini  masyarakat  tertentu  semakin menambah  persentase  pernikahan  dini. Misalnya  keyakinan  bahwa  tidak  boleh menolak  pinangan  seseorang  pada  putrinya walaupun  masih  dibawah  umur  usia  18
24 Muh.  Hatta,  Batasan  Usia  Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, Jurnal Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016
(delapan  belas)  tahun,  karena  hal  tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

## F. ANALISIS PENULIS
Penelitian  yang  dilakukan  terkait Dispensasi  Nikah  di  Pengadilan  Agama Panyabungan diketahui bahwa adanya aturan  yang  mengatur  tentang  Dispensasi Nikah.  Namun,  adanya  anggapan  bahwa aturan  tersebut  merupakan  salah  satu penyebab  tingginya  angka  pernikahan  Dini yang dibuktikan dengan meningkatnya angka permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan.
Namun, Dispensasi Nikah
sebenarnya  jalan  keluar  yang  diberikan  oleh Pemerintah  terkait  batasan  umur  dalam  usia pernikahan.  Sebagaimana  diketahui  bahwa batasan  dalam  Undang-Undang  No.  16 Tahun  2019  adalah  19  tahun  baik  bagi  laki- laki  maupun  perempuan.  Sehingga,  ketika seorang  anak  usianya  belum  mencapai  19 tahun, maka diperbolehkan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama sebagai syarat untuk menikah di KUA (Kantor Urusan Agama).
Namun,  sebagian  masyarakat  ada yang  tidak  mempergunakan  Dispensasi Nikah  ini  sebagai  solusi  untuk  menikah  di bawah  umur.  Akhirnya,  mereka  memilih untuk  menikah  dini  secara  sirri.  Artinya bahwa  pernikahan  mereka  tidak  dicatatkan dalam  hukum  Negara  (tidak  diakui  Negara). Sehingga  dapat  digaris  bawahi,  bahwa pernikahan  dini  ada  yang  dicatatkan  melalui proses  Dispensasi  Nikah  dan  ada  pula  yang tidak  dicatatakan  artinya  nikah  dini  secara
sirri.  Namun,  pembahasan  peneliti  terfokus pada  pernikahan  dini  melalui  Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.
Lantas,  diketahui  bahwa  banyak faktor-faktor  yang  mengakibatkan  terjadinya pernikahan  Dini  dalam  dispensasi  nikah diantaranya  adalah  faktor  karena  keinginan sendiri,  faktor  pendidikan  rendah,  faktor ekonomi  rendah,  faktor  orang  tua,  dan  lain sebagainya.  Faktor-faktor  tersebut  menjadi pendukung  para  pihak  untuk  melakukan pernikahan dini. Namun, berdasarkan wawancara  yang  peneliti  lakukan  bersama
Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) bahwa sebenarnya  faktor  terbesar  anak  melakukan pernikahan  dini  adalah  karena  orang  tua. 25
Orang  tua  tidak  melakukan  pengawasan yang  ekstra  kepada  anak-anakanya.  Orang tua  lalai  dalam  mengawasi  pergaulan anaknya.
Sehingga  dari  Pengadilan  Agama tidak  ada  jalan  lain  selain  mengabulkan permohonan  Dispensasi  Nikah  tersebut. Tentunya  demi  kemaslahatan  para  pihak. Hakim  tidak  hanya  berpacu  pada  undang- undang  karena  apabila  hakim  menggunakan pendekatan  metodologi  dalam  pengkajian hukum  Islam  (fiqh)  mengenai  permohonan usia  kawin,  perlu  dipertimbangkan maslahat mursalah (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum).
Hakim mengedepankan konsep maslahat  murshalah yaitu  pertimbangan kebaikan  dan  menolak  kerusakan  dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Maslahat mursalah itu adalah
25 Wawancara  dilakukan  pada  tanggal  05 Agustus 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pukul 14.00 Wib.
maslahah  yang  hakiki  dan  bersifat  umum, dalam  arti  dengan  dikabulkannya  dispensasi usia  perkawinan  terhadap  anak  yang  belum cukup  usia  untuk  melakukan  perkawinan dapat  diterima  oleh  akal  sehat  bahwa  ia betul-betul  mendatangkan  manfaat  bagi kedua  calon  mempelai  serta  keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan  mudharat  dari  perbuatan- perbuatan  dosa  yang  dilakukan  pasangan muda-mudi  diluar  perkawinan.  Yang  dinilai akal  sehat  sebagai  suatu  maslahah  yang hakiki  betul-betul  telah  sejalan  dengan maksud  dan  tujuan  syara’  (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan
kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana diketahui bahwa keputusan hakim yang
berdasarkan
Maslahah  mursalah sudah  sesuai  dengan hukum Islam. Karena substansi hukum Islam untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh  umat  manusia.  Dalam  Islam  juga tidak  ada  pembatasan  usia  nikah,  bahkan Rasulullah  ketika  menikahi  Aisyah  berusia  9 tahun.  Hal  ini  tentu  usia  yang  sangat  muda. Namun, ada pembatasan usia menikah yang diatur  oleh  Undang-Undang  sebenarnya memiliki  tujuan  yang  baik  diantara  tujuan tersebut adalah :
1.  Pendidikan,  maksudnya  adalah  agar anak-anak  di  Indonesia  pendidikannya terus  dilanjutkan  sampai  tingkat  SMA maupun  kuliah.  Dan  tidak  ada  yang putus  di  tengah  jalan  pendidikannya karena menikah.
2.  Kesehatan,  maksudnya  adanya  menikah dini  tentu  tidak  bagus  untuk  kesehatan karena  ketika  usia  dini  belum  matang reproduksi yang dimiliki. Sehingga
banyak  ibu  hami  yang  usia  muda meninggal  dunia.  Sehingga  sebaiknya usia menikah di atas 19 tahun.
3.  Menghidari  kekerasan  dalam  Rumah
Tangga.  Sebagaimana  diketahui  bahwa ketika  menikah  usia  dini,  emosi  masih belum bisa dikondisikan sehingga banyak  pasangan  yang  egois  yang kadang mengakibatkan kekerasan.
Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa  pernikahan  dini  yang  dilakukan harusnya terlebih dahulu harus mendapatkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, agar nikahnya secara sah dan diakui oleh Negara. Karena  Dispensasi  Nikah  ini  juga  untuk menghindari  pernikahan  sirri  yang  tidak dicatatakan atau tidak diakui Negara.

## G. PENUTUP
Para pihak yang mengajukan Dispensasi  Nikah  dapat  dikatakan  telah melakukan  pernikahan  dini.  Pernikahan  dini adalah  pernikahan  yang  tidak  memenuhi batasan  usia  yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintah. Para pihak melakukan pernikahan  dini,  mereka  telah  melalaikan beberapa hukum yang telah dibuat diantaranya  adalah  :  Undang-Undang  No.  1
Tahun  1974  jo.  Undang-Undang  No.  16 Tahun 2019
tentang Perkawinan “Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria sudah  berusia  19  tahun  dan  pihak  wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1) dan diubah  menjadi  usia  19  tahun  baik  bagi laki- laki  maupun  bagi  wanita  dalam  Undang- Undang No. 16 Tahun 2019.
Hasil  temuan  di  masyarakat  bahwa Pernikahan  Dini  ada  yang  tercatatkan  di Pengadilan Agama melalui Dispensasi Nikah, ada  pula  pernikahan  Dini  yang  tidak
dicatatakan  di  Pengadilan  Agama  karena dilakukannya  secara  nikah  sirri.  Artinya bahwa ketika ditemukannya adanya pelanggaran  berupa  tidak  bisa  menikah  di bawah  usia  19  tahun,  maka  adanya  solusi berupa  Dispensasi  Nikah  agar  tidak  banyak masyarakat  yang  menikah  sirri.  Namun, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Dispensasi Nikah ini menjadi penyebab  meningkatnya  pernikahan  dini. Karena  Pemerintah  membolehkan  anak  di bawah  umur  menikah  melalui  Dispensasi Nikah tersebut.
Adapun  faktor-faktor  yang  menjadi latar  belakang  terjadinya  kenaikan  angka Dispensasi  Nikah  terbagi  dua  yakni  faktor Internal  diantaranya  adalah  faktor  keinginan pribadi,  faktor  pendidikan  rendah,  faktor ekonomi rendah, faktor orang tua, married by accident atau  hamil  diluar  nikah.  Sedangkan faktor  ekternal  adalah  faktor  amandemen Undang-Undang,  faktor  sosial,  faktor  paham keagamaan,  faktor  media  massa  dan  faktor adat istiadat atau budaya setempat.
Dengan demikian, diharapkan peningkatan  permohonan  dispensasi  nikah dapat  diatasi  oleh  Peradilan  Agama  agar para  pihak  dapat  memikirkan  kembali keputusannya  untuk  menikah  dan  lebih memprioritaskan  untuk  jenjang  pendidikan sekolahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Kurdiy,  Ahmad  al-Hajijiy. Fiqih  Wanita Perempuan Dalam Pandangan Syariat  Islam. Damaskus:  Dar  al- Mustafa. Ayyub,Syaikh Hasan. Fiqih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah  Menurut  Syariat. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. Baghir,Muhammad Panduan Lengkap
Muamalah  Menurut  al-Quran,  al- Sunnah  dan  Pendapat  Para  Ulama. Jakarta: PT.Mizan Publika.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.
Surabaya: Balai Pustaka, 1989. Harahap, Pangeran. Hukum Islam di
Indonesia. Bandung:  CitaPustaka Media. 2014. Hatta,Muh.  Batasan  Usia  Perkawinan  dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,  Jurnal  Al- Qānūn,  Vol.
19, No. 1, Juni 2016.
Kamali,Syaikh. Fiqih  Wanita  Edisi  Lengkap.
Jakarta: al-Kautsar. 2010. Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Lampiran Peratuan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  No.  5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili  Permohonan  Dispensasi
Ka win” (Jakarta, 2019)
O.  S,  Eoh  S  H,  M  S.  Perkawinan  Antar Agama  Dalam  Teori  dan  Praktek. Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada.
1996. Pagar. Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama di Indonesia. Medan: Perdana Publishing. 2010. Rahmawati,  Melinda  dkk, Peran  Dispensasi Kawin  Dalam  Peningkatan  Angka Pernikahan Dini Di Wilayah Kotamadya  Jakarta  Barat, dalam  Al- Istinbath, Jurnal Hukum Islam Volume 6 No. 1 Mei 2021. Rofiq,Ahmad  Hukum  Islam  di  Indonesia. Rajawali Press. Jakarta. 2003.
Syauqi,Achmad”  Jalan  Panjang  C 26 ovid  19 (Sebuah Refleksi dikala wabah
merajalela berdampak pada
perekonomian)”,JKUBS,  Vol.  No.  1
2020, dikases pada tanggal 06 Maret
2022.
Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah,  Hukum PerkawinanIslam
di Indonesia
Perbandungan  Fiqh  dan  Hukum Positif.  Yogyakarta:  Citra  Utama, 2011.
Harahap, Pangeran. Hukum Islam di Indoensia. Bandung  :  Citapustaka
Media. 2014.
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan
Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan
Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang
Dispensasi Kawin
https://daerah.sindonews.com/read/531652/7 17/terlalu-lama-belajar-online- puluhan-pelajar-sma-dan-smk-di- madina-pilih-menikah-1630746558, diunduh pada 12 Oktober 2021. ) https://news.detik.com/berita/d- 5049836/kementerian-pppa-sebut- angka-perkawinan-anak-meningkat- di-masa-pandemi-corona, dilihat pada  hari  Jumat  17  Juni  2022  pukul 20.00 Wib. https://waspada.id/medan/iakmi-ini-masalah- serius-800-pelajar-di-sumut-menikah- di-masa-pandemi/ , dilihat  pada  hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 20.00 Wib. Wawancara dilakukan pada 04 Agustus 2022 di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  pada  pukul 10.00 Wib.
Wawancara dilakukan pada 06 Agustus 2022 di  Rumah  Kepala  Desa  pukul  20.00 Wib.
Wawancara  dilakukan  pada  27-28  Agustus 2022 di rumah para pihak pada pukul
10.00Wib.