Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, NOVEMBER 2016, 51-68
Available Online at http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jn
DOI: 10.22225/jn.1.1.107.51-68

## AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN
Anak Agung Istri Agung Universitas Warmadewa notistria@yahoo.com

## Abstrak
Perdamaian  yang  telah  dibuat  oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  di  hadapan  notaris dengan  suatu akta  notariil,  diharapkan dapat  mengakhiri perselisihan, memberikan  suatu kepastian  hukum  diantara  mereka  yang  berselisih.  Akta  perdamaian  itu  pun  diharapkan memberikan  kepastian  hukum,  bermanfaat  dan  memberikan  keadilan  diantara  mereka yang berselisih dan bagi keturunannya kelak. Dengan demikian maka akan tercipta suatu ketenangan  hidup,  kedamaian  dan  kerukunan  diantara  mereka  yang  berselisih.  Namun apabila  akta  perdamaian  yang  telah  dibuat  diantara  mereka,  apalagi  yang  telah  dibuat dihadapan notaris dengan akta perdamaian notariil kemudian dapat dipersengketakan lagi, tentunya akta perdamaian yang telah dibuat itu membuat para pihak atau salah satu pihak atau  ahli  warisnya  merasa  tidak  terpenuhinya  kepastian  hukum  yang  diharapkan.  Akta perdamaian yang telah dibuat itu juga menjadi tidak bermanfaat dan terlanggar rasa kead- ilan dari para pihak yang telah membuatnya dengan itikad baik. Tentunya hal ini juga akan menimbulkan keragu-raguan baik diantara para pihak maupun di masyarakat. Oleh kare- nanya diperlukan pemahaman dan kejelasan berkenaan dengan hakekat dari perdamaian itu sendiri dan kekuatan mengikat akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadi- lan.
Kata Kunci: perdamaian, akta notariil, pembuktian, pengadilan.

## Abstract
Peace has been made by the parties to the dispute, before a notary with a notarized deed, is expected to end the dispute, giving legal certainty to the dispute between them. Deed of peace that was expected to provide legal certainty, useful and justice among their factions and  their  descendants  later.  Thus  it  will  create  a  life  of  tranquility,  peace  and  harmony among those who differ. However, if the deed of peace has been made between them, let alone that has been made before a notary with a deed of peace notarized then be disputed again, of course, the deed of peace that has made it among the parties or one of the par- ties  or  their  heirs  feel  unfulfilled  legal  certainty  expected.  Deed  of  peace  that  has  been made it has also become useless and violated the sense of justice of the parties that have been made in good faith. Surely this also raises doubts both between the parties and in the community. Therefore the required understanding and clarity regarding the nature of peace itself and the binding force of peace notarized deed in evidence during the trial.
Keywords: peace, notary deed, proof, court.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
1. PENDAHULUAN
Setiap  orang  pada  umumnya  selalu
menghendaki  suatu  kehidupan  yang damai.  Walaupun  demikian,  perse-
lisihan/sengketa  masih  juga  terjadi  da- lam  kehidupannya.  Kedamaian  yang diinginkan  oleh  setiap  orang  pada umumnya  terkadang  sulit  untuk  dapat dipahami berkenaan dengan cara men- capainya dan justru terkadang atau ma- lah  sering  kali  berujung  pada  suatu perselisihan/sengketa.  Sengketa  itu bisa  bermacam-macam  tergantung  pa- da  persoalan  yang  menjadi  pokok perselisihan/sengketa.  Misalkan  saja perselisihan/sengketa  dalam  suatu  ke- hidupan  berkeluarga  yang  berkenaan dengan  warisan  maupun  berkenaan dengan  kedudukan  anak  dalam  suatu keluarga. Sengketa tersebut juga terka- dang dapat diselesaikan diantara mere- ka  yang  berselisih/bersengketa  dalam keluarga dengan musyawarah mufakat, terkadang  melibatkan  aparatur  desa dan bahkan ada yang ditempuh dengan membuat  suatu  akta  perdamaian  di hadapan  notaris.  Walaupun  para  pihak telah  membuat  suatu  perdamaian,  dan bahkan  perdamaian  itu  dilakukan dengan  membuat  suatu  akta  notariil, namun  sengketa/perselisihan  itu  tidak juga  dapat  dihentikan  dan  bahkan terkadang berlanjut dan berujung pada
suatu  gugatan  ke  pengadilan.  Tidak selamanya  keberadaan  dari  akta perdamaian yang dibuat secara notariil itu  menjadi  pertimbangan  hakim  pada suatu  pembuktian  di  dalam  putusan pengadilan.  Ada  perbedaan-perbedaan dari  para  hakim  yang  memutus  suatu perkara  di  pengadilan,  berkenaan dengan  keberadaan  dari  pada  akta perdamaian  notariil  dalam  suatu  pem- buktian di pengadilan. Ada hakim yang mempertimbangkan  keberadaan  dari akta  perdamaian  notariil  yang  telah dibuat  para  pihak  yang  bersengketa dan  ada  pula  hakim  yang  tidak  mem- pertimbangkan  keberadaan  dari  pada akta  perdamaian  notariil  yang  telah dibuat  oleh  para  pihak  yang  ber- sengketa/berperkara.  Akta  perdamaian yang telah di buat oleh para pihak yang bersengketa,  apalagi  yang  telah  di- sepakati dan dilakukan dihadapan nota- ris  dengan  membuat  suatu  akta perdamaian  notariil,  tentunya  diharap- kan oleh para pihak dapat memberikan suatu kepastian hukum diantara mere- ka yang berselisih. Akta perdamaian itu pun  diharapkan  oleh  para  pihak dikemudian  hari  bermanfaat  bagi  para
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 52
pihak  dan  dapat  memberikan  keadilan diantara  mereka  yang  berselisih  dan bagi  keturunannya  kelak  yaitu  adanya suatu  ketenangan  hidup,  kedamaian dan  kerukunan  diantara  mereka  yang berselisih.  Namun  apabila  akta perdamaian  yang  telah  dibuat  diantara mereka,  apalagi  yang  telah  dibuat dihadapan  notaris  dengan  akta perdamaian notariil kemudian dapat di- persengketakan  lagi,  tentunya  akta perdamaian yang telah dibuat itu dapat membuat  para  pihak  atau  salah  satu pihak  atau  ahli  warisnya  merasa  tidak terpenuhinya  kepastian  hukum  yang diharapkan.  Akta  perdamaian  yang  te- lah  dibuat  itu  pun  dapat  menjadi  tidak bermanfaat  dan  terlanggar  rasa  keadi- lan  dari  para  pihak  yang  telah  dengan itikad  baik  membuatnya.  Tentunya  hal ini  juga  akan  menimbulkan  keragu- raguan  baik  diantara  para  pihak  mau- pun  di  kalangan  masyarakat  di  dalam memahami  hakekat  dari  perdamian  itu sendiri  dan  bahkan  oleh  para  hakim yang memutus suatu perkara. Dari per- soalan-persoalan sebagaimana tersebut diatas  maka,  penulis  merumuskan  dua permasalahan  yaitu  :  (1)  Apakah
hakekat dari suatu akta perdamaian no- tariil  ?  (2)  Bagaimanakah  kekuatan mengikat  akta  perdamaian  notariil  da- lam pembuktian di pengadilan ?
Jenis  penelitian  yang  digunakan  da- lam  penulisan  ini  adalah  penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan  konsep  ( conceptual  ap- proach),  pendekatan  kasus  (case  ap- proach).  Bahan  hukum  yang  di- pergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Bahan  hukum  primer  adalah bahan  hukum  yang  bersumber  dari kewenangan  tertentu  dan  mempunyai kekuatan  mengikat  berupa  Kitab  Un- dang-Undang  Hukum  Perdata  (BW) peraturan  perundang-undangan,  pu- tusan-putusan hakim,  Akta Notariil  dan peraturan  lainnya  yang  berkaitan dengan  perdamaian.  Bahan  hukum sekunder  adalah  bahan-bahan  hukum yang  memberikan  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  yang  merupakan petunjuk  untuk  arah  penelitian.  Bahan hukum  sekunder  diperoleh  dari  buku- buku perpustakaan pribadi, artikel, hasil penelitian  terdahulu.  Adapun  tahapan yang  dilakukan  adalah  mengidentifikasi
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 53
terhadap  masalah  untuk  menentukan pembahasan,  merinci  sub-pokok  baha- san yang kemudian dijadikan dasar un- tuk mengumpulkan bahan hukum, pen- golahan dan menganalisa serta sebagai dasar  pula  untuk  pembuatan  sistemat- ika  dari  hasil  penelitian  sehingga  men- jadi suatu hasil penelitian hukum.

## 2. PEMBAHASAN

## Hakekat Dari Suatu Akta Perdama- ian Notariil
Perdamaian  adalah  suatu  perikatan/ perjanjian yang lahir dari suatu kesepa- katan  atau  persetujuan.  ”Persetujuan adalah  suatu  perbuatan  dimana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih” 1 .
Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak  haruslah  telah  memenuhi  per- syaratan  untuk  sahnya  suatu  perjan- jian.  ”Untuk  sahnya  suatu  perjanjian harus dipenuhinya empat syarat yaitu:
1) Kesepakatan mereka yang mengikat- kan dirinya;
2) Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal” 2
Kesepakatan  yang  dibuat  oleh  para pihak yang mengikatkan dirinya adalah sah, apabila di dalam kesepakatan yang dibuat  itu  telah  dipenuhinya  syarat- syarat, yaitu:
1) Tidak adanya kekhilafan,
2) Tidak adanya suatu paksaan,
3) Tidak adanya suatu penipuan. (sebagaimana  ketentuan  pasal  1321 KUHPdt  ).  Seseorang  telah  dinyatakan mempunyai kecakapan/cakap membuat suatu  perikatan,  setelah  memenuhi syarat-syarat yaitu:
1) sudah dewasa,
2) Tidak ditaruh dibawah pengampuan,
3) telah  mendapat  persetujuan  (bagi perempuan  yang  telah  menikah  se- bagaimana  ketentuan  Undang- Undang) dan tidak ada larangan bag- inya menurut Undang-Undang.
(sebagaimana  ketentuan  pasal  1330 KUHPdt)
Salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian adalah  apabila  telah  memenuhi  syarat ”Suatu hal tertentu”. ”Suatu hal terten- tu” ini dimaksudkan bahwa:
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 54
1 pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
2 pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
1) Hal/Barang yang diperjanjikan meru- pakan  hal/barang  yang  memang d a p a t   d i   p e r d a g a n g k a n /
diperjanjikan,
2) Hal/Barang yang diperjanjikan meru- pakan  hal/barang  yang  telah  dapat ditentukan jenisnya,
3) Barang-barang  yang  baru  akan  ada di kemudian dan
4) hal/barang itu berupa warisan, yang telah terbuka.
(sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan pasal  1332,  pasal  1333,  pasal  1334 KUHPdt)
1) Suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh para  pihak  dinyatakan  telah  dil- akukan  berdasarkan  “Suatu  sebab yang  halal”,  maka  perjanjian  terse- but dibuat sebagai berikut
2) Harus  dibuat  dikarenakan  suatu sebab,
3) dibuat  tidak  berdasarkan  suatu sebab yang palsu,
4) dibuat  atas  suatu  sebab  yang  tidak terlarang,  sesuai  dengan  Undang- Undang,  kesusilaan  ataupun  keterti- ban umum.
Dengan  demikian  maka,  jelaslah bahwa  suatu  perjanjian  yang  dibuat
secara sah antara para pihak, yang te- lah  memenuhi  syarat  sahnya  perjan- jian, mengandung konsekuensi yaitu:
1) perjanjian  itu  berlaku  sebagai  Un- dang-Undang  bagi  para  pihak  yang membuatnya.
2) Perjanjian  itu  tidak  dapat  di  tarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua  belah  pihak  atau  karena alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh Undang-Undang.
Suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh para  pihak,  agar  dikemudian  hari  atau pada  saatnya  dapat  berfungsi  sebagai alat  bukti  yang  sah/memenuhi  syarat pembuk tian ,  h aru slah  di  akui keberadaannya  oleh  para  pihak,  baik secara lisan maupun secara tertulis Na- mun di jaman modern seperti sekarang ini,  perjanjian  secara  lisan  terlalu  ban- yak sisi kelemahannya sehingga tidak di rekomendasi  dan  harus  dibuat  secara tertulis.  Demikian  pula  perjanjian  yang dibuat  secara  tertulis,  namun  dibuat secara  di  bawah  tangan  oleh  para pihak,  mempunyai  banyak  kelemahan juga,  dibandingkan  dengan  suatu  per- janjian yang dibuat secara notariil. Per- janjian yang di buat dengan suatu akta
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 55
notariil  memiliki  kedudukan  yang  lebih istimewa  di  bandingkan  dengan  suatu perjanjian  yang  dibuat  secara  dibawah tangan. Keistimewaan perjanjian notar- iil itu sendiri dikarenakan sifat dari per- janjian  notariil  itu  sendiri  merupakan suatu  perjanjian  yang  dibuat  dengan suatu  akta  otentik.  Akta  otentik, (sebagaimana  ketentuan  dalam  pasal 1868  KUHPdt),  adalah  :  suatu  akta yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  diten- tukan  Undang-Undang  oleh  atau dihadapan  pejabat  umum  yang  ber- wenang  untuk  itu  di  tempat  akta  itu dibuat). Akta Notaris adalah akta oten- tik  yang  dibuat  oleh  notaris  maupun yang  di  buat  dihadapan  Notaris  yang berwenang membuatnya, menurut ben- tuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  da- lam Undang-Undang Jabatan Notaris.
”Otentik  tidaknya  suatu  akta (otentitas) tidaklah cukup apabila ak- ta tersebut dibuat oleh atau di hada- pan  pejabat  (notaris)  saja.  Namun cara  membuat  akta  otentik  tersebut haruslah  menurut  ketentuan  yang ditetapkan  oleh  Undang-Undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang
pejabat  tanpa  ada  wewenang  dan tanpa  ada  kemampuan  untuk  mem- buatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik,  tetapi  mempunyai  kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabi- la  di  tandatangani  oleh  pihak-pihak yang bersangkutan” 3 .
Penulis  sependapat  dengan  pan- dangan  Sudikno  tersebut  diatas.  Oleh karena itu maka menurut penulis, agar supaya suatu akta yang dibuat merupa- kan  akta  otentik  dan  tidak  kehilangan otentitasnya, maka akta yang dibuat itu haruslah memenuhi semua yang diper- syaratkan  untuk  sebuah  akta  otentik. Adapun persyaratannya yaitu:
1) Akta  itu  dibuat  dihadapan  pejabat yang berwenang/Notaris,
2) Akta  itu  dibuat  dihadapan  pejabat yang  mempunyai  kemampuan  untuk membuatnya,
3) Akta yang dibuat haruslah sesuai dan memenuhi syarat-syarat sahnya sua- tu perjanjian,
4) Akta yang dibuat itu haruslah sesuai dengan  tata  cara  dan  ketentuan yang  telah  di  tetapkan  oleh  pera-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 56
3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hal. 142-143
turan dan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.
Apabila para pihak yang bersengketa ingin mengakhiri suatu sengketa dianta- ra  mereka,  biasanya  di  awali  dengan suatu  musyawarah  untuk  mencapai suatu  permufakatan.  Namun  permufa- katan  yang  di  capai  oleh  para  pihak yang  bersengketa  tidak  jarang  dil- akukan  dalam  sebuah  akta  notaris. Tentunya  hal  ini  dilakukan  oleh  para pihak  guna  bisa  mewujudkan  suatu kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang  sempurna  bagi  para  pihak. Mengakhiri  sengketa  diantara  para pihak,  dapat  dilakukan  dengan  menga- dakan  suatu  kesepakatan  damai  / perjanjian  perdamaian  atau  perjanjian damai.
Perdamaian  adalah  suatu  perjanjian oleh  kedua  belah  pihak,  yang  berisi bahwa  dengan  penyerahan,  menjan- jikan  atau  menahan  suatu  barang, maka  kedua  belah  pihak  mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan  ataupun  mencegah  tim- bulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis,  sebagaimana  ketentuan  Pasal 1851  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata  (Burgelijk  Wetboek).  Dengan demikian,  maka  perdamaian  yang  dil- akukan oleh para pihak atau dua belah pihak  bertujuan  untuk  mencegah  tim- bulnya  perselisihan/sengketa  di  antara mereka  yang  berselisih/bersengketa. Selain  tujuan  sebagaimana  tersebut, perdamaian  ini  juga  dapat  dilakukan untuk  tujuan  mengakhiri  suatu  perse- lisihan/sengketa.
Sebagaimana  dengan  syarat  sahnya suatu perjanjian berdasarkan Kitab Un- dang-Undang  Hukum  Perdata,  perjan- jian perdamaian inipun sah apabila me- menuhi syarat-syarat sahnya perjanjian damai  itu  sendiri,  yaitu  memenuhi  em- pat  syarat  sah  suatu  perjanjian  se- bagaimana  ketentuan  dari  pasal  1320 KUHPdt.
Bertolak  dari  ketentuan  yang  diatur dalam  pasal  1320  KUHPdt,  suatu perdamaian  yang  dibuat  oleh  para pihak, berlaku ketentuan-ketentuan se- bagai berikut:
1) Seseorang  itu  haruslah  berwenang dan  mempunyai  kewenangan  untuk melakukan perjanjian damai,
2) Perdamaian  yang  dibuat  oleh  para pihak  (terkait  dengan  perselisihan
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 57
yang menjadi sebab perdamaian), itu hanya  terbatas  pada  hal-hal  yang  di sepakati dalam perjanjian damai ter- sebut,
3) Perdamaian  yang  dibuat  oleh  para pihak, hanya mengakhiri perselisihan -perselisihan  yang  termaktub  di  da- lam perjanjian damai tersebut,
4) Perdamaian  yang  dibuat  oleh  para pihak,  mempunyai  kekuatan  seperti suatu  putusan  hakim  pada  tingkat akhir,
5) Perdamaian  yang  telah  dibuat  oleh para  pihak,  tidak  dapat  dibantah dengan  alasan  bahwa  terjadi  keke- liruan mengenai hukum atau dengan alasan  bahwa  salah  satu  pihak  diru- gikan,
6) Perdamaian  yang  telah  dibuat  oleh para pihak dapat dibatalkan, apabila: a) telah  terjadi  suatu  kekeliruan mengenai  orang  yang  bersangku- tan  atau  mengenai  pokok  perse- lisihan,
b) kekeliruan mengenai duduk perkaranya,
c) bila telah dilakukan penipuan atau paksaan,
d) atas  dasar  surat-surat  yang kemudian dinyatakan palsu,
e) suatu perdamaian mengenai sengketa  yang  sudah  diakhiri dengan suatu putusan hakim telah memperoleh  kekuatan  hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh  para  pihak  atau  salah  satu dari mereka.
Akta perdamaian Notariil merupakan akta perjanjian/kesepakatan antara pa- ra  pihak  untuk  mencegah  timbulnya p e r s e l i s i h a n / s e n g k e t a   m a u p u n mengakhiri suatu perselisihan/sengketa di  antara  mereka  yang  berselisih/ bersengketa.  Akta perdamaian Notariil dibuat  dihadapan  notaris,  yang mempunyai  kewenangan  dan  kemam- puan  untuk  membuatnya.  Akta perdamaian Notariil harus dibuat sesuai dan  memenuhi  syarat-syarat  sahnya suatu  perjanjian.  Akta  perdamaian  No- tariil  dibuat  dengan  tata  cara  dan  ke- tentuan  yang  telah  di  tetapkan  oleh peraturan  dan  perundang-undangan yang  berlaku  untuk  itu.Dengan demikian maka, hakekat dari suatu akta perdamaian  notariil  adalah  suatu  akta perjanjian yang lahir dari suatu kesepa-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 58
katan  atau  persetujuan  damai,  yang telah  memenuhi  persyaratan  untuk sahnya  suatu  perjanjian,  yang  dil- akukan dihadapan notaris dan akta ter- sebut mempunyai kekuatan seperti sua- tu  putusan  hakim  pada  tingkat  akhir. Namun sebaliknya akta perdamaian no- tariil  tersebut  akan  kehilangan  otenti- tasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai  akta  di  bawah  tangan,  apabila akta itu dibuat tidak sesuai dengan tata cara  dan  ketentuan  yang  ditetapkan oleh Undang-Undang.

## Kekuatan Mengikat Akta Perdama- ian Notariil Dalam Pembuktian Di
Pengadilan.
Berkenaan   den gan  kekuatan mengikat  dari  akta  perdamaian  notariil dalam pembuktian di pengadilan, penu- lis  menganalisis  2  akta  perdamaian yang di jadikan sebagai salah satu alat bukti  dalam  pembuktian  di  pengadilan. Keberadaan  akta  perdamaian  tersebut disatu sisi menjadi pertimbangan hakim di dalam memutus suatu sengketa dan disisi  lain  tidak  menjadi  pertimbangan hakim  dalam  putusannya.  Akta perdamaian  sebagaimana  tersebut,
terkait  dengan  sengketa  waris  yang masing-masing  di  putus  pada  tingkat Pengadilan Negeri sampai pada  tingkat Mahkamah  Agung  dalam  Peninjauan Kembali. Adapun akta perdamaian yang dijadikan sebagai alat  bukti pada pem- buktian  di  pengadilan  adalah  sebagai berikut:
I.   Akta  Perdamaian  yang  dibuat dihadapan  Notaris  Ketut  Rames Iswara, SH, dengan Akta Perdamaian no.19  tertanggal  15  Pebruari  1993, dalam  suatu  sengketa  waris  yang berkenaan  dengan  keberadaan seorang  anak  angkat  dalam  pewaris di  Gianyar,  sebagaimana  Putusan Pengadilan  Negeri  Gianyar  Nomor 54/Pdt.G/1999/PN.Gir,  tertanggal  10 Mei 2000, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar  Nomor  :  66/PDT/2000/ PT.DPS,  tertanggal  5  Juli  2000,  Pu- tusan  Mahkamah  Agung  dalam Kasasi Nomor : 844 K/Pdt./2001 ter- tanggal 23 Desember 2003 dan tera- khir  dengan  Putusan  Mahkamah Agung  dalam  Peninjauan  Kembali Nomor : 272 PK/Pdt./2005 tertanggal 21 September 2006.
Akta  Perdamaian  sebagaimana
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 59
tersebut  diatas  yang  di  buat  antara dua  pihak  yang  berselisih,  yang  in- tinya  mengenai:  bahwa  anak  kan- dung  almarhum  mencabut  segala tuntutan/gugatan  sebagaimana  yang terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan Negeri  Gianyar  Nomor:  22/Pdt.G/ PN.Gir, terlepas dari apapun juga pu- tusan  pengadilan  di  dalam  perkara tersebut dan untuk selanjutnya tidak akan  mengadakan  tuntutan/gugatan a p a p u n   j u g a   m e n g e n a i pengangkatan anak tersebut.
Putusan  pengadilan  Negeri  Gian- yar,  Putusan  Mahkamah  Agung  da- lam  Kasasi  dan  Putusan  Mahkamah Agung  dalam  Peninjauan  Kembali tersebut  diatas,  tidak  mempertim- bangkan keberadaan  akta perdama- ian,  demikian  juga  dalam  pu- tusannya,    sehingga  pengangkatan anak  sebagaimana  tersebut  dalam putusan  adalah  batal  demi  hukum atau  dibatalkan  dengan  segala  aki- bat  hukumnya.  Namun  sebaliknya hakim  Pengadilan  Tinggi  tersebut diatas, menjadikan akta perdamaian itu  sebagai  pertimbangan  hukum
dalam  putusannya.  Adapun  dalam pertimbangannya menyebutkan bah- wa:
”oleh karena pengangkatan anak ter- sebut  sah  menurut  hukum  dan  di- hubungkan  dengan  bukti  T7  (  akta notaris  No.  19  tanggal  15  pebruari 1993 dari Notaris Ketut Rames Iswa- ra,  SH.)  bahwa  para  penggugat  da- lam  konpensi/para  tergugat  dalam rekonpensi/terbanding  mengakui adanya  pengangkatan  anak  pihak p e n g g u g a t / t e r b a n d i n g   a k a n mengikatkan  diri  memelihara  dan m e m p e r t a h a n k a n   s t a t u s pengangkatan anak tersebut dengan segala  akibat  dan  tanggung  jawab demi  menjunjung  tinggi  rasa kekeluargaan  untuk  keutuhan  serta kelangsungan  pengangkatan  anak tersebut  selamanya,  karena  itu  Pen- gadilan  Tinggi  berpendapat  bahwa para  penggugat  dalam  konpensi/ para  tergugat  dalam  rekonpensi/ terbanding khususnya tergugat 2 s/d 9,  pembanding  tidak  ada  alasan  un- tuk melakukan gugatan tidak sahnya pengangkatan anak” 4
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 60
4 Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 66/PDT/2000/PT.DPS, tertanggal 5 Juli 2000
Dengan demikian maka, pada tingkat Pengadilan  Tinggi/Banding  diputuskan bahwa  pengangkatan  anak  itu  adalah sah  sehingga  anak  angkat  adalah  ahli waris dari almarhum.
Dengan demikian maka, penulis tid- ak  sependapat  dengan  pertimbangan dan keputusan Pengadilan Negeri Gian- yar,    Mahkamah  Agung  dalam  Kasasi dan  pertimbangan  Mahkamah  Agung dalam Peninjauan Kembali. telah salah menerapkan  hukum  dan  tidak  menc- erminkan  rasa  keadilan  tidak  melihat fakta-fakta  hukum  atau  bukti-bukti yang  muncul  dalam  persidangan  (akta perdamaian notariil) dan juga mengan- dung cacat hukum, karena tidak mem- pertimbangkan  jawaban  dari  saksi (Notaris),  yang  dalam  keterangannya telah  menyebutkan  bahwa  akta perdamaian tersebut telah di tandatan- gani oleh para pihak sebagaimana ter- sebut dalam akta perdamaian.
Namun  sebaliknya  penulis  sangat  se- pendapat  dengan  pertimbangan  dan  pu- tusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar.  Pu- tusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar,  telah menerapkan  hukum  dan  mencerminkan rasa keadilan, karena telah melihat fakta-
fakta  hukum  atau  bukti-bukti  yang muncul  dalam  persidangan,  telah mempertimbangkan  jawaban  dari saksi  (Notaris)  dimana  akta perdamaian itu dibuat.
II. Akta  Perdamaian  yang  dibuat  di hadapan  Notaris  Anak  Agung Ngurah  Manik  Danendra,SH dengan akta Perdamaian Nomor : 2  tertanggal  13  Juni  2007.  Pada intinya,  kedua  belah  pihak  telah s e p a k a t   d a n   s e m u f a k a t mengakhiri  persengketaan  dan menyatakan berdamai. Para pihak tidak  akan  mengajukan  tuntutan dan/gugatan  dalam  bentuk  apa- pun  juga  mengenai  perselisihan dan  persengketaan  tersebut  diat- as  apabila  telah  dipenuhinya segala  sesuatu  yang  akan  diper- janjiakan  oleh  para  pihak  dalam suatu  perjanjian  tersendiri  yakni ”Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan”. Akta Perjanjian Pemba- gian  Harta  Warisan  yang  dimak- sudkan tersebut, telah pula di bu- at di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah  Manik  Danendra,SH dengan  Akta  Perjanjian  Pembagi-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 61
an Harta Warisan Nomor : 2 tertang- gal 13 Juni 2007.
Putusan  pengadilan  Negeri D e n p a s a r ,   N o m o r   :   2 7 3 / PDT.G/2008/PN.Dps  tertanggal    6 Nopember  2008,  (yang  dikuatkan dengan  putusan  Pengadilan  Tinggi Denpasar  Nomor  :  74/PDT/2009/ PT.DPS,  tertanggal  18  Agustus 2 00 9 ),  dalam  pe rtimban gan hukumnya menyebutkan bahwa: tergugat 1 tidak terbukti sebagai ahli waris  dari  almarhum,  sehingga  tidak berhak  membuat  suatu  surat  atau akta  yang  menyatakan  dirinya  ber- hak  atas  harta  warisan,  baik  sebagi- an  maupun  seluruhnya,  sehingga dengan  demikian  akta  perjanjian maupun  akta  perdamaian  yang menyangkut  hak  atas  harta  pening- galan  almarhum,  yang  menyatakan tergugat 1 adalah sebagai ahli waris/ o r a n g   y a n g   b e r h a k   a d a l a h dikesampingkan,  karena  tidak  men- dukung pembuktian.
Akta  Perdamaian  yang  dibuat  di hadapan  Notaris  tersebut,  menurut majelis adalah patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan ha-
rus  di  batalkan,  karena  akta perdamaian  tersebut  dibuat  karena penggugat  saat  itu  dalam  keadaan tertekan,  karena  adanya  laporan kepihak  polisi  bahwa  penggugat  di- tuduh  membuat  atau  memasukkan keterangan palsu.
Materi  perdamaian  tersebut  adalah menyangkut  harta  warisan/harta peninggalan  dari  almarhum,  se- dangkan  tergugat  1  bukanlah  se- bagai  ahli  waris,  sehingga  dengan demikian  Majelis  berpendapat  akta perdamaian  tersebut  adalah  patut dibatalkan.  Hal  ini  dikarenakan penggugat 1 bukan berstatus purusa atau bukan sebagai ahli waris.
B e r d a s a r k a n   p e r t i m b a n g a n - pertimbangan  tersebut  diatas  maka, Pengadilan  Negeri  Denpasar  memu- tuskan  bahwa  akta  Perdamaian  No- mor : 2 tertanggal 13 Juni 2007 yang dibuat  di  hadapan  Notaris  Anak Agung  Ngurah  Manik  Danendra,SH dinyatakan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  dan  harus  dibatal- kan.
Namun  sebaliknya,  Putusan Mahkamah  Agung  dalam  Kasasi  No-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 62
mor  :  1331  K/Pdt/2010  tertanggal  30 September 2010 dan dalam Peninjauan Kembali Nomor : 603 PK/Pdt/2012 ter- tanggal 24 Desember 2013, dalam per- timbangan  hukumnya  menyebutkan bahwa,  Yudex  facti  telah  salah  men- erapkan  hukum  pembuktian  dengan pertimbangan bahwa:
Dalil  penggugat  dalam  gugatannya  te- lah  di  bantah  oleh  tergugat  I  dan  II, bahwa  tergugat  I  dan  II  adalah  kawin dengan  status  “mepanak  bareng”  dan sama-sama  berstatus  sebagai  purusa (ahli  waris)  di  rumah  asalnya  masing- masing,  sehingga  berhak  atas  harta warisan almarhum,
Keahliwarisan  tergugat  telah  ditindak lanjuti  dengan  perjanjian  pembagian harta  warisan    no.  03  dan  perjanjian perdamaian no. 02 tersebut,
Bahwa  perjanjian  pembagian  harta warisan  no.  03  dan  perjanjian perdamaian  no.  02  tersebut,  adalah sah  yang  dibuat  atas  kesepakatan dihadapan  Notaris  dan  penggugat (tergugat  rekonvensi),  tidak  dapat membuktikan  bahwa  perjanjian- perjanjian  tersebut  dibuat  atas  dasar ada tekanan.
Berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan sebagaimana terse- but diatas, Mahkamah Agung da- lam Kasasi memutuskan membat- alkan  putusan  Pengadilan  Tinggi Denpasar  yang  menguatkan  pu- t u s a n   P e n g a d i l a n   N e g e r i Denpasar,  dan  menyatakan  bah- wa akta perdamaian no.02 terse- but  adalah  sah  dan  mengikat pihak-pihak  yang  membuatnya dan  harus  mematuhi  semua  isi dari akta perdamian tersebut.
Dengan  demikian  maka,  penulis sependapat dengan pertimbangan dan keputusan  Mahkamah Agung dalam  Kasasi,  sebagaimana  per- timbangan  Mahkamah  Agung  da- lam  Peninjauan  Kembali.  Namun sebaliknya  penulis  sangat  tidak sependapat dengan pertimbangan dan  putusan  yudex  factie  Penga- dilan  Tinggi  Denpasar  yang  telah menguatkan  putusan  Pengadilan Negeri  Denpasar.  Putusan  yudex factie yang telah menguatkan pu- t u s a n   P e n g a d i l a n   N e g e r i Denpasar  tersebut,  telah  salah menerapkan  hukum  dan  tidak
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 63
mencerminkan  rasa  keadilan  serta mengandung cacat hukum karena:
Tidak  memperhatikan  segi-segi yuridis formal (hukum acara) yang ada, tidak  memperhatikan  ketentuan- ketentuan  hukum  materiil  yang berlaku, tidak  melihat  fakta-fakta  hukum atau  bukti-bukti  yang  muncul  da- lam persidangan,
mengandung cacat hukum, karena tidak mempertimbangkan jawaban dari  turut  tergugat  1  (Notaris), yang  dalam  suratnya  menyebut- kan bahwa proses pembuatan ak- ta  perdamian  itu  telah  dijelaskan dengan benar dan jelas, dan saat itu  penggugat  telah  didampingi oleh  penasehat  hukumnya  dan saudara  kandungnya.  Dengan demikian  maka  perjanjian - perjanjian  tersebut  dibuat  tidak atas dasar ada tekanan.
Penulis  menemukan  adanya  perbe- daan-perbedaan  di  dalam  putusan- putusan  pengadilan  tersebut,  berke- naan  dengan  keberadaan  dari  akta perdamaian  notariil.  Perbedaan  terse-
but ditemukan di dalam suatu pembuk- tian  perkara,  pertimbangan  hakim  dan dalam  putusan  pengadilan  di  setiap tahapan  peradilan.  Adapun  perbedaan- perbedaan itu adalah sebagai berikut: 1) Ada putusan pengadilan yang memu- tus  dengan  mempertimbangkan keberadaan  dan  kekuatan  dari  akta perdamaian  itu  sendiri  sebagaimana hakekat  dari  suatu  akta  perdamaian notariil.  Akta  perdamaian  notariil adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga dengan demikian  dapat  dikatakan  juga  bah- wa  akta  perdamaian  notariil  adalah akta yang mempunyai kekuatan sep- erti  suatu  putusan  hakim  pada  ting- kat akhir,
2) Ada putusan pengadilan yang memu- tus dengan tidak mempertimbangkan keberadaan  dan  kekuatan  dari  akta perdamaian  itu  sendiri  sebagaimana hakekat  dari  suatu  akta  perdamaian notariil.  Hal  ini  disebabkan  karena dalam  putusan  pengadilan  tersebut di jumpai bahwa:
a. akta  perdamaian  notariil  yang dibuat  oleh  para  pihak  adalah tidak  mempunyai  kekuatan
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 64
hukum dan harus di batalkan. b. akta  perdamaian  yang  dibuat tidak  terkait  dengan  apa  yang m e n j a d i   s e n g k e t a / dipersengketakan.
c. Akta  perdamaian  yang  dibuat tersebut tidak dijadikan pertim- bangan  dalam  putusannya tanpa  menyebutkan  alasan/ pertimbangan  hukum  tentang keberadaan dari akta perdama- ian itu sendiri.
Berdasarkan  uraian  sebagaimana tersebut  di  atas,  maka  penulis menemukan ada dua perbedaan di da- lam memahami hakekat dari suatu akta perdamaian  notariil,  manakala  akta perdamaian  notariil di  jadikan  sebagai alat bukti dalam Pembuktian Di Penga- dilan. Dengan demikian maka Kekuatan Mengikat  Akta  Perdamaian  Notariil  Da- lam  Pembuktian  Di  Pengadilan,  masih di  rasakan  adanya  perbedaan  pan- dangan  didalam  pertimbangan  hukum dan  dalam  putusannya  terhadap  se- buah akta perdamaian notariil yang sa- ma. Berkenaan dengan keberadaan ak- ta Perdamaian Nomor : 2 tersebut diat- as,  pengadilan  negeri  (yang  dikuatkan
dengan  putusan  pengadilan  tinggi)  da- lam  pertimbangan  dan  putusan  me- nyebutkan  bahwa  akta  perdamaian  itu tidak  mengikat  para  pihak  yang  mem- buatnya dan keberadaannya tidak patut di pertimbangkan dalam suatu putusan pengadilan/patut diabaikan, karena tid- ak  memenuhi  syarat-syarat  sahnya perdamaian, yaitu:
dibuat oleh orang yang tidak berhak untuk  membuatnya,  sehingga  dalam pembuktian  dikesampingkan  karena tidak mendukung pembuktian, dibuat  dalam  keadaan  tertekan, patut  dinyatakan  tidak  mempunyai kekuatan hukum dan harus di batal- kan,
dibuat  dengan  memasukkan  ket- erangan palsu,
Materi  perdamaian  bukan  barang milik  dari  yang  membuat  kesepaka- tan damai
Disisi lain, akta Perdamaian Nomor : 2  tersebut  diatas,  pada  tingkat  kasasi (sampai pada peninjauan kembali), da- lam pertimbangan dan putusannya me- nyebutkan  bahwa  akta  perdamaian  itu mengikat  para  pihak  yang  membu- atnya,  karena  akta  perdamaian  itu
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 65
dibuat  sesuai  dengan  ketentuan  dan syarat-syarat  sahnya  akta  perdamaian itu di buat, yaitu:
dibuat atas dasar kesepakatan anta- ra mereka yang berhak untuk mem- buatnya, sehingga  mendukung pem- buktian,
dibuat  atas  kehendak  bersama  yang tidak  dalam  keadaan  tertekan,  patut dinyatakan    mempunyai  kekuatan hukum dan tidak dapat di batalkan, dibuat  dengan  tidak  memasukkan suatu keterangan palsu,
Materi  perdamaian  adalah  barang milik  dari  yang  membuat  kesepaka- tan damai.
Penulis berkeyakinan bahwa kead- ilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  atas putusan pengadilan itu dapat diperoleh oleh  masyarakat,  manakala  hakim  se- bagai  aparatur  penyelenggara  Negara dalam suatu peradilan telah mempunyai pemahaman  yang  baik.  ”Hakim  di  da- lam  putusan-putusannya  itu  harus  dan wajib  menggali,  mengikuti,  dan  me-
mahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup di dalam masyara- kat” 5 Kewajiban hakim ini merupakan amanat  dari  Pasal  5  ayat  1  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.48  Ta- hun  2009  tentang  Kekuasaan  Keha- kiman,  yang  menyebutkan  bahwa  : ’’hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat. 6 ”  ’’Kata menggali  mengasumsikan  bahwa hukumnya  itu  ada,  tetapi  tersembunyi, agar  sampai  pada  permukaan  masih harus  digali.  Jadi  hukumnya  itu  ada, tetapi  masih  harus  digali,  dicari  dan ditemukan,  bukannya  tidak  ada, kemudian lalu diciptakan. 7 ”
Manakala akta perdamaian notariil dipersengketakan  oleh  para  pihak  di pengadilan,  pedoman  yang  harus  di- jadikan  dasar  bagi  para  hakim  di  pen- gadilan dalam pertimbangan hukumnya dan  di  dalam  memutus  suatu  perkara adalah:
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 66
5 Anak Agung Istri Agung, Makna Purusa Dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Disertasi, 2016), hlm.
6 Undang-undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Lem- baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
7 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: liberty Yogyakarta, 2004), Hlm. 47.
1) hakekat  dari  suatu  akta  perdamaian notariil,
2) kekuatan  mengikat  akta  perdamaian notariil,
3) putusan yang memenuhi rasa keadi- lan,  memberi  kepastian  hukum  dan bermanfaat.

## 3. SIMPULAN
1) Hakekat  dari  suatu  akta  perdamaian notariil  adalah  suatu  akta  perjanjian yang  lahir  dari  suatu  kesepakatan atau  persetujuan  damai,  yang  telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu  perjanjian,  yang  dilakukan dihadapan  notaris  dan  akta  tersebut mempunyai  kekuatan  seperti  suatu putusan  hakim  pada  tingkat  akhir. Namun  sebaliknya  akta  perdamaian notariil  tersebut  akan  kehilangan otentitasnya  dan  hanya  mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tan- gan,  apabila  akta  itu  dibuat  tidak sesuai dengan tata cara dan ketentu- an  yang  ditetapkan  oleh  Undang-
Undang.
2) Kekuatan mengikat  akta  perdamaian notariil  dalam  pembuktian  di  penga- dilan yaitu:
a) ada  putusan  pengadilan  yang memutus bahwa akta perdama- ian  notariil  adalah  sah  dan mengikat  pihak-pihak  yang membuatnya,  sehingga  dengan demikian  dapat  dikatakan  juga bahwa akta perdamaian notariil adalah  akta  yang  mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir,
b) ada  putusan  pengadilan  yang memutus bahwa akta perdama- ian notariil yang dibuat oleh pa- ra  pihak  adalah  tidak  mempu- nyai kekuatan hukum dan harus di batalkan,
c) ada  putusan  pengadilan  yang dalam  putusannya,  tidak  mem- pertimbangkan  keberadaan  ak- ta perdamaian yang telah dibu- at para pihak, tanpa menyebut- kan  alasan/pertimbangan hukum tentang keberadaan dari akta perdamaian itu sendiri.
Perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam,  di  kalangan  masyarakat, praktisi  hukum  (diantaranya:  notaris, pengacara), hakim dan seluruh elemen Negara,  hakekat  dari  suatu  akta
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 67
perdamaian notariil.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih kepada  Mitra  Bestari  atas  masukan- masukan  yang  telah  diberikan  untiuk perbaikan subtansi artikel saya ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Istri Agung, Anak Agung, Makna Purusa Dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Disertasi, 2016), hlm. 8. ------------  Mertokusumo,  Sudikno, Hukum Acara  Perdata  Indonesia,  Yogyakar- ta : Liberty, 1998.
________________, Penemuan  Hukum Sebuah  Pengantar,  (Yogyakarta:  lib- erty Yogyakarta, 2004),

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.48 Tahun  2009,  Undang-Undang tentang Kekuasaan  Kehakiman,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor 157.
Putusan-Putusan :
 Putusan  Pengadilan  Negeri  Gianyar  No- mor : 54/Pdt.G/1999/PN.Gir.
 Putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar Nomor : 66/PDT/2000/PT.DPS.
 Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor : 844 K/Pdt/2001.
 Putusan Mahkamah Agung dalam Penin- jauan  Kembali  Nomor  :  272  PK/ Pdt/2005.
 Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar Nomor : 273/PDT.G/2008/PN.Dps.
 Putusan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar Nomor : 74/PDT/2009/PT.DPS.
 Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor : 1331 K/Pdt/2010.
 Putusan Mahkamah Agung dalam Penin- jauan  Kembali  Nomor  :  603  PK/ Pdt/2012.
Akta  Perdamaian  :  Nomor  19,  tanggal  15 Pebruari  1993,  Notaris  Ketut  Rames Iswara,SH Akta  Perdamaian  :  Nomor  2,  tanggal  13 Juni  2007,  Notaris  Anak  Agung  Ngu- rah Manik Danendra,SH
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 68