https://jamsi.jurnal-id.com

## Penyuluhan Hukum tentang Manfaat Nilai Jual Objek Pajak bagi Masyarakat di Kelurahan Siranindi Kota Palu
Muja’hidah* 1 , Adiesty S. P. Syamsuddin 2 , Asriyani 3 , Supriyadi 4
1,2 Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia 3,4 Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia *e-mail: mujapalu@gmail.com 1 , adiesty.syam@gmail.com 2 , anchinatsir88@gmai.com 3 , adipandean37@gmail.com 4

## Abstrak
Kelurahan  Siranindi  merupakan  salah  satu  Kelurahan  yang  berada  dalam  wilayah  Kota  Palu, Sulawesi  Tengah.  Berdasarkan  hasil  konsultasi  dengan  aparat  Kelurahan,  diketahui  bahwa  masyarakat Kelurahan Siranindi belum memahami perihal Manfaat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga perlu dilakukan penyuluhan hukum yang berfokus pada pemahaman pada  makna  dan  tujuan  dari  manfaat  NJOP  sebagai  taksiran  harga  rumah  dan  bangunan  yang  dihitung berdasarkan  luas  tanah  dan  bangunan  serta  kelas  tanah.  Selain  itu,  NJOP  juga  digunakan  sebagai  dasar pembayaran  PBB.  Metode  yang  digunakan  adalah  penyuluhan  hukum  dengan  menggunakan  model ceramah, tanya jawab, dan konsultasi. Hasil kegiatan penyuluhan yaitu adanya pemahaman tentang NJOP dari perspektif kemanfaatan bagi masyarakat pemilik objek pajak di Kelurahan Siranindi. Kesimpulan yang dapat  ditarik  dari  kegiatan  penyuluhan  ini  yaitu  masyarakat  Kelurahan  Siranindi  pada  umumnya  belum mengetahui hal-hal terkait NJOP, terutama mengenai sistem zonasi dan besaran NJOP yang ditetapkan oleh pemeirntah, apalagi bila objek pajak yang bersangkutan akan diperjualbelikan.
Kata kunci : NJOP, PBB, Siranindi

## Abstract
Siranindi  Village  is  one  of  the  sub-districts  in  the  Palu  City  area,  Central  Sulawesi.  Based  on  the results  of  consultations  with  Village  officials,  it  is  known  that  the  people  of  Siranindi  Village  do  not  yet understand the Benefits of Tax Object Sales Value (NJOP) on the Imposition of Land and Building Tax. So it is necessary to carry out legal counseling that focuses on understanding the meaning and purpose of the NJOP benefit as an estimate of the price of houses and buildings which is calculated based on the area of land and buildings, as well as land class. Apart from that, NJOP is also used as a basis for PBB payments. The method used  is  legal  counseling  using  lectures,  question  and  answer,  and  consultation  models.  The  result  of  the outreach activities is an understanding of NJOP from the perspective of benefits for the community who own tax  objects  in  Siranindi  Village.  The  conclusion  that  can  be  drawn  from  this  outreach  activity  is  that  the people  of Siranindi Village  generally do not know about  matters related to NJOP, especially regarding the zoning system and the amount of NJOP determined by the government, especially if the tax object in question is to be bought and sold.
Keywords : Property Tax, Tax Object Sales Value, Siranindi

## 1. PENDAHULUAN
Kota Palu merupakan ibukota Sulawesi Tengah, berada di dekat teluk Palu, dengan luas wilayah 395,06 km 2 (Pemerintah  Daerah  Kota Palu, 2023). Salah  satu kecamatan di Kota Palu adalah  Kecamatan  Palu  Barat,  di  mana  Kelurahan  Siranindi  merupakan  salah  satu  kelurahan yang  terletak  di  Kecamatan  Palu  Barat.  Pekerjaan  warga  Kelurahan  Siranindi  yaitu  Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai swasta, wiraswasta, tukang, pekerja serabutan, dan profesi lainnya. Pemahaman  warga  Kelurahan  Siranindi  terbilang  maju,  terbukti  dari  pendidikan  warga Kelurahan Siranindi yang rata-rata berada di atas Sekolah Menengah Atas, bahkan di Kelurahan Siranindi  tidak  ada  warga  yang  buta  aksara.  Masyarakat  Kelurahan  Siranindi  menerima  dan mudah  memahami  kegiatan  terkait  penyuluhan-penyuluhan  yang  diselenggarakan  di  tingkat Kelurahan, termasuk penyuluhan hukum.
https://jamsi.jurnal-id.com
Sasaran  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (selanjutnya disingkat PBB) di Kelurahan Siranindi karena para Wajib Pajak belum mengetahui dan memahami makna, manfaat, dan tujuan dari pengaturan Nilai Jual Objek Pajak (selanjutnya disingkat  NJOP)  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  Republik  Indonesia.  Pada bagian  Ketentuan  Umum  Pasal  1  angka  33  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Hubungan  Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah  ditegaskan  bahwa  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan/atau  dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  Badan. Selanjutnya,  Pasal  1  angka  36  mengatur  bahwa  yang  dimaksud  Nilai  Jual  Objek  Pajak  yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi  secara  wajar,  dan  bilamana  tidak  terdapat  transaksi  jual  beli, NJOP  ditentukan  melalui perbandingan  harga  dengan  objek  lain  yang  sejenis,  atau  nilai  perolehan  baru,  atau  NJOP pengganti.
Penyuluhan tentang NJOP yang berfungsi sebagai wadah sosialisasi mengenai besarnya PBB terutang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atas objek pajak dan sebagai dasar pengenaan PBB dan digunakan untuk informasi tentang nilai tanah dan bangunan sebagai dasar untuk  menghitung  PBB.  Penetapan  NJOP  akan  berimplikasi  pada  pengenaan  PBB  yang  harus dibayar oleh wajib pajak. NJOP juga akan digunakan untuk menilai harga tanah. Penetapan NJOP sebagai  dasar  pengenaan  PBB,  dengan  pertimbangan  kondisi  tanah  dan  bangunan  untuk menentukan  jumlah  pajak  PBB  yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  karena  PBB  adalah  salah satu  pajak  yang  timbul  karena  keadaan.  Seseorang  karena  keadaannya  memiliki  tanah  dan bangunan  wajib  membayar  pajak.  Penentuan  PBB  menggunakan official  assessment sistem sehingga  penetapan  NJOP  harus  dipertimbangkan  dari  segi  kemafaatan  maupun  dari  segi keadilan.  Hal  ini  penting  diketahui  dan  dipahami  oleh  masyarakat  sasaran  sebagai  skala prioritas  yang  terjadi  dalam  kehidupan  konkrit  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  di Kota Palu khususnya warga Kelurahan Siranindi sebagai sasaran pengabdian oleh Tim Pengabdi.
Pengabdian dalam bentuk penyuluhan diharapkan dapat memberikan informasi kepada para  warga  Kelurahan  Siranindi  sebagai  lokasi  yang  dipilih  untuk  melakukan  pengabdian kepada  masyarakat.  Tujuan  dari  hasil  pengabdian  ini  untuk  memberikan  pencerahan  kepada warga  Kelurahan  Siraninidi  tentang  makna,  manfaat,  dan  tujuan  pengaturan  NJOP.  Agar  hasil penelitian  ini  dapat  bermanfaat  dan  dirasakan  oleh  masyarakat  sasaran  maka  pengabdian  ini diselenggarakan  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum.  Salah  satu  bahan  hukum  yang  menjadi sumber utama penyuluhan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan  pengaturan Pasal 40 Undang-Undang tersebut, bahwa (DPR RI, 2022):
a. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
b. NJOP sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB- P2.
c. NJOP  tidak  kena  pajak  ditetapkan  paling  sedikit  sebesar  Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
d. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota,  NJOP  tidak  kena  pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
e. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen)  dan  paling  tinggi  100%  (seratus  persen)  dari  NJOP  setelah  dikurangi  NJOP  tidak kena pajak sebagaimana dimakspd pada ayat (3).
f. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek  pajak  tertentu  dapat  ditetapkan  setiap  tahun  sesuai  dengan  perkembangan wilayahnya.
g. Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.
h. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penilaian  PBB-P2  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
https://jamsi.jurnal-id.com
Besaran  NJOP  dapat  dilihat  dalam  setiap  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). NJOP berfungsi sebagai pemberitahuan besarnya PBB terutang yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  atas  objek  pajak  dan  sebagai  dasar  pengenaan PBB  dan  digunakan  untuk  informasi  tentang  nilai  tanah  dan  bangunan  sebagai  dasar  untuk menghitung PBB. Penetapan NJOP akan berimplikasi pada pengenaan pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Berlakunya Undang-Undang maka penetapan NJOP ditentukan oleh daerah di  masing-masing  Kabupaten/Kota,  hal  ini  tentu  saja  akan  menimbulkan  perbedaan  dalam penetapan NJOP di setiap daerah. NJOP  juga berfungsi sebagai  taksiran  atas  harga rumah dan bangunan yang dihitung berdasarkan luas dan zona rumah serta bangunannya.
Penyuluhan hukum dilakukan untuk memberikan pencerahan tentang makna dan tujuan NJOP. Penyuluhan ini menjadi penting karena warga Siranindi adalah warga yang tinggal di Kota Palu  dan  selalu  bersentuhan  dengan  dengan  pembayaran  PBB,  melakukan  transaksi  jual  beli tanah  maupun  bangunan.  Sebagian  warga  Kelurahan  Siranindi  belum  mengetahui  dan memahami  makna  dan  tujuan  adanya  NJOP.  Warga  Kelurahan  Siranindi  pun  masih  banyak belum memahami kewajiban terkait dengan pembayaran pajak, juga hak dan kewajiban terkait NJOP.  Melalui  implementasi  dari  salah  satu  bagian  dari  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  yaitu kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat,  Tim  Pengabdi  dari  Fakultas  Hukum  Universitas Tadulako melakukan penyuluhan hukum dalam rangka pencerahan kepada warga masyarakat Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat yang dibiayai DIPA Universitas Tadulako. Undangan peserta diketahui secara resmi oleh Lurah Siranindi, jumlah peserta dibatasi karena warga yang menjadi  sasaran  penyuluhan  ini  adalah  Ketua  RT  dan  tokoh  masyarakat  Kelurahan  Siranindi. Alasannya, para Ketua RT dan tokoh masyarakat inilah yang akan mensosialisasikan selanjutnya kepada  seluruh  warga  di  Kelurahan  Siranindi.  Penyuluhan  hukum  tentang  manfaat  NJOP dilakukan  berdasarkan  analisis  situasi  bahwa  masyarakat  Kelurahan  Siranindi  membutuhkan informasi hukum mengenai PBB dan NJOP.

## 2. METODE
Kegiatan  Pengabdian  dilakukan  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum  yang  dilaksanakan pada  hari  Jumat,  tanggal  4  Agustus  2023  di  Balai  Pertemuan  Kelurahan  Siranindi,  Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dan dihadiri oleh masyarakat Kelurahan Siranindi yang terdiri dari unsur tokoh  masyarakat  yaitu  Ketua  RT,  Ketua  RW,  tokoh  pemuda,  tokoh  perempuan,  dan  pemuka agama  setempat.  Kegiatan  Pengabdian  dilakukan  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum,  dengan tahapan sebagai berikut:
a. Tim  Pengabdi  memaparkan  materi  penyuluhan  dalam  bentuk  slide  presentasi.  Materi disampaikan oleh Ketua Tim Pengabdian pada masyarakat menggunakan metode ceramah yang dipandu oleh moderator dari Tim Pengabdi.
b. Tim  Pengabdi  memberi  kesempatan  warga  untuk  melakukan  tanya  jawab  dan  konsultasi, serta memberi tanggapan/sanggahan melalui sistem tanya jawab.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan tentang Manfaat Nilai Jual Objek Pajak Terhadap Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Siranindi yang dihadiri oleh warga Kelurahan Siranindi dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 di Balai Pertemuan Kelurahan  Siranindi  Kecamatan  Palu  Barat  Kota  Palu.  Penyuluhan  ini  terselenggara  atas  kerja sama  dengan  Kelurahan Siranindi melalui  Ibu  Sumarsih  S.E.,  selaku  Lurah  Siranindi.  Siranindi sendiri  merupakan  salah  satu  Kelurahan  dalam  wilayah  administrasi  Kota  Palu  dengan  luas wilayah  82  Ha,  terdiri  dari  4  RW,  17  RT,  dan  kurang  lebih  6.760  penduduk  (Pemerintah Kelurahan Siranindi, 2023).
Kegiatan  penyuluhan  hukum  dilakukan  untuk  penyebarluasan  informasi  terkait  Pajak Bumi dan Bangunan serta Nilai Jual Objek Pajak bagi masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum dalam  Pengabdian  pada  Masyarakat  dengan  topik  sejenis  juga  pernah  dilakukan  di  seluruh
https://jamsi.jurnal-id.com
Indonesia, mengingat pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pajak yang akan dikenakan pada mereka.(Kurniawan, 2018), (Siahaan, 2018), (Hermawan & Prawiyogi, 2023), (Sugiharto et al., 2023), (Jayusman & Hasibuan, 2020), (Nataliawati et al., 2021).
Kegiatan penyuluhan hukum dipandu oleh moderator seorang dosen dari Tim Pengabdi dalam  penyuluhan  ini.  Penyuluhan  dimulai  dengan  memperkenalkan  personel  Tim  Pengabdi kepada  masyarakat  yang  hadir  pada  kegiatan  Penyuluhan.  Kegiatan  lalu  dilanjutkan  dengan pemaparan  materi  yang  dituangkan  dalam  slide  powerpoint  oleh  Ketua  Pengabdi.  Substansi materi yaitu mengenalkan tentang definisi nilai jual objek pajak atau disingkat NJOP, bagaimana penetapan  NJOP  yang  baik  serta  tujuan  dan  manfaat  dari  NJOP.  Setelah  pemaparan  materi tentang  Manfaat  Nilai  Jual  Objek  Pajak  Terhadap  Pengenaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan, dilakukan sesi tanya jawab dan konsultasi mengenai NJOP. Pada sesi tanya jawab dan konsultasi inilah masyarakat peserta penyuluhan hukum mengumpulkan informasi terkait NJOP dan PBB yang kemudian akan disebarkan lebih lanjut kepada warga Kelurahan Siranindi lainnya.
Gambar 1. Pemaparan materi tentang PBB oleh Ketua Tim Pengabdi
Gambar 2. Pemaparan materi tentang NJOP oleh Ketua Tim Pengabdi
Gambar 3. Peserta kegiatan Penyuluhan Hukum menyimak materi tentang PBB dan NJOP
https://jamsi.jurnal-id.com
Gambar 4. Ketua Tim Pengabdi bersama Lurah Siranindi dan moderator Penyuluhan
Gambar 5. Foto bersama Tim Pengabdi, Lurah Siranindi, dan peserta kegiatan Untuk melakukan evaluasi hasil pengabdian, maka Tim Pengabdi menyebarkan formulir evaluasi pelaksanaan melalui Google Formulir (tautan:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZtN8NU1z9Gsjq3PjAyGrhfeMn_GctJJvOsIbviiZzI 2S56Q/viewform ) yang diisi oleh peserta penyuluhan hukum setelah mengikuti ceramah, tanya jawab, dan konsultasi dari Tim Pengabdi. Formulir tersebut menghasilkan data pada Gambar 7.
Gambar 6. Form evaluasi hasil penyuluhan hukum
Gambar 7. Domisili asal peserta penyuluhan hukum
https://jamsi.jurnal-id.com
Data ini menunjukkan bahwa peserta penyuluhan hukum didominasi oleh penduduk RT 4 sebesar 36% dan peserta penyuluhan hukum paling sedikit berasal dari RT 2 yaitu sebanyak 4 orang atau 16%.
Gambar 8. Hasil evaluasi terhadap peserta penyuluhan hukum tentang materi PBB dan NJOP
Gambar 9. Hasil evaluasi terhadap peserta penyuluhan hukum tentang materi NJOP
Gambar 10. Hasil evaluasi terhadap peserta penyuluhan hukum tentang manfaat kegiatan
https://jamsi.jurnal-id.com
Terdapat  6  (enam)  pertanyaan  dalam  form  evaluasi  yang  harus  dijawab  oleh  peserta penyuluhan  hukum.  Dari  respon  form  yang  telah  ditunjukkan  di  atas,  terlihat  bahwa  peserta penyuluhan memahami seluruh  materi yang disajikan dalam  kegiatan penyuluhan hukum dan mayoritas  peserta  (88%)  menginginkan  adanya  kegiatan  serupa  di  masa  yang  akan  datang. Kegiatan  ini  dapat  dilanjutkan  dengan  penyuluhan  hukum  mengenai  retribusi  yang  juga bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan Siranindi.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan penyuluhan ini yaitu masyarakat Kelurahan Siranindi  pada  umumnya  belum  mengetahui  hal-hal  terkait  NJOP,  terutama  mengenai  sistem zonasi  dan  besaran  NJOP  yang  ditetapkan  oleh  pemeirntah,  apalagi  bila  objek  pajak  yang bersangkutan  akan  diperjualbelikan.  Sehingga  dibutuhkan  adanya  penyuluhan  yang berkelanjutan  agar  informasi  dan  pengetahuan  terkait  PBB  dan  NJOP  dapat  merata  pada masyarakat Kota Palu pada umumnya dan masyarakat Kelurahan Siranindi pada khususnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Tadulako  yang  telah  memberi  dukungan finansial terhadap pengabdian ini melalui Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Tadulako, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 6571/UN28/KU/2023 tanggal 26 Mei 2023.

## DAFTAR PUSTAKA
DPR  RI.  (2022). UU  No.  1  Tahun  2022 .  Database  Peraturan  |  JDIH  BPK. http://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
Hermawan, D., & Prawiyogi, A. G. (2023). PENDATAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA JOMIN BARAT MELALUI APLIKASI PBB KARAWANG. ABDIMA JURNAL PENGABDIAN MAHASISWA , 2 (2), Article 2.
Jayusman,  S.  F.,  &  Hasibuan,  M.  Z.  (2020).  PENYULUHAN  PENINGKATAN  KESADARAN  WAJIB PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN  PERDESAAN  DAN  PERKOTAAN  (PBB-P2)  BAGI MASYARAKAT DESA MEDAN SENEMBAH KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI  SERDANG  PROPINSI  SUMATERA  UTARA. PROSIDING  SEMINAR  NASIONAL  HASIL PENGABDIAN , 3 (1), Article 1.
Kurniawan,  Y.  A.  &  I.  D.  (2018).  MEMBANGUN  KESADARAN  MEMBAYAR  PAJAK  BUMI  DAN BANGUNAN (PBB) UNTUK MEMBENTUK KARAKTER WARGA NEGARA (Studi Kasus Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten). Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah
Kajian Pendidikan Kewarganegaraan , 6 (2), Article 2.
https://doi.org/10.33061/glcz.v6i2.2548
Nataliawati, R., Hakim, M. B., & Rosyidah, A. N. (2021). Sosialisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan  pada  Warga  Desa  Kedungpring. SAFARI :Jurnal  Pengabdian  Masyarakat Indonesia , 1 (1), Article 1. https://doi.org/10.56910/safari.v1i1.689
Pemerintah  Daerah  Kota  Palu.  (2023,  September  9).  Letak  Geografis – Pemerintah  Kota  Palu.
Letak Geografis . https://palukota.go.id/letak-geografis/ Pemerintah Kelurahan Siranindi. (2023, September 9). Kelurahan . Siranindi. https://siranindi.palukota.go.id/
Siahaan,  D.  E.  (2018).  OPTIMALISASI  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  MELALUI  PENINGKATAN EFEKTIVITAS  KEGIATAN  UPDATING  DATA  DAN  PENILAIAN  OBJEK  PAJAK  BUMI  DAN BANGUNAN KOTA MEDAN. Universitas Sumatera Utara , 31.
https://jamsi.jurnal-id.com
Sugiharto, Putra, D. P., Effendi, R., Hutabarat, R. J. H., Syafitri, Y., Ernawati, & Sianipar, F. (2023). PENTINGNYA  PEMAHAMAN  PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN  (PBB-P2)  BAGI  WAJIB  PAJAK DI  RT  30  DAN  RT  31  KELURAHAN  SAKO  BARU  KECAMATAN  SAKO. Jurnal  Ekonomi Mengabdi , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.52333/jem.v2i1.107