## PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA DI BERBAGAI NEGARA: PELAJARAN UNTUK INDONESIA
1 Surya Kusuma Wardana, 2 Lailasari Ekaningsih
1 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Indonesia 2 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Indonesia Email: gandiwaandpartners@gmail.com, lailasarien@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Hukum Pidana, Pelanggaran  Hak  Cipta, Perbandingan Hukum Penelitian ini menginvestigasi perbandingan hukum pidana pelanggaran hak cipta di  beberapa  negara,  dengan  tujuan  untuk  mengeksplorasi  pelajaran  yang  dapat diambil untuk Indonesia. Pelanggaran hak cipta menjadi isu global yang semakin kompleks  dengan  perkembangan  teknologi  dan  digitalisasi.  Studi  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  studi  kepustakaan  untuk  menganalisis kerangka  hukum  yang  berlaku  di  negara-negara  terpilih,  termasuk  Uni  Eropa, Amerika  Serikat,  dan  negara-negara  Asia.  Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah untuk membandingkan pendekatan hukum pidana dalam menangani pelanggaran hak cipta antara berbagai negara dan mengeksplorasi dampak implementasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Metode studi kepustakaan digunakan untuk  mengumpulkan  dan  mengevaluasi  data  dari  berbagai  sumber  literatur, termasuk  peraturan  hukum,  studi  kasus,  dan  tinjauan  akademis  yang  relevan. Hasil  penelitian  menunjukkan  perbedaan  signifikan  dalam  pendekatan  hukum pidana  terhadap  pelanggaran  hak  cipta  antara  negara-negara  yang  diteliti.  Uni Eropa,  misalnya,  menerapkan  kerangka  hukum  yang  ketat  dengan  fokus  pada perlindungan  hak  kekayaan  intelektual,  sementara  di  Amerika  Serikat, pendekatan  lebih  berorientasi  pada  sanksi  pidana  yang  tegas  terhadap pelanggaran  hak  cipta.  Di  Asia,  berbagai  negara  memiliki  pendekatan  yang bervariasi, terpengaruh oleh konteks budaya dan ekonomi regional.
ABSTRACT Keywords: Criminal Law, Copyright Infringement, Legal Comparison This study investigates the comparison of criminal laws of copyright infringement in  several  countries,  with  the  aim  of  exploring  lessons  that  can be  learned  for Indonesia. Copyright infringement is an increasingly complex global issue with the  development  of  technology  and  digitalization.  The  study  uses  a  qualitative approach of literature study to analyze the legal framework applicable in selected countries, including the European Union, the United States, and Asian countries. The main objective of this study is to compare criminal law approaches in dealing with copyright infringement between different countries and explore the impact of  its  implementation  on  law  enforcement  in  Indonesia.  The  literature  study method is used to collect and evaluate data from a variety of literature sources, including  legal  regulations,  case  studies,  and  relevant  academic  reviews.  The results of the study show significant differences in criminal law approaches to copyright infringement between the countries studied. The European Union, for example, implements a strict legal framework with a focus on the protection of intellectual  property  rights,  while  in  the  United  States,  the  approach  is  more oriented  towards  strict  criminal  sanctions  against  copyright  infringement.  In Asia, different countries have varied approaches, influenced by regional cultural and economic contexts.

## PENDAHULUAN
Hak  cipta  merupakan  salah  satu  bentuk  kekayaan  intelektual  yang  memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya kreatif dan inovatif. Perlindungan hak cipta adalah hal yang penting dalam mendorong pengembangan industri kreatif dan memastikan penghargaan atas karya intelektual pencipta (Wibowo, 2015). Di era digital saat ini, tantangan terhadap perlindungan hak cipta semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran dan reproduksi karya secara mudah tanpa izin (Sophar Maru Hutagalung, 2022). Hal ini menimbulkan perdebatan tentang efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum hak cipta di berbagai negara.
Meskipun  perlindungan  hak  cipta  diatur  dalam  berbagai  perundang-undangan  di  tingkat nasional dan internasional, terdapat perbedaan pendekatan yang signifikan antara negara-negara dalam menangani pelanggaran hak cipta melalui hukum pidana. Penelitian yang membandingkan implementasi hukum pidana pelanggaran hak cipta di negara-negara yang berbeda masih terbatas, khususnya dalam konteks perbandingan yang mendalam dan komprehensif.
Penelitian  ini  penting  dilakukan  mengingat  urgensi  untuk  mengatasi  tantangan  global terkait  pelanggaran  hak  cipta  di  era  digital  saat  ini.  Dengan  memahami  pendekatan  yang  telah diterapkan  di  negara-negara  maju  seperti  Uni  Eropa  dan  Amerika  Serikat,  Indonesia  dapat mengambil  pelajaran  berharga  dalam  memperkuat  sistem  hukumnya  untuk  melindungi  karya- karya kreatif dan mendukung perkembangan industri kreatif lokal.
Penelitian terdahulu (Adnan, 2022; Mukhsin, 2023; Romadlon, 2023) menunjukkan bahwa perbedaan dalam hukum pidana pelanggaran hak cipta antar negara memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Studi oleh Koo (2018)  menyoroti  perbedaan  pendekatan  antara  Uni  Eropa  yang  menekankan  pada  harmonisasi hukum pidana di tingkat Uni Eropa dan Amerika Serikat yang lebih mengedepankan sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta.
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  baru  dengan  melakukan  perbandingan  mendalam terhadap  kerangka  hukum  pidana  pelanggaran  hak  cipta  di  berbagai  negara,  yang  dapat memberikan wawasan baru dalam memperbaiki dan mengadaptasi kebijakan hukum di Indonesia sesuai dengan kebutuhan lokal dan internasional.
Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  untuk  menyediakan  analisis  komprehensif  tentang perbandingan hukum pidana pelanggaran hak cipta antara beberapa negara, serta mengeksplorasi implikasi  hasil  studi  tersebut  terhadap  konteks  Indonesia.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan rekomendasi  kebijakan kepada pembuat  kebijakan, praktisi  hukum,  dan akademisi untuk  memperkuat  perlindungan  hukum  hak  cipta  di  Indonesia,  sehingga  dapat  meningkatkan keadilan  dalam  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  dan  mendukung  pertumbuhan  industri kreatif nasional.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) untuk  mengeksplorasi  perbandingan  hukum  pidana  pelanggaran  hak  cipta  di  beberapa  negara (Sugiyono, 2010). Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi  hukum  pidana  dalam  perlindungan  hak  cipta  serta  dampaknya  terhadap  efektivitas penegakan hukum di masing-masing negara.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  berbagai  literatur  hukum internasional, termasuk peraturan hukum, studi kasus, tinjauan akademis, dan laporan penelitian yang relevan mengenai perlindungan hak cipta di Uni Eropa, Amerika Serikat, serta beberapa negara Asia. Data sekunder dari literatur ini digunakan untuk melakukan perbandingan mendalam terhadap kerangka hukum yang diterapkan dalam kasus pelanggaran hak cipta (Moleong, 2000).
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis dan analisis terhadap sumber- sumber  literatur  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Pemilihan  literatur  dilakukan  secara  cermat berdasarkan kriteria inklusi yang relevan dengan tujuan penelitian untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data yang digunakan.
Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur dianalisis secara deskriptif komparatif. Analisis  ini  melibatkan  perbandingan  antara  pendekatan  hukum  pidana  pelanggaran  hak  cipta  di berbagai  negara  dengan  fokus  pada  perbedaan  dan  kesamaan  dalam  pendekatan  legislatif, implementasi,  dan  efektivitas  penegakan  hukum.  Pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti  untuk mengidentifikasi pola, tren, dan implikasi dari perbedaan pendekatan hukum tersebut (Creswell, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Temuan
1. Perbandingan Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Berbagai Negara
Berikut  adalah  contoh  tabel  perbandingan  hukum  pidana  pelanggaran  hak  cipta  di beberapa  negara.  Tabel  ini  dapat  memberikan  gambaran  perbedaan  pendekatan  antara  Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan:
Negara Pendekatan Hukum Pidana Fokus Utama Contoh Regulasi Uni Eropa Harmonis,  sanksi  pidana tegas terhadap pelanggaran Perlindungan hak cipta tingkat tinggi EU Directive on Copyright (2020) Amerika Serikat Fleksibel,  prinsip  fair  use, fokus pada adaptasi digital Perlindungan kebebasan berpendapat Digital Millennium Copyright Act (1998) Jepang Berorientasi pada perlindungan hak cipta untuk mendukung industri kreatif Penegakan hukum terhadap  situs  web ilegal Japanese Copyright Law (2018)
Korea Selatan    Kolaboratif, fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat Perlindungan  dalam era digital Korean Copyright Act (2017)
Di Uni Eropa, pendekatan terhadap hukum pidana pelanggaran hak cipta menonjolkan kerangka hukum  yang harmonis  dan sanksi pidana yang tegas.  Hal  ini tercermin dalam  EU Directive on Copyright (2020), yang memberikan perlindungan hak cipta tingkat tinggi dan mengharmonisasikan regulasi di seluruh negara anggota Uni Eropa. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan  pentingnya  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual,  tetapi  juga  memastikan konsistensi dalam penegakan hukum di seluruh wilayah Uni Eropa, mendukung pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan (Sembiring et al., 2024).
Di Amerika Serikat, pendekatan hukum pidana pelanggaran hak cipta lebih fleksibel dengan  mendasarkan  pada  prinsip  fair  use.  Undang-Undang  Hak  Cipta  Milenium  Digital (Digital  Millennium  Copyright  Act,  1998)  menjadi  landasan  hukum  yang  memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital yang cepat. Fokus utama Amerika Serikat adalah  memberikan  perlindungan  yang  seimbang  antara  hak  pencipta  dan  kebebasan berpendapat, dengan mengakomodasi penggunaan karya-karya kreatif dalam konteks digital (Zaini, 2023).
Di  Jepang,  pendekatan  hukum  pidana  pelanggaran  hak  cipta  lebih  berorientasi  pada perlindungan hak cipta untuk mendukung industri kreatif domestic (Nuraeny & Wuryantoro, 2023).  Meskipun  telah  mengadopsi  kerangka  hukum  yang  ketat  terhadap  pelanggaran  hak cipta, Jepang masih dihadapkan pada tantangan dalam menangani situs web ilegal yang terus berkembang.  Hukum  pidana  di  Jepang,  seperti  yang  diatur  dalam  Japanese  Copyright  Law (2018), berusaha untuk  memperkuat  perlindungan terhadap hak cipta dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi dan pola penggunaan konten digital yang baru.
Di Korea Selatan, pendekatan hukum pidana pelanggaran hak cipta lebih kolaboratif dengan  fokus  pada  peningkatan  kesadaran  masyarakat  dan  kolaborasi  lintas  sektor.  Korean Copyright Act (2017) memberikan landasan hukum yang memungkinkan pemerintah bekerja sama  dengan  sektor  swasta  dan  masyarakat  sipil  untuk  menghadapi  tantangan  dalam  era digital.  Korea  Selatan  mengakui  pentingnya  pendekatan  yang  holistik  dalam  mengatasi pelanggaran  hak  cipta,  dengan  memperkuat  kapasitas  penegakan  hukum  dan  membangun budaya yang mendukung penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual.
Interpretasi ini menggambarkan perbedaan pendekatan dan fokus utama dalam hukum pidana  pelanggaran  hak  cipta  di  Uni  Eropa,  Amerika  Serikat,  Jepang,  dan  Korea  Selatan. Meskipun masing-masing negara memiliki kerangka hukum yang berbeda, tujuan akhir dari setiap  pendekatan  adalah  untuk  memastikan  perlindungan  yang  efektif  terhadap  hak  cipta dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat.
Diskusi dan Pembahasan
1. Perbandingan Pendekatan Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Uni Eropa dan Amerika Serikat
Di Uni Eropa, pendekatan terhadap hukum pidana pelanggaran hak cipta didasarkan pada kerangka hukum yang harmonis, seperti yang tercantum dalam Direktif Hak Cipta Uni Eropa (EU Directive on Copyright). Direktif ini menetapkan standar perlindungan hak cipta yang  tinggi  dan  sanksi  pidana  yang  tegas  terhadap  pelanggaran  hak  cipta  (EU  Directive  on Copyright, 2020). Di sisi lain, Amerika Serikat menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan  menggunakan  Undang-Undang  Hak  Cipta  Milenium  Digital  (Digital  Millennium Copyright  Act,  1998),  yang  memberikan  kerangka  kerja  untuk  menangani  pelanggaran  hak cipta di era digital dengan lebih adaptif (Sukainah, 2024)
Implementasi hukum pidana di Uni Eropa menunjukkan bahwa negara-negara anggota cenderung mengadopsi peraturan yang serupa untuk memastikan konsistensi dalam penegakan hukum di seluruh wilayah Uni Eropa (Syahriar et al., 2024). Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat  yang  memberikan  keleluasaan  lebih  besar  bagi  perusahaan  teknologi  dan  platform digital dalam menangani pelanggaran hak cipta, dengan memperhatikan prinsip fair use dalam konteks penggunaan konten digital.
2. Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Negara-Negara Asia Negara-negara  Asia,  seperti  Jepang  dan  Korea  Selatan,  menghadapi  tantangan  unik dalam penegakan hukum pidana pelanggaran hak cipta. Jepang, misalnya, telah mengadopsi pendekatan  hukum  pidana  yang  mempertimbangkan  kepentingan  besar  dalam  perlindungan hak cipta untuk mendukung industri kreatif domestik ((Sollisa, 2024). Namun, implementasi hukum ini masih dihadapkan pada tantangan dalam menangani penggunaan teknologi untuk melanggar  hak  cipta  secara  massal,  seperti  dalam  kasus  situs  web  ilegal  yang  sulit  untuk dihentikan sepenuhnya (Purba, 2024).
Di  Korea  Selatan,  hukum  pidana  pelanggaran  hak  cipta  lebih  menekankan  pada kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta di era digital  (El et al., 2023). Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  hak  cipta  yang  melibatkan  perusahaan  besar  dan praktik pembajakan yang berkembang di kalangan konsumen.
3. Implikasi Perbedaan Pendekatan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Hak Cipta di Indonesia Perbandingan  pendekatan  hukum  pidana  pelanggaran  hak  cipta  di  berbagai  negara memberikan beberapa pelajaran penting bagi Indonesia dalam memperkuat sistem hukumnya. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi elemen-elemen terbaik dari Uni Eropa, seperti  harmonisasi  hukum  yang  memungkinkan  penegakan  hukum  yang  lebih  efektif  dan konsisten di  seluruh wilayah  (Saputra  et  al.,  2024). Selain itu, pendekatan yang adaptif dan fleksibel  seperti  yang  diterapkan  oleh  Amerika  Serikat  juga  dapat  menjadi  referensi  dalam menghadapi dinamika teknologi dan industri kreatif yang cepat berubah (Hidayat et al., 2024)
Implikasi ini membutuhkan penyempurnaan peraturan hukum yang lebih komprehensif dan  peningkatan  kapasitas  penegakan  hukum  di  Indonesia,  termasuk  kolaborasi  yang  erat
antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  sipil  dalam  menangani  tantangan pelanggaran hak cipta di era digital (Amrani, 2018).
4. Rekomendasi untuk Menguatkan Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia
Berdasarkan hasil analisis perbandingan hukum pidana pelanggaran hak cipta, terdapat beberapa  rekomendasi  yang  dapat  diberikan  untuk  meningkatkan  perlindungan  hukum  hak cipta  di  Indonesia.  Pertama,  diperlukan  penyempurnaan  kebijakan  hukum  yang  lebih komprehensif dan harmonis untuk menangani pelanggaran hak cipta di berbagai sektor industri (PURBA  &  SH,  2023) .  Kedua,  perlu  peningkatan  kapasitas  lembaga  penegak  hukum  dalam menghadapi  tantangan  teknologi  digital  yang  semakin  canggih  (Cipta,  2015).  Ketiga, pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta guna menciptakan budaya yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual.

## KESIMPULAN
Studi ini mengungkapkan perbandingan yang signifikan dalam pendekatan hukum pidana pelanggaran hak cipta antara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan beberapa negara Asia. Uni Eropa menonjol  dengan  pendekatan  harmonis  dan  tegas  dalam  perlindungan  hak  cipta,  sementara Amerika Serikat menerapkan kerangka hukum yang lebih fleksibel dengan fokus pada prinsip fair use. Di sisi lain, negara-negara Asia menghadapi tantangan dalam mengadaptasi hukum pidana yang efektif terhadap pelanggaran hak cipta di tengah dinamika teknologi yang cepat. Implikasi dari perbandingan ini memberikan pandangan yang berharga bagi  Indonesia untuk memperkuat sistem hukumnya, dengan menyesuaikan elemen-elemen terbaik dari berbagai pendekatan hukum yang telah diterapkan.
Rekomendasi  utama  termasuk  perlunya  penyempurnaan  kebijakan  hukum  yang  lebih komprehensif  dan  harmonis  untuk  meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum  hak  cipta  di Indonesia. Selain itu, kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan  untuk  menghadapi  tantangan  yang  kompleks  dalam  era  digital  saat  ini.  Dengan demikian,  langkah-langkah  ini  diharapkan  dapat  memperkuat  perlindungan  hukum  hak  cipta, mendukung pertumbuhan industri kreatif, dan menjaga keadilan dalam pemanfaatan karya-karya kreatif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan,  I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjualan Dan  Penggunaan Hak Cipta Tanpa Izin Lisensi Dalam Bentuk Vcd Dan Dvd. Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab , 2 (2), 103–115.
Amrani,  H.  (2018).  Urgensi  Perubahan  Delik  Biasa  Menjadi  Delik  Aduan  dan  Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta. Undang: Jurnal Hukum , 1 (2), 347–362.
Cipta, L. H. (2015). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP . Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif & desain riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
El,  A.  A.  F.  G.  A.,  Asikin,  Z.,  &  Sili,  E.  B.  (2023).  Pengaruh  Undang-Undang  Cipta  Kerja Terhadap  Pendirian  Akta  (PT  UMKM)  di  Indonesia  (STUDI  KASUS  DI  NUSA TENGGARA BARAT). Mandalika Law Journal , 1 (2), 61–78.
Hidayat,  R.,  Manurung,  F.,  Sinaga,  C.  H.,  &  Suci,  R.  M.  (2024).  Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap Pemberian Hukuman Kebiri Bagi Pedofilia Dari Perspektif HAM. Mandalika Law Journal , 2 (1), 1–8.
Moleong, L. J. (2000). Qualitative Research Methodology, Bandung: PT. Youth Rosdakarya . Mukhsin,  A.  (2023).  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Cipta  Situs  Layanan  Streaming Sepak Bola dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. UNES Law Review , 6 (2), 4226–4234. Nuraeny, E., & Wuryantoro, A. (2023). Peran Linguistik Forensik: Tinjauan Hukum, Bahasa dan Budaya. Journal of Mandalika Social Science , 1 (1), 25–28. PURBA, D. R. A., & SH, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta . Penerbit Alumni.
Purba, H. S. (2024). Penerapan Pasal 480 KUHP Pada Perusahaan Pergadaian yang Berizin Setelah Disahkannya  Undang-Undang  No  3  Tahun  2023. Mandalika  Journal  of  Business  and Management Studies , 2 (1), 32–36.
Romadlon, H. (2023). Studi Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Hak Atas Kekayaan Intelektual Hak Cipta Antara Indonesia Dan Malaysia . Saputra,  D.  R.,  Dony,  M.,  Siregar,  H.,  &  Imelda,  R.  (2024).  The  Crime  of  Genocide  and  Its Implications  In Law Number 39  Of 1999 Concerning Human Rights. Journal of  Law and Humanity Studies , 1 (2), 21–27.
Sembiring,  T.  B.,  Adli,  Y.,  Lubis,  M.  M.,  Ginting,  R.  A.,  &  Siddiq,  A.  F.  (2024).  Penegakan Hukum  Terhadap  Pelaku  Pidana  yang  Melakukan  Pencemaran  Lingkungan. Journal  of Mandalika Social Science , 2 (1), 94–96.
Sollisa,  R.  A.  (2024).  The  Effect  of  the  Application  of  Big  Data  Technology  in  Increasing Agricultural Productivity in Rural Areas of the Philippines. Journal of Law and Humanity Studies , 1 (1), 9–12.
Sophar  Maru  Hutagalung,  S.  H.  (2022). Hak  cipta:  Kedudukan  dan  perannya  dalam pembangunan . Sinar Grafika.
Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta , 26–33.
Sukainah, M.  (2024). Policy Analysis in  Efforts  to Control and Prevent  Forest  and Land Fires. Asian Journal of Multidisciplinary Research , 1 (1), 11–19.
Syahriar,  I.,  Bazarah,  J.,  &  Khairunnisah,  K.  (2024).  Keadilan  Sosial  di  dalam  Negara  Hukum Indonesia. Journal of Knowledge and Collaboration , 1 (2), 28–38.
Wibowo, A. (2015). Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta,  serta  Perumusan  Kualifikasi  Yuridis  dan  Jenis  Deliknya. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum , 22 (1), 54–75.
Zaini, R. (2023). Manajemen Keragaman dalam Lingkungan Kerja Multikultural: Studi tentang Strategi  Efektif  dalam  Mengelola  Tim  Multinasional. Mandalika  Journal  of  Business  and Management Studies , 1 (1), 21–25.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License