Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa

## Balma Ariagana
balmaariagana@outlook.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif. Pendekatan yang dipilih dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar baik cetak maupun elektronik sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dianalisis untuk menjawab dan menjelaskan rumusan masalah berupa Eksploitasi Satwa Liar Yang Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga Konservasi Pelaku Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi. Dengan menjawab rumusan masalah tersebut, diharapkan dapat menjelaskan bentuk-bentuk eksploitasi satwa liar dilindungi yang berimplikasi tindak pidana dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan bagi lembaga konservasi pelaku eksploitasi satwa liar dilindungi. Satwa liar dilindungi dieksploitasi oleh lembaga konservasi dengan modus operandi berupa edukasi atraksi satwa. Dalam prakteknya, atraksi satwa tersebut ditemukan penyiksaan dan penyalahgunaan satwa. Lembaga-lembaga tersebut memanfaatkan izin konservasi yang dimilikinya untuk menyiksa satwa yang dikelolanya demi mendapatkan keuntungan, padahal satwa liar dilindungi merupakan salah satu bentuk keanekaragaman hayati yang harus dijaga kelestariannya mengingat jumlahnya yang semakin mendekati kepunahan. Penyiksaan dan penyalahgunaan satwa dalam eksploitasi tersebut mengancam kesejahteraan hewan yang dimiliki satwa liar dilindungi yang berada di pengelolaannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa: eksploitasi satwa liar dilindungi merupakan peragaan satwa yang bertransformasi memjadi eksploitasi yang berimplikasi tindak pidana melukai satwa dilindungi dalam keadaan hidup berdasarkan UU Konservasi dan oleh karena itu Pengurus  lembaga konservasi adalah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas eksploitasi satwa liar dilindungi yang berimplikasi tindak pidana berdasarkan undang-undang tersebut.
Kata Kunci : Eksploitasi; Pertanggungjawaban Pidana; Korporasi;
Lembaga Konservasi; Satwa Liar Dilindungi.
Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
795

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 3, Mei 2020
How to cite: Balma Ariagana, ‘Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa’ (2020) Vol. 3 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 April 2020; Diterima 22 April 2020; Diterbitkan 1 Mei 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i3.18624

## 796 Balma Ariagana: Pertanggungjawaban Pidana Lembaga

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang dikaruniai keanekaragaman sumber daya alam hayati. Menurut Departemen Kehutanan pada tahun 2004, Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman alam hayati yang tinggi, nomor dua di dunia, setelah Kolombia. 1 Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia merupakan negara nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1.539 jenis burung dan 45% jenis ikan di dunia. 2 Potensi tersebut merupakan aset yang tak ternilai sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum untuk keanekaragaman hayati di Indonesia.
Sayangnya potensi keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut tidak dibarengi dengan upaya perlindungan jenis yang menyebabkan jumlahnya semakin sedikit. Merujuk pada data IUCN pada tahun 2013, saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis ( critically endangered ) ada 69 spesies, 197 spesies kategori endangered dan 539 spesies kategori rentan ( vulnerable ). 3 Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkanya.
Hal ini disebabkan ketidakseriusan pemerintah dalam perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia khususnya satwa liar dilindungi. Secara yuridis, hanya ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selanjutnya disebut UU Konservasi Hayati, yang memberikan perlindungan bagi satwa liar dilindungi berikut dengan sanksi pidana. Namun pengaturan tersebut dinilai tidak lengkap sehingga menyisahkan banyak kekosongan hukum dan tidak sesuai lagi dengan kondisi
1 Andri Wibisana, ‘Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem’ (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrisn Hukum dan Ham RI 2015).[3].
2 Anonim, ‘Fakta tentang Satwa Liar Indonesia’ (Pro Fauna 2015) < https://www.profauna. net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XVq62S2B10s> diakses pada tanggal 19 Agustus 2019.
3 ibid.
saat ini. 4 Sebagai contoh, dalam UU Konservasi Hayati belum mengatur korporasi sebagai subjek hukum dalam kejahatannya. Padahal kejahatan terhadap satwa liar dilindungi sangat mungkin dilakukan oleh korporasi, mengingat nilai ekonomis dari satwa liar dilindungi sangatlah tinggi.
Fenomena ini diperparah dengan pemanfaatan satwa liar dilindungi yang tidak lestari, Pemanfaatan yang tidak lestari tersebut semakin marak khususnya peragaan satwa dalam bentuk sirkus satwa. sirkus satwa merupakan eksploitasi satwa secara berlebihan dan mengancam hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu satwa.
Peragaan Satwa liar dilindungi menjadi tontonan menarik bagi pengunjung. Atas nama edukasi, satwa liar dilindungi yang biasa hidup di alam bebas harus berada dalam kandang yang sempit demi menjadi hiburan masyarakat. Tidak jarang dalam peragaan satwa pada lembaga konservasi seperti kebun binatang dan taman safari memaksa satwa liar untuk berperilaku tidak semestinya sebagaimana dilakukan satwa pada habitat  aslinya. Dalam atraksi sirkus, satwa liar diberikan pelatihan secara intensif oleh para pelatih satwa. Tidak jarang dalam memberikan pelatian kepada  satwa  liar  untuk  sirkus  dengan  kekerasan  fisik  dan  psikologis.  Menurut Marison, pelatihan sirkus dilakukan dengan menyiksa tubuh juga kebebasan mereka. Mereka diajari untuk mematuhi perintah dan melaksanakannya. 5 Apa yang diajarkan pada satwa adalah sesuatu yang tidak akan pernah satwa lakukan di alam liar. Misalnya gajah dipaksa berdiri dengan dua kaki, beruang naik sepeda, lumba- lumba melompat lingkaran api, dan sebagainya. Satwa teraniaya dalam beraksi di panggung sirkus tanpa kita ketahui. 6
Metode pelatihan atraksi sirkus satwa liar yang paling sering digunakan
4 Moh. Dani Pratama, ‘Upaya Perlindungan Terhadap Satwa Liar dalam RUU KUHP Belum Maksimal’ (Hukumonline.com 2018)  <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt- 5b10a19554e54/upaya-perlindungan-terhadap-satwa-liar-dalam-ruu-kuhp-belum-maksimal> diak- ses 1 Oktober 2019.
5 Luthfia  Azzanella  ‘Berbagai  Alasan  Sirkus  Hewan  Masih  Ditemukan,  Salah  Satun - ya Regulasi Lemah’ (Kompas.com Jernih Melihat Dunia 2019) <https://nasional.kompas.com/ read/2019/02/22/17354871/berbagai-alasan-sirkus-hewan-masih-ditemukan-salah-satunya-regula- si-lemah?page=all> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.
6 ibid.

## Balma Ariagana: Pertanggungjawaban Pidana Lembaga
adalah membiarkan satwa dalam kondisi kelaparan. 7 Tujuannya adalah satwa mau menuruti instuksi pelatih sirkus agar penampilan mereka ditukar dengan makanan selama pertunjukan. Dalam investigasi Jakarta Animal Aid Network, selanjutnya disebut JAAN, pengelola sirkus sengaja membuat lumba-lumba kelaparan supaya hewan malang itu semangat tampil. 8 Dalam proses penjinakan dan pelatihan sirkus, sangat rentan akan kekerasan yang dialaminya. Gajah sering ditemukan luka didaerah kepala gajah. Luka tersebut adalah luka dari penganiyaan terhadap gajah oleh pawang gajah dengan memukulkan bullhook (tongkat berbentuk pengait). 9
Bila diperlukan kaki gajah diikat dengan rantai. Semua itu dilakukan bertujuan untuk memberi rasa takut pada gajah agar menuruti perintah pawangnya. 10 Aaron Gekoski bersama yayasan amal internasional Born Free, mendokumentasikan penyiksaan yang dilakukan oleh seorang pawang gajah saat pertunjukan atraksi gajah di Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, gajah-gajah tersebut mengalami penyiksaan berupa penusukan benda tajam pada bagian kepala dan belalai hingga terluka. Selama pertunjukan berlangsung, pawang gajah terlihat menyembunyikan benda tajam ditangannya. Pihak keamanan yang melihat Gekoski memotret kejadian tersebut menyuruhnya untuk berhenti memotret. 11
Pada pertunjukan atraksi sirkus lumba-lumba keliling, lebih mencerminkan penganiyaan keji terhadap satwa. Secara alamiah lumba-lumbah berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan berenang ratusan mil setiap harinya. 12 Namun pada sirkus lumba-lumba keliling, lumba-lumba diangkut melalui transportasi darat dan
7 Bethara Smarasanta, Penegakan Hukum Terhadap Satwa Yang dilindungi dalam Tindak Pi- dana Memelihara Lumba-Lumba Untuk Pertunjukan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Skripsi Progam S1 Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2018).[79].
8 ibid .
9 M Faisal, ‘Eksploitasi Gajah untuk Kepentingan Pilkada 2018’ (Tirto 2018) <https://tirto. id/eksploitasi-gajah-untuk-kepentingan-pilkada-2018-cC7n>Diakses pada tanggal 5 Oktober 2019.
10 ibid .
11 Sara Malm, ‘Elephants’ trunks are `stabbed as they are punched by mahouts trying to con- trol them in front of excited tourists in Indonesia ’ (Daily Mail 2018) <https://www.dailymail.co.uk/ news/article-6307009/Elephants-trunks-stabbed-taunted-excited-tourists-Indonesia.html> diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.
12 Putri Hadiran, ‘Atraksi Lumba-Lumba, Pertunjukan Yang Kental Eksploitasi Ketimbang Edukasi’ (Mongabay, 2018) ,<  https://www.mongabay.co.id/2018/02/19/atraksi-lumba-lumba-per- tunjukan-yang-kental-eksploitasi-ketimbang-edukasi/> dikunjungi pada 21 Agustus 2019.
diudara. Selama perjalanan lumba-lumba diletakkan didalam peti tanpa media air seperti pada habitatnya. 13 Mamalia laut tidak pernah berada di luar air dalam jangka waktu lama di habitatnya. Pengangkutan lumba-lumbna dapat menimbulkan potensi abnormalitas, kerusakan organ, bahkan kematian. 14 Ironisnya penyelenggara atraksi tersebut merupakan korporasi berbentuk lembaga konservasi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian satwa liar dilindungi..
Padahal jenis-jenis satwa yang digunakan pada atraksi satwa tersebut merupakan jenis satwa yang dikategorikan secara internasional sebagai satwa yang sangat terancam bahaya kepunahan. Satwa tersebut dibagi oleh Convention on Trade in Endangered Species, yang selanjutnya disebut CITES, menjadi kategori spesies kedalam 3 kelompok appendix. Appendix I berisi spesies yang sedang terancam punah dan perdagangan satwa liar tidak dibolehkan kecuali dengan izin khusus negara anggota. Satwa yang digolongkan Appendix I, seperti: Lumba-Lumba Hidung Botol (Tursiops Truncantus), Gajah Sumatera (Elephas Indicus Sumatrae). 15 Appendix I I berisi dua kelompok spesies, yaitu spesies yang belum terancam punah namun apabila tidak diatur akan membahayakan spesies tersebut karena perdagangan spesimen dan spesies yang mirip (look-alike species) dengan spesies pada Appendix I. 16 Satwa liar yang masuk dalam golongan ini seperti Kakatua Putih Besar Jambul Kuning (Cacatua Galerita), Elang Jawa (Accipitridae Sondaica). 17 Appendix III berisi spesies yang secara global belum terancam punah namun menurut hukum nasional negara peserta menyatakan bahwa spesies tersebut harus dibatasi dan dicegah eksploitasnya dan memerlukan pengendalian Internasional.
Maraknya ekploitasi satwa liar dilindungi berkedok atraksi oleh para lembaga konservasi ini menciderai semangat pelestarian jenis tumbuhan dan satwa
13 ibid 14 ibid.
15 ibid. [8].
16 Marcelino H. Latuputty, Konvensi Keanekaragaman Hayati ( Convention on Biological Di- versity ) dan Konvensi Perdagangan Internasional untuk Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam Punah ( Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna ), (Pro- gram Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia).[11].
17 Inka Ayu Arianti, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Satwa Lindung (Skripsi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011).[20].

## 800 Balma Ariagana: Pertanggungjawaban Pidana Lembaga
dilindungi yang diselenggarakan pemerintah. Karena sesungguhnya telah terjadi eksploitasi yang mengancam kelestarian satwa liar dilindungi. Eksploitasi tersebut juga berimplikasi adanya tindak pidana berupa penyiksaan satwa liar dilindungi. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti isu tersebut yang rumuskan menjadi: Eksploitasi satwa liar yang dilindungi yang berimplikasi tindak pidana; dan Pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga konservasi pelaku eksploitasi satwa liar dilindungi.

## Metode Penelitian
Peter Mahmud Marzuki berpendapat penelitian hukum ( legal research) atau dalam bahasa Belanda rechtsonderzoek selalu bersifat normatif. 18 Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach), dan pendekatan konsep (conseptual approach). Pendekatan peraturan perundang- undangan (statute approach) adalah pendekatan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil telaah tersebut tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi . 19 Pendekatan konsep ( conseptual approach ) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. 20

## Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana
Hukum positif di Indonesia membedakan satwa dengan terminologi “satwa liar” dan “hewan peliharaan”. Satwa liar menurut Pasal 1 angka 7 UU Konservasi Hayati adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Kencena Prenadamedia Group 2017).[55-56].
19 ibid. [133].
20 ibid .[135-136].
udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan hewan peliharaan diartikan oleh Pasal 1 angka (4) UU Perternakan sebagai Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Penyebutan “satwa” digunakan merujuk pada satwa liar yang diartikan sebagai binatang yang masih memiliki sifat liar, sedangkan “hewan”, digunakan untuk merujuk pada hewan yang sebagian atau seluruh hidupnya bergantung pada manusia seperti hewan peliharaan dan ternak. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 1 angka (7) UU Konservasi Hayati yang menyebutkan bahwa ikan dan ternak bukan termasuk satwa liar.
Menurut Djuwantoko, yang dimaksud satwa liar adalah hewan yang hidup secara alami tanpa campur tangan manusia dan merupakan proses alami. 21 Campur tangan manusia dapat berbentuk cara tumbuh dan berkembang, atau bantuan dalam bentuk apapun yang merubah sifat liar setiap individu satwa. Sehingga dalam usaha pengelolaan satwa liar tetap menjaga esensi sifat liar agar tetap tampak seliar mungkin ( as wild as possible ). 22 Frasa liar seyogyanya diartikan sebagai nilai keaslian yang terjadi secara alami bukan terjadi karena bentukan manusia.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP 7/1999, Satwa liar digolongkan menjadi satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi. penggolongan satwa liar dilindungi dilakukan berdasarkan keputusan Menteri, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku scientific authority. 23 Penggolongan bertujuan menciptakan kepastian hukum perlindungan satwa liar dan usaha pemanfaatannya. Perbedaan tersebut juga berimbas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum satwa liar. Satwa liar dilindungi merupakan
21 Djuwantoko, Asas-Asas Pengelolaan Satwa Liar Di Indonesia: Buah Pemikiran Prof. Djuwantoko (Gadjah Mada University Press 2018).[17].
22 ibid.
23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.[Ps 1A].

## 802 Balma Ariagana: Pertanggungjawaban Pidana Lembaga
objek perlindungan hukum ketentuan UU Konservasi Hayati beserta peraturan- peraturan pelaksana dibawahnya.
Penggolongan spesies dengan status “dilindungi” bukan berarti spesies tersebut tidak dapat dimanfaatkan, melainkan boleh dimanfaatkan asalkan dengan lestari. Sebagiamana lazimnya dalam mengelola sumber daya alam yang dapat diperbaruhi, maka pengelolaan satwa liar dilakukan atas prinsip-prinsip kelestarian hasil ( sustained yield principle ). Isitlah sustained yield memiliki arti bahwa satwa liar dilindungi dapat dipanen secara periodik tanpa mengutangi potensi perkembangbiakan mereka, dan diharapkan akan diperoleh lebih banyak individu yang dapat dipanen di masa yang akan datang. 24 Panen memiliki arti jumlah individu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara langsung. 25 Dalam pengelolaan konservasi ex-situ panen adalah jumlah satwa liar dilindungi hasil pengembangbiakan yang dapat dimanfaatkan disana, sedangkan sisanya dikembalikan ke habitat asli ( restocking ).  Hal ini merupakan implementasi asas konservasi pada pengelolaan satwa.
Konservasi sumber daya alam hayati memiliki tujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini mengandung dua prinsip konservasi yaiut: Pelestarian pemanfaatan atau kemampuan lingkungan dan pelestarian lingkungan yang berjalan sejajar. 26
Mengingat begitu penting tujuannya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggungjawab bersama pemerintah serta masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 UU Konservasi Hayati, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:
a.  perlindungan sistem penyangga kehidupan;
b.  pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
c.  pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.
24 Marsel Selamat, Hukum Sumber Daya Alam Indonesia (Setara Press 2018).[3].
25 ibid. [4].
26 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Edisi Pertama (Gadjah Mada University Press, 1993).[34-35].
Lembaga konservasi adalah lembaga atau korporasi yang menjalankan kegiatan konservasi berupa pengelolaan tumbuhan dan/atau satwa liar yang diambil secara bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang di luar habitat alaminya ( ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun non pemerintah. 27 Lembaga Konservasi memiliki fungsi utama sebagai pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelematan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. 28 Selain itu, lembaga konservasi juga memiliki fungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan tumbuhan dan/atau satwa liar dilindungi, penitipan sementara sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in-situ, sarana rekreasi sehat serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 29 Pengelolaan lembaga konservasi dilakukan berasaskan prinsip etika dan kesejahteraan satwa. 30
Hukum positif Indonesia saat ini masih memperbolehkan atraksi satwa sebagai bentuk peragaan satwa liar dilindungi. Menurut Pasal 43 ayat (1) Perditjen Etika dan Kesejahteraan Satwa, Peragaan satwa di  Lembaga Koservasi dimungkinkan berupa foto bersama satwa, atraksi, interaksi, dan atraksi tunggang, dengan tetap mengedepankan prinsip kesejahteraan satwa. Peragaan yang berpotensi menyebabkan satwa stress harus dihentikan. 31 Prinsip kesejahteraan satwa tersebut dilakukan dengan memperhatikan: 32
a)  Penyampaian pesan-pesan konservasi dan atau pendidikan mengenai satwa tersebut;
b)  Perilaku alaminya dan tanpa perlakuan kasar yang menyebabkan satwa sakit atau cedera, serta dengan menjamin kesehatan, keamanan satwa dan manusia;
c)  Perlakuan yang tidak merendahkan atau meremehkan martabat satwa dalam segala segi;
27 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2012, Nomor 747).[Ps 1 angka (1) jo. angka (3) jis. angka (3)].
28 ibid. [Ps 2 ayat (1)].
29 ibid. [Ps 2 ayat (2)].
30 ibid. [Ps 3 ayat (1)].
31 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam Nomor: P.9/IV- SET/2011 Tentang Pedoman Etika Dan Kesejahteraan Satwa Di Lembaga Konservasi.[Ps 43 ayat (3)]. 32 ibid. [Ps 43 ayat (2)].

## 804 Balma Ariagana: Pertanggungjawaban Pidana Lembaga
d)  Pendampingan dari perawat atau petugas satwa;dan e)  Tidak diperbolehkan memperagakan satwa bunting, cacat, dan sakit.
Hal ini berbeda dengan India yang telah melarang atrkasi satwa khususnya atraksi sirkus lumba-lumba Selain India, negara-negara yang juga memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan satwa adalah Costa Rica, Hongaria, dan Chile. Sedangkan Eropa dan Amerika Serikat merupakan beberapa negara yang belum terdapat larangan terhadap atraksi sirkus satwa karena masih beranggapan bahwa pertunjukkan satwa ini adalah bisnis besar. 33
Sehubungan dengan pembahasan satwa liar dilindungi bukan merupakan satwa liar atau bahkan hewan biasa, seyogyanya kesejahteraan mereka harus lebih diperhatikan karena kesejahteraan satwa sangat berhubungan dengan kelestarian satwa liar tersebut. Pentingnya aspek kesejahteraan hewan pada pemanfaatan satwa liar dilindungi karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan, reprorduksi dan daya tahan hidup hewan. 34 Peningkatan praktek kesejahteraan hewan secara positif berdapak pada ketahanan penyakit satwa tersebut. 35 Hal ini sejalan dengan inti dari pelestarian satwa liar dilindungi yaitu menjaga populasi satwa liar dilindungi agar jauh dari kepunahan dan menjaga kemampuan hidup alamiah satwa tersebut sebagaimana kehidupannya di habitat aslinya. Kegiatan pemanfaatan dalam hal ini peragaan satwa tidak diperbolehkan menganggu usaha pengawetan jenis satwa. Jumlah individu spesies yang semakin lama semakin sedikit menjadi alasan mengapa konservasi sumber daya alam hayati mendahulukan tujuan pengawetan jenis dibandingkan pemanfaatan secara lestari.
Menurut Singky Suwadji, mantan Kepala Staf Presiden South-East Asian Zoo and Aquaria Association (SEAZA), eksploitasi yang dilakukan oleh lembaga
33 Stephen Messenger, ‘India bans captive dolphin shows, says dolphins should be seen as ‘non-human persons’ (Treehugger.com 2013) <https://www.treehugger.com/natural-sciences/indi- as-bans-exploitation-dolphins-says-they-should-be-seen-non-human-persons.html> diakses pada tanggal 11 Januari 2019.
34 Nafila Nurbiyanti, ‘Sejarah Kesehjahteraan Hewan’ (2012) 5 e.Buletin Veterinae, diterbit- kan oleh Center for Indonesian Veterinary Analytica Studies .[6].
35 Wawancara dengan Bapak Singky Soewadji Mantan Kepala Staf Presiden South-East Asian Zoo and Aquaria Association , Surabaya, 23 Oktober 2019.
konservasi dalam rangka pemanfaatan satwa telah keluar dari koridor konservasi. 36
Peragaan satwa harus mencerminkan edukasi kepada masyarakat. 37 Apa yang terjadi pada dewasa ini dengan memperlakukan satwa liar sebagai objek atraksi ( animal show) diperbolehkan selama terdapat tujuan peragaan berupa edukasi seperti memberi makan satwa dan tidak bertentangan dengan ethic and animal welfare.
Peragaan satwa yang dilarang adalah peragaan satwa yang mempertontokan satwa yang bertingkah tidak sesuai dengan sifat alaminya, berupa gajah dipaksa untuk duduk, lumba-lumba dan harimau dipaksa lompat ke lingkaran api, beruang dipaksa naik sepeda, ataupun atraksi sekecil topeng monyet yang memaksa monyet ekor panjang untuk memakai baju layaknya manusia. 38 Peragaan-peragaan yang salah tersebut dapat dijumpai di dalam sirkus atau atraksi satwa di dalam lembaga konservasi. Apa yang dilakukan lembaga konservasi tersebut telah melanggar etika dan kesejahteraan hewan dan merupakan perbuatan eksploitasi satwa yang berlebihan. 39 Eksploitasi yang menyiksa satwa liar dilindungi tersebut merupakan tindak pidana “melukai satwa liar dilindungi dalam keaadan hidup” sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU Konservasi Hayati. Eksploitasi tersebut dilakukan dengan meragakan satwa tidak sesuai sifat alaminya  demi alasan ekonomi bertentangan dengan prinsip etika hubungan manusia pada Pasal 13 ayat (2) huruf c Perditjen Etika dan Kesejahteraan.
Secara internasional, peragaan dengan bentuk atraksi sirkus satwa liar sudah dilarang karena bertentangan dengan etika dan kesejahteraan satwa. 40 Atraksi sirkus satwa liar tidak sesuai dengan kaidah edukasi dalam konservasi dan lebih mengarah kepada eksploitasi demi keuntungan semata. Lembaga konservasi tidak dilarang untuk mencari keuntungan, tetapi harus memperhatikan kelestarian dan kesejahteraan satwanya. 41
36 ibid. 37 ibid.
38 ibid. 39 ibid. 40 ibid. 41 ibid.

## 806 Balma Ariagana: Pertanggungjawaban Pidana Lembaga
Peragaan satwa berbentuk atraksi bertransformasi menjadi eksploitasi satwa apabila dalam atraksi tersebut tindak mencerminkan edukasi mengenai konservasi satwa liar dilindungi dan kehidupan alamiah satwa (mempertahankan sifat liar satwa), bertentangan dengan etika dan kesejahteraan hewan, dan mengandung penyiksaan dan penyalahgunaan satwa. terjadinya eksploitasi karena satwa merupakan makhluk hidup yang juga memiliki kesejahteraan yang tetap dijaga bukan keuntungan manusia semata. Adanya penyiksaan dan penyalahgunaan dalam eksploitasi tersebut mengimplikasikan terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan pelestarian dan kesejahteraan satwa liar dilindungi.
Tindak pidana yang dimaksud adalah Pasal 302 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: Eksploitasi satwa liar dilindungi yang berimplikasi tindak pidana diatur dan diancam Pasal 302 ayat (1) angka 1 KUHP yang berbunyi:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannuya;
2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaanya dan ada dibawah pengawasnnya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
1. Jika Hewan itu milik yang besalah, maka hewan itu dapat dirampas.
2. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.
Ketentuan Pasal 302 ayat (1) angka 1 KUHP merupakan kejahatan terhadap hewan yang masuk kedalam “Bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Kesusilaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal Susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; serta merupakan norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur. 42 Kejahatan ini digolongkan sebagai kejahatan kesusilaan karena beban moral manusia selaku makhluk hidup untuk senantiasa memberikan kesejahteraan bagi makhluk hidup lainya dalam hal ini hewan dan memperlakukannya secara manusiawi. Setiap tindakan yang akan diambil pada satwa wajib mengutamakan kepentingan, kesalamatan, dan kesejahteraan satwa. Penyiksaan yang dialami satwa bertentangan dengan kepentingan, kesalamatan, dan kesejahteraan satwa.  Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 302 KUHP mengancam kesejahteraan satwa dengan penyiksaan pada satwa tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksploitasi  satwa liar dilindungi dalam lingkungan lembaga konservasi.
Ketentuan pidana yang berkaitan dengan hewan pada KUHP memiliki tujuan  perlindungan hewan dan memberikan tata kelakuan manusia kepada hewan. Meskipun ajaran kesejahteraan hewan belum begitu popular saat KUHP disusun pada zamannya (WvS-Belanda), filosofi perlindungan kesejahteraan hewan telah dirumuskan pada KUHP. Hal ini menunjukan bahwa kesejahteraan hewan merupakan suatu norma kesusilaan yang begitu penting untuk dilindungi agar terciptanya tertib hukum dan tertib sosial di masyarakat.
Selain itu, eksploitasi satwa liar dilindungi juga berimplikasi tindak pidana yang diancam dan diatur pada Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi Hayati, yang berbunyi:
"Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratusjuta rupiah)".
Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,
42 KBBI Daring, ‘Kesusilaan’, (diakses pada tanggal 31 Oktober 2019) <https://kbbi.web.id/ susila>.

## 808 Balma Ariagana: Pertanggungjawaban Pidana Lembaga
memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup".
Tindak pidana ini dikualifikasikan sebagai kejahatan. Adapun ancaman pidana yang diatur pada Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi Hayati berupa ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut dapat di kualifikasikan  sebagai  kelalaian  apabila  dilakukan  dengan  kelalaiannya  (culpa) sebagaimana dirumuskan Pasal 40 ayat (4) UU Konservasi Hayati. Adapun Adapun ancaman pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat (4) UU Konservasi Hayati berupa ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah). Kejahatan dan pelanggaran pada UU Konservasi Hayati merupakan tindak pidana pada bidang konservasi hayati. Perbuatan-perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana untuk menjaga keberlakuan asas konservasi sebagiamana disebut pada Pasal 2 UU Konservasi Hayati guna mencapai tujuan konservasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Konservasi Hayati. Perbuatan- perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan tujuan melindungi kelestarian satwa liar dilindungi agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan mengingat populasinya yang semakin sedikit. Eksploitasi satwa liar dilindungi secara berlebihan merupakan perbuatan yang menyiksa satwa.
Eksploitasi satwa liar dilindungi juga berimplikasi tindak pidana kesejahteraan hewan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan, yang selanjutnya disebut UU Pertenakan sebagai berikut: Pasal 91B UU Peternakan berbunyi:
(1) Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2)  Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Adapun perbuatan yang dimaksud Pasal 66A UU Perternakan, yaitu:
(1)  Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
(2)  Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.
Tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 91B Jo. 66A UU Perternakan dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Pengkualifikasian tindak pidana tersebut menjadi pelanggaran adalah keputusan tidak bijak yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, karena kesejahteraan hewan merupakan isu kesusilaan yang sudah menjadi beban moral yang dimiliki manusia sejak abad ke-XVI. Maka seharusnya tindak pidana tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan sebagai wujud pelaksanaan tujuan  UU Pertenakan yaitu memelihara kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan satwa.

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga Konservasi Pelaku Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi
Pengertian korporasi dalam hukum pidana sebagai ius constituendum dapat dijumpai pada Konsep Rancangan KUHP Baru Buku I 2012 Pasal 182 yang menyatakan, “Korporasi adalah sekumpulan terorganisasi dari orang dan/ atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. 43
Sedangkan dalam hukum pidana sebagai ius constitutum, pengertian korporasi memiliki pengertian yang berbeda-beda bergantung pada ketentuan undang- undang yang mengatur dan mengakuinya sebagai subjek hukum pidana. Sebagai contoh pengertian korporasi pada Pasal 1 angka 25 UU Perternakan menyebutkan: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang
43 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga (Ken- cana 2012).[32].

## 810 Balma Ariagana: Pertanggungjawaban Pidana Lembaga
peternakan dan kesehatan hewan”. Pengertian tersebut bersifat sektoral pada rezim UU Pertenakan saja, karena pada hukum pidana yang bersifat umum yakni KUHP yang berlaku sekarang belum mengenal konsep pertanggungjawaban korporasi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh asas universitas delinquere nonpotest (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) yang merupakan khas dari pemikiran dogmatis dari pada abad ke-XIX, masa dimana W.v.S. Belanda 1881 dibuat pertama kalinya. 44 Pengertian-pengertian tersebut menunjukan korporasi menurut konsep hukum pidana lebih luar daripada korporasi menurut konsep hukum perdata, karena pada hukum pidana selain mengenali korporasi berbentuk badan hukum juga mengenali korporasi berbentuk non badan hukum.
Menurut Mardjono Reksodiputro, model pertanggungjawaban korporasi pada hukum pidana Indonesia dibagi menjadi tiga model yakni: 45
1.  Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab;
2.  Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab;
3.  Korporasi sebagai pembuat dan yang bertangugungjawab.
Dalam hal model pertanggungjawaban yang pertama, pengurus korporasi yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat bertanggungjawab. Model ini dianut pada Pasal 59 KUHP yang berbunyi “Dalam hal-hal dimana karena pelnggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris- komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Adapun dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, karena pengurus yang selalu berbuat sesuatu yang dimaksud dengan perbuatan korporasi. 46 Oleh karena itu pengurus yang harus bertanggungjawab.
44 ibid. [55].
45 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporaso Dalam Hukum Pidana Indonesia (Stritch Liabilitu dan Vicarious Liability) (Raja Grafindo Persada 1996).[30].
46 Muladi dan Dwidja Priyatno, Op Cit. [86].

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
Dalam model pertanggungjawaban kedua, ditegaskan bahwa korporasi sebagai pembuat tindak pidana selama dilakukan oleh  alat perlengkapan korporasi berdasarkan anggaran dasarnya. Namun pembebanan tanggungjawab pidana diberikan kepada pengurus korporasi, karena tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi yang sedang memerintahkan korporasi. 47
Dalam model pertanggungjawaban ketiga merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dibebankan pada korporasi. Dasar pemikiran ini adalah pembebanan tanggungjawab pada pengurus tidak cukup untuk memberikan jaminan bahwa korporasi tidak akan lagi melakukan tindak pidana. Pembebanan pidana yang dijatuhkan pada pengurus tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima oleh korporasi atau kerugian yang diterima masyarakat. 48 Oleh karena itu korporasi yang harus dijatuhi pidana.
Adapun yang dimaksud Pengurus Korporasi adalah Pengurus Korporasi sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk personil pengendali korporasi, pemberi perintah, pemimpin baik yang masuk dalam struktur organisasi maupun yang tidak masuk struktur organisasi korporasi tetapi dapat mengendalikan secara efektif. 49
Kesalahan menjadi alasan fundamental untuk mempertanggungjawabkan pembuat atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Asas geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens rea menjadi asas umum di hukum pidana sejak diberlakukanya KUHP meskipun tidak pernah tertulis padanya. Asas tersebut menjadi hukum tertulis setelah termuat pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman yang kemudian dicabut dan diganti oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pembahasan sebelumnya perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, pemisahan perbuatan pidana dengan kesalahan menimbulkan kemungkinan berupa seseorang tidak mungkin
47 Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi Kajian Sanksi Tindakan Bagi Penanggulanagan Keja- hatan Korporasi, (Arti Bumi Intaran 2008).[49].
48 Muladi dan Dwidja Priyatno, Op Cit. [90].
49 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor  PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pe- doman Penanganan Perkara Pidana Subjek Hukum Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492).[Lampiran BAB I huruf F angka 2].

## 812 Balma Ariagana: Pertanggungjawaban Pidana Lembaga
bertanggungjawab pidana dia tidak melakukan tindak pidana, namun seseorang mungkin tidak dipidana meskipun berbuat pidana. 50 Hal tersebut juga berlaku pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
Adapun perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada korporasi harus memenuhi kriteria: 51
1.  Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
2.  Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
3.  Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/ atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi; Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan /atau pengurus korporasi;
4.  Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari- hari korporasi;
5.  Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan /atau pengurus korporasi;
6.  Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
7.  Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (accepted) oleh korporasi tersebut;
8.  Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau
9.  Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.
Kriteria tersebut bersifat alternatif-kumulatif dan harus diatur dalam undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.
Perbuatan Pengurus Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi kriteria: 52
1.  Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;
2.  Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila
50 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi (Rineka Cipta 2015) . [167].
51 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor  PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pe- doman Penanganan Perkara Pidana Subjek Hukum Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492).[Lampiran BAB II huruf A].
52 Ibid .[Lampiran BAB II huruf B].
tindak pidana tersebut terjadi;
3.  Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau
4.  Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pengurus Korporasi menurut undang- undang
Kriteria tersebut bersifat alternatif-kumulatif.
Berdasarkan uraian diatas perbuatan eksploitasi satwa dilindungi berimplikasi tindak pidana pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentua pidana, yaitu: KUHP; UU Konservasi Hayati; dan UU Pertenakan. Oleh karena itu perlu digunakannya asas prefrensi untuk mengetahui pebuatan tersebut lebih  cocok  dikualifikasikan  tindak  pidana  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang mana. KUHP merupakan ketentuan bersifat umum ( lex generalis ) pada system hukum pidana Indonesia. Maka ketentuan tersebut dapat disimpangi oleh undang-undang yang lebih khusus berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis (ketentuan khusus mengalahkan ketentuan yang umum). UU Konservasi hayati dan UU Pertenakan merupakan delik khusus atau tindak pidana khusus karena memumat ketentuan pidana di dalam kedua undang-undang tersebut.
Menjadi persoalan karena keduanya merupakan ketentuan khusus maka aturan apa yang paling cocok digunakan?
Untuk menentukan suatu undang-undang khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas systematische specialiteit atau kekhususan yang sistematis.
Asas tersebut berarti ketentuan yang lebih khusus dari ketentuan khusus lainya mengalahkan ketentuan khusus yang telah ada. Hal-hal khusus yang lebih khusus tersebut terkait subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti terkait kasus yang telah terjadi. 53
Menurut Eddy O.S.Hiariej, apabila terdapat sengketa yuridis dalam hal terdapat suatu perbuatan yan g diancam lebih dari satu undang-undang yang kesemuanya
53 Erwin Matondang, ‘Penerapan Asas De Autonomie Van Het Materiele Starfrecht Untuk Terminologi Kekayaan Negara Hubunganya Dengan Pembuktian dan Esekusi Hasil Tindak Pidana Korupsi’, (Fakultas Hukum UI, 2011) < http://lib.ui.ac.id.file?file=digital/20271516-S306-Penera - pan%20asas.pdf> diakses pada 15 Januari 2020.

## 814 Balma Ariagana: Pertanggungjawaban Pidana Lembaga
dikualifikasikan  sebagai  delik  khusus  ( bijzonder delic ), maka digunakan lex spesialis sistematis sebagai dirivat umum atau turunan dari lex specialis derogate legi generalis . 54 Hal ini juga sejalan dengan Stufen Bouw Theory yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, yaitu suatu perundang-undangan yang mempunyai karakter dan dimensi yang berbeda tidak boleh dicamour adukkan, sehingga ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentuk undang-undang memang mempunyai maksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu yang bersifat khusus. 55
Berdasarkan asas lex systematic specialis, eksplotasi satwa liar dillindungi menjadi domain dari UU Konservasi Hayati karena undang-undang tersebut memiliki kekhususan yang lebih khusus daripada UU Pertenakan. Kekhususan yang pertama berupa objek dugaan perbuatan yang dilanggar adalah satwa liar dilindung yang mana merupakan objek perlindungan UU Konservasi Hayati. Kekhususan yang kedua berupa subjek Lembaga Konservasi yang mana suatu lembaga yang diatur pada UU Konservasi Hayati beserta turunannya. Kekhususan yang ketiga berupa alat bukti yang diperoleh adalah satwa liar dilindungi, yang mana pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P26/Menlhk/ Setjen/Kum.1/4/2017 Tentang Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatur tata cara penanganan barang bukti berupa satwa liar dilindungi, yang mana aturan tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kesamaan domain dengan UU Konservasi Hayati. Kekhususan yang terakhis adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada UU Konservasi Hayati adalah PPNS tersebut adalah PPNS Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekositemnya pada Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lebih dikenal dengan sebutan Polisi Hutan, 56 yang mana PPNS tersebut lebih memiliki
54 Mutiara Nastya Rizky, et.al, ‘Perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial’ (2019) 2 Media Iuris FH Unair.[211] <https://e-journal. unair.ac.id/MI/article/view/13193/pdf> diakses pada tanggal 15 Januari 2020.
55 Ibid.
56 Tantri  Mawarsih, Penegakan Hukum Terhadap Penyiksaan Lumba-Lumba Dalam Per- agaan Atraksi Satwa Oleh Korporasi Di Indonesia (Skripsi Program S1 Fakultas Hukum Universi- tas Airlangga 2011).[82-84].

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai satwa liar dilindungi. berdasarkan kekhususan-kekhususan tersebut UU Konservasi Hayati memiliki dimensi yang sama dengan perlindungan satwa liar dilindungi, maka diantara UU Konservasi Hayati dan UU Pertenakan, dalam hal pertanggungjawaban pidana eksploitasi satwa liar dilindungi yang dimenangkan adalah UU Konservasi Hayati.
Pemberlakuan UU Konservasi Hayati menimbulkan konsekuensi tidak dapat dipidananya korporasi dalam hal ini lembaga konservasi secara langsung. Hal ini disebabkan UU Konservasi Hayati tidak mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pada rezim undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 183 KUHP ketentuan Buku I KUHP berlaku juga pada perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Sedangkan pada buku 1 KUHP tidak mengenal bentuk korporasi ( rechtpersoon ) sebagai subjek hukum pidana. Selain itu, berdasarkan Lampiran Perja 28/2014 BAB I Huruf E angka 2 dalam hal undang-undang tidak mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan diajukan kepada pengurus.
Oleh karena itu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah manusia ( naturlijk persoon ) dalam hal ini pengurus. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban korporasi yang kedua yaitu Korporasi sebagai pembuat perbuatan pidana namun yang bertanggungjawab adalah pengurus dari korporasi tersebut.
Korporasi sebagai pembuat tindak pidana selama dilakukan oleh  alat perlengkapan korporasi berdasarkan anggaran dasarnya, namun pembebanan tanggungjawab pidana diberikan kepada pengurus korporasi, karena tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi yang sedang memerintahkan korporasi. 57
Berdasarkan asas actus non facit reum nisi mens sist rea , setiap orang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan, oleh karena itu perlu mengukur kesalahan pengurus dalam hal menjatuhkan pidana kepada pengurus korporasi. Kesalahan khususnya kesengajaan merupakan salah satu unsur dari Pasal Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi Hayati. Unsur-unsur tersebut harus dapat dibuktikan agar
57 Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi Kajian Sanksi Tindakan Bagi Penanggulanagan Keja- hatan Korporasi (Arti Bumi Intaran 2008) . [49].

## 816 Balma Ariagana: Pertanggungjawaban Pidana Lembaga
pengurus lembaga konservasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Mengenai unsur kesengajaan, karena bentuk subjek hukum yang diakui UU Konservasi Hayati adalab orang-perseorangan, maka kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan perngurus selaku orang-perseorangan.
Bentuk kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan sebagai kemungkinan atau dolus “ apa boleh buat” ( dolus eventualis ). Kesalahan ini memiliki ciri pelaku dalam melakukan tindak pidana mengetahui segala resiko dan tetap menghendaki tindak pidana termasuk tidak peduli siapa yang menjadi korbannya. 58 Pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan suatu akibat yang lain dari ia kehendaki dan akibat tersebut dilarang oleh hukum. 59 Menurut Moeljatno, bentuk kesengajaan ini memerlukan syarat berupa: 60
a)  Terdakwa mengetahui kemungkin adanya akibat/keadaan yang merupakan delik. b)  Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pukul resiko.
Syarat pertama tersebut terlihat pada lembaga konservasi dalam hal ini pengurus mengetahui bahwa peragaan berupa atraksi satwa liar dilindungi yang dilakukannya melukai satwa yang dikelolanya. Hal ini karena tidak mungkin satwa liar seperti gajah dan lumba-lumba yang merupakan satwa Appendix I menurut CITES , atau satwa yang secara internasional dilarang perdagangannya karena potensi kepunahan yang tinggi dapat secara alami mematuhi perintah pawang satwa untuk melakukan aksi akrobatik seperti gajah berdiri kaki satu atau lumba lumba masuk kelingkatan api. Perbuatan melukai tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana UU Konservasi Hayati mengaturnya. Tidak mungkin lembaga konservasi dalam hal ini pengurus tidak mengetahui delik-delik konservasi pada UU Konservasi Hayati karena undang-undang tersebut merupakan peraturan perundang-undangan induk dalam pengelolaan satwa liar dilindungi dan dalam pembentukan lembaga konservasi diwajibkan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang
58 Didik Endro Leksono , Hukum Pidana (Airlangga University Pres 2014) . [70].
59 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum pidana, (Sinar Grafika 2015).[176].
60 Moeljatno, Op cit. [176].

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
berlaku terlebih peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan kegiatan konservasi.
Syarat yang kedua dapat dilihat dari sikap lembaga konservasi dalam hal ini pengurus membiarkan kemungkinan implikasi tindak pidana tersebut dan bahkan menjadi suatu budaya kerja dalam pengelolaan satwa liar dilindungi di dalam lembaga konservasinya. Pengurus andaikata perbuatan eksploitasi tersebut timbul tindak pidana, tidak peduli dan memilih mengambil resiko melakukan tindak pidana ketimbang menghindarinya demi keuntungan yang didapatkan lembaga konservasi.
Adapun eksploitasi satwa liar dilindugi yang merupakan perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut Lampiran Perja 28/2014 BAB II huruf B angka 1 sebagai menyuruh lakukan. Hal ini karena pengurus selaku directing mind yang memiliki wewenang untuk menyuruh dan menghentikan praktek eksploitasi satwa liar dilindungi yang berimplikasi tindak pidana tersebut. Pengurus atas nama jabatan menyuruh lakukan bawahannya dalam hal ini pawang satwa untuk melakukan tindak pidana tersebut demi keuntungan korporasi yang akan diraih. Dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP, pengurus tersebut dikategorikan yang menyuruh lakukan ( doenplegger ) yang menurut ketentuan yang sama dipidana sebagai pelaku tindak pidana ( dadders ).
Eksploitasi satwa liar dilindugi yang merupakan perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut Lampiran Perja 28/2014 BAB II huruf B angka 2, yaitu pengurus memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukuo besar apabila tindak pidana tersebut terjadi. Wewenang tersebut seharusnya digunakan untuk membuat kebijakan yang dapat menghentikan praktek eksploitasi satwa liar dilindungi yang berimplikasi tindak pidana. Namun kesempatan tersebut tidak digunakannya dan memilih menjadi tindak pidana tersebut sebagai budaya kerja korporasi tersebut. pengurus menyadari akan terjadi tindak pidana namun memilih untuk melanjutkannya demi keuntungan korporasi.

## 818 Balma Ariagana: Pertanggungjawaban Pidana Lembaga
Eksploitasi satwa liar dilindugi yang merupakan perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut Lampiran Perja 28/2014 BAB II huruf B angka 3, yaitu pengurus mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi. Sama dengan angka 2, pengurus mengetahui resiko tindak pidana tersebut namun memilih untuk tidak menghiraukan atau “apa boleh buat” dengan resiko tersebut dan tetap melanjutkan tindak pidana tersebut.
Berdasarkan Pasal 59 KUHP, Pengurus yang terbukti tidak ikut campur dalam melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana. Pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kriteria yang disebutkan Perja 28/2014 BAB II Huruf b tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Berdasarkan uraian analisis diatas mengenai kesalahan pengurus lembaga konservasi dalam eksploitasi satwa liar dilindungi yang berimplikasi tindak pidana, maka pengurus lembaga konservasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang diancam dan diatur Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi Hayati. Pertanggungjawaban pidana ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi bentuk “korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab”. Pertanggungjawaban pidana ini diperlukan untuk memberikan efek jera pada lembaga konservasi pelaku tindak pidana tersebut dan menjaga asas konservasi sebagai landasan dalam mengelola lembaga konsevasi agar keanekaragaman hayati Indonesia senantiasa terjaga.
Adapun ancaman pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi Hayati berupa ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) yang mana dibebankan kepada pengurus korporasi

## Kesimpulan
Peragaan satwa adalah salah satu bentuk pemanfaatan satwa liar dilindungi yang sah menurut hukum positif, namun kegiatan tersebut bertransformasi menjadi eksploitasi yang berimplikasi tindak pidana apabila dalam atraksi tidak

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
mencerminkan edukasi konservasi dan sifat liar satwa, bertentangan dengan etika kesejahteraan hewan dan mengandung penyiksaan dan penyalahgunaan satwa. Penyiksaan dan penyalahgunaan satwa mengindikasikan adanya implikasi tindak pidana pada eksploitasi tersebut. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang sebagaimana diatur dan diancam Pasal 302 dan Pasal 504 KUHP, Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi Hayati, dan Pasal 66A jo. 91B UU Perternakan.
Berdasarkan asas lex systematic specialis, UU Konservasi Hayati memiliki kekhususan yang lebih khusus dibandingkan undang-undang lainnya yang mengatur tindak pidana yang berimplikasi pada eksploitasi satwa liar dilindungi. Berlakunya UU Konservasi hayati menimbulkan konsekuensi tidak dapat dipidananya lembaga konservasi sebagai korporasi pembuat tindak pidana. Oleh karena itu pengurus selaku orang perseorangan didalam lembaga konservasi berdasarkan kesalahanya dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatan pidana lembaga konservasi selaku korporasi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, (Airlangga University Press 2014).
Djuwantoko, Asas-Asas Pengelolaan Satwa Liar Di Indonesia: Buah Pemikiran Prof. Djuwantoko, (Gadjah Mada University Press 2018).
Hamzah, Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporaso Dalam Hukum Pidana Indonesia (Stritch Liabilitu dan Vicarious Liability) (Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996).
Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Edisi Pertama (Gadjah Mada University Press 1993).
Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi Kajian Sanksi Tindakan Bagi Penanggulanagan Kejahatan Korporas (Arti Bumi Intaran 2008).
________, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Rineka Cipta 2011).

## Balma Ariagana: Pertanggungjawaban Pidana Lembaga
Marsel Selamat,  Hukum Sumber Daya Alam Indonesia (Setara Press 2018)
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi (Rineka Cipta 2015).
Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga (Kencana 2012).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Kencena Prenadamedia Group 2017).
Sutan Remy Sjahdeini, Ajaran Pemidanaan: TIndak Pidana Korporasi & Seluk- Beluknya (Edisi Kedua) (Kencana 2017).

## Skripsi
Bethara Smarasanta, Penegakan Hukum Terhadap Satwa Yang dilindungi dalam Tindak Pidana Memelihara Lumba-Lumba Untuk Pertunjukan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Skripsi Progam S1 Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2018).
Inka Ayu Arianti, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Satwa Lindung (Skripsi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011).
Tantri Mawarsih, Penegakan Hukum Terhadap Penyiksaan Lumba-Lumba Dalam Peragaan Atraksi Satwa Oleh Korporasi Di Indonesia (Skripsi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011).

## Jurnal
Adirini Pujiyanti ‘isu Kesejahteraan Hewan Dalam Hubungan Bilateral Indonesia- Australia’, (2013) 18 Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan .
Andri Wibisana, ‘Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem’ (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrisn Hukum dan Ham RI 2015).
Erwin Matondang, ‘Penerapan Asas De Autonomie Van Het Materiele Starfrecht Untuk Terminologi Kekayaan Negara Hubunganya Dengan Pembuktian dan Esekusi Hasil Tindak Pidana Korupsi’, (Fakultas Hukum UI 2011) <http:// lib.ui.ac.id.file?file=digital/20271516-S306-Penerapan%20asas.pdf > diakses pada 15 Januari 2020.
Indah Triastuti ‘Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan dalam Kaitannya

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
dengan pengelolaan di Lembaga Konservasi’, (2015) 1 Yustisi .
Marcelino H. Latuputty, Konvensi Keanekaragaman Hayati ( Convention on Biological Diversity ) dan Konvensi Perdagangan Internasional untuk Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam Punah ( Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna ), (Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
Mutiara Nastya Rizky, et.al, ‘Perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial’ (2019) 2 Media Iuris FH Unair <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/13193/pdf> diakses pada tanggal 15 Januari 2020.
Nafila Nurbiyanti, ‘Sejarah Kesehjahteraan Hewan’ (2012) 5 e.Buletin Veterinae, diterbitkan oleh Center for Indonesian Veterinary Analytica Studies <http:// civas.net/cms/assets/uploads/2017/12/design-cetak-edisi-5.pdf> diakses pada tanggal 10 November 2019.

## Laman
Anonim, ‘Fakta tentang Satwa Liar Indonesia’ (Pro Fauna 2015) < https://www. profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XVq62S2B10s> diakses pada tanggal 19 Agustus 2019.
KBBI Daring, “Kesusilaan”, https://kbbi.web.id/susila, diakses pada tanggal 31 Oktober 2019.
Luthfia  Azzanella  ‘Berbagai  Alasan  Sirkus  Hewan  Masih  Ditemukan,  Salah Satunya Regulasi Lemah’ (Kompas.com Jernih Melihat Dunia 2019) <https:// nasional.kompas.com/read/2019/02/22/17354871/berbagai-alasan-sirkus- hewan-masih-ditemukan-salah-satunya-regulasi-lemah?page=all> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.
M Faisal, ‘Eksploitasi Gajah untuk Kepentingan Pilkada 2018’ (Tirto 2018) <https:// tirto.id/eksploitasi-gajah-untuk-kepentingan-pilkada-2018-cC7n>Diakses pada tanggal 5 Oktober 2019.
Moh. Dani Pratama, ‘Upaya Perlindungan Terhadap Satwa Liar dalam RUU KUHP Belum Maksimal’ (Hukumonline.com 2018)  <https://www.hukumonline. com/berita/baca/lt5b10a19554e54/upaya-perlindungan-terhadap-satwa-liar- dalam-ruu-kuhp-belum-maksimal> diakses 1 Oktober 2019.
Putri Hadiran, ‘Atraksi Lumba-Lumba, Pertunjukan Yang Kental Eksploitasi Ketimbang Edukasi’ (Mongabay 2018) ,<  https://www.mongabay. co.id/2018/02/19/atraksi-lumba-lumba-pertunjukan-yang-kental-eksploitasi-
822 Balma Ariagana: Pertanggungjawaban Pidana Lembaga
ketimbang-edukasi/> dikunjungi pada 21 Agustus 2019.
Sara Malm, ‘Elephants’ trunks are `stabbed as they are punched by mahouts trying to control them in front of excited tourists in Indonesia ’ (Daily Mail 2018) <https://www.dailymail.co.uk/news/article-6307009/Elephants-trunks- stabbed-taunted-excited-tourists-Indonesia.html> diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.
Stephen Messenger, ‘India bans captive dolphin shows, says dolphins should be seen as ‘non-human persons’ (Treehugger.com 2013) <https://www.treehugger. com/natural-sciences/indias-bans-exploitation-dolphins-says-they-should- be-seen-non-human-persons.html> diakses pada tanggal 11 Januari 2019.