## ARBITRASE ONLINE DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
DAN PANDEMI COVID-19
( Online Arbitration in The Industrial Revolution 4.0 Era and The Covid-19 Pandemic )
Arum Afriani Dewi
Praktisi Hukum
E-mail: arumadewi@gmail.com

## Abstrak
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era Industri 4.0 berperan sangat penting dalam  aktivitas  ekonomi.  Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  juga  sangat berdampak  terhadap  perkembangan  sengketa  hukum  perdata.  Sengketa  perdata  yang  dapat terjadi  melalui  tatap  muka,  saat  ini  bisa  juga  terjadi  melalui cyberspace yang  dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. Pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di masa Industri  4.0  pada  masa  pandemi  Covid-19  menjadi  alternatif  yang  sangat  dibutuhkan,  salah satunya  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  arbitrase,  baik  sengketa  perdata  di  dunia  nyata, maupun  sengketa  perdata  yang  terjadi  di  dunia  maya.  Kondisi  pandemi  Covid-19  juga semakin  memperkuat  kebutuhan  akan  penerapan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur Arbitrase Online . Berdasarkan uraian tersebut, apakah  penerapan  teknologi  informasi  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  di Indonesia  pada  di  era  Industri  4.0  dan  pandemi  Covid-19  dibutuhkan?  Metode  kajian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dan  jenis  penelitian  ini  merupakan jenis  penelitian  pustaka.  Adapun  hasil  dari  penelitian  diketahui  bahwa  untuk  menghadapi masa Pandemi Covid-19 dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi  yang ada saat  ini,  Arbitrase Online bisa  dijadikan  sarana  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Prosedur Arbitrase Online harus diterapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola oleh lembaga arbitrase.
Kata Kunci : Arbitrase; Industri 4.0; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pandemi Covid- 19.

## Abstract
Advances in  information and communication  technology in  the Industry 4.0 era play a very important  role  in  economic  activity.  The  development  of  information  and  communication technology  has  also  impacted  the  development  of  civil  law  disputes.  Civil  law  disputes  that can occur face-to-face, currently can also occur through cyberspace which can be resolved through arbitration. The implementation of information and communication technology in the Industrial 4.0 period during the Covid-19 pandemic is needed, one of which is in the process of examining arbitration cases, both civil disputes in the real world, and in cyberspace. The Covid-19  pandemic  condition  has  also  further  strengthened  the  need  for  the  application  of information  and  communication  technology  to  resolve  civil  disputes  through  the  Online

## Jurnal Legal Reasoning
Arbitration. Based on this description, is the application of information technology in dispute resolution  through  arbitration  in  Indonesia  in  the  Industrial  4.0  era  and  the  Covid-19 pandemic?  The  study  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  method  and  this  type  of research  is  a  type  of  library  research.  The  results  of  the  research,  it  is  known  that  to  deal with  the  Covid-19  Pandemic  period  with  the  sophistication  of  information  and communication  technology  currently  available,  Online  Arbitration  can  be  used  to  resolve disputes.  The  Online  Arbitration  Procedure  must  be  applied  based  on  the  agreement  of  the parties  by  utilizing  information  and  communication  technology  managed  by  the  arbitration institution.
Keywords :  Arbitration;  Industrial  Revolution  4.0;  Information  and  Communication Technology; Covid-19 Pandemic.

## A. Pendahuluan
Saat ini tahapan industri sudah memanfaatkan ruang siber.  Istilah  Industri 4.0 pertama kali  dikenalkan  oleh  Hannover  Fair,  Jerman  pada  tahun  2011.  Istilah  Industri  4.0  pada awalnya  merupakan  nama  untuk  menginisiasi  strategi  teknologi  Pemerintah  Jerman  menuju tahun 2020. Tim peneliti dari Universitas 3 Dortmund Jerman menemukan beberapa konsep kunci pada terminologi Industri 4.0, yang kemudian menurut mereka konsep tersebut adalah komponen dari  Industri  4.0.  Adapun  komponen  dari  Industri 4.0  adalah:  (1) Cyber-physical system (CPS); Internet of Things (IoT); Internet of Services (IoS); dan Smart Factory . 1
Dinamika  pembangunan  Indonesia  yang  dipicu  dengan  perkembangan  dan  kemajuan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  saat  ini  telah  memasuki  era  revolusi  Industri  4.0  dan membawa  perubahan  pada  perkembangan  perdagangan.  Perubahan  bentuk  perdagangan tersebut  dilakukan  secara  elektronik  melalui  digital  elektronik, artificial  intelligence , big data , robotic .
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  era  Industri  4.0  ini  dapat dikatakan sebagai sebuah pedang bermata dua yaitu di satu sisi dapat memberikan kontribusi yang bersifat positif, namun di sisi lain memberikan dampak negatif. Dampak positif dilihat dari  adanya  peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan  dan  perubahan  peradaban  manusia  yang menyebabkan  hubungan  dunia  seolah-olah  tanpa  batas  ( bordeless )  dan  menyebabkan perubahan  sosial,  ekonomi  dan  budaya  secara  signifikan,  peningkatan  investasi  perusahaan, peningkatan produktivitas dan kualitas. Dampak negatifnya adalah menimbulkan pergeseran peran  konvensional  di  dalam  pasar,  timbulnya  persaingan  sengketa,  timbulnya  perbuatan melawan hukum pelaku usaha, penyelesaian sengketa, belum adanya kemampuan pemerintah
1 Herman Mario Pentek, Tobias Otto dan Boris, 2015. Design Principles for Industry 4.0 Scenario: A Literature Review. Technische Universitas Dortmund, hlm. 8-10.
dalam  membuat  regulasi  model  bisnis  dengan  teknologi  baru,  dan  timbulnya  fragmentasi sosial yang dapat berpotensi melebarkan ketimpangan ekonomi. 2
Revolusi  Industri  4.0  yang  telah  datang  dan  menguasai  kehidupan  masyarakat  global, tidak mungkin dapat ditolak atau dihindari. 3 Penerapan Revolusi  Industri 4.0 ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja dan perluasan pasar bagi industri.
Cara  interaksi  antar-orang  dan  bisnis  saat  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  perkembangan dan  inovasi  teknologi  pada  masa  Industri  4.0.  Kebutuhan  akan  teknologi  informasi  dan komunikasi  dalam  kehidupan  sehari-hari  tidak  dapat  dielakkan  lagi.  Kebutuhan  akan teknologi  informasi  dan  komunikasi  saat  ini  juga  dibutuhkan  dalam  dunia  bisnis  dan ekonomi.  Lahirnya  teknologi  digital,  globalisasi  semakin  menguat,  dorongan  lahirnya  pasar baru tanpa batas dengan berbasiskan sistem ekonomi digital, informasi, kreativitas digital dan ilmu pengetahuan. 4
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  pada  era  Industri  4.0  ini  berdampak pada  bidang  bisnis.  Bidang  bisnis  terus  berevolusi  mengikuti  laju  perubahan.  Teknologi informasi dan komunikasi berperan sangat penting dalam aktivitas ekonomi. Ujang Suratno, 2019, menyatakan bahwa bidang bisnis menjadi salah satu faktor pendorong perubahan pada teknologi. 5
Era industri 4.0 dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga sangat berdampak  terhadap  perkembangan  sengketa  perdata.  Sengketa  perdata  yang  dapat  terjadi melalui  tatap  muka,  saat  ini  bisa  juga  terjadi  melalui cyberspace .  Sengketa  perdata  yang terjadi melalui tatap muka dan melalui dunia maya dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. Sistem tersebut juga berdampak pada lingkup kegiatan bisnis yang tidak hanya nasional tetapi juga  internasional,  melibatkan  individu-individu  yang  berbeda  kewarganegaraan,  maupun perusahaan-perusahaan antar negara, dan pihak pemerintahan antar negara.
Era industri 4.0  yang memicu kemajuan pada tren global sangat berpengaruh terhadap tatanan  hukum,  sehingga  harus  dicermati  secara  kritis  dan  inovatif  terhadap  pembangunan hukum. Pada realitas hukum yang ada saat ini sangat penting mengetahui seberapa efektifnya hukum  nasional  Indonesia  yang  mengatur  tentang  hukum  bisnis  mampu  menjadi  benteng pertahanan atas perilaku aktifitas-aktifitas dalam dunia maya di era Industri 4.0. Hal tersebut
2 Soesi Idayati et.al. “Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0”. Jurnal Jurisprudence , Volume 9 Nomor 1, 2019, hlm. 90- 101.
3 Herman Mario…, op. cit., hlm. 13.
4 Edmon  Makarim  dalam  Djulaeka  dan  Rhido  Jusmadi,  “Konvergensi  Telematika,  Arah  Kebijakan  dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia,” Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013, hlm. 46-47.
5 Ujang  Suratno.”Arah  Pembaharuan  Hukum  Nasional  Dalam  Menghadapi  Era  Revolusi  Industri  4.0”. Jurnal Justisia , Volume 5 Nomor 1, 2019. Hlm. 155-169.

## Jurnal Legal Reasoning
dikarenakan  aktifitas-aktifitas  di  dunia  nyata  sangat  berbeda  dengan  aktifitas-aktifitas  di dunia  maya.  Akibatnya,  hukum  konvensional  yang  mengatur  tata  hubungan  di  dunia  nyata dapat  diterapkan  untuk  mengatur  aktivitas-aktivitas  di  dunia  maya  apalagi  ketika  melewati yuridiksi nasional bahkan internasional.
Dalam  bisnis  diperlukan  penyelesaian  sengketa  yang  cepat,  murah  biayanya,  dan melalui  prosedur  informal, 6 salah  satunya  melalui  proses  arbitrase.  Arbitrase  merupakan prosedur  yang  efisien  dan  adil  di  luar  pengadilan  dengan  persyaratan  spesifik  dari  sengketa dan  kebutuhan  para  pihak.  Arbitrase  saat  ini  telah  mengalami  perubahan,  menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi berperan  lebih  besar  dalam  dunia  arbitrase,  seperti  penyelesaian  sengketa  melalui  sistem elektronik  (daring),    Arbitrase Online ,  untuk  menyelesaikan  sengketa  bisnis  yang  terjadi secara elektronik ( e-commerce ) maupun konvensional. 7
Penyelesaian  sengketa  secara  elektronik  dengan  menggunakan  sistem  teknologi informasi  sudah  dilakukan  pada  tahun  1995  dengan  berdirinya Virtual  Magistrate dalam Villanova Center for Law  & Technology, penyedia jasa penyelesaian sengketa khusus untuk sengketa-sengketa secara online . Adapun sengketa pertama yang ditangani Virtual Magistrate terjadi  pada  tahun  1996,  yaitu  seseorang  telah  mengajukan  gugatan  karena  telah  menerima iklan-iklan  yang  tidak  diminta  melalui email yang  dikirimkan  dengan  menggunakan  alamat dari America online (AOL). 8
Penyelesaian  sengketa  secara  elektronik,  mau  tidak  mau  menjadi  pilihan  utama  saat kondisi  pandemi  Covid-19  di  dunia,  termasuk  di  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19, salah satunya ialah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB mewajibkan setiap orang untuk membatasi kegiatannya  di  luar  rumah.  Kehadiran  fisik  orang  yang  dibatasi  membuat  kehadiran  secara elektronik melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi (daring) diperlukan.
PSBB  mempengaruhi  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan.  Perlu  diketahui bahwa sejak tahun 2018, Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan monumental yaitu Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di Pengadilan  Secara  Elektronik.  Kebijakan  Mahkamah  Agung  tersebut  kemudian  disusul dengan membuat terobosan dalam administasi perkara di  peradilan dengan lahirnya aplikasi
6 Purwanto,  “Efektivitas  Penerapan  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  pada  Penyelesaian  Sengketa Bisnis  Asuransi  di  Indonesia”, Risalah  Hukum ,  Edisi  No.  1,  Samarinda:  FH  Universitas  Mulawarman,  2005, hlm. 14.
7 Paustinus Siburian, Arbitrase Online , (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 9.
8 Ibid .
e-Court yang  telah  diterapkan  di  seluruh  badan  peradilan  dalam  perkara  perdata.  Kebijakan tersebut tentu saja bermanfaat di tengah kondisi pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut juga bisa diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase secara elektronik sebagai solusi dalam penanganan sengketa arbitrase  yang membutuhkan penyelesaian  secara  cepat,  namun confidential nya tetap terjaga.
Proses penyelesaian sengketa Arbitrase Online yang menggunakan teknologi informasi dan  teknologi  dapat  dilakukan  melalui  lembaga  arbitrase  baik  di  Indonesia  maupun  di  luar negeri,  dengan  prosedur  serta  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan  uraian  di  atas, apakah penerapan teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Online di  Indonesia  pada  masa  Pandemi  Covid-19  dibutuhkan?  Apakah  penyelesaian  sengketa melalui  sidang  Arbitrase  secara online memiliki  legalitas?  Kajian  ini  bertujuan  untuk mendapatkan  input  informasi  dalam  pengembangan  sistem  arbitrase  di  Indonesia  terutama ketika  menghadapi  suatu  keadaan  pandemi  Covid-19  dan  legalitasnya  yang  dapat dikategorikan sebagai urgensi nasional.

## B. Metode Penelitian
Metode kajian ini adalah metode kualitatif. Penulis berperan sebagai instrumen kunci. 9 Adapun  yang  dimaksud  dengan  Metode  kualitatif  adalah  metode  yang  fokus  pada pengamatan  yang  mendalam  yang  pada  akhirnya  dapat  menghasilkan  kajian  atas  suatu fenomena  yang  lebih  komprehensif. Sedangkan  jenis  penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  pustaka.  Penelitian  pustaka  adalah  penelitian  dengan  mengumpulkan  berbagai literatur baik buku, jurnal, karya tulis dan lain-lain yang sesuai dengan kajian. Pengumpulan literatur  dapat  dilakukan  dengan  kajian  yang  mendalam  sehingga  dapat  menyelesaikan permasalahan.

## C. Pembahasan
Pada masa Revolusi Industri 4.0 dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat  ini  memungkinkan  segala  sesuatu  dilakukan  secara  cepat  dan  lebih  praktis,  termasuk dalam  hal  transaksi  jual  beli.  Sebelumnya  penjual  dan  pembeli  harus  melakukan  transaksi langsung dengan tatap muka, namun dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, penjual  dan  pembeli  bisa  melakukan  transaksi online ,  baik  melalui website , marketplace , aplikasi e-commerce , maupun media sosial.
9 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 1.
Adapun salah satu karakteristik transaksi online adalah transaksi lintas batas geografis yang menghubungkan antara konsumen dengan pelaku usaha dari berbagai negara. Tentu saja transaksi online juga  berpotensi  melahirkan  sengketa.  Sengketa  yang  terjadi  dalam transaksi online sebagiannya  memiliki  nilai  nominal  yang  kecil,  sehingga  membutuhkan penyelesaian yang cepat dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal.  Salah satu upaya untuk penyelesaian  sengketa  yang  cepat  dan  dengan  biaya  yang  tidak  terlalu  mahal  yakni  dengan menyediakan alternatif penyelesaian sengketa secara elektronik, melalui Arbitrase online . 10
Arbitrase  diambil  dari  bahasa  latin  yang  berarti  kekuasaan  untuk  menyelesaikan sesuatu  menurut  kebijaksanaan.  Arbitrase  sangat  bergantung  pada  komunikasi  dan pemrosesan informasi. Dunia arbitrase baru menandai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi  serta  kecerdasan  buatan,  secara  bertahap  diintegrasikan  ke  dalam  perjanjian arbitrase,  proses  arbitrase,  dan  penghargaan  arbital. 11 Perjanjian  arbitrase,  proses  arbitrase, dan  penghargaan  arbital  secara  bertahap  diserap  dan  diubah  dengan  aplikasi  terbaru  pada komunikasi, keamanan, kerahasiaan, keaslian, sengketa, manajemen, proses administrasi, dan pengambilan keputusan. 12
Bisa  dinyatakan  bahwa  saat  ini  arbitrase  bergantung  pada  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  secara online sangat  perlu dipertimbangkan  oleh  generasi  masa  depan,  mengingat  kelebihan  dan  kekurangan  yang ditimbulkan  oleh  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  era  Industri  4.0.  Ditambah  lagi dengan  kejadian  di  luar  kuasa  manusia,  yaitu  terjadinya  pandemi  Covid-19,  penggunaan mekanisme  sidang  arbitrase  secara online menjadi  kebutuhan  yang  tidak  dapat  dihindari. Pandemi Covid-19 membuat seluruh kegiatan manusia di luar rumah menjadi sangat terbatas dan lebih mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi.
Namun,  yang  menjadi  sorotan  saat  ini,  meski  penyelesaian  masalah  secara online sedang  berkembang  dan  mendesak  dibutuhkan,  teknologi  informasi  dan  komunikasi  belum memiliki  dampak  yang  revolusioner  dalam  arbitrase.  Padahal  Mahkamah  Agung  sudah mendorong  terwujudnya  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Sementara  itu,  sebagian  besar  praktisi arbitrase  masih  terbatas  dalam  menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Jika sebagian  besar  praktisi  arbitrase  menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  sarana teknologi  yang  digunakan  merupakan  sarana  yang  paling  umum,  yaitu email ,  konferensi
10 E. Katsh, Online Dispute Resolution: The Next Phase , 2002, hlm. 7
11 Maud Piers and Christian Aschauer, Arbitration in The Digital Age , Cambridge University Press, United State of America, 2018, hlm. 51.
12 Ibid .
telepon/video, e-filing ,  transkripsi  audiensi  langsung  dan  sebagainya. 13 Kesadaran  sebagian besar praktisi arbitrase terhadap risiko dan potensi komunitas (hukum) yang terhubung secara virtual  harus  ditingkatkan  seiring  dengan  kebutuhan  dan  peningkatan  prosedur  Arbitrase Online . 14
Mohamed S. Abdel Wahab dan Ethan Katsh yang mengutip dari E. Katsh dan J. Rifkin mengungkapkan  teori The  Forth  Party  Model .  Teori The  Forth  Party  Model berawal  dari adanya teori segitiga penyelesaian sengketa ( the dispute resolution triangle ) yang terdiri dari trust (percaya); expertise (keahlian); convenience (kenyamanan)  yang  merupakan  prinsip proses penyelesaian sengketa secara konvensional, sementara itu penyelesaian sengketa yang dilakukan  secara online dibutuhkan  satu  prinsip  atau  pihak  lagi  yaitu  instrumen  atau  alat pendukung proses komunikasi dan informasi para pihak, dalam hal ini adalah suatu software khusus  untuk  proses  arbitrase. 15 Metode  ini  dilakukan  untuk  kasus  yang  sudah dipertimbangkan oleh arbiter dan telah disepakati oleh para pihak. Untuk penyelesaian kasus yang tidak terlalu rumit, para pihak dapat mempertimbangkan untuk menggunakan prosedur penyampaian dokumen sebagai  pengganti sidang. Para pihak  wajib mendiskusikan prosedur alternatif tersebut dengan pengadilan dan bersepakat atas prosedur alternatif tersebut. 16
Arbitrase online dalam  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia  mengalami  banyak masalah.  Permasalahannya  di  Indonesia  sebagaimana  kebanyakan  negara  lainnya,  yaitu belum memiliki peraturan mengenai  yuridiksi internasional yang diberlakukan khusus untuk internet.  Sebab  tidak  adanya  aturan  mengenai  pilihan  hukum  pada  tataran  Internasional, kemandirian  para  pihak  harus  diperhatikan  sebagai  dasar  pengembangan  penyelesaian sengketa  yang  cepat  dan  efisien.  Dengan  adanya  hal  di  atas,  lahir  pertanyaan  hukum  mana yang  akan  berlaku  pada  kontrak  yang  dibuat  dalam  bentuk online .  Hal  tersebut  dapat menyebabkan  kebutuhan  akan  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  secara online karena tidak adanya uniform law .
Sampai  saat  ini  dapat  dikatakan  bahwa  belum  ada  suatu  pengaturan  yang  seragam mengenai  pemanfaatan  internet.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  hanya  membahas  pengembangan  teknologi  informasi dan  transaksi  elektronik  sehingga  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik
13 Ibid , hlm. 284.
14 Ibid , hlm. 285.
15 Ibid ., hlm 31-33.
16 Maxwell Chambers is now offering virtual ADR solutions to help legal teams minimise any disruptions to their case proceedings and achieve planned timelines. https://www.maxwellchambers.com/online-adr- hearing-solutions/, diakses pada 9 Mei 2020.

## Jurnal Legal Reasoning
dilakukan  secara  aman  untuk  mencegah  penyalahgunaannya  dengan  memperhatikan  nilai- nilai  agama  dan  sosial  budaya  masyarakat  Indonesia.  UU  ITE  tidak  mengatur  terkait Arbitrase Online . 17
Indonesia  mempunyai  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UUAAPS)  yang  memungkinkan  arbitrase  secara online dilakukan. Disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) UUAAPS yang berbunyi: dalam hal disepakati penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  terjadi  dalam  bentuk  pertukaran  surat,  maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, e-mail atau bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai  dengan  suatu  catatan  penerimaan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Arbitrase  yang merupakan salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa, pada akarnya adalah perundingan dan hasilnya berupa kesepakatan. Efektifitasnya tentu akan sangat tergantung dari itikad baik para  pihak  dalam  melaksanakan  hasil-hasil  kesepakatan  tersebut.  Meski  tidak  mungkin  ada kesepakatan  damai  yang  tidak  dipatuhi  dan  dijalankan  oleh  salah  satu  pihak  karena  untuk mencapai  kesepakatan  damai  sudah  merupakan  kerelaan  dari  para  pihak  untuk win-win solution . Apalagi jika tidak ada paksaan sedikit pun dari pihak ketiga dalam menentukan hasil akhir dari proses perundingan.
Perlu  diketahui,  setiap  tindakan  salah  satu  pihak  yang  bertentangan  dengan  hasil perundingan,  termasuk  dalam  pemanfaatan  teknologi,  merupakan  tindakan  cidera  janji (wanprestasi).  Dalam  Bab  II  Pasal  6  UUAAPS  secara  jelas  menyatakan  bahwa  mediasi sangat  tergantung  dari  itikad  baik  para  pihak  dan  hasilnya  sangat  tergantung  dari  kehendak para  pihak.  Pada  Pasal  6  UUAAPS  menyatakan  bahwa  tidak  ada  ancaman  jika  salah  satu pihak tidak menjalankan kesepakatan mediasi selain ancaman tuntutan wanprestasi dari pihak yang  berkepentingan.  Akan  tetapi,  khusus  untuk  mediasi  yang  pelaksanaannya  dianjurkan oleh  regulator  melalui  peraturan  yang  dibuat  oleh  regulator  yang  bersangkutan.  Terdapat sedikit  pengecualian,  yakni  adanya  unsur  paksaan  dari  regulator  kepada  pihak  perusahaan khususnya  dalam  bentuk  kewajiban  untuk  melaksanakan  dan  ancaman  sanksi  jika  tidak melaksanakan.  Sementara  itu,  pada  Pasal  18  Peraturan  dan  Prosedur  Arbitrase  BANI menyatakan  bahwa  jika  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  kesepakatan  mediasi,  maka pihak  yang  berkepentingan  dapat  menyampaikan  pengaduan  kepada  pengurus  dari  asosiasi atau  organisasi  tempat  ia  menjadi  anggota,  dan  asosiasi/organisasi  dari  pihak  yang  tidak bersedia melaksanakan menjadi anggota lebih terkena sanksi sosial.
17 Sholikhah, Prospek Arbitrase Online Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Bisnis , Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 59- 60.

## Jurnal Legal Reasoning
Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  (UUAAPS),  di  masa  Revolusi  Industri  4.0  yang  ditenggarai  dengan  kemajuan teknologi  informasi  dan  komunikasi  serta  ditambah  masih  berlangsungnya  kondisi  Pandemi Covid-19  yang  belum  diketahui  kapan  selesainya,  melaksanakan  sidang  Arbitrase Online merupakan  keniscayaan  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Penerapan  sidang  arbitrase  secara online sebagai  penyelesaian  sengketa  dimungkinkan  dan  itu  menjadi  forum  yang  tepat  saat pandemi  atau  ketika  suatu  negara  menghadapi  karantina  wilayah.  Online  dispute  resolution (ODR)  menjadi  cara  praktis  untuk  memberi  penanganan  yang  tepat,  murah  dan  efektif,  dan dapat  mengurangi  penuntutan  perkara  di  negara  asing. 18 Proses  ODR  secara  umum mempunyai  dua  karakteristik,  yaitu  DR  ( dispute  resolution )  dan  O  ( online )  yang  dapat dikatakan bisa menyelesaikan sengketa secara elektronik.
Dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, bentuk alternatif penyelesaian sengketa  (APS)  tradisional  dapat  dilakukan  secara  elektronik  ( online) .  Bahkan,  ada  proses penyelesaian  sengketa  baru,  yaitu automated , blind-bidding  negotiation ,  atau non-binding arbitration yang menjadi mekanisme online . Hal tersebut menggambarkan bahwa salah satu mekanisme ODR paling menonjol untuk jenis- jenis sengketa tertentu. 19
Adapun  keraguan  yang  mendasar  terhadap  putusan  arbitrase  adalah  terkait  apakah putusan yang dikatakan final dan mengikat itu benar-benar bisa langsung dilaksanakan, bisa dieksekusi. Termasuk juga terhadap putusan arbitrase asing, apakah benar-benar diakui oleh negara  dimana  putusan  tersebut  akan  dilaksanakan.  Keraguan  lainnya  terkait  apakah  sistem hukum  suatu  negara  mengakui  putusan  arbitrase.  Keraguan  tersebut  sangat  mengganggu apalagi mengingat bahwa para pihak dari arbitrase sebagian besar adalah pelaku usaha yang sering melakukan transaksi bisnis internasional.
Pada  tingkat  internasional  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mengeluarkan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award tahun 1958, atau yang  dikenal  dengan New  York  Convention untuk  mengatasi  keraguan-keraguan  terkait putusan  arbitrase. Convention  on  the  Recognition  and  Enforcement  of  Foreign  Arbitral Award mewajibkan negara penandatangan atau yang meratifikasi untuk menghormati putusan arbitrase asing berdasarkan asas resiprositas.
18 Karen Alboukrek, “ Adapting to A New world of E-Commerce: The Need for Uniform Consumer Protection in the International Electronic Marketplace ”, George Washington International Law Review , 2003, hlm. 443.
19 Gabrielle  Kaufmann-Kohler  dan  Thomas  Schultz,  “ Online  Dispute  Resolution:  Challenges  For Contemporary Justice” , Kluwer Law Internasional, The Netherlands , 2004, hlm. 11.
New  York  Convention menekankan  pada  prinsip-prinsip  umum  mengenai  arbitrase, kewenangan  arbitrase,  dan  bagaimana  putusan  arbitrase  semestinya  dilaksanakan.  Prinsip- prinsip  dasar  arbitrase  internasional  tersebut  juga  terdapat  dalam  UNCITRAL Model  Law . Kedua sumber ini, New York Convention dan UNCITRAL Model Law banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga  arbitrase  internasional  dan  negara-negara  di  dunia  dalam  membuat peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase.
Beberapa  negara  memberikan  keleluasaan  para  pihak  untuk  menentukan  prosedur arbitrase  yang  akan  dijalani.  Seperti  di  Inggris,  pada  Article  52  Undang-Undang  Arbitrase tahun  1996  menyatakan,  antara  lain,  bahwa  para  pihak  bebas  untuk  menyepakati  bentuk penghargaan. Demikian pula, di Swiss, pada Pasal 189 (1) dari Kode Swiss tentang Hukum Perdata  Internasional,  berjudul Arbitral  Award ,  menetapkan  bahwa  putusan  arbitrase  akan diberikan sesuai dengan prosedur dan dalam bentuk yang disepakati oleh para pihak. 20 Selain itu, di Belanda, legalitas putusan arbitrase dapat dibuat dan ditandatangani secara elektronik.
Lembaga  arbitrase  Indonesia  merupakan  lembaga  yang  menentukan  penggunaan proses  Arbitrase  Online.  Sebab  selama  ini,  pelaksanaan  arbitrase online ,  hanya  untuk  kasus yang berkaitan dengan aktivitas secara online , seperti wanprestasi e-commerce , pelanggaran hak  cipta  dan  paten  di  dunia  maya,  pencemaran  nama  baik.  Jika,  Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia  (BANI)  secara  integrasi  kemudian  menerapkan  sidang  arbitrase  secara elektronik/online  untuk  menyelesaikan  sengketa-sengketa  perdata/bisnis,  maka  lembaga arbitrase Indonesia perlu memiliki standart operasional prosedur pelaksanaan sidang arbitrase secara online (daring).
Jika  para  pihak  menunjuk  penyelesaian  sengketa  melalui  suatu  lembaga  arbitrase tertentu,  maka  para  pihak  dengan  sendirinya  juga  menyetujui  berlakunya  prosedur online yang disediakan penyedia jasa penyelesaian arbitrase yang bersangkutan. Pasal 34 UUAAPS memaparkan  bahwa:  (1)  Penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  lembaga  arbitrase  nasional  atau  internasional  berdasarkan  kesepakatan  para pihak;  (2)  Penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  arbitrase  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain  oleh  para  pihak.  Berdasarkan  pasal  tersebut,  lembaga  arbitrase  akan  ditentukan  oleh lembaga  arbitrase  yang  bersangkutan  kecuali  ditentukan  lain  oleh  para  pihak,  sehingga
20 Ihab Amro, „Online Arbitration in Theory and in Practice: A Comparative Study in Common Law and Civil Law Countries‟, Kluwer Arbitration Blog , April 11 2019, http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/04/11/online-arbitration-in-theory -and-in-practice- acomparative-study-in-common-law-and-civil-law-countries/
memungkinkan  lembaga  arbitrase  untuk  menerapkan  arbitrase  secara online dengan menentukan prosedur berarbitrase secara online atas persetujuan para pihak.
Pelaksanaan  Arbitrase online dapat  dilakukan  berdasarkan  pada  Pasal  36  UUAAPS.
Pasal  36  UUAAPS  menegaskan  bahwa:  (1)  Pemeriksaan  sengketa  dalam  arbitrase  harus dilakukan secara tertulis. (2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak  atau  dianggap  perlu  oleh  arbiter  atau  majelis  arbitrase.  Pasal  tersebut,  menunjukkan bahwa  pemeriksaan  arbitrase  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  dokumen  semata-mata dan  dapat  menggunakan  sarana-sarana  elektronik  sesuai  dengan  Pasal  4  ayat  (3)  UUAAPS. Dalam  hal  tempat  persidangan,  Pasal  31  ayat  (3)  UUAAPS  menegaskan  bahwa  para  pihak diberikan  keleluasaan  untuk  memilih,  namun  jika  para  pihak  tidak  memilih  tempat persidangan,  maka  arbiter  atau  majelis  arbiter  menentukan  waktu  dan  tempat  persidangan, termasuk dengan melalui jaringan internet dengan persetujuan para pihak.
Dalam menjalankan Arbitrase online , maka dibutuhkan adanya tahapan-tahapan, yaitu; pertama, mengajukan perkara didaftarkan secara online , yaitu pada Pasal 4 ayat (3) UUAAPS menyatakan  bahwa  dalam  hal  yang  disepakati  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dilakukan melalui  arbitrase  adalah  dalam  bentuk  pertukaran  surat,  pengiriman  teleks,  telegram, faksimili,  e-mail,  panggilan  video,  atau  dalam  bentuk  komunikasi  lainnya,  harus  disertai dengan catatan penerimaan oleh para pihak. 21 Pelaksanaan arbitrase secara elektronik/ online dalam  prosesnya  menggunakan  media  yang  secara  keseluruhan  berupa  informasi  elektronik yang paperless transaction .
Kedua,  pernyataan  dan  dokumen  tertulis  para  pihak  diharuskan  mengajukan pernyataan dan dokumen tertulis yang diajukan kepada arbiter dan pihak lawan dalam rangka menjamin  prinsip  kontradiksi. 22 Pemeriksaan  dokumen  elektronik,  dilakukan  melalui pengecekan terhadap file-file yang dibuat maupun diterima. Selanjutnya, persidangan yang di dalam Pasal 36 UUAAPS menentukan proses arbitrase secara tertulis. Namun, secara teknis pemeriksaan lisan dengan elektronik dapat dilakukan.
Permusyawarahan  atau  persidangan  secara  elektronik/ online merupakan  bagian  akhir dari  proses  arbitrase,  jika  arbitrase  dilakukan  oleh  majelis  lebih  dari  satu,  maka  akan dilakukan  permusyawarahan  oleh  para-arbiter.  Apabila  para-arbiter  berada  di  wilayah  yang saling  berjauhan,  maka  permusyawarahan  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  fasilitas email, sehingga diperlukan waktu tertentu untuk melakukan permusyawarahan. Selanjutnya,
21 Indonesia. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , LN Tahun 1999 No. 138, TLN No. 3872.
22 Ibid

## Jurnal Legal Reasoning
terkait  pengiriman  putusan  setelah  keluar  putusan,  para  pihak  dilakukan  pemberitahuan secara online akan  adanya  putusan  dan  putusan  dikirimkan  dengan  memanfaatkan  sarana elektronik.
Proses  Arbitrase online pada  dasarnya  telah  diakomodasi  dalam  UUAAPS,  namun dalam hal penegakan prinsip yang terdapat dalam penyelesaian sengketa secara online, tidak hanya  memerlukan  prinsip  kepercayaan,  keahlian  dan  kenyamanan  yang  diberikan  oleh lembaga  arbitrase,  tetapi  juga  suatu  instrumen  atau  alat  untuk  mendukung  ketiga  prinsip tersebut,  yaitu  suatu  fasilitas  daring  dalam  bentuk  software  yang  dikelola  oleh  lembaga arbitrase.
Keuntungan  dari  prosedur  arbitrase  secara online ialah  para  pihak  tidak  perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri persidangan dan biaya-biaya yang berkaitan  dengan  hal  itu.  Selain  itu,  kecepatan  ODR  menjadi  salah  satu  keuntungan  utama Arbitrase Online . Para pihak yang terkait dan pihak netral tidak perlu melakukan perjalanan untuk bertemu, penyelesaian dapat berdasarkan dokumen saja. Selain itu, kemudahan lainnya adalah  mengontrol  dan  merespons  yang  terjadi  dalam  proses,  jika  para  pihak  enggan melakukan  tatap  muka,  maka  para  pihak  dapat  menghindari  pertemuan  dengan  pihak lawannya untuk menghindarkan diri perasaan takut terintimidasi dalam proses arbitrase yang merupakan keuntungan secara psikologis.
Kelebihan arbitrase elektronik/online lainnya ialah terjaminnya kerahasiaan para pihak, karena  tidak  dipublikasikan.  Arbitrase online bagi  dunia  usaha  dapat  menumbuhkan  etika bisnis ke dalam perilaku kalangan pengusaha dan memiliki itikad baik dalam menyelesaikan sengketa-sengketa  bisnis  sehingga  menumbuhkan  budaya  hukum  di  kalangan  pengusaha. Selain  itu,  pilihan  arbitrase  secara online sebagai  forum  penyelesaian  sengketa  akan membawa kepastian hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa. Sebab, putusan arbitrase dapat  dilakukan enforcement (penyelenggaraan)  di  negara  lain,  sehingga  akan  membawa ketenangan bagi para pihak.
Selanjutnya,  keuntungan  Arbitrase online adalah  cepat,  karena  waktu  yang dipergunakan  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  relatif  singkat,  hanya  berinteraksi  lewat internet,  tidak  bertatap  muka  secara  langsung,  sehingga  bagi  pebisnis  yang  sibuk  tidak terganggu  dan  tetap  bisa  menjalankan  aktivitasnya.    Keuntungan  lainnya  adalah  tidak

## Jurnal Legal Reasoning
berpihak,  untuk  memperoleh  suatu  proses  penyelesaian  sengketa  yang  menjunjung  prinsip keadilan. 23
Selain memiliki keuntungan, Arbitrase online juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah Arbitrase online sangat bergantung pada akses internet yang secara keamanan mudah dienkripsi.    Selain  itu,  belum  adanya  payung  hukum  yang  secara  jelas  dan  kuat  mengatur secara  detail  prosedur  pelaksanaan  Arbitrase online .    Kesulitan  lain  dari  Arbitrase online adalah  verifikasi  tanda  tangan online sebagai  syarat  sah  perjanjian  arbitrase.  Kemudian, kerugian lainnya adalah putusan Arbitrase online banyak mengalami kendala terutama dalam hal eksekusi di lapangan. Hal lain yang patut juga dikhawatirkan ialah legalitas dari putusan arbitrase  yang  dihasilkan  dari  sidang  secara  elektronik/online  berdasarkan  Undang-Undang tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Secara  normatif,  syarat  formal  dari putusan  arbitrase  dapat  dilihat  dari  Pasal  54  UUAAPS.  Ayat  (2)  pasal  tersebut  dinyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu syarat formal putusan  berakibat  putusan  arbitrase  tidak  dapat  dilaksanakan.  Artinya,  legalitas  putusan arbitrase  sangat  bertumpu  pada  syarat  formalitas  yang  ditentukan  oleh  Pasal  54  ayat  (1) UUAAPS.  Dengan  demikian,  selama  putusan  arbitrase  yang  dihasilkan  melalui  sidang arbitrase  secara  online  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  ditentukan  melalui  Pasal  54, maka  putusan  arbitrase  tersebut  memiliki  legalitas  atau  kekuatan  berlaku.  Apalagi  tidak ditandatanganinya  putusan  arbitrase  oleh  arbiter  dan  majelis  arbitrase  tidak  mempengaruhi kekuatan  berlakunya  putusan  arbitrase,  meskipun  alasan  tentang  tidak  adanya  tanda  tangan dari arbiter dan majelis arbitrase harus dicantumkan dalam putusan.

## D. Simpulan
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  pada  era  Industri  4.0  ini  berdampak pada bidang bisnis. Pada masa Pandemi Covid-19, penerapan sistem teknologi, informasi dan komunikasi  harus  dilakukan  terhadap  proses  penyelesaian  sengketa  termasuk  arbitrase. Arbitrase  saat  ini,  mau  tidak  mau  menggunakan  proses  penyelesaian  sengketa  secara elektronik  dalam  penanganan  sengketa  arbitrase  yang  membutuhkan  penyelesaian  secara cepat, namun confidential nya tetap terjaga. Tentunya hal tersebut menjadi pilihan yang harus dilakukan  oleh  lembaga  arbitrase  di  Indonesia.  Lembaga  arbitrase  di  Indonesia  secara integrasi  harus  menerapkan  sidang  arbitrase  secara  online  untuk  menyelesaikan  sengketa. Meskipun  untuk  menerapkan  demikian,  lembaga  arbitrase  di  Indonesia  harus  siap  dengan
23 Paustinus Siburian, Arbitrase Online: Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik , (Jakarta: Djambatan 2009), hlm. 76.
standart  operasional  prosedure  untuk  pelaksanaan  proses  arbitrase  secara online (daring), termasuk  sidangnya.  Dengan  kecanggihan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  masa Industri 4.0 ini, Arbitrase online dapat dijadikan alat untuk menyelesaikan sengketa, terutama sengketa  yang  nilai  nominalnya  sebagian  sangat  kecil,  tetapi  membutuhkan  penyelesaian yang cepat dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal, akan tetapi masih memerlukan adanya terobosan  dan  penegasan  hukum  dari  legislatif  melihat  sangat  marak  sengketa  yang memerlukan  Arbitrase  o nline di  era  Revolusi  Industri  4.0  dengan  kemajuan  teknologi  dan komunikasinya.
Pada masa Industri 4.0 dan kondisi Pandemi Covid-19 seperti saat ini, Arbitrase online merupakan  pilihan  yang  tak  dapat  dipungkiri.  Dengan  terbatasnya  pergerakan  dan  aktivitas manusia  di  saat  wabah  Covid-19  ini,  membuat  Arbitrase online dibutuhkan  agar  para  pihak bisa  mendapatkan  penyelesaian  sengketa  yang  dihadapi  meski  tanpa  harus  melakukan persidangan  arbitrase  langsung.  Arbitrase online ,  termasuk  legalitas  putusannya  telah terakomodasi  dalam  UU  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (UUAAPS).  Dalam  proses  pelaksanaan  arbitrase online ,  diperlukan suatu  instrumen  atau  alat  perangkat  lunak  ( software )  yang  khusus  dikelola  oleh  lembaga Arbitrase  agar  memberikan  jaminan  kepercayaan,  keahlian  dan  kenyamanan  dalam  proses penyelesaian sengketa kepada para pihak ( client ). Selain itu juga diperlukan instumen hukum dalam  bentuk  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  arbitrase  di  Indonesia  mengenai Arbitrase Online .  Legalitas  putusan  arbitrase  sangat  bertumpu  pada  syarat  formalitas  yang ditentukan  oleh  Pasal  54  ayat  (1)  UUAAPS.  Artinya,  selama  putusan  arbitrase  yang dihasilkan  melalui  sidang  arbitrase  secara online memenuhi  syarat  formal  sebagaimana ditentukan melalui Pasal 54 (1) UUAAPS, maka putusan arbitrase tersebut memiliki legalitas atau  kekuatan  berlaku.  Terlebih  tidak  ditandatanganinya  putusan  arbitrase  oleh  arbiter  dan majelis  arbitrase  tidak  mempengaruhi  kekuatan  berlakunya  putusan  arbitrase,  meskipun alasan tentang tidak adanya tanda tangan dari arbiter dan majelis arbitrase harus dicantumkan dalam putusan.

## Daftar Pustaka

## Jurnal
Sutan Remy Sjahdeini. E-commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum , Jurnal Hukum Bisnis , (Volome 12, 2001).
Alboukrek,  Karen. Adapting  to  A  New  world  of  E-Commerce:  The  Need  for  Uniform Consumer Protection in the International Electronic Marketplace , George Washington International Law Review, 2003.
Kaufmann-Kohler,  Gabrielle  dan  Schultz,  Thomas. Online  Dispute  Resolution:  Challenges For Contemporary Justice, Kluwer Law Internasional, The Netherlands, 2004.
Makarim,  Edmon  dalam  Djulaeka  dan  Rhido  Jusmadi.  “Konvergensi  Telematika,  Arah Kebijakan dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia”, Jurnal Yustisia (Volume 2 Nomor 3, 2013).
Purwanto.  “Efektivitas  Penerapan  Alternative Dispute Resolution  (ADR)  pada Penyelesaian Sengketa  Bisnis  Asuransi  di  Indonesia”, Risalah  Hukum ,  Samarinda:  FH  Universitas Mulawarman (Edisi No. 1, 2005).
Soesi  Idayati  et.al.  “Pembangunan  Hukum  Bisnis  Dalam  Perspektif  Pancasila  Pada  Era Revolusi Industri 4.0 ” , Jurnal Jurisprudence , (Volume 9 Nomor 1, 2019).
Herman Mario Pentek, Tobias Otto dan Boris. “Design Principles for Industry 4.0 Scenarios:
A Literature Review”, Working Paper No.01 , Technische Universitas Dortmund, 2015.
Ujang  Suratno.  “Arah  Pembaharuan  Hukum  Nasional  Dalam  Menghadapi  Era  Revolusi Industri 4.0 ” . Jurnal Yustisia , (Volume 5 Nomor 1, 2019).

## Buku
Badrulzaman,  Mariam  Darus  et.al. Kompilasi  Hukum  Perikatan ,  Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti, 2003.
E. Katsh. Online Dispute Resolution: The Next Phase , 2002.
Piers,  Maud  and  Aschauer,  Christian. Arbitration  in  The  Digital  Age ,  United  State  of America: Cambridge University Press, 2018.
Siburian, Paustinus. Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik) , Jakarta: Djambatan, 2004.
Sholikhah.  “Prospek  Arbitrase  Online  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar Pengadilan  Ditinjau  Dari  Hukum  Bisnis”, Tesis ,  Semarang,  Magister  Ilmu  Hukum Universitas Diponegoro, 2014
Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta, 2014.

## Internet
Chambers, Maxwell. https://www.maxwellchambers.com/online-adr-hearing-solutions/, diakses pada 9 Mei 2020.
Ihab Amro. Online Arbitration in Theory and in Practice: A Comparative Study in Common Law  and  Civil  Law  Countries ,  Kluwer  Arbitration  Blog,  April  11  2019, http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/04/11/online-arbitration-in-theory- and-in-practice-acomparative-study-in-common-law-and-civil-law-countries/

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik (ITE) , LN Tahun 2008 No. 58, TLN No. 4843.
Indonesia. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , LN Tahun 1999 No. 138, TLN No. 3872.