Volume 19 Number 1  June  2019.p.103-128 https://doi.org/10.30603/au.v19i1.747
Divorce Dilemma among Husband of Muslim Civil Servants in Bengkulu Province

## Toha Andiko & Fauzan

## Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

## Abstract
This  article  examines  the  political  system  ever  undertaken  by  the  Prophet Muhammad especially when he was in Medina. The study finds out that the hadith texts  show  that  the  political  practices  of  the  Prophet  indicated  that  he  not  only became  the  spiritual  leader  of  the  Muslims  community,  but  also  the  leader  of  the state who made the syûrâ as a system in determining the direction of the government of Madinah. The syûrâ system not only offers a political system but also becomes the basis of ethics in politics so that politicians can improvise in exercising power without violating  Islamic  ethics.  Islam  does  not  set  certain  systems  to  be  embraced  by  a predominantly  Muslim  country,  although  the  term syûrâ is  contained  in  the  Qur'an and Hadith, but the most important thing is the substance of the syûrâ that should be the system for every country, especially in Indonesia.

## Dilema Perceraian Suami Muslim Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Bengkulu

## Abstrak
Artikel ini mengkaji sistem politik yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. khususnya ketika  beliau  berada  di  Madinah.  Studi  ini  menemukan  bahwa  teks-teks  haditz menunjukkan bahwa praktek politik yang dilakukan oleh Nabi menunjukkan bahwa dia  tidak  hanya  menjadi  pemimpin  spiritual  umat  Islam,  tetapi  juga  pemimpin negara  yang  menjadikan  syûrâ  sebagai  sistem  dalam  menentukan  arah pemerintahan  Madinah.  Sistem  syûrâ  tidak  hanya  menawarkan  sistem  politik semata,  tetapi  juga  menjadi  dasar  etika  dalam  berpolitik  sehingga  para  politisi dapat berimprovisasi dalam menjalankan kekuasaan tanpa melanggar etika Islam. Islam  tidak  mematok  sistem  tertentu  untuk  di  anut  oleh  negara  yang  mayoritas berpenduduk  muslim,  meskipun  term  syûrâ  tercantum  dalam  al-Qur’an  maupun Hadis,  namun  hal  paling  terpenting  adalah  substansi  dari  syûrâ  yang  selayaknya dijadikan sistem bagi setiap negara khususnya di Indonesia.
Kata Kunci: perceraian, suami muslim, Pegawai Negeri Sipil, Bengkulu

## Author correspondence
Email: toha.andiko@gmail.com Available online at http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index

## A. Pendahuluan
Perceraian  adalah  terputusnya  ikatan  keluarga  yang  disebabkan  oleh  salah  satu atau  kedua  pasangan  memutuskan  untuk  saling  meninggalkan,  sehingga  berhentilah pasangan suami isteri tersebut dalam memenuhi kewajiban dan perannya dalam rumah tangga,  termasuk  dalam  kekacauan  yang  terjadi  di  rumah  tangga. 1 Pasal  39  ayat  2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9  Tahun  1975  menyebutkan  bahwa  alasan-alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk perceraian  adalah:    1)  Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat, penjudi,  dan  lain-lain  sebagainyayang  sukar  disembuhkan,  2)Salah  satu  meninggalkan yang  lain  selama  dua  tahun  berturut-turut  tanpa  izin  pihak  laindan  tanpa  alas  an  yang sah atau karena hal lain di luar kemauan, 3) Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan  berlangsung,  4)  Salah  satu pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan  terhadap pihak lain, 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak  dapat  menjalankan  kewajiban  sebagai  suami  atau  isteri,  6)  Antara  suami  isteri terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Alasan-alasan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  bukan  alasan  secara  keseluruhan harus  ada  atau  terpenuhi  semua  alasan-alasan  tersebut  untuk  mengajukan  perceraian, melainkan  cukup  salah  satu  atau  beberapa  saja  di  antara  alasan-alasan  tersebut. Sehingga sifatnya adalah relatif alternatif. Jadi jika misalnya terpenuhi unsur terjadinya perselisihan  atau  pertengkaran  yang  berlangsung  terus  menerus  dan  tidak  ada  harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka itu sudah cukup dapat menjadi alasan perceraian diajukan ke Pengadilan yang berwenang.
Oleh  sebab  itu,  tuntutan  perceraian  hanya  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang  tidak bersalah  dengan  salah  satu  dari  6  alasan  tersebut.  Maksud  pembuat  undang-undang adalah agar perceraian itu hanya dimungkinkan jika fakta seperti tersebut di atas benar- benar terjadi. 2 Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud perceraian adalah penjatuhan talak. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak.  Selain  itu,  untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan  yang mengindikasikan  bahwa  antara  suami  isteri  itu  tidak  dapat  hidup  rukun  sebagai  suami istri.  Karena  konflik  yang  terjadi  terus  menerus  dalam  rumah  tangga  dan  tidak  dapat menemukan  keharmonisan,  maka  perceraian  sebagai  jalan  untuk  mengakhiri  konflik. Dampak perceraian bukan hanya mengakhiri konflik suami isteri, tapi berdampak juga kepada anak dan keluarga di kedua pihak. Kasus perceraian bisa terjadi pada siapa saja,
1 Anik  Farida  dkk. Perempuan  dalam  Sistem  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Berbagai  Komunitas , (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2017), h. 17
2 Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional , (Jakarta: Kencana, 2011), h. 135
baik masyarakat biasa, tokoh masyarakat, pejabat negara maupun Pegawai  Negeri Sipil (untuk selanjutnya disingkat PNS).
Di  Propinsi  Bengkulu,  tingkat  perceraian  mengalami  pasang  surut  dalam  lima tahun  terakhir  (2013  =  238  kasus;  2014  =  767  kasus;  2015  =  776  kasus;  2016  =  773 kasus;  2017  =  855  kasus,  dan  2018  =  886  kasus. 3 Khusus  angka  perceraian  PNS  di Bengkulu pada tahun 2017 menunjukkan tren meningkat, terbukti selama bulan Januari sampai  Mei  2017,  sudah  11  orang  yang  mengajukan  permohonan  izin  cerai  ke  Badan Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Provinsi.  Enam  di  antaranya  sudah  diterbitkan  SK persetujuan  cerai,  dan  lima  lagi  sedang  upaya  mediasi  untuk  rujuk  kembali.  Menurut Kepala BKD Bengkulu,  Ari Narsa JS, jika dibandingkan tahun 2016 yang totalnya ada 30  PNS  yang  mengajukan  permohonan  izin  cerai,  tahun  2017  ini  tergolong  cukup tinggi.  Sebab  baru  empat  bulan  sudah  11  orang  yang  mengajukan  permohonan  izin cerai. 4
Tulisan yang merupakan hasil penelitian di Propinsi Bengkulu ini, akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut ini: 1) Apa sebab-sebab perceraian PNS Muslim ? 2) Bagaimana kendala-kendala perceraian suami PNS Muslim ?, 3) Bagaimana model perceraian  suami  PNS  Muslim  untuk  mensiasati  aturan  yang  ada?  Jenis  penelitian  ini adalah  kualitatif,  yaitu  suatu  pendekatan  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  data-data tertulis  atau  lisan  dari  orang  atau  perilaku  yang  diamati. 5 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Yuridis normatif yaitu suatu  pendekatan  masalah  dengan  menelaah  dan  mengkaji  suatu  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  berkompeten  untuk  digunakan  sebagai  dasar  dalam melakukan  pemecahan  masalah,  sehingga  langkah-langkah  dalam  penelitian  ini menggunakan logika yuridis. 6 Sedangkan yuridis empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  dengan  menggunakan  data  primer. 7 Teknik  pengumpulan  datanya  adalah  memecahkan  masalah  penelitian  dengan  meneliti data  primer  terlebih  dahulu,  berupa  data  yang  berasal  dari  lapangan  dengan  cara wawancara,  untuk  kemudian  meneliti  data  sekunder  berupa  peraturan  perundang- undangan,  buku-buku,  dan  yang  lainnya  terkait  objek  penelitian.  Selanjutnya  disajikan secara  deskriptif  analisis,  yaitu  menganalisis  dan  menyajikan  fakta  secara  sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Adapun teknik penarikan sample dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling , yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara pengambilan subjek atau responden yang didasarkan pada
3 Data Perkara Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Tahun 2015-2018.
4 http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2017/05/18/perceraian-pns-meningkat-49-973-wanita-jadi-janda/, diakses tanggal 15 September 2017
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), h. 4.
6 Abu Ahmad dan Cholid Nurbuko, Metodologi Penelitian , (Jakarta: Bumi angkasa, 2012), h. 23.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1986), h. 6
tujuan  tertentu. 8 Selanjutnya,  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif,  karena  data-data  yang  terkumpul  tidak  berupa  angka-angka  yang  dapat dilakukan pengukuran, tapi pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan 9 di beberapa Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, dan Kantor BKPSDM Kota dan Kabupaten yang ada di Propinsi Bengkulu.

## B. Prosedur Umum Perceraian Pegawai Negeri Sipil
Secara umum, bagi yang bekerja sebagai PNS baik di Kepolisian, TNI maupun di instansi  lainnya  dan  berkeinginan  untuk  mengajukan  gugatan  atau  permohonan  cerai, harus  memperhatikan  beberapa  aturan  terkait  yang  berlaku  di  wilayah  Republik Indonesia  seperti  Peraturan  Pemerintah  nomor  10  tahun  1983  tentang  izin  perkawinan dan  perceraian  bagi  PNS,  Peraturan  Pemerintah  nomor  45  tahun  1990  tentang perubahan  dan  peraturan  pemerintah  nomor  10  tahun  1983  izin  perkawinan  dan perceraian  bagi  PNS,  Surat  Edaran  Kepala  BAKN  nomor:  08/SE/1983  tentang  izin perkawinan  dan  perceraian  bagi  PNS,  dan  Surat  Edaran  Kepala  BAKN  nomor: 48/SE/1990  tentang  petunjuk  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  nomor  45  tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 izin perkawinan dan perceraian  bagi  PNS.  Oleh  sebab  itu,  bagi  PNS  yang  beragama  Islam  yang  akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, diharuskan pula untuk memperoleh surat izin cerai terlebih dahulu dari atasannya.
Alasan-alasan  yang  dapat  digunakan  untuk  mengajukan  permohonan  izin  cerai kepada atasan yang berwenang adalah: 10
1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  yang  dibuktikan  dengan:  a.Keputusan  Pengadilan, b.Surat  Pernyataan  dari  sekurang-kurangnya  2  (dua)  orang  saksi  yang  telah  dewasa yang melihat perzinahan itu, yang diketahui oleh Pejabat serendah-rendahnya Camat, c.Perzinahan  itu  diketahui  oleh  (suami  atau  isteri)  dengan  tertangkap  tangan.  Pihak yang mengetahui segera membuat laporan
2. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang  dibuktikan  dengan:  a.Surat  Pernyataan  dari  2  (dua)  orang  saksi  yang  telah dewasa  yang  mengetahui  perbuatan  itu,  yang  diketahui  oleh  pejabat  yang  berwajib serendah-rendahnya  Camat,  b.Surat  Keterangan  dari  dokter  atau  polisi  yang menerangkan  bahwa  menurut  hasil  pemeriksaan,  yang  bersangkutan  telah  manjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki.
3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya atau  kemauannya  yang  dibuktikan  dengan  surat  pernyataan  dari  Kepala
8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 51
9 Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum , (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 145
10 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45/1990
Kelurahan/Kepala  Desa  yang  disahkan  oleh  Pejabat  yang  berwajib  serendah- rendahnya Camat.
4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung  yang dibuktikan dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
5. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan  pihak  lain  yang  dibuktikan  dengan  Visum  et  Repertum  dari  dokter Pemerintah.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  yang  dibuktikan  dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan / Kepala Desa  yang disyahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
Menurut  penjelasan  pasal  3  ayat  (1)  PP  No.  45/1990,  ketentuan  ini  berlaku  bagi setiap PNS yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi PNS yang mengajukan gugatan perceraian  (penggugat)  wajib  memperoleh  izin  lebih  dahulu  dari  pejabat,  sedangkan bagi  PNS  yang  menerima  gugatan  perceraian  (tergugat) wajib  memperoleh  surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian.
Selanjutnya,  penjelasan  pasal  3  ayat  (2)  PP  No.  45/1990  mengatakan  bahwa permintaan  izin  perceraian  diajukan  oleh  penggugat  kepada  pejabat  secara  tertulis melalui  saluran  hierarki,  sedangkan  tergugat  wajib  memberitahukan  adanya  gugatan perceraian  dari  suami/istri  secara  tertulis  melalui  saluran  hierarki  dalam  jangka  waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.
Berkenaan dengan jangka waktu kewajiban atasan memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat, mengacu pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 45/1990:
―Setiap  atasan  yang  menerima  permintaan  izin  dari  PNS  dalam  lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarkhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.‖
Dari  beberapa  pasal  sebagaimana  disebut  di  atas,  ada  dua  hal  yang  mengatur tentang jangka waktu terkait izin perceraian, yaitu:
1.  Jangka  waktu  bagi  PNS  yang  menjadi  tergugat,  harus  memberitahukan  rencana perceraiannya kepada pejabat, yaitu 6 hari setelah menerima gugatan perceraian.
2.  Jangka  waktu  bagi  atasan  untuk  memberikan  pertimbangan  dan  meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarkhi, yaitu 3 bulan sejak ia  menerima permintaan izin perceraian dari PNS di bawahnya.
Dengan  demikian,  untuk  mendapatkan  surat  izin  cerai  dari  atasan,  PNS  tersebut harus mengajukan permohonan izin cerai secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan mencantumkan alasan perceraian dengan lengkap. Jika pihak yang mengajukan gugatan cerai bukan PNS dan pasangannya adalah PNS, maka yang bersangkutan harus
melaporkan  keadaan  rumah  tangganya  serta  rencana  perceraiannya  kepada  atasan pasangannya (suami/isteri) yang PNS tersebut.

## C. Problematika Aturan Perceraian bagi Suami Muslim Pegawai Negeri Sipil
Bagi suami yang beragama Islam, ia harus mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan  Agama. 11 Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  149  dinyatakan  bahwa akibat  putusnya  perkawinan  karena  talak 12 bagi  yang  beragama  Islam,  maka  mantan suami  wajib:  a)  memberikan  mut`ah  (pemberian/nafkah  suami  kepada  istri  karena adanya talak) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul ; b) memberi nafkah, maskan ( tempat tinggal) dan kiswah kepada  bekas  isteri  selama  dalam  iddah,  kecuali  bekas  istri  telah  dijatuhi  talak ba’in  atau  nusyuz  dan  dalam  keadaan  tidak  hamil;  c)  melunasi  mahar  yang  masih terhutang  seluruhnya,  dan  separoh  apabila qabla  al-dukhul ;  d)  memberikan  biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. 13
Jika  suami  tersebut  seorang  PNS,  maka  sesuai  ketentuan  PP  No.10  Tahun  1983 juncto  PP  No.45  Tahun  1990:  a)  Apabila  perceraian  terjadi  atas  kehendak  PNS  pria, maka  ia  wajib  memberikan  sebagian  gajinya  untuk  penghidupan  istri  dan  anaknya.  b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya. c) Apabila  dari  perkawinan  tersebut  tidak  ada  anak,  maka  pembagian  gaji  yang  wajib diserahkan  suami  PNS  kepada  mantan  istrinya  adalah  setengah  dari  gajinya.  d) Pembagian gaji kepada istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin,  suami  dan  atau  istri  menjadi  pemabuk,  pemadat  dan  penjudi  yang  sukar disembuhkan, dan atau istri telah  meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. e) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas pembagian mantan suaminya.
Oleh  sebab  itu,  jika  suami  muslim  yang  mengajukan  cerai  talak  ke  Pengadilan Agama, maka ia berkewajiban membayar mut`ah, nafkah, maskan, dan biaya hadhanah kepada  anaknya  sampai  berusia  21  tahun.  Tapi  yang  paling  memberatkan  bagi  suami muslim PNS jika ia mengajukan cerai tanpa alasan yang tercantum dalam pasal 1 huruf e  PP  No.10  Tahun  1983  juncto  PP  No.45  Tahun  1990,  maka  si  suami  juga  akan dipotong  2/3  gajinya  dengan  rincian  1/3  untuk  bekas  istrinya  dan  1/3  untuk  anaknya (pasal 1 huruf b), dan jika tidak ada anak, maka 1/2 gajinya diserahkan kepada mantan
11 Pasal  49 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
12 Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
13 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
istrinya (pasal 1 huruf  c). Beban kewajiban yang berat ini tentu bisa berakibat mantan suami tersebut akan sulit menikah lagi karena gajinya sudah banyak terpotong.
Problematika yang terjadi jika suami muslim PNS mengajukan permohonan cerai talak  ke  Pengadilan  Agama,  salah  satunya  adalah  wajib  memperoleh  izin  atau  surat keterangan  lebih  dahulu  dari  pimpinannya 14 .  Karena  itu,  ia  harus  memperoleh  izin terlebih dahulu dari pejabat 15 atau atasannya di instansi tempat ia bekerja. Suami PNS tersebut,  baik  yang  berkedudukan  sebagai  pemohon  atau  tergugat,  untuk  memperoleh izin  atau  surat  keterangan  harus  mengajukan  permintaan  secara  tertulis  dengan mencantumkan  alasan  yang  lengkap  yang  mendasari  perceraian  tersebut  (Pasal  3  ayat (2)  dan  (3)  PP  45/1990),  dan  di  sini  suami  biasanya  merasa  malu  urusan  rumah tangganya  diketahui  orang  lain  sehingga  enggan  menceritakannya  termasuk  kepada atasannya.  Adapun  bagi  suami  yang  berani  meminta  izin  atasannya,  ini  juga memerlukan  proses  investigasi  berjenjang  dari  atasan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  atasan atau  pimpinan  umumnya  agak  ―segan‖  memberikan  izin,  sebab  atasannya  tersebut berpotensi  akan  dipanggil  hadir  di  pengadilan  untuk  dimintai  keterangannya  dalam persidangan.
Begitu pula bagi suami muslim berstatus PNS yang menerima gugatan perceraian, ia  wajib  memperoleh  surat  keterangan  lebih  dahulu  dari  pejabat  di  instansi  tempatnya bekerja  sebelum  melakukan  perceraian.  Permintaan  izin  perceraian  tersebut  diajukan secara  tertulis  kepada  pejabat  melalui  saluran  hirarkhi. 16 Waktu  untuk  mengurus  izin yang dimaksud adalah 3 bulan. 17 Oleh sebab itu, PNS tersebut harus menunggu waktu 3 bulan sejak permohonan izin cerai ia ajukan kepada atasannya, sebelum ia meneruskan gugatannya ke Pengadilan Agama. Di samping itu, bagi suami muslim PNS yang berani mengajukan  permohonan  izin  cerai  dari  atasannya,  ada  kemungkinan  juga  tidak diberikan  izin.  Dan  jika  suami  muslim  PNS  tersebut  tidak  mendapat  izin  dari  pejabat atau atasannya, maka risiko hukum yang akan ditanggung oleh suami PNS itu—jika tetap mengajukan  gugatan  cerai  ke  pengadilan--  adalah  dijatuhi  salah  satu  hukuman  disiplin berat . 18
D. Sebab-Sebab Perceraian PNS di Propinsi Bengkulu 1. Kota Bengkulu
14 Pasal  3  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
15 Pejabat  yang  dimaksud  oleh  pasal  3  ayat  (1)  PP  45/1990  berdasarkan pasal  1  huruf  b Peraturan Pemerintah  No.  10  Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri Sipil adalah:  1)    Menteri;  2)    Jaksa  Agung;  3)    Pimpinan  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen; 4)    Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; 5)    Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;  6)    Pimpinan  Bank  milik  Negara;  7)    Pimpinan  Badan  Usaha  milik  Negara;  8)    Pimpinan  Bank milik Daerah;  9)    Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.
16 Lihat penjelasan pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.
17 Lihat pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.
18 Lihat pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990.
Dari  data  PNS  di  Kementerian  Agama,  dalam  lima  tahun  terakhir  angka perceraian  terus  meningkat.  Peningkatan  ini  juga  terjadi  di  kalangan  PNS  di lingkungan  Pemerintah  Kota  Bengkulu.  Pada  tahun  ini,  dalam  tempo  empat  bulan sudah 15 PNS mengajukan izin bercerai ke Badan Kepegawaian Daerah. Jumlah ini meningkat  dibanding  beberapa  tahun  lalu  yang  hanya  7  hingga  10  orang  pertahun. Dari 15 PNS  yang mengajukan cerai tersebut, mayoritas fungsionaris guru.  Saat ini berkas  permohonan  izin  tersebut  masih  dikaji  di  tingkat  inspektorat,  dan  terlebih dahulu inspektorat akan mempertemukan kedua belah pihak.
Tahun 2015, jumlah janda baru di Kota Bengkulu mencapai 829 orang. Tahun 2016  jumlahnya  makin  meningkat  3,6  persen  atau  sebanyak  856  orang.  Jumlah  ini tentu  saja  selaras  dengan  pertambahan  duda  baru.  Dari  angka  perceraian  ini, terbanyak mengajukan gugatan cerai adalah para istri. Tahun 2015 istri mengajukan gugatan  cerai  sebanyak  75  persen  atau  622  orang.  Sedangkan  suami  mengajukan perceraian  sebanyak  25  persen  atau  207  orang.  Pada  tahun  2016,  pihak  yang mengajukan gugatan cerai masih didominasi para istri. Sebanyak 60 persen atau 514 istri mengajukan gugatan cerai. Sedangkan para suami yang mengajukan perceraian sebanyak 40 persen atau 342 orang. 19
Berdasarkan  catatan  di  Kantor  Pengadilan  Agama  Kelas  1  A  Kota  Bengkulu, semua  kasus  perceraian  yang  sudah  diputus  oleh  Pengadilan  Agama  ini dilatarbelakangi  oleh  berbagai  permasalahan  seperti  masalah  pihak  ketiga,  masalah ekonomi,  masalah  perselisihan  dan  masalah-masalah  lainnya  yang  tidak  lagi  bisa diselesaikan  secara  kekeluargaan,  sehingga  cara  terakhir  ialah  melalui  perceraian. Menurut Kepala Humas Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu, Kamardi SH., hampir  70  persen  karena  faktor  perselisihan  dan  ekonomi,  dan  ia  memperkirakan, angka  perceraian  akan  meningkat  terus.  Terbukti  sampai  Desember  2018,  tercatat 886 kasus yang sudah masuk ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu, dan yang sudah diputus 874. 20
Meskipun,  pada  setiap  menangani  kasus  perceraian,  pihak  Pengadilan  Agama sendiri  selalu  mengupayakan  mediasi  agar  kedua  belah  pihak  bisa  berdamai  dan rujuk lagi. Tetapi langkah mediasi hingga saat ini belum bisa mengalahkan keinginan untuk  tetap  berpisah  atau  bercerai.  ―Kita  sering  lakukan  mediasi,  tetapi  sebanyak mediasi yang kita lakukan hanya sekitar 1 hingga 2 persen yang berhasil dan kedua belah  pihak  rujuk  lagi,‖  jelasnya.  Ia  menambahkan,  langkah  mediasi  merupakan langkah  yang  harus  pihaknya  terapkan  untuk  setiap  pasangan  yang  mengajukan perceraian, tetapi terkadang saat pihaknya ingin melakukan mediasi, salah satu pihak yang ingin bercerai tidak hadir. Sehingga mediasi batal dilakukan dan perceraian pun terjadi.  ―Ini  salah  satu  kendala  jika  kita  lakukan  mediasi,  karena  kedua  pihak  yang
19 https://daerah.sindonews.com/read/990181/174/80-persen-perceraian-di-bengkulu-atas-permintaan- istri-1429175345, diakses 5 Mei 2018.
20 Data Perkara Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2018 dan Data Perkara Yang Diputus Pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2018
ingin  bercerai  dan  berpisah,  pasti tidak mau  lagi  melakukan  mediasi  terutama  yang usianya  masih  singkat,  tetapi  ada  juga  yang  berhasil  tergantung  kedua  belah  pihak, ungkapnya.‖ 21

## 2. Kabupaten Bengkulu Tengah
Menyoroti  tingginya  angka  penceraian  seakan  menjadi  gaya  hidup,  Kepala Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  H.  Sipuan,  S.Ag.,MM menekankan kepada seluruh Kepala KUA Kecamatan agar meningkatkan peran dari Suscatin dan BP4. Program pendidikan pra nikah (Suscatin) melalui bimbingan bagi pasangan  calon  pengantin  merupakan  program  yang  sangat  efektif  karena  calon pengantin akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalani rumah tangga. Ia mengatakan:
―Di  sebagian  kalangan,  perceraian  itu  sudah  menjadi lifestyle ,  atau  sudah menjadi gaya hidup, dan ini perlu menjadi perhatian kita bersama, khususnya  KUA yang  memiliki  tugas  pemberian  suscatin.  "Pelayanan  kepada  masyarakat  di  bidang pernikahan sangat besar pengaruhnya dalam pembinaan dan keutuhan sebuah rumah tangga,  oleh  karena  itu  KUA  kecamatan diharapkan  berperan  aktif  dan  benar-benar memfungsikan  kursus  bagi  calon  pengantin  termasuk  mengoptimalkan  fungsi  dari Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)" 22
Melalui  Kasi  Bimbingan  Masyarakat  Islam,  Kepala  Kemenag  Benteng menyampaikan agar peran dan fungsi dari KUA ini benar-benar ditingkatkan, karena di samping meningkatkan bimbingan penyuluhan wakaf, zakat, termasuk pendataan jumlah  fasilitas  keagamaan  seperti  jumlah  masjid,  KUA  juga  berkewajiban menyelsaikan  setiap  permasalahan  dalam  pernikahan  yang  akan  berujung  pada perceraian. 23

## 3. Kabupaten Seluma
Di  kabupaten  Seluma,  angka  perceraian  hingga  Juni  2018  mencapai  3.659 orang, dan  yang telah melakukan perceraian keseluruhannya sebanyak 4.164 orang. Ini diketahui saat dilakukan pendataan dan perekaman Kartu Tanda Penduduk di 14 kecamatan.
Menurut  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencataan  Sipil  (Dukcapil) kabupaten  Seluma, Hercules Jeraian, dari data saat ini ada 15 orang  yang membuat akta perceraian di Dukcapil, dan data itu juga berdasarkan PNS yang telah meninggal dunia, sehingga berstatus duda dan janda. Ia mengatakan:
―Saat ini hanya ada 15 orang saja yang membuat akta perceraian di Dukcapil, data  itu  baru  kami  ketahui  setelah  mereka  melakukan  pendataan  untuk  rekam  KTP
21 https://bengkuluekspress.com/1-685-janda-baru-di-bengkulu/, diakses 21 Desember 2018.
22 Disampaikan pada Rakor bulanan bersama seluruh Kepala KUA, Selasa, 6 Maret 2018
23 https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/502724-kurangi-angka-perceraian-kakemenag-benteng-imbau- tingkatkan-peran-kua, diakses 17 Mei 2018.
sejak Januari. Jumlah perceraian tertinggi terjadi di Kecamatan Seluma Kota dengan total  sebanyak  754,  Sukaraja  sebanyak  448,  Talo  308  orang,  Semidang  Alas berjumlah 253 orang, Semidang  Alas Maras berjumlah 411orang,  Air Periukan 291 orang,  Lubuk  Sandi  152  orang,  Seluma  Barat  135  orang,  lalu  Seluma  Timur  251 orang,  Seluma  Utara  82  orang,  Seluma  Selatan  200  orang,  serta  Talo  Kecil  164 orang, Ilir Talo 143 orang dan Kecamatan Ulu Talo dengan angka perceraian terkecil sebanyak  67  orang.  ―Faktor  penyebab  mereka  bercerai  dengan  alasan  ketidak cocokan serta kurang harmonis lagi.‖24

## 4. Kabupaten Bengkulu Utara
Menurut  Ketua  Pengadilan  Arga  Makmur  Bengkulu  Utara,  penceraian  yang ditangani  pihaknya  pada  tahun  2014-2016  sebanyak  460  kasus,  berasal  dari  warga Bengkulu  Utara,  Mukomuko,  dan  Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Sebab,  Pengadilan Agama  Arga  Makmur  dalam  operasionalnya  membawahi  tiga  kabupaten  tersebut. Dalam  menanggani  kasus  penceraian  tersebut,  Pengadilan  Agama  Arga  Makmur, tidak  serta  merta  langsung  memutuskan,  tapi  diupayakan  ada  mediasi  antara  kedua belah  pihak  agar  masalah  tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  jalan  berdamai. Mayoritas  penyebab  mereka  mengajukan  cerai  di  Pengadilan  Agama  karena  faktor ekonomi  dan  sebagian  lagi  disebabkan  pihak  ketiga. Penyebab  utama  kasus penceraian ini adalah faktor ekonomi. 25
Dalam  kurun  waktu  3  tahun  terakhir,  ada  109  orang  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) di Kabupaten Bengkulu Utara bercerai. Menurut Ketua Pengadilan Agama I B Arga  Makmur,  Drs.  H.  Muhamad  Nasir  S,  SH,  MHI  melalui  Bagian  Humas,  Drs. Syaiful  Bahri  SH.,  ia  mengatakan  berdasarkan  data  tahun  2014  ada  sebanyak  39 perkara perceraian PNS yang ditangani pihaknya. Kemudian tahun 2015 sebanyak 45 perkara,  dan  2016  sebanyak  25  perkara.  Sedangkan  pada  bulan  Oktober  terhitung dari  awal  tahun  2018  hingga  30  Oktober,  Pengadilan  Agama  (PA)  Kelas  I  B  Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, mencatat perkara perceraian yang masuk di  PA  Arga  Makmur,  sebanyak  359  perkara,  baik  yang  sudah  putus  maupun  masih dalam  proses  persidangan.  Data  ini  berdasarkan  hasil  sidang  perceraian  yang  telah diputuskan  Pengadilan  Agama  Kelas  I  B  Arga  Makmur,  Bengkulu.  Mengenai penyebabnya berbagai macam alasan mulai dari  perselingkuhan, kecemburuan serta ketidakakuran atau konflik dengan orang tua masing-masing pasangan. 26
Hal yang sama juga disampaikan Lisma Haryati, S.Ag, Panitera Muda Hukum PN  Arga  Makmur.  Ia  menerangkan  di  tahun  2018  mulai  dari  bulan  Januari  sampai
24 Wawancara dengan Herkules Jeraim, Bengkulu, 6 Oktober 2018
25 Wawancara dengan  MN, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, tanggal 30 Juli 2018
26 Bengkulu Ekspress (Jawa Pos Group)(5/10/2016) dan Wawancara dengan Jawahir, SH Panitera  Muda Gugatan Pengadilan  Agama (PA)  Kota Arga Makmur  Kabupaten  Bengkulu Utara, tanggal 2 Nopember 2018
dengan  Oktober  2018  ini,  kasus  perceraian  yang  diterima  sebanyak  424  perkara. Disampaikannya bahwa kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara ini, didominasi oleh faktor ekonomi.
―Kebanyakan  yang  mengajukan  perceraian  adalah  para  istri  dengan  alasan faktor  ekonomi  dikarenakan  suami  tak  mampu  memberi  nafkah  lebih  terhadap kebutuhan  keluarga.  Kemudian  perselingkuhan  dalam  artian  ada  kecemburuan  dari pihak  pengugat  yang  kita  tidak tahu  pasti  apakah  benar  dia  berselingkuh  karna  kita tidak menyikapi objek perselingkuhanya  yang kita sikapi atau diuraikan oleh hakim adalah  tentang  pertengkarannya.  Untuk  faktor  ekonomi  menjadi  alasan  utama terjadinya  perceraian  seperti  tak  mampu mencukupi  kebutuhan  anak  sekolah, kebutuhan primer dan sekunder‖. 27

## 5. Kabupaten Bengkulu Selatan
Pada  tahun  2014  lalu,  tercatat  sebanyak  462  permohonan  kasus  perceraian  di Pengadilan  Agama  (PA)  Bengkulu  Selatan.  Kebanyakan  kasus  gugatan  cerai  itu diajukan  oleh  para  isteri  dengan  294  perkara,  sedangkan  cerai  talak  yang  diajukan suami  ada  168  perkara.  Menurut  Neli,  Panitera  Muda  Hukum  Pengadilan  Agama Bengkulu  Selatan,  kasus  perceraian  tertinggi  oleh  pasangan  yang  masih  berusia muda,  penyebabnya  adalah  adanya  orang  ketiga  dalam  rumah  tangga  mereka.  Ia mengungkapkan:  ―Penyebab  perceraian  karena  dinominasi  pasangan  selingkuh hampir  50  persen,  sedangkan  sisanya  ada  karena  faktor  ekonomi,  kekerasan  dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran oleh suami‖. Untuk PNS, kebanyakan juga para  istri  yang  mengajukan  perceraian  berjumlah  20  orang.  Tercatat  sudah  16  PNS yang sudah diputus dan resmi bercerai, sementara 4 lagi masih proses. Penyebabnya juga sama kebanyakan kasus perselingkuhan. 28
Selama  rentang  waktu  6  tahun  terakhir  mulai  tahun  2011  sampai  2016,  ada 2.610 wanita di Bengkulu Selatan yang menjadi janda. ―Dari data persidangan, sejak tahun  2011-2016,  ada  2610  warga  Bengkulu  Selatan  menjanda,‖  kata  Ketua Pengadilan  Agama  Manna  Bengkulu  Selatan,  Drs.  H.  Syazili.  SH.  MH.  didampingi Panitera  M.  Sahrun  S.Ag.  Menurut  Sahrun,  dari  data  persidangan,  setiap  tahun jumlah warga yang mengajukan permohonan cerai di Pengadila Agama Manna selalu bertambah. Dikatakannya, pada tahun 2011 ada 399 permohonan cerai yang masuk, tahun 2012 ada 460 permohonan, tahun 2013 ada 462 permohonan, tahun 2015 ada 587  permohonan  dan  tahun  2016  ada  619  permohonan.  Ditambahkan  oleh  Sahrun bahwa  ribuan  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Manna,  pada  umumnya  disebabkan oleh faktor ekonomi. Akibatnya, membuat suami ringan tangan. Sehingga istri tidak terima  dan  mengajukan  gugatan  cerai.  Selain  itu,  ada  juga  yang  disebabkan  oleh
27 https://penasumatera.co.id/sampai-oktober-tercatat-359-perkara-perceraian-di-pa-arga-makmur/, diakses 8 Juni 2018
28 http://kupasbengkulu.com/selingkuh-dominasi-perceraian-di-bengkulu-selatan, diakses 9 Juni 2018
hadirnya  pihak  ketiga.  Jadi  alasan  perceraian  pasangan  suami  istri  mayoritas disebabkan permasalahan ekonomi. 29
Data  dari  Pengadilan  Agama  Manna,  Kabupaten  Bengkulu  Selatan,  mencatat angka perceraian di kawasan tersebut hingga pertengahan tahun 2018 mencapai 447 kasus. Uniknya, sebagian besar di antaranya ternyata dipicu penggunaan media sosial yang kurang bijak sehingga rentan terjadi salah paham, karena dugaan adanya pihak ketiga,  lalu  melupakan  kewajiban  dan  tugas  masing-masing.  ―Status  dan  komentar romantis, serta komunikasi secara sembunyi-sembunyi menjadi pemicu kecemburuan dan  pertengkaran  yang  akhirnya  berujung  cerai.‖  Menurut  Panitera  Pengadilan Agama Manna, Sairun, kendati terbilang cukup tinggi, angka perceraian di Bengkulu Selatan tahun ini ternyata lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama pada  tahun  lalu.  Sebab  pada  2017  lalu,  angka  perceraian  di  kawasan  itu  mencapai 775. Ia menambahkan, penyebab terjadinya kasus perceraian di Kabupaten Bengkulu Selatan  didominasi  faktor  perselisihan  dan  pertengkaran  akibat adanya  pihak  ketiga dengan  persentase  mencapai  80  persen.  Perselisihan  dan  pertengkaran  inilah  yang kemudian berujung pada gugatan cerai. 30

## 6. Kabupaten Mukomuko
Badan  Kepegawaian,  Pendidikan,  dan  Pelatihan  Daerah  Kabupaten Mukomuko, melalui Kabid Diklat dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Mukomuko,  Sutrisna, mengungkapkan tingginya  jumlah  PNS  yang  menggugat  cerai  pasangannya  pada  2015,  yakni sebanyak  14  orang.  Jumlah  itu  meningkat  100  persen  dibandingkan  tahun sebelumnya. Dari sebanyak 14 orang PNS yang menggugat cerai pasangannya pada 2015, sebanyak 10 orang PNS telah putus atau resmi bercerai, sisanya masih proses. Dan  perselingkuhan  diduga  menjadi  penyebab  PNS  setempat  banyak  yang  bercerai dari pasangannya.
―Kalau ditanya alasannya pasti tidak harmonis. Tetapi semua itu berawal dari rasa  cemburu  karena  diduga  pasangannya  selingkuh.  Ada  juga  yang  langsung mengakui kalau pasangannya selingkuh‖.31
Ia  juga  menambahkan,  pihaknya  selaku  pengawas  PNS  di  daerah  itu mengetahui  penyebab  PNS  bercerai  itu  hanya  sebatas  perselingkuhan  saja.  Tidak sampai  lebih  dalam  alasan  berselingkuh.  ―Pastinya,  perceraian  bukan  karena  faktor ekonomi, karena pasangan PNS ini tidak hanya sebatas ibu rumah tangga, tetapi ada
29 https://bengkuluekspress.com/1-685-janda-baru-di-bengkulu/, diakses 11 Juni 2018
30 https://www.inews.id/daerah/regional/173653/media-sosial-jadi-penyebab-maraknya-perceraian-di- bengkulu-selatan, diakses 8 Agustus 2018
31 https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/05/o22097377-perselingkuhan-jadi-alasan- pns-banyak-bercerai, diakses 21 Juni 2018
juga yang bekerja sebagai pegawai lainnya. Kalau keduanya pegawai, tidak mungkin mereka selingkuh karena faktor ekonomi.‖32
Selanjutnya,  sejak  Januari  hingga  awal  Oktober  tahun  2018,  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  Kabupaten Mukomuko,  mencatat  sebanyak  empat  aparatur  sipil  negara  (ASN)  di  daerah  ini mengajukan  permohonan cerai.  Keempat  ASN  yang  seluruhnya  wanita  itu  bertugas di  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  berbeda.  Dari  empat  PNS  itu,  2  telah  resmi bercerai dan 2 lagi masih dalam proses untuk mendapatkan izin dari kepala daerah. Khusus 2 PNS yang masih dalam proses itu, jika disetujui oleh kepala daerah, akan dilanjutkan  ke  Pengadilan  Agama.  Gugatan  cerai  yang  disampaikan  keempat  PNS wanita  itu  dengan  alasan  berbeda.  Intinya  mereka  (PNS)  itu  menyampaikan ketidakcocokan dengan pasangannya. 33

## 7. Kabupaten Rejang Lebong (Curup)
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, menyebutkan bahwa tingkat perceraian kalangan  PNS  di  daerah  itu  cukup  tinggi.  Menurut  Sekretaris  Daerah  (Sekda) Pemkab Rejang Lebong, Sudirman:
―Tingkat  perceraian  di  kalangan  PNS  di  lingkungan  Pemkab  Rejang  Lebong saat ini tergolong cukup tinggi, hal ini bisa dilihat sepanjang tahun 2014 lalu angka perceraian dikalangan PNS di daerah ini mencapai 20 orang. Tingkat perceraian PNS di  daerah  tersebut   mayoritas  diajukan  oleh  pihak  perempuan  atau  gugat  cerai, dengan faktor penyebab beragam mulai dari faktor pihak ketiga, disharmonisasi serta faktor-faktor lainnya‖. 34
Untuk mengurangi angka perceraian di kalangan PNS di daerah ini, pihak yang berwenang  dari  pejabat  pemerintah  daerah  setempat  secara  maksimal  melakukan pembinaan,  bahkan  sebelum  proses  perceraian  diajukan  ke  Pegadilan  Agama setempat,  pihaknya  melakukan  upaya  penyelesaian  secara  kekeluargaan  agar  tidak sampai  bercerai.  Selain  itu,  upaya  lainnya  ialah  dengan  menyerahkan  oknum  PNS yang  akan  bercerai  ini  ke  pihak  inspektorat  terlebih  dahulu  guna  dilakukan pembinaan, serta akan diajukan ke pihak Baperjakat. Jika langkah-langkah ini tidak bisa menyelesaikan perkaranya, maka diteruskan ke Pengadilan Agama. 35

## 8. Kabupaten Kaur
Untuk  kabupaten  Kaur,  mayoritas  alasan  cerai  yang  diajukan  adalah  tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga. Sehingga ini salah satu yang mengakibatkan
32 https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/05/o22097377-perselingkuhan-jadi-alasan- pns-banyak-bercerai, diakses 21 Juni 2018
33 Empat ASN Ajukan Cerai Empat ASN Ajukan Cerai https://bengkuluekspress.com/empat-asn-ajukan- cerai/, diakses 11 Juni 2018
34 https://bengkulu.antaranews.com/berita/29779/sekda-tingkat-perceraian-pns-rejanglebong-tinggi, diakses 1 Juli 2018.
35 https://bengkulu.antaranews.com/berita/29779/sekda-tingkat-perceraian-pns-rejanglebong-tinggi, diakses 11 Juni 2018.
keduanya memilih untuk berpisah. PNS yang mengajukan cerai didominasi kalangan pendidik  dan  umum  (bukan  PNS  Kemenag).  Selanjutnya,  perceraian  juga  banyak terjadi karena adanya pihak ketiga yang turut memperkeruh masalah internal rumah tangga mereka. Bahkan ada PNS yang saat ini sudah pisah ranjang selama bertahun- tahun,  tetapi  secara  hukum  mereka  belum  resmi  cerai.  Dalam  menangani  masalah tersebut,  pihak  Inspektorat  selalu  meminta  mereka  untuk  mempertimbangkan kembali  keputusan  mereka  dengan  matang.  Karena  perceraian  merupakan  jalan terakhir jika memang kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi untuk kembali bersatu. Pihaknya  juga  selalu  mengingatkan  dampak  psikologis  terhadap  anak-anak.  Oleh sebab  itu  diharapkan  adanya  upaya  serius  pihak  terkait  untuk  meminimalisir  kasus perceraian  PNS  di  Kaur.  Ia  mengakui  bahwa  memang  lebih  banyak  PNS dibandingkan masyarakat biasa yang bercerai di kabupaten Kaur. 36

## 9. Kabupaten Kepahiang
Di kabupaten Kepahiang, dari tahun 2016 hingga Juli 2018 terdapat 22 PNS yang  bekerja  di  Pemerintahan  Daerah  yang  mengajukan  permohonan  surat  izin cerai.  Umumnya  yang  mengajukan  surat keterangan  untuk  cerai  kepada  atasannya adalah  PNS  wanita,  ada  yang  karena  suaminya  pengedar  narkotika  dan  obat-obat terlarang, ada yang suaminya penjudi, ada yang suaminya kawin lagi, dan ada pula karena  suaminya  tidak  bekerja.  Selain  itu,  ada  pula  karena  tempat  tinggal  suami yang jauh di  Lampung  yang berprofesi sebagai polisi, dan perselingkuhan. Alasan karena pasangannya selingkuh ada 5 kasus, karena judi dan narkoba 2 kasus, karena tempat  tinggal  yang  berjauhan  terpisah  2  kasus,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  3 kasus  dan  karena  ketidakcocokan  10  kasus.  Khusus  suami  muslim  PNS  yang mengajukan permohonan izin cerai ada 1 orang pada tahun 2017. Ini karena suami merasa tertipu sebab keduanya baru nikah 2 bulan, tapi setelah diperiksa ke dokter ternyata si istri sudah hamil 7 bulan. 37
Sedangkan PNS yang bekerja di Kementerian Agama yang mengajukan surat permohonan izin cerai dari tahun 2017 hingga Juli 2018 tercatat sebanyak 11 orang. Semuanya dengan alasan ketidakcocokan.

## 10. Kabupaten Lebong
Di kabupaten Lebong, dari tahun 2016 hingga Juli 2018 tercatat 9 orang PNS yang  mengajukan  surat  permohonan  izin  cerai,  dan  hanya  1  orang  yang  berhasil dimediasi  hingga  tidak  jadi  bercerai.  Sisanya  8  kasus  telah  dikeluarkan  surat izinnya  dan  berakhir  dengan  cerai  di  Pengadilan  Agama.  Yang  dijadikan  alasan cerai  terdiri  dari  3  kasus  karena  ketidakcocokan,  4  kasus  karena  perselingkuhan, dan 2 kasus karena faktor ekonomi. 38
36 https://bengkuluekspress.com/perceraian-pns-meningkat/, diakses 2 Juli 2018.
37 Wawancara dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Kepahiang tanggal 21 Nopember 2018
38 Wawancara dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong, tanggal 27 Oktober 2018

## E. Praktik Izin Perceraian bagi PNS di Propinsi Bengkulu
Terkait dengan jangka waktu yang dibutuhkan PNS yang bekerja di Pemerintahan Daerah  non  Kementerian  Agama,  untuk  memperoleh  izin  cerai  dari  atasannya  di Bengkulu,  dalam  implementasinya  pemerintahan  kota  dan  beberapa  kabupaten menerapkannya dengan berbagai variasi.
Di kota Bengkulu, berdasarkan standar operasional prosedur izin perkawinan dan perceraian  tahun  2018  dari  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kota Bengkulu  bidang  Pengembangan,  Data  dan  Pembinaan  Aparatur,  disebutkan  bahwa untuk  sampai  pada  keputusan  Walikota  tentang  pemberian  atau  penolakan  izin perceraian dibutuhkan waktu 20 hari kerja. 39 Ini dengan asumsi PNS yang bersangkutan sudah dimediasi oleh atasan langsung atau OPD tempat ia bekerja selama lebih kurang 3 bulan. Jadi total waktu menunggu bagi PNS yang mengajukan surat izin cerai atau surat keterangan  minimal  4  bulan.  PNS  yang  mengajukan  surat  permohonan  harus melampirkan  surat  keterangan  dari  RT  atau  lurah  tempat  yang  bersangkutan berdomisili.  Ini  dimaksudkan  untuk  memastikan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh rumah  tangga  PNS  tersebut,  sehingga  memudahkan  pihak  yang  berwenang  memediasi untuk  memanggil  dan  mendalami  permasalahan  dengan  melacaknya  ke  pihak  ketiga dari orang tua masing-masing pihak atau keluarga lainnya yang dianggap dekat dengan PNS tersebut. 40
Di kabupaten Seluma, waktu yang dibutuhkan mulai dari mediasi di OPD tempat PNS  bekerja  maksimal  2  bulan,  lalu  di  BKPSDM  maksimal  3  bulan,  kemudian  di Inspektorat Daerah maksimal 1 bulan. Totalnya maksimal 6 bulan. Ini karena PNS yang akan  mengajukan  izin  cerai  harus  terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan  ke Inspektorat Daerah, lalu Inspektorat Daerah membuat surat pengantar ke BKPSDM, lalu dibuat  Tim  Aparatur  Pemerintahan  yang  akan  memediasi.  Selanjutnya  para  pihak dipanggil  untuk  didengarkan  keterangannya  1-3  kali,  dan  jika  tidak  bisa  didamaikan, maka  akan  dikeluarkan  Surat  Izin  atau  Rekomendasi  yang  ditandatangani  oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati 41 .
Di kabupaten Bengkulu Tengah, waktu yang dibutuhkan bisa sampai 9 bulan. Ini karena  proses  mediasi  yang  harus  ditempuh  PNS  yang  akan  mengajukan  izin  cerai dimulai  dari  OPD  tempat  yang  bersangkutan  bekerja  selama  3  bulan  dengan  beberapa kali  pemanggilan,  lalu  upaya  mediasi  oleh  tim  pengelola  administrasi  (mediasi)  izin perkawinan  dan  perceraian  yang  dibentuk  di  BKPSDM  selama  3  bulan,  dan  di  Sekda bisa sampai 3 bulan.
39 Pemerintah  Kota  Bengkulu  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan, Standar  Operasional Prosedur Izin Perkawinan dan Perceraian , 2018, h. 3-5.
40 Wawancara dengan Ali Martono, Kabid Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, 12 Juli 2018.
41 Wawancara  dengan    Fariq  Hafiz,  Kabid.  Pengembangan  Kompetensi  dan  Penilaian  Kinerja  Aparatur Seluma, 19 Juli 2018.
Begitu juga di kabupaten Bengkulu Utara, waktu yang dibutuhkan bisa lebih dari 9  bulan.  Sebab  di  sini  PNS  yang  akan  mengajukan  surat  izin  cerai  harus  menempuh mediasi  3 kali di OPD tempatnya bekerja, di BP4 terkadang sampai 3 kali, lalu di BKD 3 kali, baru terakhir jika tidak bisa didamaikan juga, diajukan ke Bupati, dan menunggu 1 sampai 2 minggu untuk keluarnya surat izin cerai tersebut.
Di  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  dan  Kaur,  waktu  yang  dibutuhkan  untuk memperoleh  surat  izin  atasan  antara  6  hingga  9  bulan.  Proses  yang  dijalani  oleh  PNS yang mengajukan permohonan tersebut dimulai dari atasan langsung tempatnya bekerja, lalu dibuat berita acara pemeriksaan (BAP) oleh kepala OPD, kemudian diteruskan ke BKPSDM untuk dimediasi, selanjutnya ke Inspektorat Daerah untuk dimediasi lagi, dan terakhir ke Sekretaris Daerah untuk ditandatangani Bupati izinnya.
Di kabupaten Kepahiang, dibutuhkan waktu paling sedikit 6 bulan bagi PNS yang akan  memperoleh  surat  izin  cerai.  Surat  permohonan  tersebut  ditujukan  ke  atasan langsung, lalu diteruskan ke OPD, lalu ke Kasubdit Disiplin di BKPSDM. Format surat izin  dan  BAP  diserahkan  kepada  Bupati,  lalu  Bupati  setelah  menandatangani mengirimkan lagi ke BKPSDM, dan terakhir BKPSDM memanggil pihak pemohon dan menyerahkan  surat  yang  sudah  ditandatangani  Bupati.  Namun,  surat  tersebut  tidak semuanya  berupa  izin  dengan  rekomendasi,  tapi  ada  juga  yang  ditolak  dan ditangguhkan.
Di  kabupaten  Mukomuko,  Rejang  Lebong,  dan  Lebong,  waktu  yang  diperlukan bagi PNS yang akan memperoleh surat izin cerai rata-rata 6 bulan. Proses yang dijalani hampir  sama  yaitu  melalui  mediasi  atasan  langsung,  lalu  oleh  kepala  OPD,  kemudian dimediasi  oleh  tim  dari  BKPSDM  yang  dipimpin  oleh  pejabat  bidang  pembinaan Aparatur Sipil Negara atau bisa juga Kepala BKPSDM langsung, dan terakhir surat izin yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
Adapun di wilayah Kementerian Agama, proses memperoleh izin cerai untuk bisa diajukan  ke  pengadilan  relatif  lebih  cepat,  antara  1  hingga  3  bulan,  tergantung  alasan cerainya.  Ini  karena  mediasi  yang  dilakukan  lebih  sederhana  mulai  dari  OPD  tempat yang bersangkutan bekerja 3 kali, lalu ke BP4 sebanyak 3 kali mediasi, setelah ada surat mediasi dari BP4 dilanjutkan langsung ke Kepala Kemenag dengan mengeluarkan surat rekomendasi.
Di kota Bengkulu, mulai tahun 2015-2018 tercatat ada 75 permohonan izin cerai, 2  ditolak  karena  tidak  memenuhi  persyaratan,  60  dikeluarkan  izinnya,  dan  13  masih dalam  proses.  Umumnya  karena  alasan  ketidakcocokan.  Tapi  yang  menarik  di  akhir tahun  2017  hingga  2018,  kecendrungannya  istri  yang  minta  surat  keterangan  karena ingin cerai dari suaminya. Trend ini diduga dampak dari keluarnya sertifikasi guru yang menyebabkan  PNS  wanita  merasa  mampu  dan  gengsi  memiliki  suami  yang  non  PNS yang penghasilannya di bawah gajinya. 42 Khusus tahun 2018, terdapat 3 suami muslim PNS yang mengajukan surat izin cerai.
42 Wawancara dengan Kepala BKPSDM Kota Bengkulu, tanggal 18 September 2018
Di kabupaten Kepahiang, dari tahun 2016 hingga Juli 2018 terdapat 22 PNS yang mengajukan  surat  izin  cerai.  Alasannya  adalah  karena  pasangannya  selingkuh  ada  3 orang,  karena judi  dan terlibat  narkoba  2  orang,  karena  tempat  tinggal  yang  berjauhan dan  terpisah  2  orang,  dan  sisanya  15  orang  karena  ketidakcocokan.  Sedangkan  di Kemenag  Kepahiang,  dari  tahun  2016  sampai  2018,  tidak  ada  pegawainya  yang mengajukan  izin  cerai.  Dua  orang  yang  akan  bercerai,  keduanya  bisa  dimediasi  dan harmonis kembali.
Di  kabupaten  Argamakmur,  dari  tahun  2015  hingga  Juli  2018,  tercatat  32  orang PNS  yang mengajukan surat izin cerai.  Ada  yang disebabkan karena alasan satu pihak selingkuh,  alasan  adanya  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  adanya  campur  tangan pihak ketiga  yang dalam hal ini adalah orang tua isteri. Yang berhasil dimediasi ada 3 orang. Dan suami muslim PNS yang mengajukan  ada 3 orang. Sedangkan di Kemenag Argamakmur, dari tahun 2016 sampai Juli 2018, tercatat ada 12 PNS yang mengajukan surat  izin  cerai,  dan  hanya  1  pasangan  yang  berhasil  dimediasi  sehingga  bisa  rukun kembali.
Di kabupaten Rejang Lebong, dari 25 orang yang mengajukan surat izin cerai, ada 3 orang yang mencabut permohonan izin cerai karena berhasil dimediasi (2016), dan 2 orang yang sudah keluar surat izinnya tapi tidak jadi bercerai (2017). Ada 6 orang suami muslim PNS yang mengajukan, dan alasan didominasi karena ketidakcocokan.
Di  kabupaten  Kaur,  sejak  tahun  2016  hingga  Juli  2018,  tercatat  15  orang  yang mengajukan  permohonan  izin  cerai.  Suami  yang  mengajukan  ada  4  orang,  dan  isteri yang  mengajukan  ada  11  orang.  Di  sini  juga  ada  1  orang  yang  tidak  jadi  mengajukan cerai  ke  Pengadilan  Agama,  walaupun  sudah  keluar  surat  izin  dari  atasannya.  Alasan cerai masih didominasi karena ketidakcocokan, lalu karena istri terlilit hutang (1 kasus), campur  tangan  orang  tua  (2  kasus),  tempat  tinggal  yang  berjauhan  (isteri  di  Bengkulu Utara  dan  suami  di  Kaur)  (1  kasus),  karena  perselingkuhan  (4  kasus),  dan  karena ketidakcocokan (7 kasus).
Di kabupaten Mukomuko, dari tahun 2014 sampai Juli 2018 tercatat 51 PNS yang mengajukan  surat  permohonan  izin  cerai.  Suami  yang  mengajukan  ada  20  kasus,  dan isteri yang mengajukan 31 kasus. Sebanyak 38 orang sudah dikeluarkan izinnya, dan 13 kasus berhasil didamaikan lewat mediasi. Alasan utama karena ketidakcocokan, dan 11 kasus karena perselingkuhan. Sedangkan khusus bagi PNS yang bekerja di kementerian Agama, tercatat sejak tahun 2017 hingga Juli 2018 ada 10 orang yang mengajukan surat izin cerai, 3 orang dari pihak suami dan 7 orang dari pihak isteri.

## F. Kendala-Kendala Perceraian Suami Muslim PNS di Propinsi Bengkulu
Dari observasi lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak terkait, ditemukan bahwa kendala utama dalam proses perceraian suami muslim PNS di 10 kabupaten dan kota,  umumnya  adalah  izin  dari  atasan  atau  pejabat  yang  berwenang.  Bagi  PNS  yang bekerja di Kemenag, jangka waktunya lebih singkat dan prosesnya dianggap lebih cepat
dibanding  PNS  yang  bekerja  di  luar  instansi  Kemenag  (Pemda,  dan  Kementerian lainnya).
Jika di Kemenag, PNS yang akan mengajukan izin PNS harus dibina dahulu oleh BP4,  lalu  dimediasi  oleh  Bimas  Islam,  kemudian  dipanggil  pihak  suami  istri  untuk dimediasi  langsung  oleh  kepala  Kemenag  tempat  dimana  mereka  bekerja.  Kalau  tidak bisa  didamaikan  juga,  maka  Kepala  Kemenag  meneruskan  surat  permohonan  izin  dari PNS tersebut ke Kepala Kantor Wilayah Kemenag Propinsi Bengkulu, untuk kemudian dikeluarkan  izinnya.  Hanya  saja,  di  Kemenag  tidak  ada  batasan  waktu  minimal  dan maksimal proses keluarnya surat izin atasan tersebut. Cepat atau lambatnya proses surat izin  keluar,  tergantung  dari  kebutuhan  sesuai  alasan  yang  dikemukakan  oleh  PNS muslim tersebut.
Berbeda  halnya  dengan  PNS  yang  bekerja  di  luar  Kemenag,  PNS  Pemda misalnya,  mereka  harus  dimediasi  dan  dapat  rekomendasi  dahulu  dari  atasan langsung tempat mereka bekerja (OPD), jangka waktunya bisa 3 sampai 6 bulan. Ini dimaksudkan agar  kedua  belah  pihak  (pemohon/  suami  dan  isteri)  bisa  berpikir lebih  panjang  untuk mempertimbangkan lebih matang konsekuensi yang akan mereka hadapi jika perceraian terjadi.  Lalu  dari  sini  baru  mereka  bisa  mengajukan  surat  permohonan  izin  ke  Bupati melalui  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM). Di  BPKPSDM  ini  lalu  dimediasi  oleh  tim  yang  sudah  dibentuk 43 dengan  tahapan pemanggilan  suami,  lalu  isteri  yang  bisa  berlangsung  sampai  2  hingga  3  kali  dalam masa 1 sampai 3 bulan. Kalau tidak juga bisa dimediasi, maka dilanjutkan ke Sekretaris Daerah,  dan  di  sini  pun  diupayakan  mediasi  lagi  dalam  tempo  maksimal  3  bulan. Apabila  tidak  juga  bisa  didamaikan,  dan  PNS  pemohon  izin  berkeras  untuk  bercerai, maka barulah Bupati atas nama Sekretaris Daerah mengeluarkan surat izin atasan untuk bercerai.
Agak berbeda dengan yang terjadi di Bengkulu Utara, menurut Kepala BKPSDM Argamakmur,  PNS  yang  akan  mengajukan  surat  permohonan izin  cerai,  harus  terlebih dahulu  meminta  nasehat  dan  dimediasi  oleh  BP4  Kemenag,  setelah  ada  rekomendasi dari BP4, barulah surat permohonan mereka bisa diterima dan diproses di BKPSDM.
Oleh  sebab  itu,  kendala  utama  proses  perceraian  bagi  suami  muslim  PNS  di propinsi  Bengkulu  pada  dasarnya  adalah  izin  dari  atasan.  Izin  dari  atasan  ini  melalui proses  yang  panjang  dan  memakan  waktu  yang  cukup  lama.  Bagi  suami  muslim  PNS yang  bekerja  di  Kementerian  Agama,  yang  bersangkutan  harus  melalui  BP4  terlebih dahulu,  lalu  ke  Bimas  Islam,  lalu  ke  Kepala  Kemenag,  kemudian  ke  Kepala  Kanwil Kemenag  Propinsi.  Waktunya  bisa  cepat  atau  lambat,  tergantung  dari  alasan  yang dikemukakan  oleh  suami  muslim  PNS  tersebut.  Jika  alasannya  karena  pihak  isteri melakukan hal-hal yang tercela sebagaimana tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 dan Inpres  No.1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  prosesnya  bisa
43 Wawancara  dengan  Ali  Martono,  Kabid.  Karir  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Bengkulu,  11 Agustus 2018.
berlangsung  cepat.  Tapi  jika  alasannya  masih  umum  karena  ketidakcocokan,  maka prosesnya agak lama karena BP4 dan Bimas Islam harus meneliti dan mendalami akar masalah timbulnya  ketidakcocokan  tersebut.  Sedangkan  bagi  suami  muslim  PNS  yang bekerja di Pemda Kabupaten dan Kota, yang bersangkutan harus menjalani proses yang lebih  panjang.  Kendala  lainnya  adalah  pemotongan  gaji  PNS  tersebut.  Jika  suami muslim  PNS  tersebut memiliki anak, maka  gajinya  dipotong  2/3,  dan  jika  tidak  punya anak,  gajinya  dipotong  1/2.  Ketentuan  ini  tidak  berlaku  jika  si  isteri  terbukti  berzina, menggunakan  narkotika  dan  zat-zat  adiktif  yang  dilarang,  melakukan  tindakan kekerasan dalam rumah tangga, atau melakukan tindakan kriminal lainnya.

## G. Model Perceraian Suami Muslim PNS di Propinsi Bengkulu
Tata  cara  pengajuan  permohonan  dan  gugatan  perceraian  bisa  secara  tertulis maupun secara lisan. Apabila suami mengajukan permohonan talak, maka permohonan tersebut diajukan di tempat tinggal si istri. Sedangkan apabila istri mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut juga diajukan ke pengadilan di mana si istri tinggal. Dalam hal ini,  istri  memang  mendapatkan  kemudahan.  Mengenai  tempat  pengajuan  gugatan perceraian, mengacu pada pasal 118 HIR. 44
Jika sudah mendapat surat izin cerai dari atasan, yang bersangkutan bisa datang ke  Pengadilan  untuk  mendaftarkan  perkara  perceraiannya  dengan  membawa  serta persyaratan-persyaratan  lainnnya  yang  dibutuhkan  seperti  KTP,  Buku  Nikah,  Akte kelahiran anak (jika ada anak), surat gugatan atau surat permohonan cerai, dan dokumen penting lainnya.
Apabila  belum  mempunyai  surat  gugatan  atau  surat  permohonan  cerai,  yang bersangkutan  bisa  minta  dibuatkan  di  bagian  Posbakum  Pengadilan  Agama  tersebut. Dan  jika  semua  berkas  persyaratan  sudah  lengkap,  selanjutnya  dilakukan  pendaftaran perceraian di meja pendaftaran dan membayar panjar perkaranya ke bagian kasir.
Bagi  yang  belum  mencantumkan  surat  izin  cerai  dari  atasan  dan  sudah  terlanjur mendaftarkan  perkara  perceraian  di  Pengadilan,  maka  nantinya  majelis  hakim  akan menunda  proses  persidangan  cerai  tersebut  maksimal  selama  6  bulan.  Dalam  hal  ini, biasanya bagian pendaftaran di Pengadilan Agama menjelaskan terlebih dahulu tentang konsekuensi  jika  yang  bersangkutan  tidak  bisa  mendapatkan  surat  izin  atasan  selama proses  persidangan  dan  biaya  yang  dikeluarkan  serta  waktu  yang  dibutuhkan.  Oleh sebab itu, jika dalam jangka waktu 6 bulan PNS bersangkutan belum mendapatkan surat izin  bercerai  dari  pejabat  yang  berwenang,  maka  opsi  yang  dapat  dilakukan  oleh PNS antara  lain:  pertama,  mencabut  gugatan/permohonan  cerai,  atau  kedua,  membuat  surat pernyataan secara tertulis untuk siap menerima segala resiko akibat perceraian. 45
44 Helmy Thohir, Perceraian Menurut UU Perkawinan , (Bandung: Manjar Maju, 2013), h. 29.
45 Wawancara dengan Delvi Puryanti, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, tanggal 25 Oktober 2018.
Dengan  kata  lain,  PNS  yang  tetap  ingin  bercerai  meskipun  belum  atau  tidak mendapatkan  surat  izin  dari  pejabat  yang  berwenang,  dapat  melanjutkan  proses persidangan  dengan  konsekuensi  dapat  dikenakan  sanksi  disiplin  sebagaimana  diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Khusus  di  Bengkulu,  ada  beberapa  suami  muslim  PNS  yang  mau  membuat  surat pernyataan, tapi ada juga yang belum bisa melengkapi surat izin, mereka lebih memilih mencabut gugatan/permohonan cerainya. 46
Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP 45/1990, ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS  yang  akan  melakukan  perceraian,  yaitu  bagi PNS  yang  mengajukan  gugatan perceraian  (penggugat)  wajib  memperoleh  izin  lebih  dahulu  dari  pejabat,  sedangkan bagi  PNS  yang  menerima  gugatan  perceraian  (tergugat) wajib  memperoleh  surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian.
Bagi PNS  yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan tanpa adanya surat izin atau  surat  keterangan  dari  atasannya,  maka  yang  bersangkutan  bisa  dikenai  sanksi disiplin berat. Salah satu alasan dijatuhkannya hukuman disiplin berat berdasarkan Pasal 10  angka  13  PP  53/2010  adalah  karena  pelanggaran  terhadap  kewajiban  menaati peraturan  kedinasan  yang  ditetapkan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Sedang  kewajiban menaati  peraturan  kedinasan  adalah  salah  satunya  kewajiban  melaporkan  perceraian. Adapun jenis  hukuman  disiplin  berat yang  dimaksud  dalam Pasal  7  ayat  (4)  PP 53/2010 terdiri dari: a.   penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b.   pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c.   pembebasan  dari  jabatan;  d.  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan sendiri sebagai PNS; e.  pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Kemudian,  mengenai  pejabat  yang  berhak  menentukan  jenis  hukuman  disiplin berat  mana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  PNS  tersebut,  tergantung  pada  jabatan  dari PNS itu. Mengenai pejabat yang berwenang menghukum, dapat dilihat dari Pasal 15  – Pasal 22 PP No.53 Tahun 2010.
Untuk  menyikapi  aturan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  bagi  suami  muslim PNS  di  Propinsi  Bengkulu  yang  akan  mengajukan  permohonan  cerai  ke  Pengadilan Agama,  ada  yang  menempuh  cara  persis sesuai  prosedur  yang  ada,  dan  ada  pula  yang mengabaikan  surat  izin  atasan  agar  cepat terealisir keiinginannya untuk bercerai.   Ada model legal dan ada pula model semi legal. Model legal dimaksud adalah suami muslim PNS tersebut mengajukan permohonan cerai talak langsung ke Pengadilan Agama tanpa izin dari atasan langsung, dan bersedia membuat surat pernyataan di Pengadilan Agama bahwa yang bersangkutan siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi lain jika melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Ini sah dan dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama  karena  berpegang  pada  prinsip  ―pengadilan  tidak  boleh  menolak  perkara‖.  Ini juga dimaksudkan agar proses perceraian menjadi lebih cepat, sederhana, biaya ringan,
46 Wawancara  dengan  Delvi  Puryanti,  Panitera  Pengganti  PA  Kelas  IA  Bengkulu,  tanggal  29  Oktober 2018
dan kedua belah pihak segera mendapat kepastian hukum status perkawinannya. Selain itu,  berdasarkan  surat  edaran  Mahkamah  Agung,  setiap  Pengadilan  Agama  dihimbau agar  tidak  ada  lagi  penumpukan  sisa  perkara  lebih  dari  10  %  hingga  akhir  tahun,  dan masa sidang yang tadinya maksimal 6 bulan, diperpendek jadi 5 bulan. 47
Sedangkan model semi legal ialah tindakan suami muslim PNS yang merekayasa keadaan. Tindakan ini dilakukan oleh pihak suami jika rumah tangga yang bersangkutan terus  cekcok  yang  berkepanjangan  dengan  istrinya  dan  tidak  ada  lagi  peluang  untuk didamaikan.  Keharmonisan  yang  tidak  tercipta  dalam  rumah  tangga,  tentu  akan berdampak  pada  anak  dan  karir  suami  PNS.  Dalam  hal  ini,  biasanya  suami  menyuruh istrinya  untuk  mengajukan  gugatan  cerai,  agar  sang  suami  tidak  terkena  kewajiban nafkah  iddah,  mut’ah,  maskan  (tempat  tinggal),  dan  tidak  dipotong  1/3  gajinya  oleh atasan tempatnya bekerja. Sebab, apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas pembagian mantan suaminya (pasal 1 huruf e  PP No. 45/1990). Dan biasanya jika istri yang mengajukan gugatan, dan suaminya tidak hadir pada saat sidang, prosesnya  lebih  cepat  dibandingkan  suami  yang  mengajukan.  Karena  jika  suami  yang mengajukan, akan ada sidang pengucapan ikrar talak. 48
Pada umumnya, hakim Pengadilan Agama tidak mengikuti apa yang tertera dalam PP  No.45  Tahun  1990.  Karena  masalah  pembagian  gaji  tersebut  dianggap  tidak memenuhi  rasa  keadilan.  Sebab  timbulnya  hak  karena  telah  melaksanakan  kewajiban. Dengan  terjadinya  perceraian,  berarti  putuslah  perkawinan  yang  mengakibatkan  putus pula  kewajiban  nafkah  suami  kepada  mantan  istrinya. 49 Memang  dalam  PP  No.45 Tahun 1990 tidak menamakan kewajiban tersebut dengan nafkah, tapi dengan ungkapan ―wajib‖  seolah-olah kewajiban tersebut adalah nafkah. Sebab kewajiban suami tersebut berhenti  jika  mantan  istrinya  menikah  lagi.  Kalau  pemotongan  tetap  dilakukan,  ini dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena kewajiban nafkah suami terhadap mantan istrinya hanya dalam masa iddah. 50
Dalam  kajian  fikih,    menurut  mazhab  Hanafi,  bekas  suami  wajib  memberikan nafkah kepada bekas istri secara komplit dan utuh, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal  selama  masa  iddah.  Sedangkan  menurut  mazhab  Maliki,  suami  berkewajiban untuk  menyediakan  akomodasi  bagi  istri  yang  dicerainya,  bila  ia  telah  bercampur dengannya.  Meskipun  demikian,  suami  tidak  wajib  memberikan  nafkah  kepada  istri yang dicerai talak tiga, tetapi istri yang hamil tetap mendapatkan nafkahnya baik talak satu maupun talak tiga, hingga istri melahirkan anaknya. Adapun masa iddah bagi bekas
47 Wawancara  dengan    Husniadi,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Kota  Bengkulu,  tanggal  17  Oktober 2018
48 Wawancara  dengan  Delvi  Puryanti,  Panitera  Pengganti  PA  Kelas  IA  Bengkulu,  tanggal  29  Oktober 2018
49 Tri  Wahyuni  Herawati,  Yunanto,  Herni  Widanarti,  ―Perlindungan  Hak  Atas  Pembagian  Gaji  Akibat Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil‖, Diponegoro Law  Jurnal , Vol. 6, No, 2 Tahun 2017, h. 9
50 Nilkhairi, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Bekas Istri Pasca perceraian‖, Jurnal Qiyas , Vol. 2, No. 2, Oktober 2017, h. 217.
istri  yang  dicerai  hidup  oleh  suaminya,  jika  istri  itu  masih  haid, maka  iddahnya  3  kali suci, jika istri yang ditalak tersebut belum atau tidak haid karena belum saatnya (misal karena  usianya  belum  baligh),  atau  tidak  haid  lagi  karena  sudah  tua,  maka  masa iddahnya adalah 3 bulan. 51
Selain itu, dianggap tidak logis jika bekas suami PNS tetap berkewajiban memberi nafkah  kepada  bekas  istrinya,  selama  bekas  istrinya  belum  kawin  lagi.  Karena kewajiban  bekas  suami  ini  tidak  disertai  dengan  hak  terhadap  bekas  istrinya.  Apabila bekas  istri  melakukan  kawin siri (tidak  tercatat)  dengan  pria  lain  misalnya,  maka perkawinan siri tersebut  tidak  dapat  menghapus  kewajiban  bekas  suaminya  yang didasarkan pada PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990. Kalau terjadi hal seperti ini, tentu merugikan pihak bekas suami. 52
Sedangkan  jumlah  pemotongan  yang  mencapai  1/3  dari  gaji  suami,  ini  juga dianggap merugikan suami karena tidak memperhatikan nasib suami di kemudian hari. Padahal,  menurut  Sayuti  Thalib,  kewajiban  memberi  nafkah  kepada  istri  yang diceraikan, seharusnya menurut kemampuan suami. Besar jumlahnya menurut hajat dan adat di tempat masing-masing. Intinya yang menjadi ukuran berapa besar nafkah adalah kemampuan  suami. 53 Oleh  sebab  itu,  wajar  kiranya  dalam  hal  nafkah  ini,  hakim Pengadilan Agama cenderung hanya mengacu pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai sandaran hukum materilnya.
Walaupun ketentuan pemotongan gaji tidak termasuk dalam putusan hakim 54 , tapi suami  muslim  PNS  tersebut  tetap  khawatir  kalau  dilaporkan  istrinya  ke  atasan tempatnya  bekerja.  Oleh  sebab  itu,  jika  isteri  tidak  mau  mengajukan  gugatan  cerai, maka  suami  berusaha  memancing  emosi istrinya,  sehingga  si  istri melakukan  tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya. Suami sengaja mengalah saat terjadi kekerasan, kemudian meminta visum et repertum dari rumah sakit atas kekerasan yang dialaminya dari sang istri. Bukti visum dari rumah sakit ini lalu dijadikan dasar alasan permohonan cerai talak suami ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, istri dianggap telah melakukan nusyuz (terkena pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) dan istri dianggap telah  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  baik  lahir  maupun  batin  (terkena ketentuan  pasal  1  huruf  d  PP  No.  45/1990).  Cara  ini  dimaksudkan  oleh  suami  untuk mempercepat proses perceraian, sekaligus agar gajinya tidak dipotong ½ untuk istrinya jika tidak memiliki anak, atau 1/3 untuk isterinya jika memiliki anak. Dan suami hanya
51 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab , terj. Masykur AB, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 433.
52 Muhammad  Khambali, Yasmirah  Mandasari Saragih,  ―Perlindungan Hak Janda Pegawai  Negeri Sipil Atas Gaji Bekas Suaminya‖, Jurnal Al-‘Adl , Vol. X, No.  1, Januari 2018, h. 17.
53 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan  Indonesia , (Jakarta: UI Press, 2009), h. 78.
54 Menurut  Syafri  Amru,  MH.,  hakim  tidak  ada  kewajiban  memasukkan  dalam  putusannya  tentang pembagian  gaji  PNS  untuk  mantan  istrinya,  karena  pemotongan  gaji  tersebut  adalah  kebijakan  atasan suami  PNS  tersebut.  Selain  itu,  peraturan  pemerintah  tersebut  tidak  lagi  menjadi  pertimbangan  dalam kasus perceraian PNS, kecuali sebagai syarat administratif saja. Ini karena peraturan pemerintah tersebut bertentangan  dengan  ketentuan  agama  Islam  dan  peraturan  pemerintah  tersebut  bukan  hukum  materil. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, tanggal 15 Agustus 2018.
berkewajiban  membiayai  nafkah  anak  sebesar  1/3. 55 Model  kedua  ini  dianggap  semi legal,  karena  suami  memanfaatkan  celah  hukum  dengan  rekayasa  keadaan  terhadap istrinya,  dan  melakukan  upaya  penyelundupan  hukum  (menjebak  istri  melakukan pelanggaran) yang sulit untuk dibuktikan secara yuridis formal.

## H. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan:
1. Sebab-sebab perceraian suami muslim PNS di propinsi Bengkulu adalah didominasi karena perselingkuhan 60 %, faktor ekonomi 17%,  campur tangan pihak ketiga yaitu dari  orang  tua  atau  mertua  12  %,  ketidakcocokan  lagi  dengan  pasangan  6%,  dan faktor lainnya (judi, terlibat narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, tempat tinggal yang berjauhan) 5%.
2.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  suami  muslim  PNS  yang  akan  bercerai  di propinsi  Bengkulu  adalah  pertama,  izin  atasan  dari  pejabat  tempatnya  bekerja  yang cukup lama. Kedua, jika tetap mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama tanpa izin  atasan,  maka  yang  bersangkutan  beresiko  terancam  hukuman  disiplin  berat. Ketiga,  pemotongan  gaji  PNS  tersebut  jika  suami  yang  mengajukan  permohonan cerai  tanpa  alasan  yang  tercantum  dalam  pasal  1  huruf  e  PP  No.10  Tahun  1983 juncto PP No.45 Tahun 1990. Jika suami muslim PNS tersebut memiliki anak, maka gajinya  dipotong  2/3,  dan  jika  tidak  punya  anak,  gajinya  dipotong  ½  untuk  mantan istrinya.  Ini  tentu  memberatkan  bagi  suami  jika  nantinya  ia  akan  membina  rumah tangga baru.
3.    Model  perceraian  suami  muslim  PNS  di  propinsi  Bengkulu  terdiri  dari  pertama, model  legal  yaitu  dengan  mengajukan  permohonan  cerai  talak  langsung  ke Pengadilan  Agama  tanpa  izin  dari  atasan  langsung,  dan  bersedia  membuat  surat pernyataan di Pengadilan Agama bahwa yang bersangkutan siap bertanggung jawab dan  menerima  konsekuensi  lain  jika  melanggar  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Kedua,  model  semi  legal  yaitu  melalui  rekayasa  dengan  menyuruh  istrinya  untuk menggugat  cerai  ke  Pengadilan  Agama,  atau  jika  istri  tidak  mau,  maka  sang  suami berupaya memancing emosi istrinya agar melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu  bukti  visum  dari  rumah  sakit  ini  diajukan  sebagai  alasan  untuk  mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.
55 Wawancara dengan JKN, Advokat Peradi, tanggal 11 Agustus 2018

## Daftar Pustaka
Ahmad, Abu dan Cholid Nurbuko, Metodologi Penelitian , Jakarta: Bumi angkasa, 2012.
Data  Perkara  Yang  Diputus  Pada  Pengadilan  Agama  Kelas  IA  Bengkulu  Tahun  2015- 2018.
Data Perkara Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Tahun 2015- 2018.
Farida,  Anik,  dkk. Perempuan  dalam  Sistem  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Berbagai Komunitas , Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2017.
Herawati, Tri Wahyuni, Yunanto, Herni Widanarti, ―Perlindungan Hak Atas Pembagian Gaji  Akibat  Perceraian  Yang  Dilakukan  Oleh  Pegawai  Negeri  Sipil‖, Diponegoro Law Jurnal , Vol. 6, No, 2 Tahun 2017.
Khambali,  Muhammad,  Yasmirah  Mandasari  Saragih,  ―Perlindungan  Hak  Janda Pegawai Negeri Sipil Atas Gaji Bekas Suaminya‖, Jurnal Al-‘Adl , Vol. X, No. 1, Januari 2018.
Moleong,    Lexy  J, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  Remaja  Rosda  Karya, 1995.
Mughniyah,  Muhammad  Jawad, Fiqh  Lima  Mazhab ,  terj.  Masykur  AB.,  Jakarta: Lentera, 2011.
Nilkhairi, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah  Kepada  Bekas  Istri  Pasca  perceraian‖, Jurnal  Qiyas ,  Vol.  2,  No.  2, Oktober 2017.
Pemerintah  Kota  Bengkulu  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan, Standar Operasional Prosedur Izin Perkawinan dan Perceraian PNS , 2018. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1986.
Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Alfabeta, 2014.
Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan  Indonesia , Jakarta: UI Press, 2009.
Thohir, Helmy, Perceraian Menurut UU Perkawinan , Bandung: Manjar Maju, 2013.
Triwulan,  Titik, Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  Jakarta:  Kencana,
2011.
Undang-Undang dan Peraturan:
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang  Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Internet:
http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2017/05/18/perceraian-pns-meningkat-49-973- wanita-jadi-janda/, diakses tanggal 15 September 2017
https://daerah.sindonews.com/read/990181/174/80-persen-perceraian-di-bengkulu-atas- permintaan-istri-1429175345, diakses 5 Mei 2018.
https://bengkuluekspress.com/1-685-janda-baru-di-bengkulu/,  diakses  21  Desember 2018.
https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/502724-kurangi-angka-perceraian-kakemenag- benteng-imbau-tingkatkan-peran-kua, diakses 17 Mei 2018.
http://penasumatera.co.id/sampai-oktober-tercatat-359-perkara-perceraian-di-pa-arga- makmur/, diakses 8 Juni 2018
http://kupasbengkulu.com/selingkuh-dominasi-perceraian-di-bengkulu-selatan,  diakses 9 Juni 2018
https://bengkuluekspress.com/1-685-janda-baru-di-bengkulu/, diakses 11 Juni 2018 https://www.inews.id/daerah/regional/173653/media-sosial-jadi-penyebab-maraknya- perceraian-di-bengkulu-selatan, diakses 8 Agustus 2018
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/05/o22097377- perselingkuhan-jadi-alasan-pns-banyak-bercerai, diakses 21 Juni 2018 http://mediaindonesia.com/read/detail/27429-perselingkuhan-penyebab-terbesar-
perceraian-di-bengkulu, diakses 21 Juni 2018. Empat ASN Ajukan Cerai Empat ASN Ajukan Cerai https://bengkuluekspress.com/empat-asn-ajukan-cerai/,  diakses  11  Juni 2018
https://bengkulu.antaranews.com/berita/29779/sekda-tingkat-perceraian-pns- rejanglebong-tinggi, diakses 1 Juli 2018.
https://bengkuluekspress.com/perceraian-pns-meningkat/, diakses 2 Juli 2018.

## Wawancara:
Wawancara dengan Herkules Jeraim, Bengkulu, 6 Oktober 2018
Wawancara dengan  MN, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, tanggal 30 Juli 2018
Wawancara dengan Jawahir, SH Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 2 Nopember 2018
Wawancara  dengan  Kepala  BKPSDM  Kabupaten  Kepahiang  tanggal  21  Nopember 2018
Wawancara dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong, tanggal 27 Oktober 2018
Wawancara  dengan  Ali  Martono,  Kabid  Karir  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi Bengkulu, 12 Juli 2018.
Wawancara  dengan    Fariq  Hafiz,  Kabid.  Pengembangan  Kompetensi  dan  Penilaian Kinerja Aparatur Seluma, 19 Juli 2018.
Wawancara dengan Kepala BKPSDM Kota Bengkulu, tanggal 18 September 2018
Wawancara  dengan  Ali  Martono,  Kabid.  Karir  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi Bengkulu, 11 Agustus 2018.
Wawancara  dengan  Delvi  Puryanti,  Panitera  Pengganti  Pengadilan  Agama  Kelas  IA Bengkulu, tanggal 25  dan 29 Oktober 2018.
Wawancara dengan Syafri Amru,  Hakim Pengadilan Tinggi  Agama Bengkulu, tanggal 15 Agustus 2018.
Wawancara  dengan    Husniadi,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Kelas  I  A  Kota Bengkulu, tanggal 17 Oktober 2018.