## Kepedulian Keamanan Informasi di Pemerintahan: Praktik Manajemen dan Dampaknya
Bemy Fachriandi 1 , Teduh Dirgahayu 2 1,2 Program Studi Magister Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia e-mail: 1 17917105@students.uii.ac.id

## Abstrak
Dalam sebuah organisasi pentingnya meningkatkan praktik kepedulian keamanan informasi menjadi  prioritas  utama  yang  dilakukan  oleh  manajemen  dengan  cara  menerapkan  praktik manajemen  keamanan  informasi  meskipun  praktik  yang  dilakukan  tidak  selalu  berdampak  pada perubahan  perilaku  anggota  organisasi.  Berbagai  praktik  keamanan  informasi  dilakukan  namun ada  saja  kendala  yang  terjadi  seperti  minimnya  kesadaran  keamanan  informasi,  perilaku  kerja, budaya kerja serta kurangnya sumber daya manusia yang ada. Banyak praktik keamanan informasi yang telah dilakukan oleh manajemen namun apakah anggota organisasi peduli terhadap praktik tersebut.  Dengan  demikian  maka  dilakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  apakah praktik kepedulian keamanan informasi yang diterapkan oleh manajemen berdampak bagi anggota organisasi khususnya organisasi itu sendiri. Fokus penelitian pada organisasi pemerintah dengan menggunakan metode interpretif kualitatif dan kuantitatif sebagai proses pengumpulan data di tiga organisasi pemerintahan. Dengan memanfaatkan model SAP-LAP maka diketahui berbagai praktik yang diterapkan oleh manajemen di organisasi pemerintahan dan hasil survei menunjukkan dampak positif  artinya  anggota  organisasi  memiliki  kepedulian  yang  tinggi  terhadap  praktik  keamanan informasi yang diterapkan.
Kata  kunci: Keamanan  Informasi;  Kepedulian  Keamanan  Informasi;  Praktik  Manajemen Keamanan Informasi; SAP-LAP; Organisasi Pemerintah

## Abstract
In an organization, the importance of increasing the practice of information security concern is  a  top  priority  carried  out  by  management  by  implementing  information  security  management practices  even  though  the practices  carried  out  do  not  always  have  an  impact on  changes  in the behavior of members of the organization. Various information security practices are carried out but there are obstacles that occur such as a lack of awareness of information security, work behavior, work culture and a lack of human resources. Many information security practices have been carried out by management, but whether members of the organization care about these practices. Thus, a research  was  carried  out  with  the  aim  of  finding  out  whether  the  information  security  concern practices implemented by management had an impact on members of the organization, especially the  organization  itself.  The  research  focuses  on  government  organizations  using  qualitative  and quantitative interpretive methods as a data collection process in three government organizations. By utilizing the SAP-LAP model, it is known that the various practices implemented by management in government  organizations  and  the  survey  results  show  a  positive  impact,  meaning  that organizational  members  have  a  high  level  of  concern  for  the  implemented  information  security practices.
Keywords: Information Security; Information Security Concerns; Information Security Management Practices; SAP-LAP; Government Organization
OJS: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jamika

## 1. Pendahuluan
Organisasi  mempunyai  tanggung  jawab  dalam  meningkatkan  keamanan  informasi bagi  semua  anggota  organisasi  yang  terlibat  tentu  dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan informasi  yang  baik.  Praktik  keamanan  informasi  dapat  digunakan  oleh  organisasi  guna meminimalisir  terjadinya  resiko  dan  kendala.  Kendala  yang  bisa  terjadi  adalah  lemahnya tingkat  kepedulian  terhadap  keamanan  informasi  baik  dari  manajemen  dan  anggota organisasi sebagai pengguna akhir. Ada beberapa praktik yang dilakukan oleh manajemen seperti  membuat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP),  penggunaan  standar  manajemen keamanan  informasi  seperti  ISO,  melakukan  bimbingan  teknis  dan  pelatihan  tentang keamanan  informasi  kepada stakeholder atau  anggota  organisasi,  serta  mensosialisasikan kebijakan tersebut secara massal. Penelitian [1] tentang keamanan informasi pada organisasi pemerintahan  di  Indonesia  untuk  mengukur  tingkat  kematangan  sistem  informasi  pada lembaga  pemerintahan  dan  menentukan  kesenjangan  dalam  mencapai  sertifikasi  ISO/IEC 27001:2013.  Penelitian  menggunakan  analisis  GAP  dan Capability  Maturity  Model  for Integration (CMMI) hasil menunjukkan bahwa keamanan informasi yang diterapkan tidak sesuai  standar  ISO/IEC  27001:2013  dan  tingkat  kematangan  pada  berada  pada  tingkat  1 ( initial ).  Penelitian  lain  oleh  [2]  mengukur  tingkat  kesadaran  keamanan  informasi  bagi Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  analisis Multiple Criteria  Decision  Analy sis  (MCDA).  Pada  penelitian  ditemukan  tingkat  kesadaran keamanan informasi secara keseluruhan di pemerintahan tersebut berada pada level sedang sehingga  perlu  adanya monitoring sebagai  pembenahan.  Penelitian  [3]  mengenai  praktik manajemen  keamanan  informasi  pada  dua  organisasi  swasta  di  India.  Analisa  deskriptif menggunakan  kerangka  kerja Situation,  Actor,  Process  -  Learning,  Action,  Performance (SAP-LAP) dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan data kepada para ahli. Hasil menunjukkan  perlunya  dukungan  dari  manajemen  secara  konsisten,  budaya  keamanan informasi bagi organisasi dan sistem pemantauan yang tepat untuk efektivitas manajemen keamanan  informasi.  Penelitian  lain  [4]  dilakukan  pada  organisasi  pemerintahan  di  India menggunakan  model  SAP-LAP  untuk  menyajikan  konteks  berkaitan  dengan  tata  kelola keamanan  informasi  dan  implementasi  kebijakan  Teknologi  Informasi  (TI)  untuk mendukung  proyek-proyek e-Governance .  Hasil  temuan,  yaitu  peningkatan  kapasitas  dan memberikan edukasi yang berhubungan dengan aplikasi Information And Communications Technology (ICT) dan e-Governance secara totalitas.
Faktanya  organisasi  dapat  mengembangkan  kebijakan  keamanan  informasi  untuk membimbing dan menilai perilaku anggota, mencegah yang tidak diinginkan, serta kejadian yang mungkin disebabkan oleh insiden pelanggaran terhadap keamanan informasi [5]. Hal ini diungkapkan saat  wawancara  bersama  pihak  manajemen pada organisasi  yang diteliti. Saat  ini  praktik  keamanan  informasi  telah  dilakukan  oleh  pihak  manajemen  di  organisasi pemerintah. Namun apakah anggota organisasi peduli terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu,  dilakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  praktik  kepedulian  keamanan informasi yang telah diterapkan oleh manajemen apakah berdampak bagi anggota organisasi khususnya  organisasi  itu  sendiri.  Penelitian  ini  menggunakan  model  SAP-LAP[6]  untuk menganalisis praktik keamanan informasi manajemen secara inkuiri. Pemilihan model SAP- LAP  diharapkan  dapat  membantu  pihak  manajerial  dalam  pemecahan  masalah  mengenai praktik keamanan informasi ataupun kendala lain pada organisasi serta digunakan sebagai pedoman untuk implementasi perumusan sebuah kebijakan TI.
Di  Indonesia belum ditemukan penelitian tentang praktik keamanan informasi  yang diterapkan oleh manajemen apakah berdampak bagi anggota organisasi. Dengan demikian, penelitian  ini  merujuk  pada  penelitian  yang  pernah  dilakukan  tentang  praktik  manajemen
keamanan informasi [3], [4]. Pentingnya dilakukan penelitian ini agar efektivitas terhadap praktik keamanan informasi diketahui dan kepedulian keamanan informasi dapat meningkat seiring dengan berkembangnya TI. Metode pada penelitian ini, yaitu interpretif kualitatif dan kuantitatif dengan studi kasus di tiga organisasi pemerintahan yakni pada Dinas Komunikasi dan  Informatika  (Diskominfo)  Kab/Kota  DI  Yogyakarta.  Organisasi  ini  merupakan organisasi  pemerintah  yang  mengelola  TI.  Teknik  analisis  menerapkan  model  SAP-LAP sebagai  analisis  kualitatif.  Pemilihan  model  SAP-LAP  dapat  digunakan  oleh  pihak manajerial  dalam  pemecahan  masalah  tentang  praktik  keamanan  informasi  yang  telah diterapkan oleh organisasi serta sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan TI. Selain itu, untuk  analisis  kuantitatif  memanfaatkan  analisis  korelasi  agar  diketahui  hubungan  antara praktik keamanan informasi dan kepedulian keamanan informasi.

## 2. Kajian Pustaka

## 2.1 Keamanan informasi
Keamanan informasi dalam panduan COBIT 5, yaitu sebuah kepastian bahwa setiap informasi  di  organisasi  terlindungi  dari  pengungkapan  terhadap  pengguna  yang  tidak  sah ( confidentiality - kerahasiaan), perubahan yang tidak layak ( integrity - integritas) dan non akses bila diperlukan ( availability - ketersediaan) [7]. Para peneliti dan profesional dalam bidang  keamanan  informasi  banyak  menggunakan  dengan  istilah Confidentiality, Integrigrity, Availability (CIA).

## 2.2 Manajemen Keamanan Informasi
Fungsi  dari  manajemen  keamanan  informasi,  yaitu  melindungi  informasi  dari banyaknya  ancaman  untuk  memastikan  bisnis  dapat  berlangsung  dengan  baik, meminimalkan risiko bisnis, dan memaksimalkan laba atas investasi organisasi [8]. Prosedur tentang manajemen keamanan informasi bisa dilakukan melalui praktik yang tepat dengan memanfaatkan pedoman standar manajemen keamanan informasi [9]. Pedoman manajemen keamanan  informasi  yang  banyak  diterapkan  organisasi  antara  lain  BS7799,  ISO  17799, ataupun ISO/IEC 27000, dan turunannya. Standar tersebut dapat menjadi panduan mengenai kebijakan  serta  aturan  yang  bisa  diimplementasikan  oleh  manajerial  maupun  praktisi keamanan informasi organisasi [8].

## 2.3 Praktik Manajemen keamanan informasi dan Kepedulian Keamanan Informasi
Pelaksanaan praktik manajemen keamanan informasi adalah untuk  mengidentifikasi risiko keamanan yang muncul serta merancang dan menerapkan aspek kontrol dari praktik tersebut. Menurut [10] keberhasilan pelaksanaan praktik keamanan informasi memerlukan dukungan  dan  kepemimpinan  dari  manajemen.  Keamanan  informasi  tidak  hanya  menjadi masalah  TI  yang  harus  ditangani  oleh  manajemen  ataupun  bagian  TI  dalam  organisasi namun  harus  dianggap  sebagai  kewajiban  bersama  untuk  melindungi  informasi  dan infrastruktur organisasi [11].
Setiap manajemen organisasi menginginkan data dan informasi terjamin kerahasiaan, integritas,  dan  ketersediaannya.  Kepedulian  terhadap  keamanan  informasi  sangat  penting karena kebijakan keamanan informasi atau prosedur dapat disalahgunakan, disalahtafsirkan atau tidak digunakan oleh pengguna akhir sehingga tingkat kepedulian terhadap keamanan informasi secara jelas tidak hilang manfaatnya [12].
OJS: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jamika

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  interpretif  kualitatif  dan  kuantitatif.  Data dikumpulkan  dalam  dua  tahap,  yaitu  tahap  pertama  wawancara  kepada  pihak  manajemen dan  tahap  kedua  survei  kepada  anggota  organisasi.  Lokasi  penelitian  dilakukan  pada  tiga organisasi pemerintah, yakni lingkup Diskominfo Kabupaten/Kota di DIY. Organisasi yang diteliti meliputi :
1. Organisasi A, yaitu pada DiskominfoKabupaten Sleman,
2. Organisasi B, yaitu pada Diskominfo Kabupaten Bantul, dan
3. Organisasi C, yaitu pada Diskominfo DI Yogyakarta.
Sasaran  penelitian  dilakukan  pada  organisasi  tersebut  karena  merupakan  salah  satu organisasi pemerintah yang mengelola TI di pemerintahan dan memiliki struktur organisasi bidang keamanan informasi.

## 3.1 Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian digunakan untuk mempermudah proses penelitian yang dilakukan maupun  penulisan  artikel  agar  menjadi  lebih  terarah  dan  sistematis.  Secara  garis  besar, tahapan penelitian yang dilalui dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Tahapan Penelitian
Berbagai tahapan dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Penjelasan lebih rinci terkait dengan tahapan tersebut, yaitu:

## 3.1.1 Studi Pustaka
Tahap awal dalam penelitian dengan mencari referensi dan mengumpulkan berbagai literatur membahas tentang keamanan informasi pada organisasi dari makalah, jurnal ilmiah, dan media online . Proses  yang dilakukan,  yaitu menganalisis literatur berdasarkan tujuan, fokus, metode serta analisa penelitian sehingga diperoleh referensi yang tepat.

## 3.1.2 Penyusunan Instrumen
Pembuatan  dan  penyusunan  instrumen  penelitian  diolah  dari  beberapa  sumber penelitian.  Instrumen  terdiri  dari  dua  bagian,  yaitu  instrumen  wawancara  dan  kuesioner survei. Instrumen wawancara penelitian ini bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh [3].  Dalam  instrumen  tersebut  terdapat  pertanyaan  seputar  praktik  keamanan  informasi. Selanjutnya,  untuk  instrumen  kuesioner  dalam  penelitian  ini  juga  didapat  dari  beberapa sumber.  Kuesioner  dibagi  dalam  dua  variabel  antara  praktik  keamanan  informasi  dan kepedulian  keamanan  informasi.  Dari  masing-masing  variabel  memiliki  indikator  atau
pertanyaan  menyangkut  survei  penelitian  pada  anggota  organisasi  dengan  catatan menyesuaikan hasil wawancara dengan pihak manajemen. Indikator pertanyaan kuesioner bersumber dari penelitian oleh  [2], [11], [13], [14], [15], [16], [17], dan beberapa indikator untuk pengembangan penelitian.

## 3.1.3 Wawancara dan Survei
Tahap  ini  peneliti  melakukan  pengumpulan  data  di  setiap  organisasi  pemerintahan yang diawali dengan wawancara secara langsung kepada pihak manajemen kemudian survei pada setiap anggota organisasi.

## 3.1.4 Analisis
Pada  tahap  analisis  dilakukan  menggunakan  dua  tahapan.  Tahap  yang  pertama menganalisis data kualitatif hasil wawancara menggunakan model SAP-LAP. Tahap kedua, yaitu hasil dari data kuantitatif dianalisis dan pengujian menggunakan analisis korelasi yang dijalankan memalui aplikasi SPSS.

## 3.1.5 Perbandingan, hasil analisis dan kesimpulan
Pada  tahap  ini  peneliti  membandingkan  kesamaan  praktik  dan  hasil  analisis  antar organisasi  pemerintahan.  Tahap  akhir  dari  penelitian  berupa  kesimpulan  hasil  dari penelitian.

## 3.2 Penelitian kualitatif
Penelitian  kualitatif  merupakan  tahap  pertama  untuk  mendapatkan  data  dari  pihak manajemen. Adapun tahap pengumpulan data pada penelitian kualitatif, yaitu:

## 3.2.1 Wawancara
Aawancara  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  mengenai  bagaimana  praktik manajemen  meningkatkan  kepedulian  keamanan  informasi  bagi  anggota  organisasi khususnya  dan  organisasi  pada  umumnya.  Responden  wawancara  ialah  pejabat  yang  ahli dibidangnya  dan  berwenang  mengelola  keamanan  informasi  pada  organisasi.  Dalam instrumen pertanyaan untuk wawancara mengkaji penelitian [3], terdapat 12 faktor tentang standar  praktik  manajemen  keamanan  informasi  seperti  kebutuhan  keamanan  informasi, dukungan  manajemen  puncak,  kebijakan  keamanan  informasi,  pelatihan  keamanan informasi,  kesadaran  keamanan  informasi,  budaya  keamanan  informasi,  audit  keamanan informasi,  praktik  terbaik  manajemen  keamanan  informasi,  manajemen  asset,  manajemen insiden  keamanan  informasi,  kepatuhan  peraturan  keamanan  informasi,  dan  efektivitas manajemen keamanan informasi.

## 3.2.2 Model SAP-LAP
Model  SAP-LAP  merupakan  metode  yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisis praktik  dari  keamanan  informasi  manajemen  secara  inkuiri.  Model    ini  digunakan  secara terstruktur  untuk  menganalisis  kasus  berdasarkan  situasi,  aktor  yang  terlibat,  berbagai proses, pengetahuan, aksi, dan tindakan sesuai peranan dari keamanan informasi manajemen organisasi [3]. Situasi mencirikan keadaan sekarang dalam organisasi. Aktor adalah bagian yang terlibat baik secara individu atau berkelompok. Proses adalah konversi dari mengatur masukan  menjadi  keluaran  yang  diinginkan  guna  terpenuhinya  tujuan  organisasi. Diperolehnya  pengetahuan  akan  mengarahkan  aksi  yang  barangkali  akan  diterima  untuk
menangani situasi kedepannya [6]. Hal tersebut akan menghasilkan tindakan yang tersistem. Dengan pengetahuan serta perubahan terbaru pada tindakan maka situasi, aktor, dan proses akan menyesuaikan. Situasi dapat mengaitkan aktor untuk melakukan berbagai proses yang terjadi dalam organisasi. Pengaruh dan kombinasi SAP menuju ke berbagai kegiatan LAP sehingga  SAP  saling  mempengaruhi  LAP.  Model  ini  memuat  sekumpulan  pertanyaan sebagai pemecahan masalah yang secara general digunakan untuk menganalisa model SAP- LAP. Bentuk model SAP-LAP dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Model SAP-LAP [12]

## 3.2.3 Teknik Analisis
Analisis desktiptif metode inkuiri digunakan untuk menganalisis praktik manajemen keamanan  informasi  menggunakan  kerangka  kerja  SAP-LAP.  Data  hasil  dari  wawancara dijelaskan secara deskripsi sehingga mudah dimengerti.

## 3.3 Penelitian Kuantitatif
Penelitian  kuantitatif  merupakan  tahap  kedua  untuk  mendapatkan  data  dari  anggota organisasi. Adapun tahap pengumpulan data untuk penelitian kuantitatif pada penelitian ini, yaitu:

## 3.3.1 Survei
Survei  dilaksanakan  secara online kepada  seluruh  anggota  organisasi.  Kuesioner penelitian  dirancang  menggunakan google  form dan  memberikan link kuesioner  kepada organisasi. Kuesioner menerapkan skala likert disusun menggunakan lima alternatif jawaban yang dinilai dari Sangat Setuju-Sangat Tidak Setuju. Total pertanyaan untuk survei sebanyak 46  item  yang  terbagi  dalam  variabel  praktik  keamanan  informasi  sebanyak  29  item  dan variabel kepedulian keamanan informasi sebanyak 17 item.

## 3.3.2 Populasi dan Sampel
Populasi  pada  penelitian  ini,  yaitu  seluruh  anggota  organisasi  di  Diskominfo Kabupaten/Kota DI Yogyakarta. Total populasi dapat dilihat pada Tabel 1.
OJS: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jamika
Tabel 1. Jumlah Populasi No Organisasi Jumlah Total Pegawai 1 Dinas Kominfo Kab. Sleman PNS : 37 Non PNS  : 36 73 2 Dinas Kominfo Kab. Bantul PNS : 43 Non PNS  : 27 70 3 Dinas Kominfo DIY PNS : 48 Non PNS : 20 68 Total Populasi 211
Sampel  untuk  penelitian  ini  diambil  sampel  acak  dari  populasi  berdasarkan  teknik sampel penelitian yang ditentukan dan harus bersifat representatif. Sampel dalam penelitian ini ditentukan 30 orang  yang dibagi  dari 3 organisasi  sehingga masing-masing  organisasi diambil  sampel  10  orang.  Ukuran  sampel  30  dan  kurang  dari  500  sesuai  untuk  hampir seluruh  penelitian  [18].  Teknik  sampling  penelitian  ini  menerapkan  teknik probability sampling berupa proporsionate  stratified  random  sampling .  Menurut  [19] Probability sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel  yang  mana  bagi  setiap  anggota  populasi diberikan kemungkinan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel.

## 3.3.3 Hipotesis
Dalam  penelitian  ini  hipotesis  yang  digunakan  adalah  hipotesis  hubungan  atau hipotesis  asosiatif.  Apakah  ada  korelasi  antara  praktik  keamanan  informasi  dengan kepedulian keamanan informasi. Adapun hipotesis yang dalam penelitian ini adalah H0   =  Praktik keamanan informasi tidak memiliki hubungan signifikan terhadap kepedulian keamanan informasi
Ha   =   Praktik keamanan informasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepedulian keamanan informasi

## 3.3.4 Teknik Analisis
Teknik  analisis  menggunakan  analisis  korelasi  untuk  mengetahui  hubungan  antara praktik  keamanan  informasi  terhadap  kepedulian  keamanan  informasi.  Analisis  ini memanfaatkan  korelasi pearson untuk  pengujian  validitas  dan  reliabilitas  dari  instrumen serta uji koefisien korelasi dan hipotesis. Selain itu, analisis uji korelasipun digunakan agar diketahui hubungan antara dua variabel antara variabel bebas dengan variabel terikat.  Yang termasuk dalam variabel bebas ( Independent Variable ),  yaitu praktik keamanan informasi (X) sedangkan variabel terikat ( Dependent Variable ), yaitu kepedulian keamanan informasi (Y).  Keeratan  hubungan  dari  kedua  variabel  tersebut  dapat  diketahui  dari  hasil  analisis berdasarkan nilai koefisien korelasi seperti pada Tabel 2.
Tabel 2. Nilai Koefisien Korelasi Nilai Koefisien Korelasi Keeratan Hubungan 0,00 Tidak ada korelasi 0,10 – 0,20 Korelasi Sangat rendah/lemah sekali 0,21 – 0,40 Korelasi Rendah/lemah tapi pasti 0,41 - 0,70 Korelasi Cukup berarti/sedang 0,71 -  0,90 Korelasi Tinggi/kuat 0,91 - 1,00 Korelasi Sangat tinggi/kuat sekali 1 Korelasi sempurna.
OJS: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jamika

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Analisis Kualitatif
Analisi  ini diuraikan secara deskripsi dari wawancara  yang dilakukan pada masing- masing  organisasi.  Model  analisis  SAP-LAP  disajikan  berbentuk  tabel  agar  diketahui perbandingan  kesamaan  praktik  yang  telah  diterapkan.  Analisis  studi  kasus  dapat  dilihat pada Tabel 3. Adapun Hasil pengamatan penelitian pada masing-masing organisasi, yaitu :

## 4.1.1 Organisasi A
Organisasi  A  adalah  Diskominfo  Kabupaten  Sleman  yang  merupakan  organisasi Perangkat Daerah (OPD) hasil pembenahan kelembagaan pada tahun 2016 dan beroperasi pada  tahun  2017.  Organisasi  ini  menyatukan  urusan  komunikasi  dan  informatika  yang sebelumnya  digabung  di  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika,  urusan  data statistik yang wewenang sebelumnya berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan sebagian urusan kehumasan yang sebelumnya ada di Sekretariat Daerah. Sumber data tersebut  dikutip  dari  laman  Dinas  Kominfo  https://kominfo.slemankab.go.id/sejarah. Kegiatan  keamanan  informasi  pada  Dinas  Kominfo  Kabupaten  Sleman  berada  di  Bidang Layanan e-Government dan Persandian.
Pada organisasi A hasil analisis SAP-LAP menunjukkan manajemen concern terhadap keamanan  informasi  namun  belum  sepenuhnya aware tentang  keamanan  informasi walaupun memiliki kebijakan yang telah diatur secara spesifik. Adapun kebijakan keamanan informasi tertuang dalam Peraturan Bupati, Keputusan Kepala Dinas, SOP serta ISO 27001. Organisasi selalu melakukan audit setiap tahun  baik ekternal maupun internal. Organisasi masih minim SDM sehingga masih terdapat anggota yang merangkap jabatan pada bidang tertentu ataupun  tugas pokok tidak sesuai  dengan latar belakang pendidikan. Hal  tersebut mungkin akan menambah beban tambahan pekerjaan bagi anggota organisasi. Kemungkinan lain  yang  terjadi  karena  lemahnya  kesadaran  keamaan  informasi  oleh  manajemen  dan anggota serta anggaran terbatas dapat menjadi perhatian utama.

## 4.1.2 Organsiasi B
Organisasi  B  adalah  Diskominfo  Kabupaten  Bantul  merupakan  OPD  baru  yang dibentuk  pada  tahun  2016.  Organisasi  ini  menyelenggarakan  aspek  komunikasi  dan informatika, statistik dan persandian yang sebelumnya merupakan gabungan dan bagian dari beberapa OPD yaitu Pengolahan Data Telematika, sebagian dari Bagian Humas Sekretariat Daerah,  sebagian  dari  Bagian  Umum  Sekretarian  Daerah,  dan  sebagian  dari  Dinas Perhubungan. Sumber data tersebut dikutip dari laman Diskominfo https://diskominfo.bantulkab.go.id/hal/sejaran-pembentukan. Kegiatan keamanan informasi pada Diskominfo  Bantul berada pada bidang infrastruktur teknologi  informasi, keamanan informasi dan persandian.
Analisis SAP-LAP pada organisasi B menunjukkan organisasi mulai sadar pentingnya keamanan  informasi.  Saat  ini  manajemen  akan  menerapkan  kebijakan  dengan  standar keamanan  informasi  yaitu  ISO  27001  selain  kebijakan  yang  telah  digunakan  seperti Peraturan  Bupati  dan  SOP  keamanan  informasi  dengan  menyesuaikan  kondisi.  Semua aplikasi maupun layanan online yang ada di server harus melalui uji keamanan informasi, assessment , security  assesment .  Organisasi  memiliki  mekanisme  kontrol  akses  terhadap sistem  dan  layanan  TI. Dukungan  dari  manajemen  tetap  diberikan  dan  menjadi  prioritas untuk tujuan keamanan informasi namun tetap memperhatikan kegiatan yang lebih urgent menyesuaikan situasi dan kondisi. Hal yang mempengaruhi lemahnya kesadaran keamanan
informasi dapat dikarenakan minimnya pengetahuan anggota tentang keamanan informasi, budaya dan perilaku kerja serta kurangnya SDM menyebabkan adanya rangkap jabatan dan akhirnya tidak fokus pada pekerjaan utama.

## 4.1.3 Organisasi C
Organisasi C adalah Diskominfo DIY merupakan gabungan dari 2 (dua) bidang yakni dari  Dinas  Perhubungan  Komunikasi  dan  Informatika  DIY  pada  bidang  pemberdayaan masyarakat  informasi  dan  bidang  layanan  teknologi  manajemen  informatika  serta  UPTD Plaza informasi. Organisasi ini berdiri pada tahun 2016 dan bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta urusan pemerintahan bidang persandian. Sumber data tersebut dikutip dari laman diskominfo DIY https://diskominfo.jogjaprov.go.id/sejarah-dinas. Kegiatan keamanan informasi pada Dinas Kominfo DIY berada di Bidang Keamanan Informasi dan persandian.
Pada  organisasi  C  hasil  temuan  dari  analisis  SAP-LAP  menunjukkan  manajemen memiliki awareness dan support yang cukup tinggi terhadap keamanan informasi. Dari sisi SDM terpenuhi sehingga tidak ada anggota organisasi yang merangkap jabatan. Organisasi saat  ini  mempunyai  kebijakan  keamanan  informasi  seperti  Peraturan  Gubernur  dan  SOP sesuai standar ISO 27001. Organisasi memiliki data center yang terintegrasi menjadi praktik terbaik  yang  diterapkan.  Data  dan  informasi  apapun  selalu  di backup dan  melalui  proses backup yang sesuai dengan standar layanan SLA ( Service Level Agreement ). Adaptasi pola kerja akan terjadi ketika adanya bencana sehingga harus meningkatkan keamanan informasi pada infrastruktur yang ada.
Tabel 3. Analisis SAP-LAP SAP-LAP Organisasi A Organisasi B Organisasi C Situation.
 Bagaimana saat ini?
 Apa yang terjadi sekarang?
 Apa yang diharapkan terjadi?
 Keamanan informasi untuk aplikasi dan server.  Kebijakan diatur secara spesifik dalam Keputusan
Kepala Dinas dan SOP  Memiliki standar keamanan informasi seperti ISO 27001.  Ada dukungan dan concern dari manajemen  Keamanan informasi untuk validitas data dan informasi  Kebijakan tertuang dalam Peraturan Bupati dan SOP
 Baru menerapkan
ISO 27001
 Ada dukungan dari manajemen puncak  Keamanan informasi untuk mengamankan seluruh aset informasi  Kebijakan tertuang dalam SOP dan
Peraturan Gubernur sesuai ISO  Memiliki standar keamanan informasi ISO 27001  Ada dukungan dan awareness dari pimpinan Actor  Manajemen yang terlibat  Kepala seksi Persandian  Kepala seksi keamanan informasi dan persandian  Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Process
 Apa yang dilakukan?
 Mengapa dilakukan?
 Bagaimana itu dilakukan?
 Selalu melakukan audit dan monev.
 Ada proses untuk meninjau kebijakan, pedoman, dan prosedur keamanan informasi.  Proses audit dilakukan untuk evaluasi  Penggunaan tanda tangan digital sejauh data atau informasi digital.  Selalu ada audit serta monev secara berkala
 Ada master plan , blueprint mengarah pada penataan sumber daya dan memenuhi
OJS: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jamika
kebutuhan keamanan informasi.
Learning
 Apa masalah utama terkait situasi?
 Apa masalah utama terkait aktor?
 Apa masalah utama terkait proses?
 Belum ada mekanisme penggunaan lisensi legal
 Minim sumber daya, kesadaran keamanan informasi oleh manajemen dan staf  Masih terjadi rangkap jabatan  Keterbatasan anggaran  Minimnya SDM  Masih terjadi rangkap pekerjaan.
 Masih lemahnya kesadaran dari SDM yang ada.
 Keamanan informasi menjadi pembiasaan namun budaya kerja organisasi, perilaku kerja, SDM, dapat membawa dampak yang menyebabkan kerugian.  Ketersediaan anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Action  Apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan situasi?
 Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aktor?
 Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan / mengimplementasikan proses?  Melakukan
security testing
 Selalu update firewall, melakukan backup harian, mingguan, dan bulanan serta mencatat segala asset yang ada.  Sistem ticketing untuk pelaporan insiden  Pelatihan keamanan informasi dilakukan satu sampai dua kali setiap tahun  Sistem informasi dan aplikasi dibangun dengan secure by design .  Aplikasi maupun sistem online harus melalui tahapan uji keamanan informasi  Ada mekanisme kontrol akses terhadap sistem dan layanan TI  Melakukan pelacakan jika terindikasi penyalahgunaan hak akses.  Pelatihan keamanan informasi dilakukan rutin sesuai kebutuhan  Perlindungan aplikasi sesuai standar manajemen keamanan informasi  Rutin melakukan backup data
 Mempunyai mirorring backup pada data center.  Beberapa ruangan yang sensitif dilengkapi dengan door access menggunakan finger .  Rutin memberikan pelatihan Performance  Apa dampaknya terhadap situasi?
 Bagaimana aktor akan terpengaruh?
 Bagaimana kinerja proses terpengaruh?
 Jika terjadi insiden perlu respon dan
penanganan yang cepat
 Manajemen diharapkan memberikan dukungan penuh terkait masalah keamanan informasi  Menyiapkan SDM dan anggaran sesuai kebutuhan praktik  keamanan informasi  Belum memiliki mekanisme kontrol untuk patuh terhadap penggunaan perangkat lunak yang sah.
 Manajemen harus memberikan dorongan penuh kepada anggota tentang kesadaran keamanan informasi  Ketersediaan anggaran dan SDM dapat dijadikan prioritas guna  Adanya perubahan pola kerja ketika terjadi perubahan situasi  Ketika semua kegiatan kerja dilakukan secara online maka keamanan informasi harus ditingkatkan  Tingkat awareness akan jauh lebih baik karena sesuai sistem manajemen keamanan informasi dan tata kelola TIK .
OJS: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jamika
peningkatan praktik keamanan informasi

## 4.1.4 Kesamaan Praktik
Dari  studi  kasus  di  atas,  setiap  organisasi  memiliki  beberapa  kesamaan  mengenai praktik  keamanan  informasi.  Semua  organisasi  menyatakan  bahwa  keamanan  informasi penting untuk mengamankan data dan informasi karena informasi merupakan sebuah aset. Organisasi A menyatakan keamanan informasi tidak hanya mengamankan informasi namun penting untuk mengamankan infrastruktur  yang  ada.  Organisasi  B menyatakan keamanan informasi  sangat  penting  untuk  menjaga  keutuhan  ketersediaan  dan  validitas  data  atau informasi.  Organisasi  C  menyatakan  keamanan  informasi  sangat  penting  karena  selain mengamankan  aset  informasi  yang  dimiliki,  organisasi  juga  bertugas  mengamankan  aset informasi yang ada di organisasi yang lebih luas, yaitu pada pemerintahan secara umum.
Setiap  organisasi  mendapatkan  dukungan  dari  manajemen  puncak  namun  belum maksimal  dan  tidak  semua  kegiatan  dapat  direalisasikan.  Dukungan  keamanan  informasi dari  manajemen  organisasi  A  masih  terlihat  minim  namun  sudah  mulai  peduli  pada keamanan informasi. Dukungan keamanan informasipun diberikan oleh pihak manajemen pada  Organisasi  B  namun  tidak  selalu  mendapat  dukungan  penuh  karena  menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi. Hal yang sama terjadi pada organisasi C bahwa manajemen puncak  selalu  memberikan  dukungan  penuh  tetapi  menyesuaikan  situasi,  kondisi,  dan kemampuan organisasi.
Setiap  organisasi  memiliki  kebijakan  keamanan  informasi  yang  tertuang  dalam Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Keputusan Kepala Dinas, SOP dan ISO 27001. Pada organisasi  A  kebijakan  keamanan  informasi  secara  jelas  dan  spesifik  sudah  diatur  dalam SOP serta Keputusan Kepala Dinas  yang telah ditinjau secara berkala dan sejalan dengan tujuan  organisasi.  Kebijakan  keamanan  informasi  pada  organisasi  B  tertuang  dalam Peraturan Bupati serta SOP dan akan menerapkan ISO 27001. Selain menerapkan SOP yang sesuai  standar  ISO  27001,  organisasi  C  juga  memiliki  kebijakan  yang  tertuang  dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.
Pelatihan keamanan informasi selalu diberikan secara reguler satu atau dua kali dalam setahun  menyesuaikan  kebutuhan  serta  anggaran  yang  telah  disediakan.  Organisasi melakukan  pelatihan  yang  bermanfaat, up  to  date ,  dan  relevan  dengan  pekerjaan  untuk menambah pengalaman  serta pengetahuan. Organisasi A menyatakan pelatihan keamanan informasi  diberikan  bagi  anggota  organisasi  untuk  menambah  pengetahuan  namun dilakukan sesuai kebutuhan. Hal  yang sama terjadi pada organisasi B pelatihan dilakukan oleh pihak organisasi sendiri ataupun dengan mengundang pihak IT Training untuk dapat meningkatkan skill para  anggota  organisasi.  Begitu  pula  pada  organisasi  C  pelatihan diberikan setiap tahun secara reguler baik sosialisasi, bimbingan teknis, mengikuti workshop dan training bagi tim teknis baik pada organisasi sendiri atau di tempat lain.

## 4.2 Analisis Kuantitatif
Seperti yang disampaikan pada point 3.2.3 di atas, penelitian ini menggunakan analisis korelasi. Adapun proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

## 4.2.1 Demografi Responden
Responden merupakan semua anggota organisasi tidak hanya pada bidang keamanan informasi  namun  pada  unit  lain  yang  masuk  dalam  struktur  organisasi.  Karakteristik  data yang  dianalisis  hanya  ditujukan  bagi  anggota  yang  tidak  memiliki  jabatan  seperti  Kepala
Dinas,  Kepala  Bidang,  ataupun  Kepala  Seksi.  Tahap  evaluasi  menjadi  langkah  setelah terkumpulnya  data  yaitu  dengan  mengamati  dan  meneliti  data  dari  kesalahan  pengisian ataupun  duplikasi.  Rekapitulasi  dari  data  yang  tidak  memenuhi  syarat  tersebut  tidak disertakan dalam proses analisis. Seluruh demografi responden dirangkum dalam Tabel 4.
Tabel 4. Demografi Responden Kelompok N=30 Persentase Jenis Kelamin Laki - Laki 18 60% Perempuan 12 40% Usia 17-25 1 3% 26-35 12 40% 36-45 9 30% 46-55 5 17% >55 3 10% Pendidikan Terakhir Setingkat SMA 5 17% Diploma (D3) 5 17% Sarjana (S1) 18 60% Magister (S2) 2 7% Doktor (S3) 0 0% Jurusan Pendidikan Terkahir TI 19 63% Non IT 11 37% Masa Kerja < 1 Tahun 1 3% 1 - 4 Tahun 16 53% > 4 Tahun 13 43%
Analisis  menggunakan  aplikasi  SPSS  untuk  uji  validitas,  uji  reliabilitas,  dan  uji koefisien korelasi dari data hasil penelitian. Data yang tepat dipilih untuk diukur validitas datanya sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

## 4.2.2 Uji Validitas
Teknik korelasi pearson digunakan sebagai uji validitas. Tolak ukur yang digunakan yaitu  apabila  nilai  koefisien  korelasi  (rhitung)  bernilai  positif  dan  lebih  besar  dari  rtabel maka item penelitian dinyatakan valid. Dengan N=30 dan α = 0,05 maka didapat nilai rtabel sebesar  0,361.  Hasil  pengujian  validitas  instrumen  disajikan  dalam  Tabel  5.  Hasil  uji validitas  instrumen  membuktikan  bahwa  semua  item  mempunyai  koefisien  korelasi (rhitung) yang bernilai positif dan lebih besar dari rtabel=0,361 yang berarti valid.
Tabel 5. Hasil Uji Validitas
Variabel Item rhitung rtabel 5% (N=30) Sig. Kriteria Variabel Item rhitung rtabel 5% (N=30) Sig. Kriteria X A1 ,608 ** 0,361 0,000 Valid Y I1 ,567 ** 0,361 0,001 valid A2 ,805 ** 0,361 0,000 Valid I2 ,490 ** 0,361 0,006 valid A3 ,788 ** 0,361 0,000 Valid I3 ,716 ** 0,361 0,000 valid A4 ,631 ** 0,361 0,000 Valid I4 ,770 ** 0,361 0,000 valid B1 ,739 ** 0,361 0,000 Valid I5 ,768 ** 0,361 0,000 valid B2 ,841 ** 0,361 0,000 Valid J1 ,752 ** 0,361 0,000 valid B3 ,845 ** 0,361 0,000 Valid J2 ,566 ** 0,361 0,001 valid B4 ,855 ** 0,361 0,000 Valid J3 ,615 ** 0,361 0,000 valid B5 ,798 ** 0,361 0,000 Valid J4 ,480 ** 0,361 0,007 valid C1 ,825 ** 0,361 0,000 Valid K1 ,758 ** 0,361 0,000 valid C2 ,810 ** 0,361 0,000 Valid K2 ,768 ** 0,361 0,000 valid C3 ,856 ** 0,361 0,000 Valid K3 ,658 ** 0,361 0,000 valid C4 ,737 ** 0,361 0,000 Valid K4 ,670 ** 0,361 0,000 valid C5 ,719 ** 0,361 0,000 Valid K5 ,620 ** 0,361 0,000 valid D1 ,719 ** 0,361 0,000 Valid L1 ,670 ** 0,361 0,000 valid D2 ,843 ** 0,361 0,000 Valid L2 ,544 ** 0,361 0,002 valid D3 ,789 ** 0,361 0,000 Valid L3 ,394 * 0,361 0,031 valid E1 ,741 ** 0,361 0,000 Valid E2 ,641 ** 0,361 0,000 Valid
OJS: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jamika
Variabel Item rhitung rtabel 5% (N=30) Sig. Kriteria Variabel Item rhitung rtabel 5% (N=30) Sig. Kriteria F1 ,785 ** 0,361 0,000 Valid F2 ,696 ** 0,361 0,000 Valid F3 ,790 ** 0,361 0,000 Valid F4 ,748 ** 0,361 0,000 Valid G1 ,815 ** 0,361 0,000 Valid G2 ,857 ** 0,361 0,000 Valid G3 ,797 ** 0,361 0,000 Valid H1 ,676 ** 0,361 0,000 Valid H2 ,722 ** 0,361 0,000 Valid H3 ,559 ** 0,361 0,001 Valid

## 4.2.3 Uji reliabilitas
Teknik  analisis Cronbach  Alpha digunakan  untuk  uji  reliabilitas.  Kuesioner  dapat dikatakan  reliabel  jika  alpha  >  0,6.  Hasil  uji  reliabilitas  disajikan  pada  tabel  6.  Seluruh pertanyaan dalam kuesioner mempunyai nilai alpha > 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur tersebut dinyatakan reliabel.
Tabel 6. Uji Reliabilitas
Variabel Alpha Kriteria X 0,972 Reliabel Y 0,904 Reliabel

## 4.2.4 Uji koefisien korelasi
Analisis  korelasi  pearson  digunakan  untuk  uji  koefisien  korelasi.  Hasil  uji  korelasi disajikan pada tabel 7. Diketahui nilai r = 0,850 artinya nilai korelasi berada diantara 0,71 - 0,90 yang menyatakan adanya hubungan yang positif dan tingkat keeratan hubungan korelasi tinggi atau memiliki hubungan kuat antara praktik keamanan informasi dengan kepedulian keamanan informasi.
Tabel 7. Hasil Uji Korelasi
Correlations Praktik keamanan informasi Kepedulian keamanan informasi Praktik keamanan informasi Pearson Correlation 1 ,850 ** Sig. (2-tailed) ,000 N 30 30 Kepedulian keamanan informasi Pearson Correlation ,850 ** 1 Sig. (2-tailed) ,000 N 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 4.2.5 Uji hipotesis
Untuk mengetahui signifikan tidaknya hubungan antar variabel yang sedang diselidiki maka perlu adanya uji hipotesis terhadap koefisien korelasi dengan menggunakan persamaan 1.  Pengujian  ini  menggunakan  t  –  test  dengan  tingkat  signifikan  5%.  Titik  kritis  dicari melalui tabel –t ( t distribution ) yang mana nilai t-tabel ditentukan berdasarkan penggunaan tingkat  signifikansi  (α)  dan  derajat  bebas  atau degree  of  freedom (df),  dimana  df=n-2, besaran nilainya tergantung pada jumlah sampel (n). Nilai t-hitung < t-tabel pada α 0,05 atau t- hitung pada p-value>0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Sebaliknya jika nilai t-hitung > t-tabel pada α 0,05 atau t- hitung pada p-value<0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.
𝑡 = 4,497 0,527 = 8,533                          (1)
Berdasarkan  perhitungan  diatas  maka  diketahui  H0  ditolak  dan  Ha  diterima, pernyataan tersebut sangat jelas karena t hitung (t=8,533) lebih besar dari t tabel (t=1,70113). Untuk mengetahui daerah penolakan H0 dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Uji t 2 sisi

## 4.3 Pembahasan
Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa adanya korelasi antara praktik keamanan informasi  dan  kepedulian  keamanan  informasi.  Hal  ini  terbukti  karena  thitung  (t=8,533) lebih besar dari t tabel (t=1,70113). Hal tersebut juga menunjukkan bahwa praktik keamanan informasi  berhubungan  positif  dan  signifikan  dengan  kepedulian  keamanan  informasi. Diketahui  dari  hasil  analisis  tentang  praktik  keamanan  informasi  pada  organisasi,  pihak manajemen menyatakan bahwa keamanan informasi penting dilakukan untuk mengamankan aset  informasi.  Hasil  survei  menunjukkan  terdapat  53,3%  menyatakan  sangat  setuju  dan terdapat  43,3%  yang  setuju  tentang  pentingnya  keamanan  informasi  namun  ada  3,3% menyatakan  sangat  tidak  setuju.  Berkaitan  dengan  kebijakan  keamanan  informasi  yang diterapkan, setiap manajemen menyatakan organisasi memiliki kebijakan dan aturan tentang keamanan informasi yang tertuang dalam SOP, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, serta Keputusan Kepala Dinas.

## Gambar 4. Grafik kebijakan Keamanan informasi
Pada gambar 4 diketahui hasil survei terdapat 50% yang menyatakan sangat setuju dan 43,3% yang setuju dengan pernyataan di atas. Namun ada pula yang menjawab netral yaitu 3,3% dan sangat tidak setuju ada 3,3%. Kebijakan yang telah diterapkan merupakan hasil rapat  antara  manajemen  dan  staf  dilingkup  masing-masing  organisasi.  Untuk  pernyataan tersebut diketahui dari hasil survei  yang menjawab sangat setuju ada 26,7% dan ada pula yang menjawab setuju yaitu 63,35%. Tetapi ada 2 responden yang menjawab netral dengan 6,7%  dan  sangat  tidak  setuju  3,3%.  Pihak  manajemen  menyatakan  praktik  keamanan informasi di organisasi diterapkan bagi semua staf. Respon dari hasil survei ada yang sagat setuju dengan presentase 30%, selain itu ada 46,7% menyatakan setuju dengan hal tersebut. Namun ada beberapa responden yang menjawab netral yaitu 13,3%, tidak setuju ada 6,7%, dan  sangat  tidak  setuju  ada  3,3%.  Manajemen  puncak  memberikan  pelatihan  secara  rutin setiap  tahun  untuk  staf  baik  sosialisasi,  bimbingan  teknis,  ataupun workshop tentang
50% 43,3% 3,3% 0,1% 3,3% Kebijakan Keamanan Informasi sangat setuju setuju netral tidak setuju sangat tidak setuju
keamanan informasi. Terdapat 56,7% dari hasil survei menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut  artinya  bahwa  pelatihan  selalu  diberikan  kepada  anggota  organisasi  untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dibidang keamanan informasi.
Dari  perspektif  kepedulian  keamanan  informasi  oleh  anggota  organisasi.  Berkaitan dengan kepatuhan regulasi keamanan informasi, anggota organisasi melindungi privasi data yang ada di organisasi. Hasil survei menunjukkan terdapat 43,3% yang sangat setuju, 50% setuju,  3,3%  menjawab  netral  dan  3,3%  mengatakan  tidak  setuju.  Selain  itu,  anggota organisasi mematuhi dan mengikuti kebijakan keamanan informasi  yang telah ditetapkan. Dari hasil survei terhadap pernyataan tersebut 33,3% sangat setuju, 60% setuju, 3,3% netral dan  3,3%  tidak  setuju.  Dari  sisi  kesadaran  keamanan  informasi,  anggota  organisasi menyadari  kebijakan  dan  pedoman  yang  diberikan  oleh  organisasi.  Hasil  survei  terhadap anggota ada 33,3% sangat setuju, 56,7% setuju, 10% memilih netral. Anggota sadar terhadap hukuman maupun tindakan disiplin karena melanggar pedoman keamanan informasi. Dari data  hasil  survei  yang  menyatakan  sangat  setuju  ada  30%,  60%  setuju,  6,7%  netral,  dan terdapat 3,3% yang tidak setuju.

## 5. Kesimpulan
Manajemen organisasi telah menerapkan praktik keamanan informasi agar menjamin terciptanya  keamanan  informasi  di  masing-masing  organisasi  khususnya  pada  bidang keamanan informasi. Praktik keamanan informasi memiliki efektivitas yang cukup tetapi ada kalanya  berbanding  terbalik  karena  menyesuaikan  keadaan  sekarang.  Perlunya  dukungan yang  tinggi  dari  pimpinan  dan  manajemen  puncak  merupakan  suatu  harapan  agar mempengaruhi  tingkat  kepedulian  keamanan  informasi  bagi  anggota.  Jika  anggota organisasi  enggan  ataupun  kurang  peduli  terhadap  keamanan  informasi  maka  akan berdampak pada munculnya resiko yang tidak diinginkan dan kerugian bagi organisasi. Dari hasil uji hipotesis dengan taraf signifikansi 5% maka diketahui H0 ditolak dan Ha diterima. Pernyataan ini diperkuat melalui hasil analisis korelasi yang telah diuji dengan nilai 0,850. Nilai tersebut menyatakan hubungan positif dan tingkat keeratan hubungan korelasi tinggi antar  variabel.  Hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  dampak  yang  diberikan  oleh  anggota organisasi juga bernilai positif sehingga anggota organisasi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap  praktik  keamanan  informasi  oleh  manajemen.  Dari  analisis  SAP-LAP  diketahui praktik keamanan informasi oleh organisasi telah diterapkan dengan baik walaupun masih belum sepenuhnya maksimal karena menyesuaikan situasi dan kondisi organisasi.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Allah SWT., terima kasih kepada para responden, yaitu Diskominfo Kab/Kota DIY, yakni Diskominfo Kab. Sleman, Diskominfo Kab. Bantul, dan Diskominfo DIY  serta  terima  kasih  kepada  pihak  yang  membantu  penulis  dalam  menyelesaikan penelitian ini.

## Daftar Pustaka
[1] A. Z. Maingak and L. D. Harsono, “ Information Security Assessment Using Iso / Iec 27001 : 2013 Standard ,” vol. 17, no. 1, pp. 28–37, 2018.
[2] M.  Amin,  “Pengukuran  Tingkat  Kesadaran  Keamanan  Informasi  Menggunakan Multiple Criteria Decision Analysis (Mcda),” vol. 5, no. 1, pp. 15–24, 2014.
[3] A. N. Singh and M. P. Gupta, “ Information  Security Management  Practices: Case Studies from India ,” Glob. Bus. Rev. , vol. 20, no. 1, pp. 253–271, 2017.
[4] R. Anand, S. Medhavi, V. Soni, C. Malhotra, and D. Kumar Banwet, “ Information &
Computer Security Transforming Information Security Governance in India ( A SAP- LAP based Case Study of Security , IT Policy and e-Governance ) ,” Transform. Inf. Secur. Gov. India , 2016.
[5] M. I. Merhi and P. Ahluwalia, “ Examining the impact of deterrence factors and norms on resistance to Information Systems Security ,” Comput. Human Behav. , vol. 92, no. October 2018, pp. 37–46, 2019.
[6] Sushil, “SAP-LAP models of inquiry,” Manag. Decis. , vol. 38, no. 5, pp. 347–353, 2000.
[7] R.  Lepofsky,  “COBIT®  5  for  Information  Security,” Manag.  Guid.  to  Web  Appl. Secur. , pp. 133–145, 2014.
[8] S.  E.  Chang  and  C.  B.  Ho,  “ Organizational  factors  to  the  effectiveness  of implementing information security management ,” Ind. Manag. Data Syst. , vol. 106, no. 3, pp. 345–361, 2006.
[9] K.  A.  Barton,  G.  Tejay,  M.  Lane,  and  S.  Terrell,  “ Information  system  security commitment: A study of external influences on senior management ,” Comput. Secur. , vol. 59, pp. 9–25, 2016.
[10]  G.  P.  Z.  Montesdioca  and  A.  C.  G.  Maçada,  “ Measuring  user  satisfaction  with information security practices ,” Comput. Secur. , vol. 48, pp. 267–280, 2015.
[11]  A.  N.  Singh,  M.  P.  Gupta,  and  A.  Ojha,  “ Identifying  factors  of  ‘organizational information security management ," J. Enterp. Inf. Manag. , vol. 27, no. 5, pp. 644– 667, 2014.
[12]  M.  T.  Siponen,  “ A  conceptual  foundation  for  organizational  information  security awareness . Information Management & Computer Security A conceptual foundation for organizational information security awareness ,” vol. 8, no. January, pp. 31–41, 2016.
[13]  S. E. Chang and C. S. Lin, Exploring organizational culture for information security management , vol. 107, no. 3. 2007.
[14]  H.  N.  Chua,  S.  F.  Wong,  Y.  C.  Low,  and  Y.  Chang,  “ Impact  of  employees’ demographic  characteristics  on  the  awareness  and  compliance  of  information security policy in organizations ,” Telemat. Informatics , vol. 35, no. 6, pp. 1770–1780, 2018.
[15]  S. Sharma and M. Warkentin, “ Do I really belong?: Impact of employment status on information security policy compliance ,” Comput. Secur. , vol. 87, p. 101397, 2019.
[16]  C. H. Au and W. S. L. Fung, “ Integrating knowledge management into information security: From audit to practice ,” Int. J. Knowl. Manag. , vol. 15, no. 1, pp. 37–52, 2019.
[17]  N. S. Safa and R. Von Solms, “ An information security knowledge sharing model in organizations ,” Comput. Human Behav. , vol. 57, pp. 442–451, 2016.
[18]  U. Sekaran, Research and Markets: Research Methods for Business - A Skill Building Approach . 2003.
[19]  Sugiyono,  “Statistika  untuk  Penelitian,”  in Statistika  untuk  Penelitian ,  Alfabeta Bandung, 2019, p. 63.