## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP KEBIJAKAN KONSINYASI BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  RI  NOMOR  2  TAHUN  2012 TENTANG  KEWENANGAN  NEGARA  TERHADAP  PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

## Maslon Hutabalian
Universitas Quality Berastagi
E-mail : badila_hukum@unmus.ac.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022
Keywords: Land Acquisition, the Public Interest, Rule of Law, Legal Protection Land procurement for public interest based on Law No. 2 Year  2012  Activities  held  land  by  giving  compensation decent  and  fair  for  those  who  are  eligible,  the  land acquisition is an activity undertaken by the private sector and the government in order to get a piece land allocated for the  implementation  of  a  specific  development.  This research  is  descriptive  analysis  with  normative  juridical approach,  ie  an  approach  to  legislation  related  to  land acquisition, so as that at issue in this study is how the rule of law  to  the  public  shareholders  Certificate  of  Ownership (SHM) is a land in the consignment policy associated  with state  authority  in  the  procurement  of  land  for  public purposes under Law No. 2 In 2012, What  are  the  factors inhibiting  the  provision  of  land  and  how  to  overcome obstacles facing the government in the procurement of land for public purposes and how the legal protection of individuals (people) who have policies consignment on a piece of land without their prior  agreement.  Based on research  that  land  procurement  for  public  interest implemented by the government must have legal certainty for holders of land rights, the rule of law in this case means that the government can not impose its authority to waive or revoke  ownership  rights  of  a  holder  of  rights  on  land allocated for public use without first taking care of right holders in terms of social aspects and of the economic aspect, so that the individual holders of land rights can extend their life  better  than  before  its release or revoked,  then the
government must be able to guarantee legal  protection for  individuals/  communities  experiencing  problems  law, particularly  in  the  context  of  land  acquisition  for  public purposes, which individuals/  communities of  the poor  do not have the power to block any government action that seemed to rape their human  rights. Abstrak Kata kunci:
Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum.
Corresponding Author:
Maslon Hutabalian e-mail : badila_hukum@unmus.ac.id
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum berdasarkan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah  Kegiatan  mengadakan  tanah  dengan  cara memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  bagi pihak  yang  berhak,  dalam  hal  pengadaan  tanah dimaksud sering terjadi konflik seperti
ketidaksepakatan  antara  pemegang  hak  dengan pemerintah  mengenai  besaran  ganti  rugi  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  berdasarkan  rujukan penilaian  panitia  pengadaan  tanah,  sehingga  hal tersebut mengakibatkan ganti rugi tanah dimaksud dititpkan di Pengadilan (Konsinyasi). Penelitian ini bersifat  deskriptif  analisis  yang  dilakukan  dengan pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  suatu pendekatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  pengadaan  tanah, sehingga adapun yang menjadi pokok permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana kepastian hukum terhadap masyarakat pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah  dalam  kebijakan  konsinyasi  terkait  dengan kewenangan negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 2012,  Apa  faktor  penghambat  dalam  pengadaan tanah  dan  bagaimana  cara  untuk  mengatasi hambatan-  hambatan  yang  dihadapi  pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap individu-individu  (masyarakat)  yang  mengalami kebijakan konsinyasi atas sebidang tanahnya tanpa adanya  kesepakatan  sebelumnya.  Berdasarkan penelitian  bahwa  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  harus  memiliki  kepastian  hukum  bagi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum dalam hal  ini  maksudnya  bahwa  pemerintah  tidak  bisa memaksakan  kewenangannya  untuk  melepaskan
ataupun  mencabut  hak  kepemilikan  seseorang pemegang hak atas tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan  umum  tanpa  terlebih  dahulu memperhatikan  kesejahteraan  pemegang  hak  dari segi  aspek  sosial  maupun  dari  aspek  ekonomi, sehingga dengan demikian individu pemegang hak atas  tanah  dapat  melanjutkan  kehidupannya  lebih baik dari sebelum haknya dilepaskan atau dicabut, selanjutnya  pemerintah  harus  mampu  menjamin perlindungan  hukum  bagi  individu/  masyarakat yang  mengalami  permasalahan  hukum  khususnya dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum,  yang  mana  individu/  masyarakat  pada posisi lemah tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghalangi  tindakan  pemerintah  yang  terkesan memperkosa hak- hak asasinya.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  suatu  kegiatan  yang  bertujuan  meningkatkan taraf  hidup  masyarakat  baik  yang  berada  di  daerah  perkotaan  maupun  yang berada di pedesaan, hal tersebut telah terbukti pada manfaat pembangunan yang telah  dirasakan  pada  setiap  orang  cendrung  berbeda,  seperti  halnya  tingkat kehidupan masyarakat perkotaan relatif lebih maju dibandingkan dengan tingkat kehidupan masyarakat pedesaan, kenyataan tersebut dipengaruhi dengan faktor tinggi  rendahnya  kesadaran  dan  atau  pemahaman  tentang  pentingnya pelaksanaan  pembangunan  bagi  setiap  individu-individu  yang  berdomisili  di daerah  tertentu.  Secara  filosofis  tanah  sejak  awalnya  tidak  diberikan  kepada perorangan. Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang  benar  dia  hanya  menjual  jasa  memelihara  dan  menjaga  tanah  selama  itu dikuasainya.
Fenomena tersebut adalah benar apabila dikaji lebih dalam bahwa tanah di samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai nilai sosial yang berarti hak atas  tanah  tidak  mutlak.  Namun  demikian  negara  harus  menjamin  dan menghormati  atas  hak-hak  yang  diberikan  atas  tanah  kepada  warga  negaranya yang dijamin oleh undang- undang.
Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria  atau  biasa  disebut  Undang-Undang  Pokok  Agraria  yang disingkat (UUPA) diatur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya berupa yang paling utama Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk Memungut Hasil Hutan dan hak- hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan  ditetapkan  dengan  undang-undang  serta  hak-hak  yang  sifatnya  sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.
Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan
pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapat dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah  dikuasai  dengan  hak  berdasarkan  hukum  adat  maupun  hak-hak  lainnya menurut Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA).
Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti  rugi,  maka  perlu  diadakan  penelitian  terlebih  dahulu  terhadap  segala keterangan dan data yang diajukan dalam mengadakan taksiran pemberian ganti rugi.  Apabila  telah  tercapai  suatu  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya ganti  rugi,  maka  baru  dilakukan  pembayaran  ganti  rugi  kemudian  dilanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan.
Pihak  pemerintah  dengan  pihak masyarakat  yang  tanahnya  akan  diambil untuk  kepentingan  pembangunan  harus  terlebih  dahulu  mencapai  kesepakatan dengan  cara  musyawarah  dalam  hal  menentukan  besaran  ganti  rugi  atas  tanah yang  hendak  diserahkan  pemilik  tanah  kepada  pihak  pemerintah,  akan  tetapi apabila  dalam  proses  musyawarah  tidak  tercapai  kesepakatan  yang  dimaksud maka  ada  kalanya  melalui  kebijakan  tersebut  mekanisme  pencabutan  hak  atas tanah,  pemerintah  mempunyai  kewenangan  untuk  mengambil  tanah  milik masyarakat  yang  secara  kebetulan  diperlukan  untuk  pembangunan  bagi kepentingan umum.
Pada  kenyataannya,  bahwa  pelaksanaan  suatu  pembangunan  merupakan program pokok dari pemerintah Indonesia. Sejak dikeluarkannya Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004), kedudukan perencanaan pembangunan daerah Indonesia menjadi semakin kuat.  Sehingga  pemerintah  menetapkan  Rencana  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara (RAPBN) untuk pengembangan Infrastruktur pembangunan pada tahun ini sebesar 313, 5 Triliun (8,0 %), dari total anggaran belanja negara sebesar 2. 121, 3 Triliun.
Konsinyasi  yang  diterapkan  dalam  Perpres  No.  65  Tahun  2006  semakin terlihat jelas berbeda dengan konsinyasi yang diatur dalam KUH Perdata, di mana dalam  KUH  Perdata  konsinyasi  dapat  dilakukan  jika  sebelumnya  terdapat hubungan hukum antara para pihak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1404 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) .
Salah  satu  pokok  penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan  adalah ketersediaan  tanah  atau  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  tertentu.  Dalam ruang  lingkup  agraria,  tanah  merupakan  bagian  dari  bumi,  yang  disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala  aspeknya,  melainkan  hanya  mengatur  salah  satu  aspeknya,  yaitu  tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.
Bahwa oleh karena hal pengadaan tanah merupakan dasar dari pada setiap rencana  pembangunan,  sehingga  tidak  jarang  masyarakat  pemilik  hak  atas sebidang  tanah  sering  mengalami  gangguan  dari  berbagai  pihak  bahkan  dari pemerintah  sendiri  yang  mejalankan  kekuasaannya  melalui  sebuah  kebijakan secara  sewenang-wenang.  Masalah  tanah  ini  ternyata  tidak  hanya  menjadi persoalan di negara berkembang, tetapi di negara maju juga punya masalah tanah
seperti  Swedia,  Belanda,  Amerika  Serikat,  Jepang,  Korea  Selatan,  Taiwan  dan Republik Rakyat Cina.
Dengan  demikian,  tidak  heran  jika  negara  Indonesia  juga  merupakan bagian  yang  tidak  terlepas  dari  persoalan  yang  menyangkut  pertanahan.  Hal tersebut  dapat  dipahami  berdasarkan  sejarah,  bahwa  hukum  agraria  tersebut mempunyai  sifat  dualisme,  yaitu  dengan  berlakunya  peraturan-  peraturan  dari hukum  adat,  di  samping  peraturan-peraturan  dari  dan  yang  didasarkan  atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa.
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Kewenangan  Negara  dalam  Pengadaan  Tanah  bagi  Kepentingan  Umum,  yang dimaksud  dengan  pengadaan  tanah  adalah  kegiatan  mengadakan  tanah  dengan cara  memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  bagi  pihak  yang  berhak. Sedangkan pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pada  kenyataannya  salah  satu  masalah  yang  rawan  di  Indonesia  adalah masalah  tanah,  karena  tanah  merupakan  masalah  yang  hingga  kini  belum mendapatkan pengaturan yang tuntas dalam hukum di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya keluhan masyarakat yang tanah miliknya diambil pemerintah, hal itu dilakukan karena pemerintah mempunyai kepentingan tertentu seperti untuk pelebaran  jalan,  pembangunan  tempat  ibadah,  sekolah,  dan  lain-lain  yang dinyatakan sebagai proyek pembangunan bagi kepentingan umum.
Persoalan  pengadaan  tanah,  pencabutan  hak,  pengambilan  tanah, pemerolehan tanah atau dengan nama apa pun selalu melibatkan dua dimensi yang harus  ditempatkan  secara  seimbang.  Dua  dimensi  itu  ialah  kepentingan pemerintah atau kerajaan dan kepentingan warga masyarakat atau rakyat pemilik tanah. Dua pihak ini yaitu penguasa dan rakyat harus sama-sama memperhatikan dan menaati kaedah- kaedah yang wujud mengenai hal tersebut.
Melalui  persoalan  ini  sangat  diharapkan  bahwa,  selain  untuk  mencapai tujuan  kepastian  dan  keadilan  bagi  masyarakat,  manfaat  sebuah  penelitian memiliki dampak yang sangat penting bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya dalam rangka peningkatan pembangunan, yang mana sebuah hasil  penelitian  dapat  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  atau  bahan  referensi  untuk melaksanakan program utama guna meningkatkan akselerasi kesejahteraan sosial, maupun kemajuan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

## PEMBAHASAN
Kepastian Hukum Terhadap Masyarakat Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Sebidang Tanah
Pengertian Kepastian Hukum
Kepastian  merupakan  ciri  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum, terutama  untuk  norma  hukum  tertulis.  Hukum  tanpa  nilai  kepastian  akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.
Apabila  dilihat  secara  historis,  perbincangan  mengenai  kepastian  hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.
Keteraturan  masyarakat  berkaitan  erat  dengan  kepastian  dalam  hukum, karena  keteraturan  merupakan  inti  dari  kepastian  itu  sendiri.  Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan  yang  diperlukan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Guna memahami  secara  jelas  mengenai  kepastian  hukum  itu  sendiri,  berikut  akan diuraikan  pengertian  mengenai  kepastian  hukum  dari  beberapa  ahli.  Gustav Radbruch  mengemukakan  4  (empat)  hal  mendasar  yang  berhubungan  dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama , bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum  positif  itu  adalah  perundang-undangan. Kedua ,  bahwa  hukum  itu didasarkan  pada  fakta,  artinya  didasarkan  pada  kenyataan. Ketiga, bahwa  fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat , hukum positif tidak boleh mudah  diubah.  Pendapat  Gustav  Radbruch  tersebut  didasarkan  pada pandangannya  bahwa  kepastian  hukum  adalah  kepastian  tentang  hukum  itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

## Pengertian Pengadaan Tanah
Secara  garis  besar  dikenal  ada  2  (dua)  jenis  pengadaan  tanah, pertama pengadaan  tanah untuk  kepentingan  pemerintah yang  terdiri  dari  kepentingan umum sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi  kepentingan  komersial  dan  bukan  komersial  atau  bukan  sosial. Pengadaan tanah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak swasta maupun  pihak pemerintah yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  sebidang  tanah yang  diperuntukkan  untuk  pelaksanaan  sebuah  pembangunan  tertentu. Pengadaan  tanah  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  pengadaan  tanah  yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna kepentingan sebuah pembangunan yang berbasis  kepentingan  umum.  Menurut  Undang-  undang  Nomor  2  Tahun  2012 Pengadaan Tanah adalah Kegiatan mengadakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil bagi pihak yang berhak. Artinya Pengadaan Tanah hanya  dilakukan  dengan  cara  memberi  ganti  rugi  kepada  pemegang  hak  atas tanah yang diambil bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Menurut Kepres Nomor 55 tahun 1993 yang dimaksud Pengadaan Tanah adalah setiap kegitan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian  kepada  yang  berhak  atas  tanah  tersebut.  Selanjutnya  dalam  Perpres Nomor 36 tahun 2005 dijelaskan bahwa Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan gannti kerugian kepada yang melepaskan atau yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda- benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.

## Hambatan-  hambatan  Yang  Dihadapi  Pemerintah  Dalam  Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Penguasaan  tanah  adalah  suatu  hak.  Suatu  hak  hanya  dimungkinkan diperoleh apabila orang atau badan yang akan memiliki hak tersebut cakap secara hukum  untuk  menghaki  objek  yang  menjadi  haknya.  Pengertian  yang  termasuk pada hak meliputi,  hak dalam arti sempit yang dikorelasikan dengan kewajiban, kemerdekaan, kekuasaan dan imunitas. Negara adalah salah satu subjek hukum. Dalam  hal  ini  organisasi  negara  dipandang  sebagai  badan  hukum  publik  yang memiliki  otoritas  mengatur  warganya  maupun  menyelenggarakan  seluruh kedaulatan  yang  melekat  pada  dirinya  sesuai  mandat  yang  diberikan  oleh konstitusi atau perundang-undangan. Penyelenggaraan kedaulatan yang dimiliki oleh  Negara  adalah  sempurna  dalam  arti  kedaulatan  tersebut  bersumber  dari dirinya  sendiri,  tidak  dapat  dipecah-pecah,  asli  dan  sempurna.  Kedaulatan  yang melekat  pada  negara,  terbatas  pada  yurisdiksi  hukum  kekuasaannya,  dan kekuasaan  itu  berakhir  manakala  ada  negara  lain  yang  memulai  kekuasaan atasnya. Sifat yang melekat pada hak milik perorangan atas tanah adalah sekalipun dalam UUPA dinyatakan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi, hubungan tersebut harus dimaknai dalam konteks kolektif sebagai bangsa. Hal tersebut antara lain dapat dijelaskan dengan dilarangnya hak milik atas tanah diperoleh oleh warga negara asing secara abadi. Selain itu, hak kepemilikan perseorangan  atas  tanah  dari  semula  telah  dibatasi  dengan  mendeklarasikan bahwa  semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial.  Fungsi  sosial  dimaksud adalah  dalam  menggunakan  (atau  dalam  hal  tidak  menggunakan)  hak-hak  atas tanah harus tidak boleh mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
Terhadap perspektif pemilik tanah, istilah yang dipakai adalah pelepasan hak atas tanah. Namun jika ditinjau dari yang membutuhkan tanah, istilah yang dipakai  adalah  pembebasan  tanah  atau  pengadaan  tanah.  Dengan  demikian mekanisme pelepasan hak atas tanah ini didasarkan pada prinsip sukarela.
Dasar yuridis pengambilan tanah rakyat melaui mekanisme pelepasan hak atau pembebasan tanah( pengadaan tanah) adalah pasal 27, pasal 34, dan pasal 40 UUPA, yang mengatur tentang hapusya hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, anatara lain karena tanahnya dilepaskan oleh pemiliknya. Pelaksanaan pelepasan hak atas tanah ini menuntut penghormatan terhadap hak atas tanah. Itu artinya, pemilik hak atas tanah, baik perorangan maupun masyarakat adat, memiliki hak untuk menolak melepaskan hak atas tanahnya. Dengan demikian, pengadaan tanah untuk  kepentingan  umum  juga  mensyaratkan  adanya  kerelaan  dari  pemilik  hak atas tanh untuk melepaskan atau menyerahkan tanah mereka.

## Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pemegang Hak Atas Tanah Yang Mengalami Konsinyasi Guna Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Dalam kamus besar Bahas Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti  mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.
Unsur kata Perlindungan antara lain:
Melindungi:  menutupi  supaya  tidak  terlihat/tampak,  menjaga,  memelihara, merawat, menyelamatkan;
1. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung);
2. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi;
3. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan;
4. Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan;
5. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung;
6. Melindungkan: membuat diri terlindungi.
Pengertian  perlindungan  dalam  ilmu  hukum  adalah  suatu  bentuk pelayanan  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum  atau  aparat keamanan  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik  fisik  maupun  mental,  kepada korban  dan  sanksi  dari  ancaman,  gangguan,  teror,  dan  kekerasan  dari  pihak manapun  yang  diberikan  pada  tahap  penyelidikan,  penuntutan,  dan  atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan  masyarakat  adalah  sebuah  konsep  pembangunan  ekonomi  yang merangkum nilai-nilai sosial.
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan  terhadap subyek  hukum  dalam  bentuk  perangkat  hukum  baik  yang  bersifat  preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu  gambaran dari fungsi hukum  yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaianMasalah pokok yang menjadi sorotan atau perhatian dalam pelaksanaan pengadaan hak atas tanah adalah menyangkut hak- hak atas tanah  yang  statusnya  akan  dicabut  atau  dibebaskan,  Sehingga  dapat  dikatakan unsur yang paling pokok dalam pengadaan hak atas tanah adalah ganti rugi yang diberikan sebagai pengganti hak atas tanah yang telah dicabut atau dibebaskan.
Menurut  Benhard  Limbong  ada  3  aspek  penting  terkait  perlindungan hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  yang  dipakai  untuk  pembangunan kepentingan  umum.  Ketiga  aspek  tersebut  adalah  perlindungan  hukum  dalam peraturan perundang- undangan (regulasi), Perhitungan nilai ganti rugi yang ideal, serta  implementasi  penegakan  hukum  dan  HAM  dalam  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum.

## A. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum
Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana  hukum  dibangun  dengan  dijiwai  oleh  moral  konstitusionalisme,  yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya  mentaati  imperatif  yang  terkandung  sebagai  substansi  maknawi didalamnya imferatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang  kekuasaan  negara  dimanapun  dan  kapanpun,  ataupun  juga  ketika
warga  menggunakan  kebebasannya  untuk  ikut  serta  atau  untuk  mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.
Negara  hukum  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan hukum  bagi  rakyat  terhadap  tindakan  pemerintah  dilandasi  dua  prinsip  negara hukum, yaitu:
1. Perlindungan  hukum  yang  preventif  Perlindungan  hukum  kepada  rakyat yang  di  berikan  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  ( inspraak )  atau pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan  pemerintah  menjadi  bentuk  yang menjadi definitif;
2. Perlindungan  hukum  yang  represif  perlindungan  hukum  yang  represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Kedua  bentuk  perlindungan  hukum  diatas  bertumpu  dan  bersumber  pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara  hukum.  Dalam  menjalankan  dan  memberikan  perlindungan  hukum dibutuhkannya  suatu  tempat  atau  wadah  dalam  pelaksanaannya  yang  sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya  sebelum suatu  keputusan  pemerintah mendapat  bentuk  yang definitif.  Tujuannya  adalah  mencegah  terjadinya  sengketa.  Perlindungan hukum  preventif  sangat  besar  artinya  bagi  tindak  pemerintahan  yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif;
b. Sarana  Perlindungan  Hukum  Represif,  perlindungan  hukum  yang  represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh  Pengadilan  Umum  dan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia  termasuk kategori  perlindungan  hukum  ini.  Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap tindakan  pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari  konsep  tentang pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  diarahkan  kepada pembatasan-pembatasan  dan  peletakan  kewajiban  masyarakat  dan pemerintah.
Prinsip  kedua  yang  mendasari  perlindungan  hukum  terhadap  tindak pemerintahan  adalah  prinsip  negara  hukum.  Dikaitkan  dengan  pengakuan  dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  pengakuan  dan  perlindungan terhadap  hak-hak  asasi  manusia  mendapat  tempat  utama  dan  dapat  dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## A. Kesimpulan
1. Kepastian hukum terhadap masyarakat pemegang SHM atas sebidang tanah dalam  kebijakan  konsinyasi  terkait  dengan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  adalah  sebagai  berikut:  a.Tidak  ada  jaminan
kesejahteraan bagi pemegang hak disebabkan penentuan besaran ganti rugi hanya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah, b. Besarnya ganti rugi jauh dari harga yang layak dan adil sehingga tidak mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak dan sangat bertentangan dengan amanat undang-undang.
2. Faktor  penghambat  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum adalah:  1.  Kurang  adanya  pendekatan  yang  baik  dari  panitia  pelaksana pengadaan  tanah  untuk  kepentingann  umum  dengan  atau  terhadap masyarakat  pemegang  hak  atas  tanah  berakibat  dukungan  terhadap pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  tidak  optimal,  2.  Pelaksanaan musyawarah  dengan  menggunakan  dasar  penilaian  harga  dari  appraisal dimulai dengan harga yang rendah, berakibat berlarut-larutnya pelaksanaan pengadaan tanah, 3. Terhambatnya perolehan tanah dan pembangunan fisik yang disebabkan ketidaksepakatan harga, 4. Terjadinya peralihan tanah yang terkena  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  kepada  pihak  lain, menyebabkan  permintaan  ganti  rugi  tanah  meningkat,  5.  Kurangnya pemahaman  secara  menyeluruh  dan  terperinci  tentang  proses  pengadaan tanah  serta  koordinasi  antara  Panitia  Pengadaan  Tanah  (P2T),  Tim Pengadaan Tanah (Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah), 6. Kurang tersedianya dana untuk pengadaan tanah yang memadai.
3. Perlindungan  hukum  terhadap  individu atau  masayarakat  yang  mengalami kebijakan  konsinyasi  tanpa  didasari  kesepakatan  harus  menerima kompensasi tambahan dari harga ganti rugi yang dititipkannya ke pengadilan, sehingga  hak  asasinya  terlindungi  oleh  hukum  dan  masa  depan  secara ekonomis terlindungi atau terjamin dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Soedharyo  Soimin, Status  Hak  dan  Pembebasan  Tanah ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 1993), hlm. 82.
Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) , hlm. 45. Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 3.
Setkab.  go.  Id/  rapbn-  2016-  belanja-  negara-  rp-  2-  1213-  triliun- anggaran- infrastruktur- rp - 3135- triliun, 29 Februari 2016, pukul 22.00 wib.
Urip  Santoso, Hukum  Agraria  dan  Hak-  hak  Atas  Tanah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 10.
Mukmin  Zakie, Kewenangan  Negara  dalam  Pengadaan  Tanah  bagi Kepentingan Umum di Indonesia dan Malaysia , ( Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2013), hlm. 1.
Muchsin dkk, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah,( Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm.  20. https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian- dalam-hukum/diakses pada hari selasa tanggal 21 juni 2016, pukul 12.16.
Syafrudin  Kalo, Reformasi  Peraturan  Dan  Kebijakan  Pengadaan  Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Makalah - Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. 2004). hal. 4- 10.
Benhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka, 2015) , hlm.140. Kepres Nomor 55 Tahun 1993, Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Perpres  Nomor  36  Tahun  2005, Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Aslan  Noor, Konsepsi  Hak  Milik  Atas  Tanah  Bagi  Bangsa  Indonesia , (Bandung: CV Mandar Maju, 2006), hlm. 85. Benhard  Limbong: Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  pembagunan , (Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka, 2015), hlm. 339-340.
Soimin  dalam  Benhard  Limbong, Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan (Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka, 2015), hlm. 309