p ISSN 2338-168X – E ISSN 2686-5742

## PENERAPAN METODE DERAJAT URBANISASI DI INDONESIA, STUDI KASUS: KOTA PEKALONGAN DAN SEKITARNYA
APPLICATION OF DEGREE OF URBANIZATION METHOD IN INDONESIA, CASE STUDY: PEKALONGAN CITY AND SURROUNDINGS
Endrawati Fatimah *1 , Anindita Ramadhani 2 , Rizal Imana 3
Program Studi Perecanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti 1,2 , Urban and Regional Development Institute (URDI) 3
Jalan K. Tapa 1 Grogol, Jakarta 11440 1,2 , Kompleks Perkantoran Royal Palace Blok C3, Jl. Prof Dr. Soepomo, SH Kav 178 A, Tebet Jakarta, 10310 3
e-mail * : endrawati@trisakti.ac.id 1

## ABSTRAK
Derajat urbanisasi sebagai suatu metode pendeliniasian perkotaan telah disepakati dalam forum United Nations tahun  2019  untuk  digunakan  semua  negara  untuk    menyeragamkan  pendeliniasian  perkotaan  secara  global. Tujuan penggunakan satu metode ini adalah agar komparasi perkembangan antar negara dapat dilakukan lebih akurat. Di Indonesia, metode pengklasifikasian perkotaan perdesaan yang selama ini digunakan adalah metode kriteria dari Badan Pusat Statistik. Mengingat metode tersebut relatif baru, maka penerapan derajat urbanisasi ini perlu dikaji dan diantisipasi kesiapan datanya serta diperbandingkan hasilnya dengan hasil klasifikasi dari Badan Pusat Statistik. Dilatar belakangi hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji coba metode derajat urbanisasi pada salah satu wilayah, dalam hal ini kota Pekalongan dan sekitarnya serta membandingkan hasilnya dengan klasifikasi perkotaan perdesaan menurut Badan Pusat Statistik. Metode utama yang digunakan adalah metode derajat urbanisasi dari Global Human Settlement Layer dan diperkaya dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode derajat urbanisasi yang akan digunakan secara global oleh United Nations dapat  diterapkan  di  Indonesia  dengan  data  yang  sudah  tersedia  di  Badan  Pusat  Statistik  dan  Badan Informasi Spasial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan klasifikasi perkotaan perdesaan antara dua metode ini sebesar 67,6%. Perbedaan hasil klasifikasi terjadi pada 188 Desa Perdesaan menurut Badan Pusat Statistik yang terklasifikasi sebagai Perkotaan berdasarkan hasil klasifikasi menggunakan metode Derajat Urbanisasi.
Kata Kunci : derajat urbanisasi, delineasi perkotaan, klasifikasi perkotaan perdesaan.

## ABSTRACT
The degree of urbanization as a method of urban area delineation was agreed in the 2019 United Nations forum for use by all countries to uniformly define urban areas globally. The purpose of using a single method is to make comparisons between countries more accurate. In Indonesia, the urban-rural classification method that has been used so far is the criteria method from the Central Statistics Agency. Considering that the method is relatively new, it is necessary to study the application of the degree of urbanization anticipate the readiness of the data, and compare the results with the classification results from the Central Statistics Agency. With this background, this research was conducted to test the method of urbanization degree in one area, in this case, Pekalongan city and  its  surroundings,  and  compare  the  results  with  the  urban-rural  classification  according  to  the  Central Statistics Agency. The main method used is the degree of urbanization method from the Global Human Settlement Layer (GHSL) and enriched with a descriptive method. The results show that the degree of urbanization method that will be used globally by the United Nations can be applied in Indonesia with the data already available at the Central Statistics Agency and the Spatial Information Agency. The results of this study indicate that there is a  similarity  in  the  urban-rural  classification  between  these  two  methods  by  67.6%.  The  difference  in  the classification  results  occurs  in  188  Rural  Villages  according  to  the  Central  Bureau  of  Statistics  which  are classified as urban based on the classification results using the Degrees of Urbanization method.
Keywords: Degree of Urbanisation, Urban Delineation, Urban Rural Classification.
1 Naskah diterima   : 5 Juli 2022 Naskah disetujui  : 23 Desember 2023 DOI : https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2023.015.02.1

## PENDAHULUAN
Peningkatan  jumlah  penduduk  perkotaan yang  sangat  pesat  tersebut  merupakan  tantangan besar  bagi  Indonesia.  Pesatnya  pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan membawa perubahan besar  pada  kebutuhan  dasar  manusia  beserta fasilitas  penunjangnya.  Kebutuhan  dasar  akan terus  meningkat  sejalan  dengan  peningkatan jumlah  penduduk  serta  seiring  kompleksitasnya kebutuhan hidup bermasyarakat, seperti kebutuhan  untuk  aktivitas  sosial,  aktivitas ekonomi  dan  aktivitas  lainnya  (Budiarto,  et.al, 2014; Tahir dan Nahdatunnisa, 2020).
Selain  itu,  tantangan  yang  perlu  direspon adalah terkait dengan masuknya Indonesia sebagai salah  satu  negara  yang  telah  menyepakati  dua komitmen  global  yaitu  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  (TPB/SDGs)  dan New  Urban Agenda (NUA). NUA sebenarnya adalah elemen kunci dalam mengimplementasikan dan mencapai SDGs khususnya  Tujuan  11  yaitu  membangun kota  dan  permukiman  yang  inklusif,  aman, berketahanan  dan  berkelanjutan  (Kementerian PUPR,  2017). United  Nations setiap  tahun  akan mencatat pencapaian target SDGs dan mengkomparasikan  serta  mempublikasi  hasil capaian masing-masing negara.
Dijkstra,  L  et.al  (2018)  menyatakan terdapat  distorsi  statistik  perkotaan,  sehingga komparasi  yang  dilakukan  menjadi  tidak  akurat. Distorsi  ini  terjadi  karena  masing-masing  negara belum memiliki kesamaan dalam mendefinisikan dan mendeliniasi Kawasan perkotaan. Lebih lanjut disebutkan bahwa distorsi terjadi terkait dengan 1) bentuk dan skala unit spasial yang digunakan, dan 2) ukuran kepadatan penduduk setiap unit spasial yang bervariasi untuk setiap negara. Bahkan hanya 17 dari 233 negara yang menggunakan parameter kepadatan  penduduk  dalam  mengidentifikasi Kawasan perkotaan.
Dilandasi  hal  tersebut, United  Nations
(2019)
memperkenalkan
pendekatan
pendeliniasian  perkotaan  dan  mendorong  setiap negara  untuk  menerapkannya.  Hal  ini  dipertegas dalam the  51st  Session  of  the  UN  Statistical Commission bahwa  diperlukan  satu  metodologi yang  disepakati  dalam  pendeliniasian  kota,  dan area perkotaan dan perdesaan dengan tujuan untuk dilakukan komparasi data statistik secara internasional  dan  regional.    Pendekatan  atau metodologi yang sampai saat ini disepakati untuk digunakan  adalah Degree  of  Urbanisation (Derajat  Urbanisasi)  yang  merupakan  penemuan Djikstra  (2018).    Metode  atau  konsep  ini  secara
global  untuk  semua  negara  telah  diuji  coba  oleh
GHSL (Global
Human Settlement Layer,
European  Commision) menggunakan  agregasi data nasional tahun 1975 – 2015. Menurut GHLS untuk  memperoleh  deliniasi  yang  tepat  sesuai dengan  kondisi  negara  masing-masing,  maka perlu dilakukan pendeliniasian ulang dalam skala yang lebih rinci dan akurat menggunakan agregasi data  skala  kabupaten  atau  kota  ( Global  Human Settlement Layer, 2021).
Sampai  dengan  saat  ini,  klasifikasi
Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia menggunakan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh  BPS sebagai Lembaga resmi nasional berkaitan dengan penyediaan  data  statistik.  Setiap  tahun  BPS melakukan pengklasifikasian tersebut berdasarkan data  Potensi  Desa (PODES)  dan  hasil  klasifikasi perkotaan  perdesaan  ditetapkan  berdasarkan Peraturan Kepala BPS. Indikator yang digunakan oleh BPS adalah Kepadatan Penduduk, Persentase Rumah  Tangga  Pertanian  dan  9  indikator  terkait ketersediaan fasilitas Perkotaan.
Permasalahan  yang  kemudian  melatar belakangi  penelitian  ini  adalah  bahwa  metode Derajat Urbanisasi sudah disepakati secara global untuk  mengklasifikasi  perkotaan  dan  sangat dimungkinkan  untuk  digunakan  di  Indonesia untuk  keperluan  statistik  dan  keperluan  lainnya dalam skala internasional. Sementara, metode ini berbeda  dengan  metode  klasifikasi  BPS,  baik dalam hal Jenis, Skala, maupun Bentuk Data yang dibutuhkan yang selama ini digunakan oleh BPS untuk  keperluan  statistik  dan  data  dasar  dalam analisis  dan  perencanaan  pembangunan.    Oleh karena  metode  dan  kriteria  yang  digunakan berbeda,  maka  akan  sangat  dimungkinkan  hasil klasifikasi  perkotaan  perdesaan  dengan  derajat urbanisasi  berbeda  dengan  hasil  klasifikasi  BPS yang selama ini digunakan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini dimaksudkan  untuk  menguji  coba  sejauh  mana metode  derajat  urbanisasi  dapat  diterapkan  di Indonesia,  serta  bagaimana  perbandingan  hasil antara  metode  BPS  dan  derajat  urbanisasi. Wilayah  studi  yang  dipilih  adalah  kota Pekalongan  dan  sekitarnya  yang  mencakup Kabupaten  Pekalongan  dan  Kabupaten  Batang. Pemilihan  wilayah  studi  dilakukan  dengan pertimbangan bahwa kota Pekalongan merupakan Pusat  Kegiatan  Wilayah  (PKW)  Provinsi  Jawa Tengah,  terletak  berbatasan  dengan  Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Kedungsepur dan dilalui oleh jaringan jalan utama pulau Jawa bagian  Utara.  Dalam  Peraturan  Daerah  Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019, Pekalongan dan  sekitarnya  atau  yang  disebut  dengan
Petanglong  (Pekalongan,  Kabupaten  Batang  dan Kabupaten  Pekalongan)  merupakan  satu  satuan wilayah pengembangan skala kawasan regional di Provinsi  Jawa  Tengah.  Berdasarkan  hal  tersebut, diperkirakan perkembangan perkotaan yang pesat terjadi di wilayah ini.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  derajat  urbanisasi  dengan menggunakan analisis
spasial untuk mengidentifikasi Kawasan perkotaan kota Pekalongan dan sekitarnya.
Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu kawasan terbangun, dan penduduk kabupaten masing-masing Kabupaten tahun 2018 -  2021.  Skala  kedetilan  data  yang  digunakan adalah  skala  kabupaten/kota  hingga  skala  desa sebagai unit territorial terkecil.
Sebagaimana dinyatakan oleh GHLS (2021),  untuk  memperoleh  deliniasi  yang  tepat sesuai  dengan  kondisi  negara  masing-masing, maka perlu dilakukan pendeliniasian ulang dalam skala  yang  lebih  rinci  dan  akurat  menggunakan agregasi  data  skala  unit  teritorial  terkecil. UN Statistical  Commission (2020)  juga  menyatakan bahwa  derajat  urbanisasi  mengklasifikasikan seluruh  teritori  dari  suatu  negara  sepanjang kontinum perkotaan-perdesaan.
Mengkombinasikan ukuran populasi dan kepadatan populasi untuk menggambarkan hirarki permukiman  secara  keseluruhan.  Kemudian, diaplikasikan  dalam  2  tahapan  proses,  yang pertama  kepadatan  penduduk,  letaknya  saling berdekatan dan ukuran populasi diklasifikasi pada grid 1 km 2 . Sementara, lokal unit di diklasifikasikan berdasarkan pada jenis grid cells dimana penduduk tinggal didalamnya.
Berdasarkan penjelasan tersebut, data yang digunakan  untuk  analisis  derajat  urbanisasi  yaitu jumlah  penduduk  dalam  unit  teritorial  terkecil dalam  hal  ini  adalah  desa/kelurahan  dan merupakan  data  spasial  yang  berformat  vektor ( shapefile ).  Selain  data  jumlah  penduduk  juga diperlukan  data  lahan  terbangun  yang  berformat raster  ( geoTIFF ).  Aplikasi software yang digunakan  untuk  pengolahan  data  spasial  adalah software ArcGIS Desktop/Pro dan metlab.
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis  spasial, metode derajat urbanisasi dari GHLS dan analisis deskriptif. Metode analisis derajat urbanisasi pada dasarnya mencakup 5 tahapan yaitu (Gambar 1).
Gambar 1 . Tahap Analisis Derajat Urbanisasi Sumber: Diolah dari European Commission , 2020

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Klasifikasi Perkotaan dengan Metode Derajat Urbanisasi
Hasil analisis pengklasifikasian perkotaan dengan metode derajat urbanisasi akan diuraikan pada sub ini  sesuai  dengan  tahapan  analisis  yaitu  a) identifikasi  kawasan  terbangun  ( GHS-Build );  b) identifikasi  grid  population  ( GHS  –  Pop );  c) identifikasi  derajat  urbanisasi  ( GHS  SMOD );  d) identifikasi  derajat  urbanisasi  dalam  skala  unit territorial.
a) Identifikasi  Kawasan  Terbangun  ( GHS- Build ).
Data  penggunaan  lahan  yang  digunakan untuk analisis Kawasan terbangun kota Pekalongan dan sekitarnya adalah data yang sudah hasil ekstraksi dari Geoportal Jawa Tengah Skala 1:25.000.  Data  penggunaan  lahan  tersebut masih terdiri dari 13 kelas penggunaan lahan antara lain danau/situ,  empang,  gedung/bangunan,  hutan bakau/mangrove,  hutan  rawa/gambut,  hutan rimba,  padang  rumput,  pasir/bukit  pasir  darat, pasir/bukit pasir laut, perkebunan/kebun, permukiman  dan  tempat  kegiatan,  sawah,  sawah tadah hujan, semak belukar, sungai, tegalan/ladang,  dan  vegetasi  non  budidaya lainnya.
Data  tersebut  kemudian  diklasifikasi  ulang untuk menghasilkan peta lahan terbangun. Untuk kelas  gedung/bangunan  dan  permukiman  dan tempat  kegiatan  diklasifikasikan  menjadi  lahan terbangun dan diberi nilai 1 (satu) dan untuk kelas yang  lain  dikelaskan  pada  lahan  non  terbangun dan diberi nilai 0 (nol). Bobot tersebut bersumber dari European Commission (2020). Setelah proses klasifikasi, data tersebut selanjutnya dikonversi ke bentuk raster ( geoTIFF ).
Lahan terbangun dan Lahan Non Terbangun yang telah teridentifikasi selanjutnya diklasifikasikan untuk membedakan antara perairan  dan  daratan  agar  menghasilkan  peta perairan dan daratan. Klasifikasi dari penggunaan
lahan  antara  lain  kelas:  danau/situ,  empang  dan sungai diklasifikasikan menjadi sungai dan diberi nilai  0  (nol),  kelas  yang  lain  diklasifikasikan menjadi daratan dan diberi nilai 100 (seratus).
Gambar 2 . Tahap Analisis Peta Lahan Terbangun dan Non Terbangun untuk Kota Pekalongan dan sekitarnya
Hasil dari analisis pengklasifikasian tersebut diatas  dapat  dilihat  pada  gambar  3.  Hasil pengolahan  data  spasial  tersebut  menunjukkan bahwa aglomerasi kawasan terbangun terpusat di kota  Pekalongan,  meskipun  kawasan  terbangun yang terbentuk belum mencakup seluruh wilayah kota. Hal ini sesuai dengan data penggunaan lahan yang menunjukkan bahwa Kawasan terbangun di kota Pekalongan baru mencapai 50%.
Gambar 3 . Hasil Pengolahan Data Spasial untuk Kawasan Terbangun ( GHS-Build ) Sumber: Hasil analisis, 2022
Perkembangan  Kawasan  terbangun  justru terjadi  secara sprawl meluas  melampaui  batas administrasi  kota  Pekalongan  ke  segala  arah, selain  ke  Utara,  searah  dengan  jalur  jalan  arteri primer  dan  jalan  arteri  sekunder.  Perembetan Kawasan  terbangun  ke  kabupaten  Pekalongan cenderung  sejalan  dengan  jalan  arteri  sekunder penghubung  kota  Pekalongan  dengan  kota Banjarnegara  di  bagian  Selatan  dan  melalui ibukota  Kabupaten  Pekalongan  yaitu  Kajen. Sementara  perembetan  Kawasan  terbangun  ke Kabupaten Batang didominasi dari Barat ke Timur
searah  dengan  jalur  transporatasi  Nasional  yaitu arteri  primer  Pantura,  Jalan  Tol  dan  jalur  kereta api.
Kawasan  terbangun  di  wilayah  studi  ini selain berkembang sejalan dengan sistem jaringan transportasi  utama  juga  terjadi  secara  scattered dalam  spot-spot  luasan  kecil  yang  tersebar  di seluruh  kecamatan  terutama  yang  terletak  di bagian tengah dan selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebenarnya kota Pekalongan dan sekitarnya sebagian besar masih berkarakteristik perdesaan. b) Identifikasi Grid Populasi ( GHS-Pop ) Sebagaimana telah diuraikan dalam
metodologi,  analisis  Grid  Populasi  dimaksudkan untuk  dapat  memperoleh  data  jumlah  dan kepadatan penduduk untuk masing-masing 1 km 2 grid.  Data  yang  tersedia  di  BPS  dan  di  semua wilayah  di  Indonesia  adalah  berupa  data  yang berbasis  wilayah  administrasi  baik  Kabupaten, Kecamatan maupun Kelurahan /Desa. Sementara metode derajat urbanisasi sampai dengan tahapan pengolahan  data  tidak  mengenal  batas-batas administrasi.    Oleh  karena  tahap  analisis  Grid Populasi adalah mengubah data berbasis administrasi untuk disebar ke dalam grid dengan menggunakan  input  data  lain  yaitu  Lahan Terbangun.  Asumsi  yang  digunakan  dalam metode  ini  adalah  bahwa  penduduk  akan  tinggal di  Kawasan  permukiman  yang  notabene  adalah unsur utama pembentuk lahan terbangun.
Analisis  dilakukan  pada  581  Desa  yang tercakup  dalam  wilayah  administrasi  Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang dan sekitarnya, serta mencakup luasan  sekitar  231,4  km 2 lahan  terbangun.    Data Jumlah  penduduk  per  Desa  diperoleh  dari  data PODES  yang  dikeluarkan  oleh  BPS,  sementara data lahan terbangun merupakan hasil dari analisis tahap  sebelumnya  yaitu  analisis  lahan/kawasan terbangun.
Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa, distribusi  populasi  terbesar  yaitu  berada  di  Kota Pekalongan, dan di Kabupaten Pekalongan bagian utara  serta  Kabupaten  Batang  bagian  barat. Dengan  kata  lain,  agglomerasi  kepadatan penduduk  terjadi  di  kota  Pekalongan  ke  arah selatan,  timur  dan  barat.  Sampai  dengan  tahun 2021 ini, agglomerasi penduduk masih terpusat di Kawasan  di  antara  jalan  Pantura  dan  jalan  Tol. Gambar  4.  juga  menunjukkan  bahwa  jumlah populasi  per  grid  terbesar  adalah  sekitar  18.023 jiwa.  Dengan  kata  lain,  kepadatan  penduduk tertinggi mencapai 18.023 jiwa per km 2 .
Gambar 4 . Proses dan Hasil Analisis GHS-Pop
c) Identifikasi  Derajat  Urbanisasi  ( GHS- Smod ) Tahapan selanjutnya adalah
mengklasifikasikan hasil GHS-Pop (Gambar 4) masing-masing grid ke dalam klasifikasi derajat urbanisasi  berdasarkan  kepadatan  penduduk, jumlah  penduduk  dan contiguity -nya.  Oleh karena  data  penduduk  digunakan  data  lokal yaitu  level  desa  maka  pengklasifikasian  akan terdiri  dari Urban  Centre,  Dense  Urban Cluster, Semi-Dense Urban Cluster, Suburban atau Peri  Urban  Cells,  Rural  Cluster,  Low Density  Rural  Grid dan Very-Low  Density Rural Grid . Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa Urban  Centre di  kota  Pekalongan  dan sekitarnya  membentuk  2  (dua)  aglomerasi Pertama, urban centre dengan kota Pekalongan
sebagai  pusatnya  dalam  luasan  yang  massif. Kedua, urban  centre dengan  Kajen  (ibukota Kabupaten  Pekalongan)  sebagai  pusatnya dalam  luasan  kecil,  namun  mulai  menyatu dengan  urban  centre  Pekalongan.    Hasil identifikasi  derajat  urbanisasi  di  wilayah  ini juga  memperlihatkan  adanya  spot-spot Dense Urban yang  tersebar  di  Kabupaten  Batang. Sebagaimana telah diuraikan dalam metodologi,  klaster  (kumpulan  beberapa  grid) ini  bercirikan  kepadatan  penduduk  sudah mencapai  >1500  jiwa  per  km 2 namun  jumlah penduduk  dalam  klaster  tersebut  belum mencapai  50.000  jiwa.  Batas  minimal  50.000 jiwa menurut metode derajat urbanisasi ini juga sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang- Undang  Nomer  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  dalam  penjelasan  Pasal  41
yang  menyatakan  bahwa  Kawasan  perkotaan kecil adalah Kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk  yang  dilayani  paling  sedikit  50.000 jiwa  dan  paling  banyak  100.000  jiwa.  Dengan pertumbuhan  Kabupaten  Batang  rata-rata 0,83% dan didukung adanya jaringan transportasi terutama adanya pintu gerbang Tol Batang, diperkirakan spot-spot Dense Urban di Kabupaten  Batang  akan  berkembang  menjadi Urban  Centre .    Potensi  perkembangan Dense Urban menjadi Urban Centre baru dipengaruhi oleh  berbagai  faktor  antara  lain  kemudahan akses  ke  tempat  kerja  atau  fasilitas  social ekonomi,  adanya  atau  kedekatan  dengan bangkitan  kegiatan  ekonomi  seperti  industri atau  kota  besar  maupun  akses  ke  harga  lahan yang murah untuk bermukim (Mahamud, M.A et  al,  2016;  Li,  X.  et  al,  2013,  dan  Lu  et.al, 2013).
Pada  kasus  Kabupaten  Batang,  faktor- faktor tersebut memungkinkan terjadi mengingat selain ada pintu gerbang Tol Batang yang  merupakan  juga  akses  ke  Kawasan industri  di  Kabupaten  Kendal  (sebelah  Timur Kabupaten Batang. Seperti yang tertuang dalam Rencana  Tata  Ruang  Nasional  dan  Rencana Tata  KSN  Kedung  Sepur,  Kabupaten  Kendal sebagai  bagian  dari  KSN  Kedungsepur diarahkan pengembangannya sebagai Kawasan industri.  Keterkaitan antara Kabupaten Batang dengan  wilayah  Kabupaten  Kendal  di  sebelah Timurnya dapat terkihat pada Gambar 17 yang menunjukkan  saat  ini  terdapat  aglomerasi Dense Urban area di perbatasannya .
d) Identifikasi  Derajat  Urbanisasi  dalam
Skala Unit Teritorial
Hasil  analisis  derajat  urbanisasi  ( GHS  – Smod )  kemudian  di overlay dengan  hasil analisis  grid  populasi  ( GHS-Pop )  dan  batas administrasi  dengan  menggunakan software DU-TUC  Tool .  Hasil  analisis  ini  akan menghasilkan  klasifikasi  Kawasan  perkotaan untuk  masing-masing  Desa,  sehingga  dapat diperbandingkan  dengan  hasil  klasifikasi Perkotaan Perdesaan dari BPS.
Hasil  dari  analisis  ini  menunjukkan bahwa  dari  total  Desa  sebanyak  581,  terdapat 243  Desa  atau  41,8%  Desa-Desa  di  Kota Pekalongan dan sekitarnya termasuk terkategori sebagai Urban  Centre ,  dengan  perincian sebagai berikut:
1) 159 Desa di Kota Pekalongan merupakan bagian dari Urban Centre
2) 47  Desa  di  Kabupaten  Pekalongan merupakan bagian dari Urban Centre
3) 37 Desa di Kabupaten Batang merupakan bagian dari Urban Centre
Gambar 5 . Hasil Analisis Klasifikasi Grid berdasarkan Derajat Urbanisasi ( GHS – Smod ) Level ke 2
Gambar 6 . Hasil Klasifikasi Perkotaan Perdesaan berdasarkan Metode Derajat Urbanisasi dengan menggunakan Batas Administrasi Desa
Perbandingan  Hasil  Klasifikasi  Perkotaan Perdesaan Antara Metode Derajat Urbanisasi dan Kriteria BPS
BPS  melalui  Peraturan  Kepala  Badan Pusat Statistik No 120 tahun 2020 menetapkan Klasifikasi  Perkotaan  dan  Perdesaan  di Indonesia  tahun  2020  yang  didasarkan  pada hasil survey potensi desa. Penetapan peraturan ini  dilakukan  untuk  keseragaman  penggunaan konsep, definisi dan kriteria wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia
Kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala  BPS  tahun  2020  ini  merupakan penyempurnaan  dari  kriteria  yang  ditetapkan tahun 2000 dengan mempertimbangkan perkembangan  perkotaan  dan  perdesaan  di Indonesia saat ini. Kriteria desa perkotaan tahun 2020  ini  tetap  menggunakan  tiga  indikator sebagai  ukurannya  yaitu  kepadatan  penduduk per  km 2 ,  presentasi  keluarga  pertanian,  dan akses  untuk  mencapai  fasilitas  perkotaan. Peraturan  Kepala  BPS  tersebut  juga  telah menyertakan  hasil  Klasifikasi  Desa  Perkotaan
Perdesaan  tahun  2020.  Oleh  karenanya,  dalam penelitian  ini  hanya  dilakukan  pemetaan  hasil klasifikasi BPS untuk diperbandingkan dengan hasil  klasifikasi  berdasarkan  metode  derajat urbanisasi.
Hasil klasifikasi berdasarkan BPS hanya mengenal  2  (dua)  tipe  unit  teritorial  setingkat desa yaitu Desa Perkotaan dan Desa Perdesaan. Sementara,  klasifikasi  berdasarkan  derajat urbanisasi memiliki 6 (enam) tipe unit teritorial setingkat  desa  yaitu Urban  Centre,  Dense Urban Cluster, Sub Urban, Rural Cluster, Low density Rural area dan Very-Low Density Rural area .
Untuk  dapat  memperbandingkan  maka dilakukan pengelompokkan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Pengelompokan klasifikasi Perkotaan Perdesaan Metode Klasifikasi BPS Metode Derajat Urbanisasi Desa Perkotaan Urban Centre Dense Urban Cluster Suburban Desa Perdesaan Rural Cluster
Low-Density Rural Area
Very Low-Density Rural Area
Hasil perbandingan antara kedua metode tersebut  terhadap  581  desa/keluruhan  di  Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan
Kabupaten Batang dapat dilihat pada Tabel 2 .
Tabel 2. Perbandingan Hasil Klasifikasi antara Klasifikasi BPS dan Derajat Urbanisasi per Kota/Kabupaten
Kota/ Kabupaten Jumlah Total Desa/ Kelurahan Jumlah Desa dengan hasil klasifikasi Perkotaan DU = BPS Jumlah Desa dengan hasil klasifikasi Perdesaan DU = BPS Total Desa dengan kesamaan klasifikasi Jumlah Desa Perkotaan BPS yang terklasifikasi Perdesaan berdasarkan Derajat Urbanisasi
Jumlah Desa Perdesaan
BPS yang terklasifikasi Perkotaan berdasarkan Derajat Urbanisasi Total Desa dengan Perbedaan klasifikasi % Kesamaan % Perbedaan (a) (b) (c) (d) (e) = (c) + (d) (f) (g) (h) = (f) + (g) (i) = (e)/(b)*100 (j)= (h)/(b)*100 Kota Pekalongan 47 47 0 47 0 0 0 100 0 Kabupaten Pekalongan 286 165 29 194 0 92 92 67,8 32,2 Kabupaten Batang 248 144 8 152 0 96 96 61,3 38,7 Total Desa 581 356 37 393 0 188 188 67,6 32,3
Tabel  2. menunjukkan  bahwa  sebanyak
356  desa/  kelurahan  yang  diklasifikasikan sebagai Perkotaan menurut BPS juga terklasifikasi sebagai Perkotaan dengan menggunakan metode Derajat Urbanisasi (DU). Demikian  pula,  sebanyak  37  Desa/Kelurahan sebagai  desa  perdesaan  menurut  BPS  juga diidentifikasi  sebagai  perdesaan  menurut  DU. Dengan kata lain, tingkat persamaan pengklasifikasian  antara  metode  klasifikasi BPS  dan  metode  derajat  urbanisasi  adalah sekitar 67,6% atau memiliki simpangan sebesar 32,4%.  Perbedaaan  hasil  pengklasifikasian antara metode  Derajat  Urbanisasi  dengan  BPS seluruhnya  terjadi  pada  Desa  Perdesaan  BPS 2020  yang  terklasifikasi  sebagai  Perkotaan menurut  derajat  urbanisasi.    Perbedaan  ini terjadi  disebabkan  karena  kriteria  yang digunakan  dalam  metode  derajat  urbanisasi hanya  mencakup  jumlah  penduduk,  kepadatan penduduk  dan  sebaran  kawasan  terbangun. Artinya,  derajat  urbanisasi  adalah  melihat seberapa besar aglomerasi penduduk pada suatu area terbangun. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Weeks, 2010 bahwa pada dasarnya urban
atau  perkotaan  adalah  suatu  tempat  yang memiliki  karakteristik  adanya  konsentrasi manusia  yang  hidup  pada  area  kegiatan nonpertanian.  Surya  B.  et  al,  2020  juga menyatakan bahwa urbanisasi erat hubungannya  dengan  pertambahan  penduduk, perubahan  penggunaan  lahan  dan  pola  tata ruang kota atau tercermin dari lahan terbangun. Pengertian  ini  secara  implisit  mengandung makna bahwa ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana  yang  menjadi  indikator  pada klasifikasi  BPS  adalah  bukan  sebagai  penentu suatu kawasan dikatakan sebagai perkotaan atau perdesaan.    Ketersediaan  fasilitas,  sarana  dan prasarana  adalah  merupakan  konsekuensi  dari pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduk dalam jumlah banyak dan terkonsentrasi di kawasan tersebut.
Sementara,  indikator  penentu  perkotaan atau perdesaan menurut peraturan Kepala BPS adalah:
- Kepadatan  penduduk  memiliki  skor  1 sampai 8
- Persentase keluarga pertanian memiliki skor 1 sampai 8
- Fasilitas  Perkotaan  dengan  9  indikator ketersediaan fasiltas yaitu:
1) Sekolah Taman Kanak-kanak;
2) Sekolah Menengah Pertama;
3) Sekolah Menengah Umum;
4) Pasar;
5) Pertokoan;
6) Rumah Sakit;
7) Hotel/Bilyar/Pub/Diskotek/tempat
Karaoke/Salon;
8) Persentase keluarga pengguna telpon kabel; dan 9) Persentase keluarga pengguna listrik.
Masing-masing  dari  indikator  tersebut memiliki  nilai  skor  1  jika  tersedia,  sehingga memiliki skor antara 1 sampai 9.
Untuk  dapat  diklasifikasikan  sebagai perkotaan,  suatu  desa    harus  memiliki  skor minimal 9. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa kepadatan  penduduk  dan  persentase  keluarga pertanian bukan satu-satunya penentu utama.
Sementara dengan metode derajat urbanisasi, jumlah
penduduk yang
terkonsentrasi  pada  suatu  lahan  terbangun menjadi  penentu  utama.  Kepadatan  penduduk sebenarnya  merupakan  cerminan  terjadinya aglomerasi  atau  konsentrasi  penduduk,  karena kepadatan  penduduk  merupakan  agregrat  dari jumlah penduduk dan lahan terbangun.
Dengan adanya perbedaaan hasil klasifikasi  hanya  sebesar  32,1%,  maka  dapat dikatakan  bahwa  metode  derajat  urbanisasi dapat  diterapkan  di  Indonesia.  Data  yang tersedia di Indonesia juga dapat diolah dengan menggunakan  metode  derajat  urbanisasi  yang relatif  baru  ini.  Namun  demikian,  klasifikasi perkotaan  menggunakan  derajat  urbanisasi  ini akan  menunjukkan  fenomena  perkembangan urbanisasi  di  Indonesia  yang  mungkin  jauh lebih masif dari apa yang selama ini dilaporkan. Data BPS tahun 2020 menunjukkan 56,7% atau sekitar 155 juta penduduk Indonesia tinggal di perkotaan.  Jika  digunakan  hasil  klasifikasi derajat urbanisasi, sangat dimungkinkan jumlah penduduk maupun luasan perkotaan lebih besar dari  angka  tersebut.  Sebagai  konsekuensinya, kinerja perkotaan misal terkait dengan indikator SDGs mungkin  akan  menghasilkan  capaian yang lebih rendah. Demikian pula akan terjadi pergeseran  dalam  pemrograman  kegiatan- kegiatan pembangunan.

## KESIMPULAN
Metode  derajat  urbanisasi  dicanangkan oleh United Nations sebagai metode pengklasifikasian  kawasan  perkotaan  sejak 2019.  Metode ini menggunakan data indikator jumlah  penduduk,  kepadatan  penduduk  dan lahan  terbangun  untuk  satuan  unit  analisis adalah  1  km 2 grid  cell .  Ketersediaan  data  di Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh  BPS  untuk data  non  spasial  dan  BIG  untuk  data  spasial dapat  terbukti  mampu  untuk  diolah  dengan metode derajat urbanisasi ini.
Hasil penerapan metode derajat urbanisasi pada Kota Pekalongan dan sekitarnya menunjukkan adanya penyimpangan klasifikasi  perkotaan  dan  perdesaan  sebesar 29,8%  antara  penggunaan  metode  kriteria perkotaan  perdesaan  BPS  dan  metode  derajat urbanisasi.  Besarnya  penyimpangan  ini  sangat dimungkinkan  terjadi  juga  jika  metode  ini diterapkan  di  wilayah  lain,  karena  tergantung pada  keakuratan  data  pada  skala  detil,  serta keterbaruan  data  spasial  yang  tersedia.  Oleh karena  metode  ini  akan  diterapkan  secara global,  maka  penelitian  –  penelitian  sejenis perlu dilakukan untuk beberapa lokasi terutama yang  berbeda  karakteristiknya  dengan  kota Pekalongan dan sekitarnya, seperti kota/kabupaten di luar Jawa, maupun Kepulauan.

## PUSTAKA
BPS  (2020).  Persentase  Penduduk  Daerah Perkotaan  Menurut  Provinsi  2010-2035 https://www.bps.go.id/statictable/2014/0 2/18/1276/persentase-penduduk-daerah- perkotaan-menurut-provinsi-2010-2035. html . Diunggah tanggal 10 Januari 2022
Budiarto,  A.,  M.  Dwiputri,  B.P.  Alam.  (2018)
Analisis  Ketersediaan  dan  Kebutuhan Sarana Permukiman Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Sukmajaya  sebagai  Bagian  PPK  Kota Depok,  Prosiding  Temu  Ilmiah  Ikatan Peneliti  Lingkungan  Binaan  Indonesia (IPLBI) 7, https://doi.org/10.32315/ti.7.f00,  ISBN 978-602-51605-8-5  E-ISBN  978-602- 51605-5-4.
Chen M, Zhang H, Liu W, Zhang W (2014) The Global  Pattern  of  Urbanization  and
Economic  Growth:  Evidence  from  the
Last  Three  Decades.  PLoS  ONE  9(8): e103799.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.010 3799 Dawud,  J.  (2001)  Pendekatan  Penataan Kelembagaan Kawasan Perkotaan, Wacana Kinerja, 4 (1) DOI: http://dx.doi.org/10. 31845/jwk.v4i1.593
Dijkstra, L, A. Florczyk, S. Freire, T. Kemper,
M.  Pesaresi.  (2020).  Applying  The Degree of Urbanisation to The Globe: A New  Harmonised  Definition  Reveals  a Diffrerent Picture of Global Urbanisation. Journal of Urban Economics, DOI: http://doi.org/10. 1016/j.jue.2020.103312
Eurostat.  (2021) Applying  the  Degree  of
Urbanisation – A methodological manual to define cities, towns and rural areas for international  comparison ,  2021  edition, DOI: http://doi.org/10.2785/706535,
ISBN: 978-92-76-20306-3
Global  Human  Settlement  Layer.  (2021). The Degree  of  Urbanisation,  a  new  global
definition  of  cities,  urban  and  rural areas , diakses pada tanggal 24 September 2021 dari https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/degurba Overview.php
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2017).  Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan
Li,  X.,  Zhou,  W.  &  Ouyang,  Z.  (2013)    Forty years  of  urban  expansion  in  Beijing: What  is  the  relative  importance  of physical, socioeconomic, and neighborhood factors?. Applied Geography, 38., 1-10. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2012
.11.004
Lu, C., Wu, Y., Shen, Q. & Wang, H. (2013).
Driving  force  of  urban  growth  and regional  planning:  A  case  study  of China’s  Guangdong  Province.  Habitat
International, 40, 35-41. https://doi.org/10.1016/ j.habitatint.2013.01.006