Analisis Pendapatan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran
Halkadri Fitra
(Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: halkadri.feunp@gmail.com)

## Abstract
The  purpose of  this  study  was  to  determine  the  level  of  independence, ability,  effectiveness  and dependence  of local financial  dependence on the original local government and new  local government with a case study on the Pasaman  and  Pasaman  Barat  for  the  period  2008-2013.  This  research  is  descriptive  research  and  the  use  of secondary data. Based on the analysis found that the ratio of the level of local financial independence Pasaman was 4.88% and was 5.38%  Pasaman Barat with assessment criteria both in very poor condition. To the level of local financial capacity Pasaman obtain the results of  Pasaman 101.40% and 100.64%  for Pasaman Barat t with the result of the very good category, then the level of effectiveness of local revenues with local governments Pasaman  102.83%  and  the  result  is  93.87%  for  Pasaman  Barat  with  a  very  effective  criteria,  than    regional financial dependence Pasaman with value 95.10% and 93.35%  for Pasaman Barat with a very high dependence criteria . .
Keywords: independence, ability, effectiveness and dependence .

## 1.  Pendahuluan
Berdasarkan Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun 2003,  terdapat  tiga  kabupaten  di  Sumatera Barat  yang  dimekarkan.  Ketiga  kabupaten tersebut  adalah  (1)  kabupaten  Pasaman dimekarkan  menjadi  2  kabupaten  yaitu kabupaten  Pasaman  sebagai  kabupaten induk  dan  Kabupaten  Pasaman  Barat sebagai kabupaten pemekaran, (2) kabupaten  Solok  dimekarkan  menjadi  dua kabupaten  yaitu  kabupaten  Solok  sebagai kabupaten  induk  dan  kabupaten  Solok Selatan sebagai kabupaten pemekaran, dan (3) kabupaten Sijunjung dimekarkan menjadi dua kabupaten juga yaitu kabupaten  Sijunjung  sebagai  kabupaten induk dan kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten pemekaran.
Sebelum pemekaran ketiga
kabupaten  dalam  Propinsi  Sumatera  Barat tersebut,  kabupaten  Pasaman  merupakan kabupaten terluas dari 16 Daerah kabupaten/kota  di  Propinsi  Sumatera Barat,  dengan  luas  7.835,4  Km 2 .  Luas tersebut  mencakup  18,55%  dari  luas Propinsi  Sumatera  Barat  yang  luasnya 42.229,64 Km 2 . Setelah pemekaran tersebut,  luas  kabupaten  Pasaman  menjadi 3.947,63  km 2 ,  sedangkan  luas  kabupaten
Pasaman  Barat  adalah  3.887,77  Km 2 (Pasaman Dalam Angka Tahun 2004).
Pemekaran kabupaten Pasaman memang  sangat  dibutuhkan.  Berbagai alasan  dikemukakan  oleh  berbagai  pihak yang  dikemukakan  untuk  pemekaran tersebut  antara  lain  alasan  historis,  kultur dan budaya, ekonomi, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta anggaran  dan  keadilan.  Namun  dalam Undang-Undang    Nomor  38  Tahun  2003 pemekaran  wilayah  Pasaman  ini  lebih dalam    rangka  memberikan  peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan,  dan    kemasyarakatan,  serta memberikan
kesempatan
untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah.
Dengan terwujutnya pemekaran kabupaten  Pasaman  menjadi  kabupaten Pasaman  dan  Pasaman  Barat,  keberadaan dua  pemerintahan  baru  tersebut  memiliki kedudukan  sama  dalam    melaksanakan otonomi  daerah  seperti  yang  dinyatakan dalam  Undang-Undang    Nomor  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintah  Daerah.  Kedua pemerintahan  baru  tersebut  memiliki otonomi  akan  memberikan  kewenangan yang  luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab kepada  daerah  secara  proporsional,  yang
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional,  serta  perimbangan  keuangan Pusat  dan  Daerah,  sesuai  dengan  prinsip- prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan,  dan  keadilan,  serta  potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan  dalam  kerangka  Negara Kesatuan Republik.
Undang-Undang    Nomor  22  Tahun
1999  kemudian  diganti  dengan  Undang-
Undang
Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan  bahwa  urusan  kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Sehubungan dengan menjalankan kewenangan  tersebut,  dengan  sendirinya pemerintah  kabupaten/kota    mempunyai hak  untuk  1)  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahannya, 2) memilih  pimpinan  daerah,  3)  mengelola aparatur  daerah,  4)  mengelola  kekayaan daerah,  5)  memungut  pajak  daerah  dan retribusi daerah, 6) mendapatkan bagi hasil dari  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  lainnya  yang  berada  di daerah,  7)  mendapatkan  sumber-sumber pendapatan  lain  yang  sah;  dan  8) mendapatkan  hak  lainnya  yang  diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Melalui  otonomi  daerah  tersebut, Mariun  (1979)  dalam  Akcaya  (2013) mengungkapkan  bahwa  kebebasan  yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan mereka  untuk  membuat  inisiatif  sendiri, mengelola  dan  mengoptimalkan  sumber daya  daerah.  Adanya  kebebasan  untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian  otonomi  daerah,  karena  dasar pemberian  otonomi  daerah  adalah  dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat. Tuntutan  masyarakat  untuk  berpartisipasi lebih  besar  dalam  mengelola  daerahnya masing-masing melahirkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.  Daerah  menghendaki  diberikan keleluasaan    dalam  mengatur  daerahnya masing-masing, terutama untuk pemerataan dana pembangunan. Hal inilah yang telah membawa pemberlakuan
kebijakan  baru    pemerintah  tentang otonomi daerah. Kebijakan tersebut dilandasi oleh dikeluarkannya dua undang- undang  di  bidang  otonomi  daerah,  yaitu Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  1999  kemudian  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  (Halim: 2014 :117).
Halim  (2011:253)    menjelaskan bahwa  ciri  utama  suatu  daerah  yang  dapat melaksanakan  otonomi  antara  lain  (1) kemampuan  keuangan  daerah,  artinya daerah  harus  memiliki  kewenangan  untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, (2) mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan (3) ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin  agar  pendapatan  asli  daerah menjadi sumber keuangan.
Kabupaten  Pasaman  dan  Pasaman Barat  adalah  dua  kabupaten  di  Provinsi Sumatera  Barat  yang  memiliki  tanggung jawab  dalam  menjalankan  pemerintahan agar  dapat  memberikan  pelayanan  prima untuk  perkembangan  daerahnya.  Besarnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah  (PAD),  pendapatan  transfer,  dan lain-lain  pendapatan  yang  sah    untuk kabupaten  pasaman  dapat  dilihat  pada tabel 1 berikut ini.

## Tabel 1 di sini
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat bahwa  untuk  jumlah  pendapatan  transfer dan  total  pendapatan  kedua  kabupaten tersebut  mulai  dari  tahun  2008  sampai dengan 2013 terus mengalami peningkatan. Sedangkan PAD kedua kabupaten tersebut pada umumnya mengalami  kenaikan  kecuali  dari  tahun 2008  ke  tahun  2009  dan  untuk  lain-lain
pendapatan  yang  sah  mengalami  jumlah yang naik turun selama periode tersebut.
Adapun  indikator  serupa  untuk kabupaten  Pasaman  Barat  dapat  kita  lihat pada tabel 2 berikut ini:

## Tabel 2 di sini
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat kalau  untuk  jumlah  pendapatan    PAD, transfer  dan  total  Pendapatan  mulai  dari tahun  2008  sampai  dengan  2013  terus mengalami  peningkatan,  sedangkan  untuk lain-lain  pendapatan  yang  sah  mengalami jumlah  yang  naik  turun  selama  periode tersebut.
Selanjutnya,  jika  melihat  kontribusi realisasi  PAD,  pendapatan  transfer  dan lain-lain  pendapatan  yang  sah  terhadap total  pendapatan  pada  masing-masing kabupaten tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

## Tabel 3 di sini
Data pada tabel di atas memperlihatkan kalau
persentase kontribusi  PAD  terhadap  total  pendapatan periode  2008  sampai  dengan  2013  pada kabupaten  Pasaman  maupun  Pasaman barat masih kecil (< 7 %), dan secara rata- rata  berkisar  4%  -5  %  saja.  Sedangkan persentase  realisasi  dana  transfer  terhadap total  pendapatan  sangat  besar  (>  92  %), dan  secara  rata-rata  berkisar  93%-95%. Persentase  realisasi  lain-lain  pendapatan yang  sah  juga  nilai  sangat  kecil  (<  3  %), dan  secara  rata-rata  berkisar  0,27%  -1, 62%.
Melihat  data  yang  tertera  pada  tabel 1, tabel 2, dan tabel 3  di atas terlihat kalau pendapatan dana transfer sangat mendominasi  kegiatan  pembangunan  di Kabupaten  Pasaman  dan  Pasaman  Barat. Ini juga mengandung arti tingkat ketergantungan    kedua  kabupaten  tersebut terhadap  dana  transfer  pemerintah  pusat dan  pemerintah  provinsi  masih  sangat besar. Adapun realisasi PAD yang merupakan  sumber  pendapatan  murni  dari
Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat ini masih  perlu  ditingkatkan.  Peningkatan PAD  ini  akan  mengurangi  ketergantungan daerah  terhadap  dana  transfer  sehingga kemandirian daerah akan semakin baik.
Berkaca pada  kondisi di atas rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Berapa rasio tingkat kemandirian keuangan  daerah  Kabupaten  Pasaman dan  Pasaman  Barat  selama  periode tahun 2008 sampai dengan 2013?
b. Berapa rasio tingkat kemampuan keuangan  daerah  Kabupaten  Pasaman dan  Pasaman  Barat  selama  periode tahun 2008 sampai dengan 2013?
c. Berapa  rasio  efektivitas  pendapatan  asli daerah  pemerintah  daerah  Pasaman  dan Pasaman  Barat  periode  2008  sampai dengan 2013 ?
d. Berapa  rasio  tingkat  ketergantungan keuangan  daerah  Kabupaten  Pasaman dan  Pasaman  Barat  selama  periode tahun 2008 sampai dengan 2013?

## 2.  Telaah  Literatur  Dan  Perumusan
Hipotesis
2.1 Otonomi Daerah Istilah otonomi daerah serta desentralisasi sering digunakan dan dipertukarkan  pemakaiannya  dalam  sistem penyelenggaraan pemerintahan atau ketatanegaraan.  Kedua  istilah  ini  secara praktis  tidak  dapat  dipisahkan  sehingga tidak  mungkin  masalah  otonomi  daerah dibahas  tanpa  melihat  konteksnya  dengan konsep desentralisasi.
Tresna dalam (Bagir Manan,
1990:19)  membagi  desentralisasi  menjadi dua kategori yaitu
ambtelijke decentralisatie (desentralisasi ketatanegaraan) yang membedakannya menjadi territoriale decentralisatie dan functionele  decentralisatie .  Yang  dimakud dengan
desentralisasi jabatan
(dekonsentrasi) adalah pemberian (pemasrahan)  kekuasaan  dari  atas  ke bawah  dalam  rangka  kepegawaian,  guna kelancaran pekerjaan semata-mata.
Sedangkan Staatskundige  decentralisatie
merupakan  pemberian  kekuasaan  untuk mengatur bagi daerah di dalam lingkungannya  guna  mewujudkan  asas demokrasi  pemerintahan  negara.  Lebih lanjut Tresna  mengemukakan  bahwa desentralisasi  mempunyai  dua  wajah  yaitu autonomie dan medebewind atau zelfbestuur
Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi  daerah  di  Indonesia  dalam  NKRI sesuan  UUD1945  terdapat  dua  nilai  dasar yang  dikembangkan  yakni  nilai  unitaris dan  nilai  desentralisasi  teritorial.  Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan  bahwa  Republik  Indonesia mempunyai kesatuan pemerintah lain yang bersifat negara. Artinya sebuah kedalautan yang  melekat  kepada  rakyat,  bangsa  dan negara  Republik  Indonesia  tidak  dapat terbagi  dengan  kesatuan  pemerintahan. Sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah dalam  bentuk  otonomi  daerah  (Suwandi,
2002).
Menurut Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah otonomi  daerah    adalah  hak,  wewenang, dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  dikenal  dengan adanya desentralisasi kewenangan, pelimpahan  kewenangan,  dan  penugasan dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah.
Desentralisasi  merupakan  sebuah penyerahan  wewenang  kepada  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  megurus sendiri  kegiatan  pemerintahan  dalam kesatuan  Republik  Indonesia  (Nehen, 2012:408).  Daerah  otonom  merupakan kesatuan  masyarakat  hukum  yang  batas wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi rakyat dalam Republik Indonesia.
Seiring  dengan  itu,  otonomi  daerah menurut Vincent Lemius yang dikutip dari
situs    http://otonomidaerah.com/  yang dimaksud dengan otonomi adalah kewenangan  untuk  mengambil/membuat suatu keputusan politik maupun administasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam otonomi daerah  tedapat  kebebasan  yang  dimiliki oleh pemerintah daerah untuk  menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah namun apa  yang  menjadi  kebutuhan  daerah tersebut  senantiasa  harus  disesuaikan dengan  kepentingan  nasional  sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## 2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah (PAD), PAD  didefinisikan  sebagai    pendapatan yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan. Salah satu wujud  dari pelaksanaan desentralisasi  fiskal  adalah  pemberian sumber-sumber  penerimaan  bagi  daerah yang  dapat  digali  dan  digunakan  sendiri sesuai  dengan  potensinya  masing-masing. Berdasarkan  pasal  6  Undang  Undang nomor  33  tahun  2004  pendapatan  asli daerah  bersumber  dari  pajak  daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah,  dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah .
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan salah  satu    komponen  sumber  penerimaan daerah  selain  penerimaan  dana  transfer, dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan  penyelenggaraan  pemerintahan di  daerah.  Upaya  penggalian  sumber- sumber    pendapatan  asli  daerah  bukanlah perkara  mudah.  Analisis  terhadap  objek- objek  pendapatan  serting  tidak  berjalan seperti  yang  diharapkan  karena  alasan keterbatasan  kemampuan  sumber  daya yang  dimiliki,  serta  seringnya  rotasi  atau mutasi  para  pejabat-pejabat  pemerintah berakibat pada banyaknya program- program  strategis  pemerintah  yang  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya.  Menurut
Yunanto (2010) yang dikutip dari penelitian  Santoso  (1995)  yang  terdapat dalam  buku  Manajemen  Keuangan  Sektor Publik  Abdul  Halim  (2014),  beberapa faktor  yang  menyebabkan  rendahnya penerimaan PAD antara lain:
a. Banyaknya sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi;
b. Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah (pemda);
c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam    membayar  pajak  dan  retribusi daerah;
d. Adanya kebocoran-kebocoran;
e. Adanya  biaya  pungut  yang  masing tinggi;
f. Banyak  peraturan  daerah  (perda)  yang belum disesuaikan dan disempurnakan;
g. Kemampuan masyarakat untuk membayar  pajak  dan  retribusi  sangat rendah;
h. Perhitungan potensi tidak dilakukan. PAD bertujuan memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah untuk  mendanai  pelaksanaan  otonomi daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

## 2.3 Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber  dari  penerimaan  APBN  yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 menetapkan perubahan  terhadap  aliran  dana  dari  pusat ke daerah. Dalam Undang-undang tersebut, komponen  perimbangan  tidak  mengalami perubahan, tetapi terjadi perubahan proporsi aliran dana dari pusat dan daerah. dalam  undang-undang  tersebut  komponen perimbangan  tidak  mengalami  perubahan, tetapi terjadi proporsi aliran dana.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah,  dana  perimbangan bertujuan  mengurangi  kesenjangan  fiskal
antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintahan daerah  dan  antar  pemerintah  daerah,  dan merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional,
demokratis,  transparan,  dan  bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan  desentralisasi,  dengan mempertimbangkan  potensi,  kondisi,  dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan.  Dana  perimbangan  terdiri atas  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana  Bagi hasil (DBH).
Dana  alokasi  umum  adalah  dana yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi. Berbeda dengan DAU, dana alokasi khusus (DAK)  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan  dana  bagi  hasil  (DBH)  adalah dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi.

## 2.4 Pinjaman Daerah
Menurut  Undang  –Undang  Nomor 33  Tahun  2004  tentang  perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintahan  daerah.    Yang  dimaksud dengan  pinjaman  daerah  adalah  semua transaksi  yang  mengakibatkan  daerah menerima  sejumlah  uang  atau  menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban  untuk  membayar  kembali. Pinjaman  daerah  adalah  pinjaman  yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah  daerah;  lembaga  keuangan bank,  lembaga  keuangan  bukan  bank;  dan masyarakat.
Menurut  Devas  (1989)  dalam  Halim (2014;192) pinjaman dibenarkan untuk dua pertimbangan. Pertama, dengan meminjam dana untuk investasi atau menanam modal, pemerintah  daerah  dapat  mempercepat pembangunan di wilayahnya dibandingkan dengan  jika  kegiatan  pembangunan  hanya bergantung  pada  penerimaan  berjalan. Kedua,  karena  manfaat  penanaman  modal baru  bisa  dipetik  setelah  jangka  waktu yang panjang, maka sudah seharusnya jika biaya dipikul oleh mereka yang menikmati manfaatnya di masa mendatang . Menurut  Undang-Undang  Nomor  22 tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah yang telah direvisi melalui Undang-undang Nomor  32  tahun  2004,  disebutkan  bahwa pinjaman  daerah  adalah  sebagai  salah  satu sumber  penerimaan  daerah  dalam  rangka desentralisasi  yang  dicatat  dan  dikelola dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah.
Dana pinjaman daerah ini merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah  yang  ada  dan  ditujukan  untuk membiayai  pengadaan  prasarana  daerah atau harta tetap yang lain berkaitan dengan kegiatan  yang  bersifat  meningkatkan penerimaan  yang  dapat  digunakan  untuk mengembalikan
pinjaman serta
memberiikan  manfaat  bagi  pelayanan masyarakat. Selain itu daerah dimungkinkan  pula  melakukan  pinjaman dengan  tujuan  lain,  seperti  mengatasi masalah  jangka  pendek  yang  berkaitan dengan arus kas daerah.

## 2.5 Lain – Lain Pendapatan Yang Sah
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33
Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintahan  daerah,  lain-lain  pendapatan yang  sah  adalah  lain-lain  pendapatan bertujuan  memberi  peluang  kepada  daerah untuk  memperoleh  pendapatan  selain pendapatan  PAD,  dana  perimbangan  dan pinjaman  daerah.    Lain-lain  pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan  dana  darurat.  Pemerintah mengalokasikan  dana  darurat  yang  berasal
dari  APBN  untuk  keperluan  seperti bencana alam yang tidak diinginkan dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

## 2.6  Kinerja Keuangan
Penilaian kinerja menurut Mardiasmo (2002:28) didefinisikan
sebagai penentuan secara priodik efektifvitas  oprasional  suatu  organisasi, bagian  organisasi,  karyawan  berdasarkan sasaran,  standar,  dan  kreteria  yang  telah ditetapkan sebelumnya .
Menurut  keputusan  Menteri  Dalam
Negeri  RI  nomor  29  tahun  2002  yang kemudian  direvisi  manjadi  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah,  pelaksanaan  tata  usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan  Belanja Daerah  (APBD),  tolak  ukur  kinerja merupakan  komponen  lainya  yang  harus dikembangkan  untuk  dasar  pengukuran kinerja  keuangan  dalam  sistem  anggaran kinerja.
Sedangkan menurut Mahmudi
(2006:25)  kinerja  didefinisikan  sebagai kinerja  adalah  gambaran  mengenai  tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi  dan visi organisasi  yang  teruang  dalam stategic planning suatu organisasi.
Analisa  keuangan  menurut  Halim (2011:127)  didefinisikan  sebagai  sebuah usaha  mengidentifikasi  ciri-ciri  keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Sedangkan  pada  pasal  4  PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan  daerah  menegaskan  bahwa keuangan  daerah  dikelolah  secara  tertib, taat  pada  peraturan  perundang-undangan efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas  keadilan,  kepatuhan,  dan  manfaat untuk masyarakat.
Menurut Halim (2011:127) penggunaan  analisa  rasio  keuangan  secara luas  sudah  diterapkan  pada  lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah  daerah  masih  sangat  terbatas, hal itu karena:
a. Keterbatasan penyajian laporan keuangan  pada  lembaga  pemerintah daerah  yang  sifat  dan  cakupannya berbeda  dengan  penyajian  laporan keuangan  oleh  lembaga  perusahaan yang bersifat komersial . b. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan
berdasarkan perimbangan incremental  budget yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan  dan  pengeluaran  dihitung dengan
meningkatkan sejumlah
pendapatan persentase
tertentu (biasanya  berdasarkan  tingkat  inflasi). Oleh karena disusun dengan pendekatan secara incremental maka  sering  kali mengabaikan bagaimana rasio keuangan dalam  APBD.  Misal adanya  prinsip ‘yang penting pendapatan naik meskipun untuk menaikanya itu
diperlukan biaya yang tidak efisien
c. Penilaian  keberhasilan  APBD  sebagai penilaian
pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  daerah,  lebih ditekankan  pada  pencapaian  target, sehingga kurang
memperhatikan bagaimana  perubahan  yang  terjadi  pada komposisi ataupun pada struktur APBD.
Menurut  Widodo  (Halim,  2011:126) hasil  analisis  rasio  keuangan  ini  bertujuan untuk:
a. Menilai  kemandirian  keuangan  daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
b. Mengukur  efektivitas  dan  efisiensi dalam    merealisasikan  pendapatan daerah.
c. Mengukur sejauh mana aktivitas
pemerintah
daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
d. Mengukur  kontribusi  masing-masing sumber  pendapatan  dalampembentukan pendapatan daerah.
e. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan  pendapatan  danpengeluran yang  dilakukan  selama  periode  waktu tertentu
2.7  Analisis Pendapatan Keuangan

## Daerah
Menurut  Mahmudi  (2007  :  128) dalam rangka pelaksanaan otonomi  daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah dituntut  untuk  memiliki  kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat  kemandirian  keuangan  yang  lebih besar  berarti  daerah  tidak  akan  lagi  sangat bergantung  pada  bantuan  dari  pemerintah pusat dan propinsi melalui dana transfer.
Namun tidak berarti jika kemandirian  keuangan  daerah  tinggi  maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana  transfer.  Dana  transfer  masih  tetap diperlukan untuk mempercepat pemabngunan  daerah,  Semakin  tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik  yang  lebih  berkualitas,  melakukan investasi pembangunan jangka panjang dan sebagainya.
Beberapa  analisis  yang  digunakan untuk  mengukur  analisis  pendapatan  dan kemandirian  keuangan  daerah  adalah sebagai berikut:
2.7.1 Rasio Kemandirian Rasio  ini  juga  menjelaskan  tingkat kemandirian  daerah  dibandingkan  dengan terhadap  sumber  dana  luar  atau  eksternal. Menurut Mahmudi (2007:128) rasio kemandirian  keuangan  daerah  dihitung dengan  cara  membandingkan  jumlah pendapatan  asli  daerah  dibagi  dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah  pusat  dan  propinsi  serta pinjaman  daerah.  Semakin  tinggi  angka rasio  ini  menunjukkan  pemerintah  daerah semakin  tinggi  kemandirian  keuangan daerahnya.  Dalam  penelitian  ini  rasio kemandirian diukur dengan:
Kriteria  pengukuran  kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

## Tabel  4.  Skala  Interval  Kemandirian  Keuangan
Daerah Persentase Kemandirian Keuangan Daerah 0,00-10,00 Sangat Kurang 10,01-20,00   Kurang 20,01-30,00   Sedang 30,01-40,00   Cukup 40,01-50,00   Baik >50,00 Sangat Baik
Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM
2.7.2 Kemampuan Keuangan Daerah Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan  dapat  mendukung  otonomi daerah  (Sularso,  2011). Kemampuan keuangan daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Keterangan : KKDt  =  kemampuan  keuangan  daerah dalam persen TPDt    =  total pendapatan daerah tahun t TBDt    =  total belanja daerah tahun t
Semakin  tinggi  angka  persentase kemandirian  yang  didapat  maka  semakin baik  kemampuan  keuangan  daerah  dalam menggunakan  pendapatan  dibandingkan belanja  daerahnya.  Untuk  melihat  kriteria kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel  5.  Skala  Interval  Kemampuan  Keuangan
Daerah Persentase Kemampuan Keuangan Daerah 0,00-10,00 Sangat Kurang 10,01-20,00    Kurang 20,01-30,00    Sedang 30,01-40,00    Cukup
40,01-50,00    Baik >50,00
Sangat Baik
Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM
2.7.3  Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli
Daerah
Rasio  efektivitas  bertujuan  untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah
dalam memobilisasi penerimaan  pendapatan  asli  daerah  sesuai dengan yang ditargetkan. Menurut mahmudi  (2007  :  130)  Rasio  efektifitas menunjukkan  kemampuan    daerah  dalam mengumpulkan  pendapatan  daerah  sesuai dengan jumlah penerimaan yang ditargetkan.
Menurut  Mahmudi  (2007:130)  rasio efektifitas    pajak  (PAD)  dianggap  baik apabila  rasio  mencapai  angka  minimal  1 atau  100%.  Untuk  kriteria  efektifitas keuangan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel  6.  Kriteria  Kinerja  Keuangan  Rasio Efektivitas Persentase Efektifitas Keuangan Daerah >100 Sangat Efektif 90 - 100 Efektif 80 - 90 Cukup Efektif 60 – 80 Kurang Efektif < 60 Tidak  Efektif Sumber:  Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

## 2.7.4  Rasio  Ketergantungan  Keuangan Daerah
Menurut  Mahmudi  (2007:128)  rasio ketergantungan  keuangan  daerah  dihitung dengan  cara  membandingkan    jumlah pendapatan  transfer  yang  diterima  oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi  rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau propinsi.  Rasio  ini  dirumuskan  sebagai berikut:
Keterangan : RTKD  =  rasio  tingkat  ketergantungan daerah
PT
= Pendapatan Transfer

## TPD  = Total Pendapatan Daerah
Untuk melihat
tingkat ketergantungan  keuangan  daerah  maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel  7.  Kriteria  Kinerja  Keuangan  Rasio Tingkat Ketergantungan daerah
Persentase Ketergantungan Keuangan Daerah 0,00-10,00 Sangat Rendah 10,01-20,00 Rendah 20,01-30,00   Sedang 30,01-40,00   Cukup 40,01-50,00   Tinggi >50,00 Sangat Tinggi Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM Rasio  ketergantungan  dapat  pula mengindikasikan tentang rasio desentralisasi  keuangan  daerah.  Rasio desentralisasi mencerminkan perbandingan antara pendapatan asli daerah dibandingkan  dengan  total  pendapatan. Apabila  tingkat  ketergantungan  keuangan daerah  terhadap  pemerintah  pusat  dan provinsi  tinggi  akan  memberikan  indikasi bahwa  keuangan  pemerintah  daerah  yang berasal dari pendapatan asli daerah sebagai cerminan  desentralisasi  keuangan  daerah sangat rendah.

## 3.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  kategori penelitian  deskriptif.  Penelitian  tentang kemandirian keuangan daerah, kemampuan keuangan  daerah,  efektifitas  pendapatan asli  daerah  dan  ketergantungan  keuangan ini  dilakukan  pada  Pemerintah  Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat untuk periode waktu  tahun  2008  sampai  tahun  2013. Teknik  analisis  yang  digunakan  untuk menjawab  tujuan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  kuantitatif  dan  deskriptif. Selanjutnya untuk
menganilisis
permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian ini  digunakan  teknik  analisis  deskriptif dengan melakukan pendekatan:
3.1  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian adalah kemampuan  daerah  dalam  membiayai sendiri  dibandingkan  dengan  sumber pendanaan eksternal dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan,
dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Semakin tinggi  rasio  kemandirian  maka  semakin bagus kemandirian keuangan daerah.

## 3.2 Kemampuan Keuangan Daerah
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan daerah dapat mendukung otonomi  daerah  (Sularso,  2011).  Semakin besar  rasio  kemampuan  daerah  berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

## 3.3  Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli Daerah
Rasio  efektivitas  pendapatan  asli daerah  bertujuan  untuk  mengukur  sejauh mana  kemampuan  pemerintah  dalam memobilisasi  penerimaan  pendapatan  asli daerah  sesuai  dengan  yang  ditargetkan. Semakin  tinggi  rasio  efektifitas,  maka semakin  baik  kemampuan  daerah  dalam memobilisasi  penerimaan  pendapatan  asli daerah  sesuai dengan yang ditargetkan.

## 3.4  Rasio  Ketergantungan  Keuangan Daerah
Rasio ini untuk melihat ketergantungan  keuangan  daerah  terhadap pendapatan  transfer  yang  diterima  dari pemerintah  pusat  dan  provinsi.  Semakin besar  rasio  ini  maka  semakin  besar  pula ketergantungan pemerintah kabupaten terhadap  pusat  dan  provinsi  dan  semakin kecil  tingkat desentralisasi keuangan daerah  terhadap  keuangan  pusat  dan provinsi.
4. Hasil Analisis Data Dan Pembahasan
4.1 Rasio Kemandirian Keuangan

## Daerah
Kemandirian  keuangan  daerah  yaitu perbandingan  antara  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dengan  Total  Penerimaan
dari  transfer  pemerintah  pusat,  propinsi dan  pinjaman  (TPD)  yang  merupakan indikator  tingkat  kemandirian  daerah. Kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten Pasaman  selama  kurun  waktu  6  tahun (2008-2013) dapat dilihat pada Tabel 8.

## Tabel 8 di sini
Berdasarkan  data  pada  tabel  8 tersebut
terlihat rata-rata tingkat kemandirian  keuangan  daerah  kabupaten
Pasaman  selama  periode  tahun  2008-2013 adalah    4,88%  sehingga  diklasifikasikan menurut  kriteria  penilaian  kemandirian keuangan daerah adalah kabupaten Pasaman  dengan  tingkat  kemandirian keuangan  daerah  sangat  kurang  karena berada  di  bawah  10%.  Demikian  pula untuk kabupaten Pasaman Barat, nilai rata- rata  rasio  kemandirian    untuk  tahun  2008 sampai  dengan  tahun  2013  adalah  5,38% sehingga  diklasifikasikan  menurut  kriteria penilaian  kemandirian  keuangan  daerah adalah dengan tingkat Kemandirian Keuangan  Daerah  Sangat  Kurang  karena berada di bawah 10%..
Tabel  tersebut  juga  memperlihatkan kal;au  kabupaten  Pasaman  Barat  sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Pasaman memiliki rata-rata rasio kemandirian  yang  lebih  tinggi    selama tahun    2008  sampai  dengan  2013.  Hal  ini dapat kita lihat bahwa selama periode 2008 sampai  dengan  2011  baik  dari    rata-rata rasio  kemandirian  maupun  dari  jumlah rupiah  pendapatan  asli  daerah  yang berhasil  diterima  oleh  kabupaten  Pasaman Barat berada di atas Kabupaten Pasaman,dan  setelah  itu  mulai  tahun  2012 sampai  dengan  2013  rata-rata  rasio kemandirian  kabupaten  Pasaman  lebih tinggi daripada kabupaten Pasaman Barat.
Meskipun  demikian,  tabel  di  atas menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Pasaman dan  Pasaman  Barat  selama  periode  tahun anggaran 2008-2013 memiliki kemandirian keuangan yang sangat kurang sehingga  memiliki  ketergantungan  tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui
dana  transfer  baik  dari  pemerintah  pusat maupun pemerintah provinsi.

## 4.2 Kemampuan Keuangan Daerah
Kemampuan  keuangan  daerah    yaitu perbandingan  antara  total  pendapatan daerah  dibandingkan  dengan  total  belanja daerah.  Kemampuan  keuangan  daerah Kabupaten  Pasaman  dan  Pasaman  Barat selama  kurun  waktu  6  tahun  (2008-2013) dapat dilihat pada Tabel 9.

## Tabel 9 di sini
Data pada tabel 9 di atas memperlihatkan  kalau  rata-rata  tingkat kemampuan  keuangan  daerah  Kabupaten Pasaman  selama  periode  tahun  anggaran 2008-2013  adalah  101,40  %  sehingga diklasifikasikan  mempunyai  kemampuan keuangan daerah sangat baik karena berada di  atas nilai  50,00% . Hal  ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman selama periode tahun anggaran 2008-2013 memiliki kemampuan  yang  sangat  baik  dalam mengelola  anggaran  untuk  menjalankan roda pemeritahan, pembangunan
infrastruktur dan pelayanan sosial.
Demikian pula halnya dengan kabupaten  Pasaman  Barat  sebagai  daerah pemekaran dari kabupaten induk Pasaman, memiliki tingkat rata-rata persentase kemampuan  keuangan  yang  sangat  baik dengan nilai 100,64%. Hal ini menunjukkan  meskipun  sebagai  daerah pemekaran,  secara  finansial  kemampuan daerah  untuk  mendanai  belanja  dalam menjalankan roda pemerintahan, kabupaten  Pasaman  Barat  masih  sanggup dan mampu melaksanakannya.
Data  pada  tabel  9  di  atas  juga memperlihatkan  kalau  tingkat  rata-rata kemampuan  keuangan  daerah  Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu 6 tahun lebih tinggi  dari  kabupaten  Pasaman  Barat, namun selisihnya sangat kecil yaitu 0,76% (101,40%-100,64%).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pemekaran  yang  dilakukan  oleh pemerintah    pusat    tidak  menimbulkan kesenjangan  kemampuan  keuangan  daerah
yang  sangat    berarti  untuk  kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.

## 4.3  Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli Daerah
Rasio  efektivitas  pendapatan  asli daerah  yaitu  dengan  membandingkan realisasi  penerimaan endapatan asli daerah (PAD) dengan target PAD yang ada dalam anggaran APBD. Rasio efektifitas pendapatan PAD daerah kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat selama kurun waktu  6  tahun  (2008-2013)  dapat  dilihat pada Tabel  10.

## Tabel 10 di sini
Berdasarkan  data  pada  tabel  10  di atas  terlihat  kalau  capaian/realisasi  rata- rata  pendapatan  asli  daerah  kabupaten Pasaman  jika  dibandingkan  dengan  target yang  ditetapkan  selama  kurun  waktu    6 (enam)    tahun  berada  diatas  angka  100 persen  atau  rata-rata  sebesar  102,83 persen.  Persentase  realisasi  PAD  mulai tahun  2008  sampai  dengan  2013  cendrung terus  naik  setiap  tahunnya.  Sesuai  dengan kriteria  penilaian  maka  tingkat  efektivitas pendapatan  asli  daerah  pemerintah  daerah kabupaten Pasaman termasuk dalam katagori  sangat  efektif.  Hal  ini  berarti pemerintah  daerah  kabupaten  Pasaman sudah tepat dan realistis dalam merencanakan  pendapatan  asli  daerahnya. Hal  ini  juga  bisa  terlihat  dari  rata-rata capaiannya yang berkreteria sangat efektif.
Sedangkan  pada  kabupaten  Pasaman Barat, rata-rata efektifitas realisasi pendapatan  asli  daerah  selama  6  tahun bernilai  93,87%  sehingga  berada  dalam kategori  efektif.  Persentase  penerimaan dari  tahun  2008  sampai  tahun  2010 cendrung menurun yaitu turun  1,34% dari tahun  2008  ke  tahun  2009  dan  turun 10,21%  dari  tahun  2009  ke  tahun  2010. Untuk  tahun  2010  ke  tahun  2011 mengalami kenaikan 11,20% namun mengalami  penurunan  lagi    1,02%    pada tahun  2012  dan  turun  lagi  lagi  senilai 7,51% dari tahun 2012 ke tahun 2013.
Selain itu, data pada tabel  10 di  atas juga memperlihatkan kalau rata-rata efektifitas  penerimaan  PAD  selama  kurun waktu  2008  sampai  2013,  kabupaten Pasaman  sebagai  kabupaten  induk  lebih efektif  dalam  merealisasikan  penerimaan PAD  dibandingkan  dengan  kabupaten Pasaman  Barat  dengan  selisih  8,96% (102,83%-93,87). Hal ini tentunya disebabkan oleh kemampuan daerah dalam melaksanakan  target  yang  akan  dicapai. Pemerintah  kabupaten  Pasaman  relatih lebih stabil dan terus meningkat persentasenya
dalam mengelola penerimaan  PAD  mereka  dibandingkan dengan Kabupaten Pasaman Barat.

## 4.4  Rasio  Ketergantungan  Keuangan Daerah
Rasio ketergantungan keuangan daerah  adalah  membandingan  jumlah pendapatan  transfer  yang  diterima  oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan  daerah.  Rasio  ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Pasaman dan Kabupaten  Pasaman  Barat  selama  kurun waktu  2008  sampai  dengan  2013  dapat dilihat pada tabel 11.

## Tabel 11 di sini
Data pada tabel 11 diatas memperlihatkan kalau tingkat ketergantungan keuangan daerah kabupaten Pasaman  rata-rata selama kurun waktu  6  tahun  berada  pada  angka  95,10 persen.  Sesuai  dengan  kriteria  penilaian maka  tingkat  ketergantungan  keuangan daerah maka ketergantungan daerah kabupaten Pasaman termasuk dalam kategori  sangat  tinggi.  Hal  ini  berarti pemerintah  daerah  kabupaten  Pasaman sangat mengandalkan dana dari pemerintah pusat  dan  provinsi  dalam  melaksanakan dan menjalankan pembangunan.
Demikian pula halnya dengan Kabupaten  Pasaman  Barat  sebagai  daerah baru  ketergantungan    terhadap  pemerintah pusat  masing  sangat  tinggi,  hal  ini  terlihat dari  rata-rata  rasio  tingkat  ketergantungan
kabupaten  Pasaman  Barat  terhadap  pusat yang bernilai 93,35%.
Selain itu, data pada tabel  11 di  atas juga  juga  memperlihatkan  kalau  rata-rata rasio  ketergantungan  keuangan  kabupaten Pasaman    sebagai  kabupaten  induk terhadap  pemerintah  pusat  dan  provinsi dalam  kurun  waktu  6  tahun  ternyata  lebih tinggi  apabila  dibandingkan  rasio  rata-rata ketergantungan keuangan kabupaten Pasaman  Barat  meskipun  selisihnya  kecil yaitu  1,75 %  (95,10% - 93,35%). Hal ini tentunya  disebabkan  oleh    perbandingan penerimaan  pendapatan  transfer  baik  dari pemerintah pusat dan provinsi dibandingkan  dengan  total  pendapatan kabupaten  Pasaman  lebih  tinggi  dari  pada kabupaten Pasaman Barat.
Ketergantungan  keuangan  terhadap pemerintah pusat dan provinsi mencerminkan  juga  bahwa  persentase desentralisasi  keuangan  daerah  dalam bentuk  persentase  pendapatan  asli  daerah terhadap  total  pendapatan  sangat  rendah. Tabel  11  di  atas  juga  memperlihatkan kalau  tingkat  ketergantungan  keuangan kabupaten Pasaman lebih tinggi dibandingkan  dengan  kabupaten  Pasaman Barat.  Hal  ini  memberikan  gambaran bahwa  persentase  desentralisasi  keuangan pemerintah  daerah  kabupaten  Pasaman lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten Pasaman Barat.
5. Kesimpulan Dan Saran
5.1  Kesimpulan Berdasarkan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : a. Tingkat  rasio  kemandirian  keuangan daerah kabupaten Pasaman Barat selama periode tahun 2008-2013 adalah sebesar 5,38% lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Pasaman yang bernilai
4,88%.
b. Tingkat  rasio  kemampuan  keuangan daerah  kabupaten  Pasaman  sebesar 101,40%  selama  periode  tahun  2008  – 2013  lebih  tinggi  dari  kabupaten
Pasaman  Barat  yang  hanya  senilai
100,64%.
c. Tingkat  rasio  efektifitas  pendapatan daerah  kabupaten  Pasaman  selama periode  2008-  2013  dengan  nilai 102,83% lebih tinggi daripada
Kabupaten  Pasaman  barat  yang  bernilai 93,87%.
d. Tingkat ketergantungan keuangan daerah  kabupaten  Pasaman  selama periode  2008-2013  dengan  nilai  95,10 %  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan kabupaten  Pasaman  Barat  yang  bernilai 93,35%.

## 5.2  Saran
Berdasarkan  atas  hasil  penelitian maka  ada  beberapa  hal  yang  perlu dikemukakan  sebagai  saran  yaitu  sebagai berikut :
a. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan  daerah  dalam  membiayai pengeluaran  daerah  kabupaten  Pasaman dan  Pasaman  Barat,  maka  diperlukan upaya  peningkatan  pendapatan  asli daerah  (PAD).  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Pasaman memiliki
kemampuan yang cukup dalam
menggali sumber-sumber PAD potensial  melalui  penerimaan  yang bersumber  dari  peningkatan  pajak, retribusi,  pengelolaan  BUMD  dan rencana pengembangan kawasan strategis kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.
b. Upaya  yang  perlu  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  dalam  peningkatan restribusi  daerah  adalah  pengembangan kawasan  strategis  yang  memperhatikan keseimbangan daya dukung alam antara potensi  sumber  daya  alam  dengan rencana pengembangan wilayah.

## Daftar Pustaka
Akcaya. 2013. Prinsip – Prinsip, Tujuan, Sejarah, Visi dan Konsep Dasar Otonomi Daerah. http://akcaya2.blogspot.com/2013/09/ prinsip-prinsip-tujuan-sejarah-visi- dan.html
Badan  Litbang  Depdagri  RI  dan  FISIPOL
– UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah
Tingkat  II  Dalam  Rangka  Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung
Jawab. Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik.  2013. Pasaman
Dalam  Angka .  Propinsi  Sumatera Barat.
……….  2013. Pasaman  Barat  Dalam Angka . Propinsi Sumatera Barat BAPPENAS.  2003. Peta  Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi  Daerah  :  Tinjauan  Atas Kinerja  PAD  dan  Upaya  yang Dilakukan Daerah. Direktorat
Pengembangan Otonomi Daerah.
Bastian.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik . Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga.
Bisma,  I  Dewa Gde  &  Dan  Hery Susanto, Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  Tahun  Anggaran  2003  –  2007 ,
Desember  2010.  GaneÇ  Swara  Edisi Khusus Vol. 4 No.3 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik  Indonesia,  2014. Data  Time Series Keuangan Daerah http://www.djpk.depkeu.go.id/. Jakarta Halim, Abdul. 2014. Manajemen
Keuangan  Sektor  Publik. Jakarta.
Salemba Empat
Keputusan  Menteri  dalam  Negeri  No.  29
Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,  Pertanggungjawaban dan Pengawasan  Keuangan  Daerah  serta Tata  Usaha  Keuangan  Daerah  dan Penyusunan  Perhitungan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kuncoro,  Mudrajad.  2012. Perencanaan
Daerah : Bagaimana Membangun
Ekonomi  Lokal,  Kota  dan  Kawasan .
Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Manan,  Bagir. Hubungan  antara  Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi  Menurut  UUD  1945 ”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Bandung: Universitas Padjajaran,
1980
Mangkoesoebroto.  2010. Ekonomi  Publik . Edisi Ketiga. BPFE Yogyakarta. Mahmudi,  2010, Manajemen  Keuangan Daerah . Erlangga, Jakarta Mardiasmo.  2009. Akutansi  Sektor  Publik ,
Penerbit Andi Yogyakarta.
Mardalis.  1990. Metode  Penelitian .  Pt.
Melton Putra Jakarta.
Nazir.  2003. Metode  Penelitian .  Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Nehen.  2012. Perekonomian  Indonesia . Udayana University Press.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  105  Tahun  2000  tentang Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sudewi.  2013.  Pengaruh  Desentralisasi Fiskal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Terhadap  Kemiskinan  PRopinsi  Bali. Skripsi . Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
Sularso, 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  Dan Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten/Kota  Di  Jawa  Tengah. Media Riset Akuntansi, Skripsi , Fakultas  Ekonomi  Universitas  Jendral Soedirman.
Undang-Undang  Nomor    25  Tahun  1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Widodo.,  Hg.  Triyanto,  1990, Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia, Cetakan
Kesembilan, Kanisisus, Yogyakarta
...............1999. Pengelolaan  Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik. PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.
…………2002. Akuntansi  Sektor  Publik . Penerbit Andi. Yogyakarta
…………2004. Akuntansi  Sektor  Publik . Penerbit Andi. Yogyakarta
.............. Nomor 17 Tahun 2003 tentang
............  Nomor  38  Tahun  2003  tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya.  Solok  Selatan  dan
Pasaman  Barat  di  Provinsi  Sumatera
Barat
……..  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah.
…..….  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.
...................  2004. Otonomi  &  Manajemen Keuangan  Daerah ,  Penerbit  Andi, Yogyakarta.
................  .Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Keuangan Negara. .................... 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik . Salemba Empat, Jakarta.
………….,  2007. Analisis Laporan keuangan Daerah , UPP STIM YKPN. Yogyakarta ...................  2009.  Manajemen  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan  dan  Dana  Pinjaman Berdasarkan  Undang-undang  No.  25 Tahun  1999. Dalam  Bunga  Rampai Manajemen Keuangan Daerah . Penyunting: Abdul Halim. Edisi Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan
(UPP) AMP YKPN. Yogyakarta.
……...Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak daerah dan Retribusi Dae rah .
…………..  2011. Pengelolaan  Keuangan Daerah .  Edisi  Ketiga.  UPP  AMP YKPN. Yogyakarta.
..…...  2012. Akutansi  Keuangan  Daerah . Jakarta. Edisi 4.Salemba Empat

## LAMPIRAN
Tabel.  1  Realisasi  PAD,  Pendapatan  Transfer  dan  Lain-Lain  Pendapatan  Yang  Sah  Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2008 – 2013
Tahun PAD Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Total Pendapatan 2008 16.266.637.014 382.800.611.874 2.467.600.000 401.534.848.888 2009 15.721.239.991 412.640.447.492 1.993.653.327 430.355.340.810 2010 16.094.170.583 424.296.151.059 171.449.025 440.561.770.667 2011 25.781.757.961 553.127.006.939 1.231.219.807 580.139.984.707 2012 33.037.265.533 596.230.053.707 420.977.700 629.688.296.940 2013 46.023.665.862 639.504.066.318 1.596.826.850 687.124.559.030
Sumber : DJKP Kementerian Keuangan (data diolah)
Tabel.  2  Realisasi  PAD,  Pendapatan  Transfer  dan  Lain-Lain  Pendapatan  Yang  Sah  Pemerintah Kabupaten Pasaman  Barat Tahun Anggaran 2008 – 2013
Tahun PAD Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Total Pendapatan 2008 20.556.240.737 393.910.750.015 10.509.800.000 424.976.790.752 2009 23.457.516.616 424.823.959.595 1.734.817.127 450.016.293.338 2010 24.205.105.537 452.635.617.235 79.800.000 476.920.522.772 2011 28.646.697.253 528.738.923.258 37.206.010.000 594.591.630.511 2012 32.493.954.054 597.151.632.054 - 629.645.586.108 2013 37.826.530.933 705.415.125.964 4.355.465.280 747.597.122.177
Sumber : DJKP Kementerian Keuangan (data diolah)
Tabel 3 : Kontribusi Realisasi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Total Pendapatan di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat
Tahun PAD (%) Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pasaman Pasaman Barat Pasaman Pasaman Barat Pasaman Pasaman Barat 2008 4,05% 4,84% 95,33% 92,69% 0,61% 2,47% 2009 3,65% 5,21% 95,88% 94,40% 0,46% 0,39% 2010 3,65% 5,08% 96,31% 94,91% 0,04% 0,02% 2011 4,44% 4,82% 95,34% 88,92% 0,21% 6,26% 2012 5,25% 5,16% 94,69% 94,84% 0,07% 0,00% 2013 6,70% 5,06% 93,07% 94,36% 0,23% 0,58% Rata-Rata 4,62% 5,03% 95,10% 93,35% 0,27% 1,62%
Sumber : DJKP Kementerian Keuangan (data diolah)
Tabel 8. Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 -2013
Thn PAD (Rp) Pendapatan Transfer + Pinjaman (Rp) PAD/ (PT+P) (%) Kriteria Pasaman Pasaman Barat Pasaman Pasaman Barat Pasa man Pasa man Bara t Pas ama n Pasa man Bara t 2008 16.266.637.01 4 20.556.240.73 7 382.800.611.87 4 393.910.750.01 5 4,25 5,22 SK SK 2009 15.721.239.99 1 23.457.516.61 6 412.640.447.49 2 424.823.959.59 5 3,81 5,52 SK SK 2010 16.094.170.58 3 24.205.105.53 7 424.296.151.05 9 452.635.617.23 5 3,79 5,35 SK SK 2011 25.781.757.96 1 28.646.697.25 3 553.127.006.93 9 528.738.923.25 8 4,66 5,42 SK SK 2012 33.037.265.53 3 32.493.954.05 4 596.230.053.70 7 597.151.632.05 4 5,54 5,44 SK SK 2013 46.023.665.86 2 37.826.530.93 3 639.504.066.31 8 705.415.125.96 4 7,20 5,36 SK SK Rata-Rata 4,88 5,38 SK SK Sumber : DJKP Kementerian Keuangan (data diolah)
Keterangan : PAD = Pendapatan Asli Daerah PT + P = Pendapatan Transfer + Pinjaman
SK
= Sangat Kurang
Tabel  9.  Tingkat  Rasio  Kemampuan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pasaman  dan  Pasaman
Barat Periode 2008 -2013 Tahu n Total Pendapatan (Rp) Total Belanja (Rp) Total Pendapatan / Total Belanja (%) Kriteria Pasaman Pasaman Barat Pasaman Pasaman Barat Pasa man Pasa man Barat Pasa man Pasa man Bara t 2008 401.534.848.88 8 424.976.790.75 2 409.034.855.78 4 400.134.105.70 9 98,17 106,2 1 SB SB 2009 430.355.340.81 0 450.016.293.33 8 446.476.397.36 0 482.487.791.36 2 96,39 93,27 SB SB 2010 440.561.770.66 7 476.920.522.77 2 438.780.442.43 7 490.360.357.84 1 100,4 1 97,26 SB SB 2011 580.139.984.70 7 594.591.630.51 1 540.696.928.88 9 556.935.609.44 3 107,2 9 106,7 6 SB SB 2012 629.688.296.94 0 629.645.586.10 8 591.558.086.11 1 659.236.017.42 8 106,4 5 95,51 SB SB 2013 687.124.559.03 0 747.597.122.17 7 689.060.539.25 7 712.977.469.52 8 99,72 104,8 6 SB SB Rata-Rata 101,4 0 100,6 4 SB SB
Sumber : DJKP Kementerian Keuangan (data diolah)
Keterangan : SB= Sangat Baik
Tabel  10.  Tingkat  Rasio  Efektifitas  Pendapatan  PAD  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pasaman  dan Pasaman Barat Periode 2008 -2013
Thn Realisasi PAD (Rp) Target PAD (Rp) Realisasi PAD / Target PAD (%) Kriterie Pasaman Pasaman Barat Pasaman Pasaman Barat Pasa man Pasa man Barat Pa sa ma n Pasa man Bara t 2008 16.266.637.014 20.556.240.737 24.020.201.845 21.021.158.25 0 67,72 97,79 KE E 2009 15.721.239.991 23.457.516.616 22.909.000.000 24.320.000.00 0 68,62 96,45 KE E 2010 16.094.170.583 24.205.105.537 17.696.418.000 28.067.830.00 0 90,95 86,24 E CE 2011 25.781.757.961 28.646.697.253 22.004.713.185 29.399.707.75 0 117,1 6 97,44 SE E 2012 33.037.265.533 32.493.954.054 25.544.177.774 33.701.786.09 8 129,3 3 96,42 SE E 2013 46.023.665.862 37.826.530.933 32.140.305.886 42.545.212.91 8 143,2 0 88,91 SE CE Rata-Rata 102,8 3 93,87 SE E
Sumber : DJKP Kementerian Keuangan (data diolah)
Keterangan : PAD = Pendapatan Asli daerah KE   = Kurang Efektif E      = Efektif CE   = Cukup Efektif SE   = Sangat Efektif
Tabel  11.  Tingkat    Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pasaman dan Pasaman Barat Periode 2008 -2013
Ta hun Total Pendapatan Transfer (TPT) Total Pendapatan (TP) TPT/TP (%) Kriteria Pasaman Pasaman Barat Pasaman Pasaman Barat Pasaman Pasaman Barat Pasa man Pasa man Barat 2008 382.800.611.874 393.910.750.015 401.534.848.888 424.976.790.752 95,33 92,69 ST ST 2009 412.640.447.492 424.823.959.595 430.355.340.810 450.016.293.338 95,88 94,40 ST ST 2010 424.296.151.059 452.635.617.235 440.561.770.667 476.920.522.772 96,31 94,91 ST ST 2011 553.127.006.939 528.738.923.258 580.139.984.707 594.591.630.511 95,34 88,92 ST ST 2012 596.230.053.707 597.151.632.054 629.688.296.940 629.645.586.108 94,69 94,84 ST ST 2013 639.504.066.318 705.415.125.964 687.124.559.030 747.597.122.177 93,07 94,36 ST ST Rata-Rata 95,10 93,35 ST ST
Sumber : DJKP Kementerian Keuangan (data diolah) Keterangan : ST= Sangat Tinggi
Halaman ini sengaja dikosongkan