## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## ANALISIS KONFLIK PEMBANGUNAN NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
Muhammad Alhada Fuadilah Habib 1 , Mukhammad Fatkhullah 2 , Siti Muslihatul Mukaromah 3 , Ayla Karina Budita 4
1 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2 PT Kilang Pertamina Internasional Unit Dumai, 3 Madrasah Aliyah Negeri 7 Jombang, 4 Universitas Terbuka
1 habibhada@gmail.com, 2 m.fatkhullah@mail.ugm.ac.id, 3 siti.muslihatul.m@mail.ugm.ac.id, 4 ayla.kbudita@gmail.com
Received: 04 April 2022; Revised: 30 Mei 2022; Accepted: 15 Juli 2022; Published: Agustus 2022; Available online: Agustus 2022

## Abstract
The need for air transportation in the modern era as it is today is proven to continue to increase significantly. This increase is seen as an opportunity by PT. Angkasa Pura to carry out  the  construction  of  a  new  airport  in  Yogyakarta.  The  construction  of  this  airport  is welcomed  by  the  Yogyakarta  government  because  it  is  seen  as  being  able  to  improve  the welfare of the community. However, quite a lot of people are against the construction of this airport for various reasons. This study focuses on efforts to trace the root causes of the conflict in the construction of the New Yogyakarta International Airport (NYIA),  identify the actors involved in the conflict, identify the forms of conflict that occur, and identify the social and economic  impacts  for  the  Kulonprogo  community.  The  research  method  used  is  descriptive qualitative with data mining techniques in the form of observation, in-depth interviews, FGD, and literature studies. The results of this study found that the root cause of the phenomenon of conflict over the construction of the New Yogyakarta International Airport (NYIA) actually occurred due to differences in interests and also different perspectives in the management of natural resources on land in Kulonprogo. Some use the ecofeminism paradigm, some use the capitalist  paradigm.  This  difference  then  gave  rise  to  conflict  between  the  government- business side and civil society parties who refused to build the airport. Various attempts were made  by  the  community  to  resist  by  forming  an  organization  called  Wahana  Tri  Tunggal (WTT) with various forms of resistance social movements in it. The development of the NYIA in turn gave rise to vulnerable groups of people whose survival was threatened because their land  as  a  place  to  live  and  their  main  livelihood  was  used  as  an  airport.  These  vulnerable people  really  need  attention  and  assistance,  especially  from  the  government  to  be  able  to survive in their new conditions.
Keywords: Conflict,  Vulnerable  Communities,  Resistance  Movement,  Development,  New Yogyakarta International Airport (NYIA)

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022

## Pendahuluan
Kehidupan masyarakat yang semakin  modern  ditambah  dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat,  secara  signifikan  telah berdampak pada peningkatan kebutuhan akan transportasi sebagai sarana mobilitas penduduk. Gaya hidup masyarakat modern yang identik dengan budaya  “pamer”,  secara  nyata  telah meningkatkan  kebutuhan  akan  sarana transportasi  terutama  untuk  kebutuhan wisata  ke  berbagai  tempat  di  penjuru dunia (Habib, 2021). Yogyakarta sebagai salah satu kawasan wisata yang diminati oleh  wisatawan  baik  domestik  maupun mancanegara, mendorong berbagai pihak terutama  pemerintah  dan  pengusaha untuk mengambil peluang demi mendapatkan  keuntungan  finansial  yang besar.  Adapun  salah  satu  aspek  yang sedang  digalakkan  untuk  menunjang datangnya wisatawan dari penjuru dunia adalah aspek transportasi (Hakim, 2018).
Bandara sebagai sarana penunjang  transportasi  modern  jalur udara  yang  kini  semakin  diminati  oleh masyarakat dengan berbagai keuntungan yang  ditawarkan,  menjadi  perhatian tersendiri bagi pemerintah dan pengusaha.  Mereka  berlomba-lomba membangun  sarana  transportasi  ini d engan  dalih  “demi  kemajuan  ekonomi”
dan  “demi  kesejahteraan  rakyat”.  Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini (tahun 2012-2022),  Kementerian  perhubungan RI  merencanakan  akan  membangun sebanyak  45  bandara  baru  di  seluruh kawasan  nusantara  dan  salah  satunya adalah New  Yogyakarta  International Airport (NYIA) yang berada di Kabupaten Kulonprogo,  Yogyakarta  (Admin  Bandar Udara Online, 2012).
PT. Angkasa Pura, selaku manajemen  NYIA,  menyatakan  bahwa adanya bandara baru ini akan memberikan  kesempatan  kerja  dan peluang  usaha  baru  bagi  masyarakat setempat.  Pembangunan  ini  dianggap akan  memberikan  dampak  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di kawasan  Kulonprogo  secara  khusus  dan Yogyakarta  secara  umum.  Dengan hadirnya  bandara,  digaungkan  akan menumbuhkan  berbagai  usaha/bisnis baru  seperti  hotel,  pusat  perbelanjaan, outlet makanan,  pusat-pusat  bisnis  dan berbagai  jenis  usaha  lain  yang  dianggap akan mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar  kawasan  tersebut  (Saraswati, 2016). Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menyambut baik
pembangunan  NYIA  di  daerahnya tersebut,  pihaknya  optimis  bahwa pembangunan bandara ini akan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
meningkatkan  pendapatan  asli  daerah dan  mendukung  perkembangan  sektor wisata  di  kawasan  Yogyakarta  dan sekitarnya.  Keberadaan  bandara  akan menarik  investor  baru  yang  berdampak pada  pengembangan  wilayah.  Lebih lanjut pihaknya
memastikan
pembangunan  ini  akan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan New Yogyakarta International  Airport (Biro  Komunikasi dan Informasi Publik, 2017).
Di  sisi  lain,  berbagai  penolakan dari  pembangunan  NYIA  cukup  banyak datang  dari  perbagai  pihak.  Mulai  dari masyarakat  setempat,  LSM,  maupun akademisi.  Penolakan  ini  terjadi  sebagai reaksi  kekhawatiran  akan  dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan  NYIA,  baik  dampak  sosial maupun  ekonomi.  Adanya  pihak-pihak yang  menentang  pembangunan  bandara ini,  menyebabkan  munculnya  konflik. Penelitian  ini  mengidentifikasi  aktor- aktor  yang  terlibat  dalam  konflik, kemudian mengidentifikasi akar permasalahan terjadinya konflik, selanjutnya  mengidentifikasi  bentuk konflik,  serta  mengidentifikasi  dampak sosial  dan  ekonomi  dari  pembangunan NYIA.  Penelitian  ini  penting  dilakukan sebagai  acuan  untuk  penyelesaikan konflik yang tengah terjadi serta sebagai
acuan  untuk  penyelesaikan  konflik sejenis di tempat lain. Hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai acuan untuk penyelesaikan  berbagai  dampak  sosial- ekonomi yang muncul akibat bembangunan NYIA.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  sekitar  6 bulan yaitu sejak bulan Mei 2017 hingga Oktober  2017  tepatnya  di  Desa  Glagah, Kecamatan
Temon, Kabupaten Kulonprogo.  Penggalian  data  dilakukan bersama tim Bidang Riset dan Pengembangan  Keilmuan,  Himpunan Mahasiswa  Pascasarjana  Universitas Gadjah Mada (RPK HMP UGM). Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu program kerja  RPK  HMP  UGM  kepengurusan periode  tahun  2017.  Penggalian  data dilakukan  secara  bersama-sama  (tim RPK HPM UGM) namun dalam pelaksanaan  analisis  dan  penyusunan laporan hasil penelitian, dilakukan secara independent sesuai  dengan  bidang keillmuan masing-masing. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif,  dengan  teknik  penentuan informan menggunakan snowball . Pemilihan  penggunaan  metode  ini bertujuan  untuk  menghasilkan  data deskriptif  yang  komprehensif  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
mendalam serta pendekatan ini dipandang paling sesuai dengan paradigma yang digunakan yaitu paradigma ekofeminisme.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  pertama  yaitu  observasi lapangan  dengan  melihat  dan  meninjau secara  langsung  kehidupan  sosial masyarakat  Desa  Glagah  sebagai  salah satu  desa  yang  terkena  dampak pembangunan NYIA. Kemudian dilakukan  pula  wawancara  mendalam ( indepth  interview )  dengan  warga setempat  untuk  menyelami  secara mendalam  paradigma,  harapan  dan  juga kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  di Desa  Glagah.  Selanjutnya  dilakukan  FGD ( Focus Group Discussion ) (Suyanto, 2011) bersama tim RPK HMP UGM yang berasal dari  berbagai  rumpun  ilmu  untuk membahas  persoalan  pembangunan NYIA  dari  berbagai  sudut  keilmuan. Disamping data primer, sumber informasi  juga  digali  dari  data  skunder yang  berasal  dari  media  masa,  buku, artikel dan juga jurnal ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kerangka Teoritis
Saat  ini  berbagai  negara  di seluruh penjuru dunia, tengah menggalakkan  pembangunan  industri maupun
infrastruktur negara.
Pembangunan tersebut ternyata menunjukkan  kenyataan  yang  anti terhadap kelestarian sosial-ekologi. Berbagai  dampak  sosial-ekologi  seperti marginalisasi  kelas  sosial  tertentu  atau golongan  tertentu,  serta  eksploitasi  dan pengrusakan  lingkungan  alam,  tidak dapat  dihindarkan  sebagai  akibat  dari pembangunan (McMahon, 1997; Laplonge,  2015),  bahkan  dalam  sebuah studi  dijelaskan  bahwa  permasalahan kerusakan  lingkungan  alam  yang  selama ini  terjadi,  terbukti  secara  empiris berbanding  lurus  dengan  pertumbuhan ekonomi  suatu  negara  sebagai  akibat dari  pembangunan  sektor  ekonomi (Almeida  dkk.,  2017).  Pembangunan yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi, mempermudah  aktivitas  manusia,  dan mensejahterakan  kehidupan  manusia, pada  kenyataannya  terbukti  melahirkan berbagai  permasalahan  baru  (Khor, 2005).  Adapun  salah  satu  permasalahan penting  dalam  pembangunan  adalah terjadinya konflik sosial.
Konflik  merupakan  kenyataan umum yang tidak dapat dihindarkan dari pembangunan,  khususnya  pembangunan yang  berhubungan  dengan  aktivitas merubahnya  fungsi  sumber  daya  alam (Trijono,  2007).  Konflik  yang  terjadi sebagai  dampak  dari  pembangunan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
tersebut,  mengacu  pada  realitas  adanya pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan kekhawatiran akan pengrusakan lingkungan  alam  (Islam  dan  Staden, 2017).  Konflik  yang  terjadi  biasanya berupa perlawanan dari masyarakat sipil yang  dibantu  oleh  LSM  (Lembaga Swadaya  Masyarakat)  melalui  sebuah gerakan  sosial.  LSM  merupakan  agen yang berperan penting dalam
menggerakkan masyarakat melalui gerakan sosial untuk
melawan/menentang berbagai penindasan  atau  ketidakkadilan  dalam pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah  maupun  pengusaha.  Adapun kolaborasi  antara  masyarakat  dan  LSM ini dalam sebuah gerakan sosial, terbukti mampu meningkatkan transparansi usaha pembangunan, hal ini dikaranakan pemerintah  terbukti  tidak  mampu memberikan transparansi usaha pembangunan  termasuk  transparansi amdal  (analisis  menganai  dampak lingkungan) (Islam dan Staden, 2017).
Konflik  dan  gerakan  sosial merupakan  salah  satu  ciri  dari  sistem pemerintahan demokratis (Cuppen, 2018). Adanya konflik dan gerakan sosial terbukti  mampu  melawan  pemerintahan yang  terlalu  diktator  (Monterrubio, 2017),  sehingga  konflik  dan  gerakan sosial  merupakan  suatu  hal  yang  perlu
ada dalam sistem pemerintahan demokrasi.  Selain  itu,  keterlibatan masyarakat dalam gerakan sosial terbukti mampu menyelamatkan ekosistem hayati dari kerusakan sebagai dampak  dari  adanya  pembangunan (Neves,  2017).  Di  sisi  lain,  konflik  dan gerakan  sosial  yang  berlangsung  terus- menerus  dan  tidak  terkendali,  dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi  negara  (Monterrubio,  2017), sehingga  kondisi  konflik  perlu  diatur sebaik mungkin agar tidak menimbulkan krisis sosial dan ekonomi di suatu negara (Trijono, 2007).
Munculnya konflik dalam pembangunan, sebenarnya terjadi karena  pertentangan  rasionalitas  dari masing-masing pihak. Masyarakat sebagai  pihak  penentang  pembangunan memiliki rasionalitas keekosisteman atau konservatif, sementara itu pihak pemerintah-pengusaha sebagai pelaksana pembangunan memiliki rasionalitas  objektif  dan  komodifikatif (Neves,  2017).  Rasionalitas  masyarakat inilah  yang  sebenarnya  sejalan  dengan paradigma ekofeminisme
yang menentang dominasi/ketidakadilan sosial-ekologis dari pembangunan.
Pembangunan merupakan konsep yang  tidak  dapat  dihindari  sebagai konsekuensi  dari  perkembangan  zaman

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
(McMahon, 1997). Melihat kenyataan ini, cara  pandang  ekofeminisme  penting ditanamkan  khususnya  kepada  para pemangku  negara  dan  pelaku  industri agar  pembangunan  yang  tidak  dapat dihindarkan  tersebut,  dilakukan  dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan  serta  kesejahteraan  seluruh lapisan  masyarakat.  Hal  ini  bertujuan untuk  menciptakan  keadilan  sosial  bagi seluruh umat masyarakat.
Secara  teoritis  pembangunan bandara  baru  di  sebuah  kawasan memiliki  empat  dampak  bagi  kehidupan ekonomi  masyarakat  di  sekitarnya (Graham,  2003  dan  ACI,  2004  dalam Percoco,  2010).  Dampak  tersebut diantaranya  yaitu; pertama ,  dampak langsung ( direct impact ), dampak ini bisa dirasakan  apabila  masyarakat  yang tinggal di sekitar kawasan pembangunan bandara  terlibat  secara  langsung  dalam proses  pembangunan  bandara,  dalam arti  masyarakat  baru  bisa  merasakan dampaknya  apabila  terlibat  secara langsung  sebagai  pekerja  dalam  proses konstruksi  bandara  dan  juga  terlibat secara  langsung  sebagai  pekerja  dalam pengoperasian  bandara  ketika  bandara telah  jadi.  Dalam  kenyatannya,  proses konstruksi  bandara  dalam  megaproyek itu  bersifat  tender,  sehingga  walau  pun melibatkan  banyak  pekerja  namun
masyarakat  yang  tinggal  disekitar kawasan  tersebut  tidak  dapat  dengan mudah terlibat sebagai pekerja pembangunan  bandara.  Sementara  itu, untuk  tahap  operasional  bandara, kebutuhan akan tenaga kerja terbagi atas dua  golongan  yaitu  pekerjaan  formal yang  membutuhkan  tenaga  kerja  tetap atau  kontrak,  serta  pekerjaan  informal yang membutuhkan tenaga kerja outsourching .  Pekerjaan  jenis  formal tentu  saja  membutuhkan  kriteria  atau sarat  pekerja  dengan  kriteria  atau kualitas  yang  tinggi,  seperti  tingkat pendidikan  minimal  diploma  atau sarjana,  dan  syarat-syarat  lainnya. Padahal dalam kenyataannya masyarakat di  Kecamatan  Temon  rata-rata  hanya lulusan  SLTA  (BPS  Kab.  Kulonprogo, 2017).  Dengan  demikian  secara  teoritis masyarakat  tentu  saja  sangat  susah untuk  mendapatkan  dampak  positif secara  langsung  dari  pembangunan NYIA.
Kedua ,  dampak  tidak  langsung ( indirect  impact ),  dampak  ini  bisa dirasakan oleh masyarakat apabila pihak manajemen  bandara  bersedia  memasok barang-barang  yang  dibutuhkan  dalam pembangunan  bandara  maupun  dalam pengoperasian  bandara  dari  masyarakat sekitar.  Saat  proses  pembangunan bandara, kebutuhan akan konsumsi para

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
pekerja  konstruksi  sebenarnya  sangat memungkinkan  memasok  dari  rumah makan  milik  masyarakat  yang  tinggal  di sekitar  kawasan,  sehingga  keuntungan dari  penjualan  makanan  masih  bisa dirasakan  oleh  masyarakat  setempat. Namun  untuk  pembelian  bahan-bahan baku  konstruksi  bandara  seperti  semen, pasir,  besi  dan  sebagainya  sepertinya akan mengambil bahan dari luar daerah, bahkan  bisa  dipastikan  proyek  ini  telah bekerja  sama  dengan  industri-industri besar pemasok barang-barang kebutuhan  konstruksi  bandara  dari  luar daerah.  Dengan  demikian  keuntungan dalam  hal  ini  masih  belum  bisa sepenuhnya  berdampak  positif  bagi kehidupan  masyarakat  di  sekitarnya. Selanjutnya  saat  proses  pengoperasian bandara,  berbagai  barang  kebutuhan tentu  saja  juga  akan  memasok  dari industri-industri  besar  yang  telah bekerjasama  dengan  manajemen  NYIA, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat  masih  sulit  bisa  merasakan dampak  positif  secara  tidak  langsung dari pembangunan bandara.
Ketiga , dampak stimulan ( induced impact ),  dampak  ini  bisa  dirasakan  oleh masyarakat apabila dampak pertama dan kedua  di  atas  (dampak  langsung  dan dampak  tidak  langsung)  telah  dirasakan manfaatnya  oleh  masyarakat.  Secara
sederhana  dapat  dikatakan  bahwa dampak  stimulan  merupakan  dampak yang  ditimbulkan  dari  meningkatnya perputaran  uang  di  sekitar  kawasan bandara.  Jika  pendapatan  masyarakat setempat  telah  meningkat  akibat direct impact dan indirect  impact dari pembangunan  bandara,  pengeluaran masyarakat juga akan meningkat sehingga  perekonomian  masyarakat tidak  lagi  lesu  dan  berbagai  usaha masyarakat  di  kawasan  tersebut  akan laris laku terjual. Namun abalila dampak langsung  atau  dampak  tidak  langsung belum dapat dirasakan oleh masyarakat, dampak  ini  secara  otomatis  juga  belum bisa dirasakan oleh masyarakat.
Keempat , dampak katalitik ( catalytic  impact ),  dampak  ini  bisa dirasakan  oleh  masyarakat  apabila bandara yang berperan sebagai pendorong  pertumbuhan,  produktivitas dan sebagai penarik perusahaan- perusahaan  baru  di  sekitar  kawasan pembangunan bandara, mampu menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat  setempat.  Secara  sederhana dapat  dikatakan  bahwa  perusahaan- perusahaan  baru  yang  muncul  akibat pembangunan  bandara  seperti  hotel, perusahaan  travel,  pusat  perbelanjaan, outlet makanan,  pusat-pusat  bisnis, berbagai  industri  dan  sebagainya,  jika

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
dapat  mempekerjakan  masyarakat  lokal sebagai tenaga kerja, barulah dampak ini bisa  dirasakan  manfaatnya.  Namun dalam kenyataanya berbagai perusahaan-perusahaan  modern  yang akan  bermunculan  dikawasan  sekitar bandara  tersebut,  dipastikan  akan mencari  karyawan  dengan  kualitas  dan kualifikasi  yang  cukup  tinggi,  seperti tingkat pendidikan, kemampuan berbahasa  internasional,  penampilan menarik  dan  sebagainya  yang  hal tersebut  tidak  dimiliki  oleh  masyarakat lokal yang notabennya mayoritas dulunya  hanya  bekerja  di  sektor pertanian. Munculnya berbagai perusahaan  baru  di  sekitar  bandara diperkirakan  hanya  akan  menjadi pesaing  bisnis  masyarakat  lokal,  lebih lanjut mereka akan menggeser eksistensi usaha-usaha  yang  bisa  dilakukan  oleh masyarakat lokal.
Secara  teoritis  pembangunan bandara  baru  akan  memunculkan kawasan kota bandara ( airport city ) yang berarti kawasan di sekitar bandara akan berubah menjadi kawasan kekotaan atau kawasan  yang  memiliki  ciri-ciri  sebagai sebuah  kota  (Kasarda’s,  2000  dalam Freestone dkk., 2006). Dengan berubahnya  kondisi  menjadi  kekotaan, biaya-biaya  kebutuhan  dasar  dan  juga kebutuhan  kesehatan  juga  akan  menjadi
mahal. Selanjutnya degradasi lingkungan kekotaan  di  sekitar  bandara  juga  akan mengancam  golongan  ini  yang  rentan terhadap  berbagai  macam  penyakit. Lebih  lanjut,  biaya  pendidikan  yang nantinya  harus  diberikan  kepada  balita setalah  memasuki  usia  anak,  juga menjadi  ancaman  tersendiri  apabila mereka  berada  dalam  keluarga  dengan kondisi ekonomi bawah (Habib, 2015).
Realitas konflik vertikal pembangunan  NYIA  antara  pemerintah- pengusaha  dengan  masyarakat  sipil, dapat  dijelaskan  menggunakan  teori kapitalisme  dari  Karl  Marx.  Menurut Marx,  para  pengusaha  (kapitalis), memanfaatkan  pemerintah  (negarawan) untuk  mencapai  tujuannya,  yaitu  untuk mencapai  keuntungan  sebesar-besarnya. Pemerintah  yang  memiliki  hak  untuk membuat  regulasi  (aturan-aturan)  yang sah  secara  hukum  dan  mengikat  semua masyarakat,  dipengaruhi  agar  regulasi yang  dibuat  dapat  melindungi  kaum pengusaha  dan  melanggengkan  sistem kapitalisme. Mereka bersedia melakukan semua itu karena telah mendapat bagian keuntungan  dari  kaum  kapitalis.  Misal saat kampanye politik menjelang pemilu didanai  oleh  kaum  kapitalis.  Bisa  juga karena  partainya  memang  mandapat sokongan  dana  dari  mereka,  atau  bisa juga  saat  merancang  undang-undang,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
mereka mendapat uang sogokan (kolusi) agar  undang-undang  yang  dibuat  dapat menguntungkan para pengusaha.
Undang-undang tersebut mengatur supaya  jika  ada  masyarakat  kecil  yang melawan,  dapat  dimasukan  dalam kategori tindakan kriminal sehingga bisa dijatuhi  hukuman.  Namun  jika  kelas kapitalis  yang  menindas  masyarakat kecil,  bisa  dianggap  sebagai  hal  yang wajar.  Regulasi  yang  dibuat  ini,  juga mengatur  agar  kelompok  militer  secara sah  dapat  melindungi  kelas  pengusaha saat  dilawan  oleh  masyarakat  kecil.  Jika ada masyarakat yang berusaha melawan, kelompok militer siap melindungi secara fisik. Misalnya, saat ada masyarakat yang melakukan demonstrasi menuntut keadilan,  mereka  tidak  akan  bertemu dengan para pengusaha, melainkan akan bertemu militer yang  siap  pasang badan untuk melindungi mereka (Faiz, 2020).
Dari  uraian  di  atas,  munculnya New  Yogyakarta  International  Airport (NYIA)  di  kawasan  Kecamatan  Temon, Kabupaten Kulonprogo yang digaungkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  secara  teoritis  sebenarnya malah  memperburuk  kondisi  sosial ekonomi masyarakat sekitar. Masyarakat yang  dulunya  telah  hidup  rukun  dan sejahtera  dengan  usaha  pertanian  lahan pantainya, kini harus terusik.
Sebelumnya  masyarakat  telah  hidup damai  dan  sejahtera  menyatu  dengan alam dan segala kebutuhan hidup sehari- hari  telah  tercukupi  oleh  alam  yang mereka olah dengan penuh kasih sayang. Alam  yang  dulunya  memenuhi  segala kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat, telah  dirampas  oleh  pengusaha  dan penguasa dengan dalih “demi kesejahteraan”. Masyarakat yang dulunya  bekerja  sebagai  petani  dipaksa untuk  bekerja  di  sektor  lain  yang dianggap  lebih  modern  dan  lebih prospek,  padahal  mereka  tidak  memiliki keahlian  dan passion dibidang  baru tersebut,  akibatnya  tentu  saja  sebagian besar  masyarakat  yang  masuk  dalam kategori  “masyarakat  rentan”  akan terancam keberlangsungan hidup kedepannya.  Kenyataan  ini  didukung oleh data hasil penelitian terdahulu yang dilakukan  di  75  area  metropolis  di Amerika  Serikat  yang  mengungkapkan bahwa tidak ada relasi antara pertumbuhan  investasi  publik  berupa bandara  (lalu  lintas  penerbangan) dengan keterserapan pekerja lokal ( local employment ) dalam industri penerbangan  (Brueckner,  1982  dalam Percoco,  2010),  kondisi  ini  didukung pula oleh studi serupa yang menganalisis dampak  pembangunan  bandara  bagi masyarakat  regional  di  Norwegia.  Hasil

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
studi  tersebut  juga  menemukan  bahwa tidak  ada  peningkatan  keterserapan tenaga  kerja  lokal  yang  tinggal  disekitar bandara  sebagai  dampak  positif  dari pembangunan  bandara  (Tveter,  2017). Berdasarkan studi ini dapat disimpulkan bahwa  walau  pun  telah  dibangun bandara baru yang notabennya membutuhkan banyak tenaga kerja baru, namun tidak akan menyerap tenaga kerja lokal bahkan akan cenderung menggeser eksistensi masyarakat lokal.

## Identifikasi Bentuk-Bentuk Konflik
Pembangunan bandara yang direncanakan selesai dan dapat beroperasi  pada  tahun  2017,  pada kenyataannya  sampai  saat  ini  masih belum  terselesaikan  (Jogja.co,  2014). Lamanya  proses  pembangunan  sejak awal dimulainya tahun 2011, menggambarkan adanya persoalan berkaitan dengan penolakan
pembangunan  bandara  dari  masyarakat setempat  (Utama,  2017).  Pada  awalnya hampir seluruh masyarakat yang
mengalami dampak langsung pembangunan New Yogyakarta
International  Airport (NYIA),  melakukan penolakan  secara  masif.  Mereka  semua adalah  warga  Desa  Jangkaran,  Desa Sindutan,  Desa  Palihan,  Desa  Kebonrejo, Desa  Temon  Kulon,  dan  Desa  Glagah
dengan  berbagai  macam  profesi,  baik yang masuk dalam kelompok masyarakat rentan maupun tidak.
Dari  hasil  FGD  yang  dilakukan oleh  tim  riset  HMP  UGM  dengan organisasi  masyarakat  yang  menolak pembangunan  (Wahana  Tri  Tunggal) menemukan  data  bahwa,  pada  tanggal  9 September 2012 masyarakat dari 6 desa tersebut  membentuk  sebuah  organisasi yang  bernama  Wahana  Tri  Tunggal (WTT)  dengan  tujuan  untuk  melakukan penolakan  pembangunan  NYIA.  Isu utama  yang  mereka  angkat  sebagai bahan  penolakan  adalah  hilangnya lapangan  pekerjaan  dan  kerusakan lingkungan  alam  akibat  pembangunan NYIA.  Aksi  penolakan  pertama  yang dilakukan  oleh  WTT  adalah  dengan melakukan  unjuk  rasa  di  depan  rumah dinas Bupati Kulonprogo untuk mendesak pemerintah agar
membatalkan proses pembangunan bandara.  Masyarakat  merasa  selama  ini telah  hidup  damai  dan  sejahtera  dengan usaha  di  sektor  pertanian  yang  mereka geluti.  Lahan  yang  akan  dibangun bandara  mereka  anggap  sebagai  lahan produktif  yang  selama  ini  telah memberikan  manfaat  bagi  kehidupan masyarakat  khususnya    pemberian lapangan  kerja.  Selain  itu,  kawasan Kulonprogo yang akan dibangun bandara

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
merupakan  salah  satu  kawasan  penting dunia berupa gumuk pasir yang dianggap berfungsi sebagai benteng alami
penghalang bencana tsunami.
Masyarakat  juga  berkeyakinan  bahwa pembangunan  bandara  akan  merusak ekosistem alam dikawasan tersebut yang berpotensi mendatangkan berbagai macam bencana.
Setelah terbentuknya  Wahana  Tri Tunggal (WTT), berbagai aksi penolakan dilakukan  oleh  masyarakat  untuk menggagalkan  proses  pembangunan proyek  NYIA  di  wilayah  Kecamatan Temon,  Kabupaten  Kulonprogo.  Dengan didirikannya  WTT,  aksi  penolakan semakin  terlihat  jelas  sehingga  mulai dilirik  oleh  berbagai  pihak  eksternal yang berasal dari luar seperti; LSM, LBH, Aktivis  HAM,  Aktivis  Lingkungan  Hidup, dan juga kaum akademisi. Mereka semua mulai  masuk  dan  turut  andil  dalam gejolak  aksi  penolakan  yang  tengah terjadi.
Adapun  berbagai  aksi  penolakan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang tergabung  dalam  WTT  diantaranya adalah  melakukan  aksi  unjuk  rasa (demonstrasi),  aksi  pemblokiran  jalan untuk menghadang alat-alat berat proyek pembangunan  bandara  yang  akan melintas, pemasangan spanduk bertuliskan  penolakan  pembangunan
bandara,  melakukan  audiensi  dengan pihak pemerintah, aksi pencabutan patok batas bandara, aksi membagikan selebaran bertuliskan penolakan pembangunan  bandara  kepada  para pengguna
Jalan Daendels, aksi penyegelan  Balai  Desa  Glagah,  aksi bentrok  fisik  dengan  petugas  pemasang patok  bandara  dan  upaya  penyelesaian melalui jalur hukum.
Melihat  berbagai  aksi  penolakan yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  pihak pemerintah  dan  pengusaha  tidak  tinggal diam.  Mereka  juga  melakukan  berbagai macam upaya untuk melawan masyarakat sipil yang menolak pembangunan  bandara.  Beberapa  aksi perlawanan  yang  dilakukan  oleh  pihak pemerintah-pengusaha diantaranya adalah  kriminalisasi  masyarakat  sipil pelaku penolakan pembangunan bandara,  pemberian  kompensasi  besar kepada  para  pemilik  lahan  agar  secara kuantitas  gerakan  perlawanan  dari masyarakat berkurang, pendirian organisasi  tandingan  yaitu  Forum Rembug  Warga  Transparansi  (FRWT) dan  Masyarakat  Peduli  Kulonprogo (MPK)  untuk  melawan  WTT,  membayar aparat penegak hukum untuk membantu melawan  pihak  masyarakat  penentang pembangunan  bandara,  audiensi  dengan masyarakat  penentang  pembangunan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
bandara  serta  upaya  penyelesaian melalui jalur hukum.
Lahirnya  WTT  dengan  berbagai aksinya  merupakan  akibat  yang  timbul dari kesewenang-wenangan pihak pemerintah-pengusaha yang telah
merebut perekonomian dan kesejahteraan  rakyat  banyak  demi keuntungan  finansial  segelintir  orang saja  (Hancock,  2007).  Pembangunan NYIA bisa dikatakan sebagi bentuk nyata dari  rezim  neoliberalisme  (Gandhi, 2007),  dimana  pihak  pengusaha  yang didukung oleh pihak pemerintah berusaha  memprivatisasi  lahan  seluas 587  hektar  yang  dulunya  milik masyarakat  luas.  Lebih  parahnya  lagi, privatisasi  sektor  publik  ini  sebagian sahamnya  dimiliki  oleh  investor  asing yaitu  Indian  Investor  GVK.  Investasi Asing
Langsung ( Foreign
Direct
Investement )  ini,  memberikan  iming-
iming berupa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat untuk memperdaya/mempengaruhi pemerintah,sehingga pihak
pemerintahakhirnya  terperdaya  dan membuka pasar ( market ) seluas-luasnya (Barnet  dan  Muller,  1984).  Lebih  lanjut regulasi-regulasi  dari  pemerintah  yang seharusnya  pro  terhadap  rakyat  beralih ke  pro  terhadap  pasar  ( market  friendly ) (Hardiman, 2009). Kondisi ini
mengakibatkan perekonomian
masyarakat terancam dan secara
otomatis keberlangsungan hidup masyarakat  kedepannya  juga  terancam. Dalam  kondisi  yang  seperti  ini,  pasar memiliki  kuasa  yang  sangat  besar, bahkan  lebih  berkuasa  dari  pada  negara (Petras  dan  Veltmeyer,  2014).  Sistem perekonomian  yang  seperti,  ini  akan memposisikan  masyarakat  terutama yang berada di lapisan bawah (kelompok masyarakat  rentan)  sebagai  tumbal “pembangunan”. Dengan demikian liberalisasi  pasar  yang  seperti  ini  tentu saja bukan menyejahterakan masyarakat, melainkan  menyengsarakan  masyarakat dan menciptakan krisis berupa polarisasi sosial (Graham dan Alessandro, 2007).
Sebenarnya tuntutan yang disuarakan  oleh  masyarakat  yang tergabung  dalam  Wahana  Tri  Tunggal (WTT)  adalah  keinginannya  untuk  tidak diusik.  Mereka  merasa  telah  mampu hidup  sejahtera  dengan  bekerja  sebagai petani  dan  nelayan.  Mereka  yakin  alam akan  mencukupi  seluruh  kebutuhan hidupnya  apabila  dirawat  dan  dikelola dengan baik. Sebelum adanya pembangunan New Yogyakarta
International Airport (NYIA), masyarakat yang  tinggal  di  Kecamatan  Temon mengaku  sudah  hidup  damai  dan berkecukupan. Hasil bumi berupa sayur-

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
sayuran,  biji-bijian,  umbi-umbian  dan juga  ikan  segar  sudah  mampu  untuk mencukupi  kebutuhan  hidup  keluaga sehari-hari.  Setelah  dibangunnya  NYIA masyarakat khawatir akan kelangsungan hidup  keluarga  kedepannya,  terutama masyarakat  yang  masuk  dalam  kategori masyarakat rentan. Mereka takut kehilangan  pekerjaan  dan  takut  belum mampu mendapatkan sumber penghasilan  yang  baru  yang  bisa digunakan  untuk  mencukupi  kebutuhan hidup  sehari-hari.  Mereka  juga  khawatir akan  terjadinya  bencana  alam  yang diakibatkan karena pembangunan bandara, sebab ajaran dari kearifan lokal yang  mereka  yakini  mengajarkan  bahwa alam  akan  memberikan  kemurkaannya berupa  bencana  alam  apabila  disakiti, yang  dalam  hal  ini  diusik  dengan dibangunnya  bandara.  Kekhawatiran masyarakat  ini  sebenarnya  didukung pula  oleh  data  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  salah  satu  mahasiswa Teknik  Fisika  UGM  pada  tahun  2013. Data  tersebut  menunjukkan  bahwa lokasi pembangunan NYIA rawan terjadi bencana  tsunami.  Namun  Pemerintah Kabupaten  Kulonprogo  memberikan komentar  tidak  akan  mengambil  pusing dengan  persoalan  ini,  dan  menyerahkan sepenuhnya  kepada  pemerintah  pusat
terkait dengan dampak kajian yang akan ditimbulkan (Hidayat, 2017).

## Identifikasi Akar Permasalahan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan  bahwa  akar  permasalahan dari fenomena konflik pembanguan New Yogyakarta  International  Airport  (NYIA) sebenarnya  terjadi  karena  perbedaan kepentingan  dan  juga  perbedaan  sudut pandang dalam pengelolaan sumber daya alam  atas  tanah  di  bumi  Kulonprogo. Sebagian menggunakan paradigma kapitalisme,  sebagian  menggunakan paradigma ekofeminisme. Pihak pemerintah-pengusaha yang meggunakan  paradigma  kapitalisme, memandang  bahwa  sumber  daya  alam merupakan  sebuah  objek  dan  juga  aset yang  dapat  eksplorasi  dan  dieksploitasi semaksimal mungkin demi mendapatkan keuntungan miliaran rupiah tiap tahunnya, dengan dalih demi pertumbuhan  ekonomi.  Para  pengusaha dan pemerintah sebagai manusia modern secara  pemikiran  dan  gaya  hidup, menempatkan  bahwa  dirinya  (manusia) sebagai  pusat  kehidupan  di  muka  bumi ini.  Mereka  memposisikan  diri  mereka secara  ideologis  berada  pada  puncak piramida  kehidupan.  Dengan  sudut pandang seperti ini, mereka

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022

## menempatkan  alam  sebagai  sebuah
“objek”  yang  dapat  diekplorasi  dan dieksploitasi  sebesar-besarnya  untuk mendapatkan  keuntungan  finansial  yang sebanyak-banyaknya  (Cuomo,  1998; Sindhunata, 1982).
Sementara itu, dari hasil
wawancara mendalam terhadap masyarakat  Desa  Glagah,  Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo,
khususnya  masyarakat  masyarakat  yang menolak pembangunan bandara, ditemukan  data  terkait  pemahaman masyarakat  mengenai  dampak  dari rencana pembangunan NYIA. Masyarakat setempat  meyakini  bahwa  akibat  buruk akan  terjadi  apabila  pembangunan bandara  benar-benar  direalisasikan. Proses  pembangunan  akan  merusak semua  unsur  kehidupan  yang  ada  di dalam  tanah  dan  ketika  otot-otot  bumi mengalami  luka  akibat  pembangunan NYIA,  maka  bencana  besar  akan  terjadi seperti  meluapnya  air  tanah  dan masuknya  air  laut  hingga  ke  dalam pemukiman warga. Bencana besar akibat kerusakan  lingkungan  alam  merupakan konsekuensi  yang  akan  masyarakat terima  apabila  rencana  pembangunan besar-besaran ini benar-benar dilakukan. Hal itulah keyakinan yang tertanam kuat di  benak  sebagian  besar  masyarakat Glagah. Dalam pandangan ini masyarakat
menempatkan alam sebagai subyek yang mampu  memberikan  umpan  balik terhadap perlakukan yang diberikan, jika alam  dilestarikan  dan  diperlakukan dengan  baik,  maka  alam  pun  akan memberikan kemaslahatan berupa pemberian  sumber-sumber  kehidupan yang  dapat  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun jika alam  disakiti  dan  dieksploitasi  maka alam pun akan memberikan umpan balik berupa  bencana  yang  dapat  mengancam keselamatan  seluruh  umat.  Keyakinan yang  ada  di  benak  masyarakat  inilah yang  jika  ditarik  dalam  ranah  teoritis sejalan dengan paradigma yang diajarkan dalam ekofeminisme.
Ekofeminisme merupakan
paradigma (cara pandang) yang mengajarkan  manusia  untuk  melihat alam  sebagai  sebuah  subyek  hidup layaknya  manusia  sebagai  mahluk ciptaan  Tuhan  YME.  Dalam  paradigma ini,  alam  dianalogikan  sebagai  sosok perempuan  (ibu)  yang  penuh  dengan kasih sayang, penyedia segala kebutuhan hidup,  pengasuh  dan  juga  pemelihara (Candraningrum,  2015).  Paradigma  ini bisa  dikatakan  sejalan  dengan  ajaran Agama  Islam  yang  memposisikan  alam metafor dengan kaum perempuan, hal ini tertuang dalam Al- Qur’an yang menuliskan  kata nisa’ (perempuan)

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
berpautan  dengan  kata hartsun atau ardlun (tanah dan bumi) (Tim Al-Hudha,
2009). Dalam sudut pandang ekofeminisme,  alam  akan  menyediakan dan  mencukupi  segala  kebutuhan  hidup manusia apabila dirawat dan diperlakukan dengan baik, hal ini sebagai bentuk  nyata  karunia  dan  rizki  yang diberikan  Tuhan  YME  kepada  seluruh umat  manusia.  Paradigma  ini  secara langsung  mengajarkan  kepada  manusia untuk  memandang  alam  sebagai  sebuah “subyek”  yang  harus  dijaga,  dirawat  dan dilestarikan dengan baik agar memberikan  kesejahteraan  bagi  umat manusia  (Candraningrum,  2015).  Secara sederhana  paradigma  ekofeminisme menekankan  pada  hubungan  yang harmonis  antara  alam  dan  manusia, sebab  paradigma  ini  meyakini  adanya hubungan  timbal-balik  antara  manusia dengan  alam.  Hubungan  timbal  balik  ini dalam arti adalah alam akan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia apabila diperlakukan  dengan  baik,  begitu  pula sebaliknya,  alam  akan  marah  dan mendatangkan bencana apabila diperlakukan tidak baik.
Ekofeminisme merupakan sebuah konsep  yang  sebenarnya  memiliki banyak  perspektif.  Adapun  perspektif- perspektif  yang  ada  dalam  konsep ekofeminisme  ini  jika  ditarik  benang
merah,  semuanya  merupakan  konsep pemikiran  atau  gerakan  sosial  yang menentang domonasi/ketidakadilan dalam berbagai kondisi di seluruh dunia. Salah  satu  perspektif  utama  yang diusung  oleh  konsep  ekofeminisme adalah ketidakadilan gender,
deskriminasi  kelas  sosial  tertentu  dan eksploitasi  alam  atau  pengrusakan ekologi
(Carlassare, 2000). Ekofeminisme  juga  bisa  dikatakan sebagai  sebuah  gerakan  politik  yang menentang sistem kapitalisme, patriarki, dan  imperialisme  demi  mewujudkan keadilan  sosial  dan  kelestarian  ekologi (Buckingham, 2015).
Ekofeminsme merupakan
paradigma penting yang perlu ditanamkan  kepada  seluruh  umat manusia  mengingat  berbagai  masalah serius  tengah  dialami  oleh  penduduk dunia.
Masalah-masalah seperti perubahan iklim, pencemaran
lingkungan, penindasan, intimidasi, kolonialisme  dan  berbagai  masalah sosial-ekologis  lainnya  saat  ini  terus bermunculan.  Akan  tetapi  isu-isu  yang menjadi perhatian ekofeminisme terbukti  belum  mendapatkan  perhatian khusus,  terutama  jika  dibandingkan dengan  isu  pertumbuhan  ekonomi  dan inovasi  teknologi  informasi,  padahal berbagai  ancaman  sosial-ekologi  serius

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
terus  mengintai  dan  menimbulkan berbagai  ancaman  serta  penderitaan masyarakat  di  seluruh  penjuru  dunia (Gaard, 2015).
Wacana  hubungan  timbal  balik antara  alam  dengan  manusia  yang merupakan  pondasi  dasar  paradigma ekofeminisme ini, diperkuat oleh laporan dari  para  ilmuan  yang  tergabung  dalam Intergovermental  Panel  on  Climate Change (IPCC)  pada  tahun  2013.
Terjadinya  perubahan  iklim  (baca: kerusakan  iklim)  yang  terjadi  beberapa tahun  terakhir  ini  menurut  para  ilmuan tersebut, bukanlah suatu proses alamiah, melainkan terkait erat dengan intervensi manusia  ( anthropogenic  intervention ), terutama aktivitas produksi dan pemanfaatan  energi  dari  bahan  bakar fosil  serta  aktivitas  penebangan  hutan dan alih guna lahan ( land use change and forestry /LUCF).  Lebih  lanjut  studi  yang dilakukan  oleh  IPCC  ini  menjelaskan bahwa kegiatan industri dan transportasi modern  merupakan  penyebab  utama kerusakan  iklim  yang  dapat  dirasakan secara  langsung  oleh  umat  manusia beberapa  tahun  terakhir  ini  (IPCC,  2013 dalam  Candraningrum,  2015).  Dari laporan di atas, sangat jelas menggambarkan  bahwa  kerusakan  alam yang  kini  dapat  dirasakan  oleh masyarakat di seluruh dunia, sebenarnya
terjadi  karena  ulah  tangan  manusia sendiri  yang  tidak  bisa  mencintai  alam, cenderung merusak alam, dan memandang  alam  hanya  sebagai  “objek” yang dapat diekploitasi sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan finansial.
Dalam kenyataannya, cukup banyak  bukti-bukti  yang  membenarkan realitas  dari  paradigma  ekofeminisme ini.  Berbagai  bencana  alam  muncul  di negeri ini akibat dari pembangunan yang tidak  berwawasan  lingkungan  (Khor, 2005).  Contohnya  seperti  tragedi  tanah longsor  di  Bukit  Telaga  Lele,  Jawa Tengah pada Tanggal 12 Desember 2014 yang  lalu  akibat  penebangan  hutan secara  liar  (Gabrillin,  2014),  kemudian meningkatnya  secara  signifikan  angka penderita  kanker  dan  tumor  pada masyarakat  yang  tinggal  di  Desa Grujukan, Banyumas, Jawa Tengah akibat pencemaran  air  tanah  karena  aktivitas eksplorasi  tambang  minyak  bumi  di sekitar  cekungan  daerah  aliran  sungai Serayu  (Anam,  2010),  selanjutnya kelangkaan  air  bersih  yang  dialami  oleh masyarakat Pegunungan Kendeng, Rembang,  Jawa  Tengah  sejak  tahun 2000an  akibat  aktivitas  tambang semen, tambang  galian  pasir  dan  pembalakan pohon-pohon  jati  untuk  kebutuhan industri  mebel  (Sufyan,  2015).  Contoh-

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
contoh  di  atas  hanyalah  secuil  kisah sebagai  bukti  nyata  akibat  buruk  yang terjadi  karena  hubungan  yang  tidak harmonis antara manusia dengan alam.
Salah  satu  gambaran  hubungan harmonis  antara  alam  dengan  manusia dapat dilihat dari kisah masyarakat yang tinggal di Pegunungan Kendeng,
Rembang, Jawa Tengah sebelum munculnya  tambang  (tahun  1900an). Masyarakat  yang  tinggal  di  Pegunungan Kendeng sebelumnya memiliki suplai air bersih  yang  melimpah  berasal  dari Cekungan  Air  Tanah  (CAT)  Watu  Putih. Air  tanah  jernih  dan  bersih  yang disediakan  oleh  alam  ini  biasanya digunakan  oleh  masyarakat  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari (minum,  masak,  mandi  dan  mencuci) serta  untuk  memberi  minum  ternak, mengairi sawah dan tanaman palawija di daerahnya.  Kesuburan  ini  tergambarkan tak  tergantikan  dengan  nominal  uang berapapun.  Warga  desa  bisa  saling berbagi  sayur,  berbagi  empon-empon (kunyit,  jahe,  palawija  dan  lainnya). Mereka  hidup  guyub  rukun  tak  kurang suatu  apapun,  semua  yang  mereka butuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  sehari-hari  telah  disediakan  oleh alam  (Candraningrum,  2015).  Kondisi masyarakat  Pegunungan  Kendeng  yang hidup  harmonis  dengan  alam  ini
merupakan bukti nyata bahwa alam akan merawat,  mengasuh,  memelihara  dan mencukupi  semua  kebutuhan  hidup manusia  apabila  diperlakukan  dengan baik.
Adapun  selain  karena  perbedaan paradigma,  perjuangan  yang  dilakukan oleh  masyarakat  Kecamatan  Temon, Kabupaten  Kulonprogo  ini  dilakukan untuk  mempertahankan  hak  atas  tanah yang  selama  ini  mereka  tempati  untuk hidup selama puluhan tahun sejak nenek moyang  mereka  terdahulu.  Masyarakat setempat juga menggantungkan hidupnya  selama  ini  dari  hasil  bumi Kulonprogo  yang  mereka  olah  menjadi ladang  sawah  dan  juga  perkebunan. Mereka  khawatir  akan  tergeser  dan kehilangan  pekerjaan  yang  selama  ini telah  memenuhi  kebutuhan  hidup  jika pembangunan  NYIA  telah  direalisasikan. Kekhawatiran  inilah  yang  kemudian melahirkan gerakan perlawanan masyarakat  Kecamatan  Temon  melawan pembangunan New Yogyakarta
International Airport (NYIA).

## Identifikasi Dampak Sosial-Ekonomi
Berdasarkan  hasil  wawancara yang  telah  dilakukan,  masalah  utama yang  dihadapi  oleh  masyarakat  yang terkena  dampak langsung pembangunan New  Yogyakarta  International  Airport

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
(NYIA)  adalah  masalah  kekhawatiran akan  kehilangan  lapangan  pekerkerja dan  kekhawatiran  akan  timbulnya bencana alam sebagai dampak pembangunan bandara. Adapun kawasan yang terkena dampak langsung pembangunan  NYIA  di  antaranya  adalah Desa  Jangkaran,  Desa  Sindutan,  Desa Palihan,  Desa  Kebonrejo,  Desa  Temon Kulon,  dan  Desa  Glagah  yang  semuanya berlokasi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo. Mayoritas
masyarakat  yang  tinggal  di  daerah tersebut  bekerja  di  sektor  pertanian. Mereka telah menggeluti sektor pertanian  sebagai  mata  pencaharian utama  sejak  jaman  nenek  moyang mereka.  Petani  yang  tinggal  ada  di Kecamatan  Temon  ini  terbagi  menjadi tiga  golongan,  yaitu  petani  pemilik, petani  penggarap  dan  petani  pemilik- penggarap.
Bagi  petani  pemilik  dan  juga petani pemilik plus penggarap, pihaknya bisa  sedikit  bernafas  lega,  sebab  tanah sawah/pekarangan  yang  mereka  miliki dibeli  oleh  pihak  manajemen  PT. Angkasa  Pura  dengan  harga  tinggi,  yaitu di  atas  ekspektasi  mereka.  Besarnya uang  yang  mereka  terima  dari  hasil penjualan tanah dan bangunan membuat masyarakat berbondong-bondong membali barang-barang konsumsi
seperti  mobil,  motor,  barang-barang elektronik  modern  dan  juga  untuk  biaya umroh  sekeluarga.  Secara  kasat  mata golongan  ini  terlihat  bukan  sebagai golongan masyarakat rentan karena saat ini mereka memiliki uang berlimpah dan bisa  membeli  rumah  beserta  perabotan baru  di  tempat  yang  lain.  Namun  untuk kedepannya,  masyarakat  ini  memiliki tantangan  dalam  menemukan  mata pencaharian  baru,  sebab  uang  yang seharusnya  digunakan  sebagai  modal usaha  untuk  membeli  sawah  baru, sebagian  besar  telah  digunakan  untuk membeli barang-barang konsumsi. Lebih lanjut,  proses  adaptasi  dengan  jenis pekerjaan  baru  atau  jenis  pekerjaan tetap  sebagai  petani  pemilik  namun  di tempat  yang  baru,  bukanlah  hal  yang mudah  dan  instan.Dengan  diberiknnya kompensasi  yang  besar  ini,  secara kuantitas  partisipasi  masyarakat  dalam gerakan  perlawanan  yang  berasal  dari kelompok  petani  pemilik  menjadi berkurang. Adapun pembahasan mengenai gerakan perlawanan lebih jauh akan  dibahas  dalam  sub-bab  di  bawah sub-bab ini.
Adapun  untuk  golongan  petani penggarap  yang  notebennya  tidak memiliki tanah sawah/pekarangan, mereka  benar-benar  masuk  sebagai masyarakat  rentan.  Hal  ini  dikarenakan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
masyarakat  ini  tidak  mendapatkan kompensasi apa pun atas hilangnya mata pencaharian.  Mata  pencaharian  sebagai buruh  tani  yang  selama  ini  telah menghidupi keluarganya, secara tiba-tiba dirampas  tanpa  adanya  kompensasi  apa pun.  Petani  penggarap  yang  tidak memiliki lahan ini, pada umumnya hanya mengerjakan lahan milik orang lain atau menyewa  tanah  dari Sultan  Ground (SG) dan Paku  Alam  Ground (PAG)  sehingga mereka  benar-benar  tidak  mendapatkan kompensasi.
Selain golongan di atas, masih ada kelompok lain di Kecamatan Temon yang masuk  dalam  kategori  masyarakat rentan  yaitu  masyarakat  yang  berada dalam  lapisan  sosial  ekonomi  bawah seperti  kelompok  masyarakat  miskin, kelompok  nelayan,  kelompok  balita, lansia  dan  difabel.  Masyarakat  miskin yang  tidak  memiliki  aset  tanah/rumah atau memiliki aset namun sangat sedikit jumlahnya, tentu saja mereka tidak akan mendapatkan  kompensasi  apapun,  atau mendapatkan  kompensasi  namun  hanya sedikit.  Kondisi  seperti  ini  tentu  saja akan sangat menyusahkan mereka dalam mendapatkan  tempat  tinggal  baru  dan pekerjaan baru yang layak di tempat lain. Dengan  minimnya  uang  kompensasi, kelompok  ini  akan  sangat  kesulitan
dalam  menjalani  hidup  kedepannya setelah mengalami penggusuran.
Selanjutnya  kelompok  nelayan yang  selama  ini  mengandalkan  sumber daya  alam  berupa  laut  sebagai  mata pencaharian  pokok.  Kelompok  ini dipastikan akan kesulitan setelah ladang mata pencaharian utamanya diprivatisasi oleh pihak pengusaha. Mereka tidak akan mendapatkan  kompensasi  sedikit  pun atas hilangnya mata pencaharian tersebut.  Keahlian  dan passion sebagai nelayan yang telah mereka geluti selama ini dan bahkan ada yang telah menggeluti sepanjang  hidupnya,  dipaksa  untuk berpindah  ke  profesi  lain  atau  tetap sebagai  nelayan  namun  di  tempat  lain. Proses  adaptasi  bekerja  di  sektor  lain atau  bekerja  sebagai  nelayan  di  tempat lain  bukanlah  perkara  yang  mudah. Mereka harus mulai menerka-nerka dari awal  untuk  bisa  hidup  normal,  dan mungkin membutuhkan waktu bertahun- tahun  dengan  berbagai  tantangan  hidup yang  harus  mereka  hadapi  di  tempat baru.
Kemudian kelompok balita, lansia dan  difabel  merupakan  kelompok  yang membutuhkan perhatian ekstra terutama yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan biaya hidup.
Pembangunan  bandara  baru  ini  akan memunculkan  kawasan  kota  bandara

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
( airport  city )  yang  berarti  kawasan  di sekitar  bandara  akan  berubah  menjadi kawasan  kekotaan  atau  kawasan  yang memiliki  ciri-ciri  sebagai  sebuah  kota. Dengan  berubahnya  kondisi  menjadi kekotaan,  biaya-biaya  kebutuhan  dasar dan juga kebutuhan kesehatan juga akan menjadi  mahal.  Hal  ini  tentu  saja mengancam  kehidupan  kelompok  balita, lansia, dan difabel terutama yang berasal dari  golongan  masyarakat  miskin. Selanjutnya degradasi lingkungan kekotaan  di  sekitar  bandara  juga  akan mengancam  golongan  ini  yang  rentan terhadap  berbagai  macam  penyakit. Lebih  lanjut,  biaya  pendidikan  yang nantinya  harus  diberikan  kepada  balita setalah  memasuki  usia  anak,  juga menjadi  ancaman  tersendiri  apabila mereka  berada  dalam  keluarga  dengan kondisi ekonomi bawah.
Dengan demikian, setelah pembangunan  bandara  benar-benar dilakukan,  pemerintah  harus  benar- benar  memikirkan  nasib  masyarakat terutama  yang  masuk  dalam  kategori masyarakat  rentan.  Tanpa  adanya bantuan dari pihak pemerintah, keberlangsungan hidup kelompok masyarakat  rentan  ini  akan  sangat terancam.  Alam  yang  selama  ini  telah mencukupi  kebutuhan  hidup  mereka, kini  telah  diambil  alih  oleh  perusahaan
raksasa  dengan  dalih  pertumbuhan ekonomi.  Dengan  demikian,  pemerintah yang  telah  mendukung  perampasan  hak milik  masyarakat  tersebut,  memiliki kewajiban untuk memberdayakan kelompok  masyarakat  rentan  agar mampu  bertahan  hidup  menghadapi kondisi  kehidupan  yang  baru.  Selain dalam bentuk pemberdayaan, pemerintah  juga  harus  membentuk kebijakan legal yang meregulasi kepentingan  kelompok  rentan  agar mereka tidak semakin terpuruk, termarjinalisasi  dan  tertindas  di  tanah kelahirannya sendiri.

## KESIMPULAN
Perbedaan paradigma dan perbedaan kepentingan antara pemerintah-pengusaha dengan masyarakat Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo dalam pengelolaan sumberdaya alam, merupakan  akar  permasalahan  utama pembangunan New Yogyakarta
International  Airport (NYIA).  Pihak pemerintah-pengusaha memandang bahwa  sumber  daya  alam  merupakan sebuah  objek  dan  juga  aset  yang  dapat dieksploitasi demi mendapatkan keuntungan miliaran rupiah tiap tahunnya, dengan dalih demi pertumbuhan  ekonomi.  Sementara  itu

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
masyarakat  memandang  bahwa  sumber daya  alam  merupakan  ladang  milik mereka  yang  sudah  puluhan  tahun mereka  kelola  sebagai  warisan  dari nenek  moyang  mereka  terdahulu,  serta ladang tersebut merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat yang  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat juga  memandang  bahwa  perubahan fungsi  lahan  menjadi  bandara  dapat merusak alam yang pada akhirnya dapat meninbulkan  bencana  besar  yang mengancam  kehidupan  masyarakat. Dalam  pandangan  ini  masyarakat menempatkan alam sebagai subyek yang mampu  memberikan  umpan  balik terhadap perlakukan yang diberikan, jika alam  dilestarikan  dan  diperlakukan dengan  baik,  maka  alam  pun  akan memberikan kemaslahatan berupa pemberian  sumber-sumber  kehidupan yang  dapat  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun jika alam  disakiti  dan  dieksploitasi  maka alam pun akan memberikan umpan balik berupa  bencana  yang  dapat  mengancam keselamatan  seluruh  umat.  Secara teoritis pandangan masyarakat mengenai alam ini dapat disebut dengan paradigma ekofeminisme.
Sebagai upaya untuk
mempertahankan  kepentingan  dan  juga
mempertahankan paradigma yang mereka  yakini,  masyarakat  membentuk sebuah  organisasi  bernama  Wahana  Tri
Tunggal (WTT) sebagai bentuk perlawanan untuk menolak pembangunan NYIA. WTT ini selanjutnya melakukan  berbagai  upaya  penolakan mulai  dari  aksi  fisik  berupa  unjuk  rasa, bentrok  dan  pemblokiran  jalan  hingga aksi  verbal  berupa  audiensi  dengan pihak pemerintah dan pengusaha.
Dalam perkembangannya,
pembangunan bandara ini akan melahirkan kelompok masyarakat rentan yang  berasal  dari  kalangan  masyarakat dengan  status  sosial  ekonomi  bawah. Kalangan yang masuk dalam kategori ini diantaranya  adalah  petani  penggarap (buruh tani), masyarakat miskin, nelayan,  balita,  lansia  dan  masyarakat difabel. Kelompok masyarakat ini sangat terancam  keberlangsungan  hidupnya dengan  munculnya  NYIA.  Oleh  sebab  itu pemerintah  harus  turut  andil  dalam menyelamatkan  masa  depan  kelompok masyarakat  rentan  ini  demi  terciptanya keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Admin  Bandar  Udara  Online.  2012.
Pemerintah  Akan  Bangun  45 Bandara  Baru  Sampai  2022 .
Bandar  Udara  Online  (Online). http://bandaraonline.com/airpo rt/pemerintah-akan-bangun-45- bandara-baru-sampai-2022. Diakses 24 Oktober 2017.
Almeida,  ThiagoAlexandre  das  Neves,
Luís  Cruz,  Eduardo  Barata,  and Isabel-MaríaGarcía-Sánchez. 2017.
Economic Growth and Environmental Impacts: an
Analysis  Based  on  a  Composite
Index  of  Environmental  Damage . Ecological  Indicators  (Online), Volume 76, 2017. https://www.sciencedirect.com/s cience/article/pii/S1470160X163 07233. Diakses 25 Februari 2018. Anam,  Khoerul.  2010. Laporan  Riset Mikro  Tematik  YLSKAR  di Wilayah  Kabupaten  Banyumas .
Salatiga: YLSKAR.
Barnet,  Richard  J.  dan  Muller,  Ronald  E.
1984. Menjangkau Dunia: Menguak  Kekuasaan  Perusahaan Multinasional (Penerjemah:
Setiawan Abadi). Jakarta: LP3ES.
Biro  Komunikasi  dan  Informasi  Publik.
2017. Pembangunan  Bandara
Internasional Yogyakarta di
Kulonprogo Resmi Dimulai .
Kementerian
Perhubungan Republik  Indonesia  (Online). http://dephub.go.id/post/read/p embangunan-bandara- internasional-yogyakarta-di- kulon-progo-resmi-dimulai .
Diakses 24 Oktober 2017. BPS  Kab.  Kulonprogo.  2017. Kecamatan Temon Dalam Angka . Kulonprogo: BPS Kab.
Kulonprogo.
Buckingham,  Susan.  2015. Ecofeminism . International  Encyclopedia  of  the Social  &  Behavioral  Sciences (Second  Edition)  (Online),  2015. https://www.sciencedirect.com/s cience/article/pii/B97800809708 68910201.  Diakses  19  Februari 2018. Candraningrum, Dewi. 2015.
Ekofeminisme  III .  Yogyakarta: Jalasutra.
Carlassare,  Elizabeth.  2000. Socialist  and Cultural  Ecofeminism:  Allies  in Resistance . Ethics and the Environment  (Online),  Volume  5, No. 1, 2000. https://www.sciencedirect.com/s cience/article/pii/S10856633990
0025X. Diakses 19 Februari 2018.
Cuomo,  Christine  J.  1998. Feminism  and Ecological Communities: An Ethic

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
of Flourishing . London: Routledge.
Cuppen,  Eefje.  2018. The  Value  of  Social Conflicts. Critiquing Invited Participation  in  Energy  Projects .
Energy  Research  &  Social  Science (Online),  Volume  38,  2018. https://www.sciencedirect.com/s cience/article/pii/S22146296183
01002. Diakses 25 Februari 2018.
Denzim,  Norman  K.  dan  Yvonna  S.
Lincoln.  2009. Handbook  of
Qualitativ  Research (Penerjemah:
Dariyanto,  Badrus  Samsul  Fata, Abi,  John  Rinaldi).  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Faiz, F. (2020). Ngaji Filsafat 54 : Karl Marx . Retrieved from Youtube:
MJS Channel: https://www.youtube.com/watch ?v=EFjxSTnPWlM
Freestone,  Robert,  Peter  Williams,  dan Aaron  Bowden.  2006. Fly  Buy
Cities:  Some  Planning  Aspects  of Airport Privatisation in Australia .
Urban  Policy  and  Research (Online),Volume 24, No. 4, 2006. http://www.tandfonline.com/do i/abs/10.1080/0811114060103 5267. Diakses 23 Oktober 2017.
Gaard,  Greta.  2015. Ecofeminism  and Climate  Change .  Women's  Studies
International  Forum  (Online), Volume 49, 2015. https://www.sciencedirect.com/s cience/article/pii/S02775395150 00321. Diakses 19 Februari 2018.
Gandhi,  Leela.  2007. Teori  Poskolonial: Upaya  Meruntuhkan  Hegemoni Barat (Penerjemah: Yuwan Wahyutri  dan  Nur  Hamidah).
Jakarta: CV. Triarga Utama. Gabrillin,  Abba.  2014.  Ini  Penyebab Longsor di Banjarnegara Menurut  BNPB.  Kompas.com
(Online).http://nasional.kompas .com/read/2014/12/15/163155 61/Ini.Penyebab.Longsor.di.Banj arnegara.Menurut.BNPB. Diakses 25 Oktober 2017.
Graham,  Stephen  dan  Alessandro  Aurigi. 2007. Virtual  Cities,  Social Polarization,  and  the  Crisis  in Urban  Public  Space .  Journal  of Urban  Technology (Online), Volume  4,  No.  1,  1997. http://www.tandfonline.com/do i/abs/10.1080/1063073970872 4546. Diakses 24 Oktober 2017.
Habib,  Muhammad  Alhada  Fuadilah.
2015. Pergeseran  Nilai  dan Dukungan  Sosial  Keluarga  pada Orang  Tua  Lanjut  Usia  (Studi Kasus  pada  Lansia  Miskin  di Kabupaten  Blitar) .  Komunitas,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Volume  4,  No.  2,  1-10,  2015. http://journal.unair.ac.id/Kmnts @pergeseran-nilai-dan- dukungan-sosial-keluarga-pada- orang-tua-lanjut-usia-(studi- kasus-pada-lansia-miskin-di- kabupaten-blitar)-article-9593- media-135-category-8.html. Diakses 25 Februari 2018.
Habib,  Muhammad  Alhada  Fuadilah.
(2021). Kajian Teoritis
Pemberdayaan  Masyarakat  dan Ekonomi  Kreatif. Ar  Rehla:
Journal  of  Islamic  Tourism,  Halal Food,  Islamic  Traveling,  and Creative Economy , 1(2), 106-134. https://doi.org/10.21274/ar- rehla.v1i2.4778
Hakim,  Luqman.  2018. Pariwisata Wilayah  Selatan  Yogyakarta Akan Dikembangkan . Antaranews.com (Online).
https://www.antaranews.com/b erita/674939/pariwisata- wilayah-selatan-yogyakarta- akan-dikembangkan.  Diakses  25 Februari 2018.
Hancock,  Graham.  2007. Dewa-dewa Pencipta Kemiskinan: Kekuasaan,
Prestise,  dan  Korupsi  Bisnis Bantuan Internasional
(Penerjemah:  Yos  Suprapto).
Yogyakarta:  Cindelaras  Pustaka Rakyat Cerdas.
Hardiman  F.  Budi.  2009. Kritik  Ideologi:
Menyikapi Pertautan Pengetahuan  dan  Kepentingan Bersama Jurgen Habermas .
Yogyakarta: Kanisius.
Hidayat, Ali Akhmad Noor. 2017. Peneliti UGM: Lokasi Bandara Kulonprogo Sangat Rawan Tsunami . Tempo.co
(Online).https://bisnis.tempo.co /read/894911/peneliti-ugm- lokasi-bandara-kulon-progo- sangat-rawan-tsunami.  Diakses 26 Oktober 2017.
Islam,  Muhammad  Azizul  and  Staden, Chris  J.  Van.  2017. Social Movement NGOs and the Comprehensiveness  of  Conflict Mineral Disclosures: Evidence From Global Companies . Accounting,  Organizations  and Society (Online), 2017. https://www.sciencedirect.com/s cience/article/pii/S03613682173 01149. Diakses 19 Februari 2018. Jogja.co.  2014. Bandara  Baru  Jogja  di Kulonprogo  Siap  Beroperasi  2017 . Jogja.co
(Online).
http://www.jogja.co/bandara- baru-jogja-di-kulonprogo-siap-

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
beroperasi-2017/.  Diakses  23 Oktober 2017.
Khor,  Martin.  2005. Globalisasi  Krisis Pembangunan Berkelanjutan (Penerjemah: AB Widyanta).
Yogyakarta:  Cindelaras  Pustaka
Rakyat Cerdas.
Laplonge,  Dean.  2016. Exploring  the Distance Between Ecofeminism and
Women  in  Mining  (WIM) .  The Extractive  Industries  and  Society (Online),  Volume  3,  No.  3,  2016. https://www.sciencedirect.com/s cience/article/pii/S2214790X163 00430. Diakses 19 Februari 2018.
McMahon,  Martha.  1997. From  the Ground  Up:  Ecofeminism  and
Ecological  Economics .  Ecological
Economics  (Online),  Volume  20, No.
2,1997. https://www.sciencedirect.com/s cience/article/pii/S09218009960 00262. Diakses 19 Februari 2018. Monterrubio,  Carlos.  2017. Protests  and Tourism Crises: a Social Movement
Approach  to  Causality .  Tourism
Management
Perspectives
(Online),  Volume  22,  2017.
https://www.sciencedirect.com/s cience/article/pii/S22119736173
00181. Diakses 25 Februari 2018.
Neves,  Katja.  2017. Tackling  the
Invisibility of Abeyant Resistance to
Mainstream Biodiversity Conservation:  Social  Movement Theory  and  Botanic  Garden Agency .  Geoforum  (Online),  2017. https://www.sciencedirect.com/s cience/article/pii/S00167185173 02373. Diakses 25 Februari 2018. Percoco,  Marco.  2010. Airport  Activity and Local Development: Evidence from Italy . Sage Journals
(Online),  Volume  47,  No.  11, 2010.
http://journals.sagepub.com/doi
/abs/10.1177/0042098009357 966. Diakses 25 Oktober 2017.
Petras,  James  dan  Veltmeyer,  Henry.
2014. Menelanjangi  Globalisasi: Sepak  Terjang  Imperialisme  di Abad  21 (Penerjemah:  Agung Prihantoro). Bantul: Kreasi Wacana.
Saraswati,  Bernadheta  Dian.  2016. NYIA Segera  Beroperasi,  Ini  Manfaat yang  Diterima .  Solopos  (Online). http://www.solopos.com/2016/
09/10/bandara-kulonprogo- nyia-segera-beroperasi-ini- manfaat-yang-diterima-751992. Diakses 25 Oktober 2017.
Sindhunata. 1982. Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat
Modern  Oleh  Max  Horkheimer

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Dalam Rangka Sekolah Frankfurt .
Jakarta: PT. Gramedia.
Sufyan,  Ahmad.  2015. Gerakan  Sosial
Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara Melawan Pembangunan  Pabrik  Semen  Di
Kabupaten  Rembang .  Komunitas (Online),  Volume  4,  No.  2,  2015. http://journal.unair.ac.id/Kmnts @gerakan-sosial-masyarakat- pegunungan-kendeng-utara- melawan-pembangunan-pabrik- semen-di-kabupaten-rembang- article-9576-media-135- category-8.html.  Diakses 26
Oktober 2017.
Tim  Al-Huda.  2009. Al- Qur’an  Tiga
Bahasa:  Arab-Indonesia-Inggris Plus  Transliterasi  Arab  Latin .
Depok: Al-Huda.
Trijono,  Lambang.  2007. Pembangunan Sebagai  Perdamaian .  Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Tveter,  Eivind.  2017. The  Effect  of
Airports on Regional Development:
Evidence  From the  Construction of Regional  Airports  in  Norway .
Research in
Transportation
Economics  (Online),  Volume  63,
2017.
https://www.sciencedirect.com/s cience/article/pii/S07398859163 01408. Diakses 25 Februari 2018.
Utama,
Abraham. 2017. Bandara Kulonprogo,  Yogyakarta:  Antara Sabda Leluhur dan 'Proyek Strategis'  Jokowi .  BCC  Indonesia (Online).
http://www.bbc.com/indonesia/i ndonesia-42262077.  Diakses  27 Februari 2018.