## EVALUASI PELAKSANAAN PRINSIP ATURAN HUKUM, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2020
LARA INDAH YANDRI *1 , ROBY HADI PUTRA 2, PURYANTO 3
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti, Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat, laraindahyandri@gmail.com, robyhadiputra@gmai.com
Abstract: Evaluation  of  campaign  fund  management  is  very  important  in  regional  head elections,  good  management  of  campaign  funds  can  determine  victory  in  the  2020  regional head election. To carry out elections for regional heads with integrity, of course, you must use the principles of the rule of law that are transparent and accountable, so that the 2020 Pilkada can  run  the  principle  of  justice  in  accordance  with  the  principles  of  the  election.  This  paper uses qualitative methods with secondary data to report results by using case literature studies, existing  laws  and  theories  and  using  SWOT  analysis  through  the  stages  of  data  processing, data analysis, data reduction and drawing conclusions. The results of this study indicate that the  strategy  in  implementing  the  rule  of  law,  transparency  and  accountability  in  managing campaign  funds  is  (1)  the  principles  of  rule  of  law  have  not  been  implemented  optimally  in managing campaign funds in regional head elections. (2) the implementation of the principle of transparency has not been effective in managing campaign funds in regional head elections. (3) and the ineffective implementation of the principle of accountability in managing campaign funds in regional head elections.
Keywords : Rule of Law, Transparency, Accountability, Management of Campaign Funds
Abstrak: Evaluasi pengelolaan dana kampanye sangat penting dalam pemilihan kepala daerah, pengelolaaan  dana  kampanye  yang    baik  bisa  menentukan  kemenangan  dalam  pemilihan kepala  daerah  tahun  2020.  Untuk  melaksanakan  pemlihan  kepala  daerah  yang  berintegritas tentu  harus  memakai  prinsip  aturan  hukum  yang  transparansi  dan  akuntablitas,  sehingga Pilkada tahun 2020 bisa menjalankan prinsip keadilan  yang sesuai dengan azas azas pemiilu. Tulisan  ini  memakai  metode  kualitatif  dengan  data  skunder    laporan  hasil  dengan  memakai studi  literatur  kasus,  hukum  dan  teori  yang  ada  serta  memakai  analisis  SWOT  melalui  tahap pengolahan  data,  analisis  data,  reduksi  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa strategi dalam pelaksanaan  aturan hukum, transparansi dan  akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye yaitu (1) belum terlaksananya prinsip aturan hukum dengan maksimal  dalam  pengelolaan  dana  kampanye  pada  pemilihan  kepala  daerah.  (2)  belum efektifnya pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana kampanye pada pemilihan kepala  daerah.  (3)  dan  belum  efektifnya  pelaksanaan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan dana kampanye pada pemilihan kepala daerah.
Kata Kunci : Aturan Hukum, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Kampanye

## A. Pendahuluan
Tulisan  ini  akan  mengkaji  bagaimana  evaluasi  pengelolaan  dana  kampanye  dalam pemilihan  kepala  daerah  pada  tahun  2020  yang  dilaksanakan  dibeberapa  kabupaten  yang  ada di  Sumatera  Barat.  Selanjutnya  pemilihan  kepala  daerah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  menjelaskan  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan  Kabupaten/Kota  untuk  memilih  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  secara  langsung  dan demokratis.
Pada  Pilkada  serentak  2020  di  Sumatera  Barat  (Sumbar),  pemilihaan  kepala  daerah berlansung  di  13  kabupaten,  kota  dan  1  di  provinsi.  Data  KPU  Sumatera  Barat  ada    ada  49
pasangan  calon  yang  telah  mendaftarkan  diri  ke  KPU.  Perlu  penulis  informasikan  bahwa Pasangan  Calon  yang  berkompetisi  pada  Pemilihan  2020  ini  sebanyak  49  Pasangan  Calon, yang  semuanya  telah  menyampaikan  laporan  dana  kampanye  kepada  KPU  Kabupaten/Kota. Adapun rincian para Peserta Pemilihan Tahun 2020 tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat 4 (Empat)  Pasangan  Calon,  Kabupaten  Padang  Pariaman  terdapat  3  (Tiga)  Pasangan  Calon, Kabupaten  Dharmasraya  2  (Dua)  Pasangan  Calon,  Kabupaten  Agam  4  (empat)  Pasangan Calon, Kabupaten Pasaman Barat terdapat 4 (empat) Pasangan Calon, Kabupaten Lima Puluh Kota  terdapat  4  (Empat)  Pasangan  Calon,  Kabupaten  Tanah  Datar  terdapat  4  (Empat) Pasangan  Calon,  Kabupaten  Sijunjung  terdapat  5  (Lima)  Pasangan  Calon,  Kabupaten  Peisisr Selatan    terdapat  3  (Tiga)  Pasangan  Calon,  Kabupaten  Solok    terdapat  4  (Empat)  Pasangan Calon,  Kabupaten Solok Selatan  terdapat 3 (Tiga) Pasangan Calon, Kota Bukitinggi terdapat 3  (Tiga)  Pasangan  Calon,  Kabupaten  Pasaman  terdapat  1(Satu)  Pasangan  Calon    dan  Kota Solok terdapat 4 (Empat) Pasangan Calon.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  Komisi  Pemilihan  Umum  mempunyai kewajiban  untuk  melaksanakan  seluruh  proses  dari  tahapan  pemilihan  umum.  Adapun  teknis setiap  tahapan  tersebut  diatur  tersendiri  dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Keputusan KPU) dalam  hal petunjuk  teknis secara spesifik. Proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan  dan  evaluasi.  Salah  satu  proses  yang  dilakukan  dalam  tahap  pelaksanaan  pemilu adalah tahapan laporan dan audit dana kampanye.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  5  Tahun  2017  Tentang  Dana Kampanye  Peserta  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati, Dan/Atau  Walikota  Dan  Wakil  Walikota sudah  mengatur  bagaimana  pendanaan  pasangan calon,  pendanaan  dari  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  serta  pendanaan  kampanye untuk  memastikan  transparansi  dan  menjaga  independensi  partai  politik  atau  peserta  terpilih dari dampak uang yang di keluarkan oleh para donatur.
Pengaturan  dana  kampanye  melalui  Peraturan  KPU  Nomor  12  Tahun  2020  dijelaskan hal-hal  pokok  pada  regulasi  dana  kampanye  yaitu  a)  Pembukaan  rekening  khusus  dana kampanye,  b)  Pengaturan  sumber  pendanaan,  c)  Pembatasan  jumlah  sumbangan,  d)  Laporan dana  kampanye,  e)  Audit  dana  kampanye,  f)  Penerapan  sanksi  administrasi.  Permasalahan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye tidak hanya terjadi pada  pemilihan  kepala  daerah  dan  pemilihan  legislatif  saja,  namun  juga  terjadi  pada pengelolaan  penggunaan  anggaran  dana  oleh  partai  politik.  Salah  satu  faktor  yang menghalangi  proses  politik  untuk  mencapai  demokrasi  yang  ideal  dibanyak  negara  adalah pengaruh uang.
Uang  menjadi  sangat  penting  untuk  politik  demokrasi,  juga  bisa  menjadi  alat  untuk mempengaruhi  proses  politik  dengan  cara  membeli  suara  atau  mempengaruhi  pengambilan kebijakan (Rudi: 2020: 2-3). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya telah dilakukan berbagai penelitian mengenai pemilihan kepala daerah khususnya didalam pengelolaan dana kampanye pemilihan  kepala  daerah  di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  tetapi  berbagai  pelanggaran  masih terjadi,  diantaranya  adalah  masih  terjadi  politik  uang,  peraturan  pengelolaan  dana  kampanye belum dapat mencegah terjadinya politik uang, pelaporan dana kampanye tidak transparan dan akuntabel,  sumbangan  dana  kampanye  tidak  sesuai  aturan,  pasangan  calon  tidak  mentransfer dana kampanye ke rekening khusus sebelum digunakan, terdapat transaksi yang mencurigakan dalam pemilihan kepala daerah.
Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  penelitian  Pada  Pilkada  Provinsi  Sumatera  Barat “Evaluasi  Pelaksanaan  Prinsip  Aturan  Hukum,  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Kampanye  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  Tahun  2020”.  Alasan  pemilihan  lokasi penelitian  di  Pilkada  Sumatera  Barat  karena  melihat  Pasangan  Calon  dengan  Penerimaan Sumbangan  Tertinggi  (Perseorangan,  Partai  Politik,  Pihak  Lain)  yakni  salah  satunya  provinsi sumatera barat.

## B. Metodologi Penelitian
Penulis  menggunakan  metode  penelitian    kualitatif  dengan  model  studi  kasus,  dimana penulis  berusaha  untuk  mengungkapkan  secara  empiris  mengenai  evaluasi  prinsip  aturan hukum,  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  kampanye  Pemilihan  Kepala  Daerah Serentak Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder serta analisis SWOT melalui tahap  pengolahan  data,  analisis  data,  reduksi  data  dan  penarikan  kesimpulan  dan menggunakanan  berupa  Laporan  Penerimaan  dan    Pengeluaran    dana    Kampanye    (LPPDK) dari    partai    politik    peserta  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak    2020  dan  Laporan  Asurans Independen  dari  setiap  Kantor  Akuntan    Publik    (KAP)    yang    memeriksa        LPPDK    partai politik    peserta  Pemilu    Serentak    2020    dari  website    KPU    Sumatera  Barat  dan    hasil penelitian  lembaga riset  dan civil  society pemerhati  pemilu.Data  hasil  penelitian dianalisa.

## C. Hasil dan Pembahasan
Falguera, et.al (2014 : 2) mendefinisikan pendanaan politik sebagai pendanaan (legal dan ilegal)  kegiatan partai politik  yang berkelanjutan dan kampanye pemilu(khususnya  kampanye oleh kandidat dan partai politik, tapi juga pihak ketiga). Berdasarkan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota menjadi  Undang-Undang  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,Bupati  dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang,  laporan sumbangan  dana  Kampanye,  disampaikan  oleh  Calon  Gubernur  kepada  KPU  Provinsi  dan Calon Bupati/Calon Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.
Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2020    sebagaimana  data  Indonesian  Coruptian Watch  bahwa  Sumatera  Barat  merupakan  salah  satu  Provinsi  yang  Pasangan  Calon  dengan Penerimaan  Sumbangan  Tertinggi  (Perseorangan,  Partai  Politik,  Pihak  Lain),  hal  ini  dilihat dari pasangan dari Mahyeldi dan  Audy Joinaldi dimana dari pasangan  ini terlihat sumbangan terbesar  berdasarkan  data  pantauan  dari  Indonesian  Coruptian  Watch.  Sebagaimana  gambar dibawah ini.
Sumber : Indonesian Coruption Watch Pemantauan Dana Kampanye Tahun 2020. Namun  jika  dibandingkan  dengan  tanda  terima  penerimaan  Laporan  Penerimaan Sumbangan  Dana  Kampanye  pada  hari  Sabtu  tanggal  31  Oktober  2020,  Pasangan  Calon Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Sumatera  Barat  yang  menyampaikan  Laporan  Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang didapatkan dengan data dari KPU Provinsi Sumatera Barat mempunyai hal persis sama.
Sumber : Website KPU Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan  data  diatas  dapat    dibandingkan  bahwa  terkait  dengan  sumbangan  dana kampanye  secara   perseorangan melebihi dengan ketentuan yang ad ajika dilihat pada  Materi regulasi dana kampanye yang dapat menjamin penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan  dana  kampanye  adalah  Sumber  Dana,  Pembatasan  Sumbangan,  Pembatasan Belanja,  Keterbukaan,  Laporan  dan  Pertanggungjawaban,  Larangan  dan  Saksi  serta Penegakkan  Hukum  (Op.  Cit.  Hal.  41-44)  .  Sumbangan  Pasangan  Calon  dari  perseorangan paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta sebanyak  750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh  juta  rupiah).  Pasangan  Calon  tidak dibenarkan  menggunakan  sumber  dana  illegal,  seperti  sumbangan  negara  asing  lembaga swasta  asing,  LSM  asing  dan  warga  negara  asing,  sumbangan  dari  pihak  yang  tidak  jelas identitasnya,sumbangan  dari  Pemerintah  Daerah,  serta  sumbangan  dari  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN)  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  (UU  10:2016  Pasal  72)    .  Tekait dengan  kepatuhan  dalam    pelaksanaan    Kepatuhan  Prosedur  dan  Waktu  Pelaporan  Dana Kampanye  telah  disepakati  Bersama  KPU  Sumatera  Barat  untuk  pelaksanaan  terkait  dengan kepatuhan  dalalm  prinsip  hukum  maka    periode  pembukuan  Laporan  Awal  Dana  Kampanye (LADK) dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup satu hari sebelum penyampaian LADK.  Sedangkan  periode  pembukaan    Laporan  Penerimaan  Sumbangan  Dana  Kampanye (LPSDK)  dimulai  satu  hari  setelah  penutupan  pembukuan  LADK.  Dan,  pembukuan  Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak penetapan Pasangan Calon hingga pada  saat  masa  kampanye  berakhir.  Pasangan  Calon  berkewajiban  menyampaikan  laporan awal dana kampanye, laporan periodik, dan laporan akhir dana kampanye sesuai dengan batas waktu  yang  telah  ditetapkan.  Adapun  tanggal  penting  penyampaian  laporan  dana  kampanye yaitu  :  Tanggal  25  September  2020  Penyerahan  LADK,  termasuk  Rekening  Khusus  Dana Kampanye  (RKDK).  Tanggal  31  Oktober  2020  Penyerahan  LPSDK.  Tanggal  6  Desember 2020 Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
Prinsip  Aturan  Hukum  bahwa  masih  banyak  peserta  pemilih  dalam  pemilihan  kepala daerah  Sumatera  Barat  yang  tidak  mematuhi  aturan  hukum  yang  ada,  dan  terbatasnya  gerak KPU untuk mengecek kepatuhan pengelolaan dana kampanye pasangan calon. Kedua. Prinsip Transparansi.  Untuk  melihat  pelaksanaan  prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan  dana kampanye  pemilihan  kepala  daerah  dapat  dilihat  dari  beberapa  karakteristik  yaitu  :  a) Keterbukaan  informasi,  bahwa  belum  adanya  keterbukakan  informasi  penerimaan  dan pengeluaran  dana  kampanye  pemilihan  kepala  daerah  di  Sumatera  Barat  tahun  2020,  karena masih  terdapat  penerimaan  sumbangan  yang  disembunyikan  oleh  pasangan  calon,  artinya
masih  ada  sumbangan  dana  kampanye  yang  tidak  ditransfer  ke  rekening  khusus  pasangan calon.  Kemudian  masih  terdapat  pasangan  calon  yang  tidak  melaporkan  sumbangan  dana kampanye ke LPPDK, dan terdapat perbedaan jumlah sumbangan pada LPPDK dengan jumlah sumbangan  pada  kwintasi/bukti  setoran  penyumbang.  b)  Laporan  kegiatan  dan  keuangan, bahwa  belum  terbentuknya  transparansi  dalam  pengelolaan  kegiatan  dan  keuangan  yang dilakukan oleh pasangan calon pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat Tahun 2020. karena didalam  pelaporan  kegiatan  dan  pelaporan  keuangan  kampanye,  masih  ditemukan  pasangan calon  yang  tidak  mencatat  semua  kegiatan  dan  pengeluaran  yang  dilakukan  ketika  masa kampanye. c) Website atau media publikasi, bahwa sudah terwujudnya keterbukaan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan kepala daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 melalui website KPU.
Ketiga.  Prinsip  Akuntabilitas.  Untuk  melihat  pelaksanaan  prinsip  akuntabilitas  dalam pengelolaan dana kampanye pemilihan kepala daerah dapat dilihat dari beberapa karakteristik yaitu : a) Sistem pelaporan keuangan, bahwa belum akuntabelnya  sistem pelaporan keuangan yang  dilakukan  oleh  pasangan  calon  dalam  melaporkan  penerimaan  dan  pengeluaran  dana kampanye,  karena  ditemukan  pasangan  calon  yang  tidak  melaporkan  sumbangan  dana kampanye  berupa  barang  pada  LPPDK,  pasangan  calon  tidak  melaporkan  atau  tidak mengirimkan  sumbangan  dana  kampanye  ke  rekening  khusus  pasangan  calon  dan  tidak sesuainya  jumlah  laporan  penerimaan  dana  kampanye  dengan  kwintasi/bukti  penerimaan sumbangan  dana  kampanye.  b)  Kejujuran,  bahwa  belum  adanya  kejujuran  pasangan  calon dalam  pengelolaan  dana  kampanye,  karena  terdapat  pasangan  calon  yang  tidak  mencatat  dan tidak  melaporkan  semua  pengeluaran  dan  penerimaan  dana  kampanye,  dan  tidak  lengkapnya kwintasi/bukti  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  dimasukkan  ke  dalam  Laporan  Penerimaan dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye  (LPPDK).  c)  Komitmen,  bahwa  belum  adanya  komitmen dari  pasangan  calon  dalam  mengelola  keuangan  kampanye  dengan  baik,  karena  pasangan calon  pemilihan  kepala  daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  Tahun  2020  masih  melakukan tindakan politik uang.
Kempat.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  prinsip  aturan  hukum, transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  kampanye.  a)  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  pelaksanaan  prinsip  aturan  hukum  yaitu:  1)  Faktor  Internal,  bahwa  masih lemahnya  aturan  hukum  yang  ada  mengenai  pengaturan  pengelolaan  dana  kampanye pemilihan  kepala  daerah  tahun  2020,  karena  terbatasnya  kewenangan  KPU  Provinsi  dan Bawaslu  Provinsi  Sumatera  Barat  Kota  untuk  menilai  dan  mengawasi  pengelolaan  dana kampanye  oleh  pasangan  calon.  KPU  Kota  tidak  berhak  untuk  menilai  kebenaran  pelaporan dana  kampanye  oleh  pasangan  calon  dan  Bawaslu    tidak  memiliki  kewenangan  untuk mengawasi  dana  kampanye  lebih  jauh.  2)  Faktor  eksternal,  bahwa  masih  lemahnya  aturan hukum  yang  ada  mengenai  pengaturan  pengelolaan  dana  kampanye  pemilihan  kepala  daerah tahun  2020,  karena  pasangan  calon  tidak  melaporkan  seluruh  kegiatan,  penerimaan  dan pengeluaran  keuangan  kampanye,  pasangan  calon  masih  berpeluang  untuk  tidak  mentransfer sumbangan  dana  kampanye  ke  rekening  khusus  pasangan  calon  sebelum  dana  kampanye tersebut  digunakan,  dan  pasangan  calon  berpeluang  untuk  tidak  jujur  dalam  melaporkan penerimaan  dan  pengeluaran  dana  kampanye.  b)  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan  prinsip  transparansi  yaitu:  1)  Kompetensi  SDM,  bahwa  kurang  berkompetennya sumberdaya manusia dari pasangan calon dalam pengelolaan dana kampanye sehingga banyak kesalahan  dalam  membuat  laporan  dikarenakan  kurangnya  dokumentasi  kwintasi/bukti penerimaan  dan  pengeluaran  dana  kampanye  pasangan  calon.  2)  Sistem  pengawasan  dan monitoring,  bahwa  masih  terbatasanya  kewenangan  Panwaslu  untuk  mengawasi  lebih  dalam mengawasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon, karen yang diawasi oleh  Panwaslu  adalah  sebatas  kepatuhan  pasangan  calon  melaporkan  dana  kampanyenya.  c) Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  prinsip  akuntabilitas  yaitu  :  1)  Kejelasan sasaran  anggaran,  bahwa  belum  ada  kejelasan  anggaran  dana  kampanye  pasangan  calon, karena masih belum jujurnya pasangan calon dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana  kampanye  pemilihan  kepala  daerah  tahun  2020.  2)  Sistem  pelaporan,  bahwa  masih kurang  tegasnya  regulasi  yang  mengatur  pengelolaan  dana  kampanye  oleh  pasangan  calon,
kemudian didalam asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye salah satu pasangan calon tidak ada satu bukti/kwintasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. 3) Pemanfaatan  teknologi  informasi,  bahwa  SDM  pasangan  calon  kurang  memahami pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dana kampanye, sehingga terjadi kesalahan dalam  menginput  data  dan  tidak  ditemukan  satu  kwintasi/bukti  sumbangan  dana  kampanye pasangan calon.

## D. Penutup
Peserta Pemilihan mengumpulkan dana kampanye berasal dari sumber yang sah menurut hukum.  Dengan  kata  lain,  bahwa  Pasangan  Calon  tidak  menggunakan  sumber-sumber  dana yang  dilarang  oleh  Undang-Undang.  Peserta  Pemilihan  juga  diberikan  kesempatan  untuk melakukan  pencatatan  atas  seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran  akti tas  kampanyenya. Sejumlah  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  Pasangan  Calon  adalah  membuat  daftar penyumbang,  daftar  pendapatan,  daftar  belanja,  neraca  dan  lain-lain.  Semuanya  harus dilaporkan  kepada  institusi  yang  ditunjuk  dan  dibuka  (diumumkan)  agar  bisa  diakses  publik. Tujuan membuka laporan dana kampanye adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, sehingga Peserta Pemilihan bertanggung jawab dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye agar rasional,  sesuai  etika  dan  tidak  melanggar  peraturan  perundangundangan.  Kewajiban  dari Pasangan calon kepala daerah dalam rangka mematuhi prinsip aturan hukum, transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan  dana  kampanye  pemilihan  kepala  daerah  sehingga  ketika  dalam pelaksanaan kampanye tidak ada terjadi pelanggaran dan bagi kepala daerah ketika memimpin bisa memberikan contoh kepada calon kepala daerah nantinya.

## Daftar Pustaka
Adnan,  M.  Fachri.  2012. Perilaku  Memilih  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara Langsun . UNP Press Padang.
Al  Husna,  Nadhila  Mutiara,  and  Agus  Budiatmanto.  "Pelaksanaan  Prosedur  Audit  Dana Kampanye  di  Masa  Pandemi  Covid-19:  Studi  Kasus  pada  Kantor  Akuntan  Publik Wartono & Rekan." Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani 9.2 (2021): 113- 131.
Amy.  Y.  S.  Sri  Rahayu  dan  Vishnu  Juwono.  2019. Birokrasi  &  Governance  Teori,  Konsep, dan Aplikasi . Depok: Rajawali Pers. Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara . Bandung: CV Pustaka Setia. Aspinall,  E.,  &  Fealy,  G.,  (eds).  2003. Local  Power  and  Politics  in  Indonesia .  ISEAS, Singapore.
Karianga,  Hendra.  2017. Carut-Marut  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Era  Otonomi Daerah . Depok: Kencana. Rangkuti,  Freddy.  2018. Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis  Analisis  SWOT .  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Hilmi,  Zaki.  "Evaluasi  Pengawasan  Pilkada  2020  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19:  Studi Empiris  Pada  8  (Delapan)  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat." Jurnal  Keadilan Pemilu 1.3 (2020).
Hermansyah  Putra,  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan  Sosial  Politik  UMA,  Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, dipublikasikan Desember 2018.
Marpaung,  Baginda  Yosep. Analisis  Kepatuhan  Laporan  dana  Kampanye  Partai  Gerakan Perubahan  Indonesia  (Studi  Kasus  Hasil  Audit  KAP  Panata  dan  Rekan  Terhadap Peserta Pemilihan umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia 2019 . Diss. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020.
Veri Junaidi dkk, Jurnal Pemilu & Demokrasi, Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna ,
Jakarta: Perludem, Jurnal#3, Mei 2012.
Wegik  Prasetyo,  Jurnal  Antikorupsi  INTEGRITAS,  Optimalisasi  Bekerjanya  Pengungkapan Dana  Kampanye  sebagai  Strategi  Pencegahan  Politik  Uang,  Jakarta:  Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun  2019  tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017  tentang  Kampanye  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017  tentang  Dana  Kampanye  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.