## JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
(Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)

## GENTUR CAHYO SETIONO
Fakultas Hukum Universitas Kadiri Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Email : gentur@unik-kediri.ac.id

## Abstrak
Lembaga Perbankan merupakan salah satu unsur penting dalam berjalannya roda perekonomian di suatu negara, salah satu bidang usaha perbankan tersebut adalah jenis usaha  kredit  perbankan.  Dalam  proses  perjanjian  kredit  dalam  praktek  selalu  diikuti dengan  perjanjian  jaminan  dengan  maksud  sebagai  proteksi  bagi  bank  bahwa  debitur akan  melaksanakan  prestasinya  sesuai  perjanjian.  Perjanjian  jaminan  merupakan perjanjian  tambahan  yang  keberadaannya  tergantung  dari perjanjian  pokok  yaitu perjanjian kredit. Dalam praktek perjanjian kredit dan jaminan perbankan, piutang dapat dijadikan  sebagai obyek  jaminan,  lembaga  jaminan  yang  mengatur  adalah  lembaga jaminan  gadai  dan jaminan fidusia.  Obyek  jaminan  gadai  dan  fidusia  adalah  meliputi benda  bergerak  berwujud  dan  benda  bergerak  tidak  berwujud yang  dapat  berupa piutang.
Kata Kunci : kredit perbankan, jaminan kebendaan, benda bergerak tidak berwujud

## 1. LATAR BELAKANG MASALAH
Salah  satu  unsur  strategis  yang  menopang  pertumbuhan  perekonomian  negara adalah kegiatan perbankan, karena bank merupakan lembaga  yang berfungsi menghimpun dan  menyalurkan  dana  masyarakat.  Sebagai  sebuah  lembaga  keuangan  yang  berorientasi bisnis bank memiliki banyak produk layanan yang berhubungan dengan bidang keuangan, dari  produk-produk  perbankan  tersebut  kredit  merupakan  produk  yang  menjadi  prioritas dalam bisnis perbankan, bunga dari kredit  yang disalurkan kepada masyarakat merupakan salah satu  sumber  pendapatan  terbesar  bank.  Penyaluran  kredit  yang  diberikan  oleh  bank kepada  masyarakat  merupakan  dana  yang  berasal  dari  masyarakat  yang  berupa  simpanan baik dalam bentuk tabungan, giro atau deposito. Penyaluran kredit kepada masyarakat oleh perbankan selain merupakan bidang usaha yang dapat memberikan keuntungan yang besar namun juga memberikan resiko yang tidak kecil bagi usaha perbankan, maka dari itu untuk memberikan  kredit  tersebut  bank  harus  juga  memperhatikan  unsur-unsur  keamanan  agar usaha perbankan dapat berjalan dengan baik.
Menurut  undang-undang  perbankan  kredit  adalah “ penyediaan  uang  atau  tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan pihak  peminjam  untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan ” . 1
Dalam memberikan kredit unsur utama dari kredit adalah kepercayaan, kepercayaan dari  pihak  bank  selaku  pemberi  kredit  dan  nasabah  selaku  penerima  kredit,  kepercayaan pihak  bank  tersebut  tidak  didapatkan  oleh  bank  secara  semata-mata  namun  timbul  dari terpenuhinya  syarat-syarat  yang  diberikan  bank  kepada  calon  nasabah  (debitur),  dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan tersebut maka pihak bank akan memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikan kepada debitur akan kembali sesui dengan jangka waktu yang telah disepakati.
Thomas  Suyanto  dalam  bukunya  “Dasar - dasar  Perkreditan”  mennyatakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari :
1 Muhamad Djumanha, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 180
1. Kepercayaan, “dalam hal ini kreditur memiliki keyakinan bahwa debitur akan dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan.
2. Tenggang  waktu, Penentuan  batas  waktu  kapan  debitur  debitur  harus  memenuhi prestasinya”
3. “ Degree  of  risk ” , Resiko  yang  harus  ditanggung  kreditur  atas  pemenuhan  prestasi oleh debitur dalam jangka waktu tertentu.
4. Prestasi, Merupakan  objek  dalam  perjanjian  kredit  dimana  dapat  berupa  uang maupun berupa pemberian barang dan pelaksanaan jasa. 2
Asas  pemberian  kredit adalah  atas  dasar  kepercayaan,  pemberian  kredit  oleh  bank merupakan  pemberian  kepercayaan  kepada  masyarakat.  Karena  pemberian  kredit merupakan  bentuk  jasa  perbankan  yang  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  keuntungan, maka  bank  dalam  menyalurkan  kredit  kepada  masyarakat  haruslah  benar-benar memperhatikan  kemampuan  dari  penerima  kredit.  Agar  kredit  dapat  berjalan  dengan  baik bank  haruslah  melakukan  analisa  mendalam  terkait  faktor  kemampuan  dan  kemauan nasabah dalam mengembalikan pinjaman.
Agar  tujuan  pemberian  kredit  dapat  terpenuhi  dan  prestasi  dapat  kembali  sesuai dengan  jangka  waktu  yang  ditentukan, Prinsip  kehati-hatian  perlu  diperhatikan  dalam menjalankan usaha perbankan, terutama dalam penyaluran dana kemasyarakat/kredit bank haruslah  melakukan  analisis  yang mendalam,  mulai  dari  proses  awal  pengajuan  kredit sampai pencairan kredit, proses perjanjian dan pemenuhan dokumen-dokumen kredit yang lengkap. Menurut aturan yang termaktub dalam pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan  disebutkan “ bahwa  perbankan  dalam  melakukan  usahanya  berdasar  demokrasi ekonomi  dan  prinsip  kehati-hatian. ” Penerapan  prinsip  kehati-hatian  dalam  proses  analisa kredit penyaluran  dana  ke  masyarakat  akan meminimalisir  resiko  dalam  kredit  yang  akan disalurkan. Resiko  kredit  adalah  kerugian  yang  disebabkan  oleh  debitur  dalam  jangka waktu  yang  telah  disepakati  tidak  dapat  mengembalikan  hutang  yang  dipinjam  kepada bank.
Tujuan  bank  untuk  memperoleh  keuntungan  dari  pemberian  kredit  pada  nasabah harus  juga  diseimbangkan  dengan  tujuan  likuiditas  dan  solvabilitas  bank,  sehingga  dapat
2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenana Media, Jakarta, 2005, h.59
menjamin  terbayarnya  hutang-hutang  tersebut  baik  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka panjang. Untuk itu untuk mengurangi resiko maka bank dalam menyalurkan kredit haruslah hati-hati, bank harus menyelidiki apakah calon nasabah benar dapat dipercaya dan mampu mengembalikan  pinjaman  sesuai  jangka  waktu  kredit.  Analisa  kredit  perbankan  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  rumus  lima  C  yaitu  meliputi,  Character  (sifat  calon debitur),  Capital  (modal  dasar  calon  debitur), Capacity  (kemampuan  debitur),  Collateral (Jaminan yang disediakan), dan Condition of economi (kondisi perekonomian). 3
Dalam  menyalurkan  kredit  kepada  masyarakat  akan membawa  resiko  kredit,  yang dimaksud dengan risiko kredit adalah “ risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya ” . 4 Dalam kegiatan kredit perbankan proses analisa kredit adalah salah proses terpenting yang harus dilakukan secara cermat  oleh  pihak  bank  karena  melalui  proses  analisa  yang  baik  akan  mengurangi  resiko dalam proses kredit perbankan.
Selain melaui proses analisa kredit  yang  baik guna mengurangi resiko upaya lain yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  adanya  jaminan  dalam  proses  kredit  perbankan, meskipun  tidak  wajib  namun  keberadaan  jaminan  dalam  bidang  perkreditan  dipandang penting, karena  akan menjamin terpenuhinya pengembalian dana kredit  yang dikeluarkan. Agar  pihak  bank  memiliki  keyakinan  bahwa  debitor  akan  memenuhi  prestasinya,  adanya jaminan  dari  harta  kekayaan  debitor  dalam  perjanjian  kredit  merupakan  upaya  preventif dari bank bahwa kredit yang telah dicairkan akan dikembalikan oleh pihak debitor.
Agar  benda  dapat  dijaminkan  dalam  perjanjian  kredit  syarat  haruslah  memenuhi syarat-syarat  tertentu  yaitu  memiliki  nilai  ekonomis  dan  harus  dapat  dipindah  tangankan, Pada Pasal  499 KUHPer diberikan pengertian tentang benda “ yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap- tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Benda dalam ranah  hukum  perdata  dapat  memiliki  makna  baik  sebagai  barang  maupun  hak,  dalam konteks tersebut barang merupakan sesuatu yang berwujud sedangkan hak adalah mengenai benda yang tidak berwujud.
3 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Analisa dan Kasus, Kencana, Jakarta, 2015 h.230.
4 Ferry N.Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya Di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta , 2008,h.,22
Dalam  aturan  yang  termuat  dalam  KUHPer    pembagian  benda  cukuplah  luas, benda yang diatur dalam KUHPer :
a. Pasal 503 KUHPer, “benda berwujud dan benda tidak berwujud”
b. Pasal 505 KUHPer “benda habis pakai dan benda tidak habis pakai”;
c. Pasal 1332 KUHPer “Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan”;
d. Pasal 1334 KUHPer “Benda yang telah ada dan benda yang baru aka nada”;
e. P asal 1694 KUHPer “benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi - bagi”;
f. Pasal 1163 KUHPer “benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti”;
g. Pasal 504  KUHPer “benda bergerak dan benda tidak bergerak”.
Dalam  ketentuan  yang  diatur  dalam  KUHPer.  Tentang  jaminan  kredit  dibedakan dalam beberapa bentuk menurut sifatnya, jenis jaminan yang diatur dalam KUHPer :
a. Jaminan Umun, sebagaimana seperti yang diatur dalam pasal 1131 KUHPer “bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah  ada  maupun  akan ada  di  kemudian  hari  menjadi  tanggungan  untuk  segala perikatan perorangan.” Jaminan ini merupakan jaminan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang  yang  tanpa  diperjanjikan  pun  secara  otomatis  telah  mengikat  para pihak.
b. Jaminan khusus, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1820-1850 KUHPer jaminan ini  lahir  karena  diperjanjikan  oleh  para  pihak  baik  berupa  jaminan  kebendaan maupun jaminan perorangan.
Dalam  praktek  pembebanan  jaminan atas  hutang  debitur  terdapat  beberapa lembaga jaminan yang mengatur pengikatan jaminan, yaitu :
a. “Hak  tanggungan”,  sebagaiman  aturan  yang  disebutkan  dalam  undang -undang nomor 4 tahun 1996 tentang “hak tanggungan atas tanah beserta benda -benda yang berkaitan dengan tanah”
b. “Hipotik”, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1162-1232 KUHPer.
c. Gadai “(Pand)”,sebagaimana yang diatur dalam pasal 1150 -1160 KUHPer.
d. “Jaminan  Fidusia  Sebagaimana  ditetapkan  dalam  UU  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia.
Benda  bergerak  baik  benda  bergerak  berwujud  maupun  tidak  berwujud  dapat dijadikan jaminan dalam lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia, maka dalam hal ini piutang yang merupakan salah satu bentuk benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan jaminan atas  hutang  debitur.    Di  Indonesia  setelah diberlakukannya  peraturan  tentang  fidusia yaitu  UU  Nomor  42  Tahun  1999  cakupan  jaminan  fidusia  lebih  diperluas  sehingga  yang menjadi  obyek  jaminan  fidusia  termasuk  benda  bergerak  yang  berwujud  dan  benda  bergerak tidak  berwujud  termasuk  juga  benda  bergerak  yang  tidak  dapat  dibebani  dengan  hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah 5 .
Menurut  aturan  yang  dimuat  dalam  UU  Nomor  42  Tahun  1999  Tentan  Jaminan Fidusia Pada P asal 1 angka 4 disebutkan bahwa “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan,baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak  terdaftar,  bergerak  maupun  tidak  bergerak  yang  tidak  dapat  dibebani  dengan  hak tanggungan atau hipotik ” .

## 2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  yang  telah  diurai  diatas  maka  permasalahan  yang  akan  dikaji dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimana  aspek  hukum  atas  piutang  sebagai  obyek  jaminan kredit!

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  setiap  penulisan  karya ilmiah  penggunaan  metode  penelitian  merupakan suatu  syarat  agar  didapatkan  hasil  sesuai  dengan  isu  yang  dikemukakan,  maka  untuk menjawab  permasalahan  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  tipe  penelitian  yang  digunakan adalah Yuridis Normatif. Penulisan yang dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah sehingga dapat  menjawab  permasalahan,  memahami  hukum  yang  terkandung  dalam  norma  dan kaidah dari sudut pandang teori dan keilmuan hukum.
Untuk  mendukung  penggunaan  tipe  penelitian  tersebut  pendekatan  masalah digunakan pendekatan  undang-undang.  Pendekatan  undang-undang  digunakan  dalam
5 Sri Soedewi Masjchun, Himpunan Karya Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 2001, h.21.
penulisan ini karena fokus dari penelitian adalah kajian terhadap norma/aturan hukum yang terkait dengan perjanjian jaminan perbankan.

## 4. PEMBAHASAN
Dalam  menjalankan  roda  perekonomian,  peran  lembaga  perbankan  sangatlah penting dimana melalui fasilitas kreditnya sangat membatu kegiatan perekonomian negara melalui  fasilitas  kredit  perbankan. Agar  bisa  mendapat  kredit  dari  lembaga  perbankan diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam mengajukan permohonan  kredit,  pemenuhan  berbagai  persyaratan  tersebut  merupakan  suatu  upaya pengaman  bagi  pihak  bank supaya  prestasi  debitur  dapat  dipenuhi  dalam  jangka  waktu yang telah  disepakati. Salah  satu  upaya  pihak  bank dalam  memberikan  proteksi  terhadap dana  yang  sudah  dikeluarkan  pada  debitur adalah  dengan  diadakannya  jaminan  kredit perbankan,  untuk  itu  hukum  telah  menyediakan  sarana  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  ketentuan  hukum  jaminan guna  memberikan  proteksi  bagi  kreditur  tersebut  hukum telah  memberikan  aturan-aturan  yang  dimuat  dalam  aturan  perundang-undangan. Dalam teori  yang  terkandung  dalam  praktek  hukum  perjanjian  khususnya  mengenai  kredit, perjanjian  jaminan/tanggungan  merupakan  perjanjian  tambahan  sedangkan  perjanjian pokoknya  adalah  perjanjiann  kredit,  hal  ini  memberikan  pengertian  bahwa  adanya perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian kredit.
Dalam  praktek  perbankan  khususnya  dalah  ranah  usaha  kredit  perbankan,  dalam teori hukum dasar atas perjanjian kredit yang dibuat antara para pihak adalah kepercayaan, dalam hal ini kreditur selaku pemberi kredit harus memiliki kepercayaan pada debiturnya, bahwa debitur akan mampu mengembalikan dana yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian  yang  dibuat.  Dalam  praktek  guna  menjaga kelangsungan proses usaha dunia perbankan khususnya dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat,  hukum  sebagai  perangkat  negara  yang  bertugas  mengatur  seluruh  proses kehidupan dalam suatu negara telah memberikan suatu sistem proteksi agar dana yang telah dikucurkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  oleh  bank  tidak  menjadi  kredit  yang bermasalah.  Aturan-aturan  tersebut  secara  umum  ditetapkan  dalam buku  ke  II  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Di  dalam  aturan  hukum  perdata  dalam  pasal  1131  KUHPer  disebutkan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada
maupun yang baru akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan”. ketentuan  yang  termuat  dalam  pasal  1131  KUHPer  merupakan  suatu  bentuk jaminan  secara  umum  yang  lahir  secara  otomatis  dari  perjanjian  kredit  yang  dibuat  oleh para  pihak, dalam  hal  ini  Undang-undang  memberikan  perlindungan  dengan  kedudukan yang sama bagi semua kreditur. Adanya jaminan dalam proses perjanjian kredit merupakan upaya  untuk  memberikan  kepastian  akan  pelunasan  hutang  oleh  debitur  sebagai  sarana perlindungan keamanan dan perlindungan bagi kreditur.
Selanjutnya  dalam  pasal  1132  KUHPer  dinyatakan  :”barang -barang tersebut menjadi  jaminan  secara  bersama  bagi  seluruh  kreditur  yang  terhadap  hasil  penjualan barang-barang  tersebut  dibagi  menurut  perbandingan  piutang  masing-masing  kreditur kecuali  jika diantara  kreditur  ada  alasan- alasan  sah  untuk  didahulukan”. Ketentuan  ini mengatur  bahwa  untuk  jaminan  umum  akan  dibagikan  secara  berimbang  kepada  seluruh kreditur atau berlaku asas paritas kreditorum. Kedudukan kreditur adalah sebagai kreditur konkuren  kecuali  apabila  kedudukan  kreditur  tersebut  sebagai “ kreditur  preferent ” yang memiliki hak-hak untuk didahulukan.tersebut. 6
Dalam  praktek  jaminan  secara  umum  memiliki  kelemahan  bagi  kreditur  karena tidak ada jaminan kebendaan khusus untuk jaminan pelunasan hutang oleh debitur, karena disisni semua kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap benda-benda milik debitur sehingga  apabila  jumlah  lelang  benda-benda  milik  debitur  lebih  kecil  dari  dari  jumlah pinjamannya  atau  karena  banyaknya  kreditur  yang  berkepentingan  atas  harta  benda  yang dimiliki oleh seorang debitur, sehingga berakibat pengembalian hutang kreditur tidak akan dapat kembali secara utuh.
Sarana  hukum  yang  diatur  dalam  pasal  1131  KUHPerdata  dirasa belum  mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi kreditur, kelemahan dari jaminan umum ini perlu didukung oleh sarana peraturan undang-undang yang mampu memberikan keamanan dan  perlindungan  yang  lebih  pasti  bagi  kreditur.  Untuk  itu  pembentuk  Undang-undang memberikan  piranti  jaminan  khusus  guna  memberi  perlindungan  bagi  kreditur, jaminan yang  diberikan  debitur  atas  dasar  perjanjian  dengan  kreditur  yang  dapat  berupa  jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan merupakan bentuk dari perjanjian khusus, dimana
6 Ibid, h.32
dalam  hal  ini  kreditur  memiliki  hak  untuk  didahulukan  atas  benda  yang  dijadikan  obyek jaminan. 7 Perjanjian jaminan khusus ini memiliki tingkat keamanan yang lebih baik kepada kreditur  karena  ia  memiliki  hak  yang  didahulukan  atas  benda  jaminan  tersebut, berbeda dengan jaminan umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUHPer terhadap harta kekayaan debitur dibagi secara rata kepada para kreditur sesuai dengan prosentase piutang. Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  peraturan  hukum  perdata  khususnya  hukum  jaminan perjanjian  jaminan  timbul  karena  adanya  perjanjian  kredit  karena  secara  teori  perjanjian jaminan merupakan jaminan tambahan dan perjanjian kredit merupakan  perjanjian pokok, sehingga  ada  tidaknya  perjanjian  jaminan  sangat  tergantung  atas  perjanjian kredit  sebagi perjanjian pokok.
Karena  merupakan  bentuk  perjanjian  tambahan  sebagaimana  telah  diurai sebelumnya, perjanjian jaminan memiliki kedudukan dan akibat hukum : 8
a. keberadaannya tergantung pada keberadaan perjanjian pokok b. berahkirnya perjanjian tergantung perjanjian pokok
c. Apabila perjanjian pokok batal maka perjanjian jaminan ikut batal;
d. Apabila perjanjian pokok beralih maka perjanjian jaminan juga ikut beralih ikut beralih juga perjanjian jaminan;
e. Dalam  hal perjanjian  pokok  beralih  karena  cessi,  subrograsi,  maka perjanjian jaminan juga ikut beralih tanpa  adanya penyerahan khusus.
Perjanjian  jaminan  seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  merupakan  bentuk perjanjian  tambahan  yang  keberadaannya  mengikuti  perjanjian  pokok  yaitu  perjanjian kredit, Pengertian  perjanjian  jaminan  kebendaan  menurut  subekti  : “pemisahan  suatu bagian  harta  kekayaan  debitur  berupa  jaminan  kebendaan  sebagai  jaminan  atas pelunasan/pembayaran  kewajiban  dari  debitur  terhadap  kreditur” . 9 Pemberian  jaminan kebendaan dari deditur atas hutangnya pada kreditur merupakan perbuatan pemisahan atas harta  kekayaan  yang  dimiliki  debitur  untuk  pemenuhan  prestasinya  pada  kreditur. Dari pengertian  tersebut  memberikan  acuan  bahwa  jaminan  kebendaan  merupakan  suatu  hak
7 Op.Cit, Suharnoko, h. 43
8 Sri Soedewi Masjchun, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1998 h.143
9 Subekti, Jaminan-jaminan  Untuk  pemberian  Kredit,  Menurut  Hukum  Indonesia,  Alumni,  Bandung, 1982,h.27
jaminan yang melekat pada suatu benda milik debitur namun bukan kepada seluruh benda milik  debitur  namun  hanya  benda  tertentu  milik  debitur  yang  dijadikan  jaminan  dalam kesepakatan  dari  debitur  dan  kreditur  dalam  sebuah  perjanjian.  Benda  sebagai  obyek jaminan  memiliki  pengertian  bahwa  dalam  hal  ini  debitur  telah  melepaskan  sebagian kekuasaanya  atas  benda  tersebut,  yang  dilepaskan  adalah  kekuasaan  untuk  memindahkan hak atas benda tersebut pada kreditur. Dengan diberikan jaminan kebendaan pada kreditur atas dana yang telah dikeluarkan kepada debitur, akan menempatkan posisi kreditur sebagai seorang kreditur  preferent,  yaitu kreditur  yang  memiliki  hak  untuk didahulukan  dari kreditur  lainnya  terhadap  benda  obyek  jaminan  sebagai  pelunasan  hutang  debitur.  Dalam hal  pailitpun  benda  yang  dijadikan  jaminan  dalam  perjanjian  kredit  tidak  berpengaruh terhadap pemegang atas hak jaminan tersebut.
Jika  kita  perhatikan  perbuatan  perjanjian  para  pihak  tersebut  merupakan penyimpangan dari pasal 1131 KUHPerdata yang mengatur jaminan secara umum terhadap benda  milik  debitur,  perjanjian  jaminan  ini  diadakan  dengan  maksud  untuk  memberikan hak jaminan secara khusus terhadap benda tertentu milik debitur guna pelunasan hutangnya pada  kreditur.  Dengan  adanya  jaminan  kebendaan  secara  khusus  ini  memberikan  akibat bahwa kreditur dalam perjanjian ini menjadi seorang kreditur preferen, yaitu kreditur yang memiliki hak diutamakan/didahulukan terhadap kreditur-kreditur lain terhadap benda yang dijandikan  obyek  jaminan  dalam  perjanjian  kredit.  Dalam  keadaan  pailitpun  kreditur preferen  dapat  bertindak  bahwa  seakan-akan  benda  jaminan  tersebut  tidak  masuk  dalam boedel pailit, benda sebagai obyek jaminan tidak didaftar sebagai harta kepailitan, kreditor preferen disini merupakan kreditor separatis. 10
Jaminan  kebendaan adalah  “ jaminan  yang  berupa  hak  yang  melekat  pada  suatu benda  yaitu  benda  tertentu  milik  debitor  yang  lahir  akibat  adanya  kesepakatan  antara debitor dan kreditor, dapat dipertahankan, selalu mengikuti bendanya d an dapat dialihkan”. Dengan  adanya  perjanjian  jaminan  kebendaan  tersebut  merupakan  penyimpangan  atas peraturan  pasal  1131  KUHPer  yaitu  jaminan  umum  dimana  seluruh  harta  debitur  adalah jaminan  atas  hutang-hutangnya, dalam jaminan  kebendaan  hanya  melekat  pada  benda tertentu  milik  debitor  yang  telah  disepakati  dan  diikat  oleh  parjanjian  jaminan.  Karena
10 Djuhaendah Hasan I, Op.cit.h.237
diikat oleh perjanjian jaminan kreditur sebagai pemegang jaminan kebendaan diberikan hak kebendaan  yang  memiliki  ciri-ciri  yang  diistimewakan.  Adapun  ciri  pokok dari  hak kebendaan  itu adalah: 11
1. Merupakan “ Hak kebendaan bersifat mutlak ”
2. Ada “droit de suite”
3. “ Ada preferensi ”
4. “ Mengandung asas prioritas ” .
Bank  sebagai  sebuah  lembaga  keuangan  memiliki  peran  yang  penting  dalam menunjang  pembangunan  perekonomian  suatu  negara,  salah  satu  bentuk  usaha  perbankan yang  penting  dalam  kehidupan  adalah  penyaluran  dana  pinjaman  (kredit)  kepada masyarakat. Dalam memberikan kredit kepada masyarakat lembaga perbankan memerlukan suatu  bentuk  peraturan  sebagai  pengaman untuk  menjaga  apabila  kredit  yang  diberikan tersebut  mengalami  masalah,  untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  undang-undang memeberikan sarana yaitu dengan adanya sebuah lembaga jaminan kebendaan.
Diaturnya  lembaga  jaminan  kebendaan  dalam  UU Nomor 10  Tahun  1998  tentang Perbankan dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan: “bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah,  bank  umum  wajib  mempunyai  keyakinan berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atas  itikad  dan  kemampuan  serta  kesanggupan nasabah  debitor  untuk  melunasi  utangnya  atau  mengembalikan  pembiayaan  dimaksud sesuai  dengan  yang  diperjanjikan”.  Prinsip  yang  diatur  dalam  pasal  tersebut  menunjukan teori  yang  disebut  dengan  “ The  Five  C’s  of  Credit ”  dimana  dalam  teori  tersebut  sal ah satunya  unsurnya  adalah  “ Collateral” yaitu  jaminan  yang  harus  diberikan  oleh  pihak debitor  atas risiko yang diterima kreditor atas dana yang telah dikeluarkan. “Dalam hal ini jika  jaminan  tambahan  diberikan  oleh  debitor  kepada  bank  guna  diadakannya  kredit berdasarkan  prinsip- prinsip  syariah,  maka  jaminan  tersebut  disebut  dengan  agunan”  (vide Pasal  1  angka  23  Undang-undang  Perbankan).  Dengan  demikian  dapat  diartikan  bahwa: “jaminan  adalah  harta  kekayaan  debitur  yang  dijadikan  suatu  tanggungan  kepada  kred itor
11 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Sinar Grafika,Jakarta, 2016 h.44
untuk  menjamin  pelaksanaan  kewajibannya  yaitu  pemenuhan  prestasi  dalam  suatu perikatan”. 12
Dalam  penjelasan P asal  8  UU  Perbankan  disebutkan:  “bahwa  apabila  keberadaan jaminan  pokok  sudah  menyakinkan  bank  maka  bank  tidak  perlu  meminta  jaminan tambahan” .  Dalam  praktek  yang  terjadi  di  lapangan  dalam  hal  adanya  kredit  perbankan, bank mensyaratkan adanya jaminan pokok dan jaminan tambahan sehingga bank memiliki proteksi atas kredit yang telah dikeluarkan. 13 Adanya jaminan yang diberikan oleh debitur (nasabah) kepada kreditur dalam hal ini pihak bank merupakan bentuk proteksi/pengaman bagi  pihak  bank,  bank  menjadi  memiliki  keyakinan  bahwa  debitur  akan  melaksanakan prestasi  sesuai  kesepakatan  yang  telah  ditetapkan  antara  debitur  dan  pihak  bank.  Namun demikian secara  teori  sebenarnya  jaminan  bukanlah  syarat  utama  dalam  pelaksanaan perjanjian  kredit  perbankan  tersebut  banyak  faktor  yang  akan  dinilai  oleh  pihak  bank sebelum bank mengucurkan dananya pada pihak debitur.
Dalam  hukum  perjanjian kredit  dapat  kita  lihat  bahwa  pada  dasarnya  jaminan memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan yang diberikan pada dana yang dikelola bank, dimana  dana  yang  dikelola  bank  tersebut  adalah  dana  masyarakat  sehingga  bank memerlukan  proteksi-proteksi  khusus  terhadap  dana  yang  dikelola.  Dalam  hal  ini  dapat disimpulkan bahwa fungsi pokok jaminan antara lain, meliputi : 14
a. Untuk  menjaga  dana  bank  yang  disalurkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit,
dengan  adanya  jaminan  yang  diberikan  oleh  pihak  debitur  pada  pihak bank  selaku kreditur maka bank memiliki hak khusus dari penjualan obyek/benda jaminan tersebut;
b. Dengan  adanya  jaminan  yang  diberikan  maka  akan  memberikan  tanggungjawab kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya yaitu pelaksanaan prestasi.
Benda bergerak tidak berwujud menurut ajaran yang termuat dalam KUHPerdata salah satun bentuknya adalah piutang, proses penyerahan benda bergerak menurut KUHPer diantaranya :
12 Mariam  Darus  Badrulzaman,  “Beberapa  Permasalahan  Hukum  Hak  Jaminan,” Jurnal  Hukum  Bisnis, Volume 11, 2000, h.12
13 Remy  Sutan  Sjahdeini, Hak  Tanggungan,  Asas-Asas  Ketentuan  Pokok  dan  Masalah  Ynag  dihadapi Perbankan, Refika Aditama, Bandung, 2004, h.65
14 Moch.Isnaeni, Hukum Jaminan Kebendaan, LaksBang, Jakarta, 2016, h.51.
1. Surat  Piutang  Atas  Nama, “surat  piutang  atas  bawa  pembayaran  hanya  dapat diterima  oleh  orang  dimana  namanya  tersebut  dalam  surat  tersebut” 15 proses penyerahan piutang atas nama ini dilakukan dengan cara "cessie" Pasal 613 (1) BW, cessie dapat dibuat dengan dua cara yaitu secara akta otentik (dibuat Notaris), atau dapat  dibuat bawah  tangan  dimana  dinyatakan  bahwa  piutang  telah  dipindahkan pada orang lain. 16
2. Surat Piutang  Atas  Bawa, “dalam  surat  piutang  atas  bawa  pembayaran  dapat diberikan  kepada  siapa  saja  yang  membawa  surat  tersebut. 17 Penyerahannya surat piutang  atas  bawa  ini dilakukan  dengan  cara  penyerahan  nyata yaitu  penyerahan dari pemilik lama ke pemilik baru ” .
3. Surat  Piutang  Atas  Tunjuk, “merupakan surat  yang  menyatakan  tentang pembayaran  uang  kepada  orang  yang namanya telah ditunjuk  untuk  menerima pembayaran  tersebut ” . 18 Dalam  surat  piutang  atas  tunjuk penyerahan  dilakukan dengan cara penyerahan surat itu dan disertai dengan endossement.
Dalam  ketentuan  yang  ada  di Pasal  1152  (1)  jo.  Pasal  1152  bis  dan  Pasal  1153 KUHPer  dapat disimpulkan  bahwa  piutang dapat  dipergunakan  sebagai  jamian  atas  suatu hutang.  Piutang  yang  dapat  berupa  surat  piutang  atas  bawa  dan  surat  piutang  atas  tunjuk yang merupakan bentuk dari benda bergerak tidak berwujud tidak hanya berfungsi sebagai alat  bukti  saja  namun  juga  memiliki fungsi  sebagai  alat  tagih  terhadap  pembayaran sejumlah uang. Jadi tanpa adanya surat tersebut seseorang tidak dapat mengatakan bahwa dirinya  memiliki  hak  tagih  “aan  tooder  atau  aan  order”.  Ketentuan  tersebut  mensyaratkan bahwa  debitur  menggadaikan  piutang berupa  surat  dan  hak  tagih  atas  piutang  tersebut. Namun  untuk  tagihan  dalam  surat  “aan  order”  agar  surat  tersebut  dapat  dipindahkan terhadap  orang  lain  harus  melalui  endossement,  tanpa  endossement  hak  tagih  dalam  surat
15 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan, Jilid I, Ind- Hill-Co, Jakarta, 2005, h.127
16 Ibid.h.128
17 Ibid,h.129
18 Wiryono Projodikoro, Hukum Wesel, Aksep dan Cek di Indonesia, Bale Bandung, bandung, 1998,h. 15
tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan.  Dengan  demikian  sudah  tentu  jika  surat  tagihan “ aan order ” penyerahannya kepada pemegang gadai harus disertai dengan endossement 19
Dalam  hal  jaminan  gadai  yang  berupa  piutang  atas  nama  maka  orang  yang memiliki  hak  atas  gadai  tersebut  harus  mengetahui  adanya  gadai  dalam  hal  ini  harus  ada pemberitahuan  secara  tertulis  dan  izin  dari  pemberi  gadai.  Dalam  praktek  pengikatan jaminan  atas  suatu  piutang  cessie  lebih  disukai  oleh  lembaga  perbankan,  dengan  cessie pihak bank/kreditur sebagai cessionaris akan menerima seluruh akibat hukum yang muncul dari  diterbitkannya  cessie.  Keuntungan  yang  didapat  adalah  dalam  cessie  untuk peralihannya debitur tidaklah perlu diberi tahu berbeda dengan gadai apabila ada peralihan maka  debiturnya  harus  mengetahui.  Dalam  perkembangan  kredit  perbankan  khususnya dalam  hal  kredit  lembaga  gadai  sudah  mulai  tergeser  oleh  cessie. Pemegang  benda  gadai ketika terjadi penyerahan cessie bukanlah memberikan hak padanya sebagai pemilik benda gadai tersebut, cessie merupakan suatu upaya dalam pengalihan piutang atas nama.
Jaminan  benda  bergerak  tidak  berwujud  dalam  hal  ini  piutang  sebagai  jaminan dalam  lembaga  gadai  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  bahwa  obyek  piutang  dalam lembaga gadai berupa surat piutang atas nama, surat piutang atas bawa serta surat piutang atas  tunjuk.  Dalam  perjanjian  gadai  antara  pihak  kreditur  dan  kreditur  tidak  disyaratkan secara  tegas  bentuk  perjanjian  yang  harus  digunakan  oleh  para  pihak,  disisni  para  pihak bebas memilih apakah perjanjian mereka dibuat dalam bentuk akta outentik maupun dalam bentuk akta dibawah tangan.
Dalam  lembaga  jaminan  fidusia  dimana  aturanya  termaktub  dalam  UU  No.  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam hal ini terhadap jaminan fidusia tersebut dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan benda termasuk juga terhadap piutang baik yang telak  ada  saat  ini  ataupun  yang  baru  akan  ada  kemudian  hari.  Jadi  selain  lembaga  gadai lembaga fidusiapun mengcover jaminan atas benda bergerak tidak berwujud. Tidak seperti aturan  yang  dijelaskan dalam  lembaga  gadai  yang  menjelaskan  secara  jelas  piutang  mana yang dapat dibebani dengan gadai, namun dalam perjanjian fidusia tidak ditentukan secara jelas piutang apa yang dapat dibebani jaminan fidusia. Yang menjadi standart umum adalah bahwa piutang sebagai benda bergerak tidak berwujud haruslah memenuhi standart bahwa
19 Munir Fuady, Hukum Perbankan Moden, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.106
benda yang dapat dijadikan jaminan adalah benda tersebut harus mempunyai nilai ekonomi dan dapat dialihkan/dipindah tangankan.
Jaminan fidusia dalam proses penyerahan hak milik, adalah penyerahan hak secara yuridis dengan  maksud sebagai  jaminan atas  adanya  perjanjian  pokok  antara  kreditur  dan kreditur  yaitu  perjanjian  kredit.  jadi  dalam  perjannjain  fidusia  yang  diserahkan  hanyalah hak  atas  benda  sebagai  jaminan  atas  hutang,  tidak  menyerahkan  hak  kepemilikan  benda tersebut  dari  pihak  debitur  (pemberi  fidusia)  dan  kreditur  (penerima  fidusia). Dalam lembaga  jaminan  fidusia  proses  perjanjian  jaminan  kebendaan  dalam  hal  ini  piutang haruslah dibut secara autentik dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia sehingga akan terbit  akta  jaminan  fidusia. Pada  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia memberikan definisi bahwa “ piutang adalah hak untuk menerima pembayaran ” . Sedangkan mengenai jenis-jenis  piutang  yang  dapat  dijadikan sebagai obyek  jaminan  fidusia  tidak diatur secara detail dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Dari  berbagai  teori  hukum  menganai  hukum  jaminan,  dapat  dikemukakan  bahwa maksud  utama  diadakannya  jaminan  dalam  perjanjian  kredit  adalah  sebagai  jaminan pelunasan  atas  hutang  debitur  kepada  kreditur.  Dalam  jaminan  kebendaan  penerima jaminan tidak serta merta sebagai pemilik atas obyek/benda  yang dijandikan jaminan  atas hutang  debitur,  ketika  debitur  wanprestasi  tidak  serta  merta  benda  tersebut  menjadi  milik kreditur  namun akan  melalui  proses  penjualan  benda  obyek  jaminan  dan  hasil  atas penjualan  tersebut  akan  diperhitungkan  guna  melunasi  hutang-hutang  debitur.  Demikian dalam  jaminan  dengan  obyek  benda  bergerak  tidak  berwujud  dalam  hal  ini  piutang  maka ketika  debitur  mengalami  wanprestasi  maka  obyek  jaminan  yang  berupa  piutang  tersebut akan dicairkan dan digunakan sebagai pelunasan atas hutang debitur.

## 5. KESIMPULAN
Dalam  lalu  lintas  praktek  dunia  perbankan  khususnya  dalam  hal  perjanjian  kredit merupakan sektor yang menunjang sistem perekonomian suatu negara. Secara umum dasar dari  pemberian  kredit  adalah  adanya  kepercayaan,  namun  untuk  menjamin  kredit  yang diberikan oleh  bank  tidak  mengalami  masalah  salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan
adalah dengan melakukan perjanjian jaminan kebendaan terhadap dana yang dikucurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit.
Dalam aturan yang termuat dalam KUHPerdata perjanjian kebendaan dapat berupa perjanjian  benda  tidak  bergerak  dan  benda  bergerak,  lebih  lanjut  benda  bergerak  dibagi kembali menjadi benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Dalam hal ini yang termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan atas suatu  hutang  adalah  piutang  dimana  lembaga  jaminan  yang  dapat  digunakan  adalah lembaga gadai dan lembaga jaminan fidusia.
Dalam  proses  perjanjian  piutan  sebagai  jaminan  hutang  debitur    dalam  lembaga jaminan  fidusia  perjanjian  haruslah  dibuat  secara  autentik  dan  didaftarkan  di  kantor pendaftaran  fidusia  agar  terbit  akta  janminan  fidusia  sedangkan  dalam  gadai  tidak  ada ketentuan yang mengatur bentuk dari perjanjian antara pihak kreditur dan debitur jadi para pihak bebas menentukan apakah perjanjian mereka akan dibuat dalam akta autentik ataupun dalam bentuk akta dibawah tangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Andi  Prayitno, Hukum  Fidusia  Problematika  Yuridis  Pemberlakuan  UU  No.  42  Tahun 1999, Bayu Media, Malang, 2009.
Gandapradja,Permadi Dasar  dan  Prinsip  Pengawasan  Bank, Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta,2004
Idroes, Ferry  N, Manajemen  Risiko  Perbankan:  Pemahaman  Pendekatan  3  Pilar Kesepakatan  Basel  II  Terkait  Aplikasi  Regulasi  dan  Pelaksanaanya  Di  Indonesia, Rajawali Press, Jakarta , 2008
Ibrahim,Johannes, Cross  Default  &  Cross  Collateral  Dalam  Upaya  Penyelesaian  Kreedit Bermasalah, Refika Aditama, Bandung, 2004
I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
J.Satrio, Hukum Jaminan Hak jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Mariam  Darus Badrulzaman, Bab-Bab  Tentang  Credit  Verband,  Gadai,  dan  fidusia. Alumni, Bandung, 1981
Moch.Isnaeni, Hukum Jaminan Kebendaan, Laksbang, Jakarta, 2016.
Peter Mahmud Marzuki, Hukum Jaminan Indonesia, Elips, Jakarta 1998.
Sutojo,Siswanto Analisa  Kredit  Bank  Umum:  Konsep  dan  Tehnik,  Pustaka  Binaman Pressindo, Jakarta,1995
Sofwan,Sri Soedewi Masychun, Hukum Benda, Liberty, Yogjakarta, 1981
Subekti, Jaminan-jaminan  Untuk  pemberian  Kredit,  Menurut Hukum  Indonesia,  Alumni, Bandung, 1982
R.Subekti,  R.Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  terjemahan  dari Bugerlijk Wetboek, Prandya Paramita, Jakarta, 2006
Usman,Rachmadi Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Wirjono Prodjodikoro,  Hukum  Wesel,  Cek  dan  Aksep  di  Indonesia,  Bale  Bandung, Bandung, 1998.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790