## Relasi Islam dan Negara:

## Wacana Keislaman dan Keindonesiaan

## Cecep  Supriadi
Email:  cecepsupriadihpai@gmail.com Alumni PKU VIII Gontor*

## Abstrack
Islam  is  not  only  religion  but  also  a  political  and  legal  ideology  that  has  been realized in a world of power and widespread in many countries to this day. Islam showed the whole  culture that includes religion  and state which is based on the concept  of the state and the pure Islamic teachings. The relationship between Islam and the State in the context of Indonesian-ness has always been an interesting thing to be discussed. Mutual attraction  between  the  Nationalists  Islam  and  the  Secular  Nationalists  still  continues to this day. Religious life in Indonesia is unique. In the constitution that was approved since  the  inception  of  this  state,  is  still  being  debated  in  the  realm  of  application.  The application  of  moral  values  perfectly  into  the  goal  for  the  state  and  statehood.  On  the other hand, the life of the compound causing some groups want to live in a liberal and secular.  System  based  on  their  assumption,  making  Indonesia  as  a  secular  state  can accommodate minorities. That will create an ideal state of life. However, the Indonesian constitution  that  exists  today  asserted  that  Indonesia  is  not  a  secular  state.
Keywords: Islam, Indonesia, Constitution, Secular.

## Abstrak
Islam bukan sekadar agama, namun juga  merupakan ideologi politik dan  hukum yang  telah  direalisasikan  dalam  sebuah  kekuasaan  terbesar  dan  meluas  di  berbagai negara sampai pada hari ini. Islam menunjukan seluruh kebudayaan yang meliputi agama dan negara yang bersumber pada konsep negara dan ajaran Islam yang murni. Hubungan Islam dan negara dalam konteks keindonesiaan selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas.  Saling  tarik-menarik  antara  kubu  Nasionalis  Islam  dan  Nasionalis  Sekular masih terus berlangsung hingga saat ini. Kehidupan keberagamaan di Indonesia memang unik.  Dalam  konstitusi  yang  telah  disahkan  sejak  awal  berdirinya  negara  ini,  masih terjadi perdebatan pada ranah penerapannya. Penerapan nilai-nilai ajaran secara sempurna
* Jl. Raya Siman 06, Ponorogo Jawa Timur 63471. Phone: +62 352483764, Fax: +62  352488182.
Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah DOI: http://dx.doi.org/10.21111/klm.v13i 1 .28 5
menjadi tujuan adanya negara dan kehidupan bernegara. Di sisi  lain, kehidupan yang majemuk  menyebabkan  sebagian  kelompok  menginginkan  kehidupan  yang  liberal  dan sekular. Dalam anggapan kelompok tersebut, menjadikan Indonesia negara sekuler dapat mengakomodir  kelompok  minoritas.  Sehingga  akan  tercipta  kehidupan  bernegara  yang ideal. Akan tetapi, konstitusi Indonesia yang ada saat ini menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara  sekular.
Kata Kunci: Islam, Indonesia, Konstitusi, Sekuler.

## Pendahuluan
H ubungan Islam dan negara selalu menjadi wacana menarik untuk  diperbincangkan.  Di  Indonesia,  perdebatan tentang perlu atau tidak peran Islam dalam negara sudah dimulai  sejak  negara  belum  merdeka.  Dalam  proses  awal pembentukan  negara  Indonesia,  persoalan  paling  krusial  adalah menyepakati  dasar  negara.  Hampir  seluruh  anggota  BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan), memilih bentuk  republik.  Namun  setelah  diskusi  panjang  tentang  posisi Islam  di  dalam  kehidupan  bernegara,  para  pendiri  bangsa  (the founding father) itu berhasil mencapai kesepakatan bahwa Negara Republik Indonesia bukanlah sebuah Negara Teokrasi, melainkan negara yang di dalamnya Islam dan kehidupan berislam mendapat tempat  yang  sangat  terhormat  dan  dilindungi  sebagaimana tercantum  di  dalam pasal  29  UUD  1945. 1
Namun,  kesepakatan  ini  tidak  serta  merta  membuat  umat Islam di Indonesia mendapatkan haknya untuk menjalankan syariat Islam  secara  sempurna.  Wacana  menjadikan  Indonesia  negara sekuler  masih  kental  terasa.  Sepanjang  abad  ke-20,  umat  Islam Indonesia telah berhadapan  dengan tantangan serius dari  begitu cepatnya arus modernisasi dan sekularisasi yang telah mengubah beberapa aspek fundamental dari sistem religio-politik mereka. Di sisi lain, menguatnya pengaruh Islam dan terus munculnya partai- partai  politik  serta  gerakan-gerakan  Muslim  merupakan  sebuah fakta. Dialektika antara sekularisasi dan Islamisasi terus berlanjut menjadi  isu  utama  dari  politik  dan  masyarakat  Indonesia,  dan kedua proses itu berlangsung secara simultan. 2
1 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir, (Jakarta: Teraju, 2002), vii-viii.
2 Yudi Latif, Intelegensia Muslim dan Kuasa, (Jakarta: Democracy Project, 2012), 728.
Dalam hal ini salah satu aktivis liberal Indonesia menjelaskan, “negara  harus  netral  agama”  maka  dari  itu  ide  sekularisme, liberalisme,  dan  pluralisme  harus  berkembang  di  Indonesia. 3 Ia mengatakan:
“Demokrasi  tidak  akan  mampu  berdiri  tegak  tanpa  disangga dengan  sekularisme...  Demokasi  hanya  bisa  dikembangkan kalau  masyarakatnya  liberal,....  liberalisme  adalah  strategi paling  jitu  untuk  menghadapi  absolutisme  dan  totalitarianis- me  agama.  Liberalismelah  yang  dapat  menjaga  dan  memper- tahankan  kesehatan  dan  keseimbangan  agama.” 4
Di sisi lain, upaya penerapan syariah terus berlangsung. Partai politik  yang  berideologi  Islam  mulai  banyak  memainkan  peran dalam pemerintahan. Menambah keunikan problematika kehidup- an berislam dan bernegara di Indonesia. Umat Islam dihadapkan pada  sebuah  dilema.  Berislam  dengan  menjalankan  Islam  secara ka > ffah,  meskipun  sering  kali  berseberangan  dengan  pemerintah. Atau,  bernegara  yang  baik  dengan  mentaati  setiap  peraturan pemerintah,  meskipun  sering  kali  berseberangan  dengan  ajaran Islam.
Berangkat  dari  dilema  tersebut,  penulis  berupaya  untuk memaparkan  konsep  Islam  dan  negara,  relasi  Islam  dan  negara dalam  wacana  keindonesiaan,  dan  problematika  berislam  dan bernegara di Indonesia.

## Wacana Pemikiran Negara Sekuler
Upaya sekularisasi sebuah negara diawali dengan desakrali- sasi politik (desacralization of politics), 5 yang bermakna bahwa politik tidaklah sakral. Dalam artian, unsur-unsur ruhani dan agama harus disingkirkan  dari  politik.  Oleh  karena  itu,  peran  agama  terhadap institusi  politik  harus  disingkirkan,  karena  menurut  mereka  ini menjadi  syarat  untuk  melakukan  perubahan  politik  dan  sosial. 6
3 Budhy  Munawar  Rahman,  Membela  Kebebasan  Beragama:  Perakapan  Tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme (Jakarta: Democracy Project, 2011), iii.
4 Ibid., viii.
5 Khalif Muammar, “Dewesternisasi dan Desekularisasi Politik Kontemporer,” Majalah Islamia, 2009, Volume V, Nomor 2,100.
6 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993),  18.
Dengan  demikian,  maka  segala macam  kaitan  antara politik  dan agama  dalam  masyarakat  tidak  boleh  berlaku,  karena  dalam masyarakat  sekuler  tidak  seorang  pun  memerintah  atas  otoritas kuasa suci. Dari gagasan ini bisa dipahami, bahwa kaum sekuler menolak  mati-matian  penerapan  syariat  Islam  dalam  kehidupan politik, 7 dengan  beralasan  pemerintahan  agama  hanya  akan menghalangi  perubahan  dan  kemajuan.
Smith  dalam  bukunya  Religion  and  Political  Development, membagi  pemikiran  tentang  hubungan  agama  dan  negara  ke dalam  tipologi  perspektif  organik  dan  perspektif  sekuler.  Para pendukung  perspektif  organik,  mengklaim  perlunya  kesatuan agama  dan  negara.  Mereka  memahami  bahwa  agama  meliputi seluruh  aspek  kehidupan.  Sedangkan  para  pendukung  sekuler, mengklaim  perlunya  pemisahan,  dengan  tujuan  menjaga kemurnian  agama. 8
Gagasan sekularisasi ini ditolak oleh ulama-ulama Islam, salah satunya  Yusuf  Qardhawi.  Beliau  menegaskan  bahwa  pengikisan agama  dari  politik  berarti  terkikisnya  dari  nilai-nilai  murni, penolakan terhadap kejahatan, membuang unsur-unsur kebaikan dan ketakwaan, dan membiarkan masyarakat dikontrol oleh unsur- unsur kejahatan. 9 Sehingga dengan berhasilnya proyek sekularisasi, yang terjadi nantinya adalah terkikisnya moralitas manusia. Karena pada  umumnya,  esensi  agama  adalah  meningkatkan  moralitas manusia. Maka dengan kemenangan sekularisme, moralitas yang menjadi  esensi  agama  ikut  terkikis.  Oleh  karena  itu,  dewasa  ini kita  banyak  melihat  manusia  yang  tidak  bermoral  walaupun mereka  berpendidikan  tinggi,  golongan  ini  disebut  schooled  and yet uneducated. Dengan demikian, maka penolakan dan pemisahan politik dari agama menurut beliau merupakan suatu kejahilan. 10
Senada dengan al-Attas yang menyatakan agama tidak dapat dipisahkan  dari  ranah  politik  (desacralization  of  politics),  karena agama sangat berperan dalam soal pemerintahan dan kepemimpin-
7 Adnin Armas, Pengaruh Kristen-Orientalis Terhadap Islam Liberal: Dialog Interaktif dengan Aktifis Jaringan Islam Liberal, (Jakarta: GIP, 2003), 13.
8 Donal Eugene Smith, Religion and Political Development, (Boston: Little, Brown and Company, 1978), 85.
9 Yusuf al-Qardhawi, Al-Di > n wa al-Siya > sah, (Kairo: Da > r al-Syuruq, 2007), 82.
10 Khalif Muammar, “Politik Islam: Antara Demokrasi dan Teokrasi”, Majalah Islami, 2005, Tahun II. Nomor 6, 99-102.
an. Desakralisasi juga dengan jelas menafikan peranan ulama yang berwibawa dalam sistem pemerintahan. Padahal, Rasulullah SAW sendiri  telah  mencontohkan  dirinya  sebagai  pemimpin  agama sekaligus pemimpin  negara. 11 Hal  ini juga diikuti oleh  para  peng- gantinya, Khulafa al-Rasyidin, yang semuanya arif dalam masalah agama. 12 Memisahkan  Islam  dari politik  hanya  akan  menghalangi peranan  pandangan  hidup  Islam  tersebar  di  dalam  masyarakat. Karena  dengan  begitu,  agama  menjadi  urusan  pribadi  dan  bukan publik. 13 Dengan  demikian,  sekularisme  dalam  bentuk  apapun bertentangan dengan Islam, baik dari segi akidah maupun syariah. 14
Dalam  Islam  negara  memiliki  peran  memelihara  agama, mengurus rakyat, menjaga keamanan dan keselamatan, serta menjaga keharmonisan  agama-agama  lain. 15 Negara  juga  berperan  dalam merealisasikan akidah dan nilai-nilai ajaran Islam. Serta menjalankan peran  kekhalifahan, 16 yang  mewujudkan  kesejahteraan  dan keamanan. Berbeda  dengan  sekularisme yang mengabaikan agama dan memisahkan negara dari aturan agama. Negara akan mencampuri urusan agama, jika terdapat hal yang bisa merugikan negara. 17
Menurut  Ibnu  Khaldun,  agama  harus  tetap  menduduki posisi  penting  sebagai  kebenaran  yang  harus  diwujudkan  pada realitas. Agama merupakan landasan pembangunan suatu negara sebagai  pemersatu  dan  sumber  legitimasi  kekuatan  politik  yang membuat  negara  tak  terkalahkan.  Tanpa  agama  kesatuan kelompok hanya akan didasarkan atas rasa kesatuan alamiah yang terbentuk karena  kesamaan suku atau hubungan kekeluargaan. 18
11 Sir Thomas Arnold, The Caliphate, (London: Oxford University Press, 1924),
30.
12 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism, 32.
13 Adnin Armas, Pengaruh Kristen-Orientalis Terhadap Islam Liberal ..., 20-21.
14 Ugi Suharto, “Islam dan Sekularisme: Pandangan Al-Attas dan Yusuf Qardhawi”, Majalah Islamia, 2005, Tahun II, Nomor IV, 25.
15 Wan Zahidi Wan Teh, Pelaksanaan Siyasah Syar’iyyah dalam Pentadbiran Kerajaan, (Malaysia: Hazrah Enterprize, Cet. I, 2002), 9.
16 Hamid Abdul-Majid Quwaysi, Al-Waz } i > fah al-Aqi > diyah li al-Dawlah al-Isla > miyah, Dira > sah Minhajiyah fi > al-Naz } a > riyah al-Siya > siyah al-Isla > miyah, (Kairo: Da > r al-Tawzi’, 1993), 133. 17 Abdul Wahab al-Masiry, Dira > sa > t Ma’rifiyah fi > al-H { ad } a > rah al-Gharbiyah, (Maktabah al-Syuru > q al-Dawliyah, 2006), 52.
18 Abdurahman Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, (Beirut: Da > r al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, Cet. VIII, 2003), 188.
Muhammad Imarah menegaskan bahwa Islam adalah agama dan  sekaligus  sistem  pemerintahan.  Selanjutnya,  menjelaskan bahwa dalam aliran sekuler (Barat), terdapat pemisah antara agama dan  negara.  Sementara  Islam,  berpandangan  adanya  hubungan akidah, syariah, agama, dan pemerintahan (dawlah). Islam  bukan risalah spiritual semata-mata. Pemerintahan dalam Islam berlainan sekali dengan pemahaman dalam pemikiran Barat. 19

## Konsep Relasi Islam dan Negara
Bagi umat Islam kepatuhan terhadap ajaran Tuhan merupa- kan  suatu  keniscayaan.  Tetapi  pada  waktu  yang  sama,  mereka dihadapkan  pada  satu  persoalan,  yaitu  upaya  memahami  ajaran agama  yang  sesuai  dengan  kehendak  Tuhan  sekaligus  bisa menjawab realita umat. Sebagai konsekuensinya umat Islam selalu dihadapkan pada tarik-menarik antara dua kutub ekstrem berupa wahyu  yang  tidak  pernah  berubah  dan  realitas  sosial  yang cenderung  berubah. 20
Salah satu ajaran Islam adalah kewajiban berislam secara ka > ffah. Berislam  secara  ka > ffah  memiliki  makna  mengamalkan  syariat  Islam dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan. Baik syariat yang mengatur hubungan manusia sebagai makhluk dengan Allah  sebagai  Maha  Pencipta,  atau  yang  mengatur  hubungan manusia untuk kebutuhan dirinya sendiri seperti masalah akhlak, makanan  dan  minuman,  serta  cara  berpakaian.  Termasuk  juga syariat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (mu’a > malah) seperti masalah sosial kemasyarakatan, perekonomian, pendidikan, politik, pemerintahan, dan tata cara bernegara. 21
Islam  bukan  sekadar  agama,  melainkan  sebagai  sistem kehidupan. 22 Islam  meliputi  pesoalan-persoalan  keseluruhan bidang  dari  kehidupan  manusia.  Islam  adalah  orde  sosial  yang
19 Muhammad ‘Imarah, Al-Isla > m wa D { aru > rah al-Taghyi > r, (Kuwait: Majalah ‘Arobi > , Cet. I, 15 Juli 1997), 34.
20 Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis,
(Magelang: Indonesiatera, Cet. I, 2001), xi.
21 Muhammad Imarah, Al-Isla > m wa D { aru > rah al-Taghyi > r ..., 32.
22 “Islam was not simply a body of private religious beliefs, but involved the setting up of an independent community, with its own system of government, laws, and institutions” Lihat... H.A.R Gibb, Mohammedanism: An Historical Survey, (New York: Oxford University Press, Cet.II, 1962), 3.
memuat  pokok-pokok  dari  kehidupan  manusia.  Nabi  SAW  telah membangun sebuah konsep negara ideal pertama di dunia, yaitu negara Madinah. 23 Fakta sejarah mencatat tiga momentum penting pembentukan  sebuah  negara  yang  dilakukan  oleh  Nabi  SAW. Pertama,  membangun  masjid  sebagai  pusat  aktivitas  dan  pem- bentukan  masyarakat  Islam,  sekaligus  sebagai  gedung  parlemen untuk  bermusyawarah  dan  menjalankan  roda  pemerintahan. 24
Kedua,  menyatukan  dan  mempersaudarakan  kaum Muhajirin dan Anshar 25 dengan ideologi yang sama, yaitu akidah Islam dan menjadi asas utama kekuatan umat Islam dengan tidak membeda-bedakan  suku,  ras,  dan  status  sosial. 26 Ketiga,  mem- bentuk perjanjian damai dengan kelompok non-muslim dalam satu kesepakatan yang disebut Piagam Madinah (Mitsa > q al-Madi > nah). 27 yang memiliki empat prinsip, yaitu: Islam sebagai faktor pemersatu kaum Muslimin; menumbuhkan nilai solidaritas, jiwa senasib, dan sepenanggungan antara kaum Muslimin; asas persamaan hak dan kewajiban sesama kaum Muslimin; dan menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum negara. 28
Madinah  sebagai  negara  Islam  membuktikan  bahwa  tidak ada  pemisahan  antara  urusan  negara  dan  urusan  agama. Sebagaimana yang disampaikan Duncan B. Macdonald: “The mother city  of  Islam  was  little  town  of  Yathrib,  called  Madinat  al-Nabi,  the City of the Prophet... Here the first Muslim State was founded, and the germinal  principles  of  Muslim  jurisprudence  fixed”. 29
Al-Ghazali mengumpamakan agama dan negara seperti saudara kembar,  serta  saling  membutuhkan  satu  sama  lain.  Sebab  itu,
23 Dalam rumusan Konvensi Montevideo tahun 1993 disebutkan bahwa dikatakan suatu negara bila memiliki tiga unsur yaitu: rakyat, wilayah dan pemerintahan. Dede Rosyada et.al, Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, (Jakarta: Prenada Media, 2000), 45.
24 Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthy, Sira > h Nabawiyah, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 171. Lihat Juga: Shafiyyur Rahman al-Mubarakfury, Al-Rahi > q al-Makhtu > m, (Jakarta: Rabbani Press, 2010), 185.
25 Ahzami Samiun Jazuli, Hijrah dalam Pandangan al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani Press,  2006),  262.
26 Sa’id  Ramadhan  al-Buthy, S { ira > h  Nabawiyah...,  176-177.  Lihat  Juga: Ahzami Samiun Jazuli. Hijrah dalam Pandangan al-Qur’an..., 261-262.
27 Syaikh Shafiyyur Rahman al-Mubarakfury, Al-Rahi > q al-Maktu > m ..., 192.
28 Sa’id Ramadhan al-Buthy, Sirah Nabawiyah ..., 182-184.
29 Duncan  B.  Macdonald,  Developmet  of  Muslim  Theology:  Jurisprudence  and Constitutional Theory, (New York: Charles Scribner’s Sons, 1903), 67.
keduanya tidak dapat dipisahkan. Agama adalah fondasi, negara adalah penjaganya.  Sesuatu  yang  tanpa  fondasi  akan  mudah  runtuh,  dan sesuatu tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan negara merupakan keharusan  bagi  ketertiban  dunia,  ketertiban  dunia  merupakan keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. 30
Dalam  hubungan  agama  dan  negara,  agama  menduduki posisi  penting  sebagai  kebenaran  yang  harus  diwujudkan  pada realitas dan menjadi landasan pembangunan suatu negara. 31 Agama memiliki empat peran dalam sebuah negara; agama sebagai faktor pemersatu, agama sebagai pendorong keberhasilan proses politik dan kekuasaan, agama sebagai legitimasi sistem politik, dan agama sebagai sumber moralitas. 32
Maududi  yang  mengkonsepkan  dua  tujuan  negara  dalam Islam. Pertama,  menegakkan keadilan  dalam kehidupan  manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang- wenangan.  Kedua,  menegakkan  sistem  berkenaan  dengan mendirikan  shalat  dan  mengeluarkan  zakat  melalui  segala  daya dan  cara  yang  dimiliki  oleh  pemerintah.  Sistem  yang  membetuk sudut terpenting dalam kehidupan Islam, agar negara menyebar- kan  kebaikan  dan  kebajikan  serta  memerintahkan  yang  makruf, sebagai tujuan utama kedatangan Islam ke dunia. Di samping itu agar  negara  memotong  akar-akar  kejahatan,  mencegah  ke- mungkaran  yang  merupakan  sesuatu  yang  paling  dibenci  oleh Allah. 33
Dalam  kitab  al-Ah } ka > m  al-Sult } a > niyyah  wa  al-Wila > yah  al- Di > niyyah,  al-Mawardi  menegaskan  bahwa  negara  merupakan instrumen  untuk  meneruskan  misi  kenabian  guna  memelihara agama  dan  pengaturan  dunia. 34 Pemeliharaan  agama  dan pengaturan  dunia  merupakan  dua  jenis  aktivitas  yang  berbeda, namun  berhubungan  secara  simbiosistik  (saling  membutuhkan).
30 Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Al-Iqtis } a > d fi > al-I’tiqa > d, (Beirut: Da > r al-Kutaiba, 2003),  199.
31 Abdurrahman Ibnu Khaldun, Muqoddimah ..., 188.
32 Ibid,. 124-127.
33 Abul A’la Maududi, Khilafah dan Kerajaan. Terj. Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1996), 75-76.
34 Imam al-Mawardi, Al-Ah } ka > m al-Sult } a > niyyah wa al-Wila > yah al-Di > niyyah, Terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin “Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam”, (Jakarta: GIP, Cet. I, 2000), 15.
Keduanya  merupakan  dua  dimensi  dari  misi  kenabian.  Ia  mem- posisikan  negara  sebagai  lembaga  politik  dengan  sanksi-sanksi keagamaan.  Dalam  negara  tersebut  harus  ada  satu  pemimpin tunggal  sebagai  pengganti  nabi  untuk menjaga  terselenggaranya ajaran  agama  dan  memegang  kendali  politik,  serta  membuat kebijakan yang berdasarkan syariat agama. 35
Akhirnya,  sebagaimana  yang  disimpulkan  oleh  Schacht dalam  Encyclopedia  of  the  Social  Science  bahwa  Islam  tidak  hanya sebuah agama, namun juga merupakan ideologi politik dan hukum yang  telah  direalisasikan  dalam  sebuah  kekuasaan  terbesar  dan meluas di berbagai negara sampai pada hari ini. Islam menunjukan seluruh  kebudayaan  yang  meliputi  agama  dan  negara  yang bersumber pada konsep negara dan ajaran Islam yang murni. 36
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa Islam  telah  mencontohkan  negara Madinah  sebagai  negara  yang membuktikan bahwa relasi antara Islam dan negara tidak terpisah- kan,  serta  saling  mendukung  satu  sama  lainnya.  Saat  ini,  Islam membutuhkan  negara  agar  syariah  dapat  diterapkan  secara sempurna. Sedangkan negara membutuhkan agama, karena agama dapat  menjaga  akhlak  dan  moral.  Oleh  sebab  itu,  agama  harus menjadi pijakan dalam bernegara.

## Relasi Islam dan Negara dalam Pancasila dan UUD 1945
Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan antara negara dan agama. Namun demikian, bukan pula yang berdasarkan pada suatu agama tertentu, akan tetapi Indonesia merupakan negara kesatuan  yang  memberikan  kebebasan  kepada  warga  negaranya untuk memiliki suatu keyakinan dan menganut agama tertentu. 37
35 Ibid., 14.
36 “Islam however more than a religion, its represents also a political and juristic theory which has been at least partially realized in one of the greatest oriental world empires and in numerous separate states extending down to the Moslem states of the present day. Finally, Islam signifies a cultural whole, encompassing religion and states since the concept of Islamic state and the tenets of Islamic civilization derive their authority solely from their foundation in religion”. Joseph Schacht dalam Edwin R.A Seligman et.al, Encyclopaedia of the Social Sciences Vol.VIII, (London: Macmillan Co), 333.
37 Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2008 No.19/PUUVI/2008 tentang “Tafsir Resmi UUD 1945” soal hubungan antara negara dan agama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia), 24.
Di  samping  dicantumkan  secara  tegas  dalam  konstitusi, agama  juga  mempunyai  peranan  penting  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia.  Hal  ini  terlihat  jelas bagaimana  perhatian  negara  terhadap  pelaksanaan  kehidupan beragama,  sebagaimana  termuat  dalam  visi  Indonesia  2020  yang tertera pada TAP MPR Nomor VII/ MPR 2001 tentang visi Indonesia Masa  Depan. 38
Selain  menjamin  kebebasan  setiap  warga  negara  untuk memeluk suatu agama tertentu, negara juga mengupayakan agar tidak terjadi penistaan terhadap agama tertentu. Hal ini diwujudkan dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1969  tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai  Undang-Undang.  Undang-Undang  ini  diawali  dengan adanya  Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1/PNPS Tahun  1965  Tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau Penodaan Agama. 39
Adapun kerangka berpikir dari keempat alinea Pembukaan UUD  1945  berisikan  tentang:  Pertama,  perihal  mutlaknya kemerdekaan  dan  kebebasan  bagi  manusia  sebagai  pemikul tanggung jawab kekhalifahan Allah di muka bumi. Kedua, perihal tujuan  berdirinya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang merdeka,  berdaulat,  adil,  dan  makmur.  Ketiga,  perihal  semangat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual- moral  seluruh  gerak  dan  perjuangan  bangsa  dalam  membangun negara.  Keempat,  perihal  lima  prinsip  dasar  bagi  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang hendak dibangun. 40
Pancasila  sebagai  dasar  negara  harus  menjadi  jiwa  yang menginspirasi  seluruh  pengaturan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Nilai-nilai  Pancasila  harus  menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan  perubahan  konstitusi.  Ini  menunjukkan  bahwa  Pancasila
38 https://pdf.mpr.go.id/data/17%20TAP%20MPR%20No%20VII-MPR-2001_205- 232_2012 .pdf. Diunduh pada 08/12/2014. Pkl. 11.26 wib
39 http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf  Diunduh  pada  08/12/ 2014.Pkl.11.30  wib
40 Masdar Farid Mas’udi, Syarah UUD 1945 Perspektif Islam, (Jakarta: PT Pustaka Alvabert, Cet. III, 2013), 5.
merupakan  konsensus  nasional  dan  dapat  diterima  oleh  semua kelompok  masyarakat  Indonesia.  Pancasila  terbukti  mampu memberi  kekuatan  kepada  bangsa  Indonesia,  sehingga  perlu dimaknai,  direnungkan,  dan  diingat  oleh  seluruh  komponen bangsa. 41
Dalam  Syarah  UUD  1945  Perpektif  Islam,  dijelaskan  bahwa kelima komponen pancasila sudah sesuai dengan Islam. Pertama, Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  landasan  spiritual  yang direfleksikan  dalam  UUD  1945  sejalan  dengan  nilai  keislaman. Kedua, kemanusiaan sebagai landasan moral dan etika bangsa yang direfleksikan  dalam  Hak Asasi  Manusia,  memandang  manusia sebagai  makhluk  yang  dimuliakan  oleh  Allah  SWT.  Ketiga, persatuan  sebagai  landasan  sosial  bangsa  dengan  semangat kekeluargaan  untuk  saling  berbagi,  saling  bekerjasama  dalam kebaikan  dan  ketakwaan  demi  mencapai  tujuan  mulia.  Keempat, Kerakyatan sebagai acuan politik bangsa dan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan  di  antara  pihak  yang  berkepentingan.  Dengan musyawarah  dapat  dipelihara  sikap  saling  pengertian,  saling menghargai,  dan  menumbuhkan  tanggungjawab  bersama, sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata.  Di  samping  itu,  keputusan  yang  diambil  harus  dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah SWT. Kelima, keadilan sebagai tujuan bersama dalam bernegara  yang meliputi semua  aspek,  seperti  keadilan  hukum,  keadilan  ekonomi,  dan sebagainya,  yang  diikuti  dengan  tujuan  untuk  kesejahteraan rakyat. 42
Dari  paparan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat relasi  yang  kuat  dan  saling  mempengaruhi  antara  Islam  dan Indonesia. Pengamalan ajaran Islam secara konsekuen –berislam- dapat  memperkokoh  implementasi  Ideologi  Pancasila  dalam konteks  kebangsaan.  UUD  1945  dan  Pancasila  meskipun  tidak mewakili agama tertentu, tetapi meniscayakan agar seluruh rakyat Indonesia  sebagai  manusia  bertuhan  dan  beragama,  dan  wajib mentaati ajaran agamanya. Hal ini bermakna pula bahwa negara menjamin  kemerdekaan  rakyatnya  untuk  memilih  agama  sesuai
41 MPR-RI, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI- 6 Agustus 2012), 6.
dengan  keyakinannya  dan  mendorong  rakyat  untuk  taat menjalankan  ajaran  agamanya,  sehingga  pengamalan  Pancasila menjadi  lebih  konkret.

## Wacana Keislaman dan Keindonesiaan
Dari beberapa literatur, terdapat tiga paradigma yang cukup populer  dalam  wacana  relasi  agama  dan  negara,  meski  dengan berbagai istilah yang beragam. 43 Pertama,  Perspektif Integralistik. Paradigma Integralistik merupakan paham dan konsep hubungan agama dan negara yang menganggap keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan dua lembaga yang  menyatu.  Ini  juga  memberikan  pengertian  bahwa  negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Paradigma  ini  melahirkan  konsep  tentang  agama-negara,  yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. 44 Dari sinilah kemudian paradigma integralistik  dikenal  juga  dengan  paham  Islam:  di > n  wa  dawlah, dengan hukum Islam sebagai sumber landasan mengatur negara.
Oleh  karena  itu,  dalam  bernegara  umat  Islam  hendaknya kembali pada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus  diteladani  adalah  sistem  yang  telah  dilaksanakan  Nabi Muhammad  SAW  dan  oleh  empat  khalifah.  Para  tokoh  yang mengusung paradigma ini antara lain Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid  Ridha,  Hasan  al-Bana,  Hasan  al-Turabi,  dan Abu  al-A’la Mawdudi. 45
Kedua,  Perspektif  Sekuleristik.  Kata  sekuler  diambil  dari Bahasa Latin Saeculum yang memiliki dua konotasi yaitu masa (time) dan  tempat  (location).  Waktu  menunjukkan  now  atau  present
42 Ibid., 143-183.
43 Munawir Sjadzali dan Masykuri Abdillah membagi kategorisasi pemikiran itu menjadi tiga; konservatif, modernis, dan sekuler. Adapun M. Din Syamsudin membaginya dalam ke dalam tiga paradigma, masing-masing adalah; integralistik, simbiotik, dan sekularistik. Baca Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1990), 1-3; begitu pula Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi, (1966-1993) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 57.
44 Husein Muhammad dalam Ahmad Suaedy (ed.), Pergulatan Pesantren ..., 89.
45 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna ...,57. Lihat ... Munawir Sjadzali, Islam..., 1.
(sekarang), sedangkan tempat (location) dinisbatkan kepada dunia (world). Istilah Latin lainnya yang mengandung arti mirip dengan saeculum  adalah  mundus.  Akan  tetapi,  kata  saeculum  biasanya digunakan  untuk  menerjemahkan  kata  Yunani  kuno  aeon,  yang bermakna  zaman,  sedangkan  mundus  digunakan  untuk  me- nerjemahkan  kata  Yunani  kuno  cosmos,  yang  bermakna  ruang (space).  Disebabkan  Bahasa  Latin  memiliki  dua  istilah  yang berbeda,  yaitu  saeculum  dan  mundus,  namun  keduanya  memiliki makna yang serupa yaitu dunia, maka menurut Harvey Cox, kata dunia  dalam  Bahasa  Latin  adalah  kata  yang  ambigu. 46 Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara negara dan agama secara diametral.
Dalam  negara  sekuler,  sistem  dan  norma  hukum  positif dipisahkan  dengan  nilai  dan  norma  agama.  Norma  hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau  firman-firman  Tuhan,  meskipun  mungkin  norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Sekalipun ini memisahkan antara agama dan negara, akan tetapi pada lazimnya negara  sekuler  membebaskan  warga  negaranya  untuk  memeluk agama  apa  saja  yang  mereka  yakini  dan  negara  tidak  intervensi dalam  urusan  agama.  Argumentasi  pendukung  paradigma  ini adalah tidak ada ayat yang secara tegas mewajibkan pembentukan pemerintahan  dan  negara,  sekaligus  menekankan  bahwa pembentukan  pemerintahan  tidaklah  masuk  dalam  tugas  yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. 47 Beliau hanya Rasul yang membawa risalah agama saja, tidak termasuk perintah membentuk  negara. 48
Para tokoh yang mengusung  paradigma ini antara lain  ‘Ali Abdul-Raziq, Thaha Husein, Muhammad Sa`id al-Ashmawi, Ziya Gokalp, Sayyid Ahmad Khan, Ameer Ali, Khuda Bakhsh, Khalifah Abdul Halim, Ghulam Ahmad Parvez, serta Nurcholis Madjid dan Abdurrahman  Wahid. 49
46 Syed M. Naquib Al-Attas, Islam and Secularism ..., 16.
47 Ali Abd al-Raziq, Al-Isla > m wa Us } u > l al-H { ukmi, (Da > r al-Hila > l, Cet. I , 1925), 64-65. 48 Abd Salam Arief, “Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam,” Jurnal Hermeneia, Vol II, No. II Juli-Desember, 2003, 281.
49 Tim Kajian Ilmiah Abituren 2007, Simbiosis Negara dan Agama: Reaktualisasi Syari’at dalam Tatanan Kenegaraan, (Kediri: Lirboyo, 2007), 28-35.
Ketiga,  Perspektif  Simbiotik.  Konsep  ini  menolak  pendapat bahwa  Islam  adalah  suatu  agama  yang  memiliki  sistem  ketata- negaraan.  Namun  menolak  juga  pengertian  Barat  bahwa  Islam hanya  mengatur  hubungan  manusia  dengan  Maha  Pencipta. Pendukung  konsep  ini  berpendirian  bahwa  dalam  Islam  tidak terdapat  sistem  ketatanegaraan,  tetapi  terdapat  seperangkat  tata nilai  etika  bagi  kehidupan  bernegara. 50 Menurut  konsep  ini, hubungan negara dan agama dipahami saling membutuhkan dan bersifat  timbal  balik.  Negara  memerlukan  agama,  karena  agama juga  membantu  negara  dalam  pembinaan  moral,  etika,  dan spiritualitas.  Begitu  juga  sebaliknya,  agama  juga  membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembang- kan  agama. 51
Teori simbiosis membiarkan tuntutan-tuntutan realitas sosial politik yang berkembang, lalu agama memberikan justifikasinya. Agama  tak  harus  menjadi  dasar  negara.  Negara  hanya  menjadi wilayah  yang  mandiri.  Intervensi  agama  adalah  dalam  wilayah ketika  negara  dianggap  telah  menyimpang  dari  norma-norma agama.  Husein  Muhammad  menyebut  paradigma  simbiotik  ini, di  satu  pihak  bersifat  teologis,  tetapi  pada  sisi  lain  bersifat pragmatik. 52
Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa  adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa  kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa  antara  negara  dan  agama  merupakan  dua  entitas  yang berbeda,  tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya social  contract,  tetapi  bisa  saja  diwarnai  oleh  hukum  agama (syari > ’ah). 53 Para tokoh yang mengusung paradigma ini di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Muhammad Natsir, dan Hasbi Ash- Shiddieqy.
50 Munawir Sadzali, Islam…, 1-2.
51 Din Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam” dalam Ulumul Quran, Vol IV. Nomor 2 th 1993, 6.
52 Lihat Husein Muhammad dalam Ahmad Suaedy (ed.), Pergulatan Pesantren ...,
94.
53 Muhammad al-Mubarak, A < ra > ‘Ibnu Taimiyah fi > al-Dawlah wa Ma > dza Tada > khuliha > fi > Maja > l al-Iqtis } a > di, (Bairut: Da > r al-Fikr, T.Th), 29.
Berdasarkan  tiga  paradigma  ini,  Indonesia  berada  pada paradigma yang ketiga, yaitu simbiotik. Faktanya, Indonesia tidak menjadikan  Islam  sebagai  agama  negara  dan  tidak  menjadikan syariah  Islam  sebagai  sumber  utama  pembuatan  hukum.  Juga, tidak  menjadikan  Islam  sebagai  ideologi  politik  dan  sistem pemerintahan.
Sebuah  negara  memiliki  ideologi  politik  yang  dianut. Indonesia memilih sistem demokrasi yang terintegrasi dalam tiga model. 54 Pertama,  Demokrasi  Islam  yang  didukung  oleh Muhammad Natsir. Model ini berupaya menerima nilai-nilai politik modern  tanpa  mengabaikan  doktrin-doktrin  Islam  klasik.  Islam sebagai dasar negara yang sifatnya komprehensif dalam mengatur kehidupan  manusia,  membumi,  dan  cocok  untuk  segala  zaman dan  tempat.  Dengan  karakter  seperti  ini,  Islam  tidak  dapat ditundukan  di  bawah  sistem  manapun. 55
Dalam pandangan Natsir Islam harus menjadi dasar negara karena  dua  alasan;  pertama,  Islam  adalah  agama  lengkap  dan sempurna yang memberikan doktrin bersifat global tentang sosial politik.  Kedua,  secara  sosiologis,  Islam  dianut  oleh  mayoritas penduduk  Indonesia,  namun  tetap  menjunjung  tinggi  toleransi serta menghargai ajaran agama lain. 56 Umat Islam yang mayoritas itu  memerlukan  suatu  landasan  yang  kokoh  bagi  kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan dijadikannya Islam sebagai dasar  negara,  diharapkan  terciptanya  cita-cita  bersama  baldatun t } ayyibatun  wa  rabbun  ghafu > r. 57
Gagasan Natsir ini masih terus diupayakan sampai hari ini. Meski tidak disebutkan secara formal dalam undang-undang dasar, secara  eksplisit  terdapat  pasal-pasal  yang  mendukung  legalisasi hukum Islam, di antaranya pasal 28 E ayat 1 dan Pasal 29. Namun melihat  fakta  di  Indonesia  saat  ini,  umat  Islam  masih  terkotak- kotakan secara ideologi meskipun menjadi mayoritas. Tidak semua umat  Islam  Indonesia  memiliki  visi  dan  misi  keislamanan  yang sama.  Sehingga,  hal  ini  semakin  menyulitkan  penerapan  hukum Islam sebagai dasar negara.
54 Luthfi Assyaukanie, Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia. (Jakarta: Freedom Institute, 2011), 21.
55 Moch. Natsir, Capita Selecta, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 436-437.
56 Mohammad Natsir, Islam Sebagai Ideologi, (Jakarta: Pustaka Aida, 1959), 166.
Kedua,  demokrasi  agama  yang didukung  di  antaranya  oleh Soeharto 58 dan Amin  Rais 59 .  Eksponen  model  ini  percaya  bahwa Islam  tidak  secara  khusus  menyuruh  kaum  Muslim  untuk mendirikan  tipe  institusi  politik  tertentu.  Yang  ditekankan  Islam adalah  mendirikan  masyarakat  yang  sepenuhnya  berkomitmen pada prinsip-prinsip dasar agama seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Semua prinsip itu bisa saja terkandung di dalam sistem politik  yang  tidak  secara  khusus  dan  formal  menentukan  Islam sebagai dasarnya.
Pondasi dasar model kedua adalah bahwa masyarakat politik haruslah religius. Agama adalah unsur vital kehidupan komunal. Tanpa agama, negara akan dihancurkan oleh murka Tuhan. Model ini  menerima  Pancasila  dan  UUD  1945  dengan  alasan  bahwa negara harus secara eksplisit mendukung keberadaan komunitas agama dan menolak ireligiositas (atau ateisme). Dengan komitmen kuat  pada  nilai  agama-agama,  namun  menyingkirkan  jenis komunitas  politik  yang  didasarkan  pada  relativitas  moral  yang tercermin dalam model sekularisasi Barat. 60
Indonesia lebih mendekati model demokrasi ini. Dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 Indonesia berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa, menandakan Indonesia adalah negara beragama. Bukan negara  tanpa  agama.  Indonesia  pun  memiliki  beberapa  lembaga keagamaan, seperti  Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Gereja Indonesia  (DGI),  Majelis Agung  Wali  Gereja  Indonesia  (MAWI), Parisada  Hindu  Dharma  Pusat  (PHDP),  dan  Perwakilan  Umat Budha  Indonesia  (WALUBI)  yang  berfungsi  sebagai  pedoman manusia  untuk  berhubungan  dengan  Tuhannya,  memberikan dasar berperilaku dalam masyarakatnya, sebagai tempat memberi- kan bantuan terhadap pencarian identitas moral, memberikan dan menjelaskan  mengenai  tafsir  yang  terjadi  di  lingkungan  alam
57 Ibid., 36.
58 Model ini muncul di era Soeharto ketika ideologi-ideologi politik pelan-pelan kehilangan peran dalam konteks politik nasional. Kemunculannya sangat ditentukan oleh iklim politik menjelang akhir 1960-an dan 20 tahun pertama kepemimpinan Soeharto. Lihat.... Ibid.,18.
59 Amien Rais (lahir 1944), salah satu pendukung model kedua. Baginya Pancasila itu seperti “karcis” yang dipakai kaum Muslim untuk naik “bus” Indonesia. Tanpa karcis, Muslim tidak bisa naik bus dan tertinggal. Pendukung model kedua membenarkan Pancasila tidak berarti mereka terpaksa menerima represi politik rezim Orde Baru. Lihat.... Ibid., 21.
60 Luthfi Assyaukanie, Ideologi Islam dan Utopia..., 21.
maupun keadaan sosial, dan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak bergaul dengan baik.
Namun,  yang  menjadi  permasalahan  adalah  lembaga- lembaga itu tidak memiliki kekuatan untuk ikut mengatur negara dan  pemerintahan.  Pemerintah  seringkali  mengabaikan  anjuran dan saran dari lembaga-lembaga tersebut. Hal ini mengindikasikan Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara beragama.
Ketiga, Demokrasi Liberal yang menegaskan bahwa urusan politik harus dibahas dan dilaksanakan di luar wilayah agama. Di antara  pendukung  model  ini  adalah  Nurcholis  Madjid 61 dan Abdurahman Wahid. 62 Argumennya adalah bahwa Islam pertama- tama  adalah  agama  moral.  Eksponen  model  ini  menganggap ucapan  Nabi  “kalian  lebih  tahu  mengenai  urusan  dunia”  (antum a‘lamu  bi  umu > ri  dunya > kum)  sebagai  rujukan  yang  kokoh  bagi proyek sekularisasi Islam. Mereka meyakini bahwa hadis itu secara eksplisit  memberikan  nasehat  kepada  umat  Islam  untuk  mem- bedakan  urusan  dunia  dengan  urusan  akhirat.  Para  pendukung pada  umumnya  adalah  tokoh  Islam  yang  sangat  percaya  bahwa agama adalah sumber nilai-nilai etis transendental bagi kehidupan manusia.
Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa Islam pada hakikatnya sejalan  dengan  semangat  kemanusiaan  universal.  Namun,  pada pelaksanaan ajaran tersebut harus disesuaikan dengan pengetahuan dan  pemahaman  tentang  lingkungan  sosio  kultural  masyarakat yang bersangkutan. Konseptualisasi ajaran ini terkait dengan ruang dan  waktu. 63 Baginya  negara  adalah  salah  satu  segi  kehidupan duniawi, yang dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan Islam adalah aspek kehidupan lain yang dimensinya adalah spiritual
61 Sejak 1970- an, Nurcholish menyerukan pentingnya sekularisasi bagi kehidupan politik Muslim di Indonesia. Dia berargumen bahwa sekularisasi politik tidak mengancam Islam, melainkan menyelamatkan agama dari kepentingan politik sementara dan duniawi. Ibid., 22.
62 Abdurahman Wahid bependapat bahwa negara harus dikelola secara rasional dan sekular. Fungsi utama agama adalah untuk mencerahkan kehidupan rakyat dengan menyediakan etika sosial. Dia mengajak kaum Muslim agar mengadopsi pengalaman demokrasi  Barat,  karena  dengan  menerima  dan  belajar  dari  Barat,  “Indonesia  bisa membangun sistem pemerintahan yang lebih solid yang memungkinkan proses politik negeri itu berjalan baik”. Ibid., 23.
63 Ahmad A. Sofyan, Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, Cet. I, 2003), 84-88.
dan pribadi. Antara Islam dan negara memang tidak bisa dipisah- kan,  namun  antara  keduanya  itu  tetap  harus  dibedakan  dalam dimensi dan cara pendekatannya. 64
Nurcholish sangat terobsesi untuk menjelaskan bahwa Islam yang hakiki bukan semata merupakan struktur atau susunan dan kumpulan  hukum,  yang  tegak  berdiri  di  atas  formalisme  negara dan pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pengejawantahan tauhid, yang merupakan kekuatan spiritual yang mampu melahirkan jiwa yang  h } ani > f,  inklusif,  demokratis  serta  menghargai  pluralisme masyarakat.  Yang  pada  akhirnya,  negara  tidak  memberlakukan sistem teokrasi dan juga tidak negara sekuler. 65
Demokrasi  Liberal  merupakan  ideologi  politik  negara sekuler. Artinya para pendukung demokrasi ini, berupaya menjadi- kan Indonesia negara sekuler. Padahal berdasarkan fakta, negara sekuler  memiliki  banyak  problem  terutama  masalah  kehidupan masyarakatnya. Alih-alih menjadi negara maju dengan  teknologi dan pembangunan besar-besar di bidang industri, negara sekuler semakin  merosot  moral  dan  mental  masyarakatnya.  Maka  tidak heran, jika ditemukan sebuah negara yang tinggi perekonomian- nya, tinggi pula tingkat kriminal dan pelecehan seksualnya.
Hubungan  antara  negara  dengan  agama  di  Indonesia mencerminkan  upaya  untuk  terus  mencari  kompromi  atau  jalan tengah  di  antara  berbagai  kepentingan  ideologis. 66 Pancasila akhirnya  diterima  sebagai  jalan  kompromi  antara  kalangan nasionalis-agamis, yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, dengan  kalangan  nasionalis-sekular.  Di  situ  negara  Indonesia dibayangkan  sebagai,  dalam  istilah  Mukti  Ali  yang  terkenal, “bukanlah  negara  teokratis,  dan  juga  bukan  negara  sekular”. 67 Faktanya di Indonesia, umat Islam masih bebas menjalankan syariat Islam, bahkan masih dibebaskan untuk memilih dan menyatakan sikap sesuai hati nuraninya.
Umat  Islam  bebas  memilih  pendidikan,  perekonomian, kesehatan maupun mode pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam  bidang  pendidikan,  umat  Islam  Indonesia  dapat  memilih
64 Budhy Munawwar Rahman, Reorientasi Pembaruan Islam (Jakarta: Democracy Project,  2011),  357.
65 Ibid., 358-367.
66 Budhy Munawar Rahman, Membela Kebebasan Beragama..., xii.
67 Ibid., xiii.
pendidikan  Islam  ataupun  pendidikan  umum.  Dalam  bidang ekonomi,  dapat  memilih  praktek  perekonomian  Islam  atau konvensional  ribawi.  Namun  lain  halnya  dalam  hukum  pidana, umat  Islam  tidak  dapat  memilih  antara  hukum  konstitusi  atau hukum Islam. Ketiadaan pilihan hukum Islam dalam perundang- undangan  pidana  menjadikan  umat  Islam  tidak  dapat  me- nyempurnakan syariat. 68 Kesempurnaan pelaksanaan syariat Islam tidak mungkin terealisasi kecuali dengan adanya sokongan negara. 69
Dalam  Islam  tidak  relevan  adanya  pemisahan  agama  dari negara. Nilai-nilai universal Islam tidak dapat dipisahkan dari ide pembentukan  sebuah  negara. 70 Negara  hanya  merupakan instrumen,  bukan  tujuan.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  pedoman untuk mengatur negara supaya kuat dan subur serta menjadi media yang  baik  untuk  mencapai  tujuan  hidup  –keselamatan  dan kesejahteraan- manusia yang terhimpun dalam negara tersebut. 71
Banyak  persoalan  yang  harus  diurai  lebih  jauh  mengenai kompatibilitas dan tidak kompatibelnya Islam dengan demokrasi. Tetapi, penjajaran Islam dengan demokrasi secara serta merta adalah merupakan cara pandang yang tidak tepat dan keliru. Karena Islam merupakan seperangkat ketentuan dan aturan yang terkait dengan otoritas Allah SWT secara mutlak. 72
Melihat  fakta  saat  ini,  Indonesia  belum  menyelesaikan problem  kenegaraan  yang  cukup  mendasar  yaitu  menyatukan pemikiran  masyarakatnya  dalam  satu  visi  dan  misi  membangun sebuah  bangsa.  Meskipun  dalam  UUD  1945  disebutkan  bahwa Indonesa  adalah  negara  kesatuan,  namun  nampaknya  Indonesia masih  menjadi  “negara  rebutan.”  Satu  kubu  ingin  menjadikan
68 Sesuai pasal 29 ayat 2 seharusnya negara –pemerintah- memberi ruang pilihan hukum Islam bagi umat Islam dalam menyelesaikan tindakan pidana. Misalnya: dalam kasus pembunuhan, dalam Islam terdapat Kisas yang lebih adil dan baik. Dalam kasus pernikahan, salah satu syarat menikah adalah baligh. Namun negara membatasi usia minimal menikah bagi perempuan adalah 18 tahun. Sehingga negara bisa mempidanakan seorang muslim yang menikahi gadis berusia di bawah 18 tahun meskipun telah sah menurut Islam.
69 Ibnu Taimiyyah, Al-Siya > sah al-Syar’iyyah fi > Is } la > h al-Ra’yi wa al-Ra > ’iyyah, (Beirut:
Da > r al- Aflaq al-Jadi > dah, 1988), 138.
70 Yusril  Ihza  Mahendra,  Modernisasi  Islam  dan  Demokrasi:  Pandangan  Politik Mohammad Natsir. Islamika No. 3. Januari-Maret 1994.
71 Moch. Natsir, Capita Selecta..., 433.
72 Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991),  126.
Indonesia  sebagai  negara  sekuler  dengan  menjauhkan  urusan publik  dan  politik dari  agama.  Namun  di  kubu yang  lain  meng- inginkan  Indonesia  sebagai  bagian  dari  khila > fah  isla > miyyah,  serta mengharamkan demokrasi yang merupakan sistem Barat.
Meski  demikan,  sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya, Indonesia memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Islam. Dengan fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia saat ini adalah Muslim, kata-kata  kunci  dalam  undang-undang  banyak  menggunakan istilah  Islam,  dan  kerinduaan  masyarakat  Indonesia  akan kesejahteraan  dan  kebahagiaan,  maka  penerapan  syariat  Islam harus terus disempurnakan dengan diberlakukannya hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia.

## Penutup
Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 menjadi dasar hukum di Indonesia. Menjadi justifikasi kuatnya relasi antara Islam dan Indonesia. Berdasarkan hal ini, sudah sepatunya umat Islam yang menjadi warga negara Indonesia berislam dengan ka > ffah, dan bernegara dengan baik. Mengamalkan setiap aturan dalam Islam (syariat),  dan  mengikuti  setiap  peraturan  negara  –selama  tidak bertentangan  dengan  syariat-. Meski  begitu, dalam berislam dan bernegara,  umat  Islam  selalu  dihadapkan  dengan  tantangan pemikiran yang berusaha memisahkan Islam dan negara (sekuleri- sasi).  Hal  ini  perlu  dikonter  oleh  umat  Islam  dengan  memiliki pandangan alam Islam yang benar (Islamic Worldview). Pandangan alam ini tidak boleh berubah mengikut zaman dan kondisi.
Bagi orang Islam yang taat menjalankan ajaran agamanya dan yang sadar akan tugas dan kewajiban keagamaannya, maka bisa dipastikan  akan  menjadikan  syariat  sebagai  sumber  utama. Dilandasi  keyakinan  bahwa  tata  nilai  yang  berasal  dari  Tuhan mutlak  kebenarannya  untuk  makhluk-Nya,  maka  mereka  akan berusaha  sekuat  tenaga  agar  tata  nilai  kehidupan  dari Allah  ini menjadi  tata  nilai  kehidupan  manusia,  termasuk  dalam  tataran hidup berbangsa dan bernegara.
Dalam  hal  loyalitas,  seorang  Muslim  harus  meletakkan kecintaan dan loyalitasnya pada Allah SWT. Dalam kondisi apapun, meskipun  bertentangan  dengan  aturan  negara.  Artinya,  ke- pentingan  (urusan)  Islam  harus  didahulukan  dari  kepentingan
negara. Karena seorang Muslim terikat dengan tanggung jawabnya di  akhirat  kelak.  Meski  begitu,  sebagai  warga  negara  mestilah menciptakan  keteraturan  negara.  Bersama  warga  lainnya  ber- gotong-royong membangun  negara, Sehingga  Indonesia menjadi negara  yang  baldatun  t } ayyibatun  wa  rabbun  ghafur.

## Daftar Pustaka
Abd al-Raziq, Ali. 1925. Al-Isla > m wa Us } u > l al-H { ukmi. Da > r al-Hila > l.
Abdillah,  Masykuri.  1999.  Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:
Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966- 1993). Yogyakarta: Tiara Wacana.
Arnold,  Sir  Thomas.  1924.  The  Caliphate.  London:  Oxford University Press.
Armas,  Adnin.  2003.  Pengaruh  Kristen-Orientalis  Terhadap  Islam Liberal:  Dialog  Interaktif  dengan  Aktifis  Jaringan  Islam  Liberal. Jakarta: GIP.
Ash-Shiddieqy,  Hasbi.  1991.  Ilmu  Kenegaraan  dalam  Fiqh  Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
Assyaukanie,  Luthfi.  2011.  Ideologi  Islam  dan  Utopia:  Tiga  Model Negara  Demokrasi  di  Indonesia.  Jakarta:  Freedom  Institute.
Gibb,  H.A.R.  1962.  Mohammedanism:  An  Historical  Survey.  New York: Oxford University Press.
Ibnu  Khaldun,  Abdurahman.  2003.  Muqaddimah  Ibnu  Khaldu > n.
Beirut: Da > r al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
‘Imarah,  Muhammad.  1997.  Al-Isla > m  wa  D { aru > rah  al-Taghyi > r. Kuwait: Majalah ‘Arobi.
Jazuli, Ahzami  Samiun.  2006.  Hijrah  dalam  Pandangan  al-Qur’an. Jakarta: GIP.
Kamaruzzaman. 2001.  Relasi Islam  dan  Negara: Perspektif Modernis dan  Fundamentalis.  Magelang:  Indonesiatera.
Latif, Yudi. 2012. Intelegensia Muslim dan Kuasa. Jakarta: Democracy
Project.
Ma’arif, Ahmad Syafi’i. 2002. Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir. Jakarta: Teraju.
Macdonald,  Duncan  B.  1903.  Developmet  of  Muslim  Theology: Jurisprudence  and  Constitutional  Theory.  New  York:  Charles Scribner’s  Sons.
Mahendra,  Yusril  Ihza.  1994.  Modernisasi  Islam  dan  Demokrasi:
Padangan  Politik  Mohammad  Natsir.  Islamika  No.  3.
Mas’udi,  Masdar  Farid.  2013.  Syarah  UUD  1945  Perspektif  Islam. Jakarta: PT Pustaka Alvabert.
Al-Masiry, Abdul  Wahab.  2006.  Dira > sa > t  Ma’rifiyah  fi > al-H { ad } arah al-Gharbiyah.  Maktabah  al-Syuru > q  al-Dawliyah.
Al-Maududi,  Abul  A’la.  1996.  Khilafah  dan  Kerajaan.  Terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Mizan.
Al-Mawardi,  Imam.  2000.  Al-Ah } ka > m  al-Sult } a > niyyah  wa  al-Wila > yah al-Di > niyyah,  Terj.  Abdul  Hayyie  dan  Kamaluddin  Nurdin “Hukum  Tata  Negara  dan  Kepemimpinan  dalam  Takaran Islam”. Jakarta: GIP.
Al-Mubarak,  Muhammad.  T.Th.  A < ra > ‘Ibnu  Taimiyah  fi > al-Dawlah wa  Ma > dza  Tada > khuliha > fi > Maja > l  al-Iqtis } a > di.  Beirut: Da > r  al-Fikr.
Al-Mubarakfury,  Shafiyyur  Rahman.  2010. Al-Rahi > q  al-Makhtu > m. Jakarta: Rabbani Press.
Muhammad Al  Ghazali,  Abu  Hamid.  2003. Al-Iqtis } a > d  fi > al-I’tiqa > d.
Beirut: Da > r al-Kutaiba.
MPR-RI.  2012.  Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara.
Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
Naquib Al-Attas,  Syed  Muhammad.  1993.  Islam  and  Secularism. Kuala  Lumpur:  ISTAC.
Natsir,  Moch.  1959.  Islam  Sebagai  Ideologi.  Jakarta:  Pustaka Aida.
.  1973.  Capita  Selecta.  Jakarta:  Bulan  Bintang.
Al-Qardhawi,  Yusuf.  2007.  Al-Di > n  wa  al-Siya > sah.  Kairo:  Da > r  al- Syuru > q.
Quwaysi,  Hamid Abdul-Majid.  1993.  Al-Waz } i > fah  al-Aqi > diyah  li  al- Dawlah  al-Isla > miyah,  Dira > sah  Minhajiyah  fi > al-Naz } a > riyah  al- Siya > siyah  al-Isla > miyah.  Kairo:  Da > r  al-Tawzi’.
Rahman,  Budhy  Munawwar.  2011.  Reorientasi  Pembaruan  Islam. Jakarta:  Democracy  Project.
.  2011.  Membela  Kebebasan  Beragama:  Perakapan  Tentang Sekularisme,  Liberalisme,  dan  Pluralisme.  Jakarta:  Democracy Project.
Ramadhan Al-Buthy,  Muhammad  Sa’id.  2001. Si > ra > h  Nabawiyah. Jakarta: Rabbani Press.
Rosyada,  Dede  et.  All.  2000.  Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  & Masyarakat  Madani.  Jakarta:  Prenada  Media.
Seligman, Edwin R.A et.all,. T.Th. Encyclopaedia of the Social Sciences
Vol.VIII.  London:  Macmillan  Co.
Sjadzali,  Munawir.  1990.  Islam  dan  Tata  Negara.  Jakarta:  UI  Press.
Smith,  Donal  Eugene.  1978.  Religion  and  Political  Development.
Boston: Little, Brown and Company.
Sofyan,  Ahmad  A.  2003.  Gagasan  Cak  Nur  Tentang  Negara  dan
Islam. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

## Syamsuddin,  Din.  1993.  Usaha  Pencarian  Konsep  Negara  dalam
Sejarah  Pemikiran  Politik  Islam  dalam  Ulumul  Quran  Vol  IV. Nomor  2.
Taimiyyah,  Ibnu.  1988.  Al-Siya > sah  al-Syar’iyyah  fi > Is } la > h  al-Ra’yi wa  al-Ra > ’iyyah.  Beirut:  Da > r  al-Aflaq  al-Jadi > dah.
Tim  Kajian  Ilmiah  Abituren.  2007.  Simbiosis  Negara  dan  Agama:
Reaktualisasi  Syari’at  dalam  Tatanan  Kenegaraan.  Kediri:  tp.

## Wan  Teh,  Wan  Zahidi.  2002.  Pelaksanaan  Siyasah  Syar’iyyah  dalam
Pentadbiran  Kerajaan.  Malaysia:  Hazrah  Enterprize.