## ‘TKW’ SEBUAH PERANGKAP PERDAGANGAN PEREMPUAN
(MENELISIK FEMONENA HUMAN TRAFFIKING DI KABUPATEN SAMBAS)
Atem 1
1 atemkornadi@gmail.com
1 Departemen Sosiologi Pascasarjana FISIP, Universitas Padjajaran Bandung

## ABSTRACT
Human trafficking has become a global issue that caught attention of many countries and also this crime has been included as heavy violations of human rights. The Developing countries like Indonesia often become the targets of criminal practices-based on human trafficking. Diverse modes have done which is throught the distribution of labour abroad. Women and children are the most listed as victims of human trafficking with the exploitation purpose. The border area has become a transit point for the distribution of workforce is either legal or illegal so the border is become a vulnerable area of human trafficking practices. In west Kalimantan particularly in Sambas Regency, the current transitions of ilegal labour to Malaysia is an usual and they not aware has  a victims of human trafficking. This study attempt to describe and analysis the phenomenon of trafficking in person with mode of lobor distribution especially the case infemale worker (TKW) in Sambas Regency throught qualitative approach of  techniques of observation and interview limited and also literature review.
Keywords : Human trafficking, Female Worker, Border Area
PENDAHULUAN
“Korban satu orang itu sudah lebih dari cukup untuk mengatakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau adanya kejahatan manusia, dan selebihnya hanya Angka-angka saja”

## ( Nur Iman Subono, 2008 )
Isu keamanan global saat ini masih layak mendapatkan perhatian khusus bagi tiap-tiap negara, keamanan global tidak hanya terkait dengan kamanan suatu negara namun termasuk juga di dalamnya keamanan manusia sebagai penduduknya. Keamanan negara yang saat ini masihmenjadi topik yang tak kunjung henti salah satunya ialah mengenai perdagangan manusia ( human trafficking ), masalah ini tidak hanya dipandang sebagai suatu tindak kejahatan atau praktik kriminal namun juga sudah termasuk ke dalam tindak pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang telah menjadi epidemi di berbagai negara di belahan dunia (Warnono, 2011:302). Kejahatan perdagangan manusia marak terjadi di negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekomi lemah, seperti negara-negara Asia-pasifik, khususnya negara-negara berkembang, diikuti negara-negara industri di wiliyah Amerika Latin, negara-negara dalam transisi ekonomi dan juga di negara bagian sub Sahara (UNODC, 2008; Farhana, dkk, 2015).Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang juga tidak terlepas dengan permasalahan tindak kejahatan transnasional ini. Indonesia menggunakan istilah perdagangan orang ( trafficking in person ) 87 untuk menyebut perdagangan manusia hal ini tercantum dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
87 Selanjutnya akan digunakan istilah perdagangan orang ( trafficking In Person )
Tindak perdangan orang kenyataannya dapat terjadi pada siapapu laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, akan tetapi perempuan dan anak-anak lah yang rentan menjadi korban. Data perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dalam kurun berberapa tahun ini memperlihatkan modus perdagangan orang seringkali dengan alasan meningkatkan hidup yang lebih baik sehingga memancing korban tergiur masuk kedalam jerat para ‘predator’. Hampir di berbagai negara menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah orang yang sering mengalami tindak perdagangan orang. Beragam bentuk modus perdagangan orang yang sering kali terjadi di Indonesia, sektor yang kerap memperdagangkan perempuan dan anak seperti pekerja migran, pekerja domestik, pernikahan kontrak dan pekerja anak.
Wilayah Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang cukup menarik perhatian mengenai perdangan orang. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yang merupakan negara tujuan tertinggi oleh tenaga kerja Indonesia, menjadikan wilayah perbatasan sebagai wilayah transit bagi para agen penyalur tenaga kerja ataupun bagi para pekerja migran itu sendiri dengan tujuan kerja tidak hanya di Malaysia namun juga termasuk di negara Brunai dan Singapura. Pekerja migran Indoesia yang melintasi wilayah perbatasan di Kalimantan Barat berasal dari berbagai daerah kebanyakan berasal dari pulau jawa,  Sumatera, NTB dan daerah Indoensia bagian Timur lainnya.Hal ini sedikit banyak menyumbangkan angka tindak perdangan orang yang tinggi di Kalimantan Barat, berdasarkan data International Organiztion for Migration (IOM, 2010; dikutip oleh Yunus, dkk, 2016)  bahwa Kalimantan Barat merupakan provinsi tertinggi kedua setelah Jawa (46%; 1,714) yang mengalami kasus perdagangan orang yakni (20%; 772)  diikuti oleh provinsi Sumatra (7%; 254), Nusa Tenggara Barat 6%;=237), dan Lampung (5%; 189). Sedangkan di Kalimantan Barat sendiri Kabupaten Sambas adalah wilayah yang memiliki TKI terbanyak menjadi pekerja migran diMalaysia, tidak hanya sebagai pekerja legal namun tidak sedikit yang memutuskan untuk menjadi tenaga kerja ilegal di Malaysia. Fenomena tenaga kerja ilegal di Malaysia bukan lagi hal yang baru, masyarakat di kawasan perbatasan ini sudah akrab bekerja di Malaysia dengan status pekerja ilegal dan fenomena ini adalah fenomena gunung es, dimana data tenaga kerja ilegal yang muncul dipermukaan hanya sebagian kecil dari jumlah yang sebenarnya.
Berstatus sebagai tenaga kerja ilegal membawa peluang yang besar terjadinya tindak kejahatan perdagangan orang tidak hanya bagi perempuan namun juga laki-laki tentunya, selain itu resiko berat lainnya juga mudah terjadi misalnya di deportasi dari negara tempat mereka bekerja, seperti kasus berikut dikutip dari  media daring www.tribunenews.com edisi 17 Juli 2017 melaporkan  pendataan dan fasilitasi yang dilakukan oleh BP3TKI Pontianak, melalui unit kerjanya di perbatasan yaitu P4TKI Entikong terjadi deportasi TKI sepanjang tahun 2016 mencapai 2.172 orang melalui Pos Lintas Batas di Entikong, yang mana sebagian besar orang yang di deportase tersebut berasal dari Kalimantan Barat yakni mencapai 45,53 persen, sisanya berasal dari berbagai daerah luar Kalimantan Barat. Adapun dari sejumlah pekerja asal Kalimantan Barat yang di deportasi, daerah Kabupaten Sambas memiliki jumlah pekerja terbanyak yakni 347 orang diurutan berikutnya 132 dari Kabupaten Bengkayang, 113 orang  dari Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak sebanyak 89 orang, dan selebihnya tersebar di beberapa daerah Kalimantan Barat lainnya. Sebagian besar  deportasi terjadi karena masalah pelanggaran peraturan keimigrasian.
Kabupaten sambas memiliki setidaknya dua wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yakni di kecamatan Paloh tepatnya di desa  Temajuk merupakan salah satu desa berada  di ekor Kalimantan yakni wilayah paling utara Kabupaten Sambas dan Kondisi umum Kecamatan Sajingan Besar yang terletak di bagian utara kabupaten Sambas, secara geografis berbatasan sebelah utara dengan Serawak (Aruk) (Huruswati dkk, 2012).  Sajingan besar yang berbatasan dengan Aruk di wilayah Malaysia menjadi wilayah strategis  arus keluar masuknya pekerja migran asal Sambas ke negeri Jiran. Fenomena banyaknya masyarakat yang banting stir menjadi buruh migran memang kerap kali terjadi diwilayah-wilayah yang masyarakatnya memiliki tingkat ekonomi rendah dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja di bidang-bidang yang
tergolang memerlukan skill khusus.. Menjadi buruh migran merupakan salah-satu jalan keluar untuk memecahkan masalah kebutuhan hidup, khsusunya masalah ekonomi.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terbatas mengenai fenomena tindak perdagangan orang yang berfokus pada tenaga kerja wanita (TKW) di wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten Sambas dan juga  tinjauan kepustakaan, yakni peneliti melakukan telaah  sumber bacaan seperti buku, artikel jurnal, dan media online yang mana data yang didapatkan bersifat data skunder. Lalu menganalisis bahan bacaan tersebut kedalam sebuah diskusi kritis secara deskriptif. Analisis yang dilakukan menghasilkan suatu kesimpulan dinamis yang dapat menjadi pokok diskusi berikutnya.

## PEMBAHASAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG ( TRAFFIKING IN PERSON)
Sebagaimana telah disingung sebelumnya bahwa tindak perdagangan orang bukanlah permasalahan baru yang terjadi di berbagai belahan dunia ini, kejahatan ini telah berlangsung sejak lama dengan beragam bentuk dan rupa nya. Di berbagai forum telah telah membahas mengenai pendefinisian tentang perdagangan orang, namun tidak ada definisi yang mutlak, setiap orang akan memiliki pandangan yang berbeda. Beberapa pendefinisian berikut setidaknya dapat memberikan gambaran mengenai perdagangan orang; United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) salah satu unit kerja khusus yang dibentuk oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( United Nation) seperti dikutip oleh (Winarno, 2011),
“Perdagangan manusia adalah pendapatan (bisnis) yang diperoleh dengan cara yang jahat, seperti pemaksaan, penipuan atau muslihat dengan tujuan mengeksploitasi mereka. Penyeludupan imigran adalah usaha untuk mendapatkan uang atau keuntungan material lainnya dengan memasukkan seseorang secara ilegal ke dalam sebuah negara, dimana seseorang tersebut merupakan seorang warga negara ”
Lebih lanjut dalam Protokok Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni protokol trafficking , istilah perdagangan orang itu sendiri merujuk suatu tidakan atau kegiatan merekrut,mengangkut atau membawa, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima tenaga kerja dengan ancaman atau pemaksaan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, memperdaya, menyalahgunakan kekuasaan, atau wewenang atau memanfaatkan ketidaktahuan, dan ketidakberdayaan, atau memberi atau menerima pembayaran atau imbalan dari seseorang yang mempunyai wewenang dalam mengontrol atas diri korban dengan tujuan eksploitasi. 88 Dua difinisi diatas menjadi acuan bagi Indonesia untuk merancang instrumen hukum yakni adanya Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam rumusannya mendefinisikan trafficking atau perdagangan orang seperti tercantum di Pasal 1 angka 1 menyebutkan : “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk menjadi eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi..
88 United Nation Human Right Office of the High Comissioner.( 2014). Human Rights  and Human Trafficking, Fact Sheet No. 36
Dari beberapa pandangan diatas patut disetujui bahwa perdagangan orang merupakan sebuah tindak kejahatan yang telah melanggar HAM yang termasuk sebagai tindak pelanggaran berat karena telah merugikan seseorang atau korban tidak hanya merugikan secara fisik namun juga psikis yang bedampak jangka panjang. Menurut United Nation Human Right (2014) masalah hak asasi manusia yang sangat berkaitan dengan trafficking meliputi:
x Larangan terhadap diskriminasi atas dasar ras,warna, kulit, seks, bahasa, agama, politik atau pendapat, asal kebangsaan atau masyarakat, properti kelahiran atau situasi lainnya;
x Hak untuk Hidup;
x Hak Kebebasan dan Keamanan;
x Hak untuk tidak sampai pada perbudakan, perbudakan, memaksa buruh terikat buruh;
x Hak untuk tidak dikenakan penyiksaan atau kekejaman, tidak manusiawi, perlakuan merendahkan, atau penghukuman;
x Hak untuk bebas dari bias gender seperti kekerasan;
x Hak kebebasan asosiasi;
x Hak Kebebasan bergerak;
x Hak untuk mencapai standar tertinggi kesehatan fisik dan mental;
x Hak untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi kerja;
x Hak untuk hidup yang memadai;
x Hak Jaminan sosial; dan
x Hak anak untuk perlindungan khusus
Setidaknya tiga elemen yang perlu perhatikan yang menggambarkan trafficking, yakni Tindakan yang dilakukan (merekrut, mengirim, menampung...); kemudian cara yang digunakan (ancaman, kekerasan...); dan Tujuan tindakan tersebut (eksploitasi). Adapun bentuk-bentuk eksploitasi yaknii eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya; eksploitasi tenaga kerja atau pelayanan paksa; perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, penghambaan, pengambilan organ-organ tubuh dan lainnya. Tindak perdagangan orang telah temasuk kedalam tindakan pidana yang mana tindakan pidana ini biasanya tidak  hanya dilakukan oleh individu namun juga oleh sekolompok orang atau korporasi. Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 Pasal 13 Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Apabila bentuk kejahatan ini telah menjadi bagian dari tindakan kelompok maka tidak menutup kemungkinan modus yang dilakukan untuk menjaring korban akan di desain sedemikian rupa hingga menarik minat korban, dan pada akhirnya tindakan yang dilakukan oleh korporasi memungkinkan korban jauh lebih banyak dan akan membentuk rantai perdangan orang semakin besar.

## HUMAN TRAFFIKING BERKEDOK PENYALURAN TENAGA KERJA (FENOMENA DI KABUPATEN SAMBAS)
Telah disinggung sebelumnya bahwa banyak modus yang digunakan oleh predator perdagangan orang untuk menjerat calon korban, salah satu modus yang kerap kali berhasil mengelabui korban ialah dengan menawarkan kesempatan kerja ke luar negeri, dan lagi-lagi yang kerap menjadi korban ialah tenaga kerja wanita (TKW). Banyak perempuan  menjadi korban perdagangan orang karena dijanjikan pekerjaan yang baik dangan gaji yang besar, sehingga tanpa berpikir panjang mereka seringkali bersedia menjadi TKW. Hal ini juga berlaku di masyarakat Kabupaten Sambas yang diketahui sebagai kabupaten dengan jumlah tenaga kerja migran tertinggi di Kalimantan Barat.
Tidak dipungkiri mengingat kesempatan kerja yang terbatas di Sambas dibarengi sumber daya manusia yang belum memadai maka cara-cara bertahan hidup yang harus ditempuh oleh masyarakat Sambas untuk mendapatkan penghasilan lebih besar ialah dengan menjadi tenaga kerja keluar. Terdengar klise namun tidak juga dipungkiri masalah ekonomi atau materi menjadi persoalan pokok masyarakat yang tidak mudah diatasi begitu saja. Sehingga persoalan ini dapat mendorong orang untuk bertindak bahkan dibatas nalar dirinya sendiri begitu pula bagi masyarakat Sambas. Engel (2007) menyatakan bahwa uang, materi dapat menjadi daya tarik yang luar biasa hebat, yang mana dalam kondisi tidak menguntungkan, iming-iming, tawaran, dan janji-janji menimbulkan harapan baru bagi seseorang akan masa depan hidup yang lebih baik... sehingga demi sejumlah uang maka manusia bahkan rela memakan manusia lainnya yang diperoleh dari hasil perdangan orang tersebut. Setidaknya pendapat Engel tersebut benar adanya, di Kabupaten Sambas sendiri tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban perdagangan manusia.
Negara Malaysia menjadi negara tujuan yang paling banyak di datangi oleh tenaga kerja asal Sambas, selain karena nilai tukar mata uang Malaysia yang lebih tinggi dan bahasa yang mudah dipahami, kondisi geografis juga menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk bekerja di Malaysia. Diketahui bahwa Kabupaten Sambas memiliki dua Kecamatan yang berbatasan dengan Malaysia (Serawak) yakni di Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar, kondisi ini semakin memudahkan akses bagi tenaga kerja  asal Sambas untuk keluar masuk negara Malaysia. Lebih ironisnya tidak semua masyarakat Sambas yang bekerja di Malaysia ialah tenaga kerja resmi, banyak diantara mereka yang memilih menjadi pendatang gelap atau tenaga kerja ilegal, fenomena tenaga kerja ilegal dikalangan masyarakat Sambas bukanlah sesuatu yang aneh dapat dikatakan hal ini sudah menjadi rahasia umum.
Tenaga kerja ilegal diberangkatkan oleh agen ilegal pula, agen ilegal ini biasanya ialah mereka yang sudah pernah bekerja atau sedang bekerja di Malaysia yang secara kebetulan mendapatkan tawaran dari calon majikan atau bos untuk mencari tenaga kerja baru dengan imbalan berupa uang. Proses pemberangkatan tidak begitu rumit karena dokumen-dokumen yang disiapkan tidak selengkap menjadi TKI  resmi,  maka bermodalkan pasport pelancong atau kartu lintan batas mereka sudah bisa masuk ke negara Malaysia. Praktik penyaluran tenaga kerja seperti inilah yang sering menjerumuskan pekerja migran menjadi korban perdagangan orang. Umumnya bagi pekerja migran asal Indonesia, berdasarkan laporan Trafficking in Person (TIP) menunjukkan migrasi tenaga kerja keluar negeri tersebar diberbagai industri termasuk di pabrik- pabrik, pertanian atau perkebunan, konstruksi, pekerja domestik. Lebih lanjut mereka akan rentan mengalami eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia. Eksploitasi tenaga kerja ini dapat berupa perlakuan kasar saat bekerja yakni adanya pemaksaan kerja, adanya manipulasi upah, waktu kerja berlebih dan gaji yang rendah (Farhana, dkk, 2015).
Berdasarkan observasi terbatas yang penulis lakukandi Sambas para agen ilegal umumnyaakan mendistribusikan pekerja di berbagai bidang sesuai peluang kerja yang sebelumnya telah mereka dapatkan, seperti di bidang rumah tangga ( domestic worker ) perkebunan kelapa sawit (pekerja ladang) dan pekerja konstruksi bangunan. Pekerja rumah tangga umumnya di dominasi oleh perempuan beberapa kasus yang penulis amati, pekerjaan ini lebih beresiko mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari majikan. Sedangkan pekerja konstruksi bangunan lebih di dominasi oleh laki-laki, bidang ini memiliki resiko keselamatan kerja yang tinggi karena umumnya mereka bekerja tanpa menggunakan peralatan atau perlengkapan standar keselamatan kerja. Selain itu resiko bagi pekerja konstruksi ilegal ialah sering ‘diburu’ oleh polisi negara Malaysia sehingga tidak sedikit yang di tangkap dan mendekam di penjara selama beberapa bulan. Kemudian untuk pekerja untuk pekerjaan perkebunan kelapa sawit dapat diakatakan cukup seimbang. Resiko yang paling umum dialami oleh pekerja diperkebunan kelapa sawit ialah ekploitasi tenaga kerja, berupa jam kerja berlebih, pemaksaan kerja, dan  manipulasi upah.
Berikut penulis sajikan Indikator yang merujuk pada tindak perdangan orang menurut United Nation Office Drug and Crime (UNODC). Indikator yang penulis tampilkan berdasarkan tujuan dari bentuk perdangan orang itu dilakukan, melihat fenomena di Sambas bentuk perdaganan orang kerap kali untuk di dua tujuan yakni eksploitasi tenaga kerja dan perbudakan tenaga kerja domestik.
Sumber: United Nations Office on Drugs and Crime 89
Berdasarkan indikator tersebut penulis menyajikan dua kasus tenaga kerja wanita yang mengalami bentuk perdagangan orang. Pertama, seperti laporan dari media daring www.tribunsambas.com pada edisi 8 Agustus 2017, telah terjadi bentuk perdagangan orang yang menimpa tenaga kerja wanita asal Sambas bernama Nurhaye (22 tahun), asal Desa Sarang Burung, Kecamatan Jawai. Menurut informasi yang disajikan bahwa Rohaye mendapatkan tindak kekerasan oleh majikan selama bekerja sebagai asisten rumah tangga di Bintulu, Malaysia pada medio tahun 2015 hingga tahun 2016.Dalam Internatioanl Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Theri Families (konvensi international untuk perlindungan hak-hak migran dan keluarganya) turut menyoroti masalah kekerasan yang dialami para pekerja migrant terbukti seperti tercantumd dalam pasal 10 dalam konvensi ini yang menegaskan bahwa pekerja migrandankeluarganya wajib dihindarkan dari segal macam bentuk siksaan, hambatan, dan perilaku yang tidak manusiawi termasuk  didalamnya larangan untuk memperbudak, dan perlakuan yang tidak manusiawi (pasal 11) (Sagala, 2008).
89 Diakses unduh dari laman  https://www.unodc.org/pdf/HT_indicators_E_LOWRES.pdf
Kedua ialah kasus yang terjadi pada tenaga kerja wanita di ladang (perkebunan sawit) asal Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat berinisial ‘R’ menurut informasi yang penulis dapatkan saat melakukan observasi, dan wawancara singkat bahwa ‘R’ telah bekerja kurang lebih sekitar 5 tahun di salah satu perkebunan sawit yang ada di Bentulu , sebelumnya ia bekerja di Kilang atau pabrik pembuatan kayu lapis sebagai tenaga kerja resmi, namun setelah kontrak dua tahun, ia kembali ke kampung, lalu ia mendapatkan tawaran kerja dari salah satu penyalur tenaga kerja ilegal yang merupakan kerabat jauh. Karena penghasilan di desa kecil maka ia memutuskan ikut bekerja, hanya bermodalkan pasport pelancong ia berangkat ke Malaysia, pasport ia dapatkan dengan berhutang ke agen dengan pembayaran dilakukan selama bekerja, biaya pembuatan pasport biasanya diakumulasi dengan biaya pemberangkatan yang dihutangkan kepada korban dengan jumlah lebih tinggi yakni dapat mencapai dua atau tiga kali lipat dari biaya sebenarnya. Menurut keterangan ‘R’ sebenarnya agen juga mendapatkan bayaran dari pihak perusahaan perkebunan namun untuk nominalnya sendiri ia tidak mengetahui. ‘R’ mengakui di tahun pertama bekerja di perkebunan upah yang didapat bisa mencapai lebih dari 1000 ringgit setiap bulannya, bergantung pekerjaan yang dilakukan, namun ditahun-tahun berikutnya perusahaan memberikan upah yang semakin kecil bahkan ia pernah mendapatkan hanya 500 ringgit sebulan bahkan menurut keterangan ‘R’ tidak sedikit pekerja lain yang ada perkebunan tersebut hanya mendapatkan upah 300 ringgit.
Kecilnya upah yang diterima menurut keterangan ‘R’ terkadang tanpa alasan yang jelas atau perhitungan hasil kerja yang salah atau jumlah waktu/hari masuk kerja yang tidak dihitung. Selain itu menurut ‘R’ yang bekerja di perkebunan sawit tidak hanya orang-orang dewasa, tidak sedikit juga pekerja dibawah umur yang ada di perkebuanan tersebut dan sebenarnya yang bekerja di perusahaan  perkebunan sawit tidak semuanya ilegal pihak perusahaan memberikan visa kerja (permit) bagi pekerja dengan biaya pembuatan ditanggung oleh pekerja melalui pemotongan upah setiap bulannya. Tidak sedikit pula yang memilih menjadi pekerja gelap, untuk kasus pekerja gelap pihak perusahaan  akan memberikan perlakuan berbeda yakni dengan memberikan upah lebih rendah dibanding yang memiliki permit. ‘R’ sendiri pernah bekerja dengan permit dan juga bekerja menjadi pekerja gelap. Ia memutuskan tetap bekerja meskipun dengan upah rendah karena tidak memiliki pilihan yang lebih baik, selain itu ia harus membayar hutan kepada agen untuk membayar biaya keberangkatannya.
Berdasarkan dua kasus tersebut bahwa terlihat bahwa telah terjadi tindak perdangan orang berupa eksploitasi dan tindak kekerasan, yang mana pada kasus pertama pekerja wanita mengalami tindak kekerasan fisik oleh majikan yang secara tidak langsung berdampak terhadap psikologis korban. Sedangkan pada kasus kedua, bentuk perdangan orang yang dilakukan oleh dua pihak, pertama penyalur tenaga kerja ilegal dengan mengambil keuntungan dari korban berupa biaya pembuatan pasport dan pemberangkatan yang lebih besar dari jumlah seharusnya, kemudian pihak kedua ialah perusahaan perkebuanan kelapa sawit yakni berupa pemberian upah rendah tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, tidak memiliki jaminan keselamatan kerja dan pembiayaan semuanya ditanggung oleh pekerja termasuk akses masuk lahan yang jauh dari tempat tinggal pekerja yang disediakan oleh perusahaan perkebuanan. Meskipun demikian sebagian besar pekerja tidak menyadari atau acuh terhadap bentuk pelanggaran ini, kejahatan ini dianggap biasa terjadi sehingga tidak dianggap sebagai permasalahan serius oleh pekerja itu sendiri, hal ini juga yang membuat bentuk kejahatan ini turus terjadi.

## PENUTUP
Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan maka penulis menyimpulkan bahwa :
1. Segala tindakan yang mengarah pada bentuk perdangan orang ( trafficking in person ) terlepas dari perbedaan definisi ataupun pandangan merupakan kejahatan kriminal yang termasuk dalam tindak pidana.
2. Permasalahan ekonomi masih menjadi persoalan dominan yang menyababkan adanya pelaku dan korban perdangan orang meskipun persoalan ekonomi bukanlan satu-satunya penyebab. Bentuk perdangan orang lebih kerap dialami oleh anak-anak dan perempuan berupa melalui modus penyaluran tenaga kerja.
3. Wilayah perbatasan sebagai pintu masuk ke Negara Malaysia ialah daerah yang paling rentan terjadi tindakan trafficking in person
4. Di Kabupaten Sambas banyak tenaga kerja memilih negara Malaysia untuk menjadi tujuan kerja dengan status pekerja ilegal, yang mana penyaluran tenaga kerja ini masih di dominai oleh agen-agen ilegal dan keberadaan agen ilegal sudah dianggap biasa dikalangan masyarakat Sambas.

## REFERENSI
Engel, J.D. (2007). Presepsi Masyarakat Batam Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak- Anak (Trafficking). Kritis: Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner Vol Xix No.2, Hlm. 75-89
Farhana, dkk. (2015). Trafficking in Person In Indonesia: A Review on Current Antitrafficking Legislation Development. Journal of Law, Policy and Globalization , Vol.42, hlm.154-159
Huruswati, I Dkk. (2012). Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Desa Perbatasan Kalimantan Barat . Jakarta: P3ks Press
Ramadhani, T. Tribunenews.com.Edisi 17 Juli 2017. Selama Semester 1 Tahun 2017 Sudah 1.321 WNI/TKI di Deportasi Melalui PLBN Entikong.  Diakses Tanggal 26 Agustus 2017 dari http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/17/selama-semester-1-tahun-2017- sudah-1321-wnitki-dideportasi-melalui-plbn-entikong
Ramadani, T. Tribunsambas.com. Edisi 8 Agustus 2017. KSBSI Kalbar Kecam Penganiayaan TKW asal Sambas. Diakses Tanggal 26 Agustus 201dari
http://pontianak.tribunnews.com/2017/08/08/ksbsi-kalbar-kecam-penganiayaan- terhadap-tkw-asal-sambas
Sagal, R.V. (2008). Membaca UU PTPPO dalam Perspektif  HAM. Jurnal Perempuan :Trafficking Dan Kebijakan Edisi 68, Hlm. 85-99
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
United Nations Human Right Office of The High Comissioner. (2014). Human Rights  And Human Trafficking Fact Sheet No. 36.  New York And Geneva.
Winarno, B. (2011). Isu-Isu Global Kontemporer . Yogyakarta:Caps
Yunus, R, Dkk. (2016). Strategies Against Human Trafficking: The Role Of Education In Jeneponto District, South Sulawesi, Indonesia. International Journal Of Social Science And Humanity , Vol. 6, No. 11, hlm. 892-895