Sistem Equity Crowdfunding (ECF) Dalam Hukum Di Indonesia

## Muhammad Rusydi Kadir
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email : mrusdi648@gmail.com

## ABSTRACT
The development of information technology has an impact on world economic activities in Indonesia, speed and time efficiency are the benefits. However, this speed  has resulted in  a  system  that  is  still  sporadic  and  can  be  used  by  any  individual  who  uses  financial transactions without conforming to existing laws. In Indonesia, progress in the economic sector  is  balanced  with operational  regulations  issued  by  the  financial  services  authority and the DSN-MUI Fatwa which functions in an economic environment without falsehood. Through  the  existing  legal  approach  in  Indonesia,  the  emergence  of  the  Crowdfunding equity  system  is  caused  by  the  needs  of  the  society  5.0.  The  author  use  of  normative legal  type  research  (normative  legal  research).  This  type  can  focus  on  positive  law inventories,  legal  principles  and  doctrines,  law,  legal  systematics,  comparative  law,  and legal history.
Keywords: Information of technology; Law; Equity Crowdfunding

## ABSTRAK
Perkembangan  tekhnologi  informasi  berdampak  pada kegiatan  ekonomi  dunia  termasuk Indonesia,  kecepatan  dan  efesiensi  waktu  adalah  manfaatnya.  Namun  kecepatan  itu melahirkan  sistem  yang  masih  sporadis  dan  dapat  membahayakan  setiap  individu  yang menggunakan  transaksi  keuangan  tanpa  kesesuaian  hukum  yang  ada.  Di  Indonesia kemajuan  dalam  bidang  ekonomi  diimbangi  dengan  peraturan  operasional  yang dikeluarkan  oleh  otoritas  jasa  keuangan  dan  Fatwa  DSN-MUI  berfungsi  dalam menciptkan  suasana  ekonomi  tanpa  kebatilan.  Melalui  pendekatan  hukum  yang  ada  di Indonesia  terhadap  kemunculan  sistem Equity  Crowdfunding disebabkan  kebutuhan masyarakat society  5.0 . Penulis  akan  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif ( Normative law research ) jenis ini dapat memfokuskan penelitian pada inventaris hukum positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum,  sinkronisasi  hukum,  sistematika  hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
Kata Kunci: Tekhnologi informasi; Hukum; Equity Crowdfunding

## PENDAHULUAN
Revolusi  Industri  pertama  abad  17  di  prancis  menciptakan alat  produksi  perusahaan  dengan  bantuan  energi  alam,  lalu berkembang  dengan  pemanfaatan  energi  listri,  berkemang  lagi menjadi  pemanfaatan  data  dalam  system  komputerisasi,  dan  saat ini dikenal dengan industry 4.0 yakni pemanfaatan jaringan internet sebagai  energi  perusahaan  yang  paling  evektif.  21  januari  2019,
secara mengejutkan kantor PM jepang meluncurkan roadmap yang humanis,  merupakan  tatanan  masyarakat  yang  berpusat  pada manusia  dan  berbasis  tekhnnologi  sehingga  dikenal  dengan Society  5.0 ,  dalam  sejaranya  di  awali  era  beburu,  Pertanian, Industri,  dan  era  saat  ini  adalah  Tekhnologi  Informasi.  Ditengah arus  revolusi industry  4.0 bersamaan  dengan  kemunculan Society 5.0 ini memajukan masyarakat sosial dalam penggunaan tekhnologi sebagai bagian dari kelompok interakasi yang mampu memberikan manfaat  satu  sama  lain  dengan  system  yang  mudah,  efesian,  dan cepat. 1
Kemajuan  di  atas  sudah  dirasakan  hampir  seluruh  ummat manusia  dimuka  bumi  terkhusus  Indonesia  hasil  revolusi Industry 4.0 dan Social  5.0 menjadi  sentrum  dalam  menjalankan  kegiatan politik,  ekonomi,  sosial,  bahkan  dalam  lingkungan  Pendidikan. Dalam lingkup perekonomian, Perusahaan-perusahaan kini menggunakan bantuan internet yang terkoneksi untuk menjalankan transaksi  pasar  modal  (Platform  Equity)  sehingga  mampu memberikan  kemanfaatan  antara  perusahaan  dengan  individu pemodal.  Dalam  kegiatan  tolong-menolong  sesama  manusia menjadikan tekhnologi informasi alat sentral ( Platform Crowdfunding )  dalam  membantu  masyrakat  perkotaan  ataupun terpencil  untuk  menginformasikan  secara  luas  seperti  platform ayodukung.com kitabisa.com dan lainnya.
Dalam  hal  membantu  pelaku  usaha  kecil  menengah  (UKM) untuk melancarkan usahanya maka diperlukan modal besar dalam mencapai  target  keuntungan,  maka  para  pemilik  ide  sangat membutuhkan  modal  dengan  cepat  dalam  membuat  dan mengembangkan  usahanya.  Inspirasi  untuk  memenuhi  kebutuhan UKM  diatas  muncul  dari  konsep micro  finance dan crowdsourcing ,
1 Iswi  Hariyani  dan  Cita  Yustisia, Kajian  Hukum  Bisnis  Jasa  Crowdfunding  Properti , Jurnal; Legislasi Indonesia Vol 16 No.1, Maret 2019. hlm. 43.
lalu  muncul  konsep  yang  unik  yakni Crowdfunding dengan penggalangan  dana. Crowdfunding dalam  praktiknya  bukan  ide yang baru. Hal tersebut, dapat ditelusuri kembali pada tahun 1700- an melalui konsep keuangan mikro. 2
Salah  satu  contoh  yang  menonjol  adalah  Dana  Pinjaman Irlandia,  yang  diprakarsai  oleh  Jonathan  Swift  untuk  memberikan kredit kepada kaum miskin di negara itu di mana lebih dari 20% dari semua  rumah  tangga  Irlandia  memegang  Dana  Pinjaman  Irlandia. Konsep Pinjaman tersebut memperoleh popularitas dan memuncak. Pemanfaatan teknologi internet sebagai akses berbagi informasi  merupakan  unsur  penentu  konsep  ekonomi  berbagi ( sharing  economy ),  selain  unsur  kerumunan  orang  ( crowd )  dan sumberdaya  ( resources ).  Intisari  konsep  ekonomi  berbagi  adalah sikap  partisipasi  dalam  kegiatan  ekonomi  yang  menciptakan  nilai tambah ( value added ), kemandirian, dan kesejahteraan. 3
Keterlibatan  publik  dalam  mencapai  tambahan  pembiayaan (berupa donator) yang dibutuhkan oleh pihak pemilik ide atau yang membutuhkan,  dengan  keterbukaan  melalui  sosial  media  atau jaringan  internet,  lalu  menjamin  donator  untuk  mendapatkan benefit .  Hal  ini  tidak  terlepas  pada  perkembangannya  di  Indoesia, yang  mana Crowdfunding bertujuan  saling  membantu  sesama makhluk  sosial,  dengan  bantuang  tekhnologi,  dengan  begitu transaksi keuangan dalam bentuk teknologi di kategorikan ke dalam financial  technology. Baik  itu  berbentuk  pembayaran  ( payment ), peminjaman  ( lending ),  perencanaan  keuangan  ( personal  finance ), pembiayaan ( Crowdfunding ), dan lain sebagainya.
2 Claudia  Villahi  Chalimah  dan  Abdur  Rafik, Model  penjelas  keputusan  berdonasi melalui  layanan  pendanaan  berbasis  financial  technology  (crowdfunding), Skripsi;  Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 2018) hlm. 3.
3 Ibid 44
Muhammad Rusydi Kadir | Sistem Equity Crowdfunding (ECF) Dalam Hukum Di Indonesia
Hal  ini  dapat  menjadi  salah  satu  pembiayaan  alternatif  bagi startup /UKM  yang  efektif  dan  solutif  dalam  mengatasi  kesulitan pendanaan.  Praktek  penggalangan  dana  ini  merupakan  upaya untuk  menghimpun  peran  atau  kontribusi  dari  masyarakat  luas untuk  mewujudkan  sebuah  program  atau  proyek  tertentu  yang dilakukan  secara  online  banyak  digunakan  oleh  masyarakat Indonesia dan mayoritas muslim. Di Indonesia hal yang mendasari sistem ini lahir dan hadir akibat kemajuan industri dan sosial dalam lingkup  tekhnologi  dan  baru  berkembang  pada  akhir  tahun  2018, maka dari itu sistem Equity Crowdfunding yang sudah berkembang perlu ditinjau dari segi hukum.

## METODE PENELITIAN
Prof. Abdulkadir Muhammad membagi jenis penelitian dalam bidang  hukum  menjadi  tiga.  Yaitu  penelitian  hukum  normatif, penelitian  hukum  normatif-empiris,  dan  penelitian  hukum  empiris. Ketiga  jenis  tersebut  dapat  digunakan  dalam  kasus  hukum  berupa peristiwa  hukum  atau  berupa  produk  hukum. 4 Penulis  akan menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  ( Normative  law research )  jenis  ini  dapat  memfokuskan  penelitian  pada  inventaris hukum  positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum,  sinkronisasi  hukum, sistematika  hukum,  perbandingan  hukum,  dan  sejarah  hukum. Tesis  yang  akan  saya  teliti  akan  membahas  aturan-aturan  hukum yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  bagi  pemodal  pada kegiatan Equity Crowdfunding dalam lingkup normatif.

## PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Dan Perkembangan
Sebelum masuk  pada  sistem Equity  Crowdfunding ,  maka penulis  perlu  menjelaskan  terlebih  dahulu  pengertian Equity Crowdfunding :
4 AbdulKadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum, Cet.  1,  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.
Muhammad Rusydi Kadir | Sistem Equity Crowdfunding (ECF) Dalam Hukum Di Indonesia
Crowdfunding Ialah kata yang berasal dari Bahasa inggris berarti “urun dana” atau dapat maknai “pendanaan oleh sejumlah orang”. Crowdfunding adalah  suatu  kegiatan  dimana  orang- perorangan, organisasi, maupun perusahaan, dapat menggalang dana  dengan  memanfaatkan  internet  (atau  media  lainnya  yang memfasilitasi  jumlah massa  yang  sangat  luas)  untuk  membiayai usaha  mereka  masing-masing.  Urunan  dana  ini  merupakan inisiatif  dalam  mengumpulkan  sejumlah  dana  dari  individu, kelompok,  atau  entitas  untuk menjalankan  proyek  dalam  bentuk kemanusiaan, usaha, dan model lainnya.
Crowdfunding adalah  skema  pembiayaan  yang  dijuluki ‘pendanaan  demokratis’,  karena  konsep  dari Crowdfunding adalah  mengumpulkan  dana  dalam  skala  yang  kecil  tetapi berasal  dari  jumlah  masyarakat  yang  besar  sehingga  terkumpul dana  yang  signifikan. Crowdfunding dikelola  oleh  wadah  yang disebut platform dengan berbasis internet sehingga mudah untuk diakses. Crowdfunding menciptakan  sebuah  tren  ‘investasi online’  dimana  dalam  website Crowdfunding akan  terpampang berbagai  produk-produk  sebagaimana  di  website  toko  online, namun  bedanya,  produk  tersebut  tidak  untuk  dijual  melainkan untuk  didanai  dan  para  pengguna  bisa  dengan  mudah melakukan penyetoran dana sebagaimana dalam jual beli di toko online. 5
Crowdfunding telah menjadi sangat populer dan fenomenal  di  dunia  internasional  dengan  jumlah  platform Crowdfunding mencapai  1.250  unit  dan  berhasil  mengumpulkan dana  mencapai  USD16,2  Miliar  di  tahun  2014  dan  meningkat dua  kali  lipat  di  tahun  2015  mencapai  USD34,4  Miliar.  Pada tahun  2016  diperkirakan  jumlah  platform Crowdfunding semakin
5 Dhoni Siamsyah "Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia" Artikel ilmiah, April 2016. hlm. 2
bertambah  mencapai  2.000  unit  dan  diprediksi  mampu mengumpulkan  dana  melebihi  modal  ventura  dengan  capaian pendanaan sekitar USD 60 Miliar. 6
Dalam  hal  pengumpulan  dana  pada  umumnya  dilakukan dengan  nominal  yang  relative  terjangkau  oleh  seluruh masyarakat  yakni  dimulai  dari  biaya  yang  sangat  kecil.  Hal  ini untuk  menarik  masyarakat  untuk  tidak  risau  dengan  sejumlah uang  yang  resikonya  kecil,  maka  pengumpulan  uang  tersebut akan  menjadi  banyak  untuk  memajukan  suatu  proyek.  Adapun pengertian Crowdfunding menurut para ahli:
Lambert/Schwienbacher  (2010)  terhadap Crowdfunding , y aitu:  “ Crowdfunding  involves  an  open  call,  essentially  through the Internet, for the provision of financial resources either in form of donations (without rewards) or in ex-change for some form of reward  and/or  voting  rights  in  order  to  support  initiatives  for specific purposes ”. 7
Canada  Media  Fund  (2012)  memberikan  definisi Crowdfunding dengan  penekanan  kepada  peran  sosial  media, sebagai berikut: “ Crowdfunding is the raising of funds through the collection  of  small  contributions  from  the  general  public  (known as the crowd) using the Internet and social media.”
Maksud kedua definisi diatas bahwa Crowdfunding adalah keterlibatan  publik  dalam  mencapai  tambahan  pembiayaan (berupa  donator)  yang  dibutuhkan  oleh  pihak  pemilik  ide  atau yang  membutuhkan,  dengan  keterbukaan  melalui  sosial  media atau jaringan internet, lalu menjamin donator untuk mendapatkan benefit . Crowdfunding adalah sebuah metode baru
6 Tetuko  Lugas  Edhita  Praja, Analisis  Perbandingan  Model  Bisnis  Platform Crowdfunding  Di  Indonesia  Dengan  Menggunakan  Platform  Design  Toolkit ,  Tugas  Akhir; Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2017. hlm. 2.
7 Belleflame,  P.,  Lambert,  T.,  &  Schwienbacher,  A. Crowdfunding:  Tapping  the  right crowd . Dalam konferansi internasional French Finance Association (AFFI) 2011. hlm. 11-13.
penggalangan  dana  melalui  internet  di  mana  individu  meminta bantuan untuk proyeknya melalui website khusus Crowdfunding . Fokus dari Crowdfunding adalah menggalang banyak sumbangan  kecil  dari  pada  berupa  sumbangan  besar  dari sebuah  lembaga  donor. Crowdfunding berjalan  dalam  waktu terbatas  dari  beberapa  hari  sampai  beberapa  minggu,  dan berusaha  untuk  memenuhi  target  pendanaan  sebelum  batas akhir waktu. 8
Hal  ini  tidak  terlepas  pada  perkembangannya  di Indonesia, yang mana Crowdfunding bertujuan saling membantu sesama  makhluk  sosial,  dengan  bantuang  tekhnologi,  dengan begitu transaksi keuangan dalam bentuk tekhnologi dikategorikan  kedalam financial  technology. Baik  itu  berbentuk pembayaran  (payment),  peminjaman  (lending),  perencanaan keuangan  (personal  finance),  pembiayaan  ( Crowdfunding ),  dan lain sebagainya.
Financial technology dapat  digolongkan menjadi tiga tipe, yaitu:
1) Third-party payment systems , merupakan sistem pembayaran melalui  pihak  ketiga.  Contoh:  sistem  pembayaran  mobile, platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti transfer dan pembayaran bank;
2) Peer  to  Peer  (P2P)  Lending ,  merupakan  platform  yang mempertemukan  pihak  yang  kelebihan  dana  dengan  pihak yang  membutuhkan  dana  melalui  internet.  Jadi  platform  ini memberikan  jasa  kepada  kreditur  dan  debitur  untuk membantu  memenuhi  kebutuhannya  masing-masing  secara efisien;
8 Abdul Rachman Pambudi, Analisis Pengembangan Situs Crowdfunding Sebagai Media Penghubung  Alumni  Dan  Civitas  Akademika  Di  Lingkungan  Jurusan  Pendidikan  Teknik Elektronika  Universitas  Negeri  Yogyakarta ,  Skripsi;  Fakultas  Teknik  Universitas  Negeri Yogyakarta 2014, hlm. 3.
Muhammad Rusydi Kadir | Sistem Equity Crowdfunding (ECF) Dalam Hukum Di Indonesia
3) Crowdfunding ,  merupakan  konsep  suatu  program  yang dipublikasikan  secara  umum  melalui  internet,  yang  mana  jika masyarakat tertarik dengan konsep tersebut akan memberikan dukungan  secara  finansial,  dan  investor  akan  mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.
Oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan Crowdfunding dibagi menjadi 3 bagian, yakni:
1) Crowdfunding berbasis donasi atau hadiah adalah penggalangan  dana  dilakukan  dalam  bentuk  donasi,  dengan hadiah tertentu diberikan pada yang menyumbang, tergantung tingkat  sumbangannya. Crowdfunding jenis  tersebut  yang pada umumnya sudah berjalan di Indonesia.
2) Crowdfunding berbasis pinjaman, dalam skema ini dana yang diserahkan  adalah  pinjaman  dari  masyarakat  yang  harus dikembalikan dengan skema tertentu.
3) Crowdfunding berbasis  equitas,  dalam  skema  ini  dana  dari masyarakat  mendapatkan  imbalan  berupa  persentase  saham dari proyek yang digelar. 9
Equity  Crowdfunding adalah  model  di  mana  investor memperoleh  keuntungan  di  perusahaan  dalam  bentuk  saham atau perjanjian seperti pembagian keuntungan. Dalam hal pilihan antara  pembiayaan  bank  tradisional  dan Equity  Crowdfunding , terletak  pada  penerima  manfaat  bagi    pemberi  modal  seperti umpan  balik  pasar,  validasi  produk,  dan  dampak  masyarakat. Informasi  yang  tidak  sempurna  dan  moral  hazard  juga memengaruhi  pilihan  perusahaan  di  antara  model  bisnis Crowdfunding yang  tersedia.  Dalam  hal Crowdfunding berbasis ekuitas  versus Crowdfunding berbasis  donasi,  pengembalian
9 Aprillia Ika, “OJK  Segera  Keluarkan  Aturan  Crowdfunding” , dalam www.ekonomi.kompas.com, diakses 31 oktober 2019
manfaat penting bagi investor di samping kapasitas masa depan perusahaan untuk menghasilkan arus kas. 10
Dalam  Peraturan  OJK  No.  37  Tahun  2018  disebutkan Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis Teknologi  Informasi  ( Equity  Crowdfunding )  yang  selanjutnya disebut  Layanan  Urun  Dana  adalah  penyelenggaraan  layanan penawaran  saham  yang  dilakukan  oleh  penerbit  untuk  menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. 11
Equity  Crowdfunding ini  berbasis  perjanjian  kerjasama usaha  dengan  sistem  bagi  hasil  untuk  start  up  yang  ingin menawarkan  saham  melalui  platform  perantara.  diperuntukkan khusus  bagi  perusahaan  UMKM  yang  bukan  tergolong Perusahaan  Publik,  sehingga  penawaran  saham  dalam Equity Crowdfunding jelas  bukan  tergolong  Penawaran  Umum  seperti dimaksud  dalam  peraturan  perundang-  undangan  di  bidang Pasar Modal. 12
2. Sistem Equity Crowdfunding
10 Monika Kut, Zsolt Bedo dan Dorotya Geiszl “Financial and Economic Review ”, Vol. 16 No. 4, December 2017, hlm. 188.
11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37 tahun 2018
12 Cita  Yustisia  dan  Iswi  Hariyani  ’ kajian  hukum  bisnis  jasa  crowdfunding  property ”, Artikel ilmiah Maret 2019, hlm. 49.
Usaha/ Penerbit Platform Equity Crowdfunding
Donatur/Pemodal
Donatur/Pemodal Donatur/Pemodal BANK
Aktor  utama  dalam  mekanisme Equity  Crowdfunding adalah  individu  pencari  dana,  portal Crowdfunding sebagai penghubung  (intermediary),  dan  masyarakat  sebagai  donatur. Proses    dimulai  dengan  individu  pencari  dana  melakukan registrasi  pada  portal Crowdfunding secara  online.  Setelah melakukan registrasi, pencari dana mengajukan proposal kepada portal Crowdfunding .  Portal Crowdfunding bersama  dengan melakukan  seleksi  atas  proposal  yang  dikirimkan.  Apabila diterima,  maka  proyek  akan  ditampilkan  pada  halaman  portal dan  individu  pencari  dana  tersebut  dinamakan  kreator.  Selama periode  proyek  tersebut  ditampilkan  pada  halaman  portal Crowdfunding (umumnya  antara  30-90  hari),  baik  pihak  portal Crowdfunding dan  kreator  melakukan  kampanye  dan  sosialisasi melalui media sosial. 13
3. Regulasi OJK Tentang Equity Crowdfunding
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dibentuk  dengan  tujuan agar  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan: Pertama ,  Terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan,  dan akuntabel, Kedua Mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil,  dan Ketiga mampu melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat.  Berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  sektor  jasa keuangan. 14 OJK  yang  memiliki  3  tugas  yakni  mengatur, mengawasi  dan  melindungi,  dalam  hal  Keterikatan  dengan komponen  yang  ada  didalam Equity  Crowdfunding adalah
13 Gita  Widi  Bhawika,  Resiko  Dehumanisasi  Pada  Crowdfunding  Sebagai  Akses Pendanaan  Bebasis  Tekhnologi  Di  Indonesia  (Surabaya:  Intitut  Teknologi  Sepuluh  Nopember, 2015), hlm. 18.
14 https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx. Diakses 24 November 2019
membuat  aturan  serta  mengawasi  terhadap  Platforrm,  penerbit dan pemodal, untuk memberikan perlindungan.
Pihak  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  baru  saja menerbitkan  peraturan  terkait  layanan  urun  dana  melalui penawaran  saham  berbasis  teknologi  informasi  diatur  dalam POJK  Nomor  37/POJK.04/2018  tentang  Layanan  Urun  Dana melalui  Penawaran  Saham  Berbasis Teknologi  Informasi  (POJK 37/2018).  Pada  peraturan  ini  dijelaskan  bahwa  kegiatan Equity Crowdfunding merupakan  penyelenggaraan  layanan  penawaran saham  yang  dilakukan  oleh  penerbit  untuk  menjual  saham secara  langsung  kepada  pemodal  melalui  jaringan  sistem elektronik yang bersifat terbuka. Equity Crowdfunding merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 15
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  nomor  37  tahun  2018 belum lama diundangkan pada akhir desember 2018 lalu. Hingga kini platform Equity Crowdfunding di Indonesia kian tersebar dan terdapat  9  perusahaan  yang  mendaftarkan  diri  ke  OJK  untuk diverifikasi. 16 ,  namun  baru  satu  yang  memiliki  izin  operasional dari OJK yakni santara.
Di  dalam  POJK  37-2018  berisi  tentang  regulasi  yang menjelaskan mengenai:
1) Proses perizinan Platform;
2) Pengelolaan aplikasi/platform Equity Crowdfunding;
3) Pengguna layanan Equity Crowdfunding ;
4) Perjanjian Layanan Equity Crowdfunding;
5) Pihak-pihak dalam Equity Crowdfunding .
15 Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Peraturan  tentang  Layanan  Urun  Dana  melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 37 Tahun 2018, Ps. 1 angka 1
16 www.cnbcindonesia.com/market. Diakses November 2019
Terdapat  tiga  pihak  yang  berhubungan  satu  sama  lain dalam  proses  penawaran  saham  dalam  sistem Equity
Crowdfunding masing-masing diatur batasannya dalam peraturan otoritas jasa keuangan.
1) Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas  yang  menawarkan  saham  melalui  Penyelenggara. 17
Penerbit  bukan  merupakan  perusahaan  yang  dikendalikan baik  langsung  maupun  tidak  langsung  oleh  suatu  kelompok usaha  atau  konglomerasi,  bukan  merupakan  perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan bukan merupakan perusahaan  dengan  kekayaan  lebih  dari  Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. 18
2) Pemodal  adalah  pihak  yang  melakukan  pembelian  saham Penerbit  melalui  Penyelenggara.  Pemodal  merupakan  badan hukum atau pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di  pasar modal  yang  dibuktikan  dengan  kepemilikan  rekening Efek  paling  sedikit  dua  tahun  sebelum  penawaran  saham. Pemodal  dengan  penghasilan  hingga  Rp500.000.000,-  per tahun  hanya  dapat  memiliki  saham  hingga  5%  per  tahun, sedangkan  penghasilan  lebih  dari  Rp500.000.000,  per  tahun, pemodal dapat memiliki saham hingga 10% per tahun. 19
3) Penyelanggara Equity  Crowdfunding adalah  badan  hukum
Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan
mengoperasikan Equity  Crowdfunding yang  terdaftar  pada
OJK  serta  terdaftar  sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 20
17 Ibid pasal 1
18 Ibid pasal 34
19 Ibid Pasal 42
20 Ibid Pasal 8
Penawaran saham, agar pemodal mendapatkan informasi yang  terbuka  dan  transparan  serta  mengetahui  kemungkinan resiko  dan  jumlah  keuntungan  yang  didapatkan  maka  pemilik usaha  harus  memberikan  informasi  yang  akurat  sesuai  yang disebutkan  dalam  OJK  Pasal  35  bahwa,  Penerbit  harus menyerahkan dokumen dan/atau informasi kepada Penyelenggara paling sedikit mengenai:
1) Akta  pendirian  badan  hukum  Penerbit,  berikut  perubahan anggaran  dasar  terakhir,  jika  terdapat  perubahan  anggaran dasar,  yang  telah  disahkan/disetujui  oleh  instansi  yang berwenang  atau  diberitahukan  kepada  instansi  yang berwenang;
2) Jumlah  dana  yang  akan  dihimpun  dalam  penawaran  saham dan tujuan penggunaan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana;
3) Jumlah  minimum  dana  yang  harus  diperoleh  dalam penawaran  saham  melalui  Layanan  Urun  Dana,  jika  Penerbit menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh;
4) Risiko  utama  yang  dihadapi  Penerbit  dan  risiko  kemungkinan tidak  likuidnya  saham  yang  ditawarkan,  jika  terdapat  risiko kemungkinan tidak likuidnya saham;
5) Rencana bisnis Penerbit;
6) Perizinan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  usaha  Penerbit dan/atau  proyek  yang  akan  didanai  dengan  dana  hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana;
7) Kebijakan dividen;
8) Laporan  keuangan  yang  paling  rendah  disusun  berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik; dan
9) Mekanisme penetapan harga saham.
Peraturan  ini  bertujuan  untuk  menerapkan  prinsip  dasar terhadap perlindungan para pengguna, yakni:
Muhammad Rusydi Kadir | Sistem Equity Crowdfunding (ECF) Dalam Hukum Di Indonesia
1) Transparansi;
2) Perlakuan yang adil;
3) Keandalan;
4) Kerahasiaan dan keamanan data; dan
5) Penyelesaian  sengketa  Pengguna  secara  sederhana,  cepat, dan biaya terjangkau. 21

## 4. Fatwa DSN-MUI Tentang Crowdfunding
Majelis  Ulama’  Indonesia  belum  menetapkan  atau mengeluarkan  fatwa  secara  khusus  mengenai  layanan  urun dana  berbasis  tekhnologi  informasi  ( Equity  Crowdfunding )  tapi pada  prinsipnya  telah diatur  dalam  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  117 Tahun 2018 tentang Layanan pembiayaan berbasis tekhnologi.
Model  layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dibahas  dalam  Fatwa  MUI Nomor 117/2018, yakni mengenai:
1) Pembiayaan  anjak  piutang  ( factoring );  yaitu  pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan  bukti  tagihan  ( invoice ),  baik  disertai  atau  tanpa disertai talangan ( qardh ) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga ( payor ).
2) Pembiayaan  Pengadaan  Barang  pesanan  Pihak  Ketiga ( Purchase  Order );  yaitu  pembiayaan  yang  diberikan  kepada pelaku  usaha  yang  telah  memperoleh  pesanan  atau  surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3) Pembiayaan  Pengadaan  barang  untuk  pelaku  usaha  yang berjualan secara online ( online seller ); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online .
4) Pembiayaan  pengadaan  barang  untuk  pelaku  usaha  yang berjualan  secara  online  dengan  pembayaran  melalui
21 Ibid.  Pasal 53
penyelenggara payment  gateway ,  yaitu  pembiayaan  yang diberikan  kepada  pelaku  usaha  ( seller )  yang  aktif  berjualan secara  online  melalui  saluran  distribusi  ( channel  distribution ) yang  dikelolanya  sendiri  dan  pembayarannya  dilakukan melalui  penyedia  jasa  otorisasi  pembayaran  secara  online (payment  gateway)  yang  bekerjasama  dengan  pihak Penyelenggara.
5) Pembiayaan  untuk  Pegawai  ( Employee ),  yaitu  pembiayaan yang  diberikan  kepada  pegawai yang  membutuhkan pembiayaan  konsumtif  dengan  skema  kerjasama  potong  gaji melalui institusi pemberi kerja.
6) Pembiayaan  berbasis  komunitas  ( community  based ),  yaitu pembiayaan  yang  diberikan  kepada  anggota  komunitas  yang membutuhkan  pembiayaan,  dengan  skema  pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas. 22
Prinsipnya  Fatwa  DSN  MUI  untuk  mengingatkan  dan mengatur  kegiatan  muamalah  yang  tidak  mengandung  usnur kebathilan sebagaimana diseb utkan dalam Q.S Annisa’ ayat 29:
ا ْٰٓوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَمٰا  َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي
َلَ َو ۗ ْمُكْنِّم  ٍضاَرَت  ْنَع ًةَراَجِت  َن ْوُكَت  ْنَا ٰٓ َّلَِا  ِل ِطاَبْلاِب  ْمُكَنْيَب  ْمُكَلا َوْمَا
اًمْيِح َر ْمُكِب  َناَك َ ٰٰاللّ َّنِا ۗ ْمُكَسُفْنَا ا ْٰٓوُلُتْقَت Artinya  :  “Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu saling  memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam  perdagangan  yang berlaku  atas  dasar  suka  sama  suka  di  antara  kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.
Islam  sebagai  agama  yang  sempurna,  datang  dengan membawa ajaran yang universal dan komprehensif bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek individual maupun sosial. Sehingga  ajaran  Islam  tidak  hanya  mengatur  seorang  hamba supaya  berindividual  yang  Islami  tetapi  juga  bersosial  yang
22 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 117 tahun 2018. hlm. 9-10.
Islami.  Bahkan,  bersosial  Islami  ini  tidak  hanya  kepada  sesama muslim tetapi juga kepada non muslim. 23
Ayat  diatas  sudah  sering  menjadi  rujukan  dalam hubungan sesama manusia para ulama’ menjadikan ayat diatas sebagai  landasan  yuridis  dalam  menjawab  persoalan  yang belum  ada  hukum  dan  kaidahnya  termasuk  Dewan  Syariah Nasional dalam membuat fatwa terbaru.
Berkaitan  dengan  Surat  An- Nisa’  Ayat  29  ini,  Ibn  Katsīr menjelaskan bahwa Allah Ta’ala telah melarang hamba-hamba- Nya  yang  beriman  dari  memakan  harta  orang  lain  dengan  cara yang batil. Yaitu segala bentuk usaha mendatangkan harta yang tidak  disyariatkan  seperti  riba  dengan  segala  variannya, perjudian,  dan  seluruh  bentuk  transaksi  yang  mengandung penipuan dan spekulasi. Walaupun secara lahir hukum syar’inya hanya  Allah  yang  mengetahui  bahwa  transaksi  tersebut dilakukan oleh para pelakunya dalam rangka ingin mengelak dari perbuatan riba. 24
Hal  ini  dikemukakan  juga  oleh  salah  seorang  ulama kontemporer  yang  bernama  Wahbah  ibn  Mu ṣṭafā  Al-Zuḥailī dalam kitab tafsirnya yang berjudul AlTafsīr Al-Waṣīṭ mengatakan ketika mengomentari firman Allah dalam Al-Qur`an Surat Al- Nisa’ Ayat  29  bahwa  ayat  ini  mengharamkan  perbuatan  zalim  atau melampaui  batas  terhadap  harta  dan  jiwa.  Di  mana  tidak dihalalkan  seseorang  memakan  harta  orang  lain  dengan  cara yang  batil.  Yaitu  cara  yang  tidak  disyariatkan  dan  diambil  dari jenis-jenis  harta  atau  manfaatmanfaat  suatu  komoditas  secara zalim tanpa adanya imbalan.
23 Ade  Wahidin.  (2018).  Tinjauan  dan  Hukum  Tasyabbuh  Perspektif  Empat  Imam Mazhab, AL-MASHLAHAH: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. 06(01), hlm. 50.
24 Abū Al-Fidā Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Katsīr Al-Qurashī Al-Baṣrī Tsumma Al-Dimashqī.
(1999).  Tafsīr  Al-Qur`ān  Al-‘Aẓīm.  Juz:  2,  Taḥqīq:  Sāmī  ibn  Muḥammad  Salāmah,  Dār  Al- Ṭaibah, hlm. 268.
Muhammad Rusydi Kadir | Sistem Equity Crowdfunding (ECF) Dalam Hukum Di Indonesia
Secara  umum  keterikatan  prinsip  syariah  khusus  terkait Equity Crowdfunding yang menjadi pegangan yaitu:
1) Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah  dan  medistribusikan),  serta  tidak  mempergunakan untuk hal-hal yang haram;
2) Tidak  menzalimi  dan  tidak  pula  dizalimi  ( la  ta ẓlimūn  wa  lā tu ẓlamūn );
3) Keadilan pendistribusian pendapatan;
4) Transaksi  dilakukan  atas  dasar  rida  sama  rida  tanpa  ada paksaan;
5) Tidak  ada  unsur  riba,  maysīr  (perjudian),  gharar  (ketidak jelasan),  tadlis  (penipuan), ḍarar  (kerusakan/kemudaratan) dan tidak mengandung maksiat.
Macam-macam  Akad  yang  digunakan  oleh  para  pihak
dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi  informasi  dapat  berupa  akad-akad  yang  selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain:
1) Akad al-bai';
2) Ijarah;
3) Mudharabah;
4) Musyarakah;
5) Wakalah bi al ujrah;
6) Qardh.
5. Analisis Akad Dalam Equity Crowdfunding
Mengacu  pada  karakteristik  akad  dalam  Layanan pembiayaan  berbasisi  Tekhnologi  diatas Equity  Crowdfunding dapat  menggunakan  akad  musyarakah  atau  mudharabah. Adapun makna keduanya yakni :
Muhammad Rusydi Kadir | Sistem Equity Crowdfunding (ECF) Dalam Hukum Di Indonesia
1) Akad Musyarakah adalah  akad  kerja  sama  antara  dua  pihak atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  di  mana  setiap  pihak memberikan  kontribusi  dana/modal  usaha  dengan  ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara  proporsional,  sedangkan  kerugian  ditanggung  oleh para pihak secara proporsional.
2) Akad Mudharabah adalah  akad  kerja  sama  suatu  usaha antara  pemilik  modal  ( shahibu  al-maal )  yang  menyediakan seluruh  modal  dengan  pengelola  (' amil/mudharib )  dan keuntungan  usaha  dibagi  di  antara  mereka  sesuai  nisbah yang disepakati dalam akad,  sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
Para  ulama  memperselisihkan  mengenai  rukun  syirkah, menurut  ulama  Hanafyah  rukun  syirkah  ada  dua  yaitu  ijab  dan qabul.  Sebab  ijab  qabul  (akad)  yang  menentukan  adanya syirkah.  Adapun  mengenai  dua  orang  yang  berakad  dan  harta berada  di  luar  pembahasan  akad  seperti  dalam  akad  jual  beli. Dan  Jumhur  ulama  menyepakati  bahwa  akad  merupakan  salah satu  hal  yang  harus  dilakukan  dalam  syirkah.  Adapun  rukun syirkah menurut para ulama meliputi;
1) Sighat (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah  tergantung  pada  sesuatu  yang  di  transaksikan  dan juga  kalimat  akad  hendaklah  mengandung  arti  izin  buat membelanjakan barang syirkah dari peseronya.
2) Al- ‘Aqidain (subjek  perikatan).  Syarat  menjadi  anggota perserikatan  yaitu:  a)  orang  yang  berakal,  b)  baligh,  c) merdeka  atau  tidak  dalam  paksaan.  Disyaratkan  pula  bahwa seorang  mitra  diharuskan  berkompeten  dalam  memberikan atau  memberikan  kekuasaan  perwakilan,  dikarenakan  dalam musyarakah  mitra  kerja  juga  berarti  mewakilkan  harta  untuk diusahakan.
Muhammad Rusydi Kadir | Sistem Equity Crowdfunding (ECF) Dalam Hukum Di Indonesia
3) Mahallul  Aqd (objek  perikatan).  Objek  perikatan  bisa  dilihat meliputi  modal  maupun  kerjanya.  Mengenai  modal  yang disertakan  dalam  suatu  perserikatan  hendaklah  berupa:  a) modal  yang  diberikan  harus  uang  tunai,  emas,  perak,  atau yang  nilainya  sama,  b)  modal  yang  dapat  terdiri  dari  aset perdagangan,  c)  modal  yang  disertakan  oleh  masing-masing pesero  dijadikan  satu,  yaitu  menjadi  harta  perseroan,  dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu. 25
Rukun  dalam  mudharabah  berdasarkan  Jumhur  Ulama ada 3, yaitu: dua orang yang melakukan akad, modal, dah sighat (ijab  dan  qabul).  Ulama  Syafi‟iyah  lebih  merinci  lagi  menjadi enam rukun antara lain:
1) Pemilik modal (shahibul maal);
2) Pelaksana usaha (mudharib/pengusaha);
3) Akad dari kedua belah pihak (ijab dan qabul);
4) Objek mudharabah (pokok atau modal);
5) Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
6) Nisbah keuntungan
Adapun  syarat-syarat  mudharabah,  sesuai  dengan  rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah:
1) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang  mengerti  hukum  dan  cakap  diangkat  sebagai  wakil, karena  pada  satu  sisi  posisi  orang  yang  akan  mengelola modal  adalah  wakil  dari  pemilik  modal.  Itulah  sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam melakukan akad mudharabah.
2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk uang,  jelas  jumlahnya,  tunai,  diserahkan  sepenuhnya  kepada pedagang/pengelola  modal.  Oleh  karena  itu,  jika  modal  itu
25 Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi. 1996. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafka. hlm. 74.
berbentuk  barang,  menurut  ulama  fiqh  tidak  dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
3) Yang  terkait  dengan  keuntungan,  disyaratkan  bahwa pembagian  keuntungan  harus  jelas  dan  bagian  masing- maisng  diambilkan  dari  keuntungan  dagang  itu,  seperti setengah,  sepertiga,  atau  seperempat.  Apabila  pembagian keuntungan  tidak  jelas,  menurut  ulama  Hanafiyah,  akad  itu fasid (rusak).

## KESIMPULAN
Equity  Crowdfunding atau  disebut  Layanan  Urun  Dana adalah  penyelenggaraan  layanan  penawaran  saham  yang dilakukan  oleh  penerbit  untuk  menjual  saham  secara  langsung kepada  pemodal  melalui  jaringan  sistem  elektronik  yang  bersifat terbuka.  Mekanisme Equity  Crowdfunding adalah  individu  pencari dana, portal Crowdfunding sebagai penghubung (intermediary), dan masyarakat sebagai donatur.
Proses Crowdfunding dimulai  dengan  individu  pencari  dana melakukan registrasi pada portal Crowdfunding secara online. Lalu dikampanyekan  untuk  mendapatkan  investor. Equity  Crowdfunding dalam  peraturan  OJK  37/2018  berfungsi  sebagai  pelindung terhadap investor dan perusahaan yang membutuhkan modal, dan Fatwa  DSN-MUI  Nomor  117  Tahun  2018  bertujuan  untuk menciptakan  kegiatan  ekonomi  yang  bebas  terhadap  kebatilan, namun  belum  membahas    lebih  rinci  sebab  fatwa  diatas  hadir sebelum Equity Crowdfunding berkembang di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdallah,  Irwan.  2019. Pasar  Modal  Syariah ,  (Jakarta;  Kompas Gramedia)
Al- Qur’an  dan  Tafsirnya  Jilid.  7.  2009.  (Cet.  3;Jakarta:  Departemen Agama RI).
Aprillia  Ika, “OJK  Segera  Keluarkan  Aturan  Crowdfunding” ,  dalam www.ekonomi.kompas.com, diakses 31 oktober 2019
Belleflame,  P.,  Lambert,  T.,  &  Schwienbacher,  2011.  A.
Crowdfunding:  Tapping  the  right  crowd .  Dalam  konferansi internasional French Finance Association (AFFI).
Bhawika,  G.  W.  2017.  Risiko  Dehumanisasi  Pada Crowdfunding Sebagai Akses Pendanaan. Sosial Humaniora
Bhawika, Gita Widi, 2015. Resiko Dehumanisasi Pada Crowdfunding
Sebagai Akses Pendanaan Bebasis Tekhnologi Di
Indonesia , (Surabaya: Intitut Teknologi Sepuluh Nopember).
Chalimah,  Claudia  Villahi  dan  Abdur  Rafik,  2018. Model  penjelas keputusan  berdonasi  melalui  layanan  pendanaan  berbasis financial  technology  (Crowdfunding), (Skripsi;  Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia).
Dhoni  Siamsyah, Mendorong  Crowdfunding  untuk  Peningkatan Investasi di Indonesia, Artikel ilmiah, April 2016
Edhita,  Tetuko  Lugas  Praja.  2017. Analisis  Perbandingan  Model Bisnis  Platform  Crowdfunding  Di  Indonesia  Dengan Menggunakan  Platform  Design  Toolkit ,  (Tugas  Akhir; Fakultas  Teknologi  Informasi,  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember Surabaya).
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 117 tahun 2018
Muhammad Rusydi Kadir | Sistem Equity Crowdfunding (ECF) Dalam Hukum Di Indonesia
https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx.

## Diakses 24 November 2019
Isma'il, Abū Al-Fidā ibn ‘Umar ibn Katsīr Al-Qurashī Al-Baṣrī Tsumma
Al- Dimashqī. 1999. Tafsīr Al-Qur`ān Al-‘Aẓīm. Juz: 2, Taḥqīq:
Sāmī ibn Muḥammad Salāmah, Dār Al-Ṭaibah,.
Iswi  Hariyani  dan  Cita  Yustisia, Kajian  Hukum  Bisnis  Jasa Crowdfunding  Properti ,  Jurnal;  Legislasi  Indonesia  Vol  16 No.1, Maret 2019.
Monika Kut, Zsolt Bedo dan Dorotya Geiszl “Financial and Economic
Review ”, (Vol. 16 No. 4, December 2017).
Pambudi,  Abdul  Rachman.  2014. Analisis  Pengembangan  Situs Crowdfunding  Sebagai  Media  Penghubung  Alumni  Dan Civitas  Akademika  Di  Lingkungan  Jurusan  Pendidikan Teknik  Elektronika  Universitas  Negeri  Yogyakarta ,  (Skripsi;
Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta).
Pasaribu,  Chairuman  dan  K.  Lubis,  Suhrawardi.  1996. Hukum Perjanjian Dalam Islam . (Jakarta: Sinar Grafika).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37 tahun 2018
Wahidin,  Ade. Tinjauan  dan  Hukum  Tasyabbuh  Perspektif  Empat Imam  Mazhab ,  AL-MASHLAHAH:  Jurnal  Hukum  Islam  dan Pranata Sosial Islam. Vol. 06 No. 01.
Wood, & Berg, J. 2011. Diambil kembali dari gallup: http://www.gallup.com/strategic-consulting/15145/trust-
bank.aspx Diakses Oktober 2019
www.cnbcindonesia.com/market. Diakses November 2019
Yustisia,  Cita  dan  Iswi  Hariyani, kajian  hukum  bisnis  jasa Crowdfunding property , Artikel ilmiah, maret 2019.