## GANESHA LAW REVIEW
Volume 2 Issue 2, November 2020 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## UPAYA  PERLAWANAN (VERZET) TERHADAP  PUTUSAN VERZTEK DALAM PERKARA NO.604/PDT.G/2016/PN.SGR DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1B
Nyoman Edy Febriana 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 Ni Putu Rai Yuliartini 3
1 Universitas Pendidikan Ganesha . E-mail : edyfebriana13@gmail.com
2 Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : dewamangku.undiksha@gmail.com
3 Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : raiyuliartini@gmail.com
Info Artikel Abstract Masuk:17 September 2020 Diterima: 18 Oktober
2020
Terbit: 8 November 2020 Keywords: Verzet, Verztek Verdict, harta gono gini This  study  aimstoanalyze,  resistanceefforts  (Verzet)  against verztek  verdict  in  case  No.604  /  Pdt.G  /  2016  /  PN.Sgr  in Singaraja  District  Cour  Class  1B  and  the  implementation  of verztek verdict in the distribution of Gono Gini assets. The type of research used is empirical legal research. This research use desciptive  qualitative  approach.  The  location  of  this  research was  carriedout  in  Singaraja  District  Court  IB  Class.  Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, and document studies. The technique of determining the sample using purposive sampling. The results showed that in submitting a resistance effort (verzet) in case No. 604 / Pdt.G / 2016  /  PN.Sgr  by  fulfilling  the  requirements  in  submitting  an warning (anmaning) to the contender. The implementation of the verztek verdict in the distribution of assetsis like this case No. 604 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr that the case or law suitis NO or cannot be accepted because there is an error in the mention in the limits referred to in the NO claim, so the resistance suit was dismantled  or  re-examined  by  the  Singaraja  District  Court  so that this contender placed himself as a defendant.

## Abstrak
Kata kunci:
Verzet, Putusan Verztek, Harta Gono Gini
Corresponding Author: Nyoman Edy Febriana, Email : edyfebriana13@gmail.com
DOI: xxxxxxx Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, upaya perlawanan (Verzet) terhadap putusan verztekdalam perkara No.604/Pdt.G/2016/PN.Sgr  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas 1B dan pelaksanaan putusan verztek dalam pembagian harta gono gini.Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum  empiris.Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi, wawancara,  dan  studi  dokumen.  Teknik  penentuan  sampel menggunakan purposive sampling.Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam mengajukan sebuah upaya perlawanan (verzet)
dalam perkara No 604/Pdt.G/2016/PN.Sgr dengan memenuhi syarat-syarat  dalam  mengajukan  sebuah  peringatan (anmaning)  kepada  pelawan.  Adapun  pelaksanaanputusan verztek  tersebut  dalam  pembagian  harta  gono  gini  terhadap perkara  No  604/Pdt.G/2016/PN.Sgr  bahwa  perkara  atau gugatan  tersebut  NO  atau  tidak  dapat  diterima  karena  ada kesalahan  terhadap  penyebutan  dalam  batas-batas  yang dimaksud  dalam  gugatan  NO  tersebut,  jadi  gugatan perlawanan tersebut di bongkar ulang atau di periksa kembali oleh  Pengadilan  Negeri  Singaraja  sehingga  pelawan  ini posisinya sebagai tergugat.
@Copyright 2020.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan kepulauan yang memiliki suku, budaya dan adat istiadat yang berbeda, selain itu penduduk di Indonesia juga diikat dengan yang namanya aturan yang berbentuk Undang-Undang. Salah satu Undang-Undang yang mengikat manusia  sebagai  warga  negara  yang  tinggal  didaerahnya  adalah  undang-undang pertanahan  yaitu  undang-undang  Nomor  5  tahun  1960  Tentang  pokok  Agraria dengan  kepemilikan  wilayah  tersendiri  dengan  memiliki  kemajemukan  tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan tanah dari wilayah satu kewilayah yang lain  sangat  banyak  dibutuhkan.  Konsep  serta  regulasi  hak  penguasaan  dan pemilikan tanah dalam UUPA akan tampak lebih pasti dibandingkan dengan hukum adat,  karna  sifatnya  tertulis  dan  unifikasi,  karena  dalam  perjalanannya  sampai sekarang masih didampingi oleh hukum adat.
Tanah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.Secara hakikat,  manusia  diciptakan  dari  tanah.Untuk  menanam  tumbuhan  guna kelangsungan hidup, manusia memerlukan tanah.Untuk membangun suatu tempat tinggal, manusia memanfaatkan tanah sebagai alasannya. Untuk saling bertemu satu sama lain dan bertatap wajah, manusia perlu sarana berpijak serta tempat bertemu yang lagi lagi diatas tanah. ( Hikmahanto, 2017:25)
Manusia  berlomba  lomba  untuk  menguasai  dan  memiliki  bidang  tanah  yang diinginkan, oleh karena itu tidak mengherankan kalau setiap manusia yang ingin memiliki dan menguasainya menimbulkan masalah-masalah tanah, seperti dalam pendayagunaan  tanah,  manusia  dalam  mendayagunakan  tanah  tidak  seimbang dengan keadaan tanah, hal ini dapat memicu terjadinya perselisihan antara sesama manusia seperti perebutan hak, timbulnya masalah kerusakan-kerusakan tanah dan gangguan  terhadap  kelestariannya.  Dalam  rangka  mengatur  dan  menertibkan masalah pertanahan telah dikeluarkan berbagai peraturan hukum pertanahan yang merupakan pelaksanaan dari UUPA sebagai Hukum Tanah Nasional.
Demikian antara lain disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat dengan (UUPA), yang diundangkan pada tanggal 24 september 1960, merupakan peraturan dasar  dan  ketentuan  pokok  tentang  kebijakan  Pertanahan  di  Indonesia.  UUPA bertujuan  untuk  meletakkan  dasar  bagi  penyusunan  hukum  pertanahan  yang bersifat  nasional.Hukum  pertanahan  yang  memberikan  kesederhanaan  dan kepastian hukum, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran dan keadilan bagi negara dan rakyat. (Sihombing, 2009, 1)
Upaya  hukum  merupakan  usaha  bagi  setiap  orang  atau  badan  hukum  yang merasa  dirugikan  haknya  atau  kepentingannya  untuk  memperoleh  keadilan  dan perlindungannya atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang telah ditetapkan dalan undang-undang. (MuktiArto, 2004 : 279) Dalam kontek ini, ada upaya hukum untuk melawan putusan verztek yang ada dalam praktek peradilan perdata dalam upaya tersebut bisa disebut dengan upaya verzet.
Verztek sendiri memiliki garis besar dalam pengertiannya adalah putusan yang dijatuhkan  kepada  pihak  tergugat  karena  tidak  pernah  hadir  meskipun  telah dipanggil secara patut.Ketidakhadiran pihak tergugat memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah, sesuai dalam pasal 125 ayat (1) dan pasal 126, hakim dalam menjatuhkan putusan verztek. (Harahap, 2006 : 391)
Sedangkan  verzet,  berkedudukan  sebagai  jawaban  atas  gugatan penggugat.Dengan  demikian  setelah  tergugat  mengajukan  verzet  maka  posisinya berubah menjadi pelawan sedangkan penggugat menjadi terlawan, untuk tahapan berikutnya pemeriksaan sebuah perkara dilanjutkan dengan tetap mengacu pada gugatan penggugat. (MuktiArto, 2004 : 93)
Adapun pembahasan tentang verzet diatur dalam pasal 125 ayat (3) dan 129 HIR,  Pasal  149  ayat  (3)  jo.  153  Rbg  dengan  ketentuan  tenggat  waktu  yang  telah diatur  dalam  pasal  129  HIR,  tenggang  waktunya  ialah  14  hari  sejak  setelah  hari pemberitahuan.Saat  melakukan  penetapan  eksekusi  dilaksanakan.Jika  tidak  bisa, bukan  demikian  yang  dapat  diajukan  adalah  gugatan  biasa,  bukan  perlawan. (Mertokusumo. 1998 : 196)
Banyaknya perkara perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja yang tentunya tidak luput dari perkara tanah dalam artian dalam putusan putusan seperti putusan  verztek    tersebut  masih  menjadi  kekosongan  hukum  di  dalamnya,  fakta dilapangan  menyatakan  pada  tanggal  27  Juli  2006  adapun  seseorang melangsungkan  perkawinan  Michele  Amorotti  dengan  Misceo  Tiziani  dalam  hal tersebut  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor  : 885/Pdt.G/2016/PN.Dps pada tanggal 31 Maret 2016 perkawinan antara Michele Amorotti  dengan  Misceo  Tiziani  dinyatakan  putus  hubungan  karena  perceraian. Selanjutnya selama perkawinan mereka terjadi memiliki harta bersama yaitu tanah dengan luas 56.490M 2 dan luas tanah tersebut di  dalamnya terdiri dari beberapa sertifikat yaitu :
1. Sertifikat  Hak  Milik  :  01008/Desa  Pemuteran,  Surat  Ukur  Tanggal  30 Januari 2008, nomor : 00020/Pemuteran/2008, Luas. 17.800 M 2
2. Sertifikat  Hak  Milik  :  671/Desa  Pemuteran,  Surat  Ukur  Tanggal  26 Agustus 2004, nomor : 00079/Pemuteran/2004, Luas. 5.030 M 2
3. Sertifikat  Hak  Milik  :  666/Desa  Pemuteran,  Surat  Ukur  Tanggal  28 Agustus 2004, nomor : 00081/Pemuteran/2004. Luas. 10.680 M 2
4. Sertifikat  Hak  Milik  :  669/Desa  Pemuteran,  Surat  Ukur  Tanggal  26 Agustus 2004, nomor : 00078/Pemuteran/2004, Luas. 3.659 M 2
5. Sertifikat Hak Milik : 637/Desa Pemuteran, Surat Ukur Tanggal 12 Mei 2004, nomor : 00050/Pemuteran/2004, Luas. 10.885 M 2
6. Sertifikat  Hak  Milik  :  01/Desa  Pemuteran,  Surat  Ukur  nomor  : 4/Pemuteran/1999, Luas. 3.750 M 2
Singkat cerita bahwa pada tanah sengketa yang ada diatas masih ada hak atau harta milik  bersama  yang  lainnya  berupa  tanah  dalam  bentuk  sewa  menyewa  yang
kemudian  dikelola  dan  menghasilkan  jumlah  uang  dan  barang  bergerak  lainnya, bahwa tanah tanah yang di sengketakan sekarang kalau ditaksir harga keseluruhan adalah  sebesar  16.500  milyar  dan  Tiziani  hak  atas  tanah 1 / 2 bagian  dari  tanah sengketa atau setengah dari nilai harga tanah tersebut, selain itu adapun total uang yang didapatkan dari hasil kontrakan tersebut berjumalah sekitar 2 milyar kurang lebihnya sehinga bagian milik Tiziani adalah 1 / 2 bagian dari Rp 2.125.825.000 – Rp 1.062.912.500.  adapun  total  tunai  dalam  bentuk  tabungan  yang  disimpan  di beberapa bank yaitu Bank Indonesia dan bank yang berada di Amerika, nah dalam menjamin agar tanah sengketa dan benda bergerak lainnya dialihkan oleh Amorotti dan agar gugatan Tiziani tidak menjadi ilusior, makan perlu dilakukan sita material atas hak bersama tersebut dijadikan sengketa dalam perkara ini, sehingga Amorotti ingin  menguasai  keseluruhan  harta  tersebut  tanpa  ada  niat  untuk  membaginya dengan Tiziani, sehingga dengan terpaksa Tiziani mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Dengan Rumusan masalah yaitu:
1. Bagaimana  upaya  Perlawanan (Verzet) Terhadap  Putusan (Verztek) Dalam Perkara No 604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B ?
2. Bagaimana  Pelaksanaan  Putusan  Verztek  Tersebut  Dalam  Pembagian  Harta Gono Gini Terhadap Perkara No 604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr?

## Metode
Jenis penelitian ini digunakan adalah jenis penelitian atau metode pendekatan yuridis  empiris,  penelitian  efektivitas  hukum  tertulis  maupun  hukum  kebiasaan yang  tercatat  yang  merupakan  kesenjangan  antara  norma  (  das  sollen  )  dengan realitas hukum (das sein).
Penelitian ini bersifat deskriptif.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan persepsi terhadap ketua pengadilan negeri singaraja yang berada di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng  untuk  memberikan  informasi  terkait  upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap  Putusan (Verztek) Dalam  Perkara  No 604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1Bserta Mendeskripsikan Persepsi Terhadap kepala mediator Terhadap upaya perlawanan verzet terhadap putusan  verzet tersebut.
Data yang digunakan ialah Data Primer dan Data Skunder. Pada penelitian ini akan  menyasar  kepada  ketua  pengadilan  negeri  singara  yang  bagian  mediator mengenai permasalahan dalam perkara tersebut. Data sekunder terdiri dari bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi.
Berdasarkan  kebutuhan  dalam  penelitian  ini  peneliti  memerlukan  subyek yaitu  ketua  pengadilan  negeri  singaraja  Wilayah  Kabupaten  Buleleng  bagian mediator.  Sedangkan  Objek  Penelitian  Penelitian  ini  adalah  Putusan  perlawanan 604/Plw/2016/Pn.Sgr  dan  dikaitkan  ke  dalam  upaya  Perlawanan (Verzet) Terhadap  Putusan (Verztek) Dalam  Perkara  No  604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr  Di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B.  Pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan model  analisis  kualitatif  dengan  mengambil  kesimpulan  berdasarkan  pemikiran yang  logis  dari  hasil  wawancara  dengan  para  informan  maupun  dari  data  yang diperoleh dari studi keputusan dan analisis dalam bentuk desktriptif.
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  tahapan  tahapan  ,  tahapan  ini  adalah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Data yang dikumpulkan baik primer maupun skunder diolah berdasarkan pola dan tema, 2. Selanjutnya diklasifikasikan antara data  yang  satu  dengan  data  yang  lainnya.  3.  Melakukan  interprestasi  dilakukan penafsiran  menurut  peneliti,  untuk  memahami  isi  data  keseluruhan.  4.  Disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

## Pembahasan
Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan (Verztek) Dalam Perkara No 604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B:
Menurut  Sarwono,  putusan verztek adalah  putusan  tanpa  ketidakhadiran tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh Pengadilan dengan patut, tidak pernah  hadir  dalam  persidangan  dan  tidak  menyuruh  wakilnya  atau  kuasa hukumnya  untuk  menghadiri  dalam  persidangan.  Ketidak  hadirannya  itu  tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. ( Sarwono, 2011 : 216 ) Apabila tergugat atau para tergugat pada sidang yang pertama hadir dan pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir atau apabila tergugat atau para tergugat pada sidang  pertama  tidak  hadir  lalu  Hakim  mengundurkan  sidang  berdasarkan  pasal 126  HIR  dan  pada  sidang  kedua  ini  tergugat  atau  para  tergugat  hadir,  kemudian dalam  sidang  berikutnya  tidak  hadir  lagi,  maka  perkara  akan  diperiksa  menurut acara  biasa  dan  putusan  dijatuhkan  secara  contradictoir  (dengan  adanya perlawanan),  meskipun  sesungguhnya  tidak  diajukan  sesuatu  perlawanan.  ( Sugeng, 2011 : 35) Putusan verztek harus  diberitahukan  kepada  orang  yang  dikalahkan  dan kepadanya diterangkan bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verztek tersebut ke Pengadilan Negeri yang sama dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR, 22 karena perkara yang diputus dengan verztek dianggap  secara  formal  dan  material  sudah  selesai  diadili selengkapnya.  Jadi  tergugat  yang  kalah  tidak  boleh  lagi  mengajukan  perkara tersebut kembali (seperti dalam perkara yang diputus dengan digugurkan), kecuali ia berhak mengajukan perlawanan yang disebut dengan istilah verzet ( Rasyid, 2010 : 105)dalam hal tersebut jika ingin melakukan verztek harus memenuhi suatu syarat adapun  syarat  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  mengajukan  putusan verztek adalah sebagai berikut :
1. Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  Panggilan  secara  resmi adalah panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti yang sah, yakni telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan itu yang  tugasnya  hanya  berwenang  dalam  hukum  Pengadilan  Agama  yang bersangkutan.  Disampaikan  langsung  kepada  pribadi  yang  dipanggil ditempatnya. Apabila tidak dijumpai ditempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan lewat Kepala Desa atau Lurah setempat. (Arto, 1996 : 61)
2. Tergugat  tidak  hadir  dalam  persidangan  dan  tidak  mewakilkan  kepada kuasanya tanpa alasan yang sah Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi ia atau kuasanya tidak juga datang menghadap ke Pengadilan, maka perkaranya akan diputus secara verztek yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah.
3. Gugatan pengugat berdasarkan hukum dan beralasan Pengertian gugatan yang beralasan adalah gugatan atau tuntutan yang didukung oleh dalil atau peristiwa yang benar dan tidak melawan hak orang lain. Gugatan tersebut juga  harus  berdasarkan  hukum,  baik  dengan  Undang-undang,  Peraturan Pemerintah  atau  ketentuan  hukum  lain  yang  dibenarkan.  Apabila  tidak memenuhi ketentuan ini, maka gugatan tidak dapat diterima atau ditolak. (Mertokusumo, 1982 : 103)
4. Tergugat tidak mengajukan exeptie (eksepsi) atau tangkisan Eksepsi atau tangkisan adalah bantahan dari tergugat yang diajukannya ke Pengadilan karena  tergugat  digugat  oleh  penggugat,  yang  tujuannya  adalah  supaya Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena adanya  alasan  tertentu.  Jika  ada  eksepsi  walaupun  tergugat  tidak  hadir, maka gugatan tidak bisa diputus secara verztek . Pengadilan harus memutus eksepsi terlebih dahulu (diterima atau ditolak) sebelum mengadili materi pokok perkara. (Said, 2004 :37)
5. Dalam mengajukan putusan verztek tersebut ada disebutkan upaya untuk menempuh jalur tersebut dengan istilah “verzet” u paya perlawanan verzet itu sendiri merupakan suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk sesuatu  hal  tertentu  yang  melawan  keputusan  Hakim.  Upaya  hukum  itu dapat  ditempuh  oleh  pihak  yang  merasa  dikalahkan  terhadap  suatu penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Apabila mereka beranggapan penetapan atau putusan tidak tepat dan tidak adil, maka jalan mereka untuk meminta agar penetapan atau putusan tersebut dikoreksi dan dimintai  pemeriksaan  ulang.  Dalam  hal  ini  bagi  semua  pihak  yang dikalahkan boleh mengajukan upaya hukum.(Arto, 1996 : 271)
Dalam surat pemberitahuan putusan verztek harus menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dan menyebutkan dengan siapa Juru Sita bertemu dan apa yang  dikatakan  oleh  yang  bersangkutan,  dengan  maksud  agar  putusan  tersebut benar  benar  diketahui  oleh  pihak  yang  kalah  dan  apabila  pihak  kalah menghendakinya  dapat  mengajukan  perlawanan  terhadapat  putusan  verstek  itu dalam tenggang waktu dan menurut cara yang sudah ditentukan dalam pasal 129 HIR.  Apabila  tergugat  mengajukan  verzet  (perlawanan),  maka  pemeriksaan  akan dilanjutkan dengan memanggil kembali para pihak ke persidangan (Arto, 1996 : 86.) , dalam upaya perlawanan verzet tersebut memiliki aturan hukum sedangkan pihak tergugat tidak hadir ( verztek ) dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas keputusan itu”. Pada pasal 129 HIR ayat (2) juga ditentukan bahwa “Jika  putusan  itu  diberitahukan  kepada  yang  dikalahkan  itu  sendiri,  maka perlawanan  itu  dapat  diterima  dalam  tempo  empat  belas  (14)  hari  sesudah pemberitahuan itu”.
Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan  itu  dapat  diterima  sampai  hari  kedelapan  sesudah  peringatan  yang tersebut pada pasal 196 atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut sampai hari kedelapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada pasal 197.
Tenggang  waktu  mengajukan verzet (perlawanan)  merupakan  syarat  formil yang bersifat imperative.Apabila tenggang waktu yang ditentukan undang-undang
dilampaui,  maka  perlawanan  menjadi  cacat  formil  sehingga  permintaan  yang diajukan tidak dapat diterima. (Harahap, 2012 : 402)
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas 1B dengan Bapak I Nyoman Dipa Rudiana, S.E, S.H, M.H selaku Hakim Anggota di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  tersebut  adalah  lembaga  yang  berwenang  untuk menyelesaikan  suatau  perkara  di  bidang  hukum  baik  hukum  perdata  maupun pidana  atau  persengketaan  Negara  yang  di  alami  saat  ini.  Dalam  perkara verzet tersebut dapat dikatakan sebagai voluntair , maka menurut asasnya dalam perkara ini diajukan di pengadilan negeri setempat yang menurut tempat wilayah tergugat tinggal saat ini.
Tujuan  dilakukannya  perlawanan verzet ini  adalah  memberikan  kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan bagaimana proses pemeriksaan gugatan yang ada.
Berdasarkan  putusan  perkara  dengan  No  :  604/Pdt.G/2016/PN.Sgr  berbunyi sebagai berikut :
Bahwa pada tanggal 16 februari 2018 pelawan ( Michele Amorroti) menerima risalah  panggilan aanmaning pada  perkara  no  604/Pdt.G/2016/PN.Sgr  dari Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A yang isinya mengenai panggilan yang dituju kepada  pelawan  untuk  menghadap  ke  Pengadilan  Negeri  Denpasar  sehubungan dengan perkara antara pelawan dengan termohon eksekusi tersebut. Selanjutnya dalam  perkara  ini  Michele  Amorroti  (Pelawan)  tidak  mengetahui  sama  sekali dirinya di gugat oleh Misceo Tizani (Terlawan), dan selanjutnya pihak pelawan pun tidak  mengetahui  di  gugatnya  karena  harta  gono  gini,  dan  tiba  tiba  pelawan menerima  risalah  penggilan  Anmaning, Anmaning itu  sendiri  adalah  sebuah peringatan dari Pengadilan Negeri Singaraja untuk menjalankan atau melaksanakan isi  putusan  tersebut,  maka  dari  itu  pelawan  tersebut  tidak  pernah  ada  perkara terhadap  terlawan  di  dalam  perkara  no  :  604/Pdt.G/2016/Pn,Sgr,  selanjutnya pelawan melakukan atau mengajukan upaya perlawnan ( Verzet ) terhadap putusan verztek tersebut.
Dalam  mengajukan  sebuah  upaya  perlawanan verzet dalam  perkara  ini  tidak memiliki  hambatan  hambatan  karena  dari  pada  tersebut  terlawan  menerima adanya  perlawanan  dari  pihak  pelawan,  namun  jika  dalam  umumnya  hambatan hambatan dalam mengajukan upaya perlawanan verzet terhadap putusan verztek tersebut adalah didalam surat putusan yang dititipkan di kepala desa atau di kantor wilayah  desa  tersebut  aturan  aturan  yang  mewajibkan  kepala  desa memberitahukan  bahwa  ada  surat  dari  pengadilan  negeri  sietempat  tidak diwajibkan  maka  dari  sanalah  banyak  seseorang  yang  nyatanya  mengalami perlawanan  perlawanan  terhadap  putusan verztek itu  sendiri,  dan  tidak  ada ketentuan menerima surat SP secara patut Dalam  hal  tersebut  pelawan  harus  sudah  mendaftarkan  perlawanan  di Pengadilan Negeri Singaraja dan itu sudah dilakukan dengan membuat gugatan baru yang di tujukan kepada terlawan tersebut. Dalam mengajukan upaya perlawanan aturan aturan yang mengatur mengenai upaya perlawanan verzet terhadap putusan verztek termuat  di  dalam  Pasal  153  Ayat  1  yang  menyatakan  bahwa  “Putusan  di putus tanapa kehadiran pihak tergugat dan tidak dapat menerima putusan tersebut bias mengajukan upaya perlawanan verzet terhadap putusan verztek itu sendiri”. Pasal 153 Ayat 2 menyatakan :
“Jika pemberitahuan putusan telah diterima oleh orang yang dikalahkan itu sendiri  maka  perlawanan  dapat  diajukan  dalam  waktu  14  hari  setelah pemberitahuan itu sendiri,dan bila surat tidak disampaikan kepda pihak yang diaklahkan maka biasa dajukan dalam waktu tenggang 8 hari”.
Tergugat  dan  kuasa  hukumnya  tersebut  tidak  dihadirkan  maka  bisa disimpulkan  bahwa  putusan  tersebut  dikatakan  sebagai  putusan verztek ,  namun akan tetapi tidak semua putusan verztek itu biasa dilakukan atau diajukan kepada pihak  penggugat.  Setelah  putusan verztek diberitahukan  kepada  pihak  tergugat kemudian sejak diputus dan ditetapkan putusan tersebut menjadi kekuatan hukum tetap  Selma  14  hari  kalender  dan  pihak  tergugat  biasa  mengajukan  upaya perlawanan yang disebut upaya perlawanan verzet .
Pelaksanaan  Putusan  Verztek  Tersebut  Dalam  Pembagian  Harta  Gono  Gini Terhadap Perkara No 604/Pdt.G/2016/Pn.Sgr
Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak jenis harta yang dimiliki seseorang. Ada dua pendapat tentang harta bersama menurut hukum Islam, menurut pendapat pertama, jika harta bersama tersebut merupakan syirkah sepanjang ada kerjasama antara keduanya maka harta tersebut dinamakan harta bersama,  dan  jika  terjadi  perceraian  baik  cerai  mati  maupun  cerai  hidup,  harta bersama itu harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini dimaksudkan ialah sejauh  mana  masing  masing  pihak  mamasukkan  jasa  dan  usahanya  dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya .
Dalam hal tersebut harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan suami atau istri yang membeli, terdaftar atas nama suami  atau  istri,  dan  dimana  letak  harta  bersama  tersebut,  maka  apabila  terjadi perceraian harta dibagi dus sebagaimana tertera dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena  dengan  memiliki  harta  kita  dapat  memenuhi  kebutuhanhidup  dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Dalam berbagai istilah yang berasal  dari  setiap  lingkungan  adat  yang  bersangkutan  berbeda-beda  dalam memaknai  harta  bersama  tersebut,  sesuai  dengan  keaneka  ragaman  lingkungan masyarakat adat seperti dalam masyarakat hukum adat bali, dipergunakan istilah harta  bersama,  harta  bawaan  dan  harta  pusaka  dalam  masyarakat  bali  dikenal dengan  sebutan  “ yang  dimiliki  secara  bersama  sama  ataupun  pribadi ”dalam masyarakat jawa dikenal dengan “harta gono gini ” . Banyak lagi istilah yang dipakai, seperti  “ harta  raja  kaya ”  dan  sebagainya.  Semua  sebutan  dan  istilah  itu mengandung  makna  yang  sama  yaitu  mengenai  “ harta  bersama ”  yang  dimiliki antara suami istri yang sah. (Yahya, 2005: 272)
Ada beberapa macam harta yang dikenal di Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Harta  yang  diperoleh  sebelum  perkawinan  oleh  para  pihak  karena  usaha mereka masing masing.
b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada mempelai, mungkin berupa  modal  usaha,  perabotan  rumah  tangga  atau  rumah  tempat  tinggal mereka. Apabila terjadi perceraian maka harta ini kembali kepada orang tua yang memberikan semula.
c. Harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua atau keluarga.
d. Harta yang diperoleh sesudah suami istri berda dalam hubungan perkawinan berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha seorang dari mereka disebut harta pencaharian
Dalam kasus ini peneliti melakukan sebuah penelitian di kantor Advokat Nyoman Sunarta, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Ayani No 54 karena dalam kasus ini kuasa hukum dari pihak tergugat atau yang melakukan upaya perlawanan verzet terhadap  putusan verztek tersebut,  dalam  halnya  Advokat  I  Nyoman  Sunarta,  SH berpendapat  bahwa  majelis  hakim  menyatakan  gugatan  tersebut  NO  ( Niet Ontvankeliijke  verklaard )  atau  tidak  dapat  diterima  karena  terdapat  kesalahan dalam penyebutan batas batas yang dimaksud dalam gugatan tersebut, maka yang harus dipahami dari gugatan perlawanan ini adalah suatu upaya hukum terhadap putusan.  Upaya  hukum  yang  dimaksud  adalah  upaya  hukum  biasa  yang  sifatnya menghentikan  pelaksanaan  putusan  untuk  sementara  (putusan  yang  dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat).
Dalam perkara Michele Amorroti melawan Misceo Tizani ini gugatannya dinyatakan NO dan mengajukanlah perlawnan ini kemudian setelah gugatan tersebut NO pihak tersebut membuat gugatan baru lagi dan ini belum ada eksekusi khususnya untuk kasus  ini  selanjutnya  dalam  perkara  lainnya  itu  tergantung  putusan  seperti  apa. Selanjutnya  faktor  faktor  penyebab  terjadinya  pelaksanaan  putusan verztek ini terjadinya perceraian antara pengugat dan tergugat karena adanya ketidakcocokan selama  perkawinan  berlangsung.  Selain  itu,  penggugat  mengaku  hal  lain  yang menyebabkan ketidakcocokan tersebut karena tempat tinggal dalam kedua belah pihak  sangat  berjauhan.  Mereka  menganggap  kurang  bisa  memenuhi  kebutuhan satu sama lain. Dalam bedanya prinsip tersebut, besarnya rasa keras kepala dan ego yang dihadapi kepada kedua belah pihak dan faktor keadaan yang saat ini mereka alami adanya perceraian ini terjadi, dalam percerian Menurutnya tidak ada ikatan perjanjian perkawinan sebelumnya.Jadi, pada saat perceraian tersebut pihak suami juga  tidak  mengetahui  bahwa  dirinya  tersebut  tidak  mengetahui  bahwa  dirinya tersebut digugat secara diam diam, maka dalam hal pembagian harta bersama atau yang  disebut  dengan  harta  gono  gini  tersebut.Dalam  terjadinya  perkawinan kedudukan antara kedua belah pihak tersebut diperoleh atau berhak atas setengah bagian  dari  harta  bersama  tersebut.Tergugat  mengungkapkan  bahwa  adanya sedikit  rasa  terbebani  dengan  permasalahan  ini  sehingga  pihak  tergugat  merasa malu dengan kedua orang tua sudah membiayai anak dan istrinya tersebut.Ia pun memang  sengaja  tidak  mengirim  surat,  wakil  dan  sebagainya  karena  ia  juga mengaku tidak adanya surat panggilan yang ditujukan untuknya.
Dalam  hal  ini  Hakim  harus  bisa  menggali  dan  mengungkapkan  fakta  fakta  di persidangan. Yaitu sebagai berikut :
1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat memang benar pernah menjalin sebuah hubungan suami dan istri yang sah dan telah dinyatakan putus oleh Pengadilan karena suatu perceraian.
2. Apakah Penggugat bisa membuktikan bahwa harta benda yang menjadi objek sengketa  tersebut  merupakan  harta  bersama  yang  diperoleh  selama  masa perkawinan  berlangsung,  yaitu  terhitung  sejak  saat  akad  nikah  sampai
dengan  terjadinya  perceraian.  Pembuktian  bisa  dilakukan  dengan menggunakan bukti tertulis (surat), saksi, pengakuan, dan sumpah.

## Kesimpulan
Bedasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  peneliti  dapat  menarik simpulan sebagai berikut
1. Upaya perlawanan ( verzet ) terhadap putusan ( verztek ) No.
604/Pdt.G/2016/PN.SGR  dengan  memenuhi  syarat-syarat  yaitu  mengajukan sebuah  anmaning  kepada  pelawan,  dari  kuasa  hukum  tergugat  mengajukan gugatan  ulang  ke  Pengadilan  Negeri  Singaraja,  kemudian  melakukan  mediasi ulang terhadap gugatan yang tidak di terima atau yang disebut dengan gugatan NO,  membantah  segala  jawaban  penggugat  terhadap  gugatan  yang  di  ajukan oleh  pihak  tergugat,  melakukan  PS  (Peninjauan  Setempat)  yang  artinya menunjukan lahan-lahan, luas, batas-batas tanah yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat, mengajukan bukti surat dengan batas-batas tanah yang dimiliki oleh pihak penggugat dan tergugat, menghadirkan saksi dari pihak penggugat dan  tergugat,  selanjutnya  mengajukan  kesimpulan  dari  kedua  belah  pihak, setelah  mengajukan  kesimpulan  dari  kedua  belah  pihak,  kemudian  adanya putusan dari Pengadilan Negeri Singaraja, dan diberikanya sebuah batas dalam 14 hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Majelis  hakim  memutuskan  bahwa  perkara  atau  gugatan  tersebut Niet Ontvankeliijke  verklaard (NO)  atau  tidak  dapat  diterima  karena  terdapat kesalahan  pada  penyebutan  batas  batas  yang  dimaksud  dalam  gugatan  NO tersebut gugatan dari istri, yang harus dipahami mengenai perlawanan verzet tersebut  dimana  dalam  gugatan  perlawanan  tersebut    dalam  perkara  ini  di bongkar ulang atau di pereksa lagi jadi pelawan ini posisinya sebagai tergugat.

## Saran
Berdasarkan simpulan tersebut maka dapat diberikan saran di antaranya,
1. Bagi  Ketua  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B  disarankan  agar mensosialisasikan segala aturan yang berlaku dan mengatur mengenai upaya perlawanan verzet terhadap  putusan verztek di  setiap  desa-desa  agar  yang mengajukan  upaya  tersebut  bisa  lebih  mengetahui  arti  dari  aturan-aturan tersebut.
2. Bagi  Kantor  Advokat  I  Nyoman  Sunarta,  SH  &  Rekan  disarankan  setiap seseorang  yang  ingin  berkonsultasi  mengenai  upaya  perlawanan  terhadap para  pihak  terhadap  putusan verztek tersebut  agar  member  sedikit pemahaman  apa  itu  upaya  perlawanan verzet dan  putusan verztek tersebut selanjutnya  juga  mengenai  aturan  aturan  yang  dipakai  dalam  mengajukan upaya perlawanan tersebut.

## Daftar Pustaka
Harahap, Yahya. 2005. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama . Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap,  Yahya.  2006. Kekuasaan  Pengadilan  Tinggi  Dan  Pemeriksaan  Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding .  Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap, Yahya. 2012. Hukum Acara Perdata. Cetakan XII . Jakarta: Sinar Grafika. Harsono, Budi. 2003. Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Sinargrafika. Harsono, Budi. 2007. Hukum Agraria Indonesia Dan Sejarah Pembentukan Undang Undang . Jakarta: Djmbatan. Hikmahanto,  Juwanto.  2017. Pengantar  Hukum  Nasional  (Sejarah,  Politik  Dan Perkembanganya) . Jakarta: Thafa Media. Kurniati,  Nia.  2016. Hukum  Agrarian  Sengketa  Pertanahan  Penyelesaian  Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik . Bandung: PT Replika Adi Tama.
Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Agama . Cet Ke – 5, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Said, Umar.2004 . Hukum Acara Peradilan Agama . Surabaya: Cempaka. Sarwono.2011. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik .cetakan ke II. Jakarta: Sinar Grafika.
Sarwono. 2012. Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik . Jakarta: Sinar Grafik.
Sihombing  Eka,  2009, Segi  Segi  Hukum  Tanah  Nasionl  Dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Pembangunan , Universitas Trisakti : Jakarta.
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan.Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1974 Nomor 1.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.