Journal homepage: www.ejournal.uksw.edu/jeb ISSN 1979-6471    E-ISSN 2528-0147

## Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia
Harjanti Widiastuti a , Wahyu Manuhara Putra b , Evy Rahman Utami c , Rudy Suryanto d a Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, widiascahyo@gmail.com
b Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, wahyu_mp45@yahoo.com
c Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, evy.rahman@umy.ac.id
d Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, rdsuryanto@gmail.com

## I N F O   A R T I K E L
Riwayat Artikel: Artikel dikirim 31-03-2019 Revisi 20-05-2019 Artikel diterima 25-06-2019
Keywords: governance, village-owned enterprise
Kata Kunci:
tata  kelola,  badan  usaha  milik desa

## A B S T R A C T
The  purpose  of  this  study  is  to  identify  the  governance  indicators and capture the governance practices of Village-Owned Enterprise (BUMDes). The contributions of the research are (1) constructing Village-Owned Enterprise’s governance indicators, which as far as the  researcher  knows,  there  has  been  no  prior  research,  and  (2) providing the preliminary description of Village-Owned Enterprise practices  that  have  run.  This research  is  a  qualitative  descriptive study.  The  research  methods  were  literature  study,  focus  group discussion, and survey. Focus group discussion was conducted with three  Village-Owned  Enterprises;  BUMDes  Amarta  (Sleman), BUMDes  Srimartani  (Bantul),  and  BUMDes  Dlingo  Giritama (Bantul).  Based on the results of the study, it showed that (1) most of  the  Village-Owned  Enterprises  that  were  the  objects  of  the research were  start-up and growing so that the basic governance were contained in the rules of association and internal bylaws (AD- ART)  of  Village-Owned  Enterprise,  but  most  of  them  have  not compiled governance documents specially financial accountability documents,  (2)  the  application  level  of  Village-Owned  Enterprise Governance in Indonesia was relatively low, the lowest element of applicability  was  in  the  sustainability  and  accountability  aspects. This  result  seems  to  correlate  with  the  period  of  Village-Owned Enterprises  that  is  relatively  new  (three  years  in  average).  The indicators  arranged  are  too  ideal  for  start-up  village-Owned Enterprises so  that  there  are  many  indicators  that  have  not  been achieved.  As  a  result,  future  research  needs  weighting  indicators that can distinguish between start-up, growth and mature Village- Owned Enterprise. This research has implications on the requisite to  provide  the  guidance  for  Village-owned  Enterprise  in  terms  of
governance  documents,  such  as  Strategic  Plans,  Internal  Control systems, and Financial Administration

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  indikator-indikator  tata kelola  BUMDes  dan  mememotret  praktik  tata  kelola  BUMDes. Penelitian  memberi  kontribusi  dalam  hal  (1)  menyusun  indikator- indikator  tata  kelola  BUMDes,  yang  sejauh  pengetahuan  peneliti, belum  ada  riset  sebelumnya,  dan  (2)  memberikan  gambaran  awal mengenai  praktik  tata  kelola  BUMDes  yang  sudah  berjalan. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Metoda penelitian yang digunakan adalah studi literatur, diskusi kelompok terpumpun dan  survey.  Diskusi  kelompok  terpumpun  diikuti  oleh BUMDes  Amarta  (Sleman),  Srimartani  (Bantul),  dan  BUMDes Dlingo Giritama (Bantul). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sebagian  besar  BUMDes  yang  menjadi  objek  penelitian  adalah BUMDes  rintisan  dan  tumbuh,  sehingga  tata  kelola  pokok  telah tertuang  dalam  AD-ART  BUMDes,  namun  sebagian  besar BUMDes  belum  menyusun  dokumen  tata  kelola  khususnya dokumen  akuntabilitas  keuangan,  (2)  tingkat  keterterapan  tata kelola  BUMDes  di  Indonesia  masih  relatif  rendah,  dengan  unsur keterterapan  terendah  pada  aspek sustainability dan  akuntabilitas. Hasil ini nampaknya berkorelasi dengan umur BUMDes yang masih relatif  muda  (rata-rata  3  tahun).  Indikator-indikator  yang  disusun dianggap  terlalu  ideal  untuk  BUMDes  rintisan  sehingga  banyak indikator  yang  belum  tercapai.  Indikator-indikator  untuk  menilai tata  kelola  BUMDes  adalah  indikator  ideal,  sehingga  penelitian berikutnya  perlu  memikirkan  pembobotan  indikator  yang  dapat membedakan  antara  berbagai  jenis  BUMDes.  Penelitian  ini berimplikasi  pada  perlunya  panduan  bagi  BUMDes  untuk menyusun dokumen-dokumen tata kelola  yaitu Rencana Strategis, Sistem Pengendalian Internal, dan Penatausahaan keuangan.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa memiliki implikasi yang luar biasa pada pembangunan Desa. Undang-Undang (UU) tersebut mendasarkan pada asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang memungkinkan desa  sebagai  subjek  dan  pelaku  pembangunan,  bukan  lagi  objek  pembangunan. Undang-Undang  Desa  memberikan  kedaulatan  dan  kewenangan  kepada  desa  untuk mengatur dirinya baik  melalui kewenangan asal  usul, kewenangan skala lokal desa, dan  penugasan.  Dengan  demikian,  desa  menjadi  unit  pemerintahan  terkecil  yang merupakan  ujung  tombak  pembangunan  Indonesia.  “Desa  membangun  dan
Membangun Desa” menjadi slogan dan cita-cita mulia untuk membangun Indonesia dari desa.
Berdasarkan  data  yang  dipublikasi  oleh  Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (selanjutnya disingkat Kemendes PDTT) untuk pertama  kalinya  pada  10  Oktober  2015  bersamaan  dengan launching Indeks  Desa Membangun (IDM), perhitungan IDM secara Nasional yang meliputi 73.709 desa di seluruh Indonesia adalah 0,5662 (ambang batas desa tertinggal <0,5989) (Hamidi et al ., 2015). IDM diukur berdasarkan indeks ketahanan lingkungan (ekologi), ketahanan ekonomi,  dan  ketahanan  sosial.  Rerata  Nasional  IDM  sebesar  0,5662  menunjukkan bahwa mayoritas desa di Indonesia adalah desa tertinggal (Hamidi et al ., 2015).
Tabel 1 Kategori Desa berdasar Indeks Desa Membangun Tahun 2015 Kategori Jumlah Desa Prosentase Desa Mandiri (Desa Sembada) 174 0,24% Desa Maju (Desa Pra Sembada) 3.608 5% Desa Berkembang (Desa Madya) 22.882 31% Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya) 33.592 46% Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) 13.453 18%
Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016 tentang Indeks desa membangun (2016)
Tabel 1 menunjukkan profil desa berdasarkan IDM. Data IDM memberi pesan penting  mengenai  perlunya  upaya  strategis  yang  berkelanjutan  untuk  mengentaskan desa tertinggal dan menaikkan jumlah desa maju dan mandiri. Dalam upaya strategis membangun  dari desa,  Kemendes PDTT merancang program  kerja unggulan dalam Nawacita  Prioritas  perioda  2015-2019,  diantaranya  adalah:  (1)  penyiapan implementasi  penyaluran  dana  desa  Rp1,4  milyar  per  desa  secara  bertahap,  dan  (2) penyiapan dan pengembangan 5000 BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) (Hamidi et al ., 2015). Upaya ini menunjukkan hasil yang luar biasa, selama lima tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014-2019), tahun 2014 terdapat 1022 BUMDes melampaui target 5000 BUMDes, menjadi 45.549 BUMDes di akhir tahun 2018 (Nasrulhaq, 2019).
Sebenarnya,  BUMDes  sudah  ada  sebelum  terbitnya  UU  Desa.  Namun demikian, keberadaannya menjadi semakin strategis karena peran pentingnya sebagai penyokong ketahanan ekonomi desa. Amanah pendirian BUMDes sebagai penyokong ketahanan  ekonomi  desa  telah  digulirkan  dan  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundangan, seperti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa   serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 22 Tahun
2016  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2017.  Meski  telah diatur dalam berbagai peraturan sebagai payung pendirian BUMDes, dan pencapaian jumlah  BUMDes  yang  berdiri  sudah  melampaui  target,  namun  sebagian  besar BUMDes  ternyata  masih  belum  beroperasi  secara  optimal  sehingga  perlu  kajian akademik yang memadai untuk menjadi panduan bagi pendirian dan pengembangan BUMDes.
Beberapa  studi  telah  dilakukan  berkaitan  masalah-masalah  yang  dihadapi BUMDes,  diantaranya  Fitriana,  Utami,  dan  Hapsari  (2018);  Anggraeni  (2016); Nugroho  (2015);  dan  Pramita  (2018).  Dengan  subjek  penelitian  BUMDes  di  Desa Ngringinrejo  Kecamatan  Kalitidu  dan  Desa  Kedungprimpen  Kecamatan  Kanor Kabupaten  Bojonegoro,  Budiono  (2015)  menemukan  masalah  yang  menghambat peran BUMDes  yaitu benturan kepentingan antar aktor  utama, pemdes  yang kurang terbuka  dan  kurang  melibatkan  masyarakat  dalam  penentuan  kebijakan.  Penelitian Anggraeni  (2016)  menunjukkan  bahwa  permasalahan  utama  adalah  masalah komunikasi  antara  BUMDes,  pemerintah  desa,  dan  masyarakat  desa,  serta  masalah transparansi  dan  akuntabilitas.  Fitriana,  Utami,  dan  Hapsari  (2018)  meneliti akuntabilitas pengelolaan dana BUMDes  “Bersama” Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  ada ketidaksesuaian  antara laporan dengan pelaksanaan akivitas, pencairan dana yang tidak didukung bukti, dan verifikasi laporan tidak dilakukan  setiap bulan,  yang mengindikasi bahwa akuntabilitas masih relatif belum berjalan dengan baik. Pramita (2018)  menemukan bahwa pemahaman pengurus  BUMDes  mengenai  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan  pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa dan pemanfaatan  sistem  informasi  berpengaruh  positif  pada  akuntabilitas  pengelolaan BUMDes di Kabupaten Magelang. Riset tersebut dapat menyimpulkan bahwa  salah satu  faktor  yang  menyebabkan  perkembangan  BUMDes  kurang  optimal  adalah masalah tata kelola ( Corporate Governance / CG ) BUMDes.
Beberapa studi mendokumentasikan tata kelola pada usaha kecil dan menengah ( Small and Medium Enterprise / SME ). Jaswadi (2016) meneliti penerapan tata kelola pada  UKM  di  Malang  dengan  menggunakan  kuesioner  yang  dikembangkan  dari sembilan  pilar Good  Corporate  Governance pada  UKM  oleh  Dubai SME .  Hasil penelitian  menunjukkan  implementasi CG masih  rendah,  perusahaan  mikro  lebih fokus pada keberlanjutan bisnis daripada implementasi CG , dan semakin besar ukuran UKM (kecil dan menengah) semakin besar kecenderungan menerapkan CG . Studi lain mengenai  tata  kelola  adalah  studi  mengenai  analisis  pemahaman  Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan
Usaha Milik Desa  dan pemanfaatan sistem informasi pada akuntabilitas pengelolaan dilakukan  oleh  Pramita  (2018).  Dengan  sampel  BUMDes  di  kabupaten  Magelang, penelitian  Pramita  (2018)  menemukan  bahwa  pemahaman  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik  Desa      dan  pemanfaatan  sistem  informasi  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.
Studi  tata  kelola  pada social  enterprise di UK dilakukan  oleh  Mswaka  dan Aluko (2015)  dan menemukan bahwa ada hubungan disain struktur tata kelola dengan outcomes . Mswaka dan Aluko (2015) menemukan stewardship governance cenderung menghasilkan outcomes yang  lebih  baik  dibanding democratic  governance .  Studi Mswaka dan Aluko (2015) memfokuskan pada desain struktur tata kelola ( stewardship versus  democratic  governance )  dan  dampaknya  terhadap outcomes ,  tidak  meneliti implementasi  prinsip-prinsip  tata  kelola.  Sampel social  enterprise yang  digunakan adalah  perusahaan  privat  yang  berorientasi  laba  namun  juga  memiliki  misi  sosial, seperti memberikan pendidikan dasar, dan konsultasi penyelamatan lingkungan.
Studi mengenai tata kelola BUMDes perlu dilakukan dengan adanya beberapa celah riset. Pertama, studi tata kelola UKM (Jaswadi, 2016) meski secara skala bisnis sama  dengan  BUMDes,  namun  karakteristik  UKM  yang  berorientasi  laba  berbeda dengan  BUMDes  yang    memiliki  karakteristik social  enterprise atau  bisnis  sosial. Dengan karakteristik hibrid tersebut, tata kelola BUMDes memiliki karakteristik yang unik,  yaitu BUMDes harus akuntabel secara finansial maupun secara sosial.  Kedua, studi tata kelola BUMDes yang ada membahas tata kelola secara parsial, misal elemen akuntabilitas  (Pramita,  2018).  Elemen  akuntabilitas  merupakan  elemen  tata  kelola yang  bersifat  umum,  sementara  elemen  tata  kelola  BUMDes  yang  mendeferensiasi dengan entitas lain adalah elemen partisipasi justru belum menjadi perhatian. Ketiga, studi implementasi tata kelola pada social enterprise yang dilakukan di negara lain, misal di UK (Mswaka & Aluko, 2015), memiliki konteks lingkungan sosial dan budaya yang berbeda dengan social enterprise di  Indonesia.  BUMDes  yang berkembang di Indonesia  memiliki  karakteristik social  enterprise ,  namun  karakteristiknya  berbeda dengan social enterprise di UK .
Penelitian ini merupakan penelitian eksploratori yang menakar keberadaan tata kelola  BUMDes  yang  sudah  berkembang  di  Indonesia.  Berbeda  dengan  penelitian Jaswadi (2016), Pramita (2018), dan Mswaka & Aluko (2015), penelitian ini memotret tata kelola entitas BUMDes sebagai wujud social enterprise yang unik dalam konteks Indonesia  secara  utuh  berdasarkan  enam  prinsip  dalam  tata  kelola  BUMDes  yaitu kooperatif,  partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel (Purnomo, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator-indikator tata kelola
BUMDes,  dan  memotret  tingkat  kepatuhan  tata  kelola  BUMDes.  Penelitian  ini memberi kontribusi bagi para pegiat BUMDes untuk memberikan pendampingan yang tepat setelah menakar tata kelola yang dimiliki oleh BUMDes. Secara teoritis, riset ini memberi tambahan konsep pada teori social enterprise dalam konteks BUMDes yang merupakan fenomena yang berkembang di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Teori Social Enterprises
Social  Enterprise dipandang  sebagai  agen  perubahan  yang  dapat  mengubah cara berfikir dan berperilaku melalui produk dan pelayanan yang inovatif (Nasruddin & Misaridin, 2014). Social Enterprise ada untuk mengatasi isu sosial terkait dengan kemiskinan, kelaparan dan ketidakmerataan yang sedang meningkat khususnya pada jumlah  yang  besar  (Yunus,  2008). Social  enterprise yaitu  suatu  metoda  pemecahan masalah  melalui  model  pendekatan  bisnis. Social  Enterprise adalah  entitas  bisnis dengan  misi  sosial  pada  eksistensi  tujuan  dan  menghasilkan  laba  untuk  mengatasi kebutuhan misi sosial (Nasruddin & Misaridin, 2014).
Nasruddin dan Misaridin (2014) menjelaskan saat ini social enterprise dikenal sebagai produk dan pelayanan untuk menyediakan pekerjaan bagi orang cacat, miskin, mantan  tahanan,  serta  menawarkan  solusi  dalam  rangka  untuk  memberantas kemiskinan atau menyediakan pendidikan untuk anak-anak yang tidak mampu sebagai salah satu cara mengatasi masalah sosial. Social enterprise menawarkan solusi yang cepat untuk mengatasi masalah melalui Operationalisasi Model Bisnis Sosial. Model bisnis sosial membentuk nilai baru untuk masyarakat dalam mengejar kesempatan baru dan  mengisi GAP pada  usaha  untuk  mengatasi  masalah  sosial. Social  enterprise mengatasi  masalah  sosial  melalui  usaha  (bisnis).  Konsep  bisnis  mengkombinasikan efisiensi, inovasi, nilai, semangat, dan tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi serta keuntungan non ekonomi (Ebrahim, Battilana, & Mair, 2014).
Social  Enterprise diharapkan  berkontribusi  pada  ide  yang  inovatif  yang berdampak  pada  perkembangan  pasar,  praktik  kerja,  dan  model  bisnis  untuk memastikan keseimbangan yang dicapai antara keberlanjutan bisnis dan tujuan sosial. Byerly  (2014)  menjelaskan Social  Enterprise telah  tumbuh  untuk  merespon kepentingan bersama dan kontrak sosial serta untuk mengkolaborasikan kepentingan individu dengan pengakuan pada nilai-nilai kemanusiaan dan peran individu di dalam lingkungan sosial (masyarakat). Bielefeld (2009) menyatakan perlunya membedakan social  enterprise dan social  entrepreneur .  Light  (2005)  mendefinisikan social entrepreneur sebagai individu, grup, jaringan, organisasi, atau aliansi organisasi yang mencari  perubahan  berskala  besar  melalui  ide-ide  yang  tidak  biasa  tentang  cara
pemerintah, organisasi non profit, dan bisnis dalam memasukkan proses sosial yang signifikan  dalam  aktivitasnya.  Singkatnya, social  entrepreneur adalah  upaya  untuk memasukkan  dan  mengimplementasi  misi  sosial  dalam  suatu  entitas.  Jadi,  dalam konteks  organisasi profit versus nonprofit , social  enterprises merupakan  bentuk organisasi  yang concern dalam  menghasilkan  baik economic  return maupun social return .  Bentuk social  enterprises bisa  meliputi:  (1)  organisasi nonprofit yang memperoleh income atau  laba,  (2)  organisasi nonprofit atau profit dengan concern yang  seimbang  antara  misi  sosial  dan  misi  mencari  keuntungan,  dan  (3)  organisasi profit yang menekankan peran tanggung jawab sosial (Bielefeld, 2009).

## Tata Kelola BUMDes
Tata  kelola  perusahaan  ( corporate  governance )  secara  umum  didefinisikan sebagai  struktur  dan  proses/teknik  untuk  mengarahkan  dan  mengontrol  perusahaan agar  tujuan  perusahaan  dapat  tercapai  secara  efektif.  Definisi  dan  tujuan tata  kelola bervariasi berdasarkan konteks sistem hukum, budaya, situasi, dan sektor usaha. Tata kelola  perusahaan  berdasar  teori  keagenan  memfokuskan  pada  keselarasan kepentingan  antara  manajemen  dengan  penyedia  modal  ( shareholders dan debtholders ) (Child & Rodrigues, 2004), sedangkan berdasar teori stewardship , tata kelola  menekankan  pada  keseimbangan  kepentingan  seluruh  stakeholders  (Clarke, 2005).
Low (2006) mengklasifikasi tata kelola berdasar kategori entitas berorientasi laba,  dan  entitas  nirlaba.  Entitas  berorientasi  laba  cenderung  menggunakan stewardship  governance yang  memfokuskan  pada  kepentingan shareholders , sedangkan entitas nirlaba menggunakan democratic governance yang memfokuskan pada  kepentingan stakeholders .  Berkembangnya third  sector yaitu social  enterprise memunculkan  teori governance baru  yang  mengakomodasi  karakteristik  profit  dan sosial. Low (2006) memproposisikan bahwa social enterprise cenderung lebih sesuai menggunakan stewardship governance daripada democratic governance . Sementara,
Ball  dan  Ball  (2016)  menyebut  paradigma  tata  kelola  perusahaan  yang  berorientasi pada perusahaan publik tidak memadai untuk diterapkan dalam social enterprise .  Ball dan  Ball  (2016)  mengusulkan  gabungan stakeholder  governance dan participatory governance ,  yaitu  semua  pihak  yang  mempengaruhi  pencapaian  tujuan  organisasi (profit  dan  sosial)  berpastisipasi  aktif  dalam  pembuatan  keputusan  organisasi  untuk menjamin tercapainya misi organisasi.
BUMDes  memiliki  karakteristik social  enterprise . Social  enterprise lebih bertujuan  mencapai  misi  sosial  namun  juga  melakukan  bisnis  menggunakan mekanisme pasar (Santos, 2012). Social enterprise merupakan organisasi hibrid, yang kegiatan usahanya memiliki dua karakteristik utama, yaitu bisnis dan sosial. BUMDes
memiliki  misi  sosial  dalam  hal  kehadirannya  harus  mampu  mengatasi  masalah- masalah sosial yang ada di desa, seperti masalah tenaga kerja, sampah, ketersediaan air minum, listrik, dan bahan pokok murah. Namun, BUMDes juga menjalankan bisnis agar dari hasil bisnis tersebut dapat menopang keberlangsungan hidupnya. Pestoff dan Hulgård (2015)  memberikan pandangan bahwa memandang social enterprise sebagai satu  kontinum  (ekonomi-sosial)  belumlah  lengkap  untuk  membedakannya  dengan commercial  enterprise .  Terdapat  satu  dimensi  yang  dapat  digunakan  untuk membedakan social  enterprise dengan commercial  enterprise ,  yaitu  dimensi governance atau  tata  kelola  yang  diklasifikasi  menjadi participative versus non- participative . Participative governance adalah kata kunci dari social enterprise .
Social enterprise dengan  karakteristik  hibrid (sosial  dan bisnis) ini memiliki tantangan  dalam  hal  tata  kelola  yang  unik,  yaitu  cara  menangani  masalah trade  off antara  aktivitas  sosial  dan  aktivitas  komersial,  serta  cara  aktivitas  menghasilkan pendapatan dan keuntungan tanpa mengurangi aspek sosialnya (Ebrahim et al ., 2014). Selain  menyelaraskan  dimensi  aktivitas  sosial,  dan  aktivitas  komersial,  sebagimana diusulkan  oleh  Pestoff  dan  Hulgård  (2015),  tata  kelola  dalam social  enterprise mengedepankan tata kelola partisipatif yang melibatkan semua stakeholder. Apabila dikaitkan  dengan  BUMDes, partisipatory  governance diwujudkan  dalam  bentuk partisipasi  masyarakat  dalam  pendirian,  pengembangan,  maupun  pengawasan BUMDes.
Prinsip-prinsip  pengelolaan  BUMDes  penting  untuk  dipahami  semua kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat. Ada enam prinsip dalam mengelola BUMDes  yaitu:  (1)  kooperatif,  (2)  partisipatif,  (3)  emansipatif,  (4)  transparan,  (5) akuntabel  dan  (6)  sustainabel  (Purnomo,  2016).  Kooperatif  dimaknai  bahwa  semua pihak yang terlibat dan pemangku kepentingan ( stakeholders ) di dalam pengelolaan BUMDes perlu memiliki kerjasama yang baik untuk pengembangan dan kelangsungan usaha.  Partisipatif  bermakna  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  BUMDes  bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi dalam pengambilan keputusan yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Emansipatif bermakna semua pihak yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Akuntabel bermakna bahwa seluruh kegiatan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan  secara  teknis  maupun  administratif.  Sustainabel  bermakna kegiatan  usaha  harus  dapat  dikembangkan  dan  dilestarikan  oleh  masyarakat  dalam wadah BUMDes.

## METODA PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian eksploratori, dengan pendekatan kualitatif
dan  kuantitatif.  Pendekatan  kualitatif  dilakukan  melalui  studi  literatur  dan  diskusi kelompok  terpumpun  ( Focus  Group  Discussion / FGD )  untuk  menjawab  rumusan masalah  pertama,  yaitu  menyusun  indikator-indikator  tata  kelola  BUMDes. Narasumber  dalam  dalam FGD adalah  Bapak  Agus  Setyana  (AS)  selaku  Direktur BUMDes  Amarta  (Kabupaten  Sleman),  Bapak  Edy  Ridiyanta  (ER)  selaku  Direktur BUMDes  Srimartani  (Kabupaten  Bantul),  dan  Bapak  Bahrun  (B)  selaku  Direktur BUMDes  Dlingo  Giritama  (Kabupaten  Bantul).  Pendekatan  kuantitatif  dilakukan melalui penyebaran kuesioner indikator-indikator tata kelola BUMDes pada direktur- direktur BUMDes yang hadir dalam Musyawarah Nasional Forum BUMDes Indonesia yang dilaksanakan di Padang pada tanggal 26-28 Agustus 2018. Musyawarah Nasional Forum  BUMDes  dihadiri  perwakilan  BUMDes  dari  seluruh  propinsi  di  Indonesia dengan  keterwakilan  lima  BUMDes  setiap  provinsi.  Metoda  pengambilan  sampel menggunakan convenience  sampling dengan  memanfaatkan  pertemuan  Direktur BUMDes yang hadir dalam Musyawarah Nasional Forum BUMDes Indonesia.
Metoda  penelitian  tersebut  dilaksanakan  dengan  tahapan  sebagai  berikut. Tahap  pertama,  melakukan  kajian  literatur  dan  regulasi  untuk  mengidentifikasi indikator-indikator  tata  kelola  BUMDes.  Indikator-indikator  tata  kelola  yang teridentifikasi dari regulasi (terutama Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa   dan kajian literatur diklasifikasikan sesuai konsep enam prinsip tata kelola, yaitu (1) kooperatif, (2)  partisipatif,  (3)  emansipatif,  (4)  transparan,  (5)  akuntabel  dan  (6)  sustainabel (Purnomo, 2016).
Tahap kedua, melakukan FGD dengan tiga Direktur BUMDes di Kabupaten Bantul  dan  Sleman  Provinsi  DIY  untuk  mendapatkaan  gambaran  mengenai  praktik tata kelola di BUMDes yang mereka pimpin dan mendapatkan masukan terkait dengan indikator tata kelola. FGD juga dimaksudkan untuk memperoleh masukan mengenai indikator-indikator tata kelola yang sudah disusun pada tahap pertama.
Tahap  ketiga,  melakukan  analisis  terhadap  hasil FGD dan  mengevaluasi penerapan  tata  kelola  pada  Ketiga  BUMDes  tersebut  yaitu  BUMDes  Amarta (Kabupaten Sleman), BUMDes Srimartani (Kabupaten Bantul), dan BUMDes Dlingo Giritama  (Kabupaten  Bantul).  Data  yang  diperoleh  dari FGD dicatat,    menuliskan penjelasan dalam bentuk narasi, dan secara manual melakukan proses induktif untuk menemukan  kata  kunci  indikator-indikator  tata  kelola  yang  dirangkum  sebagai temuan. Narasi tidak sepenuhnya disajikan dalam paper ;
Tahap keempat, hasil FGD digunakan untuk menyempurnakan indikator tata kelola  yang  disusun.  Tahap  lima,  menyebarkan  kuesioner  indikator-indikator  tata
kelola  pada  peserta  Musyawarah  Nasional  Forum  BUMDes  Indonesia  yang dilaksanakan di Padang pada tanggal 26-28 Agustus 2018. Tahap kelima, melakukan analisis deskriptif atas tingkat keterterapan tata kelola BUMDes berdasarkan kuesioner yang disebarkan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Indikator-Indikator Tata Kelola BUMDes
Indikator-indikator  tata  kelola  diklasifikasi  dalam  enam  prinsip  tata  kelola yaitu (1) kooperatif, (2) partisipatif, (3) emansipatif, (4) transparan, (5) akuntabel dan (6)  sustainabel  (Purnomo,  2016).    Indikator-indikator  tata  kelola  BUMDes  disusun berdasarkaan  kajian  literatur  dan  regulasi,  serta  masukan  dari FGD dengan BUMDes.BUMDes merupakan contoh badan usaha yang memiliki karakteristik hibrid ( economic  dan  social )  dan  sesuai  dengan  konsep social  enterprise .  BUMDes merupakan  badan  usaha  ekonomi  yang  perlu  menyeimbangkan  ( trade  off )  antara pencapaian efisiensi dan profit dengan misi sosial yang menjadi tujuannya. Besley dan Ghatak  (2017)  menyebut trade  off dua  tujuan  ( profit dan  sosial)  sebagai mission integrated problem .
Pestoff  dan  Hulgård  (2015)  menyatakan  bahwa  salah  satu  yang  membuat social enterprise berbeda dari commercial enterprise adalah dalam hal tata kelola. Tata kelola  pada social  enterprise tidak  bersifat  struktural  antara  pemilik  dan  pengelola, namun  lebih  menekankan  partisipasi stakeholder ,  atau  disebut participative governance atau democratic governance . Berdasarkan karakteristik BUMDes sebagai social  enterprise ,  indikator-indikator  tata  kelola  BUMDes  yang  disusun  banyak mengkaitkan peran masyarakat dalam enam prinsip tata kelolanya, bukan hanya pada prinsip partisipatif saja.
Penyusunan  indikator-indikator  berdasar  regulasi  khususnya  (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan  dan pengelolaan, dan pembubaran Badan  Usaha  Milik  Desa,  2015)  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan  pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, kajian  literatur,  dan  masukan  dari FGD .  Penelitian  ini  melakukan FGD dengan BUMDes Amarta (Kabupaten Sleman), BUMDes Srimartani (Kabupaten Bantul), dan BUMDes Dlingo Giritama (Kabupaten Bantul). Indikator-indikator yang telah disusun disampaikan  kepada  ketiga  direktur  BUMDes  untuk  mendapat  masukan.  Ketika
ditanyakan mengenai tata kelola yang baik untuk diterapkan BUMDes, baik AS, ER, dan B menyatakan bahwa semua indikator tata kelola yang baik sudah tercermin dalam indikator-indikator yang disusun. Sebagai contoh, AS menyatakan:
“sudah lengkap banget ini... yaa sudah sesuai dengan permendesa. Untuk transparansi, dan akuntabilitas  yaa  kita  melaporkan  perkembangan  BUMDes  ke  kepala  desa,  dan  Musdes setahun sekali ”. ER menambahkan “ ini yang ideal ya Mbak... kalau untuk BUMDes yang baru awal-awal beroperasi yaa berat untuk memenuhi... Mungkin perlu klasifikasi tata kelola untuk BUMDes  yang  baru  merintis  seperti  apa,  yang  berkembang  seperti  apa,  yang  sudah  maju seperti apa...” .
Sementara  B selaku narasumber menambahkan dari sisi redaksional kuesioner yang  dalam  beberapa  pernyataan  menggunakan  istilah-istilah  yang  belum  tentu dipahami, dengan menyatakan
“ kalimatnya aja mbak, dibuat lebih sederhana dan diberi penjelasan... istilah remunerasi ini apa maksudnya.. kan pengurus BUMDes ga sama pendidikan dan pengalamannya.. ”.
Kesimpulan dari hasil FGD berkaitan dengan indikator-indikator yang disusun yaitu (1) indikator-indikator yang disusun sudah cukup lengkap dan mewakili prinsip tata kelola; (2) perlu penjelasan lebih detail pada beberapa redaksional kalimat agar lebih  sederhana.  Hal  ini  dikarenakan  latar  belakang  pendidikan  dan  pengalaman pengelola  BUMDes  yang  beragam;  dan  (3)  perlu  merancang  indikator  tata  kelola untuk  setiap  tingkatan  atau  tipologi  BUMDes  (rintisan,  tumbuh,  maju).  Tabel  2 (lampiran) menyajikan prinsip dan indikator-indikator tata kelola BUMDes.
Tabel 2 Prinsip Transparansi dan Indikator-Indikator Tata kelola BUMDes Prinsip Indikator-Indikator Transparansi T1 Mekanisme checks dan balance dalam kepengurusan BUMDes
T2 Sistem pemilihan pengelola BUMDes dan unit-unit usaha BUMDes T3 Mekanisma pengadaan infrastruktur dan sarana prasarana (Aset) T4 Mekanisma pengelolaan aset T5 Mekanisma pengelolaan keuangan atas berbagai sumber pendapatan T6 Standar Biaya T7 Sistem dan Mekanisma seleksi tenaga /staff T8 Sistem dan mekanisma penilaian kinerja bagi pengelola T9 Sistem remunerasi bagi pengelola T10 Sistem reward dan punishment berbasis kinerja
T11 Mekanisma pertanggungjawaban pengelola BUMDes (keuangan, kinerja, dan pengembangan usaha) T12 Mekanisma penyertaan modal BUMDes dan kerjasama investasi pihak luar T13 Mekanisma penggunaan dan pembagian keuntungan BUMDes T14 Mekanisma monitoring dan evaluasi T15 T16 Legalitas usaha/unit usaha
Laporan keuangan BUMDes yang dapat diakses oleh public
Akuntabel A1 Arah dan kebijakan stategis BUMDes A2 Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes A3 Arah dan Kebijakan strategis BUMDes A4 Dokumen Rencana usaha A5 Rencana Strategis (Renstra) 5 tahun A6 Rencana Kerja Tahunan A7 Standar ukuran, capaian, dan target keuangan (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) A8 Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pengelola dan pegawai A9 Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama BUMDes
A10  Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan konsumen
A11  Standar Operasional Prosedur (SOP) pencatatan keuangan (pemasukan dan pengeluaran)
A12  Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hutang piutang A13  Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan persediaan
A14  Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan dan pengelolaan aset tetap
A15  Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan penggajian A16  Standar Operasional Prosedur (SOP) penyertaan modal A17  Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan laporan keuangan A18  Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi kinerja A19  Sistem pengendalian internal
A20  Laporan keuangan BUMDes secara berkala A21  Sistem Akuntansi berbasis komputer A22  Verifikasi laporan keuangan BUMDes oleh pengawas Kooperatif K1 Mekanisma kerja sama pihak BUMDes dan pihak lain dalam pengembangan usaha K2 Mekanisma pengaduan dan penyelesaian konflik dan masalah K3 Mekanisma pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat Partisipatif P1 Pendirian  BUMDes  disepakati  melalui  Musdes  dengan  melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, pkk, gapoktan, pelaku usaha, dan tokoh lainnya P2 Pemilihan jenis dan unit usaha BUMDes mendapatkan masukan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, pkk, gapoktan, pelaku usaha, dan tokoh lainnya P3 Mekanisma partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha Emansipatif E1 Mengedepankan profesionalisme (kompetensi, track record) dalam pemilihan pengurus maupun rekruitmen karyawan BUMDes/unit usaha BUMDes E2 Kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam mengakses kegiatan, informasi mengenai BUMDes
E3 Memberikan pelayanan setara wajar terhadap pihak manapun E4 Penyebaran informasi yang merata kepada masyarakat Sustainabel S1 Survey kebutuhan masyarakat S2 Perolehan feedback dari stakeholder BUMDes (konsumen, pemasok, masyarakat) S3 Cara (upaya) menghindari conflict of interest S4 Revisi rencana pengembangan usaha
S5 Perlindungan dampak aktivitas BUMDes terhadap lingkungan
Tabel 2 menunjukkan prinsip dan indikator-indikator yang diidentifikasi dalam penelitian  ini.  Indikator-indikator  tersebut  adalah  indikator  ideal  yang  seharusnya dimiliki dan diterapkan oleh BUMDes agar BUMDes memiliki tata kelola yang baik.
Untuk indikator transparansi dan akuntabel, BUMDes diharapkan memiliki dokumen berkaitan  indikator  tersebut,  selain  sejauh  mana  dokumen  pedoman  tersebut diterapkan atau diimplementasikan dalam pengelolaan  BUMDes. Pengukuran aspek transparansi dan akuntabilitas perlu dilihat dari sisi ketersediaan dokumen dan tingkat keterterapan, karena sangat mungkin BUMDes sudah menerapkan indikator tata kelola tersebut namun belum menyusun dokumen tata kelola, atau sebaliknya sudah memiliki dokumen  tata  kelola  namun  belum  sepenuhnya  diterapkan.  Sedangkan  indikator- indikator  yang  terkait  dengan  prinsip  kooperatif,  partisipatif,  emansipatif,  dan sustainabel, pengukuran dilakukan dengan melihat implementasinya.

## Praktik Tata Kelola BUMDes
Dalam  rangka  memperoleh  data  mengenai  praktik  tata  kelola  BUMDes  dan memperoleh  masukan  atas  indikator-indikator  tata  kelola  BUMDes,  penelitian  ini dilakukan FGD dengan  tiga  Direktur  Pengelola  BUMDes  sebagai  informan,  yaitu BUMDes Amarta (Kabupaten Sleman), BUMDes Srimartani (Kabupaten Bantul), dan BUMDes  Dlingo  Giritama  (Kabupaten  Bantul).  Profil  dari  ketiga  BUMDes  yang dijadikan tempat untuk studi kasus disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3 Profil BUMDes Informasi Nama BUMDes Amarta Srimartani Makmur Dlingo Giritama Nama Respoden Agus Setyana Edy Ridiyanto Bahrun Jabatan Direktur Direktur Direktur Pendidikan Terakhir Sarjana S1 SLTA Lama Mengelola BUMDes 2,2 Tahun 22 bulan Satu tahun, sebelumnya adalah kepala desa Kategori Umur Direktur BUMDes 51-60 Tahun 31-40 Tahun 41-50 Tahun Alamat Pandowoharjo Sleman Yogyakarta Srimartani Bantul Yogyakarta Dlingo Bantul Yogyakarta Tahun Berdiri 2016 2016 2016 Permodalan 100% dari Desa APBDes, Hibah Kemendesa, Hibah Lomba Desa Unit Usaha a. Pengelolaan Sampah b. Pemasaran UMKM a. Perdagangan b. Pengelolaan Sampah c. Manajemen Pasar Desa d. Pertanian a. Perdagangan b. Kuliner / Restoram Omset Rp 250.000.000 Per tahun Rp 10.000.000 – Rp 15.000.000 per bulan Rp 30.000.000per bulan Jumlah Karyawan 6 5 7 Kontribusi ke PADES Rp 20.000.000 Rp 24.300.000 0 Masalah Sosial yang dihadapi a. Pengelolaan tenaga kerja b. Pengelolaan sampah a. Pengelolaan Sampah b. Pendampingan UKM Kapasitas UMK
BUMDes  dapat  diklasifikasi  menjadi  menjadi  5  kategori  yaitu  BUMDes rintisan,  tumbuh,  matang,  maju,  dan  besar  (Suryanto,  2018).  BUMDes  rintisan memiliki omset per tahun antara 0-360 juta, jumlah karyawan 0-30 orang, sumbangan PADES 0-30 juta, dan bantuan sosial antara 0-3 juta. Berdasarkan klasifikasi tersebut, ketiga  BUMDes  objek penelitian masuk dalam klasifikasi  BUMDes rintisan. Usaha yang dijalankan oleh ketiga BUMDes telah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa, serta menjadi solusi bagi masalah sosial yang dihadapi desa. Sebagai contoh, BUMDes Amarta  memiliki  masalah  sosial  berkaitan  dengan  sampah,  dan  memilih  usaha mengelola  sampah  menjadi  pupuk.  Pemilihan  usaha  pengelolaan  sampah  menjadi solusi  bagi  masalah  masyarakat  sekaligus  mendatangkan  keuntungan  finansial, sekalipun  masih  relatif  kecil.  Peran  BUMDes  ini  konsisten  dengan  tujuan social enterprise yang  berusaha  mencapai  misi  sosial  namun  juga  melakukan  bisnis menggunakan mekanisme pasar (Santos, 2012).
Filosofi BUMDes sebagai wadah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat desa juga nampak dipegang teguh oleh ketiga BUMDes. BUMDes tidak menjalankan usaha yang dapat mematikan usaha ekonomi masyarakat. Sebagai contoh,  BUMDes Amarta  menjalin  kerjasama  dengan  UKM  Batik  yang  banyak  tersebar  di  desanya dalam rangka memasarkan produknya. BUMDes memiliki jejaring dan memperoleh keuntungan  dengan  memasarkan,  sementara  UKM  menjadi  semakin  berkembang karena  pemasaran  yang  lebih  luas.  BUMDes  Dlingo  Giritama  memiliki  Desa Mart yang merupakan toko grosir bagi warung-warung kecil di desanya. Desa Mart hanya menjual barang secara grosir (tidak eceran) sehingga tidak mematikan warung-warung kecil  yang  dibuka  warga.  Warga  yang  membuka  warung  membeli  barang  ke  Desa Mart mendapat keuntungan karena harga lebih murah, dan jarak yang dekat. BUMDes Srimartani  melakukan  pembinaan  terhadap  pedagang  pasar  dan  memperbaiki manajemen pengelolaan pasar agar pasar memiliki daya tarik dan dapat mendatangkan pembeli sebanyak mungkin. Upaya-upaya bisnis dilakukan ketiga BUMDes agar tetap survive , sekaligus mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat.
Berkaitan  dengan  tata  kelola  BUMDes,  terdapat  beberapa  poin  yang didiskusikan  dalam FGD ,  yaitu  (1)  Organisasi  dan  tata  kerja  pengelola;  (2)  Tata pengangkatan  dan  pemberhentian  pengelola;  (3)  Sistem  pertanggungjawaban  dan pelaporan; (4) Sistem Pengendalian Internal; (5) Gaji, remunerasi/ penghargaan bagi pengelola; (6) Mekanisme bagi hasil/rugi. Rangkuman hasil FGD mengenai praktik tata kelola yang telah dijalankan di ketiga BUMDes dapat disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4 Hasil FGD Praktik Tata Kelola BUMDes Praktik Tata Kelola Nama Desa Amarta Srimartani Makmur Dlingo Giritama Tata Pengangkatan dan Pemberhentikan Pengelola Tertuang dalam AD/ART Pengelola dipilih dalam musdes Memiliki dokumen Job description Tertuang dalam AD/ART Pengelola dipilih dalam musdes Memiliki dokumen Job description Tertuang dalam AD/ART Pengelola dipilih dalam musdes Memiliki dokumen Job description Hak dan Kewajiban Pengelola Tertuang dalam AD/ART Tertuang dalam AD/ART Tertuang dalam AD/ART Sistem Pertanggungjawaban dan Pelaporan Tertuang dalam AD/ART Pertanggungjawaban dilakukan dalam forum musdes setahun sekali Melaporkan laporan keuangan setiap tiga bulan sekali ke kepala desa Belum ada dokumen SOP detail terkait Tertuang dalam AD/ART Musdes dilakukan tentatif sesuai kebutuhan Belum ada dokumen SOP detail terkait Tertuang dalam AD/ Pertanggungjawaban dilakukan dalam forum musdes setahun sekali Melaporkan laporan keuangan setiap tiga bulan sekali ke kepala desa ART Belum ada dokumen SOP detail terkait Sistem Pengendalian Internal Tertuang dalam AD/ART Belum ada dokumen spesifik Tertuang dalam AD/ART Belum ada dokumen spesifik Tertuang dalam AD/ART Belum ada dokumen spesifik Gaji, remunerasi/ penghargaan bagi pengelola Tertuang dalam AD/ART Tertuang dalam AD/ART Tertuang dalam AD/ART Mekanisma bagi hasil/rugi Tertuang dalam AD/ART Tertuang dalam AD/ART Tertuang dalam AD/ART
Berdasarkan hasil FGD dengan pengelola ketiga BUMDes, beberapa regulasi pokok  berkaitan  dengan  tata  kelola  telah  tertuang  dalam  AD/ART  BUMDes  dan Peraturan Desa (Perdes), namun ketiga BUMDes mengakui belum memiliki dokumen rinci dari masing-masing regulasi tata kelola pokok. Hal ini dinyatakan oleh AS
“ kalau semua yang pokok-pokok sudah ada di Perdes, tapi kalau dokumen rinciannya yaa ga ada.. ”.
Sebagai contoh, dari aspek akuntabilitas, mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan  telah  tertuang  di  AD/ART.  Di  BUMDes  Amarta  dan  Dlingo  Giritama, pertanggungjawaban  dilakukan  melalui  Musdes  pada  akhir  tahun.  Di  BUMDes Amarta, ada mekanisme pelaporan keuangan setiap 3 bulan sekali kepada kepala Desa, dan  Kepala  Desa  selanjutnya  melaporkan  kepada  BPD.  Namun,  ketiga  BUMDes belum  membuat SOP pertanggungjawaban  dan  pelaporan  yang  mengatur  bentuk
laporan,  isi  pertanggungjawaban  dam  pelaporan,  penyebaran  informasinya,  dan sebagainya.
Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  juga  belum  ada  dokumen SOP khusus, hanya  termuat  dalam  uraian  tugas  pengelola.  Sebagai  contoh,  di  BUMDes  Amarta, salah  satu  SPI  adalah  adanya  proses  mencocokkan  pencatatan  keuangan  oleh  Kasir (yang setiap harinya menangani keluar masuknya uang) dengan Bendahara BUMDes. Hal ini hanya tertuang dalam uraian tugas kasir dan bendahara, namun belum ada SPI maupun SOP penatausahaan  keuangan  lainnya.  Implementasi  SPI  secara  sederhana sudah berjalan, namun kelelngkapan dokumen belum ada. Seperti dinyatakan oleh AS
“ kita  sudah  punya  uraian  tugas  pengelola,  tugas  kasir  apa,  bendahara  apa..  Kasir mencocokkan  keluar  masuknya  uang  dengan  bendahara,  jadi  harus  sampai  cocok,  ga  ada yang geseh, tapi kalau dokumen tertulis yang lengkap seperti apa ya belum ada. ”
Selain  melakukan FGD dengan  Direktur  tiga  BUMDes,  penelitian  ini menyebarkan  kuesioner  tata  kelola  BUMDes  dalam  Musyawarah  Nasional  Forum BUMDes Indonesia yang dilaksanakan di Padang pada tanggal 26-28 Agustus 2018. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 170 kuesioner serta 34 kuesioner yang dapat dikumpulkan, namun hanya 17 kuesioner yang dapat diolah. Hasil potret tata kelola BUMDes untuk ketersediaan dokumen dan keterterapan indikator tata kelola BUMDes untuk prinsip transparansi disajikan pada Tabel 5.
Dokumen tata kelola yang seharusnya dimiliki BUMDes (Tabel 5), dokumen yang  dimiliki  oleh  semua  BUMDes  (17  BUMDes/  100  persen)  adalah  dokumen mekanisme pengelolaan keuangan atas berbagai sumber pendapatan, dengan rata-rata skor  keterterapan  sebesar  3,24  (skala  5).  Dari  17  BUMDes,  hanya  6  BUMDes  (35 persen) yang memiliki dokumen remunerasi bagi pengelola dan tingkat keterterapan juga  rendah  sebesar  1,94.  Transparansi  berkaitan  dengan  penilaian  kinerja,  sistem reward , dan punishment , dan standar biaya masih relatif rendah baik dari ketersediaan dokumen  dan  keterterapannya.  Secara  keseluruhan,  tingkat  keterterapan  indikator transparansi  sebesar  2,68,  masih  di  bawah  median  sehingga  keterterapan  indikator- indikator  transparansi  masih  relatif  rendah.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  Anggraeni  (2016)  yang  menunjukkan  bahwa  permasalahan  utama  adalah masalah  komunikasi  antara  BUMDes,  pemerintah  desa,  dan  masyarakat  desa,  serta masalah transparansi dan akuntabilitas.
Tabel 5 Potret Tata Kelola Aspek Transparansi Indikator-Indikator Ketersediaan dokumen Rata-rata keterterapan T1 Mekanisme checks dan balance dalam kepengurusan BUMDes 76% 3,18 T2 Sistem pemilihan pengelola BUMDes dan unit-unit usaha BUMDes 88% 3,47 T3 Mekanisma pengadaan infrastruktur dan sarana prasarana (Aset) 76% 2,24 T4 Mekanisma pengelolaan aset 76% 2,59 T5 Mekanisma pengelolaan keuangan atas berbagai sumber pendapatan 100% 3,24 T6 Standar Biaya 59% 2,12 T7 Sistem dan Mekanisma seleksi tenaga /staff 65% 2,29 T8 Sistem dan mekanisma penilaian kinerja bagi pengelola 59% 2,47 T9 Sistem remunerasi bagi pengelola 35% 1,94 T10 Sistem reward dan punishment berbasis kinerja 53% 2,41 T11 Mekanisma pertanggungjawaban pengelola BUMDes (keuangan, kinerja, dan pengembangan usaha) 88% 3 T12 Mekanisma penyertaan modal BUMDes dan kerjasama investasi pihak luar 59% 2,29 T13 Mekanisma penggunaan dan pembagian keuntungan BUMDes 76% 3,18 T14 Mekanisma monitoring dan evaluasi 76% 3,06 T15 Legalitas usaha/unit usaha 71% 2,47 T16 Laporan keuangan BUMDes yang dapat diakses oleh publik 71% 2,88 Rata-rata ketersediaan dokumen dan tingkat keterterapan 71% 2,68
Tabel 6 memaparkan rerata tingkat keterterapan aspek akuntabilitas sebesar 3, dengan ketersediaan dokumen 66 persen. Semua BUMDes telah memiliki dokumen arah dan kebijakan strategis  dengan tingkat  keterterapan  relatif tinggi  3,4. Sebagian besar  BUMDes  (94  persen)  telah  menyediakan  laporan  keuangan  BUMDes  secara berkala dengan keterterapan yang cukup tinggi dengan rerata 3,5. Laporan keuangan BUMDes  juga  telah  diverifikasi  oleh  pengawas,  meskipun  belum  semua  BUMDes memiliki dokumen mekanisme verifikasi laporan keuangan.  Dari 17 BUMDes, baru 53 persen BUMDes yang memiliki rencana strategis 5 tahun, dengan keterterapan yang rendah  hanya  1,8.  Dokumen  yang  masih  banyak  belum  dimiliki  BUMDes  adalah dokumen SOP monitoring dan evaluasi kinerja dan dokumen SPI, dan penerapannya juga masih rendah (rerata 2,5 di bahwa median teoritis).
Tabel 6 Potret Tata Kelola Aspek Akuntabilitas Indikator-Indikator Ketersediaan dokumen Rata-rata keterterapan A1 Arah dan kebijakan stategis BUMDes 100% 3,4 A2 Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes 94% 3,2 A3 Arah dan Kebijakan strategis BUMDes 59% 2,5 A4 Dokumen Rencana usaha 71% 2,7 A5 Rencana Strategis (Renstra) 5 tahun 53% 1,8 A6 Rencana Kerja Tahunan 71% 2,6 A7 Standar ukuran, capaian, dan target keuangan (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) 76% 2,3 A8 SOP bagi pengelola dan pegawai 71% 2,4 A9 SOP kegiatan utama BUMDes 71% 2,4 A10 SOP pelayanan konsumen 59% 2,4 A11 SOP pencatatan keuangan (pemasukan dan pengeluaran) 71% 2,5 A12 SOP pengelolaan hutang piutang 53% 2,7 A13 SOP pengelolaan persediaan 47% 2,5 A14 SOP penggunaan dan pengelolaan aset tetap 53% 2,5 A15 SOP pengelolaan penggajian 59% 2,4 A16 SOP penyertaan modal 59% 2,2 A17 SOP penyusunan laporan keuangan 65% 3 A18 SOP monitoring dan evaluasi kinerja 53% 2,5 A19 Sistem pengendalian internal 53% 2,5 A20 Laporan keuangan BUMDes secara berkala 94% 3,5 A21 Sistem Akuntansi berbasis komputer 59% 2,8 A22 Verifikasi laporan keuangan BUMDes oleh pengawas 65% 3,5 Rata-rata ketersediaan dokumen dan tingkat keterterapan 66% 3
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  temuan  (Fitriana et  al .,  2018)    yang menemukan bahwa ada ketidaksesuaian antara laporan dengan pelaksanaan akivitas, pencairan  dana  yang  tidak  didukung  bukti,  dan  verifikasi  laporan  tidak  dilakukan setiap  bulan,  yang  mengindikasi  bahwa  akuntabilitas  masih  relatif  belum  berjalan dengan baik.
Kooperatif dimaknai bahwa semua pihak  yang terlibat di dalam pengelolaan BUMDes perlu memiliki kerjasama yang baik untuk pengembangan dan kelangsungan usaha.  Prinsip  kooperatif  ini  mengindikasikan  pentingnya  modal  sosial  dalam pengembangan  BUMDes.  Modal  sosial  seperti  budaya  gotong  royong,  kepercayaan antar  anggota  masyarakat,  melahirkan  perilaku  saling  bekerjasama  diantara stakeholder,  yaitu  pemerintah  desa,  pengelola  BUMDes,  dan  masyarakat.  Tingkat penerapan indikator tata kelola berkaitan dengan aspek kooperatif dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7 Potret Tata Kelola Aspek Kooperatif Indikator-Indikator Rata-rata keterterapan K1 Mekanisma kerja sama pihak BUMDes dan pihak lain dalam pengembangan usaha 2,9 K2 Mekanisma pengaduan dan penyelesaian konflik dan masalah 2,4 K3 Mekanisma pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat 2,9 Rata-rata tingkat keterterapan 2,7
Berdasarkan  Tabel  7  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  keterterapan  indikator kooperatif  masih  relatif  rendah  (rerata  2,7  di  bawah  median  teoritis).  Hal  ini  tentu mengkhawatirkan apabila aspek kooperatif tidak diperhatikan dalam jangka panjang. Dinamika masyarakat desa yang demikian besar dan tidak dikelola dengan baik akan mengancam  keberlanjutan  BUMDes.  Aspek  yang  relatif  belum  menjadi  perhatian adalah  mekanisma  pengaduan  dan  penyelesaian  konflik  dan  masalah.  Hasil  ini mengindikasikan  bahwa  pengelola  BUMDes  belum  memiliki  mekanisma  untuk mengelola  potensi  konflik,  padahal  konflik  di  masyarakat  mereduksi  modal  sosial yang merupakan modal penting dalam keberlanjtan BUMDes.
Tingkat  keterterapan  indikator  partisipatif  dan  emansipatif  disajikan  pada Tabel 8 dan Tabel 9. Partisipasi bermakna semua pihak yang terlibat dalam BUMDes bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan  usaha  BUMDes.  Emansipatif  bermakna  semua  pihak  yang  terlibat  dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
Tabel 8 Potret Tata Kelola Aspek Partisipatif Indikator-Indikator Rata-rata keterterapan P1 Pendirian  BUMDes  disepakati  melalui  Musdes  dengan  melibatkan perangkat  desa,  tokoh  masyarakat,  pemuda,  pkk,  gapoktan,  pelaku  usaha, dan tokoh lainnya 4,1 P2 Pemilihan jenis dan unit usaha BUMDes mendapatkan masukan perangkat desa, tokoh  masyarakat, pemuda, pkk, gapoktan, pelaku usaha, dan  tokoh lainnya 3,6 P3 Mekanisma partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha 3,3 Rata-rata tingkat keterterapan 3,7
Berdasarkan  Tabel  8,  tingkat  keterterapan  indikator  partisipatif  relatif  tinggi (rerata 3,7 di atas median teoritis). Pendirian BUMDes telah melibatkan seluruh unsur masyarakat,  demikian  juga  dalam  hal  pemilihan  jenis  dan  unit  usaha  BUMDes. Namun,  untuk  partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan  usaha  masih  relatif terbatas. Partisipasi masyarakat dalam pendirian, perencanaan, pengembangan usaha, dan pengawasan merupakan esensi tata kelola yang merupakan ciri utama tata kelola social  enterprise ,  dan  membedakannya  dengan  usaha  bisnis.  Artinya,  temuan  ini memperkuat tesis bahwa BUMDes adalah bentuk dari social enterprise di Indonesia.
Tabel 9 Potret Tata Kelola Aspek Emansipatif Indikator-Indikator Rata-rata keterterapan E1 Mengedepankan profesionalisme (kompetensi, track record) dalam pemilihan pengurus maupun rekruitmen karyawan BUMDes/unit usaha BUMDes 2,8 E2 Kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam mengakses kegiatan, informasi mengenai BUMDes 3,1 E3 Memberikan pelayanan setara wajar terhadap pihak manapun 3,5 E4 Penyebaran informasi yang merata kepada masyarakat 3,4 Rata-rata tingkat keterterapan 3,2
Tabel  9  menyajikan  tingkat  keterterapan  indikator  emansipatif  relatif  tinggi (rerata  3,2  di  atas  median  teoritis).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  BUMDes memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  masyarakat  dalam  berkontribusi  maupun mendapatkan akses informasi dan kegiatan BUMDes. Indikator emansipatif terendah ada pada aspek profesionalisme dalam pemilihan pengurus dan rekruitmen karyawan. Hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  BUMDes  adalah  entitas  baru,  sehingga  yang  mau terlibat dalam BUMDes adalah orang-orang yang memiliki komitmen tinggi.
Sustainabel  bermakna  kegiatan  usaha  harus  dapat  dikembangkan  dan dilestarikan  oleh  masyarakat  dalam  wadah  BUMDes.  Tingkat  keterterapan  aspek sustainability disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10 Potret Tata Kelola Aspek Sustainable Indikator-Indikator Rata-rata keterterapan S1 Survey kebutuhan masyarakat secara berkala 1,9 S2 Perolehan feedback dari stakeholder BUMDes (konsumen, pemasok, masyarakat) 2,8 S3 Cara (upaya) menghindari conflict of interest 2,5 S4 Revisi rencana pengembangan usaha 2,5 S5 Perlindungan dampak aktivitas BUMDes terhadap lingkungan 2,4 Rata-rata tingkat keterterapan 2,4
Tingkat  keterterapan  aspek sustainable masih  relatif  rendah  (rerata  2,4  di bawah  median  teoritis),  bahkan  paling  rendah  dari  aspek  tata  kelola  lainnya.  Dari indikator  aspek sustainable ,  indikator  survei  kebutuhan  masyarakat  secara  berkala merupakan  indikator  yang  keterterapannya  masih  rendah.  BUMDes  merasa  cukup dengan  usaha  yang  sudah  berjalan  dan  belum  menjadikan  survei  kebutuhan  secara berkala sebagai instrumen untuk mengembangkan usaha dan menjaga keberlanjutan usahanya.  Tingkat  kepatuhan  terhadap  indikator-indikator  tata  kelola  pada  ke  17 BUMDes sampel disajikan pada Tabel 11.
Tabel 11 Potret Tata Kelola BUMDes No Nama BUMDes T A K P E S Rata-rata tata kelola 1 Tailor-Mo'onow (Sulawesi Utara) 3,4 3,1 3,0 4,3 2,5 3,4 3,3 2 Mototabian (Sulawesi Utara) 3,5 3,4 4,0 4,0 3,5 2,8 3,5 3 Bailo Tambu  (Sulawesi Tengah) 1,5 1,2 1,3 2,0 2,0 1,0 1,5 4 Batetangga (Sulawesi Barat) 3,3 4,1 3,3 4,7 4,0 3,4 3,8 5 Sejahtera (Sulawesi Selatan) 4,2 4,3 5,0 5,0 5,0 3,0 4,4 6 Karya Utama (Sumatra Selatan) 2,3 2,6 3,0 5,0 3,5 3,4 3,3 7 Harapan Masa (Kalimantan Selatan) 2,8 2,3 2,3 3,7 2,5 2,6 2,7 8 Bali Dwipa (Kalimantan Selatan) 1,9 1,5 1,3 2,7 3,0 1,6 2,0 9 Sri Rezeki (Maluku Utara) 2,8 3,0 3,3 3,7 3,3 3,0 3,2 10 Parabu Indah (Sulawesi Barat) 1,0 3,4 2,3 4,0 3,3 2,8 2,8 11 Ma'eran Diva (Sulawesi Barat) 2,6 2,2 1,0 1,0 1,8 1,0 1,6 12 Kutuli (Bali) 2,6 1,5 4,0 3,3 3,3 1,4 2,7 13 Amanah Sejahtera (Riau) 2,9 2,2 3,3 4,3 3,0 1,6 2,9 14 Mukti Tama (Kalimantan Utara) 2,1 1,3 1,0 3,3 1,8 1,0 1,7 15 Amanah (Kalimantan Timur) 3,9 4,2 4,3 4,7 4,8 3,0 4,1 16 Tridaya Minosari Prima (Lampung) 3,1 2,9 1,0 3,3 4,8 2,8 3,0 17 Karya Biau Mandiri (Gorontalo) 1,8 1,7 2,7 3,7 2,5 3,0 2,6 Total 2,7 2,6 2,7 3,7 3,2 2,4 2,9
Keterangan: T: transparansi, A: Akuntabel, K:Kooperatif, P: Partisipatif, E:Emansipatif, S: Sustainabel.
Rata-rata penerapan tata kelola pada seluruh BUMDes sampel sebesar 2,9. Hal ini mengindikasi bahwa tingkat penerapan indikator tata kelola masih relatif rendah (lebih rendah dari 3 nilai median teoritis). BUMDes yang telah menerapkan indikator tata kelola  yang tinggi  adalah  BUMDes Sejahtera (Sulawesi  Selatan) dan  BUMDes Amanah  (Kalimantan  Timur).  BUMDes  Sejahtera  memiliki  umur  8  tahun  dan beroperasi  dengan  unit  usaha  Simpan  Pinjam,  Penggemukan  Sapi  dan  Pertokoan Nelayan,  dan  Gas  Elpiji.  BUMDes  Amanah  telah  berumur  9  tahun  dengan  usaha pengolahan air irigasi,  Manajemen Pasar dan Lain-lain (Kebun Desa, Agen Brilink, Pembibitan Sawit). Sementara  BUMDes  dengan  tingkat  keterterapan terendah  yaitu BUMDes Bailo Tambu, BUMDes Maeran Diva, dan BUMDes Mukti Tama rata-rata baru  berumur  kurang  dari  2  tahun.  Kedua  BUMDes  tersebut  merupakan  BUMDes
yang masih baru berdiri (rintisan), masih fokus pada pengembangan usaha sehingga ketersediaan dokumen dan tingkat keterterapan tata kelola masih relatif rendah. Dari temuan  ini  nampaknya  ada  korelasi  positif  antar  umur  BUMDes  dengan  tingkat keterterapan  tata  kelola  BUMDes  yang  baik.  Temuan  ini  konsisten  dengan  temuan Jaswadi  (2016)  yang  menemukan  bahwa  usaha  mikro  (analog  dengan  BUMDes rintisan)  cenderung  fokus  pada  keberlanjutan  usaha,  dan  belum  memikirkan implementasi  tata  kelola,  dan  semakin  besar  ukuran  UKM  (kecil  dan  menengah) semakin  baik  implementasi  tata  kelolanya.  Dari  seluruh  aspek  tata  kelola,  aspek sustainabel adalah aspek keterterapan rendah.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  menghasilkan  rancangan  indikator- indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  tata  kelola  BUMDes.  Indikator- indikator disusun berdasakan kajian regulasi dan literatur, serta FGD dengan pengelola BUMDes  yang  kemudian  diklasifikasi  sesuai  konsep  enam  prinsip  tata  kelola BUMDes,  yaitu  (1)  kooperatif,  (2)  partisipatif,  (3)  emansipatif,  (4)  transparan,  (5) akuntabel dan (6) sustainabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sebagian besar BUMDes yang menjadi objek penelitian adalah BUMDes rintisan, sehingga tata kelola pokok  telah  tertuang  dalam  AD/ART,  dokumen  tata  kelola  rinci  untuk  setiap  unsur tata kelola belum dibuat, (2) Indikator-indikator untuk menilai tata kelola  BUMDes perlu dibedakan antara BUMDes rintisan, tumbuh, matang, maju, dan besar. Indikator- indikator yang disusun dianggap terlalu ideal untuk BUMDes rintisan sehingga banyak indikator  yang  belum  tercapai.  Hasil  survei  menunjukkan  bahwa  aspek  sustainabel adalah  aspek  yang  paling  belum  mendapat  perhatian,  sedangkan  aspek  partisipatif adalah  aspek  yang  tingkat  keterterapan  paling  tinggi.  Secara  umum,  tingkat keterterapan  tata  kelola  BUMDes  di  Indonesia  masih  relatif  rendah.  Tingkat keterterapan tata kelola BUMDes nampak berkorelasi dengan umur BUMDes.
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal response rate rendah sehingga jumlah  sampel  sangat  sedikit.  Perlu  kajian  kembali  untuk  mengkritisi  indikator- indikator  yang  ada  karena  setelah  disajikan  hasil  penelitian,  nampak  ada  indikator- indikator  yang  terlewatkan,  seperti  indikator  partisipatif  hanya  pada  aspek perencanaan,  sementara  aspek  pengawasan  belum  ada.  Penelitian  ini  juga  belum melakukan uji validitas konstruk dan reliabilitas atas indikator-indikator yang disusun. Indikator-indikator  tata  kelola  juga  masih  perlu  diperbaiki, khususnya mempertimbangkan  tipologi  BUMDes,  seperti  memberi  pembobotan  yang  berbeda untuk  setiap  tipologi  BUMDes.  Studi  ini  berimplikasi  pada  perlunya  studi  untuk memotret penatausahaan keuangan BUMDes dan menyusun panduan penata keuangan
bagi  BUMDes  untuk  menyusun  dokumen-dokumen  tata  kelola  seperti  Rencana Strategis,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan  Penatausahaan  Keuangan.  Studi  ini memberikan  informasi  area-area  yang  masih  memerlukan  perbaikan  substansial, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program-program pemberdayaan baik melalui skema pendampingan desa oleh pemerintah, maupun skema pengabdian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, M. (2016). Kesejahteraan masyarakat pedesaan. Modus , 28 (2), 155–167.
Ball, A. S., & Ball, A. S. (2016). Social enterprise governance. Journal of Business Law , 18 (4), 919–984.
Besley, T., & Ghatak, M. (2017). Profit with purpose? A theory of social enterprise.
American Economic Journal: Economic Policy , 9 (3), 19–58. https://doi.org/10.1257/pol.20150495
Bielefeld, W. (2009). Issues in social enterprise and social entrepreneurship. Journal of Public Affairs Education , 15 (1), 69–86. https://doi.org/10.2307/40215838
Budiono,  P.  (2015).  Implementasi  kebijakan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  di Bojonegoro  (Studi  di  Desa  Ngringinrejo  Kecamatan  Kalitidu  dan  Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). Jurnal Politik Muda , 4 (1), 116–125. Byerly,  R.  T.  (2014).  The  social  contract,  social  enterprise,  and  business  model innovation. Social Business , 4 (4), 325–343.
https://doi.org/10.1362/204440814X14185703122883
Child,  J.,  &  Rodrigues,  S.  B.  (2004).  Repairing  the  breach  of  trust  in  corporate governance. Corporate Governance: An International Review , 12 (2), 143–152. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2004.00353.x
Clarke, T. (2005). Accounting for Enron: Shareholder value and stakeholder interests. Corporate Governance An International Review , 13 (5), 598–612.
Ebrahim, A.,  Battilana, J., &  Mair, J. (2014). The  governance of social  enterprises: Mission drift and accountability challenges in hybrid organizations. Research in Organizational Behavior , 34 , 81–100.
https://doi.org/10.1016/j.riob.2014.09.001
Fitriana,  R.  L.,  Utami,  I.,  &  Hapsari,  A.  N.  S.  (2018).  Pengelolaan  dana:  Sisi akuntabilitas  Badan  Usaha  Milik  Desa.  In Konferensi  Regional  Akuntansi  V (pp. 1–29).
Hamidi, H., Setijonegoro, N., Fujitriartanto, Sa’id, A., Harioso, Huda, … Mu’arofah,
A. (2015). Indeks desa membangun . Jakarta Selatan.
Jaswadi,  J.  (2016).  Analisis  tingkat  implementasi  good  corporate  governance  pada usaha  kecil  dan  menengah. Jurnal  Siasat  Bisnis , 20 (2),  161–180. https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss2.art5
Light,  P.  C.  (2005). Searching  for  social  entrepreneurs:  Who  they  might  be,  where they might be found what they do . Association for Research on Nonprofit and
Voluntary Associations . https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2 Low, C. (2006). A framework for the governance of social enterprise. International Journal of Social Economics , 33 (5–6), 376–385. https://doi.org/10.1108/03068290610660652
Mswaka, W., & Aluko, O. (2015). Corporate governance practices and outcomes in social  enterprise  in  the  UK:  A  case  study  of  South  Yorkshire. International Journal of Public Sector Management , 28 (1), 57–71. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/MIP-05-2017-0088
Nasruddin, E., & Misaridin, N. A. (2014). Innovation for a social enterprise business model:  An  analysis  of  key  success  factors. International  Journal  of
Organizational  Innovation , 7 ,  149–157.  https://doi.org/10.1016/S0022-
3913(12)00047-9
Nasrulhaq,  A.  (2019).  Hingga  2018,  61  persen  desa  di  Indonesia  sudah  punya BUMDes. DetikNews .
Nugroho, D. A. (2015). Evaluasi penerapan dan dampak program Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes)  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  Rumah  Tangga  Miskin (RTM)  di  Desa  Babadan  Kecamatan  Karangrejo  Kabupaten  Tulungagung (periode Mei 2014 – April 2015). Jesp , 7 (2), 79–84.
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  No  2
Tahun 2016 tentang Indeks desa membangun (2016). Indonesia.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia  No  22  Tahun  2016  tentang  Penetapan  prioritas  penggunaan  dana desa tahun 2017 (2016). Indonesia.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan  pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (2015). Indonesia.
Pestoff,  V.,  &  Hulgård,  L.  (2015).  Participatory  governance  in  social  enterprise.
International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations , 27 (4), 1742– 1759. https://doi.org/10.1007/s11266-015-9662-3
Pramita, Y. D. (2018). The analysis of understanding Permendesa No. 4 year 2015 and use  of  information  systems  on  Bumdes  management  accountability. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi , 16 (4), 1–8.
Purnomo, J. (2016). Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) . Yogyakarta: Infest.
Santos, F. M. (2012). A positive theory of social entrepreneurship. Journal of Business Ethics , 111 (3), 335–351. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1413-4
Suryanto, R. (2018). Peta jalan BUMDES sukses . PT Syncore Indonesia.
Yunus, M. (2008). Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism. Global Urban Development , 4 (2), 1–19.

## LAMPIRAN

## KUESIONER

## TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

## Yth Bapak Ibu  Pengelola BUMDes
Kami  berharap  Bapak  Ibu  dapat  mengisi  kuosioner  ini  dengan  lengkap.  Data  yang diberikan  dalam  kuesioner  ini  akan  digunakan  untuk  pemetaan  dan  studi  ilmiah mengenai BUMDes di Indonesia. Atas partisipasi Bapak Ibu dihaturkan terimakasih.

## Data Responden
Nama Responden
Jenis Kelamin
1. Pria                                         2. Wanita
Usia
1. <30 tahun                         3. 41-50 tahun 2. 31-40 tahun                            4. 51-60 tahun
Nama BUMDes
Desa / Kabupaten / Propinsi
Umur BUMDes
Jabatan di BUMDes / Desa
Pendidikan Terakhir
Lama mengelola BUMDes
Unit Usaha BUMDes (Pilih lebih dari satu) 1. Simpan Pinjam
2. Wisata Desa
3. Perdagangan 4. Pengelolaan Air Irigasi 5. Kuliner / Restoran 6. Pengolahan Sampah 7. Manajemen Pasar Desa 8. Lain-Lain (silakan isi bila ada) :
Omzet Total BUMDes setahun pada Tahun terakhir (2017), atau bila masih baru sebutkan omzet dan periodenya Jumlah karyawan
Kuesioner  akan  mengukur  keberadaan  dan  tingkat  keterterapan  enam komponen Tata kelola BUMDes yang terdiri dari Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi,  Akuntabel,  dan  Sustainabel.  Mohon  Bapak  Ibu  memberi  tanda  silang (X) pada kolom-kolom untuk setiap indikator Tata Kelola BUMDes berikut ini:

## Komponen Tata Kelola BUMDes: Transparan
No Indikator Dokumen Tingkat Keterterapan Ada Tidak 1 2 3 4 5
T1 Mekanisme checks dan balance
dalam kepengurusan BUMDes
T2 Sistem pemilihan pengurus BUMDes dan unit-unit usaha BUMDes T3 Mekanisma pengadaan infrastruktur dan sarana prasarana (Aset)
Makna Skala Tingkat Keterterapan
1 Sangat kurang memadai  / transparan / Akuntabel / Kooperatif
2 Kurang Baik / Memadai / Transparan / Kooperatif
3 Cukup Baik / Memadai / Transparan / Kooperatif
4 Baik / Memadai / Transparan / Kooperatif
5 Sangat Baik / Memadai / Transparan / Kooperatif
T4 Mekanisma pengelolaan aset T5 Mekanisma pengelolaan keuangan atas berbagai sumber pendapatan T6 Standar Biaya
T7 Sistem dan Mekanisma seleksi tenaga /staff T8 Sistem dan mekanisma penilaian
kinerja bagi pengelola
T9 Sistem remunerasi bagi pengelola
T10 Sistem reward dan punishment
berbasis kinerja
T11
Mekanisma pertanggungjawaban pengelola BUMDes (keuangan, kinerja, dan pengembangan usaha) T12 Mekanisma penyertaan modal BUMDes dan kerjasama investasi pihak luar T13 Mekanisma penggunaan dan
pembagian keuntungan BUMDes
T14 Mekanisma monitoring dan evaluasi
T15  Legalitas usaha/unit usaha
T16 Laporan keuangan BUMDes yang dapat diakses oleh publik

## Komponen Tata Kelola BUMDes: Akuntabel
No Komponen Dokumen Tingkat Keterterapan Ada Tidak 1 2 3 4 5 A1 Perdes pendirian BUMDes A2 Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes A3 Arah dan kebijakan stategis
BUMDes
A4 Dokumen rencana usaha
A5 Rencana Strategis (Renstra) 5 tahun A6 Rencana Kerja Tahunan
A7 Standar ukuran, capaian dan target keuangan (Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja) A8 Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pengelola dan pegawai A9 Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama BUMDes A10 Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan konsumen A11 Standar Operasional Prosedur (SOP) pencatatan keuangan (pemasukan dan pengeluaran) BUMDes A12 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hutang piutang BUMDes A13 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan persediaan BUMDes A14 Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan dan pengelolaan aset tetap BUMDes A15 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan penggajian A16 Standar Operasional Prosedur (SOP) penyertaan modal BUMDes A17 Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan laporan keuangan A18 Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi kinerja A19 Sistem pengendalian internal
A20 Laporan keuangan BUMDes secara berkala A21 Sistem akuntansi berbasis
komputer
A22 Verifikasi laporan keuangan BUMDes oleh pengawas

## Komponen Tata Kelola BUMDes: Kooperatif
No Komponen Tingkat Keterterapan 1 2 3 4 5
K1 Mekanisma kerja sama pihak BUMDes dan pihak lain dalam pengembangan usaha
K2 Mekanisma pengaduan dan penyelesaian konflik dan masalah
K3 Mekanisma pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat

## Komponen Tata Kelola BUMDes: Partisipatif
No Komponen Tingkat Keterterapan 1 2 3 4 5 P1 Pendirian  BUMDes  disepakati  melalui Musdes dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, pkk, gapoktan, pelaku usaha, dan tokoh lainnya P2 Pemilihan  jenis  dan  unit  usaha  BUMDes mendapatkan  masukan  perangkat  desa, tokoh masyarakat, pemuda, pkk, gapoktan, pelaku usaha, dan tokoh lainnya
P3 Mekanisma  partisipasi  masyarakat  dalam pengembangan usaha

## Komponen Tata Kelola BUMDes: Emansipatif
No Komponen Tingkat Keterapan 1 2 3 4 5 E1 Mengedepankan profesionalisme (kompetensi, track record) dalam pemilihan pengurus maupun rekruitmen karyawan BUMDes/unit usaha BUMDes E2 Kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam mengakses kegiatan, informasi mengenai BUMDes E3 Memberikan pelayanan setara wajar terhadap pihak manapun E4 Mekanisma penyebaran informasi yang merata kepada masyarakat

## Komponen Tata Kelola BUMDes: Sustainabel
No Komponen Tingkat Keterterapan 1 2 3 4 5 S1 Survey kebutuhan masyarakat S2 Perolehan feedback dari stakeholder BUMDes (konsumen, pemasok,
masyarakat)
S3 Cara (upaya) menghindari conflict of interest
S4 Revisi rencana pengembangan usaha
S5 Perlindungan dampak aktivitas BUMDes terhadap lingkungan