## HUBUNGAN ANTARA STATUS AKREDITASI DENGAN KEPATUHAN BIDAN TERHADAP SOP PERTOLONGAN PERSALINAN DI UPTD PUSKESMAS MAMPU PONED KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
Relationship Between Accreditation Status and Midwife Compliance with Delivery Assistance SOP in Mampu Poned Puskesmas Karawang District in 2022

## Sri Sumiyati, Mariyati

## Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara
Abstrak Pendahuluan: Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu,  kinerja  melalui  perbaikan  yang  berkesinambungan  terhadap  sistem  manajemen, sistem  manajemen  mutu  dan  sistem  penyelenggaraan  pelayanan  dan  program,  serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai  upaya  meningkatkan  kualitas  dan  keselamatan  pelayanan.  Dari  28  Puskesmas yang mampu PONED yang ada di Kabupaten Karawang terdapat 224 Bidan dari jumlah tersebut  sebanyak  ±5  %  berpendidikan  D4  Kebidanan  dan  95%  berpendidikan  D3 Kebidanan,  dari  hasil  pengamatan  penulis  yang  dilakukan  di  3  Puskesmas  Poned, ditemukan  adanya  ketidakpatuhan  bidan  terhadap  SOP  pertolongan  persalinan  dalam memberikan pelayanan terutama dalam hal penggunaan Alat pelindung Diri (APD) (Sari, 2017). Metode Penelitian: Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan  metode  analitik  dengan  pendekatan Cross  Sectional ,  yaitu  variabel dependen  dan  data  untuk  variabel  independen  dikumpulkan  dalam  waktu  yang bersamaan.  Setelah  data  terkumpul,  akan  dilihat  gambaran  distribusi  frekuensi  dari variabel  dependen  dan  variabel  indepanden,  dilanjutkan  dengan  hubungan  dari  kedua variabel  tersebut. Hasil :  Hasil  analisis  hubungan  status  akreditasi    dengan  kepatuhan bidan  terhadap  SOP  Pertolongan  persalinan  terlihat  nilai Asymp.sign sebesar  0,715, karena p-value 0,715 > 0.05 maka dapat di simpulkan bahwa  tidak  terdapat hubungan status  akreditasi    dengan  kepatuhan  bidan  terhadap  SOP  pertolongan  persalinan . Kesimpulan :  Tidak  terdapat  hubungan  antara  status  akreditasi,  lama  kerja,  tingkat pendidikan dan lama kerja dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan Persalinan Di  Puskesmas  Mampu  Poned  Wilayah  Kabupaten  Karawang.  Terdapat  hubungan pengetahuan  dengan  kepatuhan  bidan  terhadap  SOP  Pertolongan  Persalinan  Di Puskesmas Mampu Poned Wilayah Kabupaten Karawang.

## Abstract
Introduction : The  main  objective  of  Puskesmas  accreditation  is  to  foster  quality improvement, performance through continuous improvement of the management system, quality  management  system  and  service  delivery  system  and  programs,  as  well  as  the application of risk management, and not just an assessment to obtain an accreditation certificate.  The  approach  used  in  Puskesmas  accreditation  is  the  safety  and  rights  of patients  and  families,  while  still  paying  attention  to  the  rights  of  officers.  Of  the  28 Puskesmas that are capable of PONED in Karawang Regency, there are 224 midwives, of which ±5% have D4 Midwifery education and 95% have D3 Midwifery education. in providing services, especially in terms of using Personal Protective Equipment (PPE) (Sari, 2017). Method: The research design used in this study is to use an analytic method with  a  cross  sectional  approach,  namely  the  dependent  variable  and  data  for  the independent  variables  are  collected  at  the  same  time.  After  the  data  is  collected,  an overview of the frequency distribution of the dependent and independent variables will be seen, followed by the relationship between the two variables. Result : The results of the analysis of the relationship between accreditation status and midwives' compliance with SOPs for delivery assistance show an Asymp.sign value of 0.715, because the p-value is

## Riwayat artikel
Diajukan: 4 Juni 2023 Diterima: 19 Juli 2023
Penulis Korespondensi:
- Sri Sumiyati
- Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Abdi Nusantara
e-mail: sumiyatirasidi92@gmail. com
Kata Kunci: Accredity  Status,  Midwife Compliance, Delivery Assistance  SOP,  PONED, Puskesmas
0.715  >  0.05,  it  can  be  concluded  that  there  is  no  relationship  between  accreditation status and midwives' compliance with SOPs for delivery assistance. Conclusion : There is no relationship between accreditation status, length of work, education level and length of work with midwives' compliance with SOP for Assistance in Childbirth at the Capable Poned Community Health Center in Karawang Regency. There is a relationship between knowledge and midwives' compliance with SOP for Assisted Childbirth at the Capable Poned Community Health Center in Karawang Regency

## PENDAHULUAN
Pembangunan  kesehatan  merupakan  bagian integral  dan  terpenting  dari  pembangunan nasional, tujuan diselenggarakannya pembangunan  kesehatan  adalah  meningkatkan kesadaran,  kemauan  dan  kemampuan  hidup sehat  bagi  setiap  orang  agar  terwujud  derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting  dalam  meningkatkan  mutu  dan  daya saing  sumber  daya  manusia  Indonesia.  Untuk mencapai  tujuan  pembangunan  kesehatan nasional  diselenggarakan  berbagai  upaya kesehatan  secara  menyeluruh,  berjenjang  dan terpadu.  Puskesmas  merupakan  garda  depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas  yang  merupakan  Unit  Pelaksana Teknis  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota adalah  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan  upaya  kesehatan  perseorangan  tingkat pertama,  dengan  lebih  mengutamakan  upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya di  wilayah  kerjanya.  Visi  pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas  adalah  tercapainya  Kecamatan Sehat  menuju  terwujudnya  Indonesia  Sehat. Kecamatan sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan  masa  depan  yang  ingin  dicapai melalui  pembangunan  kesehatan,  yakni masyarakat  yang  hidup  dalam  lingkungan  dan dengan  perilaku  sehat,  memiliki  kemampuan untuk  menjangkau  pelayanan  kesehatan  yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya (Dinas Kesehatan Kab. Karawang, 2018). Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan,  proses  pelayanan,  maupun  sumber daya yang digunakan. Masyarakat menghendaki  pelayanan  kesehatan  yang  aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka,  oleh  karena  itu  upaya  peningkatan mutu,  manajemen  risiko  dan  keselamatan pasien  perlu  diterapkan  dalam  pengelolaan Puskesmas  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat  melalui  upaya  pemberdayaan masyarakat dan swasta.
Untuk  menjamin  bahwa  perbaikan  mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko  dilaksanakan  secara  berkesinambungan di Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian
oleh  pihak  eksternal  dengan  menggunakan standar  yang  ditetapkan  yaitu  melalui mekanisme akreditasi. Puskesmas wajib untuk diakreditasi  secara  berkala  paling  sedikit  tiga tahun  sekali,  demikian  juga  akreditasi merupakan  salah  satu  persyaratan  kredensial sebagai  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tingkat pertama  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS. Tujuan  utama  akreditasi  Puskesmas  adalah untuk  pembinaan  peningkatan  mutu,  kinerja melalui  perbaikan  yang  berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu  dan  sistem  penyelenggaraan  pelayanan dan  program,  serta  penerapan  manajemen risiko,  dan  bukan  sekedar  penilaian  untuk mendapatkan  sertifikat  akreditasi.  Pendekatan yang  dipakai  dalam  akreditasi  Puskesmas adalah  keselamatan  dan  hak  pasien  dan keluarga,  dengan  tetap  memperhatikan  hak petugas.  Prinsip  ini  ditegakkan  sebagai  upaya meningkatkan  kualitas  dan  keselamatan pelayanan.  Kabupaten  Karawang  mempunyai 50 Puskesmas yang semuanya telah terakreditasi.  Diantara  50  Puskesmas  ada  28 Puskesmas yang mampu PONED dengan hasil Akreditasi  Dasar  9  Puskesmas,  Madya  12 Puskesmas, Utama 7 Puskesmas dan belum ada yang  mendapatkan  hasil  Paripurna.  Beberapa Puskesmas  seharusnya  dilakukan  reakreditasi pada tahun 2021 tetapi karena situasi pandemi maka  proses  penilaian  akreditasi  diundur sampai  dengan  status  pandemi  berakhir  dan digantikan  oleh  surat  penyataan  dari  Kepala Puskesmas  yaitu  surat  pernyataan  bersedia menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan  pasien.(Dinas  Kesehatan  Kab. Karawang,  2018).  Dari  28  Puskesmas  yang mampu  PONED  yang  ada  di  Kabupaten Karawang  terdapat  224  Bidan  dari  jumlah tersebut  sebanyak  ±5  %  berpendidikan  D4 Kebidanan  dan  95%  berpendidikan  D3 Kebidanan, dari hasil pengamatan penulis yang dilakukan  di  3  Puskesmas  Poned,  ditemukan adanya  ketidakpatuhan  bidan  terhadap  SOP pertolongan  persalinan  dalam  memberikan pelayanan terutama dalam hal penggunaan Alat pelindung Diri (APD) (Sari, 2017). Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk menilai kepatuhan bidan terhadap Standar Operasional Pelayanan (SOP) dalam menolong persalinan di Puskesmas  Poned  yang  ada  di  Kabupaten Karawang (Juliana, 2017).

## KAJIAN PUSTAKA
1. Akreditasi Puskesmas
Akreditasi  Puskesmas  menurut  Permenkes Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2014 Pasal  1  Ayat  8  adalah  pengakuan  terhadap Puskesmas  yang  diberikan  oleh  lembaga independen  penyelenggara  akreditasi  yang ditetapkan  oleh  Menteri  Kesehatan  setelah dinilai  bahwa  Puskesmas  telah  memenuhi standar  pelayanan  Puskesmas  yang  telah ditetapkan  oleh  Kementerian  Kesehatan  untuk meningkatkan  mutu  pelayanan  Puskesmas secara  berkesinambungan.  Mengacu  pada Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 6 Ayat 2  bahwa  puskesmas  harus  terakreditasi  jika bekerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan  seiring dengan  perintah  pada  Permenkes  Nomor  46 Tahun 2015 Pasal 3 Ayat 1.
Permenkes  Nomor  46  Tahun  2015  Pasal  2 menyebutkan manfaat dari akreditasi puskesmas adalah:
a. Meningkatkan  mutu  pelayanan  dan keselamatan pasien;
b. Meningkatkan  perlindungan  bagi  sumber daya  manusia  kesehatan,  masyarakat  dan lingkungannya,  serta  Puskesmas,  Klinik Pratama,  tempat  praktik  mandiri  dokter, dan  tempat  praktik  mandiri  dokter  gigi sebagai institusi; dan
c. Meningkatkan  kinerja  Puskesmas,  Klinik Pratama,  tempat  praktik  mandiri  dokter, dan  tempat  praktik  mandiri  dokter  gigi dalam  pelayanan  kesehatan  perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat.
2. Kepatuhan
Kepatuhan  didefinisikan  sebagai  perubahan sikap  dan  tingkah  laku  untuk  mengikuti permintaan  maupun  perintah  orang  (Ari Susanti,  Ani  Laila,  2015).  Menurut  Arikunto (2010), kepatuhan petugas professional adalah perilaku  seseorang  yang  professional  terhadap suatu  anjuran,  prosedur,  atau  peraturan  yang harus dilakukan atau ditaati. Perilaku kepatuhan bersifat sementara kerena perilaku tersebut akan bertahan  apabila  ada  pengawasan.  Jika pengawasan  hilang  maupun  mengendur  maka akan  timbul  perilaku  ketidakpatuhan.  Perilaku kepatuhan ini akan optimal apabila perawat itu sendiri menganggap perilaku ini bernilai positif yang  akan  diintegrasikan  melalui  tindakan asuhan  keperawatan  (Ari  Susanti,  Ani  Laila, 2015).  Kepatuhan  merupakan  ketaatan  atau ketidaktaatan pada perintah, aturan dan disiplin. Perubahan sikap dan perilaku individu di mulai dari  tahap  kepatuhan,  identifikasi,  kemudian
internalisasi.  Kepatuhan  dimulai  dari  individu yang  mematuhi  anjuran  tanpa  kerelaan  karena takut  hukuman  atau  sanksi.  Tahap  identifikasi adalah  kepatuhan  karena  merasa  diawasi.  Jadi pengukuran  kepatuhan  melalui  identifikasi adalah sementara dan kembali tidak patuh lagi bila  sudah  merasa  tidak  diawasi  lagi.  Tahap internalisasi  adalah  tahap  individu  melakukan sesuatu karena memahami makna, mengetahui pentingnya  tindakan  secara  rasional.  Jadi kepatuhan  dapat  diukur  dari  individu  yang mematuhi  atau  mentaati  karena  telah memahami  makna  suatu  ketentuan  yang berlaku.  Perubahan  sikap  dan  individudimulai dari  patuh  terhadap  aturan  atau  institusi, seringkali memperoleh imbalan atau janji jika menurut anjuran atau pedoman. Dari berbagai  studi  terbukti  bahwa compliance menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat sementara, dan individu cenderung kembali ke pandangan atau perilakunya  yang  semula  jika  pengawasan kelompok mengendur atau jika dia pindah dari kelompoknya (Azwar Saifuddin, 2015).
Menurut  Suciati  (2015)  terdapat  enam  prinsip dasar  dalam  hal  kepatuhan.  Hal-hal  yakni komitmen,  hubungan  sosial,  kelangkaan, resiprositas, validasi sosial, dan otoritas. Dalam prinsip  komitmen  atau  konsistensi,  ketika  kita telah meningkatkan diri pada suatu posisi atau tindakan,  kita  akan  lebih  mudah  memenuhi permintaan  akan  suatu  hal  yang  konsisten dengan posisi atau tindakan sebelumnya. Dalam prinsip  hubungan  sosial  atau  rasa  suka,  kita cenderung lebih mudah memenuhi permintaan teman  atau  orang  yang  kita  sukai  daripada permintaan  teman  atau  orang  yang  tidak  kita kenal,  atau  kita  benci.  Dalam  prinsip kelangkaan,  kita  lebih  menghargai  dan mencoba mengamankan objek yang langka atau berkurang  ketersediaannya.  Oleh  karena  itu, kita  cenderung  memenuhi  permintaan  yang menekankan  kelangkaan  daripada  yang  tidak. Dalam  prinsip  timbal  balik,  kita  lebih  mudah memenuhi  permintaan  dari  seorang  yang sebelumnya telah memberikan bantuan kepada kita.  Dalam  prinsip  validasai  sosial,  kita  lebih mudah memenuhi permintaan untuk melakukan suatu tindakan jika konsisten dengan apa yang kita  percaya  bahwa  orang  lain  akan melakukannya juga. Kita ingin bertingkah laku benar, dan satu cara untuk memenuhinya adalah dengan  bertingkah  laku  dan  berpikir  seperti orang  lain.  Dalam  prinsip  otoritas,  kita  lebih
mudah memenuhi permintaan  orang  lain  yang  memiliki  otoritas yang  diakui,  atau  setidaknya  tampak  memiliki otoritas. Berdasarkan
penelitian yang dilakukann  oleh  Milgram  (1963)  terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan yaitu :
a. Status  lokasi,  dimana  semakin  penting lokasi  tempat  diberikan  instrument  maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa prestise meningkatkan kepatuhan.
b. Tanggung  jawab  personal,  dimana semakin  besarnya  tanggung  jawab personal maka tingkat kepatuhan akan meningkat.
c. Legitimasi  dari  figur  otoritas.  Legitimasi dalam hal ini dapat diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan,  keputusan,  atau  kebijakan yang  diambil  oleh  seorang  pemimpin. Menurut  milgram,  sekelompok  orang cenderung  untuk  memenuhi  perintah  dari orang lain jika mereka mengenal otoritas mereka dengan baik secara moral maupun hukum yang berlaku dalam berbagai situasi.
d. Status  dari  figur  otoritas.  Pada  saat melakukan penelitian, Milgram mengenakan  mantel  laboratorium  yang dapat  memberikan  status  tinggi  dan berakibat pada peningkatan kepatuhan dari subyek  yang  diteliti,  namun  Ketika  ia menggunakan pakaian sehari-hari kepatuhan menjadi berkurang. Sehingga ia menyimpulkan  bahwa  status  dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan.
e. Dukungan  rekan,  dimana  jika  seseorang memiliki  dukungan  sosial  dari  teman mereka untuk tidak patuh, maka ketaatan mungkin akan berkurang. Juga kehadiran  orang  lain  yang  terlihat  tidak mematuhi  figur  otoritas  mengurangi tingkat ketaatan.
f. Kedekatan  dengan  figur  otoritas,  dimana semakin  dekat  jarak  instruksi  dari  sosok otoritas  maka  tingkat  kepatuhan  semakin tinggi.
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Melaksanakan Standar
Operasional Pertolongan Persalinan
a. Faktor Internal
1) Pengetahuan Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, yang terjadi karena proses penginderaan yang dilakukan
seseorang  terhadap  sesuatu  (Soekidjo Notoatmodjo, 2018).
2) Sikap
Sikap  Menurut  (Azwar  Saifuddin, 2015)  sikap  merupakan  suatu  bentuk evaluasi  atau  reaksi  dari  perasaan. Sikap  seseorang  terhadap  suatu  objek merupakan  manifestasi  dan  dapat mendeskripsikan  perasaan  seseorang terhadap  objek  tersebut.  Faktor  yang mempengaruhi  pembentukan  sikap antara  lain  pengalaman  pribadi, pengaruh  orang  lain  yang  dianggap penting,  pengaruh  kebudayaan,  media massa,  lembaga  pendidikan  dan lembaga  agama  maupun  pengaruh faktor emosional.
3) Kemampuan Kemampuan merupakan bakat seseorang untuk melakukan tugas fisik maupun mental. Kemampuan
seseorang  pada  umumnya  bersifat stabil kemampuan
individu berpengaruh  terhadap  karakteristik pekerjaan,  perilaku,  tanggung  jawab, pendidikan dan memiliki hubungan erat dengan  kinerja  pekejaan  (Azwar Saifuddin, 2015).
4) Motivasi
Motivasi merupakan karakteristik psikologis  manusia  yang  memberi kontribusi  pada  tingkat  komitmen seseorang.  Hal  ini  termasuk  kedalam faktor-faktor  yang  mempengaruhi seseorang untuk menyebabkan, menyalurkan,  dan  mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tekad tertentu.  Dengan  demikian  motivasi mempunyai  3  aspek,  yaitu  keadaan terdorong  dalam  diri  organisme  yaitu kesiapan  bergerak  karena  kebutuhan, perilaku  timbul  dan  terarah  karena keadaan  ini,  goal  atau  tujuan  yang dituju oleh perilaku tersebut (Nursalam, 2016).
b. Faktor Eksternal
1) Karakteristik Organisasi Keadaan  dari  organisasi  dan  struktur organisasi ditentukan oleh filosofi dari manajer  organisasi  tersebut.  Keadaan organisasi dan struktur organisasi dapat memotivasi perawat untuk berpartisipasi  pada  tingkatan  yang konsisten  sesuai  dengan  tujuan.
Ivanceivich (2013), berpendapat bahwa karakteristik organisasi meliputi komitmen  organisasi  dan  hubungan kerja antara pekerja dengan supervisor yang  akan  mempengaruhi  kepuasan terhadap individu.
2) Karakteristik kelompok Kelompok  merupakan  unit  komunitas yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki  suatau  kesatuan  tujuan  dan pemikiran  serta  integritas  antar  anggota yang tinggi (Ivancevich, 2013).
Karakteristik  kelompok  adalah:  adanya interaksi,  adanya  struktur,  kebersamaan, adanya tujuan, ada suasana kelompok, dan adanya
dinamika interdependensi.
Anggota  kelompok  melakukan  peran tugas,  peran  pembentukan,  pemeliharaan kelompok,  dan  peran  individu.  Anggota melaksanakan hal-hal ini melalui hubungan  interpersonal.  Tekanan  dari kelompok  sangat  berpengaruh  terhadap hubungan  interpersonal  dan  tingkat kepatuhan  individu  karena  individu terpaksa mangalah dan mengikuti perilaku mayoritas kelompok meskipun sebenarnya individu  tersebut  tidak  menyetujuinya (Ivancevich, 2013).
3) Karakteristik pekerjaan
Menurut  Carpenito  (2013),  karakteristik pekerjaan akan memberikan motivasi bagi karyawan  untuk  bekerja  lebih  giat  dan menumbuhkan semangat kerja yang lebih produktif  karena  karakteristik  pekerjaan merupakan  proses  membuat  akan  lebih berarti, menarik dan menantang sehingga dapat mencegah seseorang dari kebosanan. Karakteristik  pekerjaan  memiliki  sifat yang berbeda antara pekerjaan satu dengan pekerjaan  yang  lainnya  yang  brsifat khusus dan merupakan inti pekerjaan yang berisikan  sifatsifat  tugas  yang  ada didalamnya.
4) Karakteristik lingkungan
Bidan  harus  mampu  bekerja  dalam lingkungan yang terbatas dan berinteraksi  secara  langsung  dengan staf  lain,  pengunjung,  dan  tenaga kesehatan lain. Kondisi ini yang dapat menyebabkan  terjadinya  penurunan motivasi terhadap pekerjaannya, menyebabkan  stress,  dan  kepenatan (Nurul Jannah, 2016).

## METODOLOGI PENELITIAN
Desain  Penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode analitik  dengan  pendekatan Cross  Sectional , yaitu variabel dependen dan data untuk variabel independen  dikumpulkan  dalam  waktu  yang bersamaan. Setelah data terkumpul, akan dilihat gambaran  distribusi  frekuensi  dari  variabel dependen dan variabel independen, dilanjutkan dengan hubungan dari kedua variabel tersebut

## HASIL PENELITIAN
Distribusi Frekuensi  Kepatuhan Bidan, Status Akreditasi Dan Karakteristi Responden di UPTD Puskesmas Mampu PONED Kabupaten Karawang (N=100)
Karaktristik Responden F % Kepatuhan Bidan Terhadap SOP
Pertolongan
Persalinan Patuh Tidak Patuh 84 16 84% 16%

## Status Akreditasi
Paripurna Utama Madya Dasar 1 15 63 21 1% 15% 63% 21% Tingkat Pendidikan Bidan Pendidikan Tinggi Pendidikan Rendah 30 70 30% 70%
Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing), Edisi Khusus, Vol 9, No 4, Tahun 2023
Lama Kerja > 5 tahun < 5 tahun 90 10 90% 10% Riwayat Pelatihan APN Pernah Tidak Pernah 59 41 59% 41 % Pengetahuan Baik Cukup Kurang 40 34 26 40 %
34 %
26%
Berdasarkan  data  pada  Tabel  1  dilihat  dari distribusi kepatuhan bidan, status akreditasi dan karakteristik responden  diatas yaitu mayoritas kepatuhan  bidan  terhadap  SOP  Pertolongan persalinan  adalah  bidan  patuh  berjumlah  84 orang  (84%),  Status  akreditasi  puskesmas Mampu  PONED  Kabupaten  Karawang  adalah akreditas  madya  berjumlah  63  orang  (63%), Tingkat  pendidikan  bidan  adalah  pendidikan rendah (D3) berjumlah 70 orang (70%), Lama kerja  >  5  tahun  berjumlah  90  orang  (90%), Riwayat  pelatihan  APN  adalah  pernah mengikuti  pelatihan  APN  berjumlah  59  orang (59%),  pengetahuan  bidan  adalah  baik berjumlah 40 orang (40%).

## Hubungan status akreditasi dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan Tabel 2
Hubungan status akreditasi dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan di
puskesmas Mampu PONED Kabupaten Karawang Status Akreditasi Kepatuhan Bidan Asymp.sign (2 – sided) Patuh Tidak Patuh Total f % f % f %
0,715 Paripurna 1 1% 0 0% 1 1% Utama 13 13% 2 2% 15 15 % Madya 51 51% 12 12% 63 63 % Dasar 19 19% 2 2% 21 21 % Total 84 84% 16 16 % 100 100 %
Hasil  analisis  hubungan  status  akreditasi dengan  kepatuhan  bidan  terhadap  SOP Pertolongan persalinan terlihat nilai Asymp.sign sebesar  0,715,  karena p-value 0,715  >  0.05
maka dapat di simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan  status  akreditasi  dengan  kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan.
Hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan Hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan di
puskesmas Mampu PONED Kabupaten Karawang Pendidikan Kepatuhan Bidan Asymp.sign (2 – sided) Patuh Tidak Patuh Total f % f % f % 0,284 Pendidikan Tinggi 27 27 % 3 3 % 30 30 % Pendidikan Rendah 57 57 % 13 13 % 70 70% Total 84 84 % 16 16 % 100 100%
Hasil  analisis  hubungan  tingkat  pendidikan dengan  kepatuhan  bidan  terhadap  SOP Pertolongan persalinan terlihat nilai Asymp.sign sebesar  0,284,  karena p-value 0,284  >  0.05
maka dapat di simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan.

## Hubungan lama kerja  dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan
Hubungan lama kerja  dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan di puskesmas
Mampu PONED Kabupaten Karawang Lama Kerja Kepatuhan Bidan Asymp.sign (2 – sided) Patuh Tidak Patuh Total f % f % f % 0,716 > 5 Tahun 76 76% 14 14 % 90 38,5 % < 5 Tahun 8 8% 2 2 % 10 61,5 % Total 84 84 % 16 16% 100 100%
Hasil  analisis  hubungan  lama  kerja    dengan kepatuhan  bidan  terhadap  SOP  Pertolongan persalinan  terlihat  nilai Asymp.sign sebesar 0,716, karena p-value 0,716 > 0.05 maka dapat
di simpulkan bahwa  tidak  terdapat hubungan lama  kerja    dengan  kepatuhan  bidan  terhadap SOP pertolongan persalinan.

## Hubungan riwayat pelatihan APN  dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan
Hubungan riwayat pelatihan APN  dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan persalinan di
puskesmas Mampu PONED Kabupaten Karawang Riwayat Pelatihan APN Kepatuhan Bidan Asymp.sign (2 – sided) Patuh Tidak Patuh Total f % f % f %
0,176 Pernah 52 52% 7 7 % 59 28,8 % Tidak Pernah 32 32 % 9 9 % 41 71,2 % Total 84 84 % 16 16% 100 100%
Hasil analisis hubungan pelatihan APN dengan kepatuhan  bidan  terhadap  SOP  Pertolongan persalinan  terlihat  nilai Asymp.sign sebesar 0,176, karena p-value 0,176 > 0.05 maka dapat
di  simpulkan  bahwa  tidak  terdapat  hubungan riwayat pelatihan APN dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan.

## Hubungan pengetahuan  dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan
Hubungan pengetahuan  dengan kepatuhan bidan terhadap SOP Pertolongan persalinan di puskesmas
Mampu PONED Kabupaten Karawang Pengetahuan Kepatuhan Bidan Asymp.sign (2 – sided) Patuh Tidak Patuh Total
f % f % f %
0,000 Baik 38 36% 2 2% 40 40% Cukup 34 34% 0 0% 34 34% Kurang 12 12% 14 14% 26 26% Total 84 84% 16 16% 100 100%
Hasil  analisis  hubungan  pengetahuan  dengan kepatuhan  bidan  terhadap  SOP  Pertolongan persalinan  terlihat  nilai Asymp.sign sebesar 0,000, karena p-value 0,000 < 0.05 maka dapat di  simpulkan  bahwa  terdapat  hubungan pengetahuan  dengan  kepatuhan  bidan  terhadap SOP pertolongan persalinan.

## PEMBAHASAN
1. Hubungan  Status  Akreditasi  Dengan Kepatuhan Bidan Terhadap SOP Pertolongan Persalinan Dilihat karakteristik status akreditasi puskesmas mampu PONED Kabupaten
Karawang mayoritas  akreditas madya berjumlah 63 orang (63%)  dan    tidak    terdapat  hubungan  status akreditasi  dengan  kepatuhan  bidan  terhadap SOP pertolongan persalinan.
Hasil  penelitian  ini  senada  dengan  penelitian Risanty,  dkk.  (2020)  yang  menyatakan  Hasil dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  47,1% responden memiliki kepatuhan yang tidak baik. Berdasarkan  uji  analisis  statistik  dengan menggunakan Chi-Square menunjukkan bahwa tidak  ada  hubungan  antara  status  akreditasi dengan  kepatuhan  pegawai  dalam  pelaksanaan standar keselamatan pasien (p=0,257). Penyelenggara  akreditasi  puskesmas  terbagi dalam  lima  jenis  akreditasi  puskesmas berdasarkan Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 Pasal  9  Ayat  1  yaitu Tidak  terakreditasi, Terakreditasi  dasar,  Terakreditasi  madya, Terakreditasi  utama,  Terakreditasi  paripurna. Lampiran  Permenkes  Nomor  46  Tahun  2015 menyatakan  berbagai  panduan  resmi  untuk mencapai  akreditasi  puskesmas.  Akreditasi puskesmas terdiri dari tiga bagian besar. Ketiga bagian  dalam  akreditasi  puskesmas  adalah sebagai  berikut:  a.  Standar  Administrasi  dan Manajemen; b. Standar Program Puskesmas; c. Standar Pelayanan Medis.
Proses  akreditasi  puskesmas  menurut  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Pasuruan  memiliki sepuluh langkah pokok yang harus dilalui oleh puskesmas.  Proses  diawali  dengan  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempersiapkan tim pendamping  akreditasi.  Dinas  Kesehatan kemudian  menetapkan  puskesmas  yang  akan didampingi.  Selanjutnya  Dinas  Kesehatan melakukan  lokarya  kepada  puskesmas  yang ditunjuk  sebagai  penggalangan  komitmen puskesmas dalam melaksanakan akreditasi. Tim pendamping kemudian memberikan konsolidasi
berupa pemahaman tentang instrumen akreditasi kepada  puskesmas.  Puskesmas  kemudian mempersiapkan  seluruh  dokumen  internal  dan eksternal  sesuai  yang  dibutuhkan.  Selanjutnya Dinas Kesehatan melakukan pendampingan self assessment dan kemudian setelah siap dilakukan self assessment.
Penilaian hasil self assessment merupakan jadi panduan kekurangan puskesmas dalam mencapai  akreditasi.  Langkah  selanjutnya adalah  puskesmas  mempersiapkan  dokumen persyaratan beserta memperbaiki sistem sembari mendapatkan pendampingan dari Dinas Kesehatan dalam selang waktu yang ditetapkan. Kemudian  setelah  persiapan  akreditasi  selesai maka  dilakukan  penilaian  pra-sertifikasi  yaitu dengan  menilai  puskesmas  yang  dilakukan Dinas Kesehatan. Setelah dirasa hasil nilai telah mencukupi  sasaran  maka  Dinas  Kesehatan langsung  mengajukan  penilaian  akreditasi puskesmas  kepada  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia. (Petra, U. K, 2011).
Menurut  asumsi  peneliti  dengan  tidak  adanya hubungan  status  akreditasi  dengan  kepatuhan bidan  terhadap  SOP  pertolongan  persalinan karena  kepatuhan  seseorang  di  nilai  sesuai dengan  kesadaran  sendiri,  motivasi  dari  atasan serta  fasilitas  yang  mendukung  dalam pelaksanaan pertolongan persalinan sesuai SOP serta aturan yang sudah menjadi kewajiban pada manajemen pelayanan kesbidanan pada puskesmas tersebut. Hal ini sesuai menurut teori Lawrence Green yang dikutip dalam Notoatmodjo, (2018), yang  mendasari  timbulnya  perilaku  dapat dikelompokkan  menjadi  3  faktor,  yakni:  a. Faktor-  faktor  predisposisi  ( predisposing factors), yang  terwujud  dalam  pengetahuan, sikap,  kepercayaan,  keyakinan,  nilai-nilai,  dan sebagainya.b.  Faktor-  faktor  pemungkin ( enabling  factors), yang  terwujud  dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana kesehatan.c. Faktor- faktor pendorong  atau  penguat  ( reinforcing  factors) yang terwujuddalam sikap dan perilaku petugas kesehatan  atau  petugas  lain,  yang  merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.
2. Hubungan  Tingkat  Pendidikan  Dengan Kepatuhan  Bidan  Terhadap  SOP Pertolongan Persalinan
Dilihat  karakteristik  tingkat  pendidikan  bidan adalah  pendidikan  rendah  (D3)  berjumlah  70 orang  (70%).  dan  tidak  terdapat  hubungan tingkat  pendidikan  bidan  dengan  kepatuhan bidan  terhadap  SOP  pertolongan  persalinan. Hasil  penelitian  ini  senada  dengan  penelitian Retnaningsih,  E.,  &  Nuryanto,  N.  (2012)  yang menyatakan  tidak  terdapat  perbedaan  tingkat kepatuhan tenaga kesehatan dalam menjalankan SOP menurut pendidikan bidan baik pendidikan D3  kebidanan  maupun  pendidikan  D4/S1 kebidanan.
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  teori Soekidjo Notoatmodjo, 2018 yang menyatakan pendidikan merupakan bimbingan yang diberikan  oleh  orang  lain  agar  perkembangan kehidupan  seseorang  menuju  kearah  cita  cita tertentu. Tingkat pendidikan dapat meningkatkan  kepatuhan,  sepanjang  bahwa pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang aktif  yang  diperoleh  secara  mandiri,  lewat tahapan-tahapan  tertentu.  Menurut  asumsi peneliti terdapatnya tidak ada hubungan antara pendidikan  dengan  kepatuhan  bidan  terhadap SOP  pertolongan  persalinan  karena  adanya faktor  lingkungan  dengan  adanya  dukungan sosial  dari  sesama  teman  dalam  mendukung dalam  mengikuti  SOP  pertolongan  persalinan. Hal  ini  di  buktikan  menurut  teori  Carpenito, 2013 yang menyatakan dukungan sosial dalam bentuk  dukungan  emosional  dari  anggota keluarga  atau  teman  merupakan  faktor  penting dalam kepatuhan.
3. Hubungan Lama Kerja Dengan Kepatuhan Bidan Terhadap SOP

## Pertolongan Persalinan
Dilihat  karakteristik  responden  berdasarkan lama  kerja  mayoritas  >  5  tahun  berjumlah  90 orang  (90%)  dan  tidak  terdapatnya  hubungan lama  kerja  dengan  kepatuhan  bidan  terhadap SOP  pertolongan  persalinan.  Penelitian  ini senada  dengan  penelitian  sebelumnya  oleh tentang  menilai  kepatuhan  tenaga  kesehatan menurut  Selano,  et  al  (2019)  dengan  hasil penelitian  dalam  menilai  kepatuhan  perawat berdasarkan lama kerja menggunakan uji fisher di dapatkan P > 0,05 yaitu 0,586 hasil tidak ada hubungan  lama  kerja  dengan  kepatuhan  pada perawat  dalam  pengisian  surgical  safety checklist.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  teori  menurut Notoatmodjo, 2018 yang menyatakan lama kerja adalah  lamanya  seseorang  bekerja  atau mempunyai pengalaman di bidang
pekerjaannya.  Lama  bekerja  akan  berpengaruh terhadap  perilaku  pekerja.  Seseorang  yang sudah lama bekerja mempunyai wawasan yang lebih  luas  dan  pengalaman  yang  lebih  banyak sehingga memegang peranan dalam pembentukan perilaku pekerja.
Menurut asusmi peneliti tidak adanya hubungan lama kerja denga kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan karena apabila seseorang yang  sudah  lama  masa  kerjanya  dan menganggap dirinya sudah mempunyai pengalaman  yang  banyak  sehingga  dalam pertolongan  persalinan  sudah  hal  yang  biasa dilakukan  dengan  demikian  perilaku  seseorang dalam  mengikuti  SOP  pertolongan  persalinan sudah tidak di lakukan di karenakan bidan yang lama  masa  kerja  akan  mengikuti  cara  sesuai dengan pengalaman dan tindakan sesuai dengan langkah – langkah menurutnya yang aman. Pendapat  peneliti  tersebut  sesuai  dengan penelitian  Sepriningsih  &  Novita  Kurnia  Sari (2017) yang menyatakan bahwa seseorang yang masih  terdapat  tidak  berperilaku  aman  saat penggunaan  alat  pelindung  diri  karena  merasa sudah  berpengalaman  dan  masa  kerja  yang sudah  lama  sehingga  pelaksanaan  tidak dilakukan  sesuai  SOP  akan  tetapi  tindakan dilakukan  sesuai  dengan  pemikiran  sendiri berdasarkan pengalaman seseorang.
Menurut  Peneliti  kepatuhan  dalam  tindakan sesuai  SOP  pertolongan  persalinan  dengan adanya  penetapan  standar  kerja  sesuai  dengan teori  menurut  Rudi,  2008  dalam  penelitian Ulinnuha,  Z  (2021)  mengatakan  bahwa, “Standar operasional prosedur adalah pedoman yang  berisi  prosedur  -  prosedur  operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan  untuk  memastikan  bahwa  semua keputusan  dan  tindakan,  serta  penggunaan fasilitas-fasilitas yang dilakukan oleh karyawan didalam  organisasi  harus  berjalan  efektif  dan efisien.  Menurut  Arikunto  (2018),  kepatuhan petugas  professional  adalah  perilaku  seseorang yang  professional  terhadap  suatu  anjuran, prosedur,  atau  peraturan  yang  harus  dilakukan atau  ditaati.  Dengan  demikian  perlu  adanya reward  bagi  karyawan  yang  memiliki  jiwa professional sehingga karyawan yang lama kerja dapat memberi contoh terhadap karyawan baru dalam  tindakan  sangat  penting  SOP  agar tindakan dilakukan lebih professional. Pernyataan  ini  di  dukung  oleh  penelitian Ulinnuha,  Z  (2021),  yang  menyatakan professionalitas  dapat  tumbuh  dalam  diri
seseorang,  apabila  manusia  tersebut  mampu melatih  secara  terus  menerus  dan  memiliki komitmen terhadap pekerjaan yang digelutinya. Sehingga  tenaga  kerja  tersebut  menikmati pekerjaannya dan tidak ada unsur keterpaksaan. Adapun  hasil  penelitian  ini  di  harapkan  oleh peneliti  agar  bidan  puskesmas  yang  bekerja dengan  waktu  bekerja  yang  sudah  lama  perlu adanya reward bagi karyawan yang professional dan  bekerja  sesuai  dengan  SOP  yang  sudah  di tetapkan.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Astuti,  et  al  (2018)  yang  menyatakan  dalam penelitiannya  menunjukkan  bahwa  reward berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan  sedangkan  punishment  berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan.
4. Hubungan  Riwayat  Pelatihan  APN Dengan Kepatuhan Bidan Terhadap SOP Pertolongan Persalinan
Dilihat  karakteristik  responden  berdasarkan riwayat pelatihan APN mayoritas bidan pernah mengikuti  pelatihan  APN  berjumlah  59  orang (59  %)  dan  tidak  terdapat  hubungan  riwayat pelatihan  APN  dengan  kepatuhan  bidan terhadap SOP pertolongan persalinan. Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Retnaningsih,  E.,  &  Nuryanto,  N.  (2012)  yang menyatakan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan tingkat  kepatuhan  tenaga  kesehatan  dalam menjalankan SOP antara kelompok yang sudah dengan  yang  belum  mengikuti  pelatihan  APN denga  nilai  statistik  0,102  >  0,05.  Menurut asumsi  peneliti  tidak  adanya  hubungan  antara yang  mendapat  pelatihan  APN  dan  belum pelatihan  APN  karena  kepatuhan  di  dasari dengan kemauan diri sendiri untuk menjalankan SOP dalam pertolongan persalinan.
Namun  pada  penelitian  mayoritas  bidan  patuh dalam  melakukan  tindakan  sesuai  SOP pertolongan  persalinan  dan  mayoritas  sudah mengikuti  pelatihan,  di  nyatakan  tidak  ada hubungan  dikarenakan  adanya  sesama  teman yang  tidak  menggunakan  SOP  pertolongan persalinan  sehingga  bidan  lain  pun  secara otomatis  mengikuti  hal  tersebut.  Menurut asumsi  peneliti  hal  tersebut  di  dasari  dengan tingkat kepatuhan seseorang dari organisasi dan struktur organisasi ditentukan oleh filosofi dari manajer organisasi tersebut. Keadaan organisasi dan  struktur  organisasi  dapat  memotivasi perawat  untuk  berpartisipasi  pada  tingkatan yang  konsisten  sesuai  dengan  tujuan.  Hal  ini sesuai dengan Ivanceivich (2013), berpendapat bahwa karakteristik organisasi meliputi
komitmen organisasi dan hubungan kerja antara pekerja  dengan  supervisor  yang  akan mempengaruhi kepuasan terhadap individu. Sellain  itu  menurut  Baron  dkk,  sebagaimana dikutip  Sarlito  W.  Sarwono  2018  menjelaskan bahwa kepatuhan (obedience) merupakan salah satu  jenis  dari  pengaruh  sosial,  yaitu  ketika seseorang  menaati  dan  mematuhi  permintaan orang  lain  untuk  melakukan  tingkah  laku tertentu karena adanya unsur power. Power ini diartikan sebagai suatu kekuatan atau kekuasaan yang  memiliki  pengaruh  terhadap  seseorang atau lingkungan tertentu Oleh karena itu, pentingnya pimpinan organisasi memberi  contoh  terhadap  bawahannya  dalam melakukan tindakan sesuai SOP dengan tujuan menurut Arnani. P (2016) secara spesifik tujuan dari  SOP  adalah:  1. Agar  pegawai  dapat menjaga  konsistensi  dalam  menjalankan  suatu prosedur  kerja.  2.  Memudahkan  proses pengontrolan  pada  setiap  prosedur  kerja.  3. Mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap- tiap posisi.
5. Hubungan Pengetahuan Dengan Kepatuhan Bidan Terhadap SOP

## Pertolongan Persalinan
Dilihat  karakteristik  pengetahuan  bidan  adalah mayoritas  baik  berjumlah  40  orang  (40%)  dan terdapatnya hubungan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP pertolongan persalinan. Pengetahuan bidan mayoritas baik di karenakan bidan  banyak  yang  sudah  mendapatkan pelatihan  APN.  Menurut  Nototmodjo,  2018 yang menyatakan pengetahuan merupakan hasil dari  tahu,  yang  terjadi  karena  proses penginderaan  yang  dilakukan  seseorang terhadap sesuatu.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian sebelumnya menurut Wahyu Dewi Hapsari, et al (2014).  yang  menyatakan  terdapat  hubungan yang  bermakna  antara  pengetahuan  dengan kepatuhan  Bidan  praktik  mandiri.  Hal  tersebut membuktikan teori bahwa pengetahuan merupakan  domain  penting  dan  faktor  awal seseorang untuk berperilaku patuh. Menurut asumsi peneliti terdapatnya pengetahuan  dengan  kepatuhan  bidan  terhadap SOP  pertolongan  persalinan  dengan  adanya pengetahuan  SOP  bagi  bidan  yang  baru  akan menjadi  suatu  pedoman  untuk  menghindari terjadinya  angka  kematian  pada  ibu  dan  bayi saat pertolongan persalinan. Pada penelitian ini terlihat jumlah bidan yang mengikuti pelatihan APN  lebih  banyak  dibanding  tidak  mengikuti
pelatihan  APN,  selain  itu  dilihat  dari  tingkat kepatuhan  bidan  pada  penelitian  ini  bidan termasuk  patuh  sesuai  SOP  pertolongan persalinan  di  bandingkan  dengan  bidan  yang tidak  patuh.  Pengetahuan  dapat  di  lakukan dengan mengikuti pelatihan APN, hal ini sesuai P2KS,  2015  yang  menyatakan  secara  umum tujuan APN adalah menjaga kelangsungan hidup dan  memberikan  derajat  kesehatan  yang  tinggi bagi  Ibu  dan  bayinya  melalui  upaya  yang terintegrasi dan lengkap tetapi dengan intervensi yang seminimal mungkin agar prinsip keamanan dan  kualitas  pelayanan  dapat  terjaga  pada tingkat yang diinginkan atau optimal. Pelatihan APN  disusun  bagi  tenaga  kesehatan  yang bekerja  secara  mandiri  dan  menerapkan pelayanan terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan untuk memperoleh manfaat  maksimal  dalam  penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu dan bayi baru lahir. Pengetahuan  berdasarkan  pengalaman  yang tidak  baik  juga  dapat  mempengaruhi  perilaku seseorang  untuk  melakukan  tindakan  SOP pertolongan  persalinan.  Hal  ini  sesuai  dengan teori  Notoatmodjo,  2018  yang  menyatakan Pengalaman merupakan peristiwa yang tertangkap  oleh  panca  indera  dan  tersimpan dalam  memori.  Pengalaman  dapat  diperoleh ataupun  dirasakan  saat  peristiwa  baru  saja terjadi  maupun  sudah  lama  berlangsung. Pengalaman yang terjadi dapat diberikan kepada siapa  saja  untuk  digunakan  dan  menjadi pedoman serta pembelajaran manusia.
6. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  pada  saat pengambilan  data  adanya  kesulitan  saat menemui  bidan  PONED  yang  mewakili  yang bertanggung jawab di ruang PONED, maka dari itu  solusi  peneliti  agar  dapat  jawaban  melalui kuesioner  dengan  cara  penggunaan  aplikasi google form yang tersimpan di google drive di sebarkan melalui WhatsApp pada seluruh bidan yang  bertanggung  jawab  di  ruang  PONED  di seluruh Puskesmas di Kabupaten Karawang.
Menurut  peneliti  ketebatasannya  saat  tidak langsung  bertemu  dengan  responden  secara langsung  dan  komunikasi  melalui  aplikasi whatsApp  sehingga  dokumentasi  hanya  di buktikan  dengan  jawaban  yang  tersimpan  di google drive.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian tantang Hubungan Antara Status  Akreditasi  Dengan  Kepatuhan  Bidan Terhadap  SOP  Pertolongan  Persalinan  Di Puskesmas  Mampu  Poned  Wilayah  Kabupaten Karawang didapatkan:
1. Karakteristik  kepatuhan  bidan  terhadap SOP  pertolongan  persalinan  mayoritas bidan patuh berjumlah 84 orang (84%)
2. Karakteristik  status  akreditasi  puskesmas mampu  PONED  Kabupaten  Karawang mayoritas  akreditasi  madya  berjumlah  63 orang (63%)
3. Karakteristik  tingkat  pendidikan  bidan mayoritas  pendidikan  rendah          (  D3 Kebidanan) berjumlah 70 orang (70%)
4. Karakteristik lama kerja bidan mayoritas > 5 tahun berjumlah 90 orang ( 90%)
5. Karakteristik  riwayat  pelatihan  APN mayoritas bidan pernah mengikuti pelatihan APN berjumlah 59 orang ( 59%)
6. Karakteritik  pengetahuan  bidan  mayoritas pengetahuan  bidan  baik  berjumlah  40 orang (40%)
7. Tidak  terdapat  hubungan  antara  status akreditasi,  lama  kerja,  tingkat  pendidikan dan  lama  kerja  dengan  kepatuhan  bidan terhadap  SOP  Pertolongan  Persalinan  Di Puskesmas  Mampu  Poned  Wilayah Kabupaten Karawang 8. Terdapat  hubungan  pengetahuan  dengan kepatuhan bidan terhadap
SOP Pertolongan  Persalinan  Di  Puskesmas Mampu  Poned  Wilayah  Kabupaten Karawang

## DAFTAR PUSTAKA
Ari  Susanti,  Ani  Laila,  I.  daiya.  (2015). Buku ajar kebidanan persalinan . EGC. Asrinah.  (2013). Konsep  Kebidanan .  Graha ilmu. Azwar Saifuddin. (2015). SIkap Manusia Teori dan Pengukurannya . Liberty. Carpenito,  L.  J.  (2013). Buku  saku  diagnosis keperawatan (13th ed.). EGC.
Dinas Kesehatan Kab. Karawang. (2018). Profil Kesehatan  Kabupaten  Karawang  Tahun 2018. Www.KarawangKab.Go.Id , 1–339. Ivancevich,  G.  (2013). Organisasi .  Binarupa
Aksara. Juliana. (2017). FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN BIDAN MELAKSANAKAN STANDAR OPERASIONAL  PROSEDUR  (SOP)
ASUHAN  PERSALINAN  NORMAL (APN) DI KLINIK

## BERSALIN
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017.
Wahana Inovasi . Kurnia  Dwi  Rimandini.  (2014). Asuhan Kebidanan Persalinan (Intra natal Care) . CV TRANS INFO MEDIA. Nurjasmi,  E.  (2016). Buku  Acuan  Midwifery Update . PP Ikatan Bidan Indonesia. Nurul  Jannah.  (2016). Konsep  Dokumentasi Kebidanan (cetakan 3). Ar Ruzz Media. Prof.Dr  Sugiono.  (2014). Metode  Penelitian
Kwalitatif . CV AlfaBeta. Republik  Indonesia.  (2019).  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang  Kebidanan. Republik  Indonesia ,
011594 ,
50. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/ 122742/uu-no-17-tahun-2019 Sari,  R.  N.  (2017).  Faktor-faktor  yang berhubungan  dengan  kepatuham  bidan dalam  penggunaan  alat  pelindung  diri (APD)  dalam  melakukan  APN  di  rumah sakit  umum  madani  medan  2016. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota , 1 (3), 82– 91.
Soekidjo  Notoatmodjo.  (2018). Metodologi penelitian kesehatan . PT Rineka Cipta.