Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan              89 Vol.3, No. 2, Agustus 2018, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836, hal. 89-100

## FINTECH AS ONE OF THE FINANCING SOLUTIONS FOR SMEs
Muhamad Rizal 1* , Erna Maulina 2 , Nenden Kostini 3
1,2,3 Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD E-mail : muhamad.rizal@unpad.ac.id 1 , erna.maulina@unpad.ac.id 2 , nenden.kostini@unpad.ac.id

## ABSTRACT
In 2017, more than 40 new fintech businesses is born, this financial business have emerged that have tried their luck in the Indonesian financial landscape along with the other 140s of startup that have stood before. Indonesia's fintech industry has become one of the prima donna that attracted so much attention from the financial industry actors. Investment on startup fintech began to attract a lot of interest, even some startup managed to get series A of investment this year. The fintech sectors are beginning to develop and many new products are launched.
Meanwhile, the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (Ministry of Small and Medium Enterprises) launched 3.79 million micro, small and medium enterprises (SMEs) already utilizing online platform in marketing their products. This number is around 8 percent of the total perpetrators of SMEs in Indonesia, which is 59.2 million.
The problem of sources of financing is a classic problem that is a barrier to the growth of SMEs who do  not  get  financing  facilities  from  the  banking  sector.  Lack  of  financial  resources  makes  SMEs unable  to  develop  innovations  to  increase  production.  However,  the  rapid  growth  of  financing business of fintech, such as peer-to-peer lending can now be another alternative for loan fund raisers. peer-to-peer lending is a financing business that targets the middle to lower market sectors

## Key word: Fintech, SMEs

## FINTECH SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PEMBIAYAAN  BAGI UMKM

## ABSTRAK
Sepanjang  tahun  2017,  setidaknya  muncul  lebih  dari  40  bisnis  fintech  baru  yang  mencoba peruntungan di lanskap keuangan Indonesia bersama dengan 140-an startup lain yang telah berdiri sebelumnya.  Industri  fintech  Indonesia  memang  menjadi  salah  satu  primadona  yang  menarik perhatian begitu besar dari para pelaku industri keuangan. Investasi pada startup fintech mulai banyak diminati, bahkan beberapa startup berhasil mendapatkan investasi seri A di tahun ini. Sektor-sektor fintech mulai berkembang dan produk-produk baru banyak diluncurkan.
Sementara  itu,  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (Kemenkop  UKM)  melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 8 persen dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta.
Masalah  sumber  pembiayaan  merupakan  masalah  klasik  yang  menjadi  penghambat  pertumbuhan UMKM yang tidak mendapat fasilitas pembiayaan dari sektor perbankan. Kurangnya sumber dana menjadikan UMKM tidak dapat mengembangkan inovasi untuk meningkatkan produksinya. Namun demikian pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan FinTech seperti peer-to-peer lending  sekarang ini  bisa  menjadi  alternatif  lain  bagi  para  pencari  dana  pinjaman.  peer-to-peer  lending  merupakan bisnis pembiayaan yang menyasar sektor  pasar menengah ke bawah.
Kata Kunci : Fintech dan UMKM
90 Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.3, No. 2, Agustus 2018, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836, hal. 89-100

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  yang  tidak  terbatas  di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya  fintech.  Istilah  fintech  merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis  teknologi  yang  tentunya  akan  semakin memudahkan  transaksi  yang  kita  lakukan dimana  saja  dan  kapan  saja.  Model  keuangan baru ini, fintech dimulai pertama kali pada tahun 2004  oleh  Zopa,  yaitu  institusi  keuangan  di Inggris  yang  menjalankan  jasa  peminjaman uang.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008.
Financial  technology  (FinTech)  is  morphing into  a  larger  field  of  the  Internet  of  Thing  (I0) and  will  be  transformed  exponentially  in  the coming  decade  by  quantum  computing.  New asset classes and technologies are being created that  will  alter  current  business  practies (Paul Schulte and Gavin Liu, 2018)
Sebagai  salah  satu  bentuk  penerapan  teknologi informasi di bidang keuangan. Fintech memiliki fungsi  beragam,  yang  diyakini  mampu  dengan cepat berkembang secara cepat. Saat ini fintech mampu  melayani  electronic  money,  virtual account,  agregator,  lending,  crowdfunding  dan transaksi  keuangan  online  lainnya.  Adapun fintech yang telah beroperasi, sebagian ada yang didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional,  tetapi  tidak  sedikit  pula  yang merupakan  perusahaan  rintisan  atau  startup. Namun perkembangan fintech di Indonesia tetap berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral.
Inovasi  yang  berkembang  di  sini  adalah pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan  pada  bidang  keuangan.  Meski  pada mulanya  konsep  finansial  Peer  to  Peer  ini diperuntukkan  bagi  para  start-up  (wirausaha baru) dalam mencari investor untuk membiayai bisnisnya.  Namun  dalam  perkembangannya finansial  Peer  to  Peer  ini  telah  menjadi crowdfunding,  sehingga  pemanfaatan  finansial Peer to Peer ini tidak terbatas bagi para start-up saja. Dengan munculnya virus inovasi keuangan P2P  yang  berbasis  jaringan  Internet  maka tentunya  penyebarannya  menjadi  sangat  cepat secara global hingga pada akhirnya muncul juga berbagai jasa crowdfunding di Indonesia seperti
www.crowde.co, www.kitabisa.com, www.gandengtangan.org,  www.wujudkan.com dan sebagainya.
Hal  tersebut  diutarakan  pula  oleh  Paul  Schulte dan  Gavin  Liu  dalam  penelitiannya  yang disampaikan  dalam  artikelnya  yang  berjudul Fintech is Merging with IoT and AI to Challenge Banks:  How  Entrenched  Interested  Can Prepare, mereka  menuliskan: “A company like Alibaba  can  grow  rapidly  in  e-  commerce  and serve  as  the  back-bone  of  banks  through profitable  offerings  from  its  cloud  business, where  billions  of  digital  data  on  customer  are stored.  Ant  Financial  can  have  a  value  of  $60 billions  and  offer credit  ratings  on  800  million people  and  20  million  small  and  medium  sized enterprises  (SMEs),  challenging  traditional ratings agencies”. (Paul Schulte and Gavin Liu 2018).
Oleh  karena  itu  penting  hukum  berperan  untuk mengantisipasi  permasalah  yang  muncul  dari produk  inovasi  FinTech  ini.  Salah  satunya adalah tentang legalitas penyelenggaraan crowdfunding?, kemudian, apakah bisnis model FinTech  ini  dapat  terbebas  dari  uang  haram (money loundering)? Isu-isu hukum inilah yang hingga saat ini masih berada di wilayah abu-abu menurut  hukum  positif  di  Indonesia.  Joseph Schumpeter (1934) berpendapat dengan teorinya creative destruction bahwa nilai-nilai kewirausahaan  akan  memunculkan  pasar  baru melalui metode baru. Jika pemikiran Schumpeter  dibenturkan  dengan  instrumen hukum  maka  tentunya  hukum  tidak  mampu mengejar  dinamika  bisnis  yang  berjalan  sangat dinamis ini.
Saat  ini,  FinTech  tidak  hanya  di  kenal  di kalangan wirausaha saja tapi sudah di kenal pula oleh  masyarakat  pada  umumnya.  Pemanfaatan FinTech  ini  tentunya  perlu  segera  disikapi melalui instrumen hukum yang baik. Salah satu fenomena  Fintech  yang  berkembang  sangat pesat  adalah  keberadaan  transportasi  online seperti Go –Jek lewat Go Pay nya, Grab dengan Grab  Pay,  dan  sebagainya.  Dampak  dari booming-nya  Go-Jek  karena  keberadaannya mengancam  bisnis  transportasi  konvensional. Jika  fenomena  FinTech  disejajarkan  dengan fenomena  Go-Jek,  maka  tidak  menuntup kemungkinan  dalam  2-3  tahun  ke  depan
keberadaan  FinTech  akan  mengancam  institusi keuangan nasional.
Fintech mampu menghilangkan peran bank atau lembaga  keuangan  dalam  memberikan  jasa keuangan  kepada  nasabah,  membantu  nasabah membuat  keputusan  keuangan,  mengurangi biaya operasional dan risiko kerugian misalnya akibat kredit macet, dan mengembangkan pasar. Namun,  ada  beberapa  kebijakan  yang  masih menjadi  perhatian  yakni  keamanan  data,  tanda tangan  elektronik,  penyelenggaraan  know  your customer  digital,  elektronifikasi  pembayaran, dan kepastian hukum pinjaman berbasis online. Sejalan  dengan  perkembangan  tersebut,  tren  e- commerce  di  Indonesia  juga  diprediksi  banyak pihak  terus  meningkat  dari  Rp  150  triliun  di tahun  2014  menjadi  Rp  210  triliun  pada  tahun 2025.  Situasi  e-commerce  di  Indonesia  potensi pasarnya  sangat  besar,  namun  sayangnya infrastruktur  finansial  dan  pengiriman  masih kurang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Finansial Technology (Fintech) Definisi Fintech
Fintech  berasal  dari istilah  Fintech  berasal  dari istilah  financial  technology  atau  teknologi finansial.  Menurut The  National  Digital Research  Centre (NDRC),  di  Dublin,  Irlandia, mendefinisikan  fintech  sebagai  “ innovation infinancial  services ”  atau  “inovasi  dalam layanan  keuangan  fintech”  yang  merupakan suatu  inovasi  pada  sektor  finansial  yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran,  investasi,  peminjaman  uang, transfer,  rencana  keuangan  dan  pembanding produk  keuangan.  Saat  ini  terdapat  142 perusahaan yang bergerak dibidang fintech yang teridentifikasi 1
Industri financial technologi ( fintech) merupakan  salah  satu  metode  layanan  jasa
1 Ernama  Santi,  pengawasan  otoritas  jasa  keuangan terhadap  financial  technology  (Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  nomor  77/pojk.01/2016,  diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 217
keuangan  yang  mulai  populer  di  era  digital sekarang  ini.  Dan  pembayaran  digital  menjadi salah  satu  sektor  dalam  industri FinTech yang paling  berkembang  di  Indonesia.  Sektor  inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah  dan  masyarakat  untuk  mendorong peningkatan  jumlah  masyarakat  yang  memiliki akses kepada layanan keuangan. 2

## Peran Fintech
Fintech dengan  layanan  keuangan  seperti crowdfunding,  mobile  payments ,  dan  jasa transfer  uang  menyebabkan  revolusi  dalam bisnis startup. Dengan crowdfunding, bisa memperoleh  dana  dari  seluruh  dunia  dengan mudah,  bahkan  dari  orang  yang  belum  pernah ditemui  sekalipun Fintech juga  memungkinkan transfer  uang  secara  global  atau  internasional. Jasa  pembayaran  seperti PayPal otomatis mengubah  kurs  mata  uang,  sehingga  yang berada  di  Amerika  bisa  membeli  barang  dari Indonesia  dengan  mudahnya, Fintech juga memiliki  peran  penting  dalam  mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya : a.  Dapat  mengakses  data  dan  informasi  kapan
saja dan dimana saja
b.  Menyamaratakan  bisnis  besar  dan  kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.
Secara global, industri Fintech terus berkembang dengan  pesat.  Terbukti  dari  bermunculannya perusahaan  startup di  bidang  ini  serta  besarnya investasi  global  di  dalamnya.  Khususnya  di Indonesia,  bisnis  ini  berkembang  sangat  pesat hingga  menarik  perhatian  seluruh  pebisnis  di Indonesia. 3

## Perkembangan Fintech Global
Fintech secara global menunjukkan secara pesat Fintech  berkembang  di  berbagai  sektor,  mulai dari startup pembayaran, peminjaman ( lending ), perencanaan  keuangan  ( personal  finance ), investasi  ritel,  pembiayaan  ( crowdfunding ),
2 Budi  Wibowo,  analisa  regulasi  fintech  dalam membangun  perekonomian  di  Indonesia,  Jakarta, Indonesia.
3 Ibid
remitansi,  riset  keuangan,  dan  lain-lain.  Pelaku FinTech  Indonesia  masih  dominan  berbisnis payment  (43%),  pinjaman  (17%),  dan  sisanya berbentuk  agregator,  crowdfunding  dan  lain- lain.

## Keuangan Inklusif
Keuangan  inklusif  menjadi  tren  pasca  krisis 2008  terutama  didasari  dampak  krisis  kepada kelompok in  the  bottom  of  the  pyramid (pendapatan rendah yang tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai  dokumen  identitas  legal,  dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar Negara maju 4 .
Walau  mereka  tergolong in  the  bottom  of  the pyramid serta  tidak  mempunyai  tabungan ( saving )  dapat  dipercaya  antara  mereka  masih memiliki  benda  bergerak  tidak  produktif ( holding )  yang  dipakai  sehari-hari  seperti cincin/kalung  dsb  yang  dapat  diuangkan  dan dipergunakan  untuk  hal  yang  produktif  seperti untuk  modal  usaha  mikro  non  formal  atau bercocok tanam dan beternak, dsb. Sampai pada pemikiran  inipun  adakalanya  mereka  lupa. Dengan  menguangkan  holding  diharapkan  bisa menjadi  salah  satu  jalan  menyelesaikan permasalahan. Apalagi jika mereka dibantu dan dibina. 5
Bagi  sebagian  masyarakat  mungkin  hal  ini merupakan  sesuatu  yang  mustahil  dilakukan. Memang  membangun  masyarakat  kelas  bawah ( in  the  bottom  of  the  pyramid )  pada  umumnya tidak  semudah  membangun  kelas  atas  ( middle and high income ) mereka mempunyai pandangan yang terbatas, sempit dan lepas dari pemikiran  kehidupan  masa  depan  serta  suka melakukan jalan pintas. Dengan keadaan seperti ini mereka perlu dibina karena pada dasarnya di dalam  diri  mereka  ada  kekuatan  yang  perlu diluruskan untuk kehidupan masa depan. Mental negatif seperti inilah yang perlu dilenyapkan dari diri  mereka  agar  mereka  bisa  menjadi
4 www.bi.go.id
5 Bahctiar  Hassan  Miraza,  (2014).  Membangun Keuangan Inklusif, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, vol. 23, no 2.
6 Ibid
masyarakat mandiri sesuai kemampuan mereka. 6

## Pengertian UMKM
UMKM  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh  pribadi  dan  memiliki  kekayaan  bersih paling  banyak  Rp  200.000.000,00  (belum termasuk tanah dan bangunan). 7
Berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah: 8
1. Usaha  mikro  adalah  usaha  produktif  milik orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha mikro  sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria usaha  kecil  sebagaimana  dimaksud  dalam undang-undang ini.
3. Yang  dimaksud  usaha  kecil  dan  menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang  tidak  terlalu  besar,  manajemen  masih sangat  sederhana,  modal  yang  tersedia terbatas,  pasar  yang  dijangkau  juga  belum luas.
4. Usaha  menengah  adalah  usaha  ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan  oleh  orang  perseorangan  atau badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan usaha  kecil  atau  usaha  besar  dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
7 Akifa P. Nayla, Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba, Laksana, Jogjakarta, 2014, hlm. 12.
8 Undang-Undang  Usaha  Mokro,  Kecil  dan Menengah.  Pustaka  Mahardika,  Yogyakarta,  2013, hlm. 3.
sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang ini.  Dunia  usaha  adalah  usaha  mikro,  usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan  kegiatan  ekonomi  di  Kudus  dan berdomisili di Kudus.
5. Kata  lain  dari  pelaku  usaha  adalah wirausahawan  ( entrepreneuship ).  Secara sederhana,  wirausahawan  ( entrepreneuship ) dapat  diartikan  sebagai  pengusaha  yang mampu meliat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut, berani menanggung  risiko  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  bisnis  yang  ditekuninya,  serta menjalankan  usaha  tersebut  dengan  rencana pertumbuhan  dan  ekspansi. Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia
(Pendekatan Keuangan Syariah)

## Tabel 1.3. Kriteria UMKM
Sumber: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
No  Usaha Kriteria Asset Kriteria Omset 1 Usaha Mikro Maks.  50  Jt Maks. 300 Jt 2 Usaha Kecil >50Jt–500 Jt > 300 Jt – 2,5 Miliar 3 Usaha Menengah >500Jt–10 M > 2,5 M – 50 M Sumber: Kemetrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

## Studi Terdahulu
No Nama Judul Metode Hasil 1. Budi Wibowo Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia kualitatif Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi (FinTech)  di Indonesia telah  menjadi keniscayaan sejalan dengan perkembang- an  teknologi
informasi  dan komunikasi.
2. Muhamm ad Said
Hannaf Wimpi Gea Seprina Putri Linkage Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Berbasis Modal  Sosial Pada Financial
Technology: Strategi Peningkatan Pembiayaan
Inklusif kualitatif strategi  bisnis dengan melakukan linkage pembiayaan pada  industri fintech merupakan bentuk  upaya keberlanjutan pembiayaan serta solusi atas  problem pembiayaan konsumtif dan terjebaknya pola pembiayaan menggunakan akad murabahah.
3. Fitri
Nuraini1, Rieska Maharani 2 dan Andriant o3 Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM  Dan Koperasi Dalam Menghadapi AEC  (Asean Economic Community): Suatu  Telaah Kepustakaan kualitatif Peran UMKM sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan penyumbang ekspor produk non migas yang dapat menambah pendapatan devisa negara. 4. Nofita Wulansar i1, Wahyu dan Yunus Kurniawa n Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sinergi UMKM  Dan Good Governance Di  Indonesia kualitatif Peran UMKM di  Indonesia menjadi  poin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.UM KM  mampu bertahan  dan menyelamatk an perekonomian bangsa  ketika terjadi krisis
5. Novia Nengsih Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimpleme ntasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia kualitatif pertumbuhan perbankan syariah terlihat dari peningkatan aset, Dana Pihak  Ketiga (DPK) naik 15%  sampai 45% per tahun, pembiayaan
94 Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.3, No. 2, Agustus 2018, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836, hal. 89-100
juga mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 50,05% per
tahun

## METODE PENELITIAN
Metoda  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan  kualitatif.  Data  yang  dikumpulkan merupakan  data  sekunder  dengan  melakukan studi pustaka dan literature.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Isi Hasil dan Pembahasan Perkembangan UMKM di Indonesia Berdasarkan Data yang dihimpun dari Kementerian  Koperasi  dan  UMKM,  jumlah UMKM  dari  Tahun  2009-2013  adalah  sebagai berikut:
-     2009 jumlah UMKM 52.764.750 unit dengan pangsa 99,99%
-     2010 jumlah UMKM 54.114.821 unit dengan pangsa 100,53%
-     2011 jumlah UMKM 55.206.444 unit dengan pangsa 99,99%
-     2012 jumlah UMKM 56.534.592 unit dengan pangsa 99,99%
-     2013 jumlah UMKM 57.895.721 unit dengan pangsa 99,99%
Bahkan pada Tahun 2014-2016 jumlah UMKM di  Indonesia  sudah  mencapai  lebih  dari 57.900.000  unit  dan  pada  tahun  2017  jumlah UMKM diperkirakan berkembang sampai lebih dari  59.000.000  unit.  Hal  ini  pula  yang disampaikan  oleh  Presiden  RI  Joko  Widodo bahwa UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan  mampu  untuk  menopang  perekonomian negara,  bahkan  saat  terjadi  krisis  global. Presiden Jokowi sangat berharap pelaku UMKM menjadi  garda  terdepan  dalam  membangun ekonomi rakyat.
Keberadaan UMKM sekarang ini telah menjadi tulang  punggung  perekonomian  Indonesia  dan ASEAN.  Sekitar  88,8-99,9%  bentuk  usaha  di ASEAN  adalah  UMKM  dengan  penyerapan
tenaga  kerja  mencapai  51,7-97,2%.  UMKM memiliki  proporsi  sebesar  99,99%  dari  total keseluruhan  pelaku  usaha  di  Indonesia  atau sebanyak  56,54  juta  unit.  Disinilah  perlunya kerjasama  untuk  pengembangan  dan  ketahanan UMKM perlu diutamakan.
Perkembangan  potensi  UMKM  di  Indonesia tidak  terlepas  dari  dukungan  perbankan  dalam penyaluran  kredit  kepada  pelaku  UMKM. Menurut  data  Bank  Indonesia,  setiap  tahunnya kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan. Walaupun  pada  2015,  sekitar  60%-70%  dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan.
Bank  Indonesia  telah  mengeluarkan  ketentuan yang  mewajibkan  kepada  perbankan  untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM  mulai  Tahun  2015  sebesar  5%,  2016 sebesar 10%, 2017 sebesar 15%, dan pada akhir Tahun 2018 sebesar 20%.
Pada  zaman  globalisasi  seperti  sekarang  ini, semua orang harus berlomba-lomba menjalankan UMKM dan meraih peluang bisnis yang  ada.  Untuk  itu,  diperlukan  pengaturan keuangan  bisnis  yang  baik  untuk  menunjang keberlangsungannya.

## Perkembangan Startup Fintech di Indonesia
Financial  technology  atau  Fintech  telah berkembang  sangat  pesat  di  Indonesia.  peer  to peer lending (P2PL) merupakan suatu platform Fintech yang menawarkan pinjaman modal atau pembiayaan  secara  online.  Selain  seabagai penyedia dana secara online, peer to peer lending (P2PL) juga memiliki tugas yaitu analisa risiko (Drevs,  2016).  Besarnya  kebutuhan  dana  di Indonesia  menjadikan  platform  peer-to-peer lending  memiliki  perkembangan  yang  sangat pesat  daripada  platform  Fintech  lainnya. Beberapa Financial technology dengan platform peer-to-peer  lending  yang  mendominasi  di Indonesia adalah sebagai berikut:
1.  Modalku
Modalku  merupakan  pinjaman  secara online dengan platform peer-to-peer lending  (P2PL).  Modalku  merupakan platform yang memberikan bantuan pembiayaan  pada  UKM  yang  mengalami
kesulitan  dana.  Dana  pinjaman  yang ditawarkan  oleh  Modalku  mulai  dari  Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000 dengan tenor 3 hingga 12 bulan (Pratama, 2016).  Sistem  yang  digunakan  dalam pembiayaan  UKM  oleh  Modalku  yaitu dengan cara mengumpulkan dana dari para investor, jika permohonan pendanaan oleh UKM  telah  disetujui  oleh  Modalku, selanjutnya Modalku akan mengumpulkan dana. Dana yang telah terkumpul sejumlah yang  dibutuhkan  oleh  Modalku,  maka pendanaan tersebut dapat langsung dicairkan.  Apabila  dana  yang  dibutuhkan oleh  UKM  belum  terpenuhi  juga,  maka selanjutnya  akan  dilakukan  (Modalku, 2015).
2.  Investree Investree  merupakan  salah  satu  market place,  dimana  Investree  hanya  mengolah dana  dari    para  investor  dengan  cara mempertemukan  mereka  dengan  para peminjam  dalam  situs  tersebut,  nantinya investor  sendirilah  yang  akan  memilih peminjam yang akan didanainya (iriansyah, 2016). Pembiayaan terbesar yang ditawarkan  investree  untuk  kepentingan individu  nasabah  adalah  hingga  mencapai
Rp. 50.000.000 sedangkan untuk kepentingan  bisnis  hingga  mencapai  Rp. 2.000.000.000 (Investree, 2016). Investree memberikan bunga pinjaman yaitu sebesar 0,9%  perbulan  dan  return  bagi  investor hingga 20% perbulan.
3.  Amartha Amartha  merupakan  perusahaan  Fintech yang juga mempertemukan para pengusaha kecil  atau  UKM  dengan  para  investor. Fungsi  Imarket  place  juga  diterapkan dalam  Amartha.  Pembiayaan  di  Amartha dimulai  dengan  nominal  Rp.3.000.000 hingga  Rp.10.000.000  (Amartha,  2016). Amartha  telah  menerima  pendanaan  dari investor  terbesar  yaitu  sebesar  Rp. 26.000.000.000  (Pratama,  2017).  Sistem gandeng  renteng  merupakan  suatu  sistem yang membedakan Amartha dengan perusahaan  Fintech  di  Indonesia.  Sistem
tanggung renteng yaitu, dimana ketika telah ada  10  hingga  20  orang  yang  telah  dibina atau dibimbing pihak Amartha di berbagai desa, kemudian Amartha akan memberikan modal atau pembiayaan, apabila salah satu anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya,  maka  anggota  yang  lain yang  akan  menangung  tanggung  jawab anggota  kelompoknya  tersebut  (Pratama, 2017).
Dari  tiga  startup  peer-to-peer  lending  yang mendominasi di Indonesia seperti telah dipaparkan di atas memang lebih mengarah pada pembiayaan  UKM  dan  lebih  kepada  market place. Namun, masih ada banyak sekali startup peer-to-peer  lending di  Indonesia  yang  juga melayani kredit kosumsi. Bunga yang diberikannyapun beragam mulai dari bunga flat hingga  bunga  dinamis. Startup  peer-to-peer lending tersebut  diantaranya  yaitu  Uang teman.com,  taralite,  dan  amar  bank.  jumlah Fintech pada tahun 2016 dirilis oleh OJK dalam pers (2016) telah mencapai 165 perusahaan atau startup. Hal tersebut mencerminkan petumbuhan startup  yang  sangat  cepat  di  Indonesia.  Hanya dalam kurun waktu 2 tahun startup telah tumbuh dan menguasai pasar lending di Indonesia. Selain  peer-to-peer  lending  masih  banyak Fintech di Indonesia yaitu e-comerce crowdfunding.  E-comerce  merupakan  Fintech yang  bergerak  dalam  bidang  jual  beli  online. Platform tersebut khusus diguakan utnuk market place.  Selanjutnya  adalah  crowdfunding  yaitu merupakan Fintech yang  mirip dengan peer-to- peer  lending,  namun  bedanya  crowdfunding akan  mengumpulkan  dana  dari  para  investor terlebih  dahulu  sebelum  mencairkan  dana pinjaman  kepada  nasabah  yang  telah  di  setujui pengajuan  pinjamannya.  Berbeda  dengan  peer- to-peer  lending  yaitu  platform  peminjaman online yang langsung mencairkan dana pinjaman kepada pemohon pinjaman yang telah disetujui setelah melaui proses credit scoring.

## Peran Penting Startup Financial Technology dalam Pembiayaan UMKM di Indonesia
Di  era  digitalisasi  sekarang  ini  mengharuskan seluruh  kegiatan  menggunakan  teknologi  demi
efisiensi biaya. Digitalisasi pada sektor keuangan  membuat  para  lembaga  di  sektor keuangan berlomba-lomba meiningkatkan inovasi teknologi keuangan untuk menigkatkan efisiensi dan pangsa pasarnya. Perbankan adalah lembaga yang paling gencar dalam menerapkan dan  mengembangkan  financial  technology (Finteh).  Tujuan  tidak  lain  adalah  untuk meningkatkan efisiensi dalam melayani nasabahya.
Sebagai model pembiayaan baru yang merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan  teknologi  FinTech  telah  mengubah model  bisnis  dari  konvensional  menjadi moderat, yang awalnya dalam  membayar harus bertatap-muka  dan  membawa  sejumlah  uang kas,  kini  dapat  melakukan  transaksi  jarak  jauh dengan  melakukan  pembayaran  yang  dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.
FinTech  muncul  seiring  perubahan  gaya  hidup masyarakat  yang  saat  ini  didominasi  oleh pengguna  teknologi  informasi  tuntutan  hidup yang serba cepat. Dengan FinTech, permasalahan  dalam  transaksi  jual-beli  dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke  tempat  perbelanjaan,  ke  bank/ATM  untuk mentransfer  dana,  keengganan  mengunjungi suatu  tempat  karena  pelayanan  yang  kurang menyenangkan  dapat  diminimalkan.  Dengan kata lain, FinTech membantu transaksi jual beli dan  sistem  pembayaran  menjadi  lebih  efisien dan ekonomis namun tetap efektif.
Tidak dipungkiri lagi keberadaan FinTech tentu dapat  menggerakan  sendi  ekonomi.  Melalui berbagai  kreativitas  dan  inovasi  FinTech dikembangkan  oleh  para  entrepreneur  untuk menjawab  kebutuhan  pasar  dan  keteraksesan pasar  di  bidang  finansial.  Saat  ini  model pengaturan  FinTechada  dua  model,  yaitu:  rule- based  dan  principle-based.  Contoh  dari  prinsip pengaturan ini jika dirumuskan ke dalam aturan hukum  adalah  rule-based  (pengaturan  berbasis aturan).  Contoh:  dana  yang  dihimpun  dari masyarakat  tidak  boleh  lebih  dari  100  Milyar. Sedangkan  prinsip  lainnya  adalah  Principle- based  (pengaturan  berbasis  prinsip).  Contoh: dana yang dihimpun dari masyarakat tidak boleh menyebabkan  dampak  ekonomi.  Terlepas  dari
kelebihan dan kekurangan kedua jenis pengaturan  di  atas,  pada  intinya  aturan  dibuat untuk menertibkan keadaan menuju tujuan akhir yaitu keadilan di bidang keuangan.
Pengaturan FinTech saat ini merupakan tuntutan global bagi industri keuangan. Saat ini masalah yang  dihadapi  oleh  negara  maju  dan  negara berkembang seperti Indonesia adalah sama yaitu bagaimana  mengembangkan  FinTech.  Artinya, kesamaan level-playing-field antara negara maju dan  negara  berkembang  ini  harusnya  dapat menjadi peluang bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan regulasi. Harapannya di kemudian  hari  pertumbuhan  FinTech  di Indonesia  dapat  berkembang  dengan  baik  dan aman.
Di  Indonesia  pengaturan  mengenai  FinTech telah  diakomodir  oleh  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi  dan  Peraturan  Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Hal ini  membuktikan  bahwa  Pemerintah  Indonesia telah serius menanggapi perkembangan FinTech di  Indonesia.  Dengan  adanya  regulasi  yang mengakomodir  tentunya  akan  menciptakan Kepastian  Hukum  dan  rasa  aman  bagi  Investor maupun para pencari dana. Adapun aturan yang dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan FinTech dan E- Commerce  di  Indonesia.  Peraturan  BI  ini mengatur  beberapa  hal  mengenai  akomodasi inovasi  FinTech  dan  E-Commerce,  keamanan dan  kenyamanan  konsumen  serta  menjaga pemerataan  para  pelaku  industry  FinTech  di Indonesia.  Selain  regulasi  tentunya  ada  aspek lain yang harus diperhatikan para pelaku industri FinTech di Indonesia. Pada prinsipnya terdapat 6 Aspek Hukum yang perlu diperhatikan dalam pengembangan  Bisnis  bidang  FinTech  di Indonesia, yaitu Perizinan; AD/ART Perusahaan; Perjanjian/Kontrak;
Bukti
Kepemilikan  Aset;  Sengketa  Hukum  dan Perpajakan. Dengan memperhatikan keenam hal tersebut maka pengembangan bisnis FinTech di
Indonesia dapat berjalan dengan baik. Adapun  keuntungan  dari  FinTech  yang  dapat dirasakan oleh:
a. Bagi konsumen, FinTech memberi manfaat, seperti  mendapat  layanan  yang  lebih  baik, pilihan  yang  lebih  banyak;  dan  harga  yang lebih murah.
b. Bagi  pemain  FinTech  (pedagang  produk atau  jasa),  FinTech  memberi  manfaat menyederhanakan rantai transaksi; Menekan biaya  operasional  dan  biaya  modal,  dan membekukan alur informasi.
c. Bagi Pemerintah, FinTech memberi manfaat untuk  mendorong  transmisi  kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran  uang  sehingga  meningkatkan ekonomi  masyarakat,  dan  mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif/SKNI. Akibat  dari  efektivitas  dan  efisiensi  tersebut, FinTech telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat  dan  telah  membantu  perusahaan- perusahaan start-up dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Oleh karenanya,  FinTech  sekarang  ini  mampu menggantikan  peran  lembaga  keuangan  formal seperti bank. Bahkan sebagai sistem pembayaran baru, FinTech telah berperan dalam;
1.  Menyediakan  pasar  bagi  pelaku  usaha khususnya  UMKM  yang  mengandalkan media digital sebagai basis pemasarannya;
2.  Menjadi  alat  bantu  untuk  pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring;
3.  Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien;
4.  Mitigasi  risiko  dari  system  pembayaran yang konvensional;
5.  Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal.
Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran  inilah  yang  mendorong  Bank Indonesia  sebagai  bank  sentral  Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran  yang  telah  terpenetrasi  oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman serta  mendukung  pilar-pilar  dalam  pencapaian visi dan misi Bank Indonesia.
Kebijakan  Bank  Indonesia  dalam  menjaga
ketertiban  lalu  lintas  pembayaran  terkait FinTech adalah sebagai berikut:
1.  Dalam  hal  penyediaan  pasar  bagi  pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya  mengenai  jaminan  kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber.
2.  Dalam hal tabungan, pinjaman dan penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan
makroprudensial, pendalaman  mengenai  pasar  keuangan, system  pembayaran  sebagai  pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen.
3.  Dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank  Indonesia  juga  mewajibkan  setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial,  pendalaman  mengenai pasar keuangan, system pembayaran sebagai pendukung  operasi  dan  keamanan  siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. 4.  Dalam hal pembayaran, penyelesaian/settlement  dan  kliring,  Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap  konsumen,  khususnya  mengenai jaminan  kerahasiaan  data  dan  informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber.
Bank  Indonesia  menjamin  keamanan  dan ketertiban  lalu  lintas  pembayaran  dengan menjadi:
1.  Fasilitator. Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran
2.  Analis  bisnis  yang  intelligent.  Melalui kerjasama  dengan  otoritas  dan  agen-agen internasional,  Bank  Indonesia  menjadi analis  bagi  para  pelaku  usaha  terkait FinTech untuk memberikan pandangan dan arahan  tentang  bagaimana  menciptakan system pembayaran yang aman dan tertib.
3.  Asesmen.  Bank  Indonesia  melakukan monitoring  dan  penilaian  (assessment) terhadap  setiap  kegiatan  usaha  yang melibatkan
FinTech dan system pembayarannya menggunakan teknologi.
4.  Koordinasi dan Komunikasi. Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas  terkait  untuk  tetap  mendukung keberadaan FinTech system pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha  di  Indonesia  dengan  memberikan pengarahan secara berkala mengenai
FinTech. Keberadaan Fintech Bagi Pelaku UMKM
Harapan  bagi  para  pelaku  Usaha  Kecil  Mikro dan Menangah (UMKM) dalam mengembangkan  usahanya.  Salah  satunya terkait  bagi  pelaku  UMKM  untuk  mengakses pembiayaan."Fintech berupa P2P (peer to peer) lending  membuat  UMKM  yang  unbankable menjadi terakses. Pada ujungnya, fintech ini bisa membuat kapasitas usaha mengalami peningkatan. Dalam mendukung dan menopang pelaku UMKM pemerintah sebenarnya memiliki sejumlah program. Salah satunya adalah Kredit Usaha  Rakyat  (KUR).  Sejak  diluncurkan  pada 2007, realisasi penyaluran KUR maupun debitur terus meningkat. (Henley, 2017) Pada  2016,  besaran  bunga  KUR  tercatat  9,0 persen  per  tahun.  Selama  2017,  realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 94,4 triliun dari target Rp 100 triliun. Sementara untuk tahun ini, realisasinya  sampai  dengan  Agustus  2017  Rp 61,14  triliun  dari  target  Rp  110  triliun  dengan jumlah debitur 2,7 juta. Akan tetapi, para pelaku UMKM  yang  hendak  mengakses  KUR  melalui bank,  harus  memiliki  salah  satu  komponen penting,  yaitu  agunan.  Ketiadaan  agunan membuat  mereka  menjadi  kesulitan  untuk memperoleh modal.
Mengutip hasil penelitian Institute for Development  of  Economics  and  Finance , Sekarang  ini  masih  ada  sekitar  60  juta  pelaku UMKM.  Dari  jumlah  tersebut  ternyata  baru sebanyak 11 juta pelaku UMKM yang bankable. Sisanya  sebesar  49  juta  pelaku  UMKM  masih belum unbankable. Masih berasal dari data yang sama,  total  kebutuhan  pembiayaan  nasional untuk  UMKM  sebesar  Rp  1.649  triliun. Sementara  kapasitas  perbankan  hanya  Rp  660 triliun.  Dengan  begitu  terdapat  gap  Rp  989 triliun.
Masyarakat  yang  belum  terliterasi  dengan  baik ditambah  besarnya  kebutuhan  pembiayaan nasional  untuk  UMKM,  merupakan  peluang bagi pelaku usaha fintech.
Kehadiran  teknologi  telah  menjadikan  layanan keuangan  menjadi  lebih  murah,  cepat,  dan mudah.  Tiga  elemen  ini,  terkadang  sulit diperoleh  ketika  pelaku  UMKM  mendatangi bank.  Di  sinilah  peran  fintech  bisa  menjadi solusi  bagi  pengembangan  usaha  UMKM  di masa mendatang. Tantangan untuk memaksimalkan peran fintech dalam mendukung  UMKM.  Tantangan  mendasar  itu adalah  akses  masyarakat  Indonesia  terhadap layanan  keuangan.  Berdasarkan  survei  yang pernah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, baru 67,8  persen  dari  masyarakat  Indonesia  yang sudah  menggunakan  produk  keuangan.  Artinya masih ada 32,2 persen yang belum menggunakan produk keuangan

## SIMPULAN
Perkembangan  koperasi  di  Indonesia  sangat memperihatinkan.  Hal  tersebut  terlihat  jelas dengan  tidak  ada  satupun  koperasi  Indonesia yang  masuk  ke  dalam  global  300  list  and developing 300 project. Hal tersebut menjadikan PR  bagi  kementerian  koperasi  dan  UMKM. Salah  satu  langkah  yang  akan  dilakukan  agar koperasi tidak terus dalam keterpurukan adalah dengan  cara  menerapkan  financial  technology dalam  sistem  operasional  koperasi.  sistem financial  technology  yang  diterapkan  dalam koperasi  memiliki  sistem  yang  tidak  jauh berbeda  dengan  financial  technology  yang diterapkan oleh perbankan di Indonesia.
Perkembangan Fintech sangat pesat di Indonesia. Fintech yang megalami pertumbuhan paling pesat di indoensia adalah Fintech peer-to- peer  lending.  Ada  tiga  startup  peer-to-peer lending yang mendominasi pasar pembiayaan di Indoennsia  yaitu  Modalku,  Investree  dan Amartha. Latar belakang tingginya pertumbuhan startup  peer-to-peer  lending  di  Indonesia dikarenakan  tingginya  kebutuhan  dana  oleh masyarakat yang unbankable.
Fintench  memiliki  peran  pentig  dalam  kinerja koperasi yaitu berupa peningkatan efisiensi baik dari operasional koperasi ataupun efisiensi  yang dinikmati  oleh  anggotanya.  Tidak  hanya  itu, Fintech  juga  dapat  digunakan  sebagai  market place  dalam  jenis  koperasi  produksi  ataupun koperasi  jual  beli.  Fintech  dapat  memberikan income lain pada koperasi dari pembelian pulsa, token  listrik,  pembayaran  PDAM  dan  lain sebagainya.
Pemanfaatan  Fintech  dalam  koperasi  memiliki peluang  dan  tantangan  tersendiri,  peluang  dari penerapan Fintech dalam koperasi yaitu berupa perluasan pasar yang di sasar oleh koperasi yaitu sasaran  terhdaap  masyarakat  yang  unbankable. Di  sisi  lain,  penerapan  Fintech  dalam  koperasi juga  memiliki  tantangan  tersendiri.  Mellihat struktur  penduduk  dan  literasi  di  indonesia menjadikan  Fintech  memiliki  tantangan  di antaranya adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, rendahnya SDM dan rendahnya modal koperasi, serta rendahnya kapasitas  jaringan  internet  yang  emmedai  di seluruh  Indonesia  atau  dengan  kata  lain  belum meratanya jaringan internet di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Amartha. 2016. Amartha. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari http://amartha.com/ .
Antara  riau.  2016 .  Ojk  memang  Mengawasi Lembaga  Keuangan  tapi  tidak  untuk Koperasi. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari http://www.antarariau.com/. Baga, Lukman M. 2012. Koperasi di Indonesia dalam  Dasa  Warsa  Terakhir. Dalam Seminar  Ekonomi  Rakyat:  “Koperasi
Indonenisa:  Menyongsong  Ekonomi Indonesia Demokratis Maju”. Departemen Agribisnis FEM-IPB. Diakses pada tanggal 18 Mei 2017 dari file:///D:/makaah%20koperasi/potret%2 0perkembangan%20koperasi%20di%2
0indonesia.pdf.
Bank  Indonesia.  2016. Financial  Technology (Fintech)  “Analisa  Peluang  Indonesia daam Era Ekonomi Digital dari ASPEK Infrastruktur,  Teknologi,  SDM,  dan
Regulasi
Penyelenggara dan Pendukung  Jasa  Sistem  Pembayaran. Temu  Ilmiah  Nasional  Peneliti  2016- Kemenkominfo. Bogor.
Bank  Indonesia.  2017. Survei  Perbankan Triwulan  IV-  2016  :  Pertumbuhan
Kredit Tahun 2017 Diperkirakan
Meningkat .  Diakses  pada  tanggal  16 Mei 2017 dari http://ww.bi.go.id/. Budiman,  Asep.  2017. Koperasi  Didorong Terapkan Teknologi Finansial. Diakses pada  tanggal  16  Mei  2017  dari http://www.pikiran-rakyat.com/.
Carmen Leong, Barney Tan, Xioao Xiao, Felix
Ter Chian Tan, Yuan Sun. 2017.Nurturing  a  Fintech  ecosystem: The  case  of  youth  microloan  startup in China. Internasional Journal of Information Management (ELSEVIER) 37 (2017) 92-97. 0268-4012.
http://creativecommons .org/license/by- nc-nd/4.0/) diakses 20 Juni 2018. Drevs,  Paul.  2016. Mengulik  tiga  dominasi fintech peer-to-peer lending di indonesia. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari http://www.inforexnew.com/.
Investree. 2016. Investree. Diakses pada tanggal
16 Mei 2017 dari http://investree.id/.
Iriansyah,  Fadli  Yanuar.  2016.  Investree Mempertemukan Peminjam dengan Pemberi  Pinjaman  secara  Online. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari http://www.techinasia.com/ .
Julianto,  Pramdia  Arhando.  2017. Fintech  bagi Koperasi  Mulai  Dikembangkan. Bisnis keuangan. Diakses apda tanggal 16 Mei 2017dari http://www.kompas.com/. Imanuel  Adhitya  Wulanata  Chrismantianto, 2017.  Analisis  SWOT  Impementasi Teknologi  Finansial  Terhadap  Kualitas Layanan Perbankan  di Indonesia, Diakses  18  Mei  2018  dari  Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 20 No. 1, April 2017. ISSN 1979-6471.
Kannya  Purnamahatty  Prawirasasra.  2018.
Financial  Technology  in  Indonesia:
Disruptive  or  Collaborative.  Report  on Economics  and  Finance,  Vol.  4,  2018,
No.2, 83-90 https://doi.org/10.12988/ref.2018.818 .
Diakses 18 mei 2018.
Majalah  Peluang.  2017. Urgensi  Digitalisai untuk  Koperasi. Fokus.  Diakses  pada tanggal 16 Mei 2017 dari http://www.majalahpeluang.com/.
Modalku.  2015. Peminjam. Diakses  pada tanggal 16 Mei 2017 dari http://www.modalku.co.id/. Nakasihima, Tokushi. 2018. Creating kredit by making use of mobility with FinTech and IoT .  Internasional  Association  Traffic and  Safety  Sciences  Research  Journal. IATSSSR-00177;No.  of  Page  1-6 https://doi.org/10.1016/j.iatssr.2018.06. 001 0386-1112/©  2018  International Association  of  Traffic  and  Safety Sciences.  Production  and  hosting  by Elsevier  Ltd.  This  is  an  open  access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by -nc-nd/4.0/).
Otoritas  Jasa  Keuangan.  2017. Penyaluran Kredit  Perbankan  2017. Diakses  pada tanggal 16 Mei 2017 dari
http://www.ojk.go.id/.
Peterson  K.  Ozili.  2018. Impact  of  digital finance  on  finansial  inclusion  and stability. Borsa  Istanbul  Review  xx (2018) 1-12.
https://doi.org /10.1016/j.bir.2017.12.003.  diakses  18 Agustus 2018.
Pratama,  aditya  hadi.  2016. Tak  Pernah  Alami Kredit Macet, Modalku Raih Pendanaan Rp100 Miliar . Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 dari
http://www.techinasia.com/. Pratama,  aditya  hadi.  2017. Kumpulan  Startup Fintech  di  Indonesia. Diakses  pada tanggal 16 Mei 2017 dari
http://www.techinasia.com/. Soepardi,  Hanni  Sofia.  2017. Kemenkop Sediakan  Sistem  Teknologi  Keuangan untuk  Koperasi. Berita.  Diakses  pada tanggal 16 Mei 2017 dari http://www.antaranews.com/. Schulte  Paul  &  Liu,  Gavin.  2018. FinTech  is Merging  with  IoT  and  AI  to  Challenge
Banks:  How  Entrenched  Interest  Can Prepare .  The  Journal  of  Alternative Investments JAI 2017, 20(3) 41-57. doi: https://doi.org/10.3905/jai.2018.20.3.04 1 http://jai.iijournals.com/content/20/3/41
diakses tanggal 4 July 2018. Waranpong Boonsiritomachai,
Krittipat Pitchayadejanant,  2017.  Determinant affecting  mobile  banking  adoption  by generation  Y  based  on  the  Unified Theory  of  Acceptance  and  Use  of Technology  Model  modified  by  the Technology Acceptance Model concept. Kasetsart  Journal  of  Social  sciences. http://www.elsevier.com/locate/kjss diakses 16 Mei 2018.
Zhang,  Yuejin.,  Jia,  Henhyue.,  Diao,  Yunfei.,
Hai,  Mo.,  Li,  Haifeng.  2016. Research on  Credit  Scoring  by  Fusing  Social Media  Information  in  Online  Peer-to- peer  Lending.  Procedia  Computer Science. Vol. 91.