## Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea
Akreditasi LIPI: 764/AU1/P2MI-LIPI/10/2016 Akreditasi KEMENRISTEKDIKTI: 36b/E/KPT/2016
www.jurnal.balithutmakassar.org

## IMPLEMENTASI MODEL KOLABORASI PENTAHELIX DALAM PENGEMBANGAN POTENSI INSTANSI PEMERINTAH MENJADI BADAN LAYANAN UMUM
(Implementation of Pentahelix Collaboration Model in the Development of Government Institution’s Potency as General Services Agency)
Tri Astuti Wisudayati 1* , Dian Charity Hidayat 2 , dan Kresno Agus Hendarto 1
1 Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan (BP2TPTH) Jl. Pakuan Ciheuleut Po Box 105, 16001, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
2 Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI)
Jl. Gunung Batu No.5, Po. Box. 272,116110, Bogor, Jawa Barat, Indonesia Article Info ABSTRAK Article History: Received 13 November 2019; received in revised form 02 March 2020; accepted 02 March 2020. Available online since 31 March 2020 Kata Kunci: Badan Layanan Umum, rencana strategis,
roadmap , Pentahelix
Collaboration Model , penelitian tindakan
Keywords: Public Service Agency, strategic plan, roadmap, Pentahelix Collaboration Model, action research Kematangan  pengelolaan  lembaga  litbang  melalui  tata  kelola  Badan  Layanan  Umum  (BLU)  perlu diupayakan  untuk  menjawab  kebutuhan  pemangku  kepentingan.  Tata  kelola  BLU  hadir  sebagai solusi  bagi  instansi  lembaga  litbang  di  lingkungan  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan berupa  penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  dijual  berdasarkan  prinsip  efisiensi  dan produktivitas.  Rencana  strategis  pembentukan  BLU  perlu  dipersiapkan  kelengkapan  pengajuan syarat substantif, teknis dan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk memfasilitasi pengajuan syarat tersebut melalui pendekatan model kolaborasi pentahelix, yaitu optimalisasi 5 (lima) peran: bisnis,  pemerintah/manajemen,  komunitas,  peneliti  dan  media,  yang  tertuang  dalam roadmap /tahapan  pembenahan  di  Balai  Penelitian  dan  Pengembangan  Teknologi  Perbenihan Tanaman  Hutan.  Langkah-langkah  studi  kasus  pembenahan  kondisi  5  (lima)  peran  tersebut mengadaptasi  penelitian  tindakan  Kurt  Lewin  ke  dalam  4  (empat)  tahapan:  perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.    Peran bisnis/unit usaha ditekankan pada differensiasi pasar dan  strategi  bisnis  agar  menjadi  pertimbangan  peluang  peningkatan  realisasi pendapatan/proyeksi  rasio  keuangan.  Peran  manajemen  ditekankan  pada  karakteristik pengelolaan berupa fleksibilitas anggaran dan remunerasi. Kinerja keuangan yang sehat disusun atas dasar akuntansi biaya dan perhitungan biaya per unit layanan. Peran komunitas ditekankan pada  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  yang  kondusif  agar  kebutuhan  pemangku kepentingan  BP2TPTH  dapat  terakomodasi.  Peran  peneliti  ditekankan  pada  inovasi  produk layanan  barang/jasa  perbenihan  tanaman  hutan  dikemas  dengan  perbaikan  mutu  layanan  dan dikelola  secara  otonom  dengan  prinsip  ala  korporasi.  Peran  media  ditekankan  pada profesionalitas  SDM  dengan  mempertimbangkan  keluaran  kegiatan  berupa  indeks  kepuasan masyarakat.
How to cite this article: Wisudayati, T., Hidayat, D.,
& Hendarto, K. (2020). Implementation of Pentahelix Collaboration
Model in the Development of Government Institution’s Potency as
General Services
Agency. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 9 (1), 13-22. doi: http://dx.doi.org/10.18330 /jwallacea.2020.vol9iss1p p13-22

## ABSTRACT
The maturity of the R&D institutions through Public Service Agency (BLU) is an effort to increase the relevance in responding stakeholder needs. BLU is present as a solution for R&D institutions in providing goods and/or services that are sold based on the principles of efficiency and productivity. However,  the  strategic  plan  for  the  BLU  formation  is  prepared  by  submitting  a  substantive,  a technical and an administrative requirement. Therefore, this research facilitates the submission of these requirements through the Pentahelix Collaboration Model, which is the optimization of 5 (five) roles: business, government/management, community, researchers and media by implementing the roadmap at the Forest Tree Seed Technology Research and Development Center. The case study steps to  improve  all  the  roles  conditions  was  by  adapting  Kurt  Lewin's  action  research  into  4  (four) stages: planning, action, observation, and reflection. The role of the business unit is emphasized on market  differentiation  and  business  strategy  by  considering  an  opportunity  to  increase  revenue realization/financial forecasting ratio. The role of management is emphasized on budget flexibility and  remuneration  by  considering  cost  accounting  and  its  unit  cost  calculations.  The  role  of  the community is emphasized on the conducive policies by accommodating stakeholders’ need. The role of the researcher is emphasized on the innovation of forest seed’s products/services by improving service quality and managing it with corporate style principles. The role of the media is emphasized on the professionalism of human resources by considering the community satisfaction index.
*Corresponding author. Tel/Fax: +62 2518327768 E-mail address: triastutiwisudayati@gmail.com (T.A. Wisudayati)

## I.    PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan  Umum  (BLU)  membuka  peluang  bagi satuan  kerja  pemerintah  yang  ingin  menerapkan pola  BLU  sebagai  terobosan  baru  demi mempercepat  layanan  kepada  masyarakat  dan menjadi sumber alternatif penerimaan pemerintah di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat, PNBP  terdiri  dari  penerimaan  sumber  daya  alam (SDA),  bagian  laba  BUMN,  PNBP  lainnya,  dan pendapatan BLU. Pada tahun 2017, realisasi PNBP mengalami  kenaikan  sebesar  16,36%  dibanding tahun  sebelumnya (Kementerian  Keuangan, 2019a ).  Penyumbang  kenaikan  PNBP  salah satunya  dipengaruhi  oleh  pendapatan  BLU  yang melebihi target APBN-P TA 2017. Kemudian, pada awal  tahun  2019  dalam  Nota  Keuangan  dan Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara ditetapkan  target pendapatan BLU sebesar Rp 47,88 triliun (Kementerian Keuangan, 2019b ). Pengajuan, penilaian dan penetapan BLU telah diimplementasikan  secara  masif  pada  instansi penyedia  layanan  pemerintah.  Kinerja  BLU semakin  baik  terutama  ditandai  oleh  peningkatan jumlah  BLU  baru.  Terdapat  14  BLU  baru  yang ditetapkan  pada  tahun  2018  (Kementerian Keuangan, 2019a ).  Peningkatan  jumlah  BLU  baru diikuti dengan peningkatan PNBP. Instansi lembaga litbang  berpotensi  besar  terhadap  kontribusi PNBP  dengan  merealisasikan  tata  kelola  BLU, sehingga  tercapai  kemandirian  pembiayaan  dana litbang.  Peningkatan  realisasi  pendapatan  yang akan diterima harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan BLU agar kelangsungan hidup tata kelola BLU terjamin.
Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  terus berkembang dinamis dari sebuah lembaga litbang, kemudian  ingin  bertransformasi  menjadi  sebuah BLU di beberapa satuan kerja (satker). Kepala BLI melalui  tim  persiapan  pembentukan  BLU  Lingkup BLI,  mengarahkan  kepada  masing-masing  satker BLI  agar  menyusun roadmap dan  naskah akademik  pembentukan  BLU  secara  terarah  dan sistematik. Apabila proses penilaian dan penetapan menjadi  BLU  disetujui  oleh  Menteri  Keuangan, maka  satker  BLI  akan  diberi  keleluasaan  dalam pengelolaan  keuangan  berdasarkan  prinsip ekonomi, penerapan pengelolaan aset, perekrutan tenaga  profesional  non  PNS,  serta  pemberian imbalan  jasa  kepada  pegawai  sesuai  dengan kontribusinya (Kementerian Keuangan, 2015 ). Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan
Tanaman Hutan (BP2TPTH)
merupakan  satu-satunya  satker  BLI  yang
menyediakan  layanan  produk/jasa  unggulan  di bidang  teknologi  perbenihan  tanaman  hutan  dan memiliki kekuatan SDM peneliti dengan kepakaran di  bidang  sistem  produksi  benih,  teknologi pengolahan  benih  pasca  panen  dan  teknologi pembibitan  secara  generatif  dan  vegetatif (Wisudayati et  al , 2019 ).  Meskipun  demikian, BP2TPTH  belum  memiliki  analisis  obyektif  yang tertuang dalam naskah akademik yang menggambarkan semua potensi, tantangan, faktor penghambat dan dukungan yang diperlukan dalam mewujudkan  BP2TPTH  sebagai  BLU.  Pemilihan konsep  Helix  dalam  gagasan  penyusunan  naskah akademik  pembentukan  BLU  didasarkan  pada pernyataan  bahwa  inovasi  merupakan  hasil interaktif  yang  melibatkan  berbagai  jenis  peran (Praswati, 2017 ).  Konsep  Helix  sebelumnya  telah diterapkan  di    sektor  industri,  pariwisata  dan pemberdayaan  masyarakat.  Penelitian  konsep Pentahelix  di  sektor  industri  telah  dilakukan dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi  berkelanjutan  agar  Indonesia  menjadi negara industri yang kuat pada tahun 2020 (Amrial &  Muhamad, 2017 ).  Konsep  Pentahelix  di  sektor pariwisata  telah  dideskripsikan  dengan  tujuan mengidentifikasi  aktor  yang  terlibat  dalam  model kerjasama  pengembangan  pariwisata  di  kota Semarang (Yuningsih et al , 2019 ). Hasil penelitian di    kawasan tambang menggambarkan fenomena konsep
Pentahelix dalam
optimalisasi pemberdayaan  perempuan/ibu  rumah  tangga
(Syafari, 2018 ). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan  fakta-fakta  tentang  keterlibatan lima peran strategis dalam implementasi kolaborasi model  Pentahelix  yang  dirumuskan  sebagai strategi/ roadmap untuk pengajuan  kelengkapan syarat substantif, teknis dan administratif BLU bagi lembaga litbang di lingkungan pemerintah. Konsep Pentahelix menetapkan dan mengaktifkan partisipasi lima peran strategis yang berkolaborasi  untuk  mencapai  tujuan  bersama.
Setiap
permasalahan
akan
dianalisis menggunakan cara pandang yang lebih komprehensif  dan  holistik.  Konsep  Pentahelix tentu  bukan  satu-satunya  formula  untuk mewujudkan  BP2TPTH  sebagai  BLU.  Namun, apabila  masing-masing  peran  masih  bekerja sendiri-sendiri  tanpa  berdiri  sejajar  untuk  saling mengisi,  berkontribusi,  dan  bersinergi,  maka efisiensi  fungsi  dan  kekuatan  masing-masing peran  tidak  berpeluang  memberikan  solusi pembenahan.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan  di  BP2TPTH,  Jl. Pakuan Ciheuleut, Bogor pada bulan Juli-November 2019.
Subyek  penelitian  dalam  kajian  ini  adalah  kasus yang  terjadi  di  BP2TPTH.  BP2TPTH  dipilih sebagai studi penelitian karena tim persiapan BLU BP2TPTH  sedang  menyusun  rencana  strategis pembentukan budaya birokrasi melayani. Dengan tidak mengutamakan keuntungan, orientasi bisnis BP2TPTH  adalah  penyebarluasan  hasil  litbang untuk  mengoptimalkan  pemanfaatannya  kepada pemangku kepentingan.

## B. Prosedur Penelitian
Desk  research yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  gabungan  penelitian deskriptif  dan  eksploratif.  Penelitian  deskriptif dilakukan  karena  dalam  penelitian  ini  dilandasi oleh  konsep  “Model  Kolaborasi  Pentahelix”. Penelitian ini melibatkan kajian teoritis dan kajian terhadap  penelitian  terdahulu.    Pengembangan potensi BP2TPTH menjadi BLU melalui optimalisasi  lima  (5)  peran,  yaitu:  bisnis, pemerintah/manajemen,  komunitas,  peneliti  dan media  (Aribowo et  al , 2018 ).  Gambar 1 merupakan  gambaran  kolaborasi  Pentahelix  yang
dapat  memunculkan  pendekatan  jarak  antara konsep  dengan  operasionalnya (Wahyuni et  al , 2014 ). Penelitian eksploratif dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam    berkaitan dengan partisipasi/kontribusi praktik lima    peran melalui  pendekatan  “Penelitian  Tindakan/ Action Research ”,  yang  telah  diadaptasi  dari  Kurt  Lewin mencakup: (1) identifikasi ide umum/ide awal, (2) pengumpulan  data  secara  sistematik  dan didasarkan  pada  penemuan/penyelidikan  fakta yang dinyatakan oleh data yang dianalisis tersebut, (3)  perencanaan  tindakan,  (4)  pengambilan langkah-langkah tindakan, (5) evaluasi tindakan, (6) perbaikan rencana tindakan, dan (7) pengambilan langkah-langkah  sebelum  bergerak  menuju langkah  tindakan  selanjutnya  (Burnes  &  Cooke, 2013 ).

## C. Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  diadaptasi dari  pendekatan  Kurt  Lewin,  yaitu  model  dasar penelitian  dipandang  sebagai  satu  siklus  dan dirangkum  dalam  empat  komponen  kegiatan, sebagaimana tampak dalam Gambar 2 .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Tahap Perencanaan
Identifikasi  pembenahan  masalah  pada masing-masing  peran,  tersaji  dalam  Gambar 3 berupa  hubungan  masing-masing  masalah  yang ada di BP2TPTH. Metode analisis sumber masalah dengan pendekatan “ a stream analysis framework ” mengilustrasikan  bahwa symptoms adalah  kotak yang banyak tertuju anak panah, sedangkan kotak yang menjadi awal banyak anak panah adalah core ploblems. Core  problems merupakan  isu  strategis yang  perlu  menjadi  fokus  perhatian  (Porras, Harkness  &  Kiebert, 1983 ).  Oleh  karena  itu, pemetaan  kapasitas  peneliti  dan  teknisi  menjadi fokus  perhatian  di  BP2TPTH.  Keberhasilan
Gambar 1. Model Pentahelix (diadaptasi dari Yuningsih et al . ( 2019 )) Figure 1. Pentahelix Model (adapted from Yuningsih et al. ( 2019 ))
ANALISIS TAHAP TINDAKAN ( Acting )
Tahun ke-3
ANALISIS TAHAP PERENCANAAN ( Planning ) Tahun ke-1 Tahun ke-4 Tahun ke-2 ANALISIS TAHAP PENGAMATAN ( Observing )
ANALISIS TAHAP REFLEKSI
( Reflecting )
Gambar 2. Model Lewin (diadaptasi dari Burnes & Cooke ( 2013)) Figure 2. Lewin Model (adapted from Burnes & Cooke (2013))
penerapan  rencana  bisnis  dan  anggaran  serta terbentuknya  unit  usaha  BLU  akan  tergantung pada peran peneliti dan teknisi. Sumber daya yang paling  utama  memerlukan  perencanaan  demi keberlangsungan suatu organisasi adalah sumber daya  manusia  (SDM)  (Jabani, 2015 ).  Apabila ketersediaan peneliti dan teknisi tidak ditekankan pada  peramalan  ( forecasting )  di  masa  datang, maka  tujuan  perencanaan    SDM  belum  efektif berdasarkan  kebutuhan  rencana  bisnis  dan anggaran.
“Tahap Perencanaan” menjadi langkah awal pengajuan syarat substantif, teknis dan administratif  BP2TPTH  sebagai  BLU  (Gambar 4 ). Syarat subtantif BLU terpenuhi apabila BP2TPTH mampu  menyediakan  barang  dan/atau  jasa pelayanan.  Hal  ini  terwujud  dari  produktivitas peneliti  BP2TPTH  dalam  bentuk  hasil-hasil penelitian  terapan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh berbagai  pemangku  kepentingan.  Saat  ini, peneliti-peneliti di BP2TPTH mampu menghasilkan  inovasi  produk  berupa:    (1)  benih dan bibit tanaman hutan berkualitas dan (2) biopot dan  briket  benih  untuk  rehabilitasi  lahan  kritis. Inovasi  layanan  jasa  berupa  :  (1)  pengujian  mutu benih  dan  bibit  tanaman  hutan,  (2)  perbanyakan bibit tanaman hutan dengan teknik kultur jaringan, dan  (3)  penyelenggaraan training pengujian  mutu benih, penanganan benih dan bibit, identifikasi dan pengendalian  hama  penyakit  benih  dan  bibit tanaman  hutan.  Pada  tahun  ke-1  ini,  perlu dilakukan  pemetaan  kapasitas  peneliti  agar terjawab  berbagai  persoalan  yang  menghambat produktivitas  peneliti  sebagai  penggerak  utama inovasi.  Sebab,  daya  saing  berbasis  inovasi
menuntut ketersediaan dan kualitas peneliti yang mampu  berkontribusi  besar  dalam  kegiatan penelitian dan pengembangan (Parinduri, 2018 ) Kegiatan  penelitian  dan  pengembangan produk  dan  layanan  BP2TPTH  dilakukan  di berbagai  unit,  yaitu:  laboratorium,  rumah  kaca, stasiun  penelitian,  hutan  penelitian  dan  sarana penelitian  lainnya.  Kondisi  tiap-tiap  unit  harus memiliki indikator kinerja yang  konsisten dengan renstra  bisnis,  agar  pencapaian  kinerja  unit-unit tersebut  dapat  diperbandingkan.  Pemilihan unit-unit yang menjadi unit usaha berbasis kinerja dapat  ditentukan  sesuai  dengan  kebutuhan  satker yang  mengajukan  BLU.  Rencana  Bisnis  dan Anggaran  (RBA)  di  BP2TPTH  akan  disusun  per unit  usaha,  yaitu  (1)  unit  usaha  biopot  &  briket benih, (2) unit usaha benih & bibit tanaman hutan, (3)  unit  usaha  laboratorium  pengujian  pengujian mutu  fisik  dan  fisiologis,  (4)  unit  usaha laboratorium  kultur  jaringan,  dan  (5)  unit  usaha laboratorium  hama  penyakit  benih  dan  bibit tanaman hutan.
RBA  dari  lima  unit  usaha  setidaknya  harus memuat  informasi  tentang  program,  kegiatan  dan target  kinerja (output );  kondisi  kinerja  tahun berjalan;  asumsi  makro  dan  mikro;  target pendapatan  dan  pagu  belanja;  perkiraan  biaya; prakiraan  maju  pendapatan  dan  belanja    tiga tahun  ke  depan  (Siringoringo, 2017 ).  Oleh  karena itu, BP2TPTH perlu melakukan pendekatan kepada komunitas  untuk  menguraikan  informasi  awal sebagai dasar rencana aktivitas dan bahan evaluasi hubungan  berkesinambungan  dengan  pemangku kepentingan.
Peneliti Kuantitas tenaga operasional (peneliti dan teknisi) belum dipersiapkan untuk struktur sebuah BLU Kuantitas tenaga operasional (peneliti dan teknisi) belum dipersiapkan untuk struktur sebuah BLU
Bisnis
Komunitas Pemerintah
Media Hubungan formal yang terjalin dengan pemangku kepentingan belum sepenuhnya menyentuh aspek bisnis Hubungan formal yang terjalin dengan pemangku kepentingan belum sepenuhnya menyentuh aspek bisnis Rencana bisnis dan anggaran unit usaha belum tersusun Rencana bisnis dan anggaran unit usaha belum tersusun Kapasitas unit usaha belum diukur dengan pendekatan manajemen risiko Kapasitas unit usaha belum diukur dengan pendekatan manajemen risiko Perlu redesign pelayanan agar kualitas pelayanan tidak kalah bersaing dari pihak swasta, tetapi tetap tidak mengutamakan keuntungan semata Perlu redesign pelayanan agar kualitas pelayanan tidak kalah bersaing dari pihak swasta, tetapi tetap tidak mengutamakan keuntungan semata Kapasitas peneliti dan teknisi belum dianalisis sesuai beban kerja dan target pendapatan BLU Kapasitas peneliti dan teknisi belum dianalisis sesuai beban kerja dan target pendapatan BLU Penguasaan ilmu pengetahuan belum diserap secara merata oleh peneliti dan teknisi Penguasaan ilmu pengetahuan belum diserap secara merata oleh peneliti dan teknisi Preferensi kebutuhan pemangku kepentingan dan informasi pasar belum dianalisis Preferensi kebutuhan pemangku kepentingan dan informasi pasar belum dianalisis Pihak manajemen BP2TPTH masih berada pada tahap awal kajian pembentukan BLU Pihak manajemen BP2TPTH masih berada pada tahap awal kajian pembentukan BLU Perlu perbaikan pola tata kelola layanan sesuai standar pelayanan minimum yang dipersyaratkan sebagai BLU Perlu perbaikan pola tata kelola layanan sesuai standar pelayanan minimum yang dipersyaratkan sebagai
BLU
Pemanfaatan software, hardware dan jaringan diseminasi di BP2TPTH masih sebatas untuk mempublikasikan hasil- hasil penelitian dan pengembangan kepada pemangku kepentingan saja, belum dipersiapkan untuk kebutuhan peningkatan kinerja layanan berbasis praktik bisnis Pemanfaatan software, hardware dan jaringan diseminasi di BP2TPTH masih sebatas untuk mempublikasikan hasil- hasil penelitian dan pengembangan kepada pemangku kepentingan saja, belum dipersiapkan untuk kebutuhan peningkatan kinerja layanan berbasis praktik bisnis Dukungan regulasi dan tenaga ahli di internal BLI belum maksimal Dukungan regulasi dan tenaga ahli di internal BLI belum maksimal
Gambar 3. Identifikasi masalah pada masing-masing peran strategis di BP2TPTH dengan pendekatan “ a stream analysis framework ” (diadaptasi dari Porras, Harkness & Kiebert ( 1983 )) Figure 3. Identification of problems in each strategic role in BP2TPTH with the "a stream analysis framework" approach (adapted from Porras, Harkness & Kiebert ( 1983 ))
Gambar 4. Roadmap BLU BP2TPTH (hasil olahan penulis yang diadaptasi dari bahan ajar Pengorganisasian Penelitian yang diampu oleh Agus Fanar Syukri menggunakan D Sibbert: Visual Teams, Elex Media Komputindo, 2016 ) Figure 4. BLU BP2TPTH Roadmap (results of the writer's work adapted from the Research Organizing teaching material which was managed by Agus Fanar Syukri using D Sibbert: Visual Teams, Elex Media Komputindo, 2016 )
Kestabilan operasional unit-unit usaha BP2TPTH  akan  bergantung  pada  kepatuhan  tata kelola  berdasarkan  ketentuan  perundangan  yang berlaku.  Perlu  dilakukan  audit  aset  dan  tinjauan manajerial  pada  pola  tata  kelola  meliputi kelembagaan,  kepegawaian,  dan  dewan  pengawas (Waluyo, 2011 ). Berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan  oleh  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan belajar dari rencana strategi bisnis BLU Universitas  Andalas  ( 2016 ),  maka  struktur kelembagaan  dan  perubahan  status  apabila BP2TPTH akan menerapkan BLU, yaitu kepegawaian BLU terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan  kebutuhan.  Dewan  Pengawas  terdiri  dari unsur-unsur pejabat dari kementerian negara/lembaga  teknis  yang  bersangkutan, Kementerian  Keuangan,  dan  tenaga  ahli  yang sesuai dengan kegiatan BLU.
Selain  profesionalitas  manajerial,  konsep media memiliki peran penting dalam mengefektifkan diseminasi produk dan layanan ke pemangku kepentingan BLU BP2TPTH. Identifikasi kebutuhan  pengelolaan  sistem  informasi  pada tahap  perencanaan  akan  meningkatkan  peluang hilirisasi  produk  dan  layanan,  upaya branding , kompetisi,  kontinuitas  usaha  dan  akses  ke  pasar. Selain  itu,  aplikasi/ software , hardware dan jaringan  mutlak  diperlukan  untuk  kebutuhan
peningkatan  kinerja  layanan/manajerial  (Gartina, 2012 ) .

## B. Analisis Tahap Tindakan
Balance  scorecard digunakan  sebagai pendekatan  untuk  membantu  menerjemahkan strategi  ke  dalam  tindakan  secara  komprehensif dan  koheren. Balance  scorecard berkembang sebagai inti sistem manajemen strategi yang tidak hanya  berfungsi  sebagai  alat  pengukuran  kinerja operasional/taktis  semata  (Kaplan  &  Norton, 2000 ).  Sebagai  konsep  manajemen,  tersaji  dalam Gambar 5 berupa  rencana  tindakan/aksi  yang dituangkan  dalam  format  implementasi balance scorecard .  Peta  strategis  merupakan  keterkaitan antar  fungsi  peran/perspektif  dan  sasaran strategis  yang  dihubungkan  satu  dengan  yang lainnya,  sehingga  menciptakan  hubungan  kausal. Bobot  perspektif  ditetapkan  untuk  setiap  fokus perubahan  yang  diinginkan  dengan  kriteria penentuan bobot berdasarkan tingkat kesulitan/derajat  kepentingan  untuk  mencapai indikator kinerja utama.
“Tahap  Tindakan”  dapat  ditempuh  dengan langkah  penguatan  produktivitas  dan  daya  saing peneliti. Berdasarkan kompetensi dan infrastruktur  penelitian  di  BP2TPTH,  kebutuhan pemangku kepentingan direspon dengan kesiapan peneliti dalam inovasi, penyerapan ilmu
PERSPEKTIF PETA STRATEGIS BOBOT PERSPEKTIF % SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Peneliti Bisnis
Komunitas Pemerintah Media
RENCANA TINDAKAN/ ACTION PLAN Pertumbuhan Produktivitas Peneliti  10  20
Total=100
 10  10
 5  15
 10  10
 5
 5
 Inovasi R&D  perbaikan mutu layanan
 Flexible budget  Remunerasi
 Unit cost  Akuntansi biaya  Roadmap jelas
 Differensiasi pasar
 Strategi bisnis  Indikator kinerja konsisten
 Kapasitas unit-unit usaha optimal  Loyalitas pemangku kepentingan  Utilisasi ilmu pengetahuan baru 
Dukungan regulasi/Dewan Pengawas Penguatan kapasitas peneliti melalui pola kerjasama: riset, pelayanan, dan pendidikan/ pelatihan Membuat Pemodelan/
perancangan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU sebagai dasar praktik bisnis Uji identifikasi preferensi kebutuhan pemangku kepentingan Restrukturisasi pola tata kelola Pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana diseminasi Daya saing meningkat Tercapainya Standar Pelayanan Minimum di unit usaha BP2TPTH
Profesionalitas Hubungan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan
Kepuasan pemangku kepentingan
Kestabilan organisasi
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanaan efektif Orientasi pada hasil
Gambar  5. Implementasi  rencana  tindakan/aksi  di  BP2TPTH  dengan  pendekatan  “ balance  scorecard ” (diadaptasi dari Kaplan dan Norton ( 2000 )) Figure  5. Implementation of action plans in BP2TPTH with the "balance scorecard" approach (adapted from Kaplan and Norton ( 2000 ))
pengetahuan,
penguasaan teknologi, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
Mekanisme  untuk  mempercepat  hasil  inovasi ditempuh  dengan  pola  kerjasama  konishi  yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu bidang riset, bidang pelayanan,  dan  pendidikan/pelatihan  (Surminah, 2013 ). Untuk mendukung berkembangnya kerjasama,  dibutuhkan  kebijakan  internal  untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan praktik bisnis.
Proyeksi  keuangan  unit-unit  usaha  BLU  di BP2TPTH,  sebagai  dasar  praktik  bisnis  harus diperkirakan  di  dalam  usulan  RBA.  Menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  BLU, untuk  menggambarkan  pendapatan  dan  belanja, pengelolaan  kas,  pengelolaan  piutang  dan  utang, investasi,  pengelolaan  barang,  surplus/defisit, diperlukan  perhitungan  standar  biaya  atas  dasar sistem akuntansi biaya. PMK No. 100/PMK.05/2016  tentang  Pedoman  Umum Penyusunan  Tarif  Layanan  BLU  menghendaki sistematika  usulan  tarif  layanan  BLU  yang  berisi penjelasan tentang metode yang digunakan secara rinci  termasuk  langkah-langkah  proses  dalam penghitungan  biaya  per  unit  layanan.  Tarif  biaya satuan  ( unit  cost) per  unit  layanan  harus mempertimbangkan  aspek:  (1)  kontinuitas  dan pengembangan  layanan;  (2)  daya  beli  pemangku kepentingan; (3) asas keadilan dan kepatutan; dan (4)  kompetisi  yang  sehat  (Suryaningsih, 2017 ). Penilaian persyaratan administratif RBA bergantung  pada  usulan  perhitungan  tarif  layanan barang dan/atau jasa.
Keterlibatan  komunitas  diperlukan  mulai  dari tahap perencanaan unit-unit usaha BLU BP2TPTH sampai  dengan  pengembangan  layanan,  agar terpenuhi  kaidah  kontinuitas  praktik  bisnis, sehingga pemberian layanan barang dan/atau jasa sesuai  dengan  kebutuhan  pemangku  kepentingan. Uji  identifikasi  preferensi  kebutuhan  diperlukan untuk mengetahui target kemampuan memperoleh pendapatan  dari  beberapa  jenis  layanan  kepada pemangku kepentingan.
Pemenuhan  persyaratan  administratif  dapat dilanjutkan  dengan  restrukturisasi  pola  tata  kelola, apabila  jenis  layanan  telah  memenuhi  kriteria kelayakan  ( feasibility )  usaha,    khususnya penyusunan  SOP  Pengelolaan  Keuangan  yang terdiri  dari:  (1)  SOP  Pengelolaan  Kas,  (2)  SOP Pengelolaan Piutang, (3) SOP Pengelolaan Utang, (4) SOP  Pengadaan  Barang/Jasa,  dan  (5)  SOP Pengelolaan Barang Inventaris. Kaidah manajemen keuangan negara mensyaratkan kriteria akuntabilitas  dan  transparansi  (Sulanjari, 2016 ), oleh  karena  itu,  perlu  disusun  sistem  akuntansi pelaporan  keuangan  yang  menghasilkan  laporan keuangan  pokok  dan  laporan  aset  tetap,  guna
mendukung data neraca dan keperluan manajerial. Sarana  dan  prasarana  diseminasi  dikembangkan dengan  berpijak  pada  empat  strategi,  yaitu:  (1) pengembangan  infrastruktur,  (2)  pengembangan back office , (3) pengembangan front office , dan (4) kompetensi SDM (Gartina, 2012 )

## C. Analisis Tahap Pengamatan
“Tahap  Pengamatan”  dapat  dilakukan bersamaan  dengan  ‘Tahap  Tindakan”.  Pada  tahun ke-3,  lembar  observasi  dibuat  untuk  mencatat perubahan  yang  telah  dihasilkan.  Secara kuantitatif,  skor  pengamatan  dari  kriteria  target pencapaian yang diharapkan dapat disimulasikan pada  Gambar 6 .  Kriteria  hijau  (skor  80-100) berarti  pencapaian  yang  diharapkan  adalah  baik, kriteria  kuning  (skor  60-80)  berarti  pencapaian yang  diharapkan  adalah  sedang,  dan  kriteria merah  (skor  <  60)  berarti  pencapaian  yang diharapkan  adalah  kurang.  Hasil  skor  hijau  (93) dapat
diterjemahkan bahwa setiap peran/perspektif mampu memahami arah operasional/taktis melalui kontribusinya dalam 5 (lima)  tinjauan  utama  implementasi  rencana tindakan.
Pada “Tahap Pengamatan”,  pengawas internal  dapat  memfungsikan  hasil  perhitungan skor untuk mendorong dialog, berkomunikasi dan mendapatkan komitmen dari seluruh peran/perspektif  yang  terlibat  (Suryani et  al. , 2014 ).  Keterlibatan  peran  pengawas  internal dibutuhkan  untuk  mengamati  5  (lima)  tinjauan utama,  yaitu:  (1)  indikator  daya  saing  meningkat yang ditunjukkan
oleh
pertumbuhan produktivitas peneliti,
(2)
indikator profesionalitas  meningkat  dengan  tercapainya standar  pelayanan  minimum  di  unit  usaha BP2TPTH,  (3)  indikator  kepuasan  pemangku kepentingan  meningkat  yang  ditandai  dari hubungan  yang  terus  berkesinambungan,  (4) indikator  kestabilan  organisasi  terjaga  oleh transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan,  dan  (5)  indikator  orientasi  pada  hasil tercapai dengan pelayanan efektif dengan strategi diseminasi yang tepat.
“Tahap  Pengamatan”  merupakan  proses pembelajaran    strategis  untuk  peningkatan  skor total  yang  lebih  besar,  terutama  bagian  target tertentu  yang  masih  dapat  dipacu  di  periode mendatang.  Misalnya,  untuk  sasaran  strategis akuntansi  biaya  mendapat  skor  3  dari  bobot perspektif 5. Hal ini mendorong peninjauan ulang strategi  pembaharuan  kualitas  pelayanan  dan harga  agar  sesuai  dengan  pandangan  terkini. Apabila  dibandingkan  dengan  sektor  swasta, masalah  inti  bidang  pelayanan  umum  di  sektor pemerintahan  yaitu  masih  tertinggalnya  kualitas pelayanan  dan  harga.    Pemangku  kepentingan idealnya  mendapatkan  kualitas  pelayanan  yang
tinggi dengan membayar harga sharing yang lebih murah dari harga yang  ditawarkan sektor swasta (Waluyo, 2014 ).

## D. Analisis Tahap Refleksi
Tahun  ke-4  merupakan  tahap  refleksi  untuk menganalisis  isian  data  pengamatan  di  lembar observasi  sebelumnya.  Sebagai  penilaian  atas kesiapan sistem operasional BLU, akan disampaikan kelemahan/permasalahan yang terjadi  selama  pelaksanaan  dan  segera  disusun solusi untuk perencanaan tindak lanjut kelengkapan  pengajuan  syarat  substantif,  teknis dan administratif BP2TPTH sebagai BLU.
“Tahap  Refleksi”  yang  tidak  komprehensif akan  mengakibatkan  penggunaan   sumber  daya yang  dimiliki  tidak  tepat,  sehingga  akan menyimpang dari tujuan yang diinginkan (Bone & Sholihin, 2018 ).  Oleh  karena  itu,  penting dilakukan  audit  penilaian  atas  kesiapan  sistem operasional  BLU  untuk  mengetahui key  succes factors dan key  failure  factors untuk  mencapai tujuan  strategi.  Misalnya,  dalam  hal  kapasitas operasional  lima  unit  usaha  calon  BLU,  yaitu biopot  &  briket  benih,  unit  usaha  benih  &  bibit tanaman  hutan,  unit  usaha  laboratorium
pengujian  mutu  fisik  dan  fisiologis  benih,  unit usaha  laboratorium  kultur  jaringan,  dan  unit usaha  laboratorium  hama  penyakit  benih  dan bibit  tanaman  hutan.  Apakah  tingkat  kesiapan proses  bisnis  internal  dari  lima  (5)  unit  usaha calon  BLU  tersebut  mampu  menjawab  empat pertanyaan,  yaitu:  (1)  Apakah  kapasitas  sudah diukur  dengan  pendekatan  yang  benar?;  (2) Apakah  strategi  bisnis  dapat  diterapkan?;  (3) Apakah  lingkungan  berubah?;  dan  (4)  Apakah penggunaan  anggaran  telah  dibelanjakan  secara strategis?  Apabila  ditemukan competencies  gap , maka  dikembangkan  program/penelitian  untuk mengatasinya.
Konsep  penting  sebagai  bahan  pembelajaran pada  tahap  refleksi,  yaitu  kolaborasi  model Pentahelix  mengisyaratkan:  (1)  peran  peneliti, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media memiliki irisan  hubungan  satu  sama  lain,  (2)  saling mengambil alih peran apabila salah satu pihak lain sedang  melemah.  (3)  terdapat  peran  yang menghubungkan berbagai interaksi dan memastikan  fungsi  regulasi  dan  pengawasan berjalan  sesuai  aturan  dan  (4)  jejaring  formal maupun  informal  dapat  memudahkan  agregasi berbagai kepentingan .
PERSPEKTIF BOBOT PERSPEKTIF % TARGET REALISASI
Peneliti Bisnis Komunitas Pemerintah
Media SKOR (Realisasi ÷Target× Bobot)  10
 20
Total=100  10  10  5  15
 10  10
 5
 5
 4 of 5 skala likert
 4 of 5 skala likert
 80%  70%  4 of 5 skala likert
 4 of 5 skala likert
 85%  85%  75%  75%  4 of 5 skala likert  3 of 5 skala likert  80%  70%  4 of 5 skala likert  4 of 5 skala likert
 85%  85%  75%  45%  10  15  10
 10  5  15  10  10  5  3

## Total=93
Gambar 6. Contoh simulasi pengamatan di BP2TPTH dengan pendekatan “ balance scorecard ” (diadaptasi dari Kaplan dan Norton ( 2000 )) Figure  6. Examples of simulation observations in BP2TPTH with the "balance scorecard" approach (adapted from Kaplan and Norton ( 2000 ))

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
BP2TPTH  menyusun roadmap yang  jelas sebagai  kunci  keberhasilan  dalam  mekanisme pengajuannya  sesuai  dengan  tolok  ukur  yang ditetapkan dalam PMK No. 07/PMK.02/2006. BLU BP2TPTH  dibentuk  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  pemangku kepentingan  melalui tahapan  perencanaan, tindakan,  pengamatan,  dan  refleksi .  Lima  peran harus  dikelola  dan  ditingkatkan  pencapaian sasarannya  agar  BP2TPTH  layak  ditetapkan sebagai  BLU,  yaitu  1).  Peran  peneliti  ditekankan pada  inovasi  produk  layanan  barang/jasa perbenihan tanaman hutan yang    dikemas dengan perbaikan  mutu  layanan  dan  dikelola  secara otonom  dengan  prinsip  ala  korporasi,  2).  Peran bisnis/unit  usaha  ditekankan  pada  differensiasi pasar  dan  strategi  bisnis  agar  menjadi pertimbangan  peluang  peningkatan  realisasi pendapatan/proyeksi  rasio  keuangan,  3).  Peran manajemen ditekankan pada karakteristik pengelolaan  berupa  fleksibilitas  anggaran  dan remunerasi. Kinerja keuangan yang sehat disusun atas  dasar  akuntansi  biaya  dan  perhitungan  biaya per unit layanan, 4).  Peran  komunitas  ditekankan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan  yang  kondusif  agar  kebutuhan pemangku kepentingan
BP2TPTH
dapat terakomodasi,  dan  5).  Peran  media  ditekankan pada
profesionalitas SDM
dengan mempertimbangkan  keluaran  kegiatan  berupa indeks kepuasan masyarakat.

## B. SARAN
1. Unit usaha yang akan diikutkan dalam program BLU  harus  dihitung  kapasitasnya  dalam melakukan proses produksi/pengujian. Metode  yang  dapat  direkomendasikan  untuk menghitung  kapasitas  dan  beban  kerja tersebut  adalah  menggunakan  “studi  waktu”. Dengan  menentukan  waktu  baku,  dapat diperoleh optimalisasi
proses produksi/pengujian berdasarkan
jumlah permintaan  produksi/pengujian  saat  ini  dan yang  akan  datang,  sehingga  dapat  dijadikan dasar  analisa  konsistensi  indikator  kinerja unit-unit  usaha  untuk  beberapa  tahun mendatang.
2. Apabila  Dewan  Pengawas  belum  terbentuk, pelaksanaan  BLU  memerlukan  keterlibatan nyata  manajemen  dan/atau  pejabat  yang ditunjuk.
3. Dukungan  regulasi  juga  diperlukan  untuk mendorong  pemanfaatan  inovasi  baru  dan merupakan  salah  satu  langkah  untuk menghadirkan loyalitas
pemangku kepentingan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada Kepala  Balai  BP2TPTH,  Drs.  Jonny  Holbert Panjaitan, M.Sc, dan para teknisi yang melakukan kegiatan  penelitian  di  unit-unit  usaha  BP2TPTH. Apresiasi  setinggi-tingginya  ditujukan  kepada Anggi  Dian  Safitri  Hasibuan  dan  Hasan  Royani yang telah memberikan informasi unit-unit usaha di  BP2TPTH,  serta  tim  penyusun roadmap dan naskah akademik lingkup satker calon BLU Badan Litbang  dan  Inovasi  (BLI)  yang  menyampaikan arahan  Kepala  BLI  agar  terwujud  transformasi satker BLI menjadi BLU.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrial, A. M., & Muhamad, E. (2017). Penta helix model: A  sustainable  development  solution  through  the industrial  sector. Conference  Paper  “Indonesian Sustainable Development Goal” , Hokkaido Indonesian Student Association Scientific Meeting - 14 (HISAS-14), Jepang, 18-19 Maret 2017. hal.152-156 .
Aribowo,  H.,  Wirapraja,  A.,  &  Putra,  Y.  D.  (2018). Implementasi  kolaborasi  model  pentahelix  dalam rangka  mengembangkan  potensi  pariwisata  di Jawa  Timur  serta  meningkatkan  perekonomian domestik. Jurnal  Manajemen  dan  Bisnis , 3 (1), 31-38.
Bone,  H.,  &  Sholihin,  M.  (2018).  Pengaruh  perspektif dan  jenis  ukuran  dalam  balanced  scorecard terhadap  evaluasi  kinerja.  Ekuitas  (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 16 (4), 457-472.
Burnes,  B.,  &  Cooke,  B.  (2013).  Kurt  Lewin's  Field Theory: A review and re‐evaluation. International Journal of Management Reviews , 15 (4), 408-425. Gartina,  D.  (2012).  Kajian  pengembangan  infrastruktur TIK  mendukung  implementasi  e-Government: studi  kasus  Badan  Litbang  Pertanian. Informatika Pertanian , 21 (1), 27-39. Jabani, M. (2015). Pentingnya perencanaan sumberdaya manusia  dalam  sebuah  organisasi. Muamalah , 5 (1), 1-10.
Kaplan,  R.  S.,  &  Norton,  D.  P.  (2000). Balanced Scorecard:  Menerapkan  Strategi  Menjadi  Aksi, Terjemahan oleh Peter R. Yosi Pasladari. Erlangga: Jakarta.
Kementerian  Keuangan.  (2015). Kegiatan  sosialisasi pembinaan  pengelolaan  kuangan  badan  layanan umum .  Diambil  tanggal  20  Juli  2019  dari http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=pu blication/article/view&id=10.
Kementerian  Keuangan.  (2019a). Nota  Keuangan beserta  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara .  Diambil  tanggal  8  November 2019 dari https://www.kemenkeu.go.id/media/10377/not a-keuangan-dan-rapbn-2019.pdf.
Kementerian  Keuangan.  (2019b). Laporan  Keuangan Pemerintah  Pusat  Tahun  2018  (Audited) .  Diambil tanggal 8 November 2019 dari https://www.kemenkeu.go.id/media/12590/lkp p-2018.pdf.
Parinduri, L. (2018). Penilaian daya saing inovasi. Buletin
Utama Teknik , 13 (2), 150-154. Porras,  J.  I.,  Harkness,  J.,  &  Kiebert,  C.  (1983). Understanding  organization  development:  A stream approach. Training & Development Journal , 37 (4), 52–63.
Praswati,  A.  N.  (2017).  Perkembangan  model  helix dalam  peningkatan  inovasi. Prosiding  Seminar Nasional  Riset  Manajemen  dan  Bisnis  2017: “Perkembangan  Konsep  dan  Riset  E-Business  di Indonesia”. Surakarta, 24 Mei 2017. Hal. 690-705. Siringoringo,  A.  (2017). Tata  Kelola  Badan  Layanan Umum. Diambil  tanggal  21  Juli  2019  dari http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=pub lication/article/ view&id=13
Sulanjari,  L.  (2016).  Implementasi  standar  akuntansi pada  badan  layanan  umum  pendidikan  menurut teori  kontinjensi  luder. Jurnal  Analisis  Bisnis Ekonomi , 14 (2), 143-150.
Surminah,  I.(2013).  Pola  kerjasama  lembaga  litbang dengan  pengguna  dalam  manajemen  litbang (kasus  Balai  Penelitian  Tanaman  Pemanis  dan Serat). Jurnal  Bina  Praja:  Journal  of  Home  Affairs Governance , 5 (2), 101-112.
Suryani,  D.,  Syarief,  R.,  &  Suroso,  A.  I.  (2014).
Perancangan balanced scorecard untuk pengembangan strategi di Seameo Biotrop. Jurnal Manajemen & Agribisnis , 11 (1), 33-40. Suryaningsih,  R.  (2017).  Kinerja  keuangan  layanan kesehatan  sebelum  dan  sesudah  penerapan  PPK BLU. Jurnal Bisnis dan Manajemen , 15 (1), 57-80. Syafari,  M.  R.  (2018).  Penta  helix  model  in  the community  empowerment  around  coal  mine  in
Maburai Village Tabalong Regency. In International  Conference  on  Business,  Economic, Social  Science  and  Humanities  (ICOBEST  2018) .
Bandung, 22 November 2018. hal. 490-493.
Syukri, A.F. (2016). Bahan Ajar Diklat Jabatan Fungsional Peneliti: Pengorganisasian Penelitian . Bogor: Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan, LIPI.
Universitas  Andalas.  (2016). Renstrabis  BLU  Universitas Andalas  2015-2019 .  Diambil  tanggal  5  Desember 2019 dari https://www.unand.ac.id/images/renstra/19.%2 0RENSTRA%20UNAND%20TAHUN%202015-20 19.pdf. Wahyuni,  S.,  Handini,  Y.  D.,  &  Khristianto,  W.  (2014). Pendekatan triple helix (ABG) dalam pengembangan  desa  wisata  batik  Tuban  di Kabupaten  Tuban. LSP-Jurnal  Ilmiah  Dosen. http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/7 9150.
Waluyo,  B.  (2014).  Analisis  permasalahan  pada implementasi  pola  pengelolaan  keuangan  badan layanan umum. Jurnal Infoartha , 3 , 27-38.
Waluyo,  I.  (2011).  Badan  layanan  umum  sebuah  pola baru  dalam  pengelolaan  keuangan  di  satuan  kerja pemerintah. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia , 9 (2), 1-15. Wisudayati, T. A., Hidayat, D. C., & Sudrajat, D. J. (2019). The development of non-tax state revenue potency by  applying  the  logical  framework  approach:  A case  study  of  Nagrak  Research  Station  in  Bogor District,  West  Java. Jurnal  Penelitian  Kehutanan Wallacea , 8 (2), 93-103.
Yuningsih,  T.,  Darmi,  T.,  &  Sulandari,  S.  (2019).  Model pentahelik  dalam  pengembangan  pariwisata  di Kota  Semarang. JPSI  (Journal  of  Public  Sector Innovations) , 3 (2), 84-93.