## IMPLEMENTASI KETENTUAN KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992 DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI KUWERA UNDIKSHA SEBAGAI PENGELOLA SIMPAN- PINJAM TAHUN 2017
Ida Bagus Resta Parasara , Ratna Artha Windari, Ketut Sudiatmaka
Jurusan Ilmu Hukum Univeritas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail:
{parasararesta@yahoo.com , ratnawindari@undiksha.ac.id ,sudiatmaka@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) Implementsi ketentuan koperasi berdasarkan UU No.25  tahun1992  dalam  pertanggungjawaban  pengurus  KPRI  Kuwera  Undiksha  sebagai  pengelola simpan-pinjam  tahun  2017  ,  dan  (2)  akibat  hukum  apabila  terjadi  penyelewengan  yang  dilakukan pengurus  KPRI  Kuwera  Undiksha  sebagai  pengola  simpan-pinjam  tahun  2017.  Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  beberapa  pihak,  khususnya  yang  berkecimpung  dalam koperasi  simpan-pinjam.  Subjek  penelitian  ini  adalah  implementasi  ketentuan  koperasi  berdasarkan UU  No.25  tahun  1992  dalam,  pertanggungjawaban  pengurus  KPRI  Kuwera  Undiksha,  sedangkan objeknya  yakni  usaha  simpan-pinjam  KPRI  Kuwera  Undiksha  tahun  1992  tahun  2017.  Penelitian  ini menggunakan  metode  pengumpulan  data  berupa  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian  menujukan  bahwa  1)  pengurus  telah  mengimplementasikan  ketentuan  koperasi berdasarkan  UU  No  25  tahun  1992  yang  telah  dijabarkan  ke  dalam  Anggaran  Dasar  (AD)  dan Anggaran  Rumah  Tangga  (ART)  KPRI  Kuwera  Undiksha  dalam  mengelola  simpan-pinjam  tahun 2017. Modal  yang dimiliki KPRI Kuwera Undiksha berasal dari  simpanan pokok, wajib, dan sukarela digulirkan  pengurus  dalam  bentuk  simpan-pinjam  kepada  anggota  dan  usaha  lainya.  Semua  ini betujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  untuk  dapat  mensejahterakan  anggota,  tetapi  tetap didasarkan  atas  asas  kekeluargaan.  2)Pengurus  KPRI  Kuwera  Undiksha  dalam  mengelola  simpan- pinjam  sudah  sangat  baik,  professional,  dan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.Jika  dikaitkan dengan laporan pengawas, pengurus betul-betul bekerja untuk memajukan koperasi dan sama sekali tidak  ditemukan  penyelewengan  administrasi  baik  sengaja  atau  pun  tidak,  lebih-lebih  tindakan koperasi  tidak  ditemukan  sama  sekali.  3)Pada  dasarnya  tidak  ditemukan  penyelewengan  terhadap pengelolaan KPRI Kuwera Undiksha baik dari segi manajemen dan keuangan, namun ada beberapa kebijakan pengurus yang besar kemungkinannya akan berurusan dengan hukum, seperti : 1) adanya pembatasan  simpanan  sukarela  yang  merupakan  sumber  modal  untuk  mendapatkan  keuntungan yang  lebih  besar,  2)  adanya  pemberian  kredit  kepada  anggota  melebihi  batas  keuntungan  dari kesepakaan  dalam  RAT.  , dan  3)  adanya  pemberian  kredit  kepada  anggota  yang  bukan  PNS,  yang mana  sudah  jelas  diatur  dalam  Anggaran  Dasar.  Berdasarkan  kebijakan  pengurus  ini,  point  (3)  ini berpeluang  nantinya  akan  berurusan  dengan  hukum  karena  tidak  ada  jaminan  gaji  yang  pasti  dan pengurus  bisa  dijerat  pasal  1365,  1366,  atau  1367  atas  kebijakan  yang  menyebabkan  kerugian koperasi.
Kata kunci : Implementasi UU No 25 1992, Koperasi Kuwera Undiksha, Simpan – Pinjam 2017.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  describe  (1)  the  implementation  of  cooperative  provisions  based  on  UU  No.  25 year 1992 in the responsibility of the board of KPRI Kuwera Undikshaas the administrators of saving and loans in the year 2007, and (2) legal consequences in the event of fraud committed by the board. The results of this study  are expected to provide benefits to some parties particularly those  who  are involved  in  saving  and  loans  cooperation.  The  subject  of  this  study  is  the  implementation  of cooperative  provisions  based  on  UU  No.  25  year  1992  in  the  accountability  of  the  KPRI  Kuwera Undiksha.  The  object  of  the  study  is  saving  and  loan  businesses  of  KPRI  Kuwera  Undiksha  year 2017. The researcher used observation , interview, and documentation as the research methods.The result of the study shows that 1) the boards have applied the cooperative provisions based on UU No. 25 year 1992 and implemented it in their Statutes and bylaws in managing the saving and loans in the year  2017.  Owned  capital  of  KPRI  Kuwera  comes  from  principal  savings,  mandatory  savings  and voluntary  savings.  Those  savings  are  used  in  the  form  of  savings  and  loans  as  well  as  other businesses.  The  aims  are  to  gain  benefits  for  member  welfare,  but  still  based  on  the  principle  of kinship.  2)  The  board  of  the  KPRI  Kuwera  Undiksha  in  managing  the  savings  and  loan  are professional and in accordance with the applicable rules. If associated with the supervisory report, the management works to advance the cooperative and no fraud is found. 3) Basically there is no fraud is found  in  terms  of  management  and  financial  affairs.  However,  there  are  some  policies  of  the  board that may be related to the law such as 1) there are limitations on voluntary savings which is a source of capital to get greater profits, 2)  the provision of credit to members  exceed the profit  limit that has been  set  through  RAT,  and  3)  this  is  likely  to  deal  with  the  law  because  there  is  no  definite  salary guaranteed  and  the  board  can  be  charged  with  the  article  1365,  1366, or  1367  for  policies  that  can harm the cooperative business .
Key words : Implementataion UU No 25 1992, KPRI Kuwere Undiksha, Saving and Loans 2017

## PENDAHULUAN
Pengertian Koperasi, kalau dicermati  dengan  seksama,  terus mengalami  perkembangan  sesuai dengan  kemajuan  jaman.  Namun demikian,  secara  umum  Koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan dirinya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Menurut Casselman (dalam Firdaus, dkk, 2002 : 39) Pengertian tersebut dapat diterangkan  sebagai  berikut.  (1) Organisasi ekonomi rakyat memberikan konotasi bahwa koperasi  itu  adalah  wadah  orang- seorang  yang  lemah  ekonominya,
(2) Anggotanya adalah orang- seorang yang mempunyai hak sama, bukan  oleh  besarnya  saham,  (3) Tata susunan ekonomi dapat diartikan,  koperasi  sebagai  suatu sistem  sendiri  dalam  kehidupan masyarakat dapat beroperasi
berdasarkan  motif-motif  ekonomi, dan  (4)  Asas  kekeluargaan,  yakni adanya  rasa  persaudaraan  dan kesatuan  diantara  para  anggotanya (dalam Firdaus, dkk, 2002: 40).
Sebagaimana dinyatakan dalam UU  No.  25  Tahun  1992  tentang Pokok-Pokok Perkoperasian di Indonesia  mempunyai  landasan  Idiil dan  Struktural  Koperasi.  Landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.  Dalam  hal  ini  Pancasila dijadikan landasanya, sudah didasarkan pada pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Untuk dasar strukturalnya menempatkan  UUD  1945  sebagai landasanya  dengan  pertimbangan bahwa semua aturan pokok organisasi  di  Negara  Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dalam kaitanya dengan masalah  perkoperasian  tersebut,
telah  ditegaskan  dalam  ayat  UUD 1945  pasal  33,  ayat  1  bahwa perekonomian  yang  hendak  disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pada hakikatnya asas kekeluargaan ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Bung Hatta telah berulangkali menegaskan yang dimaksud  dengan  usaha  bersama atas kekeluargaan itu adalah Koperasi (dalam Baswir, 2000 : 38). Belakangan ini banyak hal yang perlu dipenuhi untuk dapat mendirikan  Koperasi,  berdasarkan pedoman  dan  tatacara  yang  telah dikeluarkan  oleh  Menteri  Negara Koperasi,  Pengusaha  Kecil  dan Menengah RI No. 05/Kep/Meneg/2000, tanggal 14 Januari 2000 bahwa langkah- langkah  dalam  mendirikan  koperasi adalah  dapat  d  kemukakan  sebagai berikut  (1)  mengadakan  pertemuan pendahuluan  di  antara  orang-orang yang  ingn  mendirikan  koperasi,(2) mengadakan
observasi dilingkungan  daerah  kerja  koperasi, (3)  melakukan  pendekatan  dengan Departemen  Koperasi  setempat,  (4) membentuk panitia menyusun Anggaran  Dasar  dan  Anggaran Rumah  Tangga,  (5)  mengadakan rapat pembentukan penguruus memilih pengawas, dan menetapkan AD/ART, dan (6) mengajukan permohonan  status  badan  hukum koperasi.  Sehubungan  dengan  hal tersebut, agar suatu koperasi mendapatkan legalitas, yakni Berbadan  Hukum,  sudah  tentunya mengikuti  aturan-aturan  yang  telah dikeluarkannya.  Apabila  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai  salah  satu  persyaratan mendirikan  koperasi  sudah  dipenuhi dan  tidak  bertentangan  dengan  UU No. 25 Tahun 1992 dengan ketertiban  umum  dan  kesusilaan, maka pejabat tersebut akan mengesahkan
akta pendirian
koperasi  dengan  Surat  Keputusan atas  nama  Menteri  Koperasi,  PKM. Pengesahan akta pendirian koperasi tersebut  harus  ditetapkan  dalam jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga) bulan,  terhitug  sejak  diterimanya pengesahan  secara  lengkap  (dalam Firdaus, dkk, 2002 : 52).
Penyelewengan  terhadap  AD dan  ART  dapat  berupa  kesalahan mengadministrasikan
atau
membukukan  dana  simpan-pinjam. Bisa juga berupa penggelapan dana simpan-pinjam  ataupunhasil  usaha- usaha  lainnya. Dalam  kehidupan berkoperasi, sebagaimana dalam
KPRI  Kuwera  Undiksha,  di  dalam pengelolaannya  tidak  bisa  terlepas dengan  AD  dan  ART.  Koperasi  bisa saja mengembangkan usahanya sepanjang  tidak  menyimpang  dari aturan-aturan  yang  disepakatinya. Sekali  pun  KPRI  Kuwera  Undiksha mempunyai  badan  pengawas,  para anggotanya  perlu  juga  berpartisipasi mengawasi  kegiatan  pengelolaanya dengan jalan bartanya kepada pengurus,  berapa  sudah  jumlah anggotanya, dana yang dimiliki, dana yang sedang digulirkan dan seterusnya. Jika terjadi penyelewengan  dana  anggota  yang digulirkan  melalui  simpan-pinjam atau  usaha  lainnya,  maka  pengurus koperasi  dengan  pegawainya  harus mempertanggungjawabkannya. Penyelewengan  terhadap  AD  dan ART dapat berupa kesalahan mengadministrasikan atau
membukukan  dana  simpan-pinjam. Bisa  juga  berupa  penggelapan  dana simpan-pinjam  ataupun   hasil usaha- usaha  lainnya.  Setidak-tidaknya  ada 2  (dua)  bukti  penyelewengan,  maka kasus  ini  dapat  dibawa  keranah hukum
untuk
mempertanggungjawabkan
perbuatanya.
Atas  dasar  pokok-pokok  uraian di atas maka penelitian tentang “Implementasi Ketentuan Koperasi  Berdasarkan  UU  No.  25 Tahun 1992 dalam Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi  Kuwera  Undiksha  sebagai Pengelola  Simpan  Pinjam  2017 ” dilakukan.  Penelitian  ini  dilakukan karena  sangat  berkaitan  dengan bidang ilmu yang ditekuni, yakni Ilmu Hukum. Disamping itu untuk mendapatkan  informasi  yang  akurat tentang tatacara pengelolaan Koperasi  yang  benar  dan  tepat berdasarkan AD-ARTnya. RUMUSAN MASALAH 1.  Apakah Implementasi ketentuan koperasi berdasarkan  UU  No.  25 tahun 1992 sudah diterapkan dalam  pertanggungjawaban pengurus KPRI Koperasi Kuwera  Undiksha  sebagai pengelola simpan-pinjam tahun 2017? 2.  Bagaimanakah  akibat  hukum apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan  pengurus  KPRI Kuwera  Undiksha  sebagai pengelola simpan-pinjam tahun 2017? METODE PENELITIAN Pada hakikatnya metode penelitian  yang  digunakan  secara tepat,  akan  sangat  menentukan tercapainya tujuan dari suatu penelitian  tersebut.  Oleh  karena  itu, maka seorang peneliti harus hati-hati dan  cermat  dalam  memilih  metode penelitian.  Metode  penelitian  yang baik akan memberikan arah, langkah-langkah yang benar, sekaligus  memberi  gambaran  suatu penelitian  yang  akan  dilakukan. Adapun langkah-langkah atau prosedur  yang  ditempuh  berkenaan dengan  penelitian  ini  adalah  :  (1) Menentukan  Pendekatan  dan  Jenis
Penelitian;  (2)  Lokasi  Penelitian;  (3)
Jenis  dan  Sumber  Data;  (4)  Metode Pengumpulan  Data;  dan  (5)  Metode dan Teknik Analisis Data.
Jenis penelitian ini adalah penelitian  yuridis  empiris,  penelitian terhadap  efektivitas  hukum  tertulis maupun  hukum  kebiasaan  yang tercatat, yang pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma  ( das  sollen )  dengan  realitas hukum  ( das  sein ).  Oleh  karena  itu, penelitian  koperasi  yang  terkait dengan  hukum  objek  kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan hukum, perundang-undangan serta implementasi pada peristiwa hukum. Keputusan-keputusan tersebut sudah tentunya merujuk pada Anggaran  Dasar  (AD),  Anggaran Rumah Tangga (ART) yang merupakan  penjabaran  dari  UU  No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Di samping itu keputusan rapat anggota juga menjadi pertimbangannya. Data yang  diperlukan  untuk  penelitian  ini adalah  sebagai  berikut.  Data  Primer adalah  data  yang  diperoleh  dari lokasi  penelitian  yaitu  suatu  data yang diperoleh langsung dari sumber  pertama  di  lpangan  yaitu baik dari responden maupun informan.  Dalam  hal  ini  berdsarkan hasil observasi di lapangan penelitian  akan  dilakukan  kepada kepala  koperasi  KPRI  KUWERA UNDIKSHA. 1)Data Sekunder adalah  data  yang  diperoleh  dari kajian pustaka, dokumen yang berhubungan dengan penelitian
(Amirudin  dan  Zainal  Azikin,  2014: 30). Adapun data sekunder ini dapat dirinci  sebagai  berikut.  1)Bahan hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum yang  mengikat  seperti:  UU  No.  25 Tahun 1992, AD, ART serta laporan rapat anggota tahunan (RAT)
Koperasi  Kuwera  Undiksha  tahun 2017.  2)Bahan  hukum  sekunder, yaitu  bahan  hukum  yang  memberi penjelasan  berupa  kajian  pustaka,

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)
dokumen  mengenai  penelitian  ini. 3)Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan hukum  yang  menjelaskan  terhadap badan  hukum  primer  dan  badan hukum  sekunder  yang  bersumber dari  kamus  dan  informasi  dari internet.  Sumber  datanya  berasal dari  subjek  dan  objek  penelitian  ini. Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah “Implementasi  Ketentuan  Koperasi
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 dalam Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kuwera Undiksha”.  Objek  penelitian  yang akan dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah “Usaha Simpan- Pinjam  Koprasi  Kuwera  Undiksha
Tahun 2017”.
Pengumpulan  data  dalam  suatu penelitian bertujuan untuk memperoleh  data  yang  diharapkan untuk  menjawab  permasalahan  dan tujuan  yang  ingin  dicapai.  Arikunto
(2006:  100)  menyatakan  metode pengumpulan  data  adalah  cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Sehubungan dengan penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode-metode tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1)Pedoman Observasi atau pengamatan  dalam  suatu  penelitian adalah  suatu  teknik  yang  dilakukan peneliti secara cermat dan sistematis. Observasi yang dilakukan  terkait  dengan  penelitian ini,  yaitu  peneliti  mengamati  proses administrasi terhadap transaksi simpan  pinjam  pada  KPRI  Kuwera Undiksha  dan  mencatat  secara  teliti dan sistematis laporannya menjelang  dilaksanakannya  rapat anggota tahunan (RAT) tahun 2017.
Metode  observasi  yang  dilakukan adalah  observasi  non  partisipan yakni  peneliti  hanya  mengamati proses  pengadministrasian  simpan  - pinjam  termasuk  para  anggota  yang
mengambil jasa simpanan sukarelanya. 2)Pedoman Wawancara  merupakan  cara  yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi dari seseorang atau kelompok orang dengan memberikan  pertanyan-pertanyaan secara  lisan.  Menurut  Sujarweni (2004: 13) metode wawancara diartikan kegiatan untuk memperoleh informasi  secara  mendalam  tentang isu  atau  tema  yang  diangkat  dalam penelitian. Wawancara dalam kaitannya  dengan  penelitian  ini peneliti mewawancarai ketua pengurusnya dan koordinator pengawas  KPRI  Kuwera  Undiksha untuk  memperoleh  data  tentang tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai  pengelola.  Disamping  itu peneliti  mewawancarai  salah  satu anggota untuk mengontrol objektivitas keterangan yang diberikan  oleh  Ketua  pengurus  dan koordinasi pengawas koperasi. Pertanyan-pertanyaan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya  peneliti  kemas  secara cermat dan sistematis. Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti juga menyiapkan alat perekam agar tidak ada  informasi  atau  penjelasan  yang terlupakan. Dengan demikian,
peneliti  dapat  dimudahkan  untuk menyimpulkannya.Format instrument  wawancara  (terlampir).
3)Pedoman  Dokumentasi  Menurut
Sugiyono  (2016:  158)  mengatakan bahwa  dokumen  berupa  catatan peristiwa yang telah berlalu. Catatan-catatan  tersebut  biasanya berupa  agenda,  majalah,  arsip, laporan,peraturan-peraturan, dan sejenisnya.  Dalam  penelitian  ini, peneliti  mengumpulkan  dokumen berupa  UU  No.  25  tahun  1992 tentang  Perkoperasian,  Anggaran
Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) Laporan Rapat Tahunan  (RAT)  tahun  2017.  KPRI Kuwera Undiksha, dan kajian pustaka  yang  relevan.  Langkah-
langkah  yang  dilakukan  pada  tahap analisis  data  ini  adalah  sebagai berikut.  1)Reduksi  data,  adalah untuk mengetahui data tersebut valid atau  tidak  terkait  dengan  rumusan masalah  dan  tujuan  penelitian  yang dicapai. Oleh karena itu reduksi data sangat perlu dilakukan guna memfilteri data di luar masalah yang diteliti.  Data  yang  telah  direduksi akan  memberikan  gambaran  secara rinci,  sistematis,  dan  jelas.  Dengan demikian akan mempermudah peneliti  bekerja.  Adapun  hal-hal yang  dilakukan  peneliti  pada  tahap ini yaitu: (1) menyiapkan hasil kajian dokumen, pustaka, hasil wawancara, dan laporan Rapat Anggota Tahunan.  (2)  menyusun  hasil  kajian dokumen  secara  rinci,  sistematis, dan jelas. (3) menganalisis implementasi  ketentuan  koperasi berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 dalam pertanggunjawaban pengurus Koperasi  Kuwera  Undiksha  sebagai pengelola simpan-pinjam 2017. 2)Penyajian  data,  dalam  hal  ini  data dianalisis,  dikaitkan  dengan  teori- teori  yang  relevan,  dokumentasi, data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara  serta  laporan  Rapat Anggota  Tahunan  tahun  2017  untuk menjawab  rumusan  masalah  dan tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai. Dalam  penyajian  data  ini  akan digambarkan pertanggungjawaban pengurus koperasi Kuwera Undiksha sebagai  pengelola  simpan-pinjam 2017  dan  akibat  hukum  apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh pengurusnya. 3)Simpulan,  adalah  langkah  akhir dalam  analisis  data  untuk  dapat menarik simpulan. Peneliti merumuskan simpulan ini berdasarkan  data  yang  dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif,  yaitu  menyajikan  temuan dengan menggunakan kata-kata atau  kalimat-kalimat  terkait  dengan
rumusan  masalah  dan  tujuan  yang ingin dicapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  ketentuan  koperasi berdasarkan UU no 25 tahun 1992 sudah diterapkan dalam pertanggungjawaban pengurus KPRI KUWERA UNDIKSHA sebagai pengelola simpan-pinjam. Pengurus telah mengimplementasikan ketentuan koprasi berdasarkan UU no 25 tahun 1992  tentang  koprasi  yang  telah dijabarkan ke dalam Anggaran Dasar  (AD)  dan  Anggaran  Rumah Tangga (ART) KPRI Kuwera Undiksha dalam mengelola simpan – pinjam  tahun  2017.  Modal  yang dimiliki  KPRI  Kuwera  Undiksha berasal  dari  :  simpanan  pokok, wajib,  dan  sukarela  yang  digulirkan pengurus  dalam  bentuk  simpan- pinjam  kepada  anggota  dan  usaha lainnya.
Modal sendiri lebih diprioritaskan  dari  pada  modal  luar sejak  tahun  2018.  Hal  ini  pengurus telah membuktikannya lewat meningkatkan  simpan  wajib  dan membatasi simpanan sukarela. Sebagai dampaknya terjadi penurunan  keuntungan  pada  bulan
Januari –  Februari,  April  -Mei,  dan Juli –  Agustus  2017.  Sekalipun demikian  hal  ini  bukanlah  semata kesalahan pengurus. Pada umumnya tahun buku koperasi mulai dari  Januari  sampai  dengan  31 Desember.  Dalam  penelitian  ini, peneliti akan mencoba memaparkan kinerja pengurus selama tahun buku koperasi dari januari sampai dengan 31 Desember tahun 2017. Berdasarkan  metode  dokumentasi dan hasil wawancara dengan Bapak Kadek  Rai  Suwena,  S.pd,  M.pd. selaku pengurus, peneliti mendapatkan informasi bahwasannya KPRI Kuwera Undiksha tidak saja mengelola simpan-pinjam dan usaha lain. Pengurus  KPRI  Kuwera  Undiksha
dalam mengelola simpan-pinjam selama  tahun  2017  telah  mencapai prestasi yang cukup menggembirakan.  Selama  sebulan mencapai  keuntungannya  rata-rata Rp 200 Juta sampai dengan Rp 300 Jutaan bahkan lebih. Namun demikian kalau dicermati pencapaian  setiap  bulannya  kadang terjadi  penurunan  atau  kenaikan peroleh  keuntungan.  Semestinya pengurus yang baik harus mengupayakan  agar  tiap  bulannya keuntungan terus meningkat. Justru  pengurus  berharap  ke depan KPRI Kuwera Undiksha bertambah  sehat,  maju,  dan  dapat mensejahterakan  anggota.Pengurus KPRI Kuwera Undiksha sudah mengelola  simpan-pinjam  secara baik  dan  professional.  Pengurus bekerja  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku dan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Disamping itu  pengurus  selalu  berkoordinasi dengan  pengawas.  Hal  ini  biasanya dibicarakan  pada  saat  pengurus melakukan pemereksaan secara periodik,  setiap  3  bulan  sekali. Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  kinerja  perangkat  koperasi betul – betul bekerja untuk memajukan koperasi dan mensejahterakan anggotanya melalui  pemberian  sisa  hasil  usaha yang  telah  memuaskan.  Dalam kaitannya pengurus melakukan penyelewengan  administrasi  baik sengaja  ataupun  tidak,  lebih –  lebih melakukan  tindakan  koperasi  sama sekali tidak ditemukan. Dalam hal ini pengurus  menyiapkan  pembukuan secara terbuka baik secara konfensional  maupun  yang  sudah dikomputerisasi sehingga kapan saja anggota ingin mengetahui perkembanga simpan-pinjam, anggota dengan mudah dapat mencermatinya. Terkait dengan pembukuan keuangan tiap bulannya,  dalam  setahun,  bahkan  3 tahun  yang  lalu  masih  tersimpan
dengan  baik.  Berdasarkan  data simpan pinjam tahun 2017 pengurus telah  mampu  mengelolanya  dengan baik  dan  memperoleh  keuntungan yang signifikan.
Aturan tersebut telah dilaksanakan  dengan  baik,  dimana Koperasi telah sepenuhnya mengutamakan  modal  dari  Koperasi sendiri.  Dari  pengelolaan  modal sendiri tersebut, koperasi memperoleh keuntungan setiap bulannya, walaupun keuntungan tersebut  tidak  terus  meningkat  dan bulan –  bulan  tertentu  ada  yang mengalami penurunan. Terkait dengan penurunan keuntungan Koperasi  tersebut  bukan  berarti pengurus melakukan kesalahan dalam  mengelola  Koperasi.  Untuk simpanan pokok dan simpanan wajib juga  akan  diberikan  balas  jasa dalam  bentuk  SHU.  Besar  kecilnya
SHU diberikan akhir tahun disesuaikan dengan jasa yang dimiliki  masing –  masing  anggota. Kenyataan  tersebut  sesuai  dengan UU  No  25  Tahun  1992  yang  diatur dalam Bab IX Pasal 45, Ayat 2 yang berbunyi  “Sisa  Hasil  Usaha  setelah dikurangi  dana  cadangan,  dibagikan kepada  anggota  yang  disesuaikan dengan  jasa  anggota  masing – masing  serta  digunakan  untuk  dana pendidikan  Koperasi  sesuai  dengan keputusan  RAT”.  Demikian  juga SHU  dalam  AD  KPRI  Kuwera Undiksha diimplementasikan kedalam  Bab  XIII  Pasal  42  yang isinya  hampir  sama  dengan  UU  No 25  Tahun  1992.  Dalam  hal  ini pembayaran  SHU  diberikan  kepada anggota  setiap  satu  tahun  sekali bertepatan dengan diadakannya RAT. Sebagai bentuk pertanggungjawaban segala kegiatan  usaha  yang  dilakukan koperasi  wajib  disampaikan  kepada anggota dalam rapat anggota tahunan.  Ketentuan  tersebut  dalam
UU  No  25  Tahun  1992 diatur  dalam Bab VI bagian kedua dari pasal 22 – pasal 27. Di dalam AD KPRI Kuwera Undiksha  diatur  dalam  Bab  X  pasal 29  yang  berbunyi  “Rapat  anggota berhak  meminta  keterangan  dan pertanggungjawaban  pengurus  dan pengawas  mengenai  pengelolaan simpan  pinjam  koperasi”.  RAT merupakan keputusan tertinggi dalam koperasi. Dimana dalam RAT tersebut menyampaikan semua pengelolaan  koperasi  secara  detail, baik  dari  segi  manajemen  maupun keuangannya. Selanjutnya, RAT
dapat  dipandang  sah  sebagaimana diatur  dalam  AD  KPRI  Kuwera Undiksha  Bab  X  pasal  27  yang berbunyi  “Rapat  anggota  tahunan dipandang  sah,  jika  dihadiri  lebih dari  50  %  dari  jumlah  anggota.
Kenyataan dilapangan, ketika dadakan  RAT  jumlah  anggota  yang hadir  mengisi  presensi  90%  dari jumlah anggota”. Ketika pelaksanaan RAT berlangsung anggota bisa menyusut sampai 20% bahkan  hampir  mencapai  50%  dari jumlah anggota. Fenomena ini sampai  sekarang  masih  menjadi tugas  berat  bagi  pengurus  untuk dapat  mewujudkan  aturan  yang diamanatkan dalam AD.KPRI Kuwera  Undiksha.  Salah  satu  solusi yang ditempuh pengurus mengadakan penarikan undian berhadiah terhadap kehadiran anggota.  Tampaknya  usaha  ini belum  berhasil  sepenuhnya,  karena itu  ke  depan  masih  dipikirkan  jalan keluarnya.  Pemberian  sanksi  pada konteks  koperasi,  pada  dasarnya berorientasi pada asas kekeluargaan.  Jika  ada  masalah  di dalam  perangkat  koperasi  (anggota, pengurus,  dan  pengawas)  tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, misalnya, uang koperasi dikorupsikan oleh pengurus dan  diketahui  oleh  anggota  dan pengawas dengan bukti-bukti meyakinkan, maka pengurus dengan
pendekatan kekeluargaan harus mengembalikan  dengan  perjanjian yang  disepakati.  Jika  pengurus bersikeras tidak mau mengembalikan  uang  koperasi  yang dikorupsikan,  maka  permasalahan ini dapat diajukan ke pengadilan.
Akibat hukum apabila  terjadi penyelewengan  yang  dilakukan pengurus  KPRI  Kuwera  Undiksha sebagai  pengelola  simpan  pinjam tahun 2017.
Pada dasarnya tidak ditemukan  penyelewengan  terhadap pengeolaan  KPRI  Kuwera  Undiksha baik  dari  segi  menejemen  dan keuanga,  namun  ada  beberapa kebijakan  pnegurus  yang  besar kemungkinannya
berdampak
terhadap  hukum.  Kebijakan  tersebut adalah  1)  Adanya pembatasan terhadap  simpanan  sukarela  yang merupakan  sumber  modal  untuk mendapatkan keuntungan yang lebih  besar,  2)  adanya  pemberian krdit kepada anggota melebihi batas ketentuan  50  kali  cicilan  yang  telah disepakati  dalam  rapat  anggota tahunana  (RAT),  dan  3)  adanya pemberian  kredit  kepada  pegawai non  PNS  (kontrak)  yang  mana sudah  jelas  diatur  dalam  peraturan pinjaman  kredit  hanya  diberikan kepada  anggota  PNS.  Berdasarkan kebijakan  pengurus  dari  3  hal tersebut, point (2) dan (3) Tampaknya sangat berpeluang berurusan  dengan  hukum  karena sama  sekali  tidak  ada  jaminan  gaji yang  pasti.  Jika  anggota  koperasi berstatus  kontrak  berhenti  berkerja, tidak  mau  membayar  hutangnya tentu  peyelesaiannya  ke  ranah hukum.  Sehubungan  dengan  ini pengurus  harus  bertanggungjawab terhadap permasalahan ini, jika tidak pengurus dapat dijerat dengan pasal 1365,  1366,  atau  1367  KUHPerdata atas  kebijakan  yang  menyebabkan kerugian koprasi.  Berdasarkan hasil
pengumpulan  data  yang  dilakukan peneliti,  dapat  dinyatakan  bahwa tidak ada ditemukan penyelewengan pengelolaan  koperasi  baik  dari  segi manajemen  maupun  keuangannya.
Walaupun  demikian  bukan  berarti apa yang dilakukan pengurus koperasi  dalam  mengelola  simpan- pinjam pasa KPRI Kuwera Undiksha sudah baik benar. Mengapa demikian? Pengurus dalam beberapa  hal  mengambil  keputusan atau  kebijakan  yang  tampaknya tidak  sesuai  dengan  AD-RAT  yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara  peneliti  dengan  Bapak kadek  Rai  Suwena,  S.pd.,  M.pd. selaku  pengurus  bahwa  kebijakan tersebut diambil disamping memperhatikan  aturan  yang  ada juga  tentang  asas  koperasi  adalah asas kekeluargaan. Adapun kebijakan-kebiakan  tersebut  antara lain  :  (1)  Pengurus  mengadakan pembatasan terhadap simpanan sukarela,  yang  mana  sebenarnya simpanan sukarela merupakan sumber modal. Pembatasan simpanan sukarela ini akan berdampak  terhadap  dana  yang digunakan  sebagai  modal  simpan- pinjam menjadi berkurang dan keuntungan  pun  menjadi  berkurang, (2)  Adanya  kredit  anggota  yang melebihi ketentuan kesepakatan dalam  RAT.  Kreditnya  melebihi ketentuan tersebut berpotensi menjadi  penyebab  koperasi  akan mengalami  kerugian.  Di  samping  itu mengakibatkan terjadinya
pengurangan  dana  resiko,  apabila terjadi  kredit  macet.  (3)  Adanya pemberian  kredit  kepada  anggota yang hanya pegawai kontrak (bukan
PNS).  Sebetulnya,  dalam  AD  sudah diatur dengan jelas, bahwa pemberian  kredit  itu  hanya  yang berstatus Pegawai Negeri di Undiksha Secara konten pasal 1365 KUH  Perdata  menyatakan  bahwa setiap  perbuatan  melawan  hukum, yang  menimbulkan  kerugian  orang
lain,  mewajibkan orang yang karena kesalahannya  mengganti  kerugian tersebut.  Pasal  1365  KUH  Perdata menyatakan bahwa tiap orang bertanggung  jawab  tidak  saja  untuk kerugian  yang  disebabkan  oleh kesalahan  atau  kurang  hati-hati. Selanjutnya pasal 1367KUH Perdata disebutkan seorang tidak saja bertanggungjawab  untuk  kerugian yang  disebabkan  perbuatan  orang- orang  menjadi  tanggungjawab  atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasnnya. Dalam kaitannya dengan bunyi  pasal  1365,  1366,  dan  1367 KUH Perdata, mengisyaratkan kepada  pengurus,  jika  masalah kemacetan pencicilan atau pengembalian  uang  pinjaman  tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan,  dapat  diajukan  ke pengadilan. Sehubungan dengan itu, pengurus  baik  secara  perorangan maupun kelompok harus bertanggungjawab terhadap kebijakan  yang  dilakukan,  yakni memberikan pinjaman kepada
anggota  PNS  melebihi  aturan  yang berlaku maupun non PNS yang tidak boleh  meminjam  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku.  Berdasarkan pencermatan  penelitian  terhadap manajemen  dan  keuangan  KPRI Kuwera  tahun  2017  dari  Januari 2017  sampai  dengan  31  Desember 2017  tidak  ada  ditemukan  kasus penyelewangan (korupsi) baik disengaja  maupun  tidak  sengaja terkait  dengan  masalah  manajemen dan keuangannya. Pengelolaan simpan-pinjam KPRI Kuwera Undiksha  dikerjakan  dengan  baik dan  professional  selama  tahun 2017.  Disamping  itu  pengawas secara periodik, yakni setiap 3 bulan sekali  melakukan  pemeriksaan  dan hasilnya  dilaporkan  secara  tertulis pada pengurus dan anggota.
Dengan  demikian  peneliti  berharap pada  perangkat  koperasi  KPRI

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)
Kuwera  Undiksha  ke  depan  bekerja lebih  baik  dan  cermat,  sehingga koperasi  menjadi  sehat  dan  dapat ditumbuhkembangkan menjadi koperasi yang besar. SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Pengurus telah mengimplementasikan ketentuan koprasi berdasarkan UU no 25 tahun 1992  tentang  koprasi  yang  telah dijabarkan ke dalam Anggaran Dasar  (AD)  dan  Anggaran  Rumah Tangga (ART) KPRI Kuwera Undiksha dalam mengelola simpan – pinjam  tahun  2017.  Modal  yang dimiliki  KPRI  Kuwera  Undiksha berasal  dari  :  simpanan  pokok, wajib,  dan  sukarela  yang  digulirkan pengurus  dalam  bentuk  simpan- pinjam  kepada  anggota  dan  usaha lainnya. Modal sendiri lebih diprioritaskan  dari  pada  modal  luar sejak  tahun  2018.  Hal  ini  pengurus telah membuktikannya lewat meningkatkan  simpan  wajib  dan membatasi simpanan sukarela. Sebagai dampaknya terjadi penurunan  keuntungan  pada  bulan Januari – Februari, April -  Mei, dan Juli –  Agustus  2017.  Sekalipun demikian  hal  ini  bukanlah  semata kesalahan pengurus. Justru pengurus  berharap  ke  depan  KPRI Kuwera  Undiksha  bertambah  sehat, maju,  dan  dapat  mensejahterakan anggota. Pada dasarnya tidak ditemukan  penyelewengan  terhadap pengeolaan  KPRI  Kuwera  Undiksha baik  darri  segi  menejemen  dan keuanga,  namun  ada  beberapa kebijakan  pnegurus  yang  besar kemungkinannya berdampak terhadap  hukum.  Kebijakan  tersebut adalah  1)  Adanya pembatasan
terhadap  simpanan  sukarela  yang merupakan  sumber  modal  untuk mendapatkan keuntungan yang lebih  besar,  2)  adanya  pemberian
krdit kepada anggota melebihi batas ketentuan  50  kali  cicilan  yang  telah disepakati  dalam  rapat  anggota tahunana  (RAT),  dan  3)  adanya pemberian  kredit  kepada  pegawai non  PNS  (kontrak)  yang  mana sudah  jelas  diatur  dalam  peraturan pinjaman  kredit  hanya  diberikan kepada  anggota  PNS.  Berdasarkan kebijakan  pengurus  dari  3  hal tersebut, point (2) dan (3) Tampaknya sangat berpeluang berurusan  dengan  hukum  karena sama  sekali  tidak  ada  jaminan  gaji yang  pasti.  Jika  anggota  koperasi berstatus  kontrak  berhenti  berkerja, tidak  mau  membayar  hutangnya tentu  peyelesaiannya  ke  ranah hukum.  Sehubungan  dengan  ini pengurus  harus  bertanggungjawab terhadap permasalahan ini, jika tidak pengurus dapat dijerat dengan pasal 1365, 1366, atau 1367 atas kebijakan yang menyebabkan kerugian koprasi. SARAN Pengurus telah bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan  dan  cukup  professional. Hasil kinerja telah dipertanggungjawabkan  dalam  rapat anggota  tahunan  (RAT).  Perangkat koprasi  kemudian  telah  dipercayai untuk mengelola simpan-pinjam pada tahun buku 2018. Sehubungan dengan ini disarankan kepada pengurus untuk dapat terus meningkatkan hasil kinerjanya, sehingga di tahun – tahun selanjutnya  tidak  ada  keuntungan yang  mengalami  turun –  naik, tetapi terus  meningkat,  jadi  kuntungan koperasi diharapkan setiap bulannya dan setiap tahunnya terus meningkat.  Disamping  itu  pengurus sangat perlu meningkatkan wawasannya  di  bidang  koperasi. Misalnya, pengurus perlu mengadakan studi banding ke
koperasi  atau  mengundang  pakar koperasi  agar  perangkat  koperasi
mendapatkan  penyegaran  terhadap perkoperasian.  Dengan  demikian KPRI  Kuwera  Undiksha  kedepan akan menjadi lebih maju.
Pengurus  dalam  mengambil kebijakan dalam mengelola koperasi perlu  hati –  hati  dan  bilamana  perlu sebelum mengambil kebijakan dibicarakan  dulu  dengan  perangkat koperasi dan mengundang penasehat,  dalam  hal  ini  Rektor sebagai Exofisio. Kebijakan pengurus dengan memberikan pinjaman  melalui  keputusan  RAT bisa saja agar diperhitungkan kekayaa anggota dan yang
terpenting adalah jaminan gaji sebagai  PNS.  Kemudian  membatasi simpanan sukarela bisa saja, jika hal tersebut  tetap  dibicarakan  dalam perangkat  koperasi  untuk  tujuan menyehatkan  koperasi  ke  depan. Kebijakan yang terakhir memberikan pinjaman  kepada  anggota  yang  non PNS  perlu  dibuatkan  aturannya melalui keputusan RAT agar pengurus  dikemudian  hari  tidak dipersalahkan. Semua ini sebenarnya untuk menghindari adanya  persoalan  yang  berkaitan dengan hukum. DAFTAR PUSTAKA BUKU Abdulkadir, Muhammad. 2010. Hukum  Perdata  Indonesia .  Bakti Bandung: PT Citra Aditya. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia . Bakti Bandung: PT Citra Aditya. Aikunto ,S. 2006. Prosedur Penelitian:
Suatu  Pendekatan  Praktek.  Jakarta: PT. Rineka   Cipta.
………….. 2012. Metodologi Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  2014.
Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta:  Rajawali Pers.
Baswir,  Revrisond.  2000. Koperasi
Indonesia . Yogyakarta: BPFE. Firdaus  Muhammad  dan  Agus  Edi Susanto. 2002. Perkoperasian (Sejarah, Teori, dan Praktek) . Jakarta:
Ghalia Indonesia.
KPRI  Kuwera.  2009. Anggaran  dasar (AD)  dan  Anggarang  Rumah  Tangga (ART) . Undiksha: Singaraja
----------------- 2017. Rapat Anggota  Tahunan  (ART) .  Undiksha: Singaraja. Sujarweni, Wiratna.  2014. Metodologi Penelitian .  Yogyakarta:  Pustaka  Baru Press.