## AKIBAT HUKUM TERHADAP PELACURAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

## Ni Made Trisna Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra E-mail : madetrisnadewishmh@gmail.com

## A.A Mas Adi Trinaya Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra
E-mail : agungmasadi@gmail.com

## Ni Luh Sri Mahendra Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra E-mail : u_yick@yahoo.com

## ABSTRAK
Di  tengah  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  anak  Indonesia,  kita  dihadapkan  dengan banyaknya masalah kesejahteraan sosial anak. Pada dasarnya masalah sosial dan moral adalah  masalah  terbesar  dari  tatanan  adat  serta  perilaku  masyarakat  Indonesia,  yang masih  sangat  kental  dengan  kebudayaan  timur.  Salah  satu  permasalahan  yang  menarik perhatian  di  dalam  masyarakat  akhir-akhir  ini  adalah  pelacuran  yang  dilakukan  oleh anak  di  bawah  umur.  Dalam  penulisan  ini,  penulis  menggunakan    pendekatan  secara normatif  yuridis  yaitu  suatu  penelitian  yang  dapat  menemukan  kebenaran  berdasarkan logika keilmuan hukum dan dengan menggunakan perundang-undangan yang telah ada. Kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah  terjadinya  pelacuran  anak  dibawah  umur dilatarbelakangi  oleh  berbagai  macam  faktor,  baik  menurut  hukum  Islam  maupun hukum  positif  mempunyai  faktor-faktor  yang  hampir  sama,  yaitu  diantaranya  :  Faktor moral atau akhlak,  faktor ekonomi,  faktor pendidikan,  faktor keluarga, dan  faktor latar belakang kekerasan seksual. Mengenai pemidanaan pelacuran anak dibawah umur Islam dengan  hukum  positif  sama-sama  mengedepankan  sistem  pembinaan  yang  diberikan kepada pelaku pelacuran tersebut. Akan tetapi yang sedikit membedakan bahwa, hukum positif memberikan penanganan pertama yaitu dikembalikannya anak kepada orang tua sesuai  dengan  apa  yang  telah  dicantumkan  dalam  peraturan  perundang-undangannya, dan  apabila  perbuatan  pelacuran  itu  terulang  kembali  maka  anak  akan  ditempatkan  ke departemen  sosial  untuk  diberikan  pembinaan  yang  dapat  menetralkan  kehidupan  luar mereka.  Dilakukan  demikian  karena,  sesuai  dengan  pasal  1  ayat  (2)  huruf  b  Undang- undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, anak tersebut adalah anak  yang melakukan  perbuatan  yang  dinyatakan  terlarang  bagi  anak,  baik  menurut  peraturan perundang-undangan  maupun  menurut  peraturan  hukum  lain  yang  hidup  dan  berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan
Kata Kunci : akibat hukum, pelacuran, anak di bawah umur

## Abstract
In  the  midst  of  realizing  the  welfare  of  Indonesian  children,  we  are  faced  with  many social  welfare  problems  for  children.  Basically,  social  and  moral  problems  are  the biggest problems of the customary order and behavior of the Indonesian people, which
are  still  very  thick  with  eastern  culture.  One  of  the  problems  that  have  attracted attention in the community these days is prostitution by minors. In this paper, the author uses a juridical  normative approach, which is a study that can find the truth based on legal scientific logic and by using existing legislation. The conclusion that can be drawn is  that  the  occurrence  of  underage  prostitution  is  motivated  by  various  factors,  both according to Islamic law and positive law, which have almost the same factors, namely: moral or moral factors, economic factors, educational factors, family factors, and other factors.  sexual  violence  background.  Regarding  the  punishment  of  prostitution  of children  under  the  age  of  Islam  with  positive  law,  they  both  prioritize  the  guidance system given to the prostitutes. However,  what  makes a little difference is that positive law  provides  the  first  treatment,  namely  the  return  of  the  child  to  the  parents  in accordance  with  what  has  been  stated  in  the  laws  and  regulations,  and  if  the  act  of prostitution  recurs,  the  child  will  be  placed  in  the  social  department  to  be  given guidance  that  can  neutralize  life.  beyond  them.  This  is  done  because,  in  accordance with  Article  1  paragraph  (2)  letter  b  of  Law  Number  3  of  1997  concerning  Juvenile Justice,  the  child  is  a  child  who  commits  an  act  which  is  declared  prohibited  by  the child, both according to statutory regulations and according to other legal regulations live and apply in the community concerned

## Keywords: legal consequences, prostitution, minors

## Pendahuluan
Perilaku  pelacuran  akhir-akhir  ini  semakin  marak  dilingkungan  masyarakat Indonesia,  hal  ini  terbukti  dari  semakin  banyaknya  aborsi  yang  disebabkan  hubungan seks  diluar  pernikahan,  lokalisasi  pelacuran  dan  pemberian  kondom  serta  tersedianya fasilitas,  seperti  diskotik  dan  tempat-tempat  penginapan  :  hotel,  motel,  villa  dan  lain sebagainya.  Pada  zaman  sekarang  model-model  perbuatan  pelacuran  juga  mempunyai banyak variasi, meskipun tidak sama persis tapi motofnya hampir sama, yaitu ekonomi, mencari kesenangan sesaat atau pelampiasan nafsu dan menunjukkan harga diri.
Di  tengah  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  anak  Indonesia,  kita  dihadapkan dengan banyaknya masalah kesejahteraan sosial anak. Pada dasarnya masalah sosial dan moral  adalah  masalah  terbesar  dari  tatanan  adat  serta  perilaku  masyarakat  Indonesia, yang  masih  sangat  kental  dengan  kebudayaan  timur.  Salah  satu  permasalahan  yang menarik perhatian di dalam masyarakat akhir-akhir ini adalah pelacuran yang dilakukan oleh  anak  di  bawah  umur.  Pelacuran  sebagai  masalah  sosial  yang  sudah  tua  usianya namun  senantiasa  dibicarakan  orang  sampai  saat  ini,  tidak  tanggung-tanggung  yang menjadi  korbannya  adalah  anak-nak  usia  belasan  tahun  yang  masih  polis  dan  mudah dipengaruhi,  sementara  aturan  yang  terdapat  di  dalam  pasal  296  KUHP  belum  secara tegas  dan  jelas  mengatur  pelacuran  itu  sendiri  karena  pasal  tersebut  hanya  menitik beratkan  pada  penyedia  atau  sarana  yang  mendukung  diadakannya  pelacuran. Sedangkan  didalam  ketentuan  Perda  Tangerang  Nomor  8  Tahun  2005,  dalam  pasal  2 ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  “Siapapun  di  Daerah  dilarang  baik  secara  sendiri  ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran”. Apabila perbuatan itu dilakukan, kepada  pelakunya  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sebagaimana  ketentuan  padal  9  ayat (1), Perda tersebut.
Bisnis  pelacuran  tidak  pernah  merugi,  mengingat  jumlah  keuntungan  yang didapat  dari  penyelenggaraan  kegiatan  tersebut.  Besar  kecilnya  keuntungan  tersebut antara  lain  tergantung  pada  cara  pengelola  bisnis  dalam  mengemas  “dagangannya”.
Belum  cukup  sampai  di  situ  saja,  mereka  bahkan  dengan  teganya  menjalankan  kiat mengeruk  uang  yang  sedang  “ngetrend”  memasok  gadis-gadis  dibawah  umur  untuk memuaskan  syahwat  lelaki  iseng.  Banyak  tempat  hiburan  malam  yang  menyediakan gadis-gadis dibawah umur ini untuk menjalankan transaksi seks secara langsung karena tersedianya fasilitas yang legal maupun illegal.
Dengan kenaikan angka pelacuran anak dibawah umur di Indonesia, begitu sulit bagi  pemerintah  dalam  menentukan  sanksi  yang  dapat  diberikan  kepada  para  pelacur dibawah umur tersebut. Maka dari pada itu, dibutuhkan peran serta masyarakat dan para pihak  pemerintahan  terkait  untuk  terjun  langsung  didalam  penanganannya.  Namun, bagaimanapun juga keefektifan hukum tersebut harus seiring sejalan dengan kepatuhan masyarakat pada umumnya. Karena dilain pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia pun akan merasa sangat kesulitan di lapangan dalam pemberantasan pelacuran tersebut, baik berupa pemberian sanksi ataupun dalam penangannya tanpa adanya dukungan dari masyarakat, khususnya penanganan terhadap pelacuran anak dibawah umur.

## Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah faktor-faktor penyebab pelacuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
2. Bagaimanakah  pemidanaan  yang  diberikan  kepada  anak  dibawah  umur  yang melakukan pelacuran ?

## Pembahasan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelacuran Anak Dibawah Umur
Pada  zaman  sekarang  model-model  pelacuran  mempunyai  banyak  variasi meskipun tidak sama persis, tetapi motifnya hampir sama yaitu motif ekonomi, mencari kesenangan  sesaat  atau  melampiaskan  nafsu  dan  menunjukkan  harga    diri  (Abduh Malik, 2003:74). Tetapi apakah  mungkin pelacuran  yang dilakukan oleh anak dibawah umur  merupakan  suatu  motif  untuk  mencari  kesenangan  sesaat  apalagi  sampai menunjukkan harga diri.
Menelusuri  faktor  penyebab  terjadinya  pelacuran  anak  dibawah  umur  sangat sulit  karena  permasalahan  yang  melingkupinya  sangat  kompleks.  Menurut  Endang Sedyaningsih,  bahwa  salah  satu  faktor  terjadinya  pelacuran  adalah Faktor  Moral  atau Akhlak: (1)  Dimana  adanya  demoralisasi  atau  rendahnya  faktor  moral,  serta ketidaktakwaan  dan  ketaatan  terhadap  ajaran  agama.  (2)  Standar  pendidikan  dalam keluarga mereka pada umumnya rendah. (3) Berkembangnya pornografi dan pornoaksi secara bebas.
Sementara tidak  jauh berbeda dengan pendapat diatas, KOMNAS Perlindungan Anak  pun  berpendapat  bahwa  terjadinya  pelacuran  anak  dibawah  umur,  dikarenakan adanya beberapa faktor, salah satunya adalah :
1) Faktor Ekonomi
Adanya  kemiskinan  dan  keinginan  untuk  meraih  kemewahan  hidup,  dengan  cara jalan  pintas  dan  mudah.  Tanpa  harus  memiliki  keterampilan  khusus,  walau kenyataannya  mereka  buta  huruf,  pendidikan  rendah,  berpikiran  pendek,  sehingga menghalalkan pelacuran sebagai pilihan pekerjaannya.
2) Faktor Pendidikan
Pendidikan  yang  kurang  memadai  yang  diberikan  oleh  keluarga,  khususnya  orang tua  menjadi  faktor  penting  dari  terjadinya  pelacuran  anak  dibawah  umur.  Karena keterbatasannya mencari kerja dengan ijazah yang sangat rendah (SD).
3) Faktor Keluarga Dalam  arti  kurang  terpenuhinya  pengawasan  dari  pihak  orang  tua.  Karena  pada semestinya  orang  tua  harus  senantiasa  mendampingi  anak,  baik  dalam  pergaulan sampai  dengan  pola  pendidikan  yang  diberikan  dari  sekolah.  Dan  atau  bahkan adanya konflik didalam keluarga.
4) Latar Belakang Kekerasan Seksual
Masa  lalu  yang  pernah  dialami  oleh  anak  tersebut,  secara  paksa  direnggut kehormatannya  oleh  orang  yang  tidak  bertanggungjawab,  biasanya  dapat memunculkan  fikiran  untuk  melacur  karena  sudah  kepalang  tanggung  (tidak perawan lagi) (Armaidi Tanjung, 1997:65)
Pendapat  lain  mengatakan,  secara  umum  faktor  penyebab  wanita  menjadi pelacur, menurut Ali Akbar, ada enam yaitu :
1) Tekanan  ekonomi.  Karena  tidak  adanya  pekerjaan,  terpaksa  mereka  hidup  menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah.
2) Karena tidak puas dengan posisi yang ada. Walaupun sudah mempunyai pekerjaan, tetapi tidak dapat membeli barang-barang bagus yang diinginkan.
3) Karena kebodohan. Tidak mempunyai pendidikan yang baik.
4) Catat kejiwaan.
5) Karena  sakit  hati,  ditinggal  suami  atau  setelah  dinodai  kekasihnya  ditinggal  begitu saja.
6) Karena tidak puas dengan kehidupan sosialnya atau hiperseksual. Diatas  merupakan  faktor-faktor utama secara umum, sebagai pemicu terjadinya pelacuran  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  dan  anak  dibawah  umur.  Baik  menurut hukum  positif  ataupun  menurut  hukum  negatif,  beranggapan  bahwa  pelacuran merupakan suatu tindakan asusila, yang dapat menghancurkan generasi bangsa. Namun, pada  umumnya  mengenai  hukuman  yang  dijatuhinya,  hukum  islam  lebih  tegas  dalam memustuskannya dibandingkan dengan hukum positif.

## Sanksi Hukum Pelacuran Oleh  Anak Dibawah Umur
1. Pemidanaan
a. Tujuan Pemidanaan menurut Hukum Islam
Dalam  hukum  Islam  perbuatan  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain atau  masyarakat,  baik  anggota  badan  maupun  jiwa,  harta,  perasaan,  keamanan,  dapat dikatakan sebagai perbuatan jarimah.
Mengenai  tujuan  pemidanaan  sendiri,  Islam  mempunyai  tujuan  yang  memang akan dicapai dalam pemberian sanksi hukumnya, yaitu :
1) Perbaikan  dan  Pendidikan,  adalah  untuk  mendidik  pelaku  jarimah  agar  ia  menjadi orang  yang  baik  dan  menyadari  kesalahannya.  Setelah  mendapatkan  hukuman, diharapkan  akan  timbul  dalam  diri  pelaku  suatu  kesadaran,  sehingga  pelaku  tidak akan mengulangi perbuatan jarimah lagi.
2) Pencegahan, adalah  menahan orang yang  berbuat jarimah agar ia tidak  mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Pencegahan  juga  mengandung  arti  lain,  yaitu  mencegah  orang  lain  selain  pelaku agar  tidak  ikut-ikutan  melakukan  jarimah,  sebab  ia  mengetahui  bahwa  hukuman
yang  dikenakan  kepada  pelaku  juga  akan  dikenakan  terhadap  orang  lain  yang  juga melakukan perbuatan yang sama.
Berdasarkan tujuan hukum Islam diatas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana  Islam  adalah  memelihara  jiwa,  akal,  harta  masyarakat  secara  umum,  dan keturunan.  Oleh  karena  itu  kedudukan  hukum  Islam  amat  penting  dalam  kehidupan bermasyarakat.

## b. Pemidanaan Terhadap Anak Dibawah Umur
Tuhan  mengetahui  perbuatan  baik  dan  buruk  yang  akan  dilakukan  manusia, namun  tiap-tiap  manusia  bebas  (tidak  terikat)  dalam  berbuat  hal  tersebut.  Apabila seseorang  berbuat  dosa  maka  hal  itu  karena  kehendaknya  sendiri.  Sehingga  ia bertanggungjawab  sepenuhnya  atas  perbuatannya,  karena  tanggungjawab  dibebankan kepadanya  karena  akalnya,  kehendaknya,  kecondongan  hati  (kecenderungannya),  dan pilihannya.
Pertanggungjawaban pidana dalam syari’at Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omosi) yang dikerjakannya dengan kemauan  sendiri,  dimana  ia  mengetahui  maksud-maksud  dan  akibat-akibat  dari perbuatannya  itu  (Santosa,  2000:165).  Pertanggungjawaban  pidana  ditegakan  atas  tiga hal, yaitu :
1) Adanya perbuatan yang dilarang;
2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri;
3) Perbuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.
Dengan  demikian,  maka  hanya  manusia  berakal  fikiran,  dewasa,  dan berkemauan  sendiri  yang  dapat  dibebani  tanggungjawab  pidana.  Oleh  karena  itu  tidak ada  pertanggungjawaban  pidana  bagi  anak-anak,  orang  gila,  orang  dungu,  orang  yang hilang kemauannya, dan orang yang dipaksa atau terpaksa.
Mengenai  dasar  penghapusan  pidana,  ada  pembagian  antara  :  dasar  pembenar dan dasar pemaaf. Dalam  hukum Islam alasan atau dasar pembenar  itu ada dalam  hal- hal sebagai berikut :
1) Bela diri
2) Penggunaan hak
3) Menjalankan wewenang atau kewajiban
4) Dalam olah raga
Sementara dosa pemaaf ada dalam hal-hal sebagai berikut :
1) Anak-anak
2) Orang gila
3) Mabuk
4) Daya paksa dan keadaan darurat
Jadi  dapat  disimpulkan  menurut  berbagai  pendapat  diatas,  bahwa  seorang  anak tidak  dapat  dikenakan  hukuman  had  atas  kejahatan  yang  dilakukan,  karena  tidak  ada istilah  beban  hukum  bagi  anak  kecil.  Misalkan  anak-anak  yang  belum  mencapai  usia puber, maka hakim masih berhak menegur kesalahan atau menetapkan beberapa batasan yang  akan  membantu  memperbaiki  dan  menghentikan  tindak  kejahatan  untuk  masa yang akan datang. Menurut salah satu buku “Fiqih Wanita” mengatakan, bagi anak yang sudah  pernah  kawin,  meski  sekarang  sudah  kembali  menduda  atau  menjanda,  apabila berbuat  zina  hukumannya  lain  dengan  yang  belum  pernah  kawin.  Untuk  pezina hukumannya adalah rajam, yakni dilempar batu sedang sampai mati, apabila pezina itu memenuhi syarat sebagai berikut :
1) Mukallaf;
2) Merdeka
3) Sudah pernah bersetubuh sebelumnya dengan perkawinan yang sah.
Untuk  syarat  yang  ketiga  maksudnya,  bahwa  pezina  itu  sudah  pernah  menikah secara  sah  dan  mengalami  persetubuhan  belum  sempat  inzal  (mengeluarkan  mani). Artinya,  kalau  ada  seseorang  yang  sudah  pernah  kawin  sah,  dan  telah  terjadi  pula persebutuhan  dengan  istrinya  dalam  perkawinan  tersebut,  kemudian  bercerai,  lalu berzina  dalam  keadaan  tidak  beristri,  maka  atasnya  dikenakan  hukuman  rajam.  Dan demikian  pula  orang  perempuan  yang  sudah  pernah  bersuami,  kemudian  bercerai,  lalu berzina  ketika  menjadi  janda,  maka  dia  tetap  disebut  seorang  mughsan  dan  dikenai hukuman rajam (Muhammad Al-Jamal, 2000:474).

## 2. Sanksi Hukum Terhadap Pelacuran
Pemidanaan    merupakan  bagian  terpenting  dalam  hukum  pidana,  karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah  melakukan  tindak  pidana.  Hukum  pidana  tanpa  pemidanaan  berarti menyatakan  seseorang  bersalah  tanpa  ada  akibat  yang  pasti  terhadap  kesalahannya tersebut.  Maka  dari  pada  itu,  dalam  bab  ini  akan  membahas  pengertian-pengertian mengenai pemidanaan dari berbagai macam sumber.
Kata  pidana  berarti  hal  yang  “dipidanakan”,  yaitu  oleh  instansi  yang  berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal  yang  tidak  sehari-hari  dilimpahkan.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, pemidanaan  adalah  proses,  cara,  perbuatan  memidana.  Pemidanaan  atau  hukuman merupakan  salah  satu  perangkat  dalam  hukum  pidana  sebagai  bentuk  balasan  bagi pelaku  tindak  kriminal,  karena  ia  merupakan  representasi  dari  perlawanan  masyarakat terhadap  para  kriminil  dan  terhadap  tindak  kejahatan  yang  dilakukannya  (Wirjono Prodjodikoro, 2003:1).
Secara  lebih  singkat  Andi  Hamzah  memberikan  arti  sistem  pidana  dan pemidanaan  itu  sebagai  susunan  (pidana)  dan  cara  (pemidanaan).  Sementara  menurut Jean  Paul  Sartre,  pemidanaan  dianggap  sebagai  cara status  quo untuk  melindungi dirinya  terhadap  orang-orang  (individu)  yang  akan  membebaskan  diri  dari eksploitasinya.  Cara  pandang  kebelakng  dilakukan  dengan  melihat  tindak  pidana  yang dilakukan pembuat, yang kemudian menentukan tujuan pemidanaan. Sementara itu, cara pandang  ke  depan  dilakukan  untuk  melihat  dampak  dari  pemidanaan  bagi  masa  depan pembuat dan pihak-pihak lain yang mempunyai kemungkinan melakukan pidana dalam masyarakat yang lebih luas (Chairul, 2000:125).
Dalam  bentuk  hukum  dan  intersubjektivitasnya,  pemidanaan  adalah  cara  (alat) untuk  mempertahankan  penghambaan  seseorang  terhadap  pembatasan  kebebasan  diri yang  absolut  dan  proyeksi  diri.  Namun  pada  intinya,  pemidanaan  diartikan  sebagai tahap  penetapan  sanksi  dan  juga  tahap  pemberian  sanksi  dalam  hukum  pidana,  yang mana  penjatuhan  pemidanaan  itu  dapat  merampas  keeksistensiannya  atau kemerdekaannya sebagai seorang subjek hukum.
Menentukan  batas  pemidanaan  dan  bobot  pemidanaan  adalah  masalah  yang penting  dalam  pemidanaan  karena  akan  menentukan  pencapaian  atas  keadilan,  baik kepada  pelaku  atau  kepada  korban  kejahatan.  Pemidanaan  harus  menghindarkan  rasa injustice dengan  mencapai  apa  yang  dikenal  dengan  konsistensi  dalam  pendekatan terhadap  pemidanaan.  Dari  kondisi  ini  pemidanaan  harus  menegaskan  tentang
menentukan  batas  pemidanaan  dan  bobot  pemidanaan.  Mengenai  tujuan  pengenaan pidana atau pemidanaan, umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu : 1) Retributivism, paham ini sangat berpengaruh dalam  hukum pidana, terutama dalam menentukan  tujuan  pemidanaan.  Paham  ini  menentukan  bahwa  tujuan  pengenaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku.
2) Utilitarianism, pemidanaan  mempunyai  tujuan  berdasarkan  manfaat  tertentu  (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. “Mencegah” pembuat mengulangi dan masyarakat melakukan tindak pidana tesebut. Sama  halnya  dengan  tujuan  pemidanaan,  namun  dalam  teorinya  pemidanaan terbagi menjadi tiga, yaitu :
1. Absolut atau Mutlak, yaitu setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak  tanpa  tawar-menawar.  Dalam  hal  ini  “pembalasan  ( vergelding )  oleh  banyak orang  dikemukakan  sebagai  alasan  untuk  mempidana  suatu  kejahatan.  Kepuasan hatilah yang dikejar, yang lain tidak.
2. Relatif  atau  Nisbi ,  yaitu  suatu  kejahatan  tidak  mutlak  harus  diikuti  dengan  suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu  dan  manfaatnya  suatu  pidana  bagi  masyarakat  atau  bagi  sipenjahat  sendiri. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori “tujuan”.
3. Gabungan,  yaitu  gabungan  antara  kedua  teori  diatas,  antara  teori  absolut  dan  teori relatif,  lalu  muncul  teori  ketiga  yang  disatu  pihak  mengakui  adanya  unsur “ pembalasan” ,  akan  tetapi  dipihak  lain,  mengakui  pula  unsur  prevensi  dan  unsur memperbaiki kejahatan yang melekat pada tiap pidana (Wirjono, 1998:23).
Jelaslah bahwa tidak ada pemidanaan bagi pelacuran anak dibawah umur, karena dibentuknya  hukum  mengenai  kejahatan  ini  ditujukan  untuk  melindungi  kepentingan hukum  anak-anak  dari  perbuatan-perbuatan  melanggar  kesusilaan  umum  yang  dapat merusak jiwa dan watak anak (Adami Chazawi, 2005:84).
Dengan  jelas  pemidanaan  hanya  dijatuhkan  kepada  orang  yang  menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul yang biasa disebut germo, disebut pencabulan karena orang  dewasa  melakukannya  kepada  anak  kecil  atau  anak  dibawah  umur  yang dirumuskan ke dalam Pasal 296.
Pemidanaan dapat pula dijatuhkan kepada seorang dewasa, sesuai dengan Pasal 287  KUHP  (1)  yaitu  :  “Barang  siapa  bersetubuh  dengan  seorang  wanita  diluar perkawinan,  padahal  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya  bahwa  umurnya belum  lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
Perbuatan  perempuan  tersebut  yang  belum  berumur  lima  belas  tahun  tetap merupakan  perbuatan  turut  berzina.  Namun  terhadapnya  tidak  boleh  dipidanakan, karena  perbuatannya  tersebut  kehilangan  sifat  melawan  hukumnya  perbuatan.  Tetapi dikenakan  kepada  si  laki-laki  tersebut  tentu  dengan  adanya  penuntutan  dari  pihak korban.
Ketentuan  tersebut  juga  dipertegas  didalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  Pasal  81  ayat  (1)  dan  Pasal  83  (dalam  hal  memperdagangkan,  menjual  dan menculik  anak)  namun  ancaman  pidananya  sama,  yaitu  “Setiap  orang  yang  dengan sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pisana penjara paling lama  lima  belas  tahun  dan  paling  singkat  tiga  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000.
Walaupun  anak  dibawah  umur  tersebut  tindak  dapat  dijatuhkan  pidana,  tetapi bukan  berarti  pemerintah  membiarkannya  begitu  saja.  Apabila  perbuatan  pelacuran tersebut  dilakukan  anak  dibawah  umur  itu  dengan  berulang-ulang  kali,  apalagi  dengan kehendaknya sendiri, maka sesuai dengan apa yang tecantum didalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu :
a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
b. Menyerahkan  kepada  negara  untuk  mengikuti  pendidikan,  pembinaan  dan  latihan kerja; atau
c. Menyerahkan  kepada  Departemen  Sosial  atau  Organisasi  Sosial  Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

## 3. Pemidanaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
Pemidanaan  atau  hukuman  merupakan  salah  satu  perangkat  dalam  hukum pidana  sebagai  bentuk  balasan  bagi  pelaku  tindak  kriminal,  karena  ia  merupakan representasi  dari  perlawanan  masyarakat  terhadap  para  kriminil  dan  terhadap  tindak kejahatan  yang  dilakukannya.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan  dalam  bab  sebelumnya, pemidanaan  menurut  hukum  Islam  adalah  adanya  suatu  pembalasan  ataupun pembelajaran  yang  dikenakan  terhadap  seseorang  apabila  melanggar  suatu  ketentuan hukum yang telah tertulis dalam nash ataupun yang telah disepakati oleh ulil amri. Yang dalam hukum Islam sendiri, kejahatan tersebut disebut dengan jarimah dan hukumannya disebut  dengan  uqubat.  Sama  halnya  dengan  hukum  positif,  pemidanaan  adalah  suatu hukuman  baik  bersifat  pembalasan  ataupun  pembelajaran  yang  diberikan  kepada pemerintah  yang  berwenang  kepada  seseorang  yang  melakukan  kejahatan  ataupun pelanggaran, yang sudah tertulis didalam Undang-undang.
Apabila  dilihat  dari  segi  perbedaannya,  nampak  tidak  ada  perbedaan  yang siqnifikan  dalam  pengertian  pemidanaan  menurut  hukum  Islam  dan  hukum  positif. Karena keduanya memandang hukuman dapat diberikan atau dijatuhkan, apabila adanya suatu kesalahan, baik kejahatan ataupun pelanggaran.
Namun,  dari  segi  tujuan  pemidanaan  yang  terdapat  dalam  hukum  pidana  Islam dan  hukum  pidana  positif  terdapat  beberapa  perbedaan,  diantaranya  :  pertama,  teori pembalasan  yang  terdapat  dalam  hukum  pidana  Islam  dikenal  adanya  fwa  atau pema’afan  sedangkan  dalam  hukum  pidana  positif  tidak  dikenal.  Kedua,  teori  relatif atau  tujuan  yang  terdapat  dalam  hukum  pidana  Islam  lebih  tegas  dibandingkan  dalam hukum  pidana  Islam  lebih  tegas  dibandingkan  dalam  hukum  pidana  positif.  Ketiga, prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam merupakan wujud  ketaatan  seorang  hamba  kepada  Khaliknya  yang  didasari  keimanan  sedangkan dalam  hukum  pidana  positif  prinsip  dasar  pelaksanaan  penjatuhan  pidana  karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia.
Mengenai  persamaan  dari  tujuan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana  Islam  dan hukum  pidana  positif  adalah  upaya  akhir  dalam  menangani  setiap  tindak  pidana  yang telah  melampaui  batas  adalah  dengan  menyingkir  pelaku  tindak  pidana  dengan  pidana mati ataupun penjara seumur hidup. Baik dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif  tujuan  dari  dijatuhkannya  pidana  yaitu  diharapkan  dengan  adanya  hukuman tersebut  dapat  menyadarkan  semua  masyarakat  semua  masyarakat  untuk  berbuat  baik sehingga  terpelihara  ketentraman  hidup  dan  kelangsungan  hidup  masyarakat. Demikianlah  persamaan  dan  perbedaan  yang  dapat  dipaparkan  oleh  penulis  mengenai pemidanaan  menurut  hukum  Islam  dan  hukum  positif.  Pelacuran  dalam    Agama  Islam juga disebut dengan zina, zina termasuk perbuatan dosa besar. Hal ini dapat dilihat dari
urutan  penyebutannya  setelah  dosa  musyrik  dan  membunuh  tanpa  alasan  yang  haq (benar)
Adalah  baik  dan  terpuji  bahwa  masyarakat,  khususnya  para  pelaku  dunia prostitusi, diharapkan beriman dan taqwa terhadap Tuhan. Dalam hal ini tidak perlu ada kontroversi.  Percaya  kepada  Tuhan  dan  taat  pada-Nya  merupakan  sikap  manusia  yang amat  bagus  dan  aman.  Namun  hal  ini  belum  tentu  betul  mengenai  omongan  tentang iman  dan  taqwa.  Jangan-jangan  omongan  imtaq  menjadi  tabir  asap  untuk  menghindar dari  menyebutkan  masalah-masalah  konkret  yang  ada.  Kalau  iman  dan  taqwa  hanya berarti,  misalnya  untuk  orang  Islam  (Pria  atau  wanita),  ingat  kepada-NYA  hanya  saat sedang  mengalami  kesusahan,  tetapi  saat  senang  lupa  akan  kodratnya  sebagai  Mahluk ciptaan-NYA  yang  harus  selalu  beriman  dan  mentaati  segala  perintah  dan  menjauhi segala  larangan  dariNYA.  Jadi,  seperti  di  mana-mana  iman  dan  taqwa,  itu  hanya berguna  apabila  sikap-sikap  yang  memang  diperlukan,  ciri-ciri  hukum,  yang  mau dikembangkan,  dijadikan  fokus  secara  eksplisit.  Kalau  tidak,  kita  menipu  diri  dan omongan tentang imtaq malah menjadi hipokrit. Iman dan taqwa harus merupakan sikap batin yang pertama-tama kelihatan dalam cara orang membawa diri terhadap orang lain: Menghormati  identitasnya,  tidak  mengancamnya,  adil,  tidak  menipunya,  selalu membawa  diri  secara  beradab,  solidaritas  nyata  dengan  mereka  yang  menderita,  lintas golongan,  jujur,  rendah  hati,  mampu  melihat  kelemahannya  sendiri.  Orang  macam itulah yang betul-betul beriman, betul-betul taqwa.

## 4.  Penanggulangan Pelacuran
Berbagai  faktor  resiko  yang  menyebabkan  atau  berpotensi  menyebabkan penjerumusan  anak  ke  dalam  pelacuran  meliputi:  Dimensi  Gender:  Sejauh  yang  bisa diamati, sekalipun dijumpai adanya keterlibatan anak laki-laki dalam prostitusi anak di Indonesia,  namun  secara  umum  ada  lebih  banyak  anak  perempuan  yang  dilacurkan. Dimensi  sosio-kultural:  Kepercayaan  bahwa  berhubungan  seks  dengan  anak-anak  bisa membuat orang  menjadi awet  muda,  menciptakan permintaan akan pelacuran anak. Di pihak  lain, pola-pola  “pematangan seksual dan penjerumusan anak kedalam prostitusi” secara inter-generasional yang telah melembaga secara sosio-kultural dalam masyarakat tertentu, menjadi faktor suplai bagi pelacuran usia dini.
Dimensi  ekonomi:  Dimensi  ini  meliputi  faktor-faktor  kemiskinan,  migrasi desa-kota  dan  konsumerisme.  Kemiskinan  merupakan  faktor  utama  yang  melandasi terjadinya suplai prostitusi anak. Migrasi desa-kota dalam banyak kasus membuat anak- anak menjadi rawan terhadap eksploitasi seksual komersial. Begitu juga konsumerisme, membawa  iming-iming  yang  tidak  bisa  diraih  oleh  anak-anak  dari  keluarga  ekonomi pas-pasan, membuat mereka beresiko terjerumus kedalam prostitusi usia dini.
Lemahnya  legislasi:  Legislasi  yang  lemah,  apalagi  jika  dibarengi  dengan implementasi yang tidak memadai, merupakan suatu faktor yang memberikan andil bagi perkembangan  prostitusi  anak.  Berhubung  sifat  khusus  dari  dimensi  legislasi  dalam konteks  pelacuran  anak  di  Indonesia,  maka  pokok  soal  ini  akan  dibahas  tersendiri  di bawah nanti.
Disintegrasi keluarga dan penelantaran anak: Ketidak-harmonisan keluarga dan penelantaran  anak,  beresiko  membawa  anak-anak  terjerumus  kedalam  pelacuran. Suasana  tidak  harmonis  itu  sendiri  membuat  anak-anak  cenderung  lari  dari  rumah  dan mencari  suasana  lain  di  luar  rumah  dan  memperbesar  resiko  terjerumus  kedalam prostitusi.  Penelantaran  dan  pengabaian,  antara  lain  juga  mengakibatkan  lemahnya perlindungan keluarga terhadap anak dari resiko prostitusi.
Kesempatan pendidikan,  latihan kejuruan dan kesempatan  kerja:  Sekolah atau tempat pendidikan lainnya, setidaknya memberikan lingkungan yang relatif lebih aman bagi  anak-anak.  Ketidak-mampuan  melanjutkan  sekolah,  membuat  anak-anak kehilangan  kegiatan  positif  dan  bisa  menggiring  mereka  untuk  menghabiskan  waktu dalam lingkungan pergaulan yang beresiko.
Kekerasan  seksual  dan  pengalaman  seks  usia  dini:  Kekerasan  seksual  yang dialami  pada  masa  kecil  bisa  memperbesar  resiko  anak  untuk  dilacurkan.  Suatu  studi WHO menemukan bahwa sekitar 60 persen dari antara pekerja seks jalanan (umur tidak dilaporkan) menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual pada waktu kecil mereka.
Perkawinan usia dini: Perkawinan usia dini merupakan salah satu faktor utama yang  juga  bertanggungjawab atas pelacuran anak.  Di  lima wilayah pengirim pelacuran utama  di  Jawa  (Indramayu,  Pati,  Jepara,  Wonogiri  dan  Banyuwangi),  prevalensi perkawinan  usia  dini  rata-rata  sangat  tinggi.  Perkawinan  usia  dini  beresiko  berakhir pada  perceraian  usia  dini.  Para  janda  yang  secara  riil  masih  anak-anak  tersebut (walaupun  secara  formil  sudah  bukan  anak-anak)  kehilangan  legitimasi  untuk  kembali hidup  bersama  orangtuanya,  sementara  mereka  rata-rata  tidak  memiliki  kemampuan serta sumberdaya yang memadai untuk hidup secara mandiri. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya  peluang  yang  terbuka  lebar  untuk  tetap  bertahan  hidup  ialah  dengan terlibat dalam prostitusi.
Meningkatnya  permintaan  akan  pelacuran  anak:  Meningkatnya  permintaan akan  pelacuran  anak  dipacu  juga  antara  lain  oleh  ketakutan  terhadap  HIV/AIDS, membuat petualang seks mencari obyek seksual baru yang mereka kira lebih aman dari resiko,  yakni  anak-anak.  Permintaan  akan  prostitusi  akan  juga  dipacu  oleh  jaringan kriminal  pemasok  pelacuran  anak  yang  beroperasi  hingga  ke  berbagai  pelosok  desa. Secara  internasional,  permintaan  dari  kaum  pedofil  akan  pelacuran  anak  juga diperkirakan  bisa  bergeser  ke  Indonesia  karena  mereka  mengetahui  kelemahan  sistim hukum dan ketiadaan masyarakat sipil yang cukup kuat yang bisa memberikan tekanan kepada  pemerintah  untuk  mengambil  tindakan  tegas  bagi  pelaku  kejahatan  seksual terhadap anak.
Kehadiran  buruh  migran  dan  personel  militer  di  suatu  daerah:  Proyek-proyek pembangunan  berskala  besar,  terutama  pada  tahap-tahap  awal  pembangunan  serta pengoperasiannya,  pada  umumnya  menghadirkan  dalam  jumlah  besar  pekerja  dewasa (pada  umumnya  laki-laki)  tanpa  disertai  istri  dan  keluarganya.  Kebutuhan  biologis mereka  menciptakan  permintaan  akan  prostitusi  termasuk  prostitusi  anak.  Begitu  pula dengan  kehadiran  militer  di  suatu  daerah,  khususnya  di  wilayah-wilayah  yang bergejolak, bisa menimbulkan problem serupa.
Perundangan  yang  memadai,  diidentifikasi  sebagai  suatu  faktor  penting  yang bisa  mencegah  dan  men-suppress  pelacuran  anak.  Berkat  kampanye  ECPAT,  dalam dasawarsa  terakhir  telah  dilakukan  berbagai  perbaikan  dalam  sistim  hukum  di  banyak negara  di  dunia.  Diantaranya  dengan  mengintroduksikan  substansi  eksploitasi  seksual komersial  kedalam  perundangan  nasional,  meningkatkan  batas  umur  kedewasaan seksual  serta  memberikan  sanksi  hukuman  lebih  berat  bagi  pelanggar,  dan  dengan mengadopsi ketentuan pidana yang berlaku ekstra-teritorial
Sehubungan dengan prostitusi anak, perundangan yang paling relevan yang ada di  Indonesia  pada  saat  ini  ialah  KUHP  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana).  Ada beberapa  hal  yang  perlu  diketengahkan  untuk  memahami  KUHP  secara  umum,  dan bagaimana  KUHP  mendefinisikan  posisi  yuridis  pelacuran  atau  pelacuran  anak  di Indonesia.
KUHP  kita,  walaupun  sudah  mengalami  beberapa  perubahan  di  sana  sini, secara  umum  substansinya  merupakan  peninggalan  dari  kodifikasi  Belanda  (Wetboek van  Straftrecht)  yang  dikembangkan  pada  pertengahan  abad  sembilanbelas.  Kondisi sosial,  juga  yang  menyangkut  kondisi  pelacuran  atau  pelacuran  anak  pada  waktu penyusunan  kodifikasi  tersebut, tak  perlu  penjelasan  lagi,  berbeda  dengan  kondisi  saat ini.
Dalam  KUHP,  ketentuan-ketentuan  yang  paling  relevan  dengan  masalah pelacuran  atau  pelacuran  anak  ditempatkan  dibawah  Bab  XIV:  “Kejahatan  Terhadap Kesusilaan”.  Bab  ini  terdiri  atas  23  pasal  (281-303).  Namun  istilah  “pelacuran  anak” tidak  ditegaskan  secara  eksplisit  dalam  KUHP.  Dengan  demikian,  klausula  yang  bisa dipakai  adalah  yang  menyangkut ‘pelacuran’ (orang dewasa) secara umum. Selain  itu, ada satu ketentuan lain yang ditempatkan di bagian akhir kodifikasi (Pasal 506).
Menyimak  keseluruhan  ketentuan  Bab  XIV,  ‘pelacuran’  itu  sendiri  bukanlah suatu  kejahatan.  Yang  dianggap  merupakan  perbuatan  kriminil  ialah  tindakan  yang mengambil keuntungan dari ‘pelacuran’. Hal ini konsisten dengan posisi resmi Negara yang tidak mengkriminalisasikan pelacuran
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapuskan prostitusi, tetapi tetap saja ada  dan  tidak  dapat  dihilangkan,  mengingat  praktek  prostitusi  itu  telah  sama  tuanya dengan  kehidupan  manusia  sendiri.  sampai  sekarang  kebanyakan  masyarakat  yang menganggap  dirinya  suci,  bersih,  dan  bermoral  terus  mengecam  dan  mencemooh  para pelaku prostitusi  itu dan  berupaya untuk menghilangkannya.  “Upaya  seperti  itu adalah tidak mungkin, naif dan ‘absurd’. Namun bukan berarti dengan begitu kita semua dapat membiarkan prostitusi terus berlangsung di sekitar kita.
Pandangan  bahwa prostitusi  merupakan perilaku  kotor dan tidak  bermoral serta salah satu penyakit sosial adalah fakta yang tidak dapat terbantahkan pula. “Tapi tidak mungkin  pula  untuk  menghapuskan  prostitusi  adalah  juga  fakta  tidak  terbantahkan. Karena  itu,  penanganan  prostitusi  tidak  dapat  dilakukan  secara  sembarangan  dan  tidak hanya  melihat berdasarkan aspek  moral semata. Prostitusi adalah persoalan  yang rumit dan  terkait  aspek  sosial,  budaya,  ekonomi,  politik  serta  moral  dan  agama.  upaya menanggulangi  prostitusi  hanya  dengan  pendekatan  moral  dan  agama  adalah  naif  dan tidak akan menyelesaikan masalah itu.
Diibaratkan,  seperti  memberi  makanan  kering  kepada  orang  yang  sedang kehausan.  Pemerintah  bersama  seluruh  masyarakat  disarankan  untuk  menggunakan pendekatan  sosial,  budaya,  ekonomi,  politik  selain  moral  dan  agama  untuk  mencari penyelesaian  serta  menjawab  persoalan  prostitusi  secara  komprehensif.  Setidaknya, upaya  itu  dapat  menekan  dan  meminimalkan  perilaku  prostitusi  yang  berkembang dalam masyarakat luas dengan tidak selalu menyalahkan perempuan sebagai pelaku dan penyebab prostitusi padahal lelaki yang banyak memanfaatkannya.
Praktek-praktek  pelacuran  biasanya  ditolak  oleh  masyarakat  dengan  cara mengutuk  keras,  serta  memberikan  hukuman  yang  berat  bagi  pelakunya.  Namun demikian  ada  anggota  masyarakat  yang  bersifat  netral  dengan  sikap  acuh  dan  masa bodoh.  Disamping  itu  ada  juga  yang  menerima  dengan  baik.  Sikap  menolak diungkapkan  dengan  rasa  benci,  jijik,  ngeri,  takut  dll.  Perasaan  tersebut  timbul  karena prostitusi dapat mengakibatkan sebagai berikut. :
a. Menimbulkan  dan  menyebarkan  penyakit  kelamin  dan  penyakit  kulit.  Penyakit kelamin  tersebut  adalah  sipilis  dan  gonorrgoe.  Keduanya  dapat  mengakibatkan penderitanya  menjadi  epilepsi,  kelumpuhan,  idiot  psikotik  yang  berjangkit  dalam diri pelakunya dan juga kepada keturunan.
b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan.
c. Memberi  pengaruh  demoralisasi  kepada  lingkungan,  khususnya  remaja  dan  anak- anak yang menginjak masa puber.
d. Berkorelasi  dengan  kriminalitas  dan  kecanduan  minuman  keras  dan  obat  terlarang (narkoba).
e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama.
f. Terjadinya  eksploitasi  manusia  oleh  manusia  lain  yang  dilakukan  oleh  germo, pemeras dan centeng kepada pelacur.
g. Menyebabkan terjadi disfungsi seksual antaralain : impotensi, anorgasme. Prostitusi  merupakan  masalah  dan  patologi  sosial  sejak  sejarah  kehidupan manusia sampai  sekarang. Usaha penanggulangannya sangat sukar sebab harus melalui proses  dan  waktu  yang  panjang  serta  biaya  yang  besar.  Usaha  mengatasi  tuna  susila pada umumnya dilaukan secara preventif dan represif kuratif.
Usaha  yang  bersifat  preventif  diwujudkan  dalam  kegiatan-kegiatan  untuk mencegah terjadinya pelacuran. Kegiatan yang dimaksud berupa :
a. Penyempurnaan  undang-undang tentang  larangan  atau pengaturan  penyelenggaraan pelacuran.
b. Intensifikasi  pendidikan  keagamaan  dan  kerohanian,  untuk  menginsafkan  kembali dan memperkuat iman terhadap nilai religius serta norma kesusilaan.
c. Bagi  anak  puber  dan  remaja  ditingkatkan  kegiatan  seperti  olahraga  dan  rekreasi, agar mendapatkan kesibukan, sehingga mereka dapat menyalurkan kelebihan energi.
d. Memperluas  lapangan  kerja  bagi  kaum  wanita  disesuaikan  dengan  kodratnya  dan bakatnya,  serta  memberikan  gaji  yang  memadahi  dan  dapat  untuk  membiayai kebutuhan hidup.
e. Diadakan  pendidikan  seks  dan  pemahaman  nilai  perkawinan  dalam  kehidupan keluarga.
f. Pembentukan  team  koordinasi  yang  terdiri  dari  beberapa  instansi  dan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam rangka penanggulangan prostitusi.
g. Penyitaan,  buku,  majalah,  film,  dan  gambar  porno  sarana  lain  yang  merangsang nafsu seks.
h. Meningkatkan kesejahteraan seks.
Sedangkan  usaha-usaha  yang  bersifat  represif  kuratif  dengan  tujuan  untuk menekan, menghapus dan menindas, serta usaha penyembuhan para wanita tuna susila, untuk kemudian dibawa kejalan yang benar. Usaha tersebut antara lain sebagai berikut :
a. Melakukan  kontrol  yang  ketat  terhadap  kesehatan  dan  keamanan  para  pelacur dilokalisasi.
b. Mengadakan rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka dapat dikembalikan sebagai anggota  masyarakat  yang  susila.  Rehabilitasi  dan  resosialisasi  dilakukan  melalui pendidikan  moral  dan  agama,  latihan  kerja,  pendidikan  ketrampilan  dengan  tujuan agar mereka menjadi kreatif dan produktif.
c. Pembinaan kepada para WTS sesuai dengan bakat minat masing-masing.
d. Pemberian  pengobatan  (suntiakan)  paa  interval  waktu  yang  tetap  untuk  menjamin kesehatan dan mencegah penularan penyakit.
e. Menyediakan  lapangan  kerja  baru  bagi  mereka  yangbersedia  meninggalkan  profesi pelacur, dan yang mau memulai hidup susila.
f. Mengadakan  pendekatan  kepada  pihak  keluarga  dan  masyarakat  asal  pelacur  agar mereka  mau  menerima  kembali  mantan  wanita  tuna  susila  untuk  mengawali  hidup barunya.
g. Mencarikan  pasangan  hidup  yang  permanen  (suami)  bagi  para  wanita  tuna  susila untuk membawa mereka ke jalan yang benar.
h. Mengikutsertakan  para  wanita  WTS  untuk  berpratisipasi  dalam  rangka  pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan esempatan bagi kaum wanita.
Konsekuensi  kesehatan:  Dalam  dokumen  yang  dikontribusikan  untuk World Congress  Against  Commercial  Sexual  Exploitation  of  Children ,  WHO,  dengan memperhitungkan  faktor-faktor  sebelum  dan  sesudah  (keluar  dari)  periode  pelacuran, mendaftar  secara  lengkap  resiko-resiko  kesehatan  yang  bisa  dihadapi  oleh  anak  yang dilacurkan  baik  sebelum  dilacurkan,  pada  waktu  dilacurkan,  maupun  sesudah  masa dilacurkan.  Konsekuensi  kesehatan  meliptui  juga  resiko  yang  dihadapi  oleh  anak-anak yang  dilahirkan  oleh  mantan  anak  yang  dilacurkan,  termasuk  dampak  bagi  kesehatan masyarakat secara luas.
Terkena  PMS  dan  HIV/AIDS:  Secara  khusus  selama  periode  pelacuran,  anak- anak  terpapar  langsung  pada  resiko terinfeksi  berbagai  penyakit  yang  menular  melalui hubungan  seksual  termasuk  terinfeksi  HIV/AIDS.  Diskriminasi  dan  Stigmatisasi:  Tak perlu  penjelasan  lagi,  anak-anak  yang  dilacurkan  menghadapi  diskriminasi  dan stigmatisasi  sosial  dari  masyarakat  pada  umumnya.  Faktanya,  julukan  yang  diberikan kepada  mereka  yang  mengambil  nama-nama  hewan  seperti  “ ciblek ”,  “ bulbul ”  atau “ ayam ”, itu sendiri merupakan suatu bentuk stigmatisasi tertentu. Sebutan resmi reperti WTS, juga merupakan stigmatisasi resmi yang diberikan oleh Negara.
Kekerasan  dan  eksploitasi  lain:  Sebagai  kelompok  yang  tereksklusi  dan diajuhkan dari semua bentuk perlindungan, anak yang dilacurkan beresiko menghadapi segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, mental dan kekerasan seksual itu sendiri. Eksploitasi  dalam  bentuk  lain  seperti  eksploitasi  ekonomi,  penyalah-gunaan  obat termasuk  psikotropika  dan  minuman  berkadar  alkohol  tinggi  serta  nikotin  atau  zat-zat lain,  merupakan  hal  yang  umum  terjadi  seiring  dengan  pelacuran  anak.  Resiko  lain, termasuk menjadi obyek pornografi dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.
Kendornya standar moral dan dampak inter-generasional: Tidak perlu penjelasan lebih  jauh,  anak  yang  dilacurkan  berada  dalam  situasi  yang  akan  memaksanya menginternalisasi  standar  moralitas  yang  rendah.  Semakin  lama  dia  terjerumus  dalam pelacuran, semakin kabur nilai-nilai moralitas yang harus dia hadapi. Dan dalam posisi sebagai  anak  dimana  perkembangan  psiko-sosialnya  masih  berada  pada  tahap-tahap awal,  peluangnya  untuk  menemukan  model  moralitas  sosial  yang  normal  menjadi tertutup. Ini berakibat pada internalisasi kelonggaran moral, yang pada gilirannya kelak akan  mempengaruhi  pola  pengasuhannya  terhadap  anak-anaknya.  Siklus  ini  membuka resiko bagi apa yang disebut sebagai inter-generational effect of child prostitution.
Resiko  kesehatan  publik:  Dalam  dokumen  yang  disebut  dimuka,  WHO  antara lain  menunjukkan  satu  indikasi  penting  menyangkut  hubungan  antara  pelacuran  anak dengan  pola  persebaran  HIV/AIDS,  dengan  mengevaluasi  secara  seksama  hubungan antara perdagangan anak (untuk tujuan seksual), peran seks komersial dalam persebaran epidemi  HIV/AIDS,  timing  serta  cara-cara  dimana  anak  dijerumuskan  kedalam prostitusi, serta tingkat persebaran epidemi di berbagai region di seluruh dunia.
Korban  sebagai  pelaku  kekerasan  potensial:  Disinyalir  juga  oleh  WHO,  anak- anak  yang  menjadi  korban  eksploitasi  seksual  komersial,  akibat  internalisasi pengalaman-pengalaman  mereka,  berpotensi  menjadi  pelaku  tindak  kekerasan.  Jika mereka  kelak  hidup  berkeluarga,  tidak  adanya  model  pengasuhan  yang  patut  dicontoh selama masa perkembangan psiko-sosialnya bisa berakibat buruk pada perilaku mereka
kepada  anak-anak  mereka  sendiri.  Pada  tahap  ini,  siklus  kekerasan  dan  eksploitasi merembes ke tengah kehidupan ‘masyarakat normal’.
Biaya ekonomi dan politik: Tak perlu penjelasan panjang, menangani satu kasus saja anak yang dijerumuskan ke dalam pelacuran, dan memulihkannya kembali kedalam ‘kehidupan  normal’  akan  memakan  waktu  yang  sangat  lama  serta  biaya  yang  sangat tinggi. Hal ini tidak sebanding dengan waktu yang relatif singkat serta biaya yang relatif jauh  lebih  rendah  yang  dibutuhkan  untuk  merekrut  seorang  anak  serta menjerumuskannya  ke  dalam  pelacuran.  Perkembangan  psiko-sosial  yang  terganggu, jelas  bertentangan  dengan  strategi  pengembangan  sumberdaya  manusia.  Biaya  politik melahirkan generasi yang terluka perkembangan psiko-sosialnya, merupakan resiko lain yang harus dihadapi oleh Bangsa atau Negara manapun yang terus bersikap tidak ambil pusing dengan masalah eksploitasi seksual komersial terhadap anak.

## Kesimpulan
1) Terjadinya  pelacuran  anak  dibawah  umur  dilatarbelakangi  oleh  berbagai  macam faktor, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif mempunyai faktor-faktor yang  hampir  sama,  yaitu  diantaranya  :  Faktor  moral  atau  akhlak,  faktor  ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan faktor latar belakang kekerasan seksual.
2) pemidanaan pelacuran anak dibawah umur Islam  dengan  hukum positif  sama-sama mengedepankan  sistem  pembinaan  yang  diberikan  kepada  pelaku  pelacuran tersebut. Akan tetapi  yang sedikit  membedakan  bahwa,  hukum positif  memberikan penanganan  pertama  yaitu  dikembalikannya  anak  kepada  orang  tua  sesuai  dengan apa  yang  telah  dicantumkan  dalam  peraturan  perundang-undangannya,  dan  apabila perbuatan  pelacuran  itu  terulang  kembali  maka  anak  akan  ditempatkan  ke departemen  sosial  untuk  diberikan  pembinaan  yang  dapat  menetralkan  kehidupan luar  mereka.  Dilakukan  demikian  karena,  sesuai  dengan  pasal  1  ayat  (2)  huruf  b Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, anak tersebut adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan  perundang-undangan  maupun  menurut  peraturan  hukum  lain  yang  hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

## Saran
1) Bagi pemerintah, hendaknya membuat suatu peraturan khusus mengenai sanksi yang hendak  dibebankan  kepada  pelaku  pelacuran  anak  dibawah  umur,  dengan  sedikit ataupun  banyaknya  dapat  mengadopsi  dari  hukum  Islam  secara  umum,  agar pelacuran di Indonesia tidak semakin  merajalela, terutama bagi anak-anak generasi penerus bangsa.
2) Untuk  setiap  keluarga  agar  senantiasa  memberikan  waktu  yang  sangat  lebih  dalam membina anak-anaknya, agar mereka tidak merasa kurang perhatian orang tua, yang dapat menjadikan faktor terjadinya pelacuran anak dibawah umur

## Daftar Pustaka
Muhammad  Adduh  Malik,  2003, Perilaku  Zina  Pandangan  Hukum  Islam  dan  KUHP, Jakarta, BUlan Bintang Muhammad  Abduh  Malik,  2003, Perilaku  Zina  Pandangan  Hukum  Islam  dan  KUHP, Jakarta: PT Bulan Bintang
Endang  Sedyaningsih,  1999, Perempuan-perempuan  Keramat  Tunggak, Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan
Armaidi Tanjung, 1997, Mengapa Zina Dilarang, Solo: CV Pustaka Mantiq Ahmad  Wardhi  Mushich,  2004, Pengantar  Hukum  Pidana  Islam,  Fikih  Jinayah,
Jakarta: Sinar Grafika Offset Topo Santosa, 2000, Menggagas Hukum Pidana Islam , Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika
Ibrahim  Muhammad  Al-Jamal.  Alih  Bahasa:Anshori  Umar, Fiqih  Wanita, Semarang:
CV. Asy Syifa
Wirjono  Prodjodikoro,  2003, Asas-asas  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Jakarta: Balai Pustaka, cet ke-3
Sholehuddin,  2003, System  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana  Ide  Dasar  Double  Track System Dan Implementasinya , Jakarta: Rajawali Pers Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Adami  Chazawi,  2005, Tindak  Pidana  Mengenai  Kesopanan, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada .