e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI AFGHANISTAN BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN KONVENSI WINA 1963

## (STUDI KASUS AMBIL ALIH AFGHANISTAN OLEH KELOMPOK TALIBAN)

## Gede Yudiarta Wiguna, Dewa Gede Sudika Mangku, Dewa Bagus Sanjaya, I
Wayan Landrawan
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { yudiarta155@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com, bagus.sanjaya@undiksha.ac.id wayan.landrawan@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  Agar  dapat  mengetahui  dan  mengkaji  pengaturan mengenai  hubungan  diplomatik  dan  konsuler  yang  memuat  tentang  perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di suatu negara (2) Agar dapat mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum suatu negara yang mengalami konflik terhadap Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Konvensi Wina 1961  dan Konvensi  Wina  1963  (Studi  kasus  Warga  Negara  Indonesia  pada  kasus  ambil  alih kekuasaan  Afghanistan  oleh  kelompok  taliban).  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan  jenis  pendekatan  peraturan  perundang- undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  historis.  Sumber  bahan  hukum yang digunakan adalah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara library research atau studi kepustakaan dengan  menelaah  kerangka  normatif  serta  teknik  studi  dokumen  menggunakan bahan-bahan  hukum  yang  memuat  tentang  hukum  diplomatik  dan  konsuler.    Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  Upaya  untuk  memberikan  perlindungan  Warga Negara  Indonesia  (WNI)  merupakan  bentuk  pelaksanaan  tugas  serta  fungsi  dari perwakilan diplomatik dan konsuler yang telah diatur dalam pasal 5 Ayat (1) Poin (a) Konvensi  Wina  1963  serta  Pasal  3  Ayat  (1)  Poin  b  dan  c  Konvensi  Wina  1961  (2) Perlindungan  hukum  represif  yang  dapat  dilakukan  adalah  memberikan  bantuan hukum  dalam  bentuk  konsultasi  hukum  dan  bantuan  kemanusiaan.  Perlindungan hukum  preventif  yang  dapat  dilakukan  adalah  memberikan  upaya  perlindungan secara politis dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lembaga Internasional dengan melakukan perundingan serta membuat suatu perjanjian.
Kata  kunci: Perlindungan  Hukum, Warga  Negara  Indonesia,  Ambil  alih  kekuasaan, dampak konflik, Konvensi Wina 1961 & 1963.

## Abstract
This  study  aims  to  (1)  be  able  to  know  and  examine  the  arrangements  regarding diplomatic  and  consular  relations  which  contain  legal  protection  for  foreign  nationals (foreigners) living in a country (2) to be able to know and examine the forms of legal protection of a country experiencing conflict against Foreign Citizens (WNA) based on the  1961  Vienna  Convention  and  the  1963  Vienna  Convention  (a  case  study  of Indonesian citizens in the case of taking over Afghanistan by the Taliban). The type of research  used  is  normative  legal  research,  with  the  types  of  legislation  approach,
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
conceptual  approach,  and  historical  approach.  Sources  of  legal  materials  used  are Diplomatic  and  Consular  Law.  The  technique  of  collecting  legal  materials  used  is library  research  or  literature  study  by  examining  the  normative  framework  and document study techniques using  legal  materials containing diplomatic and consular law. The results of the study show that (1) Efforts to provide protection for Indonesian citizens  (WNI)  are  a  form  of  carrying  out  the  duties  and  functions  of  diplomatic  and consular  representatives  as  regulated  in  Article  5  Paragraph  (1)  Point  (a)  the  1963 Vienna  Convention  and  Article  3  Paragraph  (  1)  Points  b  and  c  of  the  1961  Vienna Convention  (2)  The  repressive  legal  protection  that  can  be  done  is  to  provide  legal assistance in the form of legal consultations and humanitarian assistance. Preventive legal  protection  that  can  be  done  is  to  provide  political  protection  efforts  and cooperation with international organizations or institutions by negotiating and making an agreement.
Keywords  :  legal  protection,  Indonesian  citizens,  take  power  over,  the  impact  of conflict, convention of Vienna 1961 & 1963.

## PENDAHULUAN
Hukum  menjadi  alat  yang  tidak pernah  terlepas  dalam  proses  kehidupan manusia. Dalam skala internasional, terdapat  aturan  yang  mengatur  tata kehidupan dan bermasyarakat yang disebut  dengan  Hukum  Internasional. Hukum  Internasional  merupakan  payung hukum  yang  mengikat  antar  negara  satu dengan  negara  yang  lainnya.  Hukum Internasional bersumber dari perilaku atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat internasional  yang  lahir  dengan  tujuan menciptakan ketertiban internasional serta mengatur  pola  hubungan  antar  negara. Hukum internasional hadir untuk
melindungi
kepentingan-kepentingan suatu negara serta menjadi pedoman atau landasan  dalam  kehidupan  masyarakat internasional.
Hukum  Internasional  juga  memiliki subjek  hukum,  salah  satunya  adalah negara. Negara diartikan sebagai kumpulan  orang  dalam  satu  wadah organisasi  dan  memenuhi  unsur-unsur tertentu,  yaitu  memiliki  kawasan  atau wilayah teritorial tertentu, memiliki penduduk atau penghuni, memiliki seorang  pemimpin  dan  pemerintahan yang  berdaulat  serta  dapat  diakui  oleh negara  lainya.  Negara  sebagai  sebagai salah  satu  subjek  hukum  internasional memerlukan kerjasama yang berkesinambungan  dengan  negara  lain. Dalam hukum internasional istilah hubungan  antar  negara  tersebut  disebut dengan hubungan diplomatik dan konsuler (Josesa, dkk, 2016: 12). Jalinan
kerjasama  tersebut  mempunyai  tujuan pokok utama untuk memelihara perdamaian  dunia.  Dalam  kehidupan masyarakat  internasional,  seluruh  negara memiliki  kepentingan-kepentingan  yang berbeda. Hubungan diplomatik dan konsuler  menjadi  landasan  utama  dalam mencapai kepentingan dan tujuan tersebut. Hubungan diplomatik mengarahkan  untuk  menciptakan  kondisi yang  stabil,  menjamin  perdamaian  serta mewujudkan  kesejahteraan  di  tengah- tengah kepentingan yang berbeda. Dalam perjalanan hubungan diplomatik dan konsuler  terdapat  timbal  balik  dari  negara satu dengan negara lain sesuai kepentingan dan tujuannya tanpa menyampingkan tujuan utama untuk
memelihara perdamaian dan kesejahteraan masyarakat internasional.
Berbicara  mengenai  perdamaian tidak terlepas  dengan  adanya  keterlibatan warga  negara  di  dalamnya.  Pada  masa sekarang ini, warga negara bebas melakukan banyak hal dan dunia dikatakan  tanpa  batas.  Jangkauan  warga negara  bukan  lagi  hanya  pada  wilayah negara  tempat  tinggalnya,  melainkan terjun meluas dalam cakupan internasional.  Saat  ini  banyak  warga negara yang tinggal di negara lain dengan alasan  dan  tujuan  bermacam-macam, mulai dari tujuan
untuk bekerja/menjalankan tugas tertentu, tinggal  untuk  menempuh  pendidikan,  atau bahkan hanya menghabiskan waktu untuk berlibur.  Untuk  menjalankan  kepentingan tersebut,  warga  negara  yang  tinggal  di
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
negara yang dituju wajib menjunjung tinggi yurisdiksi  yang  berlaku  di  negara  tersebut serta warga negara tersebut juga mendapatkan  hak  perlindungan  hukum. Perlindungan  hukum  tersebut  diperlukan agar selama tinggal di negara yang dituju, warga negara tersebut terjamin
keberadannya dan
mendapatkan perlindungan secara hukum untuk mengantisipasi  bilamana  terjadi  suatu permasalahan  yang  dapat  mengancam keberadaannya.
Hukum internasional telah memiliki sebuah aturan untuk memberikan perlindungan  bagi  warga  negara  asing yang  tinggal  di  negara  lain.  Aturan tersebut  adalah  adalah  konvensi  wina 1961  yang  memuat  ketentuan-ketentuan hubungan  diplomatik  serta  konvensi  wina 1963  yang  memuat  ketentuan-ketentuan hubungan  konsuler.  Ketentuan  konvensi tersebut  mengatur  dan  memuat  tentang perlindungan  diplomatik  dan  konsuler yang berguna untuk memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi warga negara asing yang tinggal di negara lain.  Setiap  warga  negara  asing  yang mengalami  permasalahan  hukum  yang dapat  mengancam  keberadanya  selama tinggal  di  negara  tersebut, maka konvensi wina  1961  dan  konvensi  wina  1963  dapat dijadikan sebagai payung hukumnya melalui peranan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler karena pada dasarnya Konvensi Wina tersebut berperan  dan  berfungsi  untuk  melindungi segela  kepentingan  yang  di  bawa  oleh negara  pengirim  serta  bangsanya  yang berada  pada  negara  penerima  dengan segala  bentuk  pembatasan  yang  terdapat dalam hukum internasional (Sutami, 2021: 213).
Warga  negara  asing  yang  tinggal di  negara  tertentu  tidak  terlepas  dari ancaman,  baik  ancaman  yang  sengaja diarahkan  kepada  warga  negara  asing tersebut maupun ancaman yang merupakan  dampak  dari  kekacauan  atau konflik  bersenjata  yang  terjadi  di  negara tersebut,  seperti  konflik  alih  kekuasaan yang terjadi di Afghanistan. Pada pertengahan  bulan  Agustus  2021  yang lalu,  seluruh  penjuru  dunia  dikejutkan
dengan  peristiwa  yang  terjadi  di  negara Afghanistan  yang  dimana  kekuasaan negara  tersebut  telah  diambil  alih  kembali oleh  kelompok  taliban.  Kelompok  taliban berhasil menguasai beberapa distrik pemerintahan  dan  beberapa  ibukota  di Afghanistan,  termasuk  menguasai  ibukota Kabul dan menduduki istana kepresidenan. Ambil alih kelompok taliban sangat  berlangsung  cepat,  dipicu  atas keputusan  Joe  Biden  (Presiden  Amerika Serikat)  untuk  menarik  pasukan  militer, staf-staf  kedutaan  besar  serta  warga negara Amerika lainnya.
Penguasaan kelompok Taliban tersebut  tidak  hanya  berdampak  pada internal antar kelompok di negara tersebut,  melainkan  berdampak  secara meluas hingga hubungan bilateral Afghanistan dengan negara-negara lainnya  (Amin,  2021:  316).  Kekacauan yang  terjadi  di  Afghanistan  tersebut  dapat digolongkan  sebagai  sebuah  ancaman yang  membahayakan  kedudukan  warga negara  asing  yang  tinggal  di  Afganistan, termasuk  warga  negara  Indonesia  yang pada  saat  itu  dievakuasi  oleh  pihak pemerintah  Indonesia  melalui  pasukan TNI  AU  yang  berjumlah  26  (dua  puluh enam)  orang  serta  mengevakuasi  warga negara  asing  yang  berasal  dari  Filipina sebanyak  7  (tujuh)  orang  dan  warga negara  Afganistan  sebanyak  2  (dua) orang.
Pada  kasus  tersebut  terlihat  jelas tidak  adanya  perlindungan  hukum  bagi Warga Negara Indonesia. Negara
Indonesia menerapkan kewenangan
hukum ekstrateritorial dalam proses perlindungan  yang  diberikan.  Afghanistan sebagai negara penerima
tidak memberikan perlindungan ditengah konflik yang ada. Perlindungan tersebut seharusnya dapat diberikan melalui perwakilan  diplomatik  dan  perwakilan konsuler.  Perwakilan  diplomatik  memiliki peran  utama  untuk  membuat  sebuah perjanjian  ataupun  kebiasaan-kebiasaan internasional untuk menjamin keselamatan Warga Negara Indonesia di Afghanistan.
Warga  negara  Indonesia  yang tinggal  di  Afghanistan  wajib  mendapatkan
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
sebuah perlindungan hukum, baik perlindungan hukum yang bersifat prefentif maupun perlindungan hukum yang bersifat reprentif.  Perlindungan  hukum  tersebut diperlukan  agar  Warga  Negara  Indonesia yang mengalami atau mendapatkan ancaman  dalam  konflik  tersebut  dapat ditangani  serta  agar  nantinya  bilamana terjadi  konflik  yang  sama,  warga  negara asing khususnya Warga Negara Indonesia di  negara  tersebut  dapat  terlindungi kedudukannya secara hukum.
Lemahnya  perlindungan  hukum yang  diberikan  kepada  Warga  Negara Indonesia  menunjukkan  bahwa  konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963 belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan  sebagai  payung  hukumnya melalui peranan perwakilan diplomatik dan perwakilan  konsuler.  Keadaan  tersebut menggambarkan  bahwa  belum  adanya pengaturan  atau  perjanjian  yang  secara khusus  memberikan  perlindungan  hukum bagi Warga Negara Indonesia yang tinggal di  Afghanistan  sebagai  negara  yang sedang mengalami konflik. Oleh sebab itu, perlu  adanya  sebuah  penegasan  dan pengaturan  khusus  berupa  perjanjian maupun kebiasaan internasional mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada Warga
Negara Indonesia yang tinggal di Afghanistan.
Berdasarkan  apa  yang  sudah diuraikan  dan  dijelaskan  diatas,  penulis tertarik untuk melakukan pengakajian lebih dalam terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum suatu negara apabila terjadi  sebuah  konflik  dan  mengancam keselamat  warga  negara  asing  yang tinggal di negara tersebut dengan mengangkat  judul  : PERLINDUNGAN HUKUM  TERHADAP  WARGA  NEGARA INDONESIA  (WNI)  DI  AFGHANISTAN BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN  KONVENSI  WINA  1963  (STUDI KASUS  AMBIL  ALIH  AFGANISTAN OLEH KELOMPOK TALIBAN).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan untuk  mengkaji  permasalahan  dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif
( Normative  legal  research ).  Penelitian hukum  normatif    dapat  dimaknai  sebagai jenis  penelitian  yang  dilakukan  dengan jalan  mengkaji  norma  atau  peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah, asas-asas, teori, filosofi, untuk menemukan  jawaban  atas  masalah  yang diangkat. Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan  penelitian  hukum  empiris  yang merupakan  penelitian  lapangan  ( non- doktrinal ).  Karakteristik  penelitian  hukum normatif yaitu sebagai salah satu penelitian  kepustakaan ( literatur  research ) (Nurhayati, dkk, 2021: 8).
Penelitian hukum normatif memiliki fungsi untuk memperbaiki bilamana terjadi kekosongan, kekaburan atau konflik norma  degan  memberikan  argumentasi yuridis  (Djulaeka,  dkk  2019:  21).  Ruang lingkup dari penelitian ini mecakup hal-hal yang  berkaitan  dengan  asas-asas  dalam hukum,  khususnya  hukum  internasional, penelitian  yang  mencakup  sistematika hukum  internasional,  Penelitifan  terhadap sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal  hukum untuk menentukan apakah aturan tersebut telah  sinkron  dengan  aturan  diatasnya, dan  muatan  terakhir  adalah  sejarah  dan perbandingan  hukum.  Penelitian  yang terfokus  pada  perspektif  internal  dengan objek  penelitiannya  norma  hukum  adalah karakteristik  dan  ciri  dasar  penelitian hukum normatif (Diantha, 2017: 20).
Jenis  pendekatandalam  penelitian ini ada tiga. Pertama, pendekatan peraturan  perundang-undangan  ( statute approach )  merupakan  salah  satu  jenis pendekatan  penelitian  di  bidang  hukum yang dalam permasalahan ini mengkaji/menelaah  ketentuan-ketentuan hukum  internasional  khusunya  hukum diplomatik dan konsuler.
Kedua, pendekatan Konseptual ( conceptual approach )  merupakan  jenis  pendekatan dalam penelitian hukum yang menitikberatkan  pendekatan  pada  doktrin- doktrin  dan  pandangan-pandangan  yang terdapat  dalam  ilmu  hukum.  Ketiga, pendekatan  Historis  ( Historical  Approach ) merupakan  salah  satu  jenis  pendekatan yang  dipergunakan  untuk  memahami  dan mengetahui  latar  belakang  maupun  nilai-
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
nilai  sejarah.  Pendekatan  historis  ini biasanya  digunakan  sebagai  metode pendekatan yang mengarah pada pembahasan  dan  dan  penelitian  yang terfokus  pada  menelaah  sejarah-sejarah yang  sekiranya  berkaitan  dengan  topik permasalahan yang akan di teliti.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  sumber  data  primer  yaitu ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan,
yurisprudensi, konvensi-konvensi dalam hukum internasional, antara lain: “ Vienna Convention on Diplomtik Realtions  and  Optional  Protocols  (1961), Vienna Convention on
Diplomatik Realtions  and  Optional  Protocols  (1963), Convention  on  Special  Missions  and Optional  Protocol  (1969),  Convention  on the  Prevention  and  Punishment  of  Crimes against  Internationally  Protected  Person, Including Diplomatik Agents (1973), Viena Convention on the Representation of State in  Their  Relations  with  International Organization  of  a  Universal  Character (1975)”.
Dan  sumber  data  sekunder  yaitu berupa data kepustakaan yang terdiri atas bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan tersier. Dalam rangka pengumpulan bahan hukum  tersebut,  penulis  menggunakan model pengumpulan bahan hukum dengan  cara library  research atau  studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum ini  dilakukan  dengan  menelaah  kerangka normatif  serta  teknik  studi  dokumen menggunakan  bahan-bahan  hukum  yang memuat  tentang  hukum  diplomatik  dan konsuler khusunya memuat tentang Konvensi  Wina  1961  dan  Konvensi  Wina 1963.
Dari  beberapa  teknik  analisis  yang ditentukan,  teknik  analisis  bahan  hukum normatif  deskriptif  menjadi  fokus  utama dalam penelitian ini mengingat penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian hukum normatif ( Normative legal research ) yang difokuskan untuk mengkaji, menggali peraturan perundang-undangan, norma,
atau ketentuan
lainnya pada hukum internasional  secara  lebih  mendalam
khususnya dalam hal ini adalah
Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Dalam proses
pelaksanaan peneltian  harus  didasarkan  pada  etika yang  baik  dalam  melakukan  penelitian. Etik  penelitian  dapat  diartikan  sebagai bentuk  perilaku  dan  tindakan  yang mengedepankan berbagai aspek penting didalamnya,  antara  lain:  Jujur,  objektif, memiliki integritas, ketelitian, Keterbukaan,  serta  dapat  menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Syahrum, 2022: 13).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Mengenai
hubungan
Diplomatik dan Konsuler tentang Perlindungan  Hukum  Terhadap  Warga Negara Asing
Negara  sebagai  subyek  hukum internasional  dan  statusnya  juga  sebagai anggota  masyarakat  internasional,  tidak dapat menjalankan roda kehidupan negaranya  tanpa  adanya  hubungan  atau jalinan  dengan  negara  lainya  karena  hal tersebut  dilandasi  oleh  kepentingan  atau kebutuhan  yang  sifatnya  timbal  balik. Agar  dapat  merealisasikan  hubungan tersebut, maka jalan yang dapat ditempuh adalah  melakukan  perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian internasional bersumber  pada  kebiasaan-kebiasaan internasional  yang  kemudian  dilakukan kondifikasi  untuk  menjadi  hukum  tertulis yaitu Konvensi  Wina Tahun 1969. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprakarsai untuk dilaksanakanya
Konvensi Wina  1969  dengan  membentuk tim ahli hukum internasional yang merupakan  gabungan  dari  beberapa negara  dengan  latar  belakang  hukum yang  berbeda-beda  untuk  menyusun perjanjian internasional tersebut.
Mengatur  suatu  kegiatan  atau  aktivitas internasional,  menjadikan  sebagai    dasar dalam penyelesaian sengketa atau konflik internasional  serta  sebagai  alat  untuk memelihara  kepentingan  serta  kewajiban negara  merupakan  fungsi  dan  tujuan utama  perjanjian  internasional.  Bilamana terjadi suatu kekacauan atau
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
permasalahan internasional,maka prinsip- prinsip  hukuminternasioanl  yang  tertuang dari  kebiasaan-kebiasaan  masyarakat internasional  dapat  dijadikan  sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan tersebut (Bakry, 2019: 10).
Perjanjian  internasional  memiliki peran penting dalam kehidupan internasional. Perjanjian internasional menjadi alat yang utama untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat  internasional  sehingga  akan meminimalisir  adanya  gesekan  atau sengketa  antar  masyarakat  internasional. (Indrawati, 2020: 120).
Seluruh  negara  yang  ada  di  dunia pada  dasarnya  memiliki  sejarah,  struktur pemerintahan, filsafat, kebudayaan, pendidikan, ekonomi serta lain sebagainya. Oleh sebab perbedaan tersebut, maka seluruh negara perlu untuk melaksanakan  suatu  hubungan  dalam ranah  internasional  yang  disebut  dengan hubungan internasional.
Hukum
internasional merupakan asas serta keseluruhan
kaidah-kaidah yang didalamnya  memuat  serta  mengatur  pola hubungan  serta  hal-hal  yang  berkaitan dengan lintas negara (Mochtar Kusumaatmaja),antara lain:
1.  Negara dengan negara;
2.  Negara  dengan  subjek  hukum  lain bukan  negara  atau  subjek  hukum bukan  negara  satu  sama  lain  (Rudi, 2010, hal. 1).
Setiap  negara  sejatinya  perlu peningkatan  hubungan  dengan  negara- negara lainnya khususnya untuk mencapai  kepentingan-kepentingan  dan menjamin kepentingan
tersebut.
Peningkatan  hubungan  tersebut  guna untuk menciptakan ketertiban serta mewujudkan kepentingan-kepentingan negara,  karena  menjaga  serta  mengatur pola  hubungan  antar  negara  merupakan kepentingan  bersama.  Hubungan  antar negara yang membentuk suatu persahabatan  ( Friendly  relations  among States )  merupakan  upaya  dalam  prinsip- prinsip  dasar  hukum  internasional  (Adolf, 2020: 10).
Kedudukan perjanjian internasional pada  ranah  dunia  internasional  sangat penting, mengingat pada hukum internasional tidak terdapat  pemerintahan tertinggi  atau  tidak  terdapat  sistem pemerintahan  yang  jelas  kedudukannya. Perjanjian  internsional  lahir  berdasarkan kesepakatan-kesepakatan  yang  dibuat antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya.  Perjanjian tersebut dibuat atas  dasar  atau  kepentingan  tertentu, sehingga dalam perjanjian tersebut timbul akibat  hukum  berupa  hak  dan  kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Ketentuan-ketentuan  yang  dimuat  dalam perjanjian internasional tersebut ada yang belaku  hanya  untuk  mereka  yang  ikut dalam perjanjian tersebut ( Treaty Contract) dan ada juga ketentuan perjanjian  internaisonal  yang  justru  akan berlaku terhadap
masyarakat internaisonal  secara  umum,  yaitu  ( Law Making Treaty ).
Jika  berbicara  mengenai  hukum, maka  tidak  pernah  terlepas  dari  asas- asas yang terdapat di dalamnya. Perjanjian  Internasional  juga  memiliki asas-asas  tertentu.  Pertama,  asas Jus Cogen , atau asas perjanjian internasional yang  mengacu  pada  perdamaian  dan keamanan  internasional.  Kedua,  asas Kebebasan  Berkontrak  ( Free  Consent ), yang  dimana  memberikan  kebebasan setiap  subjek  hukum  untuk  melakukan sebuah  perjanjian,  dengan  siapa,  atau hal-hal  apa  saja  yang  menjadi  muatan dalam  perjanjian  serta  akibat  hukum  apa saja  yang  nantinya  akan  ditimbulkan. Ketiga,  asas  Iktikad  Baik  ( Good  Faith) , merupakan  asas  umum  dalam  dunia perjanjian yang tentunya setiap perjanjian harus  didasarkan  atas  iktikad  baik  diatas kepentingan-kepentingan yang diharapkan.  Keempat,  asas Pacta  Sunt
Servanda ,  merupakan  asas  yang  dimana perjanjian yang telah dibuat dan disepakati  oleh  subjek  hukum  yang membuat  perjanjian,  maka  perjanjian tersebut akan mengikat bagi mereka yang membuatnya (Mauna B, 2005: 45).
Tugas  suatu  negara  khususnya dalam  dunia  internasional  tidak  hanya sekedar  untuk  memelihara  perdamaian,
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
ketertiban  maupun  menjaga  keamanan dari  ancaman,  suatu  negara juga memiliki tugas  lebih  khusus  untuk  menjamin  dan menjaga  keselamatan  manusia  ( Human Security ). Dalam skala internasional, suatu negara sebagai subjek hukum internasional  juga  memiliki  sebuah  hak dan  kewajiban  yang  harus  dijalankan. Suatu  negara  memiliki  posisi  yang  sangat strategis  dan  memiliki  peran  penting dalam  mengemban  tanggungjawab  dalam hal melindungi, menegakkan, serta menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia. Negara yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional secara langsung  juga  berkedudukan  sebagai subjek  hak  asasi  manusia  internasional (Anggriani, 2017: 355).
Suatu  negara  agar  dapat  menjalin hubungan  tersebut  melibatkan  suatu komponen atau perwakilan untuk mewakili negaranya dalam rangka menjalin  hubungan  dengan  negara  lain, yang  biasa  disebut  dengan  perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler.
Pada dasarnya cukup sulit menentukan definisi yang tepat mengenai hukum  diplomatik.  Jika  berkaca  pada sejarah  disaat  hukum  sebagai  kebiasaan internasional,  hukum  diplomatik  dapat dimaknai sebagai suatu bentuk hubungan antar  negara  dalam  misi  diplomatik  yang sebelumnya  telah  membina  kebiasan- kebiasaan  diplomatik.  Untuk  memahami hukum  diplomatik  kita  terlebih  dahulu paham mengenai diplomasi. Kemampuan untuk  menjalin  hubungan,  kemampuan untuk melakukan suatu perjanjian- perjanjian  sesuai  dengan  tujuan-tujuan yang  ingin  dicapai  merupakan  makna daripada  diplomasi  itu  sendiri  (Widodo, 2009).  Jika  dilihat  berdasarkan  muatan pokoknya,  diplomasi  dapat  dimaknai sebagai  suatu  jalinan  atau  mengadakan suatu  hubungan  antara  pemerintahan suatu negara yang berdaulat dengan cara perdamaian  ( The  Conduct  of  Bussines states  by  pacefull  means) (Noor,  dkk, 2016: 7) .
Hubungan  konsuler  diatur  dalam
Konvensi Wina 1963. Fungsi dari perwakilan  konsuler  tertuang  dalam  Pasal
5 Konvensi Wina 1963 antara lain sebagai berikut:
1. “Melaksanakan  usaha  peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang  perekonomian,  perdagangan, perhubungan,  kebudayaan,  dan  ilmu pengetahuan;
2.  Melindungi  kepentingan  nasional  dan warga  negara  yang  berada  dalam wilayah kerjanya;
3.  Melaksanakan
pengamatan, penilaian, dan pelaporan; 4.  Menyelenggarakan urusan pengamanan,  penerangan,  konsuler, protokol, komunikasi dan persandian;
5.  Melaksanakan  urusan  tata  usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan  dan  urusan  rumah tangga perwakilan Konsuler; dan
6.  Fungsi-fungsi  lain  sesuai  dengan hukum dan praktik internasional”.
Hukum  diplomatik  sebagai  hukum yang lahir dari adanya kebiasaan- kebiasaan masyarakat  internasional  untuk memelihara  perdamaian  dan  menjalin hubungan  yang  baik  antara  negara  satu dengan negara lainnya. Untuk meningkatkan hubungan dan
persahabatan  antar  negara  terbentuklah hukum  diplomatik  yang  dirancang  serta disahkan oleh negara-negara yang berdaulat  yang  disebut  Konvensi  Wina 1961  ( Vienna  Convention  on  Diplomatic Relations ) (Inkiriwang, 2015: 35). Pelaksanaan  hubungan  diplomatik dan  konsuler  agar  dapat  berjalan  dengan lancar  sebagaimana  mestinya  dalam  hal memberikan perlindungan terhadap segala  bentuk  kepentingan  warga  negara pengirim  serta  kepentingan  warga  negara penerima  merupakan  fungsi  utama  dari hukum diplomatik dan konsuler.
Secara umum tugas dari perwakilan diplomatik dan konsuler hampir sama  untuk  mengemban  tugas  menjalin kerjasama  serta  menjalin  hubungan  yang baik dengan negara-negara lainnya dalam ranah internasional. Namun secara khusus yang membedakan antara keduanya  adalah  muatan  yang  ada  di dalamnya.  Perwakilan  diplomatik  lebih terfokus  memuat  tugas-tugas  perdamaian
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
dan  memelihara  hubungan  dalam  hal bidang  politik.  Sedangkan  perwakilan konsuler  terfokus  memuat  hal-hal  yang diluar  politik  atau  non  politik  seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan lain sebagainya.
Perlindungan  Hukum  Kepada  Warga Negara Indonesia Berdasarkan Konvensi  Wina  1961  &  Konvensi  Wina 1963.
Hubungan internasional yang dimana  didalamnya  melibatkan  negara sebagai  subjek  utamanya  memiliki  dua macam hubungan, yaitu hubungan diplomatik dan hubungan konsuler.
Hubungan konsuler dan hubungan diplomatik  tentu  memiliki  ranah  yang berbeda. Hubungan diplomatik merupakan hubungan  antar  negara  pada  bidang politik,  sedangkan  hubungan  konsuler adalah  hubungan  antar  negara  dalam bidang non politik. Hubungan antar negara atau yang biasa disebut hubungan diplomatik  dan  konsuler  tentu  akan menimbulkan akibat hukum tertentu bilama  terdapat  pelanggaran-pelanggaran tertentu yang bertentangan dengan yurisdiksi internasional.
Taliban merupakan kelompok bersenjata yang digulingkan melalui invansi  dari  negara  Amerika  Serikat tepatnya  setelah  serangan  11  September 2001  di  Amerika  Serikat.  Jauh  sebelum pembentukan kelompok tersebut, pimpinan-pimpinan  taliban  telah  banyak melakukan  pertempuran  melawan  Soviet pada  tahun  1980-an.  Sebagai  bentuk kebijakan  dari  perangdingin,  Mujahidin selaku pimpinan perang memperoleh uang beserta  senjata  dari  tangan  Amerika Serikat.  Pada  masa  tersebut,  kelompok komunis  memang  benar-benar  mendapat dukungan  dari  Amerika  Serikat.  Hal tersebut ditunjukkan atas dukungan Soviet kepada kelompok komunis untuk melaksanakan  kudeta  terhadap  pemimpin negara pertama Afghanistan yaitu Mohammad  Daoud  Khan  tepatnya  pada tahun  1978.  Beberapa  tahun  berselang, Soviet menyatakan mundur.
Akibat  dari  mundurnya  Soviet berdampak  pada  kemunculan  kelompok
taliban  pada  awal  tahun  1990-an  sebagai pemeran penting dalam perebutan kekuasaan. Anggota-anggota dari kelompok  taliban  memiliki  modal  besar karena memiliki pengalaman pernah mengenyam  pendidikan  militer  di  sekolah agama  konservatif  di  salah  satu  kawasan di  Afghanistan.  Melalui  kemampuan  yang telah  didapatkan  tersebut  taliban  memiliki power  yang cukup  besar sehingga  sangat cepat  mampu  menduduki  kota  terbesar setelah  kota  Kabul  yaitu  kota  Kandahar. Dengan dasar pernyataan bahwa kota dan kawasan  yang  didudki  akan  tetap  aman kelompok  taliban  disambut  dengan  baik kehadirannya.
Taliban berhasil menguasai ibukota  setelah  berhasil  menggulingkan presiden  komunis  terakhir  Afghanistan yaitu Najibullah Ahmadzai.
Awal kemunculan dan awal penguasaan kelompok taliban mendapat banyak apresiasi atas prestasi yang telah berhasil dicapai yaitu berhasil memberantas korupsi,  memberantas  segala  bentuk pelanggaran-pelanggaran hukum dan membangun infrastruktur untuk memepermudah  mengembangkan  jalur ekonomi perdagangan.
Dalam kepemimpinan taliban, taliban  menerapkan  sistem  pemeritahan yang  sangat  ketat.  Penerapan  hukum menerapkan sesuai dengan hukum Syariah.  Taliban  memberikan  larangan- larangan  untuk  menggunakan  televisi, penggunaan musik dan bioskop, dan tidak memberikan  izin  anak  perempuan  yang berumus diatas 10 tahun untuk mengenyam  pendidikan  atau  bersekolah. Kelompok taliban juga melarang perempuan untuk mendapatkan pendidikan  dan  pekerjaan.  Hal  tersebut didasarkan dengan alasan untuk menghindari  terjadinya  perang  suadara kembali. Penerapan hukuman juga sangat ketat, seperti pelaksanaan eksekusi publik terhadap pelaku pembunuhan dan perzinahan,  melakukan  amputasi  bagi mereka  yang  telah  terbukti  melakukan tindakan pencurian. Jika terdapat pelanggaran mengenai
perempuan mengenyam  pendidikan,  akan  dipenjara dan  dipukuli  di  depan  umum.  Atas
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
penerapan  sistem  pemerintahan  seperti itu,  kelompok  taliban  telah  dianggap melakukan  pelanggaran  mengenai  Hak Asasi Manusia (HAM) dan budaya.
Kelompok  taliban  mendapatkan sanksi  dari  PBB  pada  tahun  1999  atas hubungannya dengan al Qaeda yang telah melakukan  serangan  kepada  Amerika Serikat  pada  9/11.  Kelompok  taliban menolak  untuk  menyerahkan  pimpinan  al Qaeda  yaitu  Osama  bin  Laden  yang bersembunyi  di  Afghanistan  sehingga sejak  itu  Amerika  Serikat  melakukan invansi  ke  Afghanistan  tepatnya  pada tanggal 07 Oktober 2001. Amerika Serikat sangat mengincar dan memburu keberadaan  Osama  bin  Laden  karena  ia dianggap  sebagai  dalang  utama  dalam serangan  yang  diluncurkan  di  Amerika Serikat. Kelompok taliban sempat mengajukan  negosiasi  dan  melakukan diskusi dan meminta bukti yang menyatakan  bahwa  benar  Osama  bin Laden menjadi  dalam  utama  dalam kasus serangan  di  Amerika  Serikat.  Tidak berselang lama, Kelompok taliban berhasil digulingkan  oleh  Amerika  Serikat  dan pemerintahan  baru  Afghanistan  dibentuk pada  Desember  2001  di  bawah  pimpinan Hamid Karzai.
Pada  tanggal  15  Agustus  2021 dunia  memiliki  sejarah  baru  dengan kembalinya  kekuasaan  Afghanistan  yang dikuasai oleh kelompok Taliban. Ambil alih kekuasaan  tersebut  tidak  terlepas  dari tindak  lanjut  Perjanjian  antara  Amerika Serikat  dengan  Kelompok  Taliban  yang dalam  memuat sebuah penawaran bahwa Amerika  Serikat  akan  mengakhiri  invansi yang  telah  berlangsung  selama  20  tahun dan akan segera menarik mundur pasukan dari Afghanistan bilamana kelompok  Taliban  mampu  mengakhiri kekerasan dan diskriminasi di Afghanistan.
Pada  awalnya  Amerika  Serikat berencana  akan  menarik  pasukannya yang  berada  di  Afghanistan  paling  lambat dengan  jangka  waktu  bulan  September 2021  dengan  sistem  perlahan  dan  secara bertahap  yang  dimulai  pada  bulan  Mei. Sejak terjadinya kesepakatan itu, kelompok  Taliban  dengan  pergerakan
yang  cepat  menguasai  beberapa  distrik pemerintahan  yang  ada  di  Afghanistan, dari 370 distrik yang terdapat di Afghanistan,  kurang  lebih  50  distrik pemerintahan  sudah  berhasil  dikuasai. Oleh  sebab  itu,  penarikan  pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan dilakukan  lebih  awal  dari  jadwal  yang direnakan. Hingga bulan Juli 2021, hampir 90  persen  pasukan  asing  dari  Amerika Serikat  telah  berhasil  dipulangkan  ke negaranya.  Pergerakan  kelompok  taliban untuk mengasuasai distrik strategis Aghanistan  sangat  cepat.  Kota  utama timur  Afghanistan  yaitu  jalalabad  berhasil dikuasai, dan puncaknya berhasil menguasai Ibukota Kabul pada tanggal 15 Agustus 2021.
Proses  evakuasi  Warga  Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Afghanistan  sangat  mengalami  kesulitan. Proses  penjemutan  dan  evakuasi  yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan  Udara  (TNI)  diawali  pada tanggal 18 Agustus pada pukul 06.00 WIB dengan  berangkatnya  pesawat  TNI  AU dari bandara Halim Perdanakusuma. Rute evakuasi  yang  ditempuh  adalah  dari Jakarta  menuju  Aceh,  kemudian  setelah dari  Aceh  menuju  Colombo,  kemudian Karachi,  kemudian  Islamabad  dan  Kabul. Islamabad merupakan tempat peristirahatan yang direncanakan pasukan evakuasi.  Tim  evakuasi  mendarat  di Islamabad kurang lebih pukul 20.27 waktu setempat. Untuk menuj Kabul, tim evakuasi  mengalami  beberapa  kendala mengenai izin untuk melakukan pendaratan  karena  melihat  situasi  dan kondisi  yang  belum  kondusif  dan  masuk mencekam pada saat itu. Untuk mengatasi hal  tersebut,  pihak  Indonesia  kembali melakukan kordinasi dengan negara otoritas  kerjasama  yaitu  dengan  Pakistan, India,  Sri  Lanka,  Turki,  NATO,  Norwegia serta Belanda. Pesawat evakuasi Indonesia  akhirnya  diberikan  izin  untuk melakukan  pendaratan  mengingat  situasi sedikit  lebih  kondusif.  Pesawat  berangkat dari  Islamabad  menuju  Kabul  pada tanggal 20 Agustus kurang lebih memakan waktu  perjalanan  selama  1  jam.  Pesawat berada  di  Kabul  selama  2  jam  mengingat
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
kondisi tidak memungkinkan untuk kembali  ke  Islamabad.  Setelah  situasi membaik,  Pesawat  evakuasi  kembali  ke Indonesia  melalui  rute  yang  sama  pada saat keberangkatan.
Ambil alih Afghanistan oleh kelompok  taliban  tidak  hanya  berdampak pada  negara  tersebut,  melainkan  juga berdampak pada hubungan bilateral negara tersebut. Dampak-dampak
tersebut akan terasa dalam segi keamanan, politik, serta ekonomi. Negara- negara  lainnya  yang  memiliki  keterlibatan dengan  Afghanistan  tentu  akan  selalu berupaya untuk mempertahankan hubungan  yang  baik  dengan  Afghanistan sehingga    akan  mewujudkan  perdamaian yang  berkelanjutan  sesuai  dengan  prinsip dari  negara  Afghanistan  yaitu  perdamaian yang diciptakan Afghanistan yang ditujukan untuk semua orang Afghanistan. (Amini, dkk, 2021: 313).
Konvensi Wina 1963 tentang hubungan  konsuler  menjadi  dasar  hukum utama karena masalah kemanusiaan serta perlindungan  hukum  yang  diberikan  diluar kepentingan  politik  dibahas  dan  dimuat dalam  Konvensi  Wina  1963.  Pengaturan tersebut  lebih  spesifik  tertuang  dalam Pasal  5  ayat  (1)  yang  menyatakan  : “ protecting  in  the  receiving  State  the interests  of  the  sending  State  and  of  its nationals,  both  individuals  and  bodies corporate,  within  the  limits  permitted  by international law;” atau dalam terjemahannya  :  (Melindungi  di  negara penerima  kepentingan  negara  pengirim dan  warga  negaranya,  baik  perorangan maupun badan hukum, dalam batas-batas yang  diizinkan  oleh  hukum  internasional). Pasal 5 Ayat (1) tersebut memuat tentang pemberian  perlindungan  terhadap  warga negara  pengirim,  karena  pada  dasarnya perlindungan  hukum  bagi  warga  negara khususnya  dalam  hal  ini  Warga  Negara Indonesia (WNI) yang berada di Afghanistan  yang  sedang  mengalami konflik ambil alih kekuasaan oleh kelompok  taliban  memerlukan  sebuah perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut merupakan bagian dari pelayanan  yang    wajib  diberikan  oleh pemerintah agar nantinya dapat
memberikan  rasa  aman  bagi  warga negara  yang  kedudukannya  terancam. (Tuage, 2013: 64).
Pertanggungjawaban suatu negara dengan  memberikan  perlindungan  hukum kepada  warga  negara  asing  merupakan salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban atas  dampak  atau  akibat  dari  terjadinya konflik  yang  melawan  hukum  (hukum internasional)  di  negara  penerima  yang menimbulkan kerugian bagi warga negara pengirim  serta  harus  dilakukan  suatu perbaikan
( reparation ) berupa pencegahan  agar  kejadian  tersebut  tidak terulang kembali. Selain Konvensi Wina 1963
menjadi  pedoman  utama  dalam  kasus  ini, Konvensi  Wina  1961  tentang  perwakilan diplomatik juga berperan dalam melaksanakan negosiasi atau perundingan untuk memberikan perlindungan  hukum  bagi  Warga  Negara Indonesia (WNI) yang berada di Afghanistan  yang  sedang  mengalami konflik ambil alih kekuasaan oleh kelompok  Taliban  memerlukan  sebuah perlindungan  hukum.  Pasal  3  Pasal  1 Huruf  b  dan  c  Konvensi  Wina  1961  yang menyatakan  :  b)  “ Protecting  in  the receiving State the interests of the sending State  and  of  its  nationals, within the  limits permitted  by  international  law ;”  dan  c)  “
Negotiating  with  the  Goveernment  of  the receiving State ;”.
Suatu  negara  sejatinya  harus dapat  memberikan  perlakuan  yang  baik kepada  warga  negara  asiing  yang  tinggal di  negaranya  sesuai  dengan  ketentuan hukum  inetrnasional.  Suatu  negara  yang memberikan perlakuan yang kurang berkenan  atau  kurang  bagus  terhadap warga  negara  asing  dianggap  sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional.
Hukum  internasional  khususnya dalam hal memberikan perlindungan hukum mengenal prinsip Mandatory Access  Consular  Notification. Prinsip  ini merupakan prinsip dimana negara penerima  memiliki  sebuah  kewajiban untuk  menginformasikan  kepada  negara pengirim bilamana terjadi suatu permasalahan di negara penerima.
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
Prinsip  tersebut tertuang jelas  pada  Pasal 36  Ayat  (1)  Poin  b  Konvensi  Wina  1963, antara  lain: “if  he  so  request,  the competent  authorities  of  the  receiving State  shall,  without  delay,  inform  the consular  post  of  the  sending  State  if, within  its  consular  district,  a  national  of that  States  is  arrested  or  committed  to prison  or  to  custody  pending  trial  or  is detained  in  any  other  manner.  Any communication  addressed  to  the  consular post  by  the  person  arrested,  in  prison, custody or detention shall be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned  without  delay  of  his  rights under  this  su bparagraph”. Pemberitahuan yang  dimaksud  dalam  prinsip  tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada perwakilan diplomatik dan konsuler negara pengirim bilamana terjadi suatu  permasalahan  terhadap  warga negara pengirim  yang tinggal  atau  berada di  negara  penerima  agar  nantinya  dapat diberikan  perlindungan  hukum  perwakilan diplomatik  dan  konsuler  (Nur  Pustika, 2022: 30).
Bentuk-bentuk perlindungan hukum  yang  dapat  diberikan  kepada Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang terdampak  konflik  ambil  alih  Afghanistan oleh kelompok taliban adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum yang diberikan dimaksudkan untuk melindungi setelah terjadinya konflik tersebut  serta  perlindungan  pencegahan agar nantinya kasus tersebut tidak terulang kembali.
1)  Perlindungan  hukum  represif  yang dapat  dilakukan  adalah  memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan bantuan kemanusiaan, antara lain:
a.  Pemberian  tindakan  pendampingan hukum kepada Warga Negara
Indonesia (WNI) yang menjadi korban  dari  dampak  ambil  alih kekuasaan Afghanistan oleh kelompok taliban. Meskipun permasalahan  konflik  tersebut  telah usai  dan  Warga  Negara  Indonesia (WNI)  yang  menjadi  korban  telah
kembali  ke  Indonesia,  perlindungan hukum  tetap  perlu  dilakukan  guna menjamin  hak-hak  Warga  Negara Indonesia  (WNI)  yang  masih  berada di Afghanistan tetap terjaga. b.  Melakukan pendampingan serta melakukan negosiasi bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara negara    Afghanistan  dengan  negara Indonesia.  Negosiasi  merupakan upaya  yang  paling  mendasar  dalam menyelesaikan  permasalahan  atau memberikan  sebuah  perlindungan hukum (Sudika Mangku, 2020: 77). c.  Membuka ruang untuk berkonsultasi,
memberikan  kesempatan  kepada Warga  Negara  Indonesia  (WNI) yang menjadi korban untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya perlu di sampaikan khususnya mengenai tindakan selanjutnya yang harus dilakukan.
d.  Melakukan rehabilitasi kepada
Warga  Negara  Indonesia  (WNI) yang  menjadi  korban  untuk  dapat segera memulihkan psikis dan mentalnya.
e.  Melakukan kunjungan baik ke tempat rehabilitasi maupun kunjungan  ke  tempat  tinggal  para korban  untuk  memastikan  keadaan serta  memberikan  bantuan  berupa penunjang  kesehatan  dan  bantuan untuk  kebutuhan  pokok  sebagai akibat  dari  kerugian  yang  dialami selepas meninggalkan Afghanistan.
2)  Perlindungan  hukum  preventif  yang dapat  dilakukan  adalah  memberikan upaya  perlindungan  secara  politis  dan kerjasama  dengan  organisasi  atau lembaga lembaga Internasional.
a.  Melakukan perundingan atau negosiasi  berkaitan  dengan  hak-hak Warga  Negara  Indonesia  (WNI) yang  masih  berada  di  Afghanistan tentunya dngan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku. b.   Membuat  perjanjian  bilateral  antara Indonesia dan Afghanistan.
Perjanjian  tersebut  dapat  dibuat berupa perjanjian tidak tertulis (Kesepakatan  bersama  dan  menjadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
internasional)  atau  perjanjian  tertulis yang  nantinya  dapat  memberikan akibat  hukum  berupa  hak  dan kewajiban kepada kedua belah pihak antara  Afghanistan  dan  Indonesia sebagai  bentuk  upaya  perlindungan hukum bagi Warga Negara
Indonesia kedepannya bilamana berada di Afghanistan.
c.  Lembaga  Directorat  Perlindungan Warga  Negara  Indonesia  (WNI),
pejabat-pejabat diplomatik dan konsuler harus mampu meningkatkan kerjasama dan menjaga hubungan dengan prganisasi-organisasi  atau  lembaga- lembaga  resmi  Internasional  agar nantinya mendapat masukan- masukan  atau  saran-saran  kepada pemerintah  Indonesia  khususnya perwakilan  pejabat  diplomatik  dan Konsuler  Indonesia  yang  berada  di Afghanistan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian dari hasil
penelitian  dan  pembahasan  di  atas  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Upaya untuk memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia  (WNI)  merupakan  bentuk pelaksanaan  tugas  serta  fungsi  dari perwakilan  diplomatik  dan  konsuler. Pengaturan  perlindungan  hukum  bagi warga  negara  pengirim  diatur  dalam pasal  5  Ayat  (1)  Poin  (a)  Konvensi Wina 1963 serta Pasal 3 Ayat (1) Poin b  dan  c  Konvensi  Wina  1961. Perlindungan-perlindungan yang diberikan  berdasarkan  fungsi  dari perwakilan  diplomatik  dan  konsuler mewakili  negara  pengirim  di  negara penerima.
2.  Perlindungan  Hukum  Kepada  Warga Negara  Indonesia  yang  berada  di Afghanistan  dalam  konflik  ambil  alih kekuasaan  oleh  kelompok  Taliban adalah dengan memberikan perlindungan  Represif  dan  Preventif. Perlindungan hukum Represif
dilakukan  melalui  peranan  perwakilan diplomatik  melalui  kewenangan  untuk mengajukan  pertanyaan,  protes  atau
penyelidikan ( inquires ) kepada negara penerima  mengenai  permasalahan dampak dari konflik ambil alih kekuasaan  oleh  kelompok  taliban. Perlindungan  hukum  represif  yang dapat  dilakukan  adalah  memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan bantuan kemanusiaan.  Perlindungan  hukum
Reprentif ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara negara Indonesia dengan Negara Afghanistan,  mempertahankan  hak- hak  Wraga  Negara  Indonesia  (WNI) yang  ada  di  Afghanistan,  serta memperbaiki kondisi psikis dan mental  korban  akibat  dampak  dari konflik  tersebut.  Perlindungan  hukum preventif yang dapat dilakukan adalah memberikan upaya perlindungan secara  politis  dan  kerjasama  dengan organisasi  atau  lembaga  lembaga Internasional.  Perlindungan  hukum Preventif yang diberikan lebih terfokus pada peran perwakilan konsuler karena  permasalahan-permasalahan yang  berkaitan  dengan  non  politik khususnya  dalam  hal  ini  berkaitan dengan kemanusiaan merupakan ranah dari perwakilan konsuler.
Adapun saran yang dapat disampaikan  berkaitan  dengan  upaya memberikan  perlindungan  bagi  Warga Negara  Indonesia  (WNI)  yang  terdampak konflik  ambil  alih  kekuasaan  Afghanistan oleh kelompok Taliban sebagai berikut:
1.  Perlu adanya
penambahan- penambahan
ketentuan atau
pengaturan pada Konvensi Wina 1961 dan  Konvensi  Wina  1963  khususnya mengenai  perlindungan  hukum  yang harus diberikan kepada Warga Negara  Asing  (WNA)  yang  tinggal  di negara  penerima  yang  mengalami konflik.
2.  Seharusnya  negara-negara  yang  ada dalam lingkup internasional
melaksanakan perundingan dan membuat sebuah perjanjian baik yang tertulis  yang  menimbulkan  akibat hukum  atau  perjanjian  yang  tidak tertulis  melalui  kebiasaan-kebiasaan masyarakat internasional untuk
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
memperhatikan dan memberikan perlindungan  preventif  bagi  Warga Negara  Asing  (WNA)  yang  tinggal  di negara yang mengalami konflik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  H.  (2020). Hukum  Penyelesaian Sengketa  Internasional. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 5-10.
Amini,  M.,  &  Arifani,  D.  (2021).  The Taliban  &  Afghanistan:  Conflict  & Peace in International Law
Perspective. International  Journal of  Law  Recontstruction,  5 (2),  309- 313.
Amin, M. (2021). The Taliban & Afghanistan  Conflict  &  Peace  In Internasional Law Perspective. International Journal of Law
Recontruction, 5 (2), 312-316. Anggriani, R. (2017). Perlindungan Hukum Bagi  Irregular  Migran  Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum  HAM  Internasional). Jurnal
YURIDIKA, 32 (2), 319-355.
Bakry,  U.  S.  (2019). Hukum  Humaniter Internasional. Jakarta:  KENCANA, 9-10.
Christianty. (2019). Aspek Hukum Kedudukan  Perwakilan  Konsuler Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerjasama  Antar  Negara  Menurut
Konvensi Wina Tahun 1963. Lex Et
Sociates, VII (3), 148-154.
Dewi,  D.  J.,  Sudika  Mangku,  D.  G.,  &
Windari, R. A. (2019). Perlindungan  Hukum  Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya. Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2 (1), 67-77.
Diantha,  I.  (2017). Metodologi  Penelitian Hukum  Normatif. Jakarta:  Prenada Media Group.
Indrawati,  N.  (2020).  Praktik  Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PPU-XVI/2018.
Law
Development  &  Justice  Review, 3 (1), 100-120. Inkiriwang, G. I. (2015). Efektivitas Konvensi  Wina  1961  Tentang Hubungan Diplomatik
dalam
Mengatasi  Konflik  Antar  Negara.
Ejournal Unsrat, 3 (1), 34-35.
Josesa,  A.  K.,  Susentyorini,  P.,  &  Roisah,
K.  (2016).  Tanggung    Jawab
Negara  Terhadap  Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus Penyerangan  Duta  Besar  Amerika Serikat di
Korea Selatan). DIPONEGORO LAW JURNAL,
5 (3), 1-16.
Noor,  S.,  Latif,  B.,  &  Kadarudin.  (2016). Buku  Ajar  Hukum  Diplomatik  & Hubungan Konsuler. Makasar: Pustaka Pena Press.
Nurhayati,  y.,  Irfani,  &  Said,  M.  (2021). Metodologi  Normatif  dan  Empiris dalam  Perspektif  Ilmu  Hukum.
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), 2 (1), 8. Nur  Pustika,  A.  A.  (2022).  Arti  Penting Mandatory Access Consular Notification Dalam Hubungan Konsular Notification In The
Consular  Relation. Jurnal  Hukum
Lex Generalis, 3 (1), 28-30.
Sutami.  (2021).  Perlindungan  Hukum
Terhadap Pelajar Yang Melanjutkan  Studi  di  Luar  Negeri. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan  Al-Hikmah,  2 (2),
210-213.
Syahrum, M. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Riau: DOTPLUS. Vienna Convention on Diplomtik Realtions and Optional Protocols (1961).
Vienna Convention on Diplomatik
Realtions  and  Optional  Protocols (1963).