## KAPASITAS HUKUM INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENANGANAN MASALAH PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

## Natalia Yeti Puspita
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jalan Jenderal Sudirman Kav. 51 Jakarta Selatan 12930
Email: natalia.yp@atmajaya.ac.id

## Abstract
Climate change is a serious problem that threatens humanity in the world, and this can be categorized as a non-traditional security problem known as human security. Climate change in the world is marked by the increase in the temperature of the earth's air and rising sea levels due to the melting of ice in the polar regions. This condition will cause disasters both natural disasters such as drought and forest fires, as well as non-natural disasters such as conflicts and epidemics, which will ultimately threaten world peace and security. In January 2019, Indonesia was officially elected as a non-permanent member of the UN Security Council. The election of Indonesia is evidence of the confidence of the international community in Indonesia's diplomatic capabilities. Indonesia will carry out its role as a non-permanent member of the UN Security Council for two years, from 1 January 2019 to 31 December 2020. With its position as a non-permanent member of the UN Security Council, Indonesia is expected to be actively involved in efforts to tackle climate change. Based on this, in this paper, the author will raise the topic of "The Legal Capacity  of  Indonesia  as  a  Non-Permanent  Member  of  the  UN  Security  Council  in Handling Global Climate Change Issues”.
Keywords: Indonesia's  Legal  Capacity,  Non-Permanent  Members  of  the  UN  Security Council, Global Climate Change
Pendahuluan Masalah keamanan merupakan masalah  klasik  manusia.  Manusia membutuhkan  rasa  aman  dari  segala macam ancaman dan gangguan. Setelah berakhirnya Perang Dingin, permasalahan  keamanan  tidak  semata- mata  bersumber  dari  ancaman  perang tapi bergeser ke arah ancaman terhadap keamanan  manusia  secara  langsung seperti  wabah  penyakit,  bencana  alam, perdagangan manusia dan narkoba, serta terorisme  internasional.  Persoalan  ini disebut human  security atau  keamanan non -tradisional.
Dampak  perubahan  iklim  dapat menjadi  masalah  keamanan  manusia. Perubahan Iklim adalah perubahan suhu udara dan curah hujan yang dratis mulai
dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Hal ini  disebabkan  karena  meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas- gas lainnya di atmosfer yang
menyebabkan  efek  gas  rumah  kaca  ( http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/). Perubahan iklim berdampak sangat luas pada  kehidupan  masyarakat.  Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya  temperatur  bumi  tetapi  juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi  berbagai  aspek  pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa  contoh  dampak  negatif perubahan iklim adalah naiknya permukaan laut, kekeringan berkepanjangan  yang  berujung  pada gagal  panen,  cuaca  ekstrim,  dan meningkatnya wabah penyakit.
Indonesia sebagai negara kepulauan akan mengalami secara nyata dampak perubahan iklim, salah satunya adalah  pengurangan  total  garis  pantai yang  disebabkan  air  laut  naik, gelombang  badai,  pasang  surut,  serta naiknya  air  laut  yang  berakibat tergenangnya daerah pesisir. Permasalahan  ini  tidak  hanya  dialami oleh  Indonesia  saja  tetapi  juga  oleh negara-negara  lain  terutama  negara pantai dan negara kepulauan. Selain itu, dampak  perubahan  iklim  juga  akan mengancam  keamanan  manusia  secara keseluruhan,  dan  pada  akhirnya  akan mengganggu perdamaian dunia.
PBB sebagai organisasi internasional mempunyai perhatian terhadap masalah tersebut. Hal ini berkaitan dengan tujuan PBB sendiri yang tercantum dalam Pasal 1  ayat  (1)  Piagam  PBB  yaitu  turut menjaga  perdamaian  dan  keamanan dunia.    Dalam  rangka  mewujudkan tujuan tersebut PBB membentuk Dewan Keamanan.  Dewan  Keamanan  PBB merupakan  salah  satu  dari  enam  badan utama  PBB.  Keanggotaan  Dewan Keamanan PBB terdiri dari keanggotaan tetap dan tidak tetap. Pada bulan Januari 2019, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak  tetap  Dewan  Keamanan  PBB. Indonesia akan menjalani peran sebagai anggota  tidak  tetap  Dewan  Keamanan PBB selama dua tahun, mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Sebagai anggota  tidak  tetap  Dewan  Keamanan PBB,  Indonesia  akan  menjadi  bagian dari  proses  perumusan  kebijakan  untuk menjaga  perdamaian  dan  keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB salah  satunya  adalah  penanganan perubahan iklim global.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis tertarik  untuk  menganalisis  kapasitas hukum Indonesia sebagai anggota tidak tetap  Dewan  Keamanan  PBB  dalam penanganan  masalah  perubahan  iklim global.

## Dewan Keamanan PBB sebagai Badan Utama PBB Keanggotaan Dewan Keamanan PBB
Dewan  Keamanan  PBB  merupakan salah satu badan utama PBB. Badan ini memiliki kewenangan yang sangat besar terutama yang berkaitan dengan masalah perdamaian  dan  keamanan  dunia,  salah satunya  adalah  dapat  menjatuhkan sanksi  baik  ekonomi  maupun  militer terhadap  setiap  negara  yang  melakukan pelanggaran  dan  ancaman  terhadap perdamaian  serta  melakukan  tindak agresi  (Suryokusumo,  2015).  Saat  ini terdapat  lima  negara  yang  menjadi anggota  tetap  Dewan  Keamanan  PBB yaitu  Amerika  Serikat,  Inggris,  Rusia, Tiongkok, dan Perancis. Kelima negara ini  memiliki  hak  veto.  Selain  anggota tetap, Dewan Kemanan PBB juga terdiri dari anggota tidak tetap yang berjumlah 10 negara. Kesepuluh negara ini bertugas hanya untuk periode dua tahun.
Pada  mulanya  anggota  Dewan Keamanan    PBB  hanya  berjumlah  11 negara yang terdiri dari 5 anggota tetap dan  6  anggota  tidak  tetap,  tetapi  dalam perkembangannya  dalam  tahun  1965 terjadi perombakan komposisi keanggotaan  Dewan  Keamanan  PBB yaitu  menjadi  berjumlah  15  negara anggota.  Majelis  Umum  PBB  telah menyetujui amandemen untuk memperluas keanggotaan tidak tetap dari 6  menjadi  10  negara  anggota.  Majelis juga telah menetapkan bahwa 10 anggota tidak tetap tersebut akan dipilih menurut pembagian  wilayah  sebagai  berikut;  5 kursi untuk negara-negara Asia Afrika, 1 kursi untuk negara-negara Eropa Timur, 1  kursi  untuk  negara-negara  Amerika Latin, 2 kursi untuk negara-negara Eropa Barat.
Pemilihan  anggota  tidak  tetap dilakukan setiap tahun dengan persetujuan mayoritas dua pertiga suara Majelis  Umum  PBB.  Pasal  23  ayat  (2) Piagam  PBB  menyebutkan  bahwa
anggota  tidak  tetap  Dewan  Keamanan PBB dipilih untuk masa kerja dua tahun. Adapun  syarat  untuk  menjadi  anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB telah ditetapkan sebagai berikut: a. Negara tersebut telah memberikan kontribusinya dalam pemeliharaan perdamaian  dan  keamanan internasional; b. Negara  tersebut  juga  harus memberikan kontribusinya dalam  rangka  prinsip  dan tujuan PBB sebagaimana tersebut di dalam Piagam PBB; c. Pemilihan tersebut harus didasarkan atas azas pembagian  wilayah  geografis secara seimbang. d. Setelah terpilih menjadi anggota tidak tetap selama dua tahun  tidak  bisa  segera mencalonkan lagi untuk pemilihan yang kedua. Sidang Dewan Keamanan akan dipimpin oleh seorang presiden yang akan dipilih untuk  satu  bulan  secara  bergiliran menurut urutan nama negara anggotanya dalam alfabet bahasa Inggris.
Personalitas Hukum Dewan Keamanan PBB Teori personalitas hukum organisasi internasional
Entitas  atau  satuan-satuan  tertentu dalam  sudut  pandang  hukum  dianggap sebagai pengemban hak dan kewajiban. Ian Brownlie menyatakan bahwa satuan- satuan  tersebut  sebagai  pribadi  hukum ( legal  person )  (Brownlie,  1998).  Lebih lanjut dinyatakan bahwa entitas sebagai pengemban hak dan kewajiban menurut hukum  dan  pemegang  kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum  dengan  sesama  pengemban  hak dan  kewajiban  hukum  dikenal  dengan istilah  subyek  hukum  (Suwardi,  2004). Saat  ini  entitas  yang  diakui  sebagai
subyek  hukum  internasional  telah berkembang luas tidak hanya negara saja tetapi  juga  organisasi  internasional, individu, tahta suci Vatikan, belligerent
(pemberontak), dan ICRC. Organisasi Internasional diakui sebagai  subjek  hukum  internasional dengan dasar hukum sebagai berikut:
a.  The  Advisiory  Opinion  of International  Court  of  Justice  ((ICJ) dalam kasus “Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations case tahun 1949”; b.  International  Court  of  Justice Advisory Opinion in Interpretation of the  Agreement  of  25  March  1951 between  WHO  and  Egypt”  pada tahun 1980 (Ian Hurd, 2011).
Lebih  lanjut  berdasarkan Article  4.1  of the  1998  Statute  of  International Criminal  Court  (ICC) dinyatakan bahwa,  “ The  Court  shall  have international  legal  personality.  It  shall also have such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes .”
Pada saat suatu organisasi internasional  dianggap  sebagai  subjek hukum  internasional,  maka  organisasi tersebut  memiliki  personalitas  hukum ( legal personality ) agar dapat menjalankan  fungsi  dan  peranannya ( legal  capacity )  seperti  dalam  hal membuat kontrak atau perjanjian dengan negara  lain,  memperoleh  dan  memiliki benda-benda  bergerak,  mempunyai kekebalan  ( immunity )  dan  hak-hak istimewa ( privileges ), serta mengajukan tuntutan di depan pengadilan (Suryokusumo,  1990).  Tanpa  adanya personalitas hukum maka suatu organisasi  internasional  tidak  akan mampu untuk melakukan tindakan yang bersifat hukum. Personalitas hukum dari sebuah organisasi internasional merupakan pengejawantahan penyerahan sebagian kedaulatan negara- negara anggota pada organisasi tersebut
melalui sebuah instrumen yang mengikat secara hukum yang biasanya merupakan instrumen  pokok  atau  konstitusional organisasi  tersebut  (Heribertus  Jaka Triyana).
Personalitas  hukum  organisasi internasional  dapat  ditemukan  dalam anggaran dasar/instrumen pokok
organisasi  tersebut.  Adapun  yang  perlu mendapat  catatan  di  sini  adalah walaupun  personalitas  hukum  tidak dicantumkan  dalam  instrumen  pokok organisasi  internasional,  sebagai  subjek hukum internasional organisasi internasional  tidak  perlu  kehilangan personalitas  hukum  karena  organisasi internasional akan mempunyai kapasitas untuk melakukan prestasi hukum sesuai dengan  aturan  dan  prinsip-prinsip hukum  internasional.  Sebagai  contoh Liga  Bangsa-Bangsa  (LBB)  dalam Covenant -nya  tidak  secara  khusus mencantumkan  personalitas  hukumnya. Personalitas hukumnya diselesaikan oleh Pemerintah  Swiss  dengan  LBB  melalui Modus Vivendi 1921 dan Modus Vivendi 1926.  Demikian  pula  PBB  yang  juga tidak  mencantumkan  secara  khusus personalitas hukumnya di Piagam PBB, kecuali  yang  termuat  dalam  Pasal  104 Piagam  PBB.  Hal  tersebut  kemudian diberikan  penjelasan  lebih  lanjut  dalam Pasal 1 ayat (1) General Convention on the  Privileges  and  Immunities  of  the United Nations , yang menyatakan: The United Nations shall possess juridical  personality.  It  shall have the capacity:
a). to contract; b).  to  acquire  and  dispose  of immovable and movable property; c). to institute legal proceedings . Untuk  mencapai  tujuan  sebagai  suatu kesatuan,  organisasi  internasional  harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya  atas  nama  semua
negara  anggotanya,  tindakan  organisasi ini dijamin oleh hukum internasional. Terdapat dua teori tentang personalitas  hukum  suatu  organisasi internasional berdasarkan hukum internasional  yaitu, the  will  theory dan the objective theory . a.The Will Theory
Berdasarkan  teori  ini,  personalitas hukum  dapat  ditemukan  dalam instrumen  pendirian  organisasi  yang dianggap sebagai manifestasi kehendak  para  pendirinya  (Shaw  QC ,
2003). Lebih lanjut Simon Chesterman menyatakan bahwa, “ If the founders of an international organization intend to endow their creation with personality then that is what it will receive and this theory is supported by the understanding of international law as being  based  on  the  freely  expressed consent of states (Simon Chesterman) .”
b. The Objective Theory
Personalitas  hukum  tidak  hanya dilihat  dari  maksud  dan  tujuan  para pendirinya  tetapi  juga  bisa  diketahui dari keberadaan organisasi internasional  dalam  menjalankan kewenangan  dan  tujuan  organisasi tersebut.  Hal  ini  dikenal  sebagai the objective  theory .  Rosalyn  Higgins menyatakan  bahwa,  “ that  legal personality can be deduced not from the will of the founders, but from the possession of certain attributes by the body  itself” (Higgins,  1994).  Selain itu  keberadaan the  objective  theory
juga  dapat  ditemukan  dalam  bagian pembukaan Konvensi Wina 1986 dan Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa, “ that international  organizations  possess the  capacity  to  conclude  treaties, which is necessary for the exercise of their  functions  and  the  fulfilment  of their purposes”.
Sebagai subjek hukum internasional,  organisasi  internasional akan  mempunyai  hak  dan  kewajiban berdasarkan hukum internasional. Malcolm  N.  Shaw  QC  menyatakan bahwa, “ Once this is (legal personality) established, they (international organization)  become  subjects  of international  law  and  thus  capable  of enforcing  rights  and  duties  upon international  plane  as  distinct  from operating merely within the confines of separate municipal jurisdiction” . Bahkan  Mahkamah  Internasional  telah memberikan pertimbangan bahwa “ International Organization are subjects of  international  law  and,  as  such,  are bound  by  any  obligations  incumbent upon  them  under  general  rules  of international  law…”. Lebih  lanjut  juga dinyatakan  bahwa ,  “the  Subordination of international organization to
international law means that their legal orders  are  partly  made  up  of international rules, which they will have to  apply  both  in  their  internal  and external relations.” Di dalam opininya, Mahkamah Internasional juga menyatakan bahwa : (D. J. Harris , 2004) the Organization was intended to exercise and enjoy, and is in fact exercising and enjoying, functions  and  rights  which  can only be explained on the basis of the possession of a large measure of  international  personality  and the  capacity  to  operate  upon  an international plane. Personalitas Hukum Dewan Keamanan PBB PBB adalah organisasi internasional yang bersifat universal. Ian Brownlie  berpendapat  bahwa  terdapat tiga  atribut  yang  menentukan  apakah suatu  organisasi  internasional  dapat dikatakan  memiliki  personalitas  hukum yaitu,  (1)  Perhimpunan  yang  bersifat
permanen  dengan  tujuan  yang  sah  dan memiliki  organ-organ  kelengkapan,  (2) pemisahan  fungsi  dan  kewenangan hukum antara organisasi yang bersangkutan  dan  anggota-anggotanya, serta  (3)  terdapat  kewenangan  hukum yang  dilaksanakan  berdasarkan  hukum internasional (Ian Brownlie). Berdasarkan  pendapat  Ian  Brownlie tersebut,  PBB  dapat  dikatakan  sebagai sebuah  organisasi  internasional  yang memiliki personalitas hukum. Personalitas  hukumnya  juga  termasuk ditujukan  bagi  badan/organnya  dalam hal ini Dewan Keamanan PBB.
Dewan  Keamanan  PBB  sebagai badan  utama  PBB  memiliki legal personality . Keberadaan legal personality Dewan  Keamanan  PBB dapat  diketahui  dalam  Piagam  PBB khususnya dalam Bab V, VI, VII Piagam PBB  dan the  Provisional  Rules  of Procedure  of  The  Security  Council . Dalam Pasal 30 Piagam PBB dinyatakan bahwa,  “ the  Security  Council  shall adopt its own rules of procedure ”. Pada tahun  1946  Dewan  Keamanan  PBB mengeluarkan Provisional  Rules  of Procedure .
Salah  satu  bentuk  personalitas hukum  dari  Dewan  keamanan  adalah adanya  kewenangan  Dewan  Keamanan yang diatur dalam Piagam PBB. Berikut ini adalah kewenangan Dewan Keamanan: a. Memelihara  perdamaian  dan keamanan  internasional  (Bab  V (Pasal 24), Bab VI, dan Bab VIII Piagam PBB). b. Menyampaikan rekomendasi calon  negara  anggota  baru  PBB kepada  Mejelis  Umum  PBB (Pasal 4 ayat 2 Piagam PBB).
c. Menyampaikan  pemberhentian atau  pembekuan  keanggotaan suatu  negara  kepada  Majelis Umum PBB (Pasal 5 dan Pasal 6 Piagam PBB).
d. Menyampaikan rekomendasi calon  Sekjen  PBB  (Pasal  97  Piagam PBB). e. Menetapkan calon hakim Mahkamah  Internasional  (Pasal 40 dan 61 Piagam PBB). Dewan Keamanan PBB memiliki fungsi untuk  memelihara  perdamaian dan keamanan internasional.

## Tanggung  Jawab  Utama  Dewan Keamanan PBB
Berdasarkan Pasal 24 Piagam PBB dinyatakan bahwa agar dapat menjamin tindakan  yang  cepat  dan  efektif  oleh PBB  maka  anggotanya  memberikan kepada  Dewan  Keamanan  tanggung jawab  utama  ( primary  responsibility ) untuk  memelihara  perdamaian  dan keamanan internasional dan menyetujui bahwa  dalam  menjalankan  kewajiban- kewajibannya  atas  tanggung  jawabnya, Dewan  Keamanan  bertindak  atas  nama mereka.
Dengan  demikian  semua  negara anggota  PBB  telah  melimpahkan tanggung  jawab  utama  kepada  Dewan Keamanan  mengenai  masalah  yang menyangkut  pemeliharaan  perdamaian dan  keamanan  internasional  sesuai dengan  tujuan  dan  prinsipPiagam  PBB. Semua  negara  juga  menyetujui  untuk menerima dan melaksanakan keputusan- keputusan  Dewan  Keamanan  PBB. Berdasarkan  hal  tersebut  terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
a. Meskipun  keanggotaan  Dewan
Keamanan    jumlahnya  terbatas dan  hanya terdiri dari 15 negara saja,  tindakan-tindakan  yang dilakukannya  atas  nama  seluruh anggota PBB,
b. Dewan  Keamanan    mempunyai wewenang    untuk  mengambil keputusan yang mengikat secara hukum,  bukan  saja  anggotanya sendiri,  tetapi  juga  mengikat semua negara PBB, dan di dalam
beberapa  hal  bahkan  mengikat negara bukan anggota PBB; c. Dewan keamanan harus berfungsi    setiap  waktu  berbeda dengan  badan  PBB  lainnya seperti  Majelis  Umum  yang bersidang  setiap  tahun  menurut waktu  yang  telah  dijadwalkan dan mekanisme untuk menyelanggarakan sidang khusus  ataupun  darurat  yang dianggap kurang praktis. Sebaliknya  Dewan  Keamanan dapat  bersidang  bahkan  dengan pemberitahuan  hanya  satu  atau dua jam sebelumnya. d. Piagam  juga  memberi  hak kepada Dewan Keamanan untuk menentukan  sendiri  aturan  tata caranya.  Aturan  tata  cara sementara  ( provisional  rules  of procedure  of  the  security council) telah  ditetapkan  oleh Dewan Keamanan dalam sidangnya  yang  pertama  pada tahun 1946 .
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  pokok PBB,  ada  dua  pendekatan  yang dilakukan  oleh  Dewan  Keamanan  PBB yaitu  pertama  mengambil  langkah kolektif untuk mencegah atau mengatasi ancaman terhadap perdamaian, menghentikan  tindak  agresi,  serta pelanggaran perdamaian. Kedua, mengadakan pengaturan atau penyelesaian  persengketaan  atau  situasi internasional dengan cara damai.

## Fungsi  dan  Kekuasaan  Dewan Keamanan PBB
Fungsi  dan  kekuasaan  Dewan Keamanan  PBB  dapat  digolongkan menjadi empat kategori yaitu: 1. Fungsi Deliberatif. Dewan Keamanan  PBB  mengadakan sidang-sidang  untuk  membahas soal-soal  yang  berkaitan  dengan perdamaian dan keamanan dunia.
Permintaan  sidang  itu  bisa berasal  dari  negara  anggota
Dewan  Keamanan  PBB,  negara anggota  PBB  maupun  negara non-anggota PBB. 2. Fungsi  Penyelesaian  Sengketa. Bab VI Piagam PBB memberikan tingkatan wewenang  khusus  sehingga memungkinkan  bagi  Dewan Keamanan  untuk menyelesaikan setiap persengketaan atau situasi yang  dapat  menjurus  ke  arah konflik internasional 3. Fungsi Pemaksaan. Ketika suatu negara melakukan tindakan yang mengancam keamanan dan perdamaian  dunia  dan  tidak mematuhi  rekomendasi  Dewan Keamanan, maka Dewan Keamanan  dapat  menentukan langkah-langkah tanpa menggunakan  kekuatan  militer agar  negara  tersebut  menaati keputusan  yang  telah  diambil oleh  Dewan  Keamanan  PBB, seperti contohnya. 4. Fungsi  Organisatoris.  Dalam fungsi ini lebih banyak menyangkut keputusan- keputusan  yang  akan  diambil oleh  Majelis  Umum  PBB  tetapi sebelumnya memerlukan persetujuan  lebih  dulu  dari Dewan Keamanan PBB.
Dampak  Perubahan  Iklim  Global Sebagai  Permasalahan  Keamanan Manusia Definisi Perubahan Iklim Perubahan  iklim  didefinisikan sebagai perubahan jangka panjang dalam cuaca  di  suatu  wilayah,  oleh  karenanya definisi  ini  sering  kaitkan  dengan pemanasan global ( https://saintif.com/perubahan-iklim/). Selain itu menurut Kementerian Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia, perubahan  iklim  adalah    berubahnya kondisi  fisik  atmosfer  bumi  antara  lain suhu  dan  distribusi  curah  hujan  yang membawa  dampak  luas  terhadap berbagai  sektor  kehidupan  manusia ( www.klh.go.id ). Adapun yang menjadi catatan  di  sini  adalah  bahwa  perubahan fisik  tersebut  tidak  terjadi  hanya  sesaat tetapi dalam kurun waktu yang panjang.
Dalam beberapa kesempatan istilah  perubahan  iklim  seringkali disalah  artikan  sebagai  pemanasan global,  padahal  fenomena  pemanasan global  hanya  merupakan  bagian  dari perubahan iklim, karena parameter iklim tidak  hanya  temperatur  saja,  melainkan ada  parameter  lain  yang  terkait  seperti presipitasi, kondisi awan, angin, maupun radiasi  matahari.  Pemanasan  global merupakan peningkatan rata-rata temperatur atmosfer yang dekat dengan permukaan bumi, yang dapat berpengaruh pada perubahan pola iklim global. Pemanasan global terjadi sebagai akibat  meningkatnya  jumlah  emisi  Gas Rumah  Kaca  (GRK)  di  atmosfer. Naiknya intensitas efek rumah kaca yang terjadi  karena  adanya  gas  dalam atmosfer  yang  menyerap  sinar  panas yaitu sinar infra merah yang dipancarkan oleh  bumi  menjadikan  perubahan  iklim global.  Meskipun  pemanasan  global hanya  merupakan  satu  bagian  dalam fenomena  perubahan  iklim,  namun pemanasan  global  menjadi  hal  yang penting untuk dikaji. Hal tersebut karena perubahan temperatur akan memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap aktivitas manusia. Perubahan temperatur bumi dapat mengubah kondisi
lingkungan yang pada tahap selanjutkan akan  berdampak  pada  tempat  dimana mahluk  hidup  dapat  hidup,  apa tumbuhan yang dimakan dapat tumbuh, bagaimana  dan  dimana  manusia  dapat
menanam bahan makanan, dan
organisme  apa  yang  dapat  mengancam. Ini  artinya  bahwa  pemanasan  global akan  mengancam  kehidupan  manusia secara  menyeluruh.  Studi  perubahan iklim  melibatkan  analisis  iklim  masa lalu, kondisi iklim saat ini, dan estimasi kemungkinan  iklim  di  masa  yang  akan datang  (beberapa  dekade  atau  abad  ke depan).

## Dampak Perubahan Iklim
Peristiwa  pemanasan  global  yang mengakibatkan perubahan iklim berdampak  pada  terjadinya  perubahan sosial,  ekonomi,  dan  budaya.  Berbagai penelitian sosial menyatakan bahwa pola hubungan  sosial  berkaitan  erat  dengan pola iklim. Pemanasan global
mengakibatkan  perubahan  iklim  dan kenaikan  frekuensi  maupun  intensitas kejadian  cuaca  ekstrim.  Pemanasan global  dapat  menyebabkan  terjadinya perubahan yang signifikan dalam sistem fisik  dan  biologis  seperti  pemanasan samudera, perubahan salju, peningkatan intensitas  badai  tropis,  perubahan  pola presipitasi, kenaikan permukaan air laut, salinitas  air  laut,  perubahan  pola  cuaca dan angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi  spesies  dan  ukuran  populasi, frekuensi  serangan  hama,  dan  wabah penyakit.  Jika  tidak  ada  upaya  yang sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan  iklim  dan  perbaikan  kondisi lingkungan  lokal  dan  global  mulai  dari sekarang, maka dampak yang
ditimbulkan  akibat  adanya  perubahan iklim ke depan akan semakin besar dan lebih  lanjut  akan  berdampak  pada sulitnya mencapai sistem pembangunan yang berkelanjutan.
Dampak  Perubahan  Iklim  Global sebagai  Permasalahan  Keamanan
Manusia Pada masa lalu saat perang masih berkecamuk, ancaman terhadap keamanan  manusia  selalu  diartikan dengan  ancaman  dari  luar  negara, sehingga keamanan manusia difokuskan pada  pengamanan  negara  seperti pengamanan  masalah  perbatasan,  uji coba  senjata  dan  peralatan  militer  dan pencegahan  perang.  Dalam  konteks  ini, konsep  keamanan  diartikan  sebagai keamanan tradisional ( traditional security ).    Saat  ini,  globalisasi  telah terjadi  dalam  setiap  lapisan  kehidupan manusia, hal ini mengakibatkan adanya perubahan  hubungan  antara  negara  dan “dalam” negara. Arus informasi, modal, dan  manusia  bergerak  dengan  sangat cepat  melintasi  semua  batasan  wilayah negara.  Perubahan  pola  hidup  itulah yang  menyebabkan  perubahan  konsep keamanan  manusia,  saat  ini  keamanan manusia lebih mengarah kepada individu dibandingkan  terhadap  negara.  Isu-isu seperti  kerusakan  lingkungan  akibat perubahan  iklim,  penyebaran  penyakit (HIV/AIDS, Flu burung, Covid-19) dan terorisme  internasional  mendapatkan perhatian  yang  lebih  besar  sebagai ancaman  terhadap  keamanan  manusia. Konsep  ini  dikenal  dengan human security atau non-traditional security .
Adanya  pemanasan  global  yang memicu  perubahan  iklim  global  telah mengakibatkan perubahan yang signifikan  terhadap  proses  alam.  Salah satu yang bisa dilihat adalah mencairnya salju di Kutub Utara-Selatan dan makin panjangnya musim Kemarau. Mencairnya salju mengakibatkan naiknya  permukaan  laut,  hal  ini  tentu saja  akan  mengancam  kelangsungan kehidupan mahluk hidup yang berada di daratan  yang  tingginya  di  bawah permukaaan  laut.  Indonesia  sebagai negara  kepulauan  tentu  juga  terancam
dengan  kondisi  ini,  banyak  pulau  dan wilayah  daratan  rendah  yang  akan tenggelam  atau  hilang  jika  permukaan air laut semakin tinggi. Hal ini tentu akan memancing  konflik  di  dalam  negara maupun  antar  negara  jika  berada  di wilayah perbatasan. Di sisi lain, musim kemarau yang panjang juga menyebabkan berkurangnya bahan pangan.  Kebutuhan  pangan  yang  tidak tercukupi  juga  akan  menyebabkan konflik  yang  pada  akhirnya  akan mengganggu  stabilitas  perdamaian  dan keamanan  dunia.  Ancaman  keamanan terhadap  manusia  menjadi  real  akibat adanya perubahan iklim dunia ini.
Upaya Penanganan Dampak Perubahan Iklim Global Dalam  menghadapi  perubahan iklim,  perlu  dilakukan  peningkatan ketahanan  sistem  dalam  masyarakat untuk mengurangi risiko bahaya perubahan iklim melalui upaya adaptasi dan  mitigasi.  Adaptasi  merupakan tindakan  penyesuaian  sistem  alam  dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari  perubahan  iklim.  Namun  upaya tersebut  akan  sulit  memberi  manfaat secara  efektif  apabila  laju  perubahan iklim melebihi kemampuan beradaptasi.
Oleh  karena  itu,  adaptasi  harus diimbangi dengan mitigasi, yaitu upaya mengurangi sumber maupun peningkatan (penyerap) gas rumah kaca, agar proses pembangunan tidak terhambat  dan  tujuan  pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Pengaturan Internasional dalam Kaitannya dengan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Global Upaya penanganan dampak perubahan  iklim  gobal  dapat  dikaji melalui keberadaan prinsip-prinsip hukum  internasional,  yaitu  antara  lain sebagai berikut:
a. Common  concern  of  humankind Principle (prinsip tentang kepedulian bersama umat manusia) Prinsip ini menyediakan framework untuk  menangani masalah  global.  Seorang  ahli Hukum  Internasional,  Dinah Shelton menyatakan bahwa, “ issues  of  common  concern  are those that inevitably transcend the boundaries  of  a  single  state  and require  collective  action  in response” (Dinah Shelton, 2009).
Masalah yang sama yang dialami secara global menimbulkan kepedulian  bersama  oleh  karena itu  dibutuhkan  kerja  sama internasional  yang  melampaui batas-batas negara dan dibutuhkan  tindakan  kolektif untuk  meresponnya.  Prinsip  ini sangat  tepat  untuk  diterapkan untuk menangani masalah lingkungan  global  yang  tidak tersekat  oleh  batas  negara.  Kerja sama internasional dapat dilakukan  melalui  organisasi internasional.  Prinsip  ini  hampir sama  dengan  prinsip Common Heritage of Mankind , akan tetapi memiliki  perbedaanya. Prinsip
Common Heritage Mankind lebih difokuskan untuk masalah sumber daya alam, geografis dan pengelolaannya, sedangkan prinsip common  concern  of humankind lebih menitikberatkan pada  perlindungan  sumber  daya bersama  yang  terancam  oleh masalah global.
b. Common but differentiated responsibilities principle (tanggung  jawab  yang  sama namun  secara  khusus  harus dibedakan  sesuai  kemampuan, dengan menimbang level pembangunan yang berbeda).
Prinsip  ini  diformalkan  dalam United Nations Framework Convention  on  Climate  Change (UNFCCC)  yaitu  di  KTT  Bumi Rio de Jenairo Brasil tahun1992. Prinsip Common but differentiated responsibilities disebutkan  dalam  Pasal  3  ayat (91) dan Pasal 4 ayat (1). Prinsip ini  merupakan  instrumen  hukum internasional pertama yang menangani  perubahan  iklim  dan upaya internasional paling komprehensif  untuk  mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan  global.  Prinsip  ini mengakui semua negara memiliki kewajiban bersama untuk mengatasi  kerusakan  lingkungan dengan disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. c. Sustainable development principle (pembangunan berkelanjutan). Prinsip  ini  menjadi  dasar  untuk memenuhi  tujuan  pembangunan manusia sekaligus mempertahankan kemampuan sistem  alam  untuk  menyediakan sumber  daya.  Prinsip  ini  dapat didefinisikan  sebagai  sebuah prinsip untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka memenuhi  kebutuhan  saat  ini tanpa  mengurangi  kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi  kebutuhan  mereka sendiri. d. the Precautionary principle (kehati-hatian dini).
Prinsip  ini  digunakan  sebagai dasar  untuk  membuat  kebijakan atau  melaksanakan  kebijakan, dengan  memberikan  perhatian terhadap  risiko  atau  ancaman bahaya  dari  kegiatan  yang  akan dilakukan.
Selain  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip hukum internasional, penanganan dampak  perubahan  iklim  juga  telah mendapatkan  perhatian  masyarakat internasional  (negara-negara)  dengan diadakannya  beberapa  konferensi  dunia yang menghasilkan instrumen internasional yaitu sebagai berikut: 1. Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT) Bumi  ( Earth  Summit )  tentang Lingkungan dan Pembangunan ( United  Nations  Conference  on Environment and Development/UNCED )  di  Rio  de Janeiro, Brasil pada tahun 1992. KTT ini  menghasilkan United  Nations Framework  Convention  on  Climate
Change/UNFCCC.
Adapun  tujuan  utama  dari  Konvensi Perubahan Iklim sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, yaitu untuk mestabilkan  konsentrasi  gas  rumah kaca (GRK) di atmosfer pada tingkat tertentu  dari  kegiatan  manusia  yang membahayakan  sistem  iklim.  Dalam rangka  mencapai  tujuan  tersebut disepakatilah  prinsip-prinsip  dasar Konvensi  yang  menekankan  pada prinsip kesetaraan ( equality principle ) dan prinsip kehati-hatian ( precautionary  principle ),  seperti misalnya  tercantum  dalam  Pasal  3 yang menyatakan bahwa setiap Pihak memiliki tanggung jawab umum yang sama,  namun  secara  khusus  harus dibedakan sesuai dengan kemampuannya ( common but differentiated responsibilities ). Seluruh  ketentuan  kewajiban  yang terdapat  di  Pasal  4  dalam  Konvensi tersebut  berlaku  terhadap  seluruh pihak, salah satunya yaitu kerjasama untuk  saling  mengembangkan  dan saling  berbagi  penelitian  ilmiah, teknologi,  informasi  sosio-ekonomi dan  hukum  yang  terkait  dengan sistem  iklim  dan  perubahan  iklim, termasuk terhadap konsekuensi
ekonomi  dan  sosial  dari  berbagai strategi kebijakan. Namun demikian, terdapat  perbedaan  kewajiban  antara negara-negara  industri  ( Annex I  dan
Annex II)  dengan  negara-negara berkembang,  dimana  negara-negara Annex I secara kolektif berkewajiban untuk menurunkan emisinya.  Konvensi Perubahan Iklim ini  ditandatangani  pada  tanggal  23 Agustus  1994  oleh  197  negara  dan mulai  diberlakukan  pada  tanggal  21 November 1994.
2. Protokol Kyoto 1997 Protokol  Kyoto  1997  terbentuk  pada saat Conference  of  Parties 3  pada tanggal 12 Desember 1997. Protokol ini merupakan turunan dari UNFCCC dirancang sebagai penguatan mekanisme pengurangan emisi GRK bagi  para  peserta  penandatanganan
Konvensi Perubahan Iklim khususnya membatasi emisi negara-negara maju, sehingga  tidak  mengganggu  sistem iklim  bumi.  Dalam  berbagai  laporan dijelaskan,  guna  mengakomodasi kepentingan  antara  blok  negara- negara  maju  dan  negara-negara berkembang, Protokol Kyoto dijadikan  kesepakatan  internasional untuk  meletakan  komitmen  bersama dalam  mengurangi  emisi  GRK dengan cara mengatur soal pengurangannya  secara  lebih  tegas dan  terikat  hukum.  Protokol  ini diratifikasi oleh 191 negara dan mulai diberlakukan  pada  tanggal  16 Februari 2005.
3. Perjanjian Paris Perjanjian ini merupakan turunan dari UNFCC  yang  diadopsi  pada  tahun 2015  saat  Konferensi  para  pihak  ke- 21. Perjanjian ini diratifikasi oleh 187 negara dan diberlakukan pada tanggal 4  November  2016.  Perjanjian  Paris dimaksudkan  untuk  memperkuat respons  global  terhadap  ancaman perubahan  iklim  dalam  konteks
pembangunan  berkelanjutan  dan dalam  usaha  untuk  memberantas kemiskinan. Perjanjian ini menggunakan  pendekatan botton-up yaitu  dengan  mewajibkan  setiap negara  pihak  menyusun nationally determined contribution (NDC) sebagai  respons  global  terhadap perubahan iklim. Peran Serta Indonesia dalam Penanganan  Dampak  Perubahan Iklim Global Momentum  keterlibatan  aktif Indonesia  di  dunia  internasional  dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim dimulai sejak ditandatanganinya Konvensi  Kerangka  PBB  tentang
Perubahan  Iklim  ( United  Nations Framework  Convention  on  Climate Change/UNFCCC )  pada  Konferensi Tingkat  Tinggi  (KTT)  Bumi  ( Earth Summit )  tentang  Lingkungan  dan Pembangunan ( United Nations Conference  on  Environment  and Development/UNCED )  di  Rio  de Janeiro,  Brasil  pada  tahun  1992.
Konvensi  Perubahan  Iklim  tersebut kemudian  diratifikasi  oleh  Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1994 yang menandakan telah  dimulainya  komitmen  bersama untuk  mengatasi  dampak  perubahan iklim tidak hanya terbatas oleh lembaga pemerintah, namun juga berbagai sektor- sektor  swasta  dan  pelaku  bisnis  serta seluruh masyarakat luas.
Pada  tahun  1997  dikeluarkan Protokol  Kyoto  yang  berisi  mengenai mekanisme  pengurangan  emisi  gas rumah  kaca.  Indonesia    meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Walaupun bukan negara  maju,  Indonesia  juga  turut berkomitmen membatasi emisinya sebesar 26% dengan skema usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional. Untuk merealisasikan target ini
pemerintah  mengundangkan  Perpres 61/2011  tentang  rencana  aksi  nasional penurunan  emisi  gas  rumah  kaca  (di https://icel.or.id/isu/lain-lain/komitmen- dunia-untuk-perubahan-iklim/).
Indonesia ikut terlibat juga dalam Perjanjian  Paris.  Indonesia  meratifikasi perjanjian  ini  melalui  UU  Nomor  16 tahun 2016. Pada rezim Perjanjian Paris ini,  Indonesia  berkomitmen  lebih ambisius dari rezim sebelumnya dengan menargetkan  pengurangan  29%  emisi dengan  bisnis  seperti  biasa  dan  41% dengan bantuan internasional.
Selain itu, Indonesia juga memiliki peraturan terkait perubahan iklim secara nasional,  yaitu  Undang-Undang  Nomor 31  tahun  2009  tentang  Meteorologi, Klimatologi,  dan  Geofisika  serta Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kapasitas  Hukum  Indonesia  sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan  PBB  dalam  Penanganan Masalah Perubahan Iklim Global Proses terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Dengan  dikibarkannya  bendera
Merah  Putih  di  markas  besar  PBB  di New  York  Amerika  Serikat  oleh  Duta Besar  Republik  Indonesia  untuk  PBB pada  tanggal  2  Januari  2019,  maka resmilah  Indonesia  menjadi  anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode  tahun  2019-2020.  Keanggotan
Indonesia  di  Dewan  Keamanan  PB  ini adalah untuk keempat kalinya. Sebelumnya  Indonesia  pernah  menjadi anggota  tidak  tetap  DK  PBB  periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Pada  saat  dilakukan  pemilihan  anggota DK  PBB  oleh  seluruh  negara  anggota PBB  pada  bulan  Juni  2018,  Indonesia memperoleh  dukungan  144  suara  dari 193 negara anggota PBB. Adapun yang
menjadi  anggota  tidak  tetap  Dewan Keamanan PBB selain Indonesia adalah negara  Kuwait,  Afrika  Selatan,  Pantai Gading,  Equatorial  Guinea,  Jerman,
Belgia,  Polandia,  Peru,  dan  Republik Dominika. Indonesia terpilih menggantikan Kazakhstan untuk mewakili kawasan Asia Pasifik. Proses  pemilihan  anggota  tidak tetap  Dewan  Kemanan  PBB  dilakukan melalui  voting  di  persidangan  Majelis Umum  PBB.  Pemilihan  anggota  tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan agenda  penting  Majelis  Umum  PBB. Oleh  karena  itu  keputusan  Majelis Umum didasarkan pada persetujuan 2/3 (dua-pertiga)  dari  anggota  Majelis Umum  yang  hadir  dan  memberikan suaranya.  Untuk  periode  2019-2020, Indonesia terpilih bersama dengan empat negara  anggota  PBB  lainnya,  seperti Afrika  Selatan  untuk  grup  kawasan Afrika,  Republik  Dominika  untuk kawasan  Amerika  Latin  dan  Karibia, serta Jerman dan Belgia untuk kawasan Eropa  Barat  dan  negara  lain.  Adapun yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB lainnya yang sudah ada adalah  negara  Kuwait,  Pantai  Gading, Equatorial  Guinea,  Polandia,  dan  Peru. Indonesia  telah  memulai  kampanye untuk  keanggotaannya  di  Dewan Keamanan PBB pada tahun 2016 melalui pidato  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla (2014-2019)  di  Sidang  Majelis  Umum PBB New York Amerika Serikat, dengan mengusung  kampanye  menciptakan ekosistem  perdamaian  dan  stabilitas global,  memastikan  sinergi  antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan, dan memerangi terorisme, radikalisme, ekstremisme (di https://tirto.id/cL2d).
B.  Kapasitas  Hukum  Indonesia sebagai  Anggota  Tidak  Tetap  Dewan Keamanan
Dewan  Keamanan  PBB  adalah badan  utama  PBB  yang  memiliki kewenangan paling besar, salah satunya adalah  dapat  membuat  keputusan  yang berkekuatan  hukum  mengikat,  dapat menjatuhkan  sanksi  bagi  negara  yang melakukan pelanggaran hukum internasional, dan juga dapat memutuskan adanya penggunaan kekuatan  militer.  Pada  saat  terjadi pertikaian bersenjata internasional yang mengancam  perdamaian  dan  keamanan dunia,  Dewan  Keamanan  PBB  dapat mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan  gencatan  senjata  serta mengirimkan pasukan penjaga perdamaian  untuk  melakukan  operasi militer. Selain itu Dewan Keamanan juga akan memberikan jaminan perlindungan bagi  warga  sipil  yang  menjadi  korban konflik bersenjata.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka dapat diketahui bahwa posisi dan status menjadi anggota Dewan Keamanan PBB adalah hal yang sangat “diharapkan dan membanggakan”  bagi  negara  anggota PBB.  Memenangkan  kursi  di  Dewan Keamanan PBB adalah puncak pencapaian  bagi  banyak  negara,  karena dengan menduduki jabatan tersebut akan memiliki  kontribusi  yang  besar  dalam proses perdamaian dan keamanan dunia.
Indonesia  sebagai  negara  anggota PBB  memiliki  kapasitas  hukum  untuk menjadi Dewan Keamanan PBB. Hal ini dapat  diketahui  dari  rekam  jejak keterlibatan  Indonesia  selama  menjadi anggota PBB, yaitu sebagai berikut:
1. Tercatat  sudah  ada  37.128 personel  Indonesia  yang  terjun dalam  28  Operasi  Penjaga Perdamaian  PBB  sejak  tahun
1957 untuk memperkuat pasukan Penjaga Perdamaian. 2. Tercatat sudah tiga kali Indonesia terpilih menjadi anggota  tidak  tetap  Dewan Keamanan  PBB  yaitu  pada
periode  1973-1974,  1995-1996, dan terakhir 2007-2008.
3. Indonesia  terlibat  aktif  dalam mendukung  keterlibatan/peran serta perempuan dalam berbagai bidang kegiatan PBB.
4. Indonesia  terus  mendukung perjuangan Palestina. 5. Pada periode 1995-1997, Indonesia  terlibat  aktif  dalam menentang  konflik  antara  Israel dan  Libanon  yang  terjadi  pada tahun 1996. 6. Pada periode 2007-2008, Indonesia  menentang  kebijakan pemberian  sanksi  terhadap  Iran berkaitan dengan program nuklir yang  dikembangkan  oleh  Iran, meskipun  suara  Indonesia  kalah bersaing  dengan  suara  anggota Dewan Keamanan PBB lainnya. Dalam  rangka  memperjuangkan  posisi menjadi  anggota  tidak  tetap  Dewan keamanan  PBB  untuk  periode  2019- 2020, Indonesia telah mengkampanyekan  kapasitas  Indonesia sebagai calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan  sejak  tahun  2016.  Terdapat prioritas  yang  akan  diusung  dan diperjuangkan  oleh  Indonesia  ketika menjadi anggota tidak Dewan Keamanan PBB yaitu: A  true  partner  at  the  global  and regional levels in:
1. Creating  global  ecosystem  of peace and stability, through :
a. Promoting peaceful settlement  of  disputes, including by strengthening the role of and partnership with regional arrangements b. Strengthening UN Peacekeeping and Peacebuilding,  including the role of women 2. Ensuring  synergy  between sustaining peace and
development agenda, through:
a. Ensuring  peace,  security, and  stability  to  implement the 2030 Agenda, including Africa
b. Forging global partnership in  addressing  security implications  of  economic,
health,  and  environmental challenges 3. Combating terrorism, radicalism, and violent extrmism, through: a. Establishing global comprehensive  approach in  combating  terrorism, radicalism,  and  violent extremism
b. Addressing the root causes of  terrorism,  radicalism and  violent  extremism (di https://indonesia4unsc.kem lu.go.id/index.php/our- priorities).
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat diketahui  bahwa  Indonesia  ketika menjadi anggota Dewan Keamanan PBB alan  mempunyai  prioritas  menciptakan ekosistem  perdamaian  dan  stabilitas global,  mendukung  zona  bebas  senjata nuklir, memerangi terorisme, menguatkan  program  deradikalisme,
mendukung  kebebasan  beraagama  dan toleransi, mendukung dialog antar-iman, menjaga keharmonisan antara demokrasi dan  Islam  (di  https://tirto.id/tak-hanya- sekali-indonesia-duduk-di-dewan- keamanan-pbb-cL6Q).
Adapun
komitmen  Indonesia  ketika  menjadi anggota  Dewan  Keamanan  adalah,  “1. Upholding the principle and purposes of the UN Charter; 2. Serving as a bridge- builder.” Komitmen tersebut menegaskan  tentang  kapasitas  hukum Indonesia  selama  menjadi  anggota Dewan Keamanan PBB. Pengejawantahan  Kapasitas  Hukum
Indonesia  sebagai  Anggota  Tidak Tetap  Dewan  Keamanan  PBB  dalam Penanganan  Masalah  Perubahan Iklim Dunia
Dengan  terpilihnya  Indonesia menjadi  anggota  tidak  tetap  Dewan Keamanan  PBB  untuk  periode  tahun 2019-2020  maka  Indonesia  akan melaksanakan prioritas dan menunjukkan  komitmennya  yang  telah dipromosikan  sebelum  terpilih.  Salah satu  prioritas  yang  diusung  Indonesia adalah  memastikan  terjadinya  sinergi antara  menjaga  perdamaian  dan  agenda pembangunan  melalui  kerja  sama internasional dalam mengatasi implikasi keamanan  akibat  tantangan  ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.
Menteri  Luar  Negeri  Indonesia, Retno L.P. Marsudi, menyampaikan tiga poin  terkait  peranan  Indonesia  sebagai anggota  Dewan  Keamanan  PBB  dalam upaya  penanganan  implikasi  keamanan akibat perubahan iklim, yaitu: 1. Dewan  Keamanan  PBB  harus mengkonsolidasikan upaya bersama  untuk  menanggulangi ancaman keamanan yang diakibatkan  perubahan  iklim. Pasukan perdamaian PBB khususnya, perlu dibekali kapasitas  untuk  melaksanakan tugas  selain  operasi  militer,
seperti  operasi  penanggulangan bencana dan pembangunan pasca bencana.  Mengenai  hal  ini, Indonesia  siap  untuk  berbagi pengetahuan  dan  pengalaman. “Pasukan perdamaian PBB tidak saja  hanya  dapat  melakukan operasi militer, namun juga harus dapat menjalankan climate peace mission ,”; 2. Pendekatan terhadap pemeliharaan  perdamaian  atau peacekeeping serta  penciptaan perdamaian
atau peacebuilding harus mendorong sinergi antara keamanan  dan  pembangunan. Hal  ini  mengingat  bahwa perdamaian  dan  pembangunan saling terkait; 3. Tanggung jawab untuk melakukan mitigasi dan adaptasi dari perubahan iklim merupakan tanggung  jawab  masing-masing negara. Selain itu, peran organisasi  kawasan  yang  lebih aktif dalam penanganan bencana akibat  perubahan  iklim,  seperti ASEAN  di  kawasan  Asia Tenggara  juga  penting  (di https://internasional.kontan.co.id /news/menlu-retno-singgung- masalah-perubahan-iklim-di- debat-terbuka-dk-pbb).

## Penutup
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  Indonesia memiliki  kapasitas  hukum  untuk menjadi  anggota  tidak  tetap  anggota Dewan  Keamanan  PBB.  Hal  ini  dapat dibuktikan dengan terpilihnya Indonesia menjadi  anggota  tidak  tetap  Dewan Keamanan  PBB  dengan  dukungan  144 suara  dari  negara  anggota  PBB. Indonesia  berhasil  meyakinkan  144 negara  dengan  program  yang  akan diusung  oleh  Indonesia  ketika  terpilih menjadi  anggota  tidak  tetap  Dewan Keamanan  PBB.  Adapun  bentuk kapasitas  hukum  Indonesia  sebagai anggota  tidak  tetap  Dewan  Keamanan PBB  didasarkan  pada  Piagam  PBB khususnya Bab V (khususnya Pasal 24), VII, dan VIII, serta juga berdasarkan the Provisional  of  Rules  Procedure  of Security  Council ,  yaitu  terutama  dalam hal  menjaga  perdamaian  dan  keamanan internasional.  Berkaitan  dengan  upaya penanganan  dampak  perubahan  iklim, Indonesia  memiliki  kapasitas  hukum sebagai  anggota  tidak  tetap  Dewan
Keamanan  PBB  dengan  melaksanakan fungsi deliberatif, penyelesaian sengketa,  pemaksaan,  dan  organisatoris dalam hal mendorong dan mengkonsolidasikan  upaya  bersama untuk menanggulangi ancaman keamanan  yang  diakibatkan  perubahan iklim, mendorong terbentuknya mekanisme tentang perlunya pengetahuan dan pemahaman penanggulangan  bencana  bagi  pasukan perdamaian PBB, serta mendorong kerja sama  internasional  dalam  hal  adaptasi dan mitigasi terhadap adanya perubahan iklim  dunia.  Prioritas  dan  komitmen Indonesia  tersebut  telah  menjadi guidelines Indonesia dalam menjalankan perannya  sebagai  anggota  tidak  tetap Dewan  Keamanan  PBB  selama  periode 2019-2020.

## Daftar Pustaka Buku
Harris, D. J., 2004, Cases and Materials on  International  Law,  Sixth Edition, Sweet &Maxwell, London. Higgins,  Rosalyn,  1994,  Problems  and Process:  International  Law  and How We Use It, Clarendon Press, Oxford.
Ian Brownlie, 1998, Principles of Public International Law , Ed.5., Clarendon Press, Oxford. QC , Malcom  M.N.  Shaw,  2003, International  Law, Fifth  Edition, Cambridge University Press.
Schemers, G. Henry & Blokker, M. Niels,
2003,  International  Institutional Law,  Fourth  Revised  edition, Martinus Nijhoff Publishers, Boston/Leiden. Setianingsih  Suwardi,  Sri,  2004, Pengantar  Hukum  Organisasi Internasional , Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Suryokusumo, Soemaryo, 1990, Hukum Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta.
Suryokusumo,  Sumaryo,  2015, Hukum Organisasi  Internasional  (Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa ), Penerbit Tatanusa, Jakarta. Web site
Definisi Perubahan Iklim dapat dilihat di https://saintif.com/perubahan- iklim/,  ditelusuri  tanggal  30 Oktober 2019. Definisi Perubahan Iklim, www.klh.go.id,  ditelusuri  tanggal 30 Oktober 2019. ICEL, Komitmen Dunia untuk Perubahan  Iklim,  dapat  dilihat  di https://icel.or.id/isu/lain- lain/komitmen-dunia-untuk- perubahan-iklim/,  ditelusuri  pada tanggal 4 April 2020.
Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia, Priorities and Commitments,  dapat  dilihat  di https://indonesia4unsc.kemlu.go.i d/index.php/our-priorities,
ditelusuri tanggal 4 April 2020.
Kontan, Menteri  Luar  Negeri  Retno menyinggung Masalah Perubahan Iklim  di  Deabat  Terbuka  Dewan Keamanan  PBB ,  dapat  dilihat  di https://internasional.kontan.co.id/ news/menlu-retno-singgung- masalah-perubahan-iklim-di- debat-terbuka-dk-pbb,  ditelusuri tanggal 19 November 2019.
Tentang Perubahan Iklim, ditelusuri dari http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/ , tanggal 10 Oktober 2019.
Tirto,  Indonesia  Terpilih  Jadi  Anggota DK PBB Usai Kalahkan Maladewa",  dapat  dilihat  di https://tirto.id/cL2d, ditelusuri tanggal 4 April 2020. Tirto, Tak  Hanya  Sekali  Indonesia Duduk di Dewan Keamanan PBB , dapat dilihat di https://tirto.id/tak- hanya-sekali-indonesia-duduk-di- dewan-keamanan-pbb-cL6Q, ditelusuri tanggal 4 April 2020. Jurnal
Chesterman,  Simon, “ Does  Asean Exist? The Association of Southeast  Asian  Nations  as  an International  Legal  Person ”, 12 SYBIL  (Singapore  Year  Book  in International law), Paper Presented  in  ASLI  Conference, Singapore, 2008. Hurd, Ian, 2011, “ Choice and Methods in the Study of International Organizations, Journal of International Organizations Studies”, Brigham Young University-Kennedy Center, United States of America, Volume 2 Issue 2. Jaka Triyana, Heribertus, dkk., “Tinjauan Yuridis tentang Personalitas  Hukum  ASEAN pasca Pemberlakuan Piagam ASEAN”, Hasil Penelitian Dosen Hukum Universitas Gadjah Mada , Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. P,  Anggarara  Cininta,  “Personalitas Hukum ASEAN terhadap Kedudukan ASEAN dalam Perjanjian  yang  dibuat  dengan Negara atau Organisasi Internasional”, Skripsi, Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia, Jakarta,  Juli  2012,  hlm.  35,  (hlm. skripsi 1-188), http://lontar.ui.ac.id/file?file=digit al/20312700-S43214- Personalitas%20hukum.pdf,
ditelusuri  tanggal  4  Desember 2013 Shelton, Dinah, 2009, Common Concern of Humanity, Environmental Law and Policy Journal, volume 39 No.
2.

## Peraturan
General  Convention  on  the  Privileges and  Immunities  of  the  United Nations.
Vienna  Convention  on  the  Law  of
Treaties  between  States  and
International  Organizations  or between International Organizations,  21  March  1986, preamble, online: <http://untreaty.un.org/ilc/texts/in struments/english/conventions/1_ 2_1986.pdf, ditelusuri 13 Desember 2013.
Interpretation  of  the  Agreement  of  25
March 1951 between the WHO and
Egypt,  Advisory  opinion,  ICJ Rep.1980.