## PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 9, Issue 1, Pages 95 – 104 Januari 2024 e-ISSN: 2654-4385 p-ISSN: 2502-6828
https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/5907
DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i1.5907
How to cite: Yuspin, W., Azhari, A, F., Wardiono, K., Zuhdi, S., Kurnianingsih, M., & Marjanah, I, D. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat , 9 (1),95-104. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i1.5757

## Peningkatan Kesadaran Hukum Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong
Increasing Legal Awareness of the Importance of Personal Data Protection For Indonesian Migrant Workers in Hong Kong

## Wardah Yuspin
1*
Aidul Fitriciada Azhari 1*
Kelik Wardiono 1*
Syaifuddin Zuhdi 1*
Marisa Kurnianingsih 1*
Iramadya Dyah Marjanah 1*
1 Department  of  Legal  Sciences,
Muhammadiyah University of Surakarta,  Surakarta,  Central  Java,
Indonesia
email: noorkomala.sari@ulm.ac.id

## Kata Kunci
Data Pribadi Kesadaran Hukum Hong Kong PMI
Keywords :
Personal Data
Legal Awareness
Hong Kong PMI
Received : September 2023 Accepted : October 2023
Published :  Januari 2024

## Abstrak
Indonesia  telah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022 tentang  Perlindungan  Data  Pribadi.  Namun  dalam  pelaksanaannya peraturan ini kurang efektif karena terhambat dengan lembaga pengawas yang  masih  belum  terbentuk  dan  secara  otomatis  akan  berdampak  pada mekanisme penjatuhan sanksi. Dengan rentannya pencurian data pribadi yang  terjadi  di  Indonesia  maka  urgensi  pengabdian  ini  adalah  untuk memberikan  wawasan  mengenai  perlindungan  data  pribadi  dan  upaya hukum yang dilakukan ketika terjadi pencurian data pribadi kepada para Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  yang  ada  di  Hong  Kong.  Tujuan  dari pengabdian  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  bagi  para pekerja  karena  kondisi  para  pekerja  yang  sudah  lama  tidak  pulang  ke Indonesia  bisa  jadi  tidak  faham  mengenai  rentannya  penyimpanan  data pribadi yang ada di Indonesia karena mereka sudah terbiasa menggunakan hukum  perlindungan  data  pribadi  di  Hong  Kong  yang  sudah  kuat  dan sudah  terbentuk  lama  sehingga  kemungkinan  akan  mengalami  culture shock  ketika  kembali  ke  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  dalam pengabdian  masyarakat  ini  ada  dua  tahap  tahap  pertama  adalah penyuluhan hukum kepada para PMI di Hong Kong. Tahap kedua adalah pendampingan dengan pembuatan crisis center baik offline maupun online untuk melakukan pendampingan kepada para PMI yang bermaksud untuk memperoleh informasi tentang perlindungan data pribadi maupun korban yang mengalami pencurian data pribadi.

## Abstract
Indonesia has passed Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. However, this  regulation  is  less  effective  in  its  implementation  because  it  is  hampered  by supervisory institutions that have yet to be formed and will automatically impact the  sanctioning  mechanism.  With  the  vulnerability  of  personal  data  theft  that occurs  in  Indonesia,  the  urgency  of  this  service  is  to  provide  insight  into  the protection of personal data and legal efforts made when personal data theft occurs to  Indonesian  Migrant  Workers  (PMI)  in  Hong  Kong.  The  purpose  of  this community service is to increase legal awareness for workers because the condition of workers who have not returned to Indonesia for a long time may not understand the  vulnerability  of  storing  personal  data  in  Indonesia  because  they  are  used  to using personal data protection laws in Hong Kong which are robust and have been formed for a long time so that they are likely to experience culture shock when they return to Indonesia. The method used in this community service has two stages. The first stage is legal counseling for migrant workers in Hong Kong. The second stage is assisting with creating crisis centers both offline and online to assist PMI who intend to obtain information about personal data protection and victims who experience personal data theft..
©  2024  Wardah  Yuspin,  Aidul  Fitriciada  Azhari,  Kelik  Wardiono,  Syaifuddin  Zuhdi,  Marisa  Kurnianingsih, Iramadya  Dyah  Marjanah.  Published  by Institute  for  Research  and  Community  Services Universitas Muhammadiyah  Palangkaraya .  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ). DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i1.5 907

## PENDAHULUAN
Era globalisasi memposisikan teknologi informasi ke dalam posisi yang penting karena dapat mewujudkan bagian dunia tanpa ada batasan, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi waktu. Teknologi informasi mengubah hidup masyarakat luas dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan hukum yang berlangsung secara cepat (Wulansari, 2020).
Isu  mengenai  pentingnya  perlindungan  mengenai  data  pribadi  terdengar  menguat  dengan  meningkatnya  jumlah pengguna  telepon  seluler  dan  internet.  Sejumlah  kasus  yang  muncul,  terutama  yang  memiliki  hubungan  dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara  kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi (Djafar & Komarudin, 2014).
Pelindungan data pribadi adalah semua upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi dengan menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Penerapan perlindungan data pribadi sudah lebih dari 132 negara yang  telah  memiliki peraturan khusus  yang  mengatur tentang privasi dan data  pribadi warga negaranya. Di beberapa Negara Asia juga sudah mulai banyak yang memiliki aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi seperti Hong Kong. Bisnis di Hong Kong tunduk pada Peraturan Data Pribadi (Privasi) (Bab. 486) Personal Data Privacy Ordinance of  1995  (PDPO),  yang  mengatur  pengumpulan,  penggunaan,  dan  pemrosesan  data  pribadi  yang  diperoleh  oleh perusahaan atau individu (pengguna data). PDPO memberlakukan pembatasan penggunaan dan pengungkapan data pribadi sesuai dengan Prinsip Perlindungan Data  yang ditetapkan dalam PDPO, dan dengan demikian pengguna data tidak  boleh  memberikan  data  pelanggan  kepada  pihak  ketiga  tanpa  persetujuan  subjek  data  dalam  keadaan  normal (Tsamara,  2021).  Prinsip-prinsip  yang  harus  diikuti  oleh  pengguna  data  terutama  berkaitan  dengan  persyaratan pemberitahuan pada saat pengumpulan data pribadi, keamanan dan akses ke data pribadi, serta keakuratan dan durasi penyimpanan data pribadi. Ada juga batasan tertentu mengenai penggunaan daftar pelanggan untuk mempromosikan produk (Shaliha & Ufran, 2022).
Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem hukum Civil Law dimana sistem hukum ini merupakan hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan yang bentuknya undang-undang dan tersusun secara sistematik (Nurhadianto, 2015). Indonesia mendapatkan banyak serangan siber yang dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan.
Kebocoran data merupakan hal yang sering ditemukan dalam perkembangan sistem teknologi informasi saat ini, dimana data merupakan suatu hal yang sangat di jaga kerahasiannya tetapi mudah terjadi pencurian. Upaya yang dilakukan negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya dengan cara membuat peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi yang memuat sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar dan negara membuat badan pengawas untuk melindungi data yang tugasnya mengawasi dan menegakan peraturan perlindungan data (Sonhaji, 2020). Isu tentang pentingnya melindungi data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet (Nunes, 2021). Sejumlah kasus yang muncul, terutama terkait pembocoran data pribadi seseorang dan berujung  pada  tindakan  penipuan  atau pornografi, memperkuat  wacana  pentingnya  membuat aturan  hukum untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi terkait dengan konsep privasi (Mase et al., 2022). Konsep privasi sendiri merupakan gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.
Perlindungan data pribadi di bidang keuangan sangat penting, terutama karena berkaitan erat dengan kerugian finansial yang mungkin diderita. Selama ini data keuangan yang dimiliki oleh berbagai lembaga keuangan relatif aman karena tidak banyak menggunakan  media internet dalam  transaksi  keuangan, namun ketika  teknologi semakin maju dan disertai dengan pandemi, perilaku masyarakat bergeser dari yang semula ekonomi tradisional menjadi ekonomi tradisional. sistem ekonomi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami serangkaian insiden kebocoran data. Pada 17 April 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data pribadi penggunanya, setidaknya ke 12.115.583 akun (Wicaksono, 2020).
Tak  berselang  lama,  kebocoran  data  kembali  dialami  oleh  Bhineka.com,  sebuah  bisnis  toko  online.  Grup  hacker ShinyHunters mengklaim memiliki 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com. Data tersebut dijual seharga USD 12.000 atau setara dengan Rp 17.800.000. Beberapa waktu sebelumnya, insiden kebocoran data juga dialami platform e-commerce lain, Bukalapak. Tercatat 12.957.573 akun pengguna platform diperdagangkan (Iskandar, 2020).
Selain itu juga semenjak awal tahun 2022 telah terjadi 6 kasus kebocoran data pribadi. Kasus-kasus tersebut diantaranya yaitu kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebanyak 279 juta data, kebocoran data Cermat.com sebanyak 2,9 juta data, kebocoran data komisi Pemilihan Umum bocor sebanyak 2,3 juta data, kebocoran data lazada sebanyak 1,1 juta data, kebocoran data nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) life sebanyak 430.000 data bebentuk dokumen yang diperjual belikan . Selain itu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga melaporkan adanya serangan siber yang semakin meningkat pada setiap tahunnya. Berdasarkan stastik monitoring anomali serangan siber dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terhitung sejak 2019 sampai tahun 2021 telah terjadi peningkatan yang signifikan (BSSN, 2020). Namun sangat disayangkan jumlah serangan siber yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah aduan.
Pada bulan Mei tahun 2023 ini terdapat kebocoran data pribadi yang dialami oleh nasabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Data milik BSI telah dibocorkan oleh sekelompok peretas (hacker) yaitu LockBit dengan melakukan serangan berupa ransomware.  LockBit  telah  menyebarkan  data  nasabah  BSI  melaluai  darkweb  dengan  jumlah  sebanyak  15  juta  data nasabah, data informasi karyawan BSI, dan sekitar 1,5 terabita data internal yang dimiliki oleh BSI. Hal tersebut menjadikan sistem BSI menjadi lumpuh sementara dan tidak dapat digunakan (Alfarizi, 2023). Permasalahan tersebut menjadikan masyarakat  selaku  nasabah  menjadi  semakin  cemas  dan  takut  akan  infrormasi  pribadi  mereka  telah  dicuri  dan disalahgunakan.
Dengan banyaknya pencurian data pribadi yang marak terjadi di Indonesia menyebabkan pengguna harus selalu waspada untuk melindungi data pribadi. Keterkaitan dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini kepada PMI yang berada di Hong Kong adalah ketika para PMI sangat mungkin tidak sadar akan bahayanya pencurian data pribadi yang ada di Indonesia.  Karena  di  Hong  Kong  sendiri  perlindungan  data  pribadi  sudah  sangat  bagus  dan  kuat  karena  aturan perundangannya  sudah  lama  terbentuk,  dan  mereka  terbiasa  terlindungi  keamanan  data  pribadinya  dibawah  UU perlindungan data pribadi di Hong Kong. Akan tetapi persoalan akan muncul Ketika PMI tersebut berhubungan dengan keluarganya di tanah air seperti mengirim berita atau mengirimkan uang ke tanah air, juga ketika mereka akan pulang ketanah air, mereka harus tahu mengenai perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia, sehingga mereka tidak akan gagap hukum terkait dengan data pribadi mereka. Oleh karena pengabdian ini mencoba untuk menjawab permasalahan- permasalahan yang muncul sehingga didapatkan solusi yang dari permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang akan dicari solusinya yaitu bagaimana peningkatan kesadaran hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) Hong Kong atas pentingnya data pribadi?

## Sejarah PCIA Hong Kong
Pimpinan  Cabang  Istimewa  Aisyiyah  (PCIA)  merupakan  sebuah  wadah  untuk  berdakwah  dengan  mengenalkan Aisyiyah. Gerakan Aisyiyah merupakan gerakan perempuan muslim yang berkemajuan. Makna dari perempuan yang berkemajuan ialah perempuan harus dapat mengaktualisasikan iman dan takwa kepada Allah SWT dan melakukan amal soleh dalam kekhalifahan baik lingkup domestik atau publik (Syifa, 2021).  Selain sebagai wadah untuk berdakwah, PCIA Hong Kong juga bertujuan untuk memberikan pengayoman bagi pekerja migram di Hong Kong dengan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat apabila PMI telah purna dan kembali ke negara Indonesia. Kepengurusan PCIA Hong Kong secara resmi disahkan pada tanggal 30 Mei 2020 dengan 5 (lima) majelis yakni Majelis Pendidikan dan Kesehatan, Majelis Dakwah, Majelis  Kaderisasi,  Majelis  Informasi, dan  Majelis Ekonomi dan Lazismu.  Saat ini  Ketua PCIA Hong  Kong dipimpin oleh Sri Nasiati Umaroh.
Gambar 1. Pelantikan Pengurus PCIA Hong Kong.
Gambar 2. Peta Negara Hong Kong.
Hong Kong memiliki luas wilayah sebesar 1.104 km2 yang terdiri dari 18 distrik yang mana dari seluruh kota di Hong Kong tersebar PMI yang berasal dari Indonesia. Negara Hong Kong menjadi negara tujuan yang sering dipilih oleh PMI asal negara Indonesia (Viva Budy Kusnandar, 2022).

## Jumlah Buruh Migran Di Hong Kong
Gambar 3. Jumlah PMI di Kawasan Asia.
Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang diakumulasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Hong Kong menjadi negara pertama dengan jumlah PMI terbanyak di Asia yaitu sebesar 60 ribu di tahun 2022. Sebelumnya pada tahun 2020 sebanyak 52 ribu PMI, berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa PMI yang bekerja di Hong Kong mengalami peningkatan (Santika, 2023).  Bekerja sebagai pekerja migran di negara Hong Kong disebut sebagai pahlawan devisa negara. PMI menyumbang devisa negara terbanyak kedua yaitu sebesar Rp. 159 Triliun (Zuraya, 2022). Selain permasalahan mengatur keuangan ternyata terdapat permasalahan yang cukup penting dan perlu untuk dilakukan pendampingan (Fadillah et al., 2023). PMI memiliki masalah yang cukup kompleks mencakup permasalahan masa depan berupa keternagakerjaan, sosial, budaya, pengangguran, ekonomi, hukum hingga pendidikan. PMI sebagian besar adalah perempuan yang memiliki tingkat ekonomi yang pas-pasana dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. PMI di negara Hong Kong bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan tingkat pendidkan sebesar 58% lulusan SMA atau sederajat, kurang dari 1% tidak lulus SMA atau sederajat, sebanyak 30% merupakan lulusan SMP atau sederajat dan sekitar 12% merupakan  lulusan  SD  (Fadillah et  al., 2023).  Hal  tersebut  menjadi  sebuah  peluang  bagi  oknum-oknum  yang  tidak bertanggungjawab  dalam  melakukan  penipuan  melalui  media  sosial.  Kekhawatiran  yang  muncul  berdasarkan permasalahan diatas adalah apabila PMI menjadi korban pencurian data pribadi dan penipuan berkedok mengirimkan tautan di media sosial contohnya adalah melalui Whatsapp yang menjadi aplikasi yang sering digunakan. Selain penipuan pencurian data pribadi juga menjadi kekhawatiran yang muncul karena dapat berdampak pada aktivitas dari PMI sendiri.

## METODE
Berikut  ini  metode  pelaksanaan  yang  digunakan  dalam  kegiatan  penyuluhan  hukum  yang  berjudul  Peningkatan Kesadaran Hukum Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong yaitu sebagai berikut: Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 di Victoria Park Hong Kong yaitu tempat para PMI berkumpul Ketika libur dalam bekerja. Dengan tema mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencurian Data Pribadi Bagi Pekerja Migran Indonesia. Merupakan acara yang dilakukan dengan Kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Surakarta dan PCIA Aisyiah Hong Kong.
Acara  dibuka  oleh  pembawa  acara  dan  menyerahkan  acara  penyuluhan  kepada  moderator  untuk  memimpin  acara penyuluhan. Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua PCIA Hong Kong yaitu ibu Umi Umaroh kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan materi oleh pembicara yang merupakan pakar hukum dari UMS yaitu: Wardah Yuspin Ph.D dan Tim Pengabdian.
Gambar 1. Pemberian Materi Penyuluhan Hukum.
Setelah pemaparan materi dan juga diskusi dan tanya jawab antara pemateri dan para PMI yang ternyata banyak sekali pertanyaan yang ditujuan kepada pem ateri karenan kompleknya permasalahan data pribadi yang dirasakan oleh para PMI tersebut. Acara selanjutnya adalah Launching pojok bantuan hukum di PCIA Aisyiah dan juga Crisis center dalam bentuk WA grup yang akan di inisiasi oleh BKBH UMS.  Pada kesempatan ini juga dibagikan booklet berupa berbagai Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para PMI apabila terkena masalah hukum di Hong Kong. Dalam kegiatan pengabdian tersebut diikuti sebanyak 32 PMI.
Berikut adalah tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat:
Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan semakin banyaknya modus operandi yang dimainkan oleh para pencuri data pribadi ini, apabila para buruh migran  tidak  mendapatkan  informasi  mengenai  hal  ini  dan  bagaimana  cara  menanggulanginya  maka  akan  sangat merugikan bagi para  PMI  tersebut (Finaka,  2021). Perkembangan  teknologi bagaikan  suatu berkah dan bencana bagi
manusia, karena disatu sisi dapat memudahkan komunikasi dan meniadakan jarak, akan tetapi disisi lain dapat membawa madhorot  apabila  disalah  gunakan  oleh  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Penyalahgunaan  teknologi  untuk melakukan suatu tindakan kejahatan cyber sangat marak terjadi di Indonesia. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut maka perlu adanya suatu upaya perlindungan hukum terpadu kepada para PMI Indonesia (Fithriatus Shalihah, Norma Sari, 2022). Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Solechan, Utami, & Azhar, 2020).
Apabila dilihat dari belum terbentuknya kesadaran hukum bagi para PMI tersebut terkait dengan perlindungan hukum dan pentingnya data pribadi maka pada kegiatan pengabdian masyarakat tersebut permasalahan tersebut di kategorisasi menjadi tiga sub masalah supaya solusi yang ditawarkan bisa lebih efektif menyelesaikan masalah tersebut.
Sub masalah pertama rendahnya kesadaran hukum PMI akan pentingnya menjaga keamanan data pribadinya. Hal ini terlihat dari banyaknya  PMI yang memposting data pribadinya melalui  media  sosial secara bebas  tanpa  mengetahui akibatnya. Sub masalah yang kedua adalah bahwa UU perlindungan data pribadi di Indonesia sendiri masih tergolong baru  yaitu  baru  di  sahkan  pada  September  2022  sehingga  masih  banyak  yag  belum  faham  atau  belum  tahu  bahwa Indonesia sudah memiliki UU perlindungan data pribadi. Selain kedua sub permasalahan diatas tersebut masalah yang sering dihadapi oleh para PMI tersebut adalah mengenai Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat pencurian data pribadi. Hal ini dapat dimaklumi karena memang secara tingkat Pendidikan para PMI ini Sebagian besar adalah tingkat SD dan SMP sehingga apabila berbicara mengenai upaya hukum tidaklah faham. Oleh karena itu perlu kiranya suatu tawaran solusi yang bisa memecahkan permasalahan yang dihadapai oleh para PMI tersebut.
Melihat dari permasalahan yang dihadapi tersebut maka perlu adanya Upaya untuk membangun kesadaran hukum PMI dengan  menggunakan  teori  dari  Philipus  M.  Hadjon,  perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  akan  harkat  dan martabat,  serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh  subjek  hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Hadjon, 2011).
Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan  hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya  sebelum  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang  diberikan  oleh  negara  kepada  semua  pihak  untuk  dapat  melaksanakan  hak  dan  kepentingan  hukum  yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.
Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu: Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada  perlindungan  hukum  preventif  ini,  subyek  hukum  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan  pemerintah.  Tujuannya  adalah  mencegah  terjadinya  sengketa.  Perlindungan hukum  preventif  sangat  besar  artinya  bagi  tindak  pemerintahan  yang  didasarkan  pada  kebebasan  bertindak  karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.  Sarana  Perlindungan  Hukum  Represif  Perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya  konsep-konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  diarahkan  kepada pembatasan  pembatasan  dan  peletakan  kewajiban  masyarakat  dan  pemerintah.  Prinsip  kedua  yang  mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
Mengacu pada teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon tersebut maka untuk pengabdian masyarakat ini perlu solusi yang akan ditawarkan dua solusi kepada mitra. Dua solusi tersebut yang pertama terkait dengan perlindungan hukum preventif dan yang kedua perlindungan hukum represif.
Terkait  dengan  perlindungan  hukum  preventif  dapat  digunakan  untuk  memberikan  solusi  pada  dua  permasalahan pertama  yaitu  rendahnya  kesadaran  hukum  akan  pentingnya  perlindungan  data  pribadi  dan  masih  barunya  aturan perundangan terkait data pribadi. Terdapat dua solusi yang ditawarkan yaitu:
Untuk menanamkan kesadaran hukum kepada PMI tersebut akan dilakukan beberapa tahap yang pertama adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum yang dilakukan secara offline di kantor Victoria park pada hari Minggu, 27 Agustus 2023 dihadiri oleh 32 PMI yang menetap di Hong Kong.
Tahap dua pembagian booklet tentang perlindungan data pribadi terkait dengan pengertian dan cara mengantisipasi pencurian data pribadi. Booklet ini terdiri dari 200 halaman yang berisi mengenai berbagai materi pengabdian Masyarakat yang terkait dengan perlindungan hukum yidak hanya mengenai masalah perlindungan data pribadi saja akan tetapi berbagai kajian hukum. Booklet berisi 200 halaman ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada PMI yang terkena masalah hukum di Hong Kong.
Apabila  dilihat  dari  kondisi  yang  ada  sebelum  dilaksanakannya  penyuluhan  hukum  ini  terlihat  bahwa  PMI  tidak sepenuhnya faham mengenai pentingnya data pribadi. Terlihat dari sebagian besar PMI masih membagikan data-data pribadinya secara bebas di media sosial. Data-data yang dibagikan antara lain berupa alamat, nomor telfon maupun data anak  dan  cucu  yang  ada  di  tanah  air.  Setelah  dilakukan  penyuluhan  hukum  tersebut  PMI  menjadi  sadar  mengenai pentingnya data-data pribadi tersebut sehingga semua PMI mengetahui data pribadi mana saja yang dapat di bagikan secara umum dan data mana saja yang merupakan data yang bersifat rahasia sehingga harus disimpan secara hati-hati. Oleh karena itu setelah dilakukan penyuluhan ini terdapat 10 orang peserta atau sebesar 32% dari peserta yang hadir melakukan penghapusan konten yang berupa data pribadi yang sifatnya rahasia, seperti alamat dan data pribadi serta data- data keluarga yang di posting pada media sosial. Terkait dengan peningkatan kesadaran hukum ini awalnya sebagian besar PMI memang tidak sadar mengenai pentingnya melindungi data pribadi, akan tetapi setelah penyuluhan juga dialog serta pendampingan penghapusan konten-konten pribadi yang tidak boleh di share secara umum maka PMI akan lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadinya.
Terkait  dengan  perlindungan  hukum  represif  dilakukan  dengan  membuat  crisis  center  mengenai  perlindungan  data pribadi. Pembentukan crisis center ini merupakan Kerjasama antara PCIA Hong Kong dan juga Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) UMS. Crisis center ini dibuat dalam dua bentuk yaitu secara offline dan online. Untuk crisis center secara offline nantinya akan menyatu dengan kantor PCIA Hong Kong akan dibuka pojok konsultasi hukum. Sementara crisis center yang dibentuk secara online dibentuk dengan whatsapps grup yang akan melakukan pendampingan kepada para pencari informasi mengenai data pribadi dan juga pada para korban pencurian data pribadi. Untuk itu pelibatan BKBH  sangatlah  vital  karena  badan  tersebut  sudah  berpengalaman  untuk  memberikan  konsultasi  maupun  bantuan hukum  kepada  masyarakat  luas  secara  gratis.  Dengan  adanya  pendampingan  ini  maka  pelaksanaan  pengabdian masyarakat ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan baik secara offline maupun online, sehingga para PMI yang terlibat permasalahan hukum di Hong Kong bisa mendapatkan konsultasi gratis dan mendapatkan panduan mengenai langkah-langkah apa saja yang harus diambil apabila terkena masalah hukum.
Hasil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah bahwa semakin meningkatnya kesadaran hukum dari para PMI bahwa data pribadi itu sangat penting dan tidak boleh sembarangan dibagi atau di share secara umum. Pada kegiatan tersebut banyak PMI yang kemudian menghapus beberapa postingan berupa data-data pribadi seperti Alamat dan juga nama-nama anggota keluarga yang di Indonesia pada media sosialnya. Dalam kesempatani ini juga para PMI diberikan kiat-kiat untuk dapat melakukan upaya hukum apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi mereka yang ada di media sosial.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan suatu hal yang sebenarnya sudah lama ada karena terkait erat dengan adanya hak asasi manusia. Akan tetapi permasalahan terkait dengan pencurian data pribadi naik secara drastis sejak di adanya medsos dan sejak adanya digitalisasi terutama sejak adanya pandemi covid 19. Semua data dapat disimpan secara digital dimana kadang pengguna tidak sadar mengenai pentingnya data pribadi yang dapat saja diakses oleh orang lain untuk tujuan yang tidak baik. Pengabdian Masyarakat yang sudah dilaksanakan untuk para PMI di Hong Kong tersebut  menitikberatkan  pada  meningkatkan  kesadaran  hukum  untuk  dapat  melindungi  data  pribadi  dengan  cara penyuluhan hukum juga membagikan booklet panduan hukum mengenai perlindungan hak-hak PMI. Hasilnya dari sebelumnya belum mengetahui mengenai apa itu data pribadi yang sifatnya rahasia dan mana yang boleh dishare secara umum setelah dilaksanakan penyulihan hukum ini kesadaran hukum para peserta dapat meningkat terlihat dari adanya kenaikan kesadaran hukum sebesar 32% yang kemudian dibuktikan dengan menghapus konten yang berupa data pribadi yang sangat penting. Selain itu juga memberikan suatu kesempatan untuk bisa melakukan suatu upaya hukum apabila telah terjadi penyalahgunaan data pribadi dengan menggunakan BKBH UMS sebagai mitra untuk melakukan upaya ini. Hasil dari pelaksanaan pengabdian ini terbangun kesadaran hukum PMI mengenai pentingnya data pribadi yaitu banyak diantara PMI yang kemudian menghapus data-data pribadi yang mereka upload di media sosial dan lebih berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Lembaga  Pengabdian  Masyarakat  dan  Pengembangan  Persyarikatan  (LPMPP)  Universitas Muhammadiyah Surakarta selaku lembaga yang telah memberikan pendanaan pada pengabdian masyarakat ini dengan skema Pengabdian Masyarakat Internasional pada tahun 2023 dengan nomor kontrak 109.19/A.3-III/LPMPP/VII?2023.

## REFERENSI
Alfarizi, M. K. (2023). BSI Tak Bayar Tebusan Serangan Ransomware, LockBit Bocorkan Data Nasabah di Dark Web? Retrieved  August  15,  2023,  from  Tempo.co  website: https://bisnis.tempo.co/read/1726235/bsi-tak-bayar- tebusan-serangan-ransomware-lockbit-bocorkan-data-nasabah-di-dark-web
BSSN, P. O. K. S. N. (Pusopskamsinas). (2020). BSSN Publikasi Hasil Monitoring Keamanan Siber Tahun 2020. Retrieved from https://idsirtii.or.id/halaman/tentang/laporan-hasil-monitoring.html
Djafar,  W.,  &  Komarudin,  A.  (2014).  Perlindungan  Hak  Atas  Privasi  Di  Internet:  Beberapa  Penjelasan  Kunci.  Jakarta: ELSAM.
Fadillah, A., Nopitasari, D., Bilda, W., Sumawati, R., Yenni, Y., & Subroto, P. W. (2023). Penguatan Literasi Numerasi Pekerja Migran  Indonesia  (PMI)  di  Hong  Kong. Aksiologiya:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 7 (1),  184 – 195.
https://doi.org/10.30651/aks.v7i1.10782
Fadillah, A., Nopitasari, D., Bilda, W., Yanti, R., Sulistyo, D. R., & Aini, I. D. N. (2023). Pelatihan Literasi Digital Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di Hongkong. Jurnal Anugerah , 5 (1), 33 – 40.
https://doi.org/10.31629/anugerah.v5i1.4867
Finaka, A. W. (2021). Modus Kejahatan Pencurian Data Pribadi dan Cara Menghindarinya. Retrieved October 12, 2023, from Indonesiabaik.com  website: https://indonesiabaik.id/infografis/modus-kejahatan-pencurian-data-pribadi- dan-cara-menghindarinya
Shalihah, F., Sari, N., Rosyidah. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Informal pada Masa Penempatan di Hong Kong China. Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan , 4 (2)1 – 13
Hadjon, P. M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Iskandar. (2020). Hacker Klaim Jual 1,2 Juta Data Pengguna Bhinneka.com. Retrieved August 17, 2023, from Liputan 6 website:
https://www.liputan6.com/tekno/read/4250420/hacker-klaim-jual-12-juta-data-pengguna-

## bhinnekacom
Mase,  J.  M.,  Leesakul,  N.,  Figueredo,  G.  P.,  &  Torres,  M.  T.  (2022).  Facial  Identity  Protection  Using  Deep  Learning Technologies:
An Application in Affective Computing. AI and Ethics . 3 (937-
946) https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s43681-022-00215-y
Nunes, C. R. P. (2021). The Impact of The Brazilian General Data Protection Law To Measure Sustainability Consumption. Amazon’s  Research  and  Inveromental  Law , 9 (1),  11 – 24. https://doi.org/https://doi.org/10.14690/2317- 8442.2021v901398
Nurhadianto,  F.  (2015).  Sistem  Hukum  Dan  Posisi  Hukum  Indonesia. Jurnal  TAPIs , 11 (1),  34 – 45. http://dx.doi.org/10.24042/tps.v11i1.840
Santika,  E.  F.  (2023).  Jumlah  Pekerja  Migran  Indonesia  di  Kawasan  Asia  (2021-2022).  Retrieved  July  12,  2023,  from katadata.com  website: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/07/pekerja-migran-indonesia- di-asia-meningkat-pada-2022-penempatan-hong-kong-terbanyak
Shaliha, R., & Ufran, U. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Indonesia Berdaya , 4 (1), 389 – 396. https://doi.org/10.47679/ib.2023428
Solechan, S., Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Administrative Law and Governance Journal , 3 (1), 153 – 161. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.153-161
Sonhaji, S. (2020). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. Administrative Law and Governance Journal , 3 (1), 71 – 91. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.71-91
Syifa. (2021). Sejarah Gerakan Perempuan Muhammadiyah dan Lahirnya ‘Aisyiyah. Retrieved October 16, 2023, from Muhammadiyah.or.id  website: https://muhammadiyah.or.id/sejarah-gerakan-perempuan-muhammadiyah- dan-lahirnya-aisyiyah/
Tsamara, N. (2021). Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara. Jurnal Suara Hukum , 3 (1), 53. https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84
Viva Budy Kusnandar. (2022). 10 Negara Ini Tujuan Utama Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (Jan-Mei 2022). Retrieved October  16,  2023,  from  databoks.id  website: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/01/10- negara-ini-tujuan-utama-pengiriman-pekerja-migran-indonesia-jan-mei-202
Wicaksono, A. (2020). 91 Juta Data Pengguna Bocor di Fb, Tokopedia Lapor Polisi. Retrieved April 15, 2023, from CNN Indonesia  website: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200706104712-185-521267/91-juta-data- pengguna-bocor-di-fb-tokopedia-lapor-polisi
Wulansari, E.  M. (2020).  Konsep  Perlindungan Data  Pribadi  sebagai Aspek Fundamental Norm dalam  Perlindungan terhadap  Hak  atas  Privasi  Seseorang  di  Indonesia. Jurnal  Surya  Kencana  Dua:  Dinamika  Masalah  Hukum  dan Keadilan , 7 (2), 265 – 289. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9214
Zuraya, N. (2022). BP2MI: PMI Sumbang Devisa Rp 159,6 Triliun per Tahun. Retrieved July 15, 2023, from Republika website: https://ekonomi.republika.co.id/berita/rf34lp383/bp2mi-pmi-sumbang-devisa-rp-1596-triliun-per- tahun