## Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi
Rizka Ramadani 1) ; Erika Revida MS. 2)
1) Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
2) Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
Email: 1) rizkarr22@gmail.com ; 2) erikarevida@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Berbicara  tentang  kemiskinan  berarti  berbicara  tentang  harkat  dan  martabat  manusia.  Sebagai suatu kondisi, kemiskinan adalah suatu fakta dimana seseorang atau sekelompok orang hidup di bawah atau    lebih  rendah  dari  kondisi  hidup  layak  sebagai  manusia  disebabkan  ketidakmampuan  dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Sementara  sebagai  suatu  proses,  dimana  kemiskinan  merupakan proses  menurunnya  daya  dukung  terhadap  hidup  seseorang  atau  sekelompok  orang  sehingga  pada gilirannya ia atau kelompok tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pula mampu mencapai taraf kehidupan yang dianggap layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
Kemiskinan  merupakan  topik  yang  sangat  penting  dan  krusial.  Setiap  Negara  pasti  memiliki masalah  masing-masing, tidak terkecuali Negara Indonesia. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  jumlah  penduduk  miskin  pada  bulan  Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang.

## ARTICLE HISTORY
Received [11 November 2022] Revised [30 November 2022]
Accepted [15 Desember 2022]

## ABSTRAK
Permasalahan  kesejahteraan  sosial  khususnya  kemiskinan  yang  terus  menerus bertambah  dari  hari  kehari  maka  pemerintah  Indonesia  melalui  Kementrian  Sosial Republik Indonesia mengeluarkan salah satu bentuk upaya penanganggulangan melalui pemberdayaam  masyarakat  dalam  pengembangan  Usaha  Ekonomi  Produktif  (UEP) salah  satunya  dilakukan  dengan  membentuk  program  Kelompok  Usaha  Bersama (KUBE).  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  dan  menganalisis  pemberdayaan masyarakat  melalui  program  kelompok  usaha  bersama  (KUBE)  untuk  menanggulangi kemiskinan  di  Kelurahan  Bandar  Utama  Oleh  Dinas  Sosial  Kota  Tebing  Tinggi.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Data  yang  diperolah  kemudian  dianalisis  menggunakan  triangulasi sebagai teknik keabsahan data. Penelitian  ini dilandaskan oleh  indikator pemberdayaan menurut  Edi  Suharto  yang  mengemukakan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  dapat dicapai  melalui  pemungkinan  (enabling),  penguatan  (empowering),  perlindungan (protecting),  dan  pendukung  (supporting).  Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  diketahui bahwa  Pemberdayan  masyarakat  melalui  program  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE) untuk menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi dapat dikatakan masih belum berjalan secara optimal.

## ABSTRACT
The problem of social welfare, especially poverty which continues to increase from day to day, the Indonesian government through the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia issued a form of mitigation effort through community empowerment in the development  of  Productive  Economic  Enterprises  (UEP).  This  study  aims  to  identify and  analyze  community  empowerment  through  the  joint  business  group  (KUBE) program  to  reduce  poverty  in  Bandar  Utama  Village  by  the  Tebing  Tinggi  City  Social Service.  This  study  uses  a  descriptive  research  method  with  a  qualitative  approach. The  research  method  used  is  descriptive  research  with  a  qualitative  approach.  Data collection  techniques  were  carried  out  by  means  of  observation,  interviews  and documentation.  The  data  obtained  was  then  analyzed  using  triangulation  as  a  data validation  technique.  This  research  is  based  on  empowerment  indicators  according  to Edi  Suharto  who  argues  that  community  empowerment  can  be  achieved  through enabling, empowering, protecting, and supporting. Based on the research results, it can be  seen  that  community  empowerment  through  the  Joint  Business  Group  (KUBE) program to tackle poverty in the Bandar Utama Village, Tebing Tinggi City, can be said to be still not running optimally.

## KEYWORDS
Empowerment,  Joint  Business Group (KUBE)
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Masalah  kemiskinan  dalam  konteks  masyarakat  Indonesia  merupakan  masalah  sosial  yang senantiasa relevan untuk  dikaji  secara  terus menerus.  Ini  bukan  saja  karena  masalah  kemiskinan  telah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini hadir di tengah-tengah kita dan bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Masalah kemiskinan menjadi penyebab utama dari adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi di antara  masyarakat  Indonesia  dan  merupakan  fakta  yang  sudah  sangat  tua.  Masyarakat  miskin  pada dasarnya  memiliki  kelemahan  dalam  kemampuan  mencukupi  kebutuhan  hidup  serta  kemampuan berusaha  dan  terbatasnya  akses  terhadap  kegiatan  sosial  ekonomi  sehingga  tertinggal  jauh  dari masyarakat  lain  yang  memiliki  potensi lebih  tinggi.  Oleh  karena itu berdasarkan  pembukaan  UUD  1945 untuk mensejahterakan masyarakat dalam berbagai aspek, maka pemerintah membuat kebijakan dalam bentuk  program-program  bantuan  sosial.  Pemerintah  sendiri  selalu  mencanangkan  upaya penanggulangan  kemiskinan  dari  tahun  ketahun  dengan  berbagai  upaya  penanggulangan  kemiskinan yang telah diambil pemerintah.
Meminimalisir  permasalahan  kesejahteraan  sosial,  khususnya  kemiskinan  yang  terus  menerus bertambah  dari  hari  kehari  maka  pemerintah  Indonesia  melalui  Kementrian  Sosial  Republik  Indonesia mengeluarkan  salah  satu  bentuk  upaya  penanganggulangan  melalui  program  pengembangan  Usaha Ekonomi  Produktif  (UEP)  salah  satunya  dilakukan  dengan  membentuk  program  Kelompok  Usaha Bersama
(KUBE).  Kelompok  Usaha  Bersama  adalah program  penanggulangan  kemiskinan  yang  dilandasi suatu  pertimbangan  atas  kenyataan  adanya  keterbatasan  yang  melekat  pada  penyandang  masalah kesejahteraan  sosial  dan  keluarga  miskin,  seperti  rendahnya  sumber  daya  manusia,  kurangnya  modal usaha dan keterbatasan kemampuan dalam menjalin jaringan pemasaran.
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah salah satu program yang dicanangkan pemerintah dan lembaga  non  pemerintah  yang  memfokuskan  dalam  peminjaman  modal  tanpa  bunga  untuk meningkatkan  usaha  kecil  yang  dijalankan  oleh  ibu-ibu  rumah  tangga  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya  dan  keluarganya  serta  membantu  suaminya  untuk  dapat  meningkatkan  jumlah  penghasilan keluarganya.  Melalui  program  tersebut,  pemerintah  berupaya  untuk  dapat  menekan  angka  kemiskinan melalui program pemberdayaan yang bisa dijalankan oleh anggota keluarga miskin (Kemensos RI, 2017).
Adapun  sasaran  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  adalah  setiap  provinsi/kabupaten  yang memiliki  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi.  Salah  satu  yang  menjadi  sasaran  dilaksanakannya  program pemberdayaan  pengentasan  kemiskinan  KUBE  adalah  Provinsi  Sumatera  Utara  tepatnya  Kota  Tebing Tinggi.

## Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kota Tebing Tinggi

## Sumber: BPS Kota Tebing Tinggi 2021
Berdasarkan  Data  BPS  tahun  2018  jumlah  penduduk  miskin  Kota  Tebing  Tinggi  menunjukan sebanyak  16.64  ribu  jiwa  dengan  tingkat  persentase  penduduk  miskin  sebesar  10,27%.  Tahun  2019 mengalami  penurunan  dengan  jumlah  penduduk  miskin  16.30  ribu  jiwa  dengan  tingkat  persentase sebesar 9,85%, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk miskin 16.32 ribu  jiwa  dengan  tingkat  persentase    sebesar  9,94%.  Sementara  pada  tahun  2021  juga  mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk miskin 17.37 ribu jiwa dengan tingkat persentase sebesar 10,30%.
Adapun Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Tebing Tinggi berjumlah 12 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Tebing Tinggi dengan berbagai jenis usaha diantaranya  dalam  bentuk  E-Warung  KUBE  dan  KUBE  jasa  dengan  memperjualbelikan  sembako  dan keperluan rumah tangga (Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, 2021).
Tahun  Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Persentase Penduduk Miskin (%) 2018 16.64 10, 27 2019 16.30 9,94 2020 16.32 9,65 2021 17.37 10,30

## Tabel  1 Jumlah E-Warung KUBE
No. Nama E-Warung KUBE Alamat Penyaluran 1. Abdi Sejahtera Jl Bukit Bundar Lk. III Kel. Lalang Kec. Rambutan 2. Maju Bersama Jl Yos Sudarso Gg. Famili Lk. III Kel. Tj Marulak Kec. Rambutan 3. Jaya Jl Koperasi Lk. IV Kel. Karya Jaya 4. Rambung Abadi Jaya Jl D.I Panjaitan Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota 5. Makmur Utama Jl Pala Lk. III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota 6. Durian Berkah Jl Sei Suka Lk. IV Kel. Durian Kec. Bajenis 7. Bropika Jl Setia Budi Lk. II Kel. Berohol Kec. Bajenis 8. Murah Rezeki Jl KF. Tandean Lk. V Kel. Bulian 9. Raymond Bersama Jl Gatot Subroto Lk. I Kel. Tualang Kec. Padang Hulu 10. Lubuk Barus Sejahtera Jl Gator Subroto Lk. I Lubuk Raya Kec. Padang Hulu. 11. Bagelen Jaya Abadi Jl. Abdul Hamid Lk. IV Kel. Bagelen
12. Tambangan Jaya Bersama Jl Alumunium Lk. I Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir

## Sumber: Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, 2021.
Kelurahan Bandar Utama merupakan salah satu dari beberapa daerah yang terdaftar men erima bantu vuan Program Kelompok usaha Bersama (KUBE). Kelurahan Bandar Utama merupakan salah satu kelurahan  yang  ada  di  Kecamatan  Tebing Tinggi  Kota.  Kelurahan  Bandar  Utama  merupakan  kelurahan yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dengan luas administratif  0,98km2.  Kelurahan  Bandar  Utama  terdiri  dari  5  Lingkungan.  Dalam  lingkup  Kelurahan jumlah penduduk yaitu 5.368 jiwa, jumlah KK miskin 920KK dan jumlah penduduk miskin 2.923 jiwa.
Kondisi  masyarakat  di  Kelurahan  ini  masih  tergolong  kurang  mampu,  sebagian  dari  warga Kelurahan  Bandar  Utama  bermata  pencaharian  sebagai  tukang  becak,  tukang  cuci,  dan  buruh,  dan bahkan  masih  banyak  yang  belum  mendapatkan  pekerjaan.  Penghasilan  yang  diperoleh dari  pekerjaan tersebut  hanya  mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan harian  penduduk,  dan  belum  bisa  membantu  untuk biaya  pemeliharaan  kesehatan  dan  pendidikan  anak-anaknya.  Dengan  menyadari  kondisi  penduduk tersebut diharapkan program Kelompok Usaha Bersama dapat membantu masyarakat penerima bantuan di daerah ini dalam memperbaiki akses di berbagai bidang.
Berdasarkan  hasil  pra  penelitian  dilapangan  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat melalui  KUBE  untuk  menanggulangi  kemiskinan  di  Kelurahan  Bandar  Utama  masih  ditemukan  adanya berbagai  masalah,  yakni  kurangnya  motivasi  masyarakat  dalam  mengikuti  program  KUBE  dikarenakan minimnya  sosialisasi,  kemampuan  dan  keterampilan  anggota  kelompok  dalam  hal  manajerial  kelompok masih terbatas, latar belakang pendidikan yang rendah, pengalaman dalam pengorganisasian kelompok terbatas, dan masih adanya masyarakat miskin yang tidak komitmen terhadap kewajibannya, sementara hak  mereka  sudah  mereka  dapatkan  dengan  menerima  bantuan  senilai  Rp.  30.000.00  per  KUBE. Masyarakat juga  masih  mengalami  kesulitan dalam  mengurus administrasi persyaratan program  KUBE, seperti kurangnya tanggapan yang baik dari pegawai.

## LANDASAN TEORI

## Kebijakan Publik
Menurut Dye (dalam  Anggara 2014: 35), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau  tidak  dikerjakan  oleh  pemerintah,  alasan  suatu  kebijakan  harus  dilakukan  dan  manfaat  bagi kehidupan  bersama  harus  menjadi  pertimbangan  yang  holistik  agar  kebijakan  tersebut  mengandung manfaat  yang  besar  bagi  warganya  dan  tidak  menimbulkan  kerugian,  di  sinilah  pemerintah  harus bijaksana  dalam  menetapkan  suatu  kebijakan.  Pengertian  lain  dikemukakan  oleh  Anderson  dalam Agustino  (2017:  17)  mendefinisikan  kebijakan  publik  sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  mempunyai tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang  atau  sekelompok  aktor  yang  berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.
Dari  pengertian  kebijakan  publik  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan istilah  pelayanan  publik  ialah  serangkaian  tindakan  yang  tidak  dilakukan  atau  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dimana berorientasi pada tujuan tertentu guna untuk memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

## Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Suharto (2005:60), pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan.  Sebagai  proses  artinya,  pemberdayaan  merupakan  serangkaian  kegiatan  untuk  memperkuat kelompok  lemah  dalam    masyarakat,  termasuk  individu-individu  yang  mengalami  masalah  kemiskinan. Sedangkan  pemberdayaan  sebagai  tujuan  menunjuk  pada  keadaan  yang  ingin  dicapai  oleh  sebuah perubahan  sosial,  yaitu  masyarakat  yang  berdaya,  memiliki  kekuasaan  atau  pengetahuan  dan kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik  yang  bersifat  fisik,  ekonomi  maupun  sosial seperti  kepercayaan  diri,  menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata  pencaharian,  berpartisipasi  dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Menurut Suharto (2005:93- 97) Indikator pemberdayaan berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat yakni: pemungkinan (enabling) ,  penguatan (empowering), perrlindungan (protecting), dan  pendukung (supporting).

## Kemiskinan
Menurut  Suharto  (2010:134),  kemiskinan  pada  umumnya  didefinisikan  dari  segi  ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh seseorang. Secara luas, kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai serba  kekurangan,  seperti:  kekurangan  pendidikan,  keadaan  kesehatan  yang  buruk,  dan  kekurangan transportasi  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Dari  pendekatan  kebutuhan  dasar,  kemiskinan  atau  lebih tepatnya  fakir  miskin,  dapat  didefinisikan  sebagai  ketidakmampuan  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak sesuai standar kemanusiaan, berupa makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.
Menurut  Todaro  (dalam  Edy,  2017:5)  menyatakan  absolut  mengacu  kepada  semua  penduduk yang hidup dibawah “garis kemiskinan internasional” atau yang kurang dari pendapatan minimum tertetu. Sedangkan  istilah  miskin  menurut  Thoir  (dalam  Edy,  2017:6)  adalah  kondisi  yang  secara  umum menggambarkan  suatu  rumah  tangga,  komunitas,  atau  sesorang  yang  berda  dalam  kekurangan, terutama kaitannya dengan pemenuhan yang paling dasar.
Dari  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kemiskinan  merupakan  suatu  fenomena  atau kondisi  dimana  seseorang  atau  sekelompok  orang  tidak  mampu  memenuhi  hak-hak  dasarnya  untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

## Ukuran Kemiskinan
Menurut  Ravallion  (dalam  Sungkowo  Edy,  2017:9)  ukuran  kemiskinan  dipertimbangkan berdasarkan  pada  norma-norma  tertentu.  Pilihan  norma  tersebut  sangat  penting  terutama  dalam  hal pengukuran  kemiskinan  yang  didasarkan  konsumsi.  Garis  kemiskinan  yang  didasarkan  konsumsi  terdiri dari dua elemen, yaitu:
1.  Pengeluaran untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
2.  Jumlah  kebutuhan  yang  sangat  bervariasi,  yang  mencerminkan  biaya  partisipasi  dalam  kehidupan masyarakat sehari-hari.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  penulis menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  menjelaskan  fenomena  secara  mendalam  melalui pengumpulan  data.  Penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif  melakukan  aktivitasnya  untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informasi, atau cerita yang rinci tentang subjek penelitian dan latar soal  penelitian.  Pengetahuan  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  mendalam  dan pengamatan  tersebut  akan  berbentuk  cerita  mendetail  (deskripsi-rinci,  gambaran  yang  mendalam), termasuk  ungkapan –ungkapan  asli  subjek  penelitian  (Hamidi.  2005:3).  Dengan  demikian,  penelitian  ini akan  menjelaskan  gambaran  realita  dari  masalah  dengan  menggunakan  data-data  yang  ada.  Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di di Kantor Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi karena Dinas Sosial  Kota  Tebing  Tinggi  merupakan  implementor  dari  kebijakan  tersebut  dan  telah  melaksanakan program  kelompok  usaha  bersama  (KUBE),  beralamatkan  di  Jl.  Gunung  Leuser,  Kec.  Rambutan,  Kota Tebing  Tinggi.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Sementara  untuk informasi  yang  akurat,  penulis  menggunakan  teknik purposive  sampling dalam menentukan informan penelitian. Adapun kriteria informan penulis ialah Kepala Dinas Sosial Kota Tebing  Tinggi,  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Sosial  Dinas  Sosial  Kota  Tebing  Tinggi,  Lurah  Bandar
Utama  Kota  TEbing  Tinggi,  Tim  pendamping  KUBE  dan  Masyarakat  yang  terlibat  dan  menjadi  anggota KUBE,  Setelah  informasi  dikumpulkan,  maka  penulis  akan  melakukan  analisis  data  dengan  teknik analisis  yang  dilakukan  secara  interaktif,  yaitu  dengan  cara  mereduksi  data,  menyajikan  data  dan menarik kesimpulan. Sementara untuk teknik keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi data dan triangulasi teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses artinya, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk  individu-individu  yang  mengalami  kemiskinan.  Sedangkan  pemberdayaan  sebagai  tujuan menunjuk  pada  keadaan  yang  ingin  dicapai  oleh  sebuah  perubahan  sosial,  yaitu  masyarakat  yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik  yang  bersifat  fisik,  ekonomi,  maupun  sosial  seperti  kepercayaan  diri,  menyampaikan  aspirasi, mempunyai  mata  pencaharian,  berpartisipasi  dalam  kegiatan  sosial,  dan  mandiri  dalam  melaksanakan tugas-tugas  kehidupannya  (Suharto,  2005:60).  Pemberdayaan  Masyarakat  melalui  Kelompok  Usaha Bersama  (KUBE)  ditinjau  berdasarkan  indikator-indikator  menurut  Suharto  2005  yakni:  pemungkinan (enabling) , penguatan (empowering), perlindungan (protecting), dan pendukung (supporting).

## Pemungkinan (enabling)
Berdasarkan  teori  pemberdayaan  masyarakat  dari  Suharto  (2005:93)  yakni,  pemungkinan  atau enabling adalah menciptakan suasana atau iklim yang  memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemungkinan itu sendiri merupakan salah satu fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi  dan  kesempatan  bagi  masyarakat.  Dimana  pemberdayaan  harus  mampu  membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pemungkinan merupakan bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk memungkinkan masyarakat berkembang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  beberapa  informan  serta  hasil  pengamatan penulis  dapat disimpulkan bahwa  indikator  pemungkinan (enabling) yang dilakukan dalam  pemberdayaan  masyarakat melalui  program  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  untuk  menanggulangi  kemiskinan  sudah  berjalan dengan baik dan efektif, tentunya proses pemberdayaan yang dilakukan harus secara bottom up dimana dengan cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan dilingkungan masyarakat tersebut. Dimana Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi sudah memberikan bentuk motivasi dan dukungan atas kemauan masyarakat itu  sendiri  sehingga  kecil  kemungkinan  tidak  menjalankan  saran  dan  masukan  yang  diberikan  melalui pendamping  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE).  Motivasi  yang  diberikan  Dinas  Sosial  terkait pemberdayaan  itu  sendiri  berupa  sosialisasi  pemahaman  terkait  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE) dalam  bentuk  edukasi  atau  pembelajaran.  Dan  juga  memberikan  bantuan  modal  usaha  yang  nantinya akan  diolah  oleh  masyarakat  dalam  bentuk  usaha  bersama.  Modal  usaha  yang  diberikan  pemerintah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebesar Rp. 30.000.000-,.

## Penguatan (empowering)
Penguatan  atau empowering adalah  suatu  kegiatan  memperkuat  pemahaman  mengenai pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam  memenuhi kebutuhan terhadap masalah yang  dihadapinya.  Penguatan  pengetahuan  dan  kemampuan  yang  dimiliki  masyarakat  agar  harus mampu  menumbuh  kembangkan  segenap  kemampuan  dan  kepercayaan  diri  masyarakat  yang menunjang  kemandirian.  Oleh  sebab  itu  dalam  suatu  penguatan  dibutuhkan  pelatihan  maupun pembelajaran dalam  melaksanakan proses pemberdayaan. Dimana pendamping berperan aktif sebagai agen  yang  memberi  masukan  positif  dan  direksi  berdasarkan  pengetahuan  dan  pengalamannya  serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.
Hasil  pengamatan  peneliti  dalam  pelaksanaan  penguatan (empowering) dalam  pemberdayaan masyarakat  melalui  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  belum  cukup  berjalan  dengan  baik.  Dimana pelatihan  yang  hanya  melibatkan  Ketua  KUBE  saja,  berarti  Ketua  itulah  yang  bertanggungjawab  untuk memberikan  pemahaman  kepada  anggota  mereka  masing-masing.  Hal  itu  dinilai  menjadi  salah  satu faktor tidak semua anggota KUBE mahir dalam menjalankan tugas mereka  di dalam kelompok tersebut. Titik lemah dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut harus dilakukannya perbaikan oleh Dinas Sosial agar upaya mewujudkan kemandirian terhadap masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
Perlindungan (protecting)
Perlindungan  atau protecting yaitu  melindungi  masyarakat  terutama  kelompok-kelompok  lemah agar  tidak  tertindas  oleh  kelompok-kelompok  kuat  dan  dominan,  menghindari  persaingan  yang  tidak seimbang,  mencegah  terjadinya  eksploitasi  kelompok  kuat  terhadap  yang  lemah.  Pemberdayaan  harus diarahkan  pada  penghapusan  segala  jenis  diskriminasi  dan  dominasi  yang  tidak  menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.
Dapat  disimpulkan  bahwa    perlindungan (protecting) dalam  pemberdayaan  masyarakat  melalui Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  tidak  berjalan  dengan  optimal  dikarenakan  perlindungan  yang diberikan  hanyalah  perlindungan  dimata  hukum  saja.  Namun  untuk  perlindungan  di  berbagai  bidang seperti  kesehatan  dan  pendidikan  belum  dapat  terpenuhi.  Dimana  Dinas  Sosial  Kota  Tebing  Tinggi melalui  pendamping  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  dalam  pemberdayaan  hanya  memberikan pendampingan dan pengawasan oleh pendamping agar apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka  tugas  pendamping  siap  sedia  merangkul  dan  mejadi  wadah  atau  tempat  membantu  kelompok usaha Bersama (KUBE) dimata hukum.

## Pendukung (supporting)
Pendukung atau supporting yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Dimana pendukungan juga merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada aplikasi yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif  pada  masyarakat.  Pemberdayaan  harus  mampu  menyokong  dan  mendukung  masyarakat  agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Jadi dengan kata lain disini  pendukung (supporting) berarti  bagaimana  bimbingan  dan  dukungan  yang  dilakukan  pemerintah dalam pemeberdayan masyarakat tersebut. Pendukungan (supporting) dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berupa jalinan komunikasi yang dimana Dinas terkait melalui pendamping  memberikan  dukungan  komunikasi  secara  langsung  dengan  ikut  terjun  ke  lapangan  agar proses  pemberdayaan  itu  sendiri  mampu  berjalan  sebaik  dengan  baik  dan  sesuai  target.  Dukungan tersebut  merupakan  sikap  perhatian  pemerintah  kepada  masyarakat  sebagai  wujud  rasa cinta  terhadap masyarakatnya, tentunya dalam komunikasi itu sendiri harus timbal balik agar dalam pelaksanaan proses pemberdayaan berjalan sebaik mungkin. Hal tersebut sejalan menurut King (2017:226) bahwa dukungan sosial  adalah  informasi  atau  umpan  balik  dari  orang  lain  yang  menunjukkan  bahwa  seseorang  dicintai dan diperhatikan, dihargai, dan dihormati,  dan dilibatkan dalam jaringan komunikasi dan kewajiban yang timbal balik.
Hasil  pengamatan  dapat  disimpulkan  bahwa  pendukungan (supporting) dalam  pemberdayaan masyarakat  melalui  program  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  sudah  cukup  berjalan  secara  optimal. Dengan ikut berpartisipasi dan terjun ke lapangan merupakan salah satu bukti bahwa bentuk dukungan yang diberikan bukan hanya sekedar ucapan belaka saja melainkan tindakan langsung yang dilakukan.

## Faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  Program  Kelompok Usaha  Bersama  (KUBE)  untuk  menanggulangi  kemiskinan  di  Kelurahan  Bandar  Utama  Kota Tebing Tinggi
Pemberdayaan  masyarakat  melalui  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  untuk  menanggulangi kemiskinan  di  Kelurahan  Bandar  Utama  dilihat  dari    penjelasan  berdasarkan  indikator-indikator  diatas masih  ditemukan  adanya  faktor  penghambat  yang  menyebabkan  menurunnya  efektifitas  dalam pemberdayaan  masyarakat  melalui  KUBE  tersebut.  Adapun  faktor  penghambat  yang  pertama  adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi atau pertemuan kegiatan KUBE yang telah dibuat oleh Dinas Sosial. Dikarenakan sebagian masyarakat berpikiran bahwa pertemuan yang diadakan tidak penting.
Berdasarkan  informasi-informasi  di  lapangan  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  beberapa  faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi yaitu pertama, minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi atau pertemuan kegiatan KUBE yang telah dibuat oleh Dinas Sosial. Kedua, kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  yang  masih rendahnya  tingkat  Pendidikan  anggota  kelompok  yang  menyebabkan  kemampuan  untuk  pengelolaan KUBE  relative  kurang  dan  tentunya  minimnya  pemahaman  atau  kemampuan  anggota  KUBE  dalam menguasai teknologi informasi. Ketiga, kurangnya keterbukaan antar pengurus dan anggota KUBE dalam mengelola  usaha  bersama  yang  pada  akhirnya  mendorong  terjadinya  rendahnya  pertisipasi  dan semangat  kebersamaan  di  antara  para  anggota  KUBE  dan  kurang  kondusifnya  iklim  kerja  dikelompok. Dan terakhir yang menjadi penghambat adalah persaingan usaha semakin ketat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  dilakukan  penulis  mengenai  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Kelompok Usaha  Bersama  (KUBE)  Untuk  Menanggulangi    Kemiskinan  di  Kelurahan  Bandar  Utama  Kota  Tebing Tinggi penulis menarik kesimpulan yaitu merujuk pada 4 indikator pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suharto  ((2005:93-97)  yaitu:  pemungkinan (enabling) ,  penguatan (empowering), perlindungan (protecting), dan pendukung (supporting). 1.  Pemungkinan (enabling) yang  dilakukan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  melalui  program Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  untuk  menanggulangi  kemiskinan  sudah  berjalan  dengan  baik dan  tentunya  proses  pemberdayaan  yang  dilakukan  harus  secara  bottom  up  dimana  dengan  cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan dilingkungan masyarakat tersebut.
2.  Penguatan (empowering) dalam  pemberdayaan  masyarakat  melalui  Kelompok  Usaha  Bersama (KUBE)  belum  cukup  berjalan  dengan  baik. Dimana  pelatihan  yang  hanya  melibatkan  Ketua  KUBE saja,  berarti  Ketua  itulah  yang  bertanggungjawab  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  anggota mereka  masing-masing.  Hal  itu  dinilai  menjadi  salah  satu  faktor  tidak  semua  anggota  KUBE  mahir dalam  menjalankan  tugas  mereka  di  dalam  kelompok  tersebut.  Titik  lemah  dalam  pelaksanaan pemberdayaan  tersebut  harus  dilakukannya  perbaikan  oleh  Dinas  Sosial  agar  upaya  mewujudkan kemandirian terhadap masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
3.  Perlindungan (protecting) dalam  pemberdayaan  masyarakat  melalui  Kelompok  Usaha  Bersama (KUBE) belum berjalan dengan baik dikarenakan perlindungan yang diberikan hanyalah perlindungan dimata hukum saja. Namun untuk perlindunga di berbagai bidang seperti kesehatan dan pendidikan belum dapat terpenuhi.
4.  Pendukungan (supporting) dalam  pemberdayaan  masyarakat  melalui  program  Kelompok  Usaha Bersama  (KUBE)  sudah  cukup  berjalan  secara  optimal.  Dengan  ikut  berpartisipasi  dan  terjun  ke lapangan merupakan salah satu bukti bahwa bentuk dukungan yang diberikan bukan hanya sekedar ucapan belaka saja melainkan tindakan langsung yang dilakukan.
Sementara  itu  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  program  Kelompok  Usaha Bersama  (KUBE)  untuk  menanggulangi  kemiskinan  di  Kelurahan  Bandar  Utama  Kota  Tebing  Tinggi masih  ditemukan  banyaknya  faktor  penghambat.  Adapun  yang  menjadi  factor  penghambar  dalam pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  program  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi yaitu
1.  Minimnya  partisipasi  masyarakat  dalam  mengikuti  sosialisasi  atau  pertemuan  kegiatan  KUBE  yang telah dibuat oleh Dinas Sosial.
2.  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  yang  masih rendah,  disebabkan  tingkat  pendidikan  anggota  kelompok  dan  menyebabkan  kemampuan  untuk pengelolaan KUBE relatif kurang dan tentunya pemahaman atau kemampuan anggota KUBE dalam menguasai teknologi informasi belum optimal.
3.  Kurangnya keterbukaan antar pengurus dan anggota KUBE dalam  mengelola usaha bersama yang pada akhirnya muncul kurang pertisipasi dan semangat kebersamaan di antara para anggota KUBE, dan kurang kondusifnya iklim kerja dikelompok.
4.   Persaingan usaha semakin ketat.

## Saran
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  peneliti  terkait  Pemberdayaan  Masyarakat Melalui  Program  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  Untuk  Menanggulangi  Kemiskinan  di  Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi, peneliti memberikan beberapa saran agar pemberdayan masyarakat melalui  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  dapat  berjalan  secara  lebih  optimal.  Dalam  pelaksanaa pemberdayaan  masyarakat  melalui  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  Untuk  Menanggulangi Kemiskinan  di  Kelurahan  Bandar  Utama  Kota  Tebing  Tinggi  diharapkan  agar  lebih  memaksimalkan proses pemberdayaan, dimana pemberdayaan yang dilakukan harus secara bottom up dengan menggali potensi, masalah dan kebutuhan dilingkungan masyarakat tersebut.
Sebaiknya  hal  tersebut  diiringi  dengan  sosialisasi  dan  pelatihan  dalam  hal  pemberdayaan masyarakat  melalui  program  KUBE  secara  menyeluruh  tidak  hanya  melibatkan  ketua  KUBE  melainkan juga  para  anggota  kelompok  agar  masyarakat  termotivasi  dan  berpartisipasi  dalam  kegiatan  KUBE tersebut.  Terkait  dalam  hal  perlindungan (protecting) sebaiknya  diberikan  juga  jaminan  dibidang
kesehatan  maupun  pendidikan  terhadap  setiap  para  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE).  Dan  terkait koordinasi antara  pemerintah  selaku  Dinas  Sosial  Kota Tebing  Tinggi  dengan  kelurahan Bandar  Utama ataupun  dengan  masyarakat  yang  tergabung  dalam  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  masih  perlu ditingkatkan  lagi  agar  meminimalisir  terjadinya  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan. Maka  dengan  itu  diperlukannya  pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  program  KUBE  agar  berjalan lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta _______. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Bandung: Refika Aditama Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik . Bandung: CV. Pustaka Setia Hamidi. (2005). Metode Penelitian Kualitatif . Universitas Muhamadiyah Malang. Hasanurrizqi, Muhammad. dan Annisa  Rahmadanita.  2018. Pemberdayaan  Fakir  Miskin  melalui Program  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  oleh  Dinas  Sosial  di  Kecamatan  Tanahgrogot Kabupaten  Pasern  Provinsi  Kalimantan  Timur. Jurnal  Pembangunan  Pemberdayaan Pemerintahan, Vol 3, No.1, Hal. 1-12.
Imron, Ibrahim. Mochammad Saleh Soeaidy. Heru Ribawanto. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui  Kelompok Usaha Bersama (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama Di Des Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang) . Jurnal Administrasi
Publik (JAP),
Vol. 2, No. 3, Hal. 485-491.
King, L. A. (2017). Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif. Jakarta: Salemba Humanika. Mulyono, Sungkowo Edy. (2017). Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Ombak Nasmi,  Hidayat  Muhammad.  Dan  Karjuni  Dt  Maani.  2019. Pemberdayaan  Masyrakat  Miskin  Melalui Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  di  Kecamatan  Bintan  Timur  Oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten Bintan. Jurnal Dialek Publik. Vol. 3, No. 2. Peraturan  Direktur  Jenderal  Penanganan  Fakir  Miskin  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Petunjuk  Teknis Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2019  Tentang  Bantuan  Sosial  Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.
Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 2017 Tentang  Tugas, Fungsi,  Tata  Kerja  dan  Rincian
Tugas Jabatan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi.
Ramadani,  Rizka.  (2022). Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Program  Kelompok  Usaha  Bersama (KUBE)  Untuk  Menanggulangi  Kemiskinan  di  Kelurahan  Bandar  Utama  Kota  Tebing  Tinggi. Skripsi FISIP USU.
Suharto, Edi. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Bandung: Refika Aditama. Tebing Tinggi Dalam 2022.