## Original Research Paper
Efektivitas  Penerapan  Tarif  PPH  Final  Bagi  UMKM    (PP  Nomor  23  Tahun 2018)  Pada Kios Pengecer Pupuk Di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara
Eka Agustiani 1 , Endang Astuti 2 , Mahyudin Nasir 3 , Burhanudin 4 , Emi Salmah 5 , Suprianto 6
1,2,3,4,5,6 Fakultas Ekonomo dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

## DOI: https://doi.org/10.29303/jpmpi.v7i2.8167
Sitasi: Agustiani, E., Astuti, E., Nasir, M., Burhanudin., Salmah, E., &  Suprianto  (2024). Efektivitas Penerapan Tarif PPH Final Bagi UMKM  (PP Nomor 23 Tahun 2018)  Pada Kios Pengecer Pupuk Di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA , 7(2)

## Article history
Received: 25 Mei  2024 Revised:  10 Juni  2024 Accepted:  18 Juni 2024
*Corresponding Author: Endang Agustiani, University of Mataram Nusa Tenggara Barat Indonesia; Email: ekaagustiani27@gmail.com
Abstract: Pengabdian  dutujukan  kepada  kelompok  usaha  mikro  kecil  dan menengah  dengan judul Efektifitas Penerepan tarif PPh Final  Bagi UMKM (PP  Nomor  23  Tahun  2018)  pada  Kios  Pengecer  Pupuk  di  Kecamatan Kayangan  Kabupaten  Lombok  Utara.  Penyuluhan  ini    ini  menggunakan metode  studi  group  dengan  melakukan  pemaparan  teori  dilanjutkan  diskusi kelompok  masing-masing  kelompok    membuat  suatu  kasus  penerapan  tarif PPh  final  sebesar  0,5  %  untuk  dijadikan  bahan  diskusi  kelas.  Hasil pelaksanaan  pengabdian    pada  kelompok  usaha  UMKM    di  pada  Kios Pengecer Pupuk di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, dimana dalam  penyusunan  daftar  penghasilan  yang  akan  dijadikan  sebagai  contoh pelaporan  pajak  sudah  dapat  di  buat  oleh  peserta  penyuluhan  ,  kemudian menghitung  besaran  pajak  terutang  dengan  menggunakan  tari  0,5  %  dalam setahun  pajak.  Selanjutnya  wajib  pajak  dengan  melakukan  pemeriksaan semua  dokumen  untuk  dilakukan  pengimputan  data  melalui  e-filing,e-Biling dan  e-Faktur  baik  yang  berkenaan  dengan  Pajak  Penghasilan  WP  orang Pribadi    dan  melakukan  evaluasi  data,  dan  menentapkan  besaran    PPh terutang  wajib  pajak  orang  pribadi    yang    nantinya  akan  dilaporkan  dalam SPT tahunan Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Key words: Efektivitas Penerapan Tarif, PPh Final , Usaha UMKM

## Pendahuluan
Pajak  merupakan  iuran  wajib  yang  harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan  ke  kas  negara  yang  pembarannya  tanpa memperoleh kontra prestasi yang dananya digunakan  sebagai  pengeluaran  negara.  Tanpa terkecuali  pembayaran  pajak  ini  dikenakan  bagi wajib  pajak  yang  memiliki  atau  memperoleh pendapatan  baik  dari  kegiatan  usahanya  maupun penghasilan  yang  diterimanya  dari  pemberi  kerja wajib  dipotong  pajaknya  pada  saat  menerima penghasilan  tersebut,  Penerimaaan  dari  sumber
pajak  ini  akan  menambah  pundi-pundi  kas  negara yang  jumlahnya  sangat  besar  dalam  menyumbang penerimaan  negara  yang  masuk  ke  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri  Keuangan Sri  Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa, penerimaan negara di tahun 2018  melampaui  target  dalam  Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Ini untuk pertama kalinya penerimaan negara melebihi target APBN. Penerimaan negara mencapai  Rp  1.936  triliun  atau  naik  18,2  %  dari tahun  lalu.  jumlah  tersebut  lebih  tinggi  dari  target APBN  2018  sebesar  Rp  1.894  triliun.  Penerimaan negara  sudah  sangat  bagus.  apalagi  dilihat  dari
Agustiani et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 650-654
penerimaan  pajak  yang  tumbuhnya  mencapai  15,2 %,  penerimaan  bea  cukai  tumbuh  14,7  %  dan penerimaan negara bukan pajak tumbuh 28,4 % .
Peranan  pajak  sangat  besar  bagi  pemerintah sebagai  sumber  keuangan  negara  ,  namun    faktor ketidak  tahuan  masyaratakat  tentang  peran  pajak, ada  faktor  lain  yang  mempengaruhi  penerimaan dari  sektor  perpajakan  adalah  banyaknya  tindakan pidana  di  bidang  perpajakan  seperti  yang  sudah tidak  asing  lagi  yaitu  manipulasi  pendapatan  atau penghasilan agar pajak yang mereka bayarkan juga sedikit dalam hal ini tentu sangat merugikan negera terlebih  lagi  jika  yang  melakukan  hal  tersebut bukan  hanya  satu  atau  dua  orang  saja  melainkan banyak  orang,  maka  dalam  hal  itu  perlunya konsultan pajak dalam membantu pemerintah untuk mendeteksi  ataupun  mengawasi  berbagai  oknum yang bertindak curang ataupun melanggar ketentuan  peraturan  Undang-undang  perpajakan sehingga  terjadinya  tindak  pidana  di  bidang perpajakan.
Undang-undang perpajakan terus mengalami  perubahan  seiring  dengan  kondisi ekonomi negara yang baru saja terlepas dari covid- 19 yang menimbulkan dampak perekonomian yang cukup  luas  sehingga  banya  menyedoy  anggaran pendapatan belanja negara dalam APBN dari tahun 2019  sampai  dengan  2021  dan  awal  tahun  2022 Indonesia  baru  mulai  bangkit  dari  keterpurukan ekonomi  perlahan  dan  pasti  sektor-sektor  ekonomi produktif  ndari  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)    mulai  bergerak  beraktivitas  normal kembali. Dengan semakin berkembangnya UMKM maka  ini  akan  memberikan  sumbangan  terhadap negara terutama dlam penciptaan usaha mikro kecil dan menengah yang mampu menyerap tenaga kerja yang  cukup  besar  serta  sujmbangannya  terhadap negara  dari  sisi  pembayaran  pajaknya.Kondisi  ini diyakini  oleh  pemerintah  akan  membawa  dampak terhadap  pertumbuhan  ekonomi  nasional  untuk mengimbangi  beban  pengeluaran  negara  maka sejak  1  April  2022  pemerintah  dengan  sangat terpaksa  menaikkan  tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai atau PPN yang dulunya 10 % dinaikkan menjadi 11 %  yang  diberlakukan  efektif  sejak  1  April  2022. Selain  itu  pemerintash  sekarang  ini  mengenakan pajak  penghasilan  bagi  usaha  mikro  kecil  dan menengah  (UMKM)  yang  diatur  dalam  pajak penghasilan paqsal 4 ayat (2) sebagai PPh final bagi pengusaha  UMKM  yang  penghasilannya  dibawah atau  <  4,8  milyar  akan  dikenakan  tarif  pajak  final
sebesar  0,5  %.  Untuk  perlu  pemahaman  bagi pengelola  dunia  usaha  yang  tergolong  sebagai UMKM  dipandang  perlu    untuk  memehami  dalam bentuk  Sosialisasi  Penerapan  Tarif  PPh  final  bagi wajb  pajak  orang  pribadi  UMKM  di  kelurahan Karang Pule kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak  Penghasilan  bagi pengusaha  mikro  kecil dan menengah  (UMKM)  diberlakukan  tarif  sebesar  0,5 %  untuk penghasilan bruto dibawah Rp 4,8 milyar Milyar    (  <    4,8  milyar)  diberlakukan  sejak  tahun 2021  .  Jangka  waktu  dimaksud  apabila  pengusaha tersebut mulai berusaha tahun 2018 misalnya maka pemberlakuan  tarif  0,5  %  hingga  tahun  2025  , selanjutnya  pada  tahun  berikutnya  menggunakan tarif normal 22%.
Pajak merupakan iuran  wajib yang harus dibayarkan  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi maupun badan ke kas negara yang pembarannya tanpa memperoleh kontra prestasi  yang  dananya  digunakan  sebagai pengeluaran negara. Tanpa terkecuali pembayaran  pajak  ini  dikenakan  bagi  wajib pajak yang memiliki atau memperoleh pendapatan  baik  dari  kegiatan  usahanya maupun  penghasilan  yang  diterimanya  dari pemberi  kerja  wajib  dipotong  pajaknya  pada saat menerima penghasilan tersebut, Penerimaaan  dari  sumber  pajak  ini  akan menambah  pundi-pundi  kas  negara  yang jumlahnya  sangat  besar  dalam  menyumbang penerimaan  negara  yang  masuk  ke  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  mengemukakan  bahwa,  penerimaan negara  di  tahun  2018  melampaui  target  dalam Undang-Undang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara(APBN)  2018.  Ini  untuk pertama  kalinya  penerimaan  negara  melebihi target APBN. Penerimaan negara  mencapai Rp 1.936  triliun  atau  naik  18,2  %  dari  tahun  lalu. jumlah  tersebut  lebih  tinggi  dari  target  APBN 2018  sebesar  Rp  1.894  triliun.  Penerimaan negara sudah sangat bagus.  apalagi dilihat dari penerimaan  pajak  yang  tumbuhnya  mencapai 15,2  %,  penerimaan  bea  cukai  tumbuh  14,7  %
Agustiani et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 650-654
dan  penerimaan  negara  bukan  pajak  tumbuh 28,4 % .
Peranan  pajak  sangat  besar  bagi pemerintah  sebagai  sumber  keuangan  negara  , namun    faktor  ketidak  tahuan  masyaratakat tentang  peran  pajak,  ada  faktor  lain  yang mempengaruhi penerimaan dari sektor perpajakan  adalah  banyaknya  tindakan  pidana di  bidang  perpajakan  seperti  yang  sudah  tidak asing  lagi  yaitu  manipulasi  pendapatan  atau penghasilan  agar  pajak  yang  mereka  bayarkan juga  sedikit  dalam  hal  ini  tentu  sangat merugikan  negera  terlebih  lagi  jika  yang melakukan  hal  tersebut  bukan  hanya  satu  atau dua  orang  saja  melainkan  banyak  orang,  maka dalam  hal  itu  perlunya  konsultan  pajak  dalam membantu pemerintah untuk mendeteksi ataupun  mengawasi  berbagai  oknum  yang bertindak curang  ataupun melanggar ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan sehingga terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.
Undang-undang perpajakan terus mengalami  perubahan  seiring  dengan  kondisi ekonomi  negara  yang  baru  saja  terlepas  dari covid-19 yang menimbulkan dampak perekonomian yang cukup luas sehingga banya menyedoy anggaran pendapatan belanja negara dalam  APBN  dari  tahun  2019  sampai  dengan 2021  dan  awal  tahun  2022  Indonesia  baru mulai  bangkit  dari  keterpurukan  ekonomi perlahan  dan  pasti  sektor-sektor  ekonomi produktif  ndari  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) mulai bergerak beraktivitas  normal  kembali.  Dengan  semakin berkembangnya  UMKM    maka  ini  akan memberikan sumbangan terhadap negara terutama  dlam  penciptaan  usaha  mikro  kecil dan  menengah  yang  mampu  menyerap  tenaga kerja  yang  cukup  besar  serta  sujmbangannya terhadap negara dari sisi pembayaran pajaknya.Kondisi  ini  diyakini  oleh  pemerintah akan membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi  nasional  untuk  mengimbangi  beban pengeluaran  negara  maka  sejak  1  April  2022 pemerintah  dengan  sangat  terpaksa  menaikkan tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  PPN  yang dulunya  10  %  dinaikkan  menjadi  11  %  yang
diberlakukan efektif sejak 1 April 2022. Selain itu pemerintash sekarang ini mengenakan pajak penghasilan  bagi  usaha  mikro  kecil  dan menengah  (UMKM)  yang  diatur  dalam  pajak penghasilan paqsal 4 ayat (2) sebagai PPh final bagi  pengusaha  UMKM  yang  penghasilannya dibawah atau < 4,8 milyar akan dikenakan tarif pajak  final  sebesar  0,5  %.  Untuk  perlu pemahaman  bagi  pengelola  dunia  usaha  yang tergolong  sebagai  UMKM  dipandang  perlu untuk  memehami  dalam  bentuk  Sosialisasi Penerapan  Tarif  PPh  final  bagi  wajb  pajak orang  pribadi  UMKM  di  kelurahan  Karang Pule kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
Sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak  Penghasilan  bagi pengusaha  mikro  kecil dan menengah  (UMKM)  diberlakukan  tarif  sebesar  0,5 %  untuk penghasilan bruto dibawah Rp 4,8 milyar Milyar    (  <    4,8  milyar)  diberlakukan  sejak  tahun 2021  .  Jangka  waktu  dimaksud  apabila  pengusaha tersebut mulai berusaha tahun 2018 misalnya maka pemberlakuan  tarif  0,5  %  hingga  tahun  2025  , selanjutnya  pada  tahun  berikutnya  menggunakan tarif normal 22%.
Adapun  target  luaran  yang  diharapkan melalui penyuluhan ini adalah tentang pemberlakukan  tarif  pajak  PPh  final  UMKM adalah sebagai berikut :

## Metode Pelaksanaan
Agustiani et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 650-654
Metode  yang  digunakan  dlam  pelaksanaan penyuluhan  dan  pelatihan  Undang-Undang  tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  menjadi  11  persen pada  1  April  2022  pada  mahasisua  Diploma  Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram adalah  sebagai  berikut  :  1)  Ceramah  penyampaian materi    yang  diberikan  oleh  tim  pengabdian,  yang dilakukan  secara  tatap  muka,  2)Tanya  jawab /diskusi,  3)  Pada  akhir  penyuluhan  dan  pelatihan contoh kasus dalam menghitung PPN terutang  dari suatu  transaksi  penjualan  produk  bagi  Pengusaha Kena  Pajak  (PKP)  pedagang  eceran.  4)Akhir penyuluhan ada umpan balik tentang , pengetahuan peserta  setelah  mengikuti  penyuluhan;  Materi penyuluhsn  yang  disampaikan,  Sistem  dan  metode yang  digunakan,  Saran  dan  masukan  untuk  tim pelaksana.

## Hasil dan Pembahasan

## Pelaksanan Kegiatan
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  berupa  Sosialisasi  Undang-Undang tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU HPP), tarif Pajak Penghasilan UMKM menjadi 0,5 % (PP Nomor 23 Tahun 2018) diterapkan juga pada pengusaha UMKM kios pengecer pupuk bersubsidi di  kecamatan  Kayangan  Kabupaten  Lombok  Barat bertempat  di  kios  pengecer  ud.  Bunga  Tani  ,  yaitu dimulai  dari  persiapan,  mendata  kios  pengecer pupuk  sebagai peserta, persiapan lokasi dan tempat pelaksanaan  penyuluhan,  persiapan  peralatan  dan akomodasi  ,  hari  kedua    pelaksanaan  penyuluhan. Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini dilaksanakan    pada  tanggal    09  sampai  dengan  10 Nopember  2023 bertempat di aula   Kios Pengecer pupuk  UD.  Bunga  Tani  di  Kecamatan  Kayangan kabupaten Lombok Utara. Peserta yang hadir padaa saat  kegiatan  penyuluhan  ini    berjumlah  13  orang pada  hari  pertama  pendataan  peserta  dan  tempat kegiatan penyuluhan dan   hari ke dua pelaksanaan penyuluhan dan dihadiri oleh perwakilan distributor pupuk  bersubsidi    CV.  Sasak  Agrotani,  Kios Pengecer  dan  anggota  kelompok  tani  serta  3  (tiga) orang  mahasiswa  yang  berdomisili  di  Tanjung  dan Gangga.
Pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan    dibagi ke  dalam  2  (dua)  tahap  yaitu  penyajian  materi  dan simulasi  tanya  jawab  melalui  diskusi.  Materi
penyuluhan sosialisasi program kartu tani dilakukan dengan  ceramah  berupa  pengetahuan  informasi tentang  :  Pengenalan  Materi  perpajakan,  Obyek pajak  penghasilan,  Tarif  pajak  penghasilan, Perhitungan pajak terutang.
Media    yang  digunakan  dalam  kegiatan penyuluhan  ini  adalah  laptop,  LCD  dan  wireless serta  materi  penyuluhan  yang  dibagikan  kepada peserta. Pada saat pelaksanaan penyampaian materi berakhir  para  peserta  penyuluhan  diberikan  waktu kesempatan  untuk  diskusi  dan  tanya  jawab permasalahan  yang  dihadapi  oleh  peserta  dan setelah  berakhirnya  session  tanya  jawab  anggota tim  menyebarkan  angket  isian  sebagai  bahan evaluasi  terhadap  pengetahuan  peserta  dalam kegiatan penyuluhan ini.

## Hasil Kegiatan
Selama berlangsungnya penyuluhan tentang  penerapan  ntarif  pajak  penghasilan  bagi usaha UMKM kios pupuk dapat ditarik kesimpulan sebagai  berikut  : 1) peserta  Sebagian  besar  sudah pernah mendengar tentang pajak penghasilan usaha UMKM  yang diluncurkan oleh pemerintahmelalui Nomor  23  Tahun  2018.  dan  setelah  mengikuti penyuluihan para peserta memahami akan pentingnya pengetahuan perpajakan dalam melaporakan  pajak  penghasilan. 2) Sebagian  besar peserta telah mendfaptarkan diri sebagai Pengusaha Kena  ajak  (PKP)  dan  memperoleh  NPWP  yang digunakan  dalam  administrasi  perpajakan  baik dalam  pembayaran  pajak  maupun  pelaporan pajaknya,belum  terdaftar  untuk  mendapatkan  kartu tani  karena  diwajibkan  untuk  membuka  tabungan di  Bank  BNI  ,  sehingga  secara  praktik  mereka belum dapat mengoperasikan kartun tani tersebut. 3) Peserta  penyuluhan  pengusaha  kios  pupuk  selama ini  menggunakan  pihk  ketiga    alam  hal penyampaian laporan dan pembayaran pajaknya. 4) Sebagian  peserta    dari    pengusaha  pengecer  kios pupuk  bersubsidi  telah  mendaftar  sebagai  wajib pajak  dengan  memiliki  identitas  berupa  NPWP.  5) Peserta  penyuluhan  sebagian  besar  telah  dapat melakukan  pengisian  data  wajib  pajak  melallui  DJ online  baik  dalam  pembayaran  pajak  maupun dfalam pelaporannya.
Sebagai tindak lanjut dari hasil penyuluhan tentang  sosialisasi  penerapan  tarif  PPh  final  pafda
Agustiani et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 650-654

## WP  Orang  Pribadi  UMKM  di    kecamatan
Kayangan kabupaten Lombok Utara  adalah :
1. Hendaknya  Kantor  elayan  Pajak  (KPP) wilayah  Tanjung  memberikan  penyuluhan sosialisasi  penerapan  PP  Nomor  23  tahun 2018 tentang pajak penghasilan UMKM.
2. Pengusaha UMKM hendaknya mendaftarkan diri  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  untuk  memudahkan  administrasi pelaporan pajak.
3. Secara umum peserta penyuluhan menghendaki adanya bimbingan dan penyuluhan  dari  instansi  terkait  berkenaan dengan masalah perpajakan.
4. Dengan  semakin  berkembangnya  usaha UMKM  di  kabupaten  Lombok  Utara khususnya masalah perpajakan sangat penting  bagi  para  pengusaha  UMKM  dalam melakukan  administrasi  perpakan  melalui online DJP pajak
Sosialisasi  penerapan  tariff  final  pada  usaha UMKM  kios  pengecer  pupuk    ,  bertujuan  untuk memberikan  informasi  terkait  dengan  gambaran umum  tentang pemberlakuakn tarif final PPh pasal 4 ayat (2) dengan tarif 0,5 % bagi WP orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha seperti kios pupuk, rumah makan, pedagang pengecer, dan toko bangunan dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan pajak tahunannya.  Sosialisasi  penerapan  tarif  PPh  final usaha  UMKM  di  kecamatan  Kayangan  2  hari bertempat  di  UD.  Bunga  Tani  dusun  Tukak  Bedu desa  Sesait  kecamatan  Kayangan  pada  tanggal  9 dan  10    september  2023    dihadiri  oleh  12  peserta yaitu  7  orang  pemilik  kios  tani,  2  orang  wakil kelompok  usaha  pedagang  pengecer  lainnya  dan  3 orang  dari  perwakilan  distributor  pupuk  yaitu  CV. Sasak Agrotani. yang merupakan wilayah kerja dari pendistribusian  pupuk  bersubsidi  untuk  kios pengecer  pupuk    yang  berada  di  kecamatan Kayangan  Kabupaten  Lombok  Utara.  Pihak  yang berperan  dalam  menyampaikan  informasi  adalah tim  penyuluh  yang  terdiri  dari  Eka  Agustiani, SE.MM, Endang Astuti, SE .MM, Laia Wardani.SE.MM  ,  Drs.  Suprianto.MP  dan  Drs.  H. Burhanudin.MSi  yang  merupakan  tim  penyuluh dari  Fakultass  Ekonomi  Universitas  Mataram.. Proses pendataan selain mendata nama pemilik kios pengecer  pupuk  bersubsidi  juga  melakukan pemetaan  wajib  pajak  usaha  UMKM  serta
mewajibkan  pemilik  kios  untuk  merbuatkan pembukuan pendapatan dari penjualan pupuk setiap harinya, yang nantinya digunakan dalam pembuatan  laporan  penjualan  sebagai  omzet perbulannya.

## Kesimpulan
Ucapan  terimakasih  kami  ucapkan  kepada seluruh  peserta  yang  telah  hadir  dan  berpartisipasi aktif  dalam  kegiatan  penyuluhan  ini,  baik  dari distributor  pupuk  CV,  Sasak  Agrotani  yang  telah memberikan  sambutan  dan  pengarahan  kepada mitra  kerjanya  kios  pengecer  pupuk  di  wilayah kecamatan Kayangan.  Kegiatan pengabdian berupa penyuluhan  tentang  Penerapan  Tarif  pajak  PPh final  bagi  pengusaha  UMKM  kios  pengecer  pupuk di UD. Bunga Tani dusun Tukak Bedu desa Sesait kecamatan  Kayangan  Kabupaten  Lombok  Utara sesuai  dengan  yang  direncanakan.  Bagi  peserta penuluhan  dirasa  sangat  penting  memahami peraturan    perpajakan  terutama    dalam  pelaporan pajak  penghasilan  dengan  penerapan  PPh  final setiap tahunnya.

## Daftar Pustaka
UU  No.7  Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2018 Tentang Pajak Penghasilan (UUPPh) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008 Tentang Tarif Pajaki Pasal 17 ayat (17) Undang-Undang  Nomor.  20  Tahun  2008 Tentang Penggolongan UMKM Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 Tarif    PPh  Final  UMKM  sebesar  0,5  % dari Penghasilan Bruto Setahun
Mardiasmo.  2020.  Perpajakan  Edisi  Revisi.
Penerbit Salemba Yogyakarta
Mujiyati,  M.  Abdul  Haris.  2022.  Perpajakan Indonesia  Dalam  Bingkai  Harmonisasi Perpajakan. Indonesia Pustaka Siti  Resmi.2022.  Perpajakan  Teori  dan  Kasus,
Penerbit Salemba Empat Yogyakarta