## PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## APPLICATION OF ACCOUNTABILITY PERFORMANCE OF GOVERNMENT INSTITUTIONS (SAKIP) IN GUNUNGKIDUL GOVERNMENT
Muh. Irfandy Azis Universitas Borneo Tarakan Email: muh.irfandyazis@gmail.com
Abstrak  :  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi SAKIP pada Pemerintah Kabupaten  Gunungkidul  yang  memperoleh  nilai  SAKIP  yang  tetap.  Metode analisis  deskriptif  digunakan  untuk  mengevaluasi  komponen  SAKIP  yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan  Capaian  Kinerja.  Hasil  penelitian  terhadap  evaluasi  SAKIP  Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa  faktor yang mempengaruhi SAKIP Kabupaten Gunungkidul  adalah  kejelasan  pedoman  SAKIP,  komitmen  Pemerintah  Daerah dan  bantuan  pemerintah  pusat.  Sedangkan  kendala  yang  dihadapi  Kabupaten Gunungkidul adalah kurangnya pemahaman tentang pedoman SAKIP, kurangnya komitmen Pemerintah Daerah yang ditandai dengan anggaran SAKIP yang kecil sehingga membuat penerapan SAKIP Kabupaten Gunungkidul kurang optimal.

## Kata kunci: Akuntabilitas, Kinerja, SAKIP
Abstract : This research is a qualitative case study approach. The purpose of this study was to evaluation results SAKIP of Gunungkidul Regency which has grades SAKIP  fixed  over  5  years.  Descriptive  analysis  method  is  used  to  evaluation components  SAKIP  namely  Performance  Planning,  Performance  Measurement, Performance Reporting, Performance Evaluation and Performance Achievement. The results showed that the evaluation SAKIP of Gunungkidul Regency is factors that  effect  SAKIP  of  Gunungkidul  Regency  are  the  clarity  of  SAKIP  guidelines, commitment  of  the  Regional  Government,  and  central  government  assistance. There are obstacles related to the lack of understanding of SAKIP guidelines, then the lack of commitment by the Regional Government marked by a small budget of SAKIP  makes  the  application  of  SAKIP  of  Gunungkidul  Regency  less  than optimal.
Keywords: Accountability, Performance, SAKIP

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Inpres  No.  7 Tahun  1999  tentang  akuntabilitas instansi  pemerintah,  setiap  instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaran pemerintahan dengan membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan  Presiden  No.  29  Tahun 2014  Tentang  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah,  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi  dari  berbagai  aktivitas mulai dari sistem pengumpulan data, sistem pengukuran dan sistem pelaporan kinerja untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan  pemerintahan  dan untuk  meningkatkan  kinerja  instansi pemerintah. Penerapan Sistem Akuntabilitas  dan  Kinerja  Instansi Pemerintah  (SAKIP)  dapat  berperan dalam  mengukur  dan  meningkatkan kinerja pemerintah, selain itu penerapan  SAKIP  juga  berdampak pada  penyusunan  anggaran  yang berdasarkan kinerja. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  dan  Instansi  Pemerintah selama  lima  tahun  terakhir.  Hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian  Negara  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  (Kemen  PAN  &  RB)  pada Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 Tahun  Nilai Kategori 2011 CC Cukup Baik/Memadai 2012 CC Cukup Baik/Memadai 2013 CC Cukup Baik/Memadai 2014 CC Cukup Baik/Memadai 2015 CC Cukup Baik/Memadai Berdasarkan  tabel  1  di  atas, hasil evaluasi SAKIP terhadap
Kabupaten  Kabupaten  Gunungkidul yang selama  tahun 2011-2015  masih memperoleh  predikat  “CC”  (cukup baik/memadai). Hasil evaluasi SAKIP pada Kabupaten Gunungkidul  yang  konstan  selama tahun 2011-2015 ditengarai disebabkan  karena  adanya  masalah pada  penerapan  SAKIP  mulai  dari aspek perencanaan, pengukuran kinerja,  pelaporan  kinerja,  evaluasi kinerja,  dan  capaian  kinerja.  Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang  berjudul  “Evaluasi  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten Gunungkidul”.

## TINJAUAN PUSTAKA
Perencanaan Strategi Instansi Pemerintah Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga  Administrasi  Negara  No. 239/IX/6/8/2003  tentang  Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,  tahap  awal  yang  harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah untuk menjawab tuntutan lingkungan  strategi  dalam  lingkup lokal,  lingkup  nasional  dan  lingkup
global  adalah  perencanaan  strategi.
Dokumen perencanaan strategis mencakup periode 5 tahunan. Perencanaan strategi dilakukan dengan  tidak  terlepas  dalam  tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah Tahap selanjutnya setelah menyusunan  perencanaan  strategi adalah perencanaan kinerja. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah
No  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana Pembangunan  Daerah,  perencanaan kinerja  dilakukan  dengan  menyusun dokumen  yang  mencakup  periode satu tahunan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah  ditetapkan  dalam  rencana strategi (renstra). Dokumen perencanaan kinerja mencakup periode satu tahunan. Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Setelah  dokumen  perencanaan kinerja disusun oleh instansi pemerintah,  dokumen  selanjutnya yang harus disiapkan adalah perjanjian kinerja. Berdasarkan Peraturan  Presiden  No  29  Tahun 2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perjanjian kinerja merupakan  suatu  bentuk  perintah dari  pimpinan  instansi  pemerintah yang  lebih  tinggi  kepada  pimpinan instansi pemerintah yang lebih rendah atau bawahan untuk
melaksanakan program atau kegiatan yang  dituangkan  didalam  sebuah
dokumen.  Perjanjian  kinerja  juga mencakup  indikator  kinerja  dari setiap  program  atau  kegiatan.  Sama halnya dengan dokumen perencanaan kinerja,  dokumen  perjanjian  kinerja mencakup periode satu tahunan.
Pengukuran Kinerja Setelah  dokumen  dari  sistem perencanaan yaitu perencanaan strategis,  perencanaan  kinerja  dan perjanjian  kinerja  disusun,  instansi pemerintah melaksanakan setiap program  dan  kegiatan  yang  tertuang dalam  dokumen  tersebut.  Untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai  maka  perlu  dilakukan  suatu proses  pengukuran  kinerja  instansi pemerintah.  Berdasarkan  Keputusan Lembaga Administrasi Negara No:239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran kinerja  bertujuan  untuk  menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Untuk melaporkan hasil pengukuran kinerja maka dibutuhkan suatu dokumen laporan kinerja. Pada instansi  pemerintah  laporan  kinerja yang disusun adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (LAKIP).  Berdasarkan Keputusan  Lembaga  Administrasi Negara  No:239/IX/6/8/2003  tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah,  LAKIP  dapat
bermanfaat dalam mewujudkan pemerintahan  yang  baik,  bersih  dan produktivitas. LAKIP harus disampaikan  secara  periodik  dan disampaikan  selambat-lambatnya  3 (tiga)  bulan  setelah  tahun  anggaran berakhir.
Evaluasi Kinerja Keputusan Lembaga Administrasi Negara No:239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah,  menyatakan bahwa  evaluasi  kinerja  dilakukan dengan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan  pada  pencapaian  kinerja yang ada
dalam dokumen pengukuran kinerja.

## METODOLOGI PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  kualitatif.  Mengamati  dan mempelajari  secara  langsung  adalah
aktivitas yang akan dilakukan peneliti dalam memberikan rekomendari  pemecahan  masalah berkaitan  dengan  penerapan  Sistem Akuntabilitas  dan  Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sumber Data Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara oleh beberapa narasumber  dan  data  sekunder  yang
diperoleh  dari  dokumentasi  dari dokumen  yang  berkaitan  dengan SAKIP.
Keabsahan Data
Teknik keabsahan data (muthoharoh,  2009)  yang  digunakan adalah triangulasi dan membercheck . Triangulasi  merupakan  teknik  untuk memeriksa  keabsahan  data  dengan melakukan pengecakan dan pembandingan pada data yang ada di luar  penelitian,  sedangkan  teknik memberchek merupakan teknik untuk memeriksa  keabsahan  data  dengan mendatangi kembali narasumber dengan  memperlihat  paparan  data dan hasil penelitian yang sebelumnya sudah diketik pada sebuah dokumen.
Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan teknik  analisis  model  interaktif melalui  Reduksi  Data,  interpretasi data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  wawancara dan  dokumentasi  pada  dokumen Sistem  Akuntabilitas  dan  Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP),  maka penerapan  SAKIP  pada  Pemerintah
Daerah Kabupaten Gunungkidul terbagi  menjadi  perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,  evaluasi  kinerja  dan  capaian kinerja.
Perencanaan Kinerja
Berdasarkan  hasil  wawancara dan  dokumentasi  terhadap  RPJMD,
RKT dan Perjanjian Kinerja diperoleh  informasi  bahwa  sasaran dan  indikator  kinerja  daerah  masih banyak  yang  belum  berorientasi
outcome atau  masih  berorientasi output . Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan review RPJMD Tahun 2010-2015  selama  satu  kali  pada Tahun  2013  yang  ditandai  dengan adanya perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Indikator-indikator kinerja sasaran  yang  ada  dalam  dokumen RKT  atau  dalam  hal  ini  adalah Indikator  Kinerja  Utama  (IKU) Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul masih banyak yang belum berorientasi outcome atau  masih berorientasi output .
Pengukuran Kinerja Berdasarkan  hasil  wawancara dan  dokumentasi,  Indikator  Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih memiliki masalah  terkait  banyaknya  indikator yang  berorientasi output .  Review IKU dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan melakukan  review  RPJMD  yang dilaksanakan  oleh  BAPPEDA  setiap satu tahun sekali. Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Gunungkidul belum menerapkan sistem  pengumpulan  data  kinerja yang  terintegrasi.  Pengumpulan  data kinerja  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul masih secara manual dengan meminta  langsung  data  kinerja  pada SKPD-SKPD penanggungjawab. Akan  tetapi,  Pemerintah  Kabupaten Gunungkidul berusaha untuk
menerapkan  sistem  pengumpulan
data  kinerja  yang  efektif  dan  efisien dengan  berusaha  membuat  sistem  e- SAKIP  melalui  pemberdayaan  PNS internal Pemerintah Daerah.
Selain  itu  pengumpulan  data kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  belum  dilaksanakan secara  berkala  (bulanan,  triwulanan dan  semesteran),  pengumpulan  data kinerja Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul  dilaksanakan  dalam periode satu tahun sekali.
Pelaporan Kinerja Berdasarkan  hasil  wawancara dan  dokumentasi,  Jumlah  anggaran untuk penyusunan laporan Akuntabilitas  dan  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul adalah  sebesar  Rp.  38.130.000. Anggaran  tersebut  digunakan  untuk biaya  pembuatan  dokumen  LAKIP, biaya sosialisasi, biaya bimtek termasuk didalamnya biaya pembuatan e-SAKIP dari pemberdayaan PNS daerah. Pada dokumen LAKIP, Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul tidak  melampirkan  hasil  review LAKIP.  Selain  itu,  pada  dokumen LAKIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  tidak menampilkan informasi  penghargaan-penghargaan yang  diterima  daerah  selama  satu tahun.
Evaluasi Kinerja
Berdasarkan  hasil  wawancara dan dokumentasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan evaluasi yang
dilakukan  oleh  Inspektorat  Daerah.
Sedangkan  analisis  capaian  kinerja
dilakukan  oleh  tim  yang  dibentuk oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Gunungkidul dengan memperhatikan faktor-faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran strategis serta hambatan/masalah dan strategi pemecahan masalah. Sedangkan  analisis  terhadap faktor-faktor  keberhasilan  maupun hambatan dalam pelaksanaan sasaran strategis dan Indikator Kinerja
Utama,  dilaksanakan  oleh  SKPD penaggungjawab dan tim yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Capaian Kinerja Berdasarkan  hasil  wawancara dan  dokumentasi,  capaian  sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul  berdasarkan  indikator yang ditetapkan, sebagian besar telah terpenuhi  sesuai  dengan  target  yang ditetapkan.  Dari  23  (dua  puluh  tiga) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai  dengan  kategori  sangat berhasil.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten Gunungkidul  tidak  mencantumkan penjelasan  mengenai  penghargaan level  nasional  yang  telah  diterima. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul masih memiliki  kendala  terkait  indikator- indikator kinerja yang masih
orientasi output . Diskusi Berdasarkan  hasil  wawancara, kurang optimalnya penerapan SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut: 1. Kurangnya pemahaman Pemerintah  Daerah  Kabupaten Gunungkidul  tentang  indikator yang baik atau indikator outcome .  Selain  itu,  Pemerintah Kabupaten  Gunungkidul  juga mengalami  masalah  pemahaman kebijakan  atau  peraturan  terkait penerapan  SAKIP  khususnya dalam penentuan indikator kinerja.  Banyaknya  peraturan yang  mengatur  terkait  penentuan indikator  kinerja  tersebut,  mulai dari  peraturan  dari  Kementerian Dalam  Negeri  dan  Kementerian PAN  &  RB  dianggap  sebagai peraturan  yang  tumpang-tindih oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pengikutsertaan pihak  ketiga  atau  dalam  hal  ini pihak  dari  akademisi  atau  pihak dari  Pemerintah  Pusat  yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul,  diakibatkan  belum adanya anggaran dalam perencanaan tersebut. Akan tetapi, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  sudah  berencana untuk  mengikutsertakan  pihak dari  akademisi  atau  pihak  dari Pemerintah Pusat dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga akan menambah  analisis  yang  baik dalam penyusunan dokumen perencanaan.
2. e-SAKIP yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum bisa diterapkan karena masih banyaknya kekurangan pada sistem  e-SAKIP  tersebut.  Belum adanya anggaran merupakan alasan  Pemerintah  Kabupaten
Gunungkidul untuk tidak membuat sistem e-SAKIP melalui proses lelang atau melalui  pihak  ketiga.  Pemerintah Kabupaten  Gunungkidul  tidak melaksanakan  review  IKU,  akan tetapi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  selalu  melakukan perubahan IKU berdasarkan saran  dan  rekomendasi  dari Kemen  PAN  &  RB  melalui proses pendampingan yang dilaksanakan. Sedangkan pengukuran kinerja masih dilaksanakan dalam periode triwulanan karena sistem pengumpulan  data  kinerja  yang ada  pada  Pemerintah  Kabupaten Gunungkidul masih secara manual  dengan  mengirim  surat kepada SKPD-SKPD untuk meminta  data  kinerja  untuk keperluan  pengukuran  kinerja. Belum  diterapkannya  e-SAKIP juga  merupakan  alasan  kenapa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan pengukuran kinerja secara tahunan. 3. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  khususnya  pada Sekretariat  Daerah  Kabupaten Gunungkidul  yang  merupakan penanggungjawab dalam penerapan SAKIP sudah berusaha untuk peningkatan anggaran  SAKIP.  Akan  tetapi, anggaran SAKIP yang ditetapkan dalam APBD masih belum cukup untuk  pelaksanaan  penerapan SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dengan anggaran sebesar Rp. 38.130.000, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan anggaran tersebut untuk
penyusunan  dokumen  SAKIP,
sosialisasi  penyusunan  dokumen SAKIP,  bimbingan  teknis,  dan penyusunan e-SAKIP oleh pemberdayaan  PNS  Pemerintah Daerah.  Sedangkan,  hasil  review LAKIP  tidak  dimasukkan  dalam lampiran Dokumen LAKIP dikarenakan masalah waktu penyampaian LAKIP.

## KESIMPULAN
Penelitian ini menganalisis perbedaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul  dan  Kota  Yogyakarta. Berdasarkan pemaparan temuan dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut: 1. Perencanaan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  dalam  hal  ini  yaitu indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  masih  berorientasi output. Akan  tetapi,  Pemerintah
Kabupaten  Gunungkidul  yang sudah melakukan review RPJMD selama  satu  kali  yang  ditandai dengan adanya perubahan RPJMD  Pemerintah  Kabupaten Gunungkidul. 2. Pengukuran Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  dalam  hal  ini  yaitu IKU Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  masih  memiliki banyak indikator yang berorientasi output dan  belum memiliki  sistem  pengumpulan data  kinerja  yang  terintegrasi atau masih secara manual. Selain itu, Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul yang tidak melaksanakan  review  IKU  dan melaksanakan  pengumpulan  data kinerja secara tahunan. 3. Pelaporan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  dalam  hal  ini  yaitu anggaran  penyusunan  LAKIP, hasil  review  LAKIP  dan  isi LAKIP.  Anggaran  penyusunan
LAKIP  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Gunungkidul  yang kecil, membuat penyusunan LAKIP  menjadi  tidak  maksimal. Anggaran  penyusunan  LAKIP pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  adalah  sebesar  Rp. 38.130.000,-.  Selain  itu,  hasil review LAKIP Pemerintah Kabupaten  Gunungkidul  tidak dilampirkan  pada  LAKIP  yang akan disampaikan kepada Presiden  melalui  Kemen  PAN  & RB. 4. Proses  Evaluasi  Kinerja  pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten Gunungkidul  sudah  melakukan analisis terhadap faktor keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan sasaran strategis.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAKIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten  Gunungkidul  adalah kejelasan pedoman SAKIP, komitmen  Pemerintah  Daerah, dan  bantuan  pemerintah  pusat. Adanya kendala terkait kurangnya  pemahaman  terhadap pedoman SAKIP, kemudian kurangnya  komitmen  Pemerintah Daerah  yang  ditandai  dengan anggaran  SAKIP  yang  kecil membuat penerapan SAKIP pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Gunungkidul  menjadi  kurang maksimal.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  di atas,  rekomendasi  untuk  Pemerintah
Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:
1. Komitmen  Pemerintah  Daerah merupakan  faktor  utama  dalam penerapan  SAKIP.  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Gunungkidul dalam  hal  ini  Pimpinan  Daerah beserta seluruh unsur Pemerintah
Daerah  sebaiknya  berkomitmen untuk perbaikan penerapan
SAKIP. Komitmen tersebut dapat berupa  peran  langsung  dari
Pimpinan  Daerah  untuk  selalu mengawasi  penerapan  SAKIP dan peningkatan anggaran penerapan SAKIP. 2. Melakukan review terhadap dokumen  perencanaan  kinerja, RPJMD maupun Rencana Strategi SKPD. Khususnya terkait  indikator  kinerja  dan sasaran  agar  bisa  dilakukan perbaikan.  Selain  itu  Pemerintah Daerah  sebaiknya  melakukan review  IKU  agar  bisa  dilakukan perbaikan  terhadap  indikator- indikator yang masih berorientasi output .
3. Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Gunungkidul sebaiknya berupaya untuk  mengikutsertakan  pihak ketiga  baik  itu  pihak  dari akademisi maupun dari pemerintah  pusat,  untuk  seluruh proses penerapan SAKIP.
Sehingga  akan  berdampak  pada analisis  yang  semakin  mendalam terkait  penyusunan  dokumen- dokumen  SAKIP  serta  dapat
memaksimalkan penerapan SAKIP. 4. Pemerintah  Daerah  Kabupaten Gunungkidul sebaiknya melakukan  Pengukuran  Kinerja secara Triwulan karena hal tersebut dapat memudahkan dalam  melakukan  pengendalian dan pengawasan kinerja. 5. Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Gunungkidul sebaiknya menerapkan sistem e-LAKIP dengan  bantuan  pihak  ketiga karena  akan  sangat  berguna untuk proses Pengukuran Kinerja.  Sistem  e-LAKIP  dapat digunakan  untuk  pengumpulan data  kinerja  yang  cepat  dan akurat. 6. Pemerintah  Daerah  Kabupaten Gunungkidul sebaiknya meningkatkan anggaran penyusunan  LAKIP  sehingga dapat  membantu  dalam  proses
Pelaporan  Kinerja.  Peningkatan Anggaran  Penyusunan  LAKIP tersebut  dapat  digunakan  untuk mengadakan  kegiatan  pelatihan atau  bimbingan  teknis  sebelum penyusunan  dokumen  SAKIP serta  dapat  digunakan  untuk proses pendampingan oleh Kemen PAN & RB. 7. Melakukan  review  LAKIP  dan melampirkan hasil review tersebut  di  dalam  dokumen LAKIP  sebelum  disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian PAN & RB.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  Rusdi.  Robyn  Pilcher,  dan Brian Perrin. 2010. Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government. Akbar,  Rusdi.  2012. Institutional Isomorphism dalam Akuntabiltas  Kinerja  Sektor Publik  di  Indonesia .  Ebnews Fakultas Ekonomika dan Bisnis  Universitas  Gadjah Mada  Yogyakarta.  Edisi  13 November 2012.
Cooper,  Donald  R,  and  Schindler, Pamela S. 2006. Metode Riset
Bisnis .  edisi  sembilan.jilid dua. jakarta, PT Media Global Edukasi Gaspersz, Vincent, Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard  dengan  Six  Sigma Untuk  Organisasi  Bisnis  dan Pemerintah , Gramedia, Jakarta, 2003 Hartono, Jogiyanto. 2010. Analisis & Disain. Andi, Yogyakarta. Indianto, Nur. dan Supomo, Bambang.  2002. Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi  dan  Manajemen . Yogyakarta, BPFE.hal147.
JB  Ghartey,  Crisis. Accountability and Development in the Third World . London, 1987. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Modul Pelatihan Penyusunan Kinerja , 2005 Lembaga  Administrasi  Negara  RI, Buku  Pedoman  Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah , 2003. Lembaga  Administrasi  Negara  dan Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  (AKIP) ,  Cetakan ketiga, 2001. LV Carino, Accountability, Corruption  and  Democracy: A  Clarification  of  Concepts , (in  the  Asian  Review  of Public  Administration,  Vol. III. No. 2, December 1991)
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja
Sektor  Publik ,  UPP  STIM YKPN, Yogyakarta. Marzuki.  2006. Metodelogi  Riset .
Yogyakarta:BPFE UII Miles,  M.B.,  dan  A.M.  Huberman. 1992, Analisa Data Kualitatif , UI Press Jakarta Moleong, L.J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Muthoharoh, Ika. 2009. Peran Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jurnal  pascasarjana UIN, Malang. Pusdiklatwas, BPKP. 2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah , Edisi kelima. Rasul, Sjahruddin. 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas  Kinerja  dan Anggaran  Dalam  Perspektif UU  No.  17  Tahun  2003 Tentang  Keuangan  Negara,
Perum  Percetakan  Negara Indonesia , Jakarta.
Paul,  Samuel.  1992.  Accountability in Public Service: Exit, Voice and  Control, (The  World
Development Journal, Vol.20, No.7) Sugiyono,  2001, Statistika  untuk Penelitian , Bandung: Alfabeta. Supartini,  Nunik.  2012.  Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP),  Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Tesis. Universitas Gadjah  Mada,  Yogyakarta. Tidak dipublikasikan. -------, Instruksi  Presiden  RI  Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah -------,  Keputusan  Kepala  Lembaga Administrasi Negara Nomor:239/IX/6/8/2003 Tentang  Perbaikan  Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah -------, Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 Tentang  Pedoman  Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah Di  Lingkungan  Kementerian Dalam Negeri -------,  Peraturan  Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor  29  Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah -------,  Peraturan  Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor  25  Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah -------,  Peraturan  Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor  20  Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran  Peraturan  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Nomor 25  Tahun  2012  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah -------,  Peraturan  Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor  53  Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis  Perjanjian  Kinerja, Pelaporan  Kinerja  dan  Tata Cara  Reviu  Atas  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah -------,  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  29  Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah -------, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul