Vol. 1 No. 2 (2019) pp. 26-46 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Menggugat Sifat Final dan Mengikat Putusan Perlindungan Konsumen

## Muh. Alfian
Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia *email: vian.muh@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.658
Submitted: Mei 2019 Revised: Juli 2019 Accepted: Juli 2019 ABSTRAK Kata Kunci: final dan mengikat, sengketa konsumen,quasi peradilan Penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  dapat dilakukan  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) dengan cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase ( choice of law ).  Permasalahan  yang  disampaikan  adalah  berkaitan  dengan sifat  dan  kewenangan  BPSK  termasuk  sebagai  quasi  peradilan dalam  sistem  peradilan  nasional  dan  makna  final  serta  mengikat dalam  putusan  BPSK  sesuai  dengan  makna  putusan  pengadilan. BPSK  ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu  perselisihan  ataupun  perkara  pelanggaran  hukum.  Tujuan penelitian  untuk  menganalisis  sifat  final  di  pengadilan  yang berkaitan  dengan  penyesaian  sengketa  konsumen.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  penelitian  dilakukan  dengan  metode penelitian  hukum  normatif,  yaitu    penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat dan kewenangan BPSK termasuk sebagai quasi peradilan dalam sistem peradilan nasional diberikan  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus  suatu perselisihan  ataupun  perkara  pelanggaran  hukum,  dan  bahkan perkara  pelanggaran  etika  tertentu  dengan  keputusan  yang bersifat  final  dan  mengikat  ( final  dan  binding )  sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat “ inkracht ” pada umumnya, dan makna  final  dan  mengikat  dalam  putusan  BPSK  sesuai  dengan makna  putusan  pengadilan  dimana  para  pihak  dalam  upaya
Vol. 1 No. 2 (2019)
perdamaian  membuat  Putusan  Akta  Perdamaian  yang  mengikat para  pihak  yang  tidak  dapat  diajukan  upaya  hukum  apapun ( final ).
ABSTRACT
Keywords:
Final and
binding, consumer dispute resolution, quasi judicial The  resolution  of  cases  of  children  in  conflict  is  different  from  the resolution of cases in general. This solution needs to be done by diversion. This study aims to analyze the role of the police in dealing with children in conflict. The research was conducted by empirical juridical method, a form of  field  research  to  seek  information  in  the  form  of  data  or  information about  the  problem  under  study.  The  results  showed  that  the  role  of  the police investigators in the application of diversion to children in conflict by using  the  concept  of  restorative  justice  by  involving  perpetrators  and victims  and  related  parties  with  the  principle  of  the  best  interests  of children.  Investigators  within  1x24  hours  are  required  to  ask  for consideration  from  the  BAPAS  Community  Advisor  and  professional Social  Workers  to  assist  in  the  examination  until  the  application  of diversion.  Investigators  are  required  to  seek  diversion  within  7  (seven) days  after  the  investigation  is  carried  out.  Diversion  agreements  at  the investigator  stage  can  be  in  the  form  of  reconciliation  with  or  without compensation,  handing  back  to  parents,  participation  in  education  or training  in  educational  institutions  and  community  services.  If  the diversion is successful, the investigator submits the results of the diversion agreement to the District Court for a diversion determination to be issued

## 1. PENDAHULUAN
Perlindungan hukum bagi  konsumen bertujuan untuk melindungi hak- hak  konsumen  yang  seharusnya  dimiliki  dan  diakui  oleh  pelaku  usaha. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (yang selanjutnya  akan  disebut  UUPK)  memberikan  jaminan  atas  hak-hak konsumen.  Sehingga  kedudukan  konsemen  dengan  pelaku  usaha  yang sebelumnya  tidak  seimbang  sekarang  menjadi  setara. Walaupun  demikian, pelaku  usaha  dalam  menjalankan  aktivitas  ekonominya  untuk  mendapatkan keuntungan yang sebesar- besarnya dengan modal yang seminimal mungkin terkadang masih mengesampingkan hak-hak  konsumen yang telah tercantum dalam  UUPK.  Aktifitas  demikian  mengakibatkan  konsumen  mengalami kerugian,  dimana konsumen tidak pernah  melakukan gugatan kepada pihak pelaku usaha karena jumlah nominal kerugian yang dialami tidak sebanding dengan  biaya  yang  akan  dikeluarkan  untuk  melakukan  gugatan  ke pengadilan.
UUPK  memberikan  pilihan  kepada  para  pihak  secara  sukarela  untuk menyelesaian  sengketa  melalui  2  (dua)  cara,  yaitu  : pertama ,  melalui  luar
pengadilan.  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  dapat dilakukan  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dengan cara  konsiliasi  atau  mediasi  atau  arbitrase  ( choice  of  law ). Kedua ,  penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan.  Proses  beracara  dalam  penyelesaian  sengketa konsumen  itu  diatur  dalam  UUPK.  Karena  UUPK  ini  hanya  mengatur beberapa  pasal  ketentuan  beracara,  maka  secara  umum  peraturan  hukum acara  seperti  dalam Herziene  Indonesische  Reglement (HIR)  dan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana, tetap berlaku (Muryati, 2011) .
BPSK  sangat  sesuai  untuk menyelesaikan  sengketa  konsumen  dengan nilai  kerugian  yang  kecil  karena  penyelesaian     sengketa     yang     dilakukan secara  cepat,  mudah  dan  biaya  murah.  Cepat  karena  penyelesaian  sengketa melalui BPSK harus sudah diputuskan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja  setelah  gugatan  diterima.  Mudah  karena  prosedur  administrasi  dan proses  pengambilan  keputusan  yang  sangat  sederhana,  dan  dapat  dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan  kuasa hukum. Murah karena biaya persidangan  yang  dibebankan  sangat  ringan  dan  dapat  terjangkau  oleh konsumen  Berdasarkan  hal  tersebut  BPSK  dapat  dikatakan  mirip  dengan lembaga Small Claim Court (Helmi, 2015) .
Secara  umum Small  Claim  Court dipergunakan  untuk  menyebutkan lembaga penyelesaian perkara perdata ( civil claims ) bersekala kecil dengan cara sederhana,  tidak  formal,  cepat  dan  biaya  murah. Small  Claim  Court pada umumnya  terdapat  di  negara-negara  yang  memiliki  latar  belakang  tradisi hukum common  law .   Di  berbagai  negara,  perkara-perkara  konsumen merupakan  perkara  yang diselesaikan  oleh  lembaga  yang  disebut  sebagai Small Claim Court (USA), Small Claim Tribunal (New Zealand, Hong Kong), The Consumer Claim Tribunal (Australia), dan The Market Court (Finlandia, Swedia) (Sari, 2016) . Prosedur penyelesaian sengketa konsumen yang ada pada negara- negara  di  atas  juga  seperti  BPSK,  yaitu  sederhana,  mudah,  dan  cepat.  Jika putusan  BPSK  dapat  diterima  oleh  kedua  pihak  maka  putusan  tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga perkara tersebut tidak perlu diajukan ke pengadilan (Kristiyanto,  2018) .  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen adalah  badan  yang  bertugas  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  antara pelaku  usaha  dan  konsumen  (selanjutnya  disingkat  dengan  BPSK).  Selain bertugas  menyelesaikan  masalah  sengketa  konsumen  BPSK  juga  bertugas memberikan  konsultasi  perlindungan  konsumen.  BPSK  dibentuk  oleh pemerintah di daerah tingkat II (kabupaten/kota) untuk penyelesaian  sengketa
Vol. 1 No. 2 (2019)
konsumen  di  luar  pengadilan. Anggota  BPSK  terdiri  dari  tiga  unsur  yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
Putusan  majelis  BPSK  sebagai  hasil  penyelesaian  sengketa  konsumen dengan menggunakan mekanisme Alternatif Dispute Resolution , yaitu konsiliasi atau  mediasi  atau  arbitrase,  bersifat  final  dan  mengikat.  Final  mengandung arti  bahwa  penyelesaian  sengketa  telah  selesai  dan  berakhir,  sedangkan mengikat  mengandung  arti  memaksa  dan  sebagai  sesuatu  yang  harus dijalankan  oleh  pihak  yang  diwajibkan  untuk  itu (Tamba,  2018) .  Prinsip res judicata  pro  veritate  habetur ,  menyatakan  bahwa  suatu  prinsip  yang  tidak mungkin  lagi  untuk  dilakukan  upaya  hukum,  dinyatakan  sebagai  putusan yang  mempunyai  kekuatan  hukum  pasti.  Berdasarkan  prinsip  tersebut, putusan  BPSK  harus  dipandang  sebagai  putusan  yang  mempunyai  kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde).
Menurut  penjelasan  pasal  54  ayat  (3)  UUPK  yang  dimakud  dengan putusan  majelis  bersifat  final  dan  mengikat adalah   bahwa  dalam  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  tidak  ada  upaya  banding  dan  kasasi. Maksudnya  para pihak tidak dapat mengajukan banding dan kasasi di BPSK, akan  tetapi  dengan  menafsirkan  secara  sistematis  dengan  pasal  56  ayat  (2) UUPK para pihak dapat melakukan upaya hukum atas putusan   BPSK melalui Pengadilan Negeri  dan wajib mengeluarkan putusan  atas keberatan tersebut paling lambat 21 (dua puluh satu) hari.
BPSK  memiliki  kewenangan  mengeluarkan  suatu  putusan  yang menyatakan  ada  atau  tidaknya  kerugian  yang  timbul  dan  mengharuskan pihak  yang  memenuhi  isi  putusan  karena  sifat  putusan  BPSK  final  dan mengikat. Namun kedudukan BPSK pada sistem peradilan di Indonesia tidak termasuk  dalam  4  lingkungan  peradilan  yang  diatur  pada  Pasal  24  Undang- Undang  Dasar  1945.  Oleh  karenanya  muncul  isu  terkait  kedudukan  BPSK. Akan tetapi dari perluasan sistem peradilan sehingga dapat diketahuikedudukan BPSK berada pada posisi sebagai lembaga negara bantu dalam  bidang  peradilan  atau  quasi  peradilan.  Berkaitan  dengan  itu  sifat putusan BPSK final dan mengikat pada hakekatnya tidak final dan mengikat karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

## 2. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi (Sulistyowati Irianto  dkk,  2009) .  Adapun  jenis  data  yang  disampaikan  oleh  peneliti  adalah data kualitatif yaitu peneliti menyajikan data yang berupa kata atau kalimat, yang  selanjutnya  disusun  secara  utuh  dalam  bentuk  penulisan  hukum. Sumber  bahan  hukum  penelitian  dapat  dibedakan  menjadi  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  objek  penelitian  yaitu Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun tentang  Perlindungan  Konsumen,  dan  undang-undang  lainnya  yang  terkait dengan  penelitian  ini.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  buku- buku  dan  tulisan-tulisan  karya  ilmiah  tentang  hukum  baik  berupa  tesis, disertasi, jurnal, makalah, dan sebagainya  yang terkait dengan penelitian  ini. Pengambilan  data  penelitian  dilakukan  melalui  library  research  (studi kepustakaan)  dengan  teknik  studi  dokumen  yaitu  mengumpulkan  bahan- bahan  hukum  bersifat  normatif-perspektif,  dilakukan  dengan  cara penelusuran,  pengumpulan  data  sekunder  mengenai  objek  penelitian. Selanjutnya data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Sifat Dan Kewenangan BPSK Sebagai Quasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Nasional.

## 3.1.1 Sistem Peradilan Nasional
Sistem  peradilan  ini  didasarkan  pada  ketentuan  pasal  24  ayat  (1)  dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan sebagai berikut:
Ayat (1) “Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan    yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”
Ayat (2) “Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam  lingkungan  peradilan umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer, lingkungan  peradilan   tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah
Konstitusi.”

## 3.1.2 Kemandirian Lembaga  Peradilan
Berdasarkan asas yang terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  kekuasaan  kehakiman membutuhkan  kebebasan  dari  segala  bentuk  pengaruh  badan-badan  dan pihak lain ekstra yudisial. Kemandirian kekuasaan  kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat di mana saja dan kapan   saja.  Asas  ini  berarti  bahwa dalam  melaksanakan  peradilan,  hakim  itu pada  dasarnya  bebas,  yaitu  bebas  dalam/untuk  memeriksa  dan  mengadili perkara  dan  bebas  dari  campur  tangan  atau  turun  tangan  kekuasaan  ektra yudisial.  Jadi pada  dasarnya  dalam/untuk  memeriksa  dan  mengadili.  Kecuali ini  pada  dasarnya  tidak  ada  pihak-pihak,  baik  atasan  hakim  yang bersangkutan.  Hal  ini  berarti  hakim  bebas  memeriksa  dan  bebas  dalam mengadili.  Bebas  dalam  arti menurut  hati  nuraninya  tanpa  dipengaruhi  oleh siapapun  ia  bebas dalam  memeriksa,  membuktikan  dan  memutus  perkara berdasarkan hati nuraninya (Adonara, 2016) .

## 3.1.3 Lembaga-lembaga  Peradilan di Indonesia
Berdasarkan  yang  termuat  pada  Bab  IX  tentang  Kekuasaan  Kehakiam pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui lembaga- lembaga peradilan,  sebagai  berikut:  “Kekuasaan    kehakiman  dilakukan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah  Konstitusi.”  Pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Namun  pada  bab  ini,  penulis  akan  sedikit  menguraikan    mengenai lembaga-lembaga  peradilan  di  atas  tetapi  lebih  fokus  menguraikan  pada lembaga  peradilan  yang  berkaitan  langsung  dengan  proses  penyelesaian sengketa konsumen, yaitu lingkungan peradilan umum (Holijah, 2014) .
1. Lingkungan  Peradilan  Umum  Peradilan  umum  memiliki  hubungan dengan BPSK dalam proses penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Pasal 56 ayat  (2)  dan  (4),  Pasal  57,  dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen. Ada 4 keterkaitan
BPSK  dengan  lingkungan  peradilan umum  dilihat  berdasarkan  proses penyelesaiannya, sebagai berikut:
a. Para  pihak  yang  menolak  putusan  BPSK  dapat mengajukan  keberatan kepada  Pengadilan  Negeri, dan  selanjutnya  jika  para  pihak  masih keberatan  terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri  tersebut,  dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
b. Apabila  pelaku  usaha  menerima  putusan  atau  tidak  mengajukan keberatan  terhadap  putusan  BPSK,  tetapi  enggan  melaksanakan kewajibannya,  maka  BPSK  menyerahkan  putusan  tersebut  kepada penyidik  untuk  melakukan  penyidikan  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang yang berlaku.
c. Putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi pada pengadilan negeri di tempat konsumen dirugikan.
d. Upaya  penyelesaian  sengketa  melalui  BPSK  dinyatakan  tidak  berhasil oleh  salah  satu  pihak  atau    oleh  para  pihak  yang  bersengketa selanjutnya gugatan melalui pengadilan dapat ditempuh
2. Lingkungan Peradilan merupakan pengadilan yang  berjenjang, mulai dari pengadilan Pengadilan Agama tingkat pertama, Pengadilan  Tinggi Agama tingkat banding.
3. Lingkungan  Peradilan  Militer  adalah  badan  yang  melaksanakan kekuasaan kehakiman di  lingkungan Angkatan Bersenjata
4. Lingkungan Peradilan Tata  Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pelaksana  kekuasaan  kehakiman  bagi  pencari  keadilan  yang  terlibat sengketa  tata  usaha  negara,  yang  timbul  dalam  bidang  tata  usaha  negara antara  orang  atau  badan  hukum  perdata  berhadapan  dengan  badan  atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.
Dengan  demikian  BPSK  merupakan  perkembangan  peradilan  di Indonesia  dalam  memberikan  keadilan  kepada  konsumen yang  telah mengalami kerugian dengan jumlah yang tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan jika harus digugat di Pengadilan Negeri.

## 3.1.4 Quasi Peradilan
Di  samping  lembaga Pengadilan  Umum  yang  dalam  undang-undang secara  tegas  dan  resmi  disebut  sebagai  pengadilan, dewasa  ini  juga  banyak tumbuh  dan berkembang  adanya  lembaga-lembaga  yang  mesikipun  tidak
Vol. 1 No. 2 (2019)
secara  eksplisit  sebagai  pengadilan,  tetapi  memiliki  kewenangan  dan mekanisme kerja yang juga bersifat mengadili .
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  24  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945 menentukan,  “Badan-badan  lain  yang  fungsinya berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman diatur dalam undang- undang”. Ini merupakan dasar munculnya badan-badan  baru  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  untuk membantu  menjalankan  tugas  pokok  dari lembaga  peradilan  utama.  Oleh karena  itu,  badan-badan  ini  diberikan  kewenangan  untuk  memeriksa  dan memutus  suatu  perselisihan  ataupun  perkara  pelanggaran  hukum,  dan bahkan  perkara  pelanggaran  etika  tertentu  dengan  keputusan  yang  bersifat final  dan  mengikat  ( final  dan  binding )  sebagaimana  putusan   pengadilan yang bersifat  “ inkracht ”  pada  umumnya.  Semua  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  keadilan  bagi  para  pihak  yang  dirugikan  oleh  suatu  sistem pengambilan keputusan yang mengatasnamakan kekuasaan  negara.
Apabila diuraikan dapat dikemukakan adanya enam macam kekuasaan yang  menentukan apakah suatu lembaga negara dapat  dikatakan merupakan lembaga quasi  peradilan (Muh. Risnain, 2014) .  Keenam  macam  kekuasaan itu adalah:
1. Kekuasaan  untuk  memberikan  penilaian  dan  pertimbangan.  ( The  power  to exercise judgement and discretion );
2. Kekuasaan  untuk  mendengar  dan  menentukan  atau memastikan  fakta- fakta  dan  untuk  membuat  putusan.  ( The  power  to  hear  and  determine  or to ascertain facts and decide );
3. Kekuasaan untuk membuat amar putusan dan  pertimbangan-pertimbangan yang  mengikat  sesuatu  subjek hukum  dengan  amar  putusan  dan dengan pertimbangan- pertimbangan  yang  dibuatnya. ( The  power  to  make  binding orders and judgements );
4. Kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang atau hak milik orang perorang.
( The power to affect the personal or property rights of private persons );
5. Kekuasaan  untuk  menguji saksi-saksi,  untuk  memaksa  saksi  untuk  hadir, dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan. ( The power to  examine  witnesses,  to  compel  the  attendance  of  witnesses,  and  to  hear  the litigation of issues on a hearing ); dan
6. Kekuasaan  untuk  menegakkan  keputusan  atau  menjatuhkan  sanksi
hukuman. ( The  power to enforce decisions or impose penalties ).
7. Keenam  kekuasaan  atau  ciri-ciri  di  atas  dapat  digunakan  untuk membantu  melihat  suatu  lembaga  baru  adalah  lembaga  quasi peradilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi penulis untuk menggunakan ciri-ciri untuk membuat kesimpulan bahwa BPSK adalah lembaga quasi peradilan .

## 3.1.5 Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Berkedudukan  Sebagai  Lembaga Quasi Peradilan di Indonesia
Dilihat dari nama dan bentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sudah  sangat  jelas  bahwa  kedudukan  BPSK adalah  sebagai  quasi  peradilan, yang  bertugas  menangani  dan meyelesaiakan  sengketa  antara pelaku  usaha dan  konsumen (Astuti,  2016) . Adapun  tugas  dan  kewenangan  BPSK  diatur dalam Pasal 52 UUPK  jo. Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
1. Melaksanakan  penanganan  dan penyelesaian  sengketa konsumen,  dengan cara  melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
5. Menerima  pengaduan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  dari  konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran terhadap  perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang  tidak  bersedia  memenuhi  panggilan  badan  penyelesaian  sengketa konsumen;
10. Mendapatkan,  meneliti  dan/atau  menilai  surat,  dokumen,  atau  alat  bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan  dan  menetapkan    ada  atau  tidak  adanya  kerugian  di  pihak
Vol. 1 No. 2 (2019)
konsumen;
12. Memberitahukan  putusan  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. Menjatuhkan  sanksi  administrative  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan Undang-undang ini.
Melihat  ketentuan  di  atas  tentang  BPSK  dapat  diketahui  bahwa  tugas dan kewenangannya merupakan tugas dari lembaga-lembaga peradilan yaitu tugas  memeriksa,  memutus  dan  mengadili  perkara  dengan  menerapkan hukum  dan/atau  menemukan  hukum  “ in  concreto ”  (hakim  menerapkan peraturan  hukum  kepada  hal-hal  yang  nyata  yang  dihadapkan  kepadanya untuk  diadili  dan  diputus)  untuk  mempertahankan  dan  menjamin ditaatinya hukum  materiil,  dengan  menggunakan  cara  prosedural  yang ditetapkan  oleh hukum  formal.  Namun,  di  dalam  sistem  peradilan  kedudukan  BPSK  bukan sebagai  lembaga  peradilan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  lembaga peradilan  utama menurut  Undang-undang  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  tetapi  memiliki  keterkaitan.  Dengan  demikian, BPSK merupakan lembaga negara bantu dalam bidang peradilan atau sering disebut quasi peradilan.
Seperti  yang  telah  dikemukakan  diatas,  BPSK  sebagai quasi  peradilan ini  sangat  konstitusional,  Pasal  24  ayat  (3)  UUD  1945  menentukan,  ”Badan- badan  lain  yang  fungsinya berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  diatur dalam  undang-  undang.”  bahwa  Undang-undang  yang  dimaksud  tidak  perlu bersifat  khusus,  seperti  undang-undang  kejaksaan,  Undang-undang  tentang Kepolisian,  dan  sebagainya.  Artinya,  ketentuan  mengenai  badan-badan  lain yang dimaksud diatas, cukup diatur dalam undang-undang apa saja yang meteri tercampur  dengan  materi  undang-undang  lainnya.  Misalnya,  UU  tentang Perpajakan  dapat  saja  mengatur  keberadaan  suatu  lembaga  baru  bernama Pengadilan  Pajak.  Undang-undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dapat  saja  mengatur  pembentukan  lembaga  baru  bernama  Komisi Pemberantasan  Korupsi  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  fungsi  kekuasaan kehakiman.
Selain  yang  telah  diuraikan  di  atas,  berikut  merupakan  uraian  yang menyatak  bahwa  BPSK  adalah  quasi  peradilan.   Dihubungkan  dengan  tugas dan  kewenangan  BPSK  yang  terdapat  pada  Pasal  52  UUPK  terdapat kewenangan-kewenangan  yang membuat  membuat  BPSK  dapat  dikatakan
sebagai  quasi  peradilan;  Dijelaskan  demikian, Pertama ,  kekuasaan  untuk memberikan  penilaian  dan  pertimbangan  terdapat  pada  Pasal  52  huruf  (k) berbunyi “memutusakan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak konsumen.” Kedua ,  Kekuasaan  untuk  mendengar  dan  menentukan  atau memastikan  fakta-fakta  dan  untuk  membuat  putusan  terdapat  pada Pasal  52 huruf (h)  berbunyi  “memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi ahli  dan/atau setiap  orang  yang  dianggap  mengetahui  pelanggaran  terhadap  Undang- undang  ini”  dan  (j)  berbunyi  “mendapatkan,  meneliti  dan/atau menilai  surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.”
Selanjutnya  yang ketiga ,  kekuasaan  Kekuasaan  untuk membuat  amar putusan  dan  pertimbangan-pertimbangan  yang  mengikat  sesuatu  subjek hukum dengan  amar  putusan  dan  dengan  pertimbangan-pertimbangan  yang dibuatnya  terdapat  pada  Pasal  52  huruf  (l)  berbunyi  “memberitahukan putusan  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap perlindungan  konsumen.” Keempat ,  kekuasaan  untuk  mempengaruhi  hak orang atau hak milik orang perorang terdapat pada Pasal 52 huruf (c) berbunyi “melakukan pengawasan  terhadap pencantuman klausula baku.”
Kekuasaan  yang kelima adalah  untuk  menguji  saksi-saksi,  untuk memaksa  saksi  untuk  hadir,  dan  untuk  mendengar  keterangan  para  pihak dalam  persidangan  terdapat  pada  Pasal  52  huruf  (i)  berbunyi  “meminta bantuan penyidik  untuk  menghadirkan  pelaku  usaha,  saksi,  saksi  ahli,  atau setiap  orang  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  g  dan  huruf  h, yang  tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.”
Terakhir , kekuasaan  untuk  menegakkan  keputusan  atau  menjatuhkan sanksi  hukuman  terdapat  pada  pasal  52  huruf  (m)  berbunyi  “menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang- undang  ini”  dan  sifat  putusan  BPSK  final  dan  mengikat.  Namum,  pada kekuasaan  yang  terakhir  ini  UUPK  setengah-setengah  dalam  memberikan kewenangan  kepada  BPSK  karena  harus  dimintakan  penetapan  eksekusi kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan.

## 3.2 Perbandingan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen dengan Small Claim Court
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  tidak  dikenal  dalam  sistem peradilan  sebagai  lembaga  peradilan  utama  melainkan  merupakan  quasi peradilan  yang  membantu  mejalankan  tugas  dan  kewenagan  lembaga
Vol. 1 No. 2 (2019)
peradilan  utama  secara  khusus  dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen. Sekilas  saat  melihat  proses  penyelesaian sengketa  konsumen  melalui  BPSK yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  murah  sama  dengan Small  Claim  Court , namun saat melihat secara keseluruhan BPSK tidak sama dengan Small Claim Court . Hal ini juga didukung dengan pendapat Yusuf Shofie yang menyatakan bahwa,” BPSK  didesain  bukan  sebgai  pengadilan,  tidak  ada  hakim,  tidak  ada kewenangan  untuk melakukan  eksekusi  putusan.  BPSK  bukan  Small  Claim  Court, mungkin mirip .” (Shofie, 2013)

## 3.3 Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Berdasarkan  Pasal  1  butir  11  Undang-undang  No  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  adalah  badan  yang  bertugas  menangani  dan  meyelesaikan sengketa antara  pelaku  usaha  dan konsumen.  BPSK  diharapkan  dapat menjadi  tempat untuk  mencari  keadilan  dalam  bersengketa,  terutama  bagi  konsumen  yang mengalami  kerugian  akibat  dari pelaku  usaha  dalam  menjalankan  usahanya, namun  nilai  kerugian  yang  kecil  sehingga  konsumen  tidak  mungkin menggugatnya  melalui  pengadilan  karena  tidak  sebanding  antara  nilai kerugian dengan biaya perkara.
Setiap kota dan kabupaten harus dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.  Pembentukan ini  berdasarkan  pada  Pasal  49  Ayat  (1)  Undang- Undang  No.  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan Konsumen  yang  berbunyi, “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II” . BPSK  diresmikan  pertama  kali  pada  tahun  2001,  yaitu  dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen pada  Pemerintahan  Kotaa  Medan, Kota  Bandung,  Kota  Jakarta  Pusat,  Kota  Jakarta  Barat,  Kota  Bandung,  Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar (Hadiati & Tampi, 2017) .
Pada tahun 2006, Pemerintah  membentuk BPSK sebagaimana tertuang pada Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2006. Kepres ini membentuk BPSK  di Kota  Pekalongan,  Parepare,  Pekan  baru,  Denpasar,  Batam, Kabupaten  Aceh Utara, dan Kabupaten Serang Bedagai. Pembentukan BPSK terbaru pada tahun 2013  oleh  pemerintah  dengan  diterbitkannya  Keputusan  Presiden  No.  12 Tahun  2013.  Kepres  ini  membentuk  BPSK  di  Kabupaten  Bone  Bolango,
Vol. 1 No. 2 (2019)
Kabupaten  Gorontalo,  Kabupaten  Goronlato  Utara,  Kabupaten  Pohuwato, Kabupaten  Pemalang, Kabupaten  Cianjur,  Kabupaten  Langkat,  Kota  Padang Panjang, Kota Bekasi, Kota  Pemantang siantar, dan Kota  Salatiga.
Menurut  ketentuan  Pasal  90  BPSK  dibebankan  pada  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD).  Timbul  pertanyaan  yang sangat  mendasar  adalah bagaimana  jika  tempat  tinggal konsumen  yang  dirugikan  belum  terbentuk BPSK?  menurut  penulis  ada  2  cara  yang  dapat  ditempuh  konsumen  yang dirugikan, sebagai berikut:
1. Konsumen  dapat  datang  ke  kota  terdekat  yang  telah terbentuk  BPSK.  Hal ini  karena  Kepres  tersebut  tidak  mencantumkan  pembatasan  wilayah yuridiksi BPSK, sehingga menurut  Susanti Adi Nugroho  konsumen dapat mengadukan   masalahnya  pada  BPSK  mana  saja  yang  dikehendaki.  Hal ini merupakan upaya untuk memudahkan konsumen menjangkau BPSK.
2. Konsumen  dapat  menyelesaikan  sengketanya  melalui  Dinas  yang membidangi perdagangan.
Berdasarkan Surat Edaran No.
40/PDN/SE/02/2010  Tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen, jika terdapat kabupaten/kota yang belum terbentuk BPSK maka penyelesaian  sengketa  dapat dilakukan  melalui  Dinas  yang membidangi perdagangan pada  kabupaten/kota  yang belum  terbentuk  BPSK.  Dinas Tersebut  dapat  melakukan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa konsumen secara mediasi. Keputusan  Presiden  No.  90  Tahun 2001, biaya pelaksanaan tugas.
Berdasarkan  Pasal  49  ayat (3) dan ayat (4) UUPK, keanggotaan BPSK terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha, dengan ketentuan bahwa  setiap unsur diwakili oleh sedikitnya 3  (tiga)  orang,  dan  sebanyak-banyaknya  5  (lima)  orang.  Sehingga  jumlah anggota  BPSK  minimal  9  (sembilan)  orang  dan  maksimal  15  (lima  belas) orang.  Pengangkatan  dan  pemberhentian  anggota  BPSK  ditetapkan  oleh Menteri   Perindustrian dan  Perdagangan.  Persyaratan  untuk  menjadi anggota BPSK  telah  diatur  dalam  Pasal  49  ayat  (2)  UUPK,  namun  persyaratan  secara khusus untuk menjadi anggota BPSK sebagai berikut:
1. Diutamakan  calon  yang  bertempat  tinggal  di  daerah  kabupaten/kota setempat.
2. Diutamakan calon yang berpendidikan serendah-rendahnya Setrata 1 atau sederajat  dari  lembaga  pendidikan  yang  telah  diakreditasi  oleh
Vol. 1 No. 2 (2019)
Departemen Pendidikan Nasional. Berpengalaman dan/atau berpengetahuan di bidang industri, perdagangan, kesehatan, pertambangan, pertanian, kehutanan, perhubungan, dan keuangan.
3. Anggota  BPSK  yang  berasal    dari  unsur  pemerintah  serendah-rendahnya berpangkat Pembina atau  golongan IV/a.
4. Calon  anggota  BPSK  dari  unsur  konsumen  tidak  berasal  dari  kantor cabang atau perwakilan LPKSM.
Ketentuan  pada  Pasal  50 UUPK,  kelembagaan  BPSK  setelah terpilih anggota,  kemudian  diisi struktur  organisasi  yang  terdiri  dari  seorang  ketua merangkap  anggota,  wakil  ketua  merangkap  anggota,  dan  anggota  yang dalam pelaksanaan  tugas  dibantu  oleh  sekertariat  yang  terdiri  dari  kepala sekertariat  dan  anggota  sekertariat.  Pengangkatan  dan  pemberhentian sekertariat  BPSK  ditetapkan  oleh  Menteri.  Mengenai  tugas  dan  wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 UUPK jo. Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001,  Tugas  dan  wewenang  badan  penyelesaian  sengketa konsumen meliputi:
1. Melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa konsumen,  dengan cara  melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
5. Menerima  pengaduan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  dari  konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaranterhadap  perlindungan konsumen;
8. Memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli  dan/atau  setiap    orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang  tidak  bersedia  memenuhi  panggilan  badan  penyelesaian  sengketa konsumen;
10. Mendapatkan,  meneliti  dan/atau  menilai  surat,  dokumen,  atau  alat  bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak  adanya  kerugian  di  pihak
konsumen;
12. Memberitahukan  putusan  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan pelanggaran terhadap perlindungan  konsumen;
13. Menjatuhkan  sanksi  administrative  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan Undang-undang ini.
Berdasarkan  tugas  dan  wewenang  tersebut,  maka  dengan demikian terdapat 2 fungsi strategis  dari BPSK. Sebagai berikut:
1. BPSK  berfungsi  sebagai  instrumen  hukum  penyelesaian sengketa  diluar pengadilan  ( alternative  dispute  resolution ), yaitu  melalui  konsiliasi,  pelaku usaha  (pasal  52  huruf (c) UUPK).
2. salah  satu  fungsi  strategis ini  adalah  untuk  menciptakan  keseimbangan kepentingan-kepentingan  pelaku  usaha  dan konsumen.  jadi,  tidak  hanya klausula  baku  yang  dikeluarkan  oleh  pelaku  usaha  swasta  atau perusahaan-perusahaan  swasta  saja,  tetap  juga  pelaku  usaha  atau perusahaan-perusahaan milik Negara.
Pelanggaran  dalam sengketa  konsumen  adalah pelanggaran  kewajiban yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  terhadap  hak  serta  harkat  dan martabat  konsumen  yang  berakibat  negatif  bagi  konsumen  ketika  konsumen memakai  atau  menikmati  barang  atau  jasa  dari  pelaku  usaha.  Pelanggaran hak  konsumen  oleh  pelaku  usaha  yang  dapat  dijadikan  dasar  permohonan penyelesaian  sengketa  bisa  berupa  pelanggaran  terhadap  larangan memproduksi  produk  atau  menyediakan  jasa  yang  dilarang  dalam  Pasal  8 ayat  (1)  UUPK,  tindakan  pelaku  usaha  memanipulasi  produk  atau  jasa, menawarkan  barang  dengan  informasi  yang  menyesatkan,  melelang/obral dengan  cara  mengelabui  konsumen, menawarkan  dengan  janji  palsu  untuk memberi  hadiah  ke  konsumen,  pelanggaran  janji  pelayanan  prestasi  lewat pesanan, pelanggaran  terhadap  ketentuan  klausula  baku  yang  diatur  UUPK, mediasi,  dan  arbitrase  dan/atau  memonopoli  dan  melakukan  persaingan usaha tidak sehat (Rusli, 2012) .
Penyelesaian  sengketa  di BPSK  dilakukan  dengan  cepat  karena  dalam tenggat  waktu  21  hari  kerja  terhitung  sejak  gugatan  diterima  BPSK,  BPSK telah  memberikan  putusannya.  Selambat-lambatnya  tujuh  hari  kerja  sejak putusan  dibacakan,  para pihak  harus  melaksanakan  isi  putusan (Antouw, 2015) . Dalam  14  hari,  pihak  yang  bersengketa  wajib  menyatakan  apakah menerima  atau  menolak  putusan  BPSK.  Bila  menolak,  bisa  mengajukan keberatan  ke  PN  selambat-lambatnya  dalam  14  hari  kerja  sejak  putusan
Vol. 1 No. 2 (2019)
diberitahukan. Menurut  pasal  3  PERMA  No.  1  Tahun  2006,  keberatan  dapat diajukan ke PN tempat kedudukan hukum konsumen. Konsumen atau pelaku usaha  harus  menyerahkan  dokumen saat  mendaftarkan  perkara  keberatan. Bagi  konsumen  yang  tak  punya  domisili  hukum  di  Indonesia  atau  WNA, maka  keberatan  diajukan  ke  PN  dalam  wilayah  hukum  BPSK  yang  selaku pelaku  usaha  yang  bertujuan  untuk  memanupulasi  perjanjian  agar menguntungkan  pihaknya.  Klausula  ini  tidak  dapat  dinegosiasikan  atau ditawar-tawar  oleh  pihak  lain,  akibatnya  konsumen  yang  kedudukannya kurang  dominan  biasanya  tak  dapat  bernegosiasi  dan  terpaksa  menerima begitu saja. Dokumen  itu  berupa:  memori  keberatan pihak pemohon, salinan putusan BPSK, surat kuasa khusus dan fotokopi kartu  advokat (bila diwakili kuasa  hukumnya)  mengeluarkan  putusan  yang  menerima  keberatan  harus memutus  dalam  jangka  waktu  21 hari  sejak  keberatan  diterima. Terhadap putusan  yang  dikeluarkan   PN,  dapat  diajukan  upaya  hukum  Kasasi  dalam jangka waktu 14 hari sejak permohonan  kasasi diterima. Putusan MA keluar selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan kasasi diterima.
Digunakan  sistem  pembuktian  terbalik  dalam  kasus  perlindungan konsumen  di  Indonesia.  Sistem  pembuktian  yang  digunakan  dalam mengajukan gugatan/permohonan  di  BPSK  mengacu  pada  pasal  19,  pasal  20 dan  pasal  23  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen,  yakni  pembuktian terbalik  (pasal  28  UUPK  jo.  Pasal  22  SK  Menperindag  Nomor  : 350/MPP/Kep/12/ 2001). Pasal 28 UUPK yang berbunyi demikian: "Pembuktian tentang  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 19, 22 dan 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha". Oleh karena beban pembuktian ada di pihak tergugat, gugatan konsumen akan dikabulkan  jika pelaku  usaha  itu  gagal  membuktikan  dirinya  tidak  bersalah. Diaturnya  konsep  beban pembuktian  terbalik  dalam  UUPK  didasari      pada pemikiran      bahwa  konsumen  pada  umumnya  tidak  mengerti  mengenai proses produksi, jenis produk, bagaimana barang dipasarkan, dsb. melainkan pelaku  usaha  sendirilah  yang  mengetahui  segala  hal  tentang  produknya.  Ini dipandang akan lebih memudahkan proses penyelesaian sengketa.
Putusan  majelis  dimintakan  eksekusinya  ke  pengadilan  negeri dimana konsumen dirugikan (Pasal 57 UUPK). Pasal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat  (1)  UU  14  tahun  1970  yang  diubah  UU  No.  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Menurut  UU Kekuasaan  Kehakiman,  suatu putusan harus  ada  irah-irahnya  sebagai  suatu  title  eksekutorial  yang  jadi  dasar
putusan  dapat  dijalankan.  Tanpa  adanya  irah-irah  itu,  putusan  dapat dikatakan  batal demi  hukum.  Dalam  UUPK maupun  peraturan  pelaksana terkait tidak  diatur  kewajiban  bagi  majelis  untuk  mencantumkan  irah-irah pada putusan BPSK sementara Pasal 54 ayat (3) menyebutkan bahwa putusan majelis  itu final  dan mengikat.  Ada  masalah  dalam  penerapan  putusan  BPSK yang terkadang tidak dapat dieksekusi tanpa dilakukan penetapan pengadilan negeri.  Seharusnya,  putusan  BPSK  itu  tanpa  minta  penetapan  pada pengadilan sudah dapat dieksekusi berdasar pasal 54 ayat (3) UUPK.

## 3.4 Penyelesaian Sengketa Small Claim Court
Di Indonesia, Small Claim Court lebih dikenal dengan nama pengadilan penyelesaian  gugatan  sederhana.  Tata  cara  penyelesaian  gugatan  ini  diatur pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun  2015  tentang  Penyelesaian Gugatan  Sederhana.  Ini  merupakan  gebrakan  yang  dilakukan  Mahkamah Agung  untuk  memenuhi  asas  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan,  sehingga  masyarakat  yang  ingin  mendapatkan  keadilan  tidak  perlu berpikir  berulang  kali  karena  selama  ini  butuh  waktu  yang  lama  untuk menjalani persidangan (Mujahidin, 2007).
Secara umum Small Claim Court dipergunakan untuk menyebut sebuah lembaga  penyelesaian  perkara  perdata  ( civil  claims )  bersekala  kecil  dengan cara sederhana,  tidak  formal,  cepat  dan  biaya  murah. Small  Claim Court pada umumnya  terdapat  di  negara-negara  yang  memiliki  latar  belakang  tradisi hukum common  law. Di  berbagai  negara,  perkara-perkara  konsumen merupakan  perkara  yang  diselesaikan  oleh  lembaga  yang  disebut  sebagai Small  Claim  Court .  Sedangkan  di  Indonesia,  penyelesaian  sengketa  dapat dilakukan  melalui  pengadilan (dalam  hal  ini  termasuk  penyelesaian  gugatan sederhana) atau luar pengadilan (Kurniawan, 2014) .
Salah  satu  ciri  dari  Small  Claim  Court  adalah  terdapat  batasan  nilai gugatan dan terdapat batasan menegenai kasus apa saja yang dapat diajukan atau  tidak  dapat  diajukan.  Menurut  PERMA  tersebut  gugatan  perdata  yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana adalah:
1. Nilai gugatan  materil maksimal 200.000.000 rupiah;
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan   Khusus;
3. Bukan sengketa hak atas tanah;
4. Penggugat  dan  tergugat  masing-masing  tidak  lebih  dari  satu,  kecuali memiliki kepentingan hukum  yang sama;
Vol. 1 No. 2 (2019)
5. Tempat tinggal tergugat harus diketahui;
6. Penggugat  dan  tergugat  harus  berdomisili  di  daerah  hukum  pengadilan yang sama.
Pada  penyelesaian  gugatan  sederhana,  hakim  wajib  berperan  aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberikan  penjelasan  mengenai  acara  gugatan  sederhana  secara berimbang kepada para pihak;
2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para  pihak untuk melakukan perdamaian di luar  persidangan;
3. Menuntut para pihak dalam  pembuktian; dan
4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
Jika para  pihak  dalam upaya perdamaian tercapai perdamaian, hakim akan membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak ( banding ). Terhadap  Putusan  Akta  Perdamaian  tidak  dapat  diajukan  upaya  hukum apapun  ( final ).  Sedangkan,  jika  para  pihak  tidak  mencapai perdamaian  pada hari  sidang  pertama,  maka  persidangan  dilakukan  dengan  pembacaan  surat gugatan  dan  jawaban  tergugat.  Proses  pemeriksaan  gugatan sederhana  tidak dapat  diajukan  tuntutan  provisi,  eksepsi,  rekonvensi,  intervensi,  replika, duplik.  Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  terhadap  putusan  dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah upaya keberatan.
Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7  hari  setelah putusan diucapkan  atau  setelah  pemberitahuan  putusan.  Sedangkan  permohonan keberatan  yang diajukan  melampaui  batas  pengajuan  dinyatakan  tidak  dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan. Putusan keberatan berkekuatan hukum  tetap  terhitung  sejak  disampaikan  pemberitahuan. Putusan  keberatan merupakan  putusan  akhir  yang  tidak  tersedia upaya  hukum  banding,  kasasi atau  peninjauan  kembali.  Maka  putusan  yang  sudah  berkekuatan  hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela.

## 3.5 Perbedaan BPSK dan Small Claim Court
Berdasarkan uraian diatas dapat  diuraikan  beberapa perbedaan antara BPSK  dengan Small  Claim  Court .  Pertama, berdasarkan  posisi  kelembagaan BPSK bukan bagian dari sistem peradilan tetapi berada di bawah Departemen Perindustrian  &  Perdagangan,  sedangkan Small  Claim  Court merupakan bagian dari sistem peradilan. kedua, berdasarkan fungsinya BPSK merupakan
quasi  peradilan,  sedangkan Small  Claim  Court adalah  lembaga  peradilan utama  (pengadilan).  Ketiga,  berdasarkan  jenis  perkara  BPSK  hanya  dapat menyelesaikan  sengketa  konsumen,  sedangkan Small  Claim  Court perkara umum  (semua  perkara  perdata  kecil).  Keempat, berdasarkan  sifat  putusan BPSK  masih  Ambigu,  sedangkan Small  Claim  Court sifat  putusannya berkekuatan  hukum  tetap  dan  dapat  dilaksanakan  eksekusi.  Perbedaan- perbedaan  tersebut  dapat  dijadikan  dasar  kesimpulan  bahwa  BPSK  bukan Small  Claim  Court ,  mungin  memiliki  kemiripan  dalam  prinsip  menyelesaikan sengketa secara sederhana, murah, dan cepat.

## 4. KESIMPULAN
Dari  paparan  yang  penulisa  sampaikan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa sifat dan  kewenangan BPSK termasuk sebagai  quasi peradilan dalam sistem peradilan  nasional, dimana BPSK  merupakan lembaga perkembangan peradilan  di  Indonesia  dalam  memberikan  keadilan  kepada  konsumen  yang telah mengalami kerugian dengan jumlah yang tidak sebanding dengan biaya yang  dikeluarkan  jika  harus  digugat  di  Pengadilan  Negeri.  BPSK  juga diberikan  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus  suatu  perselisihan ataupun  perkara  pelanggaran  hukum,  dan  bahkan perkara  pelanggaran  etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat ( final dan binding ) sebagaimana  putusan  pengadilan  yang  bersifat  “ inkracht ”  pada  umumnya. Semua  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  keadilan  bagi  para  pihak  yang dirugikan oleh suatu sistem pengambilan keputusan yang mengatasnamakan kekuasaan negara.
Makna final dan  mengikat dalam putusan BPSK sesuai dengan makna putusan pengadilan  dimana  para  pihak  dalam  upaya  perdamaian tercapai perdamaian,  hakim  akan membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para  pihak  ( banding ).  Terhadap  Putusan  Akta  Perdamaian  tidak  dapat diajukan  upaya  hukum   apapun  ( final ).  Sedangkan,  jika  para  pihak  tidak mencapai  perdamaian  pada  hari  sidang  pertama,  maka  persidangan dilakukan  dengan  pembacaan  surat  gugatan  dan  jawaban  tergugat.  Proses pemeriksaan  gugatan  sederhana  tidak  dapat  diajukan  tuntutan  provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replika, duplik, atau kesimpulan .
Vol. 1 No. 2 (2019)

## DAFTAR PUSTAKA
Adonara,  F.  F.  (2016).  Prinsip  Kebebasan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara
Sebagai Amanat Konstitusi.
Jurnal Konstitusi , 12 (2), 217. https://doi.org/10.31078/jk1222
Antouw,  B.  C.  (2015).  Kedudukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (Bpsk)  Sebagai  Lembaga  Penyelesaian  Perkara  Pelaku  Usaha  Dan Konsumen. Lex Privatum , 3 (1), 171–179.
Astuti, H. D. (2016). Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (Bpsk). Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia , 2 (2), 572–591.
Hadiati,  M.,  &  Tampi,  M.  M.  (2017).  Efektivitas  Mediasi  dalam  Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta. Prioris , 6 (1), 64–85.
Helmi, H. R. (2015). Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus  Sengketa  Konsumen  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Acara  Perdata ADHAPER , 1 (1), 77–89.
Holijah.  (2014).  Dinamika  Penguatan  Fungsi  Putusan  Mahkamah  Agung Sebagai Lembaga Peradilan di Indonesia. Jurnal NURANI , 14 (3), 77–98.
Kristiyanto,  D.  (2018).  Menggugat  Sifat  Final  dan  Mengikat  Putusan  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ). Jurnal Alethea , 1 (2), 128–141.
Kurniawan,  K.  (2014).  Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System. Jurnal Hukum &
Pembangunan , 44 (2), 269. https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.23
Muh.  Risnain.  (2014).  Eksistensi  Lembaga  Quais  Judisial  Dalma  Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 3 (1), 49–58.
Mujahidin, A. (2007). Peradilan Satu Atap di Indonesia .
Muryati,  D.  T.  (2011).  Pengaturan  dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. Jurnal Dinamika Sosbud , 13 (1), 49–65.
Rusli,  T.  (2012).  Penyelesaian  Sengketa  Antara  Konsumen  dan  Pelaku  Usaha Menurut  Peraturan  Perundang-Undangan. Keadilan  Progresif , 3 (1),  1–16. http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/71
Sari,  S.  W.  (2016).  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Small  Claim  Court. Ahkam: Jurnal Hukum Islam , 4 (2), 327–348.
https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.327-348
Shofie, Y. (2013). Optimalisasi Peran badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pembiayaan  Konsumen  di  Tengah  Terjadinya Disharmonisasi Pengaturan .
Sulistyowati Irianto dkk. (2009). Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleks .
Vol. 1 No. 2 (2019)
Tamba,  I.  (2018).  Peran  BPSK  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di Indonesia  Sebagai  Wujud  Cita-Cita  Perlindungan  Konsumen  di  Bidang Ekonomi. Ensiklopedia Of Journal , 1 (1), 147–152.
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License