Budi Aspani, Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, halaman 114-121

## EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Budi Aspani Fakultas hukum Universitas Palembang e-mail: budiaspani@yahoo.com

## Abstract
Legal  protection  of  citizens  for  acts  committed  by  the  authorities  can  be  done  through  3  (three)  bodies, namely  the  State  Administration  Agency,  through  administrative  efforts,  the  State  Administrative  Court, based on Undag - Law Number 5 of 1986, General Judiciary, through Article 1365 of the Civil Code. In an effort  to  approach  the  main  problem  in  this  study,  the  authors  use  the  type  of  library  research  that  is descriptive  analysis,  namely  by  conducting  research  on  library  materials,  then  carried  out  an  analysis  by referring  to  the  laws  and  regulations  in  the  fields  related  to  the  problem  under  study.  After  discussing  the existing  problems,  it  can  be  concluded  that  the  authority  or  competence  of  the  State  Administrative  Court Judge is to examine, decide upon and resolve the State Administration dispute between civil persons or legal entities as a result of the issuance of a State Administration Decree. The State Administration Decree issued by the State Administration Agency / Officer can be denied by submitting Administrative Efforts consisting of  Administrative  Objections  and  Appeals.  Against  Decisions  Administrative  efforts  in  the  form  of administrative objections and appeals can be filed with the State Administrative Court within a grace period of  90  (ninety)  days  from  the  date  of  receipt  or  announcement  of  the  Decree  of  the  State  Administration Agency / Officer.

## Keywords: Existence; State Administrative Court; Government

## ABSTRAK
Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan  melalui  3  (tiga)  badan,  yitu  Badan  Tata  Usaha  Negara,  dengan  melalui  upaya  administratif, Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undag – Undang Nomor 5 Tahun 1986, Peradilan Umum, melalui Pasal  1365  KUHPerdata.  Dalam  usaha  mendekati  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan  tipe  penelitian    kepuustakaan  yang  bersifat  deskriftip  analisis,  yaitu  dengan  melakukan penelitian  terhadap  bahan-bahan  kepustakaan,  selanjutnya  dilakukan  analisa  dengan  mempedomani peraturan-peraturan  perundang-undangan  di  bidang  yang  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti.  Setelah melakukan  pembahasan  terhadap  permasalah  yang  ada,  maka  dapat  diperoleh  kesimpulan  bahwa Kewenangan atau kompetensi Hakim Peradilan  Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  antara  orang    atau  badan  hukum  perdata  sebagi  akibat dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan  oleh Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tersebut  dapat  disangkal  dengan  cara  mengajukan  Upaya  Administratitif yang  terdiri  dari  Keberatan  dan  Banding  Administratif.  Terhadap  Keputusan  Upaya  administratif  berupa keberatan  dan  banding  administrasi  dapat  diajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam tenggang  waktu    selama  90  (sembilan  puluh)  hari  terhitung  sejak  saat  diterima  atau    diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Tesebut.
Kata Kunci: Eksistensi; Peradilan Tata Usaha Negara; Pemerintahan
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum. 1 Negara Hukum menghendaki segala tindakan  atau  perbuatan  waraga  maupun penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.
Keabasahan  negara  memerintah  ada yang  mengatakan  bahwa  karena  negara merupakan  lembaga  yang  netral  tidak
1 Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945, New Merah Putih, Yogyakarta, 2009, \Halaman 10
memihak,  berdiri  di  atas  kepentingan  semua golongan  masyarakat,  dan  mengabdi  kepada kepentingan umum. 2 Namun di dalam praktek tidak  jarang  istilah  –  istilah  “  demi kepentingan  umum “  ,  “  Pembangunan  untuk masyarakat  “,  serta  ungkapan  lain  yang senada selalu memandang dalam pernyataan – pernyataan politik para petinggi negara, dapat saja  dipakai  sebagai  pembenaran  terhadap pengguna  kekuasaan  negara  untuk  memaksa
2 Arif  Budiman, Teori  Negara  ;  Negara,    Kekuasaan dan  Ideologi, PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 1996, Halaman 1
Budi Aspani, Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, halaman 114-121
seseorang  atau  sekelompok  warga  agar bersedia mematuhi keinginan negara. 3
Negara
Hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan  hukum  bagi  rakyat.  Menurut Philipus M. Hadjon,    bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah  dilandasi  oleh  dua  prinsip  yaitu prinsip  hak  asasi  manusia  dan  prinsip  negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak  asasi  manusia  mendapat  tempat  utama dan  dapat  dikatakan  sebagai  tujuan  dari pada negara  hukum.  Sebaliknya  dalam  negara otoriter    tidak  ada  tempat  bagi  hak  asasi manusia. 4
Konsep negara hukum lahir dari suatu perjuangan  menentang  absolutisme  sehingga sifatnya  dapat  kikatakan  sangat  revolusioner. Salah  satu  contoh  pada  zan  Romawi kekuasaan  yang  menionjol  dari  raja  ialah membuat peraturan melalui Dekrit.
Kekuasaan ini kemudia didelegasikan kepada pejabat  –  pejabat  administratif,  sehingga pejabat  –  pejabat  adminitratif  yang  membuat pengarahan  –  pengarahan  tertulis  bagi  hakim tentang  bagaimana  memutus  suatu  sengketa. Begitu besarnya peranan administratif negara, sehingga  tidaklah  mengherankan  adanya hubungan  antara  pejabat  administratif  negara dengan  rakyat,  dan    perkembangannya peranan  administasi  negara  bertambah  luas. Oleh  karena  hal  inilah  patut  dipikirkan langkah –  lamgkah  untuk  membatasi kekuasaan administrasi dari pada negara.
Dasar peradilan dalam Undang- Undang  Dasar  1945  dapat  ditemukan  dalam pasal 24 yang menyebutkan bahwa :
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan
3 Ibid ., Halaman 1-2
4 Philips M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di  Indonesia ,  PT.  Bina  Aksara,  Surabaya,  1987, Halaman 71
tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah Mahkmah Konstitusi.
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman diatur dalam undang-undang. Sebagai pelaksanaan Pasal 24
Undang-Undang  Dasar  1945,  dikeluarkan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  dan telah  diganti  oleh  Undang_undang  Nomor  4 Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman. Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tathun 2004 di atas disebutkan bahwa : (1) Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya,  dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
(2) Badan  peradilan  yang  berada  di  bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan  dalam  lingkungan  peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan taa usaha negara.
Dengan  demikian  penyelenggaraan peradilan  tata  usaha  negara  (peradilan administrasi)  di  Indonesia  merupakan  suatu kehendak konstitusi dalam rangka memberikan  perlindungan  hukum  terhadap rakyat secara maksimal. Dengan diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  5
Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  yang  berdasarkan  Pasal  144  dapat disebut Undang-Undang Peradilan Administrasi  Negara,  maka  dewasa  ini perlindungan hukum terhadap warga masyarakat  atas  perbuatan  yang  dilakukan oleh  pengusasa  dapat  dilakukan  melalui  3 (tiga) badan, yakni sebagai berikut : 5
a. Badan Tata Usaha Negara, dengan melalui upaya administratif.
b. Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  berdasarkan Undag – Undang Nomor 5 Tahun 1986.
c. Peradilan  Umum,  melalui  Pasal  1365 KUHPerdata .
Dalam kenyataannya, dapat kita rasakan akhir-akhir ini perkembangan- perkembangan dari berbagai macam permasalahan  yang  muncul  kepermukaan merupakan  salah  satu  sebab  tindakan  para
5 Soerjono, Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh  Penguasa  dan  Masalah  Ganti  Rugi,Dalam  MA, Himpunan  Karangan  di  Bidang  Tata  Usaha  Negara, Jakarta, Halaman 41
penguasa  yang  telah  menimbulkan  kerugian terhadap  seseorang  atau  badan  hukum perdata,  diantaranya  pegawai  negeri  yang dijatuhi  salah  satu  jenis  hukuman  disiplin melalui  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian (BAPEK).

## B. Perumusan Masalah
Permasalahan penulisan ini adalah :
1. Apa langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam melakukan Upaya Administratif ?
2. Sejauh  manakah  Tenggang  waktu  dalam mengajukan  gugatan  di  Pengadilan  Tata Usaha Negara ?

## C. Metodologi Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian.
Dalam usaha mendekati pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis  menggunakan  tipe  penelitian kepuustakaan  yang  bersifat  deskriftip analisis, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisa  dengan  mempedomani  peraturan- peraturan  perundang-undangan  di  bidang yang terjait dengan masalah yang diteliti.
2. Pendekatan Penelitian. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif.  Artinya  penelitian sepenuhnya menggunakan data sekunder, maka  penyusunannya  tidak  diperlukan merumuskan hipotesa.
3. Sumber Data. Karena  penelitian  ini  bersifat  yuridis normatif,  maka  untuk  memperoleh  hasil penelitian,  data  yang  diperlukan  adalah data  seknder.  Dalam  penelitian  hukum, data  sekunder  dari  sudut  kekuatan mengikatnya dapat dibedakan kedalam (i) bahan  hukum  primer  seperti  peraturan perundang-undangan yang bersifat
mengikat  (ii)  bahan  hukum  sekunder yang  membrikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer  seperti  rancangan undang-undang,
hasil pnrlitisn, penelitian,  hasil  karya  ilmiah  dari kalangan  hukum  dan  sebagainya,  serta (iii)  bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum  primer  dan  sekunder,  contohnya kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

## II. PEMBAHASAN

## A. Kompetensi Pengadilan
Kompetensi  menurut  Kamus  Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan)  untuk  menentukan  (memutuskan sesuatu). 6 Kompetensi  (kekuasaan)  dari  suatu pengadilan  untuk  memeriksa,  mengadili  dan memutuskan  suatu  perkara  berkaitan  dengan jenis  dan  tingkatan  pengadilan  yang  ada berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan  jenisnya,  lingkungan  pengadilan dibedakan atas pengadilan umum, pengadilan militer,  pengadilan  agama,  dan    pengadilan tata  usaha  negara  (pengadilan  administrasi). Sedangkan berdasarkan tingkatannya pengadilan  itu  terdiri  atas  pengadilan  tingkat pertama,  pengadilan  tionggi  (pengadilan tingkat banding) Mahkamah Agung (pengadilan  kasasi)  dan  sebuah  Mahkamah konstitusi.
Kedudukan  dan  jenis  tingkat  dari pengadilan tersebut adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan disetiap Kabupaten/Kota,  pengadilan  tinggi  (banding) berkedudukan di setiap provinsi dan Mahkamah  Agung  (kasasi)  sebagai  puncak dari  semua  lingkungan  peradilan  yang  ada., serta  Mahkamah  Konstitusi  (tingkat  pertama dan  terakhir)  berkedudukan  di  Ibu  Kota Negara.
Pembentukan  PTUN  dan  PT  TUN  ini dilakukan secara bertahap, karena memerlukan perencanaan dan persiapan yang sebaik-baiknya, baik yang menyangkut masalah teknis maupun non teknis. Untuk itu dalam  Pasal  145  UU  No.  5  Tahun  1986 disebutkan  bahwa  Undang-Undang  PTUN  di tunda  perberlakuaanya  selambat-lambatnya  5 (lima)  tahun  sejak  diundangkannya.  Maka untuk  pertamakalinya  dibentuk  PTUN  di Jakarta,  Medan,  Palembang,  Surabaya  dan Ujung Pandang berdasarkan Keputusan
6 Zairin  Harahap, Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha Negara , PT.Raja Persada, Jakarta,1977, Halaman 29
Prasiden/Kepres  No.  52  Tahun  1990. 7 , mengadili  dan  memutuskan  suatu  perkara  : Pertama  dapat  dilihat  dari  pokok  sengketa (fundamental  punendi) 8 ,  kedua,  dengan melakukan  atas  atribusi  (absolit  comptentie) dan  delegasi  (relatife  competentie) 9 ,  ketiga, dengan melakukan pembedaan atas kompetensi  absolut  dan  kompetensi  relatif. Dapat dilihat dari pokok sengketanya, apabila pokok  sengketanya  terletak  dalam  lapangan hukum  privat,  maka  sudah  tentu  yang berkompetensi  adalah  hakim  biasa  (hakim dari  pengadilan  umum).  Apabila  pokok sengketanya  terletak  dalam    hukum  publik, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah administrasi  yang  berkuasa  (hakiim  PTUN), cara ini  tampaknya sudah kurang memadai  untuk  menjelaskan  secara  lengkap kompetensi  suatu  pengadilan  sebagaimana yang  diuraikan  diatas.  Timbul  pertanyaan sekarang  apakah  Keputusan  Tata  Usaha (KTUN)  merupakan  kewenangan  hakim Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  dalam  hal adanya upaya administratif menurut ketentuan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 ?
Untuk  menjawab  pertanyaan  di  atas, maka  pembahasan  akan  diketengahkan  pada uraian di bawah ini.

## B. Langkah  -  Langkah  Yang  Ditempuh Dalam Upaya Administratif
Pasal 48 Ayat (1 dan 2) menyebutkan :
(1) Dalam  hal  suatu  Badan  atau  Pejabat Tata  Usaha  Negara  diberi  wewenang oleh atau berdasarkan peraturan prundang-undangan untuk
menyelesaikan secara administrattif sengketa  Tata  Usaha  Negara  tertentu, maka  sengketa  Tata  Usaha  Negara tersebut  harus  diselesaikan  melelui upaya administratif yang tersedia;
(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa
Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud  dalam  Ayat  (1)  jika  seluruh
7 Ibid. , Halaman 30
8 E.  Utrecht, Pengantar  Hukum  Administrasi Indonesia, Tinta Mas, Surabaya, 1986,  Halaman 252
9 Sjahran  Basah, Eksistensi  dan  Tolak  Ukur  Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni Bandung, 1990, Halaman 68-69
upaya  administratif  yang  bersangkutan telah digunakan.
Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986, menyebutkan :
“Gugatan  dapat  diajukan  hanya  dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara”.
Setelah dipahami dengan benar tentang  ciri-ciri  dari  hukum  acara  TUN  yang berbeda  dengan  yang  berlaku  dalam  proses perdata  serta  siapa-siapa  saja  yang  dapat menjadi  pihak-pihak  dalam  suatu  proses  di muka Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN),  kama  sebelum  seorang  calon penggugat mengajukan surat gugatannya yang seluruh ia harus pertama-tama perlu memperhatikan :
a. Pasal  48  teersebut  yang  menentukan bahwa  pengadilan  berwenang  memeriksa, memutus  dan  meyelesaikan  sengketa  tata usaha negara jika seluruh upay administratif  yang  bersangkutan  telah digunakan, dan
b. Pasal  55  yang  mengharuskan,  bahwa gugatan  tata  usaha  negara  hanya  dapat diajukan  dalam  tenggang  waktu  90  hari terhitung  sejak  saat  diterimanya  atau diumumkannya  keputusan  Badan  atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
Seperti yang dikatakan dalam penjelasan undang-undang No. 5 Tahun 1986 di  atas,  maka  upaya  administratif  itu merupakan  prosedur  yang  ditentukan  dalam suatu  peraturan  perundang-undangan  untuk menyelesaikan  suatu  sengketa  TUN  yang dilaksanakan  dilingkungan  pemerintahan  itu sendiri  (Bukan  0leh  badan  peradilan  yang bebas) yang terdiri dari :
a. Prosedur keberatan, dan
b. Prosedur banding administratif
Dalam praktek adanya prosedur upaya administratif itu kadangkala tidak begitu saha dengan  mudah  dapat  seketika  diketemukan dalam  peraturan  saahari-hari  yang  kita  baca, contohnya  upaya  administratif  terhadap keputusan  IMB  (Izin  Mendirikan  Bangunan), karena  peraturan  dasarnya  masih  berasal  dari dan terdapat dalam peraturan zaman kolonial, sedangkan  perda-perda  yang  kita  baca  dan kita  anggap  merupakan  peraturan  kelanjutan
tidak  menyebutkan  sama  sekali.  Karena  itu dari  para  hakim  Tata  Usaha  Negara duharapkan ketelitian dan keseksamaan dalam menelusuri  peraturan  dasar  dari  setiap keputusan  Tata  Usaha  Negara  (TUN)  yang disengketakan.
Berkenaan  dengan  uraian  di  atas, Zairin Harahap mengemukakan, bahwa upaya administratif  itu  merupakan  prosedur  yang ditentukan  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan  untuk  menyelesaikan  sengketa TUN yang dilaksanakan dilingkungan pemerintahan  sendiri  (bukan  oleh  peradilan yang  bebas)  yang  terdiri  dari  prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. 10
Dalam Penjelasan Pasal 48 disebutkan bahwa  upaya  administratif  adalah  suatu perosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang  atau  badan  hukum  perdata  apabila ia  tidak  puas  terhadap  suatu  keputusan  Tata Usaha  Negara.  Prosedur  itu  dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri. Dalam hal penyelesaiannya  itu  dilakukan  oleh  instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan  keputusan  yang  bersangkutan, maka  prosedur  tersebut  dinamakan  prosedur banding administratif. Dalam hal penyelesaiannya  KTN  (  Keputusan  Tata Usaha  Negara)  tersebut  harus  dilakukan sendiri  oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara  yang  mengeluarkan  keputusan  itu, maka  prosedur  yang  ditempuh  tersebut disebut Keberatan.
Dalam Bab IV tentang Upaya Administratif (Pasal 48 berserta
Penjelasannya),  angka  2  Hurup  a  dan  b  dari surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  1991  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara menyebutkan : 11 a. Apabila peraturan dasarnya hanya
menentukan  adanya  upaya  administraif berupa pengajuan keberatan, maka gugatan terhadap KTUN yang bersangkutan diajukan kepada TUN.
10 Zairin Harahap, Op.Cit , Halaman 76
11 Ibid ., Halaman 78
b. Apabila  peraturan  dasarnya  menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan  surat  keberatan  dan  atau mewajibkan  pengajuan  surat  banding administratif,  maka  gugatan  terhadap keputusan  TUN  yang  telah  diputus  dalam tingkat  banding  administratif  diajukan langsung  kepada  PT  TUN  dalam  tingkat pertama yang berwenang.
Dengan  demikian  ketentuan  Pasal  51 Ayat  (3)  yang  menyebutkan  bahwa  PTUN bertugas  dan  berwenang  memeriksa  dan memutus,  dan  menyelesaikan  di  tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimasud dalam Pasal 48  apabila sdengketa  itu  telah  diputus  dalam  tingkat banding  adminitratif,  sedangkan  apabila upaya  administratif  yang  tersedia  hanya berupa keberatan, maka gugatan  KTUN  yang di  putus  dalam  tingkat  upaya  keberatan tersebut tidak dapat diajukan langsung kepada PT  TUN,  tetapi  kepada  Pengadilan  Tata Usaha Negara (PTUN).
Perbedaan penting antara upaya administratif  dan  PTUN  (Pengadilan  Tata Usaha  Negara)  bahwa  PTUN  hanyalah memeriksa,  dan  menilai  dari  segi  hukumnya saja. Sedangkan penillaian dari segi kebijaksanaan  bukan  melalui  atau  bukan menjadi  wewenang  PTUN.  Pemeriksaan upaya  administratitf,  badan  TUN  selain berwenang  menilai  segi  hukumnya,  juga berwenang  menilai  segi  kebijaksanaannya. Dengan demikian penyelesaian melalui upaya administratif menjadi lengkap. 12 Tetapi penilaian  secara  lengkap  tersebut  tidak termasuk  pada  prosedur  banding.  Pada prosedur banding, badan TUN hanya melakukan  penilaian  dari  segi  hukumnya saja. 13
Tersedia atau tidaknya upaya administratif terhadap suatu Kepuutusan TUN ditentukan  oleh  suatu  peraturan  perundang- undangan.  Keberatan  atau  pengaduan  yang
12 Ibid. , Halaman 78
13 Soerjono  Soekanto, Perbuatan  Melanggar  Hukum Oleh  Penguasa  dan  Masalah  Ganti  Rugi,  Himpunan Karangan  di  bidang  hukum  TUN ,  PPTH  dan  Hukum MA, Jakarta, 1993, Halaman 42
Budi Aspani, Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, halaman 114-121
tidak ada dasar hukumnya, tidak dapat disebut sebagai  upaya  untuk  menyelesaikan  sengketa TUN  melalui  Upaya  Administratif.  Beberapa perundang-undangan  yang  memuat  upaya administratif  adalah  UU  No.  6  /1983  untuk penyelesaian  yang  menyangkut  wajib  pajak, PP  30/1980  untuk  menyelesaikan  sengketa kepegawaian,  P4D  (Panitia  Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah), P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) untuk perselisihan perburuhan.
C. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan
Dalam  hukum  acara  TUN  pengajuan gugatan  dapat  dilakukan  hanya  dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari, yang  dihitungsejak  saat  diterimanya  atau diumumkannya  Keputusan  TUN.  Hal  ini berarti  apabila  gugatan  tersebut  diajukan setelah  lewat  90  (sembilan  puluh)hari,  maka pengadilan  tidak  akan  menerima  gugatan. Oleh karena itu harus pandai-pandai menghitung  batas  waktu  terebut,  karena kewat dari batas waktu tersebut gugatan akan ditolak oleh pengadilan.
Kesulitan  yang  akan  muncul  adalah apabila  tenggang  waktu  mengajukan  gugatan itu dikaitkan dengan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986,  yakni  terhadap  keputusan  TUN  yang bersifat  negatif.  Sepintas  Keputusan  TUN negatif  memberikan  perlindungan  hukum terhadap masyarakat tentang kepastian hukum tehadap  haknya.  Namun  apabila  ditelusuri lebih  jauh  dikaitkan  dengan  ketentuan tenggang  waktu,  maka  tidak  semua  orang tahun  apakah  suatu  peraturan  perundang- ndangan  ,memuat  tegas  tentang  tenggang waktu mengeluarkan KTUN. Sekalpun dalam Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu disebutkan bahwa apabila peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak nengaturnya, maka dengan tenggang  waktu  adalah  4  (empat)  bulan, terhitung  sejak  permohonan  Keputusan  Tata Usaha  Negara  itu  diajukan.  Dalam  kondisi masyarakat  masyarakat  yang  serta  menerima dan sangat berpraangka baik terhadap pejabat, sehingga  selalu  sabar  mengunggu.  Dengan demikian, siapa yang dapat menjamim bahwa ketentuan tenggang waktu mengajukan gugatan tidak daluarsa.
Dalam  Pasal  3  UU  PTUN  tersebut, tampaknya  menyadari  sepenuhnya  kondisi
peraturan perundang-undangan yang ada pada saat  UU  PTUN  ini  diundangkan,  sehingga memara perlu memasukan ketentuan peralihan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut. Oleh karenanya  untuk  memberikan  perlindungan hukum  secara  maksimal  kepada  masyarakat, sudah  semestinya  peraturan  perundang- undangan  yang  belum  mengatur  tentang tenggang  waktu  mengeluarkan  Kputusan TUN agar segera mengaturnya.
Dalam hukum acara perdata, tenggang waktu mengajukan gugatan yang mengakibatkan gugatan menjadi daluarsa atau prematur tidakloah begitu prinsif dibandingkan  dengan  hukum  acara  PTUN sebagaimana  dapat  dijelskan  di  atas.  Dalam hukum  acara  perdata,  memang  dapat  saja terjadi  gugatan  dianggap  daluarsa,  tetapi kadaluarsanya gugatan itu semata-mata karena  kelalaian  penggugat.  Berbeda  dengan hukum  acara  PTUN,  daluarsanya  gugatan dapat  digugat  dapat  dikatakan  semata-mata ketidak  tahuan  penggugat.  Disamping  itu dalam  hukum  perdata  tenggang  waktu mengajukan  gugatan  relatif  lebih  lama  dan berbeda  tenggang  waktunya.  Begitu  juga mengenai  gugatan  prematur  menjadi  sangat naif, karena penggugat seharusnya mengetahui  bahwa  tergugat  belum  dapat dikatakan  wanprestasi  sebelum  tenggang waktu yang diperjanjikan jatuh tempo.
Berbeda  dengan    Indro  Harto,  yang menyatakan  bahwa  setelah  sweorang  calon penggugat  itu  merasa  pasti,  bahwa  untuk menggugat keputusan TUN yang dirasakannya merugikan itu menurut peraturan dasarnya tidak tersedia suatu upaya administratif  yang  harus  ditempuh  terlebih dahulu  atau  upaya  administratif  itu  sudah  ia tempuh  tetapi  hasilnya  tidak  memuaskan baginnya,  maka  ia  harus  menghitung-hitung apakah gugatan yang akan ia ajukan itu masih berada  dalam  tenggang  waktu  90  hari sebagaimana  ditentukan  dalam  pasal  55  UU No. 5 Tahun 1986.
Ketentuan  mengenai  tenggang  waktu 90 hari itu tidak ada ketentuan pengscualiannya, artinya selalu dihitung sejak diterimanya  keputusan  Badan  atau  Jabatan YUN  yang  akan  digugat.  Hal  ini  berarti juga berlaku bagi pengajuan gugatan  yang
Budi Aspani, Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, halaman 114-121
diajukan  terhadap  Keputusan  TUN  yang dikeluarkan  dalam  rangka  upaya  keberatan atau  peleksanaan  pengawasan  administratif yang  bersifat  preventif  maupun  refresif  serta terhadap Keputrusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan  dalam  rangka  upaya  keberatan dan  banding  administratif.  Jadi  apabila  yang hendak  digugat  itu  Keputusan  Tata  Usaha Negara  tersebut  terhadapnya  terbuka  suatu upaya  administratif  maka  dalam  tenggang waktu  90  hari  untuk  mengajukan  gugatan  itu harus  dihitung  sejak  hari  diterimanya  atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau Jabatan  TUN  yang  mengenai  /  memutuskan uapaya  administratif  yang  bersangkutan, maka tenggang waktu 90 hari tersebut seudah dapat  dihitung  sejak  diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara semula.
Ketentuan  Pasal  48  itu  metupakan ketentuan  imperatif  sifatnya,  artinya  kelau yang  tersedia  itu  dan  macam  prosedur (prosedur keberatan maupun peosedur banding  administratif0  maka  kedua  macam prosedur  itu  harus  ditempuh  lebih  dahulu sebelum  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Tata Usaha Negara.
Jika  kita  perhatikan,  mungkin  sekali dalam  peraturan  dasarnya  hanya  tersedia suatu  macam  prosedur  (Prosedur  keberatan atau  prosedur  banding  administratif  saja), maka  setelah  prosedur  yang  tersedia  itu ditempuh barulah penggugat dapat kemgajukan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha Negara. Sekarang persoalannya adalah, dalam kongkretonya  mulai  saat  kapan  tenggang waktu 90 hari itu harus dihitung ?  Mengenai hal  ini  perlu  menjabarkan  pengertian  “ diterimanya  atau  diumumkannya  Keputusan Tata  Usaha  Negara  yang  hendak  digugat tersebut.
Indroharto memandang masalah tenggang  waktu  untuk  mengajukan  gugatan ini tidak perlu dibedakan antara yang berlaku bagi  penggugat  sebagai  alamat  yang  dituju dengan  penggugat  sebagai  pihak  ketiga  yang berkepentingan. Artinya, apabila pihak ketiga yang  berkepentingan  itu  hendak  mengajukan gugatan  sendiri  (bukan  melakukan  suatu intervensi  kedalam  suatu  proses  yang  sedang berjalan), maka ketentuan-ketentuan
mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan  yang  berlaku  bagi  penggugat  pada umumnya juga berlaku baginya. 14
Lebih  lanjut  dikatakan,  artinya  ; karena  pihak  ketiga  itu  bukan  berkedudukan sebagai  alamat  yang  dituju  oleh  keputusan TUN  yang  bersangkutan  maka  tenggang waktu  untuk  mengajukan  gugatan  harus  ia ikuti tenggang waktu bagi alamat yang dituju. Dalam  SEMA  No.  2  Tahun  1991  Tanggal  3 Juli  tersebut  diadakan  penghalusan  mengenai tenggang waktu ini khusus yang berlaku bagi pihak  ketiga  (bukan  si  alamat  yang  dituju) sebagai berikiut :
“ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan  TUN,  tetapi  yang  merasa kepentinngannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55  dihitung  secara  kasuistis  sejak  saat  ia merasa  kepentingannya  dirugikan  oleh keputusan  TUN  yang  bersangkutan  dan mengetahui  adanya  keputusan  TUN  yang bersangkutan “. 15
Penghalusan  ini  menurut  Indoharto, dimaksudkan  untuk  lebih  memenuhi  rasa keadilan  yang  berupa  kesempatan  untuk menggunakan bagi pihak ketiga bukan alamat yang dituju. Namun apabila hal ini dilakukan terlalu jauh dan terlalu sering diterapkan akan berakibat  prinsip  utama  UU  bahwa  Peradilan ini  diadakan  hanya  melihat  kedepan.  Jadi pada  prinsipnya  UU  lebih  mementingkan stabilitas pemerintahan dari pada kepentingan perseorangan.
Kesalah
tindakan-tindakan pemerintahan  yang  sudah  dan  dan  sudah mapan  dalam  masyarakat  memang  tidak dibenarkan  untuk  diganggu  gugat  lagi  lewat peradilan  tata  usaha  negara.  Yang  sering menyulitkan  bagi  Hakim  TUN  adalah,  kelau menghadapi  penggugat  pihak  ketiga  yang tidak jujur, formal dalam gugatannya ia tulis, bahwa  sewaktu  ia  menerima  atau  mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengketakan itu masih dalam tenggang waktu 90  hari.  Padahal  keputusannya  sendiri  sudah
14 Ibid., Halaman  56
15 SEMA  No.  2  Tahun  1991, Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Beberapa  Ketentuan  Dalam  UU  No.  5 Tahun  1986  Tentang  Peradilan  TUN ,  1991,  Halaman 302
dikeluarkan  beberapa  tahun  sebelumnya  atau kalau  mengenai  surat-surat  tanah,  tanahnya sendiri  sudah  berulangkali  berpindah  tangan melalui  prosedur  yang  wajar.  Diantara  para hakim TUN ada yang berpegang pada tanggal yang  disebut  oleh  Penggugat  dalam  surat gugatannya,  tanpa  meneliti  lebih  lanjut langsung  menerima  gugatan  semacam  itu untuk diproses.
Dalam menghadapi dalil yang meragukan  demikian  itu  hakim  harus  lebih bujaksana  dengan  meneliti  lebih  dalam kebenaran  dalil  penggugat  tersebut.  Timbul pertanyaan  bagi  kita  mengapa  setelah  sekian tahun  penggugat  baru  sekarang  menerima atau mendengar tentang adanya pengumuman tersebut  ?  Untuk  mdenjawab  pertanyaan  ini, dapat  dikemukakan  bahwa  paling  tidak penggugat  harus  membuktikan  lebih  dahulu keadaan-keadaan  yang  menunjukkan  dimana ia  berada  waktu  itu  sehingga  ia  dalam keadaan yang tidak mungkin dapat menerima datau  mendengar  tentang  adanya  keputusan yang  baru  sekarang  ini  ia  gugat.  Dalam  hal- hal  yang  demikian  pada  prinsipnya  yang dimungkinkan hanyalah gugatan untuk menuntut  ganti  rugi  ke  Peradilam  Perdata yang  tidak  membawa  akibat  harus  dibatalkan atau dinyatakan tidak syahnya suatu keputusan yang telah lama keluar tersebut.

## III. KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa :
1. Kewenangan  atau  kompetensi  Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan sengketa  Tata  Usaha  Negara  antara  orang atau  badan  hukum  perdata  sebagi  akibat dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha Negara.
2. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang dikeluarkan  oleh  Badan/Pejabat  Tata Usaha  Negara  tersebut  dapat  disangkal dengan cara
mengajukan
Upaya
Administratitif yang terdiri dari :
a. Keberatan, dan
b. Banding Administratif.
3. Terhadap  Keputusan  Upaya  administratif berupa keberatan dan banding administrasi dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha  Negara  dalam    tenggang  waktu selama  90  (sembilan  puluh)  hari  terhitung
sejak  saat  diterima  atau    diumumkannya Keputusan  Badan/Pejabat  Tata  Usaha Negara Tesebut.

## DAFTAR BACAAN
Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945,
New Merah Putih, Yogyakarta, 2009, Arif  Budiman, Teori  Negara  ;  Negara, Kekuasaan  dan  Ideologi, PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, E.  Utrecht, Pengantar  Hukum  Administrasi Indonesia, Tinta Mas, Surabaya, 1986 Indiharto, Usaha  Memahami  UU  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  Pustaka Sinar Harapan,  Jakarta, 1996
Philips  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum Bagi  Rakyat  di  Indonesia ,  PT.  Bina Aksara, Surabaya, 1987 SEMA  No.  2  Tahun  1991, Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Beberapa  Ketentuan  Dalam UU  No.  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan TUN , 1991 Sjahran  Basah, Eksistensi  dan  Tolak  Ukur
Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni Bandung, 1990 Soegijatno  Tjakranegara, Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di
Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 Soerjono  Soekanto, Perbuatan  Melanggar Hukum Oleh Penguasa dan Masalah Ganti Rugi,  Himpunan  Karangan  di  bidang hukum  TUN ,  PPTH  dan  Hukum  MA, Jakarta, 1993
Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha  Negara ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1997