KONSEP PEMBIAYAAN DALAM MENUNJANG DUNIA PENDIDIKAN
Kadek Rai Suwena
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail: kadek_suwena@yahoo.co.id

## Abstrak
Administrasi  anggaran  biaya  sekolah  pendidikan  merupakan  seluruh  proses  kegiatan yang  direncanakan  dan  diusahakan  secara  sengaja  dan  bersungguh-sunggguh,  serta pembinaan  secara  kontinyu  terhadap  biaya  operasional  sekolah/  pendidikan,  sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan.  Secara  garis  besar  kegiatannya  meliputi pengumpulan/  penerimaan  dana  yang  sah  (dana  rutin,  SPP,  sumbangan  BP3,  donasi dan  usaha-usaha  halal  lainnya),  penggunaan  dana  dan  pertanggungjawaban  dana kepada  pihak-pihak  terkait  yang  berwenang.  Dalam  upaya  penggunaan  dana  dan pertanggungjawabannya  diperlukan  adanya  strategi  yang  tepat.  Seperti  yang  kita ketahui, strategi itu sendiri dipenggaruhi oleh misi organisasi atau lembaga (sekolah) dan lingkungannya. Dalam menentukan strategi diperlukan analisis masa lalu dan lingkungan ekstrem  yang  mencakup  kekuatan  ( strength ),  kelemahan  ( weakness ),  peluang ( opportunities )  dan  ancaman  ( threats )  berkaitan  dengan  implementasi  dari  pembiayaan yang  akan  dilaksanakan.  Implementasi  pembiayaan  dalam  dunia  pendidikan  dapat dimulai  dari  lingkungan  keluarga,  sekolah  dan  yang  berujung  pada  lingkungan masyarakat  (pemerintah).  Maka  sosialisasi  gencar  untuk  meyakinkan  pemerintah  agar mengalokasikan  anggaran  sektor  pendidikan  dalam  jumlah  yang  cukup  harus  terus dilakukan.  Tanpa  usaha  seperti  itu,  nasib  sektor  pendidikan  saat  otonomi  daerah dilaksanakan hanya asal terlaksana saja.
Kata Kunci: pembiayaan, pendidikan

## Abstract
Administration  of  the  school  budget  to  the  entire  process  of  education  is  planned  and cultivated  intentionally  and  mean  sunggguh,  as  well  as  the  continuous  development  of the  operational  costs  of  the  school  /  education,  so  that  education  operations  more effectively  and  efficiently,  in  order  to  help  achieve  the  educational  goals  that  have  been set. Broadly speaking activities include the collection / receipt of funds authorized (regular funds,  tuition,  donations  BP3,  donations  and  other  lawful  efforts),  the  use  of  funds  and accountability  of  funds  to  related  parties  authorized.  In  an  effort  to  use  the  funds  and accountability  necessary  to  have  the  right  strategy.  As  we  know,  the  strategy  itself dipenggaruhi  by  the  mission  of  the  organization  or  institution  (school)  and  the environment.  In  determining  the  required  analysis  of  past  strategies  and  extreme environments  that  include  strength  (strength),  weakness  (weakness),  opportunities (opportunities)  and  threats  (threats)  related  to  the  implementation  of  the  financing  to  be implemented.  Implementation  in  education  financing  can  be  started  from  the  family, school  and  community  environments  that  led  to  the  (government).  So  intense socialization  to  convince  the  government  to  allocate  the  education  sector  budget  in sufficient quantities should be done. Without such efforts, the fate of the education sector is currently only implemented decentralization origin accomplished alone.
Keywords: finance, education

## PENDAHULUAN
Konsep  biaya  itu  mulai  berlaku dalam produksi barang atau jasa, dimana biaya  erat  kaitannya  dengan  transaksi ekonomi  yang  dilakukan  oleh  produsen, penjual,  pembeli,  atau  konsumen  dalam bentuk uang atau moneter. Beberapa ahli ekonomi membedakan biaya yang sebenarnya dengan pengeluaran. “Terdapat  perbedaan  antara  biaya  yang sebenarnya  yang  berhubungan  dengan usaha atau pengorbanan yang diperlukan untuk  memproduksi  barang  dan  jasa dengan biaya yang terdiri dari pengeluaran untuk membayar para pemilik  faktor  produksi”  (Marshall  dan Hallak,  1985  dalam  Fattah,  2004).  Biaya dalam  pengertian  uang  bagi  seorang konsumen dianggap mewakili atau semua dengan  biaya  yang  sebenarnya  yang dikeluarkan  oleh  seorang  produsen. Namun  demikian,  karena  ada  rantai transaksi  ekonomi  yang  dimulai  oleh pemilik  atau  produsen  dan  berakhir  di konsumen terakhir, maka bagian transaksi  di  bagian  atas  sama  atau  lebih tinggi  dari  pada  grosir,  karena  ada tambahan  ongkos  pembelian.  Demikian pula,  harga  grosir  lebih  tinggi  daripada harga yang ditentukan oleh produsen.
Secara  teoritis,  konsep  biaya  di bidang lain mempunyai kesamaan dengan bidang pendidikan, dimana lembaga  pendidikan  dipandang  sebagai produsen jasa pendidikan
yang menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter, dan nilai-nilai yang  dimiliki  oleh  seorang  lulusan. Kegiatan  pendidikan  sebenarnya  dapat dipandang  sebagai  pelayanan  ( services ) terhadap siswa atau peserta didik selama belajar. Pendidikan sebagai proses produksi yang menghasilkan lulusan yang berhasil  dapat  ditentukan  oleh  jumlah pendaftar dan komponen-komponen input dalam  suatu  sistem  pendidikan.  Namun demikian,  pada  skala  ekonomi  mikro  dan tingkatan  keluarga  atau  suatu  lembaga pendidikan, tidak terdapat hubungan yang fungsional  antara  biaya  bagi  produsen (lembaga)  dengan  biaya  bagi  konsumen (keluarga). Persoalannya, lembaga
pendidikan pada umumnya tidak langsung  menanggung    seluruh  biaya, karena  gaji  guru  dan  sarana  pendidikan dominan  bersumber  dari  pemerintah. Sedangkan  uang  pemerintah  sebagian besar dari masyarakat melalui pembebasan  wajib  pajak.  Pajak  yang dibayar oleh masyarakat dipandang sebagai  biaya  tidak  langsung.  Oleh karena  itu,  pendidikan  dapat  dipandang sebagai aktivitas yang bersifat  pelayanan umum.
Transaktor ekonomi yang berhubungan  dengan  pendidikan  dapat dibedakan  menjadi  dua  golongan,  yaitu (1)  golongan  produsen  dan  (2)  golongan konsumen.  Para  produsen  pendidikan terdiri dari pendidik, pengelola pendidikan, badan/lembaga anak di rumah. Sedangkan
konsumen
( costumers )  pendidikan  dapat  terdiri  dari keluarga  atau  orang  tua  siswa,  siswa  itu sendiri,  lembaga-lembaga  pemerintahan atau  swasta,  dan  masyarakat  secara umum.  Biaya  bagi  keluarga  ialah  uang sekolah  dan  pajak  yang  dibayar  kepada pemerintah yang sebagian oleh pemerintah  digunakan  untuk  membiayai pendidikan. Di samping itu, biaya kesempatan ( opportunity cost ) dan pendapatan yang hilang ( earning forgone ) selama mengikuti pendidikan, yang masih perlu dipertanyakan apakah biaya tersebut harus diperhitungkan.
Latar  belakang  perlunya  landasan ekonomi dalam pendidikan (1) pendidikan yang  kurang  mengajarkan  cara  pandang produktif;  (2)  lembaga  pendidikan  yang kurang membangun interpreneurship (kemampuan  menjual  dan  membeli);  (3) hidup  melebihi  dari  kemampuan;  (4) belum  mengembangkan  rasa  percaya yang  optimal;  (5)  kurang  menawarkan program studi yang dipasarkan. Kalau ya strategi pemasaran yang kurang strategis. (Sedanayasa, 2006). Dampaknya (1) angka pengangguran  makin  membengkak;  (2) pengangguran terselubung
makin bertambah;  dan  (3)  pegangguran  akibat pemutusan  hubungan  kerja  (PHK).  Arah
pendidikan  nasional  ada  dua Pertama, prinsip  kemandirian  dalam  pendidikan dan  prinsip  pemerataan  menuntut  warga Negara secara individual maupun kolektif untuk  memiliki  kemampuan  bersaing  dan sekaligus kemampuan bekerjasama. Kedua , tujuan pendidikan nasional, menjadikan manusia trampill dan mandiri. Dalam  hubungannya  dengan  biaya  dan manfaat,  pendidikan  dapat  dipandang sebagai salah satu bentuk investasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Dasar Pembiayaan Dalam Pendidikan
Administrasi anggaran biaya sekolah  pendidikan  merupakan  seluruh proses  kegiatan  yang  direncanakan  dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sunggguh,  serta  pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah/ pendidikan, sehingga kegiatan
operasional pendidikan  semakin  efektif  dan  efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara garis besar kegiatannya meliputi pengumpulan/  penerimaan  dana  yang sah  (dana  rutin,  SPP,  sumbangan  BP3, donasi  dan  usaha-usaha  halal  lainnya), penggunaan dana dan pertanggungjawaban dana kepada pihak- pihak terkait yang berwenang.
Dana  yang  datang/  masuk  itu disebut  dana  masukan  ( input )  yang kemudian setelah dilakukan perencanaan anggaran  ( budgeting )  lalu  digunakan dalam  pelaksanaan  proses/  operasional pendidikan  ( throughput )  dan  akhirnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang  berlaku  bersama  hasil  usaha ( output ) yang dihasilkan.
Mejelang  atau  pada  awal  tahun ajaran, pimpinan sekolah membuat perencanaan  anggaran  pendapatan  dan belanja  sekolah  (RAPBS)  untuk  diajukan kepada  Kakanwil  Depdikbud  Provinsi (atau  Kakan  Depdikbud  Kabupaten  atau Kodya)
untuk mendapatkan
persetujuannya/ saran perbaikannya, kemudian diajukan kepada Badan Pembantu  Pelaksana  Pendidikan  (BP3)
untuk  persetujuan  tentang  sumbangan pedidikannya  di  samping  SPP  yang sesuai dengan persetujuan/ kategori SPP oleh  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I, sehingga akhirnya jadilah anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yang  sah  untuk  dapat  dilaksanakan  atau dioperasionalisasikan.  Dalam  kegiatan  ini agar diperhatikan sebuah semboyan yang berbunyi:  “janganlah  pasak  lebih  besar dari tiangnya.
Biaya operasional pendidikan atau sekolah  terdiri  dari  biaya  untuk  kegiatan belajar-mengajar,  gaji  dan  honorarium guru  dan  pegawai  TU,  alat  tulis  kantor (ATK),  pemeliharaan  dan  rehabilitasi serta  lain-lain  kegiatan  seperti  acara- acara  awal  dan  tutup  tahun  ajaran, kemah, karyawisata dan lain-lain.
Dalam  uraian  sebelumnya  telah dijelaskan
mengenai administrasi keuangan  sebagai  sebuah  kebutuhan dalam menunjang
terlaksananya pendidikan.  Namun  tidak  selamanya kebutuhan  akan  dapat  terpenuhi,  hal  ini disebabkan  karena  sifat  manusia  yang tidak  pernah  puas  terhadap  apa  yang telah  mereka  raih  dengan  kebutuhan yang tak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dan mempunyai kegunaan alternatif, dalam konsep ekonomi sering disebut dengan
kelangkaan.
Terbatas  artinya  jumlah  barang dan  jasa  yang  diperlukan  manusia  tidak selamanya ada dan tidak mudah diperoleh.  Misalnya:  kebutuhan  manusia akan  pendidikan,  tidak  semua  dan selamanya manusia tersebut dapat menikmati  pendidikan.  Hal  ini  tergantung dari kemampuan manusia tersebut dalam memenuhi  kebutuhan  akan  pendidikan. Ada manusia yang mampu untuk memenuhi  kebutuhan  akan  pendidikan namun manusia yang bersangkutan tidak ada kemauan untuk memenuhinya, sedangkan  fenomena  di  lain  pihak  ada manusia yang ingin memenuhi kebutuhan akan  pendidikan  namun  tidak  mampu untuk  memenuhinya  karena  adanya keterbatasan kemampuan untuk
memenuhi  kebutuhan  akan  pendidikan tersebut.
Mempunyai  kegunaan  alternatif artinya  bahwa  barang  dan  jasa  dapat digunakan  dalam  berbagai  kemungkinan perolehan  manfaat  yang  berbeda-beda.
Ini tergantung kepada keputusan manusia,  bagaimana  barang  dan  jasa  itu akan  digunakan.  Misalnya:  komputer, pengunaan  komputer  dapat  digunakan untuk berbagai alternatif tujuan. Misalnya: dapat  digunakan  untuk  menyimpan  data- data, mengakses informasi melalui internet,  dapat  digunakan  mengetik, dapat  digunakan  untuk  memutar  film  CD ataupun  DVD.  Namun  tidak  semua manusia  dapat  memenuhi  kebutuhan akan  computer  padahal  kebutuhan  akan computer  saat  ini  sangat  penting,  hal  ini kembali lagi disebabkan karena keterbatasan kemampuan manusia.
Upaya  pemenuhan  kebutuhan  ini pada  dasarnya  tak  pernah  berakhir, karena  sifat  kebutuhan  manusia  baik jumlah  dan  jenisnya  tak  terbatas.  Juga selama  hayat  dikandung  badan,  manusia selalu mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan  hidupnya.  Sementara itu  alat  pemuas  kebutuhan  yang  terdiri dari  barang  dan  jasa  itu  terbatas  bahkan seringkali  jarang  dan  sukar  ditemukan. Sekali alat pemuas kebutuhan itu diperoleh  maka  manusia  dihadapkan pada  pilihan  untuk  penggunaan  alat pemuas  kebutuhan  itu  dalam  berbagai kemungkinan atau alternatif penggunaan. Artinya  barang  dan  jasa  yang  telah diperoleh  dapat  digunakan  bukan  saja untuk satu kebutuhan tetapi mungkin juga untuk  pemenuhan  kebutuhan  yang  lain yang  dirasakan  lebih  penting.  Nah,  jadi manusia  tidak  pernah  berhenti  untuk berpikir  dan  belajar  untuk  memenuhi kebutuhannya selama ia masih bernapas.
Strategi Dalam Mempersiapkan

## Pembiayaan Pendidikan
Strategi  secara  sederhana  dapat didefinisikan  sebagai  keputusan  atas tindakan  yang  berusaha  untuk  mencapai sasaran  organisasi.  Strategi  itu  sendiri dipenggaruhi  oleh  misi  organisasi  atau
lembaga  (sekolah)  dan  lingkungannya. Dalam  menentukan  strategi  diperlukan analisis masa lalu dan lingkungan ekstren yang  mencakup  kekuatan  ( strength ),
kelemahan ( weakness ), peluang ( opportunities ) dan ancaman ( threats )
1)  Keluarga
Memberikan  pemahaman  yang  baik dan  benar;    (b)  Mengajarkan  pola hidup  hemat  pangkal  kaya,  melalui menabung; (c) Memelihara dan bertanggung  jawab  terhadap  fasilitas yang  ada  dirumah  khususnya  terkait dengan sarana prasarana; (d) Mengajarkan pemanfaatan barang bekas  menjadi  bernilai  ekonomis;  (e) Memberikan contoh-contoh cara belajar yang benar, efektif dan efisiensi;  dan  (f)  Mengajarkan  cara pandang yang efektif. 2)  Sekolah Usaha-usaha misalnya: (a) Mengadakan  seni  pentas  keliling  atau dipentaskan di masyarakat; (b) Menjual  hasil  karya  nyata  anak-anak; (c)  Membuat  bazaar;  (d)  Mendirikan koperasi; (e) Mendirikan toko keperluan  personalia  pendidikan  dan anak-anak;  (f)  Mencari  donator  tetap; (g)  Mengumpulkan  sumbangan;  dan (h) Mengaktifkan komite sekolah khusus meningkatkan dana pendidikan.
3) Masyarakat
(a)  Memberikan  pemahaman  yang baik dana benar; (b) Mengajarkan pola hidup  hemat  dan  bersahaja;  (c) Memelihara  dan  bertanggung  jawab;
(d) Mengajarkan memanfaatkan barang bekas menjadi bernilai ekonomis;  (e)  Memberikan  contoh- contoh cara belajar yang benar efektif, dan efisiensi; (f) Pembelajaran life skill; (g) Membangun etos kerja dan semangat berwirausaha; (h)
Membangkitkan  semangat  belajar  dan kerja;  dan  (i)  Mengaktifkan  usia produktif  melalui  kelompok  belajar usaha.
Implementasi Konsep Pembiayaan Dalam Menunjang Pendidikan 1)  Dalam Lingkungan Keluarga Biaya  Satuan  Pendidikan  (BSP)  di Tingkat Orangtua. Biaya satuan pendidikan (BSP) ditingkat  orangtua  siswa  adalah  nilai uang  dari  segala  sumber  daya  yang disediakan  oleh  orangtua/siswa  untuk memperoleh pendidikan di sekolah
1)  Biaya  satuan  pendidikan  (BSP) ditingkat orangtua meliputi: biaya  buku  dan  alat  tulis  sekolah (ATS).  Biaya  yang  dikeluarkan untuk  pembelian  semua  buku  dan alat  tulis  sekolah  yang  diperlukan oleh siswa untuk belajar.
a)  Buku  dan  ATS  tersebut  meliputi buku  pelajaran,  lembar  kerja siswa  (LKS),  buku  tulis,  buku gambar, peta pulpen, pensil warna, rautan, penggaris. Berdasarkan sifat penggunaannya, BSP tingkat sekolah/madrasah dapat
diklasifikasikan  ke  dalam  BSP langsung dan BSP tidak langsung. b)  Biaya  pakaian  dan  perlengkapan sekolah.  Biaya  yang  dikeluarkan untuk  pembelian  pakaian  dan perlengkapan sekolah siswa. Pakaian dan perlengkapan sekolah  ini  mencakup  seragam nasional, seragam sekolah, seragam  olah  raga,  seragam pramuka,  jaket  almamater,  atribut (badge) sekolah, baju lab/praktikum,  tas,  sepatu,  alat musik,  alat  olah  raga,  meja  dan kursi belajar, lampu belajar, komputer, kalkulator, dan sebagainya. c)  biaya  akomodasi,  biaya  yang dikeluarkan untuk pengadaan
tempat tinggal siswa dalam mengikuti  proses  pembelajaran.
Akomodasi  dapat  berupa  rumah orang  tua,  asrama,  rumah  kost,
rumah kontrakan, dan lain sebagainya. d)  biaya  transportasi,  biaya  yang dikeluarkan untuk keperluan
transportasi siswa dalam
mengikuti  proses  pembelajaan. Transportasi  siswa  dapat  berupa kendaraan  sendiri  seperti  sepeda, sepeda  motor,  mobil,  perahu,  dan lain  lain  atau  kendaraan  umum seperti  bis,  kereta  api,  ojek sepeda, ojek sepeda motor,
andong, becak, perahu penyebrangan dan lain-lain e)  biaya konsumsi, biaya yang dikeluarkan    untuk  keperluan makan  dan  minum  siswa  dalam mengikuti  proses  pembelajaran. Konsumsi di sini mencakup makanan  pokok  (pagi,  siang,  dan malam) dan makanan tambahan.
f)  biaya  kesehatan,  biaya  yang dikeluarkan untuk keperluan kesehatan siswa. Biaya kesehatan ini  mencakup  biaya  untuk  rumah sakit, dokter, para medis, asuransi kesehatan,  obat-obatan,  vitamin, dan perlengkapan mandi.
g)  biaya  karyawisata,  biaya  yang dikeluarkan untuk keperluan karya wisata  meliputi  kunjungan  ke tempat-tempat
bersejarah, rekreasi, dan lain-lain.
h)  uang  saku,  uang  yang  diberikan kepada  siswa  untuk  membeli makanan, minuman, dan/atau tabungan. i)  biaya kursus, biaya yang
dikeluarkan untuk mengikuti
kegiatan kursus yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  Kursus  ini  meliputi  kursus mata  pelajaran,  kursus  musik, kursus melukis, kurusu tari, kursus oleh  raga,  pesantren  kilat,  dan lain-lain.
j)  uang  iuran  sekolah,  Seluruh  jenis iuran  yang  dibayarkan  orangtua ke  sekolah  meliputi:  iuran  komite sekolah  (iuran  BP3/POMG);  iuran SPP;  sumbangan  awal  tahun siswa  baru/iuran  gedung;  daftar ulang  siswa  lama;  uang  evaluasi hasil  belajar;  uang  UAN/UAS; uang  paraktikum;  uang  komputer; uang  kursus/les  di  sekolah;  iuran
ekstrakulikuler (bela diri, pramuka, berenang,  dan  lain-lain);  iuran OSIS; iuran koperasi; iuran pendidikan  Sistem  Ganda;  dan sumbangan lainnya. Iuran sekolah digunakan  oleh  sekolah  untuk membiayai  kebutuhan  sekolah. Oleh  karena  itu,  iuran  sekolah  ini dapat  sama  dengan  komponen- komponen biaya lain yang dikeluarkan sekolah. k) Forgone earning , potensi penghasilan yang tidak jadi diterima  oleh  siswa  karena  siswa harus mengikuti proses pembelajaran  di  sekolah,  dan karenanya tidak bekerja dan memperoleh penghasilan. Mestinya forgone  earning berlaku untuk siswa SLTA, karena Undang-undang Sistem Pendidikan  Nasional  menetapkan wajib belajar sampai jenjang
SLTP.  Akan  tetapi  kenyataannya terdapat  anak  usia  SD  dan  SLTP yang juga bekerja mencari nafkah 2)  Dalam  Lingkungan  Sekolah  Biaya Satuan Pendidikan (BSP) di Tingkat Sekolah Nilai  rupiah  semua  sumber  daya yang digunakan oleh sekolah/madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan per tahun  per  siswa.    Berdasarkan jenis penggunaannya, BSP tingkat sekolah/madraah  tersebut  terdiri dari  BSP  operasional/lancar  dan BSP investasi/modal.
a)  BSP Operasional
Biaya  yang  dikeluarkan  untuk menyediakan  sumber  daya  yang habis  dipakai  atau  dikeluarkan dalam  waktu  satu  tahun  atau kurang per siswa per tahun.  BSP operasional terdiri dari BSP operasional  personel  dan  BSP operasional bukan personel.
Terdiri dari BSP operasional personel  dan  BSP  operasional bukan personel.
(1)  BSP  Operasional  Personel adalah  biaya  satuan  yang dikeluarkan untuk kesejahteraan dan
pengembangan  personel  atau SDM  sekolah  per  tahun  per siswa.  SDM  di  sekolah  terdiri dari  kepala  sekolah,  wakil kepala  sekolah,  guru  PNS, guru  tetap  yayasan  (khusus untuk  sekolah  swasta),  guru honorer,  guru  diperbantukan (Dpk),  pegawai  tata  usaha, tenaga  laboratorium/bengkel,
pegawai perpustakaan, pesuruh sekolah, dan satpam. Pengeluaran untuk kesejahteraan personel sekolah mencakup pengeluaran-pengeluaran untuk  gaji/honor,  tunjangan jabatan, kesra, transport,
seragam, kelebihan jam mengajar/kerja, tunjangan hari raya, dana sosial, konsumsi, dan asuransi/kesehatan. Pengeluaran untuk pengembangan personel meliputi pengeluaran- pengeluaran  untuk  lokakarya, seminar,  magang,  pelatihan, penataran,  dan  pendidikan personel sekolah yang
tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan personel sekolah dalam
menjalankan  tugasnya,  baik tugas  mengajar  (untuk  guru), tugas administrasi/manajemen (untuk  kepala  sekolah  dan pegawaii  administrasi),  dan tugas-tugas sekolah lainnya. (2)  BSP Operasional Bukan Personel  adalah  biaya  satuan yang dikeluarkan untuk pengadaan segala bahan dan alat  yang  dibutuhkan  untuk proses  belajar  mengajar  atau mengadakan
berbagai kegiatan yang menunjang
proses belajar mengajar dalam  satu  tahun  per  siswa.
Termasuk dalam biaya satuan operasional  bukan  personel adalah alat tulis sekolah; daya dan  jasa  (listrik,  telepon,  gas, dll); pemeliharaan dan perbaikan ringan untuk gedung,  peralatan,  perabot, dan mebeler; pembinaan siswa; pendidikan sistem ganda  (khusus  untuk  SMK); pembinaan, pemantauan, pengawasan,  dan  pelaporan; peralatan  olahraga;  bahan- bahan praktikum; rapat pengurus  sekolah;  kegiatan komite sekolah; dan lain-lain. b)  BSP Investasi Biaya  yang  dikeluarkan  untuk menyediakan  sumber  daya  yang tidak habis dipakai atau
dikeluarkan dalam waktu lebih dari satu  tahun,  yang  kemudian  dibagi menjadi  per  tahun  dan  per  siswa. Termasuk  dalam  biaya  satuan investasi adalah biaya-biaya untuk membangun, menyediakan, dan/atau membeli tanah; bangunan; peralatan dan perlengkapan; perabot dan
mebeler; buku-buku; jaringan listrik,  telepon,  air,  dan  gas; taman; fasilitas olahraga; dan lain- lain. Berdasarkan sifat penggunaannya, BSP tingkat sekolah  dapat  diklasifikasikan  ke dalam  BSP  langsung  dan  BSP tidak langsung.
(1)  BSP  Langsung  adalah  biaya satuan yang dikeluarkan untuk  kebutuhan  input  yang langsung terkait dengan proses  belajar.    Termasuk dalam biaya satuan pendidikan langsung di tingkat sekolah  ini  adalah  gaji  guru dan tenaga kependidikan lainnya;  pembelian  bahan, peralatan  dan  perlengkapan
belajar; pembangunan gedung  untuk  belajar  dan guru; dll.
(2)  BSP  tidak  langsung  adalah biaya  yang  dikeluarkan  untuk kegiatan-kegiatan  yang  tidak berkaitan  langsung  dengan proses belajar mengajar tetapi menunjang proses belajar mengajar tersebut, seperti gaji kepala  sekolah  dan  pegawai administrasi; pembelian bahan, peralatan dan perlengkapan  untuk  kepala sekolah dan pegawai administrasi; pembangunan gedung  untuk  kepala  sekolah dan pegawai administrasi; dll. 3)  Dalam Masyarakat (Pemerintah) Pendanaan pendidikan dalam masyarakat telah ditetapkan dengan adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)  Tahun  2003.  Dimana dalam  Undang-Undang  tersebut telah diatur sebagai berikut: (1)  Tanggung  jawab  pendanaan (Pasal 46 UU Sisdiknas) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama  antara  pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sebagaimana diatur  dalam  pasal  31  ayat  (4) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia 1945. (2)  Sumber pendanaan pendidikan  (Pasal  47  UU Sisdiknas) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan  prinsip  keadilan, kecukupan  dan  berkelanjutan. Pemerintah daerah dan
masyarakat mengarahkan
sumber  daya  yang  ada  sesuai dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
(3)  Pengelolaan  dana  pendidikan (Pasal 48 UU Sisdiknas) Pengelolaan  dana  pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi  dan  akuntabilitas publik. (4)  Pengalokasian dana pendidikan  (Pasal  49  UU Sisdiknas) Dana  pendidikan  selain  gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal  20%  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara  (APBN)  pada  sektor pendidikan  dan  minimal  20% dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gaji  guru  dan  dosen  yang diagkat oleh pemerintah dialokasikan  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana pendidikan dari pemerintah  dan  pemerintah daerah untuk satuan pendidikan  diberikan  dalam bentuk  hibah  sesuai  dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku.

## SIMPULAN
Hampir dapat  dipastikan  bahwa proses  pendidikan  tidak  dapat  berjalan tanpa  dukungan  biaya  yang  memadai.
Implikasi diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan, para pengambil keputusan seringkali mengalami  kesulitan untuk mendapatkan referensi  tentang  komponen-komponen pembiayaan pendidikan.
Kebutuhan tersebut  dirasakan  semakin  mendesak sejak  dimulainya  pelaksanaan  otonomi daerah yang juga meliputi bidang pendidikan. Apalagi masalah pembiayaan ini sangat menentukan kesuksesan program  Manajemen  Berbasis  Sekolah (MBS).
Cukup banyak studi yang dilakukan
tentang pembiayaan pendidikan  di  Indonesia.  Fokusnya  lebih
pada  anggaran  pemerintah,  dengan mengabaikan  peranan  dana  masyarakat, khususnya  keluarga  siswa . Sementara itu,  pemerintah  senantiasa  mengundang masyarakat/keluarga untuk berperan serta  lebih  besar  dalam  pembiayaan pendidikan,  tanpa  pengetahuan  yang cukup  tentang  berapa  besar  selama  ini mereka  telah  memberikan  kontribusi dimaksud.  Dapat dikatakan bahwa belum banyak studi tentang pembiayaan pendidikan yang berbasis “dana masyarakat  dan  keluarga”  di  tingkat sekolah,  sehingga  kontribusi  sumber dana  ini  cenderung  diabaikan.  Masalah pendidikan  yang  tidak  pernah  dianggap isu kuat telah mempengaruhi banyak hal, di  antaranya  menyangkut  anggaran. Selama  pendidikan  tidak  menjadi  isu kuat,  seperti  halnya  bidang  ekonomi  dan politik,  anggaran  pendidikan  tak  pernah akan diberi alokasi memadai.
Padahal  dunia  pendidikan  sedang ditantang  untuk,  menjawab  tiga  hal: kemampuan memenuhi kebutuhan, kemampuan mengembangkan hidup yang bermakna , dan kemampuan memuliakan hidup . Disisi lain,  pendidikan juga  dihadapkan  pada  globalisasi,  yang antara lain ditandai industrialisasi pendidikan.  Tapi  sayang  pemerintah kurang  serius  menghadapi  tantangan  itu. Indikasinya  tampak  dari  kecilnya  alokasi dana  yang  dianggarkan  untuk  dunia pendidikan
Permasalahan akan semakin ruwet  bila  dikaitkan  dengan  pelaksanaan otonomi daerah dalam sektor pendidikan.
Maka sosialisasi gencar untuk meyakinkan pemerintah agar mengalokasikan anggaran
sektor pendidikan  dalam  jumlah  yang  cukup harus  terus  dilakukan.  Tanpa  usaha seperti  itu,  nasib  sektor  pendidikan  saat otonomi  daerah  dilaksanakan  hanya  asal terlaksana saja.
Padahal  pendidikan  mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan  mempengaruhi  secara  penuh pertumbuhan  ekonomi  suatu  bangsa. Negara  yang  memiliki  penduduk  dengan
tingkat  pendidikan  yang  tinggi  akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang  pesat.  Oleh  karena  itu,  masalah pembiayaan  pendidikan  menjadi  sangat strategis untuk dikaji bagaimana
hubungannya dengan permasalahan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fatah,  Nanang,  Dr.  2004. Ekonomi  Dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Ghozali, Abbas dkk. 2004. Studi Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Nasional Jakarta Maret 2004. Sedanayasa, Gede. 2006. Catatan Perkuliahan Landasan Pendidikan .  Untuk  Kalangan sendiri  Program  Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja-Bali. Supriadi,  Dedi.  2004. Satuan  Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Tahun 2003