S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue II, May 2023; 411-429 ISSN: 2775-0477
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Fenomena  Praktik  Joki  Skripsi  pada  Alumni  UIN  Alauddin  Makassar; Tinjauan Hukum Islam
Annisa M 1* , Zulhasari Mustafa 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 ichaannisa923@gmail.com, 2 zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id
*Corresponding Author
[Submitted: 05 Oktober 2022] [Reviewed: 14 April 2023] [Revised: 05 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  alasan-alasan  mahasiswa  menggunakan  joki  skripsi  dan mengetahui terkait tindakan atau praktik pengupahan jasa kerja skripsi dalam perspektif hukum Islam di UIN Alauddin Makassar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau field research kualitatif  dengan  melakukan  pendekatan  sosiologis  dengan  membahas  suatu  objek  yang dilandaskan  kepada  mahasiswa  yang  menjadi  objek  penelitian.  Adapun  sumber  data  dalam penelitian ini yaitu: 1) Data primer yang berupa wawancara  langsung dengan narasumber yaitu pihak yang menggunakan jasa joki skripsi, 2) Data sekunder berupa data yang berhubungan dengan penelitian ini seperti jurnal, artikel, skripsi, dan lain-lain. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang  digunakan  adalah  wawancara,  dan  dokumentasi.  Lalu,  teknik  pengolahan  data  dilakukan dengan dengan 3 (tiga) tahap yaitu: pemeriksaan data (editing), triangulasi data, dan analisis data. Selanjutnya, analisis data yang untuk mengumpulkan informasi dan data, membedakan masalah serta memberikan gambaran dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan dan kemudian digambarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan alasan mahasiswa menggunakan joki  skripsi  dikarenakan  kesibukan  lain  seperti  bekerja.  Dan  berdasarkan  tinjauan  hukum  Islam telah jelas bahwa haram hukumnya menggunakan jasa joki skripsi dikarenakan tidak sesuai dengan syarat ijarah.
Kata Kunci: Praktik Joki; Skripsi; Hukum Islam

## Abstract
This article aims to find out the reasons why students use thesis  jockeys and find out about the actions or practices of paying thesis work services in the perspective of Islamic law at UIN Alauddin Makassar. This type of research is field research or qualitative field research by taking a sociological approach  by  discussing  an  object  based  on  students  who  are  the  object  of  research.  The  data sources in this study are: 1) Primary data in the form of direct interviews with resource persons, namely parties who use thesis jockey services, 2) Secondary data in the form of data related to this research such as journals, articles, theses, and others. Furthermore, the data collection methods used are interviews, and documentation. Then, data processing techniques are carried out with 3 (three)  stages,  namely:  data  examination  (editing),  data  triangulation,  and  data  analysis. Furthermore,  data  analysis  is  to  collect  information  and  data,  distinguish  problems  as  well  as provide an overview and conclude the information that has been collected and then described. The results showed that most of the reasons students use thesis jockeys are due to other activities such as work. And based on the review of Islamic law, it is clear that it is unlawful to use the services of a thesis jockey because it is not in accordance with the requirements of ijarah.
Keywords: Jockey practices; Thesis; Islamic Law
Fenomena Praktik Joki Skripsi pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam Annisa M, et. al.

## 1. Pendahuluan
Manusia  memiliki  kebutuhan  yang  berbeda  yang  harus  dipenuhi  dengan  membantu orang  lain.  Ini  karena  sulit untuk mengatasi masalah  semua  orang  sendirian. Manusia  sebagai zoom  politicon meminjam  istilah  oleh  Aristoteles  untuk  menyebut  makhluk  sosial  yang  hidup ditengah  masyarakat tidak  akan  terlepas dari  bantuan orang  lain dan  saling  terikat  satu  sama lain. 1 Menjadikan  manusia  sebagai  makhluk  ramah  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  aktivitas publik, saling membutuhkan, sehingga terjadi komunikasi dan kesepakatan dengan orang yang berbeda untuk mengatasi masalah mereka, dan manusia berusaha untuk mencari karunia Tuhan di bumi ini sebagai sumbernya. Hubungan manusia dengan setiap tujuannya dikendalikan oleh Islam sebagai ilmu yang disebut fikih perbuatan. 2
Dalam persoalan hukum masyarakat muslim kontemporer, produk-produk hukum Islam klasik  dianggap  tidak  aplikatif  karena  peranan  kerangka  teoretik  usul  fikih  dipandang  kurang relevan  untuk  merespons  dan  memecahkan  problem-problem  masyarakat  Muslim kontemporer. 3 Tidak  sedikit  pemikir  muslim  memandang  bahwa  produk  hukum  Islam  yang tersedia mengalami persoalan adaptasi. Untuk penyesuaiannya, produk tersebut harus dikritik secara lebih mendalam. 4
Karya tulis ilmiah merupakan salah satu bentuk komunikasi atau korespondensi tertulis yang digunakan para sarjana untuk memperoleh gelar sarjana. Penggunaan jasa penulisan oleh para akademisi bukanlah hal yang baru. Tak jarang mahasiswa memiliki berbagai motif, seperti kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas akhir, kebutuhan akan bantuan dinas, dan lain-lain. Informasi tentang layanan tesis ini biasanya disampaikan dari mulut ke mulut dari mahasiswa, pada  tingkat  yang  disepakati  bersama. 5 Mengenai  tindakan  pembuatan  karya  ilmiah  di  atas,
1 Muhammad  Sabir,  “Aktualisasi  Konsep  Hadis -Hadis  Ajaran  Birru  Walidain  Pada  Kehidupan  Masyarakat  Di  Kota Masyarakat (Studi  Kasus  Pada  Panti  Asuhan  Muthmainnah  Kecamatan  Tallo),” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  Dan Hukum Keluarga Islam 6, no. 2 (2019): 215 – 34, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10914.
2 Abdul Munib, “Hukum Islam Dan Muamalah (Asas - Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah),” Al- Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman 5, no. 1, Februari (2018): 72 – 80, https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/363.
3 Abdul  Syatar,  “Transformation  of  Fiqh  in  the  Forms  of  Pilgrimage  and  Zakat  Legislation,” Mazahibuna:  Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (December 2019): 120 – 33, https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646.
4 Zulhas’ari  Mustafa,  “Problematika  Pemaknaan  Teks  Syariat  Dan  Dinamika  Maslahat  Kehidupan,” Mazahibuna Jurnal Perbandingan Madzhab 2, no. 1 (2020): 37 – 58.
5 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)., h.39.
penting  mengetahui  secara  langsung  jenis  peraturan  yang  digunakan,  meskipun  terkenal menggunakan kata administrasi, dapat dibayangkan yang lebih dekat adalah perdagangan.
Sejauh item dan percakapan, aturan Islam dapat dikumpulkan menjadi dua, yaitu cinta dan muamalah. Tentang apa yang dikenang karena cinta, khususnya permohonan, puasa, dan perjalanan  dengan  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengannya,  sedangkan  apa  yang dikenang untuk muamalah, khususnya munakahat (perkawinan), perdagangan, sewa menyewa, upah, dan berbagai pertukaran moneter, jinayah ( uqubah , hudud , peraturan pidana), mawaris , qada (hukum), khilafah dan jihad. 6
Muamalah adalah aturan syara yang berkaitan dengan usaha bersama untuk melanjutkan kehidupan manusia dan mendapatkan peralatan kebutuhan yang sebenarnya dengan cara yang terbaik. Oleh karena itu, dalam muamalah banyak dibicarakan masalah kerjasama antar individu karena partisipasi yang bermanfaat secara umum. Tindakan ini setara dengan pertukaran, salah satunya  adalah  perdagangan  dan  leasing.  Salah  satu  bentuk  muamalah  yang  paling  dalam memenuhi  kebutuhan  dengan  urusan  keuangan  adalah  administrasi  persewaan,  ini  termasuk saling  membantu  dalam  hal  tanggung  jawab  bersama  (dua  pemain).  Seseorang  memberikan tanggung jawab kepada orang atau yang membuka sewa administrasi untuk diberikan sesuatu yang harus diselesaikan atau diselesaikan (administrasi) dengan pengaturan yang dibuat oleh dua pertemuan.
Adapun  aturan,  menegaskan  bahwa  seorang  Muslim  harus  saling  membantu  dalam mencapai sesuatu yang bermanfaat dan pengabdian. Diyakini bahwa penggunaan syariat Islam bagi setiap orang yang dengan penuh perhatian atas kemauannya sendiri mengikuti cara skolastik dalam membina kemampuannya dengan hasil yang runtut dapat mengakui dan tidak mencoba atau  bahkan  melakukan  hal-hal  yang  menyalahgunakan  pengaturan  dan  perangkat  aturan. pendidikan lanjutan, sehingga postulat ini menarik untuk dipelajari. secara eksperimental dapat diterapkan untuk kepentingan ummah.
Akan tetapi menimbulkan kecurangan dalam dunia akademik, seperti yang sering terjadi di bidang kehidupan lainnya. Kegiatan jasa skripsi ini melanggar etika dan termasuk plagiarisme di perguruan tinggi. Jika di ilihat dari akad yang digunakan oleh praktik jasa skripsi ini adalah akad
6 Muh Ansar Azis and Nila Sastrawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian,” Iqtishaduna:Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Jurusan  Hukum  Ekonomi  Syariah 1,  no.  2,  Januari  (2020):  121 – 128,  https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/15161.
Fenomena Praktik Joki Skripsi pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam Annisa M, et. al.
ijarah. 7 Di Kabupaten Gowa banyak terdapat usaha yang menyediakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Hal ini dapat menyebabkan tujuan penipuan, karena bisnis ini sering memberikan tugas akhir, tesis, dan tesis yang tidak dilakukan dengan benar.

## 2. Literatur Review
Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah- kaidah yang didasarkan pada  wahyu  Allah  SWT  dan  Sunnah  Rasul  mengenai  tingkah  laku  mukallaf  (orang  yang  sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan  dengan  amaliyah. 8 Syari’ah  adalah  seperangkat  hukum -hukum  Tuhan  yang  di berikan  kepada  umat  manusia  untuk  mendapat  kebahagiaan  di  dunia  maupun  di  akhirat. Kandungan  pengertian  syari’ah  yang  demikian  itu,  secara  tida k  langsung  telah  memuat kandungan  maqashid  al- syari’ah. 9 Juga,  ini  menyinggung  bagaimana  Utusan  Tuhan  telah menyelesaikannya  sepenuhnya.  Syariat  menurut  istilah  mengandung  pengertian  peraturan- peraturan  yang  diminta oleh Allah  SWT  bagi  kerabatnya  yang  dibawa  oleh  seorang  Nabi, baik yang  berhubungan  dengan  keyakinan  (aqidah)  maupun  yang  berhubungan  dengan  amaliyah. Islam mengatur hubungan antar hamba dengan hamba lainnya ( hablul  minan Allah wa hablul minan nash ). 10
Dalam  pandangan  Islam,  orang  berhak  atas  kesejahteraan,  dan  menghormati  terikat kemajuan  kesejahteraan  bersama, membulatkan  kehidupan  orang,  bahkan  aktif  dalam  semua
7 Bata  Ahmad  Suryadi  and  Rahmah  Amir ,  “Sistem  Kontrak  Kerja  Antara  Karyawan  Dan  Perusahaan  Perspektif Undang- Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di PT Citra Van Titipan Kilat),” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Perbandingan
Mazhab
Dan Hukum 1, no. 2 (2020): 21 – 39, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13718.
8 Iryani Eva, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17, no. 2 (2017): 24 – 31, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357.
9 Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al - Syariah,” Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 4, no. 2 (2015): 344 – 53, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487.
10 S abir  Maidin,  “Keutamaan  Hidup  Bertetangga  (Suatu  Kajian  Hadis),” Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  Dan  Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2018): 199, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5691.
aspek  kehidupan. 11 Aspek yang  sangat  luas dapat menyentuh  segala  aspek  sosial  masyarakat, mulai dari kebutuhan individu dan kelompok, kepentingan-kepentingannya, hak dan kewajiban setiap etnis yang ada, bahkan menyentuh persoalan keagamaan. 12 Adanya aturan atau kerangka pengaturan  Allah  SWT  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan  Allah  Ta'ala  dan  hubungan manusia dengan sesamanya, prinsip-prinsip tersebut bergantung pada setiap pendidikan Islam, dan  khususnya  Al-Qur'an  dan  Hadist.  Regulasi  Islam  bukanlah  sekedar  hipotesis  tetapi  juga merupakan standar yang harus diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia. 13 Agama yang diajarkannya membawa aspirasi dan ide tentang tauhid, akhlak mulia dan keadilan sosial sesuai dengan  tingkat  perkembangan  pemikiran  dan  tahapan  pertumbuhan  sosial  saat  itu. 14 Syari’at Islam tersebut kemudian di- pahami oleh para ulama dengan berbagai bentuk penalaran fiqh dan inilah  yang  kemudian  disebut  oleh  kalangan  barat  dengan  istilah  hukum  Islam. 15 Dalam  kitab Rujukan  Peraturan  Islam  dicirikan,  poin- poin  pendukung  adalah  “komponen  yang  merupakan bagian yang tidak dapat dibedakan dari demonstrasi atau pendirian yang memutuskan apakah demonstrasi itu sah dan ada atau tidaknya sesuatu. Arti dari suatu kondisi adalah “sesuatu yang bersandar pada adanya peraturan syar’i dan berada yang di luar hukum sebenarnya” 16
Al-aqd merupakan  pertukaran  dan  pemahaman,  atau  tanggung  jawab  dengan  arti al- istitsaq . Hal itu tentu tidak akan terjadi, selain di antara dua pertemuan yang sejalan satu sama lain. Mengenai al-ahd (jaminan) dapat terjadi dari satu pihak tertentu. Selanjutnya, al-ahd lebih luas dari al-aqd, mengingat tidak semua al-ahd (jaminan) adalah al-aqd (akad). Lagi pula, semua al-aqd  (akad)  adalah al'ahd (jaminan). 17 Syariah  memahami al-aqd dalam  dua  implikasinya
11 Rahma  Amir,  “Menyoroti  Hak  Dan  Kewajiban  Asasi  Manusia  Dalam  Aspek  Ekonomi  (Sebagai  Ciri  Negara Kesejahteraan  (Welfare  Sta te)),” Al- Amwal :  Journal  of  Islamic  Economic  Law 2,  no.  2  (2017):  96 – 110, https://doi.org/https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.633. 12 Zulhasari Mustafa, “Dinamika Hukum Islam Indonesia Pasca Kolonial,” Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam 3, no. 2 (2017): 78 – 92, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v3i2.724. 13 Abbas Sofwan, “Interelasi Qowaid Usul Dan  Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam  Yang  Universal,” Legitima:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 1,  no.  1,  Desember  (2018):  1 – 19,  https://ejournal.iai- tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/640.
14 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 118 – 34, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.
15 Achmad Musyahid, “Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Pengembangan Teori Hukum Modern,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 10, no. 1 (2012): 11 – 22.
16 Ramli Semmawi, “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam,” Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah 8, no. 2 (2010): 498 – 517, https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23.
17 Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Posit if Dan Hukum Islam,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 80 – 97, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284.
Fenomena Praktik Joki Skripsi pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam Annisa M, et. al.
sebagai al-aqd dan al-ahd. Dalam  klarifikasi  syari'at  akad,  sangat  terlihat  bahwa  hubungan, tanggung  jawab,  dan  komitmen  diakui  oleh ijab dan qabul antara  dua  perikatan  dalam akad tersebut. 18 Menurut  mazhab  Hanafi,  keadaan  yang  terkandung  dalam  pengertian/pengaturan tersebut dapat dicirikan menjadi tiga bagian, yaitu keadaan halal, syarat fasid (kemalangan), dan syarat menipu. Menyesatkan. 19
Perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan satu pihak  dengan  pihak  lain,  ada  yang  timbul  dari  persetujuan  seperti  jual  beli,  sewa-menyewa, persetujuan  kerja  dan  sebagainya. 20 Ijarah ,  mengandung  pengertian  sewa  administrasi,  atau pembayaran, yaitu suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan suatu keuntungan sebagai imbalan atas  administrasi.  Sesuai  dengan  landasan  sejarah, ijarah adalah  menjual  manfaat.  Menurut peneliti  Hanafi, ijarah adalah  kesepakatan  keuntungan  dengan  pengganti.  Sebagaimana dikemukakan  oleh  Ulama  Asy-Syafi'iyah,  ijarah  adalah  akad  untuk  suatu  keuntungan  yang mengandung alasan tertentu. Sebagaimana ditunjukkan oleh Fatwa Kamar Umum Syariah, ijarah adalah perjanjian pertukaran kebebasan (manfaat) penggunaan untuk sesuatu atau administrasi dalam  waktu  tertentu  melalui  angsuran  sewa  /  ganti  rugi,  tanpa  diikuti  dengan  pertukaran tanggung jawab. untuk produk itu sendiri. 21
Sesuai  Sayyid  Sabiq  dalam  Sunnah  Fiqh, al  ijarah berarti berasal  dari  kata al-ajru (kompensasi) dan itu berarti al-iwadh (pengganti/pembalasan). Menurut pengertian syara, ijarah mengandung arti suatu persetujuan untuk pertukaran hak-hak penggunaan hasil kerja dan hasil- hasil  yang  diikuti  dengan  angsuran  upah  atau  biaya  sewa  tanpa  disertai  dengan  pertukaran kebebasan milik. Ijarah berhubungan dengan penyewaan sumber daya atau properti, khususnya memindahkan opsi untuk melibatkan sumber daya atau disisi lain properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. 22 Dari sebagian pengertian tersebut, dapat diduga bahwa Ijarah adalah suatu bentuk komitmen atau kesepakatan yang berencana untuk memanfaatkan suatu
18 Kamal Zubair and Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” Jurnal Hukum Diktum 14, no. 1 (n.d.): 45 – 54.
19 M Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam,” Al- Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman 18, no. 1 (2020): 92, https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303.
20 Ikmal  Ikmal  and  Arif  Rahman,  “Pandangan  Hukum  Islam  Tentang Sewa-Menyewa  Tanah  Dengan  Sistem Pembayaran Panen,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum , 2022, 108 – 20.
21 Chairuman Pasaribu, Hukum Peijanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.52
22 Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123.
barang yang diperoleh dari orang lain dengan membayar upah sesuai kesepakatan dan keinginan kedua pemain dengan kesepakatan yang disepakati.
Ijarah berasal dari kata ajara-ya'juru yang mengandung pengertian upah yang diberikan dalam  suatu  tugas.  Secara lisan , ijarah adalah  pertukaran  untuk  keuntungan  yang  lumayan sebagai barang dagangan dalam waktu tertentu atau yang sifatnya dipahami di lingkungan dalam waktu  tertentu,  atau  pertukaran  untuk  pekerjaan  yang  diketahui  dengan  bayaran  yang diketahui. 23
Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam:
1. Ijarah berkaitan dengan persewaan administrasi, khususnya mempekerjakan administrasi seseorang untuk kompensasi sebagai trade-off untuk administrasi yang direkrut.
2. Ijarah berhubungan  dengan  penyewaan  sumber  daya  atau  properti,  khususnya memindahkan  opsi  untuk  melibatkan  sumber  daya  atau  disisi  lain  properti  tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. 24
Premis ijma adalah  bahwa  semua  individu  setuju  bahwa  sewa  dan  upah  adalah  wajar, tentu tidak ada seorang peneliti tunggal yang mempertanyakan pemahaman ijma ini, meskipun fakta bahwa ada individu-individu tertentu di antara mereka yang memiliki berbagai kesimpulan. Umat Islam pada masa Sidekicks telah sepakat bahwa ijarah dapat diterima karena berharga bagi manusia. Menurut Suhendi, poin-poin pendukung dan syarat ijarah sebagai berikut:
1. Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang-orang tertentu yang membuat perjanjian penyewa atau upah . Mu'jir adalah orang yang memberi upah dan sewa , musta'jir
adalah  orang  perseorangan  yang  mendapat  upah  untuk  menindaklanjuti  sesuatu  dan yang  menyewakan  sesuatu,  diharapkan mu'jir dan musta'ji berkembang,  tajam,  cocok untuk tasharruf (penguasaan harta), kesenangan bersama dan mengetahui keunggulan produk dikontrak dengan sempurna
2. Shighat ijab qabul antara mu'jir dan musta'jir ijab qabul sewa dan upah, ijab qabul sewa, misalnya: "Saya menyewakan kendaraan ini kepada Anda secara konsisten Rp 5.000.000,
23 Ajeng Mar‘atus Solihah, “Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam,” Az- Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam 6, no. 1 (2014): 104 – 21, https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v6i1.1320.
24 Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah , (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123.
Fenomena Praktik Joki Skripsi pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam Annisa M, et. al.
kemudian, pada saat itu, musta'jir menjawab "Saya mengakui sewa kendaraan pada nilai tersebut secara konsisten.
3. Ujrah, diharapkan  jumlah  tersebut  diketahui  oleh  kedua  pemain,  baik  dalam  sewa maupun upah.
4. Barang  dagangan  yang  disewakan  atau  sesuatu  yang  diselesaikan  untuk  kompensasi, diharapkan untuk produk yang disewakan dengan keadaan sebagai berikut:
a. Biarlah barang dagangan yang menjadi objek kontrak sewa dan upah dimanfaatkan untuk pemanfaatannya.
b. Biarlah barang yang menjadi obyek sewa dan upah itu dapat diserahkan kepada penyewa dan ahlinya dan pemanfaatannya (khususnya karena sewa).
c. Kelebihan  barang  yang  disewakan  adalah  hal-hal  yang  wajar  (diperbolehkan)  sesuai dengan syariat, bukan hal-hal yang haram (dilarang).
d. Benda yang disewakan diharapkan tetap ayn (zat) sampai waktu yang ditentukan dengan pengaturan dalam perjanjian. 25
Ijarah berhubungan dengan sewa administrasi, misalnya perekrutan untuk administrasi. Seseorang dengan kompensasi sebagai imbalan atas administrasi yang dipekerjakan. Pihak yang memanfaatkan disebut mustajir , buruh disebut ajir , dan upah yang dibayarkan disebut ujrah . 26 Bekerja  jika  dalam  pandangan  Islam,  dilimpahkan  latihan Ijarah (sewa)  tentang  administrasi perdagangan. Hal ini tergantung pada Syara' yang terdapat dalam QS al-Baqarah 1/233 Terjemahnya:
“ Ibu-ibu  hendaklah  menyusui  anak-anaknya  selama  dua  tahun  penuh,  bagi  yang  ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan  cara  yang  patut.  Seseorang  tidak  dibebani,  kecuali  sesuai  dengan kemampuannya.  Janganlah  seorang  ibu  dibuat  menderita  karena  anaknya  dan  jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya  ingin  menyapih  (sebelum  dua  tahun)  berdasarkan  persetujuan  dan musyawarah  antara  keduanya,  tidak  ada  dosa  atas  keduanya.  Apabila  kamu  ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan
25 Sisminawati  Sisminawati  and  Ahmad  Suminto,  “Dualisme Akad  Ijarah  Dan  Ijarah  Muntahiyah  Bit -Tamlik  (Imbt) Perspektif  Fiqh  Muamalah,” MUSYARAKAH:  Journal  of  Sharia  Economics  (MJSE) 1,  no.  1  (2021):  80 – 88, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4167.
26 Fauzi  Caniago,  “Ketentuan  Pembayaran  Upah  Dalam  Islam,” Jurnal  Textura Vol.  1,  no.  No.  5  (2018):  48, https://journal.piksi.ac.id/index.php/TEXTURA/article/view/170.
pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjaka n.”
Pokok-pokok akad Ijarah yang harus dipenuhi dalam pertukaran adalah:
1. Pelaku akad atau prjanjian, yaitu musta’jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan mu’jir/mua’jir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan.
2. Objek  perjanjian,  khususnya ma'jur (barang  yang  disewakan),  dan ujroh (biaya sewa). 27
Perjanjian kerja disebutkan dalam pasal 50 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya  perjanjian  kerja antara pengusaha dan pekerja. Pengertian dari hubungan kerja sendiri adalah hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarka perjanjian kerja, yang mempunyai pekerja, upah dan perintah. 28
Pelaksanaan pembayaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling terkait. Mengenai unsur-unsur ini, misalnya, struktur dan jenis pekerjaan, sangat penting untuk menentukan jenis spesialis yang akan melakukan pekerjaan itu, sehingga cenderung dapat dirasakan berapa banyak penebusan  dosa  yang  ditimbulkan.  Selain  itu  diharapkan  pengaturan  memiliki  opsi  untuk menghilangkan  ketidakjelasan  wawasan  sehingga  jual  beli  ijarah  terjadi  dengan  jelas.  Setiap pertukaran ijarah diharapkan semua hal dipertimbangkan. Jika ada unsur ketidakpastian, status hukumnya batal. 29

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  penelitian  lapangan  (Field Research),  yaitu  penelitian  yang  melibatkan  tindakan  lapangan  sebagai  objek  penelitiannya dengan  langsung  menuju  ke  tempat  yang  ideal  untuk  menelusuri  sumber  informasi  dan menyelidiki  sumber-sumber  data,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Soetandyo  Wingjosoebroto yang  dikutip  dalam  buku  Bambang  Sunggono  bidang  tersebut.  Pemeriksaan  dalam  judul  ini
27 Daffa Muhammad Dzubyan, “Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum  Positif  Di  Indonesia,” Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan  Syariah 3,  no.  2  (2019):  181 – 96, https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304.
28 Suryadi  and  Amir,  “Sistem  Kontrak  Kerja  A ntara  Karyawan  Dan  Perusahaan  Perspektif  Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di PT Citra Van Titipan Kilat).”
29 Syaifullah  Syaifullah,  “Etika  Jual  Beli  Dalam  Islam,” HUNAFA:  Jurnal  Studia  Islamika 11,  no.  2  (2014):  371, https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387.
Fenomena Praktik Joki Skripsi pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam Annisa M, et. al.
merupakan  semacam  eksplorasi  yang  melibatkan  metodologi  subjektif  yang  menghasilkan informasi  sebagai  data  maupun  penyampaian  atau  wawancara  dari  seseorang.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  menggunakan  Teknik  dokumentasi  seperti  observasi, wawancara,  berkas-berkas  serta  dokumen  yang  diperlukan  yang  berkaitan  dengan  data penggunaan jasa joki skripsi yang diperoleh dari jurnal, skripsi, buku dan sebagainya juga menjadi metode  pengumpulan  data  yang  digunakan.  Penelitian  ini  mengambil  lokasi  Kampus  UIN ALAUDDIN MAKASSAR, karena penelitian ini bersifat lapangan maka langsung meneliti ketempat yang menjadikan obyek penelitian yaitu kampus UIN Alauddin Makassar.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Alasan-Alasan Mahasiswa Menggunakan Jasa Joki Skripsi
Perkembangan dunia semakin  pesat  dengan di dukung oleh teknologi  dan  keilmuan yang    semakin    berkembang    pula  begitu  pula  dengan  dunia  bisnis,  maka  dari  itu  dari  hasil pencarian atau penelitian di lokasi di  temukan 4 orang yang menggunakan jasa joki skripsi, dari 4 orang tersebut praktik pembayarannya tidak jauh beda, berdasrkan hasil wawancara tersebut, maka praktik joki skripsi di bagi menjadi dua, pertama praktik perjanjian pembayaran dan kedua alasan-alasan yang tepat sehingga menggunakan jasa joki skripsi.
Berdasarkan hasil wawancara dari 4 orang narasumber 3 diantaranya yang menggunakan sistem yang seperti ini yaitu tatap muka, dan satunya secara online. Joki skripsi berdasarkan jenis perjanjian  di  awal  awal dari hasil  wawancara dengan  narasumber,  pada praktik dalam  bentuk perjanjian di awal memiliki 2 bentuk, antara lain ialah:
4.1.1. Perjanjian di awal secara tatap muka
Pada  perjanjian  di  awal  secara  langsung  ini  pihak  penyewa  jasa  joki  skripsi  ini  ketemu langsung dengan penyedia jasa joki skripsi dengan kata lain saling bertatap muka secara langsung tidak  melalui  perantara  siapapun  dan  bentuk  apanpun  itu.  Sehingga  kedua  pihak  melakukan transaksi perjanjian jasa joki skripsi secara langsung. Pemahaman perjanjian di awal adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang suatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan  hukum,  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  dan  apabila  tidak  dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Tujuan dibuatnya perjanjian adalah
sebagai  dasar  penyelesaian  apabila  timbul  masalah  dikemudian  hari  agar  pihak  terlindungi, mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. 30
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  4  narasumber  3  di  antaranya  mengunakan  sistem seperti  ini  yaitu  volume  1,2  dan  3,  Ketiganya  merupakan  pengguna  joki  skripsi. Volume  satu mengatakan alasan ia menggunaka joki skripsi “ saya menggunakan jasa joki skripsi di karenakan saya sibuk kerja sehinga saya tidak bisa membagi waktu saya untuk kerja skripsi sehingga saya memutuskan untuk menggunakan jasa joki skripsi ” 31 Di karenakan sibuknya kerja sehinga tidak bisa  membagi  waktu  untuk  mengerjakan  skripsi,  dan  volume  satu  juga  mengatakan  “ saya menggunakan jasa joki skripsi dari Bab 1 sampai Bab 5 karena saya sangat tidak punya waktu untuk mengerjakan walau hanya 1 Bab maka dari itu saya lebih memilih menggunakan jasa joki skripsi  sampai  selesai  dan  saya  rasa  itu  sangat  membantu  saya ”.  Dan  alasan  serupa  juga  di temukan di  volum  2 32 volume  dua pun  mengatakan “ saya  sibuk  kerja  di warkop  sehinga  saya tidak dapat mengerjakan skripsi dan revisi-revisi dari dosen sehingga saya memilih menggunakan joki  skripsi  agar  saya  dapat  fokus  di  pekerjaan  saya,  saya  juga  dapat  memahami  skripsi  saya karena  saya  dibimbing  dalam  menguasai  isi  skripsi  saya ” . volume  3  mengatakan  juga mengatakan “ karena saya kurang memahami cara pembuatan Bab 4 maka saya memutuskan untuk menggunakan jasa joki skripsi untuk dua Bab karena saya merasakan lumayan susah untuk mengerjkan Bab 4 dan sekalian sama Bab 5 walau sebenaranya Bab 5 tidak begitu sulit seperti Bab 4” . 33
Adapun  eksposisi  awal  sebelum  mengerjakan  skripsi  mereka  bertemu  dengan  pihak penyedia  joki,  dari  keteranga  ketiganya  melakukan  praktik  penyewaan  jasa  skripsi  dengan penyedia jasa skripsi tersebut di lokasi yang telah dilakukan dengan tujuan membuat perjanjian awal antara penyewa dan penyedia jasa joki. Volume 1 juga mengatakan “ dari adanya pertemuan sehingga saya bisa menjelaskan seakurat mungkin tentang judul skripsi yg saya punya ” 34 Volume 2 juga mengatakan “ karena adanay pertemuan ini sehinga saya dapat mengetahui kapan batas pengerjaan atau batas waktu penyelesaian dan saya juga dapat menjelaskan apa maksut dari
30 Niru Anita Sinaga. Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian . (Jakarta:Binamulia Hukum 2018), h. 120.
31 Volume 1, pengguna jasa joki skripsi, wawancara, makassar 28 Mei 2022
32 Volume 2, pengguna jasa kerja skripsi, wawancara, Makassar 5 Agustus 2022
33 Volume 3, pengguna jasa kerja skripsi, wawancara, Makassar, 10 Agustus 2022
34 Volume 1, pengguna jasa joki skripsi, Makassar, 28 Mei 2022
Fenomena Praktik Joki Skripsi pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam Annisa M, et. al.
judul  saya  sehingga  adanya  pertemuan  ini  besar  kemungkinan  memperkecil  miskomunikasi 35 ” Volume 3 mengatakan “ dari adanya pertemuan sehingga saya dapat mengetahu berapa upah atau pembayaran yang di berikan oleh penyedia jasa joki skripsi bimbingan penguasaan materi untuk  Bab  4  dan  5 ”. 36 Dari  pertemuan  ini  juga  ditegaskan  bahwa  para  pelaksana  administrasi proposal  bersedia  satu  sama  lain  dalam  bergotong  royong  tercatat  sebagai hard  copy ,  secara keseluruhan  kedua  pertemuan  tersebut  saling  berhadap-hadapan  dan  tidak  ada  yang disembunyikan, sehingga nantinya akan ada menjadi tidak ada kesalahpahaman.
4.1.2. Perjanjian secara tidak langsung
Pemahaman yang mendasarinya adalah dengan mengimplikasikan suatu jenis pengaturan antara  penghuni  yang  perlu  menangani  proposisinya  dan  spesialis  joki  skripsi  bekerja  sama melalui media yang ramah atau elektronik, sehingga kedua pertemuan tersebut tidak bertemu secara  dekat  dan  pribadi  secara  langsung.  Pengaturan  seperti  ini  terjadi  karena  banyaknya pemberitahuan, mengikuti kemajuan yang dilacak di berbagai situs, baik itu web instagram dan lain-lain, dan beberapa bahkan melalui perantara seseorang.
Dalam  pengertian  seperti  ini,  kesepakatan  biasanya  dibuat  ketika  peengguna  jasa  joki skripsi menghubungi penyedia jasa joki skripsi sehubungan dengan apa yang ditampilkan dalam iklan atau promosi melalui hiburan virtual . Seperti yang digunakan dalam volume 4, yang ada di web ,  karena  dia  menghubungi  melalui  Instagram  sehingga  penghuninya  juga  memahami pembayaran, batas waktu untuk menangani dan menyelesaikan proposal secara online adalah melalui video call , dan penghuni juga diminta. foto KTP dan KTP sehingga cenderung digunakan sebagai  pengaman. 37 Volum  empat  juga  mengatakan  “ video  call  juga  hanya  di  lakukan  saat perjanjian di awal saja, selebihnya untuk konsultasi skripsi hanya di lakukan via chat/pesan saja terkadang juga melakukan pesan suara untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan skripsi secara spesifik agar dapat memudahkan penyedia joki skrispsi dalam memahami ” 38 Dan volume 4  pun  mengatakan  “ alasan  saya  menggunakan  jasa  joki  skripsi  dikarenakan  saya  kurang memahami  KTI  maka  dari  itu  saya  memilih  untuk  menggunakan  jasa  joki  skripsi ” . Pada  saat melakukan kesepakatan di awal melalui video call volume empat mengatakan “ hanya berbicara
35 Volume 2, pengguna jasa joki skripsi, wawancara, Makassar 5 agustus 2022
36 Volume 3, pengguna jasa joki skripsi, wawancara, Makassar 18 agustus 2022
37 Volume 4, pengguna jasa joki skripsi, wawancara , Makassar, 18 agustus 2022
38 Volume 4, penyewa jasa joki skripsi, wawancara, Makassar, 18 Agustus 2022
apa  yang  di  butuhkan  penyewa,  waktu  pengerjaan  dan  kesepakatan  mengenai  tarif  yang pastinya akan dikirmkan melalui transfer . 39

## 4.2. Praktik Jasa Kerja Skripsi Berdasarkan Bentuk Pembayaran
Berdasarkan  hasil  rapat  dari  4  (empat)  orang  saksi,  pencipta  berpendapat  bahwa perbuatan untuk dalil ini memiliki 3 (tiga) jenis kerangka angsuran, antara lain:
a. System  pembayaran  jasa  joki  skripsi  pembayaran  penuh  di  awal  atau  di  bagian  akhir.
Berdasarkan  hasil  pertemuan,  terungkap  bahwa  angsuran  untuk  pembayaran  jasa  joki skripsi berfluktuasi sesuai dengan pengaturan penyedia jasa joki skripsi, dan salah satunya adalah  angsuran  penuh  ke  awal  atau  angsuran  penuh  menjelang  akhir,  harga  yang ditentukan adalah unik, beberapa mulai dari 3.500.000 (3.000.000 500) hingga 6.000.000 (6.000.000)  tergantung  pada  kesulitan  setiap  postulat,  dan  sistem  angsuran  termasuk dibuat dengan modifikasi pada proposisi atau proposal atau sampai di acc pembimbing. Ada juga narasumber melakukan pembayaran full di awal yang seperti di lakukan oleh volume 1 (satu) dalam melakukan pembayaran ini volume satu bermodalkan 4.500.000 (empat juta lima ratus) untuk pembayarannya untuk Bab 1 sampai BAB 5, dan volume 1 juga  mengatakan  bahwa  dari  pembayaran  4.500.000  (tiga  juta  lima  ratus)  ia  telah mendapatkan  soft  copy  atau  hard  copy  dan  tidak  hanya  itu  saja  tetapi  penyedia  juga membantu dalam revisi dan dalam memahami materi-materi tersebut. 40
b. Sistem pembayaran jasa joki skripsi dengan angsuran dari 2-3 kali pembayaran. System pembayaran seperti ini agar pihak dapat mengangsur secara 2 atau 3 pembayaran jasa joki skripsi, Seperti yang di katakana oleh volume 2 (dua) “ saya pernah mengunakan jasa joki  skripsi  dengan  pembayaran  yg  di  angsur,  yaitu  saya  pertama  melakukan  panjar bermodalkan 1.500.000 (satu juta lima ratus), dan selebihnya saya mengangsur 2-3 kali sampai slesai skripsi saya dengan harga 3.000.000 (tiga juta)” 41 dan di harga 3.000.000 ia telah mendapatkan soft copy, hard copy dan bimbingan sampai slesai ujian dan termaksut revisi-revisi. Dan volume 4 pun menggunakan pembayaran 2-3 kali pembayaran seperti yang  dikatakan  volume  4  “ saya  menggunakan  metode  pembayaran  2-3  karena  saya menggunakan jasa joki tugas secara online jadi saya tidak memilih membayar full diawal
39 Volume 4, penyewa jasa joki skripsi, wawancara, Makassar, 18 Agustus 2022
40 Volume 1, penyewa jasa joki skripsi, wawancara, Makassar, 28 Mei 2022
41 Volume 2, penyewa jasa joki skripsi, wawancara, Makassar, 5 Agustus 2022
Fenomena Praktik Joki Skripsi pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam Annisa M, et. al.
tetapi saya membayar 2 kali ketika di awal dan di akhir dengan harga 3.500.00 (tiga juta lima ratus) saya membayar di awal dengan harga 500.000 sebagai uang tanda jadi, dan sisanya saya bayar diakhir ”
c. Sistem pembayaran joki skripsi per-bab. Ada juga narasumber yang menggunakan jasa joki skripsi yang hanya membuat Bab 4 dan Bab 5 seperti yang di lakukan oleh volume 3 (tiga)  volume  tiga  juga  mengatakan  pembayaran  pekerjaan  skripsinya  mencaapai 1.200.000  (satu  juta  dua  ratus)  dan  itu  pun  sudah  termaksut  revisi  sampai  ujian,  di karenakan pengkerjaan skripsi Bab 4 dan 5 cukup rumit sehingga pembayarannya pun bisa di bilang lumayan mahal. Dan ada pula sistem pembayaran per-bab di karenakan pengerjaan  hanya  mengikuti  perintah  penyewa  jasa  sesuai  bab  berepa  yang  ingin dikerjakan,  dan  pada  layanan  harga  per-bab  bisa  mencapai  Rp.  600.000  sampai 1.000.000  (enam  ratus  ribu  rupiah  sampai  satu  juta  rupiah),  Sperti  yang  di  gunakan narasumber volume 4 (empat) yaitu mengunakan jasa joki skripsi perbab, ia mengunakan jasa joki skripsi untuk mengerjakan BAB 4 hasil penelitian dan pembahsan, seperti yang dikatakan volume 3 “ di hitung-hitung juga lumayan mahal dengan harga begitu hanya untuk  2  Bab.” 42 Seperti  itulah  yang  di  katakan  oleh  narasumber  volume  3  yang menggunakan joki skripsi perbab dengan revisi,soft copy,dan bimbingan tanpa hard copy dan pembayarannya pun di akhir ketika sudah selesai.
4.3. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Pemberian  Fee  Terhadap  Joki  Skripsi  di  UIN Alauddin Makassar
Jika di pertimbangkan pro dan kontra dari masalah perjokian skripsi ini, maka mudharat yang diterima di dalam kegiatan ini rupanya lebih besar dari pada keuntungannya, Memang ada yang berdalil bahwa perjokian ini termasuk sifatnya tolong menolong sebagai mana firman Allah dalam Al- Qur’an Al -maidah ayat 2:
Terjemahannya:
“Tolong -menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  permusuhan.  Bertakwalah  kepada  Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan- Nya.”
42 Volume 3, penyewa jasa joki skripsi, wawancara, makassar 10 agustus 2022
Dalam  Untuk  situasi  ini para  siswa  yang  sering memiliki  kesibukan  atau  bekerja  di  luar sekolah  sehingga  mereka  tidak  dapat  memisahkan  kesempatan untuk  membuat  proposal  dan memilih  untuk  menggunakan  jasa  joki  postulat.  Dalam  aturan  Islam,  perdagangan  seperti  ini dianggap  halal,  karena  perdagangan  seperti  ini  adalah  kesepakatan  dan  akuisisi  administrasi. Karena administrasi-administrasi yang ditawarkan sudah jelas, bahkan dalam syariat Islam aturan administrasi perdagangan seperti ini disebut jual beli, khususnya mendapatkan angsuran untuk administrasi-administrasi yang dilakukan oleh pengguna administrasi. Namun, tidak sedikit juga yang membayangkan bahwa kekurangan dari pekerjaan ini adalah karena pekerjaan joki skripsi adalah jenis penipuan akademis, mengingat pekerjaan itu dilakukan oleh orang lain, bukan diri kita sendiri.
Ijarah adalah akad penggunaan sewa menyewa, baik manfaat tenaga kerja maupun hasil kerja.  Jika  digunakan  untuk  memperoleh  keunggulan  produk  disebut  sewa,  sedangkan  jika digunakan untuk mendapatkan pekerjaan disebut kompensasi dan pertukaran ijarah tergantung pada  pertukaran  keuntungan  (kebebasan  penggunaan)  bukan  perpindahan  kepemilikan.  hak milik. Jadi pada dasarnya standar ini setara dengan aturan perdagangan, namun yang penting adalah  objek  pertukaran,  dengan  asumsi  kontrak  jual  beli  adalah  objek  pertukaran,  objek pertukaran adalah tenaga kerja dan produk: 43
a. Orang yang melakukan perjanjian (berakad)
b. Sewa atau penghargaan (imbalan)
c. Manfaat
d. Ijab Kabul
Meskipun pengertian dan syarat-syarat ruku ijarah sesuai dengan usulan keuntungan joki, syarat-syarat  dan  pokok-pokok  perjanjian  digunakan  dalam  pemerasan,  dan  mengakibatkan perbuatan yang mengakibatkan pelanggaran, dan dengan cara ini para ahli berpendapat bahwa ada unsur-unsur yang mengakibatkan. dalam tindakan tidak mengizinkan tindakan kompensasi untuk administrasi joki. proposisi mengingat adanya kecurangan dan penipuan dalam akademis.
Bila di lihat dari aspek kejujuran, praktik perjokian skripsi bukanlah perilaku yang terpuji, Skripsi merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dikerjakan personal , Kecurangan atau
43 Solihah, “Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam.”
Fenomena Praktik Joki Skripsi pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam Annisa M, et. al.
penipuan adalah bentuk perbuatan bertujuan yang tidak sah memperoleh yang bukan haknya untuk mendukung kepentingan diri sendiri atau bahkan kelompok.
Kemajuan teknologi menimbulkan kemajuan ide bisnis baru yang lebih kreatif, termaksud via  jasa  joki  skripsi online  mau  pun tatap  muka, Dahulu perjokian  menggunakan promosi  dari mulut  ke  mulut,  Namun  kini  sudah  tersebar  ribuan  akun  di  berbagai  media  social,  Layaknya simbiosis  mutualisme  yang  kedua  pihak  saling  menguntungkan,  maka  dari  itu  kecurangan ditegaskan dalam al- Qur’an Al -muthafifin/83: 1-3 .
Terjemahannya:
“ Celakalah  orang-orang  yang  curang  dalam  menakar  dan  menimbang  Mereka  adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. ” 44 Sebaliknya apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Berdasarkan dalil di atas sudah jelas bahwa kecurangan dalam ajaran islam dilarang, Pada saaat ini perbuatan curang dalam berbagai kalangan hampir dianggap kebiasaan atau kecendrungan yang seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa, sebagai mana firman Allah Swt dalam Qur’an Al-baqarah/2:188
Terjemahannya:
“ Janganlah  kamu  makan  harta  di  antara  kamu  dengan  jalan  yang  batil  dan  (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui .” 45 Sudah jelas sekali bahwa agama islam melarang kita untuk melakukan hal yang batil atau hal yang berkaitan dengan kecurangan, jangan sampai hal yang diangap kecil bisa membawa kita ke jalan yang salah, walaun bisa di kata hal ini adalah hal saling tolong menolong tetapi sama saja tolong menolong dalam hal yang buruk.

## 5. Kesimpulan
Dalam hal ini terkait tinjauan terhadap praktik pengupahan joki skripsi ada dua bentuk pembayaran yaitu, berdasarkan perjanjian di awal (melalui via online maupun offline, dan bentuk pembayaran  penuh  di  awal,  angsuran  2  atau  sampai  3  kali  dan  pembayaran  perbab.  Dan kemudian ditemukan alasan-alasannya oleh pihak yang menggunakan jasa joki skripsi rata-rata
44 Kementrian Agama  RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT. Sigma  Examedia  Arkanlemeema, 2010), h, 587.
45 Kementrian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT, Sigma Examedia Arkanleema, 2010). h, 29.
di karenakan sibuk kerja atau pun kurang menguasai KTI. Sehingga memicu pihak yang merasa membutuhkan adanya jasa joki skripsi seperti ini. Kemudian dilihat dari aspek pengupahan jasa joki  skripsi  sudah  jelas  bahwa  pelaksaaan  pengupahannya  tidak  sesuai  dengan  dalil  al-Qur,an yang  melarang  kecurangan  dan  kebohongan  yang  ada  dalam  melakukan  transaksi,  dan  bisa dilihat  bahwa  hukumnya  tidak di perbolehkan dalam  ajaran  islam  di  karenakan  upah  jasa  joki skripsi bisa dibilang hukumnya batil sehinga jelas kegiatan ini dilarang dalam agama Islam. Akan tetapi jika dilihat dari praktik penggunaan jasa jokis skripsi dalam hal ini sah-sah saja dikarenakan caranya  memenuhi  akad  tetapi  di  lihat  kembali  bahwa  transaksi  ini  mengandung  kebohonga sehingga tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Dan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang  mengharamkannya.  Jika  dilihat  dari  tinjauan  yuridis  hukum positif  sendiri  belum  ada  aturan  khusus,  akan  tetapi  si  pelaku  perjokian  skripsi  ini  hanya melanggar  kode  etik  akademik.  Dimana  perbuatan  tersebut  hampir  serupa  dengan  unsur penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP.

## Daftar Pustaka
Amir, Rahma. “ Menyoroti Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Aspek Ekonomi (Sebagai Ciri Negara Kesejahteraan (Welfare State)). ” Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law 2, no. 2 (2017): 96 – 110. https://doi.org/https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.633.
Azis, Muh Ansar, and Nila Sastrawati. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian. ” Iqtishaduna:Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Jurusan  Hukum  Ekonomi  Syariah 1,  no.  2  (2020): 121 – 28. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.15161.
Caniago,  Fauzi. “ Ketentuan  Pembayaran  Upah  Dalam  Islam. ” Jurnal  Textura Vol.  1,  no.  No.  5 (2018): 48. https://journal.piksi.ac.id/index.php/TEXTURA/article/view/170.
Dzubyan, Daffa Muhammad. “ Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. ” Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 3, no. 2 (2019): 181 – 96. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304.
Eva,  Iryani. “ Hukum  Islam,  Demokrasi  Dan  Hak  Asasi  Manusia. ” Jurnal  Ilmiah  Universitas
Batanghari Jambi 17, no. 2 (2017): 24 – 31. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357.
Ikmal, Ikmal, and Arif Rahman. “ Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen. ” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum , 2022, 108 – 20.
Maidin, Sabir. “ Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis). ” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan  Hukum  Keluarga  Islam 4,  no.  2  (2018):  199.  https://doi.org/10.24252/al-
Fenomena Praktik Joki Skripsi pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam Annisa M, et. al.

## qadau.v4i2.5691.
Mukhsin, M Karya. “ Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam. ” Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman 18, no. 1 (2020): 92. https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303.
Munib, Abdul. “ Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah). ” Al-Ulum :  Jurnal  Penelitian  Dan  Pemikiran  Ke  Islaman 5,  no.  1  (2018):  72 – 80. https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80.
Mustafa, Zulhas ’ ari. “ Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kehidupan. ” Mazahibuna Jurnal Perbandingan Madzhab 2, no. 1 (2020): 37 – 58.
Mustafa, Zulhasari. “ Dinamika Hukum Islam Indonesia Pasca Kolonial. ” Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam 3, no. 2 (2017): 78 – 92. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v3i2.724. Musyahid, Achmad. “ Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Pengembangan Teori Hukum Modern. ” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 10, no. 1 (2012): 11 – 22.
Sabir,  Muhammad. “ Aktualisasi  Konsep  Hadis-Hadis  Ajaran  Birru  Walidain  Pada  Kehidupan Masyarakat  Di  Kota  Masyarakat  (Studi  Kasus  Pada  Panti  Asuhan  Muthmainnah Kecamatan Tallo). ” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 6, no. 2 (2019): 215 – 34. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10914.
Sabir,  Muhammad,  and  Rifka  Tunnisa. “ Jaminan  Fidusia  Dalam  Transaksi  Perbankan;  Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam. ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 80 – 97. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284.
Semmawi, Ramli. “ Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam. ” Jurnal Ilmiah Al-Syir ’ ah 8, no. 2 (2010): 498 – 517. https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23.
Sisminawati,  Sisminawati,  and  Ahmad  Suminto. “ Dualisme  Akad  Ijarah Dan  Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (Imbt) Perspektif Fiqh Muamalah. ” MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE) 1, no. 1 (2021): 80 – 88.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4167.
Sofwan,  Abbas. “ Interelasi  Qowaid  Usul  Dan  Fiqhiyah  Sebagai  Sebagai  Landasan  Hukum  Islam Yang  Universal. ” Legitima:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 1,  no.  1  (2018):  1 – 19. https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.640.
Solihah, Ajeng Mar ‘ atus. “ Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum  Islam. ” Az-Zarqa ’ :  Jurnal  Hukum  Bisnis  Islam 6,  no.  1  (2014):  104 – 21. https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v6i1.1320.
Suryadi, Bata Ahmad, and Rahmah Amir. “ Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan Dan Perusahaan Perspektif  Undang-Undang  Ketenagakerjaan Dan  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Di PT  Citra Van  Titipan  Kilat). ” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan
Hukum 1, no. 2 (2020): 21 – 39.
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13718.
Syaifullah,  Syaifullah. “ Etika  Jual  Beli  Dalam  Islam. ” HUNAFA:  Jurnal  Studia  Islamika 11,  no.  2 (2014): 371. https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387.
Syatar,  Abdul. “ Relevansi  Antara  Pemidanaan  Indonesia  Dan  Sanksi  Pidana. ” DIKTUM:  Jurnal
Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 118 – 34. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.
——— . “ Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation. ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (December 2019): 120 – 33. https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646.
Wijaya,  Abdi. “ Cara  Memahami  Maqashid  Al-Syariah. ” Al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan
Ketatanegaraan 4, no. 2 (2015): 344 – 53.
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487.
Zubair,  Kamal,  and  Abdul  Hamid. “ Eksistensi  Akad  Dalam  Transaksi  Keuangan  Syariah. ” Jurnal Hukum Diktum 14, no. 1 (n.d.): 45 – 54.