Available Online at http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik
Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (1), Juni 2019
Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok
1 Safitri Rangkuti, 2 Irfan Ridwan Maksum
12 Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Jakarta,Indonesia Email: qqrangkuti@gmail.com,  irm01@yahoo.com Received: 11 Mei 2019; Revised: 12 Mei 2019; Accepted: 22 Mei 2019

## Abstract
Child-friendly  and  child-based  schools  are  an  effort  to  fulfill  children's  rights  and  provide  quality education  for  children.  This  study  aims  to  explain  the  implementation  of  Child  Friendly  School Policies established by the Ministry of Female Empowerment and Child Protection and to analyze the supporting  and  inhibiting  factors  for  the  implementation  of  Child  Friendly  School  Policies  in SMP Negeri  6  Depok .  This  study  used  a  qualitative  method  that  shows  the  implementation  of  the  Child Friendly  School  Policy  in SMPN  6  Depok been  going  well,  assessed  in  the  context  of  the  process, results  (output),  impact  (outcomes)  and  causality  (causal  connection).The  factors  that  support  the implementation  of  the  Child  Friendly  School  Policy  at SMP  Negeri  6  Depok are  good  and  smooth communication,  attitudes  and  commitment  of  all  school  people,  coordination  between  the Depok Government  and  the  School  and  the  positive  support  of  all  school  members,  parents,  surrounding communities. However, there are still obstacles, namely the limited school budget and the number of teachers,  and  the  density  of  teacher  activities  that have  caused  the  implementation  of  policies  to be not  optimal.  For  facilitating  the  implementation  of  child-friendly  school  policies,  collaboration between central government and local government, schools and communities is needed.
Keywords: Policy Implementation; Rights; Protection; Child

## Abstrak
Sekolah  yang  ramah  anak  dan  berbasis  hak  anak  merupakan  upaya  memenuhi  hak-hak  anak  dan memberi  pendidikan  yang  berkualitas  bagi  anak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan implementasi  Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dan  menganalisis  faktor  pendukung  dan  penghambat implementasi  Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak  di  Kota  Depok.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  yang  menunjukan  implementasi  Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak  di  SMP  Negeri  6  Depok sudah  berjalan  baik,  dinilai  dalam  konteks  proses,  hasil (output), dampak (outcome)  dan hubungan sebab  akibat (causal  connection) .  Faktor-faktor  yang  mendukung  implementasi  Kebijakan  Sekolah Ramah  Anak  di  Kota  Depok  adalah  komunikasi  yang  baik  dan  lancar,  sikap  dan  komitmen  seluruh warga sekolah, koordinasi antar Pemda Depok dengan Sekolah serta adanya dukungan positif seluruh warga  sekolah,  orang  tua,  masyarakat  sekitar.  Namun  masih  terdapat  faktor  penghambat  yaitu terbatasnya  anggaran  sekolah  dan  jumlah  guru  serta  padatnya  aktivitas  guru  menyebabkan pelaksanaan  kebijakan  belum  optimal.  Untuk  memperlancar  implementasi  kebijakan  sekolah  ramah anak  dibutuhkan  kerjasama  antara  seluruh  pihak  baik  pemerintah  pusat  dan  daerah,  sekolah  dan masyarakat
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Hak; Perlindungan; Anak
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019

## PENDAHULUAN
Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan  seluruh  bangsa  di  dunia untuk  memenuhi  hak-hak  anak  dalam upaya  menciptakan  anak  yang  sehat, cerdas,  ceria,  berakhlak  mulia  dan  cinta tanah  air.  Hal  ini  merupakan  tantangan yang  berat  bagi  pemerintah  Indonesia dalam  mewujudkan  pemenuhan  hak  anak dan  perlindungan  anak  namun  dengan tekad  yang  bulat,    Indonesia  telah meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang  Ratifikasi  Konvensi  Hak  Anak sebagai  upaya  memenuhi,  melindungi  dan menghormati  hak  anak  dan  berdasarkan latar  belakang  tersebut  pada  tahun  2016 Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan
Kebijakan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak (KLA)  dan  pada  tahun  2009  menerbitkan Peraturan  Menteri  PPPA  Nomor  2  Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Tujuan  akhir  yang  hendak  dicapai  dalam Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) adalah Indonesia  mencapai  kondisi  Indonesia Layak  Anak  (IDOLA)  pada  tahun  2030. Tujuan  ini  juga  sejalan  dengan  program PPB yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030.
Terciptanya  anak  Indonesia  yang sehat,  cerdas,  ceria,  berakhlak  mulia  dan cinta  tanah  air  dalam  Sistem  Pendidikan Nasional  selaras  dengan  isi  Pasal  29  ayat
(1) Konvensi Hak Anak yang memfokuskan pada pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian,  bakat,  kemampuan  mental dan  fisik anak secara optimal. Tekad bulat bangsa  Indonesia  untuk  memenuhi  hak anak  dan  melindungi  anak  khususnya  di bidang  Pendidikan  tercantum  dalam  pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  1945  menyebutkan bahwa “setiap anak berhak mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dasar dan memperoleh manfaat dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni dan  budaya,  demi  meningkatkan  kualitas hidupnya  dan  demi  kesejahteraan  umat manusia”  dan  tata  cara  pelaksanaannya diatur  pada  pasal  9  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yang  menyebutkan bahwa  “Setiap  anak  berhak  memperolah pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan  pribadinya  dan  tingkat kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan bakat.”  Hal  yang  sama  juga  dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa “setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi.
Untuk  menjamin  pemenuhan  hak anak  seperti  kesehatan,  keamanan  dan kenyamanan anak di sekolah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Peraturan  Menteri  PPPA  Nomor  8  Tahun 2014  tentang  Kebijakan  Sekolah  Ramah
Anak yang merupakan bagian dari indikator Kebijakan Kabupaten/Kota Layak  Anak  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)  No.  12  Tahun  2011  tentang Indikator  Kabupaten/Kota  Layak  Anak (KLA)  Pasal  11  menyebutkan  bahwa “Klaster  Pendidikan,  Pemanfaatan  Waktu Luang  dan  Kegiatan  Budaya  meliputi:  (a) angka  partisipasi  Pendidikan  usia  dini;  (b) persentase  wajib  belajar  Pendidikan  12 (dua  belas)  tahun;  (c)  persentase  Sekolah Ramah  Anak;  (d)  Jumlah  sekolah  yang
memiliki  program,  sarana  dan  prasarana perjalanan  masuk  ke  dan  dari  sekolah  dan (e)  tersedia  fasilitas  untuk  kegiatan  kreatif dan  rekreatif  yang  ramah  anak,  di  luar sekolah, yang dapat diakses semua anak”.
Sekolah  Ramah  Anak  merupakan sebuah  konsep  yang  ideal  untuk  anak  usia sekolah.  Pada  sekolah  ramah  anak  semua pendidikan  berpusat  pada  anak  dan  proses belajar  harus  didukung  oleh  keadaan sosial,  fisik  dan  emosional  yang  positif, sehat dan aman. UNICEF telah mengembangkan  kerangka  kerja  sistem dan  pendidikan  sekolah  berbasis  hak  anak yang  memiliki  ciri  yaitu  “inklusif,  sehat dan  protektif  untuk  semua  anak,  efektif dengan  anak-anak,  dan  terlibat  dengan keluarga,  masyarakat  dan  anak-anak" (Shaeffer, 1999). Dalam kerangka ini:
▪ Sekolah ramah anak memastikan setiap anak  lingkungan  yang  aman  secara fisik,  aman  secara  emosional  dan memungkinkan secara psikologis.
▪ Guru adalah satu-satunya faktor terpenting  dalam  menciptakan  ruang kelas yang efektif dan inklusif.
▪ Sekolah  yang  ramah  anak  mengakui, mendorong dan mendukung
pertumbuhan kapasitas anak-anak sebagai pembelajar dengan memberikan  budaya  sekolah,  perilaku mengajar  dan  konten  kurikulum  yang berfokus pada pembelajaran dan pelajar.
▪ Kemampuan  sekolah  untuk  menjadi dan  menyebut  dirinya  ramah  anak berhubungan langsung dengan dukungan,  partisipasi,  dan  kolaborasi yang diterimanya dari keluarga.
▪ Sekolah  ramah  anak  bertujuan  untuk mengembangkan  lingkungan  belajar di
mana  anak-anak  termotivasi  dan  dapat belajar.  Anggota  sekolah  yang  ramah dan menyambut anak-anak dan memperhatikan semua kebutuhan kesehatan dan keselamatan mereka. Tujuan dari dikembangkannya Sekolah Ramah Anak antara lain mencegah  kekerasan  terhadap  anak  dan warga  sekolah  lainnya,  mencegah  anak mendapatkan  kesakitan  karena  keracunan makan  dan  lingkungan  yang  tidak  sehat, mencegah  kecelakaan  di  sekolah  yang disebabkan  prasarana  maupun  bencana alam, mencegah anak menjadi perokok dan pengguna  Napza,  menciptakan  hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab dan  berkualitas,  memudahkan  pemantauan kondisi  anak  selama  anak  berada  di sekolah,  memudahkan  mencapai  tujuan pendidikan,  menciptakan  lingkungan  yang hijau dan tertata, ciri khusus anak  menjadi lebih  betah  di  sekolah,  anak  terbiasa dengan pembiasaan pembiasaan positif.
Indikator  Sekolah  Ramah  Anak meliputi  enam  komponen  penting  yaitu  : (1)  Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak (SRA);  (2)  Pelaksanaan  Kurikulum;  (3) Pendidikan  dan  Tenaga  Kependidikan terlatih  Hak-Hak  Anak;  (4)  Sarana  dan Prasarana  Sekolah  Ramah  Anak;  (5) Partisipasi Anak, (6) Partisipasi Orang tua,
Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan lainnya dan Alumni. Hasil yang diharapkan dari terlaksananya  Kebijakan  Sekolah  Ramah Anak  adalah  terwujudnya  sekolah  yang aman  dan  menyenangkan  bagi  peserta didik  karena  bebas  dari  kekerasan  yang diterjadi  antara  peserta  didik  maupun kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pendidik
dan  tenaga  kependidikan;  terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berprespektif anak; penerapan disiplin positif yang membantu anak untuk berfikir  dan  bertindak  benar  untuk  anak yang  dianggap  melalaikan  kewajibannya bukan  sanksi  atau  hukuman  yang  selama ini dilakukan dan meningkatkan partisipasi peserta  didik  dalam  proses  pembelajaran dan  dalam  pengambilan  keputusan  di sekolah.
Implementasi Kebijakan  Sekolah Ramah  Anak di  Kota Depok telah dimulai sejak  tahun  2016  dengan  dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Diknas Pendidikan Kota Depok Nomor: 421/4814- Disdik/2016  tentang  Penetapan  Sekolah Ramah Anak Kota Depok  Sebagai
Penyelenggara Pendidikan Sekolah Ramah Anak  Tahun  Pelajaran  2016/2017,  pada awal  ditetapkannya  Sekolah  Ramah  Anak di  Kota  Depok  baru  terdapat  116  Sekolah ramah  anak.  Keberhasilan  implementasi Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak  menjadi hal  penting  dalam  mewujudkan  Kota Depok sebagai Kota Layak Anak.
Maraknya kasus kekerasan di lingkungan  sekolah  menjadi  sorotan  bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan  Kebijakan  Sekolah  Ramah Anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun  2018,  Jumlah  pengaduan  kekerasan di lingkungan Pendidikan terdapat sebanyak  451  kasus  atau  9%  dari  total pengaduan.  Dari  fakta  yang  ada  di lapangan dapat disimpulkan bahwa sekolah belum bisa menjadi tempat yang memberikan  keamanan  dan  kenyamanan bagi  anak  padahal  waktu  anak  berada  di lingkungan sekolah  kurang lebih  8 (delapan) jam atau 1/3 (sepertiga) hari. Hal ini  merupakan  gambaran  bahwa  sampai
dengan  saat  ini  kondisi  anak  di  Indonesia ternyata  masih  terancam  kehidupannya sehingga  belum  dapat  dikatakan  Indonesia Layak Anak.
Sumber: diolah dari Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI 2018.

## Gambar 1 Prosentase Jumlah Pengaduan
Tahun 2018

## Dikutip dari Republika.co.id, “Disdik
Kota  Depok  targetkan  seluruh  sekolah ramah  anak  tahun  2020”,  namun  saat  ini permasalahan  kekerasan  di  sekolah  masih terjadi  di  Kota  Depok  bahkan  ditemui kasus kekerasan terjadi di Sekolah, bahkan pada  sekolah  yang  telah  menyandang Sekolah Ramah  Anak. Selain kekerasan di dunia  Pendidikan,  sampai  saat  ini  banyak sekolah ramah  anak di  Depok  yang  belum memiliki  rencana  program/kegiatan  terkait Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak  (SRA), sehingga  masih  hanya  sekedar  predikat saja  karena  pada  kenyataannya  belum
29% 18% 14% 9% 7% 7% 5% 6% 3% 2% Anak Berhadapan Hukum (ABH) Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Pornografi dan Cyber Crime Pendidikan Kesehatan dan Napza Trafficking dan Eksploitasi Agama & Budaya Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat
Hak Sipil  & Partisipasi Lainnya
Pengaduan Tahun 2018 Jumlah Kasus 4,885
seluruhnya  sekolah  yang  telah  ditetapkan sebagai  Sekolah  Ramah  Anak  telah menjalankan  Kebijakan  Sekolah  Ramah Anak.
Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya perlu dilakukan  penelitian  tentang  implementasi Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak  di  Kota
Depok dan faktor-faktor yang mempengaruhi  implementasi  Kebijakan Sekolah  Ramah  Anak  di  Kota  Depok dengan  mengambil  lokasi  penelitian  di SMP  Negeri  6  Depok  yang  merupakan salah  satu  sekolah  yang  menjadi  model percontohan sebagai Sekolah Ramah Anak pada  tahun  2016  oleh  Dinas  Pendidikan Kota Depok. SMP Negeri 6 Depok dipilih menjadi sampel penelitian karena memiliki berbagai  macam  prestasi  antara  lain Sekolah  Sehat,  Sekolah  Adiwiyata  dan salah satu sekolah favorit di Kota Depok.
Beberapa penelitian mengenai implementasi  sekolah  ramah  anak  telah dilakukan  diantaranya  penelitian dari Wuryandani,
Wuri, (2018) dalam
“Implementasi  Pemenuhan  Hak  Anak melalui  Sekolah  Ramah  Anak”  yang menjelaskan  perencanaan  dan  pelaksanaan pembelajaran di sekolah harus menyesuaikan  dengan  kebutuhan  dan kondisi  atau  kareateristik  anak  sehingga proses belajar menjadi menyenangkan bagi anak  dan  proses  pembelajaran  juga  harus memperhatikan layanan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus. Selain itu  penelitian yang sama dari Artadianti (2017) menganalisis tentang “Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) pada Sekolah Percontohan  di  SD  Pekunden  01  Kota Semarang Sebagai Upaya Untuk Mendukung  Program  Kota  Layak  Anak (KLA)” menyimpulkan bahwa
implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) belum  optimal  masih  banyak  hambatan seperti  masih  terjadinya  kekerasan  di sekolah  yang  dilakukan  guru  atau  murid, kurangnya  pengawasan  dari  orang  tua, pengaruh  lingkungan  yang  menyebabkan anak  berhadapan  dengan  hukum  dan  tidak tersedianya SDM yang membimbing murid secara  fisik.  Penelitian  yang  serupa dilakukan  oleh  Ranti  Eka  Utari  (2017) , tentang  “Implementasi  Program  Sekolah Ramah  Anak  di  SMP  Negeri  1  Tempuran Kabupaten  Magelang”  yang  menemukan
bahwa faktor yang mendukung Implementasi  Program  Sekolah  Ramah Anak adalah  sumber daya  manusia, sarana dan  prasarana  dan  sumber  daya  finansial sedangkan faktor yang menghambat adalah kondisi  lingkungan  yang  berupa  limbah asap  pabrik  berbahaya  untuk  kesehatan anak.
Ayu  Kartika  Sari,  (2017) dalam penelitiannya tentang “Implementasi Program  Sekolah  Ramah  Anak  dalam
Penangulangan  Kekerasan  pada  Anak  di SDN 3 Panggung Rejo Kabupaten Pringsewu” menemukan bahwa
implementasi  program  Sekolah  Ramah Anak  sudah  berjalan  efektif  namun terdapat  beberapa  masalah  pada  awal pelaksanaan  program  dalam  menyatukan presepsi  dan  mendorong/merangkul  warga sekolah untuk merubah kebiasaan- kebiasaan sedangkan penelitian dari Wahyu  Intan  Yuliani  (2016)  mengenai “Implementasi  Peraturan  Wali  Kota Surakarta  Nomor  28D  Tahun  2014 Tentang  Sekolah  Ramah  Anak  (Studi  di SD  Muhammadiyah  16  Karangasem  dan SD Muhammadiyah Program Khusus (PK)
Kota  Barat”menemukan  bahwa  kedua sekolah  telah  melalui  tahapan  Sosialisasi, pelaksanaan  kebijakan,  hasil  kebijakan namun dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak  ini  masih terdapat beberapa  masalah diantaranya  sikap  pengajaran  guru  masih belum beradaptasi dengan kebijakan
Sekolah  Ramah  Anak  dan  fasilitas  dan anggaran yang belum memenuhi standar.
Penelitian terdahulu
menjadi pedoman  bagi  penulis  dalam  melakukan analisis  implementasi  Kebijakan  Sekolah Ramah  Anak  dalam  mewujudkan  Kota Layak  Anak  di  kota  Depok.  Penelitian tentang  Implementasi  Sekolah  Ramah Anak  di  Kota  Depok  sampai  dengan  saat ini  belum  pernah  dilakukan  oleh  peneliti sebelumnya.  Dengan  adanya  penelitian  ini dapat  memberikan  gambaran  tentang implementasi  Kebijakan  Sekolah  Ramah Anak  di  Kota  Depok  dan  faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Harapannya penelitian ini dapat memberikan  saran  dan  solusi  kepada  para pihak  terkait  baik  pemerintah  maupun masyarakat
sehingga implementasi
Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak  di  Kota Depok  dapat  memberikan  hasil  dan dampak yang positif.
Implementasi kebijakan pada
dasarnya  adalah  cara  sebuah  kebijakan dapat  mencapai  tujuannya.  Umumnya berbagai  kondisi  ideal  yang  tercantum dalam suatu kebijakan namun ketika harus berhadapan  dengan  berbagai  kenyataan  di lapangan menjadi sulit untuk direalisasikan. Fenomena ini sering
ditemukan pada saat implementasi kebijakan  sehingga  banyak  kegagalan berbagai kebijakan dan program pemerintah  pada  saat  dijalankan  yang harus  dianalisis  kembali  oleh  pemerintah.
Berhasil atau gagalnya implementasi suatu kebijakan  dipengaruhi  oleh  variable  atau faktor  yang  saling  berhubungan  satu  sama lain.
Goerge  Edward  III  menjelaskan bahwa ada empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu:

## 1) Komunikasi
Komunikasi  yang  baik  merupakan faktor  penting  untuk  menyampaikan tujuan  dan  sasaran  kebijakan  kepada para  implementor  sehingga  tidak  ada kesalahpahaman antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.
2) Sumber daya
Pelaksanaan  kebijakan  harus  didukung dengan  sumber  daya  yang  terdiri  dari sumber daya manusia, informasi (mencakup  cara  pelaksanaan  kebijakan dan  kepatuhan  para  implementor), wewenang  (kewenangan  implementor dalam  melaksanakan  kebijakan  yang ditetapkan) yang baik dan fasilitas yang mendukung kelancar proses pelaksanaan kebijakan 3) Disposisi Karakteristik, sikap, watak yang dimiliki  oleh  implementor  merupakan unsur  penting  dalam  implementasi kebijakan  seperti  komitmen,  kejujuran dan  sifat  demokratis.  Jika  implementor memiliki sikap positif terhadap kebijakan  merupakan  potensi  untuk melaksanakan apa yang menjadi sasaran kebijakan.
4) Struktur birokrasi.
Struktur  birokrasi  yang  panjang  akan membuat prosedur birokrasi  yang rumit dan  kompleks.    Dalam  implementasi
kebijakan  diperlukan  struktur  birokrasi yang jelas, efektif dan efisien.
Pendapat  yang  hampir  sama  juga dikemukakan oleh G. Shabbir Cheema dan Dennis  A.  Rodinelli  bahwa  terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:
(1) Kondisi lingkungan;
Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan  yang  dimaksud  lingkungan mencakup  lingkungan  sosio  kultural serta keterlibatan penerima kebijakan/program (2) Hubungan antar organisasi;
Dalam  banyak  program,  implementasi
suatu kebijakan/program perlu dukungan  dan  koordinasi  dengan instansi  lain.  Untuk  itu  diperlukan koordinasi dan kerjasama antar
instansi bagi keberhasilan suatu
kebijakan/program.
(3) Sumber daya organisasi untuk implementasi kebijakan/program; Tanpa  didukung  sumber  daya  baik sumber daya  manusia  maupun  sumber daya    lainnya  pelaksanaan  kebijakan akan  mengalami  keterbatasan  dan hambatan  sehingga  mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
(4) Karakteristik  dan  kemampuan  agen pelaksana.
Yang  dimaksud  dengan  karateristrik dan  kemampuan  adalah  mencakup struktur  birokrasi,  norma-norma  dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi,  yang  semuanya  itu  akan mempengaruhi implementasi
kebijakan/program.
Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas maka dalam penelitian ini
akan menganalisis Implementasi Kebijakan Sekolah  Ramah  Anak  dari  empat  ruang lingkup  yaitu  proses,  hasil,  dampak  dan hubungan sebab akibat dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan Sekolah Ramah Anak dengan
menggunakan  variable    antara  lain; Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi (Karakteristik  dan  Kemampuan  Agen Pelaksana),  Struktur  Birokrasi,  Hubungan antar  organisasi  dan  Kondisi  Lingkungan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  Implementasi  Kebijakan Sekolah  Ramah  Anak  dalam  Mewujudkan Kota  Layak  Anak  di  Kota  Depok  ini menggunakan  pendekatan post  postivis dengan metode pengumpulan data kualitatif.  Pendekatan  ini  digunakan  oleh penulis  untuk  menggali  informasi  dari narasumber  atau  para  informan  yang membantu
dalam menganalisis Implementasi  Kebijakan  Sekolah  Ramah Anak di Kota Depok.
Informan dalam penelitian ini adalah Dinas  Pemberdayaan  Anak  Masyarakat dan  Keluarga,  Dinas  Pendidikan,  Kepala Sekolah,  Guru,  Anak  Murid,  Orang  Tua, KPAI  dan  Psikolog.  Penelitian  dilakukan tahun  2019  dengan  lokasi  penelitian  SMP Negeri 6, Cilodong, Kota Depok.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  untuk  mendapatkan  informasi dan  data  dilakukan  melalui  wawancara, studi kepustakaan (literature), dokumentasi, observasi. Dalam
menganalisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan  hal  tersebut  penelitian  ini menghasilkan  informasi  dan  data-data lapangan  tentang  implementasi  Kebijakan Sekolah  Ramah  Anak  dan  faktor  yang mempengaruhi  implementasi  Kebijakan Sekolah  Ramah  Anak  di  SMP  Negeri  6 Depok.
Lokasi  penelitian  adalah  SMP  Negeri 6  Depok  karena  sekolah  yang  berada  di Kecamatan  Cilodong  Depok  Jawa  Barat. Pemilihan  lokasi  penelitian  ini  karena  di sekolah  tersebut  karena  Kota  Depok merupakan  salah  satu  Kota  Layak  Anak kategori Nindya pada tahun 2017 dan 2018 dan  SMP  Negeri  6  Depok  merupakan sekolah  yang  telah  menerapkan  Kebijakan Sekolah  Ramah  Anak  seperti  antara  lain telah  menjadi  sekolah  inklusi,  adanya kebijakan  anti  kekerasan,  pembinaan  guru tentang  anti  kekerasan,  sarana  prasarana sekolah  cukup  mendukung  sekolah  ramah anak  dan  beberapa  indikator  pendukung lainnya.  SMP  Negeri  6  Depok  merupakan salah  satu  sekolah  yang  dipilih  sebagai percontohan  Sekolah  Ramah  Anak  pada tahun 2016.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Implementasi
Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di SMPN 6 Depok Dalam Aspek Proses, Hasil, Dampak dan Hubungan Sebab Akibat.
Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak (SRA)  sudah  diterapkan  di  SMP  Negeri  6 Depok sejak tahun 2016. Dinas Pendidikan Kota  Depok  menunjuk  116  sekolah  dari tingkat  Sekolah  Dasar  sampai  Sekolah Menengah Atas  sebagai  percontohan Sekolah  Ramah  Anak  di  Kota  Depok melalui  Surat  Keputusan  Kepala  Diknas Pendidikan Kota Depok Nomor: 421/4814-
Disdik/2016  tentang  Penetapan  Sekolah
Ramah Anak Kota Depok  Sebagai Penyelenggara Pendidikan Sekolah Ramah Anak  Tahun  Pelajaran  2016/2017.  Pada awal  ditetapkannya  Sekolah  Ramah  Anak, Dinas  Pendidikan  Kota  Depok  dalam menunjuk  sekolah  sebagai piloting atau percontohan  berdasarkan  indikator  sarana dan prasarana yang dinilai sudah memenuhi standar Sekolah Ramah Anak.
Penelitian  ini  menggunakan  teori Michael Hill dan Peter Hupe (2002) dalam mengambarkan  bagaimana  implementasi Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak  di  SMP Negeri  6  Depok  yang  meliputi  aspke proses,  hasil  ( output ),  dampak  ( outcome ) dan  hubungan  sebab  akibat  ( causal connection ).
1) Proses ( process )
Sejak 2015 sebelum adanya Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak,  SMP Negeri 6 Depok telah mempunyai kegiatan-kegiatan  sekolah  yang  ternyata merupakan  bagian  dari  kegiatan  sekolah ramah anak dan telah  menjadi pembiasaan atau  budaya  sekolah  seperti  penyambutan anak setiap hari oleh guru, budaya doa pagi dan budaya jumat bersih tersedianya taman bacaan  untuk  mendorong  anak  gemar membaca  dan  lainnya.  SMP  Negeri  6 Depok  mendapatkan  penghargaan  Sekolah Adiwiyata  tingkat  Nasional  juga  menjadi Juara  Sekolah  Sehat  mewakili  kota  Depok di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Sejak  tahun  2016.SMP  Negeri  6 Depok telah menjadi piloting atau percontohan Sekolah Ramah Anak Implementasi  Kebijakan  Sekolah  Ramah Anak  telah  dilaksanakan  dengan  baik.
SMP  Negeri  6  Depok  telah  berkomitmen dan mengikuti sosialisasi yang
diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan
Anak, Masyarakat dan Keluarga
(DPAMK)  dan  Dinas  Pendidikan  Kota Depok  tentang  Kebijakan  Sekolah  Ramah Anak.
Salah  satu  prinsip  Sekolah  Ramah Anak adalah non diskriminasi yang artinya setiap anak memiliki hak yang sama dalam mendapatkan
pendidikan
tanpa memandang  status  sosial,  gender,  ras, agama,  perbedaan  fisik  dan  sebagainya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pendidikan  Anak  Berkebutuhan  Khusus (ABK),  SMP  Negeri  6  Depok  telah menjadi sekolah inklusi yang melayani dan memenuhi  Anak  Berkebutuhan  Khusus (ABK). Semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belajar bersama (membaur) dengan  anak-anak  normal  lainnya  namun ada  perbedaan  dalam  perlakuan  dan penilaian  bagi  anak  berkebutuhan  khusus (inklusi). Guru dan murid telah memahami bagaimana  cara  memperlakukan  atau menghadapi  anak  yang  berkebutuhan khusus  sehingga  anak  tersebut  merasa nyaman dan aman belajar di sekolah tanpa ada bullying dan kekerasan lainnya.
Sebagai  Pembina,  Kepala  Sekolah SMP  Negeri  6  Depok  telah  membentuk Tim  Pelaksana  Kebijakan  Sekolah  Ramah Anak  yang  meliputi  Guru  Bimbingan Konseling  (BK),  Guru  Agama  dan  guru lainnya  namun  tugas  fungsi  belum  dibuat secara  tertulis.  Para  guru,  anak  murid  dan orang  tua  sudah  diberikan  pemahaman tentang  Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak dan  anti  kekerasan  melalui  sosialisasi  anti kekerasan,  anti  narkoba  dalam  proses belajar mengajar yang ramah anak.  Belum ada  kegiatan  khusus  untuk  implementasi Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak,  semua
kegiatan  sosialisasi  anti  kekerasan  atau parenting  education bisanya  disisipkan pada  kegiatan  sekolah  lainnya  yang melibatkan  guru,  murid  dan  orangtua karena keterbatasan anggaran.
Apabila  terjadi  kasus  kekerasan  di sekolah,  para  murid  telah  memahami mekanisme pengaduan yang telah tersedia. Pengaduan  ditangani  oleh  Bidang  Humas yang  dikoordinir  oleh  Guru  Bimbingan Konseling  (BK).  Jumlah  Guru  Bimbingan Konseling  (BK)  pada  SMP  Negeri  6 Depok  sebanyak  3  (tiga)  guru  yang  tidak sebanding  dengan  jumlah  murid  sebanyak 1.048  siswa.  SMP  Negeri  6  Depok  telah menyediakan beberapa saluran komunikasi antara Peer  Counselor untuk  penanganan kasus kekerasan dari anak ke anak dan juga saluran  komunikasi  guru  dan  orang  tua. Sekolah juga bekerja sama  dengan Psikolog  dan  Kepolisian  untuk  menangani kasus  yang  sudah  tidak  bisa  diselesaikan oleh pihak sekolah. Anak korban kekerasan akan diberikan terapi oleh untuk menghilangkan  terauma  akibat  kekerasan yang  terjadi  sehingga  korban  bangkit  dan mau  bersekolah  kembali.  Bagi  pelaku kekerasan  dikenakan  sanksi  hukum  yang ditangani  oleh  pihak  Kepolisian  dan diberikan  pembekalan  pendidikan  sosial agar  tidak  melakukan  tindakan  kekerasan kembali.
2) Hasil ( output )
Selama menjalani Kebijakan Sekolah Ramah Anak ada perubahan yang dirasakan  oleh  seluruh  warga  sekolah, khususnya  anak  murid.  Sarana  prasarana SMP Negeri 6 Depok seiring berjalan terus menerus  menuju  ke  arah  standard  Sekolah Ramah Anak disesuaikan dengan
kebutuhan anak. Tersedianya ruang
bermain terbuka bagi anak dan lingkungan sekolah  yang  bersih,  sehat  dan  asri membuat  murid  menjadi  senang  dan nyaman  berlama-lama  di  sekolah  begitu juga anak yang memiliki kebutuhan khusus juga  dapat  menikmati  proses  belajar dengan aman dan nyaman tanpa diskriminasi.  Murid  sudah  berpartisipasi aktif  dalam  memberikan  masukan  atau pendapat untuk kepentingan sekolah melalui  Organisasi  Siswa  Intra  Sekolah (OSIS)  atau  saluran  komunikasi  yang tersedia  di  SMP  Negeri  6  Depok. Komunikasi  antara  guru,  murid  dan  orang tua  juga  terjalin  dengan  baik  sehingga siswa  tidak  malu  ataupun  takut  untuk melaporkan  tindak  kekerasan  yang  terjadi pada diri mereka.
3) Dampak ( outcome )
Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak mendorong  seluruh  warga  sekolah  untuk peduli  terhadap  lingkungan  sekolah  dan anti kekerasan sehingga suasana di sekolah menjadi  sehat, aman dan  nyaman.  Kondisi yang kondusif mendorong anak didik dapat berkembang  dan  berprestasi  di  sekolah, salah satunya pada  awal tahun 2019,  SMP Negeri  6  Depok  Depok  berhasil  meraih  5 mendali (2 emas, 1 perak dan 2 perunggu) pada  Olimpiade  Olahraga  Siswa  Nasional yang  digelar  di  Gelanggang  Olah  Raga (GOR)  Depok  II  Tengah  untuk  lomba Pencak Silat katagori siswa Sekolah Dasar (SD)  dan  Sekolah  Menegah  Pertama (SMP)  se-Kota Depok.
Bukan  hanya  anak  didik  saja  yang berprestasi namun para guru juga terdorong untuk menjadi lebih bersemangat  dalam  mengajar.  Proses belajar mengajar
menjadi lebih menyenangkan,  kreatif  dan  interaktif  yang mendorong  gairah  belajar  pada  anak
sehingga anak mudah menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru. Upaya pembentukan  karakter  anak  menjadi  salah satu  hal  penting  untuk  menciptakan  anak menjadi  manusia  yang  bertanggung  jawab dan  berakhlak  mulia  yang  lebih  penting dari  kecerdasaan.  Bentuk  pembentukan karakter  misalnya  mendidik  anak  untuk jujur, bertanggung jawab, displin.
4) Hubungan sebab akibat ( causal connection )
Pendidikan merupakan alat membangun  masa  depan  bangsa  dan negara yang harus menjadi perhatian utama pemerintah.  Kebijakan  Sekolah  Ramah Anak  adalah  salah  satu  upaya  dari pemerintah  untuk  memberikan  layanan pada  tunas  bangsa  agar  dapat  mengenyam pendidikan  dengan  menyenangkan,  aman dan  nyaman.  Keberhasilan  jangka  pendek dari upaya pemerintah melalui implementasi  Kebijakan  Sekolah  Ramah Anak  dapat  ditunjukkan  dengan  berbagai prestasi  yang  diraih  oleh  insan-insan pendidikan,  baik  guru  maupun  siswa. Keberhasilan  jangka  panjangnya  adalah pendidikan  yang dapat  meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan kebijakan  disebabkan  dari  dukungan  dari semua  pihak  termasuk  pemerintah  pusat. Sekolah  sebagai  pelaksanaan  Kebijakan Sekolah Ramah Anak memerlukan dukungan,  pendampingan  dan  stimulan dari  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan. Stimulan  atau  dorong  bisa  berupa  dana khusus  yang  diberikan  kepada  sekolah ramah anak untuk  mengembangkan  sarana dan  prasarana  sekolah  yang  ramah  anak dan juga kegiatan sosialisasi dan memberikan edukasi secara mandiri
tentang  sekolah  ramah  anak  atau  anti kekerasan,  anti  Napza,  makanan  sehat, pareting  education  kepada  warga  sekolah, orang  tua  dan  masyarakat  di  lingkungan sekolah.

## Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah
Ramah  Anak  di  SMPN  6  Depok  dari Aspek  Komunikasi,  Disposisi,  Sumber Daya,  Struktur  Birokrasi,  Hubungan Antar Instansi dan Lingkungan.
Dalam menganalisis implementasi Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak  di  SMP Negeri  6  Depok  menggunakan  teori perpaduan  dari  Edward  III,  G  dalam Nugroho  (2014)  Shabbir  Cheema  dan Rondinelli  dalam  Subarsono  (2005)  yang menggali  beberapa  faktor  yang  terdiri  dari komunikasi, disposisi, sumber daya, struktur  birokrasi,  hubungan  antar  instansi dan lingkungan.

## 1) Komunikasi
Penyampaian  tujuan  dan  sasaran Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak  telah disampaikan  oleh  Pemda  Depok  melalui sosialisasi  tentang  Kebijakan  Sekolah Ramah Anak anti kekerasan terhadap anak pada  seluruh  warga  sekolah  dan  pelatihan kepada  guru  seperti  tentang  mengajar displin  tanpa  kekerasan. Komunikasi antara  Kepala  Sekolah,  Guru,  Murid  dan Orang  tua  telah  terlaksana  dengan  baik melalui parenting education yang disisipkan  pada  saat  pertemuan  sekolah dengan  orang  tua.  Bimbingan  dan  arahan kepada  murid  yang  disampaikan  oleh Kepala  Sekolah  pada  saat  upacara  sekolah dan  guru  pada  saat  pelajaran  Bimbingan Konseling  (BK).  SMP  Negeri  6  Depok juga menyediakan saluran-saluran
komunikasi antara anak dengan anak, anak dengan  guru  dan  guru  dengan  guru  dan juga anak, guru dan orang tua.

## 2) Disposisi
Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak disambut  positif  oleh  seluruh  warga  SMP Negeri  6  Depok.  Adanya  Komitmen  dari pihak Sekolah untuk menjalankan kebijakan ini dapat terlihat dari dibentuknya  Tim  Pelaksana  Kebijakan Sekolah Ramah Anak oleh Kepala Sekolah SMP  Negeri  6  Depok  yang  melibatkan Guru  Bimbingan  Konseling  (BK),  Guru Agama  dan  Komite  Sekolah.  Peningkatan pengetahuan dan kemampuan para pelaksana  kebijakan  yaitu  guru,  murid yang  ditunjukan  dengan  proses  belajar yang  lebih  menyenangkan,  aman  dan nyaman dan displin namun tanpa kekerasan.  Adanya  pengembangan  proses belajar mengajar yang mampu membentuk karakter  positif  anak.    Sikap  guru  yang dukungan implementasi Kebijakan Sekolah Ramah  Anak  di  SMP  Negeri  6  Depok dapat  ditunjukan  dari  para  guru  berusaha bertanggungjawab untuk menjalankan implementasi  Kebijakan  Sekolah  Ramah Anak  selain  itu  komitmen  juga  ditunjukan dengan  peningkatan  layanan  mengajar dengan  lebih  baik  dan  ramah  kepada  anak dan kualitas komunikasi yang lebih intensif dengan orang tua terkait dengan perkembangan pendidikan akademik anak.
3) Sumber Daya
Sarana  prasarana  sekolah  sudah cukup  memadai  namun  masih  perlu pengembangan  yang  lebih  lanjut  untuk  ke arah Sekolah Ramah Anak. Hal ini terlihat dari  kondisi  sekolah  yang  cukup  memadai
bagi  siswa  seperti  tersedia  lapangan sekolah sebagi tempat bermain anak di luar jam sekolah, toilet yang terpisah berdasarkan  gender,  toilet  cantik  untuk siswi  yang  datang  bulan  kantin  sekolah yang  cukup  higienis  dan  aman  bagi kesehatan,  perpustakaan, Usaha Kesehatan Sekolah  (UKS),  ruang  konseling  dan sebagainya  namun  kondisi  masih  belum memadai  apabila  merujuk  pada  kondisi Sekolah  Ramah  Anak  yang  ideal  karena terkendala  anggaran  sekolah  yang  terbatas karena  sumber  anggaran  menggunakan dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) dan adanya regulasi dari pemerintah terkait pengelolaan  anggaran  belanja  modal  yang membatasi  ruang  gerak  sekolah  untuk mengembangkan  sarana  dan  prasarana sekolah  menjadi  ramah  anak.  Terbatasnya jumlah  guru  yang  menjadi  tim  pelaksana kebijakan  dan  padatnya  aktivitas  guru  di sekolah  sehingga  program/kegiatan  yang mendukung  pelaksanaan  kebijakan  ini belum menjadi skala prioritas.
4) Struktur Birokrasi
Kepala  Sekolah  SMP  Negeri  6 Depok  telah  membentuk  tim  pelaksana Kebijakan  Sekolah  Ramah  Anak  yang melibatkan  para  guru,  komite  sekolah, OSIS namun untuk tugas pokok dan fungsi dari masing-masing anggota tim pelaksana belum  dibuat  secara  tertulis.  Meskipun belum  dibuat  secara  resmi,  tim  pelaksana telah  berupaya  menjalankan  tugas  dan fungsinya sesuai dengan pedoman Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
5) Hubungan antar Organisasi
Pemerintah  Daerah  Kota  Depok
melalui Dinas Pemberdayaan Anak, Masyarakat, dan Keluarga (DPAMK) telah melakukan  sosialisasi  Kebijakan  Sekolah
Ramah  Anak  dan  pendampingan  terhadap sekolah di kota Depok dengan berkoordinasi  dengan  Dinas  Pendidikan
Kota Depok sebagai instansi yang menetapkan  Sekolah  Ramah  Anak.  Dinas Pendidikan  Kota  Depok  memberikan arahan  dan  pendampingan  ke  sekolah. Kepala  Sekolah  sebagai  penanggungjawab pelaksanaan  Kebijakan  Sekolah  Ramah Anak mendorong dan mengarahkan semua warga sekolah untuk mendukung pelaksanaan  kebijakan.  Hubungan  antar organisasi belum bersinergi secara optimal sehingga  kendala-kendala  yang  timbul pada  saat  pelaksanaan  kebijakan  tidak tersampaikan  ke  Pemerintah  Pusat  sebagai pembuat kebijakan sehingga masih banyak kebutuhan  anak  belum  terpenuhi  secara memadai.
6) Lingkungan
Perkembangan sosial anak-anak berada di bawah pengaruh keluarga, teman sebaya  dan  sekolah,  dan  lingkungan. Warga sekolah selain kepala sekolah, guru dan  murid  juga  ada  orang  tua,  penjaga sekolah (satpam), cleaning service , penjual makanan  di  kantin  sekolah  biasanya berasal  warga  sekitar  lingkungan  SMP Negeri  6  Depok.  Pihak  sekolah  secara intensif telah melakukan pendekatan secara informal  untuk  memberikan  pengarahan dan pengawasan mereka sehingga mendukung menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah khususnya siswa. Implementasi Kebijakan  Sekolah Ramah  Anak  didukung  oleh  Komunikasi yang  baik dan  lancar, sikap dan komitmen para guru dan seluruh warga SMP Negeri 6 Depok Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP  Negeri  6  Depok,  hal  ini  ditunjukkan antara  lain  dengan  adanya  tim  pelaksana
kebijakan  yang  bertanggung  jawab  pada pelaksanaan  kebijakan  secara  konsisten dan  berkelanjutan;  peningkatan  kualitas pelayanan  Pendidikan  yang  ramah  anak tanpa  diskriminasi  dan  terjalin  koordinasi yang cukup baik antara Pemerintah Daerah Depok  dengan  Sekolah  serta  adanya dukungan  positif  seluruh  warga  sekolah, orang tua maupun masyarakat sekitar.
Seiring berjalannya Kebijakan Sekolah Ramah Anak ini banyak hambatan yang  dihadapi  antara  lain  terbatasnya anggaran sekolah untuk mendukung pengembangan sarana dan prasaran sekolah  ke  arah  kondisi  Sekolah  Ramah Anak  yang  ideal  dan  terbatasnya  jumlah guru serta padatnya aktivitas guru sehingga pelaksanaan  kebijakan  belum  optimal dalam memenuhi standard Sekolah Ramah Anak.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian Implementasi  Kebijakan  Sekolah  Ramah
Anak  di  SMP  Negeri  6  Depok  telah berjalan dengan  baik apabila dinilai dalam konteks  proses,  hasil (output), dampak (outcome) dan  hubungan  sebab  akibat (causal  connection) .  Pelaksanaan  kegiatan telah  memberikan  hasil  dan  dampak potistif  sesuai  sasaran  dan  tujuan  dari Implementasi  Kebijakan  Sekolah  Ramah Anak.  Meskipun  sudah  berjalan  dengan baik  masih  perlu  pengembangan  baik  dari segi sarana dan prasarana  sekolah, sumber daya  manusia, sumber  finansial, dukungan dari  seluruh  warga  sekolah,  masyarakat, pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Faktor-faktor  yang  mendukung  adalah komunikasi  yang  baik  dan  lancar,  sikap
dan  komitmen  para  guru  dan  seluruh warga, terjalin koordinasi yang cukup baik antara Pemda Depok dengan Sekolah serta adanya  dukungan  positif  seluruh  warga sekolah,  orang  tua  maupun  masyarakat sekitar.  Namun  sisi  lain  masih  terdapat hambatan  yang  dihadapi  yaitu  terbatasnya anggaran untuk mendukung pengembangan  sarana  dan  prasarana  dan terbatasnya  jumlah  guru  serta  padatnya aktivitas guru sehingga pelaksanaan kebijakan belum optimal dalam  memenuhi kebutuhan  anak  yang  sesuai  standard Sekolah Ramah Anak.

## Saran
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)  dan  Pemerintah  Daerah  Kota Depok  melakukan  koordinasi  dan  evaluasi pelaksanaan  Kebijakan  Sekolah  Ramah
Anak yang lebih intensif sehingga memahami  kompleksitas  dan  kendala- kendala  yang  dihadapi  di  lapangan  oleh para  pelaksana  kebijakan.  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  diharapkan dalam merancang dan menetapkan kurikulum sekolah atau kebijakan Pendidikan  agar  menempatkan  kebutuhan siswa  atau  anak  sebagai  prioritas  utama.
Dukungan  dana,  insentif  dan  perhatian serta  pendampingan  dari  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kota  Depok sangat  dibutuhkan  untuk  memperlancar pelaksanaan kebijakan ini.
Pihak SMP Negeri 6 Depok diharapkan  secara  konsisten  melakukan sosialisasi, bimbingan tentang anti kekerasan  pada  seluruh  warganya  yaitu kepala  sekolah,  para  guru,  murid,  orang
tua, penjaga sekolah dan lainnya agar dapat mendukung pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Pembentukan karakter anak melalui inovasi dan pengembangan  metode  belajar  mengajar, kegiatan-kegiatan
positif perlu ditingkatkan  sehingga  mendorong  mental anak  untuk  bersemangat  dalam  belajar, berekspresi,  berkreasi  dan  berprestasi, bertanggung  jawab  dan  berakhlak  mulia. Karakter  yang  telah  terbentuk  akan menjadikan budaya sekolah ramah anak di SMP  Negeri  6  Depok.  Kualitas  dan intensitas  komunikasi  antara  guru,  murid dan  orang  tua  harus  lebih  ditingkatkan sehingga  tidak  ada  gap  informasi,  salah satunya  dengan  membuka  banyak  saluran komunikasi  dan  diskusi  baik  melalui komunikasi langsung atau tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Artadianti,  Kiki.  (2015).  Implementasi Sekolah  Ramah  Anak  (SRA)  pada Sekolah  Percontohan  di  SD  Pekunden 01  Kota  Semarang  Sebagai  Upaya Untuk  Mendukung  Program  Kota Layak  Anak  (KLA). Journal  Public Policy  and  Management  Review , Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.
Djamaludin,  Nanang,  (2018).  Cermin
Ringkihnya  KLA  dan  SRA  di  Kota Depok, diunggah pada tanggal 3 Maret
2019 dari https://www.watyutink.com/opini/Cer min-Ringkihnya-KLA-dan-SRA-di-
Kota-Depok .
Dye,  Thomas  R.  (2011). Understanding public policy . New Jersey: Pranticehall
Hill, M. and Hupe, P. (2009). Implementing  Public  Policy.  Second
Edition ,  SAGE  Publications  Inc., Thousand Oaks.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemendikbud).  (2017). Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2016/2017 . Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). KLA.id. (2017). Laporan Indonesia
Pelaksanaan  Konvensi  Hak  Anak diunduh dari http://www.kla.id/lapora n-indonesia-pelaksanaan-konvensi- hak-anak/
Nugroho,  Riant.  (2014).  Public  Policy (Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis,  Konvergensi  dan  Kimia Kebijakan).  Edisi  Kelima  Revisi. Jakarta:  PT. Elex Media Komputindo.
Peraturan  Daerah  Kota  Depok  Nomor  15 Tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan Kota Layak Anak
Peraturan  Walikota  Depok  Nomor  10
Tahun  2017  tentang  Pengembangan Kota Layak Anak.
Rahmi,  Siti  Suriati.  (2014). Implementasi Kebijakan Publik. Unversitas Sumatera Utara. Saraswati, Rika. (2015 ). Hukum
Perlindungan  Anak  di  Indonesia . Semarang: PT Citra Aditya Bakti Sari,  Ayu  Kartika.  (2017). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Penangulangan Kekerasan Pada Anak di  SDN  3  Panggung  Rejo  Kabupaten Pringsewu. Unversitas Lampung.
Sekolah Anak.Com. (2018). Sekolah Ramah Anak di unduh dari https://sekolahanak.com/sekolah- ramah-anak.html
Subarsono, AG. (2005). Analisis Kebijakan Publik  (Konsep,  Teori  dan  Aplikasi). Cetakan  VII .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Subur. Qosim, Muhammad Nanang. Nugroho, Irham. (2018). Implementasi Sekolah Ramah Anak dalam
Membentuk  Budaya  Sekolah  di  SDN Geger Tegalrejo. Prociding
Konferensi  Nasional  ke-7,  Asosiasi
Program  Pasca  Sajana  Perguruan
Tinggi  Muhammadiyah  (APPPTMA), 2018.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak. UNICEF.  (2012). Child  Friendly  School .
Diunggah dari https://www.unicef.org/ lifeskills/index_7260.html .
Utari,  Ranti  Eka.  (2016).  Implementasi Program  Sekolah  Ramah  Anak  di SMP  Negeri  1  Tempura  Kabupaten
Magelang . Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi  7  Volume  V  Tahun 2016.
VOA  Indonesia.com,  KPAI  : Kasus Kekerasan  Anak  dalam  Pendidikan Meningkat  Tahun  2018, diperoleh tanggal dari https://www.voaindonesia .com/a/kpai-kasus-kekerasan-anak- dalam-pendidikan-meningkat-tahun- 2018/4718166.html Winarno,  Budi.  (2016 ).  Kebijakan  Publik Era  Globalisasi  (Teori,  Proses  dan Studi Kasus Komparatif ),  Yogyakarta:
CAPS.
Wuryandani,  Wuri.  (2018)  Implementasi
Pemenuhan Hak Anak melalui Sekolah  Ramah  Anak, Jurnal  Civics: Media  Kajian  Kewarganegaraan Vol.
15 No. 1 Tahun 2018.
Yuliani, Wahyu Intan. (2015).
Implementasi  Perwali  Kota  Surakarta Nomor  28D  Tahun  2014  Tentang Sekolah  Ramah  Anak  (Studi  di  SD
Muhammadiyah  16  Karangasem  dan SD  Muhammadiyah  Program  Khusus (PK) Kota Barat). Universitas Sebelas Maret Surakarta.