## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## KAJIAN  YURIDIS  TERHADAP  JUAL  BELI  PULAU  BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

## I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja, Ni Nyoman Muryatini, Anak Agung Ayu Meitridwiastiti
Institut Teknologi Dan Bisnis STIKOM Bali E-mail: agungkusumaatmaja@yahoo.com, nyoman_muryatini@stikom-bali.ac.id, agungayumey23@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023 Diterima: 12 Juli 2023
Terbit: 1 Agustus 2023 Keywords: islandsale, positive law, Indonesia.
The  issues  discussed  in  this  study  regarding  purchasing islands are reviewed from positive laws in Indonesia. The method  of  research  used  in  this  study  is  normative- juridical. Normatif juridical research examined a code or rule  of law  as  a  system  building  associated  with  a legal event.  The  study  was  conducted  with  the  intent  of providing  legal  arguments  asa  basis  for  determining whether an event was right or wrong and how it should be lawful. Studies have shown that until now in Indonesia's positive  laws  there  is  no  statute  of  limitation  -  an invitation  that  strictly  regulates  policy  on  buying  and selling  islands  in  Indonesia.  Chapter  33  of  the  1945  law stipulated that islands were a national asset for the people of Indonesia. Based on a study of the regulations of the law -  invitations  in  Indonesia,  both  a  foreign  investor  and  a foreign  corporation  could  be  granted  the  rights  to business, the rights to building and the rights to use for investment in Indonesia. This asserted that foreign citizens could not own land in Indonesia. Abstrak Kata kunci: jual beli pulau, hukum positif, Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait isu jual beli pulau ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif meneliti  kaidah  atau  aturan  hukum  sebagai  suatu bangunan  sistem  yang  terkait  dengan  suatu  peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu

## Corresponding Author:
I Gusti Bagus Agung Kusuma
Atmaja E-mail: agungkusumaatmaja@yahoo.c om apakah  suatu  peristiwa  sudah  benar  atau  salah  serta bagaimana  sebaiknya  peristiwa  itu  menurut  hukum. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  hingga  saat  ini dalam  hukum  positif  di  Indonesia  belum  ada  aturan perundang – undangan  yang  mengatur  secara  tegas tentang  larangan  jual  beli  pulau  di  Indonesia.  Dalam pasal  33  UUD  1945  mengamanatkan  bahwa,  pulau – pulau kecil merupakan aset negara yang diperuntukkan bagi  rakyat  Indonesia.  Berdasarkan  kajian  yang dilakukan  terhadap  berbagai  peraturan  perundang – undangan di Indonesia, seorang investor asing maupun korporasi  asing  dapat  diberikan  hak  guna  usaha,  hak guna  bangunan  dan  hak  guna  pakai  untuk  keperluan investasi di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa warga negara  asing  tidak  dapat  mempunyai  hak  milik  atas tanah di Indonesia.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulaun  terbesar  di  Indonesia.  Dikutip  dari halaman website kkp.go.id, jumlah pulau di Indonesia yang sudah dilaporkan ke PBB melalui  sidang  UNGEGN  ( United  Nation  Group  of  Expert  on  Geographical  Names ) sejumlah  16.671  pulau  pada  tahun  2019.  Disamping  itu  telah  ada  penambahan jumlah pulau yang tertera pada Gasetir Nasional pada tahun 2020 sejumlah 16.771 pulau. Pada tahun 2021 Indonesia melaporkan kembali jumlah pulau di Indonesia terbaru  melalui  sidang  UNGEGN.  Indonesia  mempunyai  111  pulau – pulau  kecil terluar yang telah  ditetapkan dalam Kepres No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – pulau Kecil Terluar.
Berbicara  masalah  kepulauan  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari kedaulatan  sebuah  negara  yaitu  Indonesia.  Sejarah  masa  lalu  dimana  beberapa pulau kecil di perbatasan negara harus dilepaskan terkait dengan adanya konflik dengan negara tetangga, menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia agar tidak terulang lagi.
Sebagai  wujud  demokrasi,  dimana  kedaulatan  tertinggi  berada  di  tangan rakyat, dalam pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menegaskan, bahwa : (2) Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.
Dari bunyi pasal tersebut dapat kita pahami, bahwa seluruh kepulauan yang ada di Indonesia beserta kekayaan alamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk tujuan kesejahteraan rakyat.
Praktek jual beli pulau di Indonesia sudah menjadi sebuah isu yang sering kita dengar.  Pada  tahun  2021  pulau  Lantigiang  yang  terletak  di  kecamatan Takabonerate, kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dijual seharga Rp.900.000.000,- oleh  seseorang  berinisial  SA  kepada  A.  Pulau  Lantigiang  masuk  dalam  kawasan taman nasional Taka Bonerate dan merupakan tempat bagi habitat penyu bertelur.
Di  tahun  2022  isu  penjualan  pulau  kembali  muncul,  kepulauan  Widi  yang terletak di kecamatan Gane Timur, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara diberitakan akan dilelang pada situs lelang asing Sotheby’s Concierge Auctions , situs tersebut berbasis di New York Amerika Serikat. 83 Pulau di kepulauan Widi merupakan  kawasan  hutan  lindung  dan  perairan  di  kawasan  itu  juga  termasuk kawasan  konservasi.  Situs  lainnya,  yaitu Private  Island  Online diduga  merupakan website yang menjual pulau di seluruh dunia.  Di halaman situs Private Island Online , terdapat sejumlah pulau di Indonesia yang disebutkan dijual dan disewakan. Di situs tersebut ada beberapa pulau yang ditawarkan yaitu :
1. Pulau Tojo Una – una, Sulawesi Tengah
2. Pulau Gili Tangkong, Lombok Barat
3. Pulau Ayam, Kepulauan Riau
4. Pulau Panjang
5. Pulau Kembung dan Yudan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau
6. Properti Pulau Sumba NTT
7. Properti Pantai Selancar, Pulau Sumba
8. Pulau A-Frames, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat
Gambar  1.  Tangkapan  layar  wes PrivateIslandOnline yang  menampilkan  pulau – pulau dari Indonesia
Gambar 2. Salah satu pulau yang dijual
Berdasarkan  penawaran  yang  dilakukan  oleh  situs  tersebut  yang  berskala global, tentunya dapat ditebak pangsa pasar yang dituju adalah warga negara asing. Padahal di dalam ketentuan hukum di Indonesia, seorang WNA tidak diperbolehkan untuk membeli properti di Indonesia.
Dalam  penelitian  terdahulu skripsi  atas  nama  Adelya  Hiqmatul  Maula,  pada tahun 2021, dengan judul ‘Analisis Yuridis Pe rjanjian Jual Beli Pulau – Pulau Kecil Kepada  Warga  Negara  Asing  Dalam  Perspektif  Hukum  Agraria  di  Indonesia’, rumusan  masalah  yang  diangkat  yaitu  :  1.  Apa  yang  melatarbelakangi  terjadinya perjanjian  jual  beli  pulau – pulau  kecil  kepada  warga  negara  asing  di  wilayah Indonesia?, 2. Bagaimana akibat hukum setelah terjadinya perjanjian jual beli pulau – pulau  kecil  di  wilayah  Indonesia  kepada  warga  negara  asing  dalam  perspektif hukum agraria? 3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam melindungi pulau – pulau kecil di wilayah Indonesia? Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelya Hiqmatul Maula adalah sama – sama melakukan kajian dan analisis  terhadap  kasus  jual  beli  pulau,  perbedaannya  adalah  dalam  penelitian terdahulu  menggunakan  studi  kasus  pulau  Ajab  di  Kepulauan  Riau,  sedangkan penelitian ini menggunakan studi kasus pulau Lantigiang dan Kepulauan Widi. Pada penelitian  terdahulu  melakukan  kajian  terhadap  faktor – faktor  yang melatarbelakangi  terjadinya  jual  beli  pulau  dan  peran  pemerintah  daerah  dalam melindungi  pulau – pulau  kecil  di  Indonesia,  sedangkan  dalam  penelitian  ini melakukan  kajian  terhadap  pengaturan  hukum  positif  di  Indonesia  terkait perlindungan pulau – pulau di Indonesia. Dalam penelitian terdahulu, belum secara lengkap  menggunakan  sumber  bahan  hukum  yang  terkait  dengan  topik permasalahan. Analisis yang dilakukan terhadap topik permasalahan menggunakan Undang – Undang Pokok Agraria, salah satu norma hukum yang tidak digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor
2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  sebagai  sumber  bahan  hukumnya,  untuk  itu dalam  penelitian  ini  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  untuk  menganalisis topik  permasalahan  adalah  hukum  positif  di  Indonesia  (peraturan  perundang – undangan  yang  berlaku  saat  ini)  untuk  memperoleh  hasil  analisis  yang  lebih mendalam.  Kontribusi  penelitian  terdahulu  terhadap  penelitian  ini  adalah memberikan  referensi  terkait  faktor – faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya perjanjian jual beli pulau di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah : bagaimanakah pengaturan hukum terkait perlindungan dan pengelolaan terhadap pulau – pulau di Indonesia berdasarkan hukum positif?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum  normatif  disebut  juga  sebagai  penelitian  hukum  doktrinal.  Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan atau  hukum  yang  dikonsepsikan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang – undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Perlindungan pulau – pulau kecil di Indonesia Berdasarkan  pasal  1  ayat  (3)  Undang – Undang  Nomor  32  Tahun  2014 tentang  Kelautan  jo.  Undang – Undang  Nomor  6  tahun  2023  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta  Kerja  Menjadi  Undang  - Undang,  “Pulau  adalah  wilayah  daratan  yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan, “Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan  lain-lain  wujud  alamiah  yang  hubungannya  satu  sama  lain  demikian  erat sehingga  pulau-pulau,  perairan,  dan  wujud  alamiah  lainnya  itu  merupakan  satu kesatuan  geografi,  ekonomi,  pertahanan,  dan  keamanan  serta  politik  yang  hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian”.
Menurut  Adelya  Hiqmatul  Maula,  perjanjiaan  jual  beli  pulau  kepada  Warga Negara Asing dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial ekonomi, aspek politik, aspek land management, dan aspek ekologis. Berbicara  masalah  perlindungan  pulau – pulau  kecil  di  Indonesia  adalah berbicara masalah kedaulatan negara Indonesia.
Berdasarkan  konsepsi  wawasan  nusantara,  wilayah  Indonesia  merupakan satu kesatuan yang utuh. Wilayah Indonesia terdiri atas gugusan pulau – pulau yang dihubungkan  oleh  perairan.  Arti  wilayah  perairan,  baik  perairan  pedalaman, perairan  kepulauan,  maupun  laut  teritorial  merupakan  penghubung  bukan pemisah.  Konsepsi  wawasan  Nusantara  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara kepulauan terbesar di dunia.
Melalui  Deklarasi  Djuanda  pada  tanggal  13  Desember 1957,  wilayah  negara Indonesia sebagai negara kepulauan diakui oleh dunia internasional.
Wawasan nusantara sebagai visi bangsa Indonesia, merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam bidang pertahanan keamanan, ancaman terhadap satu pulau di Indonesia, merupakan  ancaman  bagi  semua  pulau.  Aksi  penjualan  pulau  Indonesia  melalui media  internet  merupakan  ancaman  bagi  ketahanan  nasional.  Berbicara  masalah ketahanan nasional tidak dapat dilepaskan dari kedaulatan sebuah negara. Negara yang berdaulat adalah negara merdeka yang memiliki kekuasaan penuh mengatur negaranya  tanpa  adanya  campur  tangan  negara  lain.  Negara  Indonesia  memiliki kekuasaan untuk mengatur hak kepemilikan atas tanah di Indonesia, dimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan di negeri ini, bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia, dan semua orang maupun negara lain harus menghormati hal tersebut. Perbuatan menjual  pulau – pulau  kecil  di  Indonesia  melalui  media  internet  merupakan perbuatan  yang  tidak  menghormati  atas  kedaulatan  Negara  Indonesia,  yang seharusnya  ditindak  secara  tegas.  Isu  penjualan  pulau  Indonesia  melalui  media internet, merupakan isu yang terjadi setiap tahunnya, yang harus menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah dengan melakukan tindakan yang tegas kepada pelaku untuk  menimbulkan  efek  jera.  Sampai  saat  ini  belum  ada  aksi  secara  tegas  yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku tersebut, Kominfo melalui websitenya menyampaikan  bahwa  pada  tahun  2012  sedang  mengamati  situs – situs  yang menjual pulau Indonesia, salah satu situs yang diamati adalah PrivateIslandOnline yang  sampai  hari  ini  masih  menjual  pulau  Indonesia  melalui  websitenya. Pemerintah  melalui  Menkopolhukam,  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat, bahwa pulau – pulau di Indonesia tidak dapat diperjualbelikan, karena merupakan asset  Negara.  Upaya  sosialisasi  ini  hendaknya  juga  diikuti  dengan  tindakan  tegas melalui jalur hukum kepada pelaku, agar tidak mengulangi perbuatannya.
Semua  elemen  bangsa  Indonesia  hendaknya  bersatu  padu  dalam  menjaga kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Upaya  menjaga  ketahanan nasional  dalam  menghadapi  ancaman,  tantangan,  hambatan  dan  gangguan  dari dalam maupun luar bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI saja namun seluruh elemen bangsa ini.
Sebagai upaya menjaga eksistensi bangsa dan negara Indonesia, pemahaman terhadap konsep wawasan nusantara hendaknya selalu dilakukan edukasi kepada masyarakat.  Usaha  untuk  menjaga  kedaulatan  dan  ketahanan  nasional  harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Pengaturan  perlindungan  pulau-pulau  kecil  berdasarkan  peraturan perundang – undangan di Indonesia
Untuk mengkaji isu jual beli pulau dapat ditinjau melalui beberapa peraturan perundang – undangan  yang  berlaku  (hukum  positif)  di  Indonesia.  Pengaturan terkait  perlindungan  dan  pengelolaan  pulau  di  Indonesia  diatur  dalam  beberapa peraturan perundang – undangan.
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Di  dalam  pasal  33  ayat  (3)  disebutkan,  ”Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Pada  dasarnya  pulau  – pulau  di  Indonesia
merupakan sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kepentingan umum. Pulau – pulau tersebut dikuasai dan dilindungi oleh negara dan diatur terkait hak kepemilikan  atas  tanahnya,  digunakan  bagi  kepentingan  rakyat  seperti  untuk tempat tinggal dan sebagai mata pencaharian. Di dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  UUD  1945  menduduki  peringkat  yang tertinggi,  oleh  sebab  itu  seluruh  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia yang berada di bawah UUD 1945, tidak boleh mengatur hal yang bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 dalam kedudukannya sebagai hukum dasar Negara Indonesia,  berisi  norma-norma  dan  aturan-aturan  yang  harus  ditaati  dan dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa ini, baik oleh pemerintah maupun seluruh  warga  negaranya,  oleh  sebab  itu  warga  negara  asing  (WNA)  ataupun korporasi  asing  tidak  dapat  mempunyai  hak  milik  atas  tanah  yang  ada  di Indonesia karena bertentangan dengan konstitusi.
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Di dalam pasal 21 disebutkan bahwa :
Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat- syaratnya.
Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik  karena  pewarisan  tanpa  wasiat  atau  percampuran  harta  karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan  setelah  berlakunya  Undang-undang  ini  kehilangan  kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak  tersebut  atau  hilangnya  kewarganegaraan  itu.  Jika  sesudah  jangka  waktu tersebut  lampau  hak  milik  itu  dilepaskan,  maka  hak  tersebut  hapus  karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain  yang  membebaninya  tetap  berlangsung.  Selama  seseorang  disamping kewarganegaraan  Indonesianya  mempunyai  kewarganegaraan  asing  maka  ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Dapat dipahami, bahwa seorang WNA  yang  mendapatkan  hak  milik  karena  perkawinan  atau  pewarisan,  wajib melepaskan tanahnya dan akan jatuh ke tangan Negara, begitu juga terhadap WNI yang  memiliki  kewarganegaraan  ganda,  harus  melepaskan  hak  milik  atas tanahnya kepada negara.
Selanjutnya dalam pasal 42 jo. pasal 45 menyebutkan yang dapat mempunyai hak pakai dan hak sewa adalah :
a. warga-negara Indonesia;
b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Berdasarkan UUPA orang asing dan badan hukum asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Orang asing atau badan hukum asing hanya dapat memiliki hak sewa dan hak pakai saja, yang diperuntukkan bagi investasi di pulau tersebut, kepemilikan tanah oleh orang asing dilarang oleh UUPA.
3. Undang – Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang – Undang  Nomor  6  Tahun  2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 202 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Di  dalam  pasal  5  ayat  (2)  disebutkan,  ” Penanaman  modal  asing  wajib  dalam bentuk  perseroan  terbatas  berdasarkan  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di dalam  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  undang- undang”.
Kemudian  dalam  pasal  21,  disebutkan    “Pemerintah  memberikan  kemudahan pelayanan  dan/atau  perizinan  kepada  perusahaan  penanaman  modal  untuk memperoleh hak atas tanah”. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah dapat  diberikan dan  diperpanjang di  muka  sekaligus dan  dapat  diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah  95 (sembilan puluh lima) tahun  dengan  cara  dapat  diberikan  dan  diperpanjang  di  muka  sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
b.  Hak  Guna  Bangunan  dapat  diberikan  dengan  jumlah  80  (delapan  puluh) tahun  dengan  cara  dapat  diberikan  dan  diperpanjang  di  muka  sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
Hak  atas  tanah  diberikan  dan  diperpanjang  di  muka  sekaligus  untuk  kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekenomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
b.  penanaman  modal  dengan  tingkat  risiko  penanaman  modal  yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
e.  penanaman  modal  yang  tidak  mengganggu  rasa  keadilan  masyarakat  dan tidak merugikan kepentingan umum.
Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih  digunakan  dan  diusahakan  dengan  baik  sesuai  dengan  keadaan,  sifat,  dan tujuan pemberian hak. Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika  perusahaan  penanaman  modal  menelantarkan  tanah,  merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud  dan  tujuan  pemberian  hak  atas  tanahnya,  serta  melanggar  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
Dalam Undang – undang ini dapat dilihat bahwa penanam modal asing yang melakukan investasi di Indonesia, hanya diperkenankan atas hak guna usaha, hak guna  bangunan  dan  hak  pakai  yang  memiliki  jangka  waktu  tertentu  atas  hak tersebut. Fungsi pengawasan pemerintah terhadap investor asing juga diatur dalam Undang-undang  ini.  Ha  katas  tanah  bagi  investor  asing  dapat  diperbaharui  dan diperpanjang setelah melalui tahap evaluasi jika pemanfaatannya selama ini sesuai
dengan fungsi hak yang diberikan, akan dapat diberikan perpanjangan, namun jika selama  ini  menyimpang  dari  fungsi  hak  yang  diberikan  atau  bahkan  melanggar peraturan  perundang – undangan  di  Indonesia  ha  katas  tanah yang  dimiliki  oleh investor asing dapat dibatalkan dan dihentikan.
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, merupakan undang – undang yang dibentuk dengan metode omnibus  ( omnibus  law )  yang  menghapus,  mencabut  dan  mengubah  beberapa peraturan perundang – undangan sebagai berikut : Dalam pasal 18 menyebutkan, ”Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil”.
Di dalam Undang – undang ini disebutkan, perencanaan pengelolaan wilayah pesisir  terdiri  dari  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil (RZWP3K),  Rencana  Zonasi  Kawasan  Strategis  Nasional  (RZKSN)  dan  Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT). Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K, RZ KSN, dan RZ KSNT ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kemudian untuk dokumen RZWP3K ini diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Provinsi.  Dalam  hal  ini,  penerbitan  izin  berusaha  di  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  masih  menjadi  kewenangan  pemerintah  provinsi  sesuai  batas wilayah kewenangan. Namun, secara teknis tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat  dalam  prosesnya.  Dalam  undang – undang  ini  dapat  kita  lihat  betapa pentingnya  peran  pemerintah  daerah  untuk  memberikan  perhatian  serius  dalam perlindungan dan pengawasan terhadap pulau – pulau kecil yang berada di wilayah propinsi  tersebut,  untuk  mengantisipasi  terjadinya  penyalahgunaan  hak  yang diberikan kepada investor asing.
Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan:
a. produksi garam;
b. biofarmakologi laut; c. bioteknologi laut; d. pemanfaatan air laut selain energi; e. wisata bahari;
f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam. Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan  pulau-pulau  kecil  yang  belum  diatur  berdasarkan  ketentuan  Undang – undang ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Jangka waktu berlakunya perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
RZ  KSN,  RZ  KSNT  ditetapkan  dengan  peraturan  presiden.  Perencanaan pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  dilakukan  dengan  melibatkan masyarakat.  Kelompok  masyarakat  merupakan  garda  terdepan  yang  sangat berperan dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat mempunyai hak untuk:
a. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah mendapat perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
b.  mengusulkan  wilayah  penangkapan  ikan  secara  tradisional  ke  dalam RZWP-3-K;
c. mengusulkan wilayah kelola masyarakat hukum adat ke dalam RZWP-3-K;
d.  melakukan  kegiatan  pengelolaan  sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
e.  memperoleh manfaat  atas  pelaksanaan pengelolaan  wilayah  pesisir dan pulau-pulau kecil;
f. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
h.  menyatakan  keberatan  terhadap  rencana  pengelolaan  yang  sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
i.  melaporkan  kepada  penegak  hukum  akibat  dugaan  pencemaran, pencemaran,  dan/atau  perusakan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil yang merugikan kehidupannya;
j.  mengajukan  gugatan  kepada  pengadilan  terhadap  berbagai  masalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya;
k. memperoleh ganti rugi; dan
l.  mendapat  pendampingan  dan  bantuan  hukum  terhadap  permasalahan yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kewajiban antara lain :
a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b.  menjaga,  melindungi,  dan  memelihara  kelestarian  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau kecil;
c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
d.  memantau  pelaksanaan  rencana  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau- pulau kecil; dan/atau
e. melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat desa.
Dalam undang – undang ini dapat kita lihat, bahwa fungsi pengawasan bukan hanya  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  saja,  namun  juga  oleh  masyarakat  di sekitar pulau tersebut, karena pada hakikatnya untuk menjaga kedaulatan negara memerlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen bangsa.
Perencanaan  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
b.  keterpaduan  pemanfaatan  berbagai  jenis  sumber  daya,  fungsi,  estetika lingkungan,  dan  kualitas  ruang  perairan  dan  sumber  daya  pesisir  dan pulau-pulau kecil; dan
c.  kewajiban  untuk  mengalokasikan  ruang  dan  akses  masyarakat  dalam pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
Beberapa pengaturan sanksi dalam Undang – undang ini yaitu :
1. Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan  perairan  di  sekitarnya  harus  memenuhi  perizinan  berusaha dari pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  di  bidang  penanaman  modal.  Setiap  orang  yang  tidak  memiliki perizinan  berusaha  dalam  memanfaatkan  pulau-pulau  kecil  dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing dikenai sanksi administratif.
2. Pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang  tidak  memiliki  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang  laut  yang diberikan  yaitu  mengenai  rencana  aksi  pengelolaan  adalah  tindak  lanjut rencana  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  memuat tujuan,  sasaran,  anggaran,  dan  jadwal  untuk  satu  atau  beberapa  tahun  ke depan  secara  terkoordinasi  untuk  melaksanakan  berbagai  kegiatan  yang diperlukan  oleh  instansi  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan pemangku  kepentingan  lainnya  guna  mencapai  hasil  pengelolaan  sumber daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  di  setiap  kawasan  perencanaan,  dan perizinan berusaha menyangkut konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  adalah  upaya  pelindungan,  pelestarian,  dan  pemanfaatan  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  serta  ekosistemnya  untuk  menjamin keberadaan,  ketersediaan,  dan  kesinambungan  sumber  daya  pesisir  dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya, dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif yang  dimaksud  yaitu  berupa  peringatan  tertulis,  penghentian  sementara kegiatan,  penutupan  lokasi,  pencabutan  perizinan  berusaha,  pembatalan perizinan berusaha; dan atau denda administratif.
3. Setiap  orang  yang  memanfaatkan  pulau  kecil  dan  perairan  di  sekitarnya dalam  rangka  penanaman  modal  asing  yang  tidak  memiliki  perizinan berusaha  dari  pemerintah  pusat  yang  mengakibatkan  perubahan  fungsi ruang  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Dalam undang – undang ini juga diatur terkait penanaman modal oleh orang asing yang memanfaatkan pulau – pulau kecil tanpa mendapatkan ijin dari pemerintah pusat, dapat dijatuhi pidana penjara dan denda.
5. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penataan  Pertanahan  di  Wilayah  Pesisir  Dan Pulau – Pulau Kecil
Di dalam pasal 9 disebutkan, ”Pulau – pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah”. Pemberian hak atas tanah di pulau – pulau kecil harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a. Penguasaan  atas  pulau – pulau  kecil  paling  banyak  70%  (tujuh  puluh persen)  dari  luas  pulau,  atau  sesuai  dengan  arahan  rencana  tata  ruang wilayah  provinsi/kabupaten/kota  dan  atau  rencana  zonasi  pulau  kecil tersebut;
b. Sisa  paling  sedikit  30%  (tiga  puluh  persen)  luas  pulau  kecil  yang  ada dikuasai  langsung  oleh  negara  dan  digunakan  dan  dimanfaatkan  untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat; dan
c. Harus  mengalokasikan  30%  (tiga  puluh  persen)  dari  luas  pulau  untuk kawasan lindung.
Dalam  peraturan  menteri  ini,  dapat  dilihat  bahwa  investor  asing  hanya dapat  memanfaatkan  lahan  70%  dari  luas  lahan  di  pulau – pulau  kecil, karena 30% dari luas lahan tersebut digunakan untuk kawasan lindung dan area publik. Jadi seorang investor yang mendapatkan hak atas tanah di  pulau-pulau  kecil,  tidak  serta  merta  dapat  memanfaatkan  lahan tersebut  seluruhnya.  Seorang  investor  asing  yang  membangun  tempat wisata, tidak boleh menerapkan aturan dalam usahanya, melarang warga lokal  untuk  beraktivitas  di  kawasan  tersebut,  hal  ini  merupakan pelanggaran  terhadap  aturan  hukum  yang  dilakukan  oleh  investor tersebut,  yang  dimana  seharusnya  30%  dari  luas  wilayah  pulau  masih merupakan area publik.
Dalam  hal  diperlukan  untuk  kepentingan  nasional,  Pemerintah  dapat menguasai dan memanfaatkan Pulau-Pulau Kecil secara utuh. Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud antara lain:
a. pertahanan dan keamanan; b. kedaulatan negara; c. pertumbuhan ekonomi;
d. sosial dan budaya;
e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
f. pelestarian warisan dunia; dan/ atau g. program strategis nasional.
Dalam  hal  Pulau-Pulau  Kecil  belum  terdapat  penguasaan  tanah  maka penguasaannya diprioritaskan untuk pemerintah.
Penguasaan dan pemilikan tanah di pulau kecil tidak  boleh menutup akses publik. Akses publik yang dimaksud adalah:
a.  akses  perorangan  atau  kelompok  orang  untuk  berlindung,  berteduh, menyelamatkan diri, mencari pertolongan dalam pelayaran;
b. akses perorangan atau kelompok orang dengan ijm resmi untuk melaksanakan kegiatan terkait pendidikan, penelitian, konservasi dan preservasi.
Pemberian  Hak  Atas  Tanah  di  Pulau-Pulau  Kecil  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Selain  syarat  yang  diatur  dalam peraturan perundangundangan mengenai pemberian Hak Atas Tanah, pemberian Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil juga harus memenuhi syarat:
a.  peruntukannya  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  provinsi/ kabupaten kota, atau rencana zonasi Pulau-Pulau Kecil;
b.  mendapat  rekomendasi  dari  pemerintah  provinsi/kabupaten/kota  dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam RTRW;dan
c. memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara  Pemberian  Izin  Lokasi  Perairan  Dan  Izin  Pengelolaan  Perairan  di  Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil Jika merujuk pada Permen Kelautan Dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, izin lokasi perairan diberikan kepada pelaku usaha terdiri dari :
a. Orang-perseorangan warga Negara Indonesia;
b. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
c. Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Izin Lokasi Perairan di Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil,  yang  selanjutnya  disebut  Izin  Lokasi Perairan, adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap dari  sebagian  perairan  pesisir  yang  mencakup  permukaan  laut  dan  kolom  air sampai  dengan  permukaan  dasar  laut  pada  batas  keluasan  tertentu.  Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan Perairan, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  yang  setara  dengan  izin  usaha  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  ijin  pengelolaan  pulau – pulau  kecil  di Indonesia  dapat  diberikan  kepada  WNI  atau  WNA  yang  mendirikan  korporasi berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Hak yang dimiliki adalah hak untuk mengelola saja bukan hak milik atas pulau tersebut.
Pemanfaatan  dan  penggunaan  pulau – pulau  kecil  di  Indonesia  harus berdasarkan aturan yang berlaku. Hingga saat ini tidak ada aturan yang mengatur dengan tegas tentang larangan melakukan jual beli pulau, namun dari beberapa peraturan  perundang – undangan  yang  telah  dikaji,  didapatkan  kesimpulan bahwa  pulau – pulau  kecil  tersebut  hanya  dapat  dimanfaatkan  dengan mendapatkan rekomendasi dan izin dari kementrian.

## PENUTUP Kesimpulan
Hingga  saat  ini  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  belum  ada  aturan perundang – undangan yang mengatur secara tegas tentang larangan jual beli pulau di Indonesia. Dalam pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa, pulau – pulau kecil
merupakan  aset  negara  yang  diperuntukkan  bagi  rakyat  Indonesia.  Berdasarkan kajian  yang  dilakukan  terhadap  berbagai  peraturan  perundang – undangan  di Indonesia, seorang investor asing maupun korporasi asing dapat diberikan hak guna usaha,  hak  guna  bangunan  dan  hak  guna  pakai  untuk  keperluan  investasi  di Indonesia. Hal ini menyiratkan bahwa warga negara asing tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia.

## Saran
Mengingat  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia  dan masih  banyak  pulau – pulau  kecil  yang  tak  bernama,  pemerintah  pusat  maupun daerah  hendaknya  meningkatkan  fungsi  pengawasan  dan  perlindungan  terhadap pulau – pulau  kecil  di  Indonesia  yang  selama  ini  belum  mendapatkan  perhatian serius terkait pengelolaan maupun perlindungannya, karena ini berkaitan dengan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Satu hal yang harus diingat, di dalam konsep wawasan  nusantara  sebagai  visi  bangsa  Indonesia,  ancaman terhadap  satu pulau merupakan ancaman terhadap semua pulau di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adelya Hiqmatul Maula, Diyan Isnaeni, Isdiyana Kusuma Ayu, 2021, Perjanjian Jual Beli Pulau-Pulau Kecil Kepada Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia, Volume 27, Nomor 7, Jurnal Dinamika, h.1042-1058
Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Kencana, Jakarta. Jumlah Pulau, diakses pada 6 Desember 2022, https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau ,
Khilya Fa’izia, 2019, Wawasan Nusantara Dan K edaulatan Negara, Cempaka Putih,
Klaten.
Khilya Fa’izia, 2019, Wawasan Nusantara Dan Kedaulatan Negara, Cempaka Putih, Karanganom Nuwahidah & Arief, TMV 2021, Fakta Pulau Lantigiang Diduga Dijual Rp. 900 Juta, Bupati Keheranan Hingga Kepala Desa Diperingatkan, diakses pada 6 Desember 2022, https://regional.kompas.com/read/2021/01/31/13483541/fakta- pulau-lantigiang-diduga-dijual-rp-900-juta-bupati-keheranan-
hingga?page=all#page2,
Shalihah,  NF  &  Nugroho,  RS  2021, Situs Ini  Diduga  Jual  dan  Sewakan  12  Pulau  di Indonesia  Mana  Saja? ,  diakses  pada  6  Desember  2022 https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/31/184500465/sit us-ini-diduga-jual-dan-sewakan-12-pulau-di-indonesia-mana-saja-#
Tempo.co,  2022, KKP  Tegaskan  Kepulauan  Widi  Milik  Indonesia  :  Kita  Tidak Melegalkan  Jual – Beli  Pulau ,  diakses  pada  6  Desember  2022, https://www.msn.com/id-id/ekonomi/bisnis/kkp-tegaskan- kepulauan-widi-milik-indonesia-kita-tidak-melegalkan-jual-beli- pulau/ar-AA14WQgI