Jurnal Ilmu Dakwah Volume 41 No 2 (2021)
Firmanda Taufiq 1 , Ayu Maulida Alkholid 2
1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta email: firmandataufiq@gmail.com
2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta email: ayumaulidaalkholid@gmail.com

## Abstract
Religious moderation is an important key in the religious diversity landscape. This concept is one of the alternatives and solutions amid various conflicts and problems in the name of the division in the name of religion, especially in Indonesia. These problems must be responded to and find solutions so that religious problems in Indonesia can be unraveled. Especially during the digital era like today, promoting and actualizing religious moderation in the context of religion in Indonesia is an absolute must. This study seeks to explore and examine the role of the Ministry of Religion as one of the government institutions that functions as a policymaker in  religious  activities,  especially  in  the  issue  of  implementing  religious  moderation  in Indonesia, especially in the context of the current digital era. This study uses a descriptive- analytical approach by taking some data and references sourced from several journal articles, books, and the Ministry of Religion website, as well as various kinds of literature that support the topic in the discussion of this research. Researchers found that the Ministry of Religion seeks to encourage religious moderation in its policies and programs, especially in dealing with religious conflicts in Indonesia, especially conflicts between religious believers, strengthening radicalism, and the emergence of transnational religious ideas that have begun to develop and enter Indonesia, as well as spreading understanding in a structured and massive manner. This is  done  to  muffle  and  reduce  the  occurrence  of  various  acts  and  acts  of  radicalism  and extremism in Indonesia.
Keywords: Digital era, Ministry of Religious Affairs, religious moderation.

## Journal homepage

## Peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital

## Abstrak
Moderasi beragama merupakan kunci penting dalam lanskap keragaman agama. Konsep ini menjadi salah satu alternatif dan solusi di tengah berbagai konflik dan permasalahan yang mengatasnamakan  pemecahbelahan  atas  nama  agama,  khususnya  di  Indonesia. Permasalahan-permasalahan  tersebut  harus  direspon  dan  dicarikan  solusi  agar permasalahan keagamaan di Indonesia dapat terurai. Apalagi di tengah era digital seperti sekarang  ini,  menggalakkan  dan  mengaktualisasikan  moderasi  beragama  dalam  konteks beragama  di  Indonesia  menjadi  hal  yang  mutlak.  Kajian  ini  berupaya  menelusuri  dan mengkaji peran Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai  pembuat  kebijakan  dalam  kegiatan  keagamaan,  terutama  dalam  persoalan implementasi moderasi beragama di Indonesia, terutama dalam konteks era digital saat ini. Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  deskriptif-analisis  dengan  mengambil beberapa  data  dan  referensi  yang  bersumber  dari  beberapa  artikel  jurnal,  buku,  dan website  Kementerian  Agama,  serta  berbagai  literatur  yang  mendukung  topik  dalam pembahasan  penelitian  ini.  Peneliti  menemukan  bahwa  Kementerian  Agama  berupaya untuk mendorong moderasi beragama dalam kebijakan dan programnya, terutama dalam menangani  konflik  agama  di  Indonesia,  khususnya  konflik  antarumat  beragama, menguatnya  paham  radikalisme,  dan  munculnya  ide-ide  keagamaan  transnasional  yang sudah  mulai  berkembang  dan  masuk  ke  Indonesia,  serta  menyebarkan  pemahamannya secara terstruktur dan masif. Hal ini dilakukan untuk meredam dan mengurangi terjadinya berbagai aksi dan tindakan radikalisme dan ekstremisme di Indonesia.
Kata kunci: Era digital, Kementerian Agama, moderasi beragama.

## 1. PENDAHULUAN
Di tengah keragaman etnis, ras, budaya, dan agama, Indonesia masih rentan dengan persoalan konflik. Tindak terorisme dan radikalisme masih menjadi persoalan besar bagi bangsa  ini.  Hal  ini  pula  yang  memunculkan  upaya  untuk  melakukan  moderasi  dalam beragama. Kondisi ini pula yang membuat pemerintah, yakni melalui Kementerian Agama mempromosikan  dan  menggalakkan  moderasi  beragama.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk menanggulangi  adanya  ekstremisme,  tindak  radikalisme,  dan  konflik  agama  yang  tidak dapat  terhindarkan  dalam  lanskap  kebhinekaan.  Untuk  itu,  perlu  adanya  praktik  dalam melakukan  moderasi  beragama  di  tengah  berbagai  kompleksitas  permasalahan  di masyarakat.
Moderasi  beragama  merupakan  kunci  penting  dalam  meminimalisir  adanya tindak radikal dan ekstremisme dalam beragama di Indonesia. Kementerian Agama menjadi elemen  penting  dalam  bertanggungjawab  atas  kerukunan  umat  beragama  di  Indonesia. Oleh  karena  itu,  usaha  dalam  mendorong  moderasi  beragama  harus  dijalankan  dalam menghadapi  ideologi  radikalisme  yang  melanda  negeri  ini  (Irama  &  Zamzami,  2021). Program  penguatan  moderasi  beragama  juga  digencarkan  pada  tahun  2019  oleh Kementerian  Agama.  Rapat  Kerja  Nasional  (Rakernas)  Kementerian  Agama  yang diselenggarakan  pada  23-25  Januari  2019  di  Jakarta  dan  Menteri  Agama  yang  menjabat yakni  Lukman  Hakim  S aifuddin  memberikan  pidato  yang  bertajuk  “Moderasi  untuk Kebersamaan Umat: Memaknai Rapat Kerja Nasional Kemenag 2019”.  Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan berbagai materi yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh semua pimpinan di bawah naungan Kementerian Agama. Tiga hal yang disampaikan, yakni moderasi  beragama,  kebersamaan  umat,  dan  integrasi  data.  Ia  berharap  agar  konsep moderasi beragama mampu diaplikasikan dalam semua program Kementerian Agama.
Moderasi  beragama  bertujuan  untuk  menciptakan  pemahaman  beragama  yang moderat dan proporsional. Sementara itu, di Indonesia memiliki dua organisasi masyarakat yang  berbasis  keagamaan  terbesar  dan  memiliki  pemahaman  yang  moderat,  yakni Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan  Muhammadiyah.  Kedua  ormas  tersebut  telah mengejawantahkan  moderasi  beragama  yang  baik  selama  organisasi  tersebut  didirikan hingga  sampai  saat  ini.  NU  dan  Muhammadiyah  berkontribusi  besar  dalam mengaplikasikan sikap moderat dan terus menebar kemanfaatan untuk umat.
Selanjutnya, berbagai penelitian tentang moderasi beragama juga telah dilakukan oleh beberapa sarjana dan peneliti, diantaranya yakni Mohammad Ahyan Yusuf Sya’bani yang meneliti moderasi beragama dalam integrasi nilai-nilai pendidikan Islam wasathiyah dalam meningkatkan kerukunan dan toleransi umat beragama d i Kebomas Gresik (Sya’bani, dkk., 2020). Di dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa program pengabdian yang dilakukan  oleh  organisasi  Pimpinan  Cabang  Pemuda  Muhammadiyah  (PCPM)  ditujukan terbangunnya  perilaku  budaya  moderasi  beragama  dan  islam  wasathiyah  melalui pendidikan, terutama dalam meningkatkan kerukunan dan toleransi umat beragama. Selain itu,  penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Edy  Sutrisno  yakni  mengenai  aktualisasi moderasi beragama di lembaga pendidikan. Penelitian ini mengulas bagaimana kontribusi pendidikan dalam mempromosikan konsep moderasi beragama, terutama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural (Sutrisno, 2019).
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Yoga  Irama  dan  Mukhammad  Zamzami  yang mengkaji terkait formula dalam pengarusutamaan moderasi beragama Kementerian Agama pada  tahun  2019-2020  (Irama  &  Zamzami,  2021).  Penelitian  ini  menemukan  bahwa formula moderasi beragama yang dipromosikan oleh Kementerian Agama adalah strategi yang diupayakan dari berbagai lini, seperti halnya usaha menguatkan pemahaman agama yang  moderat  di  tengah  heterogenitas  masyarakat  Indonesia,  penguatan  moderasi beragama  melalui  program  bimbingan  pra-nikah  dan  pelatihan  kaderisasi  bagi  para instruktur  moderasi  beragama  yang  diperuntukkan  bagi  para  pendakwah,  mahasiswa, dosen, dan berbagai tokoh  agama yang membantu terselenggaranya kebijakan moderasi beragama tersebut.
Dari  beberapa  studi  terdahulu,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kajian-kajian sebelumnya masih sebatas pada sisi formalitas semata. Artinya, masih belum menyentuh sisi implementatif dan praksisnya. Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis akan mengulas bagaimana  konsep  moderasi  beragama  yang  dipromosikan  oleh  Kementerian  Agama mampu berkontribusi dalam mengurai dan meminimalisir adanya konflik atas nama agama dan  hal-hal  terkait  counter  atas  terorisme,  radikalisme,  dan  ekstremisme.  Selain  itu, berbagai usaha dan strategi Kementerian Agama dalam mengimplementasikan moderasi beragama juga menjadi fokus penting dalam melihat bagaimana upaya moderasi beragama yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama juga mampu diimplementasikan di berbagai sektor, terutama di bawah naungan Kementerian Agama yang bertujuan dalam menguatkan kerukunan  antar  umat  beragama.  Sementara  penelitian  ini  akan  mengkaji  dan  melacak bagaimana  peran  dan  strategi  pemerintah  melalui  Kementerian  Agama  dalam menggalakkan dan mempromosikan moderasi beragama, serta mengimplementasikannya ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 2. METODE
Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif-analisis dengan  mengulas  berbagai  literatur  dan  data-data  yang  didapat  dari  beberapa  artikel jurnal, buku-buku, dan pernyataan Menteri Agama, serta website Kementerian Agama yang memuat  mengenai  moderasi  beragama,  baik  dalam  tataran  gagasan  maupun  praksis. Selanjutnya, dari data-data yang didapat tersebut dipilah sesuai dengan topik pembahasan dan akhirnya dianalisis sesuai dengan pembahasan yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini.

## 3. HASIL DAN DISKUSI
Moderasi diambil dari bahasa latin, yakni moderatio yang memiliki arti kesedangan (tidak lebih dan tidak kurang). Kata tersebut juga bermakna pengendalian diri atas sikap berlebih dan kekurangan. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran atas sikap ekstrem. Dari beberapa arti mengenai  kata  moderasi  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  moderasi  adalah  sikap keseimbanhan dalam berbagai dimensi, baik moral, karakter, dan keyakinan, baik dalam skala mikro maupun makro.
Sementara  itu,  untuk  menentukan  bahwa  paham  dan  perilaku  beragama seseorang,  maka  diperlukan  ukuran  dan  batasan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menilai  dan memetakan apakah seseorang moderat ataupun ekstrem. Dalam persoalan ini, maka perlu adanya  upaya  pelacakan  atas  sumber-sumber  yang  akurat,  terutama  teks-teks  agama, konstitusi negara, dan konsensus secara bersamaan. Konsep moderasi beragama juga harus mengacu  pada  sikap  beragama  yang  bersifat  seimbang  dan  tidak  berlebihan  dalam mengamalkan  ibadah,  serta  memberikan  penghormatan  ataupun  bersikap  toleran  atas praktik ibadah yang dilakukan oleh pemeluk agama lain.
Menyikapi  persoalan  di  atas,  moderasi  beragama  menjadi  penting  sebagai alternatif dan solusi di tengah berbagai paham keagamaan yang menyimpang dan banyak bermunculannya  kelompok  ekstrim  dan  radikal.  Maka,  moderasi  beragama  merupakan upaya dalam menciptakan terjadinya keseimbangan dan kerukunan umat di dunia. Selain itu, dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, maka moderasi beragama adalah suatu  keniscayaan  dalam  membangun  sikap  moderat  dan  terciptanya  kedamaian  dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama.
Sedangkan dalam konteks praksis, aplikasi dari konsep moderat, yakni ada empat cakupan, yaitu moderat dalam aspek akidah, moderat dalam aspek ibadah, moderat dalam aspek akhlak, dan moderat dalam aspek syari’at. Dari berbagai cakupan tersebut, moderat dalam konteks akidah berarti ajaran Islam harus sesuai dengan fitrah manusia, berada di tengah diantara mereka yang percaya pada khurafat dan mitos. Sedangkan dalam konteks ibadah, Islam sesungguhnya telah mewajibkan para penganutnya untuk melakukan dalam bentuk  dan  jumlah  yang  terbatas.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  keseimbangan  dan berada di posisi tengah merupakan tugas sebagai manusia, yakni diturunkan ke muka bumi dengan mengemban amanah “khalifah fi al - ard” dan hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah.
Sementara moderat dalam aspek akhlak, Islam telah mengakui terkait unsur jasad dan  ruh  yang  ada  dalam  manusia.  Tidak  hanya  itu,  unsur  ruh  menjadi  lambang sempurnanya  manusia,  yakni  akal  dan  nafsu.  Sedangkan  moderat  dalam  aspek  syari’at, yaitu  menyeimbangkan  dalam  penentuan  hukum-hukum  dalam  Islam.  Jika  dikaitkan
dengan  konteks  Indonesia,  moderasi  dapat  dikategorikan  kedalam  tiga  prinsip,  yakni moderasi  pemikiran,  moderasi  gerakan,  dan  moderasi  perbuatan.  Dalam  prinsip  yang pertama, moderasi dalam pemikiran yaitu kemampuan dalam mengkolaborasikan antara teks  dan  konteks.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  pemahaman  keagamaan  yang kompleks dan dinamis. Selain itu, situasi ini juga akan menghasilkan muslim yang moderat dan memahami secara tekstual serta kontekstual.
Prinsip  kedua,  yakni  moderasi  dalam  gerakan,  dimana  aktivitas  dakwah  yang memiliki tujuan dalam mengajak kepada kebaikan dan menjauhi hal mungkar. Hal itu tidak harus  bersifat  memaksa  dan  memakai  upaya  kekerasan  dalam  aktivitasnya.  Selain  itu, dalam  moderasi  ini  juga  menggunakan  pendekatan  yang  ramah  dan  santun  dalam membangun  perdamaian  dan  kasih  sayang  dalam  kehidupan.  Sementara,  prinsip  ketiga yakni  moderasi  dalam  praktik,  yakni  penguatan  pada  hubungan  agama  dan  tradisi  yang telah berkembang di masyarakat setempat. Agama dapat menjadi ruh dalam kehidupan dan lentur  pada  budaya.  Artinya,  kondisi  tersebut  mengindikasikan  bahwa  sebagai  seorang Muslim  yang  moderat  mampu  berdialog  dan  tidak  anti  kepada  budaya  dan  tidak bertentangan dengan syariat agama.
Dari beberapa prinsip tersebut, pada dasarnya moderasi beragama menjadi ruh dalam  gerakan  transmisi  moderat  kepada  masyarakat  secara  luas.  Dalam  hal  ini, Kementerian Agama menjadi bagian penting dalam mentransmisikan program moderasi beragama  kepada  masyarakat,  terutama  di  wilayah  Kementerian  Agama.  Selain  itu, program moderasi beragama juga dapat diterjemahkan ke dalam program-program yang massif  dan  terstruktur.  Sehingga,  kebijakan  ini  dapat  dikontrol  sesuai  dengan perkembangan dan output dari implementasi kebijakan tersebut.

## 3.1  Peran dan Strategi Moderasi Beragama Kementerian Agama
Upaya  promosi  moderasi  beragama  menjadi  fokus  utama  dalam  kebijakan Kementerian Agama. Berbagai strategi dilakukan secara rasional dan sistematis agar sikap dan perilaku beragama yang moderat mampu menjadi karakter dan ruh dalam berbangsa dan bernegara. Sementara itu, wacana moderat juga telah lama dan menjadi implementasi bersama, meski hanya dalam lingkup individual, tetapi hal tersebut sebagai landasan awal dalam  mengimplementasikan  moderasi  beragama  dalam  lanskap  yang  lebih  luas. Kementerian Agama memberlakukan kebijakan dalam menanamkan nilai-nilai luhur dalam berbagai program pembinaan keluarga, yakni dari penyuluhan, pembimbingan di Kantor Kementerian  Agama  hingga  tingkat  layanan  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  di  tingkat kecamatan.
Berbagai upaya yang dilakukan tersebut untuk mengantisipasi dan meminimalisir adanya konflik agama, radikalisme dan ekstremisme yang semakin menguat. Kementerian Agama  juga  konsisten  dalam  usaha  merawat  moderasi  di  tengah  masyarakat.  Bahkan, Kementerian  Agama  juga  menyelenggarakan  pelatihan  kader  Mubaligh  tingkat  nasional pada tahun 2019 dan acara tersebut berisi tentang program pelatihan dalam memberikan pemahaman  keagamaan  yang  moderat.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mencetak  pada pendakwah yang mampu mengimplementasikan nilai persatuan dan kesatuan. Tidak hanya itu,  Kementerian  Agama  juga  mengadakan  Pendidikan  Instruktur  Nasional  Moderasi Beragama (PIN-MB) yang telah diikuti sebanyak 160 orang, yakni 60 orang dosen dan 100 orang mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia (PTKI). Tujuan dari kegiatan  tersebut  dilakukan  yakni  sebagai  upaya  mempersiapkan  instruktur  moderasi beragama  dalam  skala  yang  lebih  besar  dan  mampu  menebar  paham  keagamaan  yang moderat, terutama di lingkungan perguruan tinggi.
Strategi Kementerian Agama dalam mengimplementasikan moderasi beragama juga dilakukan dengan adanya surat edaran untuk mendirikan rumah moderasi beragama di  setiap  universitas.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  B- 3663.1/Dj.I/BA.02/01/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 Tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama  merupakan  sebuah  upaya  dalam  membentengi  adanya  paham  radikal  yang massif.  Hal  ini  menjadi  bukti  bahwa  Kementerian  Agama  fokus  dan  konsisten  dalam mengaplikasikan moderasi beragama di berbagai sektor, terutama di lingkungan perguruan tinggi Islam (Kementerian Agama, 2019).
Kementerian  Agama  juga  memiliki  strategi  dalam  menguatkan  moderasi beragama di beberapa Perguruan Tinggi, terutama di wilayah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), yakni perlu d ilakukannya penyelenggaraan Ma’had Al - Jami’ah di lingkungan PTKI. Selanjutnya, penguatan keagamaan pada dosen-dosen pengampu matakuliah umum yang  tidak  ada  latar  belakang  pendidikan  agama  Islam,  perlu  adanya  program  dalam penguatan keislaman, dan program kesinambungan yang mendukung moderasi beragama di lingkup PTKI. Tidak hanya itu,  penguatan pada kajian Islam yang mengarah terhadap usaha tafaqquh fi ad-diin sebagai core-business di PTKI adalah hal penting. Lebih lanjut, penguatan  terkait  metodologi  studi  Islam  juga  harus  diupayakan  dalam  melakukan reformulasi  kurikulum  di  beberapa  kampus  PTKI,  yang  bertujuan  dalam  menguatkan kembali  matakuliah,  seperti  tasawuf,  sejarah  peradaban  Islam,  dan  upaya  dalam pembaharuan di dalam diskursus Islam.
Tidak  hanya  itu,  pengarusutamaan  moderasi  beragama  di  ruang  digital  di perguruan  tinggi  menjadi  penting  untuk  digalakkan.  Perguruan  tinggi  keagamaan  Islam menjadi  salah  satu  aktor  di  balik  penguatan  moderasi  beragama  (Hefni,  2020).  Melalui ruang digital sebagai usaha dalam menyeimbangkan banyaknya arus informasi di media sosial.  Dalam  hal  ini,  narasi  penyeimbang  menjadi  penting  dalam  melahirkan  framing beragama yang substantif dan esensial, yakni moderat dan toleran. Apalagi di tengah era digital  dengan  bermacam-macam  informasi  yang  didapat,  seharusnya  dapat  di-counter melalui narasi yang meneduhkan dan menyeimbangkan paham keagamaan yang cenderung kaku dan rigid.
Selain  itu,  cara  dan  upaya  yang  dilakukan  Kementerian  Agama  dengan menguatkan moderasi beragama melalui kebijakan dengan mewajibkan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para militer untuk mengimplementasikan sikap moderasi beragama dalam keseharian mereka, sehingga mereka memiliki pandangan keagamaan yang moderat dan  menebar  kedamaian,  persatuan  dan  kesatuan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir adanya tindakan ekstremisme  dan  radikalisme.  Harapan  besar  melalui  implementasi  moderasi  beragama mampu mengatasi  problematika  yang  terjadi,  terutama  menyangkut  kepentingan  rakyat banyak.  Di  tengah  kerentanan  konflik  di  negeri  ini,  persoalan  tersebut  menjadi  fokus pemerintah, yang dalam hal ini diinisiasi oleh Kementerian Agama yang membawahi urusan keagamaan di Indonesia.
Menteri  Agama  periode  2014-2019  menyatakan  bahwa  Kementerian  Agama dalam  beberapa  tahun  terakhir  telah  berupaya  menggalakkan  penguatan  moderasi beragama. Menurutnya ada tiga kecenderungan yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama,  yakni  praktek  beragama  yang  bertentangan  dengan  nilai  kemanusiaan.  Hal tersebut  seharusnya  tidak  terjadi,  seharusnya  agama  hadir  dalam  rangka  untuk memanusiakan manusia. Maka, perlu adanya upaya serius dalam merespon dan mengatasi persoalan  tersebut  agar  hal  tersebut  tidak  terjadi  dalam  keberagaman  dalam  beragama
(Khoeron,  (Ed.),  2021).  Selanjutnya,  munculnya  tafsir  agama  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan secara  pengetahuan.  Sehingga, muncul sikap  dan  tindakan  yang mengklaim  bahwa  mereka  paling  benar,  sementara  yang  lain  salah  dan  berpotensi menyesatkan.  Untuk  itu,  perlu  sanad  keilmuan  yang  jelas  dan  menjadi  kunci ketersambungan  keilmuan  yang  didapat,  terutama  dari  kiai  dan  guru  yang  memiliki keilmuan mumpuni dan dapat membawa kepada kebaikan. Tidak hanya itu, cara beragama yang  merusak  ikatan  kebangsaan  dan  berupaya  mempolitisir  agama,  serta  bersikap majoritarianism,  dimana  merasa  dirinya  mampu  dan  berhak  semena-mena  kepada kelompok minoritas.
Lebih  lanjut,  pendidikan  Islam  seharusnya  menjadi  garda  depan  dalam menyuarakan dan mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Selain  itu,  Indonesia  sebagai  negara  majemuk  memiliki  modal  sosial  dalam  rangka penguatan  moderasi  beragama,  yakni  diantaranya  keberagaman  dan  keberagamaan. Berbagai etnis, ras, suku, budaya, dan agama membuat Indonesia patut menjadi teladan bagi dunia, apalagi masyarakat Indonesia mayoritas penganutnya Muslim.
Sementara  pada  masa  Menteri  Agama  Yaqut  Cholil  Qoumas,  implementasi program penguatan moderasi beragama harus dijalankan. Moderasi beragama juga telah masuk  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJM)  2020-2024 (Andrios,  2021).  Upaya  dalam  publikasi  konten  moderasi  beragama,  terutama  di  media sosial. Tidak hanya itu, peta jalan moderasi beragama juga sudah diselesaikan dalam upaya mengeksekusi  moderasi  beragama  untuk  diimplementasikan.  Menteri  Agama  juga memberikan  arahan  dalam  kegiatan  Bimtek  Penguatan  Agen  Moderasi  Beragama,  yang bertema  “Implementasi  Moderasi  Beragama  Menuju  Indonesia  Toleran” (Efendi,  2021). Menurutnya,  moderasi  beragama  menjadi  prioritas  dan  menentukan  wajah  masa  depan Indonesia kedepan. Ia juga berpesan untuk para pejabat fungsional mampu menerjemahkan moderasi  beragama  dengan  baik  dan  terukur.  Dari  pesan  dan  arahan  tersebut,  artinya kebijakan  moderasi  beragama  tidak  hanya  sebuah  ide  dan gagasan  semata,  tetapi harus serius diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lebih  lanjut,  Menteri  Agama  Yaqut  Cholil  Qoumas  menyatakan  bahwa  perlu adanya  strategi  kebudayaan  dalam  memperkuat  moderasi  beragama.  Seperti  halnya diselenggarakannya  Festival  Seni  Ramadan  yang  dilaksanakan  atas  Kerjasama  antara Makara Art Center Universitas Indonesia dan Kementerian Agama di Depok pada tanggal 27 April 2021. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu upaya dalam membangun gerakan kebudayaan dan menghidupkan hati melalui seni budaya agar manusia mampu memiliki kepekaan batin pada sesama manusia (Murtado, 2021).
Dari  beberapa  strategi  dan  cara  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Agama tersebut,  maka  harapan  besar  moderasi  beragama  mampu  diaplikasikan  dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik atas nama agama dan antar umat beragama seharusnya dapat diredam, serta mampu menjadi teladan bagi masyarakat luas,  bahwa  moderasi  beragama  adalah  kunci  di  balik  persoalan  bangsa  yang  ditimpa dengan  berbagai  konflik  dan  paham  keagamaan  ekstrim  dan  radikal  yang  mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, adil, dan sejahtera.
Indonesia  juga  telah  mengajak  negara-negara  Islam  agar  mampu  bergerak bersama dalam mempromosikan moderasi beragama. Kesalahpahaman atas konsep dasar keislaman menjadi salah satu faktor kemunculan ekstremisme dan terorisme. Ideologi dan pemikiran garis keras yang akhirnya menyebar ke dalam berbagai literatur dan media juga menjadi salah satu problem yang harus di-counter. Maka dari itu, para negara Islam harus
bersama-sama saling mendukung dan membantu dalam membentengi generasi muda agar tidak  terjerumus  pada  pemikiran  radikal  dan  ekstrim  (Thobib,  2018).  Melalui  berbagai program dalam pendidikan agama dan keagamaan, terutama dalam hal ini pemerintah dan beberapa  ormas  Islam  berupaya  memperkuat  moderasi  Islam  sebagai  sebuah  manhaj keberagamaan.  Apalagi  Islam  Indonesia  memiliki  sikap  tawasuth  dan  wasathiyah  yang mampu berasimilasi dengan budaya lokal yang heterogen.

## 3.2 Moderasi Beragama: Alternatif dalam Menghadapi Radikalisme dan Ekstremisme
Moderasi beragama menjadi salah satu alternatif dan terobosan dalam menghadapi berbagai  sikap  intoleransi  dan  konflik  di  tengah  masyarakat.  Tindak  ekstremisme  dan radikalisme yang menguat di akhir-akhir ini menjadi persoalan yang mesti dihadapi oleh pemerintah sebagai pemegang kendali keputusan dalam menjawab permasalahan tersebut. Hal  ini  pun  harus  direspon  dan  di  atasi  bersama.  Bahkan,  hampir  semua  agama  juga dihadapkan  pada  persoalan  tentang  sisi  moderasi beragama.  Di  lain  pihak,  menurunnya kualitas hubungan antar umat beragama juga mesti dicari titik temu untuk meminimalisir terjadinya  konflik  yang  berkepanjangan.  Maka,  upaya  penguatan  moderasi  beragama menjadi penting diaplikasikan untuk menangani berbagai permasalahan keagamaan yang terjadi tersebut.
Di tengah kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang heterogen. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak mudah membangun kesadaran dalam lingkup masyarakat yang majemuk. Sikap moderat dalam beragama menjadi fokus penting dalam membangun jembatan antar manusia satu sama lain dan memupuk sikap toleransi yang  berlandaskan  pada  slogan  yang  menjadi  penguat  dan  pemersatu  rasa  persatuan sebagai  rakyat  Indonesia  dengan  “bhinneka  Tunggal  Ika”,  yang  berarti  meskipun  kita berbeda-beda,  tetapi  harus  satu.  Meski  berbeda  ras,  etnik,  budaya,  dan  agama,  tetapi seharusnya mampu menemukan titik temu diantara perbedaan tersebut untuk membangun persatuan dan kesatuan.
Implementasi  konsep  moderasi  beragama  yang  dilakukan  oleh  Kementerian Agama menjadi strategi penting dalam upaya menghadapi persoalan terkait ekstremisme dan radikalisme di Indonesia. Moderasi beragama bukan lagi hanya suatu program semata, tetapi  dapat  diaplikasikan  sesuai  dengan  kerangka  dan  aturan  yang  telah  ditetapkan. Sehingga,  gerakan  moderasi  beragama  menjadi  alternatif  dan  solusi  dalam  menjawab problematika  tersebut.  Semua  elemen  masyarakat  harus  berkontribusi  dan mempromosikan,  serta  mengimplementasikan  sikap  moderat  dalam  beragama.  Maka, dampak dari moderasi beragama nantinya mampu dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam persoalan terorisme dan konflik yang mengatasnamakan agama di Indonesia.
Tidak hanya itu, moderasi beragama juga menjadi suatu muatan nilai dan praktik yang  sesuai  untuk  diwujudkan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Menebar  sikap  moderat, lembut,  dan  berimbang  merupakan  hal  penting  dalam  membangun  perdamaian  dan keragaman di Indonesia. Selain itu, sebagai warga negara tentu harus membangun nilai- nilai  luhur  dalam  mencapai  persatuan  dan  kesatuan.  Jika  semua  itu  mampu diimplementasikan  dengan  baik,  maka  kehidupan  dalam  skala  lebih  luas  dapat  berjalan dengan baik, tanpa ada benturan konflik dan peristiwa yang mengarah pada tindak radikal dan ekstrem.
Kementerian  Agama  melakukan  berbagai  implementasi  di  berbagai  sektor, terutama dalam level negara.  Konsep moderasi beragama pun menjadi kebijakan jangka panjang dalam program yang telah disusun oleh Kementerian Agama tersebut. Moderasi
beragama  dalam  pandangan  Kementerian  Agama  dimaksudkan  untuk  meningkatkan indeks  pembangunan  manusia.  Aspek  agama  menjadi  salah  satu  indikator  dalam membangun  sikap moderat,  terlebih  didalamnya memuat  nilai-nilai  luhur dan  kebaikan. Maka, agama menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan berbangsa dan beragama (Kemenag RI, 2019).
Selain  itu,  dengan  menguatkan  pemahaman  dan  implementasi  moderasi beragama  dapat  dijadikan  sebagai  upaya  Indonesia  untuk  memberikan  teladan  dan inspirasi  bagi  kehidupan  beragama  dalam  lingkup  global.  Hal  ini  tentu  harus  menjadi kewajiban  untuk  mencapai  pengamalan  ajaran  agama  yang  moderat  dan  menebarkan kedamaian,  sehingga  hal  tersebut  juga  menjadi  sumbangsih  Indonesia  dalam  ikut  serta menjaga perdamaian dunia. Konsep moderasi beragama juga tidak hanya berlaku bagi umat Islam,  tetapi  juga  berlaku  bagi  pemeluk  agama  lain.  Artinya,  semua  agama  juga berkewajiban dalam mendorong solusi atas tindak ekstremisme beragama yang menjadi persoalan bersama diantara umat beragama.
Untuk  dapat  mengimplementasikan  berbagai  strategi  yang  telah  disebutkan  di atas,  maka  Kementerian  Agama  harus  saling  bersinergi  dengan  sektor  lainnya  untuk mensukseskan program penguatan moderasi beragama. Kementerian Agama juga menjadi leading  sector  dalam  usaha  mempromosikan  moderasi  beragama.  Kementerian  Agama berupaya  menciptakan  pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  mampu menginternalisasi  nilai-nilai  agama  yang  moderat,  inklusif,  toleran,  dan  menghargai berbagai  macam  perbedaan.  Untuk  itu,  tugas  dan  tanggungjawab  yang  diemban  oleh Kementerian  Agama  tidak  mudah,  berbagai  tantangan  dan  faktor  dalam  mengupayakan dalam terwujudnya internalisasi sikap moderat dan toleran dalam beragama di Indonesia.
Dalam menyikapi berbagai persoalan atas isu moderasi beragama, Kementerian Agama  juga  menerbitkan  beberapa  kebijakan  terkait  merespon  dan  menyikapi permasalahan tersebut. Seperti halnya SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979 terkait dengan Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, yakni pada tanggal 2 Januari 1979. Selain itu, juga memberikan perlindungan atas agama yakni telah dikeluarkan dalam Penetapan Presiden RI No. 1 tahun 1965 mengenai Pencegahan dan/atau Penodaan Agama, dan KUHP pasal 156a yang menetapkan adanya hukuman pidana bagi mereka yang melakukan tindak penistaan agama (Kementerian Agama, 2019). Selanjutnya, dalam merespon dan menyikapi dengan  maraknya  konflik  dalam  pendirian  rumah  ibadah,  pemerintah  pun  menerbitkan PBM  No.  9  dan  8  tahun 2006 mengenai  Tugas  Kepala  Daerah  dalam upaya  membangun kerukunan umat beragama,  pemberdayaan bagi Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadah.
Dari berbagai kebijakan keagamaan yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya tidak sepenuhnya mampu meningkatkan sikap moderat dan menghindarkan dari berbagai konflik. Akan tetapi, kebijakan tersebut diharapkan mampu meredam dan meminimalisir gesekan konflik antar kelompok masyarakat dan antar umat beragama di tengah kehidupan masyarakat  Indonesia  yang  majemuk.  Kementerian  Agama  pada  masa  kepemimpinan Lukman  Hakim  Saifuddin  juga  berupaya  untuk  melakukan  promosi  moderasi  beragama dengan berbagai strategi dan kebijakan yang ia keluarkan, seperti halnya sosialisasi dan diseminasi,  pelembagaan  moderasi  beragama  dalam  berbagai  program  yang  bersifat mengikat,  dan  integrasi  moderasi  beragama  yang  telah  termanifestasi  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Usaha dalam melakukan sosialisasi moderasi beragama menjadi fokus Kementerian Agama.  Hal  ini  dilakukan  agar  semakin  banyak  masyarakat  Indonesia  memiliki  cara pandang, sikap, dan perilaku dalam beragama dengan karakter moderat. Dalam hal ini, buku Aspiring  for  the  Middle  Path:  Religious  Harmony  in  Indonesia  (1997)  yang  ditulis  oleh Tarmizi  Taher.  Buku  tersebut  merupakan  kumpulan  teks  pidato  Tarmizi  Taher  selama menjabat  Menteri  Agama  (1993-1998).  Beberapa  pidato  tersebut  setidaknya  ada  empat tema besar yang ada didalamnya, diantaranya yakni hubungan Pancasila dan agama, posisi dan peran Muslim Indonesia dalam skala global, dan konsep Muslim sebagai umat di jalan tengah, serta bagaimana pandangan Islam mengenai persoalan sains dan teknologi.
Dari buku tersebut akhirnya gagasan moderasi beragama menjadi salah satu tema yang  diangkat.  Sementara  hanya  menyangkut  konteks  Islam.  Selanjutnya,  pada  masa kepemimpinan Suryadharma Ali masih belum ada usaha dalam penguatan di level nasional dan  bersifat  parsial  dalam  lingkup  sebagai  usaha  membangun  harmoni  dan  kerukunan diantara  umat  beragama.  Seementara  pada  masa  Lukman  Hakim  Saifuddin,  konsep moderasi  beragama  menjadi  visi  utama  dalam  lanskap  nasional  dan  menjadi  salah  satu program utama Kementerian Agama.
Jika melihat bagaimana moderasi beragama diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, pada dasarnya membangun sikap moderat dan menguatkan sisi kemanusiaan dalam  aplikasinya.  Pada  masa  kepemimpinan  Lukman  Hakim  Saifuddin,  visi  moderasi beragama  menjadi  kebijakan  yang  tidak  hanya  sekadar  sebagai  suatu  gagasan  semata, tetapi mampu diterjemahkan dalam berbagai program. Dialog yang intens antar elemen, seperti  halnya  agamawan,  budayawan,  akademisi  dan  masyarakat  juga  dilakukan  untuk mendorong dan mempromosikan moderasi beragama.
Kementerian Agama juga menyelenggarakan sarasehan agamawan dan budayawan di Yogyakarta pada November 2018 yang berisi tentang pembahasan mengenai moderasi pengembangan agama dan budaya. Hingga pe rtemuan tersebut melahirkan “Pemufakatan Yogyakarta”.  Di  dalam  hasilnya  berisikan  upaya  dalam  menyerukan  untuk mengintegrasikan antara berbangsa dan bernegara, terutama mengenai persoalan antara agama dan budaya tidak perlu dipertentangkan. Budaya dan agama seharusnya dapat saling mengisi satu sama lain, tanpa membenturkan keduanya sehingga terjadi konflik.
Selanjutnya,  dalam  usaha  menguatkan  harmoni  dan  kerukunan  antar  umat beragama, Kementerian Agama menggelar dialog antar iman dan antar generasi di Jakarta. Beberapa  agamawan,  budayawan,  akademisi,  dan  masyarakat  pun  hadir  dalam  acara tersebut. Dari pertemuan tersebut akhirnya terbentuk dokumen “Risalah Jakarta tentang Kehidupan Beragama di Indonesia”. Dokumen tersebut memuat pentingnya usaha dalam penguatan moderasi beragama. Dalam kehidupan beragama di konteks kontemporer juga terlihat bagaimana fenomena adanya kurangnya pengetahuan yang merupakan implikasi dari  upaya  indoktrinasi  dan  informasi  serta  bahan  bacaan  yang  instan  didapatkan  dari media  sosial,  tanpa  melihat  bagaimana  ketersambungan  ilmu  pengetahuan  tersebut. Dampaknya,  sikap  konservatif  dalam  beragama  pun  muncul.  Hingga  akhirnya  sikap tersebut  melahirkan  ekstremisme  dan  radikalisme  yang  menjadi  persoalan  serius  di Indonesia.
Kajian  yang  dilakukan  oleh  Agus  Akhmadi  mengenai  moderasi  beragama  dalam keragaman  Indonesia  menjadi  salah  satu  penelitian  penting  untuk  melihat  bagaimana kehidupan  multikultural  yang  terepresentasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  di Indonesia.  Maka,  perlu  pemahaman  dan  kesadaran  multibudaya  dalam  menghargai perbedaan  kemajemukan,  dan  usaha  menebar  kebaikan,  serta  berinteraksi  dengan
kelompok luar secara adil. Moderasi beragama diperlukan sebagai upaya membangun sikap moderat, toleran, dan menghargai pendapat orang lain, serta tidak memaksakan kehendak melalui  cara  kekerasan.  Oleh  karena  itu,  semua  pihak  juga  harus  terlibat  dalam menumbuhkembangkan moderasi beragama dalam lingkup masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian di tengah kehidupan (Akhmadi, 2019). Selain itu, toleransi beragama juga menjadi hal penting untuk terus diupayakan, apalagi di tengah perbedaan antar kelompok agama dan perlu adanya ruang dialog dalam memupuk sikap  toleransi  yang  pada  akhirnya  saling  menghargai  dan  menghormati  antar  umat beragama dan masing-masing pemeluk agama juga tidak ada rasa ketakutan atas hak dan kewajiban yang harus direfleksikan dalam kehidupan beragama (Abror, 2020).
Moderasi  beragama  juga  menjadi  titik  temu  dan  jalan  damai  diantara  dua  kutub ekstrem dalam beragama. Hal ini juga menjadi usaha solusi dalam mendamaikan antar umat beragama. Moderasi beragama juga menjadi keniscayaan bagi terwujudnya kehidupan yang damai dan sejahtera. Konsep tersebut juga menjadi strategi kebudayaan dalam membangun perdamaian  di  Indonesia.  Selain  itu,  agama  juga  menjadi  salah  satu  hal  penting  dalam menjaga  martabat  manusia.  Tidak  hanya  itu,  perkembangan  zaman  kontemporer  juga membuat manusia semakin beragam. Hal itu juga berimplikasi pada keilmuan yang terus dinamis  dan  mampu  menjawab  tantangan  zaman  dengan  berbagai  persoalan  yang melingkupinya.
Untuk itu, Indonesia sebagai negara yang dinamis dan multi etnis juga rentan konflik dan harusnya mampu menumbuhkembangkan sikap santun, toleran, dan dialog antar umat beragama yang berbeda-beda. Sehingga, target dari upaya penguatan moderasi beragama dapat  diwujudkan  secara  nyata.  Kementerian  Agama  dalam  merespon  dan  menyikapi persoalan ini dengan menegaskan bahwa moderasi beragama adalah target dan visi yang bakal  diimplementasikan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  (Junaedi,  2019). Artinya,  moderasi  beragama  bukan  hanya  sebuah  gagasan  semata,  tetapi  mampu diaplikasikan dalam berbagai program yang nantinya mampu membangun sikap moderat dalam  beragama  dan  menghadapi  rentannya  konflik,  serta  adanya  ekstremisme  dan radikalisme yang masuk kedalam sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat Indonesia yang kultural.
Upaya penguatan moderasi beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama juga menggunakan  berbagai  strategi  dalam  mengupayakan  kebijakan  ini.  Melalui  akun Instagram  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  yakni  @kemenag_ri,  didalamnya memuat beberapa ajakan dan kalimat persuasif yang mengajak untuk menebar kedamaian dan mengimplementasikan moderasi beragama di tengah masyarakat yang plural. Misalnya saja, saat peringatan hari santri nasional pada tahun 2018, akun Instagram @kemenag_ri menyebut “Tetaplah  tersenyum. Mari #TebarkanKedamaian kapanpun, d i manapun, dan kepada  siapa pun”.  Hal  itu  merepresentasikan  ajakan  kepada  masyarakat  unt uk  saling menebar kedamaian. Upaya ini juga dilakukan untuk mempromosikan moderasi beragama bagi generasi milenial (Arenggoasih & Wijayanti, 2020).
Moderasi  beragama  di  Indonesia  juga  menjadi  jawaban  di  tengah  adanya  tindak radikalisme yang  mengatasnamakan agama dan membangun sikap moderat dan inklusif (Fahri & Zainuri, 2019). Moderasi beragama juga dapat ditunjukkan dengan sikap tawazun (seimbang),  i’tidal  (lurus  dan  tegas),  tasamuh  (toleran),  dan  musawah  (egaliter),  syura (musyawarah),  ishlah  (reformasi),  aulawiyat  (mendahulukan  yang  prioritas),  dan mengupayakan  tathawwur  wa  ibkar  (dinamis  dan  inovatif).  Artinya,  jika  implementasi moderasi  beragama  dapat  berjalan  dengan  baik  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  maka
hidup yang damai dan saling menghargai satu sama lain dapat dirajut. Selain itu, moderasi beragama  juga  dapat  membawa  Indonesia  ke  arah  yang  lebih  baik  dan  tidak  ada  lagi diskriminasi dalam keberagaman di negeri ini (Karim et al, 2021).
Moderasi  beragama  di  tengah  pandemi  Covid-19 juga  perlu  dilakukan  dan  suatu keharusan  terutama  mengenai  hubungan  antara  manusia  dengan  upaya  dalam menghindari  dan  memutus  penularan  virus  dengan  berbagai  cara  yang  telah  dilakukan (Syatar, dkk, 2020). Selain itu, pembiasaan diri dalam menerima dampak yang ditimbulkan dari  Covid-19  terutama  terkait  pembiasaan  beribadah  umat  beragama  juga  harus diantisipasi.
Tidak  hanya  itu,  isu  dan  informasi  hoax  yang  ada  di  media  sosial  juga  menjadi persoalan  bagi  kehidupan  bermasyarakat.  Persoalan  beragama  juga  tidak  luput  dari  hal tersebut.  Oleh  karena  itu,  implementasi  dan  aktualisasi  moderasi  beragama  di  tengah Covid-19  dilakukan  untuk  menyikapi  dan meng-counter  adanya  isu-isu  yang  bertebaran tersebut. Persebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menjadi hal yang harus di atasi. Pasalnya, jika informasi tersebut dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, maka hal tersebut akan berdampak pada disinformasi yang mengakibatkan kebingungan dalam  masyarakat.  Dalam  konteks  tersebut,  di  era  digital  seperti  ini,  pengarusutamaan informasi yang kredibel dan benar merupakan hal yang sangat penting.
Masyarakat  seharusnya  harus  pintar  dalam  menerima  dan  menyaring  informasi yang didapatkan. Dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama menjadi tameng dan alat dalam  meng-counter  berbagai  informasi  tersebut,  terutama  terkait  dengan  informasi keagamaan  dan  virus  Covid-19.  Sehingga,  kondisi  demikian  membuat  masyarakat terfragmentasi  ke  dalam  berbagai  kelompok  dalam  merespon  dan  menyikapi  Covid-19. Bahkan,  orang  menyebut  bahwa  virus  Covid-19  adalah  konspirasi,  sehingga  tidak  perlu percaya  akan  keberadaannya,  termasuk  upaya  pemerintah  melakukan  vaksinasi  untuk masyarakat, hal itu dinilai hanya sebagai usaha konspirasi dunia atas ini.
Berbagai isu dan informasi yang berkembang di media sosial maupun di masyarakat seharusnya  dapat  ditangani  dengan  baik  melalui  aktualisasi  moderasi  beragama. Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya menganut agama Islam, tentu harus teredukasi dan  memiliki  kecakapan  yang  baik  dalam  menerima  dan  menyebarkan  informasi  yang benar  dan  dipertanggungjawabkan.  Jika  informasi  tersebut  tidak  benar,  tidak  perlu dibagikan  dan  disebarkan  secara  luas.  Sehingga,  tidak  menimbulkan  kebingungan  dan kegaduhan di tengah masyarakat. Dengan demikian, informasi yang terpercaya dan benar adanya dapat diterima dengan baik dan memberikan pengetahuan yang presisi. Masyarakat pun  mengetahui  kebenaran  yang  memang  bersumber  dari  sumber  yang  terpercaya, terutama dari otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## 4. KESIMPULAN
Moderasi beragama menjadi hal penting dalam melawan arus pemahaman radikal dan ekstremisme. Kementerian Agama menjadi leading sector dalam mempromosikan dan mendorong untuk mengimplementasikan moderasi beragama di berbagai sektor, terutama di  lingkup  Kementerian  Agama  dengan  melibatkan  berbagai  elemen  pendukung  untuk mensukseskan upaya moderasi beragama. Selain itu, dengan pengelolaan dan manajemen yang baik dalam kehidupan keagamaan yang moderat dan toleran di tengah masyarakat yang majemuk. Tentu hal ini akan berdampak pada terbentuknya kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif.
Kementerian  Agama  telah  berperan  dan  berkontribusi  dalam  menebar  moderasi beragama,  terutama  bertujuan  untuk  menghadapi  berbagai  persoalan  yang  ada,  yakni munculnya  tindak  radikalisme,  ekstremisme,  dan  berbagai  upaya  yang  mengarah  pada pemahaman  agama  yang  keliru.  Maka,  upaya  meng-counter  persoalan  tersebut  yakni dengan mengusahakan pengimplementasian moderasi beragama secara masif dan merata adalah  keniscayaan. Artinya,  moderasi beragama tidak hanya sebuah gagasan, tetapi hal praksis  dan  diaplikasikan  dalam lanskap  kehidupan  berbangsa dan  bernegara,  terutama dalam memupuk kedamaian, persatuan dan kesatuan bangsa.
Terakhir, peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama adalah  hal  mutlak  untuk  membentengi  bangsa  dengan  membangun  sikap  moderat  dan toleran.  Apalagi  Indonesia  dengan  masyarakat  yang  heterogen  dan  beragam  etnis,  ras, budaya,  dan  agama.  Oleh  karena  itu,  kontribusi  tersebut  harus  didukung  oleh  semua elemen, agar moderasi beragama dan dampaknya dapat dirasakan oleh semua masyarakat, terutama dalam relasi sosial dan keagamaan. Usaha dalam mengokohkan dan penguatan paham  keagamaan  merupakan  upaya  penting  agar  para  pemeluk  agama  mampu melaksanakan aktivitas keagamaannya dengan baik, tanpa ada konflik dan benturan yang akhirnya  membuat  kerenggangan  hubungan  antar  umat  beragama.  Indonesia  sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi dan sikap moderat harus dijunjung tinggi demi tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, adil, dan sejahtera.
Sementara itu, penelitian ini masih sebatas pada beberapa literatur yang berkaitan dengan  implementasi  moderasi  beragama  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Agama  dan belum  melakukan  wawancara  mendalam  kepada  beberapa  narasumber  dan  informan terkait. Untuk itu, perlu penelitian selanjutnya yang meneliti dan mengkaji terkait kebijakan praksis  Kementerian  Agama  dalam  upaya  mempromosikan  moderasi  beragama  dengan data-data  dan  literatur  yang  mendukung  dalam  penelitian.    Sehingga,  didapat  hasil penelitian  yang  komprehensif  dan  mendalam,  serta  dapat  dipertanggungjawabkan kevaliditasannya.

## 5. REFERENSI
Abror, M. (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi. Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam , 1 (2), 137 – 148.
Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan , 13 (2), 45 – 55. Andrios,  B.  (2021). Menag  Minta  Penguatan  Moderasi  Beragama  Dijalankan,  Jangan Dikalahkan .https://kemenag.go.id/read/menag-moderasi-beragama-menentukan- wajah-masa-depan-indonesia-6v0aq Akses pada 27 Juli 2021.
Arenggoasih,  W.,  &  Wijayanti,  C.  R.  (2020).  Pesan  Kementerian  Agama  dalam  Moderasi melalui  Media  Sosial  Instagram. Jurnal  Jurnalisa:  Jurnal  Jurusan  Jurnalistik , 6 (1), 160-176. Efendi, M.A. (2021). Ini Langkah-Langkah Kemenag dalam Penguatan Moderasi Beragama . https://kemenag.go.id/read/ini-langkah-langkah-kemenag-dalam-penguatan- moderasi-beragama-015ld-015ld-015ld Akses pada 27 Juli 2021.
Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. Intizar , 25 (2), 95 – 100. Hefni,  W.  (2020).  Moderasi  Beragama  dalam  Ruang  Digital:  Studi  Pengarusutamaan Moderasi  Beragama  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri. Jurnal  Bimas Islam , 13 (1), 1 – 22.
Irama,  Y.,  &  Zamzami,  M.  (2021).  Telaah  Atas  Formula  Pengarusutamaan  Moderasi
Beragama  Kementerian  Agama  Tahun  2019-2020. Kaca  (Karunia  Cahaya  Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin, 11 ( 1), 65 – 89. Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. Harmoni , 18(2), 182 – 186.
Karim, A., Adeni, A., Fitri, F., Fitri, A. N., Hilmi, M., Fabriar, S. R., & Rachmawati, F. (2021). Pemetaan untuk Strategi Dakwah di Kota Semarang Menggunakan Pendekatan Data Mining  (Mapping  for  Da'wah  Strategy  in  Semarang  City  Using  Data  Mining Approach). Jurnal Dakwah Risalah , 32 (1), 40-55. Kementerian Agama. (2019). Moderasi Beragama . Jakarta: Kemenag RI. Khoeron, M. (Ed.) (2021). Ini Tiga Kecenderungan Penyebab Pentingnya Moderasi Beragama . https://kemenag.go.id/read/ini-tiga-kecenderungan-penyebab-pentingnya- moderasi-beragama-dlyzq-dlyzq Akses pada 27 Juli 2021.
Murtado, D. (2021). Menag: Perlu Ada Strategi Kebudayaan dalam Memperkuat Moderasi Beragama . https://kemenag.go.id/read/menag-perlu-ada-strategi-kebudayaan- dalam-memperkuat-moderasi-beragama-gm9lo Akses pada 27 Juli 2021.
Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. Jurnal Bimas Islam , 12(2), 323 – 348.
Sya’bani, M. A. Y., Sejati, Y. G., & Fatmawati, A. F. (2020). Inteegrasi Nilai -nilai Pendidikan Islam  Wasatiyyah  melalui  Budaya  Moderasi  Beragama  sebagai  Upaya  untuk Meningkatkan  Kerukunan  dan  Toleransi  Umat  beragama  di  Kebomas  Gresik. Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (2), 271 – 276.
Syatar,  A.  S.  A.,  Amiruddin,  M.  M.,  &  Rahman,  A.  (2020).  Darurat  Moderasi  Beragama  di Tengah  Pandemi  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19):  Kuriositas:  Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan , 13 (1), 1 – 13. Thobib (2018). Indonesia Ajak Negara-Negara Islam Bersatu Promosikan Moderasi Agama . https://kemenag.go.id/read/indonesia-ajak-negara-negara-islam-bersatu- promosikan-moderasi-beragama Akses pada 27 Juli 2021.