## Studi Empiris dan Implikasi Penerapan Konsep  “Tree  Tenure”  di  Sumatera  Barat

## TRI MARTIAL
Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Karya Bhakti 34 Medan email : tri_martial@yahoo.com
Abstract.      In  several  regions,  forest  and  land  rehabilitation  programs  were  fail  to sustain  due  to  the  lack  of  people  participation  in  planting  and  maintaining  trees, especially  in  public  land.  In  fact,  in  West  Sumatera,  where  green  forest  covering  part of  the  earth,  land  as  personal  property  is  scarcely  found.  Therefore,  it  is  considered important  to  analyze  the  effectiveness  of  reforestation  program  from  the  aspect  of land  tenure  rights.  This  writing  describe  land  tenure  concept  as  applied  on  the  regu- lation  of  ulayat—land  under  management  of  traditional  custom.  At  the  end,  research concludes  that  the  management  of  ulayat  is  remained  unclear.  Communal  interest overlapping  personal  interests  is  worsening  the  matters.  An  incentive  system  which is    fairly    addresed    both  interest  must    be  arranged  immediately    to  solve    the problems.
Keywords:  Agroforestry,  ulayat  land,  tree  tenure.
Abstrak.  Di  beberapa  wilayah,  program  rehabilitasi  hutan  dan  tanah  mengalami kegagalan  akibat  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  menanam  dan  memelihara pepohonan.  Kasus  semacam  ini  banyak  dijumpai  pada  tanah-tanah  publik.  Di Sumatera  Barat,  yang  sebagian  besar  terdiri  dari  hutan,  lahan  milik  pribadi  sangat jarang  ditemui.  Karena  itu,  dipandang  penting  untuk  menganalisis  efektivitas  pro- gram  rehabilitasi  hutan  dari  pola  hak  penguasaan  tanah  dan  pohon,  sebagai  dasar sistem  insentif  bagi  penanaman  pohon  di  Sumatera  Barat,  khususnya  di  lahan  ulayat yang    berada  di  bawah  pengelolaan  komunitas  adat.  Kajian  ini  menyimpulkan  bahwa manajemen  lahan  ulayat  masih  belum  jelas  karena  terjadi  dominasi  kepentingan komunal di  atas kepentingan  perorangan. Sistem  insentif perlu  ditata-ulang, sehingga terjadi  keseimbangan  yang  proporsional  untuk  menyelesaikan  tumpang  tindih  antara kepentingan  komunal  dengan  kepentingan  perorangan.
Kata  Kunci:  Agroforestri,  Tanah  ulayat,  penguasaan  pohon

## Pendahuluan
Pertambahan penduduk yang semakin tinggi memunculkan kepentingan yang beragam terhadap hutan,  diantaranya  konversi  menjadi  tanah pertanian, pemanfaatan kayu, serta produk-produk hutan  lainnya.  Tingginya  kepentingan  terhadap hutan  ini  menyebabkan  deforestasi  dalam  skala luas  di  Indonesia.  Hal  ini  mendorong  kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat lokal yang saat  ini  banyak  dipromosikan  oleh  berbagai lembaga di Indonesia, seperti agroforestri ( parak ) di  Sumatera  Barat.
Agro forestri  umum nya  da lam  be ntuk tradisional  dan  tidak  berkembang,  diantara berbagai  penyebab  kegagalan  adalah  dalam pe na na ma n  po ho n,  s ehubunga n  de ngan permasalahan penguasaan tanah dan pohon (land
dan tree  tenure) (Dorner,  1971;  Dias,  2003). Sistem  penguasaan  tanah  dan  pohon  yang  tidak pasti dan tidak jelas, bahkan sering tumpang tindih sehingga sering terjadi konflik dalam pemanfaatan tanah  dan  sumber  daya  di  atasnya.  Keadaan  ini menunjukkan kurang atau tidak ada sistem insentif yang  mampu  mendorong  masyarakat  menanam pohon  pada  tanah-tanah  mereka,  termasuk  di tanah  negara.  Oleh  sebab  itu  keberhasilan  pro- gram ini menuntut pengaturan yang jelas terhadap land dan tree  tenure .    Pengaturan  penguasaan tanah (land tenure) sebagai bentuk property right menurut Parsons (1956) menentukan keberhasilan pembangunan,  disebabkan  kejelasan  hak-hak perorangan    dalam  pemilikan,  akses  dan  kontrol pada    sumber  daya.  Kejelasan  hak-hak  ini menunjukkan  kemampuan  individu-individu mendapatkan keuntungan pada bagian tanah atau
terdapat jaminan hak-hak pada dimensi yang akan datang sebagai dasar insentif untuk investasi pada pohon. Hal ini sangat tergantung kepada kejelasan kepemilikan seseorang yang bersangkutan (Unruh, 2002).
Secara  teoritis  kepemilikan  perorangan dianggap sebagai yang terbaik dalam manajemen sumber daya (Nicita et al . 2005; FAO, 2002, Otsuka et al . 2001;  Bruce, 1998), karena mempunyai hak- hak secara penuh tanpa ada intervensi pihak luar. Sedangkan kepemilikan komunal dianggap negatif dan  tidak  mendukung  investasi  terhadap  tanah dalam jangka panjang seperti penanaman pohon (Bruce,  1998;  Place et  al. 2004),  mencerminkan pola property right ala Barat (Benda-Beckman dan Benda-Beckman, 2001). Tetapi faktanya tidak ada satupun  bentuk property  right yang  benar-benar berkelanjutan  dan  tidak  terjadi overuse dalam jangka  panjang.    Kepemilikan private yang  jelas se ka lipun  tida k  me njam in  m anajem en berkelanjutan, paling tidak didukung dengan moni- toring  yang  aman  dan  kelembagaan  yang  kuat (Ruitenberg dan Cartier, 1998).
Hal  itu  dipandang  karena  sistem  insentif dalam menanam pohon dianggap terikat ( include ) pada  tanah.  Padahal  kenyataanya  kepemilikan tanah  belum  tentu  menggambarkan  kepemilikan yang  sama  pada  pohon,  khususnya  pada  tanah komunal yang berlaku aturan adat lokal ( custom- ary ).  Oleh  sebab  itu  membangun  insentif  pada pohon  perlu  dilihat  dari  jaminan  hak-hak  dalam memanfaatkan  pohon  nantinya,  atau  prediksi manfaat  yang  akan  didapatkan  pada  pohon nantinya. Sepanjang  tidak adanya  sistem insentif maka  program  penanaman  pohon  pada  tanah- tanah  komunal  atau  tanah  negara  tidak  ada jaminan  keberlanjutan,  bahkan  dapat  menjadi pemicu  konflik  (Bachriadi  dan  Sardjono,  2005; CIFOR, 2003).
Selama  ini  terjadi  kecenderungan  untuk menebang daripada menanam pohon, oleh sebab itu  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana membangun insentif untuk penanaman pohon  sebagai  penerapan  konsep tree  tenure di atas? Tulisan ini mengungkap pengalaman empiris di Sumatera Barat tentang bagaimana tatanan hak- hak  penguasaan  pohon  yang  dapat  menjadi landasan konsep sistem insentif bagi penanaman pohon khususnya pada tanah komunal dan tanah negara.  Tujuan  penulisan  menjadi  jalan  tengah mengenai  kejelasan  konsep  penguasaan  pohon (tree  tenure) memberi  insentif  untuk  menanam pohon.
Penelitian  dilakukan  di  Sumatera  Barat.
Lokasi  penelitian  adalah  areal  tanah  berpohon ( parak )  yang  merupakan  integrasi  pohon  dan tanaman pertanian. Areal dipilih secara purposive desa  ( nagari )  dengan    kategori  terdapat  pola pemanfaatan tanah dengan sistem agroforestri atau
dalam  pengertian  di  Sumatera  Barat  sebagai ‘ parak ’ yang didominasi oleh tanaman tahunan atau pohon dalam suatu bentang tanah.
Penelitian  menggunakan metode deskriptif untuk  mengidentifikasi  bentuk-bentuk  hubungan antara penguasaan tanah dan penguasaan pohon. Gambaran jaminan status penguasaan tanah dan pohon  tertentu  akan  memberikan  insentif  bagi pembangunan  agroforestri  ( parak ).  Hal  ini ditunjukka n  o leh  tingkat  ja minan  ha k-hak penguasaan masyarakat pada pohon. Pendekatan ini mengacu kepada ‘ Rapid appraisal social forestry for land and tree tenure’ dalam menentukan land dan tree tenure (FAO, 2000).

## Hak-Hak Kepemilikan (Property Right), Agroforestri dan Penguasaan Pohon (Tree
Tenure)
Hak-hak kepemilikan ( property right ) di In- donesia  seringkali  tumpang  tindih  dalam  aturan formal  maupun  informal.  Umumnya  tanah-tanah tidak memiliki kejelasan status, sebab negara selain mengakui  hak-hak  kepemilikan  sesuai  dengan UUPA 1960 juga mengakui keberadaan hak ulayat (kepemilikan melalui lembaga adat). Kepemilikan perseorangan dianggap bentuk kepemilikan terbaik dalam  manajemen  sumber  daya  (Nicita et  al . 2005; FAO, 2002, Otsuka et al . 2001;  Bruce, 1998). Kepemilikan perseorangan belum tentu menjamin berkelanjutan,  sebab  terkait  dengan  siapa  yang dapat  memanfaatkan  sumber  daya  apa,  berapa lama dan dalam kondisi apa (FAO, 2002).
Dalam upaya mengelola sumber daya  maka perlu  ada  penataan  antar  pengguna  di  dalam komunitas. Penataan dibuat oleh pengguna untuk membatasi ekstraksi yang berlebihan pada sumber daya.  Begitu  juga  dengan  penataan  hak-hak penguasaan tanah dan pohon  perlu diatur dalam pemanfaatan  sumber  daya  yang  cocok  dengan kondisi  setempat,  bertujuan  untuk  pemanfaatan sumber  daya  yang  lebih  efisien.  Pengakuan terhadap  hak-hak masyarakat  lokal menjadi  kata kunci  dalam  membangun  sistem  kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan, sebab hal ini akan memberikan  rasa  aman  terhadap  dugaan  siapa yang mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukan.  Ketidakjelasan  terhadap  hak-hak ma sy arak at  a ka n  be ra kiba t  me munculka n ketidakamanan  penguasaan    dan  pengelolaan sumber daya yang tidak lestari (FAO, 2002).
Agro fo re stri  a da la h  sa la h  sa tu  pola pemanfaatan  tanah  yang  mengkombinasikan pohon  dengan  elemen  pertanian  lainnya  (Djogo et al .  2003). Sedangkan penguasaan pohon ( tree tenure )  merupakan  bagian  hak-hak  kepemilikan yang terdiri dari sebundel hak-hak yang ditunjukkan dalam aturan yang menentukan relasi antarindividu menyangkut pohon. Hubungan ini menyangkut hak-
hak secara eksklusif apa dan siapa yang memunyai hak  terhadap  pohon  tersebut  dan  dalam  kondisi apa (Feder dan Feeny, 1991; FAO, 2002).
Di Sumatera Barat agroforestri telah dikenal secara  luas  sejak  lampau  dalam  bentuk  ‘ parak’ (tanah  berhutan).  Agroforestri  umumnya  ditemui pada  tanah-tanah  masyarakat  khususnya  pada tanah kering dalam bentuk ladang atau kebun.  Di Sumatera  Barat  sebagian  besar  tanah  berhutan ( parak )  merupakan  tanah ulayat dan  tidak bersertifikat. Tanah ulayat menurut Van Dijk ( dalam Syahyuti, 2006) adalah hak atas tanah adat berupa hak persekutuan atau pertuanan. Tanah umumnya
merupakan kepemilikan komunal kaum/suku, yaitu pe me ga ng  tanah  m enda pa tk an  hak   untuk mengelola  tanah (ganggam  bauntuak) sebagai warisan yang  berasal dari  garis ibu (matrilineal). Menurut Otsuka et al . (2001) tanah komunal memunyai jaminan penguasaan  yang lemah.  Hal ini  berdampak  terhadap  investasi  pohon  dalam jangka  panjang  yang  cenderung  dihindari  sebab tidak jelas siapa yang memanennya nanti. Namun di  Sumatera  Barat, parak cenderung  diusahakan sebagai  model  pemanfaatan  tanah  yang  banyak dipraktekkan  ole h  petani.  Ole h  sebab  itu, keberlanjutannya  penting  dilihat  dari  praktek

## Tabel  1

## Matrik Penguasaan Pohon pada Tanah ulayat Kaum/Suku di Tiga Desa (nagari)
Nagari Jenis Pohon Jenis Hak-hak Paru Koto
Malintang Paninggahan Karet  ( Havea brasiliensis ) Kulit  manis  ( Cinnamomum burmani )
Durian ( Durio zibethinus )
Banio ( Shorea sp) dan meranti  ( Shorea sp),
Durian ( Durio zibethinus ) Kulit  manis  ( Cinnamomum burmani )
Surian ( Toona sureni ), meranti  ( Shorea sp) dan  bayur  ( Pterospermum javanicum )
Cengkeh ( Eugenia aromatica ), durian ( Durio zibethinus ), alpukat ( Persea americana ) dan kakao  ( Theobroma cacao )
Mahoni ( Swietenia mahagoni ), surian ( Toona sureni ), jati  ( Tectona  grandis )  dan pinus ( Pinus sp)
Getah dimiliki oleh penanam, batang dan ranting dapat juga dimiliki anggota kaum, dapat dijual bahkan dalam bentuk kebun, penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas.
Kulit dimiliki oleh penanam untuk tujuan pendapatan, batang dan  ranting  juga  dapat  dimiliki  anggota  kaum,  penguasaan dalam  waktu  yang  tidak  terbatas.
Buah dimiliki oleh anggota nagari , sedangkan batang oleh pemilik tanah dan anggota kaum. Menebang memerlukan izin seluruh ninik mamak Paru. Penguasaan hak-hak tersebut dalam waktu yang tidak  terbatas.
Batang  dasarnya  dimiliki  oleh  penanam  tapi  anggota  kaum dan nagari dapat  memanfaatkan  dengan  izin  pemilik  tanah. Izin tebang dari mamak suku.
Buah dimiliki oleh pemilik tanah dan anggota nagari dalam sistem balangge ,  sedangkan batang  dimiliki oleh  pemilik tanah  dan anggota kaum. Izin tebang dari mamak tunganai dan walinagari . Penguasaan  tidak  terbatas  selama  umur  tanaman.
Penanam  dan  anggota  kaum  berhak  atas  kulit  dan  batang, sebagai  sumber  pendapatan.  Lama  penguasaan  seumur tanaman.
Hak  atas  batang  pada  pemegang  tanah  dan  angota  kaum, begitu  pula  dengan  ranting  dan  dahan.  Tebangan  perlu  izin dari mamak dan walinagari .  Penguasaan  dalam  waktu  yang tidak  terbatas.
Hak  atas  buah  dan  menjual  buah  dimiliki  penanam,  tujuan untuk  sumber  pendapatan,  tapi  batang  dahan  dan  ranting dapat dimiliki juga oleh anggota kaum. Penguasaan tidak ada batas waktu, selama tanah dikelola.
Hak  atas  batang  pada  pemegang  tanah,  tapi  pada  pohon warisan  anggota  kaum  juga  berhak.  Hak  menjual  pada penanam,  ranting  dan  dahan dapat  dimiliki  anggota  kaum. Penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas.
Sumber:  hasil Penelitian
penguasaan pohon ( tree tenure ) sebagai kepastian jaminan penguasaan dalam  jangka panjang.
Me nurut  Dias   (20 03 )  ya ng  m enja di penghambat utama kegagalan penanaman pohon adalah ketidakpuasan terhadap penguasaan tanah dan  pohon  ( land  and  tree  tenure  security ). Hambatan  akibat  ketidakamanan  sistem  tenurial ini  mencapai  68  persen  dibandingkan  hambatan dalam  bentuk  lain.    Ketika  keberadaan  kayu  di tanah petani tidak memberikan kompensasi kepada mereka,  maka  petani  akan  menebangi  seluruh pohon yang tumbuh tersebut, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif pada institusi land dan tree tenure ini untuk mendapatkan pendekatan yang terbaik.
Selama  ini  pohon  dipandang  sebagai  hal yang  te rcak up  dengan  kepemilikan  tanah, akibatnya  sulit  memahami  secara  komprehensif status hak-hak pada pohon secara jelas dan tegas. Perlu kejelasan terhadap status penguasaan tanah dan  pohon  yang  dibuat  oleh  sistem  aturan kelembagaan  sebagai  otoritas  lokal  yang  dapat meyakinkan  jaminan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh masyarakat. Hal  ini penting  sebab tanah  dengan berbagai status kepemilikan memunyai penataan
sistem tenure y ang  be ra ga m,  terutam a menyangkut hubungan sistem penguasaan tanah dengan pohon. Pada periode panen yang panjang akan sangat mungkin status  hak-hak yang dimiliki menjadi rentan atau tidak aman.
Tree tenure dan land tenure sebagai prop- erty  right dalam  penataan  yang  tepat  akan memberikan  insentif  bagi  manajemen  sumber daya  alam  yang  efisien  (Place et  al .,  2004, Gatzweiler,  2003).  Kejelasan  aturan  hak-hak penguasaan  tersebut  merupakan  dasar  sistem insentif bagi masyarakat untuk menanam pohon.

## Tree Tenure Di Tanah Ulayat  Suku/Kaum
Gambaran  penguasaan  pohon  bervariasi tergantung kepada jenis pohon dan fungsi pohon tersebut (Tabel 1). Pohon dengan fungsi komunal menunjukkan keterbatasaan hak-hak perorangan.
Karakteristik hak-hak pada pohon di ketiga nagari tersebut  menunjukkan  di nagari Paru, menebang dan menjual pohon di tanah ulayat kaum le bih  le luas a  da n  am an  dilak uk an.  Te ta pi pembatasan  dilakukan  jika  tujuan  pemanfaatan tersebut untuk  menjual  pohon. Pembatasan hak-
Tabel    2

## Rata-Rata Hak-Hak Pohon yang ada di Tiga Nagari
No. Jenis Hak Nagari Paru Koto Malintang Paninggahan 1. Tanam dan tanam lagi X X X 2. Pemeliharaan X X X 3. Menebang X Γ Γ 4. Menggunakan pohon X Γ X 5. Mewariskan X X X 6. Menjual Γ Γ Γ Rata-rata hak pada pohon 5,8 3,45 4,7
Sumber: Hasil penelitian
Keterangan:
X  = dapat dilakukan dengan pemberitahuan Γ = dapat dilakukan dengan musyawarah/ kondisi tertentu
Tabel  3

## Luas Tanah dan Pendapatan Petani di Tiga Nagari
No. Keterangan Paru Koto Malintang Paninggahan 1. Luas tanah rata-rata 1,3 Ha 1.425 Ha 0.8125  Ha 2. Pendapatan rata-rata Rp.1.328.605 Rp.1.588.300 Rp.1.411.500 3. Pendapatan per hektar Rp.1.022.000 Rp.833.200 Rp.587.840 4. Persen pendapatan agroforestri 89,07  % 74,12  % 43.69%
Sumber: Hasil penelitian
hak ini dimulai dari menebang pohon. Pembatasan penebangan  berdasarkan kepada  ketentuan adat dan nagari .
Do mina si  hak-hak   k om unal  dalam membatasi  pemanfaatan pohon  oleh  perorangan tampak  pada  rata-rata  hak-hak  pohon  yang  ada (Tabel 2), yang berdampak terhadap pengelolaan pohon dilakukan seadanya oleh petani pemegang tanah.  Pengelolaan  ini  menunjukkan  pada  jenis tanaman  pohon  umumnya  dikelola  dengan  cara tradisional.  Pilihan  menanam  pohon  selain be rf ungs i ke pe ntinga n ko muna l juga meminimalkan  input-input  ke  tanah,  mengubah pilihan  pohon  kepada  jenis-jenis  yang  cepat
me ngha silka n  se pe rti  k aret  m eningk atka n pendapatan  dari  agroforestri  (Tabel  3).

## Tree Tenure di Tanah Ulayat Nagari
Penguasaan  pohon  di  tanah ulayat nagari menunjukkan perbedaan tergantung kepada jenis tanaman dan tujuan penanamannya (Tabel 4).
Tre e  te nure di  tanah ulayat nagari menunjukkan semakin terbatas hak-hak perorangan pada pohon yang ditunjukkan oleh aturan tebangan pohon yaitu harus mendapat izin  dari ketua adat (m am ak   s uk u) dan wa linagari .    Ha k- ha k perorangan  terbatas  pada  produk  non-kayu.

## Tabel 4

## Matrik Penguasaan Pohon pada Tanah Ulayat Nagari di Tiga nagari
Nagari Jenis Pohon/Produk Jenis Hak-hak Paru Koto Malintang Paninggahan Kulit manis, kayu bakar, rotan Karet Obat-obatan  dan  makanan ternak Durian ( Durio zibethinus )
Kulit  manis  ( Cinnamomum burmani )
Surian ( Toona sureni ), meranti ( Shorea sp)  dan  bayur ( Pterospermum javanicum )
Kopi ( Coffea sp), surian ( Toona sureni ),  pinus  ( Pinus sp), mahoni ( Swietenia mahagoni ), durian  ( Durio zibethinus ),  dan kulit  manis  ( Cinnamomum burmani )
Pulai ( Alstonia scholaris ), rasak ( Vatica spp),  bintungan ( Bischeffia  javanica  Bl. ), kalimparik ( Terminalia sp), dan ingu ( Ruta angustifolia )
Hak pada kulit kayu manis, mengambil kayu bakar dan rotan dapat diambil oleh anggota nagari dalam waktu yang tidak terbatas.
Hak pada getah pada pemilik lama untuk pendapatan dalam waktu  yang  tidak  dibatasi  tapi  dengan  izin nagari.
Makanan ternak dan obat-obatan dapat diambil oleh anggota nagari dalam  waktu  yang  tidak  terbatas.
Hak  atas  buah  pada  penanam  dan  anggota nagari pada spesifik  waktu  tertentu.  Hak  atas  batang  pada  penanam, anggota kaum dan nagari , untuk menebang harus izin mamak tunganai , walinagari dan suku  nan  ampek .  Penguasaan selama  perjanjian  dengan nagari.
Hak  atas  kulit,  batang,  ranting  dan  dahan  pada  penanam dan  anggota  kaum.  Penguasaan  pada  waktu  yang  tidak terbatas  selama  perjanjian  dengan nagari.
Hak atas batang pada penanam, anggota kaum dan nagari , tapi hak menjual batang pada penanam. Ranting dan dahan dapat  diambil  juga  oleh  anggota  kaum.  Izin  tebang  dari mamak , walinagari dan suku nan ampek . Penguasaan dalam waktu  yang  tidak  terbatas  selama  perjanjian.
Hak atas buah (kopi dan durian) pada penanam dan dapat dijual, sedang hak atas batang  pada penanam dan nagari . Tebangan harus izin mamak dan walinagari terbatas hanya untuk  konsumsi  sendiri.  Hak  menjual  kayu  dilarang.    Hak atas  kulit  manis  pada  penanam.  Sedang  hak  atas  ranting dan  dahan  dapat  dimiliki  oleh  anggota  kaum.  Penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas selama izin nagari .
Hak atas batang pada pemegang tanah dan nagari . Ranting dan  dahan  pada  pemegang  tanah  dan  anggota nagari . Tebangan harus izin mamak dan walinagari terbatas untuk konsumsi  sendiri  dan  dilarang  untuk  dijual.  Tanaman merupakan pohon yang tumbuh secara alami. Penguasaan tidak  terbatas  sepanjang  izin nagari.
Sumber: Hasil penelitian
Sedangkan  untuk  produk  pohon  terdapat  aturan yang ketat  sebagai  bentuk  kepentingan bersama lebih  diutamakan  dibandingkan  kepentingan perorangan, walaupun tanah dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

## Tree Tenure di Tanah Negara
Penguasaan  pohon  pada  tanah  negara umumnya sangat terbatas untuk produk non-kayu, walaupun  pada  jenis-jenis pohon  tertekan  masih dapat dimanfaatkan seperti untuk pagar dan kasau (Tabel 5).
Kepemilikan  pohon  pada  tanah  negara menggambarkan  hak-hak  perorangan  yang te rbatas   terha da p  ak se s  da n  ko ntro lnya . Pemanfaatan hanya pada produk-produk non-kayu, sedangkan  produk  kayu  secara  jelas  dilarang. Manfaat  bagi  masyarakat  terutama  secara  tidak langsung  bagi  kelestarian  sumber  daya  berbasis pertanian. Di nagari Paru areal hutan negara diakui sebagai bagian dari ulayat nagari Paru, sedangkan di Koto Malintang dan Paninggahan tanah negara merupakan areal hutan konservasi yang dilindungi dari  akses  masyarakat.  Pemanfaatan  terbatas produk  non-kayu  dan  tidak  mengganggu  fungsi hutan.

## Analisis
Dari matrik penguasaan pohon pada tanah ulayat kaum di atas menunjukkan pola penguasaan yang  bervariasi  pada  tanah-tanah  komunal  dan ke te rbatas an  hak-hak   peroranga n  da la m pe ma nfa ata n  pohon.  P etani  se ca ra  um um memunyai  hak  kepemilikan  pada  jenis  tanaman pertanian dan pohon pada tanah yang ditanamnya sendiri, sedangkan  pada  pohon  yang merupakan tanaman warisan terdapat hak anggota kaum yang lainnya.  Keadaan  ini  menggambarkan  pada
kepemilikan  komunal  terdapat  kepentingan kelompok atau anggota kelompok yang merupakan semacam jejaring kepentingan (Meinzen-Dick dan Esther Mwangi, 2008). Jadi disini hak perorangan pemegang  tanah  dan  hak  komunal  tidak  dapat dipisahkan. Bahkan anggota komunal masih dapat meminta kayu di tanah untuk sekedar memenuhi kebutuhannya, namun untuk tujuan komersial hal ini  dilarang.  Variasi  hak-hak  penguasaan  ini disebabkan oleh aturan lokal yang berbeda antar nagari . Keragaman aturan ini menggambarkan tidak konsistennya hak-hak pada pohon yang disebabkan oleh status tanah. Status tanah yang sama dapat membedakan status hak-hak pada pohon. Artinya hak-hak pada pohon tidak selalu terikat pada tanah, seperti  banyak  dimaksudkan  dalam  sistem pemilikan  ( property )  yang  menggambarkan  hak- hak pada pohon ditentukan oleh hak-hak atas tanah (Otsuka et al ., 2001).
Keterbatasan  hak-hak  perorangan  pada pohon nampak pada aturan tebangan dan indeks jaminan penguasaan. Pada standar 6 hak-hak yang diobservasi di atas maka tingkat rata-rata jaminan hak-hak pada pohon tersebut mencapai 3,45- 5,8 (Tabel 2). Perbedaan rata-rata hak ini pada ketiga nagari membuktikan  bahwa  aturan  yang  berlaku pada suatu nagari terhadap hak-hak pada pohon berbeda.  Jika  diamati  pada  hak-hak  di  atas umumnya  yang  tidak  bebas  dimiliki  adalah  hak menebang,  menggunakan  pohon  dan  menjual. Keterbatasan  hak-hak  perorangan  oleh  komunal inilah  yang  menjadi  alasan  Otsuka (et  al., 2001) menyebutkan beberapa bentuk land tenure yang dimiliki  be rsama  (komunal)  ( line age  la nd ) menunjukkan status jaminan yang rendah, jika hal ini dibandingkan dengan hak-hak pada bentuk pri- vate .
Di Sumatera Barat karakter ini nampak dari

## Matrik Penguasaan Pohon pada Tanah Negara di Tiga Nagari
Nagari Jenis Pohon/Produk Jenis Hak-hak Kayu pagar dan kasau, rotan/manau dan obat- obatan Rotan/ manau dan obat-obatan Kayu  kasau/  pagar, rotan/manau dan obat- obatan
Paru
Koto Malintang Paninggahan Hak  mengambil  kayu  yang  tertekan,  untuk  konsumsi sendiri  dalam  waktu  yang  tidak  terbatas.  Rotan  dapat diambil  untuk  dijual,  sedangkan  obat-obatan  untuk konsumsi sendiri.
Rotan/manau  dan  obat-obatan  dapat  diambil  sebatas untuk konsumsi sendiri, tidak boleh dijual. Dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas.
Kayu kasau/pagar dan obat-obatan dapat diambil untuk konsumsi  sendiri,  sedang  rotan/manau  dapat  dijual. Penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas.
rendahnya  hak-hak  perorangan,  yaitu  pemegang tanah  tidak  bebas  dalam  melakukan  pengalihan hak atas tanah seperti menggadaikan atau menjual tanah, tetapi tanah dapat secara bebas diwariskan melalui  sistem matrilineal .  Hak-hak  penguasaan perorangan pada tanah komunal ini tetap terjamin, sebab jika nilai jaminan diukur hanya berdasarkan pada  pengalihan  hak  seperti  menggadaikan  dan menjual, sedangkan hak ini dilarang pada beberapa nagari ,  maka  menurut  FAO  (2002)  penilaian  ini adalah tidak fair. Hal ini lebih menunjukkan kepada ka ra kteris tik  sistem   penguas aa n  de ngan kepemilikan  komunal  umumnya  yang  berlaku  di Sumatera Barat. Status tanah di etnis Minangkabau (Sumatera Barat) merupakan hal yang tetap bahkan berlaku seumur hidup. Secara  prinsip, harta berasal dari  nenek  moyang  (harta  pusaka)  tidak  dapat dicabut,  terutama  sekali  harta  tidak  bergerak. Pemanfaatannya  hanya  berupa  penggunaan ( ganggam bauntuak ) diberikan kepada paruik ( sub lineages )  demi  kepentingan  anggota-anggota masing-masing (Kato, 1978).
Aturan  dalam  sistem  komunal  menjamin penguasaan pada tanah tersebut.  Paling tidak ada dua hal mendasar dalam sistem aturan ini, pertama menurunkan  derajat  ketidakpastian  hak-hak,  dan kedua  mengatur  akses  untuk  mendapatkan keuntungan  (Hasan,  2000;  Dorner,  1971).  Untuk tujuan ekonomi sistem tenure diatur berdasarkan realitas  pembatas  lingkungan  setempat  (Grigsby, 2002). Menurut Ruttan (1998) pengelolaan sumber daya  tradisional  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas  kehidupan  manusia  dan  bukan  sekedar tujuan konservasi saja. Komunitas adat memunyai alasan kuat menentukan sistem tenure tradisional dalam menjaga kelangsungannya. Aturan hak-hak perorangan  dan  hak-hak komunal  pada  berbagai jenis  pohon  yang  berbeda  adalah  upaya  dalam menjaga keseimbangan tersebut.
Jelaslah  bahwa  hak-hak  perorangan  tidak berdiri sendiri pada tanah komunal. Tetapi terkait dengan  hak-hak  komunal  yang  tercermin  dalam aturan-aturan  adat  ( customary ).  Pada  hak menggunakan  pohon  secara  perorangan  dapat dilakukan tetapi terdapat dikotomi dan kontradiksi dengan  hak-hak  komunal.  Seperti  diketahui  hak- hak  menggunakan  pohon  perorangan  dibatasi untuk  kepentingan  sendiri,  baik  dalam  jumlah pemakaian  maupun  tujuan  pemakaian.  Tujuan bersifat ekonomi untuk dijual memerlukan izin di tiga nagari dengan  ketat,  sedangkan  jika  tujuan untuk  pemakaian  sendiri  pada  dasarnya  tidak dihambat.  Hal  ini  memperlihatkan  pendapatan lebih banyak didapatkan pada agroforestri berbasis karet  di nagari Paru.    Kontradiksi  ini  dapat dipahami, sebab menurut Ramli Zein (1995) hak- hak  dasar  kepemilikan  ada  pada  komunal  dan bukan  perorangan.  Hak-hak  perorangan  justru diberikan  karena  tugas  dan  fungsi  seseorang
sebagai anggota komunal. Tujuan utama komunal adalah menjaga kelestarian sumber daya dengan upaya  konservasi  pada  kegiatan  agroforestri, sedangkan  perorangan  pada  dasarnya  adalah bertujuan  ekonomis  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya.
Penguasaan  tanah  dan  pohon  di  atas menunjukkan  bahwa  pada  tanah ulayat kaum walaupun  hak-hak  terbatas  tetapi  aman  untuk dilakukan ( enforceable ). Akibatnya status tanah ini bukan  hambatan  bagi  petani  pemegang  tanah untuk  investasi  terhadap  tanah.  Sedangkan  hak- hak pada  pohon  diketahui tinggi,  bahkan hampir semua hak-hak tersebut eksis, tetapi tingginya hak- hak perorangan ini dibatasi oleh hak-hak komunal. Keterbatasan hak-hak menggunakan pohon secara perorangan  di  satu  sisi,  dengan  kepentingan komunal di sisi lain, menjadikan agroforestri di Koto Malintang  tetap  lestari.  Terdapat  harmoni  antara kepentingan  perorangan  dan  komunal  yang berakibat  agroforestri  terjaga  kelestariannya. Menurut Meinzen-Dick dan Esther Mwangi (2008) hak-hak kepemilikan pada sumber daya milik umum seperti sebuah jaringan kepentingan. Kepentingan suatu  kelompok  berkaitan  dengan  kepentingan kelompok atau orang lain. Sehingga hal ini dapat saling  memertahankan  sumber  daya  untuk kelestarian  pendapatan.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Ostrom  (1999),  Wade  (1987)  dan Agrawal  (2001)  bahwa  pada  sumber  daya  milik bersama dalam kondisi tertentu mampu membuat penataan  sendiri  yang  menjamin  kelangsungan sumber  daya  tersebut.  Pengaturan  adat  di  sini sebagai  suatu  sistem  komunal  yaitu  tanah dinyatakan  milik  komunal,  justru  menjadi  dasar bagi  hak-hak  penguasaan  tanah  bagi  pemegang ta na h.  Dalam   k ondisi  ini  berarti  hak-hak penguasaan  tanah  jelas  dan  pasti,  hambatan investasi tidak disebabkan karena lemahnya hak- ha k  pa da  tanah,  jus tru  akibat  ko ntra dik si kepentingan perorangan dan komunal.
Gambaran ini berbeda dengan pemaknaan land  tenure Barat,  bahwa  hak-hak  perorangan yang eksis  pada tanah  adalah  gambaran  utama jaminan penguasaan tanah, sedangkan hak atas pohon  mengikuti  status  tanah.  Menurut  Bruce (1998)  jaminan  penguasaan  hanya  kuat  jika terdapat hak penuh pada tanah yaitu jika tanah dapat diwariskan atau dijual. Tanah bahkan tidak aman walaupun dapat dimiliki seumur hidup tetapi kedua hak di atas tidak eksis. Hal ini menunjukkan jaminan  lebih  dinilai  dari  hak-hak  perorangan. Bahkan  Otsuka et  al., (2001)  jelas  menyatakan dari hasil penelitiannya di empat lokasi  Sumatera bahwa tanah  dengan status kepemilikan komunal ( line a ge   la nd )  dan  k e pe m ilik a n  bers a m a beberapa keluarga memunyai status jaminan hak- hak  yang  lemah.  Insentif  menanam  pohon terhambat ketika kepemilikan  pribadi tidak pasti
dan tidak jelas (Place dan Otsuka, 1997).
Hal  ini  agak  berbeda  dengan  di  Sumatera Barat.  Walaupun  tanah  berstatus  kepemilikan komunal, tetapi akses pada tanah tidak sama untuk semua  anggota  komunal.  Akses  pada  tanah diberikan  kepada  anggota  komunal  yang  telah ditunjuk  untuk  mengusahakan  tanah  tersebut. Sedang hak-hak komunal pada anggota yang lain terbatas.  Jadi  kondisi  ini  berimplikasi  terhadap pengelolaan tanah ( management ) dan bukan pada pemilikan  ( ownership )  tanah,  akibatnya  hak-hak perorangan  pada  tanah  yang  menjadi  prasyarat untuk investasi terhadap tanah bukan ukuran bagi pemegang tanah untuk tujuan tersebut.
Hal  ini  menggambarkan  insentif  pada manfaat kayu lebih bertumpu pada jaminan hak- hak pada pohon. Di ulayat nagari yang memberikan hak pemanfaatan kepada warga nagari insentif pada pohon berupa jaminan hak-hak penguasaan pohon tidak dibangun atas dasar hak-hak atas tanah saja, tetapi  pada  kepentingan  individual  dan  komunal pada pohon. Artinya keberadaan pohon tetap dijaga dan dipertahankan berdasarkan penataan hak-hak perorangan dan komunal. Individu adalah bagian sistem  komunal  sehingga  secara  tidak  langsung juga  mendapatkan  manfaat  pohon.  Kelemahan jaminan hak-hak menurut Place dan Otsuka (1997) lebih  tepat  dalam  kepemilikan  perorangan  ( pri- vate ),  bukan  kepemilikan komunal  seperti ulayat nagari .  Sistem  kepemilikan  yang  digambarkan pada  basis  komunal  seperti  di  atas  tidak  tepat dilakukan  pada  kasus  disini.  Konsep  kepemilikan Barat  telah  ketinggalan  dalam  menggambarkan praktek  penguasaan  berbasis  komunitas  (Lynch, 2002).
Di Sumatera Barat hubungan hukum antara orang yang membuka tanah dengan tanah tersebut makin lama makin kuat apabila tanah tersebut terus menerus  dipelihara/digarap  dan  akhirnya  dapat menjadi  hak  milik  si  pembuka  (Teer  Har dalam Syahyuti,  2006).  Sekalipun  demikian,  hak ulayat masyarakat hukum tetap ada walaupun melemah. Sebaliknya jika tanah yang dibuka itu tidak diurus atau  ditelantarkan,  maka  tanah  akan  kembali menjadi milik masyarakat hukum adat.
Sumber  jaminan  hak-hak  ini  menurut  FAO (2002) terdapat beberapa faktor penentu, antara lain  kelembagaan,  pengakuan  pemerintah  dan aturan  legal  formal.    Di  Sumatera  Barat  dengan sistem ulayat , institusi lokal yang menentukan sta- tus jaminan disini adalah institusi adat  ( custom- ary )  yang  berupa  badan  KAN (kerapatan  adat nagari). Maka  tanah ulayat di  Minangkabau memiliki jaminan yang kuat. Hal ini merujuk kepada FAO (2002)  status jaminan  ini bukan merupakan pengukuran tunggal terhadap suatu hak yang ada saja, tetapi merupakan kumulatif dari keseluruhan faktor-faktor  pembentuknya.  Jelaslah  bahwa walaupun pada tanah ulayat ini hak-hak perorangan
terbatas atau sengaja dibatasi, tetapi jaminan dari sistem  pendukungnya  menghasilkan  tingkat jaminan yang tinggi bagi pemegang tanah ulayat yang bersangkutan.
Hal  ini  sesuai  menurut  Ramli  Zein  (1995) bahwa  hak-hak  perorangan  adalah  dasar  bagi hukum Barat, sebaliknya dengan masyarakat adat di Indonesia, hak masyarakat dan hak perorangan adalah  hak  yang  diberikan  sehubungan  dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Hak ulayat menjadi  dasar  hak-hak  perorangan.  Tidak  ada satupun  hak-hak  atas  tanah  yang  dipunyai perorangan yang berada di luar kungkungan hak ulayat.
Dari  ketiga  bentuk  tanah  negara  di  atas dengan peruntukan tanah sebagai areal konservasi da n  ko nv ersi  m enunjukk an  ins entif  ba gi perorangan  pada  jaminan  hak-hak  penguasaan pohon atau produk pohon tidak jelas. Di Paru tanah negara yang dianggap sebagai ulayat nagari , akses pa da   pohon  dalam   hal  penebanga n  da n pengangkutan  kayu dilarang  berdasarkan  hukum formal  (aparat).  Namun,  penduduk  Paru  dapat mengkonversi  tanah  menjadi  areal  pertanian/ perkebunan dengan izin pemangku ulayat nagari . Sedangkan  di  Koto  Malintang  dan  Paninggahan tanah negara diakui sebagai areal konservasi, akses pada pohon dilarang tetapi masyarakat tetap dapat mengakses pada produk non-kayu walaupun tidak ada  aturan  secara  tegas.  Hal  ini  menunjukkan bahwa sistem insentif dalam aturan tidak jelas bagi perorangan,  tetapi  insentif  bagi  komunal  dalam menjamin kelestarian  lingkungan.

## Simpulan dan Saran
Pada  tanah ulayat kaum/suku  hak-hak penguasaan pohon tinggi tetapi dibatasi oleh hak- hak komunal sebagai pemilik tanah. Keterbatasan hak-hak perorangan pada pohon mendorong petani memilih jenis  pohon penghasil  non-kayu  sebagai sumber pendapatan yang diandalkan, seperti karet, kakao dan cengkeh. Sedangkan pada tanah ulayat nagari hak-hak komunal mendominasi hak-hak atas pohon, hal ini merupakan formalitas hak-hak nagari atas   pohon,  te ta pi  k eberadaa n  po ho n dipertahankan sebagai kepentingan komunal. Pada tanah negara sistem insentif tidak jelas berdasarkan pada  pemanfaatan  tanah  hutan.  Pemanfaatan umumnya secara tidak langsung dan berbasis pada komunal.
Kepemilikan  komunal  bukan  hambatan dalam  investasi  terhadap  tanah  dalam  bentuk penanaman  pohon  sepanjang  terdapat  jaminan oleh aturan lokal. Jaminan dari kelembagaan lokal dan  penataan  hak-hak  perorangan  dan  komunal merupakan dasar sistem insentif bagi penanaman pohon  dalam  sistem  agroforestri.  Sistem  insentif dibangun dengan menanam berbagai pilihan jenis
po ho n  ya ng  s es ua i  de ngan  k epentingan perorangan dan komunal. Hak-hak perorangan dan komunal  berbeda  tergantung  kepada  jenis  dan tujuan  penanaman  pohon.  Untuk  kepentingan pe ro ra ngan  bertujuan  s ebagai  s um be r pendapatan,  sedangkan  untuk  kepentingan komunal adalah jenis pohon multi guna yang dapat dimanfaatkan  oleh  anggota  komunal  seperti durian, kulit manis dan berbagai jenis kayu seperti meranti, mahoni  dan  surian.
Untuk mendukung upaya-upaya konservasi hutan  dan  tanah,  maka  agroforestri  pada  tanah ma sy arak at  perlu  diduk ung.  H al  ini  perlu memperhatikan sistem penguasaan yang  berlaku setempat. Pengalaman di Sumatera Barat ini dapat menjadi  acuan  dala m  mem bangun  konsep penguasaan  pohon  di  Indonesia.  Penanaman pohon  pada  tanah-tanah  masyarakat  termasuk tanah  negara  dapat  dilakukan  dengan  lebih memperhatikan hak-hak penguasaan pohon, tidak selalu  mensyaratkan  kekuatan  jaminan  hak-hak pada  tanah,  walaupun  hak-hak  pada  tanah seringkali  dinilai  lemah.

## Daftar Pustaka
Agrawal, A. (2001). Common Property Institution and  Sustainable  Governance  of  Resources.
World Development Vol. 29 No. 10. pp. 1649- 1672.
Bachriadi, D. dan M.A.  Sardjono, (2005). Conver- sion  or  Occupation?  :  The  Possibility  of  Re- turning Local Communities’ Control over For- est  Lands  in  Indonesia .  Paper  Presented Through  the  Program  of  International  Ex- change  in  Environmental  Governance,  Com- munity  Resource  Management  and  Conflict, University of California Berkeley CA 2005.
Benda-Beckmann,  F.  Dan  K.  Benda-Beckmann.
(2001).  Jaminan  Sosial,  Sumber  daya  Alam dan  Kompleksitas  Hukum.  Dalam  Benda- Beckman,  F.,  K.Von  Benda-Beckmann,  dan Julietta Koning (Ed). Sumber daya Alam dan Jaminan Sosial. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Bruce,  J.W.  (1998). Review  of Tenure  Terminol- ogy .  Tenure  Brief-Land  Tenure  Center  No.1 University of  Wisconsin, Madison.
CIFOR.  (2003). Warta  Kebijakan  Perhutanan Sosial .  CIFOR.
Dias, H.U. (2003). Analysis of Spatial Distribution of  Tree  Resources  Outside  the  Forest  in Ashanti Region, Ghana . Thesis in Int. Ins. For Geo-information Science  and Earth  Observa- tion Enschede, The Netherlands.
Djogo,  T.,  Sunaryo,  D.  Suharjito,  dan  M.  Sirait.
(2003).  Kelembagaan  dan  Kebijakan  dalam Pengembangan  Agroforestri. Bahan  Ajaran Agroforestri  8 .  ICRAF.
Dorner,  P. (1971). Land Tenure Institutions. In Blase (Ed). Institutions in Agricultural Development. The Iowa State University Press, Ames Iowa 14-40.
FAO, (2002). Land Tenure and Rural Development . FAO Land Tenure Studies. FAO 2002.
FAO, (2000). Community Forestry Rapid Appraisal of  Tree  and  Land  Tenure .  FAO  Corporate Document Repository.
Feder, G. and D. Feeny. (1991).  Land Tenure and Property Rights: Theory  and  Implications  for Development Policy. The World Bank Economic Review , Vol. 5, No. 1 pp. 135-153.
Gatzweiler,  F.  (2003). Pattern  of  Institutional Change for Sustainability in Central and East- ern  European  Agriculture .  CEESA  Discussion paper No. 16.
Grigsby, W.J. (2002). Subsistence and land tenure in  the  Sahel. Agriculture  and  human  Values 19: 151-164 2002.
Hasan, L. (2000). Analysing Institutional Set-Up of Forest Management in Pakistan. Research re- port No.  182.  Pakistan  Institute  of  Develop- ment Economics, Islamabad.
Kato  T.  (1978).  Change  and  Continuity  in  the Minangkabau  Matrilineal  System. Indonesia, Vol. 25 (Apr., 1978), pp. 1-16.
Lynch, O.J. (2002). Whose Nations? Whose Natu- ral  Resources?  Toward  Legal  recognition  of Community-Based Property Rights . Paper pre- sented  at  the  XIIIth  Int.  Congress  of  The Comission  on  Folk  Law  and  Legal  Pluralism, held in Chiang Mai, Thailand, April 7-10, 2002.
Meinzen-Dick,  Ruth  dan  Esther  Mwangi.  (2008). Cutting  The  Web  of  Interest:  Pitfalls  of  For- malizing Property  Right . Land  Use  Policy 26: 36-43.
Nicita, A., M.  Rizzolli dan M.A. Rossi. (2005). To- wards a Theory of Incomplete Property Rights . ISNIE Conference. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.
Ostrom, E. (1999). Self-Governance and Forest Re- sources . Center for International Forestry Re- search (CIFOR) No. 20:1-11.
Otsuka, K., S. Suyanto, T. Sonobe dan T.P.Tomich. (2001). Evolution of Land Tenure Institutions and  Development  of  Agroforestry:  Evidence from Customary Lands Areas of Sumatera. Ag- ricultural Economics 25 (2001): 85-101.
Parsons,  K.H.  (1956). Land  Reform  and  Agricul- tural Development. in Parsons, K.H., R.J. Penn dan P.M.Raup. 1956. Land Tenure. Proc.of the Int.Con.on Land tenure and Related Problems in World Agriculture held at Madison, Wiscon- sin.
Place,  F.,  K.Otsuka  dan  S. Scherr. (2004). Collec- tive Action and Property Right for Sustainable Development.  Property  Right,  Collective  Ac- tion and Agroforestry . Focus 11 Brief 5 of 16 Februari  2004.  Int.Food  Policy  Research  In- stitute.
Place,  F dan K. Otsuka. (1997). Population Pres- sure,  Land  Tenure  and  Tree  Resource  Man- agement in Uganda . EPTD Disscussion Paper No. 24. Int. Food Police Research Int.
Ramli Zein. (1995). Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA . PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Ruitenbeek, J. and C. Cartier. (1998). Rational Ex-
ploitations: Economic Criteria & Indicators for Sustainable Management of Tropical Forests . CIFOR Occasional Paper No.17: Economic Cri- teria &  Indicators for  Tropical Forests.
Ruttan,  L.M.  (1998). Closing  the  Commons:  Co- operation for Gain or Restraint? . Human Ecol- ogy ‚ Vol. 26‚ No. 1‚ 1998.
Syahyuti. (2006). Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan  Tanah  Menurut  Hukum  Adat  di Indonesia. Forum  Penelitian  Agro  Ekonomi . Volume 24 No.1 Juli 2006: 14-17.
Unruh  J.D.  (2002).  Viewpoint  Poverty  and  Prop- erty Rights in  The  Developing World: Not as Simple as We Would Like. Land Use Policy 19 (2002) 275–276.
Wade,  R.  (1987).  The  Management  of  Common Property Resources: Finding a Cooperative So- lution: The  World  Bank  Research  Observer ,
Vol. 2, No. 2 (Jul., 1987), pp. 219-234.