## JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM

## KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TRANSAKSI MENCURIGAKAN 1
Muhammad Raditya Pratama Ibrahim*, Amad Sudiro Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jalan Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat 11440, Indonesia m.radityaprtm@gmail.com

## Abstract
In In Article 3 PP 43/2015 letter b mentions that the notary as the reporting party of suspicious transactions, as the notary reporting party is given the freedom to report if there are indications of suspicious transactions to PPATK. The purpose of this writing is to monitor how the notary authority as the reporting party and how legal protection for notaries as the reporting party of suspicious  transactions.  The  research  method  used  is  normative  juridical  with  legal  material obtained from the study of literature. Notary as the reporting party of suspicious transactions is given the authority to apply the principle of recognizing service users, notaries are authorized to identify, verify and monitor the  transactions of service users. Notary  as the reporting party of suspicious  transactions get  legal  protection  based  on UUTPPU  in  the form  of,  freed  from  the confidentiality of office, confidentiality of notary and notary identity cannot be prosecuted civilly or criminally.
Keywords : Legal Consequences; Legal Responsibility; Authentic Deed.

## Abstrak
Pada  Pasal  3  PP  43/2015  huruf b  menyebutkan  bahwa  notaris  sebagai  pihak pelapor  transaksi mencurigakan, sebagai pihak pelapor notaris diberikan keweanangan untuk melaporkan apabila adanya  indikasi  transaksi  mencurigakan  kepada  PPATK.  Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk mengetauhi bagaimana kewenangan notaris sebagai pihak pelapor dan bagaimana perlindungan hukum  bagi  notaris  sebagai  pihak  pelapor  transaksi  mencurigakan. Metode  penelitian  yang digunakan adalah normatif yuridis dengan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan diberikan kewenangan untuk menerapkan prinsip  mengenali  pengguna  jasa,  notaris  berwenang  melakukan  identifikasi,  verifikasi  dan pemantauan  transaksi  pengguna  jasa.  Notaris  sebagai  pihak  pelapor  transaksi  mencurigakan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UUTPPU berupa, dibebaskan dari kerahasaiaan jabatan,  kerahasiaan  identitas  notaris  dan  notaris  tidak  dapat  dituntut  secara  perdata  maupun secara pidana.
Kata Kunci : Kewenangan; Perlindungan Hukum; Transaksi Mencurigakan.
1 Artikel  ini  adalah  hasil  penelitian  penulis  dalam  rangka  penulisan  tesis  pada  program  Magister  Kenotariatan Universitas Tarumanagara, tahun 2021.

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  hukum  sebagaimana  yang  disebut  dalam  Pasal  1  Ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian segala sesuatu yang ada didalam negara bersumber pada hukum. Hukum yang dibuat oleh para pendiri bangsa terdahulu bertujuan untuk dapat melindungi, memberikan kepastian, memberikan rasa aman dan tenteram,  serta  untuk  mensejahterahkan  warga  negaranya.  Pada  periode  belakangan  ini perkembangan ekonomi di Indonesia meningkat sejalan dengan menginkat dan berkembangnya teknologi  informasi  sehingga  memudahkan  setiap  transaksi  yang  dilakukan  oleh  warga masyarakat.
Kemajuan  teknologi  ini  sebenarnya  akan  membawa  dampak  yang  positif  dalam perkembangan  ekonomi  dan  bisnis,tetapi  disisi  lain  perkembangan  teknologi  juga  dapat menimbulkan dampak negatif, berupa kejahatan dalam bentuk yang beragam, dengan cara-cara baru  serta  kejahatan  tersebut  sudah  tidak  lagi  mengenal  batas-batas  sebuah  wilayah  negara. Perkembangan  ekonomi  di  Indonesia  juga  pesat,  sehingga  tidak  dapat  dihindari  adanya perbuatan-perbuatan  tertentu  dibidang  perekonomian  sebagai  tindak  pidana  (Sudiro,  1996). Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata-mata berkat dukungan dari perangkat hukum yang  memadai  saja,  tetapi  apabila  pembangunan  ekonomi  mengalami  kegagalan,  maka perangkat hukum juga akan disorot sebagai kegagalan tersebut (Sudiro, 1997) khususnya apabila terjadi  tindak  pidana  pencucian  uang.  Dampak  dari  perekonomian  besar  tersebut  dapat  dilihat dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  baik  hukum,  ekonomi  dan  politik,  mengingat  semakin pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi.  Akan  tetapi,  disisi  lain  perkembangan  teknologi informasi  serta  globalisasi  dapat  memunculkan  aktivitas  kriminal  yang  dilakukan  secara terorganisir  dan  telah  banyak  melintasi  batas-batas  suatu  negara  yakni  berupa  kejahatan transnasional (transnational crime) yang berawal dari persaingan ekonomi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain meliputi korupsi, perdagangan orang, penyelundupan orang dan senjata, serta pencucian uang (Atmasasmita, 2010).
Bentuk  kejahatan  yang  banyak  terjadi  serta  dilakukan  oleh  perseorangan  maupun  oleh korporasi  yang  diantaranya  adalah  kejahatan  perbankan,  korupsi,  penggelapan  pajak, penyelundupan  narkotika,  penjualan  organ  tubuh  dan  kejahatan-kejahatan  lainnya.  Hasil  yang didapat  dari  kejahatan-kejahatan  yang  dilakukan  tersebut  oleh  para  pelaku  disembunyikan mengenai  asal  usul  harta  atau  hasil  yang  didapat  tersebut  kedalam  sistem  keuangan  terutama perbankan.  Cara-cara  tersebut  yang  memungkinkan  kejahatan  pencucian  uang  kembali  ke Amerika Serikat ditambah dengan meningkatnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang menjadikan dimensi kejahatan pencucian uang dapat melintasi batas suatu negara. Oleh karena itu, Amerika Serikat membentuk hukum anti pencucian uang pada tahun 1970 dengan undang- undang Bank Secretary Act yang bertujuan untuk memberikan sarana yang diperlukan oleh para penegak hukum untuk memerangi tindak pidana pencucian uang (Eleanora, 2011).
Kejahatan pencucian uang khususnya melalui transaksi mencurigakan dapat dilakukan oleh seorang  individu  dan  perusahaan  dengan  memanfaatkan  notaris  sebagai  gatekeeper  yang memberikan  dampak,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  kondisi  ekonomi  dan kegiatan perkekonomian negara  dan pemerintah harus dapat mencegah setiap praktek transaksi mencurigakan  yang  mengarah  kepada  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  rangka  penegakan hukum di  Indonesia. Sebagai bentuk  langkah untuk memberantas kejahatan pencucian uang di Indonesia  maka  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2002  pemerintah  Indonesia  bersama  dengan Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  telah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, karena masih dibutuhkan suatu landasan hukum yang  kuat  untuk  menjamin  kepastian  dalam  penegakan  hukum  serta  penelusuran  dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang, pemerintah Indonesia merasa
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.2, April 2022, Halaman 188-198
perlu untuk mengganti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdahulu dengan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (selanjutnya  disebut  UUTPPU)  yang  masih  berlaku  hingga sampai dengan saat ini.
Maka dari itu pemerintah memutuskan untuk memasukan notaris sebagai pihak pelapor yang mempunyai  kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan  apabila  ada  transaksi  keuangan  yang mencurigakan (selanjutnya disebut transaksi mencurigakan) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK dengan ini juga melibatkan Notaris dan profesi lainnya yaitu  advokat,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT),  akuntan,  akuntan  publik  dan  perencana keuangan  sebagai  Pihak  Pelapor  dalam  upaya  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana pencucian uang, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015  tentang  Pihak  Pelapor  dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang (PP 43/2015).
Pertimbangan  dimasukannya  profesi  notaris  sebagai  pihak  pelapor  karena  notaris  sangat rentan  dimanfaatkan  para  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  menggunakan  jasanya guna  menyembuyikan  asal  usul  harta  kekayaan  dan  menyamarkan  hartanya  yang  didapat  dari hasil tindak pidana atau ilegal, karena notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan  kliennya.  Notaris  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  tindak  pidana pencucian  uang  sebagai  gatekeeper.  Namun  cara  yang  digunakan  oleh  pemerintah  dengan memasukan notaris sebagai pihak pelapor menuai beberapa perdebatan dan membawa persoalan hukum,  salah  satunya  adalah  klien  mempunyai  hak  untuk  dijaga  privasinya  oleh  notaris.  Para profesi termasuk  notaris dalam melaporkan transaksi mencurigakan wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap kliennya sebelum melakukan transaksi atau perbuatan hukum.
Notaris dianggap mampu memperkirakan berdasarkan data atau infomasi yang dimiliki atau berdasarkan  kelaziman  umum  dapat  menilai  bahwa  sejumlah  uang  atau  harta  kekayaan merupakan hasil dari tindak pidana (Isnaini, Ilmar, & Muchtar, 2014).
Berdasarkan hal tersebut adanya persoalan hukum dengan memasukan notaris sebagai salah satu  pihak  pelapor  dalam  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang,  karena disisi  lain  notaris  juga  merupakan  profesi  yang  mengemban  rahasia  jabatannya.  Notaris  juga merupakan  profesi  yang  dipercaya  oleh  masyarakat  dan  karena  itu  masyarakat  bersedia mempercayakan  suatu  hal  kepadanya.  Notaris  yang  mengemban  rahasia  jabatan  yang  sudah seharusnya dan berkerwajiban untuk merahasiakan akta atau isi perjanjiannya dan segala sesuatu yang diberitahu oleh clientnya. Notaris juga tidak boleh memberitahu hal yang sudah diketahui dari clientnya sekalipun hal tersebut tidak dicantumkan dalam akta atau perjanjian sebagaimana dsiebutkan  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  UUJN  yang  menyebutkan  notaris  dalam  menjalankan jabatannya diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang telah dibuatnya dan semua keterangan yang didapat dari pengguna jasa atau kliennya untuk kepentingan pembuatan akta  berdasarkan  sumpah/janji  jabatan  yang  telah  diucapkan,  kecuali  undang-undang menentukan  lain.  Pasal  16  ayat  (1)  UUJN  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kewajiban notaris  untuk  merahasiakan  semua  sesuatu  dari  pengguna  jasa/klien  yang  telah  dimuat  dalam suatu  akta  adalah  untuk  kepentingan  melindungi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pembuatan akta  tersebut.  Adanya  kemauan  bersama  untuk  mencegah  dan  memerangi  tindak  pidana pencucian  uang  harus  dilakukan  berdasarkan  ketentuan hukum yang  berlaku,  sebagai  landasan bagi para pihak pelapor untuk membantu negara dalam memerangi tindak pidana pencucian uang (Rahayuningsih, 2013).
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori  kewenangan  dan  teori perlindungan  hukum.  Kewenangan merupakan  kekuasaan  dan  hak  dari  seseorang  ataupun lembaga dalam hal melakukan sesuatu, dalam hal mengambil keputusan atau untuk memerintah seorang  individu  untuk mencapai  suatu  tujuan  Kewenangan  juga  merupakan  kekuasaan  secara
formal  yang  berasal  dan  bersumber  dari  Undang-Undang,  baik  kekuasaan  legislatif,  eksekutif mauapun administratif .
Teori perlindungan hukum perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap individu dalam bentuk perangkat hukum secara preventif dan represif dalam lalu lintas hukum, baik tertulis mauapun tidak tertulis (Maja & Lestari, 2019).
Berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris untuk pengguna jasa, dapat saja para pihak yang merupakan  pelaku tindak pidana pencucian uang memanfaatkan notaris untuk menghindari dari  jeratan  hukum  karena  notaris  mengemban  rahasia  jabatan.  Penelitian  terdahulu  telah membahas  mengenai  problematika  kewajiban  notaris  dalam  melaporkan  transaksi  keuangan mencurigakan (Terina & Renaldy, 2020), serta ada penelitian terdahulu mengenai prinsip notaris dalam pengenalan pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Katrina Pakpahan, Maggie,  Christian  Agung  Prawito  dan  Dwi  Wico  Pratama  (Pakpahan,  Maggie,  Prawito,  & Pratama, 2018). Penelitian-penelitian tersebut menunjukan bahwa profesi notaris sebagai pihak pelapor tindak  pidana  pencucian uang  khususnya  transaksi mencurigakan  masih  penting untuk dibahas.
Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki nilai berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.  Letak  perbedaan  yang  dibahas  bedasarkan  penelitian  ini  adalah  yang  mengkaji kewenangan  notaris  dalam  menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  yang  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Hukuj  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9  Tahun  2017  Tentang  Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (PERMENKUMHAM 9/2017, serta penelitian ini juga membahan tentang perlindungan hukum bagi notaris berdasarkan UUTPPU.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih  lanjut  hal  tersebut  dengan  judul  penulisan  untuk  mengetahui  bagaimana  kewenangan notaris  sebagai  pihak  pelapor  dan  perlindungan  hukum  bagi  notaris  sebagai  pihak  pelapor transaksi  mencurigakan?.  Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  kewenangan  notaris dan perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  mengkaji  teori-teori, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan  judul  dan  permasalahan  penelitian  ini,  dikenal  juga  sebagai  pendekatan  kepustakaan, dengan  cara  mencari  bahan  kepustakaan  yang  sudah  ada  berupa  buku-buku,  peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini (Fajar & Achmad, 2017). Kemudian data-data tersebut dianalisis secara kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kewenangan Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan
Notaris merupakan salah satu profesi yang dihormati dalam masyarakat, notaris mempunyai tugas  dalam  melayani  masyarakat  dimana  tugas  tersebut  tidak  miliki  oleh  pejabat  atau  profesi lain salah satunya adalah membuat akta otentik beserta dengan kewenangan lainnya yang diatur oleh  Undang-Undang  selain  UUJN.  Notaris  dengan  kewenangan  tersebut  diharapkan  untuk menjalankan jabatannya dalam melakukan perbuatan hukum dengan amanah dan benar dimana akta yang dibuat oleh notaris tersebut harus sesuai dengan permintaan dan kemauan dari pihak yang berkepentingan.
Selain  itu  belakangan  ini  modus  pencucian  uang  semakin  beragam  dengan  perkembangan teknologi dan informasi, dimana yang awalnya para pelaku tindak pidana pencucian uang lebih memfokuskan  melakukan  tindak  kejahatannya  pada  sistem  lembaga  perbankan  sebagai  media untuk  melakukan  pencucian  uang,  namun  sekarang  para  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang
khususnya di Indonesia sudah mulai bergerak dalam bidang jual beli properti dan jual beli saham dimana  secara  langsung  mapupun  tidak  langsung    para  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang melibatkan  dan  menggunakan  notaris  sebagai  sarana  untuk  menyembunyikan  atau menghilangkan  jejak  asal  usul  uang  haram  yang diperoleh  dari  tindak  pidana  pencucian  uang, karena  dalam  jual  beli  properti  dan  jual  beli  saham  notaris  mempunyai  kewenangan  untuk membuat akta otentik sebagai dasar dan alat bukti bahwa telah terjadinya perbuatan hukum yang dilakukan  oleh  para  pengguna  jasa  notaris  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  tindak pidana pencucian uang untuk mencuci uangnya.
Dengan  memasukan  profesi  notaris  sebagai  pihak  pelapor  transaksi  mencurigakan diharapkan  dapat  membantu  secara  aktif  untuk  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana pencucian uang, serta dapat memberikan dampak positif terhadap negara, masyarakat dan notaris itu sendiri dan juga dapat menutup kesempatan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan notaris untuk berlindung dalam ketentuan hukum yang dimiliki oleh notaris, dimana  notaris  mempunyai  prinsip  rahasia  jabatan  yang  dipegang  oleh  notaris.  Notaris  dalam kedudukannya  sebagai  pihak  pelapor  dengan  profesi-profesi  lainnya  diatur  dalam  PP  Pihak Pelapor TPPU, diatur dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  mencakup  juga;  advokat;  notaris;  akuntan;  akuntan  publik  dan perencana keuangan.
Notaris  wajib  melakukan  pelaporan  kepada  PPATK  apabila  menemukan  adanya  indikasi transaksi  mencurigakan  yang  kemudian  oleh  PPATK  ditelusuri  lebih  lanjut  terhadap  pelaku tersebut  sampai  dengan  keluarganya  maupun  relasi  dalam  berbisnisnya  (Rahmat,  2018). Transaksi-transaksi  yang  termasuk  kedalam  kategori  transaksi  mencurigakan  berdasarkan UUTPPU  adalah  transaksi  berupa;  (a)Transaksi  keuangan  yang  menyimpang  dari  profil, karakterisitik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; (b)Transaksi keuangan  oleh  pengguna  jasa  yang  patut  diduga  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menghinari pelporan  transaksi  yang  bersangkutan  yang  wajib  dilakukan  oleh  pihak  pelapor  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;(c) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;(d) Transaksi  keuangan  yang  diminta  oleh  PPATK  untuk  dilaporkan    oleh  pihak  pelapor  karena melibatkan  harta  kekayaan  yang  diduga  berasal  dari  hasil  tindak  pidana.  Pelaporan  transaksi mencurigakan  yang  dilakukan  oleh  notaris  hanya  sebatas  berdasarkan  perintah  dari  UUTPPU melalui PP 43/2015 (Dhaneswara, 2020).
Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh pejabat- pejabat  lainnya  salah  satunya  adalah  membuat  akta  otentik  sebagai  alat  bukti  yang  dapat memberi  kepastian  yang  jelas  tentang  hak  dan  kewajiban  seorang  individu  sebagai  subyek hukum  dalam  masyarakat yang bertujuan  terciptanya  kepastian  hukum  dalam  masyarakat   dan notaris  juga  memeiliki  kewenangan  lainnya  yang  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan lainnya  seperi  yang  disebutkan  dalam  UUJN.  Dalam  kewenangannya  membuat  akta  otentik sebagai alat bukti, notaris juga harus menerapkan suatu prinsip dalam membantu kliennya yang menggunakan  jasanya,  salah  satu  prinsipnya  adalah  prinsip  kehati-hatian  dalam  bertransaksi. Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  wajib  memelihara  kerahasiaan  dokumen  yang  dibuatnya dan  informasi  yang  didapatnya  pada  saat  penyususnan  akta  notaris,  kecuali  undnag-undang meminta  sebaliknya,  namun  disis  berbeda  ada  ketetapan  yang  mengharuskan  notaris  wajib mealporkan  kepada  PPATK  mengenai  tindakan  transaksi  mencurigakan  dan  notaris  wajib menerapkan  prinsip  kehati-hatian  (Maulidia  &  Swardhana,  2020).  Prinsip  kehati-hatian  wajib hukumnya  diterapkan  oleh  notaris  dan  juga  profesi  lain  yang  menjadi  pihak  pelapor  transaksi mencurigakan,  para  profesi  wajib  menerapkan  prinsip  ini  dikarenakan  sekarang  ini  semakin banyaknya modus  dari   para pelaku  tindak  pidana pencucian  uang yang semakin beragam dan memanfaatkan  ketentuan  kerahasiaan  profesi  yang  sudah  ada  peraturannya  dalam  peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan menutupi hasil harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana  kejahatan  yang  dilakukan,  sedangkan profesi  notaris  merupakan  profesi  yang  sangat  dihormati  yang  mempunyai  kewajiban  untuk melayani  masyarakat  dalam  bidang  hukum  perdata  khususnya  dan  bukan  seharusnya  menjadi jembatan  atau  perantara  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  untuk  melakukan kejahatannya  dengan  bentuk  transaksi  yang  mencurigakan,  karena  apabila  hal  itu  terjadi  dapat membuat notaris kehilangan kepercayaan dan merusak nama baik profesi notaris yang dilakukan oleh oknum-oknum notaris.
Masuknya para profesi dalam hal ini adalah notaris sebagai pihak pelapor untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam bentuk transaksi mencurigakan membuat profesi mempunyai kewajiban untuk melaporkan apabila adanya indikasi transaksi mencurigakan kepada  PPATK.  Untuk  melakukan  pelaporan  adanya  indikasi  transaksi  mencurigakan  kepada PPATK,  notaris  dan  profesi  lainnya  sebagai  pihak  pelapor  mempunyai  kewenangan  dan diwajibkan  untuk  menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa,  penrapan  prinsip  mengenali pengguna  jasa  ini  diharapkan  dapat  memudahkan  notaris  sebagai  pihak  pelapor  transaksi mencurigakan.  Prinsip  mengenali  pengguna  jasa  meliputi  (a)  identifikasi  pengguna  jasa,  (b) verifikasi  penguna  jasa,  (c)  pemantauan  transaksi  pengguna  jasa.  Notaris  berwenangan  untuk menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  dan  apabila  pengguna  jasa  menolak  untuk diterapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa,  maka  notaris  berwenang  untuk  memutskan hubungan usaha dengan pengguna jasa.
Identifikasi  pengguna  jasa  diterapkan  oleh  notaris  dengan  cara  melalui  pengumpulan informasi terhadap pengguna jasa yang terdiri dari orang perseorangan, korporasi, dan perikatan lainnya.  Notaris  juga  harus  mengetahui  bahwa  pengguna  jasa  yang  melakukan  transaksi dengannya  bertihndak  untuk  diri  sendiri  atau  untuk  dan  atas  nama  orang  lain. Setiap  pihak pelapor yang melakukan transaksi dengan kliennya harus meminta kepada klien berupa identitas dan  keterangan  informasi  sebagaimana  dibutuhkan  oleh  pihak  pelapor  yang  meliputi  identitas klien,  sumber  asal  dana  yang  digunakan  untuk  transaksi,  tujuan  klien  melakukan  transaksi dengan melakukan pengisian angket yang dilengkapi dengan dokumen lainnya.
Verifikasi  pengguna  jasa  notaris  diharuskan  untuk  melakukan  verifikasi  terhadap  setiap informasi  dan  dokumen  yang  didapatkannya.  Notaris  pada  proses  ini  dapat  meminta  dan mendapatkan  keterangan  dari  kepada  setiap  pengguna  jasa  dalam  hal    kepentingan  untuk mengetahui  kebenaran  yang  formil  dari  dokumen  dan  data  yang  didapatnya,  apabila  adanya keraguan  dari  notaris  mengenai  kebenaran  dokumen  yang  diperoleh  dan  notaris  juga diperbolehkan meminta dokumen pendukung lain yang dibutuhkan dari pihak yang mempunyai kewenangan. Notaris bila ada keraguan dari data identitas dan dokumen pengguna jasanya bisa mengajukan  pertanyaan  kepada  pengguna  jasanya  untuk  lebih  meyakinkan  tentang  kebenaran dan sahnya identitas dan dokumen yang diberikan oleh pengguna jasanya yang bertindak untuk dan  atas  nama  diri  sendiri,  begitu  juga  dengan  pengguna  jasa  mewakili  pihak  lain  untuk menghadap dan melakukan transaksi dengan notaris, notaris bisa melakukan konfirmasi kepada pihak yang diwakilkan oleh penghadap tersebut.
Pemantauan  transaksi  pengguna  jasa  Dalam  menerapkan  prinsi  mengenali  pengguna  jasa, notaris juga dapat melakukan pemantauan terhadap kewajaran transaksi pengguna jasa. Notaris juga  mempunyai  tanggung  jawab  atas  adanya  pencatatan  transaksi  dan  sistem  informasi  yang dilakukan secara elektronik maupun non elektronik yang bisa disesuaikan dengan kehehndak dan karrakteriski  dari  notaris.  Setiap  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pengguna  jasa  memungkinkan untuk ditelusuri oleh notaris melalui sistem informasi bila diperlukan, untuk kepentingan internal dan/atau  kemenrterian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum  dan penegakan hukum.
Dalam menerapkan prinsip pengguna jasa, notaris juga harus memperhatikan prinsip kehati- hatian kepada para pengguna jasanya, apabila notaris menemukan suatu kecurigaan dan adanya
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.2, April 2022, Halaman 188-198
indikasi transaksi mencurigakan maka notaris mempunyai kewenangan untuk meminta dokumen pendukung dan pelengkap seperti yang sudah disebutkan dalam ketentuan sebelumnya. Apabila pada  saat  dimintai  dokumen  tersebut  para  pengguna  jasanya  menolak  untuk  memberikan dokumen tambahannya, maka notaris wajib untuk memutuskan hubungan dengan pengguna jasa sesuai  dengan  ketentuan  pasal  24  PERMENKUMHAMRI  9/2017  yang  menyebutkan  bahwa notaris  wajib  memutuskan  hubungan  usaha  dengan  pengguna  jasa  jika:  pengguna  jasa  tidak berkeinginan  untuk  mematuhi  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  dalam  hal  ini  pengguna  jasa tidak mau mmeberikan data atau keterangan yang diminta oleh notaris, dan juga karena adanya keraguan dari notaris itu sendiri atas kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Notaris juga wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dan tidak melaksanakan transaksi dengan  calos  pengguna  jasa  apabila  pada  saat  menghadap  notaris  menenukan  hal-hal  seperti, diketahui  atau  diduga  pengguna  jasa  tersebut  memakai  data  dan  dokumen  palsu  serta menyampaikan  informasi  yang  meragukan.    Notaris  juga  wajib  menolak,  membatalkan  dan memutus  hubungan  usaha  dengan  pengguna  jasa  pada  saat  sudah  melakukan  transaksi  bila pengguna  jasa  menggunakan  dana  untuk  bertransaksi  yang  dicurigai  brasal  dari  hasil  tindak pidana,  notaris  juga  wajib  melakukan  pendokumentasian,  pelaporan  transaksi  mencurigakan, mencantumkan  klausul  dalam  aktanya  mengenai  ketentuan  untuk  menolak  dan  membatalkan transaksi serta memutus hubungan dengan pengguna jasa yang diberitahukan secara tertulis. Notaris  juga  mempunyai  kewenangan  dalam  pasal  17  ayat  (5)  PERMENKUMHAMRI
9/2017 notaris berwenang untuk memberikan persetujan atau penolakan terhadap pengguna jasa dan  pemilik  manfaat  yang  tergolong  berisiko  tinggi  apabila  pengguna  jasa  tersebut  menolak untuk  dilakukan  penerapan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  oleh  notaris  karena  kecurigaan notaris akan adanya indikasi transaksi mencurigakan dan juga notaris dapat membuat keputusan untuk  meneruskan  atau  mengehentikan  hubungan  usaha  dengan  pengguna  jasa  dan  pemilik manfaat yang tergolong berisiko tinggi. Notaris juga dapat menggunakan hasil penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Pasal 25  PERMENKUMHAMRI  9/2017,  yang  memiliki  kebijakan  dan  prosedur  prinsip  mengenali pengguna  jasa  serta  diawasi  dan  tunduk  kepada  otoritas  yang  berwenang  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan,  tetapi  tanggung  jawab  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  tetap berada  pada  notaris  yang  menggunakan  hasil  dari  penerapan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa dari pihak ketiga.
Apabila notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menemukan adanya indikasi transaksi mencurigakan  oleh  pengguna  jasa  maka  notaris  wajib  melaporkan  transaksi  yang  berindikasi akan adanya transaksi mencurigakan kepada PPATK. Kriteria yang wajib dilaporkan oleh notaris untuk kepentingan dan/atau untuk atas nama pengguna jasa berbeda dengan kriteria yang wajib dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan, untuk profesi notaris yang wajib dilaporkan apabilanya adanya  indikasi  transaksi  mencurigakan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  8  PP  43/2015  dalam  hal mengenai;(a)  pembelian  dan  penjualan  properti;  (b)pengelolaan  terhadap  uang,  efek,  dan/atau produk  jasa  keuangan  lainnya;  (c)  pengelolaan  rekening  giro,  rekening  tabungan,  rekening deposito  dan/atau  rekening  efek;  (d)  pengoprasian  dan  pengelolaan  perusahaan;  dan/atau  (e) pendirian,  pembelian,  dan  penjualan  badan  hukum  (Terina  &  Renaldy,  2020).  Notaris  pada dasarnya bertugas pokok membuat akta otentik yang diewenangkan oleh undang-undang dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang merupakan salah satu unsur dari tiga utjuan hukum itu  sendiri.  Penetapan  notaris  untuk  melaksaanakan  kewenangan  melaporkan  dapat  dilakukan berdasarkan norma yang jelas (Murtadha, Ali, & Din, 2019).

## 2. Perlindungan Hukum bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan
Notaris mempunyai kewenangan yang diatur dalam UUJN dan kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang lain, dengan catatan kewenangan tersebut belum ada pejabat yang ditunjuk sebagai  pejabat  yang  berwenang.  Ketentuan  tersebut  menunjukan  bahwa  notaris  merupakan
salah satu pejabat umum yang sangat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam membuat akta otentik, dimana akta otentik tersebut memuat keterangan dari klien yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat untuk jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa  notaris.  Penunjukan  profesi  notaris  sebagai  pihak  pelapor  transaksi  mencurigakan  sudah pasti menimbulkan resiko dan kemungkinan adanya ancaman terhadap notaris oleh kliennya atas laporan  transaksi  mencurigakan  yang  dilakukan  notaris  kepada  PPATK.  Maka  dari  itu  notaris memerlukan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah demi kelancaran kewajiban pelaporan oleh  notaris.  Penggunaan  teori  perlindungan  hukum  oleh  penulis  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap notaris baik secara preventif maupun represif. Menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  notaris  untuk  menentukan  apakah  suatu  perbuatan  atau tindakan  itu  memenuhi  kualifikasi  sebagai  transaksi  mencurigakan  atau  tidak  (Armansyah  & Triastuti, 2018).
Notaris  sebagai  pihak  pelapor  menjalankan  kewajiban  pelaporannya  sesuai  dengan ketentuan  yang  daitur  dalam  PERMENKUMHAMRI  9/2017  jika  dikaitkan  dengan  teori perlindungan hukum maka notaris tidak melanggar ketentuan rahasia jabatan yang diatur dalam UUJN,  karena  dalam  kedudukannya  notaris  sebagai  pihak  pelapor  dilindungi  oleh  pasal  28 UUTPPU yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh pihak  pelapor  dapat  dikecualikan  dari  ketentuan  kerahasiaan  yang  berlaku  bagi  pihak  pelapor yang  bersangkutan.  PERMENKUMHAMRI  9/2017  selain  bertujuan  untuk  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang,  PERMENKUMHAMRI  9/2017  juga  merupakan peraturan  yang  memuat  perlindungan  hukum  bagi  notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatan, karena  notaris  wajib  memiliki  kebijakan  dan  prosedur  tersenditi  untuk  meminimalisir  adanya transaksi mencurigakan.
Perlindungan  hukum  dengan  upaya  preventif  diberikan  oleh  mejelis  pengawas  notaris dengan cara membina notaris dan mengawasi notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya agar notaris  tetap  menjalankan  jabatannya  sesuai  dengan  ketentuan  peratruan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  sesuai  dengan  Kode  Etik  Notaris.  Pelindungan  hukum  secara  preventif  atau pencegahan dapat dilakukan oleh notaris itu sendiri dalam menjalankan tugas jabatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pembuatan akta otentik maupun perbuatan hukum lainnya,  notaris  harus  melakukan  identifikasi  yang  mendalam  terhadap  pengguna  jasanya sebelum  melakukan  perbuatan  hukum  atau  membuatkan  akta  otentik  dalam  hal  melakukan transaksi dengan pengguna jasa yang menghadap. Prinsip kehati-hatian dapat dilakukan dengan cara lebih teliti dalam mengenal identitas dari penghadap, memverifikasi dan memvalidasi data dan  keterangan  yang  diberikan  oleh  penghadap  untuk  membuat  akta,  tidak  terburu-buru,  teliti serta  cermat  dalam  membuat  akta  dan  memenuhi  persyaratan  teknis  dalam  pembuatan  akta (Nugraha, 2021). Sehingga notaris apabila adanya akibat hukum dikemudian hari, notaris dapat bertanggung jawab secara pidana maupun perdata (Hutagalung, 2020). Setiap hubungan hukum harus  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  subyek hukum  berdasarkan  hak  dan  kewajibannya  (Megawati  &  Sudrio,  2020).  Maka  dari  itu  notaris sebagai  subyek  hukum  dalam  kewajibannya  melaporkan  transaksi  mencurigakan  harus mendapart perlindungan hukum.
Pada  UUTPPU  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  notaris  sebagai  pihak pelapor dan saksi terdapat dalam Pasal 83 Ayat (1) UUTPPU, yang mengatur perlindungan bagi pihak pelapor secara  umum  yang menyebutkan  bahwa  pejabat dan  pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor dan pelapor. Perlindungan yang diberikan  oleh  pasal  83  Ayat  (1)  UUTPPU  mewajibkan  para  penagak  hukum  untuk merahasiakan  identitas  notaris  sebagai  pihak  pelapor  atas  adanya  dugaan  indikasi  transaksi mencurigakan untuk kepentingan notaris beserta keluarganya guna memberikan rasa aman. Bila pasal  83  Ayat  (1)  UUTPPU  tersebut  dilanggar  maka  ada  hak  bagi  notaris  atau  ahli  warisnya untuk menuntut ganti rugi pada pengadilan.  Dengan adanya perlindungan yang sebutkan dalam
pasal  83  UUTPPU  tersebut  notaris  sebagai  pihak  pelapor  tidak  perlu  khawatir  akan  identitas notaris beserta keluarganya.
Dugaan  adanya  transaksi  mencurigakan  yang  mengarah  kepada  tindak  pidana  pencucian uang  yang  sudah  dilaporkan  oleh  notaris  dan  diproses  oleh  PPATK  dan  kemudian  masuk kedalam  ranah  persidangan,  ada  perlindungan  juga  yang  diberikan  kepada  notaris  pada  tahap persidangan. Perlindungan tersebut nyatakan dalam Pasal 85 UUTPPU dengan ketentuan, pada saat  disidang  pengadilan,  saksi,  penuntut  umum,  hakim,  dan  orang  lain  yang  terkait  dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat  pelapor  atau  hal  lain  yang  memungkinkan  dapat  terungkapnya  identitas  pelapor  yang wajib diingatkan terlebih dahulu oleh hakim kepada saksi, penuntut umum dan orang lain yang terkait dengan perkara tersebut. UUTPPU sangat menjamin perlindungan kepada notaris sebagai pihak pelapor, perlindungan tersebut sudah diberikan pada saat tahap pelaporan dilangsungkan, pada tahap proses mulai pemeriksaan sampai selesai pemeriksaan dipengadilan.
Perlindungan  yang diberikan oleh UUTPPU ini bertujuan  untuk  memberikan jaminan rasa aman terhadap identitas notaris dan keluarganya, karena jika identitas notarisr tidak dirahasiakan kemungkinan  terjadinya  ancaman  dari  pelaku  kejahatan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang dapat  membahayakan  notaris  berserta  keluarganya.  UUTPPU  tidak  hanya  memberikan perlindungan  secara  identitas  saja,  tetapi  ada  perlindungan  hukum  juga  terhadap  notaris  yaitu menghindarkan  adanya  tuntutan  maupun  gugatan  baik  dalam  bentuk  perdata  maupun  pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 87 UUTPPU.

## D. Simpulan dan Saran
Kewenangan yang dimiliki notaris dalam kewajibannya melaporkan transaksi mencurigakan adalah  dengan  cara  mengenali  pengguna  jasanya  melalui  prinsip  mengenali  pengguna  jasa. Dalam  menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa,  notaris  mempunyai  kewenangan  yang diatur dalam PERMENKUMHAM 9/2017 untuk menerapkan prinsip pengguna jasa dengan cara melakukan  identifikasi  pengguna  jasa,  verifikasi  pengguna  jasa,  dan  pemantauan  transaksi pengguna  jasa  terkait  dengan  pembelian  dan  penjualan  properti;  pengelolaan  terhadap  uang, efek,  dan/atau  produk  jasa  keuangan  lainnya;  pengelolaan  rekening  giro,  rekening  tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; pengoprasian dan pengelolaan  perusahaan; dan/atau pendirian,  pembelian,  dan  penjualan  badan  hukum.  Notaris  juga  berwenang  untuk  membuat kebijakan  dan  prosedur  untuk  mengelola  dan  memitigasi  risiko  pencucian  uang  dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian  risiko. Pada  Pasal 17 ayat (5) notaris juga berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap hubungan usaha dengan  calon  pengguna  jasa  dan  pemilik  manfaat  yang  berisiko  tinggi,  serta  notaris  juga berwenang  untuk  meneruskan  atau  menghentikan  hubungan  usaha  dengan  pengguna  jasa  dan pemilik manfaat yang tergolong berisiko tinggi.
Notaris juga wajib untuk memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa yang menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa, dan notaris meragukan kebenaran informasi yang  disampaikan  oleh  pengguna  jasa.  Status  notaris  sebagai  pihak  pelapor  transaksi mencurigakan  menimbulkan  kekhawatiran  bagi  notaris,  maka  dari  itu  diperlukan  perlindungan hukum baik secara preventif dan represif bagi notaris dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. Perlindungan hukum secara preventif bisa dilakukan oleh notaris itu sendiri dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Notaris sebagai pelapor juga  mendapat  perlindungan  khusus  sebagaiamana  diatur  dalam  Pasal  5  PP  57/2003  dengan bentuk  perlindungan  atas  keamanan  pribadi  beserta  keluarga;  perlindungan  terhadap  harta; merahasiakan  dan  penyamaran  terhadap  identitas  pelapor  dan  pemberian  keterangan  tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Armansyah, & Triastuti. (2018). Beneficial Ownership dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Mencurigakan. ADIL : Jurnal Hukum , 9 (2), 2–16.
Atmasasmita, R. (2010). Globalisasi Kejahatan Bisnis (One). Jakarta: Kencana.
Dhaneswara,  A.  (2020).  Keterlibatan  Notaris  Dalam  Pemberantasan  Money  Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas. Jurnal Lex Renaissance , 5 (1), 161–178. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art10
Eleanora,  F.  N.  (2011). TINDAK  PIDANA  PENCUCIAN  UANG  Oleh :  Fransiska  Novita Eleanora FH Universitas MPU Tantular Jakarta . XXVI (2), 640–653.
Fajar,  M.,  &  Achmad,  Y.  (2017). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hutagalung, D. H.  Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap  Notaris Dan Ppat Sebagai Pihak Pelapor  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Jatiswara , 34 (1),  100–109. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.225
Isnaini,  A.  K.  A.,  Ilmar,  A.,  &  Muchtar,  S.  (2014).  Kewenangan  Notaris  Dalam  Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham. Analisis , 3 (2), 132–137.
Maja, A., & Lestari, E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang .
Maulidia, N. K., & Swardhana, G. M. (2020). Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang. Acta Comitas , 5 (2), 274. https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p06
Megawati, S. F., & Sudrio, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Drier Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik. Jurnal Hukum Adigama , 3 , 1309–1332.
Murtadha,  T.  U.,  Ali,  D.,  &  Din,  M.  (2019).  Kewajiban  Notaris  Melaporkan  Transaksi Mencurigakan  Dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.
Syiah Kuala Law Journal , 3 (3), 364–379. https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12486
Nugraha,  S.  A.  (2021).  Prinsip  Kehati-hatian  Notaris  Dalam  Membuat  Akta  Sebagai  Bentuk Perlindungan Hukum Dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Signifikan Humaniora , 2 (3), 13– 22.
Pakpahan,  K.,  Maggie,  M.,  Prawito,  C.  A.,  &  Pratama,  D.  W.  (2018).  Prinsip  Notaris  Dalam Pengenalan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. ILMU HUKUM UNIVERSITAS PRIMA , 1–17.
Rahayuningsih,  T.  (2013).  Analisis  Peran  PPATK  Sebagai  Salah  Satu  Lembaga  Dalam Menanggulangi  Money  Laundering  Di  Indonesia. Yuridika , 28 (3),  314–330. https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.349
Rahmat,  A.  M.  (2018). Perlindungan  Hukum  terhadap  Notaris  yang  Beritikad  Baik  Membuat Akta Jual Beli Saham dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang . 6 (1), 97–116.
Sudiro,  A.  (1996).  Ruang  Lingkup  Tindak  Pidana  Ekonomi  Di  Bidang  Perbankan. ERA HUKUM , 9 (3), 55–71.
Sudiro,  A.  (1997).  Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Di  Indonesia  dan Permasalahannya. ERA HUKUM , 12 (3), 85–95.
Terina, T., & Renaldy, R. (2020). Problematika kewajiban notaris  dalam melaporkan  transaksi keuangan  mencurigakan. Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan , 8 (2),  23–35. https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.606