## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM PENGGUNAAN KARTU ATM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Hirwansyah 1 , Dwi Atmoko 2 1,2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Email: hirwansyah@dsn.ubharajaya.ac.id , dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id
Abstrak: Perkembangan teknologi yang semakin berkembang memberikan dampak yang sangat signifikan dalam bidang  keuangan  .  Dalam  bidang    perbankan  tentu  saja  memberikan  dampak    yang  mendasar.  Penggunaan teknologi dengan transaksi digital terutama  dengan menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) mempunyai nilai tersendiri bagi para nasabah bank. Penggunaan ATM  yang digunakan oleh para nasabah tak terlepas dari nilai  negative  maupun  positif    ATM  tersebut  . Memang  pada  dasarnya  menggunakan  ATM  lebih    mudah  dan menghemat  waktu  dan  tenaga.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  terkadang  mengalami  kegagalan  yang  pada akhirnya hanya akan merugikan nasabah bank  ,dalam hal ini adalah konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa nasabah bank itu sendiri yang merupakan juga konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Kerugian  yang  diterima  oleh  para  nasabah  bank  .  belom  tentu  juga  karena kelalaina dari nasabah itu sendiri , akan tetapi juga dikarenakan kegagalan dari system ATM tersebut. Terkadang Pihak Bank tidak mau mengganti kerugian atas kejadian tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu adalah karena kelalain nasabah. Sistem Pelayanan Nasabah  yang diterapkan oleh Bank , dalam hal ini menguntungkan pihak bank tentu saja merugikan konsumen. Untuk itu perlu adanya pengaturan khusus yang mengatur tentang peran bank  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  nasabah  sehingga  masing-masing  pihak  mempunyai  hak  dan kewajiban yang sama dalam menjadi  mitra dalam hal ini antara pihak bank dan nasabahnya.
Kata Kunci: Nasabah, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Perlindungan Konsumen
Abstract: The increasing development of technology has had a very significant impact in the financial sector. In the  banking  sector,  of  course  it  has  a  fundamental  impact.  The  use  of  technology  with  digital  transactions, especially using Automatic Teller Machines (ATMs), has its own value for bank customers. The use of ATMs by customers cannot be separated from the negative or positive value of the ATM. In fact, basically using an ATM is easier and saves time and energy. However, in implementation, failures sometimes occur which in the end will only harm bank customers, in this case consumers. As is known, bank customers themselves are also consumers, regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Losses received by bank customers. Not necessarily  because  of  the  customer's  own  negligence,  but  also  because  of  the  failure  of  the  ATM  system. Sometimes the bank does not want to compensate for losses due to this incident, saying that it was due to customer negligence. The Customer Service System implemented by the Bank, in this case benefiting the bank, is of course detrimental to consumers. For this reason, it is necessary to have special regulations that regulate the role of banks in providing services to customers so that each party has the same rights and obligations in becoming partners, in this case between the bank and its customers.
Keywords: Customer, Automated Teller Machine (ATM), Consumer Protection

## PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  perkembangan  ekonomi  dan  gerak  pembangunan  suatu  bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. (Sri Imaniati Neni ,2010) Pada umumnya lembaga-lembaga keuangan itu  dibedakan menjadi lembaga keuangan dalam bentuk bank dan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank. Perkembangan lembaga keuangan dimulai kira-kira 2000 SM di Babylonia berupa lembaga keuangan semacam bank. Lembaga ini meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20 persen setiap bulan, dikenal dengan “Temple of Babylon” . Pada tahun 5000 SM sesudah zaman  Babylon,  di  Yunani  didirikan  pula  “ Greek  Temple ”  yang  kegiatannya menerima simpanan  dengan  memungut  biaya  penyimpanan  dan  meminjamkan  kembali  kepada masyarakat.  Pada  saat  itulah  muncul  bankir-bankir  swasta yang  pertama.  Kemudian diteruskan pada zaman Romawi, jangkuan operasi  lembaga perbankan lebih meluas lagi yaitu mencakup tukar menukar mata uang, menerima deposito, dan memberikan kredit. ( Uswatun hasanah, 2017)Pada  prinsipnya  hubungan  antara  bank  dan  nasabah  penyimpan dana dilandasi  hubungan  kepercayaan,  yang  lazimnya  disebut fiduciary  relation . Bank
terutama  bekerja  dengan  dana  dari  masyarakat  yang  disimpan  padanya  atas  dasar kepercayaan,  sehingga  setiap  bank  perlu  terus  menjaga  kesehatannya dengan  tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk  menyimpan  sebagian  uangnya  di  bank,  semata-mata  dilandasi  oleh  kepercayaan bahwa  uangnya  akan  dapat  diperolehnya  kembali  pada  waktu  yang  diinginkan  yang disertai  dengan  imbalan  pula.  Apabila  kepercayaan  nasabah  penyimpan  dana  terhadap suatu  bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap  dana yang disimpannya.
Namun disamping adanya hubungan kepercayaan, nasabah dan bank juga dilandasi dengan hubungan hukum, yakni dengan diikat oleh suatu perjanjian. Sistem transaksi dari berbagai bank di Indonesia  berbeda-beda karakteristiknya. Hal ini bergantung pada produk perbankan  masing-masing  bank.  Transaksi  sangat  berhubungan  erat  dengan  kontrak, menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Dalam  melakukan  sebuah  kontrak  dan  transaksi  harus  sesuai  dengan  ketentuan  syarat- syarat  kontrak  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  yaitu  sepakat  mereka  yang mengikatan  dirinya,  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perjanjian  atau  perikatan,  adanya suatu hal tertentu, dan sesuatu yang diperjanjikan merupakan sesuatu yang halal dan tidak melanggar hukum.
Hubungan  antara  bank  dan  nasabah  penyimpan  dana  merupakan  hubungan kontraktual  antara  debitur  dan  kreditor  yang  dilandasi  oleh  prinsip kehati-hatian dengan tujuan  agar  bank  yang  menggunakan  uang  nasabah  tersebut  akan  mampu  membayar kembali  dana  masyarakat  yang  disimpan  kepadanya  apabila  ditagih  oleh  para penyimpannya.
Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatianDengan adanya prinsip kehati-hatian ini, maka bank  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  menghimpun  dana  dari  masyarakat  diwajibkan untuk  bertindak  secara  hati-hati,  cermat,  teliti, dan  bijaksana  atau  tidak  ceroboh  dengan meminimalisir  kemungkinan  resiko  yang  akan  terjadinya  sebagai  akibat  dari  kegiatan usaha  menghimpun  dana  dari masyarakat  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat,  yang kesemuanya  itu pada  gilirannya  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  terhadap  dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan. ( Djoni S Ghazali, 2016) Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  teknologi  yang  digunakan  dalam  kegiatan perbankan pun semakin maju, inovasi perbankan berbasis teknologi informasi di industri perbankan  dewasa  ini  memberikan  dampak  efisiensi  dan  efektivitas  yang  luar  biasa. Sebagai contoh, adanya produk-produk elektronik banking seperti ATM ( Automatic Teller Machine ),  Kartu  Kredit,  Kartu  Debet, Internet  Banking , SMS/mobile  banking , phone banking , dll, telah mendorong layanan perbankan menjadi relatif tidak terbatas, baik dari sisi  waktu  maupun  dari  sisi  jangkauan  geografis.  Hal  ini  pada  gilirannya  telah meningkatkan volume dan nilai nominal transaksi keuangan di perbankan secara sangat signifikan.
Dalam  prakteknya  ketika  terjadi  kejahatan  elektronik  dalam  bidang  perbankan, bukan hanya nasabah saja yang merasa dirugikan, tetapi pihak perbankan juga merasakan yang  sama,  Selain  itu  perusahaan  perbankan  juga  berkewajiban  memenuhi  hak-hak nasabah bank yang menjadi korban kejahatan pelaku pembobol rekening bank tersebut dan sebagai bentuk upaya etikat baik berdasarkan prinsip usaha di bidang ekonomi yang sehat.

## METODE
Pendekatan  penelitian  berguna  bagi  peneliti  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai masalah yang akan dicari jawabannya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis-empiris, yaitu pendekatan hukum dengan menggunakan kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk  membantu  memecahkan  masalah  empiris  yang  terjadi., khususnya  yang  berkaitan  dengan  bentuk  tanggung  jawab  bank  dan  mekanisme penyelesaian  sengketa  oleh  bank  terhadap  nasabah  yang  menjadi  korban  Studi kepustakaan  yaitu  mencari  bahan  dan  informasi  yang berhubungan  dengan  materi penelitian  ini  melalui  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  Karya  tulis  ilmiah  yang berupa  makalah,  buku-  buku,  koran,  majalah,  situs  internet  yang  menyajikan  informasi yang berhubungandengan masalah yang diteliti.

## HASIL & PEMBAHASAN
Pasal  1313  KUH  Perdata  memuat  pengertan  perjanjian  atau  kontrak,  yakni  “Suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.R. Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjani untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa  ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut  yang  dinamakan  “perikatan”.  (  R.  Subekti,  2003)  Oleh  karena  itu,  perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
Dalam  hukum  perjanjian  dikenal  beberapa  asas-asas  perjanjian  yakni   terdiri sebagai berikut ( I Ketut Soka S, 2017)
a. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas  Kebebasan  Berkontrak  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata  yang menyatakan bahwa Berlaku  sebagai undang-undang yang membuatnya
b. Asas  Kebebasan  Berkontrak  merupakan  salah  satu  asas  yang  sangat  penting,  sebab merupakan  perwujuduan  dari  kehendak  bebas,  pancaran  dari  hak  manusia.  Kebabasan berkontrak  dilatarbelakangi  oleh  paham  individualisme  yang  secara  embrional  lahir  di zaman Yunani, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya.
c. Asas Konsensualisme
Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum Civil Law maupun Common Law . Dalam KUH Perdataasas ini disebutkan pada Pasal 1320 yang mengandung arti ”kemauan atau will ” para pihak untuk saling berpatisipasi mengikatkan diri.
Selain  dari itu,  asas  Konsensualisme  menekankan suatu janji  lahir  pada  detik  terjadinya konsensus  (kesepakatan  atau  persetujuan  antara  kedua  belah  pihak)  mengenai  hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.
d. Asas Kepribadian
Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata.
e. Asas Keseimbangan
Asas  ini  menghendaki  kedua  pihak  memenuhi  dan  melaksanakan  perjanjian  tersebut secara  seimbang.  Kreditur  mempunyai  hak  untuk  menuntut  prestasi,  bila  perlu  melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik. Dengan  demikian,  terlihat  hak  kreditur  kuat  yang  diimbangi  dengan  kewajiban memperhatikan itikad baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang.
f. Asas Kepastian Hukum
Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal  ini  tersirat  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata.  Kepastian  ini  terungkap  dari kekuatan.
Secara  sederhana  bank  diartikan  sebagai  lembaga  keuangan  yang  kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyrakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa- jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan  adalah  setiap  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  keuangan  di  mana
kegiatannya apakah menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya.
Kemudian,  menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  yang dimaksud dengan  bank  adalah  badan  usaha  yang  mengimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum  yang  menentukan  isi  hukum  itu  sendiri, dan  itu  tergantung dari  sudut  man  sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Seorang ahli perbankan akan cenderung menyatakan, bahwa kebutuhan- kebutuhan  terhadap lembaga perbankan dalam suatu masyarakat itulah yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asal usul hukum.
Adapun hukum dalam  arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dalam  arti  formal  adalah  tempat  diketemukannya  ketentuan  hukum  dan  perundang- undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan. Berbeda dengan hukum perdata, hukum  eprbankan  yang  berlaku  dewasa  ini  belum  terkodifikasi  seperti  hukum  perdata, tetapi  bersumber  pada  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  perbankan  dan kebanksentralan.  Bahkan  dalam  masalah  tertentu,  juga  bersumber  atau  merujuk  kepada perundang-undangan  lainnya  di  luar  peraturan  perundang- undangan  lainnya  di  luar peraturan perundang-undangan  perbankan  dan  kebanksentralan  Revolusi informasi  yang ditandai  dengan  kemunculan  internet  telah  berdampak  hampir  ke  setiap  aspek  sektor kehidupan manusia,  yang dimulai  dari  sektor  pertahanan  dan  keamanan  hingga  sampi sektor  secara fisik  menetapkan suatu website dan  menawarkan  layanan internet  banking pada nasabahnya dan hal ini merupakan penyerahan secara tradisional. Kedua, suatu bank mungkin  mendirikan  suatu  “virtual’,  “cabang”,  atau  “internet”bank. Virtual  bank dapat menawarkan  kepada  nasabahnya  kemampuan  untuk  penyimpanan  deposito  dan  tagihan dana pada ATM atau bentuk lainnya yang dimiliki.
Sebagai  dampak  yang  lebih  khusus  dari  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  industri  perbankan  juga  mengalami dampaknya.  Hal  ini  sangat  dirasakan  jika mencermati  produk-produk  layanan  perbankan  yang  memanfaatkan  sarana  teknologi elektronik. Banyak bank nasional kini menawarkan layanan jasanya dan fasilitas melalui media  elektronik,  seperti  melalui  sarana  telepon,  personal  komputer  dan  media elektroniknya.Sebagai  dampak  yang  lebih  khusus  dari  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi, industri perbankan juga mengalami dampaknya. Hal ini sangat dirasakan jika mencermati  produk-produk  layanan  perbankan  yang  memanfaatkan  sarana  teknologi elektronik. Banyak bank nasional kini menawarkan layanan jasanya dan fasilitas melalui media  elektronik,  seperti  melalui  sarana  telepon,  personal  komputer  dan  media elektroniknya.Sejalan  dengan  keberadaan  layanan  jasa  perbankan  dengan  media elektronik, di sini dapat disampaikan tipe-tipe layanan jasa perbankan melalui media web.
Tipe layanan jasa perbankan ini merupakan tingkat dasar. Dalam tipe ini, layanan jasa perbankan sudah melalui web , tetapi hanya menampilkan informasi saja. Resiko dari model layanan jasa perbankan seperti  ini relatif lebih rendah. Server da bank itu sendiri merupakan jaringan internal. Pada tingkatan ini, layanan internet banking dapat ditetapkan melalui bank atau pihak ketiga. Meskipun resiko relatif rendah, server danwebsite mungkin mudah  diserang untuk  diubah (vulnerable  to  arletion).
Pada tingkatan electronic banking ini, nasabah dibolehkan mengeksekusi transaksi dengan resiko yang cukup tinggi dibanding dengan informational web . Transactional web membolehkan  nasabah  untuk  melakukan  pembelian  barang  dan  jasa  serta  transaksi
perbankan  secara  online.  Transaksi  nasabah  dapat  berupa  membuka  dan  mengakses rekening, membeli produk dan jasa, mengajukan pinjaman, pembayaran dan transfer dana. Karena hubungan secara tipikal eksis antara users di luar dan bank atau penyedia layanan sistem komputer internal (service provider’s internal computer system), bentuka layanan internet banking seperti ini mengantarkan resiko yang sangat besar bagi informasi nasabah dan kemudian dibutuhkan kontrol internal yang sangat kuat.
Teknologi  ini  mengizinkan  bank  untuk  menawarkan  kepada  nasabah  tradisional mengenai  produk  dan  jasa  baru  dengan  cara  pengembangan  channel  yang  lain.  Bank menyediakan  produk  dan  jasa  nasabah  melalui wireless  divice ,  seperti  telepon  seluler, pager, dan personal digital assistants yang mempunyai akses wireless pada bank. Produk dan jasa yang ditawarkan mulai dari informasi, transaksi, dan membawa buyer dari seller untuk membawa produk dan jasa bersama-sama. Karena produk dan jasa yang ditawarkan bersifat  sensitif  dan  informasi  rahasia,kemanan  dan  pengawasan  merupakan  hal  yang esensial  bagi  bank  yang menyediakan produk dan jasa melalui wireless . Tipe electronic banking seperti ini membolehkan berapa interaksi antara sistem bank dan nasabah. PC  banking ini  menyediakan  pengembangan channel secara  tertutup  melalui telepon  kadang-kadang  sering  disebut home  banking .  Transaksi  dibatasi  untuk komunikasikan e-  mail ,  transfer  uang,  meninjau  dan  menyeimbangkan  rekening,  dan pembayaran  tanpa  cek.  Karena server ini  menorobos  dalam  jaringan  internal  bank, resikonya sangat tinggi dalam transaksi. Kelayakan mengontrol harus ditempatkan untuk mencegah  dan  memonitor  perubahan manajemen  pada  akses  yang  tidak  berwenang  dari jaringan internal bank dan sistem komputer.
Terminologi “Cybercrime” sebenarnya  hendak  menunjukan  bahwa  kejahatan tersebut berada dalam ranah cyberspace. Istilah cyberspace sendiri pada awalnya muncul berasal  dari  William  Gibson  dalam  novel  fantasi  ilmiahnya  berjudul  : “Neuromancer” yang terbit pada tahun 1984. Gibson menggunakan kata cyberspace untuk menggambarkan halusinasi  bersama  yang  dialami  setiap  hari  oleh  milyaran  operator  resmi,  di  setiap negara dan sebuah kompleksitas yang amat rumit, berkas-berkas cahaya yang bertebaran di  alam  pikiran.  Jadi  bila  konsisten  dengan pemahaman  tersebut  istilah  yang  lebih  tepat untuk menyebut kejahatan di alam maya adalah : “Cyberspace Crime” . ( Al Wisnubroto , 2011) Istilah “cyber” sendiri  jauh  sebelumnya  pernah  dikemukakan  oleh  Ampere  (kini  nama ampere dipergunakan  untuk  sebagai  satuan  kuat  arus).  Jadi  kalau  menurut  asal  usulnya nama cyber ditujukan untuk penanaman keberadaan kawat listrik. Dengan demikian istilah “cyber  law” sebenarnya lebih  pantas  ditunjukan  untuk  penanaman  hukum-hukum  fisika yang  dipahami  masyarakat  sekarang  ini  sebagai  hukum  yang  muncul  dan  berkembang dalam medium cyberspace . Istilah “Telematika” (telematics) sendiri berasal dari kata : “Telematique” (gabungan kata dalam bahasa Prancis  : Telecommunications Informatique ) yang secara harfiah artinya : campuran  atau  kombinasi  kata  telekomunikasi (Telecommunication) dan  menghitung (computing) kebanyakan pakar IT (information technology) memahami telematika sebagai gabungan dari kata : telekomunikasi, media, dan informatika yang tidak lain adalah bentuk konvergensi dari teknologi era digital.
Selanjutnya, “Kejahatan Telematika” diartikan  sebagai penyalahgunaan teknologi yang  terkonvergensi  dari  komputer,  media,  dan  informatika,  dengan  didasari  motif kriminal  atau  secara  tercela,  secara ilegal atau melawan hukum atau dengan alasan yang tidak  dapat  dipertanggungjawabkan.  Pengertian  kejahatan  telematika  tersebut  mencakup pula  lingkup  (similar  dengan)  pengertian  kejahatan  komputer (computer  related  crime) atau kejahatan siber (cyber crime) baik dalam pengertian yang sempit maupun luas.Secara umum,  bank  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  tiga  fungsi  utama, yaitu  menerima
simpanan  uang,  meminjamkan  uang,  dan  memberikan  jasa  pengiriman  uang.  Di  dalam sejarah perekonomian umat islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman dahulu. Praktik-praktik seperti  menerima  titipan  harta,  meminjamkan  uang  untuk  keperluan  konsumsi  dan keperluan  bisnis,  serta  melakukan  pengiriman  uang,  telah  lazim  dilakukan  sejak  lama, dengan  demikian  fungsi-fungsi  dari  perbankan  modern sekarang telah  menjadi  bagian yang tidak terpisahkan  ( Adwirman A Karim , 2014 )
Bank  dalam  melayani  konsumen  menyediakan  sebuah  produk  yang  diantaranya adalah tabungan. Untuk mempermudah transaksi perbankan seperti penarikan tunai, transfer, pembayaran  tagihan  (listrik,  telepon,  kartu  kredit,  lain-lain).  Pada  hakekatnya  setiap tabungan  dilengkapi  dengan  kartu  ATM.  Kartu  ATM  merupakan  kartu  khusus  yang disediakan oleh  Bank  kepada pemilik rekening  yang dapat  digunakan untuk bertransaksi, yang  otomatis  mengurangi  dana  yang  tersedia  pada  rekening.  kartu  ATM  juga  berguna sebagai alat bantu untuk melakukan transaksi dan memperoleh informasi perbankan secara elektronis.  Jenis  transaksi  yang  disediakan  yakni  penarikan  tunai,  setoran  tunai,  transfer dana, pembiayaan, dan pembelanjaan.
Beberapa  pemegang  ATM  mengeluh,  mekanisme  penyelesaian  complaint pemegang ATM. Konsumen tidak merasa menarik tunai melalui ATM, tetapi didapati saldo rekening konsumen berkurang. Konsumen hanya bisa terdiam saat mengetahui bukti print out  rekening  melalui  customer  service..Kemudian  persoalan  berikutnya  adalah    soal mekanisme  penyelesaian  sengketa  kartu  ATM  yang  tertelan  .  yang  mana  hal  tersebut menyebabkan  dana  yang  ada  dalam  rekening  konsumen  perbankan  hilang  tanpa sepengetahuan pemilik kartu. Memang bank selalu bisa membuktikan dengan menunjukan print-out  transaksi  pengembalian  dan  beralih  bahwa  kehilangan  dana  disebabkan  oleh konsumen  yang  tidak  menjaga  rahasia  PIN  ATM  ,  namun  pada  dasarnya  konsumen memang  tidak  memberitahukan  PIN  ATM  kepada  siapapun.  Pelaku Usaha  tidak  dapat membuktikan  Pelaku  yang  telah  melakukan  pembajakan  ATM/  Pengambilan  ATM  yang tertelan tersebut.  meski sudah memasang kamera disetiap boks ATM  yang rawan terjadi kasus. Hal ini juga dikarenakan faktor  keamanan pada lokasi ATM yang mengkhawatirkan . Menurut  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  sendiri mendapat  perhatian  dari  pemerintah  dengan  didirikannya  menurut  PBI  NOMOR 16/1/PBI/2014 tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaraan. Konsumen jasa sistem pembayaran sendiri dalam kegiatan jasa sistem pembayaran meliputi :
a. Penerbitan instrumen pemndahan dana dan/atau penarikan dana
b. Kegiatan transfer dana
c. Kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu
d. Kegiatan uang elektronik
e. Kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang rupiah
f. Penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia
Perlindungan  konsumen  sendiri  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen(UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Putusan-Putusan Perkara Perbankan khususnya mengenai Konsumen Pengguna Kartu ATM  dapat  dijadikan  gambaran  dalam  memutuskan  Perkara  antara  Nasabah  dan  Bank. Dalam hal ini adalah mengenai Pertimbangan  Hakim dalam memutuskan Pembatalan ganti rugi yang dialami konsumen. Hal ini  sangat    Penting    mengingat    Hilangnya    dana    yang dialami  konsumenLemahnya sistem keamanan dan kenyamanan  yang disediakan pelaku usaha  antara  lain  dengan  adanya  nomor  telepon  lain  yang  ada  pada  monitor  tempat
konsumen melakukan Penarikan ATM.,Adanya Pembongkaran ATM ditempat yang sama dua hari setelah konsumen melakukan Penarikan, tidak terdapatnya Saksi ahli dalam yakni Bank Indonesia maupun saksi ahli lain dan tidak tersedianya Satpam atau Kepolisian dalam Penjagaan  ATM  tempat  nasabah  melakukan  Penarikan  .Untuk  memutuskan  Perkara Kerugian  Konsumen  Pengguna  Kartu  ATM  Hakim  harus  mempertimbangkan Yurisprudensi yang dapat  membantu hakim dalam memutuskan perkara yang belum jelas. Yurisprudensi  adalah  keputusan  hakim-hakim  terdahulu  untuk  menghadapi  suatu  perkara yang  tidak diatur  didalam  UU  dan dijadikan sebagai pedoman bagi  para  hakim  yang  lain untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  yang  sama.  Hal  ini  guna  tercapainya  suatu  keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum.

## KESIMPULAN
Bahwa dalam  suatu  perlindungan  nasabah  ,  teruatama  dalam  perlindungan konsumen  secara  umum  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen  Dalam implemtasinya terkait dalam system perbankan , tertutama diatur lebih  lanjut dalam  PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan konsumen jasa sistem Pembayaran telah melindungi Hak- Hak konsumen Pengguna Kartu ATM. Terutama pasal  10  yang  menyatakan  Pasal  10  “Penyelenggara  wajib  bertanggung  jawab  kepada Konsumen  atas  kerugian  yang  timbul  akibat  kesalahan  pengurus  dan  pegawai Penyelenggara”  dan  Pasal  19  yang  menyatakan  Pasal  19  “Penyelenggara  wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen.”Dalam melindungi Hak-Hak  konsumen Pengguna Kartu ATM  terdapat  beberapa lembaga terkait antara  lain  :  BPKN  (Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional,  LPKSM  (Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat),  BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen),  BankIndonesia,  YLKI  (Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia),  Bank Indonesia, OJK(Otoritas Jasa Keuangan) dan lainnya. Terkait dengan Perkara ini, lembaga yang  sangat  berperan  penting  adalah  lembaga  BPSK.  Dengan  adanya  lembaga  BPSK, konsumen  dapat  mengajukan  suatu  perkara  yang  mana  memperhatikan  konsumen  dalam posisi yang lemah namun tetap mengacu  pada  asas  keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adwirman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 Agus, Budi Riswandi. Aspek Hukum Internet Banking. Jakarta: PT. Barkatullah, Abdul Hakim. Hak-Hak konsumen. Bandung: Nusa media, 2010. Canal,  Jordi.  Universal  Banking  Internasional  Comparasons  and  Theorical  Perspectives.
Oxford: Clarendon Press, 1997 Fuady, Munir. Teori-Teori Besar Dalam Hukum. Cet ii. Jakarta: Kencana, 2013.
Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Harahap, Yahya. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan  dan
Penyelesaian Sengketa. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana, 2011
Ibrahim, Johannes. Kartu Kredit. Bandung: PT. Refika aditama, 2004. Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan. Cet 10. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
Mertokusumo, Sudikno.
Hukum Acara  PerdataIndonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010. Sembiring, Sentosa. Hukum Perbankan. Bandung: CV Mandar Maju, 2008. Sri Imaniyati Neni,
Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia,  Refika  Aditama,  Jakarta,
2010.
Tanya, Bernard, dkk. Teori hukum. Cet IV. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
Uswatun Hasanah, Hukum Perbankan, Setara Press, Malang, 2017. Waluyo, Bambang. Penelitian hukum dan Praktek. Cet. IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2008