## IBLAM LAW RIVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Yolanda Nindiya Karolin 2 Adianto Mardijono

## Affiliation
1,2 Universitas  17  Agustus  1945 Surabaya
Email 1 yolandanindiyakarolin@gmail.com 2 adianto@untag-sby.ac.id
Date Submission 22 November 2023
Date Accepted 24 January 2024
Date Published 30 January 2024
DOI
10.52249

## REGULASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI
ROBOTIK

## TELESURGERY DALAM  PRAKTIK KEDOKTERAN

## Abstract
Technological  developments  in  Indonesia  are  very  rapid, especially  in  the  field  of  artificial  intelligence.  The existence  of  artificial  intelligence  also  has  a  major influence  in  the  field  of  medical  services.  One  form  of service  using  remote  robotic  surgical  technology  is telesurgery.  Telesurgery  is  a  surgical  operation  that  is perfomed remotely and this service is currently popular. In general,  the  regulation  of  telesurgery  practice  refers  to Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  29  of  2004 concerning  Medical  Practice  and  Law  of  the  Republic  of Indonesia  Number  17  of  2023  concerning  Health. Currently, Indonesia still does not have specific laws and regulations  that  regulate  the  practice  of  medical  services using  remote  surgical  methods.  Because  the  practice  of telesurgery in Indonesian has not been clearly regulated, it can be concluded that there are still problems in the use of telesurgery.  Therefore,  this  research  will  discuss  and analyze  reguulations  related  to  the  use  of  robotic  remote surgery technology. This research uses conventional legal methods  and  is  based  on  a  statutory  and  conceptual approach,  then  provides  an  analysis  of  the  form  of regulation  for  the  use  of  telesurgical  technology  using robots in medical practice.
Keywords: Artificial Intelligence, Medical Practice, Telesurgery

## Abstrak
Fokus  penelitian  ini  adalah  regulasi  penggunaan teknologi  robotik telesurgery dalam  praktik kedokteran. Perkembangan teknologi di Indonesia sangat  pesat  khususnya  di  bidang  kecerdasan buatan.  Keberadaan  kecerdasan  buatan  juga memberikan  pengaruh  besar  dalam  bidang pelayanan  medis.  Salah  satu  bentuk  pelayanan dengan  menggunakan  teknologi  bedah  robotik jarak jauh yaitu telesurgery . Telesurgery merupakan operasi  pembedahan  yang  dilakukan  dari  jarak jauh  dan  layanan  ini  sedang  populer.  Secara umum  pengaturan  praktik telesurgery mengacu pada UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran dan  UU  No.  17/2023  tentang  Kesehatan.  Saat  ini Indonesia  masih  belum  memiliki  peraturan perundang-undangan  khusus  yang  mengatur
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
praktik  pelayanan  medis  dengan  metode  operasi bedah  jarak  jauh.  Karena  praktik telesurgery di Indonesia  belum  diatur  secara  jelas  dan  khusus, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  terdapat problematika  dalam  penggunaan telesurgery .  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk memberikan  analisis  mengenai  bentuk  peraturan terkait  penggunaan  teknologi  bedah  robotik  jarak jauh.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi hukum normatif dan didasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Praktik

## Kedokteran, Telesurgery

## PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi  saat  ini,  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  semakin canggih  dan  terus  berkembang  dari  waktu  ke  waktu.    Perkembangan  yang  pesat  ini  juga berdampak  pada  dunia  kedokteran,  dengan  munculnya  teknologi-teknologi  baru  yang memudahkan  praktik  dokter  di  dunia  maya.  Kedokteran  dalam  bahasa  inggris  disebut medicine yang  berarti  ilmu  dan  praktik  mendiagnosa,  mengobati,  dan  mencegah  penyakit. Kedokteran  mencakup  berbagai  kegiatan  medis  yang  bertujuan  untuk  memelihara  dan memulihkan  kesehatan  melalui  pencegahan  dan  pengobatan.  Semua  masalah  kesehatan ditangani  tanpa  memandang  jenis  penyakit,  kelompok  umur,  dan  jenis  kelamin  (Nurdin, 2015).  Oleh  karena  itu,  permasalahan  tersebut  harus  diselesaikan  secepat  mungkin  secara profesional  dan  sesuai  dengan  prinsip  pelayanan  yang  efisien  dan  efektif  dengan  tetap menghormati tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral (Zickuhr, 2016).
Kesehatan  merupakan  suatu  hal  wajib  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Negara  dan Negara  menjamin  kesehatan  seluruh  masyarakat  guna  mencapai  derajat  kesehatan masyarakat  yang  setinggi-tingginya.  Dalam  hukum  positif  Indonesia  terdapat  beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai kesehatan. Hak atas kesehatan telah dijelaskan dalam  Pasal  28H  Undang-Undang  dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menegaskan  bahwa  kehidupan  setiap  orang  dalam  keadaan  sejahtera  lahir  dan  batin, mempunyai  tempat  tinggal,  memiliki  lingkungan  yang  bersih  dan  menerima  layanan kesehatan.  Hak  masyarakat  atas  kesehatan  mengandung  arti  bahwa  pemerintah  harus memungkinkan  setiap  individu  dapat  hidup  sehat,  pemerintah  berupaya  menyediakan fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  memadai  dan  dapat  diakses  oleh  seluruh  masyarakat (Hukum,  2009).  Dengan  adanya  akses  dan  tanggung  jawab  terhadap  penyediaan  fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, masyarakat menginginkan pelayanan kesehatan yang lebih baik diberikan di fasilitas kesehatan.
Kemajuan  teknologi  di  bidang  kesehatan,  dokter  diharapkan  dapat  menggunakan teknologi  yang  lebih  modern.  Kemudahan  akses  pasien  terhadap  layanan  medis  dapat menjadi  salah  satu  tujuan  pengembangannya.  Dukungan  dari  berbagai  pemangku kesehatan dalam kepentingan rumah sakit sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat,  seperti  sebagai  pengobatas  pasien  yang  tepat  dan  cepat. Dalam hal peningkatan yang pesat dalam layanan kesehatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan munculnya banyak perangkat medis yang canggih, yang menjadi alat dari sistem perawatan kesehatan.
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Di bidang kesehatan, keberadaan Artifial intelligence (AI) diharapkan memiliki potensi yang  baik  dalam  meningkatkan  keberhasilan  pengobatan  medis.  Penggunaan  teknologi robotik  dalam  bidang  bedah  dan  pembedahan  menjadi  salah  satu  cara  AI  dapat memberikan  dampak  yang  signifikan.  Bedah  robotik  mengurangi  rasa  ketakutan  pasien dalam proses bedah dan memungkinkan prosedur bedah yang lebih tepat. Hal ini membuka pintu  untuk  hasil  yang  lebih  baik,  pemulihan  lebih  cepat,  dan  mengurangi  komplikasi (Farwati,  2023).  Dengan  menggabungkan  kecerdasan  buatan  dan  ketrampilan  teknolgi robotik, dunia perawaran medis dapat mencapai tingkatt efisiensi yang lebih tinggi dalam bidang  bedah.  Teknologi  robotik  yang  digunakan  dalam  operasi  medis  sering  disebut dengan telesurgery .
Perkembangan  teknololgi  bidang  kesehatan  di  Indonesia  tidak  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  saat  ini.  Dengan  semakin  meningkatnya  masalah  malpraktik  dan ketidakjelasan  peraturan,  maka  status  dokter telesurgery dapat  terancam.  Prinsip  etika kedokteran berasal dari empat prinsip bioetika yaitu non-maleficence , otonomi, dan keadilan yang  jarang  diperhitungkan  dalam  telemedis.  Seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  2 KODEKI  2012  dengan  jelas  disebutkan  bahwa  dokter  harus  selalu  mengambil  keputusan profesional  yang  independen  dan  mempertahankan  seseorang  (Kuntardjo,  2020).  Perilaku profesional  disini  berarti  dokter  harus  memeriksa  pasien  sebelum  melakukan  tindakan berdasarkan  diagnosa  yang  diberikan,  yang  hampir  tidak  mungkin  dilakukan  dengan telemedis.  Dari  sudut  pandang  etika,  telemedis  menyebabkan  pudarnya  hubungan  antara dokter dengan pasien dengan kontak tatap muka.
Telesurgery adalah  sistem  bedah  baru  yang  menggunakan  jaringan  nirkabel  dan teknologi  robot  untuk  menghubungkan  ahli  bedah  dan  pasien  yang  berjauhan.  Teknologi ini  tidak  hanya  menguntungkan  kekurangan  dokter  bedah  saat  ini,  namun  juga menghilangkan  hambatan  geografis  yang  menghalangi  prosedur  bedah  yang  cepat  dan berkualitas  tinggi,  beban  keuangan,  komplikasi,  dan  seringkali  beresiko  saat  melakukan perjalanan jarak jauh. Sistem ini juga membantu meningkatkan presisi bedah dan menjamin keselamatan dokter bedah (Valeriu, 2015).
Tujuan telesurgery adalah  untuk  memberikan  layanan  medis  dan  meningkatkan kualitas  layanan  secara  merata  di  seluruh  negeri,  terutama  di  daerah  terpencil.  Selain  itu, telesurgery juga  bertujuan  untuk  meminimalkan  rujukan  ke  dokter  atau  layanan  medis  di kota-kota  besar.  Jenis  operasi  yang  dilakukan  melalui telesurgery antara  lain  bedah  toraks, bedah  saluran  cerna,  dan  bedah  urologi  dan  ginekologi.  Pengembangan  robot telesurgery merupakan proyek yang berjalan di setiap tahun nya yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan medis di wilayah yang sulit dijangkau di daerah terpencil di Indonesia.  Rumah  Sakit  Hasan  Sadikin  (RSHS)  bekerja  sama  dengan  Negara  Iran  untuk mengembangkan teknologi yang lebih maju ( Kemenkes Klaim Robot Operasi Bedah Jarak Jauh Di RI Bisa Mulai 2025 , 2022) .
Keuntungan  yang  diberikan  dalam  pelayanan  kesehatan telesurgery tentunya membawa  tantangan  dan  permasalahan  baru  dalam  dunia  kesehatan.  Bila  menggunakan layanan  medis  dan  bedah  jarak  jauh,  dokter  dan  pasien  tentunya  dapat  menggunakan teknologi  robotik  yang  dilakukan  secara  tidak  langsung  sehingga  kesalahan  penanganan operasi sangat mungkin terjadi dan tentunya dapat menimbulkan kerugian terhadap pasien. Penting  juga  dipahami  bahwa  penggunaan  telesurgery  dapat  menimbulkan  berbagai permasalahan hukum seperti perizinan, akreditasi, keamanan rekam medis, pedoman klinis,
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dan  asuransi.  Karena  belum  ada  peraturan  khusus  yang  memberikan  kejelasan  kepastian hukum  dalam  penggunaan telesurgery proses  pelaksanaannya  masih  sangat  mudah  terjadi kesalahan,  kekeliruan  bahkan  pelanggaran.  Dengan  melihat  kondisi  yang  nyata  dan implikasi  hukum  permasalahan telesurgery di  Indonesia  memerlukan  peraturan  hukum yang  jelas  mengatur  penggunaan telesurgery .  Membiarkan  perubahan  dan  perkembangan tanpa  ada  penyesuaian  peraturan  mengakibatkan  dalam  keadaan  ketidakpastian  (Anwar, 2013).  Dengan  adanya  permasalahan  hukum  diatas  yang  disebutkan  sebagai  isu  hukum, kemudian  untuk  memberikan  pengetahuan  mengenai  ilmu  hukum  khususnya  mengenai “Pengaturan  Penggunaan  Teknologi  Robotik  Telesurgery  Dalam  Praktik  Kedokteran” muncul  sebuah  pertanyaan  yaitu  bagaimana  aturan  mengenai  penggunaan  teknologi robotik  telesurgery  dalam  praktik  kedokteran  yang  nantinya  akan  menjadi  topik pembahasan di bawah ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  normatif  yang  dilakukan  dengan menganalisis  dokumen  hukum  yang  berkaitan  dengan  topik  tertentu.  Penelitian  ini mengggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual  dengan  didukung sumber  primer  dan  sekunder.  Tujuan  dari  normatif  ini  adalah  untuk  mengetahui penyesuaian antara antara peraturan hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip hukum. Adapun  referensi  dokumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  seperti  undang-undang, peraturan pemerintah, dan sumber hukum lainnya. Selain itu, dokumen pendukung sebagai referensi penelitian seperti literatur hukum, buku, jurnal hukum dan referensi lainnya yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian normatif (Marzuki, 2017).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perizinan Praktik Kedokteran
Dilihat dari hukum administrasi, izin adalah suatu keputusan yang dikleuarkan oleh Pemerintah, yang mmepunyai muatan tertentu, tersendiri, dan pasti. Pengertian izin adalah suatu  perbuatan  hukum  administratif  Negara  yang  bersifat  sepihak  yang  menerapkan peraturan  dengan  syarat-syarat  tertentu  berdasarkan  persyarataan  dan  tata  cara  yang ditentukan dalam undang-undang. Perizinan adalah suatu bentuk fungsi pengelolaan dan pengendalian  yang  dilakukan  Pemerintah  atas  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat. Bentuk  perizinan  dapat  berupa  pendaftaran,  rujukan,  sertifikasi,  dan  wewenang  untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi atau individu dalam suatu usaha sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu  kegiatan  atau  tindakan  (Syahputra,  2022).  Karena  setiap  izin  diatur  oleh  peraturan hukum  nya  sendiri,  maka  dalam  proses  penentuannya  hendaknya  memperhatikan peraturan hukum yang mendasari izin tersebut.
Dokter merupakan tenaga kesehatan yang menjadi penghubung pertama bagi pasien untuk  menangani  segala  permaslaahn  kesehatan  yang  dihadapinya  tanpa  memandang jenis penyakit, kelompok, umur, dan jenis kelaim. Dalam melaksanakan tugasnya, dokter berkoordinasi  dan  berkolaborasi  dengan  tenaga  kesehatan  profesional  lainnya  dengan menggunakan  prinsip  pelayanan  yang  efektif  dan  efisien  serta  menjunjung  tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika, dan moral (Febrilyani, 2019). Dalam hubungan pelayanan kesehatan, dokter sebagai pemberi pelayanan memberikan pelayanan kesehatan
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
kepada  pasien  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  atau  menciptakan  kesehatan  pasien. Jenis  hubungan  ini  disebut  juga  dengan  hubungan  pelayanan  dalam  bidang  kesehatan. Selanjutnya  hubungan  antara  dokter  dan  pasien  bermula  dari  rasa  saling  percaya,  suatu hubungan  yang  dikenal  dengan  perjanjian  terapeutik.  Dalam  istilah  hukum,  perjanjian pengobatan  diartikan  sebagai  hubungan  hukum  antara  dokter  dan  pasien  dalam  rangka pelayanan  medis  profesional  berdasarkan  kompetensi  sesuai  keahlian  dan  keterampilan tertentu  dalam  profesi  kedokteran.  Demikian  pula  hubungan  yang  terjalin  antara  dokter dan pasien pada saat melakukan telesurgery.
Aturan  mengenai  perizinan  dokter  dan  dokter  gigi  diatur  dalam  UU  No.  29/2004 tentang  Praktik  Kedokteran.  Dalam  dokumen  tersebut,  meminta  dibentuknya  organisasi bernama  KKI  (Konsil  Kedokteran  Indonesia)  (Samosir,  2022).  Di  sini,  Konsil  Kedokteran Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melakukan Pendaftaran Dokter dan Dokter gigi
b. Menyetujui standar pelatihan profesi dokter dan dokter gigi; Dan
c. Konsultasi  Pelaksanaan  Praktik  Kedokteran  dilakukan  dengan  instansi  terkait  dengan fungsinya
Setiap  dokter  dan  dokter  gigi  yang  telah  menyelesaikan  studinya  dan  ingin melakukan  praktik  kedokteran  harus  memenuhi  ketentuan  berikut:  mendapatkan  izinya terlebih  dahulu.  Dalam  hal  ini,  izin  yang  dimaksud  adalah  Surat  Izin  Praktik  (SIP).  Izin praktik mempunyai dua arti:
a. Izin kewenangan formil
b. Izin kewenangan materiil
Dokter  wajib  menjalankan  kewenangan  formil  yang  merupakan  wewenang berdasarkan  Pasal  29  ayat  (1)  dan  Pasal  36  UU  No.  29/2004  tentang  Praktik  kedokteran. Adapun pasal 29 ayat (1) yang di dalamnya mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang  berpraktik  di  Indonesia,  harus  memiliki  surat  tanda  registrasi  dokter.  Ada  syarat- syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan STR. Syarat yang perlu dipenuhi adalah memiliki surat keterangan dokter, dokter gigi spesialis, sumpah dokter, dan surat keterangan  jasmani  dan  rohani  serta  sertifikasi  kompetensi.  Profesi  dokter  wajib menjalankan profesi nya dengan mengacu pada peraturan etika profesi.
Peraturan selanjutnya yang menjelaskan izin praktik yaitu Pasal 36 UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran  di  Indonesia  wajib  memiliki  SIP.  Izin  praktik  yang  dikeluarkan  oleh kabupaten/kota  terkait  dinas  kesehatan  kota.  Izin  praktik  ini  tentunya  dikeluarkan  oleh otoritas kesehatan yang mempunyai yurisdiksi khusus tempat dokter tersebut melakukan praktik kedokteran. Artinya, ketika seorang dokter ingin mendapatkan izin praktik, harus memiliki  persyaratan  khusus,  mempunyai  surat  tanda  daftar  praktik  sebagai  dokter, mempunyai  tempat  praktik,  dan  mempunyai  izin  praktik,  rujukan  dan  instansi  profesi. STR dan izin praktik merupakan unsur yang harus dimiliki oleh dokter untuk melakukan praktik kedokteran (Sepang, 2016).
Surat izin praktik diatur dalam Pasal 37 UU No.29/2004 yang mengatur bahwa SIP hanya dapat dikeluarkan untuk paling banyak tiga tempat dan hanya berlaku untuk satu tempat  praktik,  sedangkan  dalam  Pasal  38  poin  kedua  diatur  bahwa  untuk  memperoleh SIP  sesuai  rencana,  dokter  harus  mempunyai  tempat  praktik.  Apabila  seorang  dokter mempunyai  tiga  SIP  dan  tetap  melakukan  praktik telesurgery, maka  dapat  dikatakan
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
berpraktik  tanpa  izin.  Berdasakan  Pasal  76  UU  No.29/2004  ini,  dokter  yang  dengan sengaja  melakukan  praktik  kedokteran  tanpa  SIP  dipidana  dengan  pidana  denda  paling banyak Rp. 1.000.000, (Hukum et al., 2009).

## Telesurgery Dalam Perspektif Hukum Kesehatan
Kesehatan  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia.  Kesehatan  diartikan  sebagai keadaan  sehat,  baik  fisik,  mental,  spiritual  dan  sosial,  yang  memungkinkan  seseorang menjalani  kehidupan  yang  produktif  secara  ekonomi  dan  sosial.  Kesehatan  juga merupakan  sesuatu  yang  berharga,  bahkan  sangat  penting,  esensial  bagi  manusia kehidupan  manusia  untuk  mencapai  (memperjuangkan)  tujuan  atau  harapannya.  Di Indonesia, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus dicapai sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pancasila dan pembukaan UUD 1945 yang keempat (Andrianto & Athira, 2022).
Mengingat  pentingnya  kesehatan  bagi  manusia,  maka  perlu  adanya  pembangunan kesehatan  yang  mencakup  seluruh  aspek  kehidupan  dengan  menempatkan  peran pemerintah  dan  masyarakat  pada  posisi  yang  sama  dan  setara.  Setiap  orang  berhak mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  karena  di  dalam  tatanan  masyarakat  dimana  pun, sudah  merupakan  tugas  dan  kewajiban  dokter  melalui  pelayanan  kesehatan  (Koswara, 2020). Pembangunan kesehatan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemajuan dan  kemampuan  masyrakat.  Hidup  sehat  untuk  mencapai  derajat  kesehatan  masyarakat yang  setinggi-tingginya,  mengingat  hal  tersebutt  merupakan  investasi  dalam pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Oleh karena itu, segala kegiatan yang bertujuan  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminasi, partisipasi dan  keberlanjutan,  sangat  penting  untuk  melatih  sumber  daya  manusia  Indonesia, sehingga meningkatkan ketahanan dan daya saing Negara dalam kebutuhan nasional.
Selain  itu,  Undang-Undang  kesehatan  memuat  asas  dan  tujuan  yang  menjadi landasan  dan  pedoman  pembangunan  kesehatan,  yang  dicapai  melalui  upaya  kesehatan yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesehatan,  kesiapan,  dan  kemampuan  hidup  sehat penduduk  untuk  mencapai  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  optimal,  jangkauan tercapai  tanpa  membedakan  status  sosial.  Dalam  UU  No.17/2023  tentang  Kesehatan mengatur  bahwa  pembangunan  kesehatan  dilaksanakan  atas  dasar  kemanusiaan, keseimbangan,  manfaat,  perlindungan,  penghormatan  terhadap  hak  dan  kewajiban, keadillan,  gender,  non-diskriminasi,  dan  norma  agama.  UU  Kesehatan  juga  didasarkan pada  tujuan  pembangunan  kesehatan  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  kemampuan hidup sehat sehingga masyarakat dapat mencapai pelayanan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya  sebagai  investasi  di  bidang  kesehatan.  Mengembangkan  sumber  daya manusia yang efisien secara ekonomi dan sosial.
Berdasarkan  tujuan  tersebut,  akses  terhadap  pelayanan  kesehatan  dasar  bagi masyarakat di daerah terpencil seringkali menjadi tantangan bagi pemerintah. Oleh karena itu,  diperlukan  suatu  solusi  untuk  melayani  kesehatan  masyarakat  di  wilayah  Indonesia yang  belum  terjamah  (Mannas,  Yussy  Adeline,  2022).  Dengan  menggunakan  teknologi canggih berupa telesurgery. Telesurgery atau dalam bahasa Indonesia disebut bedah jarak jauh,  adalah  penggunaan  teknologi  dan  komunikasi  yang  dipadukan  dengan  keahlian medis  untuk  memberikan  pelayanan  medis,  mulai  dari  konsultasi,  diagnosis  sementara, dan perencanaan hingga prosedur medis, tanpa ruang terbatas atau dilakukan dari jarak
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
jauh.  Definisi  lain  dari  telesurgery  adalah  pemberian  pelayanan  medis  dengan menggunakan sistem bedah jarak jauh. Oleh dokter dengan menggunakan teknologi robot.
Sampai  waktu  ini  belum  ada  pengaturan  khusus  mengenai  telesurgery  dalam  UU No. 17/2023. Namun dalam praktik sehari-hari, ada beberapa undang-undang yang patut dijadikan pedoman dalam penggunaan teknologi bedah. Robotik telesurgery adalah ujung tombaknya  pelayanan  medis.  Dalam  melakukan  telesurgery,  ada  beberaap  faktor  yang harus  diperhatikan  dalam  menjalankan  praktik.  Mengutip  pada  Pasal  274  huruf  (a)  UU No.  17/2023,  menjelaskan  bahwa  tenaga  medis  ketika  dalam  menjalankan  kegiatannya, wajib  memberikan  pelayanan  kedokteran  menurut  standar  profesi,  standar  pelayanan profesi, standar prosedur pembedahan, etika profesi dan kebutuhaan kesehatan pasien.
Dokter harus menyadari bahwa sistem pengunaan telesurgery memiliki keterbatasan dalam menyajikan pelayanan yang komprehensif mengenai kondisi klinis pasien. Dokter harus  mempertimbangkan  bahwa  informasi  yang  disajikan  dalam  sistem  telesurgery cukup  untuk  membangun  kepercayaan  profesional  yang  kuat  yang  dapat  diikuti  dalam perawatan medis dan penetuan manajemen pasien.
Seperti  halnya  hubungan  antara  dokter-pasien  dengan  menggunakan  telesurgery, juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran.  Pasal  39  UU  No.29/2004  mengatur  bahwa  praktik  kedokteran  dilaksanakan atas dasar perjanjian yang didasarkan atas hubungan saling percaya antara dokter dengan pasien  yang  bertujuan  untuk  memelihara  kesehatan,  mencegah  penyakit,  meningkatkan kesehatan,  dan  dan  menyembuhkan  penyakit,  serta  memulihkan  kesehatan.  Perjanjian tersebut merupakan salah satu upaya maksimal untuk melayani industri kedokteran yang harus  dilakukan  oleh  dokter  untuk  merawat  dan  memulihkan  kesehatan  pasien  yang sesuai  dengan  standar  pelayanan,  standar  profesi,  standar  operasional  prosedur  dan kebutuhan medis rumah sakit pasien (Mustikasari, 2021).
UU  Kesehatan  No.  17/2023  hanya  mengatur  mengenai  pelayanan  medis  terhadap pasien yang memenuhi standar pelayanan profesional dan tidak mengatur secara spesifik mengenai  penggunaan  operasi  jarak  jauh.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penggunaan telerobotik  dalam  telesurgery  belum  sepenuhnya  diatur.  Kurangnya  regulasi  yang mengatur  pelayanan  medis  antara  dokter  dan  pasien  melalui  telesurgery  dapat menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Hal  ini  tentu  kurang  memberikan  cakupan pelayanan  telesurgery  dokter-pasien  terutama  mengenai  keamanan  penggunaan telesurgery  dalam  operasi  bedah  jarak  jauh.  Pembedahan  jarak  jauh  mengandalkan teknologi  nirkabel  dan  teknologi  robotik  yang  dapat  mengakibatkan  kegagalan  saat pembedahan.  Perlu  diketahui  bahwa  hingga  saat  ini  belum  ada  peraturan  hukum  yang secara  khusus  mengatur  penggunaan  penggunaan  telesurgery  dalam  praktik  kedokteran umum dan layanan telesurgery.

## Penggunaan Telesurgery
Telesurgery berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu tele yang  berarti  jauh  dan cheirourgia yang  berarti  bekerja  dengan  tangan. Telesurgery adalah  alat  bedah  baru  yang menggunakan teknologi robotik dan jaringan nirkabel untuk menghubungkan pasien dan ahli  bedah  yang  secara  geografis  jauh.  Telesurgery  menggunakan  bentuk  kontrol  robot jaringan.  Robot  melakukan  tindakan  pembedahan,  namun  robot  dikendalikan  langsung oleh  dokter  bedah  dengan  menggunakan  sistem  robot  yang  dikendalikan  oleh  dokter bedah di lokasi yang jauh (Mohan et al., 2021).
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Bedah  dengan  robot  pertama  kali  dikembangkan  oleh  Kementerian  NATO  karena diperlukan  untuk  memberikan  dukungan  bedah  kepada  tentara  di  medan  perang.  Phil Green  adalah  orang  pertama  yang  menciptakan  di  California  sebuah  sistem  yang  terdiri dari dua kamera dan sebuah telerobot, sebuah sistem yang dipasang di meja bedah yang ditempatkan  di  medan  perang.  Kamera  mengirimkan  gambar  pembedahan  ke  komputer jarak  jauh,  tempat  ahli  bedah  mengontrol  telerobot  bedah.Telesurgery  didefinisikan sebagai prosedur bedah jarak jauh yang dilakukan oleh ahli bedah atau tim bedah, pada jarak berapa pun dari pasien dan ruang operasi. Teknik diagnostik dan pengobatan baru ini  merupakan  salah  satu  cabang  telemedis,  yang  melibatkan  penggunaan  alat  medis  di lokasi  selain  lokasi  pasien,  melalui  perangkat  robot  dan  elektronik,  dengan  tujuan memberikan perawatan medis dengan kualitas terbaik (Iqbal et al., 2019).
Faktor  penentu  bedah  berbantuan  robot  adalah  jarak  antara  pasien  dan  dokter bedah,  tanpa  interaksi  nyata,  sehingga  dapat  menimbulkan  skeptisisme  di  kedua  sisi, penerapan telemedis harus berpedoman pada prinsip etika yang sama dan telah menjadi landasan  kedokteran  sebelum  menggunakan  teknologi  baru  ini.  Namun,  spesifikasi spesifik dari inovasi medis ini menimbulkan serangkain pertanyaan etis yang baru mulai muncul beberapa tahun setelah penerapan nya. Permasalahan tersebut antara lain dampak terhadap  hubungan  antara  pasien-dokter,  termasuk  hilangnya  kontak  fisik  langsung antara  tenaga  profesional  dan  pasien  yang  berpotensi  terjadinya  depersonalisasi.  Secara tradisional,  pembedahan  dilakukan  pada  jarak  yang  diukur  dalam  sentimeter  atau millimeter dari pasien dan dalam banyak kasus terdapat kontak fisik antara dokter bedah dan pasien jika dilakukan secara online. Dengan berkembangnya bedah laparoskopi, jarak ini semakin bertambah, sekaligus memberikan hasil bedah yang lebih baik.
Dengan telesurgery atau pembedahan yang dibantu dengan bantuan robot, prinsip etika  praktik  medis  tetap  sama  dan  mencakup  privasi,  keamanan  perangkat,  serta pengumpulan  dan  penyimpanan  data.  Aspek  hukum  dan  etika  perlu  diperkuat  untuk memastikan  kualifikasi  medis  akreditasi  profesional  sera  menyatukan  standar  praktik untuk menghindari pembatasan akses pasien terhadap layanan bedah robotik. Kode etik kedokteran  adalah  bagian  dari  etika  umum  yang  ada  di  masyarakat,  maka  dalam pelaksanaan  praktik  nya  tidak  boleh  bertententangan  dengan  kode  etik  kedokteran  dan kode etik yang ada di masyarakat (Siregar, 2020). Merujuk pada Pasal 8 KODEKI Tahun 2012  dijelaskan  bahwa  dalam  segala  kegiatan  kedokteran,  dokter  wajib  memberikan pelayanan secara kompeten, kebebasan penuh dalam teknik dan moral, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia pada bagian penjelasan pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  seorang  dokter  harus  melakukan  pengobatan  dengan kompeten, sekaligus memberikan kebebasan dan kasih sayang  kepada pasien nya (Putu et al.,  2015).  Dimana  dokter  menyikapi  kebutuhan  pasien  secara  positif,  memberikan pertolongan darurat berdasarkan kemanusiaan, dan dapat menempatkan diri pada posisi orang lain.
Di  berbagai  Negara  memiliki  kode  etik  yang  menjelaskan  prinsip  dasar  dan  tugas dokter. Kode etik menunjukkan moral bagi dokter dan menjamin mutu moral di kalangan masyrakat  (Meri,  Handayani,  2020).  Aturan-aturan  ini  didasarkan  pada  prinsip-prinsip etika  dan  kewajiban  dokter  untuk  melindungi  kehidupan,  kesehatan,  dan  integritas  fisik dan psikologis pasien, terlepas dari lokasi geografis, dengan menjadikan perawatan pasien sebagai perhatian utama dan menghormati martabat manusia. Dalam melakukan praktik
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
telesurgery, dokter tidak melakukan kontak langsung dengan pasien. Namun hal ini, tidak menghalangi  penerapan  prinsip  etika  atau  kewajiban  lain  dokter  kepada  pasien,  seperti keamanan, mutu, dan keselamatan.
Di bidang kedokteran pada umunya dan bidang bedah jarak jauh pada khususnya, diperlukan  tindakan  untuk  mengevaluasi  mutu  pelayanan  medis  untuk  memastikan bahwa pelayanan diagnostik dan pengobatan memenuhi standar tertinggi yang ditetapkan dan  diberikan  kepada  pasien.  Penggunaan  sistem  elektronik  dapat  membahayakan kerahasiaan  dan  tindakan  khusus  harus  diambil  untuk  mencegah  transmisi  data  medis yang tidak tepat. Dalam situasi seperti transmisi hasil tes, terutama jika USG menunjukkan jenis kelamin anak, kelainan atau penyakit tertentu, dan tindakan tambahan harus diambil. Dokter  yang  menyediakan  layanan  telesurgery  harus  memastikan  bahwa  pasien  setuju untuk menyampaikan proses penanganan operasi dengan jarak jauh menggunakan robot.
Telesurgery  menawarkan  manfaat  tertentu  bagi  pasien  dan  dokter,  dan  seiring dengan semakin luasnya penggunaan praktisi tersebut harus menyadari aspek hukum dan etika.  Idealnya,  standarisasi  dan  regulasi  aspek-aspek  ini  harus  diterapkan  sehingga pertimbangan  serupa  juga  dipertimbangkan  di  semua  Negara  yang  menyediakan  atau memperoleh manfaat dari layanan telesurgery (Valeriu, 2015).

## KESIMPULAN
Telesurgery adalah  metode  pembedahan  yang  dilakukan  secara  berjauhan,  di  mana dokter dengan pasien berada di tempat yang berbeda dengan jarak yang jauh. Penggunaan teknologi  bedah  jarak  jauh  menggunakan  teknologi  robot  atau  sistem  komputer  yang dikendalikan  dari  jarak  jauh  oleh  dokter  ahli  bedah.  Dalam  menyelenggarakan  praktik kedokteran setiap dokter terlebuh dahulu wajib memiliki STR dan SIP, hal ini diatur pada UU  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penggunaan telesurgery di Indonesia sekarang ini sejatinya belum diatur, regulasi yang belum jelas akan membahayakan posisi dokter dengan pasien dalam telesurgery .  Kurangnya  regulasi  yang  mengatur  pelayanan  medis  antara  dokter  dan pasien melalui telesurgery dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu kurang memberikan  cakupan  pelayanan telesurgery dokter-pasien  terutama  mengenai  keamanan penggunaan telesurgery dalam  operasi  bedah  jarak  jauh. Telesurgery menawarkan  manfaat tertentu bagi pasien dan dokter, dan seiring dengan semakin luasnya penggunaan praktisi tersebut harus menyadari aspek hukum dan etika.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto,  W.,  &  Athira,  A.  B.  (2022).  Telemedicine  (Online  Medical  Services)  Dalam  Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi: Program Telemedicine Indonesia/Temenin  Di  Rumah  Sakit  Dr.  Cipto  Mangunkusumo). Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 52 (1), 220–250.
Anwar, A. (2013). Aspek Hukum Penggunaan Telemedicine. Fiki 2013 .
Farwati, M., Salsabila, I. T., Navira, K. R., & Sutabri, T. (2023). Analisa Pengaruh Teknologi Artificial  Intelligence  (Ai)  Dalam  Kehidupan  Sehari-Hari. Jursima:  Jurnal  Sistem Informasi & Manajemen , 11 (1), 39–45.
Febrilyani, Gh. P. A. (2019). Bab Ii Aspek Hukum Keperdataan Dalam Praktik Kedokteran . 27–60. http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49553/Chapter
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
II.pdf?sequence=4&isAllowed=y, Hukum,  F.,  Islam,  U.,  Yogyakarta,  I.,  Istimewa,  D.,  &  Indonesia,  Y.  (2009). Aspek  Hukum Peraktik  Kedokteran  Melakukan  Tindakan  Medis  Yang  Bukan  Kewenangan  Kompetensi Profesinya . 1 , 403–419.
Iqbal,  S.,  Farooq,  S.,  Shahzad,  K.,  Malik,  A.  W.,  Hamayun,  M.  M.,  &  Hasan,  O.  (2019). SecureSurgiNET:  A  framework  for  ensuring  security  in  telesurgery. International Journal of Distributed Sensor Networks , 15 (9).
https://doi.org/10.1177/1550147719873811
Kemenkes Klaim Robot Operasi Bedah Jarak Jauh di RI Bisa Mulai 2025 . (2022). CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220702024918-20-816327/kemenkes- klaim-robot-operasi-bedah-jarak-jauh-di-ri-bisa-mulai-2025
Koswara,  I.  Y.  (2020). Malpraktik  Kedokteran  Perspektif  Dokter  dan  Pasien (Cetakan  Pe).  CV BUDI UTAMA.
Kuntardjo,  C.  (2020).  Dimensions  of  Ethics  and  Telemedicine  in  Indonesia:  Enough  of Permenkes Number 20 Year 2019 As a Frame of Telemedicine Practices in Indonesia? Soepra , 6 (1), 1–14. https://doi.org/10.24167/shk.v6i1.2606 Mannas, Yussy Adeline, S. E. (2022). Aspek Hukum Telemedicine Di Indonesia (R. A. Rusdian (Ed.); Cetakan ke). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum . Kencana.
Meri, Handayani, D. (2020). Etika Profesi & Aspek Hukum Bidang Kesehatan (E. Jaelani (Ed.); Cetakan Pe). WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.
Mohan,  A.,  Wara,  U.  U.,  Arshad  Shaikh,  M.  T.,  Rahman,  R.  M.,  &  Zaidi,  Z.  A.  (2021).
Telesurgery  and  Robotics:  An  Improved  and  Efficient  Era. Cureus , 13 (3). https://doi.org/10.7759/cureus.14124
Mustikasari,  A.  P.  (2021).  Informed  Consent  Dan  Rekam  Medis  Dalam  Telemedicine  Di
Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 8 (2), 89.
https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49759
Nurdin,  M.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Atas  Korban  Malpraktek Kedokteran. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 10 (1), 92–109. Putu,  I.  G.,  Ariyana,  W.,  Hukum,  F.,  &  Mataram,  U.  (2015). Peranan  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia Dalam Penyelesaian Kasus Malpraktek Dokter .
Samosir,  I.  N.  (2022).  Prosedur  perolehan  izin  praktik  dokter  ditinjau  dari  hukum administrasi negara jurnal. Hukum Administrasi Negara , 27.
Sepang, E. (2016). Sanksi Pidana terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Menurut Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004. Lex  Administratum , 3 (Mar),  248–253. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11500 Siregar, A. (2020). HukumKesehatanJilid1. In Hukum Kesehatan Jilid 1 .
Syahputra, R., Ardiansah, H., Kadaryanto, B., & Kuning, U. L. (2022). Kebijakan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Di Indonesia. Jurnal Hukum POSITUM , 7 (1), 67–82.
Valeriu,  A.  (2015).  Telesurgery  and  Robotic  Surgery:  Ethical  and  Legal  Aspect. Journal  of Community  Medicine  &  Health  Education , 05 (03),  4–5.  https://doi.org/10.4172/2161- 0711.1000355
Zickuhr,  B.  K.  M.  (2016). Profesi  Dokter  Ahli  Kandungan  Laki-Laki  Dalam  Pandangan  Hukum Islam . June .