## Perwalian Anak di Luar Nikah di Kabupaten Bone Bolango Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam
1 Anton Panto, 2 Zulkarnain Suleman, 3 Mustaqimah
1,2 Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontolo, 3 Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

## IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: thoni_anthoni@yahoo.co.id; zulkarnain-suleman@yahoo.com; mustaqimahhikam@gmail.com
Abstract: This article aims to find out and analyze the opinion of traditional leaders on the guardianship of children out of wedlock, what are the opinions of traditional stakeholders in Bone Bolango who allow guardianship for children out of wedlock and  the  resolution  of  the  issue  of  guardianship  of  children  out  of  wedlock.  This research  is  descriptive  research  intended  to  describe  a  situation  or  a  certain population area that is factual in a systematic and accurate manner. To enrich and sharpen argumentation analysis. This research uses a phenomenological approach. Based on the results of the research that in guardianship for children out of wedlock the perspective of customary law in Bone Bolango is allowed for biological fathers to  become  guardians  for  their  children  if  the  biological  father  marries  the  child's mother before the child is born. This  is  because of the customary view of tinepo (wisdom). However, if the child was born before the consent of the parents, then the biological father cannot be the guardian for the child.
Keywords: Guardianship, Children out of wedlock, Guardian of marriage.

## Guardianship of Children Out of Wedlock in Bone Bolango Regency Perspective of Customary Law and Islamic Law
Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pendapat tokoh adat terhadap perwalian anak diluar nikah, bagaimana pendapat pemangku adat di Bone  Bolango  yang  membolehkan  perwalian  bagi  anak  di  luar  nikah  dan penyelesaian persoalan perwalian nikah anak diluar nikah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.  Untuk  memperkaya  dan  mempertajam  analisis  argumentasi,  penelitian  ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada perwalian  bagi  anak  di  luar  nikah  perspektif  hukum  adat  di  Bone  Bolango dibolehkannya bapak biologis menjadi wali bagi anaknya bila mana bapak biologis menikahi  ibu  anak  tersebut  sebelum  anaknya  lahir.  Hal  ini  karena  adanya pandangan adat tentang tinepo (kebijaksanaan). Namun bila anak yang sudah lahir lebih dulu sebelum ijab qabul orang tuanya, maka bapak biologis tidak bisa menjadi wali bagi anak tersebut.
Kata Kunci: Perwalian, Anak Di Luar Nikah, Wali Nikah

## A. Pendahuluan
Wali  nikah  sangatlah  penting  dan  menentukan  sah  tidaknya  suatu pernikahan  karena  wali  nikah  dalam  hukum  pernikahan  Islam  merupakan    rukun pernikahan    (nikah),    sehingga    nikah    tanpa    wali  adalah  tidak  sah.  Wali  nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi   bagi   calon   mempelai wanita      yang      bertindak      untuk  menikahkannya.    Wali  bertindak  sebagai  orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali. 1 Dasar hukum  yang  dipakai  dalam  keharusan  adanya  wali  bagi  seorang  wanita  yang hendak  menikah,  para  ulama  berpedoman  dengan  dalil-dalil.  Dasar  hukum  yang mengatur tentang adanya wali masih banyak dibicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumhur ulama keberadaan wali dalam sebuah pernikahan  didasarkan atas QS al-Baqarah/2: 232.
Masyarakat  Gorontalo  yang  sangat  menjunjung  adat  menjadikan  setiap momentum  acara  sebagai  tradisi.  Tradisi  masyarakat  Gorontalo  hingga  saat  ini masih dipertahankan seperti halnya adat perkawinan memiliki beragam prosesi adat tersendiri  yang  cukup  unik  dan  sakral.  Penggunaan  adat  dalam  setiap  prosesi perkawinan  oleh  masyarakat  yang  meyakininya  seperti  halnya  di  Bone  Bolango dianggap sebagai sesuatu hal yang harus dilakukan dan tidak bisa terlewati segala bentuk prosesinya 2 .
Salah  satu  prosesi  upacara  perkawinan  yang  sangat  sakral  adalah  akad nikah,  di  mana  sang  pengantin  laki-laki akan  mengadakan  ijab  kabul  dengan  wali nikah  dari  pihak  perempuan.  Prosesi    ini  sebagai  bentuk  penyerahan  orang  tua (wali)  kepada  laki-laki  untuk  bertanggungjawab  sepenuhnya  akan  anaknya  dunia dan  akhirat.  Namun  terkadang  ditemukan  bahwa  yang  memberikan  perwalian bukan orang tua atau saudara atau paman perempuan, tetapi kadang wakil wali dan juga wali hakim.
1 Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam, Pasal 19
2 Tavip  Mopangga  dan  Kasim  Yahiji ,  “Pros esi  Adat  Motolobalango  dalam  Perspektif Hukum  Islam  (Studi  Perkawinan  Pada  Masyarakat  Kabupaten  Gorontalo), ” As-Syam:  Journal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Agustus 2020; 68-95.
Menurut  Islam,  satu-satunya  orang  yang  boleh  mengambil  alih  wewenang perwalian dalam perkawinan seseorang adalah pemerintah ( sulthan), itu pun apabila semua  orang-orang  yang  berhak  menjadi  wali  secara  hukum  dinyatakan  tidak  ada atau  tidak  diketahui  keberadaannya  atau  menyatakan  diri  enggan  menjalankan posisi dan kedudukannya. Wali bertindak sebagai wakil dari seluruh keluarga besar mempelai  wanita  untuk  mengikatkan  dirinya  dalam  tali  perkawinan  dengan  calon suaminya.  Sedemikian  penting  peran  dan  fungsi  wali  dalam  perkawinan  sehingga apabila  wali  pada  urutan  yang  lebih  tinggi  kedudukannya  tidak  ada,  atau  tidak hadir,  atau  tidak  dapat  menyatakan  pendapat,  maka  wali  pada  urutan  yang  lebih rendah kedudukannya yang akan menggantikannya. Bahkan apabila semua wali dari semua  tingkatan  tidak  ada,  tidak  hadir  atau  tidak  dapat  menyatakan  pendapat, maka hak perwalian pindah kepada pemerintah atau kepala negara ( sulthan). Hal ini sekaligus  menjadi  pesan  bahwa  dengan  adanya  mekanisme  pengaturan  seperti  itu dalam  agama  menunjukkan  wajibnya  izin  dan  kehadiran  wali  dalam  pernikahan adalah sesuatu yang penting.
Prinsipnya  kewenangan  untuk  menjadi  wali  hakim  ada  pada  kepala  negara ( sulthan),  namun  karena  secara  teknis  kewenangan  itu  tidak  mungkin  kalau dilakukannya  sendiri  mengingat  tugas  kepala  negara  yang  banyak  (baik  ke  dalam maupun  keluar)  dan  banyaknya  warga  negara  yang  harus  dilayani  apabila  dalam perkawinannya tidak mempunyai wali, menyebabkan kewenangannya sebagai wali hakim itu didelegasikan kepada pejabat yang lebih rendah. Dengan demikian, wali hakim  ialah  orang  yang  diangkat  oleh  pemerintah  untuk  bertindak  sebagai  wali dalam  suatu  pernikahan.  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  2  Tahun  1987 tentang Wali Hakim 3 menjelaskan bahwa yang ditunjuk sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Masyarakat  Gorontalo  yang  mayoritas  beragama  Islam  dalam  praktek pernikahan  masih  ditemukan  adanya  perwalian  dengan  wali  hakim,  apakah  ini sesuai  dengan  prinsip  adat  di  Gorontalo  yang  menganut  falsafah  adat  Gorontalo
3 Peraturan  ini  sudah  dicabut  dan  diganti  menjadi  Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 1, Ayat 2.
“ Adat  bersendi  Syara,  Syara  bersendi  Kitabullah. ” Sebagaimana  data  yang ditemukan di salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2016 jumlah pasangan nikah sebanyak 147 pasang  dengan  wali hakim sebanyak 5 pasang, di tahun 2016 dari 133 pasangan nikah ada 7 pasangan dengan wali  hakim,  di  tahun  2017  dari  152  pasangan  nikah  ada  6  pasangan  yang menggunakan wali hakim, di tahun 2018 dari 158 pasangan nikah ada 5 pasangan dengan  wali  nikah  menggunakan  wali  hakim  sementara  ditahun  2019  dari  171 pasangan nikah 2 pasangan diantaranya menggunakan wali hakim. 4
Menjadi  sebuah  pertanyaan  bahwa  penggunaan  wali  hakim  memberikan isyarat  adanya  pernikahan  yang  terputus  nasab  dan  atau  adanya  pernikahan  dari anak di luar nikah yang mengharuskan adanya wali hakim. Adanya temuan data ini maka  sejauhmana  pandangan  hukum  adat  dan  hukum  Islam  di  Kabupaten  Bone Bolango dalam perwalian untuk anak di luar nikah.
Prinsipnya  pemangku  adat  mempunyai  peran  yang  strategis  dalam  setiap pelaksanaan  tradisi  adat  di  Gorontalo.  Peran  pemangku  adat  adalah mopopiduto (memperkuat)  dan  mendudukan  secara  teratur  ( adabu)  setiap  kegiatan  yang dilaksanakan  secara  adat,  sehingga  setiap  acara  yang  dilaksanakan  penuh  makna, sakral  dan  suci  berjalan  teratur  dan  sesuai  harapan.  Pemangku  adat  sebagai  ujung tombak  pelaksanaan  adat  istiadat  di  Gorontalo  mempunyai  wewenang  dan tanggung  jawab  yang  penuh,  baik  melaksanakan  kegiatan  adat  dan  melestarikan adat istiadat di Bumi Serambi Madinah Provinsi Gorontalo, khususnya masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.
Pemangku  adat  yang  berada  di  Kabupaten  Bbone  Bolango    mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan perayaan kegiatan adat yang sering dikenal  dengan pohutu,  maka  tentunya  pemangku  adat  mempunyai  kriteria  atau syarat-syarat  yang  dimiliki  untuk  menjadi  pemangku  adat.  Ada  dua  syarat  utama yang harus dimiliki untuk  menjadi pemangku adat, yaitu: mantan kepala desa atau masih  menjabat; popoli  wolo  ayuwa  (gerak  gerik/tingkah  laku/tutur  kata  yang
4 Data Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bone Bolango
baik); beragama Islam; balig; jujur; mempunyai wawasan keilmuan tentang agama; dan memahami ketentuan adat. 5
Pemangku adat atau lebih dikenal Baate di Kabupaten Bone Bolango hanya berada di dua wilayah yaitu, di Kecamatan Tapa Cs dan Kabila Cs hal ini mengacu pada wilayah adat sementara di bawah Baate dikenal Wu ’ u, hal ini berbeda dengan Kabupaten  Gorontalo.  Kesemua Wu ’ u  sudah  terbentuk  di  masing  masing  setiap kecamatan, ini membuktikan bahwa adat istiadat di Kabupaten Bone Bolango tetap terjaga  dan  terpeliharanya  kelestariannya  demi  keberlangsungan  tradisi  adat istiadat di Kabupaten Bone Bolango. Hal ini merupakan fungsi dibentuk pemangku adat  ( Baate/Wu ’ u)  di  seluruh  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Bone  Bolango melangsungkan  atau  melaksanakan  setiap  posesi  adat  di  masyarakat  Kabupaten Bone  Bolango,  khususnya  adat  dalam  pelaksanaan  tradisi  perkawinan  masyarakat Kabupaten Bone Bolango.

## B. Perwalian  Anak  Di  Luar  Nikah  dalam  Perspektif  Hukum  Adat  di  Kabupaten Bone Bolango
Perkawinan  dalam  tradisi  adat  Gorontalo  merupakan  suatu  ikatan  yang sakral  dan  suci  dengan  tujuan  untuk  menghasilkan  rumah  tangga  yang  baik  dan membentuk  keluarga  yang  diharapkan,  yaitu  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah, warrahmah.  Perkawinan  yang  dilaksanakan  secara  adat  bermuara  pada kelanggengan  rumah  tangga  sampai  maut  memisahkan  tidak  berakhir  pada perceraian  hidup.  Itulah  pemahaman  orang  tua  dahulu  ketika  pernikahan dilaksanakan secara adat.
Perkawinan  yang  dilaksanakan  secara  adat  membuat  pernikahan  secar teratur ( a’aturu ) dari proses awal pernikahan sampai akhir pernikahan, dari  proses mongilalo (meninjau), mohabari (meminta berita), momata’ u pilo’otaw a (meminta ketegasan), tolobalango  (menghubungkan  secara  resmi  proses  perkawinan), monga’ata dalalo (meratakan jalan proses perkawinan), molinelo (menghubungkan
5 Usman  Antu, Baate  Lo  Hulondalo  to  Kabila,  Ayahanda  Desa  Tunggulo  Selatan, Wawancara tanggal 20 Mei 2021.
keluarga  laki  laki  dan  perempuan), momu’o  ngango (meminta  restu  dari  keluarga dan disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama), modepito maharu (mengantar mahar), modepita  dilonggato  (mengantar  penyempurnaan  lauk  pauk)  sampai moponika (mengawinkan).
Hakikat perkawinan adat Gorontalo merupakan suatu tahap yang subtansial dalam  prosesi  perkawinan,    Perkawinan    merupakan  suatu  kegiatan  yang  sakral dalam  membentuk  rumah  tangga  sehingga  dipandang  perlu  untuk  melaksanakan adati perkawinan demi terwujudnya rumah tangga yang di idamkan ke depan, oleh sebab itu perkawinan secara adat memiliki hakikat yang begitu sakral. 6
Adat dalam tradisi perkawinan Gorontalo memiliki makna dan arti penting setiap  pelaksanaannya.  Ada  beberapa  tahapan  yang  dilalui  diantaranya:  (1) Mongilalo,  (2)  Mohabari,  (3) Momatata  u’pilootawa ,  (4) Motolobalango,  (5) Monga’ata  dalalo ,  (6) Molenilo,  (7) Momu’o  ngango ,  (8) Modepito  maharu,  (9)
Modepita  dilonggato,  (10)  Moponika,    (11)  Mengakaji,  (12)  Mopotuluhu,  yang paling  puncak  dan  juga  sahnya  dan  resminya  pasangan  suami  istri  adalah  pada prosesi mengakaji atau akad nikah. 7
Proses mengakaji atau akad nikah tentunya berhubungan dengan siapa yang di akad dan siapa yang akan menjadi wali nikahnya. Dalam aturan wali nikah dalam adat  Gorontalo  biasanya  mengaju  pada  wali  nasab  yang  berhak  menjadi  wali nikahnya.  Rujukan  dalam  pelaksanaan  perwalian  untuk  pernikahan  dalam  adat Gorontalo  juga  merujuk  kepada  hukum  Islam.  Dalam  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  20  Tahun  2019  tentang  Pencatatan  Perkawinan  disebutkan  bahwa  wali terdiri  dari  2,  yaitu:  1)  wali  nasab,  dan  2.  wali  hakim. 8 Selanjutnya  ayat  (3) disebutkan tentang urutan wali nasab, dengan urutan: bapak kandung; kakek (bapak dari bapak); bapak dari kakek (buyut); saudara laki-laki sebapak seibu; saudara laki- laki  sebapak;  anak  laki-laki  saudara  laki-laki  sebapak  seibu;  anak  laki-laki  dari saudara  laki-laki  sebapak;  paman  (saudara  laki-laki  bapak  sebapak  seibu);  paman
6 Ajub  Ishak, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  dan  Praktek  Perkawinan  dalam  Bingkai Adat Gorontalo (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 84-86.
7 Ibid. 8 Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  20  Tahu  2019  tentang  Pencatatan Pernikahan, Pasal 12, Ayat (1).
sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak); anak paman sebapak seibu; anak paman sebapak;  cucu  paman  sebapak  seibu;  cucu  paman  sebapak;  paman  bapak  sebapak seibu; paman bapak sebapak; anak paman bapak sebapak seibu; anak paman bapak sebapak;  saudara  laki-laki  kandung  kakek;  saudara  laki-laki  sebapak  kakek;  anak sebapak seibu saudara kandung kakek; dan anak saudara laki-laki sebapak kakek. 9 Juga  di  ayat  (2),  syarat  seorang  untuk  menjadi  wali  nasab  ada  5  yaitu  :  laki-laki; beragama Islam; baligh; berakal; dan adil. 10
Daftar  urutan  nasab  yang  menjadi  wali untuk    pernikahan  pada  umumnya. Perkawinan  pada  umumnya  berlaku  adat  yang  sempurna  yan  bisa  dilaksanakan sesuai  dengan  urutan  adat  yang  berlaku  dimasyarakat  Bone  Bolango.  Dalam  hal perwalian untuk anak yang di luar nikah, maka adat pun melihat adanya yang perlu diluruskan dan diperbaki dalam penerapan adat untuk pernikahan buat anak di luar nikah.
Perwalian  untuk  anak  lahir  di  luar  nikah  menurut  Usman  Antu, Baate  Lo Hulondalo To Kabila bahwa:
“ Perwalian anak di luar nikah dalam pandangan adat tidak dibolehkan orang tua  menjadi  wali  untuk  pernikahan  putrinya  meskipun  itu  anaknya  secara biologis, sebab adat Gorontalo yang bersendikan kepada Kitabullah menjadi panduan  dalam  pelaksanaan  pernikahan  dalam  hal  perwalian,  yang menjadikan  wali  bagi  anak  adalah  wali  hakim  hal  ini  mengaju  pada  hadis Nabi:  maka  pemimpin/hakimlah  yang  berhak  menjadi  wali  bagi  perempuan yang tidak mempunyai wali. ”
Di sisi lain dalam hal adat gorontalo ada yang dikenal dengan tinepo  atau kebijksanaan.  Dalam  hal Tinepo  ini  biasanya  yang  menjadi  ruang  bagi  beberapa masyarakat  menjadikan  dasar  untuk  dibolehkannya  wali  orang  tua.  Hal  ini  yang juga  menjadi  landasan  bagi  beberapa  oknum  yang  berani  menikahkan  perempuan meskipun tidak dengan wali yang sesungguhnya. 11 Sebagaimana wawancara dengan H. Usman Noho bahwa:
9 Ibid, Pasal 12, Ayat (3).
10 Ibid, Pasal 12, Ayat (2).
11 Usman  Antu,  Kepala  Desa  Tunggulo  Selatan/Ba'ate  Lo  Hulondalo  To  Kabila, Wawancara, tanggal  2 Desember 2020.
“ Dalam  hal tinepo  atau  kebijaksanaan  atau  dibolehkankan  perwalian  untuk anak  di  luar  nikah  adalah  sebagaimana  ungkapan  di  masyarakat  bahwa opiyoheliyo  umapoopiyolu.  (sebaiknya  yang  sudah  salah  diperbaiki)  dengan harapan  menjadi  catatan  dan  pelanjaran  bagi  pasangan  suami  istri  dalam menjalani rumah tangga untuk mejadi lebih baik, dan tidak akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama dan adat. ” 12
Tinepo  ini  sebenarnya  begitu  melekat  di  masyarakat  sehingga  terkadang juga  menjadi  salah  dalam  penerapannya.  Harapannya tinepo  ini  hanya  untuk menutupi  aib  agar  tidak  terbongkar  kepermukaan,  sebagaimana  dalam  pelaksaan perwaliaan  untuk  anak  mengapa  tidak  menjadikan  wali  hakim  karena dikhawatirkan  oleh  masyarakat  tentang  keberadaan  anak  yang  sebenarnya  tidak diketahui  orang  banyak  mejadi  kabar  yang  tidak  baik  ketika  menggunakan  wali hakim  dalam  perwaliannya  sementara  orang  tuanya  hadir  dalam  pernikahan anaknya.  Juga  dalam  sosial  masyarakat  menjadi butingo  atau  noda  dalam pernikahan  anak,  sehingga  kekhawatiran  akan  kelangsungan  rumah  tangga pasangan  ini  akan  berjalan  dengan  tidak  baik.  Akan  tetapi  juga  menjadi  sesuatu yang tidak baik bila di kemudian hari bagi pasangan suami dari istri ini akan paham tentang  keberadaan  istrinya  di  kemudian  hari. Tinepo  yang  ada  dalam  adat Gorontalo kemudian menjadi pintu bagi sebagian orang untuk tetap melaksanakan perwalian anak diluar nikah oleh ayah biologisnya.
Penerapan tinepo dalam hukum adat untuk masyarakat di Kabupaten Bone Bolango  perlu  pengkajian  dan  pemahaman  bersama  dalam  penerapannya,  hal  ini bertujuan bahwa tidak semua yang berlaku di masyarakat dibutuhkan kebijaksanaan terutama  dalam  perihal  yang  berhubungan  dengan  agama.  Pelaksanan  perwalian untuk anak di luar nikah menjadi sebuah kabar yang tidak baik dalam  pelaksaaan adat pernikahan.
Menurut  Yamin  Husain  Ketua  Desa  Adat  Kramat  Kecamatan  Tapa menjelaskan:
“ Bahwa  dalam  adat  tidak  dikenal  dengan  perwalian  bagi  anak  diluar  nikah akan tetapi bila ditemukan ada anak diluar nikah (anak zina) menikah maka perwalian  anak  tersebut  dilihat  secara  hukum  agama  tidak  boleh  harus  wali
12 Idris Noho, Imam/Wu ’ u  Kecamatan Tapa, Wawancara , tanggal 3 September 2020.
hakim,  namun  secara  hukum  adat  perwalian  tetap  pada  orang  tuanya  dan keluarganya tetapi dalam tatanan pelaksaaan perwalian untuk anak tidak bisa dilaksanakan di dalam rumah atau dulodehu.  pelaksanaan prosesi akadji atau akad  nikah  hanya  bisa  dilakukan  di palepelo  atau  samping  rumah.  Hal  ini menandakan bahwa perwalian untuk anak yang diluar nikah. akan tetapi hal ini tidak berjalan lagi karena adanya tinepo (kebijaksanaan).” 13
Pelaksanaan ijab dan qabul yang merupakan rukun yang merupakan wujud kesempurnaan  dengan  adanya  dua  hal  tersebut. 14 Senada  dengan  apa  yang disampaikan Karmin Delatu, Wu ’ u Kota Tengah bahwa:
“ Pelaksanaan  perwalian  untuk  anak  di  luar  nikah  dalam  tata  aturan  adat adalah  dalam  pelaksanaan lianga  kiki.  Untuk  perwalian  anak  diluar  nikah tidak  mendapatkan  fasiltas  adat  dalam  pelaksanaanya  karena  itu  akan merusak  tatanan  adat  dan  juga  perwalian  bagi  anak  di  luar  nikah  secara hukum  adat  mengacu  pada  hukum  Islam  dimana  hal  ini  sesuai  dengan falsafahaadat, menjadikan sumber adat adalah Kitabullah. ” 15
Tatanan  adat  atau  pelaksanaan  adat  untuk  anak  diluar  nikah  yang semestinya  dengan  tindakan  adat  pelaksanaan  tidak  dengan  adat  dan  juga perwaliannya  harus  dengan  wali  hakim,  biasanya  adanya  kelahiran  anak  yang terjadi  hanya  karena melambulo  atau  menutupi  suatu  saat  orang  tuanya  akan bertahan dengan mengakui sebagai orang tua kandung.
Pernikahan  untuk  anak  hasil  dari  di  luar  nikah  mengapa  tidak  dilakukan secara adat dikarenakan pelaksaaan adat dalam pernikahan dianggap sesuatu yang sakral dan suci, ketika diketahui bahwa orang yang akan dinikahkan hasil dari suatu yang tidak baik maka tidak pantas dilakukan selayaknya raja dan ratu.  Oleh karena rangkaian pelaksanaan adat dalam pernikahan merupakan hal yang sangat Istimewa dan merupakan penganugerahan dan penghormatan kepada pasangan pengantin.
Rangkaian  pelaksanaan  adat  pernikahan  untuk  anak  di  luar  nikah  sangat berbeda  dengan  pernikahan  pada  umumnya  dengan  tidak  menggunakan  fasilitas atau  tata  urutan  adat  pernikahan  sebagai  konsekuensi  dari  sebuah  perilaku  yang melanggar  norma  hukum  adat,  hal  ini  juga  menjadi  akibat  perbuatan  yang
13 Yamin Husain, Wu'u di Kecamatan Tapa  Desa Keramat, Wawancara, tanggal 2 Agustus 2020.
14 Ishak, “Hukum Perdata Islam di Indonesia ," 56.
15 Karmin Delatu, Wu'u Kota Tengah, Wawancara, tanggal 22 Januari 2020.
melanggar hukum agama, sehingga pelanggaran hukum adat yang juga merupakan pelanggaran  kepada  agama  akan  berakibat  terjadinya  malapetaka  atau bito  dalam masyarakat adat.
Djumadi Botutihe, Wu ’ u lo Suwawa menyampaikan bahwa:
“ Anak  dilahirkan  di  luar  nikah  atau  anak  zina  tidak  dikenal  di  lingkungan masyarakat, karena setiap anak lahir adalah suci orang tua mereka yang salah, olehnya tidak perlu ada perlakuan mengkerdilan atau mengucilakan dan atau membully  bagi  anak  yang  lahir  meski  dari  hubungan  yang  tidak  jelas  atau hasil  zina,  karena  setiap  anak  yang  lahir  dalam  keadaan  suci.    Olehnya  di gorontalo pada umumnya tidak dikenal dan sangat disembunyikan status anak yang  demikian.  Biasanya  hal-hal  negatif  demikian  akan  muncul  bila  terjadi sengketa atau masalah dalam keluarga atau lingkungan terdekat. ” 16
Perlakuan bagi anak zina (anak di luar nikah) yang akan menikah dalam hal perwalian  terdapat  dua  pendapat  yang  saat  ini  ada  dalam  masyarakat,  yaitu: Pertama,  bila  anak  yang  lahir  perempuan  tetapi  orang  tuanya  menikah  atau mengadakan ijab  qabul    sedetik  sebelum  anak  lahir  maka  anak  tersebut  menjadi anak  orang  tua  dan  ayahnya  berhak  untuk  menjadi  wali  yang  sah  buat  anaknya; Kedua,  bila  anak  dilahirkan  lebih  dulu  baru  kedua  orangtuanya  melakukan  ijab kabul  maka  status  anak  tersebut  menjadi  anak  negara  dan  ayahnya  tidak  berhak untuk  menjadi  walinya  meskipun  tertera  dalam  Kartu  Keluarga  (KK)  dan  diakui oleh ayahnya sebagai anak.
Hasan Umar mengatakan bahwa:
“Perwalian untuk  anak  di  luar  nikah  harus  wali  hakim.  Meskipun  adat membolehkan  perwalian  bagi  anak  yang  ibunya  dinikahi  dalam  keadaan hamil, semestinya hukum adat tunduk pada hukum Islam. ” 17
Hal  ini  menjaga  untuk  sahnya  pernikahan  nanti,  karena  bila  tidak  maka pernikahan  tersebut  batal.    Peran  tokoh  masyarakat  yang  menjadi  panutan  dalam lingkungan  masyarakat  sangat  menentukan  dalam  memperbaiki  perilaku  adat dikarenakan  seringnya  tokoh  masyarakat  dalam  hal  pelaksanaan  pernikahan  yang dicontoh  oleh  masyarakat  umum,  maka  setiap  yang  mereka  lakukan  sesuai  atau
16 Djumadi Botutihe, Wu'u Lo Suwawa, Wawancara, tanggal 21 Januari 2021. 17 Hasan  Umar,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tilongkabila, Wawancara, tanggal 2 Agustus 2020.
tidak  itu  sudah  dianggap  benar  dalam  perilaku  atau  perbuatan  adat,  sehingga  ini menjadi kebiasaan dan membiasakan yang salah dan ini akan terus menerus.
Wanita hamil dilarang dinikahi maka dengan sendirinya adanya pengakuan dari  bapak  biologis  kelahiran  anak  tersebut,  maka  tetap  menjadi  wali  hakim  bila nanti  anak  perempuan  tersebut  menikah.  Dibolehkannya  perwalian  ayah  biologis dalam  pandangan  adat  perlu  adanya  penjelasan  hukum  perwalian,  baik  dari  sisi hukum Islam maupun hukum adat.
Adanya pandangan masyarakat tentang dibolehkanya perwalian anak di luar nikah ini pernah terjadi di Suwawa  dimana  masyarakat tahu bahkan tokoh agama dan  pemerintah  mengakui  bahwa  ayah  biologis  menikahi  ibunya  setelah  anaknya lahir  dan  tetap  berpatokan  pada  wali  nasab  hal  ini  menjadi  dilema  bagi  pengurus KUA sehingga demi nama baik atau Tinepo, maka Kepala KUA menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada bapaknya dan akhirnya perwalian dilakukan oleh Kepala KUA dengan tidak menyebutkan wali hakim.
Suleman  Adadau  selaku  tokoh  agama  yang  juga  Ketua  Nahdatul  Ulama Bone Bolango menyampaikan bahwa:
“ Membicarakan  tentang  anak  luar  nikah  atau  anak  zina  adalah  hal  yang sangat  tabu  dan  juga  merupakan  hal  sangat  dihindari  dalam  setiap pembahasannya  dan  ini  dianggap  sebagai  membuka  aib  yang  tertutup, olehnya hal ini tidak muncul kepermukaan, akan tetapi karena sering tidak di ungkapkan  maka  semakin  membuat  permasalahan  dalam  penanganannya tidak  jelas  termasuk  didalamnya  bagaimana  perwalian  anak  di  luar  nikah. Minimnya  pemahaman  akan  agama  maka  harus  ada  forum  bersama  antara pemangku adat, pemerintah dalam hal ini Kepala Urusan  Agama atau tokoh agama  yang  membahas  permasalahan  perwalian  untuk  anak  di  luar  nikah. Supaya  ke  depan  jelas  penanganan  baik  dalam  adat  maupun  dalam pemerintahan.  Setiap  pernikahan  yang  terputus  nasab  maka  perwaliannya adalah wali hakim demikian pula perwalian bagi anak diluar nikah. 18
Tokoh Perempuan Bone Bolango yang juga  Ketua Aisyah yang juga ketua Badan  Kependudukan  Keluarga  Berencana  Bone  Bolango    Hj.  Meri  S.  Ngaju menyampaikan:
18 Suleman  Adadau,  Tokoh  Agama/Ketua  PC  Nahdatul  Ulama  Kabupaten  Bone  Bolango, Wawancara, tanggal17 November 2020.
“ Perwalian  anak  diluar  nikah  artinya  perwalian  tersebut  terputus  nasabnya maka  nasabnya  jatuh  sama  ibunya,  karena  itu  bila  anaknya  perempuan  dan akan menikah perwalian menjadi wali hakim. ” 19
Tokoh agama yang juga merupakan Qodhi Bone Bolango, Helmi Podungge menyampaikan:
“ Perwalian  anak  yang  akan  menikah  itu  berlaku  pada  nasab  keluarga bapaknya,  secara  adat  gorontalo  yang  menganut  falsafah adat  bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, maka semestinya ini menjadikan hukum dalam penerapan adat. Kalau di masa kerajaan adanya hukuman bagi mereka yang  melanggar,  akan  tetapi  sekarang  sudah  tidak  ada  lagi.  Ini  disebabkan karena  adanya  hukum  nasional  yang  mengaturnya,  maka  hukum  adat  sudah tidak  diterapkan,  semestinya  dengan  berlakunya  hukum  adat  dimasyarakat akan memberikan efek jera bagi mereka yang melanggarnya. ” 20
Imran Gaib selaku tokoh agama dan juga Imam Masjid Besar Al Haq Bone Bolango berpendapat:
“ Perwalian anak di luar nikah secara adat mestinya tidak ada penisbatan pada anak  di  luar  nikah  dengan  anak  zina  atau  anak  haram,  karena  ini  menjadi beban  si  anak  yang  tidak  mengetahui  kesalahan  orang  tuanya.  Hukum  adat, hukum  Islam,  Pengadilan  Agama  dan  Majelis  Ulama  harus  duduk  bersama untuk  memberikan  satu  perlakuan  yang  sama  untuk  perwalian  anak  di  luar nikah,  terutama  yang  di  Bone  Bolango  yang  merupakan  daerah  adat  atau dikenal dengan sebutan Adati Tiyombu (sumber adat di Gorontalo). Sehingga harapan  kedepan  hukum  adat  dan  hukum  Islam  di  Bone  Bolango  dalam perlakuan  terhadap  perwalian  anak  diluar  nikah  mempunyai  sikap  yang jelas. ” 21
Lisbet  Ahmad,  seorang  ibu  rumah  tangga  yang  nenikahkan  anaknya mengatakan:
“ Perwalian bagi anak karena kewajiban agama dan keharusan kedua orang tua untuk menikahkan anaknya karena itu merupakan ayah biologis  dari anaknya
19 Hj.  Meri  S.  Ngadju,  Kepala  Badan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Bone  Bolango, Wawancara, tanggal 23 Januari 2021.
20 Helmi Podungge, Qodhi Bone Bolango, Wawancara, 17 April 2021.
21 Imran Gaib, Imam Masjid Besar Al Haq Bone Bolango, Wawancara, 17 April 2021.
dan  keluarga  mengakui.  Adat  di  Bone  Bolango  memang  mengaturnya demikian. ” 22
Hengki  Kaharu  dan  Nurmila  Saleh  yang  merupakan  pasangan  pengantin mengatakan  bahwa  perwalian  bagi  pasangan  nikah  dipahami  karena  itu  sebagai kewajiban orang tua dan itu sudah adat di Bone Bolango. 23 Juga  Yusuf  yang  hanya memahami  bahwa  pemberian  wali  nikah  mestinya  orang  tua  sebagaimana  yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Bone Bolango pada umumnya. 24
Berdasarkan beberapa hasil wawancara diketahui fenomena perwalian bagi anak  di  luar  nikah  yang  terjadi  di  Bone  Bolango  menurut  hukum  adat  terdapat  2 pendapat  yang  sering  menjadi  acuan  pelaksanaan  perwalian.  Perdapat  pertama bahwa  apabila  ibu  dari  anak  dinikahi  di  saat  masih  dalam  kandungan  anaknya meskipun  hanya  sedetik  kelahiran  setelah  akad  nikah,  maka  bapak  biologisnya berhak untuk menjadi wali dan juga anak tersebut berhak akan nasab dan waris dari ayah  biologisnya,  hal  ini  karena  adanya  pandangan  dalam  adat  tentang tinepo (kebijaksanaan) dan hal ini  demi menyelamatkan nama keluarga dari aib dan juga menjaga  agar  anak  tidak  mengalami  tekanan  psikologis;  Pendapat  kedua,  apabila anak sudah lahir lebih dulu, maka perwalian akan menjadi wali hakim.
Tinepo atau penghargaaan atau kebijaksanaan yang terjadi pada masyarakat Bone  Bolango  perlu  ditinjau  kembali  peletakan  dan  pemaknaanya. Tinepo  atau kebijaksaaan  yang  terjadi  di  masyarakat  yang  sering  digunakan  pada  perwalian anak  di  luar  nikah  denga  alasan  tidak  mau  membongkar  aib  yang  sudah  berlalu tidak semestinya berlaku pada perwalian anak karena akan berakibat pada batalnya suatu  pernikahan,  agama  memberikan  pelaksanaan  pada  hal-hal  yang  bisa dilaksanakan  akan  tetapi  memberikan  status  wajib  untuk  meninggalkan  larangan, perwalian anak oleh ayah biologis termasuk pada larangan yang harus ditinggalkan karena dilarang dalam agama yang berakibat pada gugurnya suatu pernikahan.
22 Lisbet Ahmad, Orang Tua Pengantin, Wawancara, 21 April 2021.
23 Hengki Kamaru dan Nurmila Saleh, Pasangan Pengantin, Wawancara, 21 April 2021.
24 Yusuf, Wawancara, 22 April 2021.

## C. Perwalian  Anak  Di  Luar  Nikah  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  di  Kabupaten Bone Bolango
Perwalian  bagi  anak  di  luar  nikah  semestinya  menjadi  wali  hakim,  adanya beberapa  pandangan  dan  dibolehkannya  perwalian  oleh  ayah  biologis  ini  akan berakibat pada batalnya akad nikah tersebut karena yang semestinya menjadi wali bagi  anak  luar  nikah  adalah  sultan  atau  Kantor  Urusan  Agama  yang  merupakan perpanjangan  tangan  kekuasaan  dari  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  di  indonesia adalah  presiden.  Dalam  agama  Islam  bahwa  status  seorang  wanita  yang  sedang hamil  tidak  boleh  dinikahi  sampai  selesai  pada  masa  nifasnya,  maka  secara otomatis  anak  dalam  kandungan  termasuk  pada  anak  di  luar  nikah  dikarenakan melangkahi ijab  qabul,  status  resminya  suami  istri  adalah  setelah  ijab  qabul,  bila sebelum pernikahan terjadi kehamilan, secara otomatis anak termasuk pada anak di luar nikah maka status perwalian jatuh pada wali hakim.
Jumhur ulama berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya wali.  Sebagai  dasar  yang  mereka  pergunakan  adalah  firman  Allah  dalam  QS  al- Baqarah/2: 232: la> nika>ha illa biwaliyyin, yang terjemahnya “ maka janganlah kamu (para  wali)  menghalangi  mereka  kawin  lagi  deng an  bakal  suaminya.” 25 Ayat  ini menunjukkan  bahwa  kedudukan  dan  keberadaan  wali  itu  memang  harus  ada  bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan atau dinafikan. Selain itu suatu perkawinan tidak  dipandang  sah,  kecuali  ada  wali.  Hal  ini  dinyatakan  dalam  hadis  yang artinya: “ Seorang  wanita  tidak  boleh  menikahkan  wanita  lain,  dan  seorang  wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri (HR. Ibn Majah dan Daruquthni>). 26
Menelaah  hadis  di  atas  janganlah  dipahami  bahwa  seorang  wanita  boleh mengawini  dirinya  bila  telah  mendapat  izin  dari  walinya,  karena  wanita  tidak mempunyai wewenang untuk itu. Apabila telah mendapat izin dari walinya, namun oleh beberapa sebab (tempat tinggal jauh, dalam tahanan dan sebagainya), wali itu tidak  dapat  secara  langsung  menikahkannya,  maka  hakimlah  (penghulu)  yang
25 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, Jil. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2012)
26 Ali  Hasan, Perbandingan  Mazhab  Fiqh  (Jakarta: PT  Raja  Grafindo  Persada,  2000),  131- 34.
menjadi walinya.   Menurut pendapat mazhab Sy afi’i bahwa perwalian bagi anak di luar nikah adalah wali hakim. Hal ini karena terputusnya nasab dari bapak biologis yang  berimplikasi  pada  putusnya  nasab,  tanggungan,  waris  dan  perwalian. Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa perwalian untuk anak di luar nikah adalah wali hakim.
Masyarakat  pada  umumnya,  khususnya  masyarakat  Kabupaten  Bone Bolango  perlu  diberikan  pencerahan  dan  pengetahuan  tentang  menjaga  nasab keluarga  atau  nasab  keturunan,  sehingga  memandang  sesuatu  yang  bertentangan dengan agama adalah perbuatan yang batil (QS al-Isra/: 85). Ayat ini memberikan pengertian bahwa sesuatu perbuatan yang batil atau terlarangan akan memberikan akibat  yang  tidak  diridhai  oleh  Allah  swt.,  hal  ini  seperti  halnya  memberikan perwalian  buat  anak  di  luar  nikah  oleh  ayah  biologis  memberikan  pemaknaan bawah pernikahan anak tersebut batal, dan akibat dari perbuatan yang batal maka akan  berakibat  pada  tindak  pernikahan  zina,  halal  dalam  pandangan  masyarakat akan  tetapi  terlarang  dan  dosa  di  hadapan  Allah  swt.  Olehnya  sebagai  pemangku adat  yang  mengakui  bahwa  setiap  pelaksanaan  adat  yang  bersendikan  syara  dan syara  bersendikan  Kitabullah,  bahwa  segala  tindakan  adat  bersumber  dari  agama maka perlu untuk pengkajian yang dalam terhadap perilaku perwalian untuk anak di luar nikah. Jangan karena menutupi sebuah aib kemudian memberikan kelonggaran yang berakibat pada batalnya sebuah pernikahan.
Menurut  ma ż hab  Hanafi,  bahwa  anak  luar  nikah  adalah  anak  yang  lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah sebagaimana pendapat mazhab Hanafi. 27
Pada  hakekatnya  hukum  atas  ditetapkannya  nasab  adalah  karena  adanya persetubuhan  dengan suami yang sah, akan tetapi sebab yang jelas adalah karena adanya (akad) nikah, adapun persetubuhan adalah perkara yang terselubung, maka dengan  adanya  nikah  menunjukan  ditetapkannya  nasab.  Adapun  menurut  mazhab Hanafi  bahwa  anak  luar  nikah  adalah  anak  yang  lahir  kurang  dari  enam  bulan
27 Wahbah al-Zu ḥ aili>, Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 7 (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 676.
setelah adanya akad perkawinan. 28 Sedangkan pendapat Wahbah al-Zuhaili>, bahwa anak zina adalah   anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak syar’i, atau (anak tersebut) buah dari hubungan   yang diharamkan. 29
Meskipun      terjadi      pernikahan      antara      seorang      lelaki  dan  seorang wanita, kemudian mereka berpisah antara daerah yang berada di  Timur  dan  Barat, serta  melahirkan  seorang  anak,  maka nasab anak tersebut tetap terhadap lelaki tersebut,  meskipun  tidak  didapati,  hakekatnya  yaitu  adanya  persetubuhan,  namun nampak  sebabnya  dengan  adanya  pernikahan. 30 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) menyebutkan nasab ialah hubungan kekerabatan secara umum. 31 Kata ini ganti dari pengertian ‘anak sah” yang tidak terdapat dalam literatur h ukum. Anak yang lahir dari rahim seorang perempuan mempunyai hubungan nasab dengan perempuan dan melahirkan  tanpa  melihat  cara  perempuan  itu  hamil,  baik  dalam  pernikahan  atau dalam perzinahan. 32
Persoalan  nasab  dianggap  penting  dalam  Islam  karena  padanya  terletak beberapa hubungan hukum, di antaranya hak warisan, hak perwalian dan hubungan mushaharah.  Oleh  karena  itu,  nasab  seorang  anak  perlu  dijelaskan  secara  pasti. Dasar  penetapan  nasab  anak  kepada  ayah  menurut  Islam  adalah  apa  yang diistilahkan  dengan firasy.  Katafirasy  menurut  jumhur  ulama  adalah  perempuan yang  berbaring  di  tempat  tidur.  Ulama  Hanafi  memahami  kata firasy  itu  untuk suami  yang  punya  hak  untuk  meniduri  perempuan  di  tempat  tidur.  Jumhur  ulama berpendapat  bahwa firasy  terjadi  adanya  kemungkinan  berlangsung  persetubuhan suami  istri  setelah  terjadinya  akad  nikah.  ulama  sepakat  bahwa  anak  yang dilahirkan  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  laki-laki  yang  menikahi  yang melahirkannya  secara  sah  bila  anak  itu  lahir  dalam  batas  waktu  paling  kurang  6
28 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, terj. Masykur A.B. et.al., Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali (Jakarta: Lentera, 2007), 269.
29 Wahbah  az-Zuhaili, Fiqh  Islam  Waadillatuhu;  Hak-Hak  Anak,  Wasiat,  Wakaf  dan Warisan, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 40.
30 Al ā ’ ad-D ī n  Abu  Bakr  bin  Mas ’ ū d  al-K ā s ā niy, Bada ’ i  al-Sana ’ i,  Juz  3  (Beirut:  D ā r  al- Kutub al- ‘ Ilmiyyah, 2003), 607.
31 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
32 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 198.
bulan  dari  batas  awal  menurut  yang  diperselisihkan,  bahkan    penetapan    sudah merupakan  ijma’ ulama. 33
Status  anak  dalam  kandungan  sebelum  terjadinya  pernikahan  dengan suaminya sudah jelas, yaitu bernasab  kepada  ibunya  dan tidak  bernasab  kepada laki-laki manapun.  Anak yang lahir dari perempuan yang dikawini oleh seseorang saat ia hamil karena zina, tidak mempunyai   hubungan  hukum  dengan  laki-laki yang mengawini ibunya.
Menurut para ahli, anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau  bapak  zinanya. 34 Oleh  karena  itu,  anak  zina  tidak  bisa  mewarisi  keduanya. Akan  tetapi  mereka  berbeda  pendapat  dalam  menetapkan  hubungan  dengan ayahnya.  Perselisihan  ulama  dalam  menetapkan  status  anak  hasil  perzinahan  itu disebabkan adanya perbedaan dalam mengartikan kata firasy yang terdapat dalam hadis yang artinya: Rasulullah saw.  bersabda bahwa anak adalah milik orang yang seranjang  (setiduran)  bagi  pezina  adalah  hukuman  rajam  (HR.  al-Jamaah). Keterangan Imam al-Bukhari disebut bahwa anak hasil zina itu adalah milik ibunya. Wajh al-istidlal atau segi penunjukan dalil dari kata al-firasy yang tersebut dalam hadis  di  atas  ialah  bermakna  ibu,  sehingga  nasab  anak  hasil  perzinahan  itu  hanya kembali  kepada  ibunya  saja. 35 Hadis  yang  menjelaskan  adanya  wali  dalam pernikahan, yaitu:
نع قاحسإ بيأ نع ليئارسإ نع نحمرلا دبعو عيكو انث بيأ نيثدح الله دبع انثدح ةدرب بيأ
ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق لاق هيبأ نع لاا حاكن لا : ليوب أ هاور( دحم اب ن ح ن )لب 36 Artinya:
Telah  memberitakan  kepada  kami  Abdullah,  mengabarkan  kepadaku ayahku memberitakan  kepada  kami  Waki’  dan  Abdurrahman  dari  Israil  dari Abu  Ishaq  dari  Abu  Burdah  dari  ayahnya,  ia  berkata,  Nabi  saw.  bersabda: tiada nikah kecuali dengan wali (HR Ahmad ibn Hanbal).
33 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 63.
34 Zaitunah  Subhan, Menggagas  Fiqh  Pemberdayaan  Perempuan  (Jakarta:  Al-Ahfi,  2008),
320.
35 Ibid., 321.
36 Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), 394.
Hadis  di  atas  merupakan  dalil  para  ulama  untuk  menetapkan  adanya  wali dalam  pernikahan.  At-Tirmidzi  menyatakan  bahwa  para  ulama  dari  kalangan sahabat  Nabi  saw.  seperti  Umar  bin  Khaththab,  Ali  bin  Abi  Thalib,  Ibnu  Abbas, Abu Hurairah dan lainnya berpegang pada hadis ini demikian pula juga dengan para fuqaha  dari  kalangan  tabi’in,  dimana  mereka  menyatakan:  pernik ahan  tidak  sah tanpa  wali.  Kamali  menyatakan  seorang  perempuan  dewasa  dapat  mengikatkan pernikahannya  sendiri.  Di  sini  teksnya  dicirikan  dengan  zhahir  terkait  perwalian karena  ia  merupakan  tema  sekunder  dalam  teks,  di  mana  tema  utamanya  adalah perceraian,  sehingga  menjadi  alasan  mengapa  hal  ini  (zhahir)  dianggap  sebagai bukti  yang  lebih  lemah.  Hadis  tunggal  tersebut  di  atas  yang  memiliki  makna definitif, autentisitas dan dasar bukti lebih lemah. 37
Pada  pasal  100  KHI  dinyatakan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  pernikahan hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya. 38 Secara hukum  anak  tersebut  sama  sekali  tidak  dapat  dinisbahkan  kepada  ayah,  secara nyata bapak genetik. Sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban  diletakkan  di  pundak  pihak  ibu,  tanpa  menghubungkannya  dengan  laki-laki yang  menjadi  ayah  genetik  anak,  namun  ketentuan  demikian  dinilai  menjunjung tinggi keluhuran lembaga pernikahan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga  pernikahan. 39 Ayah  biologis  anak  yang  menikahi  ibu    anak    pada    saat kehamilan,  usia  5  bulan  berhak  menjadi  wali  nikah.  Pasal  53  ayat  (3)  KHI) menyatakan  dengan  dilangsungkannya  pernikahan  pada  saat  wanita  hamil,  tidak diperlukan  pernikahan    ulang    setelah    anak    yang    dikandung    lahir.  Itu  artinya status pernikahan ayah dan ibu sah serta status anak juga sah. Jadi, status anak hasil zina sama dengan status anak- anak yang lain. Oleh karena itu, tidak ada masalah dengan pernikahan  anak  hasil  zina  dengan  ayah  biologis  sebagai wali. 40
37 Muhammad  Hashim  Kamali, Membumikan  Syariah  Pergulatan  Mengaktualkan  Islam, terj. Miki Salman (Jakarta: Naura Books, 2013), 139-40.
38 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 100. 39 Herizal,  “Status  Anak  Di  Luar  Nikah  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,” ( Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Kerinci  2013-2016).  Artikel  dalam  http://kerinci.kemenag.go.id, diakses tanggal 12 April 2021.
40 KSI  Al-Kkhoirat,  "W ali  Nikah  Anak  Zina”  dalam https://www.alkhoirot.net/2012/04/ wali-nikah-wanita-dari-hasil-perzinahan.html, diakses tangal 12 April 2021.
Uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  anak  hasil  zina  menurut  KHI  dapat dilihat  dari  persoalan  status  perwalian  anak  di  luar  nikah,  dengan  melihat  dari aspek-aspek yang lain agar terjadinya aturan yang komprehensip. Tentunya dengan analisis yang kompleks dalam menyikapi perbuatan orang tua, anak dan bagaimana pengaruh  terhadap  masyarakat.  Semua  bentuk  kesalahan,  dosa  seharusnya dialamatkan  kepada kedua  orang  tua,  bukan  kepada  anak.  Pemahaman  inilah yang  semestinya  yang  menjadi  landasan  kebijakan  perlindungan  hukum  dan berpihak  terhadap  anak  di  luar  nikah  di  Kabupaten  Bone  Bolango.  Juga  praktek anak  zina  terhadap  anak  di  luar  nikah  harus  diberhentikan,  karena  membawa dampak pada diri anak.

## D. Kesimpulan
Perwalian anak di luar nikah dalam dalam hukum adat di Kabupaten Bone Bolango  tidak  dibolehkan  ayah  biologis  menjadi  wali  karena  hal  ini  ditakutkan menjadi bala (bito) di masyarakat, akan tetapi dengan adanya kebijaksaaan dalam adat ( tinepo) dan agar tidak menjadi aib buat keluarga dan agar anak hasil di luar nikah tidak mengalami tekanan psikologis karena perbuatan orang tuanya maka hal ini  akan  dibolehkan  dalam  hukum  adat  di  Kabupaten  Bone  Bolango,  akan  tetapi perwalian ayah biologis itu dibolehkan  manakala pernikahan ( ijab qabul) sebelum kelahiran  anak  tersebut,  bila  anak  sudah  lahir  setelah ijab  qabul,  maka  perwalian jatuh pada wali hakim.
Secara hukum Islam, anak yang dibuahi sebelum pernikahan dan dilahirkan setelah pernikahan yang sah menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i, jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan  kepada  bapaknya  dan  perwalian  anak  tersebut  mengikuti  nasab ayahnya. Akan tetapi jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan  kepada  ibunya  saja,  maka  ayahnya  tidak  bisa  menjadi  wali  bagi anaknya.  Secara  biologis  anak  di  luar  nikah  tetap  anak  dari  ayahnya,  hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Hasan, Ali. Perbandingan Mazhab Fiqh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
Herizal. “Status  Anak  Di  Luar  Nikah  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,” ( Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Kerinci  2013-2016).  Artikel  dalam http://kerinci.kemenag.go.id.
Ishak,  Ajub. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  dan  Praktek  Perkawinan  dalam Bingkai Adat Gorontalo. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.
Kamali  Muhammad  Hashim. Membumikan  Syariah  Pergulatan  Mengaktualkan Islam, terj. Miki Salman. Jakarta: Naura Books, 2013.
Al-Kasaniy, Al ā ’ ad-D ī n Abu Bakr bin Mas ’ ū d. Bada ’ i al-Sana ’ i, Juz 3. Beirut: D ā r al-Kutub al- ‘ Ilmiyyah, 2003.
KSI  Al-Kkhoirat,  "W ali  Nikah  Anak  Zina”  dalam https://www.alkhoirot.net/ 2012/04/wali-nikah-wanita-dari-hasil-perzinahan.html
Mopangga,  Tavip,  dan  Kasim  Yahiji ,  “Pros esi  Adat  Motolobalango  dalam Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Perkawinan  Pada  Masyarakat  Kabupaten Gorontalo), ” As-Syam: Journal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Agustus 2020.
Mughniyah,  Muhammad  Jawad. Al-Fiqh  'ala  al-Madzahib  al-Khamsah,  terj. Masykur  A.B.  et.al., Fiqih  Lima  Mazhab:  Ja'fari,  Hanafi,  Maliki,  Syafi'i, Hambali. Jakarta: Lentera, 2007.
Republik  Indonesia. Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam.
______. Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  20  Tahun  2019  tentang  Pencatatan Pernikahan.
______. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
Shihab, M. Quraish. Tafsir Al Misbah, Jil. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
Subhan,  Zaitunah Menggagas  Fiqh  Pemberdayaan  Perempuan.  Jakarta:  Al-Ahfi,
2008.
Al-Syaibani,  Ahmad  bin  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Hanbal. Musnad  al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
Syarifuddin,  Amir. Meretas  Kebekuan  Ijtihad  Isu-Isu  Penting  Hukum  Islam Kontemporer di Indonesia. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan,  Jilid  10,  terj.  Abdul  Hayyie  Al-Kattani.  Jakarta:  Gema  Insani,
2011.
______. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 7. Bairut: Dar al-Fikr, 1984.