## MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Sebuah Pemikiran Dalam Menyongsong Peralihan e-Government Menjadi e-Governance
T. Fahrul Gafar
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurrab
email: gaffar@univrab.ac.id

## ABSTRAK
Selama  lebih  dari  satu  dekade  program e-Government atau  penggunaan  dan  pemanfaatan Teknonogi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  di  Indonesia  diimplementasikan  sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) no 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional  Pengembangan e-Government indonesia.  Namun,  selama  itu  pula  kinerja e- Government Indonesia  belum  menemui  performa  yang  ideal.  Sebuah  fakta  dan  data menyatakan,  bahwa  pada  tahun  2016  Indonesia  mendapat  peringkat  ke  116  dunia  versi e- Government Development Index (EGDI), turun 10 peringkat dibandingkan tahun 2014 yang menduduki peringkat ke 106. Kondisi ini masih jauh berada di bawah negara-negara di Asia Tenggara  lainnya  seperti  Singapura  (peringkat  ke-4),  Malaysia  (peringkat  ke-60),  Filipina (peringkat  ke-71),  dan  Brunei  Darussalam  (peringkat  ke-83).  Sementara  itu,  nilai Online Service Index (OSI), dan Telecommunication Infrastructure Index (TII) Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata di regional Asia. Indonesia berada pada angka 0,3623 pada OSI, dan 0,3016 pada TII, sedangkan di kawasan Asia rata-rata OSI pada angka 0,5120 dan TII pada angka  0,3730.  Melalui  tulisan  ini,  penulis  berupaya  menawarkan  beberapa  gagasan  dengan mengikuti  rentak  dan  ritme  kemunculan  teori-teori  baru  dalam  ilmu  pengetahuan,  bahwa nampaknya  pemerintah tidak  bisa  diharapkan lagi  menjadi  pemain  atau  agen tunggal  dalam program  pengembangan e-Government ,  melainkan  sinergitas  satu  dari  empat  pemain  yang mengitari  orbit  besar  bernama governance (penata-kelolaan)  bersama-sama  dengan  pihak swasta yang memiliki kreatifitas, kalangan universitas-akademisi/ profesional yang memiliki ide  dan  gagasan  cerdas,  serta  masyarakat  secara  luas,  sehingga  pemerintah  sang  pemilik otoritas mampu menjamin terlaksananya semua hajatan dengan tuntas dan dengan hasil yang pantas.
Kata  Kunci:  Manajemen  Perubahan,  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK), e- Government , e-Governance, Indonesia

## ASBTRACT
For  more  than  a  decade  the  program  e-Government  or  use  and  utilization  of  Teknonogi Information  and  Communication  Technology  (ICT)  in  Indonesia  implemented  since  the issuance of the Presidential Instruction (Presidential Instruction no 3 of 2003 on the National Strategy and Policy Development of e-Government of Indonesia. But then the performance of the e-Government Indonesia has not yet found an ideal performance. A fact and data stated that in  the  year  2016  Indonesia  rated  to  116  world  version  e-Government  Development  Index (EGDI), down 10 stages compared to the year 2014 which ranked to 106. This condition is still far  under  the  countries  in  Southeast  Asia  such  as  Singapore  (stages  the  4),  Malaysia  (60th stage),  the  Philippines  (stages  to-71),  and  Brunei  Darussalam  (ranked  83th  birthday). Meanwhile,  the  value  of  the  Online  Service  Index  (OSI),  and  Telecommunication Infrastructure  Index  (BAWAH)  Indonesia  also  is  still  below  the  regional  average  of  Asia. Indonesia  is  located  on  numbers  0,3623  on  OSI,  and  0,3016  on  Transparency  International Indonesia, while in the Asian region the average OSI on numbers 0,5120 and Transparency International Indonesia on numbers 0,3730. Through this writing, author attempt to offer some ideas to follow rentak and rhythm of the emergence of new theories in science that seems to the  government  cannot  be  expected  to  again  be  a  player  or  single  agent  in  e-Government development program, but sinergitas one of four players going around the large orbit named governance  (styler-kelolaan)  together  with  private  parties  who  have  creativity,  among universities  academics/  professionals  who  have  the  ideas  and  the  idea  of  smartphone,  and society  widely,  so  that  the  government  of  the  owner  the  authority  is  able  to  guarantee  the implementation of all celebration with unrest and with the result that deserves.
Keywords: management of transformation; information and  communication technology; e- Government ; e-Governance; Indonesia

## PENDAHULUAN
Sebagai  manusia,  kita  hidup dalam sebuah kosmos yang teratur dan rapi, berubah dan berpindah mengikuti hukum  dan  peraturan  alam  yang disiplin  dan  tepat  waktu.  Perubahan merupakan suatu hal  yang pasti terjadi dan  akan  terjadi  pada  rantai  kontinum sejarah  umat  manusia  sejak  zaman bermula hingga sekarang. Hal itu dapat diungkapkan  dengan  kata-kata  “ panta rei ”  (dalam  Bahasa  Belanda:  “ alles verandert ”  dan  dalam  Bahasa  inggris:
“ everything change ”). Dengan meresapi makna tersebut berarti
manusia  harus  senantiasa  berubah sesuai  dengan  tuntutan  perubahan  itu sendiri.
Sebagaimana  layaknya  manusia, teknologi  pun  mengalami  perubahan dan  perkembangan  yang  sangat  pesat, merambah  semua  aspek  dan  sendi kehidupan  manusia  termasuk  dalam bidang  telekomunikasi,  yakni  suatu teknik pengiriman
atau
penyampaian infomasi dari suatu tempat  ke  tempat  lain  sebagai  bentuk komunikasi dua arah jarak jauh secara berkesinambungan.
Berkaca  pada  keadaan  manusia dan  teknologi  sebagaimana  diatas, pemerintahan  juga  merupakan  sebuah proses  perubahan.  Proses  tersebut bekerja dan bereaksi dalam lingkungan yang senantiasa berubah. Tetapi tentunya peristiwa perubahan pemerintahan berbeda dengan teknologi,  baik  itu  cara,  alat,  maupun lingkungan  yang  mudah  berubah  dan mudah diubah. Pemerintahan memiliki komponen dan nilai yang sukar berubah atau  sulit  diubah,  yaitu  kekuasaan, kepentingan,
monopoli, dan
kenikmatan. Pada segmen itu,
pemerintahan  bisa  bergesekan  bahkan bertabrakan  dengan  nilai-nilai  yang berkembang  dalam  dunia  teknologi seperti  teknokrasi,  profesionalisme, meritokrasi  dan  lainnya.  Namun  disisi lain, terdapat juga segmen pemerintahan yang nilai-nilainya justru memerlukan perubahan secara berkesinambungan dikarenakan
sasarannya  yang  unik  dan  selalu berubah-ubah.  Pada  keadaan  tersebut Ndraha (2003:539) menyatakan bahwa disitulah  terjadinya  persentuhan  antara pemerintahan  dengan  seni  dan  teknik. Sentuhan  seni  dalam  pemerintahan melahirkan  seni  pemerintahan  dan sentuhan teknologi melahirkan teknonogi  pemerintahan  yang  kini dikenal dengan sebutan e- Geovernment . Terminologi e-Government yang kini kita kenal merupakan
perkembangan mutakhir teknologi informasi  dalam  bidang  pemerintahan yang pada awalnya berasal dari filosofi kerja  Sistem  Infomasi  Manajemen (SIM).  Pada  mulanya,  SIM  dijalankan oleh  manusia  secara  manual  dengan pengertian bahwa SIM adalah sekumpulan  informasi  (fakta  tercatat, catatan  tersebut  dinamai  dengan  data, dan data yang diolah disebut informasi) yang ter- manage /teratur secara
sistematis.  Namun  lagi-lagi  dengan adanya  persentuhan  dari  anasir  lain dalam  hal  ini  adalah  teknologi,  yaitu perangkat-perangkat Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK), sehingga  secara  utuh  dan  penuh  SIM dapat  diartikan  sebagai  sebuah  sistem manusia  dan  mesin  secara  terpadu ( integrated  system )  untuk  menyajikan informasi  guna  mendukung  fungsi operasi,  manajemen,  dan  pengambilan keputusan  dalam  organisasi,  dan  SIM merupakan  serangkaian  sub  sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi  secara  rasional  dan terpadu  yang  mampu  mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian  cara  guna  meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan  sifat  manajer  atas  dasar  kriteria mutu  yang  telah  ditetapkan.  Sebagai ilustrasi,  alur  perubahan  terjadi  pada narasi  diatas,  dapat  kita  lihat  melalui kontinum sebagai berikut : SIM  TIK  e-Government. Dari fase inilah  diperlukan  sebuah  manajemen
perubahan  dalam  rangka  mengatur ritme  perubahan  yang  terjadi  dalam dunia pemerintahan yang sangat dinamis. Hingga tahun 2015, berdasarkan  data  terakhir  yang  dapat dilihat pada laman web PeGI (http://pegi.layanan.go.id/), pemerintah Republik  Indonesia  telah  melakukan penilaian  terhadap  pengembangan e-
Government pada  setiap  Kementrian,
Lembaga  Pemerintah  Non  Kementrian (LPNK), dan juga Provinsi di Indonesia yang diistilahkan dengan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI). Melalui Pemeringkatan e-Government Indonesia,  setiap  Kementrian,  LPNK, dan  Pemerintah  Daerah  mendapatkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian  Kominfo  sebagai  bahan evaluasi  bagi  Pemerintah  Pusat  dalam pengembangan e-Government Indonesia selanjutnya.
Sementara  di  tingkat  dunia,
Persekutuan  Bangsa-Bangsa  (PBB)
juga  telah  melakukan Indexing atau pemeringkatan e-Government Sejak tahun 2003 ( E-Government Development  Index- disingkat  EGDI) sebagai  dasar  pemeringkatan  negara- negara  yang  menjadi  anggota  PBB. EGDI  adalah  indikator  komposit  yang mengukur  kemauan  dan  kapasitas
administrasi pemerintahan untuk menggunakan TIK dalam menyediakaan dan memberikan
layanan  kepada  publik.  Yang  menjadi dasar  pembahasan  dalam  tulisan  ini adalah  EGDI  terkini  yaitu  edisi  2014 dan  2016  berdasarkan  tiga  sub index yaitu Online  Service  Index (OSI) ,
Telecommunication Infrastructuture Index (TII) , dan Human Capital Index (HCI).
Pada  tahun  2016  Indonesia mendapat  peringkat  ke  116  versi E- Government Development Index (EGDI)  atau  turun  10  peringkat dibandingkan tahun 2014 yang menduduki  peringkat  ke  106.  Kondisi ini masih jauh berada di bawah negara- negara  di  Asia  Tenggara  seperti Singapura  (peringkat  ke-4),  Malaysia (peringkat  ke-60),  Filipina  (peringkat ke-71), dan Brunei Darussalam (peringkat  ke-83).  Sementara  itu,  nilai Online  Service  Index (OSI)  dan
Telecommunication Infrastructure
Index (TII)  Indonesia  juga  masih berada  di  bawah  rata-rata  di  regional Asia.  Indonesia  berada  pada  angka 0,3623  OSI  dan  0,3016  TII,  dan sedangkan  di  kawasan  Asia  rata-rata OSI pada angka 0,5120, TII pada angka 0,3730  dan  HCI  pada  angka  0.6545. Selengkapnya  dapat  kita  lihat  pada tabel 1, 2, dan 3 dibawah ini:
Tabel 1. Perbandingan Rangking E-Government Development Index (EGDI) 2014 & 2016
Sumber  :  Data  Hasil  Olahan  ( United  Nations  E-Government  Survey  2016, e-Government in Support of  Sustainable Development ) 1 .
1 Lihat juga di http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf
No Urut Negara Rangking (2014) No Urut Negara Rangking (2016) 1 Singapura 3 1 Singapura 4 2 Malaysia 52 2 Malaysia 60 3 Brunei Darussalam 86 3 Filipina 71 4 Filipina 95 4 Thailand 77 5 Vietnam 99 5 Brunei Darussalam 83 6 Thailand 102 6 Vietnam 89 7 Indonesia 106 7 Indonesia 116 8 Kamboja 139 8 Laos 148 9 Laos 152 9 Kamboja 158 10 Timor Leste 161 10 Timor Leste 160 11 Myanmar 175 11 Myanmar 169
Tabel 2. Rangking E-Government Development Index (EGDI) 2014
Sumber: Data Hasil Olahan ( UNITED NATIONS e-Government SURVEY 2014 e-Government for The futre we want ) 2 .
2 Lihat juga di https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014- Survey/E-  Gov_Complete_Survey-2014.pdf
Rangking (Asteng) Negara Rangking (Dunia) EDGI Online Service Index (OSI) Telecomm. Infrastructure Index (TII) Human Capital Index (HCI) 1 Singapura 4 0.8828   0.9710 0.8414 0.8360 2 Malaysia 60 0.6175   0.7174 0.4397 0.6953 3 Filipina 71 0.5765   0.3791 0.6667 0.6839 4 Thailand 77 0.5522   0.5507 0.4117 0.6942 5 Brunei D 83 0.5298   0.5072 0.3512 0.7310 6 Vietnam 89 0.5143   0.5725 0.3715 0.5989 7 Indonesia 116 0.4478   0.3623 0.3016 0.6796 8 Laos 148 0.3090   0.2826 0.1537 0.4907 9 Kamboja 158 0.2593   0.0507 0.2486 0.4785 10 Timor Leste 160 0.2582   0.2174 0.0728 0.4843 11 Myanmar 169 0.2362   0.1594 0.0655 0.4837 Rata-rata Asia 0.5132   0.5120 0.3730 0.6545 Rata-rata Dunia 0.4922   0.4623 0.3711 0.6433

## Tabel 3. Rangking E -Government Development Index (EGDI) 2016
Sumber:  Data  Hasil  Olahan  ( United  Nations  E-Government  Survey  2016,  e-Government  in Support of Sustainable Development ) 3 .
Data-data yang termaktub diatas  merupakan  catatan  dari  EGDI ( E-Government  Development  Index ) yang didasarkan pada survei menyeluruh tentang kehadiran pemerintah  secara online dari  semua (193)  Negara  anggota  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  dimana  EGDI menilai  situs  web  nasional  sebuah negara  dan  bagaimana  kebijakan  serta
3 Lihat juga di http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf
strategi e-Government dinegara tersebut  diterapkan  secara  umum  dan secara  spesifik  pada  sektor-sektor tertentu  dalam  penyampaian  layanan kepada  publiknya.  Penilaian  kinerja e- Government negara-negara  tersebut relatif  terhadap  satu  sama  lain  dan hasilnya ditabulasikan serta dikombinasikan  dengan  seperangkat indikator yang mewujudkan Rangking (Asteng) Negara Rangking (Dunia) EDGI Online Service Index (OSI) Telecomm. Infrastructure Index (TII) Huan Capital Index (HCI) 1 Singapura 3 0.9076 0.9921 0.8793 0.8515 2 Malaysia 52 0.6115 0.6772 0.4455 0.7119 3 Brunei D 86 0.5042 0.3622 0.3690 0.7815 4 Filipina 95 0.4768 0.4803 0.2451 0.7051 5 Vietnam 99 0.4705 0.4173 0.3792 0.6148 6 Thailand 102 0.4631 0.4409 0.2843 0.6640 7 Indonesia 106 0.4487 0.3622 0.3054 0.6786 8 Kamboja 139 0.2999 0.1732 0.2075 0.5189 9 Laos 152 0.2659 0.1417 0.1618 0.4941 10 Timor Leste 161 0.2528 0.2047 0.0704 0.4941 11 Myanmar 175 0.1869 0.0236 0.0084 0.5288 Rata-rata Asia 0.4951 0.4652 0.3584 0.6615 Rata-rata Dunia 0.4712 0.3919 0.3650 0.6566
kemampuan suatu negara untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi. Adapun yang menjadi acuan terhadap indikator-indikator survei
EGDI  ( E-Government  Development Index ) adalah :
1. Very High-EGDI (Greater than 0.75)
2. High-EGDI (Between 0.50 and
0.75)
3. Middle/Medium-EGDI (Between 0.25 and 0.50)
4. Low-EGDI (Less than 0.25)
Berdasarkan pada sumber diatas,  data  pada  tabel  1,    2,  dan  3 menunjukkan  bahwa  posisi  indonesia walaupun tidak merubah kedudukannya pada posisi ke 7 negara- negara  Asia  Tenggara,  namun  apabila diperhatikan  pada  indikator Online Service Index (OSI), Telecommunication Infrastructure Index (TII) masih berada dibawah rata- rata  kecuali  pada  indikator Human
Capital  Index (HCI)  saja  yang  berada pada angka cukup memuaskan. Namun secara  keseluruhan  Indonesia  masih berada  dibawah  rata-rata  Asia  dan Dunia  yaitu  berada pada kategori ke 3 atau Middle/Medium -EGDI, pada kisaran 0.25 - 0.50 berdasarkan laporan United  Nations  e-Government  Survey 2016  (E-Government  In  Support  Of Sustainable  Development ).  Tentunya catatan  ini  harus  menjadi  perhatian semua pihak dan bukan hanya penyelenggara  Negara  saja,  karena
penggunaan dan pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi
(TIK) atau e-Government secara professional  dan  proporsional  ternyata juga berkorelasi dengan kualitas Sumber Daya Manusia sebuah Negara, sehingga  semua  pihak  (actor)  harus bersinergi.

## PEMBAHASAN
1. Diorama  Teknologi  Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintahan di Indonesia Pada  tahun  2003,  Presiden Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden  Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government . Kemunculan  Inpres  ini  tidak  saja diartikan  sebagai  tindak  lanjut  Inpres
Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan  dan  Pendayagunaan Telematika  Indonesia,  tetapi  juga merupakan  cetusan  komitmen  untuk menerapkan  sebuah  konsep  tentang pemanfaatan  teknologi  informasi  yang telah  dipraktekkan  di  negara-negara maju  yang  telah  melahirkan  sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien, yang  diistilahkan  sebagai Electronic Government (e-Government).
Secara  tegas,  Inpres  Nomor  3 tahun 2003 merumuskan bahwa tujuan pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan
kepemerintahan yang
berbasis
(menggunakan)  perangkat  elektronik dalam  rangka  meningkatkan  kualitas layanan  publik  secara  efektif  dan efisien.  Pencapaian  tujuan  strategis e- Government perlu dilaksanakan melalui  6  (enam)  strategi yang berkaitan erat, yaitu : 1. Mengembangkan sistem
pelayanan  yang  andal  dan terpercaya,  serta  terjangkau oleh masyarakat luas.
2. Menata  sistem  manajemen  dan proses  kerja  pemerintah  dan pemerintah daerah otonom secara holistik. 3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha  dan  mengembangkan industri  telekomunikasi  dan teknologi informasi. 5. Mengembangkan kapasitas SDM  baik  pada  pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. 6. Melaksanakan  pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan  yang  realistik dan terukur. Dalam perkembangannya, sebagian  besar  pengembangan e- Government yang  ada  pada  saat  ini masih  terfokus  pada  penyediaan web site dan  layanan  informasi  saja,
sehingga mendorong munculnya anggapan bahwa suatu instansi pemerintah  sudah  menerapkan e- Government ketika  sudah  memiliki website .  Padahal e-Government tidak hanya menampilkan informasi pemerintahan  melalui website semata, namun  lebih  dari  itu,  yakni  adanya tranformasi hubungan antara pemerintah dengan seluruh stakeholder yang  semula  menggunakan  media konvensional digantikan dengan media elektronik secara online (internet).
Pemanfataan e-Government bagi pemerintah adalah untuk menciptakan  pelayanan  yang  efektif dan  efisien.  Efektifitas  dan  efisiensi dari  pemerintah  dapat  dianalogikan sebagai  berikut;  jika  dahulu  sebuah pemerintah terkenal dengan birokrasinya yang sangat lambat, boros,
dan sangat fungsional, maka masyarakat  saat  ini  membutuhkan sebuah  kinerja  pemerintah  yang  cepat, murah,  dan  berorientasi  pada  proses agar dapat memberikan dukungan yang signifikan  dan  kompetitif  bagi  para customer -nya  (individu,  komunitas bisnis,  masyarakat,  dan stakeholder yang  lain).  Tentu  saja  merubah paradigma tersebut bukanlah merupakan  suatu  hal  yang  mudah namun disisi lain perubahan merupakan suatu keharusan bukan pilihan, dan bagi siapa yang dapat melakukan perubahan secara cepat akan semakin diuntungkan karena selain dapat beradaptasi dengan
lingkungan yang baru, yang bersangkutan  dapat  menjadi  pemain kunci dalam mekanisme global tersebut.
Di  tingkat  daerah,  pemerintah daerah  juga  dituntut  untuk  mengikuti roadmap yang  telah  ditentukan  oleh pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo)  sebagai  kementerian  yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab  terhadap  pengembangan e- Government Indonesia.  Berdasarkan roadmap Kementrian  Kominfo,  pada tahap  pertama  atau  tahun  2010-2012, merupakan  fase  Indonesia Connected , dimana  dalam  tahap  ini  seluruh  desa ada  akses  telepon,  seluruh  kecamatan harus  ada  akses  internet.  Pada  tahap kedua atau tahun 2012-2014 Kemkominfo  memiliki  misi Indonesia Informative , yaitu masyarakat Indonesia sudah masuk dalam masyarakat  Informasi.  Pada  fase  ini, diharapkan  seluruh  ibukota  propinsi terhubung  dengan  jaringan fiber  optic (serat  optik),  seluruh  kabupaten/kota memilik akses broadband dan peningkatan e-Service , e-Health,  e-
Education dan “e” lainnya bagi semua lapisan  masyarakat.  Pada  tahun  2014-
2018  diharapkan  Indonesia  masuk dalam Indonesia Broadband dan masyarakat  masuk  dalam  kategori
masyarakat pengetahuan 4 .
4 Diakses dari http://news.viva.co.id/news/read/196405-
Namun  Berdasarkan hasil studi sejumlah  praktisi e-Government di berbagai negara, secara pokok terdapat 3  (tiga)  tantangan  terbesar  yang dihadapi  oleh  pemerintah  maupun masyarakat  dalam  mengembangkan konsep e-Government di  negaranya masing-masing, yaitu (Indrajit:2004:19) : 1. Tantangan yang berkaitan
dengan  cara  menciptakan  dan menentukan  kanal-kanal  akses digital (maupun elektronik) yang dapat secara efektif dipergunakan  oleh  masyarakat maupun pemerintah;
2. Tantangan yang berkaitan dengan  keterlibatan  lembaga- lembaga lain di luar pemerintah (pihak komersial swasta maupun pihak-pihak non komersial lainnya) dalam mengembangkan  infrastruktur maupun superstruktur e-
Government yang  dibutuhkan; dan 3. Tantangan yang berkaitan dengan  penyusunan  strategi institusi terutama yang berkaitan dengan masalah biaya investasi dan operasional sehingga  program  manajemen perubahan e-Government ini
kemkoninfo-siapkan-road-map-indonesia- digital/0
dapat  berjalan  dengan  lancar sesuai dengan yang diinginkan.
Tantangan-tantangan diatas membuat kita harus jeli dalam melihat berbagai  gejala,  terutama  perubahan paradigma dalam e-Government memiliki  tuntutan  yang  cepat  dan dinamis. Keterangan diatas juga menunjukkan  bahwa  pemerintah  saja tidak  bisa  diandalkan  untuk  menjadi agen tunggal dalam percepatan perbaikan performa e-Government Indonesia.  Pergeseran  orientasi  telah dan  sedang  dari Government  Oriented kepada Citizen Oriented , selain itu Silo Resource atau sumber daya “silo” yang dipahami  sebagai  sebuah  mentalitas yang  kaku  dan  tertutup  akan  berubah menjadi Shared Resource atau sumber daya  yang  tersebarkan,  dan  layanan eletronik  yang  satu  arah  (tunggal) berubah  menjadi Shared  Service atau layanan  yang  tersebar  dimana-mana (Anggono,  2015:12).  Dari  gambaran tersebut,  maka  perlu  pihak-pihak  lain agar  dapat  bekerja  secara  sinergis  dan harmonis  dalam  tata  kelola  TIK pemerintahan  di  Indonesia.  Secara eksplisit  penulis  akan  menjelaskan siapa  saja  pihak-pihak  yang  patut berkolaborasi dalam mewujudkan
digitalisasi dunia pemerintahan melalui penelusuran teori-teori terkait. 2. Spektra Teoritika Pemerintahan Secara etimologis kata pemerintah  dan  pemerintahan  ditarik dari  kata  “titah”.  Dari  sudut  leksikal berarti  amanat,  amar  ( al-‘amr ),  sabda, dan  firman  yang  semuanya  bermakna “perintah”  (Endarmoko,  2006:647). Kata  “titah”  dapat  dikatakan  sejajar dengan kata
gubernare
(Latin/Spanyol), kybern (Greek/Yunani),  dan govern (Inggris). Govern / steering dalam  bahasa  latin adalah gubernare, sedangkan  dalam bahasa  Gerika  (Greek/Yunani)  adalah kybernan . Gubernare kemudian berubah menjadi G ubernantia . Sedangkan  dalam  bahasa  Belanda,
berasal dari kata besturen (mengemudi- Inggris: steering )  di  tambah kunde (kepandaian-Inggris: craft, skill )
(Ndraha,  2003:  xxii).  Namun  yang sering  kita  dengar  dan  gunakan  dalam berbagai  kegiatan  akademik  baik  lisan maupun tulisan adalah derivasi (turunan) kata gubernantia yang kemudian menjadi cikal bakal (embrio) dari  kata governance ( govern+ance ) yang berarti “pemerintahan” (peristiwa/ kejadian). Sedangkan kata government ( govern+ment )  adalah  badan  atau lembaga yang melakukan kegiatan dan aktifitas perintah-memerintah sehingga dari  kegiatan  dan  aktifitas  tersebut menghasilkan  gejala,  peristiwa,  dan kejadian  sebagai  sebuah  fenomena sosial yang tak terbantahkan.
Menerusi pengertian
pemerintahan diatas, sebenarnya kajian dan pembahasan tentang e-Government ini  bermula  dari  dunia  bisnis  pada dekade  80-90an,  dimana  Douglas Holmes  (2001)  dalam  bukunya  yang berjudul e-Gov:  eBusiness  strategi  for government yang  mengatakan  kelak
akan  terhubungnya Administration, Business , dan Citizen atau menyebutnya  dengan  istilah  ABC’s Government (Ndraha,  2003:  544) . Selain Holmes, Rogers W’O Okot Uma dalam bukunya Electronic Governance: Reinventing Good Governance (tanpa  tahun)  yang  pada intinya mengatakan bahwa perkembangan e-Government akan terus  bergantung  pada  realisasi e- Business, dan e-Business yang
dimaksud  oleh  Okot-Uma  adalah e- Commerce atau  perniagaan/  transaksi yang  dilakukan  secara  elektronik (Ndraha, 2003: 543). Teori itulah yang menjadi root theory dari e-Government yang berasal dari dunia bisnis sehingga wajar bila dunia usaha/swasta menjadi leading dalam masalah ini. Hal senada juga dikatakan oleh Richard Heeks (2001), bahwa perkembangan  Teknologi  informasi dan  komunikasi  yang  baru  dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tercapainya tujuan tata
pemerintahan yang baik. Heeks bahkan menyebutnya sebagai tata kelola secara
elektronis  atau e-Governance bukan
lagi  sebagai e-Government (lembaga/ agen  pemerintah  saja).  Pandangan Heeks  tersebut  menguraikan  tiga kontribusi  utama e-Governance ,  yaitu: Memperbaiki  proses  pemerintahan  ( e- Administration ); Menghubungkan warga  negara  ( e-Citizens  dan  e- Service );  dan  membangun  interaksi eksternal  ( e-Society )  (Heeks,  2001:1). Selaras  dengan  itu,  dasar  pemikiran tentang governance juga dapat mengacu  kepada  apa  yang  dikatakan Kooiman (2003: 4), yang juga mengemukakan hal yang hampir sama, bahwa governance /  tata  kelola  dapat dilihat  sebagai  keseluruhan  konsepsi teoritis  tentang  pemerintahan,  dimana ia mendefinisikan pemerintahan sebagai sebuah totalitas interaksi publik dan juga aktor swasta yang berpartisipasi  dengan  tujuan  untuk memecahkan  masalah  sosial  atau menciptakan  kesempatan  masyarakat, menghadirkan institusi sebagai konteks yang mengatur interaksi, dan membangun  fondasi  normatif  bagi semua aktivitas tersebut. Dalam konteks ini, Negara tidaklah mengalami kerugian,  justru  Negara  adalah  salah satu  dari  berbagai  aktor  potensial. Dengan demikian, negara (kemungkinan) hanya akan mengalami sedikit defisit kontrol saja namun tetap berpotensi  memperoleh  keuntungan dari  segi  sumber  daya,  keahlian  dan pengetahuan  (alih  teknologi)  yang
ditawarkan oleh entitas lain (Kooiman, 1993: 2).
Pada perkembangan berikutnya, Carayannis et al (2012:1), menjelaskan muncul pula sebuah pendekatan model inovasi  disebut Triple  Helix yang berfokus  pada  hubungan  universitas- industri-pemerintah  dan  dilanjutkan dengan  model Quadruple  Helix yang menyematkan Triple  Helix dengan menambahkan  "masyarakat  berbasis media  dan  berbasis  budaya"  dan "masyarakat  sipil"  sebagai helix yang keempat.  Dari model Quadruple Helix tersebut,  yang  mutakhir  berkembang pula  model  inovasi Quintuple  Helix yang  bahkan  lebih  luas  dan  lebih komprehensif dengan mengkontekstualisasikan Quadruple Helix melalui  penambahan helix dari perspektif "lingkungan alami masyarakat". Triple  Helix mengakui secara  eksplisit  pentingnya  pendidikan tinggi  untuk  inovasi. Quadruple  Helix mendorong perspektif masyarakat pengetahuan, serta pengetahuan demokrasi untuk produksi pengetahuan dan inovasi. Dalam pemahaman Quadruple  Helix ,  pengetahuan  yang
berkelanjutan juga memerlukan sebuah koevolusi  dengan  masyarakat  yang berpengetahuan.  Sedangkan Quintuple Helix sebagai  pendekatan  terkini menekankan  transisi  sosio-ekologis yang  diperlukan  masyarakat.  Oleh karena  itu, Quintuple  Helix sensitif secara ekologis. Dalam kerangka model
inovasi Quintuple  Helix ,  lingkungan alami  masyarakat  dan  ekonomi  juga harus  dilihat  sebagai  pendorong  untuk memproduksi pengetahuan dan inovasi, sehingga  dapat  menentukan  peluang bagi  kemajuan  sebuah  negara  melalui tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.  Hal  ini  bermakna  bahwa pemerintahan  kedepan  harus  mampu mengidentifikasi  transisi  sosioekologis sebagai  tantangan  besar  bagi  peta pembangunan  masa  depan. Quintuple Helix mendukung pembentukan situasi win-win solution antara ekologi, pengetahuan, dan inovasi yang mampu menciptakan  sinergi  antara  ekonomi, masyarakat, dan demokrasi.
Berdasarkan
pandangan teleskopik  terhadap  beberapa  lapisan lensa teori diatas, sederhananya aktifitas governance atau pemerintahan atau  juga  dapat  dimaknai  dengan  tata kelola sebagaimana yang telah dijabarkan  diatas  apabila  ia  didukung dengan teknologi sebagai enabler (alat bantu) akan menjadikan ia
bertransformasi  dari e-Government menjadi e-Governance yang  mampu menata dan mengelola berbagai aktifitas  pemerintahan  menjadi  lebih efektif  dan  efisien  serta  membawa manfaat besar lainnya. Ini menunjukkan  bahwa e-Governance adalah  realitas  terkini,  yang  akan menjadi  urgen  dilakukan  untuk  masa depan  sesuai  dengan  keadaan  zaman yang menuntut sebuah perubahan yang
bukan  saja  diperlukan  oleh  negara- negara  maju  tapi  juga  oleh  negara- negara  berkembang.  Namun,  sebagian besar  inisiatif e-Governance hari  ini umumnya  masih  mengalami obstacle bahkan  terancam  gagal  dikarenakan negara  menghadapi  dua  rintangan besar. Pertama, rintangan secara strategis  untuk  kesiapan:  menyiapkan pra-kondisi  yang  teridentifikasi  untuk e-Governance . Kedua, rintangan secara taktis  untuk  menutup  kesenjangan realitas  desain:  menerapkan  praktik terbaik  dalam  program e-Governance untuk  menghindari  kegagalan  dan meraih  kesuksesan.  Bagaimanakah sebaiknya sikap kita? berikut beberapa butir  pandangan  yang  dapat  dijadikan sebagai pertimbangan.
3. Pandangan dan Gagasan
Sebagaimana yang telah dikatakan  sebelumnya,  bahwa  selain tantangan dan rintangan dalam pelaksanaan e-Government, hasil-hasil penelitian  sebelumnya  pun  sudah menunjukkan gejala yang sama.
Penulis  juga  telah  beberapa  kali melakukan penelitian tentang performa e-Government Indonesia  yang  secara garis  besar  dapat  dipilah  menjadi  dua aspek utama, yakni aspek TIK dan non- TIK.  Namun  ternyata  dari  beberapa pengalaman  penulis  dalam  meneliti, membaca  hasil-hasil  penelitian  dan mengamati  secara  langsung  justru aspek  non-TIK  lah  yang  berpengaruh
besar  atau  70%  penyebab  kegagalan implementasi e-Government yang diantaranya adalah aspek kepemimpinan, budaya organisasi, sumber  daya  manusia,  manajemen (terutama manajemen perubahan), rakayasa ulang proses urusan ( business process procedures ) aspek regulasi atau payung  hukum,  dan  sisanya  adalah aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan TIK  baik hardware maupun software nya.  Dalam  dokumen  Sistem  infomasi Nasional  (Sisfonas)  yang  dikeluarkan oleh  Kementrian  Komunikasi  dan Informasi  (2002),  sebagaimana  yang dikutip  oleh  Hasibuan  dan  Santoso (2005:47), bahwa manajemen perubahan  berpengaruh  sebesar  40%, dan    rakayasa  ulang  proses  urusan ( business process procedures ) berpengaruh sebesar 35%. Pada kondisi tersebut manajemen perubahan memegang  peranan  penting  dalam implementasi  sistem e-Government sebagaimana  disebutkan  pada  pilar pertama  dalam  Inpres  No.  3  Tahun 2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi
Nasional Pengembangan e- Government . Dalam konteks pengembangan sistem informasi, dikatakan bahwa manajemen perubahan ( change management ) merupakan  proses  dalam  membantu individu terkait untuk mengadopsi dan beradaptasi  dengan  sistem  yang  akan digunakan.
Akan tetapi, kendatipun manajemen perubahan ( change management )  dan  rakayasa  ulang proses urusan ( business process procedures ) yang merupakan aspek non TIK  memberikan  pengaruh  besar terhadap  kesuksesan  implementasi e- Government, namun  sebagai  antitesa, penulis  berpandangan  bahwa  aspek TIK bila dioperasikan dan dioptimalkan penggunaannya  secara  profesional  dan proporsional justru akan mampu memberikan  pengaruh  atau  parubahan terhadap perilaku dan resistensi manusia  atau  individu.  Hal  tersebut telah  terbukti  hari  ini  dimana mindset atau  pola  pikir  manusia  justru  telah banyak digiring dan di “ framing” oleh arus  informasi  yang  bergerak  deras melalui perkembangan TIK dan menjadi  dasar  atau  alasan  seseorang untuk  mengambil  sebuah  tindakan.
Salah  satu  contoh  diantaranya  adalah banyaknya orang memilih dan mengambil  keputusan  dalam  hidupnya melalui persediaan atau  “ stock ” informasi  yang  mereka  miliki  dari perangkat  teknologi  ( gadget )  pribadi yang mempunyai kemampuan dan daya jelajah tinggi dalam mengakses informasi  dengan  cepat  dan  tepat sehingga  mereka  memiliki  data  atau catatan dan refrerensi sebelum mengambil keputusan. Berangkat dari sebuah pandangan filosofis, bahwa data
merupakan sumber pengambilan
keputusan dan kebijakan, data merupakan  sumber  penelitian  dan pengembangan,  data  menjadi  dasar dalam melakukan evaluasi, data merupakan  bukti  kinerja  (sebagai output kemudian menjadi input perencanaan  berikutnya),  karena  data merupakan  bahan  dasar  atau  bahan mentah  sebagai  catatan  dari  sebuah fakta  dan  peristiwa  yang  terjadi kemudian diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat yang disebut informasi dan kemudian  informasi  itu  dijadikan sebagai  dasar  dan  alasan  seseorang dalam mengambil keputusan.
Berdasarkan life  cycle tersebut,  maka kedudukan  data  memiliki  tempat  yang penting dan strategis dalam implementasi e-Government sehingga perlahan mampu bertransformasi menjadi e-Governance . Artinya, berbicara e-Governance berarti berbicara e-Government ,  berbicara e- Government berarti  berbicara  TIK, berbicara TIK berarti berbicara tentang SIM  (Sistem  Informasi  Manajemen), dan  berbicara  SIM  berarti  berbicara tentang  sistem  dalam  mengelola  dan mengatur  informasi  secara  sistematis, dan  berbicara  tentang  pengelolaan informasi  secara  sistematis  berarti adalah  berbicara  tentang  rekaman peristiwa (baca:data) apakah ia tercatat atau  tidak.  Berkaca  dari  pandangan filosofis  tersebut,  ternyata  kejadian yang  senyata-nyatanya  terjadi  adalah adanya  ketidaksesuaian  antara  “data
lapangan”  dengan  “data  administrasi” terutama  bagi  lembaga/  instansi/  agen pemerintah. Terjadinya gap atau kesenjangan akan mengakibatkan kesalahan  yang  fatal  dalam  membuat perencanaan dan pengambilan
keputusan.  Oleh  karena  itu  justru  kita memerlukan  perangkat  TIK  mutakhir dalam  rangka  mengumpulkan  dan menertibkan arus data agar semua data tercatat/  tercover,  terlindungi/  terjaga, dan  dapat  terpakai  kapan  saja  bila diperlukan.  Dikarenakan  kemampuan manusia  yang  memiliki  keterbatasan dalam  mencatat  dan  mengingat  maka Bank  Data  atau Data  Center menjadi sesuatu  yang  urgen  dalam  memulai program e-Government sebelum menjadi  sebuah  tata  kelola  yang partisipatif  dan  kolaboratif  dengan menjunjung  prinsip-prinsip smart atau cerdas. Solusi dari berbagai permasalahan-permasalahan pemerintahan diatas memerlukan sebuah pendangan dan gerakan perubahan yang progresif dan komprehensif  serta  sesuai  untuk  masa sekarang  dan  masa  yang  akan  datang. Sudah tidak zamannya lagi menggunakan  solusi  tradisional  dalam menghadapi permasalahan yang
muncul bahkan yang belum munculpun harus  dapat  diprediksi.  Sistem  ini bermula  dari  memanfaatkan  teknologi Big  Data sebagai  sentralnya,  dimana sumber  data  didapat  dari  berbagai peralatan teknologi pendukungnya sebagai alat bantu. Berdasarkan pemahaman  tersebut,  maka  perlu sinergitas dengan semua pihak, terutama swasta yang memiliki kreatifitas  sekaligus  finansial  melalui percepatan  pembangunan  infrastruktur bersama  seperti  pusat  data  bersama ( shared  DataCenter )  jaringan Fiber Optic bersama  ( shared  FO  network ) dan  Tower  pemancar  bersama  ( shared Tower )  antara  swasta  dan  pemerintah. Mengapa  ini  urgen  dilakukan?  Bila di breakdown menggunakan cost  and benefit  analysist ,  maka  program e- Government memerlukan kesiapan yang  matang  dalam  berhagai  hal  dan keikutsertaan berbagai pihak
(pemerintah-swasta-
akademisi/universitas-profesional-
masyarakat)  sebagai  sebuah  kesatuan utuh  dari governancy / governability (kepemerintahan)  yang  terpadu  dan melibatkan  semua  pihak.  Keadaan tersebut  dapat  penulis  gambarkan dalam sebuah bangunan TIK
pemerintahan dibawah ini:
Gambar 1. Konsep Integrated Smart Governance
Sumber : Gafar dan Madrus (2016). Makalah Disampaikan Pada Seminar Pekanbaru Menuju SmartCity .
Komponen dasar dari  bangunan diatas adalah Infrastruktur bersama atau komponen  tempat  data  tinggal  (rumah data)  dan  tempat  data  berpindah  (jalur data).  Komponen  diatasnya  adalah kesesuaian  teknologi  dengan business process (proses  urusan)  merupakan aplikasi  umum  yang  sudah  dibuat  dan dapat  digunakan  karena  sebagian fiturnya  telah  sesuai  atau  dapat disesuaikan kembali dengan kebutuhan penatakelolaan pemerintahan diberbagai tingkat pemerintahan (pusat-daerah).  Sedangkan  komponen diatasnya  lagi  adalah  aplikasi-aplikasi
layanan digital yang memang tidak ada dipasaran, namun harus dibuat mengikuti  kebutuhan,  dan  kalaupun sudah  ada  harus  dilakukan  modifikasi sana-sini  disesuaikan  dengan  kondisi lapangan  dan  aturan  yang  berlaku. Sedangkan komponen berikutnya adalah komponen interaksi yang merupakan  elemen-elemen  pengguna dari sistem Smart Governance .
Terakhir adalah komponen yang digunakan oleh beberapa orang tertentu yang  digunakan  untuk  menjelaskan, memonitor dan mengendalikan berbagai  permasalahan  dalam  sebuah
pusat kendali dan informasi yang dapat digunakan  sebagai  dasar  pengambilan keputusan  oleh decision  maker atau Pembuat Kebijakan.

## KESIMPULAN
Ilmu pengetahuan tanpa falsafah  adalah  fakta  tanpa  perspektif dan penilaian yang tak dapat menyelamatkan  kita  dari  malapetaka dan  keputusasaan.  Ilmu  pengetahuan memberi  kita  pengetahuan,  tapi  hanya falsafah  yang  bisa  memberi  kita kebijaksanaan. Pembangunan berkelanjutan disuatu negara membutuhkan paradigma utama sebagai  seperangkat  nilai  filosofis  dan inti dalam mengubah dan memperbaiki kondisi  di  semua  wilayah  kehidupan. Pada perspektif etika global, pembangunan  didorong  oleh  empat kekuatan  yaitu  Politik,  Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan bahkan Agama. Meski berbeda satu sama lain,
namun  keempat  kekuatan  tersebut menuju pada tujuan yang sama, penulis menyebutnya dengan “Green Paradigm” melalui pemanfaatan
Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi (TIK) dalam kegiatan tata kelola di era digital  yang  berwawasan  lingkungan. Dalam  kehidupan  sehari-hari,  warna hijau  memberi  sentuhan  teduh  dan sehat,  dimana  warna  hijau  berperan pada  proses  produksi  oksigen  yang memang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk.  Artikel  ini  telah  berupaya
menyatukan  berbagai  konsep  dan  asas yang  akan  menjadikan  kita  “tau  diri” dari  mana  kita  (manusia)  berasal  dan kemana akan kembali, dipadu- padankan dengan perkembangan teori- teori  baru  menjadi  suatu  pendekatan yang  komprehensif  dalam  mengelola sebuah  negara  modern  sambil  tetap menjaga keseimbangan alam.
Pada  akhirnya,  pendekatan  ini diharapkan  akan  menghasilkan  bentuk ideal yang bukan hanya mengacu pada prinsip Good  Governance tetapi  juga bergerak  kearah Great  Governance yakni  terkoneksinya  semua  lembaga/ institusi/  agen  pemerintah,  sektor swasta,  masyarakat  sipil,  akademisi/ universitas,  dan  kalangan  profesional melalui pemanfaatan TIK secara profesional  dan  proporsional  serta memegang prinsip pembangunan berkelanjutan  sehingga  menjadikan  ia bukan  hanya Good,  Great, tetapi  juga menjadi  prinsip Green  Governance dimana  semua  akses  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  akan  mudah  didapat dan  mengarah  pada  suatu  penciptaan harmoni  antara  yang  "memerintah" dengan  mereka  yang  "diperintah" sehingga  segala  hak  dan  kewajiban dalam  bernegara  dapat  terlaksana dengan  cepat,  tepat,  adil,  berimbang, dan berkesinambungan. Prinsip pemerintahan  yang  demikian  penulis sebut sebagai “ Health Governance” .

## DAFTAR PUSTAKA
Anggono. Ibenk Dwi. 2015. eGovernment Indonesia Update 2015  –  2019 .  Kementrian Komunikasi dan Infomasi
Republik  Indonesia.  Melalui http://www.unosd.org/content/d ocuments/1114eGovernment% 20Indonesia%20update%20for %20UN%20-%20Seoul%2024- 28%20Maret%202015.pdf. (Diakses pada 30-03-2017) Carayannis, Elias G, Thorsten D Barth and David FJ Campbell.  2012. The Quintuple Helix innovation model:  global  warming  as  a challenge and driver for innovation. Journal of Innovation and Entrepreneurship  -  A  Systems View  Across  Time  and  Space 2012 https://innovation- entrepreneurship.springeropen. com/articles/10.1186/2192- 5372-1-2.  (diakses  pada  10-01- 2017) Endarmoko,  Eko.  2006. Tesaurus Bahasa Indonesia . PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta Gafar,  T.  Fahrul  Gafar  dan  Said Madrus. Pekanbaru  Menuju SmartCity . Makalah disampaikan pada seminar Forum Pekanbaru Smart. Premier  Hotel  Pekanbaru,  21 November 2016 Hasibuan dan Santoso. 2005. Standardisasi Aplikasi E- Government  Untuk  Instansi Pemerintah . Prosiding Konferensi  Nasional  Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. ITB, 3-4 Mei 2005 Heeks,  Richard.  2001. Understanding e-Governance for Development . Institute for Development Policy and Management. Manchester: UK Indrajit, Ricardus Eko. 2004. Electronic Government : Strategi  Pembangunan    dan Pengembangan Sistem Pelayanan  Berbasis  Teknologi Digital. Andi: Yogjakarta Kooiman, Jan. 1993. Modern Governance: New Government- Society Interactions . Sage Publications: London
Kooiman,  Jan.  2003. Governing  as Governance .  Sage  Publication:
London
Ndraha , Taliziduhu. 2003. Kybernology
(Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 . Rineka Cipta: Jakarta Pemerintah Siapkan Road Map Indonesia Digital. Melalui http://news.viva.co.id/news/rea
d/196405-kemkoninfo-siapkan- road-map-indonesia-digital/0.
(diakses  pada  tanggal  12  juni 2015).
United  Nations e-Government Survey
2014 e-Government  For  The Futre We Want ). Melalui https://publicadministration.un. org/egovkb/Portals/egovkb/Doc uments/un/2014-Survey/E- Gov_Complete_Survey-
2014.pdf  (diakses  pada  20-03- 2017).
United  Nations e-Government  Survey 2016  e-Government  in  Support of  Sustainable  Development .
Melalui https://publicadministration.un. org/egovkb/en-us/Reports/UN- E-Government-Survey-2016. (diakses pada 20-03-2017).