Volume : 22, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus di Polres Aceh Timur)” .
Oleh:
Deny Albar Nelvetia Purba M. Arif Sahlepi

## Abstract
The  implementation  of  eradication  and countermeasures  by  the  East  Aceh  Police Resort  through  preventive  and  repressive measures.  Preventive  actions  are  carried  out through  socialization,  counseling,  approaches with  families,  communities  and  so  on.  This effort  is  a  form  of  prevention  carried  out institutionally and in collaboration with community  participation.  Socialization  and counseling  about  the  dangers  of  drug  abuse are  a  priority  for  the  police  so  that  repressive actions (actions of arrest) can be minimized.
The  disconnection  of  information  from the  public  as  a  reporter  is  also  an  obstacle  in efforts to  eradicate  and  overcome  drug  abuse, so it is necessary to provide further information to  the  public  about  the  dangers  of  drugs  and provide encouragement for the public to dare to report  if  there  are  individuals  who  commit criminal acts of drug abuse.
Legal  counseling  must  use  a  fast  and effective  strategy,  so  that  the  public  really understands  the  dangers  of  narcotics  and  will take  anti-narcotics  action.  The  application  of severe  criminal  sanctions  to  perpetrators  of crime  will  provide  a  deterrent  effect  and  at  the same time have an impact on the law of effect and  its  social  impact,  namely  as  a  vehicle  for public  learning,  so  that  people  will  be  well aware  of  the  importance  of  staying  away  from narcotics abuse.
Keywords : East Aceh Police, Drugs, Youth

## Abstrak
Pelaksanaan pemberantasan dan penanggulangan  oleh  Kepolisian  Resort  Aceh Timur melalui tindakan preventif dan represif.Tindakan  preventif  dilakukan  melalui sosialisasi,  penyuluhan,  pendekatan  dengan keluarga, masyarakat dan lain sebagainya.Upaya  tersebut  merupakan  bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan  tentang  bahaya  penyalahgunaan narkoba  menjadi  prioritas  bagi  kepolisian  agar tindakan  represif    (tindakan  penangkapan) dapat diminimalkan.
Terputusnya informasi dari masyarakat sebagai pelapor juga menjadi hambatan dalam upaya  pemberantasan  dan  penanggulangan penyalahgunaan  narkoba,  sehingga  perlu adanya  penyampaian  informasiyang  lebih lanjut  lagi  kepada  masyarakat  mengenai bahaya  narkoba  dan  memberikan  dorongan bagi masyarakat untuk berani melapor jika ada oknum yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan hukum harus
menggunakan  strategi  yang  cepat  dan  efektif, sehingga  masyarakat  benar-benar  memahami tentang bahaya narkotika dan akan melakukan action anti-narkotika. Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan  deterrent  effect  (efek  jera)  dan sekaligus  berdampak  pada  law  of  effect  serta dampak  sosialnya,  yaitu  sebagai  wahana pembelajaran  publik,  sehingga  masyarakat akan  sadar  betul  tentang  pentingnya  menjauhi penyalahgunaan narkotika.
Kata  Kunci :  Polres  Aceh  Timur,  Narkoba, Remaja

## I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Sebagai  negara  yang  berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan diberbagai bidang.Salah satu aspek pembangunan  adalah  pembangunan  di  bidang hukum  yang  sangat  diharapkan  oleh  seluruh masyarakat Indonesia.Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Negara  Republik  Indonesia  1945  bahwa Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara hukum.Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai  tujuan  negara  Republik  Indonesia yaitu  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur berdasarkan pancasila.
Dalam  mencapai  tujuan  tersebut, tidaklah jarang terjadi permasalahan- permasalahan  hukum.  Hal  ini  disebabkan antara  lain  oleh  karena  para  pihak  (pejabat) dalam  melaksanakan  tugasnya  kurang  atau tidak  berdasarkan  kepada  asas  hukum  yang berlaku  di  Indonesia  saat  ini.  Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.
Demikian  pula  permasalahan  hukum juga  akan  ikut  berkembang  seiring  dengan perkembangan  permasalahan  yang  terjadi  di masyarakat.  Memang  salah  satu  sifat  dari hukum  adalah  dinamis.  Pada  aliran  sosiologis, yang dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan  Max  Weber,  berpendapat  :  “Hukum merupakan  hasil  interaksi  sosial  dengan kehidupan  masyarakat.  Hukum  adalah  gejala masyarakat,  karenanya  perkembangan  hukum (timbulnya,  berubahnya  dan lenyapnya)  sesuai dengan perkembangan masyarakat.Perkembangan  hukum  merupakan kaca dari pembangunan
masyarakat.”Indonesia  adalah  negara  yang berdasarkan  atas  hukum,  sehingga  setiap kegiatan  manusia  atau  masyarakat  yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan  pada  peraturan  yang  ada  dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Hukum  tidak  lepas  dari  kehidupan manusia  karena  hukum  merupakan  aturan untuk  mengatur  tingkah  laku  manusia  dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita
tidak  dapat  membayangkan  akan  seperti  apa nantinya  negara  kita  ini.  Kejahatan  akan  terus bertambah  dengan  cara  yang  berbeda-beda bahkan  dengan  peralatan  yang  semakin canggih  dan  modern  sehingga  kejahatan  akan semakin  meresahkan  masyarakat.  Kejahatan dapat timbul dimana saja dan kapan saja.Bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat.Namun karena sifatnya yang merugikan,  maka  adalah  wajar  pula  bilamana setiap  masyarakat  berusaha  untuk  mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.
Namun  demikian  hampir  setiap  hari masyarakat,  dihadapkan  pada  berita  dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas.Berdasarkan  informasi  berbagai mediamassa,  baik  media  cetak  maupun elektronik, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat.
Berbagai usaha untuk menghapuskan kejahatan ini telah dicoba oleh negaranegara di dunia, namun demikian usaha tersebut sampai saat  ini  baru  berhasil  mengurangi  intensitas dan kualitasnya saja.Hukum seharusnya selalu mengikuti  perkembangan  kehidupan  manusia. Apabila  hukum  bersifat  statis  dan  tidak mengikuti dinamisasi kehidupan manusia maka akan  Dekonstruksi  pemberlakuannya  malahan hukum  akan  cenderung  ditinggalkan  dan  tidak berdaya  guna  ditengahtengah  masyarakat, termasuk dalam hal ini Hukum Pidana.
Indonesia  kurang  lebih  73  tahun membangun peradaban dan perilakunya dengan  berlandaskan  kemandirian  budaya bangsa yang beridiologi Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  wadah Negara  KesatuanRepublik  Indonesia  yang
merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat  dalam  suasana  peri  kehidupan  bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan  pergaulan  dunia  yang  merdeka, adil, bersahabat, dan damai. Untuk mewujudkan  pembangunan  nasional  tersebut, perlu  dilakukan  upaya  secara  berkelanjutan  di segala  bidang,  antara  lain  pembangunan kesejahteraan  rakyat,  termasuk  kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan
dan pencegahan penyalahgunaan  obat  serta  pemberantasan peredaran  gelap  Narkotika,  Psikotropika  dan Zat  Adiktif  lainnya  (NAPZA)  atau  istilah  yang populer  dikenal  masyarakat  sebagai  Narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya).
Perkembangan penyalahgunaan Narkoba  dari  waktu  ke  waktu  menunjukkan kecenderungan  yang  semakin  meningkat, bahkan  kasus-kasus  yang  terungkap  oleh jajaran kepolisian hanyalah merupakan fenomena  gunung  es,  yang  hanya  sebagaian kecil saja yang tampak dipermukaan sedangkan  ke  dalamannya  tidak  terukur. Disadari pula bahwa masalah penyalahgunaan Narkoba  merupakan  masalah  nasional  dan internasional  karena  berdampak  negatif  yang dapat  merusakserta  mengancam  berbagai aspek  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan negara  serta  dapat  menghambat  proses pembangunan nasional. 1
Indonesia saat ini, tidak saja merupakan  negara  transit  Narkoba,  namun telah  menjadi  salah  satu  negara  tujuan  utama ( destination  country )  bagi  peredaran  Narkoba
1 SiahaanElizabet, Peranan  Penyidik  POLRI dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Narkotika  di Sumatera Utara, Tesis, (Medan: Sekolah
Pascasarjana  Universitas  Sumatera  Utara,  2009), halaman. 24
serta  menjadi  daerah  dengan  pangsa  pasar yang bagus bagi sindikat internasional Narkoba sekaligus juga menjadi produsen Narkoba.
Semakin banyaknya masyarakat terlibat  dalam  bisnis  Narkoba,  dibuktikan dengan  banyaknya  kampung  rawan  Narkoba tidak  saja  di  daerah  perkotaan,  namun  juga  di pedesaan, yang tentunya memerlukan perhatian  serius  dari  seluruh stakeholder dan elemen  masyarakat.  Perkembangan  kejahatan narkoba yang semakin mengkhawatirkan tersebut,  mengindikansikan  perlunya  satu upaya strategis, yaitu dalam rangka mengurangi  permintaan,  khususnya  dengan sasaran para pecandu maupun korban penyalahgunaan  Narkoba,  dilakukan  upaya penyelamatan  dengan  rehabilitasi  dan  dalam rangka mengurangi dan memberantas ketersediaan  Narkoba,  maka  dilakukan  upaya penegakan hukum yang keras, terutama dalam hal penerapan hukuman berat dan memiskinkan  para  bandar,  produsen,  importir maupun  pengedar.
Situasi  darurat  narkoba  di  Indonesia dapat  digambarkan  dari  peningkatan  trend kasus  Narkoba  (Narkotika,  Psikotropika,  dan obat  berbahaya  lainnya)  dalam  tiga  tahun terakhir, yaitu sebagai berikut.
Tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat
narkotika.Sebanyak  84  jaringan  diantaranya telah  berhasil  diungkap  BNN.Adapun  dari  84 jaringan  yang  berhasil  diungkap  sebanyak  27 jaringan berskala internasional.Dalam pengungkapan  84  jaringan  yang  dilakukan BNN,  tercatat  sedikitnya  ada  19  jaringan  yang melibatkan warga binaan /narapidana terutama yang  berperan  sebagai  pengendali  jaringan  di 14 Lapas. Adapun kasus yang paling menonjol yakni :

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Pada  akhir  bulan  Januari  2019  lalu
BNN berhasil mengungkap serangkaian pengiriman  1,36  Ton  ganja  dengan  4  orang tersangka.  Adapun  pengiriman  pertama  BNN mengungkap  di  wilayah  Bogor  Jawa  Barat dimana  ganja  sebanyak  715,  690  kilogram telah dibawa  seorang tersangka menggunakan mobil truck box yang telah dimodifikasi.Selanjutnya  sisa  643  kilogram diketahui  dikirim  melalui  jasa  pengiriman /Cargo  Bandara  Soekarno  Hatta,  Tangerang, Banten dalam dua periode pengiriman. Adapun para  tersangka  diketahui  yang  menggambil paket  kiriman  tersebut  dengan  menggunakan mobil  pribadi  kemudian  segera  diamankan  tim BNN yang bekerjasama dengan Tim Bea Cukai Bandara  Soekarno  Hatta.  Diketahui  bahwa  3 rangkaian  kasus  ini  terkait  dalam  satu  jaringan sindikat yang sama.
Pada  Bulan  Mei  2019  BNN  berhasil mengungkap  kasus  Shabu  182,92  kg  dan ekstasi sebanyak 48.672 Butir dari 3 tersangka yaitu  Agus  Fajar  Nugroho,  Ewandi  alias  Dabo dan Zulham Ciputra dengan modus menyimpan  narkotika  di  dalam  took  sembako dan  membungkusnya  dalam  kemasan  teh Cina.  Adapun  ketiganya  ditangkap  di  3  TKP yaitu  di  Perumahan  Graha  Melasti,  Jl. Bougenvile  raya  Blok  EF  No.16,  RT02/RW14, Kel.  Sumber  Jaya,  Kec.  Tambun  Selatan, Bekasi,  Jawa  Barat  (TKP1).  Jalan  Sentosa, Kampung  Sasak,  Tridaya  Sakti,  Kec.  Tambun Selatan,  Bekasi,  Jawa  Barat  (TKP2)  dan menyita  narkotika jenis  shabu  kristal  sebanyak 39,20  gram.  Kemudian  Jl.  Lapangan  Bola RT003/RW015,  Kel.  Kranji,  Kec.  Bekasi  Barat, Bekasi, Jawa Barat (TKP3).
Pada  Bulan  Mei  2019  BNN  berhasil mengungkap  kasus  narkotika  jenis  ganja  yang disita  seberat  339  kilogram.Tim  menemukan
peti  besar  dari  papan  triplek  tebal  yang  sudah dibongkar  diletakan  di  pinggir  jalan.melintas  di
Jalan Bungur, Kota Depok. Setelah penelurusan  lebih  jauh,  tim  menemukan  peti serupa  yang  diletakan  di  depan  salah  satu rumah. Tim kemudian melakukan penggeledahan  terhadap  rumah  tersebut  dan menemukan  140  bungkus  ganja  kering  dari salah  satu  kamar.  Kemudian,  dari  dalam  peti yang  belum  terbuka,  tim  menemukan  199 bungkus  ganja  kering  Sehingga  total  barang bukti mencapai 339 kilogram ganja kering.
Pada  Bulan  Juli  2019  BNN  berhasil mengungkap  kasus  narkotika  jenis  shabu seberat  81,86  Kilogram  dan  ekstasi  102,657 butir dari 8 tersangka dan 3 TKP yang berbeda, 2  lokasi  di  Kabupaten  Asahan  dan  1  lokasi  di Kabupaten Batubara. Diketahui bahwa narkotika  berasal  dari  Malaysia  yang  dibawa melewati  jalur  laut  menggunakan  perahu  Boat yang  berlabuh  di  Pelabuhan  kecil  /tikus disekitar  kawasan  Tanjung  Balai  Asahan. Kemudian narkotika didistribusikan menggunakan  mobil  pribadi  dengan  barang bukti  ditemukan  didalam  tiga  buah  ban cadangan di truck tersebut.
Pada  26  November  2019  BNN berhasil  menggerebek  rumah  sekaligus  pabrik sumpit  yang  memproduksi  narkoba  jenis  pil paracetamol,  caffeine,  carisoprodol  (PCC). Barang  bukti  PCC  mencapai  1,6  juta  butir. Penangkapan  dilakukan  di  tiga  lokasi  yaitu:  o Sebuah rumah makan Mang Engking di Jl. Yos Sudarso  KM  07,  Desa  Kretek,  Gombong, Kebumen, Kec. Rowokele, Kabupaten
Kebumen,  Jawa  Tengah.  Sebuah  Rumah  dan Pabrik  Sumpit  Jalan  Syech  Abduh  Muhyi, Kampung  Awilega  RT  004/08,  Kelurahan Gunung Gede, Kec.Kawalu, Kota Tasik Malaya Sebuah  gudang  yang  berlokasi  di  Jalan

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Patimura  I  Desa  Buntu  Kecamatan  Cilacap Kota Cilacap. 2
Saat  ini  Indonesia  bukan  hanya sebagai  negara  transit  Narkoba  lagi,  akan tetapi  sudah  menjadi  negara  konsumen  dan produsen  bahkan  sudah  menjadi  negara pengekspor  Narkoba  jenis Ekstasi deng indikasi  adanya  pengiriman  melalui  paket  dan kurir  dari  Indonesia  ke  luar  negeri  maupun paket  dan  kurir  dari  luar  negeri  yang dialamatkan langsung ke Indonesia.
Perkembangan penyalahgunaan
Narkoba  saat  ini  secara  kualitas  dan  kuantitas cenderung meningkat,
maka dapat
diperkirakan  bahwa  penyalahgunaan  Narkoba pada masa mendatang akan semakin meningkat  seiring  dengan  perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi dengan memanfaatkan teknologi  di  bidang  transportasi,  komunikasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan peredaran gelap Narkoba.
Kepolisian selaku alat penegak hukum  dengan  Satuan  Narkobanya  dituntut untuk mampu melaksanakan  tugas  penegakan hukum  secara  profesional  dengan  memutus jaringan  sindikat  dari  luar  negeri  melalui kerjasama  dengan  instansi  terkait  dalam memberantas  kejahatan  Narkoba,  dimana pengungkapan  kasus  Narkoba  bersifat  khusus yang  memerlukan  proaktif  dalam  mencari  dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi  kepada  tertangkapnya  pelaku penyalahgunaan  Narkoba  dan  penerapan peraturan perundang-undangan dibidang
Narkotika.
Tugas pokok kepolisian sesuai dengan  pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2
2 Press Release Badan Narkotika Nasional 2019
Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  yaitu memilihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
Kiprah  kepolisian  sekarang  sudah mulai  kita  rasakan  baik  secara  preventif maupun  represif.Mereka  mengerahkan  segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan, dan personilnya  untuk  memberantas  kejahatan yang  ada  dalam masyarakat.Salah  satu  upaya preventif kepolisian dalam memberantas peredaran  psikotropika  adalah  melakukan patroli  dan  razia  rutin  di  setiap  titik  rawan peredaran gelap Psikotropika.
Ada beberapa faktor penyebab meningkatnya peredaran gelap dan
penyalahgunaan  Psikotropika,  yang  pertama adalah tingginya angka pengangguran, sehingga  menjadi  bandar  Psikotrpika  adalah salah  satu  alternatif  untuk  mendapatkan  uang dengan  mudah  dan  cepat  karena  menjanjikan keuntungan yang besar.Kedua, penegak hukum yang tidak dilandasi semangat sungguh-sungguh  untuk  menumpas  peredaran gelap Psikotropika. Ketiga, keterbatasan pengetahuan  orang  tua  mengetahui  pergaulan sang anak dan minimnya pengetahuan tentang Psikotropika.
Dari  penjelasan  dan  uraian  tersebut diatas  maka  penulis  ingin  mengetahui  lebih dalam mengenai peranan atau upaya kepolisian  sebagai  penegak  hukum  dalam memberantas  dan  menanggulangi  peredaran gelap  dan  penyalahgunaan  Narkoba  diseluruh wilayah  Indonesia  khususnya  wilayah  daerah Aceh Timur.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  yang menjadi  inti  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Bagaimana  Peran  Polres  Aceh  Timur dalam  penegakan  hukum  bagi  pengedar narkotika dikalangan remaja ?
2. Bagaimana  hambatan  yang  dialami  oleh
Kepolisian  Resort  Aceh  Timur  dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika dikalangan remaja?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari pembahasan  penulisan  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  Peran  Polres  Aceh Timur  dalam  penegakan  hukum  bagi pengedar narkotika dikalangan remaja
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh  Kepolisian  Resort  Aceh  Timur  dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika dikalangan remaja?
Adapun  yang  menjadi  manfaat  dari penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat memberikan masukan, membuka wawasan dan paradigma berfikir  bagi  kalangan  akademis  untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan kebijakan
strategi pemberdayaan masyarakat  dalam  upaya  pemberantasan dan  penanggulangan  Narkoba  dalam rangka  mewujudkan  Indonesia  Bebas Narkoba.
2. Secara Praktis
Penulis  berharap  penulisan  tesis  ini  dapat menambah wawasan bagi        pihak-pihak yang  terkait  dan  sebagai  masukan  bagi masyarakat  serta  aparat  penegak  hukum
khususnya  kepolisian,  agar  tidak  hanya mengacu  kepada  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  dalam  menyelesaikan suatu  kasus  khususnya  dibidangtindak pidana Narkoba.

## D.  Kerangka Teori dan Konsep

## 1. Kerangka Teori
Untuk  mengetahui  tentang  peranan kepolisian dalam penyelesaian
penyalahgunaan  narkoba  di  Aceh  Timur didasarkan kepada teori yang  saling berkaitan, artinya  teori  yang  belakangan  merupakan reaksi atau perbaikan dari teori sebelumnya.
Peranan  penegak  hukum  dalam  arti fungsi  dan  maknanya  merupakan  bagian  dari konsep  struktur  hukum.  Ada  4  (empat)  fungsi sistem hukum menurut friedman, yaitu: 3
a. Fungsi  kontrol  sosial  ( social  control ).
Menurut  Donald  Black  bahwa  semua hukum  adalah  berfungsi  sebagai  kontrol sosial dari pemerintah.
b. Berfungsi  sebagai  cara  penyelesaian sengketa  ( dispute  stlement )  dan  konflik
( conflict ). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang
sifatnya  berbentuk  pertentangan  lokal berskala kecil ( micro ). Sebaliknya pertentangan-pertentangan  yang  bersifat makro dinamakan konflik.
b. Fungsi  retribusi  atau  fungsi  rekayasa sosial  ( retribution  function  and  social
engineering function ). Fungsi ini
mengarahkan  pada  penggunaan  hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang
3 Siswanto  Sunarso, Penegakan  Hukum Psikotropika Dalam Kajian SosiologiHukum ,PT.Rajagrafindo Persada,Jakarta:2014, hal.69-70
berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
c. Fungsi pemeliharaan sosial ( social maintenance  function ).  Fungsi  ini  berguna untuk  menegakkan  struktur  hukum  agar tetap  berjalan  sesuai  dengan  aturan mainnya ( rule of the game ).
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas, dapat  dikatakan  bahwa  fungsi  penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan  oleh  hukum  itu  sendiri,  yakni mewujudkan  sikap  atau  tingkah  laku  manusia sesuai  dengan  bingkai  ( frame-work )  yang ditetapkan  oleh  suatu  Undang-Undang  atau hukum.
Criminal  justice system  di  Indonesia dapat  dilihat  dari  berbagai  mekanisme  dan sistem  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Hukum  Acara  Pidana.  Kelembagaan  yang termasuk  dalam  sistem  tersebut  adalah: Pertama, Penyelidik  dan  penyidik  (Kepolisian RI),  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian, selaku Pengemban Fungsi Kepolisian,  dibantu  oleh  Kepolisian  Khusus, Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil,  dan  bentuk- bentuk pengamanan swakarsa. Kedua , Penuntut  adalah  Kejaksaan  sebagaimana tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  tentang  Kejaksaan,  diberikan wewenang  tambahan  melakukan  penyidikan atas tindak pidanakhusus seperti tindak pidana narkotika. Ketiga, Pengadilan  yang  menurut
Undang-Undang tentang
Pokok-Pokok
Kekuasaan  Hakim,  menjadi  lembaga  yudikatif, terpisah  dari  lembaga  eksekutif,  dibantu  oleh Panitera  dan  Staf,  yang  berstatus  Pegawai Negeri Sipil.
Keempat, Penahan (Lembaga Pemasyarakatan), mengelola Lembaga
Pemasyarakatan  dalam  rangka  pemidanaan dan  pengelola  Rumah  Tahanan  (Rutan)  dan Rumah  Penitipan  Barang  Sitaan  (Rupbasan). Keempat  institusi  ini  merupakan  jalinan  yang harus  bekerja  dalam  sistemguna  mewujudkan tujuan  pembangunan  bidang  hukum  acara pidana  agar  mayarakat  dapat  menghayati  hak dan kewajibannya serta tercapai dan ditingkatkannya pembinaan setiap para pelaksana  penegak  hukum  sesuai  dengan fungsi dan wewenang masing-masing.
Kemudian,  guna  mantapnya  hukum,  keaditan dan perlindungan yang merupakan pengayoman  terhadap  keluhuran  harkat  dan martabat  manusia,  ketertiban  dan  kepastian hukum,  maka  keempat  institusi  tersebut  harus seiring  sejalan  dalam  proses  penegakan hukum.
Namun dalam pelaksanaan tak jarang ditemui berbagai penyimpangan terhadap  sistem  yang  selama  ini  diatur Undang. Criminal  Justice  System adalah masalah  Pelayanan  Publik  oleh  Pemerintah dan  dituntut  kesadaran  untuk  penghormatan terhadap  hak-hak  asasi  dan privacy warga negara  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperluas cakupan penanganan
Criminal justice System seyogyanya, sementara  belum  ada  pengganti  acuannya maka  dipergunakan  terlebih  dahulu  KUHP yang ada.
Bila hal itu dikaitkan dengan pembangunan  hukum,  maka  pendekatannya tidak  sekedar  pembaharuan  aturan-aturan hukum. Pembangunan hukum bertujuan membentuk  atau  mewujudkan  sistem  hukum Indonesia yang bersifat nasional ( legal

## JURNAL HUKUM KAIDAH
system ).  Dalam  pembangunan,  pembaharuan atau pembinaan sistem hukum Indonesia yang
bersifat nasional harus diikuti oleh pembangunan,  pembaharuan  atau  pembinaan substansi  dari  sistem  hukumnya.  Substansi dari sistem hukum itulah yang akan menentukan  sejauh  mana  sistem  hukum
Indonesia yang bersifat nasional mencerminkan  Indonesia  baru  dan  mampu melayani  kebutuhan  Indonesia  baru.  Dengan demikian  dalam  pembangunan  sistem  hukum nasional harus mencakup pembangunan bentuk  dan  isi  dari  peraturan  perundang- undangan. 4 Bagaimana pembangunan, pembaharuan  atau  pembinaan  bentuk  dan  isi dari  peraturan  perundang-undangan  inilah yang menjadi substansi dari kebijakan legislatif. Kebijakan  legislatif  atau  kebijakan  perundang- undangan  adalah  kebijakan  politik  dalam menyusun  dan  mewujudkan  ide-ide  para pembuat  Undang-Undang  (legislator)  dalam bentuk  norma-norma  baku  yang  terumus secara  eksplisit  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan nasional, dengan berkekuatan  sebagai  apa  yang  dikatakan  oleh Austin, ” TheCommand of the Sovereign ”. 5
Positivisme  adalah  aliran  yang  mulai menemui  bentuknya  dengan  jelas  melalui karya  Agust  Comte  (1798-1857)  dengan  judul Cuorse  de  Philoshopie  positive. Positifisme hanya mengakui fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena  yang  bisa  diobservasi dengan  hubungan  objektif  fakta-fakta  ini  dan hukum-hukum
yang
menentukannya,
4 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian) , FH UII Prees,Yogyakarta:2015, hal.157-158. 5 Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat,Konsep  &Implikasinya    dalam  Perspektif Hukum dan Masyarakat,
PT.Refika
Aditama,Bandung:2015, hal.123.
meninggalkan  semua  penyelidikan  menjadi sebab-sebab atau asal-usul tertinggi.
Demikian  juga  halnya  untuk  dapat menjawab permasalahan dalam proposal Penelitian  kaedah  positif  terimplikasi  kepada bahwa  dalam  negara  manapun  semuanya mengakui  adanya  suatu  asas  persamaan  di depan  hukum  atau equality  before  the  law, seperti  asas  hukum rule  of  law yang  dipakai dalam  negara Anglo  Saxon bahwa rule  of  law meliputi:
a. Supremacy of lawlity
b. Equality before the law
c. Constitrution based on human right 6 Secara teoritis, Presiden atau pemerintah  memiliki  dua  kedudukan  yaitu sebagai  salah  satu  organ  negara  dan  sebagai administrasi  negara.  Sebagai  organ  negara, pemerintah  bertindak  untuk  dan  atas  nama negara. Sedangkan sebagai administrasi negara, pemerintah dapat bertindak baik dalam lapangan  pengaturan  ( relegen )  maupun  dalam lapangan pelayanan ( besturen ). Penyelenggaraan pemerintah yang dimaksudkan dalam tesis ini adalah
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sebagai  administrasi  negara.  Bukan  sebagai organ negara.
Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan  pemerintah  baik  dalam  lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan  harus  didasarkan  pada  peraturan perundang-undangan atau berdasarkan legalitas.  Artinya  pemerintah  tidak  dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan, ketentuan bahwa setiap tindakan pemerintah  ini  harus  didasarkan  pada  asas legalitas,  tidak  sepenuhnya  dapat  diterapkan
6 Miriam  Budiarjo ,Dasar-dasar  ilmu politik, Gramedia,Jakarta: 2015,hal.25.
ketika  suatu  negara  menganut  konsepsi welfare state. Seperti halnya Indonesia. Dalam konsepsi walfare state. Tugas utama pemerintah  adalah  memberikan  pelayanan terhadap masyarakat.
Kepolisian  selaku  aparatur  negara dan sebagai alat penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum  secara  profesional  serta  menjaga ketertiban,  ketenangan,  kesejahteraan  dan kedamaian  dalam  masyarakat.  Untuk  itu hukum  pidana  dapat  meminimalisir  terjadinya suatu pelanggaran.

## 2. Kerangka Konsep
Konsep  atau  pengertian  merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, jika masalah dan  kerangka  konsep  teoretisnya  telah  jelas, biasanya  sudah  diketahui  pula fakta mengenai gejala-gejala  yang  menjadi  pokok  perhatian, dan  suatu  konsep  sebenarnya  adalah  definisi secara  singkat  dari  apa  yang  diamati  konsep menentukan antara variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris. 7

## E.  Keaslian Penelitian
Penelitian tesis ini sengaja dipilih dan ditulis oleh penulis sesuai dengan perkembangan tindak pidana yang berkembang bersamaan dengan
perkembangan  masyarakat  secara  global.
Salah  satunya  adalah  penggunaan  sarana- sarana canggih sebagai media dalam melakukan  tindak  pidana.  Dalam  tesis  ini penulis  mencoba  mengarahkan  pembahasan mengenai pemberantasan dan penanggulanganoleh kepolisian Aceh Timur.
7 Muladi, Kapita Selekta Sistem
Peradilan  Pidana, Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang:2015, hal. 7.
Sejauh  ini  penulis  telah  melakukan penelusuran  terhadap  judul  dan  permasalahan dalam  penelitian  ini  yang  dilakukan  di perpustakaan  Program  Studi  Magister  Ilmu Hukum. Hasil dari penelusuran tidak ditemukan judul  dan  permasalahan  yang  sama  dengan penelitian  ini.  Walaupun  ada  beberapa  tesis yang membahas tentang permasalahan Narkoba,  tetapi  judul  dan  permasalahannya berbeda dengan yang dibuat oleh peneliti.

## II. PEMBAHASAN
A.  Peran Kepolisian Resort Aceh Timur
Dalam Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkotika Dikalangan Remaja
1.  Gambaran Umum Aceh Timur
Kabupaten  Aceh  Timur  memiliki  luas wilayah  6.040,60  Km2  secara  administratif Kabupaten  Aceh  Timur  terdiri  dari  24 Kecamatan,  59  Mukim  dan  513  Gampong. Nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur adalah:
1.  Kecamatan Simpang Ulim;
2.  Kecamatan Julok;
3.  Kecamatan Nurussalam;
4.  Kecamatan Darul Aman;
5.  Kecamatan Idi Rayeuk;
6.  Kecamatan Peureulak;
7.  Kecamatan Rantau Selamat;
8.  Kecamatan Birem Bayeun;
9.  Kecamatan Serba Jadi;
10.  Kecamatan Rantau Peureulak;
11.  Kecamatan Pante Bidari;
12.  Kecamatan Madat;
13.  Kecamatan Indra Makmur;
14.  Kecamatan Idi Tunong;
15.  Kecamatan Banda Alam;
16.  Kecamatan Peudawa;

## JURNAL HUKUM KAIDAH
17.  Kecamatan Peurelak Timur; 18.  Kecamatan Peureulak Barat; 19.  Kecamatan Sungai Raya;
20.  Kecamatan Simpang Jernih;
21.  Kecamatan Darul Ihsan;
22.  Kecamatan Peunaron;
23.  Kecamatan Idi Timur; dan
24.  Kecamatan Darul Falah.
Secara  umum  Kabupaten  Aceh  Timur merupakan dataran rendah, perbukitan, sebagian  berawa-rawa  dan  hutan  mangrove, dengan  ketinggian  berada  0 –308  m  di  atas permukaan  laut.  Keadaan  topografi  daerah Kabupaten  Aceh  Timur  dikelompokkan  atas  4 kelas lereng yaitu: 0-2%, 2-15%, 5-40?n> 40%. Dilihat  dari  penyebaran  lereng  tersebut  yaitu memiliki  kemiringan  lereng  >40%  hanya sebesar  6,7%  yaitu  meliputi  Kecamatan  Birem Bayeun  dan  Serbajadi.  Sedangkan  wilayah yang  memiliki  kemiringan  lereng  0-2%,2-15?n 5-40% meliputi seluruh Kecamatan.
Komoditi  unggulan  Kabupaten  Aceh Timur  yaitu  sektor  pertanian  dan  jasa.  Sektor pertanian  komoditi  unggulannya  adalah  sub sektor  tanaman  perkebunan  dengan  komoditi Kelapa  Sawit,  Kakao,  Karet  dan  Kelapa.  Sub sektor  pertanian  komoditi  yang  diunggulkan berupa Jagung dan Ubi kayu.
Sebagai penunjang
kegiatan
perekonomian,  di  Kabupaten  ini  Tersedia  1 Pelabuhan Industri, yaitu Pelabuhan Idi. Untuk industri  tersedia  6  kawasan  industri,  yaitu Kawasan Industri UMKM Pisang Sale, Kawasan  Industri  Kelapa  Terpadu,  Kawasan Industri  Pengolahan  Rotan,  Kawasan  Industri Agro  dan Perikanan,  Kawasan  Industri  Kelapa Terpadu  Timur  (KITAT)  dan  Kawasan  Industri Migas Pertambangan dan Energi yang didukung  juga  oleh  fasilitas  listrik  dan
telekomunikasi.  Pariwisatanya  yaitu  wisata alam, wisata adat dan budaya.
Sejak  tahun  2000,  Kabupaten  Aceh Timur  mengalami  pemekaran  yang  ditujukan agar  pembangunan  kawasan  itu  merata. Daerah hasil pemekaran itu antara lain:
 Kota Langsa yang pada awalnya pusat ibu kota  Kabupaten  Aceh  Timur  kemudian berubah  status  menjadi  Kota  Administratif Langsa  dan  akhirnya  menjadi  Kota Langsa.
 Kabupaten Aceh Tamiang yang mencakup 12 kecamatan.
PEMINDAHAN IBU KOTA Sebelumnya ibukota Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Langsa tetapi dengan disetujui  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2001  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5 Tahun  2007  ibukota  Kabupaten  Aceh  Timur dipindahkan  ke  Idi  Rayeuk  yang  berpenduduk sekitar  34.282  jiwa  (Sensus  Penduduk  Tahun 2010).
2.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pengedar Narkotika oleh Polres Aceh Timur
Kepolisian  Resort  Aceh  Timur  sebagai kantor  kepolisian  yang  memiliki  kewenangan hukum  di  wilayah  Kabupaten  Aceh  Timur. Kepolisian  Resort  Aceh  Timur  juga  dibantu dalam menegakan hukum di wilayah Kabupaten  Aceh  Timur  oleh  kantor-kantor kepolisian lain yang yang memiliki kewenangangan  hukum  setingkat  wilayah Kecamatan.  Kepolisian  di  Polres  Aceh  Timur dalam  menangani  kasus-kasus  tindak  pidana memiliki  satuan-satuan  yang  berbeda-beda dengan tugas menangani kasus-kasus tertentu yang  sesuai  dengan  tugasnya.Salah  satunya adalah  Satuan  Res.  Narkoba  Polres  Aceh Timur,  dimana  satuan  ini  memiliki  tugas
menangani  kasus-kasus  tindak  pidana  yang bersangkutan dengan narkoba.
Satuan  ini  dikhususkan  karena  tindak pidana  narkoba  adalah  salah  satu  tindak pidana  khusus  sehingga  harus  ditangani  oleh satuan yang khusus.Agar kasus-kasus tersebut dapat  ditangani  dengan  maksimal.Penegakan hukum yang optimal diharapkan dapat menekan  angka  penyalahgunaan  narkotika  di Kabupaten Aceh Timur.
Polres  Aceh  Timur  memiliki  satuan khusus  di  dalam  menangani  kasus  tindak pidana  narkotika,  yaitu  Satuan  Res.  Narkoba Polres  Aceh  Timur.  Berdasarkan  observasi yang  dilakukan  di  Polres  Aceh  Timur,  peran kepolisian  didalam  menekan  angka  kasus tindak  pidana  narkotika  yang  terus  meningkat setiap  tahunnya  tidak  akan  berhasil  apabila hanya kepolisian yang melakukannya.
Dalam  melakukan  penegakan  hukum terhadap tindak pidana narkotika cukup susah, dikarenakan  tindak  pidana  narkotika  termasuk tindak  pidana  khusus  dimana  berbeda  dengan tindak  pidana  lainnya  apabila  tindak  pidana narkotika  harus  adanya  barang  bukti  narkotika tersebut  dibawa  atau  terbukti  ada  pada tersangka,  tidak  dapat  dilakukan  penangkapan apabila  hanya  ada  laporan  tanpa  barang  bukti maupun  tes  urinenya  yang  dinyatakan  positif sebagai pengguna.
Tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika  di  Kabupaten  Aceh  Timur  terus meningkat  dikarenakan  kurangnya  kesadaran masyarakat  akan  bahayanya  penyalahgunaan narkotika tersebut.
Penegakan hukum bagi pelaku peredaran  narkoba  menurut  Undang  Undang No. 35 tahun 2009. Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga  Undang-  undang  Nomor  35  Tahun
2009,  tidak  hanya  mengatur  pemberantasan sanksi  pidana  bagi  penyalahgunaan  narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi  pidana  ini  diwujudkan  dalam  bentuk pidana  minimum  khusus,  pidana  penjara  20 tahun,  pidana  penjara  seumur  hidup,  maupun pidana  mati  yang  didasarkan  pada  golongan, jenis,  ukuran  dan  jumlah  narkotika,  dengan harapan  adanya  pemberatan  sanksi  pidana  ini maka  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.
Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a.  Dalam  bentuk tunggal  (penjara  atau denda saja)
b.  Dalam  bentuk  alternative  (pilihan antara denda dan penjara)
c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan
denda)
d.  Dalam  bentuk  kombinasi/  campuran
(penjara dan/ atau denda).
Jika  dalam  pasal  10  KUHP  menetukan jenis- jenis pidana terdiri dari : a. Pidana pokok
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda
b. Pidana Tambahan :
1. Pencabutan hak- hak tertentu
2. Perampasan barang- barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim
Sejalan  dengan  ketentuan  pasal  10 KUHP, maka jenis- jenis pidana dalam undang- undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang narkotika yang  dirumuskan  adalah  empat jenis pidana  pokok,  yaitu  pidana  mati,  pidana penjara,  denda  serta  kurungan,  sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang- undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang narkotika,  maka  aturan  pemidanaan  berlaku pemidanaan  dalam  KUHP,  sebaliknya  apabila ditentukan  tersendiri  dalam  undang-  undang Nomor  35  tahun  2009,  maka  diberlakukan aturan  pemidanaan  dalam  undang-  undang
narkotika, sebagai contoh ketentuan pasal 148 yang berbunyi :“ apabila putusan pidana denda sebagaimana  diatur  dalam  undang-  undang  ini tidak  dapat  dibayar  dan  pelaku  tindak  pidana narkotika  dan  tindak  pidana  dan  tindak  pidana precursor  narkotika,  pelaku  dijatuhi  pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  sebagai pengganti  pidana  denda  yang  tidak  dapat dibayar”.
Pembangunan  nasional  Indonesia bertujuan  mewujudkan  manusia  Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera  tersebut  perlu  peningkatkan  secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan Narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun Narkotika
sangat bermanfaat  dan  diperlukan  untuk  pengobatan dan  pelayanan  kesehatan,  namun  apabila disalahgunakan  atau  digunakan  tidak  sesuai dengan  standar  pengobatan,  terlebih  jika disertai  dengan  peredaran  Narkotika  secara gelap  akan  menimbulkan  akibat  yang  sangat merugikan  perorangan  maupun  masyarakat khususnya  generasi  muda,  bahkan  dapat menimbulkan  bahaya  yang  lebih  besar  bagi kehidupan  dan  nilai-nilai  budaya  bangsa  yang pada  akhirnya  akan  dapat  melemahkan ketahanan nasional.
Peningkatan pengendalian dan pengawasan  sebagai  upaya  mencegah  dan memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  sangat  diperlukan,  karena kejahatan  Narkotika  pada  umumnya  tidak
dilakukan  oleh  perorangan  secara  berdiri sendiri,  melainkan  dilakukan  secara  bersama- sama  bahkan  dilakukan  oleh  sindikat  yang terorganisasi secara mantap, rapih, dan sangat rahasia.
Bahwa  itu,  kejahatan  Narkotika  yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan  modus  operandi  dan  teknologi canggih,  termasuk  pengamanan  hasil-hasil kejahatan  Narkotika.Perkembangan  kualitas kejahatan  Narkotika  tersebut  sudah  menjadi ancaman  yang  sangat  serius  bagi  kehidupan umat manusia.
Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta
meningkatkan upaya mencegah dan memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika,  diperlukan  pengaturan  dalam bentuk Undang-Undang baru yang berasaskan keimanan  dan  ketaqwaan  terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa,  manfaat,  keseimbangan, keserasian,  dan  keselarasan  dalam  peri kehidupan,  hukum,  serta  ilmu  pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan  baru  dalam  Konvensi  Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika Tahun  1988  yang  telah  diratifikasi  dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa Bangsa  tentang  Pemberantasan  Peredaran Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika.  Dengan demikian,  Undang-Undang  Narkotika  yang baru  diharapkan  lebih  efektif  mencegah  dan memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap
Narkotika,
termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia  dijadikan  ajang  transito  maupun sasaran peredaran gelap
Narkotika.Berdasarkan  pertimbangan  tersebut
di  atas,  dipandang  perlu  memperbaharui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dengan membentuk Undang-Undang baru.  Undang-Undang  baru  tentang  Narkotika mempunyai  cakupan  yang  lebih  luas  baik  dari segi  norma,  ruang  lingkup  materi,  maupun ancaman  pidana  yang  diperberat.  Cakupan yang  lebih  luas  tersebut,  selain  didasarkan pada  faktor-faktor  di  atas  juga  karena perkembangan  kebutuhan  dan  kenyataan bahwa  nilai  dan  norma  dalam  ketentuan  yang berlaku tidak memadai lagi sebagai penyalahgunaan  Narkotika,  perlu  ditetapkan sarana efektif untuk mencegah dan memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika.  Beberapa  materi  baru  antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan Narkotika. Pengadaan  Narkotika,  label  dan publikasi, peran
serta masyarakat,
pemusnahan Narkotika sebelum putusan
pengadilan  memperoleh  kekuatan  hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan,  penyadapan  telepon,  teknik penyidikan  penyerahan  yang  diawasi  dan pembelian  terselubung,  dan  permufakatan jahat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika. Dalam rangka  memberi efek
psikologis  kepada  masyarakat  agar  tidak melakukan  penyalahan  ancaman  pidana  yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat  tingkat  bahaya  yang  ditimbulkan akibat  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.
Untuk  lebih  menjamin  efektifitas pelaksanaan  pengendalian  dan  pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,  perlu  diadakan  sebuah  badan
koordinasi  tingkat  nasional  di  bidang  Narkotika dengan  tetap  Narkotika  dikategorikan  sebagai kejahatan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  79 sampai dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  terkait antara  lain  Undang-Undang  tentang  Hukum
Acara Pidana,
Kesehatan, Kepolisian, Kepabeanan,  Psikotropika,  dan  Pertahanan Keamanan. 8
Saat  ini  payung  hukum  yang  ada sebagai  bagian  dalam  penegakan  hukum Narkotika  dan  Psikotropika  adalah  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1997  Tentang Narkotika  yang  mana  Undang-Undang  ini terdiri  dari  104  Pasal.  Selain  itu  juga  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1997  Tentang Psikotropika  disahkan  untuk  dapat  menambah dan  memperkuat  penegakan  hukum  Narkotika dan Psikotropika tersebut.
Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam BAB XII  dapat  dikelompokkan  dari  segi  bentuk perbuatannya menjadi sebagai berikut:
1. Kejahatan  yang  menyangkut  produksi Narkotika.
2. Kejahatan  yang  menyangkut  jual  beli Narkotika.
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito Narkotika.
4. Kejahatan  yang  menyangkut  penguasaan Narkotika.
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika. 6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika
7. Kejahatan  yang  menyangkut  label  dan publikasi Narkotika.
8 Abidin  Zainal, Hukum  Pidana  I, Sinar Grafika. Jakarta: 2015, hal. 35.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
8. Kejahatan  yang  menyangkut  jalannya peradilan Narkotika.
9. Kejahatan  yang  menyangkut  penyitaan dan pemusnahan Narkotika.
10.  Kejahatan
yang
menyangkut penyimpangan  fungsi  lembaga  (dalam kasus Narkotika).
Bahwa itu, Undang-Undang Narkotika mengenai  adanya  ancaman  pidana  minimal, hal  tersebut  dimaksudkan  untuk  pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan tindak pidananya:
1. Didahului dengan pemufakatan jahat
2. Dilakukan secara terorga
3. Dilakukan oleh korporasi.
Ketentuan  tindak  pidana  di  bidang psikotropika  diatur  dalam  BAB  XIV  Pasal  59 sampai  dengan  Pasal  72  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1997.  Perbuatan  yang diancam dengan hukuman pidana diatur dalam Pasal  59  sampai  dengan  Pasal  66,  dan seluruhtnya  tersebut,  pengaruhnya  sangat merugikan  bagi  masyarakat  dan  merupakan delik  kejahatan.  Tindak  pidana  di  bidang Psikotropika  antara  lain  berupa  perbuatan- perbuatan seperti
memproduksi atau
mengedarkan secara gelap, maupun
penyalahgunaan Psikotropika yang merupakan perbuatan  yang  merugikan  masyarakat  dan negara.
Memproduksi dan mengedarkan secara liar Psikotropika dengan tujuan dikonsumsi  masyarakat  luas  akan  berakibat timbulnya ketergantungan
bahkan menimbulkan  penyakit  karena  tanpa  diawasi dan  tidak  disesuaikan  dengan  pengawasan penggunaan  Narkoba.  Peredaran  gelap  dan penyalahgunaan  Narkoba  secara  luas  dapat berdampak pada keresahan dan ketidaktentraman masyarakat. Bahwa itu
pelaku  peredaran  gelap  akan  memanfaatkan kondisi  ini  untuk  mengambil  keuntungan  dari transaksi Narkoba. Akan tetapi karena transaksinya gelap tidak ada penarikan pajaknya,  sehingga  negara  dirugikan.Di  situlah letak  persoalannya  mengapa  tindak  pidana  di bidang  Psikotropika  digolongkan  sebagai  delik kejahatan.Bahwa  itu  jika  dilihat  dari  akibat- akibat bangsa dan negara.Dapat menggoyahkan  ketahanan  nasional,  karena itu terhadap  pelakunya  diancam  dengan  pidana yang  tinggi  dan  berat,  yaitu  maksimal  pidana mati dan ditambah pidana denda paling banyak Rp. 5 Milyar (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997).
Dari  seluruh  tindak  pidana  yang diatur  di  dalam  Undang-Undang  Psikotropika jika dilihat dari segi bentuk perbuatannya dapat dikelompokkan  menjadi  beberapa  kelompok, yang antara lain sebagai berikut:
1. Kejahatan  yang  menyangkut  produksi Psikotropika;
2. Kejahatan  yang  menyangkut  peredaran Psikotropika;
3. Kejahatan  yang  menyangkut  ekspor  dan impor Psikotropika,
4. Kejahatan  yang  menyangkut  penguasaan Psikotropika;
5. Kejahatan  yang  menyangkut  penggunaan Psikotropika;
6. Kejahatan  yang  menyangkut  pengobatan dan rehabilitasi Psikotropika;
7. Kejahatan  yang  menyangkut  label  dan iklan Psikotropika;
8. Kejahatan yang menyangkut transit Psikotropika;
9. Kejahatan  yang  menyangkut  pelaporan kejahatan di bidang Psikotropika;
10.  Kejahatan yang menyangkut sanksi dalam perkara Psikotropika;
11.  Kejahatan yang menyangkut pemusnahan
Psikotropika. Sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan dari kejahatan dalam penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika berdasarkan ketentuan peraturan di Indonesia, dalam hal ini adalah  ketentuan  menurut  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika,  dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika  dapat  berupa  sanksi  pidana penjara  dan  sanksi  pidana  denda.  Untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika  dan  Psikotropika,  Barda  Nawawi  di dalam  kebijakan  yang  tertuang  dalam  kedua
Undang-Undang tersebut
telah mengidentifikasikannya  secara  umum  sebagai berikut: 9
Undang-Undang  tentang  Narkotika mengkualifikasi  sanksi  pidana  penjara  paling lama  10  tahun  dan  denda  paling  banyak  500. 000.  000,00  terhadap  pelaku  yang  tanpa  hak dan  melawan  hukum  melakukan  perbuatan menanam,  memelihara,  mempunyai  dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai  Narkotika  golongan  I  dalam  bentuk tanaman;  atau  memiliki,  menyimpan  untuk dimiliki  atau  untuk  persediaan  atau  menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman. 10 Apabila tindak  pidana  tersebut  didahului  dengan pemufakatan  jahat,  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama  12  (dua  belas)  tahun  dan  denda  paling sedikit  Rp.  25.000.000,-  (Dua  puluh  lima  juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.
9 Arief  Barda  Nawawi, Kebijakan Penanggulangan Narkoba Dengan Hukum
Pidana ,Makalah  pada  Seminar  di  Fakultas  Hukum,
Universitas  Gunung  Djati,  Cirebon,  tanggal  19  Mei 2014.
10 Republik  Indonesia ,  Pasal  78  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
750.000.000,-  (Tujuh  ratus  lima  puluh  juta rupiah).  Sedangkan  tindak  pidana  yang dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga) tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun dan  denda  paling  sedikit  Rp.100.000.000,- (seratus  juta  rupiah)  denda  paling  banyak  Rp. 2.500.000.000,-  (Dua  milyar  lima  ratus  juta Rupiah)  dan  apabila  tindak  pidana  dilakukan oleh  korporasi,  dipidana  denda  paling  banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah).
Pasal  79  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1997  menegaskan  bahwa  terhadap pelaku  yang  tanpa  hak  dan  melawan  hukum memiliki,  menyimpan  untuk  dimiliki  dan  untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan  II,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  7  (tujuh)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp.  250.000.000,-  (Dua  ratus  lima puluh  juta  rupiah)  dan  memiliki,  menyimpan untuk  dimiliki  atau  untuk  persediaan  atau menguasai  Narkotika  golongan  III,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan  denda  paling  banyak                          Rp. 100.000.000,-  (Seratus  juta  rupiah).  Apabila tindak pidana ini didahului dengan pemufakatan  jahat  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (Empat ratus  juta  rupiah).  Terhadap  tindak  pidana menguasai Narkotika golongan III yang didahului  dengan  pemufakatan  jahat,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh) tahun dan denda paling banyak
Rp.150.000.000,-  (Seratus  lima  puluh  juta rupiah). Hal ini tentunya berbeda dengan tindak pidana  yang  dilakukan  secara  terorganisir  dan dilakukan oleh organisasi.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Menyangkut ketentuan tentang
mengimpor,  mengekspor,  menawarkan  untuk dijual,  menyalurkan,  membeli,  menyerahkan, menerima  menjadi  perantara  dalam  jual  beli atau  menukar  Narkotika  tanpa  hak  dan melawan  hukum,  diatur  pada  Pasal  82 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997 dengan ketentuan terhadap Narkotika golongan  I,  dipidana  dengan  pidana  mati  atau pidana  seumur  hidup  atau  penjara  paling  lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling banyak Rp.  1.000.000.000-  (Satu  milyar  rupiah). Terhadap  Narkotika  golongan  II,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima belas  tahun)  dan  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sedangkan  terhadap  Narkotika  golongan  III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh  tahun)  dan  denda  paling  banyak  Rp. 300.000.000,-  (Tiga  ratus  juta  rupiah).  Apabila tindak  pidana  ini  dilakukan  dengan  didahului pemufakatan jahat terhadap Narkotika golongan  I  maka  sanksi  pidananya  adalah dipidana  dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  pidana penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan denda  paling  sedikit  Rp.200.000.000,-  (Dua ratus  juta  rupiah),  dan  paling  banyak    Rp. 2.000.000.000,-  (Dua  milyar  rupiah).  Terhadap Narkotika  golongan  II  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  18  (delapan  belas)  tahun dan  denda  paling  banyak  Rp.  2.000.000.000,- (Dua  milyar  rupiah).  Sedangkan  terhadap Narkotika  golongan  III  maka  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,-  (Empat  ratus  juta  Rupiah). Sanksi  pidana  ini  tentunya  sangat  berbeda
dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh korporasi dan terorganisir. 11
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1997 mengatur mengenai perbuatan menggunakan,  memproduksi,  mengedarkan, mengimpor,  memiliki,  menyimpan,  membawa, mengangkut, mengekspor, mencantumkan label  dan  mengiklankan  Psikotropika  yang bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang  diancam  sanksi  pidana  paling  singkat 4  (empat)  tahun  paling  lama  15  (lima  belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,-  (Seratus  lima  puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  750.000.000,- (Tujuh  ratus  juta  rupiah).  Adapun  perbuatan dimaksud  secara  rinci  dapat  dideskripsikan sebagai berikut: 12
1. Menggunakan  Psikotropika  golongan  I tanpa izin dan pengawasan.
2. Mengedarkan Psikotropika golongan I.
3. Mengimpor  psikotropika  golongan  I  selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
4. Secara  tanpa  hak  memiliki,  menyimpan, dan/atau membawa psikotropika golongan Apabila  tindak  pidana  psikotropika dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda sebesar  Rp.  750.000.000,-  (Tujuh  ratus  lima puluh  juta  rupiah)  dan  jika  tindak  pidana  ini dilakukan  secara  oleh  korporasi,  maka  bahwa pidananya pelaku tidak pidana kepada korporasi  dikenakan  denda  sebesar  Rp.
5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah). 11 Republik  Indonesia ,  Pasal  82  ayat  (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
Tentang Narkotika.
12 Republik  Indonesia ,  Pasal  59  s/d  Pasal 63  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang Psikotropika.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Sedangkan menyangkut perbuatan menghalangi upaya pengobatan/perawatan penderita  dan  menyelenggarakan  fasilitas rehabilitasi  tanpa  izin  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  Rp.  20.000.000,-  (Dua puluh juta rupiah). 13
Menyangkut perbuatan tidak melaporkan adanya penyalahgunaan/pemilikan Psikotropika  secara  tidak  sah,  sebagaimana dalam  Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1997 sebagai berikut:
“Barang  siapa  tidak  melaporkan adanya  penyalahgunaan  dan/atau pemilikan  Psikotropika  secara  tidak sah  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Pasal  54  ayat  (2),  dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling  banyak  Rp.  20.000.000,-  (Dua puluh j uta rupiah)”.
Terhadap  pengungkapan  identitas pelapor  dalam  perkara  Psikotropika,  telah diatur pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 bahwa:
”Saksi dan orang lain yangbersangkutan dalam perkara Psikotropika  yang  sedang  dalam pemeriksaan di sidang yang menyebut  nama,  alamat  atau  hal-hal yang  dapat  terungkapnya  identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  57  ayat  (1),  dipidana
13 Republik  Indonesia ,  Pasal  64  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang menyatakan bahwa:
(1) Barang siapa:
a. Menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan  untuk  menjalani  pengobatan dan/atauperawatan  pada  fasilitas  rehabilitasi,
sebagaimana  dimaksud  dalam  39  Ayat  (2), atau
b. Menyelenggarakan  fasilitas  rehabilitasi  yang tidak  memiliki  izin  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  39  ayat  (3),  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.
Penerapan  sanksi  pidana  terhadap perbuatan  tanpa  hak  dan  melawan  hukum melakukan tindak pidana psikotropika tentunya berbeda  dengan  perbuatan  yang  dilakukan berdasarkan permufakatan jahat berupa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan  suatu  tindak  pidana  maka pelaku  tindak  pidana  ditambah  sepertiga pidana  yang  berlaku  untuk  tindak  pidana tersebut. 14 Sedangkan  dalam  menggunakan anak  belum  18  tahun  dalam  melakukan  tindak pidana  Psikotropika,  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1997  telah  melarangnya,  halini  diatur pada Pasal 72 sebagai berikut:
“Jika  tindak  pidana  psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18
(delapan  belas)  tahun  dan  belum menikah atau orang dibawah pengampunan atau ketika melakukan tindak  pidana  belum  lewat  dua  tahun sejak  selesai  menjalani  seluruhnya atau  sebagian  pidana  penjara  yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana  ditambah  sepertiga  pidana yang  berlaku  untuk  tindak  pidana tersebut”.
Selanjutnya,  dalam  hal  subjek  tindak pidana  (yang  dapat  dipidana)  menurut  kedua Undang-Undang  di  atas  dapat  berupa  orang perorangan maupun korporasi. Namun disamping  itu  ada  pula  subjek  yang  bersifat khusus, yaitu pimpinan Rumah Sakit/Puskesmas/Balai  Pengobatan,  Apotek, Dokter, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Pabrik Obat, dan Pimpinan Pedagang  besar  farmasi,  sebagaimana  Pasal
14 Republik  Indonesia, Pasal  71  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
99  Undang-Undang  Narkotika  dan  Pasal  60 ayat 4 dan 5 UU Psikoropika.
Undang-Undang  Psikotropika  dan Undang-Undang
Narkotika menyebutkan betapa  pentingnya  pengadaan  Narkotika  dan Psikotropika  untuk  kepentingan  pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mengakui betapa
pentingnya  untuk  mengupayakan  pencegahan dan penanggulangan Narkotika dan Psikotropika.  Konsideran  menimbang  di  dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997 tentang  Narkotika  menyatakan  bahwa  untuk meningkatkan  derajat  kesehatan  sumber  daya manusia  Indonesia  dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan  rakyat  perlu  dilakukan  upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan  kesehatan,  antara  lain  dengan mengusahakan  ketersediaan  Narkotika  jenis tertentu  yang  sangat  dibutuhkan  sebagai  obat namun  di  sisi  lain  tetap  melakukan  tindakan pencegahan  dan  pemberantasan  terhadap bahaya  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika.
C.  Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Aceh Timur 1.  Faktor-Faktor Hambatan Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Aceh Timur Dalam  upaya  pemberantasan  dan
penanggulangan tindak pidana Narkoba tidaklah  mudah,  banyak  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  hal  tersebut.  Menanggapi  pada permasalahan  mengenai  kendala  atau  faktor penghambat  yang  dialami  oleh  kepolisian kabupaten Aceh Timur, Kasat Reserse Narkoba  Aceh  Aceh  Timur  mengungkapkan
bahwa  jumlah  personil  yang  terbatas  sangat mempengaruhi kinerja polisi dalam pemberantasan  narkoba  sehingga  petugas yang  menangani  kasus  narkoba  harus  kerja lebih  ekstra.  Disamping  itu,  sarana  dan prasarana pendukung untuk kecepatan pengungkapan  kasus  tindak  pidana  narkoba juga menjadi hambatan
dalam penanggulanagan tindak pidana narkoba. 15
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas diketahui bahwa hambatan yang terjadi secara internal  adalah  keterbatasan  sarana  dan prasarana  serta  kurang  jumlah  petugas  dalam kesiapan  atau  keahlian  yang  standar.Hal  ini menunjukkan  bahwa  masih  perlu  adanya penambahan  personil  atau  petugas  yang menangani  tindak  pidana  narkoba  dan  juga memerlukan  adanya  penambahan  sarana  dan prasarana  pendukung  yang  diperlukan  dalam pemberantasan  dan  penanggulangan  tindak pidana narkoba.
Hambatan  lain  yang  dihadapi  oleh kepolisian Aceh Tenggara adalah mendapatkan informasi yang terputus.
Minimnya  laporan  dari  masyarakat  menjadi hambatan  bagi  kepolisian  Aceh  Tenggara untuk mengungkap  terjadinya  penyalahgunaan narkoba. Minimnya laporan tersebut diakibatkan  oleh  beberapa  faktor  seperti  tidak mau  tahu  dengan  apa  yang  terjadi  di lingkungan  sekitar,  saling  menutupi  sesama penyalahgunaan  narkoba,  dan  adanya  indikasi ingin melindungi seseorang dari jeratan hukum tindak pidana narkoba.
Sementara itu solusi untuk pemberantasan  narkoba  di  Aceh  Tenggara yakni  dengan  terus  mensosialisasikan  bahaya
15 Ipda  Andreas  Gintng,  Kepala  Satuan Reserse  Narkoba  Aceh  Timur, Hasil  Wawancara , pada tanggal 08 Juli 2019.
Narkoba tehadap kehidupan bermasyarakat.Disamping itu juga terus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh  Agama  untuk  terus  mensosialisaikan bahaya dari Narkoba.
Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tentunya  adalah  melalui  upaya  pencegahan yang dilakukan kepada manusia sebagai calon pengguna  dan  pengadaan  narkoba  serta pemasarannya. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain melalui :
1.  Pencegahan  primer  (Primary  Prevention  );
Pencegahan  ini  dilakukan  kepada  orang yang  belum  mengenal  Narkoba  serta komponen  masyarakat  yang  berpotensi dapat  mencegahpenyalahgunaan  narkoba. Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  dalam upaya pencegahan ini:
- Penyuluhan tentang bahaya narkoba.
- Penerangan  melalui  berbagai  media tentang bahaya narkoba.
- Pendidikan tentang pengetahuan
narkoba dan bahayanya. 2.  Pencegahan Sekunder ( Secondary Prevention );
Pencegahan  ini  dilakukan  kepada  orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan Narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi  dapat  membantu  agar  berhenti dari penyalahgunaan narkoba.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam  upaya  pencegahan  ini  antara  lain, Deteksi  dini  anak  yang  menyalahgunaan narkoba,KonselingBimbingan  sosial  melalui kunjungan rumah, Penerangan dan Pendidikan pengembangan  individu, (life  skills )  antara  lain tentang ketrampilan
berkomunikasi,
ketrampilan  menolak  tekanan  orang  lain  dan
ketrampilan  mengambil  keputusan  dengan baik.
3. Pencegahan Tertier ( Tertiary
Prevention )
Pencegahan  ini  dilakukan  kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang  pernah/mantan  pengguna  narkoba,  serta komponen  masyarakat  yang  berpotensi  dapat membantu  agar  berhenti  dari  penyalahgunaan narkoba  dan  membantu  bekas  korban  naroba untuk dapat menghindariKegiatan-kegiatan yang dilakukan  dalam  upaya  pencegahan  ini  antara lain,  Konseling  dan  bimbingan  sosial  kepada pengguna  dan  keluarga  serta  kelompok lingkungannya,
Menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi bekas  pengguna  agar  mereka  tidak  terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba.
Selain pencegahan yang telah disebutkan, maka wahana yang paling berpotensi untuk dapat menghindari penyalahgunaan narkoba adalah dari lingkungan keluarga.
Ada Beberapa strategi sederhana yang dapat  dilakukan  orang  tua  dalam  upaya pencegahan narkoba diantaranya yaitu:
1.  Orang  tua  harus  memiliki  pengetahuan secara  jelas  tentang  narkoba,    agar  dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan  pada  anak  tentang  ganasnya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya.
2.  Hindari  kepercayaan  diri  yang  berlebihan bahwa anaknya adalah anak yang sempurna  dan  tidak  punya  masalah,  ini perlu  dilakukan  agar  secepatnya  dapat mendeteksi  dini  bila  ada  perobahan  yang tidak lazim pada anaknya.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
3.  Jangan  segan  mengawasi  dan  mencari penyebab  terjadinya  perubahan  tingkah dan perilaku pada anaknya.
4.  Cek  secara  berkala  kondisi  kamar  (  bila anak  memiliki  kamar  pribadi  ),  pakaian yang  habis  dipakai  (isi  kantong,  aroma pakaian,  dls)  tas  sekolah  dan  atribut lainnya. (dalam melakukannya perlu strategi  yang  baik  agar  tidak  menimbulkan konflik dengan anaknya).
5.  Orang  tua  sebaiknya  dapat menjadi model dan  contoh  yang  baik  bagi  anaknya  serta sekaligus  juga  dapat  berperan  sebagai sahabatnya.  (  agar  anaknya  tidak  segan mencurahkan segala isi hati, pendapat dan permasalahan yang dihadapinya).
6.  Menerapkan  dan  membudayakan  delapan fungsi keluarga di dalam kehidupan sehari- hari  keluarga.  Agar  muncul  rasa  nyaman pada  anak  ketika  berada  di  lingkungan keluarganya.
Ada  beberapa  hambatan-hambatan yang  dialami  oleh  Kepolisian  Resort  Aceh Timur dalam  melakukan  langkah-langkah penanggulangan tindak pidana narkotika.
Berdasarkan Wawancara dengan Kasat  Narkoba  Polres  Aceh  Timur  An.  Iptu Yasir  Arafat  Riza  Habibi,  SHhambatan  yang dialami yaitu dari Faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama adalah mengenai sarana dan fasilitas yaitu kurangnya transportasi,  kurangnya  alat  tes  urine  dan  alat deteksi.  Faktor  internal  yang  kedua  adalah kurangnya  personil  kepolisian  atau  SDM kepolisian  bilamana  melakukan  pengecekan barang  misalnya  di  pelabuhan  pemeriksaan truck  yang  membawa  barang  banyak.  Faktor internal  yang  ketiga  adalah  kurangnya  dana operasional,dimana dana operasional diperlukan  pada  teknik  Undercover  Buy.  Polisi
yang  menyamar  harus  membeli  narkotika  dan memerlukan  dana  yang  besar  bila  ingin mendapatkan barang bukti yang banyak.
Hambatan-hambatan  penanggulangan tidak  hanya  terjadi  pada  institusi  kepolisian sajanamun  terdapat  juga  diluar  institusi  atau berasal dari faktor eksternal. Beberapa hambatan  berdasarakan  faktor  eksternal  yaitu berasal  dari  lingkungan,  masyarakat  dan pelaku  itu  sendiri.  Hambatan  yang  pertama yaitu  pada  masyarakat,  yaitu  tidak  sedikit masyarakat  yang  tidak  mau  melaporkan  atau member  informasi  ke  kepolisian  bila  terjadi tindak pidana dilingkungannya.
Penyebabnya  adalah  tidak  adanya kepedulian  dan  adanya  ras  takut  terhadap pelaku.  Hambatan  yang  kedua  adalah  pada modus operandi pelaku yang semakin berkembang, dimana pelaku kejahatan
menggunakan  berbagai  cara  untuk  membawa narkotika.Sistem tempel juga menjadi hambatan, dikarenakan pelaku menaruh barang  di  tempat  yang  telah  dijanjikan,  pelaku berhubungan dengan pembeli melalui handphone. Hambatan berikutnya yaitu komunikasi menggunakan social media dan via transfer mbanking.
Dengan  menggunakan  aplikasi  chating yang  tersedia  para  pembeli  dan  penjual  dapat membeli  tanpa  harus  bertemu  dan  biasanya para  pelaku  menggunakan  akun  palsu  dalam menjalankan  aksinya.  Faktor  penghambat terakhir  yaitu  adanya  varian  narkotika  baru, dikarenakan apabila pelaku terdapat membawa narkotika jenis  baru  orang  tersebut  tidak  dapat dikenakan  pidana.  Hal tersebut  dikarenakan  di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum  mengatur  tentang  itu.  Sesuai  dengan asas  hukum  pidana  yaitu  asas  legalitas  yang terdapat  pada  Pasal  1  ayat  (1)  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Pidana  yang  berbunyi  “Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan.
Didalam  bidang  pengetahuan  ilmiah kriminologi telah banyak dilakukan usaha untuk menggolongkan kejahatan dan penjahat dalam tipe-tipe tertentu. Maywe dan Moreau, misalnya megajukan suatu tipologi kejahatan berdasarkan cara kejahatan yang dihubungkan dengan  kegiatan-kegiatan  penjahat.  Mereka membedakan  penjahat-penjahat  profesional yang  menghabiskan  masa  hidupnya  dengan kegiatan-kegiatan kriminal dan penjahat- penjahat accidental yang melakukan kejahatan sebagai  akibat  situasi  lingkungan  yang  tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
Disamping  itu  terdapat  pula  penjahat- penjahat  terbiasa  yang  terus  melakukan kejahatan  oleh  kurangnya  pengendalian  diri. Tujuan  penghukuman  sendiri  dalam  upaya untuk  menanggulangi  kejahatan  harus  terarah pada  usaha  untuk  mengitegrasikan  kembali pelanggar  hukum  dengan  dasar  pemikiran bahwa  perubahan  perilaku  hanya  mungkin melalui  interaksi  maksimal  dengan  kehidupan masyarakat  dan  pelaksanaanya  tidak  dapat dipisahkan  dari  strategi  perencanaan  sosial yang  lebih  luas.  Penanggulangan  kejahatan sendiri  meliputi  tindakan  preventif  dan  represif terhadap kejahatan. Usaha menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap  masyarakat  umum  sebelum  terjadi gejolak  perbuatan  kejahatan,  pada  dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif.
Sedangkan  usaha  yang  menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan  yang  sedang  terjadi  merupakan tindakan  represif.  Usaha  pencegahan  mungkin
lebih  ekonomis  bila  dibandingkan  dengan usaha represif, usaha pencegahan tidak selalu memerlukan  organisasi  yang  rumit,  usaha pencegahan  juga  dapat  dilakukan  secara perorangan dan usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan  rasa  tanggung  jawab  terhadap sesama  anggota  masyarakat.  Secara  umum upaya  penanggulangan  kejahatan  dilakukan dengan  metode  moralistic,  artinya  pembinaan yang  dilakukan  dengan  cara  membentuk mental  spiritual  ke  arah  yang  positif,  misalnya bisa  dilakukan  oleh  para  pendidik,  para  ahli agama, ahli jiwa, dan sebagainya.
Kecuali  itu,  dapat  juga  digunakan metode  abolisionalistik,  yaitu  pembinaan  yang dilakukan  dengan  cara  konsepsional  yang harus  direncanakan  atas  dasar  hasil  penelitian kriminologis,  dengan  menggali  sumber-sumber penyebabnya dari faktor-faktor yang berhubungan  dengan  perbuatan  kejahatan adapun  metode  ini  lebih  efektif  jika  disertai dengan metode operasional, yaitu pencegahan yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian.  Dalam upaya penanggulangan narkotika, pihak kepolisian lebih mengutamakan kepada golongan anak yang berusia 15-25 tahun yang sering disebut golongan
remaja.
Penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika dikalangan  remaja  dilakukan  sedini  mungkin melalui tindakan-tindakan yang bijaksana setelah mengetahui sebab-sebab
penyalahgunaan  narkotika  yang  sebagian besar  adalah  kaum  remaja.  Upaya-upaya penanggulangan  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  (kepolisian)  yang  bertugas sebagai  pelindung,  pengayom  dan  penolong masyarakat, antara lain :
1.  Upaya  Preventif  (mencegah),  yaitu  : Segala  upaya  yang  dilakukan  untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH
mencegah terjadinya suatu perbuatan yang dapat  dipidana  dan  perbuatan  lain  yang dapat mengakibatkan
terganggunya keamanan  dan  ketertiban  umum  dan diancam  pidana.  Upaya  atau  tindakan preventif terdapat dalam Pasal 14 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, antara lain :
a.  Melakukan observasi atau
pengawasan tempat-tempat hibura
malam.
b.  Melakukan kerjasama dengan instansi- instansi lain untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah dan perguruan tinggi serta memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. c.  Meningkatkan  pengawasan  terhadap pabrik obat yang banyak
mempergunakan pekerja malam.
2.  Upaya  Represif  (penindakan)  yaitu  :
Segala  upaya  yang  dilakukan  untuk memberantas atau menindak setiap perbuatan  yang  dapat  dipidana  dan  yang telah  dilakukan  dengan  menangkap  dan menahan sipelaku. Tindakan-tindakan represif  terdapat  dalam  Pasal  15  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, antara lain :
a.  Menyuruh berhenti orang yang dicurigai telah melakukan penyalahgunaan narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri.
b.  Melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika setelah mendapat informasi dari
masyarakat setempat.
c. Melakukan
penindakan terhadap penyalahgunaan  narkotika  sesuai  dengan Undang-Undang yang berlaku.
Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort  Aceh  Timur  dengan  melakukan  upaya preventif dimana Kepolisian Resort Aceh Timur rutin  melakukan  penyuluhan  dan  himbauan kepada  masyarakat  Jawa  Barat  tentang bahayanya  narkotika  apabila  disalahgunakan dan  dampak  dari  narkotika.  Upaya  represif yang  dilakukan  Kepolisian  Resort  Aceh  Timur dengan selalu membuka diri kepada masyarakat  untuk  melaporkan  tindakan  yang mencurigakan  khususnya  tentang  narkotika yang  sebagai  Sedangkan  upaya  represif bertujuan, melakukan usaha-usaha dan tindakan  yang  diambil  sesudah  terjadinya kejahatan.  Jadi  menurut  teori  represif  ini  jika terjadi  kejahatan,  maka  pihak  kepolisian berkewajiban  untuk melacak  hingga  pelakunya dapat  tertangkap.  Menurut  kepolisian  bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja  tidak  dibawa  di  pengadilan  tetapi langsung  menempatkan  ke  panti  rehabilitas, sedangkan  pengedar  narkotika  atau  narkoba dapat diadili sampai ke pengadilan.
Penegak  hukum  merupakan  golongan panutan  dalam  masyarakat,  yang  hendaknya mempunyai  kemampuan-kemampuan  tertentu sesuai  aspirasi  masyarakat.  Mereka  harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran atau masyarakat,  disamping  mampu  membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh  mereka.  Golongan  panutan  juga  harus dapat  memilih  waktu  dan  lingkungan  yang tepat  didalam  memperkenalkan  norma  atau kaidah  hukum  yang  baru,  serta  memberikan keteladanan  yang  baik.  Pihak  kepolisian berharap  adanya  peran  serta  masyarakat  atas
kerjasamanya dalam penanggulangan
penyalahgunaan  narkotika,  yang  terkandung dalam  Pasal  57  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1997  Tentang  Narkotika,  mengenai peran serta masyarakat :
a. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta
dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
b. Masyarakat  wajib  melaporkan  kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui  adanya  penyalahgunaan  dan peredaran narkotika
c. Pemerintah  wajib  memberikan  jaminan keamanan dan pelindung kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Demikian pula hanya dengan kegiatan-kegiatan  operasional  para  penegak hukum  dengan  wawasan  yang  lebih  luas, disamping membutuhkan  pemahaman lengkap tentang  latar  belakang  terbentuknya  kejahatan tersebut  dan  modus  operandi  kejahatan  yang dengan  majunya  zaman  dan  teknologi  yang semakin  canggih,  juga  perlu  secara  cermat mengenali tipe-tipe kejahatan dalam pengertian taraf  ikatan  pelaku  dengan  kelompok  sosial, maupun taraf-taraf perilakunya yang diukur dari jumlah  maupun  tingkat  keterlibatan  dalam kejahatan  tertentu,  peranannya  dan  tahap profesionalnya.
Semua itu ditempatkan dalam kaitannya pengetahuan mengenai akar kriminalitas,
faktor-faktor pencetusnya, dinamika  sosial  yang melatarbelakangi, reaksi- reaksi sosial dan reaksi-reaksi pelaku kejahatan  sendiri,  sehingga  merupakan  suatu analisa  strategis  yang  lebih  jauh  dapat dijabarkan kedalam program-progranm penegakan hukum dan
pembinaan
pelanggaran  hukum  secara  terpadu.  Dengan begitu efektifitas penanggulangan dan penghukuman  terhadap  kejahatan  akan  lebih dapat dicapai dan sasaran serta bentuk-bentuk kegiatan  operasional  dapat  dirancang  secara selektif  dan  sistemetik  dengan  dasar-dasarnya yang  memadai  dan  dapat  dipertanggung jawabkan.
1.  Kewenangan  Penyidikan  Tindak  Pidana
Narkotika
Kewenangan  Penyidikan  Tindak  Pidana Narkotika  Berdasarkan  Pasal  6  KUHAP tersebut,  dengan  jelas  menyatakan  bahwa penyidik terdiri dari dua yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil.Mengenai penyidik  Polri  dari  segi  diferensiasi  fungsional, KUHAP  telah  meletakkan  tanggung  jawab fungsi  penyidikan  kepada  instansi  kepolisian yang dalam pelaksanaannya oleh penyidik dan penyidik pembantu.
Bagi  penyidik  pegawai  negeri  sipil  diberi kewenangan  yang  bersumber  dari  ketentuan undang-undang pidana khusus untuk melakukan  penyidikan,  sehingga  wewenang penyidikan yang dimiliki oleh penyidik pengawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang  yang  menyangkut  dengan  tindak pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang pidana khusus tersebut, dan dalam pelaksanaan  tugasnya  berada  di  bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri. Syarat-syarat  sebagai  penyidik  diatur  dalam Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun 2010  tentang  perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  No.  27  Tahun  1983  tentang pelaksanaan  KUHAP,  sebagai  berikut:  Cara untuk dapat diangkat sebagai penyidik Kepolisian negera Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
harus memenuhi persyaratan:

## JURNAL HUKUM KAIDAH
1)  Berpangkat  paling  rendah  Inspektur  Dua
Polisi  dan  berpendidikan  paling  rendah strata satu atau yang setara;
2)  Bertugas  di  bidang  fungsi  penyidikan paling singkat dua tahun;
3)  Mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
4)  Sehat  jasmani  dan  rohani  yang  dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
5)  Memiliki  kemampuan  dan  integritas  moral.
Sedangkan  syarat  bagi  pegawai  negeri sipil  untuk  mengajukan  diri  sebagai  calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah
a.  Masa kerja sebagai PNS paling singkat dua tahun;
b.  Berpangkat  paling  rendah  Penata Muda/Golongan III/a;
c.  Berpendidikan  paling  rendah  Sarjana
Hukum atau sarjana lain yang setara;
d.  Bertugas  di  bidang  teknis  operasional penegakan hukum;
e.  Sehat  jasmani dan rohani yang dibuktikan  dengan  surat  keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
f. Setiap  unsur  pelaksanaan  pekerjaan PNS  paling  sedikit  bernilai  baik  dalam dua tahun terakhir;
g.  Mengikuti  dan  lulus  pendidikan  dan pelatihan di bidang penyidikan.
Mengenai  wewenang  penyidik  diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu:
1. Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  karena kewajibannya mempunyai wewenang : a.  Menerima  laporan  atau  pengaduan dari  seorang  tentang  adanya  tindak pidana;
b.  Melakukan  tindakan  pertama  pada saat di tempat kejadian;
c.  Menyuruh  berhenti  seorang  tersangka dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka;
d.  Melakukan penangkapan, penggeledahan,penyitaan, dan penahanan; e.  Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil  sidik  jari  dan  memotret seseorang;
g.  Memanggil  orang  untuk  didengar  dan diperiksa  sebagai  tersangka  atau saksi;
h.  Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum yang bertanggung jawab.
2.  Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  6  ayat  1  huruf  b  mempunyai wewenang  sesuai  dengan  undangundang yang  menjadi  dasar  hukumnya  masing- masing  dan  dalam  pelaksanaan  tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a.
3.  Dalam melaksanakan
tugasnya
sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  dan ayat  2,  penyidik  wajib  menjunjung  tinggi hukum yang berlaku. Selanjutnya, penyidik pembantu  menurut  Pasal  1  angka  3 KUHAP,  adalah  pejabat  kepolisian  negara Republik  Indonesia  yang  karena  diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan  yang  diatur  dalam  undang- udang  ini.  Lebih  lanjut,  Pasal  10  KUHAP menyatakan :
a.  Penyidik  pembantu  adalah  pejabat kepolisian  negara  Republik  Indonesia

## JURNAL HUKUM KAIDAH
yang  diangkat  oleh  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat 2 pasal ini.
b.  Syarat kepangkatan sebagaimana
tersebut  pada  ayat  1  diatur  dengan peraturan pemerintah. Mengenai kewenangan  penyidik  pembantu  diatur dalam  Pasal  11  KUHAP  yaitu  penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti  tersebut  dalam  Pasal  7  ayat  1, kecuali  mengenai  penahanan  yang wajib  diberikan  dengan  pelimpahan wewenang dari penyidik. Selain
kewenangan penyidikan kepada penyidik  sebagaimana  diatur  dalam
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP), juga terdapat penyidik  lain  menurut  undang-undang tindak  pidana  khusus  seperti  penyidik pada  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika,  memberikan kewenangan penyidikan terhadap penyidik  Badan  Narkotika  Nasional. Dalam  Pasal  71  Undang-Undang  No. 35  Tahun  2009  menyatakan  bahwa
alam melaksanakan tugas pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor  Narkotika,  BNN  berwenang penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kewenangan penyidikan Narkotika sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  tidak hanya  kepada  diberikan  penyidik  BNN,  tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam  Pasal  81,  yang  menyatakan  bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan  penyidik  BNN  berwenang  melakukan penyidikan  terhadap  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika  berdasarkan  undang-undang  ini. Maksud  dari  Pasal  81  di  atas,  bahwa  penyidik Polri  dalam  melakukan  upaya  pemberantasan Narkotika juga memiliki kewenangan penyidikan
sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN.
Tidak  ada  yang  lebih  superior  antara penyidik  Polri  dan  penyidik  BNN,  keduanya memiliki  kewenangan  yang  sama,  dan  saling bekerjasama  satu  sama  lain  dalam  upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika. 16
Bahwa sejak berlakunya Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka  Badan  Narkotika  Nasional  mempunyai kewenangan  dalam  melakukan  penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana Narkotika  menurut  tata  cara  sebagaimana diatur  baik  dalam  hukum  pidana  materiil maupun  formil  yang  harus  dipatuhi  dalam proses  penanganan  perkara  penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika di wilayah Republik Indonesia.
Sistem  Penegakan  Hukum  Narkotika yang  Efektif  berdasarkan  UU  No.  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika,  berfungsi  untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu  pengetahuan,  teknologi,  serta  kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka diperlukan  strategi  untuk  penegakan  hukum secara efektif, meliputi:
a. General Prevention
Masalah pengaturan  produksi,  penyediaan,  peredaran, penyaluran,  dan  penggunaan  psikotropika, diperlukan  aturan  hukum  yang  berfungsi sebagai  regulation,  serta  pencegahan  dan peredaran  gelap  narkotika  dan  psikotropika memerlukan  perhatian  sebagai  bentuk  general prevention.  Upaya  pencegahan  ini  amat diperlukan  sehingga  dapat  diketahui  seberapa jauh  maksimal  kebutuhan  tahunan  akan narkotika dan psikotropika, memang diperlukan.  Karena,  kalau  tidak  dikontrol pengadaannya  akan  memberikan  dampak terhadap  penyalahgunaan  produksi  narkotika dan  psikotropika  yang  melebihi  kebutuhan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terhadap peredaran  gelap  narkotika  dan  psikotropika tersebut,  maka  diperlukan  suatu  kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika  dan  psikotropika  melalui  kebijakan kriminal (criminal policy).
b.  Criminal  Policy  Kebijakan  kriminal  ini dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yakni: melalui  sarana  penal  atau  penegakan  hukum pidana,  dan  dengan  sarana  nonpenal,  antara lain  melalui  kegiatan  penyuluhan  hukum kepada  masyarakat.  Program  criminal  policy ini,  menjadi  tanggungjawab  aparat  penegak hukum  dengan  menegakkan  hukum  sebagai upaya  punishment,  namun  juga  kadang- kadang  diperlukan  sarana  reward  untuk membangkitkan  motivasi  masyarakat  guna menunjang  penegakan  hukum.  Dalam  proses penegakan  hukum  (law  enforcement), menurut Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009,  dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya terbatas dengan sanksi pidana  dan  juga  tidak  selamanya  penegak hukum harus memenjarakan sebanyak- banyaknya  para  pengguna  narkotika  dan
psikotropika  di  lembaga  pemasyarakatan. Dalam hal ini, hakim  juga berwenang memberikan  putusan  hukum  agar  dilakukan perawatan  medis  sebagai  salah  satu  bentuk upaya  terapi  dan  rehabilitasi  sosial,  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah.Pelanggaran terhadap  aturan  hukum  ini,  dianggap  telah melakukan tindak pidan.
c.  Medical  Rehabilitation  and  Social Rehabilitation  Para  pecandu  narkotika  tidak jarang  memberikan  dampak  terhadap  rasa  aib bagi anggota keluarganya. Mereka sembunyisembunyi untuk melakukan
perawatan medis sendiri (swamedikasi), padahal  tindakan  tersebut  dapat  dikategorikan sebagai tindak pidana.Oleh sebab itu, peranan masyarakat  untuk membangun fasilitas  sarana rehabilitasi  medis  amat  diperlukan  dalam rangka  rehabilitasi  sosial.  Disisi lain,  bagi  para terpidana narkotika dan psikotropika diharapkan  untuk  dibangun  fasilitas  lembaga pemasyarakatan khusus, yang dijauhkan dengan  para  pelaku  tindak  pidana  lainnya. Para  terpidana  narkotika  dan  psikotropika selama  menjalani  hukuman,  dapat  pula dimanfaatkan oleh aparat penegak hukumuntuk dilakukan pelatihan tentang kewajiban  memberikan  informasi,  pelatihan keterampilan dalam teknik pembelian terselubung sehingga dapat menunjang peranan penegak hukum.
d. International Coorperation Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika, tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban  penegak  hukum.  Kejahatan  ini secara  umum  merupakan  salah  satu  bentuk kejahatan terorganisasi dan modus operandinya  dapat  melewati  lintas  batas antarnegara  atau  dapat  disebut  sebagai kejahatan  transnasional.Maka,  peran  serta
masyarakat sangat dibutuhkan, baik masyarakat lokal, regional, maupun
internasional.
Pelembagaan  masyarakat  internasional sangat  penting  untuk  ditumbuh  kembangkan dengan menetapkan sejumlah hak dan kewajiban  masyarakat  baik  nasional  maupun internasional.  Hak masyarakat  antara lain:  hak memperoleh  informasi  yang  mudah  dan transparan,  hak  memperoleh  pelayanan  yang adil dan tidak diskriminatif, hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan hukum, hak untuk menyampaikan informasi yang bertanggung jawab.
Selain  itu,  masyarakat  juga  dituntut kewajibannya  yakni  memberikan  kesempatan seluas-luasnya  dalam  pencegahan  peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kewajiban melaporkan kepada penegak hukum, terhadap setiap penggunaan, peredaran, penyimpanan narkotika dan psikotropika yang diketahuinya diperoleh secara  tidak  sah.Kelembagaan  masyarakat tersebut,  dimulai  dari  lingkungan  kehidupan keluarga,  lingkungan  kehidupan  di  sekolah atau  lingkungan  tempat  kerja,  hingga  dalam kehidupan sosial masyarakat.
Penegakan  hukum  terhadap  narkotika agar  berhasil  efektif  amat  ditentukan  oleh  dua faktor,  yakni  faktor  penerapan  sanksi  pidana dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat. Sanksi  pidana  harus  dapat  berfungsi  sebagai detterence  effect  (penjeraan)  dan  penggunaan teknik penyidikan yang tepat dan efektif.
Strategi
pencegahan
dan
penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh Polri yaitu melakukan
langkah-langkah Pre-emtif, preventif  dan  represif  maupun  perawatan  dan rehabilitasi para penderita penyalahguna
narkotika dan psikotropika yang dalam pelaksanaannya  melibatkan  instansi  terkait maupun lembaga swadaya masyarakat.
Penetapan tersangka berdasarkan Pasal 1  angka  14  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP),  yang  dimaksud  dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya  atau  keadaannya  berdasarkan bukti  permulaan  patut  diduga  sebagai  pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  Kapolri  No.  12 Tahun  2009  Pengawasan  Dan  Pengendalian Penanganan  Perkara  Pidana  Di  Lingkungan Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :
1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan  oleh  penyidik  kepada  seseorang setelah  hasil  penyidikan  yang  dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2)  Untuk  menentukan  memperoleh  bukti permulaan  yang  cukup  yaitu  paling  sedikit  2 (dua)  jenis  alat  bukti  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara. Bahwa  untuk  menetapkan  seseorang  menjadi tersangka  haruslah  didapati  bukti  permulaan yang  cukup  yaitu  paling  sedikit  2  (dua)  jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar pekara.
Sehingga  harus  ada  proses  terlebih dahulu  dalam  menetapkan  seseorang  menjadi tersangka.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  11  jo. Pasal  14  ayat  (1)  Perkap  12/2009,  prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan  tersangka,  harus  dilakukan  secara profesional,  proporsional  dan  transparan  agar tidak  ada  penyalahgunaan  wewenang  dan lebih  jauh  tidak  semata-mata  bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.
Sedangkan kewenangan BNN itu sendiri lebih lengkap di dalam bidang pencegahan dan
pemberdayaan masyarakat (P2M), kewenangan  untuk melakukan  rehabilitasi  bagi korban penyalahguna narkotika dan kewenangan pemberantasan di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika.  Kewenangan  pemberantasan  ini memiliki  arti  yang  sama  dengan  kewenangan penegakan  hukum  di  Polri  yakni  penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika. Ketika melakukan penyelidikan,  apabila  terbukti:  ada  barang bukti,  ada  narkotikanya,  maka  dilanjutkan ditingkat penyidikan, yang melakukan penyidikan  adalah  penyidik  BNN,  ketika  tidak terbukti,  tetapi  dia  positif  menggunakan narkotika maka yang menampung adalah seksi rehabilitasi.
Namun  untuk  saat  ini  penegakanan hukum  terhadap  pecandu  sudah  tidak  selalu menggunakan  sarana  penal,  karena  adanya keharusan  rehabilitasi  bagi  pecandu  yang melaporkan diri pada instansi tertentu penerima  wajib  lapor,  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No  25  Tahun  2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor bagi Pecandu Narkotika,  pada  Pasal  13  Ayat  (3)  disebutkan bahwa pecandu yang sedang menjalani proses peradilan  dapat  ditempatkan  dalam  lembaga rehabilitasi  medis  dan/atau  rehabilitasi  sosial. Lebih  lanjut  dalam  Ayat  (4)  ditentukan  bahwa penentuan rehabilitasi pecandu menjadi kewenangan  penyidik,  penuntut  umum  dan hakim  setelah  mendapat  rekomendasi  dari  tim dokter.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  peraturan pemerintah tersebut tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  yang  dapat  direhabilitasi medis maupun sosial tidak hanya terbatas bagi
pecandu yang melaporkan diri, namun pecandu, korban penyalahguna yang perkaranya  diperiksa  oleh  penegak  hukum, yaitu  mereka  yang  ditangkap,  tertangkap tangan,  dapat  direhabilitasi  oleh  petugas  yang sedang  menangani  perkaranya.  Penegakan hukum  terhadap  persoalan  narkotika  terutama terhadap  para  pecandu  maupun  korban penyalahguna  yang  belum  sesuai  dengan amanahnya, menimbulkan permasalahan narkotika  semakin  kompleks  sehingga  jumlah korban  penyalahguna,  pecandu  dan  pengedar dari  tahun  ke  tahun  semakin  bertambah banyak.Melihat kenyataan tersebut BNN berinisiatif  untuk  lebih  memberi  perhatian terutama pada pecandu, korban penyalahgunaan narkotika dengan menggiatkan pemberian rehabilitasi. Bahwa  untuk  itu,  BNN  melakukan
kerjasama dengan beberapa instansi
pemerintah  yang  dapat  dilibatkan  dalam rehabilitasi.Bentuk
kerjasama tersebut diwujudkan  dalam  bentuk  Peraturan  Bersama. Bahwa  dengan  ditetapkan  Peraturan  Bersama antara  7  (tujuh)  Lembaga  Negara  Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, proses penyidikan terhadap pecandu  maupun  penyalahguna  narkotika mengalami  perubahan.  Bagi  pecandu  dan penyalahguna narkotika yang ditangkap maupun  tertangkap  tangan,  maka  akan dilakukan  asesmen  oleh  tim  asesmen  terpadu yang  terdiri  dari  unsur  :a.  Tim  dokter  yang terdiri dari dokter dan psikolog
b.  Tim  hukum  yang  terdiri  dari  unsur Polri,  BNN,  Kejaksaan  dan  Kemenkumham. Tugas  dari  tim  asesmen  terpadu  yaitu  untuk menghentikan  peredaran  gelap  narkotika  dan
penyalahgunaan  narkotika  serta  melakukan asesmen  dan  analisa  medis,  psikososial  dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.
Tim  asesmen  terpadu  juga  mempunyai beberapa kewenangan yang mencakup beberapa  hal  seperti,  permintaan  penyidik untuk  melakukan  analisis  peran  seorang  yang ditangkap  atau  tertangkap  tangan,  sebagai korban  penyalahguna,  pecandu  atau  pengedar narkotika, menentukan kriteria tingkat keparahan  pengguna  narkotika  sesuai  dengan jenis kandungan yang
dikonsumsi, merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap  pecandu  dan  korban  penyalahguna narkotika.

## III.  PENUTUP

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  dari  bab  di atas,  maka  kesimpulan  dalam  penelitian  ini adalah:
1.  Pelaksanaan pemberantasan dan penanggulangan  oleh  Kepolisian  Resort Aceh  Timur  melalui  tindakan  preventif  dan
represif.  Tindakan  preventif  dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pendekatan  dengan  keluarga,  masyarakat dan  lain  sebagainya.  Upaya  tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan  secara  institusional  maupun kerjasama  dengan  partisipasi  masyarakat.
Sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya  penyalahgunaan  narkoba  menjadi prioritas  bagi  kepolisian  agar  tindakan represif    (tindakan  penangkapan)  dapat diminimalkan.
2.  Hambatan yang dialami oleh pihak
Kepolisian  Resort  Aceh  Timur  terjadi  pada keterbatasan sumber daya manusia,
sarana prasarana dan terputusnya komunikasi.  Banyaknya  kasus  narkoba tersebut membutuhkan ketersediaan sumber  daya  manusia  yang  cukup  artinya keterbatasan  tersebut  perlu  ditindak  lanjuti dengan  penambahan  tenaga  profesional dalam  kepolisian.  Selain  itu  hambatan  lain adalah  ketersediaan  sarana  prasarana yang  terbatas,  dengan  demikian  perlu adanya  pembaharuan  dan  penambahan sarana  prasarana.  Terputusnya  informasi dari  masyarakat  sebagai  pelapor  juga menjadi hambatan dalam upaya
pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan  narkoba,  sehingga  perlu adanya  penyampaian  informasiyang  lebih lanjut  lagi  kepada  masyarakat  mengenai bahaya narkoba dan memberikan dorongan  bagi  masyarakat  untuk  berani melapor  jika  ada  oknum  yang  melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## B.  Saran
Saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah:
1.  Kepada  pihak  Kepolisian  Resort  Aceh Timur  untuk  lebih  meningkatkan  kinerja dalam  mengidentifikasi  penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar dan masyarakat  dan  memanfaatkan  fasilitas yang  ada  seusai  dengan  tugas,  tanggung jawab,  fungsi  dan  wewenang  kepolisian Aceh  Timur  serta  senantiasa  aktif  dalam menyampaikan kekurangan tenaga ahli/profesional  dan  sarana  prasarana kepada  pihak  atasan  dalam  kegiatan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2.  Kepada  pelajar  hendaknya  melakukan kegiatan  positif  dan  bermanfaat  serta

## JURNAL HUKUM KAIDAH
selalu  mengikuti  sosialisasi  yang  diberikan oleh  pihak  Kepolisian  Aceh  Timur  agar tidak terlibat dalam tindak pidana narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku
Austin,  J. Filsafat  Hukum  Islam  dan  Pemikiran Orientalis , PT.Tiara Wacana, Yogyakarta: 2016.
Burhan  Ashshofa, Metode  Penelitian  Hukum, Rineka Cipta, Jakarta:2016.
Ibrahim,  Jhonny, Teori  dan  Metode  Penelitian
Hukum Normatif , Bayu Media, Surabaya: 2017. Koentjorodiningrat, Metode-metode  Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka, Jakarta: 2017.
Manan,  Bagir, Sistem  Peradilan  Berwibawa (Suatu  Pencarian) ,  FH  UII  Prees ,Yogyakarta:2015.
Manurung  Novalina  Kristinawati, Kebijakan Kriminal  Terhadap  Pemakai  Narkoba di Kota Medan, SekolahPascasarjana USU, Medan: 2014.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, PT. Kencana, Jakarta: 2016.
Miriam Budiarjo ,Dasar-dasar ilmu politik, Gramedia,Jakarta: 2015.
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan
Pidana, Badan  Penerbit  Universitas
Diponegoro, Semarang:2015.
Mulyanto, Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, Pustaka, Bandung: 2014.
NasutionBinsar, Metode Penelitian Hukum
Normatif  dan  Perbandingan  Hukum.
Makalah  disampaikan  pada  Dialog
Interaktif  Tentang  Penelitian  Hukum dan  Penulisan  Hukum  Pada  Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU.
Partodiharjo,  Subagyo, Kenali  Narkoba  dan Musuhi
Penyalahgunaannya , PT.
Gelora  Aksara  Pratama,  Jakarta: 2015. Parthiana, Wayan, Pengantar Hukum Internasional ,  PT.  Mandar  Maju, Bandung:2017. SiahaanElizabet, PerananPenyidik POLRI
dalam  Penanganan  Tindak  Pidana Narkotika  di  Sumatera  Utara, Tesis,
(Medan:  Sekolah  Pasca  sarjana Universitas Sumatera Utara, 2009).
Soedjono, PatologiSosial, Alumni,Bandung  : 2017.
Sunarso,  Siswanto, Politik  Hukum  dalam Undang-Undang Narkotika, PT. RinekaCipta, Jakarta: 2016.
Waluyo  Bambang, Penelitian  Hukum  Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.

## B.  Perundang-Undangan
Republik  Indonesia ,  Pembukaan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika