## PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF: UPAYA MELIBATKAN PARTISIPASI KORBAN DAN PELAKU SECARA LANGSUNG DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
Nefa Claudia Meliala email: nefa.meliala@gmail.com

## Abstract
From our understanding of ius poenale and ius puniendi, crime logically is simply considered as any offense directed against the state. In other words, conflict between offender and the State. It follow that justice is related to number of cases processed and punishment served. From this perspective, the criminal justice system disregards victims’ and offenders’s needs for closure and personal justice.  The restorative justice system offers an alternate approach which may compensate the shortcomings of the  existing  criminal  justice  system  that  is  by  opening  up  the  possibility  of  victims  and  offenders participation.
Keywords:
restorative justice, the participation of victims and perpetrators, the completion of the criminal case
Abstrak Dari  pemahaman  umum  tentang ius  poenale dan ius  puniendi ,  tindak  pidana  dipahami  sebagai serangan  terhadap  Negara.  Dengan  kata  lain,  konflik  antara  pelaku  kejahatan  dengan  negara. Keadilan, dari sudut pandang ini, dikaitkan pada  jumlah perkara yang diproses dan pidana yang dijatuhkan. Dalam sistem peradilan pidana seperti ini, korban dan pelaku tidak banyak berperan dan  tidak  terbuka  ruang  bagi  korban  dan  pelaku  untuk  mencari  keadilan  yang  lebih  personal. Pendekatan  keadilan  restoratif  hadir  sebagai  alternatif  mekanisme  penyelesaian  perkara  pidana diharapkan  dapat  menutupi  kekurangan  yang  terdapat  dalam  sistem  peradilan  pidana  tersebut dengan cara melibatkan partisipasi korban dan pelaku secara langsung.
Kata kunci:
keadilan restoratif, partisipasi korban dan pelaku, penyelesaian perkara pidana

## Pendahuluan
Salah  satu  kelemahan  dari  sistem  peradilan  pidana  yang  saat  ini  berjalan adalah tidak dilibatkannya partisipasi korban dan pelaku secara langsung dalam penyelesaian  perkara.    Sistem  peradilan  pidana  seringkali  dianggap  tidak  cukup mewakili aspirasi korban dan sanksi pidana yang dijatuhkan juga dianggap tidak memberikan keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung baik oleh korban maupun pelaku. Persoalan ini kemudian berujung pada ketidakpuasan korban dan
pelaku  terhadap  bekerjanya  sistem  peradilan  pidana.  Pendekatan  keadilan restoratif  yang  justru  mengedepankan  keterlibatan  korban  dan  pelaku  secara langsung hadir sebagai respon atas persoalan tersebut. 1
Mengacu pada persoalan tersebut diatas, beberapa hal yang akan disoroti dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Perbedaan  pemahaman  terhadap  tindak  pidana  dan  keadilan  dalam  sistem peradilan pidana dan pendekatan keadilan restoratif yang pada akhirnya akan menjelaskan  mengapa  dalam  sistem  peradilan  pidana  korban  dan  pelaku memang  tidak  banyak  berperan,  lain  halnya  dengan  pendekatan  keadilan restoratif.
2. Beberapa alternatif mekanisme penerapan pendekatan keadilan restoratif baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana dengan  melibatkan korban dan pelaku secara langsung dalam penyelesaian perkara pidana yang berujung dengan perdamaian.
3. Undang-undang belum secara jelas mengatur mengenai kekuatan hukum atas kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan kewenangan masing- masing subsistem baik di dalam sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim) maupun  diluar  sistem  peradilan  pidana  (lembaga  adat,  masyarakat)  untuk menerapkan  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  hal  terjadinya  tindak pidana.
4. Penerapan  pendekatan  keadilan  restoratif  merupakan  salah  satu  alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana tertentu yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana.
1 United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime,  Handbook  on  Restorative  Justice  Programmes  5, (United Nation, New York, 2006), http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06- 56290_Ebook.pdf In  many  countries,  dissatisfaction  and  frustration  with  the  formal  justice system  or  a  resurging  interest  in  preserving  and  strengthening  customary  law  and  traditional justice  practices  have led  to  calls  for  alternative  responses  to  crime  and  social  disorder.  Many  of these  alter  natives  provide  the  parties  involved,  and  often  also  the  surrounding  community,  an opportunity to participate in resolving conflict and addressing its consequences. Restorative justice programmes  are  based  on  the  belief  that  parties  to  a  conflict  ought  to  be  actively  involved  in resolving it and mitigating its negative consequences.
Dari  Sistem  Peradilan  Pidana  ke  Pendekatan  Keadilan  Restoratif: Perubahan Perspektif Terhadap Pengertian Tindak Pidana dan Keadilan
Sebagai  konsekuensi  logis  dari  pemikiran  bahwa  negara  melalui  organ- organ  atau  alat-alat  kekuasannya  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan perbuatan-perbuatan  apa  saja  yang  dilarang  atau  diharuskan  untuk  dilakukan (hukum  pidana  dalam  arti  objektif (ius  poenale)) sekaligus  berwenang  untuk menjatuhkan  hukuman  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan  undang-undang terhadap  setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  atau  tidak melakukan  perbuatan  yang  justru  diharuskan  untuk  dilakukan  (hukum  pidana dalam arti subjektif (ius puniendi)) 2 , dalam sistem peradilan pidana, tindak pidana kemudian  dipahami  sebagai  suatu  serangan  terhadap  negara. 3 Dengan  kata  lain, kejahatan dipandang sebagai konflik antara pelaku kejahatan dengan negara. 4
Negara  dalam  hal  ini  dianggap  mengalami  suatu  serangan  dari  pelaku tindak pidana sebagai akibat dari telah dilanggarnya aturan hukum pidana positif (peraturan  perundang-undangan  pidana)  yang  telah  ditetapkan  negara  melalui pembentuk undang-undang 5 , sehingga aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa yang juga merupakan representasi negara berkewajiban untuk memproses pelanggaran  tersebut  sesuai  aturan  hukum  pidana  yang  berlaku.  Sejalan  dengan
2 Jan  Remmelink,  Hukum  Pidana;  Komentar  atas  Pasal-Pasal  Terpenting  dari  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Indonesia 1-3, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003). Lihat juga P.A.F Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia 3-5 (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996). A.Z . Abidin dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia 5-6, (Yarsif Watampone, Jakarta, 2010). Sudarto, Hukum Pidana I 10, (Yayasan Sudarto, Semarang, Fakultas Hukum Undip Semarang,, 1990).
3 Eva  Achjani  Zulfa,  Reparasi  dan  Kompensasi  Korban  Dalam Restorative  Justice 28 , (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta, 2011). Lihat juga Mardjono  Reksodiputro,  Bunga  Rampai  Permasalahan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Kumpulan  Karangan  Buku  Kelima  1,  (Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum Lembaga  Kriminologi  Universitas  Indonesia,  Jakarta,  2007).  Mardjono  Reksodiputro berpendapat  bahwa  hukum  pidana  dilihat  sebagai  reaksi  terhadap  perbuatan  ataupun  orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan karena itu telah mengancam dasar- dasar  pemerintahan,  hukum,  ketertiban  dan  kesejahteraan  sosial.  Dalam  pidato  pengukuhan Guru  Besar  Tetap  Ilmu  Hukum  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta,  30  Oktober 1993, beliau menyatatakan bahwa para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain.
4 Eva Achjani Zulfa, supra catatan no. 3 .
5 Mardjono Reksodiputro, supra catatan no. 3.
pemahaman itu, keadilan kemudian dipahami sebagai penjatuhan hukuman yang tentunya  juga  dilakukan  oleh  negara  melalui  alat  kekuasannya  (dalam  hal  ini hakim)  kepada  pelaku  tindak  pidana  dalam  hal  dakwaan  atau  tuduhan  jaksa kepada pelaku terbukti secara hukum. 6 Terlihat bahwa paradigma yang dibangun dalam  sistem  peradilan  pidana  saat  ini  adalah  bagaimana  negara  harus memainkan peranannya berdasarkan kewenangan atau otoritas yang dimilikinya untuk mengatur warga negara melalui organ-organnya. 7
Karakteristik  hukum  pidana  sebagai  hukum  publik  yang  mengatur hubungan antara negara dengan individu, salah satunya ditandai dengan hak dan kewajiban  korban  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  diambil  alih  sepenuhnya oleh  negara  melalui  alat  kekuasaannya,  dalam  hal  ini  polisi  dan  jaksa. 8 Konsekuensinya,  korban  memang  tidak  memiliki  banyak  peran  dalam  sistem peradillan  pidana  karena  polisi  dan  jaksa  sebagai  representasi  atau  perwakilan negara  yang  “diserang”  dalam  konteks  terjadinya  tindak  pidana  dianggap  telah bertindak  untuk  mewakili  kepentingan  korban  dalam  rangka  memperoleh keadilan.  Sifat  publik  hukum  pidana  yang  memperlihatkan  betapa  dominannya peran  negara  melalui  alat-alat  kekuasannya  berimplikasi  terhadap  tidak diberikannya  ruang  yang  cukup  baik  bagi  korban  maupun  pelaku  untuk menyuarakan  apa  yang  sebetulnya  menjadi  aspirasinya  yang  boleh  jadi  berbeda dengan apa yang didakwakan atau dituntut jaksa dalam surat dakwaan dan surat
6 Ringkasan  Disertasi,  Eva  Achjani  Zulfa,  Keadilan  Restoratif  di  Indonesia  (Studi  Tentang Kemungkinan  Penerapan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Praktek  Penegakan  Hukum Pidana),  Fakultas  Hukum  Pogram  Studi  Ilmu  Hukum  Kekhususan  Sistem  Peradilan  Pidana Universitas  Indonesia,  Depok,  20  Juni  2009  (tidak  dipublikasi).  Lihat  juga  J.M.  van  Bemmelen, Strafvordering,  Leerboek  van  het  Ned  1 , (Martinus  Nijhoft,  Strafprocesrecht.  s-Gravaenhage, 195)  dalam Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia 6, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008).
7 Eva Achjani Zulfa, supra catatan no. 3, pada 27.
8 P.A.F Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia 14 , (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996). Sifat hukum pidana sebagai hukum publik tampak jelas dari kenyataan-kenyataan antara lain:
a. Bahwa sifatnya yang dapat dihukum dari seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu tetap  ada,  walaupun  tindakannya  itu  telah  mendapat  persetujuan  terlebih  dahulu  dari korbannya, dan
b. Bahwa penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan pada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan orang lain.
tuntutannya  dengan  mengacu  pada  proses  penyidikan  yang  telah  berlangsung sebelumnya. 9
Sementara itu, sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai  suatu  sistem  yang  bertujuan  untuk  menanggulangi  kejahatan,  salah  satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas  toleransi  yang  dapat  diterima. 10 Selain  bertujuan  untuk  mencegah masyarakat  menjadi  korban  kejahatan  dan  berusaha  agar  mereka  yang  pernah melakukan  kejahatan  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya,  salah  satu  tujuan sistem  peradilan  pidana  adalah  untuk  menyelesaikan  kejahatan  yang  terjadi sehingga  masyarakat  puas  bahwa  keadilan  telah  ditegakkan  dan  yang  bersalah dipidana. 11 Oleh  karena  itu,  keadilan  kemudian  dipahami  sebagai  penjatuhan hukuman  terhadap  pelaku  dalam  hal  dakwaan  atau  tuduhan  terbukti  secara hukum.
Restorative  justice atau  yang  sering  diterjemahkan  menjadi  keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana  sebagai  respon  terhadap  sistem  peradilan  pidana  yang  dianggap  tidak dapat menampung aspirasi pelaku dan korban. 12 Apa yang membuat pendekatan keadilan  restoratif  ini  menjadi  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  sistem peradilan  pidana  adalah  pendekatan  ini  mengedepankan  konsep  mediasi  dan rekonsiliasi  sebagai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  atau  konflik  dalam  hal terjadinya  tindak  pidana,  sesuatu  yang  selama  ini  tidak  dikenal  dalam  sistem peradilan pidana. 13
9 Eva Achjani Zulfa, Konsep Dasar Restorative Justice, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi,
Asas-Asas  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  serta  Perkembangannya  Dewasa  ini,  Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014 (tidak dipublikasi).
Lihat  juga  Eva  Achjani  Zulfa,  Mediasi  Penal:  Perkembangan  Kebijakan  Hukum  Pidana, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (tidak dipublikasi).
10 Mardjono Reksodiputro, Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana , Pra  Seminar  Hukum  Nasional  V,  Jakarta,  21  Januari  1986  (tidak  dipublikasi)  dimuat  kembali dalam Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kedua 140, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994).
11 Id.
12 Eva Achjani Zulfa, supra catatan no. 9.
13 Eva Achjani Zulfa, supra catatan no. 6.
Pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah paradigma baru dalam merespon  terjadinya  tindak  pidana.  Dalam  perspektif  pendekatan  keadilan restoratif,  tindak  pidana  dipahami  sebagai  suatu  sengketa  atau  konflik  yang merusak  hubungan  antar  individu  dan  masyarakat  (bukan  sekedar  sebagai pelanggaran hukum dimana sebagai konsekuensinya pelakunya akan berhadapan dengan  negara). 14 Dengan  kata  lain,  korban  atas  terjadinya  tindak  pidana bukanlah  negara,  melainkan  individu.  Oleh  karenanya  kejahatan  menciptakan kewajiban  untuk  membenahi  rusaknya  hubungan  akibat  terjadinya  suatu  tindak pidana. 15
Para  pihak  yang  dianggap  terkena  dampak  dari  tindak  pidana  tersebut secara  langsung  adalah  korban,  masyarakat  dan  pelaku,  sehingga  keadilan  baru dapat  terwujud  apabila  pihak-pihak  terkait  tersebut  diberi  ruang  untuk berpartisipasi  secara  aktif  dalam  proses  penyelesaian  perkara 16 dalam  rangka mencari  solusi  terbaik  yang  mengutamakan  pemulihan,  rekonsiliasi  dan  saling memaafkan. 17 Konsekuensi  dari  penerapan  pendekatan  keadilan  restoratif  ini adalah keadilan tidak lagi difokuskan pada persoalan pemidanaan (menghukum) pelaku karena  pemulihan  kerugian  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  suatu  tindak pidana menjadi sesuatu yang jauh lebih penting. 18
Pendekatan ini berbasis pada upaya untuk menyeimbangkan fokus antara korban,  pelaku  dan  masyarakat  yang  terkena  dampak  tindak  pidana 19 dengan tujuan  utama  menciptakan  kedamaian  dalam  masyarakat  dengan  cara memulihkan hubungan antara para pihak (pelaku dan korban) serta memperbaiki
14 Mark Umbreit, Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime edited by Gordon Bazemore and Lode Walgrave 213 (Criminal Justice Press, New York, 1999).
15 John Braithwaite and Heather Strang, Restorative Justice and Civil Society 166 (2001).
16 Mark Umbreit, supra catatan no. 14 .
17 Howard Zehr, Changing Lenses : A New Focus for Crime and Justice 181 (Herald Press, Scottdale, PA, 1990).
18 Mark Umbreit, supra catatan no. 15.
19 George  Ritzer  dalam  Sosiologi  :  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda  (PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004).
berbagai  kerusakan  sebagai  akibat  dari  suatu  tindak  pidana  yang  dianggap sebagai suatu sengketa atau konflik dalam hubungan kemasyarakatan. 20
Jika  dibandingkan,  memang  terdapat  perbedaan  cara  pandang  dalam memahami  tindak  pidana  dan  keadilan  dalam  sistem  peradilan  pidana  dan pendekatan  keadilan  restoratif.  Perbedaan  antara  keduanya  dapat  digambarkan sebagai berikut :
Indikator Sistem Peradilan Pidana Pendekatan Keadilan Restoratif Pemahaman terhadap tindak pidana Tindak Pidana dipahami sebagai serangan terhadap negara  konsekuensi logis dari pemahaman terhadap konsep ius poenale dan ius puniendi. Tindak Pidana dipahami sebagai serangan terhadap individu dan hubungan kemasyarakatan  konsekuensi  dari pemikiran bahwa Tindak Pidana pada prinsipnya menyebabkan rusaknya hubungan antar individu dalam masyarakat. Pemahaman terhadap keadilan Keadilan dianggap terwujud dengan mengacu pada jumlah perkara yang diproses dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku. Keadilan dianggap terwujud dalam hal : - Ditemukannya solusi terbaik baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi (win win solution) sehingga hubungan kemasyarakatan yang sempat rusak dapat dipulihkan kembali. - Kesepakatan para pihak tersebut dapat sungguh- sungguh dijalankan.

## Upaya  Melibatkan  Partisipasi  Korban  dan  Pelaku  Secara  Langsung  Dalam Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif
Selain terjadi pergeseran pemikiran dalam memahami apa yang dimaksud dengan  tindak  pidana  dan  bagaimana  keadilan  harus  dipahami,  salah  satu indikator  penting  yang  membedakan  sistem  peradilan  pidana  dan  pendekatan keadilan  restoratif  adalah  persoalan  partisipasi  korban  dan  pelaku.  Persoalan partisipasi ini menjadi sama pentingnya karena pada dasarnya keadilan restoratif yang menjadi tujuan akhir baru dapat terwujud apabila korban dan pelaku terlibat
20 Burt Galaway and Joe Hudson, Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice Press, New York, 1990).
secara  langsung  (berpartisipasi  secara  aktif)  dalam  upaya  menentukan  solusi terbaik bagi semua pihak.
Tulisan  ini  lebih  difokuskan  pada  bagaimana  hukum  acara  pidana  dapat mewadahi  partisipasi  korban  dan  pelaku  secara  langsung  dalam  penyelesaian perkara  pidana.  Dengan  kata  lain,  terminologi  “pendekatan  keadilan  restoratif” yang dimaksud dalam tulisan ini memang lebih dititikberatkan pada kesepakatan perdamaian  antara  pelaku  dan  korban  dan  bagaimana  kemudian  hukum  acara mengakui  keberadaan  kesepakatan  perdamaian  tersebut  sebagai  kesepakatan yang  memiliki  kekuatan  hukum.  Namun  demikian  apa  yang  sangat  perlu mendapatkan  perhatian  adalah  jangan  sampai  penerapan  pendekatan  keadilan restoratif  ini  disimplifikasi  dan  diartikan  secara  dangkal  sebatas  sebuah kesepakatan  perdamaian  karena  jika  demikian  proses  yang  berjalan  justru  akan terjebak  pada  sebatas  menjalankan  fungsi  prosedural  saja  sehingga  kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai. 21
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, karakteristik hukum pidana sebagai hukum publik yang tampak dari dominasi peran negara melalui alat-alat kekuasannya  dalam  sistem  peradilan  pidana  berimplikasi  pada  tidak  diakuinya keberadaan  korban  dan  pelaku  sebagai  pihak  yang  menentukan  dalam penyelesaian  suatu  perkara  pidana.  Dalam  sistem  peradilan  pidana,  pemenuhan rasa  keadilan  korban  sangat  tergantung  pada  empati  Jaksa  Penuntut  Umum. Keterangan  saksi  korban  yang  merupakan  salah  satu  alat  bukti  diminta  guna mendukung  atau  dengan  kata  lain  memberikan  pembenaran  atas  dakwaan  dan tuntutan  jaksa.  Selain  itu,  pemidanaan  terhadap  pelaku  juga  dibatasi  oleh  jenis- jenis  sanksi  yang  ditentukan  secara  tegas  oleh  peraturan  perundang-undangan yang  sebenarnya  tidak  menawarkan  keuntungan  apapun  kepada  korban  karena
21 Pendapat  ini  disampaikan  oleh  Agustinus  Pohan  (pengajar  Kriminologi,  Hukum  Pidana  dan Hukum  Acara  Pidana)  dan  Suadamara  Ananda  (pengajar  Filsafat  Hukum)  dalam  presentasi makalah  berjudul  “Pendekatan  Keadilan  Restoratif:  Upaya  Melibatkan  Partisipasi  Korban  dan Pelaku Secara Langsung dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, oleh Penulis dihadapan seluruh dosen  tetap  Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik  Parahyangan  dalam  diskusi  rutin  yang diadakan  oleh  Laboratorium  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik  Parahyangan, Bandung 15 Desember 2014.
memang  sanksi-sanksi  pidana  tersebut  ditujukan  sebagai  alat  pemberian  derita bagi  pelaku. 22 Selain  korban,  pelakupun  ternyata  berada  dalam  keadaan  yang tidak cukup menguntungkan karena pada dasarnya, sistem peradilan pidana lebih difokuskan pada pembuktikan kesalahan pelaku, bukan pemulihan kondisi seperti semula  sebelum  terjadinya  tindak  pidana.  Bentuk  pertanggungjawaban  pelaku (sanksi  pidana)  yang  dijatuhkan  juga  sangat  dibatasi  oleh  undang-undang sehingga pelaku tidak dapat mewujudkan bentuk pertanggungjawaban lain yang tidak  diatur  dalam  undang-undang. 23 Beberapa  undang-undang  yang  mengatur ketentuan  mengenai  pemberian  restitusi  dan  kompensasi  bagi  korban  pada prinsipnya dapat menjadi instrumen pendukung penerapan pendekatan keadilan restoratif. 24 Namun demikian, penerapan pendekatan keadilan restoratif ini masih sangat terbatas sifatnya karena ruang bagi korban dan pelaku untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban yang diinginkan belum mendapatkan tempat. 25
Persoalan  aspirasi  korban  yang  tidak  cukup  terwakili  dengan  baik  dalam sistem  peradilan  pidana  serta  penyelesaian  perkara  pidana  yang  dianggap  tidak memberikan keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung baik oleh korban maupun pelaku menjadi sejumlah permasalahan dalam sistem peradilan pidana. 26
22 Eva Achjani Zulfa, supra catatan no. 9.
Lihat  juga  Rudi  Satriyo,  Pelaksanaan  Advokasi  Terhadap  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Dalam  Perspektif  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Balitbang  HAM–Departemen  Hukum  dan HAM RI, 2006).  Tim Peneliti Balitbang HAM Departemen Hukum dan HAM RI pada tahun 2006 menemukan bahwa untuk penyelesaian perkara kejahatan yang terkait dengan harta kekayaan, bagi  korban  yang  terpenting  adalah  pengembalian  barang  atau  pembayaran  ganti  kerugian yang timbul, bukan pada masalah pemidanaannya.
23 Id.    Sebagai  contoh,  dalam  perkara  kecelakaan  lalu  lintas,  keluarga  korban  bisa  jadi  lebih memilih  untuk  menerima  uang  santunan  dari  pelaku  yang  dapat  digunakan  sebagai  modal usaha.  Atau  dapat  juga  terjadi  bahwa  mengingat  proses  pidana  atas  suatu  perkara  akan memakan biaya tidak sedikit, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku dan korban yang  kurang  baik  dan  juga  karena  keluarga  korban  pun  telah  memaafkan  pelaku,  polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan proses hukum atas perkara tersebut.
24 Saat ini sudah terdapat beberapa undang-undang yang pada prinsipnya mendukung penerapan pendekatan keadilan restoratif, diantaranya ketentuan mengenai pemberian ganti rugi melalui mekanisme  pra  peradilan  dalam  KUHAP  dan  ketentuan  mengenai  pemberian  restitusi  dan kompensasi  bagi  korban  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2006  Tentang  Pengadilan  Hak Asasi  Manusia  dan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.
25 Eva Achjani Zulfa, supra catatan no. 6.
26 Id.
Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai respon terhadap berbagai persoalan tersebut  dengan  mencoba  melibatkan  korban  yang  merasa  tersisih  dengan mekanisme  yang  bekerja  pada  sistem  peradilan  pidana  yang  ada  saat  ini.  Selain itu, pendekatan keadilan restoratif juga merupakaan suatu kerangka berpikir yang baru  yang  dapat  digunakan  penegak  hukum  dalam  merespon  terjadinya  tindak pidana. 27 Beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan terkait operasionalisasi pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  mengupayakan  partisipasi  korban  dan pelaku  secara  langsung  ini  adalah  penerapan  pendekatan  ini  harus  dilakukan secara  sukarela  dengan  didasarkan  pada  persetujuan  bebas  para  pihak 28 dan dapat dilakukan dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. 29
Terkait  pilihan  untuk  menerapkan  pendekatan  keadilan  restoratif  yang harus dilakukan secara sukarela, perdamaian sesungguhnya menjadi pintu masuk untuk dapat diterapkannya pendekatan ini.  Selalu terdapat kemungkinan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau sengketa dalam hal terjadinya tindak  pidana  memilih  untuk  melakukan  perdamaian  dan  tidak  melanjutkan proses  hukum  atas  perkara  tersebut.  Perdamaian  dapat  dilakukan  para  pihak dengan melibatkan baik subsistem yang terdapat didalam maupun diluar sistem peradilan pidana.
Eva Achjani Zulfa dalam disertasinya yang berjudul “Keadilan Restoratif di Indonesia  (Studi  Tentang  Kemungkinan  Penerapan  Pendekatan  Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)” menyatakan bahwa secara
27 Id.  Selain  itu  Bagir  Manan  berpendapat  bahwa  hambatan  dalam  melaksanakan  perdamaian antara  korban  dan  pelaku  seringkali  bersumber  pada  sikap  penegak  hukum  yang  sangat formalistik  dengan  mengatakan  proses  hukum  akan  tetap  berjalan  walaupun  telah  terjadi perdamaian. Lihat juga Jecky Tengens, Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana  Indonesia,  http://www.hukumonline.com/berita/baca/  lt4e25360a422c2pendekatan- irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-
28 Id.
29 Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah  menggunakan  keadilan  restoratif    sebagai  pedoman dalam  penanganan    kejahatan  melalui Basic  principles  on  the  use  of  restorative  justice programmes  in  criminal  matters  . Pasal  II.6 Economic  and  Social  Council ( ECOSOC  Resolution) United Nations 2002/12 Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters menyatakan “Restorative justice programmes may be used at any stage of the criminal justice system, subject to national law.”
teoritis terdapat 3 (tiga) model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana, yaitu : 30
1. Sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana  resolusi  dua  arah  sistem peradilan  pidana  dan  pendekatan  keadilan  restoratif  berjalan  secara beriringan  hakim menjadikan perdamaian yang telah disepakati korban dan pelaku sebagai dasar peringan atau penghapus pidana.
2. Diluar  sistem  peradilan  pidana  melalui  lembaga  atau  institusi  lain  diluar sistem  perdamaian  sebagai  dasar  penghapus  penuntutan  hakim membuat  penetapan  untuk  tidak  dilanjutkannya  penuntutan  atas  perkara pidana yang berujung dengan perdamaian. 31
3. Diluar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum  perluasan diskresi atau oportunitas  polisi dan jaksa mengalihkan proses hukum  atas  suatu  perkara  pidana  keluar  sistem  peradilan  pidana  (diversi) untuk  ditangani  lembaga  atau  institusi  lain  diluar  sistem  perdamaian dicatatkan dalam administrasi kepolisian atau kejaksaan.
Yang  perlu  menjadi  catatan  dalah  bahwa  dalam  penerapan  pendekatan keadilan restoratif ini lembaga atau institusi lain diluar sistem memegang peranan penting.    Lembaga  atau  institusi  lain  diluar  sistem  yang  dimaksud  dalam  hal  ini antara  lain  adalah  masyarakat  yang  diwakili  oleh  perangkat  pemerintahan  desa dan  pengadilan  adat. 32 Peran  masyarakat  dan  lembaga  adat  menjadi  penting karena subsistem diluar sistem peradilan pidana inilah yang pada akhirnya akan berusaha mendamaikan pelaku dan korban.  Subsistem didalam sistem peradilan
30 Eva Achjani Zulfa, supra catatan no. 5, pada 33, 72-75. Lihat  juga  Nathalina  Naibaho,  Perkembangan  Teori-Teori  Hukum  Pidana,  Restorative  Justice, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
Jolien Willemsens, Repotioning Restorative Justice, 24 (Willam Publishing, Devon, 2003). “Restorative justice should function as part of (or as alternative to) the criminal justice system.”
31 Eva Achjani Zulfa, supra catatan no. 9.
Selain hakim yang berperan membuat penetapan untuk tidak dilanjutkannya penuntutan atas perkara  pidana  yang  berujung  dengan  perdamaian,  dalam  hal  alternatif  mekanisme  ini diterapkan,  polisi  juga  berperan  penting  dalam  bertindak  sebagai  mediator  untuk mendamaikan pelaku dan korban melalui mekanisme mediasi penal.
32 Eva Achjani Zulfa, supra catatan no. 6, pada 63.
pidana  (polisi  dan  jaksa)  hanya  sebatas  melakukan  diversi.  Apabila  perdamaian berhasil  dicapai,  hal  tersebut  akan  dicatatkan  sebagai  alasan  penghentian penyidikan  atau  penuntutan.  Sementara  itu,  hakim  juga  hanya  akan  membantu mencatatkan  perdamaian  tersebut  sebagai  dasar  agar  atas  perkara  tersebut proses hukumnya secara otomatis dihentikan.

## Persoalan  Pengaturan  Kewenangan  Subsistem  Didalam  dan  Diluar  Sistem Peradilan Pidana Terkait Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif
Berbicara  dalam  konteks  penerapan  pendekatan  keadilan  restoratif, terdapat subsistem-subsistem yang akan terlibat didalamnya, baik subsistem yang berada didalam maupun diluar sistem peradilan pidana. Persoalan mendasar yang kemudian  muncul  adalah  undang-undang  tidak  mengatur  mengenai  kekuatan hukum atas kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan kewenangan masing-masing  subsistem  tersebut  untuk  menerapkan  pendekatan  keadilan restoratif dalam hal terjadinya tindak pidana (termasuk didalamnya mencatatkan perdamaian  sebagai  alasan  penghentian  proses  hukum  atas  perkara  tersebut). Tulisan ini hanya akan spesifik membahas mengenai kelemahan mendasar dalam undang-undang  yang  tidak  mengatur  secara  jelas  kewenangan  subsistem  dalam sistem  peradilan  pidana  saja  (polisi,  jaksa  dan  hakim)  untuk  menerapkan pendekatan keadilan restoratif.

## 1. Kewenangan polisi
Apabila  ditelusuri,  persoalan  yang  timbul  dalam  hal  penerapan pendekatan  keadilan  restoratif  pada  tahap  pra  adjudikasi  yang  dalam  hal  ini melibatkan  subsistem  kepolisian  sesungguhnya  berakar  dari  definisi  yang tidak memadai yang diberikan undang-undang mengenai apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan dan diskresi. Definisi penghentian penyidikan dan  diskresi  tersebut  menjadi  sangat  penting  karena  pada  prinsipnya  kedua lembaga  tersebut  merupakan  instrumen  pendukung  penerapan  pendekatan keadilan  restoratif  yang  dalam  hal  ini  jika  dikaitkan  dengan  bagian
sebelumnya  dari  tulisan  ini,  polisi  harus  memiliki  kewenangan  baik  untuk mengalihkan  perkara  keluar  sistem  peradilan  pidana  untuk  ditangani subsistem lain diluar sistem peradilan pidana melalui mekanisme diversi atau bertindak  sebagai  mediator  untuk  mendamaikan  pelaku  dan  korban  melalui mekanisme mediasi penal. Baik diversi maupun mediasi penal ini terkait erat dengan kewenangan diskresi dan penghentian penyidikan oleh polisi.
a. Alasan penghentian penyidikan
Ketentuan  Pasal  109  ayat  2  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) menyebutkan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menghentikan  penyidikan  adalah  tidak  terdapat  cukup  bukti,  peristiwa tersebut  ternyata  bukan  merupakan  tindak  pidana  atau  penyidikan dihentikan demi hukum. 33 Alasan penghentian penyidikan demi hukum ini pada prisipnya sejalan dengan alasan penghentian penuntutan yang diatur secara limitatif dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu ne  bis  in  idem (Pasal  76  KUHP),  terdakwa  meninggal  dunia  (Pasal  77 KUHP),  daluwarsa  penuntutan  pidana  (Pasal  78  KUHP),  tidak  adanya pengaduan  dalam  delik  aduan  (Pasal  72  KUHP)  dan  a ffdoening  buiten procces ,  yaitu  batalnya  hak  untuk  melakukan  penuntutan  karena  adanya pembayaran  denda  yang  setinggi-tingginya  secara  sukarela  pada pelanggaran-pelanggaran (Pasal 82 KUHP).
b. Diskresi kepolisian
Ketentuan  Pasal  18  ayat  1  Undang  Undang  No.  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian  yang  mengatur  mengenai  diskresi 34 diterjemahkan  sebagai kewenangan  yang  dilaksanakan  bilamana  seorang  petugas  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  yang  bertugas  seorang  diri  ditengah-tengah masyarakat harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri  apabila  terjadi  gangguan  terhadap  ketertiban  dan  dan  keamanan
33 Undang Undang R.I. No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara P i dana, L.N.R.I Tahun 1981 No. 76, Pasal 109 ayat (2).
34 Undang Undang  R.I., No. 2 Tahun 2002, Kepolisian, L.N.R.I Tahun 2002 No. 2, Pasal 18 ayat (1).
umum atau  apabila  diperkirakan  akan  timbul  bahaya  bagi  ketertiban  dan keamanan  umum,  dimana  dalam  keadaan  seperti  itu  tidak  mungkin baginya  untuk  meminta  petunjuk  atau  pengarahan  terlebih  dahulu  dari atasannya. 35
Apabila  mengacu  pada  kedua  definisi  tersebut,  praktis  polisi  tidak memiliki  dasar  yang  kuat  apabila  hendak  melakukan  penghentian penyidikan  atas  suatu  perkara  baik  atas  dasar  diskresi  maupun kewenangan  menghentikan  penyidikan.  Ruang  untuk  melakukan  diversi maupun mediasi penal juga tidak diatur undang-undang.  Dengan demikian tidaklah  salah  jika  sebagian  besar  anggota  kepolisian  memandang  bahwa setiap  perkara  yang  ditanganinya  harus  dilanjutkan  prosesnya  ke  tahap penuntutan kecuali dalam hal-hal yang memang diatur menurut hukum. 36

## 2. Kewenangan jaksa
Persoalan  serupa  juga  dijumpai  dalam  definisi  terkait  lembaga  penghentian penuntutan dan oportunitas jaksa yang diberikan undang-undang.
a. Alasan penghentian penuntutan
Ketentuan  Pasal  140  ayat  2  KUHAP  menyebutkan  hal-hal  yang  dapat digunakan  sebagai  alasan  untuk  menghentikan  penuntutan  adalah  tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak
35 Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bintara  Polisi  di  lapangan  (SK  Kalemdiklat  Polri  No.  Pol: SKEP/65/III/2003 tanggal 24 Maret 2003) hal. 132 dalam supra catatan no. 7.
36 Dalam penelitian disertasinya, Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa, dalam praktek di lapangan polisi  ternyata  telah  mencoba  menerapkan  pendekatan  keadilan  restoratif  meskipun  belum memiliki  payung  hukum.  Hal  itu  dilakukan  dengan  mengambil  kebijaksanaan  untuk  tidak melanjutkan  proses  suatu  perkara  pidana  semata-mata  dengan  pertimbangan  kemanusiaan seperti  jenis  tindak  pidana  yang  dianggap  ringan  dengan  pertimbangan  ancaman  pidana dibawah  lima  tahun  dan  kesalahan  berupa  kelalaian,  kondisi  ekonomi  kedua  belah  pihak (pelaku  dan  korban)  mengingat  untuk  melanjutkan  perkara  ke  tahap-tahap  berikutnya memerlukan  dana  yang  tidak  sedikit.  Pilihan  untuk  melanjutkan  atau  tidak  melanjutkan perkara  ini  selalu  ditanyakan  polisi  kepada  korban  atau  keluarga  korban  terlebih  dahulu. Mekanisme penyelesaian seperti ini belum diatur dan tidak dikenal dalam aturan perundang- undangan maupun dalam administrasi kepolisian. Dalam kenyataannya, perkara-perkara yang diselesaikan  melalui  mekanisme  ini  cenderung  tidak  dicatatkan  atau  kalaupun  dicatatkan cenderung direduksi kedalam alasan-alasan yang ada dalam KUHP maupun KUHAP. hlm 5
pidana  atau perkara ditutup  demi  hukum. 37 Perkara  ditutup  demi  hukum sebagai alasan penghentian penuntutan pada prinsipnya didasarkan pada alasan ne bis in idem (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP),  daluwarsa  penuntutan  pidana  (Pasal  78  KUHP),  tidak  adanya pengaduan  dalam  delik  aduan  (Pasal  72  KUHP)  dan  a ffdoening  buiten procces (Pasal 82 KUHP).
b. Oportunitas jaksa
Sementara itu, terkait asas oportunitas, ketentuan Pasal 32 huruf c Undang Undang  No.  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia menyatakan  bahwa  kewenangan  untuk  menyampingkan  perkara  demi kepentingan umum (men deponir perkara) hanya dimiliki oleh Jaksa Agung dan  tidak  dimiliki  oleh  setiap  Penuntut  Umum  yang  tengah  menangani perkara pidana. 38 Konsekuensinya, Penuntut Umum yang menangani suatu perkara  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengenyampingkan (men deponir )  perkara  karena  harus  terlebih  dahulu  melaporkannya kepada atasannya untuk dimintakan persetujuan dari Jaksa Agung.
Kembali mengacu pada salah satu alternatif mekanisme penerapan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi yang dilakukan jaksa, aturan hukum  saat  ini  yang  mengatur  mengenai  kewenangan  jaksa  untuk menghentikan  penuntutan  atau  men deponir suatu  perkara  tampak  belum mendukung penerapan diversi tersebut.
Mengingat mainstream berpikir  dari  petugas  penegak  hukum  yang sudah  terpola  dengan  alur  berpikir  konvensional  sistem  peradilan pidana 39 ,  berbagai  persoalan  tersebut  berimplikasi  pada  persoalan  tidak dapat  dihentikannya  penyidikan  atau  penuntutan  atas  suatu  perkara pidana  karena  memang  persyaratan  yang  ditentukan  undang-undang secara  limitatif  untuk  dapat  dihentikannya  penyidikan  atau  penuntutan
37 Supra catatan no. 33.
38 Undang Undang R.I., No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan, L.N.R.I. Tahun Tahun 2004 No. 67, Pasal 32 huruf c.
39 Eva Achjani Zulfa, supra catatan no. 5, pada 5.
suatu perkara tidak terpenuhi. Akibatnya, penerapan pendekatan keadilan restoratif  baik  melalui  mekanisme  diversi  maupun  mediasi  penal  juga menjadi  terhambat  karena  perkara  yang  bersangkutan  harus  tetap diteruskan pemeriksaannya sesuai ketentuan undang-undang.

## 3. Kewenangan hakim
Sementara itu, ruang bagi hakim untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif ini secara implisit tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang- Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan  Kehakiman  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  hakim  wajib menggali  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Rasa  keadilan  yang hidup  dalam  masyarakat  ini  kemudian  menjadi  relevan  ketika  dikaitkan dengan  tindak  pidana  yang  berujung  dengan  perdamaian  antara  pelaku  dan korban yang diterima para pihak sebagai apa yang bagi mereka adalah adil. 40 Namun  demikian,  kemungkinan  penerapan  pendekatan  keadilan  restoratif oleh  hakim  tersebut  belum  didukung  dasar  hukum  yang  secara  eksplisit menyatakan  bahwa  hakim  memiiliki  kewenangan  untuk  menjadikan perdamaian yang telah disepakati korban dan pelaku sebagai dasar peringan atau penghapus pidana atau membuat penetapan untuk tidak dilanjutkannya penuntutan atas perkara pidana yang berujung dengan perdamaian. 41
Selain  melibatkan  subsistem  dalam  sistem  peradilan  pidana,  penerapan pendekatan  keadilan  restoratif  ini  juga  melibatkan  subsistem  diluar  sistem peradilan  pidana,  baik  masyarakat,  pengadilan  adat  atau  lembaga  lain  yang dalam  hal  ini  kewenangannya  juga  harus  secara  tegas  diatur  oleh  undang- undang  sehingga  kesepakatan  perdamaian  antara  pelaku  dan  korban  yang
40 Undang  Undang  R.I.,  No.  48  Tahun  2009,  Kekuasaan  Kehakiman,  L.N.R.I  Tahun  2009  No.  157, Pasal 5 ayat (1).
41 Berbeda dengan perkara perdata, pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  menyatakan  bahwa  semua  sengketa perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Tingkat  Pertama  wajib  lebih  dahulu  diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.
difasilitasi  subsistem  diluar  sistem  peradilan  pidana  tersebut  tidak dipersoalkan keabsahan atau kekuatan hukumnya.

## Kualifikasi  Tindak  Pidana  yang  Dapat  Diselesaikan  Dengan  Pendekatan Keadilan Restoratif
Sebagai hukum publik yang mengutamakan kepentingan umum, penerapan hukum  pidana  melalui  alat-alat  kekuasaan  negara  mendapatkan  legitimasinya. Dalam  hal  ini,  bukanlah  orang-perorangan  yang  akan  bertindak  jika  terjadi pelanggaran  hukum,  tetapi  negara  melalui  alat-alatnya.  Diutamakannya kepentingan umum (masyarakat) dapat terlihat melalui penjatuhan sanksi pidana yang  didahulukan  jika  dibandingkan  dengan  pemberian  ganti  rugi  atas dilanggarnya  kepentingan  pribadi  korban. 42 Dengan  mengancam  pidana  tingkah laku  manusia,  berarti  negara  mengambil  alih  tanggung  jawab  mempertahankan peraturan-peraturan  yang  telah  ditentukan  yang  tidak  lagi  diserahkan  kepada orang-perorangan.  Negara  dalam  hal  ini  memikul  tugas  menyidik  dan  menuntut pelanggaran peraturan yang berisi ancaman pidana. 43 Dalam konteks ini, negara justru  hadir  untuk  mencegah  terjadinya  tindakan  “main  hakim  sendiri”.  Namun demikian,  saat  ini  pemikiran  tersebut  justru  dihadapkan  pada  realita  kebutuhan masyarakat  atas  mekanisme  penyelesaian  perkara  pidana  yang  dianggap  lebih mengakomodasi  partisipasi  dan  aspirasi  korban  dan  pelaku. 44 Pendekatan keadilan  restoratif  hadir  sebagai  alternatif  mekanisme  penyelesaian  perkara pidana  yang  diharapkan  dapat  menutupi  salah  satu  kekurangan  dalam  sistem peradilan pidana tersebut.
42 Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana 5 , (Rineka Cipta, Jakarta, 2003).
43 Id. 44 Rudi  Satriyo,  Pelaksanaan  Advokasi  Terhadap  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Balitbang HAM – Departemen Hukum dan HAM RI, 2006).  Tim  Peneliti  Balitbang  HAM  Departemen  Hukum  dan  HAM  RI  pada  tahun  2006 menemukan  bahwa  dalam  kebanyakan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  justru  polisi bertindak sebagai mediator. Hal ini disebabkan suami atau istri korban justru memohon kepada penyidik  agar  perkaranya  tidak  dilanjutkan  ke  proses  selanjutnya  karena  ingin mempertahankan rumah tangganya. Sementara itu, untuk penyelesaian perkara kejahatan yang terkait dengan harta kekayaan, bagi korban yang terpenting adalah pengembalian barang atau pembayaran ganti kerugian yang timbul, bukan pada masalah pemidanaannya.
Profesor  Sudarto  menyatakan  bahwa  fungsi  khusus  hukum  pidana  ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan  dengan  sanksi  yang  terdapat  pada  cabang  hukum  lainnya. Kepentingan-kepentingan  hukum  ini  dapat  berupa  kepentingan  hukum  individu (yang dapat berupa kepentingan hukum atas hak hidup (nyawa), tubuh, hak milik benda, harga diri atau nama baik dan kesusilaan), kepentingan hukum masyarakat maupun  kepentingan  hukum  negara. 45 Terkait  fungsi  khusus  hukum  pidana tersebut,  apa  yang  perlu  diperhatikan  adalah  bahwa  tidak  semua  tindak  pidana dapat  diselesaikan  dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif  karena selain  pendekatan  keadilan  restoratif  ini  baru  bisa  diterapkan  apabila  ada persetujuan  bebas  para  pihak,  pada  prinsipnya  kekhasan  hukum  pidana  jika dibandingkan  dengan  hukum-hukum  lain  justru  terletak  pada  penderitaan  yang bersifat  khusus  berupa  pembatasan  dan  perampasan  kemerdekaan 46 yang tertuang dalam sanksi pidana atas kepentingan hukum yang “diperkosa” tersebut. Singkat  kata,  mengingat  besarnya  kepentingan  untuk  melindungi  kepentingan hukum  tersebut,  perlindungan  tersebut  harus  dilakukan  dengan  menggunakan sanksi  pidana  yang  bersifat  khusus  jika  dibandingkan  dengan  instrumen  hukum lain.
Model  pendekatan  keadilan  restoratif  ini  banyak  digunakan  untuk  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  dan  remaja  atau  tindak  pidana  yang berkaitan dengan penduduk asli tertentu (indigineous offenders) . 47 Sementara itu, Eva  Achjani  Zulfa  berpendapat  bahwa  pada  dasarnya  penerapan  pendekatan keadilan  restoratif  ini  sangat  mungkin  diterapkan  dalam  berbagai  jenis  tindak pidana  yang  sifatnya  umum  dan  bukan  merupakan  perbuatan  yang  pelaku  dan korbannya tidak dapat teridentifikasi secara jelas, bersifat politis dan mengancam
45 Sudarto, supra catatan no. 2, pada 12.
46 P.A.F Lamintang,  supra catatan no. 8, pada 16.
47 Sir Anthony Mason dalam Heather Strang and John Braithwaite, Restorative Justice: Philosophy to Practice 1 (Ashage Publishing Company, Burlington, 2000).
keselamatan masyarakat secara luas. 48 Selain itu, patut pula diperhatikan bahwa penanganan tindak pidana yang mengancam hak hidup (nyawa) dan tubuh serta kehormatan  kesusilaan,  perlu  dipertimbangkan  perlu  tidaknya  penerapan pendekatan  keadilan  restoratif  mengingat  karakteristik  kasus  dan  sifat berbahayanya  tindak  pidana  terhadap  masyarakat.  Sementara  terhadap  tindak pidana yang mengancam harga diri (nama baik) dan hak milik (harta benda), sifat privat dari jenis tindak pidana ini menjadikan penanganan tindak pidana dengan menggunakan  keadilan  restoratif  secara  murni  dapat  diterapkan.  Kerugian  yang mengacu  pada  kepentingan  orang-perorangan  memungkinkan  model penyelesaian melalui jalur musyawarah dan mediasi menjadi lebih terbuka. 49
Spesifik  berbicara  mengenai  kewenangan  Penuntut  Umum  untuk menghentikan  penuntutan,  Pasal  42  ayat  (2),  (3)  dan  (4)  Rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (RKUHAP)  tahun  2014  ternyata  telah memberikan ruang bagi Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan dengan alasan :
1. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
2. tindak  pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat) tahun;
3. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
4. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun ; dan/atau
5. kerugian sudah diganti.
48 Dalam  disertasinya  Eva  Achjani  Zulfa  melakukan  penelitian  terhadap  beberapa  putusan pengadilan  yang  ternyata  menunjukkan  bahwa  hakim  menjadikan  perdamaian  sebagai  dasar peringan  atau  penghapus  pidana.  Namun  demikian,  dalam  kasus  dimana  tindak  pidana  yang dilakukan  dianggap  bersifat  berbahaya  dan  mengancam  serta  meresahkan  masyarakat  luas, perdamaian  antara  pelaku  dan  korban  tidak  diperhitungkan  sebagai  baik  alasan  peringan maupun penghapus pidana. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung No. 2127 K/Pid/2001 dalam  kasus  kelalaian  yang  menyebabkan  orang  lain  luka  (perkara  lalu  lintas), mempertimbangkan perdamaian sebagai alasan penghapus pidana ; namun Putusan Mahkamah Agung  No.  15  K/Pid/2007  dalam  kasus  eksploitasi  seksual  terhadap  anak  dibawah  umur  15 tahun tidak mempertimbangkan “perdamaian” melalui upaya pelaku menikahi korban sebagai alasan peringan atau penghapus pidana sehingga pelaku tetap dipidana.
49 Eva Achjani Zulfa, supra catatan no. 6, pada 68-69.
Untuk  dua  kategori  terakhir  (nomor  4  dan  5)  undang-undang mensyaratkan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 50
Kewenangan  Penuntut  Umum  ini  juga  didukung  oleh  kewenangan  Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk memutus layak tidaknya suatu perkara dilanjutkan ke  tahap  penuntutan  atas  permintaan  Penuntut  Umum  yang  diatur  dalam ketentuan  Pasal  44  ayat  (1)  dan  (2)  RKUHAP  tahun  2014. 51 Pasal  153  huruf  d Rancangan  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  tahun  2015  juga mengatur  bahwa  salah  satu  alasan  yang  menyebabkan  gugurnya  kewenangan penuntutan adalah penyelesaian perkara diluar proses. 52
Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dalam tulisan ini, salah satu persoalan mendasar apabila pendekatan keadilan restoratif ini hendak diterapkan adalah persoalan kewenangan baik polisi, jaksa maupun hakim untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang belum secara tegas diatur oleh undang-undang. Dengan mengacu pada ketentuan pasal-pasal dalam RKUHP dan RKUHAP  diatas  terlihat  bahwa  terbuka  ruang  untuk  dihentikannya  penuntutan terhadap  perkara  tertentu  yang  secara  limitatif  diatur  dalam  undang-undang. Kewenangan ini diberikan oleh undang-undang kepada jaksa yang juga didukung dengan  kewenangan  Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan.  Selain  itu,  undang-undang juga telah secara eksplisit menyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana menjadi salah satu alasan penghentian penuntutan. Pengaturan demikian  memperlihatkan  bahwa  terdapat  perubahan  pengaturan  dalam Rancangan  terkait alasan  penghapus penuntutan yang  dalam hal  ini  mendukung penerapan pendekatan keadilan restoratif.
Pengaturan pendekatan keadilan restoratif juga mulai terlihat dalam tujuan pemidanaan  dan  hal-hal  yang  wajib  dipertimbangkan  dalam  pemidanaan  yang
50 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2014, Pasal 42 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
51 Id.
52 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015, Pasal 153 huruf d
diatur oleh RKUHP tahun 2015. Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf c dan d RKUHP tahun 2015 disebutkan beberapa tujuan pemidanaan antara lain adalah:
1. menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
2. membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 53
Sementara  itu,  salah  satu  hal  yang  wajib  dipertimbangkan  dalam pemidanaan (pedoman pemidanaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf j RKUHP tahun 2015 adalah pemaafan dari korban dan atau keluarganya. 54
Kembali  mengacu  pada  bagian  sebelumnya  dalam  tulisan  ini  yang berbicara  mengenai  perubahan  perspektif  mengenai  tindak  pidana  dan  keadilan dalam sistem peradilan pidana dan pendekatan keadilan restoratif, terlihat bahwa tujuan  pemidanaan  yang  diatur  dalam  RKUHP  telah  memasukkan  konsep pendekatan  keadilan  restoratif  yang  berorientasi  pada pemulihan  keseimbangan seperti semula sebelum terjadinya konflik. Selain itu, pemaafan dari korban atau keluarga  menjadi  salah  satu  hal  yang  wajib  dipertimbangkan  dalam  penjatuhan pidana.
Perumusan  ketentuan  tersebut  secara  implisit  memperlihatkan  mulai diterimanya penerapan pendekatan keadilan restoratif yang pada dasarnya dapat pula dijadikan bahan pemikiran untuk menentukan kriteria atau kualifikasi tindak pidana  yang  dapat  diselesaikan  dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan restoratif.

## Penutup
Persoalan  tidak  dilibatkannya  partisipasi  korban  dan  pelaku  secara langsung (dalam hal ini diselesaikan oleh orang perorangan) dalam penyelesaian perkara  pidana  dengan  dasar  pemikiran  negara  melalui  alat-alat  kekuasannya mengambil alih proses penyelesaian perkara untuk mencegah terjadinya tindakan
53 Id.
54 Id.
“main  hakim  sendiri”  ternyata  berujung  pada  ketidakpuasan  korban  dan  pelaku terhadap  sistem  peradilan  pidana.  Pemikiran  tersebut  kini  dihadapkan  pada realita kebutuhan masyarakat atas mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dianggap  lebih  mengakomodasi  partisipasi  dan  aspirasi  korban  dan  pelaku. Pendekatan  keadilan  restoratif  yang  dalam  hal  ini  mengedepankan  upaya melibatkan  partisipasi  korban  dan  pelaku  secara  langsung  kemudian  hadir sebagai respon atas persoalan tersebut.
Persoalan mendasar yang muncul dalam hal pendekatan keadilan restoratif ini hendak diterapkan adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang belum secara jelas mengatur mengenai kekuatan hukum atas kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan kewenangan masing- masing subsistem baik di dalam maupun diluar sistem peradilan pidana untuk menerapkan  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  hal  terjadinya  tindak pidana.
2. Ketidakjelasan  kualifikasi  tindak  pidana  yang  dapat  diselesaikan  dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
Dengan  demikian,  apabila  pendekatan  keadilan  restoratif  ini  ingin diterapkan,  beberapa  hal  yang  patut  menjadi  perhatian  antara  lain  sebagai berikut:
1. Perlu  adanya  aturan  hukum  yang  secara  tegas  mengatur  mengenai  kekuatan hukum  atas  kesepakatan  perdamaian  antara  pelaku  dan  korban  dan kewenangan  masing-masing  subsistem  baik  di  dalam  maupun  diluar  sistem peradilan  pidana  (polisi,  jaksa,  hakim,  lembaga  adat,  masyarakat)  untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif.
2. Kualifikasi  tindak  pidana  yang  dapat  diselesaikan  dengan  menggunakan pendekatan tersebut harus ditentukan secara jelas.
3. Harmonisasi  aturan  hukum  terkait  kelembagaan,  hukum  pidana  materil maupun  hukum  pidana  formil  mutlak  diperlukan  sehingga  kegamangan petugas  di  lapangan  tidak  terjadi,  subjektivitas  penegak  hukum  dalam
menerapkan  pendekatan  keadilan  restoratif  yang  justru  dapat  menimbulkan persoalan baru juga dapat dihindari dan upaya pembaharuan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif ini tidak menjadi kontra produktif.

## Daftar Pustaka
Buku: Abidin,  A.Z.  dan  Andi  Hamzah, Hukum  Pidana  Indonesia ,  Jakarta:  Yarsif Watampone, 2010.
Bazemore,  Gordon  dan  Lode  Walgrave, Restorative  Juvenile  Justice:  Repairing  the Harm of Youth Crime , New York: Criminal Justice Press, 1999.
Braithwaite John and Heather Strang, Restorative Justice and Civil Society, 2001. Galaway, Burt and Joe Hudson, Criminal Justice, Restitution and Reconciliation , New York : Criminal Justice Press, 1990.
Hamzah, Andi. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2003. Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. Lamintang,  P.A.F. Dasar  Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia, Bandung  :  Citra  Aditya Bakti, 1996.
Reksodiputro,  Mardjono. Bunga  Rampai  Permasalahan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan  Buku  Kelima, Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.
Reksodiputro,  Mardjono. Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  Kumpulan karangan Buku Kedua , Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994. Remmelink, Jan. Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003. Ritzer, George. Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Satriyo,  Rudi. Pelaksanaan  Advokasi  Terhadap  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia , Balitbang HAM – Departemen Hukum dan HAM RI, 2006.
Strang,  Heather  and  John  Braithwaite, Restorative  Justice:  Philosophy  to  Practice,
Burlington : Ashage Publishing Company, 2000.
Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang.
Zehr, Howard. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice , Scottdale, PA : Herald Press, 1990.
Zulfa,  Eva  Achjani. Reparasi  dan  Kompensasi  Korban  Dalam  Restorative  Justice, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011.
Willemsens,  Jolien, Repotioning  Restorative  Justice, Devon:  Willam  Publishing, 2003.
Makalah: Naibaho, Nathalina. Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana: Restorative Justice , Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. Zulfa,  Eva  Achjani. Konsep  Dasar  Restorative  Justice, disampaikan  pada  Pelatihan Hukum  Pidana  dan Kriminologi “Asas-Asas  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini”, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23- 27 Februari 2014.
Zulfa,  Eva  Achjani. Mediasi  Penal:  Perkembangan  Kebijakan  Hukum  Pidana , Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Disertasi:
Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Praktek  Penegakan  Hukum Pidana), Ringkasan  Disertasi,  Fakultas  Hukum  Pogram  Studi  Ilmu  Hukum Kekhususan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, 2009.

## Peraturan Perundang-undangan:
Economic  and  Social  Council  (ECOSOC)  United  Nations  Resolution  2002/12  Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters
Indonesia,  Undang  Undang  Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  UU  Nomor  8  Tahun 1981, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara No. 3209 (KUHAP).
_________, Undang Undang Tentang Kepolisian, UU Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara No. 2 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara No. 4186.
_________,  Undang  Undang  Tentang  Kejaksaan,  UU  Nomor  16  Tahun  2004, Lembaran Negara No. 67 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara No. 4401.
_________,  Undang  Undang  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  UU  Nomor  48  Tahun 2009, Lembaran Negara No. 157 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara No. 5076.
Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Pidana. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Putusan Pengadilan: Putusan Mahkamah Agung No. 2127 K/Pid/2001 Putusan Mahkamah Agung No. 15 K/Pid/2007
Internet: http://www.restorativejustice.org/
Jecky  Tengens,  Pendekatan  Restorative  Justice  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia,http://www.hukumonline.com/berita/baca/t4e25360a422c2/
pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh-- jecky-tengens--sh- ,diakses tanggal 28 November 2014.
United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime,  Handbook  on  Restorative  Justice Programmes,  New  York  :  United  Nation,  2006,  http://www.unodc.org/ pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf, diakses tanggal 15 Mei 2014.