## JURNAL

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 4 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPIANG PROVINSI KEPULUAN RIAU

## Memo Handa Wandi Manurung
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia Email : manurunghtr77@gmail.com
Kata kunci: retribusi parkir; dinas perhubungan komunikasi;
informatika
Keywords: parking fees; communication
department of transportation;
informatics

## ABSTRAK
Latar Belakang : Pembangunan daerah harus secara kreatif dan  mampu  menciptakan dan  meningkatkan sumber pendapatan yang potensial dari jasa perparkiran, salah satu pendapatan  daerah. Pengawasan, pengelolaan  parkir  masih tergolong tidak terkontrol, pendapatan daerah tidak sesuai target, dari parkir yang dikelola oleh pemerintah.
Tujuan :  Tujuan  dari  penelitian  ini,  pengawasan  pengelolaan  Retribusi  parkir  dalam meningkatkan  pendapatan  daerah.  Mc.  Farland,  memberikan  definisi  pengawasan (controlling),  pengawasan  ialah  suatu  proses  dimana  pimpinan  ingin  mengetahui apakah  hasil  pelaksanaan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  bawahannya  sesuai  dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.
Metode :  Metode  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  berpikir  kritis  terhadap  situasi, fenomena  sosial  yang  tergambar  relevan  dengan  masalah  yang  sedang  dikaji,  proses pelaksanaan tugas dan memecahkan masalah dengan pengawasan pengelolaan retribusi parkir.
Hasil :  Hasil  dalam  penelitian  ini,  perlu  diketahui  bahwa  pengelolaan  retribusi perparkirpun belum  mampu berjalan  dengan baik  dikarenakan  pengawasan  dilakukan oleh  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Tanjungpinnag  belum maksimal  sehingga  terdapat  kebocoran  pendapatan  hasil  retribusi  parkir  dan  adanya parkir liar yang menyebabkan pendapatan parkir tidak masuk ke kas daerah.
Kesimpulan: Kesimpulan pengawasan pengelolaan retibusi parkir oleh Dishubkominfo  Kota  Tanjungpinang  pada  objek  retribusi  parkir  ditepi  jalan  umum dikatakan  belum  optimal,  karena  masih  dapat  masalah  dalam  Pengelolaan  kegiatan retribusi  parkir  ditepi  jalan  umum  dan  kebocoran  hasil  retribusi  sehingga  target pendapatan setiap tahun tidak tercapai.

## ABSTRACT
Background : Regional development must be creative and able to create and increase potential  sources  of  income  from  parking  services,  one  of  the  regional  revenues. Supervision,  parking  management  is  still  classified  as  uncontrolled,  local  revenue  is not on target, from parking which is managed by the government.
Purpose: The purpose of this study is to supervise the management of parking fees in increasing  regional  income.  Mc.  Farland,  provides  a  definition  of  supervision (controlling), supervision is a process in which the leader wants to know whether the results  of  the  implementation  of  the  work  carried  out  by  his  subordinates  are  in accordance with the plans, orders, goals or policies that have been determined.
Method: Descriptive  qualitative  approach  method,  critical  thinking  about  the situation, social phenomena that are illustrated relevant to the problem being studied, the process of carrying out tasks and solving problems with the supervision of parking
retribution management.
Results: The  results in  this study,  it  should  be  noted  that  the  management  of  parking fees  has  not  been  able  to  run  properly  because  supervision  is  carried  out  by  the Department  of  Transportation,  Communication  and  Information  of  the  City  of Tanjungpinnag  has  not  been  maximized  so  that  there  is  a  leakage  of  revenue  from parking fees and the existence of illegal parking which causes parking revenue not  to enter the regional treasury.
Conclusion: The  conclusion  of  supervision  of  the  management  of  parking  fees  by  the Tanjungpinang City Dishubkominfo on parking fees objects on public roads is said to be not optimal, because there are still problems in managing parking fees activities on public roads and leakage of fees resulting so that the revenue target every year is not achieved.

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  sumber  keuangannya  dapat  berasal  dari  Pendapatan  daerah,  dana perimbangan  dan  pinjaman  daerah,  dekonsentrasi,  dan  tugas  pembantuan.  Tiga  sumber pertama  langsung  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  melalui  APBK,  sedangkan  yang  lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Pendapatan daerah  merupakan  pendapatan  yang  diurus  dan  diusahakan  sendiri  oleh  daerah,  sebagai dana untuk kegiatan pembangunan (Wibowo, 2014).
Retribusi  parkir adalah  salah  satu  sumber  pendapatan daerah  yang  bersumber  dari masyarakat,  dikelola  oleh  pemerintah  daerah.  Pencapaian  pelayanan  dan  pelaksanaan pembangunan  secara  efektif  dan  efesien,  maka  daerah  harus  secara  kreatif  mampu menciptakan  dan  mendorong  meningkatakan  sumber-sumber  pendapatan  daerah  yang potensial yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang tersebut  dijelaskan  bahwa  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus semua urusan pemerintah diluar yang  menjadi urusan yang ditetapkan dalam perundang- undangan tentang pemerintah daerah (Saragi, 2022).
Permasalahan  perparkiran  sebenarnya  sudah  terjadi  sejak  lama,  mulai  dari  juru parkir  yang  menarik  pungutan  parkir  kepada  pengguna  jasa  parkir  diluar  dari  tarif  yang sudah  ditentukan,  juru  parkir  yang  tidak  menggunakan  atribut  yang  telah  ditentukan, sehingga  hanya  terkesan  mencari  keuntungan  semata  tanpa  memperhatikan  keamanan kendaraan dari pengguna jasa parkir (Putri, 2021).
Tarif  parkir  sesuai  qanun  Kota  Tanjungpinang  No.4  Tahun  2016  tentang Penyelengaraan  dan  Retribusi  Perparkiran  yang  dikenakan  di  tepi  jalan  umum  untuk kendaraan  bermotor  roda  2  (dua)  adalah  Rp.  1.000  dan  roda  4  (empat)  Rp.  2.000,  dan kendaraan lebih dari 4 (empat) Rp.2.500. Daerah sebagai sumber penerimaan utama PAD seharusnya  sangat  membantu  keuangan  daerah,  tetapi  potensi  tersebut  belum  optimal karena  kurangnya  kebijakan  dan  peraturan  yang  mendukung  kesadaran  wajib  retribusi untuk  membayar  rertribusi  masih  rendah  dan  mungkin  kurangnya  penyuluhan  tentang retribusi dari pemerintah (Efendi & Nuswantoro, 2020).
Maraknya  pembukaan  lahan  parkir  yang  dianggap  sebagai  salah  satu  upaya Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  untuk  menertibkan  parkir  -  parkir  liar  yang menyebabkan  kemacetan  dan  mengganggu  arus    lalu  lintas  di  Kota  Tanjungpinang, seharusnya  juru  parkir  selaku  penyedia  layanan  berusaha  untuk  memberikan  pelayanan sebaik mungkin dan secara optimal terhadap pengguna jasa parkir atau pemilik kendaraan merasa puas atas pelayanan parkir yang diberiakan, pelayanan yang dapat di berikan oleh juru  parkir  salah  satunya  adalah  tarif  harga  parkir  yang  sesuai  dengan  qanun  Kota Tanjungpinang  dan  menggunakan  atribut  yang  telah  ditentukan.  Namun  hal  tersebut sangatlah  jauh  dari  apa  yang  terjadi,  Berdasarkan  masalah  -  masalah  diatas,  sangat  jelas
adanya  suatu  penyimpangan  yang  terjadi  pada  pemungutan  retribusi  parkir  ditepi  jalan umum  terkait  dengan  tarif  harga  parkir  dilapangan  dengan  tarif  parkir  pada  qanun  Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelengara dan Retribusi Perparkiran.
Potensi  Retribusi  Daerah  sebagai  sumber  penerimaan  utama  pendapatan  daerah seharusnya  sangat  membantu  keuangan  daerah,  tetapi  potensi  tersebut  belum  optimal karena  kurangnya  kebijakan  dan  peraturan  yang  mendukung  kesadaran  wajib  retribusi untuk  membayar  rertribusi  masih  rendah  dan  mungkin  kurangnya  penyuluhan  tentang retribusi  dari  pemerintah  (Liputo  et  al.,  2017).  Pendapatan  daerah  sebagai  salah  satu sumber  penerimaan  daerah  mempunyai  peranan  penting  dalam  pembangunan.  Hal  ini dapat  dilihat  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  dimana  peranan  PAD  diharapkan  dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.
Qanun  Kota  Tanjungpinang  Nomor  4  Tahun  2016  tentang  Penyelengaraan  dan Retribusi  Perparkiran.  Berwenang  untuk  melakukan  pengawasan  adalah  UPDT  Dinas Perhubungan  komunikasi  dan  informatika  Kota  Tanjungpinang,  juru  parkir  harus dilakukan  pengawasan  agar  pemungutan  retribusi  parkir  ditepi  jalan  umum  dan pelaksanaan  Peraturan  Daerah  sesuai  dengan  tujuan  awal  dibentuknya  peraturan  daerah, dengan  adanya  ketidak  sesuaian  antara  peraturan  daerah  tersebut  dengan  pelaksanaan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum yang terjadi dilapangan.
Retribusi  parkir  sebagai  salah  satu  pendapatan  asli  pemerintah  daerah,  perlu memberikan  perhatian  yang  optimal  terhadap  lahan  parkir  yang  sebenarnya  potensi retribusi sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pemungutan retribusi parkir sistem. Sehingga  berpotensi  untuk  dikembangkan  karena  dapat  meningkatkan  kontribusinya, pertumbuhan  tersebut  juga  cukup  efektif  dalam  meningkatkan  pendapatan  daerah (Ratnawati,  2012).  Tujuan  dari  penelitian  ini,  pengawasan  pengelolaan  Retribusi  parkir dalam  meningkatkan  pendapatan  daerah.  Mc. Farland,  memberikan  definisi  pengawasan (controlling),  pengawasan  ialah  suatu  proses  dimana  pimpinan  ingin  mengetahui  apakah hasil  pelaksanaan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  bawahannya  sesuai  dengan  rencana, perintah,  tujuan  atau  kebijaksanaan  yang  telah  ditentukan”.  Kemudian  Winardi, memberikan  definisi  pengawasan  adalah  semua  aktivitas  yang  dilaksanakan  oleh  pihak manajer  dalam  upaya  memastikan  bahwa  hasil  aktual  sesuai  dengan  hasil  yang direncanakan (Djadjuli, 2018).
Pengawasan  yang  berhubungan  dengan  usaha  menyelamatkan  jalanya  perusahaan kearah  cita-cita  yakni  kepada  tujuan  yang  telah  direncanakan  (Takaendengan,  2018). Pemahaman  diatas  ditarik  kesimpulan  definisi  dari  pengawasan  menurut  peneliti  yaitu: pengawasan  adalah  sebuah  proses  untuk  memastikan  bahwa  semua  aktivitas  yang terlaksana telah sesuai  dengan apa yang telah  direncanakan sebelumnya  dan suatu usaha sistematik  untuk  menetapkan  standar  pelaksanaan  tujuan  dengan  tujuan-tujuan perencanaan,  merancang  sistem  informasi  umpan  balik,  membandingkan  kegiatan  nyata dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  sebelumya,  menentukan  dan  mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan.
Pengawasan merupkan penetapan standar dalam pelaksanaan. Standar mengandung arti  sebagai  suatu  satuan  pengukuran  yang  dapat  digunakan  sebagai  “patokan”  untuk penilaian  hasil-hasil.  Tujuan,  sasaran,  kuota  dan  target  pelaksanaan  dapat  digunakan sebagai standar. Bentuk  standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian  pasar,  marjin  keuntungan,  feedforward,  concurrent,  feedback  control,  control kegiatan belum  dilaksanakan Kegiatan sedang  dilaksanakan Kegiatan telah dilaksanakan keselamatan  kerja,  dan  sasaran  produksi    (Iswandir,  2014).  Pengelolaan  adalah  suatu proses  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  yang  didalamnya  terdapat  perncanaan, pengorgaanisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan  dengan  memanfaatkan  potensi  yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu.
Sedangakan  pengelolaan ialah proses perecanaan, pengorganisasiaan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha dari para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya organisasi lainnya  agar  dapat  mencapai  tujuan  organisasi  yang  diharapkan  (Fisabililah  &
Nurrahmawati,  2020).  Pengelolaan  merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggung  jawaban (Mulyadi,  2018).  Jadi  pengelolaan  merupakan  ilmu  manajemen  yang  berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Retribusi parkir merupakan salah satu komponen dalam pendapatan daerah, oleh  karenanya perlu adanya pengawasan terhadap potensi retribusi parkir (Cheng  et al., 2006).
Retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  pemerintah daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan  dan  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  terntentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan (Rumengan  et  al.,  2020).  Pengelolaan  retribusi  parkir  oleh  Dinas  Perhubungan, Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Tanjungpinang,  yaitu  dalam  hal  pengawasan implementasi peraturan daerah daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang penyelengaraan dan retribusi  perpakiran  Kota  Tanjungpinang,  karena  retribusi  merupakan  salah  satu  aset daerah  yang  memiliki  kontribusi  besar  terhadap  pendapatan  asli  daerah  dalam mendukung terhadap pembangunan dari segi anggaran keuangan.
Penyusunan kerangka berfikir, menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh  Widodo  yang  memberikan  gambaran  tentang  strategi  yang  dilakukan  dalam melakukan  suatu  pengawasan  kebijakan  atau  pelaksanaan  suatu  kegiatan.  Model pengawasan  yang  dikemukan  oleh  (Widodo,  2021)  dapat  dijelaskan  bahwa  suatu kebijakan  yang  diimplementasikan  harus  dikontrol  dengan  adanya  unsur-unsur  yang melengkapinya  diantaranya  :  pelaku  pengawasan  pelaksanaan  kebijakan.,  standar operasional  prosedur  pengawasan,  sumber  daya  keuangan  dan  peralatan,  jadwal pelaksanaan pengawasan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Data  yang  berbentuk kata maupun kalimat dengan mencoba berfikir Kritis terhadap situasi dan fenomena sosial yang tergambar relevan dengan masalah yang dikaji, penelitian ini diarahkan pada proses pelaksanaan  tugas  dan  memecahkan  masalah  yang  berkaitan  dengan  pengawasan pengelolaan  petribusi  parkir  ditepi  jalan  umum.  Sesuai  dengan  pendapat  (Sidiq  et  al., 2019).  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  pengawasan  pengelolaan  retribusi  parkir  oleh Dishubkominfo  Kota  Tanjungpinang,  pada  objek  retribusi  parkir  ditepi  jalan  umum. Sumber data primer yaitu: observasi, wawancara dan okumentasi sedangkan Sumber data skunder, data yang diperoleh dengan jalan melakukan penulisan terhadap buku-buku atau literature  dan  beberapa  dokumen  sesuai  yang  berkaitan  data  Skunder  yang  akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yaitu mengenai konsep, teori, kebijakan dan pelaksanaannya  yang  berhubungan  dengan  pengawasan  pengelolaan  Retribusi  Parkir  di Kota  Tanjungpinang.  Instrumen  sebagai  alat  bantu  dalam  menggunakan  metode pengumpulan  data  merupakan  sarana  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  misalnya seperti  melakukan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data, Pengumpulan  data,  mereduksi  data  berati  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas,  dan  mempermudah  dalam  melakukan  penyajian data  selanjutnya.  Penyajian  Data  dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat  dan  penarikan kesimpulan (Sukmayani et al., 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dalam  penelitian  ini,  perlu  diketahui  bahwa  pengelolaan  retribusi perparkirpun  belum  mampu  berjalan  dengan  baik  dikarenakan  pengawasan  dilakukan
oleh  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Tanjungpinnag  belum maksimal  sehingga  terdapat  kebocoran  pendapatan  hasil  retribusi  parkir  dan  adanya parkir liar yang menyebabkan pendapatan parkir tidak masuk ke kas daerah.
Rertribusi  daerah  selain  sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  bagi  pemerintah juga  merupakan  faktor  yang  dominan  peranannya  dan  kontribusinya  untuk  menunjang pemerintah  daerah.  Salah  satu  dari  retribusi  tersebut  adalah  retribusi  parkir.  Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayan parkir memiliki peranan yang  cukup  penting,  yakni  salah  satu  penyumbang  dalam  penerimaan  retribusi  daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam  rangka  otonomi  daerah  diperlukan  upaya  pemerintah  daerah  dalam menggali  dan  mengembangkan  potensi  daerah  dalam  rangka  untuk  memperoleh  dana sehubungan  dengan  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah. Namun, selama ini retribusi parkir belum dapat berfungsi secara optimal. Dengan melihat perolehan  retribusi  parkir  yang  peningkatannya  tidak  sebanding  dengan  peningkatan jumlah  kendaraan  bermotor,  disini  terlihat  adanya  potensi  retribusi  parkir  yang  belum digali secara maksimal  oleh pemerintah  daerah, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah  terutama  pada  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (BP2RD)  yang menangani masalah retribusi parkir (Dewi, 2013) .
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka  pengelolaan  parkir  harus  dikelola  dengan manajemen  yang  bagus,  sehingga  kendala-kendala  tersebut  akan  teratasi.  Juga  tidak mengenyampingkan hak hidup para petugas parkir maupun kepentingan pengelola parkir, serta  kepentingan  pemerintah  daerah  dalam  hal  pendapatan  daerah.  Parkir  liar  jangan dianggap  sebagai  musuh  tetapi  justru  potensi  sumber  daya  manusia  yang  bisa  dikelola. Mereka tetap bisa diberdayakan sebagai petugas parkir dengan status yang jelas, sehingga pada  akhirnya  kebocoran  pendapatan  parkir bagi  daerah  masih  bisa  diatasi  dengan  suatu sistem yang bagus.

## Pengawasan Pengelolaan Retribusi Parkir
Pengawasan  adalah  aktivitas  untuk  memberikan  kontribusi  dalam  proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat  tercapai tujuan  dan sasaran secara efektif dan  efesien.  Perparkiran  merupakan  bagian  terpenting  dalam  manajemen  lalu  lintas  di kawasan  perkotaan,  disamping  itu  pula  memberikan  kontribusi  terhadap  pendapatan daerah,  sama  halnya  dengan  pemerintah  daerah  bener  meriah  dalam  penyelenggaraan perparkiran  harus  dikelola  dengan  baik  demi  menciptakan  kenyamanan  berlalu  lintas. Penyelengaraan  retribusi  parkir  di  Kota  Tanjungpinang  merupakan  salah  satu  tanggung jawab Dishubkominfo, yang kemudian secara spesipik melaksanakan perumusan program kerja  perparkiran  dan  keterminalan,  identifikasi  simpul  jaringan,  pemantauan, pengawasan, pelaporan kinerja sarana dan prasarana perparkiran dan keterminalan.
Pengelolaan  retribusi  parkir  di  Kota  Tanjungpinang  dikelompokan  menjadi  dua yaitu,  parkir  ditepi  jalan  umum  (on  street  parking)  merupakan  kegiatan  parkir  yang dilakukan  dengan  memanfaatkan  tepi  jalan  umum  sebagai  media  kegiatan.  Parkir  diluar tepi jalan umum (off street parking) adalah kegiatan parkir khusus dengan memanfaatkan media  lahan  terbuka  sebagai  penunjang  atau  pokok  usaha  perparkiran  yang  disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  dipungut  retribusi  sebagai pembayaran  atas  pelayanan  penyediaan  tempat  parkir  di  tepi  jalan  umum.  Dalam pelaskanaan  penarikan  retribusi  parkir,  sebagai  salah  satu  langkah  yang  dilakukan  untuk dapat  meningkatkan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  sendiri  menghadapi  persoalan yakni, yaitu keterbatasan lahan parkir kendaraan (Timisela et al., 2017)
Ciri  utama  yang  menunjukkan  suatu  daerah  otonom  mampu  berotonomi  yaitu terletak  pada  kemampuan  keuangan  daerah.  Artinya,  daerah  otonom  harus  memiliki kewenangan  dan  kemampuan  untuk  menggali  sumber-sumber  keuangan  sendiri, mengelola  dan  menggunakan  keuangan  sendiri  yang  cukup  memadai  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  daerahnya.  Ketergantungan  kepada  bantuan  Pusat  harus
seminimal  mungkin,  sehingga  PAD  khususnya  pajak dan  retribusi  daerah  harus  menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan  keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  optimalisasi  sumber-sumber  PAD  perlu  dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama  melalui pemanfaatan teknologi informasi.  Dengan  melakukan  efektivitas  dan  efisiensi  sumber  atau  obyek  pendapatan daerah,  maka  akan  meningkatkan  produktivitas  PAD  tanpa  harus  melakukan  perluasan sumber  atau  obyek  pendapatan  baru  yang  memerlukan  studi,  proses  dan  waktu  yang panjang (Jufrizen, 2013)

## Pelaku Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
Pengawasan  pelaksana  kebijakan  merupakan  salah  satu  unsur  penting.  Sehingga pelaku pengawasan kebijakan harus memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya agar dapat  mencapai  hasil  yang  diharapkan  pengawas  kebijakan  dapat  berasal  dari  Internal maupun eksternal pembuat kebijakan sehingga ada keseimbangan dan check and balences dalam implementasi kebijakan tersebut.
Pengawasan  ini  dilakukan  baik  terhadap  kegiatan  perparkiranya  maupun pengawasan  terhadap  pengelolaan  retribusinya.  Pengawasan  kegiatan  perparkiarn  secara teknis harus dilakukan  dalam rangka menciptakan  ketertiban perparkiran, sehingga tidak mengganggu  aktivitas  lalu  lintas  jalan.  Banyak  aspek  teknis  yang  harus  diperhatikan dalam  pengawasan  kegiatan  perparkiran  ditepi  jalan  umum  yaitu,  seragam  juru  parkir sebagai  identitas  pengelola  perparkiran,  pluid,  plang  petunjuk  parkir  serta  pengaturan posisi kendaraan saat di parkir agar tidak mengganggu lalu lintas jalan.
Sedangkan  pengawasan  dari  segi  pengelolaan  retribusi  lebih  ditekankan  kepada aspek alur pendapatan retribusi parkir, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kebocoran baik yang  disebabkan  oleh pungutan  liar (pungli). Parkir ilegal  dan  masalah  yang  disebabkan oleh pengelola retribusi parkir yang tidak  melalukan setoran kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Tanjungpinang.  Namun  pada  kenyataannya  fakta menyatakan  banyak  kendala  yang  di  hadapi  oleh  Dishubkominfo  Kota  Tanjungpinang adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  Dishubkominfo  kendala  pertama  yang dihadapi  adalah  pegawai  pengawasan  yang  belum  memadai  dari  segi  kuantitas  dan kualitas sehingga tidak profesional dengan luas wilayah pengawasan.
Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber - sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama  melalui pemanfaatan teknologi informasi.  Dengan  melakukan  efektivitas  dan  efisiensi  sumber  atau  obyek  pendapatan daerah,  maka  akan  meningkatkan  produktivitas  PAD  tanpa  harus  melakukan  perluasan sumber  atau  obyek  pendapatan  baru  yang  memerlukan  studi,  proses  dan  waktu  yang panjang (Jufrizen, 2013).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengawasan  kegiatan  perparkiran  belum  maksimal dan  perlu  adanya  pengawasan  yang  lebih  maksimal  yang  dilakukan  Dinas  Perhubungan, Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Tanjungpinnag.  Peneliti  menanyakan  kepada  juru parkir  dilapangan  terkait  pengawasan  dari  pihak  Dishubkominfo  Kota  Tanjungpinang, salah  seorang  juru  parkir  mengungkapkan  :  “saya  biasa  jaga  parker  dari  pagi  sampai malam,  biasanya  dinas  perhubungan  datang  kesini  malam  hari  saja  itupun  hanya mengambil  uang  setoran  saja”  (wawancara  dengan  bapak  ranto  pada  tanggal  19  Maret 2023). Fakta dilapangan juga menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah
daerah  Kota  Tanjungpinang  terhadap  pengelola  parkir  ini  menunjukkan  bahwa  adanya kekurangnya pengawasan yang dilakuakan Dishubkominfo Kota Tanjungpinang.
Kredebilitas  dan  kapabilitas  pelaku  pengawasan  akan  sangat  mempengaruhi keberhasilan  pencapaian  tujuan  kebijakan.  Keberhasilan  suatu  pengawas  kebijakan tentunya  akan  dapat  diukur  dengan  seberapa  besar  penyimpangan  pencapaian  tujuan kebijakan dapat diminimalisir. Seperti yang terjadi dalam pengawasan penyelenggaraaan retribusi parkir ditepi jalan umum Kota Tanjungpinang. Beberapa temuan lapangan yaitu adanya  ketidakpatuhan  juru  parkir  lapangan  dalam  mendistribusikan  karcis  dari Dishubkominfo  Kota  Tanjungpinang  kepada  pengguna  jasa  parkir.  Sehingga  dalam  hal ini  perlu  adanya  ketegasan  petugas  pengawas  untuk  menindak  para  juru  parkir  karena dampak  yang  ditimbulkan  dari  kesalahan  ini  banyak  pengguna  jasa  parkir  yang  tidak membayar  retribusi.  ini  tidak  mendapat  dukungan  dari  masyarakat  terutama  pengguna jasa parkir.
Peraturan daerah tersebut merupakan ketetapan atas perubahan tarif retribusi parkir Dishubkominfo Kota Tanjungpinang salah satunya adalah perubahan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum yakni pada awalnya retribusi kendaraan bermotor Rp. 1.000 kemudian berubah  menjadi  Rp.2.000  dan  untuk  kendaraan  mobil  yang  awalnya  Rp.2.000  berubah menjadi  Rp.3.000  -  Rp.5.000  dan  faktanya  lagi  hampir  dari  rata-rata  juru  parkir  di  kota Tanjungpinang  sama  sekali  tidak  menggunakan  karcis  yang  resmi  dari  dinas perhubungan,  sehingga  terdapat  beberapa  pengguna  jasa  parkir  yang  tidak  membayar retribusi parkir.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  belum  adanya  ketegasan  dari  pihak  dinas perhubungan,  komunikasi,  informatika  kota  Tanjungpinang  dalam  melaksanakan perubahan tarif parkir ditepi jalan umum, jelas sekali bahwa perubahan tarif parkir secara sepihak.

## Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan
Standar  operasiona  prosedur  merupakan  salah  satu  unsur  penting  bagi  Dinas Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Tanjungpinnag  dalam  mengawasi pelaksanaan retribusi dibidang perparkiran, salah satunya yaitu mengenai retribusi parkir ditepi  jalan  umum.  Pengawasan  Perparkiran  di  Kota  Tanjungpinang  selama  ini  sudah memiliki  standar  operasional  prosedur  yang  tercantum  dalam  program  kerja,  namun belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Adanya  alasan  yang  menjadi  latar  belakang  pengelola  parkir  ilegal.  Dalam  hal  ini membuktikan bahwa masih lemahnya Pengawasan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang terhadap kondisi perparkiran. Saat ini upaya dalam mengatasi masalah parkir ilegal melalui melobi dengan pengelola parkir ilegal baik yang dikelola  oleh  masyarakat  setempat  maupaun  yang  dikelola  perorangan.  Upaya  ini dilakukan  agar  titik  parkir  yang  masih  ilegal  dapat  berkontribusi  terhadap  kas  daerah Kota  Tanjungpinnag  melalui  pihak  ketiga  yang  mengelola  perparkiran  di  Kota Tanjungpinang.
Pelaksana dilapangan seperti juru parkir (jukir)  memegang peranan penting  dalam pemungutan  retribusi  parkir,  karena  para  petrugas  ini  mempunyai  peluang  sangat  besar melakukan  kebocoran terhadap pemungutan retribusi  parkir, seperti  misalnya juru parkir tidak  memberikan  karcis  kepada  pengguna  jasa  parkir  yang  telah  membayar  serta terjadinya kelambatan dalam  memberikan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa parkir sebagai akibat dari luas/panjangnya areal parkir yang harus diawasi. Hal ini dapat dihindari dengan, menambah petugas/juru parkir, meningkatkan kemampuan para petugas parkir,  peningkatkan  kesejahtraan  dengan  pemberian  insentif  yang  memadai  termasuk jaminan kesehatan, sehingga dengan demikian pemungutan retribusi parkir yang dipungut oleh juru parkir (jukir) dapat dicapai secara optimal.
Fungsi  Pengawasan  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  Kota Tanjungpinnag  belum  berjalan  secara  Efektif  selama  ini  yang  dilakuakan  oleh  pihak Dishubkominfo  Kota  Tanjungpinang  dan  penindakanpun  hanya  baru  dapat  dilakukan
pada  sebagian  titik  parkir  ilegal  saja,  belum  dilakukan  penindakan  secara  menyeluruh terhadap  parkir  ilegal  di  Kota  Tanjungpinang  secara  hukum  pengelolaan  parkir  ilegal tidak  dapat  dibenarkan.  Prosedur  yang  harus  dilakukan  oleh  Dishubkominfo  Kota Tanjungpinang  dalam  menindak  parkir  ilegal  adalah  dengan  cara  pendekatan  terlebih dahulu  kepada  para  pengelola  parkir  ilegal  dalam  upaya  sebagai  teguran  agar  dapat bekerja  sama  sehingga  hasil  pendapatan  pungutan  parkir  dapat  disetorkan  kepada  kas daerah melalui pengelolaan perparkiran yang sah.
Namun  jika  teguran  tidak  dapat  dihiraukan  maka  pihak  dinas  perhubungan  akan melaporkan  kepada  pihak  kepolisian  dan  dikenakan  Pasal  Pungutan  Liar,  tetapi  apabila masih  bisa  diajak  bekerjasama  dan  dapat  melakukan  peraturan  maka  dilakukan pembinaan  lebih  lanjut  terkait  Tata  cara  perparkiran  yang  tertib  sehingga  tidak  dapat mengganggu  aktivitas  jalan  raya  dan  menyediakan  semua  kelengkapan  sarana  dan prasarana.
Pengawasan  terhadap  pengelolaan  retribusi  parkir  yang  ada,  tentunya  merupakan satu tugas dan tanggung jawab yang berat bagi badan terkait. Karena setiap permasalahan yang  muncul  dalam  retibusi  ini,  harus  bisa  di  jawab  atau  di  berikan  solusi  oleh  badan pengelolaan  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  ada.  Dalam  pemenuhan  untuk  pengawasan yang  ada  badan  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  daerah  terjun  langsung  ke  lapangan dengan jadwal yang telah di tentukan. Sehingga setiap permasalahan yang muncul dalam retribusi parkir ini bisa di selesaikan dengan baik.   Badan pengelolaan pajak dan retribusi sendiri  hanya  bisa  mendapatkan  laporan  dari  dinas  terkait,  maka  dari  itu  ketika mendapatkan  masalah  di  lapangan,  badan  terkait  tidak  bisa  memberikan  sanksi  kepada yang  melanggar  aturan  yang  ada.  Karena  badan  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  daerah sendiri  hanya  melakukan  pengawasan  di  bidang  anggaran  yang  ada  pada  dinas perhubungan yang ada.

## Sumber Daya Keuangan
Disamping beberapa unsur penting  yang telah disebutkan  diawal ada beberapa hal yang  tidak  kalah  pentingnya  dan  merupakan  bagian  dari  instrumen  pengawasan  yaitu anggaran  dan  kelengkapan  sarana  penunjang  dalam  pengawasan  serta  anggaran  yang memadai dapat menunjang terhadap efektivitas pengawasan. Sumber daya keuangan dan peralatan yang dimiliki oleh pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang  sampai  saat  ini  masih  menjadi  kendala  dalam  melakukan  pengawasan retribusi  parkir  ditepi  jalan  umum,  terutama  mengenai  anggaran  yang  terbatas  sehingga berdampak pada kelengkapan sarana dan prasarana bahkan terhadap intesitas pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas.
Selama  ini  anggaran  dan  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  oleh Kota Tanjungpinang hanya  menyediakan untuk pengelolaan kegiatan teknis parkir ditepi jalan umum. Seperti anggaran untuk penyediaan logistik yaitu kelengkapan seragam juru parkir,  topi,  dan  pluid.  Jumlah  anggaran  dan  kelengkapan  yang  disediakan  oleh  Kota Tanjungpinang kurang dan belum mencukupi. Selain adanya kendala anggaran keuangan untuk  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  pengelolaan  retribusi  parkir,  anggaran  untuk kegiatan  operasional  pengawasan  juga  menjadi  faktor  kurang  berjalannya  kegiatan pengelolaan  retribusi  parkir  ditepi  jalan  umum  yang  dimiliki  Dinas  Perhubungan, Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Tanjungpinnag  masih  belum  cukup.  Karena mekanisme  yang  digunakan  dalam  pengadaan  anggaran  keuangan  harus  mengajukan terlebih dahulu kepada tim anggaran pemerintah daerah, jika pengajuan anggaran tersebut disetujui oleh pemerintah daerah Kota Tanjungpinang baru anggaran itu diberikan kepada dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  diantaranya  adalah  pajak  daerah  dan  retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  berkaitan  dengan  berbagai  aspek  kehidupan
masyarakat.  Hal  ini  digunakan  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  dalam  upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Disini perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  ini  sebagai  sumber  penerimaan  yang  dibutuhkan  oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Dimana  untuk  mengatur  tentang  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah diatur dalam Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang aturan  pelaksanaannya  berdasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  tahun  2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Jufrizen, 2013).

## Jadwal pengawasan pelaksanaan
Setiap pengawasan atau kontrol kebijakan harus selalu dilaksanakan secara berkala atau  jika  perlu  dapat  bersifat  kondisional  untuk  situasi  yang  insidental.  Jadwal pelaksanaan  pengawasan  dapat  dilakukan  secara  triwulan  sehingga  diharapakan  lebih efektif  dan  tidak  menghabiskan  anggaran  yang  terlalu  besar.  Begitu  juga  penjadwalan yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  Kota Tanjungpinnag  seharusnya  menjadi  acuan  pelaksanaan  pengawasan  dari  segi  waktu, namun faktanya dalam hal ini pengawasan terhadap pengelolaan parkir tidak terorganisir dengan  baik  sehingga  pelaksanaan  pengawasan  tidak  beriorientasi  penjadwalan  baik secara berkala maupun triwulan.
Dalam  hal  ini  untuk  penjadwalan  pengawasan  terhadap  kegiatan  pengelolaan retribusi parkir ditepi  jalan umum yang dilakukan  oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan  Informatika  Kota  Tanjungpinnag  belum  dilakukan  secara  formal,  tetapi  jadwal pengawasan dilakukan secara kelembagaan yaitu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan  Informatika  Kota  Tanjungpinang  kepada  juru  yang  ada  dilapangan.  Terkadang pengawasan  kegiatan  pengelolaan  parkir  ditepi  jalan  umum  juga  dilakukan  oleh  pihak Dishubkominfo  Kota  Tanjungpinang  dalam  konteks  tidak  sengaja  dan  tidak  ada  dalam rencana  kegiatan.  Artinya  hal  ini  dilakukan  ketika  pegawai  Dishubkominfo  Kota Tanjungpinang  sedang  keluar  kantor  kemudian  menemukan  juru  parkir  yang  tidak menggunakan karcis atau juru parkir meminta uang Retribusi parkir tidak  dari ketentuan tarif  sebenarnya  maka  hal  ini  menjadi  laporan  kepada  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinnag Pengamatan dan observasi lapangan memang belum menemukan  pengawasan  secara  Langsung  yang  dilakukan  oleh  Dishubkominfo  Kota Tanjungpinang  dan  aparat  setempat  yang  kadang-kadang  datang  kelokasi  parkir  dengan menanyakan kondisi perparkiran.
Salah satu tugas pokok dan fungsi Dishubkominfo Kota Tanjungpinang selama ini hanya  dilakukan  secara secara  formal  dan  masuk  dalam  Rencana  Kegiatan.  Pengawasan pengelolaan  retribusi  parkir  oleh  Dishubkominfo  Kota  Tanjungpinang  studi  kasus  pada objek  retribusi  parkir  ditepi  jalan  umum  khususnya  kawasan  simpang  balik  dikatakan belum  optimal,  karena  masih  terdapat  masalah  dalam  pengelolaan  kegiatan  retribusi parkir ditepi jalan umum  dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai, dan masih terdapat pembukaan lahan parkir yang tidak mau bekerja sama  dengan  pihak  ketiga.  Dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  komponen-komponen penting  yang  sudah  dijelaskan  (Joko,  2011),  dalam  melakukan  pengawasan  yaitu meliputi,  pelaku  pengawasan  pelaksana  kebijakan,  standar  operasional  prosedur,  sumber daya  keuangan  serta  jadwal  pelaksana  pengawasan.  dalam  penelitian  dapat  dikatakan bahwa:

## Pelaku Pelaksana Pengawasan Kebijakan
Pihak  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Tanjungpinnag, belum  maksimal  dalam  pengawasan  kepada  juru  parkir  secara  berkala  di  lapangan, sehingga  dalam  hal  ini  pengelolaan  kegiatan  retribusi  parkir  ditepi  jalan  umum  kota
Tanjungpinag  masih  ditemukan  adanya  penyimpangan-penyimpangn  dan  masalah yang dihadapi.

## Standar Operasional Prosedur Pengawasan
Pengawasan  perparkiran  di  Kota  Tanjungpinang  meriah  selama  ini  sudah memiliki  standar  operasional  prosedur  yang  tercantum  dalam  program  kerja,  namun belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Sumber Daya Keuangan dan Peralatan.
Sumber  daya  keuangan  dan  peralatan  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Perhubungan, Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Tanjungpinnag  masih  belum  memadai  sehingga mengalami kewalahan dalam melengkapi sarana dan prasarana atribut juri parkir.

## Jadwal Penyelenggaraan Pengawasan
Retribusi parkir, belum adanya jadwal pengawasan yang tetap sehingga jarang sekali  dilakukannya  pengawasan  yang  dilakukan  dari  pihak  Dishubkominfo  Kota Tanjungpinang bahkan juru parkirnya hanya dimintai uang setoran saja. Dalam hal ini untuk  penjadwalan  pengawasan  terhadap  kegiatan  pengelolaan  retribusi  parkir  ditepi jalan umum yang dilakukan oleh Dishubkominfo Kota Tanjungpinang tidak dilakukan secara  formal  saja,  tetapi  jadwal  pengawasan  dilakukan  secara  non-formal  pada  juru parkir  yang  tidak  mencapai  target  maupun  kepada  juru  parkir  yang  illegal  yang dilapangan atau di kota Tanjungpinang.
Secara  umum,  upaya  yang  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  pengawasan dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan  daerah  melalui  optimalisasi  intensifikasi pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  antara lain  dapat  dilakukan  dengan  cara- cara sebagai berikut: Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan  ekonomi dianggap potensial, antara lain  yaitu  mengidentifikasi  pembayar  pajak  baru/potensial  dan  jumlah    pembayar  pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  memperkuat  proses  pemungutan,  yaitu  antara  lain mempercepat  penyusunan  Perda,  mengubah  tarif,  khususnya  tarif  retribusi  dan peningkatan  SDM  (Sidik,  2002).  Meningkatkan  pengawasan,  hal  ini  dapat  ditingkatkan yaitu  antara  lain  dengan  melakukan  pemeriksaan  secara  dadakan  dan  berkala, memperbaiki  proses  pengawasan,  menerapkan  sanksi  terhadap  penunggak  pajak  dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan  oleh  daerah.  Meningkatkan  efisiensi  administrasi  dan  menekan  biaya pemungutan tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi  pajak  melalui  penyederhanaan  admnistrasi  pajak,  meningkatkan  efisiensi pemungutan  dari  setiap  jenis  pemungutan.  Meningkatkan  kapasitas  penerimaan  melalui perencanaan  yang  lebih  baik,  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

## KESIMPULAN
Pengawasan  pengelolaan  retibusi  parkir  oleh  Dishubkominfo  Kota Tanjungpinang pada  objek  retribusi  parkir  ditepi  jalan  umum  dikatakan  belum  optimal,  karena  masih dapat  masalah  dalam  Pengelolaan  kegiatan  retribusi  parkir  ditepi  jalan  umum  dan kebocoran  hasil  retribusi  sehingga  target  pendapatan  setiap  tahun  tidak  tercapai, pengawasan  yang  belum  optimal  ini,  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yaitu  sebagai berikut:  pelaku  pelaksana  pengawasan  kebijakan  dalam  penyelenggaraan  pengawasan retribusi parkir ternyata masih belum  maksimal  dalam hal pengawasannya, penyebabnya yaitu  jumlah  tim  pengawas  yang  kurang  dari  segi  kuantitas  dengan  jumlah  pengawas yang  kurang  tersebut  maka  pengawasan  yang  dilakukan  Dishubkominfo  Kota Tanjungpinang tidak sebanding dengan titik Parkir yang tersebar di Kota Tanjungpinang.
Selama  ini  Standar  operasional  prosedur  yang  digunakan  oleh  Dishubkominfo  Kota Tanjungpinang  mengacu  pada  program  kerja,  tetapi  tidak  mencantumkan  petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan retribusi Parkir ditepi jalan umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Cheng, H.-W., James, A. F., Foster, R. R., Hancox, J. C., & Bates, D. O. (2006). VEGF  activates  receptor-operated  cation  channels  in  human  microvascular endothelial  cells. Arteriosclerosis,  Thrombosis,  and  Vascular  Biology , 26 (8), 1768–1776.
Dewi,  S.  R.  (2013).  Peranan  Retribusi  Parkir  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Jurnal Ilmu Hukum , 1–25. Djadjuli, D. (2018). Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja  pegawai. Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Negara , 4 (4), 565–573.
Efendi,  M.,  &  Nuswantoro,  P. (2020).  Pengawasan  Pengelolaan  Retribusi  Parkir Dalam  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Bener  Meriah. RESAM Jurnal Hukum , 6 (2), 94–111.
Fisabililah,  F.  F.  N.,  &  Nurrahmawati,  S. (2020).  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan  Masyarakat. JIAP  (Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik) , 8 (1), 208–215.
Iswandir,  I.  (2014).  Dasar-Dasar  Proses  Pengawasan  Dalam  Organisasi. Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma , 1 (1). Jufrizen,  J.  (2013).  Analisis  Potensi  Penerimanaan  Retribusi  Parkir  Pada  Pusat- Pusat  Perbelanjaan  Kota  Medan. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Dan  Bisnis , 13 (1).
Liputo, R. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. (2017). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Gorontalo. Jurnal  Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill" , 8 (2).
Mulyadi,  Y.  (2018).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  oleh  Pemerintah  Desa  di Desa  Pawindan  Kecamatan  Ciamis  Kabupaten  Ciamis. Dinamika , 5 (2), 1689–1699.
Putri,  R.  (2021). Implementasi  Peraturan  Bupati  Mandailing  Natal  Nomor  16 Tahun  2012  Dalam  Rangka  Memenuhi  Kepatuhan  Penerapan  Tarif Retribusi Parkir Di Kabupaten Mandailing Natal . Ratnawati,  N.  N.  S.  (2012).  Potensi  Retribusi  Parkir  Dalam  Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Gianyar. Forum  Manajemen STIMI Handayani Denpasar , 10 (2), 55–68.
Rumengan,  V.  K.,  Rachman,  I.,  &  Kumayas,  N.  (2020).  Pengelolaan  Retribusi Parkir  Dalam  Meningkatkan  Pendapat  Asli  Daerah  Kabupaten  Minahasa. Jurnal Eksekutif , 2 (5).
Saragi,  R.  (2022). Kontribusi  Retribusi  Parkir  Sebagai  Pendapatan  Asli  Daerah (Studi:  Desa  Tembung,  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan,  Kabupaten  Deli Serdang,  Tinjauan  Siyasah  Maliyah) .  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera Utara.
Sidik,  M.  (2002).  Optimalisasi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dalam  rangka meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah. Makalah  Disampaikan  Acara Orasi Ilmiah. Bandung , 10 .
Sidiq,  U.,  Choiri,  M.,  &  Mujahidin,  A.  (2019).  Metode  penelitian  kualitatif  di bidang  pendidikan. Journal  of  Chemical  Information  and Modeling , 53 (9), 1–228.
Sukmayani,  N.,  Emzir,  E.,  &  Akhadiah,  S.  (2017).  Cirebon  Language Revitalization In Cirebon City through Cirebon Language Learning. Journal of Education, Teaching and Learning , 2 (2), 183–185.
Takaendengan,  D.  (2018).  Analisis  Fungsi  Pengawasan  Inspektorat  Sebagai Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  dan  Komitmen  Organisasi Terhadap  Kinerja  Perangkat  Daerah  di  Pemerintah  Daerah  Provinsi Sulawesi Utara. JURNAL RISET BISNIS DAN MANAJEMEN , 6 (3). Timisela,  S.  I.,  Asnawi,  M.,  &  Hafizrianda,  Y.  (2017).  Analisis  Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 2 (1), 217589. Wibowo,  N.  P.  (2014). Pengaruh  Dana  Perimbangan,  Lain-Lain  Pendapatan Daerah  Yang  Sah,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dan  Jumlah  Penduduk Terhadap  Pengeluaran  Pembangunan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 1990–2011 . Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik . Media Nusa Creative (MNC Publishing).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.