Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol.4 No. 2 Oktober 2020
SEKOLAH RAMAH HAM SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAKAN KEKERASAN DI  KALANGAN SISWA
Yordan Gunawan dan Mohammad Bima Aoron Hafiz 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia
e-mail: yordangunawan@umy.ac.id

## Abstrak
Pada  dasarnya  setiap  orang  memiliki  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  melekat  sejak dilahirkan  dalam  kehidupannya.  HAM  melekat  pada  manusia  sebagai  makhluk  ciptaan Tuhan.  Maka  dari  itulah  HAM  wajib  dihormati,  di  junjung  tinggi,  dan  dilindungi  negara, hukum,  serta  pemerintah,  demi  kehormatan  dan  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia. Diseminasi  nilai–nilai  HAM  di  usia  sekolah  merupakan  salah  satu  bentuk  penanaman  nilai- nilai  HAM  sejak  dini,  terutama  dengan  maraknya  kasus  kekerasan  antar  siswa, bullying , sampai dengan kejahatan yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan siswa sekolah. Upaya ini dilakukan karena anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa akan datang. Program Pengabdian Masyarakat berupa inisiasi Sekolah Ramah HAM adalah salah satu cara yang  diharapkan  mampu  mengurangi  dan  mencegah  kekerasan  di  kalangan  siswa  terus meningkat.  Lokasi  Pengabdian  ini  adalah  Madrasah  Muallimin  dan  Madrasah  Muallimat yang berlokasi di Kota Yogyakarta. Program ini tidak hanya melibatkan antara peserta didik dengan guru tapi juga seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitar sekolah serta orang tua murid.  Setelah  terbentuknya  sekolah  ramah  HAM  ini  diharapkan  siswa  dapat  memahami serta  menjunjung  tinggi  HAM  itu  sendiri,  serta  berkurangnya  tindak  kekerasan,  terutama bullying di kalangan siswa di Kota Yogyakarta.
Kata Kunci: Sekolah Ramah HAM, Diseminasi HAM, Tindak Kekerasan

## A. Pendahuluan
Pada  dasarnya  setiap  orang  memiliki  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  melekat  sejak dilahirkan  dalam  kehidupannya.  HAM  melekat  pada  manusia  sebagai  makhluk  ciptaan Tuhan.  Oleh  karena  itu,  untuk  menghormati  dan  melindungi  martabat  manusia,  hak  asasi manusia harus dihormati, dipertahankan, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Kekerasan  di  sekolah  merupakan  salah  satu  bentuk  kekerasan  yang  paling  terlihat  terhadap anak.  Kekerasan  di  sekolah  bisa  bermacam-macam  bentuknya,  mulai  dari  kekerasan  fisik hingga  kekerasan  psikis.  Hal  ini  sering  diekspresikan  melalui  tindakan bullying ,  intimidasi, dan  represi  (Howard  Gardner,  2009:  200).    Kekerasan  di  sekolah  menciptakan  rasa  tidak aman  dan  ketakutan  yang  merusak  iklim  sekolah  secara  umum  dan  melanggar  hak  siswa

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 2 Oktober 2020
untuk  belajar  di  lingkungan  yang  aman  dan  tidak  mengancam.  Sekolah  tidak  dapat menjalankan perannya sebagai tempat belajar dan bersosialisasi jika anak tidak berada dalam lingkungan yang bebas kekerasan.
Pada  2015,  studi  yang  dilakukan Plan  International  dan  International  Center  for Women's  Studies  (ICRW) menunjukkan  84%  anak  di  Indonesia  mengalami  kekerasan  di sekolah.  Studi  ini  dilakukan  di  5  negara  di  wilayah  Asia,  yaitu  Vietnam,  Kamboja,  Nepal, Pakistan,  dan  Indonesia.  Survey  dilakukan  dari  Oktober  2013  hingga  Maret  2014  dan melibatkan  9.000  siswa  berusia  12-17  tahun,  dari  kalangan  guru,  kepala  sekolah,  orang  tua dan lembaga swadaya masyarakat  (Anonim, 2017).
Data  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  tahun  2016  menunjukkan  sebanyak  250 siswa  menjadi  korban  kekerasan,  dan  135  anak  menjadi  pelaku  kekerasan  di  sekolah.  Ada 120  siswa  yang  menjadi  korban  perkelahian,  dan  135  siswa  termasuk  anak-anak  yang  ikut perkelahian  sesama  siswa.  Hasil  survey  KPAI  tahun  2013  menunjukkan  bahwa  dari  1.026 responden  anak  di  9  provinsi  (SD/Madrasah  Ibtidaiyah  (MI),  SMP/MTS  (Madrasah Tsanawiyah)  dan  SMA/MA  (Madrasah  Aliyah),  di  9  provinsi  diantaranya,  87,6%  anak mengaku  pernah  mengalami  kekerasan  fisik,  dan  psikologi  sekolah  mulai  dari  diejek, dipukuli (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016).
Global  School  Based  Student  Health  Survey  (GSHS) ,  menyebutkan  bahwa  di  tahun 2007,  sekitar  40%  siswa  berusia  13-15  tahun  di  Indonesia  mengalami  penyerangan  secara fisik  setelah  menjalani  masa  akhir  pembelajaran  di  sekolah,  yang  rata-rata  berlangsung selama  kurang  lebih  12  bulan  (Anonim,  2019). Merujuk  dan  dan  fakta  dari  berbagai  hasil survei dan juga penelitian tersebut di atas, tampak jelas bahwa pelanggaran hak asasi manusia di area sekolah sudah sangat mengkhawatirkan.
Setiap  anak  berhak  untuk  hidup  bebas  dari  kekerasan  fisik  dan  psikologis. The Convention  on  the  Rights  of  the  Child mengharuskan  negara  untuk  mengambil  semua tindakan yang tepat untuk melindungi anak dari kekerasan.
Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memberdayakan kaum muda dan mendorong partisipasi aktif semua anggota komunitas sekolah dalam mengintegrasikan nilai- nilai  dan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  ke  dalam  semua  bidang  kehidupan  sekolah. Pengabdian ini mendorong dan mendukung pengembangan budaya global hak asasi manusia dengan  memberdayakan  siswa  dan  guru  di  sekolah  menengah  di  Indonesia  maupun  seluruh dunia  untuk  menciptakan  komunitas  sekolah  yang  ramah  hak  asasi  manusia.  Sekolah  yang

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 2 Oktober 2020
berpartisipasi  bekerja  untuk  mengembangkan  pendekatan  sekolah  menyeluruh  untuk pendidikan  hak  asasi  manusia,  mengintegrasikan  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  hak  asasi manusia  ke  dalam  bidang  utama  kehidupan  sekolah  termasuk  tata  kelola,  hubungan, kurikulum dan kegiatan ekstra kurikuler, dan lingkungan sekolah. Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia  menjangkau  di  luar  kelas  dan  keluar  ke  masyarakat  untuk  mengubah  cara  orang berpikir tentang dan secara aktif berpartisipasi untuk menangani masalah hak asasi manusia. Ini  didasarkan  pada  keyakinan  bahwa  dengan  meningkatkan  pengetahuan  dan  mengubah sikap dan perilaku di seluruh komunitas, budaya global hak asasi manusia menjadi mungkin (Maya Bialik, et. al., 2015: 22).
The  United  Nations  Declaration  on  Human  Rights  Education  and  Training mendorong negara-negara untuk mempromosikan dan memastikan pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia dikembangkan dan dilaksanakan dengan semangat partisipasi, inklusi, dan tanggung  jawab:  “Setiap  orang  berhak  untuk  mengetahui, mencari  dan menerima  informasi tentang  semua  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  mendasar  dan  harus  memiliki  akses  ke pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia".
Pendidikan  hak  asasi  manusia  adalah  praktik  partisipatif  yang  bertujuan  untuk memberdayakan  individu  dan  komunitas,  membekali  mereka  dengan  pengetahuan,  sikap, nilai dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menikmati dan menjalankan hak mereka serta  untuk  menghormati  dan  menegakkan  hak  orang  lain  (Ulrika  Bergmark,  2008:  270) . Pendidikan  hak  asasi  manusia  meliputi:  Pendidikan  tentang  hak  asasi  manusia  adalah pengetahuan dan pemahaman tentang norma, prinsip, instrumen, dan nilai hak asasi manusia yang  melandasinya.  Pendidikan  melalui  hak  asasi  manusia  adalah  pembelajaran  melalui metode inklusif, partisipatif dan demokratis yang menghormati hak-hak pendidik dan peserta didik.  Pendidikan  hak  asasi  manusia  adalah  proses  belajar  mengajar  yang  memungkinkan praktik  hak  asasi  manusia  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  memberdayakan  orang  untuk menikmati  dan  menjalankan  haknya  serta  menghormati  dan  menjunjung  tinggi  hak  orang lain.
Sekolah  memiliki  peran  penting  dalam  kehidupan  kita  dan  komunitas  (Victor Dulewicz  dan  Malcolm  Higgs,  2005:123).  Sebagai  cerminan  masyarakat  luas,  sekolah merupakan  kunci  untuk  mensosialisasikan  generasi  muda,  mempersiapkan  peserta  didik untuk  menjadi  anggota  masyarakat  yang  aktif  dan  terlibat.  Di  abad  ke-21  yang  saling terhubung dan mengglobal, kaum muda dihadapkan pada dunia yang beragam dan berubah di
sekitar mereka, dunia di mana kemiskinan, ketidaksetaraan,  dan ketidakadilan lainnya masih menjadi bagian dari kehidupan jutaan orang.
Hak  asasi  manusia  dapat  memberi  pemahaman  kepada  sekolah  di  seluruh  dunia bahwa bagaimana pelajar mengerti tentang kesetaraan, non-diskriminasi, inklusi, rasa hormat, martabat, dan partisipasi yang sangat penting untuk mencapai masyarakat global  yang lebih damai  dan  adil  (Darin  Eich,  2008:  180).  Pendidikan  hak  asasi  manusia  merupakan  sarana kritis  untuk  menanamkan  pengetahuan,  keterampilan,  sikap  dan  nilai  yang  dapat menumbuhkan  budaya  hak  asasi  manusia.  Sekolah  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  suasana  di mana  semua  anggota  komunitas  tertentu  memahami,  menghargai  dan  melindungi  hak  asasi manusia, di mana nilai-nilai kesetaraan, martabat, rasa hormat, non-diskriminasi, inklusi, dan partisipasi  menjadi  landasan  kebijakan  dan  menjadi  dasar  untuk  proses  pengambilan keputusan dalam komunitas ( Robert Hogan dan Joyce Hogan, 2003: 45).
Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia adalah sekolah yang menganut hak asasi manusia sebagai  inti  operasi  dan  prinsip  penyelenggaraan.  Ini  adalah  komunitas  sekolah  tempat  hak asasi  manusia  dipelajari,  diajarkan,  dipraktikkan,  dihormati,  dilindungi,  dan  dipromosikan. Ini  adalah  tempat  di  mana  semua  dilibatkan  dan  didorong  untuk  mengambil  bagian,  tanpa memandang  status  atau  peran,  di  mana  keragaman  budaya  dirayakan.  Singkatnya,  Sekolah Ramah  Hak  Asasi  Manusia  memastikan  bahwa  nilai  dan  prinsip  hak  asasi  manusia merupakan inti dari pengalaman belajar dan hadir di semua bidang utama kehidupan sekolah; ini adalah sekolah yang “bersahabat” dengan hak asasi manusia.
Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia  mempromosikan  suasana  kesetaraan,  non- diskriminasi,  inklusi,  rasa  hormat,  martabat  dan  partisipasi  di  seluruh  sekolah  secara keseluruhan.  Pendekatan  partisipatif  yang  sepenuhnya  demokratis  terhadap  tata  kelola sekolah di mana semua anggota komunitas sekolah dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan siswa, guru dan staf untuk berpartisipasi secara bermakna dan setara dalam pembuatan dan implementasi kebijakan dan praktik sekolah. Rasa inklusi  dan  keterkaitan  yang  meningkat  yang  menumbuhkan  tanggung  jawab  bersama  dan solidaritas lokal dan global. Pemikiran kritis dan keterlibatan siswa dalam perdebatan tentang hak  asasi  manusia  dan  perubahan  sosial.  Pengalaman  belajar  yang  kaya  tentang  hak  asasi manusia di dalam dan di luar kelas.
Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia  menggunakan  pendekatan  sekolah  menyeluruh atau  holistik  untuk  mengintegrasikan  hak  asasi  manusia  ke  dalam  bidang  utama  kehidupan

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 2 Oktober 2020
sekolah.  Ini  juga  disebut  pendekatan  berbasis  hak  untuk  pendidikan  hak  asasi  manusia. Melalui pendekatan whole school , komunitas sekolah tidak hanya melihat apa yang diajarkan, tetapi  juga  bagaimana  hal  itu  diajarkan,  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  budaya  HAM  di masyarakat.

## B. Masalah
Masalah  dalam  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  adalah  bagaimana menghapus  kekerasan  di  sekolah  terutama bullying di  kalangan  siswa  di  Kota  Yogyakarta? Artikel  ini  bertujuan  untuk  menghapus  kekerasan  di  sekolah  dengan  mendidik  anak-anak tentang  hak  asasi  manusia  dan  kewarganegaraan  demokratis.  Setelah  terbentuknya  Sekolah ramah HAM ini diharapkan siswa dapat memahami serta menjunjung tinggi HAM itu sendiri, serta  berkurangnya  tindak  kekerasan,  terutama bullying di  kalangan  siswa  di  Kota Yogyakarta.  Pendidikan  memainkan  peran  penting  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan kekerasan di sekolah. The International Covenant on Civil and Political Rights menyediakan alat bagi negara-negara anggota untuk bertindak untuk memerangi semua bentuk diskriminasi dan kekerasan, terutama penindasan dan pelecehan.

## C. Metode Pelaksanaan

## 1. Tempat dan Waktu
Lokasi pengabdian ini dilaksanakan di Madrasah Muallimin dan Madrasah Muallimat yang berlokasi di Kota Yogyakarta. Pelaksanaan Kegiatan Pada bulan Januari-Februari 2020.

## 2. Khalayak Sasaran
Khalayak sasaran dalam kegiatan adalah para pelajar (siswa-siswi) Madarasah Aliyah Muallimin  dan  Madrasah  Muallimat  Yogyakarta  sebagai  penerima  manfaat.  Kelompok sasaran  ini  sengaja  dipilih  dengan  pertimbangan  :  (a)  memiliki  reputasi  sebagai  salah  satu sekolah unggulan/favorit di Yogyakarta, para siswanya diasumsikan mempunyai kemampuan diatas  rata-rata  sehingga  akan  mudah  memahami  materi  kegiatan,  (b)  merepresentasikan jumlah  siswa/siswi  dikalangan  pelajar  atau  di  sekolah-sekolah  menengah  atas  (SMA/ Madrasah  Aliyah)  se-Daerah  Isitimewa  Yogykarta,  (c)  Pelajar  SMA  yang  rentan  pengaruh kekerasan  antar  siswa, bullying ,  sampai dengan  kejahatan  yang  mengakibatkan  korban  jiwa di  kalangan  siswa  sekolah,  sehingga  dianggap  perlu  menjadi  percontohan  siswa  yang menjunjung  tinggi  HAM;  (d)  diasumsikan  mempunyai  animo  partisipasi  dalam  Program

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 2 Oktober 2020
Sekolah  Ramah  HAM,  oleh  karena  itu  perlu,  pendidikan  penanaman  nilai-nilai  HAM  sejak dini  yang  mencerdaskan  sesuai  indikator/kategori  yang  telah  dipetakan  oleh  Tim  pelaksana kegiatan.

## 3. Metode Pengabdian
a. Tahap  Awal  Persiapan. Tim  melakukan  kordinasi  dan  komunikasi  terlebih  dahulu dengan pihak pimpinan Madrasah Muallimin dan Madrasah Muallimat Yogyakarta pada Minggu  Pertama,  Minggu  Kedua,  dan  Minggu  Ketiga,  untuk  memastikan terselenggaranya  kegiatan  pengabdian  dimaksud  sesuai  target  dan  waktu  yang  telah ditentukan. Selanjutnya pada Minggu Keempat, Tim melakukan rangkaian rapat/meeting koordinasi teknis internal yang mencakup diantaranya: (a) melakukan rapat orientasi staf secara  internal,  (b)  proses  pendistribusian  beban  dan  tanggungjawab  kerja,  (c) mempersamakan  persepsi  tentang  dinamika  kerja,  (d)  target  yang  ingin  dicapai,  (d) penentuan  tugas  antar  staf,  termasuk  (e)  rapat  penyiapan  teknis  kelengkapan acara/kegiatan.
b. Tahap Pelaksanaan. Pada Februari 2020 merupakan fase terakhir/final dari pelaksnaan kegiatan  pengabdian.  Kelompok  sasaran  penerima  manfaat  yang  sudah  teridentifikasi, diasumsikan mereka belum memiliki pengetahuan dan tingkat kesadaran yang memadai mengenai pentingnya pendidikan Sekolah Ramah HAM yang mencerdaskan bagi pelajar. Karenanya,  materi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini  setidaknya  mencakupnya:  (a)  arti penting/implikasi  Hak  Asasi  Manusia  bagi  setiap  manusia;  (b)  pentingnya  memahami keberagaman  sesama  pelajar,  dan  (c)  memberdayakan  kaum  muda  dan  mendorong partisipasi  aktif  semua  anggota  komunitas  sekolah  dalam  mengintegrasikan  nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam semua bidang kehidupan sekolah.
Pelaksanaan  kegiatan  dalam  bentuk  ceramah,  pelatihan  dan  model  participatory learning  atau  “ role  playing” (Kesi  Widjajanti,  2011:  18). Model  penyampaiannya dikemas/dirangkai  dalam  suasana  diskusi  interaktif  yang  bersifat  non-formal  sehingga memacu keingintahuan para pelajar lebih maksimal dalam menggali materi-materi kegiatan. Dengan  pendekatan “role  playing” (participatory  learning) ,  para  partisipan  dibuat  lebih santai  dan  atraktif  dengan  penyajian  beberapa  simulasi  dan  contoh-contoh  kasus aktual/kontekstual terkait pendidikan Sekolah Ramah HAM yang baik bagi pelajar, guru dan tenaga pendidik.

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 2 Oktober 2020
Adapun teknik pelaksanaannya, meliputi: (a) identifikasi calon peserta dengan target tingkat partisipasi sebesar 80% dari total jumlah siswa/siswi di Madarasah Aliyah Muallimin dan  Madrasah  Muallimat  Yogyakarta,  (b)  mengundang  peserta  yang  telah  terindentifikasi, (c) menyiapkan ATK kegiatan dan tempat kegiatan, (d) menyiapkan konsumsi meeting/acara (e)  mengundang  nara  sumber/fasilitator,  (f)  ceramah  pengantar  diskusi/kegiatan  dari  yang mewakili  pimpinan  Madarasah  Aliyah  Mualimin/Mualimat,  yang  dipandu  pembawa  acara, (g)  Penyampaian  materi  oleh  narasumber/fasilitator,  dan  (h)  diskusi  langsung  dengan  alur interaktif/ participatory  learning antara  para  peserta/partisipan  dengan    narasumber  (i) simpulan dan rekomendasi.

## 4. Indikator Keberhasilan
Sejumlah  indikator  keberhasilan  yang  menjadi  tolok  ukur,  sebagai  berikut  :  (a) pengetahuan  akan  Hak  Asasi  Manusia  makin  meningkat  (b)  meningkatnya  kesadaran  akan pentingnya menghormati keberagaman, saling membantu jika melihat hak-hak asasi manusia teman  dilanggar,  dan  kesadaran  untuk  menuntut  hak-hak  asasi  manusianya  yang  terlanggar dan  (c)  mampu  mengurangi  dan  mencegah  kekerasan  di  kalangan  siswa  yang  terus meningkat.

## 5.  Monitoring dan Evaluasi
Hal-hal  yang  dimonitoring  dan  dievaluasi  (Monev)  adalah  keseluruhan  progres pelaksanaan  kegiatan  dari  tahap  awal  persiapan  hingga  akhir  pelaksanaan.  Hasil  monitoring dan  evaluasi  akan  dijadikan  bahan  evaluasi  dan  bahan  laporan  bulanan.  Mekanisme monitoring  dan  evaluasi  dilaksanakan  secara  partisipatoris.  Setiap  akhir  kegiatan, partisipan dimintai pendapatnya mengenai dampak positif yang dirasakan oleh para partisipan termasuk memberikan  masukan  untuk  kegiatan  serupa  dimasa  mendatang  dengan  kelompok sasaran/partisipan  lain  dikalangan  pelajar  di  lingkungan  sekolah  SMA/SMK/Aliyah  di  D.I. Yogyakarta.  Hasil  evaluasi  partisipan  akan  dikomparasikan  dengan  hasil  pengamatan  staff terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga bisa mendapatkan jawaban-jawaban secara objektif. Dengan demikian stakeholders yang terlibat sebisa mungkin dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi kegiatan ini.
6. Keberlanjutan
Diharapkan  sejumlah  gagasan/ide/kontribusi  pemikiran  yang  lahir  dari  para partisipan/narasumber,  dapat  melahirkan  desain  program  lanjutan  yang  lebih  luas jangkuannya  serta  tidak  terbatas  dikalangan  pelajar.  Melalui  program  ini,  para

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 2 Oktober 2020
partisipan/mitra  akan  termotivasi  untuk  berpatisipasi  aktif  dan  tidak  apatis  untuk mengimplementasikan  Sekolah  Ramah  HAM.  Program  ini  bisa  menjadi rule  of  mudel/pilot project dan  bahkan  para  partisipan  bisa  menjadi  kelompok  katalisator,  yang  mendorong kelompok (calon partispan) lain dikalangan pelajar di Yogykarta untuk melibatkan diri atau melakukan kegiatan yang sama demi terwujudnya Sekolah Ramah HAM di Indonesia.

## D. Pembahasan

## 1. Ceramah
Program Ceramah ini dibawakan oleh Tim Pengabdi sendiri, dan dibagi 2 sesi. Sesi 1 bertempat  di  Aula  Asrama  Madrasah  Muallimin  Muhammadiyah  Yogyakarta  dan  materi dibawakan oleh bapak  Yordan Gunawan S.H., M.H.,  Int.MBA  yang juga merupakan Dosen Pengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia di Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  dan  hadir  para  pelajar  dari  Madrasah  Muallimin  Muhammadiyah  Yogyakarta. Dalam sesi 1 ceramah ini, para pelajar sangat antusias mengikuti program ini dan dibuktikan dengan banyak pertanyaan yang berkaitan tentang hak-hak asasi manusia.
Program  Ceramah  sesi  ke  2  dilaksanakan  di  Aula  Madrasah  Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta dan dihadiri oleh siswi Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, materi  ceramah  dibawakan  oleh  bapak  Yordan  Gunawan  S.H.,  M.H.,  Int.MBA  yang  juga merupakan Dosen Pengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta.  Dalam  sesi  2  ceramah  ini,  para  pelajar  sangat  antusias mengikuti program ini dan dibuktikan dengan banyak pertanyaan yang berkaitan tentang hak- hak asasi manusia.
Target dari program ceramah ini adalah bagaimana  pelajar dari Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan  Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta mengerti bagaimana cara mengimplementasikan Sekolah Ramah HAM dan bagaimana prinsip-prinsip hak  asasi  manusia,  misalnya  bagaimana  generasi  muda  saling  menghormati,  menjunjung tinggi  keberagaman.  Program  ceramah  ini  juga  difungsikan  sebagai  ajang  diskusi  berkaitan dengan  persoalan-persoalan  seputar  hak  asasi  manusia,  sekaligus  mencari  solusi  terhadap persoalan  hak  asasi  manusia  tersebut  (peran  siswa  dan  tenaga  pendidik)  demi  terciptanya Sekolah  Ramah  HAM  yang  berkualitas  yang  menghasilkan  calon  Pemimpin  masa  depan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Amanah, Jujur, dan Berkualitas.

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 2 Oktober 2020

## Gambar 1. Program Ceramah
Pada  program  ceramah  ini  pemateri  menjelaskan  juga  10  Prinsip  Global  untuk Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia  yang  dikembangkan  untuk  mendukung  komunitas sekolah  di  seluruh  dunia  untuk  mengintegrasikan  hak  asasi  manusia  ke  dalam  kehidupan sekolah.  Dasar  dari  proyek  Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia,  prinsip-prinsipnya didasarkan  pada  standar,  norma  dan  instrumen  hak  asasi  manusia  nasional  maupun internasional, termasuk:
a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
b. Konvensi Hak Anak
c. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
d. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
e. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan f. Deklarasi PBB tentang Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia g. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Instrumen  nasional  maupun  internasional  ini  memiliki  tujuan  yang  sama:  untuk memajukan  hak  asasi  manusia  di  seluruh  dunia  kepada  semua  orang.  Mereka  semua  juga dengan jelas merinci pendidikan sebagai hak, serta metode kunci untuk mewujudkan hak-hak lain. 10 Prinsip Global menguraikan bagaimana sekolah dapat mengambil nilai dan hak yang diabadikan dalam instrumen ini dan menerapkannya di lingkungan sekolah (Peter Benenson, 2012: 17).
Prinsip 1: Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia adalah komunitas di mana kesetaraan, non-diskriminasi,  martabat,  dan  rasa  hormat  mendukung  semua  aspek  kehidupan  sekolah. Agar sekolah menjadi ramah HAM, sekolah harus mengakui dan mendukung nilai-nilai yang

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 2 Oktober 2020
melandasi  HAM,  yang  menjamin  kesetaraan  dan  martabat  setiap  orang  di  lingkungan sekolah.  Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia  yang  mengedepankan  kesetaraan,  non- diskriminasi,  martabat,  dan  rasa  hormat,  secara  aktif  menunjukkan  nilai-nilai  hak  asasi manusia.
Prinsip  2: Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia  menyediakan  lingkungan  belajar  di mana semua hak asasi manusia dihormati, dilindungi dan dipromosikan. Sekolah Ramah Hak Asasi  Manusia  akan  menciptakan  lingkungan  belajar  di  mana  hak  asasi  semua  orang dihormati, di mana praktik belajar dan mengajar menumbuhkan rasa hormat di antara anggota masyarakat dan mempromosikan hak asasi manusia siswa, guru, staf dan pemimpin sekolah. Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia  akan  berusaha  untuk mempromosikan  semua hak  asasi manusia siswa, guru dan anggota komunitas sekolah lainnya, baik sipil atau politik, ekonomi, sosial  atau  budaya.  Meskipun  pada  akhirnya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  untuk memastikan  perwujudan  hak  asasi  manusia,  Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia  dapat memainkan  peran  penting  dalam  mendukung  penyediaan  hak  asasi  manusia,  dan  dengan demikian  mendorong  keselamatan,  keamanan,  dan  rasa  kebersamaan  martabat  dan  keadilan menciptakan  landasan  untuk  meningkatkan  etos  sekolah  yang  menghormati  hak  asasi manusia.
Prinsip 3: Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia merangkul inklusi dalam semua aspek kehidupan sekolah. Sekolah dapat mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang, budaya,  agama,  generasi,  dan  pengalaman.  Dengan  tidak  adanya  upaya  yang  kuat  dan kewaspadaan  dari  semua  anggota  komunitas  sekolah,  akan  mudah  bagi  perbedaan  untuk disorot  secara  negatif  atau  perbedaan  dari  kelompok  yang  lebih  rentan  atau  kurang  sumber daya  untuk  distigmatisasi  di  dalam  sekolah.  Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia berkomitmen  pada  kesetaraan,  non-diskriminasi,  rasa  hormat  dan  martabat  serta memberdayakan siswa dan anggota komunitas sekolah lainnya.
Prinsip 4: Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia mendorong semua anggota komunitas sekolah  untuk  berpartisipasi  secara  bebas,  aktif  dan  bermakna  dalam  kehidupan  sekolah, termasuk  membentuk  kebijakan  dan  praktik  sekolah.  Partisipasi  memiliki  implikasi  yang signifikan bagi pendidikan, dan Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia menyadari bahwa anak- anak  khususnya  harus  dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusan  tentang  masalah  yang mempengaruhi  mereka.  Partisipasi  siswa  dalam  kehidupan  sekolah  telah  dikaitkan  dengan peningkatan  hasil  akademik.  Peningkatan  partisipasi  orang  tua  dalam  lingkungan  akademis

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 2 Oktober 2020
telah dibuktikan memiliki efek menguntungkan bagi sekolah dan komunitas. Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia akan menawarkan kepada siswa dan anggota komunitas sekolah lainnya kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Dengan  demikian, Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia  menciptakan  kerangka  kerja  untuk  memberdayakan siswa agar menjadi warga negara yang terinformasi dan aktif.
Prinsip  5: Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia  memastikan  bahwa  setiap  orang  di komunitas  sekolah  memiliki  informasi  dan  sumber  daya  yang  mereka  butuhkan  untuk berpartisipasi  penuh  dalam  kehidupan  sekolah.  Memberikan  kesempatan  untuk  partisipasi siswa,  guru  dan  anggota  komunitas  sekolah  lainnya  mungkin  tidak  dengan  sendirinya menjamin  partisipasi  aktif  dan  bermakna.  Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia  perlu menyediakan  semua  informasi  yang  diperlukan  untuk  semua  anggota  komunitas  sekolah sehingga  mereka  mengetahui  bagaimana,  di  mana,  dan  kapan  mereka  dapat  berpartisipasi secara  bermakna  dan  efektif.  Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia  akan  memastikan  bahwa informasi  tentang  kebijakan  dan  prosedur  sekolah  serta  informasi  relevan  lainnya  tersedia secara  gratis  untuk  semua  anggota  komunitas  sekolah.  Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia akan  memfasilitasi  partisipasi  individu,  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  dan  konteks khusus mereka.
Prinsip 6: Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia adil, akuntabel, dan transparan dalam semua  perencanaan,  proses,  kebijakan,  dan  praktiknya.  Kepercayaan  dibangun  di  sekolah dengan  kebijakan  yang  transparan,  adil  dan  inklusif  serta  budaya  yang  mengajak  semua anggota  komunitas  sekolah  untuk  memahami  dan  berpartisipasi  dalam  pengambilan keputusan  dan  tindakan  di  sekolah.  Sekolah  yang  memprioritaskan  membangun  budaya kepercayaan  dan  akuntabilitas  dalam  perencanaan,  proses,  kebijakan,  dan  praktiknya mendukung  semua  anggota  komunitas  sekolah  untuk  menjadi  peserta  aktif  dalam kehidupannya sendiri. Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia akan mengembangkan mekanisme untuk  menyelesaikan  perbedaan  dan  konflik  yang  menjunjung  tinggi  prinsip  keadilan  dan akuntabilitas,  dan  memastikan  proses  perencanaan  dan  pembuatan  kebijakan  transparan. Pimpinan  sekolah,  termasuk  siswa  dan  anggota  masyarakat,  bertindak  untuk  meminta pertanggungjawaban  satu  sama  lain,  memastikan  bahwa  semua  praktik  sekolah  sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam instrumen hak asasi manusia internasional.

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 2 Oktober 2020
Prinsip 7: Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia melindungi semua anggota komunitas sekolah  dengan  menjadikan  keselamatan  dan  keamanan  sebagai  tanggung  jawab  bersama. Semua pekerjaan yang dilakukan untuk memberikan pendidikan kepada siswa akan terancam jika  siswa,  guru,  atau  staf  sekolah  lainnya  merasa  terancam  di  lingkungan  sekolah. Memastikan  keselamatan  dan  keamanan  semua  anggota  komunitas  sekolah  adalah  tugas kolektif yang semua bertanggung jawab. Keselamatan dan keamanan kelompok marjinal atau rentan  harus  menjadi  pertimbangan  khusus  oleh  sekolah.  Dengan  memelihara  lingkungan belajar  yang  aman,  Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia  akan  mendorong  rasa  solidaritas, martabat  dan  tanggung  jawab  bersama  yang  mendukung  dan  memfasilitasi  pengajaran  dan pembelajaran.
Prinsip  8: Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia  mengintegrasikan  hak  asasi  manusia ke dalam semua aspek pengajaran dan kurikulum. Hak asasi manusia berasal dari seperangkat nilai  dan  prinsip  yang  disepakati  secara  internasional.  Dengan  demikian,  mereka  sering dilihat  dalam  abstraksi  dan  tanpa  apresiasi  penuh  terhadap  ruang  lingkup  dan  penerapan potensialnya.  Agar  hak  asasi  manusia  dipahami  dan  dipromosikan  di  seluruh  komunitas sekolah,  mereka  harus  diperkenalkan  kepada  siswa  di  ruang  kelas  dan  kepada  guru, administrator sekolah dan staf lain dalam pengaturan pengembangan profesional, tidak hanya melalui  konten  kurikulum  atau  kegiatan  ekstra-kurikuler,  tetapi  juga  melalui  metodologi pengajaran.  Hak  asasi  manusia  harus  hadir  dalam  bagaimana  pengalaman  belajar  dibentuk, melalui  pendekatan  pedagogis  yang  menghormati  hak  asasi  manusia  dan  mendorong partisipasi.
Prinsip 9: Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia bekerja untuk memberdayakan semua siswa  untuk  mencapai  potensi  penuh  mereka  melalui  pendidikan,  khususnya  siswa  yang terpinggirkan  karena  jenis  kelamin,  status  atau  perbedaan  mereka.  Pendidikan  hak  asasi manusia berusaha untuk memberdayakan peserta didik untuk memahami dan menuntut hak- hak mereka dan menerima tanggung jawab mereka. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan  bahwa  pendidikan  harus  “mengembangkan  manusia  seutuhnya”  dan “meningkatkan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia”.  Sekolah  Ramah  Hak  Asasi Manusia  akan menciptakan  peluang  bagi  semua  siswa,  terutama  mereka  yang  terpinggirkan karena jenis kelamin, status atau perbedaan mereka.
Prinsip 10: Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia memberdayakan siswa dan staf untuk menjadi  anggota  aktif  dari  komunitas  global,  berbagi  pengetahuan,  pemahaman  dan

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 2 Oktober 2020
pembelajaran dengan orang lain dan mengambil tindakan untuk menciptakan dunia di mana hak  asasi  manusia  dihormati,  dilindungi  dan  dipromosikan.  Kaum  muda  tumbuh  sebagai anggota komunitas global yang semakin terhubung. Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia akan mendukung kaum muda untuk menggunakan perspektif hak asasi manusia untuk memahami dunia  ini,  untuk  terhubung  dengan  rekan-rekan  mereka  di  seluruh  dunia,  untuk mengembangkan  pemahaman  tentang  penghormatan  terhadap  budaya  dan  cara  hidup  yang berbeda,  dan  untuk  mengembangkan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dibutuhkan  untuk mengambil  tindakan  dalam  menghadapi  masalah  global  yang  mendesak.  Mendorong  siswa untuk menjadi warga global  yang aktif dan berpengetahuan akan membentuk bagian sentral dari  sekolah  yang  ramah  hak  asasi  manusia,  memungkinkan  siswa  untuk  menyadari  bahwa mereka  memiliki  kekuatan  dan  tanggung  jawab  untuk  mempengaruhi  perubahan  hak  asasi manusia yang positif di dunia.

## 2. Pelatihan
Pelatihan  pengabdian  masyarakat  dikembangkan  dengan  cara  yang  lebih  sederhana yaitu melalui penyelenggaraan lokakarya dan diskusi nformal, agar siswa tidak terlalu berat saat menerima materi pelatihan. Materi pelatihan yang diberikan mengambil beberapa kasus HAM sebagai contoh, sehingga peserta akan mendapatkan gambaran kasus dan strategi yang akan  diterapkan.  Selain  itu,  berbagi  pengalaman  juga  dapat  meningkatkan  kreativitas  dan kemampuan  berinovasi  siswa  serta  menentukan  prasyarat  untuk  berhasilnya  pendirian sekolah ramah HAM. Metode pelatihan melalui diskusi informal bertujuan untuk mendorong partisipasi dan perhatian peserta.
Pada kegiatan pelatihan ini, diisi oleh bapak Yordan Gunawan S.H., M.H., Int.MBA yang juga merupakan Dosen Pengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Mohammad Bima Aoron Hafiz, S.H yang juga aktif  dalam  kegiatan  penelitan  dan  pengabdian  tentang  Hak  Asasi  Manusia  di  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Program pelatihan ini dilaksanakan di aula Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta dan dihadiri ratusan pelajar dari Madrasah Muallimat  Muhammadiyah  Yogyakarta  yang  sangat  antusias  untuk  menjadi  pelajar  yang paham akan nilai-nilai hak asasi manusia dan menjadi bagian dari Sekolah Ramah HAM.
Pada  kegiatan  pelatihan  ini,  para  pelajar  diajak  menjadi agent  of  change dan mendorong partisipasi aktif semua anggota komunitas sekolah dalam mengintegrasikan nilai- nilai  dan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  ke  dalam  semua  bidang  kehidupan  sekolah.

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 2 Oktober 2020
Pelatihan  ini  juga  membagikan  poster  yang  bertuliskan  jargon  agar  menjadi  pelajar  yang menerapkan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia,  dan  menolak bullying ,  sampai  dengan  kejahatan yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan siswa sekolah.
Beberapa  elemen  masyarakat  yang  mempunyai  peran  untuk  hak  asasi  manusia  di lingkungan sekolah, (Melissa L Rocco dan Kimberly Griffin, 2015: 108) yaitu:

## Bagi Orang Tua dan Pengasuh Lainnya
a. Sejak  dini  memperkenalkan  lingkungan  sekolah  dan  memastikan  kesiapan  anak  untuk mulai sekolah.
b. Mendukung  dan  mengakui  hak  atas  pendidikan  dan  nilai  pendidikan  bagi  semua  anak mereka.
c. Memastikan  bahwa  anak-anak  tidak  dibebani  secara  berlebihan  dengan  pekerjaan  rumah tangga dan pekerjaan lain yang merugikan sekolah mereka. Orang tua perlu menciptakan ruang  dan  waktu  dalam  kehidupan  anak  agar  mereka  dapat  bersekolah  dan  mengerjakan pekerjaan rumah.
d. Terlibat  di  sekolah  dan  mendukung  pekerjaannya  -  melalui  partisipasi  dalam penggalangan dana, pertemuan dengan guru, komite, konsultasi, badan pengelola, dll.
e. Menunjukkan  dorongan  dan  dukungan  untuk  pekerjaan  anak  mereka  dan,  jika memungkinkan, membantu pekerjaan rumah.
f. Mengadvokasi  hak  anak  atas  pendidikan  -  meminta  pertanggungjawaban  sekolah  dan otoritas  pendidikan  dalam  memenuhi  kewajiban  mereka  kepada  anak,  memantau kemajuan, dan menantang pelanggaran hak.
g. Memastikan,  sedapat  mungkin,  bahwa  anak-anak  mereka  sehat  dan  bergizi  sehingga mereka dapat belajar.
h. Memastikan  bahwa  tradisi  dan  adat  istiadat  setempat,  seperti  perkawinan  anak,  tidak menghalangi anak-anak mereka untuk bersekolah.

## Masyarakat
Hubungan  manusia  dalam  arti  luas  adalah  hubungan  antara  seseorang  dengan  orang lain,  itu  terjadi  dalam  semua  situasi  dan  di  semua  bidang  aktivitas  atau  kehidupan  untuk kepuasan  hati  (Indah  Kusuma  Dewi,  et  al.  2018:  1).  Anak-anak  tidak  hanya  hidup  dalam keluarga  tetapi  juga  dalam  komunitas,  yang  nilai,  budaya,  dan  tingkat  keterlibatannya memiliki pengaruh yang signifikan pada kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat memiliki

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 2 Oktober 2020
peran  kunci  dalam  mendorong  lingkungan  yang  kondusif  untuk  memenuhi  hak  atas pendidikan bagi setiap anak.
Anggota  masyarakat  lokal  dapat  menghasilkan  advokasi  penting  untuk  pendidikan dan  meningkatkan  sumber  daya  untuk  meningkatkan  fasilitas  sekolah.  Mereka  dapat menyumbangkan  dukungan  keuangan,  mengatur  kegiatan  penggalangan  dana,  bergabung dengan  badan  pengelola  sekolah,  mendukung  kegiatan  kurikulum  berbasis  masyarakat, berkontribusi pada 'pihak yang bekerja' untuk menjaga lingkungan sekolah, mengkampanyekan  peningkatan  pendanaan,  membantu  menyesuaikan  gedung  sekolah  agar lebih  mudah  diakses  untuk  anak-anak  penyandang  disabilitas  dan  mendorong  penghapusan pekerja anak di komunitas mereka. Keterlibatan aktif masyarakat lokal meningkatkan status sekolah  dan  mendukung  persepsi  bahwa  pendidikan  itu  penting  dan  harus  dihargai  serta dilindungi untuk semua anak.

## Guru
Sementara  infrastruktur  pendidikan  yang  lebih  luas  sangat  penting,  guru-lah  yang paling  berdampak  pada  pengalaman  sehari-hari  anak-anak  di  sekolah.  Pendidikan  yang berkualitas dimana anak-anak ingin mengikuti pendidikan sangat bergantung pada komitmen, semangat,  kreativitas,  dan  keterampilan  guru.  Tugas  mereka  adalah  menerjemahkan kebijakan nasional menjadi tindakan praktis di setiap sekolah dan memastikan bahwa mereka merangkul  budaya  yang  inklusif  dan  menghormati  setiap  anak.  Agar  hal  ini  bisa  terwujud, sebagaimana dibahas sebelumnya, hak guru juga harus sepenuhnya diakui dan dihormati. Kewajiban Guru dalam menegakkan hak asasi manusia di lingkungan sekolah:
a. Memperkenalkan langkah-langkah praktis untuk inklusi
b. Mempromosikan lingkungan yang saling menghormati
c. Mengakomodasi kebutuhan yang berbeda
d. Mendorong keterlibatan local
e. Melibatkan anak-anak sebagai mitra
f. Menyeimbangkan hak dan tanggung jawab (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

## Organisasi Masyarakat Sipil
Kebanyakan  negara  di  dunia,  organisasi  masyarakat  sipil  internasional,  nasional  dan lokal  memainkan  peran  sentral  dalam  realisasi  hak,  baik  sebagai  penyedia  layanan  atau sebagai  advokat  yang  menantang  pengemban  tugas  untuk  memenuhi  kewajiban  mereka.

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 2 Oktober 2020
Mereka seringkali menjadi sumber keahlian yang cukup besar, tidak hanya di mana terdapat kesenjangan  dalam  penyediaan  di  masyarakat  lokal  tetapi  juga  tentang  strategi  yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Karenanya, membangun kemitraan dengan organisasi-organisasi ini menjadi sangat penting. Sektor swasta juga memainkan peran yang semakin penting dalam penyediaan layanan dasar, termasuk pendidikan, dan kebutuhan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pengemban tugas. Oleh karena itu dapat menjadi mitra yang signifikan di banyak negara.

## Komunitas Internasional
a. Memberikan  keahlian  teknis  dan  membangun  kapasitas  untuk  membantu  Negara memenuhi komitmen hak asasi manusia internasional mereka.
b. Memfasilitasi kapasitas pemangku kepentingan untuk menuntut hak-hak mereka, ini akan melibatkan  pelatihan  dan  dukungan  tentang  hak  asasi  manusia  untuk  meningkatkan kapasitas mereka dalam mengadvokasi dan mengklaim hak-hak mereka, dan menciptakan peluang bagi mereka untuk melakukannya.
c. Meminta pertanggungjawaban Negara dengan komitmen terhadap hak asasi anak memiliki kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban Negara atas komitmen yang telah mereka buat dalam meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional.
d. Membangun kemitraan strategis untuk memperkuat lembaga efisiensi perlu berkolaborasi secara  efektif  untuk  memastikan  efisiensi  dan  efektivitas  sebesar  mungkin  dalam  kerja sama pemrograman dan pembangunan di tingkat global dan nasional.
e. Membangun  perubahan  sistemik,  dalam  jangka  panjang,  mereka  yang  paling  tidak beruntung jelas paling baik dilayani oleh sistem pendidikan yang sepenuhnya inklusif dan non-diskriminatif.
f. Mendukung  pengumpulan  dan  analisis  data  dari  perspektif  nasional,  regional  dan internasional untuk memfasilitasi pembuatan kebijakan yang terinformasi.

## 3. Role Playing
Dalam  program  ini,  para  pelajar  memainkan  peran  sebagai  elemen-elemen  yang terlibat  dalam  Sekolah  Ramah  HAM  melalui  metode “role  playing” yang  menuntut keterlibatan  peserta  secara  aktif  dalam  simulasi  pelaksanaan  Sekolah  Ramah  HAM.  Tujuan metode ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai HAM sejak dini, terutama dengan maraknya kasus kekerasan antar siswa, bullying , sampai dengan kejahatan yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan siswa sekolah.

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 2 Oktober 2020
Sifat dan tingkat kekerasan di sekolah, yaitu:
a. Bullying ;
b. Kekerasan seksual dan berbasis gender;
c. Kekerasan fisik dan psikologis;
d. Perkelahian, penyerangan fisik, dan kekerasan geng;
e. Kekerasan terhadap anak-anak yang paling rentan
f. Tindakan perusakan fasilitas sekolah.
g. Pengabaikan  terhadap  kesetaraan  hak  anak  perempuan  (Donald  McCown,  Diane  K. Reibel, Marc S. Micozzi, 2010: 240).
Pada  kegiatan  ini,  para  pelajar,  guru  dan  staff  yang  ada  di  sekolah  dilibatkan  untuk mengikuti  kegiatan  ini  dan  dibagi  menjadi  beberapa  kelompok  dan  diberi  waktu  untuk memperagakan  konsep  Sekolah  Ramah  HAM.  Untuk  siswa  mempraktekkan  bagaimana menghargai  guru,  staff,  dan  siswa  lainnya  dalam  menjalani  proses  belajar  mengajar  di sekolah  maupun  kegiatan  sehari-hari  sehingga  dapat  terjalin  dan  tumbuh  kembangnya  kerja sama  yang  positif  antara  tenaga  pendidik  dan  siswa  dalam  proses  pembelajaran.  Sedangkan para  guru  dan  staf  mempraktikkan  pemahaman  mereka  tentang  hak  asasi  manusia  dan keterampilan dalam diskusi, inovasi, terkait dengan penerapan nilai-nilai hak asasi manusia. Menciptakan  suasana  yang  kondusif  di  sekolah  untuk  meminimalkan  perilaku  kekerasan (seperti bullying dan  perkelahian),  sehingga  tercipta  sikap  terbuka  dan  bertanggung  jawab dalam tata  kelola  sekolah,  sehingga  membangun  rasa  percaya  antara  seluruh  warga  sekolah dan  pihak  terkait.  Sekolah  ramah  hak  asasi  manusia  ini  diharapkan  menjadi  sekolah  yang memandang  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  sebagai  prinsip  inti  penyelenggaraan  dan pengelolaan  sekolah,  di  mana  nilai-nilai atau  prinsip-prinsip  hak  asasi manusia  menjadi  inti atau  ruh  dari  proses  dan  pengalaman  pembelajaran  dan  tercermin  dalam  seluruh  aspek kehidupan di sekolah.

## Gambar 1. Diagram Proses Monitoring Perkembangan Sekolah Ramah HAM

## E. Kesimpulan
Rangkaian  kegiatan  sejak  tahap  awal  persiapan,  monitoring  dan  evaluasi  hingga proyeksi keberlanjutan diharapkan akan terjadi peningkatan kapasitas/pengetahuan hak asasi manusia  yang  baik  oleh  pelajar,  tenaga  pendidik,  masyarakat,  dan  pemerintah.  Dengan demikian,  akan  terbangun  kesadaran  untuk  dapat  menjaga  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  di dalam  lingkungan  sekolah  maupun  di  lingkungan  masyarakat.  Melalui  program  ini,  para pelajar,  tenaga  pendidik,  masyarakat  dan  pemerintah  akan  termotivasi  untuk  berpartisipasi aktif  dan  tidak  apatis  untuk  menjaga  dan  menjamin  hak-hak  asasi  manusia  di  lingkungan sekolah maupun di lingkungan bermasyarakat. Program ini dapat menjadi role of model atau pilot  project dimana  para  partisipan,  diharapkan  akan  menjadi  katalisator,  mendorong kelompok (calon partispan) lainnya dan tidak terbatas dikalangan pelajar di Yogyakarta untuk melibatkan  diri  atau    melakukan  hal  yang  sama  demi  terwujudnya  Sekolah  Ramah  HAM Indonesia di masa mendatang.
Pada  dasarnya  setiap  orang  memiliki  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  melekat  sejak dilahirkan  dalam  kehidupannya.  HAM  melekat  pada  manusia  sebagai  makhluk  ciptaan
Tuhan.  Maka  dari  itulah  HAM  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  negara, hukum, serta pemerintah, demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.
Berbagai  bentuk  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  sekolah  telah  menjadi  perhatian negara, dan harus kita tanggapi dengan cepat, tepat dan tepat. Respon seperti itu diperlukan agar situasi serupa tidak terulang di kemudian hari. Berbagai cara dan upaya telah dilakukan oleh Kementerian / Lembaga untuk menghapus kasus pelanggaran HAM di sekolah. Namun, upaya  tersebut  gagal  menunjukkan  hasil  terbaik.  Masalahnya,  upaya-upaya  tersebut dilakukan  berdasarkan  sektor  dan  subjek,  tidak  bersatu,  tidak  partisipatif,  dan  tidak berkelanjutan.  Sekolah  Ramah  Hak  Asasi  Manusia  (SRH)  merupakan  cara  baru  untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di sekolah.
Sekolah  ramah  hak  asasi  manusia  adalah  sekolah  yang  menganggap  nilai-nilai  hak asasi  manusia  sebagai  prinsip  inti  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  sekolah.Nilai  atau prinsip hak asasi manusia merupakan inti atau ruh dari proses dan pengalaman pembelajaran, dan tercermin dalam segala aspek. Sendi kehidupan sekolah. Namun jika suatu konsep yang baik  tidak  dilaksanakan  dengan  benar  maka  akan  menjadi  sia-sia.  Jika  hal  ini  mendapat dukungan  penuh  dari  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dengan  dukungan  aktif Komnas  HAM,  kementerian/lembaga  terkait,  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat, lembaga internasional dan seluruh pemangku kepentingan terkait sekolah, maka program ini akan menjadi cara terbaik untuk menerapkan konsep sekolah ramah hak asasi manusia.

## F. Ucapan Terima Kasih
Penulis  dalam  kegiatan  ini  menyampaikan  apresiasi  dan  terima  kasih  kepada  Pihak Universitas  Muhammdiyah  Yogyakarta,  Kepala  Sekolah  Madrasah  Aliyah  Muallimin  dan Madrasah Aliyah Muallimat Yogyakarta, para siswa/siswa partisipan, serta semua pihak lain terlibat dalam kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  (2017)  “Debat  Final:  84%  Anak  Indonesia  Alami  Kekerasan  di  Sekolah”  diakses dari Website Databoks melalui tautan
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/02/10/84-anak-indonesia-alami kekerasan-di-sekolah , diakses pada 1 Maret 2020.
Anonim. (2019). “Global School Based Student Health Survey (GSHS): Indonesia”, diakses melalui  Website  Centers  for  Disease  Control  and  Prevention  melalui  tautan

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 2 Oktober 2020
https://www.cdc.gov/gshs/countries/seasian/indonesia.htm ,  diakses  pada  1  Maret 2020.
Benenson, Peter. (2012). Becoming A Human Rights Friendly School: A Guidance for School Around the World , London, Amnesty International Ltd.
Bergmark,  Ulrika  (2008).  “I  Want  People  to  Believe  in  Me,  Listen  When  I  Say  Something and Remember Me: How Students Wish to be Treated”, Pastoral Care in Education , Vol. 26, No. 4, London, Routledge.
Dara G Ghahremani, Eugene Y Oh, Andrew C Dean, Kristina Mouzakis, Kristen D Wilson, Edythe  D  London    (2013).  “Effects  of  the  Youth  Empowerment  Seminar  on Impulsive Behaviour in Adolescents”, Journal of Adolescent Health Brief , Vol. 53, No. 1, Amsterdam, Elsevier.
Donald  McCown,  Diane  K.  Reibel,  Marc  S.  Micozzi.  (2010). Teaching  Mindfulness:  A Practical Guide for Clinicians and Educators, New York, Springer.
Eich, Darin. (2008). “A Grounded Theory of High-Quality Leadership Programs Perspectives From Student Leadership Development Programs in Higher Education”, Journal of Leadership  &  Organizational  Studies ,  Vol.  15,  No.  2,  California,  SAGE Publications.
Gardner, Howard. (2009). Five Minds for the Future , Massachusetts, Harvard Business Press Books.
Indah Kusuma Dewi, Said Sampara, Hamzah Baharuddin dan Muh. Syarief Nuh. (2018). The Nature Public Service In Making A Good Governance. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 23, Issue 7, Ver. 11 (July. 2018) PP 01-10.
Karen  E.  Hooker  dan  Iris  E.  Fodor  (2008).  “Teaching  Mindfulness  to  Children”, Gestalt Review Journal , Vol. 12, No. 1, Pennsylvania, Penn State University Press.
Kartika  Sari,  Joice  (2019).    “Mindfulness  Training  to  Reduce Exam  Anxiety  in  Elementary Students”, Psychological Journal, Vol. 5, No. 11, New Jersey, Wiley.
Kirk  Warren  Brown  dan  Richard  M.  Ryan  (2003).  “The  Benefits  of  Being  Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being”, Journal of Personality and Social  Psychology ,  Vol.  84,  No.  4,  Washington  D.C.,  American  Psychological Association.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (2016)  “Data  Kasus  Perlindungan  Anak  Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media Se-Indonesia Tahun 2011-2016”, diakses dari  Website  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  melalui  tautan https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus- perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se- indonesia-tahun-2011-2016 , diakses pada 1 Maret 2020.
Maya  Bialik,  Michael  Bogan,  Charles  Fadel,  Michaela  Horvathova  (2015) Character Education  for  the  21st  Century:  What  Should  Students  Learn? ,  Boston Massachusetts, Centers for Curriculum Redesign.
Melissa L Rocco dan Kimberly Griffin (2015) “Exploring Leadership:  For College Students Who Want to Make a Difference by Susan R. Komives, Nance Lucas, and Timothy R. McMahon (Review)”, Journal  of  College  Student  Development, Vol.  56,  No.  1, Maryland, Johns Hopkins University Press.
Orr, Debora. (2014). “The Uses of Mindfulness in Anti Oppressive Pedagogies: Philosophy and  Praxis”, Canadian  Journal  of  Education ,  Vol.  27,  No.  4,  Canada,  Canadian Society for the Study of Education.
Robert  Hogan  dan  Joyce  Hogan.  (2003).  “Assessing  Leadership:  A  View  from  the  Dark Side”, International Journal of Selection and Assessment , Vol. 9, No. 1, New Jersey, Wiley.
The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
The Convention on the Rights of the Child
The International Covenant on Civil and Political Rights
The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
The UN Declaration on Human Rights Education and Training

## The Universal Declaration of Human Rights
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Victor  Dulewicz  dan  Malcolm  Higgs  (2005).  “Assessing  Leadership  Styles  and Organisational  Context”, Journal  of  Managerial  Psychology, Vol.  20,  No.  2, Melbourne, Emerald Publishing Pty Limited.
Widjajanti,  Kesi.  (2011).  “Model  Pemberdayaan  Masyarakat”, Jurnal  Ekonomi Pembangunan , Vol. 12, No. 1, Solo, Muhammadiyah University Press.
Zinn,  Jon  Kabat.  (2006).  “Mindfulness  Based  Interventions  in  Context:  Past,  Present,  and Future”, Clinical  Psychology  Science  and  Practice  Journal ,  Vol.  10,  No.  2,  New Jersey, Wiley.