## Transparansi Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Pada Sewa Toko di Mal
Noor Eva Rahma noor.eva.rahma-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
The  COVID-19  pandemic  has  affected  and  changed  the  system  of order  in  almost  all  aspects  of  world  life,  including  the  economic aspect. The Ministry of Finance currently has three focuses, namely providing funding for the health sector, providing social protection for the community, and supporting the business world as outlined in the National Economic Recovery (PEN) program. Based on Article 3 of Law No. 9 of 2020 concerning the State Budget for the 2021 Fiscal Year, tax revenues are planned to contribute Rp. 1,444 trillion, or 82.8% of the 2021 APBN target of Rp. 1,743 trillion. One of the government's efforts to support PEN is to provide incentives for Government Borne Value Added Tax, which is given for room rentals carried out by retail traders as regulated in PMK No. 102/PMK.010/21 concerning VAT on the Delivery of Room or Building Rental Services to Retail Traders Borne by the Government for the 2021 Fiscal Year. Problems arise when the PMK does not explain it in detail.
Keywords: Tax Incentives; Value Added Tax; Room Rent.

## Abstrak
Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi dan mengubah sistem tatanan hampir seluruh aspek kehidupan dunia, tidak terkecuali aspek ekonomi. Fokus Kementerian Keuangan saat ini ada tiga, yaitu penyediaan pendanaan sektor kesehatan, pemberian perlindungan sosial untuk masyarakat serta dukungan kepada dunia usaha yang dituangkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan Pasal 3 UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, penerimaan pajak direncanakan dapat menyumbang sebesar Rp1.444 triliun atau 82,8% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.743 triliun. Salah satu usaha pemerintah untuk mendukung PEN adalah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah yang diberikan atas sewa ruangan yang dilakukan oleh pedagang eceran yang diatur dalam PMK No. 102/PMK.010/2021 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah tahun Anggaran 2021. Permasalahan timbul ketika PMK tersebut tidak menjelaskan secara rinci. Kata Kunci: Insentif Pajak; Pajak Pertambahan Nilai; Sewa Ruangan.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 2, Maret 2022

## How to cite:
Noor Eva Rahma‘Transparansi Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Pada Sewa Toko Di Mal’ (2022) Vol. 5 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 24 Januari 2022; Diterima  18 Februari 2022; Diterbitkan 31 Maret 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i2.34907
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 712 Noor Eva: Transparansi Pemberian Insentif...

## Pendahuluan
Pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang melanda dunia sejak ditemukan pada Desember 2019 yang lalu, telah mempengaruhi dan mengubah sistem tatanan hampir seluruh aspek kehidupan dunia, tidak terkecuali aspek ekonomi. Indonesia mencatat adanya penurunan gross national income per kapita dari angka $4.050 AS pada tahun 2019 menjadi $3.875 AS pada tahun 2020. 1 Pajak yang diterima tercatat sebesar Rp1.070 triliun pada tahun 2020, angka tersebut turun apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.332,7 triliun pada tahun 2019.  Pencapaian realisasi penerimaan pajak 2020 tersebut hanya dapat memenuhi 89,3% dari target Rp1.198,8 triliun sebagaimana diatur dalam PP No. 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan RAPBN 2020. 2
Direktur  Jenderal  Pengelolaan  Pembiayaan  dan  Risiko,  Luky  Alfirman menyatakan fokus kementerian keuangan saat ini ada tiga, yaitu penyediaan pendanaan sektor kesehatan, pemberian perlindungan sosial untuk masyarakat serta dukungan kepada dunia usaha. 3 Fokus tersebut dituangkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana yang dianggarkan untuk program tersebut sebesar Rp744,75 triliun, angka tersebut naik dari anggaran sebelumnya yang menetapkan anggaran untuk PEN sebesar Rp699,43 truliun. Anggaran tersebut dibagi untuk sektor kesehatan sebesar Rp214,95 triliun, sektor perlindungan sosial Rp187,84 triliun, program prioritas Rp117,94 triliun, bantuan UMKM beserta korporasi 161,20 triliun dan insentif usaha Rp62,83 triliun. 4
1 Mutia Fauzia, ‘Indonesia Turun Kelas, Kemenko Perekonomian: Semua Negara Alami Hal yang Sama’, (Kompas.com, 2021), <https://money.kompas.com/read/2021/07/08/170309226/ indonesia-turun-kelas-kemenko-perekonomian-semua-negara-alami-hal-yang-sama?nomgid=0>, dikunjungi pada 27 Juli 2021.
2 Yusuf Iman Santoso, ‘Sri Mulyani: Sepanjang 2020 Penerimaan Pajak Minus 19,7%’, (Kontan.co.id, 2021), <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sepanjang-2020-penerimaan- pajak-minus-197>, dikunjungi pada 26 Juli 2021.
3 Adhi Wicaksono, ‘Sri Mulyani Klaim Uang Untuk Selamatkan Warga dan Ekonomi RI’, (CNN Indonesia, 2021), <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210724152428-78-671750/ sri-mulyani-klaim-utang-untuk-selamatkan-warga-dan-ekonomi-ri>, dikunjungi pada 28 Juli 2021.
4 Fika Nurul Ulya, ‘Varian Delta Bikin Anggaran Pemulihan Ekonomi Naik, Totalnya Rp744,75 Triliun’, (Kompas.com, 2021), <https://money.kompas.com/read/2021/07/18/063000126/ varian-delta-bikin-anggaran-pemulihan-ekonomi-naik-totalnya-rp-74475-triliun?nomgid=0>, di- kunjungi pada 27 Juli 2021.
Pada pemungutan pajak terdapat hak yang melekat serta pendapatan pajak yang digunakan pemerintah pusat maupun daerah untuk kebutuhan pembangunan negara serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. 5 Program PEN tersebut didukung dengan adanya APBN yang ditargetkan defisit sebesar Rp1.006,4 triliun, angka  tersebut  naik  dari  defisit  yang  terealisasikan  pada  APBN  2020  sebesar Rp956,3 triliun. 6
Realisasi insentif program Pemulihan Ekonomi Nasional hingga saat ini mencapai Rp575,85 triliun atau sebesar 82,8% dari total anggaran. 7 Angka tersebut tersebar pada insentif pajak pada dunia usaha berdasarkan PMK No. 9 mencapai Rp58,69 triliun, insentif pajak penghasilan Pasal 21 sebesar Rp3,15 triliun dan insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 impor senilai Rp17,38 triliun. Realisasi insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (selanjutnya disebut insentif PPN DTP) pada sewa ruangan dan bangunan untuk pedagang eceran sendiri mencapai angka Rp110 miliar. 8 Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN (Selanjutnya disebut UU APBN), APBN diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penerimaan perpajakan serta Hibah. Berdasarkan undang-undang tersebut, penerimaan pajak direncanakan dapat menyumbang sebesar Rp1.444 triliun atau 82,8% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.743 triliun. Optimalisasi penerimaan pajak oleh Kementerian Keuangan dilakukan dengan memperluas objek pemungutan pajak, penguatan pengawasan dan penegakan hukum berkeadilan, penerusan atas reformasi perpajakan dan memperluas cakupan barang kena cukai. 9 Insentif PPN DTP sewa ruangan diberikan sebagai usaha
5 Tjip Ismail, Potret Pajak Daerah di Indonesia (Kencana 2018).[19].
6 Kementerian Keuangan, ‘Defisit APBN 2020 Lebih Rendah Dari Target Perpres 72/2020’, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/defisit-apbn-2020-lebih-rendah-dari-target-per- pres-722020/>, dikunjungi pada 16 Juli 2021.
7 Dany Saputra, ‘Menkeu Ungkap Realisasi PEN Melonjak ke 82,8 Persen di Akhir Novem- ber’, <Menkeu Ungkap Realisasi PEN Melonjak ke 82,8 Persen di Akhir November - Ekonomi Bisnis.com>, dikunjungi pada 3 Desember 2021.
8 Antara, ‘Realisasi Insentif Usaha Program Pemulihan Ekonomi Capai RP62,83 T;, <Real- isasi Insentif Usaha Program Pemulihan Ekonomi Capai Rp 62,83 T - Bisnis Tempo.co>, dikunjungi pada 29 November 2021.
9 Tim Kementerian Keuangan, Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi (Kementerian Keuangan 2021).[9].

## 714 Noor Eva: Transparansi Pemberian Insentif...
mempercepat pemulihan ekonomi negara, insentif tersebut berlaku untuk jangka waktu pajak bulan Agustus hingga Oktober 2021. 10
Pajak Ditanggung Pemerintah tersebut merupakan upaya pemerintah yang dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Salah satu objek Pajak DTP tersebut adalah pajak sewa toko di mal, yang diatur dalam PMK No. 102/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah tahun Anggaran 2021 (yang selanjutnya disebut PMK 102 Tahun 2021). Kebijakan tersebut didasari pada kondisi mal yang harus ditutup selama PPKM Darurat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.
Merujuk pada tujuan dari pemberian insentif PPN DTP untuk sewa ruangan ini, yaitu untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah dalam hal ini harus melakukan pengawasan ketat agar pemberian insentif tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan utama pemberian insentif dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang tersebut dengan berbagai permasalahan yang timbul penulis tertarik untuk meneliti mengenai transparansi pemberian insentif PPN DTP pada sewa toko di mal pada masa pandemi ini.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:
1. Urgensi insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah pada sewa toko di mal.
2. Pengawasan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah pada sewa toko di mal.

## Metode Penelitian
Penelitian yuridis normatif dipilih sebagai tipe penelitian ini. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan
10 Media Indonesia, ‘Pemerintah Gelontorkan Insentif untuk Penyewa Toko di Mal’, (Medi- aindonesia.com 2021), <https://mediaindonesia.com/ekonomi/420935/pemerintah-gelontorkan-in- sentif-untuk-penyewa-toko-di-mal>, dikunjungi pada 25 Juli 2021.
perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 11 Penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan analisis atas urgensi serta pengawasan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah pada sewa toko di mal.

## Urgensi Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Pada Sewa Toko Di Mal
Pajak adalah proses peralihan kekayaan yang berasal dari rakyat dan diberikan ke kas negara sebagai sumber pendanaan yang apabila jumlahnya berlebih maka akan digunakan sebagai public  saving sebagai sumber utama pendanaan publik . 12 Pajak memiliki fungsi budgeter dan fungsi regulerend . Fungsi budgeter yaitu bagaimana pajak dapat memberikan pendapatan negara. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan penyempurnaan peraturan dan pembinaan seperti sunset policy , tax amnesty (pengampunan pajak) dan penegakan hukum. Fungsi regulerend yaitu pajak sebagai pengatur masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, serta dalam bidang sosial. Pajak juga berfungsi untuk redistribusi pendapatan serta menanggulangi inflasi. 13
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dibebankan pada tiap tahap produksi yang timbul akibat adanya pertambahan nilai serta atas penyerahan atau impor BKP dan JKP yang dilakukan oleh PKP dan dapat dikreditkan. Pengusaha yang bukan merupakan PKP tidak dibenarkan melakukan pemungutan PPN dan mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar. PPN bersifat objektif artinya pengenaanya memperhatikan objek yang menimbulkan adanya kewajiban membayar pajak tanpa memandang subjek pajaknya. PPN merupakan pengembangan dari Pajak Penjualan yang cara pembebanannya memiliki mekanisme yang berbeda. 14
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Rajawali 1986).[15].
12 Erly Suandy, Hukum Pajak (Salemba Empat 2016).[10].
13 ibid .[12-13].
14 Chairi Anwar Pohan, Pedoman  Lengkap  Pajak  Pertambahan  Nilai (Gramedia Pustaka Utama 2016).[31].

## 716 Noor Eva: Transparansi Pemberian Insentif...
Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung yang disetor oleh pihak lain pelaku usaha yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak yang merupakan konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum, dimana Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi BKP atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN bertujuan untuk pengenaan atas pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan. 15
Perspektif ekonomi menilai Pajak Pertambahan Nilai sebagai beban konsumen akhir yang pembebanannya dilakukan dengan pengalihan ke pihak lain baik itu pedagang maupun penyalur hingga diterima oleh konsumen sebagai pemikul pajak. Hal tersebut tentunya berbeda dengan bila dilihat dari perspektif yuridis yang memandang PKP sebagai penjual BKP atau JKP bertanggung jawab melakukan pembayaran pajak tersebut ke kas negara. 16
Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh pemungut pajak dilakukan berdasarkan Pasal 16A ayat (2) UU Pajak Pertambahan Nilai, Penyetoran PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.
Pelaporan PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Menurut Pasal 1 angka 27 UU PPN, bendaharawan pemerintah maupun badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan berwenang sebagai pemungut pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP maupun JKP.
Pengusaha Kena Pajak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN sebagai pelaku usaha yang menyerahkan BKP atau JKP atau mengekspor BKP yang dibebankan pajak berdasarkan UU PPN. Pelaku usaha diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, tidak termasuk Pengusaha Kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
15 ibid .[32]. 16 ibid .[35].
Secara umum, subjek Pajak Pertambahan Nilai dibagi menjadi dua yaitu Pengusaha Kena Pajak dan Bukan Pengusaha Kena Pajak. PKP akan memungut PPN ketika melakukan penyerahan BKP atau JKP, serta melakukan ekspor JKP, ekspor BKP, serta ekspor BKP Tidak Berwujud. PKP sebagai subjek PPN berkewajiban menerbitkan dan melaporkan faktur pajak atas penyerahan dan penerimaan BKP atau JKP. 17 Individu yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak dikenakan PPN sebagaimana diatur dalam UU PPN. PPN tersebut akan dikenakan pada impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP yang berasal dari luar daerah kepabeanan dan melakukan kegiatan pembangunan. Subjek Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban untuk tertib dan disiplin melakukan pelaporan faktur pajak dan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Masa PPN. Keterlambatan baik penerbitan maupun pelaporan SPT Masa menimbulkan adanya sanksi administrasi berupa denda, bunga maupun sanksi pidana.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperluas basis Pajak Pertambahan Nilai dengan melakukan pengurangan pengecualian dan pemberian fasilitas. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya akan diberikan fasilitas dibebaskan PPN. 18
Pada undang-undang tersebut, pemerintah juga menetapkan tarif tunggal untuk Pajak Pertambahan Nilai. Saat ini, besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%, yang disepakati akan mengalami kenaikan menjadi 11% efektif mulai tanggal 1 April 2022 serta menjadi 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Sedangkan tarif untuk ekspor BKP, BKP Tidak Berwujud dan JKP sebesar 0%. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi, tarif PPN melalui Peraturan Pemerintah dapat diubah minimal 5 persen serta maksimal 15 persen dengan penggunaan prinsip tarif tunggal Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi masyarakat dan
17 Klikpajak, ‘Siapa Saja Subjek PPN, Kriteria dan Apa kewajiban?’, <Siapa Saja Subjek PPN, Kriteria dan Apa Kewajibannya? (klikpajak.id)>, dikunjungi pada 25 November 2021.
18 Kementerian Keuangan, ‘Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan’, <Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (kemenkeu.go.id)>, dikunjungi pada 22 Januari 2022.

## 718 Noor Eva: Transparansi Pemberian Insentif...
dunia usaha yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Jika dibandingkan secara global, tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4%. Tarif PPN Indonesia saat ini juga lebih rendah dari Filipina (12%), China (13%), Arab Saudi (15%), Pakistan (17%) dan India (18%). 19
Insentif pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang ditujukan untuk dapat memberikan sentimen positif terhadap pemulihan ekonomi nasional dan penguatan transformasi ekonomi. Easson dan Zolt menerangkan insentif pajak bisa berbentuk pengecualian dari pajak tertentu, pengurangan maupun kredit atas pajak, pemberian pembebasan, dilakukan pemberian tarif pajak khusus atau penangguhan kewajiban pajak. 20
Insentif  pajak  didefinisikan  ketentuan  khusus  dalam  peraturan  perundang- undangan yang menyebabkan jumlah pajak dikenakan mengalami penurunan. Ketentuan tersebut diatur oleh pemerintah untuk membantu perekonomian negara. 21
Insentif pajak ini berupa percepatan pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), Insentif PPh 22 impor, Tax Holiday dan Tax Allowance . 22
Upaya pemulihan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dengan menyusun beragam kebijakan yang diharapkan dapat membantu masyarakat. 23 Salah satu usaha penanganan pandemi Covid-19 dilakukan dengan penerbitan peraturan di bidang perpajakan. Kebijakan dalam bidang perpajakan sendiri diantaranya adalah pemberian insentif, baik insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah Pasal
19 ibid.
20 Easson A & Zolt E.M., ‘Tax Incentives in BEPS World”, ( United Nation 2014), h. 3, <Microsoft Word - Paper3_Zolt_Tax Incentives and Tax Base Protection Issues.docx (un.org)>, dikunjungi pada 28 Juli 2021.
21 Nafis Dwi Kartiko, ‘Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata’, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara , Vol. 1, No. 1 (2020) h.124-137, insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata | kartiko | jurnal pkn (jurnal pajak dan keuangan negara) (stan.ac.id), dikunjungi pada tanggal 27 Juli 2021.
22 Tim Kementerian Keuangan, ‘Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’, <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>, di- kunjungi pada 27 Juli 2021.
23 Fitri Novia Heriani, ‘Memprediksi Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi’ , (Hukum Online 2020), < https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f59fc15ed030/memprediksi-pemulihan- ekonomiakibat-pandemi/> , dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2021.
21, insentif pajak penghasilan Pasal 22 impor yang diberikan pembebasan serta angsuran pajak penghasilan Pasal 25 berupa pengurangan angsuran sebesar 50% berdasarkan PMK 82 Tahun 2021 dan insentif PPN.
Pemerintah juga memberikan relaksasi yang dilakukan dengan tarif umum PPh Badan yang diturunkan menjadi 22%. Berdasarkan SE DJP No. 22 Tahun 2020, diberikan pula perpanjangan waktu administrasi perpajakan maksimal 6 bulan, yaitu untuk pengajuan keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak yang berkaitan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Pasal 113 UU Cipta Kerja, pemberian keputusan keberatan Pasal 26 ayat (1) UU KUP, permohonan atau penghapusan sanksi administrasi, pembatalan maupun pengurangan ketetapan pajak yang disebabkan oleh pengungkapan tidak benar serta pembatalan maupun pengurangan yang didasarkan hasil pemeriksaan. Selain itu, relaksasi juga diwujudkan dengan adanya fasilitas perpajakan berupa pembebasan maupun keringanan bea masuk dalam rangka penanganan Covid-19 berdasarkan PMK 34 tahun 2020.
Bidang perpajakan diharapkan dapat memberikan pemasukan dengan nominal paling besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Berdasarkan UU APBN, PPN diharapkan dapat memberikan pendapatan negara sebesar Rp518.545.224.367.000,00. APBN sendiri berperan penting dalam membantu dunia usaha, UMKM serta kelompok tidak mampu untuk dapat pulih pada masa pandemi. Reformasi sistem perpajakan harapannya dapat membangun kemandirian,
kesinambungan pajak serta pemerataan kesejahteraan. 24

## Permohonan Insentif PPN DTP Pada Sewa Toko Di Mal
Kebijakan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas sewa ruangan diharapkan dapat memberikan keringanan kepada pelaku usaha dalam hal ini pedagang eceran. Sewa ruangan merupakan objek PPN, atas sewa ruangan
24 Kementerian Keuangan, ‘Kebijakan PPN Ciptakan Keadilan Bagi Seluruh Masyarakat’, <Kebijakan PPN Ciptakan Keadilan Bagi Seluruh Masyarakat (kemenkeu.go.id)>, dikunjungi pada 25 Juli 2021.

## Noor Eva: Transparansi Pemberian Insentif...
beserta service charge yang dibebankan kepada pedagang eceran tersebut dikenakan PPN 10%. PMK 102 Tahun 2021 mengatur bahwa pedagang eceran untuk periode sewa ruangan bulan Juni hingga Agustus tidak diwajibkan untuk membayar PPN atas sewa ruangan tersebut, namun PKP yakni building management tetap harus menerbitkan faktur pajak sesuai dengan format yang diatur pada PMK 102 Tahun 2021 tersebut.
Pasal 2 ayat (1) PMK No. 102 Tahun 2021 mengatur bahwa insentif PPN DTP diberikan kepada PKP yang menyerahkan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran, yaitu kepada pelaku usaha yang aktivitas usahanya menjual barang maupun jasa kepada konsumen akhir. Insentif tersebut memberikan keringanan kepada pelaku usaha yang menyewa ruangan, jika sebelumnya pelaku usaha harus membayar PPN atas sewa ruangan, dengan adanya insentif PPN DTP tersebut, pelaku usaha tidak perlu membayar PPN atas sewa ruangan, melainkan akan ditanggung oleh pemerintah. Sewa ruangan yang diatur dalam PMK 102 Tahun 2021 tidak hanya pada mal, namun juga pasar tradisional. PPN jenis pajak tidak langsung yang penyetorannya dilakukan oleh pihak lain bukan pelaku usaha yaitu ditanggung oleh konsumen akhir, namun tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. PPN merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum, dimana PPN hanya dibebankan atas konsumsi BKP atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN bertujuan untuk pengenaan atas pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan. 25
Insentif PPN DTP pada sewa ruangan atau bangunan diberikan untuk PPN yang terutang atas sewa bulan Agustus 2021-Oktober 2021 hanya diberikan kepada wajib pajak yang mematuhi ketentuan yang diatur dalam PMK 102 Tahun 2021 tersebut, yaitu menggunakan faktur khusus yang diatur dalam PMK 102 Tahun 2021 dan dilaporkan pada masa pajak. Apabila tidak terpenuhi ketentuan dalam PMK 102 Tahun 2021, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikannya insentif PPN DTP pada sewa ruangan atau bangunan tersebut.
Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah diberikan atas sewa ruangan atau bangunan yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagai penyewa. PPN yang ditanggung pemerintah adalah PPN atas penyerahan jasa sewa ruangan ruangan atau bangunan dihitung berdasarkan dasar pengenaan pajak termasuk biaya layanan dikali  tarif  PPN.  Pedagang  eceran  sebagai  penerima  insentif  PPN  didefinisikan pada SE-55/PJ/2020 sebagai pengusaha yang dalam aktivitas usahanya melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan cara melalui satu tempat penjualan eceran atau tempat penyerahan jasa secara langsung termasuk yang dilakukan melalui media internet atau langsung mendatangi lokasi konsumen akhir baik pada toko atau gerai tertentu, dilakukan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak ataupun lelang serta proses transaksi secara tunai.
Objek Pajak merupakan penghasilan atau pertambahan nilai ekonomis yang diterima Wajib Pajak baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia. 26
Objek yang dikenakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PMK 102 Tahun 2021, yaitu penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran. Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2021 mendefinisikan toko sebagai bangunan gedung yang memiliki kegunaan sebagai tempat usaha menjual barang yang hanya terdiri dari 1 penjual. Pusat perbelanjaan merupakan area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang berdiri secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewa oleh pengusaha atau dikelola sendiri untuk dilakukan perdagangan.
Terdapat dua jenis ruangan atau bangunan yang mendapat insentif. Pertama, toko yang berdiri sendiri. Kedua, toko yang berada di pusat perbelanjaan komplek pertokoan, fasilitas apartemen, fasilitas pendidikan, hotel, rumah sakit, fasilitas perkantoran, fasilitas transportasi public atau pasar rakyat. 27 Pedagang eceran yang
26 Anastasia Anjani, ‘Apa Itu Objek Pajak? Ini Jenisnya dan yang Dikecualikan’. <Apa Itu Objek Pajak? Ini Jenisnya dan yang Dikecualikan (detik.com)>. dikunjungi pada 25 November 2021. 27 Awaliatul Mukarromah, ‘Insentif PPN DTP atas Sewa Ruko, Apa Syarat dan Prosedurnya?’, <Insentif PPN DTP atas Sewa Ruko, Apa Syarat dan Prosedurnya? (ddtc.co.id)>, dikunjungi pada 25 November 2021.

## 722 Noor Eva: Transparansi Pemberian Insentif...
dalam hal ini merupakan pengusaha kegiatan usahanya menyerahkan barang dan/ atau jasa kepada konsumen akhir.
Building  management sebagai Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak dituntut berperan aktif dalam pemanfaatan insentif ini. Permohonan Insentif dilakukan oleh building  management dengan menerbitkan faktur pajak khusus dengan kode transaksi “07” sebagaimana diatur dalam PMK 102 Tahun 2021. Faktur tersebut nantinya dilaporkan pada laman resmi milik pemerintah. Permohonan insentif PPN DTP harus dilakukan pada periode penagihan yaitu Agustus 2021 hingga November 2021 sehingga pelaporan yang dilakukan diluar masa tersebut tidak akan diberikan insentif.
Permohonan insentif tersebut dilakukan dengan menerbitkan faktur pajak sebagaimana diatur dalam PMK 102 Tahun 2021. Faktur pajak tersebut dibuat dengan dicantumkan kode transaksi “07”, diberi keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 102.PMK.010.2021”, serta diberi frasa “sewa ruangan atau bangunan” dengan mencantumkan keterangan lokasi, bulan sewa jasa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran pada kolom nama jasa.
Pesewa sebagai Pengusaha Kena Pajak berkewajiban menyampaikan laporan realisasi Permohonan insentif yang disampaikan pada tiap masa pajak sesuai dengan saat sesuai periode pembuatan faktur pajak. Laporan realisasi tersebut disampaikan secara daring melalui www.pajak.go.id maksimal pada akhir bulan setelah masa pajak. PKP tidak berhak atas insentif PPN DTP apabila faktur pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) PMK 102 Tahun 2021 dan tidak melaporkan realisasi PPN DTP sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) dan (7) PMK 102 Tahun 2021.
PMK 102 Tahun 2021 menitik beratkan pada tertib administrasi yaitu berkaitan dengan faktur pajak dan laporan realisasi pajak. Sewa toko pada bulan Agustus 2021-Oktober 2021 yang dilakukan pembayaran dimuka dapat menerima insentif PPN DTP, hal ini dilakukan dengan building  management mengajukan pembatalan atas faktur pajak yang telah diterbitkan sebelumnya.

## Pengawasan Pemberian Insentif PPN Sewa Toko Di Mal
Insentif Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan oleh pemerintah untuk jasa sewa ruangan atau bangunan dalam hal ini melalui PMK 102 Tahun 2021, harus beriringan dengan pengawasan pada tahapan pemberiannya. Merujuk pada tujuan dari pemberian insentif PPN DTP untuk sewa ruangan ini, yaitu untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah dalam hal ini harus melakukan pengawasan ketat agar pemberian insentif tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan utama pemberian insentif dapat tercapai.
Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat, dan dilakukan pelaporannya dengan metode self assessment system. Sistem tersebut memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dituntut untuk berperan aktif untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya. 28
Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak berfungsi melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Hestu Yoga Sagsama, menyatakan bahwa mekanisme pengawasan dalam pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dalam dua tahap, yaitu yang pertama saat wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan untuk melakukan pemanfaatan insentif, dan yang kedua yaitu saat wajib pajak melakukan pelaporan realisasi insentif. 29
Permohonan insentif Pajak Pertambahan Nilai pada sewa ruangan harus mematuhi apa yang dipersyaratkan oleh PMK 102 Tahun 2021. PMK tersebut mengatur bahwa untuk mendapatkan insentif, maka faktur pajak yang diterbitkan
28 Kementerian Keuangan, ‘Tugas Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak dalam Sistem Perpajakan Self Assessment’, <Berita - Tugas Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak dalam Sistem Perpajakan Self Assessment (kemenkeu.go.id)>, dikunjungi pada 22 Januari 2022.
29 Doni Agus Setiawan, ‘DJP Siap Jalankan Pengawasan Insentif Pajak, Termasuk Pemeriksaan’, <DJP Siap Jalankan Pengawasan Insentif Pajak, Termasuk Pemeriksaan (ddtc. co.id)>, dikunjungi pada 22 Januari 2022.

## 724 Noor Eva: Transparansi Pemberian Insentif...
harus sesuai dengan format faktur pajak yang diatur dalam PMK tersebut serta hanya diberikan apabila building management melakukan laporan realisasi berupa faktur pajak PPN DTP yang diterbitkan dan dilaporkan pada masa penagihan. Insentif tersebut hanya diberikan atas PPN terutang pada bulan Agustus-Oktober 2021 yang ditagihkan pada bulan Agustus-November 2021. Ketika terjadi ketidaksesuaian faktur pajak serta adanya keterlambatan yang dilakukan oleh building management sebagai penerbit faktur pajak, maka insentif PPN DTP tidak dapat diberikan,
sehingga building management harus memungut PPN kepada pedagang eceran.
Pengawasan wajib pajak sendiri dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016 sebagai serangkaian kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalian potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. DJP dalam mencapai target penerimaan pajak, menyusun rencana dan strategi dengan mengadopsi Balance  Scorecard dengan melihat dari berbagai perspektif, salah satunya perspektif proses bisnis yang didalamnya termasuk fungsi pelayanan, pengawasan serta penegakan hukum. 30
Pengawasan pajak saat ini telah diterapkan dengan berbasis sistem informasi, yang bertujuan agar pengawasan terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan secara efektif, efisien dan berkesinambungan. SE DJP No. SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak Direktur Jenderal Pajak memberikan pengaturan mengenai pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP. Pengawasan sendiri merupakan tugas DJP yang pada dasarnya meliputi penelitian serta pemeriksaan dibidang perpajakan. Pengawasan terhadap Wajib Pajak dilakukan dengan melaksanakan penelitian, yaitu termasuk didalamnya penelitian untuk tahun pajak berjalan dan untuk tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. Penelitian tersebut selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut serta pemeriksaan.
30 Kementerian Keuangan, ‘PPN Bagi Pelayanan, Pengawasan dan Penegakan Hukum’, <Berita - PPN BAGI PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM (kemenkeu. go.id)>, dikunjungi pada 22 Januari 2022.
Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan membentuk tim khusus yaitu Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan/atau Fasilitas Pajak. Tim tersebut dibentuk melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No, KEP-287/PJ/2020, dimana tim tersebut bertugas untuk mengawasi pemanfaatan fasilitas pajak di tengah pandemi Covid-19. Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan menyusun risk  control  matrix (RCM) serta bekerjasama dengan Itjen Kementerian Keuangan. Secara umum, terdapat empat risiko yang dapat terjadi pada pelaksanaan pemberian insentif pajak pada masa pandemi Covid-19, diantaranya adalah adanya risiko wajib pajak tidak dapat memanfaatkan insentif pajak meskipun berhak atas insentif pajak, adanya risiko pemanfaatan insentif pajak oleh wajib pajak yang tidak berhak, risiko bahwa wajib pajak penerima insentif tidak melakukan pelaporan realisasi, dan risiko wajib pajak penerima insentif tidak menyampaikan realisasi insentif berdasarkan transaksi yang sebenarnya. 31
Pemberian insentif diharapkan dapat membantu pengusaha di sektor ritel untuk mempertahankan keberlangsungan aktivitas usahanya dalam masa pandemi. Insentif yang dialokasikan untuk dunia usaha sudah terserap 99,4% atau Rp62,47 triliun dari total dana yang dialokasikan yaitu sebesar Rp62,83 triliun. 32 Kebijakan dalam bidang perpajakan diharapkan dapat memberikan keringanan kepada pedagang eceran yang mengalami tekanan akibat pandemi. Adanya pemberian Insentif PPN DTP atas sewa ruangan merupakan wujud sifat mengatur dari pemerintah yang diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi khususnya untuk pedagang eceran sehingga diharapkan dapat menunjang keberlangsungan usaha guna menggerakan roda perekonomian rakyat.
31 Muhamad Wildan, ‘DJP Punya Tim Khusus Awasi Pemanfaatan Insentif Pajak’, <DJP Punya Tim Khusus Awasi Pemanfaatan Insentif Pajak (ddtc.co.id)>, dikunjungi pada 22 Januari 2022. 32 Triyan Pangastuti, “Kegiatan Ekonomi Bergerak, Insentif Usaha Laris Manis’, <Kegiatan Ekonomi Bergerak, Insentif Usaha Laris Manis (beritasatu.com)>, dikunjungi pada 25 November 2021.

## 726 Noor Eva: Transparansi Pemberian Insentif...

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pajak Pertambahan Nilai sangat penting untuk dapat dimaksimalkan dalam perolehannya guna memenuhi keperluan pengeluaran negara. Insentif PPN DTP Pada Sewa Ruangan yang diberikan berdasarkan PMK 102 Tahun 2021 diharapkan dapat membantu keberlangsungan usaha pedagang eceran guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dicanangkan pemerintah. Pemberian insentif PPN DTP untuk sewa ruangan harus dibarengi dengan pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak yang berwenang memungut PPN. Pengawasan pemberian insentif dilakukan dengan membentuk tim khusus untuk dapat memastikan pemberian insentif dilakukan secara efektif dan tepat sesuai peraturan perundang-undangan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Chairi Anwar Pohan, Pedoman  Lengkap  Pajak  Pertambahan  Nilai (Gramedia Pustaka Utama 2016).
Erly Suandy, Hukum Pajak (Salemba Empat 2016).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Rajawali 1986).
Tim Kementerian Keuangan, Informasi  APBN  2021  Percepatan  Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi (Kementerian Keuangan 2021).
Tjip Ismail, Potret Pajak Daerah di Indonesia (Kencana 2018).

## Jurnal
Daniel P. O’Gorman , ‘Redefining Offer in Contract Law’ (2013) 85 Mississippi Law Journal.
Easson A & Zolt E.M., ‘Tax Incentives in BEPS World”, ( United Nation 2014), , <Microsoft Word - Paper3_Zolt_Tax Incentives and Tax Base Protection Issues.docx (un.org)>, dikunjungi pada 28 Juli 2021.
Nafis Dwi Kartiko, ‘Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19
Pada Sektor Pariwisata’, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara , Vol. 1, No. 1 (2020) h.124-137, insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata | kartiko | jurnal pkn (jurnal pajak dan keuangan negara) (stan.ac.id), dikunjungi pada tanggal 27 Juli 2021.

## Laman
Adhi Wicaksono, ‘Sri Mulyani Klaim Uang Untuk Selamatkan Warga dan Ekonomi RI’, (CNN Indonesia, 2021), <https://www.cnnindonesia.com/ ekonomi/20210724152428-78-671750/sri-mulyani-klaim-utang-untuk- selamatkan-warga-dan-ekonomi-ri>, dikunjungi pada 28 Juli 2021.
Anastasia Anjani, ‘Apa Itu Objek Pajak? Ini Jenisnya dan yang Dikecualikan’. <Apa Itu Objek Pajak? Ini Jenisnya dan yang Dikecualikan (detik.com)>. dikunjungi pada 25 November 2021.
Antara, ‘Realisasi Insentif Usaha Program Pemulihan Ekonomi Capai RP62,83 T;, <Realisasi Insentif Usaha Program Pemulihan Ekonomi Capai Rp 62,83 T - Bisnis Tempo.co>, dikunjungi pada 29 November 2021.
Awaliatul Mukarromah, ‘Insentif PPN DTP atas Sewa Ruko, Apa Syarat dan Prosedurnya?’, <Insentif PPN DTP atas Sewa Ruko, Apa Syarat dan Prosedurnya? (ddtc.co.id)>, dikunjungi pada 25 November 2021.
Dany Saputra, ‘Menkeu Ungkap Realisasi PEN Melonjak ke 82,8 Persen di Akhir November’, <Menkeu Ungkap Realisasi PEN Melonjak ke 82,8 Persen di Akhir November - Ekonomi Bisnis.com>, dikunjungi pada 3 Desember 2021.
Doni Agus Setiawan, ‘DJP Siap Jalankan Pengawasan Insentif Pajak, Termasuk Pemeriksaan’, <DJP Siap Jalankan Pengawasan Insentif Pajak, Termasuk Pemeriksaan (ddtc.co.id)>, dikunjungi pada 22 Januari 2022.
Fitri Novia Heriani, ‘Memprediksi Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi’ , (Hukum Online 2020), < https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f59fc15ed030/ memprediksi-pemulihan-ekonomiakibat-pandemi/> , dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2021.
Fika Nurul Ulya, ‘Varian Delta Bikin Anggaran Pemulihan Ekonomi Naik, Totalnya Rp744,75 Triliun’, (Kompas.com, 2021), <https://money.kompas. com/read/2021/07/18/063000126/varian-delta-bikin-anggaran-pemulihan- ekonomi-naik-totalnya-rp-74475-triliun?nomgid=0>, dikunjungi pada 27 Juli 2021.
Kementerian Keuangan, ‘Defisit APBN 2020 Lebih Rendah Dari Target Perpres

## Noor Eva: Transparansi Pemberian Insentif...
72/2020’,< https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/defisit-apbn-2020- lebih-rendah-dari-target-perpres-722020/>, dikunjungi pada 16 Juli 2021.
Kementerian Keuangan, ‘Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan’, <Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (kemenkeu.go.id)>, dikunjungi pada 22 Januari 2022.
Kementerian Keuangan, ‘Kebijakan PPN Ciptakan Keadilan Bagi Seluruh Masyarakat’, <Kebijakan PPN Ciptakan Keadilan Bagi Seluruh Masyarakat (kemenkeu.go.id)>, dikunjungi pada 25 Juli 2021.
Klikpajak, ‘Siapa Saja Subjek PPN, Kriteria dan Apa kewajiban?’, <Siapa Saja Subjek PPN, Kriteria dan Apa Kewajibannya? (klikpajak.id)>, dikunjungi pada 25 November 2021.
Kementerian Keuangan, ‘Tugas Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak dalam Sistem Perpajakan Self Assessment’, <Berita - Tugas Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak dalam Sistem Perpajakan Self Assessment (kemenkeu.go.id)>, dikunjungi pada 22 Januari 2022.
Kementerian Keuangan, ‘PPN Bagi Pelayanan, Pengawasan dan Penegakan Hukum’, <Berita - PPN BAGI PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM (kemenkeu.go.id)>, dikunjungi pada 22 Januari 2022.
Media Indonesia, ‘Pemerintah Gelontorkan Insentif untuk Penyewa Toko di Mal’, (Mediaindonesia.com, 2021), <https://mediaindonesia.com/ekonomi/420935/ pemerintah-gelontorkan-insentif-untuk-penyewa-toko-di-mal>, dikunjungi pada 25 Juli 2021.
Muhamad Wildan, ‘DJP Punya Tim Khusus Awasi Pemanfaatan Insentif Pajak’, <DJP Punya Tim Khusus Awasi Pemanfaatan Insentif Pajak (ddtc.co.id)>, dikunjungi pada 22 Januari 2022.
Mutia Fauzia, ‘Indonesia Turun Kelas, Kemenko Perekonomian: Semua Negara Alami Hal yang Sama’, (Kompas.com, 2021), <https://money.kompas.com/ read/2021/07/08/170309226/indonesia-turun-kelas-kemenko-perekonomian- semua-negara-alami-hal-yang-sama?nomgid=0>, dikunjungi pada 27 Juli 2021.
Tim Kementerian Keuangan, ‘Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’, <https://www.kemenkeu.go.id/ media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>, dikunjungi pada 27 Juli 2021.
Triyan Pangastuti, “Kegiatan Ekonomi Bergerak, Insentif Usaha Laris Manis’,
<Kegiatan Ekonomi Bergerak, Insentif Usaha Laris Manis (beritasatu.com)>, dikunjungi pada 25 November 2021.
Yusuf Iman Santoso, ‘Sri Mulyani: Sepanjang 2020 Penerimaan Pajak Minus 19,7%’, (Kontan.co.id, 2021), <https://nasional.kontan.co.id/news/sri- mulyani-sepanjang-2020-penerimaan-pajak-minus-197>, dikunjungi pada 26 Juli 2021.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 /PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran Yang Ditanggung Pemerintah tahun Anggaran 2021.
Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona  Virus  Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

## Noor Eva: Transparansi Pemberian Insentif...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--