## Abstract
Aceh is one of the regions in Indonesia which have the particularity in the field of law, it can be seen from the Law No. 11/2006 on the Governing of Aceh. Therefore, the government of Aceh set Qanun as the rule of law in force. Among the qanun are Qanun No. 14 of 2003 on action seclusion/ nasty. Viewed from the perspective of Indonesian Criminal Code, the khalwat is including violations seclusion immoral acts, as stated in Article 532-536 of the Indonesian Criminal Code. Between Qanun seclusion with the Criminal Code there are similarities in terms of the purpose of punishment. The general objective of both of this regulation is to provide a deterrent punishment for the perpetrator and a lesson for others not to do the same. However, there are differences between the provisions of Qanun seclusion with wanton violation of the Criminal Code, namely in terms of the type of punishment for violators of the offense and the law enforcement

## Abstrak
Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mendapat kekhususan di bidang hukum, hal ini dapat dilihat dari Undang- undang No. 11tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, pemerintah Aceh menyusun qanun sebagai aturan hukum yang diberlakukan. Diantara qanun tersebut adalah Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang tindakan khalwat/mesum Ditinjau dari perspektif KUH, perbuatan khalwat termasuk  pelanggaran asusila,

## TINDAK PIDANA KHALWAT DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM PERPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

## Siti Idaliyah
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Cik Di Tiro Yogyakarta
sebagaimana tercantum dalam pasal 532-536 KUHP.  Antara Qanun khalwat dengan KUHP terdapat persamaan pada segi tujuan pemidanaan. Secara umum tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi si pelaku dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal serupa. Namun demikian, terdapat perbedaan antara ketentuan khalwat dalam Qanun dengan pelanggaran asusila dalam KUHP, yaitu dalam hal  jenis hukuman bagi pelanggar tindak pidana serta penegakan hukumnya.
Kata Kunci: qanun, khalwat, pelanggaran asusila, KUHP

## A. Pendahuluan
Penerapan syariat Islam 1 di Aceh dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia sangat menarik untuk diteliti khususnya dalam ranah hukum. Dalam bidang hukum, Aceh mempunyai hukum yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia dengan penerapan hukum Islamnya yang oleh pemerintah diatur terakhir dengan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini juga dikarenakan status Aceh yang menjadi daerah otonomi khusus dengan disahkannya UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dalam lembaran negara No. 114 tahun 2001 pada tanggal 9 Agustus 2001.
Undang-undang di atas pada prinsipnya mengatur kewenangan yang bersifat khusus bagi Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengatur kewenangan Mahkamah Syar’iyah yang pengaturan lebih lanjut didelegasikan kepada Qanun (peraturan daerah). Kewenangan yang terdapat di dalam undang-undang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan absolut yang terdapat di dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2
Salah satu keistimewaan Aceh dalam penyelenggaraan bidang
1 Mahmud Syaltut mendefinisikan Syariat adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya,dengan sesamanya, dengan lingkungan dan dengan kehidupan. Lihat Mahmud Syaltut, al-Islam wa syariah, Mesir : Daar al-Qalam, 1966, hlm. 2
2 Sirajuddin, Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi (Yogyakarta, Teras, 2011), hlm. 59-60
kehidupan beragama dapat dilihat dari pemberlakuan Syariat Islamnya yang mana tercantum dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Implementasi Syariat Islam juga menjadi salah satu upaya penyelesaian konflik di Aceh yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Oleh karena itu, konflik di Aceh tidak akan selesai hanya sekedar pemberlakuan Syariat Islam tanpa didukung oleh berbagai usaha yang lain yang mewujudkan keadilan dan membangun kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kehadiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah bagian dari kebijakan politik nasional untuk membangun perdamaian di Aceh.
Dengan demikian sebelum disahkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), otonomi khusus yang berlaku di Aceh kurang lebih sudah mempunyai tiga makna. Pertama , Aceh mendapat peraturan yang berbeda dalam bidang yang memang sudah diotonomikan ke seluruh wilayah Indonesia (dengan otonomi daerah). Misalnya jumlah anggota DPRD di Aceh lebih banyak dari jumlah anggota DPRD di Propinsi lain. Kedua, Aceh mendapat tambahan kewenangan atau diatur dengan ketentuan yang berbeda dalam bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat (tidak diotonomikan bagi daerah lain). Sebagai contoh, Aceh mendapat kewenangan tambahan (otonomi) dalam bidang hukum (adanya izin untuk penggunaan Syariat Islam sebagai hukum materiil dan formil di Aceh), selanjutnya untuk melaksanakan otonomi khusus yang diberikan ini, Aceh diberi izin menyusun Qanun Propinsi Aceh sebagai peraturan pelaksanaannya, sehingga Qanun merupakan peraturan pelaksanaan yang langsung berada di bawah undangundang, tidak terikat dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden. 3
Kekhususan Aceh di bidang hukum dapat dilihat dari UU No. 11 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang kemudian didukung dari beberapa perangkat Lembaga di Aceh, yakni Dinas Syariat Islam, 4
3 Abubakar, Al Yasa’, Undang-undang Pemerintahan Aceh: Otonomi Khusus di Bidang Hukum, Jurnal As-Syir’ah, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007. Vol. 41, No.1 thn. 2007, hlm. 3.
4 Lembaga inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan Syariat Islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002
Mahkamah Syariat, 5 Wilayatul Hisbah, 6 Pejabat yang berwenang, 7 Majelis Permusyawaratan Ulama, 8 dan instrumen hukum berupa Qanun. 9
Disamping bidang hukum, Aceh juga mempunyai kekhasan tersendiri terlebih masalah agama. Syariat Islam bagi masyarakat Aceh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adat dan budayanya. Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh 10 tidak hanya sebatas simbol, tapi merupakan tuntutan masyarakat Aceh sesuai dengan orang-orang muslim dan orang suku Aceh yang mayoritas muslim. Dari latar belakang yang cukup panjang tersebut masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, Islam telah menjadi bagian dari hidupnya. Dengan segala bentuk peraturan hukum yang berlaku, masyarakat Aceh sangat tunduk dan taat terhadap ajaran Islam. Oleh sebab itu Aceh sampai sekarang dikenal dengan sebutan ‘Serambi Mekah’.
Dalam konteks pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, Qanun merupakan Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam. Pembentukan Qanun sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan
5 Mahkamah Syariah ini bertugas mengurus perkara muamalah ( perdata ), jinayah ( Pidana) yang sudah ada Qanunnya dan merupakan pengganti pengadilan agama yang sudah dihapus. Lembaga ini adalah pengadilan yang akan mengadili pelaku pelanggaran Syariat Islam di Aceh.
6 Wilayatul hisbah merupakan lembaga yang berwenang memberitahu dan mengingatkan anggota masyarakat tentangaturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus dihindari
7 Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
8 Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai wadah bagi ulama untuk berinteraksi, berdiskusi dan melahirkan ide-ide baru di bidang Syariat. Lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan dari aspek Syariat Islam
9 Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam bagi masyarakat muslim di Aceh
10 Dasar hukum pemberlakuan syariat Islam di NAD yaitu; pasal 3 ayat(2) sub a UU No.44/1999, salah satu keistimewaan Aceh adalah dalam bidang kehidupan beragama dan pasal 4 ayat (1) UU No.44/1999, yang mana penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah (Aceh) diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat
pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk Qanun. 11
Adanya Undang-Undang atau Qanun tentang khalwat di Aceh bukan hal yang baru bagi rakyat Aceh, karena secara historis daerah yang dikenal ‘ Serambi Mekkah’ itu kehidupan beragama dan nuansa-nuansa Islam sudah begitu kental dan mengakar dan hukum Islam telah diterapkan sejak masih berbentuk kerajaan. Namun di sisi lain terdapat indikasi apatisme dan pesimisme masyarakat Aceh terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh. Hal ini terlihat dari sikap setengah hati dan komuflase pemerintah pusat dalam memberikan otonomi dan kewenangan kepada pemerintah daerah, baik dalam cakupan bidang penerapan Syariat Islam yang terbatas maupun larangan pemberian hukuman yang sejalan dengan Syariat Islam. 12
Penerapan Syariat Islam di Aceh ditandai dengan lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Selanjutnya lahir juga Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (judi), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Kalwat (mesum). Qanun-qanun tersebut merupakan Qanun jinayat yang didalamnya diatur tentang hukum acara yaitu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pelaksanaan hukuman (uqubat) terutama berkaitan dengan hukuman cambuk sebagai hukuman baru yang diterapkan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.
Terlepas adanya pro dan kontra terhadap hukuman cambuk, baik antara orang Islam maupun non-muslim, pihak Barat dan Eropa, sebenarnya hukuman cambuk merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang ada dalam sistem pemidanaan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Hukuman ini telah ada dan diterapkan di negara-negara muslim (Islam), seperti Arab Saudi, Pakistan, Iran, Malaysia dan negara- negara lainnya. Anggapan bahwa hukum Islam itu kejam sekali misalnya, sebenarnya tergantung pada sudut pandang dan latar belakang filosofis, sosiologi dan pengetahuan pengamat yang bersangkutan. Pada hakikatnya semua hukuman itu mengandung unsur kekerasan, enforcement pada
11 Sirajuddin, Pemberlakuan Syariat Islam... , hlm. 74 12 M. Djali Yusuf, Perekat Hati yang Tercabik: jawaban atas Dinamika persoalan, Refleksi sosial Aceh, dan sebuah kesadaran untuk Masa Depan, ( Jakarta: Yayasan Ulul Arham 2002), hlm. 79
dirinya. Hal ini justru disebutkan sebagai upaya preventif, baik preventif khusus maupun preventif umum bagi terjadinya tindak pidana dalam masyarakat. 13 Proses eksekusi cambuk dilaksanakan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam terhadap pelaku tindak pidana khalwat berdasarkan Qanun tentang khalwat sebagai implementasi undang-undang.
Hukuman cambuk tidak hanya diberlakukan bagi pelaku khalwat, namun juga diberlakukan bagi pelanggar tindak pidana lainnya seperti meminum khamar, maisir (judi) dan tindak pidana tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Dalam Qanun tersebut ada lima macam perbuatan yang dipandang tindak pidana (jarimah), yakni; a) penyebaran paham atau aliran sesat (bidang Aqidah), b) tidak shalat jumat tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar’i (bidang ibadah), c) menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tanpa uzur syar’i untuk tidak berpuasa (bidang ibadah), d) makan atau minum di tempat umum pada siang hari Ramadhan (bidang ibadah), e) tidak berbusana Islami.
Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), jika dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya, bukan suatu hal yang baru. Hal yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, KUHP produk Belanda ini telah mengatur permasalahan kesusilaan. Bahkan jauh lebih rinci dibanding Qanun Khalwat. Dalam Qanun khalwat didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawainan. Sementara dalam KUHP, hal-hal “kecil” yang merupakan perbuatan asusila bahkan mendapat hukuman pidana. Dalam KUHP perbuatan asusila akan ditindak sebagai pelanggaran hukum ketika dilakukan di muka umum. Sementara jika dilakukan ditempat tertutup tidak lagi menjadi obyek hukum. Orientasi hukum pidana tentang pengaturan kesusilaan ini mengarah pada upaya melindungi orang lain untuk tidak terganggu atau terpengaruh oleh tindakan yang menyebabkan timbulnya birahi orang lain.
Perbandingan antara Qanun Khalwat dalam peraturan daerah (perda) Aceh dan pelanggaran asusila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu menunjukkan bahwa secara materil pengaturan
13 Mardani, Penerapan Syariat Islam di Aceh .( Yogyakarta:Pustaka Pelajar,  2010), hlm.193.
khalwat tidak memiliki justifikasi dari produk perundang undangan di atasnya. Bahkan dalam dasar keputusannya (konsideran) Qanun tersebut tidak disebutkan. Beberapa Qanun yang dibuat oleh pemerintah Aceh tentu saja mendapat kritikan dari berbagai pihak terutama Qanun yang mengatur tentang khalwat, hal yang sering terjadi pada kasus bersunyi- sunyian yang bukan suami istri sering dihakimi oleh masyarakat Aceh tanpa melalui proses persidangan terlebih dahulu.
Hal yang menarik untuk dikaji dalam tulisan ini adalah mengapa penerapan Qanun Khalwat sampai saat ini masih kontroversial dalam penerapannya. Kemudian apakah jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Qanun Khalwat No 14 tahun 2003 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana nasional (KUHP) yang sampai saat ini menjadi perdebatan di berbagai kalangan.

## B.  Qanun di Nangroe Aceh Darussalam
Qanun merupakan peraturan daerah yang mengakomodasi pelaksanaan keistimewaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mendapatkan otonomi khusus. Dalam bidang hukum, Aceh mendapatkan izin untuk menggunakan Syariat Islam sebagai hukum materiil dan formil di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Beberapa produk Qanun di Aceh yang berkaitan dengan pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam antara lain:
1.  Qanun Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam. Qanun ini terdiri atas 11 bab dan 27 pasal . Dalam Qanun ini ada lima macam perbuatan yang dipandang sebagai jarimah (tindak pidana), yaitu; Penyebaran paham atau aliran sesat (bidang aqidah), tidak salat jum’at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar’i (bidang ibadah), menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tanpa uzur syar’i untuk tidak berpuasa (bidang ibadah), makan dan atau minum di tempat umum pada siang hari Ramadhan (bidang ibadah), dan tidak berbusana Islami (bidang syariat Islam). 14
2.  Qanun nomor 12 Tahun 2003 tentang larangan khamar dan sejenisnya, terdiri dalam 10 bab dan 39 pasal.
3.  Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (Judi), Qanun ini terdiri atas 10 bab dan 34 pasal, yang menjelaskan tentang ruang lingkup maisir , yang meliputi segala bentuk kegiatan atau
14 Sirajuddin, Pemberlakuan Syariat Islam... , hlm.114
perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orangorang atau lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut. Sifat taruhan yang tergolong judi, sanksi yang diberikan atas pelanggaran Qanun ini.
4.  Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat (mesum). Qanun ini terdiri dari 10 bab dan 33 pasal, ruang lingkup larangan khalwat (mesum) adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.
5.  Qanun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya.
6.  Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
7.  Qanun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Lokal
8.  Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
9.  Qanun Nomor 01 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
10. Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
11. Qanun tentang Revisi atas Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam

## C.  Tindak pidana Khalwat dalam Qanun Khalwat Nomor 14 Tahun 2003
Tindakan khalwat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada tejadinya perbuatan perzinaan. Khalwat/mesum merupakan washilah atau peluang untuk mendekati perbuatan zina, maka khalwat/mesum juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘uqubat ta’zir. Pengertian khalwat dalam hukum pidana Islam tidak seperti yang dikemukakan dalam sistem hukum yang lain.
Menurut sistem hukum Islam, khalwat/mesum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang
berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan. 15
Pasal 3 Qanun ini menyebutkan bahwa tujuan larangan khalwat/ mesum adalah : (a) Menegakkan Syari’at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;(b) Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan;(c) Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina;(d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum;(e) Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.
Khalwat/mesum hukumnya haram dan setiap orang dilarang melakukan hal tersebut. Di dalam peraturan Qanun Khalwat dijelaskan juga mengenai larangan dan pencegahan. Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum. Pasal 7 juga telah disebutkan bahwa setiap orang baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum. 16
Di dalam Bab VII Pasal 22 tentang Uqubat disebutkan mengenai jenis hukuman (sanksi) bagi yang melanggar ketentuan peraturan Qanun tentang khalwat, yaitu:
(1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
(2)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(3)  Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta’zir.
Khalwat/mesum termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘uqubat ta’zir. Al-Quran dan al-Hadist tidak menerapkan
15 Penjelasan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Larangan Khalwat/mesum
16 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Bab III Pasal 6-7.
secara terperinci mengenai jarimah ta’zir tersebut, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta’zir adalah at’ta’ziru yaduruma’a maslahah artinya hukum ta’zir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.
Hukuman ta’zir bagi pelaku khalwat adalah hukuman dera atau cambuk, yaitu memukul dengan cambuk atau semacamnya. Kalau di Indonesia dipilih dengan memakai rotan sebagaimana yang telah dipraktekkan di Nanggroe Aceh Darussalam. Bentuk ancaman ‘uqubat cambuk bagi si pelaku jarimah klalwat/mesum, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan jarimah. Di samping itu ‘uqubat cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis ‘uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis ‘uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.
Qanun tentang larangan khalwat/mesum ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘uqubat dalam bentuk ‘uqubat ta’zir yang dapat berupa ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (gharamah). 17
Untuk efektivitas pelaksanaan Qanun Khalwat ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan si pelaku jarimah khalwat/mesum oleh Muhtasib dari lembaga Wilayatul Hisbah. Pada Bab V Pasal 13 dijelaskan mengenai Pengawasan dan Pembinaan yaitu meliputi:
(1)  Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6.
(2)  Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan qanun ini, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Wilayatul Hisbah.
(3)  Susunan dan kedudukan Wilayatul Hisbah diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama.
17 Sanksi ghuramah (ganti rugi) adalah hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman ta’zir, dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya.
Dalam Pasal 14 Qanun Khalwat ini menjelaskan tentang Kewenangan Wilayatul Hisbah:
(1)  Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pejabat Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bila menemukan pelaku pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6, menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik;
(2)  Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayatul Hisbah yang menemukan pelaku jarimah khalwat/mesum dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik.
(3)  Pejabat Wilayatul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Oleh karena materi yang diatur dalam qanun ini termasuk kompetensi Mahkamah Syar’iyah dan sementara ini Qanun yang sesuai dengan kebutuhan Syariat Islam belum terbentuk, maka untuk menghindari kevakuman hukum, Qanun ini juga mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan ‘uqubat.

## D. Tindak Pidana Khalwat dalam Perpspektif Hukum Pidana Indonesia
Ruang lingkup perkara yang diatur dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat yakni khalwat/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapatterjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat- tempat lain, misalnya dalam mobil, di jalan umum atau kendaraan umum lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berdua-duan tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram. Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina dan dapat merusak kehormatan seseorang. Jadi dalam peraturan Qanun ini, perbuatan khalwat/mesum dikenakan pidana baik dilakukan di tempat sepi maupun di tempat umum.
Dalam Kitab Hukum Acara Pidana, yang termasuk pelanggaran asusila diantaranya adalah:
a.  Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532, 533, 534, dan 535);
b.  Yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536,
537, 538 dan 539);
c.  Yang berhubungan dengan perbuatan tindak asusila terhadap hewan (Pasal 540, 541, 542, 543 dan 544); Meramal nasib dan mimpi (Pasal 545);
d.  Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian (Pasal 546);
e.  Saksi yang memakai jimat dalam persidangan (Pasal 547). 18
Jika dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya, bukan suatu hal yang baru. Hal yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, KUHP ini jauh-jauh hari telah mengatur soal kesusilaan. Bahkan jauh lebih rinci dan sistematis dibanding Qanun Khalwat. Dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003, khalwat didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawainan. Sementara dalam KUHP, hal-hal kecil seperti menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesopanan, memperlihatkan gambar atau benda yang mampu membangkitkan nafsu birahi dan sebagainya, yang merupakan perbuatan asusila juga mendapat hukuman.
Namun demikian, keduanya tetap memiliki perbedaan orientasi hukum. Perbuatan khalwat akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat umum (terbuka) maupun di tempat tertutup. Orientasi hukum pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan mengakibatkan dosa dan siksa dikemudian hari. Manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.
Jenis hukuman yang diterapkan di dalam KUHP jauh lebih rinci, seperti melukis dan menggambar sesuatu yang bisa membangkitkan birahi orang juga mendapatkan hukuman. Namun di sisi lain pengaturan yang sangat rinci di dalam KUHP membuat hukum menjadi kaku. Di sisi lain Qanun khalwat jenis hukumannya lebih longgar, hal ini dapat dilihat jenis- jenis perkara yang diatur dan Qanun tersebut juga menggunakan sistem
18 Ahmad Bahiej, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 74.
hukuman pidana cambuk. Dengan adanya hukuman cambuk hak pribadi seseorang menjadi sangat terancam akibat adanya pengaturan Qanun tersebut. Namun dengan adanya pengaturan yang longgar tersebut, hukum menjadi luas dan multi tafsir sehingga hukum menjadi adaptif tanpa harus menghapus undang-undang yang lebih konsideran. Jenis ‘uqubat cambuk dalam Qanun khalwat juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis ‘uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.
Bentuk ancaman ‘uqubat cambuk bagi si pelaku jarimah khalwat/ mesum, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan jarimah. Di samping itu ‘uqubat cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga.
Titik temu antara aturan Qanun khalwat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dengan pengaturan pelanggaran asusila Pasal 532-536 dalam KUHP terletak pada tujuan pemidanaannya. Ditinjau dari sudut persamaan antara tindak pidana khalwat dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dan KUHP Pasal 532-536 tentang pelanggaran asusila ini terletak pada segi tujuan pemidanaan Qanun tersebut. Secara umum tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi si pelaku dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal serupa. Banyak teori yang diperkenalkan berkaitan dengan pemidanaan, ada yang menyebut pemidaaan dimaksudkan untuk membalas tindakan yang dilakukan seseorang (teori pembalasan, absolut) ada juga teori relatif, reparasi (perbaikan).
Dalam teori-teori pemidaan tidak disebutkan secara tegas jenis- jenis pidana itu. Banyak ahli menyebutkan yang pokok adalah tujuan pemidanaan itu dapat tercapai, apapun jenis pidananya. Karena itu, jenis- jenis pidana di berbagai tempat dapat saja berbeda tergantung politik hukum suatu negara. Analisis relevansi aturan khalwat dalam Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dan pelanggaran asusila Pasal 532-536 dalam KUHP terkait dengan penanganan masalah moralitas masyarakat yakni yang lebih relevan untuk diterapkan dalam kondisi sekarang ini khususnya di Indonesia yaitu aturan dalam Pasal 532-536 tentang pelanggaran asusila di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena di Indonesia merupakan negara pluralis yang
sulit sekali untuk diterapkan hukuman cambuk seperti di negara-negara muslim lainnya. Di dalam Qanun tersebut secara materil pengaturan khalwat tidak memiliki justifikasi dari produk perundang-undangan di atasnya. Bahkan dalam konsideran Qanun tersebut tidak disebutkan KUHP, padahal KUHP juga mengatur hal serupa. Konsideran utama yang disebutkan Qanun Khalwat adalah al Quran dan Sunnah serta Qanun No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Secara materil Qanun ini hanya memiliki justifikasi syariat Islam semata, meskipun ia tetap tidak bisa dipersoalkan (uji materil) karena berdasarkan UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001, Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan sebagai daerah yang diperintahkan oleh hukum untuk menjalankan Syariat Islam. Qanun khalwat secara materiil juga tidak mengalami kontradiksi dengan perundang-undangan lainnya.
Pembatasan jenis tindak pidana khalwat yang sangat luas berimplikasi pada penafsiran hukum yang sangat luas. Ditinjau dari sudut substansi jenis pidananya, Qanun Khalwat di Aceh tidak memiliki landasan hukum yang kuat, terbukti dalam Qanun tersebut tidak menyebutkan KUHP sebagai perundang-undangan yang lebih tinggi. karena hukum pidana di Indonesia tidak mengenal hukuman cambuk, namun secara sosiologis adat istiadat Aceh di masa lampu sangat Islami, maka hal itu harus dipraktikkan sampai sekarang, sehingga warisan adat itu harus tetap dilestarikan.
Khusus soal hukuman cambuk yang dikenakan bagi pelanggar Qanun khalwat, jikapun diyakini bahwa khalwat dilarang dalam ajaran Islam, tapi ia bukan merupakan perbuatan yang ditetapkan hukumnya secara qath’i (pasti) oleh Allah sebagaimana hukum zina, yang ditetapkan hukumannya dengan dicambuk 100 kali. Al Quran hanya melarang “orang-orang untuk tidak mendekati perbuatan yang mengarah pada zina” . Perbuatan berdua-duaan/berkhalwat (yang diyakini mendekati zina) jika dilarang oleh Allah, tapi termasuk kategori perbuatan yang jenis hukumannya dapat dimodifikasi oleh otoritas politik ulil amri (pemerintah yang sah). Karena tindak pidana (jarimah) dan hukumannya (uqubat) yang tidak ditetapkan secara tegas oleh al Quran inilah, maka sekalipun dalam literatur Islam khalwat termasuk kategori jarimah, tidak ada ayat al Quran yang jelas-jelas menyebut hukuman bagi pelaku khalwat. Dalam hukum pidana Islam, landasan diberlakukannya cambuk untuk pelaku khalwat, hanya didasarkan pada ijma (kesepakatan) ulama.
Dalam masalah pidana, hukum Islam mempunyai beberapa kaidah yang menyatakan bahwa; tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana (jarimah) bagi orang yang melakukan perbuatan selama tidak ada dalam nash yang dengan jelas. 19 Namun demikian, sebagaimana disebutkan di atas, relativitas jenis pidana telah memungkinkan sebuah bangsa atau komunitas menetapkan jenis pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum-hukum yang diproduksinya. Termasuk cambuk sekalipun, yang telah dipilih untuk diterapkan di Aceh. Relativitas jenis pidana juga telah menjadi ruang diskursus yang berkepanjangan oleh berbagai kalangan. Banyak penilaian yang dapat diajukan untuk menjadi dasar pertimbangan memilih jenis pidana. Hukum hak asasi manusia adalah salah satu instrumen yang telah tercatat mampu mengeliminasi praktik hukuman mati di beberapa negara. Begitupun soal cambuk, jika dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan masyarakat menghendaki perubahan itu, maka hukuman tersebut dapat diubah.

## E. Penutup
Orientasi hukum pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan mengakibatkan dosa dan siksa dikemudian hari. Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan. Perbuatan khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari’at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masayarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.
19 Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: Angkasa, 1982), hlm. 82

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, Al Yasa’, Undang-undang Pemerintahan Aceh: Otonomi Khusus di Bidang Hukum, Jurnal As-Syir’ah, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007. Vol. 41, No.1 thn. 2007.
Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
Asadulloh , Al Faruk Hukum Pidana dalam Sisitem Hukum Islam, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009.
Azahri, Kajian Yuridis Penanganan Kasus Khalwat Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Banda Aceh) , Yogyakarta Skripsi, tidak di terbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta,
2010.
Bahiej, Ahmad, Hukum Pidana, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
Djubaedah Neng, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum islam, Jakarta, Kencana, 2010.
M. Djali Yusuf, Perekat Hati yang Tercabik: jawaban atas Dinamika persoalan, Refleksi sosial Aceh, dan sebuah kesadaran untuk Masa Depan, Jakarta:
Yayasan Ulul Arham 2002.
Mardani, Penerapan Syariat Islam di Aceh , Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.
Sirajuddin, Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi , Yogyakarta, Teras, 2011.
Syaltut, Mahmud, al-Islam wa syariah, Mesir : Daar al-Qalam, 1966.
S. Praja, Juhaya dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama Dalam Hukum
Pidana di Indonesia, Bandung: Angkasa, 1982.
Zainuddin, Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta Sinar Grafika. 2007.
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan
Keistimewaan Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam.
Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam.
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat / Mesum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.