## ASPEK PERLINDUNGAN MASYARAKAT SEBAGAI SARANA KEEFEKTIFAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA DI BIDANG METROLOGI LEGAL 1
Wenny Megawati* 1 , Rochmani 1 , Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah 2 1 Program Studi Ilmu Hukum, FHB, Universitas Stikubank Jl. Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang, Jawa Tengah 50233 2 Program Studi Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka Jl. Raya Pantura Semarang-Kendal, KM. 14,5 Mangkang, Semarang wennymegawati@edu.unisbank.ac.id

## Abstract
Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology where the perpetrators are business actors who  intentionally  commit  fraudulent  acts  in  measuring/measuring/weighing  instruments  and their equipment. The method used is empirical juridical legal research. The results of research on the complaint mechanism through the metrology center of the industry and trade service will then be followed up using supervision and guidance by PPNS. From these results obtained the results of the findings of fraud or not. The effectiveness of a statutory regulation occurs when the law is viewed from the aspect of public interest, so that a crime in the field of legal metrology can  be  effective if the  crime is as  much as possible to prevent  or reduce business actors from committing fraudulent  crimes.  So  that  the  criterion  for  the  effectiveness  of  a  law  is  seen  from how far the frequency of crimes can be reduced, both quantitatively and qualitatively.
Keywords : Effectiveness; Legal Metrology; Business Actors.

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dimana pelakunya adalah pelaku usaha  yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  curang  dalam  alat  ukur/takar/timbang  dan perlengkapannya.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  empiris.  Hasil penelitian  mekanisme  pengaduannya  melalui  balai  metrologi  dinas  perindustrian  dan perdagangan  yang  kemudian  akan  ditindaklanjuti  menggunakan  pengawasan  dan  pembinaan oleh PPNS. Dari hasil tersebut didapat hasil adanya temuan kecurangan atau tidak. Keefektifan suatu  peraturan  perundang-undangan  terjadi  apabila  undang-undang  tersebut  melihat  dari  segi aspek kepentingan masyarakat, sehingga suatu pidana dibidang metrologi legal bisa efektif jika pidana  tersebut  sebanyak  mungkin  dapat  mencegah  atau  mengurangi  para  pelaku  usaha melakukan  kejahatan  perbuatan  curang.  Sehingga  kriteria  keefektifan  suatu  undang-undang dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan itu dapat ditekan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
Kata Kunci: Efektivitas; Metrologi Legal; Pelaku Usaha.
1 Hasil Penelitian ini didanai oleh Universitas Stikubank Semarang 2019. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka Penelitian Internal Universitas Stikubank Semarang.

## A. Pendahuluan
Salah  satu  sarana  dalam  menanggulangi  permasalahan  kejahatan  biasanya  peraturan perundang-undangan menetapkan sanksi pidana penjara sebagai akhir dalam penjatuhan putusan. Dari berbagai jenis pidana pokok yang ada, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling  banyak  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  hampir  semua  peraturan perundang-undangan  di  dalamnya  terdapat  sanksi  pidana  penjara  (Kania,  2014).  Namun beberapa  tahun  belakangan  ini  pidana  penjara mendapatkan  beberapa  kritik  dan  masukan  oleh beberapa ahli hukum, sanksi pidana penjara dianggap sudah tidak menjadi primadona lagi karena banyak yang kurang menyukainya. Oleh sebab itu, jika dilihat dari kacamata politik kriminal apa yang  menjadi dasar dalam penjatuhan pidana itu berupa pidana penjara,  maka hal ini tentunya suatu  masalah  yang  patut  dipersoalkan  (Arief,  2010). Dari  penjelasan  tersebut  didapat  bahwa suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  jika  terdapat  suatu  sanksi  pidana  penjara  di dalamnya,  padahal  untuk  mengetahui  kefektifan  suatu  aturan  tidak  diukur  dari  seseorang mendapat  hukuman  pidana  penjara,  seolah  efektivitas  sebagai  syarat  utama  untuk  menentukan keabsahan dalam pemidanaan. Terdapat pandangan bahwa efektivitas atau keefektifan dari suatu aturan bukannlah jaminan suatu hukum yang adil (Hoefnagels, 1973, p. 139).
Apabila  ukuran  efektivitas  (Hariyanto  &  Sugama,  2021)  pidana  dilihat  dari  aspek  pokok yang  bertolak  ukur  pada  keperluan  masyarakat,  sehingga  suatu  pidana  dapat  dikatakan  efektif jika  pidana  tersebut  sebanyak  mungkin  dapat  mencegah  suatu  kejahatan.  Sehingga  kriteria keefektifan  dapat  dilihat  dari  seberapa  jauhnya  kejahatan  dapat  ditekan,  baik  secara  kualitatif (kualitas  kebermanfaatan)  maupun  kuantitatif  (banyaknya  kejahatan).  Dengan  demikian,  maka jumlah  orang  yang  menjadi  baik  dan  jumlah  orang  yang  mengulangi  perbuatannya  lagi (residivis) bukan sebagai indikator dalam menentukan keefektifan suatu pidana. Melainkan yang dilihat  adalah  apakah  pidana  tersebut  dapat  mengurangi  seseorang  melakukan  suatu  tindak pidana atau mencegah seseorang melakukan tindak pidana (Arief, 2010).
Dalam  penelitian ini mengenai tindak pidana di  bidang metrologi legal, yaitu suatu tindak pidana dimana pelakunya adalah para pelaku usaha yang dengan sengaja berbuat curang terhadap alat-alat  ukur,  alat  takar  atau timbang dan  perlengkapannya (UUTP),  Tanda  Tera  serta  Barang Dalam  Keadaan  Terbungkus  (BDKT).  Bahwa  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  di  bidang metrologi legal adalah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak mempunyai tanda tera yang sah pada tahun yang bersangkutan, dan alat-alat ukur tersebut masih digunakan untuk  kepentingan  umum  (Agung,  Utama,  &  Dahana,  2018).  Artinya  alat-alat  tersebut  telah melanggar tindak pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 25 huruf b Junto Pasal 32 ayat 1. Yang mana perbuatan tersebut disebut sebagai kejahatan. Dimana tujuan dari metrologi legal yaitu untuk melindungi kepentingan umum atau konsumen melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran. Salah  satu  contoh  di  kota  Semarang  ini  penulis  berusaha  mencari  informasi  ke Pengadilan  Negeri  Semarang,  apakah  banyak  tindak  pidana  metrologi  legal.  Namun  mengenai kasus  tindak  pidana  metrologi  legal  ini  sangat  jarang  untuk  diselesaikan  lewat  jalur  hukum (Ardianto & Oktriana, 2021).
Berangkat  dari  penelitian  sebelumnya  mengenai  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku tindak  pidana metrologi  legal,  penulis  tertarik  untuk mengkaji  lebih  dalam  tentang  keefektifan pidana penjara tindak pidana metrologi legal dikarenakan perkara tindak pidana metrologi legal di kota semarang masih belum ada. Mungkin ada tetapi sampai saat ini belum ada yang masuk dalam proses peradilan. Karena Pengadilan bersifat pasif tidak mencari suatu perkara, sehingga sampai  saat  ini pengadilan  belum  pernah memutus  perkara  tindak  pidana metrologi  legal.  Jika kita lihat tidak sedikit para pelaku usaha yang sengaja/tidak sengaja melakukan perbuatan curang dengan  kurangnya  pas  ukuran  dalam  timbang  menimbang  suatu  barang  yang  diperdagangkan. Lantas  kemanakah  jika  para  pelaku  usaha  melakukan  perbuatan  curang  terhadap  alat timbangnya.  Dari  gambaran  di  atas,  dapatkah  lalu  dikatakan bahwa  pidana penjara merupakan jenis pidana yang tidak efektif?
Terkait  penelitian  ini,  bahwa  dalam  penelitian  sebelumnya  yang  ditulis  oleh  Wenny Megawati dalam skripsi yang berjudul “Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi  legal  di  kota  Semarang”  penulis  sebelumnya  membahas  mengenai  bagaimana penerapan  sanksi  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  (pedagang)  dalam  melakukan perbuatan  curang.  Pada  penelitian  sebelumnya  penulis  hanya  fokus  pada  penerapan  sanksi pidananya  saja.  Setelah  itu,  Wenny  Megawati  melakukan  penelitian  lagi  dalam  tesis  yang berjudul  “Kebijakan  hukum  pidana  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  metrologi  legal. Penelitian  ini  berfokus  pada  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  dalam  menanggulangi  tindak pidana  metrologi  legal.  Berbeda  dengan  penelitian  ini  yang  lebih  membahas  setelah diterapkannya sanksi apakah sanksi tersebut berjalan dengan efektif dengan memberikan standar keefektifan  suatu  tindak  pidana  dapat  mencegah  atau  mengurangi  kejahatan  khususnya  pada tindak pidana metrologi legal.

## B.   Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum empiris, maksudnya penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber hukum primer (Fajar &  Achmad,  2013).  Dalam  penelitian  hukum  ini  yang  menjadi  fokus  pembahasannya  adalah kemanfaatan hukum pada masyarakat yang diartikan secara mendetail terkait keefektifan pidana penjara bagi pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang terkait kemetrologian.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang didapat dari pemahaman yang lebih  dalam  dari  fenomena-fenomena  yang  terjadi  dalam  masyarakat  secara  nyata.  Penulis mengamati,  menganalisis  dan  menggambarkan  secara  objektif.  Spesifikasi  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  dan  menggunakan  analisis  data kualitatif baik dari data yang diperoleh baik primer maupun sekunder.
Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu melalui pengamatan terhadap para pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data Primer, yaitu analisis terhadap putusan dari tindak pidana di bidang metrologi legal dan bahan hukum sekunder sebagai penunjang yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang, Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi  alat  ukur,  takar,  timbang  dan  perlengkapannya  dan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan penelitian  lapangan  dengan  menganalisis  hasil  putusan  yang  ada  dalam  pengadilan  dan menggunakan  penelitian  kepustakaan  dengan  pengumpulan  data  sekunder  baik  peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang terkait dengan materi penelitian.

## C . Hasil dan Pembahasan
1. Mekanisme  Pengaduan  Jika  Terjadinya  Perbuatan  Curang  Terhadap  Alat  Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  metrologi  legal  adalah  alat-alat  ukur,  takar, timbang  dan  perlengkapannya  yang  tidak  mempunyai  tanda  tera  yang  sah  pada  tahun  yang bersangkutan,  dan  alat-alat  ukur  tersebut  masih  digunakan  untuk  kepentingan  umum.  Artinya alat-alat tersebut telah melanggar tindak pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 25 huruf b Junto Pasal 32 ayat 1 yang mana perbuatan tersebut disebut sebagai kejahatan.
Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 2 Tahun  1981  tentang  Metrologi  legal,  yaitu:  Pasal  25  huruf  a  dijelaskan  bahwa,  Alat-alat ukur/takar/timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal. Yang dimaksud dengan alat ukur,  takar,  timbang  dan  perlengkapannya  bertanda  batal  yaitu  karena  alat-alat  tersebut  tidak memenuhi persyaratan pada saat ditera atau ditera ulang. Tanda batal atau stiker ini ditempelkan
atau  dipasangkan  pada  alat  ukur/takar/timbang  dan  perlengkapannya  yang  tidak  memenuhi persyaratan  yang ditentukan yaitu harus menggunakan satuan  Sistem Internasional  (SI). Tanda batal yang akan dibubuhkan atau ditempelkan  pada alat ukur yaitu berbentuk segitiga sama sisi yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah: 6 mm, 4 mm dan 2 mm. Pasal 25 huruf b  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1981  tentang  Metrologi  Legal  dijelaskan  bahwa,  alat-alat ukur/takar/timbang  dan  atau  perlengkapannya  yang  tidak  bertanda  tera  sah  yang  berlaku  atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf  b Undang-undang  ini.  Dalam  Pasal 32  ayat  (1)  dijelaskan bahwa dapat dipidana penjara selama-lamanya satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.
Perlu  diperhatikan  bahwa  antara  penipuan  dan  perbuatan  curang  (Raranta,  Pangkerego,  & Taroreh, 2020) yang dimaksudkan dalam metrologi legal adalah berbeda. Jika pelaku melakukan kecurangan  dengan  mengganti  tanda  tera,  memalsukan  alat-alat  ukur  yang  sudah  dijelaskan dalam pasal tersebut, maka badan metrologilah yang wewenang untuk menanganinya, sedangkan jika  pelaku melakukan  penipuan  seperti halnya pada  kasus  di sebuah  Stasiun  Pengisian Bahan Bakar  Umum  (SPBU)  yang  belum  penuh  pembeliannya  sudah  distop  padahal  angka  belum menunjukan  pada  angka  yang  sesuai  dengan  pembelian.  Maka  perbuatan  tersebut  dikatakan sebagai  perbuatan  penipuan,  karena  bukan  salah  dari  alatnya  melainkan  oknum/orang  yang melakukannya  (Barus,  Siregar,  &  Rogers,  2022).  Dan  perbuatan  tersebut  bukan  wewenang kemetrologian lagi karena sudah masuk dalam perbuatan penipuan .
Pelaku  dikatakan  berbuat  curang  jika  pelaku  usaha  melakukan  pengukuran/penakaran timbangan  yang  dengan  sengaja  mengurangi  ukuran  timbangan  agar  mendapatkan  keuntungan dari barang yang dijualkan tersebut (Noviani, 2019). Selain itu para pelaku usaha merasa enggan melakukan tera ulang secara berkala, sehingga para pelaku usaha masih saja menggunakan alat ukur/takar/timbang dan perlengkapannya (Samsul, 2015).
Untuk melindungi kepentingan konsumen (Ismail & Heriyanto, 2013), hendaknya konsumen yang  merasa  dirugikan  dapat  melaporkannya  kepada  balai  metrologi  terdekat.  Adapun  alur pengaduannya dapat dilihat pada Gambar 1.
Penerimaan  pengaduan  dari  masyarakat  selanjutnya  akan  ditindaklanjuti  oleh  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  yang  bertujuan untuk  untuk  melindungi  kepentingan  umum  atau  konsumen  melalui  jaminan  ketepatan  hasil pengukuran.  Dimana  tugas  ini  diberikan  kepada  PPNS  di  bidang  Metrologi  Legal.  Tugas  dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu melakukan penyidikan tindak pidana metrologi legal  apabila  ditemukan  alat-alat  ukur/takar/timbang  dan  perlengkapannya  yang  tidak  bertanda tera sah yang berlaku dan digunakan untuk berdagang atau melayani umum, maka petugas atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberikan penyuluhan agar tidak menggunakan alat ukur yang tidak bertanda sah yang berlaku dan segera ditera ulang ke Balai Metrologi terdekat (Megawati, 2014).
Gambar  2  menjelaskan  bahwa  kegiatan  pengawasan  memang  dilakukan  secara  berkala berdasarkan  surat  tugas  yang  diberikan,  sehingga  dari  pengawasan  tersebut  jika  pada  lokasi pengawasan  seperti  pasar,  toko,  warung,  supermarket,  SPBU, SPBE, perusahaan,  dan  lain-lain (Syamsudin, 2021) yang menggunakan  alat ukur tidak ditemukan pelanggaran Undang-undang Metrologi Legal tetap didata alat ukurnya yang  diperiksa dan dibuatkan laporan yang nantinya akan diserahkan kepada kasi Wasmet, sedangkan jika pada pelaksanaan pengawasan ada temuan pelanggaran undang-undang Metrologi Legal, maka dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan pada  pelanggaran  Undang-Undang  Metrologi  Legal  dan  alat  ukur  tersebut  diamankan  dengan memberikan  tanda  terima  dan  surat  panggilan,  setelah  itu  dilakukan  pemeriksaan  serta pemberkasan  sesuai  dengan  Hukum  Acara  dan  Perkap  Nomor  6  Tahun  2011  oleh  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  Metrologi  Legal.  Pada  fase  ini  PPNS  melakukan  penyidikan apakah  kasus  yang  dihadapi  ringan  atau  berat.  Jika  ringan  maka  cukup  dilakukan  pembinaan
dengan  membuat  surat  pernyataan  dan  dilakukan  peneraan  ulang  terhadap  pelaku  usaha  yang melanggar. Jika kasusnya berat dalam pelanggarannya, setelah dilakukan penyidikan oleh PPNS Metrologi  Legal  maka  selesai  proses  diteruskan  ke  Penuntut  Umum  melalui  POLRI  (Korwas PPNS) dan dilakukan persidangan di pengadilan.

## 2. Aspek Non-Penal dalam Mencegah Tindak Pidana di Bidang Metrologi Legal
Barda  Nawawi  Arief  mengatakan  bahwa  Efektivitas  mengandung  kata  “keefektifan” pengaruh  atau  efek  keberhasilan  atau  kemanjuran/kemujaraban  (Arief,  2007).  Selain  itu  M. Effendi  juga  mengatakan  bahwa  efektivitas  merupakan  tercapainya  tujuan  atau  sasaran  yang telah ditentukan. Sehingga dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu takaran/kriteria bagi suatu kebijakan dikatakan berhasil atau tidak jika dilihat dari keefektifan kebijakan tersebut.
Pidana  penjara  bagi  masyarakat  memang  sudah  tidak  asing  lagi,  bagi  mereka  yang melakukan  kesalahan  salah  satu  pidana  yang  banyak  dijatuhi  adalah  pidana  penjara  (Kholiq, Arief, & Soponyono, 2015). Tidak sedikit tindak pidana ringan pun mendapatkan pidana penjara. Hal ini seperti lupa akan fungsi hukum pidana sebenarnya, menurut Sudarto bahwa fungsi utama dari hukum pidana adalah Ultimum remidium yakni obat terakhir yang mana apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan (Sudarto, 2018).
Undang-undang  metrologi  legal  merupakan  salah  satu  bentuk  peraturan  perundang- undangan  hukum  administrasi.  Hal  ini  dikatakan  karena  bidang  hukum  administrasi  dapat mencakup  ruang  lingkup  yang  sangat  luas  salah  satunya  mengenai  perlindungan  konsumen. Bidang hukum administrasi dikatakan sangat luas karena “hukum administrasi” (“ administrative law ”) merupakan “seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang,  peraturan-peraturan,  perintah,  dan  keputusan-keputusan  untuk  melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan” (Arief, 2013). Hukum pidana administrasi dapat dikatakan juga sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran hukum  administrasi.  Oleh  karena  itu  pada  hakikatnya  pidana  administrasi  adalah  bentuk  dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum administratif. Salah  satunya  yaitu  undang-undang  metrologi  legal  yang  memuat  bab  mengenai  ketentuan pidana.
Undang-undang  metrologi  legal  merupakan  bentuk  pelaksanaan  dari  hukum  administrasi atau  termasuk  dalam  bagian  kebijakan  hukum  pidana (penal  policy) .  Namun  apakah  undang- undang  metrologi  legal  yang  memuat  bab  mengenai  ketentuan  pidana  penjara  bagi  pelakunya sudah efektif?
Undang-undang metrologi telah merumuskan ketentuan pidana, hal ini diatur dalam BAB IX Pasal  32  s/d  Pasal  35  Undang-Undang  No  2  Tahun  1981  tentang  Metrologi  Legal.  Kebijakan penggunaan sanksi pidana pada undang-undang administrasi sangat penting, mengingat semakin berkembangnya jaman, kejahatan administrasif juga melalui perkembangan yang tadinya hanya pelanggaran  administrasi  ringan  dapat  merambah  pada  kejahatan  pidana  seperti,  perbuatan curang sampai pada penipuan terhadap konsumen.
Roeslan  Saleh  menjelaskan  beberapa  alasan  diperlukannya  sanksi  pidana  pada  setiap peraturan  perundang-undangan  sebagai  berikut  (Arief,  2010):  1)  Hukum  Pidana  tidak mempersoalkan  pada  tujuan  yang  ingin  dicapai,  melainkan  mengenai  persoalan  seberapa  jauh menggunakan paksaan itu untuk mencapai tujuan. Persoalan tidak terletak pada hasil melainkan pada pertimbangan antara nilai dari hasil tersebut dan nilai dari batasan berdasarkan kebebasan masing-masing  sesuai  batasannya;  2)  Adanya  usaha-usaha  dalam  perbaikan  yang  tidak mempunyai  arti  sama  sekali  bagi  sistem  hukum,  dan  selain  itu  harus  tetap  ada  reaksi  atas pelanggaran norma yang sudah dilakukan dan tidak dapat dibiarkan; dan, 3) Adanya pidana tidak saja  ditujukan  pada  penjahat,  melainkan  untuk  masyarakat  supaya  menaatinya  dan  tidak melakukan kejahatan.
Seperti  yang  dikutip  dari  buku  karya  Barda  Nawawi  yang  berjudul  “Kebijakan  Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara” bahwa menurut Periksa Thomas R. Dye efektivitas sering dijadikan sebagai tolok ukur untuk memberikan dasar pembenaran  pada suatu  sanksi  pidana  dilihat  sebagai  sesuatu  yang  masuk  akal  dari  politik  kriminal.  Dengan demikian ukuran rasional diletakkan pada keberhasilan dalam mencapai tujuannya.
Menentukan keefektifan suatu pidana penjara tidak hanya dilihat berdasarkan penerapannya melainkan juga sistem penegakan hukumnya juga. Berdasarkan kutipan  dalam buku Pengantar Pidana Administrasi, untuk mengukur efektivitas suatu sanksi pidana, maka perlu diperhitungkan beberapa faktor sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu: a) Ciri khas atau karakteristik dari sanksi itu sendiri; b) Tanggapan masyarakat; c) Berapa lama sanksi pidana; d) Reaksi  seseorang  yang  terkena  sanksi;  e)  Adanya  potensi  dari  masyarakat  seuai  dengan kebudayaan  pada  tiap-tiap  masyarakat;  f)  Pengendalian  dan  pengawasan  untuk  pelaku  yang terkena sanksi negatif; dan, g) Dukungan masyarakat (Maroni, 2013).
Menurut Antony Allot,  sistem  hukum  itu  bertujuan (a purposive system) . Oleh  karena itu, untuk  mengukur  keefektifan  dari  sistem  hukum  harus  dilihat  seberapa  jauh  sistem  hukum  itu dapat mewujudkan tujuannya (Anthony Allot,1980). Apabila yang menjadi tujuan adalah aspek pokok dari tujuan pemidanaan, maka suatu pidana disebut efektif jika mencapai dua aspek pokok yaitu terkait perlindungan masyarakat dan  perbaikan pelaku tindak pidana. Pada penelitian ini penulis  mencoba  meneliti  keefektifan  pidana  penjara  pada  metrologi  legal  dilihat  dari  sudut kepentingan masyarakat.
Keefektifan  suatu  peraturan  perundang-undangan  terjadi  apabila  undang-undang  tersebut dilihat dari  aspek pokok yang mengutamakann  pada keperluan masyarakat, maka suatu pidana metrologi legal efektif apabila pidana itu sebanyak mungkin dapat mencegah para pelaku usaha melakukan kejahatan (Amboro & Persyadayani, 2021).
Sehingga  kriteria  efektivitas  dapat  dilihat  dari  seberapa  jauh  kejahatan  itu  dapat  ditekan, baik secara kuantitatif (banyaknya) maupun secara kualitatif (kebermanfaatan). Secara kuantitatif jelas dilihat dari banyaknya pelaku usaha tindak pidana metrologi legal yang melanggarnya, baik dalam pelanggaran yang dilakukan sekali maupun yang dilakukan berulang (recidivise) , namun aspek  kuantitas  ini  tidak  dapat  diukur  suatu  peraturan  berjalan  efektif  jika  hanya  dilihat  dari nilai/banyaknya pelaku  yang melakukan tindak  pidana metrologi legal, tetapi yang diutamakan adalah  dilihat  dari  aspek  kualitasnya  yaitu  apakah  pidana  penjara  dapat  mengurangi  tindak pidana dengan menekankan pada pencegahan agar orang lain tidak melakukan tindak pidana.
Dalam  pencegahan  agar  orang  lain  untuk  tidak  melakukan  tindak  pidana  metrologi  legal, Undang-undang  No  2  Tahun  1981  tentang  Metrologi  Legal  menggunakan  suatu  kebijakan kriminal  (kebijakan  penanggulangan  kejahatan)  “penal”  dan  “non  penal”.  Jalur  “penal”  dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi pidana dalam bab IX Pasal 32 s/d Pasal 35.
Di  dalam  Pasal  32  disebutkan  “dipidana  penjara  selama-lamanya  1  (satu)  tahun  dan  atau denda  setinggi-tingginya  Rp.  1.000.000”,  bahwa  seorang  hakim  akan  menjatuhkan  hukuman tidak akan melenceng dari ketentuan pidana yang sudah diatur. Dalam pasal tersebut disebutkan setinggi-tingginya  1  tahun  itu  artinya  hakim  tidak  akan  mungkin  memberikan  hukuman  lebih dari satu tahun dan denda lebih dari Rp. 1.000.000,-. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim juga harus  melihat  unsur-unsurnya  terlebih  dahulu  yang  sudah  dijelaskan  dalam  perbuatan  yang dilarang di undang-undang yang mengaturnya. Apakah unsur tersebut masuk dalam suatu tindak pidana atau pelanggaran.
Selain itu, penerapan pada penyimpangan pelaku dapat dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang  berlaku.  Sanksi  tersebut  diberikan  untuk  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap standardisasi. Sanksi tersebut memiliki dua kategori yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Dalam  ketentuan  pidana  yang  tercantum  dalam  pasal  32  ayat  (1)  dan  (2)  merupakan kejahatan,  sedangkan  pada  pasal  32  ayat  (3)  disebut  dengan  pelanggaran  karena  yang  disebut
dengan pelanggaran yaitu semua barang dalam keadaan terbungkus memberitahukan mengenai ukuran  atau  berat  bersih  barang  tersebut  dengan  mencantumkan  lambang  satuan  yang  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Misalnya  pada  suatu  barang  dinyatakan berat  bersih  barang  tersebut  50  g  (gram).  Maka  dalam  penulisan  lambang  satuan  harus menggunakan  huruf  kecil,  begitu  pula  dengan  satuan  meter  (m),  kilogram  (kg),  sekon  (s)  dan lain-lain.
Tindak pidana Metrologi legal merupakan tindak pidana biasa karena jika kita lihat ancaman pidanya  hanya  1  (satu)  tahun (Megawati,  2016).  Jika  perkara  tersebut  masuk  dalam  peradilan, maka  prosesnya  berupa  pidana  singkat  (PS)  yaitu  proses  peradilan  yang  dilakukan  secara singkat.  Dimana  hakim  akan  memberikan  sanksi  sesuai  dengan  undang-undang  yang mengaturnya. Dalam mengambil putusan, hakim juga akan melihat dari unsur-unsurnya, apakah perbuatan  tersebut  masuk  dalam  tindak  pidana  atau  tidak,  dan  setelah  melihat  unsur-unsurnya hakim  mengambil  kesimpulan  sesuai  undang-undang  yang  mengaturnya  apakah  perbuatan tersebut termasuk kejahatan atau pelanggaran, karena penjatuhan hukumannya berbeda.
Sedangkan sanksi administratif adalah  sanksi tambahan yang bersifat  administratif. Sanksi ini  dikenakan  oleh  pelanggar  yang  melanggar  undang-undang  atau  peraturan  di  bidang standardisasi, contohnya sanksi skoring dengan jangka waktu tertentu dan sanksi pencabutan izin penggunaan  hak  usaha.  Agar  menjamin  standardisasi  yang  baik,  maka  sanksi  yang  berkaitan dengan pelanggaran undang-undang akan diberikan oleh instansi teknis dan pemerintah daerah. Sedangkan  sanksi  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  persyaratan  akan  diberikan  oleh  Komite Akreditasi Nasional terhadap lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
Selain penerapan sanksi yang diputus oleh hakim, dinas perindustrian dan perdagangan juga melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  di  bidang  metrologi  yang  tujuannya  untuk  melindungi konsumen  melalui  jaminan  keakuratan  hasil  pengukuran.  Dimana  tugas  ini  diberikan  kepada PPNS  di  bidang  Metrologi  Legal.  Tugas  dan  wewenang  PPNS  yaitu  melakukan  penyidikan terhadap tindak pidana di bidang metrologi legal apabila ditemukan alat ukur/takar/timbang dan perlengkapannya tidak bertanda tera yang sah yang berlaku dan digunakan untuk berdagang atau melayani  umum,  maka  petugas  atau  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  memberikan penyuluhan agar tidak menggunakan alat ukur/takar/timbang yang tidak bertanda sah dan segera ditera ulang ke Balai Metrologi terdekat.
Berbeda dengan undang-undang yang lainnya bahwa dalam pelaksanaannya metrologi legal sendiri  mempunyai  badan  pengawas  sendiri  karena  metrologi  masuk  pada  ranah  perlindungan konsumen  yang  diawasi  langsung  oleh  dinas  perdagangan.  Dinas  perdagangan  mempunyai wewenang untuk mengawasi baik secara preventif dan represif para pedagang/pelaku untuk tetap patuh  Jalur  “non  penal”  terlihat  dengan  adanya  upaya  melakukan  perlindungan  konsumen melalui:  1)  Pembinaan  dan  pengawasan  dilakukan  oleh  dinas  perindustrian  dan  perdagangan yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS);  2)  Adanya  sanksi  administratif, sanksi  ini  dikenakan  oleh  pelanggar  yang  melanggar  undang-undang  atau  peraturan  di  bidang standardisasi, contohnya sanksi skoring dengan jangka waktu tertentu dan sanksi pencabutan izin penggunaan  hak  usaha.  Agar  menjamin  standardisasi  yang  baik,  maka  sanksi  yang  berkaitan dengan pelanggaran undang-undang akan  diberikan  oleh instansi teknis dan pemerintah daerah sedangkan  sanksi  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  persyaratan  akan  diberikan  oleh  Komite Akreditasi Nasional terhadap lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
Dalam penerapannya dinas perdagangan sering melakukan pengecekan secara berkala atau melakukan  sidak  pada  pasar  tradisional.  Jika  dalam  pengecekan  tersebut  terdapat  pelaku usaha/pedagang  ditemukan  alat  ukur/takar/timbang  dan  perlengkapannya  tidak  sesuai  dengan ketentuan  tera  maka  pelaku  usaha  tersebut  PPNS  melakukan  penyuluhan  agar  tidak
menggunakan  alat  ukur  bertanda  tera  tidak  sah  yang  berlaku  dan  segera  ditera  ulang  ke  Balai Metrologi terdekat.
Sedikitnya  pidana  penjara  bagi  pelaku  tindak  pidana  di  bidang  metrologi  legal  tidak membuat  bahwa  Undang-Undang  Metrologi  Legal  tidak  menerapkannya,  keefektifan  pidana penjara pada pelaku tindak pidana metrologi legal tidak dikur berdasarkan kuantitas banyaknya yang  mendapatkan  pidana  penjara,  melainkan  pada  permasalahan  ini  bahwa  tindak  pidana metrologi legal lebih menitikberatkan pada aspek kualitasnya yaitu seberapa jauh pidana tersebut dapat  mencegah  orang  lain  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  curang  dengan  diberikannya pengawasan dan penyuluhan (Hendrik, 2008).
Menurut  Donald  R.  Taft  dan  Ralph  W.  England,  ditegaskan  bahwa  hukum  hanya  sebagai sarana kontrol sosial. Kebiasaan, norma yang hidup dalam masyarakat merupakan sarana yang lebih  efisien  dan  bermanfaat  dalam  mengatur  tingkah  laku  manusia  daripada  sanksi  hukum (Arief, 2013).
Sehingga dapat disimpulkan jika banyak atau rendahnya kejahatan itu tidak bisa dikatakan sebagai  ukuran  dari  keefektifan  suatu  pidana  penjara.  Melainkan  dilihat  dari  aspek  yang mengutamakan  pada  tujuan  untuk  memulihkan  keseimbangan  masyarakat.  Sehingga penyelesaian  menggunakan  jalur  non  penal  seperti  adanya  pengawasan  dan  pembinaan  oleh dinas  perindustrian  dan  perdagangan  sub  bidang  kemetrologian  diharapkan  dapat  menjadi kriteria  untuk  mengetahui  telah  berlangsungnya  keseimbangan  pada  masyarakat  antara  lain masyarakat sadar hukum dan tertib hukum.

## Gambar 1. Alur Pengaduan oleh Masyarakat Kepada Balai Metrologi
Sumber: Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tera dan Tera Ulang UUTP,
Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang dalam keadaan Terbungkus
Gambar 2. Alur Sistem Pengawasan UUTP dan BDKT Seksi Pengawasan

## Kemetrologian
Sumber: Disperindag kota Semarang

## D.   Simpulan dan Saran
Berdasarkan  uraian  dari  bab-bab  sebelumnya  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  mekanisme pengaduan  melalui  balai  metrologi  dinas  perindustrian  dan  perdagangan  yang  kemudian  akan ditindaklanjuti  menggunakan  pengawasan  dan pembinaan  oleh Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil. Dari  hasil  pengawasan  dan  pembinaan  tersebut  didapat  hasil  adanya  temuan  kecurangan  atau tidak.
Keefektifan  suatu  peraturan  perundang-undangan  terjadi  apabila  undang-undang  tersebut dilihat  dari  aspek  pokok  yang  mengutamakan  pada  kepentingan  masyarakat,  maka  pidana  di bidang  metrologi  legal  efektif  apabila  pidana  tersebut  dapat  mencegah  para  pelaku  usaha melakukan kejahatan. Jadi kriteria efektivitas dapat dilihat dari berapa jauh kapasitas kejahatan itu  dapat  ditekan,  baik  secara  kuantitatif  (banyaknya  kejahatan)  maupun  secara  kualitatif (kebermanfaatan).  Tindak  pidana  di  bidang  metrologi  legal  lebih  menitikberatkan  pada penjatuhan non penal yaitu dengan pengawasan dan pembinaan bagi para pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  I.  M.  A.  S.,  Utama,  I.  M.  A.,  &  Dahana,  C.  D.  (2018).  Pelaksanaan  Undang-Undang Metrologi  Legal  Terkait Pembiayaan  Tera Dan  Tera  Ulang  Oleh  Dinas  Perindustrian  Dan Perdagangan Kota Denpasar. Kertha Negara :  Journal Ilmu Hukum , 6 (5),  1–15. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/43506
Amboro,  F.  Y.  P.,  &  Persyadayani,  L.  (2021).  Efektivitas  Pelaksanaan  Pengawasan  Metrologi Legal Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah di Kota Tanjungpinang. Journal of Law and Policy Transformation , 6 (1), 120–139. Retrieved from
https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/4948
Ardianto, R., & Oktriana, B. (2021). The Behaviour of Consumer and Strategy of Development of  Legal  Metrology  Performance. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian
Journal of Development Planning , 5 (2), 205–229. https://doi.org/10.36574/jpp.v5i2.200
Arief,  B.  N.  (2007). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan (1st ed.). Jakarta: Kencana.
Arief,  B.  N.  (2010). Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana Penjara . Yogyakarta: Genta Publishing.
Arief, B. N. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Barus,  D.  M.  B.,  Siregar,  S.  A.,  &  Rogers,  M.  (2022).  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1981  Tentang  Metrologi  Legal  Pada  Dinas  Perindustrian  Dan  Perdagangan Kabupaten Karo. Jurnal Retentum , 3 (1), 268–290. Retrieved
from http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/1364
Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hariyanto,  D.  R.  S.,  &  Sugama,  I.  D.  G.  D.  (2021).  Efektivitas  Pemenjaraan  Ditengah  Ide Pemidanaan  Dengan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana (Udayana Master Law Journal) , 10 (2), 404–415.
https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p15
Hendrik, K. (2008). Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam pemeriksaan perkara tindak pidana metrolog legal . Universitas Sebelas Maret.
Hoefnagels, G. P. (1973). The Other Side of Criminology . Kluwer.
Ismail,  I.,  &  Heriyanto,  M.  (2013).  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Bidang  Perindustrian. Jurnal  Demokrasi  Dan  Otonomi  Daerah , 11 (2),  117–122.  Retrieved  from https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/1922/1891
Kania, D. (2014). Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum , 3 (2), 19–28. https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11088
Kholiq, A.,  Arief,  B.  N.,  &  Soponyono,  E.  (2015).  Pidana Penjara  Terbatas : Sebuah  Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia. Law Reform , 11 (1), 100–112. https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15759
Maroni,  M.  (2013). Pengantar  Hukum  Pidana  Administrasi .  Bandar  Lampung:  CV  Anugerah Utama Rahaja.
Megawati,  W.  (2014). Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Metrologi Legal Di Kota Semarang . Universitas Islam Sultan Agung.
Megawati,  W. (2016).  Kebijakan Hukum Pidana  Dalam Menanggulangi  Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Metrologi Legal. Dinamika Hukum , 17 (2), 58–66. https://doi.org/10.35315/DH.V17I2.7187
Noviani,  N.  (2019). Sistem  pelayanan  kemetrologian  oleh  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Kota Palangka Raya (Studi di pasar kahayan Palangka Raya) . IAIN Palangka Raya.
Raranta, O. E., Pangkerego, O. A.,  & Taroreh,  H. (2020). Kajian  Yuridis Terhadap  Penerapan Pasal  382  Bis  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Tentang  Perbuatan  Curang. Lex Crimen , 9 (2), 199–206. Retrieved from
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/29859
Samsul,  I.  (2015).  Penegakan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Melalui  Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam  Era Otonomi Daerah. Negara Hukum:  Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan , 6 (2), 169–186. Retrieved from
https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/253
Sudarto, S. (2018). Hukum Pidana 1 (Revisi). Semarang: Yayasan Sudarto.
Syamsudin,  S.  (2021).  Pelaksanaan  Tera/  Tera  Ulang  Oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT). Metrologi  Legal  Kota  Pontianak  Di  Pasar  Kemuning  Dalam  Mewujudkan  Perlindungan Konsumen  Terhadap  Kebenaran  Timbangan  Bukan  Otomatis  (Timbangan  Pegas). Jurnal Fatwa Hukum , 4 (2). Retrieved from https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/47372