## Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun ………………………………. (Emma Paelongan)

## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN KUTAI BARAT
Emma Paelongan 1 1 Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi : jurnal.adm.reform.mianunmul@gmail.com
Abstract
The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the  Financial  Assistance  To  Village  (ADK)  Program  as  well  as  being inhibiting.  The  analysis  used  is  the  concept  of  data  analysis  interactive proposed by  Miles,  Huberman  and  Saldana  states in  qualitative  research, data  analysis  performed  by  condensation,  data  presentation  and conclusion/verification.  The  study  concluded  that  the  implementation  of the  ADK  Policy  relating  to  communications  between  actors  in  the implementation of ADK done through socialization conducted by a team of district  to  district  level  and  consistency  in  the  achievement  of  the message/command  policy.  But  some  things  related  to  the communication/dissemination to the public about its policies ADK has not been done by the implementor.
Keyword: financial, village, implementation Abstrak Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) serta yang menjadi penghambatnya. Analisis yang dipergunakan adalah konsep analisis  data  interaktif  yang  dikemukakan  oleh  Miles,  Huberman  dan Saldana  yang  menyatakan  dalam  penelitian  kualitatif,  analisis  data dilakukan  melalui  kondensasi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi  Kebijakan  ADK  yang  berkaitan  dengan  komunikasi    antar aktor  dalam  pelaksanaan  ADK  dilakukan  melalui  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  Tim  Kabupaten  ke  tingkat  Kecamatan  dan  konsistensi dalam  pencapaian  pesan/perintah  kebijakan.  Namun  beberapa  hal  yang berkaitan  dengan  komunikasi/sosialisasi  kepada    masyarakat    mengenai kebijakan  ADK belum dilakukan oleh para implementor. Kata Kunci : dana, kampung, implementasi

## Pendahuluan
Harapan  pokok  dari  program  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK)  adalah pencapaian  program  yang  tepat  waktu,  tepat  sasaran  dan  akuntabel.  Di dalam  pelaksanaan  bantuan  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK)  di  Kabupaten Kutai  Barat  masih  terdapat  beberapa  permasalahan.    Khususnya  yang berkaitan  dengan  tata  cara  pelaporan  pengelolaan  bantuan  keuangan Kampung.  Berdasarkan  observasi  awal  penelitian  ini,  penulis  melihat beberapa pokok persoalan yang terjadi dalam program kebijakan ini. Secara umum,  permasalahan  dalam  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK) dijumpai  juga  pada  kemampuan  pengelola  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK) baik  dari  unsur  pemerintah  desa  maupun  lembaga  kemasyarakat  di
Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang belum baik.
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  Alokasi Dana Kampung (ADK),  Kepala Kampung    juga  tidak  melibatkan  lembaga-lembaga  kemasyarakatan Kampung.  Kegiatan  dalam  bantuan  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK)  dibidang pemberdayaan  masyarakat  lebih  banyak  ditangani  oleh  Kepala  Kampung. Disamping  itu  hal  yang  paling  penting  dari  itu  juga  adalah  proses penyelesaian  administrasi  kegiatan  juga  sering  terlambat,  sehingga  sering terjadi  keterlambatan  dalam  pencairan  bantuan  Alokasi  Dana  Kampung (ADK) pada tahap berikutnya.
Pada  pelaksanaannya kebijakan Alokasi Dana Kampung Tahun 2014 dari 16 Kecamatan yang ada  di Kabupaten Kutai Barat terdapat 93 kampung yang  tidak  melakukan  SPJ  terdiri  dari  87  Kampung  yang  belum menyampaikan  Pertanggungjawaban  tahap  II  dan    6  Kampung  yang  tidak menyampaikan  pertanggungjawaban  tahap  I  serta  tidak  mencairkan  dana ADK  tahap  II.  Hal  inilah  yang  menjadi  kendala  dasar  sehingga  ADK  di Kabuaten  Kutai  Barat  tidak  berjalan  sebagaimana  harapan  Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Berpijak  pada  uraian  permasalah  tersebut  penulis  tertarik  mengkaji lebih  mendalam  terhadap  Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Kampung (ADK) Di Kabupaten Kutai Barat.

## Kerangka Teori Implementasi Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  selalu  mengandung  setidak-tidaknya  tiga  komponen dasar,  yaitu  tujuan  yang  jelas,  sasaran  yang  spesifik,  dan  cara  mencapai sasaran    tersebut.    Komponen    yang    ketiga    biasanya    belum    dijelaskan secara  rinci  dan  birokrasi  yang  harus  menerjemahkannya    sebagai  program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan  dari  mana  dana  diperoleh,  siapa  kelompok  sasarannya,  bagaimana program  dilaksanakan    atau    bagaimana    ssstem  manajemennya    dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994:15).
Implementasi  kebijakan, sesungguhnya  bukanlah  sekedar  bersangkut paut  dengan  mekanisme  penjabaran  keputusan-keputusan  politik  ke  dalam prosedur-prosedur  rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada   itu,   ia   menyangkut   masalah   konflik,   keputusan   dan   siapa   yang memperoleh  apa  dari  suatu  kebijakan  (Grindle,  1980).  Mengenai  hal  ini Wahab  (2002: 59)  menegaskan  bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan aspek  penting  dari  keseluruhan   proses  kebijakan.   Oleh  sebab  itu  tidak berlebihan  jika  dikatakan  implementasi  kebijakan  merupakan  aspek  yang penting  dari  keseluruhan  proses  kebijakan.  Bahkan  Udoji  (dalam  Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa pelaksanaan  kebijakan  adalah sesuatu   yang penting,      bahkan      jauh      lebih      penting      daripada      pembuatan  kebijakan.

## Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun ………………………………. (Emma Paelongan)
Kebijakan-kebijakan  akan  sekedar  berupa  impian  atau  rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplemantasikan.
Menurut  Michael  Howlett  dan  Ramesh  (1995:153)  mengenai implementasi  kebijakan,  menerangkan  bahwa  setelah  masalah  publik ditentukan,  maka itu merupakan  jalan menuju agenda kebijakan,  bermacam pilihan   telah   ditentukan   untuk   memecahkannya,   dan   pemerintah   telah membuat   beberapa   pilihan   dari   alternatif   tersebut,  yang   menempatkan keputusan  menjadi  pelaksanaan,  implementasi  kebijakan  merupakan  proses dari  sebuah  program  atau  kebijakan  dilaksanakan;  yang  ditandai  dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan.
Senada  dengan  apa  yang  dikemukakan  para   ahli  diatas,  Winarno (2002:29) mengemukakan  bahwa  ”suatu  program  kebijakan  akan  hanya menjadi  catatan-catatan  elit  saja  jika  program  tersebut  tidak dimplementasikan”.  Artinya, implementasi  kebijakan merupakan  tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang  telah  diambil  sebagai  alternatif  pemecahan  masalah  harus diimplementasikan,  yakni  dilaksanakan  oleh  badan-badan  administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
Metter  dan  Horn  (1975:6)  mendefinisikan  implementasi  kebijakan sebagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  publik  maupun  swasta  baik  secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.
Pandangan lain mengenai implementasi  kebijakan dikemukakan  oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994:139), didefinisikan sebagai  “keseluruhan  dari  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan kebijakan”.    Sementara    Mazmanian    dan  Sabatier    (Wibawa    dkk,  1986:21) menjelaskan    bahwa  mempelajari    masalah  implementasi    kebijakan  berarti berusaha  untuk  memahami  apa  yang  senyata-nyata  terjadi  sesudah suatu program  diberlakukan  atau  dirumuskan  yakni  peristiwa-peristiwa  dan kegiatan-kegiatan    yang    terjadi    setelah    proses    pengesahan    kebijakan negara,  baik  itu  usaha  untuk  mengadministrasikannya  maupun  usaha-usaha untuk  memberikan  dampak  tertentu  pada  masyarakat  ataupun  peristiwa- peristiwa. Sedangkan  Wibawa  (1992:5), menyatakan  bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.
Pandangan  tersebut  di atas menunjukkan bahwa  proses implementasi kebijakan  tidak hanya menyangkut  perilaku badan-badan  administratif  yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan  menyangkut  lingkaran  kekuatan-kekuatan politik,  ekonomi  dan  sosial  yang  langsung  atau  tidak  dapat  mempengaruhi perilaku  dari  semua  pihak  yang  terlibat,  dan  pada  akhirnya  membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan ( intended ) maupun dampak yang tidak diharapkan ( spillover/negatif effects ).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan menggunakan  konsep  analisis  data  interaktif  yang  dikemukakan  oleh  Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) yang menyatakan dalam penelitian kualitatif, analisis  data  dilakukan  melalui  3  (tiga)  jalur  kegiatan  yang  terjadi  secara bersamaan  yaitu  kondensasi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan data hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan ADK di  Kabupaten  Kutai  Barat  telah  terpenuhi,  yaitu  semua  Kampung  dapat melaksanakan kebijakan ADK. Namun jika pelaksanaan ini dikaitkan dengan dengan pernyataan Van Metter dan Van   Horn   dalam   Winarno (2002:102) yang      menyatakan  bahwa  implementasi  publik  sebagai  tindakan-tindakan yang  dilakukan  oleh  individu-individu  (atau  kelompok-kelompok) pemerintah  maupun  swasta  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
Jika  dikaitkan  dengan  hasil  penelitian  ini,  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pencapaian  tujuan  ADK  di  Kabupaten  Kutai  Barat  yaitu  peningkatan penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan, pencapaian  tujuan  ini telah  terlaksana  secara  optimal.  Pencapaian tujuan ini  menjadi  optimal  dikarenakan  Kampung-Kampung  di  wilayah  Kabupaten Kutai  Barat  adalah  Kampung  yang  dikategorikan  miskin  sehingga  sangat membutuhkan  bantuan  dana  guna  peningkatan  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Walaupun  pencapaian  tujuan  ini  belum  berjalan  secara  optimal, karena  perangkat  Kampung  yang  ada  hanya  dilibatkan  dalam  penyusunan rencana  kegiatan  sedangkan  dalam  pelaksanaan  dan  pengendalian  tidak  di optimalkan pelibatannya bahkan tidak sama sekali. Kondisi tersebut terlihat dari hasil temuan penelitian ini.

## Komunikasi
Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik salah satu faktor yang  menentukannya  adalah  komunikasi,  karena  komunikasi  adalah jembatan  emas  untuk  menuju  suksesnya  sebuah  kebijakan  yang  telah dilaksanakan.    Menurut    Edward    III    (1980)    ada  3  hal  yang  diperhatian dalam  proses  komunikasi  yaitu  transmisi, clearity,  consistency .  Berdasarkan hal  tersebut,  komunikasi  antar  aktor  di  dalam  penelitian  ini  terhadap pelaksanaan  ADK  di  Kabupaten  Kutai  Barat  ada  beberapa  hal  yang  telah terindentifkasi yaitu :
a) Adanya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Tim  Kabupaten  ke  tingkat Kecamatan.
b) Adanya  konsistensi  dalam  pencapaian  pesan/perintah  kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

## Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun ………………………………. (Emma Paelongan)
Namun  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan  komunikasi/sosialisasi kepada  masyarakat  mengenai  kebijakan  ADK belum  dilakukan oleh para tim pelaksana ADK. Hal ini berakibat pada tingkat pemahaman   masyarakat terhadap  ADK  di  kawasan  Kabupaten  Kutai  Barat  menjadi  tidak  maksimal sesuai  dengan  harapannya.  Kondisi  ini  akan  berakibat  pada  sulitnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADK maupun dalam pengawasan kegiatannya.  Hal ini  juga  sejalan   dengan   pendapat   Robbins   (2006:392) yang  menyatakan  bahwa  komunikasi  menjalankan  empat  fungsi  utama didalam  kelompok  atau  organisasi  yaitu  pengendalian,  motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi.

## Sumberdaya
Peran  penting  sumberdaya  yang  ada  dalam  implementasi  kebijakan pada  sektor  publik  disampaikan  oleh  Hessel  (2003:55)  yang  menyatakan bahwa komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para tim pelaksana kekurangan sumberdaya yang perlu  untuk  menjalankan  kebijakan,  implementasi  adalah  mungkin  menjadi tidak efektif. Kemudian sejalan dengan pendapat tersebut, Islamy (1998:34) mengatakan  bahwa  pentingnya  kesiapan  agen  pelaksana  atau  sumberdaya dalam melaksanakan  suatu kebijakan   tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para  pelaksana  harus disuplai dengan resources yang cukup,  seperti human  resources (staf  dalam  jumlah  dan  kualifikasi  yang memadai  dengan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kewenangan  dan tanggung jawabnya), financial resources,  technolo-gical  resources, maupun psychological resources .
Hasil  penelitian  ini  dikaitkan  dengan  hubungan  sumberdaya  dengan pelaksanaan  ADK  di  Kabupaten  Kutai  Barat,  terdapat  beberapa  hal  yang menjadi temuan penelitian ini yaitu :
a) Kemampuan  pelaksana  kebijakan ADK  dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADK.
b) Kelengkapan  sarana/prasarana  Kampung  dalam  mendukung kebijakan ADK.
c) Terdapat  dukungan  masyarakat  terhadap  kebijakan  ADK  berupa tenaga dan material.
Sedangkan hal lain yang kurang mendukung dari sisi sumberdaya ini adalah  rendahnya  pendidikan  para  pelaksana  ADK,  sehingga  pemahaman pelaksana  mengenai  ADK kurang.

## Sikap Pelaksana
Peran  penting  dari  sikap  pelaksana  dalam  implementasi  suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel (2003:90) yang menyatakan bahwa jika  para  implementor    memperhatikan    terhadap  suatu  kebijakan    khusus, maka  dimungkinkan  bagi  pelaksana  untuk melakukan  sebagaimana  yang dimaksudkan  para  pembuat keputusan.
Namun  ketika  sikap  atau  perspektif  pelaksana ini berbeda dari para pembuat  keputusan,  proses    mengimplementasikan  sebuah  kebijakan menjadi  secara  pasti  lebih  sulit.  Kemudian  pendapat  Hessel  di  atas menunjukkan    bahwa  meskipun  para  pelaksana  kebijakan  memiliki kemampuan  untuk  melaksanakan  sebuah    kebijakan,    namun    ketika    para pelaksana  tidak  setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan.
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ADK, hasil penelitian terhadap  sikap  pelaksana  terdapat  beberapa  hal  yangmenjadi  temuan penelitian  ini  yaitu  adanya  persepsi  positif  dari  pelaksana  serta  adanya tindakan  dan  langkah-langkah  dari  nyata  dari  pelaksana  ADK,  berupa penyusunan  APBKam  dan  pelaksanaan  kegiatan  operasional  Pemerintahan Kampung dan pemberdayaan masyarakat.

## Struktur Organisasi Pelaksana
Dalam mengimplementasikan sebuah  kebijakan seharusnya   struktur birokrasi   yang   ada   turut   mendukung  dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah  ditetapkan  di  dalam  kebijakan yang    ada,    karena    kebijakan  yang  baik  dan  bagus  dalam  tataran  konsep belum  tentu  berhasil  dan  bermanfaat  sesuai  tujuan  apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan  bila  tidak  memperhatikan    semua    faktor    yang    berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan.
Dari  hasil  penelitian  dalam  hubungan  struktur  organisasi  dengan pelaksanaan ADK, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan penelitian ini yaitu  sudah  terbentuknya  struktur  organisasi  berupa    Tim  Pelaksana  ADK disemua  Kampung,  yaitu  Kepala  Kampung      selaku      Penanggung      jawab Operasional   Kegiatan (PJOK), sekretaris Kampung selaku Penanggung jawab Administrasi  Kegiatan  (PJAK),  Kepala  Urusan  Keuangan  selaku  Bendahara Kampung  dan  dibantu  oleh  Lembaga  Kemasyarakatan  di  Kampung. Sedangkan  hal  –  hal  yang  kurang  optimal  dari  hal  ini  adalah  belum  adanya pembagian  tugas  diantara  Tim  pelaksana  ADK  dan    kurangnya  koordinasi Tim pelaksana ADK di Kabupaten Kutai Barat.

## Faktor  Penghambat  Implementasi  Alokasi  Dana  Kampung  (ADK)  di Kabupten Kutai Barat.
Implemementasi  Implementasi  Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Kampung (ADK)  khususnya  di  Kabupaten  Kutai  Barat  terdapat  kendala  yang  menjadi penghambat pelaksanaan :
1) Kemampuan sumberdaya pelaksana kebijakan Suatu  program  akan  dapat  terimplementasi  dengan  baik  jika  didukung oleh  sumber  daya  yang  memadai,  dalam  hal  ini  dapat  berbentuk  dana, peralatan  teknologi,  dan  sarana  serta  prasarana  lainnya.  Bila  sumber daya  yang  ada  tidak  mendukung  maka  implementasi  program  tersebut nantinya  akan  menemui  kesulitan.  Kemampuan/keahlian  dalam
melaksanakan  proses  impementasi  pun  menjadi  kendala  yang  sering dijumpai.  terutama  menyangkut  implementasi  kebijakan  ADK  di Kabupaten  Kutai  Barat.  Implementasi  Kebijakan  ADK  di  wilayah Kabupaten  Kutai  Barat  melihat  data  yang  ada  bahwa  dari  Rp  28. 500.000.000,- anggaran yang di alokasikan, dana yang terserap sebesar Rp 28.140.000.000,- atau 98,73 %, dana yang tidak terealisasi sebesar Rp 360.000.000,-  atau  1.26  %,  dan  dana  ADK  yang  belum  dipertanggung jawabkan  sebesar  Rp  5.760.000.000,-  atau  20,21  %  dari  nilai  anggaran yang  dikucurkan.  Ini  salah  satu  faktor  penghambat  bahwa  kemampuan pelaksana  dalam  mempertanggungjawabkan  penggunaan  dana  belum maksimal.  Keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, penganggaran,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban penggunaan dana ADK merupakan kewajiban tim pengelola ADK  dalam melaksanakan  implementasi  kebijakan  ADK.    Pengelola  ADK  dituntut mampu dari segi administrasi dalam hal ini  ketepatan penggunaan dan pelaporannya  baik itu realisasi fisik dan keuangan harus sesuai dengan bukti  dilapangan.  20,21%  dana  yang  belum  dipertanggungjawaban menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  implemetasi  ADK  di  Kabupaten Kutai Barat.
2) Kurang berjalannya koodinasi yang baik antar pelaksana kebijakan. Pola komunikasi yang berkembang antar pelaksana ADK  tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan baik karena diantara para pelaksana ADK terbangun rasa saling ketidakpercayaan.
3) Peran  Kepala  Kampung  yang  terlalu  dominan  dan  terkadang mengabaikan  peran  aktor  lain  yang  mestinya  selaras  dan berharmonisasi.  Dalam  Peraturan  Bupati  Kutai  Barat  Nomor  12  Tahun 2014 bahwa Kepala Kampung bertanggungjawab secara penuh terhadap pelaksanaan  ADK,  mengetahui  dan  menyetujui  besaran  pengeluaran keuangan  ADK,  memonitor  dan  mengawasi  pelaksanaan  ADK    yang dilakukan  Tim  pengelola  ADK  Kampung.  Kewenangan  Kepala  Kampung yang  sering  disalah  artikan  dalam  pelaksanaan  ADK  mengakibatkan terabaikannya  peran  aktor  lain  yang  juga  mempunyai  peran  penting dalam implementasi ADK

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  serta  pembahasan  pada  bagian  sebelumnya,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
Komunikasi    antar  aktor  dalam  pelaksanaan  ADK  dilakukan  melalui sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Tim  Kabupaten  ke  tingkat  Kecamatan  dan konsistensi  dalam  pencapaian  pesan/perintah  kebijakan.  Namun  beberapa hal  yang  berkaitan  dengan  komunikasi/sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai    kebijakan  ADK  belum  dilakukan  oleh  para  Pelaksana.  Hal  ini berakibat pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap ADK menjadi tidak maksimal  sesuai  dengan  harapannya.  Kondisi  ini  akan  berakibat  pada
sulitnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  ADK  maupun  dalam pengawasan kegiatannya.
Kemampuan  pelaksana  atau  sumberdaya  kebijakan  ADK  dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADK. Kelengkapan sarana/prasarana Kampung dalam mendukung kebijakan ADK. Kemudian  terdapat  dukungan  masyarakat  terhadap  kebijakan  ADK  berupa tenaga  dan  material.  Sedangkan  hal  lainyang  kurang  mendukung  dari  sisi sumberdaya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADK, sehingga pemahaman  pelaksana  mengenai  ADK kurang.
Sikap pelaksana  kebijakan positif serta adanya tindakan dan langkah- langkah  dari  nyata  dari  pelaksana  ADK,  berupa  penyusunan  APBKam  dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Kampung dan pemberdayaan masyarakat.
Struktur birokrasi sudah  terbentuk yang dimulai dari Tim Pelaksana ADK disemua Kampung, yaitu Kepala Kampung   selaku   Penanggung   jawab Operasional   Kegiatan (PJOK), sekretaris Kampung selaku Penanggung jawab Administrasi  Kegiatan  (PJAK),  Kepala  Urusan  Keuangan  selaku  Bendahara Kampung  dan  dibantu  oleh  Lembaga  Kemasyarakatan  di  Kampung. Sedangkan  hal  –  hal  yang  kurang  optimal  dari  hal  ini  adalah  belum  adanya pembagian  tugas  di  antara  Tim  Pelaksana  ADK  dan  kurangnya  koordinasi Tim pelaksana ADK di Kabupaten Kutai Barat.

## Saran
Saran  yang  berkaitan  dengan  masalah  komunikasi  yaitu  diperlukan adanya  sosialisasi  secara  intensif  terhadap  kebijakan  ADK  kepada masyarakat  kampung,  hal  ini  akan  memudahkan    masyarakat  diajak berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  ADK,  ikut  merencanakan  serta  ikut mengawasi  jalannya  ADK  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada.  Sosialisasi kebijakan ADK dapat melibatkan aparat hukum seperti Kepolisian maupun Kejaksaan  sebagai  bentuk  keseriusan  Pemerintah  Daerah  dalam melaksanakan  Kebijakan  ADK  dan  pemerataan  pembangunan.    Sebaiknya setiap  Kampung  Penerima  ADK  membuat  Papan  Pelaksana  Kegiatan  ADK sebagai  satu  bentuk  sosialisai  ADK  yang  berisi  informasi  kegiatan  yang dilaksanakan,  besaran  dana  kegiatan,  sumber  dana  kegiatan,  pelaksana kegiatan yang dapat di baca atau diketahui masyarakat kampung.
Saran yang berkaitan dengan sumberdaya pelaksana ADK hendaknya Pemerintah  Kabupaten  melakukan  upaya  peningkatan  pengetahuan melalui  pendidikan  dan  pelatihan.  Perlu  adanya  program  pelatihan  khusus bagi  pengelola  keuangan  ADK  yang  difasilitasi  oleh  BPMPK  sebagai koordinator  dan  sekaligus  pengawas  kegiatan  tersebut,  sehingga  para pelaksana  benar-benar  belajar  dan  memahami  dengan  baik  mekanisme pertanggungjawaban yang benar dan baik sesuai dengan peraturan yang ada.
Membentuk  tim  fasilitator  yang  membantu  tim  pelaksana  ditingkat kampung  khususnya  yang  menyangkut  pengelolaan  keuangan  dan  aset Kampung sesuai ketentuan.

## Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun ………………………………. (Emma Paelongan)
Untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan ADK, sebaiknya Pemerintah  Daerah  mempergunakan  sistem  aplikasi  pelaporan  keuangan berbasis  teknologi  informasi  sehingga  memudahkan  dalam  mekanisme perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.

## Daftar Pustaka
Edward  III,  George  C  dan  Ira  Sharkansky.  1978. The  Policy  Predicament  – Making And Implementing  Public  Policy. W.H Freeman and Company: San Fransisco.
Miles,  Mattew  B.,  Huberman,  A.  Michael,  Saldana,  Johnny.  2014. Qualitative data  analysis 3 rd Edition:  Source  book  of  Bew  Methods .  SAGE Publications Inc: Baverly Hills.
Samudra, Wibawa.  1994. Kebijakan Publik,  Proses  dan  Analisis .  Intermedia: Jakarta.
Subarsono,  AG.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik .  Pustaka  Pelajar: Yogyakarta.
Van  Meter,  Donald  S  &  Van  Horn,  Carl  E.  1975.  “The  Policy Implementation Process  :  A  Concentual  Framework” Administration and Society ,  Vol. 6 No. 4 p. 445-485.
Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijaksanaan .  Bumi Aksara: Jakarta. Winarno, Budi.  1989. Teori  Kebijaksanaan  Publik .  Pusat  Antar  Universitas Studi Sosial. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.