## HUKUMAN UNTUK PENDISIPLINAN PESERTA DIDIK DALAM DUNIA PENDIDIKAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI

## Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Physical punishment in education is considered effective in teaching discipline and  responsibility  to  children.  In  addition  to corporal punishment is considered to provide learning about norms that should not be violated and must be obeyed in life. However, corporal punishment turns out  to  have  an  impact  on  children's  physical  and  psychological,  so  th limitations that must be adhered to in giving corporal punishment. Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection states that corporal punishment can be categorized  as  violence  against  children.  So  the  question  arises  how  to  apply corporal  punishment  to  children  in  education  by  examining  Islamic  criminal law  thinking.  This  research  uses  qualitative  methods  with  juridical,  normative and  psychological  approaches.  The  results  of  the  study  stated  that psychologically  corporal  punishment  in  education punishment  can  still  be  implemented  in  education  by  considering  the  child's age,  physical  and  psychological  conditions  when  receiving  punishment,  errors and punishments are interrelated, implemented as soon as possible, leaving scars,  give  the  child  an  understanding  of  the  mistakes  made  and  that punishment  is  given  as  a  last  resort.  According  to  Islamic  criminal  law, corporal punishment is included in the category of acts of persecution that can be charged with qisas punishme
Keywords : corporal punishment, education, Islamic criminal law, pshychology.
Hukuman fisik dalam pendidikan dinilai efektif dalam mengajarkan kedisiplinan dan  tanggungjawab  pada  anak.  Selain  memberikan  efek  jera,  hukuman  fisik dianggap  memberikan  pembelajaran  tentang  norma dilanggar dan harus dipatuhi dalam kehidupan. Namun hukuman fisik ternyata

## HUKUMAN UNTUK PENDISIPLINAN PESERTA DIDIK DALAM DUNIA PENDIDIKAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN MAQASID SYARIAH

## Agus Basuki
agusbasuki531@gmail.com Prodi Hukum Islam Program Doktor
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

## Abstract
Physical punishment in education is considered effective in teaching discipline and  responsibility  to  children.  In  addition  to  providing  a  deterrent  effect, corporal punishment is considered to provide learning about norms that should not be violated and must be obeyed in life. However, corporal punishment turns out  to  have  an  impact  on  children's  physical  and  psychological,  so  th limitations that must be adhered to in giving corporal punishment. Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection states that corporal punishment can be categorized  as  violence  against  children.  So  the  question  arises  how  to  apply hment  to  children  in  education  by  examining  Islamic  criminal law  thinking.  This  research  uses  qualitative  methods  with  juridical,  normative and  psychological  approaches.  The  results  of  the  study  stated  that psychologically  corporal  punishment  in  education does  not  exist,  but  corporal punishment  can  still  be  implemented  in  education  by  considering  the  child's age,  physical  and  psychological  conditions  when  receiving  punishment,  errors and punishments are interrelated, implemented as soon as possible, leaving scars,  give  the  child  an  understanding  of  the  mistakes  made  and  that punishment  is  given  as  a  last  resort.  According  to  Islamic  criminal  law, corporal punishment is included in the category of acts of persecution that can be charged with qisas punishment.
corporal punishment, education, Islamic criminal law, pshychology.

## Abstrak
Hukuman fisik dalam pendidikan dinilai efektif dalam mengajarkan kedisiplinan dan  tanggungjawab  pada  anak.  Selain  memberikan  efek  jera,  hukuman  fisik mberikan  pembelajaran  tentang  norma-norma  yang  tidak  boleh dilanggar dan harus dipatuhi dalam kehidupan. Namun hukuman fisik ternyata

## HUKUMAN UNTUK PENDISIPLINAN PESERTA DIDIK DALAM DUNIA PENDIDIKAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI
, Yogyakarta, Indonesia
Physical punishment in education is considered effective in teaching discipline providing  a  deterrent  effect, corporal punishment is considered to provide learning about norms that should not be violated and must be obeyed in life. However, corporal punishment turns out  to  have  an  impact  on  children's  physical  and  psychological,  so  there  are limitations that must be adhered to in giving corporal punishment. Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection states that corporal punishment can be categorized  as  violence  against  children.  So  the  question  arises  how  to  apply hment  to  children  in  education  by  examining  Islamic  criminal law  thinking.  This  research  uses  qualitative  methods  with  juridical,  normative and  psychological  approaches.  The  results  of  the  study  stated  that does  not  exist,  but  corporal punishment  can  still  be  implemented  in  education  by  considering  the  child's age,  physical  and  psychological  conditions  when  receiving  punishment,  errors and punishments are interrelated, implemented as soon as possible, leaving no scars,  give  the  child  an  understanding  of  the  mistakes  made  and  that punishment  is  given  as  a  last  resort.  According  to  Islamic  criminal  law, corporal punishment is included in the category of acts of persecution that can
corporal punishment, education, Islamic criminal law, pshychology.
Hukuman fisik dalam pendidikan dinilai efektif dalam mengajarkan kedisiplinan dan  tanggungjawab  pada  anak.  Selain  memberikan  efek  jera,  hukuman  fisik norma  yang  tidak  boleh dilanggar dan harus dipatuhi dalam kehidupan. Namun hukuman fisik ternyata

## Agus Basuki
memiliki  dampak  pada  fisik  dan  psikis  anak,  sehingga  ada  batasan yang  harus  ditaati  dalam  memberikan  hukuman  fisik 17  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  hukuman  fisik dapat dikategorikan sebagai kekerasan pada anak. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana penerapan hukuman fisik terhadap anak dalam pendidikan dengan telaah  pemikiran  hukum  pidana  Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis,  normatif  dan  psikologi.  Hasil  penelitian menyatakan bahwa secara psikologi hukuman fisik dalam pendidikan tidak ada, akan  tetapi  hukuman fisik tetap  dapat  dilaksa mempertimbangkan usia anak, kondisi fisik dan psikis saat menerima hukuman, kesalahan  dan  hukuman  saling  berkaitan,  dilaksanakan  sesegera  mungkin, tidak meninggalkan bekas luka, berikan pemahaman pada anak kesalahan yang dilakukan  dan  bahwa  hukuman  diberikan  sebagai  pilihan  terakhir.  Menurut hukum  pidana  Islam,  hukuman  fisik  termasuk  dalam  kategori  tindak penganiayaan yang dapat dijerat dengan hukuman qisas.
Kata kunci : hukuman fisik, pendidikan, hukum pidana Islam, psikologi

## A. PENDAHULUAN
Hukuman  dalam  pendidikan  bertujuan  untuk  mengajarikan  kedisiplinan  dan tanggungjawab.  Meski  terdapat  beberapa  pilihan  dalam  hukuman,  akan  tetapi  hukuman fisik  masih  dianggap  efektif  dan  memberikan  efek  jera  pada  anak  agar  tidak  melakukan kesalahan yang sama. Skinner dalam Sri Rukmini melalui teori bahwa  hukuman  fisik  efektif  dalam  mengajarkan  disiplin  pada  anak  hanya  untuk  jangka waktu  pendek. 1 Hal  ini  disebabkan  anak  yang  terus  menerus  mendapat  hukuman  fisik akan berakibat kehilangan rasa empati, sehingga kebal terhadap hukuman.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  35  Tahun  2014  Pasal  1  angka  15  (a) menyatakan  bahwa  “kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  anak  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Kekerasan pada anak menurut hukum pasal  tersebut  mengandung  2  unsur  yaitu  perbuatan  pada  anak  d kesengsaraan. 2
Islam  mengajarkan  membesarkan  anak  dengan  lemah  lembut  dan  kasih  sayang, namun  Islam  juga  mengajarkan  untuk  bersikap  tegas  saat  menghadapi  anak.  Rasulullah memerintahkan orang tua untuk bersikap tegas pada anak yang telah beru melaksanakan  shalat  dan  memberikan  hukuman  pada  anak  berusia  10  tahun  yang meninggalkan shalat.
َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﱯﱠﻨﻟا  َلﺎَﻗ  َلﺎَﻗ ِﻩﱢﺪَﺟ ْﻦَﻋ ِﻪﻴِﺑَأ ْﻦَﻋ َةَﺮْـﺒَﺳ ِﻦْﺑ ِﻊﻴِﺑﱠﺮﻟا ِﻦْﺑ  ِﻚِﻠَﻤْﻟا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ﻟا اوُﺮُﻣ َﻢﱠﻠَﺳ

## اَذِإ ِة َﻼﱠﺼﻟﺎِﺑ ﱠِﱯﱠﺼ
1 Sri Rukmini, dkk, Psikologi Pendidi
2 Pasal 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
memiliki  dampak  pada  fisik  dan  psikis  anak,  sehingga  ada  batasan yang  harus  ditaati  dalam  memberikan  hukuman  fisik.  Undang-undang  Nomor 17  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  hukuman  fisik dapat dikategorikan sebagai kekerasan pada anak. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana penerapan hukuman fisik terhadap anak dalam pendidikan dengan n  hukum  pidana  Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis,  normatif  dan  psikologi.  Hasil  penelitian menyatakan bahwa secara psikologi hukuman fisik dalam pendidikan tidak ada, akan  tetapi  hukuman fisik tetap  dapat  dilaksanakan dalam  pendidikan  dengan mempertimbangkan usia anak, kondisi fisik dan psikis saat menerima hukuman, kesalahan  dan  hukuman  saling  berkaitan,  dilaksanakan  sesegera  mungkin, tidak meninggalkan bekas luka, berikan pemahaman pada anak kesalahan yang ukan  dan  bahwa  hukuman  diberikan  sebagai  pilihan  terakhir.  Menurut hukum  pidana  Islam,  hukuman  fisik  termasuk  dalam  kategori  tindak penganiayaan yang dapat dijerat dengan hukuman qisas.
hukuman fisik, pendidikan, hukum pidana Islam, psikologi
Hukuman  dalam  pendidikan  bertujuan  untuk  mengajarikan  kedisiplinan  dan tanggungjawab.  Meski  terdapat  beberapa  pilihan  dalam  hukuman,  akan  tetapi  hukuman fisik  masih  dianggap  efektif  dan  memberikan  efek  jera  pada  anak  agar  tidak  melakukan alahan yang sama. Skinner dalam Sri Rukmini melalui teori behaviorisme bahwa  hukuman  fisik  efektif  dalam  mengajarkan  disiplin  pada  anak  hanya  untuk  jangka Hal  ini  disebabkan  anak  yang  terus  menerus  mendapat  hukuman  fisik kibat kehilangan rasa empati, sehingga kebal terhadap hukuman.
undang  Republik  Indonesia  No.  35  Tahun  2014  Pasal  1  angka  15  (a) menyatakan  bahwa  “kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  anak  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan/atau penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Kekerasan pada anak menurut hukum pasal  tersebut  mengandung  2  unsur  yaitu  perbuatan  pada  anak  dan  menimbulkan
Islam  mengajarkan  membesarkan  anak  dengan  lemah  lembut  dan  kasih  sayang, namun  Islam  juga  mengajarkan  untuk  bersikap  tegas  saat  menghadapi  anak.  Rasulullah memerintahkan orang tua untuk bersikap tegas pada anak yang telah berusia 7 tahun untuk melaksanakan  shalat  dan  memberikan  hukuman  pada  anak  berusia  10  tahun  yang
َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﱯﱠﻨﻟا  َلﺎَﻗ  َلﺎَﻗ ِﻩﱢﺪَﺟ ْﻦَﻋ ِﻪﻴِﺑَأ ْﻦَﻋ َةَﺮْـﺒَﺳ ِﻦْﺑ ِﻊﻴِﺑﱠﺮﻟا ِﻦْﺑ  ِﻚِﻠَﻤْﻟا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ
ﺎَﻬْـﻴَﻠَﻋ ُﻩﻮُﺑِﺮْﺿﺎَﻓ َﲔِﻨِﺳ َﺮْﺸَﻋ َﻎَﻠَـﺑ اَذِإَو َﲔِﻨِﺳ َﻊْﺒَﺳ َﻎَﻠَـﺑ
Psikologi Pendidikan (Yogyakarta : UPP IKIP Yogyakarta, 1995), 75. undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
memiliki  dampak  pada  fisik  dan  psikis  anak,  sehingga  ada  batasan-batasan undang  Nomor 17  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  hukuman  fisik dapat dikategorikan sebagai kekerasan pada anak. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana penerapan hukuman fisik terhadap anak dalam pendidikan dengan n  hukum  pidana  Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis,  normatif  dan  psikologi.  Hasil  penelitian menyatakan bahwa secara psikologi hukuman fisik dalam pendidikan tidak ada, nakan dalam  pendidikan  dengan mempertimbangkan usia anak, kondisi fisik dan psikis saat menerima hukuman, kesalahan  dan  hukuman  saling  berkaitan,  dilaksanakan  sesegera  mungkin, tidak meninggalkan bekas luka, berikan pemahaman pada anak kesalahan yang ukan  dan  bahwa  hukuman  diberikan  sebagai  pilihan  terakhir.  Menurut hukum  pidana  Islam,  hukuman  fisik  termasuk  dalam  kategori  tindak
hukuman fisik, pendidikan, hukum pidana Islam, psikologi
Hukuman  dalam  pendidikan  bertujuan  untuk  mengajarikan  kedisiplinan  dan tanggungjawab.  Meski  terdapat  beberapa  pilihan  dalam  hukuman,  akan  tetapi  hukuman fisik  masih  dianggap  efektif  dan  memberikan  efek  jera  pada  anak  agar  tidak  melakukan behaviorisme menyatakan bahwa  hukuman  fisik  efektif  dalam  mengajarkan  disiplin  pada  anak  hanya  untuk  jangka
Hal  ini  disebabkan  anak  yang  terus  menerus  mendapat  hukuman  fisik kibat kehilangan rasa empati, sehingga kebal terhadap hukuman.
undang  Republik  Indonesia  No.  35  Tahun  2014  Pasal  1  angka  15  (a) menyatakan  bahwa  “kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  anak  yang  berakibat secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan/atau penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Kekerasan pada anak menurut hukum an  menimbulkan
Islam  mengajarkan  membesarkan  anak  dengan  lemah  lembut  dan  kasih  sayang, namun  Islam  juga  mengajarkan  untuk  bersikap  tegas  saat  menghadapi  anak.  Rasulullah sia 7 tahun untuk melaksanakan  shalat  dan  memberikan  hukuman  pada  anak  berusia  10  tahun  yang
َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﱯﱠﻨﻟا  َلﺎَﻗ  َلﺎَﻗ ِﻩﱢﺪَﺟ ْﻦَﻋ ِﻪﻴِﺑَأ ْﻦَﻋ َةَﺮْـﺒَﺳ ِﻦْﺑ ِﻊﻴِﺑﱠﺮﻟا ِﻦْﺑ  ِﻚِﻠَﻤْﻟا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ﺎَﻬْـﻴَﻠَﻋ ُﻩﻮُﺑِﺮْﺿﺎَﻓ َﲔِﻨِﺳ َﺮْﺸَﻋ َﻎَﻠَـﺑ اَذِإَو َﲔِﻨِﺳ َﻊْﺒَﺳ َﻎَﻠَـﺑ
undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Artinya :“Ajarkan  Shalat  pada  anak  jika  berusia  tujuhtahun  dan  pukullah  jika meninggalkan shalat bila berusia sepuluh tahun”.
Pada hadis tersebut dengan jelas disebutkan bahwa jika anak telah berusia 7 tahun maka ajarkan mereka tata cara shalat dan jika anak telah berusia 10 meninggalkan shalat berikan  hukuman.  Hukuman  dalam  hal  ini  diberikan  dengan  tujuan  agar  anak  memiliki tanggung jawab atas kewajibanya sebagai seorang muslim dan harus disesuaikan dengan anak-anak. Hukuman tidak boleh menyakiti  akan tetapi memberikan motivasi pada anak agar melaksanakan kewajiban dengan lebih giat.
Penegakan  hukuman  fisik  pada  anak  dibutuhkan  unt tanggung jawab, akan tetapi ada tahapan dan prinsip menggunakan  hukuman  fisik.  Selain  itu    anak  juga  dilindungi  hak  dan  keberadaanya melalui  undang-undang  perlindungan  anak  dengan  ancaman  tind maka  mana  yang  lebih  mengkhawatirkan  mendidik  menggunakan  kekerasan  atau  hak anak  untuk  dilindungi.  Berdasarkan  fakta  tersebut  dibutuhkan  telaah  lebih  dalam mengenai  konsep  dasar  hukuman  fisik  dalam  ketentuan  mendisiplinkan  anak menggunakan  hukuman  fisik  dalam  undang dari hukum pidana Islam.

## B. KAJIAN TEORI
1. Hukuman Fisik
Konsep  dasar  hukuman  adalah  menerima  konsekuensi  dari  perbuatan  yang dilakukan,  karena  setiap  perbuatan  akan  mendapatkan  balasan  y Swt. menuangkan konsep dasar hukuman ini dalam Alquran surat al
Artinya  : Barang  siapa  mengerjakan  kebajikan  maka  (pahala)  untuk  dirinya sendiri  dan  barang  siapa  berbuat  jahat  maka  (dosanya)  menjadi  tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzhalimi hamba
Hukuman  fisik  atau berasal  dari  kata corpus punishment dari  bahasa  Inggris corporal punishment mempunyai melakukan tindakan yang occurence of misbehavior
Identifikasi Johan Galtung terhadap hukuman fisik berupa memukul, melempar, menendang,  menggigit,  menampar,  mencekik,  meninju,  mencubit  dan  segala  bentuk
3 Muhammad  Nasirudin  Al-Albani,
Daud) , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 342
4 Zaini Dahlan., Alquran Karim dan Terjemahan,
5 Edward L. Vockel, "Corporal Punishment: The Pros and Cons", April, 1991), 278.

## Hukuman untuk pendisiplinan peserta didik  d
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |
:“Ajarkan  Shalat  pada  anak  jika  berusia  tujuhtahun  dan  pukullah  jika meninggalkan shalat bila berusia sepuluh tahun”. (H.R. Abu Dawud : 417)
da hadis tersebut dengan jelas disebutkan bahwa jika anak telah berusia 7 tahun maka ajarkan mereka tata cara shalat dan jika anak telah berusia 10 meninggalkan shalat berikan  hukuman.  Hukuman  dalam  hal  ini  diberikan  dengan  tujuan  agar  anak  memiliki ng jawab atas kewajibanya sebagai seorang muslim dan harus disesuaikan dengan anak. Hukuman tidak boleh menyakiti  akan tetapi memberikan motivasi pada anak agar melaksanakan kewajiban dengan lebih giat.
Penegakan  hukuman  fisik  pada  anak  dibutuhkan  untuk  melatih  kesidiplinan  dan tanggung jawab, akan tetapi ada tahapan dan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi sebelum menggunakan  hukuman  fisik.  Selain  itu    anak  juga  dilindungi  hak  dan  keberadaanya
undang  perlindungan  anak  dengan  ancaman  tindak  pidana  dan  denda, maka  mana  yang  lebih  mengkhawatirkan  mendidik  menggunakan  kekerasan  atau  hak anak  untuk  dilindungi.  Berdasarkan  fakta  tersebut  dibutuhkan  telaah  lebih  dalam mengenai  konsep  dasar  hukuman  fisik  dalam  ketentuan  mendisiplinkan  anak nakan  hukuman  fisik  dalam  undang-undang  hukum  perlindungan  anak  ditinjau dari hukum pidana Islam.
Konsep  dasar  hukuman  adalah  menerima  konsekuensi  dari  perbuatan  yang dilakukan,  karena  setiap  perbuatan  akan  mendapatkan  balasan  yang  setimpal.  Allah Swt. menuangkan konsep dasar hukuman ini dalam Alquran surat al-Fushilat ayat 46:
ِﺪﻴِﺒَﻌﻠﱢﻟ ٍم ﱠﻼَﻈِﺑ َﻚﱡﺑَر ﺎَﻣَو

## ﻪِﺴﻔَﻨِﻠَﻓ ﺎـًِﳊﺎَﺻ َﻞِﻤَﻋ ﻦَﻣ ﺎَﻬﻴَﻠَﻌَـﻓ َءﺎَﺳَا ﻦَﻣَو
Barang  siapa  mengerjakan  kebajikan  maka  (pahala)  untuk  dirinya sendiri  dan  barang  siapa  berbuat  jahat  maka  (dosanya)  menjadi  tanggungan
iri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzhalimi hamba
Hukuman  fisik  atau corporal  punishment terdiri  dari  dua  istilah corpus menurut  bahasa  Latin  mempunyai  arti  badan,  sedangkan bahasa  Inggris  yang  mempunyai  arti  hukuman.  Hukuman  fisik  atau
mempunyai arti pengenaan rasa sakit fisik yang melakukan tindakan yang salah ( as the infliction of physical pain contingent upon the occurence of misbehavior ). 5
ohan Galtung terhadap hukuman fisik berupa memukul, melempar, menendang,  menggigit,  menampar,  mencekik,  meninju,  mencubit  dan  segala  bentuk
Albani, Shahih  Sunan  Abu  Daud  (Seleksi  Hadits  Shahih  Dari  Kitab  Sunan  Abu : Pustaka Azzam, 2006), 342
Alquran Karim dan Terjemahan, (Yogyakarta : UII Pres, 2002) , 780. "Corporal Punishment: The Pros and Cons", Journal The Clearing House, Vol.64 (Maret
uk pendisiplinan peserta didik  dalam ...
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |   3
:“Ajarkan  Shalat  pada  anak  jika  berusia  tujuhtahun  dan  pukullah  jika
(H.R. Abu Dawud : 417) 3
da hadis tersebut dengan jelas disebutkan bahwa jika anak telah berusia 7 tahun maka ajarkan mereka tata cara shalat dan jika anak telah berusia 10 meninggalkan shalat berikan  hukuman.  Hukuman  dalam  hal  ini  diberikan  dengan  tujuan  agar  anak  memiliki ng jawab atas kewajibanya sebagai seorang muslim dan harus disesuaikan dengan anak. Hukuman tidak boleh menyakiti  akan tetapi memberikan motivasi pada anak
uk  melatih  kesidiplinan  dan prinsip yang harus dipenuhi sebelum menggunakan  hukuman  fisik.  Selain  itu    anak  juga  dilindungi  hak  dan  keberadaanya ak  pidana  dan  denda, maka  mana  yang  lebih  mengkhawatirkan  mendidik  menggunakan  kekerasan  atau  hak anak  untuk  dilindungi.  Berdasarkan  fakta  tersebut  dibutuhkan  telaah  lebih  dalam mengenai  konsep  dasar  hukuman  fisik  dalam  ketentuan  mendisiplinkan  anak undang  hukum  perlindungan  anak  ditinjau
Konsep  dasar  hukuman  adalah  menerima  konsekuensi  dari  perbuatan  yang ang  setimpal.  Allah Fushilat ayat 46:

## ﻪِﺴﻔَﻨِﻠَﻓ ﺎـًِﳊﺎَﺻ َﻞِﻤَﻋ ﻦَﻣ
Barang  siapa  mengerjakan  kebajikan  maka  (pahala)  untuk  dirinya sendiri  dan  barang  siapa  berbuat  jahat  maka  (dosanya)  menjadi  tanggungan iri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzhalimi hamba-hambaNYA. 4 istilah  yaitu corporal badan,  sedangkan arti  hukuman.  Hukuman  fisik  atau diberikan karena as the infliction of physical pain contingent upon the
ohan Galtung terhadap hukuman fisik berupa memukul, melempar, menendang,  menggigit,  menampar,  mencekik,  meninju,  mencubit  dan  segala  bentuk
Shahih  Sunan  Abu  Daud  (Seleksi  Hadits  Shahih  Dari  Kitab  Sunan  Abu
Journal The Clearing House, Vol.64 (Maret-

## Agus Basuki
hukuman yang  meninggalkan bekas  baik kecil  maupun besar pada badan. Suharto  memaparkan  bahwa  hukuman  fisi penganiayaan    terhadap  anak  dengan  atau  tanpa  menggunakan  benda yang menimbulkan luka fisik atau kematian.
Berdasarkan  definisi penelitian  ini  adalah  hukuman  yang  diberikan  pada  anak  berupa  penyiksaan  yang menimbulkan  luka  baik  kecil  maupun  besar,  bahkan  dapat  juga  menimbulkan kematian.  Sehingga  terdapat  luka  terlihat  maupun  tidak,  dengan  atau  tanpa  alat  yang mengenai badan anak.

## 2. Hukuman Fisik dalam
Gelfand dan Drew mengkategorikan hukuman fisik sebagai tindakan kekerasan fisik,  karena  hukuman  fisik  termasuk  tindakan  melukai  mencangkup  pemukulan  dan mencederai  badan  anak  yang  dilakukan  dengan  sengaja. bahwa perilaku  manusia dipengaruhi  oleh serangkaian penguatan (reinforcement)  dan hukuman (punishment).
Berbeda  dengan  de  Keijser  yang  menentang  konsep  hukuman,  ia  menyatakan bahwa hukuman tidak etis diberikan dan bahkan merusak dalam pembelajaran. ini  diperkuat  dengan  pernyataan  David  Boonin  dalam  bukunya  Problem  of Punishment,  yang  menyatakan  bahwa  sebuah  kesalahan  tidak  seharusnya  diberi hukuman yang berupa perilaku yang sebenarnya berlabelkan negatif. .
Boonin juga meyakini bahwa kekerasan akan melahirkan keker Bandura  mengenai  prinsip  belajar  sosial  yakni  manusia  memiliki  kapasitas  untuk mengamati dan meniru suatu perilaku. sering mendapat hukuman lama kelamaan akan merasa kelamaan  kehilangan  rasa  empati  sehingga  tidak  tergerak  hatinya  saat  melihat penderitaan orang lain.

## 3. Anak Dalam Perundang
Undang-undang  perlindungan  anak  mengalami  perubahan  dari  Undang Nomor  23  Tahun  2002  menjadi  Undang dilakukan  dengan  landasan  bahwa  perlu  adanya  peningkatkan  perlindungan  terhadap anak dengan melakukan penyesuaian beberapa ketentuan dari UU lama dengan realitas kehidupan masyarakat saat ini.
6 Johan Galtung, Kekuasaan dan Kekerasan
7 Abu Hurairah, Child Abuse , cetakan ke 2, (Bandung : Nuansa, 2007), hlm. 47.
8 Donna  M.  Gelfand  dan  Drew,  C.J., Wadsworth/Thomson Learning, 2003), 88.
9 Calvin S Hall dan  Lindzey Gardner,
Inc, 1985), 112.
10 Lode Walgrave, Restorative Justice and Law,
11 David Boonin, The problem of Punishment
12 Albert Bandura, Social Learning Theory,
13 Theodore L. Dorpat, Crimes of Punishment : America’s Culture of Violence, 2007), 33.
hukuman yang  meninggalkan bekas  baik kecil  maupun besar pada badan. Suharto  memaparkan  bahwa  hukuman  fisik  merupakan  penyiksaan,  pemukulan  dan penganiayaan    terhadap  anak  dengan  atau  tanpa  menggunakan  benda yang menimbulkan luka fisik atau kematian. 7
Berdasarkan  definisi-definisi  para  ahli,  hukuman  fisik  yang  dimaksud  dalam h  hukuman  yang  diberikan  pada  anak  berupa  penyiksaan  yang menimbulkan  luka  baik  kecil  maupun  besar,  bahkan  dapat  juga  menimbulkan kematian.  Sehingga  terdapat  luka  terlihat  maupun  tidak,  dengan  atau  tanpa  alat  yang mengenai badan anak.

## Hukuman Fisik dalam Psikologi
Gelfand dan Drew mengkategorikan hukuman fisik sebagai tindakan kekerasan fisik,  karena  hukuman  fisik  termasuk  tindakan  melukai  mencangkup  pemukulan  dan mencederai  badan  anak  yang  dilakukan  dengan  sengaja. 8 Skinner  mengungkapkan anusia dipengaruhi  oleh serangkaian penguatan (reinforcement)  dan hukuman (punishment). 9
Berbeda  dengan  de  Keijser  yang  menentang  konsep  hukuman,  ia  menyatakan bahwa hukuman tidak etis diberikan dan bahkan merusak dalam pembelajaran.
ngan  pernyataan  David  Boonin  dalam  bukunya  Problem  of Punishment,  yang  menyatakan  bahwa  sebuah  kesalahan  tidak  seharusnya  diberi hukuman yang berupa perilaku yang sebenarnya berlabelkan negatif. . 11
Boonin juga meyakini bahwa kekerasan akan melahirkan kekerasan, seperti teori Bandura  mengenai  prinsip  belajar  sosial  yakni  manusia  memiliki  kapasitas  untuk mengamati dan meniru suatu perilaku. 12 Dorpat menambahkan bahwa seseorang yang sering mendapat hukuman lama kelamaan akan merasa emotional numbness kelamaan  kehilangan  rasa  empati  sehingga  tidak  tergerak  hatinya  saat  melihat penderitaan orang lain. 13

## Anak Dalam Perundang-undangan Indonesia
undang  perlindungan  anak  mengalami  perubahan  dari  Undang
Nomor  23  Tahun  2002  menjadi  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014.  Perubahan dilakukan  dengan  landasan  bahwa  perlu  adanya  peningkatkan  perlindungan  terhadap anak dengan melakukan penyesuaian beberapa ketentuan dari UU lama dengan realitas kehidupan masyarakat saat ini.
uasaan dan Kekerasan , (Yogyakarta : Kanisius, 1992), 62.
, cetakan ke 2, (Bandung : Nuansa, 2007), hlm. 47. Donna  M.  Gelfand  dan  Drew,  C.J., Understanding  Children’s  Behavior  Disorder .  4th  ed.  (Belmont,  CA  :
Learning, 2003), 88.
Calvin S Hall dan  Lindzey Gardner, Introduction to Theories of Personality , (New York: John Wiley & Sons.
Restorative Justice and Law, (UK : Wilan Publishing, 2002), 57. em of Punishment , (Colorado : Cambridge Universitu Press, 2002), 75. Social Learning Theory, (New York : General Learning Press, 1977), 81. Crimes of Punishment : America’s Culture of Violence, (New York : Algora P
hukuman yang  meninggalkan bekas  baik kecil  maupun besar pada badan. 6 Sementara k  merupakan  penyiksaan,  pemukulan  dan penganiayaan    terhadap  anak  dengan  atau  tanpa  menggunakan  benda-benda  tertentu
definisi  para  ahli,  hukuman  fisik  yang  dimaksud  dalam h  hukuman  yang  diberikan  pada  anak  berupa  penyiksaan  yang menimbulkan  luka  baik  kecil  maupun  besar,  bahkan  dapat  juga  menimbulkan kematian.  Sehingga  terdapat  luka  terlihat  maupun  tidak,  dengan  atau  tanpa  alat  yang
Gelfand dan Drew mengkategorikan hukuman fisik sebagai tindakan kekerasan fisik,  karena  hukuman  fisik  termasuk  tindakan  melukai  mencangkup  pemukulan  dan Skinner  mengungkapkan anusia dipengaruhi  oleh serangkaian penguatan (reinforcement)  dan
Berbeda  dengan  de  Keijser  yang  menentang  konsep  hukuman,  ia  menyatakan bahwa hukuman tidak etis diberikan dan bahkan merusak dalam pembelajaran. 10 Hal ngan  pernyataan  David  Boonin  dalam  bukunya  Problem  of Punishment,  yang  menyatakan  bahwa  sebuah  kesalahan  tidak  seharusnya  diberi
11 asan, seperti teori Bandura  mengenai  prinsip  belajar  sosial  yakni  manusia  memiliki  kapasitas  untuk Dorpat menambahkan bahwa seseorang yang emotional numbness atau lama kelamaan  kehilangan  rasa  empati  sehingga  tidak  tergerak  hatinya  saat  melihat
undang  perlindungan  anak  mengalami  perubahan  dari  Undang-undang
Nomor  35  Tahun  2014.  Perubahan dilakukan  dengan  landasan  bahwa  perlu  adanya  peningkatkan  perlindungan  terhadap anak dengan melakukan penyesuaian beberapa ketentuan dari UU lama dengan realitas
.  4th  ed.  (Belmont,  CA  :
, (New York: John Wiley & Sons.
, (Colorado : Cambridge Universitu Press, 2002), 75.
(New York : Algora Publishing,
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  20 berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 mengandung prinsip yang terdiri dari 14 :
a. Non diskriminasi.
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak (
c. Hak untuk hidup, kelangsungan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
Tumbuh  kembang  anak  mulai  dari  masa  di  dalam  kandungan,  prasekolah, sekolah, pubertas dan dewasa melalui permasalahan berbeda tingkat  kemampuan  dan  fungsi  sosial.  Maka  harus kewajiban  sebagai  anak  yang  masih  membutuhkan  pendampingan  orang  dewasa, dalam  hal  ini  orang  tua  dan  keluarga.  Karena  setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup tumbuh,  kembang,  dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harka kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  sesuai dengan isi Pasal 4 Undang
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  mengklasifikasi  pasal  mengenai penganiayaan menjadi penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan peganiayaan berat dengan  rencana.  Pasal  352  KUHP  mengatur  mengenai  penganiayaan  ringan,  yang berbunyi  sebagai  berikut:  (1)  Kecuali  yang  tersebut  dalam  Pasal  353  dan  Pasal  356, maka  penganiayaan  yang  tid menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  pencaharian,  diancam  sebagai  penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## 4. Hukuman Fisik dalam
Hukum  pidana  Islam  juga  disebut kesalahan atau kejahatan yaitu  larangan  yang  ditetapkan  oleh  allah.  Adapun  larangannya  yaitu:  apapun perbuatan yang terlarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh allah, dan  yang  telah  digambarkan  sebagai  sesuatu  yang  tidak  sesuai  syariat,  yang menunjukkan bahwa kejahatan yang melanggar syariat. Maka yang  dilarang  oleh  hukum,  meninggalkan  perbuatan  yang  dilarang  atas  hukumannya, atau meninggalkan ketetapan hukum atas perbuatan yang dilakukannya.
Menurut  Abdul  Qadir  Audah, diharamkan syara’, baik perbuatan tersebut mengenai ji jiwa dan harta benda. 18
Hukuman  fisik  dalam  hukum  pidana  Islam  dapat  dikategorikan  sebagai penganiayaan  atau  kekerasan  jika  tidak  sesuai  dengan  prinsip  penerapan  hukuman, misalnya hukuman  meninggalkan bekas  luka dan tidak se
14 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia,
15 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
16 Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam
17 Abdul Qadir Audah, at-Tasyi al
18 Abdul Qadir Audah, at-Tasyi al

## Hukuman untuk pendisiplinan peserta didik  d
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |
Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip perlindungan anak
Kepentingan yang terbaik bagi anak ( The best interest of the Child ).
Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Penghargaan terhadap pendapat anak.
Tumbuh  kembang  anak  mulai  dari  masa  di  dalam  kandungan,  prasekolah, sekolah, pubertas dan dewasa melalui permasalahan berbeda-beda yang mempengaruhi tingkat  kemampuan  dan  fungsi  sosial.  Maka  harus  ada  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  sebagai  anak  yang  masih  membutuhkan  pendampingan  orang  dewasa, dalam  hal  ini  orang  tua  dan  keluarga.  Karena  setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup tumbuh,  kembang,  dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harka kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  sesuai dengan isi Pasal 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.
undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  mengklasifikasi  pasal  mengenai n menjadi penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan peganiayaan berat dengan  rencana.  Pasal  352  KUHP  mengatur  mengenai  penganiayaan  ringan,  yang berbunyi  sebagai  berikut:  (1)  Kecuali  yang  tersebut  dalam  Pasal  353  dan  Pasal  356, maka  penganiayaan  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  pencaharian,  diancam  sebagai  penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## Hukuman Fisik dalam Hukum Pidana Islam
Hukum  pidana  Islam  juga  disebut jarimah ,  secara  etimologis  berarti  dosa, kesalahan atau kejahatan 16 . Menurut Abdul Qodir Audah jarimah dalam  syariat Islam yaitu  larangan  yang  ditetapkan  oleh  allah.  Adapun  larangannya  yaitu:  apapun atan yang terlarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh allah,
dan  yang  telah  digambarkan  sebagai  sesuatu  yang  tidak  sesuai  syariat,  yang menunjukkan bahwa kejahatan yang melanggar syariat. Maka jarimah ukum,  meninggalkan  perbuatan  yang  dilarang  atas  hukumannya, atau meninggalkan ketetapan hukum atas perbuatan yang dilakukannya.
Menurut  Abdul  Qadir  Audah, Jinayah adalah  nama  bagi  suatu  perbuatan  yang diharamkan syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain
18
Hukuman  fisik  dalam  hukum  pidana  Islam  dapat  dikategorikan  sebagai penganiayaan  atau  kekerasan  jika  tidak  sesuai  dengan  prinsip  penerapan  hukuman, misalnya hukuman  meninggalkan bekas  luka dan tidak sesuai dengan kesalahan yang
Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 143. Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pengantar Hukum Pidana Islam , (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2004), 6.
Tasyi al-Jinai bi al Islam Muqaranan bi Qanun al-Wadhi’ , (Beirut: Dar al Kitab,tt),
Tasyi al- ..., 67.
uk pendisiplinan peserta didik  dalam ...
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |   5
14  tentang  perlindungan  anak  dengan
prinsip perlindungan anak
).
Tumbuh  kembang  anak  mulai  dari  masa  di  dalam  kandungan,  prasekolah, beda yang mempengaruhi ada  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  sebagai  anak  yang  masih  membutuhkan  pendampingan  orang  dewasa, dalam  hal  ini  orang  tua  dan  keluarga.  Karena  setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup tumbuh,  kembang,  dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  sesuai
undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. 15 undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  mengklasifikasi  pasal  mengenai n menjadi penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan peganiayaan berat dengan  rencana.  Pasal  352  KUHP  mengatur  mengenai  penganiayaan  ringan,  yang berbunyi  sebagai  berikut:  (1)  Kecuali  yang  tersebut  dalam  Pasal  353  dan  Pasal  356,
ak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  pencaharian,  diancam  sebagai  penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak
,  secara  etimologis  berarti  dosa, dalam  syariat Islam yaitu  larangan  yang  ditetapkan  oleh  allah.  Adapun  larangannya  yaitu:  apapun atan yang terlarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh allah,
dan  yang  telah  digambarkan  sebagai  sesuatu  yang  tidak  sesuai  syariat,  yang jarimah yaitu: tindakan ukum,  meninggalkan  perbuatan  yang  dilarang  atas  hukumannya, atau meninggalkan ketetapan hukum atas perbuatan yang dilakukannya. 17 adalah  nama  bagi  suatu  perbuatan  yang wa, harta benda, maupun selain
Hukuman  fisik  dalam  hukum  pidana  Islam  dapat  dikategorikan  sebagai penganiayaan  atau  kekerasan  jika  tidak  sesuai  dengan  prinsip  penerapan  hukuman,
suai dengan kesalahan yang
, (Beirut: Dar al Kitab,tt),55.

## Agus Basuki
diperbuat anak. Karena penganiayaan atau kekerasan dalam Islam tidak sesuai dengan konsep  pemeliharaan  diri    ( berupa kemaslahatan yang menjaga lima unsur kehidupan yaitu aka dan  keturunan.  Abdul  Qodir  Audah  menggarisbawahi  bahwa  ada  beberapa  keadaan yang membuat suatu larangan dibolehkan yaitu a. Pembelaan syari
b. Pengobatan
c. Hak dan kewajiban penguasa
d. Mendidik
e. Permainan ksatria
f. Hak dan kewajiban penguasa
Hukum  Islam  memiliki  tujuan  mewujudkan  kebaikan  sekaligus  menghidarkan keburukan  karena  penetapan  hukum  Islam  tidak  terlepas  dari  kebaikan  untuk  semua golongan. Maqasid  syariah sedangkan syariah yang bera maqasid  syariah yaitu  tujuan hukum. 20
Dengan menegakkan hukum pidana Islam akan menekan angka tindak kejahatan di  masyarakat. Implementasi hukum pidana Isl ma’ruf  wa  an-nahyu  ‘an  al adanya al-amru  bi  al akan  rusak  dan  tidak  aman.  Rasulullah  bersabda:  Siapa  yang  meliha maka  hendaknya  ia  merubahnya  dengan  tangannya,  jika  tidak  mampu  maka  dengan lisannya,  jika  tidak  mampu  juga  maka  dengan  hatinya  dan  itu  adalah  selemah lemahnya iman.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yaitu  s digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  dimana  peneliti  adalah sebagai instrumen kunci. anak  di  Indonesia  dan  hukum  pidana  Islam  mengenai  penerapan  hukuman  fi pendidikan  terhadap  anak.  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu pendekatan yuridis, normatif dan psikologis.

## D. PEMBAHASAN
1. Penerapan Hukuman Fisik Terhadap Anak Dalam Pendidikan.
a. Analisis Yuridis terhadap Hukuman Fisik
Fungsi  hukum  p
agar  dapat  tercipta  dan  terpeliharanya  ketertiban  umum.  Setiap  manusia  memiliki hak  akan  tetapi  setiap  hak  manusia  memiliki  hukum  yang  mengatur  agar  tidak keluar  dari  batasan.  Agar  tidak  menimbulkan  ker kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka
19 Abdul Qodir Audah, at-Tasyi al
20 Asafri Jaya, Konsep Maqashid Syariah Menurut al
21 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif
diperbuat anak. Karena penganiayaan atau kekerasan dalam Islam tidak sesuai dengan konsep  pemeliharaan  diri    ( hifz  an  nafs )  yang  terdapat  pada  konsep berupa kemaslahatan yang menjaga lima unsur kehidupan yaitu akal, agama, harta, diri dan  keturunan.  Abdul  Qodir  Audah  menggarisbawahi  bahwa  ada  beberapa  keadaan yang membuat suatu larangan dibolehkan yaitu 19 :

## Hak dan kewajiban penguasa
Hak dan kewajiban penguasa
kum  Islam  memiliki  tujuan  mewujudkan  kebaikan  sekaligus  menghidarkan keburukan  karena  penetapan  hukum  Islam  tidak  terlepas  dari  kebaikan  untuk  semua
Maqasid  syariah terdiri  dari  2  kata  yaitu maqasid yang  berarti  tujuan sedangkan syariah yang berarti hukum Allah. Maka dapat ditarik keseimpulan bahwa yaitu  tujuan-tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  suatu  penetapan
Dengan menegakkan hukum pidana Islam akan menekan angka tindak kejahatan di  masyarakat. Implementasi hukum pidana Islam termasuk dalam bab
nahyu  ‘an  al-munkar yang  wajib  ditegakkan  di  masyarakat.  Tanpa amru  bi  al-ma’ruf  wa  al-nahyu  ‘an  al-munkar ,  maka  kondisi  masyarakat akan  rusak  dan  tidak  aman.  Rasulullah  bersabda:  Siapa  yang  meliha maka  hendaknya  ia  merubahnya  dengan  tangannya,  jika  tidak  mampu  maka  dengan lisannya,  jika  tidak  mampu  juga  maka  dengan  hatinya  dan  itu  adalah  selemah

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yaitu  suatu  metode  penelitian  yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  dimana  peneliti  adalah sebagai instrumen kunci. 21 Objek utamanya adalah Undang-undang tentang perlindungan anak  di  Indonesia  dan  hukum  pidana  Islam  mengenai  penerapan  hukuman  fi pendidikan  terhadap  anak.  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu pendekatan yuridis, normatif dan psikologis.

## Penerapan Hukuman Fisik Terhadap Anak Dalam Pendidikan. Analisis Yuridis terhadap Hukuman Fisik
Fungsi  hukum  pidana  secara  umum  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat agar  dapat  tercipta  dan  terpeliharanya  ketertiban  umum.  Setiap  manusia  memiliki hak  akan  tetapi  setiap  hak  manusia  memiliki  hukum  yang  mengatur  agar  tidak keluar  dari  batasan.  Agar  tidak  menimbulkan  kerugian  dan  mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka
Tasyi al-..., 406.
Konsep Maqashid Syariah Menurut al- Syatibi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996),  5. Memahami Penelitian Kualitatif , (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), 1.
diperbuat anak. Karena penganiayaan atau kekerasan dalam Islam tidak sesuai dengan )  yang  terdapat  pada  konsep maqasid  syariah
l, agama, harta, diri
dan  keturunan.  Abdul  Qodir  Audah  menggarisbawahi  bahwa  ada  beberapa  keadaan
kum  Islam  memiliki  tujuan  mewujudkan  kebaikan  sekaligus  menghidarkan keburukan  karena  penetapan  hukum  Islam  tidak  terlepas  dari  kebaikan  untuk  semua yang  berarti  tujuan rti hukum Allah. Maka dapat ditarik keseimpulan bahwa tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  suatu  penetapan
Dengan menegakkan hukum pidana Islam akan menekan angka tindak kejahatan am termasuk dalam bab al-amru bi  al- yang  wajib  ditegakkan  di  masyarakat.  Tanpa
,  maka  kondisi  masyarakat akan  rusak  dan  tidak  aman.  Rasulullah  bersabda:  Siapa  yang  melihat  kemungkaran maka  hendaknya  ia  merubahnya  dengan  tangannya,  jika  tidak  mampu  maka  dengan lisannya,  jika  tidak  mampu  juga  maka  dengan  hatinya  dan  itu  adalah  selemah-
etode  penelitian  yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  dimana  peneliti  adalah undang tentang perlindungan anak  di  Indonesia  dan  hukum  pidana  Islam  mengenai  penerapan  hukuman  fisik  dalam pendidikan  terhadap  anak.  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu
idana  secara  umum  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat agar  dapat  tercipta  dan  terpeliharanya  ketertiban  umum.  Setiap  manusia  memiliki hak  akan  tetapi  setiap  hak  manusia  memiliki  hukum  yang  mengatur  agar  tidak
ugian  dan  mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka
tibi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996),  5.
hukum memberikan aturan tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.
Hukuman  dalam  pendidikan  sudah  ada  sejak mendisiplinkan anak didik (murid) dari perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi tidak jarang  terjadi  kesalahpahaman  komunikasi  antara  anak  didik  dengan  guru  tentang hukuman  dan  tujuanya.  Padahal  setiap  aspek  memiliki  kriteria  untuk  dapat dikategorikan sebagai hukuman dan kekerasan.
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  dengan berlandaskan  Pancasila  dan  UUD  1945  mengandung  prinsip anak yang terdiri dari
1) Non diskriminasi.
2) Kepentingan yang terb
3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4) Penghargaan terhadap pendapat anak.
Ketentuan Pidana terhadap bentuk khusus  dalam  Undang pada  Pasal  77  hingga  Pasal  90.  Sistem  sanksi  yang  diterapkan  secara  kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara dan denda yang lebih berat daripada Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  merupakan  upaya  terwujudnya  perlindun anak sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan baik, secara jasmani, rohani dan sosialnya.
Mempertegas  hukuman  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan untuk kedua kalinya menjadi  Undang-un perubahan ini dituliskan lebih  rinci mengenai hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual  pada  anak  pada  Pasal  81  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan  pidana  bagi pelanggar  pasal  76D  diancam  hukuman  penjara banyak  15  tahun,  serta  denda  maksimal  Rp.  5.000.000.000.00,.  Selain  itu  jika pelaku  merupakan  orang  tua  kandung,  atau  wali,  atau  yang  memiliki  hubungan saudara maka hukuman ditambah 1/3.
Tindak  pidana  ( dipisahkan  dan  menjadi  saling  berkaitan  satu  sama  lain  sehingga  tidak  mungkin terputus  yaitu  aturan  dan  hukuman.  Sebuah  aturan  tidak  cukup  untuk  membuat seseorang  patuh  terhadap  aturan  yang  diberlakukan  dan  mendorong  seseorang meninggalkan  perilaku  yang  tidak  sesuai  aturan  maka  diperlukan  sanki  hukuman bagi yang melanggar.
Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia mencamtumkan hak keluarga,  masyarakat, terhadap  anak.  Namun  dalam  pelaksanaanya  dibutuhkan  undang
22 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I
23 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia,
24 Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
25 Abdul Salam, Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)

## Hukuman untuk pendisiplinan peserta didik  d
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |
hukum memberikan aturan–aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. 22
Hukuman  dalam  pendidikan  sudah  ada  sejak  dulu  tujuanya  rangka mendisiplinkan anak didik (murid) dari perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi tidak jarang  terjadi  kesalahpahaman  komunikasi  antara  anak  didik  dengan  guru  tentang hukuman  dan  tujuanya.  Padahal  setiap  aspek  memiliki  kriteria  untuk  dapat dikategorikan sebagai hukuman dan kekerasan.
Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  dengan berlandaskan  Pancasila  dan  UUD  1945  mengandung  prinsip-prinsip  perlindungan anak yang terdiri dari 23 : Non diskriminasi.
Kepentingan yang terbaik bagi anak ( The best interest of the Child Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
Penghargaan terhadap pendapat anak.
Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak diatur secara khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak pada  Pasal  77  hingga  Pasal  90.  Sistem  sanksi  yang  diterapkan  secara  kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara dan denda yang lebih berat daripada Kitab
undang  Hukum  Pidana  merupakan  upaya  terwujudnya  perlindun anak sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan baik, secara jasmani, rohani dan
Mempertegas  hukuman  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak, undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan untuk kedua kalinya undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  perlindungan  Anak.  Pada perubahan ini dituliskan lebih  rinci mengenai hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual  pada  anak  pada  Pasal  81  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan  pidana  bagi pelanggar  pasal  76D  diancam  hukuman  penjara  paling  sedikit  5  tahun  dan  paling banyak  15  tahun,  serta  denda  maksimal  Rp.  5.000.000.000.00,.  Selain  itu  jika pelaku  merupakan  orang  tua  kandung,  atau  wali,  atau  yang  memiliki  hubungan saudara maka hukuman ditambah 1/3. 24
Tindak  pidana  ( criminal  act )  mengandung  2  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan  dan  menjadi  saling  berkaitan  satu  sama  lain  sehingga  tidak  mungkin terputus  yaitu  aturan  dan  hukuman.  Sebuah  aturan  tidak  cukup  untuk  membuat seseorang  patuh  terhadap  aturan  yang  diberlakukan  dan  mendorong  seseorang meninggalkan  perilaku  yang  tidak  sesuai  aturan  maka  diperlukan  sanki  hukuman bagi yang melanggar. 25
Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia mencamtumkan hak-hak yang anak dapatkan, tugas dan tanggung jawab orang tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  Negara  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  anak.  Namun  dalam  pelaksanaanya  dibutuhkan  undang
Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), 3. Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 143. undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam) , (Yogyakarta : Ideal, 1987), 52.
uk pendisiplinan peserta didik  dalam ...
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |   7
aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia
dulu  tujuanya  rangka mendisiplinkan anak didik (murid) dari perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi tidak jarang  terjadi  kesalahpahaman  komunikasi  antara  anak  didik  dengan  guru  tentang hukuman  dan  tujuanya.  Padahal  setiap  aspek  memiliki  kriteria  untuk  dapat
Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  dengan prinsip  perlindungan
The best interest of the Child ).
bentuk pelanggaran hak anak diatur secara 014  tentang  Perlindungan  Anak pada  Pasal  77  hingga  Pasal  90.  Sistem  sanksi  yang  diterapkan  secara  kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara dan denda yang lebih berat daripada Kitab undang  Hukum  Pidana  merupakan  upaya  terwujudnya  perlindungan  hak anak sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan baik, secara jasmani, rohani dan
Mempertegas  hukuman  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak, undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan untuk kedua kalinya dang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  perlindungan  Anak.  Pada perubahan ini dituliskan lebih  rinci mengenai hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual  pada  anak  pada  Pasal  81  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan  pidana  bagi paling  sedikit  5  tahun  dan  paling banyak  15  tahun,  serta  denda  maksimal  Rp.  5.000.000.000.00,.  Selain  itu  jika pelaku  merupakan  orang  tua  kandung,  atau  wali,  atau  yang  memiliki  hubungan
andung  2  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan  dan  menjadi  saling  berkaitan  satu  sama  lain  sehingga  tidak  mungkin terputus  yaitu  aturan  dan  hukuman.  Sebuah  aturan  tidak  cukup  untuk  membuat seseorang  patuh  terhadap  aturan  yang  diberlakukan  dan  mendorong  seseorang meninggalkan  perilaku  yang  tidak  sesuai  aturan  maka  diperlukan  sanki  hukuman
Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia hak yang anak dapatkan, tugas dan tanggung jawab orang tua, pemerintah  dan  Negara  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  anak.  Namun  dalam  pelaksanaanya  dibutuhkan  undang-undang  khusus
, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), 3.

## Agus Basuki
yang  mengatur  tugas  dan  tanggungjawab  orang  tua  agar  pelaksanaanya  dapat diawasi.  Maka  dalam  pembentukan  undang berdasarkan  bahwa  perlindungan  anak  dalam  segala  aspeknya  merupakan  bagian dari  kegiatan  pembangunan  nasional,  khususnya  dalam  memajukan  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Upaya  perlindungan  terhadap  anak  dilaksanakan  sejak  anak  masih  berupa janin  hingga  anak  telah  berusia  18  tahun  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Konsepsi  perlindungan  anak  yang  utuh,  menyeluruh,  dan  komprehensif menjadi  dasar  gagasan  ini.  Undang atas  perlindungan  anak  berdasa hidup,  hak  untuk  hidup,  kepentingan  yang  tebaik  bagi  anak,  dan  perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan,  dan  perlindungan  anak  diperlukan  peran  masyarakat  baik lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya,masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan organisasi sosial.
b. Analisis Psikologi terhadap Hukuman Fisik
Albert Bandura  pelopor teori belajar sosial mengungkapkan b memiliki  kapasitas  untuk  mengamati  dan  meniru  suatu  perilaku,  maka  jika hukuman  dibalut  dengan  kekerasan  akan  melahirkan  kekerasan  juga. dalam  psikologi  belajar  Skinner  adalah  proses  modifikasi  perilaku,  dimana hukuman  merupakan  pelem perilaku  berisik  di  kelas  seperti  pada  kasus  di  atas,  pada  teori  modifikasi  perilaku ada 2 pilihan untuk menghilangkan perilaku berisik di kelas. Pertama menggunakan hadiah  (penguatan),  contohnya  anak  yang  ti nilai tambah. Kedua menggunakan hukuman, anak yang berisik di kelas mendapat hukuman  yang  disesuaikan  dengan  usia  anak,  seperti  hukuman  tidak  teguran, peringatan dan pengurangan nilai.
Penjelasan  lain  mengenai hukuman hukuman  fisik  selain  memberikan  efek  jera  dan  tidak  melakukan  kesalahan  lagi, juga menimbulkan rasa ketakutan, cemas, rendah diri, malu dan tidak percaya diri. Hal ini karena anak mendapat hukuman fisik yang menyaki depan teman-temanya.
Hukuman  fisik  dalam  pendidikan  menurut  Boonin  seharusnya  tidak  ada, karena esensi dari mendidik adalah mengajari maka kesalahan yang diperbuat anak harus  diberi  penjelasan  melalui  pemahaman  dengan  kata dengan  hukuman  fisik.  Akan  tetapi  Skinner  menyatakan  bahwa  dalam  mendidik terdapat  penguatan dan pelemahan agar tujuan dari mendidik dapat  tercapai.  Anak akan  mudah  mengabaikan  teguran  jika  tidak  ada  pelaksanaan  hukuman  dan  tidak akan termotivasi jika tidak ada hadiah.
26 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
27 Ahmad  Kamil  dan  Fauzan, Hukum  Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak  di  Indonesia Press, 2008), 8.
28 Albert Bandura, Social Learning Theory
29 Ibid , 55.
yang  mengatur  tugas  dan  tanggungjawab  orang  tua  agar  pelaksanaanya  dapat diawasi.  Maka  dalam  pembentukan  undang-undang  perlindunga berdasarkan  bahwa  perlindungan  anak  dalam  segala  aspeknya  merupakan  bagian dari  kegiatan  pembangunan  nasional,  khususnya  dalam  memajukan  kehidupan berbangsa dan bernegara. 26
Upaya  perlindungan  terhadap  anak  dilaksanakan  sejak  anak  masih  berupa janin  hingga  anak  telah  berusia  18  tahun  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Konsepsi  perlindungan  anak  yang  utuh,  menyeluruh,  dan  komprehensif menjadi  dasar  gagasan  ini.  Undang-Undang  pelindungan  mencangkup  kewajiban atas  perlindungan  anak  berdasarkan  asas-asas  nondiskriminatif,  kelangsungan hidup,  hak  untuk  hidup,  kepentingan  yang  tebaik  bagi  anak,  dan  perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan,  dan  perlindungan  anak  diperlukan  peran  masyarakat  baik lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya,masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan organisasi sosial.

## Analisis Psikologi terhadap Hukuman Fisik
Albert Bandura  pelopor teori belajar sosial mengungkapkan b memiliki  kapasitas  untuk  mengamati  dan  meniru  suatu  perilaku,  maka  jika hukuman  dibalut  dengan  kekerasan  akan  melahirkan  kekerasan  juga. dalam  psikologi  belajar  Skinner  adalah  proses  modifikasi  perilaku,  dimana hukuman  merupakan  pelemahan  dan  hadiah  adalah  penguatan.  Misalnya  pada perilaku  berisik  di  kelas  seperti  pada  kasus  di  atas,  pada  teori  modifikasi  perilaku ada 2 pilihan untuk menghilangkan perilaku berisik di kelas. Pertama menggunakan hadiah  (penguatan),  contohnya  anak  yang  tidak  berisik  di  kelas  dapat  hadiah  atau nilai tambah. Kedua menggunakan hukuman, anak yang berisik di kelas mendapat hukuman  yang  disesuaikan  dengan  usia  anak,  seperti  hukuman  tidak  teguran, peringatan dan pengurangan nilai.
Penjelasan  lain  mengenai hukuman  fisik  seperti  diungkapkan  Dorpat  bahwa hukuman  fisik  selain  memberikan  efek  jera  dan  tidak  melakukan  kesalahan  lagi, juga menimbulkan rasa ketakutan, cemas, rendah diri, malu dan tidak percaya diri. Hal ini karena anak mendapat hukuman fisik yang menyakitkan dan dilaksanakan di temanya.
Hukuman  fisik  dalam  pendidikan  menurut  Boonin  seharusnya  tidak  ada, karena esensi dari mendidik adalah mengajari maka kesalahan yang diperbuat anak harus  diberi  penjelasan  melalui  pemahaman  dengan  kata-kata  ata dengan  hukuman  fisik.  Akan  tetapi  Skinner  menyatakan  bahwa  dalam  mendidik terdapat  penguatan dan pelemahan agar tujuan dari mendidik dapat  tercapai.  Anak akan  mudah  mengabaikan  teguran  jika  tidak  ada  pelaksanaan  hukuman  dan  tidak otivasi jika tidak ada hadiah.

## Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Hukum  Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak  di  Indonesia ,  (Jakarta  :  Rajawali
Social Learning Theory , (New York : General Learning Press, 1977), 81
yang  mengatur  tugas  dan  tanggungjawab  orang  tua  agar  pelaksanaanya  dapat undang  perlindungan  anak  harus berdasarkan  bahwa  perlindungan  anak  dalam  segala  aspeknya  merupakan  bagian dari  kegiatan  pembangunan  nasional,  khususnya  dalam  memajukan  kehidupan
Upaya  perlindungan  terhadap  anak  dilaksanakan  sejak  anak  masih  berupa janin  hingga  anak  telah  berusia  18  tahun  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku.  Konsepsi  perlindungan  anak  yang  utuh,  menyeluruh,  dan  komprehensif
Undang  pelindungan  mencangkup  kewajiban asas  nondiskriminatif,  kelangsungan hidup,  hak  untuk  hidup,  kepentingan  yang  tebaik  bagi  anak,  dan  perkembangan,
serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan,  dan  perlindungan  anak  diperlukan  peran  masyarakat  baik  melalui lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya,masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan organisasi sosial. 27
Albert Bandura  pelopor teori belajar sosial mengungkapkan bahwa manusia memiliki  kapasitas  untuk  mengamati  dan  meniru  suatu  perilaku,  maka  jika hukuman  dibalut  dengan  kekerasan  akan  melahirkan  kekerasan  juga. 28 Hukuman dalam  psikologi  belajar  Skinner  adalah  proses  modifikasi  perilaku,  dimana ahan  dan  hadiah  adalah  penguatan.  Misalnya  pada perilaku  berisik  di  kelas  seperti  pada  kasus  di  atas,  pada  teori  modifikasi  perilaku ada 2 pilihan untuk menghilangkan perilaku berisik di kelas. Pertama menggunakan
dak  berisik  di  kelas  dapat  hadiah  atau nilai tambah. Kedua menggunakan hukuman, anak yang berisik di kelas mendapat hukuman  yang  disesuaikan  dengan  usia  anak,  seperti  hukuman  tidak  teguran,
fisik  seperti  diungkapkan  Dorpat  bahwa hukuman  fisik  selain  memberikan  efek  jera  dan  tidak  melakukan  kesalahan  lagi, juga menimbulkan rasa ketakutan, cemas, rendah diri, malu dan tidak percaya diri. 29 tkan dan dilaksanakan di
Hukuman  fisik  dalam  pendidikan  menurut  Boonin  seharusnya  tidak  ada, karena esensi dari mendidik adalah mengajari maka kesalahan yang diperbuat anak kata  atau  kalimat,  tidak dengan  hukuman  fisik.  Akan  tetapi  Skinner  menyatakan  bahwa  dalam  mendidik terdapat  penguatan dan pelemahan agar tujuan dari mendidik dapat  tercapai.  Anak akan  mudah  mengabaikan  teguran  jika  tidak  ada  pelaksanaan  hukuman  dan  tidak
,  (Jakarta  :  Rajawali
Henry  mengamati  perdebatan  ini  dengan  mengambil  kesimpulan  bahwa hukuman  tetap  harus  ada  dalam  pendidikan,  akan  tetapi  harus  ada  batasan  jelas penerapanya.  Sehingga  ia  merancang  pelaksanaan  hukuman  dengan  syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
1) Hukuman tidak mengandung kekerasan
Hukuman  dapat  diberikan  dengan  verbal  maupun  hukuman  edukatif, seperti teguran dan hafalan.
2) Hukuman dipadukan dengan Reinforcement berupa hafalan ditambah dengan hadiah pada pencapaian hafalan yang lebih dari yang diberikan, atau hukuman berupa teguran maka pelukan atau tatapan hangat.
3) Hukuman harus segera diberlakukan saat seseorang melakukan kes Pelaksanaan  hukuman  yang  segera  memberikan  penegasan  bahwa perilaku  anak  salah  perlu  dihukum,  sehingga  anak  tidak  merasa  ambigu  atau merasa tidak adil apa yang membuatnya dihukum.
Hukuman  tidak  seharusnya  menyakiti  namum  memberikan  perenungan  bagi anak dalam menerima hukuman dan menimbulkan kesadaran anak. Sehingga anak tidak  memerlukan  paksaan  atau  ancaman  dalam  menghindari  perilaku yang  salah.  Hukuman  fisik  hanya  akan  menimbulkan  trauma,  perilaku  kasar  yang turun temurun dan kehilangan ra
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Hukuman Fisik Bagi Anak Dalam Pendidikan.
a. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Fisik
Menurut  Abdul  Qodir  Audah yang  ditetapkan  oleh  allah.  Adapun terlarang,  atau  meninggalkan  perbuatan  yang  diperintahkan  oleh  allah,  dan  yang telah  digambarkan  sebagai  sesuatu  yang  tidak  sesuai  syariat,  yang  menunjukkan bahwa  kejahatan  yang  melanggar  syariat.  Maka dilarang  oleh  hukum,  meninggalkan  perbuatan  yang  dilarang  atas  hukumannya, atau meninggalkan ketetapan hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hukuman  dalam  Islam  digolongkan  berdasarkan  Alquran  dan  hadis,  maksudnya adalah  hukuman  terdapat hukuman memiliki 2 jenis yaitu:
1) Hukuman  yang  terdapat  di  dalam  Alquran  seperti, diyat .  Misalnya,  hukuman  bagi  pencuri,  perampok,  pezina,  pemakan  harta bathil , pembunuh, dan lainy
2) Hukuman  yang  tidak  terdapat  di  dalam  Alquran,  misalnya  seperti  hukuman takzir ,  misalnya jarimah takzir itu sendiri).
Hukuman bagi pelaku penganiayaan dalam hal ini yaitu hukuman fisik dalam pendidikan, telah diatur dengan jelas di Alquran dan tidak abu
30 Abdul Qadir Audah, Tasyi’ al-

## Hukuman untuk pendisiplinan peserta didik  d
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |
Henry  mengamati  perdebatan  ini  dengan  mengambil  kesimpulan  bahwa hukuman  tetap  harus  ada  dalam  pendidikan,  akan  tetapi  harus  ada  batasan  jelas penerapanya.  Sehingga  ia  merancang  pelaksanaan  hukuman  dengan  syarat harus dipenuhi, yaitu:
Hukuman tidak mengandung kekerasan
Hukuman  dapat  diberikan  dengan  verbal  maupun  hukuman  edukatif, seperti teguran dan hafalan.
Hukuman dipadukan dengan reinforcement positif Reinforcement disini  merupakan  perilaku  positif  lainya  mis berupa hafalan ditambah dengan hadiah pada pencapaian hafalan yang lebih dari yang diberikan, atau hukuman berupa teguran maka reinforcement pelukan atau tatapan hangat.
Hukuman harus segera diberlakukan saat seseorang melakukan kes
Pelaksanaan  hukuman  yang  segera  memberikan  penegasan  bahwa perilaku  anak  salah  perlu  dihukum,  sehingga  anak  tidak  merasa  ambigu  atau merasa tidak adil apa yang membuatnya dihukum.
Hukuman  tidak  seharusnya  menyakiti  namum  memberikan  perenungan  bagi anak dalam menerima hukuman dan menimbulkan kesadaran anak. Sehingga anak tidak  memerlukan  paksaan  atau  ancaman  dalam  menghindari  perilaku yang  salah.  Hukuman  fisik  hanya  akan  menimbulkan  trauma,  perilaku  kasar  yang turun temurun dan kehilangan rasa empati.

## Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Hukuman Fisik Bagi Anak

## Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Fisik
Menurut  Abdul  Qodir  Audah jarimah dalam  syariat  Islam  yaitu  larangan yang  ditetapkan  oleh  allah.  Adapun  larangannya  yaitu:  apapun  perbuatan  yang terlarang,  atau  meninggalkan  perbuatan  yang  diperintahkan  oleh  allah,  dan  yang telah  digambarkan  sebagai  sesuatu  yang  tidak  sesuai  syariat,  yang  menunjukkan bahwa  kejahatan  yang  melanggar  syariat.  Maka jarimah yaitu:  tindakan  yang dilarang  oleh  hukum,  meninggalkan  perbuatan  yang  dilarang  atas  hukumannya, atau meninggalkan ketetapan hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hukuman  dalam  Islam  digolongkan  berdasarkan  Alquran  dan  hadis,  maksudnya adalah  hukuman  terdapat  di  dalam  Alquran  dan  hadis.  Pada  penggolongan  ini hukuman memiliki 2 jenis yaitu:
Hukuman  yang  terdapat  di  dalam  Alquran  seperti, qisas,  kafarah,  hududt .  Misalnya,  hukuman  bagi  pencuri,  perampok,  pezina,  pemakan  harta
, pembunuh, dan lainya.
Hukuman  yang  tidak  terdapat  di  dalam  Alquran,  misalnya  seperti  hukuman
,  misalnya jarimah ( hudud , qisas h/ diyat yang  tidak  selesai,  dan itu sendiri).
Hukuman bagi pelaku penganiayaan dalam hal ini yaitu hukuman fisik dalam pendidikan, telah diatur dengan jelas di Alquran dan tidak abu-abu. Penggolongan

## uk pendisiplinan peserta didik  dalam ...
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |   9
Henry  mengamati  perdebatan  ini  dengan  mengambil  kesimpulan  bahwa hukuman  tetap  harus  ada  dalam  pendidikan,  akan  tetapi  harus  ada  batasan  jelas penerapanya.  Sehingga  ia  merancang  pelaksanaan  hukuman  dengan  syarat-syarat
Hukuman  dapat  diberikan  dengan  verbal  maupun  hukuman  edukatif,
disini  merupakan  perilaku  positif  lainya  misal  hukuman berupa hafalan ditambah dengan hadiah pada pencapaian hafalan yang lebih dari
reinforcement dapat berupa
Hukuman harus segera diberlakukan saat seseorang melakukan kesalahan.
Pelaksanaan  hukuman  yang  segera  memberikan  penegasan  bahwa perilaku  anak  salah  perlu  dihukum,  sehingga  anak  tidak  merasa  ambigu  atau
Hukuman  tidak  seharusnya  menyakiti  namum  memberikan  perenungan  bagi anak dalam menerima hukuman dan menimbulkan kesadaran anak. Sehingga anak tidak  memerlukan  paksaan  atau  ancaman  dalam  menghindari  perilaku-perilaku yang  salah.  Hukuman  fisik  hanya  akan  menimbulkan  trauma,  perilaku  kasar  yang
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Hukuman Fisik Bagi Anak
dalam  syariat  Islam  yaitu  larangan larangannya  yaitu:  apapun  perbuatan  yang terlarang,  atau  meninggalkan  perbuatan  yang  diperintahkan  oleh  allah,  dan  yang telah  digambarkan  sebagai  sesuatu  yang  tidak  sesuai  syariat,  yang  menunjukkan
:  tindakan  yang dilarang  oleh  hukum,  meninggalkan  perbuatan  yang  dilarang  atas  hukumannya, atau meninggalkan ketetapan hukum atas perbuatan yang dilakukannya. 30
Hukuman  dalam  Islam  digolongkan  berdasarkan  Alquran  dan  hadis,  maksudnya di  dalam  Alquran  dan  hadis.  Pada  penggolongan  ini
qisas,  kafarah,  hududt dan .  Misalnya,  hukuman  bagi  pencuri,  perampok,  pezina,  pemakan  harta
Hukuman  yang  tidak  terdapat  di  dalam  Alquran,  misalnya  seperti  hukuman yang  tidak  selesai,  dan jarimah -
Hukuman bagi pelaku penganiayaan dalam hal ini yaitu hukuman fisik dalam abu. Penggolongan

## Agus Basuki
hukuman  penganiayaan  juga  meliputi  hukuman  yang  tempatnya  telah  ditentukan, seperti:
1) Hukuman  tubuh/badan,  merupakan  hukuman  yang  diberikan  berhubungan dengan badan misalnya c
2) Hukuman  jiwa,  merupakan  hukuman  dalam  bentuk  teguran,  kritikan,  ancaman dan peringatan.
3) Hukuman  harta,  merupakan  hukuman  yang  berhubungan  dengan  harta  pelaku, misalnya denda,
Hukuman  fisik  dalam  hukum  pidana  Islam  termasuk  dalam  tindak penganiayaan,  jika  tidak  memehuni  syarat  menghukum.  Jika  mengacu  pada penggolongan  hukuman  maka  termasuk  pada  hukuman  yang  tempatnya  te;ah ditentukan. Hukuman ditetapkan sesuai dengan luka yang diberik ditentukan  hukuman  yang  sesuai  dengan  perbuatan  pelaku,  dapat  dikenakan atau diyat jika syarat
Qisas jarimah (dibalas)  setimpal  atau  sesuai  dengan  perbuatannya maka  dibalas  dengan  dibunuh,  atau  dipukul  jika  pelaku  memukul  korban. Kandungan  Alquran  menjelaskan  bahwa  hukuman pelaku  penganiayaan  dan  pembunuhan  yang  disengaja,  hal  ini  dijelaskan  dalam Q.S. al Maidah ayat 45.
ﱢﻦﱢﺴﻟﺎِﺑ ﱠﻦﱢﺴﻟاَو ِنُذ َنْﻮُﻤِﻠّٰﻈﻟا ُﻢُﻫ َﻚﯩٰۤﻟوُﺎَﻓ ُﻪّٰﻠﻟا َلَﺰْـﻧَا ﺎ
Artinya : dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata  dengan mata, hidung dengan hidung,  telinga  dengan  telinga,  gigi  dengan  gigi,  dan  luk kisasnya.Barangsiapa  yang  melepaskan  (hak  kisas)  nya,  Maka  melepaskan hak  itu  (menjadi)  penebus  dosa  baginya.  Barangsiapa  tidak  memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang orang yang zalim.
Sayyid Sabbiq menjelaskan bahwa penganiayaan secara sengaja tidak diwajibkan diberlakukan sehingga ada kesamaa dengan luka (korban) tanpa lebih kurang. Apabila pelaksanaan qisas dikhawatirkan berlebihan dalam melaksanakan melakukan hukuman pengganti yaitu
Syarat-syarat
1) Akal, maksudnya pelaku adlaah orang yang b
2) Baligh, yang dimaksud baligh adalah adanya mimpi bersenggama bagi laki dan haid bagi perempuan. Jika dijelaskan dalam usia maka batas maksimal adalah 18 tahun dan batas minimal adalah 15 tahun.
31 Zaini Dahlam, Alquran Karim ...,
32 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10
hukuman  penganiayaan  juga  meliputi  hukuman  yang  tempatnya  telah  ditentukan,
Hukuman  tubuh/badan,  merupakan  hukuman  yang  diberikan  berhubungan dengan badan misalnya cambuk, potong, penjara dan lain sebagainya.
Hukuman  jiwa,  merupakan  hukuman  dalam  bentuk  teguran,  kritikan,  ancaman dan peringatan.
Hukuman  harta,  merupakan  hukuman  yang  berhubungan  dengan  harta  pelaku, misalnya denda, diyat dan peramasan harta.
n  fisik  dalam  hukum  pidana  Islam  termasuk  dalam  tindak jika  tidak  memehuni  syarat  menghukum.  Jika  mengacu  pada penggolongan  hukuman  maka  termasuk  pada  hukuman  yang  tempatnya  te;ah ditentukan. Hukuman ditetapkan sesuai dengan luka yang diberikan sehingga dapat ditentukan  hukuman  yang  sesuai  dengan  perbuatan  pelaku,  dapat  dikenakan jika syarat-syarat terpenuhi..
jarimah adalah  bentuk  perbuatan jarimah yang  dijatuhi  hukuman (dibalas)  setimpal  atau  sesuai  dengan  perbuatannya,  misalnya  pelaku  membunuh maka  dibalas  dengan  dibunuh,  atau  dipukul  jika  pelaku  memukul  korban. Kandungan  Alquran  menjelaskan  bahwa  hukuman qisas dilakukan  hanya  pada pelaku  penganiayaan  dan  pembunuhan  yang  disengaja,  hal  ini  dijelaskan  dalam dah ayat 45.
ُْﻻﺎِﺑ َنُذُْﻻاَو ِﻒْﻧَْﻻﺎِﺑ َﻒْﻧَْﻻاَو ِْﲔَﻌْﻟﺎِﺑ َْﲔَﻌْﻟاَو ِﺲْﻔﱠـﻨﻟﺎِﺑ َﺲْﻔﱠـﻨﻟا ﱠنَا ﺎَﻬْـﻴِﻓ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ﺎَﻨْـﺒَﺘَﻛَو ﱢﻦﱢﺴﻟﺎِﺑ ﱠﻦﱢﺴﻟاَو ِنُذ َِﲟ ْﻢُﻜَْﳛ ْﱠﱂ ْﻦَﻣَو ﻪﱠﻟ ٌةَرﺎﱠﻔَﻛ َﻮُﻬَـﻓ ﻪِﺑ َقﱠﺪَﺼَﺗ ْﻦَﻤَﻓ ٌصﺎَﺼِﻗ َحْوُﺮُْﳉاَو

## َنْﻮُﻤِﻠّٰﻈﻟا ُﻢُﻫ َﻚﯩٰۤﻟوُﺎَﻓ ُﻪّٰﻠﻟا َلَﺰْـﻧَا ﺎ
dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata  dengan mata, hidung dengan hidung,  telinga  dengan  telinga,  gigi  dengan  gigi,  dan  luka  luka  (pun)  ada kisasnya.Barangsiapa  yang  melepaskan  (hak  kisas)  nya,  Maka  melepaskan hak  itu  (menjadi)  penebus  dosa  baginya.  Barangsiapa  tidak  memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang orang yang zalim. 31
bbiq menjelaskan bahwa penganiayaan secara sengaja tidak diwajibkan diberlakukan qisas kecuali jika situasi dan kondisi yang memungkinkan, sehingga ada kesamaa dengan luka (korban) tanpa lebih kurang. Apabila
qisas tidak sesuai dengan luka yang diakibatkan oleh pelaku atau dikhawatirkan berlebihan dalam melaksanakan qisas maka dianjurkan untuk melakukan hukuman pengganti yaitu diyat . 32
syarat qisas selain jiwa dapat dijelaskan sebagai berikut :
Akal, maksudnya pelaku adlaah orang yang berakal Baligh, yang dimaksud baligh adalah adanya mimpi bersenggama bagi laki dan haid bagi perempuan. Jika dijelaskan dalam usia maka batas maksimal adalah 18 tahun dan batas minimal adalah 15 tahun.
Alquran Karim ..., 167. Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10 ,(Jakarta : Kalam Mulia, 1991), 73.
hukuman  penganiayaan  juga  meliputi  hukuman  yang  tempatnya  telah  ditentukan,
Hukuman  tubuh/badan,  merupakan  hukuman  yang  diberikan  berhubungan ambuk, potong, penjara dan lain sebagainya.
Hukuman  jiwa,  merupakan  hukuman  dalam  bentuk  teguran,  kritikan,  ancaman
Hukuman  harta,  merupakan  hukuman  yang  berhubungan  dengan  harta  pelaku,
n  fisik  dalam  hukum  pidana  Islam  termasuk  dalam  tindak jika  tidak  memehuni  syarat  menghukum.  Jika  mengacu  pada penggolongan  hukuman  maka  termasuk  pada  hukuman  yang  tempatnya  te;ah an sehingga dapat ditentukan  hukuman  yang  sesuai  dengan  perbuatan  pelaku,  dapat  dikenakan qisas
yang  dijatuhi  hukuman ,  misalnya  pelaku  membunuh maka  dibalas  dengan  dibunuh,  atau  dipukul  jika  pelaku  memukul  korban. dilakukan  hanya  pada pelaku  penganiayaan  dan  pembunuhan  yang  disengaja,  hal  ini  dijelaskan  dalam
ُْﻻﺎِﺑ َنُذُْﻻاَو ِﻒْﻧَْﻻﺎِﺑ َﻒْﻧَْﻻاَو ِْﲔَﻌْﻟﺎِﺑ َْﲔَﻌْﻟاَو ِﺲْﻔﱠـﻨﻟﺎِﺑ َﺲْﻔﱠـﻨﻟا ﱠنَا ﺎَﻬْـﻴِﻓ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ﺎَﻨْـﺒَﺘَﻛَو َِﲟ ْﻢُﻜَْﳛ ْﱠﱂ ْﻦَﻣَو ﻪﱠﻟ ٌةَرﺎﱠﻔَﻛ َﻮُﻬَـﻓ ﻪِﺑ َقﱠﺪَﺼَﺗ ْﻦَﻤَﻓ ٌصﺎَﺼِﻗ َحْوُﺮُْﳉاَو
dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata  dengan mata, hidung dengan a  luka  (pun)  ada kisasnya.Barangsiapa  yang  melepaskan  (hak  kisas)  nya,  Maka  melepaskan hak  itu  (menjadi)  penebus  dosa  baginya.  Barangsiapa  tidak  memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-
bbiq menjelaskan bahwa penganiayaan secara sengaja tidak kecuali jika situasi dan kondisi yang memungkinkan, sehingga ada kesamaa dengan luka (korban) tanpa lebih kurang. Apabila
diakibatkan oleh pelaku atau maka dianjurkan untuk
selain jiwa dapat dijelaskan sebagai berikut :
Baligh, yang dimaksud baligh adalah adanya mimpi bersenggama bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Jika dijelaskan dalam usia maka batas maksimal
3) Kesengajaan, pelaku memiliki motif kesengajaan dal
4) Sederajat, pelaku dan korban memiliki kesederajatan dalam hal kehambaan dan kekafiran. 33
Selain hukuman hukuman lain yang ditetapkan yaitu berupa pengganti qisas dan denda yang merupakan ketentuan hukuman Penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia  telah  mendapat  pengakuan  sejak Pancasila  ditetapkan  sebagai  dasar  negara,  dimana  sila  pertamanya  adalah Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Indonesia  mengakui  aga mengikuti  dalam  kehidupan  sehari aturan  agama  yang  menyertainya  dapat  diimplikasikan  dalam  kehidupan penganutnnya,  Hal  ini  diperkuat  dengan  adanya  piagam  Jakarta  yang  menurut Notonegoro dalam Ahmad Azhar Basyir sebagai dokumen historis bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan.
Sopyan  Mei  Utama  mengungkapkan  bahwa  sistem  hukum  Islam  dalam sistem  hukum  nasional  dapat  ditampilkan  dalam  3  bentuk  yaitu  :  hukum  Islam mengisi  kekosongan  huku saja,  hukum  Islam  menjadi  sumber  hukum  nasional,  dan  hukum  Islam  bertujuan untuk rahmatan lil’alamin.
b. Maqasid Syariah dalam Hukum Pidana Islam
Tujuan  hukuman  pada  anak  menjadi  salah  satu  pertimbangan  y dasar  pemberian  hukuman,  bukan  karena  kesal  ataupun  dendam.  Orang  yang memberikan  hukuman  fisik  dengan  tujuan  mendidik  maka  tidak  harus bertanggungjawab  asalkan  masih  dalam  batasan fisik  dilakukan  dengan  terlalu  k orang yang memberikan hukuman fisik harus bertanggungjawab.
Bentuk  pertanggungjawaban  orang  tua,  kakek,  pamat  atau  wali  anak  sama seperti  tanggungjawab  suami  terhadap  istri,  dimana  lahir  batinya  menjadi tanggungjawabnya.  Keempat  imam  mujtahid  sepakat  bahwa  setiap  orang  yang melakukan  pegajaran  yang  bersifat  menganiaya  (hukuman  fisik)  maka  harus bertanggungjawab secara hukum yang berlaku.
Pola  asuh  seperti  ini  sesuai  dengan  pola  asus  demokratis  secara  psikolog membangun  komunikasi  orang  tua  dan  anak  menjadi  dasar  utama  dalam pengasuhan.  Ciri  khas  pola  asuh  ini  adalah  melibatkan  anak  dan  berdiskusi  pada masalah  yang  dihadapi  anak  maupun  aturan  yang  ingin  diterapkan  orang  tua. Seperti  menyelesaikan  tugas  sekol
33 Ibid , 75.
34 Ahmad  Azhar  Basyir,  “Hukum  Islam  di  Indonesia  Dari  Masa Triwulan V 1992, 9.
35 Sopyan Mei Utama, “Eksistensi Hukum Islam dalam Perundang Vol. 2 No. 1 2018, 57.
36 Abdul Qadir Audah, TakzirAt-Tasyri, Al
37 Abdul Qadir Audah, TakzirAt-Tasyri, ...,
38 Donna  Hancock  Hoskins,“Consequences  of  Parenting  on  Adolescent  Outcomes”. September 2014, 506

## Hukuman untuk pendisiplinan peserta didik  d
Kesengajaan, pelaku memiliki motif kesengajaan dalam melakukan perbuatanya. Sederajat, pelaku dan korban memiliki kesederajatan dalam hal kehambaan dan
Selain hukuman qisas bagi pelaku penganiayaan dan pembunuhan terdapat hukuman lain yang ditetapkan yaitu berupa diyat . Diyat dapat berupa de dan denda yang merupakan ketentuan hukuman diyat Penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia  telah  mendapat  pengakuan  sejak Pancasila  ditetapkan  sebagai  dasar  negara,  dimana  sila  pertamanya  adalah Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Indonesia  mengakui  agama  dan  aturan mengikuti  dalam  kehidupan  sehari-hari  melalui  sila  pertamanya.  Sehingga  aturan aturan  agama  yang  menyertainya  dapat  diimplikasikan  dalam  kehidupan penganutnnya,  Hal  ini  diperkuat  dengan  adanya  piagam  Jakarta  yang  menurut o dalam Ahmad Azhar Basyir sebagai dokumen historis bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan. 34
Sopyan  Mei  Utama  mengungkapkan  bahwa  sistem  hukum  Islam  dalam sistem  hukum  nasional  dapat  ditampilkan  dalam  3  bentuk  yaitu  :  hukum  Islam mengisi  kekosongan  hukum  nasional  yang  diberlakukan  hanya  pada  umat  muslim saja,  hukum  Islam  menjadi  sumber  hukum  nasional,  dan  hukum  Islam  bertujuan untuk rahmatan lil’alamin. 35

## Syariah dalam Hukum Pidana Islam
Tujuan  hukuman  pada  anak  menjadi  salah  satu  pertimbangan  y dasar  pemberian  hukuman,  bukan  karena  kesal  ataupun  dendam.  Orang  yang memberikan  hukuman  fisik  dengan  tujuan  mendidik  maka  tidak  harus bertanggungjawab  asalkan  masih  dalam  batasan-batasan  tertentu.  Jika  hukuman fisik  dilakukan  dengan  terlalu  keras  maka  tidak  dianggap  sebagai  mendidik  dan orang yang memberikan hukuman fisik harus bertanggungjawab. 36
Bentuk  pertanggungjawaban  orang  tua,  kakek,  pamat  atau  wali  anak  sama seperti  tanggungjawab  suami  terhadap  istri,  dimana  lahir  batinya  menjadi ungjawabnya.  Keempat  imam  mujtahid  sepakat  bahwa  setiap  orang  yang melakukan  pegajaran  yang  bersifat  menganiaya  (hukuman  fisik)  maka  harus bertanggungjawab secara hukum yang berlaku. 37
Pola  asuh  seperti  ini  sesuai  dengan  pola  asus  demokratis  secara  psikolog membangun  komunikasi  orang  tua  dan  anak  menjadi  dasar  utama  dalam pengasuhan.  Ciri  khas  pola  asuh  ini  adalah  melibatkan  anak  dan  berdiskusi  pada masalah  yang  dihadapi  anak  maupun  aturan  yang  ingin  diterapkan  orang  tua. Seperti  menyelesaikan  tugas  sekolah  dengan  bantuan  orang  tua,  menerapkan  jam
Ahmad  Azhar  Basyir,  “Hukum  Islam  di  Indonesia  Dari  Masa  ke  Masa”, Unisia ,  Nomor  16  Tahun  XIII
Sopyan Mei Utama, “Eksistensi Hukum Islam dalam Perundang-undangan di Indonesia”,
Tasyri, Al-Jina’iy .... 446. Tasyri, ..., 447.
Donna  Hancock  Hoskins,“Consequences  of  Parenting  on  Adolescent  Outcomes”. Societie
uk pendisiplinan peserta didik  dalam ...
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |   11
am melakukan perbuatanya. Sederajat, pelaku dan korban memiliki kesederajatan dalam hal kehambaan dan
bagi pelaku penganiayaan dan pembunuhan terdapat dapat berupa denda
diyat .
Penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia  telah  mendapat  pengakuan  sejak Pancasila  ditetapkan  sebagai  dasar  negara,  dimana  sila  pertamanya  adalah ma  dan  aturan-aturan  yang hari  melalui  sila  pertamanya.  Sehingga  aturan- aturan  agama  yang  menyertainya  dapat  diimplikasikan  dalam  kehidupan penganutnnya,  Hal  ini  diperkuat  dengan  adanya  piagam  Jakarta  yang  menurut
o dalam Ahmad Azhar Basyir sebagai dokumen historis bagi kehidupan
Sopyan  Mei  Utama  mengungkapkan  bahwa  sistem  hukum  Islam  dalam sistem  hukum  nasional  dapat  ditampilkan  dalam  3  bentuk  yaitu  :  hukum  Islam
m  nasional  yang  diberlakukan  hanya  pada  umat  muslim saja,  hukum  Islam  menjadi  sumber  hukum  nasional,  dan  hukum  Islam  bertujuan
Tujuan  hukuman  pada  anak  menjadi  salah  satu  pertimbangan  yang  menjadi dasar  pemberian  hukuman,  bukan  karena  kesal  ataupun  dendam.  Orang  yang memberikan  hukuman  fisik  dengan  tujuan  mendidik  maka  tidak  harus
batasan  tertentu.  Jika  hukuman eras  maka  tidak  dianggap  sebagai  mendidik  dan
Bentuk  pertanggungjawaban  orang  tua,  kakek,  pamat  atau  wali  anak  sama seperti  tanggungjawab  suami  terhadap  istri,  dimana  lahir  batinya  menjadi ungjawabnya.  Keempat  imam  mujtahid  sepakat  bahwa  setiap  orang  yang melakukan  pegajaran  yang  bersifat  menganiaya  (hukuman  fisik)  maka  harus
Pola  asuh  seperti  ini  sesuai  dengan  pola  asus  demokratis  secara  psikologi 38 , membangun  komunikasi  orang  tua  dan  anak  menjadi  dasar  utama  dalam pengasuhan.  Ciri  khas  pola  asuh  ini  adalah  melibatkan  anak  dan  berdiskusi  pada masalah  yang  dihadapi  anak  maupun  aturan  yang  ingin  diterapkan  orang  tua.
ah  dengan  bantuan  orang  tua,  menerapkan  jam
,  Nomor  16  Tahun  XIII
undangan di Indonesia”, Wawasan Yuridika ,
Societie s.Vol.  3  No.  4

## Agus Basuki
belajar dan bermain dengan berdiskusi terlebih dahulu dan hukuman yang menurut anak tidak memberatkan atas kelalaian yang dilakukan.
Anak  terlahir  dengan  fitrah  baik,  karenanya  hendaknya  dirawat,  dibesarkan, dididik  juga  dengan  baik  tidak  menggunakan  kekerasan  dan  pukulan  karenanya aliran  humanisme  sendiri  menyadari  arti  penting  kebutuhan  psikologis  manusia yang  sangat  mendasar  yaitu  kasih  sayang,  cinta,  harga  diri,  pengakuan  dari  orang lain,  rasa  memiliki,  menyat kemandirian  dan  kebutuhan  kreatifitas.  Bagi  aliran  humanisme  kebutuhan kebutuhan  tersebut  sama  pentingnya  dengan  kebutuhan  biologis  manusia  seperti makan, minum dan sebagainya.
Maka    dapat  ditarik  ke hukuman  fisik  pada  anak,  terdapat  pertimbangan dipertanggungjawabkan  sebelum  melakukan  hukuman.  Bahwa  hukuman  harus membawa  kebaikan  pada  anak,  memahami  kesalahan,  tidak  melakukan  kesal yang sama, mengambil hikmah dari kejadian yang dialami dan mengetahui alasan ia dihukum.  Islam  mengajarkan kasih sayang namun tegas  dalam  menegakan aturan aturanya.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Hukuman fisik dalam pendidikan dapat dilaksanakan dengan syarat yang  telah  disebutkan  diatas,  namun  secara  psikologi  hukuman  fisik  tidak  boleh dilaksanakan  karena  memiliki  efek  berjangka  panjang  pada  mental  anak.  Sehingga penerapan hukuman fisik dalam pendidikan memiliki acuan yaitu:
1. Hukuman  fisik  dalam  p anak,  kondisi  fisik  dan  psikis  saat  menerima  hukuman,  kesalahan  dan  hukuman saling  berkaitan,  dilaksanakan  sesegera  mungkin,  tidak  meninggalkan  bekas  luka, berikan  pemahaman  pada  anak  kesalahan  yang  di diberikan sebagai pilihan terakhir.
2. Menelaah  hukuman  fisik  dalam  hukum  pidana  Islam,  tidak  serta  merta menjatuhkanya  dalam  pidana  karena  ada  syarat  dan  ketentuan  yang  harus  dipenuhi. Selain itu penerapan hukuman fisik tidak sesua yang  mengedepankan  lemah  lembut  serta  kasih  sayang  dalam  mendidik.  Hal  ini karena  dalam  pendidikan  petimbangan  psikologis  anak  harus  menjadi  dasar pemberian hukuman.
39 Akyas Azhari, Psikologi Umum dan Perkembangan
belajar dan bermain dengan berdiskusi terlebih dahulu dan hukuman yang menurut anak tidak memberatkan atas kelalaian yang dilakukan.
Anak  terlahir  dengan  fitrah  baik,  karenanya  hendaknya  dirawat,  dibesarkan, dik  juga  dengan  baik  tidak  menggunakan  kekerasan  dan  pukulan  karenanya aliran  humanisme  sendiri  menyadari  arti  penting  kebutuhan  psikologis  manusia yang  sangat  mendasar  yaitu  kasih  sayang,  cinta,  harga  diri,  pengakuan  dari  orang lain,  rasa  memiliki,  menyatakan  diri  ( self  actualicing ),  pertumbuhan,  agresivitas, kemandirian  dan  kebutuhan  kreatifitas.  Bagi  aliran  humanisme  kebutuhan kebutuhan  tersebut  sama  pentingnya  dengan  kebutuhan  biologis  manusia  seperti makan, minum dan sebagainya. 39
Maka    dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  kajian  hukum  Islam  tentang hukuman  fisik  pada  anak,  terdapat  pertimbangan-pertimbangan  yang  bisa dipertanggungjawabkan  sebelum  melakukan  hukuman.  Bahwa  hukuman  harus membawa  kebaikan  pada  anak,  memahami  kesalahan,  tidak  melakukan  kesal yang sama, mengambil hikmah dari kejadian yang dialami dan mengetahui alasan ia dihukum.  Islam  mengajarkan kasih sayang namun tegas  dalam  menegakan aturan

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hukuman fisik dalam pendidikan dapat dilaksanakan dengan syarat yang  telah  disebutkan  diatas,  namun  secara  psikologi  hukuman  fisik  tidak  boleh dilaksanakan  karena  memiliki  efek  berjangka  panjang  pada  mental  anak.  Sehingga penerapan hukuman fisik dalam pendidikan memiliki acuan yaitu:
Hukuman  fisik  dalam  pendidikan  terhadap  anak  idealnya  mempertimbangkan  usia anak,  kondisi  fisik  dan  psikis  saat  menerima  hukuman,  kesalahan  dan  hukuman saling  berkaitan,  dilaksanakan  sesegera  mungkin,  tidak  meninggalkan  bekas  luka, berikan  pemahaman  pada  anak  kesalahan  yang  dilakukan  dan  bahwa  hukuman diberikan sebagai pilihan terakhir.
Menelaah  hukuman  fisik  dalam  hukum  pidana  Islam,  tidak  serta  merta menjatuhkanya  dalam  pidana  karena  ada  syarat  dan  ketentuan  yang  harus  dipenuhi. Selain itu penerapan hukuman fisik tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Saw yang  mengedepankan  lemah  lembut  serta  kasih  sayang  dalam  mendidik.  Hal  ini karena  dalam  pendidikan  petimbangan  psikologis  anak  harus  menjadi  dasar pemberian hukuman.
belajar dan bermain dengan berdiskusi terlebih dahulu dan hukuman yang menurut
Anak  terlahir  dengan  fitrah  baik,  karenanya  hendaknya  dirawat,  dibesarkan, dik  juga  dengan  baik  tidak  menggunakan  kekerasan  dan  pukulan  karenanya aliran  humanisme  sendiri  menyadari  arti  penting  kebutuhan  psikologis  manusia yang  sangat  mendasar  yaitu  kasih  sayang,  cinta,  harga  diri,  pengakuan  dari  orang ),  pertumbuhan,  agresivitas, kemandirian  dan  kebutuhan  kreatifitas.  Bagi  aliran  humanisme  kebutuhan- kebutuhan  tersebut  sama  pentingnya  dengan  kebutuhan  biologis  manusia  seperti
simpulan  bahwa  dalam  kajian  hukum  Islam  tentang pertimbangan  yang  bisa dipertanggungjawabkan  sebelum  melakukan  hukuman.  Bahwa  hukuman  harus membawa  kebaikan  pada  anak,  memahami  kesalahan,  tidak  melakukan  kesalahan yang sama, mengambil hikmah dari kejadian yang dialami dan mengetahui alasan ia dihukum.  Islam  mengajarkan kasih sayang namun tegas  dalam  menegakan aturan-
Hukuman fisik dalam pendidikan dapat dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang  telah  disebutkan  diatas,  namun  secara  psikologi  hukuman  fisik  tidak  boleh dilaksanakan  karena  memiliki  efek  berjangka  panjang  pada  mental  anak.  Sehingga
endidikan  terhadap  anak  idealnya  mempertimbangkan  usia anak,  kondisi  fisik  dan  psikis  saat  menerima  hukuman,  kesalahan  dan  hukuman saling  berkaitan,  dilaksanakan  sesegera  mungkin,  tidak  meninggalkan  bekas  luka,
lakukan  dan  bahwa  hukuman
Menelaah  hukuman  fisik  dalam  hukum  pidana  Islam,  tidak  serta  merta menjatuhkanya  dalam  pidana  karena  ada  syarat  dan  ketentuan  yang  harus  dipenuhi.
i dengan ajaran Nabi Muhammad Saw yang  mengedepankan  lemah  lembut  serta  kasih  sayang  dalam  mendidik.  Hal  ini karena  dalam  pendidikan  petimbangan  psikologis  anak  harus  menjadi  dasar
Albani, Muhammad Nasirudin Al, (2006), Sunan Abu Daud) , Jakarta: Pustaka Azzam.
Audah, Abdul Qodir, tt, at-Tasyi al Kitab.
Azhari, Akyas, Psikologi Umum dan Perkembangan
Bandura, Albert, (1977), Social Learning Theory
Basyir,  Ahmad  Azhar,  1992,  “Hukum  Islam  di  Indonesia  Dari  Masa  ke  Masa”, Tahun XIII Triwulan V.
Boonin, David, (2002) The problem of Puni
Chazawi, Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I
Citobroto,  R.I.  Suhartin,  (1980), Karya Aksara.
Dahlan, Zaini., Alquran Karim dan Terjemahan
Dorpat,  Theodore  L.,  (2007), Algora Publishing.
Faruq, Muhammad Al, (2018), “Penerapan Syariah Islam dalam Negara B Faqih , Vol. 4 No. 2 Oktober.
Galtung, Johan, (1992), Kekuasaan dan Kekerasan
Gelfand,  Donna  M.,    Drew,  C.J.,  (2003), Belmont, CA : Wadsworth/Thomson Lea
Hall,  Calvin  S.,Lindzey  Gardner,  (1985), Wiley & Sons. Inc.
Hoskins,  Donna  Hancock,  (2014),  “Consequences  of  Parenting  on  Adolescent  Outcomes”. Societie s.Vol. 3 No. 4 September.
Hurairah, Abu, 2007, Child Abuse
Jaya, Asafri, (1996), Konsep Maqashid Syariah Menurut al
K,  Patricia  Kerig.,  Wenar  Charles.  (2000), adolescence (fifth ed.), New York: Mc Graw Hill.
Kamil, Ahmad., Fauzan, (2008), Rajawali Press.

## Hukuman untuk pendisiplinan peserta didik  d
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |

## DAFTAR PUSTAKA
Albani, Muhammad Nasirudin Al, (2006), Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab , Jakarta: Pustaka Azzam.
Tasyi al-Jinai bi al Islam Muqaranan bi Qanun al-Wadhi’
Psikologi Umum dan Perkembangan , Jakarta : PT Teraju.
Social Learning Theory , New York : General Learning Press.
Basyir,  Ahmad  Azhar,  1992,  “Hukum  Islam  di  Indonesia  Dari  Masa  ke  Masa”, Unisia Tahun XIII Triwulan V.
The problem of Punishment , Colorado : Cambridge Universitu Press.
Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Citobroto,  R.I.  Suhartin,  (1980), Cara  Mendidik  Anak  dalam  Keluarga  Masa  Kini,
Alquran Karim dan Terjemahan Edisi 2, Yogyakarta : UII Press, 2002.
Dorpat,  Theodore  L.,  (2007), Crimes  of  Punishment  :  America’s  Culture  of  Violence,
Faruq, Muhammad Al, (2018), “Penerapan Syariah Islam dalam Negara Bangsa Indonesia”,
, Vol. 4 No. 2 Oktober.
Kekuasaan dan Kekerasan , Yogyakarta : Kanisius.
Gelfand,  Donna  M.,    Drew,  C.J.,  (2003), Understanding  Children’s  Behavior  Disorder Belmont, CA : Wadsworth/Thomson Learning.
Hall,  Calvin  S.,Lindzey  Gardner,  (1985), Introduction  to  Theories  of  Personality ,  New  York:  John
Hoskins,  Donna  Hancock,  (2014),  “Consequences  of  Parenting  on  Adolescent  Outcomes”. s.Vol. 3 No. 4 September.
Child Abuse , cetakan ke 2, Bandung : Nuansa.
Konsep Maqashid Syariah Menurut al- Syatibi, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
K,  Patricia  Kerig.,  Wenar  Charles.  (2000), Developmental  psychopathology  :  From  infancy  through (fifth ed.), New York: Mc Graw Hill.
Kamil, Ahmad., Fauzan, (2008), Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia
uk pendisiplinan peserta didik  dalam ...
Vol. 16, No. 1 Maret 2022  |   13
Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab
Wadhi’ , Beirut : Dar al
, New York : General Learning Press.
Unisia ,  Nomor  16
, Colorado : Cambridge Universitu Press.
, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Cara  Mendidik  Anak  dalam  Keluarga  Masa  Kini, Jakarta  :  Bhatara
Edisi 2, Yogyakarta : UII Press, 2002.
Crimes  of  Punishment  :  America’s  Culture  of  Violence, New  York  :
angsa Indonesia”, Jurnal El
Understanding  Children’s  Behavior  Disorder .  4th  ed.
,  New  York:  John
Hoskins,  Donna  Hancock,  (2014),  “Consequences  of  Parenting  on  Adolescent  Outcomes”.
Syatibi, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Developmental  psychopathology  :  From  infancy  through
Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia , Jakarta :

## Agus Basuki
Pasal 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Prints, Darwan, (2002), Hukum Anak Indonesia,
Rukmini, Sri., dkk, (1995), Psikologi Pendidikan,
Sabiq, Sayyid, (1991), Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10
Sahid, (2004), Pengantar Hukum Pidana Islam
Salam, Abdul, 1987, Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)
Sugiyono, (2008), Memahami Penelitian Kualitatif
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Utama,  Sopyan  Mei,  (2018),  “Eks
Wawasan Yuridika , Vol. 2 No. 1.
Vockel, Edward L, (1991), "Corporal Punishment: The Pros and Cons", Vol.64 Maret-April.
Walgrave, Lode, (2002), Restorative Justice and
undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Psikologi Pendidikan, Yogyakarta : UPP IKIP Yogyakarta.
Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10 , Jakarta : Kalam Mulia.
Pengantar Hukum Pidana Islam , Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam) , Yogyakarta : Ideal.
Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung: CV. ALFABETA.
Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Utama,  Sopyan  Mei,  (2018),  “Eksistensi  Hukum  Islam  dalam  Perundang-undangan  di  Indonesia”,
, Vol. 2 No. 1.
"Corporal Punishment: The Pros and Cons", Journal The Clearing House,
Restorative Justice and Law, UK : Wilan Publishing.
undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Yogyakarta : UPP IKIP Yogyakarta.
, Jakarta : Kalam Mulia.
undangan  di  Indonesia”,
Journal The Clearing House,