Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2023, Vol 4 (1):42-57 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2023 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v4i1.45
Eksistensi birokrasi di era revolusi 4.0: penggunaan electronic government dalam optimalisasi pelayanan
The existence of bureaucracy in the revolutionary era 4.0: the use of electronic government in service optimization
Muhammad Reza Fahlevy 1 , Muhammad Hairul Saleh 2 , Niken Nurmiyati 3 1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman Email Correspondence: m.rezafahlevy@unmul.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  existence  of  bureaucracy  in  the  era  of  the industrial revolution 4.0. This study used the descriptive qualitative method. The results of the study show that the industrial revolution 4.0 brought significant changes to the conditions of the bureaucracy in Indonesia. This is supported by data  that  Indonesia  is  ranked  5th  in  Southeast  Asia  with  an  electronic - based government  system  or  known  as  e - government.  E - government  services  in  the Industry 4.0 era are very important for the government because the presence of e - government  makes  the  service  process  carried  out  by  the  government  have good  accountability  and  transparency,  this  certainly  affects  the  number  or complexity of services in the bureaucracy. With the existence of e - government, it will  improve  the  quality  of  public  services  from  those  that  initially  had pathology to now an innovative bureaucracy.
Keywords: Revolusi Industri , E-government, Birokrasi

## Latar Belakang
Munculnya  revolusi  industri  4.0  membawa  perubahan  bagi  Indonesia terutama birokrasi. Dalam menyongsong era 4.0  maka pemerintah  memiliki peran besar untuk mengantisipasi banyaknya perubahan yang akan dihadapi, baik  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  semakin  pesat amupun arus globalisasi yang tidak terbensung lagi dan kini sudah menyapa negeri  (Surasa,  2019).  Teknologi  Informasi  Komunikasi  (TIK)  berkembang tentu memiliki banyak sisi positif, salah satunya ialah sebagai problem solving dari  permasalahan  publik  menuju  perwujudan  pemerintahan  yang  baik (Nugraha, 2018). Untuk memenuhi kebutuhan informasi publik yang nyata di era  4.0,  dibutuhkan  adanya  integrasi  dan  sinergi  dari  semua  pengelola  di negara-negara  berkembang.  Karena  kemajuan  TIK  berdampak  pada
berkembangnya model-model aktivitas masyarakat, menuju kemudahan dan keterbukaan akses pada teknologi komunikasi yang lebih modern.
Perkembangan  teknologi  atau  dikenal  dengan  revolusi  4.0  memancing banyak  aktivitas  yang  bisa  dilakukan  oleh  manusia.  Salah  satu  keunggulan adanya  TIK  adalah  dapat  memudahkan  pengumpulan  informasi  dan persebaran  data  secara  cepat.  Perkembangan  teknologi  tentu  tidak  akan tercipta  tanpa  sumbangsih  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkualitas untuk  mengelola  dan  mengumpulkan  data  sehingga  dapat  menghasilkan informasi  (Sari  et  al.,  2020).  Kebutuhan  masyarakat  akan  informasi  yang nyata telah menjadi kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder artinya adalah kebutuhan dasar yang sangat diperlukan guna menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi bangsa.
Sejak berlakunya intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 yang kemudian direvisi  menjadi  INPRES  No.  3  Tahun  2003,  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional E-Government ,  pemerintah  diharuskan  untuk  dapat  memanfaatkan TIK  untuk  pengembangan  pelayanan  publik  berbasis e-government (Gioh, 2021). TIK tidak dimanfaatkan hanya oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh pemerintah  daerah  (Tami  &  Putri,  2019).  Perkembangan  TIK  yang  sangat pesat  membuka  peluang  dan  tantangan  bagi  penciptaan,  akses,  pengolahan dan penggunaan informasi yang akurat. Informasi merupakan hal yang sangat berharga  di  era  globalisasi  yang  harus  dikuasai  untuk  meningkatkan  daya saing berkelanjutan suatu organisasi pemerintah pusat sampai daerah.
Di era teknologi ini, sudah saatnya pemerintah melakukan pembangunan dengan  memanfaatkan  TIK  untuk  mempercepat  proses  pembangunan.  TIK identik dengan efisiensi, transmisi informasi yang cepat, jangkauan luas, dan transparansi. Oleh sebab itu, di era sektor yang mandiri untuk mencapai tata pemerintahan  yang  baik,  salah  satu  caranya  adalah  dengan  memanfaatkan TIK. Istilah lain yang lebih umum adalah e-Government . Pemerintah Republik Indonesia  telah  memperkenalkan  kebijakan  pemanfaatan  TIK  untuk membangun e-government untuk  pengelolaan  terpadu  dari  daerah  hingga pusat.  Tujuannya  agar  dibangun  infrastruktur  TIK  yang  dapat  digunakan secara  kolektif  untuk  dikoordinasikan  oleh  semua  instansi,  baik  pusat maupun daerah (Jasmi et al., 2018). Berdasarkan hal di atas, penulis merasa tertarik  untuk  membahas  terkait  Eksistensi  Birokrasi  di  Era  Revolusi  4.0: Penggunaan Electronic Government dalam Optimalisasi Pelayanan. Berangkat dari  hal  ini,  maka  penulis  merumusan  masalah  dalam  tulisan  ini  adalah “Bagaimana  Eksistensi  Birokrasi  di  Era  Revolusi  4.0:  Penggunaan Electronic Government dalam Optimalisasi Pelayanan?”
Kerangka Teoritis Konsep Electronic Government (e-Government) World  Bank Group mengartikan E-Government sebagai  “upaya memanfaatkan  telematika  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas pemerintahan,  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat,
memberikan  akses  informasi  kepada  masyarakat  secara  lebih  luas, pemerin tahan  lebih  akuntabel  dan  transparan  kepada  masyarakat”. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengartikan e-government sebagai penerapan  teknologi  informasi  berbasis  internet  dan  perangkat  digital lainnya  yang  dioperasikan  oleh  pemerintah  untuk  tujuan  penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat, mitra usaha, pegawai, badan usaha dan  badan  lainnya. E-government adalah  proses  pemerintahan  yang sistematis  yang  menggunakan  TIK  (teknologi,  informasi  dan  komunikasi) sebagai alat untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara pemerintah, masyarakat  dan  sektor  swasta.  Untuk  dapat  mencapai  efisiensi,  efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada masyarakat (Jasmi et al., 2018).
E-Government memiliki  urutan  prioritas  dalam  pengembangannya dalam  hal  hubungan Government  to  Government  (G2G),  Government  to Business (G2B) dan Government to Citizen (G2C). Berikut merupakan kesiapan untuk keberhasilan penerapan E-Government :
1. Infrastruktur  Legal  ( Infrastructure  legal ),  artinya  harus  ada peraturan yang bisa menanggulangi kejahatan cyber atau digital yang dilakukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Hal ini dimaksudkan  juga  untuk  melindungi  data  pribadi,  keamanan data  pengguna,  sampai  pada  keamanan  Lembaga  institusi maupun perusahaan.
2. Infrastruktur kelembagaan ( Institutional Infrastructure ), artinya harus  ada  lembaga  tertentu  yang  mengurus  dan  menangani E- Government guna  pemberian  layanan  informasi  kepada masyarakat di era digital.
3. Infrastruktur  Sumber  Daya  Manusia  ( Human  Resource
Infrastructure ),  dimaknai  sebagai  harus  adanya  SDM  yang handal,  berkualitas,  kompeten,  professional  yang  mampu memamhami  dan  mengoperasikan  pemerintahan  berbasis digital atau e-Government.
4. Infrastruktur  Teknologi  ( Technology  Infrastructure ),  artinya meskipun  pemanfaatan  ICT  dinilai  cukup  mahal,  namun  tidak menutup  peluang  kerja  sama  dengan  pihak  ke  tiga  (swasta) guna membangun infrastruktur teknologi untuk mendukung E- Government .

## Manfaat E-Government
Selanjutnya  berikut  beberapa  manfaat E-Government, diantaranya adalah :
1. Pengaplikasian E-Government dapat  meningkatkan  efisiensi. Artinya,  dengan  pemanfaatan  TIK  maka  akan  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  yang  bermakna  tepat  guna  dan  tepat sasaran. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kemudahan dalam menjalankannya.
2. Penerapan E-Government dapat  meningkatkan  pelayanan.
Artinya,  adanya  pelayanan  berbasis  IoT  dapat  menjadikan masyarakat  tidak  harus  memahami  alur  birokrasi  yang  ada, masyarakat  hanya  perlu  fokus  pada  layananan  daring  atau internet.  Dapaknya  segala  urusan  dapat  dengan  mudah diselesaikan.  Sejatinya  internet  memiliki  tujuan  untuk mempermudah  alur  pelayanann  yakni  dengan  pemanfaatan  e- gov.  Namun,  di  balik  kemudahan  tetap  ada  segi  positif  dan negatifnya.  Hal  ini  yang  harus  dianalisis  lebih  mendalam  agar layanan berbasis internet ini dapat ters berjalan dengan baik. 3. Pengimplementasian E-Government dapat membantu pencapaian  tujuan  atau  kebijakan,  artinya  pemanfaatan  TIK dapat  dimaksudkan  untuk  berbagi  informasi,  penyebaran kebijakan,  bahkan  juga  mempengaruhi  proses  pembuatan kebijakan itu sendiri.
4. Pengimplementasian E-Government memberikan  kontribusi pada  perekonomian  yang  artinya  jika  dijalankan  secara  baik maka  tidak  menutup  kemungkinan  dapat  menekan  angka koruspsi,  dan  membawa  dampak  bagi  perekonomian  dan kebijakan yang relevan di dalamnya.
5. Penerapan E-government menjadi  sumbangsih  utama  dalam agenda  reformasi,  artimya  sebagian  besar  negara  memiliki persoalan terkait modernisasi dan reformasi manajemen publik. Hal  ini  membuat  negara  harus  berproses  guna  menghadapi tantangan ini secara berkepanjangan.
6. Penerapan E-Government dapat membangun public trust antara masyarakat  dan  pemerintah,  artinya  kedua  sektir  tersebut saling berkolaborasi untuk menciptakan good governance . E-Government dimaknai dengan penggunaan TIK, khususnya aplikasi yang  digunakan  untuk  pelayanan  publik  dengan  tujuan  meningkatkan hubungan pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dan dunia usaha serta pemerintah  dengan  masyarakat  dengan  cara  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik  dan  meningkatkan  efektivitas,  efisiensi,  akuntabilitas  dan transparansi tata kelola (Susanty & Yuningsih, 2021). Sebagai kesimpulan, E- government intinya  adalah  proses  memanfaatkan  segala  informasi  yang diperlukan serta pemanfaatan TIK guna menciptakan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Sebagai  sebuah  perbandingan,  manfaat  teoritis  dari  keberadaan  e- government selain yang disebutkan di atas. Penulis menambahkan referensi dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ramdani  (2018)  bahwa  hasil penelitiannya menyebutkan bahwa e-government di tingkat kelurahan belum berjalan dengan efektif yang disebabkan oleh belum optimal nya penyediaan sarana  prasarana  e-government,  efisiensi,  kepuasan  masyarakat,  adaptasi aparatur terhadap aplikasi, pengembangan, dan kelangsungan hidup.
Penelitian  serupa  yang  dilakukan  oleh  Somantri  &  Hasta  (2017) bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementsi e-  Government pada  intitusi  pemerintahan  terlebih  yang  belum  mempunyai dapat  memberikan  sebuah  peningkatan  pelayanan  yang  lebih  optimal  pada masyarakat terutama pada instansi di tingkat kelurahan.
Dari  hasil  penelitian  terdahulu  di  atas  dapat  ditarik  sebuah kesimpulan  bahwasanya  manfaat  penggunaan e-government dapat memberikan  dampak  positif  bagi  instansi  pemerintahan  dari  yang  paling tinggi hingga yang paling rendah seperti di tingkat kelurahan.

## Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan Publik
Menurut  UU  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundangundangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang, jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan  publik.  Sedangkan  penyelenggara  pelayanan  publik  yang selanjutnya  disebut  Penyelenggara  adalah  setiap  institusi  penyelenggara negara,  korporasi,  lembaga  independen  yang  dibentuk  berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, untuk mencapai hal tersebut dapat  direalisasikan  dengan  prinsip-prinsip  seperti  :  a)  Transparansi (keterbukaan);  b)  Akuntabilitas  (pertanggungjawaban);  c)  Kondisional (pelayanan  mengacu  pada  prinsip  efisiensi  dan  efektivitas);  d)  Partisipatif (keterlibatan  masyarakat  dalam  memberikan  aspirasi);  e)  Kesamaan  Hak (tidak  ada  diskriminasi);  dan  f)  Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban  (aspek keadilan bagi penerima dan pemberi layanan).
Melihat  prinsip-prinsip  pelayanan  publik  untuk  mewujudkan pelayanan  prima  tersebut  tentu  keseluruhan  prnsip  tersebut  memiliki  nilai yang tidak dapat dipisahkan satu smaa lain. Keseluruhan prinsip tersebut jika dijalankan  dengan  baik  maka  upaya  perwujudan  kualitas  pelayanan  prima tidak  mustahil  untuk  diwujudkan.  Hal  ini  menjadi  penting  karena  urgensi prinsip-prinsip  tersebut  semuanya  bernilai  positif  dan  sesuai  dengan  yang dicanangkan  oleh  UNDP.    Kunci  utama  pelayanan  adalah  masyarakat diperlakukan sama dan dihargai tanpa memandang suku, ras bahkan agama yang dianutnya.  Pada dasarnya penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik harus dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Efektif  dan  efektivitas  dalam  layanan  publik  akan  sangat mempengaruhi  kualitas  layanan,  sehingga  ada  beberapa  hal  yang  harus
diperhatikan. Indrajit (dalam Hardono, 2016: 6) melihat ada beberapa faktor yang  mempengaruhi  efektivitas  pelayanan e-goverment ,  diantaranya:  a) dukungan  dari  pemerintah;  b)  sumber  daya  keuangan  yang  melimpah;  c) sumber dana untuk tercapainya tujuan dan program; d) ketersediaan SDM; e) perubahan  paradigma  dan  perencanaan  yang matang;  dan  f)  dukungan  dari masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Menurut  Moleong,  metode  kualitatif  meliputi  observasi  dokumen, wawancara, atau penelusuran literatur (Yulindaningtyas, 2015). Penelitian ini menggunakan  analisis  kepustakaan/kualitatif  dimana  data  diperoleh  dari beberapa  jurnal,  berita,  internet,  dan  lain-lain  yang  berkaitan  dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang  khas,  yang  mengkaji  fenomena  masalah  manusia  dan  masyarakat ( Fadhlurrohman et.al, 2021) .

## Hasil dan Pembahasan
Eksistensi  Birokrasi  di  Era  Revolusi  4.0:  Penggunaan Electronic Government dalam Optimalisasi Pelayanan E-Government merupakan salah satu bentuk implementasi pelayanan yang  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  berbasis  teknologi  dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang ingin pelayanan  dapat  diberikan  dengan  cepat  dan  akurat. E-Government diperlukan  untuk  meningkatkan  transparansi,  efisiensi,  efektivitas,  dan akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan pemerintah khususnya birokrasi (Gioh, 2021).
Sebelum masuk dalam optimalisasi pelayanan, bahwasanya birokrasi di  Indonesia  memiliki  kendala.  Beberapa  poin  permasalahan  terkait optimalisasi pelayanan diantaranya adalah:
1. Pelayanan  yang  masih  relatif  lambat  dan  berbelit-belit  sehingga membuat  masyarakat  enggan  berurusan  dengan  dunia pemerintahan.
2. Adanya maladministrasi dalam pemberian pelayanan oleh petugas atau pegawai yang bersangkutan.
3. Kelurahan  sebagai  garda  terdepan  pelayanan  publik  bagi masyarakat  belum  sepenuhnya  memiliki  citra  positif,  sehingga masyarakat  enggan  untuk  berurusan  dengan  birokrasi pemerintahan.
Berangkat  dari  permasalahan  yang  ada  di  atas,  maka  secara  tidak langsung  jika  dikombinasikan  antara  keduanya,  yakni  penerapan e- government dalam  pemberian  layanan  maka  sangat  dimungkinkan masyarakat  akan  lebih  merasakan  manfaatnya.  Misal,  tidak  perlu  lagi masyarakat datang ke suatu instansi atau Kelurahan untuk mengurus surat- surat. Cukup hanya dengan sistem online, maka urusan dapat terselesaikan.
Selain itu,  tujuan dari pengembangan e-government itu,  di antaranya adalah  untuk  meningkatkan  mutu  layanan  publik  dengan  pemanfaatan  TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dan hal yang urgent adalah membranding dan memanfaatkan e-government untuk menciptakan  pemerintahan  yang  akuntabel  serta  transparan  sehingga  bisa menjawab tuntutan perubahan zaman serta mampu memperbaiki organisasi dengan  adanya  integrasi  antar  system  dan  kebijakan  dalam  satu  platform yakni e-government.
Sebagai sebuah bukti bahwa Indonesia memanfaatkan perkembangan revolusi  4.0  yakni  dengan  penerapan e-government .  Berikut  merupakan negara  dengan  skor  indeks  pengembangan e-government tertinggi  tahun 2022:

## Gambar 1

## Negara dengan EDGI Tertinggi di Asia Tenggara
Sumber : databoks.katadata.co.id (2022)
Dari  data  di  atas  dapat  dilihat  bahwasanya  Singapura  masih memimpin  di  Asia  Tenggara  dengan  menjadi  negara  terbaik  pengelolaan Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE).  Disusul  dengan  Malaysia, Thailand,  Brunei  Darussalam  kemudian  barulah  Indonesia.  Data  di  atas menyajikan  informasi  bahwa  negara  Indonesia  berada  di  peringkat  ke  5  se Asia  Tenggara  dengan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  atau  yang dikenal  denagn e-government .  PBB  melaporkan  bahwa  Indonesia  memiliki skor  pengembangan e-government (EGDI)  sebesar  0.7160  poin  dari  1  poin.
Selain itu, peringkat Indonesia di dunia naik menjadi peringkat ke 77 meski tahun 2021 lalu Indonesia berada di peringkat 88, artinya terjadi peningkatan 11  poin  dari  tahun  2021  ke  tahun  2022.  Peringkat  ke  6  diisi  oleh  Filipina, disusul  oleh  Kamboja,  Myanmar,  Timor  Leste  dan  posisi  10  adalah  negara Laos dengan presentase tidak sampai 0,4%.
Prestasi ini tentu tidak membuat Indonesia berpuas diri. Penerapan e- government dirasa  harus  tetap  massif  dilakukan  di  seluruh  daerah  baik kelurahan,  kabupaten,  kota  maupun  provinsi  di  Indonesia.  Berikut merupakan  data  10  provinsi  dengan  prestasi e-government terbaik  di Indonesia pada tahun 2016, diantaranya yakni:

## Gambar 2
10 Provinsi dengan Prestasi E-Government Terbaik
Sumber: databoks.katadata.co.id (2016)
Pada  data  di  atas  dapat  dilihat  bahwasanya  DKI  Jakarta  menempati provinsi  tertinggi  dengan e-government terbaik  di  Indonesia  dengan presentase sebesar 3,39%. Disusul Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 3,07%,
kemudian  Provinsi  Jawa  Timur  dengan  presentase  3,01%.  Selanjutnya Provinsi ke 4 ada Provinsi Gorontalo dengan presentase 2,95% dan provinsi ke  5  adalah  Bangka  Belitung  dengan  presentase  2,9%.  Daerah  Istimewa Yogyakarta  menempati  peringkat  ke  6  dengan  presentase  2,66,  disusul Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,64%, Provinsi Sumatera Utara sebesar 2,63% kemudian Bali berada di posisi ke 9 dengan nilai 2,63% dan terakhir Provinsi Jambi dengan presentase 2,62%.
Sejatinya aplikasi e-government yang penulis telaah dapat digunakan untuk  memudahkan  lembaga  publik  dalam  memberikan  layanan  utamanya para ASN. Namun, tentu saja dalam pengimplementasiannya tidak semua hal berjalan  dengan  lurus  dan  baik.  Tentu  akan  ada  saja  kendala  dalam  proses penerapannya  (Arief  &  Yuardani,  2018).  Hal  ini  tentu  saja  lumrah  terjadi, karena  ini  adalah  inovasi  buatan  manusia  yang  tentu  akan  ada  keunggulan dan kekurangan. Namun meski demikian tetap harus ada apresiasi yang tinggi terhadap  pemerintah  yang  telah  berkenan  mengaplikasikan  e-gov  dalam menjalankan roda pemerinatahannya, utamanya di Indonesia.
Layanan e-government di  era  Industri  4.0  sangat  penting  bagi pemerintah, karena kehadiran e-government membuat proses pelayanan yang dilakukan  oleh  pemerintah  memiliki  akuntabilitas  dan  transparansi  yang mumpuni. Hal ini tentu berpengaruh terhadap banyaknya atau kompleksnya layanan  di  tubuh  birokrasi.  Karena  jika e-government dapat diimplementasikan secara merata, maka hal ini dapat membuka kesempatan bisnis antara pemerintah dan sektor swasta (Pangodian et al., 2019).
Namun  sebaiknya  sebelum  merancang e-government maka  harus memperhatikan  beberapa  faktor  karena  hal  tersebut  akan  memberikan pengaruh terhadap keberhasilannya. Selain digunakan oleh pemerintah pusat, aplikasi ini juga dapat dijadikan penunjang oleh pemerintah yang paling kecil, yakni  desa.  Hal  ini  asalkan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dan  guna mendukung  pemerintah  dalam  pengembangan e-government dan pembangunan  kota  pintar  atau smart  city (Syaputra,  2021).  Efektivitas implementasi e-government tercermin dari apakah kinerja suatu tugas dinilai baik  atau  tidak,  apakah  pekerjaan  selesai  tepat  waktu  atau  tidak  (Ramdani, 2018).

## Eksistensi Birokrasi dalam menjalankan E-Government
Pengembangan e-government merupakan  proses  eksplorasi  yang melalui langkah-langkah mempersiapkan, mematangkan, memantapkan, dan terakhir  memanfaatkan  sesuatu  yang  di  dalamnya  ada  aspek  pendukung dalam  pemerintah,  kesiapan  jumlah  sumber  daya,  dan  manfaatnya berdampak  langsung  ke  masyarakat  (Wijarnoko  et  al.,  2020).  Hal  ini menjadikan  pelaksanaan e-government menjadi  sebuah  cara  untuk  bisa menangani segala persoalan yang diharapi oleh birokrasi dewasa ini. Bersama
dengan  hal  ini,  tentu  banyak  pihak  yang  harus  turut  berpartisipasi  guna menyukseskan agenda e-government di tubuh birokrasi.
Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah  merilis  hasil  survei  E- Government  tahun  2022.  Hasilnya  cukup  menggembirakan,  yaitu  posisi Indonesia naik signifikan dari peringkat 88 di tahun 2020 menjadi peringkat 77  di  tahun  2022.  Hal  ini  menunjukkan  upaya  pengembangan  dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah berjalan dengan baik. Hasil kerja keras dan kerja sama yang apik antara seluruh tim pelaksana SPBE di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Hasil survei  tersebut  menjadi  penanda  kuat  bahwa  digitalisasi  harus  segera diwujudkan,  utamanya  dalam  pemerintahan  agar  layanan  publik  dari Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  senantiasa  meningkat.  Karena  itu  seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen dan  meningkatkan  implementasi  SPBE.  Berikut  merupakan  gambar  E- Government Development Index (EGDI) Indonesia:

## Gambar 3 E-Government Development Index (EGDI)
Sumber : The United Nations E-Government Survey 2022
Dari  gambar  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  meski  peringkat  Indonesia terus  naik,  pemerintah  berkomitmen  untuk  senantiasa  melakukan pembenahan.  Tim  Koordinasi  SPBE  Nasional  yang  antara  lain  berisikan Kemkominfo,  KemenPANRB,  Kemendagri,  Kementerian  Perencanaan Pembangunan  Nasional/Bappenas,  Kementerian  Keuangan,  Badan  Riset  dan Inovasi  Nasional  (BRIN),  serta  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN)  terus menyusun perbaikan penerapan SPBE. Salah satu fokusnya adalah penguatan infrastruktur  telekomunikasi  yang  menjadi  poin  terendah  dalam  penilaian (https://aptika.kominfo.go.id).
Hal ini berdampak pada daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk aktif mengimplementasikan e-government dengan sebaik-baiknya dan dengan sekreatif  mungkin.  Di  era  yang  serba  terbuka,  tidak  ada  lagi  alas  an  untuk birokrasi  menutup  diri,  inilah  saatnya  birokrasi  unjuk  potensi  dan mematahkan  stigma  buruk  tentang  kondisi  birokrasi  selama  ini.  Berikut merupakan  beberapa  contoh  tampilan e-government beberapa  kota  di Indonesia, diantaranya adalah:
1. DKI Jakarta
Gambar 4
Tampilan Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta
Sumber : https://jakarta.go.id 2. Kota Surabaya
Gambar 5 Tampilan Portal Resmi Kota Surabaya
Sumber : https://www.surabaya.go.id

## 3. Kota Bandung

## Gambar 6
Tampilan Portal Resmi Kota Bandung
Sumber : https://www.bandung.go.id
Dari  data  di  atas  dapat  dilihat  bahwasanya  kualitas  informasi  dalam website  e-government  memiliki  peranan  penting  karena  akan  memberikan dampak luas bagi masyarakat. Informasi yang disampaikan oleh kanal resmi pemerintah akan dianggap valid oleh masyarakat, sehingga apabila informasi yang disampaikan tidak benar akan berakibat pada menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah.
Adapun  dlihat  dari  perspektif  kualitas  informasi,  dan  ketersediaan pada  Portal  Resmi  DKI  Jakarta,  Kota  Surabaya  dan  Kota  Bandung  memiliki penilaian  yang  sangat  baik.  Mengembangkan  e-government  merupakan sesuatu  yang  kompleks  dan  sulit  untuk  dilakukan.  Meskipun  pada kenyataannya sistem Information and Communication Technology (ICT) pada suatu daerah sudah baik namun mereka juga masih khawatir dengan masalah teknologi dan budaya. Hal-hal yang dirasa perlu untuk dipahami adalah harus diketahui  dengan  jelas  alasan  mengapa  e-government  harus  diterapkan sehingga  perlu  didefinisikan  secara  jelas  visi  dari  penerapan  dan pengembangan  e-government  tersebut.  Yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah harus  diketahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengembangan  e- government,  tahapan-tahapan  e-government  yang  perlu  diimplementasikan serta model  e-government yang optimal  yang dapat diterapkan Pemerintah. Permasalahan yang ada saat ini dapat dinarasikan sebagai berikut:
1. Tampilan
Dalam  proses  pelaksanaan  proyek  e-government,  tidak  semua berhasil  dilaksanakan.  Hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya dukungan  dari  pemegang  kekuasaan  dalam  pengembangan  e- government.  Beberapa  negara  yang  telah  berhasil  dalam
mengembangkan  dan  menerapkan  e-government  adalah  Kolombia, Kenya,  India, Malaysia,  Amerika, Palestina, Korea Selatan. Sedangkan negara  yang  tidak  berhasil  dalam  mengembangkan  dan  menerapkan e-government  adalah  Mozambique  dan  Uganda.  Performance  diukur berdasarkan  manfaat  yang  telah  dirasakan  masyarakat  dan pemerintah dalam menerapkan e-government.
2. Informasi Pengamatan yang dilakukan terhadap situs-situs e-government dan pengalaman-pengalaman beberapa negara dalam mengembangkan  dan  menerapkan  yang  ada  saat  ini  menampilkan informasi yang tidak relevan, karena tidak diupdate secara berkala. 3. Ekonomi
Karena  belum  adanya  tahapan-tahapan  yang  dijadikan  acuan dalam  pengembangan e-government ,  sehingga  penerapan e- government masih  belum  berhasil  dilaksanakan.  Sebagai  contoh, misalnya  tahap  awal  proyek  pengembangan  sistem  adalah perencanaan.  Pada  tahap  awal  ini  ditentukan  ruang  lingkup  proyek, kebutuhan dan batasan, partisipan proyek, biaya, jadwal. Hal ini perlu ditentukan untuk menilai kelayakan dari suatu proyek pengembangan e-government.
4. Kontrol dan Keamanan
a. Tidak adanya kontrol dan monitoring dalam penerapan e- government.
b. Kurangnya kesediaan dan kemampuan masyarakat dalam penggunaan ICT. c. Keamanan data dan jaringan masih belum memadai
5. Efisiensi
Hingga  saat  ini,  pemerintah  mengalami  kesulitan  dalam mengupdate  informasi  pada  situsnya.  Hal  ini  dikarenakan  belum maksimalnya sarana yang memudahkan proses tersebut.
6. Pelayanan
Pelayanan  pemerintah  terhadap  masyarakat  hingga  saat  ini belum  optimal.  Kurangnya  sosialisasi  dan  program-program  insentif pemerintah dalam bidang e-government.
Rekomendasi pemanfaatan E-Government di Indonesia
Dalam  mencapai  tujuan  strategis e-government dalam  optimalisasi pelayanan yang dapat dilakukan adalah:
1. Perlu  adanya  pengimplementasian e-government dari  sektor terkecil seperti di Kelurahan seperti dalam bentuk e-kelurahan yang diterapkan di Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat. 2. Dibutuhkan pengembangan sistem pelayanan yang handal oleh birokrasi  pemerintahan  sehingga  dapat  terpercaya  serta terjangkau  oleh  masyarakat  luas,  utamanya  dari  tingkat kelurahan  hingga  provinsi,  salah  satunya  dengan  melakukan inovasi.
3. Memberikan  pelatihan  secara  holistik  terkait  pemanfaatan teknologi  secara  optimal  dan  kaitannya  dalam  pemberian pelayanan di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.
4. Memiliki sikap Open Minded terhadap perkembangan teknologi. Artinya,  mau  belajar  dan  tidak  takut  akan  perubahan  zaman yang semakin pesat ini.
5. Mengedepankan prinsip pelayanan publik seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta rule of law .
6. Mererapkan strategi guna mengembangkan kapasitas SDM yang berkualitas,  misalnya  dengan  meningkatkan e-literacy di masyarakat.
7. Melaksanakan  pengembangan e-government seperti  dengan melakukan  empat  tingkatan  yaitu,  persiapan,  pematangan,  dan pemanfaatan hingga pelaksanaan dan evaluasi.

## Kesimpulan
Revolusi industri  4.0  membawa  perubahan  yang signifikan  terhadap kondisi  birokrasi  di  Indonesia.  Meski  patologi  birokrasi  telah  lama  berakar, namun  era  baru  dengan memanfaatkan  TIK  dapat  dijadikan  sebagai  sebuah jalan  baru  untuk  menciptakan  pelayanan  publik  yang  lebih  berkualitas  dan berintegritas. E-Government dirasa  sangat  perlu  diimplementasikan mengingat  zaman  yang  semakin  berkembang  dan  dunia  sudah  tidak  dapat dipisahkan  dari  kehdidupan  teknologi.  Salah  satu  cara  agar  tak  tertinggal ialah  dengan  berjalan  bersama  dan  saling  berkolaborasi.  Namun  dalam pelaksanaannya,  perlu  adanya  komitmen  dari  pemerintah  pusat  sampai kepada  pemerintah  daerah  untuk  pengembangan E-Government .  Tentu  saja hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  adanya  utama  pengembangan E-Government yakni  diantaranya  adalah  untuk  memberikan  dan  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik,  menyembuhkan  patologi  yang  telah  sekian  lama menggerogoti  birokrasi,  hingga  kepada  efisiensi  waktu,  kualitas  SDM  yang mumpuni,  sehingga  setiap  kebijakan  yang  dihasilkan  dapat  tepat  guna  dan tepat sasaran.

## Daftar Pustaka

## Jurnal :
Arief,  V.,  &  Yuardani,  A.  M.  (2018).  Efektivitas  Penerapan  Konsep  E - Government  Dalam  Bentuk  Aplikasi  Elektronik  Kelurahan  Pada Kelurahan  Sungaibangkong  Kecamatan  Pontianak  Kota  Kota  Pontianak Provinsi  Kalimantan  Bara. TRANSFORMASI:  Jurnal  Manajemen Pemerintahan , 10 (2), 155–163.
Fadhlurrohman, M. I., Syarifuddin, T. I., & Khairina, E. (2021). Political Ethics in Leadership:  Impact  of  Behaviour  Ethics  Implementation  of  Regional Heads in Indonesia. Journal of Government and Political Issues , 1 (1), 45 - 55. Gioh,  A.  (2021).  Pelayanan  Publik  E - Government  Di  Dinas  Komunikasi Informatika Kabupaten Minahasa. Jurnal Politico , 10 (1), 1–14. Jasmi, K. A., Basiron, B., Huda, M., & Maseleno, A. (2018). Tactical Steps for E - Government  Development. International  Journal  of  Pure  and  Applied Mathematics , 119 (15), 2251–2258.
Mirzaqon,  A.,  &  Purwoko,  B.  (2015).  Studi  Kepustakaan  Mengenai  Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing, 1–8.
Nugraha,  J.  T.  (2018).  E - Government  Dan  Pelayanan  Publik  (Studi  Tentang Elemen Sukses Pengembangan E - Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media , 2 (1), 32–42.
Pangodian,  R.  A.,  Santosa,  P.  I.,  &  Nugroho,  E.  (2019).  Faktor  Yang  Harus Dipenuhi  Oleh  Sistem  Informasi  Pemerintahan  (E - Government)  Dalam Menghadapi  Disrupsi  Revolusi  Industri  4.0. Seminar  Nasional  Inovasi Teknologi , 17–22.
Ramdani,  E.  M.  (2018).  Analisis  Efektivitas  Pelaksanaan  E  Government  di Tingkat  Kelurahan. Sawala :  Jurnal  Administrasi  Negara , 6 (1),  31–48. https://doi.org/10.30656/sawala.v6i1.520
Sari,  L.  I.,  Helmud,  E.,  Probonegoro,  W.  A.,  &  Damini,  S.  (2020).  Sistem Informasi  Kependudukan  Sebagai  Bagian  Dari  Sistem  E - Government Berbasis  Web :  Studi  Kasus  Kantor  Kelurahan  Air  Itam. Jurnal Informanika , 6 (1), 25–34. Somantri,  O.,  &  Hasta,  I.  D.  (2017).  Implementasi  e - Government  Pada Kelurahan  Pesurungan  Lor  Kota  Tegal  Berbasis  Service  Oriented Architecture  (SOA). Jurnal  Informatika:Jurnal  Pengembangan  IT  (JPIT) ,
2 (1), 23–29.
Surasa.  (2019).  Tata  kelola  pemerintahan  berbasis  e - government. Jurnal Ilmiah Multipedia Dan Komunikasi , 4 (1), 11–22. Susanty, Y., & Yuningsih, Y. (2021). Implementasi Electronic Government: Studi Kasus pada Aplikasi SILPa KAMI di Pemerintah Kota Cimahi Electronic.
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis - Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik , 24 (2), 1–23. https://doi.org/10.31845/jwk.v24i2.696
Syaputra,  A.  (2021).  Aplikasi  E - Kelurahan  Untuk  Peningkatan  Pelayanan Administrasi  dalam  Mendukung  Penerapan  E - Government. MATRIK : Jurnal  Manajemen,  Teknik  Informatika  Dan  Rekayasa  Komputer , 20 (2),
379–388. https://doi.org/10.30812/matrik.v20i2.1180
Tami, F. D., & Putri, N. E. (2019). Efektivitas Penerapan Program E - Kelurahan Di  Kelurahan  Silaing  Bawah  Kota  Padang  Panjang. Spirit  Publik:  Jurnal Administrasi Publik , 14 (1), 56. https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.34004
Wijarnoko,  M.  A.,  Asy’ari,  M.  A.,  &  Rouf,  A.  (2020).  Pengembangan  E - Government  Di  Dki  Jakarta  (Studi  Portal  Resmi  Provinsi  Dki  Jakarta) Pengembangan E - Government Di Dki Jakarta. Https://Www.Researchgate.Net/Publication/341042004 , 1–10. https://doi.org/10.31219/osf.io/7vc3y
Yulindaningtyas,  D.  (2015).  Kualitas  Pelayanan  Kependudukan  Terhadap Kepuasan Masyarakat, 4(2), 418–425.

## Dokumen :

## UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Website : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/05/sistem-e- government-indonesia-peringkat-ke-5-di-asia-tenggara (diakses  pada  14 Desember 2022) https://databoks.katadata.co.id/datapublishembed/101820/jakarta- provinsi-dengan-e-government-terbaik (diakses pada 14 Desember 2022) https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/signifikan-hasil-survei-e-government- indonesia-naik-11-peringkat/ (diakses pada 14 Desember 2022)