## MENERAPKAN KEBIJAKAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT KAPAL UNTUK MENINGKATKAN PROSEDUR OPERASIONAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV PANGKAL BALAM
1 Dinata, 2 Erfan, 3 Aartje Tehupeiory, 4 Wiwik Sri Widiarty
1,2 Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
3,4 Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia
Email: efrandinata356@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Implementasi, Syahbandar,  Sertifikat, Otoritas, Pangkal Balam Penelitian  ini  menggarisbawahi  peran  penting  dari  sertifikat  aktif  dan  surat kapal untuk kegiatan laut yang legal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2008.  Undang-undang  ini  mengamanatkan  surat  persetujuan  berlayar yang  dikeluarkan  oleh  Syahbandar.  Sejalan  dengan  ISM  Code  dan  Konvensi
SOLAS, yang memprioritaskan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan laut, studi ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis faktor- faktor  dan  hambatan  yang  mempengaruhi  Kebijakan  Perpanjangan  Sertifikat Kapal  di  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Pangkal Balam.  Kedua,  mengkaji  implementasi  kebijakan  tersebut  di  Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Pangkal  Balam. Menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif,  hasil penelitian  menunjukkan  adanya  faktor  pendukung  seperti  unsur  internal  dan eksternal,  serta  faktor  penghambat  seperti  sumber  daya  manusia  yang  kurang memadai  dan  penggunaan  sertifikat  sementara.  Kesimpulannya  menekankan perlunya  upaya  optimalisasi  oleh  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan  Kelas  IV  Pangkal  Balam  untuk  meningkatkan  implementasi kebijakan  tersebut,  dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  telah diidentifikasi yang mempengaruhi kegiatan operasional kapal. ABSTRACT Keywords: Implementation, Syahbandar,  Certificate, Authority, Pangkal Balam The research underscores the vital role of an active certificate and ship letter for legal sea activities, in compliance with Law Number 17 of 2008. This law mandates  sailing  approval  letters  issued  by  the  Syahbandar.  Aligned  with  the ISM  Code  and  SOLAS  Convention,  which  prioritize  ship  safety  and  marine environmental protection, the study pursues two main objectives. Firstly, it aims to  analyze  factors  and  obstacles  influencing  the  Ship  Certificate  Extension Policy  at  the  Class  IV  Pangkal  Balam  Harbour  Authority  Office.  Secondly,  it scrutinizes the policy's implementation at the Office of the Shipmaster and Port Authority  Class  IV  Pangkal  Balam.  Utilizing  a  qualitative  method  with  a normative  juridical  approach,  the  findings  reveal  supporting  factors  like internal  and  external  elements,  and  inhibiting  factors  such  as  insufficient human  resources  and  temporary  certificate  use.  The  conclusion  stresses  the necessity  for  optimization  efforts  by  the  Office  of  Kesyahbandaran  and  Port Authority  Class  IV  Pangkal  Balam  to  enhance  the  policy's  implementation, considering the identified factors affecting the ship's operational activities.

## Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Pangkal Balam

## PENDAHULUAN
Untuk  kelancaran  dan  kepatuhan  hukum  dari  aktivitas  kapal,  sangat  penting  bagi  kapal  untuk memiliki  sertifikat  dan  dokumen  kapal  yang  aktif.  Dokumen-dokumen  ini  berfungsi  sebagai landasan  hukum  untuk  kegiatan  maritim,  sehingga  operasi  menjadi  sah  setelah  disertifikasi. 1 Berdasarkan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diatur bahwa setiap  kapal  yang  berlayar  harus  memiliki  surat  persetujuan  berlayar  yang  dikeluarkan  oleh Syahbandar.
Proses  mendapatkan  sertifikat  melibatkan  beberapa  pertimbangan.  Biro  Klasifikasi  Indonesia (BKI),  satu-satunya  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  di  bidang  ini,  menerbitkan  berbagai sertifikat yang mengklasifikasikan berbagai jenis kapal, termasuk kapal komersial, kapal tanker, dan  kapal  konstruksi.  Dijelaskan  bahwa  Syahbandar,  setelah  memastikan  bahwa  pemohon memenuhi kriteria yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan berlayar. Data yang akurat, yang  sangat  penting  bagi  keputusan  Syahbandar,  dapat  diperoleh  secara  eksklusif  dari  Badan Usaha Milik Negara, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Dengan data dari BKI, Syahbandar dapat menerbitkan dokumen yang diperlukan agar kapal dapat melakukan aktivitas maritim. 2
Kewenangan penerbitan sertifikat oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal  Balam  diatur  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut  Nomor: HK.103/2/19/DJPL-16  tanggal  13  Juli  2016  tentang  Penyelenggaraan  Kelaiklautan  Kapal  dan Surat  Edaran  Nomor:  SE.1  Tahun  2017  tanggal  6  Januari  2017,  tentang  Perubahan  Atas  Surat Edaran  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut  No:  UM.002/79/10/DJPL-16  tanggal  26  Oktober 2016  tentang  Pendelegasian  Wewenang  Kepada  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  di  Lingkungan Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  Terkait  Kelaiklautan  Kapal.  Kebijakan  penerapan sertifikat kapal selaras dengan peraturan tentang manajemen keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan  laut  yang  dikenal  dengan  International  Safety  Management  (ISM  Code)  yang  juga
1 Lilis,  Nurmaslia  .S.  S.,  dan  Putra,  Tata  Cara  Perpanjangan  Sertifikat  Konstruksi  Kapal  Pada  Kantor  Ksop (Kesyahbandaran  Dan  Otorita  Pelabuhan)  Kelas  I  Dumai  Oleh  Pt.Wasaka  Indonesia  Jaya  Dumai,  Journal  of Maritime and Education, Volume. 4, Nomor. 1, 2022, hlm. 319.
2 Viana I. R. B., Paramita dan Malikhatum, Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia, Diponegoro Law Journal, Volume. 6, Nomor. 1, 2017, hlm. 2.

## Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Pangkal Balam
terkonsolidasi dalam Konvensi SOLAS. Dalam hal sertifikat kapal telah habis masa berlakunya, perpanjangan sertifikat diamanatkan sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan kegiatan maritim,  sebagaimana  dituangkan  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia Nomor  PM  57  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan,  Pengujian,  dan  Sertifikasi Keselamatan Kapal.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam menerapkan kebijakan perpanjangan sertifikat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan. Memastikan kesesuaian sumber daya manusia (staf) dengan beban kerja yang ada merupakan kebutuhan yang sangat penting. Saat ini, jumlah personil yang ada di kantor dirasa masih kurang. Staf yang ada dinilai belum memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi secara efektif. Secara spesifik, hanya ada 11 orang staf teknis yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, pengawasan, dan patroli,  serta  5  orang  staf  teknis  yang  menangani  status  hukum  dan  sertifikasi  kapal.  Jumlah tersebut dari total 57 pegawai.
Pengamatan  awal  dari  penelitian  Implementasi  Kebijakan  Perpanjangan  Sertifikat  Kapal  untuk Memperlancar  Proses  Operasional  Kapal  di  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam telah mengungkap beberapa permasalahan mendasar yang perlu diteliti lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antara lain:
1. Kebijakan  perpanjangan  sertifikat  kapal  adalah  proses  yang  vital  karena  peran  penting sertifikat  dalam  kegiatan  maritim.  Perpanjangan  sertifikat  berfungsi  sebagai  bentuk pengawasan  oleh  Syahbandar,  untuk  memastikan  bahwa  kapal-kapal  yang  akan melakukan  aktivitas  maritim  mematuhi  prosedur  keselamatan  dan  keamanan.  Namun, dalam  praktiknya,  pertimbangan  keselamatan  sering  diabaikan  oleh  pemilik  kapal  dan awak kapal, yang menyebabkan penundaan perpanjangan sertifikat.
2. Terdapat  kekurangan  sumber  daya  manusia  (staf),  sehingga  berdampak  pada  efisiensi operasional di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Jumlah staf yang ada saat ini dirasa belum mencukupi mengingat beban kerja yang ada, terutama  mengingat  luasnya  cakupan  wilayah  kerja  kantor  dan  banyaknya  perusahaan pelayaran yang bergantung pada jasa pelabuhan.

## Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Pangkal Balam
3. Pengguna  jasa  atau  perusahaan  kapal  menunjukkan  kurangnya  kerjasama  dalam mematuhi  proses  perpanjangan  sertifikat  kapal.  Pengguna  jasa  terlihat  mengabaikan tanggung  jawab  mereka  untuk  segera  memperbarui  sertifikat.  Upaya  proaktif  dari perusahaan kapal sangat minim, dan perpanjangan sertifikat sering kali hanya dilakukan sebagai  tanggapan  atas  peringatan  dan  tindakan  dari  kantor  Syahbandar.  Hal  ini disebabkan oleh terbatasnya pengawasan langsung oleh kantor Syahbandar.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  mengkaji implementasi  kebijakan  tersebut  di  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV Pangkal Balam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasal  208  ayat  (a)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  menguraikan fungsi  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan,  antara  lain  pengawasan  kelaiklautan  kapal, keselamatan,  keamanan,  dan  ketertiban  pelabuhan.  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan  Kelas  IV  Pangkal  Balam  melaksanakan  fungsi  tersebut  dengan  memberlakukan kebijakan  perpanjangan  sertifikat  kapal.  Di  perairan  Indonesia,  setiap  kapal  yang  melakukan kegiatan maritim harus memiliki sertifikat sebagai bukti kelaikan teknis untuk beroperasi. Untuk memastikan operasi yang aman dan layak, kapal harus dilengkapi dengan dokumen dan sertifikat kapal  yang  sah.  Dokumen-dokumen  ini  menandakan  bahwa  kapal  tersebut  memenuhi persyaratan yang ditetapkan, memvalidasi bahwa kapal tersebut sah dan layak beroperasi.
Implementasi  kebijakan  perpanjangan  sertifikat  kapal  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan  oleh  peraturan  Kementerian  Perhubungan.  Pendekatan  utama  dalam  proses perpanjangan  sertifikat  adalah  sikap  tegas  yang  diadopsi  oleh  Kantor  Kesyahbandaran  dan Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Pangkal  Balam.  Jika  ditemukan  kekurangan  pada  peralatan keselamatan kapal atau dokumen tertentu, penerbitan perpanjangan sertifikat akan ditangguhkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi.
Kepala  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Pangkal  Balam  menekankan pentingnya ketegasan dalam proses perpanjangan sertifikat kapal. Penerapan kebijakan tersebut

## Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Pangkal Balam
harus berpegang teguh pada peraturan yang berlaku secara sistematis. Pemilik kapal wajib segera memperpanjang  sertifikat  pada  saat  habis  masa  berlakunya  dengan  berpedoman  pada  SOP perpanjangan sertifikat di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KP/1011/DJPL/2021) dan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  57  Tahun  2021  tentang  tata  cara  pemeriksaan, pengujian,  dan  perpanjangan  sertifikat  keselamatan  kapal.  Kewenangan  penerbitan  dan perpanjangan  ini  sejalan  dengan  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  Nomor HK.103/2/19/DJPL-16  tanggal  13  Juli  2016,  dan  Surat  Edaran  SE.1  Tahun  2017  tanggal  6 Januari 2017, yang mengubah Surat Edaran UM.002/79/10/DJPL-16 tanggal 26 Oktober 2016, terkait pelimpahan kewenangan kepada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang kelaiklautan kapal.
Perumusan  dan  perencanaan  yang  cermat  dari  sebuah  kebijakan,  khususnya  yang  mengatur perpanjangan  sertifikat  kapal,  sangat  penting  untuk  kejelasan  dan  tujuan.  Pengamatan  dari penelitian  ini  menyoroti  bahwa  implementasi  kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk  mendukung kegiatan  operasional  dan  dipandu  oleh  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Laut  telah  menetapkan  ukuran-ukuran  dasar  dan  tujuan  kebijakan  melalui HK.103/2/19/DJPL-16 tertanggal 13 Juli 2016 tentang Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal dan Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  57  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan, Pengujian,  dan  Sertifikasi  Keselamatan  Kapal.  Implementasi  kebijakan  perpanjangan  sertifikat kapal,  sebagaimana  disampaikan  oleh  Kepala  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan Kelas  IV  Pangkal  Balam,  diarahkan  untuk  mendukung  proses  operasional.  Kebijakan  tersebut menyasar para pemangku kepentingan, operator kapal, dan pemilik/nakhoda kapal. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi selama implementasi, termasuk kurangnya kesadaran di antara beberapa  pemangku  kepentingan  dan  operator  kapal  tentang  isi  dan  pentingnya  kebijakan tersebut, yang mengarah pada contoh-contoh penolakan atau tidak adanya kerja sama.
Pelaksanaan  kebijakan  perpanjangan  sertifikat  kapal  di  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan  Kelas  IV  Pangkal  Balam  merupakan  persyaratan  wajib  bagi  setiap  kapal  yang melakukan  kegiatan  maritim.  Peraturan-peraturan  seperti  Peraturan  Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/19/DJPL-16 tanggal 13 Juli 2016, dan Surat Edaran Nomor

## Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Pangkal Balam
SE.1  Tahun  2017  tanggal  6  Januari  2017  yang  mengubah  Surat  Edaran  Nomor UM.002/79/10/DJPL-16  tanggal  26  Oktober  2016  menjadi  dasar  dari  kebijakan  ini,  serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  PM  57  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan,  Pengujian  dan  Sertifikasi Keselamatan Kapal.
Sangat  penting  bagi  semua  pihak  untuk  memahami  peraturan-peraturan  ini  secara  menyeluruh untuk  memastikan  perpanjangan  sertifikat  kapal  yang  tepat  dan  sesuai  prosedur.  Untuk mewujudkan  hal  tersebut,  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Pangkal Balam  dituntut  untuk  melakukan  kegiatan  sosialisasi  secara  menyeluruh  mengenai  peraturan yang  mengatur  mekanisme  perpanjangan  sertifikat  kapal  kepada  para  pemilik  kapal,  agen pelayaran, dan awak kapal.
Peraturan  sosial  yang  terkait  dengan  kebijakan  perpanjangan  sertifikat  kapal  telah dikomunikasikan  di  wilayah  yang  berkepentingan  di  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan  Kelas  IV  Pangkal  Balam.  Hal  ini  melibatkan  sesi  dengan  pemilik  dan  agen  kapal, memfasilitasi dialog antara kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan perwakilan dari Kementerian Perhubungan. Namun, menurut pengamatan peneliti, sebaiknya sesi informatif ini dilakukan  secara  rutin,  tidak  hanya  sekali.  Hal  ini  untuk  memastikan  bahwa  pemilik  dan  agen kapal benar-benar memahami peraturan yang berlaku. Hal ini sangat penting karena pemilik dan agen  kapal  yang  sudah  lama  maupun  yang  baru  terdaftar  mungkin  tidak  memiliki  pemahaman yang lengkap tentang kewajiban mereka dalam proses perpanjangan sertifikat kapal.
Untuk  mencapai  implementasi  kebijakan  perpanjangan  sertifikat  kapal  yang  efektif  dan  sesuai dengan  yang  diharapkan,  memperkenalkan  peraturan  kepada  pemilik  dan  agen  kapal  sangatlah penting.  Pengenalan  ini  dapat  dilakukan  melalui  sesi  sosialisasi  yang  diselenggarakan  oleh Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Pangkal  Balam.  Untuk  memastikan komunikasi  yang  efektif,  sangat  penting  untuk  membangun  komunikasi  yang  jelas  dan  intens, mengingat komunikasi yang efektif sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

## Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Pangkal Balam
Prosedur  atau  langkah-langkah  dalam  pengurusan  perpanjangan  sertifikat  kapal  merupakan bagian  dari  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemangku  kepentingan,  yaitu  Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Pangkal  Balam  yang  bekerja  sama  dengan pemilik  atau  agen  kapal.  Melakukan  pemeriksaan  sertifikat  kapal  yang  telah  habis  masa berlakunya  dan  melakukan  perpanjangan  status  untuk  mengembalikan  kelaiklautan  kapal merupakan aspek teknis pelaksanaan kebijakan perpanjangan sertifikat kapal.
Proses  dan  tahapan  perpanjangan  sertifikat  kapal  yang  dilakukan  oleh  pemilik  dan  agen  kapal dianggap  sebagai  pendekatan  yang  positif.  Hal  ini  mencerminkan  upaya  mereka  untuk memastikan  bahwa  kapal  mematuhi  dan  menaati  peraturan  maritim  yang  berlaku.  Secara  tidak langsung,  pemilik  dan  agen  kapal  dapat  dilihat  sebagai  bentuk  dukungan  mereka  terhadap promosi kegiatan maritim yang aman dan nyaman.
Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Pangkal  Balam  memegang  peranan  penting dalam  mengkoordinasikan  keselamatan  pelayaran,  mengingat  fungsi  dan  kewenangan  strategis yang  dimiliki  oleh  syahbandar.  Sebagai  institusi  yang  memiliki  posisi  tinggi  di  pelabuhan, Syahbandar  memiliki  tanggung  jawab  penuh  untuk  mengawasi  ketertiban  administrasi  dan memastikan  keselamatan  aktivitas  maritim.  Salah  satu  tanggung  jawab  tersebut  adalah memberikan status kelaiklautan sebuah kapal yang didokumentasikan dalam sertifikat kapal.
Menurut  Pasal  1  (33)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  kelaiklautan kapal  adalah  kondisi  kapal  yang  memenuhi  persyaratan  keselamatan,  mencegah  terjadinya pencemaran perairan dari kapal, mempertimbangkan kesejahteraan awak kapal, garis muat, tata cara  pemuatan,  kesejahteraan  awak  kapal,  kesehatan  penumpang,  status  hukum,  manajemen keselamatan,  pencegahan  pencemaran,  dan  manajemen  keamanan  untuk  berlayar  di  perairan tertentu.
Kelaiklautan sebuah kapal dibuktikan dengan terpenuhinya persyaratan administratif dan teknis. Persyaratan  administratif  antara  lain  meliputi  kepemilikan  sertifikat  keselamatan,  dokumen kewarganegaraan,  sertifikat  pengukuran,  detail  konstruksi  kapal,  dan  lain-lain.  Sementara  itu,

## Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Pangkal Balam
persyaratan  teknis  melibatkan  pemilik  kapal  untuk  memastikan  pemasangan  peralatan keselamatan di laut, yang menjadi dasar bagi kapal untuk dianggap laik laut.
Berdasarkan  penjelasan  yang  sudah  diuraikan  diatas  implementasi  kebijakan  perpanjangan sertifikat  kapal  oleh  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Pangkal  Balam yang  bertujuan  untuk  mendukung  proses  operasional  kapal,  telah  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Namun  demikian,  masih  terdapat  ruang  untuk perbaikan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  perpanjangan  sertifikat  kapal.  Hal  ini  meliputi peningkatan  kecepatan  pelayanan,  peningkatan  sumber  daya  manusia  baik  secara  kualitatif maupun kuantitatif, pemberian pelatihan, menjaga hubungan internal dan eksternal di lingkungan pelabuhan  yang  melibatkan  instansi  pemerintah,  operator,  dan  pengguna  jasa  pelabuhan,  serta melakukan upaya-upaya peningkatan fasilitas, peralatan, dan infrastruktur.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam, dapat disimpulkan:
1. Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal:
- Faktor  pendukung  internal  melibatkan  peraturan,  kualitas  SDM,  sarana  dan  prasarana yang memadai, serta dukungan pimpinan.
- Faktor  pendukung  eksternal  melibatkan  sikap  kooperatif  pemilik  kapal  dan  kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- Faktor  penghambat  mencakup  kuantitas  SDM  yang  kurang  memadai  dan  penggunaan sertifikat sementara.
Implementasi  kebijakan  perpanjangan  sertifikat  kapal  mencerminkan  fungsi  Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam dalam mengawasi kelaiklautan kapal,  keselamatan,  keamanan,  dan  ketertiban  pelabuhan.  Meskipun  implementasinya  sesuai dengan  aturan  dan  SOP,  diperlukan  upaya  optimalisasi,  seperti  peningkatan  kecepatan pelayanan,  kualitas  dan  kuantitas  SDM,  pembinaan,  hubungan  internal  dan  eksternal,  serta peningkatan fasilitas dan prasarana.

## Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Pangkal Balam

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Santoso, M. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum , Kencana, Jakarta, 2014.
Agustino  Leo, Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik ,  CV  Alfabeta,  Bandung,  2008.  Amiruddin  dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Rajawali Press, Jakarta, 2012. Arifin  Tahir, Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah , Alfabeta, Bandung, 2014.
Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik , Alfabeta, Bandung, 2015.
Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia , Gava Media, Yogyakarta, 2015.
Harsanto Nursadi, Sistem Hukum Indonesia , Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2008. Husseyn  Umar,  M. Hukum  Maritim  dan  Masalah-Masalah  Pelayaran  di  Indonesia ,  Fikahati Aneska, Jakarta, 2015.
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik , Bumi Aksaram, Jakarta, 2013. James  Julianto  Irawan, Surat  Berharga  Suatu  Tinjauan  Yuridis  dan  Praktis ,  Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
Jusak  Johan  Handoyo, Mesin  Penggerak  Utama  Turbin  Uap ,  CV.  Budi  Utama,  Yogyakarta, 2016.
Kelsen,  Hans. General  Theory  of  Law  and  State ,  diterjemahkan  oleh  Rasisul  Muttaqien,  Nusa Media, Bandung, 2011.
Marsetio, Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia , Sukahati Citereup, Bogor, 2018. Moleong,  LJ, Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Remaja  Rosdakarya,  Bandung,  2015.  Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran , Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2013.
Mulyadi, Implementasi kebijakan , Balai Pustaka, Jakarta, 2015. Nur Solikhin, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Kaukaba, Yogyakarta, 2014. Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum , Grasindo, Jakarta, 2002. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. Rahman  Syamsuddin, Pengantar  Hukum  Indonesia ,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2019.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D , Alfabeta, Bandung, 2014. Tunjung Herning Sitabuana, Berhukum di Indonesia , Konstitusi Press, Jakarta, 2017. Yulianto Kadji. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik , UNG Press, Gorontalo, 2015. Zainal  Arifin, Penelitian  Pendidikan  Metode  dan  Paradigma  Baru ,  PT  Remaja  Rosdakarya, Bandung, 2012.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional 2005-2025.
Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesian  Nomor  PM  57  Tahun  2021  tentang  Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikasi Keselamatan Kapal.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.76 tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut  Nomor:HK.103/2/19/DJPL-16  tanggal  13  Juli 2016 tentang Pelaksanaan 125 Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal.
Surat  Edaran  Nomor:SE.1  Tahun  2017  tanggal  6  Januari  2017  tentang  Perubahan  atas  Surat Edaran  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut  Nomor:UM.002/79/10/DJPL-16  tanggal  26 Oktober  2016  tentang  Pelaksanaan  Kewenangan  Ke  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) dilingkungan  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  Terkait  Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal.
Karolus  Geleuk  Sengadji, Analisa  Penegakan  Hukum  di  Bidang  Pelayaran  Dalam  Rangka Mendukung  Program  Tol  Laut  yang  Efektif  dan  Efisien ,  Tesis  Universitas  Islam  Sultan Agung, Semarang, 2021.
Namira Suhada, Peranan Syahbandar Dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut (Studi  Kasus  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Tanjungbalai  Asahan , Tesis Universitas Medan Area, 2019.
Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif , Jurnal Alhadharah, Volume. 17, Nomor. 33, 2018. Arfiani,  Khairul  Fahmi,  Beni  Kharisma,  Indah  dan  Miftahul  Fikri, Penegakan  Hukum  Sesuai Prinsip  Peradilan  yang  Berkepastian,  Adil  dan  Manusiawi  :  Studi  Pemantauan  Proses Penegakan Hukum Tahun 2020 , Riau Law Journal , Volume. 6, Nomor. 1, 2022. Aswan  Hasoloan, Sistem  Dan  Prosedur  Operasional  Pelayanan  Kapal  Dan  Barang  Berbasis Online  Pada  Pt.  Pelabuhan  Indonesia  I  (Persero)  Cabang  Pelabuhan  Belawan ,  Jurnal Publik UNDHAR MEDAN, Volume. 3, No. 2, 2017.
Damanhuri  Fattah, Teori  Keadilan  Menurut  John  Rawls ,  Jurnal  TAPIs  Volume.  9,  Nomor.  2, 2013.
Lilis,  Nurmaslia  .S.  S.,  dan  Putra ,  Tata  Cara  Perpanjangan  Sertifikat  Konstruksi  Kapal  Pada Kantor Ksop (Kesyahbandaran Dan Otorita Pelabuhan) Kelas I Dumai Oleh Pt.Wasaka Indonesia Jaya Dumai , Journal of Maritime and Education , Volume. 4, Nomor. 1, 2022. Randy Aguw, Y. C. Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU  Pelayaran  No.17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran ,  Jurnal Lex  Administratum , Volume. 1, Nomor. 1, 2013.
Riko  Sukrevi  Ibrahim, Peranan  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Terhadap Keselamatan  Kapal  Penumpang ,  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum  Kenegaraan, Volume. 3, Nomor. 1, 2019.
Sukrisno  dan  Chehtiar  Denis  Piaratama, Proses  Pengurusan  Perpanjangan  Dokumen  Kapal Sebagai  Syarat  Penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  Di  KSOP  Kelas  III  Tanjung Wangi Oleh PT Varia Usaha Lintas Segara Tbk Cabang Banyuwangi , Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional, Volume. 2, Nomor. 1, 2019.
Syamsudin, M. Procedural and Substantive Justice In The Case Of Land Dispute of Magersari , Jurnal Yudisial, Volume. 7, Nomor, 1, 2014.
Veni,  Turang.  S. Kajian  tugas  dan  wewenang  Kesyahbandaran  Pelabuhan  Perikanan  Pantai (PPP) Tumumpa , Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap, Volume. 4, Nomor. 1, 2019.
Viana  I.  R.  B., Paramita  dan  Malikhatum,  Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Syahbandar  dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia , Diponegoro Law Journal , Volume. 6, Nomor. 1, 2017.
Yusnidah,  Meriah  Kita  Deliani,  dan  Ema  Irwana, Pengurusan  Perpanjangan  Sertifikat Construction,Sertifikat  Equipment,  Dan  Radio  Kapal  TB.Medelin  Signal  Dikantor Kesyahbandaran  Utama  Belawan  Padapt.Multi  Jaya  Samudera  Belawan , Journal  of Maritime and Education , Volume 4, Nomor 1, 2022.
Nimpuno, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Pandom Media, Jakarta, 2014. Laporan  Tahunan  2022  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Pangkal Balam.
Babelprov.go.id, Profil Investasi dan Potensi Transportasi , diakses pada tanggal 21 Maret 2023, pada pukul 14:28 WIB.
Budiman Ginting, Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum Indonesia , http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf, diakses tanggal 12/07/2023, pukul 19:21 WIB.
Docking.ID  Blog, Sekilas  Tentang  ISM  CODE  &  PM  45  Tahun  2012  Tentang  Manajemen Keselamatan Kapal , http://blog.docking.id/sekilas-tentang-ism- code-pm-45-tahun-2012- tentang-manajemen-keselamatan-kapal/, diakses tanggal 16/07/2023, pukul 22:23 WIB. I  Gde  Suranaya  Pandit, Konsep  Keadilan  Dalam  Persepsi  Bioetika  Administrasi  Publik , http://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration, diakses tanggal 16/07/2023, pukul 20:11 WIB. Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan, www.ksopbitung.org ,  diakses tanggal
27/07/2023, pukul 21:18 WIB.
Lutfi  Adi  Prabowo, http://repository.pipsemarang.ac.id /1926/2/52155745T.pdf, (diakses  pada tanggal 07/07/2023, pukul 20:43 WIB).
Mohamad  Zaenal  Abidin, Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  Marine  Inspector  Pada  Kantor Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  I  Tanjung  Emas  Semarang  Terhadap Keselamatan  Kapal, http://repository.unimar- amni.ac.id/2800/ , diakses  tanggal 27/07/2023, pukul 19:43 WIB.
Yulianta  Saputra,  Sistem  Hukum  dan  Klasifikasi  Hukum, https://ilmuhukum.uin- suka.ac.id/. diakses tanggal 25/07/2023, pukul 21:34 WIB.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License