ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

## RADIKALISME DALAM DUNIA PENDIDIKAN

## M. Saekan Muchith
STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia muhsaekan@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  pendidikan  adalah  memanusiakan  manusia  dengan  cara yang  manusiawi  sehingga  terwujud  tatanan  saling  menghormati  dan menghargai. Idealisme tersebutbelum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Selama ini dilembaga pendidikan masih sering terjadi kekerasan dan intimidasi yang dikenal dengan istilah radikalisme dalam pendidikan. Radikalisme dalam pendidikan bisa muncul dari guru kepada siswa, dari pimpinan sekolah kepada guru, dan dari masyarakat atau orang tua  siswa  kepada  guru  dan  sekolah  dengan  berbagai  macam  bentuk tindakan  intimidasi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  lemahnya  posisi  guru sebagai  jabatan  profesi  karena  belum  memiliki  perlindungan  sesuai dengan amanah Pasal 39 ayat 1-5 Undang-undangNomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa setiap guru harus memperoleh perlindungan  hukum,  profesi,serta  perlindungan  kesehatan  dan keselamatan  kerja.  Akibatnya,  guru  seringkali  mendapat  perlakuan yang  tidak  proporsional  dan  guru  juga  tidak  bisa  berbuat  banyak untuk melakukan perlindungan terhadap dirinya. Dengan berlakunya undang-undang perlindungan guru tersebut,tindakan guru yang dianggap kurang tepat bisa diselesaikan secara tuntas melalui regulasi peraturan profesi.Salah satu cara untuk mengurangi munculnya radikalisme dalam pendidikan harus dimulai dengan memberlakukan amanah Undang- undang Guru dan Dosen, khususnya dalam hal perlindungan kepada
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

## guru dalam menjalankan tugas profesinya.
Kata Kunci: Radikalisme, Pendidikan.

## Abstract
THE  RADICALISM  IN  EDUCATION:  The  purpose  of education is to humanize human beings in a humane manner to realize the order of  honor and respect. This Idealism has not fully run as we expected. During this time, the institution of  education is rampant to the violence and intimidation known as radicalism in education. Radicalism in  education  comes  from  teachers  to  students,  from  the  headmaster  to the teachers, and the community or parents of  students to teachers and schools  with  various  forms  of   intimidation.  This  is  due  to  the  weak position of  the teacher as a professional occupation because it has no protection  in  accordance  with  the  mandate  of   Article  39,  paragraph 1-5, the constitution Number 14, 2005 on Teachers and Lecturers that every teacher should obtain the legal protection, profession, as well as the protection of  health and safety. As a result, teachers are often treated disproportionate and they also have no authority to make the protection of him. With the enforcement of  protection laws of  the teacher, the teacher’s behavior that is considered less precise could be solved completely through the regulation of  profession. One of  the ways to reduce the appearance of  radicalism in education should be started by enforcing the mandate of the Law on Teachers and Lecturers, especially in terms of  protection to teachers in carrying out his profession.
Keywords: Radicalism, Education.

## Pendahuluan A.
Pendidikan adalah aspek yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Hal yang dikerjakan setiap manusia, mulai dari bangun tidur  sampai  meninggal  dunia,  adalah  bagian  dari  proses  dan sekaligus produk pendidikan. Ki Hadjar Dewantoro menyebutnya sebagai life long education yang diartikan sebagai proses pendidikan sepanjang  hayat.  Benjamin  Samuel  Bloommemiliki  konsep taksonomi  pendidikan  yang  meliputi  tiga  ranah,  yaitu  kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif adalah hal-hal yang berkaitan dengan  kecerdasan  atau  keterampilan  intelektual  (akal  pikiran),
afektif  adalah  hal-hal  yang  berkitan  dengan  kecerdasan  atau keterampilan  sikap  kepribadian  (etika/sopan  santun),  dan psikomotorik  adalah  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kecerdasan atau keterampilan motorik/mekanik(olah fisik).
Pendidikan  bersifat  integratif  dan  komprehensif,  artinya memiliki  aspek  atau  materi  yang  beraneka  ragam  dan  saling berkaitan  antara  materi  satu  dengan  lainnya.  Pendidikan  tidak hanya mengarahkan kualitas pikiran saja, tetapi juga menyangkut etika dan kecerdasan mekanik atau otot. Dengan kata lain, ukuran keberhasilan  pendidikan  tidak  cukup  dilihat  dari  keberhasilan melahirkan keterampilan kognitif atau afektif atau psikomotorik saja, melainkan ketiga ranah tersebut harus tercapai secara utuh dan sempurna.
Jean Piaget dalam teori perkembangan kognitif mengatakan bahwa  pendidikan  harus  sesuai  dengan  perkembangan kemanusiaan. Artinya, pendidikan harus selalu memerhatikan dua hal sekaligus, yaitu perkembangan atau kemampuan yang dimiliki setiap manusia dan memerhatikan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Seiring dengan dinamika kehidupan yang ditandai dengan semakin  canggihnya  peralatan,  semakin  kompleksnya  problem kehidupan,  dan  semakin  tingginya  tuntutan  masyarakat,  maka sudah  seharusnya  diikuti  dengan  kecerdasan  dalam  melakukan proses  pendidikan  agar  pendidikan  tidak  tertinggal  dengan dinamika kehidupan sosial.
Menurut  kewajaran  logika  manusia,  semakin  lengkap peralatan akibat perkembangan dan dinamika kehidupan manusia, maka  pendidikan  akan  semakin  sukses  dalam  membimbing dan  mengarahkan  manusia  untuk  menjadi  manusia  yang  baik. Kemajuan  suatu  peradaban  bangsa  ditandai  dengan  mudahnya mengakses informasi karena banyaknya media sosial, kemudahan manusia  melakukan  komunikasi  walaupun  jaraknya  berjauhan, serta  adanya  tuntutan  demokrasi  dan  transparansi  dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ada yang mengatakan bahwa maju atau tidaknya suatu bangsa dilihat dari proses atau praktik demokrasi.  Oleh  sebab  itu,pada  tahun  1998,  seluruh  elemen
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
bangsa Indonesia yang dimotori oleh gerakan mahasiswa menuntut agar Indonesia melakukan reformasi politik dan birokrasi dalam arti  melakukan  perubahan  dari  sistem  otoriter  menjadi  sistem demokrasi.  Akhirnya  tuntutan  reformasi  dikabulkan  sehingga bangsa  Indonesia  melakukan  perubahan  secara  total  dalam sistem  demokrasi.  Mulai  dari  sistem  pemilihan  pemimpin  yang semula  ditunjuk  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) diubahmelalui pemilihan langsung, dari karakter pemimpin yang semula elitis menjadi profil pemimpin yang merakyat, dari sistem pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang tertutup menjadi terbuka atau transparan.
Tuntutan  reformasi  dalam  sistem  sosial  politik  belum sepenuhnya berjalan lancar sesuai harapan, ada sebagian yangberhasil dan ada sebagian yang tidakberhasil. Sebagian yang tidakberhasil disebabkan  karena  adanya  hak  dan  kewajiban  antarmanusia yang  tumpang  tindih  sehingga  menimbulkan  problem  baru dalam kehidupan sosial. Dalam dunia pendidikan masih banyak praktik pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak proporsional sehingga menimbulkan persoalan baru bagi pendidikan. Misalnya, masyarakat atau orang tua masih banyak yang menuntut secara membabi  buta  akan  keberhasilan  anaknya  dalam  menempuh proses pendidikan. Jika anaknya gagal dalam pendidikan, seakan- akan  menjadi  tanggung  jawab  guru  saja.  Akibat  transparansi penegakan hukum, banyak guru yang memperoleh ancaman atau intimidasi dari pihaklain seperti orang tua siswa. Tindakan guru melakukan hukuman fisik kepada siswa selalu dikaitkan dengan persoalan  hukum  pidana  umum.  Dengan  kata  lain,  sedikit  saja guru  melakukan  kesalahan  dalam  menjalankan  tugasnya,  maka ancaman pidana umum telah mengintainya. Ada hal yang kurang proporsional,  orang  tua  dan  guru  atau  pihak  sekolah  kurang melakukan  instrospeksi  diri  terharap  kekurangan  dankelebihan yang telah dilakukan. Akibatnya, dalam dunia pendidikan sering tersaji  kekerasan  dan  intimidasi,  baik  kepada  guru,guru  kepada siswa,maupun orang tua kepada pihak sekolah. Radikalisme tidak hanya terjadidalam aspek sosial, politik, dan keagamaan, melainkan juga terjadi di dunia pendidikan. Dalam artikel ini, akan dibahas bentuk radikalisme dalam dunia pendidikan dan  solusinya.
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

## Pembahasan B.
Pendidikan 1.
Pendidikan memiliki tujuan dan fungsi sangat mulia, yaitu memanusiakan  manusia,  dalam  arti  menjadikan  manusia  lebih berperan sebagai manusia, lebih mengetahui serta memahamai nilai-nilai dan hakikat sebagai manusia. Hal ini menjadi penting, karena  jika  manusia  tidak  mengetahui  dan  memahamai  nilai- nilai  kemanusiaan,  maka  akan  jatuh  ke  dalamsifat-sifat  hewan atau  binatang.  Antara  manusia  dan  binatang  hakikatnya  sama, perbedaannya  hanya  dalam  hal  optimalisasi  penggunaan  rasio atau  akal  saja.  Dalam  istilah  bahasa  Arab  dinyatakan,  al- insa > nu hayawa > nu  an-na > t } iq ,  manusia  adalah  hewan  yang  berpikir.  Atau dikatakan  juga, human  is  animal  rational ,  manusia  adalah  hewan yang berpikir.
Pendidikan adalah suatu proses yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia. Nanang Martono mengatakan bahwa pendidikan adalah tema yang sangat menarik bagi  manusia,  karena  pendidikan  adalah  sebuah  lembaga  vital sekaligus  menyediakan  investasi  jangka  panjang  bagi  semua bangsa di dunia. Pendidikan juga dapat dikatakan suatu indikator kemajuan peradaban suatu bangsa. Mengapa demikian? Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undangNomor  20 Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  pendidikan adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  bagi  dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 1
Pengertian  ini  mengandung  beberapa  makna. Pertama , pendidikan  pasti  dilakukan  secara  sadar,  dalam  arti  diketahui sebelum, saat, dan sesudahnya, baik isi, metode, maupun hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu, pendidikan pasti didasarkan
1 Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
pada pertimbangan rasional manusia. Kedua , pendidikan sudah dipertimbangkan  secara  matang  dari  aspek  kekurangan  dan kelebihannya, aspek negatif dan positifnya, dan juga aspek baik dan buruknya. Dengan demikian, jika pendidikan banyak menyisakan kekurangan atau dampak negatif, maka tidak perlu dilaksanakan pendidikan  atau  segera  dicari  solusi  agar  memunculkan  hal- hal  yang  positif. Ketiga ,  pendidikan  harus  dan  pasti  mampu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran.Artinya, setiap pendidikan harus mampu mengondisikan berbagai sumber atau  elemen  untuk  mengembangkan  potensi  yang  dimiliki setiap manusia, karena hakikat belajar dan pembelajaran adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki melalui berbagai sumber  yang  ada  di  sekelilingnya. Keempat ,  pendidikan  harus mampu  mengembangkan  semua  potensi  yang  ada  dalam  diri setiap manusia. Potensi manusia secara umum terbagi kedalam tiga hal, yaitu potensi intelektual, potensi moral atau kepribadian, dan  potensi  motorik.  Artinya,  pendidikan  tidak  dibenarkan hanya  mengembangkan  intelektual  yang  menafikan  moral  dan motorik semata atau sebaliknya. Kelima , target pendidikan adalah tercapainya kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian, serta memiliki kecerdasan, akhlak, dan keterampilan  yang  diperlukan  bagi  dirinya  sendiri,  masyarakat, bangsa, dan negara.
Sungguh luar biasa hal yang harus dihasilkan dari proses pendidikan. Melihat proses dan target yang harus dicapai, maka dapat  dikatakan  bahwa  tidak  pernah  ada  suatu  proses  yang memiliki target indah dan mulia dibandingkan proses pendidikan. Ruang lingkup pendidikan sangat luas dan kompleks. Menueur, sebagaimana dikutip oleh M. Saekan Muchith dalam buku Ilmu Pendidikan  Islam ,  menjelaskan  secara  rinci  bahwa  pendidikan setidaknya memiliki lima aspek atau elemen, yaitu: (a) usaha yang dilakukan  benar-benar  atas  dasar  kesadaran;  (b)  ada  pendidik atau  orangyang  membimbing;  (c)ada  peserta  didik,  yaituorang yang  dibimbing  atau  orang  yang  diarahkan;  (d)  bimbingan benar-benar dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang positif;
(e) dan usaha yang dicapai selalu memberdayakan sarana untuk mengoptimalkan tujuan yang ingin dicapai. 2
Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  pendidikan  nasional  yang dirumuskan  dalam  Pasal  3  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  bahwa  pendidikan berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yangberiman  dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 3
Menurut Langeveled, sebagaimana dikutip oleh M. Saekan Muchith dalam buku Pendidikan Tanpa Kenyataan, pendidikan adalah  proses  bimbingan  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa dengan  tujuan  untuk  mendewasakan  orang  lain  yang  dicirikan dengantiga karakteristik umum, yaitu: (a) stabil, yaitu sikap dan kepribadianyang  tetap  dalam  segala  situasi  dan  kondisi,  baik kondisi  normal,  senang,  maupun  susah;  (b)  tanggung  jawab, yaitu orang yang memiliki kemampuan memberikan argumentasi kuat  terhadapapa  yang  telah  dikatakan  dan  dilaksanakan;  (c) mandiri,  yaitu  kemampuan  untuk  mengambil  keputusan  atas dasar kemampuan yang dimiliki sendiri, bukan karena paksaan dari pihak lain. 4
Profil orang dewasa ini sejalan dengan profil orang yang bertakwa sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran [3]: 133- 134,“Dan, bersegeralah  kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan  bagi  orang-orang  yang  bertakwa,  yaitu  orang  yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang
2 M. Saekan Muchith, Ilmu Pendidikan Islam (Kudus: STAIN Kudus Press, 2007), hlm. 17.
3 Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.
4 M.  Saekan  Muchith, Pendidikan  Tanpa  Kenyataan (Semarang:  Unnes Press,  2008).
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan.” Sementara, menurut Ngalim Purwanto (1995), sebagaimana dijelaskan dalam buku Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis , dewasa yang merupakan bagian dari target proses pendidikan ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu memilikikekuatan lahir dan batin (jasmani dan rohani), memiliki kemerdekaan, tetap/stabil, kuat, dan tidak tergantung pada pihak lain. 5
Berdasarkan  kriteria  umum  tersebut,  dapat  dikatakan bahwa  profil  atau  produk  dari  pendidikan  adalah  sosok  atau profil manusia yang utuh, komprehensif, dan sempurna, baik dari aspek jasmaniah maupun rohaniah, baik dari aspek keterampilan intelektual  maupun  keterampilan  moral  dan  motorik,  mulai dari  cara  bicara  sampai  cara  menjalankan  tugas  atau  aktivitas. Pendidikan benar-benar mengajarkan dan membimbing manusia untuk lebih memahami realitas serta mampu menghadapi problem hidup dan kehidupan. Kesalahan dalam praktik pendidikanakan berakibat fatal bagi kelangsungan kehidupan bangsa.
Konsekuensinya,  proses  pendidikan  tidak  boleh  dikotori dengan sikap dan perilaku yang bertolak belakang dengan visi dan  misi  pendidikan  yang  sebenarnya.  Semua  elemen  dalam proses pendidikan harus saling mendukung dan bersinergi secara positif  sehingga  akan  melahirkan  kualitas  proses  dan  produk pendidikan sesuai yang dicita-citakan.

## Radikalisme
2. Radikalisme secara umum dipahami sebagai suatugerakan sosial  yang  mengarah  pada  hal-hal  yang  negatif.  Setidaknya persepsi itu yang dikonsepkan oleh Lukman Hakim, Wakil Kepala LIPI,  dalam  pengantar  buku Islam  dan  Radikalisme  di  Indonesia . Dari persepsi seperti itu, maka muncul istilah ekstrem, anti Barat, anti Amerika, danteroris. 6
5 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya,1995), hlm. 15.
6 Endang  Turmudzi  dan  Riza  Sihbudi  (ed.), Islam  dan  Radikalisme  di Indonesia (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 24.
Dari  perspektif  bahasa,  sebenarnya  radikal  jauh  berbeda dengan  teroris.  Sebab,  radikal  adalah  proses  secara  sungguh- sungguh untuk melatih keberhasilan atau cita-cita yang dilakukan dengan cara-cara yang positif. Sementara itu, terorisme berasal dari kata teror yang bermakna menakut-nakuti pihak lain. Oleh sebab  itu,  teror  selalu  dilakukan  dengan  cara-cara  negatif  dan menakutkan pihak lain.
Seiring  dengan  dinamika  dan  pola  gerakan  kelompok- kelompok  di  masyarakat,  akhirnya  antara  radikal  dan  teror menjadi  satu  makna,  yaitu  radikal  merupakan  embrio  dari gerakan teror. Jika memiliki polapikir radikal, maka berpeluang besar untuk melahirkan aksi teror. Banyak peristiwa di Indonesia dimana terorisme dan radikal menjadi satu sehingga masyarakat umum tidak usah repot-repot membedakan antara radikalisme dan terorisme.
Akar  atau  sumber  radikalisme  yang  berujung  dengan terorisme  lebih  didominasi  dari  dogma  agama  yang  dipahami secara  sempit  oleh  pemeluknya.  Sebab,  dalam  doktrin  kitab agama,  khususnya  agama  Islam,  secara  tekstualis  dijelaskan tentang  teks  yang  mudah  dipahami  untuk  melahirkan  gerakan radikal yang berujung terorisme. Banyak contoh ayat dalam al- Qur’an yang secara tekstualis berpotensi mengarah pada gerakan radikal, antara lain sebagai berikut.
Pertama , perintah secara tekstual untuk memancung orang kafir  apabila  bertemu.  “Apabila  kamu  bertemu  dengan  orang orang kafir (dimedan perang), maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka  dan  setelah  itu  kamu  boleh  membebaskan  mereka atau  menerima  tebusan  sampai  perang  selesai.  Demikianlah dan  sekiranya  Allah  menghendaki,  niscaya  Dia  membinasakan mereka,  tetapi  Dia  hendak  menguji  kamu  satu  sama  lainnya. Dan, orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia- nyiakan amal mereka.” (Q.S. Muhammad [47]: 4).
Kedua ,  perintah  perang  sampai  tidak  ada  fitnah  di  muka bumi. “Dan, perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 193).
Ketiga , perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman.  “Perangilah  orang-orang  yang  tidak  beriman  kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang  telah  diharamkan  Allah  dan  rasul-Nya,  dan  mereka  yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) yang telah  diberikan  kitab,  hingga  mereka  membayar  jizyah  (pajak) dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Q.S. at- Taubah [9]: 29).
Contoh  ketiga  ayat  tersebut  secara  tekstualis  berpotensi melahirkan    polapikir    radikal  yang  berujung  pada  gerakan terorisme.  Sebab,  seakan-akan  agama  membenarkan  untuk membunuh  orang  kafir  dan  membolehkan  memerangi  orang- orang  yang  dianggap  tidak  beriman  atau  tidak  beragama dengan  benar.  Dapat  dikatakan  bahwa  munculnya  radikalisme disebabakan  oleh  cara  pandang  atau  wawasan  yang  sempit terhadap agama. Pola pikir normatif dan pola pikir hitam putih merupakan faktor dominan lahirnya radikalisme dan terorisme. Sejarah  Islam  mencatat  bahwa  akibat  polapikir  yang  sempit terhadap terminologi kafir, maka seorang ulama besar yang hafal Al-Qur’an,  rajin  shalat  malam,  dan  rajin  puasa  sunah  Senin- Kamis yang bernama Abdurrahman bin Mulzam tega membunuh Sayidina Ali bin Abi Thalib karena Sayidina Ali bin Abi Thalib dianggap kafir atau tidak beragama secara benar hanya gara-gara melakukan perundingan damai dengan Muawiyah.
Radikalisme  dalam  agama  akhirnya  menjalar  ke  aspek pendidikan,  dimana  salah  satu  atau  beberapa  elemen  dalam pendidikan  sering  melakukan  radikalisme  yang  menyebabkan teror atau rasa takut para elemen pendidikan untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Guru kurang maksimal melaksanakan tugasnya sebagai pendidik hanya agara gara  takut  diancam  pihak  pihak  lain  uangg  dianggap  merasa dirugikan. Seorang kepala sekolah kurang optimal menjalankan tugasnya  sebagai  pimpinan  lembaga  pendidikan  karena  takut ditekan  atau  diancam  oleh  atasannya.  Akibatnya  proses
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
pendidikan  dan  proses  kepemimpinan  kurang  sesuai  harapan karena ada intervensi yang bersifat mengancam dari pihak pihak lain diluar pendidikan.

## Bentuk-bentuk Radikalisme dalam Pendidikan
3. Radikalisme  dapat  dikatakan  suatu  faham  atau  cara  fikir yang menjadi landasan untuk melakukan geralan kriminal atau teror meskipun dilihat akar sejarahnya radikalisme bersifat positif. Dalam  dunia  pendidikan  tidak  bisa  terhindar  dari  fenomena fenomena  kekerasan  yang  menjadikan  tujuan  pendidikan gagal  di  raih.  Radikalisme  bisa  muncul  dari  berbagai  elemen dalam  pendidikan.  Secara  umum  fenomena  radikalisme  dalam pendidikan lahir dari guru kepada siswa, dari siswa kepada guru dan juga dari orang tua/masyarakat kepada elemen elemen yang ada di dalam pendidikan.
Berdasarkan catatan Harian Bali Post bahwa Selama tahun 2010-2014  tercatat  gerakan  kekerasan  yang  terjadi  di  lembaga pendidikan sebanyak 21.689.797 ( bali post 14 mei 2015). Bentuk bentuk kekerasan tersebut dialami oleh siswa ataupun guru.
M.  Saekan  Muchith  (2007)  dalam  buku Pembelajaran Kontekstual menjelaskan  bahwa  fenomena  atau  fakta  kekerasan yang dapat dipahami sebagai bentuk radikalisme bisa dilihat dari beberapa kasus antara lain; Di Magelang, siswa SD di tempeleng gurunya hanya gara gara siswa menyela pembicaraan guru yang sedang  memberi  pengumuman  acara  pertunjukan  sulap.  Di Tanjing pinang ada oknum guru olahraga menendang siswanya saat pembelajaran dengan alasan mendidik. Di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan para guru mogok mengajar karena alasan salah satu guru agama di sekolah tersebut di penjara 6 bulan gara gara memukul siswanya. Aksi mogok mengajar dimaksudkan sebagai aksi  protes  agar  oknum  guru  agama  yang  dipenjara/tahan di  bebaskan.
Bentuk  radikalisme  dalam  pendidikan  tidak  semuanya berupa  aksi  kekerasan,  tetapi  juga  dapat  diwujukan  dalam bentuk ucapan dan sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan yang tidak sesuai dengan norma-norma pendidikan. Sikap yang berpotensi  melahirlan  kekerasan  tersebut  berimplikasi  kepada
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
munculnya situasi dan kondisi sekolah yang tidak menyenangkan bagi siswa dalam belajar. Peran atau fungsi sekolah yang memiliki fitrah  membimbing,  mengarahkan  siswa,  tempat  bermain  dan belajar anak anak sekarang sudah berubah atau bergeser menjadi lembaga  yang  menakutkan,  mencemaskan,  menegangkan, bahkan  menyiksa  lahir  dan  batin  para  siswa.  Mengapa demikian?  Karena  orientasi  pendidikan  sudah  berkurang  yang awalnya sebagai bagian datinproses penyadaran menjadi proses pemaksaan dalam mengetahui, memahami dan mengembangkan ilmu  pengetahuan.
Perubahan situasi dan lingkungan serta suasana pendidikan yang  melahirkan  perubahan  orientasi  tersebut  bukanlah  tanpa sebab. Justru perubahan atau pergeseran itu merupakan akibat dari  perkembangan  atau  dinamika  budaya  yang  menerpa masyarakat.  Artinya  masing  masing  elemen  dalam  pendidikan tidak mampu mengambil nilai nilai positif atau manfaat akinat perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  kebudayaan. Mayoritas  masyarakat  justru  mengambil  makna  negatif  dari perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Misalnya, geralan reformasi yang tujuannya sangat mulia untuk menegakkan aturan dan keadilan malah menjadi ajang saling  “pembantaian”  sosial.  Transparansi  yang  dimaksudkan untuk  sarana  pertanggung  jawaban  tugas  dan  perannya  malah berubah menjadi ajang mencari cari kesalahan orang lain yang akhirnya menyengsarakan pihak pihak tertentu. Sikap humanis atau memanusiaan orang lain yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya saling menghargai dan menghormati malah berubah menjadi  realitas  saling  menyepelekan  yang  berujung  tidak  ada kepatuhan satu dengan lainnya.
Etika dan sopan santun yang seharusnya dijunjung tinggi semua pihak, tetapi di lembaga pendidikan seperti sekolah seakan akan tidak ada lagi saling hormat antar guru, antara siswa kepada guru  dan  antara  guru  dengan  pimpinan.  Siswa  instan,  sekolah serba mudah, cepat dan meraih hasil yang memuaskan. Guru juga selalu mengharap pekerjaan yang serba mudah sehingga terkesan tidak mau repot dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai
pendidik. Orang tua yang seharusnya mendukung penuh proses pendidikan  dan  pembelajaran  anaknya  disekolah  juga  terkesan kurang perhatian atau kurang mendukung sehingga seolah olah sekolah dibiarkan menjalankan tugas tugas pendidikan.
Berbagai  fenomena  budaya  yang  cenderung  negatif tersebut, secara pelan pelan melahirkan kebiasaan yeng berakibat tidak atau kurang menghargai profesi dalam pendidikan. Guru dan sekolah sebagai lembaga lembaga pendidikan sangat mudah di lecehkan oleh siswa dan orangtua siswa atau masyarakat. Tidak sedikit siswa yang dengan mudah secara langsung maupun tidak langsung melakukan ancaman kepada gurunya yang notabenenya telah mendidik dan mengajar mereka jika sewaktu waktu siswa mengalami  perlakuan  yang  kurang  mengenekkan.  Orang  tua siswa  atau  masyarakat  begitu  mudah  dan  cepat  menyalahkan guru atau pihak sekolah jika mendapatkan anaknya memperoleh perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak guru atau sekolah. Atas nama hukum dan keadilan siswa ataupun orangtua siswa selalu menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam proses pendidikan dan pembelajaran.  Apa implikasi dari fenoemana tersebut? Diakui atau tidak, guru dan pihak  sekolah  akan  berfikir  panjang  ketika  akan  melakukan pembinaan kepada siswanya meskipun siswa ya diketahui akan “nakal”  atau  “ndableg”  atau  kurang  memiliki  motivasi  dalam belajar.  Dengan  kata  lain  guru  sering  kali  menerima  ancaman hukum pidana umum jika dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan pihak siswa atau orang tua.
Undang undang nomor 14 tahun 2005 pasal 39 ayat 1-5 secara jelas dan eksplisit bahwa guru minimal memperoleh toga macam perlindungan yaitu perlindungan hukum, perlindungan profesi  dan  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja. Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  dari  segala  macam ancaman tindak kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Perlindungan profesi adalah perlindungan dari perilaku pihak lain yang tidak sesuai peraturan perundang undangan yang terkait dengan menjalankan tugas profesi, misalnya pemutusan
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
hubungan kerja, pemberian  imbalan atau penghargaan yang tidak wajar,  pembatasan  dapam  penyampaan  pandangan,  pelecehan profesi  dan  sehala  bentuk  pelarangan  yang  menghambat  guru mengembangkan  karir  profesinya.  Perlindungan  keselamatan dan kesehatan kerja adalah perlindungan dari berbagai bentuk gangguan keamanan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.
Aturan  yang  sudah  sangat  jelas  atau  terang  benderang sampai sekarang belum bisa dilaksanakan secara optimal. Para guru masih diposisikan lemah terutama pada saat menjalankan tugas profesinya. Karena sikap dan perilaku guru saat menjalankan tugas  profesinya  tidak  diselesaikan  menggunakan  aturan  etika profesi tetapi langsung diselesaikan menggunakan aturan hukum peradilan  pidana  umum.  Inilah  sumber  sekaligus  bentuk  dati lahirnya radikalisme dapam dunia pendidikan.

## Mengeliminir Radikalisme
4. Radikalisme bisa menimpa siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Tidak peduli anak anak, remaja, orang dewasa, tidak pandang mereka miskin atau kaya, tidak pandang mereka kelompok elit ataupun  rakyat  jelata.  Radikalisme  lebih  banyak  disebabkan oleh adanya faham atau pemikiran yang sempit terhadap suatu fenomena.  Oleh  sebab  itu  radikalisme  alan  bisa  ditelan  atau dieliminir bahkan dihilangkan hatus diawali dati pembinaan atau bimbingan cara pandang atau cara fikir terhadap suatu fenomena. Nur Syam (2009) dalam buku Tantangan Multikulturalisme Indonesia memiliki analisis yang cukup menarik bahwa untuk melahiroan cara pandang yang tepat perlu belajar dari ideologi ahlussumah wal jamaah atau NU yang dicirikan dengan empat  hal;
Pertama, tawasuth (moderat).  Doktrin  ini  mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk melaksanakan suatu aktivitas  tetapi  sebebas  apapun  manusia  masih  dibatasi  oleh kehendak  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa.  Artinya  dapam  meraih keuksesan,  manusia  wajib  ihtiyar  secara  optimal  tetapi  jangan lupa bahwa Allah swt juga ikut menentukan keberhasilan. Setelah berusaha manusia wajib berdoa dan pasrah kepada Allah swt.
Kedua, tawazun ( keseimbangan). Doktrin ini mengajarkan bahwa  manusia  dalam  memandang  suatu  realitas  tidak  boleh
bersifat  ektrem  baik  kekiri  atupun  ke  kanan.  Artinya  manusia yang bauk tidak terlalu berlebihan pada saat senang atau benci kepada  sesuatu.  Hal  ini  didasarkan  asumsi  bahwa  sebaik  baik menurut pandangan manusia belum tentu baik menurut Allah swt,  sebaliknya  sejelek  jelek  dalam  pandangan  manusia  juga belum tentu jelek menurut Allah swt.
Ketiga, i’tidal (keadilan).  Doktrin  ini  mengajarkan  bahwa diantara sesama manusia harus saling memebrikan kepercayaan dan kepercayaan yang dibangun harus memberikan persn secara proporsional.  Dunia  akan  cepat  hancur  jika  masing  masong elemen  tidak  memiliki  kesadaran  untuk  melaksanakan  peran masing masing secara proporsional.
Keempat, tatharruf (universsalisme). Doktrin ini mengajarkan Setiap  manusia agar lebih mengedepankan pemahaman islam yang  bersifat  universal  (global).  Kebenaran  Islam  dilihat  dari norma norma yang bersifat umum seperti keadilan, kemanusiaan, keselamatan dan kesejahteraan.
Langkah berikutnya yang bisa dilakukan untuk mengeliminir atau membendung gerakan radikalisme dalam pendidikan adalah dengan cara memerkuat pola jaringan kerjasama internal sekolah dan jaringan eksternal antara sekolah dengan masyarakat  dan orang tua siswa. Kerjasama internal adalah kerjasama yang rapi dan kompak antara pimpinan kepada guru, antar sesama guru dalam menghadapi, memahami dan menyelesaikanersoapan siswa. Lengkah langkah yang dilakukan antara guru satu dengan lainnya, antara pimpinan satu dengan yang lain harus singkron sehingga tidak muncul kesan berbeda beda dalam melihat persoalan siswa. Kerjasama  antar  sekolah  dengan  masyarakat  dan  orang  tua adalah pola koordinasi secara rutin dan sistematis jika terdapat persoalan yang muncul. Kerjasama dilakukan sesuai dengan jenis problem dan kepentingan yang ada, dan kerjasama tidak hanya dilakukan dalam konteks memberikan solusi atas persoalan yang muncul tetapi juga harus dilakukan dengan tujuan antisipasi atau pencegahan mumculnya persoalan dalam pendidikan.
Ada  kesan  sekolah  atau  pendidikan  dipinggirkan  dalam artian  jika  ada  persoalan  yang  muncul,  semua  sebab  musabab
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
dianggap  hanya  dari  kelemahan  elemen  elemen  yang  ada  di sekolah.  Akibatnya  semua  elemen  menumpakan  penyelesaian persoalan seakan akan menjadi tugas dan tanggung jawab sekolah. Sekolah  atau  lembaga  pendidikan  merupakan  open  system yaitu suatu sistem tata organisasi yang sangat terbuka sehingga sangat  mudah  dipengaruhi  oleh  pihak  pihak  luar.  Artinya  apa yang terjadi di dalam sekolah atau lembaga pendidikan terdapat faktor dominan dari pihak luar pendidikan. Oleh sebab itu dalam penyelesaiannya juga harus bersifat utuh dan komprehensif.
Secara  tehnis  regulatif,  untuk  mengeliminir  lebih meningkatnya  gerakan  radikalisme  dalam  pendidikan  dapat dilakukan  dengan  caravmengoptimalkan  atau  melaksanakan secara  sungguh  sungguh  amanah  undang  undang  nomor 14  tahun  2005  tentang  guru  dan  dosen  khususnya  pasal tentang  perlindungan.  Sebagai  salah  satu  profesi,  guru  dalam menjalankan  tugasnya  harus  diberikan  tiga  jenis  perlindungan seperti yang tercantum dalam pasal 39 ayat 1-5 sehingga guru dalam  menjalankan  tugasnya  merasa  nyaman  dan  aman.  Jika pasal tersebut diberlakukan maka pihak pihak lain tidak bisa serta merta melakukan penyelesaian melalui peradilan pidana umum. Apa  bila  guru  melakukan  hal  hal  yang  dianggap  kurang  tepat dalam  waktu  menjalankan  tugas  profesi  atau  di  dalam  proses pembelajaran  dan  pendidikan  maka  harus  diselesaikan  melalui undang undang profesi yang ditegakkan oleh dewan kehormatan etika profesi.

## Simpulan
C. Radikalisme dalam pendidikan memiliki potensi ancaman yang sangat berbahasa dalam mewujudkan kelangsungan kualitas pendidikan. Radikalisme bisa muncul kapan saja, dari mana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Oleh sebab itu radikalsime perlu  di  sikapi  secara  utuh  dan  komprehensif  yang  meliputi berbagai aspek melakukan sinergi secara rapi dan tepat.
Radikalisme menyangkut persoalan cara pikir, kepribadian dan  sikap  perilaku,  oleh  sebab  itu  cara  untuk  mengeliminir munculnya radikalisme dimulai dari pemahaman yang kontekstual
dalam melihat fenomena yang ada di dapam kehidupan sosial. Cara pikir  dan  kepribadian  tawazun,  moderat  dan  mengedepankan kebenaran  universal  adalah  langkah  pertama  dan  utama  untuk mengeleminir gerakan radikalisme.
Langkah teknis lainnya berbagai elemen pendidikan yang berwewenang harus segera melakukan langkah langkah strategis dan teknis untuk menyusun peraturan tentang perlindungan guru, agar guru tidak mudah memperoleh perlakuan yang dikriminatif, ancaman dari pihak manapun. Dengan pemberlakuan peraturan perlindungannmaka guru dapam menjalankan tugasnya juga tidak akan sewenang wenang kepada siapapun terutama kepada Peserta didik. Pemberlakuan peraturan pemberlakuan perlindungan guru harus diimbangi dengan kerjasama intensis, utuh dan menyeluruh dari  berbagai  pihak  sehingga  dalam  realitasmya  benar  benar sesuai harapan yaitu menangkal atau menghilangkan radikalisme dalam pendidikan.
ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

## DAFTAR PUSTAKA
Bahrudin,  Ahmad, Pendidikan  Alternatif   Qaryah  Thoyyibah , Yogyakarta: LKiS, 2007.
Muchith,  M.  Saekan, Ilmu  Pendidikan  Islam ,  Kudus:  STAIN Kudus Press, 2007.
______, Pembelajaran Kontekstual , Semarang: Rasail,  2008.
______, Pendidikan Tanpa Kenyataan , Semarang: Unnes Press, 2008.
Prihantoro,  Agung, Politik  Pendidikan  kebudayaan,  Kekuasaan dan  Pembebasan,  REaD ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
1999.
Purwanto,  M.  Ngalim, Ilmu  Pendidikan  Teoritis  dan  Praktis , Bandung: Rosdakarya, 1995.
Suparno, Paul, Teori Perkembangan Kognitif  Jean Piaget , Yogyakarta: Kanisius, 2001.
Syam,  Nur, Tangangan  Multikulturalisme  Indonesia ,  Yoyakarta: kanisius, 2009.
Turmudzi, Endang dan Riza Sihbudi (ed)., Islam dan Radikalisme Di Indonesia , Jakarta: LIPI Press, 2005.