## Urgensi Nasionalisasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

## Rifki Putra Kapindo
Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: rifkiputra.kapindo@yahoo.com

## Abstrak
Setiap perusahaan yang menjalankan bisnisnya memerlukan suntikan dana segar yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Dalam kerangka perekonomian Indonesia, Pemerintah telah menyediakan suatu lembaga keuangan yaitu Perbankan, baik Bank Umum maupun Bank Umum Syariah. Konsekuensinya, sebagai peminjam dana bank juga sering dirugikan oleh debitur-debiturnya yang tidak bisa melunasi utang-utangnya. Atas dasar tersebut, maka perbankan bertindak selaku kreditor terhadap berbagai perusahaan peminjam dana kemanakah mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Sampai saat ini segala perkara kepailitan diselesaikan di Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 300 yang menekankan pengadilan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Pengadilan Umum. Namun seiring banyaknya pertumbuhan perusahaan biasa maupun perusahaan yang berperan sebagi lembaga keuangan baik bank maupun non- bank, pemerintah seharusnya merespon dengan menyediakan pengadillan khusus untuk menyelesaikan perkara perniagaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan syariah. Dengan demikian perlu kiranya Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkungan Pengadilan Agama dibuat demi memenuhi kepastian hukum, kebermanfaatan serta unsur keadilan bagi badan hukum perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip syariah.
Kata Kunci: lembaga penyelesaian sengketa, ekonomi syariah, kepailitan syariah.
Rifki Putra Kapindo: Urgensi Nasionalisasi Lembaga...
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
84

## A. Pendahuluan
Sebuah perusahaan baik itu perusahaan kecil maupun besar, dalam melaksanakan segala aktifitasnya sangatlah memerlukan dana. Perusahaan tanpa dana akan lumpuh dan tidak dapat melakukan kegiatannya. Pada mulanya dana perusahaan didapat dari para pendiri peusahaan tersebut, namun dalam upaya pengembangannya perusahaan mencari dana tambahan yang lain dengan cara melakukan peminjaman. Dalam upaya peinjam-meminjam dana, negara kita telah menyediakan lembaganya yaitu bank. 1 Selain berfungsi sebagai lembaga penyedia dana, perbankan juga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (Financial Intermediary). Bank menjadi lembaga perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of founds) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (lack of founds). 2 Sehingga perbankan di Indonesia memiliki peran sebagai agen pembangunan (agent of development). Perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 3
Melihat begitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan peminjaman ke bank, membuat bank berlaku sebagai kreditor bagi berbagai perusahaan. Dengan demikian ketika perusahaan-perusahaan tadi tidak lagi dapat membayar utang- utangnya, perbankan selaku kreditor dapat memailitkan perusahaan teersebut. Permasalahannya muncul ketika perusahaan yang beroprasi dengan prinsip syariah yang tidak dapat membayar utangnya, kemana kemudian para kreditor dapat mengajukan permohonan pailitnya?
1 Pratiwi Natalia Harentaon Nainggolan, Aspek Hukum Pailit dan Likuidasi ditinjau dari Otoritas Pengawas Perbankan (Studi Kasus Putusan PN. Niaga Jakarta Pusat), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan Februari 2009., hlm 1.
2 Muhammad Djumaha, Hukum Perbankan di Indonesia : Perkembangan dan Pembentukan, (Jakarta: Rajawali 1993), hlm 67.
3 Tujuan Perbankan dalam Pasal 4 Undang-undang N. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-undang N0. 10 Tahun 1998.
Rifki Putra Kapindo: Urgensi Nasionalisasi Lembaga...
Dalam Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK- PKPU), yang dimaksud dengan pengadilan ditegaskan bahwa lembaga yang berhak menyelesaikan perkara kepailitan tercantum dalam Pasal 1 ayat (7) yaitu Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Dalam Pasal lain yaitu Pasal 300 ayat (1):
“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”.
Berdasarkan Pasal-pasal tersebut secara teoritis mengisyaratkan bahwa perkara kepailitan dan perkara lain yang muncul dari kepailitan atau perniagaan lainnya merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga.
Namun di sisi lain, segala yang dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah merupakan kegitan “Ekonomi Syariah”. Dan segala perkara yang muncul dari kegiatan ekonomi syariah secara teoritis menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini dapat di lihat pada Pasal 49 Undang-undang No. 3 Taun 2006 tentang Peradilan Agama . Berdasarkan pertentangan kedua lembaga peradilan tersebut, maka terjadi contraddiction interminis dalam kewenangan absolut penyelesaian kepailitan perusahaan syariah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu, “Lembaga apakah yang berhak menyelesaikan perkara kepailitan terhadap Perusahaan syariah ?”.
B. Kedudukan Pengadilan Niaga dan Kewenangannya dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Pailit merupakan suatu keadaan di mana seorang debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utangnya kepda parra kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
86
kondisi keuangan (Financial Distress). 4 Namun demikian, memailitkan suatu perbankan tidak semudah memailitkan perusahaan biasa seperti tertera pada Pasal 2 ayat (1), Undang- undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Kemudian permasalahannya adalah ketikan salah satu perusahaan syariah dianggap tidak dapat membayar utang- utaungnya, maka kemanakan harus diajukan permohonan pailitnya?. Pengadilan Niaga bukanlah merupakan tambahan pengadilan baru, pengadilan niaga merupakan bagian atau berada dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 8 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu, “di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang”. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut adalah “yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan” ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum, misalnya Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi”, dan salah satunya adalah Pengadilan Niaga. 5
Pembentukan pengadilan niaga sebagai lembaga yang memeriksa perkara-perkaara kepailitan, didasarkan atas perrtimbangan kecepatan dan efektivitas. Perkara kepailitan dalam UUK-PKPU ditentukan jangka waktu penyelesaiannya di tingkat pengadilan niaga, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang bereberatan adalah langsung pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung tanpa adanya upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan demikian perkara kepailitan akan lebih cepat diselesaikan dibandingkan dengan perkara biasa di pengadilan negeri. 6
4 M.Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 1.
5 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan (Memahami Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan), (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009),  hlm 140.
6 Ibid. Hlm 141.
Sehingga secara normatif kewenangan absolut dari pengadilan niaga ialah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 7 Hal ini di perjelas juga dalam Pasal 300 ayat (1)  UUK-PKPU, bahwa permohonan peryataan pailit dan PKPU diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan niaga. Dengan adanya ketentuan Pasal tersebut seakan semakin memberikan pengertian, bahwa setiap perkara kepailitan dan PKPU yang diajukan setelah berlakunya Undang-undang No 37 Tahun 2004 hanya dapat diajukan kepada pengadilan niaga. 8 Selain ketentuan-ketentuan yang tertera dalam UUK-PKPU, kewenangan absolut pangadilan niaga atas perkara kepailitan diperkuat juga oleh Yurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung perkara No.013PK/N/1999 tanggal 2 Agustus 1999 berkenaan dengan perkara Peninjauan Kembali perkata kepailitan antara PT Putra Putri Fortuna dan kawan, sebagai para pemohon PK melawan PT Environmental Network Indonesia (PT Enindo) dan kawan, sebagai termohon PK. Permasalahan ini terkait boleh atau tidaknya badan Arbitrase dalam meyelesaikan perkara kepalitan. 9
Dalam pertimbangan hukumnya, para hakim berpendapat bahwa “walaupun Arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari calusula arbitrase. Yurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberikan kewenangan kepada Arbitrase untuk menyelesaikan perkara yang muncul darri perjanjian, berdasarkan asas Pacta Sunt Servenda (1338 KUH Perdata). Namun demikian pada pertimbangan hukum selanjutnya hakim menyatakan bahwa, akan tetapi kewenangan absolut tersebut dalam kedudukannya sebagai  exctra judicial tidak dapat megngesampingkan kewenangan pengadilan niaga (exctra ordinary) yang secara khusus diberikan wewenangnya untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau perilit. 10 Dalam UUK-PKPU yang terbaru juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa kepailitan terhadap kontrak yang berklausul arbitrase yaitu “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat
7 M.Hadi Shubhan, Op. Cit. hlm 103.
8 Sutan Remy Sjahdeini. Op. Cit. hlm 142.
9 Ibid. Hlm 143 10 Ibid.
Rifki Putra Kapindo: Urgensi Nasionalisasi Lembaga...
88
perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini”. 11
Selain pendapat itu, dapat pula menjadi pertimbangan penyelesaian konflik antara peradilan niaga atau badan arbitrase, yaitu melalui asas berlakunya peraturan perundang- undangan di Indonesia. Kewenangan penyelesaian sengketa tentu harus mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto 12 memperkenalkan enam asas peraturan perundang-undangan. Adapun salah satu asas tersebut adalah, Undang-unang yang dibuat oleh lembaga yang lebih tinggi mempunyai kewenangan dan kedudukan yang lebih tinggi pula. Penyelesaian sengketa kepailitan yang dianjurkan oleh undang-unang yaitu badan pengadilan.
UUK-PKPU pengaturan mengenai pengadilan niaga dumasukkan ke dalam bab V “ketentuan lain-lain” mulai Pasal 299-302 dan juga menyebar di berbagai Pasal lainnya serta penyebutannya cukup dengan kata “pengadilan”, hal ini dengan merujuk pada ketentua Pasal 1 angka (7) yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan niaga. 13 Sedangkan penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase biasanya mucul dalam kontrak yang dibuat antara debitor dan kreditor, sehingga berdasarkan asas tersebut, pemberian kewenangan yang diberikan Undang- undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan demikian tepat kiranya penyelesaian sengketa kepailitan diselesaikan dalam pengadilan niaga.
Berdasarkan penjelasan tersebut, seakan semakin memberikan kepastian hukum bahwa perkara kepailitan adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga. Sehingga pengadilan lain dan bahkan badan penyelesaian sengketa yang sifatnya non- litigasi tidak berhak untuk menyelesaikan perkara kepailitan.
11 Pasal 303 UUK-PKPU.
12 Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekamto, dalam Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana 2009), hlm 116.
13 Ibid., hlm 114.
Rifki Putra Kapindo: Urgensi Nasionalisasi Lembaga...

## C. Kedudukan Peradilan Agama dan Kewenangannya dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan
Dalam Psal 2 jo Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan dalam perkara tertentu antara yang beraga islam yang salah satu perkaranya adalah mengenai ekonomi syariah. 14 Penambahan kewenangan Peradilan Agama khususnya dalam Pasal 49 huruf (i) menegaskan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. 15 Dari ketentuan Pasal tersebut, perusahaan syariah secara normatif tunduk dengan ketentuan Pasal tersebut karena dua alasan. Pertama, pengertian dari ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah dan perusahaan syariah sudah pasti tunduk dan menerapkan oprasionalnya berdasarkan hukum syariah. Kedua, ketentuan yang dapat diselesaikan adalah perkara orang yang beragama islam, dalam penjelasan Pasal 49 dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam, perusahaan syariah merupakan badan hukum yang secara suka rela tunduk pada hukum islam. Sehingga segala perkaran yang  mucul  dari  kegiatan  yang dilakukan oleh perusahaan syariah adalah kewenangan absolut dari Peradilan Agama untuk menyelesaikannya pada tingkat peradilan pertama.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mucul permasalahan mengenai ruang lingkup peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Pertama mengenai ketentuan “antar orang (orang atau badan hukum) yang beragam islam”. Menurut hemat penulis, perkara kepailitan untuk Perusahaan, pemohonnya adalah orang atau badan hukum biasa (kreditor). Asas personalitas keislaman yang menjadi asas dalam
14 Dadan Muttaqin dan Fakhruddin Cikmas, penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm 86.
15 Ibid., hlm 94.
90
penyelesaian perkara dalam peradilan agama. Namun yang menjadi tekanan dalam asas ini adalah prinsip yang digunakan seorang termohon, apakah menggunakan prinsip bisnis pada umumnya, atau tunduk pada ketentuan-ketentuan ekoomi syariah, sehingga perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip syariah telah memenuhi syarat personalitas keislaman untuk dapat diselesaikan perkaranya di Pengadilan Agama.
Selain ketentuan dalam Undang-undang peradilan agama dan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penyelesaian pekara ekonomi syariah tidak dapat diselesaikan di peradilan umum maupun peradilan-peradilan khusus di bawah naungan peradilan umum. Putusan ini menegaskan bahwa  kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perusahaan syariah adalah kewenangan absolut dari peradilan agama dan tidak dapat diselesaikan dalam peradilan lain, karena akan bertentangan dengan yuridisdiksi absolut. 16
Putusan MK yang menguatkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk kepailitan seakan menjawab pembicaraan mengenai bisa atau tidaknya Hukum Islam di berlakukan secara penuh di Indonesia. Mengedepankan Pengadilan Agama meruakan penerapan teori receptio in complexu sehingga apa yang dikatakan dalam buku Calestia Managemen yang menyatakan ketidak tertulisan Hukum Islam lama-kelamaan menjadi hilang. 17
Putusan MK tersebut menjelaskan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d yaitu “penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum”. Maka berdasarkan putusan MK ini, dapat digunakan sebagai alasan bahwa pengadilan niaga tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaiakan perkara pailit ekonomi syariah yang merupakan kategori perkara ekonomi syariah. Berdasarkan alasan-alasan
16 Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, hlm 42. Pendapat dari Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva.
17 A. Riawan Amin, Calestial Managemen, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bank Muamalat, 2004), hlm 141. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pengundangan Undang-undangn 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengisyaratkan bahwa pelunya pengakuan Hukum Islam secara tertulis.
Rifki Putra Kapindo: Urgensi Nasionalisasi Lembaga...
tersebut maka secara teoritis penyelesaian perkara kepailitan perusahaan syariah merupakan yurisdiksi absolut dari peradilan agama.

## D. Terobosan Baru dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Perusahaan syariah
Berdasarkan penjelasan di atas maka jelas terjadi contradictio interminis dalam kewenangan penyelesaian perkara kepailitan perusahaan syariah. Tarik menarik kewenangan terjadi antara pengadilan niaga yang secara khusus memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara kepailitan yang berada dalam lingkungan peradilan umum dengan peradilan agama yang berwenang menyelesaikan perkara yang mucul dari perkara ekonomi syariah.
Dr. Syamsudin Manan Sinaga, Sh., MH. 18 Berpendapat bahwa berrdaasarkan Pasa 3 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan ketentuan tersebut juga tidak dirubah pada perubahan kedua Undang-undang peradilan agama yantiu No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dapat dibentuk pengkhususan peradilan yang diatur melalui Undang-undang. Bahwa artinya pada peradilan agama dapat didiraikan pengadilan khusus yakni pengadilan niaga berdasarkan undang-undang seperti halnya pengadilan niaga yang ada pada lingkungan pengadilan umum, yang akan disi para hakim dan penitera yang memiliki keahlian khusus di bidang ekonomi syariah. Selain dapat menyelesaikan perkara kepailitan dan PKPU pengadilan niaga dibawah peradilan agama juga memiliki kewenangan yang sama dengan pengadilan niaga dibawah pengadilan umum yaitu untuk menyelesaikan semua perkara dibidang perniagaan yang termasuk pada perkara ekonomi syariah, 19 pembentukan pengadilan niaga di bawah peradilan agama juga memberikan kepastian bahwa hukum ekonomi syariah mulai berjalan di
18 Dr. Syamsudin Manan Sinaga, Sh., MH. Adalah Direktur Perdata, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dosen pengajar s2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
19 Syamsudin Manan Sinaga, Arbitrase dan kepailitan dalam Sistem Ekonomi Syariah, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, (Semarang: 2006), hlm 180.
92
Indonesia setelah sekian lama dipijakkan dengan pemberian kewenangan ekonomi syariah ke peradilan agama.
Dengan dibentuknya peradilan niaga dibawah peradilan agama, maka semua perkara ekonomi syariah nantinya akan didelegasikan ke peradilan niaga, namun sebelum peradilan niaga terbentuk maka penyelesaiaannya dapat dilakukan oleh peradilan agama termasuk perkara kepailitan. Syarat mengajukan upaya kepailitan pada pengadilan agama atau nantinya akan di mohonkan ke pengadilan niaga di bawah pengadilan agama sama seperti yang diatur dalam UUK-PKPU. Ketika terpenuhinya syarat permohonan kepailitan maka baik perseorangan maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan agama. Pengadilan agama dalam hal ini tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada peraturan yang mengaturnya termasuk perkara kepailitan dari perusahaa- perusahaan yang berbisnis dengan prinsip-prinsip syariah dan lembaga keuangan syariah. 20
Selain itu, dengan dibentuknya pengadilan niaga di bawah lingkungan peradilan agama, maka berwenang pula untuk melakukan penyelesaian sengketa derivatif kepailitan, seperti actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan dan lain sebagainya. 21 Hal ini disebabkan pada perkembangan perusahaan yang bergerak dibindag syariah, baik perusahaan biasa maupun perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan keuangan. Hal ini didasari oleh pemberlakuan prinsip syariah sebagai landasan pacu sistem alternatif kontemporer perrusahaan-perusahaan di Indonesia, 22 Maka dalam hal ini pemerintah harus segera merespon perkembangan perusahaan syariah dengan membentuk pengadilan niaga di bawah lingkungan peradilan agama sebagai lembaga litigasi penyelesaian sengketanya.
Perlunya pembentukan peradilan niaga di bawah peradilan agama secara tujuan hukum akan memberikan kepastian, kebermanfaatan dan keadilan seperti yang dikonsep oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum, menyangkut pelaksanaan hukum
20 Syamsudin Manan Sinaga, Loc.  Cit.
21 Ibid., hlm 181.
22 Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Cetakan Pertama, (Jakarta: Granata Publishing, 2010), hlm 111.
Rifki Putra Kapindo: Urgensi Nasionalisasi Lembaga...
sebagaimana bunyi hukum itu dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum menjadi suatu perlindungan bagi para yustiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum bertujuan untuk meciptakan ketertiban masyarakat. 23
Penerapan dari teori receptio in complexu yang dipaparkan Van Den Berg yang mengarah pada pemberlakuan hukum selaras dan harmonis dengan agama yang diimaninya. 24 Negara Indonesia yang meyoritas agama yang dianut adalah Islam secara perlahan mulai mengeksistensikan Hukum Islam, salah satunya dibidang ekonomi syariah dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Upaya penertiban dalam penyelesaian sengketa perusahaan syariah di bawah peradilan agama secara kepastian hukum setidaknya sudah diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 25
Selanjutnya adalah kemanfaatan, penegakan suatu hukum atau peraturan haruslah memberikan manfaat dan kegunaan dalam masyarakat. Jangan sampai justru karena penegakan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat atau menyebabkan kerugian bagi masyarakat. 26
Pembentukan peradilan niaga dibawah peradilan agama, memberikan banyak manfaat terutama bagi pihak yang bersengketa yang mendapatkan kepastian bahwa sengketanya tetap diselesaikan dengan menggunakn prinsip-prinsip Hukum Islam. Walaupun pada awalnya pemberiah wewenang penyelesaian perkara perusahaan syariah kepada peradilan agama bukanlah dibuat dengan tujuan untuk melindungi hukum materiil Islam, namun secara umum ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak bertentangan dengan Islam. 27 Hal ini
23 Bernard Nainggolan, Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan, Cetakan Pertama (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm 89.
24 Hasbi Hasan, op.cit., hlm 81-82.
25 Zubair Hasan, Undang-undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm 225-227.
26 Bernard Nainggolan, Loc. cit.
27 Abdul Ghofur Anshori,Penyelesaian sengketa Perbanakan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008), Cetakan Pertama, (Yogayakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm 113.
Rifki Putra Kapindo: Urgensi Nasionalisasi Lembaga...
94
disebabkan pada fakta yang menunjukkan belum terjadinya penyelesaian sengketa secara Hukum Islam dalam perkara ekonomi syariah termasuk kepailitan. Para pihak cenderung memedomani ketentuan-ketentuan hukum kepailitan secara umum dikarenakan belum ada kejelasan lembaga penyelesaian sengketa kepailitan syariah yang memberlakukan Hukum Islam dalam penyelesaian sengketanya. 28
Maka dari itu guna mengimplementasikan the greatest happiness of the greatest number yaitu kebermanfaatan merupakan jaminan bahwa kebahagiaan atau kebermanfaatan terbesar bagi manusia dalam jumlah banyak. 29 Penggunaan prinsip syariah dalam penyelesaian perkara kepailitan perusahaan syariah di Indonesia menurut hemat penulis akan melahirkan kemanfaatan dalam jumlah banyak.
Namun yang harus diperhatikan dalam pengertian prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ini adalah tidak hanya terpaku pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam kitab- kitab fiqih. Prinsip syariah secara umum juga dapat diartikan lebih dari itu, yaitu kesesuaian terhadap ketentuan hukum positif yang dibuat oleh negara, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 30
Faktor penentu selanjutnya adalah faktor keadilan, yaitu sesuatu yang sangat didambakan dari penegakan hukum. Namun yang harus disadari adalah keadilan merupakan hal yang bersifat subyektif, tidak sama dengan semua orang, tetapi bagaimanapun, penegakan hukum harus memperhatiakn keadilan. 31 Sehingga untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkret, kita harus menengok pada segi kebermanfaatan suatu kebijakan. 32
Dari penjelasan tersebut, maka nilai keadilan yang sesungguhnya termuat pada sejauh mana kebijakan atau
28 Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum perbankan Indonesia, Cetakan pertama (Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 1999), hlm 134.
29 Sudikno Mortokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm 80.
30 Abdul Ghofur Anshori, op.cit., hlm 116-117.
31 Bernard Nainggolan, Loc. Cit
32 Bernad L Tanya, et al., Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,  Cetakan Keempat (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm118.
Rifki Putra Kapindo: Urgensi Nasionalisasi Lembaga...
peraturan itu memberikan manfaat. Kemanfaatan dari pendirian pengadilan niaga untuk menyelesaiakan perkara ekonomi syariah didasari pada pertimbangan dibawah ini: 33
a. Pengadilan agama memiliki sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syariah. Sedangkan, para aparat hukum di pengadilan umum berlum menguasai permasalahan syariah.
b. Belum adanya hukum materiil yang khusus mengatur mengenai bisnis syariah yang dapat menjadi patokan para hakim di pengadilan umum untuk menyelesaikan perkara.
c. Pemberian kewenangan ekonomi syariah dalam pengadilan agama, yang nantinya akan diturunkan kewenangannya ke pengadilan niaga di bawah pengadilan agama merupakan momentum yang baik demi perkembangan Hukum Islam untuk mendapatkan kedudukan yang lebih kuat.
d. Mendapatkan dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu muslim yang saat ini sedang mempunyai semangat tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agamanya.

## E. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan baik kecil maupun perusahaan besar membutuhkan pinjaman dana untuk menjalankan oprasionalnya. Atas dasar itu pula tidak dapat dipungkiri bahwa ketika perusahaan syariah tidak dapat membayar utang- utangnya maka dapat pula diajukan permohonan pailit atas perusahaan syariah tersebut.
Lembaga penyelesaian sengketa yang pantas untuk menyelesaikannya adalah lembaga pengadilan niaga yang berada di bawah pengadilan agama. Bila ditinjau dari tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum, kebermanfaatan dan keadilan. Secara kepastian hukum, penyelesaian sengketa apapun mengenai perusahaan syariah termasuk kepailitan harus diselesaikan dalam lingkungan peradilan agama telah di atur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kebenmanfaatan, jelas memberikan manfaat kepada para pihak karena penyelesaiannya diselenggarakan dengan prinsip-prinsip syariah. Unsur keadilan
33 Abdul Ghofur Anshori, op.cit., hlm 98.
Rifki Putra Kapindo: Urgensi Nasionalisasi Lembaga...
96
dapat dilihat dari sebesar mana kemanfaatan yang diberikannya, berdasarkan hal tersebut maka adil kiranya ketika penyelesaian sengketa perusahaan syariah harus diselesaikan dalam pengadilan niaga di bawah lingkungan pengadilan agama. Upaya pembentukan pengadilan niaga di bawah pengadilan agama ini juga tentu akan mendapatkan banya dorongan dari masyarakat Indonesai yang mayoritas beragama Islam sebagai upaya nasionalisasi Hukum Islam dalam bidang ekonomi syariah.
2. Saran
a. Pemerintah harus segera melakukan revisi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan menambahkan pasal mengenai pembentukan peradilan niaga di bawah peradilan agama.
b. Membentuk peraturan pelaksana mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang didelegasikan ke peradilan niaga di bawah lingkungan peradilan agama. Namun sebelum peradilan niaga terbentuk penyelesaiannya diselesaikan di peradilan agama.

## Daftar Pustaka
Amin, A. Riawan, Calestial Managemen. Cetakan Pertama. Jakarta: Bank Muamalat. 2004.
Anshori, Abdul Ghofur, Penyelesaian sengketa Perbanakan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008). Cetakan Pertama. Yogayakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
Djumaha, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia:Perkembangan dan Pembentukan. Jakarta: Rajawali 1993.

## Hartini, Rahayu, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia
Dualism Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana. 2009.

## Hasan, Hasbi, Kompetensi Peradilan Agama dalam
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Cetakan Pertama. Jakarta: Granata Publishing. 2010.

## Rifki Putra Kapindo: Urgensi Nasionalisasi Lembaga...
Hasan, Zubair, Undang-undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pres. 2009.
Mortokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty, 2003.
Muttaqin, Dadan, Et. al.  penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Cetakan Pertama Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
Nainggolan, Bernard, Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan. Cetakan Pertama. Bandung: PT Alumni, 2012.
Nainggolan, Pratiwi Natalia Harentaon,  Aspek Hukum Pailit dan Likuidasi ditinjau dari Otoritas Pengawas Perbankan (Studi Kasus Putusan PN. Niaga Jakarta Pusat). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan Februari 2009.
Putusan Mahkamah Agung perkara No.013PK/N/1999 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
Shubhan, M.Hadi, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Sinaga, Syamsudin Manan, Arbitrase dan kepailitan dalam Sistem Ekonomi Syariah. makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. Semarang: 2006.
Sjahdeini, Sutan Remy, Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2009.
Sjahdeni. Sutan Remy , Perbankan Islan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum perbankan Indonesia. Cetakan pertama. Jakarta: Pustaka Utama Grafika. 1999.
Tanya, Bernad L. et al.,  Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,  Cetakan Keempat. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
Rifki Putra Kapindo: Urgensi Nasionalisasi Lembaga...
98
Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Undang-undang No. 3 Taun 2006 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009.