## JIUBJ

## Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak

## Hisbah*, Nyimas Enny
Fakultas hukum, Universitas Batanghari, *Correspondence email: hisbah@unbari.ac.id
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penegakkan  hukum  terhadap  pelaku  kekerasan  seksual terhadap anak, kendala yang ditemukan dalam memberikan penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di temukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Penelitian ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris  dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  annalistic.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  dengan  Kanit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di  Kepolisian  Resor  Kota  Jambi  dapat  disimpulkan  bahwa penegakkan  hukum  dilakukan  dengan  memberikan  perlindungan  baik  itu  dari  lembaga  pemerintah  maupun  swasa  untuk mengamankan  dan  memenuhi  kesejahteraan  hidup  anak  dan  kendala  yang  paling  sering  dihasapi  oleh  tim  penyidik  dalam penanganan kasus tersebut yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh korban.
Kata kunci : Penegakkan Hukum; Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Abstract.  This  study  aims  to  find  out  and  analyze  law  enforcement  against  perpetrators  of  child  sexual  violence,  the  obstacles found  in  providing  law  enforcement  against  perpetrators  of  child  sexual  violence  and  efforts  made  to  overcome  the  obstacles found  in  the  Jambi  City  Resort  Police  Jurisdiction.  This  research  is  an  empirical  juridical  study  with  annalistic  descriptive research  specifications.  Based  on  the  results  of  interviews  conducted  with  the  Women  and  Children's  Protection  Agency  at  the Jambi  City  Resort  Police,  it  can  be  concluded  that  law  enforcement  is  done  by  providing  protection  both  from  government agencies and self-help to secure and meet the welfare of children and the obstacles most often overcome by the investigation team in handling the case is the lack of information provided by victims.

## Keywords: Law Enforcement; Child Sexual Violence

## PENDAHULUAN
Bentuk  penegakan  hukum  yang  diberikan  KUHP untuk
Anak Kekerasan Seksual
adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan menitikberatkan  pada  tanggung  jawab  pribadi/individu daripada  tanggung  jawab  langsung  dan  khusus  atas kerugian/kesakitan  korban.Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  52(1) menegaskan “hak atas perlindungan dalam kandungan”. Ditetapkan bahwa penegakan anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya, dalam  Pasal  58(1),  “hak  untuk  menegakkan  hukum” ditekankan.  Ini  menjamin  semua  anak  bahwa  mereka menerima  penegakan  hukum  dari  segala  bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pelecehan dan pelecehan seksual saat merawat orang tua atau wali atau pihak  lain  yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan anak.
Pasal  1  Ayat  1  Penegakan  Undang-undang Kesejahteraan Anak Tahun 2014 Nomor 35
menyebutkan  bahwa  orang  yang  berusia  di  bawah  18 tahun  termasuk  anak-anak  dan  anak-anak  kelaparan. Pada  ayat  (2),  Penyelenggaraan  anak  serta  jaminan  dan perlindungan  anak  serta  hak-haknya,  mereka  dapat berpartisipasi  dalam  martabat  kemanusiaan,  kekerasan dan  kekerasan,  tumbuh,  berkembang,  dan  menjalani kehidupan  yang  optimal.  Urgensi  penegakan  hukum terhadap  anak  lebih  pada  semua  lapisan  masyarakat,
karena  tujuan  utama  perkawinan  adalah untuk melahirkan  anak  dan  memelihara  keturunan  agar  tidak ada spesies manusia di dunia ini. Anak itu adalah hewan pedesaan  yang  lembut  dan  tidak  bisa  membuat  Pilihan terbaik  dalam  hidup.  Selain  itu,  anak  pada  dasarnya adalah  makhluk  yang  tidak  dapat  bertindak  cepat  dan reaktif  untuk  menghadapi  segala  permasalahan  yang dihadapinya.  Adalah  tugas  orang  tua,  masyarakat  dan pemerintah  untuk  memelihara  dan  mengembangkan setiap  aspek  kehidupan  anak  dalam  bidang  pendidikan, kesehatan  dan  kebutuhan  sehari-hari.  (Abdussalam, 2016).
Sebagai  makhluk  hidup  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  dan  makhluk  sosial,  anak  sejak  dalam  kandungan sampai  dengan  lahir  berhak  hidup  dan  mandiri  baik dalam  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  negara,  dan bangsa.  Tidak  ada  manusia  atau  pihak  lain  yang  dapat mengklaim hak untuk hidup dan kebebasan. Menumbuhkan, Potensi, dan Suksesi Ideologi Perjuangan  Bangsa  Sebagai  generasi  muda,  anak memiliki  peran  strategis  dan  karakteristik  serta karakteristik yang khusus sehingga harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi  yang berujung pada pelanggaran HAM.
Menurut Desi (2018) kekerasan seksual pada anak di  bawah  umur  sudah  menjadi  ancaman  di  Indonesia, melonjaknya  kekerasan  seksual  di  Indonesia  membuat semua  orang  harus  waspada  karena  kekerasan  seksual
murupakan  penyiksaan  terhadap  anak,  dimana  orang dewasa  atau  remaja  menggunakan  anak  sebagai rangsangan seksual. Sebuah penyiksaan jelas merupakan bentuk  pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi  Manusia (HAM). Hak  Asasi Manusia  juga merupakan anak  yang memiliki  harkat  dan  martabat  manusia  dengan  hak-hak dasar  yang  diberikan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sejak sebelum manusia dilahirkan sampai pada saat dilahirkan di  dunia,  yaitu  hak  untuk  menjalani  kehidupan  yang terhormat.  Kekerasan  terhadap  anak  didefinisikan sebagai  kerugian  fisik  dan  emosional  yang  berulang- ulang  kepada  tanggungan  melalui  penurunan,  hukuman fisik yang tidak terkendali, penghinaan, ejekan permanen dan  serangan  seksual,  dan  secara  umum  didefinisikan sebagai  aktivitas  orang  tua  atau  dipaksa  oleh  pihak  lain yang merawat anak. (Hadjon, 2014).
Secara  umum,  negara  (dalam  hal  ini  aparat penegak  hukum)  tidak  menganggap  serius  kekerasan terhadap  anak.  Di  sisi  lain,  hak  asasi  anak  telah  diakui dan  dilindungi  oleh  alam.  Berarti  anak-anak  di  bawah Konvensi Hak dan orang-orang di bawah usia 18 tahun. Sebagai  pihak  dalam  Konvensi  Hak  Anak.  Hukum pengendalian  anak  dapat  menjadi  aturan  yang  cukup tegas baik bagi anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagai benteng  untuk  melindungi  segala  aspek  kehidupannya. Dalam  pelaksanaannya,  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Penegakan  Hukum  Anak  sejalan dengan  Amanat  Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yaitu perlindungan  anak  sebagai  manusia  yang  mempunyai hak  yang  sama  untuk  tumbuh  kembang.  Meskipun memiliki  sarana  hukum,  dalam  proses  Penegakan Hukum Anak No. 35 Tahun 2014, peraturan perundang- undangan sektoral terkait definisi anak belum terduplikasi  dan  berjalan  efektif.  Di  sisi  lain,  seiring dengan  meningkatnya  jumlah  kejahatan  yang  berkaitan dengan  anak,  salah  satunya  kejahatan  seks,  maka diperlukan  upaya  pemerintah,  pemerintah  daerah, masyarakat  dan  semua  pihak  yang  berkepentingan  yang terlibat  dalam  penegakan  UU  Pengendalian  Anak. Jumlah  kasus  kekerasan  anak  di  Jambi  masih  tinggi. Menurut  data  UPTD  (PPA)  penegakan  perempuan  dan anak  tahun  2019,  terdapat  69  kasus,  40  di  antaranya merupakan  kasus  kekerasan  seksual.  Faktor  penyebab terjadinya  kekerasan  seksual  pada  anak  adalah  alat  dan alkohol. (Yahya, 2000)

## METODE
Terkait  dengan  metode  pendekatan  dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan memberitahukan  bahwa  tipe  penilitian  dalam  penelitian ini  yaitu  deskriptif  analisis.  Suatu  penelitian  deskriptif dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  sedetail mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  segala-segala lainnya.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis empiris,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  fakta
hukum  yang  ada  dengan  melakukan  penelitian  secara langsung  ke  lapangan  untuk  mengetahui  pelaksanaan dan  masalah-masalah  yang  timbul.  Pendektan  dengan tipe  penelitian  empiris  yaitu  dengan  pendekatan  yuridis sosiologis  yaitu  mengidentifikasi  dan  mengkonsepsikan hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  rill  dan  fungsional dalam  sistem  kehidupan  nyata.  Pendekatan  ini menekankan  penelitian  yang  bertujuan  memperoleh pengetahuan  hukum  secara  empiris  dengan  jalan  terjun langsung ke objeknya. (Soejono, 2011).
Penelitian  hukum  deskriptif  analisis  ini  dilakukan rancangan kegiatan agar mendapatkan hasil yang diteliti sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Rancangan  kegiatan  ini dilakukan  guna  untuk  mempercepat  dan  mempermudah pnulis  dalam  melakukan  penelusuran  terkait  dengan Penegakkan  Hukum  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak.  Untuk  itu,  apabila dilihat  dalam  penelitian  ini  yang  mana  menggunakan pendekatan  penelitian  yuridis  empiris  maka  rancangan kegiatan  yang  dilakukan  didalam  penelitian  ini  dengan melakukan  pengumpulan  data  dengan  melakukan komunikasi  antar  orang  dengan  orang  lainnya  untuk mendapatkan  suatu  informasi  yang  jelas  dan  lebih akurat.  Dalam  hal  ini  dengan  menanyakan  langsung secara  lisan  dan  tertulis  dengan  Penegakkan  Hukum. Ruang lingkup penelitian ini adalah Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.  Bahan  yang  akan  digunakan  untuk  mengkaji permasalahan  yang  sedang  diangkat  permasalahan  yang sedang diangkat melakukan wawancara dengan Penegak Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakkan  Hukum  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Mengacu  pada  pandangan  Negara,  Negara berkomitmen  untuk  melindungi  semua  warga  negara, termasuk  anak,  sebagaimana  terlihat  dalam  Pembukaan UUD  1945  alinea  IV  yang  mengatur  tentang  hak  asasi manusia,  dan  Pasal  28B  (2)  Perlindungan  anak.  . Dikatakan  bahwa  anak  memiliki  hak  untuk  bertahan hidup  dan  juga  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pengertian  peradilan  anak  dapat  ditemukan  dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, seperti: 1. KUHPerdata  Pasal  330  Angka  1  KUHPerdata mengatur tentang pembatasan masa dewasa anak.
2. Pasal  45  KUHP  menyatakan  bahwa  ketika  menuntut anak  di  bawah  umur  (mind  ring)  yang  melakukan suatu  perbuatan  sebelum  berumur  16  tahun,  hakim dapat memutuskan bahwa:
a. Memerintahkan  pengembalian  kepada  orang  tua, wali  atau  wali  tanpa  hukuman  atas  kejahatan tersebut.
b. Keyakinan itu diperintahkan untuk diekstradisi ke pemerintah tanpa hukuman.
Upaya  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap anak  tidak  terlepas  dari  beberapa  asas  yang  harus diperhatikan yaitu:Non diskriminasi 1. Kepentingan yang terbaik bagi anak
2. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 3. Penghargaan  terhadap  pendapat  anak.  Salah  satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum
Perubahan  Pasal  23,  Pasal  2  UU  Perlindungan Anak tahun 2002 menambah pada UU Nomor 17 Tahun 2016  penambahan  hukuman  kebiri  bagi  pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut merupakan  bentuk  penegakan  hukum  yang  bertujuan untuk  mengurangi  dan  mencegah  terjadinya  kekerasan seksual  terhadap  anak,  yang  dilakukan  dengan  cara memasukkan beberapa jenis bahan kimia ke dalam tubuh pelaku  untuk  “menidurkan”  hasrat  seksual  yang dideritanya. Dampak dari kekerasan seksual yang terjadi biasanya  anak  akan powerlessness ,  dimana  korban  akan merasa tidak berdaya dan terseiksa ketika mengungkapkan  persitiwa  yang  terjadi  karena  hal tersebut  membawa  dampak  emosional  dan  fisik  kepada korban.  Secara  emosional  kebanyakan  anak  yang mengalami  kekerasan  seksual  akan  merasa  stress, depresi dan merasa bersalah bahkan sampai menyalahkan  diri  sendiri  atas  apa  yang  sudah  terjadi. Untuk  menangani  anak  sebagai  korban  kekerasan seksual  yang  sedang  dalam  masa  trauma,  maka dibutuhkan penanganan dari aspek psikologis dan sosial anak dan disediakan shelter apabila kondisi anak tersebut tidak aman. (Sulastri, 2019)
Kendala  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual
Dalam  pelaksanaan  dalam  menilai  keterangan anak sebagai saksi kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: (Yustisia, 2016)
a. Anak  yang  tidak  terbuka  dalam  memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban. Pada  saat  memberikan  keterangan,  ada  anak  yang tidak  terbuka  dalam  memberikan  keterangannya. Sehingga hal ini akan menyulitkan untuk mengetahui kejadian.  Hal  ini  diakibatkan  karena  anak  yang merasa  takut  untuk  menceritakan  kejadian  kepada orang  lain.  Kondisi  mental  anak  yang  benar-benar drop, sulit untuk meminta  keterangan dari anak yang bersangkutan.  Ada  anak  yang  dikonfrontasikan dengan pelaku saat pemeriksaan di tingkat penyidikan  untuk  memberi  keterangan  mengenai pelakunya.  Apakah  benar  orang  yang  diperlihatkan tersebut  adalah  pelakunya  atau  tidak,  ada  anak  yang tidak  siap  untuk  melihat  pelaku  karena  mental mereka  yang  benar-benar  terganggu,  sehingga  anak yang  bersangkutan  tidak  akan  dipertemukan  dengan pelakunya.
b. Tidak mempunyai penyidik anak
Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak mengharuskan  pemeriksaan  dilakukan  oleh  penyidik anak,  untuk  pemeriksaan  anak  sebagai  pelaku  dari suatu  tindak  pidana,  anak  korban  atau  anak  saksi. Pengadilan  Negeri  Jambi  masih  belum  mempunyai penyidik anak, sehingga penyidik masih sama dengan penyidik untuk orang dewasa. Seharusnya penyidikan dilakukan  oleh  penyidik  khusus  anak,  karena  untuk menghadapi  anak  dalam  hal  penyidikan  harus berbeda dengan orang dewasa.
c. Sarana dan Prasarana Seperti  ruang  pemeriksaan  untuk  memberikan keterangan anak masih satu dengan saksi dewasa atau anak  pelaku  tindak  pidana,  meskipun  pemeriksaan tidak  dilakukan  secara  bersamaan  ini  tentu  dapat mempengaruhi proses hukum. Karena akan memerlukan  waktu  lebih  lama  karena  anak  sebagai saksi  harus  memberikan  keterangan  bergantian dengan korban/saksi kasus lainnya.
Kendala  yang  sering  terjadi  yaitu  kerika  ada laporan  tentang  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di masyarakat  tapi  korban  tidak  mau  membuat  laporan kepada  pihak  yang  berwenang.  Dalam  kasus  kekerasan seksual  yang  sudah  cukup  lama  terjadi  dan  kurangnya bukti  itu  menyulitkan  bagi  pihak  berwajib  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  korban  secara  utuh. Banyak  alasan  yang  menyebabkan  tidak  dilaporkannya kasus  kekerasan  seksual  kepada  pihak  yang  berwenang untuk  diproses  lebih  lanjut  yaitu:  (1)  Keluarga  yang merasa malu dan beranggapan bahwa hal tersebut adalah aib;  (2)  Korban  yang  merasa  malu  dan  tidak  ingin  apa yang  terjadi  pada  dirinya  diketahui  oleh  orang  lain;  dan (3)  Korban  yang  takut  karena  telah  mendapatkan ancaman  oleh  pelaku.  Biasanya  pelaku  kekerasan seksual  ini  mencoba  membungkam  anak-anak  tentang kejadian  tersebut.  Cara  yang  paling  umum  adalah dengan  mengintimidasi  anak.  Ketika  seorang  anak mengancam,  pada  saat  yang  sama  tubuh  anak  secara alami membela atau menolaknya. Jika dia mengatakannya,  anak  itu  akan  mengalami  perasaan ketakutan.
Sedangkan  anak  akan  selalu  dihantui  oleh intimidasi  si  pelaku  jika  anan  mengatakan  hal  tersebut. Dampak  dari  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang paling  umum  adalah  dampak  psikologis.  Meskipun dalam  kejadian  kekerasan  seksual  itu  juga  terdapat kekerasa  fisik.  Kondisi  ini  akan  membentuk  perasaan trauma  yang  mendalam.  Adanya  ancaman  dari  pihak  si pelaku terhadap korban yang mempengaruhi perkembangan  kejiwaan  korban  biasanya  menyebabkan pihak  korban  enggan  melaporkan  kejadian  tersebut  dan itu  menyebabkan  anak  yang  menjadi  korban  tidak  bisa diberikan  bantuan,  pendampingan  serta  perlindungan hukum.
Untuk  meminimalisir  hambatan  itu,  sebaiknya pihak  korban  diberikan  pengertian,  pengarahan  dan
dibimbing  agar  terbuka,  hal  ini  bertujuan  untuk kesejahteraan  si  anak  dan  untuk  masa  depan  si  anak. Kendala  lain  dalam  memberikan  perlindungan  kepada anak,  maka  biasanya  pelaku  akan  melarikan  diri, sehingga  pihak  penyidik  kesulitan  untuk  melacak keberasaan si pelaku. Pihak penyidik mengalami kendala jika  para  pelaku  telah  melarikan  diti  apalagi  jika  pelaku melarikan  diri  ke  tempat  terpencil  karena  akses  dan pengetahuan  masyarakat  tentang  tindakan  pidana  yang telah  dilakukan  oleh  pelaku.  Kurangnya  informasi  yang diberikan oleh korban merupakan salah satu faktor untuk menanggulangi hal tersebut. Minimnya informasi seperti ciri  fisik  pelaku,  membuuat  penyidik  sulit  untuk menemukan  si  pelaku  karena  pihak  penyidik  akan  sulit melacak  jika  ciri-ciri  spesifik  pelaku  tidak  diketahui apalagi  jika  si  korban  tidak  mau  memberikan  nomor telepon  si  pelaku.  Hal  tersebut  dikarenakan  juga banyaknya  informasi  yang  diberikan  dari  korban seringkal  berbeda  dengan  hasil  penelurusan.  Sebagian besar  kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  terjadi pada  usia  rentan:  usia  5  tahun,  sekolah  dasar,  bahkan remaja. (Soekanto, 2010)

## Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Ditemukan
Beberapa  langkah  untuk  mengatasi  pembatasan perlindungan  hukum  terhadap  anak-anak,  karena  para korban  korban  adalah:  (1)  Peningkatan  koordinasi  dan kerja  sama  antara  polisi,  otorisasi,  keadilan,  pengadilan dan  pemerintah  dalam  bisnis  penanganan  dalam  hal anak-anak.  Bersama  dengan  pertumbuhan  anak-anak yang dilakukan oleh anak-anak, perlu untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara lembaga penegak  hukum  dan  pemerintah,  sehingga  perlindungan hukum  untuk  anak-anak  adalah  korban.  Perlu  dicatat bahwa  kewajiban  anak-anak  dengan  situasi,  kondisi, mentalitas,  fisik,  keadaan  sosial  dan  keterampilan mereka diperlukan pada usia tertentu. (2) Meningkatkan penyediaan  infrastruktur.  Penyediaan  kondisi  yang layak,  seperti  pemeriksaan  khusus  bagi  anak  yang berkonflik  dengan  hukum,  merupakan  salah  satu  solusi untuk  menghilangkan  hambatan  perlindungan  hukum terhadap  anak  sebagai  korban.  Dengan  fasilitas  yang memadai  diperkirakan  akan  lebih  efektif  dalam pelaksanaan  perlindungan  hukum,  dalam  hal  ini kekerasan  dan  ancaman  fisik  pelakunya  jauh.  Dapat diketahui dari uraian diatas bahwa ada beberapa langkah yang  dapat  menanggulangi  kendala  penerapan  hukum tersebut. (Sadjijono, 2006)

## SIMPULAN
Penegakkan hukum terhadap anak  korban kekerasan seksual yaitu dengan memberikan perlindungan hukum secara sadar oleh setiap orang baik itu lembaga pemerintah maupun swasta untuk mengamankan dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan  Hak  Asasi  yang  ada  pada  Undang-Undang.
Kendala  yang  paling  sering  dihadapi  oleh  tim  penyidik dalam  penanganan  kasus  kekerasan  sesksual  terhadap anak  yaitu  kurangnya  informasi  yang  diberikan  oleh korban.  Mengatasi  kendala  yang  dihadapi  yaitu  dengan meningkatkan  kerjasama  antara  para  pihak  terkait  dan menyediakan  infrastruktur  yang  memadai.  Pengadilan Negeri  Jambi  harus  berupaya  untuk  mempunyai penyidik  anak.  Karena  penyidikan  terhadap  anak  harus dilakukan  oleh  orang  yang  memahami  anak,  cara berinteraksi, memperlakukan anak dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam,  R.,  dan  Adri  Desafuryanto.  2016. Hukum Penegakkan Anak . Jakarta: PTIK
Desi  S,  2018,  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia, Jurnal  Psikologi , l(2)
Hadjon,  Philipus  M,  2014, Penegakkan  Korban  Suatu Prespektif Viktimologu dan Kriminologi . Kencaana Prenadamedia Group, Jakarta. Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian , Laksbang pressindo: Yogyakarta Soejono, 2011, Metode Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta. Soerjono, Soekanto, 2010, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum , PT. Rajagrafindo, Jakarta.
Sulastri,  2019,  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak:
Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh dan Kerentanan Pada Anak, Jurnal Psikologi Malahayati, l(2). Tim  Visi  Yustisia.  2016. Konsolidasi  Undang-Undang Penegakkan Anak . Jakarta: Visimedia. Yahya  Harahap,  M,  2000, Pembahasan  Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Sinar Grafika, Jakarta