PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DENGAN PENYAKIT MENULAR HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI ( Healthcare Services for Prisoners with Infectious Disease HIV/AIDS in Correctional Institutions Class II A Binjai . )
Dio Irza Mangantar Pane, Irvan Sebastian Iskandar Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail : diopane2018@gmail.com

## ABSTRAK
Lembaga  Pemasyarakatan  merupan  tempat  khusus  bagi  mereka  yang  melakukan Tindakan kejahatan atau kriminal. Dengan keberagaman latar belakang dari warga binaan lapas, maka resiko terhadap penularan dan terjangkitnya penyakit cukup besar. Pelayanan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang penting dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan  narapidana,  terutama  bagi  mereka  yang  menderita  penyakit  menular  seperti HIV/AIDS,  dimana  menjamin  kesejahteraan  mereka  adalah  kewajiban  negara.  Studi  ini mengeksplorasi  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  kepada  narapidana  yang  terdiagnosis menderita  HIV/AIDS  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Binjai.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengevaluasi akses, kualitas, dan dampak pelayanan kesehatan terhadap narapidana dengan HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam memberikan pelayanan  kesehatan  yang  memadai  bagi  narapidana  dengan  HIV/AIDS  di  lingkungan pemasyarakatan. Faktor-faktor seperti kepadatan populasi, keterbatasan sumber daya, dan stigma sosial  mempengaruhi  akses  dan  kualitas  perawatan.  Meskipun  demikian,  pelayanan  kesehatan yang terkoordinasi dan berfokus pada pengendalian penyakit telah membantu dalam mengelola infeksi HIV/AIDS di dalam lembaga pemasyarakatan.
Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan, Narapidana, HIV/AIDS, Lembaga Pemasyarakatan.

## ABSTRACT
Correctional  facilities  serve  as  specialized  institutions  for  individuals  involved  in criminal activities. Due to the diverse backgrounds of inmates, there is a significant risk of disease transmission within these confined settings. Healthcare services within correctional institutions play a crucial role in maintaining and improving the well-being of prisoners, particularly those with contagious diseases such as HIV/AIDS. Ensuring the welfare of inmates is a state obligation. This study explores the healthcare services provided to inmates diagnosed with HIV/AIDS in Class II A Binjai Correctional Facility. The research aims to evaluate the access, quality, and impact of healthcare  services  on  inmates  with  HIV/AIDS.  The  findings  reveal  several  challenges  in providing  adequate  healthcare  services  to  inmates  with  HIV/AIDS  within  the  correctional environment. Factors such as population density, resource limitations, and social stigma influence access  and  the  quality  of  care.  Nevertheless,  coordinated  healthcare  services  with  a  focus  on disease  control  have  contributed  to  managing  HIV/AIDS  infections  within  correctional institutions.
Keywords : Healthcare Services, Inmates, HIV/AIDS, Correctional Facility.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)

## PENDAHULUAN
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  suatu  tempat  pembinaan  untuk  pelaku  pelanggaran hukum  dan  menjalani  hukuman  yang  dijatuhi  negara.  Mereka  harus  mempertanggungjawabkan kesalahan  mereka  dengan  menjalani  hilangnya  hak  kemerdekaan  mereka,  yaitu  di  tahan  selama waktu  yang  sudah  ditentukan  oleh  putusan  pengadilan.  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  suatu institusi  yang  dirancang  khusus  untuk  mengemban  fungsi  pembinaan  dan  pemulihan  terhadap individu  yang  telah  melakukan  pelanggaran  hukum.  Tujuan  utama  dari  lembaga  ini  adalah memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  pelanggaran  hukum  untuk  mempertanggungjawabkan tindakan  mereka  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Ketika  seseorang  dijatuhi  hukuman  oleh pengadilan, mereka harus menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan selama periode yang telah  ditentukan  dalam  putusan  pengadilan.  Selama  masa  ini,  individu  tersebut  kehilangan  hak kemerdekaannya sebagai sanksi atas tindakan mereka.
Selain  sebagai  tempat  untuk  menjalani  hukuman,  lembaga  pemasyarakatan  juga  memiliki peran  penting  dalam  memberikan  pelatihan,  rehabilitasi,  dan  pembinaan  kepada  narapidana.  Ini bertujuan untuk  membantu  mereka mengatasi masalah  yang mungkin  menjadi  penyebab perilaku kriminal  mereka  serta  mempersiapkan  mereka  untuk  kembali  ke  masyarakat  sebagai  warga  yang lebih baik. Dalam konteks ini, lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai lembaga resosialisasi yang  berupaya  mengubah  perilaku  negatif  menjadi  positif,  sehingga  setelah  bebas,  narapidana memiliki peluang yang lebih baik untuk reintegrasi sosial dan penghindaran dari kegiatan kriminal di masa mendatang.
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  komponen  penting  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana yang memiliki hubungan erat dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini seharusnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini menggambarkan Pemasyarakatan sebagai sebuah subsistem dalam ranah peradilan pidana yang bertanggung jawab atas aspek perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani  pembinaan  di  lembaga  pemasyarakatan.  Kelompok  ini  terdiri  dari  orang-orang  yang berasal dari berbagai latar belakang dan daerah asal yang berbeda. Meskipun memiliki beragam perbedaan dalam kehidupan mereka, mereka dipaksa untuk bersatu dan tinggal dalam satu tempat, yaitu  Lapas,  di  mana  mereka  menjalani  hukuman  yang  telah  dijatuhkan  atas  tindakan  mereka. Salah satu contoh Lapas yang ada di Indonesia adalah Lapas Kelas IIA Binjai.
Saat  ini,  hampir  semua  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  di  seluruh  Indonesia menghadapi permasalahan serius yang dikenal sebagai " overcrowding " atau kelebihan kapasitas. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Salah satu faktor utama adalah tingkat kriminalitas yang masih  tinggi  di  Indonesia,  yang  mengakibatkan  peningkatan  jumlah  narapidana  yang  harus ditahan. Selain itu, masalah ini juga disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah narapidana yang  masuk  ke  dalam  sistem  pemasyarakatan  dengan  kapasitas  penampungan  yang  tersedia. Dampak dari overcrowding ini sangat serius, kapasitas lapas yang terbatas dapat mengakibatkan kondisi penahanan yang tidak manusiawi, seperti penumpukan narapidana dalam sel yang tidak memadai, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta potensi konflik dan kekerasan di dalam lapas (Wibowo, 2020).
Selain  itu,  program  rehabilitasi  dan  resosialisasi  juga  dapat  terhambat  akibat  kepadatan yang berlebihan ini. Overcrowding ini juga dialami oleh Lapas Kelas II A Binjai, di lapas tersebut hanya memiliki kapasitas 736 orang saja.  Namun menurut  data  yang diperbarui bulan  februari tahun  2023,  jumlah  penghuni  rumah  tahanan  tersebut  mencapai  1866  orang.  Sehingga  bisa
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dikatakan bahwa Lapas Kelas II A Binjai melebihi kapasitas hingga lebih dari 2 kali lipat kapasitas yang seharusnya.
Berdasarkan data yang diambil dari Binadik Lapas Kelas II A BINJAI, terdapat hanya 4 tenaga  medis  yang  tersedia  serta  143  jenis  obat.  Jumlah  tersebut  sangat  jelas  tidak  seimbang dengan jumlah warga binaan yang ada di lapas tersebut.  Berdasarkan informasi yang tersedia, salah satu isu utama adalah bahwa kepadatan yang berlebihan dan kekurangan tenaga medis telah berkontribusi  pada  defisit  dalam  pelayanan  kesehatan  yang  diterima  oleh  Warga  Binaan Pemasyarakatan,  terutama  bagi  mereka  yang  menderita  penyakit  menular  seperti  HIV/AIDS. Kondisi ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh dan memenuhi seluruh kebutuhan kesehatan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  tetapi  ini  bukan  masalah  yang  boleh  diabaikan, melainkan harus dicarikan solusi. Penting untuk diingat bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan  perhatian  yang  memadai  terhadap  penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan,  termasuk aspek pangan dan pengadaan obat-obatan yang merupakan hak yang harus dipenuhi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
Berdasarkan isi UU nomor 22 Tahun 2022 pasal 9, dijelaskan bahwa narapidana berhak:
a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c) mendapatkan  pendidikan,  pengajaran,  dan  kegiatan  rekreasional  serta  kesempatan mengembangkan potensi;
d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e) mendapatkan layanan informasi;
f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i) mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan  dilindungi  dari  tindakan  penyiksaan, eksploitasi,  pembiaran,  kekerasan,  dan  segala  tindakan  yang  membahayakan  fisik  dan mental;
j) mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
k) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.
Sehingga jika berpaku pada poin “d” sudah sangat jelas jika naripadana berhak mendapatkan pelayanan  tentang  kesehatan  yang  baik.  Dan  tentu  saja  pemberian  layanan  kesehatan  ini merupakan tanggung jawab dari lapas atau pemerintah.
HIV-AIDS,  singkatan dari Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immunodeficiency Syndrome ,  adalah  dua  tahapan  terkait  penyakit  yang  disebabkan  oleh  infeksi  virus  HIV.  HIV adalah virus  yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel-sel  yang disebut CD4 atau sel T CD4. Virus ini merusak dan melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuatnya sulit bagi tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Ketika sistem kekebalan tubuh sudah sangat terganggu, tahap kedua, yang disebut AIDS, dapat terjadi (Wahyuny & Susanti, 2019). Pada tahap ini,  tubuh  sangat  rentan  terhadap  berbagai  infeksi  dan  penyakit  serius.  HIV  dapat  menyebar melalui  kontak  langsung  dengan  darah,  cairan  tubuh  seperti  sperma  dan  cairan  vagina,  serta melalui penggunaan jarum atau alat berbagi yang terkontaminasi.
Penting untuk dipahami bahwa HIV tidak dapat menyebar melalui kontak sosial sehari- hari seperti berjabat tangan, berbagi makanan atau minuman, atau melalui udara. Pencegahan HIV melibatkan praktik-praktik aman seperti penggunaan alat kontrasepsi selama hubungan seksual, penggunaan jarum  suntik bersih untuk  narkotika, dan tes  HIV secara teratur untuk  mendeteksi
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
infeksi dini. Meskipun belum ada vaksin untuk HIV, pengobatan antiretroviral yang efektif dapat membantu mengendalikan infeksi dan memperlambat perkembangan penyakit ke tahap AIDS.
Kesehatan  didefinisikan  sebagai  kondisi  saat  jasmani  dan  rohani  dalam  keadaan  baik. Kesehatan adalah keadaan di mana tubuh dan pikiran seseorang berfungsi dengan baik dan tanpa gangguan yang signifikan. Ini mencakup kesehatan fisik, mental, dan sosial individu. Kesehatan fisik  mencakup  kondisi  tubuh  secara  keseluruhan,  seperti  organ-organ  dalam  yang  berfungsi dengan  baik  dan  bebas  dari  penyakit  serta  cedera  yang  serius.  Kesehatan  mental  mencakup kesejahteraan mental, emosional, dan kemampuan untuk mengatasi tekanan dan tantangan dalam hidup. Sedangkan kesehatan sosial mencakup kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan  orang  lain,  serta  memiliki  dukungan  sosial  yang  memadai.  Pentingnya  kesehatan  bagi warga binaan Lapas sangat besar.
Pertama, kondisi kesehatan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka selama masa penahanan.  Ini  termasuk akses  yang memadai  terhadap perawatan medis, obat-obatan, dan dukungan psikologis jika diperlukan. Kesehatan yang baik juga dapat membantu mereka  menjalani  hukuman  dengan  lebih  baik,  menghindari  komplikasi  medis,  dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi sosial setelah mereka dibebaskan. Selain itu, kesehatan yang baik juga berhubungan dengan pencegahan penyebaran penyakit, terutama dalam lingkungan yang padat seperti Lapas. Upaya pencegahan penyakit seperti HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya sangat penting untuk melindungi kesehatan seluruh populasi Lapas, termasuk staf dan narapidana. Oleh karena itu, memberikan perawatan kesehatan yang memadai dan mendukung kesejahteraan fisik  dan  mental  warga  binaan  Lapas  adalah  aspek  yang  sangat  penting  dalam  sistem pemasyarakatan yang baik dan berperan dalam upaya rehabilitasi dan resosialisasi mereka.
Menurut  Levey  dan  Loomba  (1973),  pengertian  pelayanan  kesehatan  melibatkan  upaya individu, upaya lembaga atau organisasi, memiliki tujuan yang tercapai, program yang spesifik, serta  tujuan  pelayanan  yang  ditentukan.  Dalam  kerangka  Undang-Undang,  dijelaskan  bahwa narapidana  memiliki  hak  untuk  menerima  makanan  yang  memenuhi  kebutuhan  gizi  mereka, sehingga petugas harus memberikan perhatian khusus kepada narapidana yang terinfeksi penyakit menular seperti HIV. Pemberian gizi yang sesuai dengan kebutuhan narapidana juga menjadi hal yang penting dalam mendukung kesehatan mereka.
HIV,  sebagai  penyakit  menular  yang  dikenal  secara  global,  juga  menjadi  isu  yang signifikan  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan.  Karena  narapidana  berasal  dari  berbagai  daerah, terdapat potensi adanya individu yang terinfeksi HIV di dalam Lapas. Faktor-faktor seperti praktik perilaku berisiko, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, serta aktivitas seksual berisiko tanpa perlindungan, meningkatkan risiko penularan HIV di dalam Lapas. Kondisi padat di penjara dan kurangnya layanan kesehatan terkait HIV juga memperbesar risiko penyebaran virus ini (Wibowo, 2020).  Oleh  karena  itu,  penanganan  HIV  di  dalam  Lapas  memerlukan  pendekatan  yang komprehensif, termasuk pendidikan tentang praktik aman dan upaya pencegahan yang lebih baik.
Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang  terinfeksi  HIV  dan  mendapatkan  perawatan  dari tenaga medis di Lapas Kelas IIA Binjai saat ini masih dalam jumlah yang terkendali, dengan hanya empat  dari  enam  orang  terinfeksi  yang  masih  menjalani  hukuman  di  sana.  Meskipun  begitu, petugas  pemasyarakatan,  terutama  staf  medis  di  Lapas,  harus  meningkatkan  kesadaran  mereka terhadap kebutuhan para narapidana yang terinfeksi HIV. Selama tiga tahun terakhir, enam orang terinfeksi HIV telah tercatat di Lapas Kelas IIA Binjai, dan saat ini hanya empat di antaranya yang masih berada di Lapas (Wulandari, 2015).

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Penting bagi petugas untuk mencari tahu bagaimana narapidana tersebut terinfeksi HIV, apakah  melalui  praktik  homoseksual  atau  penggunaan  narkoba  dengan  jarum  suntik  sebelum mereka masuk ke Lapas. Informasi ini akan membantu dalam mencegah penularan lebih lanjut. Kendati  jumlah  narapidana  terinfeksi  HIV  di  Lapas  Kelas  IIA  Binjai  tergolong  kecil,  ini  tetap merupakan tantangan yang serius. Di dalam lingkungan Lapas, masih ada berbagai fenomena yang dapat  terjadi,  termasuk  hubungan  seksual  antar  narapidana.  Terbatasnya  akses  mereka  untuk berhubungan  dengan  dunia  luar,  termasuk  pasangan  mereka,  dapat  mendorong  terjadinya hubungan sesama narapidana (Hidayati et al., 2022).
Dalam konteks ini, petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Binjai perlu meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap risiko  penularan  HIV melalui hubungan sesama narapidana dan memastikan  pelayanan  kesehatan  yang  memadai  untuk  narapidana  yang  terinfeksi.  Meskipun jumlah mereka terbatas, perawatan yang diberikan tetap harus berlangsung dengan baik dan penuh perhatian.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan data yang telah disajikan terkait kerentanan faktor psikologis dari narapidana Lapas Kelas II A Binjai yang terjangkit HIV, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian  ini  adalah  Bagaimana  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  dengan  penderita HIV/AIDS  di  Lapas  kelas  II  A  Binjai  dan  Faktor  apa  saja  yang  menjadi  penghambat  dalam memberikan pelayanan Kesehatan.

## Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui da menganalisis Pelayanan kesehatan oleh petugas yang diberikan untuk narapidana yang terjangkit HIV/AIDS, serta Faktor apa saja yang menjadi  penghambat  petugas  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  Warga  Binaan Pemasyarakatan dengan penderita HIV/AIDS.

## Kajian Teori

## Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan
Pelayanan  kesehatan  di  lembaga  pemasyarakatan  (Lapas)  adalah  aspek  penting  dalam  sistem peradilan  pidana  suatu  negara.  Lapas  merupakan  tempat  di  mana  narapidana  menjalani  hukuman mereka,  dan  mereka,  seperti  individu  lainnya,  memiliki  hak  dasar  untuk  mendapatkan  perawatan kesehatan  yang  layak(Firmansyah  et  al.,  2019).  Pelayanan  kesehatan  di  Lapas  memiliki  peran  yang kompleks dan beragam, mengingat populasi narapidana cenderung memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi daripada populasi umum.
Salah  satu  fungsi  utama  pelayanan  kesehatan  di  Lapas  adalah  untuk  memberikan perawatan medis kepada narapidana yang membutuhkannya. Ini termasuk diagnosis, pengobatan, dan pemantauan kondisi kesehatan narapidana. Beberapa narapidana mungkin datang ke Lapas dengan  kondisi  kesehatan  yang  sudah  ada,  sementara  yang  lain  dapat  mengalami  masalah kesehatan selama masa tahanan mereka. Oleh karena itu, Lapas harus dilengkapi dengan fasilitas medis, dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang kompeten untuk memberikan perawatan yang sesuai.
Selain perawatan medis, pelayanan kesehatan di Lapas juga mencakup upaya pencegahan penyakit. Populasi narapidana sering kali terbatas dalam hal mobilitas dan interaksi dengan dunia luar, yang dapat meningkatkan risiko penularan penyakit di antara mereka. Oleh karena itu, Lapas
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
perlu  mengambil  langkah-langkah  untuk  mencegah  penularan  penyakit,  termasuk  penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis, dan tuberkulosis. Ini dapat mencakup program vaksinasi, tes penyakit, dan promosi praktik kebersihan yang baik(Biaggy & Wibowo, 2020).
Selain aspek fisik, pelayanan kesehatan di Lapas juga mencakup komponen psikososial. Narapidana sering mengalami stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya sebagai akibat dari  kondisi  penahanan  mereka.  Oleh  karena  itu,  pelayanan  kesehatan  mental  dan  dukungan psikososial  juga  harus  tersedia  di  Lapas.  Ini  dapat  mencakup  konseling,  terapi,  dan  layanan rehabilitasi  yang  dirancang  untuk  membantu  narapidana  mengatasi  masalah  kesehatan  mental mereka.
Selain itu, edukasi kesehatan juga merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan di Lapas.  Narapidana  perlu  diberikan  informasi  tentang  kesehatan  dan  praktik  yang  aman  untuk mencegah penyakit. Ini termasuk edukasi tentang HIV/AIDS, penggunaan narkoba yang aman, dan praktik seks yang sehat. Edukasi ini dapat membantu meningkatkan pemahaman narapidana tentang risiko kesehatan dan mengurangi penularan penyakit di dalam Lapas(Wijaya & Rahman, 2021).
Namun,  pelayanan  kesehatan  di  Lapas  sering  kali  dihadapkan  pada  tantangan  dan keterbatasan.  Overcrowding  atau  kelebihan  kapasitas  di  dalam  Lapas  dapat  mengganggu pemberian perawatan yang memadai. Terbatasnya sumber daya, termasuk personel medis, obat- obatan,  dan  fasilitas  perawatan  yang  memadai,  juga  dapat  mempengaruhi  kemampuan  untuk memberikan  perawatan  yang  sesuai.  Selain  itu,  stigma  sosial  terhadap  narapidana  juga  dapat menjadi hambatan dalam pemberian perawatan kesehatan yang efektif.

## Narapidana dan HIV-AIDS
Narapidana dan HIV/AIDS adalah dua kenyataan yang terkait erat dalam konteks sistem peradilan  pidana  dan  kesehatan.  HIV/AIDS,  yang  merupakan  singkatan  dari  Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah penyakit menular yang menyerang  sistem  kekebalan  tubuh  manusia.  Di  banyak  negara,  termasuk  Indonesia,  populasi narapidana memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi HIV/AIDS daripada populasi umum. Salah satu faktor risiko utama adalah perilaku berisiko yang dapat terjadi di antara narapidana. Di dalam penjara, terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi penyebaran HIV/AIDS(Hidayati et al., 2022). Pertama, terdapat pembatasan mobilitas dan akses terhadap praktik-praktik seks yang aman. Narapidana sering kali tinggal dalam kondisi yang padat, di mana privasi sangat terbatas, sehingga praktik seks tanpa perlindungan dapat menjadi lebih umum. Selain itu, penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau berbagi jarum suntik untuk penggunaan narkoba juga dapat menjadi faktor risiko penularan HIV/AIDS di dalam Lapas.
Selain  dari  faktor  perilaku,  kondisi  sanitasi  dan  kesehatan  di  dalam  Lapas  juga  dapat mempengaruhi  penularan  HIV/AIDS.  Kepadatan  populasi  dan  fasilitas  yang  kurang  memadai dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penyebaran penyakit menular. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai di dalam Lapas juga dapat menghambat deteksi dini, pengujian, dan pengobatan bagi narapidana yang terinfeksi HIV/AIDS (Wijaya & Rahman, 2021). Pentingnya kesadaran dan edukasi tentang HIV/AIDS juga merupakan faktor kunci dalam upaya pencegahan. Narapidana perlu memahami risiko penularan HIV/AIDS dan cara mencegahnya. Ini termasuk pemahaman tentang penggunaan kondom, pengurangan risiko penggunaan narkoba, dan tes  HIV  yang  rutin.  Edukasi  ini  dapat  membantu  mengurangi  praktik  berisiko  dan  penyebaran HIV/AIDS di dalam Lapas. Selain dari narapidana, staf Lapas juga berisiko terpapar HIV/AIDS dalam pelaksanaan tugas mereka. Pekerjaan di dalam Lapas dapat melibatkan kontak dengan darah
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
atau  cairan  tubuh  narapidana  yang  terinfeksi,  sehingga  perlu  ada  perlindungan  dan  prosedur keselamatan yang ketat untuk mencegah penularan kepada staf.

## METODE PENELTIAN
Metode  Penelitian  pada  study  ini  berupa  pengertian  dan  pemahaman  mengenai  metode kualitatif  yang  dijadikan  penulis  sebagai  metode  utama  dalam  penulisan  penelitian  ini  dengan memuat desain penelitian, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
Metode  penelitian  kualitatif  adalah  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  untuk memahami  dan  menjelaskan  fenomena  atau  masalah  melalui  analisis  mendalam  terhadap  data yang bersifat deskriptif, non-angka, dan kontekstual. Metode ini sering digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bersifat "bagaimana" dan "mengapa", dengan fokus pada pemahaman  yang  mendalam  terhadap  konteks  sosial,  budaya,  dan  subjektivitas  individu. Penelitian  kualitatif  melibatkan  pengumpulan  data  melalui  berbagai  teknik  seperti  wawancara, observasi, analisis dokumen, dan pencatatan lapangan.
Selanjutnya,  data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  induktif,  yang  berarti  peneliti mengembangkan pemahaman dan pola-pola dari data tersebut tanpa membatasi diri pada kerangka teori awal. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun temuan-temuan, memahami konteks,  dan  menjelaskan  peristiwa  yang  diamati.  Keunikan  dari  metode  penelitian  kualitatif adalah kemampuannya untuk menggali makna dan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang kompleks dan multifaset. Metode penelitian kualitatif sering digunakan dalam bidang ilmu sosial, antropologi, psikologi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti  untuk  mendalami  dan  menggambarkan  kompleksitas  realitas  sosial  serta  menyediakan wawasan  yang  berharga  bagi  pemahaman  mendalam  tentang  masyarakat,  budaya,  perilaku manusia, dan masalah-masalah sosial.
Data  primer  adalah  informasi  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  individu  atau narasumber melalui wawancara atau interaksi langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang dalam konteks ini adalah pekerja dan penghuni Lapas Kelas IIA  Binjai.  Selain  itu,  data  mengenai  4  narapidana  yang  mengidap  HIV/AIDS  dikumpulkan melalui informan, yaitu individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait kondisi tersebut. Informan dalam penelitian ini termasuk kepala sub bagian keperawatan, perawat di Poliklinik Lapas Kelas IIA Binjai, serta keempat narapidana yang menderita penyakit menular HIV. Dengan demikian, data primer ini diperoleh langsung dari individu yang memiliki informasi yang relevan tentang situasi di Lapas dan kondisi kesehatan narapidana yang terinfeksi HIV/AIDS. Sementara  data  sekunder  pada  penelitian  ini  berupa  dokumen,  catatan,  gambar,  dan  observasi terkait penelitian
Mengenai lokasi penelitian, penulis mengambil atau memilih lokasi di Lapas Kelas IIA Binjai,  beralasan  bahwa  tempat  tersebut  merupakan  salah  satu  sampel  unit  pelaksanaan  teknis dalam  hal  terdapat  warga  binaan  pemasyarakatan  dengan  penyakit  menular  HIV  di  Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. Sehingga peneliti memilih Lapas Kelas IIA Binjai sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada kurun waktu April sampai dengan November 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  dengan  HIV/AIDS  di  Lapas  Kelas  II  A  Binjai merupakan salah satu prioritas utama yang harus dijamin dalam menjaga kesejahteraan dan hak asasi mereka. Dalam konteks ini, pengakuan atas hak dasar untuk perawatan medis yang memadai sangatlah  penting.  Pemerintah  dan  petugas  Lapas  harus  memastikan  bahwa  narapidana  yang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
terdiagnosis  menderita  HIV/AIDS  mendapatkan  perawatan  yang  tepat  sesuai  dengan  standar medis yang berlaku.
Dalam fasilitas ini, narapidana yang terinfeksi HIV/AIDS mendapatkan perawatan medis yang komprehensif. Ini termasuk pemberian obat antiretroviral (ARV) yang sangat penting dalam mengendalikan perkembangan infeksi HIV dan menjaga tingkat CD4 dalam tubuh mereka. Selain itu,  para  narapidana  juga  menerima  perawatan  untuk  mengatasi  gejala  dan  komplikasi  yang mungkin muncul sebagai dampak dari infeksi HIV/AIDS.
Pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Binjai juga mencakup dukungan psikososial dan konseling yang ditujukan untuk membantu narapidana mengatasi aspek kesejahteraan mental dan emosional mereka. Kondisi seperti stigma sosial, isolasi, dan kecemasan adalah tantangan yang sering  dihadapi  oleh  narapidana  dengan  HIV/AIDS.  Oleh  karena  itu,  upaya  konseling  dan dukungan psikososial menjadi penting dalam memastikan kesejahteraan holistik mereka.
Selain  perawatan,  edukasi  tentang  HIV/AIDS  memiliki  peran  yang  krusial  dalam pencegahan  penularan  di  dalam  Lapas.  Para  narapidana  harus  diberikan  informasi  yang komprehensif tentang penyakit ini, cara penularannya, serta praktik aman yang harus diikuti untuk mencegah penularan. Upaya ini tidak hanya melindungi narapidana yang belum terinfeksi, tetapi juga membantu mereka yang telah terinfeksi dalam menghindari penularan sekunder.
Pada  top  of  perawatan  medis,  narapidana  yang  terinfeksi  HIV/AIDS  juga  diberikan dukungan konseling dan layanan psikososial  yang difokuskan pada aspek kesejahteraan mental dan  emosional  mereka.  Sasaran  dari  jenis  pelayanan  ini  adalah  untuk  membantu  narapidana mengatasi tantangan seperti stigma sosial, tingkat stres yang tinggi, dan masalah psikologis yang seringkali muncul sebagai akibat dari kondisi HIV/AIDS mereka.
Dukungan  konseling  yang  diberikan  oleh  profesional  kesehatan  jiwa  dan  psikolog bertujuan untuk membantu narapidana memahami dan mengelola perasaan mereka terkait dengan diagnosis  HIV/AIDS.  Ini  bisa  melibatkan  sesi  konseling  individu  atau  kelompok,  di  mana narapidana dapat berbicara tentang pengalaman mereka, kekhawatiran, dan perasaan yang muncul sepanjang perjalanan mereka dengan HIV/AIDS.
Selain  itu,  layanan  psikososial  juga  mencakup  program  pendidikan  dan  informasi  yang dirancang  untuk  memberikan  pengetahuan  lebih  lanjut  tentang  HIV/AIDS  kepada  narapidana. Pendidikan ini dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang cara menjaga kesehatan diri dan mencegah penularan lebih lanjut.
Pengetahuan melalui binaan tentang HIV/AIDS memiliki peran penting dalam pencegahan dan pengelolaan kondisi ini di dalam Lapas Kelas II A Binjai. Narapidana diberikan informasi yang komprehensif mengenai penyakit ini, termasuk cara penularannya dan praktik-praktik aman yang harus diikuti untuk mencegah penularan di dalam fasilitas penjara. Edukasi ini membantu narapidana untuk lebih memahami risiko yang terkait dengan HIV/AIDS dan bagaimana mereka dapat melindungi diri dan rekan-rekan narapidana lainnya.
Pelayanan  kesehatan  yang  komprehensif  dan  berorientasi  pada  narapidana  dengan HIV/AIDS di Lapas Kelas II A Binjai memiliki tujuan ganda yang sangat penting. Pertama-tama, tujuannya  adalah  untuk  memastikan  pemenuhan  hak-hak  kesehatan  para  narapidana.  Ini melibatkan  upaya  untuk  memberikan  perawatan  medis  yang  memadai,  dukungan  psikososial, edukasi yang komprehensif, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang setara dengan yang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
diberikan kepada individu di luar Lapas. Ini adalah bagian integral dari hak asasi manusia dan perlindungan kesehatan narapidana, yang harus dijaga dan ditegakkan.
Selain itu, pelayanan kesehatan  yang berfokus pada narapidana dengan HIV/AIDS juga memiliki  kontribusi  penting  dalam  pengendalian  penularan  HIV  di  dalam  fasilitas  ini.  Melalui pendidikan, pencegahan, pemberian obat antiretroviral (ARV), dan pemantauan yang tepat, upaya ini membantu mengurangi risiko penularan HIV di antara narapidana. Dengan demikian, hal ini tidak  hanya  mendukung  kesejahteraan  individu,  tetapi  juga  melindungi  keseluruhan  komunitas narapidana di Lapas Kelas II A Binjai dari dampak yang lebih luas dari penyebaran HIV.

## Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan Kesehatan Lapas Kelas II A Binjai
Ada  beberapa  faktor  yang  dapat  menjadi  penghambat  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Binjai, terutama dalam konteks perawatan bagi narapidana yang menderita HIV/AIDS. Beberapa faktor tersebut meliputi:

## 1. Overcrowding
Overcrowding  atau  kelebihan  kapasitas  merupakan  masalah  yang  meruncing  di banyak Lapas di seluruh Indonesia, dan hal ini juga berlaku untuk Lapas Kelas II Binjai. Kelebihan jumlah narapidana dalam fasilitas yang seharusnya memiliki kapasitas terbatas dapat menjadi hambatan serius dalam memberikan pelayanan perawatan kesehatan yang memadai. Dampak paling langsung dari overcrowding adalah terbatasnya ruang fisik yang tersedia. Fasilitas penjara yang dirancang untuk menampung sejumlah narapidana tertentu akan  menjadi  sangat  sesak  dan  berisiko  penularan  penyakit  ketika  jumlah  narapidana melebihi kapasitas yang telah ditetapkan.
Kondisi  ruangan  yang  penuh  sesak  dapat  mengganggu  privasi,  kebersihan,  dan akses terhadap layanan kesehatan. Pelayanan perawatan yang memadai memerlukan ruang yang cukup untuk perawatan medis, konseling, dan perawatan psikososial. Dalam kondisi overcrowding, sulit untuk menjaga privasi narapidana dan memberikan perawatan  yang sensitif terhadap kebutuhan individu.
Selain itu, overcrowding juga berdampak pada keterbatasan sumber daya. Dengan jumlah  narapidana  yang  melampaui  kapasitas,  pihak  Lapas  mungkin  menghadapi keterbatasan dalam hal  personel  medis, obat-obatan, dan peralatan medis. Hal  ini dapat membuat  sulit  untuk  memberikan  perawatan  yang  sesuai  kepada  narapidana,  terutama mereka yang menderita kondisi medis serius seperti HIV/AIDS.
Dalam konteks pelayanan kesehatan, overcrowding menjadi tantangan serius yang perlu  segera  diatasi.  Diperlukan  upaya  untuk  mengurangi  jumlah  narapidana  yang berlebihan,  meningkatkan  kapasitas  Lapas,  dan  memastikan  bahwa  fasilitas  penjara memenuhi standar kesehatan yang diperlukan untuk memberikan perawatan yang memadai bagi  narapidana.  Hal  ini  tidak  hanya  penting  untuk  menjaga  kesejahteraan  narapidana, tetapi juga untuk mencegah penularan penyakit dan meningkatkan lingkungan yang aman di dalam Lapas.
2. Keterbatasan Sumber Daya
Keterbatasan  sumber  daya,  terutama  dalam  hal  personel  medis,  obat-obatan, peralatan  medis,  dan  fasilitas  perawatan  yang  memadai,  menjadi  kendala  serius  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  efektif  kepada  narapidana  dengan  HIV/AIDS, termasuk  di  Lapas  Kelas  II  Binjai.  Dalam  kondisi  di  mana  jumlah  narapidana  jauh melampaui jumlah personel medis yang tersedia, tantangan ini menjadi semakin besar.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dengan hanya memiliki empat tenaga medis yang harus merawat dan memantau kesehatan  1853  warga  binaan,  hal  tersebut  jelas  tidak  sebanding.  Dalam  konteks  ini, perawat dan dokter yang tersedia harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perawatan  yang  adil  dan  memadai  kepada  narapidana  dengan  HIV/AIDS,  sementara mereka juga harus menghadapi kebutuhan medis lainnya yang mungkin muncul di antara narapidana lain.
Keterbatasan obat-obatan dan peralatan medis juga dapat membatasi kemampuan untuk memberikan pengobatan yang sesuai. Dalam kasus HIV/AIDS, obat antiretroviral (ARV) yang teratur dan pemantauan yang cermat sangat penting, dan kekurangan dalam pasokan ARV atau alat diagnostik dapat menghambat upaya perawatan.
Kondisi  ini  menekankan  pentingnya  perbaikan  infrastruktur  dan  alokasi  sumber daya yang lebih baik untuk pelayanan kesehatan di Lapas. Diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa narapidana dengan HIV/AIDS dan masalah kesehatan lainnya menerima perawatan yang setara dengan yang diberikan  kepada  individu  di  luar  penjara.  Upaya  untuk  meningkatkan  jumlah  personel medis,  pasokan  obat-obatan,  dan  fasilitas  perawatan  yang  memadai  menjadi  sangat mendesak untuk menjaga kesejahteraan dan hak kesehatan narapidana.
3. Kondisi Hidup yang Tidak Sehat
Kondisi hidup di dalam Lapas, terutama yang melibatkan sanitasi yang buruk dan kurangnya  akses  ke  air  bersih,  menjadi  salah  satu  faktor  risiko  yang  signifikan  dalam penularan penyakit, termasuk HIV. Keberadaan banyak narapidana dalam lingkungan yang terbatas  dan  seringkali  tidak  memadai  dapat  menciptakan  kondisi  yang  mendukung penyebaran penyakit.
Sanitasi  yang  buruk,  seperti  toilet  dan  fasilitas  pembuangan  limbah  yang  tidak memadai, dapat menjadi sumber penularan penyakit infeksius. Lingkungan yang kotor dan tidak  higienis  dapat  memfasilitasi  penularan  HIV  melalui  kontak  dengan  darah  yang terkontaminasi atau penggunaan alat berbagi yang tidak steril, seperti jarum suntik.
Selain itu, kurangnya akses ke air bersih juga menjadi masalah serius. Air bersih sangat  penting  untuk  kebersihan  pribadi,  pencucian  tangan,  dan  sanitasi  umum.  Tanpa akses yang memadai ke air bersih, narapidana mungkin kesulitan menjaga kebersihan diri mereka, yang dapat meningkatkan risiko penularan penyakit.
Semua faktor ini secara kolektif menghambat upaya pencegahan dan pengendalian HIV  di  dalam  Lapas.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  perlu  dilakukan  investasi  dalam perbaikan fasilitas penjara, termasuk sanitasi yang lebih baik dan akses yang lebih baik ke air bersih. Pendidikan dan pelatihan tentang praktik higienis juga perlu ditingkatkan untuk narapidana dan petugas penjara. Upaya ini adalah langkah penting untuk mengurangi risiko penularan HIV dan meningkatkan kesejahteraan narapidana di dalam Lapas.
4. Ketidakpastian Riwayat Penularan
Ketidakjelasan  mengenai  bagaimana  narapidana  terinfeksi  HIV  merupakan masalah  yang  kompleks  di  dalam  Lapas  dan  dapat  menghambat  upaya  pencegahan penularan  lebih  lanjut  serta  memberikan  perawatan  yang  tepat.  Beberapa  faktor  yang menyebabkan  ketidakjelasan  ini.  Pertama  stigma  dan  keprihatinan  pribadi,  bagaimana Stigma sosial terhadap HIV/AIDS dan orientasi seksual dapat membuat narapidana ragu- ragu  untuk  berbicara  secara  terbuka  tentang  bagaimana  mereka  terinfeksi.  Mereka mungkin khawatir tentang reaksi negatif dari sesama narapidana atau petugas penjara jika mengungkapkan  praktik  homoseksual  atau  penggunaan  narkoba.  Selanjutnya,  beberapa narapidana mungkin kurang mendapatkan edukasi yang memadai tentang HIV/AIDS dan cara  penularannya.  Ketidakpahaman  ini  dapat  mengakibatkan  ketidakjelasan  mengenai faktor-faktor  risiko  dan  cara  penularan.  Lalu  yang  terakhir  adalah  narapidana  dapat
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
memiliki  beragam  perilaku  berisiko  yang  berkontribusi  pada  infeksi  HIV.  Ini  termasuk praktik  homoseksual,  penggunaan  narkoba,  atau  penggunaan  alat  suntik  bersama  yang tidak  steril.  Dalam  beberapa  kasus,  narapidana  mungkin  terlibat  dalam  lebih  dari  satu faktor risiko.
Untuk  mengatasi  ketidakjelasan  ini,  pendekatan  yang  holistik  diperlukan.  Ini mencakup  peningkatan  edukasi  tentang  HIV/AIDS  di  antara  narapidana,  pengurangan stigma sosial, dan penciptaan lingkungan yang mendukung untuk berbicara terbuka tentang faktor risiko. Juga penting untuk memberikan akses mudah ke layanan pengujian HIV dan konseling sehingga narapidana dapat  mendapatkan pemahaman  yang lebih  baik  tentang kondisi mereka dan cara mencegah penularan lebih lanjut. Dengan pemahaman yang lebih baik,  langkah-langkah  pencegahan  dan  perawatan  yang  sesuai  dapat  lebih  efektif dilaksanakan.
5. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran
Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang HIV/AIDS di kalangan narapidana adalah  masalah  serius  yang  dapat  menjadi  penghambat  dalam  upaya  pencegahan  dan pengendalian  HIV  di  dalam  Lapas.  Banyak  narapidana  mungkin  memiliki  pengetahuan yang terbatas atau bahkan salah kaprah tentang penyakit ini. Hal ini dapat mengakibatkan praktik-praktik berisiko yang meningkatkan risiko penularan HIV di antara mereka. Tanpa pemahaman yang memadai tentang HIV/AIDS, narapidana mungkin tidak menyadari  betapa  pentingnya  penggunaan  kondom  atau  tindakan  pencegahan  lainnya. Mereka  mungkin  juga  tidak  memahami  bagaimana  virus  ini  dapat  menyebar  atau  cara melindungi  diri  mereka  sendiri.  Kurangnya  edukasi  dapat  berdampak  pada  keputusan berisiko, seperti berhubungan seks tanpa pengaman atau berbagi alat suntik tanpa steril. Untuk mengatasi masalah ini, pendidikan dan kesadaran tentang HIV/AIDS harus ditingkatkan di dalam Lapas. Program edukasi yang efektif harus menyediakan informasi yang akurat dan relevan tentang penyakit ini, cara penularannya, serta tindakan pencegahan yang  efektif.  Narapidana  juga  perlu  diberikan  pelatihan  keterampilan  untuk  mengambil tindakan  yang  lebih  aman  dalam  menghadapi  situasi  yang  berpotensi  berisiko.  Dengan pemahaman yang lebih baik tentang HIV/AIDS, diharapkan narapidana akan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri dan komunitas di dalam Lapas dari penularan penyakit yang serius ini.

## PENUTUP
Dalam  rangka  mencapai  pelayanan  kesehatan  yang  lebih  baik  bagi  narapidana  yang menderita penyakit menular HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, langkah- langkah  konkret  perlu  terus  diambil.  Peningkatan  edukasi,  peningkatan  jumlah  tenaga  medis, peningkatan fasilitas kesehatan, dan pengurangan stigma sosial adalah beberapa faktor kunci yang dapat  memperbaiki  kualitas  pelayanan  kesehatan  di  lingkungan  penjara.  Kesehatan  adalah  hak asasi manusia, dan narapidana tidak terkecuali dalam mendapatkan perawatan yang layak. Dengan komitmen  bersama  dari  pihak  berwenang,  petugas  penjara,  dan  masyarakat,  kita  dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman di dalam Lapas. Pelayanan kesehatan yang  holistik  dan  berfokus  pada  narapidana  dengan  HIV/AIDS  bukan  hanya  merupakan kewajiban,  tetapi  juga  merupakan  investasi  dalam  upaya  pencegahan  penularan  penyakit  dan peningkatan kesejahteraan mereka. Semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan, semakin besar harapan untuk mengendalikan penyebaran HIV/AIDS di dalam Lapas. Mari bersama-sama bekerja  menuju  masa  depan  yang  lebih  sehat  dan  lebih  baik  bagi  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai dan seluruh komunitasnya.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023)

## Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelayanan kesehatan bagi narapidana yang menderita penyakit menular HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai memegang peranan penting dalam menjaga kesejahteraan mereka. Pelayanan ini mencakup pemberian obat antiretroviral  (ARV),  dukungan  konseling  dan  psikososial,  serta  edukasi  tentang  HIV/AIDS. Upaya ini bertujuan untuk mengendalikan penyebaran HIV/AIDS di dalam Lapas dan memberikan perawatan yang setara dengan yang diberikan di luar Lapas. Namun, terdapat beberapa kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Binjai, termasuk keterbatasan sumber daya,  kepadatan  populasi,  dan  kurangnya  pemahaman  tentang  HIV/AIDS.  Untuk  mengatasi masalah  ini,  diperlukan  peningkatan  investasi  dalam  fasilitas  kesehatan,  peningkatan  jumlah tenaga medis, dan program edukasi yang lebih efektif.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian tentang pelayanan kesehatan bagi  narapidana dengan penyakit menular HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengendalian penyakit di dalam Lapas:
1. Peningkatan  Jumlah  Tenaga  Medis:  Diperlukan  peningkatan  jumlah  tenaga  medis  yang tersedia  di  Lapas.  Keterbatasan  jumlah  petugas  medis  dapat  menghambat  pemberian perawatan  yang  memadai.  Pemerintah  perlu  mempertimbangkan  penambahan  personel medis yang terlatih untuk mengatasi kebutuhan kesehatan narapidana.
2. Peningkatan Fasilitas Kesehatan: Infrastruktur dan fasilitas kesehatan di dalam Lapas perlu ditingkatkan. Termasuk peningkatan poliklinik, pengadaan peralatan medis yang memadai, serta penyediaan obat-obatan dan ARV yang cukup.
3. Edukasi yang Lebih Efektif: Program edukasi tentang HIV/AIDS perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman narapidana. Informasi yang komprehensif tentang penyakit ini, cara penularannya, dan praktik aman harus disampaikan secara teratur.
4. Pengurangan Stigma Sosial: Stigma sosial terhadap narapidana dengan HIV/AIDS dapat menjadi  hambatan  dalam  pemberian  perawatan.  Kampanye  anti-stigma  perlu  diadakan baik di dalam Lapas maupun di masyarakat luas untuk mengurangi diskriminasi terhadap narapidana yang terinfeksi.
5. Kolaborasi  dengan  Pihak  Eksternal:  Kerja  sama  dengan  lembaga  kesehatan  eksternal, seperti  rumah  sakit  atau  klinik  terdekat,  perlu  ditingkatkan.  Ini  akan  memungkinkan penanganan kasus-kasus yang lebih serius atau memerlukan perawatan di luar Lapas.
6. Monitoring  dan  Evaluasi  Rutin:  Sistem  pemantauan  dan  evaluasi  yang  rutin  perlu diterapkan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang efektif dan mengukur dampak dari program-program yang telah dilaksanakan.
Saran-saran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana dengan HIV/AIDS di  Lapas Kelas II A Binjai dan memberikan mereka akses  yang lebih baik terhadap perawatan kesehatan yang layak.

## DAFTARPUSTAKA
Biaggy, F., & Wibowo, P. (2020). NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN . 3 , 363 – 376.
Firmansyah, R., Rani, F. A., & Artikel, I. (2019). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan . 433 – 448. https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i0 Hidayati, I. R., Atmadani, R. N., Putra, D. S., & Sari, A. M. (2022). EDUKASI PENCEGAHAN HIV AIDS . 5 , 51 – 55. UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA.  (2022). UU  NOMOR  22  TAHUN  2022 TENTANG PEMASYARAKATAN . Wahyuny,  R.,  &  Susanti,  D.  (2019). GAMBARAN  PENGETAHUAN  MAHASISWA  TENTANG HIV / AIDS DI UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU Romy Wahyuny * Dewi Susanti ** Abstrak . 2 (6), 341 – 349. Wibowo, P. (2020). Jurnal ilmiah kebijakan hukum . 14 , 263 – 284. Wijaya, T. S., & Rahman, M. A. M. (2021). Jurnal komunikasi hukum . 7 , 124 – 134. Wulandari, S. (2015). Jurnal Maternity and Neonatal Volume 2 No 1 Page 10 . 2 (1), 10 – 23.