## Variasi Pemanfaatan Tanah Pelaba Pura Dalem Di Desa Adat Kesiman, Denpasar
Made Ratna Witari 1 , I Nyoman Widya Paramadhyaksa 2 , Ni Made Yudantini 3
Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Udayana, Jalan P.B. Sudirman, Denpasar, 80234, Indonesia
1 ratnawitari94@gmail.com
Tanah pelaba pura merupakan salah satu bagian dari tanah adat. Eksistensi tanah pelaba pura memiliki arti penting dalam keberlangsungan desa adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali. Tanah pelaba pura biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki fungsi un- tuk menunjang upacara keagamaan di pura. Seiring perkembangan zaman, sebagian besar tanah pelaba pura di wilayah yang berkembang pesat mengalami perubahan pemanfaatan. Salah satu desa adat yang berada di Kota Denpasar dan memiliki tanah pelaba pura ialah Desa Adat Kesiman. Berdasarkan inventarisasi lahan yang dilakukan oleh Desa Adat Kesiman, maka dipilihlah tanah pelaba Pura Dalem untuk diteliti karena lahan tersebut lebih banyak mengalami perubahan pemanfaatan dibandingkan dengan tanah pelaba pura lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji variasi pemanfaatan tanah pelaba Pura Dalem yang ditinjau melalui aspek latar belakang dan pengelolaannya. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk dapat memahami fenomena tentang pemanfaatan tanah pelaba Pura Dalem pada tiga kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur, observasi, dan wawancara. Hasil akhir pene- litian menunjukkan ditemukan empat variasi pemanfaatan tanah pelaba Pura Dalem di Desa Adat Kesiman yaitu : (1) pemanfaatan lahan yang bersifat mandiri; (2) pemanfaatan lahan yang terbangun oleh pihak ketiga; (3) pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga sebagai area pertanian; dan (4) pemanfaatan lahan sesuai proyeksi kebutuhan.

## Kata kunci : desa adat, tanah pelaba pura, pemanfaatan, pengelolaan

## Variations Utilization Of Tanah Pelaba Pura Dalem In Desa Adat Kesiman, Denpasar
Tanah pelaba pura is a part of customary land. The existence of tanah pelaba pura has an important meaning in the continuation of traditional villages which are a unit of customary law communities in Bali. Tanah pelaba pura is usually used as agricultural or plantation land that has a function to support religious ceremonies at the temple. Along with the times, most of the tanah pelaba pura in rapidly developing regions has experienced a change in utilization. One of the traditional villages in the Denpasar City and has tanah pelaba pura is Desa Adat Kesiman. Based on the land inventory carried out by Desa Adat Kesiman, tanah pelaba Pura Dalem was chosen for research because the land had more land use changes compared to other tanah pelaba pura . This study aims to examine variations utilization of tanah pelaba Pura Dalem which are reviewed through their background and management aspects. This study applies a qualitative method with a phenomenological approach to be able to understand the phenomena about the use of tanah pelaba Pura Dalem in three cases. Data collection is done by means of literature study, observation, and interviews. The final results of the study showed that there were four variations in utilization of tanah pelaba Pura Dalem in Desa Adat Kesiman, namely: (1) land use by independent; (2) land use developed by third parties; (3) land use by third parties as agricultural areas; and (4) land use according to projected needs.
Keywords : desa adat, tanah pelaba pura, utilization, management
Proses Review : 1 - 28 Januari 2020, Dinyatakan Lolos: 10 Februari 2020

## PENDAHULUAN
Selain adanya bentuk pemerintahan desa dinas, di Provin- si Bali juga terdapat tata pemerintahan lokal yang dise- but dengan desa adat. Desa adat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 merupakan ke- satuan masyarakat hukum adat di Bali yang mempunyai wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan kahyangan desa, tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan men- gurus rumah tangganya sendiri. Salah satu harta kekayaan yang dimiliki desa adat tersebut adalah tanah adat. Tanah adat di Bali termasuk ke dalam hak ulayat yang merupakan wewenang dan hak atas masyarakat hukum adat, yang ter- kait dengan tanah yang diatur dalam lingkungan wilayahn- ya. Pengakuan akan adanya hak ulayat tersebut diatur da- lam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Menurut Dharmayuda (2001) tanah adat di Bali dapat dibe- dakan menjadi lahan druwe desa, lahan pelaba pura, lahan pekarangan desa, serta lahan ayahan desa. Lahan pelaba pura ialah lahan yang dulunya dikuasai oleh desa khusus dipergunakan untuk pembiayaan dan keperluan pura. Pen- gertian ini senada dengan yang dikemukakan oleh Ambara (2006) yang membagi lahan milik pura menjadi dua jenis, yaitu lahan palemahan pura dan lahan pelaba pura. Lahan palemahan pura ialah lahan yang digunakan untuk pem- bangunan pura, sedangkan lahan pelaba pura ialah lahan untuk menunjang pengadaan sarana-sarana setiap kegiatan upacara keagamaan di pura. Lahan pelaba pura merupa- kan salah satu bagian dari tanah adat yang eksistensinya penting untuk dicermati terkait nilai dan fungsi lahan bagi kehidupan desa adat. Lahan pelaba pura merupakan lahan/ tanah adat dengan status kepemilikan komunal yang men- gandung nilai religius karena memiliki kaitan dengan ke- beradaan pura (Wisnawa, 2015). Fungsi dari lahan pelaba pura adalah sebagai penunjang keberlangsungan pura itu sendiri (Ambara, 2006). Sejak diterbitkannya Surat Kepu- tusan Menteri Dalam Negeri RI SK/556/DJA/1986 tem- tang Penunjukan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, menjadikan lah- an pelaba pura mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sehingga keberadaannya masih dapat dipertahank- an.
Pada pemanfaatan lahan pelaba pura, desa adat memiliki wewenang untuk mengelola lahan yang dimilikinya dan pemanfaatannya dapat berbeda dengan desa adat lainnya. Lahan pelaba pura biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau perkebunan yang hasil dari lahan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan upacara di pura. Seiring dengan perkembangan zaman, lahan yang difung- sikan sebagai lahan pertanian atau perkebunan tersebut dapat mengalami perubahan pemanfaatan. Kondisi terse- but dapat dikarenakan pesatnya pertumbuhan sebuah
wilayah yang menjadikan lahan pelaba pura sebagai suatu sumber daya potensial dengan nilai ekonomi tinggi. Pe- manfaatan dan pengelolaan lahan pelaba pura dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Menurut Windia, dkk (2006), pembahasan mengenai hukum adat Bali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan desa adat itu sendiri. Sebagai suatu masyarakat hukum adat, desa adat memi- liki tata hukum sendiri yang bersendikan pada adat-istia- dat ( dresta ) setempat. Tatanan hukum yang lazim berlaku di desa adat disebut awig-awig yang dimiliki oleh semua desa adat di Bali. Sebelum disahkan, awig-awig tersebut disusun dan dirembukkan secara bersama dalam rapat kra- ma desa yang disebut dengan paruman desa.
Lahan pelaba pura dalam pemanfaatannya dapat men- galami perubahan secara wujud maupun nilai yang dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial pada masyarakat. Peru- bahan sosial menurut Soemardjan (1991) adalah peruba- han yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial yang mencakup nilai, sikap, dan pola prilaku di antara kelom- pok yang ada di dalam masyarakat. Ogburn, 1964 dalam Waluya (2007) mengemukakan ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur kebudayaan baik yang material mau- pun yang immaterial. Selain adanya perubahan sosial, pe- manfaatan lahan pelaba pura dapat juga dipengaruhi oleh lokasi dimana lahan tersebut berada dan juga makna/nilai dari lahan itu sendiri. Pemilihan lokasi lahan untuk diman- faatkan sebagai lokasi usaha ataupun lainnya memerlukan pertimbangan berupa akses, visibilitas, lalu lintas, tempat parkir, ekspansi, serta lingkungan Tjiptono (2007). Pada penelitian ini, lahan memiliki nilai-nilai tertentu yang dapat bersifat sakral dan profan. Menurut Eliade, 1957 da- lam Ongelina (2014) sakral berhubungan dengan kesucian, sedangkan profan tidak suci, dan secara keruangan, ruang sakral menuntut respon tertentu dari manusia, sedangkan ruang profan tidak menuntut adanya respon. Lahan yang memiliki nilai sakral akan diperlakukan berbeda dari lahan yang bernilai profan. Seiring perkembangan zaman, lahan pelaba pura bisa saja mengalami pergeseran nilai sehingga mempengaruhi pemanfaatannya.
Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Kota Denpasar yang memiliki luas 127,78 km 2 merupakan salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan pesat. Jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2017 adalah 914.300 jiwa dan jumlah tersebut mengalami pertumbuhan penduduk sebe- sar 1,89% dari tahun sebelumnya (BPS Kota Denpasar, 2018). Padatnya Kota Denpasar menyebabkan banyak ter- jadinya perubahan pemanfaatan lahan dan bertambahnya kebutuhan lahan baru. Apabila pemanfaatan lahan tersebut tidak diperhatikan, maka hal tersebut membawa dampak terjadinya banyak perubahan di dalam area kota. Selain perubahan tatanan sosial, juga terjadi perubahan pada tata ruangnya, yang dapat mempengaruhi makna dari lahan pelaba pura itu sendiri. Pada pemanfaatan lahan tersebut dibutuhkan manajemen untuk mengelola lahan pelaba
pura. Adapun fungsi manajemen menurut Terry (1977) adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
Berdasarkan hasil observasi awal dan studi pustaka awal yang dilakukan, diperoleh gambaran bahwa salah satu wilayah di Kota Denpasar yang menginventarisasi lahan pelaba pura dan masih menjaga tradisi terkait lahan terse- but adalah Desa Adat Kesiman. Pengelolaan yang dilaku- kan oleh Desa Adat Kesiman juga masih terasa kuat dan desa adat ini juga dikenal teguh memegang adat istiadat yang ada. Keberadaan lahan pelaba Pura Dalem di Desa Adat Kesiman menarik untuk diteliti karena lahan pela- ba ini lebih banyak mengalami perubahan pemanfaatan dibandingkan dengan lahan pelaba pura lainnya. Berda- sarkan gambaran tersebut, maka muncul suatu gagasan un- tuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji variasi pemanfaatan lahan pelaba Pura Dalem. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta pema- haman bagi masyarakat terkait keberadaan lahan pelaba pura yang ada di Bali khususnya di Desa Adat Kesiman sehingga keberadaannya dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pen- dekatan fenomenologi yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang variasi pemanfaatan lahan pelaba Pura Dalem yang berada di Desa Adat Ke- siman. Objek yang diteliti ialah lahan pelaba Pura Dalem yang keberadaannya masih dikelola desa. Penelitian ini diawali dengan mengobservasi pemanfaatan lahan pelaba Pura Dalem, yang kemudian dilanjutkan dengan mengka- ji aspek yang melatarbelakangi pemanfaatan lahan serta aspek pengelolaan lahan. Selanjutnya dari data yang di- peroleh tersebut dianalisis sehingga menghasilkan vari- asi pemanfaatan lahan pelaba Pura Dalem di Desa Adat Kesiman. Temuan fenomena lapangan tersebut selanjutn- ya didialogkan dengan teori-teori yang sesuai untuk meng- hasilkan temuan akhir penelitian. Hasil kajian final ini se - lanjutnya dirangkum dalam bentuk simpulan yang disusun melalui penalaran secara induktif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi, serta wawancara dengan para narasumber seperti pemuka desa, pemuka agama, dan pengguna lahan, yang ditentukan dengan teknik purposive sampling .

## ANALISIS DAN INTEPRETASI DATA
Lokasi penelitian dilakukan di Desa Adat Kesiman yang berada di dalam Kota Administratif Denpasar dan terletak sekitar tiga kilometer dari pusat kota. Desa Adat Kesiman terdiri dari satu kelurahan yaitu Kelurahan Kesiman, dan dua desa dinas yaitu Desa Kesiman Petilan dan Desa Kesi- man Kertalangu. Adapun jumlah banjar adat yang ter- dapat di Desa Adat Kesiman adalah sebanyak 31 banjar
adat . Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1.
Pura Dalem Kesiman atau juga dikenal sebagai Pura Luhur Dalem Mutering Jagat berlokasi di Desa Kesiman Kertalangu yang berada dalam satu area dengan salah satu pelaba Pura Dalem. Pada pura ini terdapat tiga pengempon yang bertugas untuk melaksanakan kewajiban yang ber- kaitan dengan Pura Dalem ( ngayah ) yaitu Nyoman Duana, Wayan Siki, dan Gede Ana. Keberadaan pengempon pura ditentukan secara niskala dan selama ini pengempon Pura Dalem berasal dari garis keturunan yang sama. Berdasar- kan awig-awig Desa Adat Kesiman, Pura Dalem ini memi- liki tiga lahan pelaba pura yang keberadaannya dikelola oleh desa dengan total luas lahan 25.331 m 2 . Sebaran lahan pelaba pura dapat dilihat pada gambar 2.
Adapun penjelasan dari gambar 2 ini ialah pada keteran- gan A merupakan lahan pelaba terluas yang dimiliki Pura Dalem yang selanjutnya disebut dengan Kasus 1. Pada ket- erangan B merupakan lahan pelaba Pura Dalem sebelum mengalami tukar guling lahan, keterangan B 1 ialah lahan pelaba Pura Dalem saat ini setelah mengalami tukar gul- ing lahan pada tahun 1980 yang selanjutnya disebut den- gan Kasus 2. Keterangan C merupakan lahan pelaba Pura Dalem dengan luas terkecil yang disebut dengan Kasus 3, dan keterangan D merupakan lokasi Pura Dalem Kesiman. Selanjutnya akan dibahas terkait eksisting lahan, peman- faatan lahan, pengelolaan lahan dan variasi perubahan pe- manfaatan lahan.

## Pemanfaatan Lahan dan Aspek yang Melatarbelakan- gi
Kasus 1 Lahan ini berada di Desa Kesiman Kertalangu tepatnya di Jalan Soka Gang Kertapura III, Banjar Kertapura. Pura Dalem juga berada di lokasi yang sama dengan total luas la- han ialah 22.454 m 2 , dengan kondisi lahan yang berkontur. Batas-batas lahan pada Kasus 1 ini yaitu di sebelah utara berbatasan dengan tanah milik pemerintah, permukiman, di sebelah timur berbatasan dengan permukiman, dan Jalan Soka, di sebelah selatan juga berbatasan dengan pemukiman, dan di sebelah barat berbatasan dengan Sun- gai Ayung. Lahan pelaba ini sudah disertifikasi pada tahun
Gambar 1. Peta Desa Adat Kesiman Sumber: diolah dari Peta Tata Ruang Kota Denpasar
2005 dengan Pura Dalem dicantumkan sebagai pemegang hak tanah. Gambaran lokasi dan kondisi lahan dapat dili- hat pada Gambar 3.
Hingga tahun 2018, fungsi utama lahan pelaba pura ini dimanfaatkan sebagai alas /hutan oleh desa. Akan tetapi, semenjak tahun 2015 lahan ini beberapa kali dimanfaatkan sebagai lokasi prewedding. Selain pemanfaatan tersebut, desa belum memiliki perencanaan untuk merubah fungsi lahan ini agar mendatangkan hasil atau keuntungan yang lebih. Di samping untuk menjaga hutan yang dimiliki, pe- manfaatan lahan ini juga dilatarbelakangi oleh pihak Desa Adat Kesiman yang merasa masih segan memanfaatkan lahan tersebut karena lahan ini dimaknai sebagai lahan pelaba pura dan lokasinya yang berdekatan dengan Pura Dalem, begitu juga dengan bentuk lahan yang berkon- tur serta sulitnya akses yang dimiliki lahan Kasus 1 ini (Wawancara Widarsa 2019). Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat meyakini lahan memiliki nilai/makna sakral dan suci sesuai dengan teori dari Eliade (1957), se- lain itu aspek pemilihan lokasi yang diungkapkan Tjiptono (2007) juga kurang dipenuhi karena lahan tersebut memi- liki akses, visibilitas, serta lingkungan yang kurang baik
karena jauh dari jalan raya, lahan yang berkontur dan ber- dampingan dengan Sungai Ayung.

## Kasus 2
Lahan pada Kasus 2 ini merupakan lahan yang mengala- mi periswata tukar guling pada tahun 1980. Pada awalnya lahan berada di sebelah utara Pura Dalem Kesiman den- gan luas 2.000 m 2 . Kini lahan ini berada di Desa Kesiman Kertalangu tepatnya di Jalan Waribang, Banjar Kedaton dengan luas 2.700 m 2 . Lokasi lahan sebelum dan sesudah mengalami tukar guling lahan dapat dilihat pada Gambar 2.  Lahan  ini  telah  disertifikasi  pada  tahun  2001  dengan Pura Dalem sebagai pemegang hak tanah tersebut. Pada saat ini lahan Kasus 2 dimanfaatkan sebagai restoran, se- kolah, dan sawah. Batas-batas dari lahan ini ialah sebelah utara berbatasan dengan Gang Gunung Bekul dan peruma- han, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Waribang dan Kecak Uma Dewi yang merupakan lokasi pementasan Tari Kecak dan Tari Barong, sebelah selatan berbatasan dengan Waribang Residence , dan sebelah barat berbatasan dengan perumahan warga. Lokasi lahan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4 dan pemanfaatan lahan pada kasus ini dapat dilihat pada gambar 5.
Gambar 2. Sebaran Lahan Pelaba dan Lokasi Pura Dalem Desa Adat Kesiman
Gambar 3. Lokasi dan Kondisi Lahan Kasus 1
Gambar 4. Lokasi Lahan Kasus 2
Peristiwa tukar guling yang terjadi tahun 1980 pada lahan ini diawali dari gagasan pemerintah yang ingin meman- faatkan lahan pelaba pura yang sebelumnya berada di Jalan Soka Gang Kertapura III, sebagai area Perumahan Dinas Transmigrasi. Dipilihnya lokasi tersebut dikare- nakan letaknya yang strategis sebagai tempat persinggah- an bagi penduduk yang akan mengikuti program transmi- grasi dari pemerintah dan juga dekat dengan kantor Dinas Transmigrasi. Pemerintah memberikan lahan di Jalan Waribang dengan luas 2.700 m 2 untuk mengganti lahan pelaba yang akan digunakan tersebut. Menanggapi perma- salahan tersebut, desa kemudian melakukan paruman ber- sama dengan seluruh kelian banjar yang ada di Desa Adat Kesiman sehingga diperoleh keputusan untuk memberikan lahan pelaba tersebut kepada pemerintah. Pertimbangan yang diambil oleh desa karena lahan yang berada di Jalan Soka memang dibutuhkan oleh pemerintah dan lahan yang menjadi penukar lebih luas dari lahan sebelumnya (Waw- ancara Karim, 2018).
Setelah terjadinya tukar guling, lahan pada Kasus 2 ini di- manfaatkan sebagai lahan pertanian yang seiring berjalan- nya waktu pemanfaatannya semakin berkembang. Lahan pertanian dikelola oleh salah satu warga atas persetujuan prajuru desa dengan menerapkan sistem bagi hasil. Pada tahun 1995, prajuru desa memiliki gagasan untuk men- gontrakkan sebagian lahan pelaba ini. Selanjutnya diada- kanlah sebuah paruman desa untuk membahas gagasan tersebut. Sebagian besar peserta rapat menyetujui usulan itu dengan pertimbangan lahan masih menjadi milik pura akan tetapi selanjutnya dapat mendatangkan pemasukan yang lebih. Lahan dikontrak oleh sebuah stasiun radio swasta selama 20 tahun dengan luas lahan yang dikontrak adalah seluas 1.400 m 2 dari 2.700 m 2 dan lahan lainnya ma- sih berupa lahan pertanian. Pada tahun 2015 masa kontrak lahan untuk stasiun radio swasta telah berakhir. Kemudian dilakukan rapat internal antar prajuru desa dan diputuskan untuk mengontrakkan kembali lahan tersebut. Mulailah disebarkan informasi oleh prajuru desa yang merupakan perwakilan dari masing-masing desa bahwa terdapat lahan pelaba pura yang akan dikontrakkan. Pada tahun 2016, ter- dapat pihak yang ingin mengontrak lahan untuk dijadikan restoran (Buana Mas Restoran) selama 10 tahun dengan luas kontrak yang sama pihak sebelumnya (Wawancara Widarsa, Widya, 2019).
Pada pemanfaatan lahan sebagai sekolah (taman kanak- kanak), diawali dari tahun 1999 Bank Dunia memberikan
bantuan pada desa dinas untuk mendirikan sebuah seko- lah dan meminta Desa Kesiman Petilan untuk mencarikan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan. Saat pencarian lahan, desa dinas meminta bantuan kepada Desa Adat Kesiman, dan dilakukan rapat intern antara aparat desa dinas dan desa adat. Kemudian diadakan sebuah paruman bersama kelian banjar untuk mendiskusikan penggunaan lahan ini, dan hasil akhirnya diputuskan un- tuk menggunakan sebagian lahan Kasus 2 ini dengan per- timbangan lahan ini masih milik pura yang dikelola desa dan hanya berubah fungsi. Lahan yang diberikan untuk pembangunan sekolah memiliki luas 500 m 2 sesuai den- gan kebutuhan. Kemudian Bank Dunia memberikan dana kepada desa untuk pembangunan sekolah yang dimulai pada tahun 2000 dan juga beasiswa kuliah Pendidikan guru kepada beberapa warga Desa Adat Kesiman yang ditunjuk oleh desa. Meskipun lahan digunakan untuk pembangunan sekolah oleh pemerintah, lahan tersebut masih menjadi milik desa sehingga pemanfaatan pada la- han tersebut berada dalam pengawasan desa. Pada tahun 2001, pembangunan sekolah yang diberi nama TK Indra Kumara II telah usai dan sekolah mulai beroperasi. Guru yang mengajar merupakan warga penerima beasiswa dan sebagian besar siswa yang bersekolah berasal dari warga Desa Adat Kesiman. Menurut Nyoman Yuniari yang se- laku kepala sekolah saat itu, sekolah tersebut dapat berdiri sendiri tanpa melibatkan desa secara langsung. Terkait hal penggajian guru dan pembiayaan keperluan lainnya dike- lola sendiri oleh sekolah. Lahan Kasus 2 yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seluas 1.300 m 2 kini berkurang menjadi 800 m 2 karena telah digunakan untuk pembangunan sekolah (Wawancara Karim, Wismantara, Yuniari, 2019).
Pada lahan yang berfungsi sebagai sawah, luas sawah yang awalnya 2.700 m 2 kini hanya 800 m 2 setelah lahan lainn- ya digunakan untuk dikontrakkan dan untuk pembangu- nan sekolah. Meskipun lahan pertanian semakin mengecil, pengelolaan lahan tersebut masih sama seperti pada tahun 1980, walaupun tidak lagi digunakan untuk menanam padi. Perubahan tanaman yang ditanam pada lahan terse- but karena saat ini semakin berkurangnya sumber air yang berfungsi untuk pengairan pada lahan pertanian tersebut. Perkembangan pemanfaatan dan lingkungan sekitar lahan dapat dilihat pada gambar 6 dan 7.
Keberadaan lahan yang cukup jauh dari Pura Dalem ser- ta lahan yang merupakan hasil tukar guling menyebabkan
Gambar 5. (kiri) Pemanfaatan lahan sebagai restoran, (tengah) Pemanfaatan lahan sebagai sekolah, (kanan) Pemafaatan lahan sebagai sawah.
Gambar 6. (kiri) Gambaran pemanfaatan lahan pada tahun 1980-1994; (kanan) Gambaran pemanfaatan lahan pada tahun 1995-2000
Gambar 7. (kiri) Gambaran pemanfaatan lahan pada tahun 2001-2014; (kanan) Gambaran pemanfaatan lahan pada tahun 2015-2018 terjadinya perubahan sosial terhadap pemanfaatan lahan ini seperti teori yang diungkapkan Soemardjan (1991) dan juga adanya pergeseran nilai sakral pada lahan ini bagi desa adat. Hal tersebut dapat dilihat dari berkembangnya pemanfaatan lahan pada kasus ini dari lahan pertanian. Selain hal tersebut, pemanfaatan lahan ini sebagian besar juga dipengaruhi oleh akses, visibilitas, lingkungan, dan lalu lintas yang cukup baik karena berupa lahan datar yang terletak di pinggir jalan raya dengan lalu lintas yang tidak terlalu padat dan lingkungan yang juga semakin berkem- bang, sesuai dengan aspek pemilihan lokasi yang diung- kapkan Tjiptono (2007).
Dari cara memanfaatkan lahan, dapat dilihat Desa Adat Kesiman telah menjalankan hukum adat yang berlaku di wilayahnya dengan melaksanakan paruman untuk mem- peroleh sebuah kesepakatan bersama terkait pemanfaatan lahan pelaba Pura Dalem. Keterlibatan para kelian banjar sebagai perwakilan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa Desa Adat Kesiman men- erapkan bottom-up planning dalam pemanfaatan lahan ini. Bottom-up planning menurut Conyers dkk, 1984 dalam Mulyati (2010) merupakan perencanaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan men- etapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator.
Kasus 3 Lahan Kasus 3 ini terletak di Banjar Kertapura, Desa Kesi- man Kertalangu, tepatnya di Jalan Soka Gang Kertapura
III. Lahan ini memiliki luas 177 m 2 dengan kondisi lahan yang bertopografi datar dan telah disertifikasi pada tahun 2005. Batas dari lahan ini ialah pada sisi utara dan barat berbatasan dengan perumahan, pada sisi timur berbatasan dengan perumahan dan Jalan Soka, dan batas sebelah se- latan ialah Gang Kertapura III serta lahan Kasus 1. Lokasi dan kondisi eksisting lahan dapat dilihat pada gambar 8 dan gambar 9.
Hingga kini lahan Kasus 3 berupa lahan kosong yang be- lum dimanfaatkan. Dari pihak desa memang belum memi- liki rencana untuk memanfaatkan lahan ini, baik untuk dimanfaatkan secara langsung maupun dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Hal tersebut dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan Pura Dalem. Pada lahan ini juga ter- dapat sebuah pohon pulai besar yang diselimuti dengan kain hitam putih ( poleng) oleh pengempon Pura Dalem karena dianggap sakral oleh masyarakat. Sama seperti pada Kasus 1, pengelolaan dan pemanfaatan pada Kasus 3 ini juga dapat dilakukan oleh pengempon Pura Dalem. Hal tersebut dikarenakan para pengempon pura yang membiayai dan mempersiapkan keperluan dalam pelak- sanaan piodalan di Pura Dalem. Desa akan memberikan izin pemanfaatan selama lahan dimanfaatkan untuk ditan- ami pepohonan dan tidak digunakan untuk pembangunan. Pada tahun 2018, salah satu pengempon pura menanam be- berapa pohon kamboja di lahan pelaba ini yang tidak lagi memerlukan prosedur pemanfaatan lahan kepada prajuru desa (Wawancara Karim, 2019).
Gambar 8. Lokasi Lahan Kasus 3
Gambar 9. (kiri) Eksisting Lahan Kasus 3; (kanan) Pohon Pulai dan Kamboja pada lahan
Tidak banyaknya pemanfaatan yang dilakukan pada lah- an Kasus 3 hingga saat ini dapat dipengaruhi oleh faktor yang menghalangi adanya perubahan seperti yang diung- kapkan Davis, 1960 dalam Soekanto (2000) yaitu, sikap masyarakat yang masih tradisionalis, adanya rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrase kebudayaan, kebiasaan, dan adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Faktor tersebut berkaitan erat dengan keper- cayaan masyarakat bahwa lahan ini memiliki makna atau nilai sakral. Selain karena lahan merupakan pelaba pura , letak lahan yang berdekatan dengan Pura Dalem dan adan- ya pohon pulai juga mempengaruhi nilai lahan tersebut. Jika dilihat dari teori lokasi yang diungkapkan Tjiptono (2007), keberadaan lahan ini cukup baik dan memiliki po- tensi untuk dimanfaatkan. Selain karena lahan berkontur datar, didukung juga dari akses yang baik karena lokasi lahan yang berada tidak jauh dari jalan raya dan gang yang cukup besar, selain itu lalu lintas dan lingkungan pada la- han juga tidak terlalu padat. Namun karena kepercayaan masyarakat dan adanya nilai sakral pada lahan, sampai saat ini lahan tidak dimanfaatkan.
Pengelolaan Lahan Berdasarkan Fungsi-Fungsi Ma- najemen Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Terry (1977) yang membagi fungsi manajemen menjadi empat yaitu perencanaan; pengorganisasian; pelaksanaan; dan penga- wasan, maka manajemen pemanfaatan pada lahan pelaba pura ini akan diuraikan sesuai dengan fungsi-fungsi mana- jemen tersebut.
Perencanaan Pada Kasus 1 perencanaan dilakukan oleh prajuru desa untuk menentukan fungsi lahan sebagai hutan desa/ alas desa, selain itu desa juga merencanakan pihak-pihak yang dapat terlibat dalam pengelolaan lahan ini. Sampai saat ini, Kasus 1 dan Kasus 3 tidak melalui tahap perencanaan yang panjang karena pemanfaatannya tidak banyak men- galami perubahan yang disebabkan oleh nilai sakral pada lahan. Pada Kasus 2, perencanaan diawali dari prajuru desa memiliki gagasan untuk memanfaatkan lahan yang kemudian melibatkan seluruh kelian banjar sebagai wakil masyarakat dalam pengambilan keputusan di paruman desa. Perencanaan tersebut berupa perencanaan dalam pengelolaan lahan yang dikelola oleh pihak ketiga, per- encanaan dalam proses pengadaan sekolah, perencanaan dalam pemasukan dana, dan perencanaan lainnya. Apabila terdapat perencanaan ataupun permasalahan dengan ska- la kecil, rapat hanya dilakukan dengan prajuru desa yang melibatkan bendesa adat, wakil, sekretaris, dan bendahara Desa Adat Kesiman. Perencanaan harus dilakukan dengan matang agar tidak adanya permasalahan di kemudian hari (Wawancara Karim, Widarsa, 2018).
Pengorganisasian Pada tahap ini, koordinasi dipimpin oleh bendesa adat dengan membagi tanggung jawab kepada anggota yang telah ditetapkan. Pada lahan Kasus 2 yang dimanfaatkan sebagai sekolah, prajuru desa membentuk panitia untuk menangani pembangunan sekolah tersebut. Selanjutnya, guru yang mengajar pada sekolah tersebut juga dikoordi- nasikan agar semua berasal dari Desa Adat Kesiman. Pada lahan yang dikontrakkan, dikoordinasikan pihak yang mengurus pemasukan dana hingga dana diserahkan ke kas desa di LPD Kesiman. Pada Kasus 1 dan Kasus 3, kes- eluruhan hak dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan ini merupakan kewenangan dari Desa Adat Kesiman yang saat ini dibantu oleh pengempon Pura Dalem. Pengempon Pura Dalem dapat turut ikut dalam membantu mengelola lahan selama tidak dilakukannya perubahan fungsi lahan untuk pembangunan (Wawancara Widya, 2018).
Pelaksanaan Pada lahan Kasus 1, setiap dua bulan sekali pengempon Pura Dalem melakukan kegiatan bersih-bersih secara rutin dengan memangkas pohon/semak yang berada di sekitar area Pura Dalem. Sesekali pada lahan ini dimanfaatkan sebagai lokasi untuk melakukan sesi foto seperti foto prewedding . Pihak yang akan menggunakan lahan harus meminta izin kepada pengempon Pura Dalem sebagai per- wakilan desa dan juga melakukan kesepakatan fungsi serta negoisasi sewa. Biasanya pengguna lahan memberikan bi- aya sewa kepada pengempon pura dan dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengempon pura karena telah memban- tu mengurus lahan Kasus 1 ini. Untuk kegiatan ritual kea- gamaan, pada lahan pelaba ini terdapat beberapa pelinggih yang dapat dilihat pada Gambar 3. Setiap adanya piodalan di Pura Dalem, pelinggih yang ada di sekitar lahan terse-
but juga dihaturkan banten oleh pengempon Pura Dalem. Persiapan pelaksanaan piodalan di Pura ale mini sudah sejak dahulu sepenuhnya dilakukan oleh pengempon Pura Dalem, karena pengempon pura telah diberikan hak beru- pa lahan oleh desa yang dapat dikelola secara turun tem- urun (Wawancara Ana, Duana 2019).
Pada Kasus 2, pihak desa adat tidak lagi turun tangan un- tuk mengelola langsung lahan ini karena lahan ini telah dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Pihak pra- juru desa hanya bertugas menerima uang sewa lahan dan kemudian menyetorkan uang tersebut ke kas desa yang ada di LPD Kesiman. Terkait kegiatan keagamaan, pada lahan ini tidak terdapat pelinggih yang dikhususkan untuk diupacarai oleh desa. Namun terdapat pelinggih di mas- ing-masing lahan yang dimanfaatkan oleh pihak pengon- trak lahan sehingga yang mengupacarai pelinggih yang ada ialah pihak ketiga pengguna lahan. Pada pemanfaatan sebagai sekolah, warga yang dipilih oleh desa sebagai tenaga pengajar mengelola langsung sekolah tersebut dan desa hanya mengawasi tanpa terlibat secara langsung da- lam pengelolaannya (Wawancara Suparna, 2018, Widarsa, 2019).
Pada Kasus 3, sesekali pengempon Pura Dalem mem- bersihkan lahan dari sampah dan dedaunan. Pada lahan ini terdapat pohon pulai yang disakralkan akan tetapi tidak diupacarai maupun dihaturkan banten oleh warga setem- pat. Pohon tersebut disakralkan karena merupakan pohon besar yang lokasinya berada pada lahan pelaba pura dan berdekatan dengan Pura Dalem. Pohon tersebut diselimuti dengan kain hitam putih ( poleng) oleh pengempon Pura Dalem dan apabila kain tersebut sudah usang, akan digan- tikan dengan yang baru oleh pengempon pura. Pada lahan ini tidak terdapat pelinggih sehingga tidak adanya ritual keagamaan yang harus dilakukan oleh desa (Wawancara Ana, 2019). Dalam pelaksanaan pemanfaatan lahan dise- tiap kasus yang telah berlangsung, desa tidak mengalami banyak kendala karena semua pihak telah terkoordinasi dengan baik.
Pengawasan Selain dilakukan oleh prajuru desa, masyarakat Desa Adat Kesiman juga dapat ikut melakukan pengawasan pada lahan pelaba Pura Dalem yang ada. Pada Kasus 1 dan Kasus 3, pengawasan dilakukan agar lahan pelaba tidak disalahgunakan. Pengawasan pada lahan yang dikelola pihak ketiga dalam Kasus 2 dilakukan agar pengelola la- han tidak melanggar kesepakatan dengan desa dan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di paruman desa. Apabila pada lahan-lahan tersebut terdapat penyim- pangan dari pemanfaatan seharusnya, akan ditindaklanjuti oleh prajuru desa. Selain dari pada itu, ketiga lahan pela- ba Pura  Dalem  tersebut  telah  disertifikasi  oleh  desa  un - tuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan (Wawancara Karim, Widya, 2018).

## Variasi Perubahan Pemanfaatan Lahan
Berdasarkan pemanfaatan lahan dan aspek yang melatar- belangi serta pengelolaan pada lahan pelaba Pura Dalem Desa Adat Kesiman, maka diperoleh empat variasi dalam perubahan pemanfaatan lahan. Keempat pemanfaatan tersebut ialah pemanfaatan yang bersifat mandiri, peman- faatan lahan yang terbangun oleh pihak ketiga, peman- faatan lahan oleh pihak ketiga sebagai area pertanian, dan pemanfaatan lahan sesuai proyeksi kebutuhan. Uraian dari keempat pemanfaatan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

## Pemanfaatan lahan yang bersifat mandiri
Pemanfaatan lahan secara mandiri yang dimaksud adalah pemanfaatan lahan dengan pengelolaan oleh desa adat se- tempat tanpa melibatkan komponen lain. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap lahan yang bernilai sakral. Pemanfaatan ini terjadi pada Kasus 1 dan Kasus 3. Pada kasus tersebut, lahan tidak mengalami perubahan pemanfaatan, dan pengelolaan dilakukan oleh pengempon Pura Dalem.
Pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga sebagai area terba- ngun Pemanfaatan yang dimaksud ialah pemanfaatan dan pen- gelolaan lahan oleh pihak ketiga yang kemudian dilakukan pembangunan pada lahan tersebut. Pemanfaatan ini terja- di pada sebagian lahan di Kasus 2 dengan luas 1.400 m 2 . Lahan tersebut saat ini dikontrakkan untuk pembangunan restoran yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai stasiun radio swasta. Sebagian lahan yang dikontrakkan tersebut dikelola selama masa kontrak oleh pihak ketiga. Pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga sebagai area perta- nian
Maksud dari pemanfaatan ini ialah pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga sebagai kegiatan pertanian. Pada awal- nya pemanfaatan ini terjadi pada seluruh lahan Kasus 2, namun seiring berkembangnya pemanfaatan lahan, kini pemanfaatan hanya dilakukan pada sebagian lahan Kasus 2 dengan luas 800 m 2 . Pada pemanfaatan ini, desa masih menerapkan sistem bagi hasil panen dalam bentuk uang. Sebelumnya lahan ditanami dengan padi, namun ketika area pertanian semakin mengecil, tanaman yang ditanam pada lahan saat ini berupa jagung, bunga kenop atau bunga ratna dan lainnya.
Pemanfaatan lahan sesuai proyeksi kebutuhan Pemanfaatan yang dimaksud ialah pemanfaatan lahan oleh desa sebagai wadah kegiatan yang disediakan bagi kebutuhan masyarakat desa. Pemanfaatan ini terjadi pada sebagian lahan Kasus 2 yang dimanfaatkan untuk pemba- ngunan sekolah dengan luas lahan 800 m 2 . Keberadaan sekolah (TK. Indra Kumara II) yang merupakan bantuan dari Bank Dunia ini dapat membantu dan memudahkan anak-anak di Desa Adat Kesiman dalam menempuh pendi-
dikan usia dini. Selain itu, guru yang mengajar di sekolah tersebut harus berasal dari Desa Adat Kesiman sehingga pemanfaatan lahan ini dapat menambah lapangan peker- jaan bagi masyarakat desa.

## SIMPULAN
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka dapat dirangkum beberapa simpulan hasil penelitian ini sebagai berikut :
Meskipun Desa Adat Kesiman terletak di Kota Denpasar, akan tetapi pemanfaatan lahan pelaba Pura Dalem ini ti- dak mengalami perkembangan yang pesat. Dapat dilihat dari tiga kasus yang ada, hanya satu lahan yaitu lahan Kasus 2 yang banyak mengalami perkembangan peman- faatan. Hal tersebut karena Desa Adat Kesiman masih menjaga nilai-nilai yang dimiliki oleh lahan pelaba Pura Dalem yang selain memiliki nilai sosio-ekonomis, lahan pelaba juga memiliki nilai sakral dan nilai religio-filosofi. Terdapat juga faktor yang menghalangi terjadinya perkem- bangan pemanfaatan pada lahan pelaba Pura Dalem. Fak- tor tersebut ialah adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat ( vested interest ), sikap masyarakat yang ma- sih cenderung tradisionalis, dan rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Hal tersebut meng- gambarkan bahwa masyarakat desa percaya lahan pelaba yang merupakan milik pura mempunyai nilai yang berbe- da dengan lahan biasa. Sedangkan pada lahan Kasus 2, pe- manfaatan lahan dipengaruhi oleh bergesernya nilai sakral pada lahan yang disebabkan karena lahan merupakan ha- sil tukar guling dan juga lokasi lahan yang jauh dari Pura Dalem. Selain dari pada itu, posisi lahan yang strategis juga semakin mendorong dimanfaatkannya lahan tersebut untuk tujuan ekonomi.
Prajuru dan masyarakat Desa Adat Kesiman ikut juga ter- libat dalam kepengelolaan lahan pelaba Pura Dalem. Hal tersebut dapat dilihat dari diadakannya rapat prajuru atau paruman desa untuk setiap keputusan yang akan diambil. Selain dari pada itu, pengelolaan lahan pelaba Pura Dalem berada di bawah pengawasan bendesa adat dan setiap pi- hak memiliki perannya masing-masing yang dilakukan se- suai dengan aspek manajemen sehingga berjalan dengan baik.
Secara keseluruhan, terdapat empat variasi perubahan pemanfaatan lahan yang ditinjau dari pemanfaatan lahan dan aspek yang melatarbelakangi serta pengelolaan lahan. Adapun variasi perubahan pemanfaatan lahan yang di- peroleh ialah pemanfaatan yang bersifat mandiri, peman- faatan lahan yang terbangun oleh pihak ketiga, peman- faatan lahan oleh pihak ketiga sebagai area pertanian, dan pemanfaatan lahan sesuai proyeksi kebutuhan. Dari empat variasi tersebut, pemanfaatan lahan yang bersifat mandiri menjadi yang paling dominan karena adanya faktor keper- cayaan masyarakat lokal terhadap nilai sakral pada lahan.

## DAFTAR RUJUKAN
Ambara, I G. A. N. P. (2006). Eksistensi Tanah-Tanah Mi- lik Pura Desa Pakraman Di Kota Denpasar, Program Pas- casarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. (2018). Kota Den- pasar Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik, Denpas- ar.
Dharmayuda, I. M. S. (2001). Desa Adat Kesatuan Mas- yarakat Hukum Adat di Bali. Upada Sastra, Denpasar. Mulyati, E. (2010). An Introduction to Development Plan- ning in the Third World Analisis Konsistensi Tinjauan Lit- eratur, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Ongelina, S. (2014). “Teritorialitas dan Interaksi Mul- tietnik di Tanjung Benoa, Bali”, dalam RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan, I/02, Universitas Udayana, Denpasar Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 ten- tang Desa Pakraman . Denpasar: Pemerintah Daerah Bali. Denpasar
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK/556/ DJA/1986 tentang Penunjukan Pura sebagai Badan Hu- kum Keagamaan yang Mempunyai Hak Milik Atas Tanah . Mendagri, Jakarta.
Soemardjan, S. 1991. Perubahan Sosial di Yogyakarta, Gadja Mada University Press, Yogyakarta.
Terry, G. R. & Rue, L. W. R. (1977). Principles of Man- agement atau Dasar-dasar Manajemen , terjemahan G.A. Ticoalu (2011), Bumi Aksara, Jakarta.
Tjiptono, F. (2007). Pemasaran Jasa , Bayumedia Publish- ing, Malang.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria . Sekretariat Negara. Jakarta.
Waluya, B. (2007). Sosiologi: Menyelami Fenomena So- sial di Masyarakat, PT Setia Purna Inves, Bandung.
Windia, I. W. P. & Sudantra, I. K. (2006). Pengantar Hukum Adat Bali , Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
Wisnawa, K. (2015). “Perubahan Pemanfaatan Lahan Pelaba Pura di Desa Pekraman Panjer, Kota Denpasar” , dalam RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan , II/01, Univer- sitas Uudayana, Denpasar.
Daftar Nara Sumber/Informan Karim, I Made. (87 th), Bendesa Adat Kesiman.
Widia, I Wayan. (67 th.), Wakil Bendesa Adat Kesiman. Widarsa, I Nyoman Gede. (59 th.), Sekretaris Desa Adat Kesiman. Wismantara, I Wayan Suparna. (39 th.), Sekretaris Desa Adat Kesiman. Duana, Gede Wayan. (48 th.), Pemangku Pura Dalem Kesiman Ana, Gede. (51 th.), Pemangku Pura Dalem Kesiman Yuniari, Nyoman. (45 Th.), Mantan Kepala TK. Indra Ku- mara II