Nasikh-mansukh  needs  to  be  a  concern  in  this  paper  that  is approximately designed to find two things: first, the true concept of naskh-mansukh  itself;  second,  regarding  its  application  to  dinamic Islamic law. The limits resemblance that appears between naskh and takhsish concepts can be known through their differences. The most striking difference is the existence of two texts in naskh ; nash nasikh and nash mansukh time of which are inconcurrent. It means that nash nasikh (abrogator ) came after nash mansukh (abrogated). While in takhsish , the specifying texts ( mukhashshish ) is concurrent time with the specified texts ( mukhashshash )). From the discussion of naskh arise  two  dominant  opinions  among  Muslims:  (1)  the  opinion  that accepts  the  existence  of naskh and  (2)  the  opinion  that  rejects  the existence of naskh .Because of the absence of the hadeeth sahih that can  be  considered  as texts  qath'iy in  explaining  which  verses  are mansukhah (abrogated), then it is necessary to further examine this issue  of  naskh  especially  if  associated  with  the  development  of Islamic law issues that are increasingly complex.
Persoalan nasikh-mansukh perlu menjadi perhatian dalam tulisan ini yang kurang-lebihnya dirancang untuk menemukan dua hal: pertama, kesejatian  konsepsi nasikh-mansukh itu  sendiri,  kedua,  mengenai penerapannya dalam hukum Islam yang dinamis.   Pengertian naskh dan takhsish yang di antara keduanya ada tasyabbuh dapat diketahui batas-batasnya  dengan  melihat  perbedan-perbedaanya.  Perbedaan yang paling mencolok ialah di dalam naskh terdapat dua nash ; nash nasikh dan nash mansukh yang tidak berbarengan waktunya, artinya nash  nasikh datang  sesudah nash  mansukh .  Sedangkan  di  dalam takhsish , nash yang  men- takhshish ( mukhashshish )  berbarengan waktunya  dengan nash yang  di- takhshish .  Dari  pembahasan naskh timbul  dua  pendapat  yang  dominan  di  kalangan  ummat  Islam:  (1) pendapat  yang  menerima  adanya naskh dan  (2)  pendapat  yang menolak adanya naskh . Karena tidak adanya hadits shahih yang dapat dianggap  sebagai nash  qath'iy dalam  menjelaskan  ayat-ayat  mana yang mansukhah ,  maka  sangat  diperlukan  upaya  untuk  mengkaji lebih  jauh  permasalahan naskh ini  terutama  jika  dikaitkan  dengan perkembangan persoalan hukum Islam yang semakin kompleks.

## Abstract
nasikh-mansukh, al- qur’an, hadis, legislation, islamic law. Keywords Abstrak
ISTI’DAL; , Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN: 2356-0150 Jurnal Studi Hukum Islam

## URGENSI NASIKH-MANSUKH DALAM LEGISLASI HUKUM ISLAM

## Noor Rohman Fauzan
Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara Email: rochman.fauzan@gmail.com
syarat-syarat naskh adalah: me naskh hukum  yang  tetap  ber - a. Hukum yang di naskh itu adalah hukum
dasarkan nash . syara' .
e. Tidak diperbolehkan me naskh hukum
b. Dalil penghapusan hukum adalah dalil
yang bersifat sementara karena hukum
syara' . itu akan berakhir dengan berakhirnya
c. Dalil yang menghapus datangnya lebih waktu  berlakunya,  tidak  memerlukan akhir ketimbang dalil hukum pertama naskh . yang tidak muttashil dengan dalil yang
f. Demikian  juga  bagi  kita  tidak menghapus  itu,  seperti ittishal- nya diperbolehkan  me naskh hukum  yang qayyid dengan muqayyad dan ta'qit bersifat abadi berdasarkan nash .
dengan mu'aqqat .
d. Di  antara  kedua  dalil  itu  ada
Muhammad Abu Zahra (t.th: 190-191) pertentangan yang hakiki.
juga  turut  merumuskan  syarat-syarat naskh sebagai berikut:
Di samping itu terdapat hal-hal lain yang
a. Hukum yang di- naskh tidak dibarengi terkait  erat  dengan  syarat-syarat  tersebut ibarat yang menjelaskan bahwasannya sekaligus  sebagai  pengembangannya,  yaitu hukum yang di- naskh itu hukum yang (Zaid, 1971: 180-181):
berlaku abadi, seperti jihad.
a. Tidak diperbolehkan me naskh ayat-ayat b. Hukum  yang  di- naskh tidak  boleh yang bersifat berita semata-mata, juga terdiri  dari  perkara-perkara  yang ayat-ayat wa'd dan wa'id (janji  dan dibenarkan  oleh  akal  dalam  hal
ancaman),  karena  ayat-ayat  tersebut
kebaikan  dan  keburukannya,  seperti tidak  mengandung  hukum-hukum
iman  kepada  Allah,  berbuat  baik
amaliyah ,  baik  huk um-huk um
kepada  kedua  orang  tua  dan  berbuat amaliyah,  hukum-hukum  ibadat,
adil. mu'amalat maupun had ,  tapi  ayat-ayat c. Nasikh ( nash yang me- naskh ) datangnya tersebut adalah ayat-ayat bersifat berita sesudah mansukh ( nash yang di- naskh ). dan  berita  itu  sendiri  mengandung
d. Nash yang  belum sharih (jelas)  tidak kebenaran  dan  kebohongan.  Dengan
boleh  dikompromikan,  sekali  pun demikian  me- naskh ayat-ayat  tersebut dengan cara ta'wil .
adalah  suatu  tindakan  pembohongan terhadap  berita-beritanya,  padahal 2. Praktik-praktik Naskh-Mansukh Syari' itu suci dari kebohongan.
Sebagaimana  dijelaskan  Manna'  al-
b. Tidak diperbolehkan me naskh hukum Qaththan  (1973:  236-237),  praktik-praktik syara' yang bersifat i'tiqadiyyah , karena naskh-mansukh adalah sebagai berikut:
hukum-hukum  tersebut  senantiasa
a. Menaskh al-Qur'an dengan al-Qur'an
konstan dalam semua syari'at illahiyyah.
Butir ini dimufakati  akan  diperboleh - c. Tidak diperbolehkan me naskh hukum- kannya  dan  kejadiannya  oleh  orang- hukum  yang  bersifat kulliyyah ,  sebab orang  yang  membenarkan  adanya hukum-hukum  itu  biasanya  konstan,
naskh ,  seperti  ayat  yang  menjelaskan yang  berubah  hanyalah  cabang- 'iddah dalam  masa  satu  tahun cabangnya  saja.  Hal  ini  telah
kemudian  di naskh dengan 'iddah ditetapkan  dengan  jalan istiqra' selama empat bulan sepuluh hari.
(induktif).
b. Menaskh al-Qur'an dengan al-Sunnah d. Tidak diperbolehkan me naskh hukum- Dalam butir ini ada dua macam: hukum yang dalilnya diambil dari qiyas ,
1) Me naskh al-Qur'an  dengan al- karena me naskh hukum yang tetap atau Sunnah al-Ahadiyyah :  Dalam  hal konstan dengan menggunakan qiyas itu
ini  jumhur  tidak  memperboleh - tidak  dapat  digambarkan  dengan kannya,  karena  al-Qur'an  itu tetapnya asal hukum itu. Jadi, apabila mutawatir , mewartakan keyakinan, asal hukum itu di naskh , maka berarti sedangkan Sunnah  Ahadiyyah itu
208 | Noor Rohman Fauzan , Urgensi Nasikh-Mansukh dalam Legislasi Hukum Islam