Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. X No. 1 : 29-42 (2004) Artikel ( Article )
Trop. For. Manage. J. X (1) : 29-42 (2004)

## ANALISIS SPASIAL DEGRADASI HUTAN DAN DEFORESTASI:
Studi Kasus di PT. Duta Maju Timber, Sumatera Barat
( Spatial  Analysis on Forest Degradation and Deforestation : a case study in Duta Maju Timber, West Sumatera )

## L UKMAN M ULYANTO 1) dan I N ENGAH S URATI J AYA 2)

## ABSTRACT
This study develops a predictive model on forest degradation and deforestation in Duta Maju Timber  concession  area  West  Sumatera  during  1999  and  2002  period.    The  study  found  that  the likelihoods  of  the  forest  degradation  and  deforestation  are  significantly  affected  respectively  by distance  from  villages/settlement  centers  (X 1 ),  distance  from  rivers/streams  (X 3 ),  distance  from public  road/logging  roads  (X 2 )  and  the  age  of  logged  over  forest  (X 4 ).  The  probality  of    forest changes  was  negatively  correlated  with  the  distance  from  the  villages  and  the  age  of  logged  over forest.  While  the  rest  variables  (X3  and  X2)  are  positively  correlated.  The  best  predictive  model obtained for predicting forest degradation and deforestation was the logistic model (y  =(10 -7,64 ).X 4 - 23,565 .X 1 -6,889 . X 3 5,505 . X 2 3,712 ) having considerably high coefficient correlation.
Keywords: analisis  spasial,  pemodelan  spasial,  Landsat  TM  ETM,  deteksi  perubahan, degradasi hutan dan deforestasi.

## PENDAHULUAN
Dalam kondisi krisis multi-dimensi yang berkepanjangan yang dimulai sejak tahun 1998  yang  disertai  dengan  euforia  kebebasan  yang  tidak  terkendali,  dan  pertumbuhan ekonomi  yang  negatif  telah  menyebabkan  meningkatnya  jumlah  pengangguran  dan proporsi  masyarakat  miskin  yang  demikian  pesat  yang  pada  akhirnya  telah  mendorong masyarakat  untuk  mencari  solusi  instan  dengan  cara-cara  yang  kurang  bijaksana  dan bahkan ilegal.
Adanya perubahan kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang cukup besar dan tidak  disertai  dengan  persiapan  kelembagaan  yang  memadai  telah  menyebabkan pemerintah  kehilangan  kontrol  di  bidang  pengawasan  hutan.    Kondisi  ini  telah mengakselerasi  laju  degradasi  hutan  dan  deforestasi  baik  karena  adanya  penebangan  liar ( illegal  loging ) , maupun  perambahan  hutan  ( forest  encroachment )  dengan  cara  tebang- bakar  ( slash  and  burning )  untuk  dijadikan  lahan-lahan  pertanian.  Kondisi  ini  diperparah
1) Mahasiswa pasca-sarjana IPB, Program Studi Lingkungan
2) Staf  Pengajar  dan  Peneliti  senior  pada  Laboratorium  Inventarisasi  Sumberdaya  Hutan,  Fakultas  Kehutanan IPB, e-mail: ins-jaya@cbn.net.id
30
oleh meningkatnya pengangguran ( unemployment ) dan tingkat kemiskinan ( poverty level ) . Pada  tahun  2002,  diperkirakan  ada  25  juta  angkatan  kerja  aktif  (usia  20~64  tahun)  yang menganggur  dan  65  juta  penduduk  berpendapatan  rendah  yang  sebagian  besar  kerja  di sektor pertanian (Wiranto, 2002). Saat ini pemerintah c.q. Departemen Kehutanan bahkan menetapkan  ”penanggulangan  penebangan  liar”  sebagai  salah  satu  prioritas  (dari  5 prioritas)  kebijakan  yang  harus  dilaksanakan  (Suhardjojo,  2004).  Kebijakan  pengelolaan hutan  oleh  Unit  Manajemen  Hak  Pengusahaan  Hutan  (UM  HPH)  sebagai  satuan  unit pengelola  hutan alam produksi termasuk yang memberikan kontribusi besar terhadap baik buruknya  potret  kondisi    hutan  hujan  tropis  saat  ini,  disamping  faktor-faktor  ekonomi sosial  budaya  masyarakat  sekitar  hutan  dan  kebijakan-kebijakan  pemerintah  pusat  dan daerah.
Menurut  kajian  data  Departemen  Kehutanan  (2001)  dalam  Suhendang  (2002)  laju penurunan  hutan  di  Indonesia  pada  periode  10  tahun  terakhir  (1990~2000)  diperkirakan sekitar 1,6 juta Ha/tahun. Lebih lanjut Tacconi (2004) menyatakan bahwa laju deforestasi tahunan tingkat nasional antara tahun 2000 dan 2002 diperkirakan sekitar 1,8 juta ha/tahun (atau sekitar 1,7 %/tahun) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju degradasi/deforetasi yang terjadi antara tahun 1985 dan 2000 yang mencapai 1 juta ha/tahun (0,93%). Di Pulau Sumatera  laju  deforestasi  diperkirakan  sekitar  0,6  juta  ha/tahun  (2,9%),  di  Papua  Barat sekitar  0,7  juta/ha/tahun  (2%)  dan  sisanya  0,3  juta  Ha/tahun  (0,9%)  terjadi  di  Pulau Kalimantan jika kondisi deforestasi ini dibiarkan, maka dalam kurun waktu 10 tahun hutan di  Sumatera  akan  habis  (catatan  luas  hutan  produksi  yang  tersisa  diperkirakan  18,3  juta ha/tahun  atau  38,4%  dari  luas  daratan).  Dengan  laju  deforestasi  sekitar  1,9%  di Kalimantan, maka dalam waktu 30 tahun luas hutan di Kalimantan akan hilang. Pada tahun 2001 juga diketahui bahwa dari 58,7 juta m3 kayu yang beredar di dalam negeri, hanya 10 juta  yang  berasal  dari  penebangan    resmi  hutan  alam  dan  4  juta  dari  hutan  tanaman, sedangkan sisanya sekitar 44,7 juta diperkirakan berasal dari penebangan liar (termasuk 3 juta  m3  log  illegal  yang  diekspor).  Berdasarkan  kondisi  sosial-ekonomi  dan  biofisik kawasan  HPH  pada  lokasi  penelitian,  penulis  berkeinginan  untuk  melakukan  pemodelan spasial  terhadap  perubahan  tutupan  hutan  dalam  rentang  waktu  3  tahun  yaitu  sejak  tahun 1998  sampai  dengan  2002  menggunakan  tehnik  penginderaan  jauh  dan  sistem  informasi geografis. Sebagai contoh kasus, studi ini mengambil kasus di areal Unit Manajemen HPH PT  Duta  Maju  Timber  (DMT)  yang  terletak  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan,  Provinsi Sumatera Barat.   Sebagaimana diketahui di Pulau Sumatera luas tutupan hutan pada tahun 2002  diperkirakan  tersisa  sekitar  18,37  juta  ha  (38,4%)  dari  luas  daratan.    Jika  laju degradasi  dan  deforestasi  hutan  tidak  dicegah  maka  dalam  hitungan  10  tahun  hutan  di Sumatera akan habis. Demikian pula dengan kondisi di Kalimantan yang mempunyai laju deforestasi  8,9%  dan  luas  hutan  30,6  juta  ha  keberadaan  hutan  perlu  mendapatkan perhatian  yang  serius.  Di  pulau  Sumatera  laju  deforestasi  yang  ada  pada  periode  2000- 2004 cukup fantastis 2,9% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kalimantan yang hanya 0,9%  dan  Papua  Barat  2%.    Pemilihan  Sumatera  Barat  sebagai  topik  penelitian  adalah karena tingkat pendapatan riil per kapitanya relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya.  Di  Provinsi  Sumatera  Barat  (lokasi  penelitian)  pendapatan  riil  perkapita  masih relatif  rendah  yaitu  hanya  Rp.  136.631/bulan  dibandingkan  dengan  Pekanbaru  (Rp. 167.526/bulan),  Bengkulu  (Rp.  179.273/bulan),  Medan  (Rp.  140.557/bulan),  Jakarta  (Rp.
226.500/bulan),  Surabaya  (Rp.  234.141/bulan)  dan  Denpasar  (Rp.  195.350/bulan) (Mubyarto, 2004).

## Tujuan Penelitian
Dari permasalahan yang dihadapi saat ini, maka tujuan penelitian adalah untuk:
1. Mendeteksi  perubahan  tutupan  hutan  selama  kurun  waktu  3  tahun  (1999  dan  2003) berbasis penginderaan jauh menggunakan citra TM.
2. Membangun  model  spasial  peluang  terjadinya  deforestasi  dan  degradasi  hutan  baik akibat penebangan resmi maupun penebangan illegal/tanpa ijin.

## METODE  PENELITIAN

## Lokasi  dan Data Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  areal  kerja  PT  DMT  dengan  luasan  sekitar  56.534  yang terletak di Kelompok Hutan Batang Haji dan Kelompok Hutan Batang Lunang Hulu.
Secara  geografis lokasi penelitian terletak antara  100°07’02”  BT dan 101°14’08”, dan antara 01°41’49” LS dan 02°16’34” LS. Menurut administrasi Pemerintahan lokas ini termasuk  Kecamatan  Longayang,  Ranah  Pesisir,  Linggo  Sari  Baganti,  Pancang  Soal, Perwakilan  Lunang  Silaut  dan  Perwakilan  Tapan,  Kabupaten  Pesisir  Selatan,  Provinsi Sumatera Barat.  Berdasarkan administrasi Kehutanan, lokasi penelitian termasuk Bagian Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  (BKPH)  Painan,  Cabang  Dinas  Kehutanan  (CDK)  Pesisir Selatan, Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Pengolahan citra, analisis data statistik dan data spasial yang terkait dengan studi ini dilakukan  di  Laboratorium  Fisik  Remote  Sensing  dan  Sistem  Informasi  Geografis (Inventarisasi Sumberdaya Hutan) Fakultas Kehutanan IPB Bogor.
Pada penelitian ini digunakan citra Landsat 7 ETM+ yang direkam pada bulan Juni 1999  dan  Agustus  2002  path/row  61/127  (Gambar  1).  Data  pendukung  lain  yang digunakan  untuk  analisis  spasial  adalah  areal  Peta  Kerja  HPH,  Peta  Administrasi Kabupaten  Pesisir  Selatan,  Hidrologi,  Pusat-pusat  permukiman  dan  perkampungan,  peta topografi (skala 1 : 50.000), peta jaringan jalan dan data-data sekunder lainnya. Penelitian ini juga menggunakan data-data hasil pemeriksaan data lapangan secara langsung.

## Perangkat lunak dan perangkas keras
Pengolahan  citra  dan  analisis  spasial  SIG  dilakukan  menggunakan Software  ER Mapper  Ver.  5.5. , Software  SIG  ArcView  ver.  3.1 dan SPSS  1.10 .  Perangkat  kerasnya menggunakan  satu  set  komputer  termasuk  printer  dan  digitizer.  Alat-alat  bantu  lainnya yang  digunakan  dalam    penelitian  ini  adalah Global  Positioning  Satellite  (GPS) , , dan seperangkat  alat-alat  pengamatan  lapangan  yang  terdiri  dari  kompas,  altimeter,  abney level, kamera foto, meteran, alat-alat pengamatan vegetasi di lapangan, alat tulis menulis, dan lain-lain.

## 32

## Pengolahan Citra
Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
1.  Tahap  persiapan,  yang  mencakup  (a)    pengumpulan  data,  (b)    pengkajian  dan  studi pustaka  untuk  memperoleh  informasi  awal  tentang  daerah  penelitian,  (c)    pengurusan ijin penelitian dan persiapan survei.
2.  Pra-pengolahan citra mencakup (a) rektifikasi citra tahun 2002 menggunakan peta rupa bumi  dijital  skala  1:50.000,  (b)  registrasi  citra  tahun  1999  menggunakan  citra  tahun 2002  yang  telah  dikoreksi;  dan  (c)  perbaikan  kontras  citra  untuk  kepentingan interpretasi visual dalam rangka penetapan training area.
3.  Pengolahan  citra,  dengan  kegiatan  utama  adalah  (a)  klasifikasi,  (b)  evaluasi separabilitas  kelas  dan  (c)  evaluasi  nilai  akurasi.    Klasifikasi  dilakukan  dengan pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif.    Pada  pendekatan  kuantitatif  digunakan  hibrid antara klasifikasi terbimbing dan tidak terbimbing ( clustering / unsupervised ).
4.  Deteksi  perubahan  tutupan  hutan  menggunakan  metode  “post-classification comparison”  sebagaimana  yang  diuraikan  pada  Howarth  &  Wickware  (1981),  Singh (1989). dan Jaya and Kobayashi (1995).

## Pemodelan spasial
Manipulasi  dilakukan  terhadap  beberapa  layer  untuk  mendapatkan  informasi  baru tentang jarak perubahan hutan dengan  sungai dan dari pusat-pusat permukiman.  Analisis spasial  yang  dilakukan  pada  studi  ini  mencakup  overlay  dari  beberapa  layer  yaitu  layer perubahan  tutupan  lahan  dan  layer-layer  yang  diturunkan  pada  proses  buffering. Selanjutnya  dibangun  model-model  prediktif  (model  regresi)  tentang  kemungkinan terjadinya  “degradasi  hutan”  yaitu  perubahan  dari  hutan  primer  menjadi  hutan  bekas tebangan/HBT (logged over forest) dan “deforestasi” yaitu perubahan dari:
 hutan primer ke tanah-tanah kosong
 hutan primer ke semak/belukar
 HBT ke tanah-tanah kosong
 HBT ke semak/belukar
Model  regresi  yang  dibangun  menggunakan  peubah-peubah  bio-fisik  dan  sosial ekonomi  masyarakat  di  setiap  desa.    Peubah  terikatnya  ( dependent  variable )  adalah  ada tidaknya  masing-masing  type  perubahan  yang  dikaji.    Jika  ditemukan  perubahan  maka peluangnya  adalah  1,  sedangkan  jika  tidak  ditemukan  perubahan  maka  nilai  peluangnya sama  dengan  nol.    Sedangkan  peubah  bebas  yang  digunakan  adalah  X 1 [Jarak  dari permukiman/desa /kampung (m)]; X 2 [Jarak dari sungai (m)]; X 3 [Jarak dari jalan raya dan jalan angkutan (m)]; dan X 4 [Rencana Karya Tahunan (RKT)].
Gambar 1.   (a) Citra Landsat TM rekaman 6 juni 1999 dan (b) Landsat ETM rekaman 19 juni 2002
(a)
(b)

## 34
Model  yang  diuji  pada  studi  ini  adalah  model  linear  dan  model  logistik.    Dengan prosedur “ stepwise ” selanjutnya diperoleh beberapa alternatif model. Selanjutnya, melalui beberapa pengujian statistik (linearitas, korelasi dan koefisien regresi) dilakukan pemilihan model.    Berdasarkan  model  terpilih  selanjutnya  dilakukan  dibuat  sebaran  spasial  peluang terjadinya  perubahan  lahan  khususnya  perubahan  dari  tutupan  bervegetasi  (hutan/LOF) menjadi tutupan yang terdegradasi (tanah kosong dan atau semak belukar).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Klasifikasi Tutupan Lahan Tahun 1999 dan 2002
Berdasarkan  hasil  klasifikasi  citra  TM  tahun  1999  dapat  diketahui  bahwa  tutupan lahan  di  areal  HPH  PT  DMT  dominasi  oleh  HBT ( hutan  bekas  tebangan  HBT ) seluas 26.843 Ha (61,3%), yang selanjutnya diikuti oleh semak belukar seluas 5.764 Ha (13,2%), tanah kosong seluas 5.268 Ha (12,0%), hutan/vegetasi lebat (virgin forest) seluas 2.046 Ha (4,7%),  pemukiman  seluas  916  Ha  (2,1%),  badan  air  seluas  673  Ha  (1,5%),  perkebunan seluas 495 Ha (1,1%), sawah seluas 360 Ha (0,8%) (Tabel 1).
Tabel 1. Tutupan Lahan Tahun 1999 dan 2002
Tutupan Tahun 1999 Tahun 2002 Perubahan Luas (Ha) % Luas (Ha) % Luas (Ha) % *) HP 2,046.4 4.7 110.9 0.3 -1,935.5 -94.6 HBT 26,843.3 61.3 25,618.0 58.5 -1,225.3 -4.6 SBLK 5,764.2 13.2 8,367.6 19.1 2,603.4 45.2 KBN 495.4 1.1 1,100.4 2.5 605.0 122.1 SW 360.0 0.8 646.7 1.5 286.8 79.7 PMK 915.6 2.1 1,610.7 3.7 695.1 75.9 TK 5,268.2 12.0 4,307.4 9.8 -960.9 -18.2 AIR 673.8 1.5 739.2 1.7 65.5 9.7 AWN 1,433.2 3.3 1,299.1 3.0 -134.1 -9.4 Jumlah 43,800.0 43,800.0
Keterangan: *) - : penurunan terhadap luas masing-masing penutupan tahun 1999.
Pada  tahun  2002,  meskipun  tutupan  HBT  masih  dominan,  tetapi  luasnya  sedikit berkurang  sekitar  2,8%  menjadi  25.618  Ha  (58,5  %).  Posisi  kedua  juga  tetap  semak belukar seluas 8.368 Ha (19,1%), tanah kosong seluas 4.307 Ha (9,8%), pemukiman seluas 1.610  Ha  (3,7%),  perkebunan  seluas  1.100  Ha  (2,5%),  sawah  seluas  646  Ha  (1,5%), tutupan lahan oleh air seluas 739 Ha (1,7%) dan luasan terkecil adalah hutan primer (virgin forest) seluas 111 Ha (0,3%). Secara spasial distribusi tutupan lahan tahun 1999 dan 2002 disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2.  Kondisi  tutupan  hutan/lahan  hasil  klasifikasi  citra  (a)  tahun  1999  dan  (b) tahun 2002
(a)
(b)

## 36
Atas  dasar  hasil  klasifikasi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  terjadi  penurunan  luas hutan primer yang sangat drastis yaitu seluas 1936 ha.  Dengan kata lain, 95% dari hutan primer  yang  ada  tahun  1999  telah  hilang  selama  kurun  waktu  3  tahun.  Ditinjau  dari  segi penurunan  luas  tutupan,  luas  HBT  mengalami  penurunan  luas  peringkat  kedua  setelah hutan  primer  yaitu  seluas  1225  Ha  (menurun  sekitar  4,6%).    Sebaliknya,  selama  kurun waktu  1999  –  2002  telah  terjadi  peningkatan  semak/belukar  seluas  2.603  Ha  atau meningkat  sekitar  45%  dari  luas  semak/belukar  yang  ada  tahun  1999.    Tanah  kosong menurun  seluas  961  Ha  sementara  permukiman  meningkat  seluas  695  Ha.    Secara  grafis persentase tutupan lahan pada tahun 1999 dan 2002 dapat dilihat pada Gambar 3a dan 3b.
Tutupan tahun 1999 HBT 61% AW N 3% AIR 2% TK 12% PMK 2% SW 1% KBN 1% SBLK 13% HP 5% Tutupan tahun 2002 HP 0% SBLK 19% KBN 2% SW 1% PMK 4% TK 10% AIR 2% AW N 3% HBT 59% (a) (b) Perubahan dari hutan prim er ke tutupan lain HP 5% SBLK 14% KBN 3% SW 3% PMK 1% TK 3% AIR 0% AW N 1% HBT 70% Perubahan dari HBT ke tutupan lain HBT 89% AWN 0% AIR 0% TK 2% PMK 1% SW 0% KBN 0% SBLK 8% HP 0% (c)
(d)
Gambar 3.   Grafik tutupan lahan (a) tahun 1999; (b) tahun 2002; (c) perubahan dari hutan primer  tahun  1999  menjadi  tutupan  lain;  dan  (d)  perubahan  dari  HBT  tahun 1999 menjadi tutupan lain.

## Transisi Perubahan Tutupan Lahan dari Tahun 1999 ke Tahun 2002
Dengan  melakukan  analisis  overlay  sederhana,  selanjutnya  dibuat  matrik  transisi yang menyatakan asal tutupan tahun 1999 dan tutupan yang ada pada tahun 2002 ( from-to changes) sebagaimana  disajikan  pada  Tabel  2.    Diketahui  bahwa  sebagian  besar  hutan primer  yang  masih  ada  pada  tahun  1999  telah  berubah  menjadi  beberapa  bentuk  tutupan lahan  pada tahun 2002.  Sebagaimana disebutkan terdahulu, dari pengurangan luas hutan primer  (HP)  seluas  1936  Ha,  sebagian  besar  berubah  menjadi  HBT  seluas  1449  Ha,  dan menjadi semak belukar (SBLK) 292 Ha, sisanya ada yang menjadi tanah kosong seluas 56 Ha, sawah seluas 71 Ha, dan kebun seluas 54 Ha.
Pada  kurun  waktu  1999  dan  2002,  secara  keseluruhan  terjadi  penurunan  HBT seluas 1.225 Ha.  Sebagaimana disajikan pada Tabel 2, ada perubahan dari tutupan berupa HBT  menjadi  semak  belukar  seluas  2060,7  Ha,  dan  menjadi  permukiman  seluas  295  Ha dan tanah kosong seluas 565 Ha. Pada waktu yang bersamaan ada juga areal hutan primer yang  berubah  menjadi  HBT.  Luas  perubahan  bersih  ( net  change )  dari  perubahan  HBT adalah  penambahan  luas  sekitar    1.225  Ha  (menurun  4,6%).    Pada  Tabel  2  juga  terlihat bahwa semak belukar yang ada pada tahun 2002 ada yang berasal dari hutan primer seluas 292 Ha, dari HBT sekitar 2061 Ha dan dari tanah-tanah kosong yang terlantar seluas 583 Ha (lihat kolom ke 3 Tabel 2).
Pada  Gambar  3d  diperlihatkan  bahwa  hutan  primer  yang  luasnya  2046  Ha  pada tahun  1999,  seluas  70  %  berubah  menjadi  HBT,  14%  menjadi  semak/belukar  dan  hanya 5% yang tidak berubah.   Sedangkan HBT yang ada pada tahun 1999 sekitar 8% menjadi semak/belukar dan 2% menjadi semak belukar, dan 89% tidak berubah.
Tabel 2. Matrik Transisi Perubahan Tutupan Lahan DariTahun 1999 ke Tahun 2002 HPH
PT. Duta Maju Timber Tutupan Tutupan tahun 2002 Th 1999 HP HBT SBLK KBN SW PMK TK AIR AWN Jumlah % HP 93.9       1,449.2      292.2         53.9        70.9        13.4         55.5           2.8           14.6      2,046.4       4.7 HBT 1.7     23,741.3   2,060.7           1.2    - 295.4       564.7         84.9           93.5    26,843.3     61.3 SBLK 1.2              0.2   5,228.8         15.8    - 165.9       228.4         20.8         103.1      5,764.2     13.2 KBN 0.8              0.3        30.5       382.4        59.6          4.5         12.4           4.3             0.8         495.4       1.1 SW 0.3    - 12.2           4.0      332.9          2.1           6.2           0.6             1.8         360.0       0.8 PMK 2.2              0.3      126.4         82.3        71.2      486.7       117.1           5.3           24.3         915.6       2.1 TK 8.8            20.5      583.0       543.6          0.1      609.6    3,263.1         69.6         169.8      5,268.2     12.0 AIR 2.1              0.7        19.1         10.1        17.8        32.1         41.2       545.3             5.5         673.8       1.5 AWN - 405.6        14.7           7.2        94.2          1.1         18.8           5.8         885.8      1,433.2       3.3 Jumlah     110.9     25,618.0   8,367.6    1,100.4      646.7   1,610.7    4,307.4       739.2      1,299.1    43,800.0   100.0 % 0.3            58.5        19.1           2.5          1.5          3.7           9.8           1.7             3.0         100.0
Keterangan:  PMK= permukiman. HBT= areal hutan bekas tebangan; SBLK= semak/belukar; AIR = badan-badan air,  TK= tanah kosong; HP = hutan primer; KBN= kebun; SW = sawah; AWN = awan.
Pada Tabel 2 ditemukan bahwa hanya sedikit sekali perubahan tidak logis dari non hutan  primer  ke  hutan  primer  (perhatikan:  hanya  perubahan  dari  tanah  kosong  ke  hutan primer  yang  cukup  besar  yaitu  8,8  Ha).  Pada  Tabel  2  juga  terlihat  bahwa  selama  kurun waktu  5  tahun  tidak  ada  kelas  HBT  yang  menjadi  hutan  primer  (pada  tabel  hanya ditemukan  seluas  1,7  Ha).    Ini  ada  kemungkinan  disebabkan  karena  adanya  kesalahan
38
klasifikasi atau misregistrasi. Perubahan yang ”tidak logis” juga terjadi dari tanah kosong ke HBT seluas 20,5 Ha (lihat kolom 3).  Pada studi ini, perubahan-perubahan  yang tidak logis seperti itu dibaikan.
Berdasarkan  batas  tata  guna  hutan,  dari  5  kelas  perubahan  yang  menjadi  pokok bahasan studi ini diketahui bahwa perubahan dari HBT menjadi tanah kosong menempati urutan tertinggi (294,5 Ha) (lihat Tabel 3), selanjutnya diikuti oleh perubahan dari HBT ke semak/belukar  (85  Ha),  dari  hutan  perubahan  ke  tanah  kosong  (13  Ha)  dan  dari  hutan perubahan  ke  semak/belukar  (3  Ha)  ini  mengindikasikan  perubahan  hutan  yang  terjadi diakibatkan karena masalah-masalah deforestasi (perubahan dari hutan ke non-hutan).
Tabel 3. Luas perubahan hutan primer dan HBT menurut Tata Guna Hutan (RGH)
Kelas Perubahan (dari – ke) APL HP HPT Jumlah % Hutan primer  - HBT 34,24 1,27 20,60 56,10 12,41 HBT - Semak/belukar 41,50 1,92 41,87 85,28 18,87 Hutan primer - Semak/belukar 1,53 0,40 0,92 2,85 0,63 HBT - Tanah kosong 87,68 65,85 141,05 294,58 65,19 Hutan primer - Tanah kosong 12,16 0,13 0,78 13,07 2,89
Keterangan: APL = areal penggunaan lain, HP = hutan produksi dan HPT = hutan produksi terbatas

## Pola Perubahan Tutupan Vegetasi Hutan
Model dibangun dengan sejumlah poligon contoh, khususnya poligon-poligon yang menyatakan  perubahan  dari  (a)  hutan  primer  ke  HBT,  ke  tanah  kosong  atau  ke  semak belukar; dan (b) dari HBT ke semak/belukar atau ke tanah kosong, dengan asumsi bahwa perubahan  ini  disebabkan  oleh  adanya  penebangan  resmi (legal  logging) maupun  yang tidak (illegal  logging) .  Berdasarkan  hasil  pengujian  statistik  dari  model-model  peluang perubahan  penutupan  lahan  yang  dibuat  (uji  linearitas,  koesisien  regresi  dan  korelasi) maka model prediktif perubahan tutupan lahan yang terpilih adalah model logistik (dengan koefisien korelasi 0,82) yang secara matematis dapat disajikan sebagai berikut:
Y = 10 -7,64 . X 4 -23,565 . X 1 -6,889 . X 3 5,505 . X 2 3,712
dimana :
Y =  Peluang/kemungkinan terjadinya perubahan menjadi HBT, Semak Belukar dan Tanah Kosong; X 1 = Buffer Kampung (Jarak dari kampung); X 2 = Buffer Sungai (Jarak dari sungai); X 3 = Buffer Jalan (Jarak dari Jalan); dan X 4 = RKT (Rencana Karya Tahunan).
Berdasarkan  model  terpilih  maka  dapat  diketahui  bahwa  peubah-peubah  yang sangat  mempengaruhi  terjadinya  degradasi  hutan  dan  deforestasi  perubahan  menjadi tutupan  HBT,  Semak  Belukar  dan  Tanah  Kosong  adalah  X 4 (Rencana  Karya  Tahunan (RKT)),  X 1 [jarak  dari  pusat-pusat  permukiman  (Kampung)],  X 3 [jarak  dari  jalan  umum maupun  jalan  angkutan  kayu]  dan  X 2 [jarak  dari  aliran  sungai].  Berdasarkan  koefisien regresi  dari  model  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  semakin  tua  umur  HBT  maka peluangnya semakin kecil. Ini berarti bahwa peluang terjadinya perubahan tutupan terjadi pada lokasi hutan bekas tebangan yang relatif baru.  Hal ini sangat terkait dengan kondisi aksesibilitas  di  areal  tersebut  yang  masih  cukup  baik,  dimana  sarana-prasarana  angkutan
kayu  masih  relatif  baik.  Pada  HBT  yang  berumur  lama,  aksesibilitasnya  sangat  rendah karena kondisi jalannya yang tidak terpelihara dan sebagian besar telah rusak karena erosi maupun  longsor  (jalan  utama  dan  jalan  cabang  umumnya  tidak  diperkeras  secara permanen;  dan  jembatan  serta  gorong-gorong  terbuat  dari  kayu  yang  cepat  lapuk). Sebagaimana diketahui bahwa, HBT yan masih baru cenderung masih mempunyai kondisi jalan yang relatif masih mudah digunakan untuk mengtangkut kayu-kayu secara illegal.
Pada  model  terpilih  juga  diketahui  bahwa  peluang  yang  tinggi  terjadi  wilayah- wilayah yang dekat dengan pusat-pusat permukiman/perkampungan.  Di lokasi penelitian, peluang  terjadinya  perubahan  hutan  baik  karena  penebangan  resmi  maupun  tidak  ( illegal logging) juga  dipengaruhi  oleh  jarak  dari  jalan  raya  dan  sungai . Pada  penelitian  ini, ditemukan bahwa perubahan tutupan lahan terjadi pada daerah-daerah yang jauh dari jalan (umum) dan jauh dari sungai.  Sebagaimana analisis, lokasi perusahaan DMT relatif jauh dari  jalan  umum.  Demikian  pula  sungai.  Di  wilayah  studi,  angkutan  kayu  umumnya menggunakan angkutan darat, oleh karena topografi wilayah yang cenderung bertopografi berat.  Jika  diperhatikan  berdasarkan  koefisien  regresinya  maka  jarak  dari  pusat-pusat perkampungan  mempunyai  pengaruh  tertinggi,  selanjutnya  jarak  dari jalan  dan  jarak  dari sungai.    Berdasarkan  model  terpilih,  selanjutnya  dapat  dibuat  sebaran  spasial  peluang terjadinya  perubahan  tutupan  hutan  baik  dari  hutan  primer  maupun  HBT  sebagaimana disajikan pada Gambar 5.
Berdasarkan  batas  RTRWP  maka  diketahui  bahwa  areal  hutan  yang  sangat berpeluang tinggi (> 0,75) mengalami deforestasi dan degradasi ada di wilayah peruntukan APL  (areal  penggunaan  lain)  hutan  produksi  tetap  (HP)dan  pada  areal  HPT  (hutan produksi  terbatas)  (Tabel  4).  Estimasi  ini  juga  sekaligus  memberikan  “peringatan  dini” kepada  pemerintah  untuk  memberikan  perhatian  yang  lebih  terhadap  hutan  yang  ada  di wilayah  HPT  mengingat  secara  fisik  hutan  tersebut  terletak  pada  areal-areal  yang  mudah rusak (topografi berat, tanah labil dan atau curah hujan yang tinggi.  Berdasarkan evaluasi Tabel 5, proporsi peluang deforestasi yang tinggi (> 0,75) ada di wilayah HPH (1.214 Ha atau 47%) dan APL (1.373 Ha atau 53%)
Tabel 4. Luas areal peluang terjadinya deforestasi/degradasi hutan menurut RTRWP
Peluang APL HP HPT Jumlah <= 0,25 13.613,59 3.565,98 22.350,65 39.530,23 0,25-0,50 896,53 16,91 345,68 1.259,12 0,50-0,75 220,64 - 110,94 331,58 > 0,75 1.372,75 4,50 1.214,02 2.591,27 Jumlah 16.103,52 3.587,39 24.021,28 43.712,20 Persentase 36,8 8,2 55
Gambar 4.   Sebaran spasial perubahan tutupan lahan dari hutan primer atau HBT menjadi tutupan HBT, semak belukar dan atau tanah kosong di Bagian Utara lokasi penelitian
Gambar 5.  Sebaran spasial peluang terjadinya deforestasi dan/atau degradasi di Bagian Utara lokasi penelitian

## 41
Berdasarkan pengamatan di lapangan, ada beberapa hal yang memicu terjadinya perubahan di lokasi penelitian, diantaranya adalah:
a) Peletakan  batas-batas  RKT  tidak  jelas  dan  sebagian  ada  pada  areal-areal  yang  telah ditebang (HBT).
b) Tidak  adanya  pemeliharaan  batas  areal  sehingga  ada  kemungkinan  kesalahan peletakan batas-batas RKT yang baru.
c) Kebiasaan  penduduk  untuk  melakukan  pembukaan  lahan-lahan  pertanian  di  hutan bekas tebangan dengan cara pembakaran ( slash and burning ).
d) Intensitas  perladangan  pembukaan  lahan  untuk  pertanian  semakin  tinggi  karena adanya aksesibilitas yang tinggi
e) Pengamanan  hutan  oleh  pihak  manajemen  perusahaan  sangat  rendah  demikian  pula keterlibatan masyarakat lokal sangat rendah dan umumnya beranggapan bahwa hutan milik siapa saja
f) Keterlibatan  masyarakat  sebagai  karyawan  sangat  rendah  sehingga  menumbuhkan kecemburuan sosial terhadap penduduk pendatang
g) Partisipasi  masyarakatat  dalam  menentukan  batas-batas  areal  dan  pengelolaan sumberdaya hutan sangat rendah (tata batas partisipatif tidak diimplementasikan).
h) Tidak ada kejelasan batas antara wilayah adat dan batas HPH
i) Tidak  adanya  hutan  kemasyarakatan  menyebabkan  masyarakat  yang  hidupnya bergantung pada hutan melakukan pelanggaran.
j) Kebutuhan masyarakat akan hasil hutan kayu dan non-kayu (rotan)
k) Maraknya  jumlah  industri-industri  penggergajian  kecil  (skala home  industry )  yang memicu penebangan hutan.
l) Lokasi  penebangan  hutan  (realisasi  RKT)  umumnya  menjadi  pusat-pusat  aktivitas ekonomi  (kebutuhan  masyarakat  lebih  tinggi  sehingga  memicu  masyarakat  untuk menempuh jalan “pintas” yang salah ( illegal logging )

## KESIMPULAN
Dari hasil kajian studi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Selama kurun waktu 3 tahun (1999 - 2002), telah terjadi degradasi hutan (hutan primer ke  HBT).  Sebagian  besar  (95%)  dari  hutan  primer  yang  ada  pada  tahun  1999  (2.046 Ha)  telah  berubah,  diantaranya  seluas  1.449  Ha  mengalami  degradasi  sedangkan sisanya mengalami deforestasi.
2. Selama kurun waktu 3 tahun juga diketahui telah terjadi deforestasi pada HBT dengan perubahan sekitar 4,6% atau (1,5 % per tahun)
3. Peluang/kemungkinan  terjadinya  degradasi  hutan  dan  deforestasi  sangat  dipengaruhi oleh  umur  HBT,  jarak  dari  pusat-pusat  pemukiman,  jarak  dari  jalan  dan  sungai. Semakin baru (kecil) umur HBT dan semakin dekat dengan pusat-pusat permukiman, peluangnya  semakin  tinggi,  sebaliknya  semakin  dekat  dari  jalan  dan  sungai  maka peluangnya rendah.

## 42

## DAFTAR PUSTAKA
Howarth,  P  and  G.  M.  Wickware,  1981.  Procedure  for  Change  Detection  Using  Landsat Digital Data. Int.J.Remote Sensing, 2(3) : 277-291
Jaya,  I  N.S.  and  S.  Kobayashi.,  1995.  Detecting  changes  in  forest  vegetation  using Multitemporal  Landsat  TM  Data:  A  Case  study  in  the  Shibata  Forest,  Niigata Prefec. Journal of Forest Planning 1:23-38.
Mubyarto,  2004.  Pembangunan  Ekonomi  dan  Pembangunan  Sosial  dalam  Era  Otonomi Daerah, dalam Peningkatan  Kerjasama  Asean  dalam  Penanggulangan  Masalah- Masalah  Sosial  dan  Pembangunan  Sosial  (Direktorat  Jenderal  Kerjasama  Asean) Departemen Luar Negeri, Republik Indonesia, pp.127-139
Singh,  A.  1989.  Digital  Change  Detection  Techniques  Using  Remotely  Sensed  Data. Int.J.Remote Sensing, 10 (6): 989-1003.
Suhardjojo,  N.,  2004.  Indonesia  Effect  to  Curb  Illegal  Logging  and  Associated  Trade  in Illegaly Logged Timber. Proceeding of Workshop on Wood Research and Industrial Needs  for  The  Forestry  Wood  Sectors  in  17-19  May  2004  organized  by  The Ministry of Research and Technology and The Embassy of Italy.
Suhendang,  E.  2002.  Pengantar  Ilmu  Kehutanan.  Yayasan  Penerbit  Fakultas  Kehutanan
IPB. Bogor, 305 p
Tacconi, L. 2004. Illegal Logging and Deforestation in Indonesia: An Update. Proceeding of  Workshop  on  Wood  Research  and  Industrial  Needs  for  The  Forestry  Wood Sectors in 17-19 May 2004 organized by The Ministry of Research and Technology and The Embassy of Italy.
Wiranto,  T.  2002.  Kebijakan  dan  Perencanaan  Pemerintah  dalam  Upaya  Peningkatan Kapasitas Nasional. Dalam Peningkatan Kerjasama Asean dalam Penanggulangan Masalah-Masalah  Sosial  dan  Pembangunan  Sosial  (Direktorat  Jenderal  Kerjasama Asean) Departemen Luar Negeri, Republik Indonesia, pp. 89-101.