PRANATA PRANATA
H U K U M H U K

## U M JURNAL ILMU HUKUM
Analisis Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Konteks  Ultimum  Remedium  Sebagai  Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak
Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia Analisis  Pj.  Kepala  Daerah  Yang  Memutasi    Pegawai
Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan   Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns Di Lampung
Analisis  Yuridis  Normatif  Perbandingan  Prosedur Pemberhentian  Presiden  Dalam  Masa  Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan
Keterbatasan Pengadilan Untuk Melakukan  Pengujian Konstitusional (constitutional  Review) :  Pengalaman Jepang
Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi
Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana Tahun 2015
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan  Perempuan  Yang  Dijadikan  Pekerja  Seks Komersial
BAMBANG
HARTONO RIFANDY RITONGA YULI ERNITASARI ISHARYANTO BENNY KARYA LIMANTARA 86-98 99-108 109-122 123-134 135-144 145-157
Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 2 Juli 2015 ISSN 1907-560X 181-193
LINTJE ANNA MARPAUNG 158-180 DWI NURAHMAN INTAN NURINA SEFTINIARA
Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.
negara  yaitu  Majelis  Nasional  dan Mahkamah Konstitusi saja, di Indonesia,  DPR  memiliki  kedudukan sebagai  lembaga  penuntut,  Mahkamah Konstitusi  adalah  lembaga  penengah (pemutus secara yuridis pendapat DPR) dan  MPR  adalah  lembaga  pemutus akhir  (secara  politik).  Di  Amerika Serikat  Kongres  dan  DPR  dapat menjadi  penuntut,  jika  DPR  sebagai penuntut  maka  Kongres  bertindak sebagai  Juri,  begitu  pula  sebaliknya, sedangkan  Ketua  Mahkamah  Agung bertugas sebagai ketua sidang Kongres. Proses Impeachment di  Amerika Serikat  mengikuti  proses  peradilan umum pada biasanya. Sementara itu, di Korea  Selatan,  Majelis  Nasional memutuskan  pemberhentian  Presiden, Perdana  Menteri  atau  pejabat  publik lainnya  yang  keputusannya  hanya dapat  dianulir  oleh  Mahkamah Konstitusi.  Mahkamah  Konstitusi memiliki  kedudukan  sebagai  lembaga penentu  apakah  keputusan  Majelis Nasional  dibatalkan  atau  tidak dibatalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU Hamdan  Zoelva, pemakzulan  presiden  di indonesia ,  Konstitusi    Press, Jakarta, 2011. Ikhsan  Daulay  Rosyada  Parluhutan, Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia ,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 2003 Wisnu  basuki, Hukum  Amerika  Sebuah Pengantar Sistem Pemerintah ,  PT Tatanusa Sentosa, Jakarta, 2002 Black  Charles, Impeachment  a  Hand
Book ,  Yale  University,  New Haven London, 1998
Mohd Burhantsani, Hukum
Dan
Hubungan  Internasional, Pustaka Utama, Yogyakarta, 1990 A.S.S.  Tambunan ,  Hukum  Tata  Negara Perbandingan, Puporis  Publisher, Jakarta, 2001

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Konstitusi Amerika Serikat Tahun 1787 Kontitusi Korea Selatan Tahun 1987 Konvensi Montovedio Tahun 1933 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun2014 tentang Majelis  Permusyawaratan
Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan  Kehakiman  Republik
Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang  Nomor  24  Tahun  2003 Tentang Mahkamah Konstitusi . Undang-Undang  Nomor  28  tahun  1999 tentang Penyelenggaraan  Negara yang  Bersih  Dan  Bebas  Korupsi Kolusi Nepotisme.

## KETERBATASAN PENGADILAN UNTUK MELAKUKAN
PENGUJIAN KONSTITUSIONAL ( CONSTITUTIONAL REVIEW ): PENGALAMAN JEPANG

## ISHARYANTO
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## ABSTRACT
The  realm  of  political  practice  today  ,  a  mechanism  for  checking  the  legal norms by the court to ensure the coherence of the legislation of the constitution becomes inevitable  (judicial  constitutional  review  )  .  Learning  the  Japanese  experience  ,  that constitutionalism is the reconstruction of post-war Japan ystem ystem kenegaran of civil law -based rule by law be a constitutionalism which is based on the rule of law . Keywords : court , the Constitutional Review , Japan

## I. PENDAHULUAN
Anutan  konstitusionalisme  dalam sebuah sistem kenegaraan menuntut pada satu  sisi  peletakkan  kepatuhan  kepada Undang-Undang Dasar dan pada sisi lain terdapat  instrumen  yang  efektif  untuk menjamin  kepatuhan  tersebut.  Dalam khasanah  praktik  politik  dewasa  ini, sebuah  mekanisme  pengujian  norma hukum oleh pengadilan untuk memastikan koherensi peraturan perundang-undangan  terhadap  konstitusi menjadi keniscayaan ( judicial constitutional  review )(  Baghir  Manan,
1995).  Keniscayaan  itu  menjadi  isu penting  oleh  karena  sejak  lama  dianut secara  ketat  penolakan  hakim  untuk memeriksa  validitas  undang-undang sembari menghormati pemisahan kekuasaan  (Leon  Duguit,  2013:2757). Dalam  pandangan  yang  sama,  Mauro Cappelleti  juga  menegaskan  adanya semacam  “kewenangan  tradisional”
hakim-hakim  Eropa  dan  Amerika  untuk tidak  menerapkan  hukum  yang  dinilai bertentangan dengan konstitusi atau nilai-
nilai  yang  lebih  tinggi  (Robert  Mc Closkey, 2005: 4.).
Dalam  praktik,  Amerika  Serikat (AS)  merupakan  negara  tempat  lahirnya pengujian  konstitusional  atau  judicial review  melalui  putusan Supreme  Court yang  sangat  fenomenal  dalam  Kasus Marbury versus Madison pada 1803. Sejak saat  itu  “wabah” constitutional  review mulai  menyebar  dan  akhirnya  mendapat kedudukan  yang  penting  dalam  dunia hukum  seperti  sekarang  ini.  Begitu fenomenal  dan  luar  biasanya  kasus “Marbury  vs  Madison”,  William  H. Rehnquist  (Ketua  Mahkamah  Agung  AS, 1986-2005)  menyebut  kasus  tersebut sebagai  “ most  famous  case  ever  decided by  the  US  Supreme  Court ”  (William  H.
Rehnquist,  1989:114).    Selain  itu  para pakar  juga  menyebut  kasus  ini  dengan berbagai sebutan/istilah, antara lain “ most brilliant  innovation” ‟  atau  “ landmark decision ”    bahkan  ada  pula  yang menyebutnya  dengan  nada  pujian  sebagai “ single  most  important  decision  in American  Constitutional  Law ”  (Erwin Chemerinsky, 1997:36.)  Di AS, pengujian
konstitusional dapat dilakukan oleh semua hakim  pada  semua  tingkatan  peradilan.
Pengujian  konstitusional  disana  bukan merupakan kegiatan yudisial (persidangan)  yang  berdiri  sendiri  yang secara  khusus  ditujukan  hanya  untuk menguji konstitusionalitas sebuah undang- undang,  melainkan  dilakukan  secara bersamaan ( include ) dengan
pemeriksaan/persidangan  suatu  kasus. Artinya, kegiatan pengujian konstitusional merupakan  suatu  kegiatan  yudisial  yang tidak  terpisah  dan  berawal  dari  proses litigasi  biasa  di  pengadilan-pengadilan. Dalam  proses  tersebut,  manakala  hakim menilai  ada  undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi maka pada saat  itu  juga,  bersamaan  dengan  proses litigasi  tersebut,  hakim  melakukan  uji konstitusionalitas  atas  undang-undang yang  dimaksud  (I  Gede  Dewa  Palguna, 2013:328.).
Oleh karena pengujian konstitusional  di  AS  berawal  dan berkaitan  dengan  kasus  konkret,  maka putusan  yang  dihasilkannya  pun  hanya mengikat  para  pihak  yang  bersengketa ( interpartes ).  Namun  demikian,  karena  di AS  berlaku  prinsip stare  decisis (asas preseden), maka meskipun putusan hakim dalam pengujian konstitusionalitas tersebut  bersifat interpartes ,  akan  tetapi dalam  kenyetaan  putusan  itu  mempunyai kekuatan  preseden  yang  sangat  kuat  dan diikuti  oleh  pengadilan-pengadilan  lain (Jimly Asshiddiqie, 2005:82). Lebih-lebih jika putusan itu dikeluarkan oleh Supreme Court ,  maka  pengadilan  ditingkat  bawah akan  selalu  (berusaha)  mengikuti  putusan itu.  Dalam  sistem  hukum  AS  yang menganut sistem common law , mekanisme pengujian  konstitusional  yang  seperti  ini
memang sesuai dengan sejarah dan budaya peradilan  di  negeri  tersebut  yang memberikan  kepada  hakim-hakimnya ruang  gerak  yang  luas  di  dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Seperti misalnya konsep judge made law , di  mana  hakim  diperkenankan  membuat dan  melahirkan  hukum  melalui  putusan- putusannya.  Oleh  karena  pengujian konstitusional  yang  berlaku  di  AS  hanya mencakup concrete  review yang  bermula dari  kasus-kasus  konkret,  maka  sudah barang  tentu  pengujian  tersebut  hanya bersifat posteriori review , yaitu pengujian terhadap  undang-undang  yang  sudah  sah dan  berlaku.  Itu  pula  sebabnya  kerugian konstitusional  yang  dipersyaratkan  dalam mekanisme pengujian konstitusional di AS haruslah bersifat aktual dan spesifik. Situasi geostrategis mendorong AS menjadi  pemenang  Perang  Dunia  II  pada pertengahan  1940-an,  sehingga  sistem politik  negara  itu  berikut  bangunan konstitusionalisme  memberikan  pengaruh ke  negara  lain  yang  dikendalikannya. Diantara  negara  itu  adalah  Jepang. Konstitusionalisme  Jepang  pasca  perang merupakan  rekonstruksi  sistem  kenegaran dari  sistem  hukum  sipil  berbasis rule  by law menjadi  konstitusionalisme  yang berlandaskan rule  of  law  ( D.  Henderson, 1968:387 ) .  Negara  ini  meletakkan Konstitusi  1946  ( Nihonkoku  Kenpo atau Dai  Nihon  Tekoku  Kenpo )  sebagai primary source
of law ( www . washingtonuniversity . edu .,  diakses 27  Maret  2011) . Di  bawah  konstitusi terdapat  hierarki  peraturan  perundang- undangan  yang  meliputi rules  and regulations ( kisoku ), cabinet  orders ( seirei ), Prime  Minister’s  Office  orders ( furei ), ministry  ordinances ( shōrei ),
konstitusional dapat dilakukan oleh semua hakim  pada  semua  tingkatan  peradilan.
Pengujian  konstitusional  disana  bukan merupakan kegiatan yudisial (persidangan)  yang  berdiri  sendiri  yang secara  khusus  ditujukan  hanya  untuk menguji konstitusionalitas sebuah undang- undang,  melainkan  dilakukan  secara bersamaan
( include ) dengan pemeriksaan/persidangan  suatu  kasus.
Artinya, kegiatan pengujian konstitusional merupakan  suatu  kegiatan  yudisial  yang tidak  terpisah  dan  berawal  dari  proses litigasi  biasa  di  pengadilan-pengadilan. Dalam  proses  tersebut,  manakala  hakim menilai  ada  undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi maka pada saat  itu  juga,  bersamaan  dengan  proses litigasi  tersebut,  hakim  melakukan  uji konstitusionalitas  atas  undang-undang yang  dimaksud  (I  Gede  Dewa  Palguna, 2013:328.).
Oleh
karena pengujian
konstitusional  di  AS  berawal  dan berkaitan  dengan  kasus  konkret,  maka putusan  yang  dihasilkannya  pun  hanya mengikat  para  pihak  yang  bersengketa ( interpartes ).  Namun  demikian,  karena  di AS  berlaku  prinsip stare  decisis (asas preseden), maka meskipun putusan hakim dalam pengujian konstitusionalitas tersebut  bersifat interpartes ,  akan  tetapi dalam  kenyetaan  putusan  itu  mempunyai kekuatan  preseden  yang  sangat  kuat  dan diikuti  oleh  pengadilan-pengadilan  lain (Jimly Asshiddiqie, 2005:82). Lebih-lebih jika putusan itu dikeluarkan oleh Supreme Court ,  maka  pengadilan  ditingkat  bawah akan  selalu  (berusaha)  mengikuti  putusan itu.  Dalam  sistem  hukum  AS  yang menganut sistem common law , mekanisme pengujian  konstitusional  yang  seperti  ini
memang sesuai dengan sejarah dan budaya peradilan  di  negeri  tersebut  yang memberikan  kepada  hakim-hakimnya ruang  gerak  yang  luas  di  dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Seperti misalnya konsep judge made law , di  mana  hakim  diperkenankan  membuat dan  melahirkan  hukum  melalui  putusan- putusannya.  Oleh  karena  pengujian konstitusional  yang  berlaku  di  AS  hanya mencakup concrete  review yang  bermula dari  kasus-kasus  konkret,  maka  sudah barang  tentu  pengujian  tersebut  hanya bersifat posteriori review , yaitu pengujian terhadap  undang-undang  yang  sudah  sah dan  berlaku.  Itu  pula  sebabnya  kerugian konstitusional  yang  dipersyaratkan  dalam mekanisme pengujian konstitusional di AS haruslah bersifat aktual dan spesifik. Situasi geostrategis mendorong AS menjadi  pemenang  Perang  Dunia  II  pada pertengahan  1940-an,  sehingga  sistem politik  negara  itu  berikut  bangunan konstitusionalisme  memberikan  pengaruh ke  negara  lain  yang  dikendalikannya. Diantara  negara  itu  adalah  Jepang. Konstitusionalisme  Jepang  pasca  perang merupakan  rekonstruksi  sistem  kenegaran dari  sistem  hukum  sipil  berbasis rule  by law menjadi  konstitusionalisme  yang berlandaskan rule  of  law  ( D.  Henderson, 1968:387 ) .  Negara  ini  meletakkan Konstitusi  1946  ( Nihonkoku  Kenpo atau Dai  Nihon  Tekoku  Kenpo )  sebagai primary
source of law ( www . washingtonuniversity . edu .,  diakses 27  Maret  2011) . Di  bawah  konstitusi terdapat  hierarki  peraturan  perundang- undangan  yang  meliputi rules  and regulations ( kisoku ), cabinet  orders ( seirei ), Prime  Minister’s  Office  orders ( furei ), ministry  ordinances ( shōrei ),
Instructions ( kunrei ), notifications ( kokuji ), dan circulars ( tsūtatsu ). Dalam  sistem  baru  ini  juga  diatur pemberdayaan  dan  mekanisme  pengujian konstitusional.    Ketentuan  Pasal  81 Konstitusi  Jepang,  yang  disahkan  pada tahun 1946, Mahkamah Agung ditempatkan  sebagai  “ the  court  of  last resort  with  power  to  determine  the constitutionality  of  any  law,  order, regulation  or  official  act .”  Ketentuan  ini nampak  kotradiktif  dengan  pengakuan konstitusi bahwa Undang-Undang merupakan  “ highest  organ  of  state power ”,  sementara  kekuasaan  kehakiman diberikan  wewenang  “ whole  judicial power ”. Sekalipun  muncul  perdebatan mengenai  perubahan  konstitusi,  akan tetapi  tidak  merubah  sifat  Mahkamah Agung  sebagai  penafsir  konsitusi (Timothy S. George, 2007:1-2). Sekalipun demikian  tidak  banyak  perkara  yang diputus  sebagai  perselisihan  antarnorma menurut  konstitusi,  karena  secara tradisonal  kinerja  pengadilan  Jepang menampakkan  ciri to  achieve    a  proper and flexible conflict resolution,  instead  of the    realization    of    the    party's    formal rights,  by  suggesting  negotiation    trade and reconciliation to the parties at various steps  in  the  litigation  ( Masanobu  Kato, 1987:629). Meskipun
statusnya sebagai „pengadilan  tingkat  akhir”,  Mahkamah Agung    Jepang  seringkali  memainkan sebuah  peran  yang  agak  sekunder  dalam menentukan  konstitusionalitas  undang- undang.  Hampir  40  tahun  setelah pemberlakuan Konstitusi 1946, hanya ada 4-5  Undang-Undang  yang  dinyakatan inkonstitusional.  Suatu  hal  yang  kontras, jika membandingkannya dengan sejarah di
AS  di  mana  Mahkamah  Agung  Federal telah membatalkan 1.091 Undang-Undang dalam  kurun  waktu  195  tahun  dari  1789- 1984;  863  peraturan  lainnya;  dan  tak kurang  94  peraturan  daerah  selama  191 tahun dari 1789-1980. Hal ini di kalangan teoritisi  hukum  ditunjuk  juga  sebagai pembeda  yang  kontras  antara  sistem hukum  Jepang  dan  AS  (Masanobu  Kato, 1987:  629).  Tulisan  ini  akan  membahas mengapa  dalam  pengujian  konstitusional Mahkamah  Agung  Jepang  cenderung pasif.  Selanjutnya  akan  diperiksa  apakah faktor constitutional  choice yang  tidak berkesesuaian  dengan  struktur  sosial politik Jepang memberikan pengaruh.

## II. PEMBAHASAN
Kecenderungan  Mahkamah  Agung untuk Bertindak Pasif dalam Pengujian Konstitusional a. Aspek  Kedudukan  dan  Rekrutmen Hakim
Anton  Lewis  mencatat  bahwa perkembangan  peran  Mahkamah  Agung dalam judicial activism ,  seperti di Jepang terjadi  karena  minimal  3  (tiga)  faktor. Pertama ,  ada  kesadaran  diantara  hakim bahwa  peran  parlemen  menjadi  vacuum semenjak  kendali  negara  beralih  ke eksekutif,  oleh  sebab  itu  berpotensi hilangnya pengawasan parlemen manakala terjadi  pelanggaran  hak-hak  individu. Kedua ,  kecenderungan  parlemen  modern yang  hilang  fungsinya  sebagai  perencana hukum dan memberikan ruang besar bagi eksekutif  untuk  bukan  saja  menyusun peraturan, tetapi juga untuk menyelesaikan sengketa  yang  muncul. Ketiga ,  generasi baru  para  hakim  menyadari  bahwa  suatu peraturan  bukan  saja  sumber  kepastian, tetapi di dalamnya sarat dengan nilai-nilai
yang  harus  dijaga  demi  penghormatan kepada hak asasi manusia dan demokrasi. Seperti  ditulis  oleh  Jun-ichi  Satoh, sejak  didirikan  1947,  Mahkamah  Agung Jepang hanya menguji 8 Undang-Undang. Sebagai  perbandingan,  dalam  periode yang hampir sama, Mahkamah Konstitusi Federal  di  Jerman  telah  menangani  600 pengujian  konstitusional  ( constitutional court ).  Menurut  David  S.  Law  penyebab kondisi itu adalah dominasi Partai Liberal Democrat  yang  nyaris  tanpa  jeda  dalam setengah  abad  menguasi  pemerintahan Jepang.  Apa  yang  dilakukan  oleh  partai penguasa adalah “ influence over the Court is disguised, however, by the institutional design  of  the  judiciary,  which  appears  to enjoy  a  considerable  degree  of  autonomy to  manage  its  own  affairs  and  even  to decide  who  will  serve  on  the  Supreme Cour. ”  Bentuk  nyata  tindakan  partai terhadap  tindakan  Mahkamah  Agung Jepang  adalah  “ in  effect,  to  delegate political  control  of  the  judiciary  to ideologically  reliable  agents  withinthe judiciary  itself — namely,  the  enormously powerful Chief Justice and his aides in the Court’s  administrative  arm,  the  General Secretariat .”  Kenyataan  itu  menjadikan Mahkamah  Agung    “ highly  unlikely  to depart from the wishes of the government for any meaningful period of time ” (David S. Law, 2009:1545).
Secara  umum,  tradisi  hukum Anglo-Saxon menetapkan  bahwa  hanya mereka  yang  telah  mempunyai  rekam jejak  panjang  dalam  profesi  hukum  yang dapat  dipilih  sebagai  hakim.  Mereka dipilih  dari  orang-orang  yang  cakap  hasil didikan  perguruan  tinggi.  Ini  yang dikatakan sebagai the  professional model corresponding (D. Woodhouse, 2001:223 –
237). Namun dalam tradisi civil law, yang dikenal  sebagai beurocratic  model corresponding ,  hakim  adalah  aparatur negara,  yang  mengalami  pendidikan khusus  setelah  menyelesaikan  pendidikan universitas (David Marrani, 2010:60.).
Hasil  studi  David  S.  Law menunjukkan  bagaimana  berkuasanya seorang  Ketua  Mahkamah  Agung  di Jepang.  Bagaimanapun,  “ if  he  can  attain the position of Chief Justice, he will enjoy influence  over  both  the  behavior  and  the composition  of  the  Court .”  Bentuk pengaruh  Ketua  Mahkamah  Agung terutama adalah dalam menentukan seleksi hakim,  termasuk  hakim  agung,  berikut juga  masalah  proses  pensiunnya,  yang semuanya  berlangsung  tidak  jelas  dan penuh  kerahasiaan.  Pencalonan  seorang hakim  agung  dilakukan  oleh  Perdana Menteri,  yang  pada  gilirannya  amat ditentukan  oleh  saran  Ketua  Mahkamah Agung.  Jika  ada  jabatan  hakim  agung yang  lowong,  maka  Ketua  Mahkamah Agung  “ submits  to  the  Prime  Minister  a list  of  candidates  containing  from  one  to three names. No Prime Minister in recent memory  is  known  to  have  rejected  the
Chief Justice’s recommendations outright.” Pengaruh besar Ketua
Mahkamah  Agung  akan  melembaga mengingat  “ vacancies  occur  much  more frequently  in  Japan  than  in  the  United States owing to a combination of factors — namely,  the  relatively  high  number  of seats,  the  statutorily  imposed  mandatory retirement age of seventy, and the practice of appointing justices in their mid-sixties .”
yang  harus  dijaga  demi  penghormatan kepada hak asasi manusia dan demokrasi. Seperti  ditulis  oleh  Jun-ichi  Satoh, sejak  didirikan  1947,  Mahkamah  Agung Jepang hanya menguji 8 Undang-Undang. Sebagai  perbandingan,  dalam  periode yang hampir sama, Mahkamah Konstitusi Federal  di  Jerman  telah  menangani  600 pengujian  konstitusional  ( constitutional court ).  Menurut  David  S.  Law  penyebab kondisi itu adalah dominasi Partai Liberal Democrat  yang  nyaris  tanpa  jeda  dalam setengah  abad  menguasi  pemerintahan Jepang.  Apa  yang  dilakukan  oleh  partai penguasa adalah “ influence over the Court is disguised, however, by the institutional design  of  the  judiciary,  which  appears  to enjoy  a  considerable  degree  of  autonomy to  manage  its  own  affairs  and  even  to decide  who  will  serve  on  the  Supreme Cour. ”  Bentuk  nyata  tindakan  partai terhadap  tindakan  Mahkamah  Agung Jepang  adalah  “ in  effect,  to  delegate political  control  of  the  judiciary  to ideologically  reliable  agents  withinthe judiciary  itself — namely,  the  enormously powerful Chief Justice and his aides in the Court’s  administrative  arm,  the  General Secretariat .”  Kenyataan  itu  menjadikan Mahkamah  Agung    “ highly  unlikely  to depart from the wishes of the government for any meaningful period of time ” (David S. Law, 2009:1545). Secara  umum,  tradisi  hukum Anglo-Saxon menetapkan  bahwa  hanya mereka  yang  telah  mempunyai  rekam jejak  panjang  dalam  profesi  hukum  yang dapat  dipilih  sebagai  hakim.  Mereka dipilih  dari  orang-orang  yang  cakap  hasil didikan  perguruan  tinggi.  Ini  yang dikatakan sebagai the  professional model corresponding (D. Woodhouse, 2001:223 –
237). Namun dalam tradisi civil law, yang dikenal  sebagai beurocratic  model corresponding ,  hakim  adalah  aparatur negara,  yang  mengalami  pendidikan khusus  setelah  menyelesaikan  pendidikan universitas (David Marrani, 2010:60.).
Hasil  studi  David  S.  Law menunjukkan  bagaimana  berkuasanya seorang  Ketua  Mahkamah  Agung  di Jepang.  Bagaimanapun,  “ if  he  can  attain the position of Chief Justice, he will enjoy influence  over  both  the  behavior  and  the composition  of  the  Court .”  Bentuk pengaruh  Ketua  Mahkamah  Agung terutama adalah dalam menentukan seleksi hakim,  termasuk  hakim  agung,  berikut juga  masalah  proses  pensiunnya,  yang semuanya  berlangsung  tidak  jelas  dan penuh  kerahasiaan.  Pencalonan  seorang hakim  agung  dilakukan  oleh  Perdana Menteri,  yang  pada  gilirannya  amat ditentukan  oleh  saran  Ketua  Mahkamah Agung.  Jika  ada  jabatan  hakim  agung yang  lowong,  maka  Ketua  Mahkamah Agung  “ submits  to  the  Prime  Minister  a list  of  candidates  containing  from  one  to three names. No Prime Minister in recent memory  is  known  to  have  rejected  the
Chief Justice’s
recommendations
outright.” Pengaruh besar Ketua
Mahkamah  Agung  akan  melembaga mengingat  “ vacancies  occur  much  more frequently  in  Japan  than  in  the  United States owing to a combination of factors — namely,  the  relatively  high  number  of seats,  the  statutorily  imposed  mandatory retirement age of seventy, and the practice of appointing justices in their mid-sixties .”
b. Kekuatan Pemerintah dalam Pembentukan Hukum Sisi  menarik  berikutnya  adalah kekuasaan  pemerintah  dalam  menentukan perundang-undangan  sangat  kuat  di Jepang. Seperti ditulis oleh Jun-ichi Satoh, “ Despite  its  status a s the ‘court  of  last resort’,  the    Japanese  Supreme  Court often    plays  a  somewhat  secondary    role in  determining    the  constitutionality  of government acts.  This situation is  largely the  result  of  the  broad  legal  influence of    Japan’s  Cabinet Legislation    Bureau ( Naikaku-Hosei-Kyoku, 604-605 ) . Dalam hal ini, Cabinet Legislation    Bureau atau  CLB,  sebagai bagian  dari  eksekutif  (Perdana  Menteri) mempunyai  posisi  yang  secara  informal menentukan  dalam  penyusunan  legislasi karena,  “ [T]asks  are  to  provide  legal opinions    to    the  Prime  Minister    and other legislative  officials  and  to  review drafts  of  bills,  regulations, and orders to determine if  they  are  consistent with  the constitution    and  legal  precedent (David Marrani,  2010:) .”  Jadi,  CLB  merupakan organ  yang  juga  mempunyai  wewenang untuk melakukan pengujian konstitusional ( constitutional  review ).  Sekalipun,  “ the Japanese Constitution,  however, mentions nothing  about  the CLB’s  advisory role ”, akan tetapi “ the Court has held  that  the CLB’s role  in evaluating draft  legislation does  not  violate  the  Constitution ” (Jun- ichi Satoh,605) Jadi,  Mahkamah  Agung  Jepang sendiri  mengatakan  sekalipun  peran  CLB tidak  diatur  dalam  konstitusi,  akan  tetapi pelaksanaan  peran  selama  ini  tidak bertentangan  dengan  Konstitusi  1946.
Lebih  jauh,  Jun-ichi  Satoh  mengatakan bahwa  peran  CLB  tidak  berbeda  dengan
Dewan  Konstitusi  di  Prancis  (Jun-ichi Satoh,605). Pembentukan Dewan Konstitusi  di  Prancis  merupakan  buah rasionalisasi  sistem  parlementer  dengan cara mentransformasikan sebagian kekuasaan legislatif dari parlemen menjadi kewenangan yang dimiliki oleh eksekutif. Dewan  Konstitusi  telah  dibentuk  guna menjamin  keberlangsungan  distribusi kekuasaan yang baru mengalami restrukturisasi  itu.  Dengan  demikian, berdasarkan  Konstitusi  Prancis  (1958) langkah  untuk  memperkuat  eksekutif justru  memperoleh  jaminan  dari  Dewan Konstitusi. Singkatnya, Konstitusi Prancis (1958) “menjamin eksekutif sebagai satu - satunya  lembaga  negara  yang  dapat mengenda likan kalender legislatif” (Ahmad Syahrizal,237). Dalam pengujian konstitusionalitas  seperti  di  Jepang, diprediksi  akan  terjadi  proses  dialog konstitusional  secara  triumvirat  antara hakim peradilan umum ( ordinary judges ), hakim  konstitusi  ( constitutional  judges ), maupun  dengan  pembuat  kebijakan  di parlemen.  Keterlibatan  hakim  peradilan umum  dalam  dialog  konstitusional disebabkan oleh akrena di beberapa negara judicial review awalnya dilaksanakan oleh pengadilan umum, meskipun hakim hakim peradilan umum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian. Namun  berbeda  dengan  Amerika
Serikat,  kekuasaan  pemerintah  dalam menentukan  perundang-undangan  sangat kuat  di  Jepang.  Begitu  juga  dominasi Ketua Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim  agung  dan  kenyataan  pendeknya masa  jabatan  hakim,  menyebabkan judicial  activism jarang  dilakukan.  Oleh karena  itu,  tidak  salah  jika  banyak
pengamat  yang  mengatakan  bahwa Mahkamah  Agung  adalah  peradilan  yang paling konservatif di dunia.
c. Inkoherensi  Struktur  Sosial  dengan Pilihan Konstitusionalisme
Jepang dikuasai oleh Sekutu pada akhir  Perang  Dunia  II,  dalam  situasi kehancuran  manusia  dan  infrastruktur dengan  jumlah  besar.  Kepercayaan  diri, kebanggaan  nasional,  dan  harapan  masa depan, telah membantu terciptanya transisi ekonomi  dan  politik  pasca  perang. Runtuhnya  otoritas  hukum  dan  otoritas politik  yang  lama  telah  mendorong pencarian  basis-basis  baru  bagi  pranata hukum  dan  politik,  yang  pada  akhirnya ditemukan  pada  nalar  dan  penalaran individu, yang menurut kodratnya diyakini lahir  dalam  keadaan  bebas.  Jepang  lantas mempersepsi  dan  mengkonsepsi  mereka yang  terlahir  sebagai  individu  manusia sebagai makhluk yang menurut kodratnya senantiasa  menghendaki  kebebasan  bagi dirinya,  namun  yang  secara  rasional menyadari bahwa kebebasan kodrati yang mutlak  justru  tak  akan  mendatangkan kesejahteraan pada kehidupan bermasyarakat  manusia.  Inilah  yang kemudian  menjadi  dasar  rasionalisasi untuk membenarkan
terbentuknya organisasi kehidupan yang demokratik, di mana legitimasi setiap aturan hukum mesti didasarkan  pada  adanya  kesepakatan kontraktual  antar-individu  yang  rasional untuk  membatasi  kebebasan  masing- masing, demi kesejahteraan bersama.
Akan  tetapi,  situasi  transisi  itu tidak diciptakan oleh penduduk domestik, akan  tetapi  oleh  Sekutu,  yang  langsung mempersiapkan  sebuah  konstitusi  yang memungkinkan  terjadinya  pergeseran wajah politik Jepang yang totaliter menuju
demokratis  dengan  memperkenalkan lembaga-lembaga politik Barat. Pergeseran  itu  difasilitasi  oleh  ketentuan hukum yang utama, yaitu Konstitusi, yang dikenal sebagai Konstitusi 1946. Parlemen Jepang  ( Diet )  menyetujui  pemberlakukan konstitusi baru yang kemudian menggantikan  konstitusi  bergaya  Prusia yang dikenal sebagai Konstitusi Meiji. Konstitusi  1946  menampilkan pengaturan  baru  yang  membedakan dengan  konstitusi  sebelumnya  termasuk memperkenalkan hak-hak sipil, menjamin kebebasan,  dan  menghapus  kedudukan Kaisar  sebagai  wakil  Tuhan  dalam  ranah politik.  Dalam  hal  ini  Jepang  nampaknya percaya bahwa konstitusi yang dikendalikan  oleh  Sekutu  tersebut  akan terbaca sebagai keharusan untuk pertama- tama menjamin kebebasan dan hak warga, dan bukan pertama-tama sebagai pengukuh  kekuasaan  yang  pada  asasnya tak  bisa  dibatasi.  Justru  para  pengemban kekuasaan  pemerintahan  itulah  yang tertengarai selalu mengingat-ingatkan agar menaati  hukum  dan  konsitusi.  Tak  lain karena  di  sini  ini  menaati  hukum  dan menaati konstitusi pada hakikatnya adalah menaati  imperatif  yang  terkandung sebagai  substansi  maknawi  di  dalamnya. Itulah  imperatif  kebebasan  dan  hak-hak warga  yang  harus  dihormati  dan ditegakkan  oleh  pengemban  kekuasaan negara  di  mana  pun  dan  kapan  pun. Membicarakan  konstiusionalisme  adalah sesungguhnya  membicarakan  sebuah ajaran  metayuridis  tentang  berlakunya sebuah  asas  aksiomatik.  Asas  itu  harus selalu diperhatikan tatkala orang membangun  sebuah  sistem  hukum  yang memenuhi  syarat  demi  terealisasinya kehidupan bernegara-bangsa yang
pengamat  yang  mengatakan  bahwa Mahkamah  Agung  adalah  peradilan  yang paling konservatif di dunia.
c. Inkoherensi  Struktur  Sosial  dengan Pilihan Konstitusionalisme
Jepang dikuasai oleh Sekutu pada akhir  Perang  Dunia  II,  dalam  situasi kehancuran  manusia  dan  infrastruktur dengan  jumlah  besar.  Kepercayaan  diri, kebanggaan  nasional,  dan  harapan  masa depan, telah membantu terciptanya transisi ekonomi  dan  politik  pasca  perang. Runtuhnya  otoritas  hukum  dan  otoritas politik  yang  lama  telah  mendorong pencarian  basis-basis  baru  bagi  pranata hukum  dan  politik,  yang  pada  akhirnya ditemukan  pada  nalar  dan  penalaran individu, yang menurut kodratnya diyakini lahir  dalam  keadaan  bebas.  Jepang  lantas mempersepsi  dan  mengkonsepsi  mereka yang  terlahir  sebagai  individu  manusia sebagai makhluk yang menurut kodratnya senantiasa  menghendaki  kebebasan  bagi dirinya,  namun  yang  secara  rasional menyadari bahwa kebebasan kodrati yang mutlak  justru  tak  akan  mendatangkan kesejahteraan pada kehidupan bermasyarakat  manusia.  Inilah  yang kemudian  menjadi  dasar  rasionalisasi untuk membenarkan
terbentuknya organisasi kehidupan yang demokratik, di mana legitimasi setiap aturan hukum mesti didasarkan  pada  adanya  kesepakatan kontraktual  antar-individu  yang  rasional untuk  membatasi  kebebasan  masing- masing, demi kesejahteraan bersama.
Akan  tetapi,  situasi  transisi  itu tidak diciptakan oleh penduduk domestik, akan  tetapi  oleh  Sekutu,  yang  langsung mempersiapkan  sebuah  konstitusi  yang memungkinkan  terjadinya  pergeseran wajah politik Jepang yang totaliter menuju
demokratis  dengan  memperkenalkan lembaga-lembaga politik Barat. Pergeseran  itu  difasilitasi  oleh  ketentuan hukum yang utama, yaitu Konstitusi, yang dikenal sebagai Konstitusi 1946. Parlemen Jepang  ( Diet )  menyetujui  pemberlakukan
konstitusi baru yang kemudian menggantikan  konstitusi  bergaya  Prusia yang dikenal sebagai Konstitusi Meiji.
Konstitusi  1946  menampilkan pengaturan  baru  yang  membedakan dengan  konstitusi  sebelumnya  termasuk memperkenalkan hak-hak sipil, menjamin kebebasan,  dan  menghapus  kedudukan Kaisar  sebagai  wakil  Tuhan  dalam  ranah politik.  Dalam  hal  ini  Jepang  nampaknya percaya bahwa konstitusi yang dikendalikan  oleh  Sekutu  tersebut  akan terbaca sebagai keharusan untuk pertama- tama menjamin kebebasan dan hak warga,
dan bukan pertama-tama sebagai pengukuh  kekuasaan  yang  pada  asasnya tak  bisa  dibatasi.  Justru  para  pengemban kekuasaan  pemerintahan  itulah  yang tertengarai selalu mengingat-ingatkan agar menaati  hukum  dan  konsitusi.  Tak  lain karena  di  sini  ini  menaati  hukum  dan menaati konstitusi pada hakikatnya adalah menaati  imperatif  yang  terkandung sebagai  substansi  maknawi  di  dalamnya. Itulah  imperatif  kebebasan  dan  hak-hak warga  yang  harus  dihormati  dan ditegakkan  oleh  pengemban  kekuasaan negara  di  mana  pun  dan  kapan  pun. Membicarakan  konstiusionalisme  adalah sesungguhnya  membicarakan  sebuah ajaran  metayuridis  tentang  berlakunya sebuah  asas  aksiomatik.  Asas  itu  harus selalu diperhatikan tatkala orang membangun  sebuah  sistem  hukum  yang memenuhi  syarat  demi  terealisasinya kehidupan bernegara-bangsa
yang
demokratis. Setiap kekuasaan yang diakui sebagi kewenangan pemerintahan, sesungguhnya berfungsi menjaga kebebasan  dan  hak  warga.  Ini  berarti bahwa  besar-kecil  atau  luas-sempitnya kewenangan  akan  selalu  tergantung  dari kesediaan  warga  untuk  secara  sukarela mengurangkan sebagian dari kebebasannya agar dimungkinkan terwujudnya sejumlah kekuasaan. Dengan demikian,  berarti  juga  adanya  kesediaan warga  untuk  “menidurkan”  sebagian  dari hak-haknya agar dimungkinkan terciptanya  tambahan  kekuasaan  pengatur di tangan pemerintah. Hal  yang  cukup  menarik  untuk diamati  adalah  selama  permberlakuan konstitusi yang telah berngsung hampir 70 tahun,  akan  tetapi  tidak  ada  upaya  untuk melakukan  perubahan.  Konstitusi  yang disusun oleh Sekutu tetap diterima sebagai dasar  konstitusionalisme  penting  di Jepang.  Konstitusi  1946  mengandung  ide dasar  bahwa  suatu  saat  dan  pada  situasi tertentu kekuasaan pemerintahan bisa saja disepakati  oleh  warga  secara  sukarela untuk lebih dominan daripada yang sudah- sudah.  Pada  akhirnya,  esensi  ide konstitualisme  itu  terletak  pada  soal keharusan  yang  tak  boleh  ditawar  untuk meminimkan kekuasaan di satu pihak, dan memaksimumkan kebebasan di lain pihak.
Konstitusi  1946  dianggap  telah berhasil  untuk  meletakkan  dasar-dasar kepercayaan  kepada  sistem  demokrasi bagi  rakyat  Jepang  yang  telah  lama menganut tradisi ketergantungan kekuasaan  negara  dalam  jangka  waktu yang  lama.  Konstitusi  memberikan pengaturan dan jaminan serta penghindaran  pelanggaran  hak-hak  asasi. Dengan  kepercayaan  itu,  walaupun  jelas
Konstitusi 1946 disusun dengan pengendalian  Sekutu,  dalam  hal  ini Amerika  Serikat,  akan  tetapi  telah memperoleh  dukungan  dari  akar  rumput dalam masyarakat. Dukungan itu memberikan  konstribusi  penting  terhadap transisi politik pasca perang.
Kenyataan  itu  jelas  menetang rasionalisasi  konstitusi  yang  acapkali berkembang  dalam  demokrasi  liberal. Suatu  konstitusi  yang  dibentuk  tanpa berawalkan proses politik yang memfasilitasi  warganegara  untuk  secara bebas menyepakatkan isi sebuah konstitusi akan  mendegradasi  setiap  konstitusi menjadi tak lebih daripada suatu dokumen yang hanya memuat huruf-huruf mati yang tak  bermakna  belaka.  Dari  paradigma konstitusionalisme  ini  pulalah  datangnya penjelasan  mengapa  suatu  konstitusi hanya  bisa  disebut  „konstitusi  dalam  arti yang  sebenarnya‟  apabila  konstitusi  itu berasal  dari  kesepakatan  warga  dan kemudian  daripada  itu  juga  berisikan jaminan  akan  terlindunginya  hak-hak kebebasan  warga  yang  asasi  dalam kehidupan bernegara. Namun, nampaknya, Jepang  tidak  pernah  risau  dengan hilangnya  rasionalisasi  konstitusi  seperti dalam paham demokrasi liberal tersebut.
Pada  sisi  lain,  trauma  akibat perang  yang  telah  mengakibatkan tewasnya  2  juta  serdadu  dan  penduduk sipil, membuat ketentuan Konstitusi Pasal 9  diterima  sebagai  fondasi  penting perhubungan  pemerintah  dan  rakyat  serta dengan dunia internasional pada umumnya.  Pasal  9  telah  mengisyaratkan bahwa  Jepang  akan  selalu  menghormati keamanan dan perdamaian dunia, sehingga penggunaan  perang  atau  ancaman kekuatan terhadap negara lain tidak dapat
dilakukan. Kekuatan pertahanan dibekukan dan tindakan untuk memberontak  kepada  pemerintah  tidak diizinkan.  Dengan  ketentuan  ini,  Jepang menolak  kehadiran  militer  untuk  metode penyelesaian sengketa.
Dengan  demikian,  struktur  sosial masyarakat  Jepang  adalah  menghendaki keharmonisan  dan  menghindari  konflik secara terbuka. Pengadilan, dan dalam hal ini para hakim, merasa memiliki tanggung jawab  untuk  mempertahankan  struktur sosial  itu.  Dengan  kata  lain,  menerapkan norma-norma  budaya  adalah  cara  bagi hakim untuk mengalihkan tanggung jawab atas  perilaku  mereka  sendiri  untuk kepentingan yang lebih besar. Hakim yang mengutamakan pemenuhan
hak konstitusional  justru  akan  menggoyahkan kepentingan  yang lebih besar itu. Dan itu adalah  pilihan  yang  tidak  dapat dipersoalkan berhubungan
dengan kepatuhan terhadap norma-norma budaya. Tuntutan  hak  melalui  mekanisme pengujian  konstitusional  memungkinkan terjadinya  konflik  antara  warganegara,
pembentuk
undang-undang, dan pemerintah.  Walaupun  merupakan  salah satu  standar  khas  demokrasi,  akan  tetapi pengujian itu sendiri mendorong keterbukaan  posisi  diantara  para  pihak yang tidak selamanya bersesuaian dengan struktur  sosial  yang  dikendaki.  Ketika jaminan  hak-hak  konstitusional  telah terkontrakkan  lewat  konstitusi  dan manakala  pemerintah  bersikukuh  untuk menerapkan dominasi dalam pembentukan undang-undang sebagai jaminan menciptakan kesejahteraan
dan pembangunan,  maka  telah  terjadi  jurang yang  begitu    nyata  antara  hak  dengan realitas.  Dalam  kajian-kajian  sosiologik,
keyakinan  seperti  itu  disebut  keyakinan yang  menyamakan  hukum  dengan masyarakatnya.    Inilah  keyakinan  fiktif bahwa apa  yang telah dihukumkan dalam undang-undang ( the law ) tidaklah berbeda dengan  apa  yang  berlaku  dalam masyarakatnya  ( the  society ).    Inilah  yang dari  sudut  pandang  sosiologik  atau antropologik merupakan suatu fiksi bahwa law is society . D  alam  konteks  budaya  hukum Jepang,  pengadilan  adalah  jalan  terakhir yang  ditempuh  untuk  menyelesaikan perkara.  Sebuah  sudut  pandang  lain berupa  hasil survey mengabarkan sebanyak  80%  responden  menjelaskan bahwa  alasan  orang  Jepang  enggan menggunakan  hukum  modern  adalah masalah  waktu  dan  biaya.  Bagi  orang- orang  Jepang  yang  masih  menjaga kehormatannya,  menggunakan  hukum modern adalah hal  yang memalukan, rasa malu  inilah  yang  menjadi  kunci  dalam peradaban  Jepang.  Hukum  modern  yang diadopsi  tidak  serta  merta  membuat Jepang  lupa  pada  tradisinya.  Di  Jepang kita  akan  dengan  sangat  mudah menemukan  kata  “sumimasen”  yang  bisa berarti  permisi,  maaf  atau  terima  kasih. Masyarakat Jepang terbiasa meminta maaf jika melakukan kesalahan.
Harus  diakui  capaian-capaian mtransisi-transisi  transformatif    Jepang pasca perang  yang berkembang pesat dan tertampak sebagai kenyataan sosiologis itu bisa jadi tida secara cepat diimbangi oleh pembaharuan  dalam  seluruh  tatanan perundang-undangan  yang  ada.    Sebagai akibatnya, ketertiban lama yang mendasarkan  diri  pada  ketentuan- ketentuan  preskripsi  yang  lama  nyata kalau  sudah  tidak  lagi  dapat  memberikan
dilakukan. Kekuatan pertahanan dibekukan dan tindakan untuk memberontak  kepada  pemerintah  tidak diizinkan.  Dengan  ketentuan  ini,  Jepang menolak  kehadiran  militer  untuk  metode penyelesaian sengketa.
Dengan  demikian,  struktur  sosial masyarakat  Jepang  adalah  menghendaki keharmonisan  dan  menghindari  konflik secara terbuka. Pengadilan, dan dalam hal ini para hakim, merasa memiliki tanggung jawab  untuk  mempertahankan  struktur sosial  itu.  Dengan  kata  lain,  menerapkan norma-norma  budaya  adalah  cara  bagi hakim untuk mengalihkan tanggung jawab atas  perilaku  mereka  sendiri  untuk kepentingan yang lebih besar. Hakim yang mengutamakan pemenuhan
hak konstitusional  justru  akan  menggoyahkan kepentingan  yang lebih besar itu. Dan itu adalah  pilihan  yang  tidak  dapat dipersoalkan
berhubungan dengan
kepatuhan terhadap norma-norma budaya. Tuntutan  hak  melalui  mekanisme pengujian  konstitusional  memungkinkan terjadinya  konflik  antara  warganegara, pembentuk undang-undang, dan pemerintah.  Walaupun  merupakan  salah satu  standar  khas  demokrasi,  akan  tetapi pengujian itu sendiri mendorong keterbukaan  posisi  diantara  para  pihak yang tidak selamanya bersesuaian dengan struktur  sosial  yang  dikendaki.  Ketika jaminan  hak-hak  konstitusional  telah terkontrakkan  lewat  konstitusi  dan manakala  pemerintah  bersikukuh  untuk menerapkan dominasi dalam pembentukan undang-undang sebagai jaminan menciptakan kesejahteraan dan pembangunan,  maka  telah  terjadi  jurang yang  begitu    nyata  antara  hak  dengan realitas.  Dalam  kajian-kajian  sosiologik,
keyakinan  seperti  itu  disebut  keyakinan yang  menyamakan  hukum  dengan masyarakatnya.    Inilah  keyakinan  fiktif bahwa apa  yang telah dihukumkan dalam undang-undang ( the law ) tidaklah berbeda dengan  apa  yang  berlaku  dalam masyarakatnya  ( the  society ).    Inilah  yang dari  sudut  pandang  sosiologik  atau antropologik merupakan suatu fiksi bahwa law is society . D  alam  konteks  budaya  hukum Jepang,  pengadilan  adalah  jalan  terakhir yang  ditempuh  untuk  menyelesaikan perkara.  Sebuah  sudut  pandang  lain berupa  hasil survey mengabarkan sebanyak  80%  responden  menjelaskan bahwa  alasan  orang  Jepang  enggan menggunakan  hukum  modern  adalah masalah  waktu  dan  biaya.  Bagi  orang- orang  Jepang  yang  masih  menjaga kehormatannya,  menggunakan  hukum modern adalah hal  yang memalukan, rasa malu  inilah  yang  menjadi  kunci  dalam peradaban  Jepang.  Hukum  modern  yang diadopsi  tidak  serta  merta  membuat Jepang  lupa  pada  tradisinya.  Di  Jepang kita  akan  dengan  sangat  mudah menemukan  kata  “sumimasen”  yang  bisa berarti  permisi,  maaf  atau  terima  kasih. Masyarakat Jepang terbiasa meminta maaf jika melakukan kesalahan.
Harus  diakui  capaian-capaian mtransisi-transisi  transformatif    Jepang pasca perang  yang berkembang pesat dan tertampak sebagai kenyataan sosiologis itu bisa jadi tida secara cepat diimbangi oleh pembaharuan  dalam  seluruh  tatanan perundang-undangan  yang  ada.    Sebagai akibatnya, ketertiban lama yang mendasarkan  diri  pada  ketentuan- ketentuan  preskripsi  yang  lama  nyata kalau  sudah  tidak  lagi  dapat  memberikan
jawaban  kepada  berbagai  permasalahan baru  yang  bermunculan.  sedangkan norma-norma  baru  belum  juga  kunjung juga dapat menjawabnya.
Hakim, dalam pandangan struktur sosial  di  Jepang,  bukanlah  pembuat hukum  berdasarkan  kehendaknya  yang subjektif,  melainkan  hanya  pekerja  yang mencoba  menemukan  hukum  yang  ada, untuk  menyelesaikan  perkara  yang diajukan  kepadanya.    Prosedur  kerja  dan metode  berpikirnya  tak  lain  ialah pendayagunaan  silogisma  deduksi,  dan bukan  emosi  pemihakan, sine  ira (tanpa kegalauan atau kegusaran) untuk menerima pembuktian tentang „apa duduk perkaranya‟  (premis  minor),  menemukan „apa  dasar  hukumnya‟  (premis  mayor), dan menarik simpulan ( conclusio ) dari dua premis
tersebut sebagai „ama r putusannya‟.  Pengujian  konstitusional telah  jauh  melangkahi  prosedur  dan metode kerja seperti itu. Meskipun demikian, konservatisme  hakim  yang  membatasi peran  pengadilan  untuk  menegakkan konstitusionalisme  bukan  berarti  tanpa tantangan.  Kehidupan  global  itu  tidak terorganisasi  dalam  suatu  organisasi  yang dapat  dikenali  sebagai  negara  dunia  yang telah  jadi.    Kesepakatan-kesepakatan legislatif  seperti  yang  telah  pernah terkembang  relatif  baik  di  negara-negara nasional,  yang  oleh  sebab  itu  bisa  pula ditegakkan  oleh  suatu  aparat  nasional, tidak  segera  dapat  terwujud  dalam kehidupan  yang  dengan  cepat  meliput dataran  global.    Dalam  perkembangan menuju  ke  model  kehidupan  baru  “yang masih  dalam  proses,  dan  belum  kunjung jadi” peran kekuatan negara adidaya yang mencoba bertindak sebagai vigilante alias
polisi  dunia  akan  mengedepan  secara nyata.    Di  sini,  setiap  kesepakatan  quasi- legislatif yang diupayakan di badan-badan internasional, semisal Perserikatan Bangsa-Bangsa,  tanpa  persetujuan  para vigilante  ini  dapat  dipastikan  akan  gagal dan akan segera kehilangan signifikansinya. Sementara  itu,  kepenguasaan kontrol atas tertib kehidupan pada dataran global  kian  ditentukan  oleh  kekuatan modal  dan  teknologi  informasi,  yang mampu  menjelajahi  alam  virtual,  dengan porsi  kepenguasaan  terbesar  berada  di tangan  penguasa-penguasa  ekonomi  baru yang  tidak  berbasis  pada,  dan  yang  oleh sebab  itu  tak  mudah  dikontrol  oleh, kekuasaan nasional manapun juga . Dalam hubungan  ini,  apabila  diingat  bahwa konstitusionalisme  adalah  konsep  yang realisasi  dan  implementasinya  akan terutama ditentukan oleh hadirnya negara- negara  bangsa  yang  sehat,  sedangkan dalam perkembangan mutakhir tertengarai telah  mundur  dan  terancam  berakhirnya keberdayaan  banyak  negara  bangsa, terutama  di  kawasan  negeri-neegri berkembang,  maka  dapatlah  diramalkan betapa  seriusnya  krisis  konsep  negara hukum dalam percaturan terwujudnya tata dunia baru dalam lingkup kehidupan baru ini.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka ditarik  kesimpulan  bahwa  Pengadilan menyadari bahwa konstitusionalisme yang tercermin  dalam  Konstitusi  1946  bukan saja sumber kepastian, tetapi di dalamnya sarat  dengan  nilai-nilai    struktur  sosial yang  harus  dipertahankan  dan  menjadi dasar  pertimbangan  hakim  dalam mempertimbangkan
pengujian
konstitusional. Pemerintah memiliki peran dominan tidak  hanya dalam pembentukan hukum, tetapi juga untuk menguji hukum secara preventif. Konstitusi 1946 menampilkan pengaturan konstitusionalisme  baru    yang  membawa kehidupan  demokrasi  dengan  tetap berpegang  kepada  kebudayaan  struktur sosial  yang  menghendaki  keharmonisan dan  menghindari  konflik  secara  terbuka. Pengujian konstitusional memiliki prosedur kerja dan metode pemikiran yang memungkin  pertentangan  dengan  struktur sosial tersebut.
DAFTAR PUSTAKA Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan  Konstitusi  Suatu Negara ,  Bandung:  Mandar  Maju, 1995.
David  Marrani,  “Confronting    the symbolic  position  of   the  judge in    western  European    Legal Traditions: A comparative Essay”, European  Journal  of  Legal Studies, Vol.  3, 2010. David  S.  Law,  “The  Anatomy  of  a Conservative  Court:    Judicial Review  in  Japan”, Journal  Texas Law Review , Vol. 87, 2009. Henderson, “Law and Political Modernization  in  Japan”,    dalam Ward (Editor), Political Development  in  Japan ,  Princeton
1968.
Wo odhouse, “The Law and Politics: More
Power  to  the Judge – and  to  the People?”, Parliamentary  Affairs , Vol. 54, 2001.
Erwin  Chemerinsky, Constitutional  Law: Principles  and  Policies ,  Aspen
Law  &  Bussiness,  New  York,
1997. I  Gede  Dewa  Palguna, Constitutional Complaint (Pengaduan Konstitusional)  Upaya  Hukum terhadap  Pelanggaran  Hak-Hak Konstitusional  Warga  Negara , Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian  Konstitusional, Jakarta,
Konstitusi Press, 2005. Kota  Fukui,  “Justice  Syst em  Reform  in Japan:  The  Connection  Beetween Conflict Management and Realization  General  Rules  of Law”, Osaka  University  Law Review, Vol. 51, 2004. Leon  Duguit  dalam  Alec  Stone  Sweet, “Why  Europe  Rejected  American Judicial  Review  and  Why  It  May Not  Matter  , ”  Disampaikan  dalam Faculty  Scholarship  Series ,  Yale Law School, 1 Januari 2013. Masanobu  Kato,  “The  Role  of  Law  and Lawyers  in  Japan  and  the  United Sates”,  Birham  Young  University Law Review, 1987. Robert  Mc  Closkey, The  American Supreme  Court,  Revised  by Sanford  Levinson,  Fourth  Edition, The  University  of  Chicago  Press , Chicago and London, 2005. Timothy S. George, “Changing Pattern of Civic Engangement in Constitutionalism  in Japan”, paper presented at the Annual Meeting of the Association  for Asian Studies, Boston, 25 Maret 2007. William  H.  Rehnquist, The  Supreme Court:  How  It  Was,  How  It  Is , William Marrow, New York, 1989.
Jurnal PRANATA HUHUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui
bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id
ISSN 1907-560X