Halaman : 45 - 54

## STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAUT TERHADAP AKTIVITAS HAK LINTAS ALUR KEPULAUAN (ALKI) DI PERAIRAN SELAT LOMBOK
( Marine Environmental Management Strategies On The Activities Of Indonesia Archipelagic Sea Lane (IASL)  In The Lombok Strait Waters )
Heru Kurniawan Alamsyah 1 , Melda Kamil Ariadno 2 , Arsegianto 3 , Susi Watina Simanjuntak 4
1 Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera KM 1, Kota Tegal, 52121, Indonesia
2 Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Jakarta, 16424, Indonesia
3 Institut Teknologi Bandung, FTTM, Bandung, 40116, Indonesia
4 Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera KM 1, Kota Tegal, 52121, Indonesia
* Corresponding author, e-mail: herukurniawan@upstegal.ac.id
Diterima : 16 April 2022 / Disetujui : 26 Juni 2022

## ABSTRACT
The acceptance of the concept of an archipelagic state in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) brought logical consequences, especially in providing passage rights for foreign ships in international shipping. The Lombok Strait as one of the straits designated as Archipelagic Sea Lanes (IASL) ) is the entry point for international  shipping  from  the  Indian  Ocean  to  the  Pacific  Ocean,  vulnerable  to navigational threats and pollution of the marine environment. This study aims to analyze the current use of the Lombok Strait as the Indonesian Archipelagic Sea Lane (IASL II) and analyze the priority strategies for managing the Lombok Strait. The method used in this research is descriptive analytical method and AHP (Analitycal Hierarchy Process) in determining the priority strategy of Lombok Strait management. The data collection technique  was  carried  out  by  conducting  observations,  interviews  and  surveys  using questionnaires  as  primary  data  and  collecting  documents,  books  and  journals  as secondary data sources. The results showed that the Lombok Strait management strategy showed  that  the  main  priority  of  Lombok  Strait  management  was  the  ecological dimension.  In  terms  of  management  strategy,  the  existence  of  good  order  at  sea  is  an alternative to the main strategy for the ecological, economic, socio-cultural, legal and institutional dimensions.
Keywords : (IASL), Lombok Strait, Strategy

## ABSTRAK
Diterimanya  konsepsi  negara  kepulauan  dalam  Konvensi  PBB  tentang  Hukum Laut  (UNCLOS)  tahun  1982  membawa  konsekuensi  logis  khususnya  didalam menyediakan  hak  lintas  bagi  kapal-kapal  asing  dalam  pelayaran  internasional.  Selat Lombok sebagai salah satu Selat yang ditetapkan sebagai Alur Laut Kepulauan (ALKI) menjadi  pintu  masuk  bagi  pelayaran  internasional  dari  Samudera  Hindia  menuju Samudera  Pasifik,  rentan  terhadap  ancaman  navigasi  maupun  pencemaran  lingkungan laut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pemanfaatan  Selat  Lombok  saat  ini sebagai  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  (ALKI  II) serta menganalisis strategi prioritas pengelolaan Selat Lombok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deksriptif analitis serta AHP ( Analitycal Hierarchy Process ) dalam menentukan strategi prioritas  pengelolaan  Selat  Lombok.  Teknik  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan melakukan  observasi,  wawancara  dan  survey  menggunakan  questioner  sebagai  data primer  serta  pengumpulan  dokumen,  buku  serta  jurnal  sebagai  sumber  data  sekunder. Hasil  penelitian  didapatkan  strategi  pengelolaan  Selat  Lombok  menunjukan  bahwa prioritas  utama  pengelolaan  Selat  Lombok  adalah  dimensi  ekologi.  Dalam  hal  strategi pengelolaan, adanya tata kelola yang baik di laut (good order at sea) menjadi alternatif strategi utama dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya serta hukum dan kelembagaan. Kata kunci : ALKI, Selat Lombok, Strategi

## PENDAHULUAN
Handayani  (2014)  menyatakan  bahwa  ditetapkannya  konsep  negara  kepulauan, membawa  makna  dan  keuntungan  bagi  Indonesia,  yakni  bertambahnya  aset  wilayah nasional  Indonesia  serta  menunjukan  kepada  dunia  internasional  bahwa  Indonesia mampu menciptakan suatu konsep kewilayahan (wawasan nusantara).Indonesia sebagai wilayah  yang  memiliki  posisi  strategis  dengan  adanya choke  point. Selat  Lombok merupakan salah satu choke point yang memiliki intensitas arus pelayaran yang tinggi. Selat Lombok merupakan selat strategis dan ramai selain Selat Malaka, Sunda maupun Makassar  (Pemkab  Lombok  Barat,  2016).  Aktivitas  pelayaran  banyak  dilakukan  oleh kapal-kapal  niaga  dari  Samudra  Hindia  dan  Samudra  Pasifik  menuju  China,  Jepang, Korea serta negara Asia lainnya maupun sebaliknya.  Kestrategisan Selat Lombok sebagai salah  satu  selat  internasional  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  pencemaran lingkungan  laut  yang  tentu  dapat  memberikan  dampak  negatif  terhadap  keberlanjutan sumberdaya maupun pariwisata disekitarnya.
Marsetio  (2016)  menyatakan  bahwa  jumlah  kapal  asing  yang  melewati  selat tersebut  dapat  mencapai  52  kapal  setiap  harinya,  sehingga  dalam  satu  bulan  rata-rata mencapai 1400an kapal. Lebih lanjut dikatakan bahwa kapal-kapal tersebut tidak sedikit yang  melakukan  pencemaran  laut  dengan  membuang  limbah  dan  air  kotor  yang  biasa dilakukan  pada  malam  hari.  Bahkan  yang  lebih  memprihatinkan  adalah  kapal-kapal tersebut  mengeluarkan  sisa  ballast  water-nya  sekitar  12  mil  dari  garis  pantai.  Hasil penelitian  yang dilakukan oleh Malisan (2011) memberikan fakta tentang kondisi Alur Laut  Kepulauan  (ALKI)  II  telah  mengalami  pencemaran  hingga  20%.  Pada  perairan lainnya seperti Laut Jawa sebesar 20%, Selat Malaka mencapai 25%, Perairan Kepulauan Riau 20%, serta Laut Jawa bagian selatan sebanyak 15%.
Upaya  perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  laut  menjadi  salah  satu  bagian penting didalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (Rustam, 2016).  Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  pada  saat  ini  cita-cita  Poros  Maritim  Dunia dituangkan  Presiden  Joko  Widodo  dalam  buku  putih  Kebijakan  Kelautan  Indonesia Menuju  Poros  Maritim  Dunia  (2016),  Peta  Jalan  Poros  Maritim  Dunia  tersebut dituangkan dalam 7 Pilar Kebijakan yakni: 1) Pengelolaan SD Kelautan dan SD Manusia 2) Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan Laut 3) Tata Kelola dan Kelembagaan  Laut  4)  Ekonomi,  infrastruktur  dan  peningkatan  kesejahteraan 5)Pengelolaan  Ruang  Laut  dan  Perlindungan  Lingkungan  Laut  6)  Budaya  Bahari  7) Diplomasi Maritim. Gagasan tersebut tentu saling berkaitan dan mendukung satu sama lain  guna  mewujudkan  visi  Poros  Maritim  Dunia  dengan  berdasarkan  7  Prinsip  utama yaitu  Wawasan  Nusantara,  Pembangunan  Berkelanjutan,  Ekonomi  Biru,  Pengelolaan terintegrasi  dan  transparan,  Partisipasi,  serta  Kesetaraan  dan  Pemerataan  (Limbong, 2015).
Keseriusan  Pemerintah  Indonesia  dalam  rangka  melindungi  dan  menjaga lingkungan  maritim  ditegaskan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  (2016)  pada  sambutannya dalam sidang Dewan International Maritime Organization (IMO). Beliau menyampaikan pentingnya  menjaga  laut  sebagai  sumber  kekayaan  global.  Selain  itu,  keseriusan Indonesia juga ditandai dengan dirintisnya penyusunan penetapan tiga wilayah perairan yang masuk dalam kategori Particularly Sensitive Sea Area (PSSA). PSSA merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh negara pantai untuk melindungi kawasan lautnya dari  dampak  negatif  pelayaran  internasional  (IMO,  2017).  Ketiga  wilayah  tersebut meliputi  Selat  Lombok,  Kepulauan  Karimun  Jawa  serta  Kepulauan  Seribu.  Marsetio (2016)  menyatakan  bahwa  suatu  wilayah/kawasan  laut  dapat  dijadikan  sebagai  PSSA apabila  kawasan  tersebut  memiliki  kerawanan  dari  adanya  aktivitas  navigasi  maupun pelayaran.  Kawasan  itu  didesain  untuk  memberikan  perlindungan  khususnya  terhadap ekosistem laut yang memiliki tingkat produktivitas primer tinggi.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  pemanfaatan  Selat  Lombok sebagai Alur Laut Kepulauan saat ini, serta menganalisis alternatif strategi pengelolaan Selat  Lombok  ditinjau  aspek  yang  paling  berpengaruh  pengelolaan  lingkungan  laut  di Kawasan Selat Lombok.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme untuk meneliti kondisi objek yang alamiah  dimana peneliti adalah  sebagai  instrument  kunci  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan  makna  daripada  generalisasi.  Data  primer  didapatkan  secara  langsung dilapangan (Kawasan Selat Lombok) dengan melakukan survey, dan observasi lapangan termasuk  wawancara.  Metode  survey  dilakukan  dalam  mengumpulkan  data  primer dengan  melakukan  wawancara  dan  observasi  (pengamatan  visual)  terhadap  kondisi pemanfaatan saat  ini.  Wawancara terhadap responden dilakukan dengan  menggunakan teknik wawancara mendalam ( In depth-interview ) untuk menggali informasi secara lebih mendalam terbuka dan bebas  dengan masalah dan fokus penelitian diarahkan pada pusat penelitian.  (metode  survey  dan  observasi  yang  dilakukan  agar  disebutkan  detail, wawancara terhadap responden menggunakan teknik apa?, .
Data  sekunder  didapatkan  dari  studi  literatur,  maupun  data  yang  diperoleh  dari stakeholder terkait berupa laporan, jurnal dan informasi lainnya. Instrumen pengumpulan data dilakukan menggunakan draft pertanyaan wawancara dan kuesioner serta alat rekam suara. Sejumlah data yang didapat kemudian direkam dan dibuat suatu transkrip, adapun data yang menggunakan instrumen kuesioner dilakukan input data.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis pemanfaatan Selat Lombok menggunakan analisis deskriptif, dimana menurut Sutaman (2016)  analisis  deskriptif  bertujuan  untuk  menggambarkan  kondisi  dan  keadaan  yang sesungguhnya terhadap obyek yang diamati. Analisis strategi pengelolaan Selat Lombok dilakukan  dengan  pendekatan Analitycal  Hierarchy  Process (AHP).  AHP  merupakan suatu  model  yang  dikembangkan  oleh  Thomas  L.  Saaty  dalam  mendukung  suatu pengambilan  keputusan.  Model  yang  dikembangkan  saat  ini  akan  menguraikan  suatu masalah yang multifaktor dan multi kriteria menjadi suatu hierarki yang lebih sederhana. Skala  penilaian  kriteria  didasarkan  pada  penilaian  pakar  dengan  metode  perbandingan
berpasangan  ( pairwaise  comparison )  yang  dikembangkan  oleh  Thomas  L.  Saaty (Marimin, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Eksisting Selat Lombok
Selat  Lombok  sebagai  selat  yang  menghubungkan  antara  pulau  Bali  dan  Pulau Lombok memiliki karakteristik yang khas dan dinamik. Selat Lombok memiliki panjang dari  utara  ke  selatan  sekitar  60  km  dengan  lebar  40  km  bagian  utara  serta  menyempit menjadi  sekitar  18  km  pada  bagian  selatan.  Letak  Selat  Lombok  dibagian  utara berhubungan dengan Laut Jawa, serta pada bagian selatan berhubungan dengan Samudera Hindia. Selain itu, terdapat Pulau Nusa Penida yang membagi Selat Lombok menjadi dua yakni Selat Badung di bagian Barat dan Selat Lombok dibagian Timur (Wiyadi, 2012).
Berbicara  tentang  Selat  Lombok  tentu  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  aktivitas pelayaran  yang  melintasi  didalamnya.  Pada  saat  peneliti  melakukan  penelitian  tentang Selat  Lombok,  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (2017)  tengah menyosialisasikan penetapan Alur Pelayaran pada Pelabuhan Lembar. Dasar hukum yang digunakan dalam penetapan Pelabuhan Lembar sebagai Alur Pelayaran adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri  Perhubungan  (PM)  nomor  129  tahun  2016,  disebutkan  bahwa  Menteri  wajib menetapkan: (a) Alur pelayaran; (b) Sistem Rute (c) Tata cara berlalu lintas (d) Daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya. Tujuan dari penyelenggaraan alur pelayaran di laut adalah untuk: (a) ketertiban lalu lintas kapal (b) memonitor pergerakan kapal (c) mengarahkan pergerakan kapal serta (d) pelaksanaan hak lintas damai kapal asing (Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2017).
Berdasarkan informasi dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB (2017), di seluruh Indonesia, setidaknya telah ditetapkan lebih dari 1.000 pelabuhan (KP.414/2013 tentang TKN) namun demikian, pelabuhan yang baru ditetapkan sebagai alur pelayaran, sistem rute dan tata cara berlalu lintas sampai tahun  2017 baru 14 lokasi dimana 7 lokasi masih dalam proses penetapan, termasuk didalamnya Pelabuhan Lembar. Penetapan Pelabuhan Lembar  sebagai  alur  pelayaran  menurut  Captain  Didik,  KSOP  Lembar  (wawancara tanggal 15 Mei 2017) dianggap sesuatu yang perlu untuk realisasikan. Mengingat trend perdagangan  dunia,  serta  industri  perkapalan  yang  terus  berkembang  seiring  dengan berjalannya waktu.
Berdasarkan wawancara  dengan Ginung Pratidina, SH, Kasie TPUL Kejaksaan Tinggi  Negeri  NTB  (2017)  berpendapat  bahwa  Selat  Lombok  memiliki  potensi  yang besar  untuk  mematahkan  dominasi  Singapura  di  Selat  Malaka.  Dilihat  dari  posisi geografis cukup strategis, kapal dari Australia dapat naik ke atas menuju Selat Sulawesi maupun  ke  Selat  Karimata.  Dipilihnya  Selat  Lombok  sebagai  alur  pelayaran,  karena kedalamannya diatas 1000 m, sehingga kapal dengan ukuran 50.000 Teus dapat masuk ke perairan tersebut.
Sistem rute pelayaran yang ditetapkan di Pelabuhan lembar adalah sistem rute dua arah ( two ways routes ) yang dimulai dari rencana MPMT Pelsu Merah No 4 dengan lebar 200-300 meter dan rute satu arah ( one ways routes ) dari mulai pelsu no. 4 dengan lebar alur pelabuhan 60-100 meter. Adapun dalam penetapan Pelabuhan Lembar sebagai alur pelayaran  terdapat  area  yang  harus  diwaspadai  ( precaution  area ),  karena  terdapat penyempitan alur pada saat kapal masuk mendekati Ramsu Gili Kramat yang mengalami kedangkalan  dan  sempit,  sehingga  hanya  diperbolehkan  rute  satu  arah.    Mengingat
beragamnya jenis kapal yang berlabuh di Pelabuhan lembar, terdapat beberapa zona akan dijadikan  daerah  labuh  berdasarkan  kepentingannya.  Pembagian  zona  kapal  dilakukan untuk mengakomodir kapal berdasarkan spesifikasinya. Zona A dengan kedalaman 14- 18 meter diperuntukkan untuk kapal ferry. Zona B dengan kedalaman 17-20 meter untuk kapal penumpang, Zona C untuk kapal cargo/container dengan kedalaman 18-22 hingga Zona  H  yang  digunakan  untuk  area  kolam  putar  dengan  diameter  210  meter  (Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2017).
Dinamika  Selat  Lombok  dengan  segala  aktivitas  pelayaran  menjadi  suatu diskursus  yang  menarik.  Data  yang  peneliti  dapatkan  menunjukkan  terjadinya peningkatan  arus  lalu  lintas  di  Pelabuhan  Lembar  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2008 hingga tahun 2015, jumlah kapal yang melintas setiap tahunnya mencapai kurang lebih 1500  hingga  2300  kapal.  Dapat  dikatakan  bahwa  setiap  bulannya,  terdapat  lebih  dari 125an  kapal  bersandar  setiap  bulannya.  Adapun  kapasitas  kapal  yang  berkunjung  di Pelabuhan  Lembar  dari  tahun  2008  hingga  2015  mengalami  kenaikan  1.816.778  GT (2008) meningkat menjadi 4.388.550 GT (2015). Kenaikan jumlah dan kapasitas kapal di Pelabuhan  Lembar  menunjukkan  trend  positif  dalam  menggerakan  roda  perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai penghasil tenun dan mutiara.
Sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, jenis kapal yang yang berlabuh di Pelabuhan Lembar banyak didominasi oleh kapal penumpang dengan total 7326, kapal general cargo dengan total 516 serta kapal curah kering dengan total 475 kapal pada tahun 2011-2015. Berkaitan dengan jenis kapal yang berkunjung ke Pelabuhan Lembar tersebut, menjadi suatu perhatian penting bagi kapal penumpang dalam kaitannya dengan sampah- sampah plastik yang dibawanya. Putra, Wakil Ketua LSM LPPL (Wawancara tanggal 19 Mei  2017)  menjelaskan  bahwa  seringkali  wisatawan  melakukan  pembuangan  sampah sembarang  di  laut.  Meskipun  terkesan  sepele,  namun  hal  tersebut  dapat  mencemari lingkungan  laut.  Hal  tersebut  juga  diungkapkan  oleh  Hutomo  Putra,  Staf  Perencanaan Penelitian  dan  Pengembangan,  Bakamla  (wawancara  hari  Senin  tanggal  11  September 2017) dikatakan bahwa pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah dapat menggangu dan membahayakan keselamatan pelayaran. Hal itu dikarenakan apabila terdapat sampah yang masuk dalam propeller kapal, akan menyebabkan tidak berfungsinya mesin kapal.
Selain  kapal  penumpang,  jenis  kapal  cargo  dan  kapal  curah  kering  juga mendominasi jenis kapal yang sering berkunjung ke Pelabuhan Lembar dari tahun 2011- 2015. Pulau Lombok memiliki PLTU batu bara, dimana kapal-kapal tongkang batubara sering  melintasi  Selat  Lombok,  sehingga  Pratidina  berpendapat  bahwa  kapal  tongkang sebagai kapal curah kering tidak pernah bersih, sehingga dimungkinkan dapat berpotensi menimbulkan pencemaran laut. Dalam konteks pencemaran yang disebabkan oleh kapal asing,  Pratidina  (2017)  menyatakan  bahwa  potensi  pencemaran  dapat  terjadi  pada  saat kapal  itu  hilir  mudik  dari  Pelabuhan  Lembar  ke  Padang  Bai  dengan  spesifikasi  kapal pembawa bahan B3. Limbah batu bara yang masuk dalam perairan dikhawatirkan akan mencemari perairan tersebut, mengingat batu bara merupakan sumber logam berat seperti Berylium (Be) yang bersifat karsinogenik, Boron (Bo) yang bersifat toksik, Mercury (Hg) yang bersifat toksik serta dapat termobilisasi sebagai metilmerkuri oleh bakteri anaerob maupun Selenium yang bersifat toksik pada konsentrasi tinggi (Riani, 2013).  Selanjutnya bahan-bahan  tersebut  akan  menjadi  bahan  beracun  dan  berbahaya  (B3)  yang  dalam kondisi perubahan iklim, bio-avaibility nya akan meningkat dan terakumulasi pada biota perairan.  Sehingga  apabila  perairan  telah  tercemar  B3  dalam  konsentrasi  tinggi  maka biota laut yang menjadi sumber pangan seperti ikan akan tidak aman untuk dikonsumsi. Wang (2011) berpendapat bahwa sering kali dampak dari bencara maupun pencemaran
lingkungan laut menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati serta keberlangsungan sumberdaya laut. Sehingga apa yang telah rusak pada lingkungan laut akan  berdampak  pada  berkurangnya  hak-hak  generasi  yang  akan  datang  untuk memanfaatkan sumberdaya dan potensi laut.

## Strategi Pengelolaan Selat Lombok terhadap Hak Lintas Alur Laut Kepulauan
Strategi keberlanjutan pengelolaan Selat Lombok sebagai upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana strategi prioritas itu  difokuskan.  Strategi  pengelolaan  dibagi  menjadi  dua  yakni  strategi  pengelolaan berdasarkan  dimensi  pengelolaan  maupun  strategi  keberlanjutan  pada  setiap  dimensi pengelolaan. Hasil analisis  prioritas strategi  ditinjau berdasarkan nilai  bobot  dimasing- masing alternatif strategi yang digunakan (Gambar 1).
Gambar 1. Prioritas Dimensi Pengelolaan Selat Lombok Berdasarkan keempat dimensi pengelolaan tersebut didapatkan hasil analisis yang menunjukkan  dimensi  ekologi  merupakan  prioritas  utama  dalam  pengelolan  Selat Lombok  dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut khususnya dengan adanya aktivitas pelayaran di alur laut kepulauan dengan nilai bobot 34,8%. Selanjutnya didapatkan dimensi hukum dan kelembagaan sebagai prioritas kedua dengan nilai bobot 33,9%, diikuti dengan dimensi sosial budaya dengan nilai bobot 14,7%, serta ekonomi dengan  bobot  nilai  13,0%.  Adapun  nilai  sensitivitas  penilaian  pakar  0,00043,  nilai tersebut  masih  dalam  kategori  konsisten  mengingat  rasio  inkonsistensi  dibawah  0,1 (Suharso, 2016).
Dimensi  ekologi  menjadi  prioritas  utama  dalam  strategi  keberlanjutan multidimensi  didasarkan  pada  objek  dan  tujuan  pengelolaan,  dimana  kawasan  Selat Lombok  merupakan  bagian  dari  ALKI  II  sebagai  kawasan  strategis  untuk  alur perdagangan, khususnya sebagai “pintu masuk” dari Samudera Hindia menuju Samudera Pasifik  akan  meningkatkan  resiko  terjadinya  tumpahan  minyak  ( oil  spill )  maupun pembuangan  limbah  di  kawasan  tersebut  sehingga  dikhawatirkan  akan  merusak lingkungan laut. Selat Lombok merupakan kawasan yang berada diantara Pulau Bali dan Lombok,  dimana  kedua  pulau  tersebut  dikenal  sebagai  destinasi  wisata  bahari Pengawasan  terhadap  dimensi  ekologi  perlu  dilakukan  secara  ketat  untuk  menghindari kerusakan  lingkungan  maupun  sumberdaya  dikawasan  Selat  Lombok,  dari  adanya aktivitas penangkapan ikan atau pembuangan sampah di laut ( Mukhtasor, 2007). Adapun prioritas strategi pengelolaan untuk masing-masing dimensi sajikan pada gambar berikut.
Model Name: STRATEGI DIMENSI PRIORITAS - fix banget 4 Dimensi
Priorities with respect to:
Combined
Goal: STRATEGI KEBERLANJUTAN MULTIDIMEN... Ekologi .384 Hukum dan Kelembagaan .339 Sosial Budaya .147 Ekonomi .130 Inconsistency = 0.00043 with 0  missing judgments.
Page 1 of 1 7/1/2010 1:25:32 PM Heru Kurniawan Heru Kurniawan
Model Name: STRATEGI KEBERLANJUTAN - Copy
Priorities with respect to: Combined Goal: STRATEGI KEBERLANJUTAN SELAT LOMBOK
>Ekologi Good Order at Sea .280 Monitoring dan Pengawasan .255 Sinergitas Stakeholders Kamla .195 Penegakkan Hukum Sesuai Aturan .189 Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat
.081
Inconsistency = 0.01
with 0  missing judgments.
Page 1 of 1 5/1/2011 10:05:42 AM Heru Kurniawan Heru Kurniawan
Model Name: STRATEGI KEBERLANJUTAN-5 STRATEGI
Priorities with respect to: Combined
Goal: STRATEGI KEBERLANJUTAN SELAT LOMBOK >Ekonomi Good Order at Sea .335 Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat .185 Sinergitas Stakeholders Kamla .167 Monitoring dan Pengawasan .162 Penegakkan Hukum Sesuai Aturan .151
Inconsistency = 0.01
with 0  missing judgments.
Page 1 of 1 10/1/2011 11:57:49 AM
Hasil  analisis  para  pakar  menunjukkan  bahwa  pada  sebagian  besar  dimensi keberlanjutan  aspek  strategi  tata  kelola  yang  baik  di  laut (good  order  at  sea )  menjadi prioritas  yang  paling  utama.  Till  (2009)  mengingatkan  bahwa  didalam  menjaga keberlanjutan  laut  pada  masa  lampau  dan  masa  saat  ini  guna  perkembangan  manusia, setidaknya  terdapat  empat  hal  yang  perlu  dikelola  yakni  sumberdaya  laut  yang terkandung didalamnya, pengelolaan laut sebagai sarana transportasi dan perdagangan, laut  sebagai  alat  untuk  pertukaran  informasi  serta  laut  sebagai  sarana  penunjukan kekuatan dan dominasi. Pengelolaan ke empat hal tersebut saling berkaitan satu sama lain serta saling mempengaruhi satu sama lainnya.  Namun sebaliknya, apabila ke empat hal tersebut  tidak  dapat  dikelola  dengan  baik  maka  akan  muncul  ancaman-ancaman keamanan  maritim  seperti  ancaman  navigasi  di  laut,  terorisme  laut,  pembajakan, perdagangan  narkoba  dan  obat-obatan  terlarang,  imigran  gelap  maupun  ancaman terhadap lingkungan laut (Djalal, 2016).
Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, tata kelola  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  telah  dituangkan  dalam  Buku  Putih Kebijakan  Kelautan  Indonesia  menuju  poros  maritim  dunia  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Peta jalan kebijakan Kelautan Indonesia menerapkan  7  prinsip  utama  yakni  wawasan  nusantara,  pembangunan  berkelanjutan, ekonomi  biru,  pengelolaan  terintegrasi  dan  transparan,  partisipasi,  kesertaraan  dan pemerataan dengan 7 pilar kebijakan poros maritim 1) Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan  Sumberdaya  Manusia  2)  Pertahanan,  Keamanan,  Penegakan  Hukum  dan Keselamatan Laut 3) Tata Kelola dan Kelembagaan Laut 4) Ekonomi, infrastruktur dan Peningkatan  Kesejahteraan  5)  Pengelolaan  Ruang  Laut  dan  Perlindungan  Lingkungan Laut 6) Budaya bahari serta 7) Diplomasi Maritim (Kemenko Maritim, 2016)
Adapun  langkah  konkret  yang  dapat  diterapkan  khususnya  dengan  adanya dampak hak lintas alur laut kepulauan Indonesia adalah penerapan konsep Particularly Sensitive  Sea  Area (PSSA).  Konsep  ini  penting  untuk  diterapkan  mengingat  banyak
Model Name: STRATEGI KEBERLANJUTAN - Copy
Priorities with respect to:
Combined
Goal: STRATEGI KEBERLANJUTAN SELAT LOMBOK >Sosial Budaya Good Order at Sea .308
Monitoring dan Pengawasan
.217 Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat .199 Penegakkan Hukum Sesuai Aturan .147
Sinergitas Stakeholders Kamla .129 Inconsistency = 0.03 with 0  missing judgments. Page 1 of 1 5/1/2011 10:07:18 AM Heru Kurniawan Heru Kurniawan
Model Name: STRATEGI KEBERLANJUTAN - Copy Priorities with respect to: Combined Goal: STRATEGI KEBERLANJUTAN SELAT LOMBOK >Kelembagaan
Good Order at Sea
.325 Sinergitas Stakeholders Kamla
.215
Penegakkan Hukum Sesuai Aturan
.203 Monitoring dan Pengawasan .185
Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat .072 Inconsistency = 0.02 with 0  missing judgments. Page 1 of 1 5/1/2011 10:08:03 AM Heru Kurniawan Heru Kurniawan
Gambar 2. Prioritas Strategi Dimensi Ekologi
Gambar 3. Prioritas Strategi Dimensi Ekonomi
Gambar 4. Prioritas Strategi Dimensi Sosial Budaya Gambar 5. Prioritas Strategi Dimensi Kelembagaan
negara  telah  menerapkannya,  sebagai  upaya  untuk  meminimalisir  dampak  aktivitas kemaritiman  (pelayaran)  (Basiron,  2016).  Konsep  ini  pada  dasarnya  merupakan penerapan  konsep  perlindungan  lingkungan  laut  khususnya  prinsip  kehati-hatian (precautionary  principle).  Konsep  PSSA  bekerja  dengan  tidak  mengurangi  hak-hak negara lain untuk melakukan aktivitas pelayaran, melainkan sebagai upaya penyelarasan antara aktivitas kemaritiman (pelayaran dan kepelabuhanan) maupun upaya perlindungan lingkungan laut secara terpadu dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Sebagai  salah  satu  Alur  Laut  Kepulauan,  Selat  Lombok  masih  terjaga eksistensinya dalam mendukung pelayaran domestik dan internasional. Kondisi alur pelayaran yang padat, dimana Selat Lombok merupakan “persilangan” jalur untuk  berbagai  macam  kepentingan  pelayaran  sangat  rentan  terjadi  aktivitas pencemaran lingkungan, baik dari kecelakaan kapal maupun pembuangan limbah kapal yang dapat menimbulkan kerusakan baik terhadap lingkungan laut maupun sumberdaya laut.
2) Dalam strategi keberlanjutan pengelolaan Selat Lombok, dimensi ekologi menjadi prioritas  utama  yang  perlu  untuk  diperhatikan.  Adapun  prioritas  strategi  yang didapatkan  dalam  rangka  upaya  perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  laut adalah tata kelola kebijakan di laut sebagai prioritas utama dalam dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Universitas  Pertahanan  yang  telah mendukung  dalam  hal  pendanaan  penelitian.  Penulis  juga  mengucapkan  terima  kasih kepada instansi terkait yang telah membantu memberikan informasi dalam penelitian ini antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB (PSDKP), Pangkalan Angkatan Laut Mataram, Kantor Kesyahbandaran , Otoritas Pelabuhan Lembar (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai), Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Lembaga Penyehatan dan Pelestarian Lingkungan (LPPL) Mataram Badan Keamanan Laut Republik Indonesia serta Kelompok Nelayan dan Pokwasmas di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Basiron, M N. 2017. Designating a Particularly Sensitive Sea Area: Specifics, Processes and Issues. Centre for Maritime Security and Environment. Maritime Institute Of Malaysia.
Djalal,  H.  2016.  Indonesia  dan  Konvensi  Hukum  Laut  PBB  1982/Perkembangan Indonesia  sebagai  Negara  Maritim.  Diktat  Mata  Kuliah  Hukum  Laut.  Program Studi Keamanan Maritim. Fakultas Keamanan Nasional. Universitas Pertahanan Handayani,  Y.  2014.  Indonesia  negara  Kepulauan  dan  Konvensi  Hukum  Laut  1982.
RechtsVinding Online.
Indonesia.2010.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  tahun  2010  tentang  Kenavigasian.
Jakarta
International  Maritime  Organization.  2017.  Particularly  Sensitive  Sea  (PSSA).  United Kingdom
Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  2016.  Buku  Putih  Kebijakan  Kelautan
Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. hal 3
Kementerian Perhubungan. 2016. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016  Tentang  Alur-Pelayaran  Di  Laut  Dan  Bangunan  Dan/Atau  Instalasi  Di Perairan
Limbong, B. 2015. Poros Maritim. Jakarta. Margaretha Pustaka. Hal 89;148-151 Malisan,  J.  2011.  Kajian  Pencemaran  Laut  dari  Kapal  dalam  Rangka  Penerapan  PP
Nomor  21  Tahun  2010  Tentang  Perlindungan  Lingkungan  Laut  hal  67 J.Pen.Transla Vol.13 No 1 halaman 1 - 77 Maret 2011
Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Jakarta (ID): Grasindo.
Marsetio  2016  dalam  3  Wilayah  Perairan  Dipilih  Jadi  Kawasan  Perlindungan  Laut, http://industri.bisnis.com/read/20160728/98/569703/3-wilayah-perairan-dipilih- jadi-kawasan-perlindungan-laut . diakses pada tanggal 12 November 2016. Pukul 16.00
Mukhtasor. 2007. Pencemaran  Pesisir dan Laut. Bogor. PT Pradnya Paramita. Hal 17
Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat.2016.  Data  Pemerintah  Kabupaten  Lombok selengkapnya lihat http://lombokbaratkab.go.id/data-strategis-lombokbarat- tahun-2016-pemerintahan-perekonomian-pembangunan-dan-kesejahteraan- rakyat/ diakses tanggal 10 Juni 2016
Rustam,  I.  (2016).  Tantangan  ALKI  dalam  Mewujudkan  Cita-cita  Indonesia  sebagai Poros  Maritim  Dunia.  Indonesian  Perspective.  Volume  1  Nomor.  1  (Januari ‐ Juni): 1 ‐ 21
Saaty TL. 1994. Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the AHP. Pittsburgh, PA (USA): RWS Publications.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Suharso,  W.  2016.  Penerapan  Metode  Analytical  Hierarchical  Process  (AHP)  Untuk Pemilihan  Dosen  Berprestasi  di  Universitas  Muhammadiyah  Jember.  Jurnal Teknologi Informasi dan Terapan, Vol. 03, No. 01, Juli-Desember 2016 hal 344
Sutaman.  2016.  Strategi  Keberlanjutan  Pengelolaan  Sumberdaya  Pada  Kawasan Konservasi  Perairan  Daerah  (KKPD)  Kabupaten  Biak  Numfor.  Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor: 120 pp
Till, G. 2009. Seapower: A Guide for the Twenty-First Century. New York: Routledge.
432 pp.
Wang,  R.  2011.The  precautionary  principle  in  maritime  affairs.  WMU  J Marit  Affairs 2011 10:143–165 DOI 10.1007/s13437-011-0009-7
Wiyadi,  SH.  2012.  Variabilitas  Kesuburan  Perairan  dan  Hubungannya  dengan  kondisi oseanografi di Selat Lombok. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor