## INVESTASI BODONG DENGAN SISTEM SKEMA PONZI: KAJIAN HUKUM PIDANA

## Natalia Lorien, Tantimin
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
e-mail: { 1951128.natalia@uib.edu }

## Abstrak
Perkembangan  investasi  saat  ini  telah  mengalami  kemajuan  yang  begitu  cepat  dan  pesat. Investasi sendiri dalam hal ini telah dapat digunakan oleh para investor dengan menggunakan media  aplikasi  seperti  aplikasi  ‘alimana’  yang  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  untuk menjalankan  kegiatannya.  Dan  aplikasi  ‘alimana’  di  Indonesia  merupakan  aplikasi  investasi bodong  dengan  skema  ponzi,  yang  mana  timbul  permasalahan  bahwa  di  Indonesia  belum memiliki  pengaturan  secara  khusus  terkait  dengan  tindakan  investasi  bodong  skema  ponzi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimanakah  peran  penegakan  hukum  terhadap para  pelaku  investasi  bodong  yang  menggunakan  skema  ponzi  dan  Bagaimana  upaya perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada korban dari investasi bodong skema ponzi  pada aplikasi  ‘alimana’.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Dan diketahui  bahwa  pelaku  investasi  bodong  skema  ponzi  di  Indonesia  dapat  dijerat  dengan Pasal  378  KUHP  tentang  Penipuan    dan  karena  tidak  memiliki  izin  maka  investasi  bodong dapat dikenakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan terkait  dengan  korban  investasi  bodong  skema  ponzi  pada  aplikasi  ‘alimana’  karena menggunakan  media  elektronik  maka  dapat  dikenakan  Pasal  28  ayat  1  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  telah  dirubah  oleh Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Kata kunci: Investasi Bodong, Skema Ponzi

## Abstract
The  development  of  investment  today  has  progressed  so  fast  and  rapidly.  The  investment itself in this case can be used by investors by using media applications such as the ‘alimana’ application  which  utilizes  technological  developments  to  carry  out  their  activities.  And  the ‘alimana application in Indonesia is a fraudulent investment application with a Ponzi scheme, which raises the problem that in Indonesia there is no specific regulation related to fraudulent investment with a Ponzi scheme. This study aims to find out how the role of law enforcement against  fraudulent  investment  actors  who  use  the  Ponzi  scheme  and  how  legal  protection efforts  are  given  to  victims  of  fraudulent  investments  in  the  Ponzi  scheme  in  the  ‘alimana’ application.  This  research  uses  normative  legal  research  methods.  And  it  is  known  that fraudulent  investment  Ponzi  schemes  in  Indonesia  can  be  charged  with  article  378  of  the Criminal Code and because they do not have a permit, fraudulent investments can be subject to  Article  103  of Law  Number  8  of  1995  concerning  Capital  Articles  and  related  to victims  of fraudulent investments in Ponzi schemes on the ‘alimana’ application because using electronic media, it can be subject to Article 28 paragraph 1 of the ITE Law.

## Keywords : Fraud Investments, Ponzi Schemes

## PENDAHULUAN
Pada  zaman  modern  saat  ini, hal  yang  tidak  dapat  dihindari  adalah berkembangnya teknologi dan informasi  yang  semakin  maju  dari waktu  ke  waktu.  Dengan  adanya perkembangan  dari  teknologi  dan informasi hal ini mendorong perkembangan  salah  satunya  dalam bidang  investasi. 1 Investasi  sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  yang biasa disebut investor dengan meletakkan  sebagian  dari  hartanya yang  dapat  berupa  uang  maupun dalam bentuk lainnya yang bernilai dan dipercayakan  kepada  suatu  pihak ataupun  lembaga  tertentu,  kegiatan investasi ini bertujuan untuk mendapatkan  profit  atau  keuntungan dan  dapat  juga  disebut  sebagai penanam  modal.  Investasi  sendiri berasal  dari  Bahasa  Italia, investire yang berarti memakai ataupun menggunakan. 2
Perkembangan  investasi  di Indonesia  sendiri  pada  tahun  2017 mengalami peningkatan, dengan adanya peningkatan investasi di Indonesia inilah yang membuat masyarakat  lebih  banyak  melakukan investasi  daripada  menabung,  yang mana hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Investasi sendiri mempunyai  artian  komitmen  atas sejumlah  dana  maupun  dari  segi sumber  daya  lainnya  dan  dilakukan pada  saat  ini,  yang  bertujuan  untuk memperoleh  sejumlah  keuntungan  di
1 Jonkarlo,  E.,  Sudirman,  L.,  &  Disemadi,  H.  S.
(2022).  Market  Manipulation  On  The  Indonesian Stock  Exchange  By  Market  Maker:  Investor Protection?. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 219-232., hlm. 220.
2 Pramita,  K.  D.,  &  Hendrayana,  K.  D.  (2021). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Sebagai Konsumen  dalam  Investasi  Online. Jurnal  Pacta Sunt Servanda , 2 (1), 1-8., hlm. 2.
masa  yang  akan  datang. 3 Hasil  yang didapatkan atau keuntungan dari investasi akan dibagikan kepada investor  yaitu  dengan  memberikan imbalan  kepada  pengelola  sesuai dengan  kesepakatan  antara  kedua belah pihak. 4 Kasus penipuan investasi  sering  sekali  terjadi,  banyak pula yang bermunculan dengan berbagai modus penipuan yang dilakukan  oleh  oknum  atau  penipu yang tidak bertanggung jawab. 5 Adapun  tujuan  dari  seseorang  yang berinvestasi yaitu dengan memaksimalkan return ,  dan  tanpa melupakan  apa  saja  faktor  risiko  yang akan  datang  jika  berinvestasi. Return juga merupakan salah satu faktor yang memotivasi seseorang untuk
berinvestasi  dan  juga  merupakan imbalan untuk seseorang karena berani menanggung risiko atas investasi yang sudah dilakukan. 6
Pada umumnya, investasi dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yang pertama  adalah  investasi  pada  aset keuangan yang diperoleh pada sebuah lembaga  keuangan  seperti  perbankan dan  pasar  modal  dan  contoh  dari investasi  keuangan  yakni  deposito,
3 Putri,  D.  T.  H.  (2018). Analisis  Kinerja  Investasi Reksa  Dana  Syariah  di  Indonesia  dengan  Metode Sharpe,  Treynor  dan  Jensen  (Studi  Pada  Reksa Dana  Saham  Syariah  yang  Terdaftar  di  Otoritas Jasa  Keuangan  Periode  2015-2017) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)., hlm 1.
4 Disemadi,  H.  S.,  &  Delvin,  D.  (2021).  Kajian Praktik  Money  Laundering  dan  Tax  Avoidance dalam  Transaksi  Cryptocurrency  di  Indonesia. NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial ,
8 (3), 326-340., hlm 327.
5 Nurdianti,  O.  (2020). Skema  Ponzi  di  Indonesia: Rekam  Jejak  Media  Informasi  vs  Victim  Profile (Studi  Kasus  pada  Perusahaan  QNET) (Doctoral dissertation,  Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis)., hlm 9.
6 Saputra,  H.  I.,  &  Anastasia,  N.  (2013).  Jenis Investasi  Berdasarkan  Profil  Risiko. Finesta , 1 (2), 47-52., hlm 48.
saham,  dan  sukuk. 7 Kemudian  yang kedua  adalah  investasi  pada  aset  riil yang termasuk kedalam investasi pada benda-benda yang tidak bergerak atau aset  tetap,  contoh  dari  investasi  pada aset  riil  yakni  tanah,  properti,  logam mulia,  pabrik  ataupun  perusahaan. 8
Investasi
ilegal memberikan penawaran untuk menyerahkan sejumlah  uang  yang  masyarakat  miliki sebagai  penanam  modal  atau  yang biasa  disebut  modal  awal  untuk investasi, dengan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar atau tidak jelasnya  pengelolaan  dana  tersebut, investasi tersebut merupakan investasi dengan  praktik money  game atau perputaran  uang  dengan  memiliki tujuan  yaitu  untuk  menguasai  seluruh uang  dari  investornya. 9 Munculnya pengaruh  dari  globalisasi  terhadap perkembangan ekonomi yang menyebabkan banyak terjadinya kejahatan  tindak  pidana  penipuan dengan  jenis  yang  baru  di  dalam bidang  ekonomi.  Salah  satu  yang kerap sekali terjadi yakni bisnis dengan memakai skema ponzi. 10
Praktik money  game sudah sangat  jelas  dilarang  dikarenakan menggunakan berbagai macam skema,  seperti memakai  skema ponzi,
7 Johan,  S.,  &  Ariawan,  A.  (2021).  Keterbukaan Informasi Uu Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information Dan Semi Strong Form. Masalah-Masalah  Hukum , 50 (1),  106-118., hlm. 108.
8 Hayati,  M.  (2016).  Investasi  Menurut  Perspektif Ekonomi  Islam. Ikonomika:  Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis Islam , 1 (1), 66-78., hlm 67.
9 Amanda,  S.,  Noval,  S.  M.  R.,  &  Herlina,  E.
(2022).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Praktik Money  Game  Dengan  Skema  Ponzi  Dalam Investasi  Ilegal  Pada  Aplikasi  Tiktok  E-Cash  di Indonesia. Res  Nullius  Law  Journal , 4 (1),  57-76., hlm 58-59.
10 Thevani,  M.  (2021). Tinjauan  Yuridis  Terhadap Tindak  Pidana  Penipuan  Bisnis  Investasi  Emas Pre-Order  Dengan  Skema  Ponzi  (Studi  Kasus Putusan Nomor 363/Pid. B/2018/PN. Skt) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)., hlm 3.
skema piramida, dan MLM ( Multi-Level Marketing )  palsu.  Yang  mana  praktek tersebut  memiliki  cara  kerja  yakni dengan membayar keuntungan kepada  investor  dengan  modal  awal milik  dari  anggota  yang  baru  saja bergabung,  dan  ini  bukan  diperoleh dari  keuntungan  perusahaan  ketika menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian, anggota yang sudah terlebih dahulu bergabung akan mendapatkan  bonus  pulsa  jika  ia berhasil  mengajak  orang  lain  untuk turut  serta bergabung.  Skema ini akan hancur  bila  sudah  tidak  ada  lagi peserta baru yang bergabung, dikarenakan oknum atau pelaku investasi  ilegal  ini  tidak  memiliki  dana yang cukup untuk membayarkan bonus  dan  keuntungan  kepada  para anggotanya.  Akibatnya,  anggota  yang baru saja bergabung ke dalam investasi  bodong  ini  akan  mengalami kerugian  atau  kehilangan  uang  yang diinvestasikannya  tadi,  dikarenakan dalam  praktik  investasi  ilegal  ini  tidak terdapat  adanya  kegiatan  bisnis  yang secara nyata dan jelas untuk mengelola dan memberikan keuntungan kepada setiap anggotanya. 11 Skema ponzi merupakan sebuah  skema  dan  pernah  dilakukan oleh  seorang fraudster atau  penipu yang  berasal  dari  negara  Amerika Serikat  yang  bernama  Charles  Ponzi. Charles  Ponzi  melakukan  tindakan penipuan  dengan  bentuk  investasi perangko dan terjadi pada tahun 1920- an  dengan  menipu  banyak  orang sewaktu  itu.  Skema  ponzi  sendiri memiliki  artian  yaitu  sebuah  skema penipuan investasi yang dimana pelaku  tersebut  menjanjikan  untuk
11 Assad,  A.  Z.  (2017).  Peran  Otoritas  Jasa Keuangan  Dalam  Mengawasi  Resiko  Pembiayaan Dalam  Investasi  “Bodong”. Al-Amwal:  Journal  of Islamic Economic Law , 2 (1), 85-95., hlm. 91.
memberikan return atau  yang  biasa disebut  profit  kepada  investor  yang sudah  bergabung  dengan  memakai uang  dari  investor  yang  baru  saja bergabung.  Pada  kasus  ponzi  yang terjadi  di  Amerika  ini,  Charles  Ponzi sendiri  menjanjikan  seorang  investor yang  ingin  berinvestasi  dengan  jumlah uang $1.000 dengan return 50% dalam waktu  45  hari  yang  akan  datang,  dan seorang  investor  tersebut  nantinya akan  menerima  dalam  jumlah  $1.500. Dari  kejadian  tersebut,  memberikan dampak  kerugian  yang  terbilang  besar karena  telah  merugikan  banyak  pihak dengan  kerugian  mencapai  total  $15 juta dolar Amerika Serikat.
Di  Indonesia,  masyarakat  juga masih  terbilang  belum  banyak  yang mengetahui  apa  itu  penipuan  yang memakai skema ponzi. Banyak masyarakat  Indonesia  yang  belum mengerti  tentang  dampak  yang  akan ditimbulkan  dari  penipuan  berskema ponzi  ini.  Terdapat  berbagai  macam penipuan yang berskema ponzi ini tapi tetap menggunakan skema yang masih sama. Dengan demikian, banyak masyarakat yang mudah tergiur  dan  tertipu  dengan  janji  dan return perbulan yang tinggi oleh oknum atau  pelaku  penipuan  berskema  ponzi karena  tiap  bulannya  akan  menerima return yang  tinggi. 12 Ciri  khas  dari ponzi  ialah  orang-orang  yang  sudah terlebih dahulu bergabung akan mendapatkan  uang  dan  ini  bukan  dari bisnis  ataupun  investasi  yang  sah, tetapi  dengan  mendapatkan  komisi karena sudah berhasil membuat orang baru untuk ikut serta bergabung. Multi- level  marketing atau  yang  disingkat dengan  MLM  terkadang  disamakan dengan  skema  ponzi  dan  dicirikan
12 Nurdianti, O. (2020). Skema Ponzi di Indonesia:
Rekam  Jejak  Media  Informasi  vs  Victim  Profile (Studi  Kasus  pada  Perusahaan  QNET) (Doctoral dissertation,  Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis)., hlm 9.
dengan  sedikitnya  maupun  tidak  ada produk  atau  jasa  yang  dijual.  Para anggota  pada  awalnya  biasanya  akan mendapatkan  komisi  dan  ini  berasal dari  biaya  yang  sudah  dibayar  oleh anggota  yang  baru  bergabung  di kemudian  hari.  Dalam  skema  ini  akan menimbulkan  masalah  karena  jika ingin tetap mendapatkan komisi, seorang  anggota  tetap  harus  mencari anggota  baru  yang  lain,  sedangkan dilihat  dari  bisnis  berskema  MLM  ini jika  ingin  mendapatkan  komisi  harus melakukan penjualan produk atau jasa dan  bisa  dilakukan  secara  individu ataupun  dengan  bergabung  ke  dalam sebuah  tim. 13 Dan  di  Indonesia  belum ada  pengaturan  yang  secara  khusus mengatur  terkait  dengan  investasi bodong  dengan  skema  ponzi,  oleh karena itu dibutuhkan penafsiran hukum terhadap permasalahan tersebut.
Perusahaan  ‘alimana’  yang merupakan  anak  dari  perusahaan  E- commerce besar Alibaba yang berasal dari Negara China. Perusahaan ‘alimana’ merupakan perusahaan platform  pemasaran  yang  berbasis data.  Alimama  sendiri  hanya  berfokus untuk  membantu  para  pebisnis  online di dalam ekosistem Alibaba Group dan bertujuan untuk menjalankan pemasaran dengan lebih baik. Sedangkan aplikasi yang sudah diblokir  oleh  Satuan  Tugas  (SATGAS) pada  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) waspada  investasi  merupakan  aplikasi ‘alimana’  yang  palsu,  yang  merekrut anggota melalui situs web almm.qdhtml.net dan alimamaonline.net.  Pembuat  ‘alimana’ palsu  juga  diketahui  menawarkan sejumlah  komisi  kepada anggota  yang
13 Rhizaldy,  V.  (2018). Perlindungan  Hukum Terhadap  Investor  Pada  Bisnis  Skema  Ponzi  Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).,hlm 4.
sudah  berpura-pura  atau  berlagak membeli barang-barang yang ditawarkan  di  dalam  sejumlah  e- commerce.  Aplikasi  ‘alimana’  yang palsu  ini  terkenal  pada  awal  tahun 2020 lalu. Aplikasi ‘alimana’ yang palsu ini  juga  merupakan  aplikasi  yang menjanjikan  dalam  penghasilan  tetap kepada  setiap  penggunanya.  Aplikasi ‘alimana’ palsu ini belum terdaftar pada toko aplikasi yang sudah resmi seperti google play store ataupun apple store.
Pada  awal  tahun  2013  dan sampai  tahun  2014,  diketahui  bahwa jumlah pengaduan terkait kasus investasi bodong  mencapai 2772 kasus.  saat  ini  juga,  ada  868  daftar investasi  yang  tidak  terdaftar  dan  juga tidak  dibawah  pengawasan  otoritas jasa keuangan (OJK). Namun faktanya yang banyak terjadi pada saat ini ialah kasus  investasi  bodong  di  Indonesia sendiri  yakni  kasus  pada  aplikasi ‘alimana’. Sudah banyak yang menjadi korban  dari  aplikasi  ‘alimana’  ini, modusnya dengan cara mereka dibujuk  untuk  bergabung  ke  dalam aplikasi  tersebut  dan  nantinya  akan mendapat komisi. Aplikasi ‘alimana’ ini melakukan  investasi  bodong  yang memakai  sistem  skema  ponzi,  dan skema ponzi belum memiliki pengaturan  khusus  di  Indonesia  untuk mengatur skema tersebut. 14
Perumusan masalah pada prinsipnya  dapat  dijadikan  sebagai acuan  atau  titik  fokus  untuk  meneliti dan  melakukan  sebuah  penelitian hukum.  Maka,  untuk  mencapai  tujuan yang  diinginkan  dari  peneliti  untuk penelitian  ini,  peneliti  menentukan  2 (dua) perumusan masalah yaitu sebagai  berikut:  1)  Bagaimanakah peran  penegakan  hukum  terhadap
14 Fitri, W., & Elvianti, E. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan  Hukum  Terhadap  Investasi  Bodong Yang  Memakai  Skema  Ponzi. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan  Undiksha , 9 (3),  598-611.,  hlm 601.
para  pelaku  investasi  bodong  yang menggunakan  skema  ponzi  dalam menjalankan investasi bodong tersebut?;  dan  2)  Bagaimana  upaya perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada  korban  dari  investasi  bodong skema ponzi pada aplikasi ‘alimana’?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  atau  yang dalam  bahasa inggrisnya disebut sebagai legal research adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari  pemecahan  atau  isu  hukum yang  terjadi  yaitu  dengan  memberikan preskripsi tentang apa yang selayaknya  atas  isu  yang  disajikan. 15 Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif yang  memiliki  objek  kajian  berupa aturan  hukum  dan  berdasarkan  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan  hukum  tersier.  Adapun  metode analisis yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  metode analisis  data  secara  kualitatif  yang melakukan  pengumpulan  data  dari studi kepustakaan, dan sumber internet lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penegakan  Hukum  terhadap
Para  Pelaku  Investasi  Bodong yang Menggunakan Skema
Ponzi
Berkaitan  dengan  penegakan hukum  maka  dalam  hal  ini  terlebih dahulu  harus  diketahui  apa  yang menjadi  dasar  hukum  dalam  suatu penegakan  hukum  tersebut,  terkait dengan  penegakan  hukum  terhadap para  pelaku  investasi  di  Indonesia
15 Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum: Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum. Nusantara: Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial , 8 (8),  2463-2478., hlm. 2466.
dalam hal ini telah memiliki pengaturan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU  OJK)  dimana  dalam  pengaturan tersebut  memuat  segala  pengaturan yang  berkaitan  dengan  jasa  keuangan di  Indonesia.  Penegakan  hukum  di suatu negara bertujuan untuk memberikan  tujuan  dari  terbentuknya hukum  itu  sendiri  disuatu  negara,  dan sebagaimana  yang  diketahui  melalui teori  cita  hukum  yang  menegaskan terkait  dengan  tujuan  dari  hukum adalah  untuk  memberikan  keadilan, kepastian dan kemanfaatan di masyarakat  dalam  melakukan  suatu perbuatan yang dijamin oleh hukum itu sendiri. 16
Kemudian  daripada  itu  perlu diketahui  bahwa  hukum  merupakan seperangkat  aturan yang bersifat mengikat  dan  memaksa  yang  dibuat oleh lembaga pembuat undang- undang, yang mana dalam hal ini tentu saja  hukum  dibuat  untuk  mengatur yang  terhadap  suatu  perbuatan  dan atau  tindakan  yang  dilarang  dalam pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu  tidak menutup  kemungkinan  dalam  segala perbuatan  yang  dilakukan  oleh  subjek hukum  tidak  memiliki  potensi  untuk terjadinya suatu perbuatan yang melawan  hukum,  sehingga  peran  dari penegakan  hukum  dalam  hal  ini sangat  dibutuhkan  di  suatu  negara untuk  menjamin  tujuan  dari  hukum tersebut dibentuk. Dan menurut soerjono  soekanto  suatu  penegakan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk  menyelaraskan  hubungan  nilai- nilai  sesuai  dengan  kaidah  yang  layak dan  suatu  sikap  dalam  tahap  akhir yang  bertujuan  untuk  memelihara, menciptakan  dan  mempertahankan suatu  kedamaian  dalam  pergaulan hidup.    Pendapat  lainnya  datang  dari Satjipto  Rahardjo  yang  berpendapat
16 Assad, A. Z. (2017). Op.Cit. hlm 88.
terkait dengan penegakan hukum yang mana  menurutnya  penegakan  hukum tersebut  merupakan  suatu  proses  dan atau  rangkaian  yang  memiliki  suatu nilai dan cita untuk mewujudkan tujuan hukum  tersebut  dimana  nilai  dan  cita tersebut cukup abstrak.
Nopirin sebagai pengamat ekonomi  berkebangsaan  Indonesia berpendapat bahwa agar suatu perkembangan ekonomi disuatu negara dapat terjadi, maka dibutuhkan suatu  kegiatan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  meningkatkan  produksi nasional  yang  mana  dalam  hal  ini bentuk  dari  kegiatan  tersebut  dapat berupa akumulasi modal dari tabungan nasional  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan  kegiatan  investasi. 17 Di Indonesia  kegiatan  investasi  bukan merupakan  hal  yang  baru  dalam meningkatkan  perekonomian  nasional. Dalam  pelaksanaannya  segala  bentuk investasi  tentunya  tidak  selalu  sesuai dengan yang diharapkan, karena selalu ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan  kewenangan  yang diberikan
dalam mendapatkan keuntungan. 18 Dan  melihat  kepada pembahasan  yang  diangkat,  perlu diketahui  bahwa  dalam  penegakan hukum  terhadap pelaku investasi bodong di Indonesia memiliki beberapa  pengaturan  yang  kemudian dapat  dikaitkan  sesuai  dengan  pokok permasalahan  yang  diterima  oleh korbannya. Dan dengan berkembangnya  sistem  investasi  di Indonesia hal tersebut juga bersamaan dengan berkembangnya skema
17 Iswandir,  I.  (2020).  Monetary  Policy  In  Order Stabilize Macroeconomics. Jurnal Mitra Manajemen , 5 (1)., hlm 28
18 Syafari,  T.,  &  Robo,  B.  D.  (2019).  Efektivitas Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Penghimpunan Dana  Masyarakat  Secara  Ilegal  Dengan  Modus Investasi  Di  Kota  Ternate. Humano:  Jurnal Penelitian , 10 (1), 397-406., hlm 401.
investasi  bodong  yang  berada  di masyarakat, yang mana salah satunya investasi bodong dengan skema ponzi. Skema ponzi merupakan modus investasi  palsu  yang  memberikan keuntungan  kepada  investor  dari  uang mereka  sendiri  atau  uang  yang dibayarkan  oleh  investor  berikutnya, bukan  dari  keuntungan  yang  diperoleh oleh  individu  atau  organisasi  yang menjalankan  operasi  ini. 19 Skema Ponzi  biasanya  membujuk  investor baru dengan menawarkan keuntungan yang tinggi. Dengan munculnya berbagai  macam  skema  investasi bodong  tersebut  maka  hal  tersebut bertujuan untuk mengelabui para korban  untuk  yakin  terhadap  investasi bodong  tersebut  dimana  keterbatasan dari  pengetahuan  korban  merupakan hal  yang  dimanfaatkan  oleh  para pelaku tersebut.
Terkait dengan penegakan hukum  terhadap  investasi  bodong dengan  skema  ponzi  di  Indonesia. Pelaku  dari  dari  perbuatan  tersebut dalam  hal  ini  dapat  dijerat  dalam beberapa  pengaturan  yang  berlaku  di Indonesia  yang  kemudian  berkaitan dengan  investasi  bodong  dengan skema  ponzi,  yang  mana  salah satunya dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan  dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara. 20 Dalam  hal  ini  menurut  Moeljatno, pengaturan  pidana  yang  terdapat
19 Rahmadani, F., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor Oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Hal  Terjadi Investasi  Ilegal  (Studi  Kasus  Pt  Golden  Traders Indonesia  Syariah). Diponegoro  Law  Journal , 5 (2), 1-13., hlm 2.
20 Ali,  C.  R.  (2021). Penegakan  Hukum  Terhadap Penipuan  Investasi  Dengan  Menerapkan  Skema Ponzi  Menurut  Perspektif  Hukum  Positif  Dan Hukum  Pidana  Islam:  Studi  Kasus  Di  Reserse Kriminal  Khusus  Polisi  Daerah  Jawa  Timur, Surabaya (Doctoral  dissertation,  Uin  Sunan  Ampel Surabaya)., hlm 43.
dalam  pasal  ini  merupakan  tentang perbuatan  bedrog  atau  penipuan. Yang  mana  tentunya  dapat  diketahui dengan jelas bahwa larangan terhadap investasi  bodong  di  Indonesia  sudah dilarang  pada  pasal  tersebut  yang merupakan hukum positif di Indonesia. Karena perbuatan dari investasi bodong  telah  memenuhi  unsur  dari bunyi pasal tersebut, yang mana salah satunya  ialah  para  pelaku  investasi bodong telah bermaksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  dengan secara  melawan  hukum  yang  mana secara  jelas  bahwa  investasi  tersebut tidak secara resmi dan terdaftar dalam pengaturan hukum di Indonesia.
Pelaku investasi bodong dengan  skema  ponzi  juga  dapat dihukum  dengan  menggunakan  Pasal 3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang  selanjutnya  disebut sebagai  (UU  TPPU).  Yang  mana perbuatan  dari  pelaku  tersebut  jika melihat  kepada  makna  yang  terdapat dalam bunyi pasal tersebut yang mana pelaku telah menempatkan uang investasi  dari  korban  yang  patut diduga  merupakan  hasil  dari  tindak pidana penipuan yang kemudian bertujuan  untuk  dilakukan  pencucian uang maka  dapat  dikenakan  kurungan penjara  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun dan juga dapat dikenakan denda paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar  rupiah).  Oleh  karena unsur perbuatan yang dilakukan pelaku  investasi  bodong  memenuhi ketentuan  dalam  pasal  tersebut  maka pelaku  dalam  hal  ini  dapat  dihukum menggunakan pasal tersebut.
Oleh karena pengaturan terkait dengan  investasi  bodong  dengan skema ponzi belum memiliki pengaturan khusus di Indonesia, maka Pasal  103  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal
selanjutnya disebut sebagai (UU Pasar Modal)  dalam  hal  ini  juga  dapat digunakan  untuk  menghukum  pelaku investasi  bodong dengan  skema ponzi di Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal tersebut dan melihat  pada  bentuk  investasi  bodong dengan  skema  ponzi  tentunya  tidak memiliki  izin,  persetujuan  dan  juga melakukan pendaftaran dan hal tersebut  telah  memenuhi  unsur  dan juga  maksud  dari  ketentuan  yang mengatur  terkait  dengan  kegiatan pasar  modal  di  Indonesia.  Penegakan hukum  dengan  menggunakan  dasar hukum  tersebut  merupakan  upaya represif  yang  dapat  dilakukan  kepada pelaku investasi bodong dengan skema  ponzi,  yang  mana  dikarenakan belum  memiliki  pengaturan  khusus yang berkaitan dengan investasi bodong  skema  ponzi  di  Indonesia, maka  dasar  hukum  yang  digunakan terhadap  perbuatan  tersebut  dapat ditafsirkan  berdasarkan  jenis  kegiatan dan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pelaku untuk merugikan korban.
2. Perlindungan  Hukum  terhadap Korban Investasi Bodong Skema  Ponzi  pada  Aplikasi Alimama Perlindungan
hukum merupakan  suatu  perlindungan  yang kemudian  diberikan  kepada  subjek hukum  baik  bersifat  represif  maupun preventif  serta  lisan  maupun  tertulis. Dan menurut teori perlindungan hukum Philipus  M.  Hadjon  yang  membagi perlindungan  hukum  menjadi  preventif dan  represif.  dan  menurut  satjipto rahardjo  yang  berpendapat  terkait dengan  perlindungan  hukum  adalah sebagai upaya untuk kemudian digunakan melindungi suatu
kepentingan  seseorang  dengan  cara yaitu  memberikan  hak  asasi  manusia
kepadanya  untuk  dapat  bertindak sesuai dengan kepentingannya.
Pada  kasus  investasi  bodong skema ponzi di aplikasi ‘alimana’, para anggota  mengetahui  aplikasi  ‘alimana’ palsu  melalui  tautan  link.  Jika  para penggunanya yang ingin menghasilkan uang  tiap  harinya,  para  pengguna aplikasi  ‘alimana’  yang  palsu  ini diketahui hanya perlu berbelanja secara  daring  atau  online  dengan membuat  transaksi  belanja.  Tetapi, uang  dari  pembeli  atau  pengguna aplikasi ‘alimana’ palsu ini tidak benar- benar  dibelanjakan.  Nantinya,  dana atau  uang  akan  dikembalikan  beserta juga  komisi  yang  di  dapat  dari  total harga  belanja  tersebut  Untuk  dapat memulai  berbelanja  dalam  aplikasi ‘alimana’ palsu dan ingin mendapatkan komisi tersebut, para pengguna diharuskan untuk melakukan penyetoran  uang  atau  top  up  terlebih dahulu.  Nantinya,  uang  dari  para pengguna  yang  sudah  disetorkan tersebut  akan  langsung  masuk  pada saldo aplikasi ‘alimana’ palsu ini, saldo ‘alimana’  palsu  inilah  nantinya  yang akan digunakan untuk modal berbelanja di lapak e-commerce. Dengan  demikian,  jika  uang  yang disetorkan  ke  dalam  saldo  aplikasi ‘alimana’  palsu  ini  semakin  besar jumlahnya  dan  dibelanjakan,  maka semakin besarlah komisi yang ditawarkan. Pembuat aplikasi ‘alimana’ palsu  ini  yang  diketahui  salah  satu caranya adalah meyakinkan para calon anggotanya  yang  akan  bergabung yaitu  dengan  mengatakan  bahwa platform ‘alimana’ palsu ini resmi untuk berbelanja  online  serta  menggunakan logo  perusahaan  e-commerce  yang besar  seperti  tokopedia,  blibli,  lazada, bukalapak, dan juga shopee. 21
21 Money+.  (2020).  Kenali  Alimama,  Investasi Bodong Berwujud E-Commerce, https://blog.amartha.com/kenali-alimama-investasi-
Ditinjau  dari  teori  perlindungan hukum  Philipus  M.  Hadjon  dalam  hal ini upaya preventif yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada  investor  maka  dapat  dilihat pada  Pasal  28  UU  OJK  yang  mana dalam hal ini OJK sebagai representatif pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum preventif  adalah  dengan  memberikan informasi  kepada  masyarakat  terkait dengan  karakteristik  dari  sektor  yang terdapat  pada  jasa  keuangan,  layanan dan  juga  produknya,  dan  juga  dapat meminta  lembaga  jasa  keuangan tersebut  jika  merugikan  masyarakat dalam  menjalankan  kegiatannya,  dan melakukan  tindakan  lainnya  yang dianggap perlu.  Oleh karena itu dalam hal  ini  merupakan  upaya  preventif yang  dapat  dilakukan  kepada  investor sebelum memilih lembaga jasa keuangan untuk melakukan investasi.
Kemudian  perlindungan  hukum secara  represif  terhadap  korban  dari investasi  bodong  skema  ponzi  pada aplikasi  ‘alimana’  dalam  hal  ini  dapat menjerat  pelaku  dengan  beberapa hukum positif yang berlaku di Indonesia  salah  satunya  ialah  dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik (UU ITE) dikarenakan aplikasi  ‘alimana’  dalam  hal  ini menggunakan perangkat jaringan dalam  melakukan  kegiatannya  maka menggunakan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat  digunakan  untuk  menghukum pelaku  investasi  bodong  tersebut. 22
bodong-berwujud-e-commerce/, diakses 08
Februari 2022.
22 Primantari,  A.  A.,  &  Sarna,  K.  (2014).  Upaya
Menanggulangi
“Investasi Bodong” di Internet. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (3), 1-5., hlm 3.
Dan  tidak  hanya  sampai  disitu  dalam hal  ini  Pasal  378  KUHP  tentang penipuan juga dapat digunakan karena unsur  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pelaku  investasi  bodong  skema  ponzi pada  aplikasi  ‘alimana’  tersebut  telah memenuhi  unsur  pada  pasal  tersebut sehingga  sangat  kuat  dasar  hukum menggunakan  pasal  tersebut.  Dan juga  Pasal  3  UU  TPPU  dapat digunakan karena kegiatan yang dilakukan  dalam  hal  ini  berkedok investasi bodong yang mana dalam hal ini  menggunakan  pasal  tersebut  dapat menyentuh  kepada  unsur  cara  pelaku memanfaatkan keuntungan dari korban.  Dan  upaya  represif  terakhir mengingat  investasi  bodong  skema ponzi  pada  aplikasi  ‘alimana’  tidak terdaftar secara resmi dan memiliki izin maka  pelaku  dalam  hal  ini  dapat dikenakan  dengan  Pasal  103  UU Pasar  Modal  yang  mana  dalam  pasal tersebut  mengharuskan  setiap  pihak yang  melakukan  kegiatan  di  pasar modal harus memiliki izin.

## KESIMPULAN
Berkaitan  dengan  penegakan hukum  terhadap  para  pelaku  investasi bodong  dengan  skema  ponzi  dalam hal ini dikarenakan di Indonesia belum memiliki  pengaturan  yang  secara khusus mengatur terkait dengan investasi  bodong  skema  ponzi  maka para  pelaku  dapat  kenakan  hukuman yang  berkaitan  dengan  kegiatan  dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan hukum positif yang berlaku.  Dalam hal ini para pelaku tersebut dapat dihukum dengan  Pasal  378  KUHP  tentang penipuan yang mana salah satu unsur dari  perbuatan  tersebut  terpenuhi dalam pasal tersebut yaitu para pelaku secara  jelas  melakukan  penipuan kepada korban investor pada investasi bodong  tersebut.  Dan  juga  dalam  hal ini  para pelaku  dapat  dikenakan Pasal
3  UU  TPPU  sebagaimana  unsur  dari pasal tersebut adalah pelaku menempatkan sejumlah uang investasi tersebut  dengan  cara melawan hukum dan hal tersebut telah terpenuhi dalam kegiatan  investasi  bodong  dengan skema ponzi yang dilakukan oleh para pelaku  tersebut.  Dan  tidak  hanya berhenti  sampai  disitu  melihat  pada karakteristik  dari  investasi  bodong skema  ponzi  ini  sendiri  yang  tidak memiliki  izin  dan  pendaftaran  secara legal maka pelaku dalam hal ini terkait dengan penegakan hukum yang berlaku  maka  dapat  dikenakan  Pasal 103  UU  Pasar  Modal.  Pada  kasus yang menimpa korban aplikasi ‘alimana’  dalam  hal  ini  terkait  dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban yang merupakan  korban  dalam  praktek investasi  bodong dengan  skema ponzi pada aplikasi ‘alimana’ maka dalam hal ini  pelaku  tersebut  dapat  dikenakan Pasal  28  ayat  1  UU  ITE  dikarenakan pada  aplikasi  ‘alimana’  berkaitan dengan transaksi  elektronik yang dilakukan  secara  elektronik  maka untuk  menghukum  pelaku  perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal tersebut  yang  mana  dalam  hal  ini pelaku  telah  secara  jelas  dan  nyata melakukan  penyebaran  berita  bohong yang  mana  investasi  tersebut  tidak secara  jelas  memiliki  dasar  hukum dalam menjalankan kegiatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  C.  R.  (2021). Penegakan  Hukum
Terhadap  Penipuan  Investasi Dengan  Menerapkan  Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum  Positif  Dan  Hukum Pidana  Islam:  Studi  Kasus  Di Reserse  Kriminal  Khusus  Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya (Doctoral  dissertation, Uin Sunan Ampel Surabaya).
Amanda,  S.,  Noval,  S.  M.  R.,  & Herlina,  E.  (2022).  Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game  Dengan  Skema  Ponzi Dalam  Investasi  Ilegal  Pada
Aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia. Res  Nullius  Law
Journal , 4 (1), 57-76. Assad,  A.  Z.  (2017).  Peran  Otoritas Jasa Keuangan Dalam
Mengawasi  Resiko  Pembiayaan Dalam  Investasi  “Bodong”. Al- Amwal: Journal of Islamic Economic Law , 2 (1), 85-95
Disemadi,  H.  S.,  &  Delvin,  D.  (2021).
Kajian Praktik Money
Laundering  dan  Tax  Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. NUSANTARA:
Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ,
8 (3), 326-340.
Fitri, W., & Elvianti, E. (2021). Tinjauan
Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang  Memakai  Skema  Ponzi. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (3), 598-611.
Hayati,  M.  (2016).  Investasi  Menurut
Perspektif Ekonomi Islam.
Ikonomika:  Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis Islam , 1 (1), 66-78.
Iswandir,  I.  (2020).  Monetary  Policy  In
Order Stabilizes Macroeconomics. Jurnal Mitra
Manajemen , 5 (1).
Johan,  S.,  &  Ariawan,  A.  (2021).
Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan
Asymmetric  Information  Dan Semi  Strong  Form. Masalah- Masalah  Hukum , 50 (1),  106-
118.
Jonkarlo, E., Sudirman, L., & Disemadi,  H.  S.  (2022).  Market Manipulation On The Indonesian  Stock  Exchange  By Market Maker: Investor Protection?. Jurnal  Komunikasi
Hukum (JKH) , 8 (1), 219-232.
Money+.  (2020).  Kenali  Alimama, Investasi  Bodong  Berwujud  E- Commerce, https://blog.amartha.com/kenali- alimama-investasi-bodong- berwujud-e-commerce/ ,
Nurdianti,  O.  (2020). Skema  Ponzi  di Indonesia:  Rekam  Jejak  Media Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus pada Perusahaan QNET) (Doctoral  dissertation,  Jurusan Akuntansi  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis).
Nurdianti,  O.  (2020). Skema  Ponzi  di Indonesia:  Rekam  Jejak  Media Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus pada Perusahaan QNET) (Doctoral  dissertation,  Jurusan Akuntansi  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis).
Pramita,  K.  D.,  &  Hendrayana,  K.  D. (2021).  Perlindungan  Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. Jurnal Pacta Sunt Servanda , 2 (1), 1-8.,
Primantari,  A.  A.,  &  Sarna,  K.  (2014).
Upaya Menanggulangi “Investasi Bodong” di Internet. Kertha  Semaya:  Jurnal Ilmu Hukum , 2 (3), 1-5.
Putri,  D.  T.  H.  (2018). Analisis  Kinerja Investasi  Reksa  Dana  Syariah di  Indonesia  dengan  Metode
Sharpe,  Treynor  dan  Jensen (Studi Pada Reksa Dana
Saham  Syariah  yang  Terdaftar
di  Otoritas  Jasa  Keuangan
Periode  2015-2017) (Doctoral dissertation,
Universitas Brawijaya). Rahmadani,  F.,  Prananingtyas,  P.,  & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan  Hukum  Terhadap Investor  Oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  Dalam  Hal  Terjadi Investasi  Ilegal  (Studi  Kasus  Pt Golden Traders Indonesia Syariah). Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1-13.
Rhizaldy,  V.  (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi Di Indonesia (Doctoral dissertation,
Universitas Brawijaya).
Saputra,  H.  I.,  &  Anastasia,  N.  (2013).
Jenis Investasi Berdasarkan Profil  Risiko. Finesta , 1 (2),  47- 52.
Syafari,  T.,  &  Robo,  B.  D.  (2019). Efektivitas  Penegakan  Hukum Tindak  Pidana  Penghimpunan Dana  Masyarakat  Secara  Ilegal Dengan  Modus  Investasi  Di Kota  Ternate. Humano:  Jurnal Penelitian , 10 (1), 397-406.
Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian
Hukum: Mengupas Dan Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan Penelitian
Hukum. Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463-
2478.
Thevani,  M.  (2021). Tinjauan  Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Ponzi (Studi  Kasus  Putusan  Nomor
363/Pid.
B/2018/PN. Skt)
(Doctoral
dissertation, Universitas Hasanuddin).