## PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PADA KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT
Indah Sari Nasution 1 , Arnida Wahyuni Lubis 2
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara/Prodi Akuntansi Syariah
1,2 Indahsari141516@gmail.com , arnidawahyuni@yahoo.com

## ABSTRACT
Dari tahun ke tahun, pentingnya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin meningkat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  bagaimana  pemeriksaan  dan  pemungutan pajak  secara  parsial  dan  simultan  mempengaruhi  penerimaan  pajak.  Kantor  Pelayanan  Pajak  Rantau Prapat Pratama tahun 2020 - 2021 menjadi subjek penelitian. Metode Convenience Sampling digunakan untuk  mengumpulkan  data.  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain  realisasi pemeriksaan pajak, target pemeriksaan, realisasi pencairan tunggakan pajak, jumlah tunggakan pajak; dan realisasi dan target penerimaan pajak penghasilan (PPh). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ( (1) pemungutan pajak berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak.(2) Dari analisis dapat diperoleh bahwa target  persentase  realisasi  penerimaan  pajak  da  pada  tahun  2020  itu  sebesar  107,18  %  dan  pada  tahun 2021 sebesar 115,64 %  termasuk mencapai target.
Kata Kunci: Pengaruh, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945,  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  negara  dan  bangsa  yang  adil  dan makmur,  serta  memastikan  bahwa  semua  orang  memiliki  status  hukum  yang  sama.  Pembangunan nasional  yang  dilakukan  terus-menerus,  berkelanjutan,  dan  merata  di  seluruh  negeri  diperlukan  untuk mencapai  tujuan  ini,  dan  biaya  besar  harus  dikeluarkan  dari  sumber  daya  sendiri.  Oleh  karena  itu, pemerintah  berupaya  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  negara.  Inisiatif  ini  sejalan  dengan peningkatan ketergantungan RAPBN dan APBN pada pemungutan pajak dalam beberapa tahun terakhir.
Penerimaan pajak akan berperan lebih besar di masa depan karena tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan  pengeluaran  dan  penerimaan  negara,  serta  menciptakan  surplus  anggaran  dan menggunakannya  untuk  melunasi  utang  negara  sebelumnya.  Ketika  pajak  tumbuh  semakin  penting,
struktur manajemen yang lebih kuat diperlukan untuk memastikan bahwa pendapatan pajak lebih terkait dengan kondisi ekonomi dan kapasitas manusia.
Penerimaan negara dari sektor pajak cenderung meningkat dari tahun ke tahun, menurut data yang membandingkan penerimaan pajak dengan penerimaan negara secara keseluruhan. Tren pertumbuhan ini wajar karena, jelas, jumlah wajib pajak akan meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dari tahun ke tahun.
Sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia  beralih  dari  sistem  penilaian  resmi  ke  sistem  penilaian sendiri  setelah  Reformasi  Perpajakan  1983,  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1984,  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009,  meliputi  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan. Wajib Pajak kini memiliki kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya  pajak  yang  terutang  kepada  Kantor  Pelayanan  Pajak,  berkat  adanya  perubahan  sistem pemungutan  pajak  yang  memungkinkan  Fiskus  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang  oleh Wajib  Pajak  (pejabat  sistem  penilaian)  (penilaian  sendiri).  Wajib  Pajak  memiliki  kekuasaan  yang  besar dalam  sistem  ini,  sehingga  dapat  melakukan  pelanggaran  perpajakan  antara  lain  tidak  melaporkan  SPT, menyampaikan SPT dengan informasi yang salah atau hilang, atau melampirkan materi yang isinya tidak benar.
Salah  satu  cara  untuk  memaksimalkan  penerimaan  pajak  adalah  dengan  melakukan  pemeriksaan pajak.  Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemeriksa  Pajak  untuk  mencari, mengumpulkan,  dan  memproses  data  atau  informasi  lain  untuk  memverifikasi  kepatuhan  terhadap kewajiban  perpajakan  dan  untuk  alasan  lain  dalam  rangka  menegakkan  undang-undang  dan  peraturan perpajakan. Pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) Rutin dan Khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk memastikan terpenuhinya kewajiban perpajakannya.
Surat ketetapan pajak, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan,  akan  dihasilkan  sebagai  hasil  pemeriksaan  (SKPKBT),  SKPN  (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) atau SKPN (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) adalah dua jenis surat ketetapan pajak yang berbeda. surat uji kepatuhan untuk memastikan bahwa tanggung jawab perpajakan terpenuhi  (SKPLB).  Besaran  pokok  pajak,  besarnya  kredit  pajak,  besarnya  kurang  bayar  pokok  pajak, besarnya  sanksi  administrasi,  dan  besarnya  sisa  pajak  yang  harus  dibayar,  semuanya  ditentukan  dengan surat ketetapan pajak SKPKB. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menunjukkan besarnya pajak yang akan ditambah dengan jumlah yang telah diperhitungkan. SKPN adalah Surat Ketetapan Pajak yang jumlah  pokoknya  sama  dengan  jumlah  kredit  pajak  atau  jika  tidak  ada  kredit  pajak,  jumlah  pajak  yang terutang. Karena kredit pajak melebihi atau tidak boleh melebihi pajak yang terutang, SKPLB merupakan
surat  ketetapan  pajak  yang  memperkirakan  besarnya  kelebihan  pembayaran  pajak  (UU  KUP  Nomor  16 Tahun 2009).
Akibatnya,  pengenalan  audit  untuk  menilai  kepatuhan  terhadap  tanggung  jawab  pajak  cenderung memiliki  pengaruh  yang  menguntungkan  dalam  meningkatkan  pendapatan  pajak,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Pemeriksaan  pajak  memiliki  dampak  yang  cukup  besar  terhadap  penerimaan pajak, menurut Syahab (2012) dan Sari (2012).
Penagihan  pajak  juga  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  melunasi  tunggakan  pajak,  antara  lain  surat teguran, surat paksa, penyitaan, penyanderaan, dan/atau penjualan barang sitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  -  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  Undang-Undang  tahun  1997,  sebagaimana telah diubah dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Undang-Undang tahun 2000. Setiap wajib pajak diberikan  pilihan  untuk  diteliti  untuk  memastikan  bahwa  kewajiban  perpajakannya  dipenuhi.  Apabila Wajib  Pajak tidak membayar  pajaknya  setelah  ditagih,  maka  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  berwenang untuk  memungutnya  melalui  Surat  Paksa  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan. Penerimaan  pajak  akan  meningkat  sebagai  hasil  dari  pemungutan  pajak  yang  efektif,  yang  diharapkan dapat  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan  nasional.Untuk  meningkatkan  penerimaan  negara  dari sektor pajak, diperlukan efektivitas pemungutan pajak. Pemungutan pajak memiliki dampak yang cukup besar terhadap penerimaan pajak, menurut Nugraha (2011), Fitriani (2009), dan Syahab (2008).
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut,  sesuai  dengan  uraian  yang  telah diberikan pada latar belakang masalah:
1. Apa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah ada hubungan antara pemungutan pajak dengan penerimaan pajak?

## TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

## Penerimaan Pajak
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang,  dengan  tidak  ada  imbalan  secara  langsung,  dan  dipergunakan  untuk  keperluan  negara.  dalam jumlah - kekayaan besar rakyat. Menurut definisi ini, perpajakan memiliki empat unsur: yang dipaksakan oleh  undang-undang,  bersifat  memaksa,  tidak  dapat  ditunjukkan  sebagai  kontra  kinerja  langsung  oleh pemerintah untuk pembayaran pajak yang terutang, dan dimaksudkan untuk mendanai pengeluaran negara untuk kepentingan negara. kesejahteraan rakyat.
Waluyo (2011) membedakan dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (anggaran) dan fungsi pengaturan (reguler). Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan belanja pemerintah sebagai fungsi penerimaan, yang dibuktikan  dengan  dimasukkannya  pajak  dalam  APBN  sebagai  penerimaan  dalam  negeri.  Selain berfungsi  sebagai  pengatur,  pajak  juga  berfungsi  sebagai  senjata  untuk  mengatur  atau  melaksanakan kebijakan  di  bidang  sosial  dan  ekonomi,  seperti  pengenaan  pajak  yang lebih  tinggi  atas minuman  keras dan  barang  mewah.  Pajak  terutama  digunakan  untuk  mendanai  pengeluaran  pemerintah  dalam  rangka memberikan  barang  dan  jasa  publik.  Pajak  sekarang  mencapai  sekitar  75%  dari  anggaran  pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan seluruh penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang pada 2011 mencapai Rp 878.685,2 miliar, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan dua  penyumbang  penerimaan  terbesar,  masing-masing  menyumbang  49,2  persen  dan  34  persen.. Akibatnya, kedua jenis pajak ini melayani pendapatan (anggaran) daripada peran pengaturan (reguler).

## Pemeriksaan Pajak
Menurut Pasal 1 ayat (25) UU KUP No. 16 Tahun 2009, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk  mengumpulkan  dan  mengolah  data,  informasi,  dan/atau  bukti  yang  dilakukan  secara  objektif  dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  penegakan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan. Pemeriksaan pajak difokuskan pada kepatuhan wajib pajak dengan prinsip self assessment system, yang meliputi pengisian, penghitungan, penghitungan, pemungutan, pemotongan, Semua kewajiban perpajakan harus  dilaporkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pemeriksaan  ini  biasanya dilakukan  karena  Fiskus  meragukan  kebenaran  laporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  yang  disampaikan oleh  Wajib  Pajak,  karena  Surat  Pemberitahuan  merupakan  alat  yang  digunakan  Wajib  Pajak  dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan besarnya pajak yang sebenarnya. berhutang. dan laporan pembayaran pajak Wajib Pajak.
Secara  teori,  semua  wajib  pajak  dapat  diperiksa,  namun  karena  keterbatasan  tenaga  kerja  Ditjen Pajak,  hal  itu  tidak  mungkin  dilakukan,  Audit  terhadap  semua  wajib  pajak  tidak  mungkin  dilakukan. Menurut PMK Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan, tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:
1. Pengujian  kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat  dilakukan  apabila  Wajib  Pajak  memenuhi  kriteria sebagai berikut:
a) Mengajukan pengembalian pajak yang menyatakan kelebihan pembayaran, termasuk yang telah diterbitkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
b) Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak yang berwenang atas kerugian tersebut;
c) Tidak  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  atau  tidak  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Peringatan;
d) Menggabungkan, menggabungkan, memperluas, melikuidasi, membubarkan, atau meninggalkan Indonesia secara permanen; atau
e) Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  yang  memenuhi  kriteria  seleksi  berdasarkan  hasil  analisis risiko (risk based selection) menunjukkan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
1. Tujuan lain, seperti pemeriksaan untuk:
a) pemberian NPWP mantan pejabat
b) penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
d) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan
e) Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Perhitungan Laba Bersih
f) pencocokan alat data dan/atau informasi
g) Penetapan Wajib Pajak di Daerah Terpencil
h) Penetapan satu atau lebih tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai
i) Pemeriksaan pemungutan pajak
j) Penetapan  waktu  mulai  berproduksi  atau  perpanjangan  jangka  waktu  penggantian  kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan
k) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
Laporan pemeriksaan pajak akan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan DJP, Secara khusus, laporan pemeriksa pajak atas hasil pemeriksaan, dibuat secara singkat dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan  tujuan  pemeriksaan.  Dalam  rangka  penegakan  hukum  perpajakan,  Laporan  Pemeriksaan  Pajak digunakan  untuk  menerbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP),  yang  dapat  mengakibatkan  pajak  yang terutang  menjadi  kurang  bayar,  lebih  bayar,  atau  nihil,  serta  Surat  Tagihan  Pajak  (STP)  dan  kertas lainnya.
Kecuali pemeriksaan itu ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan, maka besarnya pajak yang terutang  dihitung  berdasarkan  berita  acara  pemeriksaan  pajak  dan  diberitahukan  kepada  Wajib  Pajak. Wajib  Pajak  wajib menanggapi pemberitahuan  temuan  pemeriksaan dengan  jawaban tertulis.  Pemeriksa Pajak  mengundang  Wajib  Pajak  untuk  membahas  hasil  pemeriksaan  akhir  berdasarkan  tanggapan (Closing  Conference).  Dalam  hal  Wajib  Pajak  tidak  memberikan  tanggapan  atau  tidak  hadir  dalam pembahasan  hasil  pemeriksaan  akhir, maka diterbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak (SKP)  dan  Surat  Tagihan Pajak  (STP)  di  kantor  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang  disampaikan  kepada  Wajib  Pajak.  Apabila Wajib Pajak berkeberatan terhadap Surat Penetapan tersebut, Apabila Wajib Pajak berkeberatan terhadap
Surat  Penetapan  tersebut,  maka  Wajib  Pajak  dapat  mengajukan  Keberatan  terhadap  Surat  Penetapan tersebut. Apabila Wajib Pajak tidak puas dengan Putusan Keberatan tersebut, dapat mengajukan banding.. Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan wajib pajak dalam kasus sengketa pajak.
Berikut ini adalah beberapa teori berbeda tentang pemeriksaan dan penerimaan pajak:
H a1 : Audit pajak berdampak pada penerimaan pajak.

## Penagihan Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  terpenting  dalam  keberhasilan  penerimaan pajak. Namun, jika wajib pajak gagal membayar kewajiban pajaknya, tindakan serius harus diambil untuk memaksa  orang tersebut membayar beban  pajaknya. Pemungutan  pajak  yang  ketat, konsisten,  dan  tepat waktu diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak, sehingga memungkinkan negara untuk meningkatkan pendapatan pajak.
Penagihan pajak Menurut PMK Nomor 85/PMK.03/2010 Pasal 1, teguran, peringatan, pelaksanaan penagihan seketika dan serentak, pemberitahuan Surat Paksa, usulan pencegahan, pelaksanaan penyitaan, penyanderaan, dan penjualan barang sitaan merupakan contoh tindakan yang dilakukan oleh Penanggung Pajak  untuk  melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan.  Penanggung  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau badan  yang  berkewajiban  membayar  pajak,  termasuk  wakil  yang  menjalankan  hak  Wajib  Pajak  atau melaksanakan kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Jumlah  tunggakan  pajak  terus  meningkat  secara  teratur.  Meskipun  peningkatan  tunggakan  pajak belum  diimbangi  dengan  peningkatan  distribusi  kegiatan,  penerimaan  pajak  secara  umum  membaik seiring dengan membaiknya perekonomian masyarakat. Dalam hal tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak yang sah harus dilakukan agar tunggakan pajak dapat dicairkan dan penerimaan negara dari sektor pajak meningkat. Landasan hukum pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

## Tabel Dasar Penagihan Pajak
Jenis Pajak Dasar Penagihan Dasar Hukum PPh, PPN, PPnBM a) Surat Tagihan Pajak (STP)
b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT)
d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan,  Putusan  Banding,  serta  Putusan
Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah  pajak  yang  masih  harus  dibayar bertambah.
UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 UU  Nomor  19  Tahun
2000
tentang
Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa.
Sumber: Pedoman Penagihan Pajak 2009
Berikut ini adalah beberapa hipotesis alternatif tentang pemungutan dan penerimaan pajak:
Ha 2 : Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pemungutan pajak.
Berikut  ini  adalah  beberapa  asumsi  alternatif  tentang  Pemeriksaan,  Pemungutan,  dan  Penerimaan  Pajak Serentak:
Ha 3 : Efek gabungan dari pemeriksaan dan pemungutan pajak berdampak pada penerimaan pajak.

## METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rantau Prapat dijadikan sebagai objek penelitian.

## Metode Penelitian
Teknik  penelitian  adalah  suatu  proses  yang  digunakan  peneliti  untuk  menganalisis  data  guna menemukan  solusi  dari  suatu  masalah.  Untuk  membuktikan  hubungan  kausal  antara  variabel  bebas (Pemeriksaan  dan  Pemungutan  Pajak)  dengan  variabel  terikat,  penulis  menggunakan  pendekatan  Studi Kausal (Penerimaan Pajak).

## Metodologi untuk mengumpulkan data
Data sekunder digunakan dalam penelitian ini, artinya data yang diperoleh merupakan data olahan dari  instansi  terkait,  dan  data  yang  digunakan  untuk  mendukung  kesimpulan  penelitian  berasal  dari literatur,  artikel,  dan  sumber  lain  yang  relevan  dengan  subjek  penelitian.  Data  realisasi  dan  target penerimaan pajak, data realisasi pemeriksaan pajak hasil pemeriksaan dan target pemeriksaan, serta data realisasi  pemungutan  pajak  pembayaran  tunggakan  pajak  dan  jumlah  tunggakan  pajak  juga  diperlukan. Data sekunder ini disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Rantau Prapat.

## Teknik pengambilan sampel
Teknik  pengambilan  sampel  non-probabilitas  digunakan  untuk  menentukan  pengambilan  sampel, Artinya tidak semua orang dalam populasi mempunyai kesempatan hal yang sama berlaku untuk sampel, Sampel  diambil  dengan  menggunakan  metode  Convenience  Sampling.  Secara  khusus,  strategi pengambilan sampel dipilih untuk kesederhanaan pengumpulan data dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  meneliti  pengaruh  pemeriksaan  pajak  dan  penagihan  pajak  terhadap penerimaan  pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Rantau  Prapat.  Kantor  Pelayanan  Pajak KPP  Pratama  Rantau  Prapat  secara  resmi  beroperasi  terhitung  mulai  tanggal  9  September  2008. Kantor ini merupakan kantor pelayanan publik yang menggabungkan dua atap dan fungsi dari dua instansi  yang  berbeda,  yaitu  KPP  Rantau  Prapat  dan  dan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  KP  PBB  Rantau  Prapat.  Hal  ini  sebagai  bentuk  modernisasi  di  lingkungan  Direktorat Jenderal Pajak DJP khususnya dan Kementerian Keuangan umumnya. KPP Pratama Rantau Prapat memiliki  wilayah  kerja  meliputi  3  tiga  kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Labuhanbatu,  Kabupaten Labuhanbatu  Utara,  dan  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan.  Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  KPP Pratama  Rantau  Prapat  memiliki  dua  unit  kerja  pembantu.  Kantor  Pelayanan,  Penyuluhan,  dan Konsultasi Pajak KP2KP Kota Pinang yang berada di Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Utara
dan  KP2KP  Kualuh  Hulu  yang  berada  di  Kualuh  Hulu,  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan.  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Rantau  Prapat  sebagai  instansi  vertikal  yang  berada  dibawah  dan bertanggung jawab langsung  kepada  Kantor  Wilayah  Direktorat Jenderal  Pajak Sumatera  Utara  II dengan wilayah kerja meliputi 3 tiga Kabupaten yaitu: Kabupaten Labuhanbatu Induk, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat merupakan peleburan dari Kantor Pelayanan Pajak Rantau Prapat, Kantor Pelayanan Pajak Bumi  dan  Bangunan  Rantau  Prapat,  dan  Kantor  Pemeriksaan  dan  Penyidikan  Pajak  Rantau Prapat.Penerimaan  pajak di  KPP  Pratama  Rantau  Prapat  setiap  tahun mengalami peningkatan  dan dapat melebihi target yang telah ditentukan.
1. Pemungutan pajak memiliki dampak yang besar dan menguntungkan bagi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa semakin sering Anda memungut pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Hal ini sejalan dengan perlunya kepatuhan karena penghindaran pajak, penggelapan, dan penyelundupan akan terjadi jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Semua faktor tersebut akan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak.
2. Penerimaan pajak di KPP Pratama Rantau Prapat setiap tahun mengalami peningkatan dan dapat melebihi  target  yang  telah  ditentukan.  Adapun  Target  dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  tahun 2020-2021 sebagai berikut:

## Target Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Rantau Prapat
Tahun Target Penerimaan Pajak(Rp) Realisasi Penerimaan Pajak(Rp) (3:2) x 100 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 1 2 3 4 2020 962.052.018.000 1.031.087.463.748 107,18 % 2021 1.109.845.541.000 1.283.422.769.016 115,64 %
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  setiap  tahun  penerimaan  pajak  dapat  memenuhi  rencana penerimaan pajaknya dan sudah sesuai targetnya . Kesimpulannya adalah kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Rantau  Prapat  sangat  baik,  karena  penerimaan  pajak  telah  sesuai  dengan  rencana  penerimaan pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## KESIMPULAN
1. Pemungutan pajak memiliki dampak yang besar dan menguntungkan bagi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa semakin sering Anda memungut pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Hal ini sejalan dengan perlunya kepatuhan karena penghindaran pajak, penggelapan, dan penyelundupan akan terjadi jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Semua faktor tersebut akan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak.
2. Tingkat realisasi penerimaan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tersebut meningkat .

## SARAN
Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk peneliti selanjutnya berdasarkan temuan penelitian berikut:
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih luas; meskipun demikian, para ahli telah membuat beberapa rekomendasi untuk instansi terkait dan penelitian tambahan.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rantau Prapat dirancang untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak dengan memaksimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak dan pemungutan pajak. Pemeriksaan pajak yang baik berusaha untuk menjamin bahwa wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan.

## REFERENSI
Agusti,  Asri  Fika.  2008.  ”Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  terhadap  Peningkatan Penerimaan  Pajak  yang  Dimoderasi  oleh  Pemeriksaan  Pajak  pada  KPP  Pratama”.  Jurnal Simposium Nasional Akntansi 12. Palembang.
Erwis, Nana Adriana. 2012. ”Efektivitas Penagihan Pjaka dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Selatan”.  Skripsi  Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
Nugraha, Irfan. 2011. ”Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pratama  Jakarta  Senen”.  Skripsi  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Indonesia.