Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7718
Pengelolaan Dana Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah (di Kantor Bumi Putra Muda Cabang Surabaya) dan Keterkaitannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Tri Wahyuni 1) , Lailatul Qadariyah 2)
1) Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
2) Fakutas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
1) 200721100126@student.trunojoyo.ac.id
2) lailatul.qadariyah@trunojoyo.ac.id

## Abstrak
Keberadaan  dana  tabarru'  dalam  asuransi  syariah  merupakan  salah  satu  perbedaan  utama  antara  asuransi syariah dan asuransi konvensional. Dana yang diperuntukkan untuk hibah atau bantuan timbal balik dikenal sebagai  dana  tabarru'.  Artikel  ini  melihat  pengelolaan  dana  tabarru' dan  apakah  sudah  sesuai  dengan Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  nomor  53/DSNMUI/III/2006  tentang  akad  tabarru'. Penelitian  ini  mengumpulkan  data  melalui  wawancara  dan  dokumentasi  dengan  menggunakan  metodologi kualitatif  deskriptif.  PT  Asuransi  BUMIDA  Syariah  Surabaya  menjadi  subjek  penelitian.  Kesimpulan  dari penelitian  ini  menunjukkan bahwa PT.  Asuransi  BUMIDA  Syariah  Surabaya  telah  memenuhi  syarat-syarat perjanjian. Tiga jenis pengelolaan dana yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dana tabarru'. Tujuan dari dana  tabarru'  adalah  untuk  membantu  anggota  yang  mengalami  musibah;  pembayaran  klaim  dipotong langsung dari pos dana tabarru', yang dipisahkan dari dana lainnya. Dana tabarru' hanya dapat digunakan jika ada klaim yang diajukan, dan tidak dapat diambil tanpa adanya klaim. Pengelolaan dana tabarru' dilakukan dengan  menginvestasikannya  pada  produk-produk  keuangan  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan mengkreditkan  kembali  keuntungan  investasi  ke  dalam  rekening  tabarru'  peserta.  PT.  Asuransi  BUMIDA Syariah  Surabaya  mengelola  dana  tabarru'  sesuai  dengan  pedoman  syariah  yang  telah  diakui.  Abstrak dituliskan  dalam  bahasa  Indonesia  yang  memuat  uraian  singkat  mengenai  permasalahan  dan  tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian.
Kata kunci : Pengelolaan, Tabarru’, Asuransi Syariah, Dewan Syariah Nasional.

## Abstract
The existence of tabarru' funds in Islamic insurance is one of the main differences between Islamic insurance and  conventional  insurance.  Funds  designated  for  grants  or  mutual  assistance  are  known  as  “tabarru' funds.”  This  article  looks  at  the  management  of  tabarru'  funds  and  whether  it  is  in  accordance  with  the Fatwa  of  the  National  Sharia  Council  of  the  Indonesian  Ulema  Council  number  53/DSNMUI/III/2006 concerning  tabarru'  contracts.  This  research  collects  data  through  interviews  and  documentation  using descriptive  qualitative  methodology.  PT  Asuransi  BUMIDA  Syariah  Surabaya  became  the  subject  of research. The conclusion of this research shows that PT Asuransi BUMIDA Syariah Surabaya has fulfilled the  terms  of  the  agreement.  Three  types  of  fund  management  are  participant  funds,  company  funds,  and tabarru'  funds.  The  purpose  of  the  tabarru'  fund  is  to  help  members  who  experience  a  disaster;  claim payments  are deducted directly  from  the  tabarru'  fund  post,  which  is  separated  from  other  funds.  Tabarru' funds can only be used if a claim is filed, and cannot be taken without a claim. The management of tabarru' funds is carried out by investing them in financial products that are in accordance with sharia principles and crediting  back  investment  profits  to  the  participants'  tabarru'  accounts.  PT.  Asuransi  BUMIDA  Syariah Surabaya manages tabarru' funds in accordance with recognized sharia guidelines.
Keywords: Management, Tabarru’, Sharia Insurance, National Sharia Council.
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7718

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  bertambahnya  usia,  muncul  berbagai  risiko  yang  dapat  mengancam  kehidupan manusia. Untuk melindungi diri dari risiko-risiko yang tidak terduga ini, sangat penting bagi setiap individu untuk memiliki perlindungan yang memastikan keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kebahagiaan di masa depan, serta pendidikan anak-anak mereka. Asuransi merupakan metode yang dapat diandalkan untuk tujuan ini. Dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap berbagai potensi bahaya, asuransi menawarkan rasa aman dan ketenangan pikiran, karena individu tahu bahwa mereka memiliki sebuah jaminan  (Elwardah & Khayati, 2019).
Potensi  industri  syariah  di  Indonesia  sangat  besar,  mengingat  populasi  penduduk  Muslim  yang signifikan  di  negara  ini.  Pertumbuhan  pasar  syariah  juga  mengalami  perkembangan  yang  pesat,  yang  pada gilirannya  dapat  meningkatkan  sektor  keuangan  negara,  baik  dari  perbankan  syariah,  asuransi  syariah, maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Meskipun demikian, penerapan prinsip keuangan syariah saat ini masih terbatas dan memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan keuangan sesuai syariah. Prinsip-prinsip ini  dirancang  secara  menyeluruh  dalam  agama  Islam  untuk  mencapai  kesejahteraan  di  dunia  dan  akhirat (Ferdinand  &  Ardyansyah,  2023).  Oleh  karena  itu,  untuk  memungkinkan  lembaga  keuangan  syariah, terutama  perusahaan  asuransi  syariah,  mengembangkan  jaringan  dan  memperluas  pangsa  pasar  baik  di tingkat  domestik  maupun  internasional,  pemerintah  perlu  berperan  aktif  dan  memberikan  dukungan  serta bimbingan  (Fitri,  2022).  Pada  awalnya  hanya  Asuransi  Syariah  Takaful  yang  diakui  sebagai  perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Namun pengakuan tersebut kemudian diperluas ke perusahaan asuransi syariah lainnya  seperti  Asuransi  BUMIDA  Syariah,  termasuk  perusahaan  asuransi  full  syariah  dan  unit  usaha syariah. Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan regulasi terkait asuransi, seperti revisi UU No. 2 Tahun 1992  tentang  Usaha  Perasuransian  yang  sekarang  dikenal  dengan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang Perasuransian. Undang-undang revisi ini memberikan pengaturan yang lebih rinci khusus menangani kehadiran asuransi syariah. (Alsakinah et al., 2022).
Asuransi  syariah  berbeda  dengan  asuransi  konvensional  karena  setiap  peserta  asuransi  syariah berkomitmen untuk  saling  menolong dan  melindungi  satu  sama  lain  sejak  awal.  Mereka  menyisihkan dana sebagai  iuran  kebijakan  yang  disebut  tabarru’.  Ini  berarti  bahwa  sistem  asuransi  syariah  tidak  hanya menerapkan  pengalihan  risiko  ( risk  transfer )  melalui  pembayaran  premi  oleh  tertanggung,  tetapi  lebih mengutamakan pembagian risiko ( risk sharing ) di antara para peserta. Selain itu, akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip hukum Islam (syariah), sehingga terhindar dari praktik-praktik seperti gharar (ketidakpastian  berlebihan),  maysir  (perjudian),  riba, zhulm (eksploitasi/penganiayaan),  dan risywah (suap).  Selain  itu,  investasi  dana  harus  dilakukan  pada  objek  yang  halal  dan thayyib (baik),  serta menghindari barang-barang yang haram (Syamsuri, 2024).
Akad  dalam  asuransi  syariah  meliputi  berbagai  jenis,  seperti  akad  tabarru’  ( hibah )  yang  mengatur hubungan antar peserta berdasarkan prinsip tolong-menolong ( taawun ). Untuk hubungan antara peserta dan perusahaan  asuransi,  digunakan  berbagai  akad  seperti tijarah (ujrah/biaya), mudharabah (bagi  hasil), mudharabah  musyarakah,  wakalah  bil  ujrah  (perwakilan), wadiah (titipan),  dan syirkah (kemitraan).  Bisnis Asuransi  Syariah  BUMIDA  mengacu  pada  Fatwa  DSN-MUI  No.  53/DSN-MUI/III/2016  tentang  Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah, yang menyatakan bahwa entitas pengelola dana harus dibagi ke dalam tiga rekening, yaitu dana tabarru', dana investasi peserta, dan dana usaha (Tesha Aprilyani, 2020). Klaim asuransi didanai  oleh  dana  tabarru',  yang  didirikan  dengan  tujuan  untuk  membantu  anggota  kelompok  jika  terjadi musibah. Jika dana tabarru' mengalami defisit, maka perusahaan harus menggunakan uang perusahaan untuk menutupi kekurangannya. Untuk sementara, para peserta tetap memiliki kepemilikan atas aset mereka, yang ditangani  oleh  Asuransi  BUMIDA  Syariah  dengan menggunakan kendaraan  investasi  yang  telah  disepakati bersama.  Namun,  dalam  praktiknya,  pengelolaan  dana  tabarru’  di  Asuransi  Syariah  belum  mengetahui Bagaimana  kondisi  sistem  pengelolaan  dana  dan  apakah  sudah  mengikuti  panduan  yang  diuraikan  dalam Fatwa  DSN-MUI,  pembayaran  klaim  dilakukan  dari  dana  tabarru',  yang  dibentuk  dengan  tujuan  untuk membantu  peserta  jika  terjadi  musibah.  Jika  terjadi  kekurangan  pada  pos  dana  tabarru',  maka  perusahaan wajib  menutup  kekurangan  tersebut  dengan  uang  perusahaan.  Meskipun  dana  peserta  selalu  menjadi  milik peserta, namun Asuransi BUMIDA Syariah bertugas untuk mengelolanya melalui kendaraan investasi yang telah  disepakati  bersama.  Pengelolaan  dana  tabarru'  pada  Asuransi  Syariah  tidak  terlepas  dari  fungsi  dan kesesuaian sistem pengelolaan dana tabarru' pada praktiknya.
Penelitian  tentang  pengelolaan  dana  tabarru’  dalam  asuransi  syariah  telah  dilakukan  oleh (Fadilah;Makhrus,  2006),  yang  menyimpulkan  bahwa  pengelolaan  ini  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7718
dilakukan oleh (Ulpah, 2021), mengungkapkan bahwa pendapatan premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana tabarru’. Ritonga (2020) mengamati bahwa hasil investasi memiliki dampak positif yang substansial terhadap rasio solvabilitas, namun pendapatan premi memiliki dampak negatif yang cukup besar  (Ritonga,  2020).  Setiap  variabel  independen  mempengaruhi  rasio  solvabilitas  secara  signifikan  pada waktu yang bersamaan. Menurut penelitian Al Torir Supiyanto (2015), pendapatan premi berpengaruh secara signifikan  dan  positif  terhadap  cadangan  dana  tabarru',  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Fadilah.  Menurut penelitian  Novi  Puspita  (2012)  dan  Fadilah,  pertimbangan  risiko,  keuangan  perusahaan,  dan  operasional reasuransi syariah semuanya berdampak pada seberapa besar ujrah tabarru' (Fadilah;Makhrus, 2006).
Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  mengetahui,  melakukan  penelitian  dan  observasi  langsung mengenai  mekanisme  pengelolaan  dana  tabarru’  yang  dilakukan  oleh  Asuransi  Syariah  BUMDA  Cabang Surabaya dan apakah sudah sesuai dengan relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Maka dari itu penulis mengangkat tema “Pengelolaan Dana Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah (Di Kantor Bumi Putra Muda Cabang Surabaya) Dan Keterkaitannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  21/DSNMUI/X/2001  menyatakan  bahwa  asuransi  syariah,  yang juga  dikenal  dengan  istilah  ta'min,  takaful,  atau  tadhamun,  adalah  usaha  saling  menanggung  di  antara sejumlah  orang  dan  pihak  melalui  investasi  dalam  bentuk  aset  atau  tabarru'  untuk  memberikan  pola pengembalian  di  antara  mereka  guna  menghadapi  risiko  tertentu  melalui  akad  (perikatan)  di  antara  mereka dengan  cara-cara  yang  sesuai  dengan  syariah  (Harahap  &  K,  2023).  Pola  pengembalian  untuk  menghadapi risiko  dari  suatu  bahaya  melalui  akad  (perikatan)  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Kemudian, akad  yang  sesuai  dengan  syariah  tidak  mengandung  hal-hal  berikut  ini:  maksiat,  masyir  (perjudian),  riba, zhulm  (penganiayaan),  risywah  (suap),  barang  haram,  atau  gharar  (penipuan).  Dalam  hal  tertanggung diharuskan  membayar  premi  dan  sistem  asuransi  konvensional  berusaha  untuk  mengalihkan  risiko.  Di  sisi lain,  asuransi  syariah  beroperasi  dengan  dasar  pembagian  risiko  di  mana  para  anggota  saling  menanggung kewajiban satu sama lain (Andri, 2015).
Asuransi  syariah  beroperasi  secara  berbeda  dengan  asuransi  konvesional,  yang  menganggap pembayaran  hangus  jika  peserta  tidak  dapat  melanjutkan.  Sebaliknya,  asuransi  syariah  memungkinkan pengembalian  aset  jika  peserta  mengundurkan  diri  atau  tidak dapat  melanjutkan  pembayaran  premi  kecuali dana tabarru (Moh. Asra & Rizqiyah, 2019). Jumlah yang dibayarkan oleh anggota kepada perusahaan pada saat  kontrak,  dengan  menggunakan  dana  tabungan  dan  dana  tabarru',  dikenal  sebagai  pendapatan  premi dalam asuransi syariah (Alita, S. Priyanta, 2014).
Dana  Tabarru’terdiri  dari  kata  dana  dan  Tabarru’.Dalam  kamus  Bahasa  Indonesia  kata  dana  adalah uang  yang  disediakan  atau  sengaja  dikumpulkan  untuk  suatu  maksud,  derma,  sedekah,    pemberian    atau hadiah.  Sedangkan  Tabarru’  artinya  sumbangan  hibah,  dana  kebajikan,  atau  derma.  Dalam  arti  luasnya Tabarru’ merupakan pemberian harta atau manfaat kepada orang lain baik langsung atau dimasa  yang akan datang  tanpamengharap imbalan (Hermawan et al., 2020)
Akad  tabarru  menurut  Fatwa  DSN  No.  53/DSN-MUI/III/2006  tentang  Akad  Tabarru  pada  Asuransi Syari’ah merupakan akad yang melekat pada semua produk yang ada dalam asuransi dimana akad tersebut dilakukan  antar  peserta  dari  pemegang  polis  bertujuan  bukan  untuk  komersial  tetapi  kebajikan  dan  tolong menolong  antar  peserta.  Peserta  yang  memberikan  dana  hibah  digunakan  untuk  menolong  peserta  yang tertimpa  musibah.  Kemudian  peserta  merupakan  pihak  yang  berhak  menerima  dana  tabarru ( mu’amman/mutabarra’lahu ) yang secara kolektif dilakukan selaku pihak penanggung ( mu’ammin/mutabarri’) (Hakim,  2023) . Kemudian  pengelolaan  asuransi  dan  reasuransi  syari’ah  sendiri dilakukan  oleh  lembaga  yang  berfungsi  sebagai  pemegang  amanah  dalam  melakukan  pengelolaan. Pembukuan dana tabarru’ sendiri dilakukan secara terpisah dengan dana lainnya. Lebih lanjut, hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi suatu hak kolektif bagi para peserta dan hasil dari investasi dapat melakukan bagi hasil  yang  berdasarkan  akad  mudharabah  atau  akad  mudharabah  musytarakah  atau  dapat  juga  memperoleh ujrah berdasarkan akad wakalah bil ujrah (Fauzi, 2019).
Peserta  asuransi  menyediakan  dana  kebajikan  yang  disebut  dana  tabarru',  yang  digunakan  untuk menyelesaikan perselisihan. Dana tabarru' didirikan dengan tujuan untuk memberikan dana kebajikan kepada anggota  asuransi  lainnya  jika  salah  satu  dari  mereka  mengalami  musibah.  Dengan  memberikan  kontribusi keuangan  kepada  dana  tabarru',  peserta  asuransi  akan  mendidik  cita-cita  sosial  dan  kemanusiaan  yang
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7718
termasuk dalam prinsip-prinsip keuangan Islam di samping menawarkan perlindungan keuangan atau saling melindungi bagi peserta lainnya (Andirasdini & Nurtandhee, 2023)
Ada  dua  metode  yang  digunakan  untuk  mengelola  dana  tabarru',  yaitu  melalui  sistem  produk tabungan,  di  mana  pengelolaannya  dilakukan  dengan  cara  menyisihkan  sebagian  dari  pembayaran  premi setiap  peserta.  Karena  sistem  ini  merupakan  aplikasi  dari  akad  mudharabah  dan  takafuli,  maka  asuransi syariah  dalam  hal  ini  berbeda  dengan  asuransi  konvensional  yang  mengandung  unsur  gharar  dan  maisir. Pilihan  kedua  adalah  dengan  menggunakan  sistem  produk  non-saving  (tidak  ada  tabungan),  dimana  uang yang  terkumpul  untuk  tabar'u'  dikelola  sesuai  dengan  premi  yang  diterima  masing-masing  peserta.  Setelah itu, premi akan digabungkan dengan uang peserta dan diinvestasikan, dengan dipotong biaya klaim (Fadilah, 2019).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  berusaha  untuk memahami  makna  satu  variabel  mandiri,  baik  secara  individual  maupun  kelompok,  tanpa  membuat perbandingan  atau  menghubungkan  dengan  variabel  yang  lain  (Nurhasanah  &  Qadariyah,  2023).  Metode penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Abdullah, digunakan untuk mengkaji kondisi alamiah objek penelitian, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, data dikumpulkan melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan penekanan pada makna dari pada generalisasi hasil penelitian (Abdullah K., 2018). Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif,  dan  kerangka  kerja  metodologisnya  mencakup  sejumlah bidang  penting,  termasuk  sumber  data,  lokasi  penelitian,  teknik  pengumpulan  data,  dan  analisis  data. Informasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terbagi  dalam  dua  kategori  utama:  1.  Data  primer,  yaitu informasi  yang  telah  dikumpulkan  langsung  dari  subjek  penelitian  melalui  penggunaan  instrumen pengukuran  atau  pengumpulan  data.  Data  primer  penelitian  ini  berasal  dari  Kantor  Asuransi  BUMIDA Syariah  Cabang Surabaya.  2.  Peneliti  mengumpulkan data  sekunder untuk  mendukung  temuan dari  sumber data  primer.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  meliputi  sumber-sumber  seperti  Al-Qur'an,  buku-buku, artikel, jurnal online, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian, serta data-data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
PT  Asuransi  Umum  Bumiputera  Muda  1967  (Asuransi  BUMIDA)  menyediakan  produk  asuransi berbasis  syariah  yang  disebut  BUMIDA  Syariah.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  memberikan  izin usaha untuk produk ini, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk mengawasinya. Pada tanggal  1 April  2004, BUMIDA  Syariah  mulai  beroperasi  dengan  tujuan menawarkan  solusi  asuransi  yang sesuai  dengan  hukum  syariah.  Manajemen  AJB  Bumiputera  1912  mendirikan  PT  Asuransi  Umum Bumiputera  Muda  pada  tahun  1967.  Sama  halnya  dengan  BUMIDA, produk BUMIDA Syariah  mencakup asuransi  kerugian  atau  asuransi  umum,  termasuk  asuransi  kesehatan,  rumah,  dan  kendaraan  bermotor,  dan semuanya dikelola sesuai dengan hukum Islam.

## 1. Pengelolaan Dana Tabarrau’
Menurut Bapak Yusuf, semua divisi bisnis Asuransi BUMIDA Syariah akan memberikan kontribusi dana,  yang  kemudian  akan  digabungkan  dengan  dana  yang  terkumpul  dari  para  peserta  asuransi  yang mendapatkan  pendanaan  melalui  pembiayaan  mudharabah.  Setelah  itu,  kontribusi  tersebut  dibagi  menjadi dua kategori: 50% ditetapkan sebagai dana tabarru' dan 50% sebagai ujrah. Dana tabarru' adalah dana hibah yang ditujukan untuk membantu memenuhi klaim yang diajukan oleh peserta yang terkena musibah. Sejalan dengan  Fatwa  DSN  No:  51/DSNMUI/III/2006  pada  poin  lima  yang  menyatakan  bahwa  investasi  harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, ujrah digunakan untuk operasional usaha Bank BNI Syariah dengan imbalan bagi hasil (nisbah).
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7718
Gambar 1. Skema Pengelolaan Dana Tabarru’ Asuransi BUMIDA Syariah Cabang Surabaya Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf, Selaku pimpinan dari Unit Asuransi BUMIDA Cabang Surabaya
Pengelola  akan  mendapatkan  60%  dari  hasil  investasi  jika  ada  keuntungan  dari  pengelolaan  dana tersebut,  dan  40%  sisanya  akan  masuk  ke  dalam  Rekening  Dana  Tabarru'.  Para  peserta  mengendalikan seluruh dana tabarru' yang mereka berikan secara bebas dengan tujuan untuk saling membantu satu sama lain apabila ada peserta lain yang mengalami musibah saat mengajukan klaim. Setelah dikurangi biaya asuransi, peserta setuju untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan sebesar 67,5% dari setiap surplus atau dana tabarru'  yang  tersisa  setelah  2,50%  digunakan  sebagai  cadangan  dalam  rekening  dana  tabarru'  dan  30% dikembalikan kepada peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang  polis  tidak  pernah  menerima  penggantian  atau  mengajukan  klaim  yang  lebih  besar  atau sama dengan jumlah kontribusi yang telah dibayarkan.
2. Asuransi belum pernah diberhentikan oleh Peserta.
3. Peserta memutuskan untuk tetap menjadi Peserta untuk masa asuransi tambahan.
4. Peserta telah melunasi jumlah yang terhutang untuk jangka waktu sebelumnya.
Apabila terjadi defisit pada dana tabarru’, perusahaan akan meminjamkan dana kepada peserta yang diambil dari dana cadangan tabarru’ tanpa dikenakan bunga dengan menggunakan akad qard. Dalam hal ini, perusahaan  berperan  sebagai  pengelola  atau  pemegang  amanah  ( mudharib ).  Fatwa  DSN  No:  53/DSN MUI/III/2006  mengenai  akad  tabarru’  dalam  asuransi  syariah  mengatur  bahwa  jika  terdapat  defisit underwriting  pada  dana  tabarru,  perusahaan  asuransi  wajib  menanggulangi  kekurangan  tersebut  dengan memberikan qardh (pinjaman) produktif. Dana zakat yang terkumpul kemudian disalurkan untuk membantu usaha  para  mustahik  agar  dapat  berkembang,  dengan  harapan  bahwa  di  masa  depan  mereka  dapat memberikan zakat, infak, dan sedekah (Faturrahman, 2021).
Temuan  penelitian  ini  mendukung  hipotesis  Muhammad  Syakir  Sula,  yang  menyatakan  bahwa pembayaran  peserta  merupakan  aspek  penting  dalam  mekanisme  pengelolaan  dana  dalam  sistem  operasi Asuransi  Syariah  BUMIDA.  Selain  itu,  mudharib,  pengelola,  dan  shahibul  mal,  peserta,  memiliki  kontrak yang  disebut  mudharabah  (perjanjian  bagi  hasil).  Setelah  dikurangi  biaya  operasional  termasuk  klaim, reasuransi,  dan  biaya  broker,  hasilnya  kemudian  diinvestasikan  di  bank  syariah  atau  aset  syariah  lainnya yang sesuai dengan hukum Islam.
Mudharib  (pengelola)  dan  shahibul  mal  (peserta)  membagi  keuntungan  (surplus)  sesuai  dengan rencana pembagian keuntungan yang telah ditentukan, misalnya 60:40. Setelah dikurangi biaya manajemen dan  administrasi,  pemegang  saham  akan  menerima  60%  bagian  untuk  mudharib  sebagai  keuntungan.  Sisa
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7718
40% akan menjadi surplus yang akan dibagikan kepada peserta sebagai keuntungan. Karena mekanisme ini menjalankan  ketentuan  kontrak, Asuransi  BUMIDA  Syariah  menjauhkan  diri  dari  gharar  dan  maisir.  Uang peserta  diinvestasikan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Syariah  Islam,  dan  keuntungan  dari  investasi  tersebut akan  dibagi  sesuai  dengan  prinsip  mudharabah,  seperti  pembagian  70:30  atau  60:40,  sesuai  dengan kesepakatan antara perusahaan dan peserta, setelah dikurangi biaya asuransi (klaim dan premi).
Adapun dalil  al-qur’an  yang  mendasari  tentang  sistem  mudharabah diantaranya  firman  allah  dalam surat (albaqarah : 198).
ِّع َ هاللّٰ او ُرُكْذاَف ٍتٰف َرَع  ْنِِّّم ْمُتْضَفَا ٓاَذِّاَف  ْْۗمُكِِّّب َّر  ْنِِّّم  الًْضَف ا ْوُغَتْبَت  ْنَا ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع  َسْيَل َنِّمَل  ٖهِّلْبَق  ْنِِّّم ْمُتْنُك  ْنِّا َو  ْْۚمُكىٰدَه اَمَك ُه ْوُرُكْذا َو  ِِّۖما َرَحْلا  ِّرَعْشَمْلا َدْن
َنْيِِّّلۤاَّضلا
Artinya:“Kalian  tidak  bersalah  jika  kalian  mengejar  karunia  Tuhan  kalian.  Maka,  setelah  meninggalkan Arafah,  berdzikirlah  kepada  Allah  di  Masy'arilharam  dan  ingatlah  kepadaNya  sebagaimana  Dia  telah memperlihatkan diriNya kepadamu; karena sesungguhnya kamu dahulu termasuk orang-orang yang sesat.” . Asuransi  syariah  mencakup  sejumlah  kontrak  tijarah  yang  berbeda,  termasuk  kontrak  wakalah, wadiah,  dan  musyarakah,  selain  kontrak  mudharabah.  Kontrak-kontrak  ini  telah  digunakan  oleh  sejumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Dalam bukunya, Muhammad Syakir Sula mendefinisikan wakalah atau  wakilah  sebagai  pelimpahan  wewenang,  pendelegasian,  atau  pemberian  mandat  dari  pihak  pertama kepada  pihak  kedua.  Pihak  kedua  hanya  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  kuasa  atau  wewenang  yang diberikan,  sedangkan  pihak  pertama  bertanggung  jawab  penuh  dan  mendapatkan  upah  atau  ujrah.  Segala risiko  dan  tanggung  jawab  atas  pelaksanaan  pesanan  tersebut  berada  di  tangan pihak  pertama  atau  pemberi kuasa apabila pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan. (Ramadhan, 2022).
Salah  satu  dasar  untuk  diperbolehkanya  wakalah  dalam  firman  allah  dalam  al-qur’an  surat  al- baqarah ayat 283 :
ٌةَض ۡوُبۡقَّم ٌنٰه ِّرَف اابِّتاَك ا ۡوُد ِّجَت  ۡمَل َّو  ٍرَفَس ىٰلَع  ۡمُتۡنُك  ۡنِّا َو ٗهَّب َر َ هاللّٰ ِّقَّتَيۡل َو ٗهَتـَناَمَا َنِّمُت ۡؤا ىِّذَّلا ِِّّدَؤُيۡلَف ااضۡعَب  ۡمُكُضۡعَب َنِّمَا  ۡنِّاَف َةَداَهَّشلا اوُمُت ۡكَت  َلَ َو ۡنَم َو
ٗهُبۡلَق ٌمِّثٰا ۤٗهَّنِّاَف اَه ۡمُت ۡكَّي
ٌمۡيِّلَع َن ۡوُلَمۡعَت اَمِّب ُ هاللّٰ  َو Artinya:“Akan  tetapi,  jika  salah  seorang  di  antara  kamu  mempercayai  orang  lain,  maka  hendaklah  ia menunaikan  amanat  itu  dan  bertakwalah  kepada  Allah,  Tuhannya,  dan  janganlah  kamu  (para  saksi) menyembunyikan  persaksian.  Dan  barangsiapa  yang  menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” .
Temuan  penelitian  tentang  pengelolaan  dana  juga  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  Fatwa DSN,  khususnya  terkait  dengan  pengembalian  dana  tabarru'  yang  diatur  dalam  Fatwa  DSN  No.  81/dsn- mui/iii/2011:  81/DSN-MUI/III/2011.  “ Peserta  Asuransi  Syariah  secara  kolektif  sebagai  penerima  dana tabarru'  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  aturan  mengenai  penggunaan  dana  tabarru',  termasuk mengembalikan  dana  tabarru'  kepada  peserta  yang  berhenti  sebelum  berakhirnya  masa  perjanjian ,” demikian bunyi penjelasan pada poin kedua bagian ketiga.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah bahwa mekanisme pengelolaan dana tabarru'  Asuransi  Syariah  Bumi  Putra  telah  sesuai  dengan  syariah,  baik  dari  segi  administrasi  maupun prosedur  operasionalnya.  Hal  ini  menunjukkan  perbedaan  penting  antara  ide  dan  kerangka  kerja  asuransi Syariah dan asuransi konvensional, di mana perusahaan asuransi Syariah hanya berfungsi sebagai pengelola dan  wali  amanah.  Biaya-biaya  ini  disebut  sebagai  biaya  wakalah,  dan  akad  yang  digunakan  untuk membayarnya adalah akad wakalah bil ujrah.

## 2. Prosedur Dana Tabarru’di Kantor Bumi Putra Syariah
Asuransi syariah beroperasi dengan prinsip saling membantu, di mana premi yang dibayar dianggap sebagai sedekah dan dikumpulkan dalam bentuk dana sosial (tabarru’) yang akan diberikan kepada anggota yang mengalami musibah. Mekanisme kerja asuransi syariah dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Underwriting
Underwriting adalah proses penilaian terhadap usia calon peserta untuk menentukan besarnya risiko dan  premi  yang  sesuai.  Tujuan  underwriting  dalam  asuransi  syariah  adalah  untuk  memastikan  pembagian risiko yang adil dan proporsional di antara peserta.
Proses underwriting melibatkan tiga konsep utama: pertama, kemungkinan kerugian yang didasarkan pada  kejadian  masa  lalu;  kedua,  tingkat  risiko yang  mencerminkan ketidakpastian  kerugian di  masa  depan; dan  ketiga,  hukum  bilangan,  di  mana  semakin  banyak  objek  dengan  risiko  yang  sama  atau  hampir  sama, semakin  baik  bagi  perusahaan  karena  penyebaran  risiko  akan  lebih  luas  dan  kemungkinan  kerugian  dapat diramalkan dengan lebih sistematis (Nasution, 2020).
b. Polis
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7718
Polis asuransi adalah dokumen perjanjian antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Polis ini berfungsi sebagai bukti resmi adanya kesepakatan asuransi yang dibuat antara kedua belah pihak. c. Premi
Premi  asuransi  memiliki  beberapa  manfaat  bagi  peserta,  seperti  menentukan  besarnya  tabungan, memperoleh santunan atau dana klaim ketika terjadi kejadian yang memenuhi syarat klaim, serta menambah investasi  untuk  masa  depan.  Bagi  perusahaan,  premi  digunakan  untuk  meningkatkan  investasi  dan pengelolaan usaha. Premi yang dikumpulkan dari peserta harus mencakup tiga hal utama: biaya klaim risiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya operasional perusahaan. Besarnya premi tidak diatur oleh pemerintah, melainkan  ditentukan  berdasarkan  mekanisme  pasar.  Perhitungan  premi  yang  memengaruhi  dana  klaim dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
1. Penetapan tarif premi harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti:
2. Premi  murni  dihitung  berdasarkan  profil  kerugian  dari  jenis  asuransi  selama  minimal  5  tahun terakhir.
3. Biaya perolehan, termasuk komisi agen.
4. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
Tarif  premi  harus  ditetapkan  pada  tingkat  yang  wajar,  tidak  berlebihan,  dan  tidak  diskriminatif,  serta  harus sesuai dengan manfaat yang dijanjikan.

## 3. Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah
Secara  umum,  akad  yang  dianjurkan  untuk  asuransi  syariah  adalah  akad  tabarru'  dan  mudharabah. Namun,  dalam  praktiknya,  asuransi  syariah  tidak  terbatas  pada  dua  jenis  akad  tersebut  saja.  Selain  akad tabarru' dan mudharabah, asuransi syariah juga menerapkan akad-akad lain seperti wakalah (wakalah bil al- ujrah) dan mudharabah mushtarokah (Mapuna, 2019).
Kontrak  tabarru'  dapat diterapkan  baik  untuk  kelompok  (perusahaan)  maupun  individu  (ritel),  baik yang  memiliki  komponen  tabungan  atau  tidak.  Pada  dasarnya,  akad  tabarru'  juga  mengandung  komponen takaful, dimana peserta asuransi syariah memberikan instruksi kepada perusahaan mengenai cara mengelola premi mereka. Pengelolaan premi ini akan dilakukan dalam dua jenis rekening yang berbeda: rekening dana tabarru' dan rekening tabungan. Sebaliknya, jika salah satu peserta mengalami musibah, sebagian dari uang yang  telah  mereka  tabung  akan  disisihkan  untuk  tujuan  amal.  Tujuan  dari  rekening  tabarru'  adalah  untuk mengelola  dana  tabarru'  yang  dikontribusikan  oleh  setiap  peserta.  Dana  ini  akan  digunakan  sebagai pembayaran amal jika peserta mengajukan klaim (Putri Dwi Setyowati et al., 2023).
a. Persyaratan Hukum
1. Salah satu jenis akad yang disyaratkan dalam barang asuransi adalah akad “tabarru”.
2. Dalam konteks asuransi, perjanjian antara pemegang polis disebut sebagai akad “tabarru”.
3. Asuransi  jiwa,  tanggung  gugat,  dan  reasuransi  semuanya  termasuk  dalam  asuransi  syariah  yang disebutkan pada poin 1.
b. Ketentuan-ketentuan kontrak
1.  Dalam  asuransi  syariah,  akad  “tabarru”  adalah  akad  hibah  yang  bertujuan  untuk  derma  dan  tolong- menolong di antara para peserta, bukan untuk mencari keuntungan.
2. Paling tidak, hal-hal berikut ini harus disebutkan dalam akad tabarru':
a. Hak dan kewajiban individu dari setiap peserta
b. Tanggung jawab dan hak-hak peserta akun tabarru'
c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
d. Syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan jenis
a. Ketentuan Hukum
1. Akad tabarru’ adalah jenis akad yang harus ada dalam produk asuransi.
2. Dalam asuransi, akad tabarru’ mencakup semua bentuk perjanjian yang dilakukan antara pemegang polis.
3. Asuransi  syariah  yang  dimaksud  dalam  poin  1  mencakup  asuransi  jiwa,  asuransi  kerugian,  dan reasuransi.
b. Ketentuan Akad
1.  Akad  tabarru’  dalam  asuransi  syariah  merupakan  perjanjian  berbentuk  hibah  dengan  tujuan  amal  dan saling membantu antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad tabarru’, harus disebutkan paling sedikit hal-hal berikut:
a. Hak dan kewajiban setiap peserta secara individu
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7718
b. Hak dan kewajiban antar peserta dalam akun tabarru’
c. Cara dan waktu pembayaran premi serta klaim
d. Persyaratan yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diterapkan

## 1) Kedudukan para pihak dalam akad tabarru’
a. Peserta dalam akad tabarru' memberikan hibah kepada peserta lain yang membutuhkan. b. Sebagai peserta asuransi, peserta berhak menerima dana tabarru' secara bersama-sama.
c. Dana hibah dikelola oleh perusahaan asuransi.
d. Administrasi:
1. Hanya lembaga yang bertindak sebagai wali amanat yang berwenang mengawasi asuransi dan reasuransi syariah.
2. Dana tabarru' harus dipertanggungjawabkan secara terpisah dari dana-dana lainnya.
3.  Hasil  investasi  dari  uang  tabarru'  dibukukan  dalam  rekening  tabarru'  dan  menjadi  hak  bersama  para peserta.
4. Perusahaan asuransi dan reasuransi  syariah dapat menerima fee berdasarkan akad wakalah bil ujrah atau bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau mudharabah musyarakah dari hasil investasi.

## 2) Surplus Underwriting
Pilihan-pilihan berikut ini dapat diambil jika terdapat surplus underwriting pada dana tabarru': a) Disimpan dalam rekening tabarru' sebagai dana cadangan secara keseluruhan
b) Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian kepada peserta yang memenuhi persyaratan aktuaria atau manajemen risiko
c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan, dengan persetujuan peserta, dibagikan sebagian kepada penyedia asuransi dan peserta.
d) Memilih salah satu dari opsi-opsi tersebut di atas hanya dapat dilakukan dengan persetujuan peserta dan sesuai dengan ketentuan kontrak.

## 3) Defisit Under writing
Jika  terdapat  defisit  underwriting  pada  dana  tabarru’,  perusahaan  asuransi  harus  menanggulangi kekurangan tersebut dengan memberikan qardh (pinjaman).

## A. Pengembalian pinjaman tersebut akan diambil dari dana tabarru’.
Cara  yang  tepat  PT Asuransi  Syariah  BUMIDA  Surabaya  untuk  menangani dana  tabarru'  telah  sesuai dengan  undang-undang,  yang  mengamanatkan  bahwa  akad  tabarru'  merupakan  bagian  dari  semua  produk asuransi,  termasuk  reasuransi,  asuransi  kerugian/tanggung  gugat  dan  asuransi  jiwa.  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional, yang menetapkan bahwa akad tabarru' yaitu dalam bentuk hibah untuk tujuan kebajikan dan saling membantu  antara  peserta,  bukan  untuk  tujuan  komersial,  diikuti  di  kedua  cabang  perusahaan  asuransi  ini dalam mengimplementasikan akad tersebut.
Fatwa DSN MUI yang berlaku saat ini menyatakan bahwa pedoman berikut ini mengatur pengelolaan dana  tabarru':  (1)  asuransi  dan  reasuransi  syariah  harus  dikelola  oleh  lembaga  yang  bertindak  sebagai  wali amanat; (2) pembukuan pengelolaan dana tabarru' harus dipisahkan dari dana lainnya; (3) hasil investasi dari dana  tabarru'  menjadi  hak  peserta  secara  kolektif  dan  dimasukkan  ke  dalam  rekening  tabarru';  dan  (4) perusahaan  asuransi  dan  reasuransi  syariah  berhak  mendapatkan  bagi  hasil  atas  hasil  investasi  berdasarkan akad mudharabah; dan (4) perusahaan asuransi dan reasuransi syariah berhak menerima bagi hasil dari hasil investasi  berdasarkan  akad  mudharabah  atau  akad  mudharabah  musytarakah,  atau  menerima  ujrah  (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujrah (Syamsul Bahri, 2021).
Kantor  pusat  PT Asuransi  BUMIDA  Syariah  bertanggung  jawab  untuk  mengelola  keuangan  tabarru'; hanya  kantor  ini  yang  mengetahui  jumlah  total  dana  yang  diterima  sebelum  diinvestasikan  di  lembaga- lembaga  syariah.  Selanjutnya,  dana  tabarru'  dicatat  secara  terpisah  dari  dana  lainnya;  keuntungan  investasi dicatat  dalam  rekening  tabarru'  dan  merupakan  hak  kolektif  para  peserta.  Sesuai  dengan  kesepakatan  awal dengan peserta, sebagian dari keuntungan investasi dapat dialokasikan ke perusahaan atau disisihkan untuk keuangan tabarru'.
Jika  terdapat  kelebihan  underwriting,  uang dapat  disisihkan  dalam  rekening  tabarru',  dengan  sebagian disalurkan  kepada  peserta  yang  memenuhi  syarat  dan  sisanya  sebagai  cadangan.  Jika  terdapat  kelebihan underwriting,  uang  dapat  ditempatkan  pada  rekening  tabarru'  sebagai  cadangan  dan  sebagian  disalurkan untuk  peserta  yang  mengalami  musibah  seperti  kecelakaan  dll.  Sesuai  dengan  kesepakatan  awal  dengan peserta,  kelebihan  underwriting  juga  dapat  ditahan  sebagai  cadangan  dalam  dana  tabarru'  dan  sebagian dialihkan ke bisnis.
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7718
Sebaliknya, perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan qardh (pinjaman) untuk menutupi kesenjangan jika terjadi defisit underwriting. Dana tabarru' akan digunakan untuk menutupi biaya pengembalian qardh (Lestari & Diana, 2020).

## 4) Mekanisme Pinjaman (Qardhul Hasan)
Bapak Yusuf menjelaskan bahwa klausul-klausul berikut ini mengatur tentang ketentuan kekurangan dana tabarru' sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Polis Asuransi BUMIDA Syariah: 1) Dalam rangka membantu “cash  flow”  agar  komitmen  tetap  terpenuhi,  manajemen  akan  mengatasi  kekurangan  tersebut  dengan memberikan  qardh  (pinjaman);  2)  Pengembalian  uang  qardh  akan  dipotong  dari  surplus  Dana  Tabarru'. Sesuai dengan persyaratan ini, bisnis harus menggunakan pinjaman (qardh) untuk menutupi kekurangan dana tabarru'. Namun,  karena  tujuan  pinjaman  ini  adalah  untuk  membantu  anggota  pada  saat membutuhkan/terkena  musibah oleh  karena  itu  disebut  “qardhul hasan”,  maka  tidak  ada  biaya  lebih  lanjut yang dikenakan pada saat pengembalian pinjaman kecuali jumlah pokok pinjaman. Perlu disebutkan bahwa pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali kepada pengelola dana tabarru' pada periode berikutnya dengan menggunakan  surplus  Dana  Tabarru'.  Perbedaan  utama  antara  asuransi  konvensional  dan  asuransi  syariah adalah  ini.  Pada  asuransi  syariah,  pengelola  bertugas  menangani  mekanisme  peminjaman  dana  untuk sementara waktu. Namun, pinjaman tersebut  harus dibayarkan kembali kepada pengelola yaitu, Perusahaan Asuransi  dengan  menggunakan  kelebihan  dana  tabarru'  pada  periode  berikutnya.  Terlepas  dari  kenyataan bahwa para peserta dalam sistem ini tidak saling mengenal satu sama lain, sistem ini menggaris bawahi rasa kebersamaan mereka melalui akad tabarru’.

## 5. PENUTUP
Asuransi  BUMIDA  Syariah  membagi  pengelolaan  dana  tabarru'  menjadi  tiga  kategori,  yaitu  dana peserta,  dana  perusahaan,  dan  dana  tabarru.  Pembagian  ini  didasarkan  pada  analisis  dan  pembahasan  yang telah  diberikan  sebelumnya.  Artinya,  seluruh  dana  kontribusi  unit  usaha  Asuransi  BUMIDA  Syariah digabungkan  dengan  dana  kontribusi  peserta  asuransi  dari  pembiayaan  mudharabah  untuk  mengelola  dana tabarru' di Bumi Putra Syariah. Setelah itu, dana tersebut dibagi dua: 50% untuk dana tabarru' dan 50% lagi untuk  biaya  wakalah  bil  ujrah  (fee).  Berdasarkan  Fatwa  DSN  No.  51/DSNMUI/III/2006, yang menetapkan bahwa  investasi  harus  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  wakalah  bil  ujrah    (fee)  digunakan  untuk kegiatan  operasional  perusahaan  dengan  imbalan  bagi  hasil  (nisbah).  Pengelolaan  dana  tabarru'  digunakan sebagai  hibah  untuk  membantu  klaim  peserta  yang  mengalami  musibah/kecelakaan.  51/DSNMUI/III/2006, yang  menetapkan  bahwa  transaksi  keuangan  harus  sesuai  dengan  adanya  hukum  syariah.  Metode  yang digunakan oleh Bumi Putra Syariah yaitu dalam mengelola asuransi telah sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dan mengikuti ketentuan hukum Islam. Asuransi Bumi Putra Syariah telah menetapkan dana tabarru' sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memasukkan aspek-aspek yang bertentangan dengan syariat Islam atau komponen konvensional didalam pengelolaan dana tabarru'.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  K.  (2018). Berbagai  Metodologi  dalam  Penelitian (p.  316).  http://repositori.iain- bone.ac.id/3/1/Berbagai Metodologi dalam Penelitian.pdf
Alsakinah,  R.,  Fasa,  M.  I.,  &  Suharto.  (2022).  Perkembangan  Asuransi  Syariah  Indonesia  Pada  Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah , 9 (2), 111–121. https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.390
Andirasdini,  I.  G.,  &  Nurtandhee,  M.  (2023).  Analisis  Dana  Tabarru’  Produk  Asuransi  Jiwa  Tradisional
Syariah. Equator: Journal of Mathematical and Statistical Sciences , 2 (1), 32. https://doi.org/10.26418/ejmss.v2i1.64963
Andri, M. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Justicia Journal , 1 , 67–84.
http://ejournal.undar.ac.id/index.php/yusticia/article/view/60
Alita,  S.  Priyanta,    and  N.  R.  2019.  (2014).  Studi  Analisis  Pemikiran  Ulama  Mui  Jawa  Tengah  Tentang Royalti, Zakat. Journal of Chemical Information , 53 (9), 1689–1699.
Elwardah,  K.,  &  Khayati,  M.  (2019).  Peran  Dewan  Pengawas  Syariah  Terhadap  Penetapan  Margin Murabahah  Pada  Pt  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Safir  Bengkulu. Jurnal  BAABU  AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 3 (1). https://doi.org/10.29300/ba.v3i1.1475
Fadilah;Makhrus,  A.  (2006).  Pengelolaan  Dana  Tabarru’  Pada  Asuransi  Syariah  Dan  Relasinya  Dengan
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7718
Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hukum Ekonomi Syariah , 2 (1), 87–103. Faturrahman, F. (2021). Perlindungan Konsumen Peserta Asuransi Wadi’ah Cendekia Gold . Fauzi, W. (2019). Hukum Asuransi . http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku Hukum Asuransi.pdf Ferdinand, A. R., & Ardyansyah, F. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Karakteristik Individu dan Prinsip Keuangan  Syariah  Terhadap Perilaku  Pengelolaan  Keuangan  Mahasiswa  Program  Studi Ekonomi  ….
IJBEM: Indonesian Journal of … , 2 , 23–34.
https://journal.irpi.or.id/index.php/ijbem/article/view/744%0Ahttps://journal.irpi.or.id/index.php/ijbem/ article/download/744/282
Fitri,  W.  (2022).  Pengaruh  Integritas  Perbankan  Syariah  Sebagai  Sektor  Keuangan  Dalam  Meningkatkan Perekonomian  Indonesia  Pada  Masa  Pandemi. Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) , 8 (1),  317–333. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44409 Hakim, A. R. (2023). Pengelolaan Dana Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah: Kajian Pendirian PT Prudential Syariah (Spin Off), Kepemilikan Dana Tabarru’ dan Pertanggungjawabannya. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains , 2 (12), 1126–1138. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.843 Harahap,  A.  S.,  &  K,  K.  (2023).  Determinan  Proporsi  Dana  Tabarru  ’  pada  Lembaga  Keuangan  Asuransi Jiwa  Syariah  ManBiz :  Journal  of  Management  &  Business. ManBiz:  Journal  of  Management &Business , 2 (1), 10–26. https://doi.org/10.47467/manbiz.v1i2.1748 Hermawan, D., Kurnia, A. D., & Sucipto, M. C. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Tabarru (Asuransi Jiwa Syariah)  dalam  Produk  Pembiyaaan  di  BMT  Mardhatillah  Berkah  Karawang. EKSISBANK:  Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan , 4 (1), 39–48. https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.106 Lestari,  N.,  &  Diana,  N.  (2020).  Pengaruh  Kontribusi  Peserta,  Klaim,  dan  Hasil  Investasi  Terhadap Underwriting  Dana  tabarru’  pada  Perusahaan  Asuransi  Jiwa  Syariah. Jurnal  Masharif  Al-Syariah: Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah , 5 (2),  68–84.  http://repository.uinsaizu.ac.id/10776/1/GITA DYAH  SEPTILIANTI_PENGARUH  KONTRIBUSI  BRUTO  KLAIM  BRUTO  DAN  HASIL INVESTASI TERHADAP SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU’ PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2019.pdf Mapuna, H. D. (2019). Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum , 19 (1), 159. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976 Moh.  Asra,  &  Rizqiyah.  (2019).  Studi  Komparatif  Asuransi  Shari’ah  dan  Konvensional. Istidlal:  Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam , 3 (2), 103–117. https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.155 Nasution,  N.  H.  N.  S.  T.  (2020).  Pengaruh_Pendapatan_Premi_Hasil_Underwriting_Hasil. Pengaruh Pendapatan  Premi,  Hasil  Underwriting,  Hasil  Investasi  Dan  Risk  Based  Capital  Terhadap  Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah , 17 (1), 1–15.
Nurhasanah,  S.,  &  Qadariyah,  L.  (2023).  Analisis  Penerapan  Pembiayaan  Mudharabah  dan  Musyarakah dengan  Profit  Margin  Berbasis  Bagi  Hasil  (Studi  Kasus  di  BMT  Makin  Amin  Kamal). Jurnal Iqtisaduna , 9 (2), 318–333. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.39223 Putri Dwi Setyowati, Alfina Khoirun Nisa, & Agus Eko Sujianto. (2023). Implementasi  Akad Tabaru Pada Asuransi Syariah Guna Meningkatkan Perekonomian. Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi , 3 (3),
398–409. https://doi.org/10.51903/jupea.v3i3.1447 Ramadhan, T. (2022). Akad-Akad
Dalam Asuransi Syariah. Sahaja , 1 (1), 45–56. https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12
Ritonga, P. (2020). Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Solvabilitas Dan Kualitas Audit Terhadap Profitabilitas Perusahaan  Serta  Implikasinya  Terhadap  Kualitas  Laba. Ultimaccounting :  Jurnal  Ilmu  Akuntansi , 12 (1), 21–43. https://doi.org/10.31937/akuntansi.v12i1.1495
Syamsul Bahri. (2021). Islamic Economics and Business Journal Islamic Economics and Business Journal . 3 (2), 103–119. https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ieb/article/view/3006/1270 Syamsuri, H. (2024). Penerapan Asuransi dalam Perspektif Hadits. Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah ,
7 , 19–29.
Tesha  Aprilyani,  E.  M.  (2020).  Determinan  Proporsi  Dana  Tabarru’  Perusahaan  Asuransi  Jiwa  Syariah DiIndonesia. IQTISADUNA:  JURNAL  EKONOMI  DAN  KEUANGAN  ISLAM , 11 (1),  60–80. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna
Ulpah,  M.  (2021).  Implementasi  Akad  Tabarru  pada  Asuransi  Syariah  Perspektif  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional. Syar’ie , 4 (2), 138.