## STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE

## Siti Mahmudah*, Siti Malikhatun Badriyah, Bambang Eko Turisno, Amiek Soemarmi
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang sitimahmudah.fhundip@gmail.com

## Abstract
The  use  of  mangrove  forests  is  a  people's  right  guaranteed  by  law,  which  requires  community empowerment.  This  purpose  to  identify  community  empowerment  strategies  in  mangrove management with normative juridical writing method, descriptive writing specification analysis using  secondary  data,  qualitative  analysis.  Community  empowerment  strategies  in  managing mangrove  forests  through  the  persuasive,  educational  and  facilitative  methods  found  in  the partnership  under  the  No.  20  of  2008  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  Act,  implemented with  PP  No.  17  of  2013,  which  can  be  implemented  in  a  variety  of  patterns  partnership.  The partnership  patterns  can  be  used  in  empowering  coastal  communities  managing  mangrove forests,  the  choice  of  partnership  patterns  to  be  used  is  adjusted  to  the  needs  of  the  local community.
Keywords: Community Development; Society; Mangrove

## Abstrak
Pemanfaatan hutan mangrove merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang, yang  memerlukan  pemberdayaan  masyarakat.  Pembahasan  ini  ditujukan  untuk  mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dengan metode penulisan yuridis  normatif,  spesifikasi  penulisan  deskriptif  analitis  yang  menggunakan  data  sekunder, analisis  kualitatif.  Strategi  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  mangrove melalui  metode  persuasif,  edukatif,  dan  fasilitatif  yang  terdapat  dalam  kemitraan  usaha  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  yang dilaksanakan  dengan  PP  No  17  Tahun  2013  dimana  dapat  dilaksanakan  dengan  berbagai  pola kemitraan.  Pola - pola  kemitraan  tersebut  dapat  digunakan  dalam  pemberdayaan  masyarakat pesisir pengelola hutan mangrove, pemilihan pola kemitraan  yang akan digunakan   disesuaikan dengan  kebutuhan masyarakat setempat.
Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat; Pengelolaan; Mangrove

## A. Pendahuluan
Keberadaan  kawasan  pesisir  dan  lautan memiliki  fungsi  multi  dimensional  antara lain sebagai  media diplomasi  dan hubungan social  antar  bangsa,  media  transportasi  dan komunikasi, sumber kehidupan bagi kesejahteraan    masyarakat,  pendapatan  dan devisa  Negara    serta  media  pertahanan  dan keamanan  (Soedarsono,  2004).  Pengelolaan
kawasan  pesisir  dan  laut  bagi  bangsa Indonesia    merupakan  sesuatu  hal  yang sangat  penting  dan  sangat  berarti,  karena dengan  dimanfaatkannya  berbagai  potensi sumber  daya  alam  di  kawasan  pesisir  laut secara optimal dapat meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan masyarakatnya (Soedarsono, 2004).
Pengelolaan  kawasan  pesisir  dan  laut harus  dilakukan  dengan  pola  berkelanjutan,
baik  dalam  dimensi  ekonomi,  sosial, maupun  ekologi  yang  salain  berkaitan. Dalam  dimensi  ekonomi  harus  dapat mewujudkan  efisiensi,  sedangkan  dalam dimensi sosial  harus  tampak  adanya pendistribusian  maupun  pemanfaatan  secara adil  untuk  mewujudkan  tidak  meluasnya pemiskinan  masyarakat  di  kawasan  pantai tidak  semakin  meluas.    Pengeloaan  dari dimensi  ekologi  harus  dipusatkan  pada upaya  untuk  mencegah  terjadinya  berbagai risiko  yang  dapat  mengganggu  fungsi layanan  ekologi,  khususnya  yang  dapat mengancam  keberlanjutan  hidup  aneka ragam  hayati  yang  ada  di  kawasan  tersebut (Soedarsono, 2004).
Hutan  mangrove  adalah  hutan  yang tumbuh  di  muara  sungai,  daerah  pasang surut  atau  tepi  laut  (Edi  Mulyadi,  Nur Fitriani, 2010). Mangrove merupakan sekelompok tumbuhan yang hidup di daerah pesisir, yang merupakan sekelompok tumbuhan  yang  terdiri  berbagai  jenis  dan suku,  tetapi  mempunyai  persamaan  dalam hal adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat  yang  dipengaruhi  oleh  pasang  surut (Ekosistem  peralihan  antara  daratan  dengan laut  ataupun  dengan  perairan  sekitar  muara sungai).  Mengrove  merupakan  produk Sumber  Daya  Alam  Hutan  dan  Ekowisata (SDAHE)  yang  berupa  manfaat  langsung ( tangible )  dan/atau  manfaat  tidak  langsung ( intangible ) meliputi jasa wisata alam/rekreasi, jasa perlindungan tata air/hidrogen,  keindahan,  keunikan,  serta penyerahan dan penyimpanan karbon (Bonorowo, 2015).
Di  Indonesia,  hutan  Mangrove  tumbuh dan tersebar di seluruh nusantara mulai dari Pulau  Sumatra  sampai  dengan  Irian. Ditemukan  ada  sekitar  202  jenis    mangrove yang  hidup  pada  hutan  mangrove,  yang meliputi  89  jenis  pohon,  5  jenis  palm,  19 jenis pemanjat,44 jenis terna, 44 jenis epifit, 1 jenis paku- pakuan (Pramudi, 2001).
Pemanfaatan  ekosistem  mangrove  telah lama  dilakukan  oleh  masyarakat,  Mangrove berperan  sebagai  filter  untuk  mengurangi efek  yang  merugikan  dan  perubahan lingkungan  utama  dan  sebagai  sumber
makanan  bagi  biota  laut  (pantai)  dan  biota baru,  ekosistem  ini  juga  berfungsi  dalam mengolah limbah melalui penyerapan kelebihan nitrat  dan phospat sehingga dapat mencegah  pencemaran  dan  kontaminasi  di perairan  sekitarnya  (Nurul  Huda,  2008). Pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan oleh masyarakat antara lain dengan mengeksport udang, kepiting yang mempunyai  nilai  tinggi,  sehingga  mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang banyak dilakukan diberbagai  daerah  di  Indonesia,  termasuk provinsi  Sulawesi  Selatan  (Umiha & Asbar, 2006).
Di kota Semarang ada sekelompok ibu- ibu  rumah tangga  yang  memanfaatkan buah dari  pohon  bakau  menjadi  bahan  dasar aneka panganan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu-ibu warga RT. 01 RW. I Kelurahan  Mangunharjo  Kecamatan  Tugu, Kota  Semarang.  Kegiatan  mereka  mampu menghasilkan keuntungan, mengingat bahwa mangrove yang dikelola dengan baik dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat  wilayah  pesisir.  Di  sisi  lain, masyarakat      mempunyai  hak  untuk mengelola mangrove yang dijamin oleh UU. Oleh karenanya diperlukan adanya pemberdayaan  masyarakat  yang  merupakan upaya untuk meningkatkan martabat lapisan masyarakat  yang  dalam  kondisi  sekarang kurang  mampu  melepaskan  diri  dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat  dalam  pengelolaan  mangrove, sebelumnya  telah  diteliti    oleh  Bambang Eko  Turisno,  R.Suharto,  dan  Ery  Agus Priyono di kota Pekalongan, dalam penelitian  yang  berjudul  “Peran  Serta
Masyarakat  Dan  Kewenangan  Pemerintah Dalam Konservasi Mangrove Sebagai
Upaya  Mencegah  Rob  dan  Banjir  Serta
Sebagai  Tempat  Wisata”,    dalam    upaya untuk  pencegahan  banjir  dan  rob,  tempat wisata  yang  berupa  penanaman  pohon mangrove yang digunakan sebagai rehabilitasi pantai dengan dilakukan langsung  penanaman  di  tanah  atau  dengan
teknik bronjong serta melibatkan masyarakat setempat.
Pemberdayaan  masyarakat  khususnya pengusaha  kecil  termasuk  pemberdayaan mangrove dalam rangka peningkatan perekonomian perlu adanya suatu kerjasama yang  saling  menguntungkan,  yang  dikenal dengan  kemitraan  usaha.  Kemitraan  antara usaha  besar  dengan  usaha  kecil  dapat membantu  usaha  kecil  untuk  mengatasi kelemahannya  antara  lain  melalui  modal, pemasaran  dan  teknologi.  Kelemahan- kelemahan ini juga terjadi pada usaha-usaha kecil dalam pengelolaan mangrove.
Penelitian  tentang  kemitraan  antara usaha  kecil  dan  usaha  besar  pernah dilakukan  oleh  Siti  Mahmudah,  dalam Tesisnya  yang  berjudul  “Tinjauan  Yuridis Terhadap  Kerjasama  Pola  Subkontrak  Pada Industri  Kecil  (Studi  Kasus  Pada  Industri Logam)”. Dalam penelitian tersebut kerjasama antara usaha  kecil dan menengah dilakukan  dalam  bentuk  sub  kontrak. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk  perjanjian  yang  isinya  antara  lain adanya  bantuan  oleh  pengusaha  besar  yang meliputi  modal  dan  alih  teknologi  (Siti Mahmudah, 2008).
Terkait  dengan  hal  tersebut  di  atas, penulis  ini  akan  mengkaji  bagaimana strategi  pemberdayaan  masyarakat  dalam pemanfaatan hutan mengvore sebagai upaya peningkatan  ekonomi  dan  konservasi  hutan mengvore  yang  berkelanjutan.  Metode penulisan  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif, melalui studi pustaka yang berupa data  sekunder,  meliputi  bahan  hokum primer, sekunder, maupun tersier.

## B. Pembahasan
1. Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mengvore
Pengelolaan  wilayah  pesisir  khususnya dalam  pengelolaan  mangrove  secara  umum terdapat  tiga  komponen  pokok  yang  harus diperhatikan  dalam  upaya  pengelolaan  dan pemanfaatan ekosistem mengrove khususnya  dan  sumber  daya  alam  pesisir dan  laut  umumnya  diantaranya  aktivitas sosial ( social processes ), ekonomi
( economic processes ) dan sumber daya alam itu  sendiri  ( natural  processes ).  Ketiga komponen  tersebut  saling  terkait  dan  saling mempengaruhi satu sama lain. Aspek sosial- ekonomi,  budaya  dan  estetik  manusia membutuhkan  sumber  daya  alam  untuk dapat meneruskan kehidupannya, di sisi lain keberadaan  atau  kelestarian  Sumber  Daya Alam  (SDA)  khususnya  pesisir  dan  laut sangat  tergantung  pada  aktivitas  manusia sebagai pengguna ( User ) utama dari Sumber Daya Alam (Afriyani, 2018).
Desa  pesisir  merupakan  entitas  sosial ekonomi,  sosial  budaya  yang  menjadi  batas antara  daratan  dan  lautan.  Kuatnya  desa pesisir mencerminkan masyarakat di dalamnya sejahtera dan  berdaya baik  secara sosial  ekonomi,  polotik  maupun  ekologi. Masyarakat  pesisir  adalah  sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami  wilayah  pesisir  membentuk  dan memiliki  kebudayaan  yang  khas,  terkait dengan  ketergantungan  pada  sumber  daya pesisir.  Pada sisi kesejahteraan berdasarkan hasil  survey,  masyarakat  pesisir  berada  di bawah kemiskinan, yang penyebabnya dapat dibagi dalam kemiskinan struktural, kultural dan alamiah (Satria, 2009).
Pengeloaan wilayah pesisir yang merupakan  salah  satu  upaya  mengurangi kemiskinan bagi masyarakat pesisir mendapat perhatian yang sangat besar, yang diwujudkan melalui UU No. 27 Tahun 2007 tentang  Pengelolaan  Wilayah  pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan  undang-undang  No  1  Tahun  2014. Hal  ini  bertujuan  untuk  memperbaiki mekanisme  pengelolaan  sumberdaya  pesisir dan  memperkuat  kelembagaan  pemerintah daerah  serta    masyarakat  dalam  mengelola sumberdaya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil secara  seimbang  dan  berkelanjutan  sesuai prisip-prinsip  keterpaduan  dan  kelestarian (Satria, 2009).
Diperlukan pemberdayaan terhadap masyarakat  pesisir  dalam  arti  memberikan kekuatan  kepada  kelompok  orang  yang dianggap  belum  memiliki  kekuatan  yang diperlukan  untuk  kemajuan  mereka  dalam hal  ini  masyarakat  pesisir  yang  mempunyai
hak  untuk  mengelola  wilayah  pesisir khususnya  hutan  mangrove.  Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mengvore dapat dilakukan melalui beberapa strategi,    antara  lain  (Afriyani,  2018): a) Strategi Persuasif. Strategi persuasif dilakukan dalam bentuk pembinaan- pembinaan. Kegiatan pembinaan merupakan upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan kesadaran  dari  kelompok  sasaran  terhadap pesan  yang  disampaikan.  Materi  pembinaan meliputi  penyuluhan  tentang  pentingnya hutan mengvore dan pelestariannya, pengelolaan tambak yang ramah lingkungan serta pentingnya organisasi/kelompok masyarakat; b)  Strategi  Edukatif. Strategi edukatif  dilakukan  dalam  bentuk  pelatihan- pelatihan.  Melalui  pelatihan  diharapkan dapat meningkatkan keterampilan kelompok sasaran,  terhadap  suatu  aspek  tertentu. Kegiatan  pelatihan  yang  telah  dilakukan dalam peningkatan pemahaman dan keterampilan  kelompok  sasaran  di  bidang rehabilitasi  mangvore  seperti  seleksi  buah, pembibitan dan penanaman: pelatihan peningkatkan  pemahaman  dan  keterampilan di  bidang  perikanan,  yaitu  budidaya  udang tambak  ramah  lingkungan  dan  budidaya bandeng: pelatihan pengembangan kemampuan  dalam  pengelolaan  kelompok, seperti  administrasi,  pengelolaan  keuangan, kepengurusan  dan  aturan  main  pelaksanaan program; c) Strategi  Fasilitatif. Strategi fasilitatif dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan  usaha  yang  merupakan  salah  satu upaya  dalam  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  rehabilitasi  mangvore, Bantuan  usaha  yang  diberikan  umumnya berkaitan dengan program rehabilitasi mangvore,  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung. Di samping itu bantuan juga ditujukan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran.
Melalui strategi-strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan  hutan  mangvore  yang  harus dikelola untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan guna meningkatkan
perekonomian sebagaimana mestinya
sehingga  dapat  dijaga  kelestarianya  antara lain  melalui  kegiatan  pelatihan  dan  adanya pemberian  bantuan  usaha  yang  merupakan salah  satu  kelemahan  masyarakat  dalam berusaha  yang  pada  umumnya  adalah pengusaha kecil dan pentingnya organisasi/kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangvore .
Pengelolaan hutan mangvore diperlukan suatu kerjasama sesuai dengan sifat manusia sebagai  makhluk  sosial  dan  sekaligus makhluk  ekonomi  yang  diwujudkan  dalam bentuk  kerja  sama  dalam  kelompok- kelompok,  sehingga  terbentuk  berbagai kelompok  masyarakat  dalam  pengelolaan mangrove tersebut.

## 2. Kemitraan  Usaha  sebagai  Wujud
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan
Hutan Mangvore
a. Kelompok dalam Masyarakat
Manusia  adalah  makhluk  sosial  dan sekaligus  makhluk  ekonomi  yang  terwujud melalui  kerja  sama  dalam  kelompok- kelompok,  sehingga  dalam  masyarakat dikenai  berbagai  kelompok  masyarakat. Kelompok tersebut bertujuan untuk memperingan beban permasalahan
individual  dalam  mencapai  tujuan  serta mengembangkan sikap setia kawan, kerjasama  dan  kebersamaan.  Manfaat  yang diperoleh  melalui    kerja  sama  dalam kelompok  tersebut  adalah  mengenal  antar pribadi,  saling  tukar  informasi,  adanya wadah untuk
memecahkan persoalan/masalah  pribadi,  dapat  saling memberi  dan  menerima,  saling  dapat menyelesaikan pekerjaan secara lebih efisien, untuk memperoleh perlindungan dan dukungan  dari  teman  untuk  meringankan beban dan tanggung jawab individu (“Upaya Menciptakan Kelompok Produktif
Nelayan,” 2017).
Terdapat  beberapa  prinsip  dalam  kerja sama  dalam  kelompok,  yang  meliputi prinsip  keterbukaan,  yaitu  keanggotaan kelompok  dapat  diikuti  oleh  siapa  saja. Prinsip keadilan dalam arti, adanya keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban
bagi  semua  anggota.  Prinsip  partisipatif yaitu  adanya  kesempatan  yang  sama  dalam mengelola  kelompok.    Kesetaraan  yaitu adanya persamaan kedudukan dalam memberikan pendapat pengambilan
keputusan dalam kelompok. Prinsip demokratis, dalam arti pengambilan keputusan dalam kelompok didasarkan pada kesepakatan  bersama  serta  sukarela  dimana keanggotaannya  tanpa  paksaan,  dan  adanya prinsip  keberlanjutan  yang  berupa  serta adanya jaminan dan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan kelompok  tersebut  (“Upaya  Menciptakan Kelompok Produktif Nelayan,” 2017). Salah satu  kelompok  dalam  kerja  sama  tersebut adalah  kelompok  produktif,  dengan  sepuluh prinsip  dalam  suatu  kelompok  produktif yang  dapat  tumbuh  dan  berkembang  sesuai kebutuhan  kelompok.  Kelompok  adalah kumpulan  orang,  bukan  kumpulan  modal. Keanggotaan      terbuka  dan  sukarela,  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan bagi  anggota,  yang  berprinsip  dari  oleh  dan untuk anggota. Kelompok ini ada pertemuan yang  dilakukan  secara  rutin      dan menciptakan  usaha-usaha  yang  produktif bagi anggota serta mengupayakan pendidikan  yang  terus  menerus  dengan administrasi  tata-kelola  keuangan  yang bersifat  terbuka.    Secara  umum  prinsip dalam kelompok produktif adalah membangun kebersamaan masyarakat
haruslah  didasarkan  pada  sikap  pandangan dan gagasan hakiki yang dijadikan pegangan untuk menghadapai, menjawab dan mengatasi  segala  persoalan/masalah  yang menghadang.  Sikap  ini  merupakan  sikap hakiki,  merupakan  nilai-nilai  persahabatan dan keselarasan  yang dikenal  dengan istilah kemitraan. Kata Mitra sendiri berarti teman, sahabat  atau  kawan  kerja  kawan  senasib sepenanggungan. Demikian kemitraan merupakan suatu jalinan hubungan persahabatan atau pertemuan dalam kerjasama  yang  berkesinambungan  (“Upaya Menciptakan Kelompok Produktif
Nelayan,” 2017).
Melalui program kemitraan dapat diwujudkan bilamana individu-individu
yang  menjalin  kerjasama  menumbuhkan atau  mengembangkan  sikap  dan  rasa  saling terbuka, saling percaya dan saling membutuhkan.  Sikap  saling  terbuka,  saling percaya  dan  saling  membutuhkan  dalam kebersamaan  di  antara  induvidu-induvidu tersebut  akan  menumbuhkembangkan  suatu kelompok  “homofilus”    yaitu  kelompok yang  terdiri  dari  anggota-anggota  yang memiliki  banyak  kesamaan  baik  dalam  hal status  sosial,  pendidikan,  mata  pencaharian, profesi,  minat,  kesenangan,  keyakinan  dan sebagainya
(“Upaya
Menciptakan
Kelompok Produktif Nelayan,” 2017).
b. Kemitraan  Usaha dalam  Pengelolaan Hutan Mangvore
Kelompok masyarakat merupakan gagasan  rekayasa  pengembangan  yang menggabungkan kedua fitrah naluri manusia secara serasi, tanpa harus
mempertentangkannya.  Kedua  fitrah  naluri tersebut  adalah  fitrah  manusia  sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi.
Manusia  adalah  makhluk  sosial  yang tidak  dapat  hidup  sendiri.  Sejak  lahir manusia membutuhkan kasih sayang, persaudaraan  dan  kerjasama  dengan  orang lain untuk  dapat  berkembang, namun  di  sisi lain setiap orang ingin kebutuhan ekonominya  terpenuhi.  Manusia  mengejar kepuasan  dan  kemakmuran  bagi  dirinya sendiri.
Naluri  untuk  memperoleh  keuntungan sebesar-besarnya juga menjadi fitrah manusia  yang  normal.  Secara  utuh  manusia memang  harus  diterima  dalam  fitrahnya sebagai insan sosial  yang haus kasih sayang dan  persaudaraan,  sekaligus  juga  mahluk ekonomi  yang  mengejar  keuntungan  bagi dirinya sendiri.
Fitrah  manusia  tersebut  tentunya  juga ada  pada  masyarakat  yang  hidup  di  daerah pesisir,  khususnya  yang  mengelola  hutan mangrove.  Sebagai  makhluk  sosial  dan makhluk ekonomi, tentunya butuh kerjasama  untuk  memperoleh  keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemitraan
merupakan  salah  satu  wujud  kerja  sama tersebut.
Pengelolaan  hutan  mangvore  dapat dikategorikan  sebagai  bagian  dalam  bidang perekonomian  yang  banyak  memperoleh keuntungan. Kemitraan pun diyakini sebagai salah satu upaya untuk menggerakan potensi ekonomi,  karena  kemitraan  merupakan hubungan antar pihak pelaku ekonomi  yang didasarkan  pada  ikatan  usaha  yang  saling menguntungkan,  dan  hubungan  kerja  yang sinergis.  Kemitraan  menjadi  hubungan kerjasama  yang  mengedepankan  prinsip saling menunjang, saling mendukung, saling menghidupi  berdasarkan  azas  kekeluargaan, kebersamaan  dan  saling  menguntungkan, yang  dapat  memberdayakan  masyarakat yaitu memberikan kekuatan kepada kelompok  dalam  hal  ini  masyarakat  pesisir pengelola  hutan  mangrove  yang  belum memiliki  kekuatan  yang  diperlukan  untuk kemajuan.
Pemerintah Indonesia telah
memberlakukan  kemitraan  usaha  dalam pengembangan  usaha  kecil  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  44 Tahun  1997  tentang  Kemitraan.  Untuk mewujudkan  suatu  kemitraan  usaha  yang kokoh  perlu  ditetapkan  ketentuan  mengenai tata  cara  penyelenggaraan,  pembinaan,  dan pengembangannya.  Sehubungan  dengan  hal tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 44 tentang Kemitraan, yang mengatur lebih lanjut tentang pola kemitraan usaha  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang tentang Usaha  Kecil,  yang meliputi iklim usaha, dan pembinaan dan pengembangan,
pembiayaan, dan penjaminan serta kemitraan.
PP  No.  44  Tahun  1997  tentang kemitraan  ini,  telah  dicabut  dan  dinyatakan tidak  berlaku  dengan  PP  No  17  tahun  2013 sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal 62  huruf  b,  yaitu  pada  saat  peraturan pemerintah  ini  berlaku,  PP  No.  44  Tahun 1997  tentang  kemitraan  (Lembaran  Negara RI  1997  No.  91),  tambahan  lembaran  NRI No.  3718  dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku.
PP  No.17  Tahun  2013  ini  merupakan pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,
Dan  Menengah  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Pasal  37    yang  mengatur ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pola kemitraan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  26  yang  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah,  sedangkan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menggantikan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha  Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Menurut UU No 20 Tahun 2008 dan PP No.17  Tahun  2013,  Kemitraan  diberi pengertian sebagai kerjasama dalam keterkaitan  usaha,  baik  langsung  maupun tidak  langsung,  atas  dasar  prinsip  saling memerlukan,  mempercayai,  memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dengan Usaha Besar.
Menurut    ketentuan  Pasal  25  (1)
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah  ,    Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  Dunia  Usaha,  dan  masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi  kegiatan  kemitraan,  yang saling
membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, sedangkan  ketentuan  ayat  (2)  nya  mengatur bahwa    Kemitraan  antar-Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  dan  Kemitraan  antara Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan  di  bidang  produksi  dan pengolahan, pemasaran,
permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
Pasal 10   PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, Dan Menengah, mengatur tentang pelaksanaan kemitran yang harus memperhatikan  prinsip  Kemitraan  dan menjunjung  etika  bisnis  yang  sehat.  Prinsip Kemitraan  sebagaimana  tersebut  meliputi prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam pelaksanaan kemitraan  ini  para  pihak  mempunyai
kedudukan hukum  yang setara dan terhadap mereka  berlaku  hukum  Indonesia,  dan dilaksanakan  dengan  disertai  bantuan  dan perkuatan oleh Usaha Besar.
Kemitraan  tersebut  menurut  ketentuan Pasal  26  UU  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  dan  PP  No.  17  Tahun  2013 dilaksanakan  dengan  pola  inti-plasma, subkontrak,  waralaba,  perdagangan  umum, distribusi dan keagenan; serta bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional,  usaha  patungan  ( joint  venture ), dan penyumberluaran ( outsourcing ).
Pelaksanaan kemitraan tersebut mencakup  proses  alih  keterampilan  bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan,  sumber  daya  manusia,  dan teknologi  sesuai  dengan  pola  Kemitraan. Dalam  pelaksanaan  kemitraan  ini  Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan/atau  Usaha Menengah  mitra  usahanya  demikian  juga dengan  Usaha  Menengah  (Pasal  11  dan  12 PP  No.17  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
Hubungan  hukum  para  pihak  dalam kemitraan  usaha  tersebut  berdasarkan  suatu perjanjian  yang  dibuat  secara  tertulis sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal 29 PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, Dan  Menengah.    Setiap  bentuk  Kemitraan yang  dilakukan  oleh  Usaha  Mikro,  Usaha Kecil,  dan  Usaha  Menengah  dituangkan dalam  perjanjian  Kemitraan  yang  dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Jika salah satu pihak dalam perjanjian kemitraan tersebut  adalah  orang  atau  badan  hukum asing,  maka  perjanjian  Kemitraan  harus dibuat  dalam  Bahasa  Indonesia  dan  bahasa asing.  Isi  perjanjian  kemitraan  tersebut paling  sedikit  memuat  kegiatan  usaha,  hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan  dan  jangka  waktu  serta penyelesaian perselisihan.
Sumber  hukum  perjanjian  di  Indonesia diatur  dalam  buku  III  Kitab  Undang  – Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata). KUH  Perdata  terdiri  dari  4  buku,  yaitu: Buku  I  tentang  Orang,  Buku  II  tentang Benda, Buku III tentang Perikatan, Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa.
Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak  dimana  pihak  yang  satu  berhak menuntut  sesuatu  hal  dari  pihak  lain,  dan pihak  lain  berkewajiban  untuk  memenuhi tuntutan  itu.  Pihak  yang  menuntut  sesuatu disebut  Kreditur,  sedangkan  pihak  yang berkewajiban  memenuhi  tuntutan  disebut Debitur.  Hubungan  antara  dua  orang  atau dua  pihak  tersebut  merupakan  hubungan hukum  yang  menimbulkan  akibat  hukum yang  dijamin  oleh  hukum  atau  undang- undang.  Apabila  salah  satu  pihak  tidak memenuhi  hak,  dan  kewajiban  secara sukarela,  maka  salah  satu  pihak  dapat menuntut melalui pengadilan.
Buku  III  KUH  Perdata  yang  mengatur tentang  perikatan  terdiri  dari  18  Bab (titel) ditambah  dengan titel VII  A  dengan sistematika  sebagai  berikut,  Bab  I  terdiri dari  Pasal  1233  s/d  1312  tentang  perikatan pada  umumnya.  Bab  II  terdiri  dari  Pasal 1313  s/d  1351  mengatur  tentang  perikatan- perikatan  yang  timbul  dari  perjanjian.  Bab III terdiri dari Pasal 1352 s/d 1380 mengatur tentang  perikatan-perikatan  yang  timbul karena  undang-undang.  Bab  IV  terdiri  dari Pasal  1381  s/d  1456  mengatur  tentang hapusnya  perikatan-perikatan.  Bab  V  s/d Bab  XVIII  ditambah  Bab  VII  A  terdiri  dari Pasal  1457  s/d  1864  mengatur  tentang perjanjian perjanjian khusus.
Bab I s/d Bab IV dari Buku III tersebut mengatur tentang ketentuan umum, sedangkan Bab V s/d XVIII ditambah VII A mengatur tentang ketentuan-ketentuan khusus  yang  mengatur    perjanjian  khusus atau  perjanjian  bernama,  yaitu:  perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian  sewa-menyewa,  perjanjian  hibah, perjanjian  persekutuan,  perjanjian  penitipan barang,  perjanjian  pinjam-pakai,  perjanjian
untuk  melakukan  pekerjaan,  perjanjian pinjam-meminjam,  bunga  tetap  atau  bunga abadi, perjanjian untung-untungan, perjanjian  pemberian  kuasa,  perjanjian penanggungan, perjanjian perdamaian.
Di  dalam  masyarakat  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan,  muncul  perjanjian- perjanjian  baru  yang  tidak  diatur  dalam KUH  Perdata,  sebagaimana  perjanjian- perjanjian tersebut di atas. Satu di antaranya adalah  perjanjian  kemitraan  usaha.  Hal  ini dimungkinkan  karena  Buku  III  KUH Perdata  bersifat  terbuka  dengan  asas kebebasan berkontraknya sebagaimana
diatur dalam Pasal 1338 ayat 1, yaitu adanya kebebasan yang diberikan kepada masyarakat  untuk  mengadakan  perjanjian yang  berisi  dan,  macam  apapun,  asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Pasal 1338 KUH Perdata juga mengatur tentang  asas  kekuatan  mengikat  Perjanjian yaitu  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah mengikat  sebagai  undang-undang  bagi  para pihak  yang  membuatnya.  Syarat  sahnya perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata,  yang  dibedakan  dalam  syarat subyektif  dan  syarat  obyektif.  Syarat subyektif  meliputi  sepakat  dan  cakap,  jika tidak  dipenuhi  perjanjian  dapat  dibatalkan, sedangkan  syarat  obyektif  meliputi  hal tertentu  dan  sebab  yang  halal  jika  tidak terpenuhi perjanjiannya batal demi hukum.
Perjanjian menurut C. Asser sebagaimana dikutip Herlien Budiono adalah salah satu perbuatan/tindakan hukum yang  terbentuk  dengan  tercapainya  kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas  dari dua orang (pihak) atau lebih,  dimana  tercapainya  sepakat  tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak  yang  lain  atau  timbal  balik  dengan mengindahkan ketentuan perundang- undangan (Budiono, 2010).
Berdasarkan  ketentuan  yang  diatur dalam  PP  No.  17  Tahun  2013  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  20
Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah, serta KUH Perdata, kerjasama kemitraan mangrove yang merupakan  strategi  pemberdayaan  dalam pengeloaan hutan mangrove harus dituangkan dalam perjanjian, yang memenuhi  ketentuan  Pasal  1320,  yang antara  lain  berisi  hak  dan  kewajiban  para pihak  sesuai  dengan  pola  kemitraan  yang digunakan.  Pemilihan  pola  kemitraan  yang digunakan ini disesuaikan dengan kebutuhan yang  diperlukan  oleh  masyarakat  pesisir pengelola hutan mangrove.

## C. Simpulan
Strategi  yang  dapat  dilakukan  dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan  konservasi  hutan  mangrove terdiri  dari  strategi  persuasif,  strategi edukatif  dan  strategi  fasilitatif,  dalam  suatu kemitraan  usaha.  Terdapat  berbagai  pola kemitraan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  yang diatur  lebih  lanjut  dalam  PP  No.17  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah yang dapat digunakan dalam pemberdayaan  masyarakat  pesisir  pengelola hutan  mangrove.  Pemilihan  pola  kemitraan yang  akan  digunakan,  disesuaikan  dengan kebutuhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriyani,  A.  Y.  (2018). Pengelolaan Ekosistem Mangrove Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir . Tegal: Widyasiwara BPPP.
Bonorowo.  (2015). Persepsi,  sikap,  dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Wonorejo, Surabaya Jawa Timur .
Budiono,  H.  (2010). Ajaran  Umum  Hukum
Perjanjian dan Penerapannya di Bidang  Kenotariatan .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Mahmudah,  S.  (2008). Tinjauan  Yuridis Terhadap Kerja Sama  Pola Subkontrak
Pada  Industri  Kecil  (Studi  Kasus  Pada Industri Logam). Universitas Diponegoro. Huda, N. (2008) Strategi Kebijakan Pengelolaan  Mangrove  Berkelanjutan
Di  Wilayah  Pesisir  Kabupaten  Tanjung Jabung  Timur  Jambi. Universitas Diponegoro.
Mulyadi, E., Hendriyanto, O., & Fitriani, N.
(2010). Konservasi  hutan  mangrove sebagai ekowisata. Jurnal Ilmiah Teknik  Lingkungan,  Vol.  2  (No. 1) ,  pp
51-57.
Pramudi.
(2001). Ekosistem Hutan Mangrove  dan  Peranannya  sebagai
Habitat berbagai fauna Aquatik.
‘Oseana , XX  VI (4),  14.  Retrieved  from www.oseanografi.lipi.go.id
Satria,  A.  (2009). Pesisir  dan  Laut  untuk Rakyat . Bogor: IPB Press.
Soedarsono,  T.  (2004). Wacana  Penegakan
Hukum  dan  Pengelolaan  Sumberdaya Alam dalam Perspektif Otonomi
Daerah . Denpasar: Ratna Sari. Umiha, E., & Asbar. (2006). Formulation of Mangrove ecosystem management model  based  on  eco-minawisata  in  the Coastal  Sinjai,  South  Sulawesi. In Procedia  –  Sosial  and  Behavioral Science (pp. 704–711).
Upaya  Menciptakan  Kelompok  Produktif
Nelayan. (2017). Retrieved from http://perikanan38.blogspot.com/2014/0 8/upaya-menciptakan-kelompok- produktif.html