Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2

## Mekanisme Tata Kelola Internal dan Pengungkapan Antikorupsi Perusahaan di Indonesia
Destia Dwi Putri 1) ; Yuni Putri Yustisi 2)
1) Sharia Accounting Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2) Accounting Diploma Program, Universitas Teknologi Yogyakarta Email: 1) destia@stainkepri.ac.id ; 2) yuni.putri.yustisi@staff.uty.ac.id
How to Cite:
Putri, D. D., Yustisi Y. P. (2022). Mekanisme Tata Kelola Internal dan Pengungkapan Antikorupsi Perusahaan di Indonesia. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 10(2) . doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2

## ARTICLE HISTORY
Received [12 Juni 2022] Revised [4 Juli 2022] Accepted [26 Juli 2022]]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris  hubungan  antara mekanisme  tata  kelola  internal  dengan  pengungkapan  antikorupsi perusahaan  di  Indonesia.  Mekanisme  tata  Kelola  internal  yang  diuji  berupa independensi dewan, komite audit, konsentrasi kepemilikan, dan kepemilikan keluarga.  Penelitian  ini  adalah  penelitian cross  sectional dengan  pendekatan kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Sampel penelitian ini adalah  100  perusahaan  nonkeuangan  di  Indonesia  yang  terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  dengan  kapitalisasi  pasar  terbesar  tahun  2019.  Penelitian  ini menemukan bahwa mekanisme tata Kelola internal pada bagian komite audit memiliki  pengaruh  positif  terhadap  pengungkapan  antikorupsi  perusahaan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  peran  komite  audit  memiliki  pengaruh  besar dalam  meningkatkan  transparansi  khususnya  dalam  pencegahan  praktik korupsi di lingkungan perusahaan.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  empirically  examine  the  relationship  between  internal governance  mechanisms  and  corporate  anti-corruption  disclosure  in  Indonesia. Internal  governance  mechanisms  tested  are  independence  of  board,  audit committee,  ownership  concentration,  and  family  ownership.  This  research  is  a cross  sectional  study  with  a  quantitative  approach,  the  data  used  is  secondary data. The sample of the study is 100 non-financial companies in Indonesia  which are  listed  on  Indonesia  Stock  Exchange  with  the  largest  market  capitalization  in 2019. This study finds that the internal governance mechanism on the part of audit committee  has  a  positive  influence  on  corporate  anti-corruption  disclosure.  This shows  that  the  role  of  audit  committee  has  a  major  influence  increasing transparency in preventing corrupt practices in the company environment.
KEYWORDS Anticorruption Disclosure, Internal Governance Mechanisms This is an open access article under the CC–BY-SA license

## PENDAHULUAN
Korupsi  diartikan  sebagai  tindakan  atau  praktik  langsung  maupun  tidak  langsung  memberi, meminta,  atau  menerima  secara  tidak  pantas  sesuatu  yang  berharga  yang  bertujuan  untuk mempengaruhi  pihak  lain  (World  Bank,  2018).  Ashforth et  al. (2008)  menjelaskan  konsep  korupsi suatu  organisasi  tidak  hanya  menggambarkan  perilaku  etis  setiap  individu  yang  menyalahgunai kekuasaan,  tapi  sesuatu  yang  sangat  berbahaya  yang  dapat  menyebar  ke  individu  lain  sehingga memperbesar  ruang  lingkupnya.  Data  World  Bank  menunjukkan  bahwa  kurang  lebih  bisnis  dan
individu  melakukan  penyuapan  sebesar  $1,5  triliun  setiap  tahunnya,  hal  ini  dapat  merugikan pembangunan  dunia  yang  berdampak  pada  kemiskinan  di  beberapa  negara.  Oleh  karena  itu, pencegahan praktik korupsi merupakan tujuan utama The World Bank Group dan beberapa mitranya (World Bank, 2017).
Dampak  buruk  dari  praktik  korupsi  menjadikan  setiap  negara  membuat  peraturan  untuk pemberantasannya  dengan  melaksanakan  praktik  antikorupsi.  Joseph et  al. (2016);  Krishnamurti, Shams,  dan  Velayutham  (2018)  menyatakan  bahwa  praktik  antikorupsi  merupakan  salah  satu praktik Corporate  Social  Responsibility (CSR)  yang  dapat  menurunkan  risiko  korupsi  di  tingkat perusahaan.  Praktik  antikorupsi  yang  dilakukan  perusahaan  harus  dijelaskan  secara  transparan demi  meyakinkan  publik  bahwa  praktik  dengan  benar  telah  dilakukan  perusahaan.  Transparansi dapat  dilakukan  dengan  pengungkapan  informasi  terkait  praktik  antikorupsi.  Haniffa  dan  Cooke (2002); Al-Shammari dan Al-Sultan (2010) menyatakan semakin luas pengungkapan informasi, maka semakin tinggi tingkat transparansi perusahaan tersebut.
Luas  pengungkapan  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  aspek  salah  satunya  adalah mekanisme tata kelola. Menurut Brown, Beekes, dan Verhoeven (2010); Gillan (2006) terdapat dua kategori  mekanisme  tata  kelola  perusahaan,  yaitu  mekanisme  tata  kelola  eksternal  dan  internal. Penelitian  ini  hanya  berfokus  pada  tata  kelola  internal  perusahaan.  Studi  literatur  mengenai pengungkapan lintas negara selalu mengabaikan pengaruh yang berasal dari faktor eksternal dan internal  perusahaan  (Bushee,  2004;  Miller,  2004;  dan  Dong  dan  Stettler,  2011).  Oleh  karena  itu, penelitian ini menguji secara empiris apakah ada hubungan antara faktor internal perusahaan yang ditunjukkan  dengan  mekanisme  tata  kelola  internal  dengan  luas  pengungkapan  antikorupsi perusahaan  di  Indonesia.  Pada  tahun  2019  Indonesia  mendapat  skor Corruption  Perceptions  Index (CPI)  40  yang  berada  di  peringkat  85  dari  180  negara  yang  didata  oleh transparency  international (Transparency Intenational, 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada kasus  korupsi  yang  tinggi.  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  sedang  berkembang  harus dapat menanggulangi permasalahan korupsi agar siap bersaing untuk naik ke level negara maju.

## LANDASAN TEORI
Penenlitian ini dikembangkan berdasarkan teori keagenan dan beberapa penelitian terdahulu yang  relevan.  Teori  keagenan  menyatakan  bahwa  adanya  hubungan  yang  terjadi  antara principal dan agent . Dalam perusahaan publik principal diartikan sebagai pemegang saham dan agent adalah menajemen  perusahaan.  Teori  keagenan  menyatakan  bahwa  hubungan  yang  timbul  antara principal dan agent cenderung  menimbulkan  masalah  asimetri  informasi.  Masalah  asimetri informasi dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan akibat rendahnya kepercayaan principal kepada agent (Wolk, Dodd, dan Rozycki, 2013) .
Wolk,  Dodd,  dan  Rozycki  (2013);  Vanza,  Wells,  dan  Wright  (2018)  menyatakan,  konflik kepentingan dapat dikurangi dengan cara pengungkapan sukarela mengenai informasi perusahaan. Pihak manajemen harus melakukan pengungkapan informasi kepada principal guna meningkatkan transparansi kinerja perusahaan dan mengurangi persepsi negatif. Sejalan dengan teori keagenan, praktik  antikorupsi  harus  diungkapkan  secara  luas  demi  mengurangi  persepsi  negatif  publik terhadap kasus korupsi yang terjadi di sektor korporasi.
Hess (2009) menyatakan, pengungkapan antikorupsi menunjang perusahaan untuk mencapai tujuan  akuntabilitas  perusahaan  dengan  cara  meningkatkan  kesadaran  publik  dan  memaksa mengadopsi prinsip antikorupsi. Dalam meningkatkan luas pengungkapan antikorupsi, perusahaan harus  memperhatikan  mekanisme  tata  kelola,  karena  di  dalam  tata  kelola  menerapkan  sistem pengendalian  untuk  mengurangi  konflik  keagenan.  Jika  perusahaan  dikelola  dengan  baik,  maka pelaporan  akan  menjadi  andal  dan  pengungkapan  akan  lebih  luas  dan  tepat  waktu  (World  Bank, 2016).

## Pengungkapan Antikorupsi Perusahaan
Praktik  antikorupsi  merupakan  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  regulator  untuk mengurangi  tingkat  korupsi  (Healy  dan  Serafeim,  2016).  Setiap  negara  telah  memiliki  undang- undang  dan  peraturan  hukum  terkait  praktik  antikorupsi.  Di  Indonesia,  praktik  antikorupsi tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  2018).  Pada  perusahaan publik, praktik antikorupsi harus dipaparkan secara transparan demi meningkatkan reputasi kepada pihak  eksternal  bahwa  perusahaan  telah  melakukan  praktik  tersebut  dengan  benar.  Transparansi dapat dilakukan dengan mengungkapkan informasi terkait praktik antikorupsi perusahaan.
Pengungkapan  antikorupsi  perusahaan  merupakan  salah  satu  upaya  perusahaan  untuk meningkatkan  transparansi  informasi  terkait  isu  korupsi  yang  berkembang  di  sektor  korporasi. Dampak positif yang timbul dari  pengungkapan yang luas dapat  meningkatkan transparansi guna mempertahankan nama baik perusahaan atas isu korupsi yang berkembang di dalam perusahaan (Khrishnamurti, Shams, dan Velayutham, 2018).

## Mekanisme Tata Kelola Internal
Mekanisme tata kelola internal merupakan kontrol yang dilakukan oleh pemegang saham dan dewan  (Brown,  Beekes,  dan  Verhoeven  2010).  Tata  kelola  internal  disebut  sebagai  karakteristik perusahaan  yang  muncul  karena  adanya  perbedaan  kegiatan  operasional  dan  faktor  lain  yang berasal  dari  dalam  perusahaan.  Gillan  (2006);  Brown,  Beekes,  dan  Verhoeven  (2010)  menjelaskan bahwa tata kelola internal terdiri dari beberapa komponen seperti keanggotaan dewan dan komite, struktur  kepemilikan  saham,  dan  bentuk  pengaturan  pembiayaan  dan  kompensasi.  Penelitian  ini berfokus  pada  komponen  tata  kelola  internal  yang  berhubungan  dengan  biaya  keagenan  yang muncul  karena  pemisahan  kepemilikan,  kurangnya  pengendalian,  dan  adanya  penyempitan  biaya yang digunakan untuk mengontrol manajemen perusahaan (Droberz, Schillhofer, dan Zimmermann, 2004). Jadi, variabel  tata  kelola internal yang akan diuji adalah independensi dewan, komite audit, konsentrasi kepemilikan, dan kepemilikan keluarga.
Peran  dewan  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  keberhasilan  proses  operasi  perusahaan. Struktur dewan terdiri dari  dua jenis, yaitu sistem one-tier ( unitary board ) dan sistem two-tier ( dual board ).  Sistem one-tier hanya  memiliki  satu  dewan  yang  terdiri  dari  direktur  eksekutif  bertugas sebagai  manajemen,  dan  direktur  non-eksekutif  bertugas  sebagai  pengawas  manajemen  (World Bank  2014).  Sistem two-tier memiliki  dewan  direksi  sebagai  manajemen  perusahaan  dan  dewan komisaris sebagai pengawas dewan direksi  (National  Committee on Governance,  2006). Indonesia menggunakan sistem two-tier dalam struktur dewan perusahaan.
Menurut  teori  keagenan,  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  manajemen  merupakan  hal penting guna mengurangi konflik keagenan (Brown, Beekes, dan Verhoeven 2010). Oleh karena itu, dewan yang memiliki tugas sebagai pengawas harus memiliki sifat yang independen. Independensi dewan  diukur  dari  besarnya Independent  Non-Executive  Director (INED)  yang  merupakan  proporsi direktur non-eksekutif yang independen (Jaggi, Leung, dan Gul, 2009; Chau dan Gray 2010).
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan  bertujuan  untuk  memantau  kegiatan  manajemen dan kualitas pelaporan perusahan, jadi semakin tinggi INED diasumsikan dapat meningkatkan luas pengungkapan  antikorupsi.  Argumen  ini  sejalan  dengan  temuan  beberapa  penelitian  terdahulu bahwa  INED  berhubungan  positif  dengan  luas  pengungkapan  informasi  perusahaan,  karena  INED merupakan  pengawas  yang  tepat  untuk  memantau  aktivitas  manajemen  (Chau  dan  Gray,  2010; Garcia-Meca dan Sanchez-Ballesta, 2010). Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama adalah: H 1 : Ada hubungan positif antara independensi dewan dengan luas pengungkapan antikorupsi.
Komite  audit  adalah  sub-komite  dewan  yang  dibentuk  oleh  komisaris  dengan  tujuan  untuk membantu tugas dan fungsi komisaris sebagai pengawas manajemen (Li, Mangena, dan Pike, 2012). Komposisi komite audit terdari dari dewan independen dan tidak terikat dengan pihak-pihak dalam
manajemen.  Komisaris  dapat  memilih  anggota  komite  audit  yang  berasal  dari  luar  perusahaan dengan kualitas, pengalaman, dan keahlian dibidangnya (Xie, Davidson, dan DaDalt, 2003).
Karamanou dan Vafeas  (2005) menyatakan bahwa dalam  menjalankan tugas dan fungsinya, cara  komite  audit  untuk  melakukan  evaluasi  kinerja  manajemen  dengan  melakukan  pertemuan ( meeting )  antar  anggota  untuk  membahas  permasalahan  seperti  proses  pelaporan  informasi. Intensitas  pertemuan  memengaruhi  tingginya  pengawasan  yang  dilaukan  komite  audit,  sehingga manajemen lebih transparan dalam menyajikan informasi. Literatur menyatakan, komite audit yang ditunjukkan  dengan  jumlah  pertemuan  berhubungan  positif  dengan  pengungkapan  sukarela  (Al- Shammari  dan  Al-Sultan,  2010;  Li,  Mangena,  dan  Pike,  2012;  Samaha,  Khlif,  dan  Hussainey,  2015). Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua adalah:
H 2 : Ada hubungan positif antara komite audit dengan luas pengungkapan antikorupsi.
Konsentrasi  kepemilikan  adalah  ukuran  kepemilikan  saham  perusahaan  publik  yang  timbul karena  adanya  pemisahan  kepemilikan  (La  Porta,  Lopez-de-Silanes,  dan  Shleifer,  1999).  Terdapat dua sistem konsentrasi kepemilikan, yaitu terkonsentrasi dan tersebar. Kepemilikan terkonsentrasi adalah  satu  atau  lebih  investor  yang  memiliki  saham  minoritas  yang  besar  dan  insentif  untuk memantau  manajemen.  Kepemilikan  tersebar  adalah  penyebaran  saham  secara  merata  ke  publik seperti  perusahaan  besar.  Kedua  sistem  tersebut  cenderung  menimbulkan  konflik  keagenan. Kepemilikan  terkonsentrasi  menimbulkan  konflik  keagenan  tipe  2  antara  pemegang  saham mayoritas  dan  minoritas,  sedangkan  kepemilikan  tersebar  menimbulkan  konflik  keagenan  tipe  1 antara principal dan agent (Shleifer  dan  Vishny,  1997)  yang  harus  diminimalisir  dengan meningkatkan transparansi informasi perusahaan.
Cara meningkatkan transparansi informasi agar mengurangi konflik kepentingan yang terjadi karena  pemisahan  kepemilikan  dengan  meningkatkan  luas  pengungkapan  sukarela  (Haniffa  dan Cooke,  2002;  Al-Shammari  dan  Al-Sultan,  2010).  Literatur  menyatakan,  konsentrasi  kepemilikan berhubungan  positif  dengan  luas  pengungkapan  informasi  perusahaan  karena  kedua  sistem konsentrasi  kepemilikan  cenderung  menimbulkan  konflik  yang  harus  diminimalisir  dengan meningkatkan  pengungkapan  informasi  (Haniffa  dan  Cooke,  2002;  Hidalgo,  Garcia-Meca,  dan Martinez 2011). Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga adalah:
H 3 :  Ada hubungan positif antara konsentrasi kepemilikan dengan luas pengungkapan antikorupsi.
Sebagian  besar  peruahaan  di  Asia  didominasi  oleh  perusahaan  keluarga,  sehingga  kontrol keluarga ikut andil dalam aktivitas manajemen perusahaan (La Porta, Lopez-de-Silanes, dan Shleifer 1999).  Kepemilikan  keluarga  adalah  kontrol  yang  dilakukan  oleh  keluarga  untuk  mentransfer sumber  daya  perusahaan  dari  pemegang  saham  nonkeluarga  kepada  keluarga  (Srinidhi,  He,  dan Firth, 2014). Perusahaan dapat dikatakan di kontrol keluarga, apabila anggota keluarga berada pada posisi  dewan  tertinggi  dan  memiliki  kepemilikan  saham  minimal  20%  di  perusahaan  tersebut  (Ali, Chen, dan Radhakrishnan, 2007; Jaggi, Leung, dan Gul, 2009)
Menurut teori keagenan, kontrol keluarga dapat menimbulkan konflik keagenan tipe 2 antara pemegang saham keluarga dan nonkeluarga (Anderson dan Reeb, 2004). Pengawasan oleh keluarga menjadikan  manajemen  tidak  berperilaku  oportunistik  dalam  memengaruhi  laba  perusahaan, karena  berpengengaruh  pada  reputasi  atau  nama  baik  keluarga  (Ali,  Chen,  dan  Radhakrishnan, 2007), sehingga transparansi informasi akan selalu ditingkatkan. Literatur menyatakan, kepemilikan keluarga  hubungan  positif  dengan  luas  pengungkapan  informasi  (Ali,  Chen,  dan  Radhakrishnan, 2007; Chau dan Gray, 2010; dan Srinidhi, He, dan Firth, 2014). Jika perusahaan keluarga cenderung mempertahankan  nama  baik  keluarga,  maka  diasumsikan  perusahaan  keluarga  memiliki pengungkapan antikorupsi perusahaan yang luas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat adalah:
H 4 : Ada hubungan positif antara kontrol keluarga dengan luas pengungkapan antikorupsi.

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian cross  sectional dengan  pendekatan  kuantitatif.  Sampel penelitian ini adalah 100 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar terbesar tahun 2019. Data dikumpulkan dengan metode archival yang didapatkan dari  laporan  tahunan  perusahaan.  Variabel  pengungkapan  antikorupsi  perusahaan  menggunakan teknik  pengumpulan  data  konten  analisis,  sedangkan  variabel  lainnya  diambil  dari  informasi  yang berada di laporan tahunan sesuai alat ukurnya.

## Definisi Operasional
Penelitian  ini  terdiri  dari  tiga  variabel  yaitu  dependen,  independen,  dan  kontrol.  Variabel dependen penelitian ini adalah Corporate Anticorruption Disclosure (CAD). Variabel independen terdiri dari Independent  Director (ID), Audit  Committee (AC), Ownership  Concentration (OC),  dan Family Ownership (FO).  Variabel  control  terdiri dari  Tipe Perusahaan (TYPE),  Umur  Perusahaan (AGE), dan Ukuran Perusahaan (SIZE).
Variabel  CAD  diukur  menggunakan  indeks  berdasarkan Transparency  International’s  Content Scheme tahun  2012  yang  digunakan  pada  penelitian  Blanc et  al .  (2017).  ID  diukur  menggunakan proporsi  INED  seperti  pada  penelitian  Chau  dan  Gray  (2010).  AC  diukur  menggunakan  LN  jumlah meeting saat  tahun  penelitian  seperti  pada  penelitian  Li,  Mangena,  dan  Pike  (2012).  OC  diukur menggunakan persentase kepemilikan pemegang saham terbesar di akhir tahun (La Porta, Lopez- de-Silanes, dan Shleifer, 1999). FO diukur menggunakan variabel dummy dengan kriteria “1” untuk perusahaan  yang  dikendalikan  oleh  keluarga  dan  “0”  tidak,  seperti  pada  penelitian  (Ali,  Chen,  dan Radhakrishnan,  2007).  TYPE  diukur  menggunakan  variabel dummy dengan  kriteria  “1”  untuk perusahaan yang high profile dan “0” tidak, seperti pada penelitian Hackston dan Milne (1996). AGE diukur menggunakan LN dari total tahun sejak perusahaan berdiri hingga tahun 2019 seperti pada penelitian  Holderness  (2017).  SIZE  diukur  menggunakan  LN  total  aset  perusahaan  akhir  tahun seperti pada penelitian (Zeng, Lee, dan Zhang, 2016; Zeume, 2017; dan Kim, Li, dan Tarzia, 2018).
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  regresi  linier  berganda  dengan  alat  statistik SPSS. Persamaan model regresi penelitian ini adalah sebagai berikut.
CAD i,t = β 0 + β 1 ID i,t + β 2 AC i,t + β 3 OC i,t + β 4 FO i,t + β 5 TYPE i,t + β 6 AGE i,t + β 7 SIZE i,t ....................................(1)
Keterangan: β 0
: Konstanta
β 1-7 : Koefisien variabel independent CAD i,t : Corporate Anticorruption Disclosure ID i,t : Independent Director
AC i,t : Audit Committee OC i,t : Ownership Concentration FO i,t : Family Ownership
TYPE i,t : Tipe Perusahaan AGE i,t : Umur Perusahaan SIZE i,t : Ukuran Perusahaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis
Gambaran  umum  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  dari  statistik deskriptif yang menyajikan total observasi, nilai maksimum, nilai minimum, mean, standar deviasi, dan frekuensi untuk variabel dummy yang disajikan sebagai berikut.

## Tabel 1 Statistik Deskriptif
Variabel N = 100 Nilai Min. Nilai Maks. Mean Standar Deviasi Frekuensi (1) % CAD 0,08 0,96 0,3528 0,28512 - - ID 0,17 0,75 0,4176 0,10953 - - AC 1,10 2,49 1,7064 0,41996 - - OC 10,19 98,31 53,3747 20,79801 - - AGE 1,39 4,50 3,4550 0,54653 - - SIZE 27,09 33,49 30,0634 1,35469 - - FO - - - - 51 51,00 TYPE - - - - 52 52,00

## Sumber: Data Diolah, 2022
Selanjutnya data  preparation, guna  melihat  apakah  data  tersebut  sudah  layak  digunakan untuk  analisis  hipotesis. Data  preparation terdiri  dari  uji  normalitas,  uji  multikolinieritas,  dan  uji heteroskedastisitas yang disajikan sebagai berikut.

## Tabel 2 Data Preparation
Variabel Normalitas Multikolinieritas Heteroskedastisitas Nilai K-S Z Sig. Ket. Tolerance VIF Ket. Sig. Ket.
CAD
0,084 0,082 √ - - - - - ID 0,976 1,025 √ 0,655 √ AC 0,772 1,296 √ 0,386 √ OC 0,917 1,091 √ 0,310 √ FO 0,916 1,092 √ 0,233 √ TYPE 0,907 1,102 √ 0,321 √ AGE 0,821 1,219 √ 0,799 √ SIZE 0,762 1,312 √ 0,383 √

## Sumber: Data Diolah, 2022
Setelah data memenuhi kriteria uji data preparation , seperti data telah berdistribusi normal, setiap variabel tidak mengalami multikolinieritas dan heteroskedastisitas selanjutnya data tersebut digunakan untuk menguji hipotesis yang disajikan berikut.

## ISSN: 2338-8412

## Tabel 3 Uji Hipotesis
Variabel Prediksi Arah Koefisien Beta t Sig. Keterangan Constant -5,296 -3,065 0,003 ID + -0,964 -1,402 0,164 Tidak Terdukung AC + 0,521 2,583 0,011 * Terdukung OC + 0,004 1,010 0,315 Tidak Terdukung FO + -0,117 -0,756 0,451 Tidak Terdukung TYPE 0,070 0,450 0,654 Tidak Terdukung AGE 0,195 1,299 0,197 Tidak Terdukung SIZE 0,86 1,372 0,173 Tidak Terdukung F 4,302 (P ≤ 0,001) Adjusted R Square 0,189
* Tingkat Signifikansi 5% Sumber: Data Diolah, 2022

## Pembahasan
Penelitian  ini  menggunakan  tingkat  signifikasi  sebesar  5%.  Tabel  3  hasil  uji  hipotesis menunjukkan bahwa variabel ID tidak terdukung karena nilai sig. (0,164) > 5% dapat diartikan bahwa H 1 ditolak. Variabel AC terdukung karena nilai sig. (0,011) < 5% dapat diartikan bahwa H 2 diterima. Variabel OC tidak terdukung karena nilai sig. (0,315) > 5% dapat diartikan bahwa H 3 ditolak. Variabel FO tidak terdukung karena nilai sig. (0,451) > 5% dapat diartikan bahwa H 4 ditolak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menguji  secara  empiris  hubungan  antara  mekanisme  tata  kelola  internal pengungkapan  antikorupsi  perusahaan  di  Indonesia.  Mekanisme  tata  kelola  internal  yang  diuji terdiri dari independensi dewan, komite audit, konsentrasi kepemilikan, dan kepemilikan keluarga. Temuan  menarik  dari  penelitian  ini  adalah  mekanisme  tata  kelola  internal  yang  berhubungan dengan  pengungkapan  antikorupsi  ialah  komite  audit.  Hadirnya  komite  audit  dianggap  mampu untuk  membantu  tugas  dan  fungsi  komisaris  sebagai  pengawas  manajemen  dalam  memberikan transparansi informasi perusahaan khususnya praktik antikorupsi.
Independensi  dewan  tidak  memiliki  hubungan  dengan  pengungkapan  antikorupsi,  karena rata-rata pemegang saham pengendali di perusahaan Asia memiliki insentif dalam memilih dewan independen  yang  dapat  dipercayai  untuk  memenuhi  keinginannya  (Chou,  Hamill,  dan  Yeh,  2018), sehingga independensinya masih diragukan.
Konsentrasi kepemilikan tidak memiliki hubungan dengan pengungkapan antikorupsi, hal ini disebabkan  oleh  pemegang  saham  kehilangan  insentif  untuk  menekan  manajemen  dalam memberikan informasi yang lebih, karena pemegang saham memiliki akses istimewa ke informasi perusahaan  (Jankensgard,  2018).  Kepemilikan  keluarga  tidak  memiliki  hubungan  dengan pengungkapan  antikorupsi,  karena  keluarga  cenderung  kurang  memberikan  informasi  ke  publik sebab  perusahaan  dianggap  memiliki  asimetri  informasi  yang  lebih  rendah  (Cabeza-Garcia, Sacristan-Navarro, dan Gomez-Anson, 2017).

## Saran
Penelitian  selanjutnya  dapat  mengembangkan  lagi  topik  terkait  pengungkapan  antikorupsi dengan  memperluas  objek  penelitian  dalam  skala  besar  (negara),  menggunakan  data  panel,  studi perbandingan  tahun  sebelum  dan  sesudah  pandemi  Covid-19,  serta  menggunakan  instrumen konten analisis dari penelitian lain untuk mengukur pengungkapan antikorupsi perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Ashiq, Tai-Yuan Chen, dan Suresh Radhakrishnan. 2007. “Corporate Disclosure by Family Fimrs.” Journal of Accounting and Economics 44 (1-2): 238-286.
Al-Shammari, Bader, dan Waleed Al-Sultan. 2010. “Corporate governance and voluntary disclosure in Kuwait.” International Journal of Disclosure and Governance 7 (3): 262–280.
Anderson, Ronald C., dan David M. Reeb. 2004. “Board Composition: Balancing Family Influence in S&P 500 Firms.” Administrative Science Quarterly 49 (2): 209-237.
Ashforth, Blake E., Dennis A. Gioia, Sandra L. Robinson, dan Linda K. Trevino. 2008. “Introducing to Special Topic Forum: Re-viewing Organizational Corruption.” Academy of Management Review 33 (3): 670-684.
Blanc,  Renata,  Muhammad  Azizul  Islam,  Dennis  M.  Patten,  dan  Manuel  Castelo  Branco.  2017. “Corporate Anti-corruption Disclosure: An Examination of the Impact of Media Exposure and Country-level  Press  Freedom.”  Accounting,  Auditing,  and  Accountability  Journal  30  (8):  1746- 1770.
Brown, Philip, Wendy Beekes, dan Peter Verhoeven. 2010. “Corporate Governance, Accounting and Finance: A Review.” Accounting and Finance 51 (1): 96-172.
Bushee, Brian J. 2004. “Discussion of Disclosure Practices of Foreign Companies Interacting with U. S. Market.” Journal of Accounting Research 42 (2): 509-525.
Cabeza-Garcia, Laura, Maria Sacristan-Navarro, dan Silvia Gomez-Anson. 2017. “Family Involvement and  Corporate  Social  Responsibility  Disclosure.”  Journal  of  Family  Business  Strategy  8:  109- 122.
Chau,  Gerald,  dan  Sidney  J.  Gray.  2010.  “Family  Ownership,  Board  Independence  and  Voluntary Disclosure:  Evidence  from  Hong  Kong.”  Journal  of  International  Accounting,  Auditing  and Taxation 19 (2): 93-109.
Chou,  Hsin-I,  Philip  A.  Hamill,  dan  Yin-Hua  Yeh.  2018.  “Are  All  Regulatory  Compliant  Independent Director Appointments the Same? An Analysis of Taiwanese Board Appointments.” Journal of Corporate Finance 50: 371-387.
Dong,  Minyue,  dan  Alfred  Stettler.  2011.  “Estimating  Firm-level  and  Country-level  Effect  in  Cross- sectional Analyses: An Application on Hierarchical Modeling in Corporate Disclosure Studies.” The International Journal of Accounting 46 (3): 271-303.
Droberz, Wolfgang, Andreas Schillhofer, dan Heinz Zimmermann. 2004. “Corporate Governance and Expected Stock Return: Evidence from Germany.” European Financial Management 10 (2): 267- 293.
Garcia-Meca,  Emma,  dan  Juan  P.  Sanchez-Ballesta.  2010.  “The  Association  of  Board  Independence and  Ownership  Concentration  with  Voluntary  Disclosure:  A  Meta-analysis.”  European Accounting Review 19 (3): 603-627.
Gillan,  Stuart  L.  2006.  “Recent  Developments  in  Corporate  Governance:  An  Overview.”  Journal  of Corporate Finance 12 (3): 381-402.
Hackston,  David,  dan  Markus  J.  Milne.  1996.  “Some  Determinants  of  Social  and  Environmental Disclosure in New Zealand Companies.” Accounting, Auditing, and Accountability Journal 9 (1): 77-108.
Haniffa, R. M., dan T. E. Cooke. 2002. “Culture, Corporate Governance, and Disclosure in Malaysian Corporations.” ABACUS 38 (3): 317-349.
Healy,  Paul  M.,  dan  George  Serafeim.  2016.  “An  Analysis  of  Firms'  Self-reported  Anticorruption Efforts.” The Accounting Review 91 (2): 489-511.
Hess,  David.  2009.  “Catalyzing  Corporate  Commitment  to  Combating  Corruption.”  Journal  of Business Ethics 88 (4): 781-790.
Hidalgo,  Ruth  L.,  Emma  Garcia-Meca,  dan  Isabel  Martinez.  2011.  “Corporate  Governance  and Intellectual Capital Disclosure.” Journal of Business Ethics 100 (3): 483-495.
Holderness,  Clifford  G.  2017.  “Culture  and  the  Ownership  Concentration  of  Public  Corporations Around the World.” Journal of Corporate Finance 44: 469-486.
Jaggi,  Bikki,  Sidney  Leung,  dan  Ferdinand  Gul.  2009.  “Family  Control,  Board  Independence,  and Earning Management: Evidence Based on Hong Kong.” Journal of Accounting and Public Policy 28 (4): 281-300.
Jankensgard,  Hakan.  2018.  “Between  a  Rock  and  a  Hard  Place:  New  Evidence  on  the  Relationship Between Ownership and Voluntary Disclosure.” International Review of Financial Analysis 56: 281-291.
Joseph,  Corina,  Juniati  Gunawan,  Yussri  Sawani,  Mariam  Rahmat,  Josephine  Avelind  Noyem,  dan Faizah  Darus.  2016.  “A  Comparative  Study  of  Anti-corruption  Practice  Disclosure  Among Malaysian  and  Indonesian  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Best  Practice  Companies.” Journal of Cleaner Production 112 (4): 2896-2906.
Karamanou,  Irene,  dan  Nikos  Vafeas.  2005.  “The  Association  between  Corporate  Boards,  Audit Committees,  and  Management  Earnings  Forecast:  An  Empirical  Analysis.”  Journal  of Accounting Research 43 (3): 453-486.
Khrishnamurti,  Chandrasekhar,  Syed  Shams,  dan  Eswaran  Velayutham.  2018.  “Corporate  Social Responsibility and Corruption Risk: A Global Perspective.” Journal of Contemporary Accounting and Economics 14 (1): 1-21.
Kim, Daniel S., Yun Li, dan Domenico Tarzia. 2018. “Value of Corruption in China: Evidence from Anti- corruption Investigation.” Economics Letters 164: 112-116.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  2018.  Undang  -  Undang  Pendukung.  Diakses  April  27,  2018. https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-pendukung . La  Porta,  Rafael,  Florencio  Lopez-de-Silanes,  dan  Andrei  Shleifer.  1999.  “Corporate  Ownership Around the World.” The Journal of Financial 54 (2): 471-517.
Li, Jing, Musa Mangena, dan Richard Pike. 2012. “The Effect of Audit Committee Characteristics on Intelectual Capital Disclosure.” The British Accounting Review 44 (2): 98-110.
Miller,  Gregory  S.  2004.  “Discussion  of  What  Determines  Corporate  Transparency?”  Journal  of Accounting Research 42 (2): 253-267.
National  Committee  on  Governance.  2006.  “Indonesia's  Code  of  Good  Corporate  Governance.” Diakses Maret 20, 2018. Http://www.ecgi.org/codes/document/indonesia_cg_2006_en.pdf . Samaha,  Khaled,  Hichem  Khlif,  dan  Khaled  Hussainey.  2015.  “The  Impact  of  Board  and  Audit Committee Characteristics on Voluntary Disclosure: A Meta-Analysis.” Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation 24: 13-28.
Shleifer, Andrei,  dan Robert W.  Vishny.  1997. “A Survey of  Corporate Governance.” The  Journal Of Finance 52 (2): 737-783.
Srinidhi,  Bin  N.,  Shaohua  He,  dan  Michael  Firth.  2014.  “The  Effect  of  Governance  on  Specialist Auditor Choice and Audit Fees in U.S. Family Firms.” The Accounting Review 89 (6): 2297-2329. Transparency  International.  2019.  Corruption  Perception  Index  2019.  Diakses  April  10,  2019. https://www.transparency.org/en/cpi2019.
Vanza,  Samir,  Peter  Wells,  dan  Anna  Wright.  2018.  “Do  Asset  Impairments  and  the  Associated Disclosure  Resolve  Uncertainty  about  Future  Return  and  Reduce  Information  Asymmetry?” Journal of Contemporary Accounting and Economics 14 (1): 22-40.
Wolk, Harry I., James L. Dodd, dan John J. Rozycki. 2013. Accounting Theory: Conceptual Issue in a Political and Economic Environment. Eighth Edition. United States of America: SAGE.
World Bank. 2017. Combating Corruption. Diakses Februari 3, 2018. http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption. —. 2016. “Corporate Governance.” Diakses Maret 19, 2018. http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/corporate-governance.
—.  2014.  “The  Indonesia  Corporate  Governance  Manual.”  Diakses  Maret  20,  2018. http://document.worldbank.org/curated/en/551471487074479045/The-Indonesia-corporate- governance-manual.
—. 2018. What is Fraud and Corruption? Diakses Maret 11, 2018.
http://www.worldbank.org/en/about/unit/integrity-vice-presidency/what-is-fraud-and- corruption.
Xie,  Biao,  Wallace  N.  Davidson,  dan  Peter  J.  DaDalt.  2003.  “Earnings  Management  and  Corporate Governance: The Role of the Board and the Audit Committee.” Journal of Corporate Finance 9: 295-316.
Zeng, Yamin, Edward Lee, dan Junsheng Zhang. 2016. “Value Relevance of Alleged Corporate Bribery Expenditures Implied by Accounting Information.” Journal of Accounting and Public Policy 35 (6): 592-608.
Zeume, Stefan. 2017. “Bribes and Firm Value.” The Review of Financial Studies 30 (5): 1457-1489.
.