Profesi Perencana Dalam Perencanaan Partisipatif 15 Suatu Kajian Teori Dan Praktek Perencanaan (Dewi Sawitri)

## PROFESI PERENCANA DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF SUATU KAJIAN TEORI DAN PRAKTEK PERENCANAAN
Dewi Sawitri *

## Abstrak
Pendekatan  perencanaan  pembangunan  telah  bergeser  dari pendekatan  terpusat  menuju  pendekatan  partisipatif,  sehingga  menuntut perubahan  peranan,  kemampuan  dan  perilaku  perencana  dalam menjalankan  profesinya. Tuntutan  tersebut  melahirkan  pertanyaan ”bagaimana peranan perencana pada proses perencanaan partisipatif, serta bagaimana  pengaruhnya  pada  pekerjaan  profesi  perencana  dan  etika profesi perencana, sehingga terwujud proses perencanaan partisipatif yang efektif”. Tulisan ini menyampaikan hasil penelitian yang mempunyai tujuan memahami  peranan  perencana  dalam  mewujudkan  proses  perencanaan partisipatif  yang  sesungguhnya,  serta  pengaruhnya  pada  profesi  dan  etika profesi  perencana.Penelitian  dilakukan  melalui  kajian  peranan  perencana dalam  teori  perencanaan,  konsep  perencanaan  partisipatif    dan  kasus praktek perencanaan partisipatif di Jawa Timur, yang selanjutnya dikaitkan dengan  profesi  dan  etika  profesi  perencana.  Penelitian  ini  menemukan bahwa  secara  teori  maupun  praktek,  peranan  perencana  dalam perencanaan  partisipatif  adalah  sebagai  fasilitator  dan  komunikator  yang membantu  terjadinya  komunikasi  antar  peserta  yang  menghasilkan perencanaan  yang  efektif.  Dalam  menjalankan  profesinya,  selain mengandalkan  pengetahuan  dan  teknik  analisis,  perencana  juga  perlu mempunyai  kemampuan  membangun  dialog  antar  berbagai  pihak  yang berkepentingan.  Sesuai dengan peranannya,  perencana harus menjunjung tinggi  etika  yang  menuntun  perilakunya  untuk  mendukung    partisipasi masyarakat  dan  tanggung  jawab  pada  kepentingan  masyarakat.  Sebagai komunikator,  perencana  juga  perlu  mematuhi  norma  pragmatis  alamiah dalam  berkomunikasi  agar  mendapatkan  kepercayaan  masyarakat  dan mampu membangun  komunikasi  yang efektif.
Kata kunci  :  Perencanaan  partisipatif,  profesi  perencana,  dan  etika profesi perencana.
* Dewi Sawitri,  Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Sekolah Arsitektur,  Perencanaan  dan  Pengembangan  Kebijakan  Institut  Teknologi Bandung

## 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Praktek  perencanaan  pembangunan    terpusat  lebih  mengejar pertumbuhan  perekonomian  nasional  dan  belum  berhasil  menciptakan kesejahteraan  masyarakat,  bahkan  telah  mengorbankan  wilayah  kurang berkembang,  masyarakat  yang  kurang  mampu  dan  lingkungan.  Sifat ekploitatif  telah  memperlemah  kondisi  wilayah  kurang  berkembang,  demi mendukung  pertumbuhan  perekonomian  nasional,  dan  telah  mengabaikan orang  miskin  sehingga    memperburuk  nasib  mereka.  Walaupun  dalam ukuran  kriteria  yang  sempit,  kebijaksanaan  yang  tidak  mengikutsertakan orang miskin ini telah memberikan hasil yang terbatas (Friedmann, 1992).
Praktek  perencanaan  pembangunan  di  Indonesia  telah  lama  mengacu pada  konsep  ini,  sehingga    mencapai  keberhasilan  dibidang  fisik  dan ekonomi  makro,  tetapi  kurang  berlanjut,  serta  tidak  mampu  mencapai keberhasilan  pengembangan  sosial,  ekonomi  masyarakat  secara  luas  dan menjaga kelestarian lingkungan.
Kekecewaan  pada  praktek  perencanaan  terpusat  telah  melahirkan banyak  pemikiran  pembangunan  yang  mengusahakan  pemberdayaan  lokal (Coffey  dan  Polesse,  1984),  melalui  penekanan  pada  pengembangan endogen (endogenous  development) ,  khususnya    pada  manusia  lokal. Sebagai  kunci  utama  pembangunan,  manusia  lokal  diharap  mampu mengelola  dan  mengembangkan  potensi  lokal  secara  optimal,  sehingga tercapai tujuan pengembangan lokal (Blakely, 1989, Taylor dan Mackenzie, 1992,  Campfens,  1999,  Cook,  1994,  Roseland,  1998,  Friedmann,  1992). Partisipasi  masyarakat  secara  sosial,  ekonomi,  dan  politik  merupakan  kunci konsep pembangunan ini.
Konsep  pembangunan  partisipatif  telah  diterapkan  di  Indonesia,  baik pada program bantuan donor maupun pada perencanaan pembangunan rutin. Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian  Pembangunan Daerah (P5D) telah  lama  menjadi panduan penyusunan rencana pembangunan rutin dari  bawah (bottom-up) yang  melibatkan  masyarakat,  namun  pada prakteknya  kekuatan  dari  atas  lebih  besar  daripada  kekuatan  dari  bawah, sehingga  partisipasi  masyarakat  tidak  terwujud.  Pemerintah  telah  lebih membuka  peluang  terwujudnya  proses  perencanaan  partisipatif,  melalui peraturan  perundang-undangan,  petunjuk  pelaksanaan    dan  manual pelaksanaan.
Profesi Perencana Dalam Perencanaan Partisipatif 17
Suatu Kajian Teori Dan Praktek Perencanaan (Dewi Sawitri)
Perubahan  pendekatan  perencanaan  pembangunan  dari  bersifat terpusat  ke  partisipatif  akan  menggeser  peranan  perencana  dalam  proses perencanaan  pembangunan,  yang  selanjutnya      juga  akan  mempengaruhi pekerjaan profesi perencana. Oleh karena itu kajian profesi perencana dalam perencanaan  partisipatif  yang  dikaitkan  dengan    teori  dan  praktek perencanaan  menjadi  penting  untuk  mewujudkan  proses  perencanaan partisipatif yang sesungguhnya.

## 1.2 Rumusan Masalah.
Pendekatan  praktek  perencanaan  pembangunan  mulai  bergeser  dari pendekatan  perencanaan  terpusat  menuju  pendekatan  perencanaan partisipatif.  Kedua  pendekatan  tersebut  sangat  kontras,  pada  satu  sisi pendekatan  terpusat  merupakan  proses  perencanaan  dari  atas  ( top-down ) pada  sisi  lain  pendekatan  partisipatif  merupakan  proses  perencanaan  dari bawah  ( bottom-up ).  Perwujudan  proses  perencanaan  partisipasif  yang sesungguhnya  membutuhkan  kesadaran  para  perencana  akan  perubahan peranannya dalam menjalankan profesi.
Tuntutan  perubahan  peranan  perencana  dalam  mewujudkan  proses perencanaan  partisipatif  menimbulkan  pertanyaan  tentang    ”bagaimana peranan  perencana  pada  proses  perencanaan  partisipatif,  serta  bagaimana pengaruhnya pada pekerjaan profesi perencana dan  etika profesi perencana, sehingga terwujud proses perencanaan partisipatif yang efektif”.

## 1.3 Tujuan
Tulisan  ini  akan  menyampaikan  hasil  penelitian  yang  mempunyai tujuan  memahami  peranan  perencana  dalam  mewujudkan  proses perencanaan partisipatif yang sesungguhnya, serta pengaruhnya pada profesi dan  etika  profesi  perencana.  Peranan  perencana  dalam  perencanaan partisipatif  dikaji  melalui  teori  maupun  praktek  perencanaan,  yang selanjutnya  dipelajari  pengaruhnya  pada  pekerjaan  dan  etika  profesi perencanaan yang ada selama ini.

## 1.4 Manfaat
Manfaat  hasil  penelitian  ini  adalah  memberikan  petunjuk  arah perubahan  peranan,  kemampuan,    serta  perilaku  para  perencana  dalam
menjalankan  profesinya  untuk  mendukung  terwujudnya  proses  perencanaan yang sesungguhnya dan efektif.

## 2 Profesi Dan Etika Profesi Perencana
Profesi  merupakan  sesuatu    yang  berkaitan  dengan  bidang  atau  jenis pekerjaan  tertentu  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  pendidikan  dan  keahlian yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan khusus. Orientasi  utama  profesi  adalah  untuk  kepentingan  masyarakat  dengan menggunakan  keahlian  (Wignjosoebroto,1999).  Profesi  perencana,  seperti halnya  dengan  profesi  lain,  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  pendidikan  dan keahlian  dibidang  perencanaan  wilayah  dan  kota,  yang  diperoleh  melalui pendidikan  maupun  pelatihan,  yang  diselenggarakan  oleh  beberapa perguruan tinggi dan  instansi pemerintah terkait.
Berbekal  keahlian  dibidang  perencanaan,  seorang  perencana menjalankan profesinya bagi  kepentingan  masyarakat. Dalam lingkup  luas seorang  perencana  wilayah  dan  kota  diharapkan  memiliki  kemampuan membantu  menetapkan  keseluruhan  sasaran  rencana  pembangunan  untuk menuju  kesejahteraan  masyarakat  dalam  tingkat  pembuatan  kebijaksanaan pemerintah dan membantu manajemen pembangunan (Sujarto, 2006).
Sebuah  profesi  hanya  dapat  memperoleh  kepercayaan  dari masyarakat, apabila dalam diri orang yang menjalankan profesi tersebut ada kesadaran  kuat  untuk  mengindahkan  etika  profesi  ketika  mereka  ingin memberikan  jasa  keahlian  profesi  kepada  masyarakat  yang  memerlukan (Wignjosoebroto,  1999).  Etika  berkaitan  dengan  konsep  yang  dimiliki  oleh individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan yang telah dikerjakan salah atau benar, buruk atau baik. Istilah etika dan moral merupakan istilah- istilah  yang  dapat  saling  dipertukarkan  satu  dengan  lainnya,  karena keduanya mempunyai konotasi yang sama. Etika akan memberikan semacam batasan  maupun standart yang  akan  mengatur  pergaulan  manusia  dalam kelompok sosialnya (Wignjosoebroto, 1999).
Secara  umum,  etika  profesi  perencana  mempertimbangkan  Prinsip Etika  Perencanaan  APA  ( American  Planning  Assosiation )  sebagai  berikut (dalam Karyoedi,  2006):
1. Kewajiban utama para perencana dan pejabat perencanaan publik adalah melayani kepentingan umum.
Profesi Perencana Dalam Perencanaan Partisipatif 19
Suatu Kajian Teori Dan Praktek Perencanaan (Dewi Sawitri)
2. Para  perencana  dan  pejabat  perencanaan  publik  harus  mengetahui  hak- hak  warga  untuk  mempengaruhi  keputusan  perencanaan  yang mempengaruhi kesejahteraannya.
3. Perencana  dan  pejabat  perencanaan  publik  harus  mengakui  dan mempunyai  perhatian  khusus  pada  sifat  komprehensif    dan  jangka panjang dari keputusan-keputusan perencanaan.
4. Perencana  dan  pejabat  perencanaan  publik  harus  berusaha  keras  untuk memperluas pilihan dan kesempatan bagi semua orang.
5. Perencana  dan  pejabat  perencanaan  publik  harus  memudahkan koordinasi.
6. Untuk menghindari konflik kepentingan dan kemunculan ketidaklayakan,  pejabat  perencanaan  publik  yang  barangkali  menerima beberapa  keuntungan  pribadi  dari  suatu  keputusan  perencanaan  publik harus tidak ikut serta dalam keputusan tersebut.
7. Perencana dan pejabat perencanaan publik harus memberikan pelayanan perencanaan yang menyeluruh dan terus menerus.
8. Perencana  dan  pejabat  perencanaan  harus  tidak  secara  langsung  atau tidak  langsung  meminta  pemberian  atau  menerima  pemberian  yang dapat mempengaruhi kinerja dan keputusan mereka.
9. Perencana  dan  pejabat  perencanaan  publik  harus  tidak  membocorkan atau  menggunakan  secara  tidak  benar  informasi  rahasia  untuk keuntungan keuangan.
10. Pejabat perencanaan publik  harus menjamin bahwa laporan-laporan  dan catatan-catatan dari badan perencanaan publik terbuka secara sama bagi semua anggota masyarakat.
11. Pejabat perencanaan publik harus menjamin bahwa presentasi informasi atas  nama  suatu  kelompok  pada  suatu  pertanyaan  perencanaan  terjadi hanya  pada  dengar  pendapat    yang  dijadwalkan  pada  pertanyaan tersebut, tidak secara pribadi, tidak secara resmi, dengan ketidakhadiran kelompok-kelompok kepentingan lain.
12. Pejabat  perencanaan  publik  harus  berkelakuan  baik  di  depan  umum untuk  menjaga  kepercayaan  publik  dalam  badan  perencanaan  publik,
unit  pemerintahan  dari  pejabat  tersebut,  dan  kinerja  pejabat  dari kepercayaan publik.
13. Perencana dan pejabat perencanaan publik harus menghormati kode etik dan panduan profesional yang ditentukan oleh Komisi American Institut of  Certificated    Planner  (AICP) dan  oleh  beberapa  profesi  yang  terkait untuk praktek perencanaan.
Menurut  Sujarto  (2006),  pembinaan  etika  profesi  untuk  dapat menghasilkan  perencanaan  yang  etis  pada  dasarnya  memerlukan  tanggung jawab perencana sebagai berikut:
1.    Tanggung  jawab  kepada  masyarakat.  Perencana  wilayah  dan  kota menghasilkan  suatu  karya  perencanaan  untuk  kepentingan  masyarakat secara adil.
2.    Tanggung  jawab  kepada  yang  menugaskan  dan  kepada  yang berkepentingan  terhadap  rencana.  Perencana  wilayah  dan  kota  harus secara obyektif  dan  jujur  menerima penugasan dari atasan atau pemberi tugas.
3.    Tanggung  jawab  kesejawatan.  Perencana  wilayah  dan  kota  harus  bisa saling menghormati dan menghargai keprofesian sejawat.
4.   Tanggung jawab diri. perencana wilayah dan kota harus berusaha untuk memenuhi integritasnya, kemampuan dan kemampuan profesionalnya.
Prinsip  Etika  Perencanaan  APA  ( American  Planning  Assosiation ) maupun    tanggung  jawab  perencana  yang  diajukan  Sujarto  (2006)  telah difahami  para  perencana  yang  memperoleh  pendidikan  dan  pelatihan  di bidang  perencanaan,  sehingga  akan    menjadi  panduan  perilaku  para perencana  dalam  menjalankan  profesinya.  Keduanya  memberikan  batasan maupun standart yang  akan  menuntun  perencana  dalam  menjalankan profesinya secara umum, sehingga dapat menjadi dasar sebagai etika profesi perencana.

## 3 Peranan Perencana Dalam Teori Perencanaan.
Sebagai  profesi  yang  menjalankan  tugas  membantu  perencanaan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, peranan perencana tidak lepas dari  teori  yang  mendasari  perencanaan  pembangunan.  Setiap  teori perencanaan  akan  mempunyai  implikasi  yang  berbeda  pada  peranan

## Profesi Perencana Dalam Perencanaan Partisipatif 21
Suatu Kajian Teori Dan Praktek Perencanaan (Dewi Sawitri)
perencana  dalam  prakteknya,  sehingga  pergeseran  pendekatan  perencanaan pembangunan  akan  membawa  pergeseran  peranan  perencana  dalam  proses perencanaan pembangunan, yang selanjutnya pada profesi perencana.
Melalui  hubungan  skema  klasifikasi  paradigma  perencanaan berdasarkan  rasionalitas  yang  dibangun  Sager  (1993)  dengan  klasifikasi strategi  perencanaan  dari  Brook  (2002)  perubahan  peranan  perencana dikaitkan dengan teori perencanaan akan tampak jelas:
1. Instrumental  Rationality. Inti  paradigmanya  adalah  mencari  kombinasi cara  yang  mungkin  untuk  mencapai  tujuan  yang  ditentukan.  Melibatkan pemerintah    melalui  badan  perencanaan  berhubungan  dengan  strategi perencanaan  rasionalitas  terpusat  ( centralized  rationality ):  perencana sebagai ilmuwan terapan.
2. Bounded  Instrumental  Rationality. Inti  paradigmanya  adalah  mencari suatu  alternatif  yang  memenuhi    suatu  cara-tujuan  yang  tidak  jelas  dan dipersempit (collapsed) sebagian.  Melibatkan  pemerintah  melalui  badan perencanaan,  didukung  oleh  para  anggota  suatu  masyarakat  yang berkuasa  berhubungan  dengan  strategi  perencanaan  Non  Rasionalitas Terpusat ( Centralized Non-Rationality ): perencana menghadapi politik.
3. Bounded  Communicative  Rationality. Inti  paradigmanya  adalah menghalangi  distorsi  komunikasi  yang  terstruktur  untuk  meningkatkan kesempatan  yang  sama  dan  membangun  dukungan  suatu  keberhasilan yang  masuk  akal  dan  pilihan-pilihan  yang  adil.  Melibatkan  pemerintah melalui lembaga perencanaan dan melibatkan masing-masing pihak yang berkepentingan  dengan  dibantu  dan  diwakili  oleh  para  perencana, berhubungan  dengan  strategi  perencanaan  Rasionalitas  Terdesentralisir ( Decentralized Rationality ): perencana sebagai aktivis politik.
4. Communicative
Rationality. Inti paradigmanya adalah mengorganisasikan dialog untuk meningkatkan demokrasi dan pertumbuhan personal, serta mencari  penyelesaian yang disepakati dalam komunikasi  yang  tidak  diputarbalikkan.  Melibatkan  semua  pihak  yang saling  bertatap  muka  dan  berdialog  untuk  mencapai  kesepakatan berhubungan dengan strategi perencanaan Non Rasionalitas Terdesentralisir  ( Decentralized  Non-Rationality ):  perencana  sebagai komunikator.
Dengan acuan teori yang berbeda, praktek perencanaan pembangunan akan memberikan peranan yang berbeda bagi para perencana. Secara umum
praktek  perencanaan,  termasuk  di  Indonesia,    telah  mulai    mengacu  pada paradigma Communicative  Rationality ,  yang  melibatkan  berbagai  pihak yang berkepentingan  dalam proses perencanaan dan perencana  menjalankan peranan  sebagai komunikator.

## 4 Peranan Perencana Dalam Konsep Perencanaan Partisipatif
Participatory  Planning dipandang  sebagai  suatu  “Proses  sosial  yang dinegosiasikan”.  Bagi  de  Roux  fokus  utama Participatory  Planning bukan menghasilkan  suatu  rencana,  tetapi    menciptakan  ruang  dialog  antara berbagai  pelaku  dengan  berbagai  harapan,  persepsi  dan  interpretasi berkenaan  dengan  persoalan    dan  isu  yang  diungkapkan  dan  dirundingkan. Proses sosial dimana masyarakat perlu ikut serta untuk memudahkan analisis kolektif  tentang  persoalan  masyarakat  dan  mencapai  prioritas  berdasarkan kesepakatan yang rumit dan tidak pasti. Perencanaan perlu difahami sebagai bersifat  berhati-hati,  iteratif,  dan  fleksibel.    Perencanaan  juga  menawarkan suatu  kesempatan  unik  bagi  teknisi  dan  anggota  masyarakat  untuk berinteraksi  dan  menghubungkan  pengetahuan  (de  Roux,    dalam  Nieras, 2002).
Perencanaan  partisipatif  berhubungan  dengan  konsep  rasionalitas komunikatif  yang  dikembangkan  Habermas  di  tahun  1979.  Rasionalitas komunikatif  sepenuhnya  dikembangkan  hanya  melalui  dialog,  dalam percakapan  ideal  pada  keadaan    tanpa  dominasi,  sebagai    satu-satunya kekuatan  untuk  menghasilkan  kehendak  yang  berasal  dari  suatu  penjelasan yang sahih. Semua pihak yang terlibat dalam pembicaraan akan menghindari dorongan lain, kecuali keinginan bersama untuk mencapai kesepakatan pada kepentingan yang dipertimbangkan umum bagi semua orang. Dalam  dialog, suatu  komunitas  dapat  secara  rasional  memperoleh  tujuan-tujuan  yang diinginkan  bersama.  Menurut  Habermas  (1984)  rasionalitas  komunikatif adalah  suatu  cara  untuk  terlibat  dalam  usaha  mencapai  saling  pengertian dalam suatu keadaan percakapan yang ideal (Sager, 1993).
Dalam  pemikiran  yang  relatif  sama,  Friedmann  mengajukan  konsep transactive  planning. Berdasarkan  konsep  ini  proses  perencanaan mentransformasikan  pengetahuan  ke  dalam  tindakan  melalui  urutan hubungan antar orang yang terus menerus. Istilah transactive mengindikasikan bahwa proses dijalankan  dalam kontek tatap muka dengan saling  menukar  pengetahuan  yang  dimiliki  perencana  dengan  pengetahuan pribadi  klien.    Friedman  menekankan  bahwa  dialog  adalah  suatu  hubungan
Profesi Perencana Dalam Perencanaan Partisipatif 23
Suatu Kajian Teori Dan Praktek Perencanaan (Dewi Sawitri)
sejajar  antara  dua  orang,  dan  bahwa  itu  harus    tidak  disesatkan  ke  dalam hubungan intrumental (Friedman, 1973 dalam Sager, 1993).
Dalam konsep ini, perencanaan dan isinya adalah suatu cara bertindak yang  dipilih,  setelah  pembicaraan.  Dalam  perencanaan,  percakapan memainkan  peran  sebagai  politik  dan  teknik.  Tindakan  perencana  tidak hanya  teknis,  tetapi  juga  komunikatif,  mereka  membentuk  kepedulian  dan harapan-harapan (Forester, 1980). Dalam pendekatan Tindakan Komunikatif ( Communicative  Action ),  perencanaan  dipandang  sebagai  kegiatan  yang bersifat  interpretasi,  komunikasi  dan  menggambarkan  para  perencana ditanam  dalam  jalinan  komunitas,  politik,  dan  pembuatan  keputusan  publik (Brooks, 2002).
Mengacu pendekatan ini, pengetahuan untuk bertindak, prinsip-prinsip bertindak,  dan  cara  bertindak  secara  aktif  dihasilkan  oleh  anggota  suatu masyarakat  yang  berkomunikasi  satu  dengan  lainnya , dalam  waktu  dan tempat  yang  khusus,  dengan  kata  lain  masyarakat  mempunyai  kedudukan dan  fungsi  utama  dalam  keseluruhan  proses  perencanaan  ini.  Peranan perencana  adalah  sebagai  fasilitator  untuk  menampung  pembicaraan  yang terjadi  dan  menjamin  bahwa  kaum  marginalis  juga  mendapat  kesempatan untuk didengar suaranya.

## 5 Peranan Perencana Dalam Praktek Perencanaan
Secara umum praktek perencanaan partisipatif telah dikembangkan di Indonesia,  terutama  pada  tingkat  desa  atau  kelurahan.  Kesungguhan pemerintah dalam mendorong terwujudnya proses perencanaan partisipatif di tingkat  desa/kelurahan  dan  kecamatan  ditunjukkan  dengan  dikeluarkannya Manual  Tentang  Manajemen  Pembangunan  Partisipatif  di  Desa/Kelurahan dan  Kecamatan  melalui  Surat  Menteri  Dalam  Negeri  RI  No: 414.2/966.D/PMD,  Tgl:  22  Juli  2004.  Dalam  mewujudkan  manajemen pembangunan  partisipatif  di  tingkat  desa/kelurahan  dan  kecamatan, dukungan  pendampingan  dalam  berbagai  bentuk  fasilitasi  dan  mediasi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dipandang penting. Dukungan ini  dipandu  oleh  fasilitator  desa,  fasilitator  kecamatan,  perguruan  tinggi, lembaga  swadaya  masyarakat.  Kebutuhan  pendampingan  ini  menandakan kebutuhan  peranan  perencana  dalam  perencanaan  partisipatif  di  tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
Disamping  berasal  dari  pemerintah  pusat,    dorongan  terwujudnya proses  perencanaan  partisipatif  juga  datang  dari  pemerintah  daerah, khususnya Propinsi Jawa Timur. Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Propinsi  Jawa  Timur  melahirkan  Konsep  Sistem  Manajemen  Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang merupakan :
 Pengelolaan  pembangunan  yang  mengutamakan  peranserta  langsung masyarakat dalam pembuatan keputusan.
 Pengelolaan pembangunan dilakukan secara sinergis dengan membangun dialog lintas sektor dan lintas pelaku.
Fasilitator  diharapkan  menjalankan  peranan  penting  dalam  proses perencanaan  partisipatif  ini,  yaitu  sebagai  pihak  yang  memungkinkan terjadinya  kemudahan  bagi  seluruh  peserta  untuk  berpartisipasi  dan mengutarakan  pendapatnya.  Untuk  menjalankan  tugasnya,  para  fasilitator berbekal    pengarahan  dan  panduan  yang  telah  diterima  sebelumnya berkenaan  dengan  pelaksanaan  SMPP.  Pengarahan  juga  diberikan  pada unsur  pemerintahan  desa,  yaitu  perangkat  desa,  Badan  Perwakilan  Desa (BPD), dan Lembaga Perencanaan dan Pelaksana Pembangunan (LP3).
Pada  tahun  2003,  Pemerintah    Propinsi  Jawa  Timur  telah melaksanakan  uji  coba  Program  SMPP  di  beberapa  desa,  salah  satunya  di Desa  Rowomarto,  Kecamatan  Patianrowo,  Kabupaten  Nganjuk,  yang menjadi  kasus  penelitian  ini.  Desa  Rowomarto  merupakan  desa  pertanian yang  kondisi alamnya kurang  mendukung  kegiatan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian desa. Sebagai potensi pengairan, aliran sungai yang melintasi  desa  tidak  dapat  dimanfaatkan  sehingga  persoalan  kesulitan  air selalu  membayangi  petani  di  musim  kemarau.  Persoalan  ini  telah mempersulit  perekonomian  masyarakat  sehingga  pertanian  tidak  menarik bagi sebagian pemuda dan meninggalkan desa telah dipilih untuk mengatasi persoalan perekonomian.
Dalam  dua  tahun  belakangan  ini  kondisi  perekonomian  warga  Desa Rowomarto semakin membaik. Pembangunan jalan aspal di hampir pelosok desa  memudahkan  pemasaran  hasil  pertanian  dan  menurunkan  biaya transportasi,  sehingga  pendapatan  petani  meningkat.  Kemitraan  antara warga  desa  dengan  perusahaan  pembibitan  jagung  juga  telah  meningkatkan pendapatan petani. Pada saat yang sama, cabai dapat ditanam  tumpang sari dengan jagung,  sehingga lebih menambah pendapatan petani.
Profesi Perencana Dalam Perencanaan Partisipatif 25
Suatu Kajian Teori Dan Praktek Perencanaan (Dewi Sawitri)
Pesatnya  pembangunan  merupakan  hasil  kerjasama  pemerintah  dan masyarakat  desa.  Kemiskinan  dan  keterbelakangan    telah  memperkuat  rasa persatuan  serta  menumbuhkan  semangat  ikutserta  dalam  pembangunan. Dengan  motivasi  mengejar  ketinggalan  dari  desa  lain,  sebagian  besar pembangunan  dilakukan  dengan swadaya  masyarakat. Pelaksanaan uji coba SMPP  telah  menghasilkan  program  pembangunan  jalan  di  seluruh  pelosok desa,  yang  tersebar  hampir  di  seluruh  dusun  Desa  Rowomarto.  Sebagian besar  dana  pembangunan  berasal  dari  masyarakat,  terutama  melalui penyisihan  hasil  panen  jagung  hibrida.  Disamping  telah  mencapai  prestasi pembangunan,  desa  ini  masih  menghadapi  persoalan  menahun  yang  tidak dapat diatasi sendiri oleh desa, yaitu kelangkaan air di musim kemarau.
Berdasarkan  hasil  penelusuran  pada  ungkapan  yang  konsisten  dari beberapa  informan  kunci,  proses  perencanaan  pembangunan  Desa Rowomarto  secara  spesifik  seperti  terlihat  dalam  gambar  di  bawah.  Proses perencanaan  program  tahunan  Desa  Rowomarto  dimulai  dari  penggalangan aspirasi masyarakat yang bersifat informal. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh kepala  desa,  kepala  dusun,  BPD,  tokoh  masyarakat,  dan  para  pengurus  RT melalui  bincang-bincang  informal  dengan  masyarakat  untuk  mendengarkan keluhan  dan usulan pembangunan  yang  mengambil tempat di sawah, gardu, warung,  maupun  kunjungan silaturahmi  ke rumah,  yang  hasilnya  dijadikan bahan usulan atau pemikiran untuk disampaikan di musyawarah dusun.

## 6 Proses Perencanaan Pembangunan Desa Rowomarto
Selanjutnya  kepala  dusun  atau  BPD  (Badan  Perwakilan  Desa)  yang ada  di  dusun  menggelar  musyawarah  dusun.  Pertemuan  formal  ini melibatkan kepala dusun, BPD, wakil warga dusun, tokoh masyarakat dusun. dan  pengurus  RW  serta  RT.  Kepala  desa  sering  terlibat  dalam  musyawarah disetiap  dusun  untuk  memberikan  pengarahan.  Setelah  mendapatkan pengarahan  kepala  desa,  pertemuan  dilanjutkan    dengan  penggalangan aspirasi  masyarakat  yang  disampaikan    para  wakil  warga  dan  diakhiri dengan  penyusunan  prioritas  pembangunan  dusun  beserta  pembiayaannya, untuk diajukan dalam musyawarah desa.
Musyawarah  desa,  yang  diprakarsai  kepala  desa,  merupakan  akhir proses  perencanaan  pembangunan  desa.  Pertemuan  ini  melibatkan  kepala desa,  perangkat  desa,  kepala  dusun,    Lembaga  Perencana  dan  Pelaksana Pembangunan  (LP3),  BPD,  tokoh  masyarakat,  perwakilan  dusun  dan perwakilan  kecamatan  sebagai  fasilitator.  Pertemuan  diawali  dengan penyampaian  kebijaksanaan  dan  program-program  pemerintah  yang  akan dijalankan  di  desa,  dilanjutkan  dengan  penggalangan  aspirasi  masyarakat yang  dibawa  oleh  para  wakil  dusun  diikuti  dengan  penyusunan  program pembangunan  desa  beserta  pembiayaanya  dan  diakhiri  dengan  pembuatan keputusan  sebagai  rencana  pembangunan  desa  yang  telah  disepakati bersama.
Kesempatan  turut  serta  dalam  proses  perencanaan  pengembangan Desa  Rowomarto  terbuka  lebar  bagi  seluruh  warga.  Seluruh  peserta pertemuan,  sebagai  wakil  warga,  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk menyampaikan  pendapatnya.  Suasana  pembicaraan  cukup  ramai,  bahkan sering  panas,  karena  para  wakil  dusun  berjuang  agar  dusunnya    mendapat prioritas. Kepala desa dan ketua BPD,  yang oleh masyarakat dinilai pandai, bijaksana,  sabar,  dan  mempunyai  pendekatan  yang  baik  telah    mampu mendinginkan  suasana,  sehingga    ditemukan  kesepakatan.  Fasilitator kecamatan, dengan berbekal arahan dan panduan fasilitasi dan mediasi, tidak menjalankan peranan sebagai  komunikator yang memudahkan peserta untuk berpartisipasi dan mengutarakan pendapat, tetapi lebih menjalankan peranan sebagai pengamat.
Dengan  kemampuan  kepala  desa  dan  ketua  BPD,  desa  ini  telah mampu  mewujudkan  perencanaan  partisipatif,  meskipun  tanpa  bantuan fasilitator.  Pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  yang  ditentukan  melalui perencanaan  partisipatif  telah  mencapai  prestasi  pembangunan  yang  cukup

## Profesi Perencana Dalam Perencanaan Partisipatif 27
Suatu Kajian Teori Dan Praktek Perencanaan (Dewi Sawitri)
berarti. Namun demikian desa ini belum mampu mengatasi persoalan utama penghambat  pengembangan  kegiatan  pertanian  sebagai  tulang  punggung perekonomian  desa. Kemampuan fasilitator tanpa latar belakang pendidikan atau  pelatihan  di  bidang  perencanaan  telah  membatasi  kapasitasnya  sebagai komunikator  yang  mampu  membantu  mewujudkan  proses  perencanaan partisipatif  yang  berkualitas  dan  efektif,  baik  dalam  mendorong  proses komunikasi  antara  peserta  maupun  dalam  menghasilkan  perencanaan pengembangan  desa  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  dan  menyelesaikan persoalan desa. Keadaan ini menunjukkan bahwa kemampuan pimpinan desa sebagai  mediator  tidak  cukup  dan  dukungan    fasilitator  dengan  kualifikasi perencana sebagai komunikator dalam mendukung perwujudan  perencanaan partisipatif yang sesungguhnya sangat dibutuhkan.

## 7 Etika Profesi Perencana Dalam Perencanaan Partisipatif
Dikaitkan  dengan  teori  perencanaan,  secara  normatif  peranan perencana harus mengalami perubahan seiring dengan perubahan pendekatan dari  perencanaan  terpusat  menuju  perencanaan  partisipatif.  Konsep perencanaan terpusat mengacu pada Paradigma Perencanaan Communicatice Rationality atau  Strategi  Perencanaan Centralized  Rationality ,  khususnya Pendekatan  Perencanaan  Rasional  Komprehensif,  telah  meletakkan perencana  dalam  posisi  sentral  dalam  proses  perencanaan,  yaitu  sebagai ilmuwan  terapan.  Pada  sisi  lain,  konsep  perencanaan  partisipatif  yang mengacu pada Paradigma Instrumental Rationality atau Strategi Perencanaan Decentralized  Non-Rationality ,  telah  meletakkan  masyarakat  dalam  posisi sentral  dalam  proses  perencanaan,  sedangkan  perencana  diletakkan  sebagai komunikator.
Mengacu  paradigma  perencanaan  rasionalitas  komunikatif,  konsep perencanaan  partisipatif  mengandalkan  keabsahan  sumber  pengetahuan tindakan  yang  diusulkan  melalui  prinsip  keabsahan  bersifat  saling  tukar pendapat  yang  berbeda,  bukan  melalui  pertimbangan  logika  atau  ilmu pengetahuan,  meskipun  keduanya  dapat  dipertimbangkan  dengan  baik sebagai kemungkinan dalam konteks komunikatif. Pengetahuan, prinsip dan cara  bertindak  bukan  semata-mata  didasarkan  penerapan  ilmu  dan  teknik yang  dimiliki  perencana,  tetapi  secara  aktif  dihasilkan  oleh  anggota  suatu masyarakat  yang  berkomunikasi  dengan  yang  lain  dalam  waktu  dan  tempat yang  khusus.  Proses  perencanaan  mentransformasikan  pengetahuan  ke dalam  tindakan  melalui  hubungan  antar  orang  yang  terus  menerus,  yaitu
proses saling tukar menukar pengetahuan yang dimiliki perencana dan klien atau  masyarakat,  dalam  posisi  yang  sejajar  dan  tidak  dibelokkan  dalam hubungan instrumental.
Pengalaman  praktek  perencanaan  partisipatif  pada  tingkat  desa mengindikasikan  bahwa  peranan  perencana  sebagai  fasilitator  dan komunikator  dalam  mewujudkan  perencanaan  partisipatif  yang  berkualitas dan  efektif  sangat  dibutuhkan.  Pada  praktek  perencanaan  partisipatif  tanpa didukung  fasilitator  dengan  kualifikasi  perencana  yang  mampu  menjadi komunikator, keberadaan kemampuan pimpinan desa sebagai mediator telah mampu  menjalankan  proses  perencanaan  partisipatif,  tetapi  tidak menghasilkan perencanaan yang efektif.
Kebutuhan  peranan  perencana  dalam  perencanaan  partisipatif,    tentu saja  menuntut  keberadaan  kemampuan  dan  perilaku  perencana  dalam menjalankan  profesinya untuk mewujudkan proses perencanaan partisipatif. Dalam  menjalankan  profesinya,  para  perencana  telah  lama  dikuasai  oleh pendekatan terpusat, sehingga profesi perencana tidak akan bermanfaat bagi kepentingan  masyarakat  bila  tidak  diikuti    perubahan  atau  pengembangan kemampuan  dan  perilaku  perencana  sesuai  dengan  kebutuhan  perencanaan partisipatif.  Pada  perencanaan  terpusat,  perencana  mempunyai  peranan sentral  sebagai  ilmuwan  terapan,  sehingga  tugasnya  dijalankan  dengan mengandalkan pengetahuan dan teknik analisis rasional ilmiah yang dimiliki, serta  hanya  melibatkan  pihak  lain  yang  bersifat  sangat  terbatas  dan cenderung  mengabaikan  masyarakat.    Di  sisi  lain,  perencanaan  partisipatif meletakkan  masyarakat  dalam  posisi  sentral  dan  perencana  sebagai komunikator,  sehingga  dalam  menjalankan  tugasnya  tidak  cukup  hanya mengandalkan  pengetahuan  dan  teknik  analisis  yang  dimiliki,  tetapi membutuhkan  kemampuan  membangun  komunikasi  atau  dialog  berbagai pihak yang berkepentingan.
Dalam  menjalankan  profesinya,  sesungguhnya  para  perencana  telah dituntun  oleh  norma  atau  etika  yang  mengatur  hubungan  dan  tanggung jawabnya  pada  masyarakat,  khususnya  dalam  pelibatan  masyarakat  dalam proses pengambilan keputusan publik.
Namun  demikian  mengingat  paradigma  proses  perencanaan  yang bersifat  rasioanal  ilmiah  telah    menguasai  para  perencana,    maka  profesi perencana  sering  dijalankan  dengan  mengabaikan  norma  yang  berkaitan dengan  pelibatan  masyarakat.  Pada  penerapan  konsep  perencanaan partisipatif,  pengabaian  tersebut  tidak  dimungkinkan  lagi.  Dalam

## Profesi Perencana Dalam Perencanaan Partisipatif 29
Suatu Kajian Teori Dan Praktek Perencanaan (Dewi Sawitri)
menjalankan pofesinya, perencana perlu memberikan  perhatian pada norma yang  menuntunnya  memberikan  dukungan  partisipasi  masyarakat  dan bertanggung jawab pada kepentingan masyarakat,  paling tidak sama dengan norma lainnya.
Norma  yang  secara  khusus  perlu  diperhatikan  oleh  perencana  dalam menjalankan profesinya dalam perencanaan partisipatif adalah:
1. Dukungan  perencana  pada  partisipasi  masyarakat  dalam  proses perencanaan,  dengan  mengetahui  hak  warga  untuk  mempengaruhi keputusan perencanaan yang mempengaruhi kesejahteraannya. Perencana  sebaiknya  mendukung  suatu  forum  bagi  partisipasi  dan ekspresi  warga  yang  masuk  akal  dan  membantu    menjelaskan  tujuan, sasaran, dan kebijakan-kebijakan dalam pembuatan rencana.
2. Tanggung jawab perencana pada kepentingan  masyarakat:
 Menyediakan dan mendasarkan pada informasi yang benar dan jelas tentang  masalah  perencanaan  kepada  masyarakat,  pemerintah,  dan pihak lain yang berkepentingan.
 Membuka  peluang  bagi  masyarakat  untuk  memberikan  aspirasinya serta mengetahui  konsekwensi  dari penerapan rencana dan program pembangunan yang digariskan dalam rencana.
 Membuka  peluang  keikutsertaan  masyarakat  baik  secara  langsung, secara  kelembagaan,  atau  secara  perwakilan  dalam  penyusunan rencana.
 Membuka  peluang  untuk  memperluas  pilihan  dan  ruang  lingkup perencanaan  bagi  semua  orang  khususnya  yang  menyangkut kepentingan individu atau kelompok masyarakat.
Secara  pragmatis  komunikasi  yang  efektif  tidak  pernah  dijamin, namun  untuk  memelihara  dan  mengembangkan  keberadaan  sifat  saling memahami,  saling  percaya,  dan  kerjasama,  Forester  (1980)  mengajukan  4 (empat)  norma  pragmatis  alamiah,  sebagai  panduan  dan  standar  pragmatis untuk praktek perencanaan, yang perlu dipatuhi perencana, yaitu:
1. Apakah komunikasi perencana dapat difahami ( comprehensible ),
2. Apakah  komunikasi  perencana  ditawarkan  dengan  sungguh-sungguh ( sincerely ),
3. Apakah komunikasi perencana sah ( legitimate ),
4. Apakah komunikasi perencana benar ( true ).
Perencana  akan  mendapat  kepercayaan  dari  masyarakat  apabila mampu  memenuhi  norma  berkomunikasi  di  atas,  sehingga  akan  terbina proses  perencanaan  melalui  komunikasi  didasarkan  pada  sifat  saling memahami,  percaya  dan  kerjasama  yang  baik,  dan  dihasilkan  perencanaan yang disepakati dan didukung semua pihak.
Dalam mewujudkan praktek perencanaan partisipatif, perencana perlu berusaha  memenuhi    etika  profesi  perencana  tanpa  peluang  mengabaikan dukungannya  pada  partisipasi  masyarakat  dan  bertanggung  jawab  pada kepentingan  masyarakat,  serta  mematuhi  norma  berkomunikasi,  yang memupuk  dan  mengembangkan    sifat  saling  memahami,  percaya,  dan bekerjasama secara sukarela  diantara pihak yang berdialog.

## 8 Penutup
Pendekatan  perencanaan  pembangunan  telah  mulai  bergeser  dari perencanaan  terpusat  menuju  ke  perencanaan  partisipatif.    Secara  teoritis, pergeseran  tersebut  akan  membawa  pada  perubahan  peranan  perencana dalam  praktek  perencanaan,  dari  perencana  sebagai  ilmuwan  terapan menjadi  perencana  sebagai  komunikator.  Dalam  perencanaan  partisipatif, perencana  diharapkan  menjalankan  peranan  sebagai  fasilitator  untuk menampung  pembicaraan  yang  terjadi  dan  menjamin  bahwa  kaum marginalis  juga  mendapat  kesempatan  untuk  didengar  suaranya.  Dalam praktek  perencanaan  partisipatif,  fasilitator  dengan  kualifikasi  perencana sangat dibutuhkan sebagai komunikator yang membantu membangun dialog yang  melibatkan  seluruh  peserta  untuk  menghasilkan  perencanaan  efektif yang memenuhi kebutuhan dan mengatasi persoalan bersama.
Perubahan  peranan  perencana  tersebut menuntut  perubahan kemampuan  dan  perilaku  para  perencana  sehingga  menghasilkan  proses perencanaan  partisipastif  yang  etis.  Dalam  menjalankan  profesinya    pada proses  perencanaan  partisipatif,  para  perencana  tidak  cukup  hanya mengandalkan  pengetahuan  dan  teknik  analisis,  tetapi  membutuhkan kemampuan  membangun  dialog  atau  komunikasi  berbagai  pihak. Perencanaan merupakan hasil pembicaraan bersama. Pada dasarnya telah ada dasar  etika  profesi  perencana  yang  menuntun  perilaku  perencana  dalam menjalankan  profesinya  secara  etis,  termasuk  dalam  mewujudkan

## Profesi Perencana Dalam Perencanaan Partisipatif 31
Suatu Kajian Teori Dan Praktek Perencanaan (Dewi Sawitri)
perencanaan  partisipatif.  Etika  profesi    yang  menuntun  perilaku  perencana dalam  mendukung  partisipasi  masyarakat  dan  bertanggung  jawab  pada kepentingan  masyarakat  sering  diabaikan,  mengingat  para  perencana  telah dikuasai  oleh  pendekatan  perencanaan  yang  bersifat  ilmiah.  Dalam mendukung  perencanaan  partisipatif,  pengabaian  etika  tersebut  tidak dimungkinkan lagi sebaliknya etika tersebut harus dijunjung tinggi oleh para perencana.  Disamping  itu,  dalam  upaya  untuk  mendapatkan  kepercayaan masyarakat  dan  membangun    komunikasi    yang  efektif  berdasarkan  rasa saling  memahami,  percaya,  dan  kerjasama,  maka  norma  pragmatis  alamiah dalam berkomunikasi juga perlu menjadi pegangan perencana.
--------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Blakely,  E.J.  1989. Planning  Local  Economic  Development:  Theory  and Practice. Newbury Park : Sage Publications.
Brooks,  M.P.  2002. Planning  Theory  for  Practitioners. Chicago  :  Planners Press APA.
Campfens,  H.  1999. Community  Development  around  the  World : Practice, Theory,  Reasearch. Toronto  :  Training,  University  of    Toronto Press.
Coffey, W.J. dan Polese, M. 1984. “The Concept  of Local Development:  A Stages  Model  of  Endogenous  Regional  Growth”, Papers  of  The Regional Science Association 55, 1 – 1.
Cook,  J.B.  1994.  Community  Development  Theory,  Community
Development  Publication  MP  568,  Departement  of  Community Development, University of Missouri-Columbia,
http://muexiension.missouri.edu/xplor/miscpubs/mp0568.htm .
Forester,  J.  1980.  Critical  Theory  and  Planning  Practice, Journal  of American Planning Associatian, 46 , July, 1980:275-286.
Friedmann,  J.  1992. Empowerment.  The  Politics  of  Alternative
Development. Cambridge, Massachusetts : Blackwell Publisher.
Karyoedi,  M.  2006.  Kerangka  Etika  di  dalam  Perencanaan  Tata  Ruang,
Materi  Pelatihan  Jenjang  Fungsional  Perencana  Tingkat  I, SAPPK, ITB, Bandung  Juni 2006.
Nierras,  R.M,  et  al.  200. Making  Participatory  Planning  in  Local Governance Happen, Institut of  Development Studies, University of Sussex, Brighton, United Kingdom.
Roseland, M. 1998. Toward Sustainable Communities. Gabriola Islan : Mew Society Publishers.
Sujarto,  D.  2006.  “Etika  Dalam  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota”. Materi Pelatihan Jenjang  Fungsional  Perencana  Tingkat  I,  SAPPK,  ITB,
Juni 2006.
Forester,  J.  1980.  “Critical  Theory  and  Planning  Practice”. Journal  of American Planning Associatian, 46 , July, 1980:275-286.
Sager,  T.  1993. A  Rationality-Based  Clasification,  Planning  Theory .  9,  p. 79-118.
Wignjosoebroto,  S.  1999.  “Etika  Profesional  :  Pengalaman  dan Permasalahan”. Makalah  Simposium :  Pemulihan  Ekonomi Nasional  Bersendikan  Industrialisasi  dan  Pemberdayaan  Otonomi Daerah,  Badan  Kejuruan  Mesin,  Persatuan  Insinyur  Indonesia, Jakarta 30 Desember – 1 Desember 1999.