## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ATURAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA
Oleh
Albi Mahardian, Achmad Rifqi Nizam, Achmad Rizky Hasani, Muhammad Fadhil Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Email: mahar.dain@gmail.com
Abstract : The research was to analyze and understand the provisions of labor law that apply to private university lecturers affected by termination of employment the rule of law for the lecturers who work in private universities specifically regarding two things, firstly, the rule of law that applies to lecturers working in private tertiary institutions and second, what rights can be obtained by private tertiary lecturers who experience termination of employment. This research  was  prepared  using  the  normative  juridical  research  method  with  a  statute  and conceptual  approach.  Based  on  the  results  of  research  that  can  be  concluded  from  higher education  institutions  in  act  13/2003  can  be  interpreted  as  companies  and  managers  of private education that can be interpreted as  entrepreneurs, so that the working relationship of private university lecturers is a legal relationship that is subject to labor law, and if there is  a  dispute  between  lecturers  with  private  universities,  the  rule  of  law  used  is  act  2/2004 because lecturers working in private universities are private workers and private universities are entrepreneurs.
Keyword: labor law, termination of employment of private university lecturers
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan memahami ketentuan hukum  ketenagakerjaan  yang  berlaku  bagi  dosen  perguruan  tinggi  swasta  yang  terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) khususnya mengenai dua hal, pertama, aturan hukum yang berlaku bagi dosen yang bekerja di perguruan tinggi swasta dan kedua, hak-hak apa saja yang dapat diperoleh dosen perguruan tinggi swasta (PTS) yang mengalami pemutusan hubungan kerja.  Penelitian  ini  disusun  dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan tinggi swasta dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003  tentang  ketenagakerjaan  dapat  diartikan  sebagai  perusahaan  dan  pengelola  pendidikan swasta tersebut dapat diartikan sebagai pengusaha, sehingga hubungan kerja dosen perguruan tinggi  swasta  merupakan  hubungan  hukum  yang  tunduk  pada  hukum  ketenagakerjaan,  dan apabila terjadi perselisihan antara dosen dengan perguruan tinggi swasta maka payung hukum yang  digunakan  adalah  undang-undang  nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  karena  dosen  yang  bekerja  di  perguruan  tinggi  swasta adalah berstatus pekerja swasta dan perguruan tinggi swasta adalah pengusaha.
Kata  kunci:  hukum  ketenagakerjaan,  pemutusan  hubungan  kerja  dosen  perguruan tinggi swasta

## PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG MASALAH
Pada  zaman  penjajahan  Belanda yang  dimaksud  dengan  buruh  adalah pekerja  kasar  seperti  kuli,  tukang,  mandor yang  melakukan  pekerjaan  kasar,  dan orang-orang  itu  disebut “Blue  Colar” .
Sedangkan  yang  melakukan  pekerjaan  di kantor  pemerintah  maupun  swasta  disebut karyawan/pegawai “ White Colar” . 1
Pembedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak  tersebut  oleh  pemerintah  Belanda tidak  terlepas  dari  upaya  untuk  memecah belah orang-orang pribumi. Setelah merdeka kita tidak lagi mengenal perbedaan  antara  buruh  halus  dan  buruh kasar  tersebut,  semua  orang  yang  bekerja disektor  swasta  baik  pada  orang  maupun badan hukum disebut buruh.
Hukum  dalam  pengertiannya  adalah suatu aturan yang diciptakan dan diwujudkan dalam Undang-undang, namun sebelumnya perlu ditegaskan bahwa  hukum  memiliki  dua  pengertian yang perlu dipahami: 2
a. Hukum  dalam  arti  keadilan  (keadilan= ius titia). Maka disini hukum
1 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketengakerjaan Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hal. 4
2 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta, Kanisius,1995, h.49
menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat.
b. Hukum  dalam  arti  undang  -  undang atau lex/wet . Kaidah-kaidah yang mewajibkan  itu  dipandang  sebagai sarana untuk mewujudkan aturan-aturan yang adil.
Tujuan pokok hukum ketenagakerjaan adalah pelaksanaan keadilan  sosial  dalam  perburuhan  dan pelaksanaan  itu  diselenggarakan  dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan  yang  tidak  terbatas  dari  pihak majikan. 3 Dasar  hukum  ketenagakerjaan adalah  memberi  perlindungan  terhadap para  tenaga  kerja,  yang  menyangkut hubungan antara buruh dan majikan, upah, perselisihan  yang  akan  mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.
Yang dimaksud dengan ketenagakerjaan    pada  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 Tentang Ketenegakerjaan adalah segala hal yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja pada  waktu  sebelum,  selama,  dan  sesudah masa kerja.Hukum ketenagakerjaan seperti yang  telah  disinggung  merupakan  hukum yang dibentuk untuk mengadakan keadilan dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
3 R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung, Pustaka Setia, 2013, h.
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.
13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan memberikan  pengertian  Pekerja/  Buruh adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan menerima  imbalan  dalam  bentuk  apapun. Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa  saja  baik  perorangan,  persekutuan, badan  hukum  atau  badan  lainnya  dengan mnerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk apapun. 4 Penegasan  imbalan dalam bentuk apapun  ini  perlu  karena  selama  ini diidentikan dengan uang, padahal ada pula buruh/pekerja  yang  menerima  imbalan dalam bentuk barang.
Sedang pengertian pengusaha menurut  pasal  1  angka  5  Undang-Undang
No.13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan adalah:
a. Orang  perseorangan,  persekutuan,  atau badan  hukum  yang  menjalankan  suatu perusahaan bukan miliknya.
b. Orang  perseorangan,  persekutuan,  atau badan  hukum  yang  secara  berdiri sendiri  menjalankan  perusahaan  bukan miliknya.
c. Orang  perseorangan,  persekutuan,  atau badan hukum  yang berada di  Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a  dan  b  yang
4 Lalu Husni, Op. Cit.,h. 45
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Pemberdayaan  dan  pendayagunaan tenaga  kerja  merupakan  suatu  kegiatan yang  terpadu  untuk  dapat  memberikan kesempatan  kerja  seluas-luasnya  bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan  dan  pendayagunaan  ini diharapkan  tenaga  kerja  Indonesia  dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan  nasional,  namun  dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.
Pemerataan  kesempatan  kerja  harus diupayakan  di  seluruh  wilayah  negara kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  satu kesatuan  pasar  kerja  dengan  memberikan kesempatan  yang sama untuk memperoleh pekerjaan  bagi  seluruh  tenaga  kerja Indonesia  sesuai  dengan  bakat,  minat  dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan  agar  dapat  mengisi  kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.
Lembaga  pendidikan  salah  satu sektor  industri  yang  berperan  penting dalam pembangunan suatu bangsa. 5
Penyelenggara  pendidikan  ada  2  (dua), yaitu  pemerintah  dan  masyarakat.  Satuan pendidikan  tinggi  yang  dikelola  oleh
5 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Ps.31
pemerintah disebut perguruan tinggi negeri (PTN)  dan  yang  dikelola  masyarakat adalah perguruan tinggi swasta (PTS). 6
Setiap  lembaga  pendidikan  tinggi swasta memiliki kewenangan untuk merekrut  dan    mengangkat  dosen  sesuai kebutuhan.  Pengangkatan  dosen  oleh  PTS dilakukan  dan  diikuti  dengan  perjanjian atau kesepakatan kerja bersama (PKB/KKB). 7 Masing-masing PTS mengatur dan membayar gaji dengan nilai yang ditetapkan berdasarkan kemampuan. 8
Hubungan  kerja  selalu  di  bentuk dalam sebuah perjanjian  kerja  yang secara singkat  memuat  syarat  kerja,  hak  dan kewajiban. 9 Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha  yang  terjadi  setelah  adanya perjanjian  kerja.  Dalam  Pasal  1  angka  15 Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa  hubungan  kerja  adalah  hubungan antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang
6 Juanda Pangaribuan, Kedudukan Dosen Dalam Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta,BIS,2011,h. 1
7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,Ps. 63
8 Pangaribuan, Op .Cit. 9 Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,Ps. 1 angka 14
mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah,  dan perintah.
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dengan pekerja.  Jelas  bahwa  hubungan  kerja sebagai  bentuk  hukum  lahir  atau  tercipta setelah  adanya  perjanjian  kerja,  antara pekerja  dengan  pengusaha.  Substansi perjanjian    kerja  tidak  boleh  betentangan dengan  perjanjian  kerja  perburuhan  atau kesepakatan kerja bersama (KKB)/ perjanjian  kerja  bersama  (PKB)  yang  ada, demikian halnya dengan peraturan perusahaan,  substansinya  tidak  boleh bertentangan dengan KKB/PKB. 10
Hubungan    kerja  dosen  perguruan tinggi  swasta  (PTS)  merupakan  hubungan industrial  yang    patuh    pada  hukum ketenagakerjaan.  Dan  untuk  menjamin perlindungan  hukum  bagi  dosen  maka pelaksanaan  hubungan  kerja  dosen  PTS tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum ketenagakerjaan.Lembaga pendidikan swasta  (LPS)  dan  perguruan  tinggi  swasta (PTS)  sama  dengan  perusahaan  dan pengelola  lembaga  pendidikan  swasta sama dengan pengusaha. 11
Dalam  hubungan  kerja  dosen  dan perguruan  tinggi  swasta  (PTS)  terdapat
10 Lalu Husni, Op.Cit., h.4
11 Juanda Pangaribuan, Op.Cit.,h .133
dua  instansi  pemerintah  yang  saling terkait.  Yang berkaitan dengan pembinaan dan  pengembangan  profesi  dan  karier dosen ditetapkan dengan Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional.  Berkaitan dengan  hak  dan  perlindungan  kerja  dosen PTS  tunduk  pada  regulasi  pemerintah dibidang ketengakerjaan. 12 Dalam hubungan  kerja  terdapat  3  (tiga)  unsur yaitu :

## a. Adanya unsur pekerjaan
Dalam  suatu  perjanjian  kerja  harus ada  pekerjaan  yang  diperjanjikan  (objek perjanjian),  pekerjaan  tersebut  haruslah dilakukan  sendiri  oleh  pekerja,  hanya dengan  seizin  majikan  dapat    menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUH- Perdata  Pasal  1603  yang  berbunyi  buruh wajib  melakukan  sendiri  pekerjaannya, hanya  dengan  seizin  majikan  ia  dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya.
b. Adanya unsur perintah
Dari pekerjaan  yang diberikan kepada pekerja  oleh  manusia  adalah  pekerja  yang bersangkutan  harus  tunduk  pada  perintah pengusaha  untuk  melakukan  pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.
Disinilah perbedaan hubungan kerja dengan  yang  lainnya.  Misalnya  hubungan antara  dokter  dengan  pasien.  Hubungan
tersebut tidak sama dengan hubungan kerja karena mereka tidak tunduk pada perintah. 13

## c. Adanya upah
Upah  memegang  peranan  penting dalam  hubungan  kerja  (perjanjian  kerja), bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan utama  seorang  pekerja  adalah  untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. 14
Untuk  menandai  hubungan  kerja, dosen  bersama  perguruan  tinggi  swasta (PTS)  wajib  menandatangani  perjanjian kerja.  Perjanjian  kerja  dapat  berbentuk lisan  dan  tertulis  tetapi  lebih  baik  secara tertulis  sebab  perjanjian  kerja  merupakan bukti hubungan kerja yang dapat berfungsi sebagai  bukti  hukum  di  pengadilan  bila terjadi permasalahan. 15
Status  dosen  itu  sendiri  dibagi menjadi  2  (dua),  yaitu  dosen  tetap  dan dosen  tidak  tetap.  Dosen  tetap  adalah dosen  yang  bekerja  penuh  waktu  yang berstatus  sebagai  tenaga  pendidik  tetap pada  satuan  pendidikan  tinggi  tertentu. Sebaliknya, dosen tidak tetap adalah dosen yang  bekerja  paruh  waktu  yang  berstatus
13 Lalu Husni, Op .Cit.,h. 4
14 Ibid.
15 Juanda Pangaribuan, Op .Cit,.h. 45
sebagai  tenaga  pendidik  tidak  tetap  pada satuan pendidikan tinggi tertentu. 16
Apabila  ada  hubungan    kerja  maka ada  pula  pemutusan  hubungan  kerja (PHK). Yang dimaksud Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  dalam  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  Pasal  1  Angka  25  adalah Pengakhiran  hubungan  kerja  karena  suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya  hak  dan  kewajiban  antara pekerja/buruh dan pengusaha.
Hak-hak  seorang  pekerja  bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha  diwajibkan  membayar  uang pesangon  dan  atau  uang  pengahargaan masa  kerja  dan  uang  penggantian  hak-hak yang seharusnya diterima. Bilamana pekerja  diputus  hubungan  kerjanya,  maka hak-hak pekerja yang perlu
diperhatikanadalah  pemutusan  hubungan keja  harus  dimohonkan  pada  Panitia Penyelesaian
Perburuhan
Pusat sebagaimana  pasal  151  ayat  3  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.
Jika
permohonan pemutusan
hubungan  keja  dikabulkan,  maka  dalam keputusan panitia Penyelesaian Persilisihan
Perburuhan tersebut dicantumkna  pula  kewajiban-kewajiban
yang  dibebankan  kepada  pengusaha  yaitu untuk  memberikan  uang  pesangon,  uang pengahrgaan masa kerja dan ganti kerugian  sebagaimana  ditentukan  dalam pasal  156  Undang-Undang  No.  13  Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Besarnya uang  pesangon  dan  uang  penghargaan masa  kerja  adalah  didasarkan  pada  masa kerja pekerja yang bersangkutan, sedangkan uang ganti kerugian didasarkan atas  atau  tidaknya  suatu  peraturan  pada perusahaan yang bersangkutan.

## 2.  RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  sebagaimana  latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan isu  hukum  dan  permasalahan  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  aturan  hukum  yang berlaku bagi dosen yang bekerja di perguruan  tinggi  swasta  ketika terjadi pemutusan hubungan kerja ?
2. Bagaimana  hak-hak  apabila  terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap  dosen  perguruan  tinggi swasta ?

## 3. TUJUAN PENELITIAN
3.1 Untuk  mengetahui,  menganalisa  dan memahami ketentuan hukum mengenai aturan hukum yang
berlaku  bagi  dosen  yang  bekerja  di perguruan tinggi swasta.
3.2 Untuk  mengetahui  dan  memahami hak-hak apa saja yang dapat diperoleh  dosen  perguruan  tinggi swasta  yang  mengalami  pemutusan hubungan kerja.

## 4. MANFAAT PENELITIAN
4.1 Secara Teoritis
Hasil  penelitian  ini  diharapkan mampu  memperluas  dan  memperdalam ilmu hukum ketenagakerjaan dalam mengkaji  dan  menganalisis  permasalahan- permasalahan  hukum  di  indonesia  terkait dengan  bagaimana  landasan  hukum  yang dapat diterapkan apabila terjadi pemutusan hubungan  kerja  terhadap  dosen  perguruan tinggi  swasta  dan  bagaimana  hak-hak dosen  perguruan  tinggi  swasta  yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
4.2 Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan yaitu baik dari pihak dosen maupun  lembaga  pendidikan  swasta  agar dapat  memahami  aturan  hukum  yang digunakan  apabila  terjadi  perselisihan hubungan industrial.

## 5.  METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum ini  disusun berdasarkan  metode  penelitian  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  yang  didasarkan pada  peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  pemutusan  hubungan  kerja bagi  dosen  perguruan  tinggi  swasta  dan dilakukan  dengan  pendekatan  perundang- undangan ( statute approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ),  yang  didukung  dengan  bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan bahan  hukum  sekunder  berupa  buku-buku hukum  yang  relevan  dengan  isu  hukum yang diangkat dalam penulisan hukum ini.

## 6. PEMBAHASAN

## 6.1  Ruang  Lingkup  Undang-Undang Ketenagakerjaan
Perburuhan  sekarang  ini  disebut dengan  istilah  ketenagakerjaan,  sehingga hukum  perburuhan  sama  dengan  hukum ketenagakerjaan.  Ada  beberapa  pengertian yang  dikemukakan  oleh  ahli  hukum berkenaan dengan hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan, antara lain : 17
a. Imam Soepomo memberikan pengertian  bahwa  hukum  perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis  maupun  tidak  tertulis,  yang berkenaan  pada  suatu  kejadian  pada
17 R.Joni Bambang, Op.Cit. , h. 45
saat  seseorang  bekerja  pada  orang  lain secara  formal  dengan  menerima  upah tertentu.
b. Molenaar memberikan pengertian bahwa hukum perburuhan pada pokoknya  mengatur  hubungan  antara majikan  dengan  buruh,  buruh  dengan buruh,  dan  antara  pengusaha  dengan pengusaha.
Istilah  hukum  perburuhan  semakin tidak  terkenal  semenjak  diundangkannya Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai perlindungan  bagi  para  pekerja/buruh terkait  dengan  masalah-masalah  yang  ada dalam hukum perburuhan/hukum ketenagakerjaan. Menurut Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003,  pengertian ketenagakerjaan  lebih  luas  dibandingkan dengan  perburuhan  sebagaimana  diatur  di dalam  KUHPerdata.  Tetapi  sekalipun demikian,  peraturan  perundang-undangan dalam  bidang  ketenagakerjaan  masih mempergunakan  beberapa  undang-undang yang dikeluarkan sebelum Undang-
Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan ini.
Apabila  ditelaah  dari  pengertian istilah, hukum  ketenagakerjaan terdiri  dari 2 (dua) kata, yaitu hukum dan ketenagakerjaan. Hukum dan ketenagakerjaan  merupakan  dua  konsep
hukum.  Hukum  dapat  diartikan  sebagai norma  hukum,  yakni  norma  yang  dibuat oleh pemegang kekusaan yang berwenang. Norma hukum dapat berbentuk tertulis dan tidak  tertulis.  Adapun  pengertian  tenaga kerja  meliputi  pegawai  negeri,  pekerja formal, pekerja informal, serta orang  yang belum bekerja atau pengangguran. 18
Penamaan  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan adalah  kurang  tepat  karena  isi  yang terkandung  di  dalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan  kerja  yang  dilakukan  oleh pengusaha  atau  pemberi  kerja  dengan buruh, pekerja atau penerima kerja (hanya formal),  serta  hal-hal  lainnya  yang berkaitan  dengan  itu.  Undang-Undang Ketenagakerjaan  ini  sama  sekali  belum mengatur  tentang  hubungan  kepegawaian, pekerja yang informal dan pengangguran.

## 6.2  Ruang  Lingkup  Undang-Undang Guru dan Dosen
Sebagaimana  diamanatkan  dalam UUD  1945  Pasal  31  ayat  (3)  yang berbunyi  pemerintah  mengusahakan  dan menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam
18 Asri Wijayanti, Op.Cit., hal. 3
rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan  ayat  (5)  yang  berbunyi pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi  dengan  menjunjung  tinggi  nilai- nilai  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk kemajuan  peradaban  serta  kesejahteraan umat  manusia . Undang-Undang  No.  14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen juga lahir bertujuan untuk memperbaiki pendidikan  nasional,  baik  secara  kualitas maupun  kuantitas,  agar  sumber  daya manusia  Indonesia  bisa  lebih  beriman, kreatif,  inovatif,  produktif,  serta  berilmu pengetahuan  luas  demi  meningkatkan kesejahteraan  seluruh  bangsa.  Perbaikan mutu  pendidikan  nasional  yang  dimaksud meliputi,  Sistem  Pendidikan  Nasional, Kualifikasi  serta  Kompetensi  Guru  dan Dosen, Standar Kurikulum yang digunakan, serta hal lainnya.
6.3 Keterkaitan Antara Undang-
Undang Ketenagakerjaan dengan
Undang-Undang  Guru dan Dosen
Melihat kepada Undang-Undang Nomor  Nomor  14  Tahun  2005  Tentang Guru  Dan  Dosen,  menyebutkan  Dosen adalah   pendidik profesional  dengan tugas utama  mendidik,  mengajar,  membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan menengah.  Sedangkan  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  37 Tahun  2009  Tentang  Dosen,  Dosen merupakan  pendidik  profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan, teknologi,  dan  seni  melalui  pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dosen  dalam  melaksakan  tugasnya ada  di  Penguruan  Tinggi  Swasta  dan Sehingga  apabila  melihat  kepada  Undang- undang  Nomor  16  tahun  2001  tentang Yayasan  menyebutkan  bahwa  Yayasan adalah  badan  hukum  yang  terdiri  atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan  untuk  mencapai  tujuan tertentu  di  bidang  sosial,  keagamaan,  dan kemanusiaan,  yang  tidak  mempunyai anggota.
Tentunya  Penguruan  Tinggi  dimana para dosen melakukan kegiatan sehari-hari yang  ada  pada  sebuah  Yayasan  berbeda dengan  yang  berada  disebuah  nauangan pemerintah, yang mana Pada Pemerintahan tentuanya  memiliki  kekuatan  sampai tingkat  menteri  apabila  diangkat  dari Pusat, namun Dosen yang berada dibawah Yayasan tentunya diangkat menjadi Dosen oleh  yayasan  tersebut  yang  bila  dikaitkan
terkait  dengan  Pengangkatan,  Pensiun  dan Pemberhentian sebagai dosen akan berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan  karena  Yayasan sekarang menjadikan Guru, Dosen, Karyawan sebagai pekerja.
Suatu  hubungan  disebut  sebagai hubungan kerja apabila terdapat tiga unsur, antara  lain  unsur  pekerjaan,  perintah  dan upah.  Dalam  hal  dosen  melaksanakan tugas  mengajar  pada  PTS  berarti  terdapat hubungan kerja sebab didalammnya terdapat  unsur-unsur  tersebut.  Mengajar merupakan  tugas  dan  pekerjaan  pendidik (dosen). 19
Undang-Undang  Guru  dan  Dosen mengatur tentang hak dan kewajiban dosen PTN  dan  PTS  tetapi  undang-undang  itu tidak  secara  khusus  mengatur  hak  dosen PTS.  Kecenderungannya,  undang-undang Guru  dan  Dosen  lebih  banyak  mengatur hak  dan  kewajiban  dosen.  Di  dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu tidak terdapat ketentuan secara rinci dan khusus mengatur  bentuk-bentuk  kompensasi  yang dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dosen PTS. 20
Bila  merujuk  pada  definisi  pekerja dan  perusahaan  yang  terdapat  di  dalam
19 Juanda Pangaribuan, Op.Cit., h.47 20 Ibid.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka dosen  itu  berkedudukan  sama  dengan pekerja dan PTS sama dengan Perusahaan. 21 Ia  juga  mengaskan  bahwa, keputusan Rektorat PTS mengakhiri hubungan  kerja  dosen  tidak  termasuk keputusan Tata Usaha Negara karena yang mengangkat  dosen/direktur  PTS  bukan pemerintah.
Selain  menyebut  dosen  sebagai tenaga  kependidikan,  dosen  juga  disebut sebagai  pegawai.  Sebagai  orang  yang mendedikasikan tenaga, waktu dan pemikiran  untuk  kepentingan  PTS  maka PTS  berkewajiban  membayar  gaji  serta memberikan jaminan sosial bagi dosen.
Mengingat  PTS  sebagai  lembaga swasta, maka munculah pertanyaan apakah PTS  itu  dapat    disamakan  dengan perusahaan dan apakah pengelolanya sama dengan  pengusaha  ?  Bahwa  yang  disebut pengusaha adalah seseorang yang memiliki perusahaan.  Apabila  pengertian  tersebut dikaitkan  dengan  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2003  maka  perusahaan  tidak  harus berbentuk  badan  hukum.  Tetapi  juga  bisa berbentuk  badan  hukum  yang  berupa yayasan.
21 Wawancara dengan Bapak Dr. Muchtar Pakpahan,S.H.MA; Dosen dan mantan Ketua Umum dewan Pengurus Pusat serikat Buruh Sejahtera Indonesia, tanggal 12 Oktober 2009.
Ditinjau dari segi definisi perusahaan maka  PTS  diposisikan  sebagai  perusahaan yang tunduk pada hukum ketenagakerjaan. Definisi  juridis  perusahaan  menegaskan bahwa  perusahaan  tidak  harus  berbentuk badan  hukum.  Usaha-usaha  yang  tidak berbadan  hukum  juga  disebut  perusahaan. Oleh  karena  itu  dari  segi  kepemilikan perusahaan bisa milik perseorangan, persekutuan,  badan  hukum  baik  milik swasta maupun milik negara.

## 6.4  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) dan Prosedur
Pemutusan hubungan kerja ini terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak,  milik  orang  perseorangan,  milik persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta  maupun  milik  negara,  maupun usaha-usaha sosial dan usaha lainnya yang mempunyai  pengurus  dan  mempekerjakan orang  lain  dengan  membayar  upah  atau imbalan dalam bentuk lain. 22
Selama pelaksanaan hubungan kerja, tidak tertutup kemungkinan terjadi pemutusan  hubungan  kerja.  Baik  yang dilakukan atas inisiatif pengusaha atau atas inisiatif  pekerja.  Pemutusan  hubungan kerja (PHK) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka  25  Undang-Undang  No.  13  Tahun
22 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Ps.150
2003  Tentang  Ketenagakerjaan  adalah pemutusan  hubungan  kerja  karena  suatu hal  tertentu  mengakibatkan  berakhirnya hak  dan  kewajiban  antara  pekerja/buruh dan pengusaha.
Pemutusan hubungan kerja ini terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak,  milik  orang  perseorangan,  milik persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta  maupun  milik  negara,  maupun usaha-usaha sosial dan usaha lainnya yang mempunyai  pengurus  dan  mempekerjakan orang  lain  dengan  membayar  upah  atau imbalan dalam bentuk lain. 23
PHK  berarti  suatu  keadaan  dimana berakhirnya hubungan kerja antara pekerja/buruh  dengan  majikan,  itu  berarti PHK  membawa  dampak  buruk  bagi kelangsungan  hidup  dan  masa  depan  para pekerja.  Oleh  karena  itu  pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh,  dan  pemerintah  dengan  segala upaya  harus  mengusahakan  agar  jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. 24
PHK harus dijadikan tindakan terakhir apabila ada perselisihan hubungan
23 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,Ps.150
24 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,Ps.151
industrial.  Pengusaha  dalam  menghadapi para pekerja hendaknya : 25
a. Menganggap  para  pekerja  sebagai partner yang akan membantunya untuk meyukseskan tujuan usaha.
b. Memberikan  imbalan  yang  layak terhadap jasa-jasa yang telah dikerahkan oleh partnernya itu, berupa upah  yang  layak  dan  jaminan-jaminan sosial  tertentu,  agar  dengan  demikian pekerja  tersebut  dapat  bekerja  lebih produktif (berdaya guna).
c. Menjalin  hubungan  baik  dengan  para pekerjanya.
Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) apabila pekerja  melakukan  pelanggaran  terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian  kerja  bersama  (PKB).  Akan tetapi  sebelum  mem-PHK  seseorang, perusahaan wajib memberikan surat peringatan secara 3 kali berturut-turut. Hal ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan masing-masing. 26
Pasal  153  ayat  1  Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa pengusaha  dilarang  melakukan  pemutusan
25 Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, Masalah PHK dan Pemogokan, (Jakarta : Bima Aksara, 1998),h.129
26 R. Joni Bambang, Op.Cit., h. 300
hubungan  kerja  dengan  alasan,  sebagai berikut :
a. Pekerja/buruh  berhalangan  masuk  kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama  waktu    tidak  melampaui  12 (duabelas) bulan secara terus menerus.
b. Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
c. Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
d. Pekerja/buruh menikah.
e. Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan,  gugur  kandungan,  atau menyusui bayinya.
f. Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan  pekerja/buruh  lainnya  di  dalam satu  perusahaan,  kecuali  telah  diatur  di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
g. Pekerja  /buruh  mendirikan,  menjadi anggota  dan/atau  pengurus  serikat pekerja/serikat  pekerja,  pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat  buruh  diluar  jam  kerja  , atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan  ketentuan  yang  diatur
dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan  ,  atau  perjanjian  kerja bersama.
h. Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai  perbuatan  pengusaha  yang melakukan tindak kejahatan.
i. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik,  suku,  warna  kulit,  golongan, jenis  kelamin,  kondisi  fisik  atau  status perkawinan.
j. Pekerja/buruh  dalam  keadaan  cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit  karena  hubungan  kerja  yang menurut  surat  keterangan  dokter  yang jangka  waktu  penyembuhanya  belum dapat dipastikan.
PHK  pada  dasarnya  harus  mendapat ijin, kecuali dalam hal tertentu berdasarkan ketentuan  Pasal  154  Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003, yaitu :
a. Pekerja/buruh  yang  masih  dalam  masa percobaan kerja, bilamana telah diisyaratkam secara
tertulis sebelumnya.
b. Pekerja/buruh  mengajukan  permintaan pengunduraan  diri,  secara  tertulis  atas kemauan  sendiri  tanpa  ada  indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya  hubungan kerja sesuai  dengan  perjanjian  kerja  waktu tertentu untuk pertama kali.
c. Pekerja  /buruh  mencapai  usia  pensiun sesuai dengan ketetapam dalam perjanjian kerjanya peraturan perusahaan,  perjanjian  kerja  bersama, atau peraturan perundang-undangan.
d. Pekerja/buruh meninggal dunia.
Menurut pasal 61 Undang – Undang No. 13 tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila :
a. Pekerja meninggal dunia.
b. Jangka  waktu  kontak  kerja  telah berakhir.
c. Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
d. Adanya  keadaan  atau  kejadian  tertentu yang  dicantumkan  dalam  perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian  kerja  bersama  yang  dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
Jadi, pihak yang mengakhiri perjanjian  kerja  sebelum  jangka  waktu yang  ditentukan,  wajib  membayar  ganti rugi  kepada  pihak  lainnya  sebesar  upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

## 6.5  Prosedur  Pemutusan  Hubungan
Kerja
Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) oleh  perusahaan  harus  dilakukan  dengan baik dan sesuai dengan regulasi pemerintah  yang  masih  diberlakukan. Namun karena  terkadang  pemutusan terkadang  terjadi  akibat  konflik  yang  tak terselesaikan maka menurut Umar pemecatan  secara  terpaksa  harus  sesuai dengan prosedur sebagai berikut: 27
1. Musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan.
2. Musyawarah  pimpinan  serikat  buruh dengan pimpinan perusahaan.
3. Musyawarah  pimpinan  serikat  buruh, pimpinan  perusahaan  dan  wakil  dari P4D.
4. Musyawarah  pimpinan  serikat  buruh, pimpinan  perusahaan  dan  wakil  dari P4P.
5. Pemutusan hubungan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri. Prosedur Pemutusan Hubungan
Kerja  juga  diatur  dalam  Pasal  151  -  Pasal 152  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.

## 6.6 Hak-Hak Pekerja yang di-PHK
Karena  dosen  Perguruan  Tinggi Swasta adalah sama dengan pekerja , hak- hak  yang  didapat  ketika  di  PHK  adalah
27 Joko Rahardjo, Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia , Platinum, Januari, 2013, Cet. 1, h. 150
sama  dengan  hak  yang  didapat  oleh pekerja  yang  diatur  di  dalam  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.  Tetapi  hanya  saja,  hak dosen  yang  di-PHK  yang  lebih  spesifik diatur di dalam perjanjian kerja bersama.
Dari  aturan-aturan  hukum  yang sudah  dijelaskan,  menimbulkan  adanya hak-hak  buruh  yang  berkaitan  dengan PHK.  Hak-hak  buruh  itu  meliputi  uang pesangon,  uang  penghargaan  masa  kerja (uang jasa), uang penggantian masa kerja.
a. Uang pesangon
Merupakan pembayaran dalam bentuk  uang  dari  pengusaha  kepada buruh/pekerja sebagai akibat adanya PHK yang jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja  buruh/pekerja  yang  bersangkutan. Perhitungan  uang  pesangon  diatur  di dalam  pasal  156  ayat  2  Undang-Undang No.  13  Tahun  Ketenagakerjaan  sebagai berikut :
- Masa kerja kurang dari 1 (satu)  tahun, 1 (satu) bulan upah.
- Masa  kerja  1  (satu)  tahun  atau  lebih tapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah.
- Masa  kerja  2  (dua)  tahun  atau  lebih, tapi kurang dari 3 (tiga), 3 (tiga) bulan upah.
- Masa  kerja  3  (tiga)  tahun  atau  lebih tapi  kurang  dari  4  (empat)  tahun,  4 (empat) bulan upah.
- Masa  kerja  4  (empat)  tahun  atau  lebih tapi  kurang  dari  5  (lima),  5  (lima) bulan upah.
- Masa  kerja  5  (lima)  tahun  atau  lebih, tapi  kurang  dari  6  (enam),  6  (enam) bulan upah.
- Masa  kerja  6  (enam)  tahun  atau  lebih, tapi  kurang  dari  7  (tujuh),  7  (tujuh) bulan upah.
- Masa  kerja  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih, tapi  kurang  dari  8  (delapan),  8 (delapan) bulan upah.
- Masa  kerja  8  (delapan)  tahun  atau lebih,  tapi  kurang  dari  9  (sembilan),  9 (sembilan) bulan upah.
b. Uang penghargaan masa kerja
Perhitungan uang penghargaan masa kerja  telah  dijelaskan  secara  jelas  di dalam Pasal  156 ayat  3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :
- Masa  kerja  3  (tiga)  tahun  atau  lebih tetapi  kurang  dari  6  (enam)  tahun,  2 (dua) bulan upah.
- Masa  kerja  6  (enam)  tahun  atau  lebih tapi  kurang  dari  9  (sembilan),  3  (tiga) bulan upah.
- Masa  kerja  9  (sembilan)  tahun  atau lebih  tapi  kurang  dari  12  (duabelas)  ,4 (empat) bulan upah.
- Masa  kerja  12  (duabelas)  tahun  atau lebih tapi kurang dari 15 (limabelas), 5 (lima) bulan upah.
- Masa  kerja  15  (limabelas)  tahun  atau lebih tapi kurang dari 18
(delapanbelas), 6 (tiga) bulan upah.
- Masa  kerja  18  (delapanbelas)  tahun atau  lebih  tapi  kurang  dari  21 (duapuluhsatu), 7 (tujuh) bulan upah.
- Masa  kerja  21  (duapuluhsatu)  tahun atau  lebih  tapi  kurang  dari  24 (duapuluhempat),  8  (delapan)  bulan upah.
- Masa  kerja  24  (duapuluhempat)  tahun atau lebih 10 (sepuluh) bulan upah.
c. Uang penggantian hak
Uang  penggantian  masa  hak  telah dijelaskan  secara  jelas  di  dalam  Pasal 156  ayat  4  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan, yaitu :
- Cuti  tahunan  yang  belum  diambil  dan belum gugur.
- Biaya  atau  ongkos  pulang  untuk pekerja/buruh  dan  keluarganya  ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja.
- Penggantian perumahan serta
pengobatan  dan  perawatan  ditetspksn
15%  (limabelas  persearatus)  dari  uang pesangon  dan/atau  uang  penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
- Hal-hal  lain  yang  ditetapkan  dalam perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan
atau perjanjian kerja bersama.
Komponen  upah  yang  digunakan sebagai  dasar  perhitungan  uang  pesangon, uang  penghargaan  masa  kerja,  dan  uang pengganti  hak  yang  seharusnya  diterima yang tertunda, terdiri atas : 28 a. Upah pokok.
b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat  tetap  yang  diberikan  kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk  harga  pembelian  dari  satu yang  diberikan  kepada  pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka  sebagai  upah  dianggap  selisih antara  harga  pembelian  dengan  harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.
Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 mengatur  mengenai  yang  menjadi  hak pekerja  dilihat  dari  sebab  putusnya hubungan  kerja.  Bagi  pekerja  yang  tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain mendapat  uang  penggantian  hak  diberikan
28 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Ps.157
juga  uang  pisah  yang  besarnya  dan pelaksanaannya  diatur  dalam  perjanjian kerja,peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama.

## 7. Penutup

## Kesimpulan dan Saran

## 7.1 Kesimpulan
Lembaga pendidikan tinggi swasta  di  dalam  Undang-Undang  No.  13 Tahun  2013  Tentang  Ketenagakerjaan disebut  sebagai  perusahaan  dan  pengelola pendidikan  swasta  tersebut  sama  dengan pengusaha.  Sehingga  hubungan  kerja dosen  perguruan  tinggi  swasta  merupakan hubungan  hukum  yang  tunduk  pada hukum  ketenagakerjaan.  Untuk  menjamin perlindungan  hukum  para  dosen  maka hubungan  kerja  tersebut tidak  bisa terlepaskan  dari  hukum  ketenagakerjaan. Dalam  melaksanakan  hubungan  kerja antara  dosen  dengan  perguruan  tinggi swasta,  tidak  bisa  hanya  didasarkan  oleh undang-undang  guru  dan  dosen  saja. Karena  undang-undang  tersebut  tidak mengatur secara terperinci tentang hak dan kewajiban  dosen  terutama  dalam  konteks kesejahteraan dan jaminan sosial. Perguruan  tinggi  swasta  juga  harus berkewajiban  memberikan  kesejahteraan dan  jaminan  sosial  terutama  terhadap dosen tetap karena waktu dalam
menjalankan tugas adalah terikat dan tidak bebas seperti dosen tidak tetap. Perselisihan  antara  dosen  dengan  PTS berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  karena dosen  yang  bekerja  di  perguruan  tinggi swasta adalah berstatus pekerja swasta dan pts adalah pengusaha.

## 7.2 Saran
Seharusnya  undang-undang  guru dan dosen juga mengatur hal-hal mengenai dosen pada perguruan tinggi swasta secara keseluruhan  karena  pada  saat  ini  undnag- undang  tersebut  lebih  dominan  mengatur hal  yang  berhubungan  dosen  pegawai negeri  sipil.  Dosen  beserta  PTS  dalam membuat perjanjian harus lebih didasarkan dengan  kesepakatan  bersama  agar  lebih mencegah  perselisihan  diantara  keduanya. Pemerintah  perlu  menegaskan  bahwa hubungan  kerja  dosen  dan  PTS  sebagai hubungan  industrial  yang  tunduk  pada hukum ketenagakerjaan.
Perlu  adanya  pengaturan  yang lebih  terhadap  hak-hak  dosen  perguruan tinggi swasta yang diatur di dalam undang- undang. Pemerintah juga perlu menerbitkan suatu aturan untuk menetapkan  gaji  dosen  swasta  untuk menghindari  ketidakadilan  pembayaran
gaji berdasarkan kehendak PTS. Perguruan tinggi  swasta  juga  harus  berkewajiban memberikan  kesejahteraan  dan  jaminan sosial  terutama  terhadap  dosen  tetap karena  waktu  dalam  menjalankan  tugas adalah  terikat  dan  tidak  bebas  seperti dosen tidak tetap.

## DAFTAR BACAAN
BUKU : Bambang, R.Joni, Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka Setia, Bandung, 2013. Ernawan, Erni R, Business Ethics ,
Alfabeta, Bandung, 2007
Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995 Husni, Lalu, Pengantar Hukum Ketengakerjaan Indonesia Edisi
Revisi, Rajawali Pers, Jakarta,2012. Pangaribuan,  Juanda, Kedudukan  Dosen
Dalam Hukum Ketenagakerjaan, BIS, Jakarta, 2011 Rahardjo, Joko, Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia ,Platinum, Jakarta, 2013
Sutedi,  Adrian, Hukum  Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Wijayanti,  Asri, Hukum  Ketenagakerjaan Pasca  Reformasi, Sinar  Grafika, Jakarta, 2013
Y.W.  Sunindhia  dan  Ninik  Widiyanti,
Masalah  PHK  dan  Pemogokan,
Bima Aksara, Jakarta, 1998
PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN: Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD);
Undang-Undang  No.  25  Tahun  1992 Tentang  Perkoperasian  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  tahun 1992 Nomor 116;
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1997 Tentang Dokumen Perusahaan Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1997  Nomor  16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674; Undang-Undang  No.  28  Tahun  2004 Tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang
Yayasan.
Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor 115; Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2007  Nomor  106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756; Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279; Undang-Undang  No.  14  Tahun  2005 Tentang  Guru  &  Dosen.  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586; Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004 Tentang  Penyelesaian  Perselisihan
Hubungan Industrial Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4358; Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  1999 Tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859; INTERNET : Wawancara  dengan  Bapak  Dr.  Muchtar Pakpahan,S.H.MA; Dosen dan
Mantan Ketua Umum dewan
Pengurus Pusat serikat Buruh
Sejahtera Indonesia
http://www.scribd.com/doc/39227308/Pen gertian-Kewajiban