## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI KARENA PERKOSAAN TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Oleh :

## Denny Tongan Pandiangan 1)
Josua Vicky Marulitua Naiborhu 2)
Ria Sintha Devi 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail :
denypandiangan@gmail.com 1) josuanaiborhu@gmail.com 2)
kokriasintha@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Abortion  in  indonesian  law  is  legally  justified  if  it  is  performed  for  medical  reasons  or considerations or medical emergencies. The problem in this thesis is how to analyze the legal rules of abortion on the grounds of rape according to the provisions of the health law, how to harmonize health law with medical ethics in the case of abortion due to rape. The writing of this thesis uses the library researchmethod to review secondary data by conductingnormative juridical analysis, namely based on the law. Based on the problems  raised, it is known that the rule of law for abortion on the grounds of rape according to the provisions of the health law is that the Criminal Code applies as a lex generale through the provisions of Law No. 36 of 2009 concerning Health which applies as a lex speciale providing legal protection against the act of abortus provocatus in rape victims with several requirements as medical reasons as stipulated  in Article  75  paragraph  (3)  and  Article  76  of  Law  No.  36  of  2009.  Based  on  the revision  of  Law  No.  36  of  2009  concerning  Health,  abortion  is  allowed  not  only  limited  to medical  indication  reasons  to  save  the  mother's  life  in  an  emergency,  but  also  includes  for pregnancies  due  to  rape,  pregnant  women  have  severe  mental  disorders,  and  the  fetus  has severe  congenital  defects.  Harmonization  of  health  law  with  medical  ethics  in  the  case  of abortion  due  to  rapein  the  perspective  of  medical  ethics  raises  a  dilemma.  If  it  is  done,  it means that the doctor has violated his oath, which is obliged to protect the life of the human makhuk  from  the  moment  of  conception,  besides  that  in  his  oath  the  doctor  must  also prioritize the health of the sufferer. Thus, if an abortion is not performed, it will threaten the life  of  pregnant  women  who  experience  psychological  participation  and  want  to  end  their lives. Meanwhile, in Indonesian legislation there is a difference between the Criminal Code and  Law  Number  36  of  2009  in  regulating  abortion  issues,  the  Criminal  Code  prohibits abortion  in  anything  while  Law  Number  36  of  2009  health  allows  abortion  in  rape  victims who  are  pregnant.  It  is  recommended  that  there  be  a  firm  limit  on  the  reasons  for  the implementation of abortion, do not let the exceptions in Law Number 36 of 2009 concerning Health be misused by certain individuals to fully legalize abortion so that between the health law  and  in  the  concept  of  the  Criminal  Code  to  pay  attention  to  Law  Number  36  of  2009 concerning Health so as not to overlap each other in practice. There needs to be seriousness from  the  government  to  eradicate  illegal  abortions.  Because  after  all,  an  abortion  that  is illegal  can  endanger  the  life  and  safety  of  the  mother  because  it  is  not  carried  out  in accordance with procedures and by professional personnel Keywords : Legal Policy, Abortion, Rape

## ABSTRAK
Aborsi dalam perundang-undangan  yang  berlaku di Indonesia dibenarkan secara hukum jika dilakukan  karena  adanya  alasan  atau  pertimbangan  medis  atau  kedaruratan  medis. Permasalahan  dalam  Penelitian  ini  adalah  bagaimana  analisa  aturan  hokum  aborsi  dengan alasan  perkosaan menurut ketentuan  tentang undang-undang kesehatan, bagaimana harmonisasi hokum kesehatan dengan etika kedokteran dalam kasus aborsi karena perkosaan. Penulisan  Penelitian  ini  menggunakan  metode  telaah  pustaka (library  research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis yuridis normative yaitu berdasarkan undang-undang. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka diketahui bahwa aturan hukum aborsi dengan alasan perkosaan menurut ketentuan tentang undang-undang kesehatan adalah KUHP berlaku sebagai lex generale melalui ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan  yang  berlaku  sebagai lex  special memberikan  perlindungan  hokum terhadap  tindakan abortus  provocatus pada  korban  perkosaan  dengan  beberapa  persyaratan sebagai  alasan  medis  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  75  ayat  (3)  dan  Pasal  76  UU  No.  36 Tahun  2009.  Berdasarkan  revisi  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan bahwa  aborsi  diperbolehkan  tidak  hanya  terbatas  pada  alasan  indikasi  medis  untuk menyelamatkan nyawa  ibu dalam keadaan darurat saja, tetapi  juga mencakup bagi kehamilan akibat perkosaan, perempuan hamil mengidap gangguan jiwa berat, dan janin mengalami cacat  bawaan  berat.  Harmonisasi  hokum  kesehatan  dengan  etika  kedokteran  dalam  kasus aborsi karena perkosaan dalam perspektif etika kedokteran menimbulkan suatu dilema. Kalau dilakukan  berarti  dokter  telah  melanggar  sumpahnya  yaitu  berkewajiban  melindungi  hidup makhuk  insani  sejak  saat  pembuahan,  selain  itu  dalam  sumpahnya  dokter  juga  harus mengutamakan kesehatan penderita. Dengan demikian jika aborsi tidak dilakukan maka akan mengancam  nyawa  ibu  hamil  yang  mengalami  ikut  psikologis  dan  berkeinginan  untuk mengakhiri  hidupnya.  Sementara  itu  dalam  perundang-undangan  Indonesia  terdapat perbedaan antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam mengatur masalah aborsi, KUHP melarang aborsi dalam apapun sedangkan Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Kesehatan  membolehkan  aborsi  pada  korban  pemerkosaan  yang hamil.  Disarankan  agar  adanya  batasan  yang  tegas  mengenai  alas  an  untuk  dapat dilakukannya  aborsi,  jangan  sampai  pengecualian  dalam  Undang-UndangNomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  disalahgunakan  oknum  tertentu  untuk  melegalkan  secara  penuh aborsisehingga  antara  UU  kesehatan  dan  dalamkonsep  KUHP  supaya  memperhatikan Undang-UndangNomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  agar  tidak  saling  tumpang  tindih dalam  prakteknya.  Perlunya  keseriusan  dari  pemerintah  untuk  memberantas  aborsi  yang bersifat illegal. Karena bagaimanapun aborsi yang bersifat illegal dapat membahayakan  jiwa dan  keselamatan  ibu  akibat  tidak  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  dan  oleh  tenaga-tenaga yang professional.
Kata Kunci :Kebijakan Hukum, Aborsi, Perkosaan

## 1. PENDAHULUAN
Aborsi  telah  dikenal  sejak  lama, aborsi  memiliki  sejarah  panjang  dan  telah dilakukan  oleh  berbagai  metode  baik  itu natural  atau  herbal,  penggunaan  alat-alat tajam,  trauma  fisik  dan  metode  tradisional lainnya.  Banyak  negara  di  dunia  isu  aborsi adalah permasalahan menonjol dan memecah  belah  public  atas  kontroversi etika  dan  hukum.  Aborsi  dan  masalah-
masalah  yang  berhubungan  dengan  aborsi menjadi  topic  menonjol  dalam  politik nasional di banyak negara sering melibatkan gerakan  menentang  aborsi  pro-  kehidupan dan  pro-pilihan  atasa  borsi  di  seluruh  dunia. Menggugurkan kandungan samahalnya dengan membunuh atau merampas hak hidup seseorang,  hal  tersebut  merupakan  suatu pelanggaran  hukum  yang  memiliki  sanksi tegas.
Aborsi  dalam  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia  dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan  atau  pertimbangan  medis  atau kedaruratan medis. Tenaga medis mempunyai  hak  untuk  melakukan  aborsi bila dan pertimbangan media atau kedaruratan media dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil. Kehamilan  yang  tidak  diinginkan  aborsi yang  dilakukan  umumnya  adalah Abortus provocatuscriminalis dengan beberapa alasan  seperti:  kehamilan  di  luar  nikah, masalah  beban  ekonomi,  ibu  sendiri  sudah tidak  ingin  punya  anak  lagi  akibat incest , alasan kesehatan dan sebagainya.
Diperhatikan  dari  segi  istilahnya, aborsi  adalah  menggugurkan  kandungan atau  dalam  dunia  kedokteran  dikenal dengan  istilah Abortus yang  artinya pengeluaran  hasil konspesi (pertemuan se ltelur  dan  sel  sperma)  sebelum  janin  dapat hidup di luar kandungan. Dikatakan bahwa aborsi merupakan suatu terminasi kehidupan  dari  janin  sebelum  diberi kesempatan  hidup  dan  berkembang  dengan cara yang disengaja.
Dampak kasus kehamilan tidak dikehendaki  khususnya  korban  perkosaan pada  dasarnya  membawa  akibat  buruk, selain korban  mengalami trauma yang panjang  bahkan  seumur  hidup,  dia  tidak dapat  melanjutkan  pendidikan,  tidak  dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Begitu  juga  jika  anaknya  lahir,  masyarakat tidak  siap  menerima  kehadirannya  bahkan mendapat  stigma  sebagaianak  haram  yang tidak  boleh  bergaul  dengan  anak-anak  lain di lingkungannya serta menerima perlakuan negatif  lainnya.  Sementara  jika  digugurkan (aborsi),  selain  tidak  ada  tempat  pelayanan yang  aman  dan  secara  hokum  dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama, susila dan sosial.
Aborsi sudah bukan merupakan rahasia  umum  dan  hal  yang  tabu  untuk dibicarakan.  Hal  ini  dikarenakan  aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwa nya dapat terjadi
dimana-mana  dan  bias  saja  dilakukan  oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal  ataupunilegal.  Dalam  memandang bagaimana  kedudukan  hokum  aborsi  di Indonesia  sangat  perlu  dilihat  kembali  apa yang  menjadi  tujuan  dari  perbuatan  aborsi tersebut.  Sejauh  ini,  persoalan  aborsi  pada umumnya  dianggap  oleh  sebagian  besar masyarakat  sebagai  tindak  pidana.  Namun, dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  tindakan aborsi  pada  sejumlah  kasus  tertentu  dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi provokatus  medikalis .  Sedangkan  aborsi yang  digeneralisasi  menjadi  suatu  tindak pidana lebih dikenal sebagai aborsi provokatus criminalis.
Perkembangan  konflik  yang  tidak kunjung mendapatkan titik temu mengakibatkan  munculnya  penganut  paham pro-life yang  berupaya  mempertahankan kehidupan dan pro-choice yang mendukung supaya  perempuan  mempunyai  pilihan untuk  menentukan  sikap  atas  tubuhnya dalam hal ini aborsi. Mencuatnya permasalahan  aborsi  di  Indonesia,  agaknya perlu  mendapatkan  perhatian  dari  berbagai pihak  yang  memberikan  alternative  solusi yang  tepat.  Pertentangan  moral  dan  agama merupakan  masalah  terbesar  yang  sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi.
Aborsi  yang  ilegal  dan  tidak  sesuai dengan  cara-cara  medis  masih  tetap  berjalan dan  tetap  merupakan  masalah  besar  yang masih  mengancam.  Adanya  pertentangan baiks  ecara  moral  dan  kemasyarakatan dengan  secara  agama  dan  hokum  membuat aborsi  menjadi  suatu  permasalahan  yang mengandung  kontoroversi.  Dari  sisi  moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang  ibu  yang  harus  merawat  kehamilan yang  tidak  diinginkan  terutama  karena  hasil perkosaan,  hasil  hubungan  seks  komersial (dengan  pekerja  seks  komersial) maupun  ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya  mempunyai  cacat  fisik  yang berat.  Di  sampingitu,  banyak  perempuan merasa  mempunyai  hak  atas  mengontrol tubuhny  asendiri.  Disisilain,  dari  segi  ajaran
agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan  penghentian  kehamilan  dengan alasan apapun.
Perbuatan Abortus provocatus juga sering  dilakukan  oleh  wanita  yang  menjadi korban perkosaandilakukandenganalasan para  korban  perkosaan  tersebut  adalah mengandung ana khasil perkosaan menamba hderita batinnya, Karena anak itu akan  mengingat  peristiwa  perkosaan  yang dialaminya. Bagi kalangan yang tidak setuju dilakukannya  aborsi  bagi  korban  perkosaan mereka  berpendapatsetiap  orang  berhak untuk  hidup,  janin  yang  ada  dalam kandungan  perempuan  akibat  perkosaan  itu adalah ciptaan Tuhan yang berhak menikmati  kehidupan.  Bagi  kalangan  yang setuju dapat dilakukanya aborsi bagi korban perkosaan, kehamilan itu timbul bukan dari atas kemauan korban jadi dapat mengurangi penderitaan  korban  baik  secara  psikis maupun  sosial,  makadiberihakbagi  korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi.
Adapun  yang  menjadi  permasalahan dalam adalah :
1. Bagaimana  analisa  aturan  hukum aborsi    dengan  alasan  perkosaan menurut  ketentuan  tentang  undang- undang kesehatan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pidana terhadap korban perkosaan yang        melakukan abortus provocatus?
3. Bagaimana harmonisasi hukum
kesehatan  dengan  etika  kedokteran dalam kasus aborsi karena perkosaan ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
A. Aborsi  menurut  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan dan KUHP
Pemberlakuan Undang- Undang
Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan oleh  sebagian  kalangan    dianggap  sebagai jawaban  mengenai  masalah  kesehatan  saat ini. Undang- Undang Kesehatan yang telah dicabut  dianggap  tidak  mampu  lagi mengakomodir    perkembangan  di  bidang
kesehatan. Umumnya setiap Negara  ada  undang-undang  yang  melarang aborsi  tetapi  larangan  ini  tidaklah mutlak sifatnya di           Indonesia berdasarkan  Undang-Undang,    melakukan aborsi,  dianggap  suatu  kejahatan.  Aborsi sebagai tindakan  pengobatan,  apabila itu satu satunya   jalan untuk menolong jiwa dan kesehatan ibu, serta sungguh-sungguh dipertanggungjawabkan  dapat  dibenarkan dan biasanya tidak dapat dituntut.
Masalah aborsi diatur di dalam beberapa pasal, yaitu :
1. Pasal 75  Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
a. Indikasi  kedaruratan  medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan,baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita  penyakit  genetic berat  dan/atau  cacat  bawaan, maupun  yang  tidak  dapat diperbaiki sehingga menyulitkan  bayi  tersebut hidup di luar kandungan.
b. Kehamilan  akibat  perkosaan yang dapat menyebabkan
trauma psikologis bagi korban perkosaan. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi  kedaruratan  medis  dan perkosaan,sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
2. Pasal  76  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan Aborsi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  75  hanya  dapat dilakukan:
(1) Sebelum  kehamilan  berumur  6 (enam)  minggu  dihitung  dari hari  pertama  haid  terakhir, kecuali  dalam  hal  kedaruratan medis.
(2) Oleh  tenaga  kesehatan  yang memiliki keterampilan dan kewenangan  yang  memiliki sertifikat  yang  ditetapkan  oleh menteri.
(3) Dengan  persetujuan  ibu  hamil yang bersangkutan.
(4) Dengan  izin  suami,  kecuali korban perkosaan.
(5) Penyedia  layanan  kesehatan yang  memenuhi  syarat  yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Pasal  77  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan :Pemerintah  wajib  melindungi  dan mencegah perempuan dari aborsi
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 75  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  yang  tidak bermutu,  tidak  aman,  dan  tidak bertanggung jawab serta
bertentangan  dengan  norma  agama dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Berbeda  dengan  KUHP  yang  tidak memberikan  ruang  sedikit  pun  terhadap tindakan aborsi, Undang Undang Nomor 36 Tahun
2009n
tentang
Kesehatan
memberikan  ruang  terhadap  terjadinya aborsi.
Melihat  rumusan  Pasal  75  Undang Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan  tampaklah  bahwa  dengan  jelas Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis abortus provocatusmedicalis (aborsi  yang  dilakukan untuk  menyelamatkan  jiwa  si  ibu  dan  atau janinnya).  Dalam  dunia  kedokteran aborsi provocatusmedicalis dapat  dilakukan  jika nyawa  si  ibu  terancam  bahaya  maut  dan juga  dapat  dilakukan  jika  anak  yang  akan
lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan  tidak  dapat  hidup  di  luar kandungan, misalnya janin menderita kelainan Ectopia  Kordalis (janin  yang  akan dilahirkan  tanpa  dinding  dada  sehingga terlihat  jantungnya) ,  Rakiskisis (janin  yang akan  lahir  dengan  tulang  punggung  terbuka tanpa  ditutupi  kulit)  maupun Anensefalus (janin akan dilahirkan tanpa otak b esar).
Klasifikasi Abortus dapat dibagi atas :
1. Abrortus spontan (alamiah) Abortus spontan adalah Abortus yang terjadi  dengan  sendirinya  tanpa  ada pengaruh dari luar. Abortus semacam ini  tidak  termasuk  dalam  KUH Pidana. Abortus spontan paling sering terjadi pada tri semester pertama dari kehamilan  disebabkan  karena  kurang baik dinding uterus atau rahim.
2. Abortus provocatus (artifisial) . Abortus provocatus (artifisial) adalah Abortus yang  dilakukan dengan  maksud  dan  pertimbangan tertentu, karena kandungan  tidak dikehendaki                 adanya.

## B. Tindak Pidana Perkosaan
Pasal  285  di  atas  terdapat  unsur-  unsur untuk  membuktikan  ada  atau  tidaknya tindak  pidana  perkosaan,  unsur-  unsur  yang dimaksud adalah:
a. Adanya  kekerasan  atau  ancaman kekerasan.
Adanya  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  artinya  mempergunakan tenaga  atau  kekuatan  jasmani  tidak kecil  secara  tidak  sah,  misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang,  dan  sebagainya  sampai orang  itu  jadi  pingsan  atau  tidak berdaya.
b. Memaksa seorang wanita. Memaksa  seorang  wanita,  artinya dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  memaksa  perempuan  yang bukan  istrinya  bersetubuh    dengan dia.
c. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku)
Bersetubuh  di  luar  perkawinan,
artinya  peraduan  antara  kemaluan laki-laki  dan  perempuan  yang  biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk keanggota kelamin perempuan,  sehingga  mengeluarkan mani  dengan  wanita  yang  bukan istrinya.
3. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan adalah  dengan  metode  yuridis  normative yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang undangan.
2. Sifat Penelitian Sifat penelitian ini adalah
deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti  mungkin.  Dalam  hal  ini  akan menggambarkan  tentang  kebijakan  hukum pidana  terhadap  aborsi  karena  perkosaan terkait etika kedokteran. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan, lalu menyusun, mengklasifikasikan  dan  menganalisis  nya serta  kemudian  menginterprestasikan  data, sehingga  diperoleh  gambaran  yang  jelas tentang fenomena yang diteliti.
3. Jenis Data dan Sumber data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library  research). Data diperoleh  melalui  beberapa  literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan  dan  dokumentasi lainnya  yang  berhubungan  dengan  tindak pidana aborsi atau pengguguran kandungan.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yang diperolehmelalui:
• Bahan  hukum  primer  yaitu peraturan  perundang-undangan,
dalam penelitian ini
dipergunakan yaitu Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana, Undang-  Undang  Nomor  29 Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran,  Undang-  Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan,  Peraturan  Pemerintah Nomor  61  Tahun  2014  Tentang Kesehatan Reproduksi, Kode Etik Kedokteran.
• Bahan  hukum  sekunder  yaitu berupa  buku  bacaan  yang  relevan dengan penelitian ini.
• Bahan  hokum  tersier  misalnya ensiklopedia,  bahan  dari  internet, bibliografi dan sebagainya.
4. Pengolahan dan Analisis Data
Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif.  Analisis  kualitatif  adalah  analisa yang  didasarkan  pada  paradigma  hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi  yang  tetap  dari  teori  dan  konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan  dan  berhubungan  kebijakan hukum  pidana  terhadap  aborsi  karena perkosaan.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Aturan Hukum Aborsi
Dengan  Alasan  Perkosaan  Menurut Ketentuan  Tentang  Undang-Undang Kesehatan.
Istilah  aborsi  dalam  hukum  pidana  di Indonesia  dikenal  dengan  tindak  pidana “pengguguran  kandungan”.  Secara  umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam  Pasal  299,  346,  347,  348,  dan  349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat  (terpaksa)  yaitu  sebagai  akibat perkosaan,  baik  bagi  pelaku  atau  pun  yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan  hukuman  yang  dilipat  gandakan, yang  membantu  melakukan  adalah  ahli medis.  Ketentuan  ini  terasa  memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.
Sebelum  dilakukan  revisi  terhadap undang-undang  kesehatan  masih  banyak
perdeb atan mengenai aborsi yang dilakukan  oleh  korban  perkosaan  termasuk tenaga  medis  yang  membantu  melakukan aborsi  tersebut.  Hal  itu  dikarenakan  tidak terdapat  pasal  yang  secara  jelas  mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan.  Selama  ini  banyak  pandangan yang  menafsirkan  bahwa  aborsi  terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasime sehingga dapat dilakukan karena  gangguan  psikis  terhadap  ibu  juga dapat  mengancam  nyawa  sang  ibu.  Di pihak  lain  ada  juga  yang  memandang bahwa  aborsi  terhadap  korban  perkosaan adalah  aborsi  kriminalis  karena  memang tidak  membahayakan  nyawa  sang  ibu,  dan dalam  undang-undang  kesehatan  yang lama,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1992  tidak  termuat  secara  jelas  di dalam pasalnya.
Regulasi tentang pengguguran kandungan yang disengaja ( abortus provocatus )  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  diatur  dalam  Bab XIX  Pasal  346  sampai  denganPasal  349, dan digolongkan kedalam kejahatan terhadap  nyawa.  Berikut  ini  adalah  uraian tentang pengaturan abortus provocatus yang terdapat dalam KUHP:
1. Pasal 346 KUHP : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan  kandungannya  atau  menyuruh orang  lain  untuk  itu,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun”. Memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut terkandung maksud oleh pembentuk Undang-Undang untuk melindungi nyawa janin dalam  kandungan meskipun  janin  itu  kepunyaan  perempuan yang  mengandung.  P.A.F.  Lamintang mengemukakan putusan Hoge Raad sebagai berikut : Hoge Raad 1 Nov. 1879, W.  7038,  yaitu  pengguguran  anak  dari kandungan  itu  hanyalah  dapat  dihukum, jika anak yang berada didalam kandungan itu  selama  dilakukan  usaha  pengguguran berada  dalam  keadaan  hidup.  Undang- Undang  tidak  mengenal  anggapan  hukum yang dapat memberikan kesimpulan
bahwa  anak  yang  berada  di  dalam kandungan  itu  berada  dalam  keadaan  hidup atau  pun  mempunyai  kemungkinan  untuk tetap hidup
B. Kebijakan
Perlindungan Hukum
Terhadap  Korban  Perkosaan  yang Melakukan Abortus Provocatus Perlindungan hokum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapat  perhatian  dengan  disahkannya Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan,  dan  sebagai  pengganti Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992. Dikeluarkannya revisi undang-undang kesehatan  maka  mengenai  legalisasi  aborsi terhadap  korban  perkosaan  telah  termuat dengan  jelas  di  dalamPasal  75  ayat  2 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang kesehatan. Meski demikian undang- undang  ini  menimbulkan  kontroversi  di berbagai  lapisan  masyarakat  karena  adanya pasal-pasal  yang  mengatur  mengenai  aborsi dalam  praktek  medis  mengandung  berbagai reaksi.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  satun permasalahan  yang  perlu  dikaji  lebih  lanjut adalah  bagaimana perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi ( abortus provocatus ) khususnya yang dilakukan oleh korban  perkosaan  menurut  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)  yang berlaku  sebagai lex  generale dan  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan yang berlaku sebagai lex special. Perlindungan hokum berarti melindungi hak setiap orang  untuk  mendapatkan perlakuan dan perlindungan  yang sama oleh hukum  dan  undang-undang,  oleh  karena itu untuk  setiap  pelanggaran  hukum  yang dituduhkan  padanya  serta  dampak  yang diderita  olehnya  ia  berhak  pula  untuk mendapat  perlindungan  dari  hukum  yang diperlukan  sesuai  dengan  asas    hukum. Tetapi  perlu  diketahui  bahwa  dalam  kasus perkosaan  pihak  korban  telah  terabaikan dari  jangkauan  hukum.  Ini  terbukti  dari banyaknya kasus dengan korban perempuan yang  tidak  mampu  terselesaikan  secara  adil dan memuaskan.
Dihubungkan  dengan  aborsi  karena
kehamilan tidak dikehendaki (KTD) akibat perkosaan,  dimana  kehamilan  akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma  psikologis  bagi  korban  perkosaan dapat  dijadikan  sebagai  alasan  darurat (pemaksa) untuk melakukan aborsi sebenarnya  perlu  menjadi  pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana, khususnya  bagi  para  penegak  hukum (Hakim).  Karena  janin  yang  diaborsi adalah sebagai akibat pemaksaan hubungan  (perkosaan)  dengan  ancaman kekerasan.  Perkosaan  sendiri  merupakan tindak  pidana  yang  pelakunya  harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 12 (duabelas)  tahun  sesuai  Pasal  285  KUHP. Sedangkan  korban  nya  harus  mendapat perlindungan  hukum  yang  salah  satu caranya  adalah  mengembalikan  kondisi jiwanya  akibat  tekanan  daya  paksa  dari pihak  lain  (tekanan  psikologis).  Alasan tekanan psikologis akibat perkosaan inilah yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan  untuk  menentukan  bahwa aborsi  akibat  perkosaan  sebagai  suatu pengecualian,  sehingga  seharusnya  legal dilakukan.
Arif Gosita mengatakan bahwa: “dalamkasus abortus ,  janin  ditolak  sebagai makhluk  hidup  dan  dianggap  sebagai objek  mati.  Oleh  karena  diformulasikan seperti  itu  maka  penghancurannya  saat  itu tidak  dianggap  sebagai  suatu  pembunuhan dan  tidak  menimbulkan  kemarahan  moral atau pertentangan moral seperti pada kasus pembunuhan lain.”
Dihubungkan dengan Pasal 48  KUHP tentang daya paksa ( overmacht ), sebenarnya  Pasal  75  ayat  (2)  huruf  b  UU No. 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengecualian  melakukan  aborsi  terhadap kehamilan  akibat  perkosaan,  mengakui adanya daya paksa bagi barang siapa yang melakukan  aborsi.  Ketentuan  tentang overmacht atau  daya  paksa  yang  terdapat dalam  pasal  48  KUHP,  yaitu  :  “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 48 KUHP
tersebut  dapat  disimpulkan,  bahwa  yang dimaksud  dengan  daya  paksa  adalah  suatu paksaan  atau  tekanan  yang  tidak  dapat dihindarkan.  Adapun  paksaan  itu  dilakukan oleh  seseorang  terhadap  orang  lain  dengan suatu ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya.  Tentu  saja  dalam  hal  ini,  orang yang  diancam  tersebut  mempunyai  dugaan kuat  bahwa  ancaman  itu  benar-benar  akan dilaksanakan apabila ia menolak mengerjakan  sesuatu  yang  dikehendaki pemaksa (pengancam).
Daya  paksa  ( overmacht )  ini  merupakan alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini, seseorang yang  melakukan  perbuatan  pidana  tidak dapat  dijatuhi  pidana  karena  tidak  adanya kesalahan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh  terdakwa  tetap  bersifat    melawan hukum,  jadi  tetap  merupakan    perbuatan pidana. Tetapi ia tidak dipidana, karena tidak adanya  kesalahan.  Dengan  demikian,  alasan pemaaf  adalah  alasan  yang  menghapuskan kesalahan  terdakwa.  Karena overmacht sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48 KUHP hanya memuat alasan pemaaf, artinya perbuatan  yang  dilakukan  tetap  bersifat melawan  hukum,  tetapi  kesalahannya  bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa tadi.
Seseorang  yang  melakukan  perbuatan pidana,  sedangkan  ia  berada  di  bawah pengaruh  daya  paksa  sehingga  ia  terpaksa melakukan  perbuatan  tersebut  tidak  dapat dijatuhi  pidana.  Hal  ini  merupakan  hal  yang tepat dan mencerminkan rasa keadilan, sebab orang  tersebut  melakukan  perbuatan  pidana karena dorongan yang tidak mampu dilawannya,  misalnya  karena  mengancam keselamatan jiwanya.
Menurut  Kartono  Kartini  berpendapat bahwa  kasus  abortus  provokatus  terjadi konflik  antara  2  (dua)  hak,  hak  perempuan yang  hamil  bertentangan  dengan  hak  janin. Dengan  demikian  untuk  menentukan apakah perempuan yang melakukan abortus provokatus atas kandungannya dapat dipidana  atau  tidak  dapat  dinilai  dari kepentingan manakah yang lebih utama. Hak janin  untuk  tetap  hidup  atau  hak  perempuan untuk  tetap  menjalankan  hidupnya  tanpa tekanan psikologis dan  sosial.
Mencermati  ketentuan  yang  terdapat
dalam  Undang-Undang  No.  36  Tahun 2009  khususnya  Pasal  75  ayat  (2)  huruf  b yang  mengatur  tentang  aborsi    karena alasan  darurat  (pemaksa)  dalam  hal  ini adalah  adanya  trauma  psikologis  yang dialami  oleh  wanita  hamil  sebagai  akibat tindak  pidana  perkosaan  yang  dialaminya. Pada akhirnya penyelesaian kasus tersebut sangat  tergantung  pada  para  penegak hokum untuk menegakkan keadilan terutama  bagi  perempuan  yang  jelas-jelas berkedudukan  sebagai  korban  perkosaan. Pendapat  ahli  hukum  masa  kini,  sudah seharusnya  menjadi  pertimbangan  dalam rangka  menjatuhkan  pidana,  jadi  tidak semata-mata didasarkan pada bunyi undang-undang, akan tetapi juga memperhatikan  latar  belakang  perbuatan dilakukan.  Hal  ini  pun  dalam  proses pembuktiannya  juga  tidak  mudah,  karena harus dibuktikan lebih dahulu perkosaannya.
Aborsi  karena  perkosaan  dijadikan pengecualian  sebagaimana  alasan  medis, maka kriteria yang dijadikan pengecualian harus benar-benar jelas dan tegas, sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum yang  tidak  bertanggungjawab,  akibatnya aborsi marak dilakukan. Dengan demikian Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 memperbolehkan  praktik  aborsi  terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan  dilakukan  oleh  tenaga  yang kompeten, dan memenuhi ketentuan agama  dan  perundang-undangan  yang berlaku.
Mengenai  ancaman  sanksi  pidana  bagi pelaku abortus  provocatus ,  dalam  hukum pidana (KUHP) dirumuskan adanya ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pengguguran kandungan.
KUHP tidak memperdulikan latar belakang atau  alas  an  dilakukannya  pengguguran kandungan  itu.  Dengan  demikian,  apabila abortus  provocatus adalah  pilihan  yang harus diambil dan dilakukan oleh perempuan  korban  perkosaan,  baik  atas permintaan  diri  sendiri  maupun  melalui bantuan  orang  lain  atas  persetujuan  atau pun  tanpa  persetujuan  perempuan  korban
perkosaan,  maka  dengan  menggunakan ketentuan KUHP,perempuan korban perkosaan  tidak  dapat  lepas  dari  jeratan hukum,  sehingga  KUHP  tidak  memberikan perlindungan  hokum  terhadap  perempuan korban  perkosaan  yang  melakukan abortus provocatus .
Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan,  perlindungan  hukum yang  diberikan  terhadap  perempuan  korban perkosaan  yang  melakukan  pengguguran kandungan  ( abortus  provocatus )  menjadi hak  dari  perempuan  tersebut.  Artinya pengguguran kandungan ( abortus provocatus ) yang dilakukan oleh perempuan korban  perkosaan  diperbolehkan.  Seperti yang  disebutkan  dalam  Pasal  75  ayat  (2) Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009,  salah satu  pengecualian  terhadap  perempuan untuk  melakukan  aborsi  adalah  kehamilan akibat  perkosaan  yang  dapat  menyebabkan trauma  psikologisbagi  korban  perkosaan tersebut.  Tekanan  psikologis  yang  dialami oleh  perempuan  yang  mengandung  karena perkosaan, dapat dimasukkan sebagai indikasi medis untuk melakukan pengguguran  kandungan  asalkan  memenuhi syarat-syarat  sebagaimana  yang  ditentukan oleh  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009, sebagai  dasar  hokum  untuk  melegalkan tindakan  pengguguran  kandungan  yang dilakukan  oleh  korban  perkosaan,  termasuk mereka  dalam  hal  ini  adalah  tenaga kesehatan  yang  berkompeten  dan  memiliki kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang- undang  untuk  melakukan  pengguguran kandungan.
C. Harmonisasi Hukum Kesehatan
Dengan  Etika  Kedokteran  Dalam Kasus Aborsi Karena Perkosaan. Saat  seorang  mahasiswa  kedokteran menyelesaikan pendidikannya, dilaksanakan upacara  pelantikan  yang  disertai  dengan pengucapan  lafal  sumpah  dokter.  Adapun bunyi  lafal  sumpah  dokter  tersebu  tadalah sebagai  berikut:  “Demi  Allah  saya bersumpah/berjanji, bahwa:
1. Saya  akan  membaktikan  hidup  saya
guna kepentingan perikemanusiaan.
2. Saya  akan  memelihara  dengan sekuat  tenaga  martabat  dan  tradisi luhur jabatan kedokteran.
3. Saya  akan  menjalankan  tugas  saya dengan  cara  yang  terhormat  dan bersusila,  sesuai  dengan  martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
4. Saya  akan  menjalankan  tugas  saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pro  dan  kontra  terkait  aborsi  bagi korban  pemerkosaan  tidak  saja  terjadi  di kalangan  para  ahli.  Perbedaan  itu  juga terlihat  pada  perundang-undangan  yang menjadi hukum positip negara kita. KUHP melarang  abortus  dengan  alasan  apapun dan  siapapun  juga  yang  melakukannya akan  dikenai  sanksi  pidana.  Hal  itu  diatur dalam Pasal 299, 346-349 KUHP.
Dengan  demikian  aborsi  terhadap korban  pemerkosaan  dapat  dilegalkan tetapi  tetap  diberlakukan  dengan  teliti, tepat  dan  cermat,  dalam  artian  bahwa pelaku benar- benar mereka adalah korban pemerkosaan,  dan  dokter  yang  melakukan aborsi  adalah  tenaga  kesehatan  yang professional  dengan  mengikuti  standar profesi  dan  pelayanan  yang  berlaku,  serta tidak  diskriminatif  dengan  memperhatikan ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-  undangan  serta  norma  norma agama  yang  berlaku.  Dari  bunyi  pasal pasal tersebut di atas terlihat bahwa KUHP melarang abortus tanpa terkecuali sehingga abortus  provocatus  medisinalis juga  tidak  diperbolehkan.Tentunya  hal  ini memberatkan  apabila  kalangan  medis terpaksa melakukan abortus demi menyelamatkan jiwa ibu yang mengandung.  Perkembangan  selanjutnya terlihat pada pasal 75-77 UU No. 36 tahun 2009.Dalam  pasal  itu abortus  provocatus medisinalis diperbolehkan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, terlihat  bahwa  terdapat  perbedaan  antara KUHP  dengan  UU  No.  36  tahun  2009 dalam mengatur abortus provocatusmedisinalis .  Pro  dan  kontra  ini akan  menimbulkan  permasalahan  jika
terjadi  kasus  abortus  dengan  alasan  indikasi medis.
Untuk  menganalisa  permasalahan  yang terjadiakibat pro dan kontra terhadap abortus provocatusmedisinalis , penulis akan mengupas nya dengan melihat beberapa asas dalam  hokum  kita.  Jika  terjadi  pertentangan antara  peraturan  yang  lama  (KUHP)  dengan peraturan yang baru (UU No. 36 tahun 2009) padahal  peraturan  tersebut  mengenai  hal yang sama, maka berlaku asas lex posteriori derogatlegi  priori ,  yaitu  jika  ada  peraturan baru  yang  mengatur  materi  yang  sama sementara  peraturan  lama  tidak  dicabut  dan bertentangan  satu  sama  lain  maka  peraturan yang  baru  itu  mengalahkan  peraturan  yang lama.  Selain  itu  juga  berlaku  asas lex specialisderogat lex generalis , yaitu peraturan  yang  bersifat  khusus  mengalahkan peraturan  yang  bersifat  umum.  Dalam  halini UU No. 23 Tahun 1992 adalah lex specialis , sementara KUHP        adalah lex generalis. Abortus provocatus medisinalis diperbolehkan  di  Indonesia  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  75-77  UU  No.  36  tahun 2009.  Berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut, makasyarat-syarat  dilakukannya  tindakan  itu adalah dalam Deklarasi Oslo (1970) disebutkan  bahwa  moral  dasar  yang  harus dijiwai oleh seorang dokter adalah butir lafal sumpah:  “Saya  akan  menghormati  hidup insani  sejak  saat  pembuahan”.  Karena  itu abortus provocatus medisinalis hanya dilakukan  jika  memenuhi  syarat-  syarat sebagai berikut :
1. Aborsi.  Hanya  dilakukan  berdasar indikasi medis.
2. Suatu keputusan untuk menghentikan  kehamilan,  sedapat mungkin  disetujui  secara  tertulis oleh  dua  orang  dokter  yang  dipilih berkat kompetensi professional mereka.
3. Prosedur  itu  hendaklah  dilakukan oleh  seorang  dokter  yang  kompeten di  instalasi  yang  diakui  oleh  suatu otoritas yang sah.
4. Jika  dokter  itu  merasa  bahwah  hati nuraninya  tidak  membenarkan  ia melakukan abortus tersebut, maka ia
berhak  mengundurkan  diri  dan menyerahkan pelaksanaan tindakan medis  itu  kepada  sejawatnya  yang lain  yang  kompeten.  Menurut  UU No.  36  tahun  2009  indikasi medisakan  diberikan  oleh  tenaga kesehatan  yang  kompeten.  Tetapi pembentuk  UU  sudah  menentukan bahwa  indikasime  tersebut  adalah jika nyawa  sang ibu dan atau janin nya terancam bahaya maut.
Sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya,  dalam  praktek  nya indikasi  medis  itu  juga  mengenai anak yang akan dilahirkan nanti.
Ada  beberapa  kondisi  kehamilan merupakan  indikasime  bagi  anak  yang akan  dilahirkan  nanti.  Misal  pada  saat hamil sang ibu menderita penyakit campak Jerman.  Penyakit  ini  memang  tidak berbahaya bagi sang ibu, tetapi membahayakan sang anak  yang akan lahir nanti  karena  ibu  hamil  yang  melahirkan penderita  penyakit  ini  maka  anak  yang dilakan  mengalami  cacat  berat.  Masih banyak penyakit-penyakit lain yang jika diderita  oleh  ibu  hamil  akan  mengancam kesehatan sang anak.
Harus  diakui  aborsi  dilakukan  dengan bermacam-macam  alasan,  salah  satunya akibat perkosaan.
Banyak
yang beranggapan  bahwa  anak  yang  dikandung oleh korban perkosaan pada dasarnya tidak diharapkan  oleh  wanita  korban  perkosaan, pada  saat  terjadi  perkosaan  ia  tidak memiliki  pilihan  atau  pun  kemampuan untuk  mengelak  hingga  akhirnya  terjadi kehamilan  pada  dirinya.  Tidak  jarang dalam  kasus  perkosaan  tersebut  dilakukan oleh  orang-orang  yang  memiliki  hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah dengan korban, yang dikenal dengan incest. Anak  hasil perkosaan inilah yang dianggap sebagai anak yang tidak diharapkan, karena dianggap  dapat  menjadi    beban  tidak  saja bagi  ibu,  tetapi  dapat  juga  menjadi  beban bagi keluarga.
Salah satu jalan keluar yang dilakukan oleh  mereka  agar  tidak  terlahir  anak  yang
tidak  diinginkan  adalah  dengan  melakukan pengguguran  kandungan.  Sampai  saat  ini masih  menjadi  pro  kontra  mengenai  apakah aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dapat  dibenarkan.  Kaum  yang  kontra menyatakan  bahwa  dengan  alasan  apapun aborsi  dilarang,  termasuk  bagi  korban perkosaan.  Kaum  ini  menyatakan  bahwa anak  merupakan  anugerah  Tuhan  yang mempunyai  hak  untuk  hidup.  Mereka berpandangan  bahwa  janin  mempunyai  hak hidup  yang  tidak  boleh  dirampas  oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya.  Melakukan  aborsi  sama saja  dengan  melakukan  pembunuhan,  dan pembunuhan  merupakan  dosa  yang  sangat besar.  Para  penganut  paham  ini  sangat menentang  dilakukannya  aborsi.  Menurut mereka  melegalisasi  aborsi  bertentangan dengan agama Karena memang kelompok ini kebanyakan  berasal  dari  kaum  agamawan tetapi  banyak  pula  yang  bukan  agamawan tetapi  memiliki  pandangan  ini.  Sebaliknya, kaum  yang  pro  menyatakan  bahwa  korban perkosaan,  sudah  mengalami  tekanan  serta beban  yang  berat,  tidak  etis  jika  beban wanita  korban  perkosaan  ditambah  dengan kehadiran anak yang memang tidak diharapkan oleh korban  perkosaan.

## 5. SIMPULAN
1. Aturan  hukum  aborsi  dengan  alasan perkosaan
menurut ketentuan tentang  undang-undang  kesehatan adalah  KUHP  berlaku  sebagai lex generale melalui  ketentuan  Undang- Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  yang  berlaku  sebagai lex special memberikan  perlindungan hokum  terhadap  tindakan abortus provocatus pada  korban  perkosaan dengan beberapa persyaratan sebagai alasan  medis  seperti  yang  diatur dalam Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009. Berdasarkan  revisi  Undang-Undang
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa aborsi
diperbolehkan  tidak  hanya  terbatas pada  alasan  indikasime  disuntuk
menyelamatkan  nyawa  ibu  dalam keadaan  darurat  saja,  tetapi  juga mencakup  bagi  kehamilan  akibat perkosaan, perempuan hamil
mengidai gangguan jiwa berat, dan janin    mengalami  cacat  bawaan berat.
2. Perlindungan hukum korban perkosaan  antara  lain  pemenuhan hak kompensasi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ganti kerugian  yang  diberikan  Negara karena pelaku tak mampu. Dimungkinkan sebagai upaya pemberian  pelayanan  pada  para korban  kejahatan  dalam  rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan.  Pemberian  hak  atas restitusi  atau  ganti  kerugian  yang menjadi  tanggung  jawab  pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi  dan  restitusi  diberikan oleh  pengadilan.  Ketentuan  lebih
lanjut mengenai pemberian kompensasi  dan  restitusi  diatur dengan peraturan pemerintah.
Korban secara hukum juga mendapatkan  bantuan  hukum  dan bantuan rehabilitasi berupa
pengobatan, pemulihan mental (psikiater,  psikolog,  sukarelawan), korban harus diberitahukan tentang kondisi kesehatan.
3. Harmonisasi hokum kesehatan
dengan  etika  kedokteran  dalam kasus  aborsi  karena  perkosaan dalam  perspektif  etika  kedokteran menimbulkan  suatudilema.  Kalau dilakukan berarti dokter telah melanggar sumpahnya yaitu berkewajiban melindungi hidup makhuk insani sejak saat pembuahan, selain itu dalam sumpahnya dokter juga harus mengutamakan kesehatan penderita. Dengan  demikian  jika  aborsi  tidak dilakukan  maka  akan  mengancam nyawa  ibu  hamil  yang  mengalami ikut  psikologis  dan  berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya.
Sementara  itu  dalam  perundang- undangan Indonesia
terdapat perbedaan  antara  KUHP  dengan Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 dalam mengatur masalah aborsi, KUHP melarang aborsi dalam apapun sedangkan Undang UndangNomor 36 Tahun 2009 Kesehatan membolehkan aborsi  pada  korban  pemerkosaan yang hamil.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adenan,  M, Aborsi  Dalam  Pandangan Hukum Pidana Positif Indonesia ,
Seminar  Wanita  dan  Septic Abortion, Medan, 2011 Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan ,
Prenada  Media  Group,  Jakarta,
2018.
Chazawi,  Adami, Kejahatan  Terhadap Tubuh  dan  Nyawa, Rajawali Grapindo Persada, Jakarta, 2017. devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan,
2020 Ekotama,  Suryono, Abortus  Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana . Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011. Gosita, Arif, Masalah Korban Kejahatan , Kumpulan Karangan,  Jakarta,  Akademika
Persindo, 2015
Hamdani,  Njowito, Ilmu  Kedokteran Kehakiman ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
Kartini,  Kartono, Psikologi  Abnormal dan Abnormalitas Seksual,
Mandar Maju, Jakarta, 2015. Kusmaryanto, Kontriversi Aborsi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2012.Kusmiran,Eny, Kejahatan
Reroduksi Remaja Dan Wanita , Selemba Medika, Jakarta, 2011 Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia .
Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2017. Lubis,  Namora  Lumongga, Psikologi Kespro“Wanita&Perkembang an Reproduksinya” Ditinjaudari  Aspek  Fisik  dan Psikologinya , Kencana, Jakarta, 2013. Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Bunga Rampai Hukum
Pidana ,  Alumni,  Bandung, 2016. Mulyadi, Lilik, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi , Djambatan, Jakarta, 2017 Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian dan  Penulisan  Ilmiah  AQLI, Medan, Maret 2021. Rumondor, Daniel, Jangan Membunuh! Tinjauan Etis Terhadap  Beberapa  Praktek Kedok  teran ,  Yayasan  Andi, Yogyakarta, 2018. Saifullah, Aborsi dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011. Santoso,  Topo  dan Eva  Achjani Zulfa.
Kriminologi . PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011
Santoso,  Topo Seksualitas  dan  Hukum
Pidana .  Ind  Hill  Co.  Jakarta,
2011.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian  Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum
Pidana , Alumni, Bandung, 2011.
Sunggono, Bambang, Metode Penelitian  Hukum ,  PT.  Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,
2018.
Wahid,  Abdul  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Terhadap  Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas  Hak  Asasi  Anak, Refika Aditama, Jakarta, 2011. Wahyuningsih, Heni Puji, Etika ProfesiKebidanan , Fitramaya, Yogyakarta, 2015.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-UndangNomor 29  Tahun  2004
TentangPraktikKedokteran Undang-UndangNomor  36  Tahun  2009
Tentang Kesehatan PeraturanPemerintahNomor  61  Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Kode Etik Kedokteran.

## C. Jurnal Ilmiah
Devi,  Ria.  Sintha.,  Simbolon,  Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). The Bankruptcy  Legal  Politics  in
Indonesia  based  on  Justice
Value, Date  Maret,  2022,  Vol 9. No 1. Jurnal Akta . http://jurnal.unissula.ac.id /index.php/akta/article/view/2 0842 LAIA,  Agustinus  et  al.  TINJAUAN YURIDIS

## TERHADA
P  TRANSAKSI  PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA. JURNAL RECTUM: Tinjauan
Yuridis  Penanganan  Tindak Pidana , [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293 -
307, jan. 2022. ISSN 2684-7973.
Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.i
d/
index.php/jurnalrectum/article/v i  ew/1466 >.  Date  accessed:  02 aug. 2022.