Urqensl l(eberadaan  Komisi Pengawasan Kepolisian
Ditinjau  Dari Hukum Administrasi  Negara
Oleh: Nurmin  K. Martam

## Abstract
In practice, many police qctians categorized  as arbitrary action of which is not based on'duty and function of police institute as arranged  in tugirtotion  applied. Be awate of arbitrary  action done  b''-  policement' 'i;r"ri*"r, iiovides potting  to every public or citizen to report  the arbitrary action to national  policement commision'
National policement  Commission basically undertakes gives observation  to all business or activity about implementation  of duty  or police activity that matchingwith the onewhich is expected'
Kata Kunci: Urgensi. Komisi Pengawasan, Kepolisian,  Hukum  administrasi
Latar Belakang Saat ini masYarakat  Indonesia menumpukkan  haraPan Yang sangat besar akan  tegaknya hukum di negara
Indonesia  kepada lembaga Kepolisian.
Kepolisian  secara formal tetap merupakan institusi  utama Yang bertanggung jawab  atas Penegakan hukum di Indonesia. KePolisian memikul  tanggung jawab  yang sangat besar dalam penegakan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban
umum  dalam  masYarakat-
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini kePolisian selalu meningkatkan j'umlah keanggotaannya'
Semua ini mengandung arti dalam
rangka meningkatkan  pelayanan {an menciptakan rasa kepada masyarakat luas. Namun, Peningkatan jumlah keanggotaan kePolisian tersebut,
ternyata masih juga menYisakan berbagai  permasalahan yang muncul'
Praktik  kepolisian  di bidang  penegakan hukurn mengundang  gugatan  publik'
Masyarakat menilai adanya bentuk- bentuk pelanggaran hak asasi manusia, KKN, diskriminasi 1'ang masih
mewarnai oprasionalisasi
kepolisian. tugas Berbagai  keluhan Yang
dilayangkan atas layanan lembaga kepolisian yang menf  imPang terungkap  diberbagai  media elelctronik maupun pers, bahkan menjadi toPik headlines yang mervarnai setiaP perkembangan berita Penegakan hukum yang ada. Polisi sering dicap lalai dan  gagal memberi perlindungan kepada  masyarakat atau bahkan lemah dalam melakukan penegakan  hukum, terkadang  dipandang sarat dengan penyelewengan  kekuasaan  (Abuse Of Power\ akibat praktik korupsi,  kolusi dan nepotisme. SamPai-samPai lembaga kepolisian diPlesetkan menjadi "Polisi India" atau Polisi
Bombay mirip seperti pada film India,
di mana diceritakan  bahu'a Polisi yang mudah  melakukan KKN, menegakan
aturan sesuai dengan  kehendak sendiri, dan lain sebagainya. Penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian  selain dalam bentuk korupsi juga dalam  bentuk kekerasan. Mengenai  kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan aparat kepolisian hampir semua media yang
ada  di negeri  ini selalu menayangkannya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkadang lembaga kepolisian menggunakan kekerasan dalam penyelesaian  sengketa. penggunaan kekerasan  pada hakekatnya  dilakukan apabila keadaan terpaksa. Sehingga penggunaan kekerasan tidak dapat dilakukan  secara sewenang-wenang melainkan dibatasi oleh hukum, dengan kata lain  hukum mencegah  penggunaan kekerasan yang sewenang-wenang.
Namun di sisi lain hukum juga memperbolehkan penggunaan kekerasan oleh lembaga kepolisian apabila dalam keadaan terpaksa, misalnya dalam  Pasal 49 ayat (l) KUHP  yang  menyatakan "barang siapa dalam hal ini polisi yang bertugis melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau  diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda  sendiri atau kepunyaan orang lain, ,dari serangan yang melawan hak dan mengancam dirinya dan segera pada  saat itu juga, tidak boleh dihukum".
Oleh karenanya  sangat menarik membahas hal tersebut terutama menghubungkan antara tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Iembaga kepolisian dalam  penyelesaian sengketa  dengan  perlindungan hak
asasi manusi4 serta tindakan apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat menghadapi  sikap  arogansi  kepolisian tersebut.
Pada  umumnya hukum yang mengatur tentang  Kepolisian adalah Ketetatpan MPR No. VII/MPR/2000 tentang  Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia  dan UU  No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rebulik Indonesia, serta peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2005  tentang Komisi  Kepolisian  Nasional. Landasan yuridis  tentang lembaga Kepolisian  ini merupakan amanat dari konsitusi dasar negara Republik  Indonesia yakni UUD
1945.
Uraian  di  atas yang menyatakan bahwa  dalam praktek masih  banyak tindakan  kepolisian yang dkategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang tidak didasarkan pada tugas dan fungsi lembaga kepolisian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.  Menyadari tindakan sewenang-wenang yang  dilakukan  oleh kepolisian, maka pemerintah menyediakan wadah kepada setiap masyarakat atau warga negara untuk melaporkan tindakan sewenang- wenang tersebut kepada Komisi Kepolisian nasional.
Menarik untuk dikaji dan dibahas  mengenai  keberadaan  komisi kepolisian  nasional tersebut melihat kenyataan sekarang ini banyak praktek- praktek yang dilakukan oleh oknum- oknum kepolisian yang tidak mencerminkan lembaga kepolisian sebagaimana diatur oleh UU No 2 tahun 2002. Berdasarkan hal tersebut, maka  penulis mencoba memberi gambaran yang  begitu simpel
mengenai keberadaan komisi kepolisian  tersebut.  Dalam tulisan  ini, penulis mencoba mengeloborasikan antara bidang Politik hukum dan hukum administrasi  negara terutama menyangkut  sistem Pengawasan.
Mengugat Tugas Kepolisian Dan Peran Dalam Pasal 1 aYat (1) UU No 2 tahun 2002 tentang KePolisian Negara Rebulik Indonesia, disebutkan bahwa  kepolisian  adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian  dalam Pasal i aYat (1)
tersebut,  mengandung  dua pengertian,
yakni  fungsi  polisi dan lenrbaga polisi- Pengertian tentang fungsi polisi diatur  dalam Pasal 2 UU No 2 tahun 2002  yang berbunYi fungsi kepolisian  adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban masyarakat,  Penegkan hukum, perlindungan,  Pengayoman dan pelayanan kepada masYarakat.
Selanjutnya  dalam  penjelasan UU No 2 tahun  2002 dikatakan bahwa fungsi kepolisian harus memPerhatikan semangat  penegakan hak asasi manusia, hukum dan  keadilan.
Rumusan  Pasal UU No 2 tahun 2002 mengisyaratkan  bahwa substansi tugas pokok KePolisian Negara
Republik Indonesia senantiasa  berada dalam  format keamanan dalam negeri.
Selain memuat tujuan Kepolisian, juga memuat arahan  dan rambu-rambu bagi penyelenggaraan fungsi Kepolisian yaitu "dengan  menjunjung tinggi hak asasi manusia". Hal ini menegaskan kepada kita semua  bahwa hak asasi
manusia (HAM) bukan meruPakan tujuan  Kepolisian tetapi merupakan sesuatu yang  harus senantiasa mewarnai dan harus diPerhatikan dalam setiap  gerak pelaksanaan  tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam masYarakat Yang sedang mengalami  transisi, keberadan kepolisan sangat  diperlukan sekali'
Pada masyarakat demikian sering terjadi pergeseran nilai kehidupan  yang
mengimbas pada terjadinya
penyimpangan  perilaku  sosial. Karena
itu keberadaan kepolisian semakin urgen  untuk menjaga ketentraman dan keamanan serta keteriban dalam masyarakat.  Pengemban fungsi kepolisiaan ditemukan melalui penguraian  dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi  1'uridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisiaan terdiri atas fungsi Kepolisian umum dan fungsi
kepolisiaan  khusus.
Fungsi kepolisian Umum berkaitan dengan kervenangan Kepolisian berdasarkan Undang-
Undang dan  atau peraturan perundang- undangan yang meliPuti semua lingkungan kuasa hukum  Yaitu: (1)
Lingkungan kuasa soal-soal Yang termasuk kompetensi Hukum Publik;
(2) Lingkungan kuasa  orang; (3)
Lingkungan  kuasa  tempat; dan (4)
Lingkungan kuasa waktu (Kelana,
2A02:61).
Pengembangan fungsi kepolisian umum sesuai undang- undang ini adalah  Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya dengan sendirinya akan mencakuP lingkungan  kuasa tersebut di atas.
Selain dilihat dari tataran fungsi
kepolisian, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mencakup tataran represif, prventif dan pre-emtif . Sementara fungsi Kepolisian khusus berkaitan  dengan kewenangan Kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa diberi wewenang  untuk  melaksanakan fungsi Kepolisian khusus di bidangnya masing-masing  dinamakan alat-alat Kepolisian khusus.
Fungsi Kepolisian khusus, sesuai  dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, berada dalam lingkungan  instansi  tertentu seperti antara lain: Bea dan Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Pengawasan Obat dan Makanan, Patent dan Hak Cipta. Pejabat  pengemban Kepolisian khusus, ada yang diberi kewenangan  refresif yustisial selaku penyidik  dan disebut sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Rahardi, 2007:58).
Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya guna mewujudkan  keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu  ke waktu  dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serla  kemudian  melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi Kepolisian  sosiologis dalam masyarakat hukum adat dapat disebutkan  antara lain: Penguasa Adat dan Kepala Desa.
Selanjutnya tugas dan wewenang dari lembaga kepolisian sendiri dijelaskan  dalam Pasal 13 UU No 2 tahun 2002, yakni: Pefiam4 memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum.  Ketiga, memberikan perlindungan,  pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya tugas tersebut mengacu pada susunan rumusan tugas pokok yang memuat 3 (tiga) substansi yaitu:
Peftama,  memelihara  keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga,
memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum Kepolisian untuk menjamin keamanan umurn. Sementara  substansi pokok  menegakkan hukum bersumber dari ketentuan  peraturan perundang- undangan yang memuat  tugas  pokok Polri dalam kaitannya dengan penegakan hak asasi manusia. Selanjutnya  substansi tugas pokok Polri untuk  memberikan  perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi  Kepolisian  sebagai bagian dari fungsi  pemerintahan  negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (public servis) yang termasuk dalam kewajiban umum Kepolisian.
Pada dasarnya  seorang  petugas Kepolisian yang bertugas di tengah- tengah masyarakat, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi ganguan terhadap  ketertiban dan keamanan umum. Dalam keadaan
seperti ini tidak mungkin baginYa untuk meminta pengarahan terlebih dahulu dari atasannYa, sehingga petugas Kepolisian tersebut harus berani memutuskan sendiri tindakannya.
Dalam ilmu KePolisian, ada beberapa  syarat yang harus dipenuhi apabila  seorang petugas Kepolisian akan melakukan  tugasnya, Yaitu: Pertama, tindakan harus benar-benar diperlukan atau dikenal dengan asas keperluan. Kedua, tindakan Yang diambil harus benar-benar untuk kepentingan  tugas  Kepolisian.  Ketiga, tindakan yang  Paling tePat untuk mencapai  sasaran yaitu  hilangnya suatu gangguan  atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran adalah tercapainya tujuan. Keempat, asas keseimbangan. Dalam mengambil tindakan, harus senantiasa dljaga keseimbangan antara sifat (keras
lunaknya)  tindakan atau sarana yang dipergunakan  dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu  objek  yang  harus ditindak.
Reformasi  Kepolisian Mulai era reformasi ini rakYat Indonesia  memimPikan memiliki lembaga kePolisian kuat dan profesional namun penuh cinta kasih.
Lembaga kepolisian Yang tak lagi berdarah panas.  Tak lagi
mengedepankan otot, tetapi otak dan hati nurani. SaYang saja imPian masyarakat  tersebut  sampai sekarang ini belum  terwujud. Substansi tugas dan peran lembaga  kepolisian seperti yang  terdapat dalam  rumusan undang- undang  seolah-olah  hanya merupakan pajangan yang  dibaca  aia, tapi dalam
aktualisasi di diwujudkan.
lapangan
Selaku  penegak hukum serta pemelihara  keamanan dan ketertiban umum, lembaga  kepolisian dituntut untuk memahami, mempercayai, dan menjunjung tinggi hukum. Kendati begitu, lembaga  kepolisian Yang sedang menjalankan tugas tidak semestinya menihilkan  diskresi atau menutup diri sama sekali dari kemungkinan melakukan langkah- langkah fleksibel,  terutama  dalam hal diskresi penahanan (Barkley, 1996).
Sejak  mereformasi diri dan berpisah dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI tahun 1999,
Kepolisian  Negara Republik Indonesia masih menghadapi  berbagai  tantangan.
Salah satunya masih ada image kekuasaan dan keservenang-wenangan yang melekat  pada polisi.
Reformasi lembaga KePolisian telah lama digulirkan, namun tanda- tanda perbaikan kinerja Kepolisian belum  dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sudah tentu akan mendatangkan kekecewaan,  minimal kedongkolan masyarakat terhadaP lembaga Kepolisian. Masyarakat dapat dikatakan telah mengalami  disonansi berfikir (terkait dengan adanya fakta yang berbeda  dengan keinginan,
harapan dan tujuan awal).
Kepolisian dewasa ini memang sungguh bukan Kepolisian  yang dulu.
Selain jumlah personel  yang semakin hari bertambah, anggaran pembangunan dan peralatan  teknologi
Kepolisian yang digunakan bertambah modern, serta yang tidak  kalah penting adalah  tunjangan hidup yang sangat signifikan  bahkan dapat dikatakan lebih  dari cukup dibandingkan dengan
tunjangan hidup Tentara Republik Indonesia.
Berbagai revisi dan kreasi  telah dilakukan terkait dengan materi rekrutmen, kurikulum di lembaga- lembaga  pendidikan, infrastrukiur terkait dengan  manajemen keuangan maupun  manajemen  operasional, serta perubahan menyangkut  prosedur tetap menyangkut  berbagai jenis kegiatan Kepolisian.
Terkait  dengan model reformasi yang  lebih banyak mengandalkan dorongan internal Kepolisian sendiri, tampaknya reformasi disesuaikan  dengan' selera para Polisi itu sendiri.  Rasanya akan berbeda  situasinya, jika reformasi benrbentuk program  yang didesakan oleh kekuatan  eksternal Kepolisian, apalagi disertai kerangka p.og.u* yung jelas. Soal  selera inilah yangl"*ualui menjadikan  Kepolisian  dianggap tidak berubah. Memang amat  susah meminta Kepolisian menghilangkan hal_hal yang membuat dirinya berselara. Hasil penelusuran dari berbagai  sumber  literatur yang  ada ini terkait dengan 3 (tiga) hal yakni: Pertama, . keenganan menetapkan indikator kerja. Kedua, *"ngrbuh kondisi  yang menyenangkan. Kltiga, dilenggengkannya Kepoisian  Uetela dengan pengawasan yang minimal.
Penyusunan  strategi  penegakan
lu.kum oleh Kepolisian dianggap-perlu dalam rangka cita-cita  *.LUungun masyarakat yang mendapat perlindungan keamanan dan ketertiban akan semakin dekat dengan  kenyataan. Pada akhirnya dengan pu.udig*u seperti ini, tidak hanya keamanan  dan ketertiban masyarakat akan semakin meningkat, karakter  otentik lernbaga
Kepolisian juga diharapkan akan mengalami reformasi dan revitalisasi. Dengan demikian tujuan utama Kepolisian yaitu menegikkun hukum serta memelihara  keamanan dan ketertiban umum dapat direalisasikan melalui kinerja yang berpendekatan "Melayani  dan Melind ungi,;  (to ser-ve and to protect).
Hakekat pengawasan Dalam Konteks Hukum Administrasi
Kamus  Bahasa Inggris menentukan bahwa ada dua isiilah yang digunakan untuk pengawasan yaitu control dan supervision Baik c-9ntr.ol  maupun supervision diterjemahkan dengan  pengawasan  dan penge;rdalian. pengertian ini tampak luas, karena tidak hanya terbatas  pada kegiatan mengawasi saja dan melaporkan hasil kegiatan dengawasi tadi, melainkan juga melikukan kegiatan pengendalian yakni; menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskan menuju arah yang  benar.
_ Kendatipun  demikian terdapat perbedaan antara control du, supervision yaitu bahwa dalam supervision,  kegiatan pengawasan  dan pengendalian disertai dengan kewenangan untuk *"ngunibil tindakan-tindakan konkrit, maiakala ,..judi penyimpangan/pelanggaran
1?fu9up apa yang tetah diteiapkan
(Murhani2008: 3). Menurut Muchsan  (2007: 36), istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan  pengelolaan. Wajarlah apabila pengertian tentang  pengawasan lebih
pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan sefta pencocokan hasil yang  dicapai dengan rencana  sebagai tolok ukurnya  kelima, tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak  lanjut baik secara administratif maupun  secara yuridis. Tentang pengawasan
berikut: Pertama,  mengetahui batas- batas kewenangannya. Kedua, memahami dan terampil dalam melaksanakan hukum.  Ketiga, tidak mengharapkan imbalan uang dalam tugasnya.  Keempat, mempunyai kebanggan  terhadap profesinya (So,an, 2004:157).

## Komisi Pengawasan
Kepolisian
Nasional
Komisi Pengawasan Kepolisian Nasional (selanjutnya disebut Kompolnas) merupakan sebutan dari Lembaga Kepolisian Nasional yang  eksistensi bersamaan dengan keluarnya  ketetapan MpR No VIVMPR/2000 dan UU No 2 tahun 2002 (Sadjijono, 2005: 269). Sebagaimana  diamanatkan oleh undang-undang bahwa Komisi Kepolisian  Nasional  dibentuk  melalui Peraturan Presiden yakni peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor l7 tahun 2005  tentang Komisi Kepolisian Nasional.
Kedudukan Komis Kepolisian Nasional  berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, sebagai  pembantu  Presiden pasal 2 Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor  17 tahun 2005. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor l7 tahun 2005 disebutkan bahwa keanggotaan Komis Kepolisian Nasional  berjumlah  9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur-unsur pemerintah,  pakar kepolisian dan tokoh masyarakat. Adapun susunannya terdiri dari seorang Ketua,  seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 6 (enam) anggotanya. Sementara Susunan  Keanggotaan terdiri dari:
hubungannya dengan peran Komisi Kepolisian Nasional pada dasarnya bahwa  pengawasan adalah segala  usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai  pelaksanaan tugas atau kegiatan Polri, apakah  sesuai dengan yang semestinya. Dengan dernikian manifestasi dari kinerja pengawasan pada Polri adalah  kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan  fugas  secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam  cross  check atau pencocokan, apakah  kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai  dengan tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya  atau tidak. Demikian pula bagaimana dengan tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut.
Secara garis besar bentuk pengawasan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah  bentuk pengawasan sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR No VII/MPR/2000 dan UU No 2 tahun  2002  serta Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor  17 tahun 200s.
Harus diakui masyarakat saat ini mendampakan kehadiran polisi yang  ideal  yang  benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan menjadi  alat penguasa. Adapun  kriteria polisi  yang ideal adalah sebagai
Pertama, Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Menteri Negara Koordinator  Bidang Politik, Hukum, dan  Keamanan, Menteri  Dalam  Negeri dan Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua, Pakar Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang. Ketiga,  Tokoh Masyarakat  sebanyak 3 (tiga) orang. Kalau  kita melihat ke belakang, dalam Pasal 8 Ketetapan MPR No VIVMPR/2000 merumuskan secara jelas eksistensi lembaga kepolisian  nasional sebagai  berikut:
Pasal 8 ayat (1) berbunyi Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara  Republik Indonesia dibantu oleh Lembaga Kepolisian Nasional. Ayat  (2) berbunyi Lembaga Kepolisian Nasional dibentuk oleh Presiden dan diatur oleh undang- undang. Ayat (3) berbunyi Lembaga Kepolisian Nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Adapun  tugas Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut: Pertama,  membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan
Polri.
Kedua, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. l Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  17 tahun 2005  disebutkan  bahwa  tugas  Komisi Kepolisian  Nasional  adalah sebagai berikut: Pertama,  membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri. Kedua, memberikan
pengangkatan dan
Kapolri.
pemberhentian
Sementara Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor l7 tahun 2005 disebutkan bahwa kewenangan Kornisi Kepolisian Nasional adalah  sebagai berikut: Pertama, mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian  saran  kepada  Presiden  yang berkaitan  dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara  Republik Indonesia. Kedua,  memberikan saran dan pertimbangan lain kepada  Presiden dalam  upaya mewujudkan  Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri. Ketiga, menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada  Presiden.
Selain tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut, Komisi Kepolisian Nasional juga menampung  pengaduan dari berbagai masyarakat mengenai kinerja polisi. Kalau  diperhatikan secara detail bahwa keberadaan tugas Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor  17 tahun  2005 mempertegas ketentuan  yang terdapat  dalam  Pasal 38
ayat (1) UU No 2tahw2002.
Dilihat dari tugas kewenangannya,  sebagaimana  tertuang pada UU No 2 tahun  2002 dan  Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan  Presiden Nomor
17 tahun  2A05, Komisi Kepolisian terkesan kurang gregat  dan cenderung pertimbangan kepada  Presiden dalam
hanya memenuhi tuntutan politis pemerintah. Dengan kewenangannya yang hanya bersifat saran Komisi Kepolisian  Nasional sulit diharapkan dapat  mengawasi  kinerja  dan perilaku Polri.
Padahal Komisi Kepolisian Nasional  diharapkan dapat  mengawasi, mengontrol  merekomendasikan saksi, dan  mengubah citra buruk kepolisian yang telah mendarah daging. pada intinya alasan yang melatar belakangi kesangsian terhadap polri tersebut adalah:  Pertama, Polri selama ini sulit diawasi dan dikontrol  oleh masyarakat. Polri secara institusional bukan saja sulit dikontrol pemerintah dan masyarakat  akan tetapi seakan  menjauh dari masyarakat sekitarnya. Kedua, faktor  budaya  dan perilaku polri yang cenderung  masih militeristik ketirnbang sipil. Ketiga,  reformasi polri belum mendasar karena  masih  belum mampu mengarahkan jati diri polri sebagai polisi sipil. Keempat, yang cukup penting  adalah Komisi Kepolisian Nasional, dengan  wewenang yang sangat  terbatas,  diharapkan berperan secara optimal  dalam melakukan penataan institusi  Polri sebagai polisi sipil. Independensi keanggotaan Komisi  Kepolisian Nasional merupakan faktor penting  agar dalam memberikan masukan, komisi ini tidak dipengaruhi , oleh kepentingan- kepentingan tertentu (Sirajudi, Zulkamaen  Sugianto, 2A07 : 146). Pasal 14 Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005  menyebutkan Pelaksanaan  tugas Komisi Kepolisian  Nasional  dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Ketentuan pasal tersebut  mengindikasikan kepada  kita
semua  bahwa Komisi Kepolisian Nasional  dalam mengarnbil suatu tindakan tidak didasarkan pada kemauan semata dari pribadi anggotanya, tapi didasarkan pada musyawarah  dan mufakat.
Melihat sepak terjang aparat kepolisian saat ini,  kita perlu melakukan  terobosan  baru dalam upaya
hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas kegagalan penegakan hukum yang mereka lakukan. Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan  undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggungjawab untuk menjalankan kewenangannya secara  benar  dan  bertanggung jawab.
Fakta adanya  kecerobohan  dan tidak profesionalnya  aparat hukum kepolisian bisa dilihat dari kasus-kasus yang dipaksakan, bahkan tersangka dipaksa ditahan mesti kurang bukti. Tidak  jarang para  tersangka yang telah disandera kemerdekaannya secara paksa itu akhirnya dilepas begitu saja setelah tidak ditemukan bukti cukup, tanpa  kompensasi apa-apa. Dalil yang berkembang di pihak kepolisian yang menyatakan bahwa mereka hanya melaksanakan undang-undang, kiranya perlu mendapat perhatian  serius, karena justru hanya menciptakan kepastian hukum saja,  sementara di lain pihak justru menimbulkan  ketidak adilan.
Pada  dasarnya hukum yang berlaku di negara Indonesia terdiri dari hukum normatif (positif) seperti yang tertera dalam undang-undang dan hukum sosiologis, yaitu hukum yang berlaku di masyarakat yang tidak tertulis. Seharusnya pihak kepolisian mengetahui  dan mengerti kedua  hukum tersebut dan tidak selalu berpatokan
kepada hukum yang tertulis dalam menangani tindak kejahatan. Pihak kepolisian yang tidak mengerti dan memahami  biasanya  bersikaP agak kaku dibandingkan dengan Yang memahaminya. Hukum yang hiduP dan berlaku  dalam  masyarakat seharusnya dijadikan pertimbangan dalam menerapkan suatu undang-undang,
karena  menurut penilaian orang justru hukum yang hidup dan  berlaku dalam masyarakatlah yang lebih aspiratif.
Dengan mendasarkan hukum Yang hidup dan  berlaku  dalam masyarakat, hal ini bukan  berarti  bahwa Pihak kepolisian lepas dari undang-undang. Fokus integritas aParut penegak hukum terutama Pihak Kepolisian  sudah menjadi masalah legenda di tanah air, tidak rnudah mendapatkan aparat kepolisian yang baik dan jujur. Masyarakat kita seharusnya disadarkan, mereka mempunyai hak untuk  menuntut,  baik secara perdata  maupun Pidana, terhadap  perbuatan  aparat  kepolisian yang  merugikan  hak-hak asasi mereka.
Mereka tidak  perlu takut menghadapi sepak terjang aparat  kepolisian yang melanggar hukum, sesuai adagium yang berlaku bahwa hukum harus ditegakan  terhadap  siapaPun.
Dengan adanYa  Penegakan hukum  yang sifatnYa sesat
sebagaimana diuraikan di atas, sewajarnya Komisi Pengawasan
Kepolisian ikut memonitor Proses kasus-kasus yang berkembang Pada masyarakat yang  notabene melibatkan
pihak kepolisian.  Bahkan kalau perlu Komisi Pengawasan Kepolisian mengambil alih kasus itu, karena wewenang Komisi Pengawasan Kepolisian tidak hanay memberikan pertimbangan kepada Presiden, tetapi juga menerima saran dan  keluhan dari masyarakat mengenai kepolisian. Penutup kinerja
Berkaitan dengan tugas
pengawasan dalam  rangka  menjaga  dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat  dan perilaku  kepolisian, maka pihak kepolisian dituntut menjunjung tinggi kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenangnya dan tugasnya  sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, pihak kepolisian  harus harus menunjukan perilaku ang berbudi pekerti luhur.
Tugas pengawasan dalarn rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku kepolisian, merupakan wewenang Komisi Pengawasan Kepolisian yang konstitusional dan bersifat  mandiri. Kedudukan  Komisi Pengawasan Kepolisian ditentukan
oleh Ketetapan MPR
VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan UU No 2 tahun 2002 serta Peraturan  Presiden Republik
Indonesia Nomor 17 tahun  2005.
No

## Daftar Pustaka
Barkley,  G.E, 1996, The Democratic  policmen, Beacon,Boston USA Kelan. Momo, 2002, Mentahami  unding-()ndang x"piiri* nepubrik  Indonesia, Sinar Crafika. Jakarta. Muchsan, 2007, sistem pengmuasan Terhadap perbuatan  Aparat pemerintah  Dan p e r ad i r an Ta t a [Js a ha Ne gar a D i Indb ne s i a,, ri{"rty press. yogykarta. Rahardi, Pudi, 2007, Hukum Kepotiian; profesionar;r; D;* Reformasi porri, Cetakan per!rm1, Laksbang Mediaiama. i;;;;y; " Sirajudi, zulkarnaen, ,S-ugianto, z06i, {omisi- rrngo*i, penegak Hukum,
Mampukah  Merubqwa  perubarzan, cetatii pertama, MCw dan appika. Malang so'an,  sholeh, 2004,  Momr-penegak  Hukum_Di Indonesia (pengacara, Hakim,
P o I i s i, h k y-? ) _ D1!a1t ! a n d an S an r s b m, Agungtim u-. e and un g. Ketetapan MPR  No vIVMpR/2000 tentaig peran TNI Dan peran porri undang- undang Repubrik  Indonesia Nlmor 2 tahun  2002 tentang Keporisian Negara  Republik Indones ia Peraturan  Presiden Repubrik  Indonesia Nomor  17 tahun 2005 tentan g Komisi Kepolisian  Nasional.