## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 2, 2023

## Authors
1 Berliantha
2 Ilma Ainun Nabila Fasya
Affiliation 1,2 Universitas Pasundan
Email rizkyberliantho@gmail.com ilmanabila@gmail.com

## Date Submission
4 January 2023

## Date Accepted
06 April 2023
Date Published 19 May 2023

## DOI
10.52249

## PEREMPUAN  DALAM  HUKUM  PIDANA DI INDONESIA (KAJIAN FEMINIST LEGAL THEORY )

## Abstract
Feminist Legal Theory is a legal theory that was born during the  second  wave  of  the  feminist  movement  in  America.  The main  object  of  study  of  the  Feminist  Legal  Theory  (FLT)  is criticism of patriarchy and discrimination legal products. Legal products  in  Indonesia  are  not  immune  from  such  problems, even  though  the  constitution  has  mandated  in  Article  27 paragraph  (1)  of  the  1945  Constitution  which  confirms  that every citizen have the same position in the law. However, there are several articles or verses that are enigmatic and injustice to women.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  law  in Indonesia,  especially  criminal  law  with  the  study  of  Feminist Legal Theory to find out how far criminal  law accommodates justice  for  women.  In  addition,  it  can  also  be  see  where  the problem  of  injustice  for  women  is  in  the  formulation  of criminal  law  in  Indonesia.  This  study  use  a  normative  legal research method with the approach use in solving the problem is  a  statutory  approach  (statute  approach)  and  conceptual (conceptual  approach).  The  results  of  this  study  indicate  that although there are problems in the Criminal Code as a positive law in Indonesia, the presence of the UU TPKS and Pedoman Kejaksaan 1/21 is able to provide justice for women in protect criminal acts against women.
Keywords : Criminal Law, Feminist Legal Theory, Women .

## Abstrak
Feminist  Legal  Theory atau  Teori  Hukum  Feminis merupakan  salah  satu  teori  hukum  yang  lahir  saat gelombang  kedua  gerakan  feminis  di  Amerika . Objek kajian  utama Feminist  Legal  Theory  ( FLT ) adalah  kritik terhadap  produk  hukum  yang  bersifat  patriarki  dan diskriminatif.  Produk  hukum  di  Indonesia  tidak  luput dari permasalahan demikian, meskipun konstitusi telah mengamanatkan  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  menegaskan  bahwa  setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Akan tetapi, terdapat beberapa pasal atau ayat yang  terbilang enigmatic dan  tidak  berpihak  pada perempuan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis hukum di Indonesia khususnya hukum pidana dengan kajian Feminist  Legal  Theory untuk  mengetahui  sejauh mana  hukum  pidana  mengakomodir  keadilan  bagi
perempuan.  Selain  itu,  dapat  diketahui  pula  letak permasalahan  ke  tidak  adilan  bagi  perempuan  dalam rumusan  hukum  pidana  di  Indonesia.  Penelitian    ini menggunakan    metode    penelitian    hukum    normative dengan  pendekatan    yang    digunakan    dalam memecahkan    permasalahan    adalah  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  konseptual
( conceptual  approach ).  Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  meskipun  terdapat  permasalahan  dalam  KUHP sebagai  hukum  positif  di  Indonesia,  dengan  hadirnya
UU  TPKS  dan  Pedoman  Kejaksaan  1/21  mampu memberikan  keadilan  bagi  perempuan  dalam penanganan dan perlindungan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Kata  Kunci: Feminist  Legal  Theory ,  Hukum  Pidana,

## Perempuan

## Pendahuluan
Permasalahan  perempuan  yang  kerap  menerima  ketidakadilan  dalam  kehidupan sehari-hari  terus  menjadi  topik  perbincangan. Permasalahan ini  tidak  lain  didasari  karena pandangan  publik  mengenai  perempuan  yang  dianggap  sebagai  makhluk  lemah,  tidak berdaya,  dan  emosional.  Masyarakat  juga  mengecap  bahwa   dalam  suatu  sistem  sosial posisi  laki-laki  adalah  superior  dan  perempuan  hanya  subordinat.  Anggapan  tersebut merupakan  budaya  patriarki  hasil  dari  konstruksi  sosial  dan nilai-nilai dalam  masyarakat sejak  jaman  dahulu  yang  masih  melekat  hingga  saat  ini,  sehingga  menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan terus berlanjut (Bressler, 2007).
Ketika  mengalami  ketidakadilan  sebenarnya  perempuan  tidak  diam  saja,  berbagai demonstrasi  dilakukan  oleh  perempuan  sepanjang  sejarah.  Demonstrasi  yang  dilakukan oleh perempuan dikenal dengan gerakan feminisme. Gelombang pertama pergerakan kaum feminisme atau the first wave feminist dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gerakan  ini  muncul  di  lingkungan  industri  kota  besar  yang  dipengaruhi  politik  liberal- sosialis. Perjuangan utama kaum feminisme di era ini adalah untuk membuka kesempatan hak pilih bagi perempuan.
Di  Indonesia  pergerakan  feminisme  kaum  perempuan  mulai  ada  sejak  konsep emansipasi  R.A.  Kartini,  tepatnya  sebelum  kemerdekaan.  Budaya  patriarki  masyarakat Indonesia  pada  masa  itu  tidak  membuat  Kartini  diam  dan  menerimanya,  ia  justru  ingin melakukan  dobrakan  agar  perempuan  dapat  bebas  dan  mandiri.  Sesuai  dengan  kata emansipasi sendiri yang memiliki arti pembebasan dari suatu penguasaan. Kebebasan dan kemandirian  yang  ingin  R.A  Kartini  tuju  adalah  perempuan  berhak  memperoleh pendidikan dan kehidupan berumah tangga tanpa belenggu budaya patriarki. Bukti sejarah mengenai  pergerakan  yang  dilakukan  Kartini  dapat  dilihat  dari  surat-surat  yang  ia  tulis dalam bukunya berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang.
Gerakan  demonstrasi  bukan  satu-satunya  cara  yang  dilakukan  kaum  feminisme dalam memperjuangkan keadilan, pergerakan dalam bentuk tulisan dan ilmu pengetahuan ikut  dilakukan  oleh  kaum  feminisme  sebagai  wujud  perlawanan  di  bidang  pendidikan.
Sumbangsih  pemikiran  kaum  feminisme  adalah  dengan  melahirkan  sebuah  aliran hukum yang  diberi  nama Feminist  Legal  Theory atau  Teori  Hukum  Feminis.  Seperti  teori  hukum pada  umumnya  yang  hadir  untuk  mengemukakan  keadilan  yang  ideal  dalam  tatanan masyarakat,  maka Feminist  Legal  Theory juga  hadir  untuk  mengkaji  makna  keadilan  dan netralitas hukum dalam pandangan feminisme (Savitri, 2008).
Objek kajian utama Feminist Legal Theory ( FLT ) adalah kritik terhadap produk hukum yang bersifat patriarki dan diskriminatif. Para pemikir FLT memandang kesenjangan sistem hukum lahir karena hanya laki-laki yang dilibatkan dalam proses pembuatan hukum. Laki- laki  menempatkan  kebenaran  absolut  dalam  kehendaknya,  apa  yang  menurutnya  benar maka  akan  dituangkan  ke  dalam  hukum,  padahal  hukum  tersebut  juga  ikut  mengatur perempuan.  Tentu  keterlibatan  sepihak  ini  menciptakan  substansi  hukum  yang diskriminatif dan tidak merefleksikan kepentingan perempuan di dalamnya.
Sebagai  contoh,  bagaimana  mungkin  laki-laki  menciptakan  suatu  peraturan mengenai  pemerkosaan  pada  perempuan,  sedangkan  laki-laki  bukan  korban  melainkan pelaku. Selanjutnya bagaimana bisa laki-laki merepresentasikan perempuan sebagai korban padahal laki-laki  tidak merasakan penderitaan yang dialami  korban. Produk hukum yang demikian  dapat  menyebabkan  peraturan  dan  pertimbangan  putusan  dalam  hukum selanjutnya jauh dari keadilan kaum perempuan.
Pemikiran Feminist  Legal  Theory mengenai  keadilan  bagi  perempuan  dalam  suatu sistem hukum sejalan dengan asas atau prinsip yaitu equality before the law atau perlakuan yang sama di mata hukum. Indonesia sebagai negara yang menerapkan asas equality before the  law tercantum  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menegaskan bahwa  setiap  warga  Negara  memiliki  kedudukan  yang  sama  di  mata  hukum  dan pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  wajib  mematuhi  hukum  tersebut  tanpa pengecualian. Lebih lanjut, jaminan keadilan bagi perempuan termasuk jaminan hak asasi manusia yang secara jelas tercantum dalam Pasal  28 I Undang-Undang Dasar 1945. Maka dapat  disimpulkan  bahwa  peraturan-peraturan  hukum  di  Indonesia  harus  merefleksikan keadilan bagi perempuan sebagai amanat konstitusi.
Meskipun  konstitusi  telah  mengamanatkan  keadilan  bagi  seluruh  lapisan masyarakat dalam setiap instrument hukum yang ada, akan tetapi dalam implementasinya terdapat  beberapa  pasal  atau  ayat  yang  terbilang enigmatic dan  tidak  berpihak  pada perempuan khususnya dalam hukum pidana.
Atas dasar permasalahan tersebut, penulis bermaksud menganalisis hukum pidana di  Indonesia  dengan  kajian Feminist  Legal  Theory .  Sebelum  melakukan  kajian  berdasarkan Feminist  Legal  Theory ,  penulis  terlebih  dahulu  akan  menelaah  sejarah  beserta  dasar pemikiran Feminist  Legal  Theory agar  dalam  kajiannya  sesuai  dengan  landasan  pemikiran tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana hukum pidana di Indonesia mengakomodir keadilan bagi perempuan di dalamnya.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsiran hal-hal yang berbentuk teoritis  seperti  asas,  kaidah,  norma  dan  doktrin  hukum.  Maka  dari  itu,  penulis menggunakan    penelitian    hukum    normatif  sebagai  metode  penelitian.(Soemitro,  1994) Dalam  memecahkan  permasalahan  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan
perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Peraturan perundang-undangan  yang  dimaksud  adalah  instrumen  hukum  pidana  sebagai  bahan acuan  utama  dalam  pendekatan    perundang-undangan  ( statute    approach )  (Marzuki,  2010) . Selanjutnya, doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang akan menginterpretasikan pengertian dan konsep dalam pendekatan konseptual ( conceptual approach ) (Ibrahim, 2007).

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Sejarah Pemikiran Feminist Legal Theory
Pertengahan abad 20 muncul pergolakan dalam dunia hukum dengan hadirnya teori- teori  hukum  baru  yang  saling  mendefinisikan  makna  keadilan.  Sebelumnya  diketahui bahwa  dunia  hukum  di  dominasi  oleh  positivisme  hukum.  Para  ahli  positivisme  hukum berpendapat bahwa positivisme hukum dan kebenarannya telah berada di titik mutlak dan tidak  dapat  di  ganggu  gugat.  Sebagai  contoh,  saat  awal  abad  19  aliran  ini  seringkali diutamakan untuk mengolah bahan hukum sebagai dasar pengambilan putusan (Green & Adams, 2019).
Putusan  yang  dipengaruhi  oleh  pemikiran  ini  sangat  mengedepankan  kepastian hukum,  karenanya  keadilan  sosial  tidak  dianggap  sebagai  prioritas  utama.  John  Austin, seorang  pelopor  dari  mazhab  hukum  positif  analitis  berpendapat  bahwa  hukum  harus dipisahkan dari hal yang bersifat subjektif, seperti  moral  dan etika. Dampak pengambilan putusan  berdasarkan    positivisme  hukum  adalah  dengan  munculnya  peraturan-peraturan yang  tidak  mencerminkan  ketidak  adilan  dan  dianggap  hanya  melayani  kepentingan kelompok tertentu saja (Latipulhayat, 2016).
Berbagai teori hukum pada pertengahan abad 20 memberikan kritik terhadap karakter positivisme  tersebut.  Para  ahli  hukum  saat  itu  berpendapat  bahwa  penegak  hukum seharusnya lebih proaktif dan memperhatikan keadaan sosial sehingga keadilan pun dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Salah satu aliran yang muncul  saat itu untuk mengkritik  positivisme  hukum  adalah Critical  Legal  Studies atau  CLS.  Aliran  ini  muncul sebagai alternatif  lain  dalam  mengkaji  hukum  dengan  mengedepankan  keadilan  sosial, dimana  gagasan  yang  dibawa  adalah  “hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dari  politik  dan norma non-hukum lainnya”. Kritik utama CLS terhadap positivisme menekankan terhadap pemikiran  positivisme  hukum  yang  menganggap  teks  hukum  sebagai  kepastian  hukum. CLS  berpendapat  bahwa  teks  hukum  bukanlah  satu-satunya  sumber  hukum  dan  realitas adalah salah satu sumber hukum yang patut diutamakan (Danardono, 2015).
Critical  Legal  Studies juga  dikenal  sebagai  induk  yang  menampung  berbagai  aliran hukum penentang positivisme hukum salah satunya adalah Feminist Legal Theory atau FLT. Bersama  dengan  CLS,  FLT  menganggap  positivisme  hukum  justru  memarginalkan perempuan.  Hukum  yang  diyakini  netral  dan  objektif  oleh  teori  positivisme  hukum sebenarnya  tidak  mungkin  ada,  sebab  berbagai  hukum  tersebut  dibuat  dalam  perspektif patriarki dan lebih melindungi pria daripada perempuan.
Pada awalnya FLT dikenal sebagai Feminist Jurisprudence . Penggunaan istilah Feminist Jurisprudence dikenal  pertama  kali  pada  tahun  1970-an  oleh  Ann  Scales  dalam  konferensi perayaan  kelulusan  wanita  Harvard  Law  School.  Istilah  ini  dimuat  dalam  Jurnal  Hukum Wanita  Harvard  edisi  pertama  yang  diterbitkan  pada  tahun  1978  (Cain,  2018).  Istilah tersebut  kemudian  mengalami  transisi  ketika  Ann  Scales  memilih  untuk  menggunakan
“ feminist  legal theory ”  daripada  “ feminist  jurisprudence ”. Ann  Scales  berpikir  bahwa feminist legal  theory lebih  menggambarkan  aktivitasnya  sebagai  langkah  menuju  “ feminist jurisprudence ”.  Selain  itu,  penggunaan  “ feminist  jurisprudence ”  dikhawatirkan  akan menimbulkan  kesalahpahaman  sebagai  argumen  politik  yang  menyuarakan  undang- undang khusus yang berpihak pada perempuan (Scales, 1981).
Gagasan  awal Feminist  Legal  Theory berasal  dari  gelombang  kedua  gerakan  feminis Amerika.  Gelombang  kedua  dimulai  pada  tahun  1960  an  ditandai  dengan  munculnya kelompok conscious  raising (pencerahan  akan  kondisi  tertindasnya  perempuan  oleh patriarki).  Fokus  utama  feminisme  gelombang  kedua  adalah  “ women‟s  liberation ”,  yang dianggap sebagai gerakan social revolusioner . Meskipun feminisme gelombang pertama telah membawa  perempuan  mencapai  kebebasan  hukum  dan  politik,  gelombang  ini  muncul sebagai  tanggapan  atas  rasa  kekesalan  perempuan  terhadap  berbagai  bentuk  diskriminasi yang  terus  mereka  hadapi  (Suwastini,  2013).  Karena  itu,  feminisme  gelombang  kedua memiliki  penekanan  lebih  kuat  pada topik-topik  seperti  rumah  tangga,  pengasuhan  anak, kekerasan seksual, reproduksi, dan seksualitas perempuan yang berdampak langsung pada kehidupan perempuan (Stacy Gillis, Gillian Howie, 2004).
Saat  itu  para  perempuan  mulai  memiliki  peningkatan  kesadaran  terhadap  isu-isu yang  ada,  atas  dasar  tersebut  banyak  perempuan  yang  mulai  membuka  suara  perihal pengalaman-pengalaman  mereka.  Peningkatan  kesadaran  perempuan  saat  itu  dikenal dengan Conscious  Raising (CR).  Peningkatan  kesadaran  atau Conscious  Raising (CR) digunakan  oleh  ahli  feminis  sebagai  metode  yang  menghasilkan  perspektif  kritis  tentang apa artinya menjadi seorang perempuan (Cain, 2018).
Menjadi  seorang  perempuan  berarti  merasakan  pengalaman-pengalaman  ketika perempuan  mengalami  perbedaan  atas  subordinasi  oleh  suatu  sistem  sosial  dan  hukum. Dengan ini para perempuan akan menyadari sistem sosial yang cenderung mendiskriminasi perempuan  karena  kurang  berpendidikan  dan  lemah  secara  fisik.  Selain  itu,  bentuk subordinasi  pembatasan  ruang  gerak  perempuan  di  publik  oleh  rangkaian  sistem  hukum yang patriarki.
Diskusi  tersebut  bukan  hanya  sekedar  dijadikan  wadah  untuk  berbagi,  namun dijadikan  kesempatan  untuk  meningkatkan  pemahaman  para  perempuan  yang  mengarah pada  pembentukan  teori  hukum  yang  tepat.  Karena  mendengarkan  dan mempertimbangkan  pengalaman  serta  kerugian  yang  dialami  perempuan  merupakan landasan dari Feminist Legal Theory .
Dari berbagai kajian dan diskusi para ahli FLT terhadap hukum ditarik suatu rumusan bahwa pengkajian hukum menggunakan FLT dapat menanggapi persoalan-persoalan yang dialami oleh perempuan, seperti penerapan hukum terhadap perempuan. Hukum didesak untuk  melihat  lebih  dalam  pengalaman  dan  suara  perempuan  sehingga  hukum  dapat melindungi  hak-haknya.  Lebih  lanjut,  penting  bagi  hukum  terutama  dalam  proses pembentukannya untuk memahami situasi perempuan sebenarnya, sehingga hukum dapat dijadikan  sebagai  alat  penunjang  untuk  melepaskan  subordinasi  dan  memajukan kedudukan sosial perempuan (Husnah, 2020).
Dalam  melakukan  kajian  terhadap  hukum  FLT  menggunakan  suatu  metode  yang disebut dengan metode dekonstruksi. Dekonstruksi adalah proses pembongkaran teori dan konsep  hukum,  kemudian  teori  dan  konsep  tersebut  disusun  kembali  sesuai  dengan
penerapan empirisme hukum yang akurat (Hayat, 2021). Hal ini merekonstruksi hukum dan asas hukum agar sejalan dengan aktivitas sosial yang berlangsung. FLT sepenuhnya setuju bahwa menggunakan dekonstruksi sebagai alat untuk mengkritik teori hukum adalah tepat. Dengan demikian, setiap rumusan hukum dapat memberikan keadilan bagi perempuan.

## 2. Kajian Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Feminist Legal Theory
Menurut  Teguh, Hukum  pidana  adalah  rangkaian  kaidah  hukum  yang  dihimpun dalam  peraturan  hukum  untuk  dijadikan  pedoman  seluruh  lapisan  masyarakat.  Karena mencakup  masyarakat  luas,  maka  hukum  pidana  harus  memuat  peraturan  yang  dapat mengakomodasi  kepentingan  berbagai  komponen  masyarakat  terutama  golongan  yang rentan terkena kejahatan seperti perempuan (Teguh, 2016).
Ketentuan umum hukum pidana di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  atau  dikenal  KUHP.  Sebagai  pedoman  hukum  pidana  umum  KUHP merupakan hukum pidana materil yang berisi peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dilarang  dan  perbuatan  yang  dapat  dipidana  (Ali,  2011).  Peraturan  hukum  pidana  dalam KUHP terdiri  dari  tiga buku yaitu, Buku Kesatu berisi Aturan Umum; Buku Kedua berisi Kejahatan; dan Buku Ketiga berisi Pelanggaran. Selanjutnya, di dalam ketiga buku tersebut juga  terdapat  berbagai  bab  untuk  mengklasifikan  bentuk  tindak  pidana.  Selain  KUHP, Indonesia  memiliki  beberapa  ketentuan  tindak  pidana  yang  diatur  diluar  KUHP,  tindak pidana diluar KUHP ini dibentuk kedalam berbagai undang-undang (Hamsir, 2020).
Dalam  kerangka Feminist  Legal  Theory ,  hukum  pidana  merupakan  instrumen pelindung  perempuan  dari  berbagai  kejahatan  dengan  cara  memberikan  ancaman  pidana untuk  pelaku  kejahatan.  Selain  itu,  peraturan  dalam  hukum  pidana  bukan  hanya  sebagai sarana pencegahan, tetapi merupakan sarana pengobatan untuk korban (perempuan) tindak pidana  kejahatan.  Kajian Feminist  Legal  Theory dalam  hukum  pidana  sudah  berlangsung sejak  lama,  bersamaan  dengan  munculnya  gagasan Feminist  Legal  Theory saat  gelombang kedua feminisme (Teacher, 2019).
Hasil  dari  kajian  kaum  feminis  mengemukakan  bahwa  terdapat  berbagai permasalahan dalam hukum pidana, mulai dari doktrin yang bersifat umum hingga kepada hal  yang  lebih  spesifik  yaitu  rumusan  pengaturan  tindak  pidana  terhadap  perempuan (Teacher,  2019).  Mengenai  rumusan  dalam  tindak  pidana,  para  ahli  teori  hukum  feminis memberikan  kritik  utama  terhadap  pengaturan  kejahatan  terhadap  perempuan seperti   perkosaan,  kekerasan  seksual  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Pengaturan terkait aspek kekerasan terhadap perempuan sering kali diperbedatkan hingga kini lantaran rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat enigmatic dan diskriminatif. KUHP  sebagai  kitab  hukum  Pidana  di  Indonesia  tidak  luput  dari  permasalahan demikian.  Menurut  Niken  Savitri  permasalahan  dalam  KUHP  dapat  dilihat  dalam  tindak pidana  terhadap  perempuan  yang  diatur  dalam  Buku  ke  Kedua  Bab  XIV  Pasal  285-288 KUHP. Secara umum substansi pasal-pasal tersebut berisi tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, kendatipun mengatur  mengenai tindak pidana kekerasaan terhadap perempuan,  dalam  rumusan  pengaturan  di  KUHP  pasal-pasal  tersebut  dikategorikan kedalam tindak pidana kesusilaan. Seolah pengaturannya untuk mencapai norma yang baik di  masyarakat  agar  jauh  dari  kesusilaan  dan  bukan  atas  dasar  untuk  memberikan perlindungan bagi perempuan sebagai korban kejahatan (Savitri, 2008).
Dalam  penelitian  lebih  lanjut,  permasalahan  mengenai  tindak  pidana  perkosaan dalam KUHP juga sering menjadi soratan. Diketahui terkait tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP. dimana timbul permasalahan karena pemaknaan “perkosaan” pasal tersebut  sangat  terbatas  dengan  hanya  mengartikan  perkosaan  sebagai  proses  penetrasi kelamin laki-laki (penis) ke dalam kelamin perempuan (vagina) (Savitri, 2008).
Pada  perkembangan  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  perempuan,  definisi perkosaan  mengalami  perluasan.  Dalam FBI‟s  Uniform  Crime  Report  (UCR)  Summary Reporting System (SRS) mendefinisikan perkosaan sebagai “penetration, no matter how slight, of the vagina or anus with any body part or object, or oral penetration by a sex organ of another person, without the consent of the victim” (Tracy et al., 2012). Dapat diartikan definisi oleh FBI‟s UCR bahwa  perkosaan  merupakan  segala  bentuk  penetrasi  oleh  penis  dan  objek  lain  ke  dalam bagian tubuh (vagina, anus dan mulut) seseorang tanpa adanya persetujuan dari korban.
Pemaknaan  perkosaan  yang  sempit  dalam  KUHP  akan  membuat  korban  tindak pidana  kekerasan  yang  tidak  dikomodir  oleh  KUHP  seperti  penetrasi  vagina,  anus  dan mulut  tidak  dapat  di  proses  dan  diberikan  sanksi  perkosaan  (Akbari  et  al.,  2016).  Hal tersebut akan memberikan ketidak adilan berkenlanjutan bagi perempuan sebagai korban. Dimana  seperti  yang  dijelaskan  di  awal  bahwa  seharusnya  hukum  pidana  harus  memuat peraturan  yang  dapat  mengakomodasi  kepentingan  berbagai  komponen  masyarakat  agar senantiasa sejalan dengan asas hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
Permasalahan  selanjutnya  dalam  KUHP  adalah  delik  tindak  pidana  perkosaan  yang hanya  dapat  terpenuhi  apabila  terjadi  di  luar  perkawinan  (Savitri,  2008).  Pada  realitanya tindak  pidana  perkosaan  seharusnya  tidak  terhalang  oleh  ikatan  pernikahan,  karena perempuan  dalam  perkawinan  pun  tidak  luput  dari  paksaan  atas  hubungan  intim  atau dikenal  sebagai marital  rape .  Paksaan  ini  didasari  anggapan  seorang  suami  bahwa  ketika melakukan  hubungan  intim  tidak  memerlukan  persetujuan  istri  karena  suami  memiliki posisi  lebih  dominan  dalam  sistem  keluarga  (Marlia,  2007).  Paksaan  yang  dilakukan  oleh suami seringkali berujung pada kekerasan dan memberikan dampak buruk bagi  fisik dan psikis istri.
Para ahli teori hukum feminis berpendapat permasalahan dalam hukum pidana yang berkait  dengan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terjadi  karena  pemerintah  sebagai penyelenggara  hukum  tidak  bisa  mengakomodir  permasalahan  di  ranah  privat  (Barnett, 1998).  Hukum  pidana  seringkali  dipandang  hanya  sebagai  hukum  publik,  maka kepentingan  publik  (masyarakat  umum)  menjadi  tolak  ukur  dalam  pembuatan  peraturan perundang-undangan  tindak  pidana.  Padahal  kepentingan  masyarakat  umum  ini  harus mencakup  ke  ranah  yang  lebih  privat  seperti  rumah  tangga.   Menurut  Wacks  bahwa "kejahatan kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi di dalam rumah di mana hukum sering  enggan  untuk  mengganggu"  sehingga  mengklaim  bahwa  perempuan  dan  laki-laki dalam  ikatan  pernikahan  yang  melakukan  kekerasan  memiliki  perlindungan  yang  sangat sedikit dari hukum pidana (Wacks, 2006).
Di Indonesia pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sudah mengalami pembaharuan  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT).  Hadirnya  undang-undang  ini merupakan  bentuk  keseriusan  pemerintah  dalam  menangani  tindak  pidana  kekerasan  di ranah  rumah  tangga.  Menyebabkan  terjadi  pergeseran  paradigma  hukum  pidana  dimana
kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  sebelumnya  adalah  permasalahan  privat  menjadi permasalahan publik (Huriyani, 2008). Pasal 8 UU PKDRT mengakomodir 4 (empat) bentuk larangan  kekerasan  rumah  tangga  yaitu  kekerasan  fisik,  psikis,  seksual  dan  penelantaran rumah  tangga.  Akan  tetapi  mengenai marital  rape tidak  dirumuskan  secara  eksiplit  dalam pasal tersebut (Pasinringi, 2021).
Kekaburan  rumusan marital  rape dalam  UU  PKDRT  dapat  memberikan  kerugian terhadap perempuan yang menjadi korban. Karena tidak jarang dalam penegakan hukum para  aparat  penegak  hukum  memaknai  keadilan  hukum sebagai  frasa-frasa  dalam   pasal, ketika suatu tindak pidana tidak tertuang secara jelas dalam sebuah pasal maka dianggap bukan  merupakan  tindak  pidana.  Pendapat  tersebut  diperkuat  dengan  data  pengaduan kekerasan  terhadap  perempuan  oleh  Komnas  HAM,  bahwa  jumlah  tindak  pidana perkosaan  dalam  ikatan  pernikahan  pada  tahun  2021  adalah  591  kasus  (Komnas Perempuan, 2022). Sedangkan pada data tahun 2018 hanya 3% dari kasus marital rape yang diproses  ke  pengadilan  (Komnas  Perempuan,  2019).  Data  dari  Komnas  HAM  tersebut membuktikan bahwa terdapat permasalahan penegakan hukum marital rape dan kekerasan dalam  rumah  tangga  lain  yang  menyebabkan  berulangnya  kasus  hingga  efektivitas peradilan di Indonesia.
Terkait  penegakan  hukum  bagi  perempuan  di  Indonesia  terdapat  berbagai permasalahan  lain  seperti  penyidik  acap  kali  mengedepankan  mediasi  pada  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan  dalil restorative  justice untuk  optimalisasi  UU PKDRT. Restorative  justice atau  teori  keadilan  restorative  merupakan  penyelesaian  suatu kasus  dengan  penekanan  terhadap  perbaikan  kerugian  oleh  pelaku  kejahatan  terhadap korban menggunakan jalur non pental (Dvannes, 2008). Penggunaan restorative justice dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekeliruaan oleh aparat penegak hukum dalam  menafsirkan  makna restorative  justice itu  sendiri.  Alih-alih  mencapai  keadilan, kekeliruan  ini  justru  menyebabkan  ketidak  adilan  lebih  besar  terhadap  korban  dan  lebih menguntungkan  pelaku,  karena  korban  tidak  menderita  kerugian  materil  yang  dapat diperbaiki oleh pelaku (Komnas Perempuan, 2020).
Meskipun  terdapat  banyak  masalah  dalam  rumusan  hukum  pidana  di  Indonesia pemerintah  terus  melakukan  terobosan  untuk  memperbaiki  sistem  hukum  pidana  agar dapat  memberikan  keadilan  bagi  perempuan.   Beberapa  bulan  yang  lalu  tepatnya  pada tanggal  9  bulan  Mei  2022  pemerintah  dalam  hal  ini  legislatif  membuat  suatu  kebijakan dengan  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  atau  UU  TPKS.  UU  TPKS  hadir  sebagai  peraturan  khusus  atau lex specialis untuk  menutupi  kecacatan  rumusan  dalam  KUHP  dan  peraturan  perundang- undangan  lain  yang  tidak  dapat  mengakomodir  berbagai  bentuk  tindak  pidana  terhadap perempuan.  UU  TPKS  setidaknya  mengakomodir  setidaknya  9  (sembilan)  tindak  pidana kekerasan terhadap perempuan seperti pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; kekerasan seksual berbasis elektronik.
Perluasan  tindak  pidana  terhadap  perempuan  dalam  UU  TPKS  ini  memberikan dampak positif bagi penegakan hukum terhadap perempuan. Dengan begitu jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan akan berkurang. Selain perluasan tindak pidana perkosaan, UU TPKS juga mengakomodir mengenai perlindungan korban kekerasan yang menjadikan
undang-undang ini sebagai sarana pengobatan dan perlindungan untuk korban dan bukan hanya  sebagai  sarana  pencegahan.  Secara  tidak  langsung  korban  tidak  akan  segan melaporkan tindak pidana yang dialami (Nurisman, 2022).
Terobosan lain yang dilakukan oleh pemerintah ditingkat penyidikan adalah dengan di undangkan-nya Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan  dan  Anak  dalam  Penanganan  Perkara  Pidana.  Pedoman  ini  mengakomodir berbagai  permasalahan perempuan  di  tingkat  penyidikan.  Seperti  ketika  perempuan  akan melakukan laporan terkait kekerasan yang dialami, akan tetapi tidak mempunyai alat bukti yang  kuat.  Hal  ini  sering  menjadi  permasalahan  karena  tidak  jarang  bukti  tindak  pidana kekerasan  yang  dialami  perempuan  hanya  berupa  keterangan.  Dengan  adanya  pedoman meskipun korban hanya ini alat bukti berupa keterangan, maka alat bukti tersebut tetap sah dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi atau kualifikasi sebagai petunjuk (Tarigan et al., 2021). Memang dampak-dampak positif yang disebutkan tidak akan dirasakan secara cepat. Tentu  memerlukan  rentang  waktu  lama  untuk  sebuah  peraturan  memainkan  fungsinya sebagai the tool of social engineering .

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  oleh  penulis,  dapat  disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam hukum pidana di Indonesia yaitu pengaturan mengenai  perkosaan  dalam  Pasal  285  KUHP  yang  dimaknai  sangat  terbatas.  Kendati demikian  dengan  hadirnya  UU  TPKS  dan  Pedoman  Kejaksaan  1/21  diharapkan  mampu menutupi kecacatan rumusan dalam KUHP yang pada implementasinya peraturan tersebut dapat memberikan keadilan dalam penanganan dan perlindungan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

## Daftar Pustaka
Akbari,  A.  R.,  Saputro,  A.  A.,  &  Anisa,  B.  (2016). Reformasi  Pengaturan  Tindak  Pidana Perkosaan .  Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia  dan  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia  atas  dukungan  Australia  Indonesia  Partnership  for Justice.
Ali, M. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika. Barnett, H. (1998). Introduction to Feminist Jurisprudence (1st ed.). Routledge-Cavendish. Bressler,  C.  E.  (2007). Literary  Criticism:  An  Introduction  to  Theory  and  Practice (4th  ed.). Pearson Prentice Hall.
Cain,  P.  A.  (2018).  Feminist  jurisprudence:  Grounding  the  theories  [1990]. Feminist  Legal Theory: Readings in Law and Gender , 263–280. https://doi.org/10.4324/9780429500480 Danardono,  D.  (2015).  Critical  Legal  Studies:  posisi  teori  dan  kritik. Kisi  Hukum  Majalah Ilmiah Hukum , 14 (1), 3.
Dvannes. (2008). Restorative Justice Briefing Paper-2. Centre for Justice & Reconciliation , 1. Green,  L.,  &  Adams,  T.  (2019). Legal  Positivism .  Metaphysics  Research  Lab,  Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/legal-positivism/
Hayat,  R.  S.  (2021).  Konsep  Dasar  Critical  Legal  Studies:  Kritik  Atas  Formalisme  Hukum.
HERMEUNIKA , 5 (2), 240. http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA Huriyani,  Y.  (2008).  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA  (KDRT):  PERSOALAN PRIVAT  YANG  JADI  PERSOALAN  PUBLIK. Jurnal  Legislasi  Indonesia , 5 (3),  84. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/299/184
Husnah, W. (2020). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017: Perspektif Feminisme Legal Therory . Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun Ke-51 , 2 (2), 385. Ibrahim,  J.  (2007). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif (3  ed.).  Bayumedia Publishing.
Komnas Perempuan. (2019). CATAHU 2019 . Komnas Perempuan. (2022). CATAHU 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021 .
Latipulhayat, A. (2016). Khazanah: John Austin. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 3 (2), 436–447. https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a12
Marlia, M. (2007). Marital Rape; Kekerasan Seksual terhadap Istri . Pustaka Pesantren. Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum (6 ed.). Kencana.
Nurisman,  E.  (2022).  Risalah  Tantangan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual  Pasca  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022. Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (2), 170–196.
Pasinringi,  T.  (2021). Magdalene  Primer:  „Marital  Rape‟  dan  „Consent‟  dalam  Pernikahan . Magdalene. https://magdalene.co/story/magdalene-primer-marital-rape-dan- consent-dalam-pernikahan
Perempuan, K. (2020). CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 .
Savitri, N. (2008). HAM Perempuan  - Kritik Teori Hukum Feminis  Terhadap KUHP . PT Refika Aditama.
Scales,  A.  C.  (1981).  Towards  a  Feminist  Jurisprudence. Indiana  Law  Journal , 56 (3). https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol56/iss3/1/
Soemitro, R. H. (1994). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri . Ghalia Indonesia.
Stacy Gillis, Gillian Howie, R. M. (2004). Third Wave Feminism a Critical Exploration (G. H. dan R. M. Stacy Gillis (ed.)). Palgrave-Macmillan.
Suwastini,  N.  K.  A.  (2013).  Perkembangan  Feminisme  Barat  dari  Abad  Kedelapan  Belas Hingga Postfeminisme:Sebuah Tinjauan Teoritis. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora , 2 (1), 202. https://media.neliti.com/media/publications/22877-ID-perkembangan- feminisme-barat-dari-abad-kedelapan-belas-hingga-postfeminisme- sebu.pdf#:~:text=Tulisan  ini  mengulas  perkembangan  feminisme  barat  dari abad,berarti feminisme semakin terbuka terhadap perbed
Tarigan, M. I., W, M. R., A, K. S., & A, B. I. (2021). Buku Saku Akses Keadilan Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana . Penerbit Kejaksaan Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice  2  (AIPJ2).  http://ijrs.or.id/en/buku-saku-akses-keadilan-bagi-perempuan- anak-dalam-perkara-pidana/
Teacher, L. (2019). Feminist Criticism of Criminal Law . Law Teacher.
https://www.lawteacher.net/free-law-essays/criminal-law/feminist-criticism-of- criminal-law.php#citethis
Tracy,  C.  E.,  Fromson,  T.  L.,  Long,  J.  G.,  &  Whitman,  C.  (2012). RAPE  AND  SEXUAL ASSAULT IN THE LEGAL SYSTEM . Wacks, R. (2006). Philosophy of Law: A Very Short Introduction . Oxford University Press.