## ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN PADA DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROPINSI XXX
Dewi Sartika Nini dsartika959@yahoo.com

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Dharma Andalas
Abstract: This  study  aimed  to  analyze  the  mechanisms  and  procedures  for implementing the budget of the Road Infrastructure, Spatial, and Settlement Office of XXX Province whether it is already in accordance with applicable regulations and  analyzing  factors  that  caused  high  realization  of  the  budget  on  the  second semester. This study is a descriptive analysis of the financial management and its activities is using  qualitative and quantitative approaches. The data  used in  this study are primary data and secondary data and to obtain the research data used deep interview technique, documentation and observation.The results showed the mechanisms  and  budget  execution  procedures  are  not  in  accordance  with  the applicable rules and there are activities that is not on time from a predetermined schedule.  The  factors  that  caused  high  realization  of  the  budget  on  the  second semester  is  the  delay  of  Budget  Implementation  Document  (DPA)  to  the Department;  slow  separation  of  activities;  the  slow  process  of Executive  Officer of  Engineering  Activity  (PPTK)  appointment;  late  tendering  process;  and Procurement Service Unit officers (ULP), which is doing dual task . The results of the  study  also  shows  the  weakness  of  the  Internal  Control  System  (SPI)  of  the Road Infrastructure, Spatial, and Settlement Office in financial management and operations  that  caused  volume  and  quality  of  work  reduced.  To  optimizing  and maximizing  budget  implementation,  Road  Infrastructure,  Spatial,  and  Settlement Office  has  to  improve  its  Internal  Control  System,  has  responsibility  and  higher authority on the job, perform separation of functions, and improve the integrity of management,  review  and  do  close  monitoring  of  the  work,  both  internal  and external,  in  order  to  avoid  irregularities  and  misappropriation  of  the  budget implementation.
Keywords : Budget, Realization, Internal Control System

## PENDAHULUAN
Sejak diberlakukan otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada UU Nomor  22  tahun  1999  yang  direvisi  dengan  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  UU  Nomor  25  Tahun  1999  yang  direvisi  oleh  UU Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah  maka akan terjadi beberapa perubahan yang mendasar di
dalam  penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  daerah,  termasuk  pelaksanaan manajemen  keuangannya.  Perubahan  tersebut  antara  lain  pada  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan/pengendalian  pengelolaan  keuangan  dan  anggaran daerah,  serta  membuka    peluang  yang  luas  bagi  daerah  untuk  mengembangkan dan  membangun  daerahnya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritasnya  masing- masing.  Dengan  berlakunya    undang-undang  tersebut  di  atas  membawa konsekuensi  bagi  daerah  dalam  bentuk  pertanggungjawaban  atas  pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif   khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1)  dan  (2)  menetapkan  bahwa  APBD  disusun  berdasarkan  pendekatan  prestasi kerja yang akan dicapai, maka sistem  yang dianut dalam APBD adalah anggaran berbasis  kinerja.  Artinya  penyusunan,  pembahasan,  penetapan  sampai pengawasan  pelaksanaan  anggaran  tidak  cukup  dengan  hanya  melihat  besar kecilnya  anggaran  yang  merupakan  masukan,  tapi  juga  harus  memperhatikan kinerja  anggaran  tersebut  yang  meliputi  capaian  kinerja,  keluaran,  hasil  dan manfaat  serta  tepat  tidaknya  kelompok  sasaran  kegiatan  yang  dibiayai  anggaran tadi.
Mengingat APBD merupakan salah satu alternatif yang dapat merangsang kesinambungan  serta  konsistensi  pembangunan  di  daerah,  maka  model penyusunan  APBD  akan  sangat  erat  kaitannya  dengan  keberhasilan  pelaksanaan anggaran. Untuk itu sistem, prosedur, format dan struktur APBD yang selama ini digunakan, belum mampu mendukung tuntutan perubahan, dengan demikian perlu suatu  perencanaan  APBD  yang  lebih  sistematis,  terstruktur  dan  komprehensif (Mardiasmo,  2002).
Pelaksanaan  anggaran  dan  pelaporannya  harus  disajikan  secara  logis  dan transparan,  sehingga  masyarakat  mendapat  petunjuk  seberapa  besar  anggaran yang  dialokasikan  dapat  menunjang  proses  peningkatan  kesejahteraan kehidupannya.  Sebelumnya  mekanisme  pembagian  dan  penggunaan  anggaran untuk  pembangunan  daerah  lebih  didasarkan  pada  pola  “fungsi  mengikuti anggaran” (function  follow money) .  Melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  105
Tahun  2000  Tentang  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah digunakan pola “Anggaran mengikuti fungsi” (money follow function) .
Pelaksanaan anggaran  merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran dimana  tahapan  pelaksanaan  anggaran  ini  dimulai  ketika  Undang-Undang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  disahkan  oleh  DPRD  dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  Proses perencanaan anggaran daerah sesuai dengan  paradigma  baru  dilakukan  dengan  lebih  menekankan  pola  perencanaan bottom-up. Perencanaan  anggaran  daerah  yang  berorientasi  pada  kinerja  pada dasarnya  melibatkan 3 elemen penting  yang saling terkait dan terintergrasi  yakni masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah.
Dinas  Prasarana  Jalan,  Tata  Ruang  dan  Permukiman  adalah  salah  satu Dinas  yang  melaksanakan  anggaran  pada  bidang  pembangunan  infrastruktur  dan memberikan bantuan teknis kepada instansi lain yang membutuhkan dimana ruang lingkupnya  adalah  membangun  infrastruktur  pedesaan  ataupun  perkotaan,  jasa konstruksi  jalan  dan  jembatan. Pelaksanaan  anggaran  pada  dinas  ini    dimulai ketika  APBD  disahkan  yang  dibuat  DPA-SKPD  oleh  masing-masing  SKPD. Selanjutnya  pengajuan  pencairan  dana  oleh  bendahara  melalui  kepala  SKPD (disebut  Pengguna  Anggaran/PA)  dengan  dokumen  terdiri  dari  SPP–>SPM– >SP2D.  Dengan  adanya  SP2D  UP  yang  kemudian  “dicairkan”  ke  bank  oleh bendahara,  maka  pekerjaan  (kegiatan)  yang  sifatnya  swakelola  dapat dilaksanakan.  PPTK  melaksanakan  kegiatan  swakelola  dan  mengendalikan pelaksanaan  kegiatan  yang  dikontrakkan  ke  pihak  ketiga.  Pembayaran  dilakukan melalui kas daerah setelah dilakukan serah terima dengan SKPD oleh pihak ke-3. SP2D LS boleh diterbitkan ke pihak ketiga apabila pekerjaan sudah selesai 100%.
Namun pada pelaksanaannya, tidak semua program dan kegiatan yang ada pada  Dinas  Prasarana  Jalan,  Tata  Ruang  dan  Permukiman  dapat  direalisasikan anggarannya  100%.  Tidak  tercapainya  realisasi  anggaran  100%  diduga disebabkan  karena  keterlambatan  pengesahan  APBD  murni  dan  beberapa penyebab lain, misalnya (1) pencairan dana yang terlambat dari kas daerah karena berbagai  alasan;  (2)  pelaksanaan  proses  tender  yang  terlambat;  (3)  adanya kegiatan  yang  merupakan  “titipan”  dari  pihak  lain;  dan  (4)  lalainya  pihak  ketiga
dalam  mengurus  pencaiaran  dananya.  Disamping  itu  juga  diduga  masih terbatasnya  kemampuan  sumber  daya  manusia  dalam  pengelolaan  pelaksanaan anggaran baik dari sisi  jumlah maupun sisi kualitas dibandingkan dengan jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Berkenaan  dengan  penelitian  yang  akan  penulis  lakukan  pada  Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi XXX dimana program dan kegiatannya  yang  demikian  banyak  dan  kompleks.  Dalam  pelaksanaan  anggaran dan  pertanggungjawabannya  yang  diduga  sering  terindikasi  terjadinya  masalah, penyalahgunaan dan penyimpangan, maka penulis menetapkan untuk mengangkat permasalahan  yang  terjadi  pada  Dinas  Prasarana  Jalan  Tata  Ruang  dan Permukiman Provinsi XXX tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Anggaran
Menurut  Anthony  dan  Govindarajan  dalam  Kurniawan  (2003), Anggaran merupakan  bagian  yang  penting  untuk  perencanaan  efektif  jangka  pendek  dan kontrol dalam organisasi. Penyelenggaraan anggaran biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pemasukan dan pengeluaran selama satu tahun itu.
Sedangkan  menurut  Freeman  dalam  Nordiawan  (2006),  anggaran merupakan  sebuah  proses  yang  dilakukan  oleh  organisasi  sektor  publik  untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak  terbatas  ( the  process  of  allocating  resourses  to  unlimited  demand ). Pengertian  tersebut  mengungkapkan  peran  strategis  anggaran  dalam  pengelolaan kekayaan sebuah organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik tentunya ingin memberikan pelayanan  maksimal kepada  masyarakat, tetapi seringkali keinginan tersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki.

## Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan  kebijakan  anggaran.  Suatu  hal  yang  mungkin  terjadi  dimana anggaran yang disusun dengan baik tenyata tidak dilaksanakan dengan tepat.
Pelaksanaan  anggaran  yang  tepat  tergantung  pada  banyak  faktor  yang diantaranya  adalah  kemampuan  untuk  mengatasi  perubahan  dalam  lingkungan ekonomi  makro  dan  kemampuan  satuan  kerja  untuk  melaksanakannya. Pelaksanaan  anggaran  melibatkan  lebih  banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan  umpan  balik  dari  pengalaman  yang  sesungguhnya.  Sistem pelaksanaan  anggaran  harus  menjamin  adanya  ketaatan  terhadap  wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran.

## Pengawasan Anggaran.
Pengawasan  mengacu pada  suatu bentuk  monitoring  yang dilakukan oleh pihak  luar  eksekutif  (DPRD  dan  masyarakat).  Pengendalian  merupakan internal control yang  berada  dibawah  kendali  eksekutif  (pemerintah  daerah)  untuk menjamin  bahwa  strategi  dijalankan  secara  baik  sehingga  tujuan  dapat  dicapai sedangkan  pemeriksaan  dilakukan  oleh  badan  yang  memiliki  kompetensi  dan independensi  untuk  mengukur  apakah  rincian  yang  dicapai  oleh  eksekutif  sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Rasional  dan  terukur  dalam  capaian  kinerja  dan  anggaran  yang memberikan  solusi  pada  pelaksanaan  anggaran  berbasis  kinerja.  Rinusu  dan  Sri Mastuti  (2003),  dalam  Afriana  (2009),  mengajukan tiga  prinsip  dalam pengawasan  anggaran yaitu:  (i) wetmatigheid, prinsip  pengawasan  yang menekankan  pentingnya  aspek  kesesuaian  antara  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (ii) rechmatigheid, segi legalitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (iii) doelmatigheid, evaluasi terhadap tolak ukur baik dalam skala makro maupun mikro pada praktek
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Merujuk  pada  ketiga  prinsip  tersebut  maka  ada  tiga  langkah  pengawasan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap perencanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu :
1. Kompilasi  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
2. Evaluasi  terhadap  ketentuan  peraturan  dan  prosedur  yang  ditetapkan  dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
3. Evaluasi terhadap tolak ukur baik dalam skala makro maupun mikro.
Ketiga  langkah  pengawasan  tersebut  jika  dilaksanakan  dengan  serius, niscaya  akan  mampu  meningkatkan  kualitas  perencanaan  dan  pelaksanaan anggaran  sehingga  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (ABK)  tidak  berhenti  sebatas peraturan tetapi juga terealisasi dalarn pelaksanaan.

## Review Penelitian Sebelumnya
Yusmanidar  (2005),  menganalisis  proses  penyusunan  dan  implementasi anggaran  berbasis  kinerja  dalam  era  otonomi  daerah  (studi  kasus)  Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto), berdasarkan analisis tersebut diberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) Sekalipun proses penyusunan anggaran berbasis kinerja sudah mengikuti  tahap-tahap  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  No.29  tahun  2002,  namun  pelaksanaannya  di  kota  Sawahlunto masih  memiliki  kelemahan-kelemahan  antara  lain  belum  menyediakan  standar analisis belanja yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran dengan efektif. (2) Sekalipun  standar  pelayanan  minimal  sudah  ditetapkan  oleh  Dinas  kesehatan sesuai standar nasional, namun secara keseluruhan pemerintahan kota Sawahlunto belum menyusun standar pelayanan minimal, sehingga belum dapat disusun tolak ukur yang lebih baik dari seluruh unit kerja yang terdapat pada pemerintahan kota Sawahlunto.
Soemarno  (2007),  melihat  potret  Aggaran  Berbasis  Kinerja  pemerintah kota  Semarang  dalam  rangka  penerapan  sistem  Anggaran  Berbasis  Kinerja (ABK),  maka  usulan-usulan  yang  dibuat  oleh  kelurahan,  kecamatan  kemudian dilanjutkan  ke  tingkat  kota  harus  sudah  memuat input,  output, manfaat  ataupun dampak dari suatu kegiatan. Usulan yang telah dibuat harus ada kaitannya dengan perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan kinerja (Renja).
Suprasto  (2003),  pengukuran  prestasi  sistem  anggaran  lama  dilihat  dari bagaimana  dimanfaatkannya  anggaran.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  sistem anggaran  yang  baru  dimana  prestasi  diukur  dengan  pencapaian  sasaran  kegiatan dari program-program yang dianggarkan. Kondisi  ini  menghadapkan sistem yang baru  pada  bagaimana  mengubah  perilaku  SDM  dari  bagaimana  menggunakan dana  yang  dianggarkan  ke  perilaku  bagaimana  mencapai  sasaran  dengan  efisien, efektif dan mempunyai nilai ekonomis.
Kane  dan  Johnson  (2005),  dalam  Afriana  (2009)  mengemukakan  bahwa kinerja  merupakan  gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu kegiatan/program  /kebijakan  organisasi  dalam  mewujudkan  tujuan  organisasi, outcome hasil  kerja  organisasi  dalam  mewujudkan  tujuan  strategis  yang ditetapkan  organisasi,  kepuasan  pelanggan,  serta  konstribusinya  terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.
Bates  dan  Holton  (2005)  dalam  Afriana  (2009),  menyatakan  bahwa kinerja  juga  dapat  dikatakan  sebagai  prilaku  berkarya,  penampilan  atau  hasil karya.  Oleh  karena  itu,  kinerja  rnerupakan  bentuk  bangunan  yang multidimensional  sehingga  cara  mengukurnya  sangat  bervariasi  tergantung banyak faktor.
Raharto  (2008),  mengungkapkan  beberapa  kelemahan  yang  banyak dijumpai  dalam  sistem  penganggaran  di  Indonesia  yang  menyebabkan  belum tercapainya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  diantaranya:  (1).  Belum sempurnanya kepastian hukum dimana belum terwujudnya sinkronisasi ketentuan dalam  berbagai  tingkatan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  (2). Ketidak  sesuaian  ketentuan  peraturan  dan  prosedur  yang  ditetapkan  dalam pelaksanaan  APBD,  misalnya  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa,  proses pemilihan  penyedia  barang/jasa,  proses  penetapan  standar  harga  barang/jasa  dan lain-lain.  (3).  Minimnya  evaluasi  terhadap  tolok  ukur,  baik  dalam  skala  makro maupun  mikro.  Kuncoro  (1995),  menemukan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  sangatlah  rendah  menimbulkan  tingkat  ketergantungan  yang  tinggi pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat.  Dalam  hal  tersebut  penulis
menganjurkan perlunya otonomi keuangan yang relatif lebih luas, sehingga daerah mampu mengelola potensi daerah secara optimal.
Selanjutnya  penelitian  oleh  Afriana  (2009),  dengan  hasil  penelitiannya sebagai berikut: 1) Pada tahun 2007 dan 2008 Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto telah  membuat  jadwal  kegiatan.  Namun  dalam  pelaksanaannya  masing-masing Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK)  belum  melaksanakan  sesuai  dengan jadwal  yang  telah  direncanakan.  2)  Pemerintah  Daerah  Kota  Sawahlunto  selalu meningkatkan alokasi belanja untuk sektor kesehatan dari tahun ke tahun, namun dinas kesehatan belum sanggup menyerap seluruh anggaran yang disediakan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Dinas  Prasarana  Jalan,  Tata  Ruang  dan Permukiman  Propinsi  XXX  yang  merupakan  salah  satu  SKPD  dan  unsur pelaksana  pemerintah  daerah  yang  menyelenggarakan  urusan  pekerjaan  umum serta  melakukan  pembinaan  dan  memberikan  bantuan  teknis  kepada  SKPD  lain dalam melaksanakan pembangunan gedung negara.
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling  non-probabilitas dengan  teknik  pengambilan  sampel  bertujuan ( purposive sampling ). Elemen populasi yang diambil sebagai sampel dibatasi pada elemen-elemen  yang  dapat  memberikan  pertimbangan.  Maka  karakteristik  yang dijadikan  bahan  pertimbangan  dalam  pengambilan  sampel  adalah  kegiatan  yang terindikasi  terjadinya  masalah,  penyalahgunaan  dan  penyimpangan.  Dari  sekian banyak  kegiatan  pada  Dinas  Prasarana  Jalan  Tata  Ruang  dan    Permukiman tersebut, maka penulis mengambil 2 sampel kegiatan dari beberapa program yang akan dianalisa dan bisa terwakili dalam penelitian ini :

## Tabel .1. Sampel Kegiatan
NO KEGIATAN Anggaran Realisasi (Rp) (%) 1 Drainase Jalan ARP Kec. LB   Kota P 477,000,000.00 56.51% 2 Pembangunan GOR.AS 2,500,000,000.00 89.26%
Sumber: diolah dari DPA dan LRA
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Dalam  penelitian  ini  data  primer  yang  digunakan  didapat  dari  hasil wawancara mendalam berupa tanya jawab langsung sambil bertatap muka dengan Kepala  Dinas,  Kepala  Bagian  Tata  Usaha,  Kepala  Seksi  dan  Pejabat  Pelaksana Teknis  Kegiatan  (PPTK)  serta  pihak  ketiga/rekanan.  Data  sekunder  penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain data yang diperoleh melalui anggaran belanja serta realisasi atas belanja, untuk tahun anggaran 2011  melalui Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  tahun  2011,  rencana/jadwal  pelaksanaan  kegiatan, laporan tahunan, laporan realisasi anggaran, laporan pelaksanaan kegiatan.
Adapun  data  yang  digunakan,  diperoleh    dari  Bagian  Keuangan,  Bagian Program, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) pada Dinas Prasarana Jalan, Tata  Ruang  dan  Permukiman  Provinsi  XXX  dan  data/laporan  lainnya  yang diperlukan  .
Untuk menganalisis pelaksanaan anggaran pada Dinas Prasarana Jalan dan Tata  Ruang  dan    Permukiman,  dilakukan  melalui  pengamatan  dan  menganalisis secara  deskriptif  pengelolaan  keuangan  dan  beserta  kegiatannya,  apakah  sudah terealisasi  secara  optimal  dan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Dengan menggunakan    deskriptif  analisis  dengan    cara  pendekatan  kualitatif  dan kuantitatif    ini,  yang  ingin  diketahui    adalah  seberapa  jauh  tujuan  yang  telah ditetapkan  dapat  tercapai  dalam  pelaksanaannya.  Jadi  berkaitan  dengan  materi penelitian ini maka tujuannya adalah seberapa besar anggaran dapat direalisasikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

## HASIL PENELITIAN
Kegiatan Drainase Jalan ARP Kec. LB  Kota P pada Program Pembangunan Sistem Drainase.
Kegiatan  Drainase  Jalan  ARP  Kec.  LB  Kota  P  merupakan  bagian  dari Program  Pembangunan  Sistem  Drainase  dimana  tugasnya  adalah  melakukan peningkatan  kapasitas  teknik  dan  manajemen  penyelenggaraan  drainase  dan pemutusan  genangan,  fasilitasi  penyelesaian  masalah  dan  permasalahan operasional  sistem  drainase,    penanggulangan  banjir,  fasilitas  penyelenggaraan
pembangunan dan pemeliharaan drainase, evaluasi, pengawasan dan pengendalian banjir.
Dana yang tersedia untuk kegiatan Kegiatan Drainase Jalan ARP Kec. LB Kota  P  adalah    sebanyak  Rp  477.000.000,-  dan  terealisasi  sebesar  Rp 207.425.700,-  (56,51%).  Dana  yang  tersedia  ini  terdiri  dari  Belanja  Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang berkaitan dengan kegiatan yang dimaksud.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahap  diantaranya  adalah sebagai berikut:

## Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
Untuk  Tahap  Persiapan  Pelaksanaan  Kegiatan  Drainase  Jalan  ARP  Kec. LB Kota P dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel  2. Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Uraian Jadwal Anggaran (Rp) SDM Data Pendukung Honorarium Juni s/d Desember 725.000 KPA, PPTK, Bendahara pmbntu, Staf pengelola keu, Panitia Pengadaan & Pemeriksaan   brg & jasa Surat Keputusan Uang Lembur  April s/d Desember 6.300.000 s.d.a Surat Keputusan Blnj.Bahan Habis Pakai April s/d Desember 3.912.000 s.d.a Kwitansi Blnj.Cetak & Penggandaan April s/d Desember 2.062.200 s.d.a Kwitansi
Sumber : Dokumentasi Dinas Prasjaltarkim Prop. XXX
Kegiatan  Drainase  Jalan  ARP  Kecamatan  LB  ini  awalnya  terbagi  atas  3 paket  pekerjaan  yaitu  paket  perencanaan,  paket  pembangunan  dan  paket pengawasan dengan total anggaran Rp 300.000.000,- tetapi pada DPA Perubahan kegiatan  ini  ditambah  anggaran  belanja  modalnya  sehingga  total  anggarannya menjadi  Rp  477.000.000,-.  Dengan  bertambahnya  anggaran  belanja  modal  ini maka  paket  kegiatannyapun  juga  bertambah  menjadi  5  paket.  Adapun penambahan itu adalah paket lanjutan pembangunan drainase jalan ARP dan paket lanjutan pengawasan pembangunan drainase jalan ARP.
Untuk  menjalankan  kelima  paket  pekerjaan  ini,  didukung  oleh  belanja pegawai,  belanja  barang  dan  jasa  yang  terdiri  dari  honorarium,  uang  lembur, belanja barang habis pakai, dan belanja cetak dan penggandaan. Dari Tabel 2 bisa dilihat  bahwa  untuk  honorarium  proses  realisasinya  dimulai  pada  bulan  Juni. Untuk  belanja  uang  lembur,  belanja  bahan  habis  pakai  dan  belanja  cetak  dan penggandaan  sudah  terealisasi  dari  bulan  April  sampai  bulan  Desember.  Dari semua  jadwal  yang  ada  pada  Tabel  2,  terlihat  semua  kegiatan  sudah  terlaksana sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan  dan  sudah  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku.

## Tahap Pelaksanaan Kegiatan
Untuk melaksanakan kegiatan Drainase Jalan ARP Kec. LB ini dilakukan dengan  metode  pelelangan  umum  (tender)  dimana  anggaran  yang  tersedia  untuk paket perencanaan  adalah Rp 16.000.000,-, untuk paket pembangunan sebesar Rp 229.000.000,-  dan  untuk  paket  pengawasan  adalah  sebesar  Rp    12.000.000,-. Karena ketiga paket ini dilakukan dengan sistim tender maka nilai kontrak untuk masing-masing  paket  adalah  dibawah  anggaran  yang  disediakan.  Adapun  nilai kontrak  untuk  masing-masing  paket  tersebut  adalah:  paket  perencanaan  Rp 15.775.000,-,  paket  pembangunan  Rp  210.742.000,-  dan  paket  pengawasan  Rp 11.950.000,-.    Akibat  dari  nilai  kontrak  kerja  yang  disepakati  lebih  rendah  dari anggaran  yang  disediakan,  maka    hal  ini  membuat  anggaran  yang  sudah disediakan  dalam  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  menjadi  berlebih.  Artinya, anggaran yang tersedia tidak bisa direalisasikan 100%.
Setelah  ada  perubahan  anggaran  pada  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran, yaitu  sebesar  Rp  207.000.000,-  maka  paket  kegiatan  yang  sudah  ada  dibuatkan lanjutannya.  Paket  lanjutan  dimaksud  adalah  Paket  Lanjutan  Pembangunan Drainase  Jalan  ARP  dengan  anggaran  Rp  200.000.000,-  dan  Paket  Lanjutan Pengawasan Pembangunan Drainase Jalan ARP dengan anggaran Rp 7.000.000,-.
Tetapi  sampai  akhir  Desember  yaitu  berakhirnya  tahun  anggaran,  dana yang  disediakan  pada  perubahan  DPA  tidak  terpakai  sama  sekali.  Dari  hasil penelitian    dan  wawancara  dengan  pihak  terkait,  didapat  keterangan  bahwa  dari
awal,  proyek  ini  sudah  ada  muatan  kepentingan  politis  didalamnya  yaitu  ada campur tangan salah satu anggota DPRD didalamnya.
Dari  hasil  wawancara  mendalam  yang  dilakukan,  kemungkinannya  ada indikasi  pemaksaan  kehendak  dalam  pemilihan  lokasi  proyek.  Lokasi  yang ditunjuk  untuk  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  drainase  tersebut  ternyata adalah  merupakan  Dapil  (Daerah  Pemilihan)  anggota  DPRD tersebut.  Pemilihan lokasi  kegiatan  ini  tidak  lagi  mempertimbangkan  kondisi  lapangan  yang  ada, tetapi  lebih  kepada  mempertimbangkan  kepentingan  pribadi,  yaitu  untuk memenuhi  janji-janji  yang  pernah  diberikan  pada  waktu  pemilihan  anggota DPRD.
Dengan  melakukan  wawancara  lebih  dalam,  didapat  keterangan  lebih lanjut  bahwa  tidak  terealisasinya  dana  perubahan  anggaran  yang  ada  adalah karena  terkendalanya  pembebasan  lahan  dilokasi  yang  telah  ditentukan  tersebut, ditambah  lagi  tidak  cukupnya  waktu  yang  tersedia  untuk  melanjutkan  kegiatan dimaksud, sehingga kegiatan lanjutan ini tidak bisa dilaksanakan sama sekali.

## Tahap Pelaksanaan Anggaran
Untuk kegiatan Drainase Jalan ARP Kecamatan LB ini, tahap pelaksanaan anggarannya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

## Tabel  3. Tahap Pelaksanaan Anggaran
Uraian Permintaan Pembayaran Pencairan Dana (SP2D) Kesesuaian dengan aturan SPP (LS/GU) SPM Perenc.Normalisasi Drainase Rp16.000.000 03-08-11 11-08-11 12-08-11 Tidak sesuai Pembangunan Drainase Rp 229.000.000 22-08-11 26-12-11 26-12-11 24-08-11 26-12-11 26-12-11 24-08-11 27-12-11 27-12-11 Sesuai Pengawasan Drainase Rp.12.000.000 21-12-11 26-12-11 27-12-11 Tidak sesuai Lanjutan Pembangunan Drainase  Rp 200.000.000 - - Lanjutan Pengawasan Drainase Rp 7.000.000 - -
Sumber : Dokumentasi Dinas Prasjaltarkim
Pada  Tabel  3  terlihat  bahwa  dari  sisi  peraturan  yang  berlaku    untuk pencairan  dana  mulai  dari  diterbitkannya  SPP  kemudian  SPM  sampai  SP2D
terlihat  adanya  ketidak  sesuaian  dengan  aturan.  Pada  saat  setiap  pengajuan  SPP oleh bendahara pengeluaran  untuk diterbitkan SPMnya, ternyata melebihi dari 2 hari kerja sejak diterimanya SPP.
Mekanisme dan prosedur dari pencairan dana ini bisa digambarkan sebagai berikut,  bahwa  berdasarkan  permohonan  permintaan  pembayaran  dari  rekanan, bendahara  pengeluaran  menyiapkan  Surat  Perintah  Pembayaran  Langsung  (SPP- LS)  dalam  rangka  mengajukan  permintaan  pembayaran  kepada  Pengguna Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran  melalui  Pejabat  Pengelola  Keuangan. Setelah  persyaratan  dan  kelengkapan  dokumennya  cukup  dan  lengkap,  maka diterbitkanlah  Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  oleh  pejabat  pembuat  SPM. Kemudian  apabila  kelengkapannya  dianggap  cukup,  SPM  tersebut  diajukan kepada  Kuasa  Bendahara  Umum  Daerah,  dalam  hal  ini  ditangani  oleh  Dinas Pengelola  Keuangan  Daerah  (DPKD)  guna  diterbitkan  Surat  Perintah  Pencairan Dana (SP2D),  dimana keluarnya SP2D ini tidak boleh lebih dari 2 hari kerja.
Tabel  4. Penarikan Dana per Tiwulan Kegiatan Pembangunan Drainase Uraian Rencana (Rp) % Realisasi % Kesesuaian dengan jadwal Triwulan I 44.449.800 9,32 - 0 Tidak sesuai Triwulan II 53.371.400  11,19 1.827.650 0,38 Tidak sesuai Triwulan III 50.132.500  10,51 83.936.700  17,60 Tidak  sesuai Triwulan IV 329.046.300  68,98  183.809.950  38,53 Tidak sesuai Jumlah 477.000.000 100 269.574.300  56,51
Sumber : Data diolah dari DPA dan LRA Dinas Prasjaltarkim
Pada  Tabel  4  terlihat  ada  ketidaksesuaian  jadwal  penarikan  dana  antara rencana  penarikan  dana  per  triwulan  dengan  pelaksanaan  yang  sesungguhnya. Ketidaksesuaian  jadwal dengan rencana ini setelah diteliti disebabkan karena (1) terlambatnya  DPA  sampai  ke  tangan  pihak  proyek,  (2)  terlambat  dimulainya proses  tender,  dan  (3)  terlambatnya  penarikan  dana  oleh  pihak  ketiga  karena kesengajaan.    Atas  ketidaksesuaian  jadwal  penarikan  dana  yang  terjadi  ini  juga menyebabkan  bertumpuknya  dana  anggaran  belanja  pada  semester  II  yaitu  pada triwulan III dan triwulan IV.

## Analisis Kegiatan
Dari  gambaran  kasus  diatas,  terlihat  bahwa  kurang  berjalannya  sistem pengendalian  intern  yaitu :  (1) Lingkungan Pengendalian pada sub  integritas dan nilai  etika  dimana  terdapatnya  kekurangan  yang  signifikan  untuk  mendorong terciptanya  integritas dan nilai etika  moral, dimana untuk pembangunan drainase sebelumnya  pemerintah  harus  membebaskan  lahan.  (2)  Tanggung  jawab  dan wewenang, dimana  yang kurang  bertanggung  jawab tidak hanya pihak konsultan yang  mengerjakan  pekerjaan  tersebut  tetapi  pihak  yang  menginginkan  bahwa daerah tersebut harus dilakukan pembangunan drainase (3) Aktivitas pengendalian pada pelaksanaan reviu, untuk melakukan dan mengerjakan pekerjaan drainase ini sepertinya  tidak  dilakukan  tindak  lanjut  reviu.  (4)  Informasi  dan  Komunikasi, kurang  bagusnya  informasi  dan  komunikasi  yang  dihasilkan  baik  oleh  pihak internal  maupun  pihak  eksternal.  (5)  Pemantauan,  dalam  pengerjaan  drainase  ini kurangnya  pemantauan  dari  pihak  internal  dan  eksternal,  dimana  pihak  internal tidak  turun  langsung    memantau  kelapangan  dan  percaya  kepada  pengawasan yang dilakukan oleh pihak ekternal, terbukti bahwa paket pengawasan ini diambil pada akhir periode.

## Kegiatan  Pembangunan  Gedung  Olah  Raga  AS  pada  Program  Penataan Bangunan dan Lingkungan
Kegiatan  Pembangunan  Gedung  Olah  Raga  AS  merupakan  salah  satu kegiatan yang ada pada Program Penataan Bangunan dan Lingkungan. Dana yang tersedia  untuk  kegiatan  Pembangunan  GOR  AS    adalah    sebanyak  Rp 2.500.000.000,-  dan terealisasi sebesar Rp 2.231.580.100,- (89,26%). Dana yang tersedia  ini  terdiri  dari  Belanja  Pegawai,  Belanja  Barang  dan  Jasa  dan  Belanja Modal yang berkaitan dengan kegiatan yang dimaksud.
Kegiatan  ini  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahap  diantaranya  adalah sebagai berikut:

## Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
Untuk Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga  AS  ini  dapat  dilihat  pada  Tabel  5.  Untuk  melaksanakan  kegiatan pembangunan  gedung  olah  raga  ini  dan  demi  kelancaran  kegiatan  ini,  dilakukan
beberapa  persiapan  yang  membutuhkan  dana  pendukung  yang    digunakan  untuk beberapa  hal  seperti  belanja  bahan  habis  pakai,  belanja  cetak  dan  penggandaan, belanja  makan  dan  minum,  belanja  jasa  kantor,  hanorarium,  uang  lembur  dan belanja perjalanan dinas.
Tabel 5. Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Uraian Jadwal Anggaran (Rp) SDM Data Pendukung Honorarium Juli 2.150.000 Tim Pengdn Brg & Jasa Surat Keputusan Uang Lembur Juli-Des 6.000.000 Bag.Keu, Staf Kegiatan Surat Perintah Blnj.Bahan Habis Pakai April – Des 13.998.000 s.d.a Kontrak/Kwitansi Blnj.Jasa Ktr Juli 3.000.000 s.d.a Kwitansi Blnj.Cetak & Penggandaan April –Des 9.000.000 s.d.a Kwitansi Blnj.Makan & Minum April-Des 4.500.000 s.d.a Kwitansi Perjalanan Dinas April – Des 33.821.600 KPA, PPTK, , Staf pengelola keu,  Panitia Pengadaan & Pemeriksaan Surat Tugas
Sumber : Dokumentasi Dinas Prasjaltarkim

## Tahap Pelaksanaan Kegiatan
Untuk  melaksanakan  kegiatan  Pembangunan  Gedung  Olah  Raga  AS  ini dilakukanlah  dengan  proses  tender  (metode  pelelangan  umum).  Sedangkan anggaran  yang  tersedia  untuk  kegiatan  ini  adalah  Rp  2.500.000.000,-  yang dialokasikan  untuk  belanja  pegawai  sebesar  Rp  4.850.000,-  belanja  barang  dan jasa  sebesar  Rp  271.650.000,-  dan  belanja  modal  sebesar  Rp  2.223.500,-.  Untuk belanja  modal  sendiri  dibagi  lagi  atas  3  paket  pekerjaan  yaitu  perencanaan, pembangunan dan pengawasan.
Kegiatan  pembangunan  GOR  ini  diawali  dengan  pekerjaan  perencanaan untuk  merancang  dan  menghitung  bangunan  yang  akan  dibangun  dengan  nilai kontrak sebesar Rp 98.000.000,- dari Rp 100.000.000,- yang disediakan. Di awal kegiatan,  untuk  perencanaan  pembangunan  GOR  ini  sudah  diperkirakan  akan menelan  biaya  lebih  kurang  Rp  300.000.000,-.  Tetapi  karena  anggaran  yang tersedia hanya Rp 100.000.000,-  maka disepakatilah dengan rekanan secara lisan untuk  tetap  mengerjakan  paket  perencanaan  tersebut  dengan  perjanjian  bahwa nanti pada anggaran perubahan akan diusulkan penambahan dana.
Pada  anggaran  perubahan,  akhirnya  dilakukanlah  penyesuaian  kebutuhan anggaran  belanja  modal  dengan  jalan  mengurangi  belanja  yang  lain  untuk dipindahkan  kepaket  perencanaan  yang  telah  dibahas  diatas.  Sehingga  anggaran dana  untuk  perencanaan  naik  menjadi  Rp  304.030.400,-.  Tetapi  pada    akhir Desember,  ternyata  kegiatan  perencanaan  pembangunan  GOR  ini  masih  tidak terealisasi sebagaimana yang diharapkan. Untuk mengetahui penyebab kondisi ini terjadi maka dilakukan penelitian ke lapangan.
Dari hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa kegiatan pembangunan GOR  ini  merupakan  kegiatan  yang  berada  di  bawah  bidang  program  Penataan Bangunan  dan  Lingkungan  (PBL),  sementara  yang  melaksanakan  kegiatan pembangunan GOR ini adalah bidang program Perumahan Permukiman (Perkim). Hal  ini terjadi  atas kebijakan dari kepala dinas karena pada  bidang PBL terdapat banyak  kegiatan  sementara  pada  bidang  Perkim  pada  anggaran  2011  tersebut hanya  mengelola  4  (empat)  kegiatan  saja,  maka  dilimpahkanlah  kegiatan pembangunan GOR ini ke bidang Perkim. Atas pelimpahan tugas dan wewenang ini,  konsekuensi  yang  harus  diterima  oleh  bidang  Perkim  adalah  meneruskan komitmen yang telah dibuat oleh Kepala Bidang PBL, walaupun ada keengganan dari  bidang  Perkim  terhadap  konsultan  yang  telah  ditunjuk  untuk  perencanaan pembangunan GOR tersebut.
Pada  bulan  November  disaat  terjadi  perubahan  anggaran,  atas  dasar keengganan  bidang  Perkim  tadi,  bidang  Perkim  terkesan  sengaja  untuk  tidak menindaklanjuti  kegiatan  perencanaan  pembangunan  GOR  tersebut.  Adapun alasan  bidang  Perkim  tidak  melanjutkan  kegiatan  perencanaan  pembangunan GOR  tersebut  adalah  tidak  cukupnya  waktu  untuk  meneruskannya  mengingat turunnya  anggaran  perubahan  sudah  diakhir  bulan  November,  yaitu  tanggal  28 November.    Sehingga  bidang  Perkim  mengambil  kebijakan  untuk  meneruskan kegiatan perencanaan pembangunan GOR ini pada tahun berikutnya.

## Tahap Pelaksanaan Anggaran
Tabel 6. Tahap Pelaksanaan Anggaran
Uraian Permintaan Pembayaran  Pencairan Dana Kesesuaian dengan SPP(LS/ SPM
GU) (SP2D) aturan Perencanaan GOR Rp 304.030.400 16-11-11 26-12-11 24-11-11 26-12-11 25-11-11 27-12-11 Tidak sesuai Pengawasan GOR Rp 70.000.000 22-12-11 23-12-11 23-12-11 Sesuai Pembangunan GOR  Rp 2.053.500.000 12-07-11 09-11-11 22-12-11 22-12-11 26-07-11 11-11-11 23-12-11 23-12-11 27-07-11 14-11-11 27-12-11 27-12-11 Tidak sesuai
Sumber : Register SPP, SPM, SP2D
Pada kegiatan pembangunan GOR  ini  terlihat ada ketidaksesuain dengan aturan karena pada saat penerbitan SPM yang seharusnya tidak boleh lebih dari 2 hari  kerja  terhitung  dari  diterimanya  SPP,  ternyata  ada  yang  melebihi  dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Tabel  7.  Penarikan  Dana  per  Triwulan  Kegiatan  Pembangunan  Gedung
Olah Raga Uraian Rencana (Rp) % Realisasi % Kesesuaian dengan jadwal Triwulan I 368.226.800  14,73 - 0 Tidak sesuai Triwulan II 414.706.850  16,59 9.908.250 0,40 Tidak sesuai Triwulan III 435.890.275  17,43 585.137.000  23,40 Tidak sesuai Triwulan IV 1.281.177.075  51,25  1.636.534.850  65,46 Sesuai Jumlah 2.500.000.000 100 2.231.580.100  89,26
Sumber : Data diolah dari DPA dan LRA
Pada  Tabel  7  terlihat  ada  ketidaksesuaian  jadwal  penarikan  dana  antara rencana  penarikan  dana  per  triwulan  dengan  pelaksanaan  yang  sesungguhnya. Untuk kegiatan ini dana yang direncanakan untuk dicairkan pada triwulan I adalah sebanyak  Rp  368.226.800,-  tetapi  pada  kenyataannya  tidak  ada  pencairan  dana sama  sekali.  Sedangkan  untuk  triwulan  II  yang  direncanakan  penarikan  dana sebesar  Rp  414.706.850,-  dicairkan  sebesar  Rp  9.908.250,-.  Untuk  triwulan  III yang  direncanakan  penarikan  dana  sebesar  Rp  435.890.275,-    malah  terjadi penarikan  sebesar  Rp  585.137.000,-  dan  triwulan  IV  penarikan    direalisasikan sebesar   Rp 1.636.534.850,-.
Ketidak  sesuaian    jadwal  dengan  rencana  ini  setelah  diteliti  disebabkan karena  (1)  terlambatnya  DPA  di  sahkan  oleh  DPKD  sehingga  terlambat  pula sampai  ke  tangan  pihak  proyek,  (2)  terlambat  dimulainya  proses  tender,  dan  (3)
terlambatnya penarikan dana oleh pihak ketiga karena kesengajaan.  Atas ketidak sesuaian jadwal penarikan dana yang terjadi ini juga menyebabkan bertumpuknya dana  anggaran  belanja  pada  semester  II  yaitu  pada  triwulan  III  dan  triwulan  IV. Hal inilah yang menyebabkan kenapa realisasi anggaran lebih besar di semester II dibandingkan dengan semester I.

## Analisis Kegiatan
Dari  gambaran  kegiatan  diatas,  terlihat  lemahnya  sistem  pengendalian intern  yaitu  pada  :  (1)  Lingkungan  Pengendalian  pada  tanggung  jawab  dan wewenang  dimana  dalam  kasus  ini  kurang  bertanggung  jawabnya  pihak  internal dalam menentukan pemenang konsultan bagi kegiatan perencanaan pembangunan gedung.  Ini  dapat  terlihat  bahwa  pada  akhir  periode  kegiatan  pembangunan gedung  dan  pengawasan  telah  berakhir  dan  terealisasi  hampir  100  %  tetapi kegiatan  perencanaan  pembangunan  gedung  terealisasi  hanya  sebesar  32,23%. Adanya  kejanggalan  dalam  menentukan  pemenang  tender  yang  menyebabkan kurangnya  tanggung  jawab  dan  wewenang  pihak  internal.  (2)  Aktivitas Pengendalian  pada  pelaksanaan  reviu,  dimana  tidak  dilaksanakanya  reviu  atas pekerjaan perencanaan gedung sehingga perencanaan baru terealisasi 32,23 %. (3) Pemantauan,  kurangnya  pemantauan  dari  pihak  internal  sehingga  kegiatan perencanaan tidak terealisasi. (4) Informasi dan Komunikasi, kurangnya informasi dan komunikasi  yang signifikan terhadap kegiatan perencanaan, dan tidak  sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

## Kesesuaian antara jadwal kegiatan dengan waktu pelaksanaannya
Untuk  kesesuaian  antara  jadwal  kegiatan  dengan  waktu  pelaksanaannya, penulis  menggunakan/mendapatkan  jadwal  kegiatan  dan  realisasi  pelaksanaan kegiatan  dari  Subag  Program  dan  Pelaporan  Dinas  Prasarana  Jalan,  Tata  Ruang dan  Permukiman  Propinsi  XXX.  Secara  lebih  rinci  untuk  menguji  penelitian kegiatan  yang  disampel  tahun  2011,  dapat  dilihat  bahwa  kegiatan  tersebut  tidak sesuai  pelaksanaanya  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan,  ini  disebabkan beberapa hal.
Berdasarkan  hasil wawancara dengan PPTK  dan bendahara pengeluaran hal  ini  disebabkan  karena  proses  tender  yang  cukup  memakan  waktu  ditambah lagi  karena    proses  birokrasi/aturan  baru  yang  setiap  Pengguna  Anggaran membentuk  Unit  Layanan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (ULP)  serta  Kelompok Kerja (Pokja) yang akan mendukung ULP dalam menjalankan tugas.
Pelaksanaan  anggaran  ini  juga  sering  terlambat  dari  jadwal  yang  telah direncanakan karena tumpang tindihnya tugas yang diemban oleh masing-masing personil yang telah ditunjuk yaitu antara tugas struktural dengan tugas fungsional, dan pihak ketiga yang sering mengulur-ulur waktu dalam pencairan dana dengan alasan  tertentu,  sehingga  bisa  diperkirakan  terjadi  penumpukan  dana  menjelang akhir tahun.

## Kesesuaian dengan peraturan yang berlaku
Berdasarkan  kegiatan  yang  disampel,  pelaksanaan  anggaran  yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman khususnya Pengelola Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masih belum sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  yaitu  Permendagri  No.13  tahun  2006. Seperti  dalam  hal  penerbitan  SPM  selalu  melebihi  dari  waktu  yang  telah ditetapkan  dalam  peraturan,  yaitu  2  hari  kerja  terhitung  sejak  Surat  Permintaan Pembayaran  (SPP)  diterima.  Kemudian  dalam  hal  penyiapan  Surat  Permintaan Pembayaran  Langsung  (SPP-LS),  ditandatangani  hanya  oleh  bendahara, sementara  menurut  peraturan,  yang  seharusnya  menanda  tanganinya  adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Pelaksanaan  anggaran  pada  Dinas  Prasarana  Jalan  Tata  Ruang  dalam  hal melaksanakan  kegiatannya  tidak  mempedomani  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP). Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun  2008  tentang  Sistim  Pengendalian  Intern  Pemerintah  pada  Bab  II tentang Unsur Pengendalian Intern Pemerintah Bagian Kesatu Pasal 3 ayat (1).
Pada  umumnya  Dinas  Prasarana  Jalan  Tata  Ruang  dan  Permukiman merealisasikan  anggarannya  lebih  besar  pada  semester  II  dibandingkan  dengan semester  I.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  banyak  hal  yang
bisa  jadi  penyebab  realisasi  anggaran  lebih  besar  pada  semester  II  dibanding dengan  semester  I.  Hal  ini  terjadi  karena  rata-rata  kegiatan  baru  dimulai  pada bulan Maret sampai dengan Juni sehingga dari bulan Januari sampai dengan Maret hampir tidak ada kegiatan  yang mengakibatkan progres pencairan dana sangatlah kecil.  Sementara  untuk  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pihak  ketiga  yang kegiatannya  sudah  dimulai  pada  bulan  Maret,  untuk  pencairan  dananya  lebih cenderung dilakukan pada bulan November dan Desember.
Sementara yang menyebabkan baru dimulainya kegiatan pada bulan Maret sampai  dengan  Juni  adalah  karena  beberapa  hal.  Alasan  terlambatnya  kegiatan dimulai  pada  Dinas  Prasjaltarkim  tersebut  adalah:  terlambatnya  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  sampai  ke  Dinas  Prasjaltarkim;  terlambatnya penunjukan  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK);  dan  semua  proses pelaksanaan  belanja  modal  harus  melalui  Unit  Layanan  Pengadaan  Barang  dan Jasa (ULP) dan Pokja.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  pada  Dinas  Prasarana  Jalan,  Tata Ruang dan Permukiman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Secara umum pada masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan dan pengelola kegiatan pada Dinas  Prasarana  Jalan,  Tata  Ruang  dan  Permukiman  masih  belum melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sebagaimana  mestinya  sehingga  masih adanya  penyimpangan,  kelalaian  dan  penyelewengan  yang  terjadi  yang dilakukan  baik  oleh    pihak  intern  maupun  pihak  rekanan.  Disamping  itu  juga ada  beberapa  posisi  jabatan  yang  tidak  sesuai  dengan  kompetensinya  yang menyebabkan terjadinya hal diatas.
3.  Hampir  semua  kegiatan  pada  Dinas  Prasarana  Jalan  Tata  Ruang  Permukiman terlambat dilakukan karena beberapa alasan yaitu :
a. terlambatnya pengesahan DPA oleh DPKD dan sampainya DPA tersebut ke Dinas.
b.  lambatnya  pemisahan  kegiatan  antara  mana  yang    akan  dilakukan  dengan Pelelangan dan mana yang Penunjukan Langsung
c. lambatnya penunjukan PPTK untuk masing-masing kegiatan d. lamanya proses tender yang dilakukan
e. petugas ULP dan Pokja yang mempunyai tugas rangkap

## SARAN
Dinas  Prasarana  Jalan,Tata  Ruang  dan  Permukiman  dalam  melaksanakan kegiatannya  sebaiknya  konsisten  dengan  jadwal  yang  telah  direncanakan.  Agar pelaksanaan  anggaran  bisa  terlaksana  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah direncanakan  maka  sebaiknya  pembentukan  ULP  dan  Pokja  tidak  melibatkan pejabat  struktural,  PPK,  Satker  sehingga  tidak  ada  lagi  tumpang  tindih  dalam melaksanakan  tugas.  Untuk  meningkatkan  pencapaian  kinerja  yang  akan  datang, perlu komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan semua kegiatan dengan mengikuti jadwal dan peraturan yang berlaku. Dinas Prasrana Jalan, Tata Ruang  dan  Permukiman  perlu  melakukan  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  dalam  pelaksanaan  anggarannya  melalui  pelatihan-pelatihan, bimbingan  teknis  dan  diikuti  dengan  pendampingan  dalam  berbagai  hal  yang terkait dengan bidangnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriana,  2009.  Analisis  Pelaksanaan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (Studi  Kasus Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto), Tesis, tidak di publikasikan.
Anthony, Robert dkk, 2005. Management Control System , terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Bates and Holton, 2005. Bahan Ajar Diklat Implementasi Kepmendagri 29/2002 :
2005
Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah , Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
Kane  and  Johnson,  2005.    Bahan  ajar  DIKLAT  Implementasi  Kepmendagri 29/2002 : 2005
Kuncoro, 1995. PAD Yang Sangat Rendah Menimbulkan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat, Penelitian.
Mahsum, Mohamad 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik , Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
Mardiasmo  2002. Akuntansi  Sektor  Publik ,  Edisi  Pertama,  Cetakan  Pertama, ANDI, Yogayakarta.
_______,   2005, Reformasi  Sistem  Manajemen  Anggaran  Berbasis  Kinerja , Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi , Yogyakarta.
Munir, Dasril dkk, 2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah , Penerbit YPAPI, Yogyakarta.
Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik , Penerbit Salemba Empat.
Rahman,  Abdul,  2010.  Perencanaan dan Pelaksanaan  Anggaran Daerah Berbasis Kinerja, Jurnal Ilmu Administrasi , Vol VII, No 4.
Sadjiarto,  Arja,  2000.  Akuntabilitas  dan  Pengukuran  Kinerja  Pemerintahan , Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol 2, No 2.
Salomo,  Roy  V,  2003.  Anggaran  yang  Berorientasi  Pada  Kinerja  dan Kepemerintahan yang Baik, Jurnal Forum Inovasi , Vol 5.
Sekaran,  Uma,  2006. Metodologi  Penelitian  Untuk  Bisnis ,  Salemba  Empat, Jakarta.
Soemarmo,  HS,  2007.  Menetapkan  Indikator  dan  Menghitung  Biaya  Pelayanan (Melihat Potret ABK Pemkot Semarang ), http://www.bpkp.go.id/
Sugiyono, 2003. Metode Penelitian Bisnis , Bandung: CV Alfabeta.
Suprasto,  Bambang,  2003.  Peluang  dan  Tantangan  Implementasi  Anggaran Berbasis  Kinerja, Buletin  Studi  Ekonomi ,  Volume  11  No.  3  Tahun 2006.
Suryana, 2010. Metodologi Penelitian, Model Prakatis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia.
Syahruddi,    2007. Reformasi  Pengganggaran  Negara:  Sebuah  Paradigma  Baru , Makalah Sidang Pleno ISEI, Balikpapan.