## PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS RUMAH SAKIT DI SUMATERA BARAT PADA MASA PANDEMI COVID-19

## Hospital Medical Waste Management in West Sumatera during COVID-19 Pandemic
Elsa Yolarita 1 , Desi Widia Kusuma 1
1 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Email: elsayolarita@gmail.com
Diterima: 1 Oktober 2020; Direvisi: 6 November 2020; Disetujui: 31 Desember 2020

## ABSTRACT
The  problem  of  managing  medical  waste  is  still  an  obstacle  for  most  hospitals,  especially  during  the COVID-19  pandemic.  This  study  aims  to  determine  the  amount  ofmedical  waste,  evaluation  of  hospital medical  waste  management  and  the  implementation  of  discretion  in  West  Sumatera  during  COVID-19 pandemic.  Data  collection  was  carried  out  by  distributing  questionnaires  online  with  google  forms.  The results  showed  that  the  amount  of  medical  waste  almost  doubled  during  the  pandemic,  with  the  largest being  around  41,670  kg  month.  Management  that  does  not  comply  with  standards  is  storage  of  medical waste, selecting a special route, transportation by special trolly, disinfection and non-compliance with the use  of  PPE  for  waste  officers.  Discretion  was  carried  out  by  4  hospitals  with  obstacles  including  the incinerator  not  meeting  the  requirements  and  the  absence  of  medical  waste  transportation.  It  is recommended  that  the  hospital  conduct  monitoring  and  evaluation  of  medical  waste  management  and compliance with the use of PPE for waste officers. The local government facilitates discretion through the procurement  of  medical  waste  transportation  to  PT.  Semen  Padang,  strive  for  large  hospitals  to  process medical waste from surrounding health care facilities and build a medical waste transfer depot.

## Keywords: Hospital, medical waste, COVID-19, discretion

## ABSTRAK
Persoalan pengelolaan limbah B3 medis masih menjadi kendala sebagian besar rumah sakit terutama pada masa  pandemi COVID-19 .  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  jumlah  limbah  B3  medis,  evaluasi pengelolaan limbah B3 medis rumah sakit serta pelaksanaan diskresi di Sumatera Barat pada masa pandemi COVID-19 .  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penyebaran  kuesioner  secara  daring  dengan google forms . Hasil penelitian menunjukkan jumlah limbah B3 medis rata-rata meningkat hampir 2 kali lipat pada masa pandemi, terbesar sekitar 41.670 kg/bulan. Pengelolaan yang tidak sesuai standar adalah pengurangan dan pemilahan, penyimpanan limbah B3 medis, pemilihan jalur khusus pengangkutan dengan trolly khusus, disinfeksi  serta  ketidakpatuhan  penggunaan  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  petugas  limbah.  Diskresi dilaksanakan  oleh  4  rumah  sakit  dengan  kendala  antara  lain  incinerator  tidak  memenuhi  persyaratan  dan ketiadaan transportasi limbah B3 medis. Disarankan rumah sakit untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan  limbah  B3  medis  serta  kepatuhan  penggunaan  APD  petugas  limbah.  Pemda  memfasilitasi diskresi  melalui  pengadaan  transportasi  limbah  B3  medis  ke  PT.  Semen  Padang,  mengupayakan  rumah sakit besar mengolah limbah B3 medis dari Fasyankes sekitarnya dan membangun transfer depo limbah B3 medis.
Kata kunci : Rumah sakit, limbah B3 medis, COVID-19 , diskresi

## PENDAHULUAN
Corona  Virus  Disease -19  ( COVID- 19 )  pertama  kali  dilaporkan  pada tanggal  31 Desember  2019  di  Kota  Wuhan,  Provinsi Hubei,  China  yang  disebabkan  oleh  S evere Acute  Respiratory  Syndrome  Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)  (Rifa’i,  I.,  dkk,  2020). Penularan  virus  dapat  terjadi  melalui  mulut, hidung  atau  mata  orang  yang  rentan  ketika kontak  langsung,  tidak  langsung,  atau  dekat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi yang  terinfeksi  seperti  air  liur  dan  atau tetesan pernapasannya, yang dikeluarkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara atau bernyanyi  (WHO, 2020).
COVID-19 berkembang dengan cepat  ke  berbagai  negara  sehingga  WHO menetapkan  sebagai  pandemi  pada  tanggal 11  Maret  2020  (Morfi,  C.W, et.al. 2020). S ampai  tanggal  2  Mei  2020, WHO melaporkan  lebih  dari  3.000.000  kasus  dan lebih  dari  200.000  kematia n  (Nzediegwu  & Chang,  2020) .  Di  Indonesia,  sampai  7 September  2020  kasus COVID-19 telah mencapai  196.989  orang  dengan  pasien sembuh  sebanyak  140.652  orang  dan meninggal sebanyak 8.130
orang (Tempo.com, 2020).
COVID-19 berdampak pada meningkatnya jumlah limbah medis sehingga membebani  fasilitas  pelayanan  kesehatan (Calma,  2020). Pada  bulan  Maret  2020, limbah medis di Malaysia meningkat sebesar 10 % dari bulan sebelumnya (Hakim, 2020), di  Jakarta  meningkat  sebesar  30  %  (Rikin, 2020).  Sedangkan  di  Kota  Wuhan,  China, terjadi  peningkatan  dari  40  ton  menjadi  240 ton per hari (Brunell, 2020).
Fasilitas pelayanan kesehatan
(Fasyankes)  menghasilkan  sekitar  75-90% limbah domestik atau disebut dengan limbah tidak  berbahaya  yang  berasal  dari  ruangan administrasi,  dapur  dan  kerumahtanggaan. Sisanya  sekitar  10-25  %  tergolong  limbah berbahaya dan beracun (B3) meliputi limbah benda  tajam,  limbah  infeksius,  limbah patologis, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah  bahan  kimia  dan  limbah  radioaktif yang  berpotensi  menimbulkan  dampak terhadap  kesehatan  dan  lingkungan  (WHO, 2014).
Hasil pengawasan Kementerian
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK) menemukan  beberapa  permasalahan  dalam pengelolaan  limbah  B3  medis  antara  lain penumpukan  limbah  infeksius,  penyimpanan sementara  yang  tidak  memenuhi  standar, belum  melakukan  prosedur  pengelolaan limbah  B3  secara  benar,  penggunaan insinerator yang tidak sesuai standar (mengeluarkan  asap  hitam  dan  emisi pencemar), keterbatasan jasa pengolah limbah  B3  dan  lainnya  (KLHK,  2018). Kemenkes  (2020)  mengkalkulasi  secara nasional  persentase  rumah  sakit  yang melakukan pengelolaan limbah sesuai standar  pada  Tahun  2019  baru  mencapai 42,64%.
Dalam Pasal 123 Peraturan Pemerintah  No.  101  tahun  2014  tentang Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan
Beracun  (B3)  dinyatakan  bahwa  penghasil limbah  B3  yang  tidak  mampu  melakukan sendiri pengolahan limbah B3 dapat diserahkan  pada  pengolah  limbah  B3  (pihak ke  tiga).  Penghasil  limbah  B3  dapat mengolah  sendiri  limbah  nya  sepanjang mampu  memenuhi  persyaratannya.  Namun pada kenyataannya hanya sedikit rumah sakit yang mampu memenuhi persyaratan tersebut yakni  persyaratan  lokasi  serta  peralatan  dan teknis  pengoperasian  peralatan  pengolahan Limbah B3 secara termal dengan incinerator sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan RI,  2015  tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan
Teknis Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya  dan  Beracun  dari  Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Di  Indonesia  dengan  jumlah  2.889 rumah  sakit,  hanya  110  yang  memiliki insinerator berizin. Kondisi ini mengakibatkan  terbatasnya kapasitas pengolah  limbah  B3  medis  yang  baru mencapai  53,12  ton/hari.  Ditambah  dengan kapasitas  jasa  pengolahan  oleh  pihak  ketiga sebesar  187,90  ton/hari,  sementara  jumlah limbah B3 medis diprediksi mencapai 294,66 ton/hari (Prasetiawan, T, 2020).
Provinsi  Sumatera  Barat  memiliki fasyankes  sebanyak  2.831  buah  yang  terdiri dari  71  rumah  sakit,  269  puskesmas,  931 puskesmas  pembantu  dan  serta  1.562 fasyankes  lainnya  dengan  total  timbulan
limbah  B3  medis  sebesar  1,64  ton/hari. Sampai  saat  ini,  tidak  satupun  fasyankes tersebut  yang  memiliki incinerator berizin karena sulitnya proses perizinan (Universitas
Andalas,  2019).  Studi  pendahuluan  oleh Balitbang  Provinsi  Sumatera  Barat  (2020) terhadap  15  rumah  sakit  mengungkapkan bahwa sulitnya proses perizinan
menyebabkan  pengolahan  limbah  B3  medis dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Akibatnya,  biaya  pengolahan  limbah  B3 medis  menjadi  mahal  yakni  antara  Rp. 17.000–Rp.23.000/kg  limbah.  Salah  satu rumah  sakit  dapat  mengeluarkan  biaya sampai  dengan  Rp  1  milyar/tahun  untuk biaya pengolahan limbah B3 medis ini.
Pada  masa  pandemi COVID-19 , KLHK  mengeluarkan  kebijakan  diskresi melalui Surat Edaran Nomor : SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah  B3)  dan  Sampah  Rumah  Tangga dari  penangangan Corona  Virus  Disease ( COVID-19 )  untuk  membantu  fasyankes mengelola  limbah  B3  medisnya  sendiri walaupun belum memiliki perizinan.
Selanjutnya  berdasarkan  Rapat  Koordinasi Regional  KLHK  terkait  pengelolaan  limbah B3  medis  pada  masa  pandemi COVID-19 disampaikan  bahwa  apabila  rumah  sakit tidak  memiliki  pengolah  limbah  B3  medis, dapat dikerjasamakan dengan pabrik semen.
Pengelolaan limbah B3 medis secara tepat  dan  benar  menjadi  kunci  dalam pengendalian penyebaran COVID-19
(Nzediegwu  &  Chang,  2020;  Peng,  J., et  al , 2020;  Prihartanto,  2020;  Singh,  N., et  al , 2020;  Yu,  H., et  al ,  2020) . Penelitian pengelolaan  limbah  B3  medis  pada  masa pandemi COVID-19 di  Indonesia  menurut pengetahuan  peneliti  belum  ditemukan sampai  saat  ini.  Namun  di  China  telah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  antara  lain oleh  Yu,  H., et  al (2020)  terkait  desain pengelolaan  limbah  B3  medis  sementara pada  masa COVID-19. Peng,  J  (2020) menguraikan  tata  kelola  limbah COVID-19 di  rumah  sakit  dan  Singh,  N., et  al (2020) mengungkapkan  kesuksesan  Cina  dalam mengelola  limbah COVID-19 .  Mengingat pentingnya persoalan pengelolaan limbah B3 medis  terutama  masa  pandemi COVID-19 ,
maka  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan untuk  mengetahui  gambaran  jumlah  limbah B3  medis,  evaluasi  pengelolaan  limbah  B3 medis  rumah  sakit dan  pelaksanaan  diskresi di  Sumatera  Barat  pada  masa  pandemi COVID-19 .

## BAHAN DAN CARA
Penelitian menggunakan metode gabungan  ( mixed  method )  kuantitatif  dan kualitatif  yang  berguna  untuk  memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan  objektif  (Sugiyono,  2017).  Metode penelitian gabungan akan dapat memperoleh pemahaman yang paling baik dan hasil yang lebih  utuh  dan  komprehensif  terhadap  suatu fenomena  atau  masalah  yang  diteliti  (Muri Yusuf,  2015;  Cresweel,  2012).    Pemilihan sampel  (rumah  sakit)  dilakukan  secara sengaja  ( purposive  sampling )  terhadap  26 rumah  sakit  yang  terdiri  dari  2  (dua)  rumah sakit  khusus COVID-19 (SK  Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 440-300-2020), 7 (tujuh) rumah
sakit rujukan penanggulangan  penyakit  infeksi emerging tertentu  SK  Gubernur  Sumbar  No.  440-359- 2020
dan SK Menkes No. HK.01.07/MENKES/169/2020, dan 17
rumah  sakit  jejaring  yang  tersebar  di Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat.  Rumah sakit  yang  bersedia  menjawab  kuesioner sebanyak  17  rumah  sakit  (2  rumah  sakit khusus,7  rumah  sakit  rujukan  dan  8  rumah sakit jejaring). Disamping itu juga dilakukan observasi pada satu rumah sakit rujukan serta indepth  interview kepada  4  (empat)  rumah sakit  yang  menjalankan  diskresi  dengan informan  petugas  pada  Bagian  Kesehatan Lingkungan/Sanitasi.    Pengumpulan  data dilakukan  pada  Minggu  IV  Juli  2020  – Minggu  I  Agustus  2020  melalui  penyebaran kuesioner  secara  daring  dengan google forms. Data  yang  dikumpulkan  meliputi jumlah limbah B3 medis, pengelolaan limbah B3 medis, dan pelaksanaan diskresi. Analisis kuantitatif dilakukan dengan
mendeskripsikan data yang berkaitan dengan jumlah  dan  pengelolaan  limbah  B3  medis.
Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan  data  terkait  pelaksanaan diskresi.
HASIL
Jumlah  Limbah  B3  Medis  pada  Masa Pandemi  COVID-19  di  Provinsi  Sumatera Barat
COVID-19 di  Provinsi  Sumatera Barat terus meluas sejak kasus terkonfirmasi pertama  dilaporkan  pada  tanggal  26  Maret
2020.  Pada  awalnya,  kasus  ditemukan  di
Kota Padang dan Kota Bukittinggi, selanjutnya  menyebar  dengan  cepat  pada  8 kabupaten/kota dalam kurun waktu 3 minggu sejak  pertama  kali  dilaporkan  (Balitbang
Sumbar, 2020).
Total  pasien  (baik  yang  dirawat maupun  diperiksa)  pada  17  rumah  sakit
COVID-19 sampai  tanggal  30  Juni  2020 berjumlah 1.598 orang. Kondisi ini menyebabkan  jumlah  limbah  B3  medis meningkat.  Peningkatan  hampir  2x  lipat mulai  Bulan  April  –  Juni  2020  sejalan dengan dimulainya pandemi COVID- 19 .Jumlah  limbah  B3  medis  terbesar  pada
Bulan Juni 2020 yakni 41.760 kg. Selengkapnya  dapat  dilihat  pada  Gambar  1 berikut.
Gambar  1. Jumlah  limbah B3  medis  dari  17  RS COVID-19
selama  bulan  Januari  -  Juni  2020  di  Sumatera
Barat
Evaluasi  Pengelolaan  Limbah  B3  Medis pada Masa Pandemi COVID-19

## Pengurangan, Pemilahan dan Pewadahan
Evaluasi  praktik  pengurangan  dan pemilahan  dapat  dilihat  pada  Gambar  2. Sebagian besar rumah sakit sudah melakukan upaya  pengurangan  (58,82%),  pemilahan (64,71%)  dan  pemilahan  dekat  sumber
(70,59%).  Namun  masih  ada  yang  tidak melakukan prosedur tersebut yakni pengurangan limbah B3 (17,65%), pemilahan limbah B3 (29,41%) dan
pemilahan dekat sumber (23,53%). Pada saat memilah,  semua  rumah  sakit  (100%) menyatakan bahwa petugas pengelola limbah sudah  dilengkapi  Alat  Pelindung  Diri (APD).Namun kondisinya berbeda pada saat dilakukan  kunjungan  langsung  kepada  salah satu  rumah  sakit  rujukan.  Ditemui  petugas limbah  B3  tidak  disertai  dengan  APD lengkap  seperti  :  pakaian  khusus,  sarung tangan, masker, kacamata goggle , dan sepatu boot .  Petugas  tersebut  hanya  menggunakan sepatu  boot  sedangkan  masker  dan  sarung tangan disimpan dalam saku celana.
Gambar 2. Evaluasi praktik pengurangan dan pemilahan limbah B3 medis
Gambar  3  menunjukkan  evaluasi pewadahan  dimana  sebagian  besar  sudah menerapkan  sesuai  aturan  pada  setiap tahapan  prosedur  pewadahan,  bahkan  semua rumah  sakit  (100%)  sudah  memasukkan
limbah  B3  ke  dalam  wadah  yang  dilapisi kantong  plastik  warna  kuning  bersimbol ‘berbahaya”.  Hanya  sebagian  kecil  (5,88%) kadang-kadang  menerapkan  dan  11,76% tidak menerapkan prosedur dimaksud.
Gambar 3. Evaluasi praktik pewadahan limbah B3 medis

## Penyimpanan
Pada  Gambar  4  memperlihatkan jenis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3  medis dimana sebanyak 6 rumah
sakit  memiliki  TPS  Limbah  B3  medis, namun tidak  dilengkapi cold  storage dan  11 rumah  sakit  memiliki  TPS  Limbah  B3  yang dilengkapi cold storage dengan suhu ˂ 0 o C.
Gambar 4. Jumlah RS berdasarkan jenis TPS limbah B3 Evaluasi praktik penyimpanan limbah  B3 medis  dapat  dilihat  pada  Gambar 5  dimana  sebagian  besar  juga  sudah menerapkannya.
Gambar 5. Evaluasi praktik penyimpanan limbah B3 medis
Pada prosedur pengangkutan, pencatatan  dan  penyimpanan  limbah  pada
TPS  limbah  B3  medis,  semua  rumah  sakit (100  %)  sudah  menerapkannya.  Beberapa prosedur  yang  tidak  dijalankan  yakni penyimpanan limbah di cold storage dengan suhu  ˂  0 o C  jika  tidak  langsung  dilakukan pengolahan  (29,41%),  disinfeksi  limbah  B3 medis yang telah diikat bila akan diangkut ke pengolah (5,88%) dan disinfeksi plastik yang telah terikat di TPS limbah B3 (5,88%). Pada prosedur  penyemprotan  TPS  limbah  B3 dengan  disinfektan  mininmal  1  kali  sehari,
sekitar 23,53%
kadang-kadang melakukannya.

## Pengangkutan
Praktik  pengangkutan  dapat  dilihat pada  Gambar  6  dimana  sebagian  besar melakukan  sesuai  aturan.  Namun  pada prosedur pemilihan jalur khusus pengangkutan  limbah COVID-19 ,  sebagian besar (58,82%) kadang-kadang
melakukannya  dan  hanya  29,42%  yang melakukannya.  Pada  praktik  pengangkutan ini  juga  terdapat  prosedur  yang  tidak dilaksanakan  yakni  pengangkutan  dengan transportasi  khusus  (11,76%)  dan  disinfeksi trolly  limbah COVID-19 sebelum  dan sesudah pengangkutan (11,76%).
Gambar 6. Evaluasi praktik pengangkutan limbah B3 medis
Semua rumah sakit memiliki kerjasama pengangkutan dengan pihak ketiga (transporter).  Frekuensi  pengangkutan  oleh transporter  dapat  dilihat  pada  Gambar  7 dimana sebagian besar (47,06%) pengangkutan  tidak  menentu,    41,18%  1  x seminggu  dan  11,76%  diangkut  2  x seminggu.  Tidak  teraturnya  penjemputan disebabkan oleh meningkatnya jumlah limbah B3 medis dan perusahaan transporter merasa takut  karyawannya  terpapar COVID-
19 .Untuk mengatasi hal ini maka rumah sakit melakukan  beberapa  upaya  antara  lain  : melakukan pembakaran pada kiln PT. Semen Padang,  meminimalisir  pemakaian  APD sesuai dengan peruntukannya, merencanakan pembelian cold storage , melakukan konfirmasi  ulang  dan  menegur  pihak transporter, rencana adendum terkait periode pengangkutan sesuai ketentuan serta melakukan penyemprotan disinfektan.
Gambar 7. Frekuensi pengangkutan limbah B3 medis oleh transporter
Pengolahan Sebagian besar rumah sakit (88,24%)  tidak  memiliki incinerator ,  hanya 11,76%  yang  memiliki incinerator namun tidak memiliki izin (Gambar 8).

## Gambar 8. Pengolah limbah B3 medis yang dimiliki rumah sakit

## Pelaksanaan Diskresi Pengelolaan Limbah B3 Medis
Pelaksanaan  diskresi  dapat  dilihat pada Gambar 9, dimana hanya 4 rumah sakit yang  melaksanakannya  dan  13  rumah  sakit tidak  melaksanakan  diskresi,  sedangkan Gambar  10  menjelaskan  alasan  rumah  sakit yang  tidak  melaksanakan  diskresi.  Sebagian
besar  sudah  melakukan  kerjasama  dengan pihak ke tiga (50%), selanjutnya sekitar 25% karena  ketiadaan incinerator dan  sebagian kecil  (12,5%) incinerator dalam  kondisi rusak  serta    permasalahan  pengadaan  box pengemasan  yang  disyaratkan  PT.  Semen Padang (12,5%).
Gambar 9. Jumlah rumah sakit yang melaksanakan dan tidak melaksanakan diskresi

## Gambar 10. Alasan rumah sakit tidak melaksanakan diskresi
Gambaran pelaksanaan diskresi
dapat  dilihat  pada  Tabel  1  dimana  2  (dua) rumah  sakit  melakukan  kerjasama  dengan PT.  Semen  Padang,  2  (dua)  rumah  sakit lainnya  menggunakan incinerator belum
berizin.  Permasalahan  yang  muncul  dalam pelaksanaan  diskresi  antara  lain  :  ketiadaan transportasi  untuk  mengangkut  limbah  B3 medis ke PT. Semen Padang dan incinerator yang tidak memenuhi persyaratan.
Tabel 1. Gambaran pelaksanaan diskresi dari 4 (empat) RS COVID-19 No Jenis dikresi Jumlah  RS  yang melaksanakan Gambaran Pelaksanaan Diskesi 1. Kerjasama  dengan PT. Semen Padang 2 Ketiadaan  transportasi  pengangkut  limbah,  untuk  sementara menggunakan mobil ambulans yang sudah tidak terpakai. Transportasi  pengangkut  limbah  difasilitasi  oleh  Dinas Kesehatan,  proses  administrasi  difasilitasi  oleh  Dinas
Lingkungan  Hidup.  Jumlah  limbah  yang  terangkut  sedikit karena ukuran wadah yang disyaratkan kecil (40 x 35 cm 2 ). 2. Pengoperasian incinerator belum berizin 2 Incinerator merupakan hibah dari Pemda, sempat dioperasikan selama 1 bulan  (2x seminggu) pada awal pandemi, setelah itu tidak  dioperasikan  lagi  karena  warga  sekitar  komplain  akibat asap hitam dari incinerator Incinerator milik  sendiri  dengan  kapasitas  10  kg/jam,  sempat dioperasikan selama 1 bulan pada awal pandemi. Karena kasus COVID-19 mulai  menurun  (Juli-Agustus)  maka  pemakaian incinerator  dihentikan.  Awal  September  2020  kasus COVID-
19 mulai meningkat, incinerator direncanakan akan digunakan kembali.

## PEMBAHASAN
Evaluasi  Pengelolaan  Limbah  B3  Medis pada Masa Pandemi COVID-19
Pengelolaan  Limbah  B3  medis  telah diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 56 Tahun 2015 yang  meliputi  : pengurangan  dan  pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan  (penimbunan  atau  penguburan) . Untuk  limbah  medis  dari  penanganan  pasien COVID-19 ,  pengelolaanya  diatur  dalam Pedoman  Pengelolaan  Limbah  Rumah  Sakit Rujukan, Rumah Sakit Darurat dan Puskemas yang  Menangani  Pasien COVID-19 .  Secara spesifik,  pedoman  ini  mengatur  APD  bagi petugas (pewadahan, pengangkutan, incinerator , transporter dan pengolah limbah COVID-19 ),  label  dan  simbol  limbah,  teknik dan  bahan  disinfektan  serta  sarana  limbah COVID-19 dengan  perlakuan  khusus  (TPS, trolly dan bin) (Kemenkes RI, 2020).
Pengelolaan limbah B3 medis rumah sakit  di  Sumatera  Barat  pada  masa  pandemi COVID-19 sudah  dilakukan  namun  masih belum  sesuai  persyaratan.  Pada  praktik pengurangan  dan  pemilahan  masih  terdapat rumah  sakit  yang  tidak  melaksanakannya. Tahapan pemilahan sangat penting diperhatikan  agar  limbah  non  B3  medis  dan limbah  B3  medis  tidak  tercampur  karena limbah  dari  pasien  yang  terinfeksi  dalam jumlah  yang  besar  dapat  menyebabkan penyakit  pada  inang  yang  rentan  (WHO, 2014).
Pada  praktik  penyimpanan,  tidak dilengkapinya  TPS  limbah  B3  dengan cold storage menjadi  masalah  ketika  limbah disimpan  lebih  dari  2  (dua)  hari.  Fakta  ini dapat  dilihat  dari  frekuensi  penjemputan limbah  B3  medis  oleh  transporter  yang sebagian  besar  tidak  menentu  dan  1  x seminggu.  Penyimpanan  limbah  B3  medis yang  melebihi  2  (dua)  hari  juga  terjadi  di beberapa rumah sakit di Indonesia sebagaimana  hasil  evaluasi  Pertiwi,  A.,  dkk (2017)  pada  sebuah  sebuah  rumah  sakit  di Semarang.
Dalam peraturannya, limbah infeksius  seperti COVID-19 paling  lama boleh  disimpan  2  (dua)  hari  pada  suhu normal.  Di  Cina,  peraturan  penyimpanan limbah  B3  medis  pada  masa COVID-19
bahkan lebih ketat lagi yakni tidak melebihi 1 (satu)  hari  sehingga  dapat  mengendalikan penularan COVID-19 (Peng. J, et. al ., 2020). Selanjutnya,  yang  perlu  mendapat  perhatian adalah masih terdapat rumah sakit yang tidak melaksanakan  prosedur  disinfeksi  baik  pada plastik  limbah  B3  medis  yang  telah  diikat maupun  pada  TPS  limbah  B3  medisnya. Proses  disinfeksi  merupakan  salah  satu  hal pokok  yang  diatur  pada  masa  pandemi COVID-19 (Kemenkes RI, 2020).
Dilihat  dari  praktik  pengangkutan, masih  terdapat  rumah  sakit  yang  tidak melaksanakan prosedur penting seperti pemilihan jalur khusus, pengangkutan dengan  trolly  khusus  serta  disinfeksi trolly limbah COVID-19 sebelum  dan  sesudah pengangkutan. KLHK RI (2018) menyatakan bahwa  pengangkutan  limbah  B3  medis diupayakan  menggunakan  alat  angkut  yang berbeda dengan sampah biasa untuk menghindari  potensi  tertukar  dan  tercampur. Sedangkan untuk jalur pengangkutan, Yu, H., (2020) menyarankan agar menghindari keramaian serta jam sibuk pagi dan sore hari.
Ditinjau  dari  praktik  pengolahan, sebagian  besar  rumah  sakit  tidak  memiliki peralatan  pengolahan  limbah  B3  medis  dan hanya sebagian kecil yang memiliki incinerator tidak berizin. Kondisi ini mengakibatkan  semua  rumah  sakit  harus melakukan  kerjasama  dengan  pihak  ketiga yang bertanggung jawab untuk mengolah dan memusnahkan limbah B3 medis.
Berkaitan  dengan  penggunaan  Alat Pelindung  Diri  (APD)  bagi  petugas  limbah, walaupun  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa semua rumah sakit telah menerapkannya namun berbeda ketika pengamatan  di  lapangan  ditemui  petugas hanya  menggunakan  sepatu boot .  APD  lain seperti  masker  dan  sarung  tangan  disimpan dalam  saku  celana.  Kemenkes  RI  (2020) menjelaskan  bahwa  Alat  Pelindung  Diri (APD)  lengkap  petugas  terdiri  dari  pakaian khusus,  sarung  tangan,  masker,  kacamata
goggle , dan sepatu boot .
Ketika  dikonfirmasi  dengan  Bagian Kesehatan Lingkungan rumah sakit, disampaikan  bahwa  hal  ini  merupakan perilaku  petugas  limbah  yang  tidak  patuh. Sedangkan  APD  lengkap  diprioritaskan
untuk  tenaga  kesehatan  seperti  dokter  dan perawat. Keterbatasan anggaran menyebabkan petugas limbah tidak dilengkapi dengan APD lengkap.
Penggunaan  APD  lengkap  bagi  petugas limbah  perlu  mendapat  perhatian  karena adanya  risiko  pajanan  limbah  infeksius kepada petugas (KLHK RI, 2018).

## Gambaran Pelaksanaan Diskresi
Diskresi  merupakan  kewenangan pejabat pemerintah untuk mengatasi keadaan darurat/mendesak  pada  kondisi  tertentu.  Hal ini  dilakukan  jika  peraturan  yang  berlaku tidak  mengaturnya  atau  karena  peraturan yang  ada  mengatur  sesuatu  hal  tidak  jelas (Ansori. L., 2015).
Kebijakan diskresi pengelolaan limbah  B3  medis  awalnya  dilakukan  oleh KLHK  pada  Tahun  2018.  Hal  ini  dilakukan karena  pada  tanggal  8  Desember  2017 ditemukan  250  ton  limbah  medis  yang dibuang  ke  bantaran  Sungai  Winong, Kabupaten  Cirebon.  Penyebabnya  karena adanya  fasilitas  pengolah  limbah  B3  yang tidak beroperasi sehingga terjadi penumpukan  limbah  B3  medis.  Kondisi  ini dipandang sebagai darurat limbah B3 medis.
Pada  tanggal  9  April  2018,  KLHK mengeluarkan SK Menteri Nomor.176/Menlhk/Setjen/PLB.2/4/2018 tentang Penanganan Limbah Bahan
Berbahaya  dan  Beracun  dari  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  oleh  PT  Indocement
Tunggal  Perkasa  Tbk,  PT  Holcim  Indonesia Tbk.,  PT  Semen  Padang  dan  PT  Cemindo Gemilang.    Hal  ini  dilakukan  karena  pabrik semen  memiliki  fasilitas kiln yang  mampu membakar limbah B3 pada suhu yang sangat tinggi  sehingga  limbah  B3  dapat  terbakar dengan sempurna.  Kondisi ini hanya bersifat sementara  dan  berlaku  selama 6  bulan  mulai 9  April  sampai  9  Oktober  2018  (KLHK  RI, 2018).
Selama  pandemi COVID-19 ,  KLHK mengeluarkan  kebijakan  diskresi  untuk membantu fasyankes dalam mengelola limbahnya.  Melalui  kebijakan  ini,  fasyankes dapat  mengolah  limbah  medisnya  sendiri dengan  menggunakan  incinerator  (suhu pembakaran minimal 800 0 C) ataupun autoclave
yang dilengkapi pencacah
( shredder ).  Namun,  jika  tidak  memiliki peralatan  pengolah  limbah  B3  medis,  dapat bekerjasama dengan pabrik semen.
Terkait kerjasama pengolahan dengan  pabrik  semen,  Pemerintah  Prov. Sumatera  Barat  menindaklanjutinya  dengan mengeluarkan  SK  Gubernur  Sumatera  Barat No.660-285-2020  tentang  Penunjukan  Kiln Indarung  V  PT.  Semen  Padang  sebagai Lokasi  Pemusnahan  Limbah  B3  Infeksius Penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat  Barat.  PT.  Semen  Padang  ditunjuk untuk  menerima  limbah COVID-19 dari fasyankes,  lokasi  karantina  maupun  rumah tangga  dan  sampah  sejenis  sampah  rumah tangga  yang  dibuang  dalam  drop  box  di ruang  publik  berupa  masker.  Semua  biaya pengolahan  ditanggung  oleh  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Salah satu rumah sakit yang melaksanakan  kerjasama  dengan  PT.  Semen Padang mengalami kendala dengan transportasi  sehingga  menggunakan  mobil ambulans  yang  sudah  lama  tidak  beroperasi untuk  mengangkut  limbah  B3  medisnya  ke PT. Semen Padang.
Kapasitas  mobil  ambulans    untuk mengangkut  limbah  B3  medis  sangat terbatas,  disamping  itu  PT.  Semen  Padang hanya  menerima  limbah  B3  medis  yang sudah  di  kemas  dengan  wadah  berukuran  40 x  35  cm 2 .  Adanya  persyaratan  tersebut menyulitkan    rumah  sakit  karena  ukuran wadah terlalu kecil sedangkan jumlah limbah B3 medis sangat banyak. Pemerintah Daerah seperti Dinas Lingkungan dan Dinas Kesehatan setempat juga tidak dapat memfasilitasi pengangkutan limbah B3 medis tersebut karena memprioritaskan penjemputan  untuk  lokasi  karantina  dan isolasi mandiri yang jumlahnya juga banyak.
Penggunaan  mobil  ambulans  oleh rumah  sakit  untuk  mengangkut  limbah  B3 medis tidak sesuai dengan persyaratan karena pengangkutan  limbah  B3  harus  memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 sebagaimana  yang  tercantum  dalam  PP  No. 101  Tahun  2014  serta  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No. P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Dalam penggunaan
incinerator belum  berizin,  salah  satu  rumah  sakit mengalami  kendala  pada  saat  operasional karena  mengeluarkan  asap  hitam  sehingga dikomplain  oleh  warga  sekitar.  Penggunaan incinerator  dihentikan  sementara  menunggu proses perbaikan selesai.
Pada  umumnya  RS  tidak  memiliki incinerator ataupun autoclave karena sulitnya proses perizinan. Kalaupun memiliki incinerator,  kemungkinan  dalam  keadaan rusak  atau  tidak  memenuhi  persyaratan teknis.  Jika  pengolahan  limbah  B3  medis dikerjasamakan  dengan  PT.  Semen  Padang maka  terkendala  dengan  transportasi  untuk pengangkutan  limbah  B3  medis  ke  PT. Semen  Padang.  Beberapa  kendala  yang dihadapi  menyebabkan  pelaksanaan  diskresi menjadi kurang optimal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Jumlah  limbah  B3  medis  selama pandemi  Covid-19  mengalami  peningkatan hampir  2  (dua)  kali  lipat.  Peningkatan terbesar  terjadi  pada  Bulan  Juni  2020  yakni 41.670  kg.  Pengelolaan  limbah  B3  medis rumah sakit di Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi COVID-19 belum sepenuhnya dilakukan  sesuai  persyaratan  terutama  pada praktik  penyimpanan  limbah  B3  medis, pemilihan jalur khusus, pengangkutan dengan trolly khusus,  pelaksanan  disinfeksi serta ketidakpatuhan petugas dalam menggunakan  APD.  Kondisi  ini  dapat menyebabkan potensi penyebaran COVID-19 di rumah sakit di Sumatera Barat.
Pada  pelaksanaan  diskresi,  hanya  4 (empat)  rumah  sakit  yang  menerapkannya dengan  kendala  ketiadaan  transportasi  untuk mengangkut limbah B3 medis ke PT. Semen Padang dan incinerator yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan diskresi menjadi kurang optimal. Disebabkan oleh  timbulan limbah meningkat hampir  2  x  lipat  sementara  kapasitas pengolahan  masih  belum  memadai  karena diskresi  kurang  optimal,  maka  kemungkinan berdampak  pada  semakin  meningkatnya biaya  pengolahan  limbah  B3  medis  yang akan dikeluarkan oleh rumah sakit.

## Saran
Meningkatkan  peran  rumah  sakit dalam  melakukan  monitoring  dan  evaluasi terhadap  terhadap  pengelolaan    limbah  B3 medis  dan  kepatuhan  penggunaan  APD petugas limbah.
Meningkatkan peran Pemerintah Daerah untuk:
Memfasilitasi  pelaksanaan  diskresi melalui  pengadaan  transportasi  limbah  B3 medis  ke  PT.  Semen  Padang.  Membangun transfer  depo  (transit)  limbah  B3  medis berbasis  klaster  wilayah  selama  masa pandemi. Mengupayakan Rumah Sakit Umum  besar  melakukan  pengolahan  limbah B3  medis  yang  bersumber dari  Rumah  Sakit kecil,  Puskesmas,  Klinik  dan  fasyankes lainnya berdasarkan  kota/kabupaten.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima  kasih  kami  ucapkan  kepada Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sumatera  Barat yang  memfasilitasi  pengumpulan  data  pada rumah sakit. Selanjutnya kepada Dra. Yulfira Media, MSi atas masukan dan sarannya pada penulisan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Muri  Yusuf.  (2015).  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  Penelitian  Gabungan  (Cetakan ke-2). Prenadamedia Group.
Akmal  Hakim.  (2020). The  World  Is  Producing  Way More  Medical  Waste,  Including  Malaysia . https://www.therakyatpost.com/2020/04/04/t he-world-is-producing-way-more-medical- waste-including-malaysia/
Ansori,  L.  (2015).  Diskresi  Dan  Pertanggungjawaban
Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Yuridis , 2 (1), 134–150. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/.v2i 1.165
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Prov.  Sumbar.
(2020). Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) Tahap I.
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Sumbar,  (2020.). Laporan  Kajian  Rencana  Kegiatan  Pusat Pengolahan  Limbah  B3  Medis  Sumatera Barat.
Brunell,  D  C.  (2020). Medical  waste  piles  up  during outbreak . https://www.spokesman.com/stories/2020/apr /09/don-c-brunell-medical-waste-piles-up- during-outbre/
Calma,  J.  (2020). The  COVID-19  Pandemic  Is
Generating Tons of Medical Waste: Sanitation Workers Need Personal Protective Equipment  Too. https://www.theverge. com/2020/3/26/21194647/the-covid-19- pandemic-isgenerating-tons-of-medical- waste.
Cresweel,  J.  W.  (2012). Educational  Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (Fourth edi). Pearson Education Inc.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2020).
Pedoman  Pengelolaan  Limbah  Rumah  Sakit Rujukan, Rumah Sakit Darurat dan Puskesmas  yang  Menangani  Pasien  Covid- 19.
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2020).  Profil  Kesehatan Indonesia Tahun 2019 Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  RI. (2018).  Peta  Jalan  (Road  Map)  Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Morfi,  C.W.,  Junaidi,  A.,  Elsesmita,    dkk  (2020).
Kajian  Terkini  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid 19). Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia, Fakultas  Kedokteran  Universitas  Andalas, Volume 1 Nomor 1, 2020.
Nzediegwu, C., & Chang, S. X. (2020). Improper solid waste  management  increases  potential  for COVID-19  spread  in  developing  countries.
Resources,  Conservation  and  Recycling , 161 (May),
104947.
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.1049
47 Peng, J., Wu, X., Wang, R., Li, C., Zhang, Q., & Wei, D.  (2020).  Medical  waste  management practice during the 2019-2020 novel coronavirus  pandemic:  Experience  in  a general  hospital. American  Journal  of Infection Control , 48 (8), 918–921. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.05.035
Peraturan  Pemerintah  RI  No.  101  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan  Teknis  Pengelolaan  Limbah  B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pertiwi,  V.,  Joko,  T.,  &  Dangiran,  H.  L.  (2017). Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya  Dan  Beracun  (B3)  Di  Rumah Sakit  Roemani  Muhammadiyah  Semarang. Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  (e-Journal) , 5 (3), 420–430.
Prasetiawan,  T.  (2020).  Permasalahan  Limbah  Medis Covid-19  Di  Indonesia. Info  Singkat ,  Vol. XII, No. 9/I/Puslit/Mei/2020. Prihartanto,  M.  (2020). Prediction  of  Medical Hazardous Waste Generation From Covid-19 Patient  Handling  Hospitals. Jurnal  Sains Dan Teknologi Mitigasi  Bencana , 15 (1), 12– 18. https://doi.org/10.29122/jstmb.v15i1.4118 Rifa’i, I., Irwansyah, F. S., Sholihah, M., & Yuliawati, A.  (2020).  Dampak  dan  Pencegahan  Wabah
Covid-19 : Perspektif Sains dan Islam. Jurnal Pendidikan , 1 (1), 1–10. Rikin,  A  Supriyanti.  (2020).  Limbah  Medis  Covid-19 Harus  Dimusnahkan  dengan  Insinerator Bersuhu 800 Derajat Celsius. https://www.beritasatu.com/irawati-diah- astuti/nasional/624043/limbah-medis- covid19-harus-dimusnahkan-dengan- insinerator-bersuhu-800-derajat-celsius.
Singh,  N.,  Tang,  Y.,  Zhang,  Z.,  &  Zheng,  C.  (2020).
COVID-19 waste management: Effective and successful  measures  in  Wuhan,  China. Resources,  Conservation  and  Recycling ,
163 (July),
10–11. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.1050 71
SK  Gubernur  Sumbar.  (2020). SK  Gubernur  Sumbar No. 440-359-2020 .
SK  Gubernur  Sumatera  Barat  No.660-285-2020 tentang  Penunjukan  Kiln  Indarung  V  PT. Semen  Padang  sebagai  Lokasi  Pemusnahan Limbah B3 Infeksius Penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat . SK Menkes No. HK.01.07/MENKES/169/2020).
SKMenteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  RI Nomor.176/Menlhk/Setjen/PLB.2/4/2018 tentang Penanganan Limbah Bahan Berbahaya  dan  Beracun  dari  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  oleh  PT  Indocement Tunggal  Perkasa  Tbk,  PT  Holcim  Indonesia Tbk.,  PT  Semen  Padang  dan  PT  Cemindo Gemilang. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian dan Pengembangan. CV. ALFABETA. Surat  Edaran  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan RI. No.SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tentang  Pengelolaan  Limbah  Infeksiksius (Limbah  B3)  dan  Sampah  Rumah  Tangga dari  penangangan  Corona  Virus  Disease (Covid-19).
Tempo.com.  (2020).  Kasus  Positif  Covid-19,  59
Negara  Perketat  Kedatangan  Warga  Negara Indonesia.
Universitas Andalas. (2019). Studi Kelayakan Pembangunan  Pusat  Pengelolaan  Limbah  B3 Medis Provinsi Sumatera Barat.
WHO. (2014). Safe management of wastes from health- care  activities (Second  edi;  U.  P.  Yves Chartier,  Jorge  Emmanuel,  R.  S.  Annette Prüss,  Philip  Rushbrook,  &  S.  W.  and  R.  Z. William Townend, Eds.).
WHO. (2020). Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions .
Yu,  H.,  Sun,  X.,  Solvang,  W.  D.,  &  Zhao,  X.  (2020).
Reverse logistics network design for effective management  of  medical  waste  in  epidemic outbreaks:  Insights  from  the  coronavirus disease  2019  (COVID-19)  outbreak  in Wuhan  (China).  International  Journal  of Environmental  Research  and  Public  Health , 17 (5), 1770.