PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA

## Herman
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar E-mail : hermanhrm17@ymail.com

## ABSTRAK
Perkembangan  tugas-tugas  negara  pasca  memasuki  abad  ke  20  menuntut negara semakin aktif dalam pergaulan di dalam masyarakat. Era ini merupakan babakan perkembangan negara yang menuntut negara hukum modern semakin mempunyai  banyak  kewajiban-kewajiban.  Negara  tidak  hanya  dibebani kewajiban  sebagai  penjaga  kemanan  dan  ketertiban  di  masyarakat,  namun negara  juga  dibebani  berbagai  macam  kewajiban  dalam  rangka  pencapaian masyarakat sejahtera. Tindakan atau perbuatan pemerintah semakin beragam, baik  dalam  rangka  menjalankan  undang-undang,  membuat  undang-undang, perencanaan,  membuat  keputusan,  termasuk  kewenangan  bebas.  Keputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan  undang-undang.  Tindakan  ini  merupakan  tindakan  hukum pemerintah  dalam  menjalankan  funsi  publiknya.  Memahami  tindakan pemerintah  dalam  membuat  keputusan  administrasi  negara  merupakan  hal penting  untuk  menjaga  dan  melindungi  warga  negara  dari  tindakan  itu. Tindakan  pemerintah  melalui  organ/pejabatnya  ini  terkait  dengan  akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap warga negara.
Kata  Kunci : keputusan administrasi negara, tindakan hukum pemerintah, dan perlindungan hukum warga negara.

## ABSTRACT
Development  tasks  after  entering  the  country  20th  century  demanding increasingly active in the association state in society. This era is the scene of the development  of  the  country  demanding  more  modern  constitutional  state  has many obligations. State not only burdened with the obligation as security guards and order in the community, but the country also burdened with a wide range of obligations  in  order  to  achieve  a  prosperous  society.  The  act  or  acts  of government  increasingly  diverse,  both  in  order  to  carry  out  the  laws, enact  laws,  planning,  making  decisions,  including  free  authority.  The decision  of  state  administration  is  one  of  the  government's  actions  in order to carry out the law. This action is the government's legal action in the run function is public. Understanding the actions of the government in making  decisions  of  state  administration  is  essential  to  maintain  and protect  the  citizens  of  the  action.  Government  action  through  organ  / officials is related to the legal consequences arising against citizens.
Keywords:  decision  of  the  state  administration,  the  gove rnment's  legal action, and legal protection of citizens.
Pendahuluan Dinamika  masyarakat  pada saat  ini,  apalagi  ditunjang  oleh teknologi  dan  dengan  akses informasi  yang  cepat  menuntut administrasi  negara    mampu mengikuti dinamika dari masyarakat  itu.  Administrasi negara selaku pemangku kewajiban  dalam  melaksanakan fungsi  publiknya  dituntut  cepat tanggap  terhadap  permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dengan perubahannya yang cepat. Untuk mencapai kesejahteraan  masyarakat,  maka pemerintah mempunyai kedudukan  sebagai  penguasa dengan  kewenangan  membuat peraturan  perundang-undangan, dan  kedudukan  sebagai  pelayan masyarakat ( public servant ), bertugas mengurus, menyelenggarakan, dan melayani segala  urusan  dan  kepentingan masyarakat (Sibuea, 2010). Penguasa itu bisa pemerintah  sebagai  pemerintah (penguasa eksekutif) dan bisa  juga pemerintah sebagai administrator (penguasa administrasi). Keduanya merupakan Penguasa Negara ( overheid ). Keputusan pemerintah selaku pemerintah tidak dirasakan efeknya oleh  masyarakat  secara  langsung karena suatu keputusan pemerintah ( regeringsbesluit ) selalu  bersifat  umum,  prinsipil, abstrak, dan impersonal. Keputusan  ini  tidak  berkenaan dengan seorang individu tertentu  dalam  kasus  tertentu. Efek  langsung  dari  keputusan pemerintah sebagai administratorlah yang menimbulkan  berbagai  dampak karena  keputusan  administrasi ( administratieve beschikking ) selalu bersifat individual,  kasual, konkret,  dan  khas  (Atmosudirjo ,1994). Pemerintah  dalam  hukum administrasi  sebagai  kesatuan, sebagai badan yang diberi kewenangan,  dengan  demikian berwenang  untuk  menetapkan tindakan, menurut hukum administrasi,  dan  olehnya  itu mempengaruhi  keadaan  atau kondisi  hukum  orang  lain,  atau untuk  menjalankan  tindakan hukum (berdasarkan hukum perdata)  arti  badan  pemerintah secara hukum. Kepustakaan Belanda mengartikan administrasi dengan  istilah administratief recht dengan
administrare,
besturen . Besturen mempunyai pengertian  fungsional—berarti fungsi pemerintahan, dan institusional  atau  struktural— keseluruhan  organ  pemerintah. Bestuur merupakan  lingkungan di  luar  pembentukan  peraturan ( regelgeving) , dan peradilan ( rechtspraak )( Hadjo, 2002). Dalam  menjalankan  fungsi publik  dari  administrasi  negara inilah akan menimbulkan berbagai macam dampak, terutama berkenaan dengan hak- hak  dari  masyarakat,  temasuk badan  usaha  di  dalamnya  yang dimiliki  oleh  masyarakat.  Antara pemerintah  selaku  pemerintah dengan pemerintah selaku
administraisi  negara  mengambil keputusan  dengan  wewenang yang  sama,  yakni  “wewenang kenegaraan"  atau  wewenang publik. Namun Pemerintah selaku  pemerintah  mengambil keputusan pemerintahan,  dan sebagai Administrator mengambil keputusan administratif. Selain itu keputusan pemerintah yang diambil  merupakan  pelaksanaan atau  eksekutif  ( politieke  daad )— penegakan  undang-undang  dan wibawa negara, sedangkan keputusan  administratif  diambil sebagai keputusan penyelenggaraan  atau  realisasi ( materiele daad ) (Atmosudirjo).
Tindakan Pemerintah Tugas-tugas  publik  yang ada dipundak administrasi negara ini tidak dapat dilepaskan dari  landasan  yang  menjadi dasar  administrasi  negara  dalam bertindak. Landasan dari tindakan  yang  diambil  oleh administrasi  negara  tentunya berdasarkan  pada ketentuan peraturan  di  dalam  hukum administrasi negara ( administratieve rechtsregels ), sebagai dasar yang membenarkan tindakan itu secara hukum ( juridische rechtsvaardiging ),  sesuai  dengan konsep  dari  negara  hukum. Peraturan  hukum  ( rechtsregels ) ini terkait dengan organisasi dari instansi administrasi negara ( organische  rechtsregels ),  dan mengenai fungsi-fungsi administrasi  negara  ( functionele rechtsregels ). Atribusi,  delegasi  dan  mandat merupakan sumber wewenang dalam negara hukum yang
demokratis—salah satu asas negara hukum  yang  demokratis,  bahwa setiap  tindakan  pemerintah  harus berdasarkan  atas  hukum  (asas legalitas,  asas rechtmatigheid    van bestuur ). Setiap tindakan badan/pejabat  tata  usaha  negara harus  berdasarkan  pada  undang- undang  formal  sebagai  wujud  dari pengakuan dan penghargaan terhadap kedaulatan rakyat. Atribusi  dalam hal  ini  lebih  penting artinya,  apabila  dikaitkan  dengan adanya  tindakan  pemerintah  yang meletakkan  beban  tertentu  atau kewajiban tertentu kepada rakyatnya (Marbun , 2011). Van Vollenhoven berpendapat, bahwa tindakan pemerintahan ( Bestuurshandeling ) merupakan merupakan  suatu  tindakan  dalam rangka pemeliharaan  kepentingan negara  dan  rakyat  secara  spontan dan  tersendiri  oleh  penguasa  tinggi dan  rendahan.  Komisi  Van  Poelje berdasarkan laporannya pada tahun 1972 mengartikan publiek rechtelijke handeling (tindakan dalam  hukum  publik)  adalah tindakan    hukum  yang  dilakukan oleh  penguasa  dalam  menjalankan fungsi pemerintahan. Romeijn berpendapat bahwa tindakan pemerintahan adalah tiap-tiap tindakan  atau  perbuatan  dari  alat administrasi negara ( bestuurs organ ) yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di  luar  lapangan  hukum  tata pemerintahan,  seperti  keamanan, peradilan  dan  lain-lain  dengan maksud menimbulkan akibat hukum  dalam  bidang  hukum administrasi (Marbun , 2012) . Keterikatan  dan  keharusan untuk  bertindak  secara  konsisten berdasarkan    hukum  yang  berlaku
bagi  subjek  hukum  erat  kaitannya dengan tanggung jawab atau tanggung  gugat  ( responsibility  or liability ). Hukum merupakan instrumen  dalam  rangka  kontrol terhadap  setiap  subjek  hukum, termasuk  pemerintah.  Asas the  rule of law menggariskan, bahwa pemerintah sekalipun, dalam kedudukan strukturalnya yang superior  terhadap  warga  negara, harus bertindak berdasarkan hukum, seperti halnya warga negara biasa. Warga negara maupun kepada pemerintah,  hukum    harus  berlaku sama sebagai panglima. Konsepsi ini dikenal  sebagai  asas  supremasi hukum  ( supremacy  of  the  law ). Menurut Tamanaha,  asas the  rule  of law berarti " Government officials and citizens  be  bound    by  and  to  act consistently with the law ( Darumurti , 2012). Asas  legalitas  adalah  prinsip utama sebagai dasar penyelenggaraan  pemerintahan  dan kenegaraan yang berdasarkan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan dalam  negara  hukum  berdasarkan undang-undang,  serta  terdapatnya jaminan  hak  dasar  rakyat,  dan  azas legalitas merupakan dasar legitimasi tindakan  pemerintah  dan  jaminan perlindungan  hak  rakyat  ( Sudrajat , 2012) .
Istilah  perbuatan  pemerintah merupakan  terjemahan  dari  istilah bestuurhandeling (Belanda).  Para ahli berbeda-beda dalam menerjemahkannya, ada yang menggunakan istilah perbuatan, dan ada pula yang menggunakan dengan istilah  tindakan,  bahkan  ada  yang menggunakan  keduanya  istilah "perbuatan atau tindakan". Perbuatan atau tindakan
pemerintah  merupakan  tiap-tiap tindakan  atau  perbuatan  dari  suatu alat  administrasi  negara (bestuur organ), melingkupi    juga  perbuatan ataupun hal-hal yang berada di luar lapangan    hukum  administrasi negara, misalnya keamanan, peradilan dan yang lainnya. Tindakan ini dimaksudkan menimbulkan  akibat  hukum  dalam bidang  hukum  administrasi,    atau perbuatan pemerintah adalah perbuatan  yang  dilakukan  oleh pejabat  tata  usaha  negara  dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan (Jufri , 2011). Tindakan Hukum Pemerintah E. Utrecht berpendapat, bahwa  tindakan  pemerintah  itu dapat  dilakukan  dengan  berbagai cara, yaitu ; 1. Yang bertindak adalah administrasi negara itu sendiri. 2. Yang  bertindak  adalah  subyek hukum/badan  hukum  Iain yang tidak termasuk administrasi negara, dan dilakukan berdasarkan sesuatu  hubungan  istimewa, seperti  badan  hukum  yang diberi monopoli. 3. Yang  bertindak  adalah  subyek hukum    lain  yang  tidak termasuk  administrasi  negara yang  menjalankan  pekerjaan berdasarkan suatu konsesi/izin  dari  pemerintah. Pekerjaan tersebut diserahkan oleh pemerintah kepada badan swasta untuk menyelenggarakan kepentingan umum. 4. Yang  bertindak  ialah  subyek hukum lain yang tidak termasuk  administrasi  negara
yang  diberi  subsidi  oleh pemerintah,  seperti  yayasan- yayasan pendidikan. 5. Yang bertindak adalah pemerintah bersama-sama dengan  subyek  hukum  lain yang bukan administrasi negara  di  mana  kedua  belah pihak tergabung dalam kerjasama, seperti Bank Industri  Niaga  (di  mana pemerintah  bukan  pemegang saham  tetapi  di  dalam  dewan direksinya  ada  wakil-wakil pemerintah). 6. Yang bertindak adalah yayasan yang didirikan/diawasi oleh pemerintah,  seperti  yayasan Supersemar,  yayasan  Veteran dan sebagainya. 7. Yang bertindak adalah koperasi yang didirikan/diawasi oleh pemerintah. 8. Yang bertindak adalah Perusahaan  Negara,  misalnya PLN. Berdasarkan pendapat E. Utrecht  di  atas,  maka  tindakan pemerintah yang merupakan tindakan hukum untuk penyelenggaraan kepentingan umum, yaitu ; 1. Membebankan kewajiban pada  organ-organ  itu  untuk menyelenggarakan kepentingan umum. 2. Mengeluarkan undang- undang yang bersifat melarang atau yang ditujukan  pada  tiap-tiap warganegara untuk melakukan perbuatan (tingkah  laku)  yang  perlu demi kepentingan umum. 3. Perintah-perintah atau ketetapan-ketetapan  yang bersifat memberikan beban. 4. Memberikan subsidi-subsidi atau bantuan-bantuan kepada swasta. 5. Memberikan
kedudukan hukum  ( rechtstatus ) kepada seseoran  sesuai  dengan keinginannya, sehingga orang  tersebut  mempunyai hak dan kewajiban. 6. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swasta. 7. Bekerjasama dengan perusahaan lain dalam bentuk-bentuk yang ditentukan untuk kepentingan umum. 8. Mengadakan perjanjian dengan warganegara berdasarkan  hal-hal  yang diatur dalam hukum. Tindakan pemerintah ( bestuurshandeling ) adalah tindakan atau  perbuatan  yang  dilakukan  alat perlengkapan pemerintahan
( bestuursorgaan )  dalam  rangka menjalankan  fungsi  pemerintahan ( bestuursfunctie ).  Tindakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  ini  ada yang  merupakan  Tindakan  hukum ( rechtshandeling )  dan  yang  berupa tindakan  nyata  ( feitelijkehandeling ). Tindakan  hukum  ( rechtshandeling ) berdasarkan  sifatnya  merupakan tindakan  yang  dapat    menimbulkan akibat  hukum  (menciptakan  hak dan kewajiban). Tindakan hukum pemerintahan  adalah      tindakan yang  diambil  oleh  badan  atau pejabat  tata  usaha  negara  dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan pemerintah  memiliki  unsur-unsur, yaitu (Syahrial, 2012):
1. Perbuatan  tersebut  dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan  pemerintahan ( bestuurs-organen ) dengan prakarsa  dan  tanggung  jawab sendiri;
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan  dalam  rangka menjalankan fungsi pemerintahan; 3. Perbuatan tersebut dimaksudkan  sebagai  sarana untuk  menimbulkan  akibat hukum  pada  bidang  hukum administrasi; 4. Perbuatan  yang  bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Tindakan  hukum  pemerintah memiliki unsur-unsur, sebagai berikut (Sadjijono, 2001) : 1. tindakan  tersebut  dilakukan oleh  aparatur  pemerintah dalam  kedudukannya  sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan  pemerintahan ( bestuursorgaan );
2. tindakan  dilaksanakan  dalam rangka  menjalankan  fungsi pemerintahan ( bestuursfunctie );
3. tindakan dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan  akibat  hukum ( rechtsgevolgen ) di  bidang hukum administrasi;
4. tindakan yang dilakukan dalam  rangka  pemeliharaan kepentingan umum; 5. tindakan dilakukan berdasarkan norma wewewenang pemerintah; 6. tindakan tersebut berorientasi pada  tujuan  tertentu  ber- dasarkan hukum. Macam-macam Tindakan Hukum Pemerintah Tindakan administrasi negara tidak selamanya menimbulkan  akibat  hukum  bagi masyarakat, oleh karena tindakan  itu  sifatnya  non  yuridis (tidak menciptakan akibat hukum), namun terdapat tindakan  adminsitrasi  negara yang menimbulkan akibat hukum (perbuatan  hukum).  Ada  empat macam perbuatan hukum ( rechtshandelingen) administrasi negara, yaitu(Atmosudirjo ) : 1. Penetapan ( beschikking, administrative discretion );
2. Rencana ( Plan );
3. Norma Jabaran ( concreto normgeving ); 4. Legislasi
Semu ( pseudo- wetgeving ). Tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam  hukum  administrasi  negara, yaitu (Syahrial ): 1. Tindakan hukum pemerintah/tata  usaha  negara berdasarkan hukum perdata atau hukum  privat.  Dua  pendapat yang timbul tentang diperbolehkannya  administrasi negara  mengadakan  hubungan hukum berdasarka hukum privat,
yaitu:
a. Administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak dapat menggunakan hukum privat, karena sifat hukum privat adalah  hubungan  hukum  yang mengatur  hubungan  kehendak pada  kedua  belah  pihak,  serta bersifat  perorangan.  Hukum
administrasi negara sebagai bagian  dari  hukum  publik,  serta merupakan hukum untuk bolehnya tindakan atas kehendak satu pihak. b. Administrasi negara dapat menggunakan  hukum  privat. Akan tetapi, untuk menyelesaikan suatu soal khusus yang dalam lapangan administrasi negara telah tersedia peraturan-peraturan hukum publik. 2. Tindakan  hukum  tata  usaha negara berdasarkan hukum publik ada 2 macam, yaitu: a. Perbuatan Hukum Publik Bersegi Satu adalah perbuatan hukum publik yang merupakan  kehendak  satu pihak  dari  pemerintah,  tidak melibatkan masyarakat.
b. Perbuatan  Hukum  Publik  yang
Bersegi Dua.
Tindakan  hukum  pemerintah ada  yang  berdasarkan  hukum publik  (Stroink),  dan  berdasarkan hukum privat. Tindakan berdasarkan hukum publik (publiekrechttelijke handeling) merupakan tindakan  pemerintahan yang didasarkan pada hukum publik (bersifat  hukum  administratif  dan memiliki akibat hukum administratif).  Tindakan  hukum publik  ada  yang  bersifat  sepihak (eenzijdig publiekrechtelijke handeling), dan  yang  bersifat  dua pihak atau lebih ( meerzijdik publiekrechtelijke handeling ). Tindakan  hukum  publik  yang bersifat sepihak (bersegi satu) yang dilakukan oleh alat-alat perlengkapan pemerintah ini disebut beschiking", yang  dalam bahasa  Indonesia  disebut  dengan istilah  ketetapan  atau  keputusan",
sedangkan  tindakan  hukum  publik yang  bersegi  dua  atau  lebih, misalnya  perjanjian  kontrak  kerja dengan pemerintah, atau "kortverband  contract' (perjanjian kerja  yang  berlaku  selama  jangka pendek,  yang  dilakukan  antara swasta dengan pemerintah) (Sadjijono ). Tindakan  hukum  publik  yang bersegi  satu  maupun  bersegi  dua dapat  dikatagorikan  menjadi  tiga bagian, yakni:
a. Tindakan membuat keputusan (beschikking); Tindakan  hukum  publik  yang bersifat  sepihak  (bersegi  satu) dapat  dibedakan  menjadi  tiga, yakni:
1) Sepihak - konkrit - individual;
2) Sepihak - konkret - umum;
dan
3) Lebih dari satu jabatan tata usaha negara - konkrit -umum.
b. Tindakan membuat peraturan ( regeling ), dan
Tindakan  hukum  pemerintah bidang  hukum  publik  ini  yang  juga bersifat  sepihak  (bersegi  satu)  dan peraturan yang dikeluarkan bersifat umum-abstrak.  Tindakan  hukum dapat berbentuk peraturan pemerintah,  peraturan  presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur dan lain-lain. c. Tindakan
materiil ( materiele daad ). Tindakan yang dilakukan dalam  bentuk  tindakan  materiil dilakukan untuk kepentingan umum yang  melibatkan  dua  pihak  atau lebih,  yakni  pemerintah  dan  sipil (swasta)  maupun  pihak-pihak  lain. Tindakan hukum publik ini, misalnya membuat perjanjian kerja, membuat memorandum of
understanding  (MOU),  vortband contract , dan sebagainya. Tindakan  pemerintah  yang berbentuk hukum privat merupakan  tindakan  pemerintah dalam kedudukannya bukan sebagai pemerintah.  Tindakan  ini  sebagai wakil  dari  badan  hukum (lichaam) dan bukan tugas untuk kepentingaan umum, sehingga tindakannya didasarkan pada ketentuan hukum privat (keperdataan). Apabila pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka hukum  publiklah  yang  berlaku dan  apabila  bertindak  tidak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka hukum privatlah  yang  berlaku  (Jeddawi,
2012).
Keputusan Administrasi Negara Keputusan administrasi negara pertama kali diperkenalkan  oleh  Otto  Meyer dengan  istilah verwaltungsakt .  Di Belanda  dikenal  dengan  nama beschikking oleh  van  Vollenhoven dan  C.  W.  van  der  Port  oleh beberapa  penulis  seperti  AM. Donner, H.D.  van  Wijk / Willem
Konijnenbelt,  dan  yang  lainnya dianggap  sebagai " de  vader  van  het moderne beschikkingsbegrip ", (bapak  dari  konsep  beschikking yang modern). Di indonesia sendiri,
istilah beschikking ini  pertama  kali diperkenalkan  oleh  WF.  Prins (Ridwan, 2011) . Beberapa defenisi keputusan  administrasi  negara dari para ahli, yaitu : a. Van  der  Wel:  Suatu  pernyataan kehendak dari alat pemerintahan. b. W.F.  Prins  :  Perbuatan  hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan  yang  dilakukan oleh penguasa, berdasarkan wewenang  istimewa  (diberikan oleh peraturan perundang- undangan).
c. Van  der  Pot:  perbuatan  hukum dari alat-alat pemerintahan ( bestuurs organ ), yang merupakan pernyataa kehendaknya dalam suatu peristiwa  khusus  yang  dilakukan dengan  maksud  mengadakan perubahan dalam hubungan hukum.
d. A.  M.  Donner:  Perbuatan pemerintah  yang  dilakukan  oleh jabatan  pemerintah  yang  dalam  hal tertentu  dilakukan  secara  sepihak,
dan dengan sengaja untuk menegakkan suatu hubungan hukum  atau  suatu  kehendak  yang telah ada atau yang telah menimbulkan suatu hubungan hukum,  atau  suatu  keadaan  hukum yang baru atau menolaknya (Anggriani, 2011).
e. H.J.  Romeijn:  Keputusan adalah  suatu  pernyataan  kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan  yang  diajukan,  atau setidak-tidaknya  keinginan  atau keperluan yang dinyatakan ( Beschikking;  een  wilsverklaring naar  aanleiding  van  een  ingediend verzoekschrift,  of  althans  een gebleken wensch ofbehoefte ).
f. C.J.N. Versteden: mendefinisi keputusan sebagai suatu  tindakan  hukum  publik sepihak  dari  organ  pemerintahan yang  ditujukan  pada  peristiwa konkret  ( Eenvoudig  geworden  een definitie  van  het  begrip  beschikking te geven: Een eenzijdige publiekrechtelijke rechtshandeling
van  een  bestuursorgaan  gericht  op een concreet geval ).
g. J.B.M. ten Berge: Beschikking adalah keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan  individual:  keputusan  Itu berasal  dari  organ  pemerintahan, yang  didasarkan  pada  kewenangan publik...Dibuat untuk satu atau lebih individu  atau  berkenaan  dengan satu  atau  lebih  perkara  atau keadaan. Keputusan itu memberikan  suatu  kewajiban  pada seseorang atau organisasi, memberikan  kewenangan  atau  hak pada mereka ( Een beschikking is een individuele of concrete publiekrechtelijke  rechts-beslissing: een beslissing van een bestuursorgaan,  gebaseerd  op  een publiek-rechtelijke bevoegheid…Geschapen  voor  een  of meer  individuen  of  met  betrekking tot  een  of  meer  concrete  zaken  of situaties.  Die  beslissing  verplicht mensen of organisaties tot iets, geeft ze  bevoegdheden  of  geeft  ze aanspraken).
h. R.J.H.M.  Huisman:  Secara umum, beschikking diartikan;
keputusan  yang  berasal  dari  organ pemerintahan yang ditujukan untuk menimbulkan  akibat  hukum  ( Onder 'beschikking' kan in zijn algemeenheid  worden  verstaan:  een besluit afkomstig van ten bestuursorgaan,  dat  gericht  is  op rechtsgevolg ). i. Sjachran Basah: Beschikking adalah keputusan tertulis  dari  administrasi  negara yang mempunyai akibat hukum j. E.  Utrecht: Beschikking adalah  perbuatan  hukum  publik bersegi  satu  (yang  dilakukan  oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa).
k. Soehino: keputusan administrasi negara adalah perbuatan hukum alat-alat perlengkapan  administrasi  negara yang dilakukan berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya  oleh  aturan  hukum inabstrakto dan unpersonal, berupa pembentukan aturan hukum inkonkrito mengenai suatu hal yang konkrit,  dan  terhadap  subyek hukum  yang  konkrit  (Soehino,
2000).
l. Paulus  Effendi  Lotulung: keputusan administrasi negara adalah produk yang diterbitkan oleh pejabat  tata  usaha  negara  (atau jabatan tata usaha negara) berdasarkan  wewenang  yang  ada padanya  (attributie)  atau  diberikan padanya  dalam  bidang  urusan pemerintah  (delegate)  (Lotulung,
2013) . Keputusan Administrasi negara  merupakan  pengertian  yang umum  dan  abstrak,  dan  dalam realisasinya  mempunyai  bentuk yang  berbeda-beda,  akan  tetapi semua  keputusan  dari  administrasi negara  ini  memiliki  ciri  dan  sifat yang  sama.  Memahami  keputusan administrasi  negara  ini  penting, karena  keputusan  ini  mempunyai konsekuensi  dalam  hukum  positif yang  mengakibatkan  suatu  akibat hukum. Sehingga dalam pengujiannya ( toetsingsgronden ), apabila  terjadi  permasalahan  dapat diselesaikan  secara  baik  dan  benar berdasarkan  hukum.  keputusan yang dibuat berdasarkan pada suatu undang-undang yang jelas dan tegas disebut  dengan  keputusan  terikat ( gebonden  beschikking )  diuji  oleh hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan,  dan  suatu keputusan  yang  tidak  secara  tegas
(sifatnya
tersirat) disebut keputusan  bebas  ( vrije  beschikking ) diuji  oleh  hakim  berdasarkan  pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (Ridwan , 2001). Sasaran keputusan ini terdapat  dua  kemungkinan,  yaitu ditujukan  ke  dalam  ( naar  binnen gericht ), adalah  keputusan  berlaku ke  dalam  lingkungan  administrasi sendiri, dan ditujukan ke luar ( naar buiten  gericht ), yang  berlaku  bagi warga  negara  atau  badan  hukum perdata. Berdasarkan pembagiannya,  maka  terdapat  dua jenis  keputusan,  yaitu  keputusan intern ( interne  beschikking ) dan keputusan ekstern ( externe beschikking ). E. Utrecht berpendapat, bahwa terdapat berbagai macam keputusan, pertama, keputusan positif  (menimbulkan  hak  dan kewajiban)  dan  negatif  (tidak menimbulkan  perubahan  dalam keadaan  hukum  yang  telah  ada,
kedua, keputusan deklaratur (menyatakan  bahwa  hukumannya demikian, rechtsvastellende beschikking ) dan konstitutif (keputusan membuat
hukum,
rechtsheppend ), ketiga, keputusan kilat  dan  keputusan  yang  tetap ( blijvende ), dan keempat , keputusan yang  merupakan  dispensasi,  izin ( vergunning ), licentie ,  dan  konsesi (Triwulan, 2011).
Berdasarkan sifatnya keputusan  pemerintah  dibedakan menjadi, pertama, keputusan pemerintah  dalam  arti  eksekutif merupakan keputusan yang bersifat umum,  prinsipil,  abstrak  dan impersonal—tidak berkenaan dengan  seorang  individu,  dan  tidak dalam suatu kasus tertentu (bentuknya adalah peraturan), merupakan keputusan pelaksana/eksekutif ( politieke daad )  dalam  rangka  penegakan undang-undang dan wibawa negara,
kedua, keputusan pemerintah sebagai  administrasi  negara  adalah keputusan  yang  sifatnya  individual, kasuistis, konkrit atau nyata (bentuknya adalah keputusan, beschikking ),  merupakan  keputusan penyelenggaraan/realisaasi ( materiale  daad )  (Anggriani ). Produk  hukum  dari  badan/pejabat administrasi pemerintah yang berupa  dokumen-dokumen  yang mengandung  materi  penetapan yang  bersifat  konkret,  individual, dan final dalam hukum administrasi disebut dengan keputusan ( beschikking ) (Syahrial).
Syarat material keputusan adalah: 1. Dibuat  oleh  organ  pemerintah berwenang. 2. Tidak boleh memuat kekurangan atau cacat hukum. 3. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasarnya. Syarat formal keputusan adalah: 1. Dibuat  berdasarkan  prosedur yang  ditentukan  dalam  peraturan dasarnya.
2. Diberi  bentuk  yang  sudah ditentukan
3. Penentuan waktu berlaku.
4. Pengumuman  ( bekendmaking ) atau  pemberitahuan  kepada  yang terkena keputusan.
5. Tandatangan  ( ondertekening ) pejabat yang berwenang. Antara keputusan administrasi negara dengan peraturan  terdapat  perbedaan, keputusan  dibuat  dalam  rangka menyelesaikan hal konkrit, bersifat  kasuistik,  yang  ditujukan kepada  orang/individu  tertentu.
Peraturan  dibuat  untuk hal-hal
yang  bersifat  abstrak  yang belum  diketahui  sebelumnya, bersifat  umum,  dan  yang mungkin akan terjadi di kemudian hari (Kusdarini, 2011). Kesukaran  membedakan antara keputusan dengan peraturan,  ketika  peraturan  itu bersifat einmalig—suatu peraturan  yang  dibuat  untuk menyelesaikan  suatu  perkara konkret dan setelah penyelesaian  itu  terlaksana kemudian peraturan itu berhenti  dengan  sendirinya tanpa dicabut, misalnya peraturan  sebuah  universitas yang mengatur tata cara pemilihan  rektor  antar  waktu dikarenakan rektor yang terdahulu  berhalangan  tetap atau meninggal dunia. Simpulan Keputusan yang sah menurut hukum adalah keputusan yang memenuhi syarat formal dan syarat material. Hal ini didasarkan pada  prinsip  praduga  rechtmatig, yaitu het vermoeden van rechtmatigheid  atau  presumtio justea  causa  (Setiap  keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau  administrasi  negara  itu dianggap  sah  menurut  hukum).
Prinsip  ini  berarti,  bahwa  setiap keputusan  tidak  untuk  dicabut kembali,  kecuali  ada  pembatalan (vernietiging)  (Soetomo,  1981) dari pengadilan yang erat kaitannya dengan prinsip kepastian hukum ( rechtszekerheidbeginsel ). Perubahan atau pencabutan suatu keputusan berlaku prinsip contrarius  actus  similiter  fit (prosedur dan ketentuan perubahan atau pencabutan keputusan  berlaku  sama  dengan prosedur dan ketentuan pembuatan),  yang  terkait  dengan prinsip kewenangan ( bevoegdheidsbeginsel )  (Ridwan). Sifat  norma  hukum  keputusan administrasi negara adalah individual dan konkrit, dan dalam rangakaian norma hukum merupakan norma penutup. Daftar Pustaka Darda Syahrial, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta,  Pustaka  Yustisia, 2012.
Eny  Kusdarini,  Dasar-dasar  Hukum Administrasi Negara dan Asas- asas  Umum  Pemerintahan yang  Baik,  Yogyakarta,  UNY
Press, 2011. F.A.M.  Stroink,  Pemahaman  tentang Dekonsentrasi,  Bandung,  PT. Refika Aditama, 2006, terjemahan oleh Ateng Syafrudin. Hotma  P.  Sibuea,  Asas  Negara Hukum, Peraturan Kebijakan,  dan  Asas-asas Umum  Pemerintahan  yang Baik, Jakarta, Erlangga, 2010. Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara,  Yogyakarta,  Graha Ilmu, 2012. Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik Sudrajat,  Hukum  Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan  Publik,  Bandung, Penerbit Nuansa, 2012.
Khrisna  D.  Darumurti,  Kekuasaan
Diskresi Pemerintah, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012. Muh. Jufri Dewa, Hukum Administrasi  Negara,  Kendari, Unhalu Press, 2011. Murtir Jeddawi, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Total Media, 2012. Paulus  Effendi  Lotulung,  Hukum Tata  Usaha  Negara  dan Kekuasaan,  Jakarta,  Salemba
Humanika, 2013.
Philipus  M.  Hadjon,  dkk,  Pengantar
Hukum Administrasi Indonesia,  Yogyakarta,  Gadjah
Mada University Press, 2002. Ridwan  HR,  Hukum  Administrasi Negara;  Edisi  Revisi,  Jakarta, PT.  RajaGrafindo  Persada, 2011. Ridwan,  Tiga  Dimensi  Hukum Administrasi  dan  Peradilan Administrasi,  Yogyakarta,  FH UII Press, 2009.
S.  Prajudi  Atmosudirjo,  Hukum
Administrasi  Negara,  Edisi Revisi;  Seri  Pustaka  Ilmu
Administrasi Negara VII, Jakarta, Ghalia Indonesia,
1994.
S.F.  Marbun,  Hukum  Administrasi
Negara  I,  Yogyakarta,  FH  UII Press, 2012.
S.F. Marbun, Peradilan Administrasi
Negara dan Upaya Administratif  di  Indonesia, Yogyakarta,  FH  UII  Press, 2011. Sadjijono,  Bab-bab  Pokok  Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2001. Soehino,  Asas-asas  Hukum  Tata Usaha  Negara,  Yogyakarta, Liberty, 2000. Soetomo,  Pengantar  Hukum  Tata Pemerintahan, Malang, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, 1981. Titik  Triwulan  dan  Ismu  Gunadi Widodo,  Hukum  Tata  Usaha
Negara  dan  Hukum  Acara Peradilan  Tata  Usaha  Negara Indonesia,  Jakarta,  Kencana, 2011.