Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, 2024,  doi.org/10.54209/judge.v5i02.532 E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index
Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Beragama dalam Konteks Penistaan Agama di Kota Banda Aceh – Sabda Ramadani  et.al

## Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Beragama dalam Konteks Penistaan Agama di Kota Banda Aceh
Sabda Ramadani 1 , Yudi Kornelis 2 Universitas Putera Batam 1,2 Info Artikel ABSTRAK Kata Kunci: Perlindungan Hukum Kebebasan Beragama Keberagaman Kota Banda Aceh Aceh  dikenal  sebagai  satu-satunya  provinsi  di  Indonesia  yang menerapkan  hukum  syariat  Islam  secara  resmi.  Berkaitan  dengan interaksi sosial yang demikian, disamping menunjukkan identitas yang unik dari Aceh, di sisi lain juga menimbulkan permasalahan. Hal tersebut utamanya berkaitan dengan kebebasan beragama di Aceh, yaitu sering muncul  pembatasan  terhadap  praktik  keagamaan  minoritas,  seperti Kristen, Hindu, atau Buddha, yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip- prinsip Islam yang diterapkan secara ketat. Untuk itu dalam penulisan ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  dan pengamalan  prinsip  kebebasan  beragama  di  Kota  Banda  Aceh  serta bagaimana  perlindungan  hukum  yang  diberikan  untuk  mewujudkan kebebasan  beragama  di  Aceh.  Penulisan  ini  menggunakan  metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder,  dan  tersier.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwasanya terdapat  komitmen  untuk  menegakkan  syariat  Islam  di  Aceh  secara kaffah,  tetapi  adanya  keistemewaan  tersebut  justru  dinilai menyingkirkan kelompok minoritas dengan aturan-aturan yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan serta hak-hak kelompok minoritas. Adapun perlindungan hukum saat ini yang diberikan tersebar melalui Peraturan Daerah,  Qanun,  maupun  melalui  pembentukan FKUB  yang memfasilitasi kerukunan antar umat beragama. This  is  an  open  access  article under the CC BY-NC license
Corresponding Author:
Sabda Ramadani Universitas Putera Batam ramadanisabdaa@gmail.com

## PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  secara  alami  memiliki  kebutuhan  akan interaksi dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial, manusia menciptakan dan memelihara ikatan hubungan yang meliputi berbagai tingkatan, mulai dari hubungan paling dekat dengan keluarga hingga hubungan yang lebih luas dengan sesama anggota masyarakat. Selain itu, manusia  sebagai  makhluk  sosial  secara  alami  akan  terikat  dengan  interaksi  dan ketergantungan  terhadap  individu  lain  dalam  masyarakat.  Hal  ini  sebagaimana  hakikat manusia  yang  membutuhkan  hubungan  sosial  untuk  bertahan  hidup,  berkembang,  dan mencapai kebahagiaan. Dari adanya berbagai interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia tersebut,  muncullah  berbagai  bentuk  struktur  sosial  yang  kompleks,  seperti  kelompok- kelompok sosial, institusi, dan norma-norma sosial yang mengatur interaksi antarindividu. Kelompok-kelompok  sosial,  seperti  keluarga,  teman  sebaya,  komunitas  agama,  atau
organisasi profesi, memberikan tempat bagi individu untuk berinteraksi, berbagi nilai-nilai, dan memperoleh dukungan sosial.
Di  Indonesia,  negara  yang  kaya  akan  keberagaman  budaya,  interaksi  antarbudaya menjadi fenomena yang melandasi kehidupan sehari-hari. Interaksi tersebut terjadi karena pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat majemuk. Artinya, masyarakat yang ada di Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama. Keragaman ini  menjadi  salah  satu  karakteristik  utama  yang  membentuk  identitas  sosial  dan  budaya masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dalam hal ini,  keragaman budaya di Indonesia memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  kekayaan  sosial  dan  budaya  negara  ini. Interaksi antarbudaya di Indonesia bukan hanya sekadar pertemuan antara individu-individu dari  latar  belakang  yang  berbeda,  tetapi  juga  melibatkan  pertukaran  gagasan,  nilai,  dan praktik budaya. Pada tingkat yang lebih luas, interaksi antarbudaya membawa dampak yang mendalam dalam  membentuk  identitas  nasional  Indonesia.  Proses  akulturasi  budaya  dan adopsi  unsur-unsur  budaya  dari  berbagai  kelompok  etnis  dan  agama  telah  membentuk warisan budaya yang kaya dan unik bagi Indonesia.
Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki cara interaksi sosial yang cukup berbeda dengan daerah lainnya, yaitu terjadi di Provinsi Aceh. Aceh dikenal sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariat Islam secara resmi. Implementasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perilaku sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena  itu,  interaksi  sosial  di  Aceh  seringkali  dipengaruhi  oleh  norma-norma  Islam  yang ketat. Selain Islam, Aceh juga memiliki tradisi masyarakat adat yang kuat, seperti hukum adat dan sistem kepemimpinan tradisional. Interaksi sosial di antara masyarakat Aceh seringkali masih  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  dan  norma-norma  tradisional  ini.  Implementasi  hukum syariat Islam dan keberadaan tradisi masyarakat adat yang kuat memang memberikan warna tersendiri  dalam  interaksi  sosial  di  Aceh.  Norma-norma  Islam  yang  ketat  seringkali mempengaruhi  berbagai  aspek  kehidupan  sehari-hari,  termasuk  dalam  interaksi antarindividu,  keluarga,  dan  masyarakat.  Contohnya,  aturan  tentang  berpakaian  sopan, larangan  konsumsi  minuman  beralkohol,  serta  pembatasan  interaksi  antara  laki-laki  dan perempuan dapat memengaruhi pola interaksi sosial di Aceh.
Selain  itu,  tradisi  masyarakat  adat  juga  masih  memegang  peranan  penting  dalam mengatur perilaku dan hubungan sosial di Aceh. Sistem kepemimpinan tradisional, hukum adat, dan nilai-nilai budaya lokal turut memengaruhi dinamika interaksi sosial di wilayah ini. Meskipun Islam merupakan agama mayoritas di Aceh, nilai-nilai adat dan budaya lokal juga tetap dijunjung tinggi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Aceh. Dengan demikian, interaksi sosial di Aceh adalah hasil dari keseimbangan antara nilai- nilai Islam yang diterapkan secara resmi dan tradisi masyarakat adat yang telah ada sejak lama.  Hal  tersebut  menciptakan  keragaman  dalam  pola  interaksi  sosial  yang  unik  dan berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
Berkaitan dengan interaksi sosial yang demikian, disamping menunjukkan identitas yang unik dari Aceh, di sisi lain juga menimbulkan permasalahan. Hal tersebut utamanya berkaitan dengan kebebasan beragama di Aceh, yaitu sering muncul pembatasan terhadap praktik keagamaan minoritas, seperti Kristen, Hindu, atau Buddha, yang mungkin tidak sesuai dengan  prinsip-prinsip  Islam  yang  diterapkan  secara  ketat.  Selain  itu,  penegakan  hukum syariat  Islam  di  Aceh  juga  kadang-kadang  dituduh  sebagai  alat  untuk  menindas  dan
mengontrol  kelompok  minoritas  atau  individu  yang  dianggap  melanggar  aturan-aturan syariat. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena di sisi lain,  pendukung  implementasi  hukum  syariat  mengklaim  bahwa  ini  adalah  upaya  untuk memelihara moralitas dan keutuhan sosial masyarakat Aceh. Klaim tersebut juga disertai pendapat bahwa hukum syariat membawa manfaat dalam mendorong ketaatan agama dan menjaga ketertiban sosial.
Adanya  permasalahan  tersebut  tentu  menimbulkan  pertanyaan  mengenai kesesuaian antara nilai-nilai filosofis yang tercantum dalam dasar negara serta konstitusi Indonesia  dengan  nilai-nilai  yang  terimplementasi  di  masyarakat.  Hal  ini  karena  pada dasarnya konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara, sesuai dengan Pancasila yang menegaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan pluralisme. Pancasila  sebagai  dasar  negara  menegaskan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang berdasarkan atas kebhinekaan dan persatuan. Dalam situasi ini, hak untuk memilih keyakinan agama dianggap sebagai hak yang melekat pada manusia yang perlu dijaga dan dijunjung tinggi oleh pemerintah. Setiap individu memiliki hak untuk memilih agamanya sendiri, yang diatur secara tegas dalam hukum. Kebebasan untuk menentukan keyakinan agama adalah hak fundamental yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia tahun 1945. Pasal 28 E ayat (1) dari Konstitusi Indonesia tahun 1945 menjelaskan hal ini secara rinci, bahwasanya “setiap orang bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya,  memilih  pendidikan  dan pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di wilayah  negara  dan  meninggalkannya,  serta  berhak  kembali”.  Pengaturan  mengenai gagasan kebebasan dalam menganut agama juga ditegaskan dalam Pasal 4 dari Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwasanya “Hak untuk hidup hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak unuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.
Meskipun  diakui  dalam  konstitusi,  kebebasan  beragama  di  Aceh  seringkali dihadapkan pada tantangan dan permasalahan tertentu. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh memiliki regulasi yang berbeda dalam mengatur kebebasan beragama dibandingkan  dengan  daerah  lain  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  ketegangan antara kebebasan beragama dan implementasi hukum syariah di Aceh. Selain itu, perbedaan dalam regulasi kebebasan beragama antara Aceh dan daerah lain di Indonesia juga dapat menimbulkan  ketidaksetaraan  hukum  dan  perlakuan  di  mata  hukum.  Hal  tersebut  dapat memunculkan  ketidakpuasan  di  kalangan  masyarakat  yang  merasa  bahwa  mereka  tidak diperlakukan secara adil dan setara. Untuk itu perlu adanya analisis dan pembahasan yang mendalam terkait implementasi kebebasan beragama di Aceh, terutama pada masyarakat Kota Banda Aceh serta bagaimana peranan hukum dalam memberikan perlindungan serta menjamin kepastian kebebasan beragama dalam masyarakat tersebut.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang menekankan bahwa hukum adalah serangkaian aturan terstruktur secara sistematis sesuai urutan yang ditentukan.  Spesifikasi  penelitian  adalah  deskriptif  analitis,  yang  memberikan  penjelasan menyeluruh, sistematis, dan mendalam tentang keadaan hukum yang diteliti berdasarkan fakta  dan  data  yang  diperoleh. Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  atau  bahan hukum,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Pengumpulan  data dilakukan  melalui  studi  kepustakaan,  dengan  menganalisis  bahan-bahan  hukum  yang relevan  dengan  topik  penelitian.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis kualitatif,  yang  menekankan  pembahasan  mendalam  tentang  informasi  tertulis  dalam berbagai sumber, seperti buku, dokumen, dan media massa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi dan Pengamalan Prinsip Kebebasan Beragama di Kota Banda Aceh
Banda Aceh adalah salah satu kota yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di Provinsi Aceh dengan karakteristik demografi dan sosial yang unik. Hal ini dibuktikan data pada tahun 2022, bahwasanya penduduk Aceh berjumlah 255.409 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan dengan rincian jumlah kepala keluarga sebanyak 75.114 kepala keluarga. Selain itu, Banda Aceh adalah salah satu kota yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk mencapai 43 jiwa/hektar. Kepadatan tersebut juga tercermin dalam jaringan infrastruktur yang padat dan kemacetan lalu lintas di beberapa area kota. Oleh karenanya, sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya yang penting. Kota ini menjadi pusat aktivitas ekonomi di Aceh, dengan banyaknya bisnis, perkantoran, dan pusat perbelanjaan yang berkembang pesat.
Dalam kehidupan sosial masyarakat di Kota Banda Aceh, sejatinya terdiri dari beragam kelompok  etnis  dan  agama.  Mayoritas  penduduknya  adalah  suku  Aceh  dan  mayoritas menganut  agama  Islam.  Namun,  ada  juga  minoritas  yang  menganut  agama  lain  seperti Kristen,  Hindu, dan  Buddha.  Dalam  hal  ini,  menurut data  yang  tercantum  dalam  website Pemerintah Kota Banda Aceh, penduduk Kota Banda Aceh yang beragama Islam berjumlah 222.582 Jiwa, Protestan 717 Jiwa, Katolik 538, Jiwa Hindu 39 jiwa, dan Buddha 2755 jiwa. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa meskipun mayoritas penduduk Banda Aceh adalah suku Aceh dan menganut agama Islam, namun terdapat minoritas yang menganut agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Buddha. Keragaman agama ini juga mempengaruhi dinamika sosial dan budaya di Banda Aceh. Hal tersebut terutama dengan permasalahan toleransi serta  kerukunan  antar  umat  beragama  di  Kota  Banda  Aceh.  Selain  itu,  faktor  lain  yang menjadi  pokok  perhatian  karena  adanya  pluralitas  agama  di  Kota  Banda  Aceh  tersebut adalah mengenai implementasi kebebasan beragama bagi setiap masyarakat yang berdiam atau bertempat tinggal di daerah tersebut.
Meskipun  Kota  Banda  Aceh  dapat  dikategorikan  sebagai  daerah  yang  plural  atau penuh  keberagaman,  tetapi  pada  faktanya  menurut  Survei  yang  dilakukan  oleh  Setara Institute  pada  tahun  2023  menunjukkan  bahwasanya  Kota  Banda  Aceh  merupakan  kota dengan skor toleransi nomor 3 terendah dari seluruh Kota di Indonesia. Dari adanya data tersebut  menunjukkan  bahwasanya  terdapat  permasalahan  dalam  pengelolaan  serta
pengoptimalan toleransi di antara berbagai kelompok sosial yang berbeda di Banda Aceh. Selain  itu,  berdasarkan  data  tersebut  juga  dapat  diartikan  bahwasanya  pemerintah  dan pemangku kepentingan di Kota Banda Aceh perlu mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam meningkatkan toleransi dan kerukunan antar kelompok.
Tentu apabila beranjak pada pembahasan yang menyoroti rendahnya indeks toleransi di  Kota  Banda  Aceh,  maka  tidak  serta  merta  hanya  membahas  mengenai  keberagaman agama, tetapi juga tentang penghormatan terhadap perbedaan, dialog yang terbuka, dan pengakuan  atas  hak-hak  individu  untuk  beragama  sesuai  keyakinannya.  Hal  tersebut berkaitan  erat  dengan  hak-hak  setiap  individu  untuk  menerapkan  serta mengimplementasikan prinsip kebebasan beragama yang sejatinya menghormati hak setiap individu  untuk  mempraktikkan  agama  atau  keyakinannya  tanpa  takut  menjadi  sasaran diskriminasi atau penindasan. Hal ini mencakup hak untuk menyatakan keyakinan tanpa takut dicemooh atau diserang secara verbal atau fisik oleh individu atau kelompok lain. Selain itu, untuk mewujudkan serta menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama juga memerlukan peranan  lingkungan  sosial  dan  kebijakan  lingkungan  sosial  dan  kebijakan  publik  yang mendukung  pengakuan  serta  perlindungan  atas  hak-hak  individu  untuk  beragama  sesuai keyakinannya.  Perlindungan  tersebut  termasuk  upaya  perlindungan  hukum  terhadap diskriminasi  agama,  akses  yang  setara  terhadap  layanan  publik,  serta  menghormati  hak untuk bebas mempraktikkan agama tertentu.
Apabila merujuk pada variabel yang menjadi indikator penilaian toleransi di Kota Banda Aceh,  sejatinya  dapat  mengacu  pada  regulasi  pemerintah  Kota,  regulasi  sosial,  tindakan pemerintah, serta demografi sosio-keagamaan yang terdapat di dalamnya. Oleh karenanya, dengan  adanya  indeks  toleransi  yang  tergolong  rendah  di  Kota  Banda  Aceh  tersebut menunjukkan  bahwa  regulasi  yang  ada  di  kota  tersebut  belum  sepenuhnya mengimplementasikan  serta  berorientasi  pada  kebebasan  beragama.  Hal  tersebut sesungguhnya sejalan dengan fakta bahwa Kota Banda Aceh memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan agama, budaya adat, pendidikan, dan peran ulama dalam pembuatan kebijakan daerah. Di salah satu sisi, keistemewaan tersebut menunjukkan adanya upaya positif dari Pemerintah Aceh yang berupa komitmen untuk menegakkan syariat Islam di Aceh secara kaffah . Namun, di  salah  satu  sisi,  adanya  keistemewaan  tersebut  justru  dinilai  menyingkirkan  kelompok minoritas dengan aturan-aturan yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan serta hak- hak kelompok minoritas.
Pada dasarnya apabila meninjau Perda atau Qanun syariat Islam yang ditetapkan oleh Pemerintah  Aceh,  sejatinya  telah  memberikan  ruang  yang  bebas  bagi  nonmuslim  dan kelompok minoritas untuk menjalankan aktivitas keagamaannya. Hal tersebut terlihat pada Perda Propinsi Daerah Isitimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Pada Bab II pasal 2 dijelaskan bahwa “keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing- masing”. Selain itu, melalui Qanun Nomor 4 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam. Pada pasal 9 dijelaskan “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan hidup keseharian dan ibadah sesuai dengan  agama  yang  dianutnya”.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Aceh
berkomitmen menjamin kebebasan kehidupan umat beragama di Aceh, setidaknya secara regulasi, Pemerintah Aceh sangat bersikap toleran antarumat beragama.
Namun, dalam praktiknya meskipun telah dijamin dalam Qanun Aceh, di lingkungan masyarakat saat ini masih terdapat perilaku diskriminasi agama. Hal ini sebagaimana yang telah  terjadi  di  Kota  Banda  Aceh,  bahwasanya  terdapat bullying terhadap  kelompok minoritas tertentu karena mengenakan atribut simbol agama seperti kalung berbentuk salib dan tidak dapat merayakan hari raya keagamaan secara leluasa. Diskriminasi terjadi karena terdapat interpretasi atau pandangan tertentu terhadap suatu agama. Salah satu pandangan yang  umum  adalah  dugaan  tentang  adanya  upaya  kristenisasi  terhadap  individu  yang beragama  Islam.  Sering  kali,  upaya  kristenisasi  menjadi  pemicu  ketegangan,  terutama  di antara  kelompok-kelompok  muslim  dan  kristen  yang  konservatif.  Ketegangan  tersebut muncul  karena  praktik  yang  diduga  sebagai  upaya  kristenisasi,  yang  kemudian  menyulut konflik  berbasis  agama  karena  mayoritas  masyarakat  tidak  menginginkan  perkembangan agama lain di Banda Aceh.
Terhadap adanya konflik mengenai intoleransi tersebut, menunjukkan payung hukum mengenai  kebebasan  beragama  belum  sepenuhnya  jelas  dan  dihayati  oleh  sebagian masyarakat. Oleh karena itu pokok persoalannya bukan secara khusus saja pada perlunya aturan  administratif  yang  adil  mengenai  kebebasan  beragama  tetapi  juga  pada pembangunan  mental  dan  sikap  masyarakat.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  pola epistemologis  yang  dipahami  berbeda  secara  sosio-kultural.  Apakah  yang  diantut  wajah Islam yang ramah, toleran, dan inklusif, atau wajah Islam yang garang, ekslusif, dan tidak toleran. Dalam hal ini, tidak hanya terjadi di Kota Banda Aceh saja, munculnya konflik terkait keagamaan di Indonesia secara umum disebabkan oleh sikap keberagamaan yang ekslusif. Selain itu, kontestasi antarkelompok agama dalam meraih dukungan umat dilandasi sikap intoleran.

## Perlindungan Hukum yang Diberikan Demi Mewujudkan Prinsip Kebebasan Beragama di Kota Banda Aceh
Kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Banda  Aceh  tidak  bisa  dilepaskan  dari  prinsip- prinsip Islam. Hal tersebut terjadi karena setiap aspek kegiatan mereka tercermin dari nilai- nilai Islam, mulai dari tradisi, seni, sistem pendidikan, politik, hingga perdagangan. Bahkan dalam hal-hal kecil pada kehidupan bermasyarakat seperti tata cara berbusana, pengaruh nilai-nilai Islam sangat kental. Oleh karena itu, Islam menjadi bagian integral dari identitas Aceh yang membentuk karakter masyarakatnya. Selain itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Aceh  mengubah  Islam  menjadi  landasan  bagi  perilaku mereka. Bentuk formal dari pedoman perilaku ini, yang berakar pada nilai-nilai Islam, dikenal sebagai syariat Islam, yang kemudian diatur sebagai hukum positif di Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh secara keseluruhan. Dalam hal ini, syariat Islam tersebut bersumber dari Al- Quran dan Hadis, yang dianggap sebagai sumber hukum tertinggi.
Pada  hakikatnya,  penegakan  syariat  Islam  di  Aceh  sudah  seharusnya memperhitungkan  keberadaan  kelompok  minoritas,  mengingat  mayoritas  penduduk  Aceh adalah pemeluk agama Islam. Data survei menunjukkan bahwa pada tahun 2021, pemeluk Islam di Aceh mencapai 98,56%. Dari adanya kondisi yang demikian, menunjukkan sebuah keadaan yang rentan akan terjadinya intoleransi antar umat beragama di Kota Banda Aceh.
Intoleransi muncul ketika ada penolakan sepenuhnya terhadap kepercayaan agama lain di suatu daerah, yang kemudian diikuti dengan upaya untuk menghapus atau menghilangkan keberadaan  agama  selain  apa  yang  dianutnya.  Oleh  karenanya  apabila  meninjau  dalam konteks  penerapan  dan  penegakan  syariat  Islam  di  Kota  Banda  Aceh,  sejatinya  harus dilaksanakan dengan pendekatan yang inklusif serta mengakomodasi keberagaman agama. Artinya, meskipun mayoritas penduduknya adalah muslim, tetapi penegakan syariat tersebut juga tidak boleh mencederai hak-hak minoritas untuk memperoleh ruang berekspresi dan hak-hak  yang  sama  dalam  menganut  kepercayaan  mereka.  Adanya  hal  yang  demikian dimaksudkan  agar  dapat  mencapai  keadilan  sosial  di  masyarakat  serta  mewujudkan stabilitas sosial dan membangun harmoni antarumat beragama.
Apabila  mengacu  pada  keberjalanannya  saat  ini,  upaya  pemerintah  Aceh  untuk memberikan ruang bagi non-Muslim untuk beribadah sesuai keyakinannya tercermin dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Nomor  5  Tahun  2000  tentang Pelaksanaan  Syariat  Islam  yang  mengakui  keberadaan  agama  lain  di  luar  Islam  dan memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk menjalankan ajaran agamanya masing- masing. Kemudian, untuk melaksanakan adanya peraturan tersebut, dalam keberjalanannya dibentuklah  Qanun  Aceh  No.  4  Tahun  2016  Tentan  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah (Qanun Aceh No. 4/2016) yang dibentuk dengan semangat  menjaga  kerukunan  antar  umat  beragama  dan  melindungi  hak  kebebasan beragama Warga Daerah Provinsi Aceh. Selain itu, apabila mengacu pada Qanun Nomor 4 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam, juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  wajib  menjamin  kebebasan  beribadah  bagi  semua  umat beragama, serta memastikan kerukunan antar umat beragama. Secara mendasar, regulasi- regulasi tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh untuk memastikan kebebasan beragama di Aceh. Dengan adanya Qanun tersebut, menjadi langkah awal Aceh terutama Kota Banda Aceh dalam mengakomodasi keberagaman agama yang ada di daerahnya.
Selain  kebebasan  beragama diatur melalui  regulasi  dan  syariat Islam  yang berlaku, kebebasan beragama bagi kelompok minoritas yang berada di Kota Banda Aceh juga dijamin dengan  adanya  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB).  Jika  kita  melihat  pada keberadaannya,  FKUB  adalah  wadah  pertemuan  pemimpin  agama  yang  dipelihara  dan dibiayai  secara  langsung  oleh  pemerintah  Kota  Banda  Aceh.  Fungsinya  adalah  sebagai sarana  komunikasi  antara  pemeluk  beragama  dengan  tujuan  mencegah  kekacauan  yang dilakukan  atas  nama  agama  tertentu.  Forum  tersebut  mencerminkan  adanya  sebuah tindakan konkret dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengamankan dan menjamin hak beragama bagi semua individu sebagai bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia serta kedudukannya  tidak  boleh  dirampas  dalam  kondisi  apapun.  Dengan  demikian,  adanya tindakan tersebut berarti Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengakui bahwasanya setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih agamanya sendiri dan beribadah sesuai dengan keyakinannya.
Adanya  FKUB  di Kota Banda  Aceh  pada  dasarnya  merupakan  pelaksanaan  amanat Peraturan  Walikota  Banda  Aceh  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Tugas  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  sebagai  bentuk  peraturan  tindak  lanjut  dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang  Pedoman  Pelaksaanaan  Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  Dalam
Pemeliharaan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah. Dalam hal ini, apabila berkaca pada susunan keanggotaan dari FKUB sendiri, maka sesuai amanat dari peraturan tersebut akan terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh lintas agama, dengan tujuan memfasilitasi kerukunan antar umat beragama. Forum ini mencakup berbagai agama yang ada di Kota Banda Aceh, seperti Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Islam.
Dari adanya regulasi serta FKUB yang dibentuk serta diupayakan oleh pemerintah Kota Banda  Aceh  tersebut,  menunjukkan  adanya  keseriusan  pemerintah  dalam  menghadirkan kerukunan antar umat beragama. Langkah-langkah ini menegaskan pentingnya membangun hubungan  baik  antar  umat  beragama  serta  memfasilitasi  kerjasama  antar  kelompok keagamaan  dalam  menciptakan  lingkungan  yang  harmonis  dan  inklusif.  Hal  ini  juga mencerminkan  upaya  pemerintah  untuk  memperkuat  toleransi  dan  menghormati keberagaman agama sebagai nilai fundamental dalam masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan yang bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang  ada,  maka  penulis  dapat  menyimpulkan.  Meskipun  Kota  Banda  Aceh  dapat dikategorikan sebagai daerah yang plural atau penuh keberagaman, tetapi pada faktanya menurut  Survei  yang  dilakukan  oleh  Setara  Institute  pada  tahun  2023  menunjukkan bahwasanya Kota Banda Aceh merupakan kota dengan skor toleransi nomor 3 terendah dari seluruh Kota di Indonesia. Keadaan tersebut muncul karena salah satu sisi, keistemewaan tersebut menunjukkan adanya upaya positif dari Pemerintah Aceh yang berupa komitmen untuk menegakkan syariat Islam di Aceh secara kaffah . Namun, di salah satu sisi, adanya keistemewaan  tersebut  justru  dinilai  menyingkirkan  kelompok  minoritas  dengan  aturan- aturan yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan serta hak-hak kelompok minoritas. Sebagai salah satu kota yang mayoritas penduduknya adalah muslim, penegakan syariat di Kota  Banda  Aceh  tidak  boleh  mencederai  hak-hak  minoritas  untuk  memperoleh  ruang berekspresi dan hak-hak yang sama dalam menganut kepercayaan mereka. Oleh karenanya, pemerintah sejatinya telah mengupayakan untuk menjamin hak-hak minoritas tersebut baik melalui Peraturan Daerah, Qanun, maupun melalui pembentukan FKUB yang memfasilitasi kerukunan antar umat beragama.

## DAFTAR PUSTAKA
A Wahab M. Husein, Studi Agama, Kajian Dari Ilmu Perbandingan Agama Hingga Kerukunan Antar Umat Beragama , Fakultas Ushuluddin: UIN ArRaniry, 2014
BBC Indonesia, “Depok, Banda Aceh, dan Padang Masuk Daftar Kota Toleransi Terendah – Apa Penyebabnya?”,
Dinas  Syariat  Islam.  2009.  Himpunan  Undang-Undang,  Keputusan  Presiden,  Peraturan Daerah/Qanun,  Instruksi  Gubernur,  Edaran  Gubernur  Berkaitan  Pelaksanaan  Syariat Islam. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. Aceh.
Djafar, A. M. (2018). Intoleransi Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama . Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Husni  Mubarrak  and  Intan  Dewi  Kumala,  'Diskriminasi  Terhadap  Agama  Minoritas:  Studi Kasus Di Banda Aceh', Seurune : Jurnal Psikologi. Unsyiah, 3.2 (2020).

## Jumia  Ulfa  dan Gaussyah,  “Perlindungan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Dalam
Beragama (Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang  Larangan  Mengadakan  Pengajian  Selain  I’tiqad  Ahlussunnah  Waljama’ah Yang  Bersumber  Dari  Hukum  Mazhab  Syafi’iyah)”,  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
Masrul, dkk. “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menghadapi Isu Intoleransi Antar Umat Beragama”, Journal of Political Sphere (JPS), Vol. 1, Issue 2, Desember 2020.
Muhammad  sahlan  Pola  Interaksi  Interkomunal  Ummat  Beragama  Di  Kota  Banda  Aceh dalam jurnal Substantia, Volume 16, Nomor 1, April 2014
Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan ke-10 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
Pemerintah Kota Banda Aceh, “Persebaran Agama di Kota Banda Aceh”, diakses pada 9 Juni 2024.
Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri,  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan  Ummat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Ummat  Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, nomor 9 dan 8 Tahun 2006
Schwartz, S. (2007). Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme Dalam Wacana Global . Jakarta: Belantika. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum (Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya) (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002).