## Analisis  Kebijakan  Pemajakan  atas  Tansaksi  Perdagangan  Aset Kripto di Indonesia
Yusuf Afani 1 , Maria R.U.D. Tambunan 2
1 Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat
2 Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

## ARTICLE INFO
JEL Classification: G12, H25
Key words: crypto assets, value added tax, income tax.

## ABSTRACT
The number of investors in crypto assets is increasing, exceeding the number of investors in the capital market, mutual funds, and state securities. The increase in the  number  of  investors  is  also  in  line  with  the  tremendous  rise  in  the  value  of crypto  asset  transactions  in  recent  years.  That  significance  encourages  the Indonesian  government  to  tax  crypto  asset  trading  transactions.  However,  the taxation  of  crypto  asset  transactions  raises  concerns  about  the  disruption  of Indonesia's  crypto  asset  innovation  climate.  This  study  describes  crypto  asset policy  in  Indonesia  and  analyzes  them  based  on  compliance  with  taxation principles. The method used is qualitative. While data collection using literature study. Tax with a special mechanism is imposed on the trading transaction of the crypto asset and mining, while tax with the general mechanism is imposed on the exchanger/e-wallet  fee.  The  imposition  of  value-added  tax is  analyzed  based  on fulfilling the principles of income productivity, certainty, convenience, simplicity, and  neutrality.  The  imposition  of  income  tax  is  examined  with  these  principles, plus  the  principle of  equity.  The  imposition  of  value-added tax  on  the  supply  of crypto assets fulfills the principles of income productivity, certainty, convenience, simplicity, and neutrality, likewise with the imposition of income tax. However, the principle of equity is not fulfilled by the imposition of income tax because the goal of this policy is ease of administration, primarily simplicity .

## ABSTRAK
Jumlah investor aset kripto semakin meningkat, melampaui jumlah investor pada pasar modal, reksa dana, dan surat berharga negara. Peningkatan jumlah investor juga  sejalan  dengan  meningkatnya  nilai  transaksi  aset  kripto  yang  fantastis beberapa tahun belakangan. Hal tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk memajaki transaksi perdagangan aset kripto. Akan tetapi pemajakan transaksi aset kripto ini menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya iklim inovasi aset kripto di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran kebijakan aset kripto di Indonesia dan menganalisisnya berdasarkan pemenuhan asas-asas pemajakan. Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif.  Sedangkan  pengumpulan  data menggunakan  studi  literatur.  Transaksi  pedagangan  aset  kripto  dan  mining dikenakan  pajak  dengan  mekanisme  khusus,  sementara  jasa  exchanger/e-wallet dikenakan  pajak dengan  mekanisme  umum.  Pengenaan  pajak  pertambahan nilai dianalisis  berdasarkan  pemenuhan  asas  produktivitas  pendapatan,  kepastian, kenyamanan,  kesederhanaan  dan  netralitas.  Sedangkan  pengenaan  pajak penghasilan dianalisis dengan asas-asas tersebut ditambah dengan asas keadilan. Pengenaan  pajak  pertambahan  nilai  atas  penyerahan  atas  aset  kripto  memenuhi asas  produktivitas  pendapatan,  kepastian,  kenyamanan,  kesederhanaan,  dan netralitas.  Begitu  pula  dengan  pengenaan  pajak  penghasilan.  Akan  tetapi,  asas keadilan tidak terpenuhi dalam pengenaan pajak penghasilan karena tujuan utama dari  kebijakan  pemajakan  ini  adalah  kemudahan  administrasi  terutama kesederhanaan.

## 1. PENDAHULUAN
Saat ini aset digital telah menjadi salah satu pilihan  instrumen  investasi.  Sebuah  survei telah  dilakukan  oleh  Accenture  dengan  tajuk
“Digital Assets: Unclaimed Territory” terhadap 3.200  responden  di  delapan  negara  Asia, termasuk  Indonesia  untuk  mengetahui  aset finansial  yang  dijadikan  investasi.  Survei  ini
dilakukan  pada  Desember  2021  dan  Januari 2022.  Pada  survei  tersebut,  aset  digital  seperti kripto  menjadi  investasi  terbesar  kelima. Tercatat,  7%  responden  mengaku  berinvestasi melalui  aset  digital  termasuk stablecoins,  NFT, crypto  fund, hingga security  tokens (Accenture, 2022).  Survei  lain  juga  menunjukkan  bahwa
52%  investor  kaya  di  Asia  yang  tercatat memiliki aset digital berupa mata uang kripto, stablecoins,  NFT,  crypto  fund,  hingga  security tokens (Annur, 2022b). Kripto menjadi kelas aset terbesar  nomor  lima  di  Asia,  mengalahkan mata uang asing (valas), komoditas, dan barang koleksi.
Gambar 1. Kekayaan Finansial yang Dijadikan Investasi di Asia Sumber: Annur (2022b)
Berdasarkan laporan dari Badan Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti), di  Indonesia  ada  12,4  juta  investor  aset  kripto pada  Februari  2022.  Dibandingkan  dengan tahun 2021, jumlah investor meningkat 532.102 (Rahman,  2022).  Jumlah  tersebut  melebihi populasi  investor  pada  pasar  saham,  reksa
dana,  dan  juga  surat  berharga  negara. Sedangkan  menurut  catatan  PT  Kustodian Sentral  Efek  Indonesia,  investor  pasar  saham per  Februari  2022  mencapai  8,1  juta.  Investor reksa  dana  per  Februari  2022  ada  7,44  juta, sedangkan SBN adalah 649,3 ribu.

## Gambar 2. Jumlah Investor Berdasarkan Jenis Aset pada Februari 2022
Sumber: Rahman (2022)
Pada  17  Desember  2020,  pemerintah Indonesia resmi memberikan izin perdagangan mata  uang  kripto  melalui  Peraturan  Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset  Kripto  yang  Dapat  Diperdagangkan  di Pasar  Fisik  Aset  Kripto.  Sebanyak  229  mata uang  kripto  diberikan  izin  untuk  bisa diperjualbelikan  di  dalam  negeri.  Mata  uang kripto  tersebut  diantaranya  adalah  Bitcoin (BTC),  Solana  (SOL)  Terra  (LUNA)  Polkadot (DOT) Cardano (ADA) Tether (USDT), Binance Coin  (BNB),  USD  Coin  (USDC),  Ethereum (ETH), dan Ripple (XRP). Kesepuluh mata uang kripto tersebut masing-masing memiliki kapitalisasi  di  atas  Rp100  triliun  (Naurah, 2022).
Melesatnya  jumlah  investor  aset  kripto juga  diiringi  dengan  pertumbuhan  nilai transaksinya.  Transaksi  perdagangan  aset kripto Indonesia pada tahun 2020 baru bernilai Rp64,9  triliun.  Kemudian  pada  2021,  nilai transaksinya  melesat  menjadi  Rp859,4  triliun, tumbuh 12 kali lipat dibandingkan tahun 2020 (Annur,  2022a).  Sepanjang  2021  pertumbuhan nilai  transaksi  rata-rata  secara  bulanan mencapai 16,2% dan secara harian mencapai Rp 2,35  triliun  (Annur,  2022a).  Sedangkan  pada tahun  2022,  hingga  bulan  Februari  saja,  nilai
transaksi  perdagangan  aset  kripto  telah mencapai  Rp83,8  triliun.  Pelaku  investasi  aset kripto  hingga  Februari  2022  telah  berjumlah 12,4  juta  orang  (Annur,  2022a).  Besarnya  nilai transaksi aset kripto dan semakin meningkatnya  jumlah  investor  menunjukkan bahwa  ada  potensi  pajak  yang  pengenaannya memerlukan  ketentuan  yang  lebih  menjamin kepastian  hukum.  Dari  transaksi  aset  kripto, ada  dua  hal  yang  dapat  dikenai  pajak  yakni penyerahannya yang dapat menjadi objek PPN, maupun  tambahan  kemampuan  ekonomis yang dapat menjadi objek PPh.
Pada 30 Maret 2022, pemerintah menerbitkan ketentuan pemajakan atas transaksi perdagangan aset kripto melalui PMK 68/PMK.03/2022.  PMK  tersebut  mengatur Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Sejalan dengan ketentuan otoritas terkait,  Peraturan  Menteri  Keuangan  ini menjelaskan bahwa kripto bukanlah mata uang ataupun  surat  berharga,  melainkan  barang yang berisikan hak beserta kepentingan lainnya dalam  bentuk  digital.  Oleh  karenanya,  PPN memandang  aset  kripto  sebagai  Barang  Kena Pajak tidak berwujud. PPN yang terutang pada penyerahan  aset  kripto  akan  dilakukan
pemungutan,  penyetoran,  dan  pelaporan  oleh exchanger/e-walllet .
Kebijakan pemajakan transaksi aset kripto menuai  beberapa  respons  yang  beragam. Institute  for  Development  of  Economics  and Finance  (Indef)  menyatakan  kekhawatiran bahwa pengenaan pajak kripto dapat mengakibatkan efek negatif terhadap perkembangan  perdagangan  aset  kripto  yang sedang  tumbuh  (Pratomo,  2022).  Pemajakan aset  kripto  dianggap  berpotensi  menghambat iklim  inovasi  pada  aset  kripto  di  Indonesia. Pemajakan transaksi aset kripto dikahawatirkan  akan  mengakibatkan  para developer
berpikir
ulang untuk mengembangkan  aset  kripto  dari  Indonesia, walaupun  pemajakan  aset  kripto  bertujuan menciptakan level  of  playing  field dengan instrumen  investasi  lain  (Pratomo,  2022). Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios)  menyampaikan  pandangan  yang berbeda.  Aturan  perpajakan  aset  kripto dianggap  sebagai  sebuah  pengakuan  bahwa aset digital berperan dalam penerimaan negara, tidak  lagi  dipersepsikan  sebagai  ancaman (Olavia,  2022).  Apalagi  investor  aset  kripto lebih  banyak  dari  pada  pasar  modal  di  mana Indonesia  adalah  menempati  peringkat  ke-4 negara  dengan  investor  aset  kripto  paling banyak di dunia (Olavia, 2022).
Metode  penghitungan  PPN  yang  jamak diterapkan  di  banyak  negara  termasuk  juga Indonesia  adalah indirect  substraction  method . Dengan metode ini, pengusaha pada tiap tahap produksi  hingga  distribusi  mengenakan  PPN atas penjualannya terhadap konsumen, mengkreditkan  PPN  yang  telah  dibayar  saat membeli,  dan  membayar  kekurangannya sebagai PPN terutang. PPN terutang merupakan  selisih  PPN  telah  yang  dipungut ketika  penjualan  dan  PPN  yang  telah  dibayar ketika pembelian (PPN masukan). Akan tetapi, PPN yang dikenakan pada transaksi aset kripto tidak menggunakan skema tersebut. PPN yang dikenakan pada transaksi aset kripto menggunakan  tarif  yang  lebih  kecil  namun tidak menggunakan skema pengkreditan PPN masukan.
Mekanisme pengenaan PPh pada transaksi perdagangan  aset  kripto  juga  berbeda  dengan ketentuan  umum.  PPh  pada  umumnya dikenakan  dengan  mekanisme global  taxation . Dengan global  taxation ,  semua  pendapatan, terlepas dari sumbernya, tanpa memperhatikan dari  mana  penghasilan  tersebut  berasal, dikumpulkan  dan  dikenai  pajak  (Arnold  & Ault,  2004).  Perwujudan  dari global  taxation adalah  penghitungan  seluruh  penghasilan kemudian  ditentukan  berapa  PPh-nya  pada SPT  Tahunan.  Akan  tetapi  pengenaan  PPh pada transaksi aset kripto tidak menggunakan skema global  taxation. Setiap  transaksi  aset kripto dikenakan PPh yang langsung dipungut pada saat transaksi.
Hingga  saat  ini  belum  ada  penelitian  yang menganalisis  asas  pemungutan  pajak  pada kebijakan  pemajakan  atas  tansaksi  aset  kripto di  Indonesia.  Oleh  karenanya,  penelitian  ini akan membahas bagaimana gambaran pengenaan  pajak  atas  transaksi  aset  kripto  di Indonesia. Kemudian akan dibahas bagaimana penerapan  pajak  atas  transaksi  aset  kripto ditinjau dari asas pemungutan pajak. Penelitian ini  diharapkan  bisa  memberi  manfaat  baik akademis  maupun  praktis.  Secara  akademis, penelitian  ini  diharapkan  memberi  gambaran bagaimana asas pemungutan pajak diterapkan pada  kebijakan  pemajakan  atas  transaksi  aset kripto. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat  menggambarkan  apakah  kebijakan pemajakan  atas  transaksi  aset  kripto  telah memenuhi  asas  pemungutan  pajak  dan hasilnya  diharapkan  dapat  menjadi  bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan.
2. TELAAH TEORI DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1 Aset Kripto
Cryptocurrency dibangun  menggunakan teknologi blockchain ,  sebuah  inovasi  digital yang  merevolusi  cara  memandang  uang,  cara menukar  nilai,  dan  fungsi  ekonomi  pada umumnya  (Arfwidsson  &  Kjærsgaard,  2019). Teknologi blockchain ini  dapat  ilustrasikan sebagai  jaringan peer-to-peer ,  menawarkan fungsi pencatatan mirip dengan perantara yang terpercaya  (misalnya  bank)  tetapi  tidak
terpusat. Arsitektur jaringan peer-to-peer adalah jaringan node (pengguna)  yang  luas  yang berbagi  banyak  fitur  dari  sistem  terdistribusi (Arfwidsson & Kjærsgaard, 2019)
Setiap  pengguna cryptocurrency berbasis blockchain biasanya  memiliki  “dompet”  digital dengan  kunci  pribadi  dan  publik  yang menggunakan teknologi enkripsi yang disebut kriptografi.  Kunci  tersebut  menyediakan privasi  serta  aksesibilitas  sumber  terbuka (Arfwidsson  &  Kjærsgaard,  2019).  Transaksi berdasarkan  teknologi blockchain diproses dalam  tiga  langkah  utama  (Arfwidsson  & Kjærsgaard, 2019). Pertama, pengguna mengirimkan  permintaan  transaksi  yang dikirimkan ke pengguna lain yang memegang salinan ledger (buku  besar  penyimpanan catatan).  Semua  atau  beberapa  pengguna memiliki  salinan  buku  besar.  Kedua,  jaringan melakukan  validasi  transaksi  oleh  pengguna yang  memecahkan  algoritma  matematika. Pengguna  umumnya  diberi  insentif  untuk memverifikasi transaksi dengan imbalan dalam bentuk  biaya  transaksi.  Terakhir,  transaksi yang  diverifikasi  disinkronkan  dengan  semua transaksi  lainnya.  Transaksi  tersebut  menjadi blok informasi baru yang akan ditambahkan ke blockchain yang ada (Arfwidsson & Kjærsgaard, 2019).  Teknologi blockchain memungkinkan transfer  dengan  transparan,  langsung,  dan aman tanpa bergantung pada otoritas pusat.

## 2.2 Konsep Pajak Penghasilan
Mansury mengungkapkan, pajak penghasilan  memiliki  instrumen  sebagai berikut (Mansury, 2000):
a. tambahan  kemampuan  ekonomis  sesuai dengan SHS concept ;
b. yang  diterima  atau  diperoleh  oleh  wajib pajak ( cash basis atau accrual basis);
c. tambahan kemampuan ekonomis tersebut berasal  dari  Indonesia  maupun  yang berasal  dari  luar  Indonesia  ( world  wide income);
d. yang  digunakan  untuk  konsumsi  atau digunakan untuk membeli aset;
e. dengan  nama  dan  bentuk  apapun (substance over form)
Mekanisme  pemajakan  dapat  dibedakan menjadi dua yakni global taxation dan schedular taxation. Global taxation ialah sistem yang dinilai paling memenuhi asas keadilan sebab adanya penggunaan  konsep-konsep  umum  sebagai alat mencapai keadilan. Dengan global taxation , semua  pendapatan,  terlepas  dari  sumbernya, tanpa melihat  dari mana sumber penghasilan, dikumpulkan  dan  dikenai  pajak  (Arnold  & Ault, 2004). Artinya, cakupan penghasilan yang dikenakan  pajak  menjadi  lebih  luas.  Tujuan dari global taxation adalah untuk mendistribusikan  beban  pajak  antar  individu, secara  vertikal  dan  horizontal,  sesuai  dengan prinsip kemampuan membayar. Penggabungan  pendapatan  dengan global taxation membuat  skala  pajak  progresif  lebih efisien (ekuitas vertikal) dan tidak membedakan  pendapatan  dari  sumber  yang berbeda (ekuitas horizontal) (Holmes, 2004).
Pada schedular taxation, pendapatan dikenakan  terhadap  penghasilan  tertentu atau dikategorikan berdasarkan darimana penghasilan  tersebut  berasal,  tarif  berlaku hanya untuk penghasilan dalam kategori yang sama  (Arnold  &  Ault,  2004).  Terkadang beberapa perbedaan dibuat antara pendapatan yang  diterima  dan  pendapatan  yang  belum diterima. Biasanya, keuntungan modal menerima perlakuan pajak yang lebih menguntungkan  daripada passive  income atau non-passive  income lainnya  (Holmes,  2004). Sistem  pajak  penghasilan schedular memang tidak  sesuai  prinsip  keadilan  horizontal  (dan efektivitas pajak) sehingga menambah ketidaksetaraan dalam sistem pajak penghasilan  (Holmes,  2004).  Akan  tetapi, schedular  taxation dapat  memberi  kenyamanan wajib  pajak  karena  dipungut  saat  terjadi pembayaran  dan  menguntungkan  pemerintah karena  akan  mendapat  setoran  pajak  lebih awal.

## 2.3 Pajak Pertambahan Nilai
Pada  dasarnya  pajak  pertambahan  nilai (PPN)  ialah  pajak  penjualan  yang  dibebankan dengan bentuk yang berbeda (Rosdiana et al., 2011). Nilai tambah ialah faktor produksi yang muncul  pada  peredaran  suatu  barang  seperti
bunga, sewa, upah kerja termasuk biaya untuk menghasilkan  laba  dinamakan  nilai  tambah atau value-added . Dengan kata lain, nilai tambah merupakan  nilai  yang  dimiliki  oleh  produsen atau distributor seperti menambah bahan baku atau  membeli  namun  bukan  tenaga  kerja sebelum  menjual  produk  baru  (Tait,  1988). Definisi lain dari PPN disampaikan oleh Smith yang  menyatakan  bahwa  PPN adalah  pajak atas  nilai  tambah  yang  timbul  dari  produk- produk  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan dalam  pelaksanaan  produksinya  (Throop Smith  et  al.,  1973).  Kemudian  Ebril,  dkk menyatakan PPN ialah pajak berbasis luas yang dikenakan pada penjualan komoditas termasuk pada tahap pembuatan dengan pengimbangan pajak  yang  sistematis  dibebankan  terhadap komoditas  yang  dibeli  (input)  terhadap  yang ditimbulkan oleh output (Ebrill et al., 2001).

## 2.4 Asas Pemungutan Pajak
Dalam menilai praktik pemungutan pajak dapat dilihat dari prinsip-prinsip pemungutan pajak.
Dilihat dari konsepnya, asas pemungutan  pajak  terdiri  dari  asas  keadilan, produktivitas penerimaan, kemudahan administrasi, dan netralitas.

## Keadilan (Equity)
Asas  keadilan  mempunyai  dua  dimensi yakni  horizontal  dan  vertikal.  Pemajakan mencapai asas keadilan horizontal ketika wajib pajak  yang  berada  dalam  kondisi  sama diperlakukan  secara  sama  pula  (Rosdiana  & Irianto, 2014). Sementara pemajakan mencapai asas keadilan vertikal ketika wajib pajak yang memiliki  berkemampuan  ekonomis  berbeda diberi perlakuan yang berbeda pula (Rosdiana &  Irianto,  2012).  Perwujudan  dari  keadilan vertikal  adalah  dengan  pengenaan  tarif progresif  dan  pembedaan  beban  pajak berdasarkan ability to pay .
Produktivitas Pendapatan (Revenue
Productivity)
Prinsip  ini  menggambarkan  bagaimana penerimaan  pajak  harus  mampu  membiayai pengeluaran pemerintah secara efektif, namun
pemerintah tidak dapat menetapkan tarif pajak yang  tinggi  untuk  memperoleh  penerimaan yang  cepat  (Rosdiana  &  Irianto,  2012). Sebaliknya,  pemerintah  harus  memastikan bahwa pengeluaran yang dibiayai pajak harus mampu mendorong produktivitas masyarakat untuk memicu pertumbuhan ekonomi.
Kemudahan Administrasi
(Ease of Administration)
Konsep kemudahan administrasi menurut Rosdiana  &  Irianto  (2012)  terbagi  menjadi beberapa prinsip diantaranya adalah kepastian, kenyamanan, kesederhanaan, dan efisiensi.

## Kepastian (Certainty)
Asas  kepastian  berarti  peraturan  yang mengatur pemungutan pajak harus jelas, tegas, tidak  bermakna  ganda,  dan  tidak  ambigu (Rosdiana & Irianto, 2012).

## Kenyamanan (Convenience)
Asas  kemudahan  berarti  pajak  yang dibayar  oleh  wajib  pajak  harus  dipungut dengan  cara  dan  pada  waktu  yang  tepat (Rosdiana & Irianto, 2012).

## Efisiensi (Eficiency)
Prinsip  efisiensi  dalam  perpajakan  dapat dilihat  dari  dua  sisi:  fiskus  dan  wajib  pajak. Efisiensi fiskus terjadi ketika jumlah total pajak yang  dipungut  harus  lebih  besar  dari  biaya yang dikeluarkan. Sementara efisiensi dari sisi Wajib  Pajak  terjadi  jika  biaya  kepatuannya dapat diminimalkan (Rosdiana & Irianto, 2012).
Kesederhanaan (Simplicity)
Asas kesederhanaan berarti bahwa sistem administrasi  perpajakan  harus  jelas  dan sederhana,  mudah  dilaksanakan,  dan  tidak berbelit-belit (Rosdiana & Irianto, 2012).
Netralitas (Neutrality)
Asas  netralitas  berarti  pajak  tidak  boleh memengaruhi  pilihan  orang  dalam  konsumsi
dan tidak boleh mengurangi semangat bekerja karena  tujuan  pemungutan  pajak  adalah meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan  ekonomi  (Rosdiana  &  Irianto, 2012).
2.5 The Theory of Second Best Theory  of  Second  Best merupakan  sebuah pemikiran  yang  berdasarkan  kondisi  terbaik pertama  yang  tidak  berjalan  secara  efisien terkait  dengan  hal  kelembagaan  dan  masalah informasi  pada  sebuah  sektor  ekonomi,  maka diperlukan sebuah pemikiran kedua/alternatif (Shome,  1995).  Dengan  adanya  kondisi alternatif  ini,  dapat  diketahui  solusi  atas permasalahan  yang  terjadi  pada  suatu  sektor industri tersebut.

## 3 METODE PENELITIAN
Metode yang dipergunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif. Sedangkan  data  dikumpulkan  sumber  data sekunder melalui studi pustaka. Data sekunder diperoleh  dengan  menganalisis  dokumen, jurnal  penelitian  sebelumnya,  dan  peraturan perundang-undangan  terkait  aset  kripto. Untuk  menganalisis  data  pada  penelitian  ini, digunakan metode deskriptif untuk memberikan  gambaran  informasi  dan  data yang  diperoleh  secara  komprehensif  dan terstruktur yang memaparkan praktik pemungutan pajak transaksi perdagangan aset kripto  di  Indonesia  yang  dikaji  berdasarkan prinsip  pemungutan  pajak  yang  terdiri  dari keadilan,  produktivitas  penerimaan,  dan kemudahan administrasi, dan netralitas..

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Pemajakan Transaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia Sesuai PMK 68/PMK.03/2022, mulai 1 Mei 2022  transaksi  perdagangan  aset  kripto.  Ada tiga  jenis  kategori  transaksi  perdagangan  aset kripto yang dikenakan pajak meliputi: (1) jual beli  aset  kripto  menggunakan  mata  uang  fiat, (2)  pertukaran  aset  kripto  dengan  aset  kripto (swap), dan (3) pertukaran aset kripto dengan barang  lain.  PMK  68/PMK.03/2022  juga mengatur  pemajakan  atas  jasa  penyediaan sarana  elektronik  oleh exchanger/e-wallet dan
jasa mining . Pajak yang dikenakan meliputi PPh dan PPN.

## 4.2  Gambaran  Umum  Pengenaan  Pajak Petambahan Nilai
Kegiatan  penyerahan  pada  transaksi perdagangan  aset  kripto  dikenakan  PPN, sementara  penghasilannya  dikenakan  PPh. Pajak  atas  transaksi  perdagangan  aset  kripto dipungut  oleh  Penyelenggara  Perdagangan Melalui  Sistem  Elektronik  (PPMSE),  meliputi exchanger dan e-wallet . PPMSE yang dimaksud di  sini  bukan  hanya  PPMSE  di  dalam  negeri, tetapi  juga  PPMSE  luar  negeri  sebagaimana dimaksud  ketentuan  PMK  60/PMK.03/2022. Pajak  atas  transaksi  harus  dipungut  oleh PPMSE  selama  keberadaan  penjual  dan/atau pembeli adalah di dalam daerah pabean.
PPN  dikenakan  dengan  besaran  tertentu terhadap  pembeli/penerima  aset  kripto.  PPN dengan  besaran  tertentu  tersebut  dengan pengenaan tarif 0,11% dari nilai transaksi aset kripto  dikenakan  jika exchanger tercatat  di Bappebti.  PPN  dengan  tarif  yang  lebih  tinggi yakni  0,22%  dikenakan  terhadap  transaksi  di exchanger yang tercatat  di  Bappebti.  Pajak masukan  sehubungan  penyerahan  aset  kripto tersebut tidak dapat dikreditkan oleh penjual.
Jasa penyediaan sarana elektronik ( exchanger) juga menjadi objek pajak karena jasa tersebut  merupakan  jasa  kena  pajak  seperti umumnya. Akan tetapi, PMK 68/PMK.03/2022 hanya memberikan penegasan bahwa mekanisme pengenaan PPN atas jasa exchanger mengikuti  mekanisme  PPN  secara  umum seperti: pengukuhan sebagai PKP, pemungutan PPN,  penyetoran  PPN  ke  kas  negara,  dan pelaporan  PPN  dengan  SPT  Masa  PPN. Beberapa  jasa exchanger tersebut  diantaranya adalah:
a. jasa  penyediaan  fasilitas  elektronik  untuk transaksi aset kripto;
b. jasa withdrawal ;
c. jasa deposit;
d. jasa transfer aset kripto antar e-wallet ;
e. jasa e-wallet ;
f. jasa lainnya
Penyerahan  jasa  verifikasi  transaksi  pada blockchain  (mining) juga  dikenakan  PPN.  PPN yang  dikenakan  ialah  PPN  dengan  besaran
tertentu dengan tarif 1.1% dari nilai aset kripto yang diterima.
PMK  68/PMK.03/2022  juga  mengatur ketentuan  tentang  pemungutan,  penyetoran, dan pelaporan. Sebagai bukti pemungutan PPN aset  kripto,  digunakan single  document . Sementara, uang hasil pemungutan pajak harus disetorkan  untuk  setiap  masa  pajak,  paling lama pada tanggal 15 bulan selanjutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan laporan harus disampaikan paling lama 20 hari setelah akhir masa  pajak  dengan  SPT  masa  PPN  1107  PUT (modifikasi).

## 4.3  Gambaran  Umum  Pengenaan  Pajak Penghasilan
Selain  PPN,  PPh  juga  dikenakan  pada transaksi perdagangan aset kripto. PPh Pasal 22 final  dikenakan  terhadap  penjual  yang menyerahkan  aset  kripto.  PPh  Pasal  22  final 0,1%  dikalikan  transaksi  dikenakan  jika exchanger terdaftar di Bappebti. Sedangkan PPh 22  final  0,1%  dikalikan  nilai  transaksi dikenakan  jika exchanger  tidak terdaftar  di Bappebti. PPMSE yang hanya berfungsi sebagai e-wallet atau mempertemukan penjual-pembeli tanpa  memfasilitasi  transaksi  dikecualikan sebagai pemungut PPh.
PMK 68/PMK.03/2022 menyatakan bahwa  penghasilan  sebagai  imbalan  dari  jasa yang  disediakan exchanger adalah  objek  PPh. Akan  tetapi,  pengaturan  tersebut  hanya menegaskan  bahwa  PPh  dikenakan  dengan ketentuan  serta  tarif  yang  umum.  Sedangkan imbalan jasa verifikasi transaksi pada blockchain ( mining )  juga  dikenakan  pajak  PPh.  PPh  yang dikenakan  adalah  0,1%  dari  penghasilan diterima  ataupun  diperoleh.  Penghasilan tersebut  belum  termasuk  imbalan  atas  jasa manajemen mining pool (kelompok penambang).
Sebagai  bukti  pemungutan  PPh  Pasal  22 final atas penghasilan dari transaksi aset kripto, digunakan single  document . Single  document tersebut  adalah  dokumen  yang  sama  dengan yang  digunakan  sebagai  bukti  pemungutan PPN. Sementara, uang hasil pemungutan pajak harus  disetorkan  untuk  setiap  masa  pajak, paling lama tanggal 15 bulan setelah akhir masa
pajak, sama dengan penyetoran PPN. Sedangkan  laporan  harus  disampaikan  paling lama 20 hari sejak akhir masa pajak dengan SPT Masa PPh Unifikasi.

## 4.4  Analisis  Pemenuhan  Asas  Perpajakan Kebijakan  Pemajakan  Transaksi  Aset Kripto
Dalam  kegiatan  transaksi  aset  kripto, terdapat  banyak  pihak  yang  terlibat.  Proses bisnis transaksi aset kripto dapat digambarkan sebagai berikut (Bappebti, n.d.):
a. Calon  pelanggan  (investor)  mengajukan pembukaan akun kepada pedagang
komoditas aset kripto ( exchanger) . Kemudian  dilakukan  prosedur know  your customer (KYC)  dan  jika  lulus,  calon investor di- approve untuk menjadi investor yang  mempunyai  akun.  Investor  bisa melakukan  transaksi  melalui exchanger berupa: pembelian aset kripto menggunakan uang fiat ataupun sebaliknya; swap aset kripto; atau mengatur harga jual-beli aset kripto;
b. Investor menyetor uang ke rekening yang terpisah exchanger .  Uang  tersebut  dapat digunakan jika investor melakukan pembelian  aset  kripto.  Dari  seluruh  uang di rekening, 70%-nya di- deposit di lembaga kliring,  sedangkan  30%-nya  di- deposit di exchanger .
c. Aset  kripto  yang  sudah  diperdagangkan ( public key dan private  key )  disimpan exchanger pada depository baik  bersifat hot wallet maupun cold wallet.
d. Terdapat history finansial antara exchanger dan  Lembaga  Kliring  Berjangka. History tersebut  meliputi history kepemilikan  atas aset  kripto.  Lembaga  Kliring  Berjangka melaksanakan verifikasi kesesuaian antara jumlah uang dan aset kripto pada depository.
e. Ada  kewajiban  untuk  melaporkan  data transaksi  oleh exchanger ,  Lembaga  Kliring Berjangka,  dan depository kepada  bursa berjangka  untuk  bahan  referensi  harga serta pengawasan terhadap pasar Ilustrasi  proses  bisnis  aset  kripto  dapat digambarkan pada Gambar 3.

## Gambar 3 Mekanisme Perdagangan Aset Kripto
Sumber: (Bappebti, n.d.)
Dari ilustrasi proses bisnis aset kripto pada Gambar 3., dapat dilihat bahwa setidaknya ada beberapa pihak dan proses yang terlibat. Pihak yang  terlibat  diantaranya  adalah  investor, exchanger,  e-wallet ,  bursa  berjangka,  dan lembaga  kliring  berjangka.  Ada  dua  poin penting  yang  dapat  dikenakan  pajak  yakni transaksi perdagangan yang melibatkan investor  dan  imbalan  jasa  yang  diterima  oleh exchanger/e-walet.
Kegiatan  lain  yang  tidak  lepas  dari  aset kripto adalah kegiatan mining . Kegiatan mining ialah  suatu  proses  membuat  aset  kripto  baru dengan verifikasi transaksi blockchain. Kegiatan mining tersebut biasanya menggunakan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Miner (penambang)  yang  menjalankan  melayani verifikasi  transaksi  mendapat  insentif block reward ,  imbalan  jasa  verifikasi  transaksi,
imbalan  jasa  manajemen mining  pool ,  ataupun penghasilan  lainnya  yang  berasal  dari  sistem aset kripto.
4.5  Fungsi Pajak untuk Pembangunan Ekonomi
Pemerintah  mempunyai  pilihan  sektor mana  yang  ingin  didorong  atau  kebalikannya dengan  insentif  atau  disinsentif.  Pajak  dapat digunakan  untuk  mendorong  pembangunan ekonomi  atau  sebaliknya  yakni  mendistorsi sektor  ekonomi  tertentu  (Rosdiana  &  Irianto, 2014). Salah satu contoh insentif dan disinsentif adalah dengan tarif pajak, misalnya sektor yang ingin didorong dikenakan tarif pajak yang lebih kecil,  sementara lainnya  dikenakan  tarif  pajak yang lebih besar. Hal tersebut juga diterapkan pada pemajakan transaksi aset kripto. Transaksi  perdagangan  pada  PPMSE  yang
telah  terdaftar  di  Bappebti  (PFAK)  dikenakan pajak  yang  lebih  rendah  yakni  PPh  0,1%  dan PPN  0,11%.  Sementara  transaksi  pada  PPMSE yang  belum  terdaftar  (non-PFAK)  dikenakan tarif yang lebih besar yakni PPh 0,2% dan PPN 0,22%. Perbedaan tarif tersebut akan
menyebabkan  beban  yang  ditanggung  oleh investor  atau  PPMSE  non  PFAK  akan  lebih besar.  Perbedaan  tarif  diharapkan  dapat mendorong pelaku investasi aset kripto untuk lebih memilih PFAK.
Tabel 1. Tarif Pajak Transaksi Aset Kripto
PPh PPN Transaksi Perdagangan 0,1% (PFAK) 0,2% (Non- PFAK) 0,11% (PFAK) 0,22% (Non-PFAK) Jasa PMSE Menggunakan mekanisme umum ( global taxation) 11% dengan mekanisme sesuai ketentuan umum PPN Jasa Mining 0,1% 0,11% Sumber: PMK 68/PMK.03/2022 (diolah peneliti)

## 4.6 Pemenuhan  Asas  Pemungutan  pada Pajak Pertambahan Nilai
Untuk  menentukan  apakah  aset  kripto adalah  Barang  Kena  Pajak,  perlu  dilihat perlakuan  terhadap  aset  kripto  oleh  lembaga- lembaga  negara  yang  berwenang.  Bank Indonesia telah memberikan penegasan tentang  kedudukan  mata  uang  kripto. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan
Bank Indonesia nomor
19/12/PBI/2017,  dinyatakan  bahwa virtual currency bukanlah instrumen pembayaran yang berlaku  secara  sah  di  wilayah  Republik Indonesia.  Sedangkan  Bappebti  menyatakan bahwa  aset  kripto  yang  dikembangkan  dari teknologi blockchain digolongkan sebagai suatu hak  ataupun  kepentingan  sehingga  termasuk kategori  komoditas  dalam  Undang-Undang Nomor  32/1997  tentang  Perdagangan  Bursa Komoditi  (Bappebti,  n.d.).  Aset  kripto  adalah komoditas  yang  dapat  diperlakukan  sebagai subjek kontrak berjangka yang bisa diperjualbelikan di Bursa Berjangka (Bappebti, n.d.).
Setelah  meninjau  perlakuan  status  aset kripto dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti Bank Indonesia dan Bappebti, selanjutnya  perlu  dianalisis  perlakuan  aset kripto  pada  Undang-Undang  PPN  dan peraturan-peraturan turunannya. Pasal 1 angka 2 UU PPN menyebutkan bahwa barang adalah
barang  berwujud,  yang  bisa  berupa  barang bergerak  ataupun  barang  tak  bergerak,  dan juga barang tak berwujud. Sedangkan menurut PMK-60/PMK.03/2022,  barang  digital  ialah barang  tak  berwujud  berbentuk  informasi elektronik  ataupun  digital  diantaranya  adalah barang  hasil  konversi  ataupun  barang  yang berbentuk  elektronik,  yang  termasuk  namun tak terbatas pada software , multimedia, ataupun data  elektronik.  Aset  kripto  bukan  mata  uang namun  merupakan  barang  yang  berbentuk digital. Secara teori, PPN memiliki sifat general yakni  berlaku  untuk  semua  barang  dan  jasa. Konsekuensinya,  barang/jasa  yang  tidak dikenakan  PPN  harus  disebutkan  pada  UU PPN dengan negative list. Ketentuan negative list dalam UU PPN ada pada Pasal 4A. Aset kripto bukan  termasuk  barang/jasa  yang  tidak dikenakan PPN pada Pasal 4A UU PPN. Oleh karena itu, Undang-Undang PPN memandang aset  kripto  sebagai  Barang  Kena  Pajak  Tak Berwujud  yang  penyerahannya  dikenakan PPN. Objek PPN lain pada transaksi aset kripto adalah  jasa  penyediaan platform oleh  PPMSE dan jasa verifikasi aset kripto ( mining ).

## Produktivitas Pendapatan
Asas  produktivitas  pendapatan  berkaitan dengan  kepentingan  penerimaan  negara, mengingat  pajak  adalah  salah  satu  sumber pendapatan  negara  terbesar  yang  digunakan
untuk  mendanai  kebutuhan  negara  dan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dalam  sistem perpajakan,  unsur  produktivitas  penerimaan menjadi penting untuk diperhatikan. Berbagai upaya  dilaksanakan  pemerintah,  baik  dengan ekstensifikasi atapun intensifikasi; namun yang perlu ditekankan adalah keseimbangan antara prinsip produktivitas pendapatan dan pemerataan, sehingga tidak hanya kepentingan pemerintah  yang  terpenuhi,  tetapi  juga kepentingan  masyarakat  (Rosdiana  &  Irianto, 2012).  Pemungutan  pajak  yang  optimal menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang memadai  dengan  tetap  diimbangi  dengan prinsip  keadilan  (Rosdiana  &  Irianto,  2012). Prinsip ini dapat diartikan bahwa penerimaan pajak  harus  mampu  membiayai  pengeluaran pemerintah secara efektif. Namun, pemerintah tidak boleh menetapkan tarif pajak yang terlalu tinggi  untuk  memperoleh  penerimaan  yang cepat. Sebaliknya, pemerintah harus memastikan bahwa pengeluaran yang dibiayai pajak harus mampu mendorong produktivitas masyarakat  untuk  memicu  pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan  paparan  Menteri  Keuangan RI, Sri Mulyani, jumlah setoran pajak transaksi aset kripto sejak Mei s.d. Agustus 2022 adalah Rp126,73  miliar  (Sukmawijaya,  2022).  Nilai tersebut  disumbang  PPN  sebesar  Rp65,99 miliar.  Jika  dibandingkan  dengan  total penerimaan  pajak  Mei  s.d.  Agustus  2022 sebesar Rp 604,1 triliun, porsi penerimaan pajak transaksi aset kripto mencapai 0,02%. Meskipun  nilainya  masih  relatif  kecil  jika dibandingkan  total  penerimaan  pajak,  pajak transaksi  aset  kripto  masih  berpotensi  untuk tumbuh. Hal tersebut dapat diyakini mengingat adanya tren pertumbuhan transaksi dan jumlah pengguna aset kripto di Indonesia yang semakin tinggi. Hingga akhir tahun 2022, penerimaan pajak atas aset kripto diperkirakan akan mencapai Rp1 triliun (Said, 2022).

## Kemudahan Administrasi
Konsep kemudahan administrasi menurut Pistone, dkk terbagi menjadi beberapa prinsip diantaranya  adalah  kepastian,  kenyamanan, kesederhanaan,  dan  efisiensi  (Pistone  et  al.,
2019).  Dari  beberapa  prinsip  tersebut,  ada prinsip yang tidak dibahas dalam penelitian ini yakni  efisiensi.  Hal  tersebut  disebabkan sulitnya  menghitung  secara  pasti  biaya administrasi  pada  sisi  fiskus  dan  beban kepatuhan pada sisi wajib pajak.

## Kepastian
Sistem administrasi  harus konsisten mewujudkan  kepastian  terhadap  wajib  pajak. Kepastian tersebut meliputi subjek pajak, objek pajak,  jumlah  pajak  yang  seharusnya  dibayar, mekanisme  pemungutan,  tata  cara,  dan sebagainya. Jika tidak ada kepastian yang jelas, wajib  pajak  akan  sulit  untuk  memenuhi kewajibannya,  sedangkan  fiskus  akan  sulit untuk  melakukan  pengawasan.  Selain  itu, kebijakan  yang  terus  berubah  juga  cenderung meningkatkan ketidakpatuhan wajib pajak dan berujung pada sengketa perpajakan (Rosdiana & Irianto, 2012).
Dalam kaitannya dengan PPN, diterbitkannya PMK 68/PMK.03/2022
memberikan kepastian dalam dua hal. Pertama, PMK 68/PMK.03/2022 memberikan kepastian hukum  bahwa  aset  kripto  merupakan  barang kena  pajak  tak  berwujud  seperti  disebutkan pada  Pasal  1  Ayat  (2)  Undang-Undang  PPN. Oleh karena itu, penyerahan aset kripto dapat dikenakan
PPN. Kedua, PMK 68/PMK.03/2022
memberikan kepastian hukum  bahwa  jasa  penyediaan  sarana elektronik  ( e-wallet / exchanger) merupakan  jasa kena pajak yang berlaku ketentuan penetapan PKP, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN yang berlaku secara umum.

## Kenyamanan
Asas  kenyamanan  berarti  pajak  dipungut menggunakan cara dan dilakukan pada waktu yang  tepat  yakni  saat  yang  paling  nyaman. PPN  atas  transaksi  aset  kripto  dipungut  pada saat pembeli membayar. Kemudian, PPN yang sudah  dipungut harus  disetorkan  paling lama tanggal  15  bulan  setelah  akhir  masa  pajak. Dengan  ketentuan  tersebut,  berarti  pemungut tidak  perlu  menyetorkan  pajak  segera  setelah tiap  transaksi  terjadi.  Ketentuan  ini  adalah bentuk  kenyamanan  kepada  pemungut  pajak.
Begitu juga dengan pelaporan yang dilakukan paling lama 20 hari sesudah akhir masa pajak dengan  PPN  SPT  masa  PPN  1107  PUT (modifikasi). Batas waktu tersebut memberikan kesempatan  kepada  pemungut  pajak  untuk melakukan penghitungan dengan teliti setelah masa pajak berakhir.

## Kesederhanaan.
Asas kesederhanaan berarti bahwa sistem administrasi  perpajakan  harus  jelas  dan sederhana,  sehingga  dapat  membantu  wajib pajak lebih memahami sistem tersebut. Sistem perpajakan  yang  terlalu  rumit  cenderung mendorong ketidakpatuhan pajak. Kesederhanaan  menjadi  salah  satu  landasan sistem  administrasi  perpajakan  yang  baik untuk memastikan lebih memastikan kepatuhan.
Secara  umum  pemungutan  PPN  hanya dapat  dilaksanakan  pihak  yang  sudah ditetapkan  menjadi  pengusaha  kena  pajak (PKP).  Akan  tetapi  dalam  pemungutan  PPN aset  kripto,  pemungut  PPN  adalah  PPMSE ( exchanger  dan  e-wallet )  yang  tidak  perlu dikukuhkan  menjadi  PKP.  Tujuannya  adalah untuk kemudahan.  Dasar hukum dari ketentuan  ini  adalah  Pasal  32A  Undang- Undang KUP yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan  berwenang  menunjuk  pihak  lain untuk  memungut,  memotong,  menyetorkan, dan/atau  melaporkan  pajak  sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan.
Pada  mekanisme  yang  berlaku  secara umum,  PPN  dipungut  pada  tiap  mata  rantai alur produksi dan juga distribusi menggunakan indirect  substraction  method . Dengan metode ini, pengusaha pada tiap tahap produksi  hingga  distribusi  mengenakan  PPN atas penjualannya terhadap konsumen, mengkreditkan  PPN  yang  telah  dibayar  saat membeli,  dan  membayar  kekurangannya sebagai PPN terutang. PPN terutang merupakan selisih antara PPN dipungut ketika penjualan dengan PPN yang dibayarkan ketika dilakukan pembelian (PPN masukan). Mekanisme tersebut mungkin dapat diterapkan  pada  perdagangan  biasa,  di  mana pihak penjual dan pembeli nyata keberadaanya
dan dapat dilihat secara fisik. Akan tetapi, pada transaksi  aset  kripto  yang  melibatkan  pihak- pihak yang mungkin pseudonim atau anonim dan borderless, mekanisme  PPN sesuai ketentuan  umum  sulit  diterapkan.  PPN  yang dikenakan  pada  transaksi  aset  kripto  sesuai PMK  68/PMK.03/2022  menggunakan  tarif yang  lebih  kecil  yakni  sebesar  0,11%  untuk PFAK dan 0,22% untuk non-PFAK tanpa skema pengkreditan  pajak  masukan.  Mekanisme tersebut  bisa  jadi  membuat  pemungutan  PPN tidak  dikenakan  pada  nilai  tambah  yang seharusnya.  Akan  tetapi,  di  sisi  lain, mekanisme tersebut mencerminkan kesederhanaan.
Sesuai  Pasal  13  Undang-Undang  PPN, pemungutan PPN atas penyerahan barang/jasa dilakukan  dengan  menerbitkan  faktur  pajak sebagai  bukti  pemungutan.  Akan  tetapi  pada pemajakan  aset  kripto,  bukti  pemungutannya lebih  sederhana  yakni  “Dokumen  yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan  Unifikasi” (single document) .  Dokumen  tersebut  dapat  berupa dokumen transaksi. Seperti apapun bentuknya, dokumen  transaksi  dipersamakan  dengan bukti  pemotongan/pemungutan  yang  sah sepanjang memenuhi informasi yang dibutuhkan. Ketentuan single document tersebut menunjukkan  bahwa  pemungutan  pajak  aset kripto lebih sederhana.

## Netralitas
Sistem  perpajakan  harus  berusaha  untuk menjadi  netral  sehingga  keputusan  dibuat berdasarkan  ekonominya  keunggulan  atau faktor lainnya. Dengan kata lain, pilihan orang dalam konsumsi tidak boleh terdistorsi, karena tujuan pemungutan pajak adalah meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan  ekonomi  (Rosdiana  &  Irianto, 2012).  Salah  satu  hal  yang  menjadi legal character PPN  adalah general yang  artinya seluruh  barang  atau  jasa  adalah  barang  kena pajak  kecuali  masuk  dalam negative  list .  Oleh karena  itu,  untuk  menciptakan  netralitas dengan komoditas-komoditas lainnya, penyerahan aset kripto juga dikenakan PPN.

## 4.7 Pemenuhan  Asas  Pemungutan  pada Pajak Penghasilan
Dalam Pasal 4 Undang-undang PPh, objek PPh  adalah  tambahan  kemampuan  ekonomis yang  diterima  wajib  pajak,  baik  yang  berasal dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah  kekayaan  wajib  pajak  yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.  Berdasarkan  ketentuan  umum  yang berlaku  pada  PPh,  penghitungan  pajak didasarkan  penghasilan  bersih (net  basis) dengan mekanisme global taxation. Akan tetapi, pengenaan PPh atas transaksi aset kripto tidak menggunakan mekanisme tersebut. Pengenaan PPh schedullar  taxation dapat  menjadi  pilihan dalam memajaki transaksi aset kripto. Schedular taxation membedakan penghasilan berdasarkan klasifikasi atau dari mana penghasilan tersebut berasal.  Penghasilan  dari  transaksi  aset  kripto digolongkan dalam PPh Pasal 22 yang bersifat final.

## Keadilan
Sistem perpajakan akan berhasil
masyarakat  telah  percaya  bahwa  pajak dikenakan  oleh  pemerintah  dengan  adil terhadap setiap orang yang menyetor berdasarkan  bagiannya  (Rosdiana  &  Irianto, 2012). Otto Eickstein menyatakan bahwa alasan mengapa tingkat kesadaran membayar pajak di negara-negara maju telatif sangat tinggi adalah karena  mereka  yakin  bahwa  pemerintah  telah adil  dalam  memungut  pajak  (Rosdiana  & Irianto,  2012).  Bahkan  pemungutan  pajak secara  tidak  adil  telah  terbukti  menyebabkan revolusi  sosial  seperti  yang  terjadi  di  Prancis pada abad-18.
Dalam mewujudkan keadilan, dikembangkan  konsep ability  to  pay  principle (Rosdiana & Irianto, 2012). Konsep ability to pay mempunyai  tiga  pilihan  untuk  diterapkan yakni:  (1)  kemampuan  yang  dimiliki  pada suatu  saat  yang  disebut  kekayaan;  (2) tambahan kemampuan ekonomis yang didapat dalam  jangka  waktu  tertentu;  (3)  kemampuan yang  benar-benar  dipakai  untuk  konsumsi (Rosdiana  &  Irianto,  2014).  Konsep  keadilan dalam PPh diwujudkan dengan adanya fasilitas
pengurang,  penghasilan  tidak  kena  pajak (PTKP),  dan  tarif  progresif  atas  penghasilan orang pribadi. Pemajakan transaksi perdagangan  aset  kripto  dan  jasa  mining berdasarkan PMK 68/PMK.03/2022 dilakukan dengan pengenaan tarif yang sama dan bersifat final,  tidak  memandang  berapa  jumlah penghasilannya.  Pemajakan  atas  transaksi perdagangan  aset  kripto  dan jasa  mining juga tidak  memandang  apakah  penjual  mengalami rugi  atau  untung.  Oleh  karena  itu,  keadilan memang tidak tercermin pada pengenaan PPh atas  transaksi  aset  kripto  ini.  Akan  tetapi,  hal tersebut  dapat  dipahami  karena  ada  tujuan simplicity yang lebih diutamakan.

## Produktivitas Pendapatan
Pemungutan pajak yang optimal menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang memadai  dengan  tetap  diimbangi  dengan prinsip  keadilan  (Rosdiana  &  Irianto,  2012). Jumlah setoran PPh transaksi aset kripto sejak Mei  s.d. Agustus  2022 adalah  sebesar  Rp60,74 miliar.  Nilai  tersebut  diperkirakan  akan meningkat seiring pertumbuhan transaksi dan jumlah pengguna aset kripto di Indonesia yang yang cukup tinggi.

## Kemudahan Administrasi
Konsep  kemudahan  administrasi  dapat diuraikan menjadi beberapa prinsip diantaranya  adalah  kepastian,  kenyamanan, kesederhanaan, dan efisiensi.

## Kepastian
Kebijakan  pajak  yang  baik  memberikan kepastian  tentang  subjek  pajak,  objek  pajak, jumlah  pajak  yang  harus  dibayar,  mekanisme pemungutan,  tata  cara,  dan  sebagainya. Komponen-komponen  tersebut  telah  diatur dengan  jelas  pada  PMK  68/PMK.03/2022. PMK 68/PMK.03/2022 memberikan kepastian bahwa penghasilan dari transaksi perdagangan aset  kripto  dan  penghasilan  dari  kegiatan mining dikenakan PPh. Pengenaan PPh tersebut bersifat  final  yang  didasarkan  pada  nilai transaksi.  Pengenaan  pajak  yang  bersifat  final tersebut  juga  memberi  kepastian  bahwa investor  tidak  perlu  memperhitungkan  lagi
penghasilan  tersebut  untuk  menghitung  PPh
Terutang dalam
SPT Tahunan. PMK 68/PMK.03/2022 juga memberikan penegasan bahwa penghasilan dari jasa penyediaan sarana elektronik  ( e-wallet / exchanger) dikenakan  PPh yang berlaku sesuai ketentuan umum.

## Kenyamanan
Saat  paling  nyaman  dalam  memungut pajak  contohnya  ketika  wajib  pajak  baru menerima penghasilannya. Sebagai perwujudan  asas convinience  of  payment , digunakanlah  mekanisme pay  as  you  earn (PAYE). Pay as you earn artinya pajak dipotong atau  dipungut  pada  saat  penerimaan  uang. Dengan begitu, pihak yang dipotong/dipungut pajak  lebih  nyaman  dibandingkan  dengan membayar pada akhir tahun.
Secara  umum,  pajak  dikenakan  dengan mekanisme global  taxation yakni  wajib  pajak menghitung  sendiri  pajak  dari  seluruh penghasilannya  pada  akhir  tahun  dan menyetorkan  pajak  terutangnya.  Akan  tetapi, mekanisme  tersebut  dapat  memberatkan karena  bisa  saja  wajib  pajak  sudah  tidak memiliki  uang  tunai  pada  saat  pajak  harus dibayarkan sehingga wajib pajak tidak nyaman dalam  membayar  pajak.  Pemajakan  transaksi aset kripto menggunakan mekanisme pay as you earn dengan  skema witholding .  Hal  tersebut sesuai Pasal 6 Ayat (1) PMK 68/PMK.03/2022 yang  menyatakan  bahwa  PPh  dipungut  oleh PPMSE pada saat pembayaran. Saat pembayaran adalah saat paling nyaman dalam pemungutan PPh sebab ability to pay penerima penghasilan dan penerima barang sedang baik sehingga tepat jika pajak dipungut pada waktu tersebut. Selain itu, pemungutan/pemotongan pajak dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengenaan pajak (Rosdiana dan Irianto, 2012). Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan  tentang  PPN,  pemungut  pajak diberikan  waktu  hingga  tanggal  15  bulan berikutnya  untuk  menyetorkan  pajak  aset kripto  yang  telah  dipungut.  Sementara, pemungut pajak diberikan kesempatan hingga tanggal 20 bulan berikutnya untuk melaporkan.

## Kesederhanaan
Dalam  pemajakan  penghasilan  yang berlaku  umum  di  Indonesia,  dianut global taxation  system, artinya  seluruh  penghasilan dalam  satu  tahun  dijumlahkan,  dihitung penghasilan  bersihnya,  kemudian  dihitung pajak terutangnya. Penghasilan tersebut termasuk  penghasilan  dari  penjualan  aset kripto.  Namun  pelaporan  atas  penghasilan tersebut  sangat  tergantung  dari  kesadaran wajib pajak karena sistem perpajakan menganut self-assessment system . Sebagai solusinya, PMK 68/PMK.03/2022 menggunakan  skema schedullar system dengan mekanisme witholding (pemotongan/pemungutan  oleh  pihak  lain). Schedular tax system membedakan penghasilan berdasarkan  klasifikasi  atau  dari  mana penghasilan  tersebut  berasal.  Dalam  hal  ini, penghasilan dari transaksi aset kripto digolongkan dalam PPh Pasal 22 yang bersifat final.  Pada  ketentuan  umum,  penghitungan PPh  dilakukan  dengan  mengalikan  tarif  pajak dengan penghasilan bersih ( net basis ). Keuntungan dari penjualan aset kripto (capital gain) dapat  diartikan  sebagai  penghasilan bersih. Akan tetapi pada praktiknya, pelaporan atas capital gain sangat mengandalkan kepatuhan  wajib  pajak  karena  pemerintah belum tentu dapat mengawasi secara langsung. Oleh karena itu, demi kemudahan administrasi,  pajak  atas  penghasilan  dari perdagangan  aset  kripto  dan  jasa mining dikenakan atas penghasilan kotor ( gross basis ). Kompleksitas mekanisme dalam pemotongan/pemungutan dan pelaporan pajak  dapat  menyebabkan  ketidakpatuhan. Oleh  karena  itu,  dalam  pemajakan  transaksi aset kripto, pemerintah memberlakukan ketentuan yang lebih sederhana. Pada mekanisme umum, pemotongan/pemungutan PPh  biasanya  mensyaratkan  diterbitkannya bukti  potong/pungut  PPh  dengan  format tertentu.  Akan  tetapi,  pemajakan  aset  kripto sesuai  pada  PMK  Nomor  68/PMK.03/2022 tidak mengatur bentuk baku dari bukti pungut. Bukti  pungut  pajak  aset  kripto  menggunakan single document yang berlaku untuk pemungutan  PPh  Pasal  22  final  sekaligus
pemungutan  PPN.  Dengan  sistem single document tersebut,  seperti  apapun  bentuknya, dokumen  transaksi  dipersamakan  dengan bukti  pemotongan/pemungutan  yang  sah sepanjang memenuhi informasi yang dibutuhkan.

## Netralitas
Investasi  aset  kripto  sering  dibandingkan dengan investasi saham dan aset derivatif yang di perdagangkan di bursa. Sebelum diberlakukannya PMK 68/PMK.03/2022, transaksi  aset  kripto  tidak  dikenakan  pajak, sementara  transaksi  saham  dikenakan  PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 0,1%. Hal tersebut dapat menyebabkan distorsi yakni
terpengaruhnya  pilihan  investor  untuk  lebih memilih berinvestasi pada aset kripto dibandingkan dengan saham. Idealnya, sistem perpajakan  harus  berusaha  untuk  menjadi netral sehingga keputusan dibuat berdasarkan ekonominya  keunggulan  atau  faktor  lainnya. Dengan pengenaan PPh final atas transaksi aset kripto,  distorsi  tersebut  dapat  dihindari sehingga tercapai netralitas.

## 5 SIMPULAN
Kebijakan  pemajakan  aset  kripto  diatur melalui  PMK  68/PMK.03/2022.  Pajak  yang dikenakan  meliputi  PPN  dan  PPh.  PPN dikenakan terhadap penyerahan pada transaksi perdagangan  aset  kripto  dan mining dengan tarif dan mekanisme khusus yang diatur dalam PMK.  Sedangkan  PPh  dikenakan  terhadap penghasilan dari perdagangan aset kripto dan mining dengan  tarif  dan  mekanisme  khusus pula . PMK  68/PMK.03/2022  memberikan penegasan bahwa penyerahan jasa exchanger/e- wallet terutang PPN yang prosedur pemungutan,  penyetoran,  dan  pelaporannya berlaku  secara  umum.  Selain  itu,  ditegaskan pula  bahwa  imbalan  jasa exchanger/e-wallet dikenakan  PPh  dengan  mekanisme  umum (global taxation).
Pengenaan  PPN  atas  penyerahan  aset kripto memenuhi asas produktivitas pendapatan  dan  kemudahan  administrasi (kepastian,  kenyamanan,  kesederhanaan,  dan
netralitas). Begitu pula dengan pengenaan PPh. Asas  keadilan  tidak  terpenuhi  karena  PPh dikenakan  dengan  tidak  memandang  berapa pun  nilai  transaksi  dan  tidak  memandang apakah  transaksi  menghasilkan  keuntungan atau  kerugian.  Hal  tersebut  dapat  dipahami karena  tujuan  utama  kebijakan  pemajakan  ini adalah  kemudahan  administrasi  terutama kesederhanaan .

## REFERENSI
Accenture.  (2022). Digital  Asset,  Unclaimed Territory . https://www.accenture.com/_acnmedia /PDF-181/Accenture-Wealth- Management-Asia-Digital-Assets- Unclaimed-Territory.pdf
Annur, C. M. (2022a). Nilai Transaksi Aset Kripto di  Indonesia  Meroket  1.222%  pada  2021 . Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapu blish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset- kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada- 2021
Annur,  C.  M.  (2022b). Survei:  Setengah  investor Kaya  Di  Asia  Miliki  Aset Kripto,  Termasuk Indonesia?
https://databoks.katadata.co.id/datapu blish/2022/06/10/survei-setengah- investor-kaya-di-asia-miliki-aset-kripto- termasuk-indonesia
Arfwidsson,  A.,  &  Kjærsgaard,  L.  (2019). Taxation  of  Cryptocurrencies  from  The Danish and Swedish Perspectives. Intertax , 47 (67), 620–634. https://doi.org/10.54648/taxi2019061
Arnold,  B.  J.,  &  Ault,  H.  J.  (2004). Comparative
Income  Taxation,  A  Structural  Analysis, Second Edition . Aspen Publisher, Inc.
Bappebti. (n.d.). Aset Kripto . https://bappebti.go.id/resources/docs/ brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf
Ebrill, L., Keen, M., Bodin, J.-P., & Summers, V.
(2001). The  Modern  VAT .  International Monetary Fund.
Holmes,  K.  (2004). The  Concept  of  Income:  A Multi-disciplinary Analysis . IBFD.
Mansury, R. (2000). Pajak Penghasilan Lanjutan . Yayasan  Pengembangan  dan  Peyebaran Pengetahuan Perpajakan.
Naurah,  N.  (2022). Tren  Aset  Kripto  Makin Marak,  Ini  Dia  10  Koin  Kripto  Terbesar  di Dunia! Goodstats. https://goodstats.id/article/tren-aset- kripto-makin-marak-ini-dia-10-koin- kripto-terbesar-di-dunia-HFDYO
Olavia, L. (2022). Pajak Aset Kripto Dinilai Lebih ke Pengaturan Bukan Mengekang .
Investor.Id.  https://investor.id/market- and-corporate/290019/pajak-aset- kripto-dinilai-lebih-ke-pengaturan- bukan-mengekang
Pistone,  P.,  Roeleveld,  J.,  Hattingh,  J.,  Pinto Nogueira,  João  Félix,  &  West,  C.  (2019). Fundamentals  of  Taxation:  Introduction to  Tax  Policy.  Tax  Law  and  Tax Administration. Fundamentals of Taxation . https://ssrn.com/abstract=3646251
Pratomo, G. Y. (2022). Ekonom Sebut Pajak Kripto Berdampak  Positif  dan  Negatif .  Liputan  6. https://www.liputan6.com/crypto/rea d/4933663/ekonom-sebut-pajak-kripto- berdampak-positif-dan-negatif
Rahman, D. F. (2022). Jumlah Investor Kripto RI Lampaui  Saham,  Reksa  Dana,  dan  SBN . Katadata. https://databoks.katadata.co.id/datapu blish/2022/04/12/jumlah-investor- kripto-ri-lampaui-saham-reksa-dana-
dan-sbn#:~:text=Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)  mencatat  jumlah  investor aset,surat berharga negara (SBN).
Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). Pengantar Ilmu  Pajak:  Kebijakan  implementasi  di Indonesia . Rajawali Press.
Rosdiana,  H.,  Irianto,  E.  S.,  &  Putranti,  T.  M.
(2011). Teori  pajak  pertambahan  nilai: kebijakan dan implementasinya di Indonesia . Ghalia Indonesia.
Said, A. A. (2022). DJP Prediksi Penerimaan Pajak
Kripto Capai Di Atas Rp 1 T . Berita Terkini Ekonomi Dan Bisnis Indonesia -
Katadata.Co.Id. https://katadata.co.id/agustiyanti/fina nsial/624d360e717dc/djp-prediksi- penerimaan-pajak-kripto-capai-di-atas- rp-1-t
Shome, P. (1995). Tax Policy Handbook. In Tax Policy  Handbook .  International  Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781557754905. 071
Sukmawijaya, A. (2022). Sri Mulyani: Pemerintah
Kantongi Rp 126,73 M Dari Pajak Transaksi Aset Kripto . https://kumparan.com/kumparanbisnis
/sri-mulyani-pemerintah-kantongi-rp- 126-73-m-dari-pajak-transaksi-aset- kripto-1yw3U4IRiUX
Tait,  A.  (1988). Value  Added  Tax:  International Practice and Problems . International Monetary Fund.
Throop  Smith,  James  B  Webber,  &  Carol  M Cerf. (1973). What You Should Know About The VAT . Down Jones-Irwin Inc.