Volume 1, Nomor 10, Oktober 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) Sri Mulya Lestari dan Yayuk Eko Wahyuningsih Universitas Teuku Umar, Indonesia E-mail: srimulyalestari06@gmail.com dan yayukew@utu.ac.id
Diterima:
28 September 2021 Direvisi: 12 Oktober 2021 Disetujui: 15 Oktober 2021

## Abstrak
Peran serta keterlibatan masyarakat untuk pembangunan desa itu sangat  diperlukan  karena  ini  dapat  dijadikan  sebagai  suatu kegiatan  kerjasama  antar  pemerintah  desa  dengan  masyarakat. Oleh  karena  itu  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  rencana  kerja pemerintah.  peneliti  ingin  memahami  secara  mendalam  sejauh mana  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa. Penelitian ini dilakukan di desa Pasi Pinang Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, adapun data yang digunakan adalah data primer  yang  bersumber  dari  jawaban  responden  hasil  kuisioner, penelitian  ini  sendiri  menggunakan  metode  Kualitatif  dengan pendekatan  Case  Study,  penelitian  kualitatif  ini  melibatkan upaya  pengumpulan  data    yang  dilakukan  dengan  wawancara dan  kuisioner  kepada  pemerintah  desa  dan  juga  masyarakat. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  proses  perencanaan pembangunan  di  desa  Pasi  Pinang  sudah  sesuai  dan  dilakukan secara  aktif  akan  tetapi  tidak  mengikut  sertakan  partisipasi masyarakat  dalam  penyusunan  perencanaan,  masyarakat  hanya berpartisipasi dalam bermusyawarah untuk rencana
pembangunan.
Kata kunci: Partisipasi, Masyarakat, Penyusunan rencana kerja

## Abstract
The  participation  of  the  community  for  village  development  is very necessary because it can be used as a collaborative activity between  the  village  government  and  the  community.  Therefore, this study aims to determine the level of community participation in the preparation of government  work plans. Researchers  want to  understand  in  depth  the  extent  of  community  participation  in village development. This research  was conducted in the village of Pasi Pinang, Meurebo District, West Aceh Regency, while the data used is primary data sourced from the respondents' answers to the questionnaire results, this research itself uses a qualitative method  with  a  case  study  approach,  this  qualitative  research involves  data  collection  efforts  conducted  by  interview.  and questionnaires to the village government and the community. The results  showed  that  the  development  planning  process  in  Pasi Pinang village was appropriate and carried out actively but did not include community participation in planning preparation, the community  only  participated  in  deliberation  for  development plans.
Keywords: Participation, Community, Preparation of work

## Pendahuluan
Pembangunan  desa  merupakan  bagian  dari  pembangunan  nasional  dengan  tujuan meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan  desa  dalam  mengelola  sumber  daya  ekonomi secara  efesien  agar  kemajuan  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa  semakin  meningkat. pemerintah  desa  diyakini  lebih  mampu  melihat  prioritas  kebutuhan  masyarakat dibandingkan  pemerintah  kabupaten  yang  secara  nyata  memiliki  ruang  lingkup  masalah lebih luas (Melis, Muthalib, & Apoda, 2016).
Menurut  Wulandari  (2015)  dalam  Didik  (2021)  pelaksanaan  pembangunan  desa harus  melibatkan  peran  aktif  masyarakat,  perangkat  desa,  lembaga-lembaga  desa, lembaga di tingkat kecamatan, lembaga ditingkat kabupaten/ kota dan lain-lain (Melis et al.,  2016).  Perencanaan,  pelaksanaan,  pembiayaan,  monitoring,  serta  perkembangan pembangunan desa perlu melibatkan peran aktif masyarakat (Wulansari, 2015).
Masyarakat  sebagai  sasaran  harus  terlibat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa, karena masyarakat lebih mengetahui segala hal yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kesejahteraan  tanpa  membawa  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  maka pembangunan  tidak  akan  bisa  dan  tidak  menemui  saran  yang  dicapai  karena  kebijakan yang  dikeluarkan  atasan  sangat  jauh  dari  ambisi,  kepentingan,  dan  kebutuhan  rakyat (Probosiwi,  2015).  selain  itu  hilangnya  partisipasi  mengakibatkan  banyak  terjadi penyangkalan amanat rakyat yang berakhir pada proses penyalahgunaan kekuasaan.
Partisipasi  masyarakat  dapat  dilihat  dalam  kegiatan  musyawarah  yang  ada diadakan  didesa.  Salah  satu  musyawarah  perencanaan  pembangunan  yaitu  musrenbang yang menghasilkan dokumen RKP Desa (Tahulending, Kaunang, & Sumampouw, 2018). Pembuatan  Rencana  Kerja  pemerintah  Desa  (RKPDes)  diawali  dengan  penggalian gagasan  yang  kemudian  dimasukan  kedalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa (RPJMDes) (Handoko, 2019). Penyusunan RPJM desa disesuaikan dengan pasal 7 ayat  (3),  sedangkan  penyusunan  RKP  desa  disesuaikan  dengan  pasal  30  ayat  (2)  dalam peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri  Nomor  144  Tahun  2014.  RPJMDes  dan  RKPDes merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa (Djantonius Tamo, 2016).
Peraturan  bupati  Aceh  Barat  nomor  22  tahun  2015  tentang  rencana  kerja pembangunan daerah kabupaten Aceh Barat bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  54  tahun  2010  tentang  pelaksanaa  peraturan pemerintah  noor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara  penyusunan, pengendallian dan evaluasi  pembangunan  daerah  dan  qanun  Kabupaten  Aceh  Barat  nomor  2  tahun  2013 tentang  rencana  pembangunan  jangka  menengah  Kabupaten  Aceh  Barat  tahun  2012- 2017,  perlu  disusun  rencana  kerja  pembangunan  daerah  Kabupaten  Aceh  Barat  bahwa rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat memuat arah kebijakan daerah satu  tahun  yang  merupakan  komitmen  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  untuk memberikan  kepastian  kebijakan  dalam  melaksanakan  pembangunan  daerah  yang berkeseimbangan.
Mengingat RKPD Kabupaten Aceh Barat memuat tolak ukur kinerja kepala daerah dalam merealisasikan program sesuai dengan visi misi untuk meningkatkan kesejahterran masyarakat,  oleh  karena  itu  dilakukannya  kegiatan  musrembang  (Januarsyah,  2013).
Musrembang  RKPD  Kabupaten  Aceh  Barat  dimulai  dari  tahapan  musrembang  tingkat Gampong  (desa)  melalui  pendekatan  bottom-up.  Musrebang  tingkat  Gampong dilaksanakan  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan  yang  akan  menghasilkan  usulan prioritas skala Gampong. Masing-masing Gampong membawa 10 usulan atau lebih, yang selanjutnya  akan  diaambil  3  usulan  prioritas  untuk  setiap  progra  kerja  (infrastruktur, ekonomi,  dan  sosial)  yang  akan  dibawa  ke  musrembang  tingkat  kecamatan  (Paselle, 2017).  Setelah  musrembang  kecamatan,  maka  dilaksanakan  forum  SKPK  yang diaksanakan di BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat.
Upaya  mewujudkan  suatu  pemerintah  desa/Gampong  yang  profesional,  bersih, partisipasif  dan  inovatif  sesuai  dengan  amana  UU  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa, undang-undang  nomor  17  tahun  2003,  undang-undang  25  tahun  2004  tentang  sistem perencanaan pembangunan nasional, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk  pelaksanaan  undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa,  peraturan pemerintah  nomor  60  tahun  2014  tentang  alokasi  anggaran  desa  yang  bersumber  dari APBN  dan  peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  66  tahun  2007  tentang  perencanaan pembangunan  desa,  maka  pemerintah  Gampong  mewajibkan  menyusun  rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Gampong  (RPJMG)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah Gampong (RKPG). Rencana kerja pemerintah Gampong merupakan bagian dari rencana pembangunan  jangka  menengah  Gampong  yang  dalam  penyusunannya  membutuhkan koordinasi  dan  petunjuk  dari  instansi  pemerintah  serta  peran  serta  seluruh  elemen masyarakat gapong melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
Desa Pasir Pinang terletak pada bagian pesisir barat dari Provinsi Aceh, desa Pasir Pinang  merupakan  salah  satu  Gampong  yang  ada  dikecamatan  meureubo  Kabupaten Aceh  Barat,  Desa  Pasi  Pinang  terletak  dengan  luas  wilayah  76  hektar  yang  terdiri  dari Tanah  sawah  40  Ha  dan  tanah  bukan  sawah  36  Ha,  dengan  batas  wilayah  sbb;  Sebelah utara  berbatas  dengan  Gampong  Ujong  Tanjong  Kec.  Meureubo  Sebelah  timur  berbatas dengan Gampong Ujong Drien Kec. Meureubo Sebelah selatan berbatas dengan samudra hindia  Kec.  Meureubo  Sebelah  barat  berbatas  dengan  Gampong  Darat  Kec.  Johan pahlawan  Secara  giografis  terletak  110'  48'  55,  12"  BT  dan  terletak  di  7'  02'  27,52"  LS (Ali,  Saputri,  &  Mursawal,  2020).  Secara  topografi  Gampong  Pasi  Pinang  termasuk dalam  katogeri  daerah  daratan  rendah  dengan  ketinggian  25  meter  dari  permukaan  laut (mdpl) (Achmad, Fazriyas, & Pratiwi, 2018).
Sesuai  observasi  awal  di  desa  Pasi  Pinang  keterlibatan  masyarakat  dalam berpartisipasi  dalam  rencana  kerja  pemerintah  desa  tidak  ikut  dilibatkan  hanya  aparatur desa yang ikut andil dalam proses perencanaan, oleh karena itu pemerintah desa dituntut untuk  melaksanakan  setiap  kegiatan  dan  program  yang  telah  ditetapkan  bersama  dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) secara maksimal agar dapat mencapai  tujuan  yang  telah  direncanakan  (Pratama,  Da  Pratama,  Yuliatin,  &  Lestiyani, 2019). Kabupaten Aceh Barat memiliki dua puluh enam desa yang merupakan bagian dari kecamatan  Meurebo,  dan  diantara  banyaknya  desa  tersebut  saya  mengambil  Desa  Pasi Pinang sebagai tempat penelitian saya, dapat kita lihat bagaimana partisipasi masyarakat yang  terjadi  di  Desa  Pasi  Pinang  tersebut  dikatakan  sebagai  daerah  yang  baik  dengan masyarakat  yang  cukup  akan  pengetahuan  tentang  pembangunan,  dengan  begitu  proses pembangunan yang melibatkan masyarakat nantinya bermanfaat dan nikmati oleh semua masyarakat  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat disimpulkan  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  secara  mendalam  dengan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan  rencana  kerja  pemerintah  desa  (rkpdes)  (studi  kasus  desa  Pasi  Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  Kualitatif    dengan  pendekatan  Case  Study yaitu    partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  rencana  kerja  pemerintah  desa  dan penelitian  ini  juga  menggunakan  studi  Kasus  dengan  fokus  penelitian  pada  lingkup mengetahui  bagaimana  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya pengumpulan data yang dilakukan dengan  wawancara,  kuisioner,  kepada  pemerintah  desa  dan  juga  elemen  masyarakat. peneliti  menggunakan  metode  Case  Study  karena  ingin  memahami  secara  mendalam bagaimana  partisipasi  tersebut  berlangsung  terutama  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa.  Penelitian  ini  dilakukan  didesa  Pasi  Pinang  di  kecamatan  Meurebo  Kabupaten Aceh Barat penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021 hingga Agustus 2021.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  sebelumnya  terkait  dengan  partisipasi  masyarakat  oleh  Arifandi  Setya Nugroho  yang  berjudul  Partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  rencana  pembangunan jangka menengah desa perspektif Maslahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf  disimpulkan bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  RPJM  desa  Temuwulan  tahun  2014- 2019  perspektif  Maslahah  Mursalah  Abdul  Wahab  Khallaf.  Jika  dikontekstualisasikan menggunakan  teori  partisipasi  maka  pelibatan  dan  keterlibatan  masyarakat  belum terpenuhi  karna  fakta  nya  masih  ada  masyarakat  yang  belum  dilibatkan  dalam  proses penyusunan  rencana  pembangunan  desa,  serta  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses penyusunan  rencana  pembangunan  desa  masih  kurang  mengerti  sehingga  kurang  aktrif dalam berkontribusi.
Herman  dalam  penelitian  berjudul  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan  pembangunan  desa  ulidang  kecamatan  tammerodo  kabupaten  majene menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah karena  sebagian  besar  masyarakat  kurang  aktif  dalam  menghadiri  pertemuan-pertemuan, selain  itu  masyarakat  kurang  aktif  dalam  pembahasan  perencanaan  pembangunan  desa, selanjutnya  masyarakat  cukup  aktif  dalam  pemberian  informasi  dan  pemberian  bantuan pemikiran  yang  dipergunakan  dalam  pengumpulan  data  dan  informasi  yang  digunakan dalam  proses  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa  di  desa  ulidang  kecamatan tamero’do.
Berdasarkan kedua penelitian tersebut diatas, partisipasi masyarakat dalam rencana kerja  pemerintah  desa  masih  sangat  minim,  tidak  jauh  berbeda  dengan  penelitian  ini dimana pasrtisipasi masyarakat juga masih rendah karena masyarakat tidak dilibatkan dan tidak  diikutsertakan  dalam  penyusunan  rencana  kerja  pemerintah  desa,  hanya  perangkat desa  dan  sebagian  tokoh  masyarakat  yang  melakukan  penyusunan  rencana  kerja pemerintah.
RKPDes  merupakan  rencana  kerja  pemerintah  desa  yang    dibuat  berdasarkan penjabaran    yang  dibutuhkan,  sebelum  dilakukannya  musyawarah  desa    terlebih  dahulu diselenggarakannya  musyawarah  dusun  sehingga  program-program  yang  masyarakat inginkan  bisa  disampaikan  pada  saat  musyawarah  desa,  sistem  ini  dilakukan  agar pemerintah  desa  lebih  transparan  kepada  masyarakat  (Maftuhah,  Rahmawati,  &  Waseh, 2019).    Musyawarah  desa  dilaksanakan  oleh  panitia  penyelenggara  yang  dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa. Proses dalam musyawarah Desa melibatkan antara lain :
a. Tokoh  masyarakat  disetiap  dusun,  perwakilan  masing-masing  dusun  merupakan masyarakat yang memang  sudah dipercayai oleh masyarakat sebagai perwakilan dalam musyawarah desa yang akan dilaksanakan.
b. Mengundang  pihak  kecamatan/kantor  camat  dalam  proses  pencatatan  program yang tidak dapat dilaksanakan didesa.
c. Perwakilan  pemerintah  desa  (aparatur  desa)  juga  turut  andil  dalam  menetapkan program  yang  diprioritaskan,  kegiatan  dan  kebutuhan  pembangunan  desa  yang nantinya akan menghasilkan dokumen rencana kerja pemerintah desa rkpdes.
d. Mengundang  elemen  masyarakat  memberi  peluang  untuk  ikut  mengusulkan program  prioritas  desa.  Dalam  proses  musyawarah  rkpdes.  Pemerintah  desa beserta  masyarakat  dan  juga  dari  tuha  peut  memilih  program  mana  yang  akan diprioritaskan dalam pembangunan satu tahun.
Hasil  dari  semua  program  yang  akan  menjadi  prioritas  didesa,  dengan  program- program  yang  tentunya  akan  diprioritaskan  didesa  Pasi  Pinang  dalam  anggaran  Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Program RKP Desa Pasi Pinang Tahun 2022. Bidang Program Pogram Penyelenggaraan Pemerintah 1. Rehap rumah tidak layak huni 2. Rehap posko penangan covid Pembangunan 1. Rabat beton 2. Jembatan untuk petani 3. Sumur bor
Sumber : data primer, diolah 2021
Partisipasi masyarakat didesa  Pasi Pinang dalam melaksanakan musyawarah  yang membahas  mengenai  rencana  kerja  pemerintah  desa  ikut  hadir  dalam  pelaksanaan kegiatan  musyawarah  yang  dilaksanakan  dikantor  desa,  selain  itu  bentuk  kehadiran masyarakat  dalam  berpartisipasi  masyarakat  didesa  Pasi  Pinang  juga  ikut  terlibat  aktif selama  berlangsungnya  kegiatan  rapat  dan  masyarakat  ikut  memberikan  usulan-usulan yang  memang  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  sebelumnya  dilaksanakannya  musyawarah desa,  masyarakat  melakukan  musyawarah  antar  dusun  dengan  begitu  kepala  dusun  akan meminta  usulan-usulan program dari masyarakat yang memang kiranya dibutuhkan oleh dusun tersebut. Didesa pasi pinang sendiri terdiri dari dua dusun yaitu dusun Keramat dan dusun PKK.
Masyarakat  diundang  dalam  kegiatan  musyawarah  desa  untuk  ikut  dalam memberikan usulan-usulan dalam proses pembangunan desa, kemudian dari musyawarah tersebut  dan  pemerintah  desa  saling  bertukar  informasi  antara  satu  sama  lain,  ini  biasa disebut sebagai feed-forward information and feedback information yang berarti umpan balik  informasi  dari  pemerintah  ke  masyarakat  desa  (Agustin,  2016).  Kegiatan musyawarah  desa  dilaksanakan  dalam  forum  musyawarah  selama  kegiatan  musyawarah berlangsung  pihak  pemerintah  desa  mengundang  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam mencari  tau  dan  menggali  informasi  sedalam-dalamnya  dari  masyarakat  yang  memang dibutuhkan (Ikhomah & Mahsun, 2016) .
Berdasarkan  bentuk  berpartisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan Rencana  kerja  pemerintah  desa,  maka  peran  masyarakat  sebagai  pemberi  usulan-usulan, ide dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat maka dari  itu  peran  masyarakat  dalam  perencanaan  melalui  diskusi  untuk  saling  melengkapi informasi  dan  menyamakan  pendapat  tentang  kebijakan  yang  akan  diputuskan.  Peran masyarakat harus ditingkatkan lagi dalam pembangunan dan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai objek semata, tetapi peran masyarakat sangat penting untuk dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam perencanaan pembangunan (Wungow, 2016).
Antusias  masyarakat  dalam  mengikuti  musyawarah  desa  mempunyai  kemauan yang  tinggi,  hal  itu  dapat  dibuktikan  dengan  hasil  musyawarah  yang  telah  dilakukan antara  pemerintah  desa  Pasi  Pinang  dengan  masyarakat  bisa  dikatakan  segala  kegiatan- kegiatan  memang  kebutuhan  dari  masyarakat  untuk  jangka  waktu  yang  cukup  panjang. Hasil  penelitian  yang  sudah  penulis  lakukan  mengenai  partisipasi  masyarakat  dalam rencana kerja pemerintah desa antara lain yaitu:
Tabel 2. Hasil dari semua program yang sudah saya observasi didesa pasi pinang ada lima
program yang diprioritaskan oleh desa. No Katagori Jumlah Populasi (n) Persentase % 1 Rehap rumah tidak layak huni 3 20 15 2 Rehap posko covid-19 0 20 0 3 Rabat beton 0 20 0 4 Jembatan untuk petani 0 20 0 5 Sumur bor 17 20 85 Total 20 20 100
Sumber : Hasil penelitian (juli 2021)
Tabel di atas menjelaskan bahwa dari lima program yang ada di Pasi Pinang, sumur bor  memiliki  persentase  (85%)    ini    merupakan  program  yang  paling  di  utamakan  oleh masyarakat  dan  rehap  rumah  tidak  layak  huni  memiliki  persentase  sebanyak  (15%) dengana  begitu  program  yang  seterusnya  akan  di  laksanakan  terlebih  dulu  setelah program sumur bor.
Tabel 3. Program rehap rumah tidak layak huni No Katagori Populasi (n) Persentase % 1 Sangat tidak perlu 0 0 2 Tidak perlu 0 0 3 Cukup 4 20 4 Perlu 9 45 5 Sangat perlu 7 35 Total 20 100 Sumber : Hasil penelitian (juli 2021) Tabel 4. Perlukah didirikannya posko covid-19 dan melakukan perehapan didesa pasi pinang. No Katagori Populasi (n) Persentase % 1 Sangat Tidak Perlu 0 0 2 Tidak Perlu 0 0 3 Cukup 2 10 4 Perlu 11 55 5 Sangat Perlu 7 35 Total 20 100 Sumber : Hasil penelitian (juli 2021) Tabel 5. Program rabat beton apakah perlu di laksananakan. No Katagori Populasi (n) Persentase % 1 Sangat tidak perlu 0 0 2 Tidak perlu 1 5
3 Cukup 3 15 4 Perlu 14 70 5 Sangat perlu 2 10 Total 20 100 Sumber : Hasil penelitian (juli 2021) Tabel 6. Program jembatan untuk para petani didesa pasi pinang. No Katagori Populasi (n) Persentase % 1 Sangat Tidak Perlu 0 0 2 Tidak Perlu 2 10 3 Cukup 6 30 4 Perlu 7 35 5 Sangat Perlu 5 25 Total 20 100 Sumber : Hasil penelitian (juli 2021). Tabel 7. Program sumur bor No Katagori Populasi (n) Persentase % 1 Sangat Tidak Perlu 0 0 2 Tidak Perlu 0 0 3 Cukup 0 0 4 Perlu 3 15 5 Sangat Perlu 17 85 Total 20 100
Sumber : Hasil penelitian (juli 2021).
Kesimpulan tabel diatas menjelaskan bahwa program sumur bor sangat di perlukan untuk di utamakan terlebih dahulu bagi masyarakat didesa Pasi Pinang dari program yang lainnya,  untuk  kebutuhan  mendesak  karena  didesa  Pasi  Pinang  masih  kekurangan  air bersih untuk kelangsungan kehidupan masyarakat setempat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah  penulis  lakukan  maka  dapat  disimpulkan musyawarah  rencana  pembangunan  desa  lebih  memilih  program  yang  telah diperioritaskan  selama satu tahun dan rencana kerja pemerintah desa didesa  Pasi Pinang yakni  memiliki  dua  bidang  dan  lima  program,  pihak  yang  terlibat  antara  lain  adalah pemerintah desa Pasi Pinang dan semua elemen  masyarakat yang sudah terlibat. Bentuk partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  desa  antara  lain  ikut  menghadiri kegiatan musyawarah, lalu menyampaikan usulan-usulan, ide, dan pendapat sebagai jalan untuk mengambil keputusan. Peran masyarakat ialah sebagai pihak yang secara langsung memberi  gagasan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  partisipasi  masyarakat mempunyai kemauan dan kesempatan berpartisipasi yang tinggi dan hasil kuisioner yang telah  dilakukan  oleh  peneliti  menunjukan  bahwa  rata-rata  jawaban  masyarakat  program sumur bor agar dapat didahulukan.

## Bibliografi
Achmad, Eva, Fazriyas, Fazriyas, & Pratiwi, Hutari Ladjusa. (2018). Arahan Tata Ruang Pengelolaan  Hutan  Desa  Lubuk  Beringin  Kecamatan  Bathin  III  Ulu  Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Jurnal Silva Tropika , 2 (2), 34–46.
Agustin,  Merry.  (2016). Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir
Ali,  M.,  Saputri,  Mimie,  &  Mursawal,  Asri.  (2020). Wajah  Pesisir  Aceh .  Aceh:  Syiah Kuala University Press.
Djantonius  Tamo,  Ama.  (2016). Proses  Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desadi  Desa  Panggungharjo  Kecamatan  Sewon  Kabupaten  Bantul Yogyakarta . Handoko,  Nyodi.  (2019). Formulasi  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (Studi  Di  Desa Puger  Kulon  Kecamatan  Puger  Kabupaten  Jember  Tahun  2019) .  Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
Ikhomah, Etik  Isti, & Mahsun, Mohammad. (2016). Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  Kecamatan  Kalibawang Kabupaten  Kulon  Progo  Tahun  2015 . Yogyakarta: STIE Widya Wiwaha.
Januarsyah,  Rizky.  (2013). Analisis  Proses  Penerapan  Penyusunan  Anggaran  Berbasis Kinerja  Pada  Instansi  Pemerintah  (Studi  Kasus  Sekretariat  Keuangan  Badan Perencanaan  Dan  Pembangunan  Daerah) .  Jakarta  Selatan:  STIE  Indonesia Banking School.
Maftuhah,  Maftuhah,  Rahmawati,  Rahmawati,  &  Waseh,  Hasuri.  (2019). Manajemen Dana  Desa  Di  Desa  Talaga  Luhur  Kecamatan  Waringinkurung  Tahun  Anggaran 2017 . Tangerang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Melis,  Melis,  Muthalib,  Abd  Azis,  &  Apoda,  Apoda.  (2016).  Analisis  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Desa  (Studi  di  Desa  Wawolesea  Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara). Jurnal Ekonomi Uho , 1 (1).
Paselle,  Enos.  (2017). Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif:  Studi  Tentang  Efektivitas Musrenbang  Kec.  Muara  Badak  Kab.  Kutai  Kartanegara. Jurnal  Paradigma  (JP) , 2 (1), 10–25.
Pratama,  Anda,  Da  Pratama,  S.  I.  P.,  Yuliatin,  Yuliatin,  &  Lestiyani,  Tri  Endah  Karya.
(2019). Analisis  Pelaksanaan  Pembangunan  Infrastruktur  Pedesaan  Di  Desa  Tuk Jimun  Kecamatan  Kemuning Kabupaten  Idragiri  Hilir .  Jambi:  UIN  Sulthan  Thaha Saifuddin.
Probosiwi, Ratih. (2015). Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial  (Women  and  Its  Role  on  Social  Welfare  Development). Jurnal  Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara , 3 (1).
Tahulending,  Ricardo,  Kaunang,  Markus,  &  Sumampouw,  Ismail.  (2018).  Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat. Jurnal Eksekutif , 1 (1).
Wulansari,  Tri  Anjar.  (2015).  Peran  Masyarakat  Desa  Landungsari  Kabupaten  Malang Dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJM-Des)  Tahun  2013- 2019. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (3).
Wungow,  Chenny  Engglyn.  (2016).  Peran  Tokoh  Masyarakat  dalam  Pembuatan Peraturan  Desa  (Studi  di  Desa  Lolombulan  Makasili  Kecamatan  Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan). Politico: Jurnal Ilmu Politik , 3 (1), 1164.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.