## REVITALISASI PANCASILA DAN BELA NEGARA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIKULTURAL

## Satrijo Budiwibowo
Abstrak
ancasila  sering  dilihat  sebagai  idiologi  yang  berhadapan  dengan  ―ideologi global,‖  seperti  kapitalisme  dan  liberalisme.  Pancasila  yang  dibangun adalah untuk kesejahteraan bersama dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disisi lain kita hidup dalam globalisasi  yang sarat dengan hukum dan kaidah kapitalisme, pasar bebas dan terbuka. Kita harus tetap kokoh dan kuat pada pendirian,  bahwa  semuanya  itu  tetap  kita  abdikan  untuk  kesejahteraan  bersama, untuk  keadilan  sosial.  Bangsa  yang  cerdas  dalam  era  globalisasi,  bukan  bangsa yang  terus  mengeluh,  menyerah,  dan  marah,  tetapi  bangsa  yang  mampu mengalirkan  sumber-sumber  kesejahteraan  yang  tersedia  di  arena  global  itu. Teknologi,  modal,  atau  informasi,  semua  kita  gunakan  dengan  baik  guna meningkatkan  kesejahteraan  dan  kepentingan  kita.  Jangan  mau  jadi  orang  yang kalah. Mari kita menjadi pemenang dalam globalisasi ini.
Pendahuluan Globalisasi merupakan  era perubahan-perubahan  yang cepat yang  mengandung  hal-hal  yang  positif,  namun  juga  membawa  segi-segi  negatif bagi  bangsa  Indonesia.  Bangsa  Indonesia  harus  pandai-pandai  menangkap  dan memanfaatkan peluang  dari segi-segi  positifnya  dan tetap berdiri  pada nilai-nilai yang  telah  diikrarkan,  dibela,  dan  dijunjung  tinggi.  Menghadapi  globalisasi, bangsa Indonesia harus dapat tegak dengan memiliki kedaulatan di bidang politik, kemandirian  bidang  ekonomi,  berkepribadian  dalam  kebudayaan,  dan  memiliki daya  lenting  yang  kuat  dalam  ketahanan  nasional.  Lebih  dari  itu,  harus  tetap memperkokoh  jati  diri  sebagai  Pancasilais  yang  menjunjung  tinggi  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Setiap  warga  negara  wajib  mempertahankan  negaranya  supaya kelangsungan  hidup  bangsanya  tetap  terpelihara.  Untuk  mempertahankan  negara sangat  ditentukan  oleh  sikap  dan  perilaku  setiap  warga  negaranya.  Jika  warga negara bersifat aktif dan peduli terhadap kemajuan bangsanya maka kelangsungan hidup  bangsa  akan  tetap  terpelihara.  Sebaiknya  jika  warga  negara  tidak  peduli terhadap  persoalan  yang  dihadapi  bangsanya  kelangsungan  hidup  bangsa  akan terancam dan cepat atau lambat negara akan bubar.
Multikulturalisme  adalah  sistem  keyakinan  dan  perilaku  yang  mengakui dan  menghormati  kehadiran  semua  kelompok  yang  beragam  dalam  suatu organisasi  atau  masyarakat,  mengakui  sosial-budaya  mereka  yang  berbeda,  dan mendorong  dan  memungkinkan  kontribusi  melanjutkan  mereka  dalam  konteks budaya  inklusif  yang  memberdayakan  semua  dalam  organisasi  atau  masyarakat. Pembelajaran  multikultural  adalah  kebijakan  dalam  praktik  pendidikan  dalam mengakui,  menerima  dan  menegaskan  perbedaan  dan  persamaan  manusia  yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas (Sleeter and Grant, 1988).
Mahasiswa Prodi PPKn IKIP PGRI Madiun

## P
Kata kunci : Revitalisasi Pancasila, Bela Negara, Globalisasi dan Pendidikan Multikultural

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Bangsa  Indonesia  merupakan bangsa  yang  multikultur  (majemuk
dan plural) serta memiliki kebhinekaan  yang  dipersatukan  oleh kesadaran kolektif untuk hidup sebagai  bangsa  yang  merdeka  dan berdaulat. Perjuangan panjang bangsa untuk bersatu, diwarnai oleh perjuangan  fisik  yang  panjang  dari generasi  pendahulu  bangsa  untuk merdeka.  Perjuangan  yang  diawali dari  sebuah  kebangkitan  nasional hingga ikrar ―sumpah pemuda‖ bukan merupakan  hal  yang  mudah  bagi bangsa Indonesia. Para pendiri negara
(founding fathers) menyepakati Pancasila, yang merupakan kristalisasi  nilai-nilai  luhur  bangsa, sebagai  pandangan  hidup  bangsa  dan dasar  negara.  Sebagai  pandangan hidup  (filsafat)  nilai-nilai  Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan  nilai-nilai  luhur  yang digali  dari  budaya  bangsa  dan memiliki  nilai  dasar (intrinsik) yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu.
Sedangkan  sebagai  dasar  negara,
Pancasila merupakan ideologi, pandangan  dan  falsafah  hidup  yang harus  dipedomani  bangsa  indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara  dalam  mewujudkan cita-cita  proklamasi  kemerdekaan. Seiring  dengan  perjalanan  waktu  dan sejarah  bangsa,  kini  apa  yang  telah diperjuangkan para pendiri dan pendahulu bangsa tengah menghadapi berbagai  ujian,  baik  dari  dalam maupun  dari  luar.  Globalisasi  dan euphoria reformasi  yang sarat dengan semangat perubahan, telah mempengaruhi  pola  pikir,  pola  sikap dan  pola  tindak  generasi  penerus bangsa  dalam  menyikapi  berbagai permasalahan kebangsaan.
Pemahaman  generasi  penerus  bangsa terkait  nilai  –  nilai  yang  terkandung dalam empat pilar kehidupan berbangsa  dan  bernegara  (Pancasila, UUD  NRI  Tahun  1945,  NKRI  dan Sesanti  Bhinneka  Tunggal Ika), semakin  terdegradasi  dan  terkikis oleh  derasnya  nilai  –  nilai  baru  yang tidak  sesuai  dengan  jati  diri  bangsa. Ironisnya, sementara nilai – nilai baru
ini  belum  sepenuhnya  dipahami  dan dimengerti,  namun  nilai  –  nilai  lama sudah mulai ditinggalkan dan dilupakan.  Tanpa  disadari,  generasi penerus  bangsa  bergerak  semakin menjauh  dari  Pancasila  sebagai  jati diri  bangsa  yang  bercirikan  semangat persatuan  dan  kesatuan.  Memahami peran  Pancasila  di  era  globalisasi, khususnya  dalam  konteks  sebagai dasar  negara,  merupakan  tuntutan hakiki  agar  setiap  warga  negara Indonesia  memiliki  pemahaman  yang sama  dan  akhirnya  memiliki  persepsi dan  sikap  yang  sama  terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Apalagi  manakala  dikaji perkembangannya secara konstitusional terakhir ini dihadapkan
pada  situasi  yang  tidak  kondusif sehingga kridibilitasnya menjadi diragukan, diperdebatkan, baik  dalam wacana politis maupun akademis.

## Perumusan Masalah
Sebagai negara dengan jumlah penduduk  sekitar  250  juta  jiwa  dan berlatar  belakang  berbeda  baik  ras, suku,  dan  agama,  dan  kepercayaan, masyarakat  Indonesia  hidup  dalam kebersamaan sesuai dengan
semboyan  negara  kita  ―Bhinneka Tunggal Ika‖. Berdasarkan semboyan tersebut,  keberagaman  di  Indonesia merupakan  salah  satu  tonggak  dalam mewujudkan  persatuan  dan  kesatuan bangsa  Indonesia,  bukan  sebagai pemecah belah bangsa.
Kondisi keberagaman masyarakat dan budaya, secara positif menggambarkan  kekayaan  potensi sebuah  masyarakat  yang  bertipe pluralis,  namun  secara  negatif  orang merasa  tidak  nyaman  karena  tidak saling  mengenal  budaya  orang  lain. Setiap  etnik  atau  ras  cenderung mempunyai  semangat  dan  ideologi yang  etnosentris,  yang  menyatakan bahwa  kelompoknya  lebih  superior daripada kelompok etnik atau ras lain (Jones, dalam Liliweri, 2003). Terjadinya  tidak  saling  mengenal identitas  budaya  orang  lain,  bisa mendorong  meningkatnya  prasangka terhadap  orang  lain,  berupa  sikap antipati yang didasarkan pada kesalahan generalisasi yang diekspresikan sebagai perasaan.
Prasangka  juga  diarahkan  kepada sebuah kelompok secara keseluruhan, atau  kepada  seseorang  hanya  karena itu adalah anggota kelompok tertentu.
Jika  dilihat  untuk  saat  ini penerapan  Pancasila  masih  jauh  dari yang diharapkan masih banyak aliran- aliran atau sekte-sekte yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan  sila  ke-1,  masih  banyak masalah  sosial,  antara  lain  mengenai keadilan.  Keadilan  seolah-olah  tidak berlaku  untuk  orang-orang  kalangan atas, yang dimana hal ini menimbulkan kesenjangan sosial yang  cukup  dalam  dan  masih  banyak lagi  hal-hal  lain  yang  menunjukan masih kurangnya
penerapan Pancasila. Jadi sebenarnya apa
masalah yang menyebabkan Pancasila sulit  diterapkan?  Ada  berbagai  hal antara  lain  globalisasi  yang  terus menerus menggerus rasa
nasionalisme jika tidak diatasi secepatnya,  adanya  anggapan  bahwa Pancasila  hanya  sebagai  simbol  dan lambang  bukan  merupakan  ideologi dan cita-cita bangsa, adanya kesalahan dalam memberikan pendidikan  mengenai  Pancasila  di jenjeng-jenjang pendidikan yang mengakibatkan generasi sekarang acuh  tak  acuh  pada  Pancasila,  selain itu  adanya  ketidaksesuaian  nilai Pancasila  ketika  diterapkan  karena kita  mengasumsikan  nilai  tersebut
berdasarkan  asumsi  pada  masa  lalu yang  tidak  relevan  dengam  masa sekarang,  agar  hal  ini  tidak  terjadi maka  diperlukan  aktualisasi  atau pembaharuan (mengenai
asumsi/interpretasi) nilai-nilai Pancasila.
Belum  teraktualisasinya  nilai dasar  Pancasila  secara  konsisten dalam  tataran  praksis  perlu  terus menerus  diadakan  perubahan,  baik dalam arti konseptual maupun operasional. Banyak hal harus ditinjau  kembali  dan  dikaji  ulang.
Beberapa  mungkin  perlu  dirubah,
beberapa lagi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut dan dijelaskan atau diperjelas dan
beberapa lagi mungkin perlu
ditinggalkan. Aktualisasi nilai Pancasila  dituntut  selalu  mengalami pembaharuan.  Hakikat  pembaharuan adalah  perbaikan  dari  dalam  dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain,
pembaharuan mengandaikan adanya dinamika
internal dalam diri Pancasila.
Menghadapi globalisasi, bangsa  Indonesia  harus  dapat  tegak dengan memiliki kedaulatan di bidang politik, kemandirian bidang  ekonomi, berkepribadian  dalam  kebudayaan,
dan  memiliki  daya  lenting  yang  kuat dalam  ketahanan  nasional.  Lebih  dari itu, harus tetap memperkokoh jati diri sebagai  Pancasilais  yang  menjunjung tinggi  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Thun  1945  dan memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dengan ke  Bhinekaan  Tunggal  Ika  nya Nampaknya  pada  akhir-akhir  ini kurang ―greget‖ dalam membicarakan atau  memahami  dan  menghayati Pancasila. Sementara itu, kadar keimanan  dan  ketaqwaan  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa  masih  perlu ditingkatkan.  Masih  ada  sebagian kecil  masyarakat  yang  bersikap  dan berpandangan sempit.
Berdasarkan  kondisi  realitas perkembangan  jaman,  maka  dapat dirumuskan  permasalahan  sebagai berikut :
a. Bagaimanakah revitalisasi kedudukan  Pancasila  sebagai dasar negara dalam menghadapi arus globalisasi? b. Bagaimana Pancasila diimplementasikan sebagai model pendidikan karakter, bela negara yang berbasis
multikultural?
PEMBAHASAN 1. Revitalisasi Nilai Dasar Pancasila    dan  Bela  Negara dalam Menghadapi Globalisasi. Pada dasarnya semua bangsa  di  dunia,  memiliki  latar belakang  sejarah,  budaya  dan peradaban  yang  dijiwai  oleh sistem  nilai  dan  filsafat,  baik nilai-nilai moral keagamaan (theisme-religious) maupun  nilai non religious (sekular, atheisme). Tegasnya, setiap bangsa senantiasa menegakkan nilai-nilai peradabannya  dengan  dijiwai, dilandasi  dan  dipandu  oleh  nilai- nilai  religious  atau  non-religious. Demikian  pula  halnya  dengan bangsa  Indonesia  yang  majemuk dan multikultur, kehidupan dalam bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara  diwarnai  oleh  adanya keyakinan agama dan kepercayaan  yang  kuat.  Disisi lain  aspek  sosial,  budaya,  politik dan  ekonomi  juga  mewarnai kehidupan  ketaanegaraan  suatu bangsa.  Keberadaan  peninggalan candi  seperti  candi  borobudur, prambanan,
dan situs peninggalan  keagamaan  lainnya merupakan bukti tentang
kehidupan bangsa Indonesia yang religius  sejak  dulu.  Hal  ini menunjukkan  adanya  pedoman hidup  dasar  bangsa  Indonesia yang berkeTuhanan.
Selanjutnya,  prinsip  yang tertuang dalam sila kedua
Pancasila, merupakan bentuk kesadaran bahwa bangsa Indonesia sejak dulu telah menjunjung
nilai-nilai kemanusiaan  dan  keadilan  sesuai budaya  bangsa  indonesia  yang beragam.  Dalam  budaya  bangsa, manusia  senantiasa  ditempatkan dan  diperlakukan  sesuai  dengan kodrat  sebagai  mahluk  ciptaan Tuhan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari berbagai  seni  budaya  bangsa yang  mengagungkan  manusia sesuai  dengan  kultur  dan  budaya yang beragam.
Sementara  itu,  menyadari keragaman  dan  pluralitas  yang dimiliki  bangsa  dan  belajar  dari pengalaman  masa  penjajahan, maka persatuan bangsa Indonesia menjadi  tuntunan  hidup  bangsa Indonesia  yang  majemuk.  Justru dengan kemajemukan yang dimiliki, bangsa Indonesia memiliki  kekayaan  budaya  yang
sangat heterogen. Prinsip persatuan indonesia bukan berarti menghilangkan  eksistensi,  ciri dan identitas masing-masing suku  bangsa.  Eksistensi,  ciri  dan identitas  masing-masing  suku bangsa  tetap  terpelihara  dan terjaga keberadaannya.
Sila  keempat  merupakan bentuk kesadaran dan pengejawantahan  prinsip-prinsip kehidupan  kelembagaan  yang didasarkan pada perilaku kehidupan  gotong-royong  yang telah  mengakar  dalam  kehidupan bangsa  Indonesia  sejak  dulu. Sifat kegotongroyongan dan musyawarah mufakat telah
menjadi  pilar  kehidupan  dalam kehidupan  bermasyarakat  secara turun temurun.
Menyadari tantangan sebagai  bangsa  yang  majemuk dan pentingnya persatuan bangsa, maka prinsip-prinsip kelembagaan  yang  didasarkan pada  musyawarah  untuk  mufakat merupakan  tuntunan  bagi  bangsa Indonesia  dalam  menjalankan kehidupan  kelembagaan  negara yang  menentukan  masa  depan bangsa yang berkeadilan. Dengan
demikian prinsip-prinsip keadilan merupakan  kristalisasi  keinginan
dan cita-cita bangsa untuk
mewujudkan  suatu  masyarakat yang adil dan makmur. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu
memberikan  pengertian  bahwa negara  Indonesia  adalah  Negara Pancasila.  Hal  itu  mengandung arti  bahwa  negara  harus  tunduk kepadanya, membela dan
melaksanakannya  dalam  seluruh perundang-undangan.  Mengenai hal itu, Kirdi
Dipoyudo (1979:30)  menjelaskan:  ―Negara
Pancasila  adalah  suatu  negara yang  didirikan,  dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan  martabat  dan hak-hak  azasi  semua  warga bangsa  Indonesia  (kemanusiaan yang  adil  dan  beradab),  agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir  batin  selengkap  mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu  kesejahteraan  lahir  batin seluruh
rakyat, dan
mencerdaskan  kehidupan  bangsa (keadilan sosial).‖
Menurut  pendapat  Harol H.  Titus.  Definisi  dari  ideologi adalah: Aterm used for any group of  ideas  concerning  various political  and  aconomic  issues and  social  philosophies  often applied to a systematic scheme of ideas  held  by  groups  or  classes , artinya suatu istilah yang digunakan  untuk sekelompok cita-cita mengenai bebagai macam  masalah  politik  ekonomi filsafat sosial yang sering dilaksanakan  bagi  suatu  rencana yang  sistematis  tentang  suatu cita-cita  yang  dijalankan  oleh kelompok atau lapisan masyarakat.Bila  kita  terapkan rumusan  ini  pada  Pancasila dengan  definisi-definisi  filsafat dapat  kita  simpulkan,  maka Pancasila itu ialah usaha pemikiran manusia Indonesia untuk  mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati atau menanggap sebagai  suatu  kesanggupan  yang digenggamnya  seirama  dengan ruang dan waktu. Apabila Pancasila tidak menyentuh
kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat  laun  kehidupannya  akan kabur  dan  kesetiaan  kita  kepada Pancasila  akan  luntur.  Mungkin Pancasila  akan  hanya  tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia.  Apabila  ini  terjadi maka  segala  dosa  dan  noda  akan melekat  pada  kita  yang  hidup  di masa  kini,  pada  generasi  yang telah  begitu  banyak  berkorban untuk  menegakkan  dan  membela Pancasila.  Padahal,  seharusnya, periode  reformasi  yang  sudah berlangsung  hampir  14  tahun  ini kita  gunakan  untuk  menarik pelajaran  berharga  dari  periode sebelumnya‖,  selain  itu  juga terbukti dengan bayaknya pelnggran-pelangaran HAM yang terjadi  dari  zaman  orde  lama hingga  sekarang  ini.  Akan  tetapi di  balik  masalah-masalah  yang yang  di  hadapi  pancasila  dalam proses  imlpemntasinya  pancasila bagi perkembangan hidup bangsa Indonesia  masih  memiliki  suatu
keyakinan bahwa krisis multidimensional itu dapat ditangani  sehingga  kehidupan
masyarakat  akan  menjadi  lebih baik. Apakah yang dasar keyakinan tersebut? Ada
beberapa  kenyataan  yang  dapat menjadi  landasan  bagi  bangsa Indonesia  dalam  memperbaiki kehidupannya, seperti:
1. Adanya  nilai-nilai  luhur  yang berakar pada pandangan hidup bangsa Indonesia;
2. Adanya  kekayaan  yang  belum dikelola secara optimal;
3. Adanya kemauan politik untuk memberantas  korupsi,  kolusi, dan nepotisme (KKN).
Selain  itu  juga  pancasila mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan bangsa
sebagai berikut:
1. Implementasi  Pancasila  dalam Bidang Politik
2. Implementasi  Pancasila  dalam bidang Ekonomi
3. Implementasi  Pancasila  dalam Bidang Sosial dan Budaya
4. Implementasi  Pancasila  dalam bidang Pertahanan dan Keamanan Pada era reformasi perkembangan  situasi  nasional cukup  memprihatinkan  dengan
banyaknya  permasalahan  yang muncul  secara  bergantian  di seluruh sendi kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara. Dampak demokratisasi yang tidak
terkendali  dan  tidak  didasari dengan  pemahaman  nilai-nilai Pancasila  telah  memunculkan sikap  individualistis  yang  sangat jauh  berbeda  dengan  nilai-nilai
Pancasila yang lebih
mementingkan keseimbangan,
kerjasama,  saling  menghormati, kesamaan, dan kesederajatan
dalam hubungan manusia dengan manusia.
Hal ini juga dirasakan dan
diungkapkan oleh mantan
Presiden  BJ  Habibie  dan  Ibu Megawati  dalam  sambutannya  di depan  sidang  MPR  RI  pada tanggal 1 Juni 2011 dalam rangka memperingati Pidato Bung Karno
1 Juni 1945. Dalam sambutannya Bapak BJ Habibie manyampaikan ‖ …….sejak reformasi 1998, Pancasila seolah- olah  tenggelam  dalam  pusaran sejarah  masa  lalu  yang  tak  lagi relevan  untuk  disertakan  dalam dialektika  reformasi.  Pancasila
seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip,  dan  dibahas  baik  dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun
kemasyarakatan.
Pancasila  seperti  tersandar  di sebuah  lorong  sunyi  justru  di tengah  denyut  kehidupan  bangsa Indonesia  yang  semakin  hiruk- pikuk  dengan  demokrasi  dan kebebasan  berpolitlk  ―,  Ibu Megawati  juga  menyampaikan
bahwa ―…………….dalam kurun 13 tahun reformasi, menunjukkan kealpaan kita semua terhadap dokumen penting sebagai  rujukan  Pancasila  dalam proses ketatanegaraan kita‖.
Ekspresi  dan  kegundahan kedua  tokoh  nasional  tersebut, tentu merupakan bentuk kegelisahan  yang harus  dijadikan tolok ukur memudarnya pemahaman  masyarakat  terhadap nilai  –  nilai  luhur  Pancasila. Hingga  saat  ini,  Pancasila  masih tampak kokoh berdiri
mempersatukan
berbagai
komponen  bangsa,  suku  bangsa, golongan  dan  etnik  di  bawah
NKRI.  Namun,  bangsa  ini  harus berani  jujur  untuk  mengakui bahwa  Pancasila  sebagai  dasar negara  mulai  kehilangan  roh  dan jiwa anak bangsanya.
Bagi generasi penerus bukan  suatu  hal  yang  mudah mempertahankan  komitmen  para pemuda  pendahulu  dan  pendiri bangsa  dalam  memperjuangkan nilai-nilai luhur
pancasila.
Dinamika
perkembangan lingkungan strategis,  baik global, regional  maupun  nasional  setiap jaman  dan  era  kepemimpinan, sangat  mempengaruhi  tumbuh kembangnya  pola  pikir,  pola sikap  dan  pola  tindak  generasi penerus dalam menyikapi berbagai  permasalahan  mendasar yang dihadapi bangsa.
Di satu sisi, trauma generasi  muda  terhadap  sikap politik  pemerintahan  orde  baru, telah  melahirkan  generasi  muda era  reformasi  yang  cenderung apatis  dan  tidak  peduli  terhadap nilai-nilai  luhur  yang  terkandung dalam Pancasila. Sementara disisi lain, era globalisasi beserta
implikasinya telah merubah persepsi ancaman terhadap
eksistensi suatu negara. Ancaman bagi  bangsa  dan  negara,  tidak lagi  diwujudkan  dalam  bentuk ancaman  seca ra fisik,  melainkan ancaman tampil dalam wujud dan bentuk  ancaman  yang  lebih kompleks  dan  mencakup  seluruh dimensi kehidupan nasional.
Revitalisasi Pancasila dapat dimulai dengan menjadikan Pancasila  kembali  sebagai public discourse , wacana publik.
Dengan  menjadikan  Pancasila sebagai  wacana  publik,  sekaligus dapat  dilakukan reassessment , penilaian kembali atas pemaknaan  Pancasila  selama  ini, untuk  kemudian  menghasilkan pemikiran  dan  pemaknaan  baru. Dengan  demikian,  menjadikan Pancasila  sebagai  wacana  publik merupakan  tahap  awal  krusial untuk  pengembangan  kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka,  yang  dapat  dimaknai secara  terus  menerus,  sehingga tetap  relevan  dalam  kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

## 2. Revitalisasi Bela  Negara  dalam Menghadapi Globalisasi
Bela  Negara  adalah  sikap dan  perilaku  warga  negara  yang
dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945  dalam  menjalin kelangsungan  hidup  bangsa  dan negara  yang  seutuhnya.  Dengan melaksanakan  kewajiban  bela bangsa tersebut, merupakan bukti dan  proses  bagi  seluruh  warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada  nusa  dan  bangsa,  serta kesadaran  untuk  mengorbankan diri guna membela negara.
Kesadaran  bela  negara perlu  lebih  ditingkatkan  atau dengan  kata  lain  perlu  dilakukan revitalisasi, karena adanya pengaruh globalisasi  disegala
aspek  kehidupan  bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara asumsinya diantaranya adalah : a. Kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang
beraneka  ragam.  Sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan  dari  negara  lain yang  menyebutkan  kekayaan daerah  Indonesia  sebagai
hasil kebudayaan asli mereka.
b. Untuk  para  pelajar,  bisa diwujudkan  dengan  sikap rajin  belajar.  Sehingga  pada nantinya  akan  memunculkan sumber  daya  manusia  yang cerdas serta mampu
menyaring  berbagai  macam informasi  yang  berasal  dari pihak asing. Dengan demikian,  masyarakat  tidak akan  terpengaruh  dengan adanya informasi yang
menyesatkan  dari  budaya asing.
c. Adanya kepatuhan dan ketaatan  pada  hukum  yang berlaku.  Hal  ini  sebagai perwujudan  rasa  cinta  tanah air  dan  bela  bangsa.  Karena dengan  taat  pada  hukum yang berlaku akan
menciptakan  keamanan  dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah
masyarakat.
d. Mencegah  dan  memberantas korupsi.  Korupsi  merupakan penyakit bangsa karena merampas  hak  warga  negara
lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan mencegah  dan  memberantas korupsi, kita akan membantu masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan.
e. Meningkatkan kualitas perilaku kehidupan beragama. Melalui pendidikan agama dan kepercayaan  terhadap  Tuhan Yang Maha Esa yang dilaksanakan  antar  umat  dan
internal  umat  beragama  dan kepercayaan  terhadap  Tuhan YME  perlu  di  pererat  dan ditingkatkan,  sehingga  dapat mencegah  perilaku-perilaku menyimpang dari ajaran yang sebenar-benarnya (SARA dan Terorisme). Setiap warga negara
memiliki  kewajiban  yang  sama dalam masalah pembelaan negara.  Hal  tersebut  merupakan wujud  kecintaan  seorang  warga negara pada tanah air yang sudah memberikan  kehidupan  padanya. Dalam pelaksaan pembelaan negara,  seorang  warga  negara bisa  melakukannya  baik  secara
fisik
maupun non fisik. Pembelaan  negara  secara  fisik diantaranya dengan cara perjuangan  mengangkat  senjata apabila  ada  serangan  dari  negara asing terhadap kedaulatan bangsa.
Sementara, pembelaan
negara  secara  non  fisik  diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga  bangsa  serta  kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nasionalisme  adalah  rangkaian kecintaan  dan  kesadaran  dalam proses berkehidupan dalam negara  dan  bangsa,  serta  upaya untuk  menumbuhkan  rasa  cinta pada  tanah  air.  Selain  itu, pembelaan bisa dilakukan dengan cara  menumbuhkan  keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan  kemajuan  bangsa dan negara. Globalisasi yang
didominasi  oleh  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi informasi,  telah  merubah  pola hubungan  antar  bangsa  dalam berbagai  .aspek.  Negara  seolah tanpabatas  (borderless),  saling tergantung (interdependency) dan
saling  terhubung (interconected) antara satu negara dengan negara lainnya.  Saat  ini,  tidak  ada satupun  negara  di  dunia  yang mampu  berdiri  sendiri  dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan  warganya.  Dominasi  negara- negara  maju  terhadap  negara- negara berkembang semakin menguat  melalui  konsep  pasar bebas  dalam  lingkup  global maupun regional.
Tantangan terbesar generasi  penerus  saat  ini  adalah kemajuan  teknologi  informasi yang  sangat  cepat.  Kemajuan teknologi informasi telah merubah  hubungan  antar  negara dan pola hubungan antar manusia.  Kehadiran  internet  dan teknologi komunikasi ikutan lainnya,  memungkinkan  manusia berhubungan  dan  berkomunikasi setiap  saat  dan  tanpa  batas.  Di satu sisi, hal ini dapat memberikan  kontribusi  positif bagi  proses  pembangunan  dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.  Namun  disisi  lain, teknologi informasi dapat digunakan sebagai
sarana melemahkan  ketahanan  ideologi,
politik,  ekonomi,  sosial  budaya dan  pertahanan  keamanan  suatu negara.  Hal  ini  telah  dibuktikan dengan munculnya berbagai ketidakstabilan  beberapa  negara yang diakibatkan
oleh pembentukan  opini  publik  dan penyebaran dokumen-dokumen rahasia  melalui  situs-situs  yang memanfaatkan jaringan internet.
Persepsi bahwa bela negara  identik  dengan  perang telah  menjebak  pemahaman  bela negara sama dengan wajib militer. Bela negara tidak diwajibkan kepada seluruh warga negara  dan  lebih  diorientasikan untuk memupuk
rasa nasionalisme dan patriotisme.
Meski  tidak  ada  ancaman peperangan, pelatihan bela negara  bisa  saja  dilakukan  oleh negara  jika  muncul  bentuk- bentuk ancaman yang dinilai bisa membahayakan keamanan negara.  Bentuk-bentuk  ancaman tersebut bisa saja berupa kejahatan  terorisme  internasional dan  nasional,  aksi  kekerasan berbau SARA, pelanggaran wilayah  negara  baik  di  darat, laut,  udara,  dan  luar  angkasa,
gerakan  separatisme,  kejahatan dan  gangguan  lintas  negara,  dan perusakan  lingkungan.  Karena itulah  rakyat  bisa  dilibatkan dalam  negara  dengan  wujud  ikut serta  dalam  menjaga  keamanan lingkungan,  membantu  korban bencana  alam,  menjadi  aktivis lingkungan hidup, atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan keterampilan diri.Dengan  hak  dan  kewajiban yang sama, setiap orang
Indonesia tanpa harus dikomando
dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara.
Di tengah semakin kaburnya  wujud  dan  bentuk ancaman yang berkembang dewasa  ini,  kerapuhan  jiwa  dan semangat kebangsaan sesungguhnya merupakan potensi ancaman terbesar
bagi keberlangsungan  dan  keutuhan bangsa.  Hal  ini  berangkat  dari pemikiran  bahwa  pemahaman empat pilar wawasan kebangsaan akan  membangkitkan  semangat dan kesadaran bela negara seluruh  warga  negaranya  dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman.  Empat  pilar  wawasan
kebangsaan  dan  kesadaran  bela negara  merupakan  unsur  soft power  dalam  spektrum  bela negara.  Lebih  jauh  lagi,  dalam konteks sistem pertahanan negara,  pemahaman  empat  pilar wawasan  kebangsaan  merupakan kekuatan  moral  pertahanan nir militer setiap warganegara dengan berbagai profesinya untuk  berpartisipasi  aktif  dalam mempertahankan  negara.  Bela Negara  biasanya  selalu  dikaitkan dengan  militer  atau  militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung  jawab  untuk  membela negara hanya terletak pada
Tentara Nasional Indonesia. Padahal  berdasarkan  Pasal  30 UUD 1945,
bela negara merupakan  hak  dan  kewajiban setiap  warga  negara  Republik Indonesia.  Bela  negara  adalah upaya  setiap  warga  negara  untuk mempertahankan  NKRI.  Sebagai warga  negara  sudah  sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman,  tantangan,  hambatan,
dan  gangguan  pada  NKRI  atau Negara Kesatuan Republik
Indonesia  seperti  para  pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.
Semua  potensi  ancaman tersebut  dapat  diatasi  dengan meningkatkan Ketahanan
Nasional  melalui  berbagai  cara, antara lain:
1) Pembekalan  mental  spiritual di  kalangan  masyarakat  agar dapat  menangkal  pengaruh- pengaruh  budaya  asing  yang tidak  sesuai  dengan  norma- norma  kehidupan  bangsa
Indonesia 2) Upaya peningkatan perasaan    cinta    tanah  air (patriotisme) melalui pemahaman dan penghayatan  (bukan  sekedar penghafalan) sejarah perjuangan bangsa. 3) Pengawasan    yang    ketat terhadap  eksploitasi  sumber daya  alam  nasional  serta terciptanya suatu
pemerintahan  yang  bersih dan  berwibawa  (legitimate, bebas  KKN,  dan  konsisten
melaksanakan peraturan/undang-undang).
4) Kegiatan-kegiatan  lain  yang bersifat  kecintaan  terhadap tanah  air  serta  menanamkan semangat juang untuk membela negara, bangsa dan tanah air serta mempertahankan  Panca  Sila sebagai  ideologi  negara  dan UUD  1945  sebagai  landasan berbangsa dan bernegara.
5) Untuk  menghadapi  potensi agresi  bersenjata  dari  luar, meskipun  kemungkinannya relatif  sangat  kecil,  selain menggunakan
unsur kekuatan  TNI,  tentu  saja dapat  menggunakan  unsur Rakyat Terlatih (Ratih) sesuai dengan doktrin Sistem Pertahanan Semesta. Dengan doktrin Ketahanan Nasional itu, diharapkan bangsa Indonesia mampu mengidentifikasi berbagai masalah nasional termasuk  ancaman,  gangguan, hambatan dan tantangan terhadap keamanan negara guna menentukan langkah atau tindakan untuk menghadapinya.
3. Dimensi Pancasila dan Pendekatan Pendidikan Berbasis Multikultural Istilah  ―pendidikan  multi- kultural‖ ( multicultural education )  dapat  digunakan  baik pada tingkat deskriptif dan
normatif,  yang  menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat  multikultural.  Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang  pertimbangan  terhadap kebijakan-kebijakan  dan  strategi- strategi  bagi  pendidikan  bagi peserta didik di dalam masyarakat  multikultural.  Dalam konteks  deskriptif  dan  normatif ini,  maka  kurikulum  pendidikan multikultural  mestilah  mencakup subyek-subyek  seperti;  toleransi; tema-tema  tentang  perbedaan ethno-kultural, dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi;  HAM;  demokrasi  dan pluralitas; kemanusiaan
universal,  dan  subyek-subyek lain  yang  relevan.    Pendidikan multikultural diselenggarakan
dalam  upaya  mengembangkan kemampuan siswa dalam
memandang kehidupan dari berbagai  perspektif  budaya  yang berbeda  dengan  budaya  yang mereka  miliki,  dan  bersikap positif terhadap perbedaan budaya,  ras,  dan  etnis  (Farris  &
Cooper, 1994). Disisi lain Banks berpendapat  bahwa  pendidikan multuikultural didefinisikan sebagai  sebuah  kebijakan  sosial yang  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  pemeliharaan  budaya  dan saling  memiliki  rasa  hormat antara  seluruh  kelompok  budaya di dalam masyarakat.
Pembelajaran  multikultural  pada dasarnya  merupakan  program pendidikan bangsa agar komunitas  multikultural  dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan  demokrasi  yang  ideal bagi  bangsanya  (Banks,  1993). Sementara  Skeel menyatakan bahwa  pendidikan  multikultural adalah suatu sikap dalam memandang  keunikan  manusia dengan  tanpa  membedakan  ras, budaya,  jenis  kelamin,  seks, kondisi  jasmaniah  atau  status ekonomi seseorang (Skeel, 1995).
Dari  pendapat  para  ahli  diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural (multicultural education) merupakan  strategi  pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang
kebudayaan  dari  para  peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multicultural. Pendidikan multikultural  bukanlah  kebijakan yang mengarah pada pelembagaan pendidikan dan pengajaran inklusif dan pengajaran oleh propaganda
pluralisme  lewat  kurikulum  yang berperan  bagi  kompetisi  budaya individual.
Bangsa
Indonesia menyadari  bahwa  kemajemukan etnis/suku/bangsa,  ras,  sosial, budaya,  dan  agama,  merupakan bagaian  yang  berbeda  satu  sama lain,  namun  demi  kepentingan bersama, menuju masyarakat yang adil,  makmur dan sejahtera, keberagaman  tersebut  menjadi penguat sehingga terintegrasi secara nasional berdasarkan filsafat  dan  idiologi  Pancasila. Kemajemukan  yang  terintegrasi
secara nasional menjadikan kondisi  potensi  nasional  yang dilandasi  nilai-nilai  ke-Bhinneka Tunggal  Ika-an  sebagai  landasan dan pedoman dalam mewujudkan stabilitas  nasional  dan  ketahanan nasional diharapkan menjadi kekuatan  dengan  segala  aspek- aspek  yang  ada  didalamnya. Untuk itulah, aktualisasi pemahaman  nilai-nilai  Bhinneka Tunggal  Ika  yang  termaktub dalam  Pancasila  sebagai  filsafat dan  dasar  negara  perlu  dipahami dan dikembangkan serta diimplementasikan dalam kehidupan  sosial,  karena  nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  ke- Bhinneka Tunggal Ika-an mempunyai fungsi sebagai motivasi dan rambu-rambu dalam menentukan segala
kebijaksanaan, keputusan, tindakan  dan  perbuatan  dalam bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.
Pembentukan  masyarakat multi-kultural  Indonesia  yang sehat  tidak  bisa  secara taken  for granted atau trial  and  error . Sebaliknya harus diupayakan secara  sistematis,  programatis,
integrated
dan
berkesinambungan,  dan  bahkan
perlu percepatan (akselerasi).
Salah satu  strategi  penting dalam mengakselerasikannya adalah pendidikan  multi-kultural  yang diselenggarakan  melalui  seluruh lembaga  pendidikan,  baik  formal maupun  non-formal,  dan  bahkan informal dalam masyarakat luas.
Kebutuhan,  urgensi,  dan akselerasi pendidikan multi- kultural telah cukup lama dirasakan  cukup  mendesak  bagi negara-bangsa  majemuk  lainnya. Di beberapa negara Barat, seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat dan  lain-lain,  yang  sejak  usainya Perang  Dunia  II  semakin  ―multi- kultural‖  karena  proses  migrasi penduduk  luar  ke  negara-negara tersebut  (cf  Hefner,  2001:2-3), pendidikan
multi-kultural menemukan momentumnya sejak dasawarsa 1970-an, setelah sebelumnya  di  AS  misalnya dikembangkan ―pendidikan inter- kultural‖.  Berhadapan  dengan meningkatnya ―multi- kulturalisme‖  di  negara-negara tersebut, maka paradigma,
konsep  dan  praktek  pendidikan
―multi-kultural‖  semakin  relevan dan timely.
Pada  pihak  lain,  gagasan pendidikan multi-kultural merupakan  sesuatu  hal  baru  di Indonesia.  Meski  belakangan  ini sudah  mulai  muncul  suara-suara yang  mengusulkan  pendidikan multi-kultural tersebut di tanahair, tidak berkembang wacana  publik  tentang  subyek ini.  Pembahasan  dan  literatur mengenai  subyek  ini  sangat terbatas. Padahal, realitas kultural dan perkembangan terakhir kondisi sosial, politik, dan budaya  bangsa,  khususnya  sejak ―era  reformasi‖  yang  penuh dengan  gejolak  sosial-politik  dan konflik  dalam  berbagai  level masyarakat, membuat pendidikan multi-kultural terasa semakin dibutuhkan.
Multi-kulturalisme sebagai  landasan  budaya,  lebih jauh  lagi,  terkait  erat  dengan pencapaian civility (keadaban) yang sangat esensial bagi
demokrasi  yang berkeadaban dan keadaban yang demokratis ( democratic civility ). Dalam upaya penumbuhan dan
pengembangan democratic
civility ,  maka civil  society (CS) dan pendidikan menduduki peran sangat  instrumental.  Terdapat persepsi  dalam masyarakat  untuk secara taken for granted
menerima  bahwa  CS  selalu mendorong keadaban dan
demokrasi. Padahal, terdapat kecenderungan, bahwa CS terorganisasi
berdasarkan distingsi  sosial,  budaya,  etnis, dan  agama—sehingga  cenderung eksklusif  dan  merasa  paling benar  sendiri;  akibatnya  dapat kontra-produktif tidak hanya terhadap multi-kulturalisme,
tetapi  juga  bahkan  terhadap demokrasi. Karena itu, dalam hal CS seperti ini, perlu pengembangan  sikap  inklusif, toleran,  dan  respek  terhadap pluralitas.  Pada  saat  yang  sama, juga  harus  dikembangkan  CS yang  mengatasi  berbagai  garis demarkasi tersebut, menjadi organisasi  yang  melintasi  batas- batas  etnis,  agama  dan  sosial, sehingga  pada  gilirannya  dapat menjadi  ― social  and  cultural capital ‖  yang  esensial  bagi
pengembangan dan
pemberdayaan civilitas dan demokrasi  yang  berkeadaban  (cf. Hefner 2001:9-10).

## KESIMPULAN
1. Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila  ke  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan benegara adalah suatu keharusan,  agar  Pancasila  tetap selalu  relevan  dalam  fungsinya memberikan pedoman bagi
pengambilan  kebijaksanaan  dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat  dan  warga  negara terhadap Pancasila tetap tinggi.
2. Bila  kita  terapkan  rumusan  ini pada  Pancasila  dengan  definisi- definisi filsafat dapat kita simpulkan,  maka  Pancasila  itu ialah usaha pemikiran manusia Indonesia untuk mencari  kebenaran,  kemudian sampai mendekati atau menanggap sebagai suatu kesanggupan yang digenggamnya  seirama  dengan ruang dan waktu.
3. Globalisasi  yang  didominasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi,  telah  merubah  pola hubungan  antar  bangsa  dalam berbagai  .aspek. Negara  seolah tanpabatas  (borderless),  saling tergantung (interdependency) dan saling terhubung (interconected) antara satu negara  dengan  negara  lainnya. Saat  ini,  tidak  ada  satupun negara  di  dunia  yang  mampu berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat dan warganya.
4. Bela  negara  adalah  membela
kepentingan nasional pada seluruh aspek kehidupan
nasional.  Bela  negara  tidak
hanya  berhubungan  dengan kepenting-an  militer  semata tetapi kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
5. Dalam  pelaksaan  pembelaan negara,  seorang  warga  negara bisa  melakukannya  baik  secara fisik maupun non fisik.
Pembelaan  negara  secara  fisik diantaranya dengan cara perjuangan  mengangkat  senjata
apabila ada serangan dari
negara asing terhadap kedaulatan  bangsa.  Sementara, pembelaan  negara  secara  non fisik  diartikan  sebagai  semua usaha  untuk  menjaga  bangsa serta  kedaulatan  negara  melalui proses peningkatan nasionalisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Alex Suseno, 2000 Strategi Pembudayaan Kesadaran Hak Bela  Negara  Tahun  2000-
2004 , Jakarta,
Banks,  J.A.  1993. “Multicultural
Educatian: Historical Development,  Dimentions  and Practrice” In  Review  of Research  in  Education,  vol. 19,  edited  by  L.  Darling- Hammond. Washington,  D.C.: American Educational Research Association. Farris,  P.J.  &  Cooper,S.M,  1994, Elementary  Social  Studies:  a Whole  language  Approach . Iowa Brown&Benchmark Publishers
M.  Ali,  2006 Menuju  Multikultural
Global , http://www2.kompas- cetak , diakses  pada  tanggal  3
Februari 2009 Saeful Rahmat, 2008, Wacana Pendidikan  Multikultural  di Indonesia, http://www2.kompas-cetak , diakses pada tanggal 3 Februari 2009
Skeel,  D.J,  1995 ,  Elementary  Social Studies: Challenge for Tomarrow’s World , New York:  Harcourt  Brace  College
Publishers
http://lasonearth.wordpress.com, makalah,  falsafah  pancasila  sebagai dasar falsafah negara indonesia, Rabu 28 – 03 – 2012, 17:5
http://www.sarjanaku.com,  pancasila sebagai  ideologi  Negara,  Rabu  28  – 03 2012, 09:00
http://mutualprocrastination.wordpres s.com,  pancasila  sebagai  sumber  dari segala  sumber  hukum  Negara,  Senin 20 – 03 -2012, 19:00
http://lubisgrafura.wordpress.com/200 7/09/10/pembelajaran-berbasis- multikultural/