## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG BARANG DILARANG
IMPOR (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja)
Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto
Universitas Pendidikan Ganesha Email : lestariningsih1718@gmail.com , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id , djodyganteng@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  memahami  factor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja, serta (2) mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu menggunakan  teknik  dokumen,  teknik  observasi,  dan  teknik  wawancara.  Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Data ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara  deskriptif  kualitatif  dan  sistematis.  Data-data  yang  diperoleh  dalam  penulisan  ini  adalah  hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Buleleng, pelaku usaha pakaian impor bekas di Kota Singaraja dan masyarakat  selaku  konsumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  factor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja yaitu banyaknya peminat, pendapatan yang minim, modal yang sedikit, serta (2) pelaksanaan dari peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja belum berjalan dengan baik karena masih banyak ditemukan peredaran pakaian impor bekas di Kota Singaraja.
Kata kunci: Pakaian Impor Bekas, Peredaran, Dilarang

## Abstract
This study aims to (1) find out and understand the factors that cause the trade in used imported clothing in Singaraja City, and (2) find out the implementation of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning Prohibited Imports of Goods related to the circulation of used imported clothing in the region. Singaraja City. The type of research used is empirical juridical research. The properties used in this study are descriptive properties. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are using document techniques, observation techniques, and interview techniques. The sample used in this research is purposive sampling technique. This data  is  processed  and  analyzed  qualitatively  and  presented  descriptively  qualitatively  and  systematically. The data obtained in this paper are the results of interviews with the Buleleng Trade Office, business actors of used imported clothing in Singaraja City and the community as consumers. The results of the study show that  (1)  the  factors  that  cause  the  trade  in  used  imported  clothing  in  Singaraja  City  are  the  number  of enthusiasts, minimal income, little capital, and (2) the implementation of the regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning Prohibited Goods. Imports related to the circulation of used imported clothes in the Singaraja City area have not gone well because there are still many circulations of used imported clothes in Singaraja City.
Keywords: sexual violence against children, police, prevention and handling.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## PENDAHULUAN
Perdagangan internasional berperan penting untuk memenuhi kebutuhan negara di dunia. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara yang terdapat ekspor dan impor di dalamnya  (Tambunan,  2001:1).  Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang perdagangan pada psal 1 ayat (16) menyatakan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sedangkan pengertian impor diatur pada pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
Pemerintah Indonesia mengimpor barang yaitu salah satunya adalah pakaian yang mana termasuk dalam sector  sandang,  pakaian  merupakan  kebutuhan  primer  yangpaling  mendasar  bagi  manusia  dalam  setiap aktivitasnya. Banyaknya jenis pakaian membuat manusia dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan selera yang dimiliki. Gaya hidup yang semakin meningkat menuntut masyarakat untuk memilih jenis pakaian yang memiliki brand atau gaya yang khusus, sebagian masyarakat menganggap bahwa pakaian tertentu menunjukkan status sosial pemakaiannya. Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi ke atas tentu  memilih pakaian yang memiliki  brand  terlebih  lagi  brand  luar  negeri  yang  merupakan  salah  satu  bagian  yang  tidak  bisa  lepas  dari kehidupan sehari-hari, namun berbeda dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang mana brand dapat menunjang status social penggunanya (wahyuningrum, 2017:1).
Melihat  keadaan  tersebut  para  pelaku  usaha  menjadi  memiliki  peluang  untuk  menjual  pakaian  bekas dengan  harga  terjangkau  dan  memiliki  brand  luar  negeri  yang  impor  masuk  ke  wilayah  Indonesia.  Dengan memiliki gaya berpakaian ataupun pakaian yang berasal dari brand luar negeri tersebut tentunya mereka akan merasa puas dan bangga untuk memakainya walaupun mengingat pakaian tersebut adalah pakaian impor bekas dan merupakan salah satu macam barang yang dilarang diimpor ke Indonesia.
Pengimporan pakaian bekas yang merupakan salah satu tindakan yang tentunya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang yang ada di Indonesia, tampaknya pun sampai saat ini masih menjadi polemik, bahkan  sampai  di  daerah-daerah  tertentu  yang  ada  di  Indonesia  sendiri  yaitu  pakaian  impor  bekas  yang menjamur ataupun trend saat ini. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.
Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat mengatakan  pelabuhan-pelabuhan  tikus  di  wilayah  Sumatera  diduga  menjadi  pintu  masuk  bagi  pelaku penyeludupan pakaian impor bekas. Berdasarkan data Kementrian Keuangan sepanjang 1 januari hingga 9 maret 2020, Bea Cukai telah menindak 69 kasus temuan penyelundupan pakian impor bekas alias ballpres (Tempo.co, 2020). Masuknya pakaian impor bekas ke Indonesia melalui jalur-jalur illegal, pintu masuk pakaian impor bekas itu melalui ratusan pelabuhan tikus.
Adanya penyelundupan tersebut menyebabkan dapat mematikan industri tekstil dalam negeri dan sangat mengganggu pasar domestik bagi industri garment kecil dan konveksi. Hal ini nantinya akan mengakibatkan turunya produktifitas usaha garment dan konveksi yang berdampak di bidang sosial yakni akan menimbulkan penggangguran tenaga kerja.
Di sisi lain, kementrian perdagangan telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar  di  pasar  yang  diuji  terdiri  atas  beberapa  jenis  pakaian.  Pengujian  dilakukan  terhadap  beberapa  jenis mikroorganisme  yang  dapat  bertahan  hidup  pada  pakaian,  berdasarkan  hasil  pengujian  yang  dilakukan ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjuk oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT)  dan  kapang  pada  semua  contoh  pakaian  bekas  yang  nilainya  cukup  tinggi  (Tim  Analisis  Kemendag, 2015:1).
Pakaian impor bekas mengandung bakteri dan jamur ini akan berpengaruh bagi kesehatan manusia seperti timbulnya penyakit gatal-gatal, luka pada kulit, bisul, dan jerawat sekalipun. Dalam peredaran atau penjualan pakaian impor bekas tersebut dapat dikatakan melanggar hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  diatur  di  dalam  pasal  4  huruf  a  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Pakaian impor bekas sudah dilarang baik dari peraturan undang-undang tentang perdagangan dan undang- undang perlindungan konsumen namun juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor yaitu pada pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa: Barang Dilarang  Impor  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sesuai  dengan  uraian  barang  dan  Pos  Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Sesuai dengan pasal 2 ayat (3) barang yang dilarang impor yaitu pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan Pos Tarif HS 6309.00.00. Dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Barang  Dilarang Impor  sudah  sangat  jelas  bahwa  pakaian  bekas  dilarang  untuk  diimpor,  namun  masih  banyak  pihak  yang melakukan pengimporan pakaian impor bekas yang jelas sudah dilarang masuk ke Indonesia, maka sudah jelas bahwa pakaian impor bekas dilarang juga untuk diedarkan.
Salah satu kota di Indonesia yang masih ada pihak pelaku usaha mengedarkan pakaian impor bekas yaitu di Kota Singaraja yang merupakan salah satu kota yang berada di daerah Kabupaten Buleleng, Bali. Pengedaran pakaian impor bekas di Kota Singaraja banyak dijumpai lapak-lapak ataupun juga di pasar yang menjual pakaian impor bekas dengan harga yang sangat murah hal ini tentunya menarik pembeli terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah.
Pakaian  impor  bekas  masih  sangat  diminati  oleh  kalangan  masyarakat  di  Kota  Singaraja.  Minat masyarakat yang besar pada pakaian impor bekas dapat dilihat dari semakin maraknya penjual pakaian impor bekas yang dapat dijumpai dari toko fisik (lapak-lapak kecil) hingga toko online sekalipun yang dipromosikan melalui  jejaring  sosial  seperti  Facebook,  Instagram,  dan  lain-lain.  Pemenuhan  terhadap  pemakaian  yang semakin  meningkat  menyebabkan  pakaian  impor  bekas  terus  membanjiri  pasar  dalam  negeri,  hal  tersebut berakibat  pada  penjualan  pakaian  impor  bekas  yang  semakin  tidak  tersolir  (kurang  diperhatikan)  sehingga banyak pakaian impor bekas yang kurang jelas mutunya (Miru & Yodo, 2004:64).
Seiring dengan berkembangnya perdagangan pakaian impor bekas atau dikenal dengan thrift shop di Kota Singaraja  banyak  orang  yang  memanfaatkan  pakaian impor  bekas  sebagai  bagian  dari  memenuhi  kebutuhan primer, dari pengguna untuk dipakai sendiri sampai dijadikan bisnis untuk diperdagangkan, peredaran pakaian impor bekas semakin digandrungi oleh kalangan remaja bahkan orang tua pun. Banyak sekali peredaran pakaian impor bekas yang dapat kita jumpai baik secara online atau offline. peredaran pakaian impor bekas offline di Kota Singaraja terdapat lima lokasi yang menjual pakaian impor bekas, yaitu di daerah Kaliuntu, daerah Banjar Jawa, di daerah Baktiseraga, daerah Banyuasri, dan di daerah Kampung Bugis. Pakaian impor bekas yang dijual oleh pelaku usaha seperti kemeja, baju kaos, celana panjang, dan celana pendek dengan motif dan model berbeda dan juga dengan harga yang bervariasi.
Pelaku usaha peredaran pakaian impor bekas mengaku mendapatkan suplai barang dari Denpasar dan dari Pasar Kodok di Tabanan. Dari hasil wawancara dengan salah satu pihak pelaku usaha mengatakan bahwa sudah berlangganan  membeli  pakaian  impor  bekas  di  pasar  Kodok  di  Tabanan  dengan  mendapatkan  diskon  serta menjual kembali di Kota Singaraja dengan harga terjangkau, dan juga banyak pihak pelaku usaha berasal dari luar  bali  menjual  pakain  impor  bekas  di  Bali.  Semakin  meningkatnya  peminat  masyarakat  Kota  Singaraja terhadap peredaran pakaian impor bekas karena dengan harganya yang sangat terjangkau. Namun tanpa mereka sadari  bahwa  pakaian  tersebut  adalah  impor  bekas,  yang  bisa  menimbulkan  berbagai  dampak  baik  itu  bagi negara dan konsumen.
Pengimporan pakaian bekas tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh negara, yang tentunya semakin maraknya pelaku usaha yang menjual pakaian impor bekas tersebut membuat aturan yang ada tidak berjalan sepenuhnya ataupun tidak diterapkan didalam masyarakat, serta juga dampak yang ditimbulkan adalah dapat membahayakan pihak konsumen itu sendiri mengingat bahwa keselamatan, kenyamanan, dan keamanan konsumen dan masih banyaknya ditemukan pelaku usaha yang masih memperdagangkan pakaian impor bekas, karena masuknya pakaian impor bekas ke wilayah Indonesia secara ilegal. Sehingga untuk itu peneliti tertarik untuk  mengambil  topik  mengenai:  ” Implementasi  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penilitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  yang dengan kata lain merupakan jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Atau dengan kata

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
lain  yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  keadaan  sebenarnya  atau  keadaan  nyata  yang  terjadi  di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2020). Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Nazir “Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu situasi dan kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat  deskripi,  gambaran  atau  lukisan  secara  sistemasis,  faktual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antara  fenomena  yang  diselidiki”  (Nazir,  2018:40).    Dalam mendukung  penulisan  penelitian  ini  dapat  digunakan sumber  data  yang  terdiri  dari  dua jenis  data  yaitu  data primer dan data sekunder. Data ini bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Buleleng. Data sekunder merupakan data yang bersumber dan diperoleh dari penelahaan studi pustaka berupa karya ilmiah (hasil  penelitian,  literature-literature,  buku-buku,  peraturan-perundangan  dan  yang  lainnya.  Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara. Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling yaitu tehnik pengembilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2014). Pengolahan data merupakan kegiatan menyusun data hasil dari pengumpulan data di lapangan  sehingga  siap  untuk  dianalisis.  Data  penelitian  ini  selanjutnya  diolah  dan  dianalisis  oleh  penulisis secara  kualitatif  tentunya  dengan  pikiran  yang  logis  dan  tersistematis  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara dengan beberapa informan yang disingkronkan dengan studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN FAKTOR-FAKTOR  YANG  MENYEBABKAN  TERJADINYAPERDAGANGAN  PAKAIAN  IMPOR BEKAS
Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh dilapangan terkait penyebab terjadinya perdagangan pakaian impor  bekas,  Pakaian impor  bekas  mulai diminati  oleh  seluruh  masyarakat  khususnya  kaum  remaja.  Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan gaya hidup modern, membeli pakaian impor bekas adalah trend yang semakin digemari. Bila dilihat dari motivasi membeli pakaian impor bekas tentu saja karena harganya yang terjangkau. Selain  itu  juga  karena  pakaian  impor  bekas  tersebut  bermerk..  Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja, Adapun factor-faktor tersebut antara lain:
a. Banyak peminat pakaian impor bekas
Faktor yang pertama karena peminat pakaian impor bekas masih ada dan banyak, dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat 15 responden yang pernah membeli pakaian impor bekas dan 5 responden yang tidak pernah membeli pakaian impor bekas dari 20 responden. Maka hal ini salah satu alasan pelaku usaha menjual pakaian impor bekas. Biasanya mahasiswa-mahasiswa yang uang sakunya minim dan belum memiliki pendapatan  lebih  memilih  membeli  pakaian  impor  bekas.  Dari  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  kepada mahasiswa  yang  Bernama  erna  selaku  konsumen,  mengatakan  sering  membeli  pakaian  impor  bekas  dengan alasan modelnya bagus-bagus dan harganya murah, sesuai dengan kantong mahasiswa.
Terkadang dia juga membeli pakaian impor bekas hingga 10 sampai 20 potong untuk dijual kembali kepada teman-teman kampusnya. Banyak teman-teman seumuranya yang juga lebih memilih membeli pakaian impor bekas  dan  banyak  juga  mahasiswa  yang  ingin  terlihat  modis  dengan  pakaian  bermerk,  karena  mereka  tidak mampu membeli pakaian yang baru dengan harga yang mahal kemudian dengan membeli pakaian impor bekas itu menjadikan solusi agar tetap bergaya dengan membeli pakaian impor bekas harga yang murah.
b. Pendapatan yang minim

## Tabel Responden Berdasarkan Penghasilan
No Penghasilan Jumlah Presentase 1. Belum berpenghasilan 8 53%

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
2.
<1 Juta 6 40% 3. 1 Juta -2 Juta 1 7% Total 15 100%

## Sumber: Hasil Penelitian
Berdasarkan  table  diatas  menunjukan  bahwa  dalam  penelitian  ini  kebanyakan  responden  yang  suka membeli pakaian impor bekas yaitu responden yang belum berpenghasilan yaitu berjumlah 8 orang. Responden yang berpenghasilan < 1 juta berjumlah 6 orang maka dapat disimpulkan bahwa responden yang kelas menengah paling banyak yang berminat membeli pakaian impor bekas. Faktor yang kedua ini dari pendapatan yang minim dan kebutuhan hidup yang banyak juga menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat membeli pakaian impor bekas. Bagi mereka jika pakaian tersebut masih layak untuk dipakai tidak akan jadi masalah, yang penting nanti pakaian tersebut dicuci dengan bersih itu sudah cukup. Harga pakaian impor bekas juga sangatlah murah, mulai dari Rp 25.000 sampai ratusan ribu rupiah tergantung kebutuhan pembelinya.
c. Modal yang sedikit
Faktor  yang  ketiga  adalah  bagi  penjual  dengan  modal  yang  pas-pasan  mereka  sudah  bisa  membuka usaha  penjualan  pakaian  impor  bekas,  dari  hasil  wawancara  dengan  pelaku  usaha  yang  bernama  bapak  Rudi mengatakan,  membeli  pakaian  impor  bekas  dengan  harga  perbal  (100  kg)  2  juta  sampai  4  juta  rupiah  sudah mendapatkan banyak pakaian bekas, di dalam karung tersebut ada 500-1000 lembar pakaian yang tediri dari baju kaos,  dress,  celana  jeans,  dan  celana  pendek,  yang  nantinya  akan  dijual  dengan  harga  yang  bervariasi  dari Rp.25.000 sampai Rp.100.000, keuntungan yang di dapat lumayan cukup karena bapak Rudi membeli pakaian tersebut dengan harga perbal (100 kg) 2 juta sampai 4 juta rupiah sudah mendapatkan banyak pakaian bekas, di dalam karung tersebut ada 500-1000 lembar pakaian namun pakaian tersebut tidak semuanya bagus tetapi ada yang  rusak  atau  tidak  layak  dijual.  Keuntungan  yang  diambil  dari  beliau  untuk  setiap  pakaian  dari  Rp.  5.000 sampai Rp.30.000. dan keuntungannya lumayan banyak, bisa dibilang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
d. Banyak masyarakat belum mengetahui larangan peredaran pakaian impor bekas
Faktor keempat dari hasil wawancara dengan konsumen, masih banyak konsumen belum mengetahui terkait Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang dilarang impor, dan juga belum mengetahui bahwa pakaian bekas merupakan salah satu barang yang dilarang untuk diimpor masuk ke wilayah Indonesia terlebih lagi bahwa pakaian impor bekas dilarang untuk diedarkan. Dari hasil wawancara bahwa konsumen Srik, Ibu Arini, Gita, Tresna, Yoga, Ibu Susanti, Abdi, Nia, Anggun, Depik yang mengatakan bahwa tidak mengetahui bahwa pakaian impor bekas dilarang untuk diedarkan. Srik, Ibu Arini, Gita, Tresna, Yoga, Ibu Susanti, Abdi, Nia, Anggun juga tidak mengetahui alasan atau penyebab pakaian impor bekas tersebut dilarang untuk diedarkan.
e. Kurang ketegasan dari pemerintah
Faktor  kelima  kurangnya  ketegasan  dari  pemerintah  untuk  benar-benar  menghentikan  peredaran  atau penjualan pakaian impor bekas. Dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020  tentang  Barang  dilarang  impor,  salah  satu  barang  yang  dilarang  diimpor  masuk  ke  wilayah  Indonesia adalah pakaian bekas, sesuai dengan pasal 2 ayat (3) barang yang dilarang impor yaitu pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan Pos Tarif HS 6309.00.00 dengan penjelasan peraturan dilarangnya impor pakaian bekas maka tidak diperbolehkannya penjualan pakaian bekas.
Disisi lain dampak dari pemakaian pakaian impor bekas dapat membahayakan konsumen mengingat bahwa Pakaian  bekas  adalah  pakaian  yang  telah  dipakai  oleh  orang  sebelumnya    yang    tidak    jelas    bagaimana kondisinya,    apakah    mereka    bersih,    atau    terbebas   dari    segala  macam    penyakit.  Apalagi  barang-barang tersebut  didatangkan  dari luar  negeri  yang    sudah    diketahui    bahwa    pergaulan    di    sana  sangat    bebas  dan pakaian bekas tersebut diimpor dari berbagai negara secara illegal dalam satuan  kemasan  karung  atau  bal dalam  jumlah  yang  sangat banyak.
Selaian itu pakaian impor bekas dilarang berdasarkan pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Tahun 2014 Tentang perdagangan yang menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan  baru”  dan  sesuai  dengan  pasal  100  ayat  3  yang  menyatakan  petugas  pengawas  jika  menemukan pelanggaran  kegiatan  di  bidang  pelanggaran  direkomendasikan  agar  menarik  atau  memusnahkan  barang. Namun  saat  ini  masih  ditemukan  pelaku  usaha  yang  mengedarkan  atau  menjuala  pakaian  impor  bekas.  Jadi seharusnya pemerintah lebih tegas dalam menegakan aturan yang sudah dibuat.

## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN  2020  TENTANG  BARANG  DILARANG  IMPOR  TERKAIT  PEREDARAN  PAKAIAN IMPOR BEKAS DI WILAYAH KOTA SINGARAJA
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor yaitu pada pasal 1 huruf 4, menyatakan bahwa “Barang dilarang impor adalah barang yang tidak boleh untuk diimpor”. Dalam lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengatur mengenai jenis barang yaitu salah satunya Jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang dilarang diimpor
Pakaian  impor  bekas  termasuk  kedalam  barang  dilarang  impor  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor yaitu pada pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa:
“Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Menteri ini”.
Sesuai dengan pasal 2 ayat (3) barang yang dilarang impor yaitu pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan Pos Tarif HS 6309.00.00 tentunya dari peraturan tersebut bahwa pakaian bekas dilarang untuk di impor ke dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini adanya aturan tentang larangan impor pakaian bekas  ini  maka  tentunya  juga  pakaian  impor  bekas  tidak  diperbolehkannya  untuk  diedarkan  atau diperjualbelikan di Indonesia.
Namun pada kenyataannya masih banyak pengedar pakaian impor bekas di Indonesia, mengimpor pakaian impor  bekas  masuk  kewilayah  Indonesia  tentunya  ada  dampak  yang  ditimbulkan  terhadap  masyarakat Indonesia, salah satunya dampak dari pemakaian pakaian impor bekas dapat membahayakan konsumen karena mengingat  bahwa  pakaian  bekas  adalah  pakaian  yang  telah  dipakai  oleh  orang  sebelumnya  yang  tidak  jelas bagaimana kondisinya.
Dengan terbentuknya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang  Dilarang  Impor,  diharapkan  mampu  melindungi  perdagangan  dalam  negeri  salah  satunya  adalah pakaian, pakaian yang diimpor layak untuk diedarkan untuk masyarakat di Kota Singaraja agar tidak merugikan masyarakat dan juga melindungi industri dalam negeri. Selain itu pakaian impor bekas dilarang berdasarkan pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan yang menyatakan bahwa “setiap  importir  wajib  mengimpor  barang  dalam  keadaan  baru”.  Namun  pada  kenyataanya  masih  ada  yang mengimpor  pakaian bekas masuk ke wilayah Indonesia sebenarnya  sangat  ironi  sekali  jika  melihat  fenomena ini,  baju bekas  yang  sebenarnya   merupakan   barang   tidak   berguna   dari  negara asalnya tetapi malah diimpor masuk ke  Indonesia.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Ida  Bagus  Putu  Ardana,S.Sos,  MM  selaku  Kasi  Penggunaan  dan Pemasaran Produk Dalam Negeri di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengatakan  bahwa  yang  menjadi  pusat  permasalahannya  adalah  pihak  importir  yang  memasukan  barang  ke wilayah Indonesia dengan berbagai cara seperti melakukan penyeludupan, jika dari bagian importir sendiri tidak baik menangani akan tetap ada peredaran pakaian impor bekas di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sudah sangat jelas pihak importir dilarang mengimpor barang yang dilarang impor pernyataan tersebut terdapat dalam pasal Pasal 112 ayat (2):
“Importir  yang  mengimpor  Barang  yang  ditetapkan  sebagai  Barang  yang  dilarang  untuk  diimpor sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  51  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Namun  dalam  pengimplementasiannya  masih  banyak  yang  melanggar  undang-undang  ini  dengan berbagai cara, salah satunya pakaian impor bekas diimpor dengan cara penyeludupan, yang tentunya dari adanya

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
penyeludupan tersebut akan memiliki dampak negatif bagi negara. Selain itu juga tentunya pakaian impor bekas tersebut akan diedarkan kesuluruh Indonesia.
Pakaian impor bekas yang  sekarang  banyak  beredar  di  Indonesia mulai   mendapatkan perhatian khusus   dari pemerintah,   karena   banyak dampak  negatif  yang  ditimbulkan  salah  satunya  yaitu,  menurunya minat  masyarakat  untuk  membeli  pakain  produk  Indonesia  sendiri,  tentunya  hal  ini  akan    mengakibatkan menurunya  tingkat  produktifitas garment di  Indonesia terutama  industri  pakaian  mikro.
Jadi  sudah  jelas  mengenai  masalah  impor  pakaian  impor  bekas yang  beredar  di  Indonesia  dilarang dan  laranganya  sudah  jelas  ada  di undang-undang  dan  Peraturan  Menteri    yang  dibuat  oleh pemerintah, dan hal ini dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk melindungi para produsen atau  pengusaha   pakaian   jadi serta      masyarakat     pada     umumnya      yang  bertindak  sebagai  konsumen  di  Indonesia. Maka  dalam  hal  ini tentunya ada pengawasan dengan baik terkait peredaran pakaian impor bekas, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 99 ayat (1) Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.
Disperindagkop    dan    UMKM    merupakan    instansi  Pemerintah  yang  memiliki    wewenang    penuh menangani  masalah  jual  beli  pakaian  impor bekas   yang   ada   di kota Singaraja. Sejauh ini peran Pemerintah dalam menangani masalah ini baru hanya sebatas melakukan pembinaan serta pengawasan saja. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan adalah sebatas pada pemberitahuan kepada pelaku usaha pakaian impor bekas ini bahwa barang yang diperdagangkan adalah illegal dan melanggar ketentuan Undang-Undang dan karena banyak sekali   dampak   negatif   yang   akan   ditimbulkan   kedepanya   jika masyarakat masih  menjual dan membeli pakaian  impor  bekas.  Dalam  pengawasan  tersebut  pihak  Disperindag  juga  mencari  informasi  terkait  jalur distribusi pakaian impor bekas yang diedarkan oleh pelaku usaha.
Dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan Pihak Disperindag bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP yang juga ikut bertugas dalam menertibkan para pelaku  usaha, maka pemerintah berharap dengan diadakanya pengawasan dan pembinaan ini akan mengurangi volume penjualan pakaian impor bekas di Kota Singaraja. Karena ternyata penjualan pakaian impor bekas tidak  hanya  memiliki efek negatif  bagi pasar  industri pakaian  di  Indonesia tetapi   juga   memiliki   dampak   negatif  di bidang kesehatan bagi konsumen.
Pakaian impor bekas yang kini banyak beredar disinyalir mengandung virus dan bakteri yang berbahaya, bahkan  pada  kasus  tertentu  bisa  menimbulkan  penyakit,  maka  hal  ini  bisa  menyebabkan  kerugian  terhadap konsumen yang nantinya bisa membahayakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen yang tentunya melanggar hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen.
Dalam  peredaran  pakaian  impor  bekas  pihak  pelaku  usaha  bisa  ada  beberapa  hak-hak  konsumen  yang dilanggar seperti tentunya pada pasal 4 huruf a yang menyatakan hak konsumen adalah:
“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.
Pada  pasal  diatas  tentunya  peredaran  pakaian  impor  bekas  dapat  mengganggu  hak  konsumen  dalam kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  karena  pakain  impor  bekas  merupakan  pakaian  yang  sebelumnya sudah pernah dipakai oleh orang lain, yang tentunya tidak mengetahui pasti mutu dan kualitas pakaian tersebut, dan pakaian impor bekas yang kini banyak beredar disinyalir mengandung virus dan bakteri yang berbahaya, bahkan pada kasus tertentu bisa menimbulkan penyakit.
Dari penjelasan terkait pelanggaran yang bisa terjadi oleh pihak pelaku usaha pakaian impor bekas baik dari segi dampak negatif ataupun kerugian bagi konsumen.  Namun disisi lain, terdapat juga dampak negatif yang  dihasilkan  oleh  aktivitas  penjualan  pakaian  impor  bekas  tidak  hanya  dilihat  dari  segi  kesehatan  bagi konsumen ataupun kewajiban pelaku usaha namun juga dilihat dari berkurangnya tingkat produksi di tingkat industri garmen kecil dan konveksi.
Secara nasional, aktivitas impor pakaian bekas akan menimbulkan kekacauan terhadap pola distribusi TPT domestic  pada  produksi,  artinya  produksi  industri  TPT  nasional  akan  menurun  dan  pula  pada  penggunaan ,mesin-mesin industri. Implikasi dari peredaran pakaian impor bekas diantaranya sebagai berikut:
1. Di bidang sosial, yaitu pengangguran tenaga kerja dalam jumlah besar;
2. Di  bidang  ekonomi,  selain  terjadi  penurunan  pada  penerimaan  devisa  dari  ekspor  termasuk  pajak  dan retribusi, juga mempengaruhi penerimaan pada penjualan dan pendapatan industry TPT itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, berbagai dampak yang ditimbulkan dari adanya peredaran pakaian impor

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
bekas  tentunya  perlu  adanya  pengawan  lebih  lanjut  atau  tindakan  tegas  dalam  hal  pengawasan,  dari  hasil wawancara  yang  saya  lakukan  dengan  .  Bapak  Ida  Bagus  Widia,  SE  selaku  Kabid  Sarana  dan Tertib  Niaga Perdagangan di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yang mengatakan bahwa pakaian  impor  bekas  tidak  hanya  menjadi perhatian  dari  Disperindag, kewenangan menertibkan  para penjual  pakaian impor  bekas  juga  dilimpahkan  kepada Kepolisian.
Kepolisian  merupakan  lembaga  penegak  hukum  yang  bertanggung  jawab  terhadap  keamanan  suatu wilayah yang mana peran kepolisian dapat dilihat dari aman atau tidaknya suatu wilayah tersebut. Berdasarkan wawancara  Bapak  Ida  Bagus  Widia,  SE  selaku  Kabid  Sarana  dan  Tertib  Niaga  Perdagangan  di  Dinas Perdagangan  Perindustrian  dan  Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah,  mengatakan  kami  pihak  Dinas Perdagangan  belum  pernah  melapor  kepada  pihak  kepolisian  terkait  adanya  pelanggaran  peredaran  pakaian impor bekas. Maka pihak kepolisian tidak pernah menangani kasus terhadap perdagangan pakaian impor bekas sebelum adanya laporan dari pihak Dinas perdagangan Buleleng.
Pihak kepolisian berwenang untuk memusnahkan barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia secara illegal. Namun jika dilihat pada saat ini masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan pakaian impor bekas, maka belum ada tindakan tegas  terkait peredaran pakaian impor bekas, maka hal ini jika dilihat dari aturannya pihak  pelaku  usaha  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tetang Perdagangan pada pasal 110 menyatakan bahwa:
“Setiap  Pelaku  Usaha  yang  memperdagangkan  Barang  dan/atau  Jasa  yang  ditetapkan  sebagai  Barang dan/atau  Jasa  yang  dilarang  untuk  diperdagangkan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Namun  dalam  pengimplementasiannya  di  masyarakat  masih  banyak  yang  melanggar  Peraturan  Menteri perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang  Barang  dilarang  Impor  dengan  cara mengedarkan  pakaian  impor  bekas  secara  illegal  maupun  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tetang Perdagangan,  Peraturan  Menteri  perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang  Barang dilarang Impor hanya dijadikan aturan biasa yang masyarakat tidak peduli akan aturannya namun masyarakat sendiri  tetap  melakukan  peredaran  pakaian  impor  bekas  dengan  berbagai  cara  oleh  sebab  itu  masih  banyak pelaku usaha yang mengedarkan pakaian impor bekas, selain itu masyarakat Kota Singaraja masih banyak yang belum tahu Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang dilarang Impor ini.
Kurangnya  sosialisasi  mengenai  Peraturan  Menteri  perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2020  Tentang  Barang  dilarang  Impor  ini  juga  menjadi  salah  satu  faktor  dimana  masih  banyak  terjadinya peredaran  pakaian  impor  bekas  di  Kota  Singaraja.  Selain  peran  pemerintah,  peran  masyarakat  juga  sangat diharapkan dalam hal ini. Peran masyarakat disini selaku pelaku usaha harus bisa memperjualbelikan barang yang sesuai dengan aturan dan juga sebagai konsumen agar membeli  barang/jasa  yang  berkualitas  sesuai dengan  standar  kesehatan  dan  keamanan.
Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pakaian impor bekas dilarang masuk ke wilayah Indonesia dan menjadikan peredaran pakaian impor bekas semakin banyak di Kota Singaraja yang dalam hal ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif , baik dapat merugikan konsumen dan selain merugikan konsumen, peredaran pakaian  impor  bekas  ini  mengganggu  perekonomian  disektor  perdagangan.  Dalam  Peraturan  Menteri perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang  Barang  dilarang  impor  sudah  sangat  jelas diterangkan  jika  peredaran  pakaian  impor  bekas  dapat  dikenai  sanksi,  namun  pengimplementasian  Undang- Undang  ini  masih  kurang  terimplementasikan  dengan  baik.  Sesuai  dengan  arti  implementasi  menurut  KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Dimana pelaksanaan atau penerapan Undang- Undang tersebut berjalan dengan semestinya yang harusnya tidak boleh mengimpor pakaian bekas namun pada kenyataanya  dimasyarakat  masih  banyak  ditemukan  pelaku  usaha  mengedarakan  pakaian  impor  bekas  yang disebabkan dari kurangnya peran pemerintah dan masyarakat Kota Singaraja itu sendiri yang kurang memiliki kesadaran untuk tidak melanggar aturan yang sudah ada.
Jadi Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang dilarang impor belum terimplemetasikan dengan baik di Kota Singaraja.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## SIMPULAN
Adapun hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut
1. faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perdagangan  pakaian  impor  bekas  di  Kota  Singaraja  adalah masih banyaknya peminat pakaian impor bekas baik itu dari kalangan remaja hingga dewasa namun peminat dari  pakaian  impor  bekas  ini  kebanyakan  yang  memiliki  pendapatan  yang  minim,  bagi  masyarakat  yang memiliki uang saku dan pendapatan minim mereka dapat membeli pakaian impor bekas dengan harga yang murah, dan juga dari pihak pelaku usaha hanya mengeluarkan modal yang sedikit sehingga bisa membuka usaha penjualan pakaian impor bekas, masih banyak masyarakat belum mengetahui bahwa pakaian impor bekas dilarang untuk diedarkan, dan kurangnya ketegasan dari pemerintah yang dapat dilihat bahwa sampai saat ini masih ditemukan peredaran pakaian impor bekas.
2. Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang dilarang impor di Kota Singaraja, sudah sangat jelas diterangkan bahwa pakaian impor bekas dilarang untuk diimpor masuk kewilayah  Indonesia,  jika  masih  ada  pihak  yang  mengimpor  ataupun  mengedarkan  dapat  dikenai  sanksi, namun  pengimplementasian  Undang-Undang  ini  masih  kurang  terimplementasikan  dengan  baik.  Dimana pelaksanaan  atau  penerapan  Undang-Undang  tersebut  diberjalan  dengan  semestinya  yang  harusnya  tidak boleh  mengimpor  atau  mengedarkan  pakaian  impor  bekas  namun  pada  kenyataanya  dimasyarakat  masih banyak  mengedarkan  pakaian  impor  bekas  yang  disebabkan  dari  kurangnya  peran  pemerintah  dan masyarakat Kota Singaraja itu sendiri yang kurang memiliki kesadaran untuk tidak melanggar aturan yang sudah ada dan juga masih banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa pakaian impor bekas dilarang untuk diedarkan  dan  masyarakat  tidak  mengetahui  alasan  dan  penyebab  pakaian  bekas  dilrang  untuk  diimpor maupun diedarkan . Jadi Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang dilarang impor di Kota Singaraja.

## SARAN
Adapun saran yang dapat berikan adalah:
1. Bagi  pemerintah  seharusnya  lebih  tegas  dalam  mengambil  Tindakan  menertibkan  pelanggaran  peredaran pakaian impor bekas, selain itu sering melakukan pengawasan dan memberikan penyuluhan atau pembinaan terhadap  pelaku  usaha  terkait  undang-undang  dan  peraturan  menteri  yang  mengatur  larangan  peredaran pakaian impor bekas serta sosialisasi kepada masyarakat dampak dan alasan pakaian impor bekas dilarang diedarkan di Kota Singaraja.
2. Untuk pelaku usaha untuk tetap mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya melanggar undang-undang dan mereka juga harus mengedarkan barang yang sudah memiliki izin serta memperhatikan juga tanggung jawab sebagai pelaku usaha serta hak pada konsumen.
3. Untuk  pembeli  seharusnya  lebih  cerdas  dalam  memilih  barang  yang  dibeli,  karena  pakaian  impor  bekas merupakan pakaian yang sudah pernah dipakai sebelumnya dan diperjualbelikan lagi maka hal ini tentunya kualitas dari pakaian tersebut kurang baik. Serta pembeli seharusnya membeli produk dalam

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Miru dan Yodo. (2004). Hukum perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Press. Nazir. 2018. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia. Sugiyono. 2014. Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. T., Tambunan. (2001). Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris . Jakarta: Ghalia Indonesia. Wahyuningrum.  (2017). Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pakaian  Bekas  Yang  diimpor  ke  Indonesia.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Digital Repository Universitas Jember. Waluyo, Bambang. 2020. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal Dan Artikel
Arifah, R. N. (2015). Kendala-kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang . de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7 Nomor 1, Halaman 89-100.
A.A. Sagung N. Indradewi & Ni Putu Sri Windayati. (2019). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian  bekas  impor  yang  merugikan  konsumen  di  pasar  kodok  tabanan. Jurnal  Kerta  Dyatmika, Volume 16 Nomor 2, Halaman 1-11.
Indah Krisna Dewi, dkk. (2020 ). Implikasi Penjualan pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar . Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 Nomor 1, Halaman 216-221.
Nurhasannah. (2019 ). Penegakan hukum terhadap masuknya pakaian bekas dari luar negeri ke wilayah kota Pontianak. E - Journal Fatwa Law, Volume 2 Nomor 1.
Rosita Candra Dewi, Mudji Raharjo, & Krista Yitawati. (2018). Analisa Yuridis Tentang perdagangan pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan undang- undang  nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Yustika  Merdeka:  Jurnal  Ilmiah Hukum, Vol. 4 nomor 1.
Thamara,  N.  (2020). Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Dalam  perdagangan  Pakaian  bekas  Impor  (suatu penelitian di pasar melati medan). ETD Unsiyah, Halaman 1-22.
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor:  B/346/2016/Reskrim). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak  Pistole  Terhadap Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam  Perkara  NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G.  S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti,  K.  B.  R.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.  (2019).  Sanksi  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  (Studi Putusan  Penyalahgunaan  Narkotika  Golongan  I  Oleh  Anggota  Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari  Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Jurnal  Komunitas

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Yustisia , 2 (2), 134-144.
Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka  Terorisme  Dikaitkan  Dengan  HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24.
Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 1 (3),  250- 259.
Purwanto,  K.  A.  T.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Perlindungan  Hukum Terhadap  Narapidana  Sebagai  Saksi  Dan  Korban  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II-B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 113-123.
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1).
Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 69-78.
Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., &  Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan  Diplomatik  Dalam  Perspektif  Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus  Ledakan  Bom  Pada Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  (KBRI)  Yang  Dilakukan  Oleh  Arab  Saudi  Di  Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 22-33.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Nasip, N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemsyarakatan  Terkait  Hak  Narapidana  Mendapatkan  Remisi  Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 560-574.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek  Dalam  Perkara  No.  604/PDT.  G/2016/PN.  SGR  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 144-154.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain  Di  Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2 (2), 121-131.
Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B. Ganesha  Law Review , 2 (2), 155-166.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta  Terkait  Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng. Ganesha  Law Review , 2 (2), 109-120.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor