## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024
Authors 1 Masrufa 2 Evi Retno Wulan

## Affiliation
1,2 Universitas Narotama Surabaya
Email 1 Niluhfafa@gmail.com 2 evyretnowulan@gmail.com
Date Submission 1 January 2024
Date Accepted 15 January 2024
Date Published 31 January 2024
DOI 10.52249

## KONSTRUKSI
KEERASAN PSIKIS DALAM  UNDANG-UNDANG  NOMOR 35 TAHUN 2014

## TENTANG PERLIDUNGAN ANAK

## Abstract
This research aims to find out and examine the definition of psychological violence in the Domestic Violence Law No. 23 of  2004  which  can  be  applied  in  the  Child  Protection Amendment  Law  No.  35  of  2014.  This  research  is normative juridical research. The research results show that the definition of psychological violence in Law Number 23 of  2004  concerning  the  Elimination  of  Domestic  Violence can be applied in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.
Keywords : Construction, Psychological Violence, Child Protection.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan mengkaji  definisi  kekerasan  psikis  dalam  Undang- Undang  KDRT  No  23  Tahun  2004  dapat  diterapkan didalam  UU  Perubahan  Perlindungan  Anak  No  35 Tahun  2014.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  definisi  kekerasan  psikis  dalam  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dapat  diterapkan didalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perlindungan Anak .
Kata  Kunci:  Konstruksi,  Kekerasan  Psikis, Perlindungan Anak.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  merupakan tonggak  penting  dalam  upaya  melindungi  anak-anak  dari  berbagai  bentuk  kekerasan, termasuk kekerasan psikis. Konstruksi kekerasan psikis yang diatur dalam undang-undang ini mencerminkan kesadaran akan dampak negatif yang dapat timbul pada perkembangan psikologis  dan  emosional  anak.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  tersebut, kekerasan  psikis  dapat  terjadi  dalam  berbagai  bentuk,  mulai  dari  intimidasi,  penindasan, hingga manipulasi psikologis yang merugikan. Penegasan perlunya perlindungan terhadap anak dari kekerasan psikis sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana setiap individu  memiliki  hak  untuk  hidup  dalam  lingkungan  yang  aman  dan  mendukung pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  optimal.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  komitmen
Indonesia  dalam  menjaga  kesejahteraan  anak  sebagai  aset  bangsa  yang  perlu  dilindungi dengan sepenuhnya.
Pentingnya  mengatasi  kekerasan  psikis  terhadap  anak  tidak  hanya  dilihat  dari  segi moralitas, tetapi juga dari perspektif kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia secara keseluruhan.  Kekerasan  psikis dapat menghambat  potensi  anak  untuk  berkembang  secara maksimal,  baik  dalam  konteks  pendidikan  maupun  sosial.  Dengan  demikian,  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  ini  tidak  hanya  bertujuan  untuk  menegakkan  hukum,  tetapi juga  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  perkembangan  anak  yang  sehat secara  psikologis  dan  emosional  (Muchsin,  2003).  Konstruksi  kekerasan  psikis  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  juga  menekankan  pentingnya  peran  keluarga, masyarakat,  dan  lembaga  pemerintah  dalam  melindungi  anak  dari  ancaman  kekerasan tersebut. Ketiga entitas ini diharapkan dapat bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang  komprehensif  bagi  anak-anak,  mulai  dari  pencegahan,  pendeteksian,  hingga penanganan kasus kekerasan psikis dengan tepat dan adil. Dalam konteks ini, peran orang tua  sebagai  garda  terdepan  dalam  melindungi  anak  dari  kekerasan  psikis  menjadi  sangat krusial.  Mereka  perlu  dilengkapi  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  memadai untuk mendeteksi serta mengatasi tanda-tanda kekerasan psikis pada anak.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  juga  memberikan  penekanan  pada pentingnya  edukasi  publik  mengenai  kekerasan  psikis  dan  dampaknya  terhadap perkembangan  anak.  Peningkatan  kesadaran  masyarakat  akan  masalah  ini  diharapkan dapat  mengurangi  tingkat  toleransi  terhadap  perilaku  kekerasan  psikis  dan  mendorong adopsi  pola  asuh  yang  lebih  positif  dan  mendukung  perkembangan  anak.  Edukasi  juga diperlukan untuk mengubah stigma dan persepsi negatif yang masih melekat pada korban kekerasan  psikis,  sehingga  mereka  dapat  lebih  mudah  mengakses  bantuan  dan perlindungan yang mereka butuhkan.
Selain  aspek  pencegahan,  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  juga  mengatur mekanisme penanganan kasus kekerasan psikis secara tegas dan efektif. Hal ini mencakup prosedur pelaporan, penyelidikan, dan pengadilan yang adil bagi pelaku kekerasan psikis. Dalam  hal  ini,  sistem  peradilan  diharapkan  dapat  memberikan  keadilan  bagi  korban sekaligus  memberikan  sanksi  yang  tegas  bagi  pelaku  kekerasan  psikis,  sebagai  bentuk deterensi  bagi  potensi  pelanggaran  di  masa  mendatang.  Definisi  kekerasan  psikis  tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  Menurut penulis  pengaturan  definisi  kekerasan  psikis  adalah  hal  yang  penting,  karena  dapat memberikan  landasan  yang  penting  dalam  memahami  dan  menangani  kasus-kasus kekerasan psikologis yang terjadi di lingkungan anak .
Diperlukan adanya kejelasan definisi kekerasan psikis pada  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar implementasi penanganan kasus kekerasan psikis  yang  dialami  anak  bisa  maksimal  ,karena  kekerasan  psikis  bisa  disebabkan  dari berbagai  hal  dan  mempunyai  akibat  yang  berbeda-beda  tingkatannya  pada  psikis  anak. Dibutuhkan  juga  komitmen  dan  kolaborasi  yang  kuat  antara  pemerintah,  lembaga  non- pemerintah, dan masyarakat dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh  dan  berkelanjutan.  Hanya  dengan  upaya  bersama,  kita  dapat  menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak, serta mewujudkan visi Indonesia sebagai bangsa yang adil dan beradab.
1,2 Universitas Narotama Surabaya

## METODE PENELITIAN
Penelitian mengenai konstruksi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  dapat  dilakukan  melalui  pendekatan  yuridis normatif.  Pendekatan  ini  akan  memungkinkan  analisis  mendalam  terhadap  isi  undang- undang dan relevansi serta kecukupan regulasi dalam menangani masalah kekerasan psikis terhadap  anak.  Metode  penelitian  yang  diterapkan  dalam  pendekatan  ini  adalah  sebagai berikut:  Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statute approach)  sebagai  landasan  analisis.  Pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti  untuk memahami  secara  komprehensif  konstruksi  kekerasan  psikis  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Anak,  baik  dari  segi  definisi,  ruang  lingkup,  hingga  mekanisme penanganannya. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada bahan hukum primer, yaitu teks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak itu sendiri.
Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang mencakup literatur- literatur  hukum  terkait,  seperti  buku-buku,  jurnal,  dan  artikel  yang  membahas  tentang kekerasan psikis terhadap anak dan perlindungan anak. Melalui literatur ini, peneliti dapat memperdalam  pemahaman  tentang  konsep,  teori,  dan  praktik  perlindungan  anak  dalam konteks  kekerasan  psikis.Bahan  hukum  tersier  juga  menjadi  bagian  penting  dalam penelitian  ini.  Sumber-sumber  seperti  kamus  hukum  dan  informasi  dari  internet  dapat memberikan  panduan  dan  penjelasan  tambahan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder  yang  telah  dikumpulkan.  Informasi  dari  sumber-sumber  ini  dapat  membantu peneliti  dalam  memahami  konteks  lebih  luas  terkait  konstruksi  kekerasan  psikis  dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  bahan  hukum  melalui  studi kepustakaan,  di  mana  bahan  sekunder  diperoleh  dari  kajian  literatur  yang  mencakup pengumpulan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Pengelolaan  bahan  hukum  dilakukan  melalui  proses  inventarisasi  dan  klasifikasi  yang sesuai  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Bahan  hukum  yang  terkumpul  akan disusun  secara  sistematis  mengikuti  alur  sistematika  pembahasan.  Metode  pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduktif, di mana kesimpulan ditarik dari suatu permasalahan umum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan konkret yang tengah dihadapi. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian yang terstruktur dengan baik,  sehingga  memberikan  jawaban  terhadap  permasalahan  yang  telah  diformulasikan. Kesimpulan  dan  rekomendasi  yang  dihasilkan  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  dalam  pemahaman  dan  peningkatan  perlindungan  anak  dari kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Definisi Kekerasan Psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan  psikis  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan yang penting dalam memahami  dan  menangani  kasus-kasus  kekerasan  psikologis  yang  terjadi  di  lingkungan rumah  tangga.  Dalam  undang-undang  ini,  kekerasan  psikis  diartikan  sebagai  setiap perbuatan  yang  menyebabkan  penderitaan  emosional,  gangguan  mental,  atau  kerusakan
psikologis  pada  korban  tanpa  melibatkan  kontak  fisik  secara  langsung.  Konsep  ini mencakup  berbagai  tindakan  yang  bertujuan  untuk  mengontrol,  mengintimidasi,  atau merendahkan martabat korban melalui ancaman, penghinaan, pengucilan, atau manipulasi emosional.  Dengan  demikian, definisi  kekerasan  psikis  dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan gambaran yang komprehensif tentang sifat dan cakupan kekerasan psikologis yang dapat terjadi dalam hubungan rumah tangga.
Pentingnya  mengadopsi definisi  kekerasan  psikis  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  yang  lebih  efektif  terhadap  korban kekerasan  psikologis  di  lingkungan  rumah  tangga.  Kekerasan  psikis  sering  kali  tidak terlihat  secara  fisik  dan  sulit  dideteksi  secara  langsung,  namun  dampaknya  dapat  sangat merusak  bagi  kesejahteraan  psikologis  dan  emosional  korban,  terutama  dalam  jangka panjang.  Dengan  memiliki  definisi  yang  jelas  tentang  apa  yang  termasuk  ke  dalam kekerasan  psikis,  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga memberikan  landasan  hukum  bagi  penegakan  hak-hak  korban  dan  penuntutan  terhadap pelaku kekerasan psikologis.
Dalam konteks rumah tangga, kekerasan psikis sering kali terjadi sebagai bagian dari pola kekerasan yang lebih luas, yang mencakup juga kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi. Oleh  karena  itu,  definisi  kekerasan  psikis  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 menjadi  penting  dalam  memahami  dan  menangani  kasus-kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga secara holistik. Dengan mengakui kekerasan psikis sebagai bentuk kekerasan yang serius dan merugikan, undang-undang ini memberikan dasar yang kuat bagi pencegahan, penanganan,  dan  penegakan  hukum  terhadap  berbagai  bentuk  kekerasan  dalam  lingkup rumah tangga (Arief, 1998).
Salah satu aspek penting dari definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah pengakuan terhadap kerentanan korban dan dampak yang mungkin timbul  pada  kesejahteraan  psikologis  mereka.  Kekerasan  psikis  dapat  menyebabkan  rasa takut,  kecemasan,  depresi,  dan  gangguan  mental  lainnya  yang  berdampak  negatif  pada kehidupan  sehari-hari  korban,  termasuk  dalam  hubungan  interpersonal,  pekerjaan,  dan kesejahteraan  secara  keseluruhan.  Dengan  memperhitungkan  dampak  psikologis  ini, undang-undang  memberikan  dasar  bagi  perlindungan  yang  lebih  komprehensif  bagi korban kekerasan psikis ( Yusyanti, D,2020).
Definisi  kekerasan  psikis  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  juga memperluas  pemahaman  tentang  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  termasuk  di dalamnya  anak-anak,  orang  lanjut  usia,  dan  anggota  keluarga  lainnya  yang  rentan. Kekerasan psikis tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga dapat merusak iklim  emosional  dan  psikologis  dalam  keluarga  secara  keseluruhan.  Dengan  mengakui kerentanan  dan  hak-hak  semua  anggota  keluarga,  undang-undang  ini  memberikan  dasar yang  kuat  bagi  perlindungan  yang  komprehensif  dan  inklusif  terhadap  korban  kekerasan psikis.
Penggunaan definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga memungkinkan untuk pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dengan memahami ciri-ciri dan pola-pola kekerasan psikis, pemerintah,  lembaga  perlindungan,  dan  masyarakat  dapat  lebih  proaktif  dalam mengidentifikasi  risiko  dan  mengambil  langkah-langkah  preventif  yang  tepat.  Misalnya,
1,2 Universitas Narotama Surabaya
program-program pendidikan,  penyuluhan, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan psikis dapat diimplementasikan dengan lebih terarah.
Dalam  hal  penanganan  kasus  kekerasan  psikis,  definisi  yang  ada  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  juga  memungkinkan  untuk  penyusunan  prosedur  dan mekanisme  yang  jelas  dalam  penanganan  kasus-kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Dengan  memiliki  pemahaman  yang  sama  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  kekerasan psikis,  lembaga  penegak  hukum,  profesional  sosial,  dan  masyarakat  dapat  bekerja  secara lebih  terkoordinasi  dalam  mengidentifikasi,  melaporkan,  dan  menangani  kasus-kasus kekerasan psikis terhadap anggota rumah tangga ( Harefa, A, 2023).
Selain  itu,  definisi  kekerasan  psikis  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 juga  dapat  menjadi  dasar  bagi  penyusunan  pedoman  teknis  dan  prosedur  operasional standar  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Pedoman  ini  dapat membantu  memperjelas  langkah-langkah  yang  harus  diambil  oleh  berbagai  pihak  dalam menangani kasus kekerasan psikis, mulai dari pencegahan, pendeteksian, intervensi, hingga rehabilitasi  korban.  Dalam  konteks  perumusan  kebijakan,  penggunaan  definisi  kekerasan psikis  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  juga  memungkinkan  untuk pengembangan  program-program  perlindungan  dan  rehabilitasi  yang  lebih  tepat  sasaran. Dengan  memahami  ciri-ciri  dan  dampak  kekerasan  psikis  secara  lebih  mendalam, pemerintah dapat merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan nyata korban. Misalnya, layanan konseling psikologis, dukungan sosial, atau program reintegrasi sosial  dapat  dikembangkan  untuk  membantu  korban  kekerasan  psikis  pulih  dan mendapatkan kembali kesejahteraan mereka ( Simbolon, L. A,2016).
Perlu  diakui  bahwa  definisi  kekerasan  psikis  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  juga  memiliki  beberapa  keterbatasan  dan  tantangan  dalam  praktiknya.  Salah satu  tantangan  utama  adalah  dalam  mendeteksi  dan  mengidentifikasi  kasus  kekerasan psikis,  yang  sering  kali  lebih  sulit  dibandingkan  dengan  kekerasan  fisik  atau  seksual. Kekerasan psikis sering kali terjadi di balik pintu tertutup dan sulit terlihat secara langsung, sehingga  membutuhkan  pendekatan  yang  lebih  sensitif  dan  terampil  dari  pihak  yang terlibat.  Dalam  konteks  global,  penggunaan  definisi  kekerasan  psikis  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  juga  dapat  memberikan  kontribusi  yang  penting  dalam upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kekerasan  psikologis  secara  lebih  luas.  Dengan memahami  bahwa  kekerasan  psikis  merupakan  masalah  yang  merugikan  bagi  individu, keluarga,  dan  masyarakat,  berbagai  negara  dapat  bekerja  sama  untuk  mengembangkan strategi dan kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah ini (Novita, 2012).
Secara  keseluruhan,  definisi  kekerasan  psikis  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  memberikan  dasar yang kuat bagi upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kekerasan psikis.  Dengan  memahami  sifat,  cakupan,  dan  dampak  dari  kekerasan  psikologis, pemerintah, lembaga perlindungan, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan bagi semua individu.

## Kekerasan  Psikis  dalam  Rumah  Tangga  yang  dikategorikan  Sebagai  Tindak Pidana
Kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana merupakan  permasalahan  serius  yang  mempengaruhi  kesejahteraan  fisik  dan  psikologis
korban.  Dalam  banyak  yurisdiksi,  termasuk  di  Indonesia,  tindakan  kekerasan  psikis  di dalam  rumah  tangga  dianggap  sebagai  pelanggaran  hukum  yang  dapat  dikenai  sanksi pidana.  Hal  ini  tercermin  dalam  berbagai  undang-undang  yang  menetapkan  kekerasan dalam  rumah  tangga  sebagai  tindak  pidana,  termasuk  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, kekerasan psikis dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum yang serius dan dapat ditindaklanjuti secara hukum.
Pengkategorian  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  sebagai  tindak  pidana didasarkan  pada  prinsip  bahwa  setiap  individu  memiliki  hak  untuk  hidup  dalam lingkungan  yang  aman  dan  bebas  dari  ancaman  atau  penderitaan  emosional.  Kekerasan psikis, meskipun tidak meninggalkan luka fisik yang terlihat, dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban, seperti gangguan mental, trauma psikologis, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan  psikis  dianggap  sebagai  kebutuhan  yang  mendesak  dalam  sistem  hukum  yang adil dan berkeadilan.
Dalam  praktiknya,  pengkategorian  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  sebagai tindak pidana memberikan dasar hukum bagi penegakan hak-hak korban dan penuntutan terhadap  pelaku  kekerasan.  Dengan  mengakui  bahwa  kekerasan  psikis  merupakan pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia,  undang-undang  memberikan  legitimasi  bagi lembaga  penegak  hukum  untuk  melakukan  intervensi  dan  menindaklanjuti  kasus-kasus kekerasan  psikis  secara  serius.  Hal  ini  termasuk  penyelidikan,  penangkapan,  dan penuntutan  terhadap  pelaku  kekerasan  psikis  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku (Aziz, 2019).
Pengkategorian  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  sebagai  tindak  pidana  juga memberikan  dorongan  bagi  masyarakat  untuk  melaporkan  kasus-kasus  kekerasan  yang terjadi  di  lingkungan  mereka.  Dengan  mengetahui  bahwa  kekerasan  psikis  dapat ditindaklanjuti  secara  hukum,  korban  dan  saksi-saksi  potensial  menjadi  lebih  termotivasi untuk  melaporkan  kasus-kasus  kekerasan  yang  mereka  saksikan  atau  alami.  Hal  ini membantu  dalam  peningkatan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  melawan kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  memperkuat  peran  mereka  dalam  pencegahan  dan penanggulangan kekerasan.
Pengkategorian  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  sebagai  tindak  pidana  juga dapat  menghadapi  beberapa  tantangan  dalam  praktiknya.  Salah  satu  tantangan  utama adalah  dalam  mendeteksi  dan  membuktikan  kekerasan  psikis,  yang  sering  kali  tidak meninggalkan  bukti  fisik  yang  dapat  dijadikan  alat  bukti  dalam  pengadilan.  Kekerasan psikis sering kali terjadi di dalam ruang privasi dan sulit terlihat secara langsung oleh pihak luar, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih cermat dan terampil dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti.
Pengkategorian  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  sebagai  tindak  pidana  juga memerlukan  perhatian  khusus  terhadap  kebutuhan  korban,  termasuk  dalam  hal perlindungan,  dukungan,  dan  rehabilitasi.  Korban  kekerasan  psikis  sering  kali membutuhkan  bantuan  kesehatan  mental,  dukungan  sosial,  dan  perlindungan  hukum untuk  pulih  dan  mendapatkan  kembali  kesejahteraan  mereka.  Oleh  karena  itu,  sistem
hukum  perlu  dilengkapi  dengan  mekanisme  yang  memadai  untuk  memberikan  layanan dan bantuan kepada korban kekerasan psikis secara holistik.
Dalam hal penegakan hukum, pengkategorian kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai tindak pidana juga memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai lembaga dan pihak  yang  terlibat,  termasuk  kepolisian,  jaksa,  pengadilan,  dan  lembaga  perlindungan sosial.  Kolaborasi  lintas  sektor  dan  lintas  disiplin  menjadi  kunci  dalam  menangani  kasus- kasus  kekerasan  psikis  secara  efektif  dan  menyeluruh.  Diperlukan  juga  pelatihan  dan pendidikan yang terus-menerus bagi petugas hukum dan profesional lainnya tentang cara mendeteksi, menangani, dan menuntut kasus-kasus kekerasan psikis dengan tepat.
Dalam  mengatasi  tantangan-tantangan  ini,  penting  untuk  memperkuat  kapasitas sistem  hukum  dalam  menangani  kasus-kasus  kekerasan  psikis  dengan  lebih  efektif.  Ini termasuk peningkatan aksesibilitas layanan hukum bagi korban, peningkatan ketersediaan sumber  daya  untuk  penyelidikan  dan  penuntutan  kasus,  serta  peningkatan  koordinasi antara  berbagai  lembaga  dan  pihak  yang  terlibat.  Dengan  meningkatkan  efektivitas penegakan  hukum,  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  bagi korban kekerasan psikis dan mencegah terjadinya kasus-kasus yang serupa di masa depan (Prasetya et al., 2023).
Selain  itu,  pengkategorian  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  sebagai  tindak pidana  juga  memerlukan  upaya  pencegahan  yang  lebih  proaktif  dan  terkoordinasi.  Ini termasuk kampanye kesadaran masyarakat, pendidikan tentang hubungan yang sehat, serta pembentukan  jejaring  dukungan  bagi  korban  kekerasan  psikis.  Dengan  meningkatkan pemahaman  tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  mendorong  perubahan  perilaku yang  positif,  diharapkan  dapat  mengurangi  angka  kekerasan  psikis  dan  menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari kekerasan bagi semua individu.
Dalam konteks internasional, pengkategorian kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai  tindak  pidana  juga  penting  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak-anak  secara  lebih  luas.  Organisasi  internasional seperti PBB telah mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia  dan  menyerukan  kepada  negara-negara  anggotanya  untuk  mengambil  langkah- langkah  konkret  untuk  melindungi  korban  dan  menuntut  pertanggungjawaban  pelaku. Dengan  memperkuat  kerjasama  internasional  dan  pertukaran  pengalaman  terbaik, diharapkan  dapat  meningkatkan  efektivitas  upaya  perlindungan  dan  penegakan  hukum terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga di seluruh dunia.
Secara  keseluruhan,  pengkategorian  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  sebagai tindak pidana memainkan peran yang penting dalam upaya perlindungan dan penegakan hak-hak  korban.  Dengan  mengakui  kekerasan  psikis  sebagai  bentuk  pelanggaran  hukum yang  serius,  diharapkan  dapat  mendorong  perubahan  sosial  dan  sistemik  yang  lebih  luas dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan berkeadilan bagi semua individu (Arini, 2013).
Definisi Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dapat  Diterapkan  Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Penggunaan definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dalam  konteks  Undang-Undang
1,2 Universitas Narotama Surabaya
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjadi relevan karena kedua undang- undang  tersebut  memiliki  fokus  yang  sejalan  dalam  melindungi  individu  yang  rentan, termasuk  anak-anak,  dari  berbagai  bentuk  kekerasan.  Meskipun  keduanya  mengatur masalah kekerasan dengan sudut pandang yang berbeda, namun konsep kekerasan psikis yang  terkandung  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  dapat  memberikan landasan  yang  kuat  dalam  merumuskan  perlindungan  terhadap  anak  dalam  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Definisi  kekerasan  psikis  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  mengacu pada setiap perbuatan yang berakibat menimbulkan rasa takut, tekanan, atau penderitaan secara psikis pada korban. Konsep ini mencakup tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan, mendominasi, atau merendahkan martabat korban secara psikologis, tanpa melibatkan  kontak  fisik  secara  langsung.  Misalnya,  perilaku  pengucilan,  ancaman  verbal, manipulasi  emosional,  atau  isolasi  sosial  yang  dapat  merusak  kesejahteraan  psikologis seseorang. Definisi ini sangat relevan dalam konteks perlindungan anak, karena anak-anak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang berpotensi menyebabkan trauma dan gangguan mental (Arini, 2013).
Pengadopsian definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  memberikan  landasan  yang  jelas  bagi perlindungan  anak  dari  berbagai  bentuk  kekerasan  psikologis.  Melalui  pengertian  yang komprehensif  tentang  kekerasan  psikis,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  dapat mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak dengan lebih efektif, termasuk  dalam  hal  pencegahan,  penanganan,  dan  rehabilitasi  korban.  Dengan  demikian, implementasi  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dapat  mengacu  pada  prinsip-prinsip yang  telah  teruji  dalam  melindungi  korban  kekerasan  psikis  sebagaimana  yang  diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Penggunaan definisi kekerasan psikis yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2004  juga  dapat  memberikan  kejelasan  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat dalam penegakan hukum dan perlindungan anak. Dengan memiliki pemahaman yang sama tentang  apa  yang  termasuk  ke  dalam  kekerasan  psikis,  lembaga  penegak  hukum, profesional  sosial,  dan  masyarakat  umum  dapat  bekerja  secara  lebih  terkoordinasi  dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani kasus-kasus kekerasan psikis terhadap anak.
Selain  itu,  keberadaan  definisi  yang  serupa  tentang  kekerasan  psikis  dalam  kedua undang-undang  tersebut  juga  dapat  memperkuat  kerjasama  lintas  sektoral  dalam penanganan  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  anak.  Lembaga  perlindungan  anak  dapat bekerja  sama  dengan  lembaga  yang  bertanggung  jawab  dalam  penegakan  hukum  dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan psikis.
Dalam  implementasi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014,  penting  untuk memperhatikan konteks dan karakteristik khusus yang terkait dengan anak sebagai korban kekerasan  psikis.  Anak-anak  seringkali  memiliki  kebutuhan  yang  unik  dalam  hal perlindungan  dan  rehabilitasi,  sehingga  penanganan  kasus  kekerasan  psikis  terhadap mereka memerlukan pendekatan yang sensitif dan berbasis hak anak.  Penggunaan definisi kekerasan  psikis  yang  sudah  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  dapat
1,2 Universitas Narotama Surabaya
membantu  dalam  merumuskan  strategi  dan  kebijakan  yang  tepat  untuk  melindungi  hak- hak anak secara efektif (Somaliagustina & Sari, 2018).
Definisi  kekerasan  psikis  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  dapat menjadi  landasan  yang  kuat  dalam  perlindungan  anak,  namun  perlu  disadari  bahwa kekerasan psikis terhadap anak memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri yang perlu dipertimbangkan  dengan  cermat.  Dalam  mengadopsi  definisi  tersebut  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014,  perlu  dilakukan  penyesuaian  dan  penyempurnaan  agar sesuai dengan konteks perlindungan anak yang lebih luas dan mendalam.
Pengadopsian definisi  kekerasan  psikis dari Undang-Undang Nomor  23  Tahun 2004 dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  juga  dapat  menjadi  dasar  bagi pengembangan  regulasi  yang  lebih  spesifik  dan  komprehensif  terkait  perlindungan  anak dari kekerasan  psikis.  Misalnya,  pembentukan  pedoman  teknis  atau  prosedur  operasional standar  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  psikis  terhadap  anak  yang  mengacu  pada definisi tersebut, sehingga memudahkan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di lapangan.
Dalam konteks perumusan kebijakan dan program perlindungan anak, pengadopsian definisi  kekerasan  psikis  yang  sudah  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 dapat  menjadi  titik  awal  yang  kuat  untuk  mengidentifikasi  berbagai  bentuk  kekerasan psikis yang mungkin dialami oleh anak-anak. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sifat  dan  dampak  kekerasan  psikis,  pemerintah  dan  lembaga  terkait  dapat  merancang strategi perlindungan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan nyata anak-anak sebagai korban kekerasan psikis.
Dalam  hal  penegakan  hukum,  definisi  kekerasan  psikis  yang  ada  dalam  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat menjadi dasar bagi penyusunan instrumen-instrumen hukum yang memungkinkan penuntutan terhadap pelaku kekerasan psikis terhadap anak. Penegakan  hukum  yang  efektif  dan  adil  merupakan  bagian  integral  dari  upaya perlindungan  anak,  sehingga  penting  untuk  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat  untuk menindak pelaku kekerasan psikis dengan tegas dan tepat.
Dalam hal pendidikan dan sosialisasi, penggunaan definisi kekerasan psikis yang ada dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  juga  dapat  memfasilitasi  upaya  penyuluhan  dan  peningkatan  kesadaran  masyarakat tentang masalah kekerasan psikis terhadap anak. Dengan memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan psikis, masyarakat dapat lebih responsif dan proaktif dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan psikologis.
Keberadaan definisi kekerasan psikis yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2004  juga  dapat  memperkuat  kerja  sama  antar  lembaga  dan  organisasi  dalam rangka  penanggulangan  kekerasan  psikis  terhadap  anak.  Kolaborasi  lintas  sektoral  dan multisectoral menjadi sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan yang holistik dan komprehensif bagi anak-anak sebagai korban kekerasan psikis.
Perlu  diakui  bahwa  penggunaan  definisi  kekerasan  psikis  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  juga  memiliki keterbatasan  dan  tantangan  tersendiri.  Setiap  kasus  kekerasan  psikis  terhadap  anak memiliki  konteks  yang  unik  dan  kompleks,  sehingga  penanganannya  memerlukan pendekatan  yang  terindividualisasi  dan  kontekstual.  Oleh  karena  itu,  meskipun  definisi
tersebut  dapat  menjadi  pedoman  yang  berguna,  namun  tetap  diperlukan  kreativitas  dan fleksibilitas  dalam  mengaplikasikannya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  karakteristik  kasus yang dihadapi.
Penting  untuk  melakukan  evaluasi  dan  pemantauan  secara  berkala  terhadap efektivitas penggunaan definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui  studi-studi  kasus,  survei,  atau  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengidentifikasi kelemahan  dan  kekurangan  dalam  penerapan  definisi  tersebut,  serta  mengusulkan perbaikan atau penyempurnaan yang diperlukan.
Dalam mengadopsi definisi kekerasan psikis dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlu juga memperhatikan konteks dan perkembangan  terkini  dalam  studi  tentang  kekerasan  psikis  terhadap  anak.  Dengan memperbarui  dan  menyempurnakan  definisi  tersebut  sesuai  dengan  perkembangan pengetahuan  dan  pemahaman  terkini,  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dapat  tetap relevan  dan  responsif  terhadap  dinamika  yang  terjadi  dalam  kasus  kekerasan  psikis terhadap anak (Paradiaz & Soponyono, 2022).
Secara  keseluruhan,  penggunaan  definisi  kekerasan  psikis  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  dapat  memberikan landasan  yang  kuat  bagi  perlindungan  anak  dari  berbagai  bentuk  kekerasan  psikologis. Dengan  memahami  sifat  dan  dampak  kekerasan  psikis  secara  komprehensif,  pemerintah, lembaga  perlindungan  anak,  dan  masyarakat  dapat  bekerja  sama  secara  efektif  dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya kasus kekerasan psikis yang merugikan. Perlu  diingat  bahwa  penggunaan  definisi  tersebut  juga  memerlukan  keterpaduan, penyesuaian,  dan  evaluasi  yang  terus-menerus  untuk  memastikan  bahwa  perlindungan anak dari kekerasan psikis dapat dilakukan secara optimal dan efektif.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  pembahasan  mengenai    definisi  kekerasan  psikis  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga dalam  konteks  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak menjadi relevan karena kedua undang-undang tersebut memiliki fokus yang sejalan dalam melindungi  individu  yang  rentan,  termasuk  anak-anak,  dari  berbagai  bentuk  kekerasan. kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  adalah bahwa  pengakuan  dan  penanganan  serius  terhadap  kekerasan  psikologis  di  lingkungan rumah tangga sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan hak asasi manusia korban. Dengan  mengkategorikan  kekerasan  psikis  sebagai  tindak  pidana,  undang-undang memberikan  dasar  hukum  bagi  penegakan  hak-hak  korban  dan  penuntutan  terhadap pelaku kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, B. N. (1998). Perlindungan Korban  Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi , 1 (1), 17-18.
Arini, R. (2013). Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana. Lex Crimen , 2 (5).
1,2 Universitas Narotama Surabaya
Aziz, O. 2019. Tinjauan Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Oleh Guru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pare-Pare Nomor 92/Pen/Pid/Sus/2017/PN. Pre).
Harefa,  A.  (2023).  Legal  Protection  of  Child  As  Victims  of  Crime  of  Rape.  Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, 6(1), 212-221.
Muchsin,  M.  (2003).  Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di Indonesia. Universitas Sebelas Maret . Novita,  N.  P.  (2012). Hubungan  antara  kekerasan  emosional  pada  anak  terhadap  kecenderungan kenakalan remaja (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
Paradiaz,  R.,  &  Soponyono,  E.  (2022).  Perlindungan  hukum  terhadap  korban  pelecehan seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (1), 61-72.
Prasetya, P. Y. M., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2023). ANALISIS YURIDIS FRASA MEMBIARKAN  DALAM  PASAL  76C  UNDANG-UNDANG  NOMOR  35  TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis , 3 (3), 15-24. Simbolon,  L.  A.  (2016).  Partisipasi  Masyarakat  di  Dalam  Perlindungan  Anak  yang Berkelanjutan  sebagai  Bentuk  Kesadaran  Hukum.  PJIH:  Padjajaran  Jurnal  Ilmu Hukum, 3(2), 310–329. https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5.
Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. Psychopolytan: Jurnal Psikologi , 1 (2), 122-131.
Yusyanti,  D.  (2020).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Korban  dari  Pelaku  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual.  Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  20(4),  619–636. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636.