## MANAJEMEN SEKOLAH DASAR BERBASIS AKUNTABILITAS KINERJA
Syunu Trihantoyo 1 ,
Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya

## ABSTRACT
The complexity of global competition requires school as an educational institution to be able to compete. One of the efforts carried out to improve the management at the primary school level by implementing the concept of school-based management, where there are pillars of participation, transparency, and accountability. performance accountability is a form reporting of school accountability in carrying out the activities of school / school program,  which  consists  of  the  components  of  school performance  input-process-output simultaneously interrelated. Seven substance of school management has become a point of identifying the performance of the school. The seventh thing is the management of the curriculum,  students,  human  resources,  finance,  infrastructure,  public  relations,  and specialized  services.  Accountability  of  school  performance  can  help  schools, communities,  and  governments  to  recognize  the  profile  and  the  achievement  of  more schools in the program.
Keywords: management education, elementary school, performance accountability

## ABSTRAK
Kompleksnya  persaingan  global  menuntut  sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan  untuk mampu  berkompetisi.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  dengan  memperbaiki pengelolaan  pada  jenjang  sekolah  dasar  dengan  menerapkan  konsep  manajemen berbasis  sekolah,  dimana  terdapat  pilar  partisipasi,  transparansi,  dan  akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pelaporan pertanggungjawaban sekolah dalam melaksanakan aktifitas/ program sekolah, dimana kinerja sekolah terdiri dari komponen input-proses-output  yang  secara  simultan  saling  berkait.  Tujuh  substansi  manajemen sekolah  menjadi  poin  dalam  mengidentifikasi  kinerja  sekolah,  ketujuh  hal  tersebut adalah  manajemen  kurikulum,  peserta  didik,  sumber  daya  manusia,  keuangan,  sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, dan layanan khusus. Adanya akuntabilitas kinerja sekolah  dapat  membantu  sekolah,  masyarakat,  maupun  pemerintah  untuk  mengenali profil dan ketercapaian program sekolah lebih dalam.
Kata kunci: manajemen pendidikan, sekolah dasar, akuntabilitas kinerja

## Syunu Trihantoyo: Manajemen Sekolah Dasar Berbasis Akuntabilitas Kinerja 91

## PENDAHULUAN
Tantangan sistem pendidikan di abad ke- 21  semakin  kompleks.  Hal  ini  terlihat dari ketatnya persaingan pendidikan yang terjadi  di  beberapa  negara  berkembang, seperti  Indonesia.  Berbagai  upaya  perlu dilakukan  untuk  berkompetisi  supaya tetap survive dalam mengikuti ritme yang ada.  Diperlukan  berbagai  upaya  dalam menciptakan suatu jenis sistem
pendidikan  baru  yang  sesuai  dengan perkembangan  jaman.  Sistem  pendidikan yang mampu secara simultan merekonfigurasi  kembali  dirinya  untuk menciptakan  sumber  nilai  kearifan  lokal baru dalam pendidikan. Hal ini mengidikasikan  perlunya  interaksi  fungsi tata  kelola  yang  berbeda,  bukan  sesuatu hal  yang  statis  tetapi  dinamis  mengikuti perubahan yang ada.
Tidak  halnya  sekolah  dasar,  pada jenjang  pendidikan  ini  juga  diperlukan restrukturisasi  tata  kelola/  manajemen pendidikan yang dinamis. Adanya keleluasaan  pengelolaan  sekolah  secara mandiri  bisa  menjadi  jawaban  dalam menghadapi  tantangan  yang  ada. Saat  ini telah  dilaksanakan  sistem  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Konsep desentralisasi yang mengharuskan sekolah  dasar  mampu  secara  dinamis mengatur pengelolaan lembaganya secara
mandiri.  Indonesia  memiliki  regulasi yang  kuat  terhadap  hal  ini,  aturan  yang berkait diantaranya adalah
(1) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1)
menyebutkan  bahwa  “Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan  dasar,  dan  pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar  pelayanan  minimal  dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”; (2) Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004  pada  Bab  VII  tentang Bagian Program Pembangunan Bidang Pendidikan, khususnya sasaran yaitu terwujudnya
manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat (school community based management) ”;
(3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional  Pendidikan,  khususnya standar  pengelolaan  sekolah,  yaitu manajemen berbasis sekolah.
Bagi  sekolah  dasar  yang  telah melaksanakan sistem MBS, maka sekolah tersebut juga telah melakukan prinsipnya, diantara pembelajaran inovatif, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.  Dalam  tulisan  ini  berfokus terhadap  akuntabilitas  sekolah  yang didasarkan pada kinerja sekolah dasar.
Akuntabilitas kinerja sekolah merupakan  bentuk  pertanggungjawaban sekolah  dalam  melaksanakan  program
kegiatan  kepada  seluruh  warga  dan pengguna  jasa  pendidikan.  Untuk  itu sekolah perlu melakukan pemetaan program  sekolah  di  awal  tahun  baik jangka  pendek,  menengah,  atau  jangka panjang.  Dengan  melihat  potensi  yang dimiliki  sekolah  berupa  sumber  daya yang  ada,  dapat  dijadikan  sebagai  bekal dalam  menjalankan  program-program yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung terhadap pembelajaran
Kinerja dapat dilihat dari komponen  input,  proses,  dan  output. Layaknya  sebuah  sistem,  masing-masing komponen  memiliki  keterkaitan  satu dengan lainnya. Komponen input berkaitan dengan aspek tenaga kependidikan,  aspek  siswa,  aspek  sarana dan  pembiayaan.  Komponen  proses berkaitan dengan aspek kurikulum, aspek pengelolaan  kelas,  aspek  penilaian,  dan manajemen dan kepemimpinan.
Komponen  output  berkenaan  dengan prestasi  siswa,  prestasi  guru  dan  kepala sekolah, serta prestasi sekolah.
Masing-masing komponen memiliki  peran  strategisnya  sendiri, begitu  juga  dalam  komponen  proses, dimana  penilaian  kinerja  guru  berbasis profesional  akan  dapat  mengukur  kinerja guru  sesuai  dengan  bidang  keahliannya, sehingga  guru  mampu  menguasai  materi
dan  dapat  memberikan  penilaian  sesuai bidang  keahlian  mata  pelajaran/  level kelas yang dikelolanya (Lubna, 2014).

## PEMBAHASAN

## A. Manajemen Sekolah Dasar dalam Menerapkan MBS
Sekolah  dasar  tidak  ubahnya sebuah  institusi  atau  lembaga.  Sekolah mengemban misi tertentu yaitu melakukan proses edukasi, proses sosialisasi, dan proses transformasi peserta didik, dalam rangka mengantarkan  siswa  siap  mengikuti pendidikan  pada  jenjang  berikutnya. Sebagai institusi atau lembaga pendidikan, sekolah dasar menyelenggarakan berbagai aktivitas pendidikan  bagi  peserta  didik  dan melibatkan  banyak  komponen,  sehingga aktivitas  maupun  komponen  pendidikan di  sekolah  dasar  menuntut  adanya manajemen  yang  baik  dalam  rangka mencapai  tujuan  institusional  sekolah dasar.
Secara  etimologis,  manajemen berasal  dari  kata ‘management’ (Bahasa Inggris)  yang  berarti  suatu  proses penataan  dengan  melibatkan  sumber- sumber  potensial  baik  yang  bersifat manusia  maupun  non  manusia  dalam rangka  mencapai  tujuan  secara  efektif

## Syunu Trihantoyo: Manajemen Sekolah Dasar Berbasis Akuntabilitas Kinerja
93
dan  efisien (Burhanuddin,  2003;  Cranz,
2008). Sehingga dalam kegiatan manajemen  terdapat  beberapa  unsur, diantaranya: proses, sumber daya (manusia  atau  non  manusia),  tujuan,  dan pencapaian secara efektif dan efisien.
Manajemen  pendidikan  dalam jenjang pendidikan dasar menjadi tuntunan dalam pengelolaan aspek manajerial maupun pembelajaran.
Manajemen  pendidikan  berkaitan  dengan penciptaan (creating and or discovering) , pengorganisasian,  pengawasan,  bahkan mencari  solusi  terhadap  permasalahan dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan  sebagai  pedoman  (Begley  & Leonard, 2005).
Secara garis besar aktivitas pendidikan  di  sekolah  dasar,  baik  negeri maupun swasta dapat dibagi menjadi tiga kelompok.
Pertama,
aktivitas pembelajaran kurikuler, seperti pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  (PKN),  pembelajaran Pendidikan  Agama  (PA),  pembelajaran Bahasa  Indonesia  (BI),  pembelajaran Matematika  (Mat),  pembelajaran  Ilmu Pengetahuan  Alam  (IPA),  pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS); pembelajaran  Kerajinan  Tangan  dan Kesenian (Kertakes), pembelajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
(Penjaskes),  pembelajaran  Muatan  Lokal (Mulok).
Kedua,  aktivitas  pembelajaran ekstrakurikuler, seperti kegiatan pramuka, usaha kesehatan sekolah (UKS),  olah  raga,  kesenian,  dan  patroli keamanan sekolah (PKS). Ketiga aktivitas  pembelajaran  lainnya  dalam bentuk upacara bendera yang diselenggarakan  pada  setiap  hari  senin dan  senam  pagi.  Masing-masing  jenis aktivitas  pembelajaran  tersebut  memiliki tujuan  kurikuler.  Namun  semua  aktivitas pembelajaran harus dipadukan sedemikian  rupa  dan  diarahkan  kepada pencapaian  satu  tujuan  institusional sekolah dasar.
Dari ketiga aktivitas pokok di atas perlu manajemen sekolah dasar yang baik sehingga  antara  aktivitas  pembelajaran satu  dan  lainnya  tidak  tumpang  tindih serta fasilitas sekolah dapat didayagunakan  secara  maksimal.  Dalam menjalankan aktivitas tersebut diperlukan sumber  daya  masusia  yang  memiliki tugas  dan  peran  masing-masing.  Personil sekolah  dasar  terdiri  dari  kepala  sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran Pendidikan  Agama,  guru  mata  pelajaran Pendidikan  Jasmani  dan  Kesehatan,  dan pesuruh sekolah.
Adapun  sumber  daya  lain  di sekolah  dasar  terdiri  dari  ruang  kelas, ruang kepala sekolah, ruang administrasi, buku teks, buku penunjang, buku bacaan, berbagai  alat  peraga,  dan  sebagainya. Agar dapat didayagunakan secara optimal dalam  mencapai  tujuan  institusional sekolah  dasar,  semua  komponen  tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya. Semakin banyak  personil  dan  fasilitas  yang didayagunakan, semakin menuntut adanya  manajemen  sekolah  dasar  yang kompleks.
Setelah  memahami  karakteristik sekolah  dasar  seperti  dijelaskan  di  atas, dapat  ditarik  dalam  kajian  manajemen pendidikan.  Dimana  berbagai  sumber daya  baik  manusia  maupun  non-manusia diuraikan  dalam  substansi  manajemen pendidikan.  Terdapat  tujuh  substansi manajemen pendidikan, yaitu (1) kurikulum atau pembelajaran, (2) kesiswaan,  (3)  sumber daya manusia, (4) sarana  dan  prasarana, (5)  keuangan,  dan
(6)  hubungan  masyarakat,  dan  (7) layanan khusus (Burhanuddin, 2003).
Pengelolaan substansi manajemen pendidikan tersebut perlu diwarnai dengan konsep MBS.  Zajda and Gamage (2009) decentralisation  in  education  can be defined as the process of delegating or devolving  authority  and  responsibility
concerning the distribution and the use of resources  (e.g.,  finance,  human  and physical  resources)  by  the  central government  to  local  schools. Dimana sekolah  memiliki  kewenangan  dalam mengatur  sesuai  dengan  kemampuan sumber daya yang dimiliki sekolah. MBS merupakan  paradigma  baru  pendidikan, yang  memberikan  otonomi  luas  pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan  nasional.  Pada  dasarnya konsep  MBS  muncul  sejalan  dengan pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai paradigma baru dalam pengelolaan sekolah.
Hasil penelitian Lurah and Haryanto  (2014)  menjelaskan  tentang praktik  MSB  di  sekolah  dasar  sebagai berikut.
(1)    SDIT  Jabal  Nur  telah  menerapkan MBS  dan  hal  tersebut  dapat diketahui melalui kemandirian yang  dimiliki,  baik  kemandirian fisik  maupun  non-fisik,  serta adanya partisipasi aktif
stakeholder .
(2) Peran kepala sekolah yang dominan dalam  penerapan  MBS  adalah peran  manajerial,  karena  kepala sekolah  bisa  memilih  langsung siapa yang menjabat dalam struktur organisasi sekolah.
(3)  Peran  sekolah  dalam  konteks  MBS adalah  sebagai  motor  penggerak bagi  kehidupan  sekolah.  Peran tersebut  adalah  kepala  sekolah sebagai pendidik, manajer,
administrator, supervisor ,
Syunu Trihantoyo: Manajemen Sekolah Dasar Berbasis Akuntabilitas Kinerja 95
pemimpin, wirausahawan, motivator, dan klimator. (4)Faktor penghambat dalam penerapan MBS adalah komunikasi  yang  belum  berjalan dengan  baik  di  sekolah  serta kurangnya sosialisasi untuk penerapan MBS, sedangkan
faktor  pendukung  adalah  peran aktif warga sekolah dalam pelaksanaan MBS dan pemberiaan wewenang atau otonomi  yang  besar  dari  yayasan kepada sekolah.
Sekolah dasar yang telah menerapakan  MBS  akan  memunculkan kemandirian  sekolah  dalam  hal  tata kelola.  Hal  ini  berkaitan  dengan  tata kelola  substansi  manajemen  pendidikan yang  kewenangan  penuh  ada  di  sekolah masing-masing.  Dengan  meningkatnya partisipasi  masyarakat,  sekolah  dapat melibatkan  masyarakat  dalam  setiap aspek  aktifitas  sekolah.  Hal  ini  perlu adanya  komunikasi  aktif  antara  sekolah dan  masyarakat  juga  kesadaran  akan pentingnya peran masing-masing.

## B. Akuntabilitas  Kinerja  Lembaga Pendidikan
Akuntabilitas dalam dunia pendidikan merujuk pada pertanggungjawaban  stakeholder  (kepala sekolah)  lembaga  pendidikan  terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
Akuntabilitas  juga  merupakan  salah  satu
prinsip good  governance atau corporate governance. Istilah ini banyak digunakan dalam  dunia  bisnis  atau  pemerintahan. Seperti diungkapkan Martin (2006) bahwa ‘ corporate governance contributes to  business  prosperity  but  requires accountability’ .
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai  kegiatan  pelaporan  terhadap suatu  program  dengan  melihat  alur kegiatan  mulai  dari  input-proses-output. Kegiatan  ini  berfungsi  untuk  lebih meningkatkan  kinerja  organisasi  pada masa  yang  akan  datang.  McAdam  et  al. (2003)  mendefinisikan ‘accountability  is holding  people  responsible  for  meeting standards’ . Sebagai pengelola pendidikan maka  sangat  penting  mengetahui  prinsip akuntabilitas  dalam  sekolah  agar  dapat mendeskripsikan  tanggung  jawab  yang dilaksanakan.
Terdapat banyak bentuk
akuntabilitas  di  sekolah,  mulai  dari manajemen lembaga, pembelajaran, sampai  mutu  lulusan  atau  keterserapan lulusan  dalam  melanjutkan  di  sekolah unggul. Penulisan artikel ini fokus dalam akuntabilitas kinerja sekolah dasar, dimana sekolah perlu memetakan program  sekolah  guna  menunjang  visi dan  misi  sekolah.  Kinerja  berfokus  pada program sekolah dasar dengan
mengidentifikasi input-proses-output.
Indikator  kinerja  kegiatan  dikategorikan ke dalam kelompok berikut.
1. Masukan  ( inputs ) adalah  segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan  kegiatan  dan  program dapat    berjalan  atau  dalam  rangka menghasilkan output , misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. Proses ( proces ) adalah tempat berlangsungnya  serangkaian  aktifitas dengan  melihat  input  yang  ada  untuk menghasilkan output, misalnnya proses  pembelajaran,  kepemimpinan dalam organisasi.
3. Keluaran  ( outputs )  adalah  segala sesuatu  berupa  produk/jasa  (fisik dan/atau  nonfisik)  sebagai hasil langsung  dari  pelaksanaan  suatu kegiatan  dan  program  berdasarkan masukan yang digunakan.
Kinerja  dapat  dilihat  dari  hasil kerja  dalam  mencapai  suatu  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Akuntabilitas  kinerja
berkaitan  dengan  performansi  personil sekolah  yang  mampu  bekerja  dan memberikan  hasil  kerja  yang  tepat dengan  kriteria  yang  sudah  ditentukan bersama, sehingga memberikan rasa puas kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Akuntabilitas membutuhkan aturan,  ukuran  atau  kriteria,  sebagai indikator  keberhasilan  suatu  pekerjaan atau  perencanaan.  Indonesia  memiliki regulasi khusus mengatur tentang laporan akutabilitas  kinerja  seperti  yang  ada dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  14  Tahun    2006. Permendiknas  ini  memberikan  pedoman kepada  sekolah  untuk  dapat  memetakan program yang dijalankan sekolah. Tampilan  tabel  yang  cukup  sederhana memudahkan sekolah dalam mengaplikasikannya dan membantu dalam menjalankan pelaporan pertanggungjawaban  terhadap  seluruh warga sekolah.

## Tabel 1 Format Pencapaian Kinerja Kegiatan (Sumber: Permendiknas Nomor 14 Tahun 2006)
Akuntabilitas  kinerja  memiliki peran penting dalam perencanaan strategis organisasi terutama dalam perencanaan  pendidikan.  Program  yang telah dilaksanakan sekolah akan ditanyakan  oleh  komite  sekolah  dan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan jasa sekolah. Bentuk monitoring berupa deskripsi dari pelaksanaan program yang telah ditentukan  dalam  perencanaan  strategis. Deskripsi  tersebut  berupa  perhitungan, pencatatan apa yang dimiliki, dilaksanakan  dan  yang  terkait  dalam pelaksanaan program. Proses perhitungan apa yang dimiliki tersebut dalam lembaga pendidikan  yang  harus  dijelaskan  kepala sekolah masyarakat pengguna jasa pendidikan.
Akuntabilitas  kinerja  yang  baik akan  membawa  transparansi  kegiatan yang  telah  dilaksanakan  sesuai  aturan. Untuk  itu  tujuan  adanya  akuntabilitas kinerja sekolah agar tercipta sekolah yang baik  dan  terpercaya,  serta  memberikan kepuasaan  kepada  masyarakat  terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan  oleh  sekolah.  Rumusan tujuan  akuntabilitas  ini  menegaskan bahwa  akuntabilitas  bukanlah  akhir  dari sistem penyelenggaran manajemen sekolah, tetapi merupakan faktor pendorong  munculnya  kepercayaan  dan partisipasi yang lebih tinggi.
C. Manajemen Sekolah Dasar

## Berbasis Akuntabilitas Kinerja
Pada dasarnya manajemen sekolah  dasar  berbasis  akuntabilitas
kinerja diawali dengan identifikasi aktifitas  manajemen  pendidikan.  Dimana dalam  kegiatan  manajemen  pendidikan terdapat substansi manajemen yang harus di  kelola.  Ketujuh  substansi  manajemen itu adalah manajemen kurikulum, keuangan,  sumber  daya  manusia,  peserta didik,  sarana  dan  prasarana,  hubungan masyarakat, dan layanan khusus.
Pengelolaan  didasarkan  pada  konsep MBS,  dimana  perlu  adanya  peran  serta masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.  Dimana  ketiga  komponen ini adalah pilar dalam MBS.
Akuntabilitas  kinerja  merupakan bentuk pelaporan aktifitas terhadap kegiatan  atau  program  yang  telah dijalankan  oleh  sekolah.  Dalam  dunia
sekolah
Lohithakshan
(2002) mengungkapkan  bahwa accountability  in school  management  implies  that  those
who  are  involved  in  the  delivering  of goods (primarily teachers) are accountable  to  their  clients  (parents  and public)  for  the  outcomes  and  processes, of  the  school's  activities. Tentunya kegiatan  ini  terlaksana  setelah  sekolah mampu melibatkan peran serta masyarakat  untuk  aktif  dalam  kegiatan sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  sampai  dengan  evaluasi. Transparasi  perlu  dibangun  dalam  setiap aktifitas  sekolah,  sehingga  program  yang berjalan  dapat  dikontrol  oleh  pihak  luar sekolah.  Peran  komite  sekolah  beserta masyarakat luas yang memiliki kepentingan  terhadap  jasa  pendidikan juga  diharapkan  aktif  dalam  kegiatan pengawasan aktifitas sekolah.
Dapat digambarkan tentang kerangka  berpikir  manajemen  sekolah dasar berbasis kinerja sebagai berikut.
Gambar 1 Skema Manajemen Sekolah Dasar Berbasis Akuntabilitas Kinerja
Adanya akuntabilitas kinerja sekolah  dapat  memberikan  manfaat  bagi sekolah,  masyarakat,  maupun  Dinas Pendidikan. Pertama bagi sekolah, dokumen  akuntabilitas  kinerja  sekolah
merupakan acuan dalam upaya peningkatan  kualitas  pendidikan  dan rencana pengembangan sekolah. Kegiatan ini  sekaligus  menjadi  bahan  masukan untuk usaha pembinaan dan
Manajemen Sekolah Dasar berbasis MBS
Partisipasi Masyarakat Transparansi Akuntabilitas Kinerja: 1. Input 2. Proses
3. Output
pengembangan  kinerja  warga  sekolah sebagai  upaya  pencapaian  visi,  misi,  dan tujuan  sekolah.  Dengan  demikian  potret kondisi sekolah dapat menjadi tolok ukur untuk  persaingan  kualitas  sekolah  pada pada tingkat pendidikan tertentu.
Kedua  bagi  masyarakat,  melalui akuntabilitas  kinerja  sekolah  diharapkan menjadi  informasi  yang  akurat  untuk menyatakan  kualitas  pendidikan  yang ditawarkan oleh sekolah. Sehingga secara sadar  dan  bertanggungjawab  masyarakat dapat  membuat  keputusan  dan  pilihan yang  tepat  kaitannya  dengan  pendidikan bagi anak didik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.
Ketiga  bagi  Dinas  Pendidikan atau  pemerintah,  akuntabilitas  kinerja sekolah  dapat  menjadi  acuan  dalam rangka  pembinaan  dan  pengembangan/ peningkatan kualitas pendidikan di daerah  masing-masing.  Dalam  konteks yang  lebih  luas,  pemerintah  dapat menggunakan akuntabilitas kinerja sekolah  sebagai  bahan  evaluasi  di  masa mendatang dan sebagai alat pengendalian kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat.  Ketiga  alasan  di  atas menjadikan  manajemen  sekolah  dasar berbasis  akuntabilitas  kinerja  penting
untuk  dilakukan.  Selajutnya  bagaimana sekolah berkerja untuk mencapai akuntabilitas kinerjanya?
Sekolah memerlukan strategi dalam melaksanakan akuntabilitas kinerjanya. Adanya identifikasi aktitifitas input-proses-output menjadi alat pembantu  dalam  memudahkan  pemetaan kondisi sekolah dengan melihat kemampuan  sumber  daya  yang  dimiliki. Selanjutnya  sekolah  dapat  memasukkan setiap komponen tersebut guna mengidentifikasi  realisasi  target  yang didapatkan.  Realisasi  target  didapatkan setelah  sekolah  membandingkan  antara perencanaan  dan  kenyataan  baik  pada masing-masing komponen maupun secara keseluruhan.  Dengan  demikian  sekolah mampu  membuat  dokumen  laporan akuntabilitas  kinerja  berdasarkan  pada kemajuan program yang telah dilaksanakan.
Untuk lebih memudahkan, berikut matriks yang menjelaskan tentang komponen  input-proses-output  beserta dengan aspek dan indikatornya.  Terdapat nilai  berupa  angka,  sehingga  sekolah mampu  melihat  secara  kuantitaf  besaran capaian kinerja yang telah dilakukan.

## Tabel 2 Pembobotan Komponen, Aspek, dan Indikator (Depdiknas, 2005)
No. Komponen Aspek Indikator 1. Input (40) Tenaga kependidikan  (15) Guru (7) Kepala sekolah (5) Karyawan (3) Kesiswaan (10) Kondisi siswa (5) Prestasi siswa (5) Sarana (8) Ruang kelas (2) Laboratorium (1) Perpustakaan (1) Ruang Kepala Sekolah (0,5) Ruang guru (0,5) Ruang Keterampilan/ Kesenian (0,5) Ruang tata usaha (0,5) Kamar Kecil (0,5) Lingkungan sekolah (0,5) Fasilitas Pendukung (1) Pembiayaan (7) Sumber pendanaan (2) Penggunaan dana (3) Akuntabilitas penggunaan dana (2) 2. Proses (30) Kurikulum dan bahan ajar (5) Kurikulum  (1) Bahan ajar (3) Buku siswa (1) PBM (10) Kesiapan guru (2) Pengelolaan Kelas (3) Metodologi Pengajaran (3) Penggunaan Media (2) Penilaian (5) Kesiapan guru (2) Pelaksanaan Penilaian (3) Manajemen dan kepemimpinan (10) Perencanaan (2) Implementasi program (4) Pengawasan (2) Kepemimpinan (2) 3. Output (30) Prestasi siswa (15) Akademik (7) Non-akademik (4) Kepribadian (4) Pretasi guru dan kepala sekolah (7) Prestasi guru (4) Prestasi kepala sekolah (3) Prestasi sekolah (8) Akademik (5) Non-akademik (3) Pada dasarnya ketujuh substansi manajemen pendidikan yang telah dijelaskan  di  atas,  keseluruhannya  telah masuk  dalam  matrik  tersebut.  Pada masing-masing  sekolah  dasar  tentunya
telah  memenuhi  seluruh  komponen  yang ada,  meskipun  pada  sekolah  tertentu tingkat ketercapaiannya belum maksimal.
Untuk mendapatkan capaian angka  secara  kuantitatif,  diperlukan
Nilai KINERJA SEKOLAH  = Nilai Ki + Nilai Kp + Nilai Ko
tindakan  yang  dinamakan  pen-sekor-an.
Pen-sekor-an dilakukan dengan menjumlahkan  setiap  detail  ‘indikator’, sehingga jumlah masimal masing-masing tidak  melebihi  dari  angka  yang  ada  di ‘aspek’.  Demikian  halnya  besaran  nilai ‘komponen’ didapatkan dari penjumlahan
‘aspek’.  Dalam  hal  ini,  masing-masing komponen  disingkat  dengan  huruf  Ki  = sekor  komponen  input,  Kp  =  sekor komponen  proses,  dan  Ko  =  sekor komponen  output.  Maka  nilai  kinerja sekolah  dapat  diformulasikan  sebagai berikut.
Kemampuan sekolah dalam mengidentifikasi kinerja sekolahnya, akan memberikan kemudahan bagi sekolah  dalam  melaporkan  program sebagai  bentuk  aktifitas  akuntablitias kinerja. Sekolah mampu mengidentifikasi program beserta progress yang dilakukan dengan  cermat  dan  detail.  Hal  ini  akan memberikan  dampak  signifikan  bagi keberlangsungan  sekolah  yang  mampu melakukan  manajemen  sekoalah  dengan baik.

## PENUTUP
Pentingnya sekolah
dasar melakukan tata kelola berbasis
akuntabilitas  kinerja  guna  meningkatkan kepercayaan  sekolah  terhadap  berbagai macam  tuntutan  masyarakat  yang  dari waktu  ke  waktu  yang  selalu  meningkat. Identifikasi substansi manajemen pendidikan  kedalam  format  pelaporan kinerja sekolah secara tepat akan memberikan  dampak  positif  terhadap perkembangan  sekolah.  Sekolah  dapat secara  berkelajutan  meningkatkan  mutu pendidikan  yang  mengacu  pada  kinerja sekolah  melalui  deskripsi  program  yang terpola.  Dengan  akuntabilitas  kinerja, sekolah  mampu  mengidentifikasi  tingkat keberhasilan,  kendala,  dan  hambatan untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Begley, Paul T, & Leonard, Pauline E. (2005). The Values of Educational Administration. New York: Taylor and Francis Group.
Burhanuddin,  dkk.  (2003).  Manajemen  Pendidikan:  Analisis  Substantif  dan  Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan. Malang: UM Press.
Cranz,  Diane.  (2008).  Cambridge  Advance  Learner's  Dictionary:  Third  Edition. Cambridgeshire: Cambridge University Press.
Depdiknas. (2005). Kinerja Sekolah. Jakarta: Dirjen PMPTK.
Lohithakshan, P.M. (2002). Dictionary of Education. New Delhi: Kanishka Publishers.
Lubna. (2014). Akurasi dan Akuntabilitas Penilaian Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Studi Keislaman, Volume 18 Nomor 1.
Lurah,  Indra  Haryanto  Sindang,  &  Haryanto.  (2014).  Peran  Kepala  Sekolah  dalam Penerapan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  di  SDIT  Jabal  Nur  Gamping, Sleman  Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 2 Nomor 2.
Martin,  David.  (2006).  Corporate  Governance:  Practical  Guidance  on  Accountability Requirements. London: Thorogood Publishing Ltd.
McAdams,  Donald  R.,  Wisdom,  Michelle,  Glover,  Sarah,  &  McClellan,  Anne.  (2003). Urban  School  District  Accountability  Systems  Education  Commission  of  the States.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2006 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Zajda,  Joseph,  &  Gamage,  David.  (2009).  Decentralisation,  School-Based  Management, and Quality. London: Springer.