## IMPLEMENTASI PROGRAM URBAN FARMING SEBAGAI UPAYA
PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

## IMPLEMENTATION OF URBAN FARMING PROGRAM AS EFFORT FOR FULFILLING FOOD NEED IN COVID-19 PANDEMIC TIME
Shinta Amelia 1 , Ertien Rining Nawangsari 2*
1,2 Program  Studi  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur,  Jl.  Rungkut  Madya  No.  1,  Gunung  Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294
*Korespondensi: Ertien Rining Nawangsari. Email: ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id (Diterima: 13-03-2021; Ditelaah: 22-03-2021; Disetujui: 05-04-2021)

## ABSTRACT
Jeruk Village that lies in Lakarsantri District Surabaya City is one of villages that implements the urban farming program during the Covid-19 pandemic time. This research aims to describe the implementation of urban farming program as an effort to fulfill food needs during the Covid-19 pandemic time in Jeruk Village Lakarsantri  District  Surabaya  City.  This  research  uses  Van  Meter  and  Van  Horn’s  model  of  policy implementation  to  describe  the  implementation  of  urban  farming  program.  Method  of  this  research  is descriptive  method  combined  with  qualitative  approach.  Based  on  the  method,  this  research  qualitatively describes the implementation of urban farming program. Results of this research show that (1) the clear policy objectives and standards of the urban farming program have been stipulated; (2) the policy resources such as human, financial and time resources have been fully implemented; (3) the characteristics of implementers have been optimally implemented; (4) the qualified interorganizational relationships have been implemented but not optimal in proper, accurate and consistent communication; (5) the political, social and economic conditions have been implemented but not optimal in political environment; (6) the dispositions of implementers have been implemented but not optimal in understanding and deepening aspects, namely there are still people who do not understand and master the urban farming program.
Key words : Covid-19 Pandemic, Food Security, Policy Implementation, Urban Farming Program.

## ABSTRAK
Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya merupakan salah satu kelurahan yang menjalan- kan  program  pertanian  perkotaan  ( urban  farming )  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Adapun  penelitian  ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi program urban farming sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya.  Penelitian  ini  menggunakan  model  implementasi  kebijakan  dari  Van  Meter  dan  Van  Horn  untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan urban farming . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang digabungkan dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan metode tersebut, penelitian ini mendeskripsikan secara kualitatif implementasi program urban farming . Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan  bahwa  (1)  tujuan  kebijakan  dan  standar  yang  jelas  dari  program urban  farming ini  telah ditetapkan; (2) sumber  daya kebijakan berupa sumber daya manusia,  finansial dan  waktu  sudah  terimple- mentasi  secara  keseluruhan;  (3)  karakteristik  badan  pelaksana  telah  terimplementasi  dengan  optimal;  (4) kualitas hubungan interorganisasional telah terimplementasi akan tetapi belum optimal pada komunikasi yang tepat, akurat dan konsisten; (5) kondisi lingkungan politik, sosial dan ekonomi telah terimplementasi akan tetapi  belum  optimal  dari  segi  lingkungan  politiknya;  (6)  disposisi/kecenderungan  sikap  pelaksana  telah terimplementasikan akan tetapi belum optimal pada segi pemahaman dan pendalaman, yaitu masih adanya masyarakat yang belum mengerti dan memahami program urban farming .
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Ketahanan Pangan, Pandemi Covid-19, Program Urban Farming.
Amelia,  Shinta  &  Nawangsari,  Ertien  Rining.  (2021).  Implementasi  Program  Urban  Farming  sebagai  Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal GOVERNANSI , 7(2): 121-130.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris yang memiliki tanah yang subur dan sumber daya  alam  yang  melimpah.  Sektor  yang memiliki  peranan  penting  dan  strategis salah  satunya  adalah  sektor  pertanian. Sektor  pertanian  memiliki  kontribusi  dan peran yang sangat penting dan strategis di negara  Indonesia  dimana  pertanian  dapat menjadi penopang perekonomian dan dapat memenuhi  kebutuhan  pokok  masyarakat. Keberadaan  dan  peranan  penting  dari sektor  pertanian  tersebut  memiliki  nilai yang sangat penting dan krusial. Pertanian dinilai  dan  dijadikan  sebagai  palang  pintu untuk  menjaga  dan  memenuhi  ketahanan pangan negara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan menekankan  pangan  sebagai  kebutuhan dasar  manusia  yang  paling  utama  dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi  manusia  yang  dijamin  di  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  sebagai  komponen dasar  untuk  mewujudkan  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  (Menimbang huruf  a).  Lebih  lanjut,  ketahanan  pangan merupakan  hal  yang  sangat  penting,  dan negara  berkewajiban  mewujudkannya. Dalam  hal  ini,  ketahanan  pangan  adalah kondisi  terpenuhinya  pangan  bagi  negara sampai  dengan  perseorangan,  yang  tercer- min  dari  tersedianya  pangan  yang  cukup, baik  jumlah  maupun  mutunya,  aman, beragam,  bergizi,  merata,  dan  terjangkau serta  tidak  bertentangan  dengan  agama, keyakinan,  dan  budaya  masyarakat,  untuk dapat  hidup  sehat,  aktif,  dan  produktif secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 4).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2015  tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pasal 1 angka 3, juga  menekankan  akan  pentingnya  keta- hanan  pangan.  Bustanul  Arifin  (2005) dalam    Prabowo  (2010)  memandang  keta- hanan  pangan  sebagai  tantangan  yang dihadapi negara yang harus dijadikan seba- gai prioritas untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat di zaman yang semakin modern saat ini.
Sektor pertanian yang biasanya mele- kat dalam pikiran masyarakat adalah berka- wasan  di  suatu  pedesaan  yang  memiliki lahan  kosong  dan  masih  luas,  tetapi  hal tersebut  tidak  memungkiri  bahwa  sektor pertanian  juga  dapat  berkembang  di wilayah  perkotaan.  Sektor  pertanian  yang berkembang di wilayah perkotaan dibukti- kan dengan adanya program urban farming . Urban  farming merupakan  salah  satu gerakan  yang  dimulai  di  negara  Amerika Serikat sebagai solusi terhadap terpuruknya situasi dan kondisi perekonomian beberapa negara  saat  perang  dunia  terutama  terha- dap  tingginya  harga  sayur  pada  kala  itu (Belinda  &  Rahmawati,  2017).  Program urban  farming merupakan  aktivitas  dalam bidang  pertanian  yang  dilaksanakan  pada wilayah perkotaan atau yang dapat disebut juga sebagai pertanian perkotaan.
Urban farming menjadi konsep perta- nian  perkotaan  yang  kegiatan  pertum- buhan, pengelolaan serta distribusi pangan melalui budidaya tanaman dan peternakan yang dilakukan intensif di perkotaan (Ilvira, Ginting,  &  Hasibuan,  2020).  Implementasi urban farming membutuhkan keterampilan, keahlian dan inovasi dalam pengelolaannya dengan  memanfaatkan  lahan  pekarangan yang  masih  kosong.  Pemanfaatan  lahan kosong  tersebut  nantinya  dapat  berdaya guna  untuk  menghasilkan  bahan-bahan pokok  yang  dapat  digunakan  untuk  peme- nuhan  kebutuhan  ekonomi  dan  menjaga keutuhan  ketahanan  pangan  sehari-hari bagi  masyarakat.  Pelaksanaan  program pertanian perkotaan atau urban farming ini dilatarbelakangi oleh permasalahan-perma- salahan  yang  mengancam  kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka menanggulangi perma- salahan-permasalahan  sosial  yang  terjadi tersebut dan sekaligus meningkatkan fungsi ketahanan  pangan,  maka  Pemerintah  Kota Surabaya  melalui  Dinas  Ketahanan  Pangan dan  Pertanian  menyusun  program urban farming berdasarkan  kebijakan  Peraturan
Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  12  Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota  Surabaya  Tahun  2014-2034  dimana implementasi  program urban  farming ini nantinya  mewujudkan  pembangunan  Kota Surabaya yang berkelanjutan, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang. Pemerintah Kota Surabaya dan dinas terkait harus memanfaatkan  dan mengoptimalkan fungsi ekologis ruang terbuka hijau.
Upaya pemenuhan kebutuhan pangan menjadi  topik  yang  akhir-akhir  ini  ramai diperbincangkan oleh seluruh pihak sebagai dampak dan konsekuensi semenjak Pande- mi  Covid-19.  Pemerintah  Kota  Surabaya telah  memberikan  fokus  dan  perhatiannya kepada  permasalahan  ketahanan  pangan pada  saat  menghadapi  pandemi  Covid-19. Untuk  menghadapi  keadaan  tersebut  dan sebagai  wujud  tanggap  terhadap  permasa- lahan pangan saat masa pandemi Covid-19, maka  dapat  diandalkan  penyelenggaraan program urban farming . Salah satu wilayah yang  dipilih  sebagai  tempat  penyelengga- raan urban  farming pada  masa  pandemi Covid-19 ialah BTKD Kelurahan Jeruk Keca- matan  Lakarsantri  Kota  Surabaya.  Dalam implementasi  program urban  farming , partisipasi  masyarakat,  khususnya  berada di wilayah Kelurahan Jeruk, sangatlah dibu- tuhkan  karena  masyarakatlah  yang  memi- liki  peranan  penting  sehingga  nantinya kebutuhan  pangan  masyarakat  pada  saat pandemi  Covid-19  dapat  terpenuhi.  Dalam kaitan  dengan  penyelenggaraan  program urban farming tersebut, Van Meter dan Van Horn  (1975)  mengemuka  enam  variabel yang harus diperhatikan apabila ingin men- capai keberhasilan implementasi kebijakan program  tersebut,  yaitu  tujuan  kebijakan dengan  standar  yang  jelas,  sumber  daya kebijakan,  kualitas  hubungan  interorgani- sasional,  karakteristik  badan/organisasi pelaksana, kondisi lingkungan politik, sosial dan  ekonomi,  serta  disposisi/kecenderu- ngan sikap pelaksana (Anggara, 2018).
Berdasarkan gambaran latar belakang masalah  tersebut,  maka  peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian tentang imple-
mentasi  program urban  farming sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya.

## MATERI DAN METODE Konsep/Teori yang Relevan
Urban  farming merupakan  salah  satu gerakan  yang  dimulai  di  negara  Amerika Serikat sebagai solusi terhadap terpuruknya situasi dan kondisi perekonomian beberapa negara  saat  perang  dunia  terutama  terha- dap  tingginya  harga  sayur  pada  kala  itu (Belinda  &  Rahmawati,  2017).  Program urban  farming adalah  sebuah  pengemba- ngan konsep dari pertanian konvensional ke pertanian  perkotaan.  Adanya  program urban  farming mengingat  bahwa  keter- sediaan  lahan  di  perkotaan  yang  sangat terbatas,  maka  pengembangan  pertanian perkotaan  ( urban  farming )  menjadi  salah satu  alternatif  untuk  menjaga  kelestarian lingkungan.
Manfaat  penerapan urban  farming dapat menjadi salah satu komponen dalam pencapaian  dan  upaya pemenuhan  pangan masyarakat  yang  berkelanjutan  apabila direncanakan  dengan  baik  dapat  mendu- kung  masalah  ketahanan  pangan.  Konsep urban  farming merupakan  upaya  untuk memberikan kontribusi dalam menciptakan ketahanan  pangan  dan  kemandirian pangan,  yang  dapat  dijadikan  untuk menambah  penghasilan  masyarakat  serta sebagai  sarana  rekreasi  dan  hobi.  Ilvira, et al .  (2020)  menjelaskan  bahwa urban farming menjadi konsep pertanian perkotaan  yang  kegiatan  pertumbuhan, pengelolaan  dan  distribusi  pangan  melalui budidaya  tanaman  dan  peternakan  yang dilakukan secara intensif di perkotaan.
Implementasi program urban farming dapat dilihat berdasarkan variabel-variabel yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan implementasi  pada  model  implementasi kebijakan  menurut  Van  Meter &  Van  Horn (1975),  sebagaimana  ditunjukkan  pada Gambar 1.
Sumber: Van Meter & Van Horn (1975: 463)
Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975)
Variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) terdiri dari: 1) tujuan dan  standar  kebijakan,  2)  sumber  daya kebijakan, 3) karakteristik badan pelaksana, 4)  kualitas  hubungan  interorganisasional, 5)  disposisi  pelaksana,  serta  6)  kondisi politik, sosial dan ekonomi (Anggara, 2018: 242-243).

## Metode
Penelitian ini mendeskripsikan secara kualitatif  implementasi  program urban farming sebagai  upaya  pemenuhan  kebu- tuhan pangan pada masa pandemi Covid-19. Metode  penelitian  kualitatif  merupakan metode  penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti  kondisi  objek  alamiah,  dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  tria- ngulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan  makna  daripada  generalisasi (Kuswana,  2011:  43).  Penetapan  fokus penelitian  dalam  penelitian  kualitatif berarti  pembatasan  masalah  itu  sendiri, yaitu  suatu  usaha  pembatasan  dalam sebuah  penelitian  yang  bertujuan  agar mengetahui  secara  jelas  tentang  batasan- batasan  mana  saja  atau  untuk  mengetahui ruang  lingkup  yang  akan  diteliti  supaya sasaran  penelitian  tidak  terlalu  luas (Ahmad, 2015: 75-76).
Teknik pengumpulan data merupakan langkah  yang  paling  strategis  dalam  pene-
litian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2016: 224).  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  wawancara,  observasi dan  dokumentasi,  kemudian  dianalisis berdasarkan  permasalahan  penelitian. Penelitian  kualitatif  telah  melakukan analisis  data  sebelum  peneliti  terjun  dan memasuki  lapangan  menurut  Bodgan  dan Biklen  dikutip  Pujileksono  (2015:  151) adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan yang  dapat  dikelola,  mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa  yang  penting  dan  apa  yang  dipelajari, dan  memutuskan  apa  yang  dapat  dicerita- kan kepada orang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sabatier dan Mazmanian mengemuka- kan  bahwa  implementasi  kebijakan  meru- pakan  aktivitas-aktivitas  yang  terjadi setelah  adanya  keputusan  perintah  dari otoritas pemangku kebijakan publik (Djiko, Arimawa  &  Tangkau,  2018).  Menurut Nugroho (2004) yang dikutip oleh Anggara (2018: 39), kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan  dan  kepemerintahan  pada dasarnya  terbagi  dalam  tiga  prinsip,  yaitu: cara merumuskan kebijakan publik (formu- lasi  kebijakan),  cara  kebijakan  publik diimplementasikan,  dan  cara  kebijakan publik untuk dievaluasi.
Kemudian  menurut  Van  Meter  dan Van  Horn  (1975)  dikutip  oleh  Winarno (2014:  158),  terdapat  beberapa  hal  yang perlu  diperhatikan  dalam  pengembangan kebijakan-kebijakan publik. Pertama, kemungkinan  implementasi  yang  efektif akan  bergantung  pada  sebagian  tipe  kebi- jakan yang dipertimbangkan. Kedua, faktor- faktor  penentu  yang  mendorong  realisasi atau  non-realisasi  tujuan-tujuan  program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan yang lainnya.
Berdasarkan  model  implementasi yang dikembangkannya, Van Meter dan Van
Horn  (1975)  mempunyai  harapan  untuk menguraikan  proses-proses  dengan  cara melihat  enam  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keenam  faktor  tersebut  adalah  tujuan  dan standar kebijakan,  sumber daya  kebijakan, karakteristik  badan  pelaksana,  kualitas hubungan  interorganisasional,  disposisi pelaksana,  serta  kondisi  politik,  sosial  dan ekonomi.

## 1.   Tujuan dan Standar Kebijakan
Implementasi  kebijakan  membutuh- kan tujuan dan standar yang jelas. Pertama, tujuan kebijakan program urban farming di Kelurahan Jeruk pada masa pandemi Covid- 19  didasarkan  pada  pemilihan  lokasi  yang ditentukan  oleh  Dinas  Ketahanan  Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, yaitu meman- faatkan lahan bekas tanah kas desa (BTKD) yang dimiliki oleh Kelurahan Jeruk. Tujuan kebijakan  program urban  farming di  Kelu- rahan  Jeruk  pada  masa  pandemi  Covid-19 saat ini merupakan upaya untuk mengatasi masalah  pangan  yang  terjadi  di  wilayah Kelurahan  Jeruk  sehingga  masyarakat wilayah  tersebut  tidak  akan  mengalami kesulitan  pada  masa  pandemi  Covid-19 dengan  memanfaatkan  hasil  panen  dari program urban farming yang memiliki nilai gizi  dan  baik  untuk  kesehatan.  Tujuan kebijakan  program urban  farming harus berjalan  dan  terimplementasi  selaras  dan sesuai  dengan  pengaturan  tata  ruang wilayah Kota Surabaya melalui penghijauan dengan  program urban  farming .  Kedua, standar  yang  jelas  pada  program urban farming di Kelurahan Jeruk adalah terdapat- nya lahan-lahan kosong di wilayah tersebut yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  tempat penanaman, selain itu memanfaatkan ruang terbuka  hijau  yang  ada  serta  halaman rumah masyarakat wilayah Kelurahan Jeruk yang dimungkinkan untuk bercocok tanam. Implementasi  program urban  farming di Kelurahan  Jeruk  juga  melihat  standar  dari teknik  serta  metode  penanaman  direali- sasikan  menggunakan  media  penanaman contohnya  media polybag dan  media
dengan  menggunakan  botol  bekas  sebagai wadah untuk menanam.

## 2.   Sumber Daya Kebijakan
Sumber  daya  meliputi  sumber  daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Pertama, sumber daya manusia dalam  implementasi  program urban farming di  Kelurahan  Jeruk  melibatkan pihak-pihak  terkait.  Dari  pihak  Dinas Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota Surabaya,  secara  langsung  yang  bertang- gung  jawab  adalah  Seksi  Pengembangan Pertanian  Perkotaan  dan  tenaga  penyu- luhan  pertanian  lapangan  yang  membantu pihak  Kelurahan  Jeruk  dalam  mengawasi implementasi  program urban  farming . Keberadaan kelompok tani Sri Sedono yang berjumlah 20 orang merupakan masyarakat sekitar  wilayah  Kelurahan  Jeruk.  Kedua, sumber  daya  finansial,  program urban farming secara  keseluruhan  merupakan program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya yang anggarannya termasuk  ke  dalam  APBD  sebagai  penun- jang  dalam  implementasinya.  Selain  itu, Kelurahan  Jeruk  sendiri  juga  memiliki perencanaan  anggaran  yang  digunakan untuk program urban farming dari sebelum masa  pandemi  Covid-19  sampai  saat  ini. Ketiga,  sumber  daya  waktu  yang  dibutuh- kan dalam program urban farming bergan- tung  dari  masa  waktu  masing-masing tanaman  yang  ditanam.  Kelurahan  Jeruk sendiri  menanam  sembilan  jenis  tanaman dengan  waktu  panen  yang  berbeda-beda. Ketepatan  waktu  panen  bergantung  pada cuaca  iklim  pada  saat  itu  dan  juga  jenis tanaman  yang  ditanam.  Dibutuhkan  waktu hingga  berbulan-bulan  dengan  perawatan yang  baik  untuk  memasuki  masa  panen dengan hasil yang maksimal.

## 3.   Karakteristik Badan Pelaksana
Karakteristik  badan  pelaksana  dipe- ngaruhi  oleh  indikator  tingkat  kontrol secara  hirarkis  dan  pelaksana  kebijakan yang  ketat,  disiplin  dan  demokratis.
Pertama,  tingkat  kontrol  hierarkis  dalam implementasi  program urban  farming di Kelurahan Jeruk pada masa pandemi Covid- 19 terlihat pada bagaimana wewenang yang dilaksanakan  dan  dikoordinasikan  agar proses  pengambilan  keputusan  berjalan satu  komando  dan  tidak  tumpang  tindih antara  pihak  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan Pertanian  Kota  Surabaya,  Kelurahan  Jeruk, kelompok tani hingga masyarakat. Koordinasi  dilaksanakan  dengan  melalui pertemuan-pertemuan  rapat  yang  telah dijadwalkan  dan  dihadiri  oleh  perwakilan dari seluruh pihak.  Dalam pertemuan rapat tersebut  disampaikan hambatan-hambatan apa  saja  yang  terjadi  dalam  implementasi program urban farming dan juga dijelaskan secara  lebih  rinci  bagaimana  teknis  dan prosedur  yang  dilaksanakan  di  lapangan dengan  menyesuaikan  kondisi  pada  saat pandemi  Covid-19.  Kedua,  pelaksana  kebi- jakan  yang  ketat,  disiplin  dan  demokratis berkaitan  dengan  sikap  yang  bermental baik,  tepat  waktu,  dan  berdisiplin  tinggi agar  meminimalisir  terjadinya  penyele- wengan pada implementasi program urban farming. Kelurahan  Jeruk  sebagai  wilayah yang  dipilih  secara  langsung  oleh  Dinas Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota Surabaya  dalam  pelaksanaan  program urban  farming berpegang  pada  prosedur yang  telah  diinstruksikan.  Prosedur  yang diinstruksikan  berupa  hal-hal  yang  berhu- bungan dengan waktu dan biaya yang harus memiliki ketepatan. Penyaluran hasil panen kepada  masyarakat  wilayah  Kelurahan Jeruk  juga  dilakukan  dengan  pengawasan- pengawasan sehingga dapat meminimalisir terjadinya  ketidakadilan.  Pihak  Kelurahan Jeruk  berupaya  sehingga  nanti  hasil  dari program urban  farming memang  benar- benar  ditujukan  kepada  masyarakat  wila- yah Kelurahan Jeruk.

## 4.  Kualitas  Hubungan  Interorganisa- sional
Kualitas  hubungan  interorganisa- sional  meliputi  indikator  interaksi  dan koordinasi  serta  komunikasi  yang  tepat,
akurat  dan  konsisten.  Pertama,  interaksi dan  koordinasi  implementasi  program urban  farming diadakan  pelatihan  dengan waktu  yang  telah  ditetapkan  atas  dasar kesepakatan  bersama.  Dinas  Ketahanan Pangan  dan  Pertanian  Kota  Surabaya menyediakan  dan  mempersilahkan  pihak Kelurahan Jeruk untuk melakukan interaksi dan mengkoordinasikan terkait perkemba- ngan program urban farming di wilayahnya. Kelompok  tani  wilayah  Kelurahan  Jeruk juga  dilibatkan  sebagai  bentuk  partisipasi dan  memberikan  pendapatnya  terkait pengelolaan program urban farming . Dalam kesempatan tersebut, kelompok tani diper- silahkan  untuk  menyampaikan  kebutuhan- nya terkait hal-hal yang menjadi penunjang dalam  proses  penanaman.  Kedua,  komuni- kasi yang tepat, akurat dan konsisten dalam hal ini berkaitan dengan proses komunikasi untuk  menyamakan  persepsi  dan  penyari- ngan informasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman antara seluruh pihak yang terlibat.  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan Pertanian  Kota  Surabaya  menganggap bahwa  penyaringan  informasi  harus  tetap dilakukan terkait dengan pemberitaan yang mengatasnamakan program urban farming ini.  Implementasi  program urban  farming pada  masa  pandemi  Covid-19  merupakan salah satu program yang mendapat sorotan karena berkaitan dengan pemenuhan kebu- tuhan  pangan  masyarakat.  Dalam  proses komunikasi  yang  dilakukan  Kelurahan Jeruk  kepada  masyarakat  masih  terdapat kendala  yang  dikeluhkan,  yaitu  terkait informasi  yang  simpang  siur  dalam  hal prosedur,  terkait  pengambilan  hasil  panen yang  dibagikan  kepada  masyarakat,  tidak adanya  kejelasan  waktu  yang  membuat masyarakat  menjadi  kebingungan  dan terkadang merasa dirugikan dengan proses alur yang belum jelas.

## 5.   Disposisi Pelaksana
Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen  dari  pelaksana  kebijakan.  Ada- pun  dalam  disposisi  terdapat  indikator pemahaman  dan  pendalaman  serta  inten-
sitas  respons  atau  tanggapan  pelaksana. Pertama,  pemahaman  dan  pendalaman dalam program urban farming di Kelurahan Jeruk  menunjukkan  bahwa  seluruh  pihak implementor  harus  sudah  memahami maksud  dan  tujuan  dari  adanya  program urban  farming di  masa  pandemi  Covid-19. Kelompok  tani  wilayah  Kelurahan  Jeruk nantinya  juga  diberikan  pemahaman  lebih mendalam terhadap konsep program urban farming .  Akan  tetapi  di  sisi  lain,  setelah dilakukan  wawancara  kepada  sebagian masyarakat  wilayah  Kelurahan  Jeruk, ternyata mereka belum memahami program urban  farming secara  pengertian yang  lebih  khusus  hanya  saja  mereka mengetahui  secara  garis  besarnya.  Kedua, intensitas respons atau tanggapan pelaksana  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan responsivitas atau ketanggapan yang terus menerus terhadap penyelenggaraan program urban farming di Kelurahan Jeruk pada  masa  pandemi  Covid-19.  Dinas Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota Surabaya membuka ruang komunikasi yang terbuka  sehingga  dapat  memberikan respons-respons  terhadap  kesulitan  yang dialami ketika implementasi program urban farming .  Kelompok  tani  di  wilayah  Kelu- rahan  Jeruk  apabila  mengalami  kendala dalam pelaksanaan program urban farming , mereka  mengadakan  pertemuan  musya- warah  yang  dimanfaatkan  sebagai  forum untuk  menampung  pendapat  dari  seluruh anggota kelompok tani.

## 6.  Kondisi Politik, Sosial dan Ekonomi
Kondisi  politik,  sosial  dan  ekonomi berkaitan  dengan  bagaimana  kondisi  ling- kungan  yang  kondusif  dan  pemberian dukungan dari seluruh elemen masyarakat pada saat implementasi kebijakan program. Pertama,  implementasi  program urban farming di  Kelurahan  Jeruk  pada  masa pandemi  Covid-19  dalam  hal  ini  bertujuan sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan pangan.  Lingkungan  politik,  sosial  dan ekonomi telah terimplementasi akan tetapi belum  optimal  jika  ditinjau  dari  aspek
lingkungan  politiknya.  Kedua,  lingkungan sosial di wilayah Kelurahan Jeruk semenjak adanya  program urban  farming ini  telah memberikan  dampak  positif.  Kelurahan Jeruk  merupakan  wilayah  yang  masih menjunjung  tinggi  nilai-nilai  tradisi  yang ada.  Masyarakat  di  wilayah  tersebut berpendapat bahwa adanya program urban farming di  masa  pandemi  Covid-19  ini memberikan  manfaat  untuk  dapat  meme- nuhi  kebutuhan  pangan  mereka  melalui hasil  panen  yang  didapatkan.  Tradisi  di lingkungan  sosial  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat  Kelurahan  Jeruk  salah  satunya adalah  sedekah  bumi.  Sedekah  bumi merupakan  tradisi  yang  memanfaatkan bahan  hasil  panen  sebagai  bentuk  rasa syukur  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Ketiga, lingkungan ekonomi yang ada pada wilayah Kelurahan Jeruk sangatlah mendu- kung.  Hal  ini  disebabkan  sebagian  besar masyarakat  Kelurahan  Jeruk  bermata pencaharian  sebagai  petani  yang  menjadi sumber  pendapatan  dengan  penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  penelitian  ini  menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1.   Tujuan dan standar kebijakan yang jelas dalam  implementasi  program urban farming pada  masa  pandemi  Covid-19 di  Kelurahan  Jeruk  diketahui  bahwa tujuan  kebijakan  dari  program urban farming ini telah ditetapkan secara jelas dengan  berpedoman  pada  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kota  Surabaya  Tahun  2014- 2034  dan  untuk  standar  yang  jelas, program urban  farming di  Kelurahan Jeruk ini sudah dilakukan sesuai dengan konsep  memanfaatkan  lahan-lahan kosong  serta  ruang  terbuka  hijau lainnya.
2.  Sumber  daya  kebijakan  pada  imple- mentasi  program urban  farming di Kelurahan Jeruk sudah terimplementasi secara  keseluruhannya.  Sumber  daya manusia  yang  sudah  memadai  dengan keterlibatan  seluruh  pihak  baik  dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota  Surabaya  hingga  kelompok  tani yang terdiri dari 20 orang yang berasal dari  masyarakat  wilayah  Kelurahan Jeruk. Tersedianya sumber daya finan- sial  dan  perencanaan  anggaran  APBD dari  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan Pertanian  Kota  Surabaya  sebagai penunjang program urban farming dan juga  kelompok  tani  wilayah Kelurahan Jeruk yang memiliki kas dengan kesepa- katan  bersama,  serta  sumber  daya waktu  yang  telah  disusun  secara  jelas untuk  memerhatikan  waktu  panen setiap jenis tanaman sehingga mengha- silkan hasil panen yang optimal.
3.  Karakteristik  badan  pelaksana  dalam implementasi  program urban  farming telah  terimplementasi  dengan  optimal. Tingkat kontrol secara hirarkis dibukti- kan  dengan  adanya  pertemuan  rapat yang  telah  diagendakan  oleh  Dinas Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  Kota Surabaya  serta  adanya  pendampingan dari  Tenaga  Penyuluhan  Pertanian Lapangan  yang  memantau  imple- mentasi  program urban  farming di Kelurahan  Jeruk.  Pelaksana  kebijakan yang  ketat,  disiplin  dan  demokratis serta  adanya  instruksi  yang  diberikan oleh  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan Pertanian Kota Surabaya kepada pihak Kelurahan  Jeruk  tetap  memperhatikan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  waktu, biaya  dan  penyaluran  hasil  panen kepada masyarakat  wilayah Kelurahan Jeruk secara tepat dan adil.
4.  Kualitas  hubungan  interorganisasional pada  implementasi  program urban farming telah  terimplementasi  akan tetapi belum optimal pada komunikasi yang tepat, akurat dan konsisten, yaitu adanya  keluhan  dari  masyarakat
kepada  pihak  Kelurahan  Jeruk  terkait ketidakjelasan  serta  ketidakkonsis- tenan  informasi  waktu  pengambilan hasil  panen.  Interaksi  dan  koordinasi sudah  dilaksanakan  dengan  optimal dengan adanya koordinasi yang dilaku- kan  oleh Dinas  Ketahanan  Pangan  dan Pertanian Kota Surabaya kepada pihak Kelurahan  Jeruk  dengan  diadakan pelatihan  sesuai  dengan  waktu  yang telah  ditetapkan  atas  dasar  kesepa- katan bersama.
5.  Disposisi pelaksana telah terimplemen- tasikan  tetapi  belum  optimal  pada pemahaman  dan  pendalaman,  yaitu masih  adanya  masyarakat  yang  belum mengerti  dan  memahami  program urban  farming. Intensitas  respons/ tanggapan  pelaksana  sudah  optimal seperti  adanya  keterbukaan  untuk membuka  komunikasi  dari  serta  ada- nya  pertemuan  musyawarah  sebagai wadah  untuk  menampung  pendapat dan  penyampaian  informasi  terkait kendala  dalam  pelaksanaan  program urban farming .
6.  Kondisi  politik,  sosial  dan  ekonomi pada  implementasi  program urban farming di  Kelurahan  Jeruk  telah terimplementasi  tetapi  belum  optimal dari segi kondisi politiknya. Tidak terse- dianya  konsep  inovasi  yang  tertulis secara  jelas  oleh  Dinas  Ketahanan Pangan  dan  Pertanian  Kota  Surabaya yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan program urban  farming. Kondisi  sosial dan  ekonomi  telah  memberikan  dam- pak positif kepada masyarakat wilayah Kelurahan  Jeruk  serta  menunjukkan bahwa terpilihnya lokasi urban farming di Kelurahan Jeruk mendapat dukungan dan  juga  sesuai  dengan  kondisi  sosial dan ekonomi wilayah tersebut.

## Rekomendasi
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut, penelitian  ini  merekomendasikan  hal-hal sebagai berikut:
1.   Pelaksana  kebijakan,  dalam  hal  ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota  Surabaya,  perlu  meningkatkan sosialisasi  pemahaman  dan  pendala- man  serta  pelatihan  dan  penyuluhan secara  intensif  kepada  masyarakat wilayah Kelurahan Jeruk terkait imple- mentasi  program urban  farming pada masa pandemi Covid-19.
2.  Pelaksana  kebijakan,  dalam  hal  ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota  Surabaya,  perlu  mematangkan konsep inovasi secara jelas dan tertulis agar  memudahkan  pengunaannya, terlebih oleh masyarakat, dalam hal ini kelompok  tani,  dalam  mengimplemen- tasikan  program urban  farming di Kelurahan Jeruk.
3.  Pelaksana  kebijakan,  dalam  hal  ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota  Surabaya,  perlu  membangun  dan menjalin  komunikasi  yang  baik  dan jelas  secara  kontinyu  dan  intensif terkait  penyampaian  informasi  imple- mentasi program urban farming kepada masyarakat, termasuk kelompok tani, di wilayah  Kelurahan  Jeruk  untuk  meng- hindari terjadinya kesalahpahaman dan terlebih  dapat  meningkatkan  pengeta- huan  dan  penguasaan  implementasi program urban farming .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad,  J.  (2015). Metode  Penelitian Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi (1st  ed.).  Yogyakarta:  Penerbit  Gava Media.
Anggara,  S.  (2018). Kebijakan  Publik (2nd ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
Kuswana,  D.  (2011). Metode  Penelitian Sosial . Bandung: CV Pustaka Setia.
Pujileksono,  S.  (2015). Metode  Penelitian Komunikasi Kualitatif . Malang: Intrans Publishing.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (23rd
ed.). Bandung: Alfabeta.
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses,  Dan  Studi  Kasus) .  Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).

## Jurnal
Belinda,  N.  &  Rahmawati,  D.  (2017).
Pengembangan
Urban Farming
Berdasarkan  Preferensi  Masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
Jurnal  Teknik  ITS ,  6(2):  1-4. https://doi.org/10.12962/j23373539 .v6i2.25008.
Djiko,  R.,  Arimawa,  P.  S.  &  Tangkau,  C.
(2018). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabu- paten Halmahera Utara. Publisia Jurnal Ilmu  Administrasi  Publik ,  3(2):  101- 111.  https://doi.org/10.26905/pjiap. v3i2.2348.
Ilvira,  R.  F.,  Ginting,  L.  N.  &  Hasibuan,  S.
(2019).  Peningkatan  Pengetahuan Konsep  Urban  Farming  Pada  Siswa SMA Negeri 1 Labuhan Deli Kabupaten Deli  Serdang. Jurnal  Prodikmas  Hasil Pengabdian kepada Masyarakat , 4(1): 73-81. http://dx.doi.org/10.30596%2 Fjp.v4i1.6167.
Prabowo, R. (2010). Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia. Mediagro Jurnal Ilmu-ilmu  Pertanian ,  62(2):  62-73. http://dx.doi.org/10.31942/md.v6i2.
881.
Van  Meter,  Donald  S.  &  Van  Horn,  Carl  E.
(1975).  The  Policy  Implementation Process,  A  Conceptual  Framework. Administration  &  Society ,  6(4):  445- 488.  Sage  Publications,  Inc.  https:// doi.org/10.1177/009539977500600 404.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun  2014  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah Kota  Surabaya  Tahun 2014-2034  (Lembaran  Daerah  Kota Surabaya  Tahun  2014  Nomor  12,
Tambahan  Lembaran  Daerah  Kota Surabaya Nomor 10).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  17  Tahun  2015  tentang  Keta- hanan  Pangan  dan  Gizi  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5680).
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012 tentang  Pangan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor  227,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 5360).