## Ancaman terhadap Pengembangan Sistem Pertahanan Sosial Daerah Perbatasan Di Kota Batam
ASRINALDI 1 , YOSERIZAL 2
1 Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Kampus Limau Manis, Padang 25163
2 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Andalas, Padang Kampus Limau Manis, Padang 25163 email: 1 asrinaldi4@yahoo.com, 2 yose_unand@yahoo.com
Abstract.    Society who lives in the border area faced many problems such as socio- cultural exchange that threatens the existence of ideologies and value systems. Besides, the economic penetration took place in the border areas also had an impact on increasing the activities of transnational crime.  However, this facts can also threat the state defense system.  This article identifies the threats faced by the society who lives in Batam, that is, economic injustice that led to the strengthening of the labor movement, liberalization encourages transnational crime and the waning of identity in pluralistic society in Batam.  This article also found the socio-cultural system is a potential for local community to prevent the threats against the sovereignty of the Republic of Indonesia.  This socio-cultural can increase become social capital for de- veloping a social defense system.

## Keywords: Social defense system, social capital, The border areas
Abstrak.   Dalam realitanya, masyarakat yang hidup di daerah perbatasan menghadapi banyak persoalan seperti pertukaran sistem nilai sosial budaya yang dapat mengancam eksistensi sistem nilai dalam masyarakat termasuk ideologi.  Di samping itu, penetrasi ekonomi yang terjadi di daerah perbatasan juga membawa dampak pada meningkatnya aktivitas kejahatan transnasional.  Bagaimana pun realita ini juga dapat mengancam sistem pertahanan negara. Karenanya artikel ini mencoba mengidentifikasi ancaman-ancaman yang dihadapi masyarakat yang hidup di daerah Batam seperti ketimpangan ekonomi di antara warga tempatan dan pendatang yang mendorong terjadinya gerakan buruh, liberalisasi ekonomi yang menyebabkan semakin kejahatan transnasional dan memudarnya identitas masyarakat Batam yang semakin plural.  Selain itu, artikel ini juga menemukan bahwa sebenarnya sistem sosial budaya dapat sangat berpotensi mencegah ancaman terhadap kedaulatan Indonesia.  Sistem sosial budaya ini dapat berubah menjadi modal sosial yang berkembang menjadi sistem pertahanan sosial.
Kata kunci: Sistem pertahanan sosial, modal sosial, area perbatasan

## Pendahuluan
Kehidupan masyarakat di daerah perbatasan akhir-akhir ini mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Ini bukan saja masalah pembangunan yang tertinggal dari daerah lain, tapi juga semakin memudarnya semangat nasionalisme masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan tersebut. Masyarakat di daerah perbatasan cenderung menjadi masyarakat yang tanpa batas negara karena aktivitasnya yang sering melewati wilayah kedaulatan masing-masing negara.  Ketertinggalan pembangunan di daerah perbatasan menyebabkan masyarakat Indonesia di daerah perbatasan lebih berorientasi pada sistem nilai dan gaya hidup negara tetangga.  Inilah ancaman besar yang
sedang dihadapi pemerintah.
Menurut data Bappenas, wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan sepuluh negara seperti  India,  Malaysia, Singapura,  Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini dengan karakteristik perbatasan yang berbeda-beda.  Ada empat provinsi dan 15 kabupaten/kota yang berbatasan darat dengan negara tetangga.  Sementara wilayah Indonesia yang memiliki perbatasan laut adalah 92 pulau terluar, beberapa di antaranya sedang menghadapi masalah batas wilayah dengan negara tetangga.
Jika dicermati, kehidupan masyarakat di daerah perbatasan dihadapkan pada masalah yang
rawan.  Kuatnya pengaruh sistem nilai asing yang masuk dalam bentuk pertukaran aspek sosial budaya justru mengancam eksistensi ideologi dan sistem nilai masyarakat tempatan.  Begitu juga penetrasi ekonomi yang berlangsung di daerah perbatasan juga membawa dampak pada aktivitas kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, perdagangan orang, pencucian uang, pembalakan liar, pencurian ikan, imigran gelap, jaringan narkotika internasional dan sebagainya.  Secara tidak langsung keadaan ini juga mengancam kedaulatan negara dalam mempertahankan batas wilayahnya.
Walaupun dalam banyak hal, pemerintah sudah berupaya mengantisipasi ancaman ini dengan memperkuat sistem pertahanan nasional melalui peningkatan kemampuan sistem pertahanan militer.  Namun, ancaman yang hadir dalam kehidupan masyarakat di daerah perbatasan justru bukan berasal dari kekuatan militer asing. Namun, ancaman yang datang kepada mereka adalah yang berasal dari penetrasi ideologi, sistem nilai sosial, budaya dan ekonomi.  Sudah tentu ini sangat sulit dibendung, apalagi dengan mengandalkan kekuatan militer.  Lalu, bagaimana mengantisipasi ancaman yang dihadapi masyarakat yang bersifat nonmiliter tersebut? Apakah dengan memperkuat sistem pertahanan sosial masyarakat daerah perbatasan dapat mengurangkan dampak penetrasi ancaman tersebut?
Tulisan ini mengidentifikasi dan menjelaskan ancaman yang sedang dihadapi masyarakat di daerah ini yang berasumsi bahwa dengan memperkuat kembali keberadaan sistem sosial budaya yang menjadi modal sosial masyarakat adalah cara yang efektif untuk menangkal ancaman yang dapat membahayakan sistem pertahanan negara.  Dalam konteks glo- bal, justru ancaman terhadap sistem pertahanan negara yang perlu diwaspadai bukanlah ancaman militer, akan tetapi ancaman yang bersifat non militer, terutama di daerah perbatasan.  Inilah masalah yang diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

## Sistem Pertahanan Sosial: Pengembangan dan Manfaatnya bagi Masyarakat di Daerah Perbatasan
Begitu nyatanya ancaman dari aspek penetrasi nilai ideologi, sosial, budaya dan ekonomi di daerah perbatasan berdampak pula pada strategi pertahanan  yang sudah  dibentuk pemerintah.  Ancaman paling nyata sebenarnya dilihat dari ancaman non konvensional terhadap pertahanan negara, yaitu penetrasi nilai-nilai yang sulit ditangkal dengan sistem pertahanan yang bersifat militer.  Karenanya perlu pengembangan
sistem pertahanan lain yang dapat mengantisipasi ancaman dari penetrasi nilai tersebut dalam bentuk ideologi, sosial, budaya dan ekonomi tersebut. Salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pertahanan yang bersifat non militer.  Sistem pertahanan yang bersifat non militer yang dikenal secara konsep adalah sistem pertahanan sosial ( social defense system ) yang dikembangkan oleh Martin (1993), Wollongong (1994), dan Csapody & Weber (2007). Implementasi sistem pertahanan sosial yang melibatkan masyarakat terkait erat dengan sistem sosial budaya yang berkembang. Biasanya sistem sosial budaya ini menjadi modal sosial untuk pengembangan sistem pertahanan sosial.
Ini seperti yang dijelaskan Knack (2002) bahwa modal sosial ini memiliki manfaat untuk mendukung pelbagai kepentingan terkait dengan kinerja pemerintahan di sebuah negara.  Tidak hanya itu, modal sosial juga dapat menjadi sistem kendali manajemen dalam melaksanakan pembangunan terutama yang digunakan oleh lembaga swadaya masyarakat (Chenhall, Hall & Smith, 2010).  Jadi, keberadaan modal sosial adalah dasar bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas politik dan pemerintahan.  Sehubungan dengan ini, maka mengaitkan modal sosial dengan sistem pertahanan sosial menjadi relevan untuk dikembangkan.
Sejalan dengan itu, Brian Martin dalam bukunya Social Defence, Social Change (1993) menjelaskan adanya hubungan pertahanan sosial dan perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan ini mendorong lahirnya pelbagai gerakan sosial yang dapat mengarah kepada pembentukan mekanisme pertahanan sosial dalam komunitas tertentu.  Dalam konteks ini Martin (1993:77) menjelaskan,
social defence may be its link with those social move- ments with the potential for promoting revolution- ary change in social structure. Most important here are movements that pose a challenge or alterna- tive to military and state power, especially move- ments for various forms of participatory democracy and workers’ control. This category includes anar- chist groups, the sarvodaya movement and por- tions of feminist, peace and environmental move- ments, and the green movement generally. None of these currently seems to have the potential to bring about change quickly, but appearances can be deceptive.
Dalam beberapa hal, apa yang dijelaskan Martin sesuai untuk menggambarkan fenomena masyarakat yang mengalami transisi ke demokrasi karena kecenderungannya untuk membentuk gerakan sosial termasuk mekanisme pertahanan sosial.  Namun, pertanyaannya, bagaimanakah tindakan bersama dalam komunitas itu terbentuk sehingga melahirkan gerakan sosial dan bahkan membentuk mekanisme pertahanan sosial
tersebut?  Jelas ini ada kaitannya dengan sistem sosiobudaya masyarakat dalam masyarakat yang dapat menyatukan pandangan mereka untuk bertindak.
Wollongong (1994) juga menjelaskan hubungan mekanisme pertahanan sosial yang bersifat non kekerasan sebagai alternatif pertahanan dalam masyarakat dan kaitannya dengan pembangunan komunitas.  Dalam kajian tersebut Wolonggong menemukan keterkaitan tersebut justru terletak pada masalah ketidakadilan, kekerasan, kemiskinan, dan keterasingan yang dihadapi komunitas.  Untuk mengatasi masalah tersebut aktivis gerakan sosial dalam masyarakat harus menjalin kerjasama dalam membentuk mekanisme pertahanan sosial untuk mengatasi masalah tersebut.  Keterkaitan lainnya adalah masalah yang dihadapi komunitas seperti keterasingan karena tidak sesuainya antara tujuan dan hasil.  Untuk mengatasi masalah tersebut, komunitas harus merubah sistem yang berkaitan dengan masalah keterasingan yang terjadi pada mereka.  Perubahan sistem berdasarkan pandangan komunitas ini dapat mendorong terbentuknya kesesuaian antara tujuan dan hasil.  Kecenderungan ini sama dengan isu dalam mekanisme pertahanan sosial, yaitu masyarakat tanpa kekuatan militer sebagai tujuan dan metode non kekerasan digunakan untuk mengubah tujuan dan hasil yang diinginkan komunitas.  Yang paling penting adalah perlunya pembentukan mekanisme pertahanan sosial dan bagaimana prosesnya dalam mewujudkan tujuan yang sesuai dengan kepentingan komunitas tersebut.  Salah satu caranya adalah dengan menempatkan modal sosial dalam masyarakat sebagai dasar yang penting dalam pembentukan mekanisme pertahanan sosial tersebut.
Walaupun begitu, satu yang  jelas kajian yang dilakukan sarjana  di  atas tidak mengambarkan adanya proses dan mekanisme pembentukan sistem pertahan sosial tersebut, khususnya dengan menggunakan modal sosial yang berkembang dalam masyarakat.  Atas dasar itulah, maka penelitian ini menegaskan kembali bahwa sistem pertahanan sosial dapat dibentuk dan dikembangkan dengan mengacu kepada sistem sosiobudaya masyarakat lokal.  Sistem sosiobudaya lokal tersebut adakalanya dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat di sesebuah negara yang dikenal dengan modal sosial (Putnam, 1993; Fukuyama, 1995a; Lowndess & Pratchett, 2008).  Misalnya, Fukuyama (1995) menjelaskan modal sosial sebagai sebagai nilai atau norma informal dalam masyarakat yang dikongsi bersama sebagai dasar kerjasama dan membangun kepercayaan satu dengan yang lain. Pendapat yang sama juga dikemukakan sebelumnya oleh Putnam (1993:167) yang
menegaskan modal sosial sebagai norms of reci- procity and networks of civic engagement. Sementara, jika dikaitkan dengan kebijakan publik, maka modal sosial dapat menjadi satu sumber kebijakan publik.  Terkait dengan ini Lowndess & Pratchett (2008: 677) menjelaskan a  policy re- source—an input to policy making and implemen- tation alongside financial capital (revenue, invest- ment),  human capital  (skills, individual capaci- ties, knowledge)  and   physical capital  (buildings, equipment). Ringkasnya, modal sosial dapat menjelaskan hubungan yang terbentuk antara masyarakat sipil,  negara dan kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan.  Lalu bagaimana prospek pengembangannya di Indonesia, terutama masyarakat yang hidup di daerah perbatasan?
Pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang hidup dalam ikatan kekeluargaan dan gotong royong.  Ini sesuai dengan norma dalam Pancasila yang menegaskan nilai kebersamaan menjadi dasar dalam memperkuat sendi-sendi negara.  Seperti yang dinyatakan Yudi Latief (2011:19) “...dasar dari semua sila Pancasila adalah gotong royong.” Singkatnya, kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat Indonesia telah menjadi kepribadian masyarakat yang menjadi dasar dalam membangun dasar negara.
Singkatnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai sosial budaya yang ada di lingkungan mereka.  Nilai sosial budaya ini juga menjelma ke dalam aktivitas adat tradisi yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.  Hampir disemua daerah diIndonesia, kebersamaan tersebut digambarkan dengan semangat bekerja sama atau yang lebih dikenal dengan gotong royong (Koentjaraningrat, 1987). Namun dalam perkembangannya, semangat kebersamaan dan gotong royong tersebut ini sudah mulai digantikan oleh cara pikir kehidupan masyarakat yang individualis.  Ini adalah realita dari kuatnya pengaruh nilai luar akibat dari globalisasi yang tengah berlangsung.  Realita ini dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat yang hidup di daerah perbatasan, khususnya di daerah perkotaan.
Pengaruh globalisasi terhadap perubahan budaya masyarakat suatu negara bukanlah fakta baru yang harus diperdebatkan.  Dalam realitanya, globalisasi yang tengah berlangsung memang membawa dampak kepada sistem sosial budaya masyarakat.  Globalisasi dapat mengubah tidak hanya perilaku, tapi juga identitas termasuk ke dalamnya ideologi sebuah negara.
“There is a systematic cultural penetration and domi- nation of cultural life of the popular class by the ruling class of the West in order to reorder the values, behavior, institutions, and identity of the
oppressed people to conform with the interests of the imperial class”  (Mahajan, 2006:132).
Apa yang disampaikan Mahajan di atas jelas merupakan ancaman yang krusial bagi bangsa In- donesia.  Kuatnya penetrasi nilai akibat globalisasi tersebut menjadi ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara.  Ketidakmampuan sistem pertahanan secara militer mengantisipasi penetrasi ini menjadi sisi lemah dari sistem pertahanan konvensional tersebut.  Lalu bagaimana cara mencegahnya? Salah  cara menutupi kelemahan sistem pertahanan konvensional ini adalah dengan menguatkan sistem nilai sosial budaya masyarakat suatu negara.  Sistem sosial budaya dalam masyarakat terbukti efektif menjadi penagkal kuatnya penetrasi nilai itu. Misalnya, ideologi Pancasila yang menjadi cermin kepribadian bangsa Indonesia, jika dikuatkan kembali dapat menjadi asas untuk menangkal ideologi lain yang dapat merusak sistem pertahanan dan keamanan negara.
Caranya adalah dengan mengembangkan modal sosial masyarakat ini juga dapat membantu pembentukan sistem pertahanan sosial—bentuk sistem pertahanan alternatif guna memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara.  Pada dasarnya modal sosial meliputi adanya nilai kebajikan kewargaan, saling percaya di antara masyarakat, kerja sama sosial, afinitas sosial dan keterlibatan dalam institusi sosial  dalam masyarakat (Nuraini Asriati & Yohanes Bahari, 2010: 149).  Tentu, hal ini bermanfaat, terutama dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara.  Karenanya penguatan modal sosial dalam  masyarakat, terutama untuk membangun sistem pertahanan sosial menjadi relevan dan sangat penting bagi bangsa Indone- sia karena wilayahnya yang luas, masyarakatnya yang majemuk dan letaknya yang strategis.
Lalu, bagaimana hubungan modal sosial dengan pengembangan sistem pertahanan sosial tersebut?  Seperti yang dijelaskan sebelumnya, modal sosial ini menjadi dasar terbentuknya semangat saling percaya yang dibangun atas norma-norma sosial yang saling menghormati dan saling menghargai di antara individu yang hidup di suatu daerah.  Dengan cara ini, kepercayaan dan norma ini dapat menjadi dasar terbentuknya kerja sama untuk tujuan bersama.  Misalnya, dalam hal pengembangan sistem pertahanan sosial. Modal sosial yang dimiliki masyarakat di sebuah wilayah memiliki daya rekat yang kuat untuk mewujudkan tujuan tertentu secara bersaman- sama.  Dalam hal ini, daya rekat yang terbangun dari norma sosial yang saling mengikat ini dapat menjadi titik tolak pengembangan sistem pertahanan sosial berbasiskan perencanaan masyarakat ( community planning model ). Bangsa Indonesia sangat kaya dengan
sistem nilai sosial budaya tersebut.  Setiap suku dan etnis di Indonesia memiliki sistem nilai yang diamalkan sehingga menjadi dasar setiap tindakan yang mereka lakukan.  Malah sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat ini menjadi gambaran berkembangnya kearifan lokal yang dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.  Kearifan lokal inilah yang dapat menjadi dasar pengembangan sistem pertahanan sosial untuk menangkal implikasi negatif penetrasi nilai luar yang dapat memengaruhi  sikap nasionalisme  Bangsa Indo- nesia.  Kearifan lokal dapat dilihat pada struktur dan praktik sosial masyarakat tradisional/asli yang biasanya mengambil keputusan dan bertindak secara kolektif.  Realita inilah yang menjadi dasar pengembangan sistem pertahanan sosial yang dapat dibangun melalui penguatan modal sosial masyarakatnya.
Jelas, persebaran barang, jasa, modal, or- ang, informasi dan ide sangat jelas ditemukan pada masyarakat yang hidup di daerah perbatasan. Sedikit banyaknya persebaran ini mempengaruhi aktivitas masyarakat.  Namun, yang patut dikhawatirkan bahwa persebaran ini dapat membawa dampak negatif bagi sistem pertahanan dan keamanan negara.  Hal yang paling mendasar dari ancaman globalisasi ini adalah berubahnya orientasi dan sikap individu warga negara memandang kedaulatan negara.  Menurut Slaugh- ter & Hudson (2007), cara pandang terhadap kebangsaan semakin melemah karena individu warga  negara sudah menjadi bagian  dari komunitas internasional.  Paling tidak dengan menguatkan kembali nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal ini dapat membantu pemerintah membangun sistem pertahanan sosial di daerah perbatasan.
Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendasarkan kajian pada kaidah grounded theory . Kaedah ini dipilih karena memudahkan peneliti membangun konsep sistem pertahanan sosial dan merumuskan model kebijakan yang relevan, terutama untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara.  Oleh karena itu, untuk menganalisis permasalahan di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada dua daerah di Kota Batam, yaitu Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Sekupang. Kedua daerah ini dipilih secara sengaja karena memenuhi kriteria sebagai daerah yang berdekatan dengan negara tetangga dan interaksi dan mobilitas penduduknya cukup tinggi.  Analisis data bersumber pada data wawancara sebagai data primer dan data sekunder sebagai data tambahan untuk memahami masalah yang diteliti. Informan dalam penelitian ini dipilih secara sengaja dengan pengembangannya berdasarkan teknik snowball sampling agar mendapatkan informan
yang relevan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

## Ancaman terhadap Masyarakat Batam di Daerah Perbatasan
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah satu di antara daerah yang berada di kawasan perbatasan dengan negara tetangga. Kedudukan Pulau Batam yang strategis menempatkan daerah ini menjadi salah satu tempat investasi bagi investor.  Daerah ini berada di jalur lalu lintas pelayaran internasional, yaitu selat Malaka.  Apalagi di sebelah utara Pulau Batam ini langsung berbatasan dengan dua negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia.  Penduduk asli Kota Batam adalah orang Melayu atau dikenal juga dengan orang selat atau orang laut yang sudah menetap sejak lama.  Topografi Kota Batam terdiri dari dataran yang diselingi dengan daerah berbukit yang tingginya mencapai 160 meter dari permukaan laut.  Gambar 1 memperlihatkan wilayah Kota Batam mempunyai luas 715 Km 2 yang juga meliputi pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya mencapai 329 buah.  Sebelum menjadi daerah otonomi merupakan kawasan pelabuhan bebas yang dikelola oleh Otorita Pengembangan daerah Industri Pulau Batam atau dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) yang dbentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.43 tahun 1973.   Pada masa  ini, proses indutrialisasi berlangsung pesat.
Berjalannya proses industri ini mendorong munculnya migrasi penduduk sehingga Pulau
Batam ramai dikunjungi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia.  Seiring dengan pesatnya perkembangan Pulau Batam, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1983 kecamatan Batam yang dulunya bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau berubah statusnya menjadi Kotamadya Batam.  Namun, reformasi politik yang berlangsung di Indonesia berdampak pada perubahan status Kota Batam menjadi daerah otonom berdasarkan UU No. 53 tahun 1999. Menariknya, walaupun menjadi daerah otonom, pemerintah Kota Batam harus tetap melibatkan Badan Otorita Batam dalam melaksanakan pembangunan di daerah tersebut.  Saat ini Kota Batam memiliki penduduk berjumlah 987.834 orang (2010) dan terdiri dari berbilang etnis yang dominan seperti Melayu, Minang, Jawa, Batak, Makasar, Flores, Tionghoa dan sebagainya. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Batam memiliki 12 kecamatan dengan 64 kelurahan yang ikut membantu penyelenggaraan fungsi pemerintahan.
Kedudukan Kota Batam yang berada di lalu lintas perdagangan internasional membawa dampak pada keberadaan ekonomi masyarakatnya.  Selain itu, sebagai bagian dari konsekuensi globalisasi yang mendorong mobilitas orang, barang dan jasa menyebabkan daerah Batam ini menjadi penting.  Namun, tidak berarti daerah ini terbebas dari pengaruh globalisasi, khususnya gaya hidup dan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakatnya.  Kekhawatiran yang paling mendasar justru pada nilai ideologi
bangsa yang semakin terkikis karena kuatnya pengaruh nilai dari luar.  Globalisasi sudah menjadi ancaman baru bagi masyarakat di negara berkembang, terutama yang terkait dengan sistem sosial budaya masyarakatnya.  Fenomena ini dapat ditemukan di daerah perbatasan seperti Kota Batam. Dengan latar belakang masyarakatnya yang mayoritas adalah pendatang turut mempengaruhi cara mereka menerima pengaruh globalisasi ini. Lalu, ancaman seperti apa yang langsung dihadapi masyarakat di daerah perbatasan? Apakah ancaman ini dapat mempengaruhi sistem pertahanan dan keamanan negara? Lalu, bagaimana meminimalisasi dampak ancaman tersebut bagi masyarakat?
Dalam realitanya ada sejumlah ancaman dalam kehidupan masyarakat Batam yang hidup di daerah perbatasan.  Pertama, ancaman yang terkait dengan keadilan sosial  masyarakat pendatang dan tempatan.  Kota Batam yang tumbuh sebagai daerah industri mendorong masuknya kaum migran dari seluruh Indonesia. Besarnya kebutuhan tenaga kerja di sektor industri memudahkan kaum migran tersebut diserap oleh pasar tenaga kerja.  Hal ini juga menjadi salah satu penyebab semakin membanjirnya pendatang baru ke daerah Batam.  Namun, dibalik itu, kedatangan kaum migran ini membawa implikasi munculnya ketimpangan baik sosial dalam masyarakat.  Masyarakat tempatan yang berlatar belakang suku laut dari keturunan Melayu semakin lama semakin terpinggirkan.  Sementara kaum migran yang datang ke Batam semakin beragam latar belakang dan kepentingan sehingga berdampak pada dinamika etnik yang menetap di daerah itu.
Konsep keadilan sosial ini menyangkut keadilan antar kelas sosial dalam masyarakat yang memiliki dimensi yang cukup luas. Misalnya, keadilan ini menyangkut pemerataan ekonomi, distribusi barang dan jasa serta pajak dan subsidi. Aspek ini adakalanya menjadi pemicu konflik kelas sosial dalam masyarakat.   Apalagi  dalam masyarakat yang plural seperti di Batam.  Dengan melihat pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang pada tahun 2011 mencapai 6,67 persen. “Berdasarkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan 46,65%, sektor perdagangan hotel dan restoran (20,44%) dan sektor pertambangan (9,17%).  Sementara, laju pertumbuhan ekonomi Batam, justru di sektor perdagangan mengalami peningkatan 6,67% dibandingkan sektor industri 5,58%.  Keadaan ini jelas memengaruhi konsep keadilan sosial masyarakat di daerah tersebut.
Masyarakat di Pulau Batam menyimpan potensi ketegangan sosial, terutama di kalangan buruh industri.  Ini adalah implikasi dari semakin
menjamur masyarakat mencari pekerjaan ke daerah ini dengan latar belakang yang beragam. Etnis Jawa, etnis Batak dan etnis Minang dominan menjadi pekerja di sektor industri manufaktur di pulau ini.  Walaupun begitu, latar belakang etnis tidaklah mengganggu aktivitas mereka bekerja dan bahkan menjadi  kekuatan bersama dalam memperjuangkan kepentingan mereka sebagai pekerja.  Misalnya, kasus kerusuhan sosial terkait dengan penuntutan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Mei 2012 di Batam adalah salah satu bukti realita ini.  Kerusuhan ini dipicu oleh tuntutan kaum buruh yang menginginkan adanya kenaikan UMK sebesar Rp. 1.760.000 yang jumlahnya naik dari ketetapan yang dibuat oleh perwakilan buruh, Apindo dan wali kota Batam yang menetapkan upah tahun lalu sebesar Rp. 1.260.000. Ketidakpuasan buruh yang dimulai dengan unjuk rasa ini akhirnya menjalar pada aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas umum di Kota Batam. Fakta ini adalah bentuk ketegangan sosial yang berangkat dari konsep keadilan sosial (Kompas, 24/11/2011). Ini sejalan dengan konsep keadilan sosial yang pelaksanaannya berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah, terutama di daerah. Ketegangan ini tidak hanya berlangsung di antara pekerja, akan tetapi juga ketegangan sosial dengan pekerja asing.  Kejadian kerusuhan di galangan kapal PT Drydocs World di Tanjung Uncang, Batam pada bulan April 2010 yang lalu adalah bukti potensi konflik horisontal di kalangan pekerja lokal dan asing sangat tinggi di Pulau Batam ini.
Realita tingginya potensi konflik horisontal dalam kehidupan masyarakat di Pulau Batam ini tentu mempengaruhi strategi dalam mengembangkan sistem pertahanan sosial di daerah ini.  Sistem pertahanan sosial memiliki nilai dasar, yaitu adanya rasa saling percaya ( trust ) dalam suatu masyarakat sehingga dapat menjadi kekuatan bersama untuk menangkal ancaman yang datang kepada mereka. Fukuyama dalam karyanya Trust: human nature and the reconstruction of social order (1995b) menjelaskan bahwa derjat kepercayaan (trust) sebuah bangsa memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya.  Sikap saling percaya ini adalah adanya keinginan untuk saling bekerjasama dari suatu masyarakat berdasarkan pada norma yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut.  Dengan demikian, sikap saling percaya ini menjadi modal sosial untuk mengembangkan produktivitas dalam masyarakat baik itu yang bersifat sosiobudaya, khususnya ekonomi.
Lebih jauh, Fukuyama menjelaskan sikap saling percaya ini dapat mewujudkan sikap spontan individu  ( spontaneous sociability ) dalam merespons lingkungan sekitarnya.  Inilah yang menjadi dasar tindakan bersama dalam konteks modal sosial tersebut.  Bahkan Fukuyama percaya bahwa masyarakat yang memiliki rasa saling
percaya yang tinggi lebih mudah dimobilisasi dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah.
Dengan  realita  masyarakat Batam yang plural dengan rasa saling percaya yang masih belum tinggi, tentu membawa dampak pada upaya membangun tindakan bersama.  Apalagi dalam konteks membangun sistem pertahanan sosial yang berbasiskan pada modal sosial tersebut. Walaupun demikian, seperti yang dijelaskan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, Syafri Salisma:
“aspek kebersamaan masyarakat di Kepulauan Riau ini masih terjaga dengan baik, walaupun mereka memiliki latar belakang yang berbeda.  Konflik sosial yang terjadi di daerah ini biasanya hanya melibatkan aspek internal perusahaan.  Dan, jarang sekali meluas ke dalam masyarakat.”  (Transkrip wawancara dengan informan).
Artinya, masih diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk mengembangkan sikap saling percaya dari masyarakat di Kota Batam ini agar dapat dimanfaatkan menjadi kekuatan membangun sistem pertahanan sosial.
Ancaman kedua yang juga dihadapi masyarakat Batam yang hidup di daerah perbatasan ini adalah liberalisasi perdagangan yang menjadikan daerah ini sebagai wilayah kejahatan transnasional.  Salah satu dampak dari globalisasi yang melanda Kota Batam ini adalah liberalisasi perdagangan yang semakin meningkat arus barang dan jasa ke daerah ini.  Bahkan liberalisasi perdagangan mendorong terjadinya liberalisasi keuangan internasional yang belum tentu membawa keuntungan pada masyarakat lokal (Dariah, 2005: 118).  Seperti yang dijelaskan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau bahwa Batam telah menjadi pintu masuk kejahatan perdagangan narkotika dan obat terlarang (narkoba) internasional.  Kedudukan Batam yang langsung berada di jalur perdagangan internasional ini menjadi tempat strategis untuk mendistribusikan Narkoba ke seluruh nusantara.
Keadaan ini semakin serius karena sistem nilai masyarakat Kota Batam yang mengalami erosi karena cepatnya perubahan lingkungan sosial, budaya dan ekonomi di daerah ini. Masyarakat Batam yang plural dari segi etnisitas dan budaya apalagi di daerah Batam ini banyak daerah kantong ( enclave ) etnis sehingga identitas bersama yang menajdi norma sosial menjadi pudar.  Akibatnya masyarakat Batam menjadi permisif terhadap lingkungan sekitarnya.  Kerawanan daerah Batam sebagai daerah perdagangan internasional ini tergambarkan dari pembicaraan dengan Syafri Salisman, Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.
Kota Batam menjadi daerah yang harus diawasi sebagai daerah perdagangan Narkoba
internasional.  Narkoba ini masuk melalui modus perdagangan internasional melalui pengiriman barang-barang impor yang legal, namun di dalamnya terdapat Narkoba (Transkrip wawancara dengan informan).
Keadaan ini tentu memengaruhi upaya pemerintah dalam membangun sistem pertahanan berbasiskan modal sosial yang berkembang dalam masyarakat di Batam.  Kejahatan transnasional lain yang juga menjadi ancaman bagi upaya pemerintah membangun sistem pertahanan sosial ini adalah penyelundupan atau perdagangan manusia ( human trafficking ).  Kedudukan Batam yang strategis yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia dan Thailand mendorong organisasi kejahatan transnasional meingkatkan aktivitasnya.  Tidak sedikit pendatang dari berbagai daerah hanya transit di Kota Batam untuk menyeberang ke negara tetangga.  Namun, tidak sedikit pula dari mereka yang terperangkap ke dalam perdagangan manusia yang diorganisasikan oleh sindikat perdagangan manusia internasional. Misalnya mereka masuk dari daerah Tanjung Sengkuang di Kecamatan Batu Ampar yang dikenal dengan jalur tikusnya untuk bisa menyeberang ke Singapura.  Tidak sedikit pendatang dari berbagai daerah melalui jalur ini yang difasilitasi oleh para tekong yang bekerja lintas negara.  Namun, pada dasarnya kebanyakan dari pendatang tersebut memang tidak mengetahui bahwa mereka sudah masuk ke dalam komoditas perdagangan orang yang terjadi lintas negara (Wawancara dengan informan, MT, Lurah Tanjung Sengkuang).
Masalah lain yang juga menjadi ancaman masyarakat Kota Batam terkait dengan kejahatan transnasional ini adalah penyelundupan barang. Barang perdagangan yang beredar di Kota Batam sudah bercampur dengan barang-barang selundupan sehingga harganya miring dibandingkan dengan barang lain yang sama merknya.  Aktivitas penyelundupan ini sudah menjadi rahasia umum masyarakat Kota Batam. Tidak sedikit barang-barang kebutuhan individu dan rumah tangga yang berasal dari merk terkenal beredar di Kota Batam dan dengan mudah di dapatkan dengan harga miring.  Dampak sosial ekonominya kepada masyarakat adalah kecenderungan mereka menjadi konsumtif dan cenderung berorientasi kepada kehidupan yang hedonis, terutama generasi muda di Kota Batam. Kecenderungan ini berdampak kepada sikap dan cara pandang generasi muda terkait dengan kehidupan kebangsaan.  Kebimbangan yang besar terkait dengan fenomena kebangsaan ini adalah semakin menurunnya semangat nasionalisme generasi muda.  Pemahaman dan pengamalan terhadap nasionalisme yang memudar ini adalah dampak dari sikap hedonis generasi muda yang dominan, terutama yang hidup di daerah
perbatasan.  Daya tangkal yang semestinya dapat dilakukan oleh ideologi negara, ternyata tidak efektif dilaksanakan.  Proses sosialisasi dan ideologisasi di kalangan generasi muda di Kepulauan Riau masih belum jelas bentuknya (Wawancara dengan informan SS,).  Padahal sistem ideologi ini tumbuh dan berkembang dari realita masyarakat yang diformalkan menjadi ideologi negara (Schwarzmantel, 2008).  Jika sistem ideologi ini bermasalah dalam kehidupan generasi muda, maka upaya membangun sistem pertahanan sosial berbasiskan modal sosial masyarakat lokal yang hidup di daerah perbatasan menjadi sulit diwujudkan.
Perubahan gaya hidup ( life style ) generasi muda di Kota Batam juga diakui oleh Buyung Ketua RT di Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar.  “Masuknya nilai budaya hedonis dari Singapura baik langsung seperti ketika interaksi dengan warga negara asing, maupun pengaruh tidak langsung dari televisi yang siarannya sampai ke daerah ini turut mempengaruhi cara hidup anak- anak muda di sini.” (Transkrip wawancara dengan informan).  Hal yang paling nyata terlihat dari pengaruh budaya ini adalah semakin tergerusnya moralitas generasi muda di daerah ini (Transkrip wawancara dengan RH, Lurah Tiban Lama).  Aspek moral ini menjadi salah satu dasar untuk membangun sistem pertahanan sosial di sebuah negara.  Seperti yang dijelaskan Martin (1993:102):
“[t]he keys to nonviolent resistance are things such as morale, unity, the willingness to struggle and the capacity to struggle.”
Melalui dorongan moral masyarakat inilah yang sebenarnya dapat memperkuat daya tangkal masyarakat terkait dengan ancaman yang datang kepada mereka.
Selain itu, dari aspek perilaku konsumerisme generasi muda di daerah Batam ternyata lebih mencintai produk luar negeri, terutama yang berasal dari Singapura  dan Ma- laysia.  Selain masalah merknya, juga kualitas barang tersebut yang mendorong mereka lebih mencintai produk luar berbanding produk buatan dalam negeri.  Tentunya ini menjadi masalah sendiri dalam membangun rasa kepercayaan terhadap kemampuan bangsa sendiri, khususnya dalam mengembangkan model sistem pertahanan sosial tersebut.  Ini jelas berbeda dengan generasi muda di Korea Selatan yang lebih mencintai produk buatan dalam negeri mereka sehingga membantu negara ini menjadi mandiri dari segala aspek (cf. Janelli, 1993).
Ancaman ketiga yang juga dihadapi oleh masyarakat Pulau Batam ini adalah semakin memudarnya identitas bersama dalam kehidupan masyarakat.  Masyarakat Kota Batam yang plural
yang terdiri dari pelbagai suku bangsa yang menetap berbaur menjadi satu kebudayaan baru. Proses ini dikenal juga dengan asimilasi budaya. Masyarakat pendatang di  Pulau Batam menyesuaikan nilai budayanya dengan nilai budaya masyarakat Melayu Kepulauan Riau yang dominan sehingga melahirkan kebudayaan baru.  Menurut Ferrante (2011:249-252) terdapat dua bentuk asimilasi, yaitu absorpstion assimilation dan melt- ing pot assimilation .  Asimilasi bentuk pertama ini memiliki ciri bahwa etnik minoritas berusaha menyesuaikan nilai kebudayaanya dengan kebudayaan etnik minoritas.  Sementara, asimilasi bentuk terakhir memiliki ciri adanya saling interaksi dan mempengaruhi terkait dengan nilai budaya masing-masing sehingga membentuk sistem kebudayaan baru.  Dalam aspek ini, apa yang berlangsung di Pulau Batam adalah pada bentuk melting pot assimilation karena kebudayaan Melayu Riau tidak begitu dominan mempengaruhi kebudayaan etnik pendatang seperti Batak, Minang, Jawa, Bugis dan Tiong Hoa.
Namun, yang menariknya di Kota Batam, dengan kedudukannya yang strategis di wilayah lalu lintas perdagangan internasional, maka asimilasi budaya yang berlangsung ini diikuti pula oleh proses akulturasi karena kuatnya penetrasi nilai asing, terutama dari Singapura.  Masyarakat Kota Batam lebih mudah menerima masuknya budaya dari Singapura karena sepertinya sudah menjadi bagian dari budaya mereka sendiri. Apalagi hampir tiga puluh persen warga Batam adalah warga negara keturunan Tiong Hoa yang sedikit banyaknya memiliki kesamaan nilai budaya dengan masyarakat Singapura yang mayoritas beretnis Tiong Hoa.
Memudarnya identitas bersama penduduk Pulau Batam tersebut dapat dilihat dari semakin menguatnya semangat individualisme dalam kehidupan masyarakat Batam. Munculnya semangat individualisme ini adalah konsekuensi logis dari budaya kapitalis yang menyertai dinamika sosial yang berkembang di daerah ini. Penduduk Kota Batam cenderung menjadi kapitalis karena lingkungan sosial di daerah industri yang membentuk kebudayaan urban.  Akibatnya ikatan sosial di antara mereka sebagai basis membangun identitas bersama menjadi pudar.  Keadaan ini semakin diperburuk apabila budaya keluarga, klan atau suku menjadi dominan dalam interaksi di antara mereka. Ini dapat dilihat dari menguatnya paguyuban masing-masing etnik di daerah ini. Walaupun tujuannya untuk menjalin keakraban sesama etnik, namun keadaan ini juga menjadi penyebab munculnya segregasi etnik di daerah ini. Seperti yang dijelaskan Anderson & Taylor (2008: 292), segregasi ini merupakan bentuk pemisahan sosial dan wilayah di mana suatu etnik menetap. Fenomena ini dapat dilihat di beberapa tempat di
Kota Batam, terutama kelompok etnik minoritas yang datang ke daerah ini dan menetap di daerah pinggiran.  Kelompok ini membangun rumah- rumah liar di atas lahan yang masih dikuasai oleh Badan Pengelola Otorita Batam (Wawancara dengan informan MTR, Sekretaris Camat Batu Ampar).
Keadaan ini tentu menjadi masalah kritis, jika pemerintah ingin membangun sistem pertahanan sosial dalam masyarakat.  Karena dalam membangun sistem pertahanan sosial ini adalah kemampuan membangun daya tangkal dalam masyarakat atau komunitas yang bersifat non militer.  Dan, bukan dengan cara membangun daya tangkal negara atau nasional yang cenderung menggunakan kekuatan militer (Martin, 1993: 4). Namun, jika penduduk Batam ini menjadi individualis yang diikuti dengan menguatnya budaya keluarga berdasarkan etnik atau klan, maka sistem pertahanan sosial menjadi sulit diwujudkan.
Identitas bersama dapat dibangun karena adanya kesamaan atribut budaya, sejarah, bahasa, kekerabatan, agama  dan sebagainya yang membedakan masyarakat di Batam dengan masyarakat lain Batam.  Karena adanya dasar kesamaan atribut ini, maka sebenarnya masih ada potensi yang dapat dikembangkan dari penduduk Bata mini untuk membangun sistem pertahanan yang bersifat non militer berdasarkan modal sosial yang berkembang dalam masyarakat.  Dan, cara efektif yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat ini adalah dengan membangun kebersamaan mereka sebagai kelompok sosial yang saling berbagi dalam identitas bersama (Guibernau,2007:12). Singkatnya, ancaman inilah yang tengah dihadapi masyarakat yang menetap di Pulau Batam. Ancaman tersebut bersifat non militer, namun membawa efek yang signifikan untuk melemahkan sistem pertahanan negara, terutama yang ada di daerah perbatasan.

## Simpulan dan Saran
Wilayah perbatasan adalah daerah yang sangat strategis untuk dijadikan basis pertahanan sosial.  Banyaknya ancaman yang bersifat nirmiliter di daerah ini perlu diwaspadai oleh negara karena dapat membahayakan sistem pertahanan nasional. Ancaman nirmiliter ini sulit untuk dikenali karena ancaman ini hadir bersama dengan dinamika masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari- hari.  Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam proses industrialisasi yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi sehingga melahirkan kecemburuan sosial.  Begitu juga dengan maraknya kejahatan transnasional yang hadir dalam kehidupan masyarakat di daerah perbatasan seperti perdagangan manusia, peredaran Narkoba
dan sebagainya juga menjadi ancaman serius dalam sistem pertahanan negara.  Realita inilah yang ditemukan di Pulau Batam.
Sehubungan dengan itu, agar ancaman tersebut dapat  diminimalkan, maka  perlu dikembangkan mekanisme sistem pertahanan yang melibatkan masyarakat lokal agar kedaulatan NKRI dapat ditegakkan. Sebenarnya pemerintah sudah memiliki sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata).  Namun, jabaran konkrit terhadap sistem pertahanan ini masih cenderung menggunakan pendekatan militer.  Padahal, dalam konteks ketergantungan antar negara dalam era globalisasi ini, penggunaan kekuatan militer tidak dibenarkan dan bahkan dapat merugikan negara tersebut.
Oleh karenanya, untuk menangkal ancaman ini, maka pemerintah perlu mengembangkan sistem pertahanan sosial yang sebenarnya sudah hidup dan berkembang dalam masyarakat.  Upaya mengembangkan sistem pertahanan sosial ini dapat dilakukan dengan memperkuat identitas bersama berdasarkan pada nilai sosiobudaya masyarakatnya.  Artinya, sistem sosiobudaya ini dapat menjadi ikatan bersama sebagai bagian dari modal sosial—sesuatu yang memang dikenal sebagai cara masyarakat lokal dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi.  Dengan demikian, sistem pertahanan sosial dapat dikembangkan dari modal sosial masyarakat ini.

## Daftar Pustaka
Asriati, N. dan Bahari, Y.  (2010). “Pengendalian Sosial Berbasis Modal Sosial Lokal pada Masyarakat di Kalimantan Barat.”  Jurnal Mimbar, Vol 26 No 2, pp. 147-158.
Anderson, M. L and Taylor, H.F.  (2008).  “Sociol- ogy: Understanding A Diverse Society”,  Ed.Ke- 4. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
Dariah, A.R.  (2005).  Perdagangan Bebas: Idealisme Dan Realitas.  Jurnal Mimbar, Vol 21 No 1 pp, 115-126.
Chenhall, R. H., Hall, M. and Smith, D.  (2010). Social Capital And Management Control Sys- tems: A Study Of A Non-Government Organi- zation.  Accounting, Organization and Soci- ety, No 35, pp. 737-756.
Csapody, T.  and Weber, T.  (2007).  Hungarian Nonviolent Resistance Against Austria And Its Place In The History Of Nonviolence.  Peace And Change , Vol 32 No 4, pp. 499-519.
Ferrante, J.  (2011). “Sociology: A Global Perspec- tives”, Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
Fukuyama, F.  (1995a).  “The Social Virtues And
The Creation Of Prosperity”, New York: Free Press.
Fukuyama, F.  (1995b).  “Trust: Human Nature And The Reconstruction Of Social Order”,  New York: Free Press.
Guibernau, M.  (2007).  “The Identity of Nations”,
Cambridge, UK: Polity Press.
Janneli, R. L.  (1993).   “Making Capitalism:  The Social  and Cultural Construction Of A South Ko- rean Conglomerate.” Stanford, California: Stanford University Press.
Knack, S.  (2002).  Social Capital And The Quality Of Government: Evidence From The States. Ameri- can Journal of Political Science, Vol. 46 No 4, pp. 772-785.
Koentjaraningrat.  (1987).  “Sejarah Teori Antropologi,”   Jakarta: UI Press.
Lowndess, V. and Pratchett, L.  (2008).  Public Policy And Social Capital.  In:  Dario Catiglione, Jan W. Van Deth & Guglielmo Wolleb (Eds.).  “The Hand-
book Of Social Capital,” pp. 677-707.  Oxford: Oxford University Press.
Mahajan, S.  (2006). “Globalization And Social Change,” New Delhi: Lotus Press.
Martin, B.  (1993). “Social Defence,  Social Change,, London: Freedom Press.
Putnam, R.  (1993). ”Making Democracy Work: Civic Traditions In Modern Italy,”  Princeton, NJ: Princeton University Press.
Schwarzmantel, J.J.  (2008). “Ideology And Politics,” London: Sage Publication.
Slaughter, S & Hudson, W.  (2007). “Globalisation And Citizenship: The Transnational Challenge,” Oxon, England: Routledge.
Latief, Y. (2011). “Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila,” Jakarta: Gramedia.
Wollongong, S.A.  (1994).  “Social Defence And Com- munity Development.”  Australian Social Work, Vol 47 No 1, pp. 48-54.