## IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT SYSTEM DALAM UPAYA PENINGKATAN CLEAN AND GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
Kusuma Dewi Arum Sari 1
Wahyu Agus Winarno 2

## Abstrak
Perkembangan  paradigma  kehidupan  bernegara  sejak reformasi 1998, membawa suatu tuntutan terciptanya clean and good governance di  Indonesia.  Dalam  mewujudkan hal  tersebut, dibutuhkan  kebijakan  yang  terarah  salah  satunya  melalui pemanfaatan  Teknologi  Informasi  berupa e-government. E-
Government merupakan  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang dilakukan  pemerintah  dalam  memberikan  pilihan  pada  masyarakat untuk  mengakses  informasi  secara  mudah  guna  meningkatkan transparansi,  akuntabilitas,  maupun  partisipasi  masyarakat  sehingga dapat  menjadi  sarana check  and  balances kebijakan  dan  kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan,  perkembangan  sistem e- government di  Indonesia  secara  kuantitas  mulai  meningkat  namun secara  kualitas  hal  ini  belum  memadai.Untuk  lebih  meningkatkan pengembangan e-government di  Indonesia  baik  dari  segi  kuantitas maupun kualitas maka diperlukan adanya komitmen dari pemerintah dalam menyempurnakan pengembangan e-government terutama dari segi infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi serta sosialisasi di internal pemerintah  maupun    kepada  masyarakat.  Bila  dilakukan  dengan serius  hal  tersebut  dapat  mendukung tercapainya  keberhasilan implementasi e-government dan  mampu  memperbaiki  mutu pelayanan  publik  demi  terciptanya clean  and  good governance di Indonesia.
Kata  kunci: E-Government, clean  and  good governance,
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

## 1. PENDAHULUAN
Kehidupan  masyarakat  dari  waktu  ke  waktu  terus  berubah  seiring  dengan berkembangnya zaman, hal ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan  bernegara  seperti halnya  pada  kehidupan  bernegara  di  Indonesia.  Sejak  adanya gerakan  reformasi  tahun  1998,  paradigma  yang  berkembang  dalam  pemerintahan Indonesia  adalah  tuntutan  pelayanan  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya  dan terdapatnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  timbulah  istilah Clean  and  good Governance di Indonesia.
1 Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2 Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember
Good  Governance memiliki  makna  tata  pemerintahan  yang  baik  terkait dengan  pemerintahan  yang  bersih  (Clean  Governance)  dan  berwibawa  serta  bebas KKN dengan berprinsip  pada transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta  terbukanya  partisipasi  masyarakat (Bappenas,2008).  Guna  mewujudkan Clean and good Governance terutama dari segi akuntabilitas dan transparansi publik, maka dibutuhkan  suatu  langkah  kebijakan  yang  terarah  dalam  perubahan  sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui pemanfaatan ICT yaitu e-government atau Pemerintahan  Elektronik. Susartono  (2006)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul e- government di  Indonesia,  menyimpulkan  bahwa  penyelenggaraan e-government bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
E-Government merupakan  suatu  sistem  teknologi  informasi  yang dikembangkan  oleh  Pemerintah untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  dengan memberikan  pilihan  kepada  masyarakat  untuk  mendapatkan  kemudahan  akses informasi publik.  Penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  (good  governance)  dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi  pengembangan e-government.  Kebijakan  dan  strategi  tersebut  diatur  dalam Inpres  No.3  Tahun  2003  mengenai Kebijakan  dan  Strategi  Pengembangan E- Government di  Seluruh  Jajaran  Pemerintah. Nurcahyati  dan  Daru (2008) pada Seminar  Nasional Informatika  yang  berjudul  Peran E-Government dalam  Rangka Mewujudkan Good  Governance bagi  Masyarakat,  menyimpulkan  bahwa  Sosialisasi e-goverment perlu  dilakukan  secara  konsisten,  kontinyu  kepada  masyarakat  agar masyarakat mengetahui manfaat yang akan diperoleh dengan e-government.
Realisasi  pengembangan e-government di  Indonesia  menghadapi  banyak tantangan  baik  dalam  hal  geografi,  ekonomi,  teknologi,  politik,  maupun  budaya. Dalam  proses  implementasi,  ditemukan  beberapa  fenomena yang  menunjukkan implementasi e-government masih  berjalan  lambat dan  tidak  signifikan  dengan besarnya  biaya  yang  dikeluarkan Negara.  Kesenjangan  antar  daerah, dan adanya duplikasi database menjadikan data produk pemerintah cenderung kurang dipercaya. Sosiawan (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Tantangan dan hambatan dalam implementasi e-government di  Indonesia,  menyimpulkan  bahwa  implementasi e- government di Indonesia masih setengah jalan, sehingga diperlukan penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan e-government.
Berdasarkan latar belakang  yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah  yang  diajukan  penulis  adalah  bagaimana  perkembangan  penerapan e- government di  Indonesia dalam  mewujudkan clean  and  good governance dan apa saja  tantangan  yang  di  hadapi  pemerintah Indonesia  dalam mengembangkan e- government.

## 2. KAJIAN LITERATUR

## 2.1 E – Government
Istilah e-government berasal dari bahasa asing yang merupakan penyingkatan dari electronic  government atau pemerintah  elektronik. Ada  beberapa  definisi mengenai e-government, yaitu:
Menurut World Bank Group definisi e- government adalah “ e-government  refers  to  the  use  by  government  agencies  of  information, technologies  (such  as  wide  area  networks,  internet,and  mobile  computing)
that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government. ”
(e-government merupakan  penggunaan  teknologi  informasi  oleh  pemerintah  seperti wide  area  networks,  internet,  dan computer mobile yang  mempunyai  kemampuan mentransformasikan  hubungan  dengan  rakyat,  kelompok  bisnis,  aparatur pemerintah).
United Nation Development Programme (UNDP) mendefinisikan e-government : “ e-government  is  the  application  of  Information  and Communication Technology (ICT) by government agencies .”
(e-government merupakan  aplikasi  teknologi  informasi  dan komunikasi  oleh pemerintah).
Clay G. Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank), mendefinisikan:
E-government sebagai Penggunaan
ICT untuk mempromosikan pemerintahan  yang  lebih  efisien  dan  penekanan  biaya  yang  efektif,  kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan  akses informasi terhadap  masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

## Anne Mozes mendefinisikan e-government sebagai:
Penggunaan  teknologi  informasi  yang  dapat  meningkatkan  hubungan  antara pemerintah  dan  pihak-pihak  lain.  Penggunaan  teknologi  informasi  ini  kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C, G2B,dan G2G (Fatah, 2009).
Di Indonesia pengertian e-government adalah
E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mendorong  dan  memfasilitasi  hubungan  yang  saling  mendukung,  selaras dan adil antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi informasi, telekomunikasi dan web/internet (MENKOMINFO).

## 2.1.1 Tujuan E-Government
Tujuan  pengembangan e-government di  Indonesia  menurut  Inpres  No.3 Tahun 2003 adalah
a. Pembentukan  jaringan  informasi  dan  transaksi  pelayanan  publik  yang  memiliki kualitas  dan  lingkup  yang dapat  memuaskan  masyarakat  luas  serta  dapat terjangkau  di  seluruh  wilayah  Indonesia  pada  setiap  saat, tanpa dibatasi  oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau.
b. Pembentukan  hubungan  interaktif  dengan  dunia  usaha  untuk  meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
c. Pembentukan  mekanisme  dan  saluran  komunikasi  dengan  lembaga-lembaga negara  serta  penyediaan  fasilitas  dialog  publik  bagi  masyarakat  agar  dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
d. Pembentukan  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  yang  transparan  dan  efisien serta  memperlancar  transaksi dan  layanan  antar  lembaga  pemerintah  dan pemerintah daerah otonom.

## 2.1.2 Konsep E – Government
Secara  umum  terdapat  4  (empat) konsep interaksi  antar  pelaku dalam e- government,yaitu:
1. G to C (Government to Citizens),
Government dengan Citizen yaitu  suatu  hubungan  antara pemerintah dengan rakyat sehingga  adanya akses informasi  yang  dapat dimanfaatkan/diperoleh masyarakat untuk kepentingannya. Contoh aplikasi jenis ini : masyarakat bisa mengakses data/informasi  dari  BPS,  masyarakat  dapat mendaftar  ke  PTN melalui internet,  masyarakat  dapat  mengetahui  pengumuman  hasil  ujian melalui SMS dari ponsel masing-masing, dan lain-lain.

## 2. G to G (Government to Governments)
Menghubungkan  antara  pemerintah  dengan  pemerintah.  Yang dimaksud pemerintah  dengan  pemerintah adalah antara Pemerintah  pusat  dalam  suatu negara  dengan  Pemerintah  daerah.Contoh: Pelaporan,  komunikasi  antara pemerintah  pusat  di Jakarta  dengan  pemerintah  daerah  di Surabaya menggunakan fasilitas on-line (internet).

## 3. G to B (Government to Business)
Government to business yaitu relasi antara pemerintah dengan pelaku baik di dalam negeri maupun di luar negeri.Terdiri dari transaksi-transaksi elektronik dimana  pemerintah  menyediakan  berbagai  informasi  yang  dibutuhkan  bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contoh relasi jenis ini adalah pebisnis  dapat  mengakses  informasi, prosedur  perizinan  dari  regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dengan kemudahan prosedur maka akan banyak investor yang menginvestasikan modalnya di Indonesia.
4. G to E (Government to Employees)
Hubungan  antara  pemerintah  dengan  pegawai  baik  pegawai  negeri  maupun sebagai karyawan/pekerja pemerintah. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri  atau  karyawan pemerintahan. Contoh :Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah, untuk meyakinkan adanya  perbaikan  kualitas  SDM,  penunjang  proses  mutasi,  rotasi  serta promosi seluruh karyawan pemerintahan.(Astuti,2008) Keempat  konsep  interaksi e-government memiliki  tujuan  masing-masing. Namun,secara  umum  tujuan  dari  keempatnya  sama  yaitu  untuk  menyediakan  akses informasi, dan pelayanan secara efisien pada pihak lain baik antar pemerintah daerah, dengan  masyarakat,  dengan  karyawan  pemerintah  daerah  maupun  dengan pelaku bisnis. (Siau dan Long, 2009).

## 2.1.3 Tahapan Pengembangan E-Government
Berdasarkan  sifat  transaksi  informasi  dan  pelayanan publik  yang  disediakan oleh  pemerintah  melalui  jaringan  informasi,  pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut (Inpres No.3 tahun 2003) :
a. Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi :
1. Pembuatan situs informasi disetiap lembaga
2. Penyiapan SDM
3. Penyiapan  sarana  akses  yang  mudah  misalnya  menyediakansarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll.
4. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
b. Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi :
1. Pembuatan situs informasi publik interaktif;
2. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;
c. Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi :
1. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
2. Pembuatan  interoperabilitas  aplikasi  maupun  data  dengan  lembaga lain.
d. Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi :
1. Pembuatan  aplikasi  untuk  pelayanan  yang  bersifat  G2G,  G2B  dan G2C yang terintegrasi.

## 2.1.4 Jenis Layanan E-Government
Banyak harapan  akan tersedianya berbagai macam layanan untuk  aplikasi e- government ini. Tetapi  secara  umum menurut Indrajit (2005) jenis  layanan e- government dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, antara lain :
(1) Jenis layanan yang bertujuan untuk penyediaan informasi seperti visi dan misi pemerintah, berbagai peraturan perundang-undangan, prosedur pendirian usaha, berbagai  data  kependudukan,  pertanian  dan  perdagangan.  Untuk  jenis  layanan  yang pertama  ini,  pembangunan  aplikasi e-government sangat  bertumpu  pada  penciptaan halaman Web yang  menarik  dan  komunikatif.  (2) Jenis  layanan  yang  bersifat komunikasi  interaktif  dua  arah,  seperti  konsultasi  perpajakan,  diskusi  tentang rancangan  undang-undang  dan  lain  sebagainya.  Untuk  jenis  layanan  ini,  maka aplikasi e-government perlu  kelengkapan  fasilitas  seperti  video  konferensi,  atau aplikasi chatting dan email. (3) Jenis  layanan  yang  bersifat  transaksi,  seperti permohonan  KTP,  IMB,  pembayaran  wajib  pajak,  listrik,  PBB,  air,  telepon  secara online,sistem e-procurement. Dengan  jenis  layanan  tersebut,  maka  aplikasi e- government juga harus dilengkapi dengan sistem informasi on-line yang mendukung pencatatan setiap transaksi yang terjadi.

## 2.1.5 Faktor-Faktor  Penghambat  dan  Penentu Keberhasilan Penerapan E- Government
Ada  beberapa  hal  yang  menjadi  hambatan  atau  tantangan  dalam mengimplementasikan e-government di  Indonesia  diantaranya  (Rahardjo,2001)  : (1) Kultur  berbagi (sharrring)  informasi belum  ada,  (2) Kultur  mendokumentasi  belum lazim,  (3) Langkanya  SDM  yang  handal dibidang  TI,  (4)  Infrastruktur  yang  belum memadai dan mahal, (5) Tempat akses informasi yang terbatas.
Menurut Retnowati (2008) faktor – faktor penentu keberhasilan penerapan e- government adalah: (1) Kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di negara atau di daerah terkait, (2) Infrastruktur telekomunikasi, (3) Tingkat  konektivitas  dan  penggunaan  TI  oleh  pemerintah,  (4)  Kesiapan  SDM  di pemerintah, (5) Ketersediaan dana dan anggaran, (5) Ketersediaan perangkat hukum, (6) Perubahan paradigma cara kerja dan perilaku SDM aparatur.

## 2.2 Clean Governance
Clean  Governance atau  Pemerintahan  yang  bersih  adalah  Pemerintah  yang diisi oleh aparat yang jujur, dan bekerja sesuai dengan tugas yang diembannya, tidak melakukan praktek KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), bisa bertindak objektif,netral dan  tidak  diskriminatif  (Bappenas, 2008).  Prinsip-prinsip  penyelenggaraan pemerintah  yang bersih, tercermin dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang
mengatur tentang Asas-asas Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme. Adapun  asas  umum  dalam  mewujudkan pemerintahan  yang  bersih  adalah  sebagai  berikut  : (a)  Asas  kepastian  hukum,  (b) Asas  tertib  penyelenggaraan  negara, (c) Asas  kepentingan  umum, (d) Asas keterbukaan, (e) Asas  proposionalitas, (f) Asas  profesionalitas, (g) Asas akuntabilitas.
Clean Governance erat kaitannya dengan Good Governance karena keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu untuk pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari KKN.

## 2.3 Good Governance
Good  Governance adalah  tata  pemerintahan  yang  baik,    penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik,  pengelolaan  pemerintahan  yang  baik,  penyelenggaraan negara  yang  baik,  ataupun  administrasi  yang  baik  yang  berlandas  awal  prinsip transparasi, partisipasi dan akuntabilitas guna mengatur hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat (Bappenas, 2008).

## 2.3.1 Manfaat Good Governance
Manfaat  yang  diperoleh  dari Good  Governance menurut  Bappenas  (2008) adalah:
a. Terciptanya  sistem  kelembagaan  dan  ketatalaksanaan  yang  bersih,  efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
c. Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi.
d. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang – undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

## 2.3.2 Prinsip Good Governance
Prinsip – prinsip  dasar good  governance menurut  (UNDP)  adalah: (1) Partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan,  (2)  Tegaknya  Supremasi hukum,  (3)  Transparansi  pada  seluruh  proses  pemerintahan,  (4)  Peduli  pada stakeholder, (5) Berorientasi  pada  konsensus,  (6)  Kesetaraan,  (7) Efektivitas  dan efisiensi pada proses pemerintahan, (8) Adanya akuntabilitas, (9) Visi Srategis
Bappenas  RI  juga  mengajukan  14  prinsip good  governance yaitu: (1) Tata pemerintahan  yang  berwawasan  ke  depan. (2) Tata  pemerintahan  yang  bersifat terbuka  dalam setiap  tahap  pengambilan  keputusan dan  kebijakan. (3) Tata pemerintahan  yang  cepatt. (4) Tata  pemerintahan  yang  akuntabel pada  semua  tahap kegiatan. (5) Tata  pemerintahan  yang  berdasarkan  profesionalitas  dan kompetensi, terdiri  dari  aparat  yang sesuai  dengan  kompetensi  (kriteria  jabatan  dan  mekanisme penempatan). (6) Tata  pemerintahan  yang  menggunakan  struktur  dan  sumber  daya secara efisien  dan  efektif. (7) Tata  pemerintahan  yang  terdesentralisasi. (8) Tata pemerintahan  yang  demokratis  dan  berorientasi  pada  konsensus. (9) Tata pemerintahan  yang mendorong partisipasi masyarakat. (10) Tata pemerintahan  yang mendorong  kemitraan  dengan  swasta  dan masyarakat. (11) Tata  pemerintahan  yang menjunjung  supremasi hukum. (12) Tata  pemerintahan  yang  memiliki  komitmen pada  pengurangan kesenjangan. (13) Tata  pemerintahan  yang  memiliki  komitmen pada pasar. (14) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup .

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Sejarah Perkembangan E-Government di Indonesia
Pemanfaatan  TIK  dalam  pemerintahan  dimulai  pada  tahun  1992  ketika  pada beberapa  Pemerintah  Daerah  (Pemda  Tingkat  II,  istilah  saat  itu)  menerapkan  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  melalui  pemanfaatan  komputer stand  alone.  Istilah e- government saat itu belum dikenal, istilah yang digunakan adalah komputerisasi yang berfungsi sebagai pengelolaan surat-menyurat.
Istilah e-government mulai  muncul  pada  era  tahun  2000, sejak  tahun ini internet  telah  cukup  banyak  dikenal  dan  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  dan  dunia usaha, namun belum banyak lembaga pemerintah yang memiliki situs web, bahkan di tingkat  Departemen.  Pada  tahun  2001,  melalui  Inpres  No.  6  Tahun  2001  mengenai Telematika. Secara formal e-government di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2003 saat  diterbitkannya  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan E-Government melalui Inpres No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung hukum bagi kebijakan di bidang e-government. Berdasarkan  Instruksi  Presiden  tersebut  perkembangan e- government di  Indonesia    melalui  empat tingkatan  yaitu  tingkat  persiapan,  tingkat pematangan, tingkat pemantapan dan tingkat pemanfaatan.
Mengacu  pada  empat  tingkatan pengembangan e-government tersebut,  pada saat  ini  sebagaian  besar  instansi-instansi  pemerintah  terutama  yang  berada  di kawasan  Indonesia  bagian  timur masih  menduduki  tahap  pertama.  Sehingga fakta bahwa  terjadinya  kesenjangan  dalam  pengembangan  pada  instansi  pemerintah  di kawasan  Indonesia tak terelakkan lagi. Contohnya, kesenjangan  yang terjadi antara situs Pemprov Jatim dengan Pemprov Papua. Pemprov Jatim melalui kota Surabaya telah  meningkatkan  peranan TIK dalam  melayani  kepentingan  publik melalui aplikasi layanan e-Sapa Warga yang mempermudah warga Surabaya dalam membuat KTP. Selain  itu, Pemerintah  Surabaya  menyebarkan  CCTV  di  300  lokasi  dan mengembangkan GPS pada angkutan umum Surabaya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekitar (Warta Ekonomi).
Keadaan  tersebut  sangat  berbeda  dengan  Pemprov  Papua,  dimana minimnya infrastruktur, minimnya SDM  ahli,kurangnya  aksesbilitas  antar  wilayah  dan  kota  di Papua memperlambat implementasi e-government di  seluruh  wilayah Papua. Contohnya saja pada daerah Wamena  dimana daaerah ini masih  cukup terisolir dari dunia  luar,  jarang  terdapatnya  aliran  listrik  dan  jaringan  internet,  sering  terjadinya pertengkaran  antar  suku  dan  minimnya  sumber  daya  manusia  yang  terampil mengakibatkan terhambatnya pengembangan e-government di daerah ini.
Dengan  keadaan  diatas berdasarkan  Inpres  No.3  Tahun  2003 sejumlah langkah-langkah  yang  diambil Pemerintah  guna  tercapainya  keberhasilan e- government, yaitu:
a. Rencana  Legalisasi Software Pemerintah guna menekan  angka  pembajakan software di  instansi  pemerintah dan mendorong  penggunaan software berbasis open source.
b. National Single Window diterapkan untuk integrasi layanan pemerintah lintas departemen dalam satu pintu yang lebih efisien dan prosesnya lebih cepat.
c. E-procurement diharapkan proses  pengadaan  barang  dan  jasa  menjadi  lebih efektif, efisien, transparan, serta mampu menekan perilaku-perilaku KKN.
Berikut  Tabel 3.1  Mengenai  Perkembangan e-government di  Beberapa Contoh Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementeriaan Republik Indonesia:
Kementerian dan LPND Tahapan Pengembangan E- Government Implikasi Layanan E-Government terhadap Clean and good Governance Kementerian Keuangan 1. Membuat situs interaktif www.depkeu.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Kominfo,Bapepam,LKPP dan Pemprov serta Pemda. 4. Pengaplikasian beberapa layanan. a. Melalui SIMPEG tingkatkan informasi SDM  yang akurat dan cepat.
b. Melalui WISE meminimalisir
tindakan pelanggaran dilingkungan Kemenkeu.
c. Dengan call center tingkat partisipasi masyararakat. d. Melalui e-procurement proses pengadaan barang menjadi lebih transparan dan meminimalisir kasus pengadaan fiktif. Kementerian Pekerjaan Umum 1. Membuat situs interaktif www.pu.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Kementerian  dan lembaga lain (Kominfo,BPK ,LKPP dan Pemprov serta Pemda). 4. Pengaplikasian beberapa layanan. a. Melalui e-procurement tender proyek Kementerian PU lebih transparan.
b. Melalui e-recruitment meningkatkan SDM yang
kompeten. c. Dengan e-monitoring meminimalisir keterlambatan dan tingkatkan akurasi data pelaporan dari proyek-proyek Kementerian PU yang ada didaerah. Kementerian Pertanian 1. Membuat situs interaktif www.deptan.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Kominfo,Beacukai, dan Pemprov serta Pemda. 4. Pengaplikasian beberapa layanan. a. GAP mempermudah menelusuri komoditas hasil pertanian di daerah.
b. e-perizinan mendorong dan mempermudah kemitraan dengan pelaku usaha
c. e-ekspor impor mempermudah distribusi hasil pertanian ke luar negeri. BPKP 1. Membuat situs interaktif www.bpkp.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Kominfo,BPK,Kemenkeu, dan Pemprov serta Pemda. 4. Pengaplikasian beberapa layanan. a. Melalui DMS penyimpanan dan pengelolaan database lebih baik.
b. RKT meningkatkan efektifitas dan efisiensi unit kerja BPKP
c. Melalui BOS KITA termonitornya pelaksanaan rencana kerja oleh unit BPKP.
BPN 1. Membuat situs interaktif www.bpkp.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Kominfo,Kemendagri,Bakosu rtanal,UKP4 dan Pemprov serta Pemda. 4. Pengaplikasian beberapa layanan. a. Dengan SIMTANAS tercapainya integrasi dan pengawasan antara kantor pusat dan daerah.
b. Peta online mempermudah masyarakat untuk memperoleh
informasi peta pertanahan.
c. Layanan SMS dapat
meningkatkan kepuasan dan partisipasi masyarakat.

## Sumber : Warta Ekonomi dan Situs Web Kementerian dan LPND
Berikut  Tabel 3.2  Mengenai  perkembangan e-government pada  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia:
Pemerintah Tahapan Pengembangan E- Government Impikasi Layanan E- Government terhadap Clean and good Governance Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 1. Membuat situs interaktif  yang menarik www.jakarta.go.id dan berisi kegiatan pemerintah. 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Kominfo,Kemendagri,LKPP,BP KBPKP dan Pemerintah daerah. 4. Pengaplikasian beberapa layanan. a. Balai warga sebagai sarana partisipasi masyarakat. b. Melalui bank data adanya keterbukaan mengenai informasi terkait kebijakan public
c. Melalui e-procurement tercapainya transparansi kegiatan lelang. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta 1. Membuat situs interaktif www.jogjaprov.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK jajaran pegawai. 3. Bekerjasama dengan Kementerian  dan lembaga (Kominfo,BPK ,LKPP dan Pemda). 4. Pengaplikasian beberapa layanan. a. Jogja bisnis meningkatkan kemitraan dengan pelaku bisnis
b. Jogja sehat wadah informasi kesehatan dan lingkungan.
c. Fishery Bussiness Center
mudahkan transaksi pelelangan ikan. d. melalui e-procurement tercapainya transparansi tender proyek pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 1. Membuat situs interaktif www.jatimprov.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai. 3. Bekerjasama dengan Kementerian  dan lembaga (Kominfo,Kemendagri,Pemda). 4. Pengaplikasian beberapa layanan. a. Melalui bank data adanya keterbukaan mengenai informasi kebijakan public
b. Dengan e-procurement efisiensi anggaran hingga
10%. c. Melalui e-Sapa Warga terjalinnya hubungan  lebih erat antara pemerintah dengan warga Pemerintah Provinsi Bali 1. Membuat situs interaktif www.baliprov.go.id a. SIMANTRI wujudkan adopsi teknologi pertanian di desa.
2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Kementerian  dan lembaga lain (Kominfo,Kemendagri,LKPP, dan Pemda). 4. Pengaplikasian beberapa layanan. b. SISKUM mempermudah akses informasi hukum.
c. Bursakerja online tingkatkan penyerapan Tenaga Kerja. d. Dengan e-procurement meminimalisir tindakan lelang fiktif. Pemerintah Provinsi Papua 1. Membuat situs interaktif www.papua.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Kementerian  dan lembaga lain (Kominfo,Kemendagri,LKPP dan Pemda). 4. Pengaplikasian beberapa layanan. a. Melalui e-procurement mempermudah pelelangan dan lebih transparannya transaksi lelang. b. Melalui SIKUM dapat diaksesnya informasi mengenai peraturan dan hukum. c. Melalui SDALH terdapatnya informasi kekayaan SDA dan kondisi lingkungan hidup setempat. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 1. Membuat situs interaktif www.luwuutara.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Kominfo,Kemendagri,LKPP. 4. Pengaplikasian e-procurement a. Melalui e-procurement meningkatkan transparansi transaksi lelang guna meminimalisir tindakan korupsi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 1. Membuat situs interaktif www.kutaitimur.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Kominfo,Kemendagri,Pemprov. 4. Pengaplikasian SIMPEKAB a. Melalui SIMPEKAB informasi dan layanan kepada masyarakat lebih terjamin. b. Melalui SIMPEG meningkatkan pelayanan pemberian informasi SDM yang akurat dan cepat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 1. Membuat situs interaktif www.lombokbaratkab.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK. 3. Bekerjasama dengan Kominfo,Kemendagri,LKPP. 4. Pengaplikasian e-procurement a. Melalui e-procurement tercapainya transparansi transaksi lelang. Pemerintah Kota Jambi 1. Membuat situs interaktif www.kotajambi.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK 3. Bekerjasama dengan Kominfo,Kemendagri,LKPP dan Pemprov. 4. Pengaplikasian e-procurement a. Melalui e-procurement meminimalisir terjadinya tender fiktif. Pemerintah Kota Ambon 1. Membuat situs interaktif www.ambon.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan a. Melalui e-procurement meningkatkan transparansi transaksi lelang dan meminimalisir tindakan
korupsi dari lelang fiktif.
Kominfo,Kemendagri,LKPP dan Pemprov. 4. Pengaplikasian beberapa layanan. b. Melalui Layanan SMS meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
Sumber : Warta Ekonomi dan Situs Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Berikut Tabel 3.3 yang menjelaskan mengenai e-government pada beberapa lembaga Pemerintahan:
Jenis Implikasi E-government tehadap clean and good governance Kementerian Perkembangan e-government pada Kementerian di Indonesia telah memasuki tahap  ke  3  yaitu  pemantapan.  Perkembangan  ini  berperan  penting  dalam pelaksanaan  reformasi  birokrasi, integrasi  antar  kementerian,  sarana yang membangun  kepercayaan  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  guna tercapainya clean and good governance di Indonesia.
LPND Tidak jauh berbeda dengan perkembangan e-government di Kementerian, pada LPND  juga  berada  pada tahap  pemantapan.  Dengan  adanya e-government mampu  meningkatkan  efektivitas  serta  efisiensi antar lembaga,  serta  menjadi sarana  pemberian  informasi  dan  partisipasi  bagi  masyarakat.Juga  sebagai sarana meminimalisir tindak korupsi.
Pemerintah Provinsi Sebagian  besar  Pemprov  di  Indonesia  telah  memasuki  tahap  pemantapan perkembangan e-government. Melalui Pemanfaatan e-government di Pemprov mampu meningkatkan pelayanan dan pemberian informasi kepada masyarakat berbasis  internet,  dan  dapat  membuat  masyarakat  bertindak  sebagai sosial control kebijakan pemerintah. Pemkot atau Pemkab Pemerintah  Kota  atau  Kabupaten  di  Indonesia  juga  berusaha  meningkatkan pemanfaatan e-government. Beberapa  manfaat  yang  dirasakan  yaitu meningkatkan layanan elektronik kepada masyarakat tanpa dibatasi jarak dan waktu,  meningkatkan  transparansi  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah, meminimalisir  tindakan  korupsi  terutama  mengenai  proses  pengadaan didaerah-daerah.
Perkembangan e-government di  Indonesia,  berkaitan juga dengan perkembangan  tingkat  transparansi  dan  akuntabilitas. Peningkatan  transparansi  dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam menciptakan  tata pemerintahan yang baik  dan  bersih.  Sesuai  dengan Pasal  23  ayat  (5)  UUD  Tahun  1945 menjelaskan bahwa, untuk  memeriksa  tanggung  jawab  tentang  Keuangan  Negara dibentuklah suatu  Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang  peraturannya  ditetapkan dengan Undang- Undang ( http://www.bpk.go.id/web/?page_id=10 ). Berdasarkan  pasal  23  G,  ayat  1 UUD  1945  menyebutkan  bahwa,  "BPK  berkedudukan  di  ibu  kota  negara,  dan memiliki  perwakilan  di  setiap  provinsi."  Dengan  demikian,  kedudukan  maupun peranan  BPK  dalam  mewujudkan  transparansi  dan  menciptakan clean  and  good governance di  Indonesia menjadi  lebih  jelas  dan  kokoh.  Sehingga  tujuan pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  adalah  untuk  memelihara  transparansi  guna menciptakan clean  and  good governance baik  dari  segi  proses,  sistem  maupun kesesuaian  dengan  perangkat  peraturan  yang  berlaku. Sehingga,  elemen  pokok transparansi  tersebut  berupa  integritas  atau  kebenaran informasi laporan  keuangan Negara ( http://www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/03.pdf ).
Guna terciptanya good governance dalam  penyelenggaraan  pemerintah, pengelolaan  keuangan  perlu  diselenggarakan  secara  profesional,  terbuka  dan bertanggung  jawab  sesuai  dengan  aturan  pokok  yang  telah  ditetapkan  dalam  UUD 1945. Mengutip  pendapat Wakil Presiden RI Prof.  Dr.  Boediono,  M.Ec,  yang menyatakan “ ketertiban dalam penggunaan uang pemerintah dan basis dari perbaikan yang  disebut  dengan  istilah good  governance tidak  akan  berhasil, jika  laporan keuangan  tidak  memenuhi  kualitas. Jadi,  laporan  keuangan  yang  berkualitas merupakan syarat  mutlak  untuk  mencapai  predikat good  governance ” .
( http://www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?id=358 ). Untuk  meningkatkan  kualitas laporan keuangan dibutuhkan peran aktif  BPK sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem  ketatanegaraan  Indonesia yang memiliki  wewenang  memeriksa  pengelolaan dan  tanggung  jawab  keuangan  negara atas  laporan  keuangan  Pemerintah  Pusat maupun  Pemerintah  Daerah  dalam  bentuk  laporan  hasil  pemeriksaan  beserta  opini audit    yang bersifat  independen,  objektif,  adil,  dan  konstruktif  dan  diikuti  dengan saran-saran perbaikan atas temuan-temuan kekurangan maupun penyimpangan  yang ada. ( http://www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/03.pdf ).
Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2004  pada  pasal  16  ayat  1  menjelaskan bahwa  opini  audit  yang  dikeluarkan  oleh BPK  merupakan  pernyataan  profesional pemeriksa  mengenai  kewajaran  informasi  keuangan  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan  dengan  kriteria  kesesuaian  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan, kecukupan  pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  perundangan,  dan  efektivitas  Sistem Pengendalian  Intern  (SPI). Berdasarkan penjelasan  tersebut  hasil  pemerikasaan laporan  keuangan  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah  yang  ditunjukkan berdasarkan opini audit yang dilakukan oleh BPK merupakan gambaran transparansi pada  Pemerintah  Indonesia. Pada  Semester  1  tahun  2011,  BPK  telah  memberikan opini  wajar  dengan  pengecualian  (WDP)  atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat (LKPP) tahun  2010.  Opini  tersebut  sama  dengan Laporan  Keuangan  Pemerintah Pusat  (LKPP) tahun  2009. Sementara  itu, sebelum  tahun  2009  selama  lima  tahun berturut-turut  BPK memberikan  opini  tidak  memberikan  pendapat  (TMP)  atau disclaimer opinion atas  LKPP.( http://www.bpk.go.id/web/files/2011/10/IHPS2011- sem1.pdf ).
Berikut  Opini  audit  yang  dilakukan  oleh  BPK  pada  beberapa  Kementerian dan Lembaga maupun pada Pemerintah Daerah mulai tahun 2006 sampai 2010:
Tabel 3.4 Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga tahun 2006 - 2010
No Entitas Kementerian dan Lembaga Opini Audit BPK Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 1 Kementerian Keuangan TMP TMP WDP WDP WDP 2 Kementerian Pekerjaan Umum TMP TMP TMP WDP WDP 3 Kementerian Pertanian TMP TMP WDP WDP WDP 4 BPKP WDP WDP WTP-DPP WTP WTP 5 Badan Pertanahan Nasional TMP TMP TMP TMP WDP
Sumber : http://www.bpk.go.id/web/files/2011/10/IHPS2011-sem1.pdf

## Tabel 3.5 Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2006-2010
No Entitas Pemerintah Daerah Opini Audit BPK Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 1 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta WDP TMP WDP WDP WDP 2 Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta WDP WDP WDP WDP WTP 3 Pemerintah Provinsi Jawa Timur WDP TW WDP WDP WTP 4 Pemerintah Provinsi Bali WDP WDP TMP WDP WDP 5 Pemerintah Provinsi Papua TW WDP WDP WDP TMP 6 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara WDP WDP WDP WDP 7 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur TMP TMP TMP TMP 8 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat WDP WDP WDP WDP WDP 9 Pemerintah Kota Jambi WDP WDP WDP WDP WDP 10 Pemerintah Kota Ambon TMP WDP TMP TMP Sumber : http://www.bpk.go.id/web/files/2011/10/IHPS2011-sem1.pdf Keterangan : WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) WTP-DPP :   Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (unqualified opinion with modified wording) WDP :   Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion) TW :   Opini Tidak Wajar (adverse Opinion) TMP :   Opini Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion)
Selain  berdasarkan  hasil  audit  dari  BPK clean  and  good governance dapat ditunjukkan berdasarkan tingkat korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan  oleh Transparancy  International. Gambar  di  bawah  menunjukkan tingkat  IPK  dari  0-10  di  seluruh  negara,  dimana  dimulai  dari  warna  kuning  untuk yang index korupsinya paling rendah (very clean) dengan nilai 9-10 lalu terus turun menjadi warna merah tua dengan nilai 0 - 0.9 (highly corrupt).

## Gambar 3.1 IPK di seluruh negara
Sejak tahun 1999 - 2003 nilai IPK Indonesia berkisar 1,9 (skala 0-10, dimana nilai  0  mengindikasikan  tingkat  persepsi  terhadap  korupsi  yang  tinggi  dan  10 mengindikasikan tingkat persepsi terhadap korupsi yang rendah) sehingga reformasi belum  menurunkan  tingkat  korupsi  di  Indonesia.  Lalu  pada  tahun  2004,  Indonesia mengalami peningkatan IPK menjadi 2,0 dan tahun 2005 menjadi 2,2 peningkatan ini tidak  signifikan  namun  meningkat  cukup  lumayan  sejak  tahun  1999 – 2003. Indonesia  bersama  dengan  Azerbaijan,  Cameron,  Ethiopia,  Iraq,  Liberia  dan Uzbekistan  merupakan  negara-negara  nomor  enam  terkorup  dari  158  negara  yang disurvei. ( http://hukum.kompasiana.com/2011/05/17/perjalanan-ipk-indonesia-1999- 2010/ )
Lalu  pada  tahun  2006  membaik  menjadi  2,4  namun  Indonesia  masih  berada dalam  kelompok  negara yang  amat  korup  dengan  indeks  di  bawah  3.  Setahun kemudian,  pada  tahun  2007 Transparancy  International menunjukkan  Indonesia berada diurutan 143 dengan nilai 2,3. Skor  Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,1  dibandingkan  IPK tahun 2006.  Dan  pada  tahun  2008,  menunjukkan  kenaikan yang  cukup  signifikan,  yaitu  berada  diurutan  ke-126  dengan  skor  2,6  atau  naik  0,3 dibandingkan  tahun  lalu.  Kenaikan  ini  menunjukkan  keseriusan  pemerintah  dalam menangani kasus korupsi.
Lanjut ke tahun 2009, IPK Indonesia bergerak naik menjadi 2,8. Namun skor ini  tidak  terlalu  signifikan  dan  masih  dalam  wilayah  negara  yang  masih terpersepsikan  korupsi.  Kenaikan  persepsi  masyarakat  ini  merupakan  salah  satu keberhasilan  dua  institusi  yaitu  KPK  yang  waktu  itu  dapat  menyelesaikan  konflik dengan  Polri  dan  reformasi  departemen  keuangan.  Pada  tahun  ini  posisi  Indonesia berada  di  urutan  111  untuk  CPI  dunia  bersama  negara  Algeria,  Djibouti,  Egypt, Kiribati,  Mali,  Sao  Tome  and  Principe,  Solomon  Islands.  Lalu  di  Tahun  2010, Indonesia  masih  bertahan  dengan  IPK  2,8  namun  dalam  posisi  negara  di  dunia, Indonesia naik ke urutan 110 bersama Benin, Bolivia, Gabon, Kosovo dan Solomon Islands. Berdasarkan laporan tahun 2010 ini, kita masih kalah oleh beberapa negara ASEAN  seperti  Singapore  (9,3),  Brunei (5,5),  Malaysia  (4,4)  dan  Thailand (3,5).( http://hukum.kompasiana.com/2011/05/17/perjalanan-ipk-indonesia-1999- 2010/ )
Gambar 3.2 IPK Indonesia tahun 1999-2010
Sumber : www.ti.or.id diolah oleh www.hukum kompasiana.com
Berdasarkan  data  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  adanya perkembangan e-government di  Indonesia  juga  berkaitan  dengan  perkembangan clean and good governance di Indonesia.

## 3.3 Hasil Survei United National Development Programme
Perkembangan e-government di  Indonesia  dari  tahun  ketahun  sudah mengalami peningkatan. Pada saat ini seluruh pemerintah pusat dan daerah, termasuk lembaga-lembaga
ad-hock telah memiliki situs web (600
Kementerian/Lembaga/Pemda). Meskipun  sudah  mengalami  peningkatan  tetap  saja e-government di  Indonesia  masih  jauh  dibawah  Malaysia. Berdasarkan World  E- Government Development Ranking dengan indikator penialaian seperti keterjangkauan  informasi, kemudahan  mengakses, kemampuan  memberikan pelayanan  dan  partisipasi  masyarakat, peringkat  Indonesia pada  tahun  2010 menduduki peringkat ke 109, sedangkan Malaysia menduduki peringkat 32 dunia.
Berikut Tabel 3.6 hasil survei UNDP pada tahun 2010:
Country E-Government World E-Government Development Index Development Ranking 2010 2010 Republic of Korea 0.8785 1 Singapore 0.7476 11 New Zealand 0.7312 14 Malaysia 0.6101 32 Philippines 0.4637 78 Indonesia 0.4026 109 Sumber : E-Government Survey 2010, UNDP
Dengan adanya hasil survei yang dilakukan oleh UNDP menunjukkan bahwa pemanfaatan e-government sebagai  bentuk  baru  'Government'  dirasakan  belum maksimal. Proses bisnis yang mestinya bisa diefektifkan melalui fungsi TIK, belum diorganisasikan  melalui  suatu Business  Process  Re-engiineering (BPR)  yang  baik. Oleh karenanya pada tahun 2011, Kemendagri melalui Mendagri memberikan suatu terobosan baru dalam mengurus KTP secara elektronik atau yang disebut e-KTP, ini bertujuan  memberikan  pelayanan  yang  mudah  dan  murah  bagi  masyarakat  guna tercapainya clean and good governance di Indonesia.

## 3.4 Contoh Implementasi E-government
Guna tercapainya  konsep clean  and  good governance beberapa  negara termasuk  Indonesia  memanfaatkan  teknologi  dan  informasi  yaitu  dengan mengembangkan e-government.
Salah  satu  contoh  penerapan e-government yang  telah  dilakukan pemerintah Indonesia beberapa  tahun  belakangan  ini adalah  melalui e-procurement. E- procurement merupakan  salah  satu  layanan e-government yang  merupakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik, berbasis  web/internet  dengan  memanfaatkan  fasilitas  teknologi  informasi  dan komunikasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Landasan  hukum  yang  mendasari  lahirnya  layanan e-procurement di Indonesia adalah:
1. Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2003  tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2. Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Paket  Kebijakan  Ekonomi Menjelang  dan  Sesudah  Berakhirnya  Program  Kerjasama  dengan International Monetary Fund (IMF);
3. Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Percepatan  Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Keempat  atas Keputusan  Presiden  Nomor  80 Tahun  2003  (tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

## E-procurement di Indonesia di fasilitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa  (LKPP),  yang  mempunyai  tugas  melaksanakan  pengembangan  dan perumusan  kebijakan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah. Lembaga  ini  juga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Perpres No  106  tahun  2007. LKPP  dikoordinasikan  oleh  Menteri  Negara  Perencanaan Pembangunan Nasional.
Berdasarkan data dari Warta Ekonomi, pengadaan barang dan jasa yang telah ditransaksikan  melalui  sistem e-procurement terus  meningkat.  Hingga tahun  2011 telah  terjadi  peningkatan  menjadi  11.800-an  paket dengan  nilai  transaksi Rp  19,8 Trilyun  dengan  efisiensi  Rp  2,7  Trilyun,  padahal  pada  tahun  2010  paket  yang ditransaksikan baru sebesar 6.200 paketdengan nilai transaksi Rp 13 Trilyun dengan efisiensi Rp 1,3 Trilyun.
Berdasarkan  Perpres  No.  54  tahun  2010,  semua  instansi-instansi  pemerintah memiliki  kewajiban  melaksanakan e-procurement pada  tahun  2012. Melalui e- procurement telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran instansi pemerintah sebesar 11% pada  tahun  2010,  dan  berhasil  menghemat  14%.  Contoh  lainnya  adalah  pada Pemerintah  kota  Surabaya  dimana memperoleh  efisiensi  anggaran  hingga  10% karena  adanya  standarisasi  harga  dan  analisa  standar  belanja,  efisiensi  terhadap alokasi  yang  telah  ditetapkan hingga  25%,  terencananya  proses  pengadaan barang/jasa,  dan  pelaporan  yang  jelas  atas  kegiatan  dan  penyerapan  anggaran  dapat diakses  oleh  pimpinan  dan  masyarakat  secara  terbuka  dan  kapan  saja  melalui internet.  Dari  sisi  penyedia  barang  dan  jasa,  implementasi e-procurement kota Surabaya mampu memberikan kesempatan merata dan lebih luas kepada  pengusaha kecil menengah hingga 96,4% perusahaan lokal (Warta Ekonomi)
Dengan adanya e-procurement diharapkan dapat terus membantu pemerintah dalam  meningkatkan  keefektifan,  efisiensi  dan  transparansi  dalam  penyelenggaraan tender dan  guna  mendorong  tercapainya clean  and  good governance dimasa mendatang.

## 3.5 Tantangan E-government
Pemanfaatan e-government di  Indonesia  terus  di  kembangkan.  Hal  ini membuktikan bahwa  masa depan layanan e-government sangatlah terang tetapi tetap memiliki beberapa tantangan, diantaranya:
a. Pengembangan Infrastruktur yang merata
Dengan kondisi geografis di Indonesia  yang memiliki banyak pulau dan daerah terpencil,  pemerintah  perlu  meningkatkan pemerataan  infrastuktur  baik  TIK, internet maupun aliran listrik di seluruh pelosok Indonesia.

## b. Terdapatnya dukungan dari lembaga perwakilan rakyat
Meski sebagai perwakilan rakyat, kenyataannya DPR cenderung sering tarik ulur dan  mempersulit  dalam  pengesahan  Undang-Undang  mengenai  pengembangan e-government di  Indonesia.  Padahal  yang  kita  tahu  bahwa  dukungan  dari lembaga  seperti  DPR  sangat  dibutuhkan  dalam  tercapainya  kesuksesan e- government di Indonesia.
c. Tercapainya keberhasilan dalam penerapan e-government Dari  segi  ekonomi,  pengembangan e-government di  suatu  negara  termasuk Indonesia membutuhkan materi yang tidak sedikit. Oleh karenanya, materi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harus dapat memberikan manfaat sesuai yang diharapkan.
d. Pemberian penghargaan dan fasilitas yang memadai bagi para ahli Indonesia  memiliki  banyak SDM yang  ahli  dalam  bidang teknologi,  namun kebanyakan  menetap  di  luar  negeri. Oleh  karenanya, pemerintah perlu lebih menghargai  dan  memberikan  fasilitas  bagi  para  ahli,  guna  meningkatkan perkembangan e-government di  Indonesia. Selain  itu  memberikan  pelatihan pembelajaran dan sosialisasi mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi dan e- government bagi SDM yang ada di Indonesia.
e. Peningkatan kultur berbagi (sharing) di Indonesia Kultur  berbagi  (sharing)  informasi  pada  masyarakat  di  Indonesia  masihlah kurang,  untuk  meningkatkannya  dibutuhkan  peran  pemerintah  dalam mensosialisasikan  situs  website  pemerintah  kepada  masyarakat  yang  berfungsi sebagai  sarana sharing guna meningkatkan feedback antara  pemerintah  dengan masyarakat .
f. Terwujudnya rasa aman dalam pemanfaatan internet Banyak masyarakat  yang merasa pemanfaatan layanan secara elektronik kurang aman  dan  nyaman,  untuk  itu  sebaiknya  pemerintah  terus  memberikan  sistem operasi  internet  dan layanan  elektronik  yang  dijamin  keamanannya  dan  tidak melanggar hak privasi pengguna.

## 4. PENUTUP
E-Government merupakan  suatu  sistem TI yang  dikembangkan  oleh pemerintah  dalam  memberikan  pilihan  kepada  masyarakat, untuk mendapatkan kemudahan mengakses informasi dan pelayanan publik guna mewujudkan clean and good governance pada suatu negara.
Perkembangan  sistem e-government di  Indonesia secara  kuantitas mulai meningkat namun  secara  kualitas masih  belum  memadai dikarenakan implementasi e-government belum  merata  pada  seluruh  wilayah dan masih  berfungsi sebagai penyedia  informasi  statik  saja.  Guna meningkatkan  pengembangan e-government di Indonesia baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas  diperlukannya  komitmen pemerintah  dalam  melakukan penyempurnaan pengembangan e-government terutama  dari  segi  infrastruktur,  SDM,  aplikasi, regulasi  serta  sosialisasi  di  internal pemerintah maupun kepada masyarakat.
Saat  ini,  salah  satu contoh  implementasi e-government yang  telah diaplikasikan di  Indonesia adalah  e-procurement. Melalui e-procurement, pemerintah  berharap  dapat  menjadi  sistem  pengadaan  barang  dan  jasa  yang akuntabel dan terbuka guna memperbaiki sistem pengadaan secara manual.
E-government merupakan  alat  pendukung  tercapainya clean  and  good governance,  karena  Indonesia  masih  baru  mengimplementasikan e-government dan belum  berkembang  cepat  maka clean  and  good governance di  Indonesia  belum tercapai. Namun tidak menutup kemungkinan pada masa mendatang pengembangan implementasi e-government Indonesia akan berhasil.
Penelitian ini hanya meneliti perkembangan dan contoh  pengimplementasian e-government pada Pemerintah  Indonesia dengan mengambil contoh pada beberapa kementerian  dan  pemerintah  daerah  berdasarkan  pulau.  Bagi  peneliti  selanjutnya yang  ingin  menggunakan  penelitian  ini  sebagai  bahan  rujukan  diharapkan  dapat meneliti  lebih  mendalam  mengenai e-government pada  pemerintah  kabupaten  dan kota di Indonesia.
Pemanfaatan akan sistem e-government di Indonesia sangat dibutuhkan, maka diharapkan  pemerintah  lebih  memperhatikan  pelaksanaan e-government melalui penyempurnaan  konsep  dan  strategi guna  meningkatkan pengembangan  e- government di  seluruh  pelosok  negeri.  Bila  dilakukan  lebih  serius  dan  adanya komitmen  dari  pemerintah  maka  pelaksanaan e-government pada  gilirannnya  akan berhasil  diimplementasikan  dan  mampu memperbaiki  mutu  pelayanan  publik  demi terciptanya good governance dan clean governance.

## DAFTAR PUSTAKA
Djunaedi,  Achmad. 2002 .  “Integrasi e-Government:  Tantangan,  Kebijakan  dan Implementasi”. Jakarta: Seminar  Pelayanan  Publik  dan E-government, Bappenas, 19 Desember 2008.
Fatah, U. 2009. Definisi dan Manfaat Utama E-Government. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/definisi-dan-manfaat-utama e-
government/ [30 Oktober 2011]
Hartono, Dwiarso, Mulyanto  Edy. 2010. Electronic  Government Pemberdayaan Pemerintahan  dan  Potensi  Desa  Berbasis  Web.  Jurnal  Teknologi  Informasi Volume 6 No.1
http://hukum.kompasiana.com/2011/05/17/perjalanan-ipk-indonesia-1999-2010/ http://www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/03.pdf http://www.bpk.go.id/web/files/2011/10/IHPS2011-sem1.pdf
http://www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?id=358
Indrajit, Richardus E., 2002, Electronic Government, Penerbit Andi, Yogyakarta Indrajit, Richardus E., 2005, Electronic Government, Penerbit Andi, Yogyakarta Inpres No.3 Tahun 2003. Pemerintah Republik Indonesia Inpres No.5 Tahun 2003. Pemerintah Republik Indonesia Inpres No.5 Tahun 2004. Pemerintah Republik Indonesia Inpres No.6 Tahun 2001. Pemerintah Republik Indonesia Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003. Pemerintah Republik Indonesia
Kumorotomo, Wahyudi.  2009. Kegagalan Penerapan  E-Government  dan  Kegiatan Tidak Produktif dengan Internet. http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp- content/uploads/2009/01/kegagalan-penerapan-egov.pdf [31 Oktober 2011].
Nurcahyati  Dewi  &  Retnowati  Daru. 2008. Peranan e-government dalam  rangka mewujudkan Good  governance bagi  masyarakat. Seminar  Nasional Informatika.Yogyakarta
Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006. Pemerintah Republik Indonesia
Satriya, Eddy. 2006. Pentingnya  Revitalisasi  E-Government  di  Indonesia Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia. 3-
4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung.
Siau, K., dan Long, Y. 2009. Factors impacting e-government development. Journal of computer information system. Fall
Sosiawan, Edwi Arief. 2004. Tantangan dan Hambatan Implementasi E-government di Indonesia. http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/Tantangan%20egov.pdf [31
Oktober 2011]
Susartono. 2006. E-Government di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Publik UNS, Volume 2 No.1 April 2006.
Undang-Undang No.15 Tahun 2004. Republik Indonesia
Undang-Undang No.28 Tahun 1999. Republik Indonesia
United  Nations.  2010. E-Government  Survey  2010:  Leveraging e-governmentat  a time  of financial  and  economic  crisis,  Department of  Economic  and  Social
Affairs, Division for Public Administration and Development Management,United Nations, New York. http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm [30 Oktober 2011]
Warta Ekonomi, 2011
Warta Pengawasan BPKP, 2011