Strategi  Bisnis,  Pemanfaatan  Insentif  Pajak,  dan  Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan Event Organizer Selama Masa Pandemi Covid 19
Puji Astuti Rahayu 1 , Monica Paramita Ratna Putri 2 , Felisia 3 , Sandra Faninda 4
1 Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat 2 Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat
3 Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat
4 Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat

## ARTICLE INFO
JEL Classification: H26, H32
Key words: event organizer, tax incentives, compliance, business strategies.

## ABSTRACT
One of the business sectors affected by the COVID-19 pandemic is event organizer. Some of the government’s support for business are incentives of PPh Article 21, PPh  Article  25,  PPh  Article  22  for  imports,  preliminary  VAT  refunds,  lower corporate income tax rates, and incentives for MSMEs. The purpose of the study was  to  determine  business  strategies  to  survive  in  the  midst  of  a  pandemic, determine the use of tax incentives, and the level of tax compliance of the event organizer in the city of Bandung. The research uses descriptive methods and the data used are questionnaires and the results of interviews. The results are event organizers  have  the  strength  of  capital  and  human  resources  that  can  help companies execute online events and produce digital products. Tax incentives are only  used  by  50%  of  respondents,  the  rest  do  not  use  them  due  to  loss  of information about the latest tax regulations from the Account Representative, no tax socialization given, and not understanding of tax regulations. There is a tax burden borne by the company because it does not take advantage of tax incentives. Regarding tax payer compliance, not all event organizer companies crry out their tax obligations correctly and on time .

## ABSTRAK
Salah  satu  sektor  usaha  yang  terdampak  pandemic  Covid  19  adalah penyelenggaraan  acara  atau  dikenal  dengan  istilah  event  organizer.  Beberapa dukungan pemerintah terhadap bisnis yang terdampak pandemic Covid 19 adalah insentif  PPh  Pasal  21,  PPh  Pasal  25,  PPh  Pasal  22  impor,  pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh Badan, dan insentif bagi UMKM. Tujuan penelitian  untuk  mengetahui  strateg  bisnis  untuk  tetap  bertahan  di  tengah pandemic,  mengetahui  pemanfaatan  insentif  pajak,  dan  tingkat  kepatuhan  pajak perusahaan event organizer di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan data yang digunakan berupa hasil kuesioner dan hasil wawancara pelaku usaha event organizer. Hasil penelitian bahwa perusahaan event organizer tetap dapat bertahan karena memiliki kekuatan modal dan kekuatan sumber daya manusia yang dapat membantu perusahaan mengeksekusi trend baru dalam bisnis acara daring dan menghasilkan produk digital. Insentif pajak hanya dimanfaatkan oleh  50%  responden,  sisanya  tidak  memanfaatkan  karena  kurangnya  infomrasi mengenai peraturan pajak terbaru dari account representative, tidak ada sosialiasi pejak yang diberikan kepada asosiasi perusahaan event organizer di Kota Bandung, dan tidak memahami peraturan perpajakan. Terdapat beban pajak yang ditanggung oleh  perusahaan  karena  tidak  memanfaatkan  insentif  perpajakan.  Mengenai kepatuhan  wajib  pajak,  belum  semua  perusahaan  event  organizer  melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu .

## 1. PENDAHULUAN
Kasus  positif  Covid  19  pertama  kali terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020. Pada  tanggal  13  April  2020,  sesuai  dengan
Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Presiden telah menetapkan wabah Covid 19 sebagai bencana nasional non alam. Wabah Covid 19 ditetapkan sebagai  bencana  nasional  karena  berdampak
meningkatnya  jumlah  korban,  kerugian  harta benda,  dan  meluasnya  cakupan  wilayah  yang terkena  bencana.  Pandemi  Covid  19  juga memberikan efek domino pada aspek kesehatan yaitu menciptakan krisis kesehatan, aspek  sosial  yaitu  berhentinya  aktivitas ekonomi  penyerap  tenaga  kerja,  aspek pertumbuhan  ekonomi  yang  menurun  tajam, dan volatilitas sektor keuangan dan penurunan kinerja sektor riil (DJP, 2020).
Pandemi  Covid  19  telah  berdampak  pada sebagian  besar  urat  nadi  sektor  usaha  di Indonesia.  Menurut  survei  BPS  (2020),  salah satu sektor usaha terdampak pandemi Covid 19 adalah  jasa  perusahaan  jasa,  termasuk  jasa penyelenggaraan  acara  yang  dikenal  dengan istilah event  organizer .  Adanya  pembatasan sosial  membuat  industri  ini  mengalami kontraksi negatif. Tentunya hal ini berdampak pada  keberlangsungan  industri event  organizer dan  berdampak  pada  penghasilan  karyawan yang  bekerja  di  industri  tersebut.  Di  sisi  lain industri event organizer merupakan wajib pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti: menghitung pajak terutang,  menyetorkan  pajak  terutang,  dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan  SPT.  Dalam  upaya  untuk memulihkan  perekonomian,  pemerintah  telah memberikan berbagai kebijakan yaitu: memperluas testing dan tracing ,  karantina  dan kapasitas  perawatan,  mencari  obat  atau  riset, meningkatkan  kapasitas  sektor  kesehatan, mengatur  produksi  dan  distribusi  vaksin, menyiapkan  kembali  bekerja  produktif  dan aman, serta mendukung masyarakat dan bisnis yang  terdampak  (Kementrian  Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, 2020). Beberapa  dukungan  pemerintah  terhadap bisnis  yang  terdampak  pandemi  Covid  19 adalah  1)  insentif  usaha  berupa  PPh  Pasal  21 yang ditanggung oleh Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran  PPh Pasal 25, pengembalian pendahuluan  PPN,  serta  penurunan  tarif  PPh Badan; 2) insentif bagi UMKM berupa subsidi bunga,  penjaminan  untuk  modal  kerja, pembiayaan  investasi  kepada  koperasi,  dan PPh Final UMKM ditanggung oleh Pemerintah;
3)  insentif  bagi  korporasi  berupa  penempatan dana  untuk  padat  karya  serta  investasi  untuk modal kerja; 4) insentif bagi sektor Kementerian atau  Lembaga,  yaitu:  insentif  perumahan, fasilitas  pinjaman  daerah,  dan  program  padat karya (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian  Indonesia,  2020).    Kebijakan perpajakan  tersebut  merupakan  angin  segar yang  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  oleh industri event  organizer .  Namun  ternyata  di lapangan tidak semua wajib pajak memperoleh informasi  ataupun  pengetahuan  mengenai bagaimana memanfaatkan kebijakan perpajakan selama masa pandemic Covid 19.
Agar  industri  ini  dapat  bertahan  di  masa pandemi, maka pemerintah telah memberikan berbagai insentif perpajakan. Insentif perpajakan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  baik oleh  industri event  organizer sebagai  badan hukum,  maupun  karyawan event  organizer . Kebijakan  pemerintah  merupakan  faktor eksternal yang dapat membantu event organizer bertahan  selama  masa  pandemic  Covid  19. Sedangkan  dari  faktor  internal  terdapat beberapa  hal  yang  dipertimbangkan  yaitu: teknologi, marketing ,  distribusi,  dan  logistik. Diperlukan adanya analisis mengenai visi dan misi,  formula  strategi,  serta  implementasi strategi  selama  masa  pandemik  yang  telah dilakukan  oleh  perusahaan event  organizer selama masa pandemi Covid 19.

## 2. TELAAH
TEORI

## DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Berdasarkan  PMK  No.82/  PMK.03/2021 Insentif  pajak  yang  berlaku  hingga  31 Desember  2021  dan  diberikan  kepada  wajib pajak  terdampak  pandemi  Covid  19  yaitu:  1) Insentif  PPh  21  ditanggung  pemerintah. Beberapa syarat agar karyawan dapat menerima insentif ini, antara lain: memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi sesuai dengan lampiran PMK, memiliki  NPWP,  pada  masa  pajak  yang bersangkutan  memperoleh  penghasilan  bruto yang  bersifat  tetap  dan  teratur  yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. PPh 21 ditanggung  pemerintah  harus  dibayarkan sendiri  secara  tunai  oleh  pemberi  kerja  pada
saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. 2)  Insentif  pajak  UMKM  diperuntukkan  bagi wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan PP No. 3 Tahun 2018 dan menyampaikan laporan realisasi  PPh  final  ditanggung  pemerintah.  3) Insentif  PPh  Pasal  22  impor  ditujukan  bagi wajib  pajak  yang  memiliki  kode  klasifikasi lapangan  usaha  tertentu  sesuai  dengan lampiran PMK, telah mendapatkan izin terkait Kawasan berikat, dan mengajukan permohonan  Surat  Keterangan  Bebas  untuk mendapakan  pembebasan  dari  pemungutan PPh  pasal  22  impor.  4)  Insentif  angsuran  PPh Pasal 25 diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki  kode  klasifikasi  lapangan  usaha tertentu sebagaimana lampiran PMK, menyampaikan  pemberitahuan  pengurangan sebesar  50%  dari  angsuran  PPh Pasal  25  yang seharusnya terutang. 5) Insentif PPN ditujukan untuk  pengusaha  kena  pajak  beresiko  rendah yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha tertentu sebagaimana lampiran PMK, menyampaikan  SPT  Masa  PPN  lebih  bayar restitusi  dengan  jumlah  lebih  bayar  paling banyak  5  Miliar  rupiah  dapat  diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran  pajak  PKP  beresiko  rendah,  dan memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Strategi  menurut  Datar  dan  Rajan  (2021: 536)  menggambarkan  bagaimana  perusahaan menyesuaikan antara kemampuan yang dimiliki  dengan  kesempatan  yang  ada  untuk mencapai  tujuan.  Strategi  bisnis  merupakan seni dan
ilmu merumuskan, mengimplementasikan,
mengevaluasi
keputusan  lintas  fungsi  yang  memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Strategi bisnis berfokus pada integrasi manajemen, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi dan  operasi,  penelitian  dan  pengembangan, sistem informasi untuk mencapai keberhasilan organisasi (Fred dan Forest, 2016: 33).
Dalam  memformulasikan  strategi,  Datar dan  Rajan  (2021:536)  menyatakan  perusahaan dapat  melakukan  analisis  industri  dengan memfokuskan perhatian pada lima komponen, yaitu competitors,  potential  entrants  to  market,
equivalent products, bargaining power of customers, bargaining power of input suppliers . Menurut Fred dan  Forest  (2016:  69)  strategi  bisnis  disusun dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut a) Menyusun visi dan misi, b) memilih strategi yang  terbaik  dengan  pertimbangan  faktor internal dan eksternal perusahaan, c)
mengimplementasikan strategi, c)
mengeksekusi  strategi,  dan  d) monitoring strategi.
Menurut  Wulanda  dkk  (2016) event organizer merupakan lembaga yang menyelenggarakan suatu acara atas permintaan  klien.    Menurut  Wulanda  dkk (2016) event dibagi  menjadi  dua,  yaitu: a) pure event merupakan  event  yang  dikelola  dari kemasan,  penyajian  acara,  maupun  pencarian sponsor  untuk  mendapatkan  dana  yang nantinya  dikurangi  dengan  seluruh  biaya persiapan dan pelaksanaan event yang menjadi keuntungan event  organizer ,  b) event  by  project merupakan  pembiayaan  sudah  diperoleh  dari sponsor, event  organizer hanya  melaksanakan event dengan  kemasan  yang  dapat  menarik ikon produk dengan target audience yang sesuai keinginan sponsor.
Jenis-jenis event  organizer menurut  Nadzir (2016) antara lain: a) brand activation , pengelola acara  yang  secara  spesifik  membantu  klien untuk  meningkatkan  penjualan  ataupun pengenalan produk baru ke calon konsumen, b) MICE  ( meeting , intencive , convention , and exhibition ),  penyelenggara  acara  yang  secara khusus  berbentuk  pertemuan,    c)  musik  dan hiburan,  penyelenggaraan  acara  spesifik berbentuk  konser  musik  dan  hiburan-hiburan lain, d) acara pribadi, merupakan penyelenggara  acara  yang  mengadakan  acara pesta pribadi.
Indikator  kepatuhan  dalam  penelitian  ini (Maxuel dan Primastiwi, 2021) adalah
1. kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor perpajakan
2. kepatuhan  dalam  menghitung  pajak dengan benar
3. kepatuhan  dalam  membayar  pajak dengan benar
4. kepatuhan  dalam  melaporkan  pajak dengan benar

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2016: 147),  metode  penelitian  deskriptif  merupakan sebuah  metode  yang  digunakan  untuk menganalisis  data  dengan  cara  memberikan deskripsi  ataupun  gambaran  dari  data  yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk mendapatkan  kesimpulan.  Data-data  yang telah  diperoleh  dari  para  pelaku  usaha event organizer di  Kota  Bandung  kemudian  akan dideskripsikan  dan  dibuat  menjadi  suatu kesimpulan.
Jenis data dalam penelitian ini menggunakan  data  primer  yang  berupa  hasil wawancara dan data yang diperoleh dari hasil penyebaran  kuesioner  kepada  para  pelaku usaha event organizer Kota Bandung, sedangkan data  sekunder  berupa  buku-buku  teori, peraturan  perpajakan,  artikel,  dan  jurnal penelitian yang terkait.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  studi lapangan  dilakukan  melalui  penyebaran kuesioner  dan  wawancara  yang  dilakukan terhadap  pelaku  usaha event  organizer di  Kota Bandung. Penyebaran kuesioner menggunakan
convinence  sampling ,  yaitu  teknik  pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari anggota populasi  yang  tersedia  sehingga  pengambilan informasi  dapat  dilakukan  secara  cepat  dan efissien  (Sekaran  &  Bougie,  2016:  247).  Teknik convenience  sampling ini  digunakan  karena adanya  keterbatasan  waktu  dan  tenaga.  Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari  buku-buku  teori  yang  terkait, peraturan  perpajakan,  maupun  artikel  atau jurnal penelitian yang relevan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.  Strategi Bisnis Perusahaan Event
Organizer di  Kota  Bandung  untuk  Tetap
Bertahan  di  Sektor  Jasa  Selama  Masa
Pandemi Covid 19
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara,  responden event  organizer dapat dikelompokkan  menjadi  dua  bagian  yaitu: kelompok  1,  yaitu  83% event  organizer memberikan jasa: brand activation, MICE, serta konser musik dan kelompok 2, yaitu 17% event organizer memberikan jasa acara pribadi, seperti pernikahan  maupun  ulang  tahun.  Berikut pembahasan  strategi  bisnis  berdasarkan  jenis event organizer :
Tabel 1  SWOT Kelompok 1 Strengths
 Kemampuan Sumber Daya Manusia
 Kekuatan modal untuk menghadapi masa pandemi
Weaknesses
 Kekompakkan tim yang menurun akibat pandemi (turnover karyawan tinggi)
 Kurangnya literasi digital karyawan
 Tingkat adaptasi karyawan dalam menghadapi masa pandemi yang rendah Opportunities
 Munculnya trend baru dalam industri EO (acara daring)
 Maraknya produk digital
Threats
 Birokrasi yang rumit
 Biaya perijinan yang tinggi
 Ketidakpastian pelaksanaan acara akibat pandemi
 Permintaan konser musik menurun

## Tabel 2  Strategi Kelompok 2
S-O Strategy/ Analysis kekuatan  modal  yang  dimiliki  perusahaan  dapat  membantu  perusahaan  untuk  bisa mengeksekusi trend baru dalam bisnis (acara daring) dan produk digital

## W-O Strategy/ Analysis
Literasi  Digital,  kemampuan  adaptasi  dan  kekompakan  dibutuhkan  untuk  bisa  membantu perusahaan dalam menghasilkan produk baru yang sesuai dengan keinginan pasar. Hal ini perlu ditingkatkan karena masih menjadi weakness dari perusahaan
S-T Strategy/ Analysis
Walaupun  perusahaan memiliki  modal  dan  sumber  daya  mumpuni,  akan  tetapi  perencanaan yang baik harus tetap dikedepankan mengingat tingginya biaya yang ada di dalam industri EO kelompok 1

## W-T Strategy/ Analysis
Penekanan  akan  pentingnya  kekompakan  ( office  gathering atau  kegiatan  lainnya  yang  dapat meningkatkan  bonding  antar  sesama  tim)  dibutuhkan  agar  bisa  semakin  solid  dalam berkomunikasi  di  dalam  tim  sehingga  perencanaan  dapat  berjalan  baik  menghindari  atau meminimalisir threat yang ada.

## Tabel 3 SWOT Kelompok 2
Strengths
 Kreativitas dalam berbisnis.
 Adaptasi dalam masa pandemi untuk menyesuaikan bentuk acara
Weaknesses
 Kurangnya literasi digital karyawan
 Ketidakmampuan sumber daya untuk memenuhi permintaan pelanggan yang bervariasi
Opportunities
 Munculnya trend baru dalam industri EO (acara daring)
 Maraknya produk digital
 Adanya solidaritas dari asosiasi pengusaha terkait (contoh: asosiasi

## Threats
 Birokrasi yang rumit
 Biaya perijinan yang tinggi
 Ketidakpastian pelaksanaan acara akibat pandemi
 Biaya produk dan operasional yang mahal sehingga mengakibatkan harga jual produk/ jasa menjadi tinggi
 Perlunya inovasi dalam pemasaran dan penjualan produk/ jasa

## Tabel 4 Strategi Bisnis Kelompok 2
S-O Strategy/ Analysis Kreativitas dan kemampuan adaptasi yang baik membuat perusahaan dapat mengeksekusi trend baru yang ada di pasar dengan baik, contohnya banyaknya produk pernikahan baru yang bermunculan dimasa pandemi.

## W-O Strategy/ Analysis
Perlunya peningkatan literasi digital ditengah maraknya pernikahan hybrid. Perusahaan juga bisa memanfaatkan kuatnya asosiasi untuk menjawab minimnya ketidakmampuan sumber daya.

## S-T Strategy/ Analysis
Perusahaan harus semakin beradaptasi agar bisa menyesuaikan diri dengan tinggi biaya produksi dan operasional ditengah pandemi.
Kreativitas pun perlu untuk dikembangkan karena bentuk pemasaran yang dibutuhkan pun semakin unik.

## W-T Strategy/ Analysis
Perusahaan harus lebih berhati-hati dalam memilih langkah bisnis, karena berbisnis di masa pandemi untuk EO kelompok 2 sangatlah berbiaya tinggi. hal ini sangat beresiko, karena tidak diimbangi dengan sumber daya perusahaan yang mumpuni.

## 4.2.  Pemanfaatan  Insentif  Perpajakan  oleh
Perusahaan Event  Organizer di  Kota Bandung
Sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional,  pemerintah  memberikan  beberapa fasilitas terkait dengan PPh dan PPN. Fasilitas ini  diberikan  kepada  wajib  pajak  yang terdampak  pandemi  Covid  19,  baik  untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan,  dengan  syarat  wajib  pajak  tersebut memiliki  klasifikasi  lapangan  usaha  (KLU) yang  memang  berhak  memperoleh  fasilitas tersebut.  KLU  tersebut  harus  sesuai  dengan KLU  wajib  pajak  yang  tertera  dalam  SPT Tahunan PPh tahun 2018 (untuk pemanfaatan insentif  di  tahun  2020)  dan  SPT  Tahunan  PPh tahun  2019  (untuk  pemanfaatan  insentif  di tahun 2021). Namun apabila KLU yang tertera di SPT salah, KLU tidak dituliskan dalam SPT, wajib  pajak  belum  ataupun  tidak  memiliki kewajiban  menyampaikan  SPT  Tahunan  PPh tahun  2018  dan  2019,  maka  KLU  yang digunakan  adalah  KLU  yang  ada  dalam
Masterfile wajib pajak di DJP.
Beberapa insentif perpajakan selama masa pandemi  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh perusahaan event organizer antara lain:
1. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung  pemerintah.  Kebijakan  ini bertujuan  untuk  mencegah  pemutusan hubungan  kerja  selama  masa  pandemi  dan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi karyawan  dari  perusahaan event  organizer . Namun insentif ini hanya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan event organizer untuk  masa  pajak  April  2020 sampai  dengan  Desember  2021.  Berikut  ini rincian  dasar  hukum  insentif  PPh  Pasal  21 bagi perusahaan event organizer :
a. PMK  44/PMK.03/2020,  masa  pajak April  2020  sampai  dengan  September 2020.
b. PMK  86/PMK.03/2020,  masa  pajak April  2020  sampai  dengan  Desember 2020.
c. PMK  110/PMK.03/2020,  masa  pajak
April  2020  sampai  dengan  Desember 2020.
d. PMK  9/PMK.03/2021,  masa  pajak Januari 2021 sampai dengan Juni 2021.
e. PMK  82/PMK.03/2021,  masa  pajak Januari 2021 sampai dengan Juni 2021.
f. PMK  149/PMK.03/2021,  masa  pajak Juli  2021  sampai  dengan  Desember 2021.
Karyawan  dari  perusahaan event  organizer yang  berhak  memperoleh  fasilitas  PPh  21 Ditanggung  Pemerintah  (DTP)  adalah karyawan  yang  memiliki  NPWP  dengan penghasilan  bruto  tetap  dan  teratur  yang disetahunkan tidak lebih dari
Rp200.000.000,00. Syarat pemanfaatan insentif  PPh  21  ditanggung  pemerintah adalah perusahaan event organizer menyampaikan surat pemberitahuan
pemanfaatan insentif kepada Kantor Pelayanan  Pajak  tempat  perusahaan event organizer terdaftar melalui laman www.pajak.go.id. serta wajib menyampaikan laporan realisasi
pemanfaatan  insentif  PPh  21  ditanggung pemerintah  pada  laman  www.pajak.go.id. Wajib pajak event organizer yang memanfaatkan  fasilitas  PPh  21  DTP kemudian dapat membayarkan secara tunai PPh 21 yang seharusnya disetorkan ke kas negara kepada karyawan.
2. Insentif  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  berupa pengurangan  angsuran  sebesar  30%  dari angsuran  PPh  Pasal  25  yang  seharusnya terutang  untuk  periode  April  –  Desember 2020  dan  50%  dari  angsuran  PPh  Pasal  25 yang  seharusnya  terutang  untuk  periode Januari 2021 – Juni 2021.  Insentif PPh Pasal 25  dapat  dimanfaatkan  oleh  perusahaan event organizer  yang  telah  melakukan pembukuan  dan  menghitung  PPh  terutang dengan  menggunakan  tarif  yang  berlaku umum. Insentif ini dapat dimanfaatkan oleh
perusahaan event  organizer dari  Masa  Pajak April 2020 sampai dengan Juni 2021. Berikut ini  rincian  dasar  hukum  insentif  PPh  Pasal 25 bagi perusahaan event organizer :
a. PMK 44/PMK.03/2020, masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020.
b. PMK 86/PMK.03/2020, masa pajak April 2020 sampai dengan Desember 2020.
c. PMK  110/PMK.03/2020,  masa  pajak April  2020  sampai  dengan  Desember 2020.
d. PMK 9/PMK.03/2021, masa pajak
Januari 2021 sampai dengan Juni 2021.
Syarat yang harus dipenuhi agar perusahaan event organizer dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 adalah menyampaikan
pemberitahuan pemanfaatan  insentif  PPh  Pasal  25  dan besarnya pengurangan angsuran PPh Pasal 25  kepada  Kepala  KPP  melalui  saluran www.pajak.go.id. Kepala KPP akan menerbitkan  surat  pemberitahuan  apakah wajib  pajak  berhak  memanfaatkan  insentif PPh  Pasal  25  atau  tidak.  Wajib  pajak  harus melaporkan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 bulan melalui saluran  laman  pajak  untuk  periode  April  – Desember 2020 dan setiap tanggal 20 bulan berikutnya  untuk  periode  Januari  –  Juni 2021.
3. Insentif  PPh  Final  berdasarkan  PP  No.23 Tahun  2008  sebesar  0,5%  dari  jumlah peredaran bruto ditanggung oleh pemerintah.  Insentif  PPh  Final  ditanggung pemerintah dapat dimanfaatkan oleh perusahaan event organizer yang merupakan wajib pajak yang dikenakan PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018, yaitu wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran bruto lebih kecil sama dengan Rp4.800.000.000,00  dan  telah  melakukan pencatatan. Insentif ini dapat dimanfaatkan oleh  perusahaan event  organizer dari  Masa
Pajak  April  2020  sampai  dengan  Desember 2022.  Berikut  ini  rincian  dasar  hukum insentif  PPh  final  bagi  perusahaan event organizer : a. PMK 44/PMK.03/2020, masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020.
b. PMK 86/PMK.03/2020, masa pajak April 2020 sampai dengan Desember 2020.
c. PMK  110/PMK.03/2020,  masa  pajak April  2020  sampai  dengan  Desember 2020.
d. PMK 9/PMK.03/2021, masa pajak Januari 2021 sampai dengan Juni 2021.
e. PMK  82/PMK.03/2021,  masa  pajak Januari 2021 sampai dengan Juni 2021.
f. PMK 149/PMK.03/2021, masa pajak Juli 2021 sampai dengan Desember 2021.
g. PMK 3/PMK.03/2022, masa pajak
Januari 2022 sampai dengan Juni 2022.
h. PMK 114/PMK.03/2022, masa pajak Juli 2022 sampai dengan Desember 2022.
Syarat yang harus dipenuhi agar perusahaan event organizer dapat memanfaatkan  insentif  PPh  Final  adalah mengajukan  permohonan  surat  keterangan melalui www.pajak.go.id. Apabila disetujui, maka KPP akan menerbitkan surat keterangan.  Perusahaan event  organizer bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut  harus  memperlihatkan  fotokopi surat keterangan tersebut, sehingga
Pemotong atau Pemungut dapat
mengenakan pemotongan atau pemungutan atas  transaksi  tersebut.  Perusahaan event organizer juga  diwajibkan  melaporkan realisasi  PPh  Final  ditanggung  pemerintah melalui laman pajak.
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, diperoleh informasi bahwa perusahaan event organizer yang telah memanfaatkan insentif pajak  adalah  sebanyak 50%,  sedangkan  sisanya  yaitu  50%  tidak memanfaatkan insentif pajak. Hal ini
dikarenakan  perusahaan event  organizer tidak mengetahui peraturan perpajakan terbaru yang mengatur  tentang  insentif  pajak  selama  masa pandemi  dan  tidak  mendapatkan  sosialisasi dari  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Terdapat  pula responden  yang  sebetulnya  telah  mengetahui insentif  pajak  yang  diberikan,  namun  tidak memanfaatkannya  karena  tidak  mengetahui cara  memperoleh  atau  memanfaatkan  insentif perpajakan  tersebut.  Meskipun  informasi mengenai  insentif  perpajakan  telah  dapat diakses  melalui  laman  pajak.go.id  maupun media sosial milik DJP (DJP, Kanwil, maupun KPP),  namun  informasi  tersebut  juga  belum tersebar  luas  ke  masyarakat.  Banyaknya webinar yang  digelar  oleh  DJP  maupun kalangan  akademisi  terkait  sosialisasi  insentif nyatanya  belum  tersebar  merata.  Kalangan akademi  cenderung  memiliki  akses  terhadap kegiatan webinar sosialisasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan pelaku usaha.
Dari  50%  responden  yang  memanfaatkan insentif  perpajakan,  terdapat  67%  sudah memanfaatkan  insentif  PPh  Pasal  21,  tidak seluruh  responden  memanfaatkannya  karena sebagian  besar  karyawan event  organizer berpenghasilan  di  bawah  PTKP  (Penghasilan Tidak  Kena  Pajak).  Sementara  dari  50% responden yang memanfaatkan insentif perpajakan,  100%  perusahaan event  organizer telah  memanfaatkan  insentif  PPh  Pasal  25, sedangkan  untuk  insentif  PPh  Final  tidak  ada yang memanfaatkan karena responden seluruhnya sudah menyelenggarakan pembukuan, sehingga tidak menghitung pajak terutang berdasarkan PP No.23 Tahun 2008.
Berdasarkan  hasil  kuesioner  tersebut, wajib pajak yang tidak memanfaatkan insentif pajak  selama  masa  pandemi  Covid  19  adalah sebanyak  50%.  Dengan  kata  lain,  wajib  pajak memiliki  beban  pajak  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  wajib  pajak  yang  telah memanfaatkan  insentif  pajak.  Beban  pajak
dapat  dilihat  dari  sudut  pandang  perusahaan event  organizer dan  dari  sudut  pandang karyawan  yang  memperoleh  penghasilan  di atas  PTKP.  Beban  pajak  lebih  tinggi  yang dialami oleh perusahaan event organizer dalam bentuk perorangan, antara lain: 1) perusahaan dalam  bentuk  perorangan  terbebani  pajak terutang PPh Final 0,5% dari penghasilan bruto per bulan selama dua tahun. Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata penghasilan bruto perusahaan  perorangan event  organizer selama masa
pandemi
adalah
Rp.100.000.000,00/tahun, sehingga beban pajak yang  ditanggung  selama  dua  tahun  adalah Rp.1.000.000,00.  2)  karyawan  perusahaan perorangan  apabila  memperoleh  penghasilan di atas PTKP, maka terbebani pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5%, 15%, 25%, 30%, 35% dari penghasilan kena pajak.
Beban pajak yang lebih tinggi juga dialami oleh  perusahaan event  organizer dalam  bentuk badan, antara lain: 1) perusahaan terbebani PPh Pasal  25  sebesar  30%-50%  lebih  tinggi  dari penghasilan kena pajak setiap bulan dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  telah memanfaatkan insentif pajak berupa pengurangan  angsuran  PPh  25  sebesar  30%- 50%. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa  jumlah  peredaran  bruto  selama  masa pandemi  setiap  perusahaan event  organizer bervariasi, dari Rp.100.000.000,00/tahun sampai  dengan  Rp.20.000.000.000,00.  Apabila diasumsikan beban operasional 80% dan tidak ada kredit pajak, maka beban PPh Pasal 25 lebih tinggi  selama  14  bulan  dari  Masa  April  2020 sampai  dengan  Juni  2021  adalah  berkisar Rp.1.540.000,00 sampai dengan Rp.308.000.000,00.  2)  karyawan  perusahaan berbentuk badan apabila memperoleh penghasilan  di  atas  PTKP,  maka  terbebani pemotongan  PPh  Pasal  21  sebesar  5%,  15%, 25%, 30%, 35% dari penghasilan kena pajak.
Beberapa  penyebab  perusahaan event
organizer tidak  memanfaatkan  insentif  pajak baik  PPh  Pasal  21,  PPh  final,  ataupun pengurangan  PPh  Pasal  25,  yaitu:  kurangnya informasi  mengenai  peraturan  pajak  terbaru dari Account Representative , tidak ada sosialisasi pajak yang diberikan kepada asosiasi perusahaan  event organizer di  Kota  Bandung, dan tidak memahami peraturan perpajakan .
4.3.  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan  Event  Organizer  di  Kota

## Bandung
Responden  yang  telah  mengisi  kuesioner dibagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  perusahaan event  organizer berbentuk  badan  hukum  (CV atau PT) sebanyak 83%, sedangkan sisanya 17% merupakan perusahaan perorangan. Perusahaan event organizer memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak,  juga  berkewajiban  untuk  menghitung pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak terutang, dan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu.
Terkait  dengan  aspek  kepatuhan  yang pertama,  yaitu  kepatuhan  mendaftarkan  diri dan  memperoleh  NPWP  telah  terpenuhi.  Baik perusahaan  perorangan  maupun  badan  yang menjadi  responden  penelitian  telah  memiliki NPWP  dan  sebagian  sudah  dikukuhkan menjadi  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  Aspek kepatuhan  berikutnya  adalah  kepatuhan menghitung  pajak  terutang,  membayarkan pajak  terutang,  dan  melaporkan  pajak  dalam SPT. Berdasarkan hasil kuesioner, belum semua perusahaan event  organizer melaksanakan kewajiban  perpajakannya  dengan  benar  dan tepat  waktu.  Perusahaan event  organizer yang menjadi responden dalam penelitian melakukan  perhitungan  pajak  terutang  tanpa menggunakan  konsultan.  Rata-rata  responden memiliki orang yang dipercaya atau staf yang bertugas mengurus akuntansi dan perpajakan, namun  tidak  mensyaratkan  orang  atau  staf
tersebut telah menempuh brevet.
Perusahaan event  organizer yang  menjadi responden mengatakan tidak memiliki kendala terkait  dengan  pembayaran  pajak,  namun terdapat  responden  yang  mengaku  terlambat dalam melaporkan SPT Tahun karena mengalami  kendala  penggunaan  e  form. Kendala  lain  yang  dirasakan  adalah  kesulitan untuk  mengkases  laman  djponline  pada  jam sibuk .

## 5. SIMPULAN
Saat  ini  perusahaan  pada  umumnya mengalami  kendala  pada  tingginya  dan sulitnya mengajukan biaya perijinan pada masa pandemi.  Biaya  operasional  pun  cenderung tinggi karena ketidakpastian pelaksanaan acara (bisa saja tidak jadi dilaksanakan secara sepihak pada  hari  H  oleh  pemangku  perijinan,  tanpa pemberitahuan sebelumnya). Padahal sebagian besar  biaya  operasional  yang  terjadi  di perusahaan merupakan biaya tetap yang tidak dapat  dihindari  jika  pelaksanaan  acara dibatalkan.  Perusahaan  pun  dituntut  untuk dapat  mengembangkan  kreativitas  agar  dapat menjawab permintaan pasar. Di sisi lain, untuk dapat  berbisnis  secara  kreatif,  perusahaan harus  juga  memiliki  tim  yang  kompak, sehingga  dapat  terjadi  proses  berpikir  kreatif yang berkelanjutan.
Perusahaan event  organizer yang  telah memanfaatkan insentif pajak  adalah  sebanyak 50%,  sedangkan  sisanya  yaitu  50%  tidak memanfaatkan insentif pajak. Hal ini dikarenakan  perusahaan event  organizer tidak mengetahui peraturan perpajakan terbaru yang mengatur  tentang  insentif  pajak  selama  masa pandemi  dan  tidak  mendapatkan  sosialisasi dari  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Terdapat  pula responden  yang  sebetulnya  telah  mengetahui insentif  pajak  yang  diberikan,  namun  tidak memanfaatkannya  karena  tidak  mengetahui cara  memperoleh  atau  memanfaatkan  insentif
perpajakan  tersebut.  Meskipun  informasi mengenai  insentif  perpajakan  telah  dapat diakses  melalui  laman  pajak.go.id  maupun media sosial milik DJP (DJP, Kanwil, maupun KPP),  namun  informasi  tersebut  juga  belum tersebar  luas  ke  masyarakat.  Banyaknya webinar yang  digelar  oleh  DJP  maupun kalangan  akademisi  terkait  sosialisasi  insentif nyatanya  belum  tersebar  merata.  Kalangan akademi  cenderung  memiliki  akses  terhadap kegiatan webinar sosialisasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Dari 50% responden yang memanfaatkan insentif perpajakan, terdapat 67% sudah memanfaatkan insentif PPh Pasal 21, tidak seluruh responden memanfaatkannya  karena  sebagian  besar karyawan event  organizer berpenghasilan  di bawah  PTKP (Penghasilan  Tidak  Kena Pajak). Sementara dari 50% responden yang memanfaatkan  insentif  perpajakan,  100% perusahaan event organizer telah memanfaatkan insentif PPh Pasal 25, sedangkan untuk insentif PPh Final tidak ada yang memanfaatkan karena responden seluruhnya sudah menyelenggarakan pembukuan, sehingga tidak  menghitung  pajak  terutang  berdasarkan PP No.23 Tahun 2008.
Kepatuhan  wajib  pajak  perusahaan event organizer di  Kota  Bandung  terkait  dengan kepatuhan  yang  pertama  yaitu:  mendaftarkan diri  dan  memperoleh  NPWP  telah  terpenuhi dengan  baik  oleh  perusahaan  perorangan maupun  badan  yang  menjadi  responden penelitian.  Telah memiliki NPWP dan sebagian sudah  dikukuhkan  menjadi  Pengusaha  Kena Pajak  (PKP).  Aspek  kepatuhan  berikutnya adalah kepatuhan menghitung pajak terutang, membayarkan pajak terutang, dan melaporkan pajak dalam SPT. Berdasarkan hasil kuesioner, belum  semua  perusahaan event  organizer melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu.
Perusahaan event  organizer melakukan
Konsultasi dengan account representative mengenai  penerapan  peraturan  perpajakan terbaru  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh perusahaan event  organizer sehingga  beban pajak  menjadi  lebih  efisien  dan  melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu agar terhindar  dari  sanksi  administrasi  bunga  dan sanksi administrasi  denda yang dapat merugikan perusahaan event organizer .
Perlunya  peningkatan  literasi  digital  bagi para  karyawan.  Mengingat  pada  masa pandemi  covid,  perusahaan  dituntut  untuk dapat  meningkatkan  kreativitas  menciptakan produk  dan  jasa  berbasis  digital.  Perlunya kekompakan  asosiasi  untuk  EO  Kelompok  1 sehingga  dapat  bersama-sama  kuat  dalam menghadapi threat yang ada.
Direktorat  Jenderal  Pajak  memberikan sosialisasi kepada para pengusaha yang berhak mendapatkan  insentif  perpajakan  sehingga insentif  pajak  dapat  dimanfaatkan  secara optimal  dan  tepat  sasaran.  Sosialisasi  dapat berupa forum diskusi dengan asosiasi pengusaha event organizer , informasi disebarkan  melalui  email  pengusaha event organizer , ataupun informasi
wajib disampaikan oleh account representative.

## REFERENSI
Datar, Rajan (2021). Horngren’s Cost Accounting A Managerial Emphasis. 17 th
edition. Pearson Education Limited.
Fred, David dan Forest, David. (2017). Strategic Management  A  Competitive  Advantage Approach,  Concept  and  Cases.  16 th edition. Pearson Education Limited.
Kartiko, Dwi. (2020). Insentif Pajak dalam Merespon Dampak Pandemi Covid 19 Pada Sektor Pariwisata. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. Vo.II.No.01
Mardiasmo. (2018). Perpajakan . Edisi terbaru. Yogyakarta: Andi
Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh
Sosialisasi  Perpajakan  dan  Sanksi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM E-Commerce. Jurnal Riset Manajemen  Dan  Bisnis , 16 (1). http://e- journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrmb /article/view/369
Nadzir, Miftahun Muhhamad. (2016). Analisis Usaha  Event  Organizer  MICE  (Meeting,
Incentive, Conference, Exhibition)
Melalui  Kanvas  Model  Bisnis  dan  Peta Empati:  Studi  Kasus  Event  Organizer  di Yogyakarta dan Surakarta. Jurnal Manajemen Bisnis, Universitas
Muhhamadiyah  Yogyakarta.  Vol.7  No.2. E-ISSN  2622-6308,  P-ISSN  2086-8200. https://journal.umy.ac.id/index.php/m b/article/view/3910/3378 .
Nasution,  Erlina,  Iskandar  Muda.  (2020).
Dampak  Pandemi  Covid  19  Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita.
Vo.5 No.2. http://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313 PMK  No.23/PMK.03/2020  tentang  Insentif
Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Terdampak Wabah Virus Corona
PMK  No.44/PMK.03/2020  tentang  Insentif Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Terdampak Pandemi Corona Virus Desease 2019
PMK  No.86/PMK.03/2020  tentang  Insentif Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Terdampak
Pandemi Corona Virus Desease 2019 PMK No.110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif  Pajak  untuk  Wajib  Pajak Terdampak  Pandemi  Corona  Virus
Desease 2019
PMK  No.9/PMK.03/2021  tentang  Insentif Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Terdampak
Pandemi Corona Virus Desease 2019 PMK  No.82/PMK.03/2021  tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif
Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Terdampak Pandemi Corona Virus Desease 2019
PMK No.149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Terdampak Pandemi Corona Virus Desease 2019
PMK  No.3/PMK.03/2022  tentang  Insentif Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Terdampak Pandemi Corona Virus Desease 2019
PMK No.114/PMK.03/2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 3/PMK.03/2022 Tentang Insentif Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Terdampak
Pandemi Corona Virus Desease 2019
Santoso, I., dan Rahayu, N. 2013. Corporate Tax Management. Jakarta: Observation and Research of Taxation
Sekaran,  Uma  &  Bougie,  Roger.  (2016).
Research  Methods  for  Business  A  SKill-
Building Approach (seventh). John Wiley
& Sons.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinasi. Alfabeta
Undang  Undang  No.16  Tahun  2019  Tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara
Perpajakan
Undang  Undang  No.42  Tahun  2009  Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Wulanda,  Nourma.  Zakaria,  Ahmad  (2019).
Pengaruh  Harga,  Word  of  Mouth  dan
Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Dalam Memilih Event Organizer (Studi Kasus di UN Production). Journal of Management and Business  Review.  Vo.16  No.1.  Sekolah Tinggi Manajemen PPM. https://jmbr.ppm- school.ac.id/index.php/jmbr/article/vie
w/139/artikel3Vol16no1
Waluyo.  2014. Perpajakan  Indonesia .  Jakarta: Salemba Empat