## JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM

## PERUBAHAN PERSEPSI JAKSA TERHADAP PRIBADI TERSANGKA DAN TERDAKWA YANG SEDANG DIPERIKSA DARI SISI PSIKOLOGIS 1
Mukhlis Ridwan*, Erdianto Effendi, Maria Maya, Davit Rahmadan
Fakultas Hukum, Universitas Riau Jalan Pattimura No. 9, Pekanbaru, 28131 mukhlis@lecturer.unri.ac.id

## Abstract
In handling a case, along with interactions with suspects or their families, there will certainly be a change in the perception of a prosecutor from the first moment. The research method used is sociological  juridical.  Changes  in  the  perception  of  the  prosecutor  after  interacting  with  the suspect  are  influenced  by  the  psychological  condition  attitude,  from  the  beginning  since receiving the file from the investigator still has the perception of the suspect guilty, therefore the mechanism for submitting a plan for the public prosecutor's prosecution has been revised, so far it tends not  to  be in  accordance  with the principle of speedy trial, and there is no  strong legal basis,  and  in  fact  the  public  prosecutor  better  understands  the  objective  conditions  of  the accused .
Keywords : Change; Prosecutors' Perceptions; Suspect/Defendant.

## Abstrak
Kejaksaan  merupakan  lembaga  yang  mempunyai  kewenangan  di  bidang  penuntutan.  Dalam menangani  suatu  perkara,  seiring  dengan  interaksi  dengan  para  tersangka  atau  keluarganya, sudah tentu akan terjadi perubahan persepsi  seorang  jaksa dari pertama hingga  saat  berikutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah  yuridis sosiologis, dengan cara wawancara mendalam dan  penyebaran  kuisioner  dan  dianalisis  secara  kualitatif.  Perubahan  persepsi  jaksa  setelah berinteraksi  dengan  tersangka/terdakwa  dipengaruhi  kondisi  psikologis  yang  ditunjukkan  sikap terdakwa, dari  awal sejak  menerima  berkas dari penyidik  masih  mempunyai persepsi tersangka bersalah, oleh sebab itu mekanisme pengajuan rencana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dilakukan revisi, selama ini cenderung tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, dan tidak ada dasar hukum yang kuat, dan sejatinya Jaksa Penuntut Umum yang lebih memahami kondisi objektif terdakwa.
Kata Kunci : Perubahan; Persepsi Jaksa; Tersangka/Terdakwa.

## A. Pendahuluan
Hukum  pidana  formil  atau  hukum  acara  pidana  mengatur  bagaimana  menerapkan  hukum pidana  materil  (Lubis,  2020).  Hukum  pidana  formil  disebut  sebagai  hukum  acara  pidana  yang artinya  acara  berarti  mengatur  bagaimana  lembaga-lembaga  penegak  hukum  seperti  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan  bekerja  (Syarnubi,  Alamsyah,  & Syarifuddin,  2018).  Di  bidang  penuntutan  yang  merupakan  salah  satu  sub  sistem  dalam  sistem
1 Artikel Hasil Penelitian Skim Program Studi S2 Ilmu Hukum Universitas Riau Tahun 2022
peradilan  pidana  di  Indonesia,  kejaksaanlah  yang  merupakan  lembaga  yang  mempunyai kewenangan tersebut (Ramadani, 2020).
Kejaksaan bukan bagian dari militer tetapi tidak dapat sepenuhnya disebut sipil jika melihat hierarki yang ketat. Menurut Ramadani, kelembagaan Kejaksaan Agung memiliki karakter yang bersifat  tertutup.  Salah  satu  alasannya  adalah  bahwa  sampai  saat  ini  masih  sulit  mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkara yang ditangani, proses penanganannya, serta proses suatu kasus  dakwaannya  sampai  ke  pengadilan.  Birokrasi  di  kejaksaan  masih  terlihat  konvensional yang bersifat birokratis, sentralistik; hierarkis; dan sistem komando yang bersumber dari doktrin een en ondeelbaar (jaksa adalah satu).
Idealnya,  Jaksa  dalam  menjalankan  fungsinya  bekerja  atas  nama  rakyat  dan  negara  serta mewakili  kepentingan  publik.  Jaksa  semata-mata  melaksanakan  tugasnya  untuk  menuntut seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  objektifitas  (Kurnia,  Lasmadi,  & Siregar, 2020).  Selain  itu, tugas kejaksaan  menjadi penghubung rasa keadilan  antar masyarakat dengan  negara  untuk  menjaga  tegaknya  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat  dengan  praktiknya (Sari,  2017),  dan  fungsi  eksekusi  terhadap  putusan  hakim  yang  telah  berkekuatan  hukum  pasti ada di kejaksaan.
Kejaksaan  haruslah  bekerja  secara  merdeka  dan  bebas  dari  intervensi  manapun  termasuk dari  pemerintah.  Idealnya,  seorang  jaksa  dalam  menjalankan  tugasnya  hanya  tunduk  pada hukum,  objektif,  tidak  memihak  dan  hanya  berpihak  pada  kebenaran  sebagaimana  tergambar dalam  lambang  institusi  kejaksaan.  Sungguhpun  demikian,  seorang  jaksa  sebagaimana  juga polisi  dan  hakim  tetaplah  manusia  yang  juga  memiliki  perasaan,  nafsu  dan  semua  bentuk  sifat dan karakter manusia.
Dalam  menangani  suatu  perkara,  seiring  dengan  interaksi  dengan  para  tersangka  atau keluarganya, sudah tentu akan terjadi perubahan persepsi seorang jaksa dari pertama hingga saat berikutnya.  Di  awal  pemeriksaan,  timbul  keyakinan  yang  besar  dari  seorang  jaksa  tentang kesalahan  seorang  tersangka  saat  dilimpahkannya  perkara  dari  penyidik.  Namun  seiring berjalannya  waktu  dimana  telah  terjadi  interaksi  dengan  tersangka  timbul  perdebatan  dalam dirinya  sendiri  sebagai  bagian  dari  upaya  pencarian  kebenaran  materiel,  mulai  dari  keraguan apakah benar seseorang ini bersalah atau tidak, kesalahannya bersifat ringan, sedang atau berat, bagaimana  membuktikannya  dan  termasuk  pula  apakah  ada  hal  yang  menjadi  alasan  membuat seorang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  dimaafkan  kesalahannya  demi  hukum  atau  unsur perbuatan melawan hukumnya tidak dapat dibuktikan. Apakah alasan tersebut dapat dimaafkan, dibenarkan atau setidaknya meringankan. Sementara di sisi lain, berdasarkan ketentuan saat ini, jaksa tidak merdeka dalam memberikan penilaian sepenuhnya terhadap tersangka atau terdakwa karena  penentuan  tuntutan  dikoordinasikan  dengan  pimpinan  yang  tidak  pernah  berinteraksi dengan terdakwa.
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  tersebut,  maka  masalah  pokok  dalam  penelitian  ini  dapat dirumuskan  sebagai  berikut:  1)  Bagaimanakah  perubahan  persepsi  seorang  jaksa  terhadap seorang tersangka dan terdakwa  pada saat pertama menerima  berkas  hingga tahap penuntutan?; 2)  Apakah  perubahan  persepsi  tersebut  berpengaruh  kepada  tuntutan  yang  disampaikan  Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan?; 3) Bagaimana aturan kemandirian Jaksa dalam menyampaikan tuntutan terhadap terdakwa di masa yang akan datang?
Penelitian  terdahulu  tentang  kejaksaan  telah  dilakukan  oleh  Vivi  Arfiani  Siregar  dengan judul:  Analisis  Kebijakan  Rencana  Tuntutan  (Rentut)  di  Internal  Kejaksaan  Indonesia,  terbit pada  Jurnal  Hukum  Das  Sollen,  Vol.  4  No.  2  Tahun  2020  menyatakan  bahwa  kewenangan penuntutan  oleh  Jaksa  Agung  yang  didelegasikan  kepada  jajaran  di  bawahnya,  yaitu  Kepala Kejaksaan  Tinggi  dan  Kepala  Kejaksaan  Negeri,  menjadikan  pengajuan  rencana  tuntutan  harus dengan  persetujuan  dan  keputusan  pimpinannya.  Norma  demikian,  sudah  lama  menjadi perbincangan  baik  secara  internal  di  Kejaksaan  maupun  dari  pihak  eksternal  kejaksaan.  Hal
tersebut menurut Siregar, dapat mengganggu efektifitas proses penuntutan jika dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (Siregar, 2020).

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  sosiologis  (Benuf  &  Azhar,  2020)  yaitu melakukan  penelitian  terhadap  bekerjanya  hukum  dengan  melihat  persepsi  jaksa  terhadap kesalahan  tersangka/terdakwa  dalam  kaitannya  dengan  kemerdekaan  Jaksa  penuntut  Umum melakukan  penuntutan  di  Pengadilan,  dengan  melakukan  pengambilan  data  secara  langsung kepada responden. Wawancara dilakukan secara langsung sedangkan kuisioner dibagikan kepada responden para jaksa di empat Kejaksaan Negeri di Riau dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana  perubahan  persepsi  Jaksa  tersebut  dalam  menuntut  sebelum  dan  setelah  berinteraksi dengan  terdakwa.  Selain  itu,  penelitian  kepustakaan  digunakan  juga  untuk  mengumpulkan  data dengan  cara  mempelajari  buku  dan  jurnal  sebagai  bahan  referensi  yang  berkaitan  dengan penelitian.
Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif.  Kegiatan  ini  menganalisis, menyederhanakan  data,  dan  menarik  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  untuk  mendapatkan  data yang lebih sederhana dan tepat sasaran. Hal ini sangat menentukan pengaruh perubahan persepsi jaksa  terhadap  pribadi  tersangka  dan  terdakwa  yang  sedang  diperiksa  dalam  proses  peradilan pidana di Provinsi Riau.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Perubahan  Persepsi  Jaksa  terhadap  Seorang  Tersangka  dan  Terdakwa  pada  Saat Pertama Menerima Berkas hingga Tahap Penuntutan
Fungsi penegakan hukum oleh kejaksaan sebagaimna telah diuraikan dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan  yaitu melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Kewenangan lain yaitu pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana bersyarat, keputusan lepas yang  bersyarat,  adanya  perlakuan  penyidikan  pada  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan perundang-undangan.  Kewenangan  lainnya  lagi  yaitu  memberi  perintah  untuk  melengkapi berkas  perkara  dan  dapat  melakukan  pemeriksaan  tambahan  pada  suatu  berkas  sebelum dilimpahkan  ke  pengadilan  (Appludnopsanji  &  Pujiyono,  2020).  Hingga  saat  ini  dalam  hukum positif  Indonesia  ditentukan  bahwa  mengenai  penuntutan  hanya  dilaksanakan  kepada  lembaga penuntut  atau  penuntut  umum  sesuai  dengan  asas dominus  litis. Dengan  demikian,  hanya penuntut  umum  yang  memberi  penilaian  apakah  suatu  perkara  diteruskan  atau  tidak.  Di  luar institusi kejaksaan, Penuntut umum  juga terdapat di institusi lain yaitu  KPK  yang khusus dalam perkara korupsi.
Interaksi  jaksa  dengan  tersangka  dapat  terjadi  saat  pelimpahan  berkas  perkara  dari penyidik/tahap  dua.  Jika  memungkinkan  Jaksa  dapat  menggali  kembali  keterangan  dari tersangka  sebelum  pelimpahan  berkas  perkara  ke  pengadilan  melalui  surat  dakwaan  ke Pengadilan.  Respon  Jaksa  saat  pelimpahan  berkas  perkara  tahap  pertama  dapat  kita  lihat  pada Gambar  1.  Berdasarkan  Gambar  1,  tergambar  bahwa:  12  orang  (60  %)  menjawab  menelitinya dan  melakukan pengecekan apakah sudah benar penetapan pasal oleh penyidik,  8 orang (40 %) menjawab  memberikan  petunjuk  jika  masih  ada  bukti  yang  kurang  meyakinkan,  agar  penyidik melengkapinya,  dan  0  Orang  (0  %)  Menjawab  menerima  berkas  hasil  penyidikan  dan menganggap hasil penyidikan sudah tepat. Dari hasil jawaban responden 100 % tidak menerima begitu  saja  berkas  perkara  yang  dilimpahkan  oleh  penyidik  kepolisian,  artinya  mayoritas  Jaksa akan melakukan pengecekan,bahkan dapat melakukan pemeriksaan sendiri bila dipandang perlu.
Persepsi  jaksa  setelah  berkas  perkara  dinyatakan  lengkap  dapat  dilihat  pada  Gambar  2. Berdasarkan  Gambar  2,  terdapat  10  orang  (50)  menjawab  tersangka  harus  segera  menjalani hukumannya  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  demi  keadilan  masyarakat  dan
korban,  10  orang  (50%)  menjawab  berusaha  mencari  tahu  apa  sebabnya  ia  melakukan  tindak pidana,  apakah  ada  dorongan  sesuatu  yang  patut  meringankan,  dan  0  orang  (0  %)  menjawab tidak  mencari  tahu  tentang  latar  belakang  pelaku  melakukan  tindak  pidana  dan  tidak  mencari tahu tentang keadaan lingkungannya.
Untuk  memastikan  persepsi  yang  ada  pada  jaksa  sebelum  menentukan  dakwaan  dan melimpahkan perkara ke Pengadilan, maka Jaksa dapat menghadirkan tersangka ke hadapannya, terhadap persepsi tersebut dapat kita lihat pada Gambar 3. Berdasarkan Gambar 3, dari 20 Jaksa yang  disurvei  dari  empat  kejaksaan  negeri  di  Riau  terdapat  11  orang  (55  %)  menjawab  ada keinginan  bertemu  tersangka,  5  orang  (25%)  menjawab  tergantung  situasi  dan  4  orang  (20%) menjawab  tidak  ada.  Artinya  secara  keseluruhan  atau  mayoritas  16  orang  (80  %)  Jaksa berkeinginan  untuk  bertemu  dan  memastikan  apakah  benar-benar  ada  keadaan  tertentu  yang dapat merubah persepsi jaksa terhadap sangkaan awal bahwa tersangka bersalah.
Perubahan  persepsi  Jaksa  setelah  bertemu  dengan  tersangka  dan  keluarganya  dapat mempengaruhi keyakinan jaksa, akan rasa manusiawi terhadap nasib tersangka dan keluarganya, hal  tersebut  dapat  kita  lihat  pada  Gambar  4.  Berdasarkan  Gambar  4,  tergambar  ada  perubahan persepsi  jaksa  setelah  berinteraksi  dengan  tersangka  dan  keluarganya,  terdapat  11 orang  (55%) menjawab  biasa  saja,  dan  8  orang  (40%)  menjawab  timbul  rasa  iba  dan  simpati,  dan  1  (5%) orang menjawab marah dan menganggap ia orang yang patut dihukum.
Dari  gambaran  hasil  survei  tersebut  dan  disertai  dengan  hasil  wawancara  dengan  jajaran pimpinan  di  empat  kejaksaan  negeri  di  Riau,  memang  ada  perubahan  persepsi  jaksa dibandingkan  dengan  hanya  menerima  berkas  dari  hasil  penyidikan  kepolisian.  Perubahan persepsi tersebut dapat  berupa perasaan  biasa saja, dan ada persepsi  yang  merasa kasihan nasib tersangka dan keluarganya, serta persepsi yang menimbulkan rasa marah dari jaksa akibat sikap tersangka.
Berdasarkan data tersebut, pada Gambar 1, 2, 3 dan 4 dapat dilihat bahwa para jaksa adalah juga manusia biasa yang memiliki rasa. Meskipun jaksa sering disimbolkan sebagai orang yang menutup  mata  dan  rasa  dalam  menegakkan  keadilan,  jaksa  tetap  seorang  manusia  biasa  yang merupakan  makhluk  sosial  dan  memiliki  perasaan.  60  persen  jaksa  menyadari  betul kewajibannya  untuk  mengetahui  apakah  perkara  yang  mereka  terima  benar-benar  patut  untuk dituntut  ke  pengadilan,  atau  apakah  tersangka  benar-benar  orang  yang  salah.  55  persen  dari responden  jaksa  ingin  mengenali  dan  mengetahui  profil  tersangka  lalu  berjumpa  dengan orangnya  secara  langsung.  Setelah  berjumpa,  40  persen  jaksa  merasa  iba  dan  muncul  rasa kasihan terhadap tersangka.
Adanya  persepsi  dan  perasaan  jaksa  dalam  menangani  perkara  tidaklah  berlebihan  karena Indonesia  menganut  sistem  pembuktian negatif  wettelijke, artinya  Pasal  183  KUHAP memberikan  Batasan  Hakim  untuk  menyatakan  kesalah  terdakwa  minimal  dua  alat  bukti sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  184  KUHP,  ditambah  dengan  keyakinan  Hakim. Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Andi  Hamzah  bahwa  sistem  pembuktian negatif  wetteljke mengandalkan  keyakinan  hakim  untuk  dapat  memidana  terdakwa.  Hakim  dilarang  terpaksa memidana terdakwa apabila hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Begitu pula hendaknya bagi polisi dan juga jaksa (Syam, Baskoro, & Sukinta, 2017).

## 2. Perubahan  Persepsi  Jaksa  karena  Pengaruh  Psikologis  terhadap  Penuntutan  di Pengadilan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  183  KUHAP,  untuk  menentukan  seorang  terdakwa  bersalah, hakim  harus  telah  memiliki  keyakinan  dengan  didukung  syarat  minimum  pembuktian,  yakni minimal  harus  ada  2  (dua)  alat  bukti  yang  diakui  sah  oleh  undang-undang  (Pasal  184  ayat  (1) KUHAP).  Sebagaimana  dalam  asas afirmandi  incumbit  pro  balio ,  siapa  yang  mendalilkan  dia yang  harus  membuktikan,  maka  dalam  proses  peradilan  pidana  menurut  hukum  acara  pidana, penuntut umum yang wajib membuktikan kesalahan terdakwa (Sulistyawaty & Purba, 2019).
Penuntut  Umum  pula  yang  sejak  awal  menyusun  dakwaan  dan  menyertakan  bukti-bukti untuk  mendukung  dakwaan  itu.  Dakwaan  yang  telah  disusun  diimpahkan  ke  pengadilan (Baskoro,  2013).  Dalam  acara  persidangan  di  pengadilan,  proses  pengajuan  tuntutan  yang dilakukan  di  Pengadilan  adalah  tahapan  terakhir  dari  proses  pembuktian  yang  dilakukan  oleh Jaksa penuntut umum setelah bukti-bukti dihadirkan di muka sidang.
Selama  proses  interaksi  dengan  Jaksa  selama  proses  pembuktian  terdapat  persepsi  Jaksa terhadap  terdakwa  pada  Gambar  4  ada  perubahan  persepsi  jaksa  setelah  berinteraksi  dengan tersangka  dan  keluarganya,  terdapat  11  orang  (55%)  menjawab  biasa  saja,  dan  8  orang  (40%) menjawab timbul rasa iba dan simpati, dan 1 (5 %) orang menjawab  marah dan menganggap ia orang  yang  patut  dihukum.  Jika  diperinci  dalam  kasus  apa  saja  Jaksa  mengalami  perubahan persepsi  terlihat  pada  Gambar  5.  Berdasarkan  Gambar  5,  mayoritas  atau  7  orang  (35  %) menjawab  tindak  pidana  umum  dan  sebagaimana  diatur  dalam  KUHP,  3  orang  menjawab tergantung  jenis  perkara  dan  pelaku,  2  orang  menjawab  pencurian  akibat  tekanan  ekonomi,  1 orang  menjawab  pencurian,  1  orang  menjawab  pencurian  dan  KDRT,  2  orang  menjawab pencurian  Laka  Lantas,  1  orang  menjawab  tindak  pidana  ringan,  1  orang  menjawab  korupsi,  1 orang  menjawab  tindak  pidana  kehutanan,  1  orang  menjawab  tindak  pidana  khusus  lainnya. Artinya  semua  tindak  pidana  yang  ditangani  jaksa  ada  perubahan  persepsi  berupa  rasa  iba  dan simpati  atas  terdakwa.  Pada  akhirnya  Jaksa  mempunyai  keinginan  membantu  terdakwa,  hal  ini tergambar pada Gambar 6.
Berdasarkan  Gambar  6,  mayoritas  Jaksa  (90%)  berkeinginan  membantu  terdakwa  setelah berkali-kali berinteraksi dengan terdakwa dan keluarganya selama proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Terdapat 12 orang (60%) menjawab ada, 6 orang (30%) menjawab tergantung situasi dan 2 orang (10%) menjawab tidak ada.

## 3. Aturan  Kemandirian  Jaksa  dalam  Menyampaikan  Tuntutan  terhadap  Terdakwa  di Masa yang Akan Datang
Ketentuan  saat  ini  yang  berlaku  tentang  kewenangan  kejaksaan  dalam  melakukan penuntutan  dapat  digambarkan  dalam  uraian-uraian  berikut  ini.  Ketentuan  tersebut  mulai  dari prinsip-prinsip internasional hingga hukum yang berlaku di Indonesia.
Meski  secara  organisasi  kejaksaan  berada  di  bawah  Presiden,  bukan  berarti  kewenangan kejaksaan  dapat  diintervensi  oleh  kekuasaan.  Dalam  menjalankan  kewenangannya,  kejaksaan harus  bersifat  independen.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang  diatur  oleh  “The  1985  U.  N. Basic  Principles  on  the  Independence  of  the  Judiciary ”  (Guerrini,  Wickenheiser,  Bettinger, McGuire, & Fullerton, 2021). Di dalam Principle 1 diatur sebagai berikut: “ The independence of the judiciary shall beguaranteed by the State andenshrined in the Constitution or the law of the country.  It  is  the  duty  of  all  governmental  ando  ther  institutions  to  respect  and  observe  the independence of the judiciary” (Murhula & Tolla, 2021) . Namun tentu saja, kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri karena merupakan bagian  sub-sistem peradilan  yang berada dalam satu kesatuan sistem yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub-sistem lainnya (Wahib, 2018).
Jika  secara  institusi  saja  sudah  ditegaskan  bahwa  Kejaksaan  merupakan  institusi  yang mandiri dalam bidang hukum sesuai tugasnya yaitu penuntutan, maka demikian pula seharusnya para  jaksa  penuntut  umum.  Para  penuntut  umum  seharusnya  tidak  diintervensi  oleh  siapapun termasuk  pimpinannya  dalam  mengajukan  tuntutan.  Mengapa  demikian?  Karena  sebagaimana telah  digambarkan  pada  uraian  sebelumnya,  para  jaksa  yang  menangani  suatu  perkara  adalah juga  manusia  yang  berinteraksi  dengan  para  tersangka  dan  terdakwa.  Selain  membuktikan kesalahannya, para jaksa juga dapat merasakan psikologi para tersangka dan terdakwa sehingga para  jaksa  yang  bertugas  saja  yang  dapat  merasakannya.  Dengan  pendekatan  kemanusiaan tersebut, maka para jaksa dapat mengajukan tuntutan yang sesuai dengan sifat kemanusiaan itu.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.1, Maret 2023, Halaman 1-10
Dengan kemandirian secara  judicial tersebut, seharusnya para  jaksa selaku penuntut umum dilepaskan dari  kewajiban  berkoordinasi dengan  pimpinan dalam  menyusun tuntutan (Lasmadi, 2015).  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  (SEJA)  Nomor  9  Tahun  1985  tanggal  14  Desember  1985 tentang  Pedoman  Tuntutan  Pidana  yang  mengharuskan  Jaksa  Penuntut  Umum  terlebih  dahulu harus mengajukan Rencana Tuntutan (Rentut) kepada atasannya secara berjenjang, perlu ditinjau ulang (Trisia, 2020).
Lembaga  Rentut  (Rencana  Tuntutan)  yang  diatur  dalam  SEJA  tersebut  lemah  secara normatif, karena KUHAP tidak mengenal atau tidak diatur tentang adanya mekanisme pengajuan Rentut  (Albrecht,  2007).  Secara  praktis,  adanya  lembaga  rentut  dapat  memperlambat  proses persidangan. Tidak jarang sidang bertunda karena jaksa belum menyiapkan tuntutan yang harus dikoordinasikan  terlebih  dahulu  dengan  pimpinannya  (Molina,  2020).  Keadaan  ini,  merupakan salah  satu  hal  pokok  yang  mempengaruhi  independensi  Jaksa  selaku  Penuntut  Umum  dalam pelaksanaan  pedoman  tuntutan  pidana,  padahal  para  pimpinan  kejaksaan  tidak  secara  langsung mengikuti persidangan, tidak berinteraksi dengan para tersangka atau terdakwa sehingga hampir dapat  dipastikan  bahwa  mereka  tidak  dapat  melihat  aspek  kemanusiaan  dalam  penanganan perkara (Rosita, 2018).
Dengan  demikian,  lembaga  Rentut  ini  memang  sudah  selayaknya  ditinjau  ulang  karena mengancam  kemandirian  para  jaksa.  Meskipun  demikian,  tetap  diperlukan  mekanisme pengawasan  terhadap  profesionalitas  para  jaksa  yang  bertugas  jangan  sampai  dengan  adanya kewenangan itu menyebabkan terjadinya penyimpangan (Zikra & Minh, 2022).
Gambar 1. Tindakan Jaksa setelah Menerima Berkas dari Penyidik
Gambar 2. Persepsi Jaksa setelah Berkas Dinyatakan Lengkap
Gambar 3. Keinginan Jaksa untuk Berjumpa secara Pribadi dengan Tersangka
Gambar 4. Pengaruh Psikologis Jaksa setelah Bertemu dengan Tersangka
Gambar 5. Perubahan Persepsi Berdasarkan Kasus

## Gambar 6. Ada Tidaknya Perubahan Persepsi

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan: pertama, perubahan persepsi dari Jaksa  Penuntut  umum,  setelah  menerima  berkas  perkara  dari  penyidik  belum  terlihat,  secara umum  masih  mempunyai  pandangan  tersangka  tersebut  bersalah,  sesuai  dengan  tugas  Jaksa menuntut  seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  sebagai  konsekuensi  pelanggaran hukum negara.
Kedua, perubahan  pesepsi  Jaksa  setelah  berinteraksi  dengan  tersangka/terdakwa  terdapat perubahan,  apalagi  jika  tersangka/terdakwa  secara  objektif  terdapat  keadaan  terpaksa  dalam melakukan tindak pidana, sehingga rasa kasihan untuk menuntut  secara minimum ada pada diri jaksa  sebagai  manusia  biasa,  namun  persepsi  lain  dipengaruhi  juga  dengan  sifat tersangka/terdakwa  yang  tidak  kooperatif  bahkan  menyulitkan  Jaksa  dalam  upaya  penegakan hukum.
Ketiga, mekanisme pengajuan rencana tuntutan, yang selama ini dianggap sebagai salah satu persoalan  dalam  mencapai  terpenuhinya  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  serta non-intervensi, maka mekanisme kontrol penuntutan sebagai kebijakan internal kejaksaan agung perlu  ditinjau  ulang,  karena  di  samping  secara  normatif  tidak  memiliki  dasar  yang  kuat  dalam KUHAP,  juga  sejatinya  Jaksa  penuntut  umum  secara  objektif  dianggap  paling  mengetahui  dan memahami  keadaan  tersangka/terdakwa,  sehingga  JPU  sebaiknya  diberikan  ruang  kebebasan untuk menentukan tuntutan yang layak dan disertai dengan mekanisme pengawasan yang baik.
Penelitian  ini  dapat  menjadi  awal  dari  penelitian  di  wilayah  provinsi  lain  dan  waktu  yang lain  tentang  perubahan  persepsi  jaksa  terhadap  tersangka/terdakwa  sejak  menerima  berkas penyidikan sampai proses pengajuan tuntutan dalam pemeriksaan pengadilan. Hasil penelitian ini sebagai  masukan bagi  Kejaksaan  Agung dalam  memperbaiki  mekanisme rencana tuntutan yang akan  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  secara  berjenjang  sampai  ke  Kejaksaan  Agung  di Jakarta, agar ke depan lebih sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mencapai keadilan substantif bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Albrecht, H. (2007). Crime and Human Rights Article information .
Appludnopsanji,  A.,  &  Pujiyono,  P.  (2020).  Restrukturisasi  Budaya  Hukum  Kejaksaan  Dalam Penuntutan  Sebagai  Independensi  di  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia. Sasi , 26 (4),  571– 581. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.359
Baskoro, B. D. (2013). Perseteruan KPK dengan POLRI dalam Upaya Pemberantasan  Korupsi.
Masalah-Masalah Hukum , 42 (3), 336–345. Retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5825
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontempore. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
Guerrini, C. J., Wickenheiser, R. A., Bettinger, B., McGuire, A. L., & Fullerton, S. M. (2021). Four  misconceptions  about  investigative  genetic  genealogy. Journal  of  Law  and  the Biosciences , 8 (1), 1–18. https://doi.org/10.1093/jlb/lsab001
Kurnia,  V.,  Lasmadi,  S.,  &  Siregar,  E.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tugas  dan Kewenangan  Jaksa  sebagai  Penyidik  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi. PAMPAS: Journal of Criminal Law , 1 (3), 1–11. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084
Lasmadi,  S.  (2015).  Analisis  Yuridis  Kewenangan  Kejaksaan  dalam  Melakukan  Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum , 6 (2), 12–29.
Lubis, F. (2020). Bunga Rampai Hukum Acara Pidana . Medan: Manhaji.
Molina,  S.  A.  R.  (2020).  Judicial  Discretion  as  a  Result  of  Systemic  Indeterminacy. Canadian Journal of Law and Jurisprudence , 33 (2), 369–395. https://doi.org/10.1017/cjlj.2020.7
Murhula, P. B. B., & Tolla,  A. D. (2021). The Effectiveness of Restorative Justice Practices on Victims of Crime: Evidence from South Africa. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy , 10 (1), 98–110. https://doi.org/10.5204/IJCJSD.1511
Ramadani,  R.  M.  (2020).  Tinjauan  Analisis  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Perspektif  Budaya Organisasi. Wacana  Paramarta :  Jurnal  Ilmu  Hukum , 19 (1).  Retrieved  from http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/101
Rosita,  D.  (2018).  Kedudukan  Kejaksaan  Sebagai  Pelaksana  Kekuasaan  Negara  Di  Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Ius Constituendum , 3 (1), 27– 47. https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.862
Sari,  N.  W.  (2017).  Kewenangan  Kejaksaan  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jurnal  Surya  Kencana  Dua:  Dinamika  Masalah  Hukum  Dan  Keadilan , 4 (2), 174–192. Retrieved from http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/1068
Siregar,  V.  A.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Rencana  Tuntutan  (Rentut)  Di  Internal  Kejaksaan Indonesia. Jurnal  Hukum  Das  Sollen , 4 (2),  1–24.  https://doi.org/10.32520/das- sollen.v4i2.1414
Sulistyawaty, S., & Purba, N. (2019). Strategi Pencegahan Korupsi Dengan Budaya Malu (Studi Komparatif  Masyarakat  Melayu  Indonesia  Dengan  Jepang). Jurnal  Penelitian  Pendidikan Sosial Humaniora , 4 (1), 439–447. Retrieved
from https://jurnal- lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/264
Syam,  D.  R.,  Baskoro,  B.  D.,  &  Sukinta,  S.  (2017).  Peran  Psikologi  Forensik  dalam Mengungkapkan  Kasus-Kasus  Pembunuhan  Berencana  (Relevansi  “Metode  Lie  Detection” dalam  Sistem  Pembuktian  menurut  KUHAP). Diponegoro  Law  Journal , 6 (4),  1–15. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19775
Syarnubi, R. A., Alamsyah, B., & Syarifuddin, A. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Pidana. Legalitas , 10 (1), 36–65. https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.156
Trisia, S. (2020). Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia . Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI.
Wahib,  W. (2018). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyelenggaraan Negara  yang Bebas dari Korupsi. Al-Qist Law Review , 1 (1), 1–19. Retrieved from https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth-old/article/view/3245
Zikra,  I.,  &  Minh,  C.  L.  (2022).  Participation  of  Judicial  Decisions  as  The  Form  of  The Implementation  of  Moral  Values  in  Case  Statement  Based  on  Rechtvinding  Activities  and Negative  Wetjlike  Theorie. Contemporary  Issues  on  Interfaith  Law  and  Society , 1 (1),  77– 100. https://doi.org/10.15294/ciils.v1i1.56714