Jurnal Hukum Prasada, Vol. 6, No. 1, Maret 2019, pp. 72-77 P ISSN: 2337-759X E ISSN: 2548-4524 https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada

## Kedudukan Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Pribadi Dalam Perjanjian Modal Ventura Di Indonesia

## Edi Wahjuningati
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya mamiku01667@gmail.com
Published: 30/03/2019
How to cite (in APA style):
Raditya, I, P, M, K. (2019). Kedudukan Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Pribadi Dalam Perjanjian Modal Ventura Di Indonesia. Jurnal Hukum Prasada , 6(1), 72-77. doi: http://dx.doi.org/10.22225/jhp.6.1.1003.72-77

## Abstract
Ventura  companies  are  required  to  assist  the  small–medium  skill  businesses  which  posses  the difficulty  in  obtaining  the  banking  credit  facilities  because  the  banks  prioritize  on  the  collateral aspects.  The  aims  of  this  research  is  to  know  and  to  analyze  the  existence  of  both  the  property collateral  and  the  personal  are  in  the  joint  venture  agreement  and  the  form of  the  legal protection against the joint venture companies in securing their invesment. Neither the property collateral nor the personal one is required  in the capital sharing agreement among the shareholders in founding the  liability  limited  company  (  Ltd  ),  the  expense  agreement  and  in  taking  the  bond  conversion; meanwhile the limited capital sharing agreement does not require the property collateral except the personal  one.  Thus,  to  protect  the  joint  venture  companies  which  require  neither  the  property collateral nor the personal one in securing their investment can be conducted both preventively and repressively so that they can run their mission well.
Keywords: Property Collateral; Personal Collateral; Joint Venture Agreement

## Abstrak
Perusahaan  Modal  Ventura  dibutuhkan  untuk  membantu  usaha  mikro  kecil  menengah  yang kesulitan  mendapatkan  fasilitas  kredit  perbankan  karena  perbankan  menekankan  pada  aspek jaminan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa keberadaan jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi dalam perjanjian modal ventura dan bentuk perlindungan hukum terhadap Perusahaan  Modal  Ventura  dalam  mengamankan  investasi.  Jaminan  kebendaan  ataupun  jaminan pribadi ternyata tidak diperlukan dalam perjanjian penyertaan modal, antar pendiri/pemegang saham dalam pendirian perseroan terbatas dan perjanjian pengeluaran dan pengambilan obligasi konversi, sedangkan  perjanjian  partisipasi  terbatas  dengan  pola  bagi  hasil  tidak  memerlukan  jaminan kebendaan  tetapi  jaminan  pribadi.  Dengan  demikian  untuk  melindungi  Perusahaan  Modal  Ventura yang tidak menggunakan jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi dalam upaya mengamankan investasi  dapat  dilakukan  secara  preventif  maupun  represif  supaya  peranan  Perusahaan  Modal Ventura dalam menjalankan misinya dapat dilaksanakan dengan baik.
Kata Kunci: Jaminan Kebendaan; Jaminan Pribadi; Perjanjian Modal Ventura

## PENDAHULUAN
Lembaga  pembiayaan  dalam  menjalankan  kegiatannya  dilaksanakan  oleh perusahaan  pembiayaan  Pasal  1  huruf  (b)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  84/ PMK.012/2006.  Menurut  Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  84/ PMK.012/2006, perusahaan pembiayaan didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas atau koperasi,  meskipun  demikian  dalam  kenyataannya  perusahaan  pembiayaan  masih dikuasai oleh perusahaan pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas

## Kedudukan Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Pribadi Dalam Perjanjian Modal Ventura Di Indonesia
Paket kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun  1988  tentang  Lembaga  Pembiayaan  dan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 1251/KMK.013/1988  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Lembaga Pembiayaan  mulai  memperkenalkan  bidang  usaha  lembaga  pembiayaan  yang  salah satunya adalah modal ventura.
Pendapat yang menyatakan bahwa modal ventura berarti modal yang diinvestasikan pada  suatu  usaha  yang  mengandung  risiko,  oleh  karena  itu  modal  ventura  disebut  juga Risk  Capital.  Dikatakan mengandung  risiko  karena  dalam  investasi  ini  tidak  menekankan aspek jaminan (collateral) melainkan pada prospek dan kelayakan dari usaha yang dibiayai (Sunaryo, 2009).
Jaminan dapat dibedakan menjadi:
1)  Jaminan  umum  adalah  jaminan  yang  timbul  dari  undang-undang,  tanpa  adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu.
2)  Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan oleh para pihak, dibagi menjadi:
a)  Jaminan perorangan adalah jaminan yang timbul karena perjanjian antara kreditor dengan pihak ketiga sebagai jaminan pelunasan utang debitor misalnya borgtocht, perjanjian garansi, perjanjian tanggung renteng.
b)  Jaminan  kebendaan  adalah  jaminan  yang  mempunyai  hubungan  langsung  atas benda  tertentu  dari  debitor,  dapat  dipertahankan  terhadap  siapapun,  selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.
c)  Jaminan kebendaan dibedakan menjadi dua:
 Jaminan benda bergerak misalnya gadai, fidusia.
 Jaminan  benda  tidak  bergerak  misalnya  hipotik,  hak  tanggungan,  fidusia khususnya rumah susun.
Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditor dan debitor. Manfaat bagi kreditor adalah (Salim, 2011):
a) Terwujudnya keamanan modal adalah dimaksudkan bahwa kredit atau modal yang diserahkan  oleh  kreditor  kepada  debitor  tidak  merasa  takut  atau  kuatir  tidak dikembalikannya modal tersebut.
b) Memberikan kepastian hukum bagi kreditor.
Bagi debitor dengan adanya benda jaminan itu, dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya (Salim, 2011) .
Tiga  jenis  pembiayaan  yang  diterapkan  oleh  modal  ventura  di  Indonesia,  yaitu melalui  penyertaan  saham,  penyertaan  melalui  pembelian  obligasi  konversi,  dan pembiayaan  berdasarkan  pembagian  atas  hasil  usaha.  Perusahaan  Modal  Ventura  perlu mendapat  perlindungan  hukum  dalam  upaya  mengamankan  investasi  akibat  investasi  ini tidak menekankan aspek jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi.
Pada penelitian sebelumnya, Prasetyawati dan Hanogara (2015) menyatakan fungsi jaminan  adalah  untuk  menjamin  pelunasan  utang  apabila  debitor  wanprestasi  terutama akan jelas tampak pada perjanjian jaminan kebendaan karena adanya obyek jaminan yang berupa  benda  tertentu,sehingga  hak  ini  bersifat  absolut,  sedangkan  pada  jaminan perorangan hanya ada kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitor, tanpa didukung perjanjian jaminan kebendaan yang mengikat pihak ketiga tersebut maka  jaminan  perorangan  hanya  merupakan  hak  yang  bersifat  relatif  seperti  halnya jaminan  yang  bersifat  umum.  Dalam  hal  kepastian  hukum  dan  jaminan  rasa  aman  bagi kreditor maka jaminan kebendaan adalah lebih kuat daripada jaminan perorangan,selain itu jaminan  kebendaan  memberikan  hak  preferen  kepada  kreditor  pemegang  hak  jaminan kebendaan  tersebut.  Eksekusi  benda  jaminan  pada  perjanjian  jaminan  kebendaan  dapat langsung  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  sebaliknya  pada  jaminan perorangan eksekusi tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta karena tidak ada benda

## Kedudukan Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Pribadi Dalam Perjanjian Modal Ventura Di Indonesia
yang  bisa  dijadikan  obyek  jaminan  yang  dapat  dieksekusi (Prasetyawati  &  Hanoraga, 2015). Sedangkan  dalam  penelitian Setiono  (2018) dalam  proses  perjanjian  piutang sebagai jaminan hutang debitur dalam lembaga jaminan fidusia perjanjian haruslah dibuat secara  autentik  dan  didaftarkan  di  kantor  pendaftaran  fidusia  agar  terbit  akta  janminan fidusia sedangkan dalam gadai tidak ada ketentuan yang mengatur bentuk dari perjanjian antara  pihak  kreditur  dan  debitur  jadi  para  pihak  bebas  menentukan  apakah  perjanjian mereka  akan  dibuat  dalam  akta  autentik  ataupun  dalam  bentuk  akta  dibawah  tangan (Setiono, 2018).
Dari  pendahuluan  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka    penelitian  ini  terbatas  pada keberadaan jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi dalam perjanjian modal ventura, serta  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  Perusahaan  Modal  Ventura  yang  tidak menggunakan  jaminan  kebendaan  ataupun  jaminan  pribadi  dalam  upaya  mengamankan investasi.

## METODE
Penelitian  ini  mengambil  Perusahaan  Modal  Ventura  sebagai  objek  penelitian, dimana  perusahaan  tersebut  dibutuhkan  untuk  membantu  usaha  mikro  kecil  menengah yang  kesulitan  mendapatkan  fasilitas  kredit  perbankan  karena  penekanan  pada  aspek jaminan.  Metode  analisa  hukum  digunakan  untuk  menganalis  keberadaan  jaminan kebendaan  ataupun  jaminan  pribadi  dalam  perjanjian  modal  ventura  dan  bentuk perlindungan hukum terhadap Perusahaan Modal Ventura dalam mengamankan investasi.

## PEMBAHASAN

## Keberadaan  Jaminan  Kebendaan  atau  Jaminan  Pribadi  Dalam  Perjanjian  Modal Ventura
Menurut  KPHN  Hoedhiono  Kadarisman  sebagaimana  mengutip  dari  Subiakto, menyebutkan  perlunya  dua  hal  guna menciptakan  iklim  yang  kondusif  bagi  pertumbuhan pengusaha kecil, pertama dengan menghilangkan dan atau mengurangi segala hambatan atau  kendala  yang  menyebabkan  pengusaha  kecil  tidak  dapat  berkembang,  dan  kedua mendorong penciptaan kondisi yang dapat memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan pengusaha kecil (Kadarisman, 1995).
Dasar  pemikiran  ini  yang  kemudian  melahirkan  konsep  penyertaan  modal  ventura. Dalam  perjanjian  modal  ventura,  jaminan  kebendaan  ataupun  jaminan  pribadi  tidak diperlukan  terutama  dalam  perjanjian  penyertaan  modal  dan  perjanjian  antar  pendiri/ pemegang  saham  dalam  pendirian  Perseroan  Terbatas  karena  jenis  pembiayaan Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usaha dalam bentuk penyertaan saham, sedangkan dalam bentuk obligasi konversi dimungkinkan adanya jaminan selama obligasi  belum  dikonversi  menjadi  saham  karena  sebelum  obligasi  dikonversi  menjadi saham  merupakan  utang-piutang.  Selanjutnya  sejak  konversi  dilakukan  maka  semua jaminan seketika itu juga hapus sebab saat obligasi dikonversi menjadi saham, kedudukan Perusahaan  Modal  Ventura  dan  Perusahaan  Pasangan  Usaha  selaku  para  pemegang saham  yang  terikat  pada  ketentuan  mengenai  Perseroan  Terbatas.  Pada  perjanjian partisipasi  terbatas  dengan  pola  bagi  hasil,  nilai  jaminan  pribadi  dibawah  jumlah penyertaan  berbeda  dengan  besarnya  nilai  jaminan  yang  seharusnya  dalam  dunia perbankan,  karena  pada  perjanjian  partisipasi  terbatas  dengan  pola  bagi  hasil  hanya sebatas  sebagai  upaya  meminimalkan  risiko.  Perjanjian  partisipasi  terbatas  dengan  pola bagi  hasil  memerlukan  jaminan  pribadi  (personal  guarantee)  karena  tidak  berbentuk penyertaan  saham  dalam  perseroan  (pendirian  Perseroan  Terbatas)  dan  atas  dasar kerjasama bagi hasil bukan utang-piutang.

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perusahaan  Modal  Ventura  Yang  Tidak Menggunakan  Jaminan  Kebendaan  atau  Jaminan  Pribadi  Dalam  Upaya Mengamankan Investasi
Dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  yang  memberi  arti  tanggung  jawab  sebagai suatu  kewajiban  menanggung  segala  sesuatunya  yang  merugikan  pihak  lain  akibat perbuatan  yang  dilakukan  yang  dianggap  salah  sehingga bisa  dituntut  atau  diperkarakan

## Kedudukan Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Pribadi Dalam Perjanjian Modal Ventura Di Indonesia
sebagai sanksinya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993) .
Oleh  sebab  itu  pihak  yang  dirugikan  harus  mendapat  perlindungan  hukum  yang diwujudkan  dalam  bentuk  perlindungan  hukum  secara  preventif  dan  represif  bagi Perusahaan Modal Ventura yang tidak menggunakan jaminan kebendaan ataupun jaminan pribadi dalam upaya mengamankan investasi adalah sebagai berikut:

## Perlindungan Hukum Secara Preventif
1)  Perusahaan Modal Ventura dalam perjanjian penyertaan modal, antar pendiri/pemegang saham  dalam  pendirian  Perseroan  Terbatas  dan  perjanjian  pengeluaran  dan pengambilan  obligasi  konversi.  Menurut  Sunaryo,  upaya  pengamanan  investasi  oleh Perusahaan Modal Ventura adalah:
a) Kriteria Perusahaan Pasangan Usaha. Dalam kaitannya dengan kriteria Perusahaan Pasangan Usaha, PT. Bahana Artha Ventura memberikan kriteria  investasi sebagai berikut:
 Manajemen yang kuat, bermotivasi dengan tingkat integritas tinggi.
 Pangsa pasar perusahaan yang mapan.
 Arus kas (Cash Flow) yang baik.
 Mekanisme divestasi.
 Kontribusi terhadap perekonomian nasional. (PT. Bahana Artha Ventura, n.d.)
b) Persyaratan  yang  meliputi  identitas  dan  dokumen  tentang  legalitas  Perusahaan Pasangan Usaha serta bukti kepemilikan.
c)  Penjaminan kebenaran Perusahaan Modal Ventura yang tertuang dalam perjanjian. Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha menandatangani kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian
d) Pencairan  dan  Penggunaan  Dana  Perusahaan  Modal  Ventura  meminta  kepada Perusahaan  Pasangan  Usaha  untuk  membuka  rekening  bersama  agar  supaya Perusahaan  Modal  Ventura  selalu  mengetahui  posisi  keuangan  dari  Perusahaan Pasangan  Usaha  dan  dana  yang  diperoleh  dari  penyertaan  modal  Perusahaan Modal Ventura untuk tujuan pembiayaan usaha.
e) Perusahaan Modal Ventura terlibat dalam pengelolaan usaha Perusahaan Pasangan Usaha  baik  di  bidang  produksi,  pemasaran,  keuangan  /  pembukuan  sehingga memenuhi standart kualitas, jumlah produksi dan dapat memberikan keuntungan.
f)  Pembukuan  dan  Laporan  Perusahaan  Pasangan  Usaha  membuat  pembukuan sehingga  memungkinkan  adanya  internal  kontrol  yang  baik,  memudahkan pelaksanaan audit.
g) Divestasi Divestasi adalah suatu tahapan dalam rangka Perusahaan Modal Ventura memutuskan hubungan hukum dengan Perusahaan Pasangan Usaha dengan cara penawaran  umum  melalui  pasar  modal,  menjual  kembali  kepada  Perusahaan Pasangan  Usaha  atau  menjual  kepada perusahaan  lain  (investor  baru).  Kewajiban melakukan  divestasi  dalam  jangka  waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  kecuali bagi  Perusahaan  Modal  Ventura  yang  melakukan  restrukturisasi  pada  Perusahaan Pasangan Usaha yang mengalami kesulitan keuangan (Sunaryo, 2009).
2)  Perusahaan  Modal  Ventura  Dalam  Perjanjian  Dengan  Partisipasi  Terbatas/Pola  Bagi Hasil:
a) Pembuatan  dan  penandatanganan  Perjanjian  Bantuan  Dana  Dengan  Pola  Bagi Hasil.
b) Perusahaan  Modal  Ventura  dan  Bahana  Artha  Ventura  atau  penerima  kuasanya yang  ditunjuk secara  sah  berhak  dan  dengan  ini  telah  diberi  kuasa  oleh  pasangan usaha  dan  kelompok  usaha  untuk  mengadakan  pemeriksaan  terhadap  pasangan usaha, anggota kelompok usaha
c)  Pasangan  usaha  dan  kelompok  usaha  memberikan  jaminan  kepada  Perusahaan

## Kedudukan Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Pribadi Dalam Perjanjian Modal Ventura Di Indonesia
Modal  Ventura  dan  Bahana  Artha  Ventura  berupa  jaminan  pribadi  (Personal Guarantee)  yang  akan  ditempatkan  dalam  suatu  naskah  tertulis  tersendiri  namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian (Mackulau, 1995). Oleh sebab  itu  di  dalam  perjanjian  partisipasi  terbatas  dengan  pola  bagi  hasil  terdapat klausula  yang  menyebutkan  bahwa  Perusahaan  Modal  Ventura  dan  Bahana  Artha Ventura berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak apabila pasangan usaha lalai  dalam  melaksanakan  kewajiban-kewajiban,  janji-janji  atau  pernyataan- pernyataan  dan  atau  melanggar  terhadap  salah  satu  syarat  atau  ketentuan  dalam perjanjian ini.

## Perlindungan Hukum Secara Represif
1)  Andi  Maradang  Mackulau  mengatakan  bahwa  sanksi  yang  terdapat  dalam  perjanjian penyertaan modal, antar pendiri/pemegang saham dalam pendirian Perseroan Terbatas dan perjanjian pengeluaran dan pengambilan obligasi konversi antara lain:
a)  Melepaskan  dan  membebaskan  Perusahaan  Modal  Ventura,  anggota  Direksi Perusahaan  Modal  Ventura  dan/atau  anggota Dewan  Komisaris  Perusahaan  Modal Ventura  atau  siapapun  juga  yang  bertindak  atas  nama  atau  yang  mewakili Perusahaan Modal Ventura dari segala tuntutan, claim, gugatan, kerugian dan biaya tersebut ….”
b)  Perseroan  dan  Para  Pemegang  Saham  baik  sendiri-sendiri  maupun  tanggung renteng  menanggung  dan  bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  tuntutan,  claim, gugatan, kerugian dan biaya tersebut.
c)  Membayar  kembali  kepada  Perusahaan  Modal  Ventura  setiap  jumlah  yang  telah dibayar  oleh  Perusahaan  Modal  Ventura  dan/  atau  kerugian  yang  diderita  oleh Perusahaan  Modal  Ventura  sebagai  akibat  claim,  tuntutan,  gugatan  demikian termasuk  biaya  pengadilan  dan  biaya  pengacara  yang  wajar,  segera  setelah mendapat tagihan pertama biasa (tanpa somasi pengadilan) dari Perusahaan Modal Ventura (Mackulau, 1995).
2)  Perjanjian  Partisipasi  Terbatas  dengan  Pola  Bagi  Hasil  Menurut  Andi  Maradang Mackulau sanksi yang terdapat dalam perjanjian ini adalah Perusahaan Modal Ventura dan  Bahana  Artha  Ventura  berhak membatalkan  perjanjian  ini  secara  sepihak  apabila pasangan usaha dan/atau kelompok usaha tidak memberikan keterangan menyangkut segala sesuatu sehubungan dengan diri  pasangan usaha dan para anggota kelompok usaha, perkembangan, pasangan usaha lalai dalam melaksanakan kewajiban janji atau pernyataan  dan  atau  melanggar  terhadap  salah  satu  syarat  atau  ketentuan  dalam perjanjian ini (Mackulau, 1995).
Lain - lain
a)  Pembatasan terhadap tindakan Direksi,  Dewan Komisaris, Para Pemegang Saham, Perseroan serta pasangan usaha dan/atau kelompok usaha dalam perjanjian.
b)  Menurut  Pasal  18  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  84/PMK.  012/2006  tentang Perusahaan  Pembiayaan  bahwa  Pemegang  Saham,  Direksi  dan  Dewan  Komisaris atau  Pengurus  dan  Pengawas  Perusahaan  Pembiayaan  wajib  memenuhi  beberapa persyaratan.
Dengan demikian menurut penulis pembiayaan Modal Ventura sangat berisiko tinggi sehingga  Perusahaan  Modal  Ventura  perlu  sikap  kehati-hatian  dalam  menyertakan modalnya pada Perusahaan Pasangan Usaha.

## SIMPULAN
Dari pembahasan yang dilakukan terhadap permasalahan maka dapat diambil suatu kesimpulan  dari  pembahasan  sebagai  berikut  bahwa  keberadaan  jaminan  kebendaan ataupun jaminan pribadi tidak diperlukan dalam perjanjian penyertaan modal, antar pendiri/ pemegang  saham  dalam  pendirian  Perseroan  Terbatas  dan  perjanjian  pengeluaran  dan pengambilan obligasi konversi, sedangkan pada perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil memerlukan jaminan pribadi (Personal Guarantee). Adapun bentuk perlindungan

## Kedudukan Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Pribadi Dalam Perjanjian Modal Ventura Di Indonesia
hukum terhadap Perusahaan Modal Ventura yang tidak menggunakan jaminan kebendaan ataupun  jaminan  pribadi  dalam  upaya  mengamankan  investasi  dapat  dilakukan  secara preventif dalam bentuk pengawasan dan represif dalam bentuk penerapan sanksi.
Dari  kesimpulan  tersebut  penulis  memberikan  saran  bahwa  karena  perjanjian penyertaan  modal,  antar  pendiri/pemegang  saham  dalam  pendirian  Perseroan  Terbatas dan perjanjian pengeluaran dan pengambilan obligasi konversi tidak memerlukan jaminan kebendaan  ataupun jaminan  pribadi  serta  tidak  diperlukannya  jaminan  kebendaan  dalam perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil maka untuk mengamankan investasi harus  dibuat  kontrak  perjanjian  yang  bunyi  klausulanya  dapat  melindungi  Perusahaan Modal Ventura.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1993). Kamus  Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Kadarisman, H. (1995). Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan . Jakarta: IBEC. Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  1251/KMK.013/1988  tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan . Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  316/KMK.016/1994  tentang Pedoman Pembinaan  Usaha  Kecil  dan  Koperasi  Melalui  Pemanfaatan  Dana  dari  Bagian  Laba  Badan Usaha Milik Negara . Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan . Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan . Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , cet. 40, 2009.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan , cet. 25, 1999. Mackulau, A. M. (1995). Aspek-Aspek Hukum Pembiayaan dengan Modal Ventura . Jakarta: Bahana Arta Ventura.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  84/PMK.012/2006  tentang  Perusahaan Pembiayaan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  18/PMK.010/2012  tentang  Perusahaan Modal Ventura.
Prasetyawati,  N.,  &  Hanoraga,  T.  (2015).  Jaminan  Kebendaan  Dan  Jaminan  Perorangan  Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. Jurnal Sosial Humaniora , 8 (1), 120 – 134. PT. Bahana Artha Ventura. (n.d.). Pelopor Modal Ventura di Indonesia . Jakarta.
Salim, H. S. (2011). Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Setiono,  G.  C.  (2018).  Jaminan  Kebendaan  Dalam  Proses  Perjanjian  Kredit  Perbankan  (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud). Jurnal Transparansi Hukum , 1 (1), 1 – 18. Sunaryo. (2009). Hukum Lembaga Pembiayaan . Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian ,  Lembaran Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.