## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BULELENG
I Putu Aditya Darma Putra 1 , Komang Febrinayanti Dantes 2 , Si Ngurah Ardhya 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { aditya.darma@undiksha.ac.id , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Peneitian  ini  bertujuan  Untuk  mengetahui  keabsahan  penggunaan  suatu  merek  di  wilayah Kabupaten  Buleleng  yang  tidak  memiliki  daya  pembeda  dengan  merek  terdaftar  lainnya  dan untuk  mengetahui  implementasi  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak  atas  merek terdaftar di wilayah Kabupaten Buleleng ditinjau berdasarkan Undang-Udang Nomor 20 Tahun 2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat deskriptif.  Penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah Non  Probability  Samping  dengan  bentuk  Purposive  Sampling  yakni  penentuan  subjek penelitian  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  dan  dipilih  berdasarkan  pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti. Pengolahan data dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa Penggunaan merek di Kabupaten Buleleng yang  tidak  memenuhi  unsur  daya  pembeda  terhadap  merek  terdaftar  lainnya  merupakan suatu  pelanggaran  hak  atas  merek,  sehingga  merek  tersebut  adalah  tidak  sah  untuk digunakan  karena bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  20  huruf  e  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dan  perlindungan  hukum  terhadap pemegang  hak  atas  merek  terdaftar  di  Kabupaten  Buleleng  belum  terimplementasi  dengan baik,  hal  ini  disebabkan  karena  belum  pernah  dilakukannya  upaya  preventif  oleh  instansi terkait baik berupa sosialisasi maupun pengawasan terkait merek di wilayah hukumnya.
Kata kunci: Merek, Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  validity  of the  use  of  a  trademark  in  the  Buleleng  Regency area  which  does  not  have  distinguishing  power  from  other  registered  trademarks  and  to determine the implementation of legal protection for holders of rights to registered trademarks in the Buleleng Regency area in terms of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical  Indication.  The  type  of  research  used  is  descriptive  empirical  legal  research. Determination  of  the  sample  used  is  Non-Probability  Sampling  in  the  form  of  Purposive Sampling, namely the determination of research subjects according to the research objectives and  selected  based  on  subjective  considerations/research  from  the  researcher.  Data processing  and  data  analysis  were  carried  out  in  a  qualitative  descriptive  manner.  Based  on this  research, it  can  be  seen  that  the  use  of a  trademark  in  Buleleng  Regency  that  does  not meet  the  element  of  distinguishing  power  from  other  registered  trademarks  is  a  violation  of trademark  rights,  so  that  the  trademark  is  not  legal  to  use  because  it  is  contrary  to  the provisions  of  Article  20  letter  e  of  Law  Number  20  Year  2016  Concerning  Trademarks  and Geographical Indications and legal protection for holders of rights to registered trademarks in
Buleleng  Regency  have  not  been  implemented  properly,  this  is  because  preventive  efforts have not been carried out by the relevant agencies in the form of socialization and supervision related to trademarks in their jurisdictions.
Keywords: trademark, Legal Protection, Intellectual Property

## PENDAHULUAN
Kekayaan
Intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud  yang  dihasilkan  dari  daya pikir  seseorang,  diekspresikan  lalu dituangkan  menjadi  produk  berupa teknologi,  ilmu  pengetahuan  maupun sastra  budaya  (Dewi  dan  Landra, 2019:2). Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Berkaitan dengan kemampuan berkarya yang berasal dari
intelektualitas  manusia,  tidak  semua orang dapat dan mampu mempekerjakan  otaknya  (nalar,  ratio, intelektual)  secara  maksimal.  Hanya orang  yang  mampu  mempekerjakan otaknya yang dapat menghasilkan hak kebendaan  yang  disebut  sebagai “ Intellectual Property Rights ”,  itu sebabnya  hasil  kerja  otak  yang membuahkan  hak  atas  kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mendapat perlindungan hukum.
Dalam  perlindungan  kekayaan intelektual  di  Indonesia  salah  satunya menganut prinsip melindungi berdasarkan pendaftaran, artinya dalam  beberapa  cabang  kekayaan intelektual pendaftaran merupakan salah  satu  syarat  kekayaan  intelektual yang
dihasilkan mendapatkan perlindungan.
Merek termasuk salah satu kategori  yang  diatur  oleh  KI  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.  Dalam  kegiatan  usaha merek  memegang  peranan  sangat
penting, karena dengan adanya merek konsumen  dapat  membedakan  produk yang satu dengan produk lainnya yang sejenis.  Sedangkan  bagi  konsumen merek  merupakan  jaminan  dari  nilai hasil  produksi  dengan  sudut  pandang yang  berbeda  dari  masyarakat  luas sehingga  berpotensi  untuk  diikuti, ditiru,  serta  dibajak  oleh  orang-orang yang tidak bertanggungjawab (Prasetya dan Ariana, 2019:3).
Di  Kabupaten  Buleleng  terdapat pelaku-pelaku usaha yang menggunakan  merek  dagang  untuk produknya  mirip  atau  tidak  memiiki daya pembeda dengan merek terkenal yang  telah  terdaftar,  cara  seperti  ini biasanya  digunakan  sebagai  jalan pintas  oleh  pelaku  usaha  yang  tidak bertanggungjawab untuk menarik konsumen.  Modus  pelanggaran  merek ini sering disebut passing off (pemboncengan reputasi), dalam sistem hukum common law, pemboncengan merek  ( passing  off )  ini merupakan  suatu  tindakan  persaingan curang
( unfair competition ),
dikarenakan
tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan  mereknya  dengan  itikad baik  mengalami  kerugian  dengan adanya  pihak  yang  secara  curang membonceng atau mendompleng merek  miliknya  untuk  mendapatkan keuntungan finansial (Nurcahya,
2014:102)
Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil observasi lapangan yang peneliti lakukan  dengan  mewawancarai  salah satu  pelaku  usaha  yang  menjual produk  barang/jasa  dengan  merek
dagang  memiliki  persamaan  pada pokoknya  dengan  merek  yang  telah terdaftar.  Pertama  merek    XI  LO  BA yang memiliki persamaan pada pokoknya  dengan  merek  XI  BO  BA yang  terdaftar  di  kelas  30  dengan nomor  pendaftaran  IDM000810955. Kedua,  merek  Rumah  Kopi  Nusantara yang memiliki persamaan pada pokoknya  dengan  merek  Rumah  Kopi Nusantara  yang  terdaftar  di  kelas  30 dengan nomor pendaftaran IDM000763276.  Dan  merek  jasa  I  Fix yang pada merek jasanya mencantumkan  logo  yang  memiliki persamaan pada pokoknya degan logo Apple  yang  telah  terdaftar  di  kelas  20 dengan
nomor pendaftaran IDM000282427.
Hal  tersebut  diatas  membuktikan bahwasannya  terdapat  kesenjangan antara kejadian yang terjadi di lapangan  dengan  apa  yang  harus berlaku  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 100  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi Geografis yang jika diinterpretasikan    bahwasannya  salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap  pemegang  hak  atas  merek terdaftar adalah pelaku usaha perseorangan  atau  badan  hukum lainnya tanpa hak menggunakan merek  yang  memiliki  persamaan  pada pokoknya  terhadap    merek  produk barang/jasa  sejenis.  Berdasarkan  latar belakang masalah yang sudah dijabarkan  maka  penulis  tertarik  untuk menuangkannya  ke  dalam  skripsi dengan judul “Implementasi
Perlindungan
Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar Di Berdasarkan Undang-Undang
Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek  Dan  Indikasi  Geografis  Di Kabupaten Buleleng” .

## RUMUSAN MASALAH
1.  Bagaimana keabsahan penggunaan  suatu  merek  di
Kabupaten  Buleleng  yang  tidak memiliki  daya pembeda dengan merek terdaftar lainnya?
2.  Bagaimana implementasi
perlindungan  hukum  terhadap pemegang  hak  atas  merek terdaftar  berdasarkan  Undang- Udang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi
Geografis di Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum secara  nyata,  baik  itu  secara  budaya maupun  keadaan  sosial.  Penelitian  ini berawal  pada  kesenjangan  das  Solen dengan  das  Sein  yaitu  kesenjangan antara apa yang harus berlaku menurut  ketentuan  undang-undang dengan kenyataan di lapangan (Ali dan Heryani, 2012:2). Penelitian ini berawal dari  adanya  peraturan  yang  mengatur mengenai Merek dan Indikasi Geografis  yaitu  pada  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  yang  didalam pasal  100  ayat  (2)  yang  menyatakan setiap  orang  yang  dengan  tanpa  hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi dan/atau diperdagangkan, tetapi kondisi yang terjadi di lapangan masih banyak pelaku usaha di Buleleng yang masih  menggunakan  merek  terdaftar tanpa  izin  dari  pemegang  hak  atas merek.

## PEMBAHASAN
Keabsahan  Penggunaan  Merek  Di Kabupaten  Buleleng  Yang  Tidak Memiliki  Daya  Pembeda  Dengan Merek Terdaftar Lainnya
Ketidaktahuan atau ketidaksengajaan bukan menjadi alasan
untuk membenarkan menggunakan merek yang sama dengan milik orang lain. Merek merupakan  elemen  penting  dari  suatu produk  untuk  keperluan  promosi  dan juga  sebagai  tanda  pembeda.  Yang terpenting,  dalam  merek  melekat  hak ekonomi  bagi  pemiliknya.  Hal  ini membuat  pelaku  bisnis  berlomba- lomba  untuk  mendaftarkan  Mereknya. Melalui pendaftaran merek, pemegang hak atas merek akan diberikan perindungan  hukum  dan  hak  atas merek  yang  didaftarkan  oleh  Negara yang merupakan hak eksklusif.
Dalam  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi Geografis telah diatur tata cara permohonan  pendaftaran  merek,  yang pada  Pasal  20  mengatur  merek  yang tidak  dapat  didaftarkan  atau  ditolak dan  Pasal  21  ayat  (1),  (2),  dan  (3) mengatur  yaitu  Permohonan  ditolak yang  dapat  ditolak.  Pendaftar  berhak memiliki  hak  atas  merek  apabila  telah memenuhi  persyaratan  pendaftaran baik secara  administrasi maupun substantif  dan  disetujui  pendaftaran permohonannya setelah melalui proses pemeriksaan baik pemeriksaan administratif maupun pemeriksaan substantif dan tidak ada keberatan dari pihak lainnya. Kepada pendaftar merek  yang  disetujui  permohonannya oleh  Direktorat  Jendral  Kekayaan Intelektual  akan  memperoleh  sertifikat merek sebagai tanda bukti pendaftaran atas merek.
Seperti halnya hak milik intelektual  lainnya,  hak  merek  sebagai hak  kebendaan  immateril  juga  dapat beralih  dan  dialihkan.  Menurut  Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  menyatakan  bahwa hak  atas merek terdaftar  dapat  beralih atau dialihkan karena proses
pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian  atau  sebab  lain  yang dibenarkan  oleh  peraturan  perundang- undangan. Pengalihan hak atas merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  dengan  disertai  dokumen yang  mendukungnya  seperti  misalnya Sertifikat  Merek.  Selain  mengalihkan hak atas merek, pemilik merek terdaftar  berhak  pula  memberikan lisensi kepada pihak lain melalui suatu perjanjian  lisensi  yang  didalamnya memuat pemberian hak untuk menggunakan merek, baik untuk seluruh  atau  sebagian  jenis  barang dan / atau jasa yang didaftarkan dalam jangka  waktu  dan  syarat  tertentu  yang tidak  lebih  lama  dari  jangka  waktu perlindungan merek terdaftar.
Terkait dengan keabsahan penggunaan  suatu  merek  yang  tidak memiliki  daya  pembeda  atau  daya pembedanya tidak jelas dengan merek terdaftar  lainnya  oleh  pihak  ketiga memiliki lisensi, perjanjian atau sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Pasal  41  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan  Indikasi  Geografis  dari  pihak pemegang  hak  atas  merek  terdaftar yang bersangkutan, maka penggunaan merek tersebut adalah sah.
Namun kenyataannya dilapangan masih banyak pihak-pihak atau pelaku- pelaku usaha nakal yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.  Banyak  pelaku  usaha  di Kabupaten Buleleng yang masih menggunakan merek yang tidak memiliki  daya  pembeda  ataupun  daya pembedanya tidak jelas dengan merek terdaftar  lainnya  untuk  memasarkan dan menjual produk barang/jasa mereka. Sebagian besar pelaku usaha sengaja  menggunakan  merek  yang
tidak  memiliki  daya  pembeda  atau daya  pembedanya  tidak  jelas  dengan merek  terdaftar  lainnya  sebagai  jalan pintas  agar  produk  barang/jasa  yang dijual laku dipasaran.

## Implementasi  Perlindungan  Hukum
Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Udang  Nomor  20  Tahun 2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi
Geografis Di Kabupaten Buleleng
Perlindungan hukum dapat dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu: Perlindungan  Hukum  Preventif  yaitu perlindungan  yang  diberikan  oleh pemerintah  dengan    tujuan  untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran,  sedangkan  Perlindungan Hukum  Represif  yaitu  perlindungan hukum
represif merupakan perlindungan  akhir  berupa  sanksi seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman tambahan  yang  diberikan  apabila sudah  terjadi  sengketa  atau  telah dilakukan suatu pelanggaran.
Dalam  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi Geografis perlindungan hukum secara  preventif  tertuang  pada  Pasal 20  dan  Pasal  21  ayat  (1),  (2),  dan  (3) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  yang  menyatakan  Pertama, merek  yang  tidak  dapat  didaftarkan atau ditolak yaitu merek yang bertentangan  dengan  ideologi  negara, peraturan perundang-undangan, moralitas,  agama,  kesusilaan,  atau ketertiban  umum;  merek  yang  sama dengan,  berkaitan  dengan  atau  hanya menyebut  barang  dan/atau  jasa  yang dimohonkan  pendaftararannya;  merek yang  memuat  unsur  yang  dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas,  jenis,  ukuran,  macam,  tujuan penggunaan  barang  dan/atau  jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan  nama  varietas  tanaman
yang  dilindungi  untuk  barang  dan/atau jasa yang sejenis; merek yang memuat keterangan  yang  tidak  sesuai  dengan kualitas,  manfaat,  atau  khasiat  dari barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi; merek  yang  tidak  memiliki  daya pembeda;dan/atau merek yang merupakan  nama  umum  dan/atau lambang milik umum.
Kedua,  Permohonan  ditolak  jika merek tersebut mempunyai persamaan pada  pokoknya  atau  keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau  dimohonkan  lebih  dahulu  oleh pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis; merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk barang  dan/atau  jasa  tidak  sejenis yang  memenuhi  persyaratan  tertentu; atau indikasi geografis terdaftar.
Ketiga,  permohonan  ditolak  jika merek tersebut: merupakan atau menyerupai  nama  atau  singkatan nama  orang  terkenal,  foto,  atau  nama badan  hokum  yang  dimiliki  orang  lain, kecuali  atas  persetujuan  tertulis  dari yang  berhak;  merupakan  tiruan  atau menyerupai  nama  atau  singkatan nama,  bendera,  lambang  atau  simbol atau  emblem  suatu  negara,  atau lembaga nasional maupun internasional,  kecuali  atas  persetujuan tertulis  dari  pihak  yang  berwenang; atau merupakan tiruan atau menyerupai  tanda  atau  cap  atau stempel  resmi  yang  digunakan  oleh negara  atau  lembaga  Pemerintah, kecuali  atas  persetujuan  tertulis  dari pihak  yang  berwenang.  Dan  yang terakhir permohonan ditolak jika diajukan  oleh  pemohon  yang  beritikad tidak baik.
Sedangkan  perlindungan  hukum represif diatur pada pasal 100 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (2) yang mengatur mengenai  sanksi  pidana  apabila  ada orang  atau  badan  hukum  tanpa  hak menggunakan  merek  yang  memiliki
persamaan  pada  keseluruhannya  atau pada pokoknya dengan merek terdaftar  lainnya.  Selain  itu  dalam Pasal 83 ayat (1) juga diatur mengenai tata  cara  pengajuan  gugatan  oleh pemilik merek terdaftar dan/atau penerima  lisensi  merek    terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya  atau  keseluruhannya  untuk barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan  dengan  penggunaan  merek tersebut.
Selain  itu  perlindungan  hukum terhadap  pemegang  hak  atas  merek juga  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Perindustrian  pada  Pasal  43  ayat  (3), yang  menyatakan  bahwa  pemerintah dan  pemerintah  daerah  melakukan konsultasi  bimbingan  advokasi,  dan fasilitas  perlindungan  hak  kekayaan intelektual  khususnya  bagi  industri kecil.
Namun dalam pegimplementasiannya  di  Kabupaten Buleleng belum maksimal, yang menjadi hambatan implementasian perlindungan hukum ini adalah kurangnya kordinasi Pemerintah Daerah  dengan  instansi-intansi  terkait lainnya. Selain itu kurangnya pengetahuan
dan pemahaman
masyarakat  akan  hak  atas  merek, yang secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya pelanggaran-pelanggaran  merek  yang terjadi di Kabupaten
Buleleng ditambah lagi dengan minimnya gerakan  sosialisasi  yang  dilakukan oleh pemangku kepentingan.
Stakeholders  dalam  hal  ini  adalah pemerintah  dan  dinas-dinas  terkait dirasa  kurang  giat  atau  aktif  dalam melakukan  sosialisai  terkait  hak  atas merek.  Dan  masih  kurang  jelasnya
pengaturan  terkait  wewenang  Dinas Perdagangan,  Perindustrian,  Koprasi, Dan  Usaha  Kecil  Menengah  dalam melakukan kegiatan sosialisai dan juga pengawasan  terhadap  pelanggaran merek  yang  terjadi  di  Kabupaten Buleleng.

## SIMPULAN
1.  Penggunaan  merek  di  Kabupaten Buleleng  yang  tidak  memenuhi unsur  daya  pembeda  terhadap merek terdaftar lainnya merupakan suatu pelanggaran hak atas merek,  sehingga  merek  tersebut adalah  tidak  sah  untuk  digunakan karena bertentangan dengan ketentuan  Pasal  20  huruf  e Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.  Terhadap  pelanggaran sebagaimana dimaksud dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan  Pasal  100  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.
2.  Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar  di  Kabupaten  Buleleng belum terimplementasi dengan baik,  hal  ini  disebabkan  karena belum  pernah  dilakukannya  upaya preventif  oleh  instansi  terkait  baik berupa sosialisasi maupun pengawasan terkait merek di wilayah  hukumnya,  hal  ini  karena pemerintah daerah belum mengintegrasikan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2014  Tentang Perindustrian  ke  dalam  bentuk peraturan  daerah  yang  memberi kewenangan  kepada  pemerintah daerah
melalui
dinas perdagangan,
perindustrian,
koperasi, usaha kecil dan menengah untuk melakukan upaya perlindungan  hukum  terkait  hak atas  merek,  hal  ini  berimplikasi
pada minimnya
pemahaman masyarakat terutama pelaku usaha terkait keabsahan penggunaan merek sehingga saat ini pelanggaran merek masih terjadi di Kabupaten Buleleng.

## SARAN
1.  Bagi Pemerintah, diharapkan pemerintah agar  mengintregasikan
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun
2014  Tentang  Perindustrian  ke dalam  peraturan  daerah  sehingga jelas kewenangan pemerintah daerah melalui dinas perdagangan,
perindustrian, koperasi, usaha kecil dan
menengah untuk melakukan upaya perlindungan  hukum  terkait  hak atas  merek  dan  agar  pemerintah daerah melalui dinas perdagangan, perindustrian,
koperasi, usaha kecil dan menengah melakukan upaya
preventif untuk mencegah terjadinya  pelanggaran  hak  atas merek  baik  melalui  sosialisasi maupun pengawasan.
2.  Bagi pelaku usaha
agar
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal menggunakan  suatu  merek,  agar tidak  menimbulkan  kerugian  bagi pihak  lainnya  terutama  ketentuan yang berkaitan dengan daya pembeda suatu merek.

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Setyowati,  dkk.  2016.  Hak  Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya  di  Perguruan Tinggi.  Bogor:  Institut  Pertanian Bogor. Nasution,  Rahmi  Janed  Parinduri. 2013. Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan
(Penyalahgunaan  HKI).  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Amirudin  dan  Asikin.  2016.  Pengantar Metode  Penelitian.  Jakarta:  PT. TIKI Raja Grafindo Persada.
Sudjana.  2018.  Hukum  Kekayaan
Intelektual.  Bandung:  CV  Keni Media Sutedi, Adrian. 2013. Hak  Atas Kekayaan  Intelektual.  Jakarta.
Sinar Grafika. Artikel Dalam Jurnal:
Dewi,  L.K,  &  Landra,  P.T.C.  (2019).
Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis. Kertha Semaya: Journal  Ilmu  Hukum,  Volume  7,
Nomor 3 (hlm.1-17). Saraswati,  I.A.K.I.N,  &  R.,  Ibrahim. (2019). Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan
Konotasi  Dengan  Merek  Lain Yang  Telah  Terdaftar.  Kertha Semaya:  Journal  Ilmu  Hukum, Volume 7, Nomor 4 (hm.1-15).
Prasetya,  I.M.D,  &  Ariana,  I.G.P.
(2019). Pengaturan Merek
Produk  Makanan  (Berdasarkan Undang-Undang  No.  20  Tahun 2016  Tentang  Merek).  Kertha Semaya:  Journal  Ilmu  Hukum, Volume 7, Nomor 1 (hlm.1-14).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun
2016 Tentang Merek Dan Indikasi  Geografis  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5953). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).