## STUDI KOMPARATIF MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK  INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945
Eza Aulia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar email : eza.aulia88@gmail.com

## Abstract
With  regard  to  the  principle  of  popular  sovereignty  embraced  by  Indonesia,  there  is  an obligation that must be done by the president as head of government to be accountable for all policies or actions related to his position to the people as the holder of the highest sovereignty, after  the  amendment  to  the  constitution  of  the  state,  there  is  a  change  in  the  mechanism  of responsibility  of  the  president  .  The  problem  of  this  research  is  whether  the  similarities  and material  related  to  the  mechanism  of  responsibility  of  the  president  before  and  after  the amendment of the 1945 Constitution. The result of this research is that there are equations that are  both  doing  political  accountability  to  the  people's  representative  institution  based  on  the supervisory  function  through  the  right  of  inquiry.  In  contrast,  there  are  differences  in  the mechanism  of  accountability  in  which  before  the  amendment  put  forward  the  political accountability  of the  implementation of the GBHN ,  whereas  after  the  amendment  more to the legal  accountability  as  regulated  in  the  1945  Constitution  after  the  amendment.  It  is recommended  that  there  be  a  certain  regulation  and  mechanism  related  to  the  presidential political  responsibility,  so  that  the  mechanism  can  assess  the  performance  of  the  President against the implementation of RPJM , which has been done by the president only in the form of speech on the basis of the existing constitutional convention.
Keywords : Comparison, Responsibility of the President.

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  kedaulatan  rakyat  berdasarkan  konstitusi UUD  1945. 1 Pemerintahan  di  tangan  rakyat  mengandung  arti  3  (tiga)  hal,  yaitu:  pemerintahan dari  rakyat  ( government  of  the  people ),  pemerintahan  oleh  rakyat  ( government  by  the  people ) dan  pemerintahan  untuk  rakyat  ( government  for  the  people ). 2 Hal  tersebut  merupakan implementasi yang nyata dari ajaran demokrasi, sehingga dapat disimpulkan demokrasi adalah kekuasaan  tertinggi  adalah  milik  rakyat,  diselenggarakan  oleh  rakyat  dan  untuk  kepentingan rakyat, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin  peran rakyat dalam penyelenggaraan negara. 3
Kedudukan rakyat pada posisi tertinggi tersebut selanjutnya berpengaruh kepada tujuan dan fungsi  negara  sebagai  alat  pemberi  kesejahteraan  ( welfare  state )  kepada  warga  negara  yang dalam  hal ini  adalah  rakyat.  Richard Titmuss  dalam  bukunya  “ Essays  On  The  Welfare  State ” menjelaskan “a welfare state is a state in which organized power is deliberately used through politics  and  administration  in  an  effort  to  modify  the  play  of  market  forces  to  achieve  social prosperity and economic well-being of the people” . 4
Tujuan  negara  untuk  menyejahterakan  rakyat  dilakukan  dengan  membagi  kekuasaaan secara  horizontal  dengan  cara  dipisahkan  ( separation  of  power )  berdasarkan trias  politica menjadi  kekuasaan-kekuasaan  yang  dinisbatkan  sebagai  fungsi  lembaga-lembaga  negara  yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain. 5 Trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasan-kekuasaan ( function ) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak  yang berkuasa. Dengan demikian hak- hak warga negara lebih terjamin. 6
Terkait  pembagian  cabang  kekuasaan  tersebut,  cabang  kekuasaan  eksekutif  yang dilaksanakan  oleh  Presiden  selaku  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  ( executive  heavy ) memang  tampak  sangat  luas  dan  tidak  dijelaskan  secara  terperinci  dalam  UUD  1945. 7 Oleh karena  itu  kedudukan  Presiden  selaku  kepala  negara  dan  sekaligus  kepala  pemerintahan  akan sangat rentan terjadinya penyalahgunaan kewenangan ( abuse of power ) apabila tidak ada suatu batasan yang jelas.
Walaupun demikian, berdasarkan UUD 1945 terdapat suatu mekanisme pengawasan yang dilakukan untuk mengimbangi dan mengontrol kekuasaan presiden yang besar tersebut, di mana mekanisme  tersebut  dapat saja  berujung  kepada  pemakzulan  ( impeachment )  terhadap  presiden apabila  terbukti  melakukan  pelanggaran  yang  telah  diatur  di  dalam  konstitusi.Berkaca  dari sejarah  bangsa  Indonesia,  telah  terjadi  2  (dua)  kali  proses impeachment yang  menjatuhkan presiden  dari  kekuasaannya,  sebagaimana  yang  terjadi  pada  Presiden  Soekarno  dan  Presiden Abdurrahman Wahid.
1 Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945,  berbunyi:  ”Kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
2 A.  Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak,  Pendidikan  Kewarganegaraan  (Civil  Education)  Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Syaraif Hidayatullah, Jakarta 2008, hal. 36.
3 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika Jakarta, 2012, hal. 242.
4 Richard  Titmuss,  “ Essays  On  The  Welfare  State” ,  dalam  triwibowo  dan  bahagijo,  “ Mimpi Negara Kesejahteraan ”, LP3ES, Jakarta, 2006, hal. 11.
5 Jimly  Asshiddiqie,  “ Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan  Ke  Empat  UUD Tahun 1945 ”, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional  VIII, Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 2003, hal. 5.
6 Miriam  Budiardjo,” Dasar-Dasar  Ilmu  Politik,  Gramedia  Pustaka  Utama ”, Jakarta,  2005,  hal. 281-282.
7 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hal. 28.
Dasar  filosofi  kedaulatan  rakyat  yang  dianut  oleh  negara  Indonesia  menciptakan  suatu sistem  yang  mewajibkan  kepala  pemerintahan  untuk  melakukan  pertanggungjawaban  kepada rakyat  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Dasar  pertanggungjawaban  secara  teoritis merujuk  kepada  teori  yang  dikemukakan  oleh  Lord  Acton  ““ power  tends  to  corrupt,  but absolute power corrups absolutely ” 8 . Oleh karena itu kekuasaan haruslah memiliki batasan yang diikuti dengan sistem pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban sehingga tujuan utama berdirinya negara dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada rakyat ( Welfare State ) dapat terlaksana dengan baik.
Pertanggungjawaban  adalah  suatu  hal  yang  wajib  adanya  dilakukan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  negara,  di  mana  pada  setiap  kekuasaan  yang  ada  akan  diikuti oleh tugas dan tanggung jawab. sejarah mencatat sampai dengan saat ini, bangsa Indonesia telah melakukan  amandemen  sebanyak  4  (empat)  kali  terhadap  UUD  1945  yang  merupakan konstitusi  negara,  oleh  karena  itu  tentunya  merubah  pula  mekanisme  pertanggungjawaban presiden  selaku  kepala  pemerintahan.  Terhadap  hal  tersebut,  penelitian  ini  bermaksud melakukan  komparasi  terkait  mekanisme  pertanggungjawaban  presiden  pada  masa  sebelum amandemen  UUD  1945  (masa  orde  lama  dan  orde  baru)  dan  setelah  amandemen  UUD  1945 (masa orde reformasi).

## 2. KAJIAN LITERATUR
Menurut  Herman  Finner,  pertanggungjawaban  dapat  dibagi  menjadi  2  (dua),  yaitu pertanggungjawaban  secara  moral  ( moral  responsibility )  dan  pertanggungjawaban  politik ( political/conserial  responsibility ). 9 Pertanggungjawaban  yang  dilakukan  secara  moral  adalah pertanggungjawaban  terhadap  pelanggaran  terhadap  norma  yang  ada  di  dalam  masyarakat, sehingga  termuat  sanksi  bagi  pelaku  pelanggaran  tersebut.  Sedangkan  pertanggungjawaban politik  merupakan  pertanggungjawaban  yang  tidak  memuat  sanksi  apapun  melainkan  sebatas konsekuensi politik.
Terdapat 2 (dua) istilah yang menunjuk kepada makna pertanggungjawaban dalam hukum, yaitu liability dan responsibility .  Liability  merupakan  istilah  yang  bermakna  luas  yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang  memungkinkan  meliputi  keseluruhan  karakter  hak  dan  kewajiban  baik  secara  aktual ataupun  potensial,  dapat  dicontohkan  seperti  kerugian,  ancaman,  kejahatan,  biaya  atau  kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.
Pengertian responsibility lebih mengarah pada sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban tertentu, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan yang juga  meliputi  tanggungjawab  atas  undang-undang  yang  dilaksanakan.Secara  lebih  sederhana, dapat  dijelaskan  bahwa  istilah liability menunjuk  pada  pertanggungjawaban  hukum  yaitu tanggungjawab  akibat  dari  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum,  sedangkan  isitilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. 10

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif.  Adapun  penelitian  ini merupakan  penelitian  yang  berbentuk  preskriptif,  yaitu  penelitian  yang  ditujukan  untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan guna mengatasi masalah. 11 Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  meliputi  pendekatan  yuridis,  historis  dan pendekatan perbandingan.
8 Soltou, “ Pengatar Ilmu Politik” , Ary Studi Club, Jakarta, 1972, hal. 86.
9 Herman Finer, The Major Goverments of Modern Europe, New York, Evanston And London , Harper & Row Publisher, 1962, hal. 5.
10 Ridwan H.R., Pengantar Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 337.
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 10.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder.Sumber data sekunder yang  digunakan  mencakup  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier.Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  berupa  bahan  pustaka  melalui  buku-buku literatur,  peraturan  perundang-undangan,  jurnal  serta  pengumpulan  data  melalui  media elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Mekanisme Pertanggungjawaban Presiden Sebelum Amandemen UUD 1945
Kedudukan Presiden sebelum amandemen UUD 1945 adalah sebagai mandataris MPR, di mana pada bagian penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen dijelaskan:
“Majelis  ini  memegang  kekuasaan  Negara  yang  tertinggi,  sedangkan  Presiden  harus menjalankan  haluan  Negara  menurut  garis-garis  besar  yang  telah  ditetapkan  oleh Majelis.Presiden  yang  diangkat  oleh  Majelis,  tunduk  dan  bertanggungjawab  kepada Majelis.Ia  adalah  “mandataris”  dari  Majelis.  Ia  berwajib  menjalankan  putusan-putusan Majelis. Presiden tidak “neben”, akan tetapi “untergeornet” kepada Majelis”. 12
Selanjutnya  berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  ayat  (3)  Ketetapan  MPR  No.  III/MPR/1978, berbunyi: “Majelis memberikan mandat untuk melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan  putusan-putusan  majelis  lainnya”.  Atas  dasar  ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa mandat yang diberikan kepada presiden oleh MPR adalah mandat untuk melaksanakan GBHN dan segala keputusan-keputusan MPR.
Secara  teoritik  dapat  dijelaskan  bahwa  Presiden  selaku  Mandataris  MPR  mendapatkan kekuasaan  secara derivative berdasarkan  pelimpahan  kekuasaan  ( mandaatsverlening )  yang diberikan  oleh  MPR  sebagai  penjelmaan  seluruh  rakyat  dan  pelaksana  kedaulatan  rakyat  di dalam  negara  berdasarkan  konstitusi.oleh  karena  itu  muncul  suatu  kewajiban  bagi  presiden untuk bertanggungjawab kepada MPR atas mandat yang diberikan.
Terkait  dengan  pertanggungjawaban  yang  dimaksud,  dapat  dijelaskan  bahwa  Presiden bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  GBHN.Landasam  hukum  terkait  pertanggungjawaban tersebut  secara  lebih  lanjut  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  TAP  MPR  No. III/MPR/1978, berbunyi:
1) Presiden  tunduk  dan  bertanggung  jawab  kepada  Majelis  dan  pada  akhir  masa jabatannya  memberikan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  Haluan  Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis di hadapan Majelis.
2) Presiden  wajib  memberikan  pertanggungan  jawab  di  hadapan  Sidang  Istimewa Majelis  yang  khusus  diadakan  untuk  meminta  pertanggungan  jawab  Presiden dalam melaksanakan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis.
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) TAP MPR No.III/MPR/1978 mengamanatkan terdapat 2 (dua)  keadaan  di  mana  presiden  memberikan  pertanggungjawaban.Keadaan  pertama  adalah pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan dan yang kedua adalah pertanggungjawaban yang dimintakan  dalam  suatu  Sidang  Istimewa  Majelis  yang  khusus  diadakan  dalam  pelaksanaan haluan negara.
Pertanggungjawaban presiden di akhir masa jabatan dilakukan dalam bentuk suatu laporan yang  disampaikan  melalui  sebuah  pidato  presiden  di  hadapan  MPR  di  dalam  Sidang  MPR, terkait pertanggungjawaban tersebut diatur dalam Pasal 111 ayat (1), (2) dan (3) TAP MPR No. I/MPR1983, berbunyi:
1) Untuk  menerima  Laporan/Pertangungjawaban  Presiden/Mandataris  Majelis  tentang pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara, diadakan Rapat Paripurna Majelis.
12 Bagian Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen.
2) Dalam  Rapat  Paripurna  Majelis  untuk  Laporan/Pertanggungjawaban  Presiden /Mandataris,  Presiden/Mandataris  dapat  menggunakan  hak  jawabnya  atas  pandangan umum fraksi.
3) Dalam  hal  Laporan/Pertanggungjawaban,  diberikan  dalam  Sidang  Istimewa  yang diminta  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  apabila  Majelis  menilai  bahwa  laporan pertanggungjawaban masih kurang lengkap, atas permintaan Majelis,
Presiden/Mandataris melengkapinya.
Ketentuan  tersebut  menjelaskan  bahwa  setelah  presiden  melaksanakan  pidato  terhadap laporan  pertanggungjawabannya  di  akhir  masa  jabatan,  kemudian  setiap  fraksi  akan memberikan padangannya masing-masing. Terhadap pandangan yang disampaikan oleh fraksi- fraksi  tersebut  Presiden  dapat  menggunakan  hak  jawabnya.  Kemudian  MPR  akan  melakukan penilaian terhadap laporan yang telah dipaparkan oleh Presiden melalui pidatonya.
Penilaian  terhadap  laporan  pertanggungjawaban  Presiden  pada  perkembangan  selanjutnya pada  praktiknya  terdapat  2  (dua)  konsekuensi.Pertama,  adalah  MPR  menerima  laporan pertanggungjawaban  presiden  dan  kedua  MPR  menolak  laporan  pertanggungjawaban Presiden.Dalam  hal  laporan  pertanggungjawaban  ditolak,  terdapat  2  (dua)  pilihan  yang  dapat diambil  oleh  MPR  yaitu  memberhentikan  presiden  atau  memerintahkan  presiden  untuk menyempurnakan pertanggungjawabnnya.Konsekuansi atas pemberhentian presiden sesungguhnya tidak memiliki makna secara hukum, dikarenakan pada saat itu jabatan presiden telah  berakhir.Sedangkan  apabila  keputusan  yang  diambil  oleh  MPR  adalah  memerintahkan Presiden  untuk  menyempurnakan  pertanggungjawabannya,  hal  tersebut  dapat  menimbulkan konsekuensi  memperpanjang  masa  jabatan  presiden  yang  semestinya  telah  berakhir  pada  saat itu.
Penjelasan  tersebut  menjelaskan  bahwa  pertanggungjawaban  presiden  pada  akhir  masa jabatan,  dapat  dikatakan  lebih  kepada  pertanggungjawaban  yang  bersifat  politis  dari  pada pertanggungjawaban secara hukum, karena tidak menimbulkan konsekuensi apapun, mengingat masa jabatan presiden yang sesungguhnya telah berakhir.
Pertanggungjawaban  lain  dapat  dimintakan  kepada  presiden  adalah  dalam  hal  yang bersifat  kondisional  di  mana  presiden  melakukan  pelanggaran  terhadap  haluan  negara. Berkenaan dengan hal tersebut, diatur dalam Pasal 7 TAP MPR No. III/MPR/1978, berbunyi:
1) Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  seluruh  anggotanya  adalah  Anggota  Majelis berkewajiban  senantiasa  mengawasi  tindakan-tindakan  presiden  dalam  rangka pelaksanaan Haluan Negara.
2) Apabila  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengangap  Presiden  sudah  melanggar  Haluan Negara,  maka  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyampaikan  memorandum  untuk mengingatkan Presiden.
3) Apabila  dalam  kurun  waktu  tiga  bulan  Presiden  tidak  memperhatikan  memorandum, Dewan  perwakilan  Rakyat  tersebut  pada  ayat  (2)  pasal  ini,  maka  Dewan  Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum kedua.
4) Apabila  dalam  kurun  waktu  satu  bulan  memorandum  kedua  tersebut  pada  ayat  (3) pasal  ini,  tidak  diindahkan  oleh  Presiden,  maka  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dapat meminta  Majelis  mengadakan  Sidang  Istimewa  untuk  meminta  pertanggungjawaban Presiden.
Pasal  7  TAP  MPR  No.  III/MPR/1978  menjelaskan  mekanisme  awal  pertanggungjawaban presiden dalam hal melakukan pelanggaran terhadap Haluan Negara. Rangkaian proses tersebut diawali  dengan  kewenangan  DPR  untuk  mengawasi  setiap  tindakan-tindakan  presiden  dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara. Kemudian apabila DPR menganggap bahwa Presiden telah
melakukan  pelanggaran  terhadap  haluan  negara,  maka  DPR  dapat  menggunakan  Hak  Angket yang dimilikinya untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden terhadap GBHN.
Langkah  awal  yang  ditempuh  oleh  DPR  terhadap  pelanggaran  terhadap  GBHN  yang dilakukan  oleh  Presiden  adalah  mengusulkan  hak  angket,  setelah  usul  tersebut  disetujui,  DPR akan  membentuk  panitia  khusus  untuk  melakukan  penyelidikan  terhadap  dugaan  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  presiden  terhadap  GBHN.  Setalah  panitian  khusus  angket  melaksanakan penyelidikan,  hasil  kerja  tersebut  akan  dibahas  dalam  sidang  Paripurna  DPR.  Apabila  laporan hasil  kerja  panitia  khusus  diterima  dan  disetujui  oleh  DPR.  DPR  dalam  hal  ini  akan mengeluarkan memorandum untuk mengingatkan Presiden.
Apabila memorandum pertama tidak dihiraukan oleh Presiden, maka dalam kurun waktu 3 (tiga)  bulan  DPR  akan  mengeluarkan  memorandum  kedua.  Apabila  memorandum  kedua  tidak juga  dihiraukan  oleh  Presiden,  dalam  kurun  waktu  satu  bulan  setelah  dikeluarkannya memorandum  kedua,  DPR  dapat  meminta  MPR  untuk  mengadakan  Sidang  Istimewa  untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.
Pelaksanaan  Sidang  Istimewa  untuk  meminta  pertanggungjawaban  Presiden  terhadap dugaan  melakukan  pelanggaran  terhadap  Haluan  Negara  memiliki  konsekuensi Presiden  dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Haluan Negara sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  huruf  c  Tap  MPR  No.  III/MPR/1978,  yang  menyatakan Presiden  dapat  diberhentikan  dari  jabatannya  apabila  Sungguh-sungguh  melanggar  Haluan Negara.
Dilihat  dari  sudut  pandang  sejarah,  di  bawah  keberlakuan  UUD  1945,  terdapat  banyak perubahan aturan menyangkut dengan pertanggungjawaban presiden terhadap GBHN.Pertanggungjawaban  Presiden  terhadap  GBHN  dalam  masa  keberlakuan  UUD  1945 diatur dalam TAP MPR No.I/MPR/1983 yang kemudian dirubah dan ditambah ke dalam TAP MPR  No.I/MPR/1988,  kemudian  ditambah  kembali  ke  dalam  TAP  MPR  NO.I/MPR.1993, aturan  tersebut  kemudian  dirubah  dan  ditambahkan  kembali  ke  dalam  TAP  MPR No.I/MPR/1998.
Ketentuan  yang  bersumber  dari  TAP  MPR  No.I/MPR/1983,  mengamanatkan pertanggungjawaban  presiden  terhadap  GBHN  adalah  pertanggungjawaban  pada  akhir  masa jabatan  presiden  (setiap  5  tahun),  dan  pertangungjawaban  dalam  Sidang  Istimewa  MPR  yang dimintai oleh DPR.Setalah dilakukan perubahan dan penambahan untuk yang kesekian kalinya terhadap TAP MPR No.I/MPR/1983 sampai dengan dirubah dan ditambah ke dalam TAP MPR No.I/MPR/1999,  barulah  terdapat  suatu  ketentuan  yang  mengatur  tentang  pidato  tahunan presiden sebagai bentuk laporan tahunan dalam hal pelaksanaan GBHN yang diatur dalam Pasal 57 ayat (2) TAP MPR No. I/MPR/1999, berbunyi: “Majelis mengadakan Sidang Tahunan untuk mendengar pidato Presiden mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis”.
Pada perjalanan selanjutnya TAP MPR No. I/MPR/1983 yang telah mengalami perubahan sebanyak lima kali sampai dengan TAP MPR No. I/MPR/1999 dicabut dan digantikan dengan TAP MPR No.II/MPR/1999.Dalam ketentuan TAP MPR
No. II/MPR/1999,
pertanggungjawaban presiden terhadap GBHN diatur pada pasal 98, berbunyi:
1) Untuk  mendengar  dan  menilai  Laporan/Pertanggungjawaban  Presiden  tenatng pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara, diadakan Rapat Paripurna Majelis.
2) Dalam Rapat Paripurna Majelis untuk laporan/Pertanggungjawaban Presiden, Presiden dapat menggunakan hak jawabnya atas Pemandangan Umum Fraksi
3) Dalam  hal  Laporan/Pertanggungjawaban  Presiden,  diberikan  dalam  Sidang  Istimewa Majelis yang diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat, apabila Majelis menilai bahwa laporan pertanggungjawaban masih kurang lengkap, atas permintaan Majelis, Presiden melengkapinya.
4) Presiden  wajib  hadir  dalam  Rapat  Paripurna  Majelis  pada  acara  penyampaian Pemandangan  Umum  dan  Pendapat  Akhir  Fraksi-fraksi  Majelis  terhadap Laporan/Pertanggungjawaban Presiden.
TAP  MPR  No.II/MPR/1999  selanjutkan  dilakukan  perubahan  ke  dalam  TAP  MPR No.II/MPR/2000.Pada perubahan tersebut diatur suatu sangksi apabila laporan pertanggungjawaban  Presiden  ditolak  Oleh  MPR.  Adapun  ketentuan  tersebut,  sebagai  berikut: Pasal 98 ayat (3) TAP MPR No. II/MPR/2000, mengatur “apabila pertanggungjawaban Presiden ditolak  dalam  Sidang  Umum  Majelis  yang  yang  dilaksanakan  pada  akhir  masa  jabatan keanggotaan  Majelis,  Presiden  yang  bersangkutan  tidak  dapat  menjadi  calon  Presiden  periode selanjutnya.
Selanjutnya  Pasal  98  ayat  (4)  TAP  MPR  No.II/MPR/2000,  mengatur  “Apabila pertanggungjawaban  Presiden  ditolak  dalam  Sidang  Istimewa  Majelis,  Presiden  yang bersangkutan  dapat  menggunakan  hak  jawabnya,  jika  jawaban  tersebut  tetap  ditolak  oleh Majelis,  Majelis  dapat  memberhentikannya”.  Atas  perubahan  ketentuan  tersebut,  maka  dapat jelas dilihat suatu mekanisme pertanggungjawaban secara utuh  terhadap GBHN sampai dengan pemberhantian presiden.

## 4.2. Mekanisme Pertanggungjawaban Presiden Setelah Amandemen UUD 1945.
Berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen, pertanggungjawaban presiden adalah bersifat prosuderal  institusional yang  terkandung  dalam  Pasal  7A  UUD  1945.  Berdasarkan  ketentuan tersebut presiden dapat diberhentikan dari jabatannya dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum  apabila  melakukan  pelanggaran  berupa:  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Presiden berdasarkan aturan tersebut juga dapat diberhentikan dan dimintai pertanggungjawaban apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.
Berkenaan dengan  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  presiden  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban berdasarkan konstitusi. Dalam aturan terpisah lainnya yaitu pasal 10 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan sebagai berikut:
a. Pengkhianatan  terhadap  negara  adalah  tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
b. Korupsi  dan  penyuapan  adalah  tindak  pidana  korupsi  atau  penyuapan sebagaimana diatur di dalam undang-undang.
c. Tindak  pidana  berat  lainnya  adalah  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
d. Perbuatan tercela adalah perbuatan dapat merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden.
e. Tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  presiden  dan/atau  wakil  presiden  adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945. 13
Terhadap  penjelasan  yang  diberikan  dapat  diketahui  bahwa  berdasarkan  konstitusi, pertanggungjawaban  presiden  adalah  berkaitan  dengan  pelanggaran  hukum  dan  hal-hal  yang berkaitan  dengan  syarat  kecakapan  presiden  dan/atau  wakil  presiden  sebagai  kepala pemerintahan.  Selanjutnya,  Mekanisme  pertanggungjawaban  presiden  secara  yuridis  termuat dalam ketentuan Pasal 7B UUD 1945, berbunyi:
13 Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, berbunyi: “Presiden dan/atau Wakil Presiden harus seorang warga negara  Indonesia  sejak  lahirnya  dan  tidak  perna  menerima  kewarganegaraan  lain  karena  kehendaknya sendiri, tidak pernah  mengkhianati  negara, serta  mampu  secara jasmani dan rohani  untuk  melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.
1) Usul  pemberhentian  Presiden  dan/Wakil  Presiden  dapat  diajukan  oleh    Dewan Perwakilan Rakyat kepada majelis permusyawaratan rakyat hanya dengan terlebih dahulu  mengajukan  permintaan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden  dan/atau Wakil Presiden telah melakukan perbuatan hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela; dan/atau  pendapat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  adalah  dalam  rangka  melaksanakan fungsi pengawasannya.
3) Pengajuan  permintaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  kepada  Mahkamah  Konstitusi hanya  dapat  dilakukan  dengan  dukungan  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah anggota Dewan Perwailan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4) Mahakamah  Konstitusi  Wajib  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  dengan seadil-adilnya  terhadap  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut  paling  lama  sembilan puluh  hari  setelah  permintaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  itu  diterima  oleh Mahkamah Konstitusi.
5) Apabila  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela; dan/atau  pendapat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat menyelenggarakan  sidang  paripurna  untuk  meneruskan  usul  pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan rakyat.
6) Majelis  permusyawaratan  Rakyat  wajib  menyelenggarakan  sidang  untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
7) Keputusan  Majelis  Permusyawaratan  rakyat  atas  usul  pemberhentian  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  harus  dalam  rapat  paripurna  Majelis  Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujuai oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil  Presiden  diberi  kesempatan  menyampaikan  penjelasan  dalam  rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Terhadap  mekanisme  pertanggungjawaban  secara  hukum  yang  berujung  kepada pemberhentian  kepala  pemerintahan  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  ketentuan  UUD  1945 tersebut. Dapat dilihat terdapat 3 (tiga) lembaga yang terlibat dalam proses tersebut, yaitu DPR sebagai  pihak  yang  mengusulkan,  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pihak  yang  memeriksa, mengadili  dan  memutuskan  bersalah  tidaknya  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan, serta MPR sebagai pihak yang dapat mengambil keputusan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti bersalah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.
Selain  pertanggungjawaban  secara  hukum  yang  dilakukan  oleh  presiden.Dalam  praktik pemerintahan  di  Indonesia,  Presiden  selaku  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  juga bertanggungjawab  secara  politik.Pertanggungjawaban  politik  tersebut  dilakukan  oleh  presiden sebagaimana dimaksud adalah dengan melakukan pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus dihadapan DPR dan DPD.Pidato kenegaraan tersebut memuat tentang laporan ( report ) program
kerja  presiden  selama  masa  jabatannya.  Pidato  kenegaraan  tersebut  pada  dasarnya  memang bukan  suatu  kewajiban  berdasarkan  aturan  baku,  akan  tetapi  telah  menjadi  suatu  konvensi ketatanegaraan yang ada di Indonesia.

## 5. SIMPULAN

## 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan  penjabaran  terkait  mekanisme  pertanggungjawaban  presiden  pada  masa sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, dapat ditarik beberapa persamaan dan perbedaan sebagai berikut:
Persamaan :
a. Antara  mekanisme  pertanggungjawaban  Presiden  pada  masa  sebelum  dan  sesudah amandemen  UUD  1945,  sama-sama  memuat  suatu  pertanggungjawaban  yang dilakukan  oleh  Presiden  secara  politik,  walaupun  pada  masa  setelah  amandemen, pertanggungjawaban  politik  presiden  bukan  merupakan  suatu  kewajiban,  melainkan meneruskan konvensi ketatanegaraan yang telah ada di Indonesia
b. Pertanggungjawaban pada masa sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, sama- sama dilakukan oleh Presiden kepada lembaga perwakilan rakyat.
c. Ikhwal  menyangkut  mekanisme  pertanggungjawaban  presiden  pada  masa  sebelum dan  sesudah  amandemen  UUD  1945,  sama-sama  didahului  dari  fungsi  pengawasan DPR melalui hak angket.
Perbedaan :
a. Pada keberlakuan UUD 1945 sebelum amandemen, dasar hukum pertanggungjawaban Presiden diatur pada penjelasan UUD 1945 dibagian Sistim Pemerintahan Negara dan diatur  pula  dalam  TAP  MPR  menyangkut  dengan  Peraturan  Tata  Tertib  MPR  serta TAP  MPR  No.  III/MPR/1978  Tentang  Kedudukan  dan  Hubungan  Tata  Kerja Lembaga  Tertinggi  Negara  Dengan/Atau  Antar  Lembaga-Lembaga  Tinggi  Negara, sedangkan  sedangkan  setelah  amandemen  (UUD  NRI  1945),  ketentuan  hukum  yang mengatur  tentang  pertanggungjawaban  presiden  adalah  melalui  ketentuan  Pasal  7A dan 7B UUD NRI 1945.
b. Pada  keberlakuan  UUD  1945  sebelum  amandemen,  pertanggungjawaban  presiden dilakukan kepada MPR, sedangkan setelah amandemen UUD 1945, pertanggungjawaban  Presiden  adalah  kepada  hukum  melalui  jalur  peradilan  yaitu Mahkamah Konstitusi.
c. Pada  keberlakuan  UUD  1945  sebelum  amandemen,  pertanggungjawaban  presiden adalah  menyangkut  pelaksanaan  GBHN  melalui  pertanggungjawaban  yang  termuat dalam suatu laporan yang disampaikan melalui pidato Presiden baik pada saat Sidang Umum ataupun Sidang Istimewa yang dilaksanakan atas permintaan DPR, sedangkan setelah  amandemen  UUD1945,  pertanggungjawaban  presiden  adalah  menyangkut pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden seperti yang diatur dalam pasal 7A UUD 1945.
d. Pada keberlakuan UUD 1945 sebelum amandemen,  Mekanisme pertanggungjawaban terhadap  pelanggaran  GBHN  adalah  melalui  Hak  Angket  DPR  guna  menyelidiki dugaan  pelanggaran  yang  telah  dilakukan  oleh  Presiden  terhadap  GBHN,  kemudian panitia khusus hak angket akan melaksanakan tugasnya dan memberikan laporan pada Sidang  Paripurna  DPR.  Apabila  laporan  tersebut  diterima  dan  disetujui  oleh  DPR, DPR  akan  mengirimkan  memorandum  untuk  mengingatkan  Presiden,  apabila memorandum  pertama  tidak  dihiraukan  oleh  Presiden,  maka  dalam  kurun  waktu  3 (tiga)  bulan  DPR  akan  mengirim  memorandum  kedua.  Apabila  memorandum  kedua juga  tidak  mendapatkan  perhatian  dari  Presiden,  maka  dalam  kurun  waktu  1  (satu) bulan DPR akan meminta MPR untuk melaksanakan Sidang Istimewa. Melalui Sidang
Istimewa  MPR,  Presiden  wajib  memberikan  laporan  pertanggungjawabannya  yang kemudian akan dinilai oleh MPR. Apabila pertanggungjawaban tersebut ditolak maka Presiden  dapat  mempergunakan  hak  jawabnya.  Dan  apabila  jawaban  dari  Presiden tetap  mendapatkan  penolakan  dari  MPR,  maka  Presiden  akan  diberhentikan. Sedangkan  setelah  amandemen  (UUD  NRI  1945),  Mekanisme  pertanggungjawaban hukum  presiden  apabila  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  7A  UUD 1945, DPR dapat menggunakan hak angketnya untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum  sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  7A.  Apabila  laporan  Panitia  Khusus Angket  diterima  oleh  DPR,  maka  DPR  akan  mengajukan  permintaan  kepada Mahkamah  Konstitusi  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  dugaan pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Presiden,  di  mana  pengajuan  tersebut  dapat dilakukan  dengan  dukungan  dari  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota  DPR.  MK  memiliki  waktu  90  (Sembilan  puluh)  hari  untuk  memerikasa, mengadili  dan  memutuskan  pengajuan  yang  diberikan  oleh  DPR.  Apabila  MK memutuskan  bahwa  Presiden  terbukti  bersalah  melakukan  pelanggaran  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal  7B  UUD  NRI  1945,  maka  DPR  akan  meneruskan pemberhentian  Presiden  kepada  MPR.  MPR  wajib  menyelanggarakan  sidang  untuk memutuskan  usul  DPR  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  semenjak  MPR  menerima usul  tersebut.  Dalam  Rapat  Paripurna  yang  diadakan  oleh  MPR,  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  diberikan  kesempatan  untuk  memberikan  penjelasan  terkait pelanggaran yang telah dilakukan. Keputusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden baru dapat diambil dengan syarat dihadiri oleh ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota  MPR  dan  disetujui  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  yang hadir.

## 5.2. Saran
Terhadap uraian-uraian yang telah dijabarkan, telah dapat menggambarkan bahwa filosofi pertanggungjawab  kepala  pemerintahan  di  dalam  sistem  presidensil  Indonesia  didasari  oleh prinsip  kedaulatan  rakyat  sebagai  amanat  langsung  dari  konstitusi,  kedaulatan  rakyat  tersebut menjelma  ke  dalam  mekanisme  pemerintahan  yang  berdasarkan  hukum  dan  demokrasi (demokrasi  konstitusional),  sehingga  pada  dasarnya  tidak  boleh  ada suatu  perbuatan  pun  yang dilakukan oleh penyelenggaran negara yang tidak dipertanggungjawabkan kepada rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.
Berkenaan  dengan  pertanggungjawaban  Presiden  pada  masa  setelah  amandemen diperlukan  suatu  penataan  terkait  suatu  regulasi  dan  mekanisme  tertentu  berkaitan  dengan pertanggungjawaban  politik  presiden,  sehingga  mekanisme  tersebut  dapat  menilai  kinerja presiden terhadap pelaksanaan RPJM, karena pasca amandemen UUD 1945, hal tersebut bukan merupakan  suatu  kewajiban  bagi  presiden  melainkan  hanya  seremonial  pidato  yang  memuat report (program  kerja)  Presiden  selama  masa  jabatannya  berdasarkan  konvensi  ketatanegaraan yang ada.

## 6. REFERENSI

## Buku
A.  Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak,  Pendidikan  Kewarganegaraan  (Civil  Education)  Demokrasi,
Hak  Asasi  Manusia  dan Masyarakat  Madani,  ICCE  UIN  Syaraif  Hidayatullah, Jakarta 2008.
Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Yogyakarta, 2006.
Herman  Finer, The  Major  Goverments  of  Modern  Europe,  New  York,  Evanston  And  London , Harper & Row Publisher, 1962. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika Jakarta, 2012. Miriam Budiardjo,” Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama ”, Jakarta, 2005. Richard  Titmuss,  “ Essays  On  The  Welfare  State” ,  dalam  triwibowo  dan  bahagijo,  “ Mimpi Negara Kesejahteraan ”, LP3ES, Jakarta, 2006.
Ridwan H.R., Pengantar Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press, Jakarta, 1986. Soltou, “ Pengatar Ilmu Politik” , Ary Studi Club, Jakarta, 1972.

## Jurnal
Jimly  Asshiddiqie,  “ Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan  Ke  Empat  UUD Tahun 1945 ”, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional  VIII, Tema Penegakan Hukum  Dalam  Era  Pembangunan  Berkelanjutan,  diselenggarakan  oleh  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional,  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia, Denpasar, 2003.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Mandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 TAP MPR No. III/MPR/1978 TAP MPR No. I/MPR1983 TAP MPR No. I/MPR/1999 TAP MPR No. II/MPR/1999 TAP MPR No. II/MPR/2000 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi