## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Langkat)

## LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE DURING THE
COVID-19 PANDEMIC
(Study at the Office of Population Control, Family Planning and Women's Child Protection in Langkat Regency)
Dr. Redyanto Sidi 1) , Dr. H. Yohny Anwar 2) , dan Rizky Ayu 3)
1)Ketua Prodi/Dosen Magister Hukum Kesehatan, Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia (redyanto@dosen.pancabudi.ac.id)
2)Dosen Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, (doktoryohny@gmail.com) 3) Mahasiswa Prodi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia.
(Rizkyayu475@gmail.com)

## ABSTRACT
This research is entitled: "Legal Protection of Children Victims of Sexual Violence During the Covid-19 Pandemic Study at the Department of Population Control, Family Planning and Women's Child  Protection  (PPKB  and PPA  Office)  Langkat  Regency".  This  study  aims  to obtain  empirical evidence  regarding  legal  protection  given  to  vulnerable  children  as  victims  of  sexual  violence  in Langkat Regency. In this study using qualitative analysis.
Sources of data in the form of secondary and primary and tertiary data. By using a sociological approach, during the Covid-19 pandemic, it has had a tremendous impact, such as increasing risks regarding economic issues, education, aspects of community life in terms of health, politics, violence against  children  and  their  families,  high  stress  levels  and  even  cases  of  violence. so  that  it  has  a significant impact on the lives of the children and their families.
Its task is to facilitate the protection and needs of women and children. The Office of Population Control,  Family  Planning  and  Women's  Child  Protection  (PPKB  and  PPA  Offices)  in  Langkat Regency  will  focus  more  on  handling  victims  of  sexual violence  against  children. The  established institution  has  a  role  in  prevention,  service  and  rehabilitation  efforts.  The  task  of  prevention  in providing  protection  for  children  includes  socialization,  advocacy,  counseling  and  publication activities. The service tasks carried out are health, law, guidance and counseling .
Keywords: Protection, Sexual Violence, Covid-19.

## ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Masa  Pandemi  Covid-  19  Studi  Di  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana  dan Perempuan  Perlindungan  Anak  (  Dinas  PPKB  dan  PPA  )  Kabupaten  Langkat  ’’  Penelitian  ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak  yang  rentan  sebagai  korban  kekerasan  seksual  di  Kabupaten  Langkat.  Dalam  penelitian  ini menggunakan analisis kualitatif.
Sumber  data  berupa  dari  data  sekunder  dan  primer  serta  tersier.  Dengan  menggunakan pendekatan sosiologis, Dimasa Pandemi Covid- 19 ini memberikan dampak yang luar biasa, seperti peningkatan resiko mengenai persoalan ekonomi, pendidikan, aspek kehidupan masyarakat dari sisi kesehatan,  politik,  kekerasan  terhadap  anak  dan  keluarganya,  tingkat  stres  yang  tinggi  bahkan
sampai kasus kekerasan, sehingga dampak yang signifikan terjadi pada kehidupan si anak maupunya keluarganya.
Tugasnya  adalah  memfasilitasi  perlindungan  dan  kebutuhan  perempuan  dan  anak.  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPA) Kabupaten Langkat akan lebih fokus pada  penanganan korban kekerasaan seksual terhadap Anak. Lembaga yang dibentuk memiliki peran dalam upaya pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi. Tugas  pencegahan  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang  meliputi  kegiatan sosialisasi, advokasi, penyuluhan dan publikasi. Tugas pelayanan yang dilakukan adalah kesehatan, hukum, bimbingan dan konseling,

## Kata Kunci: Perlindungann, Kekerasan Seksual, Covid-19

## I. PENDAHULUAN
Selama  di  masa  Pandemi  Covid-19 yang  belum  berakhir  sampai  sekarang  ini, kasus  kekerasan  terhadap  anak  jumlahnya cukup  meningkat.  Berdasarkan  hasil  data
Simfoni (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak. Dari awal Bulan Januari hingga  Bulan  Juni  di  Tahun  2020  telah terjadi  1.848,  mengenai  Kasus  Kekerasan seksual.
Dimasa  Pandemi  Covid-  19  ini memberikan dampak yang luar biasa, seperti peningkatan  resiko  mengenai  persoalan ekonomi,  pendidikan,  aspek  kehidupan masyarakat  dari  sisi  kesehatan,  politik, kekerasan  terhadap  anak  dan  keluarganya, tingkat  stres  yang  tinggi  bahkan  sampai kasus  kekerasan,  sehingga  dampak  yang signifikan  terjadi  pada  kehidupan  si  anak maupunya  keluarganya.  Sangat  dibutuhkan upaya-upaya  yang  harus  dilaksanakan secara terkordinasi dalam upaya memberikan  perlindungan  dari  pelecehan seksual terhadap anak di masa pandemi saat
ini. anak merupakan kelompok yang rentan dalam  kondisi  darurat  maupun  kondisi pandemi  Covid-  19.  terjadinya  kekerasan sesksual, dikarenakan anak masih bergantung  kepada  orang  tuanya,  orang dilingkungan sekitarnya demi kelangsungan hidup. Ruang privasi sangat terbatas, sistem isolasi  dirumah,  meningkatkan  resiko  bagi anak serta penggunanaan media daring yang juga dapat menimbulkan peningkatan resiko terhadap anak yang mengalami pemanfaatan seksual  secara  online.  Kasus  kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara meningkat, sehingga  mencapai  1.013    kasus,    dalam dialog    seminar    Hari    perempuan Internasional   di   RRI   Medan. Diharapkan Undang  –  Undang  sebagai  instrumen hukum mampu mengatur mengenai. kejahatan  kekerasan  seksual,  diperlukanya pemulihan  mengenai  hak-hak  korban. Diharapkan  adanya  undang-undang  yang benar-benar  mengatur  sehingga  dapat menekankan  angka  kekerasan  dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum  bisa  melindungi,  terutama  untuk pemulihan  hak-hak  pada  korban  kekerasan
seksual.  Kekerasan  seksual  terhadap  anak merupakan suatu perilaku untuk melakukan seks yang korbanya adalah anak 1 .
Tabel 1.  Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten
Langkat Pada  Masa Covid-19 No. Tahun Jumlah Kasus 1. 2019 43 2. 2020 94 3. 2021 74 Berdasarkan hukum, pelecehan seksual  yang  terjadi  pada  anak  merupakan isitlah  umum  yang  menggambarkan  suatu tindakan  kriminal.  Adanya  efek  kekerasan seksual  yang  terjadi  pada  anak  baik  secara fisik maupun psikis. Akibatnya, kondisi ini sangat  dipandang  perlu  membuat  edukasi seksual  sejak  dini  sangat  diperlukan, memberikan  pengetahuan  dan  wawasan serta  dampak  yang  terjadi  akibat  adanya kekerasan seksual. Anak merupakan pembawa kebahagian.
Masalah kekerasan seksual
merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan,  serta  patut  dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (crime  againts  humanity).
Anak merupakan ungkapakan suatu harapan.  Kedudukan  anak  sebagai  generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur
1 Nursariani  Simatupang. Kriminologi  Suatu Pengantar . Medan: CV.Pustaka Prima 138.
bangsa,  calon  pemimpin  bangsa  di  masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi  terdahulu,  perlu  mendapatkan perlindungan agar memperoleh kesempatan yang  seluas-luasnya  untuk  tumpuh  dan berkembang  secara  wajar,  baik  secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan  anak  merupakan  suatu  usaha dan  kegiatan  seluruh  lapisan  masyarakat dalam  berbagai  kedudukan  dan  perannya, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa  dan  bangsa  dikemudian  hari.  Jika mereka  telah  matang  pertumbuhan  fisik ataupun mental dan sosialnya,akan menggantikan generasi terdahulu 2 .
Perlindungan  anak  merupakan  suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan  hak  dan  kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut  lansung  pengaturan  mengenai perundang-undangan  kebijaksanaan,  usaha dan  kegiatan  yang  menjamin  terwujudnya perlindungan  hak-hak  pada  anak  yang pertama  didasarkan  atas  pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan  dan  dependent,  serta  golongan  anak mengalami  hambatan  dalam  pertumuhan dan  perkembangan  anak,  baik  jasmani, rohani, maupun sosial.
Suatu lembaga yang bisa melindungin anak-anak  yang  menjadi  korban  kekerasan seksual, karena Dinas Pengendalian
2 Maidin  Gultom ,  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  dan  Perempuan. Bandung : PT  Refika Aditama . 9
Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan  Perlindungan  Anak  (Dinas PPKB dan PPA) Kabupaten Langkat adalah suatu  wadah  untuk  tempat  mengadu, melapor dan mendampingin serta memberikan pemulihan kepada anak dalam membantu melindungin permasalahan yang terkait  mengenai  korban  kejahatan  tindak pidana kejahatan seperti: kasus diskriminasi, kekerasan seksual, KDRT, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana  dan  Perempuan  Perlindungan Anak  (Dinas  PPKB  dan  PPA)  Kabupaten Langkat.  Memiliki  visi  dan  misi  dalam melakukan  kegiatan  untuk  pencegahan kekerasan seksual yang terjadi pada anak di setiap  Desa  yang  terletak  di  Kabupaten Langkat.

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1 Materi Penelitian
Objek  atau  sasaran  dalam  peneliitian ini  berupa  Anak  yang  menjadi  korban kekerasan seksual serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan  Perlindungan  Anak  (Dinas PPKB  dan  PPA)  Kabupaten  Langkat.  Data yang  mendukung  dalam  penelitian  ini berupa:
1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai  otoritas  dan  bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
3 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , Penerbit Universitas Indonesia. 10
a. Norma  atau  kaedah  dasar,  yakni Pembukaan  Undang-  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945
b. Peraturan Dasar.
(1) Batang Tubuh Undang-Undang
Dasar 1945
(2) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Peraturan Perundang-Undangan:
(1) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf
(2) Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang setaraf
(3) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
(4) Keputusan Menteri dan peraturan setaraf
(5) Peraturan-peraturan daerah
d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti misalnya hukum adat
e. Yurisprudensi
f. Traktat
Bahan hukum dari zaman penjajahan  yang  hingga  kini  masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) 3 .
2) Bahan  hukum  sekunder  yaitu,  bahan hukum  yang  memberikan  penjelasan bahan  hukum  primer  seperti  buku- buku,hasil  penelitian,  hasil  karya  dari kalangan hukum dan Rancangan Undang-Undang.
3) Bahan  hukum  tersier  yaitu  semua publikasi tentang hukum dan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan  sekunder  seperti  Kamus  Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum,,  jurnal  hukum,  ensiklopedia, komentar-komentar atas putusan pengadilan serta melalui penelusuran dari internet 4 .
Penelitian hukum empiris ( yuridis empiris) yaitu  pengumpulan  fakta-fakta sosial  atau  fakta-fakta  hukum  yang menggunakan instrument penelitian berupa  wawancara.  Yang  bertujuan menganalisis  permasalahan  dilakukan dengan  cara  memadukan  bahan-  bahan hukum  (yang  merupakan  data  sekunder) dengan  data  primer  yang  diperoleh  di lapangan.  Dengan  melakukan  endekatan sosiologis 5 .

## 2.2 Prosedur Penelitian
Pelaksanaan  penelitian  ini  dilakukan oleh beberapa tahap diantaranya yaitu : 1. Tahap  Persiapan  merupakan  tahap  awal dalam melakukan suatu penelitian.
Langkah  yang  dilakukan  pada  tahap  ini yaitu  penyusunan  proposal  yang  berisi tentang  rancangan  dan  langkah  yang  mau diambil;
2. Tahap  pelaksanaan  yaitu  tahap  melakukan penggalian  informasi  berupa  data-data
4 Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum , Jakarta: Kencana. h. 141
secara  mendalam  dengan  melakukan obserbasi  dan  wawancara  kepada  pihak yang terkait seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Setelah data dikumpulkan maka dapat dianalisis;
3. Tahap  pelaporan  merupakan  melakukan pengecekan data yang telah diperoleh agar menjadi  keabsahan  data  dan  mengecek mengenai  informasi  yang  didapatkan  serta membandingkan  fakta-faktanya.  Setelah penyusunan  laporan  dalam  penelitian  ini mengenai hal-hal yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis.
2.3 Parameter Yang Diamati
1. Perlindungan hukum dapat didefinisikan memberikan  pengayoman    kepada  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dirugikan orang  lain  dan  perlindungan  tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Pengertian  anak  dapat  didefinisikan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014,  yang  menjelaskan  anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak yang  masih  dalam  kandungan  atau  wali adalah  orang  atau  badan  yang  dalam kenyataannya  menjalankan  kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
3. Definisi  korban  yaitu  seseorang  yang
5 Bahder  Johan  Nasution.  2008.  Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV Mandar Maju, h. 125.
merasa  dirugikan  baik  secara  langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada  psikis  maupun  pisik  akibat  dari tindak pidana atau kejahatan.
4. Kekerasan  seksual  juga  didefinisikan yaitu  segala  perilaku  yang  dilakukan dengan  menyasar  seksualitas  atau  organ seksual  seseorang  tanpa  mendapatkan persetujuan, dan memiliki unsur paksaan atau ancaman.
5. Pandemi Covid-19 adalah wabah penyakit  berupa  virus  yang  terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas (seluruh Negara/benua). Dengan kata lain,
penyakit  ini  sudah  menjadi  masalah bersama bagi seluruh warga dunia

## 2.4 Jenis Dan Ruang Lingkup Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  deskriptif analitis,  yaitu  berusaha  menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa  melakukan  hipotesa  dan  perhitungan secara statistic. Dengan melakukan pendekatan sosiologis.
Ruang Lingkup Penelitian antara lain : 1. Apa faktor penyebab anak rentan menjadi korban  kekerasan  seksual  di  masa pandemi covid-19 di Kabupaten
Langkat?
2. Bagaimana  bentuk  perlindungan  yang diberikan  oleh  Dinas  Pengendalian Penduduk,  Keluarga  Berencana  dan Perempuan  Perlindungan  Anak  (Dinas PPKB dan PPA ) Kabupaten Langkat 3. Bagaimana  penyelesaian  kasus terhadap
anak menjadi korban kekersan seksual di masa pandemi covid-19?

## 2.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu: a. Penelitian  Lapangan (Field  Research). Penelitian  lapangan  bersumber  dari  data primer  atau  data  dasar  (primary  data  atau basic  data)  yaitu  sumber  data  penelitian yang  diperoleh  secara  langsung  dari sumbernya (tanpa melalui media perantara) yakni  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPA) Kabupaten Langkat.
b. Penelitian Kepustakaan ( Library Research). Studi kepustakaan dilaksanakan melalui  sumber  dari  data  Sekunder  yaitu data  yang  mencakup  dokumen-dokumen resmibuku-buku,  kamus-kamus  hukum,, hasil  penelitian,  jurnal-jurnal  hukum,  dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

## 2.6 Populasi Dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  anak korban kekerasan seksual yang melapor ke Kabupaten  Langkat.  Sedangkan  sampel dalam penelitian ini yaitu Sampel penelitian  yang    menjadi  objek  dalam penelitian  ini  adalah  data  kasus  anak sebagai  korban  kekerasan  seksual pada  saat  pandemi  Covid-19  dari  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana  dan  Perempuan  Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPA ) Kabupaten

## Langkat.

## 3.8   Metode Analisi Data
Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui  wawancara  dan  studi  dokumen, maka  hasil  penelitian  ini  terlebih  dahulu dianalisis  dengan  menggunakan  analisis kualitatif.
Analisis  kualitatif  adalah  membahas hasil  penelitian  yang  diuraikan  secara komprehensif,  dengan  berupaya  melihat faktor-faktor  yang  melatarbelakanginya program,  budaya  dan  kebijakan  tertentu, seperti  pemilihan  asas-asas,  teori-teori  , norma-norma,  doktri  dan  pasal-pasal  yang terdapat  di  dalam  Undang-undang  yang relevan  dengan  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  penelitian  ini.  Data  yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian sistematis  pula,  selanjutnya  semua  data diseleksi,  diolah  kemudian  dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan  solusi  terhadap  permasalahan yang dimaksud

## III. PEMBAHASAN
3.1 Faktor  penyebab  anak  rentan  menjadi korban  kekerasan  seksual  di  masa pandemi covid-19 di Kabupaten

## Langkat
Korban  merupakan  faktor  yang  penting penyebab  terjadinya  kejehatan,  yang  dimana anak  merupakan  seseorang  yang  rentan
terjadinya  kejahatan,  sallah  salah  satunya adalah  anak  perempuan  yag  menadi  korba kekerasan  seksual.  Sehingga  banyak  faktor yang  menyebabkan  anak  menjadi  korban kekerasan seksual. Korban merupaka seseorang  yang  merasa  dirugikan  baik  secara fisik maupun fsikis pada korban tersebut.
Ada beberapa penyebab pelaku sehingga melakukan    kekerasan  seksual  terhadap  anak adalah  biasanya  pelaku  kekerasan  yang umumnya  adalah  orang  yang  telah  kenal dengan  korban  baik  berasal  dari  keluarga dengan status sosial yang rendah biaya kesulita yang  mempertahankan  batas-batas  ruang personalnya, yang seharusnya tempat menjadi fasilitas  anak  untuk  tumbuh  berkembang menjadi area untuk mengancam dan membahayakan  bagi  anak,  pelaku  pada kekerasan  terhadap  aal  yang  pada  umumnya merupakan  orang  yang  dikenal  baik  oleg korban  maupun  bai  keluarga  sehingga membuat korban yang sepenuhnya menyadari bahaya yang mengancamnya, sehingga kedekatan jarak personal antara orang dewasa dengan  anak    justru  digunakan  untuk  pelaku melancarkan maksud buuruknya.
Sehingga  berakibat  anak  kehilagan keyakinan  terhadap  ruang  personal  yang dimiliki.  Sehingga  menimbulkan  efek  yang lebih  buruk  karena  menjadi  kehilangan kemampuan,  anak  menjadii  takut  untuk memilki  jarak  intim  atau  jarak  personal  pada orang  lain  sehingga  waktu  sulit  ditentukan, muncul dalam perilaku sosial seperti
kurangnya  kepercayaan  pada  orang  lain manarik  diri  sendiri  yang  merasa  kesepian, yang dapat mengarah pada gangguan perilaku dan emosi seperti kecemasan maupun depresi.
Tidak hanya pelaku tetapi ada juga faktor penyebab  anak  menjadi  yang  rentan  menjadi korban kekerasan seksual yaitu :
a. Kurangnya pengawasan  Dari Orang Tua Anak
Pada zaman yang semakin modern ini tingkat pengawasan dari orang tua terhadap anak  justru  semakin  berkurang,  sehingga berkurangnya pengawasan mengenai terhadap  anak  dalam  dalam  penggunaan gadget,  media  sosial,  dan  informasi sehingga  anak  menjadi terpengruhi  terarah sana.
b. Kepedulian masyarakat yang masih rendah
Sebagian masyarakat tingkat kepedulian  masyarakat  menjadi  rendah sehingga  predator  anak  dapat  dengan leluasan  mencari  koran,  sehingga  tidak hanya  faktor  eksternal  tetapi  juga  faktor internal.  Sehingga  diperlukan  kesadaran secara  bersama-sama  untuk  mengawasi dan  melakukan  tindakan  di  lingkungan sekitar  dengan  menyelamatkan  korban kekerasan  sehingga  dalam  hal  ini  anak- anak secara khusus.
c. Hukum Tanpa Efek Jera
Adanya penegakan hukum tanpa adanya efek  jera  yang  tidak  efektif  sehingga  tidak memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  tersebut, sehingga  bahkan  banyak  kasus-kasus  yang
terjadi  terhadap  pelecehan  dan  kekerasan seksual  yang  terjadi  baik  anak-anak  maupun perempuan yang terjadi khususnya pada anak- anak  ,  apabila  anak  menjadi  korban  sehingga berdampak  jangka  panjang  bagi  si  anak tersebut, seperti adanya trauma secara seksual pada  anak,  hilangnya  rasa  kepercayaan  diri pada  anak  untuk  menuju  dewasa,  perasaan yang tidak berguna, serta adanya stigma yang menghantui pada diri anak tersebut. Sehingga diperlukanya mendapat perhatian khusus bagi anak  dalam  kasus  kekerasan  seksual.  Karena anak merupakan generasi untuk kedepannya.
3.2 Bentuk  perlindungan  yang  diberikan oleh  Dinas  Pengendalian  Penduduk, Keluarga  Berencana  dan  Perempuan Perlindungan  Anak  (Dinas  PPKB  dan PPA) Kabupaten Langkat
Perlindungan  hukum  yang  diberikan terhadap anak yaitu meberikan pendampingan kepada  anak  sebagai  korban  secara  langsung yang  di  dampingi  oleh  Dinas  Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan  Perlindungan  Anak  (Dinas  PPKB dan PPA ) Kabupaten Langkat.
Memberikan perlindungan berupa pemerikasaan konseling psikolog yang diberikan  kepada  anak  sebagai  korban kekerasan  seksual.  Psikologi  merupaka  suatu ilmu pengetahuan mengenai tentang kesadaran manusia mengenai tentang keadaan jiwa yang hanya  direfleksikan  dalam  suatu  keadaan manusia.  Sehingga  pemeriksaan  psikolog harus dilakukan oleh ahli psikologi.
Serta  melakukan  pemberian  konseling terhadap  anak  sebagai  korban  kekerasan seksual  sehingga  mendapatkan  dukungan  dan menambah  kepercayaan  diri  bagi  si  anak sebagai korban kekerasan seksual karena anak sebagai  korban  mengalami  trauma  yang berkepanjangan  psikisnya  dan  dan  juga merugikan  pisik  anak  tersebut.  Sehingga tujuan  konseling  tersebut  untuk  menemukan cara-cara yang efektif.
Mendampingin  tes  kesehatan  terhahdap anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual, dengan  melakukan  rujukan  kerumah  sakit apabila anak mengalami luka atau yangberkaitan dengan pemeriksaan badan bagi si  korban.  Melakukan  pendampingan  berupa litigasi,  yang  dimana  Dinas  Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan  Perlindungan  Anak  (Dinas  PPKB dan  PPA  )  Kabupaten  Langkat.  memberikan peran atau tugas denga melakukan pendampingan di PPA Kepolisian baik sampai dengan  persidangan  dan  diputus  oleh  hakim yaitu  pelaku  kekerasan  seksual  pada  anak  di Kabupaten Langkat.
Berdasarkan peraturan perundang- undangan  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang perlindungan Saksi dan Koeban yang terdapat pada  pasal  5  bahwa  korban  memiliki  hak- haknya sebagai berikut, yaitu :
a. Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan pribadi,  keluatga  dan  harta  bendanya  serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian  yang  akan  sedang  atau  telah diberikannya.
b. Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dann menemukan bentuk perlindunga dan dukungan keamanan.
c. Memeerikan  keterangan  tanpa  adanya tekanan.
d. Mendapatkan penerjemah
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
f. Mendapatkan informasi mengenai pengebangan kasus.
g. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
h. Dirahasiakannya indentitasnya.
i. Mendapat identitas abru.
j. Memperoleh  pergantian  biaya  transportasi sesuai dengan kebutuhan.
k. Mendapatkan nasihat hukum.
l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara  sampai  batas  perlindungan berakhir.
m. Mendapatkan  adanya  pendampingan  bagi korban baik anak-anak maupun dewasa.
3.3 Penyelesaian  kasus  terhadap  anak menjadi  korban    kekersan  seksual  di masa pandemi covid-19
Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan  suatu  usaha  yang  rasional  dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan  padahakekatnya  merupakan  bagian integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat (social  defence ).  Oleh  karena  itu  dapat dikatakan,  bahwa  tujuan  utama  dari  politik criminal  adalah  perlindungan  masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Selama masa pandemi Covid -19 bahwa kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak jumlahnya yang cukup tinggi karena
berdasarkan Sistem Informasi Online perlindungan Anak (SIMFONI) pada Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan perlindungan  Anak  di  Tahun  2020  sebanyak 3.87  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak yang  dimana  antaranya  yaitu  852  kekerasan fisik,  768  psikis  dan  1.848  kasus  kekerasan seksual.
Dimana Covid-19 inii meberikan dampak  yang  luar  biasa  baik  dari  aspek kehidupan  baik  dari  sisi  kesehatan,  ekonomi, sosial,  pendidikan  maupun  politik.  Sehingga dampak  yang  signifkan  juga  terjadi  pada kehidupan anak maupun keluarga.
Peningkatan  risiko  yang  terjadi  pada  kekeran seksual  tterhadap  anak  yaitu  selama  masa pandemi Covid-19.
Dalam  penanganan  kasus  anak  ,  suatu lembaga perlu memahami mengenai kebijakan bagi  keselamatan  pada  anak.  Keselamatan pada anak merupakan suatu dokumem internal pada  organisasi  yang  menyangkut  pada kebijakan,  prosedur  maupun  panduan  yang terbaik  bagi  si  anak.  Penanganan  kasus  juga memiliki tujuan-tujuan yaitu:
a. Memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi  si  anak  dan  keluarga  korba  sesuai dengan kebutuhannya.
b. Dengan  memfasilitasi  pelayanan  yang terpadu bagi si anak maupun keluarga
c. Meningkatkan  serta  menciptakan  pada lingkungan  sosial  anak  dan  keluarganya
untuk  mencegah  terjadinya  keterpisahan anak dan keluarganya tersebut.
d. Meningkatkan  kerja  sama  antaa  lembaga sebagai  pemangku  untuk  kepentingan perlindungan  anak  dalam  memberikan pelayanan  secara  optimak  untuk  si  anak  , keluarganya serta komunitas yang lainnya e. Dengan  memberikan  masukan-masukan dalam perumusan kebijakan untuk perlindungan anak
f. Serta  menghasilkan  model  praktik  dalam penanganan  kasus  anak  yang  multidisplin dalam  perlindunga  anak  dengan  berbasis bukti-bukti pada lapangan yang ada.
Tidak hanya tujuan tetapi juga memiliki prinsip-prinsip yang dilakukan dalam penanganan kasus pada anak diantaranya ialah a. Tidak melakukan hal yang dapat membahayakn untuk anak
b. Dalam  penanganan  harus  ramah  dan berpusat pada si anak
c. Dapat menjaga kerahasiaan
d. Dengan memastikan akuntabilitasnya
e. Mendapatkan pesetujuan
f. Dapat mematuhi standar etika
g. Memperdayakan anak dan keluarga
h. Adanya koordinasi dan kerja  sama

## IV. KESIMPULAN
1. Faktor  yang  menyebabkan  anak  rentan menjadi  korban  kekerasan  seksual  ialah anak merupakan makhluk yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, dan dikarenakan masa covid-  19  ini  ,  anak    lebih  sering menggunakan teknologi, seperti
handphone, sehingga banyak dimanfaatkan ke hal-hal positif ang memicu anak sebagai korban  kekerasan  seksual,  kurangnya perhatian  dari  lingkungan  terdekat  baik tentangga  ,  saudara  maupun  pengawasan orang tua, dikarenakan sebagian pelakunya merupakan  orang  orang  terdekat  pada  si korban.
2. Bentuk  perlindungan  yang  deberikan  oleh
Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga Berencana  dan  Perempuan  Perlindungan Anak  (Dinas  PPKB  dan  PPA  )  Kabupaten Langkat  yaitu  memberikan  pendampingan pada anak sebagai korban kekerasan seksual dengan melakukan pendampingan pengaduan,  kesehatan,  psikologi  ataupun konseling  pemulihan  pada  anak  serta pendamping  ke  PPA  Polres  Langkat,
sampai  ke  Pengadilan  yang  diputus  oleh
Hakim.
3. Penyelesaian mengenai tindak pidana anak sebagai  korban  kekerasan  seksual  di  era Covid-19,  penanganan  kasus  mengenai anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual yang  rentan  menjadi  korban,  maka  suatu lembaga perlu memahami mengenai kebijakan  bagi  keselamatan  pada  anak.
Keselamatan  pada  anak  merupakan  suatu dokumem  internal  pada  organisasi  yang menyangkut  pada  kebijakan,  prosedur maupun panduan yang terbaik bagi si anak. Sehingga  dapat  memulihkan  anak  seperti dahulu  kala  baik  psikis  maupun  fisik  anak sebagai  korban  kekerasan  seksual  di Kabupaten Langkat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arif  Gosita.  1983. Masalah  perlindungan Anak , Sinar Grafika, Jakarta,.
Bahder  Johan  Nasution.  2008. Metode Penelitian  Ilmu  Hukum ,  CV.  Mandar Maju, Bandun.
______________.  2017. Negara  Hukum  dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung.
C.S.T.  kansil. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata  Hukum  Indonesia ,  Balai  Pustaka, Jakarta, 2012.
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
N  Soekidjo  Notoatmodjo, Etika  dan  hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
Nursariani  Simatupang, Kriminologi. Suatu  Pengantar ,  Pustaka  Prima, Medan,  2017.  Ovri  Susan. Pengantar Sosiologi Konflik , PT. Kencana, Jakarta Pusat, 2014.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , Penerbit Universitas Indonesia, 2018