Muhammad Ridduwan dkk, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, Halaman 310- 318

## TANGGUNGJAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
Muhammad Ridduwan 1 , Abdul Roni 2 , Evi Purnamawati 3 , Hendra 4
1 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail: ridwannoermuhammad@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail: abdulroni@unpal.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail: evipurnamawati@unpal.ac.id
4 Fakultas Hukum, Universitas Palembang hendra@unpal.ac.id

## Abstract
A limited liability company as a legal institution which is an association of capital in carrying out its daily business activities is controlled by three main organs that are authorized by the corporation law to run the company, namely  the general meeting  of shareholders, directors, and commissioners. In the day to day management of the company, the directors will be fully responsible.  the  responsibilities  of  the  directors  are  not  only  limited  to  the  day  to  day management of the company, but the directors are also responsible for bankruptcy that befalls the company caused by their mistakes or negligence. Likewise, other company organs are also responsible  if  the  bankruptcy  of  the  limited  liability  company  is  caused  by  their  mistakes  or negligence.
Keywords : bankruptcy; limited company

## Abstrak
Perseroan  terbatas  sebagai  institusi  hukum  yang  merupakan  perkumpulan  modal  dalam melaksanakan  aktivitas  bisnisnya  sehari-hari  dikendalikan  oleh  tiga  organ  utama  yang diberikan wewenang oleh undang-undang korporasi untuk menjalankan roda perusahaan yaitu rapat  umum  pemegang  saham,  direksi,  dan komisaris.  Dalam  pengurusan  perusahaan  sehari- hari direksilah yang akan bertanggungjawab sepenuhnya. Adapun tanggungjawab direksi tidak hanya  terbatas  pada  pengurusan  perseroan  sehari-hari  saja,  namun  direksi  juga bertanggungjawab atas kepailitan yang menimpa perseroan yang disebabkan karena kesalahan atau  kelalaiannya.  demikian  pula  organ  perseroan  yang  lainnya  juga  turut  bertanggungjawab jika pailitnya perseroan terbatas disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka.
Kata kunci : kepailitan; perseroan terbatas

## PENDAHULUAN
Seiring dengan semakin pesatnya  perkembangan  dunia  usaha yang terjadi saat ini, maka sangat wajar apabila  banyak  pihak  beranggapan bahwa  dunia  usaha  ini  membutuhkan pengkajian  yang  lebih  mendalam  baik dari  perspektif  teori  maupun  praktik.
Adanya pemikiran semacam ini merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat dihindari  lagi  pada  era  modern  dan global seperti sekarang ini. Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa hubungan  perdagangan  saat  ini  telah menembus  batas-batas  negara.  Oleh sebab  itu  tanpa  disadari  bahwa  aturan
Muhammad Ridduwan dkk, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, Halaman 310- 318
hukum beserta karakteristik dari perusahaan sebagai wadah dari kegiatan  bisnis  yang  akan  melakukan kegiatan sedikit banyaknya akan terpengaruh  oleh  sistem  hukum  ( legal system )  yang  berlaku  dinegara  asal perusahaan  tersebut  maupun  sistem hukum  ( legal  system )  yang  berlaku dinegara  tempat  perusahaan  tersebut akan melakukan kegiatan usahanya. 1
Dalam perspektif yang lain para pengusaha yang tertarik untuk melakukan  kegiatan  usaha  dinegara tertentu harus pula memiliki pemahaman  yang  khusus  mengenai hukum  perusahaan  ( company  law ) yang berlaku dinegara tersebut,
khususnya  yang  berkaitan  dengan bentuk perusahaan, tanggungjawab terbatas  pemegang  saham  perusahaan
( limited company by shares ).
Perkembangan yang begitu pesat
terhadap perusahaan terutama perseroan terbatas sebagai suatu organisasi  usaha  yang  banyak  diminati oleh pengusaha dalam memulai kegiatas usahanya juga dilatar belakangi  oleh  dua  hal  yaitu  Pertama, tanggungjawab  pemegang  saham  yang terbatas  sehingga  dapat  memberikan
1 Sentosa  Sembiring, Hukum  Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
perlindungan  hukum  bagi  pemegang saham  jika  suatu  Ketika  perusahaan sebagai  debitur  tidak  dapat  melakukan pembayaran terhadap kewajiban- kewajibannya  kepada  para  krediturnya dan  perusahaan  dinyatakan  pailit  oleh Pengadilan  Niaga.  Kedua,  perusahaan dapat  dengan  mudah  masuk  kedalam pasar modal untuk melakukan penawaran umum. 2
Menurut  doktrin  yang  berlaku secara  umum  ditinjau  dari  bentuk hukumnya badan usaha dibagi menjadi dua macam yaitu :
1. Badan  usaha  yang  berbentuk  badan hukum terdiri dari :
a. Perseroan Terbatas;
b. Koperasi;
c. Badan usaha milik negara;
d. Perusahaan Perseroan.
e. Perusahaan umum.
f. Yayasan
2. Perusahaan  yang  berbentuk  non badan hukum terdiri dari :
a. Persekutuan Perdata;
b. Persekutuan firma; dan
c. Persekutuan komanditer. 3
Pembahasan  dalam  tulisan  ini akan  mengkaji  pertanggungjawaban organ-organ  perseroan  terbatas  jika suatu  perseroan  terbatas  dinyatakan pailit.
2 Sentosa
3 Mulhadi, Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017).
Muhammad Ridduwan dkk, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, Halaman 310- 318

## PEMBAHASAN
Perseroan  terbatas  ialah  sebuah badan  hukum  ( recht  person,  legal entity )  yang  sebagai  sebuah  badan hukum perseroan terbatas memiliki tiga organ dalam menjalankan roda perusahaan,  disamping  itu  didalam suatu  perusahaan  adapula  pemilik saham.  Ketiga  organ  yang  dimaksud ialah :
a. Rapat umum pemegang saham;
b. Direksi; dan
c. Komisaris.
Perseroan  terbatas  sebagai  subjek hukum  ( recht  subject )  yang  mandiri dalam  menjalankan  roda  bisnisnya, tidak  luput  dari  Tindakan  yang  bisa melahirkan hak dan kewajiban, dengan mana perusahaan bisa bertindak selaku debitur  atau  kreditur.  Dalam  hal perseroan  terbatas  berposisi  sebagai debitur,  maka  perseroan  berposisi layaknya subjek hukum pribadi ( natuurlijke person ) yang musti menunaikan  kewajibannya  memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan pada krediturnya.
Dalam upaya menunaikan kewajiban  untuk  memenuhi  prestasi pada krediturnya yang berupa pembayaran sejumlah uang, ada kalanya  keadaan  keuangan  ( financial
condition ) perusahaan sedang mengalami keadaan yang tidak menentu  sehingga  bisa  menyulitkan perseroan untuk melunasi semua hutang-hutangnyayang telah jatuh tempo  dan  bisa  ditagih.  Keadaan perseroan  yang  sedang  dalam  masalah keuangan ( financial problem ) ini kerapkali  disalahgunakan  oleh  direksi, stake  holders  ataupun  kreditur  yang beritikad buruk guna mengambil keuntungan untuk memperkaya dirinya dan akhirnya mengakibatkan perseroan tidak  bisa  melunasi  kewajibannysa hingga  ujung  dari  ketidakmampuan membayar itu ( insolvency ) ialah perseroan diputus pailit oleh Pengadilan Dagang. 4
Dalam  hal  inilah  maka  organ- organ  sebuah  perseroan  terbatas  musti turut  bertanggungjawab  atas  kepailitan yang diderita oleh perseroan.

## 1. Pemegang Saham
Pemegang saham melalui Rapat Umum  Pemegang  Saham  ialah  sebuah alat  perlengkapan  tertinggi  dalam perseroan terbatas serta pula merupakan  pimpinan  tertinggi  dalam pranata  hukum  bisnis  itu.  Menurut ketentuan  undang-undang  dikatakan
4 Elyta  Gas  Ginting, Seri  Hukum  Kepailitan Buku  I:  Teori  Kepailitan (Jakarta:  Sinar Grafika, 2018).
Muhammad Ridduwan dkk, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, Halaman 310- 318
bahwa  “ rapat  umum  pemegang  saham ialah suatu alat  perseroan yang punya kewenangan  yang  tak  dilimpahkan pada  direksi  dan  komisaris  dalam Batasan yang ditetapkan dalam undang-undang  serta  anggaran  dasar perseroan ” 5
Sebagai sebuah pranata hukum, perseroan terbatas (naamloze venootschapt)  bisa  mempunyai  hak serta  kewajiban  yang  sama  selayaknya manusia  pribadi  ( natuurlijke  person ), dikecualikan  dari  hal  tersebut  yakni hal-hal  yang  bersifat  sangat  pribadi ( personlijk )  yang  Cuma  mungkin dijalankan  secara  mandiri  oleh  yang bersangkutan.
Suatu
perseroan mendapat status sebagai suatu Lembaga  hukum  ( recht  person )  jika telah  disahkan  oleh  fihak  penguasa negara  yang  wenang  (dalam  pada  ini Menteri hukum dan hak azazi manusia) maka  timbullah  apa  yang  dikenal dengan separate  legal  personality yakni  status  mandiri  yang  dipunyai oleh sebuah Lembaga hukum berkenaan  dengan  keterpisahan  antara kekayaan  perseroan  dan  kekayaan pribadi para pemegang saham. 6
5 Ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-undang No.
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6 Kurniawan,  “Tanggung  Jawab  Pemegang Saham  Perseroan  Terbatas  Menurut  Hukum
Namun begitu sifat keterpisahan ini secara  prinsipil  masih  bisa  diterobos, Adapun konsekuensi hukum dari penerobosan  itu  adalah  bahwa  pihak pemegang saham bisa dimintai pertanggungjawabannya  jika  Tindakan pemegang  saham  telah  membawa kerugian  bagi  perseroan  terlebih  lagi jika  perseroan  dinyatakan  bangkrut akibat kesalahan pemegang saham itu. 7
Pertanggungjawaban  pemegang  saham atas  kepailitan  perseroan  dikecualikan bila pemegang saham yang bersangkutan  bisa  bisa  membuktikan bahwa  bangkrut  perseroan  bukan disebabkan oleh kesalahannya.

## 2. Direksi
Direksi  ialah  salah  satu  alat kelengkapan  perusahaan  yang  sangat vital  keberadaannya  oleh  sebab  karena direksi  merupakan  alat  kelengkapan perusahaan  yang  bertanggungjawab sepenuhnya  atas  jalankan  roda  bisnis perusahaan  guna  menggapai  tujuan perusahaan untuk mencetak dan menghasilkan  laba  serta  mewakili perusahaan  baik  didalam  maupun diluar  Pengadilan.  Dalam  pada  itu, muncul  dua  fungsi  ( two  function )  dari direksi  ini  yaitu  pengurusan  ( beheren )
Positif,” Mimbar  Hukum ,  volume  26,  no  1, 2014: 75.
7 Kurniawan
Muhammad Ridduwan dkk, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, Halaman 310- 318
dan perwakilan ( representative ). pengurusan berbicara tentang hubungan  internal  antara  perseroan terbatas dengan para pemegang saham, sedangkan perwakilan berbicara tentang  hubungan  eksternal  yakni hubungan  antara  pengurus  dengan fihak ketiga.
Hal  ini  berdampak  pula  pada lahirnya tanggungjawab (liability ) direksi sebagai alat pengurusan perseroan  terbatas  yang  menjalankan roda bisnis perusahaan sehari-hari yaitu
1. Tanggungjawab  internal  yakni tanggungjawab terhadap perseroan  dan  si  empunya saham perseroan.
2. Tanggungjawab eksternal yakni tanggungjawab direksi terhadap fihak  ketiga  yang  melakukan hubungan  hukum  dengan  atas nama perseroan terbatas. 8
Pertanggungjawaban  direksi  atas pengurusan  suatu  perseroan  terbatas secara umum dipengaruhi oleh bebarapa  doktrin  dalam  ilmu  hukum yang  berlaku  dalam  lapangan  hukum perusahaan yaitu :
a. Fiduciary duty principle
8 Jono,  Hukum  Kepailitan  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2010).
Direksi dalam melaksanakan pengurusan  terhadap  sebuah  perseroan terbatas  memperoleh  kewenangannya dari  beberapa  sumber  yaitu  Pertama keterikatan  perseroan  pada  direksi sebagai  alat  yang  dipercayakan  untuk mengurus  perseroan.  Kedua,  perseroan ialah sebab musabab timbulnua eksistensi  direksi,  sebab  jika  tidak  ada perseroan maka taka da pula direksi.
Fiduciary  duty ialah  suatu  ajaran hukum  ( rechtlehre )  yang  bersumber dari  sistem  hukum common  law yang mengajarkan  bahwa  antara  perseroan dan  direksi  terdapat  hubungan  yang bersifat  kepercayaan,  sehingga  pihak direksi  bertindak  sebagai trustee yang musti mengabdi pada perseroan dengan sebaik-baiknya. 9
b. Ultra Vires
Ajaran ultra  vires untuk  kali pertama  dikenalkan  di  Inggris  bagi kepentingan  statutory  company  yakni suatu holding company yang ditegakkan  dengan  pijakan  putusan parlemen.  Pada  mulanya  ajaran  ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan  atas  pemegang  saham dari  Tindakan  direksi  yang  melampaui kekuasaannya, namun dalam
9 Agus  Salim  Harahap,  Tanggung  Jawab Direksi  dalam  Kepailitan  Perseroan  Terbatas, Lex Jurnalica , volume 5, no 3, 2008:  161.
Muhammad Ridduwan dkk, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, Halaman 310- 318
perjalanan lebih lanjut sebagai Langkah perwujudan harmonisasi sistem hukum Eropa yang menyangkut dengan  hukum  perusahaan  ( company law )  maka  ajaran  ini  dikenalkan  juga dalam  aturan  hukum  Eropa  yakni European Communities Act 1975. 10
Black  law  dictionary  memaknai  ultra vires sebagai “ unauthorized beyond the scope of power allowed or granted by a corporate charter or by law the officer was  liable  for  the  firms  ultra  vires actions ”. 11 Ultra vires pada hakekatnya ialah  tiap-tiap  perbuatan  yang  bersifat melebihi wewenang yang sudah diberikan  pada  direksi  oleh  perseroan, boleh jadi perbuatan itu ialah perbuatan yang  sah  dalam  kapasitas  direksi sebagai  pengurus  perseroan  akan  tapi perbuatan  itu  dinilai  tak  sesuai  dengan tujuan perseroan.
Perbuatan ultra  vires yang diperbuat oleh direksi tak bisa diratifikasi oleh rapat umum pemegang saham  dalam  beberapa  saat  dengan maksud  supaya  perbuatan  itu  masuk dalam  golongan  perbuatan  intra  vires
10 Hasbullah  F  Sjawie,  “Tanggung  Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan Ultra Vires,” Jurnal Hukum Prioris , volume 6, no 1, 2017: 24.
11 Zainal Asikin and Lalu Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
dan  karenanya  mengikat  perseroan. Rapat  umum  pemegang  saham  tak wenang  untuk  memberi  izin  supaya perbuatan ultra  vires itu  masuk  dalam golongan perbuatan yang tak melanggar  aturan  anggaran  dasar perseroan. 12
Sepanjang direksi tak melanggar aturan yang  termaktub  dalam  anggaran  dasar, maka perseroanlah yang akan bertanggungjawab  atas  segala  dampak hukum  yang  lahir  dari  perbuatan direksi termasuk bilamana jika perseroan  menderita  kerugian  bahkan kepailitan,  sepanjang  kerugian  itu disebabkan  bukan  karena  kesalahan atau kelalaian direksi sebagai pengurus perseroan. 13

## 3. Komisaris
Ajaran terkait tanggungjawab hukum  ( law  of  liability )  bersempadan dengan  hak  menekankan  pada  definisi hak yang berpasangan dengan kewajiban,  dewan  komisaris  sebagai alat  dalam  sebuah  perseroan  terbatas diberikan mandate untuk  melakukan pengawasan  serta  pemberian  nasehat pada direksi sesuai dengan aturan yang termaktub  dalam  anggaran  dasar,  yang
12 Hasbullah  F  Sjawie,  “Tanggung  Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan Ultra Vires.”
13 Hasbullah
Muhammad Ridduwan dkk, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, Halaman 310- 318
mana lingkup pengawasan serta pemberian  nasihat  tersebut  meliputi laporan  tahunan,  audit  keuangan,  serta pengawasan organisasi perusahaan secara menyeluruh.
Tugas  dewan  komisaris  pada  sebuah perseroan terbatas dalam melaksanakan fungsi  pengawasan  adalah  sebagai berikut :
1. Memberikan arahan pada direksi.
2. Komisaris  wajib  melaksanakan fungsi  pengawasan  terhadap direksi  serta  memastikan  kalua arahan yang diberikannya dijalankan  dengan  baik  oleh direksi. 14 Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh direksi meliputi Tindakan berikut :
a. Mengawasi kebijakan kepengurusan;
b. Dewan  bisa  memberhentikan direksi buat sementara waktu;
c. Dewan dapat memeriksa pembukuan perusahaan;
d. Melaksanakan tugas khusus jika dikuasakan oleh direksi; dan
14 Atika  Wulandar  dkk,  “Tinjauan  Normatif tentang  Tanggung  Jawab  Dewan  Komisaris dalam  Melaksanakan  Fungsi  Pengawasan dalam  Suatu  Perseroan  Terbatas,” Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , volume 7, no 3, 2020: 667.
e. Dengan berpegangan pada anggaran dasar, dewan komisaris  bisa  melaksanakan tugas tertentu bila direksi berhalangan. 15
Seorang  komisaris  musti  memiliki fiduciary  duties terhadap  perusahaan yang dipegangnya, sebuah keniscayaan bagi  komisaris  supaya  bisa  mencegah terjadinya  penyelewengan  kepentingan yang  bisa  berdampak  jelek  bagi perusahaan.  Seorang  komisaris  musti bertanggungjawab  serta  beritikad  baik ( good  faith )  dalam  melaksanakan segala  kewenangan  serta  kekuasaan yang  dimandatkan    padanya.  Selain daripada  itu,  limited  liability  mengikat juga terhadap pemegang saham, direksi, serta komisaris sehingga dalam melaksanakan tugasnya menurut aturan hukum  yang  berlaku  dikenal  dua macam  Tindakan  yakni  Tindakan sebagai  pribadi  serta  Tindakan  dalam kapasitas sebagai alat (organ) kekuasaan perusahaan. 16
Namun tanggung jawab terbatas tersebut  bisa  dihilangkan  bilamana perusahaan dinyatakan bangkrut  akibat
15 Atika  Wulandar
16 Ni  Nyoman  Disna  Triantini  and  I  Gusti Ngurah  Darma  Laksana,  Tanggung  Jawab Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas, Jurnal Kertha Semaya , volume 8, no 6, 2020: 959.
Muhammad Ridduwan dkk, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, Halaman 310- 318
kesalahan  atau  kelalaian  komisaris dalam  menjalankan  fungsinya  untuk mengawasi  direksi  dalam  mengurus perusahaan dan bilamana harta perusahaan  kurang  untuk  menunaikan seluruh  kewajiban  finansial  kepada para pihak yang mengutangi perusahaan  maka  dalam  pada  itu  tiap- tiap anggota komisaris turut bertanggungjawab bersama dengan direksi  guna  melunasi  kekurangan kewajiban  finansial  tersebut,  termasuk juga  anggota  direksi  dan  komisaris yang  telah  pension  dari  jabatan  dalam waktu  lima  tahun  sebelum  perusahaan dinyatakan bangkrut. 17

## KESIMPULAN
Perseroan Terbatas terdapat tiga alat  kekuasaan  yang  menjalankan  roda aktivitas  bisnis  yaitu  rapat  umum pemegang saham, direksi, dan komisaris, yang mana direksi merupakan  alat  kekuasaan  perseroan terbatas  yang  paling  vital  karena direksilah  yang  memegang  peranan kepengurusan  perseroan  dan  segala akibat hukum yang lahir dari perbuatan direksi  akan  menjadi  tanggungjawab perseroan  dengan  catatan  sepanjang Tindakan  itu  sesuai  dengan  wewenang
17 17 Ni Nyoman Disna Triantini and I Gusti Ngurah Darma Laksana
yang  dimandatkan  dalam  anggaran dasar. Disamping itu, pemegang saham serta komisaris perseroan juga merupakan  alat  kekuasaan  perseroan yang  tidak  kalah  penting,  sehingga ketiga alat kekuasaan itu merupakan tri tunggal  yang  menjalankan  roda  bisnis perusahaan.
Dalam  kepailitan  yang  diderita oleh  sebuah  korporasi,  tanggungjawab ketiga  alat  kekuasaan  itu  bersifat tanggungjawab terbatas ( limited liability ) sebatas modal serta kewenangan  yang  dimandatkan  oleh norma  hukum  yang  berlaku  dalam bidang perseroan terbatas. Sifat tanggung  jawab  terbatas  itu  baru  bisa disingkirkan  jika  ternyata  kepailitan yang diderita oleh perseroan merupakan  dampak  kesalahan  atau kelalaian direksi, komisaris, dan pemegang saham tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Salim Harahap, Tanggung Jawab
Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, Lex Jurnalica , volume 5, no 3, 2008:
161.
Atika Wulandar dkk, “Tinjauan Normatif  tentang  Tanggung Jawab  Dewan  Komisaris  dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan dalam Suatu
Muhammad Ridduwan dkk, Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kepailitan, Halaman 310- 318
Perseroan  Terbatas,” Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan
Humaniora ,  volume  7,  no  3,
2020: 667.
Elyta  Gas  Ginting, Seri  Hukum Kepailitan Buku I: Teori Kepailitan , Jakarta: Sinar
Grafika, 2018.
Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010.
Hasbullah F Sjawie, “Tanggung Jawab
Direksi  Perseroan  Terbatas  atas
Tindakan  Ultra  Vires,” Jurnal Hukum Prioris , volume 6, no 1, 2017: 24. Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang  Saham  Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif,” Mimbar Hukum ,
volume 26, no 1, 2014: 75.
Mulhadi, Hukum  Perusahaan:  Bentuk-
Bentuk Badan Usaha di
Indonesia, Depok: Rajagrafindo
Persada, 2017.
Ni Nyoman Disna Triantini and I Gusti Ngurah Darma Laksana, Tanggung Jawab Dewan Komisaris  Terkait  Kepailitan Perseroan Terbatas, Jurnal Kertha Semaya , volume 8, no 6,
2020: 959. Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan  Tentang  Perseroan Terbatas ,  Bandung:  Nuansa
Aulia, 2013.
Zainal  Asikin  and  Lalu  Wira  Pria
Suhartana, Pengantar  Hukum Perusahaan ,
Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016.