## EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI BUMN  (BADAN USAHA MILIK NEGARA) DALAM RANGKAH MENINGKATKAN DEVISA NEGARA
Andi Wardhana
Sebagaimana  Tujuan  didirikan  BUMN  (Badan  Usaha  Milik  Negara)    ada Beberapa hal yaitu : a.  memberikan  sumbangan  bagi  perkembangan  perekonomian  nasional  pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d.  menjadi  perintis  kegiatan-kegiatan  usaha  yang  belum  dapatn  dilaksanakan  oleh sektor swasta dan koperasi;
e.  turut  aktif  memberikan  bimbingan  dan  bantuan  kepada  pengusaha  golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Dan  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan.
Begitu bunyi Pasal 2  Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
Dengan  demikian  Efisiensi  dan  Perampingan  BUMN  dari  141  menjadi  70 sebagai keputusan Kabinet adalah sangat tepat sesuai tujuan dimaksud diatas  dan harus  dilaksanakan  oleh  Kementerian  BUMN,    sebagaimana  kata  Dahlan  Iskan Menteri BUMN dalam Wancara dalam Majalah Detik edisi 32 9-15 juli 2012 dimana dalam melaksanakanya masih dijumpai yang begini dan begitu artinya masih banyak terjadi  kendala-kendala  terutama  dari  sisi  pembenahan  SDM  yang  dirasa  lamban dan  terlalu  birokratis.    Dahlan  Iskan  sebagai  Menteri  BUMN  banyak    menarik perhatian publik. Dengan setiap saat  berkomitmen meningkatkan produktivitas dan laba  perusahaan  BUMN.  Ada  yang    pragmatis    seperti  kurangi  rapat-rapat  dan laporan-laporan BUMN sampai  50 persen, ada pula  sifatnya strategis seperti ubah sistem rekrutmen calon direksi dan berikan kebebasan kepada direksi BUMN untuk melakukan aksi-aksi korporasi. Ekspektasi publik menjadi-jadi karena sosok figurnya yang      merakyat,  cerdas  dan  gaya  kepemimpinan  keluar  dari  Struktur.  Padahal sektor-sektor  usaha  yang  dilakukan  oleh  BUMN  mencakup  hampir  seluruh  sektor dan bidang usaha yang ada dimana didalamnya terdapat 11 kelompok besar sektor:
• Agro Industri;
• Telekomunikasi;
• Semen, konstruksi dan Konsultan Engineering;
• Pertambangan;
• Energi;
• Logistik;
• Pariwisata;
• Kehutanan dan Kertas;
• Jasa Keuangan;
• Industri Startegis, Jasa Penunjang Pertanian
Dari  itu  terbagi  lagi  menjadi  sub-subsektor  seperti  Jasa  Keuangan  yang  terdiri  dari Jasa  Keuangan  Perbankan  dan  Jasa  Keuangan  Non  Perbankan,    sektor  logistik dibagi  bidang  transportasi,  penunjang  transportasi,  Ka-wasan  Industri,  Dok Perkapalan dan lain sebagainya.
Dari itu yang dilakukan oleh BUMN terkesan semua sektor usaha menjadi monopoli BUMN.  Dari  kajian  yang  dilakukan  oleh  Program  Pasca  Sarjana  Magister  Fakultas Hukum  Universitas  Gajah  Mada  Jogyagkarta,  Dikatakan  sebaiknya  Pemerintah bertahan pada pengelolaan dibidang yang memenuhi kriteria dibawah ini
• Amanat pendiriannya oleh Peraturan Perundangan
• Mengemban tugas Public Service Obligation
• Terkait dengan Keamanan Negara
• Melakukan konservasi alam/budaya
• Berbasis sumber daya alam
• Padat karya
• Penting bagi stabilitas ekonomi/keuangan Negara
Selanjutnya  dari  kajian  tersebut  dicoba  untuk  mengkategorikan  sektor-sektor  dan bidang apa saja yang masih tepat dilakukan oleh BUMN, apakah sektor-sektor yang masih  sangat  kompetitif,  pelaksana  layanan  publik,  atau  yang  strategis,  lalu  bagai- mana  dengan  sifat  bisnisnya  apakah  sudah  sunset  (tidak  memiliki  prospek)  atau sifat usaha  yang telah banyak dilakukan oleh pihak swasta, bahkan bila dilaksakan oleh swasta justru dapat lebih efisien?
Solusi terhadap sektor/bidang usaha apa saja yang tepat dikelola/dilakukan oleh BUMN disamping sesuai Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan  sebagai  Amanat    sistem  perekonomian  Indonesia  yang  berlandaskan  prinsip demokrasi  ekonomi  sebagai  yang  termuat  dalam  penjelasan  Pasal  33  UUD  1945, Bahwa  "  Produksi  dikerjakan  oleh  semua,untuk  semua  di  bawah  pimpinan  atau pemilihan anggota-anggota masyarakat." Dari penjelasan Pasal 33 tersebut di atas, jelas  yang  diutamakan  adalah  masyarakat,  bukan  orang-seorang,  oleh  sebab  itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang  banyak,  harus  dikuasai  oleh  negara.  "Hanya  perusahaan  yang  tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang." Bumi dan air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalam  bumi  adalah  pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
Ini  berarti,  bahwa  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  yaitu  harus berada di tangan perusahaan milik negara (BUMN). Jadi kedudukan BUMN (Badan Usaha  Milik  Negara)  dalam  kehidupan  perekonomian  negara  dilandasi  secara konstitusioanal  oleh  Pasal  33  UUD  1945.  (lihat  Peran  BUMN  dalam  Pemulihan Ekonomi Magister Hukum UGM)

## KINERJA BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
Banyak  dikemukakan  para  Ahli  bahwa    tingkat  efisiensi  BUMN  di  negara berkembang  masih  rendah,  Sehingga  perlu  untuk  Tingkatkan    efisiensi  BUMN  dan sifatnya  sangat mendesak.
Sebagaimana  Riset  yang  pernah  dilakukan  Oleh  Efa  Yonnedi  Dosen Fakultas  Ekonomi  Universitas  Andalas  bahwa    pertumbuhan  nilai  aset,  penjualan, deviden  dan  laba  BUMN  selama  30  tahun  terakhir  tidak  diikuti  oleh  peningkatan return  on  aset  (ROA)  secara  berarti.  Pada  periode  1979–2001,  misalnya,  ROA BUMN  keseluruhan  berkisar  antara  1,5  persen   sampai  dengan  4,5  persen.  Sejak krisis  ekonomi  tahun  1997,  rata-rata  ROA  BUMN  tidak  pernah  di  atas  3  persen,  di mana pada tahun 2003 tercatat sebesar 2,2 persen.
Sebagai  Perbandingan    BUMN  Indonesia  dengan  BUMN  Malaysia,  Data tahun  2009  mencatat  Petronas  Malaysia  mampu  membukukan  keuntungan  bersih sebesar Rp 148 triliun, sedangkan laba bersih 142 BUMN Indonesia hanya sebesar Rp  88  triliun.  Laba  bersih  Petronas  Malaysia  1,68  kali  laba  bersih  seluruh  BUMN Indonesia.  ROA  Petronas  sekitar  13,5  persen,  sementara  ROA  BUMN  seluruh Indonesia hanya sekitar 3,9 persen.
Ada banyak Faktor itu bisa terjadi :
1.  Kepemilikan  BUMN  kita    Banyak  dimiliki  oleh  banyak    “Bos”  oleh  karena banyaknya  kepemilkan  tersebut  maka  akan  sulit  untuk  berkoordinasi  dan koordinasi  jadi  tidak  efektif  serta  disamping  itu    terbebani  tujuan  sosial  yang lain yang tidak berhubungan dengan BUMN.
2.  Intervensi  politik  yang  menghambat  para  Direksi  BUMN  untuk  mengambil Kebijakan  korporasi  yang  untuk  memajukan  Perusahaan  disamping  pula antara  Komisaris  dan  Direksi  tidak  kompak.  Sebagaimana  pula  kenyataan sejarah  bahwa  BUMN  di  Indonesia  banyak  dijadikan  ATM  untuk  kepetingan lain diluar Perusahaan / BUMN.
3.  Lemahnya penerapan dan tidak Efektinya good corporate governance (GCG) serta  kontrol  SDM  yang  lemah  disebabkan  kepemilikan  BUMN  yang  dimiliki lembaga Publik / Pemerintah yang kurang menerapkan Manajemen Korporasi layaknya  Perusahaan  Privat  yang  maju  sebagaimana  masih  ada hubungannya  dengan  point  2  diatas.  Yang  sebagaimana    sering    banyak diberitakan  di  beberapa  Media  bahwa  karena  seringnya  Menteri  BUMN Dahlan Iskan terkena “Peringatan” bahkan oleh Istana dan tidak disukai oleh Para  Menteri,  yang  tidak  lain  karena  Gara-gara  mengetrapkan  Manajemen yang  Progresif  dan  dinamis  sebagaimana  layaknya  perusahaan  privat  yang dinamis dan maju sehingga dianggap keluar dari pakem Pemerintahan.
.
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal No. 14/Th.VII/Jan /2011 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352

## KEBIJAKAN BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
Melakukan  koordinasi  dengan  departemen/instansi  terkait  untuk  penataan kebijakan  industrial  dan  pasar  BUMN  terkait.  Hal  ini  diperlukan  dalam kerangka  reformasi  BUMN  yang  menyeluruh.  Langkah-langkah  perbaikan internal BUMN saja tidaklah cukup, karena keberhasilan pengelolaan BUMN harus didukung oleh kebijakan secara sektoral,
Memetakan BUMN yang ada ke dalam kelompok BUMN PSO dan kelompok BUMN komersial ( business oriented ),  yaitu dengan pembuatan pembukuan yang terpisah antara PSO dengan kegiatan yang bersifat komersial. Dengan demikian  diharapkan  kinerja  BUMN  dapat  terukur  dengan  jelas  serta transparan  khususnya  BUMN  yang  mendapat  penugasan  PSO  dan mempunyai  aktifitas  komersial  sekaligus,  sehingga  kinerja  BUMN  tersebut dapat meningkat, pengalokasian anggaran pemerintah akan semakin efisien dan efektif, dan kontribusi BUMN dapat meningkat,
Melanjutkan  langkah-langkah  restrukturisasi  yang  semakin  terarah  dan efektif  terhadap  orientasi  dan  fungsi  BUMN  tersebut.  Dalam  rangka restrukturisasi  ini,  langkah  yang  akan  dilakukan  meliputi  5  jenis  tindakan yaitu Stand-alone , Merger/Konsolidasi, Holding, Divestasi dan Likuidasi,
(1) Stand Alone Kriteria ; Market share cukup signifikan dan mengandung unsur keamanan;
• Single player atau masuk sebagai pemain utama;
• Belum memiliki potensi untuk dimerger ataupun holding; dan
• Keberadaannya  berdasarkan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  & umumnya captive market.
(2) Holding Kriteria ;
• Sektor usahanya sama
• Jenis usaha dan segmen pasar berlainan
• Kompetisi tinggi
• Masih ada prospek/ bisnis prospektif
• Pemerintah merupakan pemilik mayoritas
(3) Divestasi
Kriteria ; Berbentuk Persero.
• Berada  pada  sektor  usaha  atau  industri  yang  kompetitif  atau  unsur teknologinya cepat berubah.
• Bidang  usahanya  menurut  undang-undang  tidak  secara  khusus  harus dikelola oleh BUMN.
• Tidak bergerak di sektor pertahanan dan keamanan.
• Tidak  mengelola  sumber  daya  alam  yang  menurut  ketentuan  perundang- undangan tidak boleh diprivatisasi.
• Tidak  bergerak  di  sektor  tertentu  yang  oleh  pemerintah  diberikan  tugas khusus  untuk  melaksanakan  kegiatan  tertentu  yang  berkaitan  dengan kepentingan masyarakat.
• Memenuhi  ketentuan/peraturan  pasar  modal  apabila  privatisasi  dilakukan melalui pasar modal.
(4) Merger dan Konsolidasi
Kriteria ;
• Jenis usaha dan segmen pasar sama
• Kompetisi tinggi
• Mayoritas saham dimiliki Pemerintah
• Kinerja tergolong kurang baik
• Going  concern  diragukan,  namun  masih  memiliki  potensi  untuk  digabung dengan BUMN lain.
(5) Likuidasi
Kriteria ;
• Tidak ada PSO – non “Strategis” (tidak harus dipertahankan status BUMN)
• Dalam beberapa tahun mengalami kerugian terus-menerus
• Kompetisi usaha tinggi
• Eksternalitas rendah
• Usahanya tidak prospektif
• Ekuitas negatif
Memantapkan  penerapan  prinsip-prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  keadilan  dan responsibilitas pada  pengelolaan BUMN PSO maupun BUMN komersial, dan
Melakukan sinergi antar BUMN secara terus-menerus agar dapat meningkatkan efisiensi  dan  diharapkan  dapat  memberikan multiplier  effect kepada perekonomian nasional secara signifikan.
Andil  BUMN Yang Diharapkan dalam Sistem Perekonomian Indonesia Sebagaimana telah disebutkan bahwa sesuai maksud dan tujuan ialah :
• Memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
• Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional.
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal No. 14/Th.VII/Jan /2011 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352 105
• Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
• BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia.
• Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang  atau  jasa  yang  diperlukan  dalam  rangka  mewujudkan  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
• PT  Dirgantara  Indonesia,  PT  Perusahaan  Listrik  Negara,  PT  Kereta  Api Indonesia  (PT  KAI),  PT  Pos  Indonesia,  dan  lain  sebagainya.  Perusahaan- perusahaan  tersebut  didirikan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan.
• Mengelola  cabang-cabang  produksi  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak.
• Sebagai  pengelola  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya secara efektif dan efisien.
• Sebagai  alat  bagi  pemerintah  untuk  menunjang  kebijaksanaan  di  bidang ekonomi.
• Menyediakan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat  sehingga  dapat  menyerap tenaga kerja.

## Hambatan - Hambatan
• Aspek  Hukum;
Yang  pertama  tentang  pengertian  “dikuasai”    dalam  ayat  (2)  dan  (3)  Pasal  33 Undang  Undang  Dasar  1945,  apakah  yang  dimaksud  seluruhnya  dimiliki  dan dikelola oleh Negara, atau dimiliki tetapi dapat tidak dikelola oleh Negara, atau tidak perlu  memiliki  dan  tidak  perlu  mengelola  tetapi  cukup  mempunyai  kewenangan dalam hal pengaturan.
Yang kedua tentang  UU No 19 Tahun  2003 tentang BUMN,  dalam  pasal 4 (1) dan  penjelasannya  bahwa  modal  BUMN  yang  berasal  dari  kekayaan  Negara  yang dipisahkan  adalah  pemisahan  kekayaan  Negara  dari  APBN  untuk  dijadikan penyertaan  modal  Negara  pada  BUMN,  untuk  selanjutnya  pembinaan  dan pengelolaannya  tidak  lagi  didasarkan  pada  sistem  APBN  namun  didasarkan  pada prinsip-prinsip  perusahaan  yang  sehat.  Padahal  PP  No.  33  Tahun  2006 menyatakan    penyelesaian  piutang  BUMN  diselesaikan  dengan  mekanisme korporasi yang didasarkan pada pengertian piutang Negara dalam UU No. 1 Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  dimana  dalam  UU  tersebut  tidak  lagi dimasukkan pengertian piutang BUMN sebagai bagian dari piutang Negara.
Sebagaimana diatur  dalam  UUD 1945  Pasal 33 ayat (2) dan (3) diatas, belum memiliki definisi arti “dikuasai” dan “cabang-cabang produksi penting” .  Pemahaman tentang kekayaan Negara yang dipisahkan, perlu mendapatkan pemahaman secara meluas bahwa modal yang telah dipisahkan untuk pendirian suatu BUMN bukan lagi kategori kekayaan Negara.
• Aspek Manajemen
Sebagaimana  tujuan  Utama  BUMN  sesuai  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2003  bahwa  BUMN  tidak  hanya  sekedar  mencari  keuntungan  semata  yang  hanya diukur  karena  adanya  peningkatan  RoA,RoE,RoI  tetapi  lebih  luas  dari  itu  seperti Stabilitas  Ekonomi  /  Harga  dengan  harus  memahami  stakeholder  dari  BUMN tersebut  guna  kepetingan  bersama  dalam  rangkah  mengembangkan  Usaha. Bagaimana  memikirkan  kepetingan    Perusahaan  dalam  pengembangan  dan kelasungan  usahanya  serta  berinvestasi    sekaligus  dipikirkan  kebijakan  Deviden sebagaimana  layaknya  korporasi  perusahaan  –perusahaan  privat  yang  Maju  dan Dinamis.
• Aspek SDM
Perlu Adanya Perubahan pola Pikir Inovasi dan terobosan Bisnis yang Progresif dan Dinamis untuk kemajuan Perusahaan. Sedapat Mungkin Menghilangkan hal-hal yang  terlalu  birokratis  dan  bertele-tele  yang  cenderung  stagnan  Dengan mengetrapkan  amanat  dari  prinsip-prinsip  governance,  seperti  menggunakan metode fit & proper test melibatkan  independent assessor, diikat dengan Statement of  Corporate  Intent  (SCI)  sebagai  acuan  komitmen  manajemen  dalam  peningkatan kinerjanya,    diukur  dalam  kinerjanya  dengan  Key  Performance  Indicator  (KPI) disepakati bersama dituangkan dalam suatu Kontrak Manajemen

## Kesimpulan
BUMN  dapat  Meningkatkan  Devisa  Negara  bila  dilakukan  dengan    Efektifitas  dan Efisiensi yang indikatornya  adalah sebagai  berikut:
Pengelolaan berdasarkan prinsip dan kultur korporasi yang sehat; Manajemen  profesional,  integritas  dan  leadership  yang  kuat,  miliki sense  of  business,  Pola  rekrutmen  dan  pola  remunerasi  sesuai dengan standar korporasi;
Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Selalu ciptakan nilai tambah dan inovasi;
Bisa bersaing di Era global, dan survive dalam segala kondisi; Memiliki  tanggung  jawab  sosial  (Corporate  Social  Responsibility).
Sesuai Amanat Undang-Undang PT terbaru. Figur  Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN sangat tepat dan  cocok untuk  bisa  benahi  BUMN-BUMN  menyosong  Masa  Depan  karena disamping  sebagai  pengusaha    Sukses  sekaligus  merakyat  dan cerdas.

## Daftar Pustaka
Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 Undang-Undang    Republik  Indonesia  Nomor    19  Tahun    2003  Tentang    Badan Usaha Milik Negara
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal No. 14/Th.VII/Jan /2011 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352 107

## Undang-Undang    Republik  Indonesia  Nomor.  1  Tahun  2004  Tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan    Pemerintah    Repubik  Indonesia    Nomor    43  Tahun    2005  Tentang Penggabungan,  Peleburan,  Pengambilalihan,  Dan    Perubahan    Bentuk Badan  Hukum Badan Usaha Milik Negara
Peraturan  Pemerintah  Republik    Indonesia    Nomor  45  TAHUN  2005  Tentang Pendirian,  Pengurusan,  Pengawasan,  Dan    Pembubaran    Badan  Usaha Milik Negara Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor 33 Tahun 2006 Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah Nomor  14  Tahun  2005  Tentang  Tata  cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah
Surat  Edaran    Menteri  BUMN  Nomor  SE  –  14  /MBU/2010  Tentang  Penerapan Praktek GCG Magister Faklutas Hukum UGM http://mhugm.wikidot.com/artikel:003 Harian Padang Post tanggal 10 juli 2012 Majalah  Detik  Edisi   32  Tanggal   9-15 juli 2012 http:// bumn.go.id http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha Milik Negara http://citraayuananda.blogspot.com/2012/01/pengertian-badan-usaha.html My Documents\Pengertian Badan Usaha.docx http://theolifanny.blogspot.com/2012/04/bab-iii-peranan-bumn-dalam-sistem.html