ANALISIS  FAKTOR  PENGHAMBAT  PEMENUHAN  HAK  TERHADAP NARAPIDANA HAMIL DAN MENYUSUI

## DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU

## Ary Ardiansyah, Mitro Subroto
Teknik pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: aribengkulu452@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRAK
Pemenuhan hak narapidana adalah suatu hal yang harus di berikan kepada narapida sesuai dengan undang undang nomor 12 tahun 1995 yaitu tentang hak pokok narapidana baik  itu narapidana laki laki, perempuan, dan anak didik  pemasyarakatan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  pemenuhan  hak  dan  factor  penghambat  pemenuhan  hak  bagi narapidana  hamil  dan  menyusui  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Kelas  IIB  Bengkulu,  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode deskriftif  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.    sumber  data  yang diperoleh  berupa  obeservasi  lapangan,  wawancara  dan  studi  literature.
Teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi  langsung  dan  wawancara sebagai  data  primer  dan  studi  kajian  teori  sebagai  data  sekunder.  Hasil Penelitian ini didapatkan bahwa pemenuhan hak terhadap narapidana hamil dan  menyusui  sudah  cukup  baik,  namun  masih  terdapat  beberapa  factor penghambat dalam pemenuhan hak bagi narapidana hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
Kata Kunci : Pemenuhan Hak narapida, Narapidana Hamil dan menyusui.

## ABSTRACT
Fulfillment  of  rights  is  something  that  must  be  given  to  prisoners  in accordance with the 1995 law concerning basic rights 12 of 1995 for men, women,  and  correctional  students.  This  study  aims  to  find  out  how  the fulfillment  of  the  rights  and  factors  given  to  the  right  to  pregnancy  and breastfeeding in the Class IIB Bengkulu Women's Correctional Institution, the  research  method  used  is  descriptive  method  using  a  qualitative approach.  sources  of  data  obtained  in  the  form  of  field  observations, interviews  and  literature  studies.  Data  collection  techniques  with  direct observation  and  interviews  as  primary  data  and  theoretical  studies  as secondary  data.  The  results  of  this  study  found  that  the  fulfillment  of  the rights to pregnancy and breastfeeding was quite good, but there were still several  inhibiting  factors  in  the  fulfillment  of  the  rights  for  pregnant  and lactating  communities  in  the  Class  IIB  Bengkulu  Women's  Correctional Institution.
Keywords : Fulfillment of prisoners' rights, Pregnant and lactating prisoners.

## PENDAHULUAN
Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara  pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila  yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina,  yang dibina, dan  masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Agar tujuan  dari  sistem  dapat  tercapai,  diperlukan  adanya  petugas  sebagai  pelaksana sistem yang memiliki kemampuan dan memahami segala aspek yang menyangkut sistem pemasyarakatan.
Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS)  adalah  tempat  untuk  melaksanakan pembinaan  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  (sesuai  dengan  pasal  1 butir  3  UU  No.  12  tahun  1995  tentang  pemasyarakatan).  Secara  umum,  Warga Binaan  Pemasyarakatan  adalah  Narapidana,  Anak  Didik  Pemasyarakatan,  dan Klien  Pemasyarakatan.  Terpidana  adalah  seseorang  yang  dipidana  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Sedangkan Narapidana  adalah  Terpidana  yang  menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di LAPAS.  Pembinaan  di  dalam  LAPAS  meru  pakan  bagian  dari  suatu  Sistem Pemasyarakatan  yang  diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk  warga  binaan pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan, dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung  jawab (Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995).
Narapidana memiliki hak yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,mendapat  perawatan,  baik  perawatan  rohani  maupun  jasmani, mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran,  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan makanan  yang  layak,  menyampaikan  keluhan,  mendapatkan  bahan  bacaan  dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi  atas  pekerjaan  yang  dilakukan,  menerima  kunjungan  keluarga,  penasihat hukum,  atau  orang  tertentu  lainnya,  mendapatkan  pengurangan  masa  pidana (remisi),  mendapatkan  kesempatan  berasimilasi  termasuk  cuti  mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai dengan pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995).
Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tempat untuk membimbing dan  membinan  para  narapidana  untuk  merubah  tingkah  laku.  Salah  satu  tahap perkembangan di dalam kehidupan manusia adalah masa dewasa, yang merupakan tahap terpanjang dibandingkan tahap lainnya. Pada masa ini juga terdapat  tugas- tugas  perkembangan  yang  harus  dihadapi  oleh  individu.  Perjalanan  langkah produktif  seorang  manusia  dibangun  pada  saat  memasuki  masa  dewasa  mudah, begitu  halnya  dengan  para  narapidana.  Narapidana  menjalani  masa  tersebut  di dalam  lembaga  penghukuman  (penjara)  akan  berbeda  dengan  manusia  pada umumnya.
Kebebasan bisa memunculkan masalah bagi Narapidana, sebab narapidana di  lembaga  pemasyarakatan  dengan  masyarakat  mempunyai  kondisi  yang  sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Narapidana dalam jangka waktu tertentu harus  berada  di  dalam  tempat  yang  dibatasi  ruangan  lingkupnya,  aktifitas  yang terbatas, komunikasi terbatas dan segala sesuatu  yang terbatas bahkan harus rela berpisah dengan keluarga maka hal ini merupakan sesuatu yang sensitive, baik itu terjadi kepada narapidana laki laki, perempuan maupun anak didik pemasyarakatan.
Proses  pemenuhan  Hak  narapida  juga  harus  di  berikan  kepada  narapida sesuai dengan undang undang nomor 12 tahun 1995 dalam hal ini tentu juga hak terhadap narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui tentu memiliki pemenuhan kebutuhan pokok yang berbeda dari nerapidana pada umumnya, karena narapida perempuan yang hamil dan menyusui perlu adanya pelayanan kesehatan baik bagi narapidana tersebut guna memastikan kesehatan narapidana yang hamil, maupun  narapidana  yang  menyusui  maka  dari  itu  penulis  ingin  memahami  serta mengetahui hambatan terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang ada di Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu terhadap warga binaan pemasyarakatan yang hamil dan menyusui.
Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  pemenuhan  hak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  bagi narapidana  wanita  yang  sedang  hamil  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan kelas IIB Bengkulu?
2. Apa hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Bengkulu ?
Adapun tujuan dalam penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut :
1.  Bagimana  pemenuhan  hak  naripada  hamil  dan  menyusui  di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
2.  Untuk  mengetahui  faktor  penghambat  dalam  pemenuhan  hak  bagi  narapidana hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

## METODE
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriftif  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  sumber  data  yang  diperoleh  berupa  obeservasi  lapangan, wawancara  dan  studi  literature.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi langsung  dan  wawancara  sebagai  data  primer  dan  studi  kajian  teori  sebagai  data sekunder. Observasi dan wawancara secara langsung dilakukan penulis agar dapat mendapatkan informasi secara menyeluruh, dikarenakan penulis dapat mengamati secara langsung di Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pemenuhan  hak  atas  pelayanan  kesehatan  bagi  perempuan narapidana dalam keadaan hamil. Setiap narapidana perempuan yang sedang hamil dipenuhi  haknya  untuk  memperoleh  pelayanan  Kesehatan  di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di indonesia sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Karena adanya monitoring dan evaluasi oleh setiap  para  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIB  Bengkulu sehingga  dapat  meminimalisir  segala  hambatan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan pemenuhan  hak  atas  pelayanan  kesehatan  bagi  perempuan  yang  sedang  hamil. sesuai  pasal 1 angka 7 Undang-undang No 12 Tahun 1995 adalah terpidana yang menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS). Pengakuan  hak-hak  narapidana,  termasuk  perempuan  narapidana  terlihat  pada materi muatan yang terkandung dalam pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Dalam  hal  pemenuhan  hak  bagi  narapidana  ini  terselipkan  salah  satu  hak yang  sangat  krusial  dan  harus  terpenuhi  yaitu  hak  mendapatkan  pelayanan kesehatan  dan  makanan  yang  layak.  Narapidana  wanita  tentu  berbeda  dengan narapidana  pria,  karena  narapidana  wanita  mempunyai  keistimewaan  yang  tentu tidak  dimiliki  oleh  narapidana  pria  seperti  siklus  menstruasi,  hamil,  melahirkan, menyusui. Sehingga kebutuhan wanita lebih spesifik terutama dalam hal pelayanan kesehatan  khususnya  untuk  wanita  yang  sedang  hamil  sampai  melahirkan  dan menyusui.  Apabila  narapidana  wanita  yang  sedang  hamil  menjalankan  proses pembinaan di LAPAS ini mempunyai hak yang lebih spesifik dan urgensinya lebih mendalam selama masa kehamilannya.
Narapidana  di  Indonesia  kurang  mendapatkan  makanan  dan  obat-obatan. Bahkan, narapidana dipaksa membayar uang harian untuk akomodasi yang diterima selama  di  penjara.  Semasa  menjalani  masa  hukuman,  tahanan  perempuan  rawan sekali  tertimpa  pelecehan  seksual.  Untuk  mengantisipasi  hal  itu,  petugas  di Lembaga  pemasyarakatan  perempuan  harus  didominasi  oleh  perempuan.  Karena mencegah adanya peluang untuk melakukan tindak kekerasan maupun pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan menjadi sempit jika aparat yang bertugas menjaga dan membina adalah perempuan.
Narapidana  wanita  sebagai  manusia  juga  memiliki  hak  atas  kesehatan sebagaimana dijamin dalam pasal 25 Ayat (1) DUHAM Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf  f Convention  on  The  Elimination  of  All  Forms  of  Dicrimination  Against Women (Konvensi  mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap Wanita/CEDAW)  sebagaimana  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  dengan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1984  salah  satunya  dicantumkan  bahwa  perempuan mempunyai hak atas perlindungan kesehatan. Dikarenakan konvensi internasional ini  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  dan  mengikat  maka  negara  untuk  wajib mengakui hak dan melaksanakan perlindungan terhadap wanita sebagaimana diatur dalam Konvensi dan terikat pada sistem pemantauan dan pelaporan internasional. Negara wajib memenuhi perlindungan atas hak kesehatan wanita.
Pengakuan  hak-hak  narapidana  terlihat  pada  materi  muatan  yang terkandung  dalam  pasal  14  Undang  Undang  Nomor  12  tahun  1995  tetang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak atas pelayanan kesehatan dan makanan
yang layak. Selanjutnya di rinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999  tentang  syarat  dan  Tata  Cara  pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan,  pasal  14  dan  pasal  20  ayat  (1)  bagian  ke  empat  mengenai pelayanan kesehatan dan makanan dinyatakan bahwa :
Pasal 20 ayat (1)
(1)  Narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  sakit,  hamil  atau  menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai degan petunjuk dokter.
Dalam  penjelasan  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang  sehari.  Bagi  wanita  yang  sedang  menyusui  dapat  ditambah  antara  800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari.
Di dalam pasal pasal 20 ayat (3)
Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa  ke  dalam  lembaga  pemasyarakatan  atau  pun  yang  lahir  di  lembaga pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Maksud dari  pemberian makanan tambahan tersebut diungkapkan di dalam penjelasan Pasal 20 Ayat (3) yaitu bahwa pemerian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.
Narapidana  wanita  tentunya  berbeda  dengan  narapidana  pria,  dimana narapidana  wanita  mempunyai  keistimewaan  khusus  yang  membedakan  dengan narapidana  pria  yaitu  narapidana  wanita  mempunyai  siklus  seperti  menstruasi, hamil,  melahirkan  dan  menyusui.  Kebutuhan  spesifik  perempuan  ini  seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta  masa  melahirkan,  dan  perawatan  setelah  mengalami  kekerasan  atau penyiksaan seksual. Hak-hak narapidana wanita yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sudah seharusnya dipenuhi dan diperhatikan.
Narapidana  wanita  menghadirkan  tantangan  tertentu  bagi  pihak  yang berwenang  atas  Lembaga  Pemasyarakatan,  karena  mereka  merupakan  kelompok yang  sangat  kecil  dalam  populasi  Lembaga  Pemasyarakatan.  Profil  dan  latar belakang perempuan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan alasan mengapa mereka dipenjarakan  berbeda  dari  narapidana  laki  laki  yang  berada  dalam  situasi  yang sama. Kebutuhan psikologis,  kebutuhan perawatan dan kesehatan dan kebutuhan sosial  mereka  juga  akan  berbeda.  Akibatnya,  seluruh  fasilitas,  program,  dan pelayanan  Lembaga  Pemasyarakatan  harus  disesuaikan  untuk  memenuhi kebutuhan khusus pelaku pelanggaran perempuan.
Lembaga  Pemasyarakatan  wanita  adalah  tempat  dimana  dilakukannya proses pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyrakatan di Indonesia khususnya wanita. Sebelum  dikenal  dengan istilah  Lemabaga Pemasyarakatan di Indonesia,  tempat  penghukuman  dimasyarakat  dikenal  dengan  istilah  penjara. Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  unit  pelaksana  teknis  di  bawah  Direktorat
Jendral  Pemasyarakatan  Kementrian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  (dahulu Departemen Kehakiman). Di dalam Lembaga Pemasyarakatan di huni oleh WBP (warga binaan Pemasyarakatan) dan tahanan ( atau orang yang masih dalam proses persidangan  di  pengadilan  dan  belum  mendapat  putusan  oleh  hakim).  Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di sebut petugas pemasyarakatan atau yang dahulu dikenal dengan istilah sipir penjara. Lemabaga Pemasyrakatan khusus wanita sendiri berdiri karena interversi, terhadap narapidana wanita harus berbeda dengan narapidana laki laki maupun anak anak, karena  terdapat  pola  pembinaan  yang  dilakukan  agar  kegiatan  kegiatan  didalam Lemabaga Pemasyarakatan tidak menimbulkan efek stress terhadap warga binaan yang sedang menjalani masa pembinaan.
A.  Pemenuhan  Hak  pelayanan  kesehatan  terhadap  wanita  hamil  di  Lemabaga Pemayarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu
Kesehatan adalah sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus di  wujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  indonesia.  Pembangunan  kesehatan harus  memperhatikan  berbagai  asas  yang  memberikan  arah  pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan seperti asas perikemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan Yang aha Esa, asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
Kesehatan  adalah  Hak  Asasi  Manusia  dan  salah  satu  unsur  yang  harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa indonesia sebagaimana tercantum dalam pancasila  dan  UUD  Tahun  1945,  demikian  landasan  filosofis  yang  terkandung dalam undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut pasal 1 angka  1  pengertiann  kesehatan  adalah  keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental, spiritual  maupun  sosial  yang  hidup  produktif  memungkinkan  setiap  orang  untuk hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Kesehatan  disini  juga  termmasuk kesehatan reproduksi. Berdasarkan Plan of Action hasil International Conference on  Population  and  Development  (ICPD)  1994  yang  telah  ditandatangani  oleh pemeritah Indonesia pada tahun 1994, kesehatan reproduksi adalah bagian integral dari  HAM.  Kesehatan  reproduksi  didefinisikan  sebagai  keadaan  sehat  sejahtera secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan dalam segala hal yang terkait dengan sistem reproduksi dan fungsi serta proses reproduksi.
Kesehatan  mempunyai  peranan  besar  dalam  meningkatkan  derjat  hidup masyarakat, maka semua negara berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang  sebaik-baiknya.  Pelayanan  kesehatan  ini  merupakan  sebuah  upaya  yang diselenggarakan  sendiri  atau  bersama-sama  dalam  suatu  organisasi  untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihhkan kesehatan perseorangan kelompok ataupun masyarakat.
Hak  atas  Kesehatan  mrupakan  hak  konstitusional  masyarakat  ini  diatur dalam UUD tahun 1945 pasal 28 huruf H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) yaitu bahwa setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di indonesia  dimana  sistem  ini  mempunyai  karakteristik  lain  dibandingkan  dengan sistem  penegak  hukum  lainnya,  seperti  penyidikan  (kepolisisan),  penuntutan (kejaksaan), pemutusan (pengadilan). Karena tujuan dari sistem pemasyarakatan ini adalah sebuah peroses pembinaan kepada narapidana agar menjadi manusia lebih baik  dari  sebelumnya  terutama  bagi  diri  sendiri  dan  masyarakat  nantinya  setelah selesai menjalankan masa hukuman. Sedangkan dalam sistem ini narapidana wanita mempunyai hak khusus.
Struktur hukum atau pranata hukum dalam Teori lawrence meir Friedman ini disebut sebagai sistem struktural yang menentuan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan  dengan  baik.  Struktur  hukum  berdasarkan  UU  No.8  Tahun  1981 meliputi : mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana (LAPAS).  Kewenangan  lembaga  penegak  hukum  dijamin  oleh  undang  undang. Sehingga  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  terlepas  dari  pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas,  kompeten  dan  independen.  Seberapa  bagusnya  suatu  peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.
Dalam  hal  ini  sistem  pelaksanaan  narapidana  wanita  di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu ditinjau dari Hak Asasi Manusia. Karena Hak Asasi Manusia sudah menjadi kodrat dalam diri manusia yang dibawah sejak lahir ke dunia. Sistem pelaksanaan yang ada dilapangan sama halnya dengan yang  lain  harus  sesuai  dengan  perundang-undangan,  disini  penulis  melihat  ada keseimbangan  antara  narapidana    wanita  dan  narapidana  laki-laki,  hal  ini berdasarkan  pada  badan  internasional  yaitu  PBB  pada  tahun  1957  mengeluarkan ”Standart  minimum  rules  for  the  treatment  of  prisoners”  yang  artinya    setiap narapidana saat menjalani hukuman harus dipenuhi syarat dan hak-haknya, seperti buku  regristrasi,  pemisahan  narapidana  pria  dan  wanita,  dewasa  dan  anak-anak, fasilitas  akomodasi  yang  memadai,  pakaian,  temat  tidur,  makanan  sehat,  hak olahraga, hak mendapatkan pelayanan dokter atau hak kesehatan.
Dalam  standart  minimum  PBB,  peneliti  menemukan  fakta  di  lapangan, narapidan wanita sudah memiliki pemisahan sendiri dengan tepat narapidana laki laki, meskipun Lembaga Pemasyarakatan masih dalam satu bangunan, sehingga hal ini akan membantu terpenuhinya hak-hak narapidana perempuan. Menurut peneliti hal  ini sesuai  dengan undang-undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 dan 2 yaitu :
Ayat (1) : “Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS di lakukan penggolongan atas dasar : a)umur, b)jenis kelamin, c)lama pidana yang dijatuhkan, d)jenis  kejahatan,  e)kriteria  lainnya  sesuai  dengan  kebutuhan  perkembangan pembinaan.”
Ayat (2) : “Pembinaan narapidna wanita di laksanakan di LAPAS wanita.”
Ini jelas sudah sesuai dengan undang-undang yang dimaksud yaitu undang undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan ayat 1 dan 2 yang sudah dijalankan.
Mengenai  pemenuhan  hak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  bagi narapidana  wanita  yang  sedang  hamil  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan kelas IIB Bengkulu, karena kesehatan merupakan hak dasar semua warga negara hal ini secara jelas dinyatakan dalam pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945. Terkait dengan hak reproduksi perempuan yang merupakan hak khusus dikarenakan fungsi reproduksinya,  yang  tidak  dimiliki  laki-laki.  Pasal  28H  ayat  (2)  menyebutkan bahwa  “setiap  orang  mendapat  kemudahan  dan  perlaukan  khusus  untuk memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan keadilan”.
Selanjutnya, ketentuan mengenai hak reproduksi diatur dalam pasl 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa “perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam  pelaksanaan  pekerjaan  atau  profesinya  terhadap  hal-hal  yang  dapat mengancam  keselamatan  dan  atau  kesehatannya  berkenaan  dengan  fungsi reproduksi  perempuan”.  Penjelasan  ayat  (2)  menyebutka  bahwa  aspek perlindungan  khusus  tersebut  pada  dua  hal  yakni  pelayanan  kesehatan  yang berkaitan  dengan  haid,  hamil,  melahirkan,  dan  pemberian  kesempatan  untuk menyusui anak.
Berhubungan  dengan  pemenuhan  hak  kesehatan  reproduksi  narapidanan perempuan di  Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, berdasarkan dari data yang ada  terdapat  narapidana  yang  melahirkan  bayinya,  namun  bayi  tersebut  diajak bersama dalam satu sel dengan ibunya. Dalam hal ini kalapas memilihki kebijakan bahwa  di  berikan  sel  khusus  terhadap  bayi  dan  ibu  menyusi  ataupun  hamil  agar dapat  menjamin  kesehatan  bayi  agar  tidak  mudah  tekena  penyakit  dan  menjaga kondisi ibu dan bayi. Di Lapas perempuan Kelas IIB Bengkulu memang tersedia ruangan  khusus  untuk  narapidana/tahanan  yang  sedang  hamil,  melahirkan,  dan menyusui  .
Dalam  pasal  20  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 tentang  syarat  dan  tata  cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  dinyatakan  bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan tambahan adalah penambahan  jumlah  kalori  di  atas  rata-rata  jumlah  kalori  yang  ditetapkan.  Bagi wanita  yang  sedang  hamil  ditambah  300  (tiga  ratus)  kalori  seorang  sehari.  Bagi wanita  yang  sedang  menysui  dapat  ditambah  antara  800  (delapan  ratus)  sampai dengan 1000  (seribu) kalori  seorang sehari dalam  pemberian makanan tambahan terhadap ibu dan bayi memang dilakukan di lapas.
Bagi ibu yang sedang hamil dilakukan control secara rutin demi menjamin kesehatan antara ibu dan cabang bayi. Dan adanya tambahan vitamin diberikan oleh dokter  yang  ada  di  Lapas  atau  bidan  dan  dokter  dari  puskesmas  setempat. Narapidana perempuan yang akan melahirkan dapat dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan SOP yang yang ada, ataupun melahirkan di dalam lapas oleh dokter
ataupun bidan karena adanya kerja sama  yang telah dilakukan antara pihak lapas terhadap puskesmas setempat. bayi di dalam lapas akan diberikan perhatian yang khusus terutama dalam hal kesehatan seperti di lakukan imunisasi secara rutin di dalam lapas sesuai dengan jadwal yang telah di buat oleh dokter.
Di dalam Lapas narapidana yang sedang hamil dan menyusui menghuni sel yang berbeda dengan penghuni lainnya. Narapidana yang hamil ini memiliki hak yang  sama  dengan  lainnya  namun  lebih  diperhatikan  dengan  diberikan  susu  ibu hamil  dan  makanan  tambahan  lainnya  seperti  bubur  kacang  hijau  ataupun  buah. Narapidana  perempuan  yang  hamil  rutin  datang  ke  poliklinik  utuk  konsultasi ataupun memeriksakan kehamilannnya  atau jika  kondisi  narapidan tersebut  tidak memungkinkan melakukan konsultasi ke klinik maka bidan ataupun petugas yang melakukan control  terhadap narapidan  yang sedang hamil  tersebut  sehingga baik bagi narapida dan cabang baik tetap terjaga kondisi kesehatannya.
Makanan  dengan  gizi  seimbang  dibutuhkan  oleh  warga  binaan  pemasyarakatan khusunya narapidana yang sedang hamil untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan pastinya agar pertumbuhan dan perkembangan janin baik dan sehat. pemenuhan gizi yang baik kepada warga binaan ini juga sesuai dengan aturan 20 SMR yang menyatakan bahwa  setiap  orang  yang  dipenjarakan  harus  diberi  oleh  pengelola  penjara  pada jam-jam  biasa  makanan  yang  bergizi  cukup  untuk  kesehatan  dan  kekuatan, makanan  yang bermutu  serta  berkhasiat nagi narapidana dan bayi dan disiapkan disuguhkan dengan baik.
Selain  monitoring  ada  juga  evaluasi  yang  bertujuan  untuk  menilai pelaksanaan  kegiatan  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  wanita  yang  sedang hamil  sesuai  dengan  rencana  dan  kebijakan  yang  telah  disusun  sehingga  dapat mencapai sasaran  yang dikehendaki. Evaluasi dilakukan pada narapidana wanita, Petugas  Pelaksanan,  dan  Pengelola  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  IIB Bengkulu.
B.  Hambatan  Dalam  Pemenuhan  Hak  Memperoleh  Pelayanan  Kesehatan  Bagi Narapidana Prempuan Yang Sedang Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bengkulu
Sejauh  ini  belum  adanya  factor  yang  bersifat  sangat  menghambat  dalam pemenuhan  hak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  wanita  yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Bengkulu. Namun dalam  segi  fasilitas  kesehatan  yang  ada  di  klinik  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu masih sangat minim atau seadanya seperti belum adanya  ranjang  bagi  narapidana  yang  melakukan  konsultasi  atau  pemeriksaan kesehatan, dan kelengkapan obat  yang ada masih sangat terbatas terutama dalam hal  obat  yang  bersifat  khusus  seperti  untuk  narapidana  yang  mengidap  penyakit HIV/AIDS  maka  petugas  harus  melakukan  kerjasama  kepadaa  pihak  lain  seperti rumah  sakit  jiwa  atau  lembaga  lain  sehingga  dapat  mendapatkan  obat  yang  di perlukan,  tentu  petugas  dan  pejabat  di  Lemabaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Bengkulu  sangat  bekerja  maksimal  sehingga  pelaksanaan  pemenuhan  hak  setiap
narapidana dapat berjalan dengan baik. Selain itu dengan adanya monitoring dan evaluasi dalam kegiatan mekanisme pemenuhan hak narapidana hamil di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas IIB Bengkulu bertujuan :
1. Agar  factor  factor  penyebab  yang  menimbulkan  hambatan/kendala  dalam pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  wanita  yang  sedang  hamil  di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  dapat  diketahui  sedini  mungkin  sehingga  dapat  di segera ditentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
2. Untuk  menekan  sekecil  mungkin  terjadinya  kesalahan/penyimpangan,  sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik dari segi administratif, teknis maupun hasil yang dicapai.
Selain  monitoring  ada  juga  evaluasi  yang  bertujuan  untuk  menilai pelaksanan  kegiatan  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  wanita  yang  sedang hamil  sesuai  dengan  rencana  dan  kebijakan  yang  telah  di  susun  sehingga  dapat mencapai sasaran  yang dikehendaki. Evaluasi dilakukan pada narapidana wanita, petugas pelaksana, dan pengolah di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Evaluasi dilakukan dengan cara studi lapangan
Adanya  monitoring  dan  evaluasi  dari  dokter,  kepala  keamanan,  kasi binakdik,  dan  Kepala  LAPAS  dalam  setiap  penyelenggaraan  makanan  guna menunjang kesehatan naraidana wanita termasuk narapidana wanita  yang sedang hamil  di  Lembaga  Pemasyarakatn  Perempuan  Kelas  IIB  Bengkulu  maka  dapat meminimalisir  segala  hambatan  yang  terjadi.  Evaluasi  dan  monitoring  ini  tidak hanya  dilakukan  pada  penyelenggaraan  saja,  namun  dilakukan  disetiap  kegiatan pembinaan  didalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  kelas  IIB  Bengkulu. Sedangkan  dalam  pemenuhan  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  wanita terutama narapidana wanita yang sedang hamil ini dapat terselenggara dengan baik karena  adanya  ketanggapan,  kesiagaan,  kecekataan  para  petugas  pemasyarakatan yang  bertugas.  Selain  itu  penanganan  yang  baik  diperlukan  biaya  yang  banyak. Biaya  yang  biasanya  menjadi  proses  penghambat  dalam  upaya  pemenuhan pelayanan kesehatan tidak terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu karena semua biaya telah dicover sepenuhnya oleh pemerintah dalam bentuk JAMKESMAS yang kini beruba nama menjadi BPJS.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Setiap  narapidana  wanita  yang  sedang  hamil  dipenuhi  haknya  untuk memperoleh pelayanan kesehatan di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB  Bengkulu.  Upaya  pemenuhan  pelayanan  kesehatan  ini  tak  luput  dari  semua kebutuhan  yang  mendasar  untuk  narapidana  wanita  yang  sedang  hamil  termasuk upaya perbaikan gizi ibu hamil tercakup dalam makaanan yang diberikan makanan 3 kali sehari. Selain itu, bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga
Pemasyarakatan Wanita diberikan makanan tambahan berupa bubur kacang ijo  atau  buah  yang  bervitamin  seperti  pisang  yang  diberikan  setiap  2  hari  sehari dengan jumlah kalori lebih banyak daripada narapidana wanita yang tidak hamil. Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan    Kelas  IIB  Bengkulu  makanan
didistribusikan dibantu oleh tamping blok secara baik dimasukkan kedalam wadah plastic yang layak diperuntukkan untk nasi, sayur, lauk-pauk, dan buah. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Bengkulu sangat memperhatikan kesehatan narapidana  wanita  termasuk  narapidana  wanita  yang  sedang  hamil  dilakukan kunjungan anternatal care secara rutin pada trimester 1-2 sebanyak satu bulan sekali sedangkan pada trimester 3 dilakukan lebih intensif sebanyak 2 minggu sekali.
Selama ini tidak ada hal-hal yang menghambat pemenuhan hak memproleh pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  wanita  yang  sedang  hamil  di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, karena selalu ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI secara rutin  pada  setiap  kegiatan  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Bengkulu.

## B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan,  maka  penulis  dapat  menyampaikan  saran  dan  solusi sebagai berikut
1. Semoga kegiatan kegiatan dan pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas  IIB  Bengkulu tetap berjalan dengan baik,  dan menjaga hal  hal positif yang telah di lakukan dan mungkin kedepannya saya berharap semoga apa yang telah di lakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Bengkulu menjadi contoh bagi UPT Pemasyarakatan yang lain dalam melakukan pola pembinaan dan perawatan yang baik, bersih dan semoga secepatnya menjadi UPT yang masuk kedalam zona WBK dan WBPM.
2. Semoga kedepannya ada pihak pihak yang berkerja sama untuk di bidang kesehatan lainnya, terutama untuk menjamin adanya vitamin ataupun gizi terhadap ibu hamil dan bayi yang ada karena bayi sangat butuh tambahan makanan dan gizi yang cukup.   s
3. Semoga  kedepannya  fasilitas  sarana  dan  prasaran  di  bidang  kesehatan  di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIB  Bengkulu  dapat  di  lengkapi, terutama seperti obat obatan, peralatan seperti ranjang Kasur pasien, serta fasilias penunjang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Maidin Gulton, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Refika Aditama. (2014). Bandung.

## Peraturan Perundang-Undangan
M.HH.02.UM.06.04  Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Pelayanan  Kesehatan  Di Lingkungan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakata
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## Jurnal
Ahmad  Fatony.  Efektivitas  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Perempuan  Dalam Mewujudkn Tujuan Pemasrakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan klas II A Jakarta Timur. Volume.45. Nomor 3.54. 9 Juni 2016
Marwan  Fadhel  Madjid.  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Perlindungan  Hukum Narapidana
Putri  Amalia Andasari.  Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan  Kesehatan  Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil. Jurnal. april. 2014.
Rizky Amalia Fajrin. Pelaksanaan Hak Narapidana Atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro. Vol 2.No. 1. 2015
Tirsa D.G Ticoalu. Perlindunga Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Dilembaga Pemasrakatan.Jurnal  Lex  crimen,  2013.Vol.  No.  2.  Wanita  Dalam  Sistem Pemasyarakatan. Jurnal Al-Qadau. Volume 5 Nomor 1 Juni 2015

## Internet
https://www.tempo.co/bbc/4271/kisah-narapidana-perempuan-membesarkan- anak-di-dalampenjara-sudah-sengsara-di-dalam-perut-masa-di-luar-disia- siakan.Diundah pada 04 juli 2019.