## PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DI KOTA BATAM
Idilianti *
Kantor Camat Sagulung

## Abstract
Sexual  growth  on  teenagers  should  be  followed  by  sexual  education.  However, sexual education is still a polemic and a most debated topic among people. This research  is  a  socio-legal  research,  thus  it  uses  primary  data  supporte  by secondary data. It was found that the implemention of children’s rights of sexual education based on the Government Decree Number 61 of 2014 on Reproduction Health at Batam City, particulaly in Public Health Center (PUSKESMAS) has not been  effectively  conducted.  The  obstacles  faced  by  Public  Health  Center  are limited  resources,  time,  and  budget.  To  overcome  these  obstacles,  the  research suggests that all relevant parties to get involved in implementing a comprehensive reproductive  health  education  in  accordance  with  the  mandate  of  the  Law  and improving  the skills  of  personnel resources, facilities and infrastructure  relating to  reproductive  health  education.  In  addition,  an  establishment  of  Regional Regulations  and  /  or  the  decision  of  the  Regional  Head  which  requires  a  cross- agency coordination at the government so that the fulfillment of children's right to reproductive health education can be carried out in a comprehensive manner. Key words: Reproductive health education, children, Batam City

## Abstrak
Perkembangan  seksual  pada  remaja  seharusnya  dibarengi  dengan  pemenuhan pendidikan  seksual  yang  baik.  Namun  hingga  saat  ini  pendidikan  mengenai seksual  masih  menjadi  polemik  dan  bahan  perdebatan  yang  hangat  dikalangan masyarakat  umum.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  sosiologis,  yang menggunakan  data  primer  serta  didukung  oleh  data  sekunder.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  bahwa  pemenuhan  hak  anak  atas  pendidikan  kesehatan reproduksi  belum efektif dilaksanakan. Terdapat  kendala-Kendala  yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan kesehatan reproduksi di Kota Batam berupa  keterbatasan  sumber  daya,  waktu  dan  biaya.  Penanganan  kendala  yang tepat  dalam  upaya  pelaksanaan  pemenuhan  hak  anak  atas  pendidikan  seksual  di Puskesmas  Kota  Batam  dapat  dilakukan  oleh  pihak  terkait  antara  lain  dengan tetap melaksanakan pendidikan kesehatan reproduksi secara komprehensif sesuai dengan  amanat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  meningkatkan keterampilan  sumber  daya  aparatur,  sarana  dan  prasarana  penunjang
* Alamat Korespondensi : bundabbtb@gmail.com
melaksanakan  pendidikan  kesehatan  reproduksi.  Selain  itu,  pembentukan Peraturan  Daerah  dan/atau  Keputusan  Kepala  Daerah  tentang  keharusan  adanya koordinasi  lintas  instansi  dan  lintas  sektoral  sehingga  pemenuhan  hak  anak  atas pendidikan kesehatan reproduksi terlaksana secara komprehensif.
Kata Kunci: Pendidikan kesehatan reproduksi, anak, Kota Batam

## A. Latar Belakang Masalah
Anak adalah amanah dari Allah SWT yang menjadi tanggung jawab setiap orang  tua  untuk  mendidik,  membina  dan  menjadikan  mereka  generasi  penerus yang  tahu  eksistensinya  sebagai  hamba  Allah  yang  harus  mengabdi  kepada-Nya dan sebagai warga Negara. Ungkapan lama masyarakat melayu menyatakan, anak adalah  “ Racun  sekaligus  sebagai  penawarnya ”,  sebagai  cara  mengekspresikan begitu  pentingnya  eksistensi  seorang  anak  bagi  kelangsungan  hidup  mereka. Anak  seyogyanya  dipandang  sebagai  aset  berharga  suatu  bangsa  dan  negara  di masa  mendatang  yang  harus  dijaga  dan  dilindungi  hak-haknya.  Hal  ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan.
Anak  memiliki  hak  asasi  selayaknya  orang  dewasa  sehingga  segala kebutuhan  mereka  menjadi  tanggung  jawab  orang  tua,  masyarakat  dan  Negara. Salah satu hak anak yang sangat mendasar adalah memperoleh  pendidikan. 1
Pendidikan  adalah  salah  satu  bagian  yang  terpenting  dalam  kehidupan manusia, pembentukan karakter seseorang sangat ditentukan oleh baik  buruknya kualitas  pendidikan  yang  didapatkan.  Dalam  pemberian  pendidikan,  pihak  yang sangat  berperan  penting  adalah  orang  tua.  Betapa  tidak,  setiap  orang  tua menginginkan  pendidikan  yang  bermutu  untuk  setiap  buah  hatinya.  jadi selayaknyalah orang tua sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap keselamatan  putra-putrinya  dalam  menjalani  tahapan-tahapan  perkembangan, baik dari segi fisik, emosional, intelektual, sosial maupun seksual. Namun dalam kehidupan  anak  tidak  saja  berhak  memperoleh  pendidikan  secara  formal melainkan  pendidikan  non  formal  untuk  menunjang  tumbuh  kembangnya,  yaitu pendidikan kesehatan reproduksi.
Begitu  hebatnya  pengaruh  perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini tidak  diiringi  dengan  kemajuan  penyediaan  sumber  informasi  yang  benar  dan bertanggung  jawab.  Pendidikan  dan  pola  asuh  saat  ini  sudah  tidak  menanamkan lagi  pentingnya  nilai-nilai  agama  dan  moral  pada  anak  terutama  remaja  yang mulai memasuki masa transisi antara anak-anak dan dewasa.
Membuka  akses  pendidikan  dan  informasi  kesehatan  reproduksi  dan seksualitas  remaja,  sudah  merupakan  sebuah  kebutuhan.  Tidak  saatnya  lagi memperdebatkan  “pantas  atau  tidak  pantas”.  Sudah  saatnya  membuka  ruang, waktu  dan  kesempatan  bagi  remaja  untuk  secara  terbuka  mendiskusikan kehidupan  dan  tumbuh  kembang  mereka,  karena  hal  ini  menjadi  konsekwensi
1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
terhadap  pertumbuhan  itu  sendiri.  Diperlukan  logika-logika  “kesehatan”  untuk membantu  remaja  menetapkan  pilihan,  bahwa  jika  remaja  memilih  untuk melakukan kehidupan seksual  pranikah, mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi pornografi, dan lain-lain, maka tentu saja mereka akan dihadapkan kepada resiko kesehatan yang lebih besar.
Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak  (KHA)  pada  tahun  1990  melalui  Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  36 tahun 1990.
Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: Pasal 1 ayat (1)
”Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun  termasuk  yang  berada dalam kandungan” 2
Pasal 1 ayat (2): “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” 3
Pasal 1 ayat (12):
“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  negara,  pemerintah  dan pemerintah daerah. 4
Menurut  data  yang  dikumpulkan  oleh  Pusat  Data  dan  Informasi  Komisi Nasional  Perlindungan  Anak  Indonesia  dari  tahun  2010  hingga  tahun  2014 tercatat  sebanyak  21.869.797  kasus  pelanggaran  hak  anak,  yang  tersebar  di  34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu,  merupakan  kejahatan  seksual  terhadap  anak.  Selebihnya  adalah  kasus kekerasan  fisik,  dan  penelantaran  anak.  Data  dan  korban  kejahatan  seksual terhadap  anak  setiap  tahun  terjadi  peningkatan.  Pada  2010,  ada  2.046  kasus, diantaranya  42%  kejahatan  seksual.  Pada  2011  terjadi  2.426  kasus  (58% kejahatan  seksual),  dan  2012  ada  2.637  kasus  (62%  kejahatan  seksual).  Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar  yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual  sebesar  62%.  Sedangkan  pada  tahun  2015  (Januari-April),  terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak. 5 Di  Kota  Batam  angka  kejadian  pencabulan  yang  diterima  oleh  pihak Polresta  Barelang  mencapai  77  kasus  untuk  periode  1-17  Januari  2015,  belum
2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3 Ibid . Pasal 1 ayat (2)
4 Ibid . Pasal 1 ayat (12)
5 http://news.bisnis.com/read/20140519/79/229045/indonesia-darurat-kejahatan-kesehatan reproduksi ual-terhadap-anak, di unduh Pada 6 Juni 2015, Pukul. 16.00 WIB
termasuk  kejadian  yang  tak  terlaporkan.  Sebagian  besar  anak  tidak  mampu mengidentifikasikan bahwa telah terjadi pelecehan seksual terhadap dirinya akibat minimnya  pengetahuan  anak  tentang  pendidikan  seksual  dan  reproduksi  pada remaja. 6
Dalam  PP  No.61  Tahun  2014  dan  Permenkes  No.  75  Tahun  2014 dijelaskan  mengenai  hak  atas  pendidikan  kesehatan  reproduksi  dan  kewenangan Puskesmas  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  dalam  bidang  kesehatan untuk melaksanakan amanat UU dan PP tersebut.
Kota  Batam  memiliki  17  unit  Puskesmas  yang  tersebar  di  12  kecamatan dan  64 kelurahan dengan total jumlah penduduk mencapai 1,2 juta jiwa memang merupakan  tugas  berat  bagi  Puskesmas  untuk  menangani  kebutuhan  masyarakat dibidang  kesehatan,  terutama  pada  program  promosi,  informasi  dan  edukasi mengenai  pendidikan  kesehatan  reproduksi,  hal  ini  terbukti  dari  ke-17  unit Puskesmas  yang  ada,  baru  1  unit  Puskesmas  yang  memiliki  poli  khusus  untuk menangani  pasien  usia  anak  remaja  yaitu  Puskesmas  Sei  Lekop  di  Kecamatan Sagulung.
Tabel 1

## Jumlah Puskesmas di Kota Batam yang memiliki Poli PKPR
No Kecamatan Jumlah PKM Nama Puskesmas Poli PKPR 1 Kec. Sekupang 2 PKM Sekupang PKM Tiban Baru Belum ada Belum ada 2 Kec. Sagulung 2 PKM Sei Lekop PKM Sei Langkai Ada Belum ada 3 Kec. Batu Aji 1 PKM Batu Aji Belum ada 4 Kec. Sei Beduk 1 PKM Sei Pancur Belum ada 5 Kec. Nongsa 2 PKM Sambau PKM Kabil Belum ada Belum ada 6 Kec. Batam Kota 3 PKM Baloi Permai PKM Sei Panas PKM Botania Belum ada Belum ada Belum ada Jumlah 17 Ada = 1, Belum Ada = 16
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2015
6 Laporan Ketua pelaksana harian Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pertemuan rapat koordinasi Tingkat Kota Batam pada 17 Januari 2015, pukul 14.30 wib di aula lantai IV Kantor Walikota Batam.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas yang menjadi rumusan masalah adalah :
1. Bagaimana  pelaksanaan  pemenuhan  hak  anak  atas  pendidikan  kesehatan reproduksi  yang  ditinjau  dari  PP  No.  61  Tahun  2014  tentang  Kespro  di Puskesmas Kota Batam ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi ?
3. Apa  langkah-langkah  penyelesaian  yang  dapat  diambil  sebagai  pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan kesehatan reproduksi  yang  ditinjau  dari  PP  No.  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi di Puskesmas Kota Batam ?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  sosiologis  yang  menggunakan data  primer  sebagai  objek  penelitian  dan  didukung  oleh  data  sekunder  sebagai pelengkap penelitian, serta bebarapa  sumber hukum  primer, sekunder dan tertier yang dapat melengkapi penelitian ini.
Peneliti  memilih  jenis  penelitian  hukum  ini  karena  peneliti  melihat  adanya perbedaan dari apa yang dikehendaki oleh aturan hukum menyangkut pemenuhan hak  anak  atas  pendidikan  kesehatan  reproduksi  yaitu  PP  No.  61  Tahun  2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dengan apa yang terjadi dilapangan

## D. Hasil Penelitian
Setiap  negara  memiliki  defenisi  yang  tidak  sama  tentang  anak.  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam Convention  on  the  Right  of  the  Child (CRC)  atau KHA menerapkan defenisi anak sebagai berikut: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang  yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal".
Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:
"Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak yang masih dalam kandungan".
Semestinya  setelah  lahir  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  yang  dalam strata  hukum  dikategorikan  sebagai lex  spesialist, semua  ketentuan  lainnya tentang defenisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
Berkaitan  dengan  defenisi  anak  maka  ada  beberapa  undang-undang  yang memberikan defenisi terhadap anak, sebagai berikut:
1. UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  mensyaratkan  batas  usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. UU  No.  4  Tahun  1974  tentang  Kesejahteraan  Anak,  mendefenisikan  anak berusia 21 tahun dan belum pemah  menikah.
3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mendefenisikan anak adalah orang  yang  dalam  perkara  anak  nakal  telah  berusia  delapan  tahun,  tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pemah kawin.
4. UU  No.    39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  menyebutkan  bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, membolehkan usia bekerja 15 tahun.
6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.
7. Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  sebagaimana  yang  telah  dituangkan dalam UU  No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan Pidana Anak, maka yang  dimaksud  dengan  anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
Maulana  Hasan  Wadong  mengemukakan  berbagai  pengertian  anak menurut  sistem,  kepentingan,  agama,  hukum,  sosial  dan  lain  sebagainya  sesuai fungsi, makna dan tujuanya sebagai berikut: 7
1. Pengertian  anak  dari  aspek  agama,  yaitu  anak  adalah  titipan  Allah  SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, Bangsa dan Negara sebagai pewaris dari ajaran  agama  yang  kelak  akan  memakmurkan  dunia.  Sehingga  anak  tersebut diakui,  diyakini  dan  diamankan  sebagai  implementasi  amalan  yang  diterima orang tua, masyarakat, Bangsa dan Negara.
2. Pengertian  anak  dari  aspek  sosiologis,  yaitu  anak  adalah  mahkluk  sosial ciptaan  Allah  SWT  yang  senantiasa  berinteraksi  dengan  lingkungan masyarakat,  bangsa  dan  Negara.  Dengan  keterbatasan-keterbatasan  yang dimilikinya  karena  berada  pada  proses  pertumbuhan,  proses  belajar  dan proses  sosialisasi  dari  akibat  usia  yang  belum  dewasa  karena  kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisiknya dalam perubahan yang berada dibawah kelompok orang dewasa.
3. Pengertian anak dari aspek ekonomi, yaitu anak adalah seseorang yang berhak atas  pemeliharaanya  dan  perlindungan,  baik  semasa  dalam  kandungan  dan perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembanganya dengan wajar.
4. Pengertian  anak  dari  aspek  politik,  yaitu  anak  sebagai  tempat "issue bargaining". Politik  yang  kondusif,  kebijaksanaan  politik  muncul  dengan menonjolkan  suara-suara  yang  mengaspirasikan  status  anak  dan  cita-cita memperbaiki anak-anak dari berbagai kepentingan partai politik.
7 Arief Gosita. 2001. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. hlm. 10.
Menurut  badan  kesehatan  dunia,  World  Health  Organization  (WHO) batasan  usia  remaja  adalah  12  sampai  24  tahun. 8 Sedangkan  dari  segi  program pelayanan,  defenisi  remaja  yang  digunakan  oleh  Departemen  Kesehatan  adalah mereka  yang  berusia  10  sampai  19  tahun  dan  belum  kawin. 9 Sementara  itu Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, Badan Kependudukan dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  menyebutkan  batasan  usia  remaja adalah 10 sampai 21 tahun. 10
Dari  beberapa  definisi  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud dengan anak dan/atau remaja adalah setiap manusia yang masih dalam kandungan sampai  berusia 24 tahun dan belum pernah menikah.
Adapun  hak-hak  anak  diatur  dalam  Bab  III  mulai  dari  pasal  4  sampai dengan  pasal  18  UU  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,    yaitu sebagai berikut: 11
a. Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
b. Setiap  anak  berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas  diri  dan  status kewarganegaraan.
c. Setiap  anak  berhak  untuk  beribadah  menurut  agamanya,  berpikir,  dan berekspresi  sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usianya,  dalam  bimbingan orang tua.
d. Setiap  anak  berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan,  dan  diasuh oleh  orang  tuanya  sendiri  (Dalam  hal  karena  suatu  sebab  orang  tuanya  tidak dapat  menjamin  tumbuh  kembang  anak,  atau  anak  dalam  keadaan  terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat  oleh  orang  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku).
e. Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat dan bakatnya.
f. Selain  hak  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  (f),  khusus  bagi  anak yang  menyandang  cacat  juga  berhak  memperoleh  pendidikan  luar  biasa, sedangkan  bagi  anak  yang  memiliki  keunggulan  juga  berhak  mendapatkan pendidikan khusus.
g. Setiap  anak  berhak  menyatakan  dan  didengar  pendapatnya,  menerima, mencari,  dan  memberikan  informasi  sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8 Ibid
9 Depkkes. RI. 2001. Kesehatan Reproduksi. Jakarta, 2001, hlm. 8
10 BKKBN, Buku Panduan, 2014, hlm, 20
11 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan  anak  yang  sebaya,  bermain,  berekreasi,  dan  berkreasi  sesuai  dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
j. Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau  pihak  lain  mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari  perlakuan  :  diskriminasi,  eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  kesehatan reproduksi,  penelantaran,  kekejaman,  kekerasan,  dan  penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
k. Dalam  hal  orang  tua,  wali  atau  pengasuh  anak  melakukan  segala  bentuk perlakuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  maka  pelaku  dikenakan pemberatan hukuman.
l. Setiap  anak  berhak  untuk  diasuh  oleh  orang  tuanya  sendiri,  kecuali  jika  ada alasan  dan/atau  aturan  hukum  yang  sah  menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  merupakan  pertimbangan terakhir.
m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5) pelibatan dalam peperangan.
n. Setiap  anak  berhak  memperoleh  perlindungan  dari  sasaran  penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
o. Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  kebebasan  sesuai  dengan  hukum (Penangkapan,  penahanan,  atau  tindak  pidana  penjara  anak  hanya  dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.)
p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2) memperoleh  bantuan  hukum  atau  bantuan  lainnya  secara  efektif  dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
3) membela  diri  dan  memperoleh  keadilan  di  depan  pengadilan  anak  yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan kesehatan reproduksi atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
r. Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  tindak  pidana  berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
Menurut  Kamus  hukum  tidak  disebutkan  pengertian  anak  namun  yang dimaksud  dengan  remaja  adalah  mulai  dewasa  sudah  sampai  umur  untuk  kawin (bukan kanak-kanak lagi) muda/pemuda. 12
Kesehatan  merupakan  hak  azasi  manusia  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.
Dalam  UU  No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  menyatakan  “Kesehatan adalah  keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spiritual  maupun  sosial  yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis”. 13
Dengan demikian UU ini mengamanatkan pendidikan kesehatan yang berhak didapat  oleh  setiap  orang  termasuk  disini  mengenai  pendidikan  kesehatan reproduksi  terhadap  anak  dan  remaja,  tentu  saja  prosedur  dan  penyampaian  isi materi disesuaikan dengan tahap pertumbuhan dan perkembangannya.
Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  ketersediaan  akses  terhadap  informasi, edukasi,  dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  untuk  meningkatkan  dan  memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 14
Menurut PP No. 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi: Pasal 1 ayat 1 :
“Kesehatan  Reproduksi  adalah  keadaan  sehat  secara  fisik,  mental,  dan  sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi” 15
Pasal 1 Ayat 2 :
“Pelayanan  Kesehatan  Reproduksi  Remaja  adalah  suatu  kegiatan  dan/atau serangkaian  kegiatan  yang  ditujukan  kepada  remaja  dalam  rangka  menjaga kesehatan reproduksi” 16
Pasal 1 Ayat 3 :
“Pelayanan  Kesehatan  Sistem  Reproduksi  adalah  pelayanan  kesehatan  yang ditujukan  kepada  suatu  rangkaian  organ,  interaksi  organ,  dan  zat  dalam  tubuh manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak”. 17
Pasal  2 Tentang Ruang lingkup pengaturan Kesehatan Reproduksi  dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
a. pelayanan kesehatan ibu;
b. indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi; dan
c. Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah. 18
12 Drs, Sudarsono, SH., M. Si, Kamus Hukum edisi baru , Rineka Cipta, 2007
13 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (1)
14 Ibid , Pasal 17
15 PP No. 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
16 ibid
17 ibid
18 Ibid
Puskesmas  diamanatkan  menyelenggarakan  fungsi  sebagai  unit  kesehatan masyarakat  dan  perseorangan  sehingga  berwenang  melaksanakan  komunikasi, informasi,  edukasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  bidang  kesehatan  dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan  dan  bermutu,  serta  mengutamakan  upaya  promotif  dan preventif  yang  berorientasi  pada  individu,  keluarga,  kelompok  dan  masyarakat. Selain  itu  dalam  menyelenggarakan  upaya  pelayanan  kesehatan  Puskesmas menganut  prinsip  koordinatif  dan  kerja  sama  inter  dan  antar  profesi.  Puskesmas juga merupakan wahana pendidikan tenaga kesehatan yang dalam pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1. Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak  Anak  Atas  Pendidikan  Kesehatan
Reproduksi  Ditinjau  dari  PP  No.  61  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan Reproduksi Di Puskesmas Kota Batam
Upaya  komunikasi,  informasi  dan  edukasi  (KIE)  kesehatan  reproduksi memiliki  dua  tujuan  yaitu  peningkatan  pengetahuan  dan  perubahan  perilaku kelompok sasaran tentang semua aspek kesehatan reproduksi. Dengan tercapainya dua  tujuan  ini  diharapkan  dapat  membantu  tercapainya  tujuan  akhir  kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan  penelitian  yang  difokuskan  pada  Puskesmas  Sei  Lekop, penulis  mendapati  pelaksanaan  pemenuhan  hak  anak  atas  pendidikan  kesehatan reproduksi  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  peraturan  dan  perundang- undangan  yang  berlaku,  yaitu  PP  No.  61  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan Reproduksi, belum sepenuhnya terlaksana.
Meskipun  PP  No.  61  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Reproduksi  ini sesuai dan masih signifikan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh  Imanuel  Kant  dimana  manusia  merupakan  makhluk  yang  memiliki  akal pikiran,  memerlukan  dan  mengkehendaki  adanya    kebebasan,  sedangkan  sudah menjadi tugas Negara untuk menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Hak anak  atas  pendidikan  kesehatan  reproduksi  sebagaimana  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  secara  mutlak  menjadi  hak-hak  dasar  yang  tidak boleh dihalangi oleh Negara.
Sedangkan menurut teori hukum pembangunan oleh mochtar kusumaatmatdja  dimana  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  maka  PP  No.  61 Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Reproduksi  dan  Permenkes  No.  75  Tahun  2014 Tentang  Puskesmas  merupakan  sarana  tepat  sebagai  pedoman  pelaksanaan pemenuhan  hak  anak  atas  pendidikan  kesehatan  reproduksi  bagi  Puskesmas  di Kota Batam.
2. Kendala-Kendala  yang  dihadapi  dalam  Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak Anak  Atas  Pendidikan  Kesehatan  Reproduksi  Ditinjau  dari  PP  No.  61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Di Puskesmas Kota Batam.
Terbangunnya image bahwa  pendidikan  kesehatan  reproduksi  (kesehatan reproduksi) identik dengan mesum dan norak merupakan hambatan awal terhadap keberlangsungan pendidikan reproduksi.
Berdasarkan  wawancara  dan  observasi  yang  penulis  lakukan,    dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala yang timbul dalam upaya pemenuhan hak anak atas  pendidikan  kesehatan  reproduksi  di  Puskesmas  Kota  Batam  pada  umumnya adalah sebagai berikut:
a. Adanya  pola  pikir  dikalangan  keluarga  dan/atau  remaja  yang  masih  sangat tradisional,  yang  menolak  perubahan  dari  luar  mengenai  masalah  reproduksi. Anggapan  bahwa  pendidikan  kesehatan  reproduksi  tidak  untuk  diajarkan  secara terbuka  akan  tetapi  tertutup  rapat,  aurat-fisik  saja  harus  ditutup  rapat,  dan  akan diketahui secara alamiah saat akan menikah nantinya.
b. tidak  adanya  keterbukaan  antara  anak  remaja  dengan  orangtua  dalam menjalin  komunikasi,  sehingga  orang  tua  kehilangan  moment  proses perkembangan  anak  remajanya.  Anak  remaja  dibiarkan  mencari  jawaban  atas pertanyaan seputar perkembangan fisik, mental dan spiritualnya dengan cara yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab.
Di  dalam  UU  No.  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23 Tahun  2002  Tentang  perlindungan  anak  dijelaskan  bahwa  perlindungan  anak merupakan tanggung jawab, orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara.
Pendidikan  kesehatan  reproduksi  merupakan  hak  anak  yang  wajib dipenuhi  dengan  cara  yang  benar  dan  bertanggungjawab,  namun  kenyataannya banyak  orang  tua  tidak  menyadari  akan  kewajiban  tersebut,  pendidikan  anak diserahkan  sepenuhnya  pada  lembaga  pendidikan  formal,  sedangkan  pihak sekolah menggangap pendidikan kesehatan reproduksi merupakan tanggungjawab orang tua masing-masing.
Ada  beberapa  alasan  kenapa  orang  tua  merasa  tidak  nyaman  membahas masalah pendidikan kesehatan reproduksi  yaitu:
1 . Kurangnya  pengetahuan  untuk  menjawab  pertanyaan  mengenai  kesehatan reproduksi  maupun reproduksi.
2. Tidak efektifnya komunikasi anak dan orang tua.
3 . Tidak terciptanya suasana keterbukaan, kenyamanan antara anak dan orang tua.
Sedangkan  kendala  yang  di  hadapi  dari  pihak  sekolah  sebagaimana  yang dapat  penulis  dapatkan  sampai  saat  ini,  Pemerintah  Republik  Indonesia  belum secara  resmi  menyatakan  pentingnya  pendidikan  kesehatan  reproduksi  sehingga tidak    termasuk  dalam  kurikulum  sekolah.  Kendala  lain  yang  ditemui  dalam pelaksanaan  pemenuhan  hak  anak  atas  pendidikan  reproduksi  di  Puskesmas  di Kota  Batam  adalah  kurangnya  tenaga  kesehatan  yang  terlatih,  sarana  dan prasarana yang belum memadai, dan keterbatasan anggaran.
Kemudian,    baik  dalam  UU  No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  PP No.  61  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Reproduksi  maupun  Permenkes  No.  75 Tahun  2014  Tentang  Puskesmas  belum  mengatur  tentang  koordinasi  antar instansi  dan lembaga  yang berkompeten terhadap upaya pelaksanaan pendidikan
kesehatan  reproduksi  ini.    Puskemas  tidak  memiliki  kemampuan  untuk melakukan  kolaborasi  dengan  lembaga  atau  instansi  pemerintah  lainnya  yang memiliki  wewenang  yang  sama  terhadap  kesehatan  anak  remaja  seperti  Komisi Perlindungan  Anak,  Komisi  Penanggulangan  AIDS,  Badan  Narkotika  Nasional, maupun  Badan  Perlindungan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga Berencana  Kota  Batam  karena  memang  belum  memiliki  dasar  hukum  yang mengatur  tentang    petunjuk  pelaksanaan  kerjasama  lintas  instansi,  apakah peraturan  tersebut  tertuang  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  ataupun  keputusan Walikota.
Selama ini setiap lembaga dan instansi terkait hanya bekerja berdasarkan Standart  Operasional  Pelayanan  (SOP)  masing-masing  dan  terfokus  pada penanganan  kasus  sesuai  bidangnya,  padahal  untuk  mengatasi  persoalan  anak remaja diperlukan kerjasama tim terpadu yang komprehensif, efektif, efesien dan berkesinambungan.  Dengan  meningkatkan  pengetahuan  anak  remaja  tentang pedidikan  kesehatan  reproduksi  diharapkan  kasus-kasus  yang  menimpa  anak remaja  seperti  penyalahgunaan  narkoba,  pelecehan  seksual,  penyimpangan perilaku  seksual  dan  lainnya  dapat  dihindari  bahkan  ditiadakan.  Karena  dengan mengetahui  tentang  kesehatan  reproduksi,  anak  remaja  akan  mengetahui  akan manfaat  berperilaku  sehat  dan  akibat  berperilaku  yang  buruk,  sehingga  anak remaja  akan  lebih  bertanggung  jawab  terhadap  keselamatan  dirinya  dan menjunjung tinggi moral serta nama baik keluarganya.
Keberadaan  Poli  PKPR  di  Puskesmas  Sei  Lekop  belum  sepenuhnya diketahui  oleh  remaja.  Remaja  yang mengetahui  keberadaan  program  ini mendapatkan  informasi  di  Puskesmas  saat  melakukan  pemeriksaan  secara langsung ataupun di sekolah melalui penyuluhan yang dilakukan oleh Puskesmas (staf program PKPR) ke sekolah saat penerimaan siswa baru. 19
Pendidikan  kesehatan  reproduksi  merupakan  hak  anak  yang  harus dipenuhi  oleh  keluarga,  masyarakat  dan  Negara.  Pemerintah  sebagai  penjamin terpenuhinya  hak  warga  tanpa  terkecuali  anak-anak  dan  remaja.  Kurangnya sosialisasi  juga  merupakan  slah  satu  kendala  yang  dihadapi  karena  berdasarkan UUNo  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  pendidikan  kesehatan  reproduksi  ini termasuk  dalam  program  promosi  kesehatan  yang  seharusnya    dilaksanakan melalui  media  massa  baik  elektronik  maupun  media  sosial  lainnya,  sehingga pesan  yang  akan  disampaikan  dapat  diterima  oleh  seluruh  masyarakat  dan keluarga  yang  memiliki  anak  remaja  meskipun  mereka  berdomisili  diwilayah kepulauan.
19 Wawancara  dengan  Nadya  Syifa,  Salah  seorang  pasien/  klien  Poli  PKPR  di  Puskesmas    Sei Lekop Tanggal 12 Juli 2015, Pukul. 10.00 WIB.
3. Penanganan  Kendala  Yang  Tepat  Dalam  Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak Anak  Atas  Pendidikan  Kesehatan  Reproduksi  Ditinjau  Dari  PP  No.  61

## Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Di Puskesmas Kota Batam.
Dalam menangani kendala yang tepat dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan kesehatan reproduksi  pada remaja dapat di lakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Penguatan  program  promosi  reproduksi  remaja.  Berdasarkan  UU  NO.  36 Tahun  2009  Tentang  kesehatan,  pelayanan  kesehatan  peduli  remaja  dalam dilakukan  dengan  cara  komunikasi,  informasi  dan  edukasi,  jadi  kegiatan  ini harus  dilaksanakan  dengan  intensif,  komprehensif  dan    berkesinambungan, agar  tujuan  peningkatan  derajat  kesehatan  khususnya  peningkatan pengetahuan  remaja  akan  pentingnya  pendidikan  kesehatan  reproduksi  dapat dicapai,  karena  dengan  demikian  hak  anak  atas  pendidikan  kesehatan reproduksi pun akan terpenuhi. Hasil akhirnya adalah generasi penerus bangsa merupakan  generasi  yang  berperilaku  sehat,  baik  dan  bertangung  jawab terhadap diri sendiri dan negaranya.
2. Pemenuhan kebutuhan tenaga terlatih dan  penyediaan sarana dan prasarana. Agar kekurangan tenaga kesehatan  yang terlatih  ditambahkan jumlahnya dan kebutuhan  sarana  dan  prasarana  segera  dicarikan  jalam  penyelesaian  oleh Pemerintah  Daerah  sebagai  wujud  pelaksanaan  amanat  dan  tanggung  jawab terhadap Peraturan perundang-undangan. Selain itu pembentukan  satu aturan baik oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum bagi stakeholder terkait untuk melaksanakan pemenuhan hak anak atas pendidikan  kesehatan  reproduksi  secara  lebih  efektif,  efisien,  komprehensif dan berkesinambungan.

## E. Kesimpulan
Dalam  uraian  dalam  bab  per  bab  mengenai  karya  tulis  berupa  penelitian yang  berjudul  “Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak  Anak  Atas  Pendidikan  Kesehatan Reproduksi Ditinjau dari PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Di  Puskesmas  Kota  Batam”,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  PP  No.  61  Tahun 2014  Tentang  Kesehatan  Reproduksi  belum  dilaksanakan  dengan  efektif  oleh Puskesmas  di  Kota  Batam.  Karena  dari  17  unit  Puskesmas  yang  ada  di  Kota Batam,  baru  1  unit  Puskesmas  yang  melaksanakan  upaya  pemenuhan  hak  anak atas pendidikan kesehatan reproduksi.
Meskipun  demikian  Puskesmas  Sei  Lekop  yang  menempatkan  PKPR sebagai  program  unggulan  yang  diharapkan  mampu  memenuhi  hak  anak  atas pendidikan  kesehatan  reproduksi  ternyata  juga  belum  dapat  memenuhi  hak  anak tersebut dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  pemenuhan  hak  anak atas  pendidikan  kesehatan  reproduksi  ditinjau  dari    PP  No.  61  Tahun  2014 Tentang  Kesehatan  Reproduksi  Di  Puskesmas  Kota  Batam  adalah  kekurangan tenaga  terlatih  dan  keterbatasana  sarana  dan  prasarana  ini  terjadi  di  seluruh  unit
Puskesmas  yang  ada  di  Kota  Batam,  mengingat  bentuk  gedung  yang  sama  dan kepadatan  jumlah  penduduk  disetiap  kecamatan  yang  melebihi  kemampuan Puskemas  yang  ada.  Maka  dengan  mengambil  1  unit  Puskesmas  saja  penulis yakin bahwa hasil yang didapat mampu mewakili dan representatif terhadap hasil penelitian ini.
Kendala lain yang dihadapi berupa penolakan-penolakan secara halus oleh beberapa  target  sasaran  yang  di  tentukan  dalam  hal  ini  sekolah-sekolah  yang berbasis keagamaan dengan alasan penyampaian petugas terlalu vulgar, dan oleh beberapa  sekolah  lain  yang  menyatakan    telah  menerima  penyuluhan  yang dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  lainnya  seperti  BNN,  KPAI,  dan  KPA Kota Batam.
Sedangkan kendala dalam bidang hukum, dapat penulis simpulkan bahwa di  Kota  Batam,  pelaksanaan  pendidikan  kesehatan  reproduksi  ini  ternyata  juga dilaksanakan  oleh  lembaga  dan  instansi  pemerintah  yang  yang  lain  tentunya dengan  payung  hukum  dan  SOP  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah. Sedangkan  pada  level  Pemerintah  Daerah  belum  mengakomodir  peraturan  yang memungkinkan  adanya  synergy  antar  instansi  atau  staheholder  terkait  untuk bergabung dalam satu tim terpadu yang dapat bekerja sama dalam hal pemenuhan hak  anak  atas  kesehatan  reproduksi  dan  sebagainya,  sebagai  pelaksanaan perlindungan  anak  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  UU  No.  35  Tahun2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  PP  No.  61  Tahun  2014  Tentang Kesehatan  reproduksi,  dan  Permenkes  No.  75  Tahu  2014  Tentang  Puskesmas serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang terkait dengan anak.
Adapun  penanganan  kendala  yang  tepat  dalam  upaya  pelaksanaan pemenuhan  hak  anak  atas  pendidikan  kesehatan  reproduksi  ditinjau  dari  PP  No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Di Puskesmas Kota Batam.
Beberapa  bentuk  penanganan  dapat  dilakukan  oleh  pihak  terkait  antara lain  peningkatan  promosi  kesehatan  dengan  berbagai  media  seperi  penyebaran pamplet  atau  selebaran  yang  berisikan  informasi  mengenai  adanya  PKPR  di Puskesmas yang memberikan pelayanan khusus bagi remaja, pemasangan poster, spanduk, baliho serta promosi melali media elektronik dan sosial yang benar dan bertanggung jawab, pembentukan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang  mengatur  tentang  synergy  antar  instansi  terkait  sehingga  pemenuhan  hak anak  atas  pendidikan  kesehatan  reproduksi  dapat  dilaksanakan  secara komprehensif,efektif,  efisien  dan  berkesinambungan,  dan  penyediaan  alokasi anggaran  yang  memadai  bagi  stakeholder  dan  tim  terpadu  yang  berwenang melaksanakan pemenuhan hak anak atas pendidikan kesehatan reproduksi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arief Gosita. 2001. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Bhuana  Ilmu Populer. hlm. 10.
BKKBN, Buku Panduan, 2014, hlm, 20
Depkkes. RI. 2001. Kesehatan Reproduksi. Jakarta, 2001, hlm. 8 Drs, Sudarsono, SH., M. Si, Kamus Hukum edisi baru , Rineka Cipta, 2007

## Peraturan Perundang-undangan
UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak
UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan PP No. 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
Sumber Internet
http://news.bisnis.com/read/20140519/79/229045/indonesia-darurat-kejahatan- kesehatan  reproduksi  ual-terhadap-anak,  di  unduh  Pada  6  Juni  2015,  Pukul.
16.00 WIB