Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## TINJAUAN TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

## Faissal Malik
Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Email : faisaalmalik10@gmail.com

## Abstrct
This study aims to (1) identify and analyze how positivism theory represents the value of justice and legal certainty,  and  (2)  know  and  analyze  how  legal  theory  prevails  in  Indonesia.  This  type  of  research  is normative legal research. The data obtained from this research is secondary data obtained through library research,  then  the  data  obtained  is  analyzed  juridically  qualitatively  through  a  statutory  and  conceptual approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  (1)  In  legal  positivism,  the  entire  statutory  regulation  is essentially  something  that  contains  the  law  completely  so  that  the  next  task  of  the  judge  is  to  apply  the provisions of the law mechanically in solving problems in society, in accordance with (2) The conception of  the  theory  of  development  law  is  adequate  law  and  does  not  view  law  as a  set  of rules  and  principles governing human  life, but also includes  institutional institutions and processes  needed to realize the  law. become reality. Meanwhile, the Pancasila Legal Theory is a legal theory  which is based on the  values  of Pancasila as the ontological, epistemological and axiological basis based on the principles of Pancasila law.

## Keyword : Positivism Theory; Law and Justice; Legal System

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisa  bagaimana  teori  positivisme  dalam merepresentasikan nilai keadilan dan kepastia hukum, dan (2) mengetahui dan menganalisa bagaimana teori hukum yang berlaku di Indonesial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam positivisme hukum, keseluruhan peraturan perundang- undangan  pada  hakekatnya  sebagai  suatu  yang  memuat  hukum  secara  lengkap  sehingga  tugas  hakim selanjutnya  adalah  menerapkan  ketentuan  undang-undang  tersebut  secara  mekanis  dalam  menyelesaikan permasalahan  yang  ada  di  masyarakat,  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan  dalam  undang-undang,  (2) Konsepsi  Teori  Hukum  Pembangunan  merupakan  hukum  yang  memadai  dan  tidak  memandang  hukum sebagai suatu perangkat kaidah-kaidah  dan asas-asas yang  mengatur kehidupan  manusia, melainkan juga mencakup lembaga insitusi dan proses yang diperlukan dalam mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan. Sedangkan  Teori  Hukum  Pancasila  merupakan  sebuah  teori  hukum  yang  mendasarkan  pada  nilai-nilai Pancasila  sebagai  landasan  ontologis,  epistemologi  dan  aksiologinya  berdasarkan  asas-asas  hukum Pancasila.

## Kata Kunci : Teori Positivisme; Hukum dan Keadilan; Sistem Hukum

## 1. INTRODUCTION
Pada dasarnya kehidupan  manusia tidak  bisa terlepas dari  hukum dalam upaya  menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi dan hidup berdampingan secara damai.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sebagaimana yang termuat di Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  menentukan  bahwa Negara Indonesia adalah  negara  yang  berdasarkan atas  hukum. Konsekuensi  dari  adanya  ketentuan tersebut  adalah  Negara  Indonesia  harus  menjungjung  tinggi hukum  serta  dalam  tindakannya  harus  didasarkan  pada  hukum  atau  peraturan  yang  diciptakan dalam mengatur suatu tatanan di dalam pemerintahan termasuk didalamnya warga negaranya.
Dewasa ini hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme. Positivisme hukum merupakan  aliran  pemikiran  yang  memperoleh  pengaruh  kuat  dari  ajaran  positivisme  pada umumnya. Sehingga, pemahaman ajaran positivisme hukm merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan  metafisik. 1 Tidak  mengenal  adanya  spekulasi,  semua  didasarkan  pada  data  empiris. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, sehingga  tidak  ada  spekulasi  yang  dapat  menjadi  pengetahuan. 2 Aliran  legal  positivisme  yang dipayungi dengan paradigm positivisme mempunyai konsep hukum yakni apa yang tertulis dalam peraturan  perundang-undangan,  memisahkan  secara  tegas  antara  hukum  dan  moral. 3 Hukum bercirikan  rasionalistik,  teknosentrik,  dan  universal,  tidak  ada  hukm  kecuali  perintah  penguasa. Keadilan hukum bersifat formal dan prosedural.
Berdasarkan hal tersebut, dampak dari perkembangan paham positivisme terhadap Indonesia adalah munculnya kekakuan-kekakuan hukum yang dianggap bahwa hukum di Indonesia itu tidak mampu  menciptakan  keadilan  yang  merupakan  konsekuensi  dari  dominasi  doktrin-doktrin paradigma  positivisme.  Salah  satu  doktrin  hukum  yang  diilhami  oleh  ajaran  positivisme  adalah “ equality before the law atau justice for all ” (semua sama di hadapan hukum), menjadikan doktrin tersebut yang secara teori bagus, namun tidak pada prakteknya, dimana  realitanya  hukum hanya tajam  ke  bawah  dan  hukum  tumpul  ke  atas  karena  hukum  tidaklah  netral.  Dengan  kata  lain, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh adanya kekuatan-kekuatan lain.
Dalam  prakteknya,  penggunaan  paradigma  positivisme  dalam  hukum  ternyata,  menghambat dalam  pencarian  kebenaran  dan  keadilan  yang  sesuai  dengan  hati  nurani.  Pencarian  keadilan terhalang oleh prosedural yang diciptakan oleh hukum itu sendiri, jadi yang muncul adalah keadilan formal/prosedural  yang  belum  mewakili  atau  memenuhi  hati  nurani.  Pada  kenyataannya pendekatan aliran hukum positif tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah yang  berorientasi  kepada  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  positif  hanya  akan menyentuh gejala permasalah, akan tetapi tidak menyentuh pada akar permasalahan. 4
Realita yang terjadi saat ini di Indonesia yaitu banyaknya kasus yang menciderai rasa keadilan masyarakat salah satunya  adalah kasus  yang  menimpa seorang kakek  berusia 68 tahun  bernama Samirin di Sumatera Utara yang divonis hukuman penjara selama 2 bulan 4 hari oleh Pengadilan Negeri Simalungun pada tangga 15 Januari 2020. Kakek Samirin dihukum akibat terbukti bersalah memungut sisa getah pohon karet seberat 1,9 kg dari perkebunan milik PT Brigeston, dimana jika dirupiahkan sekitar Rp. 17.000. Kepada hakim, kakek Samirin  mengaku  melakukan hal tersebut
1 F. Budi Hardiman, 2003, Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Moderitas , Kanisius, Yogyakarta, hlm. 5
2 Muhammad Sidiq, 2009, Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukm , Prandya Paramita, Jakarta, hlm. 6.
3 Ibid .
4 H. Lili Rasjidi, 2009, Dinamika Situasi Kondisi Hukum Dewasa Ini dari Perspektif Teori dan Filosofikal , Bandung, hlm. 4-5.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
karena membutuhkan uang untuk membeli rokok. 5 Selain kasus tersebut, terdapat kasus lain yang sempat menjadi pusat perhatian di Indonesia seperti kasus  nenek Asyani  yang dinyatakan telah mencuri  7  kayu  jati  milik  perusahaan  BUMN,  kasus  nenek  minah  yang  dituduh  menuri  3  buah kakao, dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang belum terkespos media di Indonesia.
Berdasarkan  hal  tersebut,  positivisme  hukum  seakan  menggelinding  liar  ketengah-tengah pemahaman  para  aparat  penegak  hukum  yang  menciderai  rasa  keadilan  masyarakat.  Hukum bukanlah suatu hal yang mati, namun hukum selalu bergerak dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Kasus-kasus kecil seperti kasus yang telah diuraikan sebelumnya merupakan contoh dari liarnya  penegakan  hukum  yang  menggunakan  paradigma  positivisme  tanpa  ada  yang  bisa mengendalikan  bahkan  pemikiran  positivisme  ini  telah  mengakar  pada  hakim  sebagai  aparat pemutus pada peradilan.
Secara  hukum  positif,  polisi,  jaksa  dan  hakim  tidak  dapat  dipersalahkan  karena  hanya memenuhi dan melaksanakan rumusan undang-undang yang tidak memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum untuk berbuat sesuai  hati  nurani. Sekalipunn hakim diberikan kebebasan sesuai hati nurani, namun jika terbentur dengan bukti yang sudah lengkap, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk memutus perkara tersebut. Disisi lain, masyarakat sebagai objek hukum merasa terusik rasa keadilannya dengan keputusan hakim terhadap kasus-kasus kecil dibandingkan dengan kasus-kasus besar misalnya kasus korupsi, kasus mafia pajak, kasus suap hakim dan kasus-kasus lain  yang  merugikan  negara  miliaran  rupiah  bahakan  lebih.  Sehingga  perlu  diakukan  upaya penegakan hukum yang progresif dan diikuti dengan pembenahan sistem hukum pidana baik dalam segi substansi, struktur dan budaya hukum. 6
Berdasarkan paparan  masalah  yang telah diuraikan diatas,  maka  sangat penting untuk dikaji lebih  dalam  lagi  terkait  pengaruh  ajaran  positivisme  hukum  dalam  sistem  peradilan  Indonesia dalam bentuk penelitian dengan judul “Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”.

## 2. RESEARCH METHODS
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  (yuridis  normatif).  Penggunaan  tipe penelitian ini didasari pertimbangan untuk mengkaji kaidah-kadiah atau aturan-aturan. 7 . Adapun aturan hukum  yang akan dikaji  yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan undang-undang  ( statute  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). Pendekatan  undang-undang  digunakan  oleh  penulis  untuk  mengkaji  atau  menelaah  semua peraturan yang berkaitan dengan tinjauan terhadap teori positivisme hukum dalam sistem peradilan pidana  Indonesia.  Adapun  pendekatan  konseptual  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah mengkaji doktrin, asas, serta konsep dalam  ilmu  ilmu hukum dikaitkan dengan  isu hukum  yang menjadi pokok permasalahan  yang peneliti kaji  yaitu  tinjauan terhadap teori positivisme  hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Analisis  bahan  hukum  adalah  uraian  mengenai  cara-cara  analisis  yaitu  bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang dianalisis dan
5 Luthfial  Ayu  Azanella,  https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/213315465/selain-kakek-samirin-ini-4- kasus-hukum-yang-sempat-menimpa-lansia?page=all, diakses pada tanggal 16 Januari 2021.
6 Esmi Warassih, 2011, Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosoiologisi , Badan Penerbit Undip, hlm. 7.
7 Soerjono Soekanto, 2014, Penelitian Hukum Normatif Tinjuan Secara Singkat , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dikaji  relevansi  hukumnya  dan  digunakan  untuk  menguraikan  konsepsi-konsepsi  maupun  teori yang digunakan dalam penelitian ini.

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

## 3.1 Positivisme Hukum

## 3.1.1 Sekilas Mengenai Positivisme Hukum
Dalam  positivisme  hukum,  keseluruhan  peraturan  perundang-undangan  pada  hakekatnya sebagai  suatu  yang  memuat  hukum  secara  lengkap  sehingga  tugas  hakim  selanjutnya  adalah menerapkan  ketentuan  undang-undang  tersebut  secara  mekanis  dalam  menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Namun, paradigma positivisme hukum menempakan hakim sebagai tawanan undang-undang, tidak memberikan kesempatan kepada pengadilan untuk menjadi suatu institusi yang dapat mendorong perkembangan masyarakat.
Poritivisme  hukum  merupakan  kepanjangantangan  dari  paradigma Cartesian  Newtonian . 8 Cartesian  Newtonian telah  membawa  penaruh  yang  palin  mendasar  terhadap  positivisme  ilmu yang  kemudian  memperngaruhi  positivisme  hukum  adalah  pandangan  dualism  dan  reduksionis. Dengan pandangan dualisme ini, hukum dipisahkan dari keadilan karena terlalau menitikberatkan ke  hal  terkait  definisi,  konsep  serta  deskripsi,  dan  berkonsentrasi  pada  benuk  dan  isi  hukum. 9 Menurut Hans Kelsen, hukum harus terbebas dari segala unsur yang asing bagi metode khsus dari suuatu ilmu yang tujuannya hanyalah pengetahuan hukum, bukan pembentukannya. Bidang kajian ilmu hukum adalah hukum positif atau hukum yang sesungguhnya yang berbeda dari hukum ideal yang disebut keadilan atau hukum alam. Sehingga, hanya bersifat wadah dan tidak bersangkutan dengan isi hukm yang bisa berubah dalam waktu tertentu. 10
Sementara itu, pandangan reduksionis telah memberikan pengaruh terhadap positivisme hukum dalam  mereduksi  realita  hukm  yang  terdiri  dari  realita  ide  (kapasias  akal  budi),  realita  material (aktual) dan realita artifisal menjadi tunggal. Jika dikaitkan dengan teori dai Hans Kelsen yaitu the pure  theory  of  law ,  maka  hukum  harus  dibersihkan  dari  unsur  non  yuridis,  hukum  harus mengabaikan  pendekatan  lain  terhadap  hukum.  Hukum  selalu  merupakan  hukum  positif  dan positivisme hukm terletak pada fakta bahwa hukum dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia, jadi terlepas dari unsur moralitas dan sistem-sistem norma itu sendiri. 11
Dalam pandanan positivisme hukum, tata hukum suatu negara berlaku bukan karena memiliki dasar dalam kehidupan sosial,  namun karena  mendapatkan bentuk positifnya dari suatu  institusi yang berwenang dan hukumhanya dikenal sebagai hukum formal, sehingga harus dipisahkan dari bentuk  materialnya,  hal  ini  dikarenakan  akan  merusak  kebenaran  ilmiah  hukum  itu  sendiri. 12 Menurut H.L.A Hart yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, pada dasarnya dari positivisme hukum itu adalah : 13
1. Hukum hanyalah perintah penguasa;
2. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum, moral dan etika;
8 Anton F. Susanto, 2010, Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Bacaan , Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 29.
9 Ibid , hlm. 149.
10 Hans  Kelsen,  1995, Teori  hukum  Murni:  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  Sebagai  Ilmu  Hukum  Empirik- Deskriptif, Rimdi Press, hlm. 4.
11 Ibid , hlm. 115.
12 Satjipto  Rahardjo,  2009, Hukum  dan  Perilaku:  Hidup  Baik  Adalah  Dasar  Hukum  yang  Baik ,  Jakarta,  Kompas Gramedia, hlm. 162.
13 Ibid , hlm. 162
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
3. Analisa  tentang  konsepsi-konsepsi  hukum  dibedakan  dari  penyelidikan  sejarah  dan sosiologis;
4. Sistem hukum harus sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral.

## 3.1.2  Antara Keadilan dan Kepastian Hukum
Pada dasarnya kehidupan  manusia tidak  bisa terlepas dari  hukum dalam upaya  menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi dan hidup berdampingan secara damai. Sebagaimana yang termuat di Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  menentukan  bahwa Negara Indonesia adalah  negara  yang  berdasarkan atas  hukum. Konsekuensi  dari  adanya  ketentuan tersebut  adalah  Negara  Indonesia  harus  menjungjung  tinggi hukum  serta  dalam  tindakannya  harus  didasarkan  pada  hukum  atau  peraturan  yang  diciptakan dalam mengatur suatu tatanan di dalam pemerintahan termasuk didalamnya warga negaranya.
Saat ini hukum telah mengalami pergeseran. Pemahaman hukum secara materiil telah bergeser ke  pemahaman  secara  formil.  Berdasarkan  hal  tersebut,  hukum  lebih  diidentikkan  dengan keputusan  dari  penguasa  legislatif  yang  dilakukan  menurut  prosedur  ataupun  persyaratan  teknis dan  mengorganisasikannya  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan. 14 Pemahaman  dari paradigma hukum seperti ini akan mempengaruhi para penegak hukum yang hanya menjalankan peraturan perundang-undangan secara skripturalistik. 15 Disisi lain, hukum tidak hanya sebatas pada apa  yang  dituangkan  di  dalam  suatu  dokumen  negara  atau  dalam  teks  perundang- undangan,melainkan juga apa yang hidup di dalam masyarakat, karena dalam sumber hukum selain undang-undang  ada  sumber  hukum  lain  yang  penting  yakni  yurisprudensi,  perjanjian,  adat, kebiasaan dan doktrin.
Hukum  dalam  pelaksanaannya  juga  harus  memperhatikan  nilai  dasar,  sebagaimana  yang dinyatakan  oleh  Gustav  Radbruch  yang  mengemukanan  3  (tiga)  nilai  dasar  yang  harus  terdapat dalam  hukum,  yaitu  kepastian,  kemanfaatan,  dan  keadilan.  Namun,  realita  yang  terjadi  adalah kesulitan dalam menerapkan ketiga nilai dasar tersebut secara seimbang, terkadang nilai kepastian hukum harus dikalahkan demi mengedepankan nilai keadilan. Jadi muncul pertanyaan, manakah yang harus didahulukan, keadilan atau kepastian hukum itu sendiri.
Pada  hakekatnya,  keadilan  memberikan  perlindungan  atas  hak  dan  saat  yang  bersamaan mengarahkan kewajiban sehingga keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat. 16 Keadilan  yang terdapat  di dalam teks peraturan perundang-undangan  mungkin  saja  memberikan keadilan ketika dijalankan oleh para aparat penegak hukum, namun itu hanya sebatas dari keadilan procedural  yang  memberikan  jaminan  terhadap  ketertiban  dan  kepastian  hukum,  namun  belum tentu  memberikan  keadilan  secara  substansial.  Sehingga,  untuk  dapat  memberikan  keadilan substansial, maka para penegak hukum harus melihat kenyataan yang ada pada masyarakat.
Aparat  penegak  hukum  dalam  menerapkan  hukum  dalam  peristiwa  nyata  tidak  boleh menyimpang. Hukum harus berlaku sesuai dengan hukumnya,dan  inilah  yang kemudian disebut dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan
14 Yusriadi,  2011, Tembaran  Pemikiran  Kritis  Hukum  dan  Masyarakat ,  Malang,  Surya  Pena  Gemilang  Publishing, hlm. 37
15 Satjipto  Rahardjo,  2009, Hukum  dan  Perilaku:  Hidup  Baik  Adalah  Dasar  Hukum  yang  Baik ,  Jakarta,  Kompas Gramedia, hlm. 58.
16 Antonius  Sudirman,  2007, Hati  Nurani  Hakim  dan  Putusannya:  Suatu  Pendekatan  dari  Perspektif  Ilmu  Hukum Perilaku (Behavioural Jurispudence) Kasus Hakim Bisma Siregar , Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 44.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dalam keadaan tertentu. 17 Dengan kepastian hukum, tujuan hukum dalam menertibkan masyarakat mungkin  akan  tercapai.  Kepastian  hukum  lebih  merupakan  suau  keyakinan  yang  dipaksakan daripada  keadaan  yang  sebenarnya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  ternyata  peraturan  perundang- undangan  bukan  satu-satunya  faktor  yang  menyebabkan  munculnya  kepastian  hukum  tersebut, melainkan juga faktor lain misalnya tradisi dan perilaku.
Selain  memberikan  nilai  keadilan  dan  kepastian  hukuh,  hukum  dalam  pelaksanaannya  juga mampu memberikan nilai kemanfaatan. Kemanfaatan dalam arti ini tidak hanya tentang masalah keuntungan,  melainkan  lebih kegunaan  hukum di  masyarakat  dengan  memberikan perlindungan hak-hak  masyarakat.  Shingga,  secara  ideal  hukum  apapun  bentuknya  harus  mampu mengakomodasi  dari  ketiga  nilai  dasar  (keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan)  tersebut,  namun kenyataannya  sangat  sulit  mengakomodir  dari  ketiga  nilai  tersebut  secara  bersamaan,  bahkan cenderung  timbul  suatu  konflik  di  dalamnya.  Jika  nilai  keadilan  bertabrakan  dengan  kepastian hukum, seharusnya nilai keadilan yang lebih didahulukan, hal ini karena kepastian hukum sejatinya merupakan  mencari  keadilan.  Perlu  ditekankan,  dalam  hal  keadilan  yang  diakomodasi  dalam hukum bukan keadilan secara procedural, tetap secara substansial yang belum tentu dapat dipenuhi oleh suatu produk hukum yang diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan.
Sekalipun  asas  legalitas  yang  dianut  Indonesia  dalam  sistem  eropa  continental  dalam melatarbelakangi  teori  positivisme  yang  menjadi  barometer  dalam  menentukan  seseorang  telah melanggar hukum atau tidak, namun asas legalitas pun harus dapat menjamin memberikan keadilan yang sesungguhnya. Jika hukum harus dilihat sebelah mata sebagai hukum “kaca mata kuda” yang tertulis  dalam  undang-undang  saja,  tanpa  melihat  tujuan  huum  adalah  membuat  semua  orang menjadi nyaman, tertib, bahagia dan adil. Maka, hukum itu tidak memiliki hati nurani dan kejam. Hukum  dapat  ditegakkan  tidak  mesti  harus  menjalankan  prosedur  hukum  formil  yang  sudah disusun rapi dalam sebuah format hukum acara, demikian pula dengan hukum materiilnya. Akan tetapi,  penegakan  hukumpun  harus  jua  dilihat  dari  tujuan  hukum  itu  sendiri,  yaitu  untuk menciptakan kenyamanan, ketertiban, kebahagiaan dan keadilan berdasarkan filosofi pemidanaan.
Hukum tidak mesti dilihat sebagai hukum tertulis ( law as it written in the books ) dalam teks perundang-udangan atau hukum adalah hukum ( law is law ), melainkan harus jua dilihat dari fakta- fakta yang terjadi di lapangan misalnya yang diproses dala sidang pengadilan. 18 Hal ini dikarenakan jika hukum hanya dilihat sebagai law as it written in the books , maka hukum demikian terasa sangat kaku dan jauh dari nilai moralitas. Maka dari itu, ada sebuah adigium yang menyatakan “ fiat justitia et  pereat  mundus ”  tidak  mesti  harus  dipandang  dengan  sebelah  mata,  melainkan  harus  juga diimbangi  dengan  adigium  “ fiat  justitia  ruat  coelom ”. 19 Hal  ini  berarti,hukum  tidak  wajib ditegakkan meskipun langit akan runtuh, tetapi keadilan lah yang mesti ditegakkan meskipun langit akan  runtuh.  Menegakkan  keadilan  merupakan  hal  yang  paling  penting  daripada  menegakkan hukum, karena keadilan hukum belum tentu mampu memberikan rasa adil keapda setiap pencari keadilan.

## 3.2 Teori Hukum Di Indonesia

## 3.2.1 Teori Hukum Pembangunan
Secara konsepsi, teori hukum pembangunan  yang diusung oleh Mochtar Kusumaatmadja  ini merupakan kepekaan hukum terhadap kondisi dan gejala-gejala kemasyarakatan dan fungsi hukum
17 Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-bab tentang Peneman Hukum , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.
18 Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum , Jakarta, Kompas Media Nusantara, hlm. 62.
19 Roberto M. Unger, 2010, Teori Hukum Kristis , Bandung, Nusa Media, hlm. 270-271.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
seagai  sarana  pembangunan  yang  memiliki  kemiripan  dengan  teori  hukum  milik  Roscoe  Pound yang  berasal  dari  aliran  hukum  pragmatis  dengan  konsepnya  yaitu  “ law  as  a  tool  of  social engineering ”  dan  menggantikan  istilah  alat  atau tool dengan  istilah  sarana. 20 Namun,  dalam pengembangan konsepsional terkait teori hukum pembangunan di Indonesia adalah hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, sehingga pegertiannya menjadi luas, hal ini disebabkan sebagai berikut : 21
1. Hukum  adalah  salah  satu  dari  kaidah  sosial  (di  samping  kaidah  moral,  agama,  susila, kesopanan, adat  kebiasaan dan  lain-lain),  yang  merupakan cerminan dari  nilai-nilai  yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau living law ;
2. Hukum  tidak  hanya  kompleks  kaidah  dan  asas  yang  mengatur,  tetapi  juga  meliputi lembaga-lembaga  dan  proses  yang  diperlukan  untuk  mewujudkan  berlakunya  hukum  itu dalam kenyataan;
3. Tujuan pokok dan pertama dari  segala  hukum adalah ketertiban,  yang  merupakan syarat fundamental  bagi  adanya  suatu  masyarakat  yang  teratur;  untuk  tercapainya  ketertiban diperlukan  kepastian  dalam  pergaulan  antar  manusia  dalam  masyarakat;  tujuan  kedua setelah ketertiban adalah keadilan yang isi keadilan ini berbeda-beda menurut masyarakat dan zamannya;
4. Pembangunan  harus  dimaknai  seluas-luasnya  meliputi  segala  segi  dari  kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka;
5. Hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat yang sedang membangun itu dapat pula merugikan, sehingga harus dilakukan berhati-hati; oleh sebab itu penggunaan hukum harus dikaitkan juga dengan segi-segi sosiologi, antropologi dan kebudayaan; ahli hukum dalam masyarakat yang sedang  membangun perlu  mempelajari  hukum positif dengan spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya.
Terkait konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat mempunyai pengertian, antara lain :
a. Ketertiban dan keteraturan dalam upaya pembangunan dan pembaharuan merupakan suatu yang diinginkan dan dianggap perlu;
b. Hukum sebagai kaidah  yang  mempunyai  fungsi  sebagai arana  yang  mampu  megarahkan kegatan manusaia sebagaimana yang diharapkan oleh pembangunan.
Berdasarkan  konsep  hukum  sebagai  sarana  pembangunan  dan  pembaharuan,  maka  hukum  yang memadai  seharusnya tidak  memandang  hukum sebagai suatu perangkat kaidah-kaidah dan asas- asas  yang  mengatur  kehidupan  manusia,  melainkan  juga  mencakup  lembaga  insitusi  dan  proses yang diperlukan dalam mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan. Sehingga, hukum harus berada di  depan  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  dalam  pembangunan,  dan  hukum  juga  harus dapat memperdayakan masyarakat dan birokrasi di Indonesia.

## 3.2.2 Teori Hukum Pancasila
Teori  Hukum  Pancasila  merupakan  sebuah  teori  hukum  yang  mendasarkan  pada  nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologi dan aksiologinya berdasarkan asas-asas hukum Pancasila antara lain asas ketuhanan, perikemanusiaan, kesatuan dan persauan, demokrasi, dan asas
20 Lili Rasjidi, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 126.
21 Arief Shidarta, 2011, Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis  Awal,  dalam  buku  Satjipto  Raharjo  dan  Hukum  Progresif  Urgensi  dan  Kritik ,  Jakarta,  Epistema Institute, hlm. 55-58
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
keadilan sosial. Sehingga segala bentuk produk hukum Indonesia harus berpedoman kepada nilai- nilai  yang  terkandung  di  dalam  Pancasila.  Di  samping  itu,  Pancasila  menjadi  sangat  aksiomatik dan  juga  ilmiah  dalam  ukuran  kesepakatan  kolektif  bangsa  Indonesia.  Kelima  sila  Pancasila membentuk serangkaian sistem ideologis, filosofis yang logik saintifik sebagai dasar hukum utama yang  menempatkannya  sebagai grundnorm ,  sehingga  merupakan  sumber  dari  segala  sumber hukum.
Hukum  sebagai  peraturan  perilaku  manusia  dalam  mewujudkan  suatu  ketertiban  dan keteraturan. Oleh karena itu, manusia yang diciptakan oleh Tuhan sesuai kondrat dalam pergaulan kehidupan masyarakat akan menuntut ketertiban dan keteraturan. Sehingga, hukum yang dijiwai dan  diwarnai  Pancasila  mesti  memiliki  semangat  kerukunan  yang  didalamnya  terkandung  asas kepatutan dan bermoral. Hukum Pancasila merupakan ciri khas Indonesia, yang mana melekat dan memiliki asas dan/atau nilai luhur yaitu asas kerukunan, kepatutan, dan keselarasan. Kesemua asas tersebut termuat dalam asas kekeluargaan atau sering dikenal dengan istilah gotongroyong.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  teori  hukum  pancasila  pada  intinya  memuat  nilai Ketuhanan Yang Maha Esa; Penghormatan atas martabat manusia; Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia; Wawasan kebangsaaan dan wawasan nusantara; Persamaan dan kelayakan;  Keadilan  Sosial;  Moral  dan  budi  pekerti  luhur;  Partisipasi  dan  transparansi  dalam proses pengambilan keputusan; dan perdamaian dunia. 22 Sehingga, tujuan hukum dai teori hukum Pancasila merupakan memberi pengayoman kepada manusia, sebagaimana pendapat dari Mochtar Kusumaatmajdja yang menyatakan konsep pengayoman memiliki pengertian melindungi manusia dan mencegah tindakan kesewenangan, demi terciptanya masyarakat yang dapat mengembangkan seluruh potensi dalam dirinya secara utuh. 23

## 4. CONCLUSION
Dalam  positivisme  hukum,  keseluruhan  peraturan  perundang-undangan  pada  hakekatnya sebagai  suatu  yang  memuat  hukum  secara  lengkap  sehingga  tugas  hakim  selanjutnya  adalah menerapkan  ketentuan  undang-undang  tersebut  secara  mekanis  dalam  menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam  pandangan  positivisme  hukum,  tata  hukum  suatu  negara  berlaku  bukan  karena  memiliki dasar dalam kehidupan sosial,  namun karena  mendapatkan bentuk positifnya dari suatu  institusi yang berwenang dan hukumhanya dikenal sebagai hukum formal, sehingga harus dipisahkan dari bentuk materialnya, hal ini dikarenakan akan merusak kebenaran ilmiah hukum itu sendiri.
Konsepsi Teori Hukum Pembangunan merupakan hukum yang memadai dan tidak memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia, melainkan juga mencakup lembaga insitusi dan proses yang diperlukan dalam mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan. Sedangkan Teori Hukum Pancasila merupakan sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologi dan aksiologinya berdasarkan asas-asas hukum Pancasila antara lain asas ketuhanan, perikemanusiaan, kesatuan dan persauan, demokrasi, dan asas keadilan sosial. Sehingga segala bentuk produk hukum Indonesia harus berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
22 Ibid , hlm. 56
23 Mahfud MD, 2009, Pancasila Dalam Berbagai Perspektif , Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm.12-13
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## REFERENCES
Hardiman,  F.  Budi.  2003. Melampaui  Positivisme  dan  Modernitas;  Diskursus  filosofis  tentang Metode Ilmiah dan Prolema Moderitas . Kanisius. Yogyakarta. Nitibaskara, Ronny Rahman. 2006. Tegakkan Hukum Gunakan Hukum . Kompas Media Nusantara. Jakarta.
MD, Mahfud. 2009. Pancasila Dalam Berbagai Perspektif . Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
Mertokusumo,  Sudikno.  1993. Bab-bab  tentang  Peneman  Hukum .  PT.  Citra  Aditya  Bakti. Bandung.
Rahardjo,  Satjipto.  2009. Hukum  dan  Perilaku:  Hidup  Baik  Adalah  Dasar  Hukum  yang  Baik . Kompas Gramedia. Jakarta.
Rasjidi,  H.  Lili.  2009. Dinamika  Situasi  Kondisi  Hukum  Dewasa  Ini  dari  Perspektif  Teori  dan Filosofikal . Bandung.
Shidarta, Arief. 2011. Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-aliran Filsafat Hukum:  Sebuah  Diagnosis  Awal,  dalam  buku  Satjipto  Raharjo  dan  Hukum  Progresif Urgensi dan Kritik . Epistema Institute. Jakarta.
Sidiq, Muhammad. 2009. Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum . Prandya Paramita. Jakarta. Soekanto,  Soerjono.  2014. Penelitian  Hukum  Normatif  Tinjuan  Secara  Singkat .  Rajawali  Pers. Jakarta.
Sudirman, Antonius. 2007. Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioural Jurispudence) Kasus Hakim Bisma Siregar . PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Susanto,  Anton  F.    2010. Dekonstruksi  Hukum:  Eksplorasi  Teks  dan  Model  Bacaan .  Genta Publishing. Yogyakarta.
Unger, Roberto M. 2010. Teori Hukum Kristis . Nusa Media. Bandung.
Warassih,  Esmi.  2011. Pranta  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosoiologisi .  Badan  Penerbit  Undip. Semarang.
Yusriadi.  2011. Tembaran  Pemikiran  Kritis  Hukum  dan  Masyarakat .  Surya  Pena  Gemilang Publishing. Malang.