## PENAWARAN JASA NOTARIS MELALUI WEBSITE

## Ronald Halim
Anwar Borahima Maskun Email : ronald.xs.31@gmail.com

## Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  ;  1)  penggunaan website oleh  notaris  ditinjau  dari Pasal  4  angka  3  Kode  Etik  Notaris;  2)  pengawasan  terhadap  penggunaan website dalam  profesi  jabatan  notaris.  Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  Normatif- Empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui  wawancara,  dan  data  sekunder  diperoleh  melalui  studi  literatur.  Data  yang dikumpulkan  kemudian  diolah  dengan  menggunakan  pendekatan  analisis  kualitatif. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  1)  Penggunaan Website oleh  Notaris ditinjau dari Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris adalah bentuk pelanggaran kode etik jika  dalam website tersebut  mempromosikan  diri,  yang  dapat  diartikan  bahwa mengiklankan  diri  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  4  kode  etik  notaris. Dalam iklan tersebut ada kata/kalimat atau niat dari Notaris yang bersangkutan untuk memancing  masyarakat  agar  menggunakan  jasanya.  2)  Pengawasan  terhadap penggunaan website dalam  profesi  jabatan  Notaris  merupakan  wilayah  dari  dewan kehormatan yang harus mencari bukti terlebih dahulu apakah seorang notaris dalam menggunakan website benar-benar  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  aturan Kode  Etik.  Hal  ini  tentu  saja  penting  karena  penggunaan website sangat  rentan dengan  perspektif  apakah  benar-benar  telah  terjadi  promosi  dalam  penggunaan website oleh notaris.
Kata Kunci : Notaris, Website , Jasa.

## Abstract
This study aims to analyze; 1) the use of the website by a notary in terms of Article 4 number  3  of  the  Notary  Code  of  Ethics;  2)  supervision  of  website  usage  in  notary professions. This research is a Normative- Empirical research. Data is qualified as primary  and  secondary  data.  Primary  data  is  obtained  through  interviews,  and secondary  data  is  obtained  through  literature  studies.  The  data  collected  is  then processed  using  a  qualitative  analysis  approach.  The  results  of  this  study  indicate that:  1)  The  use  of  the  Website  by  a  Notary  in  terms  of  Article  4  number  3  of  the Notary Code of Ethics will be understood as a form of violation of the code of ethics if  the  website  promotes  itself.  Can  be  interpreted  to  "advertise"  themselves  as referred  to  in  Article  4  of  the  notary  code  of  ethics.  Whereas  in  the  advertisement there is a word / sentence or intention from the Notary concerned to lure the public to use his services. 2) Supervision of website usage in the profession of Notary is an area  of  honor  council  that  must  seek  prior  evidence  whether  a  notary  in  using  the website  has  actually  violated  the  Code  of  Ethics  rules,  this  is  of  course  important because  website  usage  is  very  vulnerable  to  perspective  Has  there  really  been  a
promotion in the use of a website by a notary.
Keywords : Notary, Website, Services.

## A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan  teknologi  yang terjadi  dalam  kehidupan  manusia merupakan  revolusi  teknologi  yang memberikan  banyak  perubahan  pada cara  berpikir  manusia,  baik  dalam
usaha pemecahan masalah,
perencanaan, maupun dalam
pengambilan  keputusan.  Perubahan yang  terjadi  pada  cara  berpikir manusia  akan  berpengaruh  terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia  terhadap  etika  dan  norma- norma  dalam  kehidupannya.  Orang berinteraksi  secara  fisik,  melakukan komunikasi  secara  langsung  dengan orang  lain,  karena  perkembangan teknologi  informasi  maka  interaksi tersebut menjadi berkurang.
Pemanfaatan teknologi
informasi,  media,  dan  komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia  secara  global.  Perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi telah  pula  menyebabkan  hubungan dunia menjadi tanpa batas ( borderless
) dan  menyebabkan  perubahan  sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan
berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini memberikan kontribusi bagi peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan, dan  peradaban  manusia.  Dengan berkembangnya  teknologi  informasi saat  ini  berpengaruh  juga  terhadap perkembangan sistem elektronik.
Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan  sistem  informasi  yang merupakan penerapan teknologi informasi  yang  berbasis  jaringan telekomunikasi  dan  media  elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan,  dan  mengirimkan  atau menyebarkan  informasi  elektronik. Adapun kegiatan melalui media elektronik  seperti  yang  biasa  disebut juga disebut ruang siber ( cyber space ). Meskipun  tergolong  virtual,  kegiatan melalui  ruang  siber  ini  dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.
Dengan adanya kegiatan melalui ruang siber ini menunjukkan pesatnya kemajuan  sistem  elektronik.  Pada awalnya, ruang siber ( cyber space ) ini
hanya  dapat  digunakan  sebagai  media pertukaran  informasi  di  lingkungan pendidikan  (Perguruan  tinggi  di  dan lembaga  penelitian). 1 Pada  tahun 1995,  internet  mulai  terbuka  bagi masyarakat  luas.  Kemudian  untuk lebih memudahkan masyarakat mengakses  informasi  melalui  internet, Tim  Berners-Lee  mengembangkan aplikasi World  Wide  Web (www). 2
Ruang lingkup internet telah mencakup hampir seluruh dunia. Menurut data resmi Kementerian
Komunikasi dan Informatika, jumlah pengguna internet di  seluruh  dunia  diawal  tahun  2018 semakin meningkat  dan  menyentuh  di angka  3.6  miliar  dengan  penetrasi 51%  (persen)  dari  total  populasi  di dunia dan negara Indonesia menduduki peringkat ke enam terhadap penggunaan internet. 3
1 Asri Sitompul, Hukum Internet Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum  di
Cyberspace ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2001, hal. 1.
2 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris Gultom, Cyberlaw:  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi ,  Cetakan  I,  PT.  Refika  Aditama, Bandung, 2005, hal. 4.
3 KementerianKomunikasidanInformatika,http s://kominfo.go.id/content/detail/4286/ penggunainternetindonesia-nomor-enam- dunia/0/sorotan_media,  diakses  tanggal  16 Februari 2018.
Pemanfaatan internet atau media elektronik telah menjadi bagian terpenting  dalam  hal  meningkatkan suatu  kinerja  baik  di  bidang  instansi pemerintahan maupun berbagai profesi  lainnya.  Salah  satu  profesi yang  dikenal  di  masyarakat  adalah profesi Notaris. Notaris dalam pemanfaatan  internet  menggunakan Website Notaris yang dapat ditemukan di beberapa website seperti http://www.notppat.com  oleh  Olivia Christie Sulendra, https://notaris ppatsoehardjo.com  oleh  Soehardjo Hadie
Widyokusumo dan http://notarisekalestary.com/layanan- kami/    oleh  Putu  Eka  Lestary.  Ketiga website tersebut  dalam website nya mencantumkan nama dan jabatan yang tidak lain merupakan jabatan notaris.
Selain  itu,  beberapa website tersebut  juga  menyediakan  konten “layanan  kami”  yang  artinya  ada upaya  untuk  memberitahukan  atau menawarkan  jasa  pada  masyarakat dengan  tujuan  menarik  calon  klien agar  menggunakan  jasa  notaris. 4
4 Sebagai  perbandingan  dalam website http://irmadevita.com/ yang dikelola oleh Irma Devita  yang  merupakan  seorang  Notaris, namun  dalam website nya  tidak  menyebutkan nama  beserta  jabatannya  dan  juga  tidak menyediakan  konten  promosi/publikasi  yang
Notaris  merupakan  pejabat  umum yang menjalankan sebagian kekuasaan negara  di  bidang  hukum  privat  dan mempunyai  peran  penting   dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya disingkat UUJN).
Berdasarkan  Pasal  82  UUJN
bahwa  Notaris  berhimpun  dalam  satu wadah  Organisasi  Notaris.  Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia  yang  merupakan  satu- satunya  wadah  profesi  Notaris  yang bebas  dan  mandiri  yang  dibentuk dengan  maksud  dan  tujuan  untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. Jabatan  Notaris  merupakan  jabatan kepercayaan,  maka  seorang  Notaris harus mempunyai  perilaku yang baik. Perilaku  Notaris  yang  baik  dapat diperoleh  dengan   berlandaskan  pada Kode Etik Notaris.
mengindikasikan  adanya  upaya  menawarkan jasa  notaris.  Dalam website nya  Irma  Devita banyak  membagikan  tulisan  atau  artikel- artikel hukum.
Dengan  demikian,  Kode  Etik Notaris  penting  bagi  Notaris  karena mengatur  mengenai  hal-hal  yang harus   ditaati  oleh  seorang  Notaris dalam  menjalankan  jabatannya  dan juga  di  luar  menjalankan  jabatannya. 5
Kode Etik Notaris merupakan keseluruhan kaidah moral yang ditentukan  oleh  perkumpulan  Ikatan
Notaris
Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau  yang  ditentukan  dan  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  hal  itu  dan yang  berlaku  bagi  serta  wajib    ditaati oleh  setiap    dan  semua  anggota perkumpulan    dan  semua  orang    yang menjalankan  tugas    dan  jabatan sebagai Notaris.
5 Hampir  setiap  organisasi  profesi  memiliki kode  etik.  Hal  ini  dipandang  perlu  untuk memberikan pedoman berprilaku bagi anggotanya.  Kode  etik  profesi  merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan  dan  merupakan  perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi  hanya berlaku  efektif  apabila  dijiwai  oleh  cita-cita dan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  lingkungan profesi  itu  sendiri.  Kode  etik  merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban  profesi  itu.  Kode  etik  profesi menjadi  tolak  ukur  perbuatan  anggota kelompok  profesi  dan  merupakan  upaya pencegahan  berbuat  yang  tidak  etis  bagi anggotanya.  Dikutip  dalam  Abdul  Kadir Muhammad, Etika  Profesi  Hukum ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 13.
Kode  Etik  Notaris  yang  berlaku saat  ini  adalah  Kode  Etik  Notaris berdasarkan  Keputusan  Kongres  Luar Biasa  Ikatan  Notaris  Indonesia  yang dilaksanakan  di  Banten  pada  tanggal 29-30  Mei  2015.  Kedudukan  Kode Etik  bagi  Notaris,  yang  pertama karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris  yang  sangat  berorientasi  pada legalisasi,  sehingga  dapat  menjadi fundamental  Hukum  utama  tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang
penghadap yang menggunakan  jasa  Notaris  tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai  akibat  dari  pemberian  status harta  benda,  hak  dan  kewajiban  yang tidak  sesuai  dengan  kaidah  dan prinsip-prinsip  hukum  dan  keadilan, sehingga  dapat  menganggu  ketertiban umum  dan  juga  hak-hak  pribadi  dari masyarakat  pencari  keadilan,  maka bagi  dunia  Notaris  sangat  diperlukan juga  suatu  Kode  Etik  Profesi  yang baik dan modern. 6
Kode  etik  notaris  mengatur larangan  bagi  notaris  yang  ditentukan dalam  Pasal  4  Kode  Etik  Notaris
6 Yogi  Priyambodon  dan  Gunarto  Gunarto. "Tinjauan  Terhadap  Pelanggaran  Kode  Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga." Jurnal Akta Volume 4 Nomor 3 September 2017, hal. 332.
bahwa  Notaris dalam  menjalankan jabatannya dilarang melakukan publikasi  atau  promosi  diri,  baik sendiri maupun secara bersama- sama, dengan  mencantumkan  nama dan  jabatannya,  menggunakan  sarana media  cetak  dan/atau  elektronik, dalam bentuk Iklan.
Jabatan  Notaris  diadakan  atau kehadirannya  dikehendaki  oleh  aturan hukum dengan maksud untuk membantu  dan  melayani  masyarakat yang  membutuhkan  alat  bukti  tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan,  peristiwa,  atau  perbuatan hukum.  Dengan  dasar  ini  seseorang diangkat menjadi notaris harus memiliki  semangat  untuk  melayani masyarakat. 7
Namun dalam kenyataannya, terdapat temuan beberapa  Notaris  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan publikasi/promosi melalui media elektronik. Hal ini tentu saja  tidak  dibenarkan  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  4  Kode  Etik Notaris,  larangan  tersebut  merupakan
7 Fahma  Rahman  Wijanarko,  "Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2014." Jurnal Repertorium Volume 2 nomor 2  Tahun 2015. hal. 8
konsekuensi  logis  dari  kedudukan Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat
dibenarkan.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas,  diskursus  penggunaan website menimbulkan berbagai macam persepsi. Notaris dalam melaksanakan jabatannya  haruslah  sesuai  dengan aturan kode etik yang telah ditentukan oleh  organisasi  perkumpulan  INI, dengan  berlandaskan  tanggung  jawab serta menjaga profesionalismenya sebagai  pejabat  umum  yang  mampu mengaktualisasikan perkembangan hukum  sesuai  kemajuan  teknologi informasi komunikasi.
Dengan  situasi  dan  kondisi seperti  ini,  secara  sadar website pribadi  yang dibuat oleh notaris,  yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh semua orang di internet dapat menimbulkan terjadinya indikasi pelanggaran.  Indikasi  Pelanggaran yang  dilakukan  oleh  notaris  tersebut dapat  menjatuhkan  nama  baik  dari notaris  itu  sendiri  maupun  organisasi perkumpulan  INI,  sehingga  hal  ini memunculkan  persepsi  bahwa  profesi
jabatan  mulia  dari  seorang  notaris tidak lebih dari sebuah agen biro jasa. Namun  dalam  era  globalisasi  ini, ternyata  hal  tersebut  menimbulkan kontradiksi  dengan  kenyataan  yang ada,  memandang  pembuatan website pribadi oleh  notaris  di  internet dikategorikan  sebagai  pelanggaran atau tidak sebagaimana  dalam Pasal 4 angka 3 kode etik.
Dari  uraian-uraian  yang  telah dijelaskan  sebelumnya  maka  adapun fokus penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah penggunaan website oleh  notaris  ditinjau dari larangan notaris melakukan publikasi atau promosi  diri,  baik  sendiri maupun  secara  bersama-sama, dengan  mencantumkan  nama dan  jabatannya,  menggunakan sarana  media  cetak  dan/atau elektronik  dalam  bentuk  iklan
?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap  penggunaan website dalam profesi jabatan notaris ?

## B. Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  hukum  empiris
dimana
pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi dalam  masyakarat  guna  mencapai tujuan yang telah ditentukan. 8
Penelitian ini dilaksanakan di  wilayah Kota Makassar pada Majelis Pengawas  Daerah  Kota  Makassar, Dewan  Kehormatan  Kota  Makassar dan  Dewan  Kehormatan  Wilayah Sulawesi  Selatan.  Disamping  itu,  data juga diperoleh pada Dewan Kehormatan Pusat di Jakarta.
C. Hasil Penelitian dan
Pembahasan
1. Penggunaan Website Oleh
Notaris Ditinjau dari Larangan  Notaris  Melakukan Publikasi  atau  Promosi  Diri, Baik  Sendiri  Maupun  Secara Bersama-Sama, dengan Mencantumkan nama dan
Jabatannya, Menggunakan
Sarana  Media  Cetak  dan/atau Elektronik dalam Bentuk
Iklan
8 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan Penelitian  Hukum,  Cet.1. Citra  Aditya  Bakti, Bandung. 2004. hal. 52.
Penggunaan website oleh notaris merupakan hal yang sangat fundamental  untuk  ditinjau,  hal  ini penting  guna  melihat  prilaku  notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang jabatan notaris. Pengggunaan Website oleh  notaris dapat ditemukan pada beberapa website
seperti
http://www.notppat.com  oleh  Olivia
Christie Sulendra, https://notaris ppatsoehardjo.com  oleh  Soehardjo
Hadie Widyokusumo
dan http://notarisekalestary.com/layanan- kami/  oleh Putu Eka Lestary.
Dalam  konteks  ini,  penggunaan website oleh  notaris  sebagaimana disebutkan  di  atas  menimbulkan  pro dan  kontra.  Pro  dan  kontra  ini didasarkan  pada  argumentasi  apakah penggunaan website oleh  notaris tersebut  melanggar  peraturan  kode etik  sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka  3  Notaris dalam  menjalankan jabatannya dilarang melakukan publikasi  atau  promosi  diri,  baik sendiri maupun secara bersama- sama, dengan  mencantumkan  nama dan  jabatannya,  menggunakan  sarana media  cetak  dan/atau  elektronik, dalam bentuk Iklan.
Promosi  adalah  upaya  untuk memberitahukan  atau  menawarkan produk  atau  jasa  dengan  tujuan  untuk menarik calon konsumen agar jasanya digunakan  dalam  hal  ini  notaris, dengan harapan dengan adanya promosi  tersebut  terjadi  kenaikan dalam  hal  penggunaan  layanan  jasa notarisnya. Munculnya larangan promosi  pada  peraturan  kode  etik  ini dikarenakan konsekuensi notaris
bukanlah  sebagai  Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan  dalam  prilaku  hukum
notaris.
Menurut Habib Adjie, Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat mengemukakan  bahwa  :  Iklan  yang dimaksud  dalam  Pasal  4  KEN  setara dengan Notaris
memasarkan (marketing)  dirinya  kepada  khalayak ramai atau masyarakat, agar jabatannya diminati masyarakat.
Dapat diartikan meng “Iklan” kan diri sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal 4 kode etik notaris bahwa dalam iklan  tersebut  ada  kata/kalimat  atau niat  dari  Notaris  yang  bersangkutan
untuk  memancing  masyarakat  agar menggunakan jasanya. 9
Sejalan dengan yang dikemukakan  Habib  Adjie,  Menurut ibu  Illya.A,  Majelis  Pengawas  daerah Kota Makassar bahwa :  sepanjang  hal itu  tidak  dalam  keadaan  dimana notaris mengiklankan diri atau mengiklankan  jabatannya  hal  itu  sah- sah  saja,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan apabila  dari  publikasi  tersebut  tidak ada  satupun  hal  yang  bertujuan  untuk mengajak  dan  atau  mengarahkan masyarakat  untuk  menggunakan  jasa notaris melalui publikasi tersebut. 10
Lebih  lanjut  dikatakan  Illya.A, Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar,  bahwa  :  jika  notaris melakukan sebuah publikasi baik pada media cetak maupun media elektronik dengan  tujuan  untuk  mempromosikan jabatannya dan secara sengaja mencantumkan  nama  dan  alamat kantornya  yang  mana  hal  itu  secara langsung  telah  melanggar  peraturan kode  etik  notaris,  sehingga  hadirnya publikasi  tersebut  akan  berdampak
9 Hasil wawancara Sekretaris Dewan Kehormatan  Pusat    Habib  Adjie,  Pada Tanggal 28 Juni 2018.
10 Hasil wawancara Illya.A, Majelis Pengawas daerah  Kota  Makassar  pada  tanggal  7  Juni 2018.
buruk  pada  persaingan  tidak  sehat yang dilakukan seorang notaris. 11
Senada dengan Habib Adjie dan Illya.  A,  Muhammad  Rahim  Dewan Kehormatan
Wilayah Provinsi
Sulawesi  Selatan  bahwa  :  Promosi menjadi  hal  yang  dilarang  pada peraturan  kode  etik  karena  tindakan promosi dikhawatirkan akan menimbulkan  persaingan  notaris  yang tidak  sehat,  yang  mana  hal  ini  dapat berakibat notaris menawarkan jasanya dengan tujuan untuk membuat masyarakat  dalam  hal  menyelesaikan peristiwa terkait dengan jabatan notaris kepada dia saja atau mempromosikan jabatannya dan pelayanannya.
Merujuk  pada  pendapat  Habib Adjie,  Illya.  A,  dan  Muhammad Rahim,  maka  dapat  dipahami  bahwa yang menjadi penekanan dalam larangan  promosi  atau  mengiklankan diri  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  4  Kode  Etik  notaris  adalah adanya  niat  dalam  promosi  untuk mengajak atau mengarahkan masyarakat  untuk  menggunakan  jasa notaris  karena  akan  menyebabkan
11 Hasil wawancara Illya.A, Majelis Pengawas daerah Kota Makassar pada tanggal 7 Juni 2018
terjadinya  persaingan  tidak  sehat. Namun  menurut  penulis  terdapat  hal yang  perlu  diperhatikan  pada  norma Pasal  4  Kode  etik  Notaris  yaitu  pada frasa “promosi” dan frasa “iklan”.
Iklan  menurut  John  Caples menyatakan,  bahwa  periklanan  adalah segala bentuk penyajian non personal, promosi, dan ide, barang maupun jasa oleh sponsor tertentu yang memerlukan  pembayaran.  Sementara menurut  asosiasi  pemasaran  Amerika ( American  Marketing  Association ) iklan  adalah  semua  bentuk  bayaran untuk mengimplementasikan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara non personal oleh sponsor yang jelas,  sedangkan  periklanan  adalah seluruh proses yang meliputi penyiapan,  perencanaan,  pelaksanaan, dan pengawasan iklan.
Menurut  Dedi  Sudiana,  Iklan adalah  salah  satu  bentuk  komunikasi yang  terdiri  atas  informasi  dan gagasan  tentang  suatu  produk  yang ditujukan  kepada  khalayak  secara serempak  agar  memperoleh  sambutan baik. Iklan berusaha untuk memberikan  informasi,  membujuk, dan  meyakinkan.  Selain  itu,  Hery Margono  menyatakan  bahwa  iklan
bertugas untuk menyampaikan infromasi tentang produk dan jasa dari pihak produsen
sekaligus menawarkannya  kepada  konsumen. Melalui iklan, konsumen dapat mengetahui  manfaat  barang  dan  jasa tersersebut  sekaligus  tau  kapan  dan dimana mereka dapat memperolehnya. 12 Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang periklanan. Oleh karena regulasi  penyiaran  di  Indonesia  diatur dalam  Undang-Undang    Nomor  32 Tahun  2002  tentang  Penyiaran  (UU Penyiaran),  maka  untuk  memahami makna  siaran  iklan  berbasis    hukum, acuan utamanya adalah UU Penyiaran dan  peraturan  turunannya. 13 Menurut Pasal  1  butir  (5)  UU  tentang Penyiaran, siaran iklan adalah: “siaran informasi  yang  bersifat  komersial  dan layanan masyarakat tentang tersedianya  jasa,  barang,  dan  gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak  dengan  atau  tanpa  imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.”  Menurut  Undang-
12 Judhariksawan, Regulasi  Siaran  Iklan Televisi , PK Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hal. 3
13 Ibid hal. 4.
Undang  No.  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, promosi adalah  kegiatan  pengenalan  atau penyebarluasan informasi suatu barang  dan/atau  jasa,  untuk  menarik minat  beli  konsumen  terhadap  barang dan/atau  jasa  yang  akan  dan  sedang diperdagangkan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas maka  menurut  penulis  benang  merah antara  “promosi”  dan  “iklan”  pada Pasal  4  kode  etik  Notaris  adalah adanya  informasi  ketersediaan  jasa yang dapat dipergunakan oleh khalayak dilakukan dengan menyebarluaskan  informasi  tersebut, sehingga  jika  notaris  mencantumkan unsur  menjelaskan  identitas  diri  dan ketersedian  jasa  notaris  pada  sebuah website  yang  dapat  menyebarluaskan informasi karena dapat diakses dimanapun sepanjang terdapat jaringan  internet    maka  hal  tersebut melanggar  ketentuan  Pasal  4  Kode Etik notaris.
Penggunaan website oleh notaris untuk mengiklankan jasa notaris dapat juga menimbulkan terjadinya persaingan  tidak  sehat  antar  notaris, penjelasan  persaingan  tidak  sehat dijabarkan  dalam  Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan  Uusaha  Tidak  Sehat,  yaitu pertama,  dalam  konsideran  tercantum
bahwa Undang-Undang Larangan Monopoli
ditujukan untuk
mengarahkan  pembangunan  ekonomi kepada  terwujudnya kesejahteraan rakyat  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Kedua, konsiderans  juga  menyebutkan  bahwa Undang-Undang  Praktik  Monopoli disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang mengkehendaki adanya kesempatan  yang  sama  bagi  setiap warga  negara  yang  ikut  serta  dalam proses  produksi  dalam  pemasaran barang  dan  atau  jasa  dalam  iklim usaha  yang  sehat  dan  kondusif  bagi pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya mekanisme  ekonomi  pasar  secara wajar. Ketiga, tersirat juga dinyatakan bahwa Undang-Undang Larangan Praktik  Monopoli  dimaksudkan  untuk mencegah pemusatan kekuasaan ekonomi  pada  pelaku  usaha  tertentu. Seorang  Notaris  yang  menggunakan website  untuk  mengiklankan  jasa notaris  merupakan  bentuk  monopoli karena  website  yang  dimiliki  oleh notaris  lebih  muda  ditemui  yakni
hanya  mengakses  jaringan  internet sehingga  notaris-notaris  yang  tidak memiliki  website  akan  tertinggal dalam  hal  persaingan  padahal  dengan jasa yang sama.
Persepsi  promosi  atau  iklan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh  kode  etik  notaris  dihubungan dengan  penggunaan website oleh notaris  memunculkan  polemik  yaitu ketika  penggunaan website notaris dipandang  sebagai  sebuah  bentuk promosi  diri  atas  nama  jabatan. Beberapa website milik notaris seperti http://www.notppat.com  oleh  Olivia Christie Sulendra, https://notaris ppatsoehardjo.com  oleh  Soehardjo
Hadie
Widyokusumo dan http://notarisekalestary.com/layanan- kami/    oleh  Putu  Eka  Lestary.  Ketiga website tersebut  dalam website nya mencantumkan nama dan jabatan yang tidak lain merupakan jabatan notaris.
Selain  itu,  beberapa website tersebut  juga  menyediakan  konten “layanan  kami”  yang  artinya  ada upaya  untuk  memberitahukan  atau menawarkan  jasa  pada  masyarakat dengan  tujuan  menarik  calon  klien agar menggunakan jasa notaris. Website http://irmadevita.com/  milik
Irma  Devita  yang  merupakan  seorang Notaris  yang  dalam website nya  tidak menyebutkan nama beserta jabatannya dan  juga  tidak  menyediakan  konten promosi/publikasi
yang
mengindikasikan adanya upaya menawarkan  jasa  notaris.  Dalam website nya Irma Devita banyak membagikan  tulisan  atau  artikel- artikel hukum.
Berdasarkan  hasil  wawancara 14
Meiliana  Piter,  Nunu  O  Hica,  Andi Firda  Rani,  Cica  Muzakkir  dan  Dinza Diastani terkait tanggapannya terhadap website notaris di atas bahwa untuk  http://www.notppat.com  oleh Olivia Christie
Sulendra, https://notaris  ppatsoehardjo.com  oleh Soehardjo  Hadie  Widyokusumo  dan http://notarisekalestary.com/layanan- kami/    oleh  Putu  Eka  Lestary,  lebih memperlihatkan  adanya  tawaran  jasa dari notaris pemilik website sedangkan untuk website http://irmadevita.com/ menurut  mereka  lebih  kepada share konten-konten  atau  bahan-bahan  yang berkaitan  dengan  kenotariatan  secara keilmuan,  bukan  pada  tawaran  jasa notarisnya.
14 Hasil  wawancara  pada  tanggal  5  Desember 2018.
Menurut Penulis seharusnya pihak  dewan  kehormatan  notaris menindak  ketiga  website  diatas  yang dengan jelas telah melanggar ketentuan  kode  etik  notaris  dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan  kode  etik.  Jika  merujuk  pada kode  etik  Pasal    6  mengatur  bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota  yang  melakukan  pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
1) Teguran
2) Peringatan
3) Pemberhentian
sementara dari keanggotaan
Perkumpulan
4) Pemberhentian dengan  hormat  dari keanggotaan Perkumpulan
5) Pemberhentian
dengan  tidak  hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Menanggapi penggunaan
website oleh notaris yang terkategorikan sebagai bentuk promosi atau mengiklankan diri notaris, menurut Badar Barraba Dewan
kehormatan Pusat bahwa : Sebenarnya
untuk  menganalisis  hal  tersebut,  pada Pasal  4  kode  etik  notaris  telah dicantumkan, bahwa yang tidak diperbolehkan  atau  pun  dilarangkan adalah  publikasi  dan  promosi  dengan maksud  memengaruhi  orang  lain  agar merasa  tertarik  untuk  memakai  jasa dari notaris tersebut. Jika betul adanya demikian  bahwa  ada  sebuah website yang digunakan dengan maksud untuk memengaruhi  orang  lain  dengan harapan melalui website tersebut  akan ada  pihak  yang  mau  memakai  jasa notaris  tersebut,  maka  sebenarnya  hal itu  sudah  bisa  dikategorikan  sebagai sebuah  bentuk  pelanggaran  terhadap kode etik. 15
Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  : Sebenarnya  untuk  memahami  apa yang dituliskan pada kode etik notaris Pasal 4, pada prinsipnya yang dilarang dalam kode etik itu adalah mempromosikan diri dan mempublikasikan  diri  dengan  maksud untuk  mempengaruhi  agar  orang  lain merasa  tertarik  memakai  jasa  notaris tersebut.  Tapi  dalam  menganalisis sebuah website yang berisikan pengetahuan  tentang  hukum  yang
15 Hasil Wawancara dengan Dewan kehormatan  Pusat  Badar  Barraba  Pada Tanggal 23 Juni 2018
dituliskan  oleh  notaris  kita  mesti melihatnya  juga  dengan  kemungkinan pandangan  yang  lain.  Misalkan,  ada sebuah website yang  dituliskan  oleh seorang  notaris  mengenai  hukum  akta jual  beli,  di  mana  tulisan  tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain (dalam hal ini masyarakat yang membacanya) tetapi  bukan  dengan  maksud  untuk promosi  atau  pun  mempublikasikan dari  notaris  tersebut,  maka  dari perspektif  itu  kita  bisa  menilai  bahwa website yang  dibuat  dan  dituliskan notaris  tersebut  tidaklah  melanggar kode etik notaris Pasal 4.  Karena pada website itu,  ia  justru  hadir  untuk mencerdaskan masyarakat dengan memberikan pengetahuan. 16
Senada  dengan  Badar  Barraba, M.J. Grace Kawi Tandiari mengemukakan bahwa : Website yang berisikan penawaran jasa notaris dapat diartikan sebagai iklankan diri sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal   4 Kode  etik notaris,  jika dalam isi website notaris tersebut mencantumkan  berupa  iklan  yang berisikan  penyuluhan  hukum  bukan
16 Hasil Wawancara dengan Dewan kehormatan  Pusat  Badar  Barraba  Pada Tanggal 23 Juni 2018.
iklan    yang  mempromosikan  diri notaris  ,  jika  hal  ini  dilakukan  tidak termasuk  dalam  kategori  pelanggaran, sepanjang website itu  hanya  untuk penyuluhan  hukum  bukan  untuk promosi diri dari notaris tersebut.
Lebih lanjut dikatakan
Pengunaan website oleh notaris merupakan pelanggaran dalam Pasal 4 kode  etik  notaris  sepanjang  notaris tersebut  mengiklankan  dirinya  dan usahanya  lewat website .  Bedanya iklan pemasangan nama didunia maya dengan  pemasangan  papan  nama secara    fisik  di  kantor  notaris.  Karena notaris  dilarang  mengiklankan  diri didunia maya 17
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Habib Adjie
Sekretaris  Dewan  Kehormatan  Pusat bahwa  :  Kalau  dalam  Web  tersebut hanya menguraikan kemampuan
keilmuan kenotariatan kepada masyarakat, atau memberikan konsultasi  via  Web,  maka  hal  ini bukan beriklan. Notaris adalah Pejabat Umum, hanya boleh  memasang papan nama  di  depan  kantornya  atau  pada tempat  yang  tidak  melanggar  KEN.
17 Hasil wawancara dengan notaris M.J. grace Kawi Tandiari pada tanggal 28 juni 2018.
Sebagai  Pejabat  Umum  sangat  tidak perlu  Notaris  untuk  beriklan  di  dunia maya dan secara fisik dengan cara dan bentuk  apapun,  karena  hal  tersebut termasuk pelanggaran KEN. 18
Senada  dengan  Badar  Barraba, M.J.  Grace  Kawi  Tandiari  dan  Habib Adjie, Endang Soelianti mengemukakan  bahwa  :  Sebagai seorang  notaris,  sebenarnya  harus bijak dalam menegakkan adanya kode etik.  Dan  dalam  menganalisis website yang  dituliskan  oleh  notaris,  kita  juga jangan  berprasangka  buruk  terlebih dahulu. Karena pada dasarnya kewajiban  pekerjaan  notaris  adalah memberikan bimbingan hukum. Bagaimana  pun  juga,  masyarakat butuh  penjelasan  akan  hukum.  Jadi, jika  ada  interaksi  antara  notaris dengan  orang  lain  mengenai  hukum, itu  tidaklah  masalah  selagi  ia  tidak mempromosikan  dirinya  bahwa  dia adalah seorang Notaris dengan maksud untuk menarik orang lain agar memakai jasanya. 19
18 Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Habib  Adjie Pada Tanggal 28 Juni 2018.
19 Hasil  Wawancara  dengan  Endang  Soelianti Pada Tanggal 21 Juli 2018.
Beranjak  dari  pendapat  Badar Barraba,  M.J.  Grace  Kawi  Tandiari, Habib  Adjie  dan  Endang  Soelianti  di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan website oleh  notaris merupakan  hal  yang  boleh  dilakukan sepanjang  dalam  implementasinya tidak  ada  unsur  menawarkan  jasa  dari notaris, namun lebih kepada
menyampaikan atau melakukan penyuluhan  hukum  dengan  merilis sebuah  tulisan  atau  artikel  yang memberikan
dampak pada bertambahnya  pengetahuan  hukum masyarakat yang berkunjung ke website notaris.
Salah  satu website notaris  yang berisikan  tulisan-tulisan  atau  artikel- artikel  hukum  yaitu website milik Irma  Devita,  menanggapi  hal  ini menurut  Ria  Trisnomurti,  bahwa  : Irma  Devita  dalam  hal  melakukan penyuluhan  hukum  sepanjang  hal yang  dilakukan  Irma  Devita  tidak mencantumkan  jabatannya  sebagai notaris.  Hal  tersebut  bukanlah  sebuah promosi  yang  kemudian  dilarang  di dalam  kode  etik  notaris,  namun  hal tersebut tetap dikatakan sebagai penyuluhan  hukum  yang  dilakukan oleh notaris, sehingga Irma devita dari
perspektif ini tidak melakukan pelanggaran kode etik, namun jika hal tersebut dilakukan dengan mencantumkan  jabatannya  hal  itu menjadikan  Irma  devita  melakukan pelanggaran peraturan kode etik notaris, karena hal tersebut merupakan bentuk  promosi  yang  dilarang  dalam peraturan kode etik notaris. 20
Sejalan dengan Ria Trisnomurti, menurut  Illya.A,  Majelis  Pengawas Daerah Kota Makassar mengemukakan  bahwa  : website Irma
Devita pada dasarnya tidak melakukan promosi namun melakukan penyuluhan hukum melalui website nya  yang  mana  dalam website tersebut  terjadi  interaksi  antara  Irma devita  dan  klien  berdampak  hukum bahwa  penyuluhan  hukum  dapat dilakukan melalui media apa saja. 21
Menurut  penulis  yang  harus diketahui  terlebih  dahulu  apa  yang dimaksud  dengan  penyuluhan  hukum notaris.  Menurut  penulis  penyuluhan hukum  notaris  dilakukan  hanya  pada klien  atau  penghadap  yang  tidak
20 Hasil  Wawancara  dengan  Notaris  Ria Trisnomurti  Pada tanggal 7 Juni 2018.
21 Hasil wawancara Illya.A, Majelis Pengawas daerah  Kota  Makassar  pada  tanggal  7  Juni 2018.
mengerti tentang apa itu hukum dalam hal  hubungannya  dengan  peristiwa hukum yang berkenaan dengan wewenang  atau  tugas  dari  notaris. Sehingga notaris memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap tersebut. Hal ini inheren dengan tugas notaris  bahwa  penyuluhan  hukum diberikan kepada pihak yang
membutuhkan notaris dalam melakukan  peristiwa  hukum  yang berkaitan dengan
kepetingan penghadap.  selain  itu  hal  ini  juga menutup ruang untuk notaris memberikan penyuluhan dengan motif untuk mempromosikan diri.
Tugas  dari  seorang  notaris adalah  salah  satunya  memberikan penyuluhan hukum, sehingga menggunakan website sebagai  media untuk memberikan penyuluhan hukum sebagaimana  yang  dilakukan  oleh Irma Devita dalam website nya bukanlah  merupakan  sebuah  bentuk pelanggaran kode etik.
Notaris  dalam  menggunakan website dengan  tujuan  dapat  dikenal oleh  masyarakat,  sebaiknya  tidak dilakukan,  karena  sekalipun  tidak memasang  iklan  notaris  tersebut  akan dikenal  jika  memiliki  kinerja  dan
integritas  yang  baik,  menurut  Ria Trisnomurti  bahwa  :  Integritas  moral seorang  notaris  yang  nantinya  akan membentuk  cara  pandang  masyarakat untuk  percaya  pada  notaris  tersebut. Selain itu notaris juga harus menjalankan jabatannya dengan dedikasi tinggi serta notaris juga tidak boleh  terlihat  angkuh  dan  sombong kepada  penghadap,  sehingga  dengan semua  elemen  yang  dijelaskan  tadi akan  menghadirkan  pelayanan  yang mendatangkan  kepuasan  bagi  para penghadap  yang  berujung  sebagai modal yang nantinya pelayanan tersebut akan tersebar kepada masyarakat melalui cerita dari penghadap. 22
Senada dengan  Ria Trisnomurti, Badar  Barraba  Dewan  Kehormatan Pusat  mengemukakan  bahwa  :  jika kita  melihat catatan mengenai notaris, kita  akan  mengetahui  bahwa  pada dasarnya,  notaris  itu  berposisi  sebagai officium  nobile. Oleh  sebab  itu,  apa yang dilakukan oleh notaris semestinya  tidaklah  berupa  tindakan seperti pengusaha, di mana ia memperjualkan  sebuah  jasa  dengan
22 Hasil  Wawancara  dengan  Notaris  Ria Trisnomurti  Pada tanggal 7 Juni 2018.
mempromosikan dirinya. Notaris sebagai Officium nobile, berarti notaris semestinya  lebih  cenderung  bertindak kepada  semacam  pengabdian  dan melakukan pelayanan kepada masyarakat  dan  bukan  justru  sebuah profesi  yang  menyerupai  seorang pedagang. 23 Berdasarkan pendapat Ria
Trisnomurti  dan  Badar  Barraba  di atas,  dapat  dipahami  bahwa  Notaris untuk dikenal wajib memahami disiplin  ilmunya  dengan  dedikasi tinggi,  pelayanan  yang  diberikan  juga wajib  memberikan  kepuasan  kepada klien,  dengan  cara  seefektif  dan seefesien  mungkin.  Promosi  jabatan notaris merupakan bentuk pelanggaran kode  etik  notaris,  jabatan  notaris  itu jelas  bahwa  akta  autentik  tidak mungkin  bisa  terjadi  apabila  bukan notaris  yang  membuatnya  sehingga notaris  dari  perspektif  ini  pasti  akan dicari oleh masyarakat, sehingga tidak perlu  seorang  notaris  mengiklankan jabatannya.
Asumsi  jika  seorang  notaris
menggunakan website
hanya
23
Hasil Wawancara dengan Dewan kehormatan  Pusat  Badar  Barraba  Pada Tanggal 23 Juni 2018.
bermaksud untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat  luas  akan  memunculkan pertanyaan  besar,  mengapa  harus menyebutkan nama jabatannya sebagai  notaris  ketika  membagikan pengetahuan  hukumnya  pada website yang  dia  gunakan,  apakah  dengan tidak menyebutkan jabatannya sebagai notaris  membuat  informasi  hukum yang  dia  berikan  menjadi  salah,  tentu tidak  sama  sekali.    Terlebih  disalah satu website notaris  yang  eksis sekarang  terdapat  informasi  “layanan kami”  didalam website tersebut,  hal ini jelas, bahwa apa yang ingin dicapai oleh  seorang  notaris  dengan  membuat dan  menggunakan website tersebut memunculkan image sebagai  prilaku hukum dengan tujuan untuk peningkatan  pelayanan  jasa  notaris tertentu.
Oleh karena itu perbuatan notaris  dalam  menggunakan website dapat ternilai sebagai sebuah perbuatan  yang  dengan  motif  untuk mempromosikan diri, karena masyarakat  dalam  hal  ini  klien  akan merujuk  pada  jasa  yang  mana  yang paling  dia  kenal,  dengan  promosi layanan  yang berkualitas, cepat,  biaya
murah berdasarkan informasi- informasi  yang  subjek  hukum  (klien) peroleh  dari website notaris,  sehingga menurut penulis prilaku notaris seperti ini  justru  membuat  citra  nama  baik notaris menjadi tercoreng.
2. Pengawasan
Terhadap Penggunaan Website Dalam
Profesi Jabatan Notaris
Penggunaan website oleh notaris merupakan bagian dari konsekuensi di era glabalisasi saat ini yang
mengharuskan notaris
ikut berpatisipasi  dengan  memanfaatkan teknologi, namun bukan berarti melanggar ketentuan yang telah diatur. Hal  ini  berkaitan  dengan  penggunaan website yang berorientasi pada promosi diri yang merupakan perbuatan  yang  melanggar  Pasal  4 Kode  Etik  Notaris.  Konten  dalam website yang  dimiliki  oleh  seorang notaris  mengarahkan  atau  mengajak masyarakat  untuk  menggunakan  jasa notaris,  namun  jika  konten website berisikan  tulisan  atau  artikel  yang terpahami  sebagai  bentuk  penyuluhan hukum  notaris  kepada  masyarakat, maka  menggunakan website oleh
notaris  tidak  melanggar  Pasal  4  Kode Etik Notaris.
Untuk menjaga konsistensi notaris  dalam  menggunakan website agar tidak melanggar kode etik notaris diperlukan  formulasi  hukum  yang tepat  dan  ketat  agar  memberikan kepastian  dalam  penegakan  kode  etik notaris.  Menurut  Ria  Trisnomurti, mengemukakan  bahwa 24 perlu  ada revisi  terkait  peraturan  kode  etik notaris  karena  dalam  peraturan  masih belum  jelas  terkait  tentang  bentuk- bentuk  promosi  yang  dilakukan  oleh notaris,  sehingga  dapat  dibedakan kapan  seorang  notaris  melakukan promosi  dan  kapan  notaris  sedang membagikan  ilmu  hukum  yang  dia pahami sehingga dalam hal melakukan penilaian  tentang  kesalahan  promosi yang  dilakukan  oleh  notaris  itu  sesuai dengan aturan hukum yang berkeadilan.
Senada dengan  Ria Trisnomurti, Muhammad Rahim dan Endang Soelianti, mempunyai pandangan yang sama :
24 Hasil  Wawancara  dengan  Notaris  Ria Trisnomurti  Pada tanggal 7 Juni 2018
Menurut  Muhammad  Rahim 25 perlu diadakan revisi terkait peraturan kode etik notaris sehingga peraturannya  nanti  menjadikan  kode etik  bukanlah  sesuatu  yang  eksis seolah-olah  sebagai  norma.  Kode  etik kan  sebenarnya  mengatur  tentang mana  hal  yang  etis  untuk  dilakukan oleh notaris dan tidak oleh notaris.
Menurut Endang Soelianti 26
mengawasi  penegakkan  kode etik jika penyuluhan  notaris  tersebut  dilakukan secara tidak langsung (melalui website ).  Jika  tidak  ada  yang  bisa mengawasi  dengan  pasti,  maka  ada baiknya  mungkin  kode  etik  tersebut diubah  dan  tidak  dilarang.  Karena misalkan ada beberapa website notaris yang mengindikasikan melanggar kode etik dikarenakan adanya promosi dan  publikasi,  maka  masyarakat  akan bisa mengakses website tersebut kapan pun dan di mana pun.
Beranjak  dari  pendapat  Ria Trisnomurti,  Muhammad  Rahim  dan Endang  Soelianti  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  terdapat  kendala
25 Hasil wawancara dengan Dewan Kehormatan Wilayah provinsi Sulawesi Selatan  Muhammad  Rahim  Pada  Tanggal  9 Juni 2018.
26 Hasil  Wawancara  dengan  Endang  Soelianti Pada Tanggal 21 Juli 2018.
dalam menegakkan Pasal 4 Kode Etik Notaris  pada  penggunaan website notaris  dikarenakan  ketentuan  dalam Pasal 4 tidak menentukan dengan jelas kapan promosi terindikasi mengiklankan  dan  kapan  promosi tidak terindikasi mengiklankan, sehingga diperlukan adanya perubahan dalam  kode  etik  notaris  mengingat bahwa kode etik inilah yang kemudian menjadi  pijakan  dalam  mengawasi tingkah  laku  dari  pejabat  notaris  agar tidak menciderai profesi notaris.
Pengawasan  Kode  Etik  notaris, dilakukan  oleh  Dewan  Kehormatan merupakan pengawasan terhadap etika profesi  dengan  tujuan  untuk  menjaga prinsip profesional yang telah disepakati,  sehingga  dari  pengawasan tersebut  dapat  diketahui  dengan  pasti sejauh mana kewajiban profesionalisme  kerja  yang  sesuai dengan  moralitas  jabatan  dilakukan oleh notaris. Menurut Kode Etik Pasal 1  angka  8  Dewan  Kehormatan  bahwa alat  perlengkapan  Perkumpulan  yang dibentuk dan berfungsi untuk menegakan  kode  etik,  harkat  dan martabat notaris  yang bersifat mandiri dan  bebas  dari  keberpihakan  dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya  dalam  Perkumpulan. Bentuk  penegakan  Kode  Etik  yang dilakukan  oleh  Dewan  Kehormatan yaitu dengan cara melakukan pembinaan,  pengawasan,  bimbingan,
pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa  dan  mengambil  keputusan atas  dugaan  pelanggaran  ketentuan kode  etik  yang  bersifat  internal  atau yang  tidak  mempunyai  kaitan  dengan kepentingan masyarakat secara langsung  dan  memberikan  saran  dan pendapat kepada Majelis
Pengawas atas  dugaan  pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal  8 ini dalam peraturan Kode etik menjadikan bahwa Dewan
Kehormatan  tidak  serta  merta  ketika terjadi  dugaan  pelanggaran  kode  etik oleh  notaris  langsung  memberikan sanksi  hukum  namun  sebelumnya harus mencari bukti-bukti atas dugaan pelanggaran  kode  etik  yang  telah dilakukan  oleh  anggota  perkumpulan terlebih  dahulu.  Baik  atas  inisiatif sendiri maupun karena adanya pengaduan dari anggota perkumpulan.
Jika hal ini dihubungkan dengan pengawasan  atas  penggunaan website
oleh notaris menurut Sekretaris Dewan  Kehormatan  Pusat  Habib Adjie mengemukakan bahwa :
Dewan Kehormatan Pusat hanya melakukan pemantauan dan pengawasan  kemudian  memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan  via  Dewan  Kehormatan Daerah.  Terlebih dahulu dengan peringatan secara lisan dahulu, misalnya  via  telepon.  Dan  biasanya setelah  dilakukan  seperti  itu  yang bersangkutan merubah konten webnya.
Sedangkan menurut Muhammad
Rahim  Dewan  Kehormatan  Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
mengemukakan bahwa : dewan kehormatan  daerah  bersifat  pasif dalam  hal  ini  dewan  kehormatan daerah  menunggu,  sehingga  hal  ini mensyaratkan  harus  ada  laporan  yang masuk  sebelumnya  sehingga  masalah tersebut dirapatkan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan kalau didapatkan  pelanggaran,  maka  notaris tersebut  akan  diberikan  sanksi  oleh Dewan  Kehormatan  Daerah  sesuai dengan  Kode  Etik  Notaris.  Untuk solusi  terkait  tentang  permasalahan larangan  pengiklanan  atau  promosi
yang  dilakukan  oleh  notaris.  Menurut saya  perlu  dulu  dirapatkan,  baik tentang  bagaimana  melihat  unsur larangan  promosi  notaris  apakah penyuluhan  hukum  yang  berujung pada  respek  masyarakat  yang  nanti akan  lebih  memilih  suatu  notaris untuk  melakukan  peristiwa  hukum merupakan promosi juga atau tidak. 27
Berdasarkan  pendapat  Habib Adjie  dan  Muhammad  Rahim  di  atas bahwa  dalam  mengawasi  penggunaan website oleh  notaris  yang  terindikasi melakukan  pelanggaran  kode  etik dilakukan  dengan  menunggu  adanya laporan  kemudian  diberikan  teguran lisan  via  telepon  meskipun  itu  adalah langkah cepat dalam merespon adanya pelanggaran  tapi  hal  tersebut  tidaklah dapat dipandang sebagai sebuah tindakan  resmi  dari  sebuah  Lembaga sehingga  dapat  dikatakan  bentuk pengawasannya  belum  efektif.  Oleh karena itu menurut penulis pengawasannya dilakukan dengan mekanisme  persuratan  resmi  dari dewan  kehormatan,  agar  notaris  yang bersangkutan  segera  merevisi  konten website nya.
27 Hasil wawancara Illya.A, Majelis Pengawas daerah  Kota  Makassar  pada  tanggal  7  Juni 2018.
Menurut  Dewan  kehormatan
Pusat Badar Barraba bahwa : seharusnya  para  notaris  menyadari prinsip officium  nobile sehingga  dari situ  notaris  akan  paham  bahwa mencari  keuntungan  bukanlah  profesi notaris, maka tidak seharusnya mempromosikan  diri,  karena  jika  kita membaca  keseluruhan  isi  dari  kode etik tersebut, tidak satu pun mempromosikan  diri  itu  diizinkan. Meskipun  di  era  globalisasi,  di  mana internet  punya  peranan  besar  di dalamnya tidak menutup kemungkinan jika notaris akan berinteraksi  melalui  media  sosial dengan itu, tetapi sekali lagi, berinteraksi tidaklah harus mempromosikan diri.” 28
Jika dimaknai penjatuhan sanksi etika  kepada  notaris  dapat  diartikan sebagai  hal  yang  membuat  notaris bukan cuma bermakna sebagai pejabat umum  yang  memiliki  kewenangan membuat  akta  namun  sekaligus  juga sebagai jabatan yang terhormat sehingga  secara  organisasi  maupun secara  pribadi  perlu  dijaga  martabat dan  kewibawaannya  sebagai  pembuat
28 Hasil Wawancara dengan Dewan kehormatan  Pusat  Badar  Barraba  Pada Tanggal 23 Juni 2018.
akta  autentik.  Terkait  tentang  sanksi yang  diberikan  bagi  notaris  yang melakukan  pelanggaran  kode  etik pada  Pasal  6  ayat  (1)  dijelaskan Sanksi  yang  dikenakan  terhadap anggota  yang  melakukan  pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
1) Teguran;
2) Peringatan;
3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan Penegakan Moralitas adalah
tindakan  dan  tingkah  yang  pada dasarnya sulit untuk dilakukan penilaian  karena  moral  bukan  sesuatu hal  yang  eksplisit  yang  mudah  untuk dilihat.  Namun  demikian  moral  dapat dilihat  dari  bagaimana  seseorang bertindak  dan  bertingkah  laku,  kata moral  selalu  mengacu  pada  baik- buruknya  manusia  sebagai  manusia. Norma-norma  moral  pada  jabatan notaris  adalah  tolok  ukur  untuk menentukan  betul  salahnya  sikap  dan tindakan  notaris  dilihat  dari  segi  baik buruknya  sebagai  penyandang  jabatan
notaris.  Menurut  Sekretaris  Dewan Kehormatan  Pusat  Habib  Adjie,  hal yang  dapat  dilakukan  notaris  agar tidak  melanggar  ketentuan  dalam Pasal  4  kode  etik  ialah  Notaris  harus paham  bahwa  dirinya  Notaris  sebagai jabatan  kepercayaan,  sehingga  harus bisa  menjaga  harkat  dan  martabatnya. Pahami  jabatannya  sebagai  notaris, karena  sebagai  Pejabat  Umum  sangat tidak pantas untuk beriklan. 29

## D. Kesimpulan
1. Penggunaan website oleh notaris ditinjau  dari  Pasal  4  angka  3 Kode Etik
Notaris akan terpahami sebagai bentuk pelanggaran  kode  etik  jika dalam website tersebut mempromosikan  diri,  karena ketika  notaris    memasarkan (marketing) dirinya kepada khalayak ramai atau masyarakat, agar jabatannya diminati masyarakat. dapat diartikan mengIklankan  diri  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Pasal  4 kode  etik  notaris.  Bahwa  dalam
29 Hasil  wawancara  dengan  Sekretaris  Dewan Kehormatan Pusat Habib Adjie, Pada Tanggal 28 Juni 2018.
iklan  tersebut  ada  kata/kalimat atau  niat  dari  Notaris  yang bersangkutan untuk mengarahkan  masyarakat  agar menggunakan jasanya. Oleh karena  itu,  sepanjang  website notaris  tidak  mengandung  unsur promosi, namun hanya menguraikan kemampuan
keilmuan  kenotariatan  kepada masyarakat  atau  memberikan konsultasi via Website, maka hal ini  bukan  beriklan  maka  hal  itu boleh dilakukan oleh notaris.
2. Pengawasan
terhadap penggunaan website dalam profesi jabatan notaris
merupakan  kewenangan  dari dewan  kehormatan  yang  harus mencari  bukti  terlebih  dahulu apakah  seorang  notaris  dalam menggunakan  website  benar-
benar telah melakukan pelanggaran terhadap aturan
Kode  Etik,  hal  ini  tentu  saja penting karena penggunaan
website  sangat  rentan  dengan perspektif  apakah  benar-benar telah  terjadi  promosi  dalam penggunaan website oleh
notaris. Sehingga dengan
pengawasan  tersebut  dalam  hal menjalankan  fungsi  penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan  Notaris  penerapan sanksinya  benar-benar  adil  dan sebenar-benarnya.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Asri Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2001,
Abdul Kadir Muhammad, Etika
Profesi Hukum , Citra
Aditya  Bakti,  Bandung, 2001,
____________________, Hukum  dan Penelitian  Hukum,  Cet.1. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris Gultom, Cyberlaw:  Aspek
Hukum Teknologi Informasi ,  Cetakan  I,  PT. Refika Aditama, Bandung,
2005,
Judhariksawan, Regulasi  Siaran  Iklan Televisi , PK Identitas
Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016,

## B. Artike Jurnal
Fahma  Rahman  Wijanarko,  "Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan
Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-undang  Nomor  2 Tahun 2014." Jurnal Repertorium Volume 2 nomor 2  Tahun 2015. Yogi Priyambodon dan Gunarto Gunarto. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode  Etik  Jabatan  Notaris Di Kabupaten Purbalingga." Jurnal Akta Volume  4  Nomor  3 September 2017,

## C. Website
KementerianKomunikasidanInformati ka,https://kominfo.go.id/c ontent/detail/4286/ penggunainternetindonesia -nomor-enam- dunia/0/sorotan_media,