Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, Maret 2024
LAW AND TRUST IN POLICE: An Interrogation Study in a Forensic Linguistic Perspective

## HUKUM DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPOLISIAN: Studi Interogasi dalam Perspektif Linguistik Forensik
Sri Waljinah
Universitas Muhammadiyah Surakarta sw122@ums.ac.id
Kelik Wardiono Universitas Muhammadiyah Surakarta kw268@ums.ac.id
Natangsa Surbakti Universitas Muhammadiyah Surakarta ns276@ums.ac.id

## Purwadi Wahyu Anggoro
Universitas Muhammadiyah Surakarta purwadi.tp94@gmail.com

## Abstract
Citizens'  rights  in  the  legal  field  are to  obtain  justice  when  dealing  with  legal cases  which  in  the handling  process  involve  investigators  and  examinees.  The  problem  in  this  research  is  that  the interrogation process is less humane in its implementation in the Police. The aim of this research is to describe the interrogation process in the Police from a forensic linguistic perspective and examine the laws and regulations regarding interrogation and its implementation in the Police. The approach method  is  normative  juridical  and  qualitative  descriptive  type.  The  data  collection  method  uses library research on primary and secondary data sources using recording and note-taking techniques. Data analysis uses qualitative analysis methods with logical thinking based on the logic of analogical induction or deductive interpretation. Data validation uses triangulation techniques based on several data sources to compare one data source with another data source. The results of the research are: (1) the interrogation process in the Police from a forensic linguistics perspective, namely humanist and less humanist, and (2) the interrogation process in the Police is generally running in accordance with statutory regulations but there are still violations in its implementation.
Keywords: Law, interrogation, forensic linguistics

## ABSTRAK
Hak warga negara di bidang hukum yaitu memperoleh keadilan ketika berkasus hukum yang dalam proses penanganannya melibatkan penyidik dan terperiksa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses interogasi kurang humanis dalam pelaksanaannya di Kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah  mendeskripsikan  proses  interogasi  di  Kepolisian  dari  perspektif  linguistik  forensik  dan mengkaji  peraturan  perundang-undangan  tentang  interogasi  dan  pelaksanaannya  di  Kepolisian. Metode pendekatan yaitu yuridis normatif dan  berjenis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka terhadap sumber data primer dan sekunder dengan teknik rekam dan catat. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pemikiran logis berdasarkan logika  induksi  analogi  atau  interpretasi  secara  deduktif.  Validasi  data  menggunakan  teknik triangulasi  berdasarkan  beberapa  sumber  data  untuk  dibandingkan  antara  satu  sumber  data dengan  sumber  data  lainnya.  Hasil  penelitian  yaitu:  (1)  proses  interogasi  di  Kepolisian  dari perspektif  linguistik  forensik  yaitu  humanis  dan  kurang  humanis,  dan  (2)  proses  interogasi  di
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, Maret 2024
Kepolisian  secara  umum  sudah  berjalan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  namun pelaksanaannya masih ada pelanggaran.

## Kata Kunci : Hukum, interogasi, linguistik forensik

## I. PENDAHULUAN
Peraturan  hukum  disusun  sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang melibatkan subjek hukum dalam suatu hubungan hukum. Penegakan  hukum  merupakan  implementasi pelaksanaan norma hukum, yaitu suatu upaya untuk menegakkan dan memfungsikan norma hukum  sebagai  pedoman  perilaku  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. 1
POLRI  adalah  salah  satu  aparatur  penegak hukum yang menjalankan fungsi pemerintahan negara  di  bidang  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2 Tugas pokok POLRI dalam menjalankan fungsi pemerintahan yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat. 3 Pelaksanaan tugas  POLRI  salah  satunya  di  bidang  proses pidana  yang  diperkenankan  menggunakan
1 Syukri Akub dan Baharuddin Baharu. Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana . Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hlm. 20.
2 UU 2/2002 Tentang Polri.
3 Pasal 13 UU 2/2002.
4 Lihat Pasal 16 UU 2/2002 tentang Polri.
5 Lihat:  UU  8/1981  tentang  KUHAP;  UU  2/2002 tentang  Polri;  UU  13/2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban;  Perkap  8/2009  tentang  Implementasi  Prinsip  dan Standar  HAM  dalam  Penyelenggaraan  Tugas  Polri;  Perkap
daya paksa untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelenggaraan  tugas  POLRI  di  bidang proses  pidana  yaitu  melakukan  penangkapan, penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan. 4
Penegakan  hukum  pidana  diatur  dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan tentang proses penyelidikan  dan  penyidikan  yang  ditetapkan untuk  mendukung  penegakan  hukum  acara pidana. Norma hukum yang digunakan dalam proses  penyidikan  perkara  pidana  di  POLRI berpedoman pada KUHP, KUHAP, UU Polri, UU Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Kapolri (Perkap), dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Perkaba). 5
Norma  hukum  menjadi  pedoman pelaksanaan  tugas  bagi  anggota  Polisi  agar bertindak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang  berlaku.  POLRI  dalam  melaksanakan tugas dan wewenangnya harus didasarkan pada norma  hukum  dan  mengindahkan  norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia. 6 Pada
14/2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri;  Perkap  14/2012 tentang  Manajemen  Penyidikan  TP;  Perkaba  1/2014  tentang SOP  Perencanaan  Penyidikan  TP;  Perkaba  2/2014  tentang SOP  Pengorganisasian  Penyidikan  TP;  Perkaba  3/2014 tentang  SOP  Pelaksanaan  Penyidikan  TP;  Perkaba  4/2014 tentang SOP Pengawasan Penyidikan TP; UU 31/2014 tentang Perubahan Atas UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
6 Pasal 19 UU 2/2002.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, Maret 2024
tahap  penyelidikan,  Polisi  sebagai  penyelidik dilarang  melakukan  intimidasi,  ancaman, siksaan  fisik,  psikis  ataupun  seksual  untuk memperoleh  informasi,  keterangan  atau pengakuan. 7 Pada proses pemeriksaan, norma hukum yang harus diperhatikan oleh penyidik yaitu: (1) etis, humanis, dan memegang prinsip etika  penyidikan,  (2)  hak  dan  kewajiban bagi yang diperiksa (saksi, ahli, tersangka), dan (3) berdasarkan  fakta  hukum. 8 Penyidik  harus memperlakukan tersangka beserta hak-haknya sebagai  warga  negara  yang  harus  dilindungi olehhukum. 9 Berdasarkan  beberapa  peraturan tersebut,  maka  setiap  anggota  polisi  harus bertindak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam peraturan  perundang-undangan. 10 Peraturan yang  mengatur  proses  penyidikan  perkara pidana  juga  dipayungi  oleh  asas  praduga  tak bersalah  yang  tercantum  dalam  KUHAP
7 Lihat Pasal 13 Perkap 8/2009.
8 Pasal 8 Perkaba 3/2014.
9 Lihat:  Pasal  11  ayat  (1)  Perkap  8/2009:  (1) penangkapan  dan  penahanan  secara  sewenang-wenang  dan tidak  berdasarkan  hukum;  (2)  penyiksaan  tahanan  atau terhadap  orang  yang  disangka  terlibat  dalam  kejahatan;  (3) pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang- orang  yang  disangka  terlibat  dalam  kejahatan;  (4) penghukuman  dan/atau  perlakuan  tidak  manusiawi  yang merendahkan  martabat  manusia;  (5)  korupsi  dan  menerima suap;  (6)  menghalangi  proses  peradilan  dan/atau  menutup- nutupi  kejahatan;  (7)  penghukuman  dan  tindakan  fisik  yang tidak  berdasarkan  hukum  ( corporal  punishment );  (8) perlakuan  tidak  manusiawi  terhadap  seseorang  yang melaporkan  kasus  pelanggaran  HAM  oleh  orang  lain;  (9) melakukan  penggeledahan  dan/atau  penyitaan  yang  tidak berdasarkan  hukum;  dan  (10)  menggunakan  kekerasan dan/atau  senjata  api  yang  berlebihan;  Ahmad  Nur  Setiawan, “Hak  Tersangka  Menuntut  Ganti  Kerugian  Atas  Penahanan Yang  Tidak  Sah”, DiH  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.  14  (28), Agustus 2018-Januari 2019, hlm. 69, 2018: Apabila seseorang dikenakan  penahanan  atau  tindakan  lain  (penggeledahan, penyitaan,  pengehentian,  penyidikan,  dan  penghentian penuntutan)  serta  tersangka  menganggap  bahwa  tindakan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu dalam undang-undang, maka tersangka, keluarga, atau pihak lain yang mendapat kuasa misalnya penasihat hukum/advokat dapat  memintakan  pemeriksaan  praperadilan,  dan  apabila
sebagai  jaminan  terhadap  perlindungan  hak asasi manusia.
Polisi  sebagai  penyidik  berwenang untuk  melakukan  penangkapan,  penahanan, penggeledahan,  penyitaan,  dan  pemeriksaan surat dalam proses penyidikan perkara pidana. Namun  wewenang  tersebut  dibarengi  oleh tindakan  yang  kurang  menghargai  harkat  dan martabat  manusia.  Kecenderungan  tindakan kekerasan  oleh  penyidik  menjadi  budaya dalam  bentuk  intimidasi,  rekayasa  bukti, penangkapan  palsu,  administrasi  yang  salah, dan  bentuk-bentuk  pelanggaran  hakasasi manusia lainnya. 11 Ombudsman telah menerima  1.120  laporan  masyarakat  terkait hukum,  HAM,  politik,  keamanan,  dan pertahanan  dengan  terlapor  lembaga  penegak hukum  sepanjang  2020.  POLRI  menempati urutan  pertama  dengan  699  laporan,  115
tindakan  tersebut  tidak  sah  maka  tersangka  berhak  untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan; G. W.  Bawengan. Penyidikan  Perkara  Pidana  dan  Teknik Interogasi . Jakarta: Pradnya Paramita, 1989, hlm. 89.
10 Lihat Pasal 13 ayat (1) Perkap 8/2009: Dalam proses penyelidikan anggota Polri dilarang: (1) melakukan intimidasi, ancaman,  siksaan  fisik,  psikis  ataupun  seksual  untuk mendapatkan  informasi,  keterangan  atau  pengakuan;  (2) menyuruh  atau  menghasut  orang  lain  untuk  melakukan tindakan  kekerasan  di  luar  proses  hukum  atau  secara sewenang-wenang; (3) memberitakan rahasia seseorang yang berperkara; (4) memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau  menyampaikan  laboran  hasil  penyelidikan;  (5) merekayasa  laporan  sehingga  mengaburkan  investigasi  atau memutarbalikkan  kebenaran;  dan  (6)  melakukan  tindakan yang  bertujuan  untuk  meminta  imbalan  dari  pihak  yang berperkara.
11 Lihat  Hamidah  Abdurrachman  dan  Fajar  Ari Sudewo,  “The  Use  of  Violence  in  Indonesian  Police Investigation”, International  Journal  of  Engineering  & Technology ,  7  (3.21),  pp.  497,  2018:  Tindakan  kekerasan dalam proses investigasi dilakukan secara fisik dan psikologis, salah satu contoh paling ekstrim yang melibatkan penggunaan senjata  otomatis  untuk  menimbulkan  rasa  sakit.  Perilaku semacam  itu  telah  menjadi  budaya,  khususnya  dalam penyelidikan  untuk  membuat  tersangka  mengakui  perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, Maret 2024
laporan  di  antaranya  telah  diselesaikan  oleh Ombudsman  yang  sebagian  besar  laporan polisi  terkait  dugaan  penyimpangan  prosedur dan  pemberian  pelayanan.  Polisi  menempati pelaporan yang terbanyak diikuti peradilan dan lembaga lain pelaporannya sedikit.
Realitas  tindakan  kurang  humanis kepada masyarakat oleh Polisi tercermin dalam unggahan  yang  menjadi  trending  topik  di media  sosial,  misalnya  #percumalaporpolisi. Hal tersebut menunjukkan adanya kritik tajam dari  masyarakat  kepada  lembaga  Kepolisian. Meskipun  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  Polisi mencoba untuk memperbaiki, tetapi tetap saja seperti itu, karena memang sebuah perilaku itu biasanya imbedded (tertanam)  pada  lembaga
atau pada seseorang
yang
melakukanpemeriksaan, penyelidikan, maupun  penyidikan  terhadap  perkara-perkara yang masuk di Kepolisian.
Hal  tersebut  menunjukkan  adanya faktor determinan yang menyebabkan masyarakat mengklaim bahwa kinerja Kepolisian  itu  tidak  memuaskan.  Kondisi tersebut  juga  menunjukkan  adanya  saling ketidakpercayaan  antara  masyarakat  dengan lembaga  Kepolisian  yang  disebabkan  karena secara empiris Polisi kemudian agak pilih-pilih kasih,  misalnya  kasusnya  siapa  dulu  yang diproses  secara  cepat  atau  ada  pengabaian
12 Syukri  Akub  dan  Baharuddin  Baharu. Wawasan Due  Proses  of  Law  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana . Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hlm. 87-88.
13 Lihat Nazaruddin
Lathif, 2018,
“Pertanggungjawaban  Pidana  Penyidik  Polri  dalam  Kasus
terhadap  kasus  tertentu.  Realitas  ini  layak dijadikan objek riset selevel tesis, karena akan menjadi  masukan  yang  konstruktif  kepada lembaga  Kepolisian  untuk  meningkatkan kinerjanya,  khususnya  pelayanan  kepada masyarakat.
Tindakan  kurang  humanis  kepada masyarakat oleh Polisi tersebut memunculkan stigma negatif di masyarakat tentang profesionalisme  kinerja  Polisi.  Penyidik memiliki kewenangan melakukan upaya paksa untuk  mendapatkan  keterangan  khususnya berupa  pengakuan  bersalah  dari  tersangka. 12
Tindakan kurang humanis kepada masyarakat oleh  Polisi  melanggar  peraturan  hukum  yang seharusnya  ditegakkan  oleh  Polisi.  Tindakan ini  berdampak  buruk  pada  kualitas  proses hukum  karena  bertentangan  dengan  norma hukum  yang  mengatur  bahwa  tentang ketentuan penanganan pelaporan dari masyarakat. 13
Realitas  tindakan  kurang  humanis kepada  masyarakat  oleh  Polisi  menunjukkan pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh Polisi.  Perilaku  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan hukum menunjukkan karakter polisi, yaitu: 14 (1)  tindakan  tidak  profesional,  (2) diduga  menerima  suap,  (3)  penanganan perkara terkesan berlarut-larut, (4) penyelesaian  kasus  dengan  ‘kesepakatan’
Salah  Tangkap”, Pakuan  Law  Review ,  Vol.  4,  No.  2,  Juli- Desember, hlm. 358-404.
14 Christina  Maya  Indah  Susilowati  dan  Teguh Prasetyo,  “Membangun  Model  Perpolisian  Humanis Berdasarkan Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo”, Refleksi Hukum , Vol. 2 (1), 2013
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, Maret 2024
cenderung  sebagai  hasil  kompromi  antara polisi dengan pelaku, (5) rekayasa kasus untuk kepentingan  pihak  tertentu,  (6)  diskriminatif yaitu  memihak  pada  kepentingan  pihak tertentu yang tidak sesuai dengan fakta hukum, (7)  kurang  peka  terhadap  aspek  sosial masyarakat  sebagai  bahan  pertimbangan hukum,  dan  (8)  pelayanan  kepada  korban sekadar memenuhi justisia karena hak korban sering kali diabaikan.
Perilaku  Polisi  mencerminkan  bahwa keadilan  sebagai  inti  dari  hukum  cenderung diabaikan  dalam  proses  penyidikan  perkara pidana. Keadilan hukum positif tidak berpihak kepada  masyarakat  yang  berperkara  karena dikondisikan  oleh  penyidik  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Penyalahgunaan  tugas  dan wewenang  dalam  proses  penyidikan  perkara pidana  merupakan  representasi  perilaku hukum  yang  tidak  berpihak  pada  nilai-nilai kemanusiaan.  Kondisi  ini  menjadi  salah  satu penyebab kewibawaan aparat penegak hukum semakin  merosot  dan  masyarakat  tidak menghormati  hukum  karena  dianggap  tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang  terjadi  dalam  dinamika  masyarakat, sehingga  kepastian  hukum  dipertanyakan
15 Khudzaifah Dimyati, “Hegemoni Pemikiran Hukum Positivistik: Otokritik atas Otentitas dan Kemiskinan Idiologis Ke-Indonesiaan”, Pena  Justisia:  Media  Komunikasi  dan Kajian Hukum , jurnal.unikal.ac.id, 2014.
16 Lihat:  Soetandyo  Wignjosoebroto. Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah . Jakarta: Huma dan Elsam, 2002, hlm. 90-94; Setiono. Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian  Hukum .  Surakarta:  Program  Studi  Ilmu  Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. 20.
karena  tidak  memberi  rasa  aman  dan tentram. 15 .

## II. METODE PENELITIAN
Metode dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan sosio-legal untuk mengarahkan  pencarian  konsep  baru  melalui interpretasi  proses  dan  makna  dari  fenomena proses  interogasi  di  Kepolisian.  Metode pendekatan yaitu nondoktrinal dengan pendekatan  interaksional/mikro  dan  analisis kualitatif  yang  dilandasi  oleh  konsep  hukum sebagai  manifestasi  makna-makna  simbolik para pelaku sosial yang tampak dalam interaksi proses interogasi di Kepolisian. 16
Kajian  terhadap  realitas  pelaksanaan peraturan  hukum  tidak  sebatas  sebagai  teks hukum,  namun  mempertimbangkan  konteks yang  melingkupi  interaksi  antara  terperiksa dan Polisi. 17 Jenis penelitian adalah normatif- empiris  ( applied  law  research ) 18 yaitu menggunakan studi kasus berdasarkan kaidah hukum  normatif  yang  diberlakukan  pada peristiwa  hukum in  concreto dalam  proses interogasi di Kepolisian. 19
Produk  hukum  yang  dikaji  adalah peraturan  interogasi  di  Kepolisian  dan pelaksanaannya  secara  faktual  pada  peristiwa
17 Lihat:  Sulistyowati  Irianto  ( et  al .). Kajian  Sosio- legal .  Bali:  Pustaka  Larasan,  2012,  hlm.  3;  Sulaiman, “Paradigma  dalam  Penelitian  Hukum”, Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , Vol. 20 (2), Agustus, hlm. 265, 2018.
18 Lihat  Abdulkadir  Muhammad. Hukum  dan Penelitian  Hukum .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  2004, hlm. 52.
19 Lihat  Parsudi  Suparlan. Metode  Penelitian Kualitatif .  Jakarta:  Program  Kajian  Wilayah  Amerika Universitas Indonesia, 1994, hlm. 7-8.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, Maret 2024
hukum  di  masyarakat  sebagai  implementasi ketentuan hukum positif, yaitu perilaku hukum Polisi  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris didasarkan pada  ketentuan  hukum  positif  tertulis  dan realitas  pelaksanaannya  dalam  kehidupan masyarakat. 20
Sumber data yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan dalam penelitian hukum  normatif-empiris  yaitu  berdasarkan jenis  data  primer  dan  sekunder. 21 Sumber primer  diperoleh  berdasarkan  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Data  sekunder diperoleh  berdasarkan  studi  pustaka  terhadap bahan-bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan penelitian  dan  berdasarkan  bahan  hukum primer yaitu BAP.
Subjek  penelitian  yaitu  penyidik  dan terperiksa  dalam  proses  penyidikan  perkara pidana  di  Kepolisian.  Objek  penelitian  yaitu bahasa interogasi di Kepolisian yang diidentifikasi dari perspektif linguistik forensik  dalam  proses  penyidikan  perkara pidana.
Data  bahasa  verbal  dan  nonverbal dianalisis  dengan  metode  interpretasi  untuk mengetahui  maknanya  dalam  undang-undang
20 Op. Cit , hlm 52.
21 Lihat:  Suharsimi  Arikunto. Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 22; L. Blaxter ( et. al. ). How To Research . Maidenhead: Open University Press, 2001, pp. 229.
22 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 111.
23 Lihat:  Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif  dan  R  &  D .  Bandung:  Alfabeta,  2012,  hlm.  334; Robert  C.  Bogdan  and  Sari  Knopp  Biklen. Qualitativi Research  for  Education:  An  Introduction  to  Theory  and Methods . Boston: Allyn and Bacon Inc., 1982, pp. 145.
yang  dideskripsikan  dalam  perspektif  bahasa hukum. 22 Proses  analisis  data  dilakukan dengan  mengolah  data  dari  proses  interogasi, rekaman  wawancara,  dan  wawancara  dengan informan.  Analisis  data  didukung  dengan catatan  lapangan  dan  bahan  lain  untuk menambah  pemahaman  dalam  menyusun laporan penelitian. 23
Analisis  data  menggunakan  teknik analisis  fenomenologi  interpretatif  (AFI). Metode yang digunakan dalam teknik analisis data yaitu deskriptif, wacana kritis, semiotika, pragmatik  fungsional,  dan  hermeneutika objektif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Proses Interogasi Perspektif Lingustik Forensik Pola interogasi dihasilkan dari interpretasi hermeneutika dan analisis linguistik  forensik terhadap teks  hukum yaitu penggunaan  makna  simbolik  bahasa  hukum dalam  proses  penyidikan  perkara  pidana. Analisis  dilakukan  dengan  cara  membedah makna  dan  maksud  tersirat  dengan  analisis linguistik  forensik.    Pemanfaatan  kajian linguistik forensik interogasi merupakan upaya membuat terang suatu perkara pidana. 24 Hasil
24 Sri  Waljinah,  “Linguistik  Forensik  Interogasi: Kajian  Makna  Simbolik  Bahasa  Hukum  pada  Tindakan Diskresi Polisi”, Prosiding Konferensi Nasional ke-4 Asosiasi Program  Pascasarjana  Perguruan  Tinggi  Muhammadiyah (APPPTM) , Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang,  2016,  hlm.  244-245:  Linguistik  forensik  adalah bidang  linguistik  terapan  yang  melibatkan  hubungan  antara bahasa, hukum, dan kejahatan. Olsson (2008:1) mengemukakan “If a text is somehow implicated in a legal or criminal context then it is a forensic text.” Analisis linguistik forensik interogasi menggunakan pendekatan pragmatik untuk mempelajari  dan  mengetahui  makna,  maksud,  dan  tujuan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, Maret 2024
analisis  terangkum  dalam  linguistik  forensik interogasi  yang  meliputi  2  pola  interogasi, yaitu  interogasi  humanis  dan  dehumanisasi interogasi.
Kajian  dari  sudut  pandang  bahasa hukum  dalam  ranah  hermeneutika  hukum terkait  interpretasi  yang  digunakan  untuk mengkaji  kesesuaian  dan  ketidaksesuaian aturan  hukum  dengan  realitas  dalam  proses penyidikan  perkara  pidana.  Pelaksanaan diskresi  menghasilkan  pola  interogasi  yang terangkum  dalam  kajian  linguistik  forensik interogasi. 25 Makna  dan  maksud  tersirat diidentifikasi  dari  penggunaan  bahasa  verbal dan  nonverbal  dalam  komunikasi  yang dilakukan oleh penyidik dan terperiksa terkait dengan  TP  yang  sedang  dalam  proses penyidikan.
Pola  interogasi  merupakan  realitas penggunaan  diskresi  polisi  dalam  proses penyidikan  pidana.  Diskresi  polisi  dilakukan oleh  penyidik  karena  ketentuan  dalam  kaidah normatif  tidak  bisa  diberlakukan  seperti yang tercantum  dalam  bunyi  undang-undang, sehingga diperlukan penyaringan-penyaringan dalam  bentuk  diskresi.  Dasar  hukum  diskresi polisi  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  UU
informasi  yang  tersurat  dan  tersirat  seperti  yang  digunakan dalam  pemeriksaan  silang,  bukti  presentasi,  arahan  hakim, peringatan  polisi,  teknik  wawancara,  proses  interogasi  di Kepolisian dan Pengadilan.
25 Lihat:  Sri  Waljinah,  Khudzaifah  Dimyati,  Harun Joko  Prayitno,  dan  Chryshnanda  Dwilaksana,  “Makna Simbolik Bahasa Hukum: Kajian Hubungan dan Fungsi dalam Ranah Filsafat Hermeneutika”, Prosiding Konferensi Nasional Ke-7  Asosiasi  Program  Pascasarjana  Perguruan  Tinggi Muhammadiyah  ‘Aisyiyah  (APPPTMA) ,  Jakarta:  Universitas Muhammadiyah Jakarta, 23-25 Maret 2018, hlm. 156-170; Sri Waljinah,  “Linguistik  Forensik  Interogasi:  Kajian  Makna
2/2002, yaitu untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 26
Berdasarkan  proses  interogasi  dalam perspektif  linguistik  forensik,  maka  dapat diidentifikasi 2 pola interogasi yaitu interogasi humanis dan dehumanisasi interogasi. Prosedur  dalam  hukum  acara  pidana  tidak mengatur  legalitas (due  process  of  law) yang menuntut  tersangka  mengakui  kesalahannya sehingga dapat menghindari adanya pengakuan  bersalah yang sifatnya palsu.
Tujuan  dari  hukum  acara  pidana adalah mencari kebenaran material yang tidak ada  keraguan  yang  beralasan (beyound reasounal doubt) , sehingga interogasi dilakukan  tidak  untuk  mengejar  pengakuan bersalah ( law  enforcement ) atas  delik kejahatan yang disangkakan kepada tersangka. Oleh sebab itu, hukum acara pidana melarang penyidik  melakukan  pemaksaan  dan  atau kekerasan terhadap terperiksa untuk mengakui kesalahan tersangka atau perihal siapa pelaku TP.
Penyidik  dalam  proses  pemeriksaan tidak memiliki  kewajiban  hukum  ( legal  duty )
Simbolik  Bahasa  Hukum  pada  Tindakan  Diskresi  Polisi”, Prosiding  Konferensi  Nasional  ke-4  Asosiasi  Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM) , Palembang:  Universitas  Muhammadiyah  Palembang,  2016; Sri Waljinah, “Kekerasan Penyidik dalam Interogasi: Kajian Fungsionalisasi  Hukum  Pidana  pada  Diskresi  Polisi”, Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke-6 , Bandung: 17-19 November, 2016.
26 Lihat  Pasal  18  ayat  (1)  UU  2/2002:  Untuk kepentingan umum pejabat POLRI dalam melaksanakan tugas dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya sendiri.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, Maret 2024
untuk mengejar  pengakuan  bersalah (guility) dari  tersangka.  Pengakuan  bersalah  hanya sebagai  kewajiban  moral  ( moral  duty )  bagi tersangka  atas  TP  yang  dilakukannya. Penyidik dituntut untuk bersikap koperatif atau kerja sama dengan tersangka dalam menemukan  titik  terang  sebagai  pembuktian delik  sesuai  pasal  yang  disangkakan  kepada tersangka. Sikap koperatif dari penyidik dalam interogasi  untuk  memenuhi  unsur  delik  dapat dilakukan  dengan  pendekatan psycho-legal yang  memanfaatkan  ilmu  psikologi  dalam proses penyidikan perkara pidana.
Metode  yang  dapat  digunakan  yaitu psikologi  forensik  yang  digunakan  untuk mengidentifikasi bagian-bagian fisik-fisik yang  cocok  dengan  tersangka  dan  bahasa koperatif  yang  bernuansa  psikologis  untuk membuat  tersangka  benar-benar  mengakui kesalahannya tanpa ada tekanan.
Penggunaan  bahasa  yang  kooperatif dapat  diterapkan  pada  delik  kesusilaan  dan pornografi dengan pendekatan psikologis yang koperatif  bagi  tersangka.  Keterangan  yang diberikan  tersangka  diusahakan  mendekati pada  kebenaran  yang  terungkap  tanpa  ada tekanan dan keragu-raguan. Pernyataan penyidik  dapat  mendukung  situasi  tanpa tekanan  dan  paksaan  secara  psikis  kepada tersangka,  sehingga  akan  memunculkan perasaan bersalah dari ego personal agar tidak berbohong  dan  menyampaikan  keterangan yang sebenarnya kepada penyidik.
Linguistik  forensik  menjadi  bagian penting  dalam  proses  penyidikan  karena sebagai  tolok  ukur  keberhasilan  interogasi ditinjau  dari  tindak  tutur  yang  memiliki kekuatan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Analisis  ini  dapat  diterapkan  dalam proses  penyidikan  ketika  terperiksa  hanya diam  atau  tidak  mau  memberi  jawaban  atas pertanyaan penyidik dalam proses pemeriksaan.  Analisis    linguistik  forensik dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi  penyebab  situasi  tersebut, yaitu terperiksa sengaja diam atau karena tidak memiliki kecakapan berbahasa sehingga tidak mampu menangkap maksud pertanyaan penyidik atau tidak mampu berbahasa dengan baik  untuk  mengungkapkan  maksudnya. Penyidik  dapat  menggunakan  pendekatan, strategi,  dan  teknik  interogasi  yang  selaras dengan  ketentuan  dalam  kaidah  hukum normatif.

## 3.2 Norma  Hukum  dalam  Proses Interogasi di Kepolisian
Peraturan  hukum  disusun  sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakatdan bernegara yang melibatkan subjek hukum dalam suatu hubungan hukum. Penegakan hukum merupakan implementasi pelaksanaan norma hukum, yaitu suatu proses dilakukannya  suatu  upaya  untuk  menegakkan atau  memfungsikan  norma-norma  hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, Maret 2024
kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. 27
Aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa sesuai koridor aturan yang  berlaku  untuk  menjamin  kepastian hukum.
Penegakan  hukum  pidana  diatur dalam beberapa peraturan perundang- undangan, antara lain peraturan tentang proses penyidikan perkara pidana di kepolisian yang dibuat  untuk  mendukung  penegakan  hukum dalam  hukum  acara  pidana.  Peraturan perundang-undangan  yang  digunakan  dalam proses penyidikan perkara pidana di
Kepolisian  berpedoman  pada  KUHAP, 28 antara lain peraturan Kapolri (Perkap) tentang kode  etik  profesi, 29 perlindungan  saksi  dan korban, 30 implementasi  standart  pelaksanaan HAM, 31 dan beberapa peraturan lainnya.
Pedoman  pelaksanaan  tugas  bagi anggota  Polisi  antara  lain  harus  bertindak sesuai      dengan      peraturan      perundang- undangan   yang  berlaku  di Indonesia, yaitu: (1)  menghindari  perbuatan  tercela  yang merusak  kehormatan  profesi  dan  organisasi;
27 Ibid .  Syukri  Akub  dan  Baharuddin  Baharu,  2013, Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana , Yogyakarta: Rangkang Education, hal. 20.
28 Lihat:  Bab  VI  tentang  Tersangka  dan  Terdakwa; Bab VII tentang Bantuan Hukum.
29 Lihat: Perkap No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
30 Lihat: UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Pasal 5 ayat (1) yaitu hak-hak saksi dan korban dalam menjalani proses pemeriksaan pada tingkat penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di pengadilan.
31 LIhat:  UU  No.  2/2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia: Bab V tentang Pembinaan Profesi; Perkap No.  8/2009  tentang  Implementasi  Prinsip dan  Standar HAM dalam  Penyelenggaraan  Tugas  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
32 G. W. Bawengan, 1989, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi , Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 89.
(2)  bertutur  kata  kasar  dengan  nada  marah yang  menyimpang  dari  prosedur  tugas;  (3) melakukan  penangkapan  dan  penahanan secara  sewenang-wenang;  (4)  melakukan penyiksaan tahanan atau yang disangka terlibat dalam  kejahatan;  dan  (5)  mengintimidasi, mengancam,  melakukan  siksaan  fisik,  psikis dan seksual untuk mendapatkan informasi/keterangan/pengakuan dalam penyidikan.  Penyidik  harus  memperlakukan tersangka  sebagai  manusia  biasa  dengan hak- haknya  sebagai  warga  negara  yang  harus dilindungi oleh hukum. 32
Beberapa peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  pelaksanaan  proses penyidikan  perkara  pidana,  antar  lain  tentang prosedur  pemeriksaan  tersangka  dan  saksi, 33 perlindungan  saksi  dan  korban, 34 pembinaan profesi, 35 dan beberapa aturan lainnya. 36 Pasal 7  Perkap  No.  7/2006  mengemukakan  bahwa anggota  polisi  senantiasa  menghindarkan  diri dari  perbuatan  tercela  yang  dapat  merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak  melakukan  tindakan-tindakan  berupa: 37
33 Lihat:  UU  No.  8/1981  tentang  KUHAP:  Bab  VI tentang Tersangka dan Terdakwa dan Bab VII tentang Bantuan Hukum.
34 UU  No.  31/2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban:  menjamin  hak-hak  Tersangka  seperti  dalam  hal  pra peradilan  dan  ganti  kerugian  akibat  upaya  paksa  yang melawan  hukum  diuraikan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  UU Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yaitu  tentang  hak-hak saksi/korban  selama  menjalani  pemeriksaan  baik  di  tingkat penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di Pengadilan.
35 UU  No.  2/2002  tentang  Polri:  Bab  V  tentang Pembinaan Profesi.
36 Lihat: Perkap No. 7/2006 tentang Kode  Etik Profesi Polri dan Perkap No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
37 Pasal 7 Perkap No. 7/2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, Maret 2024
(1) bertutur kata kasar dan bernada kemarahan;
(2)  menyalahi  dan  atau  menyimpang  dari prosedur  tugas;  (3)  bersikap  mencari-cari kesalahan masyarakat; (4) mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;  (5)  menyebarkan  berita yang  dapat  meresahkan  masyarakat;  (6) melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan; (7) melakukan  tindakan  yang  dirasakan  sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak di bawah umur;  dan  (8)  merendahkan  harkat  dan martabat manusia.
Perbuatan  yang  dilarang  dilakukan oleh anggota polisi diatur dalam Pasal 11 ayat (1)  Perkap  No.  8  Tahun  2009, 38 sebagai berikut:  (1)  penangkapan  dan  penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan  hukum;  (2)  penyiksaan  tahanan atau  terhadap  orang  yang  disangka  terlibat dalam kejahatan; (3) pelecehan atau kekerasan seksual  terhadap  tahanan  atau  orang-orang yang  disangka  terlibat  dalam  kejahatan;  (4) penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi  yang  merendahkan  martabat manusia;  (5)  korupsi  dan  menerima  suap;  (6) menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi  kejahatan;  (7)  penghukuman dan  tindakan  fisik  yang  tidak  berdasarkan hukum  ( corporal  punishment );  (8)  perlakuan tidak  manusiawi  terhadap  seseorang  yang melaporkan  kasus  pelanggaran  HAM  oleh
38 Pasal 11 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
orang  lain;  (9)  melakukan  penggeledahan dan/atau  penyitaan  yang  tidak  berdasarkan hukum;  dan  (10)  menggunakan  kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.
Ketentuan  tentang  tindakan  yang dilarang  dilakukan  oleh  anggota  polisi  ketika melaksanakan penyelidikan diatur dalam Pasal 13  ayat  (1), 39 sebagai  berikut:  (1)  melakukan intimidasi,  ancaman,  siksaan  fisik,  psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan; (2) menyuruh atau menghasut  orang  lain  untuk  melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara  sewenang-wenang;  (3)  memberitakan rahasia  seseorang  yang  berperkara;  (4) memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laboran hasil penyelidikan; (5) merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran; dan (6) melakukan  tindakan  yang  bertujuan  untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.
Berdasarkan beberapa peraturan tersebut  maka  setiap  anggota  Polisi  harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  antara  lain  dalam KUHAP tercantum tentang asas praduga tidak bersalah  yang  memberi  jaminan  terhadap perlindungan hak asasi manusia dan mencegah tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Namun, realitas dalam proses penyidikan perkara pidana di kepolisian masih
39 Pasal 13 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, Maret 2024
terjadi  tindakan  kurang  humanis,  baik  berupa kekerasan  fisik  ( physical  violence )  maupun kekerasan  verbal  ( verbal  violence )  kepada terperiksa  (tersangka,  saksi,  dan  korban). Prosedur pelaksanaan tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya  diterapkan  dan  menjadi  budaya hukum  dengan  alasan  untuk  mengungkap kebenaran suatu tindak pidana. 40

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan yang  telah  dilakukan,  maka  kesimpulan  dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Proses  interogasi  di  Kepolisian  dalam perspektif  linguistik  forensik  ditinjau  dari teori  Semiotika  Hukum,  Hermeneutika Hukum,  Realisme  Hukum,  dan  Studi Hukum Kritik menunjukkan realitas proses penyidikan  perkara  pidana  pidana  yaitu tindak  pidana,  penangkapan,  interogasi, BAP, dan persetujuan BAP.
2. Pola  interogasi  terbentuk  berdasarkan analisis  ketentuan  peraturan  hukum  dari perspektif  linguistik  forensik  diklasifikasi menjadi  2  jenis,  yaitu  humanis  dan dehumanisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
1. BUKU
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan
Penelitian  Hukum ,  Bandung:  PT.
Citra Aditya Bakti, 2004.
40 A.M.  Mustain  Nasoha, Analisis  Kritis  Hukuman Mati ditinjau dari Konstitusi dan Hukum Islam , (Kediri, 2004).
A.M.  Mustain  Nasoha, Analisis  Kritis
Hukuman Mati ditinjau dari Konstitusi dan Hukum Islam , Kediri,
2004.
G. W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan  Teknik  Interogasi ,  Jakarta:
Pradnya Paramita, 1989.
L.  Blaxter  ( et.  al. ), How  To  Research , Maidenhead:  Open  University  Press, 2001.
M.  Syukri  Akub  &  Baharuddin  Baharu, Wawasan  Due  Proses  of  Law  dalam Sistem Peradilan Pidana , Yogyakarta:  Rangkang  Education, 2013. Parsudi Suparlan, Metode Penelitian Kualitatif ,  Jakarta:  Program  Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, 1994.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Jakarta: Kencana, 2008.
Robert  C.  Bogdan  &  Sari  Knopp  Biklen, Qualitativi  Research  for  Education: An  Introduction  to  Theory  and Methods ,  Boston:  Allyn  and  Bacon Inc., 1982.
Setiono, Pemahaman  Terhadap  Metodologi Penelitian Hukum , Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma,  Metode,  dan  Masalah ,
Jakarta: Huma & Elsam, 2002.
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Sulistyowati  Irianto  ( et  al .), Kajian  Sosio- legal , Bali: Pustaka Larasan.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, Maret 2024
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif  dan  R  &  D ,  Bandung: Alfabeta, 2012.

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  UU  No.  13  Tahun 2006  Tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban.
PERKAP  No.  8  Tahun  2009  Tentang Implementasi  Prinsip  dan  Standar
HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI.
PERKAP No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.
PERKAP  No.  14  Tahun  2012  Tentang
Manajemen Penyidikan Tindak
Pidana.

## PERKABA No. 1 Tahun 2014 Tentang SOP
Perencanaan  Penyidikan  Tindak
Pidana.

## PERKABA No. 2 Tahun 2014 Tentang SOP
Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana. PERKABA No. 3 Tahun 2014 Tentang SOP Pelaksanaan  Penyidikan  Tindak
Pidana.

## PERKABA No. 4 Tahun 2014 Tentang SOP
Pengawasan  Penyidikan  Tindak Pidana.

## 3. Internet
Ahmad  Nur  Setiawan,  “Hak  Tersangka
Menuntut  Ganti  Kerugian  Atas Penahanan  Yang  Tidak  Sah”, DiH
Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.  14  (28), Agustus 2018-Januari 2019.
Christina Maya Indah Susilowati dan Teguh Prasetyo, “Membangun Model Perpolisian  Humanis  Berdasarkan Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo”, Refleksi  Hukum , Vol. 2 (1), 2013.
Hamidah  Abdurrachman  &  Fajar  Ari Sudewo,  “The  Use  of  Violence  in Indonesian  Police  Investigation”, International Journal of
Engineering & Technology , 7 (3.21). Khudzaifah  Dimyati,  “Hegemoni  Pemikiran Hukum  Positivistik:  Otokritik  atas Otentitas  dan  Kemiskinan  Idiologis Ke-Indonesiaan”, Pena  Justisia: Media  Komunikasi  dan  Kajian Hukum , jurnal.unikal.ac.id, 2014.
Nazaruddin  Lathif,  “Pertanggungjawaban Pidana  Penyidik  Polri  dalam  Kasus Salah  Tangkap”, Pakuan  Law Review ,  Vol.  4,  No.  2,  Juli- Desember, 2018.
Sri  Waljinah,  “Kekerasan  Penyidik  dalam Interogasi:  Kajian  Fungsionalisasi
Hukum Pidana pada Diskresi
Polisi”, Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum  Indonesia  ke-6 ,  Bandung:
17-19 November, 2016.
Sri Waljinah, “Linguistik Forensik Interogasi:  Kajian  Makna  Simbolik Bahasa  Hukum  pada  Tindakan Diskresi Polisi”, Prosiding
Konferensi  Nasional  ke-4  Asosiasi Program  Pascasarjana  Perguruan Tinggi  Muhammadiyah  (APPPTM) , Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016. Sri  Waljinah,  Khudzaifah  Dimyati,  Harun Joko  Prayitno,  &  Chryshnanda Dwilaksana, “Makna Simbolik Bahasa  Hukum:  Kajian  Hubungan dan  Fungsi  dalam  Ranah  Filsafat Hermeneutika”,
Prosiding Konferensi  Nasional  Ke-7  Asosiasi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, Maret 2024
Program  Pascasarjana  Perguruan Tinggi  Muhammadiyah  ‘Aisyiyah (APPPTMA) ,  Jakarta:  Universitas Muhammadiyah Jakarta, 23-25 Maret 2018. Sulaiman,  “Paradigma  dalam  Penelitian Hukum”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum ,  Vol.  20  (2),  Agustus,  hlm. 265, 2018. Doi: https://doi.org/10.24815/kanun.v20i 2. 10076 Received : 02-12-2023 Revised : 25-02-2024 Accepted : 01-03-2024