Tripartite Collaborative Institutions ...

## Tripartite Collaborative Institutions : Skema Konvergensi Institusi

## Untuk Mewujudkan Ketahanan Siber Indonesia
Fradhana Putra D., Dedi Joansyah P., Sahril Wildani, Ana Laela Fatikhatul C., Alfiah Yustiningrum, Dinda Fefty M P
Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia E-mail : dfradhana@gmail.com

## Abstract
Cybercrime  is  a  crime  that  is  carried  out  systematically  to  damage  or destroy  computer  networks,  and  will  automatically  have  an  impact  on important data stored on the computer network. This article is written using a normative legal research method, with data sources in the form of primary legal  materials  and  secondary  legal  materials,  understood  using  a conceptual  approach  and  a  statute  approach,  then  the  data  is  analyzed qualitatively through deductive thinking. From the results of the research, it is  known  that  the  weakness  of  technical  and  non-technical  infrastructure related  to  the  network  and  information  systems  of  a  country  is  one  of  the reasons  of  cyber  crime.  So  we  need  a  defense  concept  that  can  overcome these weaknesses. The concept of cyber defense with tripartite collaborative institutions  can  be  used  as  an  option  to  strengthen  cyber  defense.  With  a system of cooperation between the Ministry of Defense, Kominfo, and BSSN. The Ministry of Defense focuses on cyber threats from abroad, the Ministry of Communication and Information focuses on cyber threats from within the country, while BSNN focuses on coordination, prevention, and handling of cyber crimes.
Keywords : Cyberspace, Cyberattack, Convergence, Tripartite Colaboration

## Abstrak
Kejahatan siber (cybercrime) adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara sistematis  dengan  tujuan  merusak  atau  menghancurkan  jaringan  komputer, dan secara otomatis akan berdampak pada data penting yang tersimpan pada jaringan  komputer  tersebut.  Artikel  ini  merupakan  tulisan  dengan  metode penelitian hukum normatif, dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder,  dipahami  menggunakan conseptual  approach dan statute  approach ,  lalu  data  dianalisa  secara  kualiatif  dengan  cara berpikir  deduktif.  Dari  hasil  penelitain  diketahui  bahwa  lemahnya infrastruktur teknis dan non-teknis berhubungan dengan sistem jaringan dan informasi  dari  suatu  Negara,  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya
Volume 18  Nomor 2, Halaman 194-215 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
kejahatan  siber.  Sehingga  dibutuhkan  suatu  konsep  pertahanan  yang  dapat mengatasi  kelemahan  tersebut.  Konsep  pertahanan  siber  dengan tripartite collaborative institutions dapat dijadikan opsi guna memperkuat pertahanan siber.  Dengan  sistem  kerjasama  antara  Kemenhan,  Kominfo,  dan  BSSN. Kementerian  Pertahanan  fokus  pada  ancaman  siber  dari  luar  negeri, Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  fokus  pada  ancaman  siber  dari dalam  negeri,  sedangkan  BSNN  fokus  pada  koordinasi,  pencegahan,  dan penanganan terhadap tindak pidana siber.
Kata  kunci : Cyberspace,  Serangan  Siber,  Konvergensi,  Kolaboaris Tripartite .

## Pendahuluan
Dunia  siber  yang  saling  terhubung  dan  terus  berkembang,  memberi  banyak kemudahan  sekaligus  menjadi  salah  satu  isu  prioritas  dunia  internasional.  Tingkat pemanfaatan  dunia  siber,  berbanding  lurus  dengan  kerentanan  akan  ancaman  serangan siber,  atau  yang  biasa  disebut  dengan cyber  attack. 1 Terdapat  banyak  sekali  bentuk cyber  attack , mulai  dari skimming,  human  trafficking,  terrorism,  malware,  cracking, hacking,  money  laundering,  phising,  cracking,  underground  economy dan  lain sebagainya. 2 Kerentanan  tersebut  juga  mengancam  Indonesia  sebagai  bagian  dari komunitas dunia internasional.
1 Florian J. Egloff and Max Smeets, “Publicly Attributing Cyber Attacks: A Framework,” Journal of Strategic Studies , March 10, 2021, 1–32, https://doi.org/10.1080/01402390.2021.1895117.
2 Marko  Milanovic  and  Michael  N.  Schmitt,  “Cyber  Attacks  and  Cyber  (Mis)Information Operations During a Pandemic,” Journal of National Security Law & Policy (JNSLP) 11, no. 1 (2021): 247– 82.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-07-16| Published : 2021-12-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN)  mencatat  bahwa  dalam  kurun  waktu Januari-Juli  2021,  telah  terjadi  741  kasus cyberattack. 3 Selain  itu, Kaspersky  Security Network (KSN)  juga  mencatat  bahwa  terdapat  18.488.946  ancaman  internet  di  dunia maya pada komputer partisipan anonim KSN di  Indonesia. 4 Bahkan di tahun 2021 ini, pernah terjadi peretasan yang mengakibatkan data vaksinasi Presiden Joko Widodo bisa bocor  di  publik. 5 Dengan  adanya  fakta-fakta  tersebut,  maka  ancaman  serangan  siber tidak dapat dipandang sebelah mata.
Ancaman  serangan  siber  telah  menjadi  pertaruhan  kedaulatan  sebuah  bangsa. Infrastruktur  negara  dalam  bidang  teknologi  dan  informasi  wajib  senantiasa diorientasikan  sebagai  salah  satu  upaya  menjaga  kedaulatan  bangsa. 6 Sehingga  sudah semestinya  perlindungan  dan  keamanan  operasional  siber  merupakan  hal  yang  paling mendasar guna menghadapi derasnya arus teknologi dan informasi.  Bagi  suatu negara, keamanan  siber  menjadi  pilar  yang  fundamental  sebagai  bentuk  antisipasi  dari  adanya pengaruh teknologi yang dapat menimbulkan tindak kejahatan lintas batas. 7
Teknologi  yang  menghubungkan  manusia  dan  negara  dengan  tanpa  batas, tetapi  sangat  rentan  akan  serangan  siber.  Sebagai  negara  terus  maju  dalam  menjadi tergantung  pada  teknologi  dan  jaringan  yang  lebih  luas,  taruhannya  keamanan  juga meningkat. 8 Oleh  karena  demikian, cyber  attack dapat  menyerang  kedaulatan  negara, khususnya  dalam  hal  data  informasi  rahasia  negara.  Terlebih,  pada  era  perkembangan teknologi  dan  informasi;  pola  interaksi  dalam cyber  space seringkali  dilakukan, mengingat cyberspace memiliki power dengan  memberikan  keleluasaan  seseorang
3 Alviansyah  Pasaribu,  “BSSN  Catat  741  Juta  Kali  Serangan  Siber  Periode  Januari-Juli  2021,” antaranews.com, 2021, https://www.antaranews.com/berita/2347446/bssn-catat-741-juta-kali- serangan-siber-periode-januari-juli-2021.
4 Noer Qomariah Kusumawardhani, “Ancaman Siber Di Indonesia Meningkat,” republika.co.id, 2021, https://republika.co.id/berita/trendtek/internet/qxkbqh368/ancaman-siber-di-indonesia- meningkat.
5 Markus  Junianto  Sihaloho,  “Sertifikat  Vaksinasi  Jokowi  Bocor,  Pakar:  Keamanan  Siber  Kita Lemah,”  beritasatu.com,  2021,  https://www.beritasatu.com/digital/822641/sertifikat-vaksinasi-jokowi- bocor-pakar-keamanan-siber-kita-lemah.
6 David Omand, “Natural Hazards and National Security: The COVID-19 Lessons,” PRISM 9, no. 2 (2021): 1–19.
7 Yelena Biberman, “The Technologies and International Politics of Genetic Warfare,” Strategic Studies Quarterly 15, no. 3 (2021): 6–33.
8 Marios Panagiotis Efthymiopoulos , A Cyber-Security Framework for Development, Defense and Innovation at NATO , Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2019, hlm 16
untuk  melakukan  sesuatu. 9 Sehingga, cyberspace tidak  memiliki  standar  kekuatan tersendiri; sangat susah menentukan mengenai baik atau buruknya suatu tindakan dalam dunia  virtual.  Tak  ayal,  muncul  berbagai  tingkat  perilaku  ilegal  di  dunia  maya  atau cyber  space dapat  dimacamkan  seperti  kejahatan  dunia  maya, cyber  terrorism ,  dan cyber war .
Meskipun  begitu, cyberspace menjadi  salah  satu  bentuk  kemajuan  teknologi siber  sekaligus  menjadi  instrumen  primer  dari cyberpower .  Kemajuan  teknologi  siber dipengaruhi  oleh  sebuah maxim bahwa  „teknologi  adalah  pedang  bermata  dua‟; 10 oleh karena,  di  samping  teknologi  memiliki  andil  dalam  pembangunan  peradaban  manusia melalui berbagai kemudahannya, teknologi juga berpotensi menjadi media yang efektif untuk melakukan tindak kejahatan. 11 Pertama, teknologi  mendorong  perkembangan intelektualitas  sumber  daya  manusia  dengan  berbagai  upaya  akademik;  misalnya publikasi  artikel jurnal,  makalah, web-seminar, deseminasi,  dan lain sebagainya  –yang tersedia  di cyberspace -.  Sehingga,  faset  teknologi  mendorong  upaya  pemerataan informasi  dan  ilmu  pengetahuan  bagi  masyarakat. Kedua, kecanggihan  teknologi dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan tindak kejahatan lintas batas yang dapat menyebabkan kerugian materiil maupun non-materiil.
Kondisi  paradoks  di  atas  dapat  direfleksikan  sebagaimana  yang  disampaikan oleh Soerjono Soekanto, 12 bahwa perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan akan berbanding lurus dan beriringan dengan perkembangan teknologi.  Kemajuan teknologi sebagai  bagian  dari  perkembangan  masyarakat  justru  melahirkan  enigma  baru  yaitu cybercrime .  Kejahatan  siber  ( cybercrime )  dapat  menyebabkan  disfungsionalitas infrastruktur teknologi publik, sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara sekaligus meresahkan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu  skema  yang  bersifat konvergensif  sebagai  upaya  kolaborasi  dan  kerjasama  antara  lembaga  pemerintah terhadap upaya pengamanan infrastruktur sistem dan jaringan negara. Hal ini dilakukan agar  pelaksanaan  keamanan  siber  dapat  dilakukan  secara  efisien  dan  efektif  dengan mengembangkan,  memanfaatkan,  mengkoordinasikan,  mengkonsolidasikan,  seluruh
9 Jeffrey  M.  Erickson,  “The  Cyber  Defense  Review:  Cybersecurity  within  a  Pandemic Environment,” The Cyber Defense Review 6, no. 2 (2021): 9–14.
10 Sergio Castro, “Towards the Development of a Rationalist Cyber Conflict Theory,” The Cyber Defense Review 6, no. 1 (2021): 35–62.
11 Castro.
12 Castro .
elemen  keamanan  siber.  Namun,  pilar-pilar  kewenangan  setiap  lembaga  perlu diperhatikan  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  dan  benturan  kewenangan  dalam penerapan penegakan hukum siber.
Dengan  demikian,  penelitian  hukum  ini  memiliki  dua  isu  hukum. Pertama, Bagaimana  dinamika  perkembangan cyberspace dan cybercrime ? Kedua, Bagaimana implementasi Tripartite  Collaborative  Institutions sebagai  strategi  Konvergensi  dalam mempertahankan  ketahanan  siber  Indonesia?  Penelitian  hukum  ini  bertujuan menganalisa  perkembangan cybercrime sebagai  bagian  dari  era cyberspace ;  sekaligus memberikan  satu  bentuk  konsepsi  melalui  pendekatan tripartite atas  institusi  negara untuk menjaga ketanahan siber di Indonesia.

## Metodelogi Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif;  sehingga,  penelitian  dilakukan dengan  berbagai  upaya  guna  mencapai  kebenaran  koherensi  dengan  menghubungkan hasil  identifikasi  atas  keselerasan  antara  peraturan-peraturan  yang  berlaku  dengan norma-norma dan/atau prinsip-prinsip hukum  yang berlaku di  masyarakat. 13 Penelitian ini  bertujuan  mengkaji  enigma  dan  dinamika  keberadaan  kejahatan  siber  dengan berbagai  motifnya;  sekaligus  untuk  memberikan  konsep  tripartit  dalam  strategi konvergensif  sebagai  salah  satu  upaya  mempertahankan  ketahanan  siber  nasional. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  konseptual  dan pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  kejahatan  siber. Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  adalah  artikel  jurnal,  buku-buku hukum,  dan  lain  sebagainya.  Kedua  bahan  hukum  tersebut  diinventarisir  oleh  peneliti melalui  studi  kepustakaan  agar  mendapatkan  preskripsi  atas  isu  hukum  yang  dibahas. Kemudian,  peneliti  menggunakan  analisa  data  menggunakan  pola  deduksi  untuk menjelaskan  berbagai  norma  Peraturan  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  terlebih dahulu  kemudian  menjelaskan  tentang  fakta  hukum  kemudian.  Analisa  data  tersebut disusun secara sistematis, teratur, logis, saksama, dan dideskripsikan secara holistik dan
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi , 13th ed. (Jakarta: KENCANA, 2017).
rinci.  Dengan  demikian,  pola  penalaran  tersebut  disusun  secara  sistematis  sehingga tercapai suatu kesimpulan dari isu hukum yang dikaji.

## Pembahasan

## Eksistensi Cyberattack sebagai Cybercrime: Enigma dan Dinamika
Tidak ada definisi yang pasti terkait cybercrime . 14 Bahkan, tindakan cybercrime dapat  dicirkan  dengan  istilah  yang  berbeda-beda,  misalnya computer-crime , network intrusion , internet security , network intusion, dan lain sebagainya, khususnya termasuk definisi  pula  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  pada  suatu  negara maupun  organisasi  internasional. 15 The  Prevention  of  Crime  and  the  Treatment  of Offenders 1990 sebagai  hasil  dari  Konggres  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  memberikan makna cybercrime dalam  dua  term. 16 Pertama,  cybercrime sebagai computer  crime . Maknanya, cybercrime adalah  tindakan  ilegal  berupa  serangan  yang  menyasar  sistem keamanan  dan  data  yang  diproses  pada  suatu  computer. Kedua,  cybercrime sebagai computer related crime. Artinya, cybercrime adalah perbuatan illegal yang menganggu dan/atau  merusak  terhadap  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  sistem  jaringan  atau komputer.  Di  sisi  lain, cybercrime dapat  dimengerti  sebagai  segala  tindakan  yang menyasar  pada  serangan  terhadap  sistem,  jaringan,  dan  data;  dengan  memanfaatkan kecanggihan teknlogi internet.
Cybercrime merupakan  hambatan  utama  terhadap  pelaksanaan e-governance dan e-government di  negara  berkembang.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  memiliki  peran penting  dalam  mengembangkan  mekanisme  kontrol  yang  diimplementasikan  dalam bentuk  undang-undang,  menetapkan  kebijakan  yang  tepat,  fasilitas  pelengkap, khususnya  yang  memengaruhi  sektor  telekomunikasi,  infrastruktur  lain,  dan  modal manusia. Terlebih, cybercrime sebagai  bagian  dari  kejahatan  yang  berbasis  pada perkembangan  teknologi  secara  teknis  dilakukan  dengan  adanya  kolaborasi  pelaku
14 Hassan Younies and Tareq Na’el Al-Tawil, “Effect of Cybercrime Laws on Protecting Citizens and Businesses in the United Arab Emirates (UAE),” Journal of Financial Crime 27, no. 4 (May 25, 2020): 1089–1105, https://doi.org/10.1108/JFC-04-2020-0055.
15 Vasiliy Laptev and Vladimir Fedin, “Legal Awareness in a Digital Society,” Russian Law Journal 8, no. 1 (March 27, 2020): 138–57, https://doi.org/10.17589/2309-8678-2020-8-1-138-157.
16 Lisa J. Sotto, Privacy and Cybersecurity Law Deskbook , 2021st ed. (New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2020).
lintas  negara  dengan  target  yang  berada  di  suatu  yurisdiksi  lain. 17 Kejahatan  siber merupakan kejahatan yang berbasis teknologi serta pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara sistematis. Di tinjau dari motifnya, cybercrime dikategorikan dalam  lima motif.
Pertama,  cybercrime merupakan suatu bentuk  perbuatan melawan hukum  yang dilakukan  karena  murni  kriminalitas.  Pada  motif  ini,  internet  dijadikan  sebagai  media untuk  melakukan  kejahatan  terhadap  berbagai user atau tools dari  komputer  lain. Seringkali,  tindakan  kejahatan  yang  dilakukan  termasuk  dalam  kategori cybercrime murni  yaitu carding,  spamming ,  penyebaran  material  bajakan,  dan  lain  sebagainya. Kedua, cybercrime merupakan cryptic  crime .  Oleh  sebab,  identifikasi  suatu  tindakan pada cyberspace membutuhkan  usaha  yang  komprehensif  dan  elaboratif.  Sehingga, cukup  sulit  menentukan  apakah  tindakan  tersebut  termasuk  tindakan  kriminal  atau bukan.  Misalnya,  terdapat  akun  sosial  media  yang  memiliki  profil  yang  sama  dengan seseorang  yang  pada  faktanya  ada.  Padahal,  orang  tersebut  bukanlah  orang  yang sebenarnya;  dia  menggunakan  profil  orang  lain  agar  seluruh  tindakan  di  sosial  media seakan-akan  digambarkan  sebagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  mereka manfaatkan. Ketiga,  cybercrime sebagai  kejahatan  terhadap  kehormatan  individu. Maknanya, cybercrime juga tidak jarang dilakukan untuk merusak kehormatan manusia atau  mendelegitimasi  keberadaan  seseorang  di  dunia  internet  dengan  melakukan berbagai  tindakan  yang  menyasar  pada  pornografi, cyberstalking ,  kesalahan,  privasi, dan  lain  sebagainya. Keempat,  cybercrime sebagai  kejahatan  terhadap  hak  cipta  atau hak  milik  seseorang.  Lumrahnya,  tindakan  ini  dilakukan  dengan  mengubah, memasarkan,  menggandakan,  mengganti  suatu  hak  cipta;  agar  dapat  menghasilkan keuntungan  pribadi. Kelima, cybercrime terhadap  pemerintah.  Kejahatan  ini  dapat dilakukan  dengan  berorientasi  pada  penyerangan  infrastruktur  pemerintah  untuk merusak  segala  sistem  yang  dimiliki  oleh  pemerintah,  sehingga  seluruh  data  intelijen dan data rahasia negara dapat di dikuasai oleh cybercrimer.
Cyber  attacks adalah  upaya  untuk  „merusak‟  atau  „menghancurkan‟  jaringan komputer  atau  perangkat  internet  lainnya. 18 Makna  „merusak‟  dari  aktivitas  tersebut yakni  dapat  mengubah,  mengacaukan,  menipu,  menurunkan  kualitas  sistem  atau
17 Keith  B.  Alexander  and  Jamil  N.  Jaffer,  “COVID-19  and  the  Cyber  Challenge,” The  Cyber Defense Review 6, no. 2 (2021): 17–28.
18 Milanovic  and  Schmitt,  “Cyber  Attacks  and  Cyber  (Mis)Information  Operations  During  a Pandemic.”
jaringan  komputer.  Sedangkan,  makna  „menghancurkan‟  yaitu  aktivitas  tersebut  dapat memberhentikan program yang ada di dalam suatu sistem komputer secara paksa. Cyber attacks inilah yang dapat mencuri identitas seseorang maupun informasi keuangan suatu perusahaan.  Bahkan,  dengan  meretas website pemerintah,  serangan  ini  dapat menyebabkan lenyapnya data pribadi warga negara. 19 Aktivitas tersebut  dapat  berkisar manakala komputer seseorang termuat oleh virus, hingga dapat  berdampak lebih besar yakni sepert arti diretasnya sistem jaringan perusahaan multinasional guna mendapatkan pengetahuan  orang  dalam  serta  mencuri  informasi  keuangan  dari  pelanggan  serta perusahaan itu sendiri.
Aktivitas cyber  attacks meruapakan  salah  satu  bentuk  kehatan  non-kekerasan yang  tentunya  melanggar  prinsip  non-intervensi  dari  suatu  pihak. 20 Cyber  attacks bukanlah masalah teknis; karena kerusakan yang diakibatkan olehnya berkaitan dengan gangguan  terhadap  hak  dan  kepentingan  orang,  organisasi,  maupun  pemerintah  suatu negara  sekalipun.  Serangan  tersebut  sering  menargetkan  berbagai  unsur  infrastruktur yang vital yaitu e-aset, sistem, bagian dari sistem, hal-hal yang berfungsi sebagai aspek penunjang  masyarakat  modern,  seperti  jaringan  transportasi  atau  jaringan  pemerintah, dan  perusakan  dapat  menimbulkan  dampak  bagi  kondisi  stabilitas  suatu  negara. Sehingga,  hal  tersebut  berakibat  pada  hilangnya  data  rahasia  atau  adanya  perubahan data  rahasia  tersebut,  bahkan  terjadinya  kebocoran  data  rahasia  maupun  informasi lainnya.  Secara  prinsip,  aktivitas cyber  attacks menjuru  pada  akses  ilegal  ke  sistem informasi,  memberikan  gangguan  kepada  sistem,  dan  mencuri  data  yang  melindungi integritas  sistem  komputer  secara  ilegal. 21 Cyber  attacks dapat  diklasifikasikan  dalam dua kategori, yakni denial of service (DoS) attacks dan deception attacks. 22
Cyber  attacks yang  dilakukan  menggunakan  teknik  DoS  memiliki  ciri  khas, yakni adanya botnet. Nantinya, botnet akan membanjiri host yang terhubung ke internet dengan  jutaan  permintaan  informasi  palsu,  yang  dapat  menyebabkan  sementara  waktu
19 Nori  Katagiri,  “Why  International  Law  and  Norms  Do  Little  in  Preventing  Non-State  Cyber Attacks,” Journal of Cybersecurity 7, no. 1 (February 16, 2021): 1–9, https://doi.org/10.1093/cybsec/tyab009.
20 Jeffrey  M.  Erickson,  “The  Cyber  Defense  Review:  Looking  Forward,” The  Cyber  Defense Review 6, no. 1 (2021): 9–16.
21 Marie Baezner, “Cybersecurity in Switzerland: Challenges and the Way Forward for the Swiss Armed Forces,” Connections 19, no. 1 (2020): 63–72.
22 Andrew J. Grotto and Martin Schallbruch, “Cybersecurity and the Risk Governance Triangle,” International Cybersecurity Law Review 2, no. 1 (June 24, 2021): 77–92, https://doi.org/10.1365/s43439- 021-00016-9.
atau  tanpa  batas  dapat  menghentikan  atau  menangguhkan  suatu  layanan  dari  sistem komputer.  Sedangkan,  tingkat  kerusakan  pada deception  attacks lebih  mengarah  pada konsekuensi  yang  lebih  serius,  karena  serangannya  mengkompromikan  integritas  dan autisitas data yang lebih soft dan tersembunyi. Berdasarkan tipikalnya, deception attacks sendiri  terbagi  atas  data replay  attacks dan FDI  attacks . 23 Data replay  attacks adalah suatu bentuk serangan yang menitikberatkan pada data pengukuran atau perintah kontrol yang telah dikirimkan melalui jaringand dengan mengakibatkan suatu program layaknya sengaja  diputar  ulang  maupun  ditunda,  yang  juga  akan  menghasilkan  efek  yang  mirip dengan penundaan acak yang telah terinduksi dengan jaringan.  Sedangkan FDI attacks adalah  serangan  yang  dilakukan  dengan  menyuntikkan  data  palsu  ke  dalam  suatu pengontrol  jaringan,  yang  ditunjukkan  dengan  munculnya  kesalahan  sensor  maupun kesalahan aktuator pada suatu sistem komputer.
Serangan  siber  bukan  hanya  mencakup  perilaku  yang  melanggar  hukum;  tetapi juga mencakup perilaku yang dianggap tidak pantas atau amoral. Banyak kasus terjadi menunjukkan bukan karena ada perilaku kriminal baru, melainkan ada cara baru untuk melakukan perilaku yang ada. Maka dari itu, saat ini cyber attacks dipecah menjadi dua kategori  berdasarkan  tekniknya;  yakni  serangan  sintaksis  dan  serangan  semantik. 24
Serangan  sintaksis  ini  berkaitan  dengan  serangan  yang  dilakukan  terhadap  perangkat lunak  yang  mencakup  virus,  malware,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  serangan semantik  adalah  serangan  yang  menggunakan  modifikasi  serta  penyebaran  informasi yang  benar  dan  salah.  Maksudnya,  suatu  informasi  yang  didapat  secara  ilegal  itu dimodifikasi  untuk  menutupi  jejak  dari  pemilik  informasi  tersebut,  kemudian dilakukanlah  penyebaran  informasi  kepada  publik.  Secara  tidak  langsung,  serangan siber  merupakan  tingkatan  serangan  kinetik  di  dunia  fisik,  yang  digunakan  sebagai pengganti  kekerasan  konvensional  dengan  mencapai  tujuan  yang  sama  tanpa menimbulkan resiko yang sama dengan penyerang. 25 Ironisnya, saat ini sulit bagi negara untuk  menilai  ruang  lingkup cyber  attacks atau  mencari  tahu  siapa  yang  bertanggung
23 William Steingartner, Darko  Galinec, and Andrija Kozina,  “Threat Defense: Cyber  Deception Approach and Education for Resilience in Hybrid Threats Model,” Symmetry 13, no. 1 (2021): 1–25.
24 Sharngan  Aravindakshan,  “Cyberattacks:  A  Look  at  Evidentiary  Thresholds  in  International Law,” Indian  Journal  of  International  Law 59,  no.  1–4  (February  17,  2021):  285–99, https://doi.org/10.1007/s40901-020-00113-0.
25 Steven David Brown, “Hacking for Evidence: The Risks and Rewards of Deploying Malware in Pursuit  of  Justice,” ERA  Forum 20,  no.  3  (February  6,  2020):  423–38,  https://doi.org/10.1007/s12027- 019-00571-z.
jawab  atas  aktivitas  tersebut.  Kesulitan  itu  didasarkan  pada  alasan  suatu  negara  yang takut  melanggar  hukum  perang  apabila  menindaklanjuti  adanya  aktivitas  serangan cyber .
Adanya cyber  attacks yang  mengganggu  jaringan  informasi  serta  infrastruktur prinsipil  dalam  suatu  negara  dapat  berdampak  pada  pertahanan  nasional,  mengganggu komando  dan  kontrol  sosial,  serta  melemahkan  kemauan  politik  dari  suatu  negara. 26 Cyber attack mengalami peningkatan dalam skala dan keparahan yang lebih berdampak, yang  berbanding  terbalik  dengan  kualitas  jaringan  sistem,  dan  layanan cyber suatu negara untuk mendukung kegiatan operasional negara. Sehingga, data-data yang bersifat prnisipal tetap rentan terhadap pencurian, spionase, gangguan, dan penghancuran. 27 Para pelaku kegiatan tersebut memiliki beragam motivasi. Lazimnya, mereka berhasil untuk mencapai suatu bentuk reputasi yang paling tinggi, kepuasan diri, memperkaya diri, dan memperoleh keuntungan non uang lainnya.
Terdapat  beberapa  alasan  adanya  serangan  siber;  yaitu:  (1)  serangan  siber diharapkan  menciptakan  rasa  takut  pada  individu  kelompok  atau  masyarakat;  (2) serangan  siber  dapat  menimbulkan  kerusakan  yang  spektakuler;  dan  (3)  menciptakan kerugian  finansial  yang  cukup  besar. Sebagian  besar  serangan  dunia  maya  pada perangkat komputasi, atau pada jaringan yang menghubungkannya, akan sesuai dengan pola  tertentu.  Serangan  ini  memerlukan  beberapa  bentuk  akses  ke  sistem  yang ditargetkan  melalui  perangkat  aplikasi  atau  jaringan  yang  biasanya  diikuti  oleh semacam  eksploitasi  data. 28 Serangan  siber  dilakukan  dalam  sepersekian  detik, sementara alat pencegahan dan deteksi otomatis yang dapat beroperasi pada kecepatan komputer  tergantung  pada  cepat  lambatnya  pengambilan  keputusan  dari  manusia. 29 Sehingga,  kecepatan  serangan cyber dengan  tingkat  kecepatan  manusia,  khsususnya daya operasionalnya, tidaklah selaras. Ancaman cyber  attack dalam  berbagai aspeknya  menuntut  adanya  penyelenggaraan  negara  di  era  digital  yang  berdasarkan pada  orientasi  pengamanan  sekaligus  pengelolaan  pada  bidang  siber  sebagai  wujud
26 Egloff and Smeets, “Publicly Attributing Cyber Attacks: A Framework.”
27 Peter  J  Phillips  and  Gabriela  Pohl,  “Disinformation  Cascades,  Espionage  &  Counter- Intelligence,” The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs 22, no. 2 (October 20, 2020): 1–14, https://doi.org/10.1080/23800992.2020.1834311.
28 Mark Johnson, Crime Security and Digital Intelligence , (New York : Routledge, 2016), hlm. 70.
29 Nawa  Raj  Pokhrel  et  al.,  “Cybersecurity:  A  Predictive  Analytical  Model  for  Software Vulnerability Discovery Process,” Journal of Cyber Security Technology 5, no. 1 (January 2, 2021): 41–69, https://doi.org/10.1080/23742917.2020.1816647.
langkah  strategis  untuk  mencapai  tujuan  bangsa  dan  menjaga  kedaulatan  bangsa. 30
Dengan  demikian,  solusi  pemerintah  dalam  mengantisipasi  dan  mengelola  derasnya teknologi  informasi  membutuhkan  kolaborasi  dari  berbagai  pihak;  sehingga,  aspek skema yang dirancang dapat dilakukan dengan optimal, salah satunya dengan terbitnya Perpes Nomor 53 tahun  2017  yang selanjutnya disempurnakan dengan Perpres Nomor 133 tahun 2017; sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 28 tahun 2021 mengenai  pembentukan  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN).  Langkah  strategis tersebut adalah upaya negara untuk menjaga kedaulatan ruang siber negara melalui tata kelola  pengamanan  yang  kuat.  Perpres  tersebut  juga  menegaskan  bahwa  ruang  siber merupakan  kesatuan  yang  utuh  dari  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  yang  tidak  terpisahkan  dengan  wilayah  lainnya,  yaitu  darat,  laut  dan  udara. Terlebih,  penguatan  di  bidang  keamanan  siber  adalah  wujud  usaha  pemerintah  untuk melahirkan  keamanan  nasional.  Sehingga,  hadirnya  lembaga  pemerintah  non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ini menjadi pilar untuk menjamin keberlangsungan dan terselenggaranya.

## Tripartite Collaborative Institutions: Sebuah Strategi Konvergensif
Pemanfaatan  teknologi  dan  informasi  yang  sedang  berkembang  dan  digunakan sebagai  media  menunjang  kehidupan  masyarakat  memiliki  konsekuensi  kewajiban untuk  menjadi  bagian  dari  norma. 31 Oleh  sebab,  apabila  hal  tersebut  –perkembangan digitalisasi–tidak  diatur  dalam  suatu  bentuk  norma  hukum,  maka  muncul  berbagai masalah  mengenai  pertentangan  aspek  moralitas  dengan  dampak  dari  modernisasi. 32
Dengan  demikian,  tak  salah  apabila  Bo  Zhao  menyatakan  terdapat  tiga  faktor  yang mendorong  perubahan  pada  suatu  profesi  pada  masa  modernisasi; 33 yaitu  teknologi informasi,  liberalisasi,  dan  tantangan  kapitalisme.  Sementara  itu,  teknologi  informasi melahirkan  berbagai  teknologi  kecerdasan  buatan  yang  dapat  berfungsi  dalam
30 Bora Ly and Romny Ly, “Cybersecurity in Unmanned Aerial Vehicles (UAVs),” Journal of Cyber Security Technology 5, no. 2 (April 3, 2021): 120–37, https://doi.org/10.1080/23742917.2020.1846307.
31 Tejas  N.  Narechania  and  Erik  Stallman,  “Internet  Federalism,” Harvard  Journal  of  Law  & Technology 34, no. 2 (2021): 548–618.
32 Jan Oster, “Code Is Code and Law Is Law—the Law of Digitalization and the Digitalization of Law,” International  Journal  of  Law  and  Information  Technology 29,  no.  2  (July  3,  2021):  101–17, https://doi.org/10.1093/ijlit/eaab004.
33 Bo Zhao, “Seeking Legal Boundaries of Digital Home in the IOT Age: A Conceptual Reflection,” European Journal of Law and Technology 12, no. 1 (2021): 1–29.
implementasi  instrumen  hukum  suatu  negara.  Alasannya,  penggunaan  teknologi kecerdasan  buatan  melahirkan  suatu  bentuk  transformasi  pada  layanan  dan  tata  kelola mengenai  kebutuhan  hukum  masyarakat.  Kemajuan  teknologi  yang  berbanding  lurus dengan  perkembangan  keilmuan  hukum  sejatinya  berdasarkan  pada  sebuah maxim hukum yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. 34
Istilah hukum dapat dikategorikan dalam dua pemaknaan, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. 35 Pengertian dari hukum objektif adalah bangunan peraturan yang mengatur  pola  interaksi  dan  pola  hubungan  antar  sesama  masyarakat;  sedangkan, hukum subjektif memberikan pengertian bahwa terdapat hak dan atau kewenangan yang diperoleh manusia berdasarkan hukum objektif. Maka dari itu, konsep hukum progresif memberikan  orientasi  bahwa  hukum  yang  bergerak  wajib  senantiasa  mengikuti perkembangan  zaman  sekaligus  menjadi  jalan  keluar  untuk  menjawab  segala  masalah yang berkembang di dalam masyarakat, serta mampu menjadi di sarana pelayanan bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek nilai-nilai moralitas dan sumber daya manusia yang ada, baik itu dari sisi masyarakat itu sendiri dan atau dari aparat penegak hukum. 36
Gagasan  hukum  progresif  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo  memiliki hubungan  erat  dengan  strategi  konvergensi  hukum  dalam  menghadapi  kemajuan teknologi. Oxford Advanced Learner’s Dictionary mendefinisikan konvergensi sebagai “ to move towards and meet at the same place ” dan “ to become similar or the same ” atau dapat  dikatakan  dengan  'mengumpul  dan  berpadu'.  Term  konvergensif  pada  aspek bidang telekomunikasi dimaknai sebagai kemampuan dari jaringan yang menyasar pada kemampuan bekerjanya berbagai jenis layanan yang dapat menyatukan perangkat secara bersamaan  dari  suatu  konsumen.  Bukan  hanya  itu,  konvergensi  dimaknai  sebagai penyelenggaraan  aktivitas  sistem-jaringan  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  dengan kemampuan  teknologi  yang  sama;  yang  berasal  dari  dua  dan/atau  beberapa  entitas lainnya.
34 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).
35 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).
36 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif:  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia (Yogyakarta:  Genta Publishing, 2009).
Pada  perspektif  hukum,  konsep  konvergensi  seringkali  dikaitkan  dengan paradigma  hukum  terhadap  perkembangan  teknologi. 37 Oleh  sebab,  kajian  hukum memberikan  dua  kategorisasi  mengenai  aspek  skema  konvergensi,  yakni  konvergensi formal  dan  konvergensi  fungsional;  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Ugo  Mattei dan  Luca  G.  Pes. 38 Pandangan  konvergensi  formal  memberikan  suatu  jalan  pemikiran bahwa suatu institusi atau lembaga yang memiliki kewenangan yang sama, wajib saling melengkapi  dan berkaborasi  untuk  mengatur suatu format hukum.  Konvergensi  formal menekankan  pada  faset  efektivitas  dan  efisiensi  dari  suatu  lembaga  negara  agar  dapat berfungsi  secara  optimal  dalam  melaksanakan  wewenang  dan  tugas  nya.  Sedangkan konvergensi fungsional menekankan pada adanya aspek cepat dan berkelanjutan dalam melakukan  suatu  kebijakan  atau  perkembangan  teknologi  yang  berdampak  luas  bagi masyarakat. Pada konvergensi fungsional ini  yang ditekankan adalah aspek aturan dari suatu tatanan hukum untuk ditaati masyarakat. Pada penelitian ini, lebih diorientasikan pada  aspek  konvergensi  formal  untuk  menghadapi  kerentanan  serta  berbagai kekhawatiran akan keamanan siber nasional.
Keamanan  bukan  hanya  gagasan  untuk  bebas  dari  bahaya,  seperti  yang umumnya  dipahami,  tetapi  dikaitkan  dengan  kehadiran  musuh  negara. 39 Kekhawatiran yang  wajib  segera  ditemukan  jalan  keluarnya  adalah  apabila  terdapat  musuh  negara yang  memiliki  kemampuan  canggih  melihat  beberapa  kelemahan  dalam  dunia  siber yang  dimiliki  oleh  negara  kita.  Terlebih,  rencana  serangan  tersebut  memang menargetkan  beberapa  infrastruktur  vital  dikarenakan  infrastruktur  tersebut  dianggap merupakan  titik  pusat  yang  menjalankan  sistem  komando  dan  kontrol,  pusat pengelolaan logistik,  pusat  perencanaan dari seluruh sumber daya suatu negara. Cyber attacks biasanya dapat dideteksi sangat lambat, sangat sulit dilacak dan seringkali tidak dapat  dilihat  secara  terpisah,  karena  pada  dasarnya  serangan  dunia  maya  menjadi semakin canggih dan cerdas yang telah ditunjang dengan meningkatnya tingkat jaringan
37 Bertrand Crettez, Bruno Deffains, and Olivier Musy, “On the Dynamics of Legal Convergence,” Public Choice 156, no. 1/2 (2013): 345–56.
38 Ugo  Mattei  and  Luca  G.  Pes, Civil  Law  and  Common  Law:  Toward  Convergence? (Oxford University Press, 2008), https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199208425.003.0015.
39 Monesh  Kumar  and  Puru  Lekhi,  “Cyber  Security:  An  Emerging  Role  of  Law  in  the  Field  of Cyber Crime,” National Journal of Cyber Security Law 4, no. 1 (2021): 26–35.
sistem  melalui  IT. 40 Oleh  karena  itulah,  harus  dapat  dipastikan  keamanan  jaringan komunikasi di masa yang akan datang.
Cara  yang radikal untuk  menghadapi serangan dunia maya adalah memutuskan semua koneksi domain di dunia maya. Masalahnya, hal ini berdampak akan menghapus suatu negara dari dunia modern; oleh karena, pada saat ini negara-negara dipaksa untuk terlibat  dalam  domain  dunia  maya,  baik  itu  preferensi,  prioritas,  seember  maupun kemampuan secara nasional. Cara radikal kedua yakni melakukan spionase dunia maya yang  berfungsi  untuk  menyeimbangkan  informasi  guna  mencapai  titik  keuntungan. Maknanya,  negara  kita  dapat  mengetahui  rencana  buruk  dari  beberapa  pihak  baik  itu orang pribadi maupun negara lain  yang  yang ingin melakukan serangan siber terhadap negara  kita.  Tentunya,  hal  ini  dilakukan  apabila  terdapat  beberapa  indikasi  yang dilakukan oleh pihak; terutama oleh negara lain. Saluran informasi yang baru membawa peluang  baru  untuk  mendapatkan  informasi  yang  baru  pula.  Agar  berhasil  melawan cyber  attack ,  bahkan  menggunakan  beberapa  cara  radikal  di  atas;  perlu  adanya kerjasama  yang  antar  semua  pemangku  kepentingan  pula,  mulai  dari  berbagai Kementerian dalam pemerintahan, produsen teknologi, operator jaringan, dan penyedia layanan guna mengembangkan sistem agar dapat mendeteksi serangan pada tahap awal dan  memastikan  keamanan  akan  pertukaran  informasi.  Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya tripartite  collaborative  institutions antara  BSSN,  Kementerian  Pertahanan,  dan Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk optimalisasi  dari  para stakeholder yang  berwenang  di  Indonesia  guna  menghadapi serangan dunia maya.
Tripartite  collaborative  institutions merupakan  implementasi  dari  konsepsi konvergensi formal yang diharapkan berfungsi dapat memberikan aspek penunjang atas efisiensi  serta  efektivitas  masing-masing  tugas  dan  kewenangan  lembaga. Tripartite collaborative  institution adalah  cermin  adanya  pembangunan  infrastruktur  ketahanan negara.  Pembangunan  infrastruktur  bukan  hanya  alutista  semata;  akan  tetapi,  kualitas operasional dan manajemen koordinasi dari para pemangku kepentingan merupakan hal yang  sangat  mendasar  untuk  menciptakan  ketahanan  dan  kekuatan  bangsa  yang  maju. Pembangunan  tersebut  digunakan  agar  nantinya  apabila  terdapat  serangan cyber oleh suatu  pihak;  maka,  bangsa  Indonesia  dapat  pulih  dengan  cepat  serta  dapat  bertahan,
40 Egloff and Smeets, “Publicly Attributing Cyber Attacks: A Framework.”
bahkan  menghancurkannya. Tripartite  collaborative  institutions adalah  strategi optimalisasi aspek koordinasi  yang diharapkan dapat lebih memberikan kekuatan antar lembaga  negara.  Fungsi  koordinasi  antar  lembaga  negara  merupakan  hal  primer  yang patut untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan keamanan bukan merupakan masalah teknis, tetapi masalah  yang kompleks yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan sosial. 41 Di samping itu, kita harus mengenali batasan dari keamanan itu sendiri; apakah yang perlu dilindungi merupakan hak publik maupun privat.
Apabila  sesuatu  yang  merupakan  bagian  privat  dari  warga  negara,  maka  harus mendapatkan  persetujuan  dari  warga  negara  bersangkutan. 42 Selanjutnya,  keamanan memang  membutuhkan  uang  sebagai  dasar  pembangunan  infrastruktur;  tetapi, keamanan  juga  membutuhkan  waktu  kenyamanan,  kemampuan,  kebebasan,  dan  lain sebagainya  yang  tidak  mungkin  dapat  dilakukan  hanya  satu  lembaga  negara  saja. Ancaman terkait kerahasiaan, ketersediaan integritas, ketahanan; maka, masing-masing memerlukan  respon  yang  berbeda  yang  tentunya  membutuhkan  sinergitas  antara lembaga negara untuk  saling memperkuat  satu  sama lain. Pada tripartite collaborative institution, Kementerian Pertahanan lebih berfokus pada ancaman siber dari luar negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi lebih berfokus pada ancaman siber dari dalam negeri.  Sedangkan,  BSSN  lebih  berfokus  pada  taraf  koordinasi  serta  pencegahan  dan penanganan  terhadap  tindak  pidana  siber.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak  terjadi benturan  kepentingan  serta  tumpang  tindih  kewenangan  antar  institusi;  apabila  terjadi, akan  menimbulkan  ketidak-efektifan  serta  ketidakefisienan  dari  pelaksanaan  tugas  dan wewenang.  Di  samping  itu,  pembagian  ini  berfungsi  agar  nantinya  apabila  terjadinya problematika siber; dapat teratasi dengan baik oleh lembaga yang memiliki spesialisasi masing-masing.
Tripartite  collaborative  institutions dapat  membuat  kerangka  kerja  strategis sebagai  salah  satu  pedoman  untuk  menentukan  cara  mengalahkan  musuh,  dengan menganalisa  tujuan,  cara,  dan  sarana.  Perlunya  persamaan  visi  misi  guna  memperkuat ketahanan negara sangat diperlukan. Hal ini didasarkan bahwa ketiga lembaga tersebut akan  memiliki  tingkat  standarisasi  yang  sama  akan  tujuan  dari  ketahanan  bangsa.
41 Catherine Friend et al., “Fighting Cybercrime: A Review of the Irish Experience,” International Journal of Cyber Crimology 14, no. 2 (2020): 383–99, https://doi.org/10.5281/zenodo.4766527.
42 Information Resources Management Association, Cyber Law, Privacy, and Security: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications , 1st ed. (Pennsylvania: IGI Global, 2019).
Kerangka kerja tersebut  merumuskan fase-fase penanganan serangan siber  yang terdiri dari tiga fase, yakni:
1. Fase sebelum insiden serangan siber ( before cyber attack )
2. Fase ketika terjadinya insiden serangan siber ( during cyber attack)
3. Fase setelah terjadinya insiden serangan siber ( after cyber attack )
Di samping mempertegas kedaulatan negara, adanya kolaborasi ini; wajib memberikan jaminan  perlindungan  dan  keamanan  kepada  warga  masyarakat.  Kolaborasi  antara lembaga ini bahkan dapat merancang serangan layaknya layanan intelijen khusus untuk melakukan  pengintaian  serta  penyebaran  serangan  terhadap  musuh,  dan  menguji peralatan alutista secara fisik maupun nonfisik,  yang tergantung pada target  yang akan dituju. Resistensii terhadap serangan siber wajib kita pahami dengan cara memodifikasi prinsip perang secara fisik dengan paradigma baru yang kita hadapi saat ini
Pada  perspektif  sebelum  insiden  serangan  siber  atau  dapat  dikatakan  strategi pencegahan cyber  attacks ,  ketiga  pemangku  kepentingan  tersebut  harus  memberikan suatu  strategi  yang  didasarkan  pada  tiga  hal. Pertama ,  kemampuan, tripartite collaborative  institutions mampu  memiliki  sarana  dan  atau  dasar  hukum  guna mempengaruhi perilaku seseorang menjadi lebih peduli, khsuus pada operasional dunia maya. Kedua ,  kredibilitas,  yakni  kolaborasi  ketiga  lembaga  tersebut  mampu memberikan  legitimasi  bahwa  tindakan-tindakan  yang  sebenarnya  dapat  diikuti  oleh masyarakat luas. Ketiga , komunikasi, yakni segala hal yang disampaikan oleh tripartite collaborative  institutions dapat  diterima  secara  luas  oleh  masyarakat.  Kemudian,  pada fase manakala terjadinya insiden serangan siber ( during cyber attack), tripatrit ini dapat melakukan  degradasi  dunia  maya.  Maknanya, tripatrite  collaboration  institution dapat melakukan  operasi  pemaksaan  untuk  menyabot  jaringan  atau  sistem  dari  pihak  lain apabila  benar-benar  telah  sedang  terjadi  serangan  siber  yang  dilakukan  oleh attackers. Hal  ini  dilakukan  guna  memberikan  „gertakan‟  represif  berupa  peretasan  sistem  milik pelaku.  Di  samping  itu,  peretasan  tersebut  dapat  memberikan  identitas  informasi  atas pihak yang telah melakukan serangan siber. Apabila serangan tersebut berasal dari luar negeri,  maka  Kementerian  Pertahanan  harus  memberikan  tindakan  tegas  berdasarkan hukum  internasional.  Sedangkan,  apabila  serangan  tersebut  berasal  dari  dalam  negeri, maka Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat melacak lokasi melalui IP Adress pengguna.
Pada  dasarnya,  membatasi  konektivitas  yang  dapat  dampak  kurangnya kerentanan  resiko  serangan  siber  terhadap  suatu  sistem  nasional,  memiliki  implikasi yakni  mengurangi  kemampuan  masyarakat  untuk  menggunakannya  secara  bebas. Meskipun begitu, adanya kolaborasi ini diharapkan dapat lebih mengendalikan jenis lalu lintas  internet;  terutama  pada  saluran  kabel  internet  bawah  laut.  Maka  dari  itu,  pada aspek  pertahanan cybe r,  utamanya  manakala  setelah  terjadinya  insiden  serangan  siber; tripartite  collaborative  institutions wajib  melibatkan  proses  deteksi  analisis  serta sinkronisasi.  Sehingga  bentuk  pertahanan  ini  merupakan  serangkaian  perbuatan  yang melibatkan musuh sebelum dan selama insiden cyber . Dengan mempertahankan seluruh komponen tripartite  collaborative  institutions yang  kuat,  maka  serangkaian  operasi yang  dilakukan  pada  berbagai  saluran  sangat  memungkinkan  untuk  dapat  mengatasi musuh.  Tentunya,  tak  lupa  untuk  dilakukan  evaluasi  secara  menyeluruh  oleh stakeholder terkait.  Evaluasi  yang  paling  primer  yang  dapat  dilakukan  oleh  kolaborasi ini  adalah  terkait  kerahasiaan  privasi  warga  negara.  Pada  dunia  digital,  informasi memiliki nilai. 43 Melindungi informasi dengan demikian sangatlah penting, tidak hanya rasa  internal  dan  data  pribadi  yang  sensitif  harus  dijaga;  tetapi,  data  transaksional hubungan perusahaan atau individu juga tidak kalah penting. Untuk itu, dengan adanya kolaborasi  triparit  dari  beberapa  lembaga  ini,  dapat  menunjang  alat  teknis  seperti enkripsi dan kontrol akses untuk menciptakan kerahasiaan yang holistik.
. Tripartite  collaborative  institutions dalam  pelaksanaanya  dapat  melakukan beberapa  hal. Pertama ,  dibentuklah  suatu  divisi  khsusus  yang  dapat  secara  spesifik untuk  menyerang  sistem  yang  sangat  spesifik  pula. Kedua ,  dengan  adanya  kolaborasi tripatrit  ini  diharapkan  memiliki  kemampuan  yang  luas  untuk  meretas  semua  jenis sistem  yang  berkaitan  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing  lembaga. Misalnya,  apabila  dianggap  dapat  memberikan  dampak  negatif  pada  stabilitas  dunia maya nasional, Kementerian Pertahanan dapat meretas semua jenis sistem yang berasal dari luar negeri yang telah masuk ke Indonesia. Ketiga , kolaborasi ini dapat menangani suatu  jenis  serangan  yang  menimbulkan  kerugian  finansial  dan  strategis  negara. Keempat , kolaborasi dari ketiga lembaga ini dapat menunjukkan kemampuannya untuk mengumpulkan  informasi  rahasia  dari  para  pelaku  serangan cyber ,  dan  kemudian
43 Mark  Burdon, Digital  Data  Collection  and  Information  Privacy  Law (New  York:  Cambridge University Press, 2020).
menyimpan  beberapa  hal  yang  prinsipil  dan  kemudian  menyerahkan  atau menampilkannya  kepada  publik.  Tentunya,  berbagai  hal  yang  ditampilkan  kepada publik  tidaklah  menyeluruh.  Adanya  unsur  publikasi  ini  guna  memenuhi  asas transparansi. Kelima ,  diharapkan  dengan  adanya  kolaborasi  ini  maka  negara  mampu untuk mengatur operasi informasi cyber secara lebih komprehensif. Apabila penyebaran informasi  yang  berada  di  dunia  maya  terakumulasi  dengan  baik  oleh  instansi  yang berwenang;  maka,  dampak-dampak  negatif  seperti  halnya  hoaks,  ujaran  kebencian, pencurian data informasi, dan lain sebagainya, tidak akan terjadi kembali.
Serangan  balik  terhadap cyber  attackers dapat  menurunkan  operasi  angkatan bersenjata  apabila cyber  attackers bergantung  pada  jaringan  komersial  serta  penyedia layanan dan internet secara ilegal dan bersifat kontinu. 44 Aset penting negara yang harus dilindungi  terhadap  serangan  siber  internal  dan  eksternal  dapat  dicapai  dengan melakukan pendekatan ketahanan yang melibatkan seluruh pembangunan infrastruktur, agar kedaulatan negara dapat ditegakkan secara seutuhnya. Kemampuan cyber defence harus  selalu  ditingkat  sembari  mengembangkan  kebijakan  umum  yang  revolusioner. 45 Kemudian,  dengan  adanya tripartite  collaborative  institutions dapat  mengembangkan bersama  sumber  daya  industri  dan  teknologi  untuk  keamanan  siber.  Pembangunan infrastruktur  siber  ini  juga  diperlukan  untuk  membangun  kepercayaan  masyarakat terhadap institusi negara. Segala infrastruktur lini pertahanan baik udara, darat, laut dan artileri segalanya wajib dipandu oleh sistem komputer serta secara otomatis menjadikan amunisi  yang  ada  dapat  menyesuaikan  dengan  penerbangan  berdasarkan  pembaruan Global Positioning System . 46 Tentunya, sistem komputasi serta operasional ini dikuasai oleh tripartite  collaborative  institutions, khususnya  Kementerian  Pertahanan  sebagai speasialisasi dalam bidang pertahanan. Pada konteks ini, Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat memberikan orientasi terkait adanya indikasi serangan siber yang dapat menganggu  jaringan  telekomunikasi  dan  komputasi.  Selanjutnya,  BSSN  dapat memberikan  informasi  terkait  bagian  sistem  virtual  perthanan  mana  saja  yang  masih rentan  untuk  menghadapi  serangan  siber.  Dengan  demikian,  masing-masing  lembaga
44 Martti Lehto dan Pekka Neittaanmaki, Cyber Security: Analytics, Technology and Automation , (Cham: Springer, 2015), hlm. 8.
45 Nobuo Hayashi, Military Necessity: The Art, Morality and Law of War (New York: Cambridge University Press, 2020).
46 Glen  E.  Howard  and  Matthew  Czekaj, Russia’s  Military  Strategy  and  Doctrine (Washington: Jamestown Foundation, 2019).
dapat  „mengisi‟  satu  sama  lain  guna  menguatkan  ketahanan  serta  menegaskan kedaulatan bangsa.
Hubungan  eksternal  dengan  negara  mitra  pandang  sebagai  proyek  strategi keamanan jangka panjang serta upaya untuk mengatasi ketidak setaraan kekuatan antar negara. 47 Untuk  itulah,  diperlukan  strategi  politik  diplomatik  yang  bertujuan  untuk mempengaruhi  sesama  negara  secara  terstruktur  dan  sistematis,  yang  utamanya dilakukan  oleh  Kementerian  Pertahanan.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  cara  untuk menggabungkan  ancaman  kekuatan,  serta  utilitas  dari  negara  mitra.  Hal  ini  berfungsi untuk menegosiasikan kompromi yang nantinya dapat menimbulkan keuntungan secara bersamaan  dalam  pengelolaan  ancaman cyber serta  kerjasama  terkait  pertahanan  antar bangsa.  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  juga  dapat  memberikan  andil  besar seperti memberikan evaluasi ketahanan siber nasional kepada Kementerian Pertahanan, berupa  data-data  terkait  penanganan  kasus  siber  secara  nasional,  metode  penanganan kasus siber secara nasional, dan lain sebagainya. Diplomasi yang mengandung bujukan positif  inilah  yang  secara  khusus  akan  menimbulkan  suatu  kerjasama  yangg menghasilkan  pencegahan  bersama  terhadap  serangan cyber .  Di  samping  itu,  bangsa kita  dapat  memahami  bagaimana  negara  mitra  menggunakan  strategi cyber serta bagaimana  melakukan  pencegahan  serangan  siber.  BSSN  juga  memiliki  andil  penting, yakni  memberikan  masukan  apa  saja  yang  perlu  dibahas  serta  dilakukan  Kementerian Pertahanan dengan negara mitra. Masalah  yang sampai saat  ini masih belum  jelas dari serangan siber adalah kurangnya data statistik yang konkret tentang pelanggaran cyber secara  nasional  maupun  internasional. 48 Hal  ini  mengakibatkan  jalannya  evaluasi  tidak maksimal,  sehingga  lembaga  negara  tidak  dapat  mendeteksi  secara  keseluruhan  titik lemah  dari  sistem  siber  nasional.  BSSN  disini  melakukan  pendekatan  proaktif melakukan  pengadaan  bukti  yang  diperlukan  untuk  penuntutan.  Bahkan,  menghargai pelaku  yang  bertanggung  jawab  atas  serangan  siber  yang  dilakukan  dengan  insentif ekonomi merupakan salah satu bentuk dari strategi desain proaktif. 49
Di  samping  itu,  BSSN  bekerja  sama  dengan  Kementerian
47 Mario  O'Neill,  Ken  Swinton  dan  Aaron  Winter, New  Challenges  for  the  EU  Internal  Security Strategy , (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013), hlm. 6.
48 Mohamed  Chawki, et  al ., Cybercrime,  Digital  Forensics  and  Jurisdiction ,  (Cham:  Springer, 2015), hlm. 6.
49 D.  Frank  Hsu  dan  Dorothy  Marinucci, Advances  in  Cyber  Security:  Technology,  Operations, and Experiences , (New York: Fordham Univ Press, 2013), hlm. 48.
Komunikasi  dan  Informatika  melakukan  pengumpulan  data,  mengintegrasikan  sistem pencatatan  pelanggaran,  melakukan  penegakan  hukum,  transfer  data  rahasia  kepada tripartit  collaboration  institutions ,  serta  analisa  resiko  serangan cyber .  Hal  tersebut dikarenakan  keamanan  dunia  maya  dibangun  berdasarkan  analisis  ancaman  siber. Bahkan,  struktur  dan  elemen  strategi  keamanan  siber  serta  program  implementasinya didasarkan  pada  hasil  analisa  tersebut.  Kolaborasi  ketiga  institusi  ini  juga  dapat melahirkan  bersama  suatu  pedoman  pendidikan  yang  dirancang  guna  mengubah perilaku dari pengguna internet di Indonesia harus dimaksimalkan. Hal ini dikarenakan pengguna  dunia  maya  wajib  mengetahui  pentingnya  manajemen  konfigurasi  dan perbaikan  suatu  sistem,  resiko  dari  dunia  maya,  keamanan  dari  dunia  maya,  dan  daya guna positif dari dunia maya. Pemerintah juga perlu memiliki cyber student volunteer , guna menunda aspek publisitas serta sosialisasi akan resiko dan daya fungsi dari dunia cyber. Bahkan,  pemerintah  dapat  menawarkan  beasiswa  kepada  masyarakat  yang tertarik  untuk  menjadi student  volunteer .  Beasiswa  tersebut  dapat  berupa  beasiswa sekolah  maupun  beasiswa  mitra,  yakni  adanya  timbal  balik  yang  dilakukan  oleh penerima beasiswa kepada Kementerian terkait.

## Kesimpulan
Dinamika  kejahatan  siber  dalam  berbagai  motif  memberikan  kewajiban  suatu negara  untuk  memperkuat  tata  kelola  infrastruktur  lembaga  negara  yang  berhubungan dengan  bidang  siber.  Oleh  sebab,  orientasi  kejahatan  siber  mengarah  pada  perusakan sistem  dan  jaringan  milik  negara;  sehingga,  dapat  berpotensi  mencuri  atau membocorkan  data  rahasia  milik  negara.  Dengan  demikian,  di  Indonesia;  tata  kelola kelembagaan  BSSN  dalam  menangani  ancaman  serangan  siber/  cyber  attack  sudah sepantasnya membuat koordinasi  yang utuh dan penuh dengan lembaga terkait.  Skema konvergensif  melalui tripartite  collaborative  institutions antara  BSSN,  Kementerian Pertahanan,  dan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  dimaksudkan  agar  ketiga lembaga  tersebut  tidak  saling  tumpang  tindih  kewenangan  yang  dapat  menghambat upaya penegakan hukum siber; bilamana dalam menangani tindak pidana atau kejahatan Siber.  Selain  itu,  optimalisasi  koordinasi  kewenangan  ketiga  lembaga  tersebut diharapkan  bahwa  ketiga  lembaga  tersebut  dapat  lebih  efektif  dan  efisien  dalam menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  untuk  megantisipasi  bahkan  melakukan
penindakan terhadap kejahatan siber. Pada penerapannya, Kementerian Pertahanan lebih berfokus pada ancaman siber dari luar negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi lebih  berfokus  pada  ancaman  siber  dari  dalam  negeri,  sedangkan  BSNN  memiliki konsentrasi  pada  taraf  koordinasi  serta  pencegahan  dan  penanganan  terhadap  tindak pidana siber.

## Daftar Pustaka
Alexander,  Keith  B.,  and  Jamil  N.  Jaffer.  “COVID-19  and  the  Cyber  Challenge.” The Cyber Defense Review 6, no. 2 (2021): 17–28.
Aravindakshan,  Sharngan.  “Cyberattacks:  A  Look  at  Evidentiary  Thresholds  in International Law.” Indian Journal of International Law 59, no. 1–4 (February 17, 2021): 285–99.
Association,  Information  Resources  Management. Cyber  Law,  Privacy,  and  Security:
Concepts,  Methodologies,  Tools,  and  Applications .  1st  ed.  Pennsylvania:  IGI Global, 2019.
Baezner,  Marie.  “Cybersecurity  in  Switzerland:  Challenges  and  the  Way  Forward  for the Swiss Armed Forces.” Connections 19, no. 1 (2020): 63–72.
Biberman,  Yelena.  “The  Technologies  and  International  Politics  of  Genetic  Warfare.”
Strategic Studies Quarterly 15, no. 3 (2021): 6–33.
Brown,  Steven  David.  “Hacking  for  Evidence:  The  Risks  and  Rewards  of  Deploying Malware in Pursuit of Justice.” ERA Forum 20, no. 3 (February 6, 2020): 423–38.
Burdon,  Mark. Digital  Data  Collection  and  Information  Privacy  Law .  New  York: Cambridge University Press, 2020.
Castro, Sergio. “Towards the Development of a Rationalist Cyber Conflict Theory.” The Cyber Defense Review 6, no. 1 (2021): 35–62.
Crettez,  Bertrand,  Bruno  Deffains,  and  Olivier  Musy.  “On  the  Dynamics  of  Legal Convergence.” Public Choice 156, no. 1/2 (2013): 345–56.
Egloff, Florian J., and Max Smeets. “Publicly Attributing Cyber Attacks: A Framework.” Journal of Strategic Studies , March 10, 2021, 1–32.
https://doi.org/10.1080/01402390.2021.1895117.
Erickson,  Jeffrey  M.  “The  Cyber  Defense  Review:  Cybersecurity  within  a  Pandemic Environment.” The Cyber Defense Review 6, no. 2 (2021): 9–14.
———.  “The  Cyber  Defense  Review:  Looking  Forward.” The  Cyber  Defense  Review 6,
no. 1 (2021): 9–16.
Friend,  Catherine,  Lorraine  Bowman  Grieve,  Jennifer  Kavanagh,  and  Marek  Palace. “Fighting Cybercrime: A Review of the Irish Experience.” International Journal of Cyber Crimology 14, no. 2 (2020): 383–99.
Grotto,  Andrew  J.,  and  Martin  Schallbruch.  “Cybersecurity  and  the  Risk  Governance Triangle.” International Cybersecurity Law Review 2, no. 1 (June 24, 2021): 77–92.
Hayashi,  Nobuo. Military  Necessity:  The  Art,  Morality  and  Law  of  War .  New  York: Cambridge University Press, 2020.
Howard,  Glen  E.,  and  Matthew  Czekaj. Russia’s  Military  Strategy  and  Doctrine . Washington: Jamestown Foundation, 2019.
Katagiri,  Nori.  “Why  International  Law  and  Norms  Do  Little  in  Preventing  Non-State Cyber Attacks.” Journal of Cybersecurity 7, no. 1 (February 16, 2021): 1–9.
Kumar, Monesh, and Puru Lekhi. “Cyber Security: An Emerging Role of Law in the Field of Cyber Crime.” National Journal of Cyber Security Law 4, no. 1 (2021): 26–35.
Kusumawardhani,  Noer  Qomariah.  “Ancaman  Siber  Di  Indonesia  Meningkat.” republika.co.id, 2021.
Laptev, Vasiliy, and Vladimir Fedin. “Legal Awareness in a Digital Society.” Russian Law Journal 8, no. 1 (March 27, 2020): 138–57.
Ly, Bora, and Romny Ly. “Cybersecurity in Unmanned Aerial Vehicles (UAVs).” Journal of Cyber Security Technology 5, no. 2 (April 3, 2021): 120–37.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum:  Edisi  Revisi .  13th  ed.  Jakarta:  KENCANA,
2017.
Mattei,  Ugo,  and  Luca  G.  Pes. Civil  Law  and  Common  Law:  Toward  Convergence?
Oxford University Press, 2008.
Milanovic, Marko, and Michael N. Schmitt. “Cyber Attacks and Cyber (Mis)Information Operations During a Pandemic.” Journal of National Security Law & Policy (JNSLP) 11, no. 1 (2021): 247–82.
Narechania, Tejas N., and Erik Stallman. “Internet Federalism.” Harvard Journal of Law & Technology 34, no. 2 (2021): 548–618.
Omand, David. “Natural Hazards and National Security: The COVID-19 Lessons.” PRISM 9, no. 2 (2021): 1–19.
Oster,  Jan.  “Code  Is  Code  and  Law  Is  Law—the  Law  of  Digitalization  and  the Digitalization  of  Law.” International  Journal  of  Law  and  Information  Technology 29, no. 2 (July 3, 2021): 101–17.
Pasaribu,  Alviansyah.  “BSSN  Catat  741  Juta  Kali  Serangan  Siber  Periode  Januari-Juli 2021.” antaranews.com, 2021.
Phillips,  Peter  J,  and  Gabriela  Pohl.  “Disinformation  Cascades,  Espionage  &  Counter-
Intelligence.” The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs 22, no. 2 (October 20, 2020): 1–14..
Pokhrel, Nawa Raj, Netra Khanal, Chris P. Tsokos, and Keshav Pokhrel. “Cybersecurity: A  Predictive  Analytical  Model  for  Software  Vulnerability  Discovery  Process.” Journal of Cyber Security Technology 5, no. 1 (January 2, 2021): 41–69.
Rahardjo,  Satjipto. Hukum  Progresif:  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia .  Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
———. Membedah Hukum Progresif . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
———. Penegakan Hukum Progresif . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
Sihaloho, Markus Junianto. “Sertifikat Vaksinasi Jokowi Bocor, Pakar: Keamanan Siber Kita Lemah.” beritasatu.com, 2021.
Sotto,  Lisa  J. Privacy  and  Cybersecurity  Law  Deskbook .  2021st  ed.  New York:  Wolters Kluwer Law & Business, 2020.
Steingartner,  William,  Darko  Galinec,  and  Andrija  Kozina.  “Threat  Defense:  Cyber Deception  Approach  and  Education  for  Resilience  in  Hybrid  Threats  Model.” Symmetry 13, no. 1 (2021): 1–25.
Younies,  Hassan,  and  Tareq  Na’el  Al-Tawil.  “Effect  of  Cybercrime  Laws  on  Protecting Citizens  and  Businesses  in  the  United  Arab  Emirates  (UAE).” Journal  of  Financial Crime 27, no. 4 (May 25, 2020): 1089–1105..
Zhao,  Bo.  “Seeking  Legal  Boundaries  of  Digital  Home  in  the  IOT  Age:  A  Conceptual Reflection.” European Journal of Law and Technology 12, no. 1 (2021): 1–29.