Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1
Pengaruh Transfer Pricing , Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019
Puja Gusti Wardana 1) ; Ardan Gani Asalam 2)
1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University
Email: 1) pujagw14@gmail.com ; 2) ganigani@telkomuniveristy.ac.id
How to Cite : Wardana,  P.G.,  Asalam,  A.G.  (2022).  Pengaruh Transfer  Pricing ,  Kepemilikan  Institusional  dan  Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  Tahun  2015-2019. EKOMBIS  REVIEW:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan  Bisnis , 10(1). doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1

## ARTICLE HISTORY
Received [02 Desember 2021] Revised [20 Desember 2021]
Accepted [10 Januari 2022]

## ABSTRAK
Riset  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah transfer  pricing ,  kepemilikan institusional  dan  kompensasi  rugi  fiskal  memiliki  pengaruh  terhadap tax avoidance pada  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia tahun 2015-2019. Riset ini menggunakan metode analisis pengujian statistik  deskriptif  dan  analisis  regresi  data  panel  dengan  memanfaatkan software  Eviews  versi  10.  Pengambilan  sampel  dalam  riset  ini  yaitu menggunakan  teknik  purposive  sampling  sehingga  didapatkanlah  33 perusahaan dengan kurun waktu pengamatan selama 5 (lima) tahun. Dari riset yang  dilakukan  maka  mengungkapkan  jika transfer  pricing ,  kepemilikan institusional  dan  kompensasi  rugi  fiskal  berpengaruh  secara  simultan terhadap tax avoidance . Sedangkan secara parsial, hanya variabel kepemilikan institusional  yang  berpengaruh  positif  terhadap tax  avoidance pada perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2015- 2019 .

## ABSTRACT
This research was conducted to determine whether transfer pricing, institutional ownership  and  compensation  for  losses  have  an  effect  on  tax  avoidance  in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. This study uses descriptive statistical analysis methods and panel data regression analysis using Eviews software version 10. The sampling in this study was using purposive  sampling  technique  so  that  33  companies  were  obtained  with  an observation period of 5  (five)  years. From the research conducted, it is revealed that transfer pricing, institutional ownership and fiscal loss compensation have a simultaneous effect on tax avoidance. While partially, only institutional ownership variables  have  a  positive  effect  on  tax  avoidance  in  manufacturing  companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019.
KEYWORDS
kepemilikan institusional, kompensasi  rugi  fiscal,  tax avoidance, transfer pricing
This is an open access article under the CC–BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  Indonesia  membutuhkan  banyak  dana  setiap  tahunnya  untuk mendukung  keberhasilan  perekonomian  nasional.  Menurut  UU  No.  17  Tahun  2003,  pendapatan serta sumber pendanaan Indonesia berasal dari perpajakan, non-pajak, dan pendapatan hibah yang digunakan  untuk  mendanai  pembangunan  NKRI  guna  memberikan  kesejahteraan  bagi  seluruh
rakyat  Indonesia.  Lebih  dari  70%  pendapatan  nasional  Indonesia  berasal  dari  departemen perpajakan, dan sisanya berasal dari sumber lain seperti PNBP dan hibah (Kemenkeu, 2020).
Tabel 1 menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dengan  memberikan  pemasukan  lebih  dari  75%  dalam  APBN.  Sehingga  untuk  terus  dapat meningkatkan  jumlah  penerimaan  pajak,  pemerintah  berusaha  melakukan  perbaikan  serta menyempurnakan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Diharapkan  hal  ini  nantinya  akan menumbuhkan  kesadaran  WP  dalam  menjalankan  kewajiban  membayar  pajak  untuk  ikut  serta pada  mekanisme  pembangunan  nasional.  Menurut  UU  No  16  Tahun  2009,  pajak  ialah  iuran  yang bersifat  wajib  dan  dibayarkan  kepada  negara,  baik  secara  perseorangan  maupun  perusahaan memiliki  sifat  memaksa  sesuai  hukum,  dan  tidak  menerima  hadiah  langsung,  untuk  kepentingan kemakmuran negara dan rakyat.
Tabel 1. Pemasukan Negeri serta Pendapatan Pajak APBN (dalam triliunan rupiah)
Tahun Pendapatan Negara Penerimaan Negara % 2015 1.496.047,3 1.240.418,9 82,91 2016 1.546.946,6 1.284.970,1 83,06 2017 1.654.746,1 1.343.529,8 81,19 2018 1.928.110,0 1.518.789,8 78,77 2019 2.029.417,8 1.643.083,9 80,96 Sumber: (BPS, 2018)
Pembayaran  pajak  bagi  perusahaan,  menjadi  salah  satu  aspek  yang  akan  memperkecil pendapatan  atau  penghasilan  (Felix  &  Iskak,  2021).  Oleh  karena  itu  perusahaan  berusaha meminimalkan  jumlah  beban  pajak  yang  akan  dibayarkan  agar  dapat  mencapai  salah  satu tujuannya  sehingga  dapat  memberikan  kesejahteraan  secara  maksimal  kepada  pemegang  saham dengan meningkatkan nilai dari perusahaan dengan cara memperoleh pendapatan maksimum.
Inilah perbedaan kepentingan yang dirasakan selama ini oleh perusahaan, dimana perusahaan ingin membayar pajak seminimal mungkin. Namun, bertentangan dengan kepentingan fiskus yang berharap  memperoleh  pajak  besar  dan  berkelanjutan  (Purbowati  &  Yuliansari,  2019).  Perbedaan inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab terbesar perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.
Penghindaran  pajak  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai tax  avoidance ialah  upaya  untuk menghindari pajak dengan mengambil keuntungan dari kelemahan atau grey area dalam ketentuan undang-undang  perpajakan  sehingga  dapat  mengurangi  berat  pajak  yang  terutang(Pohan,  2016). Yenny selaku Sekjen FITRA mengutarakan, penghindaran pajak masih menjadi masalah yang sangat penting dan terus menerus terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena, setiap tahunnya diduga ada  sekitar  Rp110  triliun  angka  kerugian  negara  yang  diakibatkan  karena  penghindaran  pajak Sekitar  80%  kegiatan  penghindaran  pajak  dilakukan  oleh  badan  usaha  serta  selebihnya  dilakukan oleh WP orang pribadi (Himawan, 2017).
Pada tahun 2016, Ernesto Crivelly, seorang penyelidik Dana Moneter Internasional, melakukan tinjauan, dan Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan ICPR dan TIKP untuk meninjau perusahaan yang ada di 30 negara. Negara Indonesia menempati urutan ke-11 dari 30 negara, dan kerugian  yang  diakibatkan  oleh  penghindaran  pajak  perusahaan  sekitar  US$6,48  miliar (Simanjuntak, 2017).
Perusahaan manufaktur menjadi penyumbang terbesar PDB setiap tahunnya (Endarwati, 2018). Semakin besar kontribusi perusahaan manufaktur terhadap PDB, dapat diasumsikan semakin besar beban  pajak  yang  harus  ditanggung  perusahaan.  Sebagai  penyumbang  PDB  terbesar,  jika perusahaan  manufaktur  melakukan  penghindaran  pajak,  maka  kerugian  negara  yang  diakibatkan oleh tax  avoidance akan  semakin  besar  sehingga  akan  berpengaruh  pula  dengan  penurunan pertumbuhan suatu negara.
Tahun 2014 terdapat kasus tax avoidance dilakukan perusahaan manufaktur seperti PT Toyota Motor  Manufacturing  Indonesia  (TMMIN).  DJP  memperoleh  bukti  berupa  data  transaksi  antar perusahaan  afiliasi  domestik  dan  asing  untuk  menghindari  pajak  dengan  memalsukan  harga dengan cara tidak wajar dan melakukan pemindahan profit satu negara pada negara  lain dengan tarif pajak yang lebih kecil. Menurut laporan, untuk mencegah pembayaran pajak yang besar, seribu mobil yang dibuat oleh TMMIN, sebelum berangkat dan dipasarkan ke Filipina dan Thailand  harus dijual terlebih dahulu ke Toyota Asia Pasifik di Singapura agar dapat terhindar dari pungutan pajak yang besar di Indonesia (Wijaya et al., 2014).
Penghindaran  pajak  lainnya  oleh  PT.  Coca  Cola  Indonesia  yang  tahun  2002,  2003,  2004,  dan 2006  didapati  terdapat  kenaikan  bobot  yang  tinggi  membuat  setoran  pajak  perusahaan  mengecil mencapai  Rp566,84  miliar  untuk  advertensi  minuman  Coca  Cola  yang  tidak  berkaitan  secara langsung dengan produk yang dihasilkan dan mengakibatkan penurunan PKP. Perhitungan PKP kala itu Rp492,59 miliar, yang  padahal menurut DJP PKP harusnya mencapai Rp603,48 miliar. Biaya ini dinilai  mencurigakan  bagi  DJP  sehingga  menuju  kepada  pengurangan  beban  pajak  (Mustami  & Djumena, 2014).
Peneliti  menganalisis  melalui  hasil  penelusuran  DJP,  PT  CCI  didapati  melakukan  praktik penghindaran  pajak  agar  dapat  menekan  biaya  pajak  terutang  yang  akan  dibayarkan  kepada negara.  PT  Coca-Cola  Indonesia  berhasil  untuk  memanipulasi  pembayaran  pajak  terutangnya sehingga lebih kecil dengan cara menaikan beban biaya iklan yang tinggi, dan hal ini membuktikan bahwa PT CCI terindikasi melakukan tax avoidance .
Berdasarkan  peristiwa  penghindaran  pajak,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  untuk  dapat memaksimalkan  keuntungan,  masih  banyak  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  penghindaran pajak dalam rangka mengurangi pembayaran pajak. Hal ini dapat menimbulkan kerugian nasional disebabkan karena penerimaan perpajakan berkurang, sehingga dapat menghambat pembelanjaan Negara  untuk  peningkatan  ekonomi  nasional  serta  guna  memberikan  kesejahteraan  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Beberapa  faktor  diyakini  dapat  mempengaruhi  terjadinya  penghindaran  pajak,  yaitu transfer pricing ,  kepemilikan  institusional,  dan  kompensasi  kerugian  fiskal.  Peraturan  Dirjen  Pajak  PER- 32/PJ/2011  mendefinisikan transfer  pricing ialah  penetapan  harga  bisnis  antar  kelompok  yang memiliki ikatan khusus atau istimewa. Perusahaan melakukan transfer pricing dengan alihkan profit industri yang terdapat dalam Negara Indonesia ke industri perantara yang ada di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih kecil.
Nurrahmi  dan  Rahayu  (2020)  telah  melakukan  penelitian  mengenai  akibat transfer  pricing kepada tax avoidance , yang membuktikan kalau perusahaan yang menerapkan transfer pricing dalam upaya  mengoptimalkan    jumlah  keuntungan  ( profit ),  sehingga  dapat  mengurangi  pajak  yang dibayarkan kepada negara.
Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Khan et al., (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berasal dari kepemilikan bank, asuransi, institusi  serta  industri  pemodalan  yang  lain,  dan  mempunyai  akibat  yang  amat  berguna  dalam pemantauan  kemampuan  manajemen  perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan  institusi  dengan shareholding ratio yang lebih tinggi dari pemegang saham lainnya akan mendesak manajemen untuk mengelola  perusahaan  sesuai  kebutuhan  dirinya  sendiri,  terutama  mengenai  aktivitas  terkait dengan optimalisasi laba, sehingga dapat meningkatkan penghindaran pajak.
Penelitian  Ariawan  &  Setiawan  (2017),  tentang  akibat  kepemilikan  institusional  kepada tax avoidance meyakinkan  bila  industri  dengan  kepemilikan  institusional  yang  besar  akan  lebih  aktif dalam meminimalkan pelaporan pajaknya.
Faktor  ketiga  yang  mempengaruhi  ialah  kompensasi  rugi  fiskal  dengan  cara  membawa deficit dari satu tahun pajak ke tahun berikutnya. Akibat adanya kompensasi dalam 5 tahun, perusahaan akan  dibebaskan  dari  perpajakan  karena  jumlah  kompensasi  kerugian  akan  digunakan  untuk mengurangi  laba  kena  pajak.  Penelitian  Fitriani  &  Sulistyawati  (2020),  tentang  akibat  kompensasi rugi  fiskal  kepada tax  avoidance menunjukan  bahwa  sepanjang  lima  tahun,  perusahaan  akan
terbebas  kewajiban  pajak  disebabkan  karena  laba  kena  pajak  dimanfaatkan  untuk  mengurangi kerugian perusahaan.

## LANDASAN TEORI

## Teori Keagenan
Peneliti menggunakan Agency Theory pada penelitian ini, dimana pemerintah berperan sebagai principal dan  manajemen  perusahaan  adalah agent .  Manajemen  ( agent )  memiliki  tanggung  jawab untuk  melaporkan  kondisi  perusahaan  yang  sebenarnya  kepada  pemerintah  ( principal ).  Namun pada  kenyataannya,  seringkali  informasi  yang  dilaporkan  oleh  manajemen  kepada  pemerintah berbeda  dengan  kondisi  yang  sebenarnya  terjadi  pada  perusahaan  atau  disebut  dengan  asimetri informasi. Hery (2017)  juga mengutarakan jika masalah keagenan (agency  problem) dapat terjadi dalam hubungan keagenan
Dalam  teori  keagenan  Jensen  dan  Meckling  (1976),  juga  memaparkan  bahwa  kepentingan pemerintah dan manajemen tidak selalu sejalan dan sering menimbulkan permasalahan di dalam perusahaan.  Permasalahan  ini  timbul  dikarenakan  pemerintah  ( principal )  selaku  pemungut  pajak memberikan  kewajiban  kepada  manajemen  ( agent )  untuk  melakukan  pembayaran  pajak. Principal pada dasarnya ingin mendapatkan pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, namun agent mengalami  kesulitan  dikarenakan  pembayaran  pajak  akan  mengurangi  pendapatan  atau penghasilan  yang  akan  diperoleh,  sehingga  nantinya  hal  ini  akan  berpengaruh  pula  terhadap perolehan  bonus  yang  akan  didapatkan  oleh  manajemen.  Pada  akhirnya  untuk  memaksimalkan laba perusahaan dan memperoleh bonus yang besar, agent melakukan tax avoidance .

## Tax Avoidance
Pohan (2016) mengemukakan bahwa penghindaran pajak ialah upaya untuk menghindari pajak dengan  menggunakan  kelemahan  atau grey  area dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  pajak yang  terdapat  dalam  peraturan  UU  Perpajakan  sehingga  dapat  memangkas  jumlah  beban  pajak yang terutang dengan mengarahkannya pada transaksi-transaksi yang tidak dikenakan pajak untuk menghindari perpajakan.

## Transfer Pricing
Peraturan  Dirjen  Pajak  No  PER-32/PJ/2011  mendefinisikan transfer  pricing ialah  penetapan harga  bisnis  antar  kelompok  yang  memiliki  ikatan  khusus  atau  istimewa.  Transfer  harga  yang ditentukan  oleh  pihak  terkait  dalam  transaksi  biasanya  tidak  memenuhi  ketentuan  harga  yang sebenarnya dan dilakukan dengan cara menurunkan atau menaikkan harga sebenarnya (Noviastika et al., 2016).
Perusahaan  melakukan transfer  pricing melalui transfer  profit perusahaan  terdapat  di  Negara Indonesia ke perusahaan perantara yang terdapat di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih kecil. Hal ini dilaksanakan oleh perusahaan yang terdaftar di Indonesia dalam bentuk upaya mengurangi beban  pajak  dan  mengoptimalkan  keuntungan  perusahaan.  Semakin  perusahaan  melakukan transfer pricing , semakin membuktikan bahwa perusahaan berusaha lakukan praktik tax avoidance .

## Kepemilikan Institusional
Khan et al., (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berasal dari kepemilikan bank, asuransi,  institusi  dan  perusahaan  investasi  lainnya,  dan  memiliki  dampak  yang  besar  berguna  di pemantauan  kinerja  manajemen  perusahaan.  Apabila  suatu  perusahaan  memiliki  kepemilikan institusional yang besar atau lebih dari 5%, maka akan semakin mendorong kemampuannya untuk memonitor manajemen (Perdana & Raharja, 2014)
Hal ini dikarenakan institusi dengan shareholding ratio yang lebih tinggi dari pemegang saham lainnya akan mendesak manajemen untuk mengelola perusahaan sesuai kebutuhan dirinya sendiri, terutama  mengenai  aktivitas  terkait  dengan  optimalisasi  laba,  sehingga  dapat  meningkatkan penghindaran pajak.

## Kompensasi Rugi Fiskal
Kompensasi rugi fiskal, yaitu proses pembawa deficit dari satu tahun pajak ke tahun berikutnya. Menurut  Pasal  6  ayat  2  UU  No.  36  Tahun  2008,  kerugian  dapat  dikompensasikan  dalam  waktu  5 tahun,  dan profit perusahaan  pada  tahun  selanjutnya  akan  dikurangi  dengan  jumlah  kompensasi pada tahun sebelumnya.
Saifudin  dan  Yunanda  (2016),  mengatakan  kerugian  perusahaan  dapat  dikompensasikan selama  lima  tahun  berturut-turut  serta  keuntungan  perusahaan  akan  dimanfaatkan  untuk memangkas  hasil  kompensasi  kerugian  tersebut.  Dengan  adanya  kompensasi  lima  tahun, perusahaan  tersebut  akan  bebas  dari  kewajiban  pajak  karena  jumlah  kompensasi  kerugian perusahaan  akan  digunakan  untuk  mengurangi  penghasilan  kena  pajak,  dan  pajak  yang  wajib dibayar  dapat  diperkecil  sebab  jumlah  laba  yang  terutang  akan  berkurang.  Perusahaan menggunakan cara sebagai peluang untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Metode  penelitian  yang  dipakai  adalah  kuantitatif.  Populasi  keseluruhan  penelitian  ini  adalah manufacturing company yang listing di IDX (Indonesia Stock Exchange) tahun 2015 hingga 2019, dengan memanfaatkan teknik purposive sampling , yang menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut: (1) Manufacturing company yang listing di IDX (Indonesia Stock Exchange) pada tahun 2015 hingga 2019,
(2) Manufacturing  company yang listing di IDX  (Indonesia  Stock  Exchange) dengan  konsisten  merilis laporan keuangan tahun  2015-2019, (3). Manufacturing company yang listing di IDX (Indonesia Stock Exchange) yang tidak terdapat kerugian mulai  tahun 2015  hingga 2019. (4) Manufacturing  company yang listing di IDX (Indonesia Stock Exchange) pada tahun 2015-2019 yang didalamnya terdapat data- data  diperlukan  untuk  penelitian  ini.  (5) Manufacturing  company yang listing di IDX  (Indonesia  Stock Exchange) yang menyuguhkan financial statement dalam mata rupiah. Oleh karena itu, sampel untuk penelitian  ini  adalah  33  perusahaan  manufaktur.  Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini menggunakan analisis regresi data panel dengan persamaan regresinya adalah sebagai berikut:
TA = α+β1TP+β2KI+β3KRF+ε ......................(1)
Keterangan :
TA
: Tax Avoidance α : Konstanta TP : Transfer Pricing
KI
: Kepemilikan Institusional
KRF : Kompensasi Rugi Fiskal β 1 – β 3 :  Koefisien Regresi ε : Error Term

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian Statistik Deskriptif Sampel  penelitian  ini  adalah  33 manufacturing  company yang listing di IDX  (Indonesia  Stock Exchange) dari tahun 2015 hingga 2019. Jumlah data yang dihasilkan adalah 165 data. Namun dalam penelitian  ini  terdapat  20  data outlier ..  Deteksi outlier yang  digunakan  adalah box  plot ,  yang digunakan untuk mengetahui data abnormal pada data. Sehingga data dalam penelitian ini menjadi 145 data. Berikut ini merupakan analisa statistik deskriptif perbandingan serta rasio nominal dalam riset ini
Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Variabel Berskala Rasio
Sumber : Data yang diolah penulis (2021)
Berdasarkan  tabel  2  menunjukan  bahwa  nilai mean  tax  avoidance  dan kepemilikan institusional diketahui lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi. Sehingga dari hal menjelaskan bahwa variabel berkelompok atau tidak bervariasi.
Tabel 3. Hasil uji  Statistik Deskriptif Variabel Berskala Nominal

## Sumber : Data yang diolah penulis (2021)
Berdasarkan tabel 3 menunjukan bahwa 101 sampel melakukan transfer pricing sedangkan 44 sampel  yang  tidak  melakukan,  dengan  persentase  masing-masing  yaitu  sebesar  70%  dan  30% . Serta, pada 41 sampel ditemukannya kompensasi rugi fiskal sedangkan pada 104 sampel yang tidak ditemukannya  kompensasi  rugi  fiskal  dengan  persentase  masing-masing  yaitu  sebesar  28%  dan 72% .
Analisis Regresi Data Panel Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan  hasil  pengujian  model  regresi  data  panel  yang  dilakukan  yaitu  uji  Chow,  uji Hausman,  dan  uji Lagrange  Multiplie r  maka  diketahui  model  yang  paling  tepat  digunakan  pada penelitian ini adalah fixed effect model . Berikut merupakan hasil  uji regresi data panel menggunakan fixed effect model : Tabel 4. Hasil Uji T
Sumber : Data yang diolah penulis (2021)
Tabel 5. Hasil Uji F
Sumber : Data yang diolah penulis (2021)
Berdasarkan  tabel  4  persamaan  regresi  dari  data  panel  pada  riset  ini  dapat  diformulasikan sebagai berikut:
CETR = 1.523834 + 0.008222 – 1.779873 + 0.073005..............(2)
Koefisien Determinasi (R 2 ) Menurut  hasil  pengujian  di  Tabel  8,  nilai Adjusted  r  square  ialah 0.432512  (43.25%).  Sehingga kesimpulan yang diperoleh yaitu pengaruh variabel seperti transfer pricing , kepemilikan institusional serta  kompensasi  rugi  fiskal  terhadap tax  avoidance adalah  sebesar  43.25%,  dan  sisanya  sebesar 56.75% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya.
Hasil Pengujian Simultan (F)
Pada tabel 8 ditunjukan bahwa Prob(F-Statistik) adalah sebesar 0.000000 yang mana lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0,05 (5%). Sehingga perihal ini menegaskan jika    ditolak yang artinya variabel tax avoidance secara simultan dan signifikan dipengaruhi oleh variable independen transfer pricing , kepemilikan institusional, serta kompensasi rugi fiskal.
Hasil Pengujian Parsial (T) Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance
Tabel 6 Transfer Pricing dan Cash Effective Tax Rate
Sumber : Data yang diolah penulis (2021)
Koefisien  regresi transfer  pricing sebesar  0.008222  dan  tingkatan  signifikansi  0.008222  >  0.05 yang  mencerminkan  bahwa transfer  pricing tidak  mempengaruhi tax  avoidance .  Perihal  ini dikarenakan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No 1 Tahun 2016 No. 213/PMK.03/2016  menyebabkan  wajib  pajak  untuk  mematuhi  aturan  karena  tidak  adanya  celah yang dapat digunakan untuk upaya penghindaran pajak.
Peraturan ini dimulai melalui pemberlakuan regulasi baru mengenai dokumen transfer pricing , antara  lain  regulasi  mengenai Master  Documents,  Local  Documents  and  Country-by-Country  Reports untuk  wajib  pajak  dalam  transaksi  dengan  pihak  terkait.  Ketentuan  mengenai  Master  Documents, Local  Documents  and  Country-by-Country  Reports  didasarkan  pada  rekomendasi OECD dalam laporan akhir dokumen transfer pricing dan country-by-country Report-Action 13 atau dikenal juga sebagai BEPS Action 13 (Putri, 2018).
Hasil  ini  menunjang  hasil  riset  yang  dilakukan  oleh  Panjalusman  et  al.  (2018)  serta Napitupulu et al. (2020) yang juga menyatakan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran  pajak.  Hasil  ini  dibantu  oleh  Tabel  6  yang  menunjukkan  kalau  sebanyak  65  (45%) sampel data memiliki transfer pricing dan tidak tidak berusaha menghindari pajak, dan sebanyak 29 (20%)  sampel  data  tidak  memiliki transfer  pricing dan  tidak  berusaha  menghindari  pajak.  Ketika sebuah  perusahaan  memiliki  ataupun  tidak  ada transfer  pricing ,    seringkali  tidak  berkeinginan melakukan usaha penghindaran pajak.
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance
Tabel 7. Kepemilikan Institusional dan Cash Effective Tax Rate
Sumber : Data yang diolah penulis (2021)
Koefisien regresi kepemilikan institusional adalah dan tingkatan signifikansi
lebih kecil dari
Jika kepemilikan institusional perusahaan meningkat, nilai CETR akan menurun.
Jika  nilai  CETR  yang  diperoleh  menurun  atau  kurang  dari
maka  hal  tersebut  menunjukkan bahwa  perusahaan  terindikasi  melakukan tax  avoidance .  Dapat  disimpulkan  kalau  kepemilikan institusional berpengaruh positif atas penghindaran pajak.
Kepemilikan institusional berpengaruh positif, karena institusi memiliki proporsi saham yang lebih tinggi dibandingkan pemegang saham lainnya akan menuntut manajemen untuk mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri terutama yang berkaitan dengan pengoptimalan laba, sehingga kecenderungan untuk melakukan upaya tax avoidance akan meningkat agar dapat kurangi bobot pajak yang terutang.
Hasil  riset  ini  mendukung  riset  Ariawan  dan  Setiawan  (2017)  serta  Ngadiman  dan  Puspitasari (2017), yang menyebutkan kalau perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi lebih aktif melakukan  penghindaran  pajak.  Adanya  struktur  kepemilikan  institusional  menunjukkan  bahwa manajemen perusahaan menghadapi tekanan dari pihak institusi dan perlu menerapkan kebijakan perpajakan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Oleh karena itu, secara positif kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak.
Hasil ini  juga diperkuat oleh tabel 7 yang mengungkapkan bahwa sebanyak 51 (35%) sampel yang  dimiliki  kepemilikan  institusional  di  atas  rata-rata  yaitu  sebesar  0.69925  memiliki  nilai Cash Effective Tax Rate di atas 25% sebanyak 51 (35%) sampel data dan kepemilikan institusional di bawah rata-rata yaitu sebesar 0.69925 memiliki nilai Cash Effective Tax Rate di atas 25% sebanyak 43 (30%) sampel data.
Kepemilikan institusional di atas rata-rata yaitu sebesar memiliki nilai Cash Effective Tax Rate di bawah  25%  sebanyak  26  (18%)  sampel  data  dan  kepemilikan  institusional  di  bawah  rata-rata memiliki nilai Cash Effective Tax Rate di bawah 25% sebanyak 25 (17%) sampel data. Situasi tersebut menjelaskan  jika  perusahaan  memiliki  kepemilikan  institusional  sangat  tinggi  dapat  cenderung melakukan  tindakan tax  avoidance sedangkan  perusahaan  yang  memiliki  kepemilikan  institusional rendah cenderung tidak melakukan tindakan tax avoidance.
Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance
Tabel 8. Kompensasi Rugi Fiskal dan Cash Effective Tax Rate
Sumber : Data yang diolah penulis (2021)
Koefisien  regresi  variabel  kompensasi  kerugian  fiskal  adalah dengan  tingkatan
signifikansi
lebih  dari .  Hal  ini  menunjukan  kompensasi  kerugian  fiskal  tidak
mempengaruhi tax  avoidance ,  dikarenakan  ketika  pada  suatu  perusahaan  ditemukannya
kompensasi  rugi  fiskal  hal  tersebut  bukan  sengaja  dilakukan  untuk  upaya  penghindaran  pajak namun memang karena terjadinya kerugian pada periode tersebut.
Hasil  riset  ini  mendukung  riset  yang  dilakukan  Pajriyansyah  dan  Firmansyah  (2017),  serta Sundari  dan  Aprilina  (2017),  yang  juga  menunjukkan  bahwa  kompensasi  kerugian  fiskal  tidak berpengaruh  pada  penghindaran  pajak.  Hasil  ini  dibantu  oleh  Tabel  8  yang  menunjukkan  kalau sebanyak  28  (19%)  sampel  data  memiliki  kompensasi  kerugian  fiskal  dan  tidak  melakukan penghindaran pajak, dan sebanyak 65 (45%) sampel data tidak terdapat kompensasi kerugian fiskal dan tidak melakukan penghindaran pajak. Ketika sebuah perusahaan ada dan tidak ada kompensasi kerugian fiskal, seringkali tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Sampel  untuk  riset  ini  merupakan  33  perusahaan  selama  periode  5  tahun.  Jumlah  data  yang dihasilkan adalah 165 data. Namun pada riset ini ditemukan 20 data outlier dengan menggunakan deteksi  outlier  Box  Plot.  Sehingga,  data  dalam  penelitian  ini  menjadi  145  data.  Berdasarkan pengujian secara simultan menunjukan variable independen berpengaruh atas variabel dependen tax  avoidance .  Keadaan  ini  ditunjukkan  dengan  nilai Prob(F-Statistik) sebesar  0.000000  yang  mana lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0.05(5%).
Berdasarkan pengujian parsial, transfer _ pricing , _ kompensasi rugi fiskal tidak mempengaruhi tax avoidance .  Sedangkan n kepemilikan n institusional b berpengaruh    kearah  positif  terhadap tax avoidance . Perihal tersebut ditunjukan angka probabilitasnya sebesar  0.0001 lebih kecil dari angka signifikan yaitu 0.05 yang artinya Ha diterima

## Saran
Bersumber  pada  hasil  riset  yang  sudah  diselesaikan,  penulis  ingin  memberikan  gagasan  bagi periset  berikutnya  yang  ingin  menggunakan    penghindaran  pajak  sebagai  variabel  terikat menggunakan  variabel  bebas  lain  yang  mempengaruhi  penghindaran  pajak  dapat  digunakan, seperti variabel karakter eksekutif, manajemen laba, intensitas modal , dan variabel lainnya . Serta, memakai sektor industri lain dan menambah tahun penelitian.
Bagi pemerintah khususnya DJP, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atau pertimbangan dalam  menetapkan  kebijakan  perpajakan  yang  baru  mengenai tax  avoidance sehingga  dapat menambah penerimaan  negara yang bersumber  dari pajak.  Untuk semua  sektor industri, riset ini diharapkan  dapat  memaksimalkan  kepemilikan  institusional  sebagai  salah  satu  faktor  upaya peminimalisiran  beban  pajak  yang  akan  ditanggung.  Serta  untuk  penanam  modal  (investor),  hasil riset ini diharapkan bisa menjadi bahan penunjang dalam menguasai perilaku penghindaran pajak perusahaan, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan investasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(3), 1831–1859. BPS. (2018). Badan Pusat Statistik . Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html Endarwati,  O.  (2018). Kemenperin:  Industri  Manufaktur  Penyumbang  Pajak  Terbesar .  Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. https://kemenperin.go.id/artikel/18640/Industri-Manufaktur- Penyumbang-Pajak-Terbesar
Felix, T., & Iskak, J. (2021). Pengaruh Profitability, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Multiparadigma Akuntansi , 3 (2), 588–595.
Fitriani, A., & Sulistyawati, A. I. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia. Majalah  Ilmiah  Solusi , 18 (2), 1–26. Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi Kesembilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang, 9. Hery. (2017). Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan . Jakarta: PT Grasindo.
Himawan,  A.  (2017). Fitra:  Setiap  Tahun,  Penghindaran  Pajak  Capai  Rp110  Triliun .  Suara.Com. https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak- capai-rp110-triliun
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and
Ownership Structure. Journal Of Financial Economics , 3 , 305–360.
https://doi.org/10.1177/0018726718812602 Kemenkeu. (2020). APBN . https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020
Khan,  M.,  Suraj,  S.,  &  Liang,  T.  (2015).  Institutional  Ownership  and  Corporate  Tax  Avoidance:  New Evidence. Journal of Accounting.
Mustami,  A.  A.,  &  Djumena,  E.  (2014). Coca-Cola  Diduga  Akali  Setoran  Pajak .  Kompas. https://ekonomi.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/CocaCola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak Napitupulu,  I.  H.,  Situngkir,  A.,  &  Arfani,  C.  (2020).  Pengaruh Transfer  Pricing dan  Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. Kajian Akuntansi , 21 (2), 126–141.
Ngadiman,  &  Puspitasari,  C.  (2017).  Pengaruh  Leverage,  Kepemilikan  Institusional,  Dan  Ukuran Perusahaan  Terhadap  Penghindaran  Pajak  (Tax  Avoidance)  Pada  Perusahaan  Sektor Manufaktur  Yang Terdaftar Di Bursa  Efek Indonesia 2010-2012. Jurnal  Akuntansi, XVIII(3), 408– 421 . https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273
Noviastika,  D.,  Mayowan,  Y.,  &  Karjo,  S.  (2016).  Pengaruh  Pajak,  Tunneling  Incentive,  dan  Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 8 (1), 1–9.
Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri , 5 (2), 48–57.
Pajriyansyah,  R.,  &  Firmansyah,  A.  (2017).  Pengaruh  Leverage,  Kompensasi  Rugi  Fiskal  Dan Manajemen  Laba  Terhadap  Penghindaran  Pajak. Keberlanjutan  Jurnal  Manajemen  Dan  Jurnal Akuntansi , 2 (1), 431. https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v2i1.y2017.p431-459
Panjalusman,  P.  A.,  Nugraha,  E.,  &  Setiawan,  A.  (2018).  Pengaruh  Transfer  Pricing  Terhadap
Penghindaran Pajak. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan , 6 (2), 105. https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916
Perdana,  R.  S.,  &  Raharja.  (2014).  Analisis  Pengaruh  Tanggung  Jawab  Sosial  Terhadap  Nilai Perusahaan. Diponegoro  Journal  of  Accounting , 3 (3),  1–13.  https://ejournal3.undip.ac.id/index. php/accounting/article/view/6219/6005
Pohan, C. A. (2016). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .
Purbowati, R., & Yuliansari, S. (2019). Pengaruh Manajemen Laba dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara , 2 (2), 143–155. Putri, W. A. (2018). Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan Transfer Pricing di Indonesia . Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 6(1), 1–10 .
Saifudin,  &  Yunanda,  D.  (2016).  Determinasi  Return  On  Asset,  Leverage,  Ukuran  Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011 - 2014). WIGA: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi , 6 (2), 131–143. https://doi.org/10.30741/wiga.v6i2.121 Simanjuntak, J. (2017). Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3 - . Tribunnews.Com. https://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk- peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3
Sundari,  N.,  &  Aprilina,  V.  (2017).  Pengaruh  Konservatisme  Akuntansi,  Intensitas  Aset  Tetap,
Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi , 8 (1), 85–109. https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861 Wijaya,  A.,  Loppies,  S.  N.,  &  Riza,  B.  (2014). Prahara  Pajak  Raja  Otomotif .  Tempo. https://majalah.tempo.co/read/investigasi/145213/prahara-pajak-raja-otomotif