## ANALISIS TUGAS DAN WEWENANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI
(Studi pada Kota Bandar Lampung)
LINTJE ANNA MARPAUNG
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
Some problems that occur in terms of waste management in the City of Bandar Lampung, that the large volume of waste generated by the people of Bandar Lampung, so it requires the optimization  of the  role  of  Hygiene  and Gardens  Department  of  Bandar  Lampung  City in management of waste at coastal areas. The duties and authorities Sanitation Department of Bandar  Lampung  in  the  management  of  household  and  industrial  waste  consisting  of: Implement the Waste Management Operations Technical stages collecting system, garbage collection, transportation to the place of final disposal and system of disposal to landfill of Bakung.  Implement  Institutional  Systems  and  Waste  Management  Organization.  Factors inhibiting the duties and authority of the Department of Hygiene and Bandar Lampung in the management  of  household  and  industrial  waste  are:  Lack  of  awareness  of  the  public  to dispose  of  waste  in  place,  Lack  of  community  participation  in  waste  management,    No maximum participation of the private sector in waste management.

## Keywords: Task and Authority, Waste Management

## I. PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pembangunan  daerah pada  dasarnya  merupakan  bagian  integral dari pembangunan nasional yang diarahkan  untuk  mengembangkan  daerah dan  menserasikan  laju  pertumbuhan  antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah  sudah  barang  tentu  dibutuhkan peningkatan  pendayagunaan,  potensi daerah  secara  optimal.  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya  ditulis Undang-Undang  Nomor  32/2004),  adalah salah  satu  landasan  yuridis  bagi pengembangan  otonomi  daerah  di Indonesia. (Armida S, 2006:44)
Salah  satu  kewenangan  pemerintah daerah  di  era  otonomi  daerah  adalah melaksanakan pemeliharaan dan kelestarian  lingkungan  dari  kerusakan yang  dapat  mengancam  kehidupan manusia.  Upaya  tersebut  penting  untuk dilakukan sebab kehidupan manusia sangat bergantung dan tidak dapat dilepaskan dari alam.  Perubahan  alam  dapat  ditentukan oleh  sikap  maupun  perlindungan  manusia pada  lingkungannya.  Alam  yang  secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan  sehat  menjadi  tidak  baik  dan  tidak sehat  dan  dapat  pula  sebaliknya,  apabila
.............................................
pemanfaatannya  tidak  digunakan  sesuai kemampuan serta tidak melihat situasinya. Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung dituntut  untuk  dapat  mengelola  sampah dengan  baik,  melalui  satuan  kerja perangkat  daerah  yang  secara  khusus menangani  masalah  ini  yaitu  Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Tugas pokok Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Bandar  Lampung  sebagaimana  diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Bandar Lampung  Nomor  14  Tahun  2008,  yaitu melaksanakan  urusan  pemerintahan  di bidang kebersihan, pertamanan, penghijauan,  penerangan  jalan,  dekorasi kota dan pemakaman umum beradasarkan azas otonomi daerah dan tugas perbantuan. Upaya  pengelolaan  sampah  tersebut didukung oleh sumber daya manusia Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Bandar Lampung    yang  berjumlah  664  pegawai, terdiri  dari  209  PNS  dan  455  tenaga kontrak.
Dapat  diidentifikasi  masalah  yang terjadi  dalam  hal  pengelolaan  sampah  di Kota  Bandar  Lampung,  yaitu  besarnya volume  sampah  yang  dihasilkan  oleh masyarakat  Kota  Bandar  Lampung  yang tidak  sebanding  dengan  banyaknya  truk kendaraan  pengangkut  sampah  yang tersedia.  Setiap  harinya  sampah  yang dihasilkan  di  Kota  Bandar  Lampung adalah  556  meter  kubik,  sedangkan  truk sampah  yang  tersedia  untuk  mengangkut ke  TPA  Bakung  hanya  71  unit.  Berarti setiap satu truk harus mengangkut sampah sebanyak  8  meter  kubik  sampah, sedangkan kapasitas muatan sampah hanya mencapai  4-5  meter  kubik,  sehingga terjadi  penumpukan  sampah  di  TPS masing-masing kecamatan di Kota Bandar Lampung.  Berdasarkan hal tersebut maka Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan    Kota
Bandar Lampung dituntut untuk melaksanakan  peranan  dalam  pengelolaan sampah secara lebih optimal. Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan  permasalahan  sebagai berikut Bagaimanakah tugas dan wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar  Lampung  dalam pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan industri?  dan  Faktor-faktor  apakah  yang menghambat  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan Kota Bandar  Lampung  dalam pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan industri?

## II. PEMBAHASAN
Tugas dan wewenang Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Bandar Lampung  dalam  Pengelolaan  Sampah Rumah Tangga dan Industri Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan melakukan  wawancara  kepada  para informan penelitian maka dapat dideskripsikan tugas dan wewenang Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Bandar Lampung  dalam  pengelolaan  sampah rumah  tangga  dan  industri,  yaitu  sebagai berikut:
1. Menerapkan Teknik Operasional Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga dan  Industri  penerapan  teknik operasional pengelolaan sampah merupakan  langkah  yang  ditempuh Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Bandar  Lampung  dalam  mengelola sampah  di  rumah  tangga  dan  industri. Menurut  keterangan  A.  Budiman  PM, selaku  Kepala  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kota  Bandar  Lampung maka diketahui bahwa upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan industri  dilakukan  dengan  teknik
.............................................
pemanfaatannya  tidak  digunakan  sesuai kemampuan serta tidak melihat situasinya. Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung dituntut  untuk  dapat  mengelola  sampah dengan  baik,  melalui  satuan  kerja perangkat  daerah  yang  secara  khusus menangani  masalah  ini  yaitu  Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Tugas pokok Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Bandar  Lampung  sebagaimana  diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Bandar Lampung  Nomor  14  Tahun  2008,  yaitu melaksanakan  urusan  pemerintahan  di bidang kebersihan, pertamanan, penghijauan,  penerangan  jalan,  dekorasi kota dan pemakaman umum beradasarkan azas otonomi daerah dan tugas perbantuan. Upaya  pengelolaan  sampah  tersebut didukung oleh sumber daya manusia Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Bandar Lampung    yang  berjumlah  664  pegawai, terdiri  dari  209  PNS  dan  455  tenaga kontrak.
Dapat  diidentifikasi  masalah  yang terjadi  dalam  hal  pengelolaan  sampah  di Kota  Bandar  Lampung,  yaitu  besarnya volume  sampah  yang  dihasilkan  oleh masyarakat  Kota  Bandar  Lampung  yang tidak  sebanding  dengan  banyaknya  truk kendaraan  pengangkut  sampah  yang tersedia.  Setiap  harinya  sampah  yang dihasilkan  di  Kota  Bandar  Lampung adalah  556  meter  kubik,  sedangkan  truk sampah  yang  tersedia  untuk  mengangkut ke  TPA  Bakung  hanya  71  unit.  Berarti setiap satu truk harus mengangkut sampah sebanyak  8  meter  kubik  sampah, sedangkan kapasitas muatan sampah hanya mencapai  4-5  meter  kubik,  sehingga terjadi  penumpukan  sampah  di  TPS masing-masing kecamatan di Kota Bandar Lampung.  Berdasarkan hal tersebut maka Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan    Kota
Bandar Lampung dituntut untuk melaksanakan  peranan  dalam  pengelolaan sampah secara lebih optimal.
Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan  permasalahan  sebagai berikut Bagaimanakah tugas dan wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar  Lampung  dalam pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan industri?  dan  Faktor-faktor  apakah  yang menghambat  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan Kota Bandar  Lampung  dalam pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan industri?

## II. PEMBAHASAN Tugas dan wewenang Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota
Bandar Lampung  dalam  Pengelolaan  Sampah
Rumah Tangga dan Industri
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan melakukan  wawancara  kepada  para informan penelitian maka dapat dideskripsikan tugas dan wewenang Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Bandar Lampung  dalam  pengelolaan  sampah rumah  tangga  dan  industri,  yaitu  sebagai berikut:
1. Menerapkan Teknik Operasional Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga dan  Industri  penerapan  teknik operasional pengelolaan sampah merupakan  langkah  yang  ditempuh Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Bandar  Lampung  dalam  mengelola sampah  di  rumah  tangga  dan  industri. Menurut  keterangan  A.  Budiman  PM, selaku  Kepala  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kota  Bandar  Lampung maka diketahui bahwa upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan industri  dilakukan  dengan  teknik
operasional pengelolaan sampah rumah tangga  dan  industri.  Sistem  teknis operasional  dalam  sistem  pengelolaan persampahan sangat ditentukan volume sampah yang diangkut atau dibuang ke tempat  pembuangan  akhir  kegiatan operasional  persampahan  tergantung pada  pola-pola  operasional  yang digunakan, cara pengumpulan,
pangangkutan dan pembuangan akhir. 2. Menerapkan  Sistem  Kelembagaan  dan Organisasi Pengelolaan Sampah Menurut keterangan Siswanto, selaku  Kepala  Bidang  Kebersihan  Dinas
Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Bandar Lampung  maka  diketahui  bahwa  sistem kelembagaan  dan  organisasi  dalam pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan industri    merupakan  faktor  penting  dalam meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna dari  sistem  pengelolaan  sampah  rumah tangga dan industri.
Penjelasan  di  atas  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  Pengelolaan Sampah  No.  18  Tahun  2008  memberikan kepastian  hukum  mengenai  pengelolaan sampah,  kejelasan  tanggung  jawab  dan kewenangan  pemerintah,  pemerintahan daerah,  serta  peran  masyarakat  dan  dunia usaha  terhadap  pengelolaan  sampah diharapkan dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.
Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan  kesehatan  masyarakat  dan kualitas  lingkungan  serta  menjadikan sampah  sebagai  sumber  daya.  Sampah padat  yang  dikelola  dengan  baik seharusnya  dapat  menghasilkan  sesuatu yang  bermanfaat,  misalkan  saja  sampah- sampah  organik  yang  ada  dijadikan sebagai  pupuk  kompos,  sampah-sampah plastik  didaur  ulang  sehingga  sampah bukanlah  sesuatu  yang  harus  dibuang
tetapi  dapat  dimanfaatkan  bahkan  dicari atau  ditunggu-tunggu  semua  orang.  Terus berputarnya  siklus  daur  ulang  alam  yang merupakan  kunci  keselamatan  bumi, sebenarnya  menjadi  tanggung  jawab manusia di lingkungannya masing-masing.
3. Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Menurut penjelasan Siswanto selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan  Kota  Bandar  Lampung diketahui  bahwa  upaya  pengelolaan sampah  rumah  tangga  dan  industri  ini tidak dapat dilepaskan dari partisipasi atau peran  serta  masyarakat,  sebab  apapun kebijakan  pemerintah  dalam  pengelolaan sampah,  baru  akan  berhasil  apabila  ada dukungan.
Partisipasi masyarakat dalam pengelolan sampah merupakan aspek yang terpenting  untuk  diperhatikan  dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor  teknis  untuk  menanggulangi persoalan sampah perkotaan atau lingkungan  pemukiman  dari  tahun  ke tahun yang semakin kompleks. Masyarakat senantiasa  ikut  berpartisipasi  terhadap proses-proses  pembangunan  bila  terdapat faktor-faktor yang mendukung, antara lain: kebutuhan,  harapan,  motivasi,  ganjaran, kebutuhan  sarana  dan  prasana,  dorongan moral,  dan  adanya  kelembagaan  baik informal maupun formal.
Solusi  dalam  mengatasi  masalah sampah  ini  dapat  dilakukan  dengan meningkatkan  efisiensi  terhadap  semua program  pengelolaan  sampah  yang  di mulai  pada  skala  yang  lebih  luas  lagi. Misalnya  melalui  kegiatan  pemilahan sampah  mulai  dari  sumbernya  yang  dapat dilakukan  oleh  skala  rumah  tangga  atau
.............................................
skala  perumahan.  Melalui  sistem  ini  akan diperoleh  keuntungan  berupa:  biaya pengangkutan  dapat  ditekan  karena  dapat memotong  mata  rantai  pengangkutan sampah,  tidak  memerlukan  lahan  besar untuk  TPA,  dapat  menghasilkan  nilai tambah hasil pemanfaatan sampah menjadi barang  yang  memiliki  nilai  ekonomis, dapat  lebih  mensejahterakan  petugas pengelola  kebersihan,  bersifat  lebih ekonomis  dan  ekologis,  dapat  lebih memberdayakan masyarakat dalam mengelola kebersihan kota.
Menurut  keterangan  A.  Budiman PM,  selaku  Kepala  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kota  Bandar  Lampung  maka diketahui  bahwa  kerjasama  dengan masyarakat  diperlukan,  karena  sampah pada dasarnya bukan sekedar permasalahan  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan,  namun  lebih  dari  itu merupakan  masalah  bagi  setiap  individu, keluarga,  organisasi  dan  akan  menjadi masalah  negara  bila  sistem  perencanaan dan  pelaksanaannya  tidak  dilakukan dengan terpadu dan berkelanjutan.
Aparat  terkait  sebaiknya  tidak  ikut secara  teknis,  ini  untuk  menghindari meningkatnya anggaran biaya penyelenggaraan,  selain  itu  keterlibatan aparat  terkait  dikahawatirkan  akan membentuk  budaya  masyarakat  yang bersifat  tidak  peduli.  Pemerintah  dan aparat  terkait  sebaiknya  memposisikan kewenangannya  sebagai  fisilitator  dan konduktor  dan  setiap  permasalahan persampahan sebaiknya dimunculkan oleh masyarakat  atau  organisasi  sosial  selaku produsen  sampah.  Hal  ini  diharapkan terciptanya  sikap  masyarakat  selaku individu, keluarga dan organisasi.
Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai  salah  satu  upaya  pengelolaan
Sampah  Perkotaan  adalah  konsep  rencana pengelolaan  sampah  perlu  dibuat  dengan tujuan  mengembangkan  suatu  sistem pengelolaaan  sampah  yang  modern,  dapat diandalkan  dan  efisien  dengan  teknologi yang  ramah  lingkungan.  Dalam  sistem tersebut  harus  dapat  melayani  seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan  masyarakat  dan  memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif.
Untuk mewujudkan unit pengelolaan sampah  ini  perlu  disusun  proposal  yang disusun  oleh  Pengurus  RT/RW,  yang berisi  kebutuhan  sarana  dan  prasarana, SDM,  jadwal  pelatihan  kader/motivator, prospek  ke  depan.  Diharapkan  kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat ini  nantinya  dapat  mandiri  dari  penjualan kompos  dan  produk-produk  turunannya (tanaman  hias,  sayuran,  tanaman  obat). Lingkungan  menjadi  bersih,  teduh  dan asri,  masyarakat  terjaga  kesehatannya karena  pengelolaan  sampah  merupakan bagian  dari  perilaku  hidup  bersih  dan sehat.  Seharusnya  masyarakat  membantu petugas  pemungut  sampah  dengan  cara membuang  sampah  pada  tempatnya  dan memisahkan  antara  sampah  organik  dan sampah  non  organik,  sehingga  proses pembersihan  sampah  dapat  dilakukan secara lebih cepat.
Sampah  organik  rumah tangga  yang segar  dan  lunak,  sangat  mudah dikomposkan. Pengomposan dapat dilakukan  secara  individual  di  setiap rumah  atau  secara  komunal  oleh  Komite Lingkungan RT/RW.
a) Pengomposan Individual Pengomposan individual apabila dilakukan  dengan  benar  dalam  proses tidak  ada  bau  busuk,  tidak  keluar  air lindi,  dan  higienis.  Tidak memerlukan
.............................................
skala  perumahan.  Melalui  sistem  ini  akan diperoleh  keuntungan  berupa:  biaya pengangkutan  dapat  ditekan  karena  dapat memotong  mata  rantai  pengangkutan sampah,  tidak  memerlukan  lahan  besar untuk  TPA,  dapat  menghasilkan  nilai tambah hasil pemanfaatan sampah menjadi barang  yang  memiliki  nilai  ekonomis, dapat  lebih  mensejahterakan  petugas pengelola  kebersihan,  bersifat  lebih ekonomis  dan  ekologis,  dapat  lebih memberdayakan masyarakat dalam mengelola kebersihan kota.
Menurut  keterangan  A.  Budiman PM,  selaku  Kepala  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kota  Bandar  Lampung  maka diketahui  bahwa  kerjasama  dengan masyarakat  diperlukan,  karena  sampah pada dasarnya bukan sekedar permasalahan  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan,  namun  lebih  dari  itu merupakan  masalah  bagi  setiap  individu, keluarga,  organisasi  dan  akan  menjadi masalah  negara  bila  sistem  perencanaan dan  pelaksanaannya  tidak  dilakukan dengan terpadu dan berkelanjutan.
Aparat  terkait  sebaiknya  tidak  ikut secara  teknis,  ini  untuk  menghindari meningkatnya anggaran biaya penyelenggaraan,  selain  itu  keterlibatan aparat  terkait  dikahawatirkan  akan membentuk  budaya  masyarakat  yang bersifat  tidak  peduli.  Pemerintah  dan aparat  terkait  sebaiknya  memposisikan kewenangannya  sebagai  fisilitator  dan konduktor  dan  setiap  permasalahan persampahan sebaiknya dimunculkan oleh masyarakat  atau  organisasi  sosial  selaku produsen  sampah.  Hal  ini  diharapkan terciptanya  sikap  masyarakat  selaku individu, keluarga dan organisasi.
Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai  salah  satu  upaya  pengelolaan
Sampah  Perkotaan  adalah  konsep  rencana pengelolaan  sampah  perlu  dibuat  dengan tujuan  mengembangkan  suatu  sistem pengelolaaan  sampah  yang  modern,  dapat diandalkan  dan  efisien  dengan  teknologi yang  ramah  lingkungan.  Dalam  sistem tersebut  harus  dapat  melayani  seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan  masyarakat  dan  memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif.
Untuk mewujudkan unit pengelolaan sampah  ini  perlu  disusun  proposal  yang disusun  oleh  Pengurus  RT/RW,  yang berisi  kebutuhan  sarana  dan  prasarana, SDM,  jadwal  pelatihan  kader/motivator, prospek  ke  depan.  Diharapkan  kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat ini  nantinya  dapat  mandiri  dari  penjualan kompos  dan  produk-produk  turunannya (tanaman  hias,  sayuran,  tanaman  obat). Lingkungan  menjadi  bersih,  teduh  dan asri,  masyarakat  terjaga  kesehatannya karena  pengelolaan  sampah  merupakan bagian  dari  perilaku  hidup  bersih  dan sehat.  Seharusnya  masyarakat  membantu petugas  pemungut  sampah  dengan  cara membuang  sampah  pada  tempatnya  dan memisahkan  antara  sampah  organik  dan sampah  non  organik,  sehingga  proses pembersihan  sampah  dapat  dilakukan secara lebih cepat.
Sampah  organik  rumah tangga  yang segar  dan  lunak,  sangat  mudah dikomposkan. Pengomposan dapat dilakukan  secara  individual  di  setiap rumah  atau  secara  komunal  oleh  Komite Lingkungan RT/RW.
a) Pengomposan Individual Pengomposan individual apabila dilakukan  dengan  benar  dalam  proses tidak  ada  bau  busuk,  tidak  keluar  air lindi,  dan  higienis.  Tidak memerlukan
tempat  luas,  tetapi  tidak  boleh  kena hujan  atau  sinar  matahari  langsung. Wadahnya bisa keranjang cucian isi 40 L, ember bekas cat atau kaporit (isi 25 L), drum bekas yang dipotong menjadi 2  bagian  (isi  100  L),  keranjang  rotan atau bambu yang isinya lebih dari 25 L untuk  mempertahankan  suhu  kompos. Pemilihan  wadah  tergantung  bahan yang  tersedia,  selera  dan  banyaknya sampah  setiap  hari.  Sampah  organik dipisahkan  dari  sampah  anorganik (kegiatan  ini  disebut  “memilah sampah”)  kemudian  dicacah  menjadi berukuran  2  cm  x  2  cm  agar  mudah dicerna  mikroba  kompos.  Untuk menyerap  air  dan  menambah  unsur karbon,  ditambahkan  serbuk  kayu gergajian.
Sampah  harus  dimasukkan  wadah kompos  setiap  hari  (sebelum  menjadi busuk) dan diaduk sampai ke dasar wadah supaya  tidak  becek  di  bagian  bawah. Pengadukan  juga  dimaksud  untuk memasukkan  oksigen  yang  diperlukan untuk  pernapasan  mikroba  kompos.  Jika wadah  sudah  penuh,  kompos  harus dimatangkan  atau  distabilkan  dahulu sampai  suhunya  menjadi  seperti  suhu tanah,  baru  bisa  dipanen.  Pengomposan dimulai  lagi  dengan  wadah  lain,  dengan aktivator  sebagian  kompos  yang  masih panas  dari  wadah  pertama.  Kompos setengah  jadi  ini  bisa  juga  dikirim  ke pengomposan  komunal  untuk  diproses bersama-sama.  Sebagian  ditinggal  dalam wadah  untuk  dijadikan  aktivator.  Warga akan  mendapat  hasil  panen  kompos,  atau membelinya dengan harga khusus.
Pengomposan  individual  ini  belum diterapkan  oleh  masyarakat    di  Kota Bandar  Lampung,  karena  kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat
dalam pelaksanaan pengomposan individual. Selain itu minimnya pembinaan dari  pemerintah  mengenai  pentingya pengomposan individual.
b) Pengomposan Komunal
Pengomposan  komunal  memerlukan bangunan  tanpa  dinding,  atapnya  bisa dari  plastik  terpal,  daun  kirai,  plastik gelombang,  genteng  dan  sebagainya tergantung  dana  yang  tersedia. Lantainya  bisa  tanah,  semen  atau paving  blok.  Kita  bisa  menyebutnya sebagai “Rumah  Kompos”.  Untuk wadah  pengomposan  sampah  organik rumah  tangga  dapat  dibuat  bak  atau kotak  dari  bambu,  kayu,  paving  blok, bata  dan  sebagainya.  Agar  dapat menyimpan  panas,  kotak  harus memiliki  volume  paling  sedikit  500  L atau memiliki panjang 75 cm, lebar 75 cm dan tinggi 1 m.
Salah  satu  sisinya  harus  bisa dibuka,  untuk  mengeluarkan  adonan kompos  jika  seminggu  sekali  dibalik. Banyaknya  kotak  tergantung  jumlah sampah  yang  akan  dikelola.  Hal  penting agar tempat pengomposan bersih dan tidak berbau  busuk,  sampah  yang  masuk  hanya sampah  organik  saja.  Warga  harus memilah  sampahnya  di  rumah  masing- masing  (mematuhi  UU  Pengelolaan Sampah). Di depan rumah tidak perlu ada bak  sampah,  tetapi  disediakan  dua  wadah sampah  untuk  sampah  organik  dan anorganik.  Petugas  pengangkut  sampah mengambilnya  dengan  gerobak  sampah yang  diberi  sekat.  Sampah  organiknya diturunkan di Rumah Kompos.
Selanjutnya  oleh  sampah  organik  dicacah secara  manual  atau  dengan  mesin pencacah.  Jika  menggunakan  mesin pencacah, agar sampah tidak mengeluarkan air dan untuk menambahkan
.............................................
unsur karbon, dicampurkan terlebih dahulu serbuk  kayu  gergajian.  Jika  pencacahan secara  manual,  serbuk  kayu  dicampurkan sebelum  masuk  wadah  pengomposan. Aktivator  yang  digunakan  adalah  kompos yang  belum  selesai  berproses  sehingga mikrobanya masih aktif.
4. Penerapan  Teknologi  Pengelolaan Sampah
Menurut  keterangan  A.  Budiman PM,  selaku  Kepala  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kota  Bandar  Lampung  maka diketahui bahwa teknologi yang digunakan untuk  memecahkan  permasalahan  sampah ini merupakan kombinasi tepat guna  yang meliputi teknologi pengomposan, teknologi  penanganan  plastik,  teknologi pembuatan  kertas  daur  ulang,  Teknologi Pengolahan Sampah Terpadu menuju Zero Waste harus  merupakan  teknologi  yang ramah lingkungan.
Secara  terperinci  teknologi  yang digunakan  oleh  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan Kota Bandar  Lampung dalam pengelolaan  sampah  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Teknologi Pembakaran ( Incenerator ) Dengan  cara  ini  dihasilkan  produk samping  berupa  logam  bekas  (skrap) dan  uap  yang  dapat  dikonversikan menjadi  energi  listrik.  Keuntungan lainnya  dari  penggunaan  alat  ini adalah:
(1) Dapat mengurangi volume sampah ±  75%-80%  dari  sumber  sampah tanpa proses pemilahan.
(2) Abu  atau  terak  dari  sisa pembakaran  cukup  kering  dan bebas  dari  pembusukan  dan  bisa langsung  dapat  dibawa  ke  tempat penimbunan  pada  lahan  kosong, rawa  ataupun  daerah  rendah
sebagai bahan pengurung (timbunan).
b. Teknologi composting
yang menghasilkan kompos untuk digunakan  sebagai  pupuk  maupun penguat struktur tanah. Teknologi daur ulang  yang  dapat  menghasilkan sampah  potensial,  seperti:  kertas, plastic logam dan kaca/gelas. Teknologi pembakaran ( incenerator ) dan composting ini  telah  diterapkan  oleh Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Bandar  Lampung  di  Tempat  Pembuangan Akhir (TPA) Bakung, mengingat lokasi ini merupakan  pusat  pembuangan  sampah  di Kota Bandar Lampung, sehingga ditempat ini  sampah  harus  dikurangi  dan dimusnahkan  baik  dengan  pembakaran ( incenerator ) dan composting . Dalam pengelolaan sampah perkotaan  yang  ideal,  sistem  manajemen persampahan  yang  dikembangkan  harus merupakan  sistem  manajemen  yang berbasis  pada  masyarakat  yang  di  mulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.  Dalam  rencana  pengelolaan sampah  perlu  adanya  metode  pengolahan sampah  yang  lebih  baik,  peningkatan peran  serta  dari  lembaga-lembaga  yang terkait  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup  upaya  meningkatkan  retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan serta  peningkatan  aspek  legal  dalam pengelolaan sampah.
Menurut  penjelasan  A.  Budiman PM,  selaku  Kepala  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kota  Bandar  Lampung diketahui  bahwa  pengelolaan  sampah  di rumah  tangga  dan  industri  merupakan bagian  dari  upaya  pelestarian  lingkungan
.............................................
unsur karbon, dicampurkan terlebih dahulu serbuk  kayu  gergajian.  Jika  pencacahan secara  manual,  serbuk  kayu  dicampurkan sebelum  masuk  wadah  pengomposan. Aktivator  yang  digunakan  adalah  kompos yang  belum  selesai  berproses  sehingga mikrobanya masih aktif.
4. Penerapan  Teknologi  Pengelolaan Sampah
Menurut  keterangan  A.  Budiman PM,  selaku  Kepala  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kota  Bandar  Lampung  maka diketahui bahwa teknologi yang digunakan untuk  memecahkan  permasalahan  sampah ini merupakan kombinasi tepat guna  yang meliputi teknologi pengomposan, teknologi  penanganan  plastik,  teknologi pembuatan  kertas  daur  ulang,  Teknologi Pengolahan Sampah Terpadu menuju Zero Waste harus  merupakan  teknologi  yang ramah lingkungan.
Secara  terperinci  teknologi  yang digunakan  oleh  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan Kota Bandar  Lampung dalam pengelolaan  sampah  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Teknologi Pembakaran ( Incenerator ) Dengan  cara  ini  dihasilkan  produk samping  berupa  logam  bekas  (skrap) dan  uap  yang  dapat  dikonversikan menjadi  energi  listrik.  Keuntungan lainnya  dari  penggunaan  alat  ini adalah:
(1) Dapat mengurangi volume sampah ±  75%-80%  dari  sumber  sampah tanpa proses pemilahan.
(2) Abu  atau  terak  dari  sisa pembakaran  cukup  kering  dan bebas  dari  pembusukan  dan  bisa langsung  dapat  dibawa  ke  tempat penimbunan  pada  lahan  kosong, rawa  ataupun  daerah  rendah
sebagai bahan pengurung (timbunan).
b. Teknologi composting yang menghasilkan kompos untuk
digunakan  sebagai  pupuk  maupun penguat struktur tanah. Teknologi daur ulang  yang  dapat  menghasilkan sampah  potensial,  seperti:  kertas, plastic logam dan kaca/gelas. Teknologi pembakaran ( incenerator ) dan composting ini  telah  diterapkan  oleh Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Bandar  Lampung  di  Tempat  Pembuangan Akhir (TPA) Bakung, mengingat lokasi ini merupakan  pusat  pembuangan  sampah  di Kota Bandar Lampung, sehingga ditempat ini  sampah  harus  dikurangi  dan dimusnahkan  baik  dengan  pembakaran ( incenerator ) dan composting . Dalam pengelolaan sampah perkotaan  yang  ideal,  sistem  manajemen persampahan  yang  dikembangkan  harus merupakan  sistem  manajemen  yang berbasis  pada  masyarakat  yang  di  mulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.  Dalam  rencana  pengelolaan sampah  perlu  adanya  metode  pengolahan sampah  yang  lebih  baik,  peningkatan peran  serta  dari  lembaga-lembaga  yang terkait  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup  upaya  meningkatkan  retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan serta  peningkatan  aspek  legal  dalam pengelolaan sampah.
Menurut  penjelasan  A.  Budiman PM,  selaku  Kepala  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kota  Bandar  Lampung diketahui  bahwa  pengelolaan  sampah  di rumah  tangga  dan  industri  merupakan bagian  dari  upaya  pelestarian  lingkungan
yang  di  dalamnya  terdapa  upaya pencegahan,  penanggulangan  kerusakan dan  pencemaran  serta  pemulihan  kualitas lingkungan
telah menuntut dikembangkannya  berbagai  perangkat kebijaksanaan  dan  program  serta  kegiatan yang  didukung  oleh  sistem  pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.
Penjelasan  di  atas  menunjukkan adanya sistem yang mencakup kemantapan kelembagaan,sumberdaya  manusia  dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat  hukum  dan  perundangan,
informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan  dan  keseluruhan  esensi lingkungan  telah  membawa  konsekuensi bahwa  pengelolaan  lingkungan,  termasuk sistem  pendukungnya  tidak  dapat  berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan seluruh pelaksanaan  pembangunan  sektor  dan daerah.
Pengelolaan sampah di rumah tangga dan industri bertujuan untuk meningkatkan kualitas  lingkungan  hidup  dalam  upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan  dan  pemulihan  kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya  alam  yang  berlebihan,  serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program  ini  adalah  tercapainya  kualitas lingkungan  hidup  yang  bersih  dan  sehat adalah  tercapainya  kualitas  lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Pengelolaan  Lingkungan  Hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup yang  meliputi  kebijakan  penataan, pemanfaatan,
pengembangan,
pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian
lingkungan hidup, sedangkan  yang  dimaksud  lingkungan hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan
semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup  termasuk  manusia  dan  perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan  dan  kesejahteraan  manusia serta  makhluk  hidup  lain.  Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu ada kecenderungan terjadi penurunan kualitasnya,  penyebab  utamanya  yaitu karena pada tingkat pengambilan keputusan,  kepentingan  pelestarian  sering diabaikan  sehingga  menimbulkan  adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan  Menurut  keterangan  A.  Budiman PM,  selaku  Kepala  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kota  Bandar  Lampung  maka diketahui  bahwa  faktor-faktor  pendukung tugas  dan  wewenang  Dinas  Kebersihan dan  Pertamanan  Kota  Bandar  Lampung dalam  pengelolaan  sampah  rumah  tangga dan  industri  adalah  tersedianya  dasar hukum  dinas  dalam  pengelolaan  sampah, tersedianya  sumber  daya  manusia pengelolaan  sampah  dan  tersedianya sarana  dan  prasarana  dalam  pengelolaan sampah.
Uraian mengenai tugas dan wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar  Lampung dalam Pengelolaan  Sampah  Rumah  tangga  dan industri  tersebut  sesuai  dengan  Teori Produksi Bersih ( Clean Production ). Teori Produksi  Bersih  merupakan  salah  satu pendekatan  untuk  merancang  ulang industri  yang  bertujuan  untuk  mencari cara-cara  pengurangan  produk-produk samping  yang  berbahaya,  mengurangi polusi secara keseluruhan, dan menciptakan  produk-produk  dan  limbah- limbahnya  yang  aman  dalam  kerangka siklus  ekologis.  Prinsip-prinsip  Produksi Bersih adalah: (Ahmad Slamet, 2002: 78)
.............................................
(a) Reduce (Mengurangi); sebisa mungkin melakukan  minimalisasi  barang  atau material  yang  dipergunakan.  Semakin banyak  menggunakan  material,  maka semakin  banyak  sampah  yang dihasilkan.
(b) Reuse (Memakai  kembali);  sebisa mungkin  memilih  barang-barang  yang bisa  dipakai  kembali  dan  menghindari pemakaian barang-barang yang disposable (sekali  pakai,  buang).  Hal ini  dapat  memperpanjang  waktu pemakaian  barang  sebelum  menjadi sampah.
(c) Recycle (Mendaur  ulang);  sebisa mungkin  barang-barang  yang  sudah tidak  berguna  lagi,  bisa  didaur  ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun  saat  ini  sudah  banyak  industri non  formal  dan industri  rumah  tangga yang  memanfaatkan  sampah  menjadi barang lain.
(d) Replace (Mengganti);  meneliti  barang yang  dipakai  sehari-hari  dengan mengganti  barang  barang  yang  hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih  tahan  lama.  Selain  itu  juga meneleti agar manusia hanya memakai barang-barang  yang  lebih  ramah lingkungan,  Misalnya,  ganti  kantong keresek  dengan  keranjang  bila berbelanja,  dan  jangan  pergunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami.
Dalam  pelaksanaannya  terdapat faktor-faktor  pendukung  tugas  dan wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar  Lampung dalam pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan industri  yaitu  tersedianya  Dasar  Hukum Dinas  dalam  Pengelolaan  Sampah.  Dasar hukum  bagi  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan Kota Bandar  Lampung dalam
melaksanakan  pengelolaan  sampah  di rumah  tangga  dan  industri  adalah Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Tugas, Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.
Menurut  Pasal  2,  Dinas  Kebersihan dan  Pertamanan  adalah  merupakan  unsur pelaksanaan  otonomi  daerah  yang melaksanakan  unsur  pemerintahan  daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung  jawab  kepada  Walikota melalui  Sekretaris  Daerah.  Tugas  pokok Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Bandar  Lampung  sebagaimana  diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Bandar Lampung  Nomor  14  Tahun  2008,  yaitu melaksanakan  urusan  pemerintahan  di bidang kebersihan, pertamanan,
penghijauan,  penerangan  jalan,  dekorasi kota dan pemakaman umum beradasarkan azas otonomi daerah dan tugas perbantuan. Sesuai dengan dasar hukum tersebut maka  dapat  dianalisis  bahwa  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Bandar Lampung  melaksanakan  peran  dalam pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan industri  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya. Adanya dasar hukum menjadikan  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  memiliki  acuan  dalam melaksanakan  berbagai  peranan  di  bidag pengelolaan  sampah,  artinya  berbagai langkah yang ditempuh dalam melaksanakan peranan tersebut disesuaikan  dengan  kebijakan  atau peraturan yang ada.
Selain  itu  tersedianya  sumber  daya manusia  pengelolaan  sampah.  Sumber daya  manusia  merupakan  faktor  yang sangat  penting  dalam  pelaksanaan  suatu program  atau  kegiatan  yang  telah
.............................................
(a) Reduce (Mengurangi); sebisa mungkin melakukan  minimalisasi  barang  atau material  yang  dipergunakan.  Semakin banyak  menggunakan  material,  maka semakin  banyak  sampah  yang dihasilkan.
(b) Reuse (Memakai  kembali);  sebisa mungkin  memilih  barang-barang  yang bisa  dipakai  kembali  dan  menghindari pemakaian barang-barang yang
disposable (sekali  pakai,  buang).  Hal ini  dapat  memperpanjang  waktu pemakaian  barang  sebelum  menjadi sampah.
(c) Recycle (Mendaur  ulang);  sebisa mungkin  barang-barang  yang  sudah tidak  berguna  lagi,  bisa  didaur  ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun  saat  ini  sudah  banyak  industri non  formal  dan industri  rumah  tangga yang  memanfaatkan  sampah  menjadi barang lain.
(d) Replace (Mengganti);  meneliti  barang yang  dipakai  sehari-hari  dengan mengganti  barang  barang  yang  hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih  tahan  lama.  Selain  itu  juga meneleti agar manusia hanya memakai barang-barang  yang  lebih  ramah lingkungan,  Misalnya,  ganti  kantong keresek  dengan  keranjang  bila berbelanja,  dan  jangan  pergunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami.
Dalam  pelaksanaannya  terdapat faktor-faktor  pendukung  tugas  dan wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar  Lampung dalam pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan industri  yaitu  tersedianya  Dasar  Hukum Dinas  dalam  Pengelolaan  Sampah.  Dasar hukum  bagi  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan Kota Bandar  Lampung dalam
melaksanakan  pengelolaan  sampah  di rumah  tangga  dan  industri  adalah Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Tugas, Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.
Menurut  Pasal  2,  Dinas  Kebersihan dan  Pertamanan  adalah  merupakan  unsur pelaksanaan  otonomi  daerah  yang melaksanakan  unsur  pemerintahan  daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung  jawab  kepada  Walikota melalui  Sekretaris  Daerah.  Tugas  pokok Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Bandar  Lampung  sebagaimana  diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Bandar Lampung  Nomor  14  Tahun  2008,  yaitu melaksanakan  urusan  pemerintahan  di bidang kebersihan, pertamanan, penghijauan,  penerangan  jalan,  dekorasi kota dan pemakaman umum beradasarkan azas otonomi daerah dan tugas perbantuan.
Sesuai dengan dasar hukum tersebut maka  dapat  dianalisis  bahwa  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Bandar Lampung  melaksanakan  peran  dalam pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan industri  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya. Adanya dasar hukum menjadikan  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  memiliki  acuan  dalam melaksanakan  berbagai  peranan  di  bidag pengelolaan  sampah,  artinya  berbagai langkah yang ditempuh dalam melaksanakan
peranan
tersebut disesuaikan  dengan  kebijakan  atau peraturan yang ada.
Selain  itu  tersedianya  sumber  daya manusia  pengelolaan  sampah.  Sumber daya  manusia  merupakan  faktor  yang sangat  penting  dalam  pelaksanaan  suatu program  atau  kegiatan  yang  telah
rencanakan oleh organisasi. Demikian pula dengan  sumber  daya  manusia  pada  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Bandar Lampung  yang  melaksanakan  tugas pengelolaan  sampah  di  rumah  tangga  dan industri.  Berdasarkan  data  pada  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Bandar Lampung  maka  diketahui  bahwa  jumlah SDM  yang  ada  adalah  664  pegawai, terdiri  dari  209  PNS  dan  455  tenaga kontrak.

## Faktor-Faktor  Yang  Menghambat
Tugas
dan Wewenang Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Bandar  Lampung  dalam  Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan industri
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Menurut keterangan A. Budiman  PM,  selaku  Kepala  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Bandar Lampung  maka  diketahui  bahwa    faktor- faktor  penghambat  tugas  dan  wewenang Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Bandar  Lampung  dalam  pengelolaan sampah  rumah tangga  dan  industri  adalah kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk membuang  sampah  pada  tempatnya, kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan  sampah  dan  kurangya partisipasi pihak swasta dalam pengelolaan sampah.
Penjelasan  mengenai  faktor-faktor penghambat  tugas  dan  wewenang  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Bandar Lampung  dalam  pengelolaan  sampah rumah  tangga  dan  industri  adalah  sebagai berikut:
1. Kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk  membuang  sampah  pada tempatnya Kesadaran masyarakat untuk membuang  sampah  pada  tempatnya,
khususnya  yang  disediakan  di  rumah tangga  dan  industri  merupakan  faktor penting
dalam mendukung keberhasilan  peran  Dinas  Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar
Lampung  dalam  pengelolaan  sampah di  rumah  tangga  dan  industri. Kurangnya  kesadaran  masyarakat dalam hal ini ditunjukkan dari perilaku masyarakat  yang  membuang  sampah secara  sembangan,  terutama  di  rumah tangga  dan  industri  yang  berdampak pada  terjadinya  penumpukan  sampah dan menyebabkan pencemaran
lingkungan.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka dapat dianalisis bahwa kesadaran masyarakat  dalam  membantu  program pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sampah  rumah  tangga  dan  industri merupakan hal yang sangat penting, sebab bagaimanapun  masyarakat  adalah  bagian yang  tidak    terpisahkan  dari  pelaksanaan kebijakan  pemerintah.  Semakin  aktif masyarakat  berperan  dalam  pengelolaan sampah  maka  akan  semakin  optimal  pula keberhasilan  pelaksanaan  program  atau kebijakan tersebut.
2. Kurangnya  partisipasi  masyarakat dalam pengelolaan sampah Kurangnya  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  sampah  dalam  hal ini  menjadi  penghambat  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Bandar  Lampung  dalam  melaksanaan pengelolaan  sampah  di  rumah  tangga dan industri. Masyarakat dalam hal ini tidak  bersedia  untuk  melakukan pemilahan  sampah  organik  dan  non organik  sebelum  dibuang.  Selain  itu masyarakat  juga  enggan  melakukan pengomposan sampah, sehingga sampah  dibiarkan  membusuk.  Padahal
pengomposan  sampah  merupakan salah  satu  upaya  untuk  mengurangi volume  sampah  dan  apabila  dikelola dengan  baik  akan  dapat  menjadi penghasilan tambahan, karena hasilnya dapat dijual sebagai pupuk kompos.
Sesuai  dengan  penjelasan  di  atas maka  dapat  dianalisis  bahwa  masyarakat seharusnya ikut membantu dan berpartisipasi  dalam  pengelolaan  sampah rumah  tangga  dan  industri  sesuai  dengan kemampuannya  masing-masing,  sebab sekecil  apapun  bantuan  yang  diberikan oleh  masyarakat  akan  sangat  membantu keberhasilan  pelaksanaan  program  yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sehubungan dengan hal tersebut maka masyarakat  diharapkan  meningkatkan partisipasinya  dan  membantu  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Bandar Lampung  dalam  pengelolaan  sampah rumah  tangga  dan  industri.  Hal  ini  secara kongkrit  dapat  dilakukan  dengan  cara memilah sampah rumah tangga yang dapat didaur  ulang  dan  yang  tidak  dapat  didaur ulang,  sehingga  pengelolaan  sampah menjadi  lebih  efektif  demi  kepentingan masyarakat  tersebut.
3. Tidak  maksimalnya  partisipasi  pihak swasta dalam pengelolaan sampah Tidak  maksimalnya  partisipasi  pihak swasta  dalam  pengelolaan  sampah ditunjukkan  dari  tidak  adanya  instansi swasta  yang  menjadi  mitra  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Bandar  Lampung  dalam  pengelolaan sampah,  padahal  pihak  swasta merupakan  salah  satu  komponen  yang dapat  membantu  keberhasilan  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Bandar  Lampung  dalam  pengelolaan sampah di rumah tangga dan industri.
Sesuai  dengan  penjelasan  di  atas maka dapat dianalisis bahwa pihak swasta sudah seharusnya ikut membantu pemerintah secara aktif dalam pengelolaan sampah  rumah  tangga  dan  industri,  sebab pihak  swasta  sebagai  bagian  dari komponen  yang  ada  di  masyarakat diharapkan  mendukung  setiap  kebijakan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sampah di rumah tangga dan industri. Uraian di atas sesuai dengan konsep bahwa  untuk  menangani  permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif-alternatif pengelolaan. Landfill bukan  merupakan  alternatif  yang sesuai,  karena  landfill  tidak  berkelanjutan dan  menimbulkan  masalah  lingkungan. Alternatif-alternatif  tersebut  harus  bisa menangani semua permasalahan pembuangan  sampah  dengan  cara mendaur-ulang  semua  limbah  yang dibuang  kembali  ke  ekonomi  masyarakat atau  ke  alam,  sehingga  dapat  mengurangi tekanan terhadap sumberdaya alam.
Untuk  mencapai  hal  tersebut,  ada tiga  asumsi  dalam  pengelolaan  sampah yang  harus  diganti  dengan  tiga  prinsip – prinsip  baru.  Daripada  mengasumsikan bahwa  masyarakat  akan  menghasilkan jumlah  sampah  yang  terus  meningkat, minimisasi  sampah  harus  dijadikan prioritas  utama.  Sampah  yang  dibuang harus  dipilah,  sehingga  tiap  bagian  dapat dikomposkan  atau  didaur-ulang  secara optimal,  daripada  dibuang  ke  sistem pembuangan  limbah  yang  tercampur seperti  yang  ada  saat  ini.  Dan  industri- industri  harus  mendesain  ulang  produk- produk mereka untuk memudahkan proses daur-ulang  produk  tersebut.  Prinsip  ini berlaku  untuk  semua  jenis  dan  alur sampah. (Dimas Harjoko, 2005:26)
.............................................
pengomposan  sampah  merupakan salah  satu  upaya  untuk  mengurangi volume  sampah  dan  apabila  dikelola dengan  baik  akan  dapat  menjadi penghasilan tambahan, karena hasilnya dapat dijual sebagai pupuk kompos.
Sesuai  dengan  penjelasan  di  atas maka  dapat  dianalisis  bahwa  masyarakat seharusnya ikut membantu dan berpartisipasi  dalam  pengelolaan  sampah rumah  tangga  dan  industri  sesuai  dengan kemampuannya  masing-masing,  sebab sekecil  apapun  bantuan  yang  diberikan oleh  masyarakat  akan  sangat  membantu keberhasilan  pelaksanaan  program  yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sehubungan dengan hal tersebut maka masyarakat  diharapkan  meningkatkan partisipasinya  dan  membantu  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Bandar Lampung  dalam  pengelolaan  sampah rumah  tangga  dan  industri.  Hal  ini  secara kongkrit  dapat  dilakukan  dengan  cara memilah sampah rumah tangga yang dapat didaur  ulang  dan  yang  tidak  dapat  didaur ulang,  sehingga  pengelolaan  sampah menjadi  lebih  efektif  demi  kepentingan masyarakat  tersebut.
3. Tidak  maksimalnya  partisipasi  pihak swasta dalam pengelolaan sampah Tidak  maksimalnya  partisipasi  pihak swasta  dalam  pengelolaan  sampah ditunjukkan  dari  tidak  adanya  instansi swasta  yang  menjadi  mitra  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Bandar  Lampung  dalam  pengelolaan sampah,  padahal  pihak  swasta merupakan  salah  satu  komponen  yang dapat  membantu  keberhasilan  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Bandar  Lampung  dalam  pengelolaan sampah di rumah tangga dan industri.
Sesuai  dengan  penjelasan  di  atas maka dapat dianalisis bahwa pihak swasta sudah seharusnya ikut membantu pemerintah secara aktif dalam pengelolaan sampah  rumah  tangga  dan  industri,  sebab pihak  swasta  sebagai  bagian  dari komponen  yang  ada  di  masyarakat diharapkan  mendukung  setiap  kebijakan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sampah di rumah tangga dan industri.
Uraian di atas sesuai dengan konsep bahwa  untuk  menangani  permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif-alternatif pengelolaan. Landfill bukan  merupakan  alternatif  yang sesuai,  karena  landfill  tidak  berkelanjutan dan  menimbulkan  masalah  lingkungan. Alternatif-alternatif  tersebut  harus  bisa menangani semua permasalahan pembuangan  sampah  dengan  cara mendaur-ulang  semua  limbah  yang dibuang  kembali  ke  ekonomi  masyarakat atau  ke  alam,  sehingga  dapat  mengurangi tekanan terhadap sumberdaya alam.
Untuk  mencapai  hal  tersebut,  ada tiga  asumsi  dalam  pengelolaan  sampah yang  harus  diganti  dengan  tiga  prinsip – prinsip  baru.  Daripada  mengasumsikan bahwa  masyarakat  akan  menghasilkan jumlah  sampah  yang  terus  meningkat, minimisasi  sampah  harus  dijadikan prioritas  utama.  Sampah  yang  dibuang harus  dipilah,  sehingga  tiap  bagian  dapat dikomposkan  atau  didaur-ulang  secara optimal,  daripada  dibuang  ke  sistem pembuangan  limbah  yang  tercampur seperti  yang  ada  saat  ini.  Dan  industri- industri  harus  mendesain  ulang  produk- produk mereka untuk memudahkan proses daur-ulang  produk  tersebut.  Prinsip  ini berlaku  untuk  semua  jenis  dan  alur sampah. (Dimas Harjoko, 2005:26)
Program-program sampah kota harus disesuaikan  dengan  kondisi  setempat  agar berhasil,  dan  tidak  mungkin  dibuat  sama dengan  kota  lainnya.  Terutama  program- program  di  negara-negara  berkembang seharusnya  tidak  begitu  saja  mengikuti pola  program  yang  telah  berhasil dilakukan di negara-negara maju, mengingat  perbedaan  kondisi-kondisi fisik,  ekonomi,  hukum  dan  budaya.
Khususnya  sektor  informal  (tukang sampah  atau  pemulung)  merupakan  suatu komponen penting dalam sistem penanganan sampah yang ada saat ini, dan peningkatan kinerja mereka harus menjadi komponen utama dalam sistem penanganan  sampah.  Sistem  untuk penanganan  sampah  organik  merupakan komponen-komponen terpenting dari suatu sistem  penanganan  sampah  di  wilayah perkotaan.

## III. PENUTUP
Tugas
dan wewenang Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Bandar Lampung  dalam  pengelolaan  sampah rumah tangga dan industri terdiri dari:
a. Menerapkan  Teknik  Operasional Pengelolaan Sampah rumah tangga dan  industri,  dilaksanakan  dengan tahapan  sistem  pewadahan  sebagai pengelolaan sampah.
b. Menerapkan  Sistem  Kelembagaan dan Organisasi
Pengelolaan Sampah. c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat  dalam  Pengelolaan Sampah. d. Penerapan  Teknologi  Pengelolaan Sampah. Faktor-faktor  penghambat  tugas  dan wewenang
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar  Lampung dalam
pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan industri adalah:
a. Kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk  membuang  sampah  pada tempatnya.
b. Kurangnya  partisipasi  masyarakat dalam pengelolaan sampah
c. Tidak  maksimalnya  partisipasi pihak  swasta  dalam  pengelolaan sampah

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU: Ahmad  Slamet. Teknik  Mengelola Sampah  Ramah  Lingkungan. Bina  Cipta. Bandung. 2002.
Armida
S.
Pengembangan Pariwisata  Daerah  Memasuki  Era Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi. Universitas Indonesia. Jakarta. 2006.
Dimas  Harjoko. Sampah  dalam Kebijakan  Pemerintah .  UNS.  Semarang. 2005.
Josef  Riwo  Kaho, Prospek Otonomi Daerah  di  NegaraRepublik  Indonesia; Identifikasi  Beberapa  Faktor  Yang Mempengaruhi Penyelenggaraanya.
Penerbit Rajawali Press. Jakarta , 2002.
Muhamad  A.  Musa’ad, Penguatan Otonomi  Daerah  Dibalik  Bayang-Bayang Ancaman  Integrasi . ITB. Bandung. 2005.
Ryaas  Rasyid. Desentralisasi  dalam Rangka Menunjang
Pembangunan Daerah . LP3ES. Jakarta. 2004.

## UNDANG-UNDANG DAN
PERATURAN LAINNYA:

## Undang-Undang
Dasar 1945 Amandemen Keempat.
Undang-Undang  Nomor  23  tahun 1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan.
Peraturan
Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Bandar Lampung.