## KORELASI YURIDIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI (RTRWP) TERHADAP KEAJEGAN ALAM BALI
Oleh Ratna Artha Windari Jurusan PPKn FIS Undiksha

## ABSTRAK
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi,  yang  selanjutnya  disebut RTRWP,  adalah  hasil  perencanaan  tata  ruang  yang  merupakan  penjabaran strategi  dan  arahan  kebijakan  pemanfaatan  ruang  wilayah  nasional  dan pulau/kepulauan  ke  dalam  struktur  dan  pola  ruang  wilayah  provinsi.  Kebijakan RTRWP  Bali  memiliki  urgensi  yang  sangat  tinggi  mengingat  ruang  merupakan komponen lingkungan hidup  yang bersifat terbatas dan tidak terperbaharui yang harus  dimanfaatkan  secara  berkelanjutan  sebagai  satu  kesatuan  ruang  dalam tatanan  yang  dinamis  berlandaskan  kebudayaan  Bali  yang  dijiwai  oleh  Agama Hindu  sesuai  dengan  falsafah Tri  Hita  Karana .  Di  samping  itu,  perkembangan jumlah  penduduk  yang  membawa  konsekuensi  pada  perkembangan  di  segala bidang  kehidupan,  memerlukan  pengaturan  tata  ruang  agar  pemanfaatan  dan penggunaan  ruang  dapat  dilakukan  secara  maksimal  berdasarkan  nilai-nilai budaya  yang  mewujudkan  keajegan  alam  Bali.  Keberadaan  Perda  No.16  Tahun 2009  tentang  RTRWP  Bali  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  tata  ruang  dan tata letak wilayah  Bali  memiliki  korelasi  yuridis  yang begitu  erat bagi  keajegan alam Bali, sehingga perlu mengelaborasikan antara kepentingan ekonomi rakyat dengan konsep pelestarian alam Bali yang secara turun temurun telah dijaga dan diwariskan  kepada  kita.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  pengkajian  ulang  atas pasal-pasal  yang  mencerminkan  keberpihakan  pada  investor,  seperti  beberapa pasal  yang  mengatur  mengenai  pengembangan  di  zona  kawasan  industri, kawasan  wisata,  KDTWK  maupun  DTW.  Demikian  pula  beberapa  pasal  yang memberikan  kewenangan  yang  begitu  besar  bagi  Gubernur  dalam  menentukan tinggi  bangunan  di  daerah-daerah  tertentu.  Apabila  rencana  mengenai  daerah- daerah yang memungkinkan ketinggian bangunan di atas 15 m terlaksana, maka dampak  yang  ditimbulkan  tidak  hanya  menyebabkan  kekacauan  ekologis,  juga mendistorsi  sosial  budaya  masyarakat  Bali.  Rekomendasi  yang  dapat  diberikan adalah perlu adanya suatu sistem hukum yang jelas dan tegas dalam setiap pasal yang  tertuang  di  RTRWP  Bali.  Selain  itu,  diharapkan  pemerintah  melakukan pengawasan secara intensif, termasuk penjatuhan sanksi  yang tegas bagi  oknum manapun yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.
Kata Kunci : Korelasi Yuridis, RTRWP Bali, Ajeg Bali.

## ABSTRACT
The Regional Planology Planning wich is named RTRWP, is the result of planology  planning  that  representing  formulation  of  strategy  and  instruction  of regional space exploiting policy of national and island/archipelago into structure and  regional  space  pattern.  RTRWP  Bali  has  very  high  urgency,  because  the space  represent  the environment component having the character of limited and unrenewable  which  must  be  sustainability  exploited  as  one  space  union  in dynamic  structure based of Hinduism Bali culture according to Tri Hita Karana philosophy. Beside that, population growth can bring the consequence of growth in all sector, needing planology arrangement so that exploiting and space use can be  conducted  maximally  pursuant  to  culture  values  realizing  experienced  by “ajeg  Bali”.  Regional  Act  Number  19  year  2009  regarding  RTRWP  Bali  as  a guidance  to  planology  and  arrange  the  regional  situation  of  Bali,  has  the  strong yuridis correlation for “keajegan Bali”, so that need to elaborate between people economic  interest  with  the  concept  of  continuation  of  Bali  nature  which hereditaryly have been taken care of and bequeathed to us. Therefore, needed the existence of  review for sections  in  regional act  regarding RTRWP BAli  wich is profitable  for  investor,  such  as  sections  arranging  about  industrial  area  zona, tourism  area  KDTWK  and  also  DTW. Beside  that,  some  sections  giving  more authority for Governor in determining high of building in certain area. If plan of concerning conducive  area  above building height  15 m  executed,  its impact  not only  cause  the  ecological  chaos,  but  also  social  distortion  of  culture  of  Bali society.  The  recomendation  are,  need  the  existence  of  a  coherent  and  clear  law system  in  each  section  in  RTRWP  Bali. On  the  others  hand,  expected  by  a government do the observation intensively, inclusive of coherent sanction fallout for people who breach of the rule .
Key Words : Yuridis Correlation, RTRWP Bali, Ajeg Bali.

## I.  PENDAHULUAN
Bali  sebagai  salah  satu  pulau  yang  memiliki  keistimewaan  dibidang kultur,  adat  istiadat  yang  berpadu  dengan  religi  yang  kuat,  tak  dapat  dipungkiri telah  menciptakan  suatu  perpaduan  yang  unik  sehingga  mampu  menarik  ribuan wisatawan  baik  domestik  maupun  mancanegara  tiap  tahunnya.  Dengan perkembangan pariwisata Bali yang tetap eksis hingga saat ini, tak heran jika Bali menjadi  incaran  para  investor  yang  ingin  menanamkan  modalnya  terutama  di bidang pariwisata, seperti pembangunan hotel, vila, dan juga menanamkan modal untuk membangun objek wisata buatan di areal-areal yang strategis dan memiliki potensi pariwisata.
Keinginan  yang  tinggi  untuk  meningkatkan  PAD  (Pendapatan  Asli Daerah)  dan  iming-iming  memperoleh  keuntungan  pribadi  seringkali mengakibatkan  pihak  eksekutif  maupun  legislatif  di  daerah  mengeluarkan kebijakan  yang  tidak  mencerminkan  keberlangsungan  alam  Bali  di  masa  yang akan datang. Aspek penting yang juga sering dilupakan dalam pemanfaatan alam adalah bagaimana menyeimbangkan antara lahan yang telah dieksploitasi dengan pelestarian alam itu sendiri.
Kebijakan  yang  diharapkan  dapat  menjadi  koridor  dan  penuntun  bagi pelaksanaan pembangunan di Bali adalah melalui RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah  Propinsi)  Bali  yang  tertuang  melalui  Perda  Nomor  16  Tahun  2009 Tentang RTRWP Bali. Hal ini dipertegas kembali sebagaimana telah disebutkan di  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  21  Perda  RTRWP  Bali  Tahun  2009,  bahwa RTRWP adalah  arahan  kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan  ruang  wilayah provinsi .
Akan  menjadi  sangat  kontradiktif  bila  ternyata  sebuah  aturan  yang seharusnya  menjadi  pedoman  dan  arahan  untuk  mengatur  tata  ruang  serta  tata letak  pada  suatu  wilayah  malah  menjadikan  wilayah  tersebut  tidak  tertata  dan mengabaikan lingkungannya. Sebagai contoh dapat dilihat betapa carut marutnya tata  ruang  kota  Surabaya  sehingga  menimbulkan  berbagai  masalah  lingkungan akibat  kebijakan  tata  ruang  wilayahnya  yang  hanya  berpijak  pada  ekonomi semata. Surabaya Timur yang secara ekologis menjadi basis konservasi SDA dan daerah  tangkapan  air  telah  berubah  menjadi  pemukiman,  dan  hutan  bakau  yang berfungsi  melindungi  biota  air  musnah.  Demikian  pula  wilayah  Surabaya  Barat yang  dahulu  merupakan  hutan  kota  malah  diubah  oleh  investor  menjadi  padang golf,  gedung-gedung,  pergudangan,  kondominium,  pabrik,  dan  pertokoan ( Kompas , Senin 10 September 2001).
Di  Bali  sendiri,  keberadaan  tata  ruangnya  banyak  yang  melenceng  dari konsep  yang  sebelumnya  telah  diatur.  Banyak  pasal  dalam  RTRWP  terdahulu yang  dengan  mudah  dapat  dimanipulasi  demi  kepentingan  segelintir  pihak. Seperti  terjadi  di  kabupaten  Gianyar,  dimana  pembangunan  terminal  yang seharusnya menurut aturan adalah di dekat pasar sebagai pendukung pasar malah
dibuat  jauh  dari  pasar,  sehingga  keberadaan  terminal  tersebut  saat  ini  tidak berfungsi dengan baik,  malah proyek itu menjadi tidak menghasilkan kontribusi bagi  daerah.  Kondisi  seperti  ini  menggambarkan  adanya  tata  ruang  yang  tidak terkonsep,  bahkan  menimbulkan  anggapan  di  masyarakat  bahwa  pembangunan tersebut  hanyalah  jalan  untuk  mengucurkan  dana  dari  pusat  karena  daerah terlanjur telah mengajukan rencana anggaran proyek berupa pendirian terminal.
Demikian  pula  dengan  ulah  investor  di  Bali  yang  seolah-olah menunjukkan bahwa alam Bali berada dalam genggaman investor. Apa pun bisa dilakukan  terhadap  alam  dan  lingkungan  Bali,  seperti  mengeruk  laut  di  pantai Geger  dan  mengurug  laut  di  Serangan.  Kini  ada  temuan  baru  terhadap  alam  di Uluwatu,  dimana  sejumlah  investor  memangkas  tebing  demi  keindahan  yang disajikan kepada tamu yang menginap (Bali Post, 13 Oktober 2008).
Berbagai  polemik  yang  muncul  akibat  adanya  beberapa  pasal  krusial dalam  Perda  RTRWP  Bali  yang  dianggap  mengancam  keberlangsungan  atau keajegan  alam  Bali  seperti  masalah  ketinggian  bangunan  dan bhisama kesucian pura  serta  tumpang  tindah  kewenangan  gubernur  dan  para  bupati/walikota  di kawasan strategis, mengakibatkan pentingnya dilakukan berbagai kajian terutama dari  segi  yuridis  guna  memperoleh  jawaban  atas  permasalahan  yang  ada. Berpijak dari realitas tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan disini adalah bagaimana   pengaturan kewenangan investor dan pengusaha  untuk melakukan  pembangunan  atas  dasar  ekonomi  dan  komersialitas  di  dalam RTRWP  Bali?,  serta  bagaimanakah  korelasi  yuridis  RTRWP  Bali    terhadap keajegan alam Bali?.

## II.  PEMBAHASAN
2.1 Pengaturan Kewenangan Investor dan Pengusaha Dalam  RTRWP Bali yang Mencerminkan Keberpihakan Pada Investor
Sebagai  bangsa  Indonesia,  terutama  masyarakat  di  pulau  Bali  yang dikenal dunia sebagai pulau para dewa karena keindahan dan keunikannya, sudah sepantasnya  merasa  bangga  akan  kekayaan  alam  yang  dimilikinya.  Tetapi kekayaan  tersebut  kini  terancam  musnah.  Hutan  terus  meyusut,  kerusakan  pun
meningkat.  Ini  tak  hanya  berimplikasi  pada  merosotnya  kualitas  lingkungan hidup, tapi juga menyentuh sektor ekonomi dan sosial.
Tak  hanya  kerusakan  hutan,  tapi  juga  soal  pencemaran  udara  dan  air, sepertinya  tidak  terlihat  adanya  upaya  dari  pemerintah  untuk  mengurangi  dan mencegah  bencana  lingkungan.  Pada  akhirnya  ini  merembet  pada  penyusunan kebijakan  di  daerah,  meski  sudah  diterapkan  otonomi  kepada  mereka.  Daerah cenderung hanya meniru platform nasional. Para Bupati dan Gubernur berlomba- lomba  mengundang  investasi  besar  dalam  bidang  industri,  perkebunan,  dan pertambangan.  Semua  dilakukan  demi  memburu  target  jangka  pendek,  yakni pendapatan asli daerah (PAD). Celakanya, semua itu dilakukan tanpa perhitungan seksama terhadap kelestarian lingkungan.
Memang  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  investasi  asing  dapat  membantu mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  negara-negara  berkembang  seperti saving ,  devisa  dan  masalah  keuangan.  Disamping  itu  juga  masalah  kurangnya keahlian,  dan  lebih  jauh  bahwa  investasi  asing  membawa  teknologi  baru  dan keahlian  manajemen  yang  meningkatkan  persaingan  dan  mempromosikan industrialisasi.
Bagi Indonesia investasi juga dipandang dapat mempercepat pembangunan  ekonomi  nasional  sehingga  sejak  tahun  1967  kebijakan  investasi yang dibentuk cukup bebas bagi para investor, yaitu dengan menyediakan bidang yang terbuka sepenuhnya bagi penanaman modal asing, pemberian fasilitas bagi investor,  dan  dibolehkan  penguasaan  penuh  terhadap  modal.  Sumber  keuangan dan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) telah menjadi sumber  terbesar  dari  modal  swasta  bagi  pembangunan  negara-negara  (Fuady, 2005).
Meskipun  dipandang  bermanfaat  bagi  pembangunan,  tetapi  tentu  saja terdapat  pro  dan  kontra  pandangan  mengenai  manfaat  investasi  asing  langsung atau  FDI  kepada  negara  penerima.  Salah  satunya  karena  arus  investasi  yang tinggi akan diikuti dengan industrialisasi dan akibatnya menimbulkan perubahan bentang alam yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.
Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan  adanya  kebijakan  yang  berpedoman pada  pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable  development ),  dimana  kebijakan yang seperti itu dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut (Rangkuti, 2000):
1. Pelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya;
2. Pemanfaatan SDA secara maksimal dan lestari;
3. Perkembangan yang bersamaan;
4. Peningkatan  dan  pelestarian  kemampuan  ekosistem  untuk  mendukung kehidupan secara terus menerus; dan
5. Mempergunakan  tata  cara  yang  memperhatikan  kelestarian  fungsi kemampuan ekosistem.
Disamping  itu,  lingkungan  menjadi  pertimbangan  dan  harus  dilindungi dalam  pelaksanaan  pembangunan  sebab  setiap  orang  berhak  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sesuai  ketentuan  Pasal  28H  ayat  (1) Undang-undang  Dasar  1945,  sehingga  dalam  setiap  kegiatan  yang  berkaitan dengan  lingkungan,  perlindungan  dan  peningkatan  lingkungan  harus  dilakukan karena akan menyangkut kelangsungan ekosistem.
Dari  segi  ketentuan  hukum  yang  ada,  pengaturan  terhadap  kelembagaan pengelolaan lingkungan di daerah tertuang dalam pasal 12 dan pasal 13 Undang- Undang  Pokok  Lingkungan  Hidup  Nomor  23  Tahun  1997  (UUPLH).  Pasal  12 UUPLH  pada  intinya  menyebutkan  bahwa,  untuk  mewujudkan  keterpaduan kebijaksanaan  nasional  pengelolaan  lingkungan,  pemerintah  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  dapat  melimpahkan  wewenang  tertentu  kepada perangkat  di  wilayah  dan  mengikutsertakan  peran  Pemerintah  Daerah.  Lebih lanjut  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  a  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menyebutkan  bahwa Pemerintah  Daerah  wajib  melaksanakan  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis (KLHS)  dalam  penyusunan  atau  evaluasi  RTRWP  beserta  kebijakan-kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan.
Dalam  Sistem  Pemerintahan  Otonomi  Daerah,  kewenangan  Pemerintah Daerah  sangatlah  besar  sehingga  tuntutan  untuk  meningkatkan  kinerja  dan penerapan  kebijakan  dalam  bidang  lingkungan  hidup  sangatlah  dibutuhkan.
Melalui  RTRWP  masyarakat  dapat  melihat  arah  dan  kebijakan  pemerintah daerah,  apakah  akan  membawa  daerahnya  pada  pembangunan  yang  bersifat sustainable  development atau  sebaliknya  malah  membawa  daerahnya  menuju pembangunan yang hanya berpihak pada investor dan mengabaikan konsep dasar yang telah dipegang teguh oleh masyarakat Bali khususnya.
Berdasarkan hasil kajian terhadap RTRWP Bali, berikut adalah beberapa pasal  dalam  RTRWP  Bali  yang  mencerminkan  keberpihakan  pada  investor  dan pengusaha, sebagai berikut:
a) Pasal 66.
Mengacu pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) mengenai pengembangan kawasan budidaya  yang  salah  satunya  mencakup  kawasan  pariwisata,  Kawasan  Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) dan Daya Tarik Wisata (DTW), dalam Pasal 66  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kawasan  pariwisata mencakup:
a. Penetapan kawasan pariwisata berdasarkan cakupan geografis yang berada dalam  satu  atau  lebih  satuan  wilayah  administrasi  desa/kelurahan  yang  di dalamnya  terdapat  potensi  daya  tarik  wisata,  aksesibilitas  yang  tinggi, ketersediaan  fasilitas  umum  dan  fasilitas  pariwisata  serta  aktivitas  sosial budaya  masyarakat  yang  saling  mendukung  dalam  perwujudan kepariwisataan.
b. Pengaturan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud sebelumnya dengan menetapkan  luasan  dan  lokasi  pengembangan  kawasan  peruntukan  efektif pariwisata  sebagai  lokasi  peruntukan  akomodasi  wisata  beserta  fasilitas pendukung lainnya sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung kawasan yang  dapat  dikelola  sebagai  kawasan  pariwisata  tertutup,  kawasan pariwisata terbuka, maupun kombinasi keduanya.
Sedangkan  dalam  ayat  (6)  ditentukan  mengenai  DTW  yang mencakup:
a. Segala sesuatu  yang memiliki  keunikan, keindahan, dan nilai  yang berupa keanekaragaman  kekayaan  alam,  budaya,  dan  hasil  buatan  manusia  yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
b. DTW  dapat  mencakup  dan/atau  berupa  kawasan/hamparan,  wilayah desa/kelurahan,  massa  bangunan,  bangun-bangunan  dan  lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota baik  yang  berada  di  dalam  maupun  di  luar  Kawasan  Pariwisata  dan/atau KDTWK.
b) Pasal 75.
- Dalam  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  kriteria  penetapan  kawasan  pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) mencakup:
a. keindahan  panorama  alam  dan/atau  bangunan  peninggalan  budaya  yang mempunyai nilai sejarah;
b. karakteristik masyarakat  dengan kebudayaan bernilai  tinggi  dan diminati oleh wisatawan;
c. potensi sarana dan prasarana pendukung kawasan; dan
d. cadangan lahan yang mencukupi untuk kawasan efektif pariwisata.
- Ayat (2) menyebutkan bahwa kriteria penetapan KDTWK mencakup:
a. obyek dan daya tarik wisata alamiah berwujud keindahan alam, flora dan fauna;
b. obyek  dan  daya  tarik  wisata  buatan  meliputi  museum  peninggalan purbakala,  peninggalan  sejarah,  seni  budaya,  wisata  agro,  wisata  tirta, wisata  buru,  wisata  petualangan  alam,  taman  rekreasi,  dan  tempat hiburan; dan
c. memiliki kekhususan berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya dan lingkungan.
- Ayat (3) menyebutkan bahwa kriteria penetapan DTW mencakup:
a. obyek dan daya tarik wisata alamiah, berwujud keindahan alam, flora dan fauna; dan
b. obyek  dan  daya  tarik  wisata  buatan,  meliputi  museum  peninggalan purbakala,  peninggalan  sejarah,  seni  budaya,  wisata  agro,  wisata  tirta, wisata  buru,  wisata  petualangan  alam,  taman  rekreasi,  dan  tempat hiburan.
c. memiliki  daya  tarik  wisata  minat  khusus  seperti  wisata  spiritual,  wisata pengetahuan, wisata kuliner, wisata petualangan alam.
c) Pasal 95.
- Ayat  (2)  huruf  b:  ketinggian  bangunan  yang  memanfaatkan  ruang  udara  di atas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 meter, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter.
d) Pasal 122.
Ayat  (2)  menentukan  bahwa  arahan  peraturan  zonasi  kawasan  pariwisata, salah satunya mencakup:
- pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- pembangunan  fasilitas  pariwisata  pada  kawasan  efektif  pariwisata diutamakan fasilitas dengan klasifikasi berbintang.
e) Pasal 122.
Ayat  (3)  huruf  a  mengatur  tentang  arahan  peraturan  zonasi  KDTWK yang salah satunya mencakup pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, jasa pelayanan makan dan minum, serta akomodasi wisata kelas melati.
f) Pasal 123.
- ayat (1) Arahan peraturan zonasi kawasan industri mencakup:
a. pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
b. pemanfaatan kawasan industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan;
c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri siap bangun; dan
d. pembatasan pembangunan perumahan di dalam kawasan industri.
- ayat (2) Gubernur memberikan dukungan pengembangan kawasan industri.
Dengan  ditetapkannnya  wilayah-wilayah  khusus  seperti  tersebut  diatas, tentunya  akan  memberikan  ruang  yang  sangat  terbuka  bagi  daerah  untuk melakukan  pengembangan  yang  berimplikasi  pada  penarikan  investasi  besar- besaran dengan dalih pengembangan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW.

## 2.2. Korelasi Yuridis RTRWP Bali  Terhadap Keajegan Alam Bali
Untuk  menjamin  adanya  pembangunan  ekonomi  yang  baik  maka diperlukan  aturan  hukum  yang  jelas  sebagaimana  peranan  hukum  dalam masyarakat  ekonomi  yakni  melindungi,  mengatur  dan  merencanakan  kehidupan ekonomi  agar  dinamika  kegiatan  ekonomi  tersebut  dapat  diarahkan  pada kemajuan dan kesejahteraan bersama (Suhadi, 2002:12). Salah satu aturan hukum yang  berperan  penting  dalam  pembangunan  ekonomi  di  daerah  adalah  melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP).
RTRWP  Bali  sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya,  merupakan perwujudan dari kehendak pemimpin daerah yang mengarah pada mempertahankan  simpul-simpul  budaya  Bali  melalui  kebijakan  yang dikeluarkan,  atau  justru  mengarah  pada  kehancuran  alam  Bali  itu  sendiri. Korelasi atau hubungan yuridis antara kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk Perda  dengan  keajegan  alam  Bali  tidak  bisa  dipungkiri  sangatlah  erat.  Korelasi yang  ditimbulkan  tersebut  sesuai  dengan  pemahaman  sosiologi  hukum  berbasis intelektual dari paham hukum alam ( lex naturalist ) yang mengemukakan adanya keterkaitan erat antara aturan hukum dengan kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar (Amsari, 2009: 169).
Korelasi yuridis yang dimunculkan antara RTRWP dengan keajegan alam Bali  dapat  dicermati  dari  beberapa  pasal  sebagaimana  telah  dipaparkan sebelumnya,  seperti  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  konsep  Kawasan Pariwisata,  KDTWK  dan  DTW  yang  akan  berimplikasi  pada  alam  Bali  itu sendiri.  Sependapat  dengan  pandangan  I.B  Agastia  (Bali  Post,  Rabu  29  April 2009)    yang  menyatakan  bahwa  Bali  sesungguhnya  telah  memiliki  konsep Padma Bhuana yang mengatur secara jelas fungsi-fungsi ruang di Bali, termasuk
konsep  penyelamatan  gunung  ( giri ),  danau  ( segara  danu )  dan  laut  ( segara ), jangan  sampai  konsep  yang  telah  ada  ini  malah  akan  terabaikan  akibat munculnya  istilah-istilah  seperti  KDTWK  (kawasan  daya  tarik  wisata  khusus) dan DTW. Apalagi dalam RTRWP ini tidak digambarkan secara detail, sehingga dapat menimbulkan eksploitasi yang luas oleh pihak investor.
Disamping  itu,  jika  kita  cermati  Pasal  66  ayat  (3)    ada  ketentuan mengenai tempat-tempat yang memiliki daya tarik bagi wisatawan baik di dalam kawasan pariwisata maupun di luar kawasan pariwisata, yang lokasinya tersebar di  seluruh kabupaten/kota. Hal  ini perlu dipertanyakan lebih lanjut,  karena pada pengembangan  objek  di  luar  kawasan  pariwisata  biasanya  dapat  dibangun berbagai  jenis  fasilitas  dilengkapi  dengan  jasa  pelayanan  lainnya  seperti  rumah makan, restoran, atau hotel. Padahal untuk pengembangan objek diluar kawasan pariwisata seharusnya lebih  memfokuskan pada  keindahan, keasrian, keamanan, dan  kenyamanan  objek.  Dengan  dibangunnya  berbagai  fasilitas  malah  akan merusak objek wisata tersebut.
Saat  ini  saja  dapat  kita  lihat  bahwa  ekosistem  Bali  seperti  lingkungan pesisir,  hutan,  dan  lingkungan  urban  dinilai  sudah  tidak  seimbang  dan  dalam situasi  yang  membahayakan.  Salah  satunya  karena  dampak  industri  pariwisata yang  tidak  dikelola  dengan  baik  oleh  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  pengaturan wilayah  Bali  haruslah  merujuk  pada  ketegasan  lokasi  dan  zonasi  yang  jelas. Langkah  ini  dapat  memperkecil  ruang  ambiguitas  khususnya  atas  pasal-pasal dalam  RTRWP.  Dengan  ketidakjelasan  yang  terdapat  dalam  RTRWP  tersebut, maka seringkali kawasan suci atau bahkan kawasan yang dilindungi dimasukkan kedalam kawasan investasi.
Hal  seperti  ini  tentunya  harus  dicermati  agar  tidak  terjadi  kontradiktif antara fungsi dan peruntukkannya. Disamping itu, penegasan detail zonasi sangat penting mengingat adanya kecenderungan pengelolaan alam Bali yang mengarah pada  pembangunan  infrastruktur,  bukannya  menjaga  dan  menata  kawasan. Dengan system pengelolaan ruang yang mengarah pada pembangunan fisik jelas- jelas  akan  beresiko  pada  keberlangsungan  alam  Bali,  terlebih  lagi  banyaknya pasal-pasal yang multitafsir.
Bila  kita  telaah  ketentuan  pasal  95  diatas,  terkait    ketinggian  bangunan pada tempat khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  ada  daerah-daerah  tertentu  yang  tinggi bangunannya  bisa  melebihi  dari  ketentuan  semula  yakni  tidak  lebih  dari  15 meter.  Bahkan  sempat  timbul  usulan  untuk  menaikkan  batas  maksimal  tinggi bangunan menjadi 33 meter.
Apabila usulan tersebut diakomodir oleh pembuat kebijakan, maka sudah pasti  para  investor  akan  berlomba-lomba  untuk  membangun  apartemen,  rumah susun, atau kondominium yang tinggi. Padahal kita tahu bahwa hal ini tidak akan memberikan  keuntungan  bagi  Bali,  malah  dapat  menimbulkan  problem  sosial, budaya,  dan  ekonomi.  Dan  yang  paling  mengkhawatirkan  adalah  rusaknya keindahan alami pulau Bali yang memang menjadi ciri khas serta nilai jual Bali di mata dunia akibat terhalangi oleh hutan-hutan beton yang menjulang tinggi.
Terhadap  ketentuan  Pasal  123  juga  perlu  dipertanyakan,  terutama mengenai peran Gubernur dalam memberikan dukungan pengembangan kawasan industri.  Perlu  adanya  penjabaran  lebih  lanjut,  terkait  pengembangan  kawasan industri yang seperti apa yang tepat untuk dibangun di Bali. Melihat dari kondisi sosial-ekonomi  masyarakat  setempat,  di  Bali  hanya  memungkinkan  untuk dibangun  industri  yang  sifatnya home  industry ,  sedangkan  industri  berat  relatif sulit diadaptasi oleh alam Bali.
Mengutip  pandangan  dari  Prof.  Adnyana  Manuaba  (Bali  Post,  Sabtu  16 Mei  2009),  bahwa  pejabat  publik  di  Bali  jangan  sampai  memaksakan  Bali tumbuh sama dengan daerah-daerah lain diluar Bali. Bali harus memiliki jati diri, bukannya  malah  memaksakan  diri  menjadi  pulau  yang  terobsesi  memuaskan wisatawan dengan menjadi pulau yang rakus investasi. Pada intinya, Bali jangan menelan  semua  investasi  yang  menjanjikan  perbaikan  ekonomi  tanpa mempertimbangkan  keberlangsungan  alam  Bali.  Segala  investasi  dan  semua pendukungnya  patut  dievaluasi,  sehingga  masyarakat  Bali  tidak  terus  menerus dihadapkan  pada  target-target  pertumbuhan  ekonomi  dengan  mengesampingkan ruang pewarisan budaya yang dimilikinya.
Tentunya  masih  banyak  pasal-pasal  dalam  RTRWP  yang  harus  disikapi secara  kritis  dengan  melibatkan  berbagai  kalangan  serta  praktisi  lingkungan, seperti  pasal-pasal  tentang  perizinan  dan  lain  sebagainya.    Untuk  itu,  kedepan perlu  adanya  pendekatan  integratif  yang  memadukan  perlindungan  lingkungan dalam  proses  pembangunan,  untuk  mencapai  pembangunan  berkelanjutan, sehingga  perlindungan  lingkungan  tidak  bisa  diabaikan  dari  proses pembangunan.

## III.  PENUTUP
Keberadaan RTRWP sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata ruang dan tata letak wilayah  Bali  memiliki  korelasi  yuridis  yang begitu  erat bagi  keajegan alam Bali. Oleh karena itu, peraturan daerah tentang penataan kawasan Bali tidak hanya  menjadi  otoritas  kehendak  para  pembuat  kebijakan  semata,  tetapi  juga harus diperoleh dari hasil  pemikiran dan aspirasi  seluruh komponen masyarakat Bali, mengingat keberadaan ketentuan ini akan menentukan kondisi  Bali hingga 20 tahun kedepan.
Terkait  keberadaan  RTRWP  Bali  2009,  terdapat  beberapa  pasal  yang harus  dikritisi  terutama  terhadap  pasal-pasal  yang  mencerminkan  keberpihakan pada investor, seperti beberapa pasal yang mengatur mengenai pengembangan di zona kawasan industri, kawasan wisata, KDTWK maupun DTW. Demikian pula beberapa pasal  yang memberikan kewenangan  yang begitu besar bagi  Gubernur dalam  menentukan  tinggi  bangunan  di  daerah-daerah  tertentu.  Dan  apabila rencana  mengenai  daerah-daerah  yang  memungkinkan  ketinggian  bangunan  di atas  15  meter  itu  terlaksana,  maka  dampak  yang  ditimbulkan  tidak  hanya menyebabkan  kekacauan  ekologis,  juga  mendistorsi  sosial  budaya  masyarakat Bali.  Jangan  sampai  kebijakan  tata  ruang  yang  seharusnya  mampu  membawa Bali  menuju  peningkatan  kualitas  pembangunan  yang  berkelanjutan  malah menimbulkan kehancuran bagi keunikan dan masa depan Bali.
Melalui  RTRWP  Bali  diharapkan  dapat  mengelaborasikan  antara kepentingan  ekonomi  rakyat  dengan  konsep  pelestarian  alam  Bali  yang  secara turun  temurun  telah  dijaga  dan  diwariskan  kepada  kita.  Untuk  itu,  masyarakat
Bali  harus  memiliki  perlindungan  hukum  yang  jelas  dalam  merespon  berbagai tawaran  investasi  yang  masuk  ke  wilayahnya.  Hal  ini  penting  dilakukan  agar pengelolaan investasi tidak hanya berdasar pada kebijakan dan wewenang jabatan semata.  Bali  diharapkan  mampu  menjaga  tradisi  dan  budayanya,  jangan  malah kehendak  investor  yang  dilindungi  melalui  penyesuaian  hukum  yang  berlaku, sehingga perlu dibuat suatu sistem hukum yang jelas dan tegas dalam setiap pasal yang  tertuang  di  RTRWP  Bali.  Selain  itu,  diharapkan  pemerintah  melakukan pengawasan secara intensif, termasuk penjatuhan sanksi  yang tegas bagi  oknum manapun yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Amsari, Feri, 2009, Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif , dalam  Jurnal  Konstitusi  volume  6  Nomor  2,  Juli  2009,  Jakarta:
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Bali Post, “Konsep Padma Bhuana Jangan Dikebiri”, Rabu 29 April 2009.
Bali Post, “Bali Tumbuh Jadi Pulau Pemuas”, Sabtu 16 Mei 2009.
Bali Post, “Kiprah Para Investor di Uluwatu, Pangkas Tebing Demi Kenikmatan Tamu”, 13 Oktober 2008.
Fuady, Munir, 2005, Pengantar Hukum Bisnis , Bandung: Citra Aditya Bakti.
http://amalatu2005.multiply.com,  “Benturan  antara  Rejim  Investasi  dan Perlindungan Lingkungan”, 21 Juli 2008, accessed : 30 Juni 2009.
Kotijah,  Siti,  “ Investasi  dan  Lingkungan ”,  28  Mei  2009, available  from : http://gagasanhukum.wordpress.com, accessed : 30 Juni 2009.
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali Tahun 2009-2029 .
Rangkuti,  Siti  Sundari,  2000, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan Lingkungan Nasional , Surabaya: Airlangga University Press.
Suhadi,  Gunarto,  2002, Peranan  Hukum  dalam  Pembangunan  Ekonomi , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor 140).
Wijoyo, Suparto, “ Tata Ruang Versus Tata Uang ”, Kompas , Senin 10 September 2001.