## PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI NAPI PEREMPUAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LAPAS) PROVINSI RIAU
Achmad Hidir Rr Sri Kartikowati Universitas Riau E-mail:  hidir09@yahoo.com ; tiko22@yahoo.com
Abstract: It  is  suspected  that  there  is  a  potential  human  rights abused  against  woman  prisoner’s  reproductive  health  in  Riau Province’s  prisons.  This  research  aims  to  identify  human  rights abused related woman prisoner’s reproductive health and found the affort  to  reduce  it.  The  methods  used  to  collect  the  data  are interviews,  documentation  and  observation.  While  Focus  Group Discussion  (FGD)  conducted  as  part  of  the  analysis  stage interactive model (Miles and Huberman). The results showed that there  is  a  potential    human  rights  abused  related  to  woman prisoner’s  reproductive  health  in  Riau  Province  prisons.  It  is occurred  because  of  limited  prison  infrastructure,  including getting  access  to  goods  essential  needs  during  menstruation  like pads.  Efforts  to  reduce  human  rights  abused  against  women prisoners  in  the  prisons  while  improving  compliance  and protection of human rights is conducting the capacity building for the  staff  of  prisons,  setting  clear  standards  compliance  for  the health  rights  of  women  prisoners,  operating  system  of  evaluation and monitoring of the implementation of the health right, adding women  prisons  officers,  and  build  prisons  that  were  intended  for female inmates.
Kata Kunci: narapidana (napi) perempuan, Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran

## PENDAHULUAN
Ranah  kriminlitas  tidak  selalu  didominasi  oleh  kaum  laki-laki. Buktinya  perempuan  kerap  diberitakan  melakukan  tindak  kejahatan. Akibatnya, para perempuan tersebut juga menjadi penghuni penjara atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan berbagai sebab. Menurut  M. Adib, keterlibatan perempuan dalam ranah kriminalitas tersebut bisa jadi disebabkan  oleh  kondisi  masyarakat  yang  semakin  modern  dimana kesenjangan  sosial  semakin  terlihat  dan  semakin  kompleks;  dan  akibat selanjutnya  muncul  perilaku  menyimpang  (faktor  kriminogen)  yang semakin luas di dalam masyarakat. 1
Selain  itu,  perempuan  seringkali  terjebak  ke  dalam  keadaan  yang kurang menguntungkan bagi dirinya. Mereka dijadikan budak nafsu atau sebagai alat untuk perdagangan narkotika, yang mau tidak mau akhirnya menggiring  mereka  pada  situasi  kejahatan  dan  untuk  kemudian berurusan dengan pihak berwajib yang berakhir di dalam sel penjara. 2
Dari  penjabaran  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  para  perempuan berurusan  dengan  penjara  karena  beberapa  alasan,  seperti  karena kesulitan  ekonomi,  karena  lemahnya  iman  dan  kontrol  sosial,  dan  bisa jadi karena lingkungan sosial yang tidak mendukung sehingga para napi perempuan tersebut menghuni LAPAS. Dalam konteks tersebut studi ini ditekankan pada bagaimana posisi kaum perempuan yang telah bertindak criminal,  yang  kini  menjadi  narapidana  menghuni  Lembaga Pemasyarakatan  (LAPAS)  menjalani  kehidupan  mereka,  dari  perspektif hak untuk kesehatan.
Sebagai  individu,  napi  perempuan  memiliki  kebutuhkan  untuk mengekspresikan  kemanusiaannya,  baik  berupa  hasrat  biologis,  religius, dan  sosial.  Sayangnya,  kondisi  mereka  yang  tengah  terbelenggu  oleh aturan LAPAS mengakibatkan mereka tidak bebas lagi mengekspresikan berbagai  hasrat  tersebut,  padahal  prinsip-prinsip  dasar  perlakuan  bagi para  napi  menyatakan  bahwa  semua  napi  harus  diperlakukan  dengan rasa  hormat  atas  kehormatan  yang  melekat  pada  diri  mereka  dan  nilai- nilainya  sebagai  manusia. 3 Misalnya,  perempuan  dengan  kodratnya memiliki  fungsi  reproduksi  yang  berbeda  dengan  kaun  laki-laki.  Siklus reproduksi kaum perempuan cukup panjang dan rumit yang dimulai dari masa  pra-pubertas,  pubertas,  menstruasi,  reproduksi,  pra-menopause, menopause, pasca-menopause, coforo-pause, prasenium, dan senium 4 . Siklus  reproduksi  yang  dialami  perempuan  ini  adalah  hal  yang wajar, namun dapat menjadi tidak wajar apabila perempuan yang sedang
menjalani  kodratnya  ini  mengalami  hambatan  karena  situasi  lingkungan di  dalam  penjara  sehingga  tidak  mendapat  perlakuan  atau  akses kesehatan yang berkurang. Faktor sanitasi, kebersihan pakaian dalam, dan perawatan “nyeri haid” menjadi sangat penting atas kekhawatiran terkena penyakit infeksi saluran reproduksi bagi mereka. 5
Kota  Pekanbaru  dan  Bengkalis  sebagai  dua  kota  yang  mewakili propinsi  Riau  menerima  titipan  khusus  napi  perempuan.  Di  dua  lokasi LAPAS  ini,  berdasarkan  data  pendahuluan,  diduga  terjadi  pelanggaran hak  azasi  mereka.  Di  LAPAS  Pekanbaru,  napi  perempuan  tidak menempati  Blok  terpisah  khusus  untuk  napi  perempuan,  melainkan mereka  menempati  lokasi  yang  digabungkan  antara  Blok  perempuan dewasa dan Blok Anak. Kabupaten Bengkalis juga tidak memiliki LAPAS khusus  perempuan.  Para  napi  perempuan  ditempatkan  bersebelahan dengan  napi  laki-laki  dewasa,  yang  hanya  dipisahkan  dengan  kawat tinggi.  Ketika  napi  perempuan  akan  keluar  LAPAS,  mereka  harus melewati area yang juga dilalui oleh napi laki-laki.  Mereka ditempatkan dalam  sel  tahanan  yang  luasnya  tidak  memadai.  Saat  ini  kondisi  semua blok  dalam  keadaan  daya  tampung  yang  melebihi  daya  tampung  atau over capacity .
Realita  yang  terjadi  di  LAPAS  Pekanbaru  dan  Bengkalis  di  atas memberi benang merah tentang potensi terjadinya pelanggaran HAM dan bagaimana mereka diperlakukan di dalam LAPAS. Untuk mengetahui hal tersebut lebih jauh, penelitian ini mengkaji dua hal, yaitu mengidentifikasi pelanggaran  HAM  bagi  napi  perempuan  terutama  dalam  ketersediaan sarana fisik dan lingkungan, serta hak akses atas kesehatan (reproduksi); dan  mengkaji  upaya  mengurangi  pelanggaran  HAM  napi  perempuan tersebut.
Riset ini menggunakan paradigm fenomenologis yang memfokuskan pada analisis pemahaman ( emic view ) atas respon dan perilaku para napi perempuan  di  dalam  LAPAS  antara  sesama  napi  perempuan  dan  napi dengan petugas LAPAS.
Sejumlah  langkah  dilakukan  untuk  memperoleh  data  dan menganalisisnya.  Data  dihasilkan  dalam  bentuk  deskriptif  yang  berasal dari  subyek  yang  diteliti  ( emic) melalui  wawancara  kepada  narasumber utama  –  narapindana  perempuan.    Bila  dimungkinkan  telah  dilakukan wawancara  mendalam  sebagai  upaya  menggali  lebih  jauh  dan  mencapai akurasi  data  tentang  inti  persepsi  mereka  sendiri  atas  pemenuhan  akses kesehatan (reproduksi).
Kedua,  dilakukan  intepretasi  ( etic )  atas  hasil  wawancara  untuk dituangkan dalam bentuk draft laporan penelitian. Ketiga, karena laporan
penelitian tersebut masih dalam bentuk data mentah, langkah selanjutnya adalah  melaksanakan  FGD  (Focus  Group  Discussion)  dengan  tujuan membuka  wacana  lebih  luas,  terbuka,  dan  terarah  hingga  mencapai jawaban  masalah  penelitian.  Anggota  peserta  FGD  adalah  para  napi perempuan, petugas LAPAS, dan peneliti).
Perlu  dinyatakan  bahwa  penelitian  adalah  instrumen  utama penelitian.  Proses  analisis  sebenarnya  telah  dilakukan  sejak  awal bersamaan  dengan  pengumpulan  data,  dan  seiring  perolehan  data  yang semakin  banyak,  maka  digunakan  analisis  dengan  pendekatan dialogical interpretation model analisis interaktif (Miles dan Huberman); dan teknik triagulasi  data  berdasarkan  sumber  yang  berbeda.  Tiga  langkah  analisis berisi data reduction , data display , dan verification & conclusion .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Untuk  menjawab  pertanyaaan  penelitan  pertama,  mengenai identifikasi pelanggaran hak azasi manusia bagi napi perempuan, dalam konteks  hak  untuk  kesehatan  telah    dilakukan  diskusi.  Diskusi  dimulai dari  aturan  atas  Hak  bagi  narapidana  dengan  merujuk  pada  Undang- undang RI nomor 12/1995, tentang Sistem Pemasyarakatan, Pasal 14 (ayat 1).  Kemudian  Fokus  Group  Discussion  (FGD)  menyoroti  bentuk-bentuk pelanggaran HAM bagi napi perempuan yang mungkin ada dan terjadi di dalam  kehidupan  di  LAPAS.  Temuan  tersebut  lalu  dianalisis  untuk menemukan  cara    menekan  terjadinya  pelanggaran  HAM  dan menemukan  upaya-upaya  pemenuhan  Hak  atas  kesehatan  bagi  napi perempuan,  dan  mempromosikan  nilai-nilai  HAM  dalam  kehidupan  di dalam LAPAS. Berikut ini adalah penjelasannya.

## Napi Perempuan dan Hak atas Kesehatan
Di  dalam  LAPAS,  semua  narapidana  (napi)  diperlakukan  seperti layaknya  masyarakat  pada  umumnya  yang  memiliki  hak  asasi  sesuai prinsip-prinsip  demokrasi  dan  anti-diskriminasi.  LAPAS  menyediakan fasilitas-fasilitas fisik dan berusaha memenuhi kebutuhan napi, termasuk pemenuhan  kebebasan  beribadah,  fasilitas  kesehatan,  pendidikan  dan kebutuhan utama lainnya. Fasilitas tersebut merupakan hak napi sebagai warga  binaan  LAPAS.  Semua  pemenuhan  hak-hak  napi  sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI No 12 tahun 1995, tentang Sistem Pemasyarakatan,  Pasal  14  (ayat  1)  tentang    jaminan  hak-hak  para narapidana.
Selanjutnya,  kondisi  di  dalam  LAPAS  dapat  ditelusuri  menurut teori supply  and  demand (hukum  permintaan  dan  penawaran) . Ketika
permintaan meningkat maka penawaran akan meningkat pula; dan ketika penawaran meningkat, maka harga ( price ) pun akan tinggi.
Smelser  (1987)  dalam  Sosiologi  Ekonomi  menyatakan supply  and demand dalam  hubungannya  dengan  faktor  lain  selalu  menjadi  variabel berpengaruh ( dependent variables). Berarti, pengekangan kebebasan dalam suatu  pemenjaraan  akan  berdampak  pada  hubungan  sosiologis  antara petugas (yang powerful) dan penghuni penjara (yang powerless). Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang ini akan menumbuhkan konflik laten dan terus  menerus  dalam  sebuah  sistem  sosial  masyarakat  di  dalam  LAPAS. Akibatnya,  apabila  muncul  suatu  konflik,  keberadaan  suatu  sistem, konsekuensinya,  akan  menciptakan  mekanisme  untuk  meredam  konflik tersebut,  sehingga  tidak  ada  dampak  destruktif  terhadap  sistem. Mekanisme  tersebut  dalam  sosiologi  disebut  proses  akomodasi,  yakni suatu  upaya  meredam  konflik  melalui  tukar-menukar  kepentingan diantara dua kubu yang mengalami konflik.
Dalam  kondisi  inilah,  fungsi  penjara  (LAPAS)  dapat  diharapkan sebagai  tempat  untuk  mengubah  tingkah  laku  penghuninya  (para  napi) dari yang tidak baik menjadi perilaku yang terpuji. Secara faktual, kondisi ideal  tersebut  sering  kali  sulit  dicapai,  karena  berbagai  alasan.  Bisa disebutkan  beberapa  alasan,  antara  lain,  karena  rendahnya  kualitas  dan kesejahteraan petugas cenderung menciptakan penyimpangan kewenangan ( abuse by power ). Hal ini akan semakin parah ketika seorang napi  memiliki  status  sosial  ekonomi  yang  lebih  tinggi  dari  petugas LAPAS.  Akibatnya  muncul  situasi  tawar  menawar  dalam  praktek negosiasi.

## Ketersediaan Pembalut untuk Perempuan
Karena  setiap  napi  perempuan  memiliki  tingkat  status  yang berbeda,  setidaknya  ada  tiga  pola  besar  bagaimana  napi  perempuan mendapatkan kebutuhan pembalut bulanannya. Pertama, tergantung dari tingkat kedekatan hubungan sangat baik dengan petugas LAPAS; kedua, tergantung  dari  lamanya  napi  telah  menghuni  LAPAS;  dan  ketiga, tergantung pada kunjungan rutin keluarga napi ke LAPAS.
Dari tiga pola tersebut, data lapangan menjumpai rincian pola cara perolehan pembalut perempuan, sebagai berikut:
Tabel I

## Cara Napi Perempuan Mendapatkan Pembalut
No Item %
(a) (b) (c)
(d) (e) (f) (g) Mendapat kiriman dari keluarga Negosiasi dengan petugas Pinjam-meminjam dengan sesama narapidana Kombinasi a + b Kombinasi a + c Kombinasi b + c Kombinasi a + b + c 22,24% 16,66% 5,55% 38,88% 5,55%, 5,55%, 5,55%.
Dari  fakta  lapangan  yang  terungkap  dalam  beberapa  kali dilaksanakan  FGD,    secara  umum  para  napi  merasakan kesulitan  dalam memperoleh  pembalut karena  pembalut  semuanya  disuplai  dari  pihak keluarga yang berkunjung. Bila napi tidak memiliki keluarga dekat yang berada  dalam  1  (satu)  kota  yang  sama  (Kota  Pekanbaru  atau  Bengkalis), mereka  selalu  mengalami  kesulitan,  padahal  kebutuhan  ini  mereka perlukan  setiap  bulannya.  Alternatif  kedua  adalah  untuk  membeli pembalut  biasanya  dapat  dipesan  pada  sipir  perempuan  dan  alternatif ketiga adalah membeli/meminjam pada napi lain dalam satu sel.
Sesungguhnya, pola ini sangat tergantung pada kedekatan dengan sesama  napi.  Namun  karena  adanya  kelangkaan  dan  minimnya  uang kontan  diantara  mereka  menyebabkan  mereka  memiliki  potensi  konflik latent yang sangat tinggi berkaitan dengan langkanya pembalut wanita.
Jika  uang  kontan  mereka  terbatas,  hal  ini  sering  terjadi,  maka muncul titik awal pemicu konflik diantara mereka, dan menjadi titik celah adanya  pelanggaran  HAM  bagi  para  napi  perempuan  karena  tidak terpenuhinya hak-hak kesehatan mereka.
Kunjungan  dapat  dilakukan  setiap  hari  dalam  jam-jam  tertentu, tetapi  berdasarkan  fakta  lapangan  di  LAPAS  Anak/Wanita  Klas  II  B Pekanbaru ada 2 pintu yang harus mereka lewati dan memang tidak ada tarif  resmi  tetapi  ada tips yang  harus  mereka  keluarkan  atas  dasar sukarela  pada  petugas  jaga  yang  nota  bene  adalah  petugas  laki-laki.  Ini menunjukkan  bahwa  kondisi  LAPAS  seringkali  tidak  sesuai  dengan tataran ideal dan seringkali berbeda dengan realitasnya. Keadaan LAPAS di  Propinsi  Riau,  pada  umumnya    masih  jauh  dari  ideal  yang  harapkan. Saat ini, kehidupan dalam LAPAS masih diliputi kesemrautan disana-sini. Alih-alih  terjadi  interaksi  edukatif,  yang  banyak  ditemukan  di  dalam LAPAS  justru  kehidupan  sebaliknya.  LAPAS  masih  dikotori  dengan segala  macam  praktik  tak  terpuji,  seperti  perlakuan  diskriminatif, penyuapan,  dan  pemerasan.  Akibatnya,  LAPAS  yang  harusnya  lebih berfungsi  sebagai  lembaga  pendidikan  dan  penyadaran  kini  masih cenderung sebagai Sekolah Tinggi Tindak Kriminal.

## Penyakit Infeksi
Penyakit-penyakit  kesehatan  reproduksi  yang  sering  dialami  para napi  perempuan  adalah:  (1)  Keputihan;  dan  (2)  Nyeri  haid.  Keluhan berobat  mereka  sampaikan  pada  poliklinik  di  LAPAS  yang  buka  pada pukul  09.00  –  12.00  WIB.  Di  dalam  setiap  Lembaga  Pemasyarakatan terdapat poliklinik, seorang dokter dan perawat yang bertugas serta obat- obatan  cukup  tersedia.  Jika  narapidana  membutuhkan  obat  di  luar  obat- obatan  yang  disediakan  maka  narapidana  yang  bersangkutan  akan dibantu  oleh  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  dibelikan  sesuai permintaan dan kesanggupannya.
Adapun  kecukupan  makanan  disediakan  sesuai  dengan  kalori yang  ditetapkan  di  dalam  peraturan  yang  berlaku.  Dalam  kesempatan observasi,  peneliti  melihat  contoh  makanan  yang  disediakan  bagi  para narapidana  dan  peneliti  menilainya  sebagai  cukup  memadai.  Lembaga Pemasyarakatan yang diteliti juga telah membuat daftar menu harian bagi narapidana. Demikian juga air minum selalu tersedia dengan baik.

## Pemenuhan Hak Kesehatan untuk Napi Perempuan
Napi  perempuan  dan  lak-laki  memiliki  akses  layanan  kesehatan yang  setara.  Meskipun  demikian,  hal  ini  tidak  hanya  berarti memperlakukan  semua  orang  secara  sama.  Pendekatan  seperti  itu mengabaikan  perbedaan-perbedaan  biologis  dan  sosial.  Perempuan memiliki sistem kerja tubuh yang berbeda dengan pria, susunan genetika yang berbeda, pengaruh hormon dan pola-pola peran berbasis jender, dan menderita  penyakit-penyakit  yang  relatif  berbeda  pula.  Karenanya, kebebasan  untuk  mengendalikan  tubuh  bagi  perempuan  merupakan suatu unsur yang penting bagi hak perempuan atas kesehatan, terutama pada  akses  kesehatan  reproduksi  yang  sama  sekali  tidak  dimiliki  oleh napi  laki-laki.  Perempuan  memerlukan  perlakuan  yang  berbeda  atas keunikan pada kondisi kesehatan reproduksi tersebut.
Harus  diakui  masih  ada  sinyalemen  yang  menganggap  bahwa  di dalam  LAPAS  masih  tersisa  bentuk  diskriminasi  terhadap  napi perempuan,  baik  langsung  (sengaja  dirancang  untuk  memperlakukan perempuan  secara  berbeda)  atau  pun  diskriminasi  tidak  langsung  yang merupakan  akibat  dari  apa  yang  kelihatannya  sebagai  netral  namun mempunyai dampak diskriminatif terhadap perempuan, walaupun tidak dimaksudkan  sebagai  tindak  diskriminasi.  Dengan  demikian,  maka standar  laki-laki  diterapkan  terhadap  perempuan,  suatu  standar  yang
tidak  memungkinkan  atau  menghilangkan  hak  perempuan  untuk memperoleh kesempatan sama.
Dalam  hal  ini,  maka  negara  (LAPAS)  memiliki  kewajiban- kewajiban  yang  penting  sehubungan  dengan  penanganan  HAM  napi perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi mereka, terutama dalam hal: (1) Menghapuskan praktek-praktek diskriminasi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelembagaan, (2) Mengambil langkah-langkah untuk memastikan  bahwa  narapidana  memiliki  hak  dan  dapat  memperoleh akses atas hak-hak mereka.
Diskusi  kedua    membahas    tentang  kemungkinan  solusi mengurangi  pelanggaran  HAM  dan  juga  mempromosikan  perlindungan hak-hak  narapidana  perempuan  di  dalam  LAPAS.  Untuk  pelaksanaan diskusi  tersebut,  data  lapangan  yang  dikumpulkan  melalui  teknik observasi  dan  wawancara  mendalam  diajukan  dalam  suatu  pertemuan FGD. Jalannya diskusi diarahkan dengan mengisi tiga kolom yang secara logika menggiring peserta FGD ke arah pemecahan masalah. Tiga kolom utama  itu  adalah  keterbatasan  LAPAS  yang  bisa  mengakibatkan pelanggaran  HAM;  potensi  pelanggaran  HAM  untuk  kesehatan;  dan upaya  pemecahan  yang  diajukan.  Penjelasan  isi  kolom-kolom  tersebut dijabarkan berikut ini.

## Keterbatasan LAPAS dan potensi pelanggaran HAM
Kegiatan  Focal  Group  Discussion  (FGD)  dengan  narapidana, petugas,  dan    dengan  beberapa  narasumber  di  dua  lokasi  LAPAS dihasilkan  beberapa  kendala  yang  masih  dihadapi,  yang  jika  tidak dilakukan  solusi  terhadapnya  akan  mengganggu  upaya  peningkatan perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  bagi  narapidana  perempuan. Kendala  tersebut  sebagian  besar  merupakan  keterbatasan  LAPAS  yang meliputi (1) fasilitas fisik, (2) petugas medis, (c) petugas LAPAS
Kendala fasilitas fisik meliputi; (a) LAPAS narapidana perempuan tidak  didukung  oleh  blok  yang  sepantasnya,  dari  persepsi  HAM. Kenyataaannya,  mereka  ditempatkan  dalam  satu  area  dimana  blok  napi perempuan  dan  napi  laki-laki  dipisahkan  hanya  dengan  kawat  tinggi. Berdasarkan persepsi HAM, hal ini dinilai riskan dari segi keamanan dan dari terjadinya pelanggaran HAM;  (b) Dua lokasi LAPAS (Pekanbaru dan Bengkalis)  yang  ada  saat  ini  melebihi  daya  tampung  atau over  capacity dibandingkan  dengan  luas  yang  wajar.  Kondisi over  capacity ini mengakibatkan  keterbatasan  gerak  ruang  beraktivitas  dan  berinteraksi secara  social,  serta  dapat  memicu  kesulitan  dalam  pengawasan  dan pembinaan dan semakin memperkecil upaya perlindungan terhadap napi
perempuan;    (c)  Masih  minimnya  pemenuhan  sarana  dan  prasarana kesehatan  dan  kebersihan  bagi  narapidana  perempuan  menyebabkan mereka rawan terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi mereka.
Kendala  dari  petugas  medis  yaitu  tidak  tersedia  petugas  medis, khususnya  di  bidang  narkoba,  dan  tenaga  konselor  (psikolog). Berdasarkan  fakta  lapangan,  sebagian  besar  rutinitas  di  LAPAS menyebabkan  mereka  mengalami  stres  dan  jenuh.  Mereka  butuh  teman berbagi  dan  mencurahkan  emosi  dan  perasaannya.  Sementara  kendala dari petugas LAPAS meliputi; (a) tingkat pemahaman HAM yang masih rendah bagi kebanyakan petugas LAPAS, dan kurangnya sosialisasi yang bermakna  tentang  pentignya    perlindungan  HAM  bagi  narapidana perempuan;    (b)  belum  adanya  budaya  melayani,  khususnya  tugas  di bidang pelayanan perlindungan HAM bagi narapidana perempuan akibat tugas  rangkap;  (c)  kesejahteraan  petugas  LAPAS  yang  relatif  kurang memadai  menimbulkan  upaya  mencari  penghasilan  tambahan  sehingga memicu timbulnya aksi korupsi.

## Potensi pelanggaran HAM kesehatan Napi Perempuan
Berdasarkan  narasi  yang  dituangkan  di  atas  tentang  keterbatasan LAPAS,  hal  itu  memungkinkan  napi  perempuan  berada  pada  posisi tawar-menawar  yang  rendah,  sebagaimana  digambarkan  pada  catatan berikut  ini.  (1)  Sulit  memperoleh  Hak  Kesehatan    seperti  kesulitan mendapatkan  pembalut  wanita    merupakan  satu  contoh  gambaran pelaksanaan  Hak  Kesehatan.  Sebagian  besar  pembalut  diperoleh  dari keluarga yang berkunjung secara reguler. Mereka yang tidak dikunjungi oleh keluarga, mereka terpaksa menggunakan bahan seadanya yang jauh dari  syarat  higienitas,  bahkan  lebih  jauh  lagi  menjadi  rawan  berpotensi buruk  bagi  kesehatan  reproduksi  perempuan.  (2)  Karena  tidak  ada mekanisme  yang  sederhana  untuk  mendaptkan  kebutuhan  pembalut tersebut,  hal  ini  menimbulkan  ketergantungan  dalam  pola  pinjam- meminjam  alat  pembalut,  sehingga  berpotensi  memicu  konflik  antar sesama  napi  perempuan.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  adanya  jasa penitipan  untuk  pembelian  kebutuhan  perempuan  berpotensi  memicu hubungan yang tidak seimbang antara napi dengan sipir atau antara napi dengan  pihak  keluarga  napi  lain  yang  dititipi.  Karena  hukum  ekonomi tentang supply and demand berlaku disini.
Lebih  dari  itu,  sistem  yang  berlaku  di  dalam  LAPAS  juga menimbulkan  potensi  pelanggaran  HAM,  seperti:  (1)  LAPAS  dengan sistem  penggabungan  antara  LAPAS  perempuan  dengan  LAPAS  anak, dan  minimnya  petugas  LAPAS  menimbulkan  dampak  negatif.
Kebanyakan  napi  perempuan  tidak  berpakaian  secara  sopan,  baju  yang seadanya,  pendek  dan  perilaku  yang  tidak  patut  dijadikan  contoh  bagi anak/anak  remaja.  (2)  terbatasnya  jumlah  petugas  LAPAS  perempuan menyebabkan  posisi  tawar-menawar  yang  rendah  bagi  napi  perempuan, terutama  dalam  mendapatkan  hak  kesehatan.  (3)  kebutuhan  alat-alat mandi, alat mencuci, mencuci pakaian, dan alat untuk kebersihan ruangan yang  sangat  minim.  Akibatnya  mengesankan  kamar  (terutama  untuk keperluan Mandi Cuci Kakus - MCK) berbau pengap; dan pakaian yang dicuci ala kadar nya menyebabkan mereka juga rawan dihinggapi berbagai jenis penyakit.

## Upaya mengurangi pelanggaran HAM Napi Perempuan
Dari  fenomena,  hasil  kajian  dari  FGD,  dan  mencermati  sejumlah kendala, berikut ini intisari hal-hal yang perlu diupayakan sebagai bentuk tindakan  mengurangi  pelanggaran  HAM  Napi  Perempuan:  (1) melaksanakan capacity  building ,  bagi  petugas  LAPAS,  melalui  pelatihan HAM  dan  sanksi  serta  penegakan  aturan  yang  konsisten  bagi  petugas LAPAS,  (2)  membuat  dan  menetapkan  standarisasi  pemenuhan  HAM yang  jelas  untuk  narapidana,  (3)  membangun  tingkat  koordinasi  yang solid  antar  lembaga  penegak  hukum  maupun  dengan  lembaga-lembaga lain  yang  bertanggung  jawab  terhadap  perlindungan  dan  pemenuhan HAM  bagi  narapidana  dan  kerjasama  antar  pihak  terkait,  antara  lain; Kanwil  Departemen  Hukum  dan  HAM,  Kanwil  Deparetemen  Agama, Dinas  Pendidikan  Nasional,  Dinas  Kesehatan,  Kepolisian,  Persekutuan Gereja,  Pemerintah  Provinsi  Riau,  dan  Universitas  Riau,  dan  instansi terkait lainnya, (4) menerapkan sistem monitoring dan evaluasi  terhadap pemenuhan HAM bagi narapidana di LAPAS, (5) penambahan anggaran untuk  penyediaan  sarana  dan  prasarana,  bila  perlu  pembuatan  LAPAS khusus  wanita  di  setiap  kota  di  Provinsi  Riau,  dan  petugas  sipir perempuan yang berkualifikasi.

## SIMPULAN
Terkait  hak  pemenuhan  akses  kesehatan  (reproduksi)  yang  masih sangat  memprihatinkan  sehingga  mengindikasikan  adanya  sejumlah pelanggaran HAM bagi napi perempuan, seperti pengabaian faktor sosial psikologis  dan  pengabaian  kodrat  perempuan  (siklus  haid)  dan  dalam mendapatkan akses kesehatan, LAPAS khusus napi perempuan, menurut perspektif  HAM  belum  tersedia  di  Kota  Pekanbaru  dan  Kabupaten Bengkalis.  LAPAS  yang  saat  ini  ditempati  oleh  napi  perempuan  masih memprihatinkan,  tidak  memadai  secara  fisik,  sarana  MCK,  dari  segi
higienitas dan medis, tidak menjamin keamanan. Semuanya berkontribusi terhadap pelanggaran HAM
Upaya  mengurangi  pelanggaran  HAM  terhadap  napi  perempuan dapat  dilakukan  dengan:  Membangun capacity  building bagi  petugas LAPAS;    Menetapkan  standarisasi  yang  jelas  tentang  pemenuhan  HAM bagi  napi  perempuan  sekaligus  mengimplementasikan  sistem  evaluasi dan  monitoring  yang  berhubungan  dengan  kemudahan  kinerja  petugas LAPAS.  Juga  dinilai  penting,  membangun  tingkat  koordinasi  antar lembaga  penegak  hukum  terkait.  Kesimpulan  dan  saran  terakhir  adalah meningkatkan anggaran untuk merenovasi dan perawatan sarana fisik.

## Endnotes
1 Muhammad  Adib, Kenakalan  dan  Perilaku  Seksual  Remaja  Perkotaan,  dalam  Masyarakat, Kebudayaan  dan  politik, FISIP  Universitas  Airlangga  no.  03-04,  Vol.  VII,  Mei-Juli  1993, hlm 59.
2 Kompas, 19 Pebruari 2003, hlm 10.
3 Basic  Principles  for  the  Treatment  of  Prisoners,  Adopted  and  proclaimed  by  General Assembly  resolution  45/111  of  14  December  1990,  article  1  (All  prisoners  shall  be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings).
4 Suprapti, Ratna, Menopause dilalui sebagian besar perempuan , Suara Pembaruan, 16 Maret 2003,
5 Basic  Principles  for  the  Treatment  of  Prisoners ,  Adopted  and  proclaimed  by  General Assembly  resolution  45/111  of  14  December  1990,  article  3  (desirable  to  respect  the religious  beliefs  and  cultural  precepts  of  the  group  to  which  prisoners  belong, whenever local conditions so require).

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  Sofwan.  2008. Pembinaan  Narapidana  Penyalahgunaan  Narkoba  di Rumah  Tahanan  Negara  Klas  II  B  Siak  Sri  Indrapura. Skripsi  tidak diterbitkan. Pekanbaru:  Sosiologi FISIP Universitas Riau.
Anonim.  1998. Memasuki  Sebuah  Dunia  Baru  Kehidupan  Seksual  Dan Reproduksi  Perempuan  Muda. Jakarta:  The  Allan  Guttmacher Institute.
Baker,  Saskia  dan  Hansje  Plagman.  2006. Instrumen  Kajian  Hak-Hak Kesehatan Perempuan, Humanist Committee on Human Rights (AIM FOR HUMAN RIGHTS)
Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Departemen  Hukum  dan  HAM RI.2008. Praktik-Praktik  Penyiksaan  Dan  Perlakuan  Yang  Tidak
Menyenangkan  Di  Dalam  Lapas/Rutan .  Disampaikan  dalam Lokakarya Nasional HAM, Jakarta.
Eide,  Asbjorn  dan  Catarina  Crause.  t.th. Hak  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya, Buku Teks Pustaka Hak Azasi Manusia Raoul Wallenberg Institute.
Heribertus  Sutopo.  1988. Pengantar  Penelitian  Kualitatif. Surakarta:  Pusat Penelitian UNS.
Kompas , 19 Pebruari 2003, hlm 10.
Lapas  Bengkalis.  2008. Rencana  Kerja,  Program  Kerja  dan  Kalender  Kerja Lapas Bengkalis .
Mattew  B.  Milles  dan  Michael  Huberman.  1990. Qualitatif  Data  Analisis, terjemahan Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI Press,
Muhamad Adib. 1993. Kenakalan dan Perilaku Seksual Remaja Perkotaan.
Jurnal Masyarakat,  Kebudayaan  dan  Politik. FISIP  Universitas Airlangga No.03-04, Vol.VII, Mei-Juli.
Ratna  Suprapti.  2003.  Menopause  Dilalui  Sebagian  Besar  Perempuan. Koran Suara Pembaruan . 16 Maret.
PBB,  Basic  Principles  for  the  Treatment  of  Prisoners,  Adopted  and proclaimed by General Assembly resolution 45/111 of 14 December 1990, article 1 (All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings).
Undang-undang  RI  No  12  tahun  1995  tentang  Sistem  Pemasyarakatan,
Pasal  14  (ayat  I),  mengamanatkan  jaminan  hak-hak  para narapidana.