## PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN LIMBAH B3 DI KOTA SURAKARTA

## Dias Rahmadanti, Rahayu Subekti
Universitas Sebelas Maret e-mail : diasrahmadanti@student.uns.ac.id , rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  efektivitas penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Surakarta serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakannya. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  empiris  yang  bersifat  deskriptif  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  penelitian  ini  merupakan  data  primer yang  diperoleh  dengan  wawancara  serta  data  sekunder  yakni  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Berdasarkan  hasil  wawancara penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta  belum  sepenuhnya  efektif,  karena  terdapat  beberapa  faktor  penegakan hukum yang belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satunya ialah faktor penegak hukum dikarenakan kuranganya cakupan pengawasan dan pembinaan yang urang menyeluruh oleh DLH Kota Surakarta, serta faktor lainnya ialah faktor sarana atau fasilitas. Faktor penghambat dalam penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta antara lain: a) Perubahan Struktur Organisasi DLH Kota Surakarta;  b)  Faktor  Perundangundangan;  c)  Terbatasnya  Kewenangan  Pemerintah Kota;  d)  Faktor  Anggaran  Operasional;  dan  e)  Faktor  Penegak  Hukum  dan  Sumber Daya Manusia.
Kata Kunci : Efektivitas, Penegakan, Sanksi Administratif

## ABSTRACT
This study aims to determine the effectiveness of administrative sanctions enforcement against  disposal  of  hazardous  and  toxic  waste  violations  in  Surakarta  City  and  the factors  that  become  obstacles  in  its  enforcement.  This  research  is  a  descriptive empirical  legal  research.  The  research  approach  used  is  a  qualitative  approach. Primary data gathered through interviews and secondary data, specifically the rules and regulations pertaining to the research target, are the sources of this study. Based on the results of interviews, enforcement of administrative sanctions against violations of  hazardous  waste  disposal  in  Surakarta  City  has  not  been  fully  effective,  because there are several law enforcement factors that have not been fully met. One of them is the law enforcement factor due to the lack of comprehensive supervision and guidance by the DLH Surakarta, and another factor is the facility. Inhibiting factors in enforcing administrative sanctions against disposal of hazardous and toxic waste violations in Surakarta City include: a) Organizational Structure Changes of DLH Surakarta City; b) Legal Factors; c) Limited Authority of the City Government; d) Operational Budget Factors; and e) Law Enforcement and Human Resources Factors.
Keywords : Effectiveness, Enforcement, Administrative Sanction

## PENDAHULUAN
Lingkungan serta tempat tinggal yang layak dan sehat bagi seluruh warga negara Indonesia telah dijanjikan dalam konstitusi yang termuat pada Pasal 28H ayat (1). Namun, terkadang perilaku manusia dalam menggunakan dan memanfaatkan lingkungan hidup tekadang tidak mengindahkan tata  tertib  hukum  alam  dan  tertib  hukum  kodrat  lingkungan  hidup  sendiri,  maka  manusia menimbulkan  gangguan  dan  hambatan  terhadap  tata  keseimbangan  dan  tata  keselarasan lingkungan  hidup,  yang  merupakan  sumber  bagi  lahirnya  masalah  lingkungan  (Munadjat Danusaputro, 1981: 34).
Permasalahan  lingkungan  yang  sedang  banyak  terjadi  ialah  pencemaran  limbah  Bahan Berbahaya  dan  Beracun  (B3)  yang  apabila  tidak  ditangani  dengan  benar  serta  sesuai  ketentuan yang ada, maka akan sangat membahayakan lingkungan hidup. Pengertian Limbah B3 tercantum pada Pasal 1 ayat (22) UUPPLH yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
Limbah  B3  tersebut  jika  tidak  ditangani  secara  serius  maka  akan  menimbulkan  kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang dapat merugikan banyak pihak, terutama bagi warga negara Indonesia yang terkena dampak langsung dari limbah industri yang terletak sekitar mereka, padahal sudah dipastikan dalam konstitusi negara Indonesia bahwa konstitusi pro lingkungan atau disebut sebagai green constitution (konstitusi hijau) (Jimly Asshiddiqi, 2009: 90).
Dilakukannya pengelolaan limbah B3 adalah upaya memenuhi amanat UUD NRI 1945, untuk membentukk  lingkungan  yang  layak  dan  sehat  bagi  warganya.  Untuk  mendukung  hal  tersebut, maka dibuat suatu dasar hukum dalam pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH).
Pelanggaran  akibat  batu  mutu  lingkungan  dalam  pembuangan  limbah  B3,  dalam  UUPLH dapat  diberikan  sanksi  administratif.  Peraturan  mengenai  sanksi  administratif  ini  terdapat  pada Pasal  76  UUPPLH,  sanksi  administratif  terkait  pengelolaan  dan  perizinan  berusaha  yang menghasilkan  limbah  B3  terdiri  atas:  a.  Teguran  tertulis;  b.  Paksaan  pemerintah;  c.  Denda administratif;  d.  Pembekuan  perizinan  berusaha;  atau  e.  Pencabutan  perizinan  berusaha. Pembahasan  terkait  penegakan  sanksi  administratif  juga  terdapat  pada  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (selanjutnya  disebut  PP  Nomor  22  Tahun  2021)  yang  terdapat pada Bab XI.
Pemerintah  Kota  Surakarta  juga  memiliki  peraturan  yang  di  dalamnya  membahas  terkait limbah B3 yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015).
Dalam pelaksanaannya, di balik peraturan-peraturan tersebut permasalahan limbah B3 masih sering dijumpai dan membahayakan kedua elemen baik manusia maupun lingkungan hidup yang dapat tercemar. Apabila pelanggaran pembuangan limbah B3 tersebut tidak segera ditindak, maka akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran serupa yang dapat merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu dipertanyakan efektivitas dari penegakan sanksi administratif terhadap para pelaku pencemaran limbah. Selain itu dalam proses penegakan pemberian sanksi oleh pemerintah, harus dilihat faktor-faktor penghambat penegakan sanksi administratif agar kedepannya dapat dibenahi.

## PERUMUSAN MASALAH
1. Apakah penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta telah efektif?
2. Apa  saja  faktor  penghambat  penegakan  sanksi  administratif  terhadap  pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pertama kali  ialah  data  sekunder  yang  dilanjutkan  dengan  penelitian  terhadap  data  primer  di  lapangan (Soerjono  Soekanto,  2014:52).  Penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan      kualitatif      yang bersifat  deskriptif.  Adapun  lokasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH) Kota Surakarta.

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum
Dalam  karyanya,  Soerjono  Soekanto  juga  mencatat  bahwa  persoalan  mendasar penegakan  hukum  adalah  variables-variabel  yang  dapat  memengaruhinya.  Unsur-unsur tersebut  berkonotasi  netral,  oleh karena itu substansi  dari unsur-unsur tersebut  menentukan apakah akan memiliki dampak yang positif atau negatif. Berikut faktor-faktornya (Soerjono Soekanto, 2021: 8):
a. Faktor hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan;
b. Faktor penegak hukum, yaitu subjek yang membuat dan menegakkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang menyertai penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni tempat di mana hukum itu berlaku;
e. Faktor budaya, sebagai produk karya, cipta, dan rasa berdasarkan prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Tinjauan tentang Sanksi Administratif Sanksi administratif ialah hukum administratif berupa pengenaan keharusan atau perintah dan/atau pengambilan keputusan tata usaha negara  yang akan diterapkan untuk para pelaku usaha berdasarkan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sanksi  dalam  hukum  administrasi  merupakan  mekanisme  hukum  publik  yang  dapat digunakan  oleh  pemerintah  untuk  menanggapi  ketidakpatuhan  terhadap  aturan  hukum administrasi negara. Di dalamnya, sanksi dilasifikasikan sebagai senjata kekuasaan, hukum publik,  pelaksanaan  oleh  penegak  hukum,  serta  tanggapan  terhadap  ketidaktaatan  (Ridwan HR, 2006: 315).
3. Tinjauan tentang Pencemaran Lingkungan Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (14)  UUPPLH,  pencemaran  lingkungan  adalah  masuk  atau dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melebihi baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Berdasarkan KBBI, bahan yang dapat mengakibatkan polusi dalam hal ini pencemaran disebut dengan polutan. Subardan Rochmad pun menggolongkan polutan menjadi dua, yaitu degradable dan nondegradable .  Polusi  yang  dapat  terdegredasi  adalah  polusi  yang  dapat dipecah atau memiliki fitur berbahaya dan beracun yang dapat diturunkan kadar bahayanya ke  tingkat  yang  dapat  diterima  oleh  alam.  Polutan  yang  tidak  dapat  terurai,  di  sisi  lain merupakan  polutan  yang  tidak  dapat  diolah  atau  dilarutkan  oleh  proses  alami  (Subardan Rochmad, 2006: 15).
4. Tinjauan tentang Limbah B3
a. Pengertian Limbah B3
B3  adalah  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  yang  karena  sifat,  konsentrasi, dan/atau  kuantitasnya  dapat  mencemari  dan/atau  merusak  lingkungan  hidup,  dan/atau membahayakan  lingkungan  hidup,  kesehatan,  dan  kelangsungan  hidup,  baik  secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan limbah B3 didefinisikan sebagai sisa
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
suatu  kegiatan  yang  mengandung  B3.  Hal  tersebut  termuat  pada  Perda  Kota  Surakarta Nomor 10 Tahun 2015.
b. Kategori Limbah B3
Pasal  276  ayat  (2)  PP  Nomor  22  Tahun  2021  membagi  limbah  B3  menjadi  dua kelompok berdasarkan tingkat bahayanya, yaitu limbah B3 kategori 1 dan 2. Pada Pasal 276 ayat (3) juga diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal PP Nomor 22 Tahun 2021, yaitu  Limbah  B3  dihasilkan  oleh  sebuah  operasi  seperti  perawatan  alat,  pembersihan, pencegahan  korosi  atau  inhibitor  korosi  pelarutan  kerak,  dan  pengemasan,  dan  tidak dihasilkan oleh proses utama.
Sedangkan limbah B3  yang termasuk dalam sumber spesifik tertentu didefinisikan sebagai limbah yang mempunyai delayed effect , memiliki pengaruh tidak secara langsung terhadap individu dan lingkungan, tidak beracun berat, serta dibuat dalam volume besar per satuan waktu.
c. Dumping Limbah B3
Menurut Pasal 1 ayat (79) PP Nomor 22 Tahun 2021,  pembuangan adalah tindakan membuang,  memasukkan  limbah  dan/atau  sesuatu  objek  ke  dalam  media  lingkungan yang telah ditentukan dalam besaran, konsentrasi, durasi, dan tempat sesuai kondisi yang ada.
Pada  Pasal  60  UUPLH  menyatakan  bahwaannya  setiap  subjek  hukum  tidak diperkenankan melaksanakan pembuangan limbah ke lingkungan tanpa persetujuan, yang mana  pada  pasal  selanjutnya  dijelaskan  bahwa  persetujuan  atau  izin  tersebut  harus disampaikan dari pemerintah pusat dan hanya dapat dilaksanakan di lokasi tertentu.
5. Tinjauan tentang Pelanggaran Pembuangan Limbah B3
Menurut Yudi Suyudi,  yang terlibat  dalam  pelanggaran  adalah  (Yudi  Suyudi,  2014:  43- 45):
a. Pelanggaran oleh penghasil limbah B3
Tidak  serta-merta  penghasil  limbah  B3  membuang  limbahnya  tepat  sesuai  dengan ketentuan. Banyak pula industri yang tidak paham dan menyadari bahwasannya limbah yang  dihasilkannya  adalah  limbah  B3,  dan  praktik  pengelolaan  limbah  mereka  tidak mengikuti pedoman manajemen limbah B3. Mereka juga terkadang mengolah limbahnya tanpa persetujuan pihak  yang berwenang atau membiarkannya diambil  atau dikirim  ke oknum yang belum memiliki izin.
b. Pelanggaran dalam pemanfaatan limbah B3 Pemanfaatan  limbah  diharapkan  dapar  dimanfaatkan  dapat  digunakan  sebagai pengganti bahan baku yang bernilai ekonomis. Di sisi lain, beberapa bentuk usaha hanya menggunakan limbah dalam waktu yang singkat sebelum pada akhirnya membuangnya. Tujuannya  semata-mata  untuk  mendapatkan  legalitas  dari  pemerintah  dalam  hal pengelolaan limbah.
c. Pelanggaran akibat pengangkut limbah B3 Pelanggaran terjadi saat pengangkut melakukan pengiriman limbah B3 secara fiktif, yaitu disaat dokumen limbah berfungsi sebagai bukti pengiriman atau peredaran limbah itu adalah dokumen asli namun palsu. Dokumennya asli tapi tidak ada kiriman limbah. Pelanggaran lain juga terjadi disaat pengangkut membuang limbah B3 yang dibawanya di sembarang tempat agar mendapat keuntungan yang besar.
d. Pelanggaran lain oleh pengumpul, pengolah, dan penimbun Terjadi kemungkinan pelanggaran yaitu dumping ilegal terhadap sebagian limbahnya di  sembarang  tempat.  Terdapat  pula  perbedaan  neraca  keseimbangan  limbah  antara
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pengumpul dan pengolah limbah B3 dalam hal jumlah dan jenis sampah yang masuk dan keluar.

## PEMBAHASAN Efektivitas Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah B3 di Kota Surakarta
Pemberian  sanksi  administratif  perlu  dilakukan  agar  para  bentuk  kegiatan  usaha  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  pembuangan  limbah  B3  dapat  mengurangi  sekaligus menghentikan pencemaran lingkungan yang dilakukannya. Untuk dapat mengetahui apakah sanksi administratif  yang  diberikan  telah  efektif,  terdapat  beberapa  faktor-faktor  yang  harus  dipenuhi tidak  hanya  oleh  pemerintah  tapi  juga  masyarakat.  Selain  itu,  dalam  penegakan  sanksi administratif juga harus berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta yang termasuk dalam salah satu  dari  penegak hukum,  didapatkan informasi bahwa penegakan sanksi administratif  belum  sepenuhnya  efektif  dikarenakan  cakupan  pengawasan  dan  pembinaan  yang dilakukan belum sepenuhnya menyeluruh di Kota Surakarta yang mana salah satu penyebabnya juga dikarenakan kurangnya anggaran operasional yang dimiliki DLH Kota Surakarta.
Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh DLH Kota Surakarta adalah adanya pelanggaran yang dilakukan pada tahun 2017 oleh sebuah bentuk usaha di Kota Surakarta berupa pabrik plastik yang mengolah bekas karung yang kemudian diolah sebagai bahan baku. Hasil wawancara dengan Widodo Suyono Kurniawan, A.md., selaku Pengawas Keselamatan dan Kesehatah Kerja (K3) dan Perlindungan  Lingkungan  Hidup  DLH  Kota  Surakarta  pada  7  Maret  2022,  menyatakan  bahwa pelanggaran  tersebut  diawali  dari  adanya  aduan  dari  masyarakat  sekitar  lokasi  terjadinya pelanggaran.
Widodo  juga  menerangkan  bahwa  awalnya  pelanggaran  yang  diadukan  oleh  masyarakat bukanlah  terkait  pelanggaran  terhadap  pembuangan  limbah  B3,  namun  pelanggaran  yang menyebabkan  pencemaran  udara  yang  berasal  dari  cerobong  asap  pabrik  tersebut.  Lalu  setelah DLH  Kota  Surakarta  menelusuri  bentuk  kegiatan  usaha  pabrik  tersebut,  terdapat  temuan  aspek pelanggaran lain yaitu pelanggaran pembuangan limbah B3 (wawancara, 7 Maret 2022.)
Teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan dan pencabutan izin lingkungan merupakan beberapa konsekuensi administratif yang dapat dikenai kepada pelanggar peraturan pembuangan limbah B3. Hal tersebut terdapat pada Pasal 67.
Penanganan  kasus  pabrik  plastik  tersebut  diawali  dengan  pemberian  pembinaan  agar mengurangi  pencemaran  yang  dilakukannya.  Namun,  pabrik  plastik  tersebut  tidak  segera membenahi  sehingga  DLH  Kota  Surakarta  memberikan  sanksi  administratif  berupa  teguran tertulis.  Setelah  pemberian  teguran  tertulis,  pabrik  tersebut  belum  juga  menyelesaikan permasalahan  pembuangan  limbahnya.  Maka  dari  itu  DLH  Kota  Surakarta  pada  akhirnya memberikan nota dinas kepada Wali Kota Surakarta untuk mencabut izin lingkungan yang dimiliki pabrik tersebut dan akhirnya pabrik ditutup. Proses penutupan pabrik yang dilakukan DLH Kota Surakarta atas perintah Wali Kota Surakarta juga dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta.
Selain Satpol PP dan DLH Kota Surakarta, penegak hukum yang turut tergabung dalam Tim Pengawasan  Penaatan  di  Bidang  Lingkungan  Hidup  Pemerintah  Kota  Surakarta  adalah  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta yang turut serta pada  proses  pemberian  izin  pendirian  suatu  usaha  serta  terdapat  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) terkait yang dapat membantu dalam proses pengawasan penaatan hukum dan juga Bagian Hukum  Sekretaris  Daerah  Kota  Surakarta.  Hal  tersebut  disahkan  berdasarkan  Surat  Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 660.2/14 Tahun 2020 tentang Tim Pengawasan Penaatan di Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2020.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Penutupan bentuk  usaha berupa pabrik plastik  tersebut  sesuai  dengan  yang tercantum pada Pasal 69 Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 yang menerangkan bahwa apabila pelaku pelanggaran  tidak  menjalankan  sanksi  berupa  paksaan  pemerintah,  maka  diberlakukan  sanksi selanjutnya yaitu pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha.
Bentuk  kegiatan  usaha  yaitu  pabrik  plastik  yang  telah  dicabut  perizinan  berusahanya  dan dilakukan penutupan, jika dikaitkan dengan faktor-faktor efektivitas penegakan hukum maka salah satu faktornya yaitu faktor masyarakat sudah berjalan karena masyarakat yang melakukan aduan atas pelanggaran yang ditemuinya. Hal ini menguntungkan karena jika anggota masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya, mereka akan mengenal jalur hukum untuk melindungi, memenuhi, dan  mengembangkan  hak  mereka  sesuai  pada  peraturan  perundang-undangan  (Soerjono  S., 2021:56).
Pemberian  sanksi  administratif  diawali  dengan  adanya  surat  evaluasi  yang  diberikan  oleh DLH Kota Surakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Tutut Maitanti, S.Si., M.Kom selaku Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat DLH Kota Surakarta pada wawancara tanggal 25 Maret 2022. Berdasarkan keterangannya, surat evaluasi berisi analisis DLH Kota Surakarta yang memberikan kajian terkait temuan pelanggaran dan kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh bentuk kegiatan usaha terkait. Kajian tersebut pun nantinya akan diberikan  kepada Kepala Seksi dan disampaikan kepada Kepala Dinas DLH Surakarta dan akhirnya disampaikan kepada pelaku usaha yang dimuat pada surat evaluasi hasil pengawasan.
Surat  evaluasi  pelanggaran  yang  diberikan  kepada  bentuk  kegiatan  usaha  mengacu  pada Lampiran XV PP No. 22 Tahun 2021, yang berisi kategori kegiatan yang termasuk pelanggaran kegiatan  pembuangan  Limbah  B3  dari  yang  kecil  hingga  yang  berat.  Dalam  bidang  limbah  B3 dikategorikan  kembali  pada  setiap  kegiatan  yaitu,  penyimpanan,  pengumpulan,  pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, penimbunan, dan pembuangan limbah B3.
Tabel  1  Data  Penegakan  Sanksi  Administratif  oleh  DLH  Kota  Surakarta  terhadap  Pelanggaran Pembuangan Limbah B3 di Kota Surakarta Sumber: Hasil Wawancara DLH Surakarta
Berdasarkan tabel di atas, selain pemberian sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha terhadap kasus pabrik plastik pada tahun 2017, per tahun 2021 DLH Kota Surakarta telah memberikan  sanksi  administratif  berupa  teguran  tertulis  kepada  bentuk  usaha  atau  kegiatan sebanyak  12  (dua  belas)  kali.  Sedangkan  pada  awal  tahun  2022,  DLH  Kota  Surakarta  baru melakukan pengawasan terhadap berbagai bentuk kegiatan usaha di Kota Surakarta sebanyak 6 (enam)  kali.  Terkait  dengan  sanksi  administratif  berupa  teguran  tertulis,  DLH  Kota  Surakarta hanya melakukan klarifikasi terhadap teguran yang diberikan pada tahun 2021 yang hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.
No. Jenis Sanksi Administratif Jumlah Penegakan Sanksi 1. Teguran tertulis 12 2. Paksaan pemerintah 0 3. Denda administratif 0 4. Pembekuan perizinan berusaha 0 5. Pencabutan perizinan berusaha 0
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pelanggaran  pembuangan  limbah  B3  berupa  limbah  medis  juga  pernah  terjadi  di  Kota Surakarta.  Widodo  menerangkan  bahwa  pelanggaran  tersebut  terdapat  di  beberapa  tempat. Pertama  terdapat  pada  daerah  Balong  yang  temuannya  berupa  jarum  suntik.  Temuan  kasus  ini berasal  dari  laporan  masyarakat  di  media  sosial  dan  DLH  Kota  Surakarta  pun  segera menindaklanjut dengan menitipkan limbah medis berupa jarum suntik tersebut ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Purwodiningratan (wawancara, 7 Maret 2022).
Aduan  masyarakat  di  media  sosial  juga  menjadi  bukti  bahwa  faktor  masyarakat  dalam penegakan hukum lingkungan sudah berjalan secara efektif. Masyarakat telah mengetahui bahwa terdapat  pembuangan  limbah  B3  khususnya  limbah  medis  yang  dibuang  tidak  sesuai  pada tempatnya yang mana hal tersebut tidak sesuai dan menyalahi peraturan yang ada.
Kasus  kedua  terjadi  di  daerah  Jurug,  yang  temuannya  tidak  jauh  berbeda  dengan  kasus pertama. DLH Kota Surakarta pun menitipkan limbah medis tersebut di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta. Kasus ketiga berupa limbah masker yang ditemukan di daerah Kemlayan.
Fasilitas terhadap penyimpanan limbah B3 juga telah diatur pada PP Nomor 22 Tahun 2021, yang mana pada Pasal 285 ayat (1) mengatakan bahwa setiap subjek hukum yang mengakibatkan adanya Limbah B3 harus melaksanakan penyimpanan limbah B3. Penyimpanan tersebut pun harus memiliki fasilitas yang terdapat beberapa kriteria. Hal di atas tercantum dalam Pasal 286 ayat (2), yang menyatakan bahwa fasilitas penyimpanan yang ada harus sesuai dengan jumlah, jenis, dan karakteristik limbah B3 dan disertai adanya upaya dalam mengendalikan pencemaran lingkungan.
Tempat penyimpanan limbah B3 menjadi salah satu syarat untuk memenuhi faktor sarana atau fasilitas  pada  unsur-unsur  penegakan  hukum.  Belum  terpenuhinya  jumlah  tempat  penyimpanan menjadikan bukti bahwa faktor fasilitas ini belum sepenuhnya memadai dan menjadi salah satu hambatan pada efektifitas penegakan hukum.
Masih  mengacu  pada  pembuangan  limbah  B3  berupa  masker  yang  terjadi  akibat  adanya pandemi  Covid-19,  segala  kekhawatiran  seperti  teknologi,  hukum,  perizinan,  dan  sarana  yang belum terjangkau oleh rumah sakit dalam situasi pandemi Covid-19 yang masih memiliki risiko tinggi, maka konsep reuse, reduce, recycle (3R) dalam pengelolaan limbah medis belum optimal dalam pelaksanaannya. Sehingga rumah sakit belum mampu melakukannya sendiri, dengan alasan jika teknologi disalahgunakan dapat berdampak negatif bagi lingkungan (Riangga FR & Rahayu S., 2022: 166).
Berdasarkan  beberapa  kasus  di  atas,  masyarakat  dapat  melakukan  aduan  apabila  menemui pelanggaran  pembuangan  limbah  B3  di  sekitarnya  kepada  DLH  Kota  Surakarta.  Widodo menyatakan bahwa terdapat beberapa layanan pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Pertama, terdapat layanan “Lapor Mas Wali!” yang dapat diakses melalui nomor WhatsApp dan Instagram Wali Kota. Kedua terdapat layanan Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) yang dapat diakses melalui aplikasi Solo Destination dan yang terakhir masyarakat bisa langsung mengirim surat aduan secara langsung kepada DLH Kota Surakarta.
Terdapat beberapa bentuk usaha yang belum sepenuhnya memahai terkait pengelolaan limbah B3,  salah  satunya  adalah  pengelolaan  hotel.  Widodo  menyampaikan  bahwa  terdapat  beberapa hotel di Kota Surakarta yang tidak mengetahui bagaimana pengelolaan tubular lamp (lampu TL) bekas  yang  mana  termasuk  dalam  kategori  limbah  B3  tersebut.  Beberapa  hotel  tersebut  masih menyimpan lampu TL bekas tersebut dan tidak menyerahkannya seperti sampah domestik lainnya. Selain lampu TL yang sudah tidak digunakan, oli dan baterai bekas pun menjadi salah satu limbah B3 yang dapat dihasilkan oleh hotel (wawancara, 7 Maret 2022).
Masih  kurangnya  pemahaman  baik  dari  pelaku  usaha  maupun  masyarakat  tentang  kriteria pelanggaran  pembuangan  limbah  B3,  menunjukan  bahwa  DLH  Kota  Surakarta  masih  perlu menggencarkan  wewenangnya  sebagai  pembina  sekaligus  pengawas  untuk  memberikan sosialisasi  dan  pengetahuan  agar  pembuangan  limbah  B3  dapat  dilakukan  sesuai  prosedur  dan tidak mencemari lingkungan.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
DLH Kota Surakarta sendiri memiliki target cakupan pemantauan bentuk usaha yang berbeda setiap  tahunnya  yang  didasarkan  pada  anggaran.  Karena  terbatasnya  anggaran  operasional, terkadang  DLH  Kota  Surakarta  mengalami  hambatan  dalam  melakukan  pemantauan  dan pembinaan yang mengakibatkan belum menyeluruhya pengetahuan terkait pengelolaan limbah B3. Oleh karena itu, DLH Kota Surakarta sering menemui beberapa bentuk usaha yang belum paham bagaimana mengelola limbah B3 yang dihasilkannya.
Hal  tersebut  juga  menjadi  hambatan  dalam  efektivitas  penegakan  hukum  yang  merupakan faktor sarana atau fasilitas. Apabila karena anggaran yang terbatas menjadikan kecepatan dalam pemantauan terhambat, akan berakibat pada tidak terselesaikannya masalah lingkungan yang ada.
Faktor  anggaran  operasional  DLH  Kota  Surakarta  sangat  berkaitan  dengan  kepastian  dan kecepatan  penanganan  masalah  lingkungan  dalam  hal  ini  bentuk  kegiatan  yang  melanggar ketentuan pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta.
Penegakan  sanksi  administratif  yang  dilakukan  DLH  Kota  Surakarta  telah  sesuai  dengan peraturan  dan  ketetapan  yang  ada.  Beberapa  penegakan  sanksi  administratif  tersebut  pun menghasilkan narasi positif yaitu dapat menghentikan pencemaran lingkungan dan tidak ada lagi keluhan masyarakat. Hal tersebut berkesinambungan dengan faktor efektivitas penegakkan hukum yaitu  faktor  kebudayaan  yang  mana  telah  memenuhi  unsur  nilai  ketertiban  dan  ketenteraman apabila sanksi administratif telah berhasil memberhentikan pencemaran di sekitar masyarakat.
Atas  dasar  tersebut,  DLH  Kota  Surakarta  terap  perlu  memperluas  cakupan  pengawasan terhadap dokumen lingkungan para pelaku usaha agar lebih menyeluruh dan dapat menimbulkan ketenteraman  secara  menyeluruh  bagi  masyarakat  Kota  Surakarta.  Oleh  karenanya  perlu koordinasi lebih lanjut antara pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk DLH Kota Surakarta, pelaku  usaha,  serta  masyarakat  agar  pemberian  sanksi  administratif  dapat  efektif  dalam penegakanya.

## Faktor  Penghambat  Penegakan  Sanksi  Administratif  terhadap  Pelanggaran  Pembuangan Limbah B3 di Kota Surakarta
DLH  Kota  Surakarta  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  regulator  penegakan  sanksi terhadap  pelanggaran  pembuangan  limbah  B3  masih  menjumpai  beberapa  faktor  penghambat, antara lain:
1. Perubahan Struktur Organisasi DLH Kota Surakarta Perubahan  dilaksanakan  karena  adanya  penyusunan  ulang  Struktur  Organisasi  dan Tata Kerja (SOTK) yang mengakibatkan adanya perampingan dan peralihan dari struktural ke  fungsional.  Sehingga  terdapat  penyederhanaan  dari  yang  sebelumnya  terdapat  empat bidang  saat  ini  menjadi  tiga.  Terdapat  pula  beberapa  seksi  yang  dirampingkan  dan dijadikan satu dengan bidang yang lain.
Hilangnya Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan menjadi faktor penghambat karena sifat dari DLH Surakarta sendiri menjadi hanya pembinaan dan tidak  bisa  langsung  menindaklanjuti  apabila  ada  bentuk  usaha  yang  melakukan pelanggaran terhadap pembuangan limbah B3 (wawancara, 7 Maret 2022).
PP Nomor 22 Tahun 2021 juga mengatur adanya jabatan yang seharusnya ada, namun pada DLH Kota Surakarta belum terdapat jabatan tersebut. Jabatan tersebut ialah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). PPLH dalam Pasal 1 Ayat (97) PP Nomor 22 Tahun 2021 mempunyai  tanggung jawab untuk  melaksanakan wewenang pengawasan dan/atau penerapan hukum lingkungan hidup.
2. Faktor Perundang-Undangan
Sejak hadirnya PP No. 22 Tahun 2021 nomenklatur izin lingkungan berubah menjadi persetujuan  lingkungan.  Sebelum  adanya  PP  tersebut,  kegiatan  atau  bentuk  usaha  yang memiliki  luas  bangunan  lebih  dari  1000  m2  dan  kurang  dari  10.000  m2  ,  wajib  untuk
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mendaftarkan  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  –  Upaya  Pemantauan  Lingkungan (UKL/UPL).
Ketentuan luas kegiatan tersebut berubah setelah adanya PP No. 22 Tahun 2021, yaitu dengan  luas  5000m 2 –  10.000m 2 baru  diwajibkan  untuk  membuat  UKL/UPL.  Di  Kota Surakarta sendiri rata-rata luas bangunan usaha kegiatan hanya 2000m 2 , yang mana berarti banyak usaha di Kota Surakarta yang tidak memerlukan izin UKL/UPL dan membuktikan bahwa resiko di suatu kota tidak bisa disamakan dengan kota yang lain.
Dengan  luas  5000  m2  –  10.000  m2  saat  ini  hanya  memerlukan  Surat  Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yang berarti hanya berupa  surat  pernyataan.  Sementara  SPPL  kurang  lebih  perlakuannya  disamaratakan dengan kegiatan usaha kecil (wawancara, 7 Maret 2022).
3. Terbatasnya Kewenangan Pemerintah Kota Berdasarkan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam hal ini adalah DLH Kota Surakarta seharusnya mampu melakukan pengawasan dan pemantauan pada seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3. Namun, wewenang DLH Kota Surakarta hanya berada pada penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 skala kota. Hal lainnya yang berkaitan dengan limbah B3 seperti pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan  limbah  B3,  yang  memiliki  kewenangan  dalam  mengatur  dan  mengawasi adalah  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK),  jadi  kewenangan  kota masih terbatas.
Widodo  saat  diwawancara  memberikan  gambaran  bahwa  apabila  ada  suatu  bentuk usaha  pengelolaan  limbah  yang  izinnya  berasal  dari  kementerian,  yang  seharusnya melakukan pengawasan dan monitoring adalah kementerian itu sendiri. Namun, dari pihak kementerian tentu tidak setiap saat dalam melakukan monitoring dikarenakan banyaknya kewajiban yang harus dijalani. Akhirnya yang melakukan pengawasan pun dari pihak DLH masing-masing kota.
Tetapi apabila terjadi pelanggaran pada bentuk usaha tersebut, pihak DLH kota hanya bisa  memberikan  sebuah  surat  rekomendasi  kepada  kementerian  dan  itu  menjadi  sangat membatasi dikarenakan butuh proses yang harus dilalui dahulu sebelum akhirnya berakhir di kementerian. Lain halnya apabila kewenangan ada di pihak DLH kota yang mana dapat segera menindak pelanggaran-pelanggaran yang ada (wawancara, 7 Maret 2022).
4. Faktor Anggaran Operasional Terbatasnya anggaran dalam sosialisasi pun berdampak pada pemahaman masyarakat terkait pengelolaan limbah B3. Hal tersebut dikarenakan pihak DLH Surakarta tida dapat menjangkau semua kalangan melalui sosialiasi. Terbatasnya anggaran juga mempersempit cakupan  pengawasan  terhadap  dokumen  lingkungan  seluruh  pelaku  usaha  yang  ada  di Surakarta.
Pentingnya sosialisasi juga diungkapkan oleh Raveesh Agarwal, dkk yang menyatakan bahwa  salah  satu  keberhasilan  dalam  manajemen  pengelolaan  limbah  B3  adalah Well planned and effective training policy , yang mana penjelasan dan pengetahuan secara teknis yang  memadai  harus  diberikan  kepada  seluruh  tingkatan  masyarakat  sebelum  nantinya benar-benar  melakukan  pengelolaan  limbah  B3  secara  langsung  di  lapangan  (Raveesh Agarwal dkk, 2015: 125).
5. Faktor Penegak Hukum dan Sumber Daya Manusia Terdapat peneguhan peran penegak hukum dengan adanya aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tugasnya melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap pelanggar peraturan lingkungan hidup (Samsul W, 2014: 84).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Di Kota Surakarta sendiri pun telah terdapat PPNS untuk menjalankan tugas tersebut. Namun, hingga saat ini para PPNS tersebut belum dilakukan pelantikan sehingga belum bisa melakukan tugasnya secara resmi.
Permasalahan  terkait  terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  membuat  Tutut (wawancara, 25 Maret 2022), berharap agar terdapat review dan penataan kembali SOTK agar menjadi lebih baik lagi dan disesuaikan antara kebutuhan dengan beban kerjanya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukkan  terkait  efektivitas  penegakan  sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 dapat disimpulkan, bahwa:
1. Penegakan  sanksi  administratif  terhadap  pelanggaran  pembuangan  limbah  B3  di  Surakarta belum sepenuhnya efektif. Terdapat beberapa faktor penegakan hukum yang belum berjalan sepenuhnya,  salah  satunya  faktor  penegak  hukum.  Kurangnya  cakupan  pengawasan  serta pembinaan yang kurang luas dan menyeluruh oleh DLH Kota Surakarta menjadi salah satu hal  yang  menjadikan  faktor  penegak  hukum  belum  terpenuhi.  Faktor  sarana  atau  fasilitas terutama pada anggaran operasional yang masih kurang dan belum memenuhi kebutuhan juga menjadi hal yang membuat penegakan sanksi administratif belum efektif. Namun, masyarakat sudah  cukup  berperan  dalam  penegakan  sanksi  dengan  melakukan  aduan  apabila  terjadi pelanggaran
2. Faktor penghambat dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota  Surakarta  antara  lain:  a)  Perubahan  struktur  organisasi  DLH  Kota  Surakarta  yang mengalami  perampingan  karena  adanya  penataan  kembali  SOTK  dan  hilangnya  Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan serta tidak adanya jabatan PPLH; b)  Faktor  Perundang-Undang  yang  menjadikan  beberapa  ketentuan  perizinan  berusaha berubah; c) Terbatasnya kewenangan pemerintah kota; d) Faktor anggaran operasional yang terbatas; dan f) Faktor penegak hukum dan sumber daya manusia.

## SARAN
1. Mengoptimalkan  dan  memperluas  cakupan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  proses pengelolaan  dan  pembuangan  limbah  B3  di  seluruh  Kota  Surakarta.  Menambah  anggaran operasional agar tidak menghambat kegiatan penegakan sanksi administratif. Serta semakin mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penegakan sanksi administratif.
2. Mengupayakan untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi dalam penegakan sansksi administratif  atas  pelanggaran  pembuangan  limbah  B3  di  Kota  Surakarta  diantara  dengan melakukan penataan ulang struktur DLH Kota Surakarta agar memiliki bidang yang tugas dan fungsinya sesuai dan diadakannya jabatan PPLH dan menambah Sumber Daya Manusia yang memadai agak penegakan sanksi administratif semakin optimal.

## Daftar Pustaka
Buku: Munadjat Danusaputro. 1985. Hukum Lingkungan Buku I: Umum. Bandung: Binacipta. Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Soerjono  Soekanto.  2021. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  hukum. Depok:  PT RajaGrafindo Persada.
Winarno Surakhmad. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik . Bandung: Tarsito.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Raveesh A., Mona C., dan Jayveer S.  “Waste Management Initiatives in India for Human Well Being”. Europen Scientific Journal . 2015. Riangga  Ferbi  R.  dan  Rahayu  Subekti.  “Pengelolaan  Limbah  Covid-19  di  Rumah  Sakit  Paru Rotinsulu dalam Perspektif Hukum Lingkungan”. Jurnal  Komunikasi  Hukum .  Volume  1, Nomor 8, Tahun 2022
Yudi Suyudi. “Rawannya Pelanggaran dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)”. Jurnal Lingkar Widyaiswara. Edisi 1, Nomor 4, 20