## PROSES PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK AL–MAWARDI
>

## Mohammad Alfuniam
Alumnus Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Email: niam_alwie@yahoo.com

## Abstact
Indonesia as dominantly Moslem population country’s not used Islamic authority as formally foundation. From this point, this paper aims to understand the concept of State moreover the Head of state from al-Mawardi > political philoshophy. With the  philoshopical  and  Historical  approached  and  library  studies  find  that  the concept  of  Indonesia  State  from  the  perspective  of  al-Mawardi > comes  from  the common  aware  to  make  community  free  and  have  a  dignity.  Besides  that, Pancasila  viewed  as  manifestation  of  Social  contract  and  Indonesia  Ideology  as norms which agreed by the common peoples and also as foundation for social live and state ideology for the Indonesia. The other social contract if someone elected as leader of state, so that people must obey him as far not contradict with the Islamic values and doctrine.
Keyword: politic, state, philoshopy, Indonesia, pancasila, al-Mawardi >.

## Abstrak
Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islam  justru  tidak  menggunakan  sistem kekuasan Islam secara formal. Atas dasar ini, tulisan ini bertujuan mengetahui konsep  negara  Indonesia,  terutama  pemilihan  “kepala  negara”  dari  perspektif filsafat  politik  al-Mawardi > .  Dengan  menggunakan  pendekatan  historis-filosofis melalui  kajian  pustakan  ditemukan  Konsep  pembentukan  negara  Indonesia dalam  perspektif  filsafat  politikl  al-Mawardi > berasal  dari  kesadaran  kolektif untuk menjadikan komunitas masyarakatnya merdeka dan bermartabat, sejalan dengan  situasi  kemerdekan.  Selain  itu,  pancasila  dipandangan  sebagai  wujud kontrak sosial dan ideologi Indonesia merupakan norma-norma yang disepakati bersama  sebagai  dasar  kehidupan  sosial  dan  kenegaraan  Indonesia  merdeka. Wujud  praksis  lain  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  kontrak  sosial  adalah

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
34 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
terjadi ketika seseorang terpilih sebagai pemimpin Indonesia, maka rakyat wajib menatati selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.
Kata Kunci: politik, negara, filsafat, Indonesia, pancasila, al-Mawardi > .

## A. Pendahuluan
Di masa modern, simbol yang memiliki kekuasaan penuh terhadap berjuta-juta individu adalah Negara. Negara mengatur semua aktivitas manusia,  baik  yang  beragama  maupun  tidak.  Individu  yang  masuk dalam negara, akan tunduk dalam kekuasan yang diatur dalam negara itu.  Meskipun  pada  awalnya  secara  alamiah  terlahir  dalam  keadaan bebas dan merdeka, namun pada kenyataannya manusia terkungkung dan  terbelenggu  oleh  realitas  sosial  politik  ( conditio  sine  qua  non ). 1
Dengan  demikian  setiap  insan  di  dunia  hidup  dalam  jaringan  sosial politik  yang  dinamakan  negara.  Individu  tidak  bisa  melepaskan  diri dari  status  sosial  maupun  politik  yang  melahirkannya.  Sementara Masyarakat  dibentuk—dan  membentuk  dengan  sendirinya—dengan tujuan  untuk  saling  menguatkan  dan  mewujudkan  sebuah  komunitas yang tertib serta permanen. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial  yang  memerlukan  sikap  kebersamaan  dengan  manusia  lainnya untuk mempertahankan dirinya. 2
Sistem sosial tertua dari komunitas manusia dan satu-satunya yang bersifat  alami  adalah  keluarga.  Dalam  keluarga  terjalin  pola  relasi simbiosis-mutualisme  di  mana  antara  anggota  saling  membutuhkan. Ketika  kebutuhan  tersebut  telah  terpenuhi  dan  berhenti  maka  yang terjadi  adalah  kebebasan  antar  anggota.  Jika  tetap  bersatu  antar anggota  keluarga,  hal  itu  tidak  terjadi  secara  alami  lagi,  tetapi
1 Ito  Prajna  Nugroho,  “Dilema  Negara-Bangssa  dalam  Perspektif  Hannah Arend”, Jurnal Filsafat Driyarkara Jakarta, edisi Th. XXVI, No. 1, 2002, hlm. 96.
2 Muhammad Azhar, Filsafat Politik, Perbandingan antara Islam dan Barat , (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 32.
Mohammad Alfuniam, PROSES PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 35
didasarkan  atas  kesepakatan  dan  sukarela.  Jadi  keluarga  pun sebenarnya hanya dapat bertahan atas dasar konvensi. 3
Interaksi  sosial  terbangun  secara  genetis  dan  geografis  hingga muncul sebuah kesadaran bersama akan pentingnya suatu ikatan sosial guna  mengatur  berbagai  persoalan  yang  timbul  di  tengah-tengah interaksi  tersebut.  Dengan  demikian,  dalam  masyarakat  terkandung makna  komunitas,  sistem  organisasi,  peradaban  dan  interaksi  sosial yang  dalam  sosiologi  merupakan  inti  dari  suatu  komunitas masyarakat. 4 Watak  manusia  secara  sosial  saling  berebut  dalam pemenuhan  kebutuhan,  karena  permusuhan  dan  kezaliman merupakan  watak  hewani  yang  dimiliki  manusia.  Manusia  tidak mungkin melakukan aktivitas seorang diri, demikian pula setiap orang membutuhkan  bantuan  orang  lain.  Karena  proses  mempertahankan hidup  tersebut,  manusia  memerlukan  kerjasama  dalam  rangka menjaga  eksistensinya,  maka  negara  menjadi  suatu  keharusan  bagi manusia  ( al-ijma > ’  z { aru > riyyu > n  li-an-nawi > ’  al-insa > ni > ).  Tanpa  adanya  negara eksistensi  manusia  tidak  akan  sempurna.  Dengan  sendirinya  orang yang  melaksanakan  kewibawaan  itu  (negara)  harus  menguasai  dan memiliki  kekuatan  melebihi  masyarakat  atau  warga  untuk  mengatur pelaksanaan kesepakatan bersama, inilah yang dinamakan “kekuasaan/otoritas”  ( mulk )  atau  kedaulatan 5 atau  yang  biasa  disebut negara  yang  dipimpin  oleh  presiden,  raja  atau  perdana  menteri  dan sejenisnya.
Berdasarkan  argumentasi  di  atas,  tulisan  ini  menganalisis  tentang negara  Indonesia,  terutama  proses  pemilihan  presiden  dalam padangan  Islam  melalui  pemikiran  politik  al-Mawardi > .  Pemilihan tokoh  asal  dunia  Arab  ini  didasari  atas  karya-karya  monumental  dan teorinya  yang  masih  relevan  di  era  sekarang  serta  sebagai  pemikir
3 Rousseau, Jean-Jacques, Du Contrat Social, terj. Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat, Perihal Kontrak Sosial , (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), hlm. 4.
4 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe’i, Pengembangan Masyarakat Islam, Dari Ideologi, Strategi sampai tradisi, (Bandung: Rosda, 2001), hlm. 5.
5 Ibn  Khaldu > n, Muqaddimah, terj.  Ahmadie  Thoha, Muqaddimah  Ibn  Khaldun , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 74.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
36 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
politik yang mewakil Islam rah { mah li > al-‘A > lamin >. Sementara, Indonesia dijadikan  fokus  dalam  tulisan  ini  atas  pertimbangan  mengapa Indonesia  yang  mayoritas  pemeluknya  beragama  Islam  justru  tidak menggunakan sistem kekuasan Islam secara formal? Apakah tidak ada keharusan  menggunakan  simbol  Islam  dalam  sebuah  negara?  Lantas, Bagaimana  memilih  dan  memposisikan-atau  seharusnya-pemimpin dalam negara Indonesia?

## B. Individu, Negara dan Agama
Diskursus  tentang  negara  sebagai  produk  sosialitas  manusia  tidak akan  pernah  usang,  selama  masih  ada  kehidupan,  maka  keberadaan dan eksistensi negara akan tetap menarik dibahas dan diperdebatkan, apalagi  di  zaman  mutakhir  seperti  sekarang  ini.  Alasannya,  tidak  ada seorang  pun  di  dunia  ini  yang  terbebas  dari  jari-jemari  kekuasaan negara  ( state ).  Negara  seakan  menjadi  pemeran  sifat  kemahakuasaan Tuhan sebagai al-Mukhi > t { , zat yang maha meliputi. 6 Private sphere sebagai ruang  berekspresi  sudah  tidak  ada  lagi,  di  mana  individu  bebas melakukan aktivitasnya.
Sebagai  institusi  yang  mewakili  kepentingan  umum/bersama, negara  dapat  melaksanakan  kehendaknya  melawan  kepentingan- kepentingan pribadi atau kelompok di masyarakat. Negara merupakan “institusi kemasyarakatan” yang (berhasil) memiliki monopoli hukum untuk menggunakan kekerasan fisik di suatu daerah tertentu. 7
Sebagaimana  Plato  dan  Aristoteles,  al-Farabi > seorang  pemikir politik Islam idealis berpendapat manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai  kecenderungan  alami  untuk  bermasyarakat  karena  tidak mungkin  memenuhi  segala  kebutuhannya  sendiri  tanpa  bantuan  dan kerjasama  dengan  pihak  lain. 8 Dengan  demikian,  manusia  diciptakan
6 Abdelwahab  El-Affendi, Who  Need  an  Islamic  State, terj.  Amiruddin  Ar-Rani, Masyarakat tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam , Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. v.
7 Arief Budiman, Teori Negara:  Negara, Kekuasaan dan Ideologi , (Jakarta:Gramedia,
2002), hlm. 3.
8 Munawir Sjadzali, Islam dan Tatanegara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta:UI Press, 1993), hlm. 51.
Mohammad Alfuniam, PROSES PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 37
Tuhan  sebagai  makhluk  yang  lemah,  karenanya  Tuhan  membekali potensi  intelektual  kepada  manusia  yang  akan  menuntunnya berperilaku tertentu dan yang akan membimbing menuju kebahagiaan di  dunia  dan  akhirat.  Perbedaan  intelegensia,  intelektual,  kepribadian dan bakat antara manusia justru mendorong untuk saling bekerjasama. Karena  adanya  unsur  saling  bisa  bekerjasama  ini,  manusia  sepakat untuk  mendirikan  negara.  Negara  merupakan  hajat  manusia  untuk mencukupi  kebutuhan  bersama  dan  keahlian  yang  mengajari bagaimana  saling  membantu  dan  bagaimana  mengatur  ikatan  dalam interaksi sosial satu sama lain. 9
Negara  secara  politis  sebagai  organisasi  kemasyarakatan  umat manusia ( ijma > ‘ insa > ni > ), merupakan sebuah keharusan atau keniscayaan. Para filsuf telah melahirkan kenyataan “manusia adalah bersifat politis menurut  tabiatnya”  ( al-insa > n  madaniyyu > n  bi-at { -t { ab‘ ).  Ini  berarti,— memerlukan  suatu  organisasi  kemasyarakatan,  yang  menurut  para filsuf dinamakan “kota” ( al-madi > nah , polis). 10
Menurut Thomas Hobbes, pada awalnya masyarakat dalam kondisi Bellum  Omnium  Contra  Omnes ,  yaitu  peperangan  dan  persaingan  yang brutal  dalam  meraih  kekuasaan  dan  kedudukan.  Segala  lawan  dari setiap orang melawan orang lain yang tidak dapat dihindarkan, maka orang-orang  dalam  sebuah  komunitas  membuat  kontrak  antara sesama  untuk  tunduk  dan  patuh  kepada  otoritas  dominan  berbentuk negara  atas  kesepakatan  bersama,  dengan  demikian  anggota masyarakat akan mendapat perlindungan dan kemungkinan kehidupan yang manusiawi. 11
John  Locke  berpandangan,  keadaan  pra-negara  atau  keadaan alamiah  bukan  seperti  yang  dilihat  oleh  Hobbes  sebagai  keadaan perang antar sesama, tetapi suatu masyarakat yang diatur oleh hukum kodrat.  Dalam  hal  ini  ada  transformasi  “keadaan  alamiah”  (status
9 Muhammad Azhar, Filsafat Politik, Perbandingan..., hlm. 82.
10 Ibnu Khaldun, Muqaddimah… , hlm. 71.
11 Rousseau, Jean-Jacques, Du Contrat Social..., hlm. xi.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
38 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
naturalis)  kepada  “masyarakat  alamiah”  ( societas naturalis). 12 Locke sebagaimana  Hobbes,  berpendapat  pembentukan  masyarakat  politik atau  negara  didahului  oleh  suatu  keadaan  alamiah  dimana  individu memiliki hak-hak azasi atau kodrati.
Al-Mawardi > salah satu pemikir besar Islam yang hidup pada Abad XI  M.,  telah  merumuskan  suatu  konsep  filsafat  politik  dan  teori kontrak  sosial  melampaui  zamannya.  Manusia,  menurut  al-Mawardi > adalah  makhluk  yang  paling  memerlukan  bantuan  pihak  lain dibandingkan dengan makhluk lainnya. Banyak binatang yang mampu hidup  mandiri  lepas  dari  binatang  sejenisnya,  sedangkan  manusia selalu memerlukan manusia lain, dan interaksinya merupakan sesuatu yang  tetap  dan  permanen.  Bentuk  kontrak  sosial  yang  ditawarkan  al- Mawardi > adalah  kebutuhan  manusia  untuk  mendirikan  suatu  negara. Negara  merupakan  hajat  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan bersama  dan  membangun  ikatan  antara  satu  dengan  yang  lainnya. Dengan  demikiat  adanya  negara  adalah  melalui  kontrak  sosial  atau perjanjian atas dasar sukarela. 13
Menurut  al-Mawardi > ,  keadaan  masyarakat  sebelum  terbentuknya sebuah  negara  berada  dalam  situasi chaos ,  maka  untuk  membangun ketertiban  sosial  dan  menghindari  chaos  diperlukan  suatu  perangkat sosial yang dapat mengatur masyarakat untuk menghindari kekacauan tersebut.  Langkah  awal  yang  perlu  dilakukan  adalah  membentuk sebuah  komunitas  yang  tertib  berdasarkan  kontrak  sosial  tersebut dapat  dilakukan  dengan  mengangkat  seorang  pemimpin  negara. Khalifah  atau  pemimpin  negara  merupakan  pengganti  kedudukan Nabi  dalam  hal  melestarikan  agama  dan  menyelenggarakan kepentingan  duniawi  (sosial  kemasyarakatan).  Dengan  demikian
12 Locke,  John, “An  Essay  Concerning  the  True  Original,  Extent  and  End  of  Civil Goverment” on the Two Treatises of Civil Goverment, J.M. Dent & Sons Ltd., terj. Kuasa Itu Milik  Rakyat,  Essai  Mengenai  Asal  Mula  Sesungguhnya,  Ruang  Lingkup  dan  Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil , (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 9. 13 Al-Mawardi > , Ada > b ad-Dunya > wa ad-Di > n, terj. Kamaludddin Sa’diyatulharamain, Kenikmatan  Kehidupan  Dunia  dan  Agama;  Etika  dalam  Pergaulan ,  (Jakarta:  Pustaka Azzam, 2001), hlm. 186-187.
Mohammad Alfuniam, PROSES PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 39
fungsi  seorang  pemimpin  dalam  menggantikan  posisi  nabi  adalah dalam  rangka  menjadi  kepala  masyarakat  secara  sosial  dengan  tugas memelihara  agama  dan  menyelenggarakan  kepentingan  duniawi. Tugas  keduniawiaan  meliputi  ketertiban  dan  keamanan  yang  dalam bahasa politik disebut fungsi stabilisator dari negara. Tugas-tugas lain yang  tercakup  dalam  kewajiban  pemimpin  adalah  menyelenggarakan pertahanan untuk memelihara kedaulatan dan integritas wilayah. 14
Al-Mawardi > dalam  kitabnya Ada > b  ad-Dunya > wa  ad-Di > n, lebih  jauh menegaskan  secara  sosiologis  dan  praktis  untuk  mewujudkan kehidupan yang teratur dan selaras serta terhindar dari kezaliman dan saling bermusuhan diperlukan adanya suatu kekuasaan yang memaksa dan mengikat, karena menurutnya manusia cenderung memiliki watak bersaing dan saling menyikut dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Untuk mengatasi keadaan ini diperlukan sebuah otoritas yang mampu mencegahnya, yaitu akal, agama dan kekuasaan, namun yang terakhir inilah  yang  paling  efektif  dan  berhasil. 15 Agama  menurut  al-Mawardi > sebagai  kebutuhan  sosial  dan  psikologis  yang  mempunyai  fungsi kontrol  dan  kekuatan  penjaga  serta  pemeliharaan  yang  dapat menghindarkan  diri  dari  perbuatan-perbuatan  yang  bersifat  asosial dan  merusak  (dekstruktif),  sebagaimana  yang  ditulisnya  secara  detail dalam  bukunya, al-Ah { ka > m  as-Sult { a > niyyah .  Filsafat  politik  sebagai  suatu disiplin ilmu, memandang masyarakat sebagai sebuah komunitas yang utuh  dan  komprehensif.  Filsafat  politik  adalah  upaya  yang  dilakukan oleh  seorang  pemikir  secara  filosofis  sebagai  usaha  untuk  mencari pola-pola  atau  pokok  dasar  yang  mempengaruhi  persoalan-persoalan perkembangan  masyarakat  dalam  rangka  mencari  “worldview” tentang bentuk dan sistem sosial yang paling ideal. 16
14 Al-Mawardi > , Al-Ah { ka > m  As-Sult { a > niyyah  fi > al-Wila > yah  ad-Di > niyyah, terj.  Fadhli Bahri, Al-Ah { ka > m  As-Sult { a > niyyah:  Prinsip-Prinsip  Penyelenggaraan  Negara  Islam ,  (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 1. 15 Al-Mawardi > , Al-Ah { ka > m As-Sult { a > niyyah fi >..., hlm. 196.
16 Henry J. Schmandt, A History of Political Philosophy, terj. Ahmad Baidlowi dan Imam  Baehaqi, Filsafat  Politik;  Kajian  Historis  dari  Zaman  Yunani  Kuno  sampai  Zaman Modern , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 8.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
40 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.

## C. Indonesia Sebagai Negara “beragama” Islam
Islam  sebagai  salah  satu icon penting  dalam  konstruksi  tata hubungan  masyarakat  dan  sebagai  sebuah  agama,  selalu  dituntut untuk  mengartikulasikan  prinsip-prinsip  etika  universalnya,  sebab disadari,  agama  sebetulnya  mempunyai  peran  strategis  dalam mengembangkan etika sosial, ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, Islam tidak saja dikembangkan dalam area pemikiran murni-spekulatif, tetapi  harus  ditempatkan  sebagai  dasar  etika  sosial  di  mana  praksis sosial  digerakkan.  Agama  dengan  demikian  sudah  selayaknya dieksplorasi  makna-maknanya  secara  kontekstual  guna  diperjuangkan dalam tata kehidupan umat manusia. 17
Secara  politis  hubungan  antara  Islam  dan  negara  dalam  konteks Indonesia  sepanjang  perjalanan  sejarah  selalu  menjadi  perdebatan sengit, bahkan menjadi polemik panjang yang timbu-tenggelam seiring perkembangan politik yang ada. Ini dapat dilihat dalam kronik politik bangsa ini. Polemik itu tak hanya terjadi di tingkat wacana, melainkan merambah  menjadi  tuntutan  riil  tentang  konsep  negara  Islam  yang perlu dibumikan di Indonesia. 18
Perdebatan  keharusan  menjadikan  Islam  sebagai  landasan perikehidupan  secara  total  dalam  menata  kehidupan  sosial-politik, sudah  dimulai  sejak  Indonesia  diproklamirkan  pada  Agustus  1945. Karena tidak tersedianya seperangkat aturan dan sistem yang dimiliki oleh  bangsa  Indonesia,  beberapa  pemimpin  umat  Islam  berupaya mendesakkan  syariat  Islam  untuk  diterapkan.  Perdebatan  tentang masalah  ini  sedikit  mereda  setelah  Soekarno  menjelaskan  gagasannya tentang  Pancasila  ketika  berpidato  pada  1  Juni  1945.  Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, meski tidak berdasarkan Islam, negara yang akan dibentuk adalah negara yang ber-Tuhan. 19
17 Bahtiar Effendy, Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan,
(Yogyakarta:Galang, 2001), hlm. vii.
18 ‘ Ali > ‘Abd  ar-Ra > ziq, al-Isla > m  wa  Us { u > l  al-Hukm, (Kairo:  Mat { ba‘ah  Mis { r  Syirkah Musah { amah Mis { riyyah, 1925), hlm. 153.
19 ‘ Ali > ‘Abd ar-Ra > ziq, al-Isla > m wa Us { u > l..., hlm. 160.
Mohammad Alfuniam, PROSES PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 41
Tuntutan  itu  sempat  tertuang  dalam  kalimat  “dengan  kewajiban menjalankan syari`at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang tertulis di mukadimah dan pasal 29 UUD 1945. Setelah melewati saat-saat kritis, kalimat itu pun dicoret yang kemudian terakomodir melalui modifikasi sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan itu dapat menjadi peredam kelompok Islam yang dengannya menganggap konsep tauhid ada dalam sila pertama tersebut, meskipun beberapa perwakilan umat Islam  masih  merasa  keberatan  dengan  formula  baru  Pancasila. Setidaknya,  semangat  kemerdekaan  saat  itu  meredam  kekecewaan yang  ada  dan  akhirnya  Proklamasi  dibacakan,  maka  merdekalah Indonesia  sebagai  bangsa  dengan  Pancasila  sebagai  dasar  negaranya. Setelah  hampir  12  tahun  tepatnya  pasca  pemilu  1955—karena  partai umat  Islam  memiliki  wakil  yang  signifikan  dan  memenangkan Pemilu—kekecewaan  yang  sempat  terpendam  waktu  itu  seakan kembali  mendapatkan  momentum.  Usaha  untuk  menjadikan  Islam sebagai  asas  dan  landasan  sosial  politik  bangsa  Indonesia  kembali dimunculkan, dan hal ini dilakukan oleh para elite politik yang saat itu berada  di  pusaran  kekuasaan.  Karena  tidak  ingin  menimbulkan perpecahan, maka Presiden Soekarno mengambil jalan tengah dengan secara  langsung  memimpin  sidang  Majelis  Konstituante  untuk menentukan  dasar  negara,  Islam  atau  Pancasila,  tapi  sidang  itu  pun tidak mencapai keputusan final. 20
Upaya melakukan Islamisasi negara terjadi secara bertahap dengan mengambil  pola  yang  tidak  tunggal.  Perdebatan  sengit  selama  sidang antara  partai-partai  Islam  dan  pendukung  Pancasila  dalam mengokohkan dasar negara tak membuahkan hasil. Hampir dua tahun berlangsung terhitung mulai November 1957 sampai Juni 1959 sidang yang diadakan tidak mampu menemukan titik temu dan kesepakatan. Hingga diintervensi oleh Soekarno dengan mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 dan menyatakan kembali kepada UUD 1945. 21
20 ‘ Ali > ‘Abd ar-Ra > ziq, al-Isla > m wa Us { u > l..., hlm. 169-174.
21 ‘ Ali > ‘Abd ar-Ra > ziq, al-Isla > m wa Us { u > l..., hlm. 174.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
42 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
Sejak  Pancasila  dijadikan  dasar  ideologi  Republik  Indonesia  pada tahun  1945  oleh  Soekarno,  Pancasila  menjadi  bagian  perdebatan politik  yang  tak  terelakkan  oleh  Politikus  dan  Agamawan,  khususnya Islam.  Pada  tahun  1955  dengan  sistem  multipartai  merupakan kesempatan  besar  bagi  Partai  Islam  untuk  memperjuangkan  Islam sebagai  asas  negara,  tetapi  apa  yang  dicita-citakannya  masih  belum bisa dicapai sampai sekarang. Hal yang sama terjadi pada 1999, 2004 dan 2009 lagi-lagi Islam belum cukup kuat untuk meletakkan ideologi Islam sebagai dasar negara. 22
Secara historis dalam konteks ke-Indonesiaan, objek kajian tentang Islam  dan  politik  merupakan  salah  satu  materi  perbincangan  dan perdebatan yang aktual dan sangat menarik, sebab memang mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Polemik ini tidak hanya menarik dibicarakan  oleh  para  pemikir  dan  politisi  muslim,  namun  juga  para kaum  nasionalis  yang  ingin  tetap  mempertahankan  Pancasila  sebagai dasar negara, dan bukan Islam.
Kelemahan  umat  Islam  dalam  bidang  politik  bersumber  pada perbedaan  persepsi  tentang  hubungan  Islam  dan  politik,  diikuti dengan sikap politik yang berbeda pula. Ada sikap menolak terhadap garis  yang  dianggap  menyimpang  dari  garis  vertikal  Islam.  Ada  pula yang  tidak  hanya  menggunakan  garis  lurus  ke  atas,  tapi  juga  sikap mendatar  dan  kompromi  terhadap  kekuasaan.  Sikap  ini  lalu mempermudah  perilaku  akomodatif,  sepanjang  tak  mengganggu prinsip  yang  diyakini. 23 Masih  ada  lagi  sikap  lain,  misalnya,  menolak
22 Douglas  E.Ramage, Politics  in.  Indonesia:  democracy,  Islam  and  The  Ideology  of Tolerance, terj.  Hartono  Hadikusumo, Percaturan  Politik  di  Indonesia:  Demokrasi,  Islam, dan Ideologi Toleransi , (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm. 2. 23 Islam  memahami  politik  bukan  hanya  soal  yang  berurusan  dengan pemerintahan  saja,  terbatas  pada  politik  struktural  formal  belaka,  melainkan  juga menyangkut  kulturisasi  politik  secara  luas.  Jadi,  politik  bukan  hanya  perjuangan menduduki  posisi  eksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif.  Lebih  dari  itu,—meliputi serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat dalam kehidupan jasmani maupun  rohani,  dalam  hubungan  kemasyarakatan  secara  umum  dan  hubungan masyarakat  sipil  dengan  lembaga  kekuasaan.  Bangunan  politik  semacam  ini  harus didasarkan  pada  kaidah  fikih  yang  berbunyi, tas { arruf  al-ima > m  manu > t { bi  al-mas { lah { ah (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat atau masyarakat).
Mohammad Alfuniam, PROSES PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 43
sama  sekali  kaitan  Islam  dengan  politik,  kecuali  hanya  bersifat kultural. 24
Ada  tiga  kategori  dalam  memandang  hubungan  Islam  dan  negara di kalangan tokoh Islam. Pertama , aliran konservatif tradisionalis, yang berpendapat  Islam  adalah  agama  yang  sempurna  dalam  mengatur aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara, oleh sebab itu tidak ada alasan memisahkan keduanya. Di antara para tokoh aliran ini  ialah  Rasyi > d  Rid { a > dan  Al-Maudu > di > . Kedua ,  aliran  integratif modernis,  yang  berpendapat  Islam  tidak  mempunyai  sistem  negara yang  detail  tetapi  di  dalamnya  terdapat  nilai  etika  kehidupan bernegara.  Tokoh  yang  terkemuka  yaitu  M.  Husein  Haikal. Ketiga , aliran  nasionalis  sekuler,  Islam  menurut  kelompok  ini,  tidak  ada hubunganya  dengan  negara  karena  Muhammad  tidak  pernah mengepalai dan mendirikan negara. Tokoh utama aliran ini ialah ‘Ali > ‘Abd al-Razi > q dan T { a > ha > H { usain. 25
D. Presiden Indonesia dalam Pandangan Al-Mawardi >>>>
Pemikiran  filsafat  politik  al-Mawardi > mempunyai  relevansi  yang sangat kuat dengan kondisi sosial bangsa Indonesia. Satu di antaranya adalah  tentang  konsep  dasar  negara  dan  teori  kontrak  sosialnya. Indonesia  sebagai  negara,  sesungguhnya  telah  melakukan  kontrak sosial-politik.  Dasar-dasar  pembentukan  negara  menurut  al-Mawardi > erat kaitannya dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai makluk sosial. Menurutnya,  manusia  itu  makhluk  sosial,  tidak  mungkin  seseorang mampu  menghidupi  hajat  hidupnya  sendirian,  kecuali  berhubungan dengan  orang  lain.  Manusia  diciptakan  oleh  Allah  tidak  bisa  hidup seorang  diri,—butuh  berkumpul  bersama  dengan  yang  lain. 26 Itu sebabnya, Khaldun berpendapat organisasi kemasyarakatan bagi umat
Ma’mun  Murod  al-Brebesy, Menyingkap  Pemikiran  Politik  Gusdur  dan  Amin  Rais Tentang Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 4-8. 24 Munawir Sjadzali, Islam dan Tatanegara..., hlm. 1.
25 Munawir Sjadzali, Islam dan Tatanegara..., hlm. 1-2.
26 Al-Mawardi > , Ada > b ad-Dunya > ... , hlm. 118.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
44 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
manusia  adalah  suatu  keharusan.  Hal  ini  telah  dinyatakan  oleh  para filosof,  manusia  itu  menurut  tabiatnya  adalah  makhluk  politik  atau makhluk  sosial.  Organisasi  kemasyarakatan  itu,  menurut  istilah  kaum filosof, disebut ‘kota’, al-madi > nah (Arab), polis (Latin). 27
Pandangan  al-Mawardi > tentang  kehidupan  sosial-kemasyarakatan memasukkan unsur agama di dalam teorinya. 28 Al-Mawardi > melihatnya dari  sisi  penciptaan  manusia  oleh  Allah.  Manusia  adalah  makhluk lemah  dan  paling  banyak  kebutuhannya.  Untuk  itu  memerlukan kerjasama.  Lebih  lanjut—dijelaskan,  Allah  menjadikan  manusia  itu sebagai  makhluk  yang  paling  memerlukan  bantuan,  tidak  seperti makhluk lain mampu mandiri lepas dari bantuan hewan sejenisnya. 29
Menurut al-Mawardi > , dari segi politik, negara itu memerlukan enam sendi  utama. 30 Pertama ,  agama  yang  dihayati.  Agama  diperlukan sebagai  pengendali  nafsu  dan  pengawas  melekat  atas  hati  nurani manusia, karenanya merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan  ketenangan  negara. Kedua ,  penguasa  yang  berwibawa.  Dengan wibawanya  dia  dapat  mempersatukan  aspirasi-aspirasi  yang  berbeda, dan  membina  negara  untuk  mencapai  sasaran-sasarannya  yang  luhur, menjaga  agar  agama  dihayati,  melindungi  jiwa,  kekayaan  dan kehormatan  warga  negara,  serta  menjamin  mata  pencaharian masyarakatnya. Karena penguasa itu sesungguhnya seorang imam atau khalifah. Ketiga ,  keadilan  yang  menyeluruh.  Dengan  menyeluruhnya keadilan  akan  tercipta  keakraban  antara  sesama  warga  negara, menimbulkan  rasa  hormat  dan  ketaatan  kepada  pemimpin, menyemarakkan  kehidupan  rakyat  dan  membangunkan  minat  rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Keadilan yang menyangkut orang lain menurut al-Mawardi > dibagi ke dalam tiga bagian: (1) keadilan terhadap bawahan,  seperti  kepala  negara  kepada  rakyatnya;  (2)  keadilan
27 Ibn Khaldu > n, Muqaddimah..., hlm. 31. 28 Munawir Sjadzali, Islam dan Tatanegara... , hlm. 60.
29 Al-Mawardi > , Ada > b ad-Dunya > ... , hlm. 117-120. 30 Al-Mawardi > , Ada > b ad-Dunya > ... , hlm. 124.
Mohammad Alfuniam, PROSES PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 45
terhadap atasannya, seperti rakyat terhadap kepala negaranya; dan (3) keadilan terhadap rakyat yang setingkat.
Keempat ,  keamanan  yang  merata.  Dengan  meratanya  keamanan, rakyat  dapat  menikmati  ketenangan  batin,  dan  dengan  tidak  adanya rasa  takut  akan  berkembang  inisiatif  dan  kegiatan  serta  daya  kreasi rakyat.  Meratanya  keamanan  adalah  akibat  menyeluruhnya  keadilan. Kelima ,  kesuburan  tanah  yang  berkesinambungan. Dengan  kesuburan tanah,  kebutuhan  rakyat  akan  bahan  makanan  dan  kebutuhan  materi yang  lain  dapat  dipenuhi,  dan  dengan  demikian  dapat  dihindarkan perebutan  dengan  segala  akibatnya. Keenam ,  harapan  kelangsungan hidup. Dalam kehidupan manusia terdapat kaitan yang erat antara satu dengan generasi yang lain. Generasi yang sekarang adalah pewaris dari generasi yang lalu, dan yang mempersiapkan sarana-sarana hidup bagi generasi yang akan datang.
Mengacu  konsep  di  atas,  kontrak  sosial-politik  bangsa  Indonesia dapat dilihat pada puncak kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, maupun  kontrak  sosial-politik  yang  menyangkut  ideologi  negara Pancasila. Artinya, pembentukan bangsa Indonesia merupakan wujud nyata dari kontrak sosial. Pada bagian ini, selain adanya kontrak sosial, tampak  jelas,  pembentukan  negara  Indonesia  merupakan  kebutuhan dan  termasuk  bagian  dari  hak  dasar  manusia.  Hingga,  mengangkat presiden  sebagai  “pengatur”  negara  dalam  konteks  Indonesia  pun menjadi sangat penting.
Dalam al-Ah { ka > m as-Sult { a > niyyah , al-Mawardi > secara tegas mengatakan,  “Jika  tidak  ada  penguasa  (negara)  tentulah  masyarakat menjadi  kacau,  tidak  ada  yang  memperhatikan  kepentingan- kepentingan  rakyat  sehingga  rusak”. 31 Sampai  di  sini,  negara  yang dimaksud al-Mawardi > tentu bukan bentuk institusi  yang dikendalikan oleh  satu  orang  penguasa,  tapi  juga  dibantu  oleh  apa  yang—sebut sebagai wazi > r (menteri  atau  pembantu  kepala  negara).  Al-Mawardi > membagi wazi > r menjadi  dua  bentuk.  (1) wazi > r tafwi > d { ,  yaitu wazi > r yang memiliki  kekuasaan  luas  memutuskan  berbagai  kebijaksanaan
31 Al-Mawardi > , Al-Ah { ka > m as-Sult { a > niyyah…, hlm. 234.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
46 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
kenegaraan  dan  koordinator  kepala-kepala  departeman. Wazi > r ini dapat  dikatakan  sebagai  menteri.  Karena  besarnya  kekuasaan wazi > r tafwi > d { ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang- orang  kepercayaan  khalifah.  (2) wazi > r  tanfi > d { , yaitu  wazir  yang  hanya bertugas  sebagai  pelaksana  kebijaksanaan  yang  digariskan  oleh wazi > r tafwi > d { .—tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri. wazi > r ini dapat dikatakan sebagai gubernur atau bupati.
Perbedaan antara seorang kepala negara (presiden) dan wazi > r tafwi > d { adalah (1) wazir harus selalu melaporkan kepada kepala negara tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambilnya dan
pelaksanaannya;  (2)  kepala  negara  berhak  meneliti  kebijaksanaan  dan pekerjaan  wazir,  untuk  mengukuhkan  yang  benar  dan  untuk mengoreksi  yang  tidak  sesuai  dengan  kehendak  kepala  negara. 32
Dengan  demikian,  teori  politik  kenegaraan  yang  dicetuskan  oleh  al- Mawardi > ,  seperti  istilah  kepala  negara  (presiden), wazi > r (pembantu negara, baik di tingkat parelemen (menteri) maupun di tingkat daerah (gubernur dan bupati) telah pula diterapkan di negara Indonesia.
Presiden  Sebagai  Perwujudan  Pemimpin  Keagamaan  sekaligus Pemimpin  Politik  Kontribusi  pemikiran  politik  al-Mawardi > dapat diterapkan  pula  pada  tugas  dan  wewenang  seorang  pemimpin  atau presiden  dalam  suatu  negara.  Konsepnya  tentang  hakikat  seorang kepala  negara,  yang  menurut  al-Mawardi > mengatur  urusan  politik sekaligus keagamaan, secara nyata mempunyai relevansi dengan situasi kebangsaan dewasa ini.
Di  Islam,  istilah  yang  dalam  pengetahuan  modern  disebut “pemimpin”,  “presiden”,  “kepala  negara”,  “pemerintahan”  dan sejenisnya, adalah padanan lain dari kata “ ima > mah ” dan “ khila > fah ”, dan “ ima > rah ”.  Istilah khila > fah adalah  sebutan  untuk  masa  pemerintahan khali > fah . 33 Dalam  sejarah, khila > fah sebutan  bagi  suatu  pemerintahan
32 Munawir Sjadzali, Islam dan Tatanegara... , hlm. 66.
33 Thomas Patrick Hughes, Dictionary of Islam, (New Delhi: Oriental Books Print Corporation, 1976), 270.
Mohammad Alfuniam, PROSES PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 47
pada  masa  tertentu,  seperti  Abu  Bakar,  Umar  bin  Khattab  dan seterusnya  untuk  melaksanakan  wewenang  yang  diamanahkan.  Pada konteks  ini,  kata khila > fah bisa  mempunyai  arti  sekunder  atau  arti bebas, yaitu pemerintahan, 34 atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam.
Kata  ‘ ima > mah ’  (pemerintahan  atau  kepemimpinan),  menurut  al- Mawardi > ,  dijabat  oleh khali > fah ,  atau  pemimpin  ( al-ra > is ),  atau  raja  ( al- mulk ), atau penguasa ( al-sult { an ), atau kepala negara ( qai > d al-daulah ), dan kepadanya—berikan label agama. 35 Hal ini tampak dalam pendahuluan kitab al-Mawardi > .
“Sesungguhnya  Allah  menjadikan  bagi  umat  seorang  pemimpin untuk  menggantikan  fungsi  Nabi  (al-nubuwat)  untuk  melindungi agama,  dan  dia  mempercayakan  kepadanya  memegang  kekuasaan politik  untuk  mengelola  urusan  agama  yang  disyariatkan  dan mengatur  terwujudnya  kemaslahatan  umat.  Imamah,  dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia” 36
Pernyataan  ini  mengandung  arti  seorang  imam  (presiden)  adalah pemimpin  agama  di  satu  pihak  dan  pemimpin  politik  di  pihak  yang lain. Al-Mawardi >> tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin  agama.  Menurut  al-Mawardi > ,  sejarah  juga  telah menunjukkan  Nabi  ketika  memimpin  negara  Madinah  selain  sebagai pembawa  ajaran  Tuhan,  juga  sebagai  pemimpin  negara.  Karena  itu, kepala  negara,  atau  presiden  dalam  terminologi  bangsa  Indonesia, harus mengurus persoalan agama. Hal itu semata-mata untuk menjaga stabilitas politik, dan sekaligus menjaga sakralitas agama. Al-Mawardi > menegaskan  Agama  yang  telah  hilang  kekuasaannya,  akan  dirubah- ubah  hukumnya  dan  akan  lenyap  keberadaannya.  Sebagaimana
34 Ibn Manz { u > r, Lisa > n al-‘Ara > b. (Bairut: Dar Shadir, 1968), hlm. 83. 35 Muh { ammad Jala > l Syarf dan ‘Ali > ‘Abd al-Mu‘t { i > MuhLammad, Al-Fikr al-Siya > si > fi > al-Isla > m, (Iskandariyah: Da > r al-Jami > ‘a > t al-Mis { riyya > t, 1978), hlm. 297.
36 Al-Mawardi > , Al-Ah { ka > m As-Sult { a > niyyah fi >..., hlm. 4.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
48 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
penguasa  jika  tidak  mengurusi  suatu  agama  yang  diikuti  masyarakat dan membimbingnya sebagai suatu tugas hidup, akan segera lenyap.
Dalam  konteks  Indonesia,  tugas  presiden,  yang  berarti  menjadi pemimpin negara sekaligus agama, bukan berarti melakukan intervensi yang  berlebihan  terhadap  praktik  peribadatan  individu  maupun institusional  keagamaan.  Sebaliknya,  seorang  pemimpin  berdasarkan konsep  pemikiran  politik  al-Mawardi > memberikan  kebebasan  kepada setiap warga untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing, tanpa  melihat  perbedaan  etnis  dan  ras  tertentu.  Kepala  negara diwajibkan  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  yang mengekspresikan kepercayaan dan keyakinan hatinya.
Pemerintah  dalam  hal  ini  presiden,  tidak  dibenarkan  melakukan diskriminasi  terhadap  kelompok  masyarakat,  baik  secara  sosial maupun  keagamaan  yang  tampak  berbeda  daripada  mainstrem. Masyarakat  akan  sangat  kecewa  kepada  presiden  yang  dengan “sengaja”  membiarkan  diskriminasi,  dan  bahkan  membiarkan terjadinya  kekerasan  atas  nama  agama—sebagaimana  terjadi  dewasa ini  di  Indonesia—terhadap  beberapa  kelompok  minoritas,  seperti kasus  yang  menimpa  Jama’ah  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI), pengrusakan  terhadap  rumah  ibadah,  dan  lain  sebagainya. Urusan-urusan  umum  yang  menjadi  kewajiban  presiden,  dalam perspektif  pemikiran  politik  al-Mawardi > ada  sepuluh  perkara.  Dua  di antaranya  adalah,  (1)  melindungi  negara  dan  memelihara  keamanan supaya  masyarakat  dapat  mencari  kehidupan  dengan  aman  dan tenteram,  serta  terbebas  dari  rasa  takut;  (2)  hendaklah  kepala  negara selalu mengikuti perkembangan keadaan masyarakat dan menyelesaikan sendiri segala yang harus diselesaikan dalam memimpin umat dan menjaga agama. 37
Secara  lebih  terperinci,  di  dalam Ada > b  ad-Dunya > wa  ad-Di > n ,  al- Mawardi > mengatakan  di  antara  kewajiban-kewajiban  presiden  adalah memelihara agama dan mengerahkan rakyat untuk mengerjakan tugas- tugas  agama  dengan  semestinya,  menjaga  negara  dan  melindungi
37 Al-Mawardi > , Al-Ah { ka > m As-Sult { a > niyyah fi >..., hlm. 17.
Mohammad Alfuniam, PROSES PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 49
rakyat  dari  musuh,  baik  dalam  bidang  agama,  maupun  dalam  bidang jiwa dan hartanya, memakmurkan negeri dengan memperbaiki sarana transportasi  lalu  lintas  dan  mengembangkan  ekonomi  rakyat, mengelola  harta  negara,  menurut  ketetapan-ketetapan  agama  tanpa ada  penyelewengan,  baik  dalam  memberi  maupun  menerima, menentang  orang-orang  yang  dzalim  dan  melaksanakan  hukum- hukum dengan secara adil, serta mengutamakan hati nurani di dalam menyelesaikan  perkara,  menegakkan  hukum-hukum  Allah  dan menjalankannya atas orang-orang yang harus dihukum tanpa tebang- pilih dan memilih para petugas dari orang-orang yang cakap dan yang dapat dipercaya. 38
Dengan  demikian,  presiden  seharusnya  mampu  meredam  dan mengatasi  persoalan-persoalan  ketidakadilan,  dan  termasuk  pula  soal yang  menyangkut  konflik  sosial-kegamaan.  Bukan  sebaliknya,  kepala negara  cenderung  membiarkan  dan  terkesan  menjadi  “penonton” terhadap  fenomena  kekerasan  yang  terjadi,  sehingga  tidak  heran  jika banyak kasus yang bermotif agama di negeri ini seringkali tidak tuntas penyelesaiannya. Tipologi kepala negara yang demikian sesungguhnya telah gagal menjadi seorang pemimpin, baik sebagai pemimpin politik maupun  agama,  sebab  dalam  Islam,  pertanggungjawaban  seorang pemimpin  tidak  hanya  melalui  sidang  di  parlemen,  tapi  juga  akan dipertanggungjawabkan di akhirat, setelah—meninggal dunia.
Mengenai  pemberhentian  presiden  dari  jabatannya,  al-Mawardi > menegaskan kemungkinan pembebasan kepala negara dari jabatannya bila—menyimpang  dari  keadilan,  kehilangan  salah  satu  fungsi  organ tubuhnya, atau tidak dapat menjalankan tugasnya karena dikuasai oleh orang-orang  dekatnya  atau  tertawan.  Apabila  kepala  negara melaksanakan  dan  menjamin  hak-hak  rakyat,  berarti  pula—telah melaksanakan dan memelihara hak Allah. 39
Al-Mawardi > juga berpendapat penyimpangan presiden tidak secara otomatis  menyebabkan  penurunan  dari  jabatannya,  apabila—dapat
38 Al-Mawardi > , Ada > b ad-Dunya > ... , hlm. 121. 39 Al-Mawardi > , Al-Ah { ka > m As-Sult { a > niyyah fi >..., hlm. 19.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
50 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
mendukung tindakannya secara logis. Al-Mawardi > tidak membicarakan bagaimana mekanisme pembebasan kepala negara dari jabatannya  dan  siapa  yang  berhak  melakukannya.  Pandangan  al- Mawardi > ini  menempatkan  kepala  negara  pada  kedudukan  yang  kuat dan  rakyat  pada  posisi  yang  lemah.  Dalam  masalah  ini,  rakyat  tidak berperan  banyak  untuk  melakukan  kontrol  terhadap  kebijakan- kebijakan kepala negara.
Presiden  sebagai  seorang  pemimpin  politik  sekaligus  pemimpin agama, tidak berarti menjadikan komunitas penganut agama warganya sebagai  “komoditas  politik”,  sebagaimana  pernah  diparktikkan  oleh rezim Orde Baru. Perjalanan sejarah politik bangsa Indonesia diwarnai oleh  darah  konflik  atas  nama  agama  dari  masa  ke  masa.  Agama, seringkali  dijadikan  kendaraan  politik,  atau  apa  yang  oleh  Effendy disebut “politik akomodasi”. 40
Dalam  kasus  inilah,  Abdurrahman  Wahid  (Gusdur)  tokoh pemimpin  Islam  yang  sangat  peduli  terhadap  Pancasila  dan keberlangsungan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI), tampil  sebagai  pengkritik  paling  lantang  terhadap  politik  akomodasi. Pada  dasarnya—menganggap  fenomena  akomodasi  cenderung mengarah kepada sektarianisme dan eksklusivisme.—percaya, terlepas dari  beberapa  terobosan  penting  yang  dilakukan  oleh  komunitas muslim terutama para pemikir dan aktivisnya, dalam konfigurasi sosial ekonomi dan politik babak belakangan dari pemerintahan Orde Baru, ada indikasi-indikasi yang menunjukkan adanya keinginan mendominasi  diskursus  kekuasaaan  di  kepulauan  nusantara.  Dengan berbuat  demikian,  kenyataan  Indonesia  terdiri  dari  kelompok- kelompok  sosial  keagamaan  dan  politik  yang  berbeda-beda  itu diabaikan.
Penting  dicatat  kecenderunga-kecenderungan  semacam  itu tampaknya  tidak  berkembang  dengan  sendirinya.  Menurut  Gusdur, sebagaimana  dikutip  Effendy,  negara—hingga  tahap  tertentu— memperburuk  kecenderungan  tersebut  dengan  melibatkan  dirinya
40 Bahtiar Effendy, Masyarakat Agama dan... , hlm. 297.
Mohammad Alfuniam, PROSES PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 51
dalam  masalah-masalah  yang  terkait  dengan  perkara  keagamaan, khususnya  yang  berhubungan  dengan  kepentingan  kelompok mayoritas. 41 Bukti  paling  mencolok  yang  menunjukkan  penetrasi negara  yang  semakin  intensif  dalam  kehidupan  beragama  mencakup pemberlakuan  UUAP,  dikeluarkannya  keputusan  bersama  tingkat menteri  mengenai  Bazis,  pembentukan  ICMI,  pendirian  BMI, penyelenggaraan  Festival  Istiqlal,  pengajaran  bahasa  Arab  dalam jaringan  televisi  negara,  dan  perhatian  pemerintah  terhadap  tuntutan sebagian  kelompok  muslim  berkenan  dengan  pemberian  label  halal- haram bagi makanan kemasan.
Bagi Gusdur, akibat-akibat lebih lanjut dari praktik-praktik itu bisa sangat  merusak.  Hal  yang  dipertaruhkan  adalah  tegaknya  prinsip- prinsip  pluralisme  dan  persatuan  nasional.  Artinya,  selain  tindakan diskriminasi  terhadap  agama  yang  dianut  kelompok-kelompok minoritas, campur tangan negara dalam masalah-masalah agama yang berlebihan  akan  merapuhkan  integrasi  bangsa.  Menurut  Gusdur, Indonesia bukan negara teokratis, sehingga pemerintah yang berkuasa harus  mempunyai  batas  yang  jelas  dalam  menyelenggarakan  dan melindungi kehidupan beragama. 42
Karena  itu,  di  sinilah  pentingnya  mempunyai  wawasan  dan pengetahuan yang luas tentang bagaimana menjadi pemimpin negara. Gagasan  al-Mawardi > tentang  hakikat  seorang  pemimpin  negara,  yang berarti  mengurusi  politik  sekaligus  urusan  agama,  tidak  dimaksudkan sebagaimana  dijalankan  oleh  rezim  Orde  Baru,  yang  mengekang  dan mengawasi secara ketat kehidupan beragama. Maksud dari gagasan al- Mawardi > itu  adalah  tuntutan  bagi  setiap  kepala  negara,  agar  bersikap proporsional  berdasarkan  aturan  konstitusi,  yang  mencerminkan adanya kebebasan, dan tidak melanggar hak-hak dasar manusia.
Proses  pemilihan  pemimpin  dan  demokrasi  sebagai  wujud musyawarah dalam Islam. Teori politik al-Mawardi > semakin mendapat ruang  relevansi  dengan  situasi  keindonesiaan  terkait  dengan  teorinya
41 Bahtiar Effendy, Masyarakat Agama dan... , hlm. 251.
42 Bahtiar Effendy, Masyarakat Agama dan... , hlm. 251.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
52 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
tentang  mekanisme  pemilihan  kepala  negara,  yang  itu  terkait  pula dengan  praktik  demokrasi  yang  saat  ini  berlangsung  dijalankan  oleh bangsa. Meskipun tidak semua teori al-Mawardi > sesuai dengan realitas kekinian bangsa, tetapi konsep-konsep dasar politik kenegaraan telah cukup  lama  disinggung  oleh  al-Mawardi > ,  jauh  sebelum  diteorisasikan oleh  ilmuwan-ilmuwan  Barat.  Konsep  dasar  dari  sistem  demokrasi sesungguhnya  memberikan  peran  yang  sangat  besar  kepada  rakyat dalam  proses  pembentukan  negara  dan  pemerintahan.  Salah  satu unsur  penting  di  dalamnya  adalah  dengan  menerapkan  metode pemilihan  lewat  musyawarah  untuk  menentukan  kepala  negara.  Di sinilah,  proses  pengangkatan  kepala  negara  dengan  sistem  pemilihan merupakan materi bahasan para juris Sunni.
Al-Mawardi > mengemukakan  pendapatnya  tentang  pemerintahan terbentuk  melalui  dua  kelompok. Pertama, ahl  al-ikhtiya > r yaitu  yang berwenang untuk memilih imam bagi umat. Kedua , ahl al-ima > mah yaitu yang  berhak  memangku  jabatan  kepala  pemerintahan.  Bagi ahl  al- ikhtiya > r padanya harus memiliki tiga syarat: (1) memiliki sikap adil; (2) memiliki  ilmu  pengetahuan  yang  memungkinkan  diketahuinya  siapa yang  memenuhi  syarat  untuk  diangkat  menjadi  imam;  (3)  Bijaksana dan idealis dalam menentukan pilihannya, siapa yang lebih pantas dan terbilang  jujur  dalam  memimpin  umat  Islam. 43 Tentang  siapa  yang berhak menjadi anggota ahl al-ikhtiya > r dan bagaimana cara rekrutmen anggota tersebut tidak dijelaskan lebih jauh oleh Mawardi > . Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, ahl al-ikhtiya > r au ahl al-h { a > l wa  al-‘aqd bahkan  berada  di  bawah  pengaruh  kepala  negara,  karena kepala  negaralah  yang  diangkat,  sehingg  cenderung  bersifat akomodatif terhadap kekuasaan. ahl al-h { a > l wa al-‘aqd tidak lebih hanya sekedar alat legitimasi ambisi politik penguasa atas tindak tanduknya. Karena dipilih oleh penguasa, ahl al-h { a > l wa al-‘aqd tidak mencerminkan dirinya  sebagai  wakil  rakyat.  Keberadaannya  tidak  banyak  membawa
43 Al-Mawardi > , Al-Ah { ka > m As-Sult { a > niyyah fi >..., hlm. 7-9.
Mohammad Alfuniam, PROSES PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 53
perubahan kembali ke tradisi syura yang efektif berjalan hanya selama masa al-khulafa > ‘ ar-ra > syidu > n .
Ahl  al-ima > mah sebagai  orang  yang  berhak  menjadi  pemimpin, menurut al-Mawardi > harus memiliki tujuh syarat: (1) sikap adil dengan segala  persyaratannya;  (2)  memiliki  ilmu  pengetahuan  yang  memadai untuk  berijtihad;  (3)  sehat  pendengaran,  pengelihatan,  dan  lisannya; (4)  utuh  anggota-anggota  tubuhnya;  (5)  memiliki  wawasan  yang  baik untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum; (6)  keberanian  yang  memadai  untuk  melindungi  rakyat  dan menghadapi musuh; dan (7) keturunan Quraisy. 44 Dalam mengangkat kepala pemerintahan terdapat dua cara. Pertama, cara pemilihan yang dilakukan  oleh  sekelompok  orang  yang  duduk  dalam ahl  al-h { a > l  wa  al- ‘aqd  au  ahl  al-ikhtiya > r yakni  para  ulama  cendikiawan  dan  pemuka masyarakat. Kedua, dengan cara penunjukkan atau wasiat oleh kepala pemerintahan  yang  sedang  berkuasa.  Kalau  pengangkatan  melalui pemilihan,  terdapat  perbedaan  pendapat  antara  para  ulama  tentang jumlah peserta dalam pemilihan itu.
Dalam  konteks  Indonesia,  pengangkatan  pemimpin  atau  presiden berdasarkan  penunjukan  langsung  dari  penguasa  sebelumnya  pernah terjadi,  ketika  presiden  Soeharto  lengser  dengan  menunjuk  Habibie sebagai penggantinya. Pergantian ini terjadi dalam kondisi darurat, saat negara  mengalamai  transisi  kepemimpinan  secara  “dramatis”,  atau yang  biasa  dikenal  dengan  masa  reformasi  tahun  1998. Jika dilihat dari perspektif al-Mawardi > , langkah politik di masa transisi bangsa  Indonesia  pemilihan  presiden  melalui  penunjukam  langsung, sejalan  dengan  apa  yang  pernah  pula  disinggung  al-Mawardi > .  Al- Mawardi > mengungkapkan,  jika  tidak  ada  seseorang  yang mengendalikan pemerintahan, lahirlah dua golongan dari masyarakat. Pertama,  golongan ahl  al-h { a > l  wa  al-‘aqd untuk  memilih  seorang pemimpin.  Kedua, ahl  ima > mah (orang-orang  yang  dapat  diangkat menjadi  kepala  negara).  Atas  dua  golongan  inilah  dibebani  dosa, apabila menunda-nunda dalam mengangkat seorang kepala negara.
44 Al-Mawardi > , Al-Ah { ka > m As-Sult { a > niyyah fi >..., hlm. 8.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
54 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
Menurut  al-Mawardi > ,  mengapa  pengangkatan  imam  atau  khalifah dapat  dilakukan  dengan  penunjukan  atau  wasiat  oleh  imam  yang sebelumnya, dasarnya yang pertama adalah karena Umar bin Khattab menjadi  khalifah  melalui penunjukkan  oleh  pendahulunya,  yaitu  Abu Bakar.  Demikian  pula  halnya  Usman.  Enam  anggota  “dewan formatur”  yang  memilihnya  sebagai  khalifah  adalah  ditunjuk  oleh pendahulunya, Umar bin Khattab. 45 Pada bagian ini, teori al-Mawardi > cenderung tekstual dengan mengambil “mentah-mentah” fakta sejarah masa  lalu.  Dalam  kehidupan  modern  sekarang  ini,  teori  politik  al- Mawardi > mengabaikan konteks zaman yang secara nyata jelas berbeda jauh antara era sahabat Nabi dengan masa modern.
Dalam  hal  pengangkatan  imam  melalui  penunjukkan  atau  wasiat oleh imam yang berkuasa, al-Mawardi > menyatakan sebelum menunjuk calon  penggantinya,  seorang  imam  harus  berusaha  agar  yang ditunjuknya  itu  benar-benar  berhak  untuk  mendapatkan  kepercayaan dan  kehormatan  yang  tinggi  dan  orang  yang  betul-betul  paling memenuhi  syarat.  Kalau  yang  ditunjuk  sebagai  calon  pengganti  itu bukan  anak  atau  ayah  sendiri,  maka  terdapat  perbedaan  pendapat, yaitu apakah imam boleh melaksanakan bai’at sendiri atau tidak. 46
Dari  uraian  tentang  beberapa  cara  pengangkatan  imam,  baik  yang melalui  pemilihan  maupun  penunjukkan,  al-Mawardi > hanya mengemukakan berbagai pendapat tanpa memberikan preferensi atau pilihannya.  Sikap  kehati-hatiannya  tersebut  didasarkan  pada  fakta sejarah yang menunjukkan tidak ditemukannya suatu sistem yang baku tentang pengangkatan kepala negara yang dapat dikatakan pasti itulah sistem Islami.
Salah  satu  tugas  penting  dari  lembaga  pemilihan  menurut  al- Mawardi > adalah  mengadakan  penelitian  lebih  dahulu  terhadap kandidat  kepala  pemerintahan  apakah—telah  memenuhi  syarat  atau tidak yang diajukan oleh lembaga wewenang ini. Jika telah memenuhi persyaratan  si  calon  diminta  kesediaannya  lalu  ditetapkan  sebagai
45 Al-Mawardi > , Al-Ah { ka > m As-Sult { a > niyyah fi >..., hlm. 8. 46 Munawir Sjadzali, Islam dan Tatanegara... , hlm. 65.
Mohammad Alfuniam, PROSES PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 55
kepala pemerintahan dengan ijtihad atas dasar pemilihan yang diikuti dengan  pembaiatan.  Dalam  pembaiatan  tidak  ada  unsur  paksaan, rakyat  yang  telah  membaiatnya  harus  menaatinya.  Tetapi  di  antara yang  membaiatnya  tidak  setuju  kepada  kepala  pemerintahan  terpilih, karena  pengangkatannya  atas  dasar  persetujuan  orang  banyak,  maka jabatan  kepala  pemerintahan  harus  diserahkan  kepada  orang  yang dipandang lebih berhak memegang jabatan terhormat itu. 47 Mayoritas ulama  fikih  atau  teologi  sepakat ima > mah dibentuk  atas  dasar persetujuan dan pemilihan oleh ahl al-ikhtiya > r . 48
Memang  tidak  semua  teori  politik  al-Mawardi > sejalan  dengan praktik  demokratisasi  yang  banyak  dikembangkan  di  negara-negara dunia,  termasuk  di  Indonesia.  Beberapa  hal  yang  disinggung  oleh  al- Mawardi > memiliki  relevansi  atau  kesamaan  seperti  yang  telah dijalankan  oleh  bangsa  Indonesia.  Satu  di  antaranya  adalah  sistem demokrasi  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  pemilihan  kepala  negara sekaligus pemimpin agama.
Filsafat  politik  al-Mawardi > menggagas  keterlibatan  masyarakat dalam proses penentuan ima > mah yang akan diangkat sebagai panutan, berdasarkan  suatu  mekanisme  pemilihan.  Meskipun  pada  masa  itu masih terbatas pada sekelompok kecil yang berhak memilih, tetapi ini mengindikasikan  suatu  sistem  demokrasi  yang  memposisikan kedaulatan  rakyat  sebagai  suatu  elemen  sangat  penting.  Keterlibatan masyarakat dalam penentuan seorang khalifah ini juga terinspirasi dari wacana  musyawarah  dalam  Islam,  yaitu  ketika akan  menentukan  hal- hal  yang  menyangkut  hajat  hidup  dan  kemaslahatan  orang  banyak harus  diputuskan  secara  bersama.  Musyawarah  merupakan  unsur penting  dalam  demokrasi.  Karenanya,  meskipun  terdapat  pula kekurangan,  demokrasi  dipahami  sebagai  warisan  kemanusiaan  yang tiada ternilai harganya yang untuk sampai sekarang belum ditemukan
47 Al-Mawardi > , Al-Ah { ka > m As-Sult { a > niyyah fi >..., hlm. 9. 48 Al-Mawardi > , Al-Ah { ka > m As-Sult { a > niyyah fi >..., hlm. 10.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
56 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
alternatif  yang  lebih  unggul. 49 Demokrasi  terus  bertahan  dan  begitu digandrungi  karena  menghasilkan  kebijakan  yang  baik,  suatu masyarakat  yang  adil,  suatu  masyarakat  yang  bebas,  keputusan  yang memajukan  kepentingan  rakyat  atau  manfaat  bersama,  menghargai hak-hak  individu—di  mana  individu-individu  diposisikan  sebagai hakim  atau  pelindung  bagi  kepentingan  sendiri—memajukan kepentingan dan kegiatan intelektual. Demokrasi bahkan mempunyai efek  menyatukan  masyarakat.  Dalam  sistem  demokratis,  masyarakat tidak  merasa  dipaksa  pemerintah  untuk  melakukan  sesuatu  yang dianggapnya  tidak  mesti  dilakukannya.  Kaum  minoritas  sekalipun, karena dilindungi secara hukum.
Sistem  demokrasi  mendapat  tempat  yang  sangat  baik  dan  positif  di kalangan  umat  muslim,  atau  sebuah  negara  yang  mayoritas  penduduknya beragama  Islam—seperti  di  Indonesia—meskipun  juga  terdapat  banyak kalangan  yang  mengecam,  bahkan  terang-terangan  menolaknya.  Menurut kelompok  yang  menolak  ini,  demokrasi  merupakan  sistem  yang  harus ditolak, karena merupakan sesuatu yang impossible dan ancaman yang perlu diwaspadai.  Kamil  menyebutkan  ada  beberapa  ahli  atau  ulama  yang berpandangan  demikian,  antara  lain Syaikh Fad { l  Alla > h Nu > ri > dan  T { aba > ‘i > dari Iran,  Sayyid  Qut { b  dan  al-Sya  ‘ra > wi > dari  Mesir,  serta  ‘Ali > Benhadj  dari Aljazair. 50 Tokoh-tokoh ini berpendapat, dalam Islam tidak ada tempat yang layak  bagi  demokrasi,  yang  karenanya  Islam  dan  demokrasi  tidak  bisa dipadukan.
Penolakan terhadap demokrasi, jika dikaji lebih mendalam, sesungguhnya lebih  disebabkan  karena  persoalan  ideologis  (anti-Barat),  tidak  berdasarkan pertimbangan  objektif-ilmiah.  Padahal,  dibanding  sistem  atau  ideologi- ideologi lain, demokrasi adalah proses melaksanakan nilai-nilai civility dalam kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat.  Demokrasi  adalah  proses  menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai- nilai  demokrasi  sebagai way  of  life -nya. Civil  society yang  dimaksud  bersifat
49 Nurcholish Madjid, “Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah integrasi Umat” ,  dalam  Nurcholish  Madjid,  dkk., Pembaruan  Pemikiran  Islam, Jakarta:  Islamic Research Center, 1970), hlm. 27
50 Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 3.
Mohammad Alfuniam, PROSES PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 57
elektik,  yaitu  wilayah-wilayah  kehidupan  yang  terorganisir  dan  bercirikan antara  lain:  keterikatan  pada  norma-norma  atau  nilai  hukum  yang  diakui, kesukarelaan,  keswasembadaan,  keswadayaan,  dan  kemandirian  yang  tinggi berhadapan  dengan  negara. 51 Masyarakat  yang  demikian  itulah  sebagai rumah bagi demokrasi.
Berikut  ini  terdapat  beberapa  prinsip  dasar  demokrasi,  yang diuraikan  Nurcholish  Madjid,  sebagaimana  dikutip  Kamil. 52 Pertama , prinsip  kesadaran  kemajemukan.  Kesadaran  akan  kemajemukan ( pluralism )  ini  tidak  hanya  suatu  kesadaran  pasif  akan  kenyataan pluralisme,  tetapi  lebih  dari  itu,  yakni  disertai  dengan  usaha  aktif untuk menjaga, menumbuhkan dan mengembangkan segi positif dari pluralisme  ini  untuk  memperkaya  proses-proses  berbangsa  dan bernegara, untuk suatu tujuan kebersamaan yang lebih tinggi. Prinsip ini  secara  jelas  mengemukakan  suatu  titik  temu  bersama  sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan bersama.
Kedua ,  prinsip  musyawarah.  Musyawarah,  dalam  bahasa  Arab bermakna  saling  memberi  isyarat.  Dengan  keinsyafan  ini  berarti  ada kedewasaan dengan tulus menerima kemungkinan untuk berkompromi,  bahkan  kalah  suara.  Semangat  yang  mendasari keinsyafan  ini  menuntut  agar  setiap  orang  menerima  kemungkinan terjadi partial  functioning  of  ideals —pandangan  dasar,  belum  tentu  dan tidak  harus,  seluruh  keinginan  atau  pikiran  seseorang  atau  kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Inilah bentuk kompromi atau ishlah yang perlu dijunjung dalam suatu masyarakat yang sedang menuju ke demokrasi.
Ketiga ,  prinsip  cara  haruslah  sejalan  dengan  tujuan.  Prinsip  ini mengemukakan  dasar,  suatu  tujuan  yang  baik  haruslah  diabsahkan dengan  kebaikan  cara  yang  ditempuh  untuk  meraihnya.  filosof Perancis, Albert Camus mengatakan, Indeed the end justifies the means, but what  justifies  the  end?  The  means! (demokrasi  akan  hancur  kalau  ada pertentangan  antara  cara  dan  tujuan  seperti  dalam  istilah  “tujuan
51 Muhammad  Hikam  AS., Demokrasi  dan  Civil  Society, (Jakarta:  LP3ES,  1996), hlm. 3.
52 Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi…, hlm. 27-30.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
58 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
menghalalkan  segala  cara). Keempat ,  prinsip  permufakatan  yang  jujur. Ini adalah buah dari penerapan permusyawaratan yang jujur dan sehat. Dengan  begitu,  prinsip  ini  sebenarnya  menolak  jenis-jenis permufakatan  yang  dicapai  melalui  perekayasaan,  manipulasi,  atau taktik-taktik yang sesungguhnya hanya curang, cacat dan sakit, bahkan mengkhianati  nilai  dan  semangat  demokrasi  itu  sendiri,  yang menuntut  ketulusan  dalam  proses  sosial,  di  mana  perlu  pembebasan diri dari vested interesti (egoisme) yang sempit.
Kelima ,  prinsip  pemenuhan  kehidupan  ekonomi  dan  perencanaan sosial  budaya.  Prinsip  ini  sangat  penting  bagi  terealisirnya  kehidupan demokrasi. Ada indikasi langsung antara kemakmuran dan kehidupan demokratis. Karena itu, penting sekali suatu perencanaan pemenuhan kehidupan  ekonomi  rakyat,  dan  pemenuhan  hak-hak  sosial  politik yang check list -nya adalah nilai-nilai kemanusiaan yang universal, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM).
Keenam ,  prinsip  kebebasan  nurari  ( freedom  of  conscience ).  Ini  adalah prinsip dasar politik yang merupakan nilai-nilai asasi dalam demokrasi. Prinsip  ini  memperkuat  egaliterianisme  dan  tingkahlaku  penuh percaya  diri  pada  iktikad  baik  orang  dan  kelompok  lain.  Dengan demikian,  prinsip  ini  meneguhkan  pandangan  manusia  yang  positif dan optimis, yang akan mendorong kerjasama antar warga masyarakat dan saling mempercayai iktikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukung-mendukung  secara  fungsional  antar  berbagi  unsur kelembagaan  kemasyarakatan,  yang  merupakan  segi  penunjang efisiensi untuk demokrasi.
Dengan  mencermati  prinsip-prinsip  demokrasi  di  atas,  maka tidaklah berlasan jika dikatakan hal itu bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip  ajaran  Islam.  Demokrasi  merupakan  bentuk pemerintahan yang paling baik dibanding dengan pemerintahan yang bersifat absolut, fasis dan bentuk lainnya yang tidak menghargai nilai- nilai yang dimiliki manusia. Al-Mawardi > telah sejak awal menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi perspektif Islam. Jadi tidaklah benar jika di antara rakyat yang menolak sistem demokrasi, beralasan karena tidak
Mohammad Alfuniam, PROSES PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 59
ada  dalam  tradisi  Islam,  apalagi  menyandarkan  pendapatnya  kepada pemikiran al-Mawardi > .
Dengan  mangacu  argumentasi  di  atas,  menjadi  tepat  dan  relevan sistem dan cara yang dilakukan di Indonesia melalui Pemilihan Umum (pemilu)  untuk  memilih  pemimpin-baca:  presiden-Indonesia  yang notabene mayoritas  beragama  Islam.  Meskipun  secara  “kasat  mata” tidak  menggunakan  simbol-simbol  Islam,  namun  proses  pemilihan presiden  Indonesia  yang  menggunakan  sistem  demokorasi mengandung prinsip dan nilai-nilai Islam di dalamnya.

## E. Penutup
Konsep  pembentukan  negara  Indonesia  dalam  perspektif  filsafat politikl  al-Mawardi > berasal  dari  kesadaran  kolektif  untuk  menjadikan komunitas  masyarakatnya  merdeka  dan  bermartabat,  sejalan  dengan situasi  kemerdekan  RI  yang  dideklarasikan  tanggal  17  Agustus  1945. Hal  ini  juga  terkait  dengan  kontrak  sosial-politik  setelah  Indonesia merdeka  dari  kaum  penjajah,  dengan  menjadikan  Pancasila  sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai wujud kontrak sosial (sebagaimana gagasan  al-Mawardi > )  dan  ideologi  merupakan  norma-norma  yang disepakati  bersama  sebagai  dasar  kehidupan  sosial  dan  kenegaraan Indonesia  merdeka.  Pancasila  sebagai  kontrak  sosial,  tidak  mungkin diubah, karena mengubah Pancasila berarti mengubah negara dan itu artinya  mengkhianati  kontrak  sosial  yang  telah  disepakati.  Sebagai kontrak sosial, Pancasila tidak mungkin berbenturan atau dibenturkan dengan  ideologi-ideologi  atau  pandangan  dunia  lainnya,  baik  yang bersifat  sekuler  maupun  keagamaan,  termasuk  Islam.  Wujud  praksis lain  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  kontrak  sosial,  jika  mengacu pada  filsafat  politik  al-Mawardi > ,  terjadi  ketika  seseorang  terpilih sebagai  pemimpin,  sehingga—pun  wajib  ditaati  oleh  rakyat  selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.
Gagasan  Al-Mawardi > tentang  kepala  negara  Indonesia  sebagai pemimpin  politik  sekaligus  agama  adalah  kewajiban  penguasa  agar memperhatikan  tidak  hanya  urusan-urusan  sosial  kemasyarakat  yang

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
60 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
berdimensi  politik,  tapi  juga  harus  memperhatikan  kehidupan  umat beragama.  Diskriminasi  dan  kekerasan  atas  nama  agama  kepada kelompok  minoritas  harus  dicegah  oleh  seorang  pemimpin  negara. Kondisi  ini  sebenarnya  memberikan  peluang  kepada  setiap  kepala negara untuk benar-benar berkhidmat dan amanah demi kesejahteraan rakyat.  Itulah  yang  dicontohkan  oleh  Nabi  dan  para  sahabatnya.  Al- Mawardi > menganjurkan  untuk  menerapkan  sistem  demokrasi  dalam kehidupan  berpolitik,  seperti  yang—pernah  tunjukkan  dalam tulisannya soal pemilihan seorang pemimpin berdasarkan musyawarah. Jadi, sistem demokrasi di Indonesia tidaklah dilarang dan apalagi  dianggap  bertentangan  dengan  ajaran  Islam,  tapi  justru sebaliknya,  sangatlah  dianjurkan  selama  tidak  menimbulkan ketidakstabilan dan kekacauan sosial.
Mohammad Alfuniam, PROSES PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA...
JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H. │ 61

## Daftar Pustaka
Azhar, Muhammad. 1997. Filsafat Politik. Perbandingan antara Islam dan Barat . Jakarta: Rajawali Pers.
Brebesy, Ma’mun Murod al-. 1999. Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amin Rais Tentang Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Budiman,  Arief. 2002. Teori  Negara:  Negara.  Kekuasaan  dan  Ideologi . Jakarta:Gramedia.
Effendy,  Bahtiar.  2001. Masyarakat  Agama  dan  Pluralisme  Keagamaan.
Yogyakarta:Galang.
El-Affendi,  Abdel  Wahab.  2000. Who  Need  an  Islamic  State. terj.
Amiruddin Ar-Rani. Masyarakat tak Bernegara. Kritik Teori Politik Islam . Yogyakarta: LKiS.
Hikam,  Muhammad  AS..  1996. Demokrasi  dan  Civil  Society. Jakarta: LP3ES.
Hughes,  Thomas  Patrick.  1968. Dictionary  of  Islam. New  Delhi: Oriental Books Print Corporation. Manz { u > r, Ibn. Lisa > n al-‘Ara > b.
Bairut: Da > r S { adr.
Kamil,  Sukron.  2002. Islam  dan  Demokrasi:  Telaah  Konseptual  dan Historis. Jakarta: Gaya Media Pratama.
Khaldu > n,  Ibn.  2000. Muqaddimah. terj.  Ahmadie  Thoha. Muqaddimah
Ibn Khaldun . Jakarta: Pustaka Firdaus.
Locke,  John.  2000. “An  Essay  Concerning  the  True  Original.  Extent  and End of Civil Goverment” on the Two Treatises of Civil Goverment. J.M. Dent  &  Sons  Ltd.. terj. Kuasa  Itu  Milik  Rakyat.  Essai  Mengenai Asal  Mula  Sesungguhnya.  Ruang  Lingkup  dan  Maksud  Tujuan Pemerintahan Sipil . Yogyakarta: Kanisius.
Machendrawaty,  Nanih  dan  Agus  Ahmad  Safe’i.  2001. Pengembangan Masyarakat  Islam.  Dari  Ideologi.  Strategi  sampai  tradisi. Bandung: Rosda.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
62 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Juma > di > al-Akhi > rah 1435 H.
Madjid,  Nurcholish.  1970. “Keharusan  Pembaruan  Pemikiran  Islam  dan Masalah  integrasi  Umat” .  dalam  Nurcholish  Madjid.  dkk..
Pembaruan Pemikiran Islam. Jakarta: Islamic Research Center.
Mawardi > , Al-. 2000. Al-Ah { ka > m As-Sult { a > niyyah fi > al-Wila > yah ad-Di > niyyah. terj. Fadhli Bahri. Al-Ah { ka > m As-Sult { a > niyyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam . Jakarta: Darul Falah.
__________. 2001. Ada > b  ad-Dunya > wa  ad-Di > n. terj.  Kamaludddin Sa’diyatulharamain. Kenikmatan  Kehidupan  Dunia  dan  Agama; Etika dalam Pergaulan . Jakarta: Pustaka Azzam.
Nugroho, Ito Prajna. 2002. Jurnal Filsafat Driyarkara Jakarta. “Dilema Negara-Bangssa  dalam  Perspektif  Hannah  Arend”.  edisi  Th. XXVI. No. 1.
Ra > ziq, ‘ Ali > ‘Abd ar-. 1925. al-Isla > m wa Us { u > l al-Hukm. Kairo: Mat { ba‘ah Mis { r Syirkah Musah { amah Mis { riyyah.
Ramage, Douglas E.. 2002. Politics in. Indonesia: democracy. Islam and The Ideology of Tolerance. terj. Hartono Hadikusumo. Percaturan Politik di  Indonesia:  Demokrasi.  Islam.  dan  Ideologi  Toleransi .  Yogyakarta: Mata Bangsa.
Rousseau,  Jean-Jacques.  1989. Du  Contrat  Social. terj.  Ida  Sundari Husen dan Rahayu Hidayat. Perihal Kontrak Sosial . Jakarta: Dian
Rakyat.
Schmandt, Henry J.. 2002. A History of Political Philosophy. terj. Ahmad Baidlowi  dan  Imam  Baehaqi. Filsafat  Politik;  Kajian  Historis  dari Zaman  Yunani  Kuno  sampai  Zaman  Modern .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Shmandt,  Henry  J..  2002. A  History  of  Political  Philosophy. terj.  Ahmad Baidlowi  dan  Imam  Baehaqi. Filsafat  Politik;  Kajian  Historis  dari Zaman  Yunani  Kuno  sampai  Zaman  Modern .  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Sjadzali,  Munawir.  1993. Islam  dan  Tatanegara;  Ajaran.  Sejarah  dan
Pemikiran. Jakarta:UI Press.
Syarf,  Muh { ammad  Jala > l  dan  ‘Ali > ‘Abd al-Mu‘t { i > Muh { ammad.  1978. Al- Fikr al-Siya > si > fi > al-Isla > m. Iskandariyah: Da > r al-Jami > ‘a > t al-Mis { riyya > t.