Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska P-ISSN: 2085-7616; E-ISSN: 2541-0962 February 2023, Vol. 15 No. 1

## Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Vrijspraak Terhadap Pengedar Narkotika Jenis  Sabu
(Studi Putusan Nomor : 13/Pid. Sus/2022/Pn.Tjk)
Endang Prasetyawati 1 , Indah Satria 2 , Nadya Destika 3 s.endang@ubl.ac.id , Universitas Bandar Lampung, Indonesia 1 indah.satria@ubl.ac.id , Universitas Bandar Lampung, Indonesia 2 nadiadestikalw@gmail.com, Universitas Bandar Lampung, Indonesia 3

## Abstract

## Background:
The  abuse  of  drugs  and  illegal  drugs  (drugs)  in  Indonesia  in  recent  years  has  become  a  serious  and  alarming problem, so it has become a national problem. At issue in this study is the judge's  consideration in applying the Vrijspraak ruling on the distribution of  mind-altering  methamphetamine and the application of criminal  law to mind-altering methamphetamine traffickers. research decision number:13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.
Research Method:
This research method used is legal and empirical.

## Findings:
The research results are based on the legal details revealed during the trial that the prosecutors The prosecutor's failure to prove his accusation made the judge doubtful about the prosecutor's indictment, and the witnesses all denied having a relationship with the accused and the application of criminal law to drug dealers.
Conclusion:
God direction. death penalty and a fine of Rp 10,000,000,000 (ten billion rupees).
Keywords: Judge's Consideration; Vrijspraak's verdict; Psychotropics Distributor.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Penyalahgunaan zat dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah yang  serius  dan  memprihatinkan  hingga  menjadi  masalah  nasional.  Permasalahan  penelitian  ini  adalah pertimbangan  hakim  dalam  menerapkan  putusan  Vrijspraak  terhadap  pengedar  narkoba  dan  penerapan  hukum pidana terhadap pengedar narkoba (kajian putusan studi).13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.
Metode Penelitian:

## Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dan empiris

## Hasil Penelitian:
Hasil penelitian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya  menyebabkan  hakim  meragukan  dakwaan  JPU,  dan  para  saksi  membantah  bahwa  semuanya mempunyai hubungan dengan terdakwa, dan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pengedar Narkotika sabu- sabu,  JPU  justru  menuntut  terdakwa  dengan  tuntutan  JPU  dengan  pidana  mati  dan  denda  sebesar 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar dong) rupiah).

## Kesimpulan:
Namun majelis hakim berpendapat lain, sehingga terdakwa harus dibebaskan.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Putusan Vrijspraak; Pengedar Narkotika.
DOI : - Received :  December 2022 Accepted :  December 2022 Published :  February 2023 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  dapat  menentukan  bagi  siapa  saja  apa  yang  harus  dilakukan,  apa  yang  tidak boleh dilakukan, apa yang dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku, objek hukum bukan hanya orang-orang  yang benar-benar melakukan hal-hal  yang melanggar hukum, tetapi juga kejahatan  dapat  terjadi,  dan  aparatur  negara.  Dapat  bertindak  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku, sistem ketenagakerjaan legal semacam itu akan menegakkan suatu bentuk penegakan hukum di Indonesia. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya dapat melemahkan sistem pertahanan negara.
Meluasnya  peredaran  narkoba  di  masyarakat  dan  beratnya  kerugian  serta  kerugian ekonomi  dan  sosial  telah  mendorong  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  menghapuskan peredaran  peredaran  narkoba.  Peredaran narkoba  yang  marak  saat  ini  tidak  hanya  terjadi  di masyarakat perkotaan tetapi juga di masyarakat pedesaan yang sudah terbiasa dengan narkoba. Tidak hanya orang dewasa saja yang menggunakan narkoba, kini narkoba juga digunakan oleh anak-anak  yang  masih  sekolah  dan  hampir  seluruh  lapisan  masyarakat,  baik  kalangan menengah  ke  atas  maupun  kalangan  menengah  ke  bawah.  Hal  ini  sangat  memprihatinkan, sehingga diperlukan tindakan tegas pemerintah terhadap masalah narkoba, khususnya terhadap para  pengedar  narkoba.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  membuat  undang-undang  khusus  yang mengatur  tentang  narkotika,  antara  lain  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 bersama dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2020 (selanjutnya: disingkat Undang-Undang Narkoba). Narkoba merupakan kejahatan tanpa korban,  dan  kini  semakin  banyak  beredar  narkoba  di  masyarakat,  namun  seringkali  aparat penegak  hukum  malah  kurang  tegas  dan  terkesan  selektif  dalam  pertimbangannya  sendiri, seharusnya  lebih  bijak,  adil  dan  berhati-hati  dalam  mengambil  keputusan  terhadap  pelaku
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Vrijspraak Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor : 13/Pid. Sus/2022/PN.Tjk)
Endang Prasetyawati, Indah Satria, Nadya Destika
kejahatan. Kejahatan narkoba, karena dampak dari peredaran narkoba sangat memprihatinkan bagi dunia, generasi penerus bangsa.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  bertujuan  sebagaimana  pada  Pasal  4 Undang Undang Narkotika yaitu bertujuan :
a. Menjamin  ketersediaan  Narkotika  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah,  melindungi,  dan  menyelamatkan  bangsa  Indonesia  dari  penyalah  gunaan Narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika; dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.
Namun sejauh ini, kejahatan narkoba telah menjadi masalah yang sangat kompleks dan perlu  ditanggapi  secara  serius  oleh  masyarakat  global,  khususnya  Indonesia.  Dalam  kasus pembebasan terhadap pelaku Narkoba, hal ini tidak hanya terjadi di wilayah Pekalongan tetapi juga  di  wilayah  Banjarmasin  yang  terbukti  secara  sah  bahwa  Terdakwa  memiliki  atau menguasai Narkoba, namun Hakim membebaskan dituduh. Penulis ingin meninjau Keputusan No.  13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk  Kronologis  singkat  perkara  bermula  dari  terpidana  Sdr.  Sulton yang  diperintahkan  untuk  melakukan  penertiban  peredaran  sabu  secara  massal  oleh  oknum berinisial  J  yang  saat  ini  berstatus  DPO  negara.  Pada  Februari  2021,  Sulton  kemudian memerintahkan  Nanang  dan  penyerang  berinisial  S  (DPO),  untuk  mencari  uang  pensiun. Kemudian, Nanang dan S disuruh membawa sabu seberat sekitar 80 kg ke Tanjung Balai di Sumatera Utara. Kemudian, sabu dikemas di motel dalam empat kotak.
Selanjutnya, Nanang pergi ke Taman Kota Cilegon dengan tiga kotak berisi sekitar 60 kilogram  sabu,  untuk  mengantarkan  ke  sejumlah  orang  atas  perintah  Pak  Sulton.  m  Raja. Sekitar  Maret  2021,  Sulton  memerintahkan  Nanang  ke  Medan,  Sumatera  Utara.  Nanang diperintahkan oleh Pak Sulton untuk mengambil empat tas berisi 60 kg sabu dan satu paket besar  ekstasi.  Semuanya  dikemas  ulang  oleh  Nanang,  dalam  empat  kotak.  Nanang  juga membawa  empat  kotak  sabu  ke  TPS  dengan  bus  Putra  Pelangi,  sedangkan  Nanang mengendarai mobilnya sendiri menuju Bandar Lampung. Terdakwa Razif juga pergi ke Bandar Lampung. Sesampainya di Lampung, keduanya juga menyewa sebuah penginapan di kawasan Rajabasa, Bandar Lampung. Pak Sulton memerintahkan Razif dan Nanang beberapa kali untuk
membawa  puluhan  kilogram  sabu  ke  Cilegon  dan  Surabaya  untuk  berhasil  mengangkut narkoba  tersebut.  Pada  awal  September  2021,  Nanang  dan  Razif  kembali  diperintahkan membawa sabu ke Tanjung Balai, Sumatera Utara, untuk mengambil enam kantong berisi 92 kg sabu. Keduanya mengemas sabu ke dalam kotak dan menutupinya dengan semen. Keduanya naik mobil pribadi menuju Bandar Lampung, kotak narkoba diturunkan dari bus dan mereka kembali  menerima  uang  saku.  Saat  hendak  mengambil  92  kg  sabu  dari  terminal  Bandar Lampung, keduanya diamankan petugas Satres Narkoba Polres Lampung.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris, dan pendekatan hukum normatif menggunakan hukum yang sesuai, serta melakukan pendekatan empiris yang melihat langsung  subjek  penelitian  melalui  observasi  dan  wawancara.  Data  yang  digunakan adalah analisis hukum kualitatif. Dengan kata lain memberikan pemahaman tentang data yang diterima di lapangan, kemudian menyusunnya dan menggambarkannya dalam bentuk kalimat.

## 3. PEMBAHASAN
3.1. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Vrijspraak  Terhadap  Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor: 13 /Pid.Sus/2022/PN.Tjk.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Jhony  Butar  Butar  selaku  hakim Pengadilan Negeri 1A Tanjung Karang Kelas 1A, beliau menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan no. 13/Pid. Sus/2022/PN. Perbuatan terdakwa Muhamad Sulton Bin H. Royan sudah benar. Dapat kita lihat bahwa putusan hakim harus didasarkan pada bukti, faktor  dan  pertimbangan  yang  matang.  Kerusakan  lingkungan  hidup  di  luar  dasar pertimbangan yang akan dijadikan acuan hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
a. Pertimbangan pertama adalah bahwa terdakwa telah dituntut oleh Mahkota dengan surat  dakwaan  alternatif,  maka  Majelis  dengan  mempertimbangkan  keadaan hukum  di  atas,  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  surat  dakwaan  alternatif pertama sesuai dengan pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkoba  No.  35  Tahun  2009,  rinciannya  sebagai  berikut;  Tidak  berhak  atau melawan hukum untuk melakukan gugatan atau permufakatan jahat menawarkan untuk membeli, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk zat bukan Narkoba. beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Vrijspraak Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor : 13/Pid. Sus/2022/PN.Tjk)
Endang Prasetyawati, Indah Satria, Nadya Destika
Perbuatan yang dilakukan oleh orang  yang tidak cakap dan berkaitan dengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian  Narkoba  No.  35  Tahun  2009  yaitu  perbuatan  menawarkan  untuk menjual,  menjual,  membeli,  menerima,  bertindak  sebagai  perantara  penjualan, penukaran,  penyerahan  obat  golongan  I  berupa  zat  bukan  nabati  yang  beratnya lebih dari 05 (lima) gram, dan “ilegal” adalah perbuatan seseorang yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum pencipta atau melanggar hak orang lain;
Satu. Dakwaan pertama:
Pasal  114  ayat  (2)  OJ  Pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang  Narkoba  Nomor  35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang secara melawan hukum atau melawan hukum melakukan pengujian atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam penjualan,  penukaran,  penyerahan  Obat  Golongan  I  berupa  bukan  sayuran  yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.
Dakwaan kedua:
Pasal  114  ayat  (2)  OJ  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang  Narkoba  Nomor  35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang dengan melawan hukum atau melawan hukum melakukan percobaan atau persekongkolan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan bahan obat Golongan  I dalam bentuk bukan jamu yang beratnya lebih dari 5 lima) gram.
b. Pemeriksaan hakim kedua berdasarkan keterangan saksi yang hadir di persidangan, yakni Laksono Priyanto, saksi Dwi Handoko, keduanya anggota Polres Lampung, pada dasarnya menjelaskan bahwa terdakwa terlibat dan ada pekerjaan yang harus dilakukan. dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu di Bus PO Putra Pelangi yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta, Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Bandar  Lampung,  diketahui  keterlibatan  terdakwa  berdasarkan  keterangan  saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Peti Banteng M.
c. Hakim  ketiga  berpendapat  bahwa  karena  JPU  tidak  pernah  menunjukkan  bukti percakapan  yang  dimaksud,  maka  JPU  tidak  mempunyai  cukup  bukti  untuk membuktikan keterlibatan dan keikutsertaan terdakwa dalam melakukan kejahatan yang  disengaja  atau  konspirasi  jahat  untuk  melakukan  kejahatan.  .  Pelanggaran Narkoba di bawah dakwaan pengganti pertama atau pengganti kedua.
Menimbang  bahwa  karena  penangkapan  terdakwa  atas  dugaan  ikut  serta dalam persidangan atau permufakatan yang berkaitan dengan Narkoba didasarkan pada  percakapan  telepon  seluler,  maka  seharusnya  JPU  mengajukan  bukti-bukti tersebut untuk membuktikan keterlibatan atau keterkaitan yang sebenarnya antara para terdakwa. tersangka dan penangkapan saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng  bin  M.  Yasin  beserta  saksi  M.  Bahwa  karena  JPU  tidak  pernah menunjukkan bukti-bukti percakapan yang dimaksud, maka JPU tidak mempunyai cukup  bukti  untuk  dapat  membuktikan  keterlibatan  dan  keikutsertaan  terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, dengan sengaja atau dengan maksud jahat bersekongkol melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan pengganti pertama demikian juga dalam surat dakwaan pengganti kedua.
3.2. Penerapan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pengedar  Narkotika  Jenis  Sabu  Studi Putusan Nomor: 13 /Pid.Sus/2022/PN.Tjk.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Rosman  Yusa  selaku  Jaksa Penutut  Umum  dalam  Putusan  Nomor:  13  /Pid.Sus/2022/PN.Tjk,  beliau  menjelaskan bahwa penerapan hukum terhadap terdakwa yang telah bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan  Percobaan  atau  permufakatan  jahat  tanpa  hak  atau  melawan  hukum menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram,  sebagaiman telah di atur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang  Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Lebih lanjut Bapak Rosman Yusa  menerangkan karena Perbuatn terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur maka Jaksa Penutu Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yakni    Dakwaan  Pertama:  Pasal  114  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor.35  Tahun  2009 Tentang Narkotika dengan bunyi menyatakan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara ataupun menukarkan bahkan menerima narkoba golongan 1
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Vrijspraak Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor : 13/Pid. Sus/2022/PN.Tjk)
Endang Prasetyawati, Indah Satria, Nadya Destika
dengan berat lebih dari 5 dalam bentuk batang pohon atau bukan tanaman maka pelakunya akan  dipidana  pidana  mati,  seumur  hidup,  ataupun  penjara  paling  singkat  6  tahun  dan paling  lama  20  tahun,    Jo  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor.  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika berbunyi Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  sama  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal- Pasal tersebut.
Dakwaan Kedua yang majelis Jaksa Penutut Umum terapkan kepada terdakwa yakin Pasal 112 ayat (2)  berbunyi: Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya  melebihi  5  (lima)  gram,  pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan  pidana  denda  maksimum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditambah  1/3 (sepertiga).  Jo  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor.35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  yang  berbunyi  Percobaan  atau  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  sama  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal- Pasal tersebut.
Bapak  Rosman  Yusa  selaku  Jaksa  Penutut  Umum  menjelaskan  bahwa  Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntun Umum dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:
a. Pertama menyatakan  terdakwa  MUHAMAD  SULTON  Bin  H.ROYAN  bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, “sesuai pasal  114 ayat  (2)  Jo  Pasal  132 ayat  (1)  Undang-Undang  RI  No.35  Tahun  2009 Tentang Narkotika.
b. Kedua menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN  dengan  pidana  Mati  dan  denda  Rp.10.000.000.000,-  (sepuluh  milyar rupiah)
c. Ketiga menyatakan barang bukti berupa :  92 (sembilan puluh dua) bungkus the china berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan  97.674,92  gram  dengan  rincian  sebagai  berikut  :48  (empat  puluh delapan)  bungkus  the  china  warna  kuning  berisikan  Kristal  putih  yang  diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 50.759,04 gram, 44 (empat puluh empat) bungkus the china warna hijau berisikan Kristal putih yang diduga narkotika  jenis  shabu  dengan  berat  total  keseluruhan  46.915,88  gram  kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanayk 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal  putih  yang  diduga  narkotika  jenis  shabu  dengan  berat  total  keseluruhan 10,87  gram  setelah  dilakukan  pemeriksaan  lab  BNN  tersisa  10,1895  sedangkan sisanya  sebanyak  97.664,05  gram  telah  dimusnahkan,  2  (dua)  buah  handphone merek Samsung A02 warna hitam.
d. Kempat Biaya perkara dibebankan kepada Negara;
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:
1. Terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz  bin  Hafidz  telah  membantah  keterangan  Saksi  Laksono  Priyanto,  dan keterangan  Saksi  Dwi  Handoko  yang  pada  pokoknya  menyatakan  kalau  yang menyuruh Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu adalah  Sdr.  Sofian  yang  menghubunginya  melalui  komunikasi  handphone,  dan Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz  bin  Hafidz  tidak  pernah  berkomunikasi  yang  ada  kaitannya  dengan ditemukannya narkotika jenis sabu di PO Bus Putra Pelangi.
3. Penuntut  Umum  tidak  pernah  menghadirkan  bukti  percakapan  yang  dimaksud, dengan  demikian  maka  Penuntut  Umum  tidak  cukup  bukti  untuk  dapat membuktikan  keterkaitan  dan  keterlibatan  Terdakwa  dalam  melakukan  tindak pidana  Percobaan  atau  Permufakatan  Jahat  Untuk  Melakukan  Tindak  Pidana Narkotika  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif  Pertama  maupun dalam dakwaan alternatif kedua.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Vrijspraak Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor : 13/Pid. Sus/2022/PN.Tjk)
Endang Prasetyawati, Indah Satria, Nadya Destika
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka majelis hakim meberikann putusan Menimbang Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (2)  jo Pasal 132 ayat (1) UU  RI  No.  35  tahun  2009  Tentang  Narkotika,  maka  Terdakwa  harus  dibebaskan  dari dakwaan  alternatif  kedua  Penuntut  Umum  tersebut  dan  oleh  karenanya  pula  Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan baik dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua Penuntut Umum. Maka majelis hakim Menyatakan Terdakwa Muhamad Sulton bin H. Royan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif  pertama  dan  dakwaan  alternatif  kedua  Penuntut Umum,  Membebaskan  Terdakwa  oleh  karena  itu  dari  dakwaan  alternatif  pertama  dan dakwaan  alternatif  kedua  Penuntut  Umum,  Memulihkan  nama  baik  dan  hak  Terdakwa dalam  kemampuan,  kedudukan,  harkat  serta  martabatnya,  Menetapkan  Barang  barang bukti  3  (tiga)  unit  handphone  yang  terdiri  dari  1  (satu)  buah  Handphone  merek  OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa, Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.
Berdasrakan  uraian  ditas  dapat  penulis  analisis  bahwa  Penerapan  Hukum  Pidana Terhadap  Pelaku  Pengedar  Narkotika  Jenis  Sabu  Studi  Putusan  Nomor:  13 /Pid.Sus/2022/PN.Tjk.  adalah  Jaksa  Penutut  Umum  mendakwa  Terdakwa  dengan dakwaan  alternatif  yakni  Pasal  114  ayat  (2)  Jo  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang  Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi: Melakukan Percobaan  atau  permufakatan  jahat  tanpa  hak  atau melawan  hukum  menawarkan untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5  gram,  dengan  tuntutan    dari  jaksa  Penutut  Umum  berupa  pidana  Mati  dan  denda Rp.10.000.000.000,-  (sepuluh  milyar  rupiah).  Dari  dakwaan  tersebut  terlihat  dalam perkara  ini  penerapan  saksi  bagi  Para  Pelaku    Pengedar  Narkotika  Jenis  Sabu  dapat  di kenakan saksi yang berat berupa hukuman mati, atau menimal pidana penjara bertahun- tahun  apabila  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  telah  melakukan  tindak  pidana penyalagunan  narkotika,  Maka  dakwaan  yang  didakwa  kepada  terdakwa  sudah  tepat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :
a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Vrijspraak (bebas) terhadap pengedar Narkotika  jenis  sabu  dalam    Putusan  Nomor:  13  /Pid.Sus/2022  /PN.Tjk,  berdasarkan Fakta  Fatak  hukum  yang  terungkap  di  dalam  persidangan  yang  mana  Jaksa  Penutut Umum  tidak  dapat    membuktikan  dakwaannya  sehingga  hakim  merasa  ragu  akan dakwaan jaksa, dan Para Saksi membatah semua ada hubungan dengan terdakwa.
b. Penerapan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pengedar  Narkotika  Jenis  Sabu  Studi Putusan  Nomor:  13  /Pid.Sus/2022/PN.Tjk.  adalah  Jaksa  Penutut  Umum  mendakwa Terdakwa  dengan  dakwaan  alternatif  yakni  Pasal  114  ayat  (2)  Jo  Pasal  132  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan tuntutan  dari jaksa Penutut Umum berupa pidana Mati dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh  milyar  rupiah).  Namun  Majelis  Hakim  memiliki  Padangan  lain  sehingga memberikan putusan Bebas terhadap Terdakwa.

## 5. REFERENSI
Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja grafindo Persada, Jakarta. Amir  Ilyas,  2012,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Memahami  Tindak  Pidana  Dan Pertanggungjawaban  Pidana  Sebagai  Syarat  Pemidanaan,  Rangkang  Education, Yogyakarta.
Andi Hamzah. 2013. KUHP dan KUHAP. Rineka Cipta, Jakarta.
Bambang  Hartono,  DKK.  2022.  Penguatan  Bagi  Pelajar  Terhadap  Ancaman  Bahaya Penyalahgunaan  Napza  Di  Desa  Rejosari  Lampung  Selatan.  Jurnal  Cemerlang: Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 4, No. 2, Lubuklinggau.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  2000.Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Balai Pustaka, Jakarta.
Evi Hartanti. 2000. Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
Gatot Supramono. 2011. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan, Jakarta.
Hari  Sasangka.  2003.  Narkotika  dan  Narkotika  Dalam  Hukum  Pidana.  Mandar  Maju,
Bandung.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Vrijspraak Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor : 13/Pid. Sus/2022/PN.Tjk)
Endang Prasetyawati, Indah Satria, Nadya Destika
Indah Satria. 2021. Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak  Atau  Melawan  Hukum  Melakukan  Pemufakatan  Jahat  Untuk  Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 705/Pid. Sus/2020/Pn. Tjk), Widya Yuridika, Malang.
M.  Yahya  Harahap.  2014.  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP.  Sinar Grafika, Jakarta.
Yan  Pramadya  Puspa.  2008.  Kamus  Hukum  Belanda-Indonesia-Inggris.  Aneka  Ilmu, Semarang.
Zainab  Ompu  Jainah,  Indah  Satria.    2021.  Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor:
705/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)  Volume  1  Nomor  1,  De Juncto  Delicti:  Juornal  Of  Law. Karawang.