## FRAUD PEMBERIAN FEE PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERSPEKTIF REKANAN

## Rohmaniyah, Syaiful, Moh.Firlie Pranata
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja Email : rohmaniyah@unira.ac.id
Abstrak:
Studi ini meneliti tentang pemberian fee oleh rekanan.Fraud pengadaan barang dan jasa merupakan  fraud  yang  menjadi  sumber  kebocoran  keuangan  negara  yang  paling  besar .Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisis  praktik  fraud pemberian  fee  di  kalangan rekanan.Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif. Jenis  data  yang  digunakan   dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer yang  diperoleh  dari wawancara.  Objek  penelitian  ini  dilakukan  di  “PT  X.  Metode  pengumpulan  data  dengan observasi,  wawancara  tidak  terstruktur.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  Pelaku  fraud melakukan  kecurangan  karena  ada  kemampuan  untuk  melakukannya  dan  mempunyai kewenangan dalam fungsi organisasi sehingga kewenangan tersebut disalahgunakan.Pelaku  merasa  perbuatan  fraud  yang  dilakukan  tidak  akan  mudah terdeteksi.  Fraud  bisa  terjadi  karena  ada  kesempatan ( oppurtinity ).Orang  yang  memiliki pengetahuan  mendalam mengenai  kelemahan  orgnisasi  dan  sistem  yang  ada  akan  lebih mudah  melakukan  fraud.Tekanan  membuat  seseorang  hanya  mempunyai  dua pilihan,yaitu mengikuti tekanan tersebut atau melawan tekanan  sesuai kemampuannya. Seseorang yang berada pada posisi level bawah, tentu tidak bisa melawan tekanan yang ia terima  dari  atasan.  Rasionalisasi  dianggap  pembenaran  sebuah  tindakan  kecurangan karena  sudah  menjadi  kebiasaan  di  kalangan  rekanan  dan  lingkungan  sekitar  dan pemberian fee dianggap sah dikalangan rekanan.
Kata Kunci: Fraud, Pengadaan Barang dan Jasa, Fee
Abstract:
This study examines the provision of fees by counterparties. Fraud in the procurement of goods and services is a fraud that is the source of the largest leakage of state finances. The purpose of this study is to analyze the fraudulent practice of giving fees among partners. This  research  was conducted  using  a  descriptive qualitative  approach.  The  type  of  data used in this study is primary data obtained from interviews. The object of this study was carried out in "PT X. Methods of data collection by observation, unstructured interviews. The results of this study show that fraud perpetrators commit fraud because there is the ability  to  do  so  and  have  authority  in  organizational  functions  so  that  the  authority  is abused. Perpetrators feel that the fraud committed will not be easily detected. Fraud can occur because there is an opportunity ( oppurtinity ). Orang who have in-depth knowledge of  the  weaknesses  of  orgnization  and  the  existing  system  will  find  it  easier  to  commit fraud. Pressure makes a person have only two choices, namely following the pressure or resisting the pressure according to his ability. A person who is at the lower level position, certainly  cannot  resist  the  pressure  he  receives  from  the  superior.  Rationalization  is considered justification for an act of fraud because it has become a habit among partners and  the  surrounding  environment  and  the  provision  of  fees  is  considered  valid  among counterparties.
Keywords: Fraud, Procurement of Goods and Services, Fees

## Pendahuluan
Fraud  banyak  terjadi  baik  itu  karena  kepentingan  pribadi  atau  kepentingan kelompok.Kasus  fraud  banyak  terjadi  di  berbagai  bidang,mulai  dari  bidang kesehatan,pendidikan  termasuk  dalam  hal  pengadaan  barang  dan  jasa.Pengadaaan barang  dan  jasa  sering  diidentikkan  dengan  yang  namanya  kecurangan,  baik  dalam proses  perencanaan,  penawaran  lelang,  pelaksanaan  bahkan  sampai  pelaporan 1 . Pengadaan sangat rentan terhadap risiko fraud dan korupsi baik di sektor swasta dan pemerintahan  dengan  cara  suap  kepada  pejabat  pembuat  kontrak.  Dalam  pengadaan fraud bisa  dimulai  dari  pejabat  pengadaan  maupun  sebaliknya  dari  pihak  penyedia pengadaan barang dan jasa.Pengadaan barang  dan jasa merupakan salah satu sumber kebocoran  anggaran 2 . 3 Mengungkapkan  indikasi  kebocoran  anggaran  atau  keuangan bisa  dilihat  dari  proyek  yang  tidak  tepat  sasaran,  tidak  efisien  dan  tidak  tepat kualitas.Berdasarkan data dari Indonesian Coruption watch (ICW) tahun 2016 sebanyak 195  kasus  korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  nilai  kerugian  negara  Rp  680 miliar dan nilai suap Rp 23,2 miliar.
Pengadaan  barang  dan  jasa  melalui  bebrapa  tahapan    dimulai  dari  perencaan, penawaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Fraud pengadaan barang dan jasa terindikasi dapat terjadi dimulai dari proses perencanaan lelang, yaitu sebelum pelaksanaan lelang diumumkan  oleh  panitia  lelang.  Pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan  mempunyai kedekatan  dengan  pihak  pengadaan  barang  dan  jasa  akan  berusaha  mempengaruhi keputusan dari perencanaan pengadaan. Fraud pengadaan barang dan jasa juga terjadi pada penawaran lelang dengan tujuan untuk memenangkan tender. Persen komisi (fee) yang harus disetor oleh kontraktor, Panitia Pengadaan dan PPK kepada atasan, dengan dalih untuk belanja organisasi, perbedaan harga perkiraan sendiri (HPS) barang sejenis yang  cukup  mencolok  antara  satu  instansi  dengan  instansi  lain 4 .  Korupsi  pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia (Nayabarani, 2018).
Kecurangan  merupakan  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain  untuk mendapatkan  keuntungan  perorangan  atau  kelompok  yang  diajak  kerjasama 5 .  Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud pada proses lelang pengadaan barang jasa, yaitu karena aspek etika dari panitia pengadaan sehingga menjadi budaya bahwa fraud  yang  terjadi  pada  pengadaan  merupakan  hal  biasa.  Kesadaran  tentang  adanya fraud dapat dapat dimasukkan kedalam suatu budaya organisasi, dalam hal ini budaya organisasi berarti merupakan sistem yang dipercaya oleh para anggota suatu organisasi atau instansi yang menjadi suatu hal yang membedakan organisasi atau instansi dengan organisasi atau instansi  lainnya. Budaya organisasi juga digunakan  sebagai  salah  satu alat manajemen untuk mencapai efisiensi, efetivitas, produktivitas, dan etos kerja yang baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 6 .
1 Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. NeO~Bis , 10 (1), 16–32.
2 Mathew, E., Ding, F. X., Naider, F., & Dumont, M. E. (2013). Functional fusions of T4 lysozyme in the third intracellular  loop of  a  G protein-coupled  receptor  identified  by  a random  screening  approach  in  yeast. Protein Engineering, Design and Selection , 26 (1), 59–71. https://doi.org/10.1093/protein/gzs070
3 Nisa Nurharjanti, N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 18 (2), 209–221. https://doi.org/10.18196/jai.180284
4 Nisa Nurharjanti, N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 18 (2), 209–221. https://doi.org/10.18196/jai.180284 5 NFA. (2012). Annual Fraud Indicator. Annual Fraud Indicator , March , 40.
6 Edy Sutrisno. (2013). Budaya organisasi .
Sistem  pengadaan  publik  Indonesia  secara  luas  diyakini  merupakan  sumber utama  bagi  kebocoran  anggaran,  yang  memungkinkan  korupsi  dan  kolusi  yang memberikan  sumbangan  besar  terhadap  kemerosotan  pelayanan  jasa  bagi  rakyat miskin Indonesia. Kegagalan tersebut  memberikan indikasi bahwa terdapat kegagalan dalam  sistem  akuntansi  dan  adanya  konflik  kepentingan  dalam  badan  organisasi pemerintah. Kesadaran tentang adanya fraud dapat  dapat dimasukkan  kedalam  suatu budaya  organisasi,  dalam  hal  ini  budaya  organisasi  berarti  merupakan  sistem  yang dipercaya oleh para anggota suatu organisasi atau instansi yang menjadi suatu hal yang membedakan organisasi atau instansi dengan organisasi atau instansi lainnya 7 . Pada proses pengadaan barang dan jasa  Procurement adalah layanan pengadaan barang  dan  jasa  secara  elektronik. 8 Sistem  ini  mencoba  menata  transaksi  proses pelelangan  melalui  media  teknologi,  seperti  diketahui  proses  pelelangan  jasa  serta barang  dilaksanakan  secara  online.  Penelitian 9 menunjukkan  bahwa  pada  negara berkembang  dan  negara  maju  telah  menerapkan e-procurement untuk  meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas  sebagai  faktor  anti  korupsi  yang  ada  dalam  sistem e- procurement dan  berdampak  pada  berkurangnya  tindakan  korupsi  pengadaan  barang dan  jasa  pemerintah.  Kemudian 10 menyimpulkan  bahwasanya  proses  pengawasan pengumuman  tender,  tata  cara  pemenangan  tender,  sampai  pelaksanaan  tender, seyogyanya  menjadi  tanggung  jawab  dan  wewenang  pihak  layanan  pengadaan  secara elektronik dan ada tim independen..
Penelitian terkait dengan e-procurement sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu (Mahmood, 2010) 11 , (Hidayati &  Mulyadi, 2017) 12 ,(Udoyono, 2012) 13 ,(Messah  et al.,  2013) 14 ,(Novitaningrum,  2014) 15 ,  (Faisol  et  al.,  2014) 16 ,(Neupane,Arjun.  Soar,
7 Hambani,  S.,  Warizal,  W.,  Kusuma,  I.  C.,  &  Ramadianti,  R.  (2021).  Analisis  Faktor  Yang  Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Persepsi Pegawai Dinas Pemerintah Kota Bogor). Jurnal Akunida , 6 (2), 69. https://doi.org/10.30997/jakd.v6i2.3569 8 Muhtar,  M.,  Sutaryo, S.,  &  Amidjaya,  P.  G. (2020).  Efektivitas  Integrasi  Sistem  Informasi  Perencanaan, Penatausahaan, dan Akuntansi: Studi pada Universitas Sebelas Maret. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 20 (2), 255. https://doi.org/10.20961/jab.v20i2.608 9 Neupane,Arjun. Soar, Jeffrey. Vaidya, Kishor. Jianming, Y. (2013). Transforming Government : People , Process and Policy Article information : Transforming Government : People , Process and Policy , 7 (2), 240– 255.
10 Udoyono, K. (2012). Efek moderasi komitmen organisasi pada pengaruh implementasi e- procurement terhadap pencegahan  fraud  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan :  Kajian Ilmu  Pemerintahan  Dan  Politik  Daerah , 3 (1),  178–185.http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers admpe0d789f92cfull.pdf%0Ahttp://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4490/buku MPP.pdf?sequence=1 11 Mahmood, S. A. I. (2010). Public procurement and corruption in Bangladesh confronting the challenges and opportunities. Journal of Public Administration and Policy Research , 2 (6), 103–111.
12 Hidayati,  N.,  &  Mulyadi,  J.  M.  V.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Fraud  Dalam  Kegiatan Pengadaan  Barang  dan  Jasa. Jurnal  Riset  Akuntansi  &  Perpajakan  (JRAP) , 4 (02),  274–293. https://doi.org/10.35838/jrap.v4i02.201 13 Udoyono, K. (2012). Efek moderasi komitmen organisasi pada pengaruh implementasi e- procurement terhadap pencegahan  fraud  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan :  Kajian Ilmu  Pemerintahan  Dan  Politik  Daerah , 3 (1),  178–185.http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers admpe0d789f92cfull.pdf%0Ahttp://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4490/buku MPP.pdf?sequence=1
14 Messah,  Y.  A.,  Asmat,  M.  Y.,  &  Rizal,  H.  A.  (2013).  Kajian  Persepsi  Pelaku  Jasa  Konstruksi  tentang Kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement di Kota Kupang. Jurnal Teknik Sipil , II (1), 11– 22.
15 Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement ( Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya ). Kebijakan Dan Manajemen
Jeffrey.  Vaidya,  Kishor.  Jianming,  2013) 17 ,  (Mantzaris,  2014) 18 ,(Ishak  &  Said, 2015) 19 ,(Artantri  et  al.,  2016) 20 .  Namun  penelitian  e-procurement  yang  berkaitan dengan  pemberian  fee  oleh  rekanan  kepada  panitia  atau  pejabat  pemerintah  belum banyak  dilakukan.  Oleh  karena  itu  peneliti  berupaya  untuk  mengkaji  dan  meneliti tentang fee pengadaan barang dan jasa
PT  X  merupakan  perusahaan  kontraktor  swasta  yang  bergerak  dalam pembangunan  jalan,  jaringan  irigasi,  gorong-gorong,  pembangunan  jembatan,  dan pemancangan.  Fenomena  yang  terjadi  di  PT  X,  yaitu  ada  indikasi  kecurangan  pada proses perencanana dan penawaran lelang dimana antara rekanan bekerjasama dengan pihak  dinas  terkait  dimulai  sebelum  tender  di  lelangkan  melalui  Lembaga  Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah bagaimana  praktik  fraud  pemberian  fee  oleh  rekanan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis praktik fraud pemberian fee di kalangan rekanan.
Pengadaan  barang  dan  jasa  yang  beretika  merupakan  aspek  penting  yang  perlu diperhatikan  untuk  terciptanya  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  sehat.Implemantasi dari  pengadaan  barang  dan  jasa  pada  proses  penentuan  proyek  harus  memiliki  etika dengan  tujuan  untuk  mencegah  kolusi  atau  korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa 21 .Jatiningtyas dan Endang (2011) menyatakan bahwa salah satu bentuk perilaku yang etis atau beretika dalam pengadaan barang/ jasa antara lain: para pengguna, penyedia, dan pihak  terkait tidak  menerima,  menawarkan, serta  menjanjikan pemberian hadiah atau  imbalan  berupa  apa  saja  kepada  siapa  pun  yang  terkait  dengan  pengadaan barang/jasa
Ketersediaan barang/jasa berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam  peningkatan pelayanan  publik.  Upaya  memperoleh barang atau jasa yang berkualitas harus dilakukan melalui persaingan sehat, terbuka dan adil sehingga  dapat  tercapai  efesiensi  dan  efektifitas  pengadaan  barang  dan  jasa  yang maksimal.

## Fraud
Fraud atau  kecurangan  merupakan salah satu bentuk risiko  dalam sebuah organisasi. Fraud  memberi  keuntungan  bagi  pihak  yang  melakukannya,  namun  merugikan  atau membawa dampak kerugian bagi tempat bekerja atau kerugian bagi keuangan negara. Terdapat  berbagai  hal  yang  mendorong  terjadinya  fraud.  Menurut  Black’s  Law Dictionary (ACFE, 2016) 22 on Auditing Standards No.  99  mendefinisikan fraud sebagai
Publik , 2 (1), 200–210.
16 Faisol, I. A., Tarjo, & Musyarofah, S. (2014). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik. JAFFA Oktober , 02 (2), 71–90 17 Neupane,Arjun. Soar, Jeffrey. Vaidya, Kishor. Jianming, Y. (2013). Transforming Government : People , Process and Policy Article information : Transforming Government : People , Process and Policy , 7 (2), 240– 255.
18 Mantzaris, E. (2014). Public procurement, tendering and corruption : realities, challenges and tangible solutions. African Journal of Public Affairs , 7 (2), 67–79.
19 Ishak, M. W., & Said, J. (2015). Assessing The Role of Anti-Corruption Initiatives in Reducing Lobbyist Involvement In E-Procurement: A Case Study of Mardi. Procedia Economics and Finance , 31 (15), 485–494. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01182-x 20 Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. NeO~Bis , 10 (1), 16–32.
21 Nisa Nurharjanti, N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 18 (2), 209–221. https://doi.org/10.18196/jai.180284
22 ACFE. (2016). Survei fraud Indonesia 2016. ACFE Association of Certified Fraud Examiners.
“an intentional act that result in a material misstatement in financial statements that are the subject of an audit.    Fraud adalah  semua  macam  yang  dipikirkan  manusia  dan diupayakan   oleh  seseorang   untuk  mendapatkan  keuntungan dari orang lain dengan cara yang salah, licik atau tersembunyi, dan tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Metode  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah  kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,  dan  lain-lain  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  pada  suatu konteks khusus yang alamiah.
Jenis data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara. Objek penelitian ini dilakukan di “PT X” yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang kontraktor
Metode  pengumpulan  data  dengan  observasi,  wawancara  tidak  terstruktur  agar informan  lebih  leluasa  dalam  memberikan  keterangan  terkait  hal  yang  ditanyakan dalam penelitian.

## Hasil dan Pembahasan Motivasi Di Balik Fraud
Pada  pembahasan  ini  penulis  akan  mengkaji  menggunakan  teori diamond fraud ,menurut  teori  wolfe  dan  Dana  teori diamond  fraud terdiri  dari  kemampuan, kesempatan  ,tekanan  ,dan  rasionalisai.Kemampuan  ( Ability )  pelaku  fraud  melakukan kecurangan karena posisi pelaku yang mempunyai kewenangan dalam fungsi organisasi sehingga  kewenangan  tersebut  disalahgunakan.Pelaku  merasa  perbuatan  fraud  yang dilakukan  tidak  akan  mudah  terdeteksi.Selain  itu  pelaku  mempunyai  kapasitas  untuk memahami  dan  mengeksploitasi  system  akuntansi  dan  kelemahan  pengendalian internal.Kemampuan  merupakan  salah  satu  unsur  yang  penting  ketika  seseorang melakukan fraud. Bisa saja seseorang memiliki kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi, namun jika pelaku tidak memiliki kemampuan maka sulit baginya untuk melakukannya.
Fraud  bisa  terjadi  karena  ada  kesempatan  ( oppurtinity ).Orang  yang  memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan orgnisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah  melakukan  fraud.  kemampuan  teknis  mengacu  pada  keahlian  yang  dimiliki untuk melakukan fraud. Biasanya kemampuan teknis ini diperoleh karena pelaku telah terbiasa melakukannya sebagai pekerjaan rutin
Tekanan  ( Presure )  bisa  dikarenakan  faktor  keuangan,  kondisi  tertentu  atau tekanan  dari  pihak  luar  (Albrecht,  2012) 23 Seseorang  yang  menghadapi  permasalahan ekonomi dalam hidupnya bisa mendorong dia untuk melakukan sebuah fraud. Apalagi apabila ia  memiliki  kedudukan  atau wewenang tertentu dalam  pembuatan keputusan, tentu  ia  mempunyai  peluang  lebih  banyak  untuk  melakukan  fraud.  Tekanan  ekonomi karena kebiasaan gaya hidup mewah bisa mengakibatkan seseorang melakukan korupsi Selain  itu  pendapatan  yang  terlampau  minim  juga  bisa  mendorong  seseorang melakukan korupsi untuk menutupi kebutuhannya. Selain itu tekanan juga berasal dari
23 Albrecht. (2012). raud Examination. South-Western Cengage Learning.
lingkungan luar,yaitu rekan dan lingkungan kerja yang sudah terbaisa melakukan fraud meskipun tidak ada tekanan dari dalam dirinya (faktor ekonomi).
Tekanan  membuat  seseorang  hanya  mempunyai  dua  pilihan,yaitu  mengikuti tekanan tersebut atau melawan tekanan  sesuai kemampuannya. Seseorang yang berada pada posisi level bawah, tentu tidak bisa melawan tekanan yang ia terima dari atasan. Kalaupun ia memilih untuk melawan atasan tersebut tentu akan ada konsekuensi yang harus  ia  terima.  Seseorang  yang  sudah  terlanjur  berada  dalam  atmosfer  fraud  harus siap terasing apabila ia menolah beradaptasi dengan lingkungannya.
Rasionalisasi  ( Rationalization )  merupakan  pembenaran  dalam  seseorang  saat melakukan fraud. Faktor lingkungan kerja dan rekan kerja terkadang orang melakukan kecurangan  menganggap  perbuatannya  sudah  biasa  karena  budaya  yang  ada  di sekitarnya fraud merupakan hal yang biasa.
Bolin (2004) menjelaskan bahwa fraud dapat terjadi Ketika seseorang mendapat peluang/kesempatan  untuk  melakukan  kecurangan  dan  memiliki  rasionalisasi  untuk melakukan fraud.

## Memanfaatkan Celah Kesempatan dan Kemampuan
Kesempatan  merupakan  sebuah  situasi  yang  memungkinkan  seseorang  untuk melakukan  fraud,  sebuah  situasi  yang  dianggap  aman  oleh  fraudster  untuk  beraksi dengan  anggapan  tindakannya  tidak  akan  ketahuan.  Kesempatan  biasanya  muncul karena  adanya  sistem  yang  kurang  efektif,  kurangnya  pengendalian  untuk  mencegah atau  mendeteksi  fraud,  ketidakmampuan  dalam  menilai  kualitas  suatu  kinerja, kegagalan  dalam  mendisiplinkan  diri,  ketidakmampuan/ketidaktahuan  korban  fraud akibat kurangnya informasi 24 .
Becker  et  al.  (2006)  menjelaskan  bahwa  kesempatan  berpengaruh  positif terhadap perilaku fraud. Semakin besar kesempatan yang tersedia bagi seseorang untuk melakukan  fraud  maka  akan  semakin  besar  pula  kemungkinan  orang  tersebut  untuk melakukan  fraud.  Secara  khusus,  penelitian  tersebut  menyebutkan  bahwa  lingkungan memiliki  kontribusi  dimana  norma  dan  nilai  turut  memberikan  akses  dalam memfasilitasi tindakan fraud.Seperti yang dikemukan oleh direktur PT X:
“Pada  pengadaan  barang  dan  jasa  banyak  sekali  lobi  sebelum pengadaan  tersebut  ditenderkan  dan  dimenangkan  kontraktor  yang ikut  lelang.  Sebelum  itu  biasanya  ada  rekanan  (kontraktor)  yang memiliki kedekatan dengan pejabat pemerintah sehingga mempengaruhi  keputusan  pejabat  tersebut  untuk  memenagkan perusahaannya. Ya karena pejabat tersebut mempunyai wewenang sehingga ia mempunyai kesempatan  dan  peluang  untuk  memenangkan  perusahaan  rekanan yang melakukan pendekatan dengan pejabat tersebut..ya.. biasalah pasti ada uang pelicin (fee) jauh-jauh hari.”
Pernyataan  dari  diretkur  PT  X  memanfaatkan  kesempatan  dan  kemampuan dengan  kapabilitas  bisa  mendekati  pejabat  pemerintahan  agar  bisa  mengubah keputusan  untuk  pemilihan  pemenang  tender.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pihak  terkait  sebelum  ada  pelicin  untuk  memperlancar  kepentingan  dari  PT  X  dan keuntungan bagi pihak tertentu dilakukanlah sebuah pendekatan kepada semua pihak. Uang  untuk  memperlancar  sebuah  kepentingan  tersebut  diberikan  jauh-jauh  hari sebelum lelang perencanaan dan sebenarnya pihak dinas juga sudah tahu bahwasannya
24 Albrecht. (2012). raud Examination. South-Western Cengage Learning.
proyek  yang  akan  di  lelang  akan  dimenangkan  oleh  salah  satu  perusahaan  yang memang sudah ada komitmen di awal
Seseorang yang pandai membaca situasi akan mencari celah dari sebuah kebijakan atau peraturan lainnya. Ia mencari kelemahan dari sebuah aturan untuk dimanfaatkan atau  diambil  keuntungan.  Ia  juga  bisa  memanfaatkan  kurang  efektifnya  pengawasan yang  ada.  Oleh  karena  itu  salah  satu  cara  untuk  meminimalkan  fraud  adalah  dengan cara menciptakan sistem pengendalian yang baik

## “Fee dan Ucapan Terima Kasih” Sebagai Pelicin Kepentingan
Ketika  seseorang  berbuat  kebaikan  kepada  kita,  biasanya  kita  mengucapkan terima kasih kepadanya. Dua kata yang sederhana namun memiliki makna yang dalam. Dengan mengucapkan terima kasih, berarti kita telah memberikan penghargaan kepada orang  yang  telah  membantu  kita.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  muncullah makna  konotasi  dari  ucapan  terima  kasih.  Pada  awalnya  ucapan  terima  kasih  hanya sebatas memberikan sekedar ucapan saja, namun sekarang istilah ini sering digunakan untuk hadiah yang kita berikan kepada orang yang berbuat kebaikan kepada kita.
Hadiah  sendiri  berarti  pemberian  sesuatu  kepada  seseorang  dengan  maksud memuliakan  atau  memberikan  penghargaan  kepadanya.  Makna  lain  dari  adalah pemberian  uang,  barang,  jasa  dan  sebagainya  yang  dilakukan  tanpa  ada  kompensasi balik walaupun tidak menutup kemungkinan pemberi hadiah mengharap adanya imbal balik.  Peran  hadiah  dapat  meningkatkan  kedekatan  sosial  dalam  hubungan  antar manusia
Gratifikasi berarti pemberian dalam arti luas berupa biaya tambahan (fee) berupa uang, barang, jasa atau fasilitas lainnya. Gratifikasi ini bisa berujung ke suap apabila ada janji dibalik pemberian gratifikasi tersebut.
Pemberian  fee  sudah  menjadi  hal  yang  lumrah  dalam  kalangan  rekanan  sebagai tanda komitmen awal dengan yang diajak kerjasama. Selama masih ada peluang untuk mengkondisikan  dan  mendekati  semua  itu  akan  dilakukan  oleh  rekanan  agar mempermudah  rekanan  yang  ingin  menang  untuk  mendapatkan  tender tersebut.Berikut pernyataan dari Direktur PT X:
“Kalau untuk fee atau pelicin itu sudah lumrah dikalangan rekanan dan pejabat  pemerintah  bagian  pengadaan  barang  dan  jasa  karena  kalau tidak  begitu  susah  juga  yang  mau  dapat  tender  kita,sebenarnya  kita ngasik  fee  itu  bukan  karena  persyaratan  kita  tidak  lengkap,untuk persyaratan  kita  lengkap  semua  mulai  dari  ijazah,SKHU  dan  lain- lain.Tetapi ya hanya Ketika ada peruabahan persyaratan lain kita akan segera dikabarin terlebih dahulu oleh pihak panitia pengadaan barang dan  jasa.  Ya  kan  dengan  begitu  perusahaan  kita  akan  terlebih  dahulu mempersiapkan sehingga tepat waktu dalam upload berkas pengadaan dan  persyaaratnnya  kita  dikasih  tahu  duluan  dan  bisa  memenangkan tender.Selain  fee  tadi  kita  selaku  rekanan  akan  memberikan  ya  kayag hadiah atau apalah gitu sebagai bentuk pendekatan juga kepada pejabat pemerintahnya.”
Keinginan  sebuah  pengusaha  atau  kontraktor  untuk  memenangkan  sebuah  tender tidak  serta  merta  akan  tercapai  apabila  tidak  ada  yang  namanya  pendekatan  dan komitmen  antara  semua  pihak.  Rekanan  sudah  melakukan fraud sebelum  tahapan lelang dan yang pastinya ada sebuah “pelicin” untuk memuluskan semua keinginannya. Kerjasama  disini  tidak  hanya  sebatas  melakukan  pendekatan  tetapi  sudah  punya komitmen yang tinggi antara kedua belah pihak dengan adanya “pelicin” terlebih dahulu kepada konsultan perencana.
Dari  pemaparan  diatas  bisa  disimpulkan  bahwa  untuk  mencapai  sebuah keinginan rekanan untuk memenangkan tender dan sering mendapatkna tender maka rekanan  harus  melakukan  pendekatan  kepada  pejabat  pemerintah  yang  punya  andil dalam  pengadaan  barang  dan  jasa.serta  memberikan  katalis  fee  untuk  memperlancar perolehan  tender.  Fee  untuk  memperlancar  sebuah  kepentingan  tersebut  diberikan jauh-jauh hari sebelum lelang perencanaan dan sebenarnya pihak dinas juga sudah tahu bahwasannya proyek yang akan di lelang akan dimenangkan oleh salah satu perusahaan yang memang sudah ada komitmen di awal
Rekanan harus memberikan “ucapan terima kasih” agar tetap dapat melaksanakan kegiatan yang ada. Pemberian “ucapan terima kasih” ini biasanya dilakukan  pada saat pencairan  dana  atau  sebelum  pencairan  dana.  Besaran  “ucapan  terima  kasih”  yang dipatok  adalah  10%  sampai  25%.Jadi  komitmen  antara  rekanan  dengan  pejabat pemerintah bisa di awal atau di akhir.

## Rasionalisasi “Bentuk Alibi Pelaku Fraud”
Rasionalisasi  merupakan  sebuah  konflik  internal  dalam  diri  fraudster  sebagai upaya  membenarkan  tindakan  fraud  yang  dilakukan.  Sebenarnya  rasionalisasi  adalah pembenaran  diri  sendiri,  alasan  yang  salah  untuk  membenarkan  perilaku  yang  salah (Albrecht, 2012). Rasionalisasi menganggap fraud sebagai perilaku yang dapat diterima, dilakukan oleh semua orang dan masih berada dalam batasan yang wajar. Perasaan ini timbul sebagai wujud untuk membela dirinya seperti yang diungkapkan PT X:
“Semua  rekanan  juga  pasti  memberikan  fee  kok.Jadi  sebenarnya  itu sudah  hal  biasa  di  kalangan  rekanan  dan  pejabat  pemerintah.dan melakukan  pendekatan  atau  jaringan  pertemanan  fee  atau  ucapan terima kasih ya memang sudah biasa.”
Pernyataan  dari Dewan Direksi PT X  mengisyaratkan bahwa  memberi fee  sebagai  bentuk  pendekatan  kepada  panitia  atau  pejabat  pemerintah sebagai hal biasa dilakukan oleh rekanan.Menurutnya bukan hanya PT X saja yang  melakukannya  tetapi  banyak  rekanan  yang  lain  melakukan  Tindakan serupa.
Rasionalisasi  dianggap  pembenaran  sebuah  tindakan  kecurangan karena sudah menjadi kebiasaan di kalangan rekanan dan lingkungan sekitar dan pemberian fee dianggap sah-sah saja.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  analisis  dalam  penelitian  ini,maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa:
1. Pelaku  fraud  melakukan  kecurangan  karena  ada  kemampuan  untuk  melakukannya dan mempunyai kewenangan dalam fungsi organisasi sehingga kewenangan tersebut disalahgunakan.Pelaku  merasa  perbuatan  fraud  yang  dilakukan  tidak  akan  mudah terdeteksi
2. Fraud  bisa  terjadi  karena  ada  kesempatan  ( oppurtinity ).Orang  yang  memiliki pengetahuan  mendalam  mengenai  kelemahan  orgnisasi  dan  sistem  yang  ada  akan lebih mudah melakukan fraud.
3. Tekanan membuat seseorang hanya mempunyai dua pilihan,yaitu mengikuti tekanan tersebut atau melawan tekanan  sesuai kemampuannya. Seseorang yang berada pada posisi level bawah, tentu tidak bisa melawan tekanan yang ia terima dari atasan
4. Rasionalisasi  dianggap  pembenaran  sebuah  tindakan  kecurangan  karena  sudah menjadi  kebiasaan  di  kalangan  rekanan  dan  lingkungan  sekitar  dan  pemberian  fee dianggap sah dikalangan rekanan.

## Daftar Pustaka
ACFE. (2016). Survei fraud Indonesia 2016. ACFE Association of Certified Fraud Examiners.
Albrecht. (2012). raud Examination. South-Western Cengage Learning. Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. NeO~Bis , 10 (1), 16–32.
Edy Sutrisno. (2013). Budaya organisasi .
Faisol, I. A., Tarjo, & Musyarofah, S. (2014). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik. JAFFA Oktober , 02 (2), 71–90.
Hambani, S., Warizal, W., Kusuma, I. C., & Ramadianti, R. (2021). Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Persepsi Pegawai Dinas Pemerintah Kota Bogor). Jurnal Akunida , 6 (2), 69. https://doi.org/10.30997/jakd.v6i2.3569
Hidayati, N., & Mulyadi, J. M. V. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) ,
4 (02), 274–293. https://doi.org/10.35838/jrap.v4i02.201 Ishak, M. W., & Said, J. (2015). Assessing The Role of Anti-Corruption Initiatives in Reducing Lobbyist Involvement In E-Procurement: A Case Study of Mardi. Procedia Economics and Finance , 31 (15), 485–494. https://doi.org/10.1016/s2212- 5671(15)01182-x
Mahmood, S. A. I. (2010). Public procurement and corruption in Bangladesh confronting the challenges and opportunities. Journal of Public Administration and Policy Research , 2 (6), 103–111.
Mantzaris, E. (2014). Public procurement, tendering and corruption : realities, challenges and tangible solutions. African Journal of Public Affairs , 7 (2), 67–79. Mathew, E., Ding, F. X., Naider, F., & Dumont, M. E. (2013). Functional fusions of T4 lysozyme in the third intracellular loop of a G protein-coupled receptor identified by a random screening approach in yeast. Protein Engineering, Design and Selection , 26 (1), 59–71. https://doi.org/10.1093/protein/gzs070 Messah, Y. A., Asmat, M. Y., & Rizal, H. A. (2013). Kajian Persepsi Pelaku Jasa Konstruksi tentang Kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement di Kota Kupang. Jurnal Teknik Sipil , II (1), 11–22. Moleong, L. . (2010). eode Penelitian Kualitatif. Landasan Teori.
Muhtar, M., Sutaryo, S., & Amidjaya, P. G. (2020). Efektivitas Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penatausahaan, dan Akuntansi: Studi pada Universitas Sebelas Maret. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 20 (2), 255. https://doi.org/10.20961/jab.v20i2.608 Nayabarani, S. D. (2018). Membangun Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Peningkatan Peran Ict Dalam Mereduksi Korupsi. Jurnal Hukum & Pembangunan , 47 (4), 477. https://doi.org/10.21143/.vol47.no4.1586 Neupane,Arjun. Soar, Jeffrey. Vaidya, Kishor. Jianming, Y. (2013). Transforming Government : People , Process and Policy Article information : Transforming Government : People , Process and Policy , 7 (2), 240–255. NFA. (2012). Annual Fraud Indicator. Annual Fraud Indicator , March , 40. Nisa Nurharjanti, N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan
Barang/Jasa di Lembaga Publik. Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 18 (2), 209–221. https://doi.org/10.18196/jai.180284
Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement ( Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya ). Kebijakan Dan Manajemen Publik , 2 (1), 200–210.
Udoyono, K. (2012). Efek moderasi komitmen organisasi pada pengaruh implementasi e- procurement terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah , 3 (1), 178–185. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers- admpe0d789f92cfull.pdf%0Ahttp://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/1234 56789/4490/buku MPP.pdf?sequence=1