## REDESIGN OF CUSTOMS VALUE PROOF MECHANISM BY CUSTOMS ADMINISTRATION ACCORDING TO WTO PROVISIONS (DISPUTE
STUDY AT TAX COURT)

## Ardiansyah
Departement of Law, IBLAM School of Law Jalan Kramat Raya No.25, Jakarta Pusat

## Abstrack
Based on the analysis of the 2018 Tax Court decisions in customs value disputes, the judges' considerations in the decisions that  reject customs decisions  were mostly due to the appeal applicant is able to prove the correctness of the transaction value at trial based  on  supporting  documents  such  as  sales  contracts,  purchase  orders,  proof  of payment,  and  bookkeeping.  However,  if  there  is  any  evidence  that  is  incomplete  or there is a different value, it is likely that the appeal is rejected. In order to explore how to prove customs value from normative and empirical aspects, research is compiled on the  legal  aspects  of  proving  based  on  the  provisions  of  WTO  Agreemet  on Implementation  of  Article  VII  of  GATT  . Normative juridical  research  result leads  to one conclusion that the provisions for reversing the burden of proof are  stipulated in the  WTO  Valuation  Agreement,  namely  in  article  17  and  WTO  Ministerial  Decission 6.1.  In  addition,  Technical  Committee  on  Customs  Valuation  World  Customs organization  has  published  Case  Study  13.1:  “Application  of  Decision  6.1  of  the Committee on Customs valuation”.
Keywords: customs value, evidence, tax court, disputes
REDESAIN MEKANISME PEMBUKTIAN NILAI PABEAN OLEH ADMINISTRASI KEPABEANAN SESUAI KETENTUAN WTO (STUDI SENGKETA DI PENGADILAN PAJAK)

## Ardiansyah
Program Studi Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat

## Intisari
Berdasarkan  analisa  terhadap  putusan-putusan  Pengadilan  Pajak  tahun  2018  dalam sengketa nilai pabean, pertimbangan hakim dalam putusan-putusan yang mengalahkan DJBC  sebagian  besar  disebabkan  pemohon  banding  dapat  membuktikan  kebenaran nilai  transaksi  di  persidangan  berdasarkan  dokumen-dokumen  pendukung  nilai transaksi  seperti  Sales  Contract,  Purchase  Order,  bukti  pembayaran,  dan  pembukuan. Namun  apabila  terdapat  bukti-bukti  yang  tidak  lengkap  atau  terdapat  nilai  yang berbeda  kemungkinan  besar  permohonan  banding  ditolak.  Dalam  rangka  menggali bagaimana  pembuktian  nilai  pabean  dari  aspek  normatif  dan  empiris  maka  disusun penelitian  atas  aspek  hukum  pembuktian    nilai  babean  berdasarkan  ketentuan WTO Agreemet  on  Implementation  of  Article  VII  of  GATT .  Analisis  normatif  dalam penelitian  ini  membatasi  aspek  hukum  pembuktian  sebagai  dasar  penetapan  nilai pabean oleh pejabat Bea dan Cukai dan  Pengadilan Pajak. Penelitian yuridis normatif terkait  hukum  pembuktian  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  ketentuan  pembalikan beban  pembuktian  tercantum  dalam WTO  Valuation  Agreement yaitu  pada  pasal  17 dan WTO Ministerial Decission 6.1 yang telah diratifikasi dengan UU No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan WTO. Selain itu, Komite Teknis Penilaian Bea Cukai Organisasi Bea Cukai Dunia telah menerbitkan Studi Kasus 13.1: "Penerapan Keputusan 6.1 dari Komite Penilaian Bea Cukai".
Keywords: Nilai Pabean, pembuktian, pengadilan pajak, sengketa
Vol 1 No 1 2021, Hal 115-131
A. Pendahuluan Angka kekalahan Direktorat Jenderal  Bea  Cukai  (DJBC)  dalam sengketa  nilai  pabean  di  Pengadilan Pajak  masih  tinggi.  Dari  banyaknya volume  sengketa  nilai  pabean  yang diajukan,  kekalahan  mencapai  lebih dari 60% dipihak Bea Cukai.
Tabel 1
Hasil Putusan Banding Nilai Pabean Tahun 2018 Jenis Putusan Jumlah Putusan Persentas e Pertimbangan Hakim Menolak 167 16,28 Pemohon banding tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan kebenaran harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Membatalk an Keputusan DJBC 11 1,07 formal penerbitan keputusan tidak terpenuhi Mencabut Banding 6 0,58 Dicabut pemohon banding Tidak Dapat Diterima (TDD) 135 13,16 Jangka waktu pengajuan banding lebih dari 60 hari sejak tanggal pengiriman keputusan keberatan Mengabulk an Seluruhnya 668 65,11 Pemohon banding dapat  membuktikan secara sah dan meyakinkan kebenaran harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Mengabu lkan Sebagian 39 3,80 Nilai pabean sesuai pemohon banding; klasifikasi sesuai terbanding Total 1026  100,00 Sumber: DJBC, diolah penulis Berdasarkan analisa terhadap putusan-putusan Pengadilan Pajak
tahun  2018  dalam  sengketa  nilai pabean  Pertimbangan  hakim  dalam putusan-putusan  yang  mengalahkan
DJBC  sebagian  besar  disebabkan pemohon  banding  dapat  membuktikan kebenaran nilai transaksi di persidangan  berdasarkan  dokumen- dokumen  pendukung  nilai  transaksi seperti Sales Contract, Purchase Order, bukti  pembayaran,  dan  pembukuan. Namun  apabila  terdapat  bukti-bukti yang  tidak  lengkap  atau  terdapat  nilai yang  berbeda  kemungkinan  besar permohonan  banding  ditolak.  Dengan demikian  yang  menjadi  inti  pokok permasalahan  sengketa  nilai  pabean adalah  adanya  perbedaan  keyakinan ditingkat  keberatan  dan  Pengadilan Pajak terhadap pembuktian nilai pabean. Terkait dengan penelitian penetapan  nilai  pabean  maka  hal tersebut  tidak  terlepas  dari  hukum perdagangan internasional yang digariskan oleh World Trade Organization (WTO). Ketentuan penetapan nilai pabean yang disepakati dalam pembentukan WTO adalah Nilai
Transaksi  barang  impor  sebagai  dasar nilai  pabean . Alasan  penggunaan  Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam  Pendapat  Pendahuluan  Umum (General  Introductory  Commentary ) dari Agreement  on  Implementation  of Article  VII  of  GATT  1994 di  antaranya adalah  (1) fairness ,  keseragaman,  dan sistem  yang  netral  dalam  menetapkan nilai  barang  untuk  tujuan  kepabeanan sehingga  dapat  menghilangkan  nilai pabean  yang  bersifat  arbiter  atau  fiksi (seperti  halnya  sistem  BDV  dengan harga  patokannya)  dan  (2)  bahwa  nilai pabean harus berdasarkan kriteria  yang sederhana dan sama untuk semua pihak
Vol 1 No 1 2021, Hal 115-131
(equitable ) dan konsisten dengan praktik perdagangan pada umumnya. 1
Sengketa  di  bidang  kepabeanan merupakan bagian dari sengketa pajak 2 sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 angka  2  Undang-undang  Nomor  14 tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak. Ketentuan tersebut mendefinisikan pajak  sebagai  semua  jenis  pajak  yang dipungut oleh pemerintah pusat termasuk  bea  masuk  dan  cukai,  serta pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah daerah, berdasarkan
peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. 3 Proses  yang  sangat  penting  dalam penyelesaian  sengketa  adalah  proses pembuktian.
Para pihak yang bersengketa  berusaha  membuktikan dalilnya  untuk  meyakinkan  pembuat keputusan. Pembuktian bertujuan untuk menetapkan  hukum  di  antara  kedua pihak  yang  menyangkut  suatu  hak sehingga  diperoleh  suatu  kebenaran yang memiliki nilai kepastian, keadilan dan kepastian hukum. 4
Sebagaimana dinyatakan oleh
Mertokusumo inti dari seluruh pemeriksaan  di  persidangan  adalah pembuktian. Membuktikan berarti memberi  dasar  yang  cukup  kepada hakim untuk memberi kepastian tentang  kebenaran  peristiwa  yang diajukan. 5 Bukti  yang  digunakan  di Pengadilan  Pajak  adalah  surat  atau tulisan,  keterangan  ahli,  keterangan
1 General Introductory Commentary ,
Agreement  on Implementation  of Article VII of GATT 1994.
2 Indonesia, Undang  –  Undang  Tentang Pengadilan Pajak , UU No. 14 tahun 2002, LN No.27 Tahun 2002, Pasal 1 angka 5.
3 Ibid . Pasal 1 angka 5
4 Machmud,  Syahrul, Hukum  Acara  Khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial,
( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 119.
5 Mertokusumo,  Soedikno, Hukum  Acara Perdata , (Yogyakarta: Liberty, 2002), 128.
para  saksi,  pengakuan  para  pihak; dan/atau pengetahuan hakim. 6
Penelitian  terkait  hukum  pembuktian nilai  pabean  sangat  penting  guna memberikan  kepastian  hukum  dan keadilan serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat  secara  umum,  sehingga dapat  menjadi  dasar  hukum  yang  jelas dan pasti bagi importir dan pejabat bea cukai  serta  Pengadilan  Pajak  dalam melakukan penetapan nilai pabean.
Sebagaimana telah dikemukakan di atas,  dari  banyaknya  volume  sengketa nilai pabean yang diajukan ke Pengadilan  Pajak  masih  dominan kekalahan  dipihak  bea  cukai.  Rata-rata lebih  dari  60%  kekalahan  dialami  Bea dan  Cukai  di  Pengadilan  Pajak.  Dari jumlah sengketa tersebut data menunjukkan  masih  tingginya  angka kekalahan  DJBC  dalam  sengketa  nilai pabean.  Berdasarkan  penelitian  atas data putusan banding yang memenangkan  Bea  Cukai  diketahui bahwa  alasan  Majelis  Hakim  menolak banding  karena  Pemohon  Banding tidak  dapat  membuktikan  nilai  pabean yang diberitahukan adalah nilai transaksi  yang  sebenarnya  atau  yang seharusnya dibayar. Pertimbangan tersebut mencerminkan dianutnya asas pembalikan  beban  pembuktian  oleh Majelis  Hakim,  dimana  majelis  Hakim menghendaki  agar  pihak  importir  atau Pemohon  banding  dapat  membuktikan kebenaran nilai transaksi barang impornya.  Namun  demikian  mayoritas majelis  Hakim  hanya  membebankan pembuktian  kepada  Pemohon  sampai dengan  bukti  pembayaran  saja,  majelis Hakim tidak meminta untuk menunjukkan  bukti-bukti  pembukuan, pencatatan,  dan  penjualan  barang  ke konsumen  dalam  negeri  serta  data
6 Lihat : Pasal 69 UU Pengadilan Pajak
Vol 1 No 1 2021, Hal 115-131
perpajakan  untuk  membukti  kebenaran nilai transaksi Pemohon banding.
Bagaimana  seharusnya  mekanisme penetapan  nilai  pabean  dan  ketentuan pembuktian  nilai  pabean  menjadi  hal yang  sangat urgent untuk  diteliti. Selanjutnya, berdasarkan penelitan aspek hukum penetapan dan pembuktian  nilai  pabean  yang  ideal, dilakukan  langkah-langkah  perbaikan dari segi peraturan perundang- undangan  maupun  dari  segi  struktur organisasi  dan  sumber  daya  manusia.
Pada akhirnya diharapkan hasil
penelitian ini dapat menurunkan tingkat kekalahan Banding atas penetapan nilai pabean  dan  meningkatkan  kualitas penetapan  nilai  pabean,  keputusan keberatan atas penetapan nilai pabean.
Adapun  Rumusan  masalah  yang akan  penulis  bahas  dalam  tulisan  ini adalah :
1. Bagaimana ketentuan pembuktian nilai pabean dalam UU Kepabeanan  ( domestic  law )  dan ketentuan WTO.
2. Bagaimana mekanisme penetapan nilai  pabean  yang  seharusnya sesuai  ketentuan WTO  Agreemet on  Implementation  of  Article  VII of GATT .

## B. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  dari  pertanyaan tersebut dilakukan dengan dua pendekatan  yaitu: pertama ,  pendekatan analitis  kasus (analytical  approach) dari  putusan-putusan  Pengadilan  untuk mengetahui  alasan-alasan  para  pihak yang  bersengketa  dan  pertimbangan hakim. Kedua, pendekatan  peraturan perundang-undangan (statute
approach) untuk meneliti permasalahan dalam  muatan  norma  hukum  yang menjadi dasar tindakan pejabat Bea dan Cukai.
Telah diketahui terdapat inharmonisasi, inkonsistensi, dan ketidaksesuaian materi peraturan perundangan-undangan ditingkat implementasi  operasional  dengan  UU
Kepabeanan  dan  ketentuan  WTO/ Article VII GATT . Dari dua pendekatan tersebut  dapat  diketahui  bagaimana mekanisme  penetapan  nilai  pabean yang seharusnya. Selanjutnya dirumuskan Peraturan Perundang- undangan yang harus dilakukan perbaikan  guna  terlaksananya  konsep ideal penetapan nilai pabean.

## C. Analisis dan Diskusi
Terkait dengan penelitian penetapan  nilai  pabean  maka  hal tersebut  tidak  terlepas  dari  hukum perdagangan internasional yang digariskan oleh World Trade Organization (WTO). Ketentuan penetapan nilai pabean yang disepakati dalam pembentukan WTO adalah Nilai
Transaksi  barang  impor  sebagai  dasar nilai  pabean . Alasan  penggunaan  Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam  Pendapat  Pendahuluan  Umum
(General  Introductory  Commentary ) dari Agreement  on  Implementation  of Article VII of GATT 1994 di antaranya adalah  (1) fairness ,  keseragaman,  dan sistem  yang  netral  dalam  menetapkan nilai  barang  untuk  tujuan  kepabeanan sehingga  dapat  menghilangkan  nilai pabean  yang  bersifat  arbiter  atau  fiksi (seperti  halnya  sistem  BDV  dengan harga  patokannya)  dan  (2)  bahwa  nilai pabean harus berdasarkan kriteria yang sederhana dan sama untuk semua pihak (equitable )  dan  konsisten  dengan praktik perdagangan pada umumnya. 7
7 General Introductory Commentary , Agreement  on Implementation  of Article VII of GATT 1994.
Vol 1 No 1 2021, Hal 115-131
Dalam  kajian  terhadap  Hukum Perdagangan Internasional, Garcia menyebutkan bahwa hukum perdagangan internasional harus dirumuskan untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh  oleh  adanya  perdagangan internasional.  Berdasarkan  penelaahan Garcia  dalam  bukunya Trade  and
Inequality:  Economic,  Justice  and  The
Developing World dikemukakan bahwa ketidaksejajaran lingkungan internasional  dalam  bidang  sosial  dan ekonomi hanya dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang adil dalam hal ketidaksejajaran
tersebut memberikan  suatu  keadaan  yang  lebih baik  bagi  negara-negara  yang  kurang beruntung  dalam  bidang  sosial  dan ekonomi tersebut. 8
Ketentuan  Pembuktian  Nilai  Pabean dalam UU Kepabeanan
Dalam  UU  Kepabeanan  terdapat ketentuan pembalikan beban pembuktian  ( reversal  the  burden  of proof ) atau pergeseran beban pembuktian  ( shifting  the  burden  of proof )  kepada  pihak  impotir  atau eksportir sebagaimana tercantum dalam pasal 84 UU Kepabeanan dan penjelasannya sebagai berikut:
Pasal 84
(1)  Pejabat  bea  dan  cukai  berwenang meminta  kepada  importir  atau eksportir untuk menyerahkan buku, catatan,  surat  menyurat  yang bertalian  dengan  impor  atau ekspor,  dan  mengambil  contoh barang untuk
pemeriksaan pemberitahuan pabean.
8 Frank  J  Garcia, Trade,  Inequality,  and Justice:  Toward  a  Liberal  Theory  of  Just Trade ,  (New  York:  Transnational  Publishers, 2003). Hlm. 72
(2)  Pengambilan  contoh  barang  dapat pula  dilakukan  atas  permintaan importir.
Penjelasan Pasal 84 Ayat (1)
Ayat  ini  memberikan  kewenangan kepada  pejabat  bea  dan  cukai  untuk meminta kepada Importir atau eksportir untuk : a.  menyerahkan  buku,  catatan,  dan surat menyurat yang berkaitan dengan:
1. pembelian;
2. penjualan;
3. impor;
4. ekspor;
5. persediaan; atau
6. pengiriman barang yang bersangkutan.
b.  menyerahkan  contoh  barang  untuk tujuan pemeriksaan pemberitahuan. Atas  penyerahan  yang  dilakukan  oleh importir atau eksportir sebagaimana dimaksud di atas, diberikan tanda bukti penerimaan  oleh  pejabat  bea  dan cukai.  Dalam  hal  permintaan  pejabat bea  dan  cukai  sebagaimana  dimaksud di  atas  tidak  dipenuhi  pejabat  bea  dan cukai  akan  melakukan  penetapan  tarif dan/atau  nilai  pabean  berdasarkan data  yang  ada,  dan  mungkin  akan mengakibatkan  kerugian  bagi  yang bersangkutan.
Dalam  Penjelasan  Pasal  84  UU Kepabeanan tersebut dinyatakan bahwa :  “ Dalam  hal  permintaan  pejabat  bea dan  cukai  sebagaimana  dimaksud  di atas  tidak  dipenuhi  pejabat  bea  dan cukai  akan  melakukan  penetapan  tarif dan/atau  nilai  pabean  berdasarkan data  yang  ada” .  Rumusan  penjelasan Pasal  84  berdasarkan  teori  hukum pembuktiant merupakan ketentuan pembalikan beban pembuktian ( reversal  the  burden  of  proof )  atau pergeseran  beban  pembuktian  ( shifting the burden of proof ).
Vol 1 No 1 2021, Hal 115-131
Namun  penjelasan  tidak  dapat digunakan  sebagai  dasar  hukum  untuk membuat  peraturan  lebih  lanjut  dan tidak  boleh  mencantumkan  rumusan yang  berisi  norma. 9 Penjelasan  tidak menggunakan  rumusan  yang  isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 10 Dalam Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  160/PMK.  04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk (PMK 160/2010) sebagaimana diubah terakhir dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor  62/PMK.04/2018  juga  terdapat ketentuan pembebanan pembuktian yaitu Pasal 28 dan Pasal 31. 11 Pasal  28  ayat  (5)  PMK  160/2010 menyatakan:
“Dalam hal importir tidak memenuhi  permintaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  sehingga  nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran  dan  keakuratannya,  Pejabat Bea  dan  Cukai  menetapkan  nilai pabean  berdasarkan  nilai  transaksi Barang  Identik  sampai  dengan  metode pengulangan ( fallback ) yang diterapkan sesuai hierarkipenggunaannya.”
Pasal  28  ayat  (5)  PMK  160/2010 menyatakan:
“Apabila  importir  tidak  memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2),  Direktur  Jenderal  dapat menggunakan  data  yang  tersedia  di
9 Rahmat Trijono, Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundangan-undangan.
(Jakarta:  Penerbit  Papas  Sinar  Sinanti,  2013), hlm.161.
10 Undang  -  Undang  No.  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, Lampiran I: 176.
11 Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia    tentang  Nilai  Pabean  untuk Penghitungan  Bea  Masuk,  Peraturan  Menteri Keuangan nomor PMK-160/PMK.04/2010
dalam Daerah Pabean untuk menetapkan kembali nilai pabean.” Berdasarkan teori hukum pembuktian  ketentuan  dalam  Pasal  28 dan  31  PMK  160/2010  tersebut dikategorikan sebagai pembalikan beban  pembuktian  ( shifting  the  burden of  proof )  kepada  pihak  impotir. Ketentuan tersebut menyatakan apabila pada  saat  pemeriksaan  pemberitahuan pabean importir tidak memenuhi permintaan  pejabat  bea  dan  cukai  atau Direktur  Jenderal  untuk  menyerahkan semua  informasi,  dokumen,  dan/atau pernyataan  yang  diperlukan  dalam rangka  penentuan  nilai  pabean  maka Pejabat  Bea  dan  Cukai  menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang  identik  sampai  dengan  metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya  dan  Direktur  Jenderal dapat  menggunakan  data  yang  tersedia di dalam Daerah Pabean untuk menetapkan kembali nilai pabean. Ketentuan  Pembuktian  Nilai  Pabean menurut WTO/ Article VII GATT
Mengacu  pada  Ketentuan  WTO/ Article
VII GATT , seharusnya keputusan pejabat yang tidak menerima nilai  pabean  dari  importir  ketika meragukan pemberitahuan tetap mengacu pada WTO Valuation
Agreement pada General  Introductory Commentary , Paragraf 2 yang
mensyaratkan perlunya dilakukan suatu proses  konsultasi  antara  pihak  Pabean dengan Importir dalam hal nilai pabean tidak  dapat  ditetapkan  berdasarkan ketentuan  Pasal  1  (nilai  transaksi  tidak dapat  diterima  sebagai  nilai  pabean). Dalam negosiasi Putaran Uruguay telah diputukan adopsi dari " Decision regarding cases where customs administrations  have  reasons  to  doubt the  truth  or  accuracy  of  the  declared
Vol 1 No 1 2021, Hal 115-131
value ”  (Decision  6.1  berdasarkan Article 17) . 12
Decision  6.1  ini  bertujuan  untuk menjawab  permasalahan  yang  timbul dalam  situasi-situasi  tertentu  dimana bea  dan  cukai  memiliki  alasan  untuk meragukan  kebenaran  dan  akurasi  dari nilai  yang  diberitahukan.  Apabila  pada saat  melakukan  penetapan  nilai  pabean bea  dan  cukai  memiliki  alasan  untuk meragukan  kebenaran  dan  akurasi  dari nilai yang diberitahukan, maka bea dan cukai  harus  memberitahukan  kepada importir  alasan-alasan  mengapa  ia meragukan  kebenaran  dari  nilai  yang diberitahukan  tersebut.  Importir  juga harus  diberi  kesempatan  yang  cukup untuk memberi tanggapannya. Kemudian  apabila  setelah  importir memberikan  tanggapannya  bea  dan cukai masih tetap meragukan kebenaran  nilai  yang  diberitahukan tersebut,  maka  bea  dan  cukai  dapat memutuskan bahwa nilai pabean barang  yang  bersangkutan  tidak  dapat ditetapkan  dengan  menggunakan  cara- cara  sesuai  Pasal  1  atau  metode  nilai transaksi.  Dalam Decision  6.1 tersebut apabila pabean masih memiliki keraguan  yang  masuk  akal,  yaitu, dianggap  bahwa  nilai  pabean  barang tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi, dan dengan demikian melanjutkan untuk menggunakan metode  penilaian  alternatif  dari  WTO Valuation  Agreement ,  yang  harus diikuti secara ketat urutannya. 13
Sejalan dengan Pasal 17 dari WTO Valuation  Agreement dan Ministerial
Decision 6.1 yang membahas ketentuan tentang  "beban  pembuktian"  ini  secara jelas menyebutkan bahwa untuk maksud-maksud yang berkaitan dengan nilai pabean administrasi bea dan cukai
12 WTO, Ministrial Decision 6.1 13 Ibid.
diperbolehkan
untuk meminta informasi  atau  mengajukan  pertanyaan yang  berkaitan  dengan  kebenaran  atau akurasi dari setiap pernyataan, dokumen  atau  pemberitahuan  yang diberikan  kepada  bea  dan  cukai.
Apabila  ketika  memeriksa  suatu  nilai pabean  yang  diberitahukan  bea  dan cukai memiliki keraguan akan kebenaran  informasi  tertentu  yang tertera di dalamnya atau dokumen yang disertakan  untuk  mendukung  informasi tersebut  maka  bea  dan  cukai  dapat meminta  importir  bersangkutan  agar memberikan  penjelasan  yang  lebih lengkap  atau  memberikan  dokumen atau bukti tambahan lainnya. 14
Maksudnya  di  sini  adalah  agar importir  mampu  untuk  membuktikan bahwa nilai pabean yang diberitahukannya itu benar-benar merupakan  jumlah  keseluruhan  yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayar  dan  telah  memenuhi  pula ketentuan tentang biaya-biaya tambahan  seperti  yang  disebutkan dalam Pasal 8 WTO Valuation Agreement. 15 Jika importir tidak memberikan penjelasan tambahan yang diminta  atau  setelah  mendapatkan penjelasan  tambahan  Itu  bea  dan  cukai tetap memiliki keraguan tentang kebenaran nilai pabean yang diberitahukan  maka  bea  dan  cukai dapat  membuat  keputusan  bahwa  nilai pabean  barang  impor  bersangkutan tidak dapat ditentukan dengan ketentuan  yang  diatur  oleh  Pasal  1
WTO Valuation Agreement. 16
Sebelum  keputusan  akhir  dibuat, Pejabat Bea dan Cukai harus memberitahukan kepada importir
14 Pasal 17 WTO Valuation Agreement
15 WTO, Ministrial Decision 6.1,
16 ASEAN Customs Valuation Guide. Halaman 47.
Vol 1 No 1 2021, Hal 115-131
(bahkan mungkin dalam pemberitahuan tertulis  jika  memang  diminta)  alasan- alasannya  dalam  meragukan  informasi tertentu  dalam  pemberitahuan  tersebut atau dokumen pendukung yang disertakan. Berkaitan dengan ini importir  akan  diberikan  waktu  untuk memberikan  tanggapan.  Dan  akhirnya bea  dan  cukai  harus  memberitahu importir  tentang  keputusan  akhirnya serta  alasan-alasan  yang  mendasari keputusan itu dibuat. 17
Dalam  melaksanakan  ketentuan Pasal  17 WTO  Valuation  Agreement di atas, bea dan cukai memiliki hak untuk meminta kerjasama penuh dari importir ketika  melakukan  penelitiam  atas kebenaran  atau  akurasi  dari  setiap pernyataan, dokumen atau pemberitahuan yang disampaikan. 18 Berkaitan dengan tatacara penerapan Ministerial  Decision  6.1, Technical  Committee  on  Customs Valuation  (TCCV)  mengeluarkan  Case
Study  13.1. Studi  Kasus  13.1  dari Technical  Committee  on  Customs Valuation adalah  satu  petunjuk  yang mengatur  pelaksanaan  dari  . 19 WCO telah memberikan panduan teknis ( best practice) dalam melakukan proses nilai pabean berdasarkan Case Study 13.1.
Berdasarkan ketentuan WTO Valuation Agreement, ministerial decision  6.1 dan case  study  13.1 dimungkinkan diterapkannya pembalikan beban pembuktian
( reversal  the  burden  of  proof )  atau pergeseran  beban  pembuktian  ( shifting the  burden  of  proof )  kepada  pihak
impotir. Apabila pada saat pemeriksaan  pemberitahuan  pabean importir  tidak  memenuhi  permintaan bea  dan  cukai  untuk  menyerahkan
17 ASEAN Customs Valuation Guide. Ibid.
18 ASEAN Customs Valuation Guide. Ibid.
19 ASEAN Customs Valuation Guide. Ibid.
semua  informasi,  dokumen,  dan/atau pernyataan  yang  diperlukan  dalam rangka  penentuan  nilai  pabean  maka nilai  transaksi  barang  impor  yang diberitahukan  oleh  Pemohon  tidak dapat  diterima  sehingga  digunakan metode alternative . Namun demikian dalam menetapkan  nilai  pabean  dilarang menggunakan Prohibited  method atau aturan “Metode larangan” yang tercantum  dalam  Pasal  7 Agreement (dalam  metode  “ fall  back ”)  yang merupakan  referensi  dalam  sistem penilaian  pabean .  Dalam  pasal  7  ayat (2) WTO Valuation Agreement jo. Pasal 15  ayat  (7)  UU  Kepabeanan  terdapat aturan  “Metode  larangan”  dalam penentuan nilai pabean oleh Administrasi Pabean, yang menyebutkan : 20 Nilai  pabean  tidak  diijinkan  ditetapkan menurut
ketentuan
Pasal ini berdasarkan:
(a)  harga  jual  di  negara  pengimpor bagi  barang  yang  diproduksi  di negara tersebut;
(b)  suatu  sistem  yang  menentukan apabila  terdapat  dua  alternatip nilai, ditetapkan nilai yang lebih tinggi;
(c)  harga  pasaran  dalam  negeri negara pengekspor;
(d)  biaya  produksi;  selain  dari  nilai yang  dihitung  dengan  metode komputasi yang telah ditentukan untuk barang identik atau serupa  berdasarkan  ketentuan Pasal 6;
(e)  harga  barang  ekspor  ke  suatu negara selain negara pengimpor;
(f)  nilai pabean minimal; atau (g)  nilai  yang  ditetapkan  dengan sewenang-wenang  atau  harga fiktif.
20 WTO ,Opcit., Pasal 7 ayat (2)
Vol 1 No 1 2021, Hal 115-131
Penggunaan salah satu dari ketujuh larangan tersebut akan berdampak pada ketidaksesuaian  penerapan  ketentuan WTO  Valuation  Agreement, bahkan pada  akhirnya  akan  dianggap  sebagai tindakan non-tariff barrier yang bertentangan  dengan  prinsip-prinpsip WTO  sebagaimana  diuraikan  pada kajian literatur di atas. 21
Mengingat  peraturan  mengenai Nilai  Pabean  dalam WTO  Valuation Agreement dan  Keputusan  Komite
Teknis  Nilai  Pabean  WTO  dan  WCO telah  cukup  jelas  dan  rinci  mengatur teknis  dan  tatacara  penetapan  nilai pabean maka peraturan nasional
(peraturan  teknis  nilai  pabean)  yang menjelaskan mengenai tata cara penetapan nilai  pabean harus  diadakan review agar  penetapan nilai  pabean dapat  berjalan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip International  Best  Practice .
Berdasarkan  Case  Study  13.1.  proses ideal penetapan nilai pabean
seharusnya  dilakukan  dalam  proses audit  ( post  clearance  audit ).  Metode audit  yang  dilakukan  dengan  langkah- langkah sebagai berikut:
1. Melakukan analisis sebelum dilakukan  audit  terhadap  profil importir
2. Melakukan analisis sebelum dilakukan audit terhadap kewajaran  harga  ( test  value ) dilakukan berdasarkan data harga barang  identik  dari  berbagai sumber dengan pemasok- pemasok  dan  importir-importir yang  berbeda  termasuk  dari sumber internet.
21 Sheri  Rosenow Brian  J.  O'Shea ,  2010,  “ A Handbook  on  WTO  Customs Valuation Agreement  -  World  Trade  Organization ”   hlm.
9.
3. Melakukan  proses  permintaan data dan konsultasi dengan importir
4. Memanfaatkan  pertukaran  data dengan  negara  eksportir  (apabila telah disepakati perjanjian pertukaran data) 5. Melaksanakan audit ke perusahaan untuk memeriksa data penjualan lokal, catatan akuntansi, pembukuan dan laporan keuangan
6. Melakukan  analisa  kewajaran terhadap  keuntungan  perusahaan dibandingkan  dengan  harga  jual kembali.
7. Melakukan penetapan nilai pabean  apabila  dalam  proses audit  menemukan reasonable doubt tentang  kebenaran  atau akurasi dari nilai transaksi berdasarkan  bukti  nyata  obyektif dan terukur.
Dari  uraian  di  atas,  dikaitkan dengan  teori  pembuktian  dan  teori keadilan  dalam  Hukum  Perdagangan Internasional,  penetapan  nilai  pabean harus benar-benar didukung bukti yang kuat  agar  penerapan  nilai  pabean sejalan dengan WTO Valuation Agreement sehingga Indonesia terhindar  dari  tuduhan  melakukan proteksionisme ( non-tariff barrier ) yang  dapat  menyebabkan    tindakan pembalasan  ( reprocity )  dari  Negara- negara anggota WTO sehingga mengganggu  hubungan  dagang  dan ketertiban dunia sebagai tujuan Hukum Perdagangan  Internasional dan dampak hukum  lainnya  dalam  wilayah  hukum nasional  yang  dapat  menjerat  Pejabat Bea  dan  Cukai  yang  melakukan penetapan  nilai  pabean.  Seyogyanya, dalam  melakukan  penetapan  nilai pabean,  Bea  dan  Cukai  harus  mencari alat-alat  bukti  yang  cukup  untuk
Vol 1 No 1 2021, Hal 115-131
menetapkan nilai pabean dan melakukan permintaan data serta konsultasi kepada pihak importir
sehingga  penetapan  yang  dibuat  oleh DJBC memenuhi ketentuan UU Kepabeanan dan WTO. Langkah-langkah Perbaikan Implementasi Penetapan Nilai Pabean
Secara  umum  penyebab  kesulitan yang  dialami  Administrasi  Pabean dinegara-negara  berkembang  adalah sebagaimana  dijelaskan  Luc  De  Wulf dan Jose  B.  Sokol  dalam  bukunya Customs  Modernization  Handbook, Washington,  D.C., The  World  Bank, 2005 berdasarkan Kajian yang menyeluruh  terhadap  penerapan  nilai pabean di Negara berkembang. Sistem penilaian pabean telah menjadi  subyek  perjanjian  internasional karena  dapat  menciptakan  hambatan perdagangan. WTO Valuation Agreement mengamanatkan  penggunaannya  untuk semua  anggota  WTO. WTO  Valuation Agreement menetapkan  bahwa  nilai pabean  barang  impor,  sedapat  mungkin, adalah  nilai  transaksi,  yaitu,  harga  yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar untuk barang.
Pelaksanaan WTO  Valuation  Agreement
yang  tepat  dan  sempurna  mengharuskan perbaikan peraturan perundang-
undangan, reformasi
prosedur administrasi, struktur organisasi dan hal- hal lainnya sebagai berikut: 22 a.  Legislasi  /  Peraturan  Perundang- undangan
Sebagaimana  rekomendasi  Luc  De Wulf dan Jose B. Sokol dalam bukunya
Customs Modernization Handbook menyatakan  bahwa  ketentuan  dalam
22 Luc De  Wulf, Jose B. Sokol, 2005, Customs Modernization  Handbook, Washington,  D.C., The World Bank, hlm.147
WTO Valuation Agreement perlu dimasukkan  dalam  hukum  nasional.
Proses  legislasi  dapat  menentukan maksud  yang  sebenarnya  dari WTO Valuation  Agreement. Undang-undang perlu  mengatur  nilai  pabean  secara komprehensif, meliputi WTO Valuation Agreement dan interpretative  notes - nya,  serta  sejumlah  ketentuan  tertentu, seperti  yang  menyangkut  penyesuaian tingkat  perdangan,  prosedur  keberatan banding, pengeluaran sebelum
penetapan, dan perlakuan biaya transportasi  dan  asuransi  (sistem  FOB atau CIF). 23
Dengan  demikian,  UU  Kepabeanan harus diperbaiki dengan memuat ketentuan  pembuktian  nilai  pabean secara  tegas.  Ketentuan  pembuktian harus  dimuat  dalam  Pasal-pasal  UU Kepabeanan  sebagai  dasar  hukum penetapan nilai pabean guna memberikan  kepastian  hukum  dan keadilan serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat  secara  umum,  sehingga dapat  menjadi  dasar  hukum  yang  jelas dan pasti bagi importir dan pejabat bea cukai  serta  Pengadilan  Pajak  dalam melakukan penetapan nilai pabean. b.Prosedur  Penelitian  Nilai  Pabean
dan Pengawasannya WTO Valuation Agreement merumuskan ketentuan mengenai prosedur penetapan dan prosedur pengawasan  yang  harus  dijalankan. Fungsi  nilai  pabean  harus  sepenuhnya diintegrasikan ke dalam seluruh praktek dan  struktur  kepabeanan,  pada  intinya mengatur sejumlah persyaratan legislasi domestik sebagai berikut: 24 1. Importir bertanggung jawab untuk memberitahukan nilai
23 Ibid.
24 Ibid., hlm. 160
Vol 1 No 1 2021, Hal 115-131
impor sesuai dengan WTO
Valuation Agreement . 25
2. Pemeriksaan  Nilai  Pabean  pada saat clearance harus  terbatas  dan selektif,  dan  pengeluaran  barang tidak  boleh  terhambat  karena sengketa nilai pabean, dan
dimungkinkan clearance dengan mempertaruhkan  jaminan  atau deposit. 26 3. Verifikasi  secara  selektif  dan audit  pasca  importasi  diterapkan dengan profilling komoditi  atau importir  berdasarkan  informasi dari sistem manajemen risiko.
4. Bea  Cukai  perlu  membangun sistem informasi yang komprehensif dan database .
Informasi dan data yang diperlukan: untuk membantu mendeteksi  kasus underinvoicing atau overinvoicing , untuk menguji  kewajaran  nilai  pabean guna penerapan Pasal 2 Agreement (metode barang identik)  dan  Pasal  3 agreement (metode  barang  serupa),  untuk mengembangkan dan memperbarui  analisis  risiko  dan sistem  manajemen,  dan  untuk mengoptimalisasi  peran  kantor pusat  dan  kantor  regional  untuk merespon  kesulitan  dari  kantor pelayanan.
c. Struktur Organisasi dan Pelatihan
Struktur organisasi yang direkomendasikan  oleh  Luc  De  Wulf dan Jose  B.  Sokol  dalam  bukunya Customs Modernization Handbook adalah  pembentukan central  valuation
office dilengkapi dengan kantor wilayah  dan  kantor  pelayanan.  Hal  ini diperlukan  dalam  kaitannya  dengan luasnya wilayah dan struktur organisasi
25 WTO ,Opcit., Article 17
26 WTO ,Opcit., Pasal 13
administrasi
pabean secara keseluruhan.  Kantor  pabean  pusat bertanggung  jawab  untuk  menetapkan kebijakan  nilai  pabean,  pengembangan prosedur, pengawasan pelaksanaan yang  benar  dan  seragam  oleh  semua kantor,  memastikan  pelatihan  yang memadai, dan pemantauan perkembangan internasional terkait nilai pabean. Harus pula dikembangkan suatu  database  nilai  pabean  dan bertanggung  jawab  terhadap  sistem manajemen risiko nilai pabean. Kantor- kantor wilayah dan pelayanan memiliki peran  operasional.  Kompleksitas WTO Valuation  Agreement dan  pelaksanaan post  clearance  audit membutuhkan tenaga  spesialis  nilai  pabean  yang terlatih  dalam  memahami  hukum  nilai pabean  dan  prosedur  serta  audit keuangan perusahaan.
d. Penguatan Komitmen
Luc  De  Wulf  dan Jose  B.  Sokol dalam bukunya Customs Modernization Handbook mengungkapkan kurangnya rasa  memiliki  negara  berkembang  atas
WTO Valuation Agreement timbul dari sejarah penolakan atas adanya
kekhawatiran  mereka  yang  mana  tidak bisa sepenuhnya diatasi. Namun, berbagai  upaya  terus  dilakukan  untuk mengatasi  beberapa  kesulitan  tersebut.
Pada negosiasi Putaran Uruguay, negara-negara berkembang menekankan untuk dilakukan
perubahan  dengan  beberapa  hasil, termasuk  ketentuan  beban  pembuktian. Hal  ini  harus  terus  dilanjutkan.  Salah satu  cara  untuk  melakukannya  negara- negara berkembang dengan jelas merumuskan  kendala-kendala  dalam melaksanakan WTO Valuation Agreement pada negosiasi perdagangan WTO  berikutnya  dan  menyarankan pendekatan  praktis  untuk  menerapkan semangat WTO  Valuation  Agreement
Vol 1 No 1 2021, Hal 115-131
tersebut.  Hal  ini  dapat  dimulai  dengan mengidentifikasi  kemungkinan  dimana pihak  pabean  dapat  membantu  satu sama  lain  dengan  pertukaran  data  dan inisiatif modernisasi.  Hal tersebut terus diupayakan penyelesaiannya dalam proposal  yang    dirumuskan  pada
Konferensi Doha. Hasil tersebut menjadi  penting  untuk  negara  industri anggota  WTO  untuk  mengakui  bahwa negara-negara berkembang menghadapi masalah  nyata  dalam  menerapkan ketentuan WTO Valuation Agreement. 27 e.  Liberalisasi  tarif  dan  Sinergisitas dengan Administrasi Perpajakan Pendorong untuk melakukan
underinvoice atau  penghindaran  bea masuk  terutama  berasal  dari  tarif  yang tinggi dan adanya pembatasan perdagangan  berdasarkan  nilai  barang.
Tarif  impor  yang  rendah  dan  regulasi impor yang lebih liberal akan meminimalisasi masalah underinvoicing dan  kerugian  negara yang  ditimbulkan.  Penguatan  regulasi pajak tidak langsung (pajak
pertambahan  nilai  atau  PPN)  bisa membantu  mengembalikan  kerugian negara  yang  timbul  dari  tarif  impor yang lebih rendah. PPN juga dikenakan pada  tahap  impor  dan  menghadapi risiko undervaluation ,  tapi  kerugian pendapatan  negara  biasanya  dapat diselamatkan  kembali  ketika  transaksi tersebut  dikenakan  pajak  pada  tahap selanjutnya  dari  produksi  dan  rantai distribusi pendapatan melalui verifikasi atau  pemeriksaan  audit  pasca impotasi. Namun  demikian,  terhadap  barang- barang  yang  tidak  terkena  pajak  atau perdagangan  informal  (pengusaha  non PKP)  misalnya,  memang  terdapat
27 WTO, Opcit
kesulitan  untuk  memulihkan  kerugian Negara dengan hasil pajak penjualan. 28

## f. Modernisasi Pabean
Aksi  kunci  yang  diperlukan  dalam modernisasi administrasi pabean terdiri dari  perencanaan  dan  implementasi nilai  pabean  sesuai comprehensive customs modernization program . Fungsi Nilai Pabean tidak dapat bekerja secara  terpisah  dengan  keseluruhan operasional  dan  sistem  manajemen Pabean.  Kemampuan  untuk  secara efektif  melakukan  fungsi  nilai  pabean secara  langsung  berkaitan  dengan kualitas keseluruhan Administrasi Pabean.  Sebuah  program  modernisasi harus  mencakup  unsur-unsur  utama sebagai berikut:
1. Simplifikasi dan komputerisasi prosedur operasional
2. Penerapan  strategi clearance yang modern, yaitu: pemeriksaan selektif  berdasarkan  analisis  risiko dan  manajemen,  dan  pemeriksaan pasca importasi.
3. Profesionalisme pejabat pabean melalui  rekrutmen  personil  yang tepat, pengembangan, dan kebijakan  manajemen,  remunerasi yang  lebih  baik,  pelatihan  yang memadai  dan  berkelanjutan,  dan pengendalian kepatuhan internal.
4. Pembentukan  organisasi  modern dan manajemen berdasarkan akuntabilitas administrasi, keuangan, dan kemandirian
(otonomi teknis).
Untuk  program  modernisasi  yang komprehensif  sampai  dengan  hasil yang  sukses,  dukungan  yang  kuat  dan berkelanjutan
dari pimpinan pemerintah sangat penting. Selanjutnya,  program  tersebut  idealnya harus didukung Technical Assistant dan dilaksanakan dengan bantuan 28 Luc De Wulf, Jose B. Sokol, ibid.
Vol 1 No 1 2021, Hal 115-131
organisasi berpengalaman dalam melaksanakan proyek-proyek reformasi administrasi  pabean.  Beberapa  negara juga  telah  memilih  untuk  sementara waktu  menggunakan Pre  Shipment
Inspection (PSI) guna membantu pengumpulan informasi harga dan juga dengan pengembangan database selama tahun-tahun pertama program
pelaksanaan customs  administration
tersebut.
g.  Penerapan advance  ruling terkait
Nilai Pabean
Memfasilitasi importir dengan
advance  ruling pada  proses  penelitian nilai  pabean  juga  dapat  mempercepat prosedur  penilaian  dan  mengurangi potensi dispute .  Keputusan advance ruling dapat  diperoleh  sebelumnya ketika importir mengajukan dokumentasi  terkait  transaksi  kepada pejabat  pabean.  Setelah  diberikan putusan advance ruling , importir menyampaikan  pada  pemberitahuan pabean  pada  tahap  impor,  sehingga tidak  ada  penelitian  nilai  pabean  lebih lanjut  yang  perlu  dilakukan,  dengan demikian mempercepat prosedur
pengeluaran dan meminimalkan potensi dispute. h.  Pertukaran  Informasi  dengan Administrasi Pabean Negara

## Pengekspor
Pada  Konferensi  Tingkat  Menteri Doha  diserahkan  proposal  untuk  solusi multilateral  dalam  kerangka WTO
Valuation Agreement yang akan memungkinkan  administrasi  pabean negara  pengimpor  untuk  mencari  dan mendapatkan  informasi  tentang  harga yang sebenarnya dalam deklarasi ekspor  (PEB),  yang  terindikasi under/ overinvoicing .  Upaya  sebelumnya  agar anggota  WCO  dapat  saling  membantu satu  sama  lain  di  bidang  pencegahan, investigasi,  dan  penindakan  belum
berhasil.  Telah  banyak  negara  anggota meratifikasi  ketentuan  yang  berkaitan dengan pemalsuan harga ( fraud ). Sebagian  besar  negara-negara  industri belum  melakukannya.  Proposal  Doha dimaksudkan  untuk  mengharmonisasi ketentuan WTO  Valuation  Agreement dengan  kewajiban  yang  mengikat negara-negara anggota dalam memberikan  bantuan  penelitian  nilai pabean dalam kasus  dugaan pemalsuan harga. WCO  Council telah  mengadopsi Konvensi Internasional tentang
Bantuan  Administratif  Timbal  Balik  di Bidang  Kepabeanan  pada  bulan  Juni 2003.  Ini  termasuk  ketentuan  yang mengatur  bantuan  dalam  memberikan informasi  untuk  penilaian  impor  atau ekspor  untuk  bea  masuk  dan  pajak. Namun  demikian  konvensi  ini  belum diratifikasi,  sehingga  masih  terlalu  dini untuk melihat bagaimana hal itu benar- benar  bisa  mengatasi  masalah  dari penerapan nilai pabean. 29
Konferensi  Tingkat  Menteri  Doha dalam  Decision  8.3  sepakat  bahwa administrasi  pabean  dapat  meminta bantuan dari administrasi pabean Negara  pengekspor  terhadap  nilai barang  tersebut,  dan  bahwa  Negara anggota pengekspor menawarkan kerjasama  dan  bantuan,  sesuai  dengan hukum  dan  prosedur  dalam  negeri, termasuk  menyediakan  informasi  pada nilai ekspor barang  yang bersangkutan. Sebagai  hasil  dari  diskusi  tersebut, Komite Nilai Pabean WTO dan Komite
Teknis Nilai Pabean WCO diamanatkan  untuk  mengidentifikasi dan  menilai  langkah-langkah  praktis untuk
mengatasi kekhawatiran- kekhawatiran  beberapa  negara-negara berkembang  mengenai  akurasi  nilai
29 WTO, Opcit. Article 10
Vol 1 No 1 2021, Hal 115-131
yang diberitahukan, termasuk pertukaran  informasi  dan  pedoman untuk penggunaan database nilai pabean. 30

## D. Kesimpulan
Dari  semua  uraian  yang  telah dijelaskan  pada  bab-bab  terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Ketentuan pembuktian nilai pabean dalam  UU  Kepabeanan  ( domestic law )  dan  ketentuan  WTO  adalah sebagai:
1) Ketentuan pembuktian nilai pabean  dalam  UU  Kepabeanan mengatur bahwa pihak melakukan penetapan nilai pabean  untuk  penghitungan  bea masuk  (Pejabat/  yang  Direktur Jenderal),  harus  memiliki  bukti yang menjadi dasar dilakukannya  penetapan  sesuai Pasal  16,  17  dan  86A  UU Kepabeanan. Terdapat ketentuan  pembalikan  beban pembuktian yaitu pada Penjelasan Pasal 84 ayat (1) UU Kepabeanan  yang  menyatakan
“ Dalam hal permintaan pejabat bea  dan  cukai  sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi pejabat  bea  dan  cukai  akan melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean berdasarkan  data  yang  ada. Namun  penjelasan  tidak  dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk  membuat  peraturan  lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan  rumusan  yang berisi norma.
30 Ministerial  Conference,  Fourth  Session, November 14, 2001
2) Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010  pembalikan beban  pembuktian  diatur  pada Pasal  28  dan  31.  Ketentuan tersebut  menyatakan  apabila pada saat pemeriksaan pemberitahuan  pabean  importir tidak memenuhi permintaan pejabat  bea  dan  cukai  atau Direktur Jenderal untuk menyerahkan  semua  informasi, dokumen,  dan/atau  pernyataan yang  diperlukan  dalam  rangka penentuan  nilai  pabean  maka Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang  identik  sampai  dengan metode pengulangan sesuai hierarki  penggunaannya  dan Direktur Jenderal dapat menggunakan data yang tersedia di dalam Daerah Pabean untuk menetapkan kembali nilai pabean. 3) Berdasarkan  ketentuan WTO Valuation Agreement, ministerial  decision  6.1 dan case  study  13.1 dimungkinkan diterapkannya pembalikan beban  pembuktian  ( reversal  the burden of proof ) atau
pergeseran  beban  pembuktian ( shifting  the  burden  of  proof )
kepada  pihak  impotir.    Apabila pada saat pemeriksaan pemberitahuan  pabean  importir tidak memenuhi permintaan bea dan  cukai  untuk  menyerahkan semua informasi, dokumen,
dan/atau pernyataan yang diperlukan dalam rangka penentuan  nilai  pabean  maka nilai  transaksi  barang  impor yang diberitahukan oleh
Vol 1 No 1 2021, Hal 115-131
Pemohon  tidak  dapat  diterima sehingga digunakan metode
alternative . 4) Mengingat  peraturan  mengenai Nilai Pabean dalam WTO Valuation Agreement dan Keputusan  Komite  Teknis  Nilai Pabean  WTO  dan  WCO  telah cukup  jelas  dan  rinci  mengatur teknis  dan  tatacara  penetapan nilai  pabean  maka  peraturan nasional  (peraturan  teknis  nilai pabean) yang menjelaskan mengenai  tata  cara  pembuktian nilai  pabean harus  diadakan review agar  sesuai  dengan prinsip-prinsip International Best Practice . Berdasarkan Case  Study  13.1.  Proses  ideal penetapan nilai pabean seharusnya  dilakukan  dalam proses  audit  ( post  clearance audit ).  Penggunaan  mekanisme audit untuk menerapkan pembuktian  nilai  pabean  agar menjadi  kebijakan  nasional  dan pada akhirnya mengurangi kekalahan  DJBC  di  Pengadilan
Pajak.

## E. Bibliografi
ASEAN, ASEAN  Customs  Valuation Guide . ASEAN Secretary, 2019. Budi Nugroho & Muhammad Hikmah, Kajian Akademis Faktor Penyebab  Kekalahan  Direktorat Jenderal  Bea  Dan  Cukai  Dalam Penyelesaian Sengketa Kepabeanan  Melalui  Pengadilan Pajak  Tahun  2013 (Jakarta: Badan  Pendidikan  Dan  Pelatihan Keuangan, 2014). Cerah Bangun, Tranformasi Penyelesaian Sengketa Nilai Pabean  (Studi  Sengketa  Nilai
Pabean  di  Pengadilan  Pajak).
Disertasi  Program  Doktor  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018 Frank  J  Garcia, Trade,  Inequality,  and
Justice : Toward a Liberal Theory of  Just  Trade,  (New  York:
Transnational Publishers, 2003) Jimly  Asshiddiqie, Teori  Hans  Kelsen tentang Hukum, (Jakarta: Penerbit  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006) Luc  De  Wulf,  Jose  B.  Sokol,  2005, Customs Modernization Handbook, Washington,  D.C., The World Bank Machmud,  Syahrul, Hukum  Acara Khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) Mertokusumo, Soedikno, Hukum Acara Perdata , (Yogyakarta: Liberty, 2002) Mochtar  Kusumaatmadja, Fungsi  dan Perkembangan  Hukum  Dalam Pembangunan Nasional, (Bandung:  Bina  Cipta,  tanpa tahun) Mohamad  Jafar, Mengurai  Benang Kusut  Penerapan  Nilai  Pabean Berdasarkan Nilai Transaksi (Jakarta  :  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan  Keuangan  Pusdiklat Bea dan Cukai,2011)
Muhjad    Hadin, Penelitian  Hukum Indonesia Kontemporer, (Yoyakarta:  Genta  Publishing. 2012) Pudyatmoko, Y.  Sri,  Pengadilan  dan
Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak , Edisi Revisi, 2009, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005),
R.  Soeroso, Pengantar  Ilmu  Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
Vol 1 No 1 2021, Hal 115-131
Rahmat  Trijono, Dasar-dasar  Ilmu Pengetahuan Perundangan- undangan . (Jakarta: Penerbit
Papas Sinar Sinanti, 2013)
Roscoe Pound, Tugas Hukum , (Jakarta:
Bhratara, 1965) Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani.
Penerapan  Teori  Hukum  pada
Penelitian  Tesis  dan  Disertasi. (Jakarta: Raja Grafindo, 2013) heri  oseno    Brian J. O'Shea, 2010,
“ A  Handbook  on  WTO  Customs Valuation  Agreement  -  World
Trade Organization ”
Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum ,  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1993) Sylviana  Kusuma  Lestari, Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri Melalui Peraturan Nasional Dikaitkan Dengan Upaya Safeguards, (thesis  pasca
sarjana  Universitas  Indonesia,
Jakarta, 2010)
Undang – Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor  4  Tahun
2004, LN  no  8  tahun  2004  jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009,  LN  no.157  tahun 2009 Undang – Undang Tentang Kepabeanan ,  UU  No.10  Tahun 1995 LN No.75 Tahun 1995,TLN No.3612 sebagaimana telah diubah  dengan  UU  No.17  Tahun 2006  LN  No.93  Tahun  2006, TLN No.4661. Undang – Undang Tentang Pengadilan Pajak ,  UU  No.  14  tahun  2002, LN No.27 Tahun 2002. Undang  –  Undang  Tentang  Perjanjian Internasional,  UU  No.  24  tahun 2000 LN no. 185 tahun 2000. Undang-undang Dasar RI 1945

## Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  6  Tahun  1983  Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan Sebagaimana  Telah Beberapa  Kali  Diubah  Terakhir Dengan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun 2009 Undang-Undang  tentang  Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1994 Nomor 57, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3564. Utrecht, E., Pengantar Hukum Administrasi  Negara  Indonesia (Surabaya: Pustaka Tinta Mahkamah Agung, 1994) 258. Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian
Hukum (Jakarta:  Penerbit  Sinar Grafika, 2011) Cet.3.