## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## REGULASI TEKNIS PEMBUKTIAN PADA PELAKU INSIDER TRADING DALAM PASAR MODAL DI INDONESIA

## Komang Dhira Pannavira
Universitas Udayana E-mail: dhira.pannavira@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023 Diterima: 12 Juli 2023
Terbit: 1 Agustus 2023 Keywords: Technical Evidence, Insider Trading, Capital Markets This study aims to determine investor protection against insider  trading  in  the  Indonesian  capital  market  and  to find  out  the  technical  arrangements  for  proving  insider trading in the Indonesian capital market. The method used in research related to the legality of medical cannabis as a treatment  for  cerebral  palsy  in  Indonesia  uses  a  type  of normative juridical research, using a statutory approach or statute approach to analyze legal issues in this study. The  results  of  this  study  found  that  investor  protection against insider trading in the Indonesian capital market has  been  provided,  namely  in  Law  Number  8  of  1995 concerning Capital Markets (Capital Market Law) and its derivative  regulations  regulating  the  prohibition  of insider  trading.  However,  technical  verification arrangements for insider trading actors in the Indonesian capital  market,  until  now  there  have  been  no  specific provisions  related  to  technical  verification  for  insider trading  players  in  the  Indonesian  capital  market,  this makes it difficult to prove the existence of insider trading in Indonesia. Abstrak Kata kunci: Teknis Pembuktian, Insider Trading , Pasar Modal Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan investor  terhadap insider  trading dalam  pasar  modal Indonesia  serta  untuk  mengetahui  pengaturan  teknis pembuktian  bagi  pelaku insider  trading pada  pasar modal    di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  terkait  legalitas  ganja  medis  sebagai pengobatan cerebral palsy di Indonesia ini mempergunakan  jenis  penelitian  hukum  yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan
Corresponding Author: Komang Dhira Pannavira, E- mail:
dhira.pannavira@gmail.com
perundang-undangan  atau statute  approach untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian  ini  menemukan  jika  Perlindungan  investor terhadap insider trading dalam pasar modal Indonesia telah  diberikan  yakni  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan peraturan-peraturan  turunannya  mengatur  larangan insider trading. Namun, pengaturan teknis pembuktian bagi pelaku insider trading pada pasar modal Indonesia, hingga  saat  ini  belum  ada  pengaturan  khusus  terkait dengan  teknis  pembuktian  bagi  pelaku  insider  trading pada  pasar  modal  di  Indonesia,  ini  menyebabkan sulitnya  pembuktian  terkait  adanya  insider  trading  di Indonesia.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan perekonomian dan perkembangan laju pasar modal memiliki hubungan  yang  kompleks  dan  saling  mempengaruhi  dalam  beberapa  aspek (Rosmayanti and Apriani 2023). Pertumbuhan perekonomian yang kuat cenderung menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  pertumbuhan  perusahaan  dan  laba mereka  (Khairan  2019).  Hal  ini  dapat  meningkatkan  minat  investor  untuk berinvestasi  di  pasar  modal,  yang  berarti  permintaan  saham  dan  instrumen keuangan lainnya dapat meningkat. Pertumbuhan perekonomian yang baik dapat meningkatkan tingkat likuiditas di pasar, karena adanya peningkatan pendapatan dan kepercayaan konsumen. Kondisi ini bisa menyebabkan peningkatan aktivitas perdagangan  di  pasar  modal  karena  lebih  banyak  investor  berpartisipasi  dalam investasi .
Pasar modal memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan di banyak negara lainnya (Widiyanti and Sari 2019). Sebagai salah satu  bentuk  pasar  keuangan,  pasar  modal  memberikan  berbagai  manfaat  bagi perusahaan  dan  perekonomian  secara  keseluruhan,  termasuk  sebagai  alat  untuk menarik  investasi  dan  melakukan  penguatan  keuangan.  Perusahaan  dapat memperoleh pendanaan dengan menerbitkan saham atau obligasi di pasar modal (Rahmah 2020). Dengan cara ini, perusahaan dapat mengumpulkan modal untuk mengembangkan bisnis, melakukan ekspansi, investasi dalam proyek-proyek baru, atau  merampingkan  operasi  mereka.  Melalui  pasar  modal,  perusahaan  dapat menarik  investor  potensial  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri.  Investor  dapat membeli  saham  perusahaan  yang go  public atau  berinvestasi  dalam  instrumen keuangan lainnya yang diperdagangkan di pasar modal. Hal ini dapat meningkatkan aliran modal ke dalam negeri dan membantu pertumbuhan ekonomi. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal harus memenuhi persyaratan yang ketat dalam hal transparansi,  laporan  keuangan,  dan  akuntabilitas.  Ini  membantu  menciptakan lingkungan  bisnis  yang  lebih  terpercaya  dan  dapat  meningkatkan  kepercayaan investor, baik lokal maupun asing (Jamil and Hayati 2021).
Pasar  modal  menyediakan  berbagai  instrumen  keuangan  seperti  saham, obligasi,  reksa  dana,  dan  lain-lain.  Ini  memungkinkan  investor  untuk  melakukan diversifikasi  portofolio  mereka,  sehingga  dapat  mengurangi  risiko  dengan menyebar  investasi  mereka  ke  berbagai  aset.  Pasar  modal  membantu mengalokasikan  sumber  daya  ekonomi  secara  efisien.  Melalui  mekanisme  pasar, dana  dialokasikan  ke  perusahaan-perusahaan  dengan  potensi  pertumbuhan  dan kinerja  yang  lebih  baik,  sehingga  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  secara keseluruhan. Saham yang diperdagangkan di pasar modal mencerminkan nilai dan kinerja perusahaan (Batubara 2020).
Hal  ini  memaksa  perusahaan  untuk  meningkatkan  kinerja  mereka  dan mencari cara untuk mengoptimalkan nilai bagi para pemegang saham. Pasar modal memungkinkan partisipasi publik dalam kepemilikan perusahaan. Dengan membeli saham,  masyarakat  dapat  memiliki  bagian  kepemilikan  dalam  perusahaan  dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan perusahaan tersebut. Pergerakan indeks saham  dan  harga  instrumen  keuangan  lainnya  di  pasar  modal  dapat  menjadi indikator  atau  leading  indicator  tentang  kesehatan  ekonomi  suatu  negara  atau wilayah. Melalui pasar modal, perusahaan dapat mencari dana untuk inovasi dan pengembangan  teknologi  baru.  Ini  mendukung  kemajuan  teknologi  dan menciptakan lapangan kerja baru.
Pasar  modal  didefinisikan  sebagai  bidang  usaha  yakni  proses  di dagangkannya surat berharga berupa, obligasi, stock certificate , saham, serta efek lain (Gisymar, 2001: 9).  Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) mengartikan “pasar modal sebagai aktivitas penawaran dan perdagangan efek  bagi  perusahaan  publi  yang  ada  kaitannya  dengan  efek  yang  diterbitkan perusahaan  tersebut,  dan  adanya  lembaga  serta  juga  profesi  yang  bersangkutan de ngan efek.” Insider trading adalah praktik membeli atau menjual saham atau instrumen keuangan lainnya berdasarkan informasi rahasia atau "insider" yang tidak tersedia untuk  publik  umum.  Praktik  ini  dianggap  ilegal  dalam  banyak  yurisdiksi  karena memberikan keuntungan tidak adil bagi individu atau pihak tertentu yang memiliki akses  terhadap  informasi  rahasia  tersebut  (Prastiwi  2020).  Insider  trading merugikan  investor  lain  yang  tidak memiliki  akses  ke  informasi  tersebut,  karena mereka  tidak  dapat  membuat  keputusan  investasi  yang  informasional  dan  adil (Syazali et al. 2022). Contoh insider trading bisa terjadi ketika: 1) Seorang eksekutif perusahaan  membeli  saham  perusahaan  sebelum  mengumumkan  kinerja  yang positif,  yang  akan  menyebabkan  kenaikan  harga  saham.  2)  Seorang  pejabat perusahaan  menjual  saham  perusahaan  sebelum  mengumumkan  kinerja  yang buruk,  yang  akan  menyebabkan  penurunan  harga  saham.  3)  Seorang  karyawan memiliki  akses  ke  informasi  rahasia  tentang  akuisisi  atau  penggabungan perusahaan dan memanfaatkan informasi itu untuk membeli atau menjual saham sebelum pengumuman resmi.
Dalam banyak negara, praktik insider trading dianggap sebagai pelanggaran hukum serius dan dapat menyebabkan tuntutan pidana dan denda yang signifikan. Otoritas  pasar  modal  dan  lembaga  regulator  bertugas  untuk  mengawasi  dan mencegah praktik insider trading agar melindungi integritas pasar dan kepercayaan investor.  Ketentuan  pasal  95  UUPM  mengklasifikasikan  insider  yang  meliputi
komisaris,  direksi,  pemegang  saham  utama  dan  pengawas  perusahaan  terbuka, serta orang yang berkedudukan, profesi ataupun hubungan kepercayaannya.
Praktek Insider  Trading di  Indonesia  merupakan  kecurangan  yang  sulit dibuktikan. Dalam dua puluh tahun sejak BEI mendorong perdagangan elektronik belum terdapat permasalahan Insider Trading yang dapat diungkap. Dirut PT Bursa Efek  Indonesia  (BEI)  menyatakan  praktek Insider  Trading sangat  sulit  untuk dibuktikan (Mubarohkah 2020). OJK telah beberapa kali melakukan pemeriksaan sekuritas yang dicurigai melakukan transaksi tidak wajar, namun, keabstrakan dari tindakan  nyata  tersebut  berdampak  pada  kesulitan  pembuktian  dalam  praktik Insider Trading yang termasuk ke dalam kejahatan dalam UUPM. Namun sayangnya hingga  saat  ini  belum  terdapat  pengaturan  khusus  mengenai  teknis  dari  pada pembuktian insider  trading di  Indonesia  sehingga  terlihat  jelas  terjadi  suatu kekosongan norma. Untuk itu dibutuhkan suatu pengaturan khusus terkait teknis pembuktian insider trading di Indonesia.
Dengan demikian artikel ini akan membahas beberapa hal yakni:
1. Bagaimanakah  perlindungan  investor  terhadap insider  trading dalam  pasar modal Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan teknis pembuktian bagi pelaku insider trading pada pasar modal  di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Metode  yuridis  normatif  adalah  jenis  penelitian  dalam  studi  ini.  Kajian mempergunakan  metode  ini  adalah  cara  penelitian  yang  dilaksanakan  melalui penelitian  bahan-bahan  sekunder  atau  bahan  pustaka  (Zainal  2004).  Pada penelitian  ini  melakukan  analisis  tentang  pengaturan  teknis  pembuktian  pada pelaku insider  trading dalam  Pasar  Modal  di  Indonesia.  Suatu  penelitian  hukum yuridis  normatif  bisa  juga  disebut  sebagai  suatu  prosedur  penelitian  yang mempergunakan  logika  ilmu  hukum  dari  sudut  pandang  normatif  untuk mendapatkan  kebenaran,  hal  itu selanjutnya  bisa  memberikan  penjelasan  terkait urgensi  diaturnya  sanksi  pidana  bagi  pelaku insider  trading di  Pasar  Modal Indonesia  (Ibrahim  2006).  Penelitian  ini  mempergunakan statute  approach (pendekatan  peraturan  perundang-undangan)  untuk  melakukan  pengkajian terhadap  masalah  pada  penelitian  ini.  Penelitian  isu  hukum  ini  mempergunakan sumber bahan hukum berbentuk bahan hukum primer, sekunder, serta pula tersier. Sifat dari penelitian ini deskriptif analisis yaitu memberi bayangan pada masalah yang  dilakukan  pembahasan  penelitian  ini  dan  melaksanakan  analisis  terhadap peraturan  hukum  yang  berkaitan  agar  memberikan  jawab  atas  masalah  yang tercantum pada kajian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Investor  Terhadap Insider  Trading Dalam  Pasar  Modal Indonesia
Perlindungan hukum adalah upaya dan mekanisme yang diberlakukan oleh sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak dan  kepentingan individu atau kelompok dari tindakan yang merugikan atau melanggar hukum (Sunarso, Sh, and Kn 2022). Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, stabil, dan berkeadilan,  di  mana  setiap  individu memiliki  perlindungan  yang  sama  terhadap
pelanggaran hukum  dan diskriminasi. Perlindungan hukum  melindungi hak asasi manusia setiap individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan keadilan, hak atas properti, hak untuk tidak disiksa, dan hak- hak lainnya (Renggong and Ruslan 2021). Hukum menetapkan konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggar peraturan dan undangundang, sehingga menegakkan keadilan dan menghindari adanya impunitas (Susanto 2019).
Hukum juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi masyarakat agar dapat hidup dengan tenang dan nyaman. Hukum melindungi konsumen  dari  praktik  bisnis  yang  tidak  adil,  penipuan,  atau  produk  yang berbahaya.  Perlindungan  hukum  adalah  elemen  penting  dalam  menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Sistem hukum yang kuat dan efektif membantu menciptakan lingkungan yang berdaya saing, transparan, dan menjamin hak-hak  individu,  sehingga  mendorong  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan harmonis dalam masyarakat.
Perlindungan hukum dalam pasar modal merupakan bagian penting untuk menciptakan  pasar  yang  adil,  transparan,  dan  dapat  dipercaya  bagi  para  peserta pasar,  termasuk  investor  dan  perusahaan  (Muhammad  and  Mukhsinin  2020).  Di Indonesia, perlindungan hukum dalam pasar modal diatur oleh beberapa undang- undang  dan  peraturan,  dengan  tujuan  untuk  melindungi  hak  dan  kepentingan semua  pihak  yang  terlibat  dalam  aktivitas  pasar  modal.  Hukum  pasar  modal Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU  Pasar  Modal).  Undang-undang  ini  memberikan  kerangka  hukum  yang komprehensif  untuk  mengatur  berbagai  aspek  pasar  modal,  termasuk  transaksi saham,  obligasi,  dan  instrumen  keuangan  lainnya.  Perusahaan  yang  terdaftar  di pasar  modal  wajib  memberikan  informasi  yang  jelas,  akurat,  dan  tepat  waktu tentang  kinerja  keuangan,  proyeksi  bisnis,  dan  faktor  risiko  yang  relevan. Pengungkapan  ini  membantu  para  investor  untuk  membuat  keputusan  investasi yang  informasional  dan  berdasarkan  fakta.  Hukum  pasar  modal  memberikan perlindungan bagi hak-hak investor, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang  lengkap,  hak  suara  dalam  rapat  umum  pemegang  saham,  dan  hak  untuk mendapatkan dividen atau keuntungan yang adil dari investasi mereka.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  dan mengatur pasar modal di Indonesia. OJK memiliki peran penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal dan memberikan perlindungan kepada investor dari praktik-praktik ilegal, termasuk insider trading dan manipulasi pasar. Hukum  pasar  modal  Indonesia  juga  memberikan  sanksi  pidana  bagi pelanggaran tertentu,  seperti  insider  trading,  manipulasi  pasar,  dan  penipuan  (Zuhairi  et  al. 2021). Penegakan hukum ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan menjamin adanya konsekuensi bagi pelaku yang melanggar aturan pasar modal. Pasar modal mendorong  penerapan  prinsip  Good  Corporate  Governance  (GCG)  di  perusahaan terdaftar.  Prinsip  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  tata  kelola  perusahaan  yang baik,  transparan,  dan  akuntabel,  sehingga  melindungi  kepentingan  pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
Untuk  melindungi  investor,  pasar  modal  menyediakan  mekanisme penyelesaian  sengketa,  seperti  pengadilan  arbitrase  dan  kliring.  Mekanisme  ini membantu mengatasi perbedaan pendapat dan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat  dalam  pasar  modal.  Perlindungan  hukum  yang  kuat  dalam  pasar  modal
adalah  faktor  penting  untuk  menciptakan  iklim  investasi  yang  positif  dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Rizka and Aprianto 2022). Hal ini memberikan keyakinan bagi para investor untuk berpartisipasi dalam pasar modal  dengan  percaya  diri  dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  semua  pihak yang terlibat dalam aktivitas pasar modal.
(OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerapkan berbagai langkah dan  aturan.  Berdasarkan  pemaparan  di  atas  pada  intinya  beberapa  cara perlindungan  investor  terhadap  insider  trading  di  pasar  modal  Indonesia  antara lain:  1)  OJK  dan  BEI  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  pasar  modal  dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Mereka memiliki peraturan yang  jelas  dan  ketat  terkait  insider  trading,  dan  secara  teratur  memantau  dan mengawasi  aktivitas  pasar  modal  untuk  mendeteksi  praktik  insider  trading.  2) Pasar Modal Indonesia memiliki ketentuan hukum yang melarang praktik insider trading. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan peraturan-peraturan turunannya. 3) OJK dan BEI menyediakan  pelatihan  dan  edukasi  kepada  para  pelaku  pasar  modal  dan masyarakat  umum  tentang  aturan  dan  konsekuensi  insider  trading.  Hal  ini membantu  meningkatkan  kesadaran  tentang  pentingnya  mematuhi  hukum  dan etika  di  pasar  modal.  4)  Dalam  beberapa  aturan,  OJK  memberikan  insentif  dan perlindungan  bagi  pelapor  insider  trading  yang  mengungkapkan  pelanggaran tersebut.  Pelapor  dapat  melaporkan  praktik  insider  trading  secara  anonim  atau diberi perlindungan dari balasan negatif karena pelaporan yang jujur. 5) OJK dan BEI bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan menindak praktik  insider  trading  secara  tegas.  Pihak  yang  terbukti  terlibat  dalam  insider trading dapat dijatuhi sanksi pidana dan denda yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  6)  Upaya  terus-menerus  dilakukan  untuk  meningkatkan  transparansi pasar  dan  keterbukaan  informasi.  Perusahaan  diwajibkan  untuk  memberikan laporan keuangan dan informasi material lainnya secara teratur dan tepat waktu agar  investor  dapat  membuat  keputusan  investasi  yang  informasional.  7) Penggunaan  sistem  perdagangan  elektronik  yang  canggih  dapat  membantu mendeteksi pola yang mencurigakan dan aktivitas insider trading yang tidak wajar.
Perlindungan  investor  terhadap  insider  trading  sangat  penting  untuk menciptakan  pasar  modal  yang  adil,  transparan,  dan  dapat  dipercaya.  Dengan adanya langkah-langkah perlindungan ini, diharapkan investor merasa lebih aman dan percaya diri dalam berpartisipasi di pasar modal Indonesia.
Pengaturan Teknis Pembuktian Bagi Pelaku Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia
Insider trading di Indonesia juga dianggap sebagai tindakan ilegal dan dapat dihukum  pidana.  Pengaturan  sanksi  pidana  terkait  insider  trading  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Nomor  33/POJK.04/2014  tentang Kepatuhan  Terhadap  Pasar  Modal.  Pasal  97  UU  Pasar  Modal  mengatur  tentang pelarangan insider trading. Setiap orang yang menggunakan informasi yang tidak paten (insider) untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain dengan cara memperdagangkan efek yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dapat dihukum pidana. Beberapa pasal lainnya yang mengatur terkait dengan insider trading antara
lain: 1) Pasal 103 UU Pasar Modal: Pasal ini menetapkan hukuman bagi korporasi yang terbukti terlibat dalam pelanggaran insider trading. Korporasi dapat dikenai denda administratif hingga 10 miliar rupiah. 2) Pasal 104A UU Pasar Modal: Pasal ini menetapkan sanksi pidana tambahan bagi korporasi yang terlibat dalam insider trading, berupa denda paling banyak 2 miliar rupiah.
Setiap  orang  yang  terbukti  bersalah  melakukan  insider  trading  dapat dihukum  dengan  pidana  penjara  dan/atau  denda  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku. Pengawasan terhadap pasar modal dan penegakan hukum terkait insider trading dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) (Tolokonde,  Anshar,  and  Imam  2021).  OJK  memiliki  wewenang  untuk memberlakukan  sanksi  administratif  dan  BEI  memiliki  wewenang  untuk memberlakukan  sanksi  administratif  dan  suspend  perdagangan  bagi  perusahaan yang terbukti terlibat dalam insider trading. Selain sanksi pidana, dalam beberapa aturan,  Indonesia  juga  memberikan  insentif  bagi  pelapor  insider  trading  yang mengungkapkan  pelanggaran  tersebut.  Insentif  ini  bisa  berupa  perlindungan terhadap pelapor atau pembagian sebagian denda yang dikenakan atas pelanggaran tersebut (Tolokonde, Anshar, and Imam 2021).
Terlebih lagi Insider trading dapat melibatkan pelaku dari berbagai negara yang  bertransaksi  melalui  platform  global.  Kerjasama  lintas  negara  dalam penyelidikan dan penegakan hukum insider trading bisa menjadi tantangan karena perbedaan yurisdiksi dan hambatan hukum lainnya (Patrianto and Hartono 2021). Perdagangan  saham  yang  semakin  berkembang  dengan  menggunakan  teknologi canggih dapat menyulitkan deteksi praktik insider trading yang dilakukan secara elektronik dan cepat (Putra and Muhtarom 2022). Maka dari itu UU Pasar Modal dapat  memberikan  ketentuan  yang  lebih  khusus  mengenai  beban  pembuktian dalam  kasus  insider  trading.  Misalnya,  menentukan  standar  bukti  yang  harus dipenuhi  oleh pihak yang menuduh  dalam  menangani  kasus  insider trading  agar terdapat  kejelasan  mengenai  bukti  yang  diperlukan  untuk  membuktikan pelanggaran.
Selain itu menurut analisa penulis hal-hal lainya yang harus diatur dalam UU Pasar Modal dalam menghadapi Insider Trading adalah:
1) Mengatur peran dan kewenangan lebih jelas bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelidikan kasus insider trading. OJK dapat diberi kewenangan untuk melakukan  pemeriksaan  lebih  mendalam,  memeriksa  catatan  dan  dokumen, serta meminta keterangan dari saksi-saksi terkait untuk memperkuat kasus.
2) Menetapkan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi saksi dan informan yang memberikan  keterangan  terkait  kasus  insider trading.  Perlindungan  ini  dapat mencakup kerahasiaan identitas dan perlindungan dari balasan negatif karena membantu penyelidikan atau pengungkapan insider trading.
3) Mengakui penggunaan bukti teknologi seperti e-mail, chat, atau rekaman lainnya sebagai  bukti  yang  sah  dalam  kasus  insider  trading.  Teknologi  ini  dapat digunakan  untuk  mendokumentasikan  dan  membuktikan  adanya  komunikasi dan transaksi yang mencurigakan.
4) Mewajibkan insiders untuk melaporkan setiap transaksi saham atau instrumen keuangan yang dilakukan di perusahaan tempat mereka bekerja atau terlibat. Ini akan membantu meningkatkan transparansi dan memudahkan deteksi praktik insider trading.
5) Mengatur kerja sama dan pertukaran informasi dengan lembaga keuangan dan regulator  dari  negaranegara  lain  untuk  mendeteksi  dan  menangani  kasus insider trading yang melibatkan transaksi lintas negara.
6) Menetapkan  sanksi  pidana  dan  denda  yang  lebih  tegas  bagi  pelaku  insider trading.  Sanksi  yang  lebih  berat  dapat  menjadi  deterrent  yang  lebih  kuat  dan mengurangi potensi pelanggaran.
7) Mendorong perusahaan untuk memiliki sistem audit internal dan eksternal yang kuat  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  aturan  insider  trading  dan mendeteksi potensi pelanggaran.
Dengan mengatur teknis pembuktian yang lebih jelas dan efektif, UU Pasar Modal dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penanganan kasus insider trading.  Hal  ini  akan  meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum,  memberikan kepastian  hukum,  dan  melindungi  kepentingan  investor  dan  pemangku kepentingan lainnya di pasar modal Indonesia.

## PENUTUP Kesimpulan
Perlindungan  investor  terhadap  insider  trading  dalam  pasar  modal Indonesia  memiliki  beberapa  aspek  penting.  Tujuan  utama  dari  perlindungan  ini adalah  untuk  memastikan  adanya  pasar  modal  yang  adil,  transparan,  dan  dapat dipercaya  bagi  semua  peserta  pasar,  termasuk  investor.  Beberapa  perlindungan yang diberikan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan peraturan-peraturan turunannya mengatur larangan insider trading, Perusahaan yang terdaftar di pasar modal diwajibkan untuk memberikan informasi  yang  jelas,  akurat,  dan  tepat  waktu  kepada  publik,  Pelapor  dapat melaporkan  praktik  insider  trading  secara  anonim  atau  diberi  perlindungan  dari balasan  negatif  karena  pelaporan  yang  jujur,  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  pasar  modal  dan  melindungi  kepentingan investor.
Pengaturan teknis pembuktian bagi pelaku insider trading pada pasar modal Indonesia,  hingga  saat  ini  belum  ada  pengaturan  khusus  terkait  dengan  teknis pembuktian  bagi  pelaku  insider  trading  pada  pasar  modal  di  Indonesia,  ini menyebabkan  sulitnya  pembuktian  terkait  adanya  insider  trading  di  Indonesia. Maka dari itu Indonesia perlu mengatur kembali terkait teknis pembuktian adanya insider trading di Indonesia. Dengan mengatur teknis pembuktian yang lebih jelas dan  efektif,  UU  Pasar Modal  dapat  memberikan  landasan  hukum  yang lebih  kuat bagi penanganan kasus insider trading.

## DAFTAR PUSTAKA
Batubara, Yenni. 2020. “Analisis Maslahah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia.” HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 7 (2). Ibrahim, Johnny. 2006. “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.” Malang: Bayumedia Publishing 57: 295.
Jami l, Poppy Camenia, and Restu Hayati. 2021. “Pasar Modal Dan Penanaman Modal Asing Di Indonesia.” Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) 4 (2): 477 – 84.
Khairan,  Khairan.  2019.  “Kontribusi  Pasar  Modal  Syariah  Dalam  Pertumbuhan Ekonomi Indonesa i.” Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah 1 (1): 98 – 114. Mubarohkah, Siti Laillatul. 2020. “Insider Trading Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Indonesia.” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26 (3): 372 – 80. Muhammad, Nizar, and Syu’aibi Mukhsinin. 2020. “I nstrumen Investasi Pasar Modal Di Indonesia.” Penerbit Yudharta Press.
Patrianto, Firman Habib, and Darminto Hartono. 2021. “ASPEK HUKUM PRAKTIK INSIDER  TRADING  TERHADAP  INVESTOR  DALAM  PASAR  MODAL  DI INDONESIA.” Jurnal Ius Constituendum 6 (1): 200 – 212.
Prastiwi, Ivana Ajeng. 2020. “Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Dalam Transaksi Saham Di PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 3 (1): 53 – 60.
Putra,  Andika  Pratama,  and  Muhammad  Muhtarom.  2022.  “Tinjauan  Yuridis Penegakan  Hukum  Dalam  Pertanggung  Jawaban  Korporasi  Dari  Kejahatan Insider Trading Pasar Modal.” JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM 15 (02):
37 – 51. Rahmah, Mas. 2020. “Hukum Investasi.” Kencana (Divisi Prenadamedia Group). Renggong, Ruslan, and Dyah Aulia Rachma Ruslan. 2021. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional.” Kencana.
Rizka, Rizka, and Rikko Aprianto. 2022. “Legal Basic Analysis of Unlicensed Futures Options Trading (Online Broker Case Study).” Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation 2 (5): 632 – 39.
Rosmayanti, Maya, and Rani Apriani. 2023. “Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Nasional  Berdasarkan  Hukum  Investasi.” Jurnal Panorama Hukum 8 (1): 1 – 16. Sunarso, H Siswanto, M H Sh, and M Kn. 2022. Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana . Sinar Grafika.
Susanto, Sri Nur Hari. 2019. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan  Komparasi.” Administrative  Law  and  Governance  Journal 2  (1): 126 – 42.
Syazali, Emir Adzan Syazali Emir Adzan, Agus Irawan, M S Alfarisi, Albi Ternando, and  Rahman  Rahman.  2022.  “ANALISIS  PENEGAKAN  HUKUM  INSIDER TRADING DI PASAR MODAL INDONESIA.” Jurnal Sains Sosio Humaniora 6 (2): 367 – 82.
Tolokonde,  Jefri,  Anshar  Anshar,  and  Wahda  Z  Imam.  2021.  “Kebijakan  Hukum Pidana Terhadap Praktik Insider Trading Sebagai Kejahatan Bisnis Di Bidang Pasar Modal.” Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum 5 (2).
Widiyanti,  Marlina,  and  Novita  Sari.  2019. Kajian  Pasar  Modal  Syariah  Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia . Muhammadiyah University North Sumatra.
Zainal, Asikin. 2004. “Amiruddin.” Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada . Zuhairi, Ahmad, Khairus Febryan Fitrahady, Ari Rahmad Hakim Budiawan Firdaus, and  Kadek  Rika  Yunita.  2021.  “Penyu luhan  Perlindungan  Hukum  Dan  Peran OJK  Kepada  Masyarakat  Dari  Investasi  Illegal  Di  Kelurahan  Pagutan  Kota Mataram.” Prosiding PEPADU 3: 581 – 94.