## Ekonomi Politik Kerja Sama Korea Selatan - Indonesia dalam Joint Development Pesawat Tempur KFX/IFX
Semmy Tyar Armandha, Arwin Datumaya Wahyudi Sumari &

## Haryo Budi Rahmadi
Universitas Pertahanan Indonesia

## ABSTRAK
Proyek  kolaborasi  pengembangan  Korean  Fighter  Experiment/Indonesian Fighter  Experiment  (KFX/IFX)  Joint  Development  antara  Indonesia  dan Korea  Selatan  dibangun  atas  dasar  keinginan  Korea  Selatan  dan  Indonesia untuk  membangun  kemandirian  industri  pertahanan  di  tengah  keberadaan negara-negara  besar  dalam  laju  pengembangan  alat  utama  sistem persenjataan  dunia.  Proyek  ini  pada  prosesnya  mengalami  hambatan  dan tarik  ulur  di  antara  kedua  negara.  Tujuan  artikel  ini  adalah  untuk menunjukkan  bagaimana  hambatan  tersebut  dapat  terjadi.  Artikel  ini menggunakan  kerangka  teoretis  ekonomi  kolaborasi  dalam  proses  akusisi pertahanan  secara  makro.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  kualitatif untuk menganalisis secara deskriptif relasi Military-Industrial Complex (MIC) dalam  proyek  KFX/IFX.  Hasil  yang  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah pemetaan  relasi  antara  Indonesia-Korea  Selatan-Amerika  Serikat  sebagai segitiga besi pertahanan internasional dalam proyek KFX/IFX.
Kata-kata  Kunci: ekonomi  politik,  Kerja  Sama  Pengembangan  KFX/IFX, Military-Industrial Complex, Segitiga Besi Pertahanan
The  Korean  Fighter  Experiment/Indonesian  Fighter  Experiment  KFX/IFX Joint Development is a project between Indonesia and South Korean aimed at fostering  the  self-reliant  defense  industry  in  face  of  the  great  power’s accelerated major weaponry system  build-ups. Since the outset, however, the project  has  to  cope  with  barriers  derived  from  both  the  sponsoring governments.  This  article  intends  to  show  the  extent  to  which  such  barriers have  come  about,  and  demonstrates  that  for  one  thing  the  restriction  of technology on the part of the great powers. The article employs a macro level economic  collaboration  theory  of  defense  procurement  acquisition  combined with  a  descriptive  qualitative  approach  to  discover  the  aspects  of  military industrial  complex  relations  in  the  KFX/IFX  project.  The  finding  of  the research  reveals about  an  ‘iron’  triangular  international  defense  relationship existing  between  Indonesia,  South  Korea,  and  the  United  States  in  the KFX/IFX project.
Keywords: Defense  Iron  Triangle,  KFX/IFX  Joint  Development,  Military- Industria Complex, political economy
Abad  ke-21  ditandai  peningkatan  globalisasi  industri  pertahanan,  yang telah menguat sejak tahun 1970-1980an (Kaldor 1998, 2), ditandai tren signifikan  intensivitas  kerja  sama  negara-negara  di  dunia  dalam membangun  industri  pertahanannya  (Caverley  2007,  600).  Bahkan negara-negara  maju  sejak  saat  itu,  lebih  memilih  membangun industrinya  melalui  kerja  sama  dengan  negara  lain  dibandingkan melakukannya secara mandiri. Hal ini tidak terlepas dari berbagai tren kebijakan  pengetatan  anggaran,  peningkatan  biaya  penelitian  dan pengembangan, dan peningkatan intensitas persaingan di pasar industri pertahanan (Bitzinger 2009).
Fenomena  globalisasi  industri  pertahanan  yang  diawali  dari  belahan dunia  Barat  (Amerika  dan  Eropa)  juga  terjadi  di  belahan  dunia  lain. Korea  Selatan  dan  Indonesia  adalah  dua  negara  di  antaranya.  Korea Selatan merupakan salah satu negara non-Atlantik Utara yang memiliki kapabilitas militer yang kuat dan diperhitungkan khususnya di kawasan Asia.  Kuatnya  pertahanan  Korea  Selatan  menempatkannya  dalam peringkat delapan terbesar di dunia dalam hal besarnya armada militer (Weitz  2014).  Indonesia  dalam  hal  ini  juga  merupakan  negara  yang tengah  berupaya  membangun  kemandirianpembangunan  alat  utama sistem persenjataan (alutsista), dengan meningkatkan kerja sama dalam prosesnya (Yusgiantoro 2014).
Pada  tahun  2010,  Indonesia  memperoleh  ajakan  pemerintah  Korea Selatan (Korsel) untuk bekerja sama dalam pembuatan pesawat tempur yang  mempunyai  rentang  spesifikasi  teknis  di  antara  generasi  4  dan  5. Proyek  pesawat  tempur  tersebut  yang  dinamakan  dengan Indonesian Fighter  Experiment/Korean  Fighter  Experiment (KFX/IFX).Kerja sama  ini  dilaksanakan  melalui  tiga  tahap,  yaitu Technology
Development  Phase (TDP), Engineering  and  Manufacturing Development Phase (EMDP),dan Production Development Phase (PDP) ( www.defenseworld.net, 29  Maret  2015).Pada  perkembangannya,  TDP dibentuk  pada  tahun  2010  dan  selesai  pada  Desember  2012.  Setelah TDP  dilaksanakan,  pelaksanaan  EMDP  ditunda  hingga  tahun  2014. Penundaan tersebut disampaikan oleh parlemen Korsel melalui Defense Acquisition  Program  Administration (DAPA).  Penundaan  tersebut berakhir  pada  September  2014  ( www.kemhan.go.id , 6  Maret  2013). Pada  bulan  Juli  2014,  kesepakatan  pelaksanaan  EMDP  dapat  tercapai dan direncanakan akan dimulai pada akhir tahun 2015.
Idealnya,  negara-negara  yang  terlibat  dalam  kerja  sama  internasional memiliki  motivasi  biaya  ( cost (Hartley  &  Braddon  2014).  Selain  itu, transfer  teknologi, spin  off atau  teknologi  militer  dapat  digunakan sebagai  teknologi  sipil, multiplier  effect (efek  pengganda)  terhadap perekonomian,  dan  proyeksi  akan  pengembangan  industri  pertahanan merupakan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh suatu negara dalam kerja sama industri pertahanan.
Dalam kasus proyek KFX/IFX, tarik ulur yang terjadi antara pemerintah Korea  Selatan  dan  Indonesia,  terlihat  dari  masalah  seputar  transfer teknologi, pembiayaan, dan spesifikasi. Setidaknya telah terjadi tiga kali penundaan.  Penundaan  pertama  terjadi  pada  Maret  2013  karena parlemen  Korea  Selatan  yang  belum  mengizinkan  pengucuran  dana untuk  tahap  kedua  ( www.defenseindustrydaily ,  20  Agustus  2015). Penundaan  kedua  terjadi  pada  Mei  2015  karena  adanya  pergantian perdana  menteri  Korea  Selatan,  dan  hal  ini  terjadi  setelah  Indonesia mengucurkan Rp 600 Miliar untuk fase engineering dan manufacturing ( www.nasional.harianterbit.com ,  20  Agustus  2015),  sedangkan penundaan  ketiga  dilakukan  pemerintah  Indonesia  pada  Agustus  2015 dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan ( www.nasional.tempo.co ,  21  September  2015).  Hal  ini  menunjukkan, bahwa  dalam  perkembangannya  akuisisi  pertahanan  tidak  dapat dilepaskan  dari  relasi  ekonomi  politik.  Relasi  tersebut  tercipta  ketika industri  pertahanan  sebagai  salah  satu  instrumen  pertahanan  negara, terlibat dalam relasi antara pemerintah dan parlemen, yang bertambah kompleks  seiring  dengan  semakin  pesatnya  kerja  sama  internasional dalam hal pengembangan persenjataan.
Dari kondisi tersebut, tujuan kemandirian industri pertahanan ternyata sangat  sulit  tercapai,  yang  memunculkan  pertanyaan  apakah  suatu negara  (khususnya  Indonesia)  dapat  benar-benar  mandiri.  Dari  hal tersebut, pertanyaan yang dijawab adalah: bagaimana proses tarik ulur yang  terjadi  antara  Indonesia  dan  Korea  Selatan  dalam  proyek kolaborasi  pengembangan  pesawat  tempur  KFX/IFX  tersebut,  dalam bingkai  relasi  ekonomi  politik?  Dimana  letak  kondisi  yang memungkinkan  ketidakmandirian  tersebut.Pertanyaan  tersebut  akan dapat dijawab jika beberapa hal berikut, yang menjadi tujuan artikel ini tercapai.  Pertama,  dengan  mengetahui  dinamika  akuisisi  pertahanan dalam  kerja  sama  pembangunan  KFX/IFX,  yakni  bagaimana  proyek akuisisi  KFX/IFX  menjadi  penting  untuk  dilakukan  dan  bagaimana tindakan  aktor-aktor  yang  terlibat  untuk  mewujudkannya.  Kedua, dengan  mengetahui  relasi Military-Industrial  Complex (MIC)  yang terjadi  dalam  dinamika  akuisisi  tersebut.  Ketiga,dari  dua  pemetaan tersebut  akan  dapat  dilihat  unsur  ekonomi  politik  dalam  proyek  ini, terutama dari negara-negara yang terlibat di dalamnya.
Dari  beberapa  tinjauan  literatur  yang  dilakukan,  pemikiran  mengenai aspek  ekonomi  politik  dalam  pengadaan  alat  utama  persenjataan, mengarah  pada  argumentasi  bahwa  kuatnya  peran  negara  maju  akan selalu  ada  dalam  upaya  negara  berkembang  dalam  membangun kemandirian  industri  pertahanan.  Jonathan  Caverley  (2007)  melihat bahwa Amerika Serikat menciptakan kondisi struktural-hegemonik yang memungkinkan  negara-negara  bergantung  kepada  Amerika  Serikat (baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung).  Hal  ini  dilakukan dengan  cara  mengadakan  kerja  sama–kerja  sama  walaupun  Amerika
Serikat dapat secara mandiri mengembangkan sistem persenjataan. Hall dan Coyne (2013) juga melihat bahwa setiap pengadaan yang dilakukan oleh  Amerika  Serikat  akan  tertuju  pada  pencapaian  hegemoni  global, dengan  melihat  pada  pengadaan drone yang  penggunaannya  sudah melampaui  tujuan  awal  untuk  memberantas  terorisme,  dimana  badan survey  McDonald  Exum  menemukan  setiap  1  orang  target  terbunuh, terdapat 50 orang tidak bersalah yang ikut terbunuh.
Hartemink  (2011),  Hartley  dan  Braddon  (2014)  dengan  lebih  spesifik melihat fenomena tersebut sebagai hasil dari adanya Military-Industrial Complex ;  dimana  industri,  pemerintah,  dan  regulator  (parlemen) memainkan peranan penting dalam setiap pengadaan persenjataan guna menunjang pengembangan industri pertahanan. Hal inilah yang disebut ekonomi  politik,  dimana  proses  politik  dan  proses  terbentuknya  pasar (mekanisme permintaan-penawaran) bersifat saling mempengaruhi dan mempunyai  hubungan  timbal-balik  yang  harus  dilihat  sebagai  aspek yang berimbang. Penjelasan ini yang dapat digunakan untuk mendekati fenomena pengadaan persenjataan, dan akan dirincikan pada kerangka pemikiran berikut.
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yang  digunakan  untuk mempelajari    fenomena  secara  mendalam  (Wahyuni  2012,  11), menganalisis  data  secara  kualitatif  atau  tidak  dapat  dinominalkan (Neumann  2008,  61-77).  Sumber  data  bersifat  primer  dan  sekunder. Data  primer  diambil  dengan  metode  wawancara  tidak  terstrukur.  Data sekunder  diambil  dari  studi  literatur  dan  pemantauan  media,  yang dilakukan terhadap sumber daring ( online ), dari situs pencarian Google dengan  kata  kunci  “KFX”.  Hasil  yang  didapatkan  adalah  131  sumber berita pada rentang waktu Januari 2008 hingga Oktober 2015 terkait isu KFX/IFX, dari media daring di seluruh dunia.

## Ekonomi Kolaborasi dalam Proses Akuisisi Pertahanan
Untuk  mengetahui  secara  sistematis  proses  dari  terbentuknya  persepsi ancaman hingga dilakukannya proses pengadaan/akuisisi, Kaldor (1986) menggunakan  prinsip  permintaan-penawaran  yang  ada  dalam  ilmu ekonomi  dan  ilmu  politik.  Menurut  Kaldor  (1986,  577-579)  dalam akusisi  pertahanan  terdapat  unsur  permintaan  ( demand )  dan penawaran  ( supply ).  Agar  akuisisi  pertahanan  terjadi,  kedua unsur/aspek tersebut harus bertemu. Bertemunya kedua unsur tersebut dapat  terjadi  apabila  terdapat  mekanisme  mandat  ( proxy  mechanism ) yang  dapat  berupa  perang  ataupun  peran  sistemik  di  kancah internasional (Kaldor 1986, 579 dan 596). Sebagai contoh dalam kondisi perang,  akusisi  pertahanan  otomatis  akan  dilakukan  karena  memang kebutuhan untuk menyerang musuh. Dengan kata lain permintaan dan
penawaran terjadi karena adanya justifikasi peperangan. Di masa damai, posisi  suatu  negara  dalam  kancah  internasional  mempengaruhi  dan menentukan mekanisme mandat tersebut.
James Buchanan berpandangan bahwa negara (dengan dinamika politik di dalamnya) merupakan sumber dari inefisiensi (Hindmoor dalam Hay, et al, 2006, 79-80). Politik dianggap sebagai salah satu faktor kegagalan dalam  menciptakan  efisiensi  ( the  science  of  political  failure ).  Hal  ini karena  pertimbangan  pemilihan  rekanan  tidak  didasarkan  sepenuhnya pada  keunggulan  komparatif    dan  kompetitif    serta  kriteria-kriteria ekonomis  yang  objektif.  Hal  ini  justru  semakin  menunjukkan  bahwa faktor  politik  tidak  dapat  dikesampingkan  meskipun  faktor  biaya merupakan  faktor  utama  bagi  suatu  negara  untuk  mengadakan  kerja sama  dengan  negara  lain,  khususnya  dalam  akusisi  persenjataan  yang sangat  mahal  harganya  jika  dibanding  dengan  produk-produk    lain (Hartley & Braddon, 2014, 535).
Dari  kontradiksi  tersebut,  lahir  perspektif  ekonomi  politik  yang mengungkap  bahwa  akan  terjadi Military-Industrial  Complex (MIC) dalam  suatu  kolaborasi.  MIC  ini  yang  menjadi  gambaran  bahwa  suatu kolaborasi  tidak  akan  luput  dari  analisis  terhadap  faktor-faktor  politik, meski  secara  ideal public  choice seharusnya  dilandasi  oleh pertimbangan  atau  preferensi  efektivitas  biaya.  MIC merupakan  istilah yang diambil dari istilah yang dicetuskan pada tahun 1961 oleh Presiden Amerika  Serikat  ke-34,  Eisenhower,  merujuk  pada  hubungan  ekonomi politik yang terjadi antara legislator, angkatan bersenjata nasional, dan industri  persenjataan.  Hubungan  tersebut  terkait  pada  kontribusi politik,  persetujuan  politik  akan  belanja  militer,  lobi-lobi  untuk mendukung  birokrasi,  dan  industri  (Higgs  1995,  5).  Ketiga  badan tersebut,  yang  pada  saat  ini  lebih  sering  disebut kongres/parlemen, departemen  pertahanan, dan industri  pertahanan ,  kemudian  disebut sebagai segitiga besi pertahanan ( Defense Iron Triangle (DIT)).
Segitiga  besi  pertahanan  merupakan  bentuk  relasi  strategis  yang membentuk  MIC.  Disebut  kompleks,  karena  merujuk  pada  rumitnya relasi  tersebut.  Kerumitan  yang  dimaksud  adalah  berkaitan  dengan seberapa  jauh  ketiga  pihak  tersebut  membagi  proporsi  perannya.  Jika negara  (parlemen  dan  departmen  pertahanan)  lebih  banyak berpengaruh, maka kedaulatan dan kemandirian lebih ditekankan. Jika industri pertahanan lebih besar perannya, maka aliansi dan kerja sama serta privatisasi (komersialisasi) akan memainkan peranan lebih besar. Meskipun  disebut  sebagai the  unholy  trinity (trinitas  yang  tidak  suci) dalam  pertahanan  (karena  peperangan  antar  negara  akan  dipengaruhi oleh  relasi  antara  ketiga  pihak  tersebut),  segitiga  besi  pertahanan penting  dalam  mewujudkan  sebuah  akusisi  pertahanan,  apalagi diahadapkan  pada  keterlibatan  negara  lain  (Matthews  &  Maharani dalam Bitzinger 2009, 38-41).
Logika  utama  dalam  segitiga  besi  pertahanan,  adalah  bahwa  industri memiliki  relasi  konstituen  dengan  para  legislator  (anggota  parlemen) agar  mendapat  dukungan  legislasi,  dan  sebaliknya  parlemen  memiliki kepentingan agar dipilih kembali; sedangkan pemerintah membutuhkan dukungan  industri  dan  parlemen  agar  program  kerja  dapat  didukung dengan anggaran dan teknologi (Noll, 1971, 1-10). Dari gambar segitiga besi tersebut dapat dilihat bahwa relasi ketiganya sangat penting dalam mewujudkan kapabilitas militer yang diperlukan, melalui proses akuisisi pertahanan.

## Sejarah Proyek KFX/IFX
Kesepakatan  kerja  sama  antara  Korea  Selatan  dan  Indonesia  dibentuk dengan  berlandaskan  hubungan  diplomatik  yang  telah  terjalin  sejak  17 September  1973  ( http://www.mofa.go.kr ,  15  November  2015).  Namun kerja sama komprehensif baru disepakati pada Desember 2006, dimana Kepala  Negara  Indonesia  dan  Korea  Selatan  menandatangani  sebuah perjanjian  Kemitraan  Strategis; Joint  Declaration  on  Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century ( http://www.mofa.go.kr ,  15  November  2015).  Isi  dari  kesepakatan tersebut  adalah  dibentuknya The  Eminent  Persons  Group (EPG)  yang berisi  kerja  sama  di  bidang  perdagangan  dan  investasi;  kehutanan; nuclear  power  plant ;  teknologi  industri  kecil  dan  menengah;  anti- korupsi; pertahanan dan keamanan; pusat kebudayaan; dan pariwisata.
Atas  dasar  klausul  inilah  Indonesia  menerima  ajakan  Korea  Selatan untuk  mengembangkan  secara  bersama  Proyek  Boramae  untuk mengembangkan Fighter  Experiment .  Menteri  Pertahanan  Republik Indonesia  Purnomo  Yusgiantoro  meyakinkan  publik  bahwa  pilihan untuk  bekerja  sama  dengan  Korea  Selatan  sangat  tepat  untuk mengembangkan  industri  pertahanan  (Amperiawan,  wawancara  17 November 2015). Purnomo melihat bahwa Korea Selatan bersedia untuk memindahkan teknologinya, sehingga Indonesia akan mampu memiliki dan  mengembangkan  teknologi  sendiri  khususnya  dalam  teknologi pesawat tempur ( www.nasional.tempo.co , 15 November 2015).
Kim  Dae-jung  merupakan  Presiden  Korea  Selatan  yang  pertama  kali menggagas  dibangunnya  pesawat  tempur  orisinil  tersebut  pada  2001, setelah Agency  for  Defense  and  Development (ADD)  pada  tahun  1999 menyelesaikan  penelitian  di  bidang aeronautica dan aerospace untuk kemungkinan membuat pesawat tempur pribumi (orisinil) ( www.aviationweek.com , 28 September 2015). Pada awal
perencanaannya,  pesawat  tempur  ini  ditargetkan  akan  selesai  pada tahun  2020  dengan  jumlah  120  pesawat.  Dengan  desain  satu  pilot ( single  seat ),  mesin  ganda  ( twin  engine ),  KFX  direncanakan  memiliki
kemampuan stealth (tak  terdeteksi  radar)  di  atas  level Eurofighter Typhoon dan Dassault’s  Rafale ,  namun  masih  di  bawah F-35  Joint Strike Fighter (JSF).

## Proses Akusisi Pertahanan KFX/IFX
Penjelasan akuisisi pertahanan yang fokus pada faktor eksternal disebut sebagai  aspek  permintaan,  sedangkan  yang  berfokus  pada  faktor internal  adalah  upaya  untuk  memenuhi  permintaan  tersebut  dengan penawaran.  Penjelasan  aspek  permintaan  ( demand )  dapat  dibagi kembali  menjadi  dua  aspek,  yakni  aspek  sistemik  dan  aspek institusional. Aspek sistemik adalah persepsi ancaman yang ditentukan dari  situasi  internasional  baik  yang  terkait  secara  langsung  maupun tidak  langsung.  Setelah  ancaman  tersebut  didefinisikan  oleh  angkatan bersenjata,  birokrasi  pemerintah,  dan  parlemen,  maka  aspek  tersebut dinamakan  aspek  institusional.  Penjelasan  aspek  penawaran  ( supply ) dapat  dijabarkan  ke  dalam  aspek  penemuan,  inovasi,  dan  integrasi. Teknologi  dapat  muncul  pada  tahap  penemuan,  kemudian  diproduksi oleh  industri  sebagai  tahap  inovasi,  dan  terakhir  diintegrasikan  dalam operasional  matra-matra  militer.  Kedua  penjelasan  aspek  ini  akan menjadi fokus dalam penjelasan proses akusisi pertahanan KFX/IFX.
Aspek  sistemik  yang menjadi  landasan  munculnya  proyek  KFX berasal dari  keinginan  Korea  Selatan  untuk  membangun  pesawat  tempur pribumi  dengan  kemampuan stealth yang  tinggi  guna  menghadapi kekuatan tempur Korea Utara yang seringkali mengancam. Korea Utara dan  Korea  Selatan  hingga  kini  masih  dalam  kondisi  berperang. Puncaknya,  serangan  Korea  Utara  ke  Pulau  Yeonpyeong  pada  2010 menambah  urgensi  dikembangkannya  pesawat  tempur  KFX  tersebut. Oleh karenanya, program transformasi militer yang digiatkan oleh Korea Selatan dibangun untuk menyesuaikan ancaman dari Korea Utara, yang selama  ini  membangun  pertahanan  militernya  lebih  besar  dari  Korea Selatan (Tan 2011, 79-80).
Upaya membangun “ self-defense ” (pertahanan diri) dapat dikategorikan sebagai  aspek  institusional  karena  berkaitan  dengan  respon  internal Korea Selatan terhadap kondisi sistemik eksternal yang mengelilinginya. Proyek  KFX  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  dari  respon  internal Korea Selatan, karena melalui proyek tersebut Korea Selatan bercita-cita memiliki  pesawat  tempur  buatan  lokal  (Bae  2003,  75).  Upaya mewujudkan  kemandirian  tersebut  terus  dilakukan  pada  awal  1990-an hingga kini. Ancaman Korea Utara masih menjadi kekhawatiran, namun meningkatnya  kekuatan  militer  Tiongkok  dan  Jepang,  yang  mana menambah  dilema  keamanan  di  Asia  Timur,  turut  menjadi  salah  satu
ancaman  bagi  kedaulatan  Korea  Selatan  ( www.add.re.kr ,  17  November 2015).
Di  sisi  Indonesia,  terdapat  tiga  motivasi  utama  dalam  menerima tawaran Korea Selatan untuk bekerja sama dalam pengembangan ini (E. Heryanto,  wawancara,  4  Agustus  2015).  Pertama,  untuk  membangun kemandirian di bidang pertahanan. Indonesia telah mengalami berbagai embargo  dari  negara-negara  Barat,  sehingga  dapat  dikatakan  memiliki uang  (untuk  membeli  senjata)  belum  tentu  dapat  menggunakannya secara  leluasa.  Kedua,  adalah  motivasi  teknologi,  dimana  Indonesia masih  sangat  minim  dalam  hal  teknologi  pertahanan.  Pengembangan bersama  ini  diharapkan  dapat  memungkinkan  transfer  teknologi  ke Indonesia.  Ketiga,  adalah  kontribusi  terhadap  perekonomian.  Proyek dengan anggaran sebesar KFX dapat memberikan efek pengganda pada perekonomian,  yang  diharapkan  dapat  semaju  Amerika  Serikat  yang sudah mengandalkan industri sektor pertahanannya.
Ketiga  motivasi  utama  tersebut  memiliki  latar  belakang  historis,  yakni bahwa  Indonesia  pernah  mengalami  sejarah  kelam  rezim  otoritarian militeristik.  Hingga  saat  ini,  Indonesia  masih  bergulat  pada  upaya reformasi militer guna beradaptasi dengan sistem demokrasi (Sebastian &  Gindarsah  2013,  h.  293).  Demokrasi  sendiri  telah  memungkinkan banyaknya  tekanan  terhadap  organisasi  militer  untuk  menyerahkan sepenuhnya  persoalan  politik  kepada  sipil,  dan  militer  harus  menjadi tenaga  profesional  murni  seutuhnya  guna  melindungi  teritorial kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam  aspek  penawaran,  proyek  KFX/IFX  telah  melalui  satu  tahap yakni  tahap  penemuan,  yang  disebut  dalam  proyek  ini  sebagai  fase pengembangan  teknologi  ( Technology  Development  Phase ).  Adapun tahap  inovasi  dalam  proyek  ini  disebut  sebagai  fase  rekayasa  dan manufaktur  ( Engineering  and  Manufacturing  Development  Phase ), dimana pada tahap ini akan dibuat purwarupa pesawat untuk diuji coba kelaikannya. Tahap integrasi dalam proyek ini disebut fase produksi dan pemasaran  ( Production  Phase & Marketing  Phase ),  dimana  pesawat akan  diproduksi  masal  dan  dipasarkan  (Kusmiyati,  wawancara  5 September 2015).
Nota  kesepahaman  ( Memorandum  of  Understanding (MoU))  antara Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia  dan  Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea ditandatangani pada 15 Juli 2010. MoU tersebut berisikan kesepakatan mengenai pengembangan bersama berikut  dengan  penelitian,  produksi,  dan  pemasaran  bersama  antara Korea Selatan dan Indonesia untuk membangun pesawat tempur Korea (KFX)  dengan  kemampuan multi-role generasi  ke  4,5.  Adapun  Korea Selatan  akan  menanggung  80%  dan  Indonesia  20%  dari  biaya keseluruhan.
Dalam membangun KFX/IFX, Pemerintah Republik Korea menggandeng Korean Aerospace Industry (KAI) sebagai kontraktor. KAI terpilih  sebagai  satu-satunya  perusahaan  yang  mampu  memenuhi ketentuan  dari  pemerintah  mengalahkan  Korean  Airlines  (KAL)  (Gi- young,  wawancara  11  September  2015).  KAI  menggandeng  perusahaan alutsista  asal  Amerika  Serikat  yakni  Lockheed  Martin.  Peranan Lockheed  Martin  adalah  sebagai  sumber  transfer  teknologi  yang dibutuhkan  bagi  pengembangan  KFX/IFX.  Pesawat  yang  akan dihasilkan  dari  proyek  KFX/IFX  merupakan  kelanjutan  dari  T-50 Golden  Eagle ,  yakni  pesawat  yang  dikembangkan  oleh  Korea  Selatan dan Amerika Serikat. Selain itu, Korea Selatan memiliki perjanjian offset dengan  Amerika  Serikat  dalam  pembelian  pesawat  tempur  paling mutakhir  abad  ini  yaitu  F-35  JSF.  Dari offset ini,  diharapkan  25 teknologi  yang  telah  berhasil  diimplementasikan  pada  F-35  JSF  dapat diaplikasikan ke dalam pesawat hasil dari proyek KFX/IFX.
Gambar 1. Akusisi Pertahanan KFX/IFX dari Aspek

## Permintaan dan Penawaran

## (Sumber: Diolah Penulis)
Gambar  1  merupakan  ilustrasi  bertemunya  aspek  permintaan  dan penawaran  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya.  Aspek  permintaan  yang telah  terbentuk  dari  kondisi-kondisi  eksternal  baik  dari  Korea  Selatan maupun  Indonesia,  diantisipasi  dengan  aspek  penawaran  yang  berupa kolaborasi.
Akusisi KFX/IFX Permintaan: Kondisi Eksternal Aspek Sistemik Korsel: Ancaman Korut RI: Pengalaman Embargo Aspek Institusional Korsel:
Self-defense + Interoperabilitas dengan AS RI: Kemandirian Industri Pertahanan
Penawaran: Kolaborasi Penemuan TD Phase Inovasi EMD Phase Integrasi PD Phase Marketing Phase

## Military-Industrial Complex Proyek KFX/IFX
Dalam  proyek  pengembangan  KFX/IFX,  terdapat  sederet  motivasi ekonomi  dan  politik  baik  Korea  Selatan  dan  Indonesia  yang  masing- masing  telah  dijabarkan  sebelumnya.  Namun  motivasi  tersebut  masih berdiri masing-masing dengan kepentingan nasionalnya masing-masing pula, sehingga masih belum terlihat relasi strategis antara Korea Selatan dan  Indonesia.  Sebelum  jauh  melihat  relasi  strategis  tersebut,  bagan dalam gambar 2 berikut akan memperlihatkan aktor-aktor kunci dalam kerja sama pengembangan KFX/IFX.

## Gambar 2. Aktor-aktor yang terlibat dalam Proyek KFX/IFX
(Sumber: Diolah Penulis)
Dari  Gambar  2,  terlihat  bahwa  dalam  proyek  KFX/IFX  tidak  hanya terkait dua negara Korea Selatan dan Indonesia saja melainkan Amerika Serikat  turut  andil.  Dalam  penjabaran  aspek  permintaan  proyek KFX/IFX,  telah  disinggung  bahwa  Amerika  Serikat  merupakan  negara yang paling besar pengaruhnya terhadap Korea Selatan terutama dalam bidang  pertahanan.  Hal  ini  menjadikan  Amerika  Serikat  masuk  dalam area MIC dalam proyek KFX/IFX.
Meskipun  Amerika  Serikat  memang  tidak  secara  langsung berkepentingan  dalam  proyek  ini,  namun  salah  satu  perusahaan pengembang  persenjataannya  yakni  Lockheed  Martin  memiliki  relasi dengan  KAI  sebagai  kontraktor  KFX/IFX.  Korea  Selatan  membeli  40 pesawat tempur F-35 dengan fasilitas offset , yakni akan mendapatkan 25 teknologi  F-35.  25  teknologi  ini  akan  diadopsi  ke  dalam  pesawat  F-33 hasil  dari  proyek  KFX/IFX.  Selain  itu,  perusahaan  pengembang
K F X/ IF X Korea Selatan National Assembly Saenuri Party
(Partai Berkuasa) NPAD
(Partai Oposisi)
MND - DAPA ADD KDI
KAI
Lockheed Martin Indonesia DPR Komisi 1 Kemhan - PMU KKIP PT. DI
persenjataan  lain  seperti  Boeing  dan  General  Dynamic  juga  pernah berminat  untuk  bekerja  sama  dengan  KAI  dan  menjanjikan  transfer teknologi  seperti  halnya  Lockheed  Martin.  Namun  Boeing  yang menawarkan  transfer  teknologi  pesawat  tempur  F-15  tidak  berhasil terpilih  bersamaan  dengan  penggandengnya  yakni  KAL,  sedangkan General  Dynamic  tidak  mampu  menyaingi  citra  Lockheed  Martin  yang berhasil mengembangkan F-35.
Dari  sisi  Korea  Selatan,  badan  yang  dipercaya  untuk  mengepalai berlangsungnya  proyek  ini  adalah  DAPA.  Agen  yang  dibentuk  pada  1 Januari  2006  ini,  ditugaskan  oleh  Kementerian  Pertahanan  Nasional Korea  Selatan  dalam  urusan-urusan  akusisi  dan  pengadaan persenjataan, serta pengembangan industri pertahanan ( www.dapa.go.kr ,  22  November  2015).  DAPA  bertanggung  jawab  atas pengembangan  dan  pengadaan  persenjataan  setelah  pihak  militer memberikan  proposal  kebutuhannya.  Dalam  hal  ini  DAPA  mencakup semua proses; dari penelitian dan pengembangan, penyusunan estimasi anggaran,  pembelian,  hingga  uji  coba.  Proses  produksi  massal setelahnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan Nasional.
Dalam  konteks  penelitian  dan  pengembangan  yang  tidak  dapat dilakukan  secara  mandiri  oleh  DAPA,  dilakukan  proses  yang  disebut Request  for  Proposal (RFP)  untuk  mencari  perusahaan  mana  yang tertarik  untuk  menjadi  kontraktor.  Kolonel  Lee  Jong-hee,  Direktur Pengembangan DAPA pada Juli 2010 menjelaskan bahwa banyak pihak yang tertarik untuk berinvestasi dalam proyek KFX/IFX ( www.defensenews.com ,  24  Oktober  2015).  Hal  tersebut  ternyata  juga terkait  dengan  program  F-XIII  Korea  Selatan.  Program  F-XIII  berisi rencana  akuisisi  besar-besaran  untuk  memperbarui  skuadron  pesawat tempur  Korea  Selatan  ke  tingkat  generasi  yang  lebih  mutakhir. Perusahaan-perusahaan yang tertarik di antaranya Boeing dan Lockheed Martin  dari  Amerika  Serika,  EADS  dari  Uni  Eropa,  dan  Saab  dari Swedia.    Korea  Selatan  juga  sempat  menawarkan  RFP  pada  Turki, namun Turki menolak dan akhirnya diberikan kepada Lockheed Martin yang  digandeng  oleh  KAI  sebagai  rekanan  kontraktor  (P.  Hutabarat, wawancara, 25 Agustus 2015).
Dalam urusan penelitian awal dalam rangka mengembangkan teknologi pertahanan, DAPA juga dibantu oleh Agency for Defense Development (ADD)  dan Korean  Development  Institute (KDI)  ( www.add.go.kr ,  22 November  2015).  Kedua  badan  tersebut  pada  tahun  1970  dan  1971 sebagai  lembaga think  tank Korea  Selatan  di  bidang  pertahanan, pembangunan ekonomi dan sosial.
Di  pihak  Indonesia,  PT.  Dirgantara  Indonesia  (DI)  didaulat  sebagai kontraktor untuk menangani KFX/IFX. PT. DI merupakan satu-satunya industri pesawat terbang di Indonesia, dan berdiri sejak April 1976. PT.
DI  pernah  membangun  pesawat  CN-235,  berkolaborasi  dengan European  Aeronautic  Defense  and  Space  Company  CASA (EADS- CASA)  dari  Spanyol  (Bitzinger,  2009,  h.  345).  PT.  DI  banyak  terlibat sebagai sub-kontraktor dengan industri dirgantara besar di dunia seperti Boeing, Airbus, General Dynamic, Fokker, dan lain sebagainya. Namun PT. DI belum pernah sekalipun membangun pesawat jet tempur. Hal ini yang  membuat  proyek  KFX/IFX  dipandang  sebagai  awal  bagi  upaya kemandirian industri pertahanan, khususnya di bidang kedirgantaraan.
Selain  aktor  pemerintah  dan  industri,  parlemen  juga  memainkan peranan penting. Di sisi Korea Selatan, adalah National Assembly yang merupakan  nama  dari  aktor  parlemen,  sedangkan  di  sisi  Indonesia adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Peranan  parlemen  di  kedua negara relatif sama, yakni sebagai penentu besaran anggaran yang akan dikeluarkan  bagi  pemerintah.  Selain  itu,  parlemen  dapat  mengajukan pertanyaan  kepada  pemerintah  terkait  proyek,  termasuk  meminta dilakukannya  peninjauan  ulang  terhadap  proyek  tersebut.  Kekuasaan parlemen  terletak  pada  fungsi  anggaran,  dan  pada  fungsi  pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut.
Di sisi Korea Selatan terdapat dua partai besar yang menduduki posisi di National  Assembly yakni  partai  berkuasa  Saenuri  dan  partai  oposisi New  Politics Alliance  for  Democracy (NPAD),  sedangkan  di  Indonesia terdapat Komisi 1 yang mewakili DPR. Korea Selatan menganut sistem demokrasi  parlementer,  sedangkan  Indonesia  mengantu  sistem demokrasi presidensil. Oleh karenanya Indonesia tidak mengenal sistem partai berkuasa dan oposisi.
Setelah menjabarkan tentang aktor-aktor,selanjutya adalah menggambarkan  segitiga  besi  pertahanan  yang  berperan  dalam  proyek
KFX/IFX.  Segitiga  besi  pertahanan  merupakan  konsep  yang  lebih spesifik  dari  MIC,  karena  sudah  menjelaskan  aktor-aktor  yang  terlibat serta  relasi  antara  aktor  tersebut.  Terkait  dengan  hal  tersebut, berdasarkan  penjabaran  aspek  permintaan  dan  penawaran  proyek KFX/IFX,  dapat  disimpulkan  terdapat  tiga  negara  yang  punya  andil besar  dalam  proyek  tersebut,  yakni  Korea  Selatan,  Indonesia,  dan Amerika Serikat yang ilustrasinya ditunjukkan dalam Gambar 3.
Gambar  3  menunjukkan  relasi  MIC  yang  dikategorikan  dalam  aspek permintaan  ( demand )  dalam  proyek  KFX/IFX.  Dari  gambar  tersebut, telah  dijabarkan  adanya  irisan  di  semua  aktor,  dengan  irisan  paling tengahnya  menjadikan  KFX/IFX  seagai  titik  temu  antara  ketiga  aktor. Keseluruhan  relasi  tersebut  sudah  dijabarkan  pada  bagian  proses akuisisi pertahanan, yakni pada bagian aspek permintaan. Ketiga aktor yang  berada  dalam  lingkaran  diagram  venn  tersebut,  adalah  yang mewujudkan akuisisi pertahanan hingga tahap proses pengadaan.

## Gambar 3. Segitiga Besi Pertahanan Proyek KFX/IFX dalam aspek penawaran
(Sumber: Diolah Penulis)
Gambar di atas merupakan relasi MIC yang  dikategorikan dalam aspek permintaan  ( demand )  dalam  proyek  KFX/IFX.  Dari  gambar  tersebut, telah  dijabarkan  adanya  irisan  di  semua  aktor,  dengan  irisan  paling tengahnya menjadikan KFX/IFX sebagai titik temu antara ketiga aktor. Keseluruhan  relasi  tersebut  sudah  dijabarkan  pada  bagian  proses akuisisi  pertahanan,  yakni  pada  bagian  aspek  permintaan.  Aspek penawaran,  yang  merupakan  respons  dari  aspek  permintaan,  dapat dilihat  pada  Gambar  4.  Ketiga  aktor  yang  berada  dalam  lingkaran diagram  venn  tersebut,  adalah  yang  mewujudkan  akuisisi  pertahanan hingga tahap proses pengadaan.

## Amerika Serikat
Menjaga Perimbangan perkembangan kekuatan ekonomi dan militer China

## Korea Selatan
Mengimbangi ancaman Korut
Indonesia mengembangkan industri pertahanan KFX/IFX Interoperability Perimbangan kekuatan Regional TOT & Partisipasi dalam GSC
Global & Strategis, Th. 10, No.1

## Gambar 4. Segitiga Besi Pertahanan dalam Aspek Penawaran

## (Sumber: Diolah Penulis)
Berdasarkan  pemetaan  yang  telah  dilakukan,  terdapat  tiga  hal  yang dapat  disarikan  dari  aspek  ekonomi  politik  dalam  proyek  KFX/IFX. Pertama,  gambaran  data  hasil  penelitian  telah  menunjukkan  bahwa segitiga  besi  pertahanan  bukanlah  lagi  soal  segitiga  besi  pertahanan Indonesia  saja  ataupun  Korea  Selatan  saja.  Korea  Selatan-Indonesia- Amerika  Serikat  dalam  proyek  KFX/IFX  dapat  dikatakan  membentuk suatu  relasi  strategis  segitiga  besi  pertahanan  internasional ( international DIT).  Hal  ini  dapat  ditunjukkan  dari  hasil  pemantauan media  terkait  proyek  KFX/IFX  di  situs  pencarian  Google,  yang  dapat ditunjukkan dalam Gambar 5.
Regulator Anggaran, pengawasan, le gislasi Industri Pengembangan, produksi, inovasi Pemerintah Kebijakan, eksekusi, penelitian/penemuan
Integrasi (Akuisisi Pertahanan)
Dukungan legislasi, dan elektabilitas Dukungan anggaran, politik dan Kebijakan Dukungan subsidi dan pengembangan KAI, PT. DI, Lockheed Martin Kemhan, PMU, MND, DAPA DPR, National Assembly
Gambar 5. Persentase Pernyataan dari media daring terkait proyek kolaborasi KFX/IFX berdasarkan asal negara

## (Sumber: diolah penulis)
Gambar 5 merupakan data  hasil pemantauan media yang dikumpulkan dari  Januari  2008  hingga  Oktober  2015,  menunjukkan  pernyataan- pernyataan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  proyek  kolaborasi KFX/IFX,  berasal  dari  tiga  negara  yakni  Indonesia,  Korea  Selatan  dan Amerika Serikat. Hal ini sesuai dengan pihak-pihak yang memang pada pemetaan  (aktor-aktor)  sebelumnya,  berkepentingan  dalam  proyek tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pihak-pihak dari Indonesia paling banyak mengeluarkan pernyataan, diikuti oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Analisis  tersebut  telah  dipetakan  relasi  antara  ketiga  negara.  Posisi Amerika  Serikat  yang  bertindak  sebagaimana  regulator  dalam  segitiga besi pertahanan: tidak terlibat langsung dalam program apapun namun memiliki  andil  dalam  menentukan  dinamika  program.  Korea  Selatan bertindak  sebagai  agensi  pemerintah,  sebagai  pihak  yang  memimpin jalannya program dan memiliki kepentingan paling besar, namun tetap membutuhkan  dukungan  baik  politik  dari  parlemen  maupun  kinerja
0 10 20 30 40 50 60 70 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 40% 44% 16% Korea Selatan Indonesia
Amerika Serikat
dari  industri.  Indonesia  bertindak  sebagaimana  kelompok  kepentingan (dalam  hal  ini  industri):  membutuhkan  anggaran  dan  proyek  agar ekonomi dapat berjalan.
Dalam  skema  MIC  KFX/IFX,  Amerika  Serikat  merupakan  aktor  yang paling  tidak  berkepentingan,  namun  memiliki  pengaruh  yang  besar terhadap  keberlangsungan  proyek  KFX/IFX.  Amerika  Serikat  tidak memiliki andil dalam cost share dan work share , dan juga tidak terlibat dalam  JPMO,  namun  embrio  KFX/IFX  berasal  dari  Amerika  Serikat. Pesawat  T-50 Golden  Eagle hasil  pengembangan  kolaborasi  Amerika Serikat  dan  Korea  Selatan  adalah  yang  digunakan  sebagai  kerangka awal. Selain  itu, Korea Selatan telah sepakat membeli 40 pesawat F-35 dengan  fasilitas  perjanjian offset 25  teknologi  untuk  diadaptasi KFX/IFX. Hal tersebut membuat posisi Amerika Serikat cukup krusial di samping ikatan aliansi yang kuat dengan Korea Selatan.
Kedua,  bahwa  mekanisme  bertemunya  permintaan  dan  penawaran bersandar  pada  pemahaman  ketiganya  mengenai  tata  dunia  ( world order ).  Dari  pemahaman  tata  dunia  tersebut,  terdapat  turunan  lain persepsi  mengenai  keamanan  internasional  yang  menurunkan  persepsi ancaman.  Bertemunya  permintaan  dan  penawaran  membutuhkan  apa yang disebut Kaldor sebagai mekanisme mandat (Kaldor 1986, 579 dan 595).    Amerika  Serikat  memiliki  kepentingan  untuk  menstabilkan perimbangan kekuatan di kawasan Asia Pasifik terutama di Asia Timur yang persaingannya tinggi( www.diplomat.com , 26 Oktober 2015).
Dari  pemantauan  media  yang  dilakukan,  pada  tahun  2013  pihak Lockheed  Martin  terus  melakukan  lobi  dan  pendekatan  untuk meyakinkan  DAPA  bahwa  transfer  teknologi  siap  dilakukan  demi mendukung  proyek  KFX/IFX.  Hal  tersebut  gencar  dilakukan  di  tengah semakin  banyaknya  tawaran  dari  Uni  Eropa  untuk  menggantikan Lockheed Martin sebagai rekanan.
Pendekatan  Lockheed  Martin  berhenti  ketika  pada  31  Maret  2015 terpilih    bersama  dengan  KAI  untuk  mengemban  proyek  KFX/IFX. DAPA  mengadakan  RFP  untuk  menentukan  kontraktor KFX/IFX  pada 23  Desember  2014  dengan  tenggat  waktu  hingga  9  Februari  2015 ( www.spacedaily.com ,  22  Oktober  2015).  Dari  tenggat  waktu  yang disediakan  tersebut,  hanya  KAI  yang  mampu  menyelesaikan  dengan tepat  waktu  seluruh  persyaratan.  Namun  regulasi  di  Korea  Selatan mengharuskan  paling  tidak  terdapat  dua  kandidat  dalam  suatu  tender proyek  pengadaan,  sehingga  tenggat  waktu  diperpanjang  hingga  24 Februari.  Hingga  waktu  yang  diperpanjang  tersebut  KAL  masih  belum dapat merampungkan persyaratan dengan alasan kurangnya persiapan. Pada  akhirnya  KAI  dipilih  dengan  seizin  parlemen  karena  ketiadaan kandidat lain.
Pada  tahun  2015  terlihat  pemerintah  Amerika  Serikat  baru  merespon terhadap  Korea  Selatan,  karena  terkait  batalnya  transfer  empat teknologi utama F-35 (Kode: AS-Govt-Diplo). Polemik terjadi manakala DAPA  baru  melaporkan  kepada  publik  Korea  Selatan  bahwa  Amerika Serikat menolak transfer empat teknologi utama F-35 pada April 2015. Pada  September  2015,  Amerika  Serikat  mengumumkan  kembali mengenai  penolakan  atas  transfer  teknologi  tersebut.  Merespon  hal tersebut,  pada  Oktober  2015,  Park  Geun-hye  melakukan  serangkaian kunjungan  diplomatik  ke  Amerika  Serikat  untuk  membicarakan kelanjutan aliansi. Dalam pertemuan tersebut, Amerika Serikat berjanji akan  membuat  forum  khusus  untuk  menegosiasikan  transfer  teknologi terkait dengan KFX/IFX.
Ketiga,  fakta  bahwa  Indonesia  semakin  berkepentingan  dalam  rantai pasokan  global  menunjukkan  bahwa  Indonesia  sedang  beradaptasi dalam  perubahan  yang  sarat  akan  globalisasi  industri  pertahanan (Yusgiantoro  2014).  Hal  ini  bagai  gayung  bersambut  dengan  program “ self-defense ” Korea Selatan. Konteks Korea Selatan mengajak Indonesia untuk  bergabung  dalam  proyek  KFX,  adalah  bahwa  Korea  Selatan sedang berupaya menciptakan „kawan‟ yang level kemajuannya masih di bawah mereka sambil mencari pasar bagi jual-beli persenjataan mereka (Weitz dalam Hamisevicz, 2014, 49-50).

## Simpulan
Proyek Kerja Sama Pengembangan KFX/IFX antara Korea Selatan dan Indonesia,  membentuk  relasi  segitiga  besi  pertahanan  internasional yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peranan  dan  kepentingan  Amerika Serikat.  Pengaruh  negara  maju  dengan  kekuatan  besar  masih  belum dapat dilepaskan dari upaya kemandirian industri pertahanan di negara berkembang.  MIC  menjadi  suatu  kondisi  yang  niscaya  dalam  setiap pengadaan  alat  pertahanan,  dan  kerja  sama  antar  negara memungkinkan lebih dalamnya pengaruh negara maju terhadap negara berkembang  tersebut.Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  dinamika  proses akuisisi  pertahanan  yang  melandasi  terbentuknya  kerja  sama pengembangan  KFX/IFX  antara  Korea  Selatan  dan  Indonesia.Dari penelusuran  aspek  permintaan  dan  penawaran,  dapat  dilihat proxy mechanism yang  menyatukan  antara  keduanya.  Keinginan  Korea Selatan  untuk  memperkuat  barisan  pesawat  tempurnya,  dengan pertimbangan  ancaman  Korea  Utara  dan  pengurangan  ketergantungan terhadap  Amerika  Serikat,  menjadi  landasan  yang  kuat  dalam menciptakan  proyek  KFX/IFX.  Keinginan  ini  bagai  gayung  bersambut ketika  Indonesia  dipilih  sebagai  rekanan  dalam  membangun  pesawat tempur tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak  investasi  Korea  Selatan  dan  telah  banyak  membeli  alutsista
Korea  Selatan.  Indonesia  sendiri  memiliki  pengalaman  buruk  embargo senjata  dari  Amerika  Serikat,  sehingga  memiliki  keinginan  kuat  akan pengembangan industri pertahanan.
Pemetaan  segitiga  besi  pertahanan  menunjukkan  adanya  relasi kompleks-strategis  yang  mau  tidak  mau  harus  dihadapi  Indonesia  ke depan dalam proyek KFX/IFX. Dari pemetaan tersebut,  terlihat adanya segitiga  besi  pertahanan  internasional.  Amerika  Serikat  cenderung berperan  sebagai  regulator,  yang  tidak  memiliki  kepentingan  langsung namun  memiliki  pengaruh  kuat  dan  menentukan  laju  perkembangan proyek  (dengan  penguasaan  teknologinya).  Korea  Selatan  cenderung berperan  sebagai  agensi  pemerintah  yang  memiliki  kepentingan  paling besar (80% investasi) dalam proyek. Indonesia, dalam hal ini cenderung terlihat  sebagai  kontraktor:  tidak  memiliki  kepentingan  yang  cukup besar (20% investasi), dan sangat bergantung pada dinamika hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Saran  yang  dapat  diberikan  dari  pemetaan  ini,  adalah:  (1)  Untuk Kementerian  Pertahanan:  agar  meningkatkan  pemanfaatan  parlemen (DPR)  sebagai  pengawas  penggunaan  anggaran.  Penundaan  yang dilakukan  Korea  Selatan  dapat  dihindari  terulang  lagi  jika  parlemen turut “berbicara” bersama pemerintah.  Jika parlemen juga mendukung dengan  positif,  maka  segitiga  besi  pertahanan  Indonesia  akan  lengkap dan  kokoh;  (2)  Untuk  DPR,  agar  lebih  kritis  pada  pelaksanaan  proyek KFX/IFX.  Hal  ini  dengan  jelas  ditunjukkan  oleh  Partai  Saenuri  dan NPAD  dalam National  Assembly di  Korea  Selatan  ketika  mengetahui gagalnya transfer teknologi F-35. Kritisnya parlemen akan menunjukkan kuatnya check  and  balances dalam  suatu  negara;  (3)  Untuk  Industri pertahanan  khususnya  PT.  Dirgantara  Indonesia:  agar  dapat memaksimalkan  peran  pemerintah  dan  pro-aktif  dalam  mendukung pengembangan industri pertahanan. Di sisi  lain  pemerintah juga harus pro-aktif mencari dan menemukan pasar internasional dan memberikan dukungan anggaran.

## Daftar Pustaka

## Buku
Bitzinger,  Richard  A.,  2009. The  Modern  Defense  Industry:  Political, Economic, and Technological Issues . California: ABC CLIO. Brooks,  Stephen  G.,  2005. Producing  Security:  Multinational Corporations,  Globalizations,  and  the  Changing  Calculus  of Conflict . Princeton: Princeton University Press.
Brymann,  Alan,  dan  Robert  G.  Burgess,  1994. Analyzing  Qualitative Data. London & New York: Routledge. Buszynski, Leszek, 2013. Negotiating with North Korea: The Six Party Talks and the Nuclear Issue . London & New York: Routledge. Hamisevicz,  2014. On  Korea  2014:  Academic  Paper  Series  Volume  7 . Washington DC: Korea Economic Institute of America. International Institute for Strategic Studies, 2015. The Military Balance 2015 : The Annual Assesment of Global Military Capabilities and Defense Economics. IISS Kaldor, Mary. dan Ulrich Albrecht., 1998. The End of Military Fordism: Restructuring  the  Global  Military  Sector. London:  United Nations University Klotz,  Audie  dan  Deepa  Parkash,  2008. Qualitative  Methods  in International Relations: A Prularist Guide . New York: Palgrave McMillan.
Kuntjoro-Jakti,  Dorodjatun,  2012.  Menerawang  Indonesia  Pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21. Jakarta: Pustaka Alvabet. McNally,  David.,  2011. Global  Slump:  The  Economics  and  Politics  of Crisis and Resistance . Oakland: PM Press. Miller,  Raymond  C.,  2008. International  Political  Economy: Contrasting  World  Views .  London  dan  New  York:  Routledge Taylor and Francis Noll,  Roger  G.,  1971. Reforming  Regulation: An Evaluation  of  the  Ash Council proposals. Washington DC: Brookings Institution. Sandler,  Todd.  dan  Hartley,  Keith.,  1995. Handbook  of  Defense Economics:  Defense  in  a  Globalized  World,  Vol.  2 .  New  York: Elsevier Science. Singh,  Rajab  P,,  et  al.,  1998. Arms  Procurement  Decision  Making, Volume  I:  China,  India,  Israel,  Japan,  South  Korea,  and Thailand . Oxford: Oxford University Press. Sorensen, D.S., 2009. The Process and Politics of Defense Acquisition: A Reference Handbook . London: Praeger Security International. Wahyuni, Sari, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Empat.
Walliman, Nicholas, 2001. Your Research Project: A Step-b- Step guide for The First-time Researcher . London: Sage Publications.

## Jurnal
Bae,  Jun  Sik.,  2003.  “ Country  Survey  XVIII:  The  two  Koreas’  defence economy ”. Jurnal Defense and Peace Economics Vol. 14(1) Caverley,  Jonathan  D.,  2007.  “ United  States  Hegemony  and  the  New Economics of Defense .” Journal of Security Studies , Vol. 16, No. 4 (Oktober-Desember 2007)
Hall, Abigail R. dan Coyne, Christoper J., 2013. “ The Political Economy of Drones. ”Jurnal Defense and Peace Economics Vol. 25, Issue 5 Hartley,  Keith  dan  Derek  Braddon.,  2014.  “Collaborative  Projects  and the  Number  of  Partner  Nations.  Jurnal Defense  and  Peace Economics Vol. 25, No. 6 Heo, Uk & Sung Deuk Hahm, 2006. “ Politics, Economics, and Defense Spending in South Korea” . Jurnal Armed Forces & Society, Vol.
32 No. 4, Juli 2006. Kaldor,  Mary,  1986.  “ The  Weapons  Succesion  Process ”.  Jurnal World Politics , Volume 38, Issue 4. Kim,  Seung  Keon,  2000.  “ The  Political  Economy  of  Defense Procurement  and  Acquisition:  The  Case  of  South  Korean Ministry  of  Defense .  Jurnal Global  Economic  Review Vol.  29, No. 2
Lindblad,  J.  Thomas,  2000.  “ Korean  Investment  in  Indonesia:  Survey and Appraisal . Jurnal Bulletin of Indonesian Economic Studies . Vol 36 No 1, April 2000.
Moon,  C.  &  Lee  J.,  2008.  “ The  Revolution  in  Military  Affairs  and  the Defence  Industry  in  South  Korea ”,  Jurnal Security  Challenges , Vol. 4, No. 4 (Summer). Sebastian, Leonard C. & Iis Gindarsah, 2013. “ Assesing Military Reform in Indonesia ”. Jurnal Defense and Security Analysis Vol. 29, No.
4.
Tan,  Andrew,  2011.  “ East  Asia’s  Military  Transformation:  The Revolution in Military Affairs and its Problems ”. Jurnal Security Challenges, Vol. 7, No. 3 (Spring)

## Tesis
Hartemink,  Riane  Rozemarjin,  2011. The  Iron  Triangle:  Congress  and Solidification  of  the  Military-Industrial  Complex  between  1945- 1974 . Tesis Magister. Amsterdam: Universiteit Utrecht.

## Daring/ Online
Harian Terbit, 2015.“Kerjasama Dengan Korsel Batal Sepihak Indonesia
Rugi Ratusan Miliar”, [online] dalam http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/05/13/28420/2 5/25/Kerjasama-Dengan-Korsel-Batal-Sepihak-Indonesia-Rugi- Ratusan-Miliar, [diakses 20 Agustus 2015] Kedutaan  Besar  Republik  Korea  untuk  Republik  Indonesia,  2015. “Sejarah  Hubungan  Diplomatik  Korea  Selatan-Indonesia”, [online] dalam
http://idn.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/idn/bilateral/politik/ sejarah/index.jsp#, [diakses 15 November 2015]
Kompas Nasional, 2011. “DPR: Kaji Ulang Kerja Sama Pesawat Tempur”, diunduh dari http://nasional.kompas.com/read/2011/01/11/11034158/DPR.K aji.Ulang.Kerja.Sama.Pesawat.Tempur,  [diakses  30  Oktober 2015] Korea  Joong  Daily,  2015.  “US  Denying  Seoul  key  fighter  jet technologies”, [online] dalam http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?a id=3009537, [diakses 30 Oktober 2015] Korea  Times,  2015.  “ Lockheed  Martin  ready  to  commit  to  help  KFX project ”, [online] dalam http://koreatimes.co.kr/www/news/nation/2013/05/113_13564 2.html, [diakses 28 Oktober 2015] Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Japan,  2006.  “Joint  Statement  Between
The Republic of Korea and The Republic of Indonesia”, [online].
dalam http://www.mofa.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/ko rboardread.jsp?typeID=12&boardid=8588&seqno=305331 [diakses 15 November 2015] SIPRI,  2015.  “ Trends  in  World  Military  Expenditure” .  Stockholm International  Peace  Research  Institute  (SIPRI),  diunduh  dari http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=458# , [diunduh 7 Oktober 2015] Space  Daily,  2015.  “S.  Korea  opts  for  KAI-Lockheed  Martin  in  78  Bn Fighter Deal”, [online] dalam http://www.spacedaily.com/reports/S_Korea_opts_for_ KAI-Lockheed_in_78_bn_fighter_deal_999.html,  [diakses  22 November 2015] Tempo, 2015. “Tarik Ulur Jet Tempur Korea-Indonesia”, [online] dalam http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/21/078702377/fe ature-tarik-ulur-jet-tempur-korea-indonesia/2, [diakses 21 September 2015]

## Wawancara
Anne  Kusmiyati  (Kepala  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia), 5 September 2015 Gita  Amperiawan  (Kepala  Sub  Direktorat  Teknologi  dan  Industri Pertahanan, Kementerian Pertahanan), 17 November 2015 Jeoung  Gi-young  (Sekretaris  I  Kedutaan  Besar  Republik  Korea  Selatan untuk Indonesia), 11 September 2015
Marsdya  TNI  (Purn.)  Eris  Heryanto  (Mantan  Sekretaris  Jenderal Kemhan), 4 Agustus 2015