## LGBT DALAM PERSPEKTIF HAM DAN MENURUT UUDN 1945

## Muzakkir
Email: muzakkir.zakaria27@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana masyarakat Indonesia dalam menyikapi praktek  perilaku  LGBT?,  bagaimana  konsep  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  bagi  setiap  warga negara?,  bagaiman  HAM  yang  dianut  dan  sesuai  dengan  UUDN  RI  1945?,  Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan ditambah dengan tinjauan pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif  analitik  yaitu  metode  pengumpulan  data  lalu  dianalisis  menggunakan  kasus,  ditambah  dengan referensi  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan,  dan  sumber  internet  untuk  mendukung  penelitian.Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Indonesia  mengakui  keberadaan  LGBT  yang  berkembang  di negara-negara lain, termasuk keberadaanya di  Indonesia, akan tetapi  masyarakat  Indonesia  yang  didasarkan pada nila-nilai agama,  nilai yang hidup dan berkembangan masyarakat tidak dapat menerima praktek perilaku seksual LGBT.Pemenuhan hak asasi setiap warga negara tidak serta merta tanpa pembatasan, termasuk dalam hal  perilaku  praktek  LGBT  negara  bisa  memberikan  pembatasan  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan  dalam Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  didalamnya  berisikan  nilai-nilai  yang  hidup  didalam  masyarakat.  HAM yang  dianut  oleh  warga  negara  indonesia  adalah  bersifat  terbatas  (particular)  bukan  bersifat  tanpa  batas (universal) sebagaimana yang selama ini dipraktekkan oleh negara-negara barat.

## AbSTRACT
This study aims to find out and explain how Indonesian people respond to LGBT behavior practices, how is the concept  of  Fulfillment  of  Human  Rights  in  Indonesia  for  every  citizen,  how  is  human  rights  adopted  and  in accordance with the context to Indonesia ?, In this study, the author uses an approach case (case approach) and supplemented with literature review. This research is descriptive analytic, which is a method of collecting data and  then  analyzed  using  cases,  coupled  with  reference  books,  legislation,  and  internet  sources  to  support research.  The  results  showed  that  the  Indonesian  people  recognized  the  existence  of  LGBT  that  developed  in other countries, including its presence in Indonesia, but Indonesian people who were based on religious values and  values  that  lived  and  developed  society  could  not  accept  LGBT  behavioral  practices.  Fulfillment  of  the rights of every citizen does not necessarily without restrictions, including in terms of LGBT practice behavior, the state can provide restrictions in accordance with what has been stipulated in the law, which contains values that live in society. Human rights adopted by Indonesian citizens are limited (particular) not infinite (universal) as has been practiced by western countries.
Keyword : LGBT, HAM, UUDNRI 1945

## A. PENDAHULUAN
Dalam  perkembangan  akhir-akhir ini  dalam  kehidupan  sosial,  masyarakat, dihadapkan  pada  persoalan  dinamika masyarakat yang begitu
mengkhawatirkan. Perilaku tersebut tidak hanya  bertentangan  dengan  nilai-nilai agama,  tetapi  juga  bertentangan  dengan peradaban  kita  selaku  masyarakat  timur yang  mempunyai  sikap  sopan  dan  santun
dari  nenek  moyang  kita  tidak  pernah mengenal  dan  mempraktekkan  perilaku Lesbian,  Gay,  Bisexsual  dan  Transgender (LGBT)  yang  akhir-akhir  ini  mulai dipraktekkan oleh sebagian kecil masyarakat  kita  di  Indonesia,  tidak terkecuali  di  Aceh  yang  masyarakatnya mayoritas penganut Agama Islam.
Menurut  survey  CIA  pada  tahun 2015  yang  dilansir  di  topikmalaysia.com jumlah populasi LGBT di Indonesia adalah ke-5 terbesar di dunia setelah China, India, Eropa  dan  Amerika.  Selain  itu,  beberapa lembaga survey independen dalam maupun  luar  negeri  menyebutkan  bahwa Indonesia  memiliki  3%  penduduk  LGBT, ini  berarti  dari  250  juta  penduduk  7,5 jutanya  adalah  LBGT,  atau  lebih sederhananya  dari  100  orang  yang berkumpul  di  suatu  tempat  3  diantaranya adalah LGBT.(SANTOSO, 2016)
Permasalahan  LGBT  di  Indonesia banyak menimbulkan pertentangan pendapat,  antara  pihak  yang  pro  dan kontra.  Bagi  masyarakat  Indonesia  yang masih setia pada norma dan tradisi agama, sangat  wajar  kalau  mereka  menentang, alasan  mereka  tidak  saja  norma  agama, melainkan  juga  dikhawatirkan  akan mempengaruhi  pertumbuhan  remaja  yang masih  dalam  proses  pencarian  identitas diri,  sehingga  akan  membawa  mereka  ke gaya hidup yang dianggap menyalahi  adat dan  kepantasan  sosial.  Bagi  mereka  yang
pro  terhadap  LGBT  menyatakan,  bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non
diskriminasi  antara  lelaki,  perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual)  maupun  pecinta  sejenis (homoseksual).  Maka  tak  bisa  dihindari munculnya  pro-kontra  baik  mereka  yang membahas  dari  sisi  psikologis  ilmiah, analisis  teologi,  maupun  kebijakan  publik yang  mesti  diambil  pemerintah.(Sofyarto,
2018)
Perkembangan  terakhir,  terkait raziaAparat  keamanan  terhadap  sejumlah salon  di  Kecamatan  Lhoksukon  dan Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, Sabtu  (27/1/2018)  malam.Kapolres  Aceh Utara  AKBP  Untung  Sangaji  mengatakan dalam  razia  tersebut  petugas  menemukan 12  orang waria,  semua  salon  itu  dipasang garis polisi.  Seluruh  waria  itu lalu dibawa ke Polres Aceh Utara,mereka yang dibawa lalu  dinasehati,  bahkan  yang  berambut panjang  dipangkas  dengan  rapi  layaknya seorang pria.
Lebih  lanjut,  Untung  mengaku sudah  beberapa  kali  didatangi  ibu-ibu yang  mengeluhkan  anaknya  digoda  oleh para  waria  tersebut.  Karena  itu,  pihaknya akan melakukan penindakan dan pembinaan  terhadap  para  waria  tersebut. “Ibu-ibu  ini  datang  sampai  menangis  ke saya”.  Mereka  bilang  anaknya  diberi perawatan  gratis  di  salon,  digoda  sama
waria.  Ini  tidak  baik  dan  harus  kita tertibkan,  saya harap kita bisa  sama-sama menertibkan penyakit masyarakat begini,”.(Kompas.com, 2018)
Tidak  dapat  kita  pungkuri,  bahwa semua penganut  agama memahami bahwa perilaku LGBT bertentangan dengan nilai- nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat Indonesia yang berasal dari nenek moyang kita  selaku  orang  timur  dan  nilai-nilai agama  yang  dianut  oleh  masyarakat  di Indonesia. Namun demikian ada masyarakat  yang  berpandangan  bahwa melarang perilaku LGBT sama juga dengan melarang  hak  dari  setiap  warga  negara untuk  hidup  secara  bebas  dan  tanpa  ada pengekangan  oleh  siapapun,  sehingga terkesan  bahwa  hak  setiap  warga  negara berlaku  tanpa  batas  yang  jauh  dari  nilai agama  dan  prinsip-prinsip  yang  dianut oleh masyarakat di Indonesia.
Pertumbuhan  spektakuler  jumlah kaum  gay  di  Indonesia  tercapai  melalui gerakan  dan  perekrutan  yang  dilakukan besarbesaran  dan  tertata  rapi.  Di  seluruh Indonesia,  sesuai  data  Kemenkes  tahun 2012, ada 1.095.970 pria yang hidup dengan prilaku  sex  sesama  pria.  Ini  angka  enam tahun  yang  lalu.  Hanpir  pasti  sudah bertambah ratusan ribu lagi, perkiraan lain menyebutkan jumlah kaum gay setidaknya tiga  persen  dari  total  populasi  Indonesia atau  sekitar  7  juta  orang.(Negara  et  al.,
2017)
Maraknya  fenomena  LGBT  di Indonesia  sangat  terkait  dengan  tren negara  negara  liberal  yang  memberikan pengakuan  dan  tempat  bagi  komunitas LGBT  di  masyarakat.  LGBT  dianggap sebagai bagian life style masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas  sebagai  konservatif  dan tidak berlaku bagi semua orang. Legitimasi sosial  muncul  dengan  pembelaan  ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat  klaim  tentang  eksistensi maupun  tujuan  sosial  mereka.  Situasi itulah  yang  kemudian  membuat  gerakan LGBT  menyebar  demikian  pesat  sebagai epidemi sosial.(Sidabutar, 2016)

## B. KAJIAN LITERATUR
Setelah  melakukan  penelusuran terhadap  beberapa  literatur,  ada  beberapa penelitian  yang  memiliki  korelasi  tema yang  membahas  mengenaiKeberadaan LGBT  DalamPerspektif  HAM  dan  UUDN 1945,  misalnya  penelitian  yang  dilakukan oleh  beberapa  peneliti,  Rustam  Dahar Karnadi Apollo Harahap, (2016) LGBT DI INDONESIA;  Perspektif  Hukum  Islam,
HAM, Psikologi dan Pendekatan
Ma ṣ la ḥ ah.  Menurut  perspektif  psikologis,
LGBT  adalah  penyakit  yang  memiliki kemungkinan untuk disembuhkan.
Menurut  hukum  Islam  dan  hak  asasi manusia, kelompok LBGT harus dilindungi dalam bentuk asuransi
kesehatan dengan membantu dan mengobati  mereka  dari  penyakit  menjadi normal.  Tapi,  kegiatan  komunitas  LGBT yang  bertentangan  dengan  norma-norma agama dan mengganggu hak asasi manusia lainnya,  maka  menurut  hukum  Islam  dan perspektif  hak  asasi  manusia,  kegiatan tersebut  harus  dilarang,  bahkan  mereka dapat  dikenakan  sanksi.  Kemudian penelitian  yang  dilakukan  oleh  Karlina Sofyarto,  (2018)  dengan  judul  ABU-ABU REGULASI  LGBT  DI  INDONESIA Permasalahan yang dibahas yaitu kedudukan  LGBT  dalam  ketentuan hukum  dan  HAM  di  Indonesia,  hasil penelitian  menyimpulkan  Hukum  positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang  LGBT,  misalnya  KUHP  hanya memberikan hukuman kepada  orang yang melakukan  hubungan  pencabulan  antara orang dewasa dengan yang belum dewasa. KemudianDUHAM  menyatakan  hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum.
Adapun perbedaan kedua penelitian  tersebut  dengan  kajian  ini terletak  pada  tinjauan  terhadap  LGBT baik  Perspekti  HAM  danMenurut UUDN 1945.  bahwa  masyarakat  Indonesia mengakui keberadaan LGBT yang berkembang di negara-negara lain, termasuk keberadaanya di Indonesia, akan tetapi masyarakat Indonesia yang didasarkan pada nila-nilai agama dan nilai
yang hidup dan berkembangan masyarakat tidak  dapat  menerima  praktek  perilaku LGBT.Pemenuhan  hak  asasi  setiap  warga negara tidak serta merta tanpa pembatasan,  termasuk  dalam  hal  perilaku praktek  LGBT  negara  bisa  memberikan pembatasan  sesuai  dengan  yang  telah ditetapkan  dalam    undang-undang,  yang didalamnya  berisikan  nilai-nilai  yang hidup didalam masyarakat.
Pada  dasarnya  dalam  konteks negara hukum Indonesia, harus mempertimbangkan segala perilaku bermasyarakat  dalam  bernegara  dan berbangsa  dalam  kacamata  hukum. Artinya,  antar  warga  negara  dapat  saja berbeda  pendapat  dalam  suatu  hal  yang belum jelas duduk perkaranya  atau secara ketentuan hukum belum jelas pengaturannya  ( Recht  Vacuum )  khususnya terhadap keberadaan LGBT dari perspektif lingkungan masyarakat,h ukum dan  HAM.  Mengkaji  keberadaan  LGBT, baik perilaku maupun eksistensinya secara hukum  tidak  bisa  dilepaskan  daripada bagaimana  kewenangan  Lembaga  Negara, sudut  pandang  HAM  dan  hukum  dalam melihat  setiap  persoalan  dan  bagaimana menyelesaikan  problematika  tersebut dalam  kerangka  hukum  sesuai  dengan UUDN RI Tahun 1945.
Istilah wewenang atau kewenangan  sering  disejajarkan  dengan
istilah  Belanda  “ bevoegdheid ”  yang  berarti wewenang  atau  berkuasa.  Wewenang merupakan  bagian  yang  sangat  penting dalam  Hukum  Tata  Pemerintahan  atau Hukum Administrasi, karena
pemerintahan  baru  dapat  menjalankan fungsinya  atas  dasar  wewenang  yang diperolehnya.
Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat  dilihat  dari  konstitusi  negara  yang memberikan  legitimasi  kepada  badan publik  dan  lembaga  negara  dalam menjalankan  fungsinya.Wewenang  adalah kemampuan  bertindak  yang  diberikan oleh  undang-undang  yang  berlaku  untuk melakukan  hubungan  dan  perbuatan hukum.(Marbun, 1997)
Pemahaman mengenai organ negara  dan  kewenangannya  dikenal dengan trias  politika yang  berarti  bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga cabang  kekuasaan  yaitu  kekuasaan eksekutif,  kekuasaan  legislatif  dan kekuasaan  yudikatif.  Ketiga  cabang kekuasaan tersebut diatur dan ditentukan kewenangannya oleh konstitusi.Pada  sistem  ini  terdapat  3 (tiga)  macam  cabang  kekuasaan  yang terpisah,  yaitu  eksektif  dijalankan  oleh Presiden,  legislatif  dijalankan  oleh  DPR, dan yudikatif dijalankan oleh
Mahkamah  Agung  serta  Mahkamah Konstitusi  yang  terbentuk  berdasarkan hasil amandemen ketiga UUD Negara RI Tahun 1945. Pada masa sekarang prinsip trias  politika tidak  lagi  sepenuhnya dianut,  karena pada  kenyataannya  tugas dari lembaga legislatif membuat undang- undang, telah mengikutsertakan eksekutif dalam pembuatannya.
Sebaliknya  pada  bidang  yudikatif, prinsip  tersebut  masih  dianut,  untuk menjamin  kebebasan  dan  memberikan keputusan  sesuai  dengan  prinsip  negara hukum.(Mahendra, 1996)
Pada tataran membentuk keluarga  sebagai  tatanan  masyarakat undang-undang  telah  mengatur  baik perkawinan  atau  hubungan  seksual.
Perilaku  seksual  adalah  hal  yang diatur  secara  ketat  dalam  suatu ikatan  perkawinan.  Pasal  1  UU Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, merumuskan:“Ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dan wanita  dengan  tujuan  membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa“.  Berdasarkanketentuantersebut, perilaku  seksual  hanya  diwadahi dalam  perkawinan  yang  merupakan “ikatan  lahir  batin”  yang  bertujuan

## membentuk  keluarga  berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia bukan sekedar  catatan  sipil,  tapi  lebih kepada  pengurusan  sebuah  tatanan kemasyarakatandalammewujudkange nerasimasadepan.
Menurut  Soepomo,  perludibangun dalam suatu tatanan integralistik. Artinya, kita adalah masyarakat organis. Setiap diri kita adalah anggota dari rumpun keluarga- keluarga. Model kemanusiaan kita sebagai orang Indonesia adalah pemuliaan generasi dengan  jelasnya  garis  keturunan  yang membentukrumpun- rumpunkemasyarakatan.  Inilah  jati  diri pertama dalam bangunan hukum nasional pasca  proklamasi  kemerdekaan  pada 1945.(Fajri, 2016)

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan
metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mempelajari peraturan perundang- undangan dan pendekatan yang dilakukan dengan  cara  meneliti  terlebih  dahulu putusan  pengadilan,  perilaku  hakim dankasuskasus yang diputuskanmelaluipengadilandan mengkaji  peraturan  perundang-undangan yang  relevan  dengan  permasalahan  yang diteliti.  Dengan  kata  lain  yaitu  melihat hukumdankasus  dari  aspek  normatif. (Muzakkir et al., 2014)
Selanjutnya  spesifikasi  penelitian ini  adalah  preskriptif  analitis,  preskriptif dalam  arti  bahwa  penelitian  ini  bertujuan untuk  menelaah  atau  mengkaji  tentang keberadaandanperilaku LGBT,
hakasasi,sertapenerapanhukum
di
Indonesia  sesuai  UUD  Negara  RI  Tahun 1945.

## D. HASIL DAN ANALISIS PENULIS
a. Budaya Masyarakat Indonesia Hakikat  manusia  adalah  sebagai makhluk  sosial,  di  mana  manusia  akan membentuk  sebuah  struktur  ataupun sistem masyarakat, yang di dalamnya akan melahirkan  standar  nilai  maupun  norma yang  akan  menjadi  pedoman  hidup  bagi warga  masyarakatnya.  Norma  sosial  yang ada  di  dalam  masyarakat  tersebut berfungsi untuk menghindari pertentangan  atau  konflik  antar  individu dalam pergaulan antar masyarakat. Norma sosial berkaitan dengan perilaku apa yang dapat  diterima  oleh  masyarakat  serta perilaku  apa  yang  kurang  pantas  untuk dilakukan maka akan mendapatkan sanksi sosial ( living law ).
Terhadap  perkembangan  praktek perilaku LGBT yang semakin berkembang selama  ini,  pada  dasarnya  masyarakat indonesia  pada  umumnya  tidak  dapat menerima, karena masyarakat di Indonesia dari  nenek  moyang  dulu  termasuk  saat perjuangan kemerdekaan yang didominasi oleh  umat  Islam  dan  selaku  orang  timur
yang  mengedepankan  nilai  moral  dan sopan  santun,  sangat  sulit  untuk menerima praktek
LBGT yang dipraktekkan sebagian kecil masyarakat.
Dalam  pandangan  Islam,  sesuai dengan  tuntutan  Allah  SWT  dan Rasulullah  dalam  Al-Qur‟an  dan  Sunah, homoseks merupakan perbuatan hina dan pelanggaran  berat  yang  merusak  harkat manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  Allah paling  mulia.  Pada  masa  nabi  Luth  kaum homoseks  langsung  mendapat  siksa dengandibalik  buminya  dan  dihujani  batu panas  dari  langit.  Selain  zina  dan pemerkosaan, pelanggaran seksual menurut  Islam  termasuk  LGBT,  incest (persetubuhan  sesama  muhrim)  dan menjimak  binatang.  Sanksi  bagi  pelaku semua  pelanggaran  seksual  tersebut adalah  hukaman  mati.  Rasulullah  SAW bersabda  “Barang  siapa  menjumpai  kalian orang  yang  melakukan  perbuatan  kaum luth,  maka  bunuhlah  orang  yang mengerjakan  dan  orang  yang  dikerjai” (Hadist  Ibnu  Maja  No.2561  kitabul hudud).
Menurut  Abdullah  (2009:144)  ada banyak  persoalan  yang  harus  menjadi perhatian  ketika  hendak  menempatkan agama  di  ruang  publik  dunia  modern, sekalipun dengan berbagai macamproblem yang  tentu  saja  tidak  serta  merta  akan terselesaikan  ketika  diskusi  diarahkan pada pembedaan secara ketat dimasukkan
dalam  wilayah  publik  dan  privat.(Suherry & Mandala, 2016)
Informasi  yang  diperoleh  dari Kemenkes  secara  keseluruhan  terdapat peningkatan jumlah Waria secara bermakna  antara  tahun  2002  dan  2009, tetapi tidak terdapat peningkatan bermakna  dari  tahun  2009  dan  2012.
Populasinya  tidak  ada  yang  pasti  namun mengacu  data  populasi  rawan  terdampak HIV  jumlah  waria  diperkirakan  mencapai 597  ribu  orang,  sedangkan  Lelaki  yang seks  dengan  lelaki  termasuk  biseksual mencapai  lebih  dari  1  juta  orang (Kemenkes  RI,  2014).  Sumber  lain  dari menyebutkan jika menggunakan prevalensi dari populasinya bisa mencapai 3  juta.  Sedangkan  populasi  lesbianbelum banyakdiketahui.(Kemenkes RI, 2014)
Pandangan  masyarakat  mengenai isu LGBT masih beragam tergantung latar belakang budaya, agama, kelompok sosial, media,  keluarga,  pergaulan,  gender  dan interaksi individu  (Lehman & Thornwel).
Tingkat  penolakan,  dan  penerimaan terhadap  LGBT  sangat  tergantung  pada faktor  faktor  di  atas.  LGBT  di  Indonesia masih  merupakan  hal  yang  tabu khususnya bagi kelompok yang pemikirannya  didasari  agama.  Sebagian besar masyarakat menghujat  perilaku  dan orientasi  seksual  kelompok  LGBT  ini. MUI  bahkan  sudah  mengeluarkan  fatwa yang  menolak  praktek  hubungan  badan
dan  perkawinan  sesama  jenis  karena haram  hukumnya  dalam  Islam  dan bertentangan dengan
konstitusi.
Selanjutnya, MUI sendiri telah mengeluarkan  Fatwa  MUI  Nomor  57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan  Pencabulan.  Dalam  fatwa  ini,  LGBT diharamkan  karena  disebut  merupakan "suatu bentuk kejahatan".
b. Penolakan LGBT Atas Nama Sosial Manusia, selain makhluk individual, juga makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia lainnya. Selain itu, manusia juga makhluk bertuhan yang  menjadi  fitrah  dasar  dan  hak  asasi yang  tidak  bisa  diganggu  gugat.Posisi semacam  ini  juga  dimiliki  oleh  waria, karena mereka adalah bagian dari manusia dan  peradabannya.  Eksistensi  mereka tidak  bisa  dinafikan,  dan  ditolak.  Hanya saja,  kedudukan  waria  sebagai  makhluk sosial  ternyata  mendapatkan  tantangan tersendiri.  Bahkan  bagi  keluarga  yang memiliki  anggota  keluarga  sebagai  waria, menjadikan  penolakan  atas  waria  dengan cara  mengatas  namakan  sosial  atau manusia lainnya.
Penolakan  atas  nama  sosial  ini biasanya  dilatar  belakangi  oleh  rasa  malu kepada orang lain, terlebih-lebih tetangga. Di  sisi  lain,  keberadaan  waria  memang seringkali  menjadi  bahan  olokan  atau cemoohan  di  masyarakat.  Mulai  dari istilah banci, bencong, dan lain-lain.
Dalam konteks Nusantara, sebenarnya  keberadaan  waria  bukanlah hal  yang  baru.  Karena  kehidupan  waria, atau  homoseksual  sebenarnya  banyak ditemukan  di  dalam  tradisi-tradisi  lokal. Dalam  sejarah  Nusantara,  keragaman prilaku seksual diantara  sesama diketahui telah  dilakukan  dalam  konteks  seni beladiri,  ritual  kebatinan,  perdukunan, ritus,  atau  dalam  kehidupan  sehari- hari.(Indonesia, 2013)
Pada dasarnya kekhawatiran keluarga atas keberadaan anggotanya yang waria  memang  tidak  bisa  dipungkiri.  Hal ini  karena  stigma  masyarakat,  bahwa waria  adalah  manusia  abnormal  atau penyakit  yang  harus  disembuhkan.  Waria yang  secara  fisik  adalah  laki-laki selayaknya  berprilaku  dan  berpenampilan sebagaimana halnya seorang laki-laki.
c. Hak-Hak  Seksual  Dalam  Instrumen Internsional
Hak-hak  seksual  berhubungan dengan  perangkat  permasalahan  yang berkaitan dengan  seksualitas yang berasal dari  hak  atas  kemerdekaan,  kesetaraan, privasi,  otonomi,  integritas  dan  harga  diri dari semua manusia.
Disamping  itu,  hak-hak  seksual merupakan  norma  spesifik  yang  muncul ketika  HAM  yang  ada  diterapkan  dalam hal seksualitas. Hak-hak seksual melindungi  identitas  tertentu,  melindungi hak  manusia untuk  membolehkan,
memenuhi dan mengespresikan seksualitasnya dengan mengacu pada hak- hak  yang  lainnya  dan  dalam  kerangka kerja non diskriminasi.(London, 2008)
Pemenuhan hak-hak seksual tersebut yang merupakan tanggung jawab negara, akan tetapi negara sebagai penentu kebijakan  publik  abai  dan  lalai  dalam pemenuhan  hak-hak  seksual,  hal  itu  bisa dilihat  pada  hasil  riset  tahun  2013  yang dilakukan  oleh  LSM  Arus  Pelangi  yang menunjukkan  bahwa  89,3%  LGBT  di Indonesia  pernah  mengalami  kekerasan karena identitas seksualnya, 79,1% responden menyatakan pernah mengalami bentuk kekerasan psikis, 46,3% responden menyatakan  pernah  mengalami  kekerasan fisik,  26,3%  kekerasan  ekonomi,  45,1% kekerasan  seksual,  63,3%  kekerasan budaya.  Bahkan  kekerasanyang  biasa dialami  sudah  diterima  pada  saat  usia sekolah dalam bentuk bullying 17,3% LGBT pernah  mencoba  untuk  bunuh  diri  diri, dan  16,4%nya  bahkanpernah  melakukan percobaan bunuh diri lebih dari sekali.(Sa‟dan, 2016)
Hak asasi manusia merupakan hak dasar  yang  secara  kodrati  melekat  pada diri  manusia,  bersifat  universal.  Oleh karena  itu,  hak-hak  itu  harus  dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan,  dikurangi  atau  dirampas  oleh siapapun. Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 secara jelas  menyatakan  bahwa  setiap  orang
berhak  untuk  hidup  serta  berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.  Lebih  lanjut  Pasal  71  UU No.  39/  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia menyebutkan  pemerintah  wajib  dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak  asasi  manusia  yang  diatur  dalam undang-undang,  peraturan  perundang- undangan  lain  dan  hukum  internasional tentang  hak  asasi  manusia  yang  diterima oleh negara Republik Indonesia.
Pengakuan  HAM  terhadap  kaum LGBT  dimulai  ketika  APA  ( American
Psychiatric Association ) melakukan
penelitian  terhadap  orientasi  seksual homo.Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa homo dan orientasi seksuallainnya  bukan  abnormal,  bukan penyimpangan psikologis dan juga bukanmerupakan penyakit.
Pasca penelitian tersebut, yakni pada tahun 1974
APAmencabut  ”homo”  sebagai  salah  satu daftar dari penyakit jiwa.
Bahkan,ketetapan  ini diadopsi oleh Badan Internasional
WHO dan diikuti olehDepartemen Kesehatan RI. pada tahun 1983.(Mulia, 1983)
Sejak saat itu, homo diakui sebagai suatu  bentuk  orientasi  seksual,  dan  hak- hak  asasi  kaum  homo  dinyatakan  dalam berbagai dokumen HAM nasional, regional dan internasional. Rancangan aksi nasional  HAM  Indonesia  2004-2009
dengan  tegas  menyatakan  bahwa  LGBT dan  IQ  ( Interseks dan Queer )  sebagai kelompok  yang  harus  dilindungi  oleh negara.  Bahkan,  dokumen  internasional HAM, The  Yogyakarta  Principles yang disepakati oleh 25 negara pada tahun 2007 di  Yogyakarta  menegaskan  perluadanya perlindungan  HAM  terhadap  kelompok LGBTIQ,  yang  berbunyi  ”Semua  manusia terlahir  merdeka  dan  sejajar  dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung,  tak  dapat  dibagi  dan  saling berhubungan.  Orientasi  seksual  dan identitas  gender  bersifat  menyatu  dengan martabat  manusia  dan  kemanusiaan sehingga  tidak  boleh  menjadi  dasar  bagi adanya  perlakuan  diskriminasi  dan kekerasan”.
d. HAM Menurut UUDN RI 1945 Indonesia sebagai negara hukum
( rule  of  law )  tentunya  harus  memenuhi setiap  hak  asasi  dari  setiap  warga negara,  hal  ini  sebagaimana  yang terdapat  dalam  Pasal  28J,  yang berbunyi sebagai berikut:(28J, 1945)
(1) Setiap  orang  wajib  menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam  menjalankan  hak  dan kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk  kepada  pembatasan  yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis.
Peraturan perundang-undangan Indonesia  hanya  menetapkan  dua  jender saja,  yaitu  pria  dan  wanita.  Hal  ini  dapat ditafsirkan  dari  pencantuman  tegas tentang  pria  dan  wanita  dalam  Undang- undang  Perkawinan  (UU No.  1/1974)  dan ketentuan  serupa  mengenai  isi  kartu penduduk yang ditetapkan dalam
Undang-undang Administrasi Kependudukan  (UU  No.  23/2006). Ketentuan  ini  bagi  orang  transgender menjadi masalah, karena perbedaan antara pernyataan  jender  dengan  penampilan mereka  dapat  menyulitkan  dalam  hal memperoleh  layanan  jasa,  melakukan perjalanan,  mengurus  izin  usaha  dan  lain sebagainya.  Kadangkadang,  berkat  hasil advokasi  organisasi  transgender  atau layanan penanggulangan AIDS, pemerintah  daerah  bisa  memberikan dispensasi,  meskipun  hal  tersebut  tidak selalu  memungkinkan  dan  dapat  berubah sewaktu-waktu.(UNDP, 2017)
Sesuai  dengan  Pasal  28J  Undang- Undang Dasar Negara RI 1945, berbunyi:
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.** )
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk  kepada  pembatasan  yang ditetapkan  dengan  undang-undang dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan  pertimbangan  moral,  nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis.** )
Dari  ketentuan  di  atas,  dapat  kita interpretasikan  bahwa,  hak  asasi  manusia tidak  hanya  dilihat  dalam  perspektif kebebasan semata, akan tetapi perlindungan  HAM  oleh  negara  juga terhadap  penghormatan  dan  martabat manusia  itu  sendiri,  sehingga  hak  asasi manusia  yang  mengabaikan  kehormatan dan  martabat  manusia  bisa  dilakukan pembatasan  oleh  negara,  yang  bertujuan untuk melindung hak asasi setiap orang.
Berkaitan  dengan  pemenuhan  hak asasi  manusia,  maka  setiap  warga  negara untuk  menghormati  dan  menghargai  hak asasi  manusia  orang  lain,  sehingga  dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kebebasan  tersebut  negara  melakukan pembatasan berdasarkan undang- undang.Sesuai  dengan  Pasal  70  Undang-
Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:
”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk  kepada  pembatasan  yang ditetapkanoleh Undang-undang dengan  maksud  untuk  menjamin pengakuan  serta  penghormatan  atas hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil sesuai  dengan  pertimbangan  moral, keamanan,  dan  ketertiban  umum dalam suatu masyarakat demokratis”.( Undang-Undang , 1999)
Hak  asasi  manusia  sebenarnya merupakan  hak  yang  dimiliki  manusia karena  kemanusiaannya.  Hal  ini  juga didasarkan  pandangan  bahwa  Hak  Asasi Manusia  sendiri  memilik  dua  sudut pandang, yaitu dari dimensi universal dan dimensi  particular,  hal  inilah  seharusnya perlu dipahami secara seksama bagi setiap warga  negara  dalam  memaknai  HAM, sehingga memahami secara benar bagaimana  sesunguhnya  HAM  dalam kontek  ke  Indonesian  dan  hukum  sebagai landasan  berpijak  bagi  segenap  warga negara di Indonesia.
a. Dimensi Universal
Dalam  dimensi  universal  HAM dipandang  sebagai  suatu  hak  dasar yang  ada  dalam  setiap  kehidupan manusia  dimanapun  ia  berada.  HAM dimensi  universal  diatur  dalam  UDHR ( universal  declaration  of  human  rights ).
Secara  umum  bangsa-bangsa  di  dunia mengakui  adanya  HAM.  Pengakuan
terhadap  hak  asasi  manusia  terwakili dengan  adanya  pengakuan  terhadap UDHR oleh negara-negara didunia, dan terhadap  negara  Indonesia  Hak  Asasi Manusia yang dipahami secara universal  perlu  untuk  dikaji  secara mendalam,  karena  hak  asasi  manusia secara  universal  belumlah  sesuai dengan  semangat  dan  perjuangan rakyat  Indonesia  yang  menempatkan budaya  bangsa  dan  cultural  sebagai dasar  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari keberadaan negara Indonesia.
Dalam  pandangan  universal HAM  itu  tanpa  batas,  sehingga  tidak ada  satupun  kebebasan  yang  dapat dibatasi dan apabila dilanggar dipandang melanggar hak asasi seseorang.  Nilai-nilai  individual  yang ada  dalam  konsep  hak  asasi  manusia menuntut  agar  hak  seseorang  jangan dilanggar.  hak  asasi  manusia  lahir  dari nilai-nilai  individual  yang  liberal,  yang biasanya hidup dalam negara barat. Hal tersebut  mempengaruhi  cara  pandang aliran  hak  asasi  manusia  saat  ini,. kelompok  negara  yang  berpandangan terhadap nilai universalitas memandang bahwa  di  manapun  seseorang  berada, hak-haknya harus diakui dan dilindungi.
Paham liberalisme
yang menjunjung kebebasan individu menjadi  pemicu  munculnya  kaum
LGBT  yang  meskipun  menurut  kita tidak  normal,  tapi  menurut  mereka normal  dan  bebas  dilakukan.  Hak-hak individu memang patut untuk dilindungi  tetapi  hak  individu  juga dibatasi oleh hak individu lainnya.
Keterkaitan  yang  erat  antara liberalisme  dan  LGBT  dapat  kita  lihat dengan  adanya  peristiwa  26  Juni  2015, yang menjadi hari bersejarah buat kaum LGBT.  Pada  hari  itu,  putusan Mahkamah  Agung  AS  diyakini  dapat mempengaruhi keputusan banyak negara untuk ikut membuat keputusan serupa.  Di  samping  itu,  sudah  terdapat 22  negara  dari  204  negara  yang  telah diakui  secara de  facto oleh  PBB  yang melegalkan  pernikahan  sesama  jenis secara  penuh  di  seluruh  wilayah negaranya (Freedom to Marry
Organization,  2014).  Negara-negara tersebut  hampir  sebagian  besar  adalah negara dengan ideologi liberal.(Hartanto, 2016)
b. Dimensi Particular
Dimensi  partikular  melihat  Hak
Asasi  Manusia  tidak  melulu  kepada pemikiran  universal.  Penegakan  hak asasi  manusia  dikembalikan  kepada masing-masing  negara.  Setiap  negara memiliki  pandangan  yang  berbeda sebagaimana  yang  disebut  oleh Von Savigny dengan Volksgeist . Nilai hak asasi manusia  lahir  dari  nilai  luhur  suatu
bangsa.  Begitu  pula  dengan  hak  asasi manusia, tiap negara memiliki pandangan  berbeda mengenai  perlunya hukuman.  Sebagai  contoh,  dalam masyarakat  Uni  Eropa  hukuman  mati telah dihapuskan, sedangkan  di Indonesia hukuman mati tetap dipertahankan.
Dari  penjelasan  di  atas,  bahwa HAM  yang  dianut  oleh  warga  negara indonesia adalah bersifat terbatas (particular)  bukan  bersifat  tanpa  batas (universal)  sebagaimana  yang  selama  ini dipraktekkan oleh negara-negara barat.Dengan  demikian  pemenuhan  hak asasi setiap warga negara tidak serta merta tanpa  pembatasan,  hal  ini  menunjukkan bahwa  pemenuhan  hak  asasi,  termasuk dalam  hal  perilaku  praktek  LGBT  negara bisa  memberikan  pembatasan  sesuai dengan  yang  telah  ditetapkan  dalam undang-undang  sesuai  dengan  nilai-nilai yang  hidup  didalam  masyarakat  sebagai bagian  penghormatan  terhadap  hak  asasi orang  lain  dan  supaya  terciptanya ketertiban umum.

## PENUTUP
a. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dan  penjelasan di atas, maka diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:
1. Pada  dasarnya  masyarakat  Indonesia mengakui  keberadaan  LGBT  yang berkembang  di  negara-negara  lain,
termasuk  keberadaanya  di  Indonesia, tetapi  sesuai  agama  dan  nilai  yang hidup  dalam  masyarakat  tidak  dapat menerima  praktek  perilakuseksual LGBT.
2. Pemenuhan  hak  asasi  setiap  warga negara  tidak  serta  merta  tanpa pembatasan,  termasuk  dalam  hal perilaku  seksual  LGBT  negara  bisa memberikan pembatasan sesuai dengan yang  telah  ditetapkan  dalam    undang- undang.
3. Bahwa  HAM  yang  dianut  oleh  warga negara  indonesia  adalah  bersifat terbatas ( particular ) sesuai UUDN 1945, bukan  HAM  yang  bersifat  tanpa  batas ( universal )  sebagaimana yang  selama  ini dipraktekkan oleh negara-negara barat.
b. Saran
1. Terhadapkeberadaan
LGBT di
Indonesia,  perlu  diberikan  batasan sehingga keberadaanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai yang hidup dan berkembangan masyarakat.
2. HAM  yang  dianut  di  Indonesia bersifat terbatas,
yang pembatasaannya  ditetapkan  melalui undang-undang,  sehingga  kedepan para pemangku kepentingan khususnya  para  pembentukundang- undang  perlumem  berikan  batasan yang jelas terhadap keberadaan LGBT sesuai dengan UUDN RI Tahun 1945.

## DAFTAR RUJUKAN
28J, P. (1945). Undang-Undanng Dasar Negara RI 1945. In UU (pp. 1–37).
Fajri, M. (2016). No Title. LGBT Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia . https://www.republika.co.id/berita/ju rnalisme- warga/wacana/16/02/29/o3a5s0388- lgbt-dalam-perspektif-hukum-di- indonesia
Hartanto, U. R. Y. (2016). Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi LGBT di Indonesia.
Indonesian Perspective , 1 (2), 123-139–139. https://doi.org/10.14710/ip.v1i2.14287
Indonesia, L. N. (2013). Hidup sebagai LGBT di Asia (Laporan Na).
Kemenkes RI. (2014). Laporan LGBT
Masyarakat . https://www.kemenpppa.go.id/lib/up loads/list/0bad8-4-laporan-lgbt- masyarakat.pdf
Kompas.com. (2018). Kerap Goda Remaja, 12 Waria di Aceh Utara Ditangkap Aparat Keamanan (pp. 1–2). https://regional.kompas.com/read/201 8/01/28/15180961/kerap-goda-remaja- 12-waria-di-aceh-utara-ditangkap- aparat-keamanan
London, I. P. P. F. (2008). Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF . International Planned Parenthood Federation London.
Mahendra, Y. I. (1996). Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik . Gema Insani Press.
Undang-Undang , 39 70 (1999) (testimony of Hak Asasi Manusia).
Marbun, S. (1997). Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia .
Mulia, S. M. (1983). Islam dan Hak Asasi Manusia .
Muzakkir, Faisal, & Ali, D. (2014). Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), 67– 76.
Negara, P., Lesbian, T., Lgbt, T., & Tentang, S. (2017). Politik Negara Terhadap Lesbian, Gay, Bysexsual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia (Studi Tentang Eksistensi Pelaku LGBT di Kota Medan). Negara, Politik Lesbian, Terhadap Lgbt,
Transgender Tentang, Studi , 2 (2), 345– 355.
Sa‟dan, M. (2016). LGBT Dalam Perspektif Agama dan HAM. NIZHAM , 5 (1), 16– 25.
SANTOSO, M. B. (2016). Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Share : Social Work Journal , 6 (2), 220. https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13 206
Sidabutar, H. (2016). Mewaspadai „Virus‟ LGBT. In Koran Republika .
Sofyarto, K. (2018). Abu-abu Regulasi LGBT di Indonesia. Selisik , 4 (6), 84– 94.
Suherry, M., & Mandala, E. (2016). Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalamperspektif Masyarakat Dan Agama. Aristo , 4 (2), 89. https://doi.org/10.24269/ars.v4i2.191
UNDP, U. D. (2017). Hidup Sebagai LGBT di Asia. Laporan LGBT Nasional Indonesia .
Link Google Schoolar:
https://scholar.google.co.id/citations?user=dms HUuQAAAAJ&hl=id