Tentang Narkotika)

## PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

## LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF CRIME OF NARCOTICS RELATED TO LAW NUMBER 35 YEAR 2009 REGARDING NARCOTICS
Sandi Nugraha, Feny Windyastusti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat
sandinugraha010797@gmail.com , Feny@iblam.ac.id Submission : 17 Januari 2022 Accepted : 25 Januari 2022 Publish : 31 Januari 2022

## Abstract
Narcotics and psychotropics are drugs or materials that are useful in the fields of treatment, service, health, and scientific development, and on the other hand can cause very detrimental dependence if used without supervision, strict and careful supervision.  Article  27  paragraph  (1)  of  the  1945  Constitution  affirms  "All citizens have the same position in law and government and are obliged to uphold the law and government with no exceptions". The article shows that everyone has the right to recognition, guarantee of protection, and fair legal certainty as well as equal recognition before the law. The research method used is normative legal research  with  the  sources  of  legal  materials  used  are  primary,  secondary  and tertiary  legal  materials.  The  technique  of  collecting  legal  materials  uses  a documentary study technique and the technique of analyzing legal materials used is  a  qualitative  technique.  The  results  of  the  study  indicate  that  legal  protection for victims of narcotics crime has not been implemented in the Perspective of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, causing injustice and legal uncertainty and  future  criminal  law  policies  in  providing  legal  protection  to  victims  of narcotics abusers must not only reform criminal law. material, but also reforming formal criminal law and criminal law enforcement.

## Keywoards : Legal Protection, Crime, Victims, Narcotics Abuse

## Abstrak
Narkotika  dan  psikotropika  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di bidang pengobatan, pelayanan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan  pada  sisi  lain  dapat  menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  merugikan apabila  dipergunakan  tanpa  pengendalian,  pengawasan  yang  ketat  dan  seksama. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan “Segala warga
Tentang Narkotika)
negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya”.  Pasal tersebut  menunjukkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  pengakuan  yang  sama dihadapan  hukum.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif  dengan  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  menggunakan teknik studi dokumenter dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum terhadap  korban  tindak  pidana  narkotika  dalam  perspektif  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  belum  diterapkan  sehingga menimbulkan  ketidakadilan  dan  ketidakpastian  hukum  dan  kebijakan  hukum pidana  di  masa  yang  akan  datang  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  korban  penyalahguna  narkotika  selayaknya  tidak  hanya  melakukan pembaharuan  terhadap  hukum  pidana  materiil  saja,  tetapi  juga  pembaharuan terhadap hukum pidana formil dan hukum pelaksana pidana.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Korban, Penyalahgunaan Narkotika

## A. Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasar  atas hukum (rechtsstaat) dan  bukan  negara  atas  kekuasaan (machtsstaat) ,  maka kedudukan  hukum  harus  ditempatkan  di  atas  segala-galanya.  Setiap  perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat  sebagai  suatu  perangkat  aturan  yang  dibuat  negara  dan  mengikat warga  negaranya  dengan  mekanisme  keberadaan  sanksi  sebagai  pemaksa  untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukanya sanksi  terhadap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dimana  pelakunya  dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 1
Apabila  ditinjau  dari  aspek  fungsinya,  salah  satu  ruang  lingkup  hukum publik  dapat  dibagi  menjadi  hukum  pidana  materiil  dan  hukum  pidana  formil. Pada  dimensi  hukum  publik  tersebut  terdapat  hubungan  erat,  mesra,  dan  tidak terpisahkan  antara  ketentuan  hukum  pidana  materiil  dan  hukum  pidana  formal. Secara teoritis,  normatif  dan  praktik  ketentuan  hukum  pidana  baik  dari  perpektif hukum  pidana  materiil  dan  hukum  pidana  formal  tersebut  bermuara  kepada
1 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.
Tentang Narkotika)
dimensi sistem peradilan pidana (SPP). Tegasnya, dimensi konteks  tersebut tidak akan menjadi bermanfaat tanpa adanya sistem peradilan pidana (SPP) karena pada sistem peradilan pidana (SPP) itulah suatu ketentuan hukum pidana yang bersifat normatif  diejawantahkan,  ditransformasikan,  dan  diterapkan  pada  peraturan konkret melalui sistem peradilan pidana indonesia. 2
Sebagai  suatu  sistem,  sistem  peradilan  pidana  mempunyai  komponen- komponen  penyelenggara,  antara  lain  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan Lembaga  Pemasyarakatan  yang  semuanya  akan  saling  terkait  dan  diharapkan adanya  suatu  kerja  sama  yang  terintegrasi.  Jika  terdapat  kelemahan  pada  salah satu  sistem  kerja  komponennya,  akan  mempengaruhi  komponen  lainnya  dalam sistem  yang  terintegrasi  itu.  Sistem  peradilan  pidana  dapat  dilihat  dari  berbagai perspektif,  antara  lain  polisi,  jaksa,  hakim,  tersangka/terdakwa,  dan  korban kejahatan.  Diantara  perspektif  tersebut,  perspektif  korban  kejahatan  akan membawa pada kecerahan sekaligus sebagai penyempurna dari perspektif lainnya yang  dijadikan  acuan  dalam  penyelenggaraan  peradilan  pidana  sekarang  ini. Sistem  peradilan  harus  melindungi  semua  orang  dan  keadilan  ditujukan  kepada orang yang terlanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana harus diperlakukan secara adil. 3
Peradilan  selama  ini  lebih  mengutamakan  perlindungan  kepentingan pembuat  kejahatan (offender  centered) ,  dilatarbelakangi  oleh  pandangan  bahwa sistem  peradilan  pidana  diselenggarakan  untuk  mengadili  tersangka  dan  bukan untuk  melayani  kepentingan  korban  kejahatan.  Alasan  lain  yang  mendukung pandangan  tersebut  antara  lain  kejahatan  adalah  melanggar  kepentingan  publik, maka  reaksi  terhadap  kejahatan  menjadi  monopoli  negara  sebagai  representasi publik  atau  masyarakat.  Pandangan  tersebut  mendominasi  praktik  peradilan pidana,  akibatnya  orang  yang  melanggar  haknya  dan  menderita  akibat  kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana. 4 Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa  negara  mempunyai  hak  untuk  memaksa  diberlakukanya  sanksi  terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, salah satu perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah penyalahgunaan narkotika.
2 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana , PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 4
3 Ibid , hlm. 5
4 Teguh Prsetyo, Op.cit , hlm. 117
Tentang Narkotika)
Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan  pada  sisi  lain  dapat  menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  merugikan apabila  dipergunakan  tanpa  pengendalian,  pengawasan  yang  ketat  dan  seksama. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun pada  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  jenis-jenis  narkotika  dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. 5
Penyalahgunaan  narkotika  di  berbagai  lapisan  dan  kalangan  masyarakat semakin meningkat, hal itu disebabkan Negara Indonesia memiliki wilayah  yang begitu  luas  dan  hal  ini  dimanfaatkan  oleh  sindikat  menjadi  peluang  penyebaran narkotika.  Dan  hal  lain  lagi  karena  Indonesia  telah  terpengaruh  oleh  globalisasi sehingga  memudahkan  masyarakat  mendapatkan  narkotika  dan  kemudian menyalahgunakan  narkotika  tersebut.  Penyalahgunaan  narkotika  di  lingkungan masyarakat  telah  mengkhawatirkan  dikarenakan  dengan  banyaknya  peredaran narkotika ilegal dengan berbagai macam jenis. 6
Untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan narkotika, keikutsertaan  peranan  semua  pihak  sangat  diperlukan,  lingkungan  di  rumah,  di sekolah  maupun  di  lingkungan  masyarakat.  Korban  penyalahgunaan  narkotika tidak dapat diberantas, tetapi bisa diminimalisir melalui lingkungan terdekat yaitu keluarga,  sekolah,  dan  masyarakat.  Penyalahgunaan  narkotika  menjadi  ancaman serius bagi generasi muda karena kejahatan narkotika memiliki dampak yang luar biasa  bagi  generasi  penerus  bangsa.  Penyalahgunaan  narkotika  tidak  dapat dibiarkan  terus  bertambah  karena  semakin  bertambahnya  penyalahgunaan narkotika secara langsung tidak hanya merusak kesehatan fisik dan psikis (mental) para  pemakainya,  tetapi  juga  memiliki  dampak  lain  yaitu  melambatnya perkembangan ekonomi dan menurunnya kemajuan sosial. 7
Seperti  yang  telah  disebutkan  bahwa  Negara  Indonesiaa  adalah  negara hukum,  hal  terpenting  dalam  negara  hukum  adalah  adanya  penghargaan  dan komitmen  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  serta  jaminan  semua  warga
5 Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus , Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163.
6 Moh.  Makaro  Taufik,  Suhasril,  dan  Moh.  Zakky, Tindak  Pidana  Narkotika ,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 19
7 Bambang  Waluyo, Viktimologi  Perlindungan  Korban  dan  Saksi ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2018, hlm. 1
Tentang Narkotika)
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality of law). 8 Dalam Pasal 27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  menegaskan  “Segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya”. Berdasarkan  Pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.
Pada  praktiknya,  masih  dirasakan  adanya  ketidakseimbangan  dalam  politik penegakan  hukum  di  Indonesia,  terutama  dalam  hal  perlakuan  terhadap  pelaku dan  korban  tindak  pidana.  Di  dalam  proses  peradilan  pidana  semestinya  banyak pihak  yang  harus  dilindungi  kepentingannya,  baik  kepentingan  pelaku  tindak pidana,  kepentingan  masyarakat  dan/atau  negara,  maupun  kepentingan  korban. Adanya  ketidakseimbangan  dalam  perlindungan  kepentingan  masing-masing dikhawatirkan  tujuan  hukum,  yaitu  mendatangkan  tata  tertib  dan  kedamaian dalam masyarakat serta terselesaikannya konflik menjadi semakin jauh.
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian  ini  bagaimana  perlindungan  hukum  korban  tindak  pidana  narkotika dalam  perspektif  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika? Serta  bagaimana  kebijakan  hukum  pidana  di  masa  yang  akan  datang  dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkotika?

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum normatif yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder. 9 Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan mencakup  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer berasal  dari  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  mempunyai  kaitan  dengan peneltian  ini.  Bahan  hukum  sekunder  meliputi  naskah  akademik,  rancangan
8 Ibid , hlm. 2
9 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat , Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 13.
Tentang Narkotika)
undang-undang,  hasil  penelitian  ahli  hukum,  buku  ilmu  hukum,  dan  lain-lain. Serta  bahan  hukum  tersier  meliputi  kamus  hukum,  dan  ensiklopedia  Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumenter. Studi dokumenter  merupakan  studi  yang  mengkaji  tentang  berbagai  dokumen,  baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumendokumen yang  sudah  ada.  Sementara  teknik  analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah teknik kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan  efektif,  sehingga memudahkan  untuk    menginterpretasi  data  dan  pemahaman  hasil  analisis, kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk membahas permasalahan.
1. Perlindungan  Hukum  Korban  Tindak  Pidana  Narkotika  Dalam Perspektif  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika
Kebijakan  perubahan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  menjadi Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Nakotika  adalah  untuk meningkatkan  kegiatan  guna  mencegah  dan  memberantas  penyalahgunaan  dan peredaran gelap narkotika yang sangat meruugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Undang-Undang  baru  ini  bertujuan  untuk mengatur  upaya  pemberantasan  terhadap  tindak  pidana  narkotika  melalui ancaman  sanksi  pidana.  Peningkatan  peredaran  gelap  narkotika  dan  psikotropika tidak  terlepas  dari  kegiatan  organisasi-organisasi  kejahatan  transnasional  yang beroperasi  di  berbagai  negara  dalam  suatu  jaringan  kejahatan  internasional.  Hal itu  dilakukan  karena  keuntungan  yang  diperoleh  sangat  besar,  organisasi kejahatan  tersebut  berusaha  dengan  segala  cara  untuk  mempertahankan  dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dan psikotropika. 10
Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya di Indonesia beberapa tahun  terakhir  ini  menjadi  masalah  serius  dan  telah  mencapai  masalah  keadaan yang memperihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan  narkoba  telah  meluas  sedemikian  rupa  sehi  ngga  melampaui batas-batas  strata  sosial,  umur,  jenis  kelamin.  Merambah  tidak  hanya  perkotaan
10 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Narkoba , Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.
Tentang Narkotika)
tetapi  merambah  sampai  pedesaan  dan  melampaui  batas  negara  yang  akibatnya sangat  merugikan  perorangan,  masyarakat,  negara,  khususnya  generasi  muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. 11
Merujuk kepada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, 1988 (United Nations Conventions  Against  Illicit  Traffic  in  Narcotoc  Drugs  and  Psychotropic Substances  1988) .  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  pemberantsan peredaran  gelap  narkotika  dan  psikotropika,  1988  dimana  telah  disahkan  oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  1997  bahwa  Pemerintah  Republik  Indonesia  memandang  perlu untuk bersama-sama denngan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalaam upaya memerantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. 12
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  disamping dengan  pendekatan  hukum  pidana  dalam  penegakan  hukum  terhadap penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika,  juga  dengan  pendekatan  hukum administrasi negara untuk pengaturan tentang pengadaan dan peredaran narkotika yang dalam perkembagannya pihak pemerintah mulai menata masyarakat  dengan menggunakan sarana hukum. Penerapan pasal-pasal tindak pidana dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut ajaran asas legalitas ini sering dirujuk sebagai nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, artinya  tidak  ada  delik,  tidak  ada  pidana,  tanpa  didahului  oleh  ketentuan  pidana dalam perundang-undangan. 13
Korban  menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  menyatakan  korban  adalah  seseorang  yang mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana.  Dalam  upaya  memberantas  lalu  lintas peredaran  narkotika  dan  psikotropika  di  indonesia,  pemerintah  mengeluarkan beberapa Undang-Undang dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan,  dengan  mengacu  kepada  hasil  konvensi  PBB  tahun  1971  dan  tahun
11 Ibid , hlm. 37
12 Soedjono Dirdjosisworo , Narkotika dan Remaja , Alumni, Bandung, 1977, hlm. 35.
13 Bambang Waluyo, Op.cit, hlm. 45
Tentang Narkotika)
1988  tentang  pemberantassan  lalu  lintas  peredaran  narkotika  dan  psikotropika. Salah  satu  peraturan  yang  telah  dikeluarkan  adalah  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 14
Peredaran  gelap  narkotika  membawa  dampak  menimbulkan  korban penyalagunaan  narkotika  yang  semakin  hari  semakin  meningkat  jumlahnya.  Hal yang  menarik  jika  dipehartikan  bunyi  Pasal  127  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  belum  terdapat  perindungan  hukum  terhadap korban  tindak  pidana  narkotika,  justru  korban  dalam  tindak  pidana  narkotika disamakan  dengan  pengedar  maupun  bandar  narkotika.  Bunyi  Pasal  127 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:
(1). Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika  Golongan  II  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika  Golongan  III  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2). Dalam  memutus  perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), hakim  wajib  memperhatikan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
(3). Dalam  hal  Penyalah  Guna  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  dibuktikan  atau  terbukti  sebagai  korban  penyalahgunaan Narkotika,  Penyalah  Guna  tersebut  wajib  menjalani  rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Dilain  pihak  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, tujuan  yang  hendak  dicapai  dengan  pemberlakuan  Undang-Undang  ini  adalah terdapat  di  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  yang  berbunyi  supaya  menjamin  pengaturan  upaya  rehabilitasi  medis dan  rehabilitasi  sosial  bagi  penyalah  guna  dan  pecandu  narkotika.  Tetapi  fakta dilapanga yang terjadi saat ini para korban tindak pidana pidana narkotika dijatuhi hukuman  penjara.  Artinya  para  penyalahguna  narkotika  penyalahguna dikonstruksi  dengan  pasal  di  luar  pasal  pengguna  (Pasal  127)  yang  berorientasi pada  bukan  tindakan  rehabilitasi.  Pandangan  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat bahwa  penyalahguna  narkotika  ataupun  pecandu  narkotika  adalah  pelanggar hukum,  pandangan  tersebut  benar  adanya  namun  yang  perlu  diketahui  bahwa
14 Ibid, hlm. 32
Tentang Narkotika)
mereka bukanlah penjahat, tetapi mereka adalah korban  dari bujuk rayu dari para pengedar  narkotika  maupun  bandar  narkotika.  Sifat  adiktif  yang  terkandung  di dalam  narkotika  membuat  para  penyalahguna  dan  pecandu  narkotika ketergantungan untuk mengkonsumsi narkotika. 15
Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  di  Indonesia,  khusus  dalam pemidanaan,  seharusnya  merujuk  pada  pendekatan  norma  yang  bersifat menghukum  penjahat  sehingga  dapat  membuat  efek  jera.  Eksistensi  penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumanya, baik ditingkat penyidikan, penuntutan  sampai  ketingkat  peradilan,  seharusnya  memiliki  presepsi  yang  sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Pada kenyataan eksistensi aparat penegak  hukum  tersebut  terdapat  kecendrungan  atau  terkesan  membela  mati- matian pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuhan sebagai dampak dari ketergantungan narkotika. 16
2. Kebijakan  Hukum  Pidana  di  Masa  yang  Akan  Datang  Dalam
Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban

## Penyalahguna Narkotika
Pada  saat  hukum  dikonsepkan  sebagai  suatu  sistem,  hukum  akan  menuju pada  suatu  proses  demi  tegaknya  hukum  itu  sendiri.  Proses  untuk  dapat terwujudnya Indonesia baru adalah merupakan suatu proses politik yang disadari. Proses  pembaharuan  ini  dikenal  dengan  istilah Legal  Reform .  Proses  ini  adalah bagian dari proses politik yang progresif dan refoematif. Di sini lah hukum dapat difungsikan sebagai tool of social engineering. 17
Dalam  fungsinya  yang  reformatif  sebagai  tool  of  social  engineering,  di Indonesia  pembaharuan  hukum  konsepnya  yang  terbatas legal  reform (pembaharuan  Undang-Undang  atau  pembaharuan  sistem  perundang-undangan belaka).  Soetandyo  menjelaskan  di  Indonesia  pembaharuan  hukum  sebagai  legal reform  dalam  realitas  sejarahnya  belum  pernah  mendapatkan  keberhasilan. Reform  atau  pembaharuan  seperti  ini  hanya  berkecenderungan  untuk  membatasi
15 Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia , Yustisia, Surakarta, 2013, hlm. 80.
16 Siswanto  Sunarsono, Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum , Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 7
17 Yesmil  Anwar  &  Adang, Pembaharuan  Hukum  Pidana ,  PT.  Grasindo,  Jakarta,  2008, hlm. 2
Tentang Narkotika)
diri pada pembaharuan Undang-Undang atau pasal dan ayat yang telah ada dalam perundangundangan saja, dan tidak mempertanyakan paradigma ideologisnya. 18
Pada  asasnya,  secara  konkret  pembaharuan  hukum  pidana  harus  meliputi pembaharuan  hukum  pidana  materiil,  huum  pidana  formal  dan  hukum pelaksanaan  pidana.  ketiga  idang  hukum  tersebut  bersama-sama  atau  secara integral  diperbaiki  agar  tidak  terdapat  kendala  dalam  pelaksanaannya.  Menurut Barda  Nawawi  Arief  makna  dan  hakikat  pembaharuan  hukum  pidana  materiil adalah sebagai berikut: 19
a. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan
1) Sebagai  bagian  dari  kebijakan  sosial,  pembaharuan  hukum  pidana  pada hakikatnya  bagian  dari  upaya  untuk  mengatasi  masalah-masalah  sosial (termasuk  masalah  kemanusiaan)  dalam  rangka  mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan selanjutnya).
2) Sebagai  bagian  dari  kebijakan  kriminal,  pembaharuan  hukum  pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
3) Sebagai  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum,  pembaharuan  hukum pidana  pada  hakikatnya  bagian  dari  upaya  pembaharuan  substansial hukum (legal  substance) dalam  rangka  lebih  mengefektifkan  penegakan hukum.
b. Dilihat dari sudut pendekatan nilai
Pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  upaya melakukan  peninjauan  dan  penilaian  kembali  nilai-nilai  sosio-politik,  sosio- filosofis  dan  sosio-kultural  yang  melandasi  dan  memberi  isi  terhadap  muatan normatif  dan  substantif  hukum  pidana,  apabila  orientasi  nilai  dari  hukum  pidana yang  dicita-citakan.  Dengan  dimensi  dan  optik  demikian,  pada  asassnya  secara konkret  memang  diperlukan  pembaharuan  dibidang  hukum  pidana  memang mutlak diperlukan, sudah merupakan sebuah keharusan  yang tidak dapat ditunda dan dielakkan lagi eksistensinya.
18 Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum:Paradigma,  Metode  dan  Dimanika  Masalahnya . Elsamhuma, Jakarta, 2002, hlm. 356
19 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 31-32.
Tentang Narkotika)
Kebijakan  hukum  pidana  pada  hakikaatnya  merupakan  usaha  untuk mewujudkan  peraturan  perundang-undangan  pidana  agar  sesuai  denagn  keadaan pada  waktu  tertentu (ius  constitutum) dan  masa  mendatang (ius  constituendum) . Kebijakan  hukum  pidana  identik  dengan  penal  reform  dalam  arti  sempit,  karena sebagai  suatu  sistem  hukum  pidana  terdiri  dari  budaya (cultural), struktur (structural), dan  substansi (substansive) hukum.  Karena  perundang-undangan merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana disamping memperbaharui perundang-undangan juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana. 20
Usaha  dan  kebijakan  untuk  membuat  peraturan  hukum  pidana  yang  baik pada  hakikatnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan  penanggulangan  kejahatan. Kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  politik  kriminal (criminal  policy) ,  politik  hukum  pidana  identik  dengan  penanngulangan kejahatan.  Digunakannya  hukum  pidana  di  Indonesia  sebagai  sarana  untuk menanggulangi kejahatan, tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari prakteknya  dalam  perundang-undangan  selama  ini  yang  menunjukkan  bahwa penggunaan  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  kebijakan  atau  politik  hukum yang dianut di Indonesia. 21
Usaha  penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana  pada  hakikatnya juga  merupakan  bagian  dari  usaha  penegakan  hukum  (khususnya  penegakan hukum  pidana)  karena  itu,  sering  pula  dikatakan  bahwa  politik  atau  kebijakan huum  pidana  juga  merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum (law enforcement  policy) .  Usaha  penanggulangan  kejahatan lewat  pembuatan  undang- undang  (hukum)  pidana  merupakan  bagian  integral  dari  usaha  perlindungan hukum  terhadap  masyarakat.  Sehingga,  wajar  apabila  kebijakan  atau  politik hukum  pidana  juga  merpakan  bagian  integral  dari  kebijakan  atau  politik  sosial (social policy). 22
Penggunaan  upaya  hukum  pidana  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di
20 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 28
21 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159
22 M. Hamdan, Politik Hukum Pidana , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 24
Tentang Narkotika)
samping  itu,  karena  tujuannya  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  pada umumnya,  maka  kebijakan  penegakan  hukum  inipun  termasuk  bidang  kebijakan sosial,  yaitu  segala  usaha  yang  rasional  untuk  mencapai  kesejahteraan.  Sebagai suatu  masalah  yang  termasuk  masalah  kebijakan,  penggunaan  hukum  pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. 23
Dipandang  dari  sudut  yang  luas  tentang  kebijakan  hukum  pidana  pada prinsipya  bukanlah  semata-mata  pekerjaan  teknik  perundang-undangan  yang dapat  dilakukan  secara  yuridis  normatif  dan  ssistemik-dogmatik,  tetapi  juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, psikologis,  historis  dan  komparatif,  bahkan  memerlukan  pula  pedekatan  integral dengan kebijakan sosial dengan pembangunan nasional pada umumnya. Persoalan politik  hukum  adalah  terletak  diantara ius  constitutum dengan ius constituendum. 24
Sebagai  bahan  perbandingan  tentang  korban  tindak  pidana  narkotika,  di Negara  Portugal  dekriminalisasi  penyalah  guna  narkotika  diatur  dalam  UU Narkotika Portugal Pasal 2 (1), pembelian, kepemilikan dan penggunaan narkotika untuk  kepentingan  pribadi  selama  10  hari  merupakan  pelanggaran  administrasi, apabila  kepemilikannya  melebihi  batas  pemakaian  selama  10  hari  maka  secara hukum  pemilik  narkotika  adalah  pengedar.  Namun  begitu  penyalahgunaan narkotika  tetap  dilarang.  Dampak  dari  dekriminalisasi  di  Portugal  adalah penurunan  angka  penggunaan  narkotika  usia  produktif,  penurunan  ketertarikan penggunaan  narkotika,  peredaran  narkotika  menurun  serta  pengidap  HIV, hepatitis,  kematian  yang  diakibatkan  oleh  penggunaan  narkotika  menurun drastis. 25
Dekriminalisasi  adalah  suatu  proses  dimana  suatu  perbuatan  yang merupakan  kejahatan  karena  dilarang  dalam  perundang-undangan  pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. 26
23 Ibid, hlm. 43 24 Ibid , hlm. 44
25 Anang  Iskandar,  Dekriminalisasi  Penyalah  Guna  Narkotika  dalam  Konstruksi  Hukum Positif  Di  Indonesia,  https://bnn.go.id/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi- hukum-positif-di-indonesia/[diakses tanggal 14/01/2022, pukul 15:32]
26 Ibid
Tentang Narkotika)
Selain itu juga di Spanyol, undang-undang yang diterapkan, “The Law on Protection  of  Citizens  Security” menyebutkan,  seseorang  yang  mengonsumsi Narkoba  di  depan  umum  dianggap  sebagai  pelanggaran  serius  dan  dikenakan sanksi  administratif  yang  umumnya  berupa  sanksi  denda.  Tetapi  sanksi  tersebut dapat  ditangguhkan  jika  pengguna  tersebut  bersedia  mengikuti  program  terapi. Selain  itu,  terdapat  celah  hukum  obat  di  Spanyol  yaitu  konsumsi  obat  publik dilarang, tetapi penggunaan obat secara personal tidak dilarang. Sementara untuk kasus  perdagangan,  Undang-Undang  Narkoba  Spanyol  menetapkan  hukuman yang cukup berat, khususnya penjualan kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun, atau dalam jumlah besar melebihi 500 dosis (over 500 doses). 27
Di  Indonesia  pola  semacam  itu  belum  diterapkan,  korban  pengguna Narkoba  masih  dimasukkan  ke  dalam  penjara  meskipun  selama  proses  tahanan diperkenankan  untuk  direhabilitasi  namun  belum  menjadi  solusi  efektif.  Sistem hukum di Indonesia harus mulai melakukan kebijakan dengan langsung membawa korban  pengguna  Narkoba  ke  tempat  rehabilitasi.  Apabila  korban  pengguna Narkoba  ditangkap  polisi  atau  dilaporkan  orang  tua  dan/atau  wali  maka  mereka harus  ditempatkan  di  tempat  rehabilitasi.  Namun  demikian  usaha  pemerintah Indonesia menuju dekriminalisasi terhadap korban pengguna Narkoba sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya SEMA No. 07 Tahun 2009  yang kemudian diganti  dengan  SEMA  No.  4  Tahun  2010  tentang  Penempatan  Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis  dan  Rehabilitasi  Sosial,  yang  secara  substansial  kedua  SEMA  tersebut tidak ada perubahan.
Dengan demikian, model pemidanaan terhadap korban pengguna Narkoba harus  berorientasi  pada  penyembuhan  dan  pemulihan,  baik  melalui  lembaga- lembaga  medis  (rumah  sakit  dan  puskesmas),  maupun  lembaga  sosial.  Sehingga melahirkan  model  berupa  penanganan  yang  dapat  diterapkan  terhadap  korban pengguna Narkoba.
27 Sujono, A.R, dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 23.
Tentang Narkotika)

## C. Penutup
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  narkotika  dalam perspektif  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  belum diterapkan  sehingga  menimbulkan  ketidakadilan  dan  ketidakpastian  hukum. Adapun  bentuk  perlindungan  hukum  yang  seharusnya  diberikan  kepada  korban adalah  tindakan  rehabilitasi  dalam  bentuk  rehabilitasi  medis  dan  rehabiltiasi sosial.  Namun  yang  terjadi  di  Indonesia,  korban  tindak  pidana  narkotika  justru dijatuhi pidana penjara. Tidak ada kejelasan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  yang  memisahkan  antara  bandar,  pengedar,  dan korban. Dengan demikian terjadi peradilan yang sesat.
Kebijakan  hukum  pidana  di  masa  yang  akan  datang  dalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  korban  penyalahguna  narkotika  selayaknya  tidak hanya  melakukan  pembaharuan  terhadap hukum  pidana  materiil  saja,  tetapi  juga pembaharuan terhadap hukum pidana formil dan hukum pelaksana pidana. Selain itu,  model  pemidanaan  terhadap  korban  pengguna  Narkoba  harus  berorientasi pada penyembuhan dan pemulihan, baik melalui lembaga-lembaga medis (rumah sakit  dan  puskesmas),  maupun  lembaga  sosial.  Sehingga  melahirkan  model berupa penanganan yang dapat diterapkan terhadap korban pengguna Narkoba.

## D. Daftar Pustaka
Bambang  Waluyo, Viktimologi  Perlindungan  Korban  dan  Saksi ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2018.
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Hari  Sasangka, Narkotika  dan  Psikotropika  Dalam  Hukum  Pidana  Untuk mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Narkoba , Mandar Maju,  Bandung, 2003.
Lilik  Mulyadi, Bunga  Rampai  Hukum  Acara  Pidana ,  PT.  Alumni,  Bandung, 2012.
M. Hamdan, Politik Hukum Pidana , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
Moh.  Makaro  Taufik,  Suhasril,  dan  Moh.  Zakky, Tindak  Pidana  Narkotika , Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus , Pustaka Setia, Bandung, 2012.
Tentang Narkotika)
Parasian  Simanungkalit, Model  Pemidanaan  Yang  Ideal  Bagi  Korban  Pengguna Narkoba Di Indonesia , Yustisia, Surakarta, 2013.
Siswanto  Sunarsono, Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kajian  Sosiologi Hukum , Grafindo, Jakarta, 2004.
Soedjono Dirdjosisworo , Narkotika dan Remaja , Alumni, Bandung, 1977.
Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2007.
Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum:  Paradigma,  Metode  dan  Dimanika Masalahnya . Elsamhuma, Jakarta, 2002.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1981.
Sujono,  A.R,  dan  Bony  Daniel, Komentar  dan  Pembahasan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Teguh  Prasetyo, Kriminalisasi  Dalam  Hukum  Pidana ,  Nusa  Media,  Bandung, 2010.
Yesmil  Anwar  &  Adang, Pembaharuan  Hukum  Pidana ,  PT.  Grasindo,  Jakarta, 2008.
Anang  Iskandar,  Dekriminalisasi  Penyalah  Guna  Narkotika  dalam  Konstruksi Hukum  Positif  Di  Indonesia,  https://bnn.go.id/dekriminalisasi-penyalah- guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia/[diakses tanggal 14/01/2022, pukul 15:32]