## Journal of Political Issues
Volume 5, Nomor 1, Juli 2023, pp. 80-94 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Analisis Persepsi Publik Terhadap Kebijakan Makassar Recover
Nong Ayu Triyanti Utami Hakim 1* , Daniel Pasaribu 1 , Dina Fadiyah 1
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka, 15437, Banten - Indonesia

## INFO ARTIKEL
Dikirim: Jul 10, 2022 Diterima: Jul 19, 2023 Dipublikasi: Jul 30, 2023

## KATA KUNCI:
Kebijakan; Makassar Recover; Persepsi Publik.

## KORESPONDEN:
Nong Ayu Triyanti Utami Hakim Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka
Email: nongayu@ecampus.ut.ac.id

## SITASI CANTUMAN:
Hakim, N. A. T. U, Pasaribu, D., & Fadiyah, D. (2023). Analisis Persepsi Publik Terhadap Kebijakan Makassar Recover. Journal of Political Issues. 5(1);  80-94. https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1 . 130
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.130

## LISENSI:

## Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract This study analyzes public perception of one of the efforts to prevent and  control  the  spread  of  Corona  Virus  Disease 2019  (Covid 19),  namely  the implementation  of  public  policies  contained  in  Makassar  Mayor  Regulation Number 5 of 2021 concerning Makassar Recover. Against this background, there are pros and cons from the community in various media regarding this policy since  it  was  officially  implemented,  while  the  City  Government  of  Makassar dares to say that the Makassar Recover policy is a flagship program. Based on these problems and taking into account the position of the community as a policy target that directly benefits and impacts, the researcher considers it important to know the public's perception of the Makassar Recover policy so that it becomes a  reference  material  for  policy  improvement  for  the  City  Government  of Makassar.  This  study  uses  Mixed  Methode  Research  (MMR),  which  combines quantitative methods and qualitative methods. As for data collection techniques through  distributing questionnaires  to  the  people of Makassar  City,  observing and approaching the literature study. The results of the study show that although there is still resistance to this policy, the majority of the community agrees and provides support for the substance of the policy, the behavior of implementing officers,  interaction  of  work  networks,  participation  of  target  groups  and resources in the Makassar Recover policy.
Abstrak Penelitian ini menganalisis persepsi publik terhadap salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19),  yaitu  implementasi  kebijakan  publik  yang  tertuang  dalam  Peraturan Walikota  Makassar  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Makassar  Recover. Dilatarbelakangi oleh adanya pro kontra masyarakat diberbagai media terhadap kebijakan  ini  sejak  resmi  diimplementaskan,  sementara  Pemerintah  Kota Makassar  berani  mengatakan  kebijakan  Makassar  Recover  sebagai  program andalan.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  dan  dengan  mempertimbangkan posisi masyarakat sebagai sasaran kebijakan yang merasakan manfaat maupun dampak secara langsung, peneliti menganggap pentingnya mengetahui persepsi publik  terhadap  kebijakan  Makassar  Recover  agar  menjadi  bahan  rujukan perbaikan  kebijakan  bagi  Pemerintah  Kota  Makassar.    Penelitian  ini menggunakan Mixed Methode Research (MMR) yaitu menggabungkan metode kuantitatif  dan  metode  kualitatif.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  melalui penyebaran  kuesioner  kepada  masyarakat  Kota  Makassar,  melakukan pengamatan dan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun masih ditemukan penolakan terhadap kebijakan ini, namun sebagian besar  masyarakat  setuju  dan  memberikan  dukungan  terhadap  substansi kebijakan,  perilaku  petugas  pelaksana,  interaksi  jejaring  kerja,  partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya dalam kebijakan Makassar Recover.

## TENTANG PENULIS:
Nong Ayu Triyanti Utami Hakim , Penulis menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu  Politik  Universitas  Indonesia  pada  Tahun  2016.  Penulis  saat  ini  bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka.
Daniel Pasaribu , Penulis menyelesaikan Master of Art in Taiwan and Regional Studies Program of Asia-Pacific Area Studies, National Dong Hwa University pada Tahun 2018. Penulis saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka..
Dina  Fadiyah ,  Penulis  menyelesaikan  studi  S-2  Magister  Politik  dan Pemerintahan  di  Universitas  Gadjah  Mada  pada  Tahun  2016.  Penulis  saat  ini
bekerja  sebagai  Dosen  di  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  Universitas Terbuka.

## PENDAHULUAN
Perjalanan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid  19)  di  Indonesia  disambut  dengan berbagai upaya, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah diseluruh penjuru negeri  dalam  menekan  penyebaran  Covid  19.  Berbagai  kebijakan  diluncurkan,  mulai  dari adanya aturan Social and physical distancing , karantina dari luar negeri, bekerja dari rumah dan  sebagainya.  Tujuan  utamanya  untuk  memerangi  dan  menekan  angka  kematian  akibat Covid 19. Salah satu kebijakan yang peneliti kaji adalah Kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang  tertuang  dalam  Peraturan  Walikota  Makassar  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Makassar Recover.
Disahkan  menjelang  2  tahun  adanya  Pandemi  Covid  19,  kebijakan  ini  tak  serta  merta berjalan  mulus.  Dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini,  ditemukan  berbagai  masalah.  Sebut  saja penurunan Tim Detector pada pertengahan tahun 2021 secara door to door ditengah pandemi yang seharusnya mengurangi kontak langsung justru dilakukan secara tatap muka dan menuai penolakan  masyarakat  karena  memicu  kerumunan  ( Indozone,  2021 ).  Selain  itu,  adanya masalah terkait pengadaan 153 kontainer sebagai posko Makassar Recover bernilai fantastis, yaitu dengan biaya pengadaan mencapai Seratus juta Rupiah untuk masing-masing kontainer. Sehingga anggaran yang digunakan untuk pengadaan kontainer ini mencapai Rp. 15.3 Miliar ( Muin,  2021 ).  Bukan  hanya  terkait  anggaran,  namun  manfaat  dari  pengadaan  kontainer  ini menjadi gejolak di masyarakat. Fasilitas Makassar Recover belum dimanfaatkan secara optimal oleh  masyarakat  Makassar.  Adanya  tumpang  tindih  antara  fungsi  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama  atau  puskesmas  dengan  kontainer  tim  Makassar  Recover  menjadi  salah  satu  alasan masyarakat  urung  untuk  memanfaatkannya.  Penempatan  kontainerpun  dianggap  asal-asalan karena tak jarang ditempatkan disembarang tempat seperti bahu jalan ( Muin, 2021 ).
Disamping itu, pendekatan yang dilakukan Pemkot Makassar yang cenderung intimidatif dan  seolah-olah  memaksa,  mewarnai  implementasi  kebijakan  ini.  Dikemukakan  oleh  media massa  mengungkapkan  adanya  pemecatan  puluhan  lurah  dan  camat  di  lingkungan  Kota Makassar  yang  tidak  mendukung  program  Makassar  Recover  di  lapangan  ( Fauzan,  2021 ). Masyarakatpun yang tidak mendukung kebijakan ini terancam tidak mendapatkan pelayanan dari  Pemerintah  Kota  Makassar  ( Mappiwali,  2021 ).  Langkah-langkah  tersebut  dilakukan Pemkot  Makassar  guna  mendapatkan  dukungan  publik  dalam  menyukseskan  kebijakan  ini. Seiring dengan pelaksanaannya yang satu sisi menuai kontra dari masyarakat, kekecewaan juga ditemukan dari sisi pelaksana kebijakan dilapangan, yaitu ditemukan sebanyak 15.000 orang detektor  yang  belum  menerima  gaji  setelah  mereka  bekerja  dan  mendukung  kebijakan  ini ( Munsir, 2021 ).
Masalah-masalah itulah yang menjadi cikal bakal terjadinya pro kontra dukungan pada kebijakan  yang  dipelopori  Walikota  Makassar,  Danny  Pomanto.  Kota  Makassar  sendiri dibandingkan  dengan  23  Kabupaten/kota  lainnya  yang  ada  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan, merupakan  kota  yang  cukup  besar  angka  penyebaran  Covid  19  dibandingkan  dengan Kabupaten/kota  lainnya.  Adanya  kebijakan  ini  membantu  Makassar  menurunkan  level penularan Covid 19 yang semula tingkatan 4 (empat) menjadi tingkatan 2 (dua), dengan kata lain  kebijakan  makassar  recover  dianggap  berhasil  menekan  laju  penyebaran  Covid-19 ( Herlina, 2021 ).
Menurut Thomas R. Dye (Hamdi, 2014 ), kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh  pemerintah  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu.  Dalam  hal  ini  Pemkot Makassar  memilih  meluncurkan  kebijakan  Makassar  Recover  dalam  upaya  penanggulangan penyebaran Covid 19. Pemkot Makassar berani mengatakan bahwa Makassar Recover sebagai program unggulan dan berhasil menekan angka kasus Covid-19 ( Herlina, 2021 ). Namun perlu kita kaji lebih jauh apakah masyarakat merasakan hal yang sama dengan kebijakan ini.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji implementasi kebijakan Makassar Recover di lapangan  meliputi  seberapa  kenal  masyarakat  Kota  Makassar  mengetahui  adanya  kebijakan Makassar  Recover  dan  menganalisis  persepsi  masyarakat  terhadap  kebijakan  Makassar Recover melingkupi seberapa jauh manfaat yang dirasakan masyarakat.  Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan mengangkat isu kebijakan Makassar Recover, seperti Implementasi Kebijakan Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar ( Daming, dkk, 2021 ) mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan Makassar Recover memiliki tiga tahap, yaitu  imunitas  kesehatan,  adaptasi  sosial,  dan  pemulihan  ekonomi.  Ketiga  tahap  tersebut merupakan  langkah  strategis  diawal  kepemimpinan  Moh.  Pomanto  dan  Fatmawati  Rusdi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Program ini dilakukan secara tersistem yaitu dilakukan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat, dan semua masyarakat  Kota  Makassar.  Sementara  terdapat  4  (empat)  faktor  yang  ada  di  dalam implementasi  kebijakan  Makassar  Recover  yaitu,  faktor  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi atau sikap serta faktor struktur organisasi atau birokrasi.
Penelitian lainnya yang berjudul Meningkatkan Imunitas Di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Program Makassar Recover Ecosystem ( Giswanti, dkk., 2022 ) mengemukakan terkait Program  Makassar  Recover Ecosystem bermaksud  untuk  memberikan  vitamin  gratis  ke masyarakat, vitamin tersebut berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh manusia agar kuat melawan serangan virus Covid 19. Setiap dua pekan, akan ada evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilannya.  Ada  tiga  faktor  yang  menjadi  acuan  dalam  meningkatnya  imunitas masyarakat, yaitu pertama, menurunnya tingkat positif, kedua , penurunan angka yang terkena Covid  19  dan  yang ketiga ,  seluruh  pintu  masuk  Makassar  telah  terpasang  alat  pendeteksi adanya virus corona (GeNose) yang baik dan cara lain yang dilakukan adalah pemeriksaan test PCR dan Swab yang wajib dilakukan guna memastikan positif atau negatif dari pemeriksaan Covid-19 ( Giswanti, dkk., 2022 ).
Berdasarkan fokus kedua penelitian diatas yang mengemukakan pelaksanaan kebijakan Makassar  mulai  dari  tujuan  kebijakan,  implementasi  hingga  layanan  yang  tersedia,  belum adanya  penjelasan  terkait  persepi  masyarakat  baik  sebagai  sasaran  maupun  pelaksana  dari kebijakan  Makassar  Recover,  sehingga  penting  untuk  mengetahui  persepsi  publik  terhadap kebijakan Makassar Recover agar menjadi bahan rujukan perbaikan baik perumusan maupun pelaksaaan kebijakan penanggulangan Covid 19 bagi Pemerintah Kota Makassar, secara umum seluruh tingkatan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi kebaruan sudut pandang  pelaksanaan  kebijakan  publik  dari  sudut  pandang  publik,  maka  peneliti  mengkaji dalam sebuah artikel yang berjudul “Analisis Persepsi Publik Terhadap Kebijakan Makassar Recover”.

## LANDASAN TEORITIK Persepsi Publik
Persepsi menurut Riadi, merupakan suatu proses kognitif yang dialami setiap individu dalam pemilihan, pengorganisasian, penginterprestasian dan penafsiran masukan-masukan informasi dan sensasi yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, perasaan dan penghayatan sehingga menghasilkan suatu gambaran yang bermakna tentang dunia ( Riadi, 2020 ).  Selain  itu,  pengertian  persepsi  menurut  Pius  A  Partanto  bahwa  Persepsi  adalah pengamatan; penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan; hal mengetahui, melalui indera; tanggapan  (indera);  daya  memahami  ( Pius  A  Partanto,  2021 ).  Dapat  disimpulkan  bahwa persepsi  merupakan  tanggapan  maupun  penerimaan  seseorang  terhadap  suatu  pengalaman, objek,  kejadian  ataupun  sebuah  informasi  maupun  pesan.  Dari  persepsi  ini  dapat  diperoleh tanggapan yang positif maupun negatif tergantung pada kesesuaian manfaat para individu yang menerimanya, dalam hal ini tanggapan dari masyarakat terhadap kebijakan Makassar Recover.
Persepsi  timbul  karena  adanya  dua  faktor  yaitu  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal antaranya  tergantung  pada  proses  pemahaman  sesuatu  termasuk  di  dalamnya  sistem  nilai,
tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai. Terdapat 5 (Lima) faktor eksternal yang memepengaruhi persepsi seseorang menurut Wijaya ( Thoha, 2008 ) diantaranya, pertama, faktor lingkungan, yaitu bunyi, warna, sinar, sosial ekonomi, maupun politik. Dalam penelitian  ini  akan  responden  akan  diberikan  pertanyaan  terkait  latar  belakang  sosial  dan ekonomi.  Kedua,  faktor  konsepsi,  yakni  teori  dan  pendapat  tentang  manusia  dengan  semua tindakannya.  Ketiga,  faktor  yang  terkait  dengan  konsep  tentang  dirinya  sendiri,  kadang seseorang menganggap orang lain tidak baik, sedangkan dirinya sendiri selalu baik, maupun sebaliknya.  Keempat,  faktor  motif  dan  tujuan,  yaitu  berkaitan  dengan  tujuan  dan  dorongan seseorang  untuk  menafsirkan  suatu  rangsangan.  Kelima,  faktor  pengalaman  masa  lalu,  latar belakang  dan  pengalaman  kehidupan  seseorang  pada  waktu  kecil,  pasti  akan  menentukan kepribadiannya dan mempengaruhi perilakunya. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana tanggapan masyarakat Kota Makassar sebagai sararan kebijakan Makassar Recover, apakah isi dan tujuan dari kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak berdasarkan persepsi masing-masing individu.

## Kebijakan Publik
Anderson dalam ( Islamy, 1997 ) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan dan pejabat pemerintah, dimana implikasinya adalah (1). Kebijakan publik pasti mempunyai tujuan ataupun tindakan-tindakan yang berorietasi  pada tujuan. (2). Kebijakan publik berisikan tindakan-tindakan pemerintah. (3). Kebijakan publik yaitu apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan merupakan apa yang masih direncakan untuk dilakukan.  (4).  Kebijakan  publik  yang  bersifat  positif,  merupakan  tindakan  pemerintah mengenai masalah tertentu sedangkan yang bersifat negatif yaitu keputusan pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan. (5). Kebijakan publik yang positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat serta memaksa.
Pada  penelitian  kali  ini,  peneliti  menggunakan  model  Mathland  ( Hamdi,  2014 )  dalam implementasi  kebijakan  dimana  Mathland  memberikan  pemahaman  implementasi  kebijakan dalam bagian dari suatu proses kebijakan yang beisi langkah-langkah mengubah sebuah target atau perencanaan menjadi sebuah hasil. Target tersebut merupakan spesifikasi tujuan kebijakan yang  telah  ditetapkan  menjadi  program-program  yang  lebih  rinci,  sehingga  pengkajian implementasi  kebijakan  menurut  Matland  selalu  menampilkan  dua  dimensi  utama,  yaitu determinan dan indikator. Indikator implementasi kebijakan sebagai berikut:

## Tabel 1 Indikator Implementasi Kebijakan
Variabel Dimensi Indikator Implementasi Kebijakan Produktivitas Jumlah Pencapaian Kelompok Sasaran Linearitas Derajat  Kesesuaian  dengan standar (Prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana) Efisiensi Tingkat pendayagunaan sumber daya (pelaksana, asset, dana dan teknologi) Sumber: ( Hamdi, 2014 )
Sementara  itu,  determinan  dari  implementasi  kebijakan  mencakup  faktor-faktor  sebagai berikut:

## Tabel 2 Determinan Implementasi Kebijakan Publik
Faktor Indikator Substansi Kebijakan 1. Konsistensi isi kebijakan 2. Keselarasan  isi  kebijakan  dengan  isi kebijakan lain Perilaku Petugas Pelaksana 1. Motivasi kerja 2. Kecenderungan penyalahgunaan wewenang 3. Kemampuan pembelajaran Interaksi Jejaring kerja 1. Kerjasama antar pelaksana 2. Hubungan  wewenang  antartingkatan pemerintahan Partisipasi kelompok sasaran 1. Tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan 2. Kemampuan kontribusi sesuai prosedur yang ada Sumber daya 1. Kecukupan dana 2. Ketersediaan pelaksana 3. Kecukupan peralatan 4. Ketersediaan informasi 5. Ketepatan teknologi Sumber: ( Hamdi, 2014)
Dimensi indikator dan determinan implementasi kebijakan publik diatas akan menuntun peneliti  dalam  membahas  persepsi  masyarakat,  sehingga  pembahasan  lebih  eksplisit  dan terarah.  Konsep  diatas  diturunkan  menjadi  sebuah  pertanyaan-pertanyaan  yang  diberikan kepada masyarakat  Kota Makassar guna mengupas pandangan maupun persepsi  masyarakat secara menyeluruh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan Mixed Methode Research (MMR), menurut Sugiyono ( Sugiyono, 2011 )  adalah  metode  penelitian  yang  mengkombinasikan  antara  metode  kuantitatif  dan kualitatif  sekaligus  dalam  suatu  penelitian,  sehingga  hasil  data  yang  diperoleh  lebih komprehensif,  valid,  reliabel  dan  objektif.  Dalam  Penelitian  ini  desain  metode  penelitian campuran  sekuensial  ekspalanatori,  yaitu  menggunakan  data  kualitatif  untuk  membantu menjelaskan  data  kuantitatif,  dengan  demikian  pendekatan  kuantitatif  lebih  kuat  daripada pendekatan kualitatif (Ismail Pane, 2021 ).
Adapun  teknik  pengumpulan  data  kuantitatif  melalui  penyebaran  kuesioner  kepada masyarakat  Kota  Makassar  dan  data  kualitatif  melalui  observasi,  studi  pustaka  referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis persepsi maupun berbagai referensi surat kabar baik dari media cetak maupun online. Penelitian dilakukan di Kota Makassar pada tahun 2022. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kota Makassar yang tersebar di 15 kecamatan, namun  mengingat  keterbatasan  waktu  dan  biaya,  maka  kami  menyebarkan  kuesioner menggunakan Google Form.
Jumlah  responden  yang  memberikan  respon  sebanyak  36  responden  mengetahui kebijakan Makassar Recover dan 6 responden tidak mengetahui. Jumlah keseluruhan sebanyak 42  responden  yang  tersebar  di  10  kecamatan,  yaitu  Biringkanaya,  Bontoala,  Mamajang, Manggala,  Panakkukang,  Rappocini,  Tallo,  Tamalanrea,  Tamalate  dan  Ujung  Tanah.
Data  yang  telah  dikumpulkan  oleh  Peneliti,  baik  berupa  dokumen  maupun  hasil kuesioner kemudian dilakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data yang sesuai, untuk dianalisis  secara  mendalam  sesuai  dengan  kerangka  penelitian  dan  penggunaan  teori implementasi  kebijakan  dan  persepsi  masyarakat.  Hasil  analisa  pengolahan  data  tersebut kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan penelitian.
Kerangka berpikir dari penelitian ini berawal dari kebijakan berupa Peraturan Walikota Makassar  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Makassar  Recover  memiliki  tujuan-tujuan  tertentu yang memuat 3 hal besar, yaitu Makassar Recover Imunitas Kesehatan, Adaptasi Sosial dan Pemulihan Ekonomi. Sementara untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam penelitian ini kita  akan  menggunakan  indikator  dan  determinan  implementasi  kebijakan  Model  Mathland ( Hamdi, 2014 ).
Persepsi  masyarakat  terhadap  kebijakan  Makassar  Recover  dimulai  dari  produktivitas yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan yang telah  ditentukan.  Dengan  asumsi  linieritas  berkaitan  dengan  semakin  sesuainya  proses pemenuhan standar dalam implementasi kebijakan, semakin sesuai maka dikatakan semakin linier.  Sementara  dari  efesiensi  sendiri  menggambarkan  semakin  minimal  penggunaaan pelaksana, aset, dana dan teknologi yang semakin tepat dalam implementasi kebijakan dalam menncapai  tujuan  kebijakan  maka  dapat  dikatan  implementasi  kebijakan  semakin  efisien. Selain itu persepsi masyarakat akan menggambarkan determinan dari sudut pandang substansi kebijakan,  sumberdaya,  partisipasi  kelompok  sasaran,  interksi  jejaring  kerja  dan  perilaku petugas pelaksana.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kota  Makassar  merupakan  salah  satu  kota  yang  terdapat  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang merupakan salah satu jajaran kota besar yang ada di Indonesia serta merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur. Sehingga Kota Makassar menjadi sorotan dalam berbagai aspek seperti  perkembangan  pembangunan  ekonomi,  sosial  dan  politik.  Salah  satunya  penerapan Kebijakan Makassar Recover.

## Gambar 1. Peta Kota Makassar
Berdasarkan  hasil  kuesioner  yang  telah  disebarkan  oleh  peneliti,  dari  sebanyak  36 responden, setelah kebijakan Makassar Recover  ini diterapkan selama hampir 2 (dua) tahun lamanya,  masih  ditemukannya  masyarakat  yang  belum  mengetahui  kebijakan  ini  meskipun mayoritas  sudah  mengetahuinya.  Kebijakan  Pemerintah  Kota  Makassar,  yaitu  "Makassar Recover" diketahui oleh mayoritas responden sejumlah 85,71% dan sisanya sebanyak 14.29 % masih  belum  mengetahuinya.  Hal  ini  berdampak  pada  persepsi  masyarakat  yang  berkurang, karena peneliti fokus pada masyarakat yang mengetahui kebijakan tersebut.

## Gambar 2. Posko Kontainer Makassar Recover
Bagi  responden  yang  tidak  mengetahui  kebijakan  ini,  maka  tidak  dapat  melanjutkan pengisian  pertanyaan  kuesioner,  sehingga  pembahasan  terkait  persepsi  masyarakat  dibatasi hanya  pada  responden  yang  benar-benar  mengetahui  kebijakan  Makassar  Recover.  Adapun persoalan masih ditemukannya masyarakat yang belum mengetahui tersebut menjadi salah satu bukti bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya tersosialisasikan secara merata.

## Gambar 3. Usia Responden
Responden dalam penelitian ini memiliki varian usia yang berbeda dengan rentang usia 17-25  tahun  dan  26-35  tahun  sejumlah  masing-masing  38.89%,  rentang  usia  36-49  tahun sebanyak 13.89% dan yang terakhir rentang usia 50 tahun keatas sebanyak 8.33%.
Gambar 4. Latar Belakang Pendidikan
Berdasarkan gambar diatas, latar belakang pendidikan paling banyak adalah sarjana sejumlah 61.11%,  disusul  oleh  Magister  (S2)  sebanyak  27.78%  dan  yang  terakhir  lulusan  Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 11.11%.

## Gambar 5. Latar Belakang Pekerjaan
Latar belakang pekerjaan yang dimiliki oleh responden adalah bervariasi dari yang terbanyak hingga  yang  terkecil  yaitu  Pelajar  27.78%,  Pegawai  Swasta/BUMN  25.00%, Wisausaha/wiraswasta  19.44%,  PNS  13.89%,  IRT  5.56%,  Mahasiswa/i  5.56%  dan  Guru 2.78%.

## Gambar 6. Kecamatan Domisili
Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 15 Kecamatan dengan 153  Kelurahan.  Responden  berdomisili  pada  10  kecamatan  dengan  responden  yang  paling banyak berada pada kecamatan Biringkanaya sebesar 30.56%.
Peneliti menilai bahwa mengetahui latar belakang dari responden penelitian ini sangat penting  agar  diperoleh  suatu  persepsi  masyarakat  yang  komprehensif.  Selain  latar  belakang usia, peneliti juga meminta responden untuk mengisi latar belakang pendidikan, pekerjaan dan penyebaran  kecamatan  dimana  responden  tinggal  (domisili).  Hal  ini  perlu  dilakukan  agar kriteria  responden  sesuai  dengan  tujuan  utama  yaitu  terbatas  hanya  pada  masyarakat  Kota Makassar sebagai sasaran kebijakan Makassar Recover.
Dari pengumpulan data berdasarkan kriteria diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada posisi sebagai pengamat dalam kebijakan Makassar Recover, disusul penerima manfaat dan yang terakhir adalah pelaksana kebijakan atau detector.

## Gambar 7. Partisipasi dalam kebijakan Makassar Recover
Dapat  diketahui  pula  bahwa  sebagian  besar  responden  berada  pada  posisi  sebagai pengamat  dalam  kebijakan  Makassar  Recover,  penerima  manfaat  dan  yang  terakhir  adalah pelaksana  kebijakan.  Tingkat  partisipasi  responden  dalam  kebijakan  Makassar  Recover mayoritas tidak terlibat aktif sebagai penerima manfaat dan pelaksana/petugas namun hanya sebagai pihak yang mengamati sebesar 75%.

## Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Makassar Recover
Pada pembahasan penelitian ini akan dijelaskan terkait determinan dari implementasi kebijakan menurut  Matland  ( Hamdi,  2014 ),  seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  yaitu  meliputi faktor  substansi  kebijakan,  perilaku  petugas  pelaksana,  partisipasi  kelompok  sasaran  dan sumber daya, serta interaksi jejaring kerja. Kelima faktor tersebut digambarkan dalam beberapa indikator  yang  dipertanyakan  kepada  responden,  sehingga  diketahui  bagaimana  sebenarnya persepsi masyarakat terhadap kebijakan Makassar Recover. Peneliti memberikan pertanyaan tertutup  dengan  bentuk  skala  likert  paling  sederhana  agar  mudah  dipahami  oleh  responden dengan opsi sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Tidak adanya opsi netral pada  pertanyaan  yang  diajukan  untuk  menghindari  responden  mencari  posisi  aman  dengan tidak memberikan pandangan dan sikap. Sehingga diharapkan hasil yang diperoleh merupakan kecenderungan  persepsi  sesungguhnya  masyarakat  Kota  Makassar  terhadap  kebijakan Makassar Recover ini.

## a. Analisis Persepsi terhadap Substansi Kebijakan
Mengkaji sebuah kebijakan publik hal yang paling pertama harus diketahui adalah substansi kebijakan itu sendiri. Menurut kbbi.web.id menyebutkan bahwa substansi adalah 1. watak yang sebenarnya dari sesuatu; isi; pokok; inti. Makassar Recover adalah singkatan Smart Emergency Protocol  Against  Covid-19  and  Service  (Recover) ,  yaitu  adalah  upaya  atau  tindakan  yang dilakukan  dengan  melalui  protokol  penanganan  secara  cepat  dan  terukur  berkenaan  dengan penanganan dan pelayanan Covid. Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021  tentang  Makassar  Recover,  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  imunitas  kesehatan masyarakat  dalam  masa  pandemi  Covid-19,  memahami  dan  melaksanakan  adaptasi  sosial untuk  merubah  perilaku  baik  di  masa  pandemi  Covid-19,  menetapkan  strategi  dan  langkah- langkah dalam memulihkan kembali otonomi daerah dan mewujudkan Makassar Pulih, sehat dan selamat dari pandemi Covid-19 ( Pomanto, 2021 ).
Kebijakan  ini  ditetapkan  sejak  Maret  2021  ini  merupakan  kebijakan  strategis  dalam rangka  mendukung  perekonomian  masyarakat  secara  komprehensif,  sehingga  dari  aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pengendalian dan pencegahan pada seluruh sektor kegiatan
dari  hulu  sampai  hilir.  Pelaksanaan  Peraturan  Walikota  ini  membutuhkan  peran  serta  dari seluruh  pemangku  kepentingan,  baik  Pemerintah  Daerah,  pelaku  usaha  dan  semua  elemen masyarakat  di  daerah.  Pelaku  usaha  memiliki  kontribusi  besar  dalam  memutus  mata  rantai penularan  karena  besarnya  jumlah  populasi  yang  ada  dalam  kegiatan  usaha  dan  besarnya mobilitas serta interaksi warga masyarakat dari aktivitas kerja.
Peneliti  mengukur  persepsi  publik  terhadap  2  (dua)  indikator  substansi kebijakan yaitu Konsistensi isi kebijakan dan Keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lain.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  persepsi  masyarakat  menunjukkan  Kebijakan  Makassar recover dinilai telah sesuai atau konsisten dengan kebutuhan dan dinyatakan oleh jawaban yang setuju sebesar 63.89%. Perlu diketahui bahwa pengesahan kebijakan Makassar Recover terjadi pada saat kondisi Pandemi Covid-19 tinggi, sehingga kemunculan kebijakan ini menjadi salah satu  solusi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  Kota  Makassar.  Selain  itu  kebijakan  secara mayoritas dianggap tidak tumpang tindih dengan program lain:

## Tabel 3 Persepsi Substansi Kebijakan
Substansi Kebijakan Persentase Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Kota Makassar 11.11 63.89 19.44 5.56 Tidak tumpang tindih dengan program pemerintah lainnya 8.33 66.67 16.67 8.33 Sumber: Olahan Peneliti, 2023
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  peneliti  menganalisis  bahwa  persepsi  masyarakat setuju terhadap substansi atau isi kebijakan Makassar Recover, yaitu Recover (Pomanto, 2021 ) adalah sembuh, pulih dan mendapatkan kondisi normal Kembali seperti sedia kala. Ada tiga tahapan  yang  dilakukan  di  kota  Makassar  yaitu  Immunitas  Kesehatan,  Adaptasi  Sosial  dan Pemulihan Ekonomi. Segala tahapan ini dilakukan serentak diseluruh wilayah kota Makassar dengan menggunakan kata Recover yang merupaka singkatan dari smaRt Emergency protocol against Covid-19 and sERvice.

## b. Analisis Persepsi terhadap Perilaku Petugas Pelaksanaan Kebijakan
Sebagai kebijakan penanggulangan Covid-19, Makassar Recover tentu memiliki petugas yang berhadapan  langsung  dengan  masyarakat  dilapangan.  Petugas  tersebut  salah  satunya  adalah detector yang memiliki kewajiban untuk mendata dan mendeteksi warga yang terpapar Covid- 19 maupun kontak langsung dengan suspect. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perilaku petugas pelaksana kebijakan Makassar Recover, terdapat 3 (tiga) indikator perilaku petugas  pelaksana  yaitu  Motivasi  kerja,  Kecenderungan  penyalahgunaan  wewenang  dan Kemampuan pembelajaran.

## Tabel 4 Persepsi Pelaku
Perilaku Petugas Pelaksana Kebijakan Makassar Recover Persentase Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Petugas  memiliki  motivasi  kinerja  yang  tinggi,  memberikan pelayanan yang ramah 2.78 77.78 13.89 5.56 Petugas  melayani  seluruh  masyarakat  tanpa  menyalahgunakan wewenang 2.78 75.00 16.67 5.56 Petugas memiliki kemampuan yang baik 13.89 63.89 16.67 5.56 Sumber: Olahan Peneliti, 2023
Gambaran perilaku petugas pelaksana kebijakan dapat dilihat pada tabel diatas. Petugas yang terlibat  dalam  Makassar  Recover  dinilai  juga  memiliki  motivasi  kinerja  yang  tinggi  dan memberikan pelayanan yang ramah sebesar 77.78%. Petugas menurut responden juga melayani seluruh  masyarakat  tanpa  menyalahgunakan  wewenang  sebesar  75%.  Petugas  memiliki kemampuan/skill dalam menjalankan kebijakan makassar recover sebesar 63.89%.
Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Guntur ( Guntur, dkk. 2022 ) bahwa Dimensi input  menunjukkan  ketersediaan  sumber  daya  manusia  dan  anggaran.  Dimensi  proses menunjukkan bahwa program Makassar Recover dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasi standar  dan  peraturan  yang  ketat.  Dimensi  produk  menunjukkan  bahwa  program  Makassar Recover  telah  menghasilkan  peran  sinergis  antara  masyarakat  dan  pemerintah  dalam menanggulangi dampak virus COVID-19 maupun adaptasi sosial, namun pemulihan ekonomi belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian,  perilaku  petugas  pelaksana  kebijakan  Makassar Recover berhubungan dengan kepuasan  masyarakat penerima manfaat kebijakan ini. Peneliti menemukan masih adanya persepsi masyarakat yang tidak setuju dengan kondisi petugas yang memiliki  ciri-ciri  sebagai  pelayan  prima,  yaitu  memiliki  kinerja  yang  tinggi,  memberikan pelayamam yang ramah, tidak menyalahgunakan wewenang dan memiliki kemampuan yang baik. Artinya, meskipun persepsi masyarakat setuju, h=sebaiknya menjadi catatan perbaikan petugas pelaksana kebijakan ini.

## c. Partisipasi Politik Anak Muda Dalam Pembangunan Desa
Interaksi jejaring kerja kebijakan penting dalam menjalankan suatu kebijakan, indikator dalam penelitian  ini  diantaranya  adalah  kerjasama  dan  koordinasi  antar  pelaksana  dan  hubungan wewenang  antar  tingkatan  pemerintahan.  Dalam  hal  ini  tentunya  setelah  pemerintah  Kota Makassar  mengesahkan  kebijakan,  maka  tingkat  pemerintah  dibawahnya  seperti  tingkat kecamatan,  kelurahan  bahkan  tingkat  RT/RW  melakukan  sosialisasi  dan  komunikasi  demi kelancaran program.
Keberhasilan kebijakan  publik dapat  dicapai  apabila pelaksana memenuhi  syarat  yaitu mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan secara jelas, tujuan dan sasaran kebijakan ( Daming,  dkk.  2021 ).  Kondisi  yang  terjadi,  komunikasi  antara  pembuat  kebijakan  kepada pelaksana  kebijakan  berupa  instruksi  atau  petunjuk  yang  bersifat  satu  arah,  sementara komunikasi antara pelaksana kebijakan dalam penelitian ini adalah pemerintah Kota Makassar dan pernerima kebijakan yaitu masyarakat Kota Makassar berjalan secara dua arah.
Persepsi publik mengungkapkan bahwa indikator interaksi jejaring kerja kebijakan tersaji dalam tabel berikut:

## Tabel 5 Interaksi Jejaring Kerja
Interaksi Jejaring kerja Kebijakan Persentase Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Memiliki kerjasama antar pelaksana yang baik 11.11 72.22 11.11 5.56 Memiliki hubungan wewenang antartingkatan pemerintahan 5.56 83.33 2.78 8.33 Sumber: Olahan Peneliti, 2023.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  kerjasama  antar  pelaksana  yang  baik  dinilai  telah dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana sebesar 72.22%. Sesuai data terlihat bahwa hubungan wewenang  antar  tingkatan  pemerintahan  sebesar  83.33%  dinyatakan  setuju.  Responden menyatakan  bahwa  kedua  indikator  tersebut  memegang  peranan  penting  dalam  berjalannya suatu  kebijakan.  Analisis  peneliti  masih  terdapat  pro  kontra  persepsi  masyarakat  terkait
interaksi  jejaring  kinerja  kebijakan,  hal  ini  dapat  menjadi  masukan  Pemkot  Makassar  untuk lebih meningkatkan harmonisasi dalam kerjasama dengan berbagai pihak.

## d. Analisis Persepsi terhadap Partisipasi kelompok Sasaran Makassar Recover
Sasaran dalam kebijakan Makassar Recover adalah masyarakat Kota Makassar. Artinya masyarakat kota Makassar secara umum merupakan sasaran penerima manfaat dan pengguna layanan  kebijakan  tersebut.  Selain  itu,  pelaksana  kebijakan  dilapangan  atau  petugas  berasal dari masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat berkonstribusi sekaligus menerima manfaat.
Manfaat  yang  dimaksud  dalam  kebijakan  ini  yaitu  pada  imunitas  kesehatan,  adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi. Dalam penelitian ini Indikator yang digunakan adalah Tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan dan Kemampuan kontribusi sesuai prosedur yang ada.

## Tabel 6 Partisipasi Kelompok Sasaran
Partisipasi kelompok sasaran Makassar Recover Persentase Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Masyarakat menerima manfaat kegiatan Makassar Recover 11.11 69.44 13.89 5.56 Masyarakat berkontribusi sesuai prosedur yang ada 5.56 69.44 19.44 5.56 Sumber: Olahan Peneliti, 2023.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  responden  masyarakat  telah  menerima  manfaat sebesar  69.44%.  Partisipasi  kelompok  sasaran  Makassar  Recover,  Masyarakat  telah berkontribusi sesuai prosedur yang ada sebesar 69.44%.

## e. Analisis Persepsi terhadap Kecukupan Sumber Daya
Keberlangsungan  sebuah  kebijakan  tidak  terlepas  dari  ketersediaan  sumber  daya  yang menunjang  mulai  dari  perencanaan,  implementasi  hingga  evaluasi  kebijakan.  Kesuksesan sebuah kebijakan dapat dilihat dari kecukupan sumber dayanya. Indikator Sumber daya sendiri meliputi  Kecukupan  dana,  Ketersediaan  pelaksana,  Kecukupan  peralatan,  Ketersediaan informasi dan Ketepatan teknologi.
Berbicara  dengan  kecukupan  dana  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Makassar Recover, Pemkot Makassar mengeluarkan dana senilai 100 juta per kontainer, satu kontainer ditempatkan  untuk  satu  kelurahan,  sehingga  jumlah  total  yang  dikeluarkan  sebanyak  15.3 Miliar ( Muin, 2021 ). Artinya, Pemkot sebenarnya memiliki kemampuan dari segi pendanaan meskipun  menuai  polemik  dan  dianggap  pemborosan  anggaran  ( Muin,  2021 ).  Ketersediaan pelaksana  kebijakan  atau  sumber  daya  manusiapun  tak  kalah  penting  dengan  ketersediaan dana,  dimana  sumber  sumber  daya  manusia  ini  merupakan  ujung  tombak  terlaksananya kebijakan  publik.  Disebutkan  dalam  Giswanti  ( Giswanti,  dkk.,  2022 )  agar  pelaksanaan program Makassar Recover dapat bergerak secara terencana, terstruktur, masif dan serentak, maka  dibutuhkan  tim  besar  gabungan  antara  tenaga  ahli  dan  relawan  yang  telah  dilatih sebanyak  kurang  lebih  16.000  orang.  Terbagi  dari  sekitar  10.000  orang  relawan  detektor, sekitar 5000 orang Paramedis, sekitar 306 orang Dokter, sisanya adalah Manajemen Kelurahan dan manajemen kecamatan (seperti Binmas, Babinsa, Satpol PP, Danramil dan Polsek).
Tabel 7. Sumber Daya
Sumber daya Persentase Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Kota Makassar memiliki Kecukupan dana 2.78 80.56 11.11 5.56 Kebijakan memiliki ketersediaan pelaksana 2.78 80.56 11.11 5.56
Pelaksanaan kebijakan memiliki kecukupan peralatan 5.56 69.44 19.44 5.56 Memiliki ketersediaan informasi menyeluruh 8.33 63.89 22.22 5.56 Memiliki ketepatan penggunaan teknologi 2.78 69.44 22.22 5.56 Sumber: Olahan Peneliti, 2023
Berdasarkan hasil penelitian diatas, menggambarkan bahwa persepsi publik terhadap Pemkot Makassar dinilai memiliki kecukupan dana sebesar 80.56%. Responden juga menilai bahwa  ketersediaan  pelaksana/petugas  mencukupi  dalam  menjalankan  kebijakan  Makassar Recover  sebesar  80.56%.  Pelayanan  dan  pelaksanaan  kebijakan  dinilai  telah  memiliki kecukupan  peralatan  sebesar  69.44%.  Ketersediaan  informasi  telah  dilakukan  secara menyeluruh terkait kebijakan Makassar Recover sebesar 63.89%. Penggunaan teknologi dalam kebijakan  Makassar  Recover  dinilai  sebesar  69.44%.  Sementara  masih  ditemukan  persepsi yang tidak setuju bahwa Makassar memiliki kecukupan dana untuk melangsungkan kebijakan ini.

## SIMPULAN
Kebijakan Makassar Recover merupakan salah satu contoh kebijakan yang dalam prosesnya banyak  menuai  pro-kontra  dari  berbagai  aspek.  Namun  demikian  hasil  penelitian mengemukakan  bahwa  persepsi  publik  terhadap  kebijakan  Makassar  Recover  cenderung positif dan mendapatkan dukungan publik. Hal ini terlihat pada indikator substansi kebijakan yaitu  mayoritas  berpendapat  setuju  pada  Kebijakan  Makassar  Recover  sesuai  dengan kebutuhan pada masa pandemi dan kebijakan tersebut memiliki keselarasan dengan kebijakan lainnya. Pada indikator perilaku petugas pelaksana dimana mayoritas responden berpendapat setuju bahwa petugas pelaksana Kebijakan Makassar Recover di lapangan memiliki motivasi kinerja yang tinggi, memberikan pelayanan yang ramah, melayani seluruh masyarakat tanpa menyalahgunakan wewenang dan memiliki kemampuan yang baik.
Pada  faktor  interaksi  jejaring  kerja  kebijakan,  persepsi  publik  berpendapat  setuju memiliki  kerjasama  antar  pelaksana  yang  baik  dan  hubungan  wewenang  antartingkatan pemerintahan.  Persepsi  publik  berpendapat  setuju  bahwa  masyarakat  menerima  manfaat kegiatan Makassar Recover sekaligus masyarakat berkontribusi sesuai prosedur yang ada, serta Kota  Makassar  memiliki  kecukupan  dana,  kebijakan  memiliki  ketersediaan  pelaksana, pelayanan  dan  pelaksanaan  kebijakan  memiliki  kecukupan  peralatan,  memiliki  ketersediaan informasi menyeluruh terkait kebijakan Makassar Recover dan memiliki ketepatan penggunaan teknologi.
Masih  ditemukannya  persepsi  publik  yang  tidak  setuju  terhadap  indikator  substansi kebijakan,  petugas  pelaksana.  Interaksi  jejaring  kerja,  partisipasi  kelompok  sasaran,  dan kecukupan  dana  dapat  menjadi  catatan  Pemkot  Makassar  untuk  terus  berinovasi  dan meningkatkan layanan kebijakan dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Daming, M. A., Agustang, A., Idhkan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 5, No. 4, November 2021. https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2580
Fauzan. (2021). Tak Dukung Progam Makassar Recover Walikota Pecat Puluhan Lurah Dan Camat . Makassar: https://www.liputan6.com . Retrieved from https://www.liputan6.com /regional/read/4603814/tak-dukung-progam-makassar-recover-wali-kota-pecat- puluhan-lurah-dan-camat .
Guntur, M. A., Nur, A. C., & Setiawan, T. (2022). Evaluation of Makassar City Government Recover  Program. IAPA  International  Conference  and  International  Indonesia Conference on Interdisciplinary (IICIS ). https://doi.org/10.30589/proceedings.2022.702
Hamdi,  M.  M.  (2014). Kebijakan  Publik:  Proses,  Analisis  dan  Partisipasi .  Bogor:  Penerbit Ghalian Indonesia.
Herlina,  L.  (2021 ).  Program  Makassar  Recover  Berhasil  Tekan  Angka  Kasus  Covid-19 . Makassar: https://mediaindonesia.com/nusantara . Retrieved from https://mediaindonesi a.com/nusantara/434304/program-makassar-recover-berhasil-tekan-angka-kasus-covid- 19
Indozone. (2021). Viral! Tim  Detektor Makassar Buka Masker Hingga Berkerumun, Warga Ngeluh di Media Sosial. Indozone News.
https://news.indozone.id/news/911551239/viral-tim-detektor-makassar-buka-masker- hingga-berkerumun-warga-ngeluh-di-media-sosial
Islamy, I. M. (1997). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bina Aksara.
Ismail  Pane,  d.  (2021). Desain  Penelitian  Mixed  Method .  Pidie,  Aceh:  Yayasan  Penerbit Muhammad Zaini.
Mappiwali,  H.  (2021). Warga  Makassar  Tolak  Tim  Detektor  Covid  Terancam  Tak  Dapat Layanan Pemkot . Makassar: https://news.detik.com/berita/. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-5641144/warga-makassar-tolak-tim-detektor-covid- terancam-tak-dapat-layanan-pemkot
Muin, A. (2021). Polemik Kontainer Makassar Recover Dianggap Mubazir Dan Salah Tempat . Makassar: https://sulsel.idntimes.com . Retrieved from https://sulsel.idntimes.com/news/ sulsel/ashrawi-muin/polemik-kontainer-makassar-recover-dianggap-mubazir-dan-salah- tempa .
Munsir, I. (2021). 15000 Detektor Covid Makassar Belum Digaji, Camat Diminta Segera Setor Data . Makassar: https://news.detik.com/ . Retrieved from https://news.detik.com/berita/ d-5767398/15000-detektor-covid-makassar-belum-digaji-camat-diminta-segera-setor- data
Pius A Partanto., M. D. (2021). Kamus Ilmiah Populer . Surabaya: Arloka
Pomanto, M. R. (2021). Makassar Recover: Inovasi Penanggulangan Pandemi Covid-19 Kota Makassar . Makassar: Pemerintah Kota Makassar.
Riadi,  M.  (2020). Persepsi  (Pengertian,  Proses,  Jenis  dan  Faktor  yang  Mempengaruhi . Retrieved  from https://www.kajianpustaka.com/2020/05/persepsi-pengertian-proses- jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi.html .
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta
Thoha,  M.  (2008). Perilaku  Organisasi:  Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Giswanti, W. A., Putri,  I. R., Astuti,  R. S., &  Afrizal,  T.  (2022). Meningkatkan Imunitas di Tengah  Pandemi  Covid-19  Melalui  Program  Makassar  Recover  Ecosystem. PERSFEKTIF , 11 (4) (2022). https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6301