## THE EFFECT OF LOVE OF MONEY, TAX SYSTEM, AND JUSTICE ON TAX EVASION

## LUKMAN 1
YAKOBUS KADITTI BANGUN MICHELLE PHING PHING FAJAR PHILIPS 2

## FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS, UNIVERSITAS ATMA JAYA
MAKASSAR, INDONESIA

## ABSTRACT
This study aims to examine the effect of love of money, taxation system, and tax  justice  on  tax  evasion.  The  case  study  in  this  research  is  located  at  KPP Pratama  Makassar  Barat.  The  population  in  this  study  is  an  individual  taxpayer registered with the KPP Pratama Makassar Barat in 2020. The sampling technique in this study used purposive sampling with a sample of 100 respondents. Research data  sourced  from  questionnaires  distributed  to  taxpayers  at  KPP  Pratama Makassar  Barat.  The  data  analysis  method  used  is  multiple  linear  regression analysis, while the data processing uses SPSS 25. The results showed that love of money has a positive and significant effect on tax evasion, which means that the higher a person's love for money (love of money), the higher the tax evasion that occurs. The tax system has a positive and significant effect on tax evasion, which means that the worse the tax system applied, the higher the cases of tax evasion that occur . Justice has a positive and significant effect on tax evasion, which means the lower the justice that occurs, the higher the tax evasion cases that occur. Keywords: Love of Money, Tax system, Tax Justice, Tax Evasion

## Article Info:
Received: 28 February 2023 | Revised: 18 March 2023 | Accepted: 30 May 2023
1 Correspondence Author
2 Email: michellephilips06@icloud.com

## PENGARUH LOVE OF MONEY, SISTEM PERPAJAKAN, DAN KEADILAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK
LUKMAN YAKOBUS KADITTI BANGUN MICHELLE PHING PHING FAJAR PHILIPS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR,

## INDONESIA

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh love  of  money ,  sistem perpajakan, dan keadilan pajak terhadap  penggelapan pajak. Studi kasus pada penelitian ini berlokasi di KPP Pratama Makassar Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Barat tahun 2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive  sampling dengan  jumlah  sampel  sebanyak  100  responden.  Data penelitian bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak di KPP Pratama  Makassar  Barat.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis regresi  linear  berganda,  sedangkan  pengolahan  data  menggunakan  SPSS  25. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa love  of  money berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  penggelapan  pajak,  yang  berarti  semakin  tinggi  kecintaan seseorang terhadap uang ( love of money ) maka semakin tinggi pula penggelapan pajak yang terjadi. Sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan  pajak,  yang  berarti  semakin  buruk  sistem  perpajakan  yang diterapkan  maka  semakin  tinggi  pula  kasus  penggelapan  pajak  yang  terjadi. Keadilan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penggelapan  pajak,  yang berarti semakin rendahnya keadilan yang terjadi maka semakin tinggi pula kasus penggelapan pajak yang terjadi.
Kata-kata  Kunci:  Love  of  Money,  Sistem  Perpajakan,  Keadilan  Pajak, Penggelapan Pajak

## 1.  PENDAHULUAN
Perpajakan berperan penting untuk memajukan perekonomian di Indonesia, diketahui  bahwa  pajak  merupakan  salah  satu  sektor  dengan  pendapatan  yang besar untuk Indonesia. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat atau wajib  pajak  kepada  negara  untuk  kepentingan  pemerintah  dan  kesejahteraan masyarakat umum. Manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara langsung dapat  dinikmati  oleh  wajib  pajak,  karena  pajak  digunakan  untuk  kepentingan umum  terlebih  dahulu.  Hasil  dari  pemungutan  pajak  tesebut  akan  dipakai  oleh pemerintah  untuk  pembangunan,  pendidikan,  kesehatan,  fasilitas  umum,  dan anggaran-anggaran  lainnya.  Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN memiliki peran  penting  dalam  memajukan  perekonomian  negara,  oleh  karena  itu  sisi penerimaan  APBN  perlu  dijaga  dan  ditingkatkan  secara  terus-menerus.  Menteri keuangan menegaskan bahwa bila seluruh pemangku kepentingan memiliki rasa tanggung  jawab  yang  besar,  serta  berperan  aktif  dalam  mensosialisasikan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak, Indonesia akan menjadi jauh lebih baik lagi ( kemenkeu.go.id ). Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak, dapat menyebabkan kesalahan dalam dunia perpajakan. Upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan  dengan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP).  Tugas  Direktorat  Jenderal Pajak yaitu memberikan sosialisasi serta mengawasi dan memberikan sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan –ketentuan perpajakan. Peran wajib pajak sangat  dibutuhkan  untuk  tercapainya  penerimaan  pajak,  dengan  adanya kesadaran dari wajib pajak maka perpajakan di Indonesia akan berjalan dengan baik (Suminarsasi, 2011).
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan mengakibatkan kerugian bagi negara. Hal ini dikarenakan tidak adanya dasar yang memadai  mengenai  perpajakan  sehingga  secara  tidak  sengaja  melakukan kewajiban  perpajakan  dengan  cara  kurang  tepat  (membayar  dan  melaporkan pajak  tidak  tepat  waktu)  bahkan  bisa  saja  sampai  tidak  melakukan  kewajiban perpajakan (tidak mendaftar  untuk  memperoleh  NPWP,  tidak  menyampaikan Surat Pemberitahuan,  dan  lainnya). Tanpa adanya pengawasan yang ketat dari DJP,  maka  hal  tersebut  akan  semakin  sering  terjadi  sehingga  perpajakan  di Indonesia  akan  semakin  menurun.  Masalah  tersebut  merupakan  masalah  yang hampir  dialami  semua  negara  yang  menerapkan  sistem  perpajakan.  Sistem perpajakan yang baik akan tercapai apabila masyarakat menyadari kewajibannya dalam  membayar  pajak serta  memahami  cara  perhitungan  pajak dan  ketentuan umum  mengenai  sanksi  yang  akan  didapatkan  apabila  tidak  membayar  pajak (Ismawati, 2017). Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan dengan benar maka wajib  pajak  akan  melakukan  penyelewengan  pajak  yang  akan  berdampak  bagi penerimaan  negara.  Di  Indonesia,  penyelewengan  pajak  merupakan  hal  yang sudah cukup sering dilakukan masyarakat. Tidak jarang adanya berita mengenai penyelewengan pajak yang dilakukan oleh masyarakat, di antaranya penggelapan pajak ( tax evasion ) .
Kehidupan  sehari-hari  manusia  tidak  terlepas  dari  uang.  Menurut  Asih  & Dwiyanti  (2019), love  of  money atau  kecintaan  seseorang  terhadap  uang  yang berlebihan dapat mempengaruhi penggelapan pajak. Menurut Tang & Chiu (2003), individu  yang  memiliki  kecintaan  terhadap  uang  secara  berlebihan  ( high  love  of money) akan  termotivasi  dalam  melakukan  tindakan  apapun  demi  memperoleh uang  yang  lebih  banyak.  Seseorang  yang  menempatkan  uang  sebagai  prioritas utama dalam hidupnya akan menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima (Rosianti & Yenny, 2014).
Sistem  perpajakan  merupakan  salah  satu  faktor  terjadinya  penggelapan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut self-assessment system , di mana wajib pajak berperan secara aktif dalam proses perpajakan sendiri. Tugas Direktorat  Jenderal  Pajak  hanya  mengawasi  dan  memberikan  sanksi  kepada Wajib  Pajak  yang  melanggar  ketentuan  perpajakan,  sehingga  sistem  ini  hanya akan berjalan dengan baik apabila Wajib Pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi  dalam  membayar  pajak  terutangnya,  tetapi  jika  tingkat  kesadaran masyarakat  masih  rendah  maka  akan  menyebabkan  berbagai  masalah  dalam perpajakan, salah satunya yaitu penggelapan pajak (Suminarsasi, 2011). Selain tingkat  kesadaran  masyarakat,  adapun  hal  yang  perlu  diperhatikan  yaitu pemahaman dari masyarakat untuk menerapkan self-assessment system , hal ini merupakan  salah  satu  kendala  dalam  perpajakan.  Banyaknya  keluhan  dari masyarakat  bahwa  minimnya  pengetahuan  mengenai  cara  penerapan self- assessment system , oleh karena itu masih perlunya sosialisasi perpajakan yang dilakukan  oleh  pihak  fiskus  untuk  masyarakat  yang  kurang  memahami  atau bahkan tidak mengetahui bagaimana cara untuk melaksanakan sistem perpajakan dengan  baik  dan  benar.  Sistem  perpajakan  yang  telah  diterapkan  di  Indonesia merupakan  acuan  bagi  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  Jika  kemudahan dalam membayar pajak telah dirasakan oleh wajib pajak maka alasan wajib pajak melakukan penggelapan pajak karena didasari oleh sistem perpajakan merupakan perilaku yang tidak etis (Dewi & Merkusiwati, 2017).
Hal  penting  lainnya  dalam  perpajakan  yaitu  keadilan.  Keadilan  merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak. Menurut Sari (2015),  wajib  pajak  memerlukan  keadilan  dalam  hal  pemungutan  pajak,  karena menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan yang didapatkan. Adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada setiap Wajib Pajak untuk mengajukan penundaan, keberatan dalam melaksanakan pembayaran dan juga  dapat  mengajukan  banding  kepada  Majelis  Pertimbangan  Pajak  setempat (Marlina, 2018). Pajak juga akan dipandang adil bagi wajib pajak jika pajak yang dibayar  sebanding  dengan  manfaat  yang  akan  diterima,  sehingga  wajib  pajak dapat merasakan manfaat dari membayar pajak. Adanya sistem perpajakan yang adil akan menjadi reward bagi wajib pajak. Wajib pajak akan merasa lebih dihargai dalam proses perpajakan sehingga dapat timbul kecenderungan dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar (Sekar, 2018).
Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian ini, yaitu: “Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, dan Keadilan t erhadap Penggelapan Pajak”.

## 2.  LANDASAN TEORI

## Penggelapan Pajak
Penggelapan  pajak  adalah  suatu  usaha  untuk  melanggar  Undang-Undang yang  telah  ditetapkan  dengan  tujuan  meringankan  beban  pajak  yang  harus dilaksanakan  (Mardiasmo,  2016:11).  Menurut  Simanjuntak  &  Mukhlis  (2012:91), penggelapan  pajak  yaitu  perilaku  wajib  pajak  yang  salah,  menyimpang,  dan bertentangan  dengan  tanggung  jawab  yang  harus  dilaksanakan  serta  akan diberlakukannya sanksi yang berat jika wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Menurut  Farouq  (2018:165),  penggelapan  pajak  ( tax  evasion) adalah  suatu tindakan  tidak  membayar  pajak  atau  pemalsuan  laporan  pajak  yang  bertujuan untuk  menghilangkan  maupun  mengurangi  jumlah  kewajiban  pajak  terutang dengan cara melawan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum karena mengurangi atau meminimalkan  pembayaran  pajak  yang  sebenarnya  untuk  mencari  keuntungan bagi diri sendiri, tindakan ini dilakukan oleh wajib pajak agar dapat menyetorkan pajak  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya  dibayarkan  (Simanjuntak  & Mukhlis, 2012; Mardiasmo, 2016; Farouq, 2018).
Menurut  Siahaan  (2010:110)  terdapat  tiga  akibat  penggelapan  pajak  yang memberikan dampak atau akibat bagi perekonomian Indonesia, yaitu:
1.  Bidang Keuangan
Terjadinya penggelapan pajak akan memberikan kerugian bagi negara, jika wajib pajak melakukan penggelapan pajak maka negara akan mengalami kerugian  dan  akan  menyebabkan  ketidakseimbangan  antara  anggaran dengan  konsekuensi-konsekuensi  yang  berhubungan  dengan  tarif  pajak, inflasi, dan sebagainya.
2.  Bidang Ekonomi Penggelapan  pajak  akan  mempengaruhi  persaingan  dalam  dunia  bisnis, karena  jika  suatu  pengusaha  melakukan  penggelapan  pajak  maka  akan menguntungkan dirinya dan merupakan cara yang ilegal . Penggelapan pajak juga  menyebabkan  stagnansi  perputaran  roda  ekonomi  jika  perusahaan berusaha  mencapai  keuntungan  sepihak  dan  tidak  ingin  berusaha  dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan usaha lainnya.
3.  Bidang Psikologi
Penggelapan pajak dapat mempengaruhi dalam bidang psikologi karena jika terjadi  berulang  kali  dapat  menyebabkan  kebiasaan  untuk  melakukan pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  dan  akan  menganggap  hal  ini merupakan sesuatu yang wajar untuk dilakukan kembali.

## Love of Money
Love  of  money merupakan  tindakan  berlebihan  yang  dilakukan  oleh seseorang  terhadap  kecintaannya  terhadap  uang,  sehingga  menganggap  uang merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  kehidupannya.  Seseorang  yang mencintai  uangnya  secara  berlebihan  akan  memberikan  dampak  negatif  pada proses  perpajakannya,  wajib  pajak  akan  berusaha  untuk  meminimalkan  beban pajaknya (Tang & Chiu, 2003; Farhan et al. , 2019). Menurut Tang & Chiu (2003) terdapat empat faktor kognitif yang berhubungan dengan pentingnya uang, yaitu:

## 1.  Motivator
Kecintaan seseorang terhadap uang akan memberikan dampak yang negatif bagi dirinya sendiri karena orang tersebut akan melakukan segala cara yang dianggap baik maupun tidak baik demi mendapatkan uang yang lebih.
2.  Success
Kebanyakan  orang  menganggap  kesuksesan  diukur  dari  seberapa  banyak uang yang dimilikinya, jika orang tersebut memiliki uang yang banyak maka akan  disebut  orang  yang  sukses,  sehingga  kesuksesan  menjadi  salah  satu faktor penting dalam hal love of money .
3. Importance
Uang  menjadi  faktor  yang  penting  dalam  kehidupan  sehari-hari,  karena dengan uang seseorang dapat meningkatkan derajat kehidupan, status sosial, dan  melangsungkan  kehidupannya.  Uang  menjadi  sangat  berharga  dan menarik karena dengan uang dapat mengubah dan meningkatkan gaya hidup.
4. Rich
Setiap orang ingin menjadi kaya dan mempunyai uang yang banyak, hal ini tidak  dapat  dipungkiri  karena  dengan  menjadi  kaya  seseorang  dapat memenuhi keinginannya dan hidupnya akan menjadi lebih nyaman.

## Sistem Perpajakan
Sistem perpajakan merupakan suatu metode yang digunakan oleh pemerintah untuk  mengelola  hutang  pajak  yang  ditangguhkan  dan  diwajibkan  kepada  wajib pajak agar uang yang telah dibayarkan dapat masuk ke kas negara. Tujuan sistem perpajakan adalah untuk memudahkan wajib pajak pada saat pembayaran pajak. Wajib  pajak  akan  merasa  terbantu  ketika  sistem  yang  berlaku  mudah  dipahami dan  mampu  memberikan  kepuasan  ketika  membayar  pajak  (Nurmantu,  2005; Zain, 2008; Dewi & Merkusiwati, 2017).
Faktor  penting  lainnya  yang  mempengaruhi  sistem  perpajakan  ialah  asas pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2016:9), asas pemungutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu:
1.  Asas Domisili (tempat tinggal)
Suatu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di negaranya, baik penghasilan yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
2.  Asas Sumber
Negara  berhak  mengenakan  pajak  bagi  penghasilan  yang  bersumber  dari negaranya tanpa melihat tempat tinggal Wajib Pajak.
3.  Asas Kebangsaan Berdasarkan  asas  ini,  maka  pajak  penghasilan  dipungut  berdasarkan kebangsaan seseorang. Asas ini berlaku bagi wajib pajak luar negeri. Sistem pemungutan pajak sangat mempengaruhi keberhasilan perpajakan di suatu  negara,  terdapat  tiga  sistem  pemungutan  pajak  yang  diterapkan,  yaitu (Mardiasmo, 2016:9-10):

## 1.  Official Assessment System
Hal ini merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah  (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang  oleh  wajib pajak  menurut perundang-undangan yang berlaku.  Siahaan (2010:178-179) mengemukakan  bahwa  sistem  perpajakan  yang  telah  ditetapkan  pada Undang-Undang  perpajakan  atas  penghasilan  dan  kekayaan  merupakan sistem penetapan pajak oleh intansi pajak (official assessment).

## 2.  Self Assessment System
Sistem  pemungutan  ini  memberikan  tanggung  jawab  kepada  wajib  pajak untuk dapat menentukan sendiri pajak terhutangnya. Wajib pajak menghitung, membayar,  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar, sedangkan tugas fiskus hanya mengawasi jalannya sistem tersebut.
3. With Holding System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  wajib  pajak  yang  bersangkutan)  yang menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga tersebut berperan aktif dalam sistem  ini dan fiskus berperan sebagai pemeriksa dan diberikan wewenang untuk melakukan penyitaan apabila terjadi pelanggaran perpajakan.  Siahaan  (2010:185)  mengemukakan  bahwa  sistem  ini menekankan kepada pemberi penghasilan yang melakukan pemotongan atau memungut  pajak  dari  penghasilan  dengan  suatu  persentase  tertentu  dari pembayaran yang diterima. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak  ketiga  tersebut  dibayarkan  kepada  negara  melalui  penyetoran  pajak dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan Undang-Undang. Jumlah yang disetorkan ke kas negara dapat diperhitungkan kembali oleh Wajib pajak yang penghasilannya telah dipotong atau dipungut, dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan yang diberikan oleh pihak ketiga saat transaksi penerimaan penghasilan.

## Keadilan Pajak
Smith dalam Kurniawati & Agus (2014) menyatakan bahwa prinsip yang paling utama  dalam  pemungutan  pajak  adalah  keadilan  dalam  perpajakan.  Keadilan pajak  merupakan  suatu  tindakan  adil  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah  suatu  beban  bagi  mereka,  sehingga  masyarakat  memerlukan  suatu kepastian bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara.
Keadilan  yang  didapatkan  seseorang  akan  sangat  berpengaruh  dalam  hal membayar  pajak.  Siahaan  (2010)  dalam  Suminarsasi  (2011)  mengungkapkan bahwa keadilan pajak dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu: 1.  Prinsip Manfaat (benefit principle)
Prinsip ini menyatakan bahwa apabila pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib  pajak  sesuai  dengan  manfaat  yang  didapatkan  dari  sarana  dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  maka  sistem  perpajakan  dapat  dikatakan  adil.  Oleh  karena  itu, sistem  perpajakan  yang  benar-benar  adil  sangat  bergantung  pada  struktur pengeluaran  negara.  Prinsip  manfaat  bukan  hanya  menyangkut  mengenai kebijakan pajak, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari dana pajak.
2.  Prinsip Kemampuan Membayar (ability to pay principle)
Pada  prinsip  ini,  wajib  pajak  diminta  untuk  membayar  pajak  sesuai  dengan kemampuannya  membayar  pajaknya.  Pedoman  pembebanan  pajak  secara umum menggunakan prinsip ini.
Berdasarkan prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok keadilan pajak, yaitu:
1.  Keadilan Horizontal
Keadilan  horizontal  adalah  masyarakat  yang  mempunyai  kemampuan  yang sama  harus  membayar  pajak  dengan  jumlah  yang  sama.  Prinsip  ini  hanya menerapkan prinsip keadilan yang telah ditetapkan Undang-Undang.
2.  Keadilan Vertikal
Keadilan vertikal adalah masyarkat yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Prinsip ini secara garis besar memberikan perlakuan  yang  sama  seperti  keadilan  horizotal,  tetapi  masyarakat  yang mempunyai kemampuan yang berbeda harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda.
Menurut  Siahaan  (2010:114-115)  terdapat  tiga  aspek  keadilan  yang  perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, yaitu: 1.  Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak
2.  Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan
3.  Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoretis
Berdasarkan kerangka pemikiran teoretis di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:
H 1 : Love of money berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak ( tax evasion) .
H 2 : Sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak ( tax evasion) .
H 3 :  Keadilan  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  penggelapan  pajak  ( tax evasion)

## 3.  METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  semua  wajib  pajak  orang  pribadi  yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat tahun 2020. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Random Sampling yaitu teknik penentuan  sampel  dengan  memilih  sumber  data  berdasarkan  kirteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2019). Kriteria tersebut sebagai berikut:
1.  Terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat selama tahun 2020
2.  Minimal berusia 18 tahun
Penentuan  sampel  menggunakan  rumus slovin untuk  mendapatkan  jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat sebagai objek penelitian.
Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan slovin dengan rumus sebagai berikut:
𝑛  = 𝑁 𝑁 (𝑒 2 ) +1 …………………………………………………………………………….(1)
Keterangan: n = Jumlah sampel N = Jumlah populasi e = Batas kesalahan sampel (10%) Berdasarkan rumus tersebut maka:
𝑛  = 136114 136114 (0,1 2 ) +1 𝑛  = 99,92 (100)
Dari  hasil  perhitungan  tersebut  maka  jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat tahun 2020.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah explanatory  research yang menguji hubungan kausalitas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini  ialah  data  primer  yang  berasal  dari  penyebaran  kuesioner  kepada  wajib  pajak orang  pribadi  yang terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Barat tahun 2020.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penggelapan Pajak
Penggelapan  pajak adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak yang  selalu  berusaha  untuk  membayar  pajak  terutang  sekecil  mungkin  serta melanggar  ketentuan  perundang-undangan  perpajakan  yang  telah  ditetapkan, seperti  wajib  pajak  melaporkan  pendapatannya  yang  sebenarnya.  Mardiasmo mengartikan penggelapan  pajak seperti  usaha  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak untuk  tidak  melakukan  kewajiban  perpajakannya  karena  dianggap  sebagai pengeluaran  yang  sia-sia,  hal  ini  merupakan  tindakan  yang  ilegal.  Wajib  pajak sangat mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang sudah menjadi keharusan untuk dilaksanakan sehingga melakukan pemalsuan dokumen atau mengisi surat pemberitahuan yang tidak benar dan tidak lengkap (Mardiasmo, 2011).
Menurut Friskianti (2014) terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur penggelapan pajak , sebagai berikut:
1.  Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2.  Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar.
3.  Tidak mendaftarkan diri.
4.  Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
5.  Berusaha untuk melakukan penyuapan kepada pihak fiskus.

## Love of Money
Kecintaan  pada  uang  merupakan  subjektivitas  individu  dalam  menganggap uang  sebagai  hal  yang  penting.  Seseorang  yang  memiliki  kecintaan  pada  uang yang tinggi cenderung akan menganggap uang dapat mendatangkan kebahagiaan serta  mereka  akan  merasa  dihormati  jika  mempunyai  uang  yang  lebih  banyak (Pradanti,  2014).  Berikut  beberapa  indikator  yang  dapat  mengukur  kecintaan seseorang terhadap uang:
1.  Uang dijadikan faktor paling penting dan berharga bagi kehidupan sehari-hari.
2.  Uang dijadikan tolak ukur bagi kesuksesan seseorang.
3.  Uang dijadikan motivator untuk bekerja keras.
4.  Uang dapat memenuhi segala keinginan seseorang dan dapat hidup dengan nyaman.

## Sistem Perpajakan
Menurut Rahman (2013), sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan partisipasi dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan  negara  dan  pembangunan  nasional.  Sistem  perpajakan  di Indonesia  memberikan  wewenang  kepada  wajib  pajak  untuk  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  sendiri.  Sistem  perpajakan  di  Indonesia  merupakan prosedur  yang  memudahkan  wajib  pajak  dalam  melakukan  perhitungan, pembayaran, dan penyetoran pajak serta adanya sosialisasi dan penyuluhan yang baik  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  (Suminarsasi,  2011).  Indikator  berikut telah  dikembangkan  oleh  Paramita  &  Budiasih  (2016)  yang  digunakan  untuk mengukur variabel ini:
1.  Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia.
2.  Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak.
3.  Kemudahan fasilitas sistem perpajajakan.

## Keadilan
Sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia  menggunakan self-assessment system sehingga  prinsip  keadilan  sangat  diperlukan  agar  tidak  menimbulkan perlawanan  dalam  perpajakan,  seperti penggelapan  pajak .  Pajak  yang dipotong/disetor kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar  pajak  dan  sesuai  dengan  manfaat  yang  diterima  sehingga  dapat dikatakan sebagai pemungutan pajak yang bersifat adil dan merata (Ardyaksa & Kiswanto,  2014).  Terdapat  beberapa  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur keadilan menurut Rahman (2013) dan Friskianti (2014) sebagai berikut: 1.  Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.
2.  Keadilan dalam penyusunan Undang-Undang perpajakan.
3.  Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.
4.  Pajak yang disetor sesuai dengan manfaat yang diperoleh.
5.  Pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuan dalam membayar kewajiban perpajakannya.

## Metode Analisis Data
Uji Kualitas Data

## Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  valid  tidaknya  suatu  kuesioner. Kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner  mampu  untuk mengungkapkan suatu hal yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas  dilakukan  dengan  cara  mengkorelasikan  antara  skor  butir  pertanyaan dengan total skor variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung > r tabel pada signifikansi 5%, maka butir pertanyaan dinyatakan valid (Ghozali 2018:51).
Tabel 1. Hasil Uji Validitas Love of Money Butir Pertanyaan Pearson Correlation (r hitung ) r tabel Keterangan 1 0,348 0,197 Valid 2 0,474 0,197 Valid 3 0,444 0,197 Valid 4 0,475 0,197 Valid 5 0,417 0,197 Valid 6 0,366 0,197 Valid 7 0,469 0,197 Valid 8 0,363 0,197 Valid Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022) Tabel 2. Hasil Uji Validitas Sistem Perpajakan Butir Pertanyaan Pearson Correlation (r hitung ) r tabel Keterangan 1 0,233 0,197 Valid 2 0,536 0,197 Valid 3 0,641 0,197 Valid 4 0,658 0,197 Valid 5 0,671 0,197 Valid 6 0,620 0,197 Valid 7 0,494 0,197 Valid Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022) Tabel 3. Hasil Uji Validitas Keadilan Butir Pertanyaan Pearson Correlation (r hitung ) r tabel Keterangan 1 0,436 0,197 Valid 2 0,521 0,197 Valid 3 0,538 0,197 Valid 4 0,434 0,197 Valid 5 0,375 0,197 Valid 6 0,368 0,197 Valid Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak Butir Pertanyaan Pearson Correlation (r hitung ) r tabel Keterangan 1 0,454 0,197 Valid 2 0,326 0,197 Valid 3 0,379 0,197 Valid 4 0,457 0,197 Valid 5 0,352 0,197 Valid 6 0,266 0,197 Valid 7 0,349 0,197 Valid Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)
Hasil  pada  r tabel didapatkan  nilai  sebesar  0,197,  pada  hasil  uji  validitas dihasilkan  bahwa  semua  instrumen  mulai  dari  variabel love  of  money, sistem perpajakan, dan keadilan terhadap penggelapan pajak menunjukkan seluruh data yang diperoleh valid karena menunjukkan hasi r hitung > r tabel .

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator  dari  variabel  tersebut.  Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan dapat konsisten atau stabil dari waktu  ke  waktu.  Pengukuran  reliabilitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan dilakukan  dengan  uji  statistik Cronbach ’s  Alpha .  Suatu  konstruk  atau  variabel dikatakan  reliabel  jika  memberikan  nilai Cronbach’s  Alpha >  0,70  (Ghozali 2018:47).
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Love of Money 0,839 Reliabel Sistem Perpajakan 0,822 Reliabel Keadilan 0,791 Reliabel Penggelapan Pajak 0,873 Reliabel Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)
Berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas  yang  disajikan  pada  tabel  5  menunjukkan bahwa  semua  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mempunyai  nilai Cronbach’s Alpha > 0,70, sehingga semua item-item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal  atau  tidak.  Seperti  yang diketahui bahwa uji t dan F, nilai residual mengikuti distribusi normal. Suatu data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai sig ≥ 0,05. Pengujian normalitas data menggunakan Test Normality Kolmogorov-Smirnov (Ghozali 2018:161).
Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test Sig. Keterangan 0,042 0,200 Terdistribusi Normal Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)
Berdasarkan  hasil  normalitas  yang  disajikan  pada  tabel  6,  semua  variabel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mempunyai  nilai  signifikan  0,200  >  0,05, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya  korelasi  antarvariabel  bebas  (independen).  Model  regresi  yang  baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di  antara  variabel  independen.  Jika  variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-varibael ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal  adalah  variabel  independen  yang  nilai  korelasi  antarsesama  variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara untuk melihat ada atau tidaknya Multikolinearitas dalam model regresi yaitu dilihat dari besarnya tolerance dan VIF ( Variance  Inflations  Factor ).  Nilai cutoff yang  umumnya  dipakai  untuk menunjukkan  adanya  multikolinearitas  adalah  nilai tolerance  ≥ 0,10  atau  sama dengan nilai VIF ≤ 10 (Ghozali, 2018:107-108).
Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Collinearity Statistics Keterangan tolerance VIF Love of Money 0,603 1,659 Tidak terjadi Multikolinearitas Sistem Perpajakan 0,600 1,666 Keadilan 0,612 1,633 Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)
Berdasarkan  tabel  7,  variabel love  of  money (X 1 )  memiliki  nilai tolerance sebesar  0,603  dengan  nilai  VIF  1,659,  variabel  sistem  perpajakan  (X 2 )  memiliki nilai tolerance sebesar  0,600  dengan  nilai  VIF  1,666,  variabel  keadilan  (X 3 ) memiliki nilai tolerance sebesar 0,612 dengan nilai VIF 1,633. Dari data tersebut, hasil  nilai tolerance menunjukkan  seluruh  variabel  independen  ( love  of  money, sistem perpajakan, keadilan) memiliki nilai lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antarvariabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF)  juga  menunjukkan  nilai  VIF  kurang  dari  10,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antarvariabel independen.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain.  Suatu  data  dikatakan  tidak  mengandung  heteroskedastisitas  jika  tingkat signifikannya lebih besar dari tingkat kepercayaan yaitu 5%. Model regresi yang baik  adalah  yang  tidak  mengandung  heteroskedastisitas  atau  disebut homoskedastisitas (Ghozali, 2018:137).
Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas Variabel Sig. Keterangan Love of Money 0,330 Tidak terjadi Heteroskedastisitas Sistem Perpajakan 0,963 Keadilan 0,299 Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada tabel 8, dapat diketahui  bahwa  nilai  sig.  pada  variabel love  of  money sebesar  0,330,  variabel sistem perpajakan sebesar 0,963, variabel keadilan sebesar 0,299 lebih besar dari 0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  variabel  tidak  terjadi heteroskedastisitas.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Data Deskripsi Penelitian
Penelitian ini menggunakan kuesioner yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat,  dengan  pengambilan  sampel  menggunakan  teknik random  sampling. Prosedur pengambilan data dalam  penelitian ini dengan membagikan  kuesioner sebanyak  100  eksemplar  untuk  Pajak  Orang  Pribadi.  Penelitian  ini  dilakukan dengan metode survey kepada 100 Wajib Pajak yang terdaftar  di KPP Pratama Makassar  Barat.  Kuesioner  disebarkan  langsung  di  lokasi  penelitian.  Hasil  dari kuesioner yang telah disebarkan, yang terjawab ada sebanyak 100 kuesioner dan semua  responden  telah  memenuhi  kriteria.  Pengambilan  data  dilakukan  pada bulan Februari 2021 – Maret 2021.

## Hasil Analisis Deskriptif
Statistik  deskriptif  memberikan  deskripsi  atau  gambaran  suatu  data  yang dapat dilihat dari nilai rata-rata ( mean ), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Dalam  penelitian  ini,  tabel  distribusi  frekuensi  menyajikan  angka  maksimal, minimal, mean , dan standar deviasi yang didapatkan dari hasil jumlah responden yang diterima (Ghozali 2018:19).
Tabel 9. Hasil Analisi Deskriptif
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)
Tabel  9  menjelaskan  bahwa  variabel love  of  money memiliki  nilai  minimum sebesar 20, nilai maximum sebesar 38, dengan nilai rata-rata sebesar 27,15, dan standar deviasi sebesar 4,328. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan maka dapat diartikan bahwa wajib pajak lebih cenderung mencintai uangnya daripada melaksanakan kewajiban perpajakannya.
N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Love of Money 100 20 38 27,15 4,328 Sistem Perpajakan 100 16 32 26,12 3,489 Keadilan 100 11 24 18,45 2,653 Penggelapan Pajak 100 20 30 24,84 2,159 Valid N ( listwise ) 100
Pada  variabel  sistem  perpajakan  nilai  minimum  sebesar  16,  nilai  maximum sebesar  32,  dengan  nilai  rata-rata  26,12,  dan  standar  deviasi  sebesar  3,489. Berdasarkan  nilai  rata-rata  yang  didapatkan  maka  dapat  diartikan  bahwa  wajib pajak  telah  merasakan  bahwa  sistem  perpajakan  yang  dijalankan  telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
Keadilan memiliki nilai terendah sebesar 11, nilai tertinggi sebesar 24, dengan nilai  rata-rata  18,45,  dan  standar  deviasi  sebesar  2,653.  Berdasarkan  nilai  rata- rata yang didapatkan maka dapat diartikan bahwa keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak telah cukup adil.
Penggelapan  pajak  memiliki  nilai  minimum  sebesar  20,  nilai  maximum sebesar  30,  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  24,84,  dan  standar  deviasi  sebesar 2,159.  Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan maka dapat diartikan bahwa wajib merasa penggelapan pajak merupakan hal yang cukup etis untuk dilakukan apabila uang perpajakan digunakan dengan kurang baik.

## Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji  koefisien  determinasi  bertujuan  untuk  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  independen  (Ghozali 2018:95)
Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )

## Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)
Berdasarkan tabel 10, diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,771 atau 77,1%,  yang  berarti  bahwa  variabel  penggelapan  pajak  dapat  dijelaskan  oleh variabel love  of  money, sistem  perpajakan,  dan  keadilan  sebesar  77,1%, sedangkan sisanya 22,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

## Uji t
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel-variabel  independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa  suatu  variabel  independen  secara  parsial  mempengaruhi  variabel dependen (Ghozali 2018:98-99).
Tabel 11. Hasil Uji t Variabel Standardized Beta Sig. Keterangan Love of Money 0,501 0,000 Signifikan Sistem Perpajakan 0,321 0,000 Signifikan Keadilan 0,217 0,001 Signifikan Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022) Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 ,882 a ,778 ,771 1,033
Pada  tabel  11  menunjukkan  bahwa  pengaruh love  of  money terhadap penggelapan pajak memiliki nilai koefisien standardized beta sebesar 0,501 dan nilai  signifikansi  sebesar  0,000  di mana  lebih  kecil  daripada  0,05.  Hal  ini  berarti terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara love  of  money terhadap penggelapan pajak. Hipotesis pertama ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh love of money terhadap penggelapan pajak, diterima.
Pengaruh  sistem  perpajakan  terhadap  penggelapan  pajak  memiliki  nilai koefisien standardized beta sebesar 0,321 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 di mana  lebih  kecil  daripada  0,05.  Hal  ini  berarti  terdapat  pengaruh  positif  dan signifikan antara sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Hipotesis kedua ini  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  sistem  perpajakan terhadap penggelapan pajak, ditolak.
Pengaruh  keadilan  terhadap  penggelapan  pajak  memiliki  nilai  koefisien standardized beta sebesar 0,217 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 di mana lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keadilan terhadap  penggelapan  pajak.  Hipotesis  ketiga  ini  menyatakan  bahwa terdapat pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak, ditolak.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel-variabel  independen secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Hal  ini dikatakan signifikan jika nilai probabilitas < 0,05 dan tidak signifikan jika > 0,05.

## Tabel 12. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

## Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)
Hasil uji F pada tabel 12 menunjukkan bahwa pengaruh love of money , sistem perpajakan, dan keadilan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga secara simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  penggelapan  pajak  karena  nilai signifikansinya  lebih  kecil  dari  0,05.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa model regresi terhadap penggelapan pajak sudah sesuai dengan data penelitian.

## Uji Regresi Linear Berganda
Uji  regresi  linear  berganda  digunakan  untuk  mengukur  kekuatan  hubungan antara  dua  atau  lebih.  Analisis  regresi  juga  dapat  menunjukkan  arah  hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali 2018:196).
Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 ( Constant ) -1,262 1,592 -,793 ,430 Love of Money ,450 ,056 ,501 8,094 ,000 Sistem Perpajakan ,314 ,061 ,321 5,168 ,000 Keadilan ,277 ,079 ,217 3,526 ,001 Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 358,954 3 119,651  112,079 ,000 b Residual 102,486 96 1,068 Total 461,440 99
Hasil  perhitungan  pada  tabel  13  menunjukkan  bahwa  dapat  diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e ……………………………………………………….(2) Y 1 = -1,262 + 0,450X 1 + 0,314X 2 + 0,277X 3 + e …………..………………………..(3)
Hasil persamaan regresi di atas menjelaskan bahwa:
1.  Nilai  konstanta  yang  bernilai  negatif  sebesar  -1,262.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  apabila  variabel love  of  money, sistem  perpajakan,  dan  keadilan dianggap  konstan, maka  penggelapan  pajak  akan  bernilai  negatif  sebesar  - 1,262.
2.  Variabel love of money (X 1 ) memiliki koefisien unstandardized beta terhadap penggelapan pajak sebesar 0,450, yang menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan  1  satuan love  of  money akan  menaikkan  penggelapan  pajak sebesar 0,450.
3.  Variabel  sistem  perpajakan  (X 2 )  memiliki  koefisien unstandardized  beta terhadap penggelapan pajak sebesar 0,314, yang menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan sistem perpajakan akan menaikkan penggelapan pajak sebesar 0,314.
4.  Variabel  keadilan  (X 3 )  memiliki  koefisien unstandardized  beta terhadap penggelapan pajak sebesar 0,277, yang menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan  1  satuan  keadilan  akan  menaikkan  penggelapan  pajak  sebesar 0,277.

## 5.  KESIMPULAN

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh love of money, sistem perpajakan,  dan  keadilan  terhadap  penggelapan  pajak  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  Makassar  Barat,  Sulawesi  Selatan  tahun  2020.  Berdasarkan  hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Love of money memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  kecintaan seseorang  terhadap  uang  ( love  of  money )  maka  semakin  tinggi  pula penggelapan  pajak  yang  terjadi.  Hal  ini  terjadi  karena  tingkat  kecintaan seseorang terhadap uang secara berlebihan akan memberikan dampak pada saat  membayar  pajak,  wajib  pajak  akan  melakukan  penggelapan  pajak sebagai upaya dalam mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
2.  Sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan maju sistem perpajakan maka  penggelapan  pajak  akan  semakin  sering  terjadi.  Wajib  pajak  akan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan agar medapatkan keuntungan pribadi  yaitu  dengan  melakukan  kecurangan  dengan  tindakan  penggelapan pajak,  yang  di  mana  hal  ini  sangat  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi negara.
3.  Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  keadilan  maka  persepsi  wajib  pajak mengenai  penggelapan  pajak  akan  semakin  meningkat.  Hal  ini  dapat dikatakan bahwa jika pemungutan pajak yang dilakukan kepada wajib pajak semakin  adil,  maka  wajib  pajak  yang  mempunyai  penghasilan  yang  lebih
besar akan dikenankan tarif yang tinggi pula, sehingga dapat memicu wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajaknya yang berarti wajib pajak akan lebih cenderung melakukan kecurangan termasuk penggelapan pajak.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  maka  diharapkan  agar  KPP  maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat meningkatkan sosialisasi mengenai sistem perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan dan membayar  pajak terutangnya dan memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta transparansi dalam penggunaan uang pajak perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui bahwa uang tersebut dikelola dengan baik dan masyarakat dapat merasakan dampak dari pajak yang dibayarkan, serta adanya keadilan dalam hal tarif pemungutan pajak yang diberikan kepada wajib pajak.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan pengembangan bagi penelitian selanjutnya. Berikut keterbatasan dalam penelitian ini:
1.  Dalam penelitian ini menggunakan metode survei, di mana peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden dalam pengisian kuesioner sehingga mungkin saja pengisian kuesioner dilakukan secara terburu-buru dan responden tidak dapat  berkonsentrasi  penuh  dan  kemungkinan  terjadinya  perbedaan penafsiran pada saat pengisian kuesioner.
2.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  saat  masa  pandemi  Covid-19  sehingga  ruang lingkup peneliti terbatas.
3.  Variabel bebas yang diteliti hanya 3 variabel saja yaitu Love of Money, Sistem Perpajakan, dan Keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardyaksa, T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian,  Kecurangan,  Teknologi,  dan Informasi  Perpajakan  terhadap Tax Evasion . Accounting Analysis Journal , 475-484.
Asih, N. P., & Dwiyanti, K. T. (2019). Pengaruh Love of Money , Machiavellian , dan Equity Sensitivity terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ).
Jurnal Akuntansi , 1412-1435.
Dewi,  N.  T.,  &  Merkusiwati,  N.  L.  (2017).  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 2534-2564.
Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavllian dan Love of Money terhadap  Persepsi  Etika  Penggelapan  Pajak  dengan  Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. Eksplorasi Akuntansi , 470-486.
Farouq, M. S. (2018). Hukum Pajak di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Friskianti,  Y.  (2014).  Pengaruh Self-Assessment  System ,  Keadilan,  Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan Tax Evasion . Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 ( 9 th ed ). Semarang: Universitas Diponegoro.
Ismawati,  E.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi , 812-858.
Kurniawati, M., & Agus, R. T. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. Tax & Accounting Review , 250-266.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi XVII. Yogyakarta: Andi.
Mardismo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Marlina. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang  Pribadi  mengenai  Penggelapan  Pajak  (Studi  Empiris  pada  KPP Pratama Lubuk Pakam). Jurnal Pundi , 151-168.
Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
Paramita, A. M., & Budiasih, I. N. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 1030-1056.
Pradanti, N. (2014). Analisis Hubungan antara Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Status  Sosial  Ekonomi,  dan Ethnic  Background terhadap  Persepsi  Etis Mahasiswa  Akuntansi  dengan Love  of  Money sebagai  Variabel Intervening . Journal of Accounting , 1-12.
Rahman, I. S. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak mengenai  Etika  atas  Penggelapan  Pajak  ( Tax  Evasion ). Jurnal  Akuntansi , 163-179.
Rosianti, C., & Yenny, M. (2014). Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion dengan Intrinsic dan Extrinsic Religiosity sebagai Variabel Moderating . Tax & Accounting review .
Sari,  T.  M.  (2015).  Pengaruh  Keadilan, Self-Assessment  System ,  Diskriminasi, Pemahaman  Perpajakan,  Pelayanan  Aparat  Pajak,  dan  Kemungkinan Terdeteksi  Kecurangan  terhadap  Tindakan Tax  Evasion . Jurnal  Akuntansi , 145-190.
Sekar,  A.  F.  (2018).  Persepsi  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  dan  Diskriminasi terhadap Etika Penggelapan Pajak. Jurnal Ilmu Akuntansi , 53-74.
Siahaan, M. P. (2010). Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Simanjuntak,  T.  H.,  &  Mukhlis,  I.  (2012).  Dimensi  Ekonomi  Perpajakan  dalam Membangun Ekonomi. Bogor: Raih Asa Sukses.
Sugiyono,  P.  D.  (2019).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Suminarsasi.  (2011).  Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  dan  Diskriminasi terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak  ( Tax Evasion ). Jurnal Akuntansi , 145-170.
Tang,  T.  L.-P.,  &  Chiu,  R.  (2003). Income,  Money  Ethics,  Pay  Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees? Journal of Business Ethics , 13-30.
Zain, M. (2008). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.