## 1.   Pendahuluan
Sejak  awal  reformasi,  tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin meningkat. Kondisi  ini  mendorong  pemerintah  dan  DPR
untuk  segera  melakukan  reformasi  terhadap berbagai  peraturan  perundang-undangan. Dalam  bidang  keuangan,  reformasi  dilakukan dengan dikeluarkannya undang-undang keuangan negara, perbendaharaan dan tentang pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggungjawab keuangan  negara.  Pada  penjelasan  UUD

## Kompetensi,  Pembinaan  Karier  dan  Kinerja  Auditor  di  Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan Instansi Kementerian Pertahanan
Budi Hardiyatno 1
¹Universitas Pancasila, Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

## I N F O   A R T I K E L
JEL Classification: H83 M12
Keywords: audititors’ competence, auditors’ career development, auditors’ performance

## A  B  S  T  R  A  C  T
Corruption in the government lead to questions about the performance of government auditors. General Inspectorate and the treasury ministry of defense agencies tasked with monitoring, controlling  and  monitoring  the  implementation  of  activities  in the defense ministry. This study aims to investigate the influence of competence and career development on auditor performance. Based on the testing of 87 auditors obtained empirical evidence that  the  competence  and  career  development  affect  the performance of the auditor. Future research can develop a model by adding other variables.

## A  B  S  T  R  A  K
Perilaku  korupsi  di  pemerintahan  menimbulkan pertanyaan  tentang  kinerja  auditor  pemerintah.  inspektorat jenderal  dan  perbendaharaan  instansi  kementerian  pertahanan bertugas  untuk  melakukan  pengawasan,  pengendalian  dan pemantauan  pelaksanaan  kegiatan  di  lingkungan  kementerian pertahanan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi pengaruh  kompetensi    dan  pembinaaan  karir  terhadap  kinerja auditor. Berdasarkan pengujian pada 87 auditor diperoleh bukti empiris bahwa kompetensi dan pembinaan karir mempengaruhi kinerja  auditor.  Penelitian  mendatang  dapat  mengembangkan model dengan menambahkan variabel lain.
1945  tentang  Sistem  Pemerintahan  Negara yaitu  pada  Bab  VIIIA  pasal  23E  sampai  23G menerangkan  bahwa  perlunya  dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Pemeriksaan Keuangan (BPK) dimana hasil pemeriksaannya diserahkan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR),  disamping  itu  untuk  kegiatan  Badan Pemeriksaan  Keuangan  (BPK)  diatur  dengan undang-undang  tersendiri  yaitu  Undang- Undang RI nomor 15 tahun 2004.
Pemerintah  mengeluarkan  peraturan yang mengharuskan adanya badan pengawasan dan  pemeriksaan  sesuai Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2005 Tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yaitu pada pasal 78 – pasal 81 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  47  Tahun  2009  Tentang  Pembentukan Dan  Organisasi  Kementerian Negara  pasal  27 ayat (2) d yaitu keharusan dibentuknya lembaga Inspektorat Jenderal  sebagai badan pengawas pada setiap Kementerian dan pasal 37  ayat (1) dimana Inspektorat Jenderal  berada dibawah dan bertanggungjawab kepada menterinya masing- masing  serta Pasal  38  Inspektorat  Jenderal mempunyai  tugas  melaksanakan  pengawasan intern di lingkungan Kementerian dipertegas lagi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  24  Tahun  2010  Tentang  Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I  Kementerian  Negara  yaitu  pada  pasal  121 (g)  dan  pasal  133  –  pasal  134.  Sedangkan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara (Menpan) sendiri untuk mengatur kompetensi, pembinaan dan standar Auditor di lingkungan pemerintah  juga  mengeluarkan  aturan  yaitu Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungional Auditot  dan  Angka  Kredit.  Untuk  mewadahi lembaga  Inspektorat  Jenderal  di  Kementerian Pertahanan  maka  dikeluarkan  Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor
21  Tahun  2010  tentang  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan  dan  Tentara  Nasional  Indonesia. Di Inspektorat yang jadikan tempat penelitian, terhadap  kinerja  auditornya  masih  sering ditemukan  temuan  yang  berulang  serta  masih ada internal auditnya yang belum sepenuhnya memahami aturan/kreteria yang dijadikan dasar dalam  pemeriksaan  penyebabnya  hal  tersebut diantarnya  adalah  kompetensi  dan  pembinaan karier  termasuk  dalam  rekrutmen  pengawai inspektorat  itu  sendiri  sehingga  profesional hasil  auditnya  meragukan  maupun  lemahnya penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI) dan Sistem Akuntabilitas Instansi di lingkungan Satuan  Kerja  tersebut.  Sedangkan  Sawyer Lawrence  B.  dkk,  (2006,  542-544)  juga menyatakan bahwa kompetensi dan pembinaan/ pengembangan jenjang auditor sangat diperlukan untuk  meningkatkan  kinerja  auditor  dan  hasil kinerjanya  dapat  dipertanggungjawabkan  dan profesional.
Pelaksanakan  kegiatan  pengawasan dan  pemeriksaan  Inspektorat  Jenderal  Dan Perbendaharaan Instansi Kementerian
Pertahanan  mengacu  pada  Undang-Undang maupun Peraturan yang berlaku tentang Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian dengan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/221/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 tentang Petunjuk Dasar Pengawasan Dan Pemeriksaan  Tentara  Nasional  Indonesia  dan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/25/ I/2013  tanggal  17  Januari  2013  tentang  Buku Petunjuk Induk Pengawasan Dan Pemeriksaan Tentara Nasional Indonesia.
Selain itu, di bidang hukum dikeluarkan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang  bersih  dan  bebas  KKN,  serta  undang- undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Keseluruhan peraturan perundang-undangan  tersebut  dikeluarkan untuk  mewujudkan  tuntutan  masyarakat  akan terselenggaranya  pemerintahan  yang  bersih, taat  pada  aturan  perundang-undangan  dan dapat  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan pemerintahan melalui suatu sistem akuntabilitas
kinerja  instansi.  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah  (APIP)  memegang  peran  penting dalam  meyakinkan  masyarakat  bahwa penyelenggaraan  dan  pertanggungjawaban keuangan  pemerintah  telah  dilaksanakan sesuai  harapan,  kondisi  ini  berlaku  di  setiap unsur  pemerintahan  termasuk  di  tubuh instansi  Kementerian  Pertahanan.  Inspektorat Jenderal  dan  Perbendaharaan  (Itjen)  instansi Kementerian  Pertahanan  selaku  badan pengawas dan pemeriksa belum melaksanakan perannya  secara  optimal  dalam  mewujudkan efektifitas  kinerja  aparat  pemeriksa  (Auditor) karena  faktor  kompetensi  dan  pembinaan karier  belum  mendapat  perhatian  sepenuhnya. Kelemahan-kelemahan  lain  adalah  minimnya perhatian  dan  keseriusan  para  pimpinan Satuan  Kerja  (Satker)  dalam  menindaklanjuti hasil  temuan  dan  lemahnya  penerapan/sanksi hukum  yang  harus  dijatuhkan.  Selain  itu dalam  melaksanakan  perannya,  Itjen  instansi Kementerian  Pertahanan  masih  dihadapkan pada  beberapa  keterbatasan  dan  kelemahan ditinjau dari Sistem Pengendalian Intern, pola penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan, prosedur dan teknik audit, sumber daya manusia yang  kurang  profesional,  rekrutmen  personil auditor  tidak  berdasarkan  keahlian  tetapi hanya  berdasarkan  Surat  Perintah,  sarana  dan prasarana serta peranti lunak serta dasar hukum yang  digunakan  belum  sepenuhnya  sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.  Itjen  instansi  Kementerian Pertahanan  selaku  Aparat  Pengawas  Internal Pemerintah  (APIP)  di  tubuh  instansi Kementerian  Pertahanan  perlu  meningkatkan perannya  agar  dalam  melaksanakan  kegiatan pemeriksaan dilaksanakan secara profesional.

## 2.  Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis
2.1 T eori Agency
Teori  agensi  merupakan  konsep  yang menjelaskan  hubungan  kontraktual  antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak  yang  memberikan  mandat  kepada
pihak  lain,  yaitu agent ,  untuk  melakukan semua  kegiatan  atas  nama principals dalam kapasitasnya  sebagai  pengambil  keputusan (Jensen  dan  Smith,  1984).  Pengawasan atau  monitoring  yang  dilakukan  oleh  pihak independen memerlukan biaya atau monitoring cost dalam bentuk biaya audit, yang merupakan salah satu dari agency cost (Jensen dan Meckling, 1976 ) .  Uraian  tersebut  diatas  memberi  makna bahwa auditor merupakan pihak yang dianggap dapat  menjembatani  kepentingan  pihak pemegang  saham  ( principal) dengan  pihak manajer  ( agent) dalam  mengelola  keuangan perusahaan termasuk menilai kelayakan strategi manajemen  dalam  upaya  untuk  mengatasi kesulitan keuangan perusahaan.
Menurut  Anthony  dan  Govindarajan (2005),  teori  agensi  adalah  hubungan  atau kontrak antara principal dan agent . Teori agensi memiliki  asumsi  bahwa  tiap-tiap  individu semata-mata  termotivasi  oleh  kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan  antara principal dan agent .  Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa professional internal audit sangat berhubungan erat dengan perusahaan/ organisasi termasuk kinerja auditor itu sendiri.
Teori Manajemen  Sumber  Daya Manusia  (MSDM)  menurut  Gomes  (2002:3) adalah : Suatu  gerakan  pengakuan  terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya. Sedangkan menurut Teori A. Maslow (1943) tentang motivasi yaitu secara  mutlak  menunjukkan  perwujudan  diri sebagai pemenuhan (pemuasan) kebutuhan yang bercirikan  pertumbuhan  dan  pengembangan individu.  Perilaku  yang  ditimbulkannya  dapat dimotivasikan  oleh  manajer  dan  diarahkan sebagai subjek-subjek yang berperan. Dorongan yang  dirangsang  ataupun  tidak,  harus  tumbuh sebagai  subjek  yang  memenuhi  kebutuhannya masing-masing  yang  harus  dicapainya  dan sekaligus  selaku  subjek  yang  mencapai  hasil untuk sasaran-sasaran organisasi

## 2.2  Pengendalian Internal COSO
COSO , The Committee of Supporting Organizations  of  the  Treadway  Commission SAS  juga  definisikan  pengendalian  internal (AI.  Haryono  Jusup,  2001,  hal  :  252)  adalah suatu  proses  yang  dipengaruhi  oleh  dewan komisaris  dan  personil  satuan  usaha  lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal- hal :
Keandalan pelaporan keuangan - Kesesuaian  dengan  perundang-undangan - dan peraturan yang berlaku Efektifitas dan efisiensi operasi.
-
Lima  komponen  yang  saling  terkait  dari pernyataan COSO / Committee  of  Sponsoring Organization (1992) adalah sebagai berikut :

## 1) Lingkungan Pengendalian
Lingkungan  Pengendalian  mempengaruhi suasana  suatu  organisasi,  mempengaruhi kesadaran  tentang  pengendalian  pegawai. Yang merupakan landasan dari komponen pengendali  lainnya  adalah  dengan menciptakankan  disiplin  dan  struktur.
Lingkungan Pengendalian a) Integritas dan nilai etika b)  Komitmen  terhadap  kompetensi c) Komisaris dan Komite Audit yang aktif dan efektif d) Filosofi manajemen dan gaya operasional e) Struktur Organisasi f) Pemberian wewenang dan tanggung jawab
g) Kebijakan dan praktik SDM
2) Perhitungan Risiko
Perhitungan Risiko untuk tujuan pelaporan keuangan  merupakan  identifikasi,  analisis dan  pengelolaan  risiko  perusahaan yang    disajikan  secara  wajar  sesuai dengan  prinsip  akuntansi  berlaku  umum. Perhitungan Risiko:
a)  Penetapan  Tujuan  Tingkat  Entitas
b)    Penentuan  Tujuan  Tingkat  Aktivitas
c)  Identifikasi  dan  analisa  risiko
d)   Pengelolaan perubahan

## 3) Aktifitas Pengendalian
Aktivitas Pengendalian
merupakan kebijakan dan prosedur yang memberikan keyakinan  bahwa  perintah  manajemen telah  dilaksanakan  dan  risiko  yang  telah dinilai  ditangani  sebagaimana  mestinya. Aktivitas Pengendalian:
a)  Keberadaan kebijakan dan prosedur yang tepat b ) P e l a k s a n a a n kebijakan   dan    prosedur  yang  tepat Aktivitas pengendalian terdiri dari kebijakan dan  prosedur  yang  merasakan  bahwa diperlukan tindakan untuk meredam risiko dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara umum. Aktivitas pengendalian dapat dijelaskan sebagai berikut:
(1) Adequate  Separation  of  Duties (Pemisahan  Tugas  yang  Cukup) Pengendalian  internal  yang  baik menetapkan bahwa tidak ada pegawai yang  diberikan  terlalu  banyak tanggung  jawab  sehingga  perlu adanya  pemisahan  tugas.  Beberapa pedoman  umum  dalam  pemisahan tugas  untuk  mencegah  salah  saji, baik  yang  disengaja  maupun  yang tidak disengaja, yaitu :
(a)  Pemisahan  fungsi  pemegang aktiva  dari  fungsi  akuntansi
(b) Pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang bersangkutan (c)  Pemisahan  tanggung  jawab operasional  dari  pembukuan (d) Pemisahan tugas dalam EDP
(2) Proper Authorization of Transaction and Activities (Otorisasi yang  Pantas  atas  Transaksi) Otorisasi  dapat  berbentuk  umum dan  khusus.  Otorisasi  umum  berarti bahwa manajemen menyusun kebijakan  bagi  organisasi  untuk
ditaati.  Sedangkan  otorisasi  khusus dilakukan terhadap
transaksi individual.  Misalnya,  manajemen menentukan kebijakan otorisasi untuk pembelian aktiva berdasarkan jumlah tertentu  yang  sudah  ditetapkan,  ini adalah  otorisasi  umum.  Bila  jumlah pembelian melebihi yang ditetapkan, maka  harus  diotorisasi  dulu  oleh dewan komisaris, ini adalah otorisasi khusus.
(3) Adequate  Document  and  Record (Dokumen dan Catatan yang Memadai) Dokumen  dan  catatan  adalah  objek fisik  dimana  transaksi  dimasukkan dan diikhtisarkan. Dokumen berfungsi sebagai  pengantar  informasi  ke seluruh bagian organisasi. Dokumen harus  memadai  untuk  memberikan keyakinan  memadai  bahwa  seluruh aktiva  dikendalikan  dengan  pantas dan seluruh transaksi dicatat dengan benar. Beberapa prinsip tertentu yang relevan  menandai  perancangan  dan penggunaan yang tepat atas dokumen dan catatan.
Dokumen  dan  catatan  hendaknya  : a) Diberi nomor untuk mencegah terjadinya  dokumen  yang  hilang dan  membantu  menelusurinya  bila diperlukan.
b)  Dibuat  pada  saat  yang  sama ketikaterjadinya  transaksi  atau segera sesudahnya.
c)  Cukup  sederhana  agar  mudah dimengerti.
d)  Dirancangkan  untuk  berbagai kegunaan  (bila  mungkin)  untuk mengurangi  jumlah  formulir yang harus dibuat.
e)   Dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan  penyajian  yang benar.
Pengendalian  yang  erat  berkaitan dengan  dokumen  dan  catatan adalah  bagan  perkiraan  yang mengklasifikasikan  transaksi  ke dalam  perkiraan  neraca  dan  laba rugi.  Bagan  perkiraan  merupakan pengendalian  yang  penting  karena memberikan  kerangka  kerja  untuk menentukan informasi yang disajikan kepada manajemen lain dari laporan keuangan. Prosedur untuk pencatatan secara tepat harus disesuaikan dalam sistem  manual  untuk  mendorong penerapan  yang  konsisten.  Sistem manual harus menyediakan informasi yang  cukup  untuk  membantu pencatatan  dan  mempertahankan informasi yang tepat atas transaksi.
(4) Physical  Check  on  Performance
(Pengendalian Fisik atas Aktiva dan Catatan) Jenis perlindungan untuk
mengamankan  aktiva  dan  catatan yang paling utama adalah penggunaan tindakan  pencegahan  secara  fisik. Contohnya,  penggunaan  gudang persediaan  untuk  melindungi  dari kemungkinan terjadinya pencurian.
(5) Independen Check on Performance (Pengecekan Independen atas Pelaksanaan) Kategori terakhir prosedur pengendalian adalah penelaahan yang hati-hati  dan  berkesimbangan  atas keempat  prosedur  yang  lain,  yang sering  disebut  sebagai  pengecekan independen  atau  verifikasi  intern. Kebutuhan pengecekan secara independen meningkat karena pengendalian  internal  cenderung berubah setiap saat jika tidak terdapat mekanisme  penelaahan  yang  sering. Contohnya  pegawai  mungkin  lupa atau sengaja tidak mengikuti prosedur jika  tidak  ada  orang  yang  meninjau

## atau mengawasi pelaksanaanya.

## 4) Informasi dan Komunikasi
Informasi  dan  komunikasi  sistem  men dukung  identifikasi,  perolehan,  dan pertukaran  informasi  dalam  bentuk  dan kerangka  waktu  yang  memungkinkan pegawai melaksanakan tanggung jawabnya. Informasi dan Komunikasi:
a)  Informasi  diidentifikasi,  diperoleh, diolah dan dilaporkan
b) Komunikasi yang efektif
Sistem  informasi  yang  relevan  terhadap tujuan  pelaporan  keuangan  yang  meliputi sistem  akuntansi  terdiri  dari  metoda dan  catatan  yang  ditetapkan  untuk mencatat,  mengolah,  mengikhtisarkan, dan  melaporkan  transaksi  suatu  entitas dan mempertahankan akuntabilitas untuk  aktiva  dan  utang  yang  berkaitan. Komunikasi mencakup memberikan pemahaman  peranan  individual  dan tanggung  jawab  yang  berkaitan  dengan pengendalian intern atas laporan keuangan. Komunikasi  meliputi  sejauh  mana personel  memahami  bagaimana  aktivitas mereka  dalam  sistem  informasi  pelaporan keuangan  berkaitan  dengan  pekerjaan  dan hal lainnya.

## 5) Monitoring/Pengawasan
Monitoring/pengawasan  adalah  suatu proses  penilaian  kualitas  kinerja  struktur pengendalian  internal  sepanjang  waktu. Pengawasan menyangkut penilaian rancangan  dan  pelaksanaan  operasi pengendalian oleh personil yang tepat untuk setiap  periode  waktu  tertentu  serta  untuk menentukan  bahwa  Sistem  Pengendalian Internal (SPI) telah berjalan sesuai dengan ketentuan maupun dilaksanakan modifikasi yang diperlukan karena adanya perubahan- perubahan  kondisi  telah  dilakukan. Pemantauan bisa terjadi atas aktifitas yang sedang berlangsung dan bisa juga dilakukan
dengan evaluasi setiap akhir periode.

## 2.3  Hubungan Antara Kompetensi, Pembinaan Karir Dan Kinerja Auditor
Menurut   Asikin  (2006)  seorang  internal auditor  dapat  diukur  kenerjanya  melalui sikap  profesionalisme,  pengetahuan  dan kecakapan,hubungan  antar  manusia  dan komunikasi, pendidikan yang berkelanjutan dan kemampuan  dalam  menerapkan  pengetahuan maupun  penyerapan  pengetahuan  dalam mengikuti  pelatihan  di  tempat  kerja  termasuk ketelitian  professional  yang  diukur  dari penerapan  ketelitian  dan  kecakapan  sehingga dalam  pengungkapan  temuan  Auditnya  dapat lebih dipertanggungjawabkan.
Wardoyo dan Lena (2010) mengungkapkan bahwa  Peranan  perusahaan  dalam  merekrut personil  yang  bertugas  sebagai  internal auditor  mensyaratkan  mempunyai  pendidikan nonformal  seperti  memiliki  Sertifakat  CIA, dengan  mensyaratkan  tambahan  pendidikan nonformal bagi internal auditor maka masalah kecurangan, kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan  perusahaan  dapat  ditekan  karena berpedoman  kepada  kualitas  pelaksanaan Good  Corporate  Governanc  (GCG) yang nantinya  secara  cepat  maupun  secara  lambat pelanggaran  yang  terjadi  di  manajemen  dapat diperbaiki  termasuk  pentingnya  standar Kode Etik Audit Internal karena bagi  profesi audit    internal,    kode    etik    merupakan    hal yang  sangat  penting  dan diperlukan  dalam pelaksanaan    tugasnya  secara    profesional terutama  yang  menyangkut  manajemen risiko, pengendalian  dan  proses  tata  kelola.Singgih dan  Bawono  (2010)  berpandangan  bahwa independensi,  pengalaman. due  professional care dan akuntabilitas secara simultan sangat berpengaruh terhadap kualitas Auditor. Wati, dkk (2010) menemukan bukti bahwa independensi, Gaya kepemimpinan, Komitmen organisasi dan pemahaman Good  Governance berpengaruh positif terhadap kinerja Auditor.
Pratiwi  dan  Harmeidiyanti  (2012)
mengungkapkan  bahwa  secara  simultan kecerdasan  emosional,  pengetahuan, Locus of  Control ,  Independensi  dan  komunikasi berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pemeriksa  internal  Inspektorat.  Bila  dilihat secara parsial  kecerdasan emosional, Locus of Control, Independensi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja pemeriksa internal Inspektorat dan faktor yang paling dominan dari penelitian terhadap kinerja pemeriksa internal Inspektorat Kabupaten  adalah  kecerdasan  emosional. Kisnawati  (2012)  menemukan  bukti  empiris bahwa  bahwa  secara  simultan  kompetensi, Independensi  dan  etika  auditor  berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
Berdasarkan  beberapa  hasil  penelitian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor pendidikan, pengalaman, independensi, pelatihan, etika auditor, pembinaan karier dan ketrampilan dalam melaksanakan audit sangat mempengaruhi  terhadap  efektifitas  kinerja auditor  sehingga  faktor-faktor  tersebut  perlu mendapat  perhatian  untuk  meningkatkan kualitas  auditor  di  Inspektorat  Pemerintah. Oleh  karenanya  hipotesis  penelitian  disusun sebagai berikut:
H1:  Ada pengaruh kompetensi auditor terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan Instansi Kementerian Pertahanan
H2:   Ada pengaruh pembinaan karir terhadap kinerja auditor Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan  Instansi  Kementerian Pertahanan

## 3.   Metode Penelitian
Penelitian menggunakan metode survey.  Sumber  data  berupa  data  primer  yang dikumpulkan  dengan  cara    menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai di  Inspektorat Jenderal  dan  Perbendaharaan  Instansi Kementerian  Pertahanan.  Dari  sejumlah  100 kuesioner  yang  disebarkan  kepada  responden, sejumlah 87 kuesioner terisi dengan lengkap dan diolah.    pegawai  pada  di  Inspektorat  Jenderal dan  Perbendaharaan  Instansi  Kementerian Pertahanan.    Skala  angka  yang  digunakan untuk  variabel  kompetensi,  pembinaan  karier dan kinerja auditor internal adalah interval yang dihasilkan  dari  suatu  transformasi  dari  skala angka  ordinal  yang  diperoleh  dari  instrumen penelitian  untuk  variabel  X  dan  Y.    Angka ordinal  untuk  variabel  X    yaitu  kompetensi dan  pembinaan  karier  yang  diperoleh  dengan

## Gambar 1. Kerangka Pikir
menggunakan Likert Summated Rating dimana responden  diberi  kuisioner  dengan  bobot tertinggi 5 dengan memilih angka 5 dan yang terendah adalah 1 bagi yang memilih angka 1.
Definisi operasional dan
pengukuranvariable mengacu pada  definisi dan operasionalisasi variabel yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
Variabel Independen : Kompetensi (X 1. 1 )
Variabel  kompetensi  adalah  untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh seorang  auditor  serta  mempertahankan kemampuan  itu  sendiri,  adapun  dalam menilai variabel kompetensi yang dijadikan standart  atau  indikator    penilaian  adalah rekrutmen,  keahlian  khusus,  pendidikan dan pengetahuan. pengukuran kompetensi mengacu pengukuran COSO (1992)
Variabel  Independen  :    Pembinaan  Karier 2.
(X 2 )
Variabel  ini  menggunakan  standar  yang telah  dikeluarkan  oleh  BPKP  (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maupun  Peraturan  Pemerintah  nomor  60 tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  dan  Buku  Petunjuk Dasar  Pengawasan  dan  Pemeriksaan TNI  tahun  2006  ,  pola  pembinaan dilaksanakan  secara  berlanjut  berupa pemenuhan kebutuhan personil pemeriksa dan  pembinaan  personil  APF  (Aparat Pemeriksa  Fungsional)  sejalan  dengan pembinaan personil instansi Kementerian Pertahanan    serta  berpedoman  kepada peraturan dan perundang-undangan yang  berlaku.  Adapun  variabel  indikator yang  digunakan  meliputi  :  Pengalaman, Pengembangan  Karier,  Pendidikan  dan Profesionalisme.  Pengukuran  pembinaan karir  mengadopsi  pengukuran  yang dilakukan oleh Sawyer (2006)
Variabel Dependen : Kinerja Auditor (Y) 3.
Variabel kinerja auditor internal
merupakan  efektifitas  auditor  internal dalam  melakukan  aktifitas  audit  internal. Indikator  yang  digunakan  berdasarkan Standar Praktik Profesi Audit Internal yaitu Standar Kinerja Audit Internal (Seksi 2000) yang terdiri dari pengelolaan fungsi audit internal, lingkup perencanaan, manajemen sumber  daya,  kontrol,  pelaksanaan penugasan,  pengkomunikasian  hasil penugasan dan pemantauan tindak lanjut. Indikator  yang  menjadi  penilaian  adalah Kualitas  Audit,  Motivasi,  Independensi dan  Tanggungjawab Auditor. Pengukuran kinerja auditor mengacu pada pengukuran yang dilakukan oleh Arens (2008)
Uji kualitas data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas. Sugiyono (2011: 168) menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat  ukur  yang  digunakan  untuk  mendapatkan data  (mengukur)  itu  valid.  Kriteria  yang digunakan  untuk  menentukan  valid  tidaknya alat test adalah  dengan  df  =  0,30,  ά  =  0,05.
dengan ketentuan sebagai berikut:
Uji validitas dinyatakan valid apabila nilai r 1.
hitung dengan tingkat signifikan ≥ 0,05 maka alat test dan apabila r hitung dengan tingkat signifikan  <  0,05  maka  dinyatakan  tidak valid (drop). Secara statistik angka kolerasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka  kritis  tabel  kolerasi  nilai  r,  teknik kolerasi  yang  digunakan  adalah Product Moment (Sugiono, 2011,hal: 241)
Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui 2. apakah  instrument  yang  digunakan  dapat mengukur  sesuatu  yang  diukur  secara konsisten dari waktu ke waktu. Butir-butir indicator  didinyatakan  valid  jika  nilai Cronbach Alpha > 0.7  (Ghozali, 2007:).
Analisis  data  dilakukan  dengan  uji regresi  berganda.  Uji  regresi  dapat  dikatakan sebagai  pengujian  model  yang  BLUE  ( Best, Linier, Unbiased, dan Estimated ) jika terbebas dari penyakit asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan pada model penelitian mencakup:
Uji Mulitikolinearitas. Cara yang 1.
digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas  adalah  menggunakan Variace Inflation Factor (VIF).  Jika nilai VIF  nya  kurang  dari  atau  sama  dengan 10  (Myer,  1990)  maka  dalam  data  tidak terdapat multikolinieritas.
Uji  Heteroskedastisitas  dilakukan  untuk 2. memberikan  keyakinan  bahwa  data  yang diuji  adalah  homogen.  Jika  terdapat  hasil signifikan  regresi  sederhana  variabel bebas  terhadap  nilai  absolut  dari  residual (error) signifikan, maka dapat disimpulkan terhadap  heteroskedastisitas  (varians    dari residual tidak homogen).
Uji  Normalitas  residual  model  dilakukan 3. untuk  menguji    distribusi  nilai  residual model yang diuji. Model yang baik adalah jika  distribusi  residual  modelnya  lebih dari  0.05  pada  α=5%,  dengan  kata  lain distribusi observasi  dibandingkan distribusi teoritisnya tidak berbeda. Pengujian dapat juga dilakukan dengan menggunakan grafik p-plot.  Jika  data  berada  di  sekitar  sumbu diagomal maka dapat dikatakan normal.
Persamaan  model  penelitian  digambarkan dalam persamaan regresi sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e
Keterangan :
a   =   nilai konstanta b   =   nilai koefisien regersi variabel independen Y   =   kinerja auditor X1 =  kompetensi X2  =  pembinaan karir e  =  error
Pengujian  model  penelitian  dilakukan dengan  Uji  Fisher  (Uji  F).  Model  yang  baik adalah  jika  satu  dari  variable  independen yang  diuji  berpengaruh  terhadap  variable dependennya.    Model  dikatakan  baik  jika signifikasi  hasil  uji  F  <  0,5  pada  α=5%. Pengujian  Hipotesis  dilakukan  dengan  uji-t. Uji-t  merupakan  pengujian  masing-masing variable  independen  terhadap  dependen.  Jika
tingkat signifikansi hasil uji-t  kurang dari 0,05 maka hipotesa yang didapat H 1 dapat diterima dan  H 0 ditolak  dan  jika  lebih  dari  atau  sama dengan  0,05  maka  hipotesa  yang  didapat  H 1 dapat ditolak dan hipotesa dari H 0 diterima.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Responden  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  pelaksana audit  yang  ada  di  Inspektorat    Jenderal  dan Perbendaharaan  jajaran  instansi  Kementerian Pertahanan  yaitu  pejabat  struktural  dan fungsional  dimana  pejabat  struktural  dapat melaksanakan kegiatan pemeriksaan/ audit  karena  tugas  dan  tanggungjawabnya melaksanakan  penempatan  di  Inspektorat yang  seharusnya  dibekali  keahlian  bidang audit.  Dalam  hal  ini  seseorang  yang  bertugas di  Inspektorat  akan  dapat  pemahaman  atas segala kebutuhan serta kelemahan yang terjadi sehingga  hambatan  dapat  diselesaikan  dengan baik dan dilaksanakan  lebih efektif, efisien dan ekonomis  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Jumlah  responden  dalam  penelitian  sebanyak 87 responden dimana dari 100 kuisioner yang disebar.  Dalam  pengumpulan  data  adalah dengan  pengiriman  kuisioner  secara  langsung kepada  para  responden  dengan  jangka  waktu pengisisn/ pengembalian kuisioner selama tujuh (7) hari kerja. Deskripsi dari variabel yang diuji adalah sebagai berikut:
Analisis  statistik  deskripsi  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  umum  dari  data  yang didapat  yaitu  mean,  median,  standar  deviasi dan data minimum sesuai dengan tabel dibawah ini.
Berdasarkan data dari tabel diatas peneliti menyatakan  bahwa  dari  87  sampel  responden Kompetensi  (X 1 ),  Pembinaan  Karier  (X 2 )  dan Kinerja Auditor (Y) pada Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan yang diambil oleh peneliti terdapat rata-rata hitung/mean Kompetensi (X 1 ) sebesar 47.67, Pembinaan Karier (X 2 ) sebesar 63.86  dan  Kinerja Auditor  (Y)  sebesar  70.99. Sedangkan  nilai  tengah/  median  Kompetensi (X 1 )  sebesar  50.00,  Pembinaan  Karier  (X 2 ) sebesar 67.00 dan Kinerja Auditor (Y) sebesar 72.00. Nilai standar deviasi  untuk Kompetensi (X 1 )  sebesar  8.295,  Pembinaan  Karier  (X 2 ) sebesar 11.646 dan Kinerja Auditor (Y) sebesar 13.419.  Nilai  minimum  dari  Kompetensi  (X 1 ) sebesar  13,  Pembinaan  Karier  (X 2 )  sebesar 17  dan  Kinerja  Auditor  (Y)  sebesar  18.  Dari data  yang  didapat  menunjukkan  bahwa  nlai Kompetensi  (X 1 ),  Pembinaan  Karier  (X 2 )  dan Kinerja Auditor (Y) bervariasi.
Hasil uji kualitas data yang mencakup uji  validitas  dan  reliabilitas  terangkum  pada Tabel  2,  dimana  dari  13  indikator  variabel kompetensi, 17 indikator variabel pembianaan karir,  18  indikator  kinerja  auditor,  semuanya terbukti  mampu  menjadi  pengukur  variabel, atau dapat dikatakan valid. Indikator-indikator pengkur  untuk  tiga  variabel  yang  diuji  juga terbukti  reliabel.  Rangkuman  hasul  pengujian sebagaimana tampak pada Tabel 2.
Hasil  uji  asumsi  klasik,  menunjukkan bukti  bahwa    distribusi  nilai  residual  berada pada  sumbu  diagonal  berdasarkan  grafik p-plot.    Berdasarkan  perhitungan  bahwa angka tolerance dari  variabel  independen kompetensi  dan  independensi  mempunyai nilai toleranc e  lebih  dari  0,10  berarti  bahwa tidak  ada  korelasi  antar  variabel  indpenden yang  nilainya  lebih  dari  95%.  Sementara  itu, hasil  perhitungan  nilai Variance  Inflantion Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama. Tidak  ada  satupun  variabel  independen  yang memiliki  nilai  VIF  lebih  dari  10  dan  dapat disimpulkan  tidak  terjadi  multikolinieritas antar  variabel  independen  tersebut.    Hasil uji  heteroskedastisitas    menunjukkan  tidak ditemukan pola tertentu yang jelas, serta titik- titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y,  maka  mengindikasikan  tidak  terjadi heteroskedastisitas.
Hasil  uji  regresi  menunjukkan  bahwa model yang diuji dan tercermin dari hasil Uji F menunjukkan bahwa F hitung untuk model yang diperoleh  sebesar  :  251,005  dengan  tingkat
Kompetensi (X1) Pembinaan Karier (X2) Kinerja Auditor (Y) Mean Median Std. Deviation Minimum Maximum 47.67 50.00 8.295 13 59 63.86 67.00 11.646 17 82 70.99 72.00
13.419
18
90

## Tabel 2
Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dirangkum pada tabel berikut:
No 1 2 3 Variabel Kompetensi Pembinaan karir Kinerja Auditor Jumlah Indikator Hasil Uji validitas Valid pada r hitung  > 0,40
13
17 18 Hasil uji Reliabilitas 0,887 0,941 0,967

## Tabel  1 Deskripsi Variabel
signifikan  0,000  maka  model  regresi  bisa dipakai  untuk  memprediksi  Kinerja  Auditor (Y)  atau  dapat  dikatakan  bahwa  Kompetensi Auditor (X 1 ) dan Pembinaan Karier (X 2 )  secara bersamaan mempengaruhi Kinerja Auditor (Y). Hal ini menunjukkan bahwa model yang diuji merupkan model yang baik.
Tujuan  pengujian  hipotesis  adalah untuk  mendapatkan  kesimpulan  apakah hipotesis  penelitian  yang  dirumuskan  telah sesuai  atau  tidak  dengan  data  yang  diperoleh, maka hipotesis yng diuji adalah hasil hipotesis statistik  yang  dinyatakan  dalam  bentuk hipotesis  nol  (H 0 )  .  Sebelum  digunakan sebagai  dasar  kesimpulan  pengujian  hipotesis dilakukan  dengan  menggunakan  statistik  dan data yang ada diuji secara simultan dan parsial untuk melihat apakah model yang didapat dan koefisien regresinya dapat dikatakan bermakna secara  statistik  dan  dapat  diambil  kesimpulan secara  umum  mengenai  pengaruh  kompetensi dan pembinaan karier terhadap kinerja auditor. Berikut adalah hasil Uji-t.
Dari hasil  perhitungan regresi berganda linier maka persamaan regresinya adalah :
Y = 0, 562 + 0,317 X 1 + 0,866 X 2 + ε
Dari hasil perhitungan. Jika nilai intercept (a) sebesar 0,562 artinya jika Kompetensi (X 1 ) dan Pembinaan  Karier  (X 2 )  sama-sama  nol,  maka Kinerja    Auditor  (Y)  sebesar  0,562  satuan. Koefisien  regresi  parsial  Kompetensi  (X 1 )
sebesar 0,317 artinya jika variabel  Pembinaan Karier  (X 2 )  konstan  maka  peningkatan Kompetensi (X 1 ) satu satuan akan meningkatkan Kinerja  Auditor (Y) sebesar 0,317 dan koefisien regresi  Pembinaan  Karier  (X 2 )  sebesar  0,866 maka  artinya  jika  variabel  Kompetensi  (X 1 ) konstan maka peningkatan Kinerja Auditor (Y) sebesar 0,866 satuan.
Dari  penggolaan  statistik  jika  tingkat signifikansi  kurang  dari  0,05  maka  hipotesa yang  didapat  H 1 dapat  diterima  dan  hipotesa dari H 0 ditolak. Namun bila tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesa yang didapat H 1 dapat  ditolak  dan  hipotesa  dari  H 0 diterima. Dari hasil pengujian F hitung dan R menunjukkan bahwa Kompetensi (X 1 ) dan Pembinaan Karier (X 2 )  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja Auditor  (Y).  Untuk  menghasilkan  kinerja auditor  yang  baik  diperlukan  suatu  standar dan  pedoman  pelaksanaan  audit  internal  agar profesionalisme auditor dapat terjaga. Salah satu dari standar yang ada untuk internal auditor
pemerintah mengacu pada Standar Kompetensi Auditor  yang    dikeluarkan  oleh  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan maupun  dari  konsorsium  Organisasi  Profesi Audit Internal.

## 5.  Simpulan, Keterbatasan, dan Implikasi Hasil Penelitian

## Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis
Coefficients ª Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics Tolerance e VIF B Std. Error Beta (Constant) Kompetensi Pembinaan Karir .562 .317 .866 3.286 .131 .093 .196 .752 .171 2.428 9.316 .865 .017 .000 .262 .262 3.817 3.817 1 a. Dependent Variable: Kinerja Auditor
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS
Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilaksanakan  dan    pembahasan  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut :
Kompetensi  dan  pembinaan  karier  auditor a. secara  simultan  berpengaruh  nyata atau  signifikan  terhadap  kinerja  auditor internal  di  jajaran  Inspektorat  Jenderal dan  Perbendaharaan  instansi  Kementerian Pertahanan,  karena  kinerja  auditor  sendiri hasilnya karena pengaruh yang didapat dari kompetensi  dan  pembinaan  karier  auditor itu sendiri.
Dari  hasil  uji  secara  parsial  maka  didapat b. bahwa  kompetensi  dan  pembinaan  karier auditor  di  jajaran  instansi  Kementerian Pertahanan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kinerja auditor. Standar Kompetensi  Auditor yang c. dikeluarkan  oleh  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  selaku  badan yang  membina  auditor  di  jajaran  instansi pemerintah perlu dijadikan pedoman dalam pelaksanaan  kompetensi  dan  pembinaan karier auditor di jajaran instansi Kementerian Pertahanan, oleh karena itu maka pimpinan Inspektorat di jajaran instansi Kementerian Pertahanan dalam perekrutan auditor harus didasarkan  oleh  latar  belakang  pendidikan serta  kemampuan  kompetensi  teknis  yang memadai  untuk  mendukung  pelaksanaan tugas  yang  diberikan  kepada  seorang auditor.
Dalam mempertahankan kompetensi d. seorang  auditor  agar  bekerja  secara profesional diperlukan suatu pengembangan pengetahuan,  maupun  pendidikan  yang sangat  menunjang  pelaksanaan  audit sedangkan  untuk    pembinaan  kariernya harus  tertata  dengan  baik  dan  jelas  serta dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.  Sehingga  seorang  audit  internal dapat  bekerja  secara  profesional  dengan didukung oleh kemampuan intelektual serta tanggungjawab yang dibebankan kepadanya merupakan  bekal  utama  yang  sangat bernilai  untuk  mendapatkan  kinerja  yang
memuaskan.
Implikasi  hasil  penelitian  dalam rangka peningkatkan kinerja auditor internal di Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan  jajaran instansi Kementerian Pertahanan dapat penulis sampaikan  beberapa  saran  yang  berhubungan dengan hasil penelitian diantaranya adalah :
Dalam  perekrutan  personil  yang  menjadi a. pengawak  Inspektorat  perlu  kiranya diperhatikan  latar  belakangnya  mulai dari  aspek  psikologi  serta  kemampuan dan  keahlian  yang  dapat  mempengaruhi lingkungan  Inspektorat  jajaran  instansi Kementerian Pertahanan serta perlu dibuat organisasi tersendiri di bawah Inspektorat yang  berlaku  untuk  pembinaan  auditor di  seluruh  jajaran  instansi  Kementerian Pertahanan.
Perlu  segera  direalisasikan  pembentukan b. forum  komunikasi  Aparat  Pemeriksa Fungsional  di  lingkungan  Dephan dan  instansi  Kementerian  Pertahanan yang  dapat  digunakan      sebagai    media pertukaran  informasi,    koordinasi  dan sosialisasi berbagai aturan dan perundang- undangan baru yang berkaitan dengan tugas lembaga Inspektorat.   Keberadaan forum ini dirasakan penting guna mengantisipasi dan  memecahkan  berbagai  persoalan yang  mungkin  timbul  dan  menghambat penyelenggaraan  fungsi  pengawasan  dan pemeriksaan.
Itjen  instansi  Kementerian  Pertahanan c. selaku badan pembina auditor seluruh jajaran instansi  Kementerian  Pertahanan  perlu membuat standart kompetensi Auditor untuk jajaran  instansi  Kementerian  Pertahanan agar  kegiatan  audit  dapat  dilaksanakan secara  profesional,  independen,  terarah dan  obyektif  berdasarkan  kode  etik  dan standar pemeriksaan yang baku maka perlu dilaksanakan pelatihan setiap tahun sesuai dengan aturan maksimal 80 jam pelajaran dan  wajib  diikuti  oleh  seluruh  auditor  di jajaran instansi Kementerian Pertahanan. Untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat d.
akan transparansi dan akuntabilitas  tugas- tugas pemerintahan, Kemhan dan instansi Kementerian Pertahanan perlu merumuskan kembali  suatu  Sistem  Akuntansi  seperti yang  telah  diamanatkan  dalam  Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan Kemhan  harus  dapat  merubah  sistem pencatatan dan pelaporan yang digunakan saat  ini  disesuai  dengan  perkembangan organisasi  karena  masih  kelemahan dalam  sistem  akuntansi  yang  digunakan oleh  Kemhan  dan  instansi  Kementerian Pertahanan.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan diharapkan punish  dan  reward dapat diterapkan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Agoes  Sukrisno,  Auditing  Petunjuk  Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik Edisi 4, Jakarta, Salemba Empat, 2012. Al Haryono Jusuf. 2001. Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 2. Yogyakarta: STIE YKPN.
Anthony, R. dan V. Govindarajan. 2005. Sistem Pengendalian  Manajemen  (Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat.
Arens dkk, Auditing dan Jasa Assurance Edisi 12, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2008
Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Yogyakarta,PT Rineka Cipta: 2010.
Asikin, Zainal dkk. 2006. Dasar-dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Bawono, Singgih, 2010. “Faktor-Faktor dalam Diri  Auditor  dan  Kualitas  Audit:  Studi Pada KAP Big four di Indonesia”. Skripsi. Jurusan Akuntansi.  UNSOED.Purwokerto BPK  RI,  Pemeriksaan  Pengelolan  dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU RI nomor 15, Jakarta, 2004.
BPK RI, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 01 Tahun 2007 Tentang  Standar  Pemeriksaan  Keuangan Negara,Jakarta:Kementerian
HAM
Republik Indonesia,2007.
BPK RI, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 02 Tahun 2007 Tentang  Kode  Etik  Badan  Pemeriksa Keuangan,Jakarta:Kementerian HAM
Republik Indonesia,2007. BPK RI, Undang-Undang RI nomor 15 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan,Jakarta: Kementerian HAM Republik
Indonesia,2006.
Buku  Petunjuk  Dasar  Pengawasan  dan Pemeriksaan  Tentara  Nasional  Indonesia, sesuai  Surat  Keputusan  Panglima  TNI nomor: SKEP/221/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006,Jakarta,Setum Mabes TNI.
Buku  Petunjuk  Induk  Pengawasan  dan Pemeriksaan  TNI  sesuai  Surat  Keputusan Panglima  TNI  nomor:  SKEP/25/I/2013 tanggal  17  Januari  2013,Jakarta,Setum Mabes TNI.
Ghozali,  Imam.  2007. Aplikasi  Analisis Multivariate dengan Program SPSS.
Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Gomes,  Faustino  Cardoso,  2003,  Manajemen Sumber Daya Manusia,  Penerbit Andi, Yogyakarta.
Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior,
Agency  Costs  and  Ownership  Structure. Journal of Financial Economics,
Oktober,  1976,  V.  3,  No.  4,  pp.  305-360. Avalaible from: http://papers.ssrn.com Jusup  AI.  Haryono,  Auditing  Cetakan Pertama,Yogyakarta,  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi YKPN: 2001.
Kisnawati, Baiq. 2012. Pengaruh Kompetensi,
Independensi  dan  Etika Auditor  Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor Pemerintah  di  Inspektorat  Kabupaten  dan Kota Se-Pulau Lombok).Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan.  Vol.8.  No.3.  Nopember 2012
Konsorsium  Organisasi  Profesi  Auditor Internal ,Standar Porfesi Audit Internal,Jakarta,2004.
Myers,  R.  H.  (1990),  Classical  and  Modern
Regression with Application, 2nded., Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor  PER/220/M.PAN/7/2008 Tahun  2008  Tentang  Jabatan  Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya, Kementerian PAN, Jakarta,2008.
Peraturan  Menteri  Pertahanan  Republik Indonesia  Nomor  21 Tahun  2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian  Pertahanan  Dan  Tentara Nasional  Indonesia,  Jakarta:  Kementerian HAM Republik Indonesia,2010.
Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 60  Tgl  28 Agustus  2008    Tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah,Jakarta: Sekretariat Negara,2008. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 94 Tahun  2006  Tentang  Kedudukan,  Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian  Negara  Republik  Indonesia, Jakarta,2006. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan  Fungsi  Kementerian  Negara  Serta Susunan  Organisasi,  Tugas,  Dan  Fungsi Eselon  I  Kementerian  Negara,Jakarta
: Sekretaris Kabinet Republik Indonesia,2010.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47  Tahun  2009  Tentang  Pembentukan Dan  Organisasi  Kementerian  Negara, Jakarta  : Sekretaris  Kabinet  Republik Indonesia,2009. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
9  Tahun  2005    Tentang  Kedudukan,
Tugas,  Fungsi,Susunan  Organisasi,  Dan Tata  Kerja  Kementerian  Negara  Republik
Indonesia,Jakarta,2005.
Pratiwi,  Umi  dan  Harmeidiyanti,  Sri,  2013, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  Pemeriksa  Internal  Inspektorat  di Wilayah  Kabupaten  Banyumas,  Jurnal. usm.ac.id/elibs/USM_cd2b9.
Sawyer Lawrence B. dkk, Audit Internal Sawyer Edisi 5, Jakarta, Salemba Empat, 2006. Sugiono,
Metode
Penelitian
Kombinasi,Bandung:Alfabeta: 2011.
Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1945. Undang-Undang RI Nomor 13 Thn 2003 ttg K etenagakerjaan,Jakarta,Sekretaris  Negara Republik Indonesia: 2003.
Wati,  Elya.  2010.  Pengaruh  Idepedensi,  Gaya Kepemimpinan,  Komitmen  Organisasi, dan Pemahaman  Good  Governance  Terhadap Kinerja  Auditor  Pemerintah.  Universitas Bengkulu.