Vol. 19. No. 2, Desember 2019, 239-258
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN TOKOH-TOKOHNYA
Zulhamdi Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe Email: zoel_hamdi@yahooo.co.id

## ABSTRACT
The  emergence  of  new  problems  or  problems  in  the  community  that  really  need  legal clarity,  all  of  which  have  not  been  answered  in  either  the  Qur'an  or  the  Hadith,  in connection  with  the  cessation  of  revelation  and  the  death  of  the  Prophet  Muhammad who acted as a mediator between revelation and the reality that lived at that time. The renewal  of  Islamic  law  is  the  solution,  the  purpose  of  this  paper  is  to  find  out  the concepts of Islamic law reform and figures who contribute to the renewal of Islamic law. The  type  of  research  is  descriptive  qualitative  with  library  research,  namely  research that is directed and focused on the study and discussion of library materials that have to do with the problem being studied, Overall, the renewal of Islamic law in Indonesia runs rather slowly compared to other Muslim countries, especially in the Middle East, North Africa, India and Pakistan. However, the realization of the marriage law number 1 of 1974, government regulation number 9 in 1975, Government regulation number 10 of 1983, government regulation number 28 of 1977 concerning the ownership of land, and the realization of the compilation of Indonesian Islamic law in 1991 were the dynamics of renewal of Islamic legal thinking that must be grateful, as for the characters and the ideas are: 1) Hasbi Ash-Shiddieqy (Indonesian Jurisprudence); 2) Hazairin: Indonesian National  School;  3)  Munawir  Syadzali:  Reactualization  of  Islamic  Law;  4)  Ibrahim Hosen: Making Nash Qat'i fun; 5) Ali Yafie and Sahal Mahfuz: Social Jurisprudence.
Keywords: Restriction; Islamic Law; Characters.

## ABSTRAK
Timbulnya  berbagai  persoalan  atau  masalah  baru  di  masyarakat  yang  sangat memerlukan  kejelasan  hukumnya,  yang  mana  semuanya  belum  bisa  terjawab  baik dalam  Al- Qur’an  maupun  Hadist,  sehubungan  dengan  telah  terhentinya  wahyu  dan wafatnya  Nabi  Muhammad  SAW  yang berperan  sebagai  mediator  antara  wahyu dengan  realitas  yang  hidup  pada  masa  itu.  Pembaharuan  hukum  Islam  adalah solusinya, tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui konsep pembaharuan hukum  Islam  dan tokoh-tokoh  yang  berkontribusi  dalam  pembaharuan hukum Islam. Jenis  penelitian  ini  deskriptif  kualitatif  dengan  penelitian  pustaka,  yaitu  penelitian yang  diarahkan  dan  difokuskan  terhadap  telaah  dan  pembahasan  bahan-bahan pustaka  yang  ada  kaitannya  dengan  masalah  yang  dikaji,  Secara  keseluruhan, pembaruan  hukum  Islam  di  Indonesia  berjalan  agak  perlahan  dibandingkan  dengan negara  muslim  lainnya,  terutama  di  negara  timur  tengah,  Afrika  Utara,  India  dan Pakistan.  Akan  tetapi  kewujudan  undang-undang  perkawinan  momor  1  tahun  1974, peraturan  pemerintah  nomor 9  tahun  1975,  peraturan  pemerintah  nomor  10  tahun 1983,  peraturan  pemerintah  nomor  28  tahun  1977  tentang  perwaqafan  tanah  milik, dan  pewujudan  kompilasi  hukum  Islam  Indonesia  tahun  1991  merupakan  dinamika pembaruan  pemikiran  hukum  Islam  yang  harus  disyukuri.  lahirnya  pembaharuan hukum  Islam  di  Indonesia  semisal  KHI  antara  lain  didasarkan  pada  ide-ide pembaruan  yang  dilontarkan  oleh  beberapa  tokoh  terkemuka.  Mereka  telah melontarkan  gagasan-gagasan  pembaruannya  dalam  rangka  menciptakan  hukum Islam yang berkarakter ke Indonesiaan, adapun tokoh-tokoh dan  gagasannya adalah: 1)Hasbi  Ash-Shiddieqy  (Fikih  Indonesia);  2)Hazairin:  Mazhab  Nasional  Indonesia;
3)Munawir  Syadzali:  Reaktualisasi  Hukum  Islam;  4)Ibrahim  Hosen:  Memfikihkan Nash Qat’i; 5)Ali Yafie dan Saha l Mahfuz: Fikih Sosial.
Kata kunci: Pembaharuan; Hukum Islam; Tokoh-Tokohnya.
ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
رﻮﻬﻇ ﻞﻛﺎﺸﻣ ةﺪﻳﺪﺟ ﰲ ﻊﻤﺘ ا جﺎﺘﲢ ةﺪﺸﺑ ﱃإ حﻮﺿو ﱐﻮﻧﺎﻗ ، ﱂ ﻢﺘﻳ دﺮﻟا ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺎﻬﻠﻛ ﰲ نآﺮﻘﻟا ﺚﻳﺪﳊاو ، ﻒﻗﻮﺘﻟ ﻲﺣﻮﻟا ةﺎﻓوو ﱯﻨﻟا ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﺪﻤﳏ يﺬﻟا ﻞﻤﻋ ﻂﻴﺳﻮﻛ ﲔﺑ ﻲﺣﻮﻟا ﻊﻗاﻮﻟاو ﻲﳊا ﰲ ﻚﻟذ ﺖﻗﻮﻟا . نإ ﺪﻳﺪﲡ ﻮﻫ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻪﻘﻔﻟا ﻞﳊا ، ضﺮﻐﻟاو ﻦﻣ ﻩﺬﻫ ﺔﺳارﺪﻟا ﻮﻫ ﺔﻓﺮﻌﻣ تﺎﻳﺮﻈﻧو ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ﺪﻳﺪﲡ ﻪﻘﻔﻟا ﻲﻣﻼﺳﻹا تﺎﻴﺼﺨﺸﻟاو ﱵﻟا ﻢﻬﺴﺗ ﰲ ﺪﻳﺪﲡ ﻪﻘﻔﻟا .ﻲﻣﻼﺳﻹا ﱪﺘﻌﻳ اﺬﻫ ﺎًﻔﺻو  ﺚﺤﺒﻟا ﺎًﻴﻋﻮﻧ ﻊﻣ ﺚﺤﺒﻟا ﰲ تﺎﺒﺘﻜﳌا ، ﻮﻫو ﺚﺤﺒﻟا ﻪﺟﻮﳌا ﺰّﻛﺮﳌاو ﻰﻠﻋ ﺔﺳارد ﺔﺸﻗﺎﻨﻣو داﻮﻣ ﺔﺒﺘﻜﳌا ﱵﻟا ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﻠﻜﺸﲟ ﺔﺳارﺪﻟا ، ﻞﻜﺸﺑو مﺎﻋ ، نﺈﻓ ﺪﻳﺪﲡ ﻪﻘﻔﻟا ﻲﻣﻼﺳﻹا ﰲ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﲑﺴﻳ ءﻂﺒﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ لوﺪﻟﺎﺑ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ىﺮﺧﻷا قﺮﺸﻟﺎﻛ ﻂﺳوﻷا لﺎﴰو ﺎﻴﻘﻳﺮﻓأ ﺪﻨﳍاو نﺎﺘﺴﻛﺎﺑو . ﻊﻣو ﻚﻟذ ، نﺈﻓ راﺪﺻإ نﻮﻧﺎﻗ جاوﺰﻟا ﻢﻗر 1 ﰲ مﺎﻋ 1974 ، ﺢﺋاﻮﻠﻟاو ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﻢﻗر 9 ﰲ مﺎﻋ 1975 ، ﺢﺋاﻮﻠﻟاو ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﻢﻗر 10 ﰲ مﺎﻋ 1983 ، ﺢﺋاﻮﻠﻟاو ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﻢﻗر 28 مﺎﻌﻟ 1977 نﺄﺸﺑ ضرﻷا ﻒﻗو ، ﻖﻴﻘﲢو ﻊﻴﻤﲡ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﰲ مﺎﻋ 1991 ﻮﻫ ﺔﻴﻜﻴﻣﺎﻨﻳد ﺪﻳﺪﲡ ﲑﻜﻔﺘﻟا ﱐﻮﻧﺎﻘﻟا . ﺐﳚ نأ نﻮﻜﻳ مﻼﺳﻹا ﺎًﻨﺘﳑ . رﻮﻬﻇ  نﺎﻛ ﺪﻳﺪﲡ ﰲ  ﻲﻣﻼﺳﻹا  ﻪﻘﻔﻟا ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ رﺎﻜﻓﻷا ﻦﻋ ﻞﺼﻔﻨﻳ ﻻ ﻲﺣﻼﺻﻹا يﺬﻟا ﺎﻬﻣﺪﻗ ﺪﻳﺪﻌﻟا ﻦﻣ تﺎﻴﺼﺨﺸﻟا ةزرﺎﺒﻟا . ﺪﻘﻟ اﻮﻘﻠﻃأ ًارﺎﻜﻓأ ﻲﺣﻼﺻإ ﻦﻣ ﻞﺟأ راﺪﺻإ نﻮﻧﺎﻗ ﻲﻣﻼﺳإ وذ ﻊﺑﺎﻃ ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧإ ، ﺎﻣأ تﺎﻴﺼﺨﺸﻟا ﺔﻤﻬﳌا ﻢﻬﻓ : 1 ( ﱯﺴﺣ ﻲﻘﻳﺪﺼﻟا ) ﻪﻘﻔﻟا ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ( ؛ 2 ( ﻦﻳﺮﻳازﺎﻫ : ﺐﻫﺬﳌا ﲏﻃﻮﻟا ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا . 3 ( رﻮﻨﻣ ﱄاﺬﺷ : ﻞﻋﺎﻔﺗ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲﻣﻼﺳﻹا . 4 ( ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ﲔﺴﺣ : ﻞﻌﺟ ؛ﺎﻴﻬﻘﻓ ﻲﻌﻄﻘﻟا ﺺﻨﻟا 5 ( ﻲﻠﻋ ﰲﺎﻳ ﻞﺤﺳو ظﻮﻔﳏ : ﻪﻘﻔﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا . تﺎﻤﻠﻜﻟا ﺔّﻴﺴﻴﺋﺮﻟا : ﺪﻳﺪﲡ ; ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻪﻘﻔﻟا .

## A. INTRODUCTION
Dalam  menjawab  berbagai  persoalan  atau  masalah baru  di masyarakat  yang  sangat memerlukan  ketetapan  hukumnya, Al-Qur ’ an dan Hadist seakan  tidak  mampu  menghadapinya, sehubungan  dengan  telah terhentinya  wahyu  dan  wafatnya Nabi  Muhammad  SAW yang berperan  sebagai mediator  antara  wahyu  dengan  realitas  yang  hidup  pada  masa  itu. 1 Pembaharuan hukum Islam adalah solusi yang harus ditawarkan untuk menjawab permasalahan tersebut.
Hal ini, sesuai  dengan  ungkapan Abu Yazid bahwa  teks  wahyu (Al-Qur ’ an  dan Hadist) dalam persoalan  sosial  kemasyarakatan  amat  terbatas  jumlahnya dibanding  jumlah peristiwa
1 A Athaillah, “Mengenal Ulum Al -Qu r’an” (Banjarmasin: Program Pascasarjana IAIN Antasari, 2005), 2.
hukum  yang  terus  bergerak  dinamis  sepanjang  masa. Dengan demikian, mengandalkan  teks wahyu semata tidaklah cukup memadai dalam menyikapi persoalan kemanusiaan sehari-hari. 2
Hukum  Islam  memiliki  karakteristik  tersendiri  yang  berbeda  dengan  karakteristik  sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah SWT, bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan  oleh  Allah  ini  dapat  dilaksanakan  oleh  manusia  agar  dapat  tercapai  kebahagiaan dalam hidupnya. 3
Merujuk kepada teori pembaharuan hukum  Islam, Abdullah Syafe’i menjelaskan bahwa ada  empat  tipologi  pemikiran  hukum  yang  sangat  mempengaruhi  pembaharuan  hukum  di Indonesia: pertama, sekuler  yaitu  aliran  yang  memandang  bahwa  hukum  hendaknya diberlakukan tanpa harus mengacu kepada doktrin- doktrin agama (syari’at); kedua, tradisionalis yaitu aliran yang memandang bahwa hukum hendaknya merujuk kepada mazhab-mazhab hukum yang  sudah  ada; ketiga, reformis  yaitu  aliran  hukum  yang  memandang  bahwa  hukum  bersifat dinamis sehingga perlu terus diperbaharui sesuai perkembangan zaman; dan keempat, salafi yaitu aliran  hukum  yang  berpandangan  bahwa  hukum  harus  dikembalikan  kepada  tradisi  hukum seperti yang pernah berlaku di masa Rasulullah SAW. 4
Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan penelitian pustaka (library reseach), yakni bersifat pernyataan serta proposisi yang dikemukakan oleh para cendekiawan sebelumnya, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap telaah dan pembahasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji terutama tentang pembaharuan hukum Islam dan tokoh-tokoh yang yang berkontribusi dalam pembaharuan Hukum Islam.

## B. DISCUSSION

## 1. PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Secara keseluruhan,  pembaruan  hukum  Islam  di Indonesia, berjalan  agak  berlahan dibandingkan  dengan  negara-negara  muslim lainnya, terutama  di  negara  timur  tengah, Afrika Utara, India dan Pakistan. 5 Jika Indonesia melakukan pembaruan hukum Islam pada dekade 70- an, dengan kewujudan undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka di Jordania telah menetapkan law of family right tahun 1951, Syria melahirkan Syria of personal status tahun 1953, Maghribi
2 Abu  Yasid,  Nalar,  and  Wahyu, Interrelasi  Dalam  Proses  Pembentukan  Syari’ah,  (Selanjutnya  Disebut Nalar) (Jakarta: Erlangga, 2007), 4.
3 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 94.
4 Abdullah  syafi’ie, Pembaharuan Hukum di Indonesia: Tradisi Keislaman dan Keindonesiaan, (Catatan Pinggir Diskusi Dosen 10 Oktober 2013)
5 Thahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World (Bombay: N. M. Tripathi, 1972), 72.
melahirkan family  of  maroco tahun  1957, Pakistan  melahirkan family of Pakistan tahun  1955, Iraq tahun 1955 mewujudkan law of personal status of iraq, Tunisia melahirkan tunisian code of personal status tahun 1957, dan Sudan telah melahirkan sudan family law tahun 1960. 6
Meskipun  menjadi  negara  yang  lambat  dalam  melakukan  pembaruan  hukum  Islam, namun kewujudan undang-ndang perkawinan momor 1 tahun 1974, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977  tentang  perwaqafan  tanah  milik, dan pewujudan  kompilasi  hukum  IslamIndonesia  tahun 1991  merupakan  dinamika  pembaruan  pemikiran  hukum  Islam  yang  harus  disyukuri. Sebagai produk  pemikiran  hukum  Islam, yang  merupakan  hasil  daripada  kerja  sama  antara  lembaga eksekutif (ulil-amri) dan lembaga legislatif (ahl al-hall wa al- ‘aqd ), maka ia harus di patuhi, baik secara normatif maupun historis. Sesungguhnya di Indonesia, studi tentang pembaharuan hukum Islam  telah  dilakukan  secarta  kontinyu  oleh  para  cendekiawan  muslim, terutama  mengenai materi undang-undang keluarga dan institusi peradilan Islam.
Pada  umumnya  kajian  mengenai  institusi  peradilan  Islam  berhubungan  dengan  soal perhatian, dan  pertanyaan  bagaimana, serta  cara  pengadilan-pengadilan  Islam  dapat  bertahan, bahkan dapat menjadi lebih kuat kedudukannya di negara Indonesia. Islamic courts in Indonesia, Astudiyng the political bases of legal institutions oleh daniel S. Lev, adalah diantara karya yang cukup  baik  dalm  membahas  masalah  ini. Buku  “peranan  peradilan  agama  Islam  dalam pembinaan hukum nasional “ oleh Baqir Manan, juga dapat dirujuk dalam persoalan ini. 7
Kajian tentang  undang-undang  keluarga, perhatian  banyak  ditujukan  kepada  persoalan- persoalan  perkawinan  dan  kewarisan, khussusnya  yang  berkaitan  dengan  hukum  adat  daerah- daerah  tertentu, yang  tidak  sesuai  bahkan  berseberangan  dengan  hukum  Islam. Salah  seorang penulis Indonesia yang paloing banyak menghasilkan karya tentang hukum dan dan masyarakat Islam adalah Hazairin, pengajar dan pakar hukum Islam di universitas Indonesia. Melalui karya- karyanya ia dengan penuh antusias mengutamakan hukum Islam daripada hukum adat, sikapnya tanpak  kontras  dengan  sejumlah  pakar  hukum Belanda  yang  lebih  cenderung memilih  hukum adat  daripada  hukum  Islam  seperti Snouck Hurgronje,  Vollenhoven, dan  ter  haar, dan  anak didiknya  di Indonesia,  Supomo.  Untuk  kajian  ini  dapat  dilihat,  misalnya  dalam buku  “hukum kewarisan  billateral  menurut  al-quran  dan  hadist “  karya Hazairin, yang  menyatakan  bahwa dalam adat jawa, laki-laki dan perempuan menerima bagian warisan yang sama banyaknya, dan di Sumatera Barat, perempuan malah menerima lebih banyak dari laki-laki, sedangkan menurut
6 Mahmood, 53.
7 Bagir  Manan, Peranan  Peradilan  Agama  Dalam  Pembinaan  Hukum  Nasional (Bandung:  Rosda  Karya, 1991), 143 – 47.
Islam laki-laki meski menerima bagian dua kali lebih besar dari pada perempuan. 8 Atas berbagai perbedaan  tersebut  banyak  pihak  yang  menyarankan  agar  dilakukan  reaktualisasi  ajaran  Islam agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Sebenarnya semenjak tahun 1970 usaha untuk menempatkan hukum  Islam sebagai sub- sistem hukum nasional telah dilakukan, yakni dengan lahirnya undang-undang nomor 14 tahun 1970  tentang  ketentuan-ketentuan  pokok  kekuasaan  kehakiman  pada tahun  1974, melalui undang-undang  perkawinan, sebagian  upaya  tersebut  mulai  terlihat  meskipun  keputusan pengadilan  agama  tetap  harus  mendapat  pengesahan  dari  pengadilan  sipil. Pada  tahun  1989, setelah  melalui  usaha dan  perjuangan  yang  panjang, akhirnya  lahir  undang-undang  nomor  7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Meskipun di dalamnya lebih banyak memuat hal-hal teknis beracara  di Pengadilan  Agama, namun  didalamnya  masih  terdapat  pilihan  atau  alternatif  bagi subjek hukum. Misalnya dalam soal warisan, pihak terdakwa dapat memilih untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Sipil. 9
Namun  demikian, menurut  kajian  Mahadi, perkembangan  dan  kemajuan  tentang pemikiran  tentang  hukum  Islam di  indonesia  baru  terjadi  sejak  dikeluarkan  undang-undang nomor  1  tahun  1974  tentang  hukum  perkawinan.  Mahadi  menyatakan, dengan  dikeluarkannya undang-undang  ter sebut  maka  berakhirlah  teori  receptie  “teori  iblis”  yang diberlakukan  pada masa  sebelumnya.  Untuk  menguatkan  pendapat  ini,  Mahadi  mengutip  pasal  1  ayat  1  yang menyatakan  bahwa  “perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  ketentuan  hukum masing- masing agama dan kepercayaannya” . 10 Dengan demikian, hukum Islam menjadi sumber hukum langsung tanpa harus melalui hukum adat dalam menilai apakah suatu perkawinan itu sah atau  tidak. Jadi  secara  yuridis  formal, hukum  Islam telah  berlaku  dan  dilaksanakan  oleh masyarakat IslamIndonesia.
Walau  bagaimanapun, pemikiran  hukum  Islam  dalam masalah  perkawinan  berkembang begitu menarik pada masa pra undang-undang perkawinan dan pada masa sesudahnya. Undang- undang  perkawinan  adalah  sebuah  peraturan  yang  harus  berjalan  dikalangan  masyarakat Indonesia, termasuk  untuk  umat  Islam yang  selama  ini  terikat  dengan  fiqih  munakahat.  Amir Syarifuddin, seorang  pakar  hukum  Islam Indonesia, menyatakan  bahwa  undang-undang perkawinan  dalam  beberapa  pasalnya  berbeda  dengan  apa  yang  termuat  di  dalam  fiqih munakahat  menurut  paham  mazhab Imam  S yafi’i , yang  selama  ini  dijalankan  oleh  umat  Islam
8 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut AL- Qur’an Dan Hadits (Jakarta: Tintamas, 1982), 17 – 23.
9 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), 24.
10 Mahadi, Hukum  Waris  Bagi  Umat  Islam (Jakarta:  Proyek  Peningkatan  Badan  Pembinaan  Peradilan Agama, 1980), 33.
Indonesia. Bahkan  juga  berbeda  dengan  kitab-kitab  fiqh  selalu  menjadi  rujukan  para ulamaIndonesia. 11
Dalam  hal-hal  yang  berbentuk  peraturan  yang  bersifat  administratif, seperti  pencatatan perkawinan  dan  surat  nikah, tidak  menjadi  permasalahan  bagi  para  pakar  hukum  Islam indonesia, meskipun  hal  itu  tidak  terdapat dalam  kitab-kitab  fiqih. Namun  terhadap  ketentuan yangg berbeda dengan aturan yang terdapat dalam kitab fiqih, ia diperdebatkan secara luas. Amir Syarifuddin  mengungkapkan  beberapa  perbedaan  materi  hukum  yang  terdapat  dalam undang- undang perkawinan dengan yang ada dalam kitab fiqih. Seperti, antara lain, masalah batas umur perkawinan, yang  menyebutkan  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  16  tahun  bagi  perempuan. Ini berbeda  dengan  ketentuan  hukum  yang  termuat  dalma  kitab-kitab  fiqih  yang  membolehkan perkawinan  dengan  anak-anak  tanpa ada  ketentuan  pembatasan  umur.  Undang-undang perkawinan juga membolehkan perempuan  yang  telah mencapai umur 21 tahun untuk menikah tanpa  wali,  padahal  dalam  kitab-kitab  mazhab S yafi’i  dikatakan  bahwa  perempua n dalam hal apapun,  besar, kecil  gadis  atau  janda  tidak  sah  kawin  tanpa ada  wali. Undang-undang perkawinan  hanya  membolehkan  perkawinan  poligami  apabila  mendapat  izin dari Pengadilan Agama dan setelah memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan dalam mazhab S yafi’i begitu juga dalam kebanyakan kitab fiqih lainnya, dibolehkan berpoligami tanpa ada izin dari siapapun dan juga  tanpa  persyaratan  selain  syarat  adil  dalam  giliran  tidur. Undang-undang  perkawinan menetapkan  pelaksanaan  talak  harus  disaksikan  didepan  sidang  pengadilan, sedangklan  dalam fiqh  kalangan  ulama  ahlu  sunnah  termasuk S yafi’i  dinyatakan  talak sah  tanpa  persyaratan kesaksian, karena itu ia dapat dilakukan kapanpun.
Demikian beberapa contoh diferensiasi antar materi undang-undang perkawinan dan fiqh yang dijalankan  oleh umat  Islam  indonesia  selama  ini.  Dapat  dikatakan  masalah  hukum perkawinan  telah  menjadi  isu  penting  dikalangan  para  ulama Indonesia,  meskipun  ditandai dengan corak keragaman dan perbedaan.
Pendapat  senada  juga  terungkap  dalam  tulisan Yahya Harahap  yang  mengatakan, meskipun  materi-materi  perkawinan  itu  berbeda  dengan  fiqh, namun  ia  dapat  diterima  oleh masyarakat Indonesia  sebagai  hukum  yang  dapat  diikuti  dan dilaksanakan  demngan  penuh keyakinan.  Hal  ini  disebabkan,  antara  lain, bahwa  undang-undang  perkawinan  merupakan peraturan  perkawinan  umat  Islam  yang  wajib  dipenuhi  sebagai  kewajiban  agama  dan  negara. Bahkan  ia  dapat  dianggap  sebagai  fiqh  munakahat  bagi  masyarakat Indonesia. Pernayatan  ini berdasarkan  kepada  kenyataan  bahwa  kitab-kitab fiqh  klasik  sesuai  dan relevan  pada  masanya,
sedangkan  untuk  masa  sekarang  harus  dilakukan  pengkajian  ulang  terhadap  materi  hukumnya dalam  rangkapembaharuan  hukum  Islam, terutama  dalam  mengantisipasi  perkembangan  era modern.
Penerimaan  terhadap  undang-undang  perkawinan  tersebut,  yang  berbeda  dengan  paham fiqh yang diamakan selama ini di Indonesia, dapat dikatakan sebagai usaha pembaharuan hukum Islam.  Pembaharuan, dalam  konteks  ini,  mungkin  dalam  bentuk  penerimaan paham  fiqh  diluar paham  mazhab  Syafi’i, dan  mengambil  berbagai  paham  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab  fiqh, tanpa mengambil aliran mazhab yang diikuti oleh pengarangnya.
Ide pembaharuan semakin hangat diperbincangkan di berbagai institusi, seperti perguruan tinggi, organisasi-organisasi  Islam  seperti  Muhammadiyah,  Nahdhatul  Ulama  dan Persatuan Islam serta dalam berbagai lembaga dan kesempatan lainnya. Singkat kata, nyaris semua ulama Indonesia  terlibat  dalam  membicarakan  masalah  pembaharuan  ini. Berbagai  perbincangan tersebut  pada  akhirnya  berujung  pada  suatu  kesimpulan  bahwa,  pada  prinsipnya, pembaharuan hukum Islam dapat diterima selama tidak bertentangan dengan dalil- dalil sharih dan qat’i, dalam alquran  dan  hadist  yang  mutawatir. Oleh  karena  itu, gerakan  pembaharuan  hukum  Islam  terus dilakukan  sehingga  terkodifikasinya  kompilasi  hukum  IslamIndonesia, yang  menurut Amir Syarifuddin, merupakan puncak pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia. 12
Kompilasi hukum Islam yang secara formal disahkan melalui intruksi Presiden nomor 1 tahun  1991  adalah  merupakan  refleksi  dan  puncak  perkembangan  pemikiran  hukum  Islam  di Indonesia. Pernyataan ini didasarkan pada diadakannya seminar nasional, yang dihadiri oleh para ulama  fiqh  dari  organisasi-organisasi  Islam, ulama fiqh  dan  institusi  pendidikan  tinggi, dari masyarakat  umum  dan  bahkan  dari  semua  lapisan  ulama  fiqh  ikut  sertadalam  pembahasan- pembahasan itu, sehingga patut dinilai sebagai ijma’ ulam a Indonesia.
Sebagai  i jma’  ulama  Indonesia, kompilasi  hukum  Islam  tersebut  diharapkan  dapat diajdikan sebagai pedoman bagi para hakim dan syareakat seluruhnya. Karena pada hakikatnya, secara  subtansial, kompilasi  tersebut  dalam  sepanjang  sejarahnya, telah  menjadi  hukum  positif yang berlaku dan diakui keberadaannya. Karena pada awalnya, hukum Islam yang dimaksudkan diatas, merupakan  hukum  dalam  kitab-kitab  fiqh  yang  banyak  didalamnya  terdapar  perbedaan pendapat, dicoba diunifikasikan kedalam bentuk kompilasi. Jadi dalam konteks ini, yang terjadi sebenarnya  adalah  perubahan  bentuknya  saja, dari  kitab-kitab  fiqh  menjdi  terkodifikasui  dan terunifikasi  dalam  kompilasi  hukum  Islam  yang  subtansi  muatannya  tidak  banyak  mengalami perubahan. Perbedaan atau perubahannya  adalah, jika terdapat kitab-kitab fiqh, kaum muslimin
dapat memilih menurut kecocokan orientasnya, maka terdapat kompilasi, keragaman dari kitab- kitab fiqh  tadi  dicoba  diunifikasikan, agar  tidak  menimbulkan  keragu-raguan  dalam menerima ketentuan hukumnya. 13
Kompilasi hukum Islam indonesia disahkan melalui intruksi Presiden Republik Indonesia nomor  1  tahun  1991. Kemudian  ditindaklanjuti  keputusan  Menteri  Agama  Republik Indonesia nomor  154  tahun  1991,  dan  disebarluaskan  melalui  surat  edaran  direktur  pembinaan  badan peradilan  agama  Islam    nomor  3694/EV/HK. 003/AZ/91. Oleh  karena  itu, kompilasi  hukum Islam,  yang dikatakan seb agai ijma’ ulam a atau  kesepakatan manyoritas  umat  Islam Indonesia, mengikat  umat  Islam Indonesia  untuk  mempedomani  dan  menerimanya  dengan  senang  hati sebagai  refleksi  dari  kesadaran  hukum  mereka. Kewajiaban  mematuhi  ketentuan-ketentuan hukum  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  akan  mendatangkan  kemslahatan  itu  memiliki asas yang kuat.
Abu  al-Hasan  al-Mawardi  (w. 450  H), dalam kitabnyabunya  al-ahkam  al-sulthaniyah, mengatakan bahwa  wajib  bagi  kita  mentaati  keputusan  pemerintah, yaitu  para  pemimpin  yang memerintah  kita. Beliau  mengemukakan  argumentasi  dengan  mengutip  hadist  riwayat  Hisyam ibn Urwah dari Abu Shalih dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “akan  mendampingi  se sudah  aku    kekuasaan  pemerintah, maka  kebaikan  akan  mendampingi kamu  sekalian  dengan  kebaikan  pemerintah, dan  pemimpin  yang  nista  (al-fajir)  akan mendampingi  kamu  sekaliaan  dengan  kenistaannya. Maka  dengarkanlah  mereka  dan  taatilah dalam semua  hal  sepanjang  sesuai  dengan  kebenaran,  apabila  mereka  berbuat  kebaikan, maka kebaikan  itu  untuk kamu  sekalian  dan  untuk  mereka, dan  jika  mereka  berbuat  kejelekan, maka kejelekan itu untuk kamu sekalian, dan tanggung jawabnya pada mereka. 14
Proses  penyusunan  kompilasi, telah  diawali  dengan  mendengar  serta  menghimpun pendapat-pendapat  para  ulama, intelektual,  dan  tokoh  masyarakat,  ditambah  dengan mendiskusikan  khazanah  keilmuan  Islam lasik  (kitab-kitab  klasik)  dengan  memperhatikan nuansa perkembangan yang terjadi di Indonesia, barulah pemerintah mengintruksikannya kepada lembaga  terkait  dan  kepada  masyarakat  yang  memerlukannya  untuk  menyebarluaskan  dan mempedomaninya. Jadi  dari  segi subtansi  muatan hukumnya  sejalan  dengan  isyarat  dari  sabda Rasulullah saw diatas.
Dengan  demikian  dapat  ditegakkan  bahwa  para  hakim  dan  para  pihak  yang  berperkara dengan  berlakunya  kompilasi  hukum  Islam  Indonesia, terikat  dan  berkewajiban  untuk melaksanakan  sepenuhnya  apa  yang  terkandung  didalamnya. Dalam  konteks  tertentu, sebagai
14 Abu al-Hasan al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 5.
hakim dengan kewenangan ijtihad yang dimilikinya, dapat menyempurnakan kompilasi tersebut melalui fatwa atau keputusan-keputusan yang dikeluarkannya sebagi yurisprudensi hukum.
Hukum Islam dalam bentuk fatwa, sifatnya kasuistik. Ia merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti sipeminta fatwa tidak harus mengikuti isi hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Menurut Atho ’ Mudzhar, fatwa biasanya  cenderung bersifat dinamik karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh masyarakat sipeminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, karena boleh jadi diambil dari kitab-kitab fiqh yang dibacanya. Tetapi sifat responsifnya itu yang dapat dikatakan dinamis. Dalam konteks sekarang ini, meskipun telah ada kompilasi  hukum  Islam, tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa lembaga  fatwa  tetap  diperlukan. Undang-undang  nomor 7  tahun  1989 pasal  52  perkara  1, secara  implisit  membuka  peluang hakim  untuk  memberikan  fatwa, pengadilan  dapat  memberikan  keterangan,  pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada institusi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta.
Keputusan  pengadilan  agamabersifat  mengikat  kepada  pihak-pihak  yang  berperkara. Meskipun  sebagai  produk  lembaga  yudikatif,  keputusan  pengadilan  dapat  dinilai  sebagai jurisprudensi, yang  dalam  kasus  yang  sama, dapat  dijadikan  sebagai  rujukan  hukum.  Sampai pada tingkat tertentu, menurut Athor Mudhar, keputusan pengadilan bersifat dinamis. Karena ia merupakan usaha untuk memberikan jawaban atau menyelesaikan masalah yang diajukan kepada pengadilan pada suatu titik masa tertentu. Sama halnya dengan produk pemikiran hukum Islam yang  berbentuk  purundang-undangan, bersifat  mengikat  dan  bahkan  daya  ikatnya  lebih  luas. Dinamikanya  agak  perlahan, karena  sebagai  peraturan  organik, kadang-kadang  tidak  cukup elastis untuk mengantisipasi tuntutan waktu dan perubahan. Dengan mengambil contoh undang- undang  perkawinan  misalnya, yang  didalamnya  terdpat  muatan-muatan  hukum  Islam, ia mengikat semua warga masyarakat Indonesia.
Dengan  memperhatikan  ragam  produk  pemikiran  hukum  Islam  tersebut  diatas,  muncul pertanyaan, apakah  kompilasi  hukum  Islam tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  karya  fiqh,  atau sebagai  perundang-undangan, atau  kedua-duanya  sekali. Mengingat  ia  ditegaskan  melalui intruksi  presiden    dan  ditindak  lanjuti  dengan  keputusan  menteri  agama  sebagai  pemimpin  dan pemerintah  yang  sah, maka  kompilasi  lebih  dekat, dapat  dikatakan, sebagai  perundang- undangan. Paling tidak dapat dikatakan sebagai fiqh dalam bahasa perundang-undangan. Namun demikian, terlepas dari persoalan tersebut, kompilasi merupakan karya bersama ulama dan umat IslamIndonesia. Karena  itu, sepatutnya  ia  dipahami  dan  ditempatkan  sebagi  pedoman  hukum yang dijadikan reference hukum dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul, baik di pengadilan agama maupun didalam masyarakat.
Selanjutnya, dengan  melihat  sumber  rujukan  yang  digunakan  dalam  penyusunan kompilasi hukum  Islam yang dianggap lengkap, mulai dari kitab-kitab fiqh klasik dan modern, pendapat  dan  pemikiran  ulama  Indonesia,  produk  pemikiran  berupa  fatwa  dan  keputusan pengadilan, dan  juga  hukum  yang  berlaku  diberbagai  negara  muslim  didunia. Diharapkan kompilasi  hukum  Islam  tersebut  aspiratif  dalam  menjawab  tuntutan  keadilan  bagi  masyarakat dan bangsa Indonesia yang senantiasa dihadapkan kepada kemajuan dan perkembangan.
Jadi, dapat  ditegaskan  bahwa  umat  IslamIndonesia, sejak  zaman  kolonialisme  sampai sekarang, sesungguhnya  tidak  pernah  berhenti  berfikir  dalam  menghadapi setiap  masalah  yang timbul. Pada zaman kolonial pemikiranIslamyang hadir ditengah masyarakat terpusat pada usaha pembebasan daripada penjajahan, pencerdasan umat dan bangsa, pembersihan akidah dari syirik. Setelah Indonesia  merdeka  pada  tahun  1945, pemikiran  Islam  terutama  terpusat  pada  usaha mengisi  kemerdeaan itu  dengan  sebaik -baiknya. Isu-isu  politik  pada  masa  kemerdekaan  telah banyak  menyedot  energi umat  Islam. Debat  dalam  usaha  pembentukan  negara  persatuan, dan perdebatan  dimajelis  kontitusi tentang  dasar  negara,  sampai  konsep  nasakom  dan  demokrasi terpimpin, sedikit banyak telah menguras energi umat Islam dan para pemimpinnya. Pemikiran- pemikiran Islam  yang lahir waktu itu mencoba menanggapi berbagai masalah  yang timbul, ada yang berjangka pendek dan ada pula yang berjangka panjang . Jadi, gerakan pemikiran hukum di Indonesia  pada  dasarnya  telah  dirintis  dalam  waktu  yang  cukup  lama  seiring  dengan keberhasilan perjuangan  fisikal bangsa Indonesia. Dalam perspektif historis, ketika dirumuskan dan  disahkan  dalam  piagam Jakarta, yang  kemudian  termanifestasikan  kedalam  pembukaan undang-undang  dasar  1945, adalah  rentetan  perjalanan  sejarah  pemikiran  hukum  Islam  di indonesia, untuk mengakhiri cengkeraman teori iblis receptie yang diwujudkan oleh pemerintah kolonioal melalui politik tipu daya pihak penjajah itu.
Namun, sejak disahkan undang-undang dasar 1945, maka terhapuslah secara formal teori tersebut. Walaupun  demikian, pengaruh  teori receptie itu  tidak  hilang  begitu  saja, sehingga Indonesia  merdeka  dan  bahkan  sampai  dengan  pengumbalan  undang-undang  nomor 7  tahun 1989  tentang  pertadilan  agama,  sisa-sisa  pengaruh  teori receptie itu  masih  kuat  menghujam dalam  pemikiran  sebagian  kaum  muslimin Indonesia. Kenyatan  ini  dapat  dilihat  pada  asas mengamandemen undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan undang-undang nomor  7  tahun  1989  tentang  peradilan  agama.  Pewaris  teori receptie cenderung  menolak atau sekurang-kurangnya berusaha untuk meminimalkan terjadinya kodifikasi hukum Islam kedalam hukum formal Indonesia. Namun berkat perjuangan daripada para pemikir IslamIndonesia, maka gerakan  pembaharuan  hukum  Islam  tersebut  dapat  dilakukan  secara  kontinyu  sehingga
terkodifikasinya  kompilasi  hukum  Islam Indonesia, yang  dapat  dikatakan  sebagai  puncak daripada pembaharuan pemikiran hukum IslamIndonesia.
Pernyataan  tersebut  didasari  pada  seminar  “kompilasi  hukum  Islam”  yang  diadakan  di Jakarta  pada  Februari tahun  1988. Pada kesempatan  ini  hadir  para  ulama fiqh  dari  organisasi- organisasi  Islam, dari perguruan tinggi, dan dari masyarakat umum. Diperkirakan dalam forum ini  hampir  semua  lapisan  ulama  fiqh  ikut  dalam  pembahasan, sehingga  rumusan  hukum  yang dihasilkan dari seminar t ersebut dapat dinilai sebagi ijma’ ulama Indonesia. Sebagai ijma’ ulama Indonesia, kompilasi hukum Islam, yang secara formal disahkan melalui intruksi presiden nomor 1  tahun  1991, diharapkan  dapat  menjadi  pedoman  para  hakim  dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Karena  pada  hakikatnya, secara  subtansial, kompilasi  tersebut  dalam  sepanjang sejarahnya  telah  menjadi  hukum  positif  yang  berlaku  yang  terdapat  dalam  berbagai  kitab  fiqh yang notabene sarat dengan perbedaan pendapat, hingga kemudian dilakukan unifikasi kedalam bentuk kompilasi.

## 2. TOKOH-TOKOH DALAM PEMBAHARUAN PEMIKIRAN HUKUM DI NDONESIA
Jika  ditelusuri, lahirnya  pembaharuan  hukum  Islam  di  Indonesia  semisal  KHI  antara  lain didasarkan pada ide-ide pembaruan yang dilontarkan oleh beberapa tokoh terkemuka. Mereka ini telah melontarkan gagasan-gagasan pembaruannya dalam rangka menciptakan hukum Islam yang berkarakter keindonesiaan, yakni sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh dan gagasan-gagasan mereka akan diuraikan satu-persatu dalam uraian di bawah ini:

## a. Hasbi Ash-Shiddieqy: Fikih Indonesia
Hasbi  Ash-Shiddieqy  merupakan  seorang  pemikir  kenamaan  Indonesia  yang  menekuni berbagai  disiplin  ilmu  keislaman. Khusus  dalam  bidang  hukum, beliau  berpendirian  bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ijtihad merupakan  sarana  untuk  melahirkan  hukum-hukum  lewat  pemahaman  terhadap  wahyu  dalam rangka mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Olehnya itu, beliau melihat  pentingnya  upaya  perumusan  kembali  fikih  yang  berkepribadian  Indonesia. Menurut beliau, umat Islam harus dapat menciptakan hukum fikih yang sesuai dengan latar belakang sosio kultur dan religi masyarakat Indonesia. 15
Ide  tersebut  mulai  digelindingkan  Hasbi  pada  sekitar  tahun  1940-an  melalui  artikelnya yang  berjudul  “Memudahkan  Pengertian  Islam” . Di  dalamnya  beliau  menyatakan  pentingnya pengambilan  ketetapan  fikih  dari  hasil  ijtihad  yang  lebih  cocok  dengan  kebutuhan  bangsa
15 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 4th ed. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 531.
Indonesia agar fikih tidak menjadi barang asing dan diperlakukan sebagai barangantik. Langkah tersebut  berlanjut  pada  tahun  1948  melalui  tulisannya  yang  berjudul  “Menghidupkan  Hukum Islam dalam Masyarakat” . Di dalam tulisan tersebut beliau menyatakan bahwa eksistensi hukum Islam  pada  tataran  praktis  telah  sampai  pada  tingkat  dekadensi  yang  klinis, tampil  bagai  sosok yang  terasing, tidak  berarti  dan  tidak  berdaya  guna. Puncak  dari  gagasan  beliau  diketengahkan pada  tahun  1961, saat  berbicara  pada  Dies  Natalies  IAIN  Sunan  Kalijaga. Pada moment  inilah beliau memberikan defenisi fikih Indonesia melalui orasi ilmiahnya yang bertema ”Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman” . 16
Rumusan fikih yang dikehendaki Hasbi, tidak harus terikat pada salah satu mazhab, tetapi merupakan  penggabungan  pendapat  yang  sesuai  dengan  keadaan  masyarakat. Menurut  beliau, hukum yang baik adalah yang mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat-istiadat  dan  kecenderungan  masyarakat  yang  bersangkutan. Dalam  konteks  ini, beliau mengambil contoh terjadinya perubahan pendapat Imam Syafi’i dari qaul qadim ketika di Iraq  menjadi  qaul  jadid  saat  di  Mesir  yang  disebabkan  karena  perbedaan  lingkungan  dan  adat- istiadat. 17 Dengan  demikian, sebuah  hukum  tertentu  tidak  bisa  dipaksakan  untuk  diberlakukan sama  pada  kondisi  yang  berbeda. Bahwasanya  kondisi  yang  melingkupi  sangat  mempengaruhi keberlakuan  sebuah  hukum. Di  sinilah  pentingnya  sebuah  pendekatan  kontekstual  dalam  kajian hukum  Islam. Sistem  hukum  yang  dianut  Hasbi  berpijak  pada  prinsip  maslahah  mursalah  yang berasaskan  keadilan  dan  kemanfaatan  serta zadd  al-Zari ‟ah . Karenanya, menurut  Hasbi, nash baru  diamalkan  selama  tidak  berlawanan  dengan  kemaslahatan  dan  tidak  mendatangkan kemudharatan. Bila terjadi pertentangan antaranash dan kemashlahatan, maka pelaksanaan nash ditangguhkan oleh syara ’ sendiri sampai kemudharatan itu hilang. 18 Dengan demikian, menurut beliau, maslahat merupakan  prinsip  yang  harus  dikedepankan  dalam  penetapan  suatu  hukum, agar hukum dapat memberikan nilai kemashlahatan bagi pemakainya. Di sinilah letaknya rahasia tasyri ’. Dalam hal ini, tujuan syariat Islam bagi Hasbi adalah mewujudkan kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudharatan dan kemafsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak.
Adapun  Fikih Indonesia  yang  diinginkan  Hasbi  yakni  fikih  yang  ditetapkan  yang  sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan watak dan tabiat Indonesia. Gagasan ini berangkat dari  kondisi  yang  ada, di  mana  fikih  yang  berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia  kala  itu
16 Mahsun  Fuad, Hukum  Islam  Indonesia:  Dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga  Emansipatoris (PT  LKiS Pelangi Aksara, 2005), 64 – 66, https://www.google.com/books?id=BBoKkSPb6pUC.
17 Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 532.
18 Nouruzzaman  Shiddiqi, Fiqh  Indonesia:  Penggagas  Dan  Gagasannya (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1997), 65 – 67.
sebagiannya  adalah  fikih  Hijazi, atau  fikih  Misri, yakni  fikih  yang  terbentuk  atas  dasar  adat- istiadat  dan  kebiasaan  Mesir, atau  fikih  Hindi, yaitu  fikih  yang  terbentuk  atas  urf  dan  adat- istiadat  yang  berlaku  di  India. Pemberlakuan  fikih-fikih  tersebut  didasarkan  taklid, bangsa Indonesia  belum  mampu  mewujudkan  kemampuannya  untuk  berijtihad  dalam  rangka mewujudkan  hukum  fikih  yang  sesuai  dengan  kepribadian  Indonesia. 19 Atas  dasar  hal  tersebut, Hasbi  menyerukan  agar  proses  perumusan  hukum  Islam  hendaknya  memperhatikan  kondisi objektif dan aspek-aspek atau pranata sosial kehidupan masyarakat Indonesia sehingga hasilnya nanti  akan  cocok  dengan  keadaan  dan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia. Olehnya  itu, dalam pelaksanaanya tidak dibatasi dengan hanya menggunakan satu pendekatan saja. 20
Wujud nyata dari obsesi Hasbi untuk mewujudkan pembaruan tercerminpada pendapatnya dalam  hukum-hukum  praktis  yang  tampak  berbeda  dengan  hukum  yang  telah  ada  sebelumnya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Di antara pemikiran-pemikirannya yang cukup aktual untuk  dikaji  adalah  mengenai  zakat. Menurutnya, zakat  dapat  saja  dipungut  dari  non  muslim untuk  diserahkan  kembali  demi  kepentingan  mereka  sendiri. Hal  tersebut  sebagaimana  telah ditempuh  khalifah  Umar  yang  memberikan  zakat  kepada  kaum  zimmi. Selanjutnya  beliau melihat  perlunya  upaya  peninjauan  ulang  standarisasi  ukuran  nisab  sebagai  syarat  wajib  zakat dengan berpatokan pada ukuran emas. Beliau juga membolehkan pemungutan zakat secara paksa oleh  pemerintah, serta  pentingnya  pembentukan  dewan  zakat  yang  berdiri  sendiri. Demikian pula, keharusan pengaturannya dalam bentuk undangundang agar berkekuatan hukum. 21

## b. Hazairin: Mazhab Nasional Indonesia
Hazairin  adalah  mantan  Guru  Besar  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia. Seperti  diketahui, di  antara  sumbangsih  beliau  dalam  pemikiran  hukum Islam  adalah  upayanya  mengintroduksi  teori  receptie  exit. Hazairin  merupakan  penggagas pembentukan  Mazhab  Nasional, mazhab  yang  sesuai  dengan  kepribadian  bangsa  Indonesia  dan kebutuhan  zaman. Menurut  beliau, hanya  dengan  menghilangkan  taklid  dan  menggantinya dengan  kebebasan  berijtihad, kita  dapat  dengan  sempurna  mempertautkan  hukum  adat  dengan kehendak Ilahi. 22 Pemikiran beliau dalam hukum Islam antara lain adalah mengenai asas bilateral dalam  hukum  kewarisan. Menurut  beliau, sistem  kekeluargaan  (perkawinan  dan  kewarisan) dalam  alquran  adalah  bilateral. Pernyataan  tersebut, konon  merupakan  kesimpulan  atas  hasil telaahbeliau  terhadap  ayat-ayat  perkawinan  dan  kewarisan  dalam  Alquran. Beliau  meyakini
19 Shiddiqi, 231.
20 Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 93.
21 Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 532.
22 Azis Dahlan, 551.
alquran  adalah  anti  kepada  masyarakat  yang  unilateral, yakni  masyarakat  yang  berclan-clan menurut  sistem  kekeluargaan  secara  matrilineal  dan  patrilineal. Jadi, Alquran  hanya  meridhai masyarakat yang bilateral. 23
Keyakinan tersebut diperoleh setelah mempelajari dengan seksama surat alNisa (4) ayat 23 dan  24, di  mana  ayat  ini  berbicara  mengenai  larangan-larangan  perkawinan. Di  dalam  ayat tersebut, Allah tidak melarang perkawinan cross cousins dan parallel cousins antara seorang laki- laki  dan  seorang  wanita. Ini  mengandung  makna  bahwa  tidaklah  wajib  melakukan  perkawinan eksogami untuk mempertahankan calan (matrilineal dan patrilineal) dalam masyarakat unilateral serta tidak adanya larangan untuk melakukan perkawinan endogamy dalam clan atau usbahnya. Karena  sistem  kekeluargaan  dalam  alquran  adalah  bilateral, maka  asas  kewarisan  yang merupakan bagian sistem kekeluargaan harus bilateral pula.
Tampaknya, ide  itulah  yang  memotivasi  diakomodirnya  sistem  bilateral  dalam  Kompilasi Hukum  Islam, yakni penempatan  laki-laki  dan  perempuan  secara  serempak  menjadi  ahli  waris. Seperti diketahui, pasal 174 KHI menyatakan:
1) Kelompok-kelompok  ahli  waris  terdiri  dari:  1)  Menurut  hubungan  darah: - golongan  laki-laki  terdiri  dari:  ayah, anak  laki-laki, saudara laki-;laki, paman  dan  kakek. golongan  perempuan  terdiri  dari:  ibu, anak  perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2) Menurut  hubungan  perkawinan  terdiri  dari:  ibu, anak  perempuan, saudara perempuan dan nenak
3) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. 24
Masih  terkait  dengan  hukum  kewarisan, Hazairin  juga  melontarkan  pemikiran  mengenai ahli waris pengganti. Ide tersebut beliau angkat dari perbendaharaan Hukum Adat Indonesia. Ide itu dianggap baru karena tidak ditemukan dalam hukum kewarisan versi fikih.
Gagasan  mengenai  ahli  waris  pengganti  tersebut, juga  telah  diakomodir  dalam  KHI sebagaimana termaktub dalam pasal 185:
1) Ahli  waris  yang  meninggal  terlebih  dahulu  daripada  si  pewaris  maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2) Bagian  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh  melebihi  dari  bagian  ahli  waris yang sederajat dengan yang diganti. 25
23 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia , 6th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 289 – 90.
24 Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 419.
25 Abidin Abubakar, 351.
Gagasan  ini  dinilai  lebih  mencerminkan  keadilan  terhadap pihak-pihak  yang  harusnya mendapatkan keadilan. Dengan adanya aturan tersebut, maka pihak si anak dari orang tua  yang meninggal  dunia  akan  terhindar  dari  prilaku  semena-semena  si  paman  yang  bermaksud menguasai  semua  harta  sang  kakek  dan  mengabaikan  perasaan  anak  yang  telah  ditinggal  mati orang tuanya.

## c. Munawir Syadzali: Reaktualisasi Hukum Islam
Reaktualisasi  berasal  dari  kata  dasar  “aktual”  yang  mempunyai  arti  “baru  dan  sedang menjadi perbincangan umum, nyata dan sesungguhnya” . 26 Jadi, reaktualisasi berarti penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, penyegaran atau tindakan untuk menjadikan  aktual  (baru, hangat)  kembali. Maka  reaktualisasi  ajaran  Islam  berarti  penyegaran atau  pembaruan  kembali  pemahaman  dan  pengamalan  umat  Islam  atas  pedoman  atau  petunjuk dalam  agama. 27 Khusus  dalam  hukum  Islam, kata  reaktualisasi  menjadi  sangat  populer  di Indonesia pada tahun 1985. ketika Munawir Syadzali melontarkan ide mengenai bunga bank dan pembagianwarisan sama antara anak laki-laki dan perempuan.
Ide tersebut mendapat banyak respon dari berbagai kalangan, baik pro maupun kontra. Hal ini  dapat  dimaklumi, karena  ketika  itu  Munawir  menjabat  Menteri  Agama, ditambah  cara melontarkannya dengan sangat menarik, dan materi yang dilontarkannya pun sangat aktual. 28
Ide peninjauan ulang atas institusiinstitusi hukum Islam, khususnya kewarisan dan lembaga perbankan  didasarkan  atas  pengamatan  Munawir  terhadap  gejala  sikap  mendua  masyarakat Indonesia  dalam  berbagai  kasus  penyelesaian  kewarisan  dan perbankan. Ia  mensinyalir membudayanya  kebijaksanaan preemptive 29 dalam  kewarisan, atau  adanya  istilah  wasiat  wajib seperti  yang  berkembang  di  Kalimantan  Selatan. Sementara  itu, dalam  kasus  perbankan  masih diyakini  secara  umum  bahwa  bunga  bank  itu  adalah  riba  yang  hukumnya  haram. Akan  tetapi, sebagian  kaum  muslimin  hidup  dari  bunga  deposito, banyak  sekali  berhubungan  dengan  jasa perbankan, bahkan  mendirikan  bank  dengan  alasan  darurat. Alasan  ini  dinilainya  tidak  relevan dengan  firman  Allah  dalam  surat  al-Baqarah  (2)  ayat  173. Maka, ia  mengajak  umat  Islam Indonesia agar memberanikan diri untuk secara  kolektif mencontoh sikap khalifah Umar dalam
26 M. D. J. Al-Barry and Sofyan Hadi A. T, Kamus Ilmiah Kontemporer (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 17.
27 Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 1488.
28 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi, (Cet. II, Bandung: Mizan, 1994), h. 143.
29 Preemptive berasal  dari  bahasa  Inggris  “Pre - empt”  yang  berarti  menduduki  lebih  dahulu  atau  memiliki lebih  dahulu. Lihat  John  M. Echols  dan  Hasan  Sadily, Kamus  Inggris-Indonesia (Cet. XIII, Jakarta:  Gramedia, 1996), 443. Preemptive dalam konteks kewarisan, kepala keluarga sebelum meninggal terlebih dahulu membagikan sama besar kekayaannya kepada anak-anaknya (lelaki dan perempuan) sebagai hibah sehingga yang tersisa sedikit, malahan kalau perlu sudah habis.
pengambilan  keputusankeputusan  hukum  yang  pasti, tidak  mendua, dengan  bermodal  akidah yang kuat serta memanfaatkan akal secara bertanggung jawab dan kejujuran kepada Islam. 30

## d. Ibrahim Hosen: Memfikihkan Nash Qat’i
Ibrahim  Hosen  adalah  salah  satu  pakar  fikih  Indonesia  yang  cukup  terkemuka. Beliau pernah  menjabat  guru  besar  Fakultas  Syari’ah  IAIN  (sekarang  UIN)  Sayarif  Hida yatullah Jakarta. Pemikirannya tentang pembaruan hukum Islam dimunculkan untuk menyambut gagasan Munawir. Dasar  pemikiran  beliau  adalah  bahwasanya  ketentuan  hukum  bagi  setiap  aktivitas tidak  semuanya  tercantum  secara  tegas  dalam  nash. Maka, perlu  ada ijtihad  dalam  menghadapi berbagai persoalan baru, dengan berdasarkan pada pedoman dan kaidah-kaidah yang telah diakui dan ditetapkan dalam Ilmu Ushul Fikih. 31
Kaitannya  dengan  upaya  ijtihad  tersebut, menurut  Ibrahim  Hosen, diperlukan  beberapa langkah  sebagai  berikut:    1)  memasyaratkan  pendapat  bahwa  pintu  ijtihad  masih  terbuka  2) menggalakkan  pengkajian  di  dalam  bidang  ushul  fikih, fikih  muqaranah, siyasat  syar ‟iyat , dan hikmah  tasyri ‟  3)  menggalakkan  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  orang  tidak  harus  terika t dengan  salah  satu  mazhab  4)  mengembangkan  toleransi  dalam  bermazhab  dengan  mencari pendapat yang paling sesuai dengan kemashlahatan. 32 Terkait dengan hal tersebut, beliau terlebih dahulu  membuat  kategorisasi  antara  syari’ah  dan  fikih . Syari’ah  adalah  huku m  Islam  yang ditetapkan  oleh  nash  alquran  dan  Sunnah  yang  qath ‟i  al -dalalah  atau  ma ’ ulima  min  al-din  bi aldharurah  atau  mujma ’ alaih. Sedangkan  fikih  adalah  hukum  Islam  yang  dilahirkan  dari  dalil Alquran  dan  Sunnah  yang  kata-katadan  redaksinya  berstatus  dzanni  aldalalah  karena mengandung  penafsiran  atau  pentakwilan, demikian  pula  yang  diperoleh  melalui  ijtihad  bi  al- ra ‟yi . Maka, berdasarkan  kategorisasi  ini, berarti  hukum  Islam  kategori  syari’ah  jumlahnya relatif  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  kategori  fikih. Dengan  demikian, lapangan  ijtihad sangat  luas. Selanjutnya  beliau  menegaskan  beberapa  aspek  yang  terkait  dengan  fikih, yaitu kebenarannya  nisbi, wataknya  berbeda, elastis  dan  dinamis, tidak  mengikat, harus  menjadi rahmat, mengutamakan  kemashlahatan  serta  adanya  campur  tangan  pemerintah. 33 Sehingga semakin  teranglah  bahwa  memang  sangat  terbuka  peluang  untuk  melakukan  pembaruan  di dalamnya.
30 Muhammad  Wahyu  Nafis  dkk  (Ed. ), Kontekstualisasi  Ajaran  Islam:  70  Tahun  Prof. Dr. Munawir Syadzali, MA, Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1995), 87-89.
31 Ibrahim  Hosen, Menyongsong  Abad  ke21:  Dapatkah  Hukum  Islam  Direkaktualisasikan?  Dalam  Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 12 Tahun V, 1994, 1-2.
32 Ibrahim Hosen, Memecahkan Permasalahan Hukum Baru dalam Ijtihad dalam Sorotan Cet. IV, (Bandung: Mizan, 1996), 44.
33 Hosen, “ Memecahkan Permasalahan Hukum Baru, 7

## e. Ali Yafie dan Sahal Mahfuz: Fikih Sosial
Ali  Yafie  dan  Sahal  Mahfuz  dikenal  sebagai  tokoh  yang  memperkenalkan wacana  fikih sosial. Padahal, keduanya  merupakan  tokoh  intelektual  berbasis  tradisional. Banyak  yang menilai, langkah mereka dimotivasi oleh maraknya wacana yang cenderung memarjinalkan fikih klasik. Melalui  elaborasi  yang  komprehensif, mereka  berupaya  menggali  khasanah  fikih  klasik untuk dibawa ke masa kini dalam melalui sebuah reformulasi kontekstual masyarakat modern.
Fikih sosial (al-fiqh al-ijtima) menekankan kajiannya pada aspek ajaran tentang hubungan antar  sesama  manusia, yakni  individu  dengan  masyarakat  dan  masyarakat  dengan  masyarakat lainnya. Dalam  hal  ini, fikih  sosial  merupakan  fikih  yang  berdimensi  sosial  atau  fikih  yang dibangun  atas  dasar  hubungan  antar  individu  atau  kelompok  di  dalam  masyarakat. 34 Bagi  Ali Yafie dan Sahal Mahfuz, fikih yang ada sekarang ini telah cukup memadai secara materi. Hanya saja, sistem  penyajian  dan  reformulasinya  menemui  kendala-kendala. Selain  itu, anomali penilaian  yang  hampir  menjadi  patologi  sosial, disebabkan  oleh  kelaziman  dalam mengimplementasikan  fikih  yang  sering  kali  hanya  berkutat  pada  dimensi  ibadah  saja, itupun tidak utuh. Padahal, aspek ibadah hanya seperempat dari keseluruhan kandungan fikih, karena ia meliputi juga bidang mu ‟amalat , munakahat dan jinayat. 35
Dengan  demikian, dibutuhkan  reformulasi  fikih untuk  dibahasakan  dengan  bahasa  masa kini  atau  disesuaikan  dengan  kebutuhan  kontemporer  agar  bisa  menjawab  masalah-masalah kekinian. Terlebih fikih memiliki cakupan luas yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik  dalam  lingkup  kehidupan pribadi  maupun  dalam  lingkup  kehidupan  sosial kemasyarakatan. Menurut  Sahal  Mahfuz, dalam  fikih  memang  harus  selalu  dilakukan pengembangan-pengembangan. Yang namanya fikih itu bukan paten. Fikih adalah hasil ijtihad. Fikih adalah hukum yang digali mujtahid yang terkait dengan amaliah dan perilaku manusia. 36
Kaitannya  dengan  hal  ini, upaya  pengembangan  fikih  bisa  dilakukan  melalui  komponen yang  dimiliki  fikih  itu  sendiri  yakni  Usul  Fikih  dan  Qawaid  al-Fiqhiyah. Kedua  komponen  ini tetap  relevan  untuk  digunakan  membangun  fikih  masa  kini, karena  ruang  lingkupnya menjangkau dan mayoritas kaidahnya diciptakan secara global. 37
Dengan  demikian, bisa  dipahami  bahwa  konstruksi  fikih  sosial  Sahal  Mahfuz  bertumpu pada hal-hal sebagai berikut: pertama, ajaran syari’at Is lam yang telah diuraikan oleh fikih dalam komponen-komponen  ibadah, muamalah, jinayat, munakahat, jihad  dan  qadha, Komponen-
34 Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, 109.
35 Fuad, 111.
36 Sahal  Mahfuz, Islam  dan  Hak  Reproduksi  Perempuan:  Perspektif  Fikih dalam  Syafiq  Hasyim  (Edit.  ), Menakar “Harga” Perempuan (Cet. I, Bandung: Mizan, 1999), 118.
37 Sahal Mahfuz, Nuansa Fikih Sosial, (Yogyakarta: LkiS, 1994) 48
komponen tersebut merupakan sarana mencapai kesejahteraan hakiki bagi manusia di dunia dan di  akhirat. Kedua, komponen-komponen  tersebut  merupakan  indikasi  bahwa  manusialah  yang menjadi  sasaran  syari’at  Islam . Oleh  karena  itu, segala  pertimbangan  hukum  harus  bermuara pada  terciptanyakemashlahatan  umum  yang  bersifat  sosial  obyektif. Ketiga, untuk  mewujudkan kemashlahatan umum tersebut, dibutuhkan kontekstualisasi teks-teks fikih  yang semula bersifat legal formalistik menjadi lebih bernuansa pemaknaan sosial. Pendapat senada dikemukakan oleh Ali Yafie. Menurut beliau, membangun harmoni antara yang lama dengan yang baru merupakan langkah  yang  paling  adekuat  dan  arif  untuk  menegembangkan  fikih. Hal  ini  karena  fikih  telah begitumapan  dan  menyatu  dengan  masyarakat. Begitu  dominanya, fikih  telah  menjadi  wujud paling nyata dalam perwujudan kehidupan umat Islam. 38
Menelaah  intisari  pemikiran  dari kedua  tokoh  tersebut, tampak  semakin  jelas  bahwa  keduanya terobsesi untuk memberdayakan fikih sebagai produk hukum  Islam melalui sebuah reformulasi yang  disesuaikan  dengan  tuntutan  dunia  kontemporer  dengan  tetap  mengacu  pada  khasanah keilmuan Islam klasik yang telah dihasilkan oleh ulama-ulama masa lampau. Bahwasanya upaya pembaruan  yang  dilakukan  tidak  berarti  harus  menghapus  sama  sekali  warisan  keilmuan  masa lalu, terlebih jika hal itu masih relevan untuk diterapkan di masa kini.

## C. CONCLUSION
Secara  keseluruhan, pembaruan  hukum  Islam  di Indonesia,  berjalan  agak Perlahan dibandingkan  dengan  negara-negara  muslim  lainnya, terutama  di  negara  timur  tengah, Afrika Utara, India dan Pakistan. Jika Indonesia melakukan pembaruan hukum  Islam pada dekade 70- an, dengan kewujudan undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka di Jordania telah menetapkan law of family right tahun 1951, Syria melahirkan Syria of personal status tahun 1953, Maghribi melahirkan family  of  maroco tahun  1957, Pakistan  melahirkan family  of Pakistan tahun  1955, Iraq tahun 1955 mewujudkan law of personal status of Iraq, Tunisia melahirkan tunisian code of personal  status tahun  1957, dan Sudan  telah  melahirkan sudan  family  law tahun  1960. Meskipun  menjadi  negara  yang  lambat  dalam  melakukan  pembaruan  hukum  Islam, namun kewujudan  undang-undang  perkawinan  momor  1  tahun  1974, peraturan  pemerintah  nomor  9 tahun 1975, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977  tentang  perwaqafan  tanah  milik, dan pewujudan  kompilasi  hukum  Islam Indonesia  tahun 1991 merupakan dinamika pembaruan pemikiran hukum Islam yang harus disyukuri.
38 Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, 112.
Lahirnya  pembaharuan  hukum  Islam  di  Indonesia  semisal  KHI  antara  lain  didasarkan pada  ide-ide  pembaruan  yang  dilontarkan  oleh  beberapa  tokoh  terkemuka. Mereka  ini  telah melontarkan  gagasan-gagasan  pembaruannya  dalam  rangka  menciptakan  hukum  Islam  yang berkarakter keindonesiaan, yakni sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh dan gagasan-gagasannya adalah:  1) Hasbi  Ash-Shiddieqy (Fikih  Indonesia);  2) Hazairin:  Mazhab Nasional  Indonesia;  3) Munawir  Syadzali:  Reaktualisasi  Hukum  Islam;  4) Ibrahim  Hosen: Memfikihkan Nash Qat’i ; 5) Ali Yafie dan Sahal Mahfuz: Fikih Sosial.

## BIBLIOGRAPHY
Abidin  Abubakar,  Zainal. Kumpulan  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam  Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
Al-Barry, M. D. J., and Sofyan Hadi A. T. Kamus Ilmiah Kontemporer. Bandung: Pustaka Setia,
2000.
al-Hasan al-Mawardi, Abu. Al-Ahkam Al-Sulthaniyah. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
Athaillah, A. “Mengenal Ulum Al - Qur’an.” Banjarmasin: Program Pascasarjana IAIN Antasari, 2005.
Azhar Basyir, Ahmad, Refleksi Atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi, Cet. II, Bandung: Mizan, 1994
Azis Dahlan, Abdul. Ensiklopedi Hukum Islam. 4th ed. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. Daud  Ali,  Mohammad. Hukum  Islam :  Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Islam  Di Indonesia. 6th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
Fuad,  Mahsun. Hukum  Islam  Indonesia:  Dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga  Emansipatoris.  PT LKiS Pelangi Aksara, 2005. https://www.google.com/books?id=BBoKkSPb6pUC.
Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut AL- Qur’an Dan Hadits . Jakarta: Tintamas, 1982. Hosen, Ibrahim, Memecahkan Permasalahan Hukum Baru dalam Ijtihad dalamSorotan Cet. IV, Bandung: Mizan, 1996
Hosen, Ibrahim, “Menyongsong  Abad  ke21:  Dapatkah  Hukum  Islam  Direkaktualisasikan? Dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 12 Tahun V, 1994
Mahadi. Hukum  Waris  Bagi  Umat  Islam.  Jakarta:  Proyek  Peningkatan  Badan  Pembinaan Peradilan Agama, 1980.
Mahfuz, Sahal, Islam  dan  Hak  Reproduksi  Perempuan:  Perspektif  Fikih dalam  Syafiq  Hasyim (Ed it.), Menakar “Harga” Perempuan, Cet. I, Bandung: Mizan, 1999 . Mahfuz, Sahal, Nuansa Fikih Sosial, Cet. I, Yogyakarta: LkiS, 1994.
Mahmood, Thahir. Family Law Reform in The Muslim World. Bombay: N. M. Tripathi, 1972. Manan, Abdul. Reformasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Manan, Bagir. Peranan Peradilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Rosda Karya, 1991.
Nafis, Muhammad  Wahyu et.al (Ed. ), Kontekstualisasi  Ajaran  Islam:  70  Tahun  Prof. Dr. Munawir Syadzali, MA, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1995.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada, 1995.
Shiddiqi,  Nouruzzaman. Fiqh  Indonesia:  Penggagas  Dan  Gagasannya.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1997.
syafi’ie , Abdullah, Pembaharuan Hukum di Indonesia: Tradisi Keislaman dan Keindonesiaan, (Catatan Pinggir Diskusi Dosen 10 Oktober 2013)
Syarifuddin,  Amir. Pembaharuan  Pemikiran  Dalam  Hukum  Islam.  Padang:  Angkasa  Raya,
1993.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Syaukani,  Imam. Rekonstruksi  Epistemologi  Hukum  Islam  Indonesia. 1st  ed.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2006.
Yasid,  Abu,  Nalar,  and  Wahyu. Interrelasi  Dalam  Proses  Pembentukan  Syari’ah,  (Selanjutnya Disebut Nalar). Jakarta: Erlangga, 2007.