## PENGENALAN MODEL JEMBATAN AKUNTABILITAS: SEBUAH KERANGKA EVALUASI PROGRAM UNTUK KONSELOR SEKOLAH

## Wahyu Nanda Eka Saputra
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang email: wahyu.kons@gmail.com

## Abstract
One of evaluation model counseling programs is accountability bridge model. In this model,  counseling  evaluation  cycle  is  devided  into  two  cycles.  The  first  cycle  is counseling program evaluation and the second is counseling context evaluation cycle. Counseling program evaluation cycle focus on the result of counseling service, while counseling context evaluation cycle focus on the trial of counseling service impact by stake  holder  and  uses  its  feedback,  the  result  of  need  assessment  for  fostering  and repairing the goal of counseling program. Both cycle are connected by accountability bridge,  which  the  result  of  counseling  practice  is  communicated  to  stakeholder  in context of the bigger service system.
Keywords : Accountability Bridge Model, Program Evaluation, Context Evaluation

## 1. PENDAHULUAN
Pada  tahun  2001,  No  Child  Left
Behind (NCLB) disahkan dan menekankan  pada  pengujian  siswa  dan efektivitas  guru  (US  Department  of Education, 2001 dalam Coker,
Astramovich  &  Hoskins, tanpa  tahun ).
Gerakan ini membuka jalan bagi Asosiasi Konselor  Sekolah  Amerika  (ASCA) untuk  mengembangkan  suatu  kerangka kerja  baru  yang  menekankan  pada akuntabilitas  dalam  konseling  sekolah (ASCA  dalam  Coker,  Astramovich  & Hoskins,  tanpa  tahun).  Kedua  upaya  ini telah  menciptakan  peningkatan  kinerja konselor  sekolah  dalam  menunjukkan
efektivitas  program  konseling  sekolah dan dampaknya terhadap prestasi siswa.
Evaluasi  program  merupakan  suatu proses  sistematis  untuk  mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang efisiensi,  efektivitas,  dan  pengaruhnya terhadap program dan layanan (Boulmetis  &  Dutwin,  dalam  Coker, Astramovich & Hoskins , tanpa tahun ).
Menurut Henderson (2004) mendefinisikan evaluasi sebagai
komponen  penting  dari  perkembangan program  bimbingan  dan  konseling  serta meyakinkan  akuntabilitas  yang  bertujuan untuk  menentukan  nilai  dari  program, kegiatan,  dan  personel  untuk  membuat
keputusan  atau  mengambil  tindakan  di masa  depan.  Evaluasi  program  layanan konseling juga bisa menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan untuk memverifikasi kekuatan program layanan konseling  (Otto,  2001).  Konselor  yang melaksanakan  evaluasi  program  layanan bimbingan dan konseling, akan membantu konselor dalam menginformasikan praktik dan
meningkatkan pelayanan konseling
(Astramovich & Coker, 2007).
Coker,  Astramovich  &  Hoskins
(tanpa tahun) menjelaskan evaluasi program  merupakan  alat  yang  berharga untuk  konselor  sekolah  karena  dianggap sebagai  jenis  penelitian  tindakan  yang diarahkan untuk memonitoring dan memperbaiki  program/layanan.  Evaluasi ini dapat dilakukan pada skala yang lebih kecil, dapat direncanakan dan dilaksanakan  oleh  praktisi,  serta  dapat digunakan  untuk  mengkomunikasikan dampak program terhadap prestasi belajar siswa  dan  variabel  lain  yang  berkaitan. Evaluasi program dapat membantu konselor  untuk  menjawab  pertanyaan, antara lain:
a.  Metode, Program dan intervensi apakah  yang  paling  bermanfaat  bagi siswa?
b.  Bagaimanakah tingkat kepuasan siswa dan  guru  terhadap  layanan  yang diterima?
c.  Bagaimana prestasi siswa telah dipengaruhi  oleh  intervensi/program khusus?
d.  Bagaimana penempatan kelas mempengaruhi prestasi belajar siswa? e.  Seberapa baik tujuan program konseling sekolah terpenuhi?

## 2. PEMBAHASAN

## Hambatan Evaluasi Program
Menurut  Whiston  (dalam  Coker, Astramovich  &  Hoskins, tanpa  tahun ) hambatan  konselor  sekolah  melakukan evaluasi program, antara lain:
a. Kurangnya  minat  dan  kemampuan konselor sekolah yang secara sistematis mengevaluasi layanan konseling.
Selain  kurangnya  minat  konselor dalam  melakukan  evaluasi,  kemampuan konselor merupakan faktor penting konselor yang melakukan evaluasi layanan  konseling  secara  sistematis. Melakukan evaluasi program tidak memerlukan  tingkat  keahlian  tertentu dalam  metode  penelitian  dasar.  Akan tetapi, konselor biasanya kurang berminat dan  kurang  mendapat  pelatihan  untuk
mempersiapkan
mereka dalam
melakukan evaluasi.
b. Konselor  sekolah  merasa  kurang percaya terhadap kemampuannya
untuk evaluasi.
Hambatan kedua pelaksanaan
evaluasi  program  layanan  konseling adalah  kurangnya  kepercayaan  konselor tehadap kemampuannya dalam melakukan  evaluasi.  Kurang  percaya pada  kemampuan  diri  konselor  dalam melakukan evaluasi meliputi mengumpulkan  data,  menganalisis  data,
dan menggunakan temuanya untuk memperbaiki program  konseling. Kurang percaya  pada  kemampuan  diri  konselor tersebut  ternyata  menjadi  salah  satu hambatan  konselor  dalam  pelaksanaan evaluasi layanan konseling.
c. Konselor  sekolah  merasa  takut  jika hasil  evaluasi  program  yang  didapat tidak  mendukung  gagasan  bahwa program mereka efektif.
Hambatan  ketiga  adalah  beberapa konselor  telah  mengakui  jika  mereka memiliki  keterampilan  untuk  melakukan evaluasi  program,  akan  ada  rasa  takut yang  menyertainya  dan  temuan  mereka tidak mendukung gagasan bahwa program  mereka  efektif.  Padahal,  jika melakukan  evaluasi  program,  konselor
dapat  bekerja  lebih  efektif  dengan  lebih fokus  pada  upaya  pencegahan  dan intervensi  yang  telah  terbukti  efektif daripada  menghabiskan  waktu  mereka dalam  tugas-tugas  tambahan  yang  tidak langsung menguntungkan siswa.
d. Keterbatasan  waktu  yang  dimiliki konselor sekolah
Ada  anggapan  dari  konselor  bahwa dalam melakukan evaluasi, terlalu banyak yang  harus  dilakukan,  tapi  terlalu  sedikit waktu  yang  ada.  Hal  tersebut  tentunya menjadi salah satu penghambat pelaksanaan evaluasi layanan konseling.
e. Kurangnya
dukungan dari administrator untuk melaksanakan evaluasi program
Konselor  sekolah  merupakan  peran penting  dan  sentral  dalam  meningkatkan prestasi  belajar  siswa.  Administrator selayaknya  melihat  konselor  sekolah bukanlah  sebagai  personel  pendukung yang  perannya  adalah  untuk  bereaksi terhadap  permasalahan  yang  terjadi, melainkan  sebagai  personel  kunci  dalam tim  pendidik  yang  tujuannya  untuk memberikan  persiapan  akademis  untuk semua siswa.
Beberapa  hambatan  konselor  dalam melaksanakan evaluasi tersebut
mengakibatkan kegagalan konselor dalam melakukan  evaluasi,  sehingga,  program pendidikan konselor telah dikritik  karena gagal untuk memberikan pelatihan evaluasi  dan  penelitian  untuk  konselor baru  (Borders;  Heppner,  Kivlighan,  & Wampold;  Sexton,;  Sexton,  Whiston, Bleuer,  &  Walz  dalam  Astramovich  & Coker, 2007).

## Evaluasi Program dan Akuntabilitas
Membedakan  antara  akuntabilitas dan  evaluasi  program  sangat  penting karena banyak  yang menggunakan kedua istilah  ini  secara  bergantian  dan  kadang- kadang  sebagai  kategori  satu  sama  lain. Loesch  (dalam  Astramovich  &  Coker, 2007)  menyatakan  evaluasi  program konseling membantu para praktisi memaksimalkan  efisiensi  dan  efektivitas pelayanan  melalui  pemeriksaan  yang cermat dan sistematis komponen program, metodologi, dan hasil. Evaluasi program konseling memiliki nilai
intrinsik yang membantu konselor merencanakan, melaksanakan, dan
memperbaiki  praktik  konseling  terlepas dari  kebutuhan  untuk  menunjukkan akuntabilitas.  Untuk  memberikan  bukti efektivitas dan dampak program,
konselor dapat secara efektif
memanfaatkan informasi yang dikumpulkan  dari  evaluasi  program mereka sendiri. Dengan demikian, konsep akuntabilitas konseling memberikan informasi  spesifik  kepada stakeholder dan  otoritas  pengawas  lainnya  tentang efektivitas dan efisiensi pelayanan konseling  Studer  &  Sommers  (dalam Astramovich & Coker, 2007).
menunjukkan  akuntabilitas  membentuk jembatan  antara  praktik  konseling  dan konteks  yang  lebih  luas  dari  dampak layanan pada stakeholder . Dengan demikian, akuntabilitas tidak harus menjadi  satu-satunya  motivasi  untuk evaluasi  program  konseling.  Loesch memaparkan  (dalam  Astramovich  & Coker, 2007) evaluasi program konseling harus  dilakukan  untuk  meningkatkan pelayanan konseling bukan hanya memberikan  pembenaran  untuk  program yang ada.

## Model  Evaluasi  Program  Jembatan Akuntabilitas
Konselor sekolah profesional sebagai bagian  dari  tim  pendidik  di  sekolah memiliki kinerja yang menunjang pencapaian tujuan yang dicanangkan oleh sekolah  (Dahir  &  Stone,  2009).  Kinerja
konselor  sekolah  tersebut  tertuang  dalam program  layanan  konseling  dan  program tersebut  terbukti  keefektifannya  dalam pencapaian tujuan sekolah dan peningkatan prestasi belajar siswa (Astramovich,  Coker  &  Hoskins,  tanpa tahun).
Menurut Bardhoshi & Duncan
(2013)  untuk  menunjukkan  efektifitas program  layanan  konseling  di  sekolah yang  bisa  diukur  ( measurable ),  konselor sekolah  yang  profesional  melaporkan bagaimana siswa memperoleh keuntungan  sebagai  hasil  dari  program layanan  konseling  di  sekolah.  Konselor sekolah  yang  profesional  menggunakan data untuk menunjukkan pengaruh program layanan konseling dalam peningkatan  sekolah  dan  prestasi  siswa. Konselor  sekolah  profesional  melakukan audit  program  konseling  di  sekolah sebagai petunjuk pelaksanaan tindakan di masa depan.
Banyak litelatur yang mengekspresikan  kebutuhan  konselor
sekolah untuk berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi,  tetapi banyak konselor sekolah yang gagal melakukannya.
Berbagai macam alasan konselor sekolah tidak  melaksanakan  evaluasi  program adalah adanya kekhawatiran dari
konsekuensi negatif dari evaluasi, kurangnya pelatihan, kurangnya  finansial dan  sumber  daya  manusia,  kendala waktu, tidak memahami kriteria pengukuran, dan muncul anggapan kegiatan  evaluasi  adalah  berat  dan  sulit (Edwards, 2009).
Salah  satu  model  evaluasi  program layanan konseling adalah model jembatan akuntabilitas.  Model  evaluasi  program jembatan  akuntabilitas  dikembangkan oleh  Astramovich  dan  Coker  (Edwards, 2009). Model evaluasi program jembatan akuntabilitas  ini  digunakan  di  Las  Vegas (Astramovich  &  Coker,  2007).  Model jembatan akuntabilitas merupakan kerangka kerja yang dikembangkan dapat membantu  memfasilitasi  keduanya  yaitu melakukan evaluasi program dan mengkomunikasikan hasil. Model jembatan  akuntabilitas  dirancang  untuk membantu konselor sekolah dalam perencanaan,  pelaksanaan,  dan  penilaian terhadap  efektivitas  dan  dampak  dari layanan mereka.
Menurut  Astramovich  &  Coker (2007) pada model jembatan akuntabilitas  ini,  evaluasi  konseling dibagi  dalam  dua  siklus  kejadian.  Siklus pertama  adalah  siklus  evaluasi  program konseling  dan  siklus  kedua  adalah  siklus
evaluasi konteks konseling yang mewakili perbaikan terus-menerus terhadap  layanan  berdasar  hasil,  umpan balik stakeholder , dan kebutuhan populasi  yang  dilayani.  Siklus  evaluasi program konseling berfokus pada persediaan  dan  hasil  layanan  konseling, sedangkan siklus evaluasi konteks konseling pengujian dampak layanan konseling oleh stakeholder dan menggunakan  umpan  baliknya,  bersama dengan  hasil  dari need  assesment ,  untuk membangun  dan  memperbaiki  tujuan program konseling. Kedua siklus dihubungkan  oleh  sebuah  jembatan akuntabilitas,  di  mana  hasil  dari  praktik konseling dikomunikasikan kepada stakeholder dalam konteks sistem
pelayanan  yang lebih besar. Memberikan pertanggungjawaban kepada para stakeholder merupakan  bagian  integral dari  model  ini.  Gambar  siklus  model evaluasi  program  jembatan  akuntabilitas menurut  Astramovich,  R.L.  &  Coker, J.K. (2007) dapat dilihat pada Gambar 1:
Dua siklus evaluasi program konseling  jembatan  akuntabilitas  pada gambar  di  atas,  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
a. Siklus Evaluasi Program Konseling Siklus  evaluasi  program  konseling meliputi  empat  tahap,  yaitu  perencanaan program, implementasi program, monitoring,  dan  perbaikan  program,  dan penilaian  hasil  (Astramovich  &  Coker, 2007).  Pada  tahap  perencanaan  program, informasi  dikumpulkan  dari  pelaksanaan need  assesment dan  identifikasi  tujuan layanan,  program  dan  layanan  konseling direncanakan dan dikembangkan.
Pada  tahap  ini,  konselor  sekolah mengidentifikasi  intervensi  dan  program yang  akan  dilaksanakan  serta  sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan  implementasi,  termasuk staf,  fasilitas  dan  bahan-bahan  khusus (Royse  dkk.,  dalam  Astramovich  & Coker,  2007).  Pada  tahap  ini  juga, konselor sekolah perlu sengaja merencanakan  cara-cara  mereka  untuk menilai hasil.
Sarana  untuk  menilai  hasil  dapat mencakup  instrumen  pra-post,  indikator kinerja,  dan  daftar  cek.  Selain  itu,  data dasar  yang  tersedia  di  sekolah,  data self- report ,  dan  data  hasil  diobservasi  dapat
digunakan  (Gysbers  &  Henderson,  2000; Studer  &  Sommers,  dalam  Coker, Astramovich & Hoskins, tanpa tahun).
Pada  tahap  implementasi  program, konselor  sekolah  memulai  program  dan layanan.  Menurut  Astramovich  &  Coker (2007)  tahap  ini kadang-kadang disebut sebagai evaluasi formatif karena pemberian layanan terbentuk berdasarkan input dari siklus evaluasi konteks. Selama pelaksanaan  program,  konselor  dapat mengidentifikasi perbedaan antara program  yang  direncanakan  dan  realitas penyiapan layanan. Oleh karena itu, pada tahap  ini,  keputusan  dapat  dibuat  untuk mengubah  program  sebelum  program- program tersebut sepenuhnya operasional atau  untuk  membuat  perbaikan  dalam program  dan  layanan  sesuai  dengan kebutuhan yang muncul.
Pada tahap monitoring dan perbaikan program,  konselor  perlu  melakukan penyesuaian  terhadap  praktik  mereka berdasarkan  hasil  awal  dan  umpan  balik dari konseli dan  pihak  lain  yang
berkepentingan. Program dan layanan ada kemungkinan  perlu  disempurnakan  dan diubah untuk berhasil memenuhi kebutuhan konseli yang dilayani.
Monitoring keberhasilan program membantu  untuk  memastikan  kualitas
layanan  konseling  dan  memaksimalkan kemungkinan  menemukan  hasil  positif selama  penilaian  hasil  (Astramovich  & Coker, 2007).
Tahap  terakhir  dari  siklus  evaluasi program  adalah  tahap  penilaian  hasil. Menurut  Astramovich  &  Coker  (2007) hasil penilaian membantu untuk menentukan apakah tujuan telah dipenuhi.  Oleh  karena  itu,  selama  tahap penilaian  hasil,  data  akhir  dikumpulkan, dan semua data program  dianalisis untuk menentukan  hasil  dari  intervensi  dan program.
Konselor sekolah dengan keterbatasan  pengetahuan  dan  pelatihan dalam  metode  penelitian,  mungkin  perlu berkonsultasi dengan kolega atau supervisor untuk membantu penganalisisan. Penggunaan program perangkat  lunak  untuk  analisis  data (misalnya, SPSS , SAS , Microsoft  Excel ) dapat membantu mempercepat interpretasi dan penyajian data.
b. Jembatan Akuntabilitas
Proses pengkomunikasian hasil program untuk stakeholder utama sebagai jembatan  akuntabilitas  antara  program konseling dan konteks layanan konseling (Astramovich & Coker, 2007). Data hasil
program  dan  temuan-temuan  evaluasi merupakan  sarana  untuk  memberikan informasi  tentang  efektivitas  program untuk  para stakeholder .  Ketika  konselor diminta  untuk  menunjukkan  efektivitas dan  efisiensi  program,  mereka  dapat menunjukkan informasi dari siklus evaluasi program konseling kepada pihak yang berkepentingan. Administrator, orang  tua,  personil  kantor  pusat,  siswa, konselor  sekolah  lainnya,  dan  guru mewakili  beberapa stakeholder yang mungkin memiliki investasi utama dalam keberhasilan siswa.
Berkomunikasi  dengan  stakeholder mewakili  pengambilan  sikap  proaktif yang dirancang untuk membantu konselor  sekolah  memelihara  dukungan untuk  layanan mereka dan meningkatkan permintaan  untuk  layanan  mereka  (Ernst &  Hiebert  dalam  Coker,  Astramovich  & Hoskins,  tanpa  tahun).  Komunikasi  hasil dapat  disampaikan  melalui  beberapa bentuk  termasuk  laporan,  ringkasan, presentasi, dan diskusi.
c. Siklus Evaluasi Konteks Konseling
Siklus  evaluasi  konteks  konseling merupakan siklus kedua dalam model ini.
Siklus evaluasi konteks konseling berfokus  pada  dampak  praktik  konseling
telah  sampai  pada stakeholder dalam konteks  sistem  organisasi  yang  lebih besar.  Siklus  ini  mencakup  pemberian umpan  balik stakeholder ,  perencanaan strategis, need  assesment ,  dan  tujuan layanan.
Selama  tahap  pemberian  umpan balik  dari stakeholder ,  konselor  secara aktif mengumpulkan umpan balik berdasarkan  hasil  komunikasi.  Umpan balik stakeholder dianggap sebagai elemen  penting  dalam  desain  layanan konseling.  Viabilitas  layanan  konseling dipertahankan melalui siklus terus- menerus  dari  umpan  balik stakeholder mengenai  perkembangan  tujuan  dan desain  program  serta  evaluasi  layanan konseling  (Ernst  &  Hiebert  dalam Astramovich & Coker, 2007).
Setelah umpan balik, konselor sekolah terlibat dalam perencanaan strategis  yang  mencakup  pengujian  dan kemungkinan  revisi  terhadap  misi  dan visi  keseluruhan  program  konseling sekolah  (Astramovich  &  Coker,  2007). Tahap  ini  merupakan  perwakilan  dari konteks  di  mana  program  konseling sekolah  terjadi,  dan  memperhitungkan dampak  program  terhadap  keseluruhan misi dan visi lingkungan sekolah.
Tahap selanjutnya adalah tahap need assesment. Need assement menjadi aspek penting  yang  perlu  dilakukan  konselor dalam  membuat  progam  BK  yang komprehensif  (Gysbers  &  Henderson, 2006).  Menurut  Astramovich  &  Coker (2007)  tahap need  assesment dapat menyediakan  informasi  penting  bagi konselor  sekolah  untuk  merancang  dan mendefinisikan ulang keseluruhan program  dan  layanan    konseling  sekolah yang  ditawarkan  di  dalamnya.  Penilaian kebutuhan tidak hanya termasuk mengenali  kebutuhan  populasi  siswa, tetapi juga kebutuhan stakeholder lainnya,  seperti  tenaga  administrasi,  wali murid  dan  guru.  Penilaian  kebutuhan yang komprehensif, mengumpulkan informasi  dari  berbagai  sumber  dan perencanaannya berdasar pemikiran tujuan yang jelas (Royse, Thyer, Padgett,
& Logan, 2001 dalam Coker, Astramovich & Hoskins, tanpa tahun).
Pengidentifikasian  tujuan  layanan seharusnya didasarkan pada hasil pelayanan  konseling  sebelumnya,  umpan balik  stakeholder  tentang  perencanaan strategis,  dan  hasil  penilaian  kebutuhan (Astramovich  &  Coker,  2007).  Sebuah komponen  kunci  dari  implementasi program  adalah  membangun  intervensi
dan  strategi  yang  memiliki  tujuan  yang dirancang  secara  jelas  dan  objektif.  Jika implementasi  program  tidak  memiliki tujuan yang dikenali, mereka tidak secara memadai mengevaluasi efektivitas. Setelah tujuan layanan ditetapkan, seluruh siklus evaluasi konteks konseling akan  kembali  lagi  ke  dalam  tahap perencanaan  program  tentang  siklus evaluasi program konseling.

## Implikasi
Dengan
penekanan pada akuntabilitas  baik  dalam  pendidikan dalam  konseling  umum  dan  sekolah, khususnya,  konselor  sekolah  tidak  bisa lagi  mempertanyakan  kebutuhan  untuk mengevaluasi  program-program  mereka. Dengan konseptualisasi evaluasi program sebagai  proses  berkolaborasi,  konselor sekolah  mungkin  lebih  tertarik  dan termotivasi  untuk  berpartisipasi  dalam evaluasi program. Model jembatan akuntabilitas memberikan konselor sekolah  dengan  kerangka  kerja  untuk melibatkan stakeholder kunci, mengambil sikap proaktif ketika menunjukkan dampak  dari  program-program  mereka, dan memanfaatkan evaluasi dan penilaian metode praktis untuk menganalisis hasil.

## 3. KESIMPULAN
Konselor  profesional  secara  aktif mempelajari  dan  menggunakan  metode evaluasi  sebagai  sarana  meningkatkan praktik konseling, memberikan pertanggungjawaban  kepada stakeholder, dan  meningkatkan  identitas  profesional konselor.  Para  profesional  konseling secara  bertahap  mulai  menyadari  bahwa evaluasi program konseling harus dimulai dan  dilaksanakan  oleh  konselor.  Salah satu  model  evaluasi  program  konseling adalah model jembatan akuntabiltas. Pada model  ini,  evaluasi  konseling  dibagi dalam  dua  siklus.  Siklus  pertama  adalah siklus  evaluasi  program  konseling  dan siklus  kedua  adalah  siklus  evaluasi konteks konseling. Siklus evaluasi program  konseling  berfokus  pada  hasil layanan  konseling,  sedangkan  siklus evaluasi konteks konseling berfokus pada pengujian  dampak  layanan  konseling oleh stakeholder dan  menggunakan
umpan  baliknya,  bersama  dengan  hasil need  assesment ,  untuk  membangun  dan memperbaiki  tujuan  program  konseling. Kedua siklus dihubungkan oleh jembatan akuntabilitas,  di  mana  hasil  dari  praktek konseling dikomunikasikan kepada stakeholder dalam konteks sistem
pelayanan yang lebih besar.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Astramovich, R.L. & Coker, J.K. (2007). Program Evaluation: The Accountability  Bridge  Model  for Counselors. Journal of Counseling & Development, 85: 162-172.
Astramovich,  R.  L.,  Coker,  J.  K.,  & Hoskins, W. J. Tanpa tahun. Training school counselors in program evaluation. American School Counseling Association.
Bardhoshi,  G.  &  Duncan,  K.  (2013)
), diakses 20 Februari 2014.
Coker,  J.  K.,  Astramovich,  R.  L.  & Hoskins, W. J. Tanpa tahun.
Introducing the Accountability Bridge Model: A Program
Evaluation  Framework  for  School Counselors.
Dahir, C.A. & Stone, C.B. (2009). School Counselor  Accountability:  The  Path to  Social  Justice  and  Systemic Change.  Journal  of  Counseling  & Development, 87: 12-20.
Edwards.  L.  (2009).  Accountability Practices  of  School  Counselors.
Disertasi. Auburn University.
Gybers,  C.N.  &  Henderson,  P.  (2006).
Developing & Managing Your School  Guidance  and  Counseling
Program. American Counseling
Association: Alexandria.
Henderson,  P.  (2004).  A  Process  for
Evaluating a Comprehensive, Developmental, Guidance and Counseling Program. Texas Education Agency.
Otto,  C.N.C.  (2001).  An  Evaluation  of the  School  Counseling  Program  at Stillwater Area Schools in Stillwater, Minnesota. University of Wisconsin- Stout: The Graduate College.