Revitalisasi peran perguruan tinggi dalam menangani gerak radikalisme dan fenomena melemahnya bela negara di kalangan mahasiswa
Leni Anggraeni a,1* , Cecep Darmawan b,2 , Sri Wahyuni Tanshzil c,3
a, b, c Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
1 anggraeni@upi.edu ; 2 cecepdarmawan@upi.edu; 3 sriwahyunistanshzil@upi.edu * korespondensi penulis

## ABSTRAK
Paham  radikal  semakin  merisaukan  karena  berkembang  pada  kelompok  strategis  yaitu  pemuda.  Penyebaran melalui media sosial dengan kemunculan hoax serta beberapa situs web radikal menjadi  tren baru serta andalan kaum teroris dalam menyebarkan pahamnya. Gerakan radikalisme sangat masif, terorganisir dan berbahaya. Hal ini  diperparah  dengan  lemahnya  semangat  bela  negara  dikalangan  mahasiswa.  Oleh  karenanya  penanganannya pun  harus  dilaksanakan  secara  komprehensif  yang  salah  satunya  melalui  revitalisasi  peran  perguruan  tinggi  di Jawa  Barat.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  metode  deskriptif. Responden  dalam  penelitian  adalah  dosen,  pimpinan  bidang  kemahasiswaan  dan  mahasiswa  pada  beberapa Universitas di Jawa Barat (UPI, Unpad, UIN Bandung, ITB, dan IPB).  Tujuan penelitian adalah mengetahui peran Perguruan  Tinggi  di  Jawa  Barat  dalam  menangani  gerak  radikalisme  dan  fenomena  melemahnya  bela  negara dikalangan  mahasiswa.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  diketahui  bahwa  peran  perguruan  tinggi  dalam menangani gerak radikalisme dan fenomena melemahnya bela negara dapat dilaksanakan melalui tiga jalur utama, yaitu melalui pembelajaran Mata Kuliah Umum (MKU), lembaga kemahasiswaan, dan organisasi kemahasiswaan. Kata kunci: perguruan tinggi, penanganan gerak radikalisme, mahasiswa

## ABSTRACT
Radicalism is increasingly troubling because it develops in strategic groups, namely youth. Spreading through social media with the emergence of hoaxes and several radical websites has become a new trend and a mainstay of terrorists in spreading their understanding. The radicalism movement is very massive, organized, and dangerous. It compounded by the weak spirit of defending the country among students. Therefore, the handling must carried out comprehensively, one of which is through revitalizing the role of universities in West Java.  The  approach  used  in  this  research  is  qualitative  with descriptive  methods.  Respondents  in  the  study  were  lecturers,  student leaders, and students at several universities in West Java (UPI, Unpad, UIN Bandung, ITB, and IPB). The purpose of the study to determine role of universities in West Java in dealing with the movement of radicalism and the phenomenon of weakening the national defense among students. Based on the results of the study, it can seen that the role of Higher Education in dealing with the movement of radicalism and the phenomenon of weakening state defense can carried out through three main channels, namely through General Courses (MKU), Student Institutions, and Student Organizations.
Keywords: higher education, the encounter of radicalism, student,
Copyright ©2019 Universitas Ahmad Dahlan, All Right Reserved

## PENDAHULUAN
Hasil Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Sosial  (LIPI)  tahun  2016  mengungkapkan  bahwa pengaruh  paham  radikal  semakin  merisaukan karena berkembang pada kelompok strategis yaitu mahasiswa.    Berbagai  fenomena  bom  bunuh  diri, terbongkarnya  jaringan  NII  (Negara  Islam Indonesia)  beberapa  waktu  lalu  mengingatkan bahwa  gerakan  radikalisme  telah  memperluas jaringanya melalui kampus dan sekolah, posisinya yang  strategis  karena  memiliki  jangkauan pergaulan yang luas serta otonom menjadi sarana yang  paling  pas  untuk  memproliferasi  paham radikal  yang  diperjuangkan  oleh  suatu  kelompok tertentu  (Hanani,  2013).  Selain  itu,  Lembaga
Kajian  Islam  dan  Perdamaian  (BBC,  2011) menemukan  bahwa  dikalangan  1000  responden pelajar di 100 SMP dan SMA Swasta dan Negeri di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang, 48,9% siswa mengatakan  mereka  mendukung  aksi  kekerasan atas  nama  agama.  Hal  tersebut  merupakan beberapa  bukti  yang  mengindikasikan  bahwa permasalahan  terkait  isu  radikalisme  menjadi  isu yang  strategis  dan  penting  untuk  diteliti  sebagai kajian akademis.
Pada dasarnya, terdapat  tiga alasan bahaya gerakan radikalisme  dan terorisme bagi Indonesia yaitu: 1) merupakan kejahatan terorganisir, karena adanya jaringan gerakan radikalisme dan terorisme yang  terdiri  dari:  penyandang  dana,  korlap,
operator  lapangan,  mobilitas  tinggi  serta  tertutup; 2) bersifat kejahatan lintas negara, karena gerakan radikalisme ini merupakan kelompok yang berasal dari  dalam  dan  luar  negeri;  3)  akibat  yang ditimbulkan  dari    kejahatan  tersebut  bersifat  luar biasa  (extraordinary  crime),  karena  gerakan  ini menciptakan  bahaya  besar,  indiscrimination  orang- orang  yang  tidak  bersalah,  menggunakan  senjata massal,  level  teroris  bersifat  nasional  dan international  serta  membahayakan  perdamaian nasional  dan internasional (Apriliana, Raharjanti, Sulastri,  Noviana,  &  Nur,  2017;  Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme,  2016;  Capalbo,  2011; Takwin,  Mudzakkir,  Salim,  Ahnaf,  &  Hamdi, 2016). Fakta tersebut cukup menjadi sebab bahwa kajian  terkait  upaya  deradikalisasi  penting  untuk dilaksanakan. Disamping sebagai upaya penguatan nilai-nilai idiil Pancasila, upaya deradikalisasi pun memiliki fungsi sebagai ketahanan dan bela Negara yang  merupakan  tugas  seluruh  elemen  warga Negara, tidak terkecuali para akademisi.
Penelitian  ini  merupakan  bentuk  varian grand strategy dalam upaya deradikalisasi serta bela negara  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh Pancasila  dan  Pembukaan  UUD  1945  yang dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan  yang  berkembang  saat  ini,  seperti: munculnya  aliran/golongan  radikal,  disorientasi dan belum melembaganya bela negara; keterbatasan  perangkat  kebijakan  terpadu  dalam mewujudkan  nilai-nilai  kecintaan  terhadap  tanah air;  bergesernya  nilai  etika  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap  nilai-nilai  budaya  bangsa;  ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2010).  Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang bersifat soft approach (deradikalisasi) dengan cara counter radical ideology melalui penguatan pendidikan bela negara yang  diintegrasikan  dalam  berbagai  kondisi  pada lingkungan  kampus.  Pada  Mata  Kuliah  Umum Pendidikan Kewarganegaraan, rangkaian program pada  lembaga  kemahasiswaan  serta  organisasi kemahasiswaan.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  Research  and  Development  (R&D). Pemilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan yang  hendak  dicapai  peneliti,  yakni  melahirkan suatu produk berupa media CICOMDI (Civic Comic Digital)  sebagai  upaya  Deradikalisasi  dan Penguatan  Bela  Negara  bagi  Pemuda  umumnya dan mahasiswa pada khususnya.
Hasil penelitian pengembangan tidak hanya pengembangan  sebuah  produk  yang  sudah  ada, melainkan  juga  untuk  menemukan  pengetahuan atau  jawaban  atas  permasalahan  praktis.  Subjek
dalam  penelitian  ini  tersebar  di  lima  Perguruan Tinggi Jawa Barat, yaitu UPI, ITB, UNPAD, IPB dan UIN Sunan Gunung Djati. Dengan jumlah 502 orang  mahasiswa.  Teknik  pengumpulan  data meliputi: wawancara mendalam (indepth interview); studi literatur; observasi partisipatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Memahami Radikalisme di Kampus
Kata  “radikal”  berasal  dari  kata  radix  yang berarti  akar.  Maksudnya,  radikal  dapat  bermakna kritis atau berpikir secara komprehensif. Walaupun demikian,  ada  perbedaan  konsep  tentang  makna radikal dan radikalisme. Dalam pandangan Simon Tormy  (Azca,  2013,  hal.  25),  radikalisme merupakan  sebuah  konsep  yang  meletakan  posisi sebagai  antitesis  dari  arus  utama  (mainstream). Dalam  pandangannya  radikalisme  tidak  memberi makna gagasan atau argumentasi, tetapi lebih pada arah  sebuah  ideologi  atau  posisi  yang  menggugat sesuatu  yang  telah  dianggap  mapan,  diterima secara umum. Sehingga dalam pandangannya bisa saja  menjadi  “radikal” pada  satu  periode  menjadi bersalin pada posisi “mainstream” di era berikutnya atau era lain.
Banyak pakar yang mengemukakan pandangannya tentang akar kemunculan radikalisme, salah satu diantaranya ialah pendapat dari  Ummah  (2012,  hal.  115)  yang  menyatakan tentang  faktor  utama  yang  menjadi  sebab kemunculan  radikalisme  adalah:  pertama,  adanya tekanan politik penguasa terhadap keberadaannya. Munculnya  radikalisme  di  Indonesia  disebabkan oleh adanya otoritarianisme (Azra, 1996, hal. 18); kedua,  adanya  emosi  keagamaan  atau  biasa  kita kenal dengan sentimen keagamaan. Hal ini muncul sebagai  sebuah  solidaritas  atas  kekerasan  atau ketidakadilan  terhadap  saudara  oleh  kekuatan tertentu, dengan dalih membela agama, jihad dan mati syahid; ketiga, faktor kultural;  keempat, faktor ideologis  antiwesternisme.  Dalam  hal  ini  simbol- simbol  asing  harus  dihancurkan  demi  menegakan syariat Islam; kelima, faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan  pemerintah  dalam  menjaga kestabilan ekonomi dan memberikan kesejahteraan terhadap  rakyatnya  yang  ditopang  oleh  beberapa faktor baik, faktor ekonomi, politik,  budaya, serta penegakan hukum menjadi pemicu adanya gerakan –  gerakan  radikalisme;  keenam,  media  masa. lontaran  yang  kurang  baik  dari  media  masa  barat terhadap  Islam  ,  menjadi  salah  satu  alasan munculnya gerakan radikalisme di Indonesia.
Namun  pertanyaan  berikutnya  adalah  apa alasan  kemunculan  gerakan  radikalisme  di kampus?  Apa  yang  menjadi  latarbelakang kemunculannya? Gerakan radikalisme di lingkungan kampus ini diawali dengan pemahaman agama  yang  kurang  mendalam  dari  kalangan
mahasiswa,  serta  adanya  fasilitas  dukungan  dari kondisi  biologis  mahasiswa  yang  belum  matang (Arifuddin, 2016, hal. 453). Mudahnya mahasiswa mengalami fase krisis identitas menjadi salah satu faktor  penentu  kecenderungan  untuk  bergabung dengan  kelompok  radikal.    Menurut  Wiktorowicz (2004,  hal.  85),  dalam  situasi  ‘krisis  identitas’ seseorang  biasanya  cenderung  lebih  mudah mengalami apa yang disebutnya sebagai ‘pembukaan kognitif’ (cognitive opening): sebuah fase penting  yang  dialami  oleh  seorang  aktivis  untuk bergabung  dengan  gerakan  radikal,  yang  lazim diawali  dengan  sebuah  krisis  di  mana  mereka mengalami  ketidakpastian,  termasuk  menyangkut identitas  diri,  sehingga  mereka  menjadi  mudah menerima  kemungkinan  ide-ide  dan  pandangan- pandangan  hidup  baru.  Proses  ‘pembukaan kognitif’  misalnya  terjadi  sebagai  buah  dari persinggungan dan pergaulan dengan ajaran-ajaran kelompok Islam radikal, baik yang bercorak politik, salafi maupun jihadi (Azca, 2013, hal. 40).

## B. Peran  Strategis  Perguruan  Tinggi  dalam Menangani Gerak Radikalisme Mahasiswa
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan melalui  wawancara,  studi  dokumentasi  serta literasi, dapat diketahui bahwa kekuatan perguruan tinggi  di  Jawa  Barat  dalam  mengurangi  kegiatan radikalisasi  yang  berada  di  dunia  kampus, dilaksanakan  melalui  tiga lembaga  strategis,  yaitu Departemen  MKU,  lembaga  kemahasiswaan  dan organisasi  kemahasiswaan.  Ketiga  lembaga  di perguruan tinggi ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, baik dari segi kelembagaan maupun secara substansial.  Dari  unsur  kelembagaan  kampus, peran Lembaga Kemahasiswaan memiliki pengaruh yang sangat strategis untuk memberikan pengetahuan mengenai kenegaraan kepada mahasiswa.
Bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Lembaga  Kemahasiswaan  dilakukan  melalui  tiga pendekatan yaitu pendekatan keilmuan, kesejahteraan  dan  keprofesian.  Hal  ini  dipandang sebagai  cara  yang  efektif  untuk  mencegah  paham radikalisme masuk pada dunia kampus karena jika menggunakan pendekatan yang bersifat hukum, hal tersebut  dirasa  kurang  manusiawi  dan  cenderung bersifat  indoktrinasi,  maka  perlu  melakukan pendekatan lain, seperti pendekatan kesejahteraan agar mahasiswa bisa lebih fokus untuk memahami kenegaraan  dengan  baik.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  pendekatan  yang  dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai upaya deradikalisasi pada  mahasiswa,  tidak  hanya  dilakukan  melalui cara-cara  keilmuan  dari  segi  keagamaan  atau kenegaraan,  akan  tetapi  menyentuh  pada  ranah kesejahteraan  mahasiswa  dan  pengembangan profesi  mahasiswa.  Pendekatan  kesejahteraan
dalam  proses  deradikalisasi  yang  dilakukan  oleh Lembaga Kemahasiswaan menjadi sangat strategis, karena  dengan  sendirinya  mahasiswa  tidak  akan memikirkan  paham-paham  radikalisme  dan  fokus pada pengembangan kemampuannya. Selain pada pendekatan kesejahteraan, Lembaga Kemahasiswaan dan umumnya Institut Teknologi Bandung harus dapat melakukan deteksi secara dini (early warning) terhadap pergerakan paham radikal baik  yang  melalui  proses  dari  atas  ke  bawah  (top- down  process)  yang  dilakukan  oleh  pihak  luar, maupun yang dilakukan dari bawah ke atas (bottom- up  process)  yakni  individu  sendiri  mengeksplorasi paham  radikal  melalui  berbagai  sumber  sehingga dirinya terinfiltrasi (Ramadhan, 2016).
Pada aspek pembelajaran departemen MKU memegang peran penting dalam proses deradikalisasi atau boleh dikatakan menjadi ujung tombak kegiatan deradikalisasi, karena pembelajarannya  menyeluruh  kepada  semua mahasiswa,  pembelajaran  departemen  MKU memiliki  banyak  aspek  seperti  aspek  keagamaan, kenegaraan, politik maupun hukum yang bertujuan untuk  membentuk  mahasiswa  yang  mempunyai kesadaran  akan  hidup  berbangsa  dan  bernegara. Kegiatan pembelajaran ini menjadi sangat penting karena dalam proses pembelajaran akan mengubah mahasiswa  dari  segi  kognitif,  afektif  dan psikomotor.  Sehingga  akan  terjadi  perubahan tingkah  laku  mahasiswa  sesuai  dengan  yang tercantum  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945.  Selain  itu,  departemen  MKU  juga mengadakan  suatu  kegiatan  diluar  jam  pelajaran, seperti  ada  simposium  kebangsaan  dengan menghadirkan  pemateri  yang  ahli  dalam  bidang kenegaraan.  Hal  ini  tentu  akan  menambah  fungsi dari  Departemen  MKU  menjadi  sangat  penting dalam  melakukan  bela  negara  bagi  mahasiswa, karena  dilihat  dari  sumber  pembelajaran  tidak hanya  dari  buku,  akan  tetapi  langsung  dari  tokoh yang  memegang  peran  penting  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  deradikalisasi yang  dilakukan  departemen  MKU  supaya  lebih optimal harus adanya sinergitas antara setiap mata kuliah  yang  ada  di  departemen  MKU,  karena persoalan  bela  negara  menyangkut  banyak  unsur baik  kenegaraan,  sosial,  agama,  hukum  maupun politik. Sehingga jika terjadi perbedaan pandangan dalam  pelajaran,  akan  mengakibatkan  kontradiksi dalam pembelajaran yang mengakibatkan mahasiswa  kebingungan  mencari  sumber  yang tepat.
Departemen  MKU  dalam  optimalisasi kegiatan bela negara perlu mengembangkan suatu model pendidikan yang dapat mencegah pada suatu desain utuh yang memuat kerangka pandang yang mendasar  (philosophical foundation)  terhadap  Islam, materi, model pembelajaran, serta lingkungan yang
dapat  menumbuhkan  pengetahuan  dan  sikap pengakuan, toleran dan kooperatif terhadap pihak yang  berbeda  baik  karena  alasan  agama,  paham keagamaan, budaya dan lain sebagainya (Ramadhan, 2016).
Dari  unsur  mahasiswa  tentu  peran  yang sangat  strategis  dipegang  oleh  ormawa,  karena secara  ruang  lingkup  bukan  hanya  pada  ranah departemen atau fakultas, akan tetapi pada seluruh ranah  kampus.  Kegiatan  yang  dilakukan  oleh ormawa  menurut  pandangan  Tim  Peneliti  lebih fokus  pada  ranah  praktik  dari  pada  ranah  konsep dan  teori,  terutama  yang  dilakukan  oleh kementerian Sosial Politik yang memiliki program kerja  yang  khas  dengan  penyampaian  aspirasi mahasiswa  yaitu  melalui  aksi  demonstrasi. Kegiatan  ini  tidak  bisa  dianggap  sebagai  kegiatan yang  bersifat  radikal,  karena  demonstrasi merupakan bagian dari hak menyatakan pendapat dan  hal  itu  tercantum  dalam  Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menandakan bahwa kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh ormawa merupakan kegiatan  yang  positif  selama  dijalankan  sesuai dengan peraturan yang berlaku, justru hal ini sangat baik  sebagai  kontrol  terhadap  negara  dalam menerapkan setiap kebijakannya.

## C. Upaya  yang  Dilakukan  oleh  Perguruan
Tinggi  Negeri  di  Jawa  Barat  dalam Memberikan  Penguatan  Bela  Negara  bagi

## Mahasiswa
Memberikan  penguatan  bela  negara  bagi kalangan  pemuda  yang  dilakukan  oleh  perguruan tinggi,  dilakukan  oleh  tiga  komponen  yakni lembaga kemahasiswaan, departemen mata kuliah umum  dan  organisasi  kemahasiswaan.  Dalam proses  penguatan  terhadap  bela  negara,  maka penting  untuk  membuat  perencanaan  yang  baik sebagai upaya memberikan penguatan bela negara dikalangan  pemuda.  Suatu  kegiatan  bela  negara yang  baik  perlu  dilakukan  dengan  perencanaan yang  matang,  agar  dalam  pelaksanaannya  dapat diukur  tingkat  keberhasilannya,  serta  setiap tindakan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  dapat terkontrol  dengan  baik,  sehingga  kegiatan  bela negara dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Perencanaan  memegang  peranan  penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan, termasuk kegiatan  bela  negara,  karena  dengan  adanya perencanaan kegiatan, jika dalam pelaksanaannya berbeda  maka  dapat  diminimalisir  potensi kegagalannya.  Perguruan  tinggi  di  Jawa  Barat memiliki  tiga  lembaga  yang  berkaitan  dengan proses  perencanaan  kegiatan  bela  negara,  yaitu Lembaga  Kemahasiswaan,  Departemen  Mata Kuliah  Umum  dan  Organisasi  Kemahasiswaan. Ketiga  lembaga  ini  mempunyai  tugas  dan  fungsi
yang  berbeda  dalam  menjalankan  kegiatan  bela negara  bagi  mahasiswa.  Dikaitkan  dengan kewajiban  perguruan  tinggi  sebagaimana  yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  bahwa  “perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat”. Maka  seyogiannya  perencanaan  yang  dilakukan oleh  perguruan  tinggi  harus  berorientasi  pada tridharma  perguruan  tinggi  atau  dapat  diartikan bahwa  perencanaan  kegiatan  deradikalisasi mahasiswa  harus  menyangkut  pada  aspek pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian  pada masyarakat.  Perencanaan  deradikalisasi  yang menyangkut  kedalam  pendidikan,  penelitian  dan pengabdian  akan  berdampak  baik,  bukan  hanya pada  terciptanya  budaya  damai  di  lingkungan perguruan  tinggi,  akan  tetapi  terciptanya  budaya damai  di  lingkungan  masyarakat  karena  dampak dari  penelitian  dan  pengabdian  mahasiswa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Upaya penguatan kegiatan bela negara yang dilakukan oleh Lembaga Kemahasiswaan dilakukan  melalui:  1)  melalui  evaluasi  program tahun  lalu,  2)  berorientasi  pada  kebutuhan mahasiswa, 3) akses kejuaraan bagi mahasiswa, 4) koordinasi  dengan  para  wakil  dekan  bidang akademik,  dan  5)  koordinasi  dengan  wakil  rektor bidang  akademik.  Kegiatan  perencanan  ini  dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu secara kelembagaan maupun  secara  substansi.  Secara  kelembagaan tentu ini sangat baik, karena faktor sistem lembaga akan menentukan keberhasilan dalam perencanaan kegiatan,  maupun  pada  saat  pelaksanaan.  Selain itu,  pada  aspek  substansial  dengan  melihat kebutuhan  mahasiswa,  ini  merupakan  cara  yang baik agar kegiatan yang dilakukan dapat diterapkan secara  efektif  dan  efisien.  Secara  teknis perencanaan  kegiatan  bela  negara  lembaga kemahasiswaan  tidak  ada  yang  berbeda  dengan perencanaan  umum  dalam  setiap  kegiatan  yang dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  di  perguruan tinggi. Akan tetapi, yang harus menjadi perhatian khusus  dari  lembaga  kemahasiswaan  dan perguruan  tinggi  secara  umumnya  yaitu  harus adanya kegiatan yang bertujuan untuk mengkritisi karya-karya  yang  dihasilkan  dalam  konteks kenegaraan  seperti  peraturan  dan  kebijakan pemerintah, saat ini perguruan tinggi belum berani membuat  kegiatan  yang  bertujuan  untuk mengkritisi  peraturan  dan  kebijakan  pemerintah, padahal  hal  tersebut  merupakan  kegiatan  yang harus  dilakukan  oleh  perguruan  tinggi  (Susanti, 2013).
Dampak  dari  perencanaan  kegiatan  yang tidak  berorientasi  pada  mendekatkan  kehidupan mahasiswa dengan kebijakan-kebijakan pemerintah,  membuat  mahasiswa  secara  insiatif
membuat  kegiatan  pengkajian  terhadap  peraturan dan  kebijakan  atas  dasar  yang  kurang  ilmiah. Sehingga muncul gerakan-gerakan mahasiswa yang ingin  menentang  peraturan  dan  kebijakan  tanpa dasar yang ilmiah, sehingga hanya didasarkan pada cara berpikir radikal yang ingin mengubah tataran kenegaraan secara cepat.
Kegiatan deradikalisasi yang dilakukan oleh perguruan  tinggi  khususnya  yang  dilakukan  oleh Lembaga Kemahasiswaan sangat baik, melakukan kegiatan deradikalisasi dengan pendekatan keprofesian dan hasil yang didapat memang sangat baik. Akan tetapi dalam membangun negara tentu lepas dari unsur pemahaman mahasiswa mengenai kenegaraan, maka Lembaga Kemahasiswaan selain untuk melakukan kegiatan yang bersifat keprofesian harus juga menguat pelatihan-pelatihan terhadap  mahasiswa  yang  berorientasi  pada pengembangan pengetahuan mahasiswa mengenai kenegaraan,  karena  perguruan  tinggi  menjadi wahana yang strategis untuk melakukan pelatihanyaitu  sebagai  pusat  pelatihan  manusia (Susanti, 2013).
Pada  tataran  pembelajaran  yang  dilakukan oleh departemen mata kuliah umum (MKU) sama dengan  perencanaan  yang  dilakukan  pada  mata kuliah lainnya, akan tetapi yang menjadi fokus dari perencanaan  pembelajarannya  yaitu  melihat karakteristik  mahasiswa  yang  berbeda  dengan mahasiswa sosial. Pentingnya melihat karakteristik mahasiswa,  karena  pembelajaran  yang  baik  harus dapat disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa, karena hal ini akan mengakibatkan cara pemilihan model  pembelajaran  dan  strategi  mengajar.  Ini menandakan  bahwa  perencanaan  yang  dilakukan oleh  Departemen  MKU  sangat  penting  dalam proses  pembelajaran  yang  akan  dilakukan, mengingat materi
Pembelajaran  harus  disesuaikan  dengan konteks  keagamaan  dan  kenegaraan.  Dalam perencanaan kegiatan deradikalisasi yang dilakukan  oleh  Departemen  MKU  menjadi  unsur yang sangat penting terutama di perguruan tinggi, karena  pada  mata  pelajaran  MKU  terdapat pelajaran humaniora. Sebagaimana Point c Pasal 4 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan  bahwa  fungsi  perguruan  tinggi  yaitu mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dengan  memperhatikan  dan  menerapkan  nilai humariona.  Secara  hukum  positif  yang  ada  di Indonesia  peran  dari  Departemen  MKU  sangat sentral dalam menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, maka  setiap  perencanaan  yang  dilakukan  oleh Departemen  MKU  perlu  menguatkan  unsur kemanusiaan dalam setiap pelajarannya. Kegiatan deradikalisasi  yang  dilakukan  oleh  Departemen MKU,  dimulai  dengan  perencanaan  kegiatan, berupa  perencanaan  pembelajaran.  Perencanaan
pembelajaran  sangat  penting  karena  seorang pendidik  sejenius  apapun  punya  keterbatasan. Keterbatasan  tersebut  harus  disadari  sepenuhnya untuk  diantisipasi  agar  ketika  di  tengah  peserta didiknya mampu menjadi motivator dalam proses pembelajaran  yang  mencerdaskan  (Sholeh,  2007). Dalam  mencegah  kegiatan  pemikiran  radikalisme peran  dari  Departemen  MKU  sangat  strategis, karena dilakukan secara berkelanjutan dalam satu semester  dan  dengan  pertemuan  yang  intensif. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh Departemen MKU ini termasuk dalam tiga aspek, sebagaimana  pendapat  Marzuki  (Rakhmawati, 2012,  hal.  93–94)  radikalisme  terdiri  dari  tiga tingkatan,  yaitu:  tingkat  pertama  adalah  radical  in mind  (radikal  dalam  pemikiran),  tingkat  kedua radical  in  attitude  (radikal  dalam  perilaku),  dan tingkat ketiga adalah radical in action (radikal dalam tindakan).  Pada  tingkat  radikal  dalam  pemikiran, perencanaan  yang  dilakukan  oleh  Departemen MKU  harus  berorientasi  pada  pengembangan kognitif  mahasiswa  baik  dari  unsur  kenegaraan maupun  unsur  keagamaan,  maka  perlu  ada sinergitas  dalam  proses  perencanaan  antara  mata kuliah Pendidikan Kenegaraan dengan mata kuliah Agama  dan  Etika  yang  disesuaikan  dengan kepercayaan  mahasiswa.  Pada  tingkat  radikal dalam  perilaku,  maka  perencanaan  pembelajaran harus  berorientasi  pada  aspek  afektif,  hal  ini menjadi penting karena rasa saling memiliki (sense of belonging) antar warga negara harus senantiasa diajarkan  secara  berkelanjutan.  Jika  perencanaan pada  tahap  ini  berjalan  dengan  baik,  maka selanjutnya perencanaan Departemen MKU perlu fokus  pada  aspek  psikomotor  karena  dapat mencegah radikal dalam tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa.
Dari  unsur  mahasiswa  perencanaan  yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan menunjukkan  adanya  pembelajaran  berorganisasi yang  sangat  baik,  dimana  perencanaan  kegiatan yang  dilakukan  untuk  satu  tahun  kedepan berdasarkan visi dan misi yang telah dibuat, hal ini menandakan  adanya  haluan  yang  jelas  bagi organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Selain itu, setiap program kegiatan organisasi kemahasiswaan  disesuaikan  dengan  keadaan  dan kebutuhan mahasiswa, sehingga kehadiran ormawa yang  secara  filosofis  merupakan  bentuk  dari kehendak seluruh mahasiswa peran dan fungsinya dapat  dirasakan.  Hal  ini  menjadi  penting  karena kegiatan  yang  nantinya  akan  dilakukan,  sangat dekat  dengan  mahasiswa,  sehingga  ormawa menjadi sangat strategis peran dan fungsinya dalam kegiatan deradikalisasi. Dalam penguatan kegiatan bela  negara  yang  dilakukan  oleh  organisasi kemahasiswaan  dengan  cara  melibatkan  setiap unsur  mahasiswa,  hal  ini  menjadi  penting  karena pelaku  organisasi  kemahasiswaan  bersentuhan
langsung  dengan  kehidupan  kampus.  Maka peran dari organisasi kemahasiswaan ini menjadi sangat sentral  untuk  melakukan  deteksi  dini  adanya pemikiran  radikalisme  yang  masuk  pada  dunia kampus.  Deteksi  dini  dari  ancaman  paham radikalisme  dimulai  dari  adanya  rasa  memiliki mahasiswa  terhadap  perguruan  tinggi,  karena dengan  cara  ini  mahasiswa  dapat  melakukan tindakan  untuk  mencegah  paham  radikalisme masuk  ke  dunia  kampus.  Hal  tersebut  didasarkan pada penelitian Ramadhan (2016, hal. 50–51) yang mengungkapkan bahwa dunia pendidikan memang sangat  rentan  untuk  dijadikan  lahan  dimensi ideologi  radikal.  Karena  sikap  terlalu  terbuka, akhirnya  para  pembawa  ideologi  radikal  dapat masuk  lewat  kegiatan  ekstrakulikuler  keagamaan. Hal ini akan berdampak buruk pada terbentuknya watak  yang  monolitik,  keras  dan  gemar menyalahkan orang lain.
Hasil penelitian Ramadhan tersebut menandakan  bahwa  perencanaan  yang  dilakukan oleh  organisasi  kemahasiswaan  jangan  hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan formal, akan tetapi harus dapat hadir dalam setiap kehidupan yang ada di  kampus,  sehingga  akan  munculnya  peran  dari organisasi  kemahasiswaan  dalam  penerapan kegiatan-kegiatannya. Secara menyeluruh kegiatan perencanaan  kegiatan  bela negara  yang  dilakukan oleh  Institut  Teknologi  Bandung  merupakan  cara deteksi  dini  mengenai  penyebaran  paham radikalisme  di  dunia  kampus,  serta  merupakan upaya  mengembangkan  model  pendidikan  yang berupaya untuk mencegah paham-paham radikalisme  masuk  pada  dunia  kampus.  Hal tersebut sesuai dengan pendapat Arifin (Ramadhan,  2016,  hal.  66)  yang  mengharuskan adanya  deteksi  dini  dan  pengembangan  model pendidikan  di  perguruan  untuk  mencegah  paham radikalisme.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam artikel ini,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; 1) peran strategis  yang  dilakukan  Perguran  Tinggi  dalam menangani gerak radikalisme dilaksanakan melalui tiga  jalur  utama,  yaitu  jalur  pendidikan  melalui Mata Kuliah Umum (MKU), Rangkaian program pada  Lembaga  Kemahasiswaan  Kampus  serta organisasi  kemahasiswaan;  2)  Upaya  bela  negara yang  dilaksankan  oleh  kampus  bertitik  tolak  dari tiga  jalur  strategis  kampus  dengan  pengoptimalan peran  serta  fungsinya  masing  –  masing,  yaitu Implementasi pembelajaran MKU yang Mengembangkan  nilai  –  nilai  kemanusiaan  serta menjunjung  tinggi  toleransi  diatas  pluralitas  yang ada, program lembaga kemahasiswaan dilaksanakan  melalui  pengembangan  serangkaian program  pro  mahasiswa  dengan  basic  penguatan
intelektual,  moral  dan  keterampilan.  Selain  itu, organisasi  kemahasiswaan  berkerja  berdasarkan keadaan  dan  kebutuhan  mahasiswa,  sehingga kehadiran ormawa yang secara filosofis merupakan bentuk  dari  kehendak  seluruh  mahasiswa  dapat terlealisasikan dengan baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  didukung  oleh  Kementerian Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  melalui Program  Penelitian  Dasaran  Unggulan  Perguruan Tinggi  Tahun  Anggaran  2019.  Peneliti  pun mengucapkan  terimakasih  kepada  LPPM  UPI, para  responden  yang  telah  memberikan  informasi berharga serta seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terlaksananya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriliana,  D.  P.,  Raharjanti,  A.  I.,  Sulastri,  A.,
Noviana,  D.,  &  Nur,  N.  (2017).  Respons mahasiswa terhadap kebijakan deradikalisasi pemerintah. Academica, 1(1), 96–109.
Arifuddin.  (2016).  Pandangan  dan  pengalaman dosen UIN Alauddin Makassar dalam upaya mengantisipasi  gerakan  islam  radikal  di kalangan  mahasiswa.  Al-Ulum,  16(2),  435. https://doi.org/10.30603/au.v16i2.160
Azca,  M.  N.  (2013).  Yang  muda  yang  radikal: refleksi sosiologis terhadap fenomena radikalsime pemuda muslim pasca orde baru di Indonesia. Ma’Arif, 8(1), 14–44.
Azra,  A.  (1996).  Pergolakan  politik  Islam:  dari fundamentalisme hingga post-modermins. Jakarta: Paramadina.
Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme. (2016).  Strategi  menghadapi  paham  radikalisme terorisme - ISIS. Diambil dari http://belmawa.ristekdikti.go.id/wp- content/uploads/2016/12/Strategi- Menghadapi-Paham-Radikalisme- Terorisme.pdf
BBC.  (2011).  Survei:  hampir  50%  pelajar  setuju tindakan  radikal  -  BBC  News  Indonesia.
Diambil 1 Maret
2020, dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_ind onesia/2011/04/110426_surveiradikalisme
Capalbo,  R.  (2011).  Global  education  brief.  In
Globalization.
Diambil dari http://www.globalization101.com/uploads/ File/Education/Education.pdf
Hanani, A. F. (2013). Fenomena radikalisme pada kaum muda. Ma’Arif, 8(1), 4–13.
Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Kebijakan nasional:  pembangunan  karakter  bangsa
Leni Anggraeni, dkk. Revitalisasi peran perguruan tinggi dalam menangani gerak radikalisme dan fenomena melemahnya bela negara di kalangan mahasiswa
tahun  2010-2025.  In  Pemerintah  Republik Indonesia.
Rakhmawati,  R.  (2012).  Pola  pengasuhan  santri  di pondok pesantren dalam mengantisipasi radikalisme  agama  (studi  perbandingan  pondok pesantren  ummul  mukminin  dan  pesantren pondok  madinah).  Univeritas  Islam  Negeri Alauddin Makassar.
Ramadhan,  H.  (2016).  Deradikalisasi  paham keagamaan  melalui  pendidikan  Islam  rahmatan lil’alamin: Studi pemikiran Pendidikan Islam KH. Abdurrahman Wahid. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Sholeh,  M.  (2007).  Perencanaan  pembelajaran mata  pelajaran  geografi  tingkat  SMA  dalam konteks  KTSP.  Jurnal  Geografi:  Media
Informasi Pengembangan dan Profesi
Kegeografian, 4(2).
Susanti, R. (2013). Penerapan Pendidikan Karakter Di  Kalangan  Mahasiswa.  AL-Ta  lim,  1(6), 480–487. https://doi.org/10.15548/jt.v20i3.46
Takwin, B., Mudzakkir, A., Salim, H., Ahnaf, M. I.,  &  Hamdi,  A.  Z.  (2016).  Studi  tentang toleransi  dan  radikalisme  di  Indonesia: pembelajaran  dari  4  daerah,  Tasikmalaya, Jogyakarta,  Bojonegoro  Dan  Kupang.  Jakarta: Infid.
Ummah,  S.  C.  (2012).  Akar  radikalisme  di Indonesia. Humanika, 12(1), 112–124.
Wiktorowicz,  Q.  (2004).  Introduction:  Islamic activism  and  social  movement  theory  (Q.
Wiktorowicz, Ed.). Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.