## Implementasi Peraturan Walikota Bandung Tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah
(Studi Kasus di Wilayah Bandung Timur)
Engkus 1 ,Neneng Zakiah 2

## ABSTRAK
Masalah  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  tidak  sesuaian  Tarif  jasa  pengelolaan  sampah kategori komersial dan non komersial berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 316 tahun  2013.    Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengkaji  proses  implementasi dari kebijakan tarif  jasa  pengelolaan  sampah  ini.  Pada  tahun  2017  proses  implementasi  kebijakan  dari retribusi  sampah  untuk  kategori  Komersial  dan  Non  Komersial  belum  optimal.  Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung tidak dapat merealisasikan target anggarannya yang  hanya mencapai 68,40%. Khususnya di wilayah Bandung Timur, kebijakan terkait retribusi sampah belum  mampu  dilaksanakan  secara  optimal  dilihat  dari  beberapa  kendala  yang  dihadapi sehingga mempengaruhi terhadap pendapatan realisasi dari retribusi sampah ini. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif dengan  teori  implementasi  kebijakan  yang  mengacu  pada  teori  George  C.  Edward  III  yang menyatakan  bahwa  keberhasilan  dan  kegagalan  dalam  proses  implementasi  kebijakan  dapat dianalisis  melalui  keempat  dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian pengelolaan sampah di Bandung Timur menunjukan bahwa proses implementasi  yang  meliputi  komunikasi  yaitu  melaksanakan  proses  komunikasi  internal secara vertikal dan horizontal sudah baik dilakukan oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung,  namun  komunikasi  eksternal  kepada  masyarakat  masih  belum  optimal  dilakukan. Simpulan bahwa masih lemahnya kompetensi  Sumber Daya Manusia (SDM) seperti petugas lapangan  masih  kurang  untuk  melakukan  pelayanan  publik  serta  sarana  dan  prasarana operasional  di  Bandung  Timur  masih  kurang.  Disposisi  belum  dilaksana  dengan  baik  dan Struktur  birokrasi  seperti  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  untuk  penagihan  sampah kategori  Komersial  dan  Non  Komersial  sudah  ada,  namun  Perusahaan  Daerah  Kebersihan Kota Bandung belum memiliki Satuan Operasional Prosedur (SOP) secara umum untuk setiap program secara keseluruhan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Retribusi Sampah; Pengelolaan Sampah.

## ABSTRACT
The main problem in this study is the non-conformity of the commercial and non-commercial waste management service tariffs based on Bandung Mayor Regulation Number 316 of 2013. The purpose of this study is to examine the implementation process of this waste management service  tariff  policy.  In  2017  the  policy  implementation  process  of  waste  retribution  for  the Commercial  and  Non-Commercial  categories  has  not  been  optimal.  The  Bandung  City Hygiene  Regional  Company  cannot  realize  its  budget  target  which  only  reaches  68.40%. Especially  in  the  East  Bandung  region,  policies  related  to  waste  retribution  have  not  been able  to  be  implemented  optimally  seen  from  several  constraints  faced  thus  affecting  the realization  of  revenue  from  this  waste  retribution.  The  method  used  in  this  study  is  a qualitative method with a descriptive type of research with policy implementation theory that refers to  the theory of  George C. Edward III which states that successes  and failures in  the policy  implementation  process  can  be  analyzed  through  the  four  dimensions  of Communication,  Resources,  Disposition,  and  Bureaucratic  Structure.  The  results  of  waste
1 Dosen Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung
2 Mahasiswi Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung
management research in East Bandung show that the implementation process which includes communication namely carrying out internal and vertical communication processes has been well  done  by  the  Bandung  City  Cleaning  Company,  but  external  communication  to  the community is still not optimal. Conclusion that the competence of Human Resources (HR) is still weak  such  as  field  workers  are  still  lacking  to  perform  public  services  and  operational facilities and infrastructure in East Bandung are still lacking. Disposition has not been well implemented and bureaucratic structures such as the Operational Procedure Unit (SOP) for garbage  collection  for  Commercial  and  Non-Commercial  categories  already  exist,  but  the Bandung  City  Hygiene  Region  Company  does  not  yet  have  a  SOP  In  general  for  each program as a whole.
Keywords: Policy Implementation, Waste Retribution, Waste Management.

## A. PENDAHULUAN
Sampah  merupakan  salah  satu  masalah yang pelik yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung  dan  Perusahaan  Daerah  Kebersihan Kota Bandung. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian  ini  yaitu  mengenai  Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013  tentang  Tarif  Jasa  Pengelolaan  Sampah atau  biasa  disebut  dengan  retribusi  sampah, karena  hal  ini  penting  untuk  dianalisis  agar dapat  mengetahui  bagaimana  implementasi kebijakan  tarif  jasa  pengelolaan  sampah  dan realisasi  penerimaan  retribusi  dari  tarif  jasa pengelolaan sampah tersebut.
Kota  Bandung  sebagai  ibu  kota  dari Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  salah  satu  kota yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak. Berdasarkan data dari BPS 2015 bahwa  dengan luas  wilayah  167,31  km2.  Terdiri  dari  30 kecamatan  dan  151  kelurahan.  Sedangkan perkembangan penduduknya sebagai berikut.

## Tabel 1
Data Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan di Kota Bandung Tahun 2011-2016
Tahun (Year) Jumlah Penduduk (Population) Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (Annual Population Growth Rate %)
-1
-2 -5 2011 2 429 176 0,71 2012 2 444 617 0,64 2013 2 458 503 0,57 2014 2 470 802 0,50 2015 2 481 469 0,43 2016 2 490 622 0,37
Sumber: Hasil penelitian (Diolah oleh peneliti), 2017
Dari  data  di  atas  menandakan  jumlah
penduduk, khususnya penduduk yang berada di Kota Bandung terus bertambah setiap tahunnya. Walaupun, dari segi laju pertumbuhan penduduk per tahun kondisinya selalu menurun. Dilihat  dari  jumlah  penduduk  yang  terus bertambah, pastinya berdampak terhadap meningkatnya  jumlah  konsumsi  masyarakat Kota Bandung.
Meningkatnya jumlah konsumsi masya- rakat  Kota  Bandung,  mengakibatkan  jumlah sampah  yang  dihasilkan  pun  bertambah. Dengan  volume  sampah  di  Bandung  Timur yang  mencapai  sekitar  1.500  ton  per  hari  dan jumlah  armada  pengangkut  sampah  yang terbatas,  ritase  pengangkutan  sampah  di  Kota Bandung  bisa  dikatakan  padat  (PD  Kebersihan Kota  Bandung,  2016).  Namun,  ironisnya sampai    saat  ini  masih  ada  masyarakat  di wilayah Bandung Timur cenderung enggan dan mengeluh terhadap pembayaran retribusi sampah,  hal  ini  disebabkan  karena  masyarakat masih  memiliki  paradigma  yang salah terhadap sampah.  Oleh  sebab  itu,  yang  mendasari terjadinya  hal  tersebut  dikarenakan  masalah terkait sampah tidak diimbangi dengan peningkatan  pengetahuan  tentang  peraturan persampahan.  masyarakat  cenderung  masih berpikir bahwa sampah itu sebagai barang yang tidak  ada  nilainya,  barang  yang  tak  terpakai, tidak  memiliki  manfaat  dan  tidak  berguna sehingga  masyarakat  beranggapan  tidak  perlu membayar  retribusi  sampah  karena  mereka tidak  membutuhkan  sampah  dan  sampah bukanlah sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk  keberlangsungan  hidup  mereka.  Filosofi tersebut  yang  perlu  diperbaiki  oleh  masyarakat
terhadap sampah.
Membahas  masalah  terkait  tarif  jasa atau  retribusi  sampah  ini  intinya  adalah  antara bayar  dan  tidak  bayar,berdasarkan  hasil observasi,  saat  ini peraturan mengenai  retribusi sampah  ini  yang  diatur  dalam  Peraturan Walikota  Bandung  Nomor  316  Tahun  2013 tentang  Tarif  Jasa  Pengelolaan  Sampah  belum mampu  memenuhi  biaya  operasional  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  Kota  Bandung padahal  potensi  penerimaan  dari  realisasi retribusi tersebut cukup besar.
Dalam  hal  ini  penulis  menyoroti retribusi  sampah  kategori  komersial  dan  non komersial  karena  masih  banyak  mall,  restoran dan  kontor  swasta  lainnya  enggan  untuk membayar  retribusi  sampah  padahal  mereka juga  penyumbang  sampah  kedua  terbesar setelah  sampah  yang  dihasilkan  dari  kategori Rumah Tinggal. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota  Bandung  mencatat,  60  persen  tempat komersial  di  Kota  Bandung  tidak  membayar retribusi sampah.
Sumber  dari  berita  online,  Direktur Utama  Perusahaan  Daerah  Kebersihan  Kota Bandung, Deni Nurdiana mengatakan bahwa: “Kondisi  tersebut  sudah  berlangsung  bertahun- tahun.  Akibatnya,  lebih  dari  Rp.  20  miliar potensi  pendapatan  dari  sektor  pengelolaan sampah  hilang  tiap  tahunnya.  Fakta  itu  kita dapat dari 120 petugas yang sudah kita sebar ke tempat komersil. Kalau seluruh tempat komersil taat  bayar retribusi,  kita  bisa  serap  pendapatan Rp  40  miliar  per  tahun.  Saat  ini  kita  baru  bisa serap  Rp.  14  miliar  per  tahun”  ucap  Deni, Kamis (30/6/2017). 3

## Tabel 2
Perbandingan Target dengan Realisasi Kategori Komersial dan Non Komersial Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017 (September 2017)
Tahun Target Realisasi Selisih % 2011 9.806.181.000 6.474.395.250 (3.331.785.750) 66,02 2012 10.064.093.040 7.376.896.232 (2.687.196.808) 73,30 2013 10.366.015.000 9.378.805.874 (987.209.126) 90,48
2014 12.900.965.000 12.671.277.668 (229.687.332) 98,22
3 9m 51/60.persen.mal.hotel.dan.restoran.di.bandung.tak. bayar.retribusi.sampah Diakses pada tanggal 20 Oktober 2017, pukul 11.47 WIB
2015 13.287.993.948 14.140.847.375 852.853.427 106,42 2016 14.324.406.516 16.645.160.500 2.320.753.984 116,20 2017 20.805.546.241 14.232.009.505 (6.573.536.736) 68,40
Sumber: Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, 2018
Dari  fenomena  tersebut  sudah  jelas, bahwa  ada  masalah  dalam  menyelenggarakan kebijakan  terkait  retrubusi  sampah  ini,  sebagai mana  disebutkan  dalam  Peraturan  Walikota Bandung  Nomor  316  Tahun  2013  tentang  Tarif Jasa  Pengelolaan  Sampah  bahwa  tempat komersial  seperti  hotel,  losmen, restaurant dan tempat  usaha  lainnya  wajib  membayar  retribusi sampah  sebesar  Rp.  60  ribu/m3  (Rp.  60 ribu/300kg)  dan  pihak  non  komersial  seperti sekolah  dan  rumah  sakit milik pemerintah serta kantor pemerintah itu  wajib membayar  retribusi sebesar Rp. 50 ribu/m3 (Rp. 50 ribu/300kg).

## Tabel 3
Struktur dan Besaran Tarif Golongan Komersial dan Non Komersial
Sumber: Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah.
Masalah lainnya yaitu disebabkan karena  adanya  faktor  penurunan  jumlah pelanggan  dari  kategori  Komersial  dan  Non komersial  itu  sendiri.  Data  menunjukkan bahwa:

## Tabel 4
Data Jumlah Pelanggan Kategori Komersial Dan Non Komersial Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun 2012 – 2017
BULAN
TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
2017 JAN 8.741 8.543 8.404 8.594 8.960 7.306 FEB 8.579 8.566 8.407 8.614 8.982 7.266 MAR 8.621 8.586 8.397 8.635 8.764 7.489 APR 8.648 8.595 8.410 8.636 8.782 7.472 MAY 8.687 8.387 8.414 8.667 8.790 7.445 JUN 8.736 8.289 8.443 8.688 8.831 7.730 JUL 8.754 8.304 8.457 8.706 8.844 7.751
AUG 8.780 8.306 8.468 8.712 8.874 7.774 SEP 8.791 8.340 8.489 8.780 7.559 7.824 OCT 8.808 8.339 8.520 8.827 7.611 7.873 NOV 8.845 8.360 8.518 8.872 7.657 7.942 DES 8.829 8.377 8.568 8.916 7.701 7.997
Sumber: Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Sementara itu, data di atas menunjukkan bahwa  jumlah  pelanggan  retribusi  sampah kategori Komersial dan Non Komersial di Kota Bandung selama enam tahun terakhir dari tahun 2012  sampai  tahun  2017  mengalami  fluktuatif. Maka,  hal  tersebutlah  yang  menjadi  salah  satu faktor menurunnya jumlah realisasi pendapatan yang dialami oleh Perusahaan Daerah Kebersihan  Kota  Bandung,  pemicunya  karena bidang  kategori  Komersial  dan  Non Komersial kurang  melakukan  sosialisasi  kepada  para Wajib  Bayar  (WR)  pihak  Komersial  dan  Non Komersial,  hal  tersebut  diungkapkan  oleh informan  yang  menduduki  jabatan  sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Pelanggan Komersial dan  Non  Komersial  di  Perusahaan  Daerah Kebersihan Kota Bandung bahwa:
“Sosialisasi sering dilakukan namun yang sering  melakukan  sosialisasi  itu  dari kategori  Rumah  Tinggal,  kalau  kategori Komersial  dan  Non  Komersial  itu  jarang karena  rumah  tinggal  itu  yang  paling banyak  dan  rumit  kalau  Komersial  dan Non  Komersial  itu  kalau  ada  apa-apa petugas  kita  yang  bagian  penagih  yang mendatangi langsung ketempat tersebut” 4
Dari  data  jumlah  pelanggan  di  atas, dikemukakan bahwa jumlah pelanggan kategori Komersial  dan  Non  Komerisal  yang  tercatat  di Perusahaan  Daerah  Kebersihan  Kota  Bandung pada bulan Desember tahun 2017 itu jumlahnya sebesar 7.997 pelanggan yang berada di seluruh kota  Bandung  yang  terbagi  ke  dalam  empat wilayah  yaitu  wilayah  Bandung  Barat,  wilayah Bandung  Selatan,  wilayah  Bandung  Utara  dan Wilayah  Bandung  Timur  dengan  jumlah  data sebanyak  itu,  penulis  memutuskan  untuk  fokus terhadap  salah  satu  wilayah  saja  yaitu  wilayah Bandung  Timur,  karena  di  wilayah  Bandung
4 Informan mengatakan saat penulis melakukan wawancara di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Pada tanggal 7 Februari 2018, pukul 13:40 WIB.
Timur  itu  terdapat  beberapa  pihak  komersial yang  masih  memakai  jasa  pihak  ketiga  dalam pengelolaan  sampahnya,  hal  ini  disampaikan oleh informan yang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Pelanggan Komersial dan  Non  Komersial  di  Perusahaan  Derah Kebersihan Kota Bandung, mengatakan bahwa:
“Masih  ada  beberapa  pihak  komersial yang memakai pihak ketiga dalam pengelolaan  sampahnya.  Pihak  komersial yang  menggunakan  pihak  ketiga  itu  salah satunya  sebuah  apartemen  yang  berada  di jalan  Gedebage.  Trus  terkait  masalah kuitansi, kuitansi tagihannya ada tapi yang mengelola  sampahnya  itu  pihak  ketiga. Walaupun yang  membuangnya  pihak ketiga  tapi  hanya  sampai  ke  TPS  yang mereka miliki sendiri, yang mengangkut ke TPA nya tetap pihak PD. Kebersihan ” 5
Hal  lainnya  yang  menjadi  masalah  di Bandung  Timur  yaitu  terkait  sisa  kuitansi kategori  Komersial  dan  Non  Komersial  yang masih terdapat  segmen permasalah hal  tersebut memicu  penerimaan  realisasi  yang  harusnya diterima  oleh  Perusahaan  Daerah  Kebersihan Kota  Bandung  itu  tidak  mencapai  target  dari yang  sebelumnya  sudah  ditentukan  oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

## Tabel 5
Rekapitulasi Kuitansi Komersial dan Non Komersial Tahun 2017 Khusus Wilayah Bandung Timur
No. Segmen Permasalahan Komersial  Non Komersial Jumlah LBR NOMINAL 1.  Tutup 237 Rp. 53,034,000,- 2.  Keberatan Tarif 16 Rp. 5,498,000,- 3.  Tidak Mau Bayar 174 Rp. 62,491,000,- 4.  Piutang 108 Rp. 66,906,000,- 5.  Tagih Ulang 20 Rp. 31,394,000,- Jumlah Bandung Timur 555 Rp. 219,323,000,-
Sumber: Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Terlihat  bahwa  penyebab  lainnya  yang menyebabkan biaya operasional yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  itu
5 Informan mengatakan saat penulis melakukan wawancara di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Pada tanggal 7 Februari 2018, pukul 13:25 WIB.
lebih  besar  dari  pada  realisasi  penerimaan terkait  retribusi  sampah  yang  dihasilkan  oleh kategori Komersial dan Non Komersial dikarenakan segmen permasalah tersebut.
Pemicu  yang  menyebabkan  kondisi pengelolaan sampah di Wilayah Bandung Timur masih  belum  optimal  dikarenakan  kurangnya truk  pengangkut  sampah.  Maka  pengangkutan sampah  dari  beberapa  Tempat  Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  Sarimukti  yang  terletak  di  Kecamatan Cipatat,  Kabupaten  Bandung  Barat  tidak  bisa dilakukan secara cepat dalam setiap harinya dan membutuhkan  waktu  yang  lama  dalam  setiap pengangkutan  karena  jaraknya  yang  jauh.  hal itulah yang mengakibatkan penumpukan sampah tidak bisa terhindari, akan sangat terasa lagi ketika musim hujan karena pada saat musim hujan volume sampah cenderung meningkat.
Sementara itu, hal lain yang terjadi yaitu ditutupnya  Tempat  Penampungan  Sementara (TPS)  Legit  yang  letaknya  sangat  strategis berada  di  pinggir  jalan  Cipadung  yang  dulunya digunakan  oleh  seluruh  warga  Kecamatan Cibiru  untuk  membuang  sampah  mereka, namun  sekarang Tempat Penampungan  Semen- tara  (TPS)  Legit  sudah  ditutup  dan  digantikan dengan  pembangunan  Rumah  Budaya  oleh Pemerintah  Kota  Bandung.  Maka  sekarang warga Kecamatan Cibiru dan seluruh masyarkat Bandung  Timur  membuang  sampahnya  ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Gedebage, akomodasi yang cukup jauh menjadi kendala  warga  Kecamatan  Cibiru  dalam melakukan  pembuangan  sampah  ke  Tempat Penampungan Sementara (TPS) Gedebage.

## Review Penelitian Sejenis
Penelitian Yanhar Jamaludi (2016), yang berjudul  Implementasi  Kebijakan  Tarif  Jasa Pengelolaan Sampah di Kota Bandung. Persamaannya  membahas  Implementasi  Per- aturan  Walikota  Bandung  nomor  316  tahun 2013.Perbedaannya  lingkup  wilayahnya  meli- puti seluruh wilayah kota Bandung.

## Administrasi Publik (Grand Theory)
Siagian  (2014),  administrasi  adalah “sebagai  keseluruhan  proses  kerja  sama  antara dua  orang  manusia  atau  lebih  yang  didasarkan
atas rasionalitas tertentu  untuk  mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
Administrasi  merupakan  suatu  proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai  tujuan  organisasi  tersebut.  Seiring berjalannya waktu administrasi pun berkembang dengan  pesat.  Seperti  hadirnya  ilmu  Admi- nistrasi  publik  yang  secara  sederhana  dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan yang dilakukan  oleh  para  aparatur  pemerintah  yang terdapat  dalam  struktur  birokrasi  dari  negara untuk  mencapai  tujuan  dari  masing-masing negara tersebut.
Pandji Santosa memiliki pendapat terkait administrasi publik, menyatakan bahwa:
“Elemen  pokok  dalam  administrasi publik  adalah  bahwa  setiap  organisasi pemerintah,  tanpa  memandang  ting- katannya, harus melayani urusan publik. Orientasi  para  pejabat  pemerintah terhadap  kepentingan  publik  adalah suatu  prinsip  pokok,  dalam  pemerin- tahan yang bersifat demokratik. Kesulitan  yang  dihadapi  pemerintah adalah  di  satu  pihak  ia  harus  bekerja secara baik, tetapi di lain pihak ia harus meyakinkan publik bahwa segala sesuatu  telah  diselenggarakan  secara baik .” 6
Ilmu administrasi itu tidak saja mengkaji kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  tapi juga  mempersoalkan  bagaimana  pemerintah melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Administrasi publik  hadir  bertujuan  untuk  meningkatkan kemakmuran  seluruh  rakyat  karena  dalam pelaksanaan kegiatannya administrasi publik itu berusaha  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  secara  seefisien,  seekonomis,  dan seefektif  mungkin  sehingga  pelayanan  yang diberikan  oleh  pemerintah  tersebut  dapat membertikan kepuasan terhadap masyarakat.
Oleh  sebab  itu,  dalam  administrasi publik,  peran  pemerintah  sangat  dominan karena  dalam  administrasi  publik  pemerintah merupakan  aktor  terpenting  dalam  menentukan suatu kebijakan sebab dalam administrasi publik isu  yang  dibahas  terkait  dengan  kebijakan
6 Pandji Santosa, Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm 47.
publik.  Kebijakan  publik  itu  tidak  hanya  berisi mengenai  pendapat  para  aparatur  pemerintah yang  mewakili  rakyat,  tetapi  opini  publik  juga sangat  berperan  dalam  hal  ini  dan  mempunyai porsi  yang  sama  besarnya  dalam  setiap kebijakan  negara  karena  setiap  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  harus  berorientasi untuk  kepentingan  publik.  Kebijakan  publik  itu harus meliputi kegiatan pemerintah .

## Kebijakan Publik (Middle Theory)
Secara  umum,  istilah  “kebijakan”  atau “ policy ”  digunakan  untuk  menunjuk  perilaku seorang  aktor  (misalnya  seorang  pejabat,  suatu kelompok,  maupun  suatu  lembaga  pemerintah) atau  sejumlah  aktor  dalam  suatu  bidang kegiatan tertentu.
Kebijakan  ( Policy )  menurut  Miriam Budiardjo  bahwa:  “Suatu  kumpulan  keputusan yang  diambil  oleh  seorang  pelaku  atau kelompok  politik,  dalam  usaha  memilih  tujuan dan  cara  untuk  mencapai  tujuan  itu.  Pada prinsipnya,  pihak  yang  membuat  kebijakan- kebijakan  itu  mempunyai  kekuasaan  untuk melaksanakannya.” 7
Salah  satu  definisi  mengenai  kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone, mengatakan  bahwa  “secara  luas”  kebijakan publik  dapat  didefinisikan  sebagai  “Hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. 8
Bentuk-bentuk  kebijakan  publik  di Indonesia  beraneka  ragam,  kebijakan  tersebut terdapat  dalam  tata  urut  perundangan  yang dijelaskan  dalam  Undang-undang  Nomor  12 Tahun  2011  Pasal  17  antara  lain  mulai  dari  (a) Undang-undang  Dasar  1945  (UUD  1945).  (b) Ketetapan MPR (TAP MPR), Undang- undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang  (Perpu).  (c)  Peraturan  Peme- rintah (PP). (d) Peraturan Presiden (Perpres). (e) Peraturan  Daerah  Provinsi.  (f).  Peraturan Kabupaten/Kota. (g) Peraturan Desa.
Jadi,  kebijakan  publik  itu  sangat beragam  sebanyak  jumlah  level  pemerintah dikalikan  dengan  pembuatan  kebijakannya dikalikan  jenis  masalah  yang  hendak  ditangani oleh kebijakan tersebut.
Kebijakan publik didasarkan pada
7 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2008), hlm 20.
8 Budi Winarno, op.cit., hlm 20.
hukum,  oleh  karena  itu  memiliki  kewenangan untuk  memaksa  masyarakat  agar  mematuhinya. Selain  itu  kebijakan  publik  dilaksanakan  oleh pemerintah  yang  dalam  prosesnya  melibatkan interaksi  antar  berbagai  institusi  dan  pada akhirnya  akan  membawa  perubahan  bagi masyarakat.

## Implementasi Kebijakan (Applied Theory)
Studi  terkait  implementasi  kebijakan memiliki  pengaruh  yang  penting  bagi  studi administrasi  publik  dan  kebijakan  publik. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan  dari  hasil  pembuatan  kebijakan  yang telah  dibuat.  Tahap  implementasi  ini  lah  yang menjadi tahap  pengujian  terhadap  suatu kebijakan, pada tahap inilah dapat dikaji apakah kebijakan  tersebut  telah  sesuai  dan  dapat memecahkan  atau  mengurangi  suatu  masalah yang dihadapi atau tidak. Tetapi kebijakan yang sudah  dibuat  dengan  begitu  baik  pun  akan menjadi  gagal  dalam  mencapai  tujuannya  yang telah  direncanakan  sebelumnya  jika  kebijakan tersebut  diimplementasikan  dengan  cara  yang buruk.
Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan  kebijakan  dasar  (undang-undang), dapat  pula  berbentuk  keputusan  yang  berasal dari  eksekutif  yang  bersifat  penting  atau keputusan  badan  peradilan.  Dalam  keputusan tersebut  ditemukan  masalah  yang  ingin  diatasi serta tujuan dan sasaran  yang ingin  dicapai  dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasi.  Langkah  implementasi  kebijakan dilakukan  setelah  melalui  proses  awal  yaitu perumusan kebijakan, output kebijakan, penetapan  dan  pengesahaan  kebijakan  setelah itu  dilakukanlah  pelaksanaan  kebijakan  oleh instansi pemerintah sesuai sasaran dari kebijakan tersebut.
Hakikat  utama  implementasi  kebijakan menurut  Mazmanian  dan  Sabatier  dalam Sinambela (2014), menyatakan bahwa:
“Memahami  hal-hal  yang  seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan  berlaku  atau  dirumuskan. Pemahaman  tersebut  mencakup  usaha- usaha  untuk  mengadministrasikannya dan  menimbulkan  dampak  nyata  pada
masyarakat .” 9
Banyak  variabel  yang  mempengaruhi keberhasilan  dalam  implementasi  kebijakan. Secara  teoretik,  beberapa  pakar  memiliki pendapat  yang  beraneka  ragam  tentang  faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Seperti:
1) Menurut  George  C.  Edward  III,  studi implementasi  kebijakan  adalah  hal  yang sangat  krusial  bagi public  administration dan public  policy .  Terdapat  empat  faktor yang  berpengaruh  terhadap  implementasi kebijakan, Edward III,(1980),: 10
Komunikasi. Komunikasi  merupakan  salah- satu  aspek  penting  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan  publik  dan  komunikasi sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian tujuan  dari  implementasi  kebijakan  publik. Pejabat  publik  sebagai  implementor  dari kebijakan  tersebut  harus  mengetahui  apa  yang harus  mereka  lakukan,  sehingga  komunikasi- komunikasi  yang  dibangun  harus  akurat  dan harus  dimengerti  dengan  sebaik-  baiknya  oleh para  implementor  tersebut  agar  kebijakan- kebijakan  yang  sedang  diimplementasikan dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
Terdapat  tiga  indikator  yang  dapat digunakan  dalam  mengkur  keberhasilan  dari dimensi komunikasi, antara lain:
(1) Transmisi:  Penyaluran  komunikasi  yang baik  dapat  menghasilkan  suatu  implemen- tasi  yang  baik.  Seringkali  terjadi  masalah dalam  penyaluran  komunikasi  yaitu  adanya pertentangan pendapat/salah pengertian (miskomunikasi)  yang  disebabkan  banyak- nya  tingkatan  birokrasi  yang  harus  dilalui dalam proses komunikasi.
(2) Kejelasan:  Komunikasi  yang  diterima  oleh pelaksana kebijakan ( street-level- bureaucrats )  harus  jelas  dan  tidak  mem- bingungkan  atau  tidak  ambigu/mendua. Seringkali  instruksi-instruksi  yang  dite- ruskan  kepada  pelaksana  itu bias  dan  tidak menjelaskan  secara  rinci kapan dan
9 Ibid
10 George C. Edward III, op.cit . hlm 10.
bagaimana suatu program tersebut dilaksanakan.
Edward  III  mengidentifikasi  enam faktor  yang  mendorong  terjadinya  ketidak- jelasan komunikasi  dalam  kebijakan, antara lain:
“Kompleksitas kebijakan publik, keinginan  untuk tidak  menganggu kelompok-kelompok  masyarakat,  ku- rangnya  konsesus  mengenai  tujuan- tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam  memulai  suaitu  kebijakan  baru, menghindari pertanggung jawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.” 11
(3) Konsistensi: Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunkasi kebijakan adalah konsistensi.  Jika  implementasi  kebijakan yang  sedang  dilakukan  ingin  berlangsung efektif maka  perintah  yang  diberikan  dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten  untuk  ditetapkan  dan  dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah- ubah, maka akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
Sumber  Daya. Sumber  daya  sebagai  aspek yang  sangat  penting  dalam  melaksanakan kebijakan-publik.  Sumber  daya  yang  penting, meliputi:  staf  yang  memadai  serta  keahlian- keahlian  yang  baik  untuk melaksanakan  tugas- tugas  mereka,  wewenang  dan  fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Berikut penjelasannya:
(1) Staf:  Sumber  daya  yang  paling  penting dalam
melaksanakan implementasi kebijakan  adalah  staf.  Pelayanan-pelayanan publik  di  Indonesia,  seringkali  dikatakan lamban dan cenderung tidak efisien sehingga dapat dikatakan kurang kompeten.
(2) Informasi:  Informasi  termasuk  sumber penting  dalam  implementasi  kebijakan, terutama informasi terkait program-program yang  terdapat  dalam  kebijakan-kebijakan baru  atau  kebijakan-  kebijakan  yang
11 George C. Edwards, o p. cit. , hlm 26.
melibatkan persoalan teknis.
(3) Wewenang:  Setiap  lembaga  pemerintahan biasanya  memiliki  wewenang  yang  berbeda untuk  program  satu  program  ke  program lainnya.  Namun,  dalam  beberapa  hal  suatu badan  mempunyai  wewenang  yang  terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan  suatu  kebijakan  yang  telah dibuat  dengan  tepat.  Wewenang  tersebut bersifat formal, yang tertulis diatas kertas.
(4) Fasilitas:  Fasilitas  fisik  merupakan  faktor penting dalam implementasi kebijakan. Para pelaksana pasti memiliki staf yang memadai dan  memahami  apa  yang  harus  dilakukan tetapi  tanpa  infrastruktur  seperti  bangunan kantor yang memadai dan infrastruktur lainn ya  untuk  menunjang  pelaksanaan  kebijakan tersebut  kemungkinan  besar  implementasi terebut tidak akan berhasil.
Disposisi. Disposisi  dapat  diartikan  sebagai sikap  pelaksana,  sikap  pelaksan  ini  memiliki konsekuensi-konsekuensi  penting  bagi  imple- mentasi kebijakan yang efektif.
Jika  para  pelaksana  bersikap  baik terhadap suatu kebijakan tertentu berarti terlihat adanya dukungan, sehingga kemungkinan besar mereka  melaksanakan  kebijakan  sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuatan keputusan awal.  Sebaliknya,  jika  para  pelaksana  bersikap negatif  atau  menolak  terhadap  implementasi kebijakan maka pelaksanaanya kebijakan tersebut akan semakin rumit.
Indikator-indikator  mengenai  disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:
(1) Pengangkatan  Birokrasi:  Sikap  pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila  personel  yang  ada  tidak  bertang- gungjawab  dalam  melaksanakan  kebijakan yang  diinginkan  oleh  pejabat-pejabat  yang lebih  atas.  Karena  itu,  pengangkatan  dan pemilihan  para  pejabat-pejabat  tinggi  harus memenuhi syarat untuk pekerjaan- pekerjaan yang tersedia.
(2) Insentif: Hal yang dilakukan untuk mengubah personil dalam birokrasi pemerintah karena terkadang orang bertindak  menurut  kepentingannya  sendiri, maka  melakukan  tindakan  dengan  cara memanipulasi  insentif  yang  dilakukan  oleh
para  pembentuk  kebijakan  tingkat  tinggi besar  kemungkinan  dapat  mempengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan.
Struktur Birokrasi. Birokrasi  merupakan lembaga  pemerintah  yang  secara  keseluruhan menjadi  pelaksana  kebijakan.  Struktur  birokrasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting terhadap implementasi. Terdapat  dua  indikator  utama  dari  struktur birokrasi  yaitu:  Standar  Operasional  Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. Berikut penjelesannya:
(1) Standard  Operasional  Prosedur (SOP): Merupakan aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi, Standar Operasional Prosedur  (SOP)  ini  digunakan  dalam organisasi-organisai publik (lembaga
pemerintah)  serta  dapat  digunakan  dalam organisasi  sektor  swasta.  Dengan  meng- gunakan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP),  para  pelaksana  dapat  memanfaatkan waktu  yang  tersedia  dan  dengan  adanya Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dapat menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat  dalam  organisasi  publik  yang kompleks dan tersebar luas.
(2) Fragmentasi:  Merupakan  sebuah  bentuk penyaluran  tanggung  jawab,  fragmentasi organisasi  ini  akan  mempunyai  pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan.
Tarif  Jasa  Pengelolaan  Sampah. Tarif jasa  pengelolaan  sampah  termasuk  dalam kategori  retribusi  jasa  umum,  retribusi  jasa umum  yaitu  iuran  wajib  yang  dikenakan terhadap  orang  pribadi  atau  badan  yang menggunakan/menikmati  pelayanan  jasa  umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini sifatnya dapat dipaksakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  retribusi  tersebut. Retribusi  ini  masuk  ke  dalam  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  nantinya  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  daerah dan  pembangunan  daerah.  Tujuannya  utamanya adalah  untuk  memenuhi  kepentingan  dan kemanfaatan  masyarakat  secara  umum.  Bentuk jasa umum tersebut, direalisasikan dalam bentuk pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Dasar  Kebijakan  (a) Undang-undang
Nomor.  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaah Sampah. (b) Peraturan  Pemerintah  Nomor.  81 Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Sampah Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah Rumah  Tangga. (c) Peratuan  Daerah  Kota Bandung  Nomor.  09  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Sampah. (d) Peraturan  Walikota Bandung Nomor. 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah.

## A. METODE PENELITIAN

## Metode yang digunakan dalam penelitian
ini  adalah  pendekatan  kualitatif,  (Sugiono, 2014) 12
Metode  penelitian  kualitatif  menurut Sugiyono, menyatakan bahwa:
“Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah, (sebagai  lawannya  adalah eksperimen) dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara  triangulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi . 13
Sumber Data . Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan  dengan  objek  penelitian.  Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:
(1) Sumber  Data  Primer  yaitu  sumber  dari lapangan  yang  diperoleh  dari  observasi  dan hasil  wawancara  mendalam  yang  mengacu kepada  pertanyaan-pertanyaan  terstruktur sesuai  dengan Operational  Theory yang dipilih.  Sumber  data  primer  ini  bersifat langsung.  Penulis  langsung  mendatangi tempat  penelitian  untuk  memperoleh  data yang  dibutuhkan  dengan  cara  melakukan wawancara  dengan  informan.  Semuber  data primer  pun  berasal  dari  Peraturan  Per- undang- undangan.
(2) Sumber Data Sekunder Sumber  data  yang  dalam  pengambilan datanya  bersifat  tidak  langsung  meliputi
12 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 68.
13 Sugiyono, Ibid , hlm 3.
bahan-bahan  yang  berhubungan  dengan masalah-masalah  yang  akan  diteliti  terkait implementasi kebijakan tarif jasa pengelolaan  sampah  di  Kota  Bandung berupa  dokumen  pemerintah,  foto-foto  saat melakukan  penelitian,  rekaman  wawancara yang  bertujuan  untuk  memperkuat  data  dan bukti  nyata  lainnya  ketika  dilapangan mengenai  proses  dan  perkembangan  saat sedang  melakukan  penelitian.  Sumber  data tidak  langsung  lainnya  berupa  referensi buku, koran, artikel, jurnal, dan website .
Instrumen  Penelitian .  Terdapat  dua  hal  utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian,  yaitu:  kualitas  instrumen  penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitan  kualitatif,  yang  menjadi  instrumen atau  alat  penelitian  adalah  peneliti/penulis  itu sendiri.
Teknik  Pengumpulan  Data .  Teknik  pengum- pulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian Impelementasi  Peraturan  Walikota  Bandung Nomor  316  Tahun  2013  tentang  Tarif  Jasa Pengelolaan Sampah ini adalah sebagai berikut:
(1) Studi  Pustaka,  yaitu  mengadakan  pengum- pulan  data  melalui  penelaahan  berbagai studi  literatur  dengan  cara  mempelajari buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan  pokok-  pokok  penelitian.  Tujuan studi kepustakaan ini adalah untuk menjaring data sekunder.
(2) Studi  Lapangan,  yaitu  teknik  pengumpulan data  yang  berfungsi  untuk  memperoleh informasi secara langsung, sehingga penulis dapat  menjaring  data  primer  terhadap informan yang dibutuhkan. Penelitian dilakukan  dengan  cara  melakukan  peng- amatan langsung kepada objek yang diteliti.
Studi  lapangan  diperoleh  dengan  cara:  (a) Observasi.
Teknik observasi atau pengamatan  yaitu  pengumpulan  data  yang didasarkan  atas  pengalaman  langsung.  Di dalam teknik obeservasi, penulis
memungkinkan  untuk  melihat  dan  meng- amati  sendiri,  kemudian  mecatat  perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan  sebenarnya  di  tempat  penelitian tersebut.  Maka  dengan  teknik  ini  penulis
mampu  memahami  situasi-situasi  yang rumit.  Pengamatan  tepat  untuk  dilakukan dalam  situasi-situasi  yang  rumit  dan  untuk perilaku yang kompleks. Sugiyono menyatakan  teknik  observasi  terus  terang bahwa:  “Dalam  observasi  terus  terang, penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan  terus  terang  kepada  sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi  mereka  yang  diteliti  mengetahui  sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.” 14
(3) Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya  jawab  secara  langsung  dengan informan  yang  telah  penulis  pilih  sebegai pihak  yang  dianggap  memiliki  kapabilitas dan  kapasitas  untuk  memberikan  jawaban yang  berkaitan  dengan  masalah  yang diajukan oleh penulis.
Dalam wawancara ini, penulis menggunakan teknik wawancara tersetruktur ( Structured  interview ).  Pengumpul  data telah  mengetahui  dengan  pasti  tentang informasi  apa  yang  akan  diperoleh.  Oleh karena  itu  dalam  melakukan  wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen  penelitian  berupa  pertanyaan- pertanyaan  tertulis  yang  alternatif  jawa- bannya pun telah disiapkan.

## Tabel 6 Informan Penelitian
No Bidang Jumlah 1.  Kepala Seksi bagian Hubungan Masyarakat (Humas) 1 Orang 2.  Kepala Seksi Tarif Jasa pengelolaan Sampah kategori Komersial dan Non Komerisial 2 Orang 3.  Kepala Urusan Administrasi Operasional Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung 1 Orang 4.  Kepala Bidang dan kepala anggota Kantor Wilayah Operasioanl Perusahaan Daerah Kebersihan Bandung Timur 2 Orang 4.  Pelaku Komersial   (Hotel, Restoran, Pom bensin, mini market, super market, pasar) 10 Orang 5.  Pelaku Non Komersial (Kantor pemrintah, sekolah negeri, dan universitas negeri) 4 Orang Jumlah 20 Orang
Dari tabel di atas bahwa informan penelitian
14 Ibid , hlm 66.
(yang  diwawancarai)  dari  PD  Pasar  sebanyak  6 orang, dan dari masyarakat (Wajib  Bayar) sebanyak 14 orang.
Dokumentasi. Merupakan  catatan  peristiwa yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa  berbentuk tulisan,  gambar,  atau  karya-karya  monumental dari  seseorang.  Dokumen  yang  berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan  ( Life  Stories ),  cerita,  biografi, peraturan  serta  kebijakan.  Dokumen  yang berbentuk  gambar,  misalnya  foto,  gambar hidup,  sketsa  dan  lain  sebagainya.  Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat  berupa  gambar,  patung,  film  dan  lain sebagainya.
Menurut Sugiyono, mengatakan bahwa: “Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara  dalam  penelitian  kualitatif. Hasil  penelitian  dari  obeservasi  dan wawancara  akan  lebih  kredibel  atau  dapat dipercaya  jika  di  dukung  oleh  dokumen yang tersedia.  perlu  dicermati  bahwa tidak semua  dokumen  memiliki  kredibilitas  yang tinggi.  Sebagai  contoh  banyak  foto  yang tidak mencerminkan keadaan aslinya.” 15

## Analisis Data
Pada  teknik  analisis  data,  penulis menggunakan  teknik  analisis  data  dari  Miles dan  Huberman.  Analisis  data  terdiri  dari  empat alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu:

## Gambar 1
Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman: (Sumber: Sugiyono) 16
(1) Reduksi  data  diartikan  sebagai  proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan
transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari catatan-catatan  lapangan,  dengan  maksud menyisihkan  data  atau  informasi  yang  tidak
15 Sugiyono, Ibid , hlm 83.
16 Sugiyono, op.cit ., hlm 91
relevan.  Reduksi  data  dilakukan  sejak pengumpulan  data.  (2)  Pengumpulan  data dapat  dilakuakan  dari  hasil  data  yang  sudah direduksi.  (3)  Penyajian  data  yaitu  proses penyajian  data  dalam  bentuk  uraian  singkat, bagian  hubungan  antar  kategori flowchart dan  sejenisnya.  Dalam  hal  ini  berarti  data yang  diperoleh  pada  saat  reduksi  data disajikan berdasarkan pikiran, intuisi pendapat atau kriteria tertentu untuk selanjutnya ditempatkan pada kategori masing-masing. Menurut Miles dan Huberman,  yang  paling  sering  digunakan untuk  menyajikan  data  dalam  penelitian kualitatif  adalah  dengan  teks  yang  bersifat naratif.  (4)  Penarikan  kesimpulan  atau verifikasi  yaitu  kegiatan  diakhir  penelitian kualitatif.  Makna  yang  dirumuskan  peneliti dari  data  harus  diuji  kebenaran,  kecocokan dan kekokohannya.

## B. PEMBAHASAN
Hasil penelitian  yang penulis lakukan di lapangan  mengenai  Implementasi  Peraturan Walikota  Bandung  Nomor  316  Tahun  2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah tersebut, yang  dianlisis  berdasarkan  teori  George  C. Edward  III    terdapat  empat  dimensi  yaitu Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi,  dan Struktur Birokrasi. Berikut hasil penelitiannya:
Komunikasi. Komunikasi  yang  dijalin  oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung 17 , bahwa  komunikasi  internal  yang  terjalin  antar pimpinan  dan  pegawai  serta  instansi  lain  itu sudah  berjalan  dengan  baik.  Dari  hasil penelitian penulis di lapangan bahwa komunikasi antara Perusahaan Daerah
Kebersihan  Kota  Bandung  dan  Kantor  Wilayah Operasional  Perusahaan  Daerah  Kebersihan wilayah  Bandung  Timur  itu  sudah  jelas  dan tidak ada masalah, keduanya menjalin komunikasi  yang  baik  dan  minim  sekali  dalam miskomunikasi.
Di sisi lain penulis tidak hanya mengkaji terkait komunikasi internal saja, tetapi komunikasi  terhadap  pihak  eksternal  pun  itu sangat  penting  sekali  yaitu  komunikasi  yang
17 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Humas PD Kebersihan Kota Bandung
dilakukan  Perusahaan  Daerah  Kebersihan  Kota Bandung  kepada  para  konsumennya  yang disebut  dengan  Wajib  Bayar  (WR)  itu  perlu dianalisis.
Sosialisasi tentang regulasi yang mengatur tentang retribusi sampah sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Walikota  Bandung Nomor  316  Tahun  2013  tentang  Tarif  Jasa Pengelolaan Sampah,masih perlu ditingkatkan 18 , ,pemahaman masyarakat dan wajib Bayar (WR) tentang  regulasi  yang  berkaitan  dengan  sampah masih rendah dan terbatas.
(1) Sumber Daya. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung masih
kekurangan  terhadap  tenaga  pelaksana  di lapangan  karena  kinerja  Perusahaan  Daerah Kebersihan  Kota  Bandung  tidak  hanya  di bidang  pengelolaan  sampah  saja  tetapi  juga melakukan pelayanan publik seperti penyapuan  jalan  dan  pembersihan  ling- kungan  lainnya  sehingga  membutuhkan petugas pelaksana lapangan, hal itu dikarenakan  para  petugas  tersebut  banyak yang  sudah  pensiun.  Petugas  penyapuan jalan  sekarang  ini  berjumlah  700  orang, idealnya petugas penyapu jalan itu berjumlah 900 orang menurut surat keputusan  Direksi  di  Perusahaan  Daerah Kebersihan  Kota  Bandung,  sehingga  akan mengganggu  dalam  proses  implementasi kebijakan.
Terkait  Sumber  daya  finansial  itu  tidak ada  kendala,  karena  semuanya  sudah  dijamin oleh  Pemerintah  Kota  Bandung,  pemerintah kota  sudah  menyediakan  dana  subsidi  tersebut. Hal  tersebut  tercantum  di  dalam  Peraturan Daerah  Kota  Bandung  Nomor  09  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Sampah,  terdapat  dalam BAB VII. Pasal 24 menyatakan bahwa:
“Pemerintah    Pemda  wajib  membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  ber- sumber dari APBN serta APBD.”
Sumber  daya  lainnya  yaitu  terkait fasilitas  fisik  seperti  infrastruktur.  Nyatanya, terpenuhinya penyediaan fasilitas-fasilitas untuk
18 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Bayar (WR)
mendukung  implementasi  yang  efektif  tidaklah mudah  seperti  yang  dihadapi  oleh  Perusahaan Daerah  Kota  Bandung 19 ,  kurangnya  infra- struktur  di  wilayah  operasioanal  Perusahaan Daerah  Kebersihan  Kota  Bandung  (Bandung Timur),  sering  menjadi  penghambat  kelancaran pelaksanaan tugas.
Ketersediaan  sarana/infrastruktur  masih kurang/minim . Kendaraan  operasional  tidak mendukung  kelancaran  tugas  hanyatersedia  24 unit  truck  seharusnya  35  unit  kendaraan  truck. Jadi,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa sumber  daya  dalam  proses  implementasi kebijakan  Peraturan  Walikota  Bandung  Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah  di  Perusahaan  Daerah  Keber-sihan Kota Bandung belum seluruhnya optimal.
(2) Disposisi. Pada  ranah  internal  itu  sudah cukup  bagus,  selain  ada  pemberian  insentif bagi para pegawai yang berprestasi. Namun, dalam  ranah  eksternal  itu  masih  mengalami kendala.
TPS  Legit  ditutup,  sampah  tidak tertampung  tidak  ada  TPS. 20 Sikap  pelaksana para  petugas  lapangan  tidak  seharusnya  begitu, walaupun  Tempat  Penampungan  Sementara (TPS)  Legit  yang  bertempat  di  jalan  Cipadung sudah  ditutup  karena digantikan dengan pembangunan  Rumah  Budaya  oleh  Pemerintah Kota  Bandung,  petugas  seharusnya  tetap  rutin mendatangi    setiap  tempat  yang  menjadi konsumennya,  karena  pengawasan  harus  terus dilakukan.
(3) Struktur  Birokrasi. Struktur  birokrasi seyog-yanya  melekat  dengan Standard Operating  Procedure (SOP),  karena  SOP digunakan  sebagai  acuan  bagi  kinerja  para pegawai 21 ,SOP    belum  semuanya  tersedia untuk  seluruh  program  yang  ada  di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung  dan  ada  beberapa  program  yang sudah  dilaksanakan  tetapi  belum  ada  SOP- nya.  Sehingga  dalam  pelaksanaannya  tidak
19 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Operasional Khusus PD Kebersihan (Bdg Timur)
20 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan staf Kasi Pembangunan Kecamatan Cibiru.
21 Ibid
menun-jang kinerja organisasi PD Kebersihan karena bekerja tidak berdasarkan pada SOP.
Pegawai beranggapan bahwa Perusahaan
Dearah Kebersihan Kota Bandung itu bentuknya perusahaan daerah yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah
sehingga dalam pelaksanaannya itu tidak perlu terlalu birokratis. 22
Hal ini akan berdampak terhadap kinerja PD Kebersihan dalam pengelolaan sampah yang semakin  buruk.  Berdasarkan  teori  Edward  III bahwa  SOP  itu  penting  dalam  proses  imple- mentasi kebijakan, mengatakan bahwa:
“Salah  satu  dari  aspek-aspek  struktural paling  dasar  dari  suatu  organisasi  adalah prosedur-  prosedur  kerja  ukuran  dasarnya (Standard  Operating  Procedures,  SOP), Standar  Opersional  Prosedur  (SOP)  ini dapat  membantu  dan  menyeragamkan tindakan- tindakan dari para pejabat dalam organisasi-  organisasi  yang  kompleks  dan tersebar luas .” 23

## C. PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas terkait  Implementasi  Peraturan  Walikota  Ban- dung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan  Sampah,  yang  dianilisis  ber- dasarkan teori George C. Edward III,dan terknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  penulis sehingga  diperoleh  kesimpulan  bahwa  untuk kategori sampah Komersial dan Non Komersial pengelolaannya  belum  optimal.khususnya  di Bandung  Timur  masih  terdapat  beberapa kendala  yang  berdampak  pada  pelayanan  pe- nanganan persampahan.
Secara lebih rinci hasil penelitian terkait implementasi  kebijakan  wali  Kota  Bandung Nomor  316  Tahun  2013    berdasarkan  analisis teoretis  dan  teknik  pengumpulan  data  penulis sajikan per dimensi berikut ini:
(1)  Dimensi  Komunikasi, komunikasi  yang dilakukan  dalam  tingkat  internal  kelem-
22 Analisis berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Humas PD Kebersihan Kota Bandung
23 Budi Winarno, op.cit , hlm 207.
bagaan  itu  sudah  berjalan  dengan  baik karena Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung melaksanakan setiap pekerjaan itu sudah sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan kinerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung ini tidak lepas  dari  pengawasan  di  bawah  asisten Perekonomian  dan  Pembangunan  (Ekbang) jadi segala sesuatunya tentu dikoordinasikan sehingga tidak ada miskomunikasi. Namun, komunikasi  di  tingkat  eksternal  dengan masyarakat  itu  masih  belum  optimal dilakukan seperti sosialisasi terkait Peraturan  Walikota  Bandung  Nomor  316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah, pihak Komersial dan Non Komersial di Wilayah Bandung Timur yang telah  penulis  wawancarai  hampir  tidak mengetahui  tentang  peraturan  retribusi sampah tersebut.
(2)  Dimensi  Sumber  Daya ,  terbagi  ke  dalam tiga  faktor  yaitu  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  finansial,  dan  sumber  daya  fisik (Infrastruktur).  mengenai  Sumber  Daya
Manusia (SDM), Perusahaan Daerah
Kebersihan  Kota  Bandung  masih  keku- rangan  petugas  lapangan  seperti  petugas kebersihan  untuk  melakukan  pelayanan publik,  idealnya  berjumlah  900  orang sekarang  baru  tersedia  700  orang.  Sumber daya finansial itu tidak ada masalah karena disubsidi  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung. Terkait  sumber  daya  fisik  yaitu  infra- struktur  itu  masih  kurang  seperti  Tempat Penampungan  Sementara  (TPS)  di  Kota Bandung  yang  idealnya  itu  berjumlah  200 sekarang  baru  ada  153  Tempat  Penam- pungan  Sementara  (TPS)  dan  khusus  di wilayah  Bandung  Timur  kurangnya  truk pengangkut sampah ideal nya berjumlah 35 armada  pengangkut  sampah  sekarang  baru ada  25  armada  yang  tersedia  sehingga berdampak  keterlambatan  dalam  pengang- kutan sampah.
(3)   Dimensi  Disposisi  (Sikap  Pelaksana), hasil  dari  penelitian  yang  penulis  lakukan bahwa sikap para pelaksana khususnya bagi petugas lapangan untuk kategori Komersian dan  Non  Komersial  di  wilayah  Bandung Timur  belum  optimal  karena  para  petugas tidak  secara  rutin  melakukan  pengawasan
kepada  seluruh  tempat  usaha  dan  kantor pemerintah  bahka  dari  hasil  wawancara yang  penulis  lakukan  dari  informan mengatakan bahwa petugas dari Perusahaan Daerah  Kebersihan  Kota  Bandung  sudah tidak  datang  lagi  ke  Kecamatan  Cibiru untuk  melakukan  pengawasan  setelah Tempat  Penampungan  Sementara  (TPS) Legit ditutup . (4) Dimensi Struktur Birokrasi, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) secara menyelur  yang  dimiliki  oleh  Perusahaan Daerah  Kebersihan  Kota  Bandung.  Ada beberapa  program  yang  belum  miliki Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  tetapi sudah dilaksanakan. Namun, untuk program pengelolaan  sampah  kategori  Komersial dan  Non  Komersial  ini  sudah  terdapat Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)nya. Maka, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan  terkait  Peraturan  Walikota Bandung  Nomor  316  Tahun  2013  tentang Tarif  Jasa  Pengelolaan  Sampah  ini  belum berhasil dilaksanakan dengan optimal.

## Saran
Dalam  upaya  optimalisasi  Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013  tentang  Tarif  Jasa  Pengelolaan  Sampah, penulis menyarankan bahwa penguatan dimensi sumber  daya  perlu  dioptimalkan  sehinga implementasi  kebijakan  ini  dapat  berjalan dengan  efektif.  Kebijakan  diarahkan  kepada pemenuhan  kecukupan  personil/SDM  tingkat teknis  operasional  dan  penambahan  sarana tempat  pembuangan  sampah  dan  armada  untuk mencukupi  daya  tampung  serta  kecukupan sarana  daya  angkut  sampah.Sehingga  dengan pemenuhan  sumber  daya,  baik  personil/SDM, maupun  pemenuhan  sarana,  permasalahan  yang sering  dijumpai  di  tingkat  teknis  operasional dapat  teratasi.  Desain  kebijakan  secara sistemik ( input-process-output-feedback )  yang  diawali dengan  disusunnya  berdasarkan feed  back lapangan tahun berjalan untuk tahun berikutnya. Berdasarkan feed  back temuan-temuan  perm- asalahan  yang  didapatkan  di  lapangan,  di- identifikasikan  kemudian  diusulkan  dari  unit wilayah ke PD Kebersihan Kota Bandung untuk diagendakan  ( agenda  setting )  dan  diimple- mentasikan  pada  tahun  berikutnya.Selanjutnya
PD.Kebersihan  dengan responsiveness-nya se- yogyanya  memasukan  ke  rencana  tahunan  atau dalam implementasinya dilakukan secara bertahap    yang  terintegrasi  dengan  rencana  PD Kebersihan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku Teks
Anggara,  Sahya.  (2014). Kebijakan  Publik. Bandung: Pustaka Setia.
Budiardjo,  Miriam.  (2008). Dasar-dasar  Ilmu Politik . Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.
Edwards,  George  C.  (1980). Implementing Public  Policy .  Washington  DC:  Cong- resional Quarterly  Press.
Ibrahim,  Amin.  (2009). Pokok-pokok  Adminis-
trasi Publik dan Implementasinya . Bandung: Refika Aditama.
Islamy,  Irfan.  (2014). Prinsip-prinsip  Peru- musan  Kebijaksanaan  Negara .  Jakarta: Bumi Aksara.
Kencana,  Inu.  (2013). Ilmu  Pemerintahan.
Jakarta: Bumi Aksara.
Mardiasmo.  (2016). Perpajakan .  Yogyakarta:
Andi Offset.
Moleong,  Lexi  J.  (2011).  Metode  penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Santosa,  Pandji.  (2012). Administrasi  Publik Teori  dan  Aplikasi  Good  Governance. Bandung : Refika Aditama.
Siagian, Sondang P. (2014). Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Sinambela, Lijan P. (2014). Reformasi Pelayanan  Publik  Teori,  Kebijakan,  dan Implementasi . Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono.  (2016). Memahami  Penelitian  Kua- litatif. Bandung: Alfabeta.
Suharno. (2013). Dasar-dasar Kebijakan
Publik. Yogyakarta: Ombak.
Suharto,  Edi.  (2012).  Analisis  Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Sule,  Erni  T.,  Saefullah,  Kurniawan.  (2009). Pengantar  Manajemen .  Jakarta:  Kencana Perdana Media Group.
Wibawa,  Samodra.  (2011). Politik  Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Winarno,  Budi.  (2014). Kebijakan  Publik, Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus. Yogya- karta:  Center  of  Academic  Publishing Service.

## Peraturan Perundangan
Undang-undang  Nomor.  18  Tahun  2008 tentang Pengelolaah Sampah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor.  81  Tahun  2012 tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah Rumah Tangga.
Peratuan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor.  09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
Peraturan  Walikota  Bandung  Nomor.  316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah.

## Internet
persen.mal.hotel.dan.restoran.di.bandung.tak.ba yar.retribusi.sampah .Kompas Online .diakses dari http://regional.kompas.com/read/2016/06/30/07 594951/60.

## Skripsi/Disertasi/Jurnal
Jamaluddin,  Yanhar.  (2016).  Implementasi Kebijakan  Tarif  Jasa  Pengelolaan  Sampah di  Kota  Bandung. Disertasi.Universitas Padjajaran Bandung .1 (1). Di akses pada 8
November 2017, pukul 16:02 WIB.
Engkus,  E  (2017).  Administrasi  Publik  dalam
Perspektif Ekologi. JISPO:Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,7(1),83-93. Engkus,E (2017). Implementasi Undang-
undang  Perdagangan  dan  Implikasinya dalam  Pengendalian  Harga  Kebutuhan
Pokok  Masyarakat :  LITIGASI .18(1),  86- 121.
Engkus,E (2015). Konsep Komitmen Organisasi  dalam  Perspektif  New  Public
Service. Jurnal  Ilmiah  Focus  Magister Administrasi,. 4(2), 21-44.