## KOMPETENSI DAN KEWENANGAN PRAKTIK KEDOKTERAN: PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H., dan dr. Dhani Kurniawan Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur Nomor 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 verokoma@gmail.com
Naskah diterima: 5 April; direvisi: 16 April; disetujui: 10 Mei

## ABSTRAK
Praktik kedokteran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan profesional medis terhadap  pasien  yang  membutuhkan  pertolongan  dalam  suasana  saling  percaya  dan diliputi  oleh  segala  emosi,  harapan,  dan  kekhawatiran  makhluk  insani.  Menolong sebagai  perbuatan  kemanusiaan  yang  bertujuan  untuk  menyelamatkan,  yang dilakukan  di  bawah  kontrol  hati  nurani  dan  kehendak  bebas,  harus  dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Metode  penulisan  ini  dalam  penulisan  ini dengan  menggunakan  jenis  penelitiannya  adalah  penelitian  hukum  doktrinal ( doctrinal )  atau  normatif,  yang  mengkaji  hukum  sebagai  norma.  Hasil  pembahasan menjelaskan bahwa didasarkan kompetensinya, kegiatan dokter untuk menolong erat kaitannya  dengan  otonomi  moralnya,  yaitu  hak  dan  kebebasannya  sebagai pengemban  profesi  mulia;  dan  didasarkan  kewenangannya,  tugas  dokter  erat kaitannya  dengan  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  hukumnya  sebagai  tenaga kesehatan profesional.
Kata kunci: Kompetensi, Praktik Kedokteran, Kewenangan.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽

## COMPETENCE AND AUTHORITY OF MEDICAL PRACTICE: LEGAL PERSPECTIVE IN INDONESIA
Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H., and dr. Dhani Kurniawan Faculty of Law, University of Padjajaran Dipati Ukur Street Number 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 verokoma@gmail.com

## ABSTRACT
Medical  practice  is a  series of activities carried out by medical professionals  to patients who need help in an atmosphere of mutual trust and overwhelmed by all the emotions, hopes, and concerns of human beings. Helping as a humanitarian act which aims to save, which is carried out under the control of the conscience and free will, must be legally accountable. This writing method in this writing by using  the  type  of  research  is  doctrinal  legal  research  (doctrinal)  or  normative, which  examines  law  as  the  norm.  The  results  of  the  discussion  explained  that based on their competence, the  activities of  doctors  to help  were closely  related to  their  moral  autonomy,  namely  their  rights  and  freedoms  as  bearers  of  noble professions; and based on their authority, the duty of doctors is closely related to their  rights,  obligations  and  legal  responsibilities  as  professional  health personnel.
Keyword: Competence, Medical Practice, Authority.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽
A. Latar belakang Sejak permulaan keberadaannya, manusia sudah berusaha untuk menyembuhkan  orang    sakit,    ada    yang    berdoa    kepada    Illahi    untuk    meminta pertolongan,  ada  yang  mempelajari  bintang-bintang,  dan  ada  pula  yang  menemukan obat-obatan  dari  perbendaharaan  alamiah  di  dalam  seluruh  prosesnya,  maka eksperimen  di  dalam  dunia  sains  adalah  suatu approach yang  penting  dalam  dunia penyembuhan  atau  pengobatan. 1 Hakikat  praktik  kedokteran  adalah  upaya  manusia untuk  menolong  sesamanya  didasarkan  kemurniaan  niat,  kesungguhan  kerja  yang berorientasi  pada  kebutuhan  pasien  serta  mengutamakan  keselamatan  pasien, sehingga  disebut  profesi  mulia  ( officium  nobile ).  Perbuatan  dokter  merupakan perbuatan kemanusiaan yang dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan, disebut sebagai  “ actus  humanus ”. 2 Rangkaian  kegiatan  kedokteran  dalam  menolong  pasien didasarkan  ilmu  kedokteran  berupa  upaya  pelayanan  medis.  Pelayanan  medis bertujuan  untuk  menyembuhkan  dan  mencegah  penyakit,  meringankan  penderitaan, serta mendampingi pasien termasuk sampai akhir kehidupan. 3
Eksistensi  tanggung  jawab  negara  terhadap  jaminan  pemenuhan  dan perlindungan  hak  manusia  tidak  terlepas  dari  prinsip-prinsip  pokok  hak  asasi manusia.  Prinsip  tersebut  menjadi  ukuran  standar  pelaksanaan  hak  asasi  manusia secara  internasional  dan  nasional  meliputi  hak  asasi  manusia  yang  tidak  bisa  dibagi ( indivisibility ).  Hak  asasi  manusia  baik  sipil,  politik,  sosial,  budaya  dan  ekonomi semuanya inheren, menyatu sebagai bagian dari harkat martabat umat manusia yang tidak terpisahkan. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat  dan  tidak  bisa  digolong-golongkan  berdasarkan  tingkatan  hierarkis. Pengabaian  pada  satu  hak  akan  berdampak  pada  pengabaian  hak-hak  lainnya.  Hak setiap  orang  untuk  memperoleh  penghidupan  yang  layak  adalah  hak  tidak  bisa ditawar-tawar  lagi.  Hak  tersebut  merupakan  modal  dasar  bagi  setiap  orang  agar mereka  bisa  menikmati  hak-hak  lainnya,  seperti  hak  atas  pendidikan  atau  hak  atas kesehatan. 4
Dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran,  seorang  dokter  sangat  rentan bersinggungan dengan dunia hukum. Hal ini disebabkan karena profesi ini memiliki hubungan  erat  dengan  kondisi  keselamatan  seseorang.  Menyadari  akan  kondisi  ini, maka  dokter  pun  memiliki  imunitas  hukum  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya,  yang  mana  tidak  dimiliki  oleh  profesi  lainnya.  Misalnya,  dalam  hal melakukan  tindakan  medis  terhadap  pasien. 5 Menurut  ketentuan  Pasal  39  Undang- undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  praktik  kedokteran
1 Veronica Komalawati, “ Quo Vadis Malpraktik Profesi Dokter Dalam Budaya Hukum Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum , Volume 3, Nomor 1, 2018, hlm. 2.
2 A.  Gunawan  Setiardja, Dialektika  Hukum  dan  Moral  Dalam  Pembangunan  Masyarakat  Indonesia , (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 91.
3 Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 134-139.
4 M. Syafi’ie, “Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran  Mahkamah  Konstitusi”, Jurnal  Konstitusi ,  Volume  9,  Nomor  4,  Desember  2012,  Kepaniteraan  dan Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 685.
5 Andryawan,  “Pembatalan  Sanksi  Disiplin  Profesi  Kedokteran  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara”, Jurnal Muara Ilmu Sosial , Humaniora, dan Seni , Volume 1, Nomor 2, 2017, hlm. 221.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽
dilaksanakan  berdasarkan  kesepakatan  antara  dokter  atau  dokter  gigi  dengan  pasien dalam  upaya  untuk  pemeliharaan  kesehatan,  pencegahan  penyakit,  peningkatan kesehatan,  pengobatan  penyakit  dan  pemulihan  kesehatan.  Dari  ketentuan  tersebut dapat  diketahui  bahwa  unsur-unsur  penyelenggaraan  praktik  kedokteran,  yaitu: Dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara dua subyek hukum; subyek hukumnya adalah dokter dan pasien; obyek perikatannya adalah  upaya dalam hal pemeliharaan kesehatan,  pencegahan  penyakit,  peningkatan  kesehatan,  pengobatan  penyakit  dan pemulihan kesehatan.
Kesepakatan adalah esensi dari asas konsensuil yang mengikat para pihak yang melakukannya.  Dalam  hubungannya  dengan  praktik  kedokteran,  maka  kesepakatan yang  dimaksud  adalah  dasar  terjadinya  atau  timbulnya  kewajiban  hukum  dokter untuk  memberikan  pelayanan  medis  sesuai  yang  dibutuhkan  pasien.  Kesepakatan yang terjadi antara dokter dan pasien bukanlah hasil negosiasi seperti dalam transaksi bisnis,  melainkan  hasil  dari  wawancara  pengobatan  yang  sekarang  disebut komunikasi  terapeutik.    Dalam  perspektif  hukum,  jenis  perikatannya  dikategorikan sebagai “ inspannings-verbintenis ” dan diartikan sebagai perikatan ikhtiar atau upaya yang dilakukan dengan kesungguhan niat.
Transaksi  terapeutik  merupakan  suatu  proses  komunikasi  antara  dokter  dan pasien  yang  objeknya  berupa  upaya  penyembuhan. 6 Suatu  transaksi  terapeutik melahirkan  perikatan  antara  dokter  dengan  pasien.  Perikatan  pokok  yang  timbul dalam  transaksi  terapeutik  adalah  kewajiban  dokter  untuk  melakukan  upaya  medis dan  hak  pasien  atas  upaya  medis  tersebut;  kewajiban  pasien  untuk  membayar honorarium kepada dokter atas upaya medis yang telah dilakukannya dan hak dokter atas pembayaran honorarium tersebut. 7
Pelaksanaan praktik kedokteran menuntut adanya kompetensi dan kewenangan dokter  dalam  memberikan  pelayanan  medis.  Yang  dimaksud  dengan  kompetensi adalah  kemampuan  seseorang  yang  didasarkan  ilmu  pengetahuan,  keterampilan  dan sikap  profesional  untuk  menjalankan  praktik;  sedangkan  kewenangan  berarti kewenangan secara hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada dokter untuk  menjalankan  praktik.  Kompetensi seorang  dokter  dibuktikan  dengan  sertifikat kompetensi  yang  dimilikinya,  dan  kewenangannya  dibuktikan  dengan  surat  tanda registrasi (STR). 8
Sertifikat  kompetensi  adalah  surat  tanda  pengakuan  terhadap  kemampuan seorang  dokter  untuk  menjalankan  praktik  kedokteran  di  seluruh  Indonesia  setelah lulus uji kompetensi. Setelah lulus uji kompetensi yang dilaksanakan secara nasional, mahasiswa program pendidikan profesi kedokteran akan menerima sertifikat profesi 9
6 Veronica Komalawati, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 84.
7 Ibid.
8 Pengertian  kompetensi  berdasarkan  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan.
9 Sertifikat  profesi  merupakan  pengakuan  untuk  melakukan  praktik  profesi  yang  diperoleh  lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain,  LPNK,  dan/atau organisasi  profesi  yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan  lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 43 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽
yang diterbitkan oleh institusi pendidikan dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium kedokteran terkait. Sertifikat kompetensi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat tanda registrasi (STR). 10 Dokter  yang telah  memiliki  STR  berarti  telah  tercatat  secara  resmi  oleh  negara  bahwa  yang bersangkutan  telah  memiliki  kualifikasi  tertentu  dan  diakui  secara  hukum  untuk melakukan tindakan profesinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kewenangan  kepada  seorang  dokter  untuk  menjalankan  praktik  didasarkan  kepada kompetensi  yang  dimilikinya.  Dokter  dalam  menjalankan  praktik  kedokteran  harus sesuai  dengan  kompetensi  dan  kewenangan  yang  dimilikinya,  apabila  datang kepadanya seorang pasien dengan masalah kesehatan yang berada di luar kompetensi ataupun  kewenangannya,  maka  dokter  tersebut  diwajibkan  untuk  merujuk  pasien bersangkutan  kepada  dokter  lain  yang  memiliki  kompetensi  dan  kewenangan dimaksud. 11

## B. Perumusan Masalah
Dari  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  pengaturan  terkait kompetensi dan kewenangan dokter tersebar di berbagai peraturan perundangan. Oleh karena  itu  tulisan  ini  dimaksudkan  untuk  menjawab  permasalahan,  yaitu: Bagaimanakah  menemukan  alasan  hukum  mengenai  urgensi  sertifikasi  kompetensi dan  kewenangan  dokter  dalam  upaya  mencegah  terjadinya  insiden  keselamatan pasien serta memberikan perlindungan hukum terhadap dokter?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai  di  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  urgensi sertifikasi  kompetensi  dan  kewenangan  dokter  dalam  upaya  mencegah  terjadinya insiden keselamatan pasien serta memberikan perlindungan hukum terhadap dokter.

## D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode  yuridis  normatif  yakni  metode  yang  metode  yang  digunakan  dengan menguasai  hukumnya  bagi  suatu  persoalan  tertentu  serta  bagaimana  melaksanakan atau  menerapkan  peraturan-peraturan  hukum  tersebut.  Pendekatan  yuridis  normatif ini  mencakup  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap  taraf sinkronisasi  hukum.  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum kepustakaan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  yang ada,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier untuk  selanjutnya  bahan-bahan  hukum  tersebut  disusun  secara  sistematis,  dikaji kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  dalam  hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti. 12 Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan- bahan hukum dari berbagai sumber. 13
10 Surat  tanda  registrasi  adalah  bukti  tertulis  yang  diberikan  oleh  Konsil  Kedokteran  Indonesia  kepada dokter yang telah diregistrasi
11 Kewajiban  ini  tertuang  dalam  Pasal  51  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.
13 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Kompetensi  menunjukkan  kemampuan  atau  kesanggupan  untuk  bertindak sebagai  profesional  didasarkan  pendidikan  dan  pelatihan  yang  telah  ditempuh . Kompetensi,  terdiri  atas  tiga  (3)  unsur  yang  saling  terkait,  yaitu:  pengetahuan ( knowledge ),  keterampilan  ( skill ),  dan  sikap  profesional  ( attitude ).  Seseorang  untuk dapat dikatakan telah kompeten terhadap suatu tindakan atau pekerjaan apabila yang bersangkutan  telah  memiliki  cukup  pengetahuan  yang  mendasari  tindakannya,  telah melihat dan melakukan tindakan tersebut di bawah pengawasan ahlinya, dan mampu bersikap profesional ketika melakukan tindakan. Untuk itu diperlukan pendidikan dan pelatihan  yang  memadai  bagi  seorang  profesional  sebelum  yang  bersangkutan diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan keprofesiannya.
Dokter  mendapatkan  kompetensinya  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  yang diikuti.  Pendidikan  kedokteran  formal  memiliki  ciri  tersendiri  dibandingkan  dengan pendidikan lainnya di mana pendidikan profesi dokter merupakan kelanjutan yang tak terpisahkan  dari  pendidikan  sarjananya.  Pendidikan  formal  kedokteran  umumnya dapat  ditempuh  dalam  6  tahun  yang  terdiri  atas  pendidikan  sarjana  4  tahun  dan pendidikan  profesi  2  tahun.  Setelah  menyelesaikan  pendidikan  ini  dan mendapatkan gelar  “Dokter”,  yang  bersangkutan  diharuskan  untuk  mengikuti  program  internsip selama  1  (satu)  tahun  sebagai  bagian  dari  penempatan  wajib  sementara.  Dengan demikian,  seseorang  yang  ingin  berprofesi  sebagai  dokter  setidaknya  memerlukan waktu selama 7 tahun.
Kompetensi seorang dokter secara formal dibuktikan oleh sertifikat kompetensi yang  menyatakan  bahwa  yang  bersangkutan  telah  diakui  kompetensinya  dalam bidang  tertentu.  Seseorang  yang  menyelesaikan  pendidikan  kedokteran  dan  lulus  uji kompetensi  nasional  untuk  pertama  kalinya  akan  menerima  sertifikat  profesi  dan sertifikat  kompetensi  sekaligus.  Sertifikat  profesi  diterbitkan  oleh  perguruan  tinggi terkait  dan  berlaku  seumur  hidup,  sedangkan  sertifikat  kompetensi  diterbitkan  oleh kolegium  dokter  terkait  dan  berlaku  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Sertifikat kompetensi  yang  telah  habis  masa  berlakunya  perlu  diperbarui  atau  dilakukan resertifikasi.  Resertifikasi  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  dokter  yang bersangkutan  masih  kompeten  untuk  melakukan  praktik  kedokteran.  Proses resertifikasi  dilaksanakan  melalui  penilaian  terhadap  pencapaian  portofolio  program pengembangan keprofesian berkelanjutan (P2KB).
Kompetensi  minimal  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  dokter  yang  baru  lulus ( fresh graduated ) dapat diketahui dari Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Dokumen  SKDI  terbaru  ditetapkan  melalui  Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Standar  Kompetensi  Dokter  Indonesia.  Dalam dokumen SKDI tahun 2012 disebutkan bahwa terdapat 736 jenis penyakit yang harus diketahui  oleh  seorang  dokter  dan  hanya  boleh  ditangani  sesuai tingkat  kemampuan yang  dimiliki.  Kemampuan  dokter  dibagi  dalam  4  tingkatan,  yaitu:  (1).  Mampu mengenali  dan  menjelaskan  gambaran  klinis  penyakit,  dan  mengetahui  cara  yang paling  tepat  untuk  mendapatkan  informasi  lebih  lanjut  mengenai  penyakit  tersebut;
Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽
(2). Mampu membuat diagnosis klinis terhadap penyakit tersebut; (3). Mendiagnosis, melakukan  penatalaksanaan  awal  dan  merujuk.  Jika  bukan  gawat  darurat,  mampu membuat  diagnosis  klinik  dan  memberikan  terapi  pendahuluan.  Jika  gawat  darurat, mampu  membuat  diagnosis  klinik  dan  memberikan  terapi  pendahuluan  demi menyelamatkan  nyawa  atau  mencegah  keparahan  dan/atau  kecacatan;  (4).  Mampu mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas.
Dari  736  jenis  penyakit  yang  harus  diketahui  seorang  dokter,  hanya  144  jenis penyakit  saja  yang  boleh  ditanganinya  hingga  tuntas  atau  sekitar  19,6%.  Terhadap 261  jenis  penyakit  berada  dalam  tingkat  kemampuan  3  yang  artinya  dokter diperbolehkan  memberikan  terapi  pendahuluan  untuk  kemudian  dirujuk  kepada dokter spesialis terkait. Pada tingkat kemampuan 2 terdapat 261 jenis penyakit yang dapat  ditegakkan  diagnosisnya  oleh  dokter  untuk  kemudian  dirujuk  kepada  dokter spesialis yang tepat, dan 70 jenis penyakit lainnya dokter tidak memiliki kemampuan untuk menegakkan diagnosis dan harus dirujuk kepada dokter spesialis. Terhadap 331 jenis  penyakit  yang  berada  pada  tingkat  kemampuan  1  dan  2,  dokter  tidak diperkenankan  memberikan  terapi  ataupun  tindakan  apapun.  Rincian  736  jenis penyakit tersebut dipaparkan seluruhnya dalam dokumen SKDI tahun 2012.
Apabila  pasien  yang  datang  dengan  keluhan  nyeri  kepala,  misalnya,  maka dokter  setidaknya  harus  mengenal  5  macam underlying  disease yang  dapat menimbulkan keluhan tersebut. Dalam SKDI 2012, kelima penyakit tersebut adalah: Tension  headache ,  migren,  arteritis  kranial,  neuralgia  trigeminal,  dan cluster headache . Dokter dituntut untuk mampu menangani hingga tuntas nyeri kepala yang diakibatkan  oleh tension  headache dan  migren,  karena  tingkat  kemampuan  dokter pada  penyakit  tersebut  adalah  4A.  Pada  neuralgia  trigeminal  dan cluster  headache yang  berada  di  tingkat  kemampuan  3A , dokter  dituntut  untuk mampu mendiagnosis dan memberikan pengobatan awal untuk kemudian dirujuk ke dokter spesialis syaraf. Sedangkan  pada  arteritis  kranial  dokter  hanya  dituntut  untuk  mampu  mengenali gejala  dan  segera  merujuk  ke  dokter  spesialis  syaraf  untuk  penanganan  lebih  lanjut, karena penyakit tersebut berada di tingkat kemampuan 1.
Kompetensi  dokter  berdasarkan  SKDI  tahun  2012  adalah  kompetensi  yang harus  dicapai  oleh  dokter  ketika  yang  bersangkutan  lulus  dari  fakultas  kedokteran. Kompetensi  tersebut  dapat  disebut  sebagai  kompetensi  inti.  Selain  kompetensi  inti, fakultas  kedokteran  dapat  mengembangkan  kurikulumnya  untuk  membekali lulusannya  dengan  kompetensi  khusus  yang  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan pelayanan  kesehatan  spesifik  di  daerah  tertentu.  Kompetensi  khusus  adalah kompetensi  di  luar  kompetensi  inti  yang  sesuai  dengan  misi  khusus/unggulan perguruan  tinggi,  antara  lain,  kedokteran  perkotaan,  kesehatan  populasi/komunitas, dan pendekatan kesehatan holistik. Kedua jenis kompetensi di atas didapatkan dalam proses pendidikan dokter.
Kompetensi  yang  didapatkan  dokter  di  luar  pendidikan  formal  disebut  dengan kompetensi  tambahan.  Kompetensi  tambahan  didapatkan  dokter  melalui  pendidikan kedokteran  berkelanjutan  (PKB)  dan  pelatihan-pelatihan  tertentu.  Pencapaian kompetensi  tambahan  dibuktikan  melalui  penerbitan  Sertifikat  Kompetensi Tambahan  oleh  kolegium  kedokteran  terkait  sesuai  ketentuan  Pasal  8  Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kewenangan Tambahan
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽
Dokter  dan  Dokter  Gigi.  Sertifikat  Kompetensi  Tambahan  dapat  menjadi  dasar pemberian kewenangan tambahan kepada seorang dokter dalam kondisi tertentu.
Kompetensi  dokter  spesialis  dan  dokter  sub  spesialis  (konsultan)  jauh  lebih mendalam  pada  suatu  bidang  yang  spesifik  dibandingkan  dengan  dokter  umum. Pendidikan  dokter  spesialis/sub  spesialis  dapat  ditempuh  setelah  seseorang menyelesaikan  pendidikan  dokter,  demikian  juga  pendidikan  dokter  spesialis konsultan  yang  hanya  dapat  ditempuh  setelah  menyelesaikan  pendidikan  spesialis sebelumnya.  Berbeda  dengan  dokter  yang  memiliki  tingkat  kemampuan  4  hanya sekitar  19,6%  dari  736  penyakit  yang  harus  diketahuinya,  seorang  dokter  spesialis memiliki tingkat kemampuan 4 pada sebagian besar penyakit terkait spesialisasinya. 14 Dari  uraian  tersebut,  maka  bukti  tertulis  bahwa  seorang  dokter  telah  memiliki kompetensi tertentu adalah sertifikat kompetensi atau sertifikat kompetensi tambahan. Kompetensi merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh dokter ketika melakukan praktik kedokteran. Suatu tindakan yang  dilakukan tanpa  kompetensi yang memadai bukan  saja  akan  menghadapi  risiko  kegagalan,  namun  juga  terutama  masalah keselamatan pasien. Kompetensi yang dimiliki seorang dokter terdiri atas kompetensi inti, kompetensi khusus, dan kompetensi tambahan. Kompetensi inti dan kompetensi khusus  didapatkan  melalui  pendidikan  formal,  sedangkan  kompetensi  tambahan didapatkan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  khusus  sebagai  bagian  dari  program pemerintah.  Mengingat  bahwa  kompetensi  seseorang  dapat  dipengaruhi  banyak  hal seperti  faktor  usia,  kesehatan,  dan  sebagainya;  maka  pernyataan  bahwa  seseorang masih  dianggap  kompeten  harus  terus  dievaluasi  dalam  kurun  waktu  tertentu. Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  sertifikat  kompetensi  dan  sertifikat  kompetensi tambahan  hanya  berlaku  selama  kurun  waktu  tertentu.  Ketika  seseorang  masih dianggap  kompeten  oleh peer  group yaitu  melalui  suatu  mekanisme  verifikasi  dan validasi  yang  telah  ditentukan,  maka  sertifikat  tersebut  dapat  diterbitkan  kembali. Proses verifikasi dan validasi kompetensi lazim disebut sebagai proses resertifikasi. 1.  Kewenangan Dokter
Dasar  pemberian  kewenangan  bagi  dokter  untuk  menjalankan  praktik kedokteran  adalah  kompetensi  yang  dimilikinya.  Secara  formal,  kewenangan  dokter ditunjukkan  melalui  kepemilikan  surat  tanda  registrasi  (STR).    Di  dalam  Pasal  29 Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004,  ditegaskan  bahwa  untuk  memperoleh  STR seorang dokter harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: (1). Memiliki ijazah sebagai  bukti  telah  lulus  dari  pendidikan  profesi  dokter;  (2).  Memiliki  surat pernyataan  telah  mengucapkan  sumpah  atau  janji  dokter;  (3).  Memiliki  surat keterangan  sehat  fisik  dan  mental;  (4).  Memiliki  sertifikat  kompetensi;  dan  (5). Membuat  pernyataan  akan  mematuhi  dan  melaksanakan  ketentuan  etika  profesi. Persyaratan  tersebut  diberlakukan  sebagai  upaya  untuk  membuktikan  bahwa  dokter yang  akan  memberikan  pelayanan  medis  kepada  masyarakat  memiliki  kecakapan fisik  dan  mental,  kompeten,  dan  beretika.  Dengan  demikian,  diharapkan masyarakat
14 Bandingkan  SKDI  2012  dengan  standar  kompetensi  dokter  spesialis  penyakit  dalam  pada  Peraturan Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2017  tentang  Standar  Pendidikan  Dokter  Spesialis  Penyakit Dalam.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽
dapat terlindungi dari suatu praktik kedokteran yang di bawah standar atau berpotensi membahayakan pasien.
Surat tanda registrasi diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia  (KKI) dan berlaku  secara  nasional  untuk  kurun  waktu  5  tahun,  serta  dapat  diperpanjang  sesuai ketentuan.  Konsil  Kedokteran  Indonesia  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan untuk meningkatkan mutu  pelayanan  kesehatan  dari  dokter  dan  dokter  gigi.  Selain  bertugas  untuk melakukan registrasi terhadap dokter dan dokter gigi, KKI juga memiliki tugas untuk mengesahkan  standar  pendidikan  profesi  dokter  dan  dokter  gigi  serta  melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga  terkait  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  masing-masing. 15 Sebagai  contoh: Dokter  boleh  melakukan  pemeriksaan  (bagian  tubuh  yang  harus  dilihat),  serta melakukan  sesuatu  (terhadap  bagian  tubuh  yang  memerlukan  tindakan  dengan persetujuan) yang izin semacam itu tidak diberikan kepada profesi lain. 16
Didasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004, kepada dokter  yang  telah  memiliki  STR  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  praktik kedokteran  sesuai  dengan  kompetensi  yang  dimiliki.  Kewenangan  yang  didapatkan dokter yang telah memiliki STR merupakan pengakuan dari pemerintah bahwa dokter yang  bersangkutan  layak  untuk  melakukan  praktik  kedokteran.  Kewenangan  dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat diperluas atau dipersempit berdasarkan kondisi  yang  dihadapinya.  Beberapa  jenis  kewenangan  dokter  dalam  melaksanakan praktik  kedokteran,  yaitu:  Kewenangan  mandiri,  kewenangan  terbatas,  kewenangan tambahan, dan kewenangan klinis di rumah sakit.
1. Kewenangan Mandiri
Yang dimaksud dengan kewenangan mandiri adalah kewenangan dokter untuk melakukan  praktik  kedokteran  secara  mandiri  tanpa  pengawasan  atau  supervisi langsung  dari  dokter  lain.  Kewenangan  jenis  ini  adalah  yang  paling  umum  dimiliki oleh  dokter  ketika  menjalankan  praktik  mandiri,  praktik  bersama,  atau  praktik  di rumah  sakit.  Kewenangan  ini  berlaku  sesuai  dengan  STR  yang  dimiliki  sesuai kompetensi yang dimiliki.
2. Kewenangan Terbatas
Merupakan kewenangan yang hanya dapat dilaksanakan di bawah pengawasan langsung  atau  dengan  pendampingan  dari  dokter  yang  ditunjuk  oleh  pihak  yang berwenang,  meskipun  demikian  dokter  yang  melaksanakan  kewenangan  ini  harus telah  memiliki  kompetensi  yang  dipersyaratkan.  Kewenangan  jenis  ini  hanya diberikan  dalam  kondisi  tertentu  yaitu  ketika  dokter  menempuh  program  internsip atau pendidikan dokter spesialis sebagaimana uraian berikut:
a. Program Internsip
Sebelum  dokter  dapat  memperoleh  STR,  yang  bersangkutan diwajibkan  untuk  mengikuti  program  internsip  yang  dilakukan  dalam
15 Pasal 7 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
16 Hargiantini  Dini  Iswandari,  “Aspek  Hukum  Penyelenggaraan  Praktik  Kedokteran:  Suatu  Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 tentang Praktik Kedokteran”, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan , Volume 9, Nomor 2, Juni 2006, hlm. 53.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽
rangka  pemahiran  dan  pemandirian  dokter  untuk  melakukan  praktik. Internsip  adalah  proses  pemantapan  mutu  profesi  dokter  untuk menerapkan  kompetensi  yang  diperoleh  selama  pendidikan,  secara terintegrasi,  komprehensif,  mandiri,  serta  menggunakan  pendekatan kedokteran  keluarga,  dalam  rangka  pemahiran  dan  penyelarasan  antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. 17
Internsip  dilaksanakan  paling  lama  1  (satu)  tahun  di  wahana internsip  yang  telah  ditetapkan,  baik  di  rumah  sakit  maupun  di puskesmas.  Peserta  Internsip  hanya  diizinkan  melakukan  praktik kedokteran  di  wahana  internsip  sesuai  Surat  Izin  Praktik  Internsip  (SIP Internsip)  dan  untuk  itu  setiap  peserta  didampingi  oleh  seorang  dokter layanan  primer  dari  wahana  tersebut  yang  disebut  sebagai  dokter pendamping.  Peran  dan  fungsi  pendamping  adalah  memfasilitasi  proses pemahiran  peserta  agar  tercapai  kinerja  sebagai  dokter  layanan  primer yang mampu menerapkan pendekatan kedokteran keluarga. Setiap Dokter peserta internsip selama  program internsip wajib didampingi oleh dokter pendamping program internsip dari oleh fakultas kedokteran terkait yang bertugas untuk: 18 (1). Melakukan  supervisi terhadap layanan medik guna meningkatkan  pengalaman  peserta  (2).  Mengidentifikasi  kelebihan  dan kelemahan  peserta;  (3).  Membantu  pengembangan  profesionalisme peserta;  dan  (4).  Memberi  umpan  balik  positif  dan  konstruktif  kepada peserta untuk memastikan pencapaian tujuan internsip.
Untuk  dapat  mengikuti  program  internsip,  dokter  harus  terlebih dahulu memiliki STR Internsip  yang diterbitkan oleh Konsil  Kedokteran Indonesia  yang  berlaku  hanya  selama  program  internsip  berlangsung. Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  dokter  peserta  program  internsip  tidak berbeda  dengan  kewenangan  dokter  pada  umumnya,  hanya  saja pelaksanaan  kewenangan  tersebut  terbatas  dalam  artian  hanya  pada wahana internsip yang ditetapkan dan berada dalam pendampingan dokter lain yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang.
b. Program Pendidikan Profesi Spesialis
Dokter  yang  menjalani  program  pendidikan  profesi  spesialis diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  pelayanan  medis  tertentu  di bawah pengawasan dokter yang berwenang. Kewenangan yang diberikan kepada  dokter  peserta  program  pendidikan  spesialis  tertentu  sesuai dengan dengan kompetensi yang ditetapkan oleh ketua program studi dari fakultas kedokteran terkait. 19 Dokter yang mengikuti program pendidikan profesi spesialis wajib memiliki STR Peserta PPDS atau disingkat STR-P PPDS.  Salah satu syarat pengajuan penerbitan STR-P PPDS adalah STR yang masih berlaku. Dokter  yang telah memiliki STR-P PPDS dan telah
17 Departemen  Kesehatan, Pedoman  Pelaksanaan  Internsip  Dokter  Indonesia ,  Buku  1,  (Jakarta: Departemen Kesehatan, 2009), hlm. 3-4.
18 Ibid. , hlm. 16-17.
19 Lihat Pasal 19 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽
memperoleh  peningkatan  kompetensi  tertentu  akan  diberikan  surat keterangan kompetensi yang diterbitkan oleh ketua program studi sebagai dasar  kewenangannya  untuk  menjalankan  praktik  dalam  kerangka pendidikan profesi.
c. Kewenangan Tambahan
Kewenangan  tambahan,  sesuai  ketentuan  Pasal  1  Peraturan  Konsil Kedokteran  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2010  tentang  Kewenangan Tambahan  Dokter  dan  Dokter  Gigi,  adalah  kewenangan  lain  yang diberikan  kepada  dokter  atau  dokter  gigi  untuk  melakukan  praktik kedokteran tertentu secara mandiri setelah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan,  dan  merupakan  tambahan  terhadap  kewenangan  yang  telah dimiliki  berdasarkan  kompetensi  yang  diperoleh  dari  pendidikan  formal. Pemberian kewenangan tambahan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan  kedokteran  spesialistik  secara  merata  di  daerah  tertentu. Kewenangan  tambahan  diberikan  sesuai  dengan  kompetensi  tambahan yang  dimiliki  dan  hanya  berlaku  pada  daerah  tertentu  yang  telah ditetapkan oleh Menteri. Kompetensi tambahan diperoleh dari pendidikan dan/atau  pelatihan  yang  khusus  yang  diselenggarakan  oleh  institusi  atau lembaga yang diakui pemerintah dan kolegium kedokteran terkait. Secara formal,  kewenangan  tambahan  dibuktikan  dengan  Sertifikat  Kompetensi Tambahan.
Dokter  dengan  kewenangan  tambahan  harus  memiliki  SIP  untuk dapat  melaksanakan  praktik  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tertentu sesuai  dengan  penugasannya.  Surat  izin  praktik  bagi  dokter  dengan kewenangan  tambahan  sama  seperti  SIP  dokter  pada  umumnya  dengan tambahan lampiran sertifikat kompetensi tambahan dari kolegium terkait.
Dengan  demikian,  dokter  dengan  kewenangan  tambahan  pada  dasarnya memiliki  kewenangan  mandiri  untuk  melakukan  praktik  sesuai kompetensi tambahan yang dimilikinya.
d. Kewenangan Klinis di Rumah Sakit
Pengaturan  kewenangan  klinis  di  rumah  sakit  merupakan  bagian dari  penyelenggaraan  tata  kelola  klinis  yang  baik.  Salah  satu  kewajiban rumah  sakit  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  29  Undang-undang  Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah menyusun dan melaksanakan peraturan  internal  rumah  sakit  ( Hospital  Bylaws ). Peraturan  internal rumah  sakit  terdiri  atas  peraturan  organisasi  rumah  sakit  ( Corporate Bylaws )  dan  peraturan  staf  medik  rumah  sakit  ( Medical  Staff  Bylaws ) yang  disusun  dalam  rangka  menyelenggarakan  tata  kelola  perusahaan yang  baik  ( good  corporate  governance )  dan  tata  kelola  klinis  yang  baik ( good clinical governance ).
Kewenangan  klinis  ( clinical  privilege )  adalah  kewenangan  yang dimiliki  staf  medis  untuk  melakukan  pelayanan  medis  tertentu  di  rumah sakit.  Secara  formal  kewenangan  klinis  diberikan  dalam  bentuk penugasan  klinis  ( clinical  appointment )  oleh  kepala  atau  direktur  rumah sakit  kepada  seorang  staf  medis.  Batasan  kewenangan  klinis  ditentukan
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽
oleh  Komite  Medik  setelah  dilakukan  kredensialing  (verifikasi  dan validasi)  terhadap  kompetensi  staf  medis  yang  bersangkutan.  Dasar penentuan kewenangan klinis adalah standar kompetensi staf medis sesuai pendidikannya,  kewenangan  ini  dapat  diperluas  ataupun  dipersempit sesuai hasil kredensialing oleh Komite Medik dan kebutuhan rumah sakit. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kewenangan  klinis  adalah kewenangan  yang  dimiliki  oleh  dokter  di  rumah  sakit  tertentu  sesuai penugasan  dari  kepala  atau  direktur  rumah  sakit.  Kewenangan  klinis berlaku  untuk  jangka  waktu  tertentu,  setelah  itu  perlu  dilakukan  re- kredensialing  untuk  menilai  kelayakan  staf  medis  sebelum  dilakukan re- appointment atau penugasan kembali oleh direktur rumah sakit.

## F. Hasil Pembahasan
Kompetensi dan kewenangan merupakan dua istilah yang  berbeda tetapi dapat dimaknai  sama  berkaitan  dengan  kemampuan,  dan  keduanya  mempunyai  hubungan yang  erat  bersifat  komplementair.  Kompetensi yaitu  kemampuan  yang  diperoleh seseorang  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  di  bidang  tertentu.  Kewenangan  atau bevoegdheid berarti “ het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen ”,  yaitu  kemampuan  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  hukum tertentu. 20
Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  di  dalam  kewenangan  terkandung  hak  dan kewajiban.  Hak  dalam  artian  kebebasan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan tindakan  tertentu  atau  menuntut  pihak  lain  untuk  melakukan  tindakan  tertentu;  dan kewajiban  dalam  artian  keharusan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  tindakan tertentu. 21 Menurut  Bagir  Manan,  kewenangan  tidak  sama  dengan  kekuasaan; kekuasaan  hanya  menggambarkan  hak  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu, sedangkan kewenangan berarti sekaligus hak dan kewajiban. 22
Dengan  demikian,  kewenangan  dokter  dapat  dikatakan  sebagai  kebebasan dokter  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  tindakan  tertentu  berdasarkan pertimbangan  profesionalnya,  yang  terkandung  di  dalamnya  kewajiban  tertentu. Kewajiban  dokter  tersebut  diatur  dalam  Pasal  51  Undang-undang  Nomor  29  Tahun 2004,  bahwa  dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran mempunyai  kewajiban  memberikan  pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar  profesi dan  standar  prosedur  operasional    serta  kebutuhan  medis  pasien;  merujuk  pasien  ke dokter  atau  dokter  gigi  lain  yang  mempunyai  keahlian  atau  kemampuan  yang  lebih baik,  apabila  tidak  mampu  melakukan  suatu  pemeriksaan  atau  pengobatan; merahasiakan  segala  sesuatu  yang  diketahuinya  tentang  pasien,  bahkan  juga  setelah pasien  itu  meninggal  dunia;  melakukan  pertolongan  darurat  atas  dasar perikemanusiaan,  kecuali  bila  ia  yakin  ada  orang  lain  yang  bertugas  dan  mampu melakukannya; dan menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi”.
20 P.  Nicolai  dalam  Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  Negara ,  Edisi  Revisi,  (Jakarta:  Rajawali  Press, 2016), hlm. 98.
21 Ibid., hlm. 99.
22 Ibid.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽
Sejalan  dengan  asas  legalitas  sebagai  salah  satu  pilar  negara  hukum,  maka sumber  dari  kewenangan  dokter  untuk  melakukan  praktik  kedokteran  adalah peraturan  perundangan.  Peraturan  perundangan  yang  menjadi  dasar  kewenangan dokter  tersebut  adalah  Pasal  35  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik  Kedokteran  yang  memberikan  kewenangan  kepada  dokter  yang  telah memiliki  STR  untuk:  Mewawancarai    pasien;  memeriksa  fisik  dan  mental    pasien; menentukan pemeriksaan penunjang; menegakkan diagnosis; menentukan penatalaksanaan  dan  pengobatan  pasien;  melakukan  tindakan  kedokteran  atau kedokteran gigi; menulis resep obat dan alat kesehatan; menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi; menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangan dapat diperoleh  melalui  tiga  cara,  yaitu:  Atribusi,  delegasi,  dan  mandat. 23 Atribusi berkenaan dengan pemberian kewenangan baru, yang tidak dimiliki sebelumnya, oleh peraturan  perundangan.  Delegasi  berkenaan  dengan  pelimpahan  kewenangan  yang dimiliki  kepada  pihak  lain.  Sedangkan  pada  mandat,  sebenarnya  tidak  terjadi pemberian  kewenangan  baru  atau  pelimpahan  kewenangan,  namun  merupakan pelaksanaan  kewenangan  oleh  organ  di  bawahnya  atas  nama  pemilik  kewenangan. Oleh karena itu, menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbek, sebenarnya kewenangan hanya diperoleh melalui atribusi atau delegasi. 24
Mengetahui  sumber  dan  cara  memperoleh  kewenangan  penting  untuk memahami  pertanggungjawaban  hukum  yang  harus  dipikul  seseorang  selama menjalankan kewenangan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip “ geen bevoegdheid zonder  verantwoordelijkheid ”  atau  tiada  kewenangan  tanpa  pertanggungjawaban. 25 Kewenangan  yang  diperoleh  dari  atribusi  menuntut  pertanggungjawaban  penuh  dari penerima  wewenang  ( atributaris )  apabila  tidak  dijalankan  sebagaimana  mestinya. Kewenangan  yang  didapat  dari  delegasi  juga  demikian  adanya,  menuntut pertanggungjawaban  penuh  dari  penerima  delegasi  ( delegataris )  dan  bukan  dari pemberi  delegasi  ( delegans )  ketika  terjadi  penyimpangan  dalam  pelaksanaan kewenangan.  Terdapat  beberapa  syarat  dalam  pelimpahan  kewenangan  (delegasi), yaitu: 26
1. Delegasi  harus  definitif  dan delegans tidak  dapat  lagi  menggunakan kewenangan yang telah dilimpahkan tersebut;
2. Delegasi harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
3. Delegasi  tidak  dapat  dilakukan  terhadap  bawahan  atau  seseorang  yang berada di bawah garis hirarki delegans ;
4. Delegans harus  memberitahukan  kepada  delegataris  mengenai  tata  cara penggunaan kewenangan tersebut;
5. Delegans berhak  untuk  meminta  penjelasan  atas  pelaksanaan  kewenangan tersebut kepada delegataris .
23 Ibid. , hlm. 101.
24 Ibid ., hlm. 102.
25 Ibid ., hlm. 103-104.
26 Ibid ., hlm. 105.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽
Dengan  demikian,  dalam  delegasi  bukan  hanya  terjadi  perpindahan kewenangan  namun  juga  tanggung  jawab  yuridisnya  dari delegans kepada delegataris .  Sementara  dalam  mandat,  pertanggungjawaban  tetap  berada  di  tangan pemberi mandat ( mandans ) karena sebenarnya tidak terjadi pelimpahan kewenangan, penerima  mandat  ( mandataris )  hanya  bertindak  untuk  dan  atas  nama mandans .
Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas  bahwa  terdapat  beberapa  jenis  kewenangan dokter,  yaitu:  Kewenangan  mandiri,  kewenangan  terbatas,  kewenangan  tambahan, dan  kewenagan  klinis  di  rumah  sakit.  Berikut  ini  akan  diuraikan  hubungan  antara jenis kewenangan tersebut dengan cara memperolehnya:
1. Kewenangan Mandiri
Kewenangan  mandiri  merupakan  kewenangan  yang  diberikan  secara atributif kepada dokter yang telah memiliki STR. Dapat dikatakan bahwa STR merupakan bukti perolehan kewenangan secara atributif seorang dokter. Dokter bertanggung  jawab  penuh  terhadap  pelaksanaan  praktik  kedokteran  dari kewenangan  ini.  Kewenangan  mandiri  dokter  dibatasi  oleh  kompetensi  yang didapatkan  dari  pendidikan  dan  pelatihan  yang  diakui  oleh  masyarakat profesinya.
2. Kewenangan Terbatas
Kewenangan  terbatas  pada  dasarnya  merupakan  kewenangan  atributif yang  dalam  pelaksanaannya  membutuhkan  pendampingan  atau  pengawasan dari  pihak  yang  berwenang.  Dikatakan  kewenangan  atributif  karena  hanya diberikan  setelah  dokter  yang  bersangkutan  memiliki  STR  khusus  untuk  itu, yaitu  STR  Internsip  dan  STR-P  PPDS.  Meskipun  demikian  dalam pelaksanaannya  kewenangan  terbatas  lebih  dekat  kepada  kewenangan  mandat karena beberapa hal. Pertama, adanya hubungan struktural atau hirarkis  dalam nuansa akademis antara dokter dengan pendamping atau supervisornya. Dokter yang  melaksanakan  kewenangan  terbatas  memiliki  kewajiban  untuk melaporkan  rencana  tindakan  dan  hasil  tindakan  kepada  pendamping  atau supervisor dalam rangka konsultasi maupun persetujuan.
Kedua,  dokter  dengan  kewenangan  terbatas  dianggap  belum  memiliki profisiensi atau kemahiran untuk melaksanakan praktik secara mandiri sehingga membutuhkan  pendamping  atau  supervisor.  Hal  ini  dapat  dipahami  karena dokter  dengan  STR-P  PPDS  adalah  dokter  yang  sedang  menjalani  pendidikan profesi spesialis tertentu dan bukan dokter spesialis itu sendiri. Demikian juga dokter  dengan  STR  Internsip  yang  merupakan  peserta  program  internsip  yang sedang melaksanakan pelatihan keprofesian berbasis kemandirian. 27
Didasarkan  uraian  di  atas,  menurut  Penulis,  STR  Internsip  atau  STR-P PPDS  bukan  merupakan  bukti  perolehan  kewenangan  secara  atributif.  Oleh karena  itu  pertanggungjawaban  pada  kewenangan  terbatas  seharusnya  tidak sepenuhnya  ditanggung  oleh  pemegang  kewenangan  saja.  Pendamping  atau supervisor  juga  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  jika  terjadi  kerugian
27 Menurut Perkonsil Nomor 1 Tahun 2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip, definisi internsip adalah  pelatihan  keprofesian  berbasis  kemandirian  pada  pelayanan  primer  guna  memahirkan  kompetensi, meningkatkan kinerja,  dan  menerapkan standar profesi pada pratik kedokteran setelah  selesai pendidikan dokter dan uji kompetensi.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽
terhadap  pasien  sesuai  dengan  kesalahan  atau  kelalaiannya  dalam  kasus tersebut.
3. Kewenangan Tambahan
Kewenangan tambahan dapat dikategorikan sebagai kewenangan atributif berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi yang menegaskan bahwa:
“Dokter  dan  dokter  gigi  yang  telah  mendapatkan  sertifikat  kompetensi tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  berwenang  melakukan praktik  kedokteran  tertentu  secara  mandiri  sesuai  dengan  kompetensi tambahan yang tercantum dalam sertifikat tersebut”.
Berbeda dengan kewenangan mandiri yang secara formal dibuktikan oleh STR  yang  dimiliki,  kewenangan  tambahan  dibuktikan  oleh  Sertifikat Kompetensi  Tambahan  yang  diperoleh  dari  kolegium  kedokteran  tertentu setelah  yang  bersangkutan  lulus  dari  pendidikan  dan  pelatihan  khusus  untuk itu. 28 Kewenangan tambahan hanya dapat dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan  oleh  Menteri  Kesehatan,  di  luar  tempat  tersebut  maka  kewenangan tambahan tidak berlaku.
4. Kewenangan Klinis di Rumah Sakit
Pengaturan  kewenangan  klinis  di  rumah  sakit  adalah  bagian  dari peraturan internal rumah sakit ( hospital by laws ). Kewenangan klinis diperoleh melalui penugasan klinis ( clinical appointment ) oleh kepala atau direktur rumah sakit  setelah  dilakukan  kredensialing  oleh  Komite  Medik.  Dari  keterangan tersebut  sepintas  tampak  bahwa  kewenangan  klinis  di  rumah  sakit  adalah kewenangan  yang  diperoleh  secara  mandat  berupa  penugasan  oleh  pimpinan rumah  sakit.  Meskipun  demikian,  sebagian  besar  atau  seluruh  kewenangan klinis  dokter  di rumah  sakit  sebenarnya  merupakan  kewenangan  mandiri  yang dimilikinya yang termasuk kewenangan atributif.
Kewenangan  klinis  adalah  kewenangan  yang  dimiliki  staf  medis  untuk melakukan  pelayanan  medis  tertentu  di  rumah  sakit.  Sebagaimana  telah dijelaskan  sebelumnya,  dasar  pemberian  kewenangan  klinis  di  rumah  sakit adalah  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  dokter  yang  bersangkutan.  Oleh  karena itu kewenangan yang dimiliki pada dasarnya sama dengan kewenangan mandiri yang  telah  dimilikinya.  Kewenangan  klinis  di  rumah  sakit  dapat  dipersempit atau  diperluas  sesuai  hasil  kredensialing.  Kewenangan  mandiri  yang  dimiliki dokter  dapat  dibatasi  di  rumah  sakit  apabila  Komite  Medik  menilai  terdapat bagian  tertentu  dari  kewenangan  tersebut  yang  tidak  lagi  kompeten  dilakukan oleh  dokter  yang  bersangkutan.  Komite  Medik  juga  menilai  hasil  pendidikan dan  pelatihan  yang  telah  dijalani  dokter,  apabila  dinilai  dokter  yang bersangkutan  kompeten  untuk  melakukan  suatu  layanan  medis  yang  berada  di luar kewenangan mandirinya dan tidak ada dokter lain  yang lebih layak untuk
28 Lihat Pasal 8 dan Pasal 9 Perkonsil Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽
melakukannya,  maka  dimungkinkan  untuk  diberikan  perluasan  terhadap kewenangannya.  Dengan  demikian,  kewenangan  klinis  di  rumah  sakit merupakan  kewenangan  yang  diperoleh  secara  atributif  dan  mandat. Kewenangan  klinis  yang  tidak  melebihi  kewenangan  mandirinya  adalah kewenangan  atributif,  sedangkan  kewenangan  yang  melebihi  kewenangan mandirinya merupakan kewenangan yang diperoleh secara mandat.
Terlepas  dari  jenis  kewenangan  yang  dimiliki  dan  cara  perolehannya,  dokter tidak diperbolehkan melaksanakan praktik kedokteran pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan tanpa izin. Menurut ketentuan Pasal 36  Undang-undang  Nomor 29 Tahun 2004, setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib  memiliki  surat  izin  praktik.  Bagir  Manan  mendefinisikan  izin  dalam  arti  luas sebagai  suatu  persetujuan  dari  penguasa berdasarkan  peraturan  perundang-undangan untuk  memperbolehkan  melakukan  tindakan  atau  perbuatan  tertentu  yang  secara umum  dilarang. 29 Praktik  kedokteran  pada  dasarnya  merupakan  perbuatan  yang dilarang  apabila  tidak  dilakukan  oleh  tenaga  yang  kompeten  untuk  itu.  Dalam melaksanakan  praktik,  baik  yang  bersifat  diagnostik  ataupun  terapeutik,  dokter seringkali  menggunakan  obat-obatan  ataupun  melakukan  tindakan  yang  dapat berakibat  negatif  pada  tubuh  apabila  tidak  dilakukan  sebagaimana  mestinya.  Oleh karena  itu  pemakaian  obat-obatan  untuk  tujuan  pengobatan  seharusnya  hanya dilakukan berdasarkan perintah dokter kecuali untuk obat-obatan yang dijual bebas. Menurut  Ridwan  HR,  izin  merupakan  instrumen  yuridis  dalam  bentuk keputusan  yang  bersifat  konstitutif  dan  yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk menghadapi  atau  menetapkan  peristiwa  konkret. 30 Penerbitan  izin  merupakan tindakan  hukum  pemerintah,  berdasarkan  asas  legalitas  untuk  dapat  melaksanakan tindakan tersebut pemerintah memerlukan kewenangan yang diberikan oleh undang- undang.  Kewenangan  untuk  menerbitkan  surat  izin  praktik  bagi  dokter  berada  di tangan  pemerintah  daerah  sebagaimana  ketentuan  Pasal  37  Undnag-undang  Nomor 29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  yang  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  2052  Tahun  2011  tentang  Izin  Praktik  dan Pelaksanaan  Praktik  Kedokteran.  Pasal  2  Permenkes  Nomor  2052  Tahun  2011 mengatur bahwa:
(1). Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.
(2). SIP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikeluarkan  oleh  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
(3). Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  dalam  memberikan  SIP harus  mempertimbangkan  keseimbangan  antara  jumlah  Dokter  dan Dokter Gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Penerbitan SIP dokter dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat  praktik  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  ketersediaan  dan  kebutuhan
29 Bagir Manan dalam Ridwan HR, o.p cit. , hlm. 199.
30 Ridwan HR, Ibid., hlm. 202.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽
tenaga  medis  di  daerah  tersebut.  Dengan  demikian,  Kepala  Dinas  Kesehatan  dapat membatasi penerbitan izin pada suatu daerah tertentu agar tercipta pemerataan tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.
Dokter  hanya  diperbolehkan  untuk  praktik  paling  banyak  di  tiga  tempat  karena pemilikan  SIP  dibatasi  untuk  jumlah  tersebut  sesuai  ketentuan  Pasal  37  ayat  (2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004. Pembatasan ini dilakukan agar dokter dapat melaksanakan praktik secara optimal demi kepentingan pasien dan dirinya. Meskipun demikian pada kondisi tertentu, dokter dapat melaksanakan praktik tanpa diharuskan untuk memiliki SIP di tempat tersebut, yaitu pada kondisi berikut: 31
1. Diminta  oleh  suatu  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dalam  rangka  pemenuhan pelayanan  kedokteran  yang  bersifat  khusus,  yang  tidak  terus  menerus  atau tidak berjadwal tetap;
2. Dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan;
3. Dalam rangka tugas kenegaraan;
4. Dalam  rangka  melakukan  penanganan  bencana  atau  pertolongan  darurat lainnya;
5. Dalam  rangka  memberikan  pertolongan  pelayanan  kedokteran  kepada keluarga,  tetangga,  teman,  pelayanan  kunjungan  rumah  dan  pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidentil.
6. Dalam  hal  keterbatasan  jumlah  dokter,  pada  dokter  spesialis  tertentu misalnya,  seorang  dokter  dapat  melaksanakan  praktik  pada  fasilitas pelayanan  kesehatan  di  luar  3  tempat  praktik  sesuai  SIP  yang  dimilikinya. Pada  keadaan  demikian,  izin  diberikan  kepada  dokter  dalam  bentuk  Surat Tugas  yang  diterbitkan  Kepala  Dinas  Provinsi  berdasarkan  permintaan Kepala  Dinas  Kabupaten/Kota  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan kesehatan.

## G. Penutup
1. Kesimpulan
Profesi  dokter  menuntut  penguasaan  kompetensi  tertentu  dari  orang  yang akan  menjalankannya.  Tindakan  kedokteran  yang  dilakukan  tanpa kompetensi bukan saja menghadapi risiko kegagalan namun  juga timbulnya kerugian  terhadap  pasien.  Dokter  yang  kompeten  pada  dasarnya  memiliki otonomi  dan  kemandirian  dalam  menjalankan  praktik.  Kompetensi  seorang dokter  harus  dievaluasi  secara  periodik  untuk  membuktikan  bahwa  yang bersangkutan  masih  memilikinya.  Kewenangan  dokter  diberikan  melalui penerbitan  Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  yang  dilaksanakan  oleh  Konsil Kedokteran  Indonesia  (KKI).  Dokter  yang  telah  berwenang  untuk menjalankan  praktik  pada  hakikatnya  terikat  pada  hak  dan  kewajiban tertentu  serta  memikul  tanggung  jawab  hukum  sebagai  tenaga  kesehatan profesional. Kewenangan diberikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dokter  sebagai  suatu  bentuk  perlindungan  terhadap  pasien  dari  praktik kedokteran yang sub-standar.
31 Pasal 7 Permenkes 2052 Tahun 2011.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽

## 2. Saran
Dokter yang telah memiliki kompetensi dan kewenangan harus mendapatkan izin  sebelum  menjalankan  praktik  di  suatu  fasilitas  pelayanan  kesehatan. Pemberian izin berupa penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter bukan hanya  sekedar  tindakan  administratif  pemerintah,  namun  juga  merupakan bagian  dari  upaya  pemerataan  pelayanan  kesehatan  bagi  seluruh masyarakat.,  maka  hal  tersebut  harus  sejalan  dengan  penggunaan  izin berdasarkan standar kode etik profesi dokter itu sendiri.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Departemen  Kesehatan. Pedoman  Pelaksanaan  Internsip  Dokter .  Buku  1.  Jakarta: Departemen Kesehatan. 2009.
Fulthoni.  Renata  Arianingtyas.,  Siti  Aminah. Memahami  Kebijakan  Administrasi Kependudukan. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center. 2009. HR,  Ridwan. Hukum  Administrasi  Negara .  Edisi  Revisi.  Jakarta:  Rajawali  Press. 2016.
Lubis,  Solly. Politik  dan  Hukum  di  Era  Reformasi .  Bandung:  CV  Mandar  Maju. 2000.
Komalawati,  Veronica. Peranan  Informed  Consent  Dalam  Transaksi  Terapeutik . Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
________________. Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1989.
Kring, Ann M., Sheri L. Johson., Gerald C. Davison. Abnormal Psychology. Eleventh Edition, America: Willey. 2010.
Moenir,  HAS .  Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia. Jakarta:  Bumi  Aksara. 2010.
Muchsin, H. Hukum dan Kebijakan Publik . Jakarta: Refika Aditama. 2006.
Nasution, Adnan Buyung. Menabur Benih Reformasi. Jakarta: Aksara Kurnia. 2004. Nugroho,  Bambang  Daru. Hukum  Perdata  Indonesia,  Integrasi  Hukum  Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional. Bandung: PT. Refika Aditama. 2017.
Setiardja, Gunawan. Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia . Yogyakarta: Kanisius. 1990.
Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. 2008. Subekti,  Winarsih  Imam.,  dan  Sri  Soesilawati  Mahdi. Hukum  Perorangan  dan Kekeluargaan Perdata Barat. Cet. Pertama. Jakarta: Gitama Jaya. 2005. Sunggono,  Bambang. Hukum  dan  Kebijaksanaan  Publik .  Jakarta:  Sinar  Grafika. 1994.
2.  Artikel Jurnal
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽
Andryawan.  “Pembatalan  Sanksi  Disiplin  Profesi  Kedokteran  oleh  Pengadilan  Tata Usaha  Negara ”.  Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial,  Humaniora,  dan  Seni .  Volume  1. Nomor 2. 2017.
Coleman,  E. Et  Al .  “Standards  of  Care  for  the  Health  of  Transsexual,  Transgender, and  Gender-Nonconforming  People,  Version  7”. International  Journal  of Transgenderism . Volume 13. Nomor 4. 2012.
Iswandari,  Hargiantini  Dini.  “Aspek  Hukum  Penyelenggaraan  Praktik  Kedokteran: Suatu  Tinjauan  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  9/2004  Tentang  Praktik Kedokteran”. Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Kesehatan .  Volume  9.  Nomor  2 Juni 2006.
Komalawati,  Veronica.  “ Quo  Vadis Malpraktik  Profesi  Dokter  Dalam  Budaya Hukum Indonesia”. Jurnal Bina Mulia Hukum . Volume 3. Nomor 1. 2018. Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Syafi’ie,  M.  “Instrumentasi  Hukum  HAM,  Pembentukan  Lembaga  Perlindungan HAM  di  Indonesia  dan  Peran  Mahkamah  Konstitusi”. Jurnal  Konstitusi. Volume 9. Nomor 4. Desember 2012.
3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan.
________________.Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2013  tentang  Pendidikan Kedokteran.
________________.Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan Tinggi.
________________.Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
________________.Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran.
________________.Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  2052  Tahun  2011  tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
________________.Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2017 tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kompetensi  dan Kewenangan  Praktik  Kedokteran:  Perspektif  Hukum  di  Indonesia ∽ Veronica Komalawati dan Dhani Kurniawan ∽
________________.Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2014 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
________________.Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
________________.Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.
________________.Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi.
________________.Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip.