## PERLINDUNGAN PERSEROAN TERBATAS ATAS SENGKETA UTANG- PIUTANG DENGAN DISTRIBUTOR TANPA PERJANJIAN KERJASAMA

## Hari Sutra Disemadi
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia Email: hari@uib.ac.id

## Mawarni
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia Email korespondensi: 1751020.mawarni@uib.edu

## ABSTRAK
Timbulnya sebuah piutang berasal dari sebuah utang yang diberikan perseroan kepada  mitra  kerja  (Distributor)  dalam  hal  pengambilan  barang  yang  dijual  oleh perseroan perbatas tersebut. Kerjasama yang dilakukan oleh perseroan terbatas kepada distributor  seringkali  tidak  menggunakan  perjanjian  kerjasama  dimana  hal  ini berdampak pada saat piutang yang telah jatuh tempo akan tetapi dari pihak distributor belum  melakukan  pembayaran  kepada  perseroan  terbatas.  Penelitian  ini  bertujuan untuk memberikan pengetahuan akan pentingnya perjanjian kerjasama untuk perseroan terbatas sendiri dan juga untuk mitra kerja tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jurnal penelitian terdahulu atau dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya sebagai data  untuk  menganalisa  suatu  putusan  yang  ada.  Hasil  dari  penelitian  ini  dapat diketahui bahwa pentingnya sebuah perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama yang ada ini bertujuan untuk tetap menjaga hubungan yang baik antara perseroan terbatas dengan mitra kerja yang telah terjadi sebelumnya dan juga dapat diketahui bahwa setiap sengketa piutang yang ada dapat diselesaikan bukan hanya dengan litigasi atau jalur hukum tapi juga dengan menggunakan jalur non litigasi atau jalur non hukum. Dengan memilih Jalur non litigasi dapat menjaga hubungan kerjasama agar tetap baik dengan mitra  kerja  walau  adanya  sengketa  piutang  tersebut  sedangkan  jalur  litigasi  dipilih adalah  karena  sudah  tidak  adanya  itikad  baik  dari  pihak  mitra  kerja  didalam penyelesaian sengketa tersebut.
Kata Kunci : Perjanjian kerjasama, perseroan terbatas, distributor

## ABSTRACT
The appearance of a receivable comes from a debt given by the company to a work  partner  (distributor)  in  terms  of  taking  goods  sold  by  the  border  company. Cooperation carried out by limited liability companies to distributors often does not use cooperation agreements where this has an impact on when receivables are due but the  distributor  has  not  made  payments  to  the  limited  company.  This  study  aims  to provide  knowledge  about  the  importance  of  cooperation  agreements  for  the  limited liability company itself and also for the partners. In this study using previous research

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
journals or from previous studies as data to analyze an existing decision. The results of this study can be seen that the importance of a cooperation agreement. This existing cooperation  agreement  aims  to  maintain  a  good  relationship  between  the  limited liability company and partners that have occurred previously and it can also be seen that any existing receivable disputes can be resolved not only by litigation or legal channels  but  also  by  using  non-litigation  or  other  legal  channels.  non-legal.  By choosing  the  non-litigation  path,  it  is  possible  to  maintain  a  good  cooperative relationship with work partners even though there is a dispute over the receivables, while the litigation path is chosen because there is no good faith on the part of the work partner in resolving the dispute.

## Keywords : Cooperation agreement, limited liability company, distributor

## PENDAHULUAN
Hutang piutang merupakan perjanjian yang ada sesuatu di dalamnya yaitu hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Artinya nya perjanjian hutang piutang yaitu pihak kreditur  memberikan  pinjaman  uang  kepada  pihak  debitur,  dan  debitur  wajib  mengembalikan uangnya  dalam  waktu  yang  sudah  di  perjanjikan  atau  ditentukan  disertai  bunga.  Setiap pengembalian uang yang berupa hutang dari debitur, debitur dapat mengembalikan hutang nya dengan cara menyicil atau mengangsur setiap bulan. 1
Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang didalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam menserasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang  sesuai  ataupun  yang  saling  bertentangan.  Hal  ini  selalu  berlangsung  karena  manusia senantiasa  hidup  bersama  dalam  saling  ketergantungan. 2 Dalam  artian  lain  hukum  juga merupakan seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang bertujuan untuk  melindungi  kepentingan-kepentingan,  maka  penggunaan  hak  dengan  tiada  suatu kepentingan yang patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak. Salah satu bidang hukum yang mengatur  hak  dan  kewajiban  orang  dan  badan  hukum  sebagai  subjek  hukum  adalah  hukum perdata. 3 Pengertian  hukum  menurut  Prof.  Mr.  E.M  Meyers  dalam  bukunya De  Algemmene begrippen van het Burgelijk Recht , hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi pengusaha-pengusaha negara dalam melakukan tugasnya. 4
Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya berbagi
1 Putri  Anggun  Puspasari  &  Desak  Gde  Dwi  Arini.  (2021).  Penerapan  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Wansprestasi. Jurnal Preferensi Hukum 2, 182-187, hlm.182.
2 Soedjono Dirdjosisworo. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2014. hlm.5.
3 Indra Tri Wibowo. (2017). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya,2-15, hlm.2.
4 Torman Sony Tambunan & Wilson R.G Tambunan .Hukum Bisnis. Jakarta : Prenadamedia Group.2019. hlm.5.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 5 Tujuan utama atas terbentuknya perseroan pastinya untuk mencari keuntungan atau profit atas bisnis yang dijalankan. Untuk itu maka perseroan perlu untuk mengembangkan usahanya menjadi besar. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan inovasi akan  produknya  yang  diperdagangkan.  Dengan  seiring  berkembangnya  zaman,  produk  yang diciptakan juga harus memiliki kemajuan dalam hal pengembangan didalam produk tersebut. Hal ini dilakukan sebagai sebuah tindakan untuk perseroan terbatas tersebut tetap berjalan dan maju.
Hal untuk membuat perseroan terbatas berkembang menjadi perseroan terbatas yang besar maka  suatu  perseroan  terbatas  memerlukan  kerjasama  dengan  mitra  kerja  atau  dapat  disebut sebagai Distributor. Dalam dunia bisnis jumlah dari perseroan terbatas terdiri lebih dari ratusan. Untuk itu jika perseroan terbatas ingin mempertahankan posisi dan memperluas bisnis maka perlu adanya mitra kerja. Kehadiran mitra dari perseroan terbatas sangat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Dalam hal melakukan perluasan produk mitra kerja merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan. Jika produk yang dijual perseroan terbatas hanya mentargetkan konsumen akhir saja maka barang yang dijual perseroan terbatas akan sulit dikenal lebih dalam dipangsa pasar.
Melakukan  penjualan  kepada  distributor  dalam  hal  ini  yang  dilakukan  perseroan  terbatas adalah menggunakan sistem penjualan kredit. Penjualan kredit merupakan transaksi penjualan dari perseroan terbatas kepada mitra kerja dimana barang terlebih dahulu diterima oleh mitra kerja dan pembayaran dilakukan sesuai dengan tempo kredit (adanya waktu yang diberikan kepada mitra kerja untuk melunaskan nota atas pengambilan barang tersebut). Kerjasama perseroan terbatas dan mitra kerja merupakan kerjasama yang dilakukan atas tindakan kepercayaan semata antara kedua belah  pihak.  Karena  transaksi  penjualan  dilakukan  secara  kredit  dan  tidak  adanya  perjanjian kerjasama antara perseroan terbatas dan mitra kerja.
Hal mengenai pembayaran dari mitra kerja jika terdapat permasalahan maka secara tidak langsung  perseroan  juga  terdampak.  Penjualan  yang  dilakukan  perseroan  kepada  mitra  kerja merupakan penjualan kredit. Ini membuat perusahaan tidak dapat menerima pembayaran secara langsung dari mitra kerja sehingga timbul suatu piutang. Piutang merupakan salah satu aset dari perseroan yang dapat ditagihkan kepada mitra kerja jika telah jatuh tempo. Piutang ini jika mitra kerja  dapat  melunaskan  merupakan  hal  yang  baik  tapi  jika  tidak  maka  piutang  perseroan  akan menumpuk.  Penumpukan  piutang  ini  akan  membuat  perseroan  terkendala  dalam  melakukan perputaran dana.
Pemberian  penjualan  kredit  kepada  mitra  kerja  merupakan  salah  satu  hal  yang  dapat membahayakan keuangan perseroan jika mitra kerja tidak dapat melunaskan piutangnya. Dalam hal melakukan penjualan secara kredit kepada mitra kerja sendiri perseroan tidak mengutamakan adanya  pembuatan  perjanjian  kerjasama.  Dimana  perseroan  dan  mitra  kerja  cukup  melakukan perjanjian  lisan  akan  transaksi  jual-beli  tersebut.  Akibatnya  maka  perseroan  harus  mengambil tindakkan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan piutang jika dapat diselesaikan dalam sistem musyawarah merupakan hal yang baik. Akan tetapi jika dalam sistem musyawarah tidak  dapat  menyelesaikan  maka  akan  melibatkan  pihak  pengadilan.  Keterlibatan  pengadilan
5 Ibid . hlm.23
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dalam  menyelesaikan  piutang  mitra  kerja  dengan  perseroan  tidak  akan  membuat  pembayaran piutang menjadi cepat terselesaikan.
Permasalahan ini juga terjadi pada salah satu perseroan dimana mitra kerja yang memiliki kendala didalam pembayaran tetapi tidak memberitahukan kepada perseroan. Perseroan dan mitra kerja juga tidak memiliki perjanjian kerjabersama. Hal ini yang membuat perseroan kesulitan di dalam melakukan tindakkan kepada mitra kerja. Oleh karena tidak adanya perikatan kerjabersama maka  jika  perusahaan  melakukan  tindakan  yang  dinilai  mitra  kerja  tidak  seharusnya  maka perseroan dapat di gugat. Hal ini akan membuat perseroan merugi karena adanya tuntutan dari mitra kerja.
Adanya  sengketa  utang-piutang  karena  debitur  tidak  dapat  mengembalikan  utangnya merupakan  masalah  bagi  kreditur  tentang  bagaimana  agar  debitur  bersedia  memenuhi kewajibannya. Kreditur tidak mungkin dapat memaksa debitur untuk segera membayar utangnya, apalagi  dengan  mengambil  barang  barangnya  dengan  maksud  sebagai  pelunasan  utang,  dapat berakibat kreditur sendiri menghadapi persoalan baru berupa perkara pidana. 6 Sehingga dalam kasus seperti ini perlindungan yang diperlukan oleh perseroan juga sangat diperlukan. Mengingat kemunculan sebuah perseroan merupakan suatu hal positif bagi negara akan masuknya pendapatan negara. Tetapi hal ini belum terlihat dimana dalam kasus sengketa hutang piutang perseroan selalu menang diatas kertas tanpa adanya titik balik dengan kata lain hanya menang dalam putusan
Artian  sudah  sepatutnya  sebuah  perseroan  mendapatkan  perlindungan  hukum  sehingga perseroan  tidak  perlu  menghadapi  resiko  yang  terlalu  tinggi  dalam  hal  menjalankan  usahanya tersebut. Perlindungan hukum disini merupakan suatu Tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam memberikan suatu putusan yang adil bagi perusahaan dengan mitra kerja tersebut. Akan tetapi permasalahan yang sering muncul dari perseroan dengan mitra kerja yaitu tidak adaknya sebuah perjanjian kerjasama antara perseroan dan mitra kerja. Dimana perjanjian kerjasama merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Seperti yang di ketahui bahwasan perseroan terbatas merupakan salah satu subjek hukum yang dilindungi maka sudah seharusnya perseroan terbatas mendapatkan perlindungan hukum. Contoh kasus dari sengketa utang piutang yang  tidak  memiliki  perjanjian  kerjasama  dapat  kita  saksikan  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri Batam  dengan  Nomor:  11/Pdt.G/2019/PN  Btm  yang  kemudian  akan  menjadi  bagian  dari pembahasan dalam penerlitian ini.
Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Komang Gede Trisnowinoto dan RA Retno Murni yang mengkaji “perlindungan hukum terhadap pemegang saham perseroan terbatas akibat putusan pailit”; 7 selanjutnya  oleh    Rafiqa  Sari  dan  Winanda  Kusuma  yang  mengkaji  “ultra  vires: perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perseroan terbatas”; 8 dilanjutkan oleh  Lia Alfina
6 Tajuddin Noor & Monique Imaniar Putri. Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN). Jurnal Hukum Kaidah 18.3, 101-113 , hlm.105.
7 Komang  Gede  Trisnowinoto  &  RA  Retno  Murni.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7.5, 1-15, hlm. 1.
8 Rafiqa Sari & Winanda Kusuma. (2019). Ultra Vires : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas. Progresif : Jurnal Hukum XIII.2, 145-166, hlm. 1 .
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dewi  dan  Nophela  Setyoningrum    yang  mengkaji  “perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  atas wansprestasi debitur dalam transaksi E-commerce ”; 9 dan terakhir oleh  Rafiqa Sari dan Winanda Kusuma  yang  mengkaji  “ultra  vires:  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  dalam  perseroan terbatas”. 10

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian di atas, dan berbeda dengan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan  berfokus  pada  rumusan  permasalahan  yaitu;  1)  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap perseroan  terbatas  atas  jual  beli  dengan  distributor  di  Indonesia?;  dan  2)  Bagaimana  upaya penyelesaian  sengketa  utang-piutang  antara  perseroan  terbatas  dan  distributor  tanpa  adanya perjanjian kerjasama?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisanya.  Penelitian  merupakan  terjemahan  dari  bahasa inggris  yaitu research, yang  berasal  dari  kata re (kembali)  dan to  search (mencari).  Dengan demikian,  penelitian  berarti  mencari  kembali,  yang  dicari  dalam  suatu  penelitian  adalah pengetahuan  yang  benar,  di  mana  pengetahuan  yang  benar  ini  nantinya  dapat  dipakai  untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa  setiap  gejala  akan  ditelaah  dan  dicari  hubungan  sebab  akibatnya  atau  kecenderungan- kecenderungan yang timbul. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, atau yang juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga  di  sebut  dengan  penelitian  perpustakaan.  Dinamakan  penelitian  hukum  doktriner,  sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data  yang  bersifat  sekunder  pada  perpustakaan.  Dalam  suatu  penelitian  hukum  normatif hukum  yang  tertulis  dikaji  pula  dari  berbagai  aspek  seperti  aspek  teori,  filosofi,  perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan  kekuatan  mengikatkan  suatu  undang-undang  serta  bahasa  yang  digunakan  ialah  bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas .

## PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Perseroan  Terbatas  atas  Perjanjian  Kerjasama  Jual  Beli  Barang dengan Distributor di Indonesia
9 Lia  Alfina  Dewi  &  Nophela  Setyoningrum.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Atas  Wansprestasi Debitur Dalam Transaksi E-Commerce . Privat Law 06, 41-46, hlm. 1.
10 Rahman Frija & Etty Susilowati. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. Diponegoro Law Journal 5.3, 1-18, hlm. 1.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Indonesia merupakan negara hukum ( rechtsstaat/the rule of law ) yang diidealkan dan dicita- citakan  oleh  para  pendiri  bangsa  ( the  founding  fathers ).  Secara  historis,  prinsip  negara  hukum ( rechtsstaat ) telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa sejak pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disusun dan diberlakukan. Prinsip negara hukum ini kemudian mendapatkan penegasan dalam perubahan ketiga UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945  yang  menyatakan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Istilah “rechstaat ” (negara hukum) merupakan suatu istilah yang masih baru, jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan, dan sebagainya. 11
Transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  perseroan  dengan  mitra  menentukan  kedudukan dimata hukum untuk kedua belah pihak tersebut, maka dari itu kedudukan dari sebuah perseroan terbatas adalah sebagai kreditur dan distributor sebagai debitur. Oleh karena itu setiap kreditur yaitu peseroan sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum dan ini terdapat pada Pasal 1243-1252 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai biaya ganti kerugian yang harus dilakukan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur karena adanya perjanjian kerjasama yang tidak terpenuhi oleh pihak debitur. 12
Perlindungan  merupakan  suatu  cara  (perbuatan)  yang  dilakukan  untuk  melindungi  yang seharusnya  dilindungi.  Sehingga  perlindungan  hukum  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk melindungi  pihak  yang  membutuh  sebagaimana  yang  telah  diatur  didalam  ketentuan  hukum diindonesia. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah  memberikan pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kemudian Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang dimiliki  oleh  subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesewenangan.  Menurut  CST Kansil  Perlindungan  Hukum  adalah  berbagai  upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh  aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan  berbagai  ancaman  dari  pihak  manapun.  Menurut  Muktie,  A.  Fadjar  Perlindungan  Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal  ini  yang  dimiliki  oleh  manusia  sebagai  subyek  hukum  dalam  interaksinya  dengan  sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. 13
Selain kita mengetahui arti dari perlindungan hukum itu apa maka perlu diketahui bahwasan perlindungan sendiri terbagi atas 2 yaitu; 1) Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum  yang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi; 2) Perlindungan
11 Rafiqa Sari & Winanda Kusuma. (2019). Ultra Vires : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas. Progresif : Jurnal Hukum XIII.2, 145-166, hlm.146
12 Lia Alfina Dewi & Nophela Setyoningrum. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wansprestasi Debitur Dalam Transaksi E-Commerce . Privat Law 06, 41-46, hlm. 44.
13 Glosarium.  (2014).  Pengertian  Perlindungan  Hukum  Menurut  Para  Ahli.  http://tesishukum.com/pengertian- perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/,diakses tanggal 25 Mei 2021.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Hukum Preventif adalah perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. 14
Perlindungan hukum sendiri sangat diperlukan bagi semua orang baik perseorangan maupun dari badan hukum untuk melindungi dari segala hal yang terjadi. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa perlindungan hukum juga diperlukan bagi badan hukum oleh karena itu perseroan terbatas merupakan salah satu badan hukum yang memerlukan perlindungan hukum. Perseroan terbatas memiliki pengertian bahwa perseroan terbatas adalah suatu wadah yang menghimpun seseorang atau  orang-orang  yang  berkerjasama  dalam  perseroan  terbatas,  tetapi  segala  perbuatan  atau tindakan yang jalankan dalam rangka kerjasama dalam perseroan terbatas tersebut oleh hukum dapat dipandang semata-mata sebagai suatu perbuatan badan hukum. 15 Pasal 1 Angka (1) Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT)  mendefinisikan  Perseroan Terbatas  sebagai:  “badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  dan memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  undang-  undang  ini  serta  peraturan pelaksanaannya”.
Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang berbentuk badan hukum. Hal ini dapat di lihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana undang-undang ini memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta untuk memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha di Indonesia akan kedudukan dari perseroan terbatas dan fungsi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai badan  hukum,  Perseroan  Terbatas  yang  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham mempunyai konsekuensi, yaitu merupakan lembaga yang mandiri pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta mempunyai harta yang terpisah dari para pengurusnya  maupun  para  pendirinya. 16 Seperti  yang  telah  ditegaskan  dalam  Pasal  1  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  bahwa  terbentuk  karena adanya perjanjian dari 2 (dua) orang atau lebih. Para pihak telah sepakat untuk mendirikan suatu badan  usaha  berbentuk  perseroan  terbatas  ini  disebut  sebagai  pendiri.  Pada  awalnya  pendirian perseroan tersebut, baik mengenai susunan, penyertaan modal serta susunan saham perseroan. 17 Dalam  hal  kemajuan  dari  sebuah  perseroan  juga  membutuhkan  mitra  kerja  yang  akan  disebut sebagai distributor.
Distributor  sendiri  memberikan  pengertian  berdasarkan  permendag  nomor  11/M- Dag/PER/3/2006  bahwa  “Distributor  adalah  perusahaan  perdagangan  nasional  yang  bertindak untuk  dan  atas  namanya  sendiri  berdasarkan  perjanjian  untuk  melakukan  pembelian,
14 Dyah Permata Budi Asri. (2018). Perlindungan Hukum Preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di daerah Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. Journal of Intellectual Property 1, 13-23, hlm.6.
15 Komang  Gede  Trisnowinoto  &  RA  Retno  Murni.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7.5, 1-15, hlm.5.
16 Supriyatin & Nina Herlina. (2020). Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 8, 127-144, hlm. 129 . 17 Ibid,hlm.130 .

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penyimpanan,  penjualan  serta  pemasaran  barang  dan/atau  jasa  yang  dimiliki/dikuasai”. Distributor  adalah  pihak  yang  membeli  produk  dari  produsen  secara  langsung.  Distributor merupakan pihak yang  membeli produk yang sudah jadi. Distributor lalu akan menjual produk itu kepada  perantara  berikutnya.  Perantara  setelah  distributor  itulah  yang  biasanya  akan menghubungkan produk pada toko retail. Distributor bisa diperankan oleh person atau individu bisa  juga  dijalankan  oleh  perusahaan.  Distributor  tidak  harus  menjual  satu  produk  yang  sama melainkan  juga  bisa  menjual  berbagai  produk  dalam  watu  bersamaan.  Keuntungan  distributor adalah selisih harga antara harga yang dia peroleh dari pabrik atau produsen dengan harga jual pada  retail.  Semakin  banyak  barang  yang  disalurkan  distributor  maka  semakin  besar  potongan harga yang didapat sehingga income -nya semakin besar. 18
Distributor adalah pihak yang menyalurkan barang kepada toko atau retailer. Reseller adalah penjual langsung kepada end user alias pengguna atau konsumen produk. Reseller adalah profesi yang  meluas  setelah  muncul  tren  penjualan  melalui  jalur  online  seperti  sekarang  ini.  Reseller menjadi  pilihan  yang  menarik  karena  jika  dilakukan  secara online maka  pekerjaan  ini  tidak memerlukan  modal  banyak.  Reseller  bisa  diibaratkan  toko  yang  langsung  melakukan  transaksi dengan konsumen akhir. 19 Distributor ini sangat penting dalam hal menyalurkan barang kepada retailer  karena  proses  penjualan  produk  dari  perseroan  pastinya  akan  menjual  produk  dalam kapasitas yang besar, dan pengambilan yang besar hanya dapat dilakukan oleh distributor, karena konsumen akhir hanya membutuhkan produk yang jumlahnya tidak banyak untuk itu peran dari distributor reseller sangat penting dalam proses perekonomian untuk pendistribusian barang.
Hal  melakukan  penyaluran  barang  di  masyarakat  maka  distributor  memiliki  jenis-jenis distributor  yaitu  distributor  yang  berbadan  hukum  dan  distributor  perseorangan.  Distributor berbadan hukum merupakan distributor yang menyalurkan barang menggunakan nama perusahaan dalam hal perseroan terbatas. Distributor berbadan hukum terdiri atas; a. Perusahaan Distributor Barang merupakan perusahaan distributor jenis ini memasarkan produk yang memiliki wujud fisik. Perusahaan distributor barang bekerja dengan cara membeli barang dari produsen dalam jumlah yang besar. Kemudian, produk tersebut akan disalurkan ke pedagang; b. Perusahaan Distributor Jasa  merupakan  perusahaan  distributor  jenis  ini  menyalurkan  produk  berupa  jasa.  Biasanya perusahaan distributor jasa menyalurkan produknya langsung kepada konsumen tanpa perantaran. Sedangkan distributor perseorangan merupakan distributor yang melakukan penyaluran barang ke masyrakat menggunakan nama dari distributor sendiri yang merupakan perseorangan. Perusahaan distributor  perseorangan  menggunakan  individu  sebagai  distributor.  Barang  yang  dikirim  ke konsumen selalu melewati jasa seseorang. Selain jenis distributor diatas juga terdapat distributor tunggal yang diatur didalam permendag nomor 11/M-Dag/PER/3/2006 dimana distritor tunggal yaitu “perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak ekslusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor diindonesia atau wilayah pemasaran tertentu.” Dalam hal  distributor  sendiri  terdapat  hak  dan  kewajiban  serta  tugas  dari  distributor  yaitu;  Tugas distributor yaitu; a. membeli barang dan jasa dari produsen atau pedagang yang lebih besar; b.
18 Berdesa. (2017). Inilah Perbedaan Distributor, Suplier hingga Reseller. https://www.berdesa.com/inilah-perbedaan- distributor-suplier-hingga-reseller/ , diakses 17 Mei 2021
19 Ibid.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mengklasifikasi  barang  atau  memilahnya  sesuai  dengan  jenis,  ukuran,  dan  kualitasnya;  c. memperkenalkan  barang  atau  jasa  yang  diperdagangkan  kepada  konsumen,  misalnya  dengan reklame atau iklan. 20 Hak distributor yaitu; a. distributor berhak atas persamaan perlakuan bagi sesama  distributor;  b.  distributor  berhak  mendapatkan  imbalan  berupa  bonus-bonus  dari perusahaan  atas  aktivitas  kedistributorannya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan perusahaan;  c.  mendapatkan  pelatihan  berjenjang  yang  di  selenggarakan  oleh  Perusahaan;  d. mendapatkan  fasilitas  brosur  produk  dan  system  pemasaran  yang  diterbitkan  oleh  Perusahaan. Kewajiban  distributor  yaitu;  a.  distributor  wajib  menjaga  nama  baik  perusahaan  dan  seluruh karyawan  perusahaan;  b.  distributor  wajib  memahami  dam  mematuhi  semua  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  perusahaan;  c.  distributor  wajib  bertingkah  laku  sopan,  simpatik,  jujur  dalam melakukan  aktivitas  kedistributoran;  d.  distributor  wajib  melakukan  bimbingan,  pembinaan, pelatihan, motivasi dan penjelasan yang benar bagi distributor yang disponsorinya menurut cara- cara yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang digariskan oleh perusahaan; e. distributor wajib menjalankan usaha dengan jujur, disiplin dan bertanggung jawab serta menjalin hubungan kerjasama,  baik  antar  sesama  distributor  maupun  antara  distributor  dengan  perusahaan;  f. distributor wajib menyajikan informasi tentang manfaat produk dan peluang usaha secara benar dan tidak berlebihan. 21
Distributor sendiri kedudukan dalam hal penunjukan juga diatur didalam permendag nomor 11/M-Dag/PER/3/2006 pada pasal 4 yang berbunyi “ Penunjukan agen, agen tunggal, distributor, atau  distributor  tunggal  dapat  dilakukan  oleh;  a.  prinsipal  produsen;  b.  prinsipal  supplier berdasarkan  persetujuan  dari  prinsipal  produsen;  c.  perusahaan  penanaman  modal  asing  yang bergerak dibidang perdagangan sebagai distributor/ wholesaler ; d. kantor perwakilan perusahaan perdangangan asing; e. distributor merupakan orang yang ditugaskan untuk menyalurkan barang kepada konsumen akhir atau masyarakat di pangsa pasar. Dalam hal ini juga terdapat suatu hal yang dapati dilakukan distributor maupun hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh distributor seperti dalam hal apakah distributor yang menjual barang apakah hanya barangnya saja atau dapat melakukan menjual barang dengan merek yang lain. 22
Kerjasama yang dilakukan oleh perseroan terbatas kepada distributor sebelum itu maka perlu untuk dilakukan dengan membuat perjanjian kerjasama. Dimana perjanjian kerjasama merupakan ikatan atau kesepakatan yang dibuat oleh perseroan terbatas selaku pemberi barang (Penjual) dan distributor selaku penerima barang (Pembeli) dalm transaksi jual beli. 23 Pada dasarnya salah satu sengketa  yang  dihadapi  oleh  perseroan  terhadap  distributor  adalah  sengketa  piutang  dan  ini biasanya akan berlanjut pada tahap jalur litigasi dalam penyelesaiannya dan pada akhirnya jika perseroan menang maka perseroan hanya akan menang diatas putusan dalam artian hanya menang dalam  suatu  surat  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  pengadilan.  Dalam  hal  pengadilan  bertindak
20 Farid  Nur  Iman.  (2019).  Apa  itu  Distributor:  Fungsi,  Tugas,  Jenis,  &  Strategis  Pemasarannya?. https://bixbux.com/distributor/ , diakses 17 Mei 2021
21 Saniaaidafi. Hak dan Kewajiban Distributor. trihttps://brainly.co.id/tugas/20988733,diakses 17 Mei 2021
22 Ibid .
23 Muhammad Syahri Ramadhan & Yunial Laily. (2018). Analisis Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Persekutuan Komanditer dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi Di Indonesia. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 5.1, 771- 779, hlm 773-774.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sebagai media yang menyelesaikan perkara piutang antara perseroan dengan distributor tersebut. Hal  ini  yang  seharusnya  diantisipasi  oleh  perseroan  karena  pada  dasarnya  jika  menang  diatas putusan  dari  pengadilan  maka  perusahaan  tetap  tidak  langsung  mendapatkan  haknya  berupa pembayaran piutang tersebut secara langsung dari distributor atau mitra kerja kepada perseroan walaupun pada akhirnya mereka akan diberikan suatu kejelasan akan piutang tersebut.

## Upaya  Peneyelesaian  Sengketa  Utang-Piutang  dengan  Distributor  tanpa  Perjanjian Kerjasama
Kemajuan dari sebuah perseroan salah satu faktornya adalah peningkatan akan penjualan dari  perseroan.  Penjualan  yang  dilakukan  perseroan  tidak  hanya  bergantung  kepada  penjualan kepada konsumen akhir saja karena pada akhirnya perseroan perlu melakukan kerjasama dengan mitra kerja. Pada dasarnya penjualan kepada mitra kerja kuantitinya akan jauh lebih besar dari pada  penjualan  kepada  konsumen  akhir  sehingga  profit  dari  perseroan  akan  meningkat  seiring dengan perjalanan kerjasama yang baik perseroan dengan mitra kerja tersebut. Akan tetapi pada dasarnya perseroan sering sekali melakukan kerjasama dengan mitra kerja tanpa adanya dibuat perjanjian  kerjasama  hitam  diatas  putih.  Sebagian  besar  dari  perseroan  hanya  melakukan perjanjian secara lisan kepada mitra kerja tanpa adanya keinginan melakukan perjanjian dengan surat menyurat dalam artian perjanjian dituangkan dalam kertas dan di tandangan tangani oleh kedua belah pihak yang telah sepakat dalam melakukan perjanjian tersebut.
Pada  dasarnya  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  dari  perseroan  kepada  mitra  kerja biasanya  dengan  melakukan  penjualan  kredit.  Transaksi  yang  dilakukan  mitra  kerja  ini  biasa dilakukan dengan nominal yang tinggi untuk itu jarang sekali dari pihak mitra kerja melakukan dengan pembelian secara cash atau tunai kepada perseroan tersebut. Akibat dari perseroan yang tidak menitikberatkan adanya kepentingan sebuah perjanjian kerjasama hitam diatas putih maka pada saat muncul permasalahan seperti piutang ini akan membuat hubungan kedua belah pihak yang semulanya baik dapat menjadi renggang. Akibat dari permasalahan piutang ini maka akan dicari cara upaya penyelesaian dalam sengketa piutang tersebut.
Upaya penyelesaian sengketa adalah suatu cara yang dilakukan salah satu pihak dengan pihak yang lainnya dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang dihadapi kedua belah pihak. Dalam hal penyelesaian sengketa terdapat 2 jalur yang dapat ditempuh yaitu jalur litigasi dan jalur non  litigasi.  Penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi  adalah  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian  yang  berkualitas  tinggi,  karena  sengketa  yang  diselesaikan  secara  demikian  akan dapat  selesai  tuntas  tanpa  meninggalkan  sisa  kebencian  dan  dendam. 24 Pada  Undang-Undang nomor  30  tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  pasal  1  angka  1 berbunyi  “Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  diluar  peradilan  umum didasarkan  pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa” dan  pada  pasal  1  angka  10  yang  berbunyi  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  Lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni
24 Dewi  Tuti  Muryati  &  Rini  Heryanti.  Pengaturan  dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Nonlitigasi  di  Bidang Perdagangan. 49-65, hlm.50.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau penilaian ahli”.
Secara harfiah pengertian dari masing masing yaitu; konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan  klien.  Konsultan  hanya  memberikan  pendapat  (hukum)  sebagaimana  diminta  oleh kliennya dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para  pihak;  Negoisasi  merupakan  penyelesaian  sengketa  melalui  musyawarah/perundingan langsung  diantara  para  pihak  yang  bertikai  dengan  maksud  mencari  dan  menemukan  bentuk- bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya  harus  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  yang  disetujui  oleh  para  pihak;  Mediasi merupakan penyelesaian sengketa  melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral  guna  memperoleh  penyelesaian  sengketa  yang  disepakati  oleh  para  pihak; Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang  netral  (konsisliator)  untuk  membantu  pihak  yang  berdetikai  dalam  menemukan  bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak.  Hasil konsilisiasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak; Pendapat ahli merupakan upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif. 25
Upaya penyelesaian sengketa melalui yang kedua merupakan melalui jalur litigasi. Proses Litigasi adalah proses yang dijalankan di pengadilan dan menghasilan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru,  dan  menimbulkan  permusuhan  di  antara  para  pihak  yang  bersengketa. 26 Contoh  dari penyelesaian  sengketa  dengan  jalur  litigasi  dalam  sengeketa  yang  berkaitan  dengan  perseroan terbatas  dapat kita lihat pada putusan pengadilan negeri batam dengan nomor. 111/Pdt.G/2019/PN Btm. Penggugat adalah PT. Golden Batam Raya.
Pada  putusan  Penggugat  yaitu  PT.  Golden  Batam  Raya  diwakili  oleh  Tuan  Suryanto berkedudukan  sebagai  Direktur  dan  memberikan  kuasa  kepada:  Edy  Hartono  S.H;  Nur  Wafiq Warodat  S.H;  Yohanes  Hariyanto  S.H;  Bintoro  Arif  Waskito  S.H;  dan  Elly  Idayaty.Z  S.H. Sedangkan Tergugat dalam putusan ini terbagi atas 2 Tergugat dimana Tergugat I adalah PT. Bumi Laut Perkasa diwakili oleh Tuan Suryanto berkedudukan sebagai Direktur dan memberikan kuasa kepada:  Lu  Sudirman  S.H.,  M.M.,  M.Hum;  Alfis  Setyawan,  S.H.,  M.H;  Yudhi  Priyo  Amboro, S.H., M.Hum; dan Taufik Polim S.H. Untuk Tegugat II dalam sengketa ini adalah Eugene Surya dan beralamat di komplek perumahan kotamas marina blok C10 No.11 Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
25 Kl  Banten.  (2016).  Perbedaan  Litigasi  dan  Non  Litigasi.  https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip- artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.YKkWOagzaUk diakses 17 Mei 2021.
26 Rahmi  Yuniarti.  (2016).  Efisiensi  Pemilihan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Penyelesaian  Sengeketa Waralaba. 10, 551-568, hlm.553.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Hubungan  hukum  masing-masing  pihak  yaitu  Penggugat  merupakan  perusahaan  yang menyediakan  material  kebutuhan  project  galangan  kapal,  Tergugat  I  merupakan  perusahaan galangan kapal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembangunan dan perbaikan kapal dan Tergugat  II  sebagai  karyawan  dari  Tergugat  I  sebagai  purchasing  yang  berwenang  untuk melakukan proses pemesanan kepada Penggugat mewakili Tergugat I. Mekanisme dalam proses jual beli yaitu dari pihak Tergugat II akan menerbitkan Purchase Order kepada Penggugat dan Penggugat akan mengirimkan barang pesanan dan dilengkapi dengan Delivery Order dan Invoice.
Gugatan dari Penggugat selama tahun 2018 terjalin hubungan kerjasama antara Penggugat dan  Tergugat  dan  selama  itu  terdapat  tagihan  terhadap  Tergugat  I  sebesar  Rp.  354.200.000. mengenai tagihan ini dari pihak Penggugat telah melakukan beberapa proses penagihan akan tetapi dari  pihak  Tergugat  1  memberikan  informasi  bahwasan purchase  order yang  diterbitkan  oleh Tergugat II itu merupakan purchase order fiktif. Hal ini yang bertentangan karena bagaimanapun purchasing dari Tergugat II merupakan karyawan dari Tergugat I dan Tergugat II ini merupakan pihak yang diangkat dan diberikan kewenangan oleh pihak Tergugat I. Oleh karena itu Penggugat menggugat Tergugat terhadap pasal 1367 Kuh Perdata dimana menurut Penggugat bahwa majikan dalam  pasal  tersebut  diperankan  oleh  Tergugat  I  dan  bawahannya  merupakan  tergugagat  II. Gugatan dari Penggugat ini juga diperkuat dengan alat bukti surat dari pihak Penggugat. Selain dengan mengajukan alat bukti berupa surat dari pihak Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi yaitu Siti Aisyah dan Acai. Kedua sakti dari pihak Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah.
Berdasarkan penelitian ini maka dapat dibuat pendapat atas gugatan tersebut dimana sudah selayaknya dari Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat karena pada dasarnya purchase order yang  diterbitkan  oleh  Tergugat  II  seharusnya  telah  diketahui  oleh  Tergugat  I,  karena Tergugat I telah memberikan wewenang kepada Tergugat II untuk menerbitkan purchase order tersebut. Sikap dari tergugat I yang tidak mau menanggung kesalahan atau permasalahan yang ditimbulkan oleh Terguggat II menurut pendapat peneliti kuranglah baik karena pada dasarnya tergugat  II  merupakan  orang  yang  diangkat  atau  dipercayakan  oleh  Tergugat  I  dalam  hal melakukan  pemesanan  barang  kepada  Penggugat.    Sebelum  melakukan  pengajuan  gugatan terhadap Tergugat, Penggugat lebih dulu melakukan penagihan secara baik baik kepada tergugat akan  tetapi  dari  Tergugat  menyangkal  akan purchase  order tersebut.  Sehingga  dari  pihak Penggugat  melakukan  pengajuan  gugatan  ke  Pengadilan  negeri  ini  peneliti  sependapat  karena sduah  dilakukan  dengan  cara  yang  seharusnya  akan  tetapi  dari  pihak  Tergugat  tetap  akan pendiriannya sehingga Penggugat melakukan cara atau opsi terakhir dalam melakukan penagihan piutang tersebut.
Dari pihak Tergugat I juga mengajukan jawaban setelah mendapatan gugatan, jawaban dari Tergugat  I  memuat  untuk  tidak  menerima  gugatan  Penggugat  ( Niet  Onvankelijke  Verklaard ) dengan  alasan  hukum  yaitu;  Eksepsi  Gugatan  Keliru  Menarik  Tergugat  ( Exceptie  Error  In Persona) dasar gugatan yaitu dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi menurut pihak Tergugat I semenjak tahun 2018 dari pihak Tergugat I tidak pernah melakukan perjanjian jual beli dengan Penggugat karena terakhir dalam hal bertransaksi dengan pihak  Penggugat  adalah  pada  tanggal  31  Agustus  2018.  Mengenai  hal  ini  diperkuat  dengan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dikeluarkan  cek  dengan  No.  FT18110001449971  tanggal  07  November  2018  untuk  pelunasan invoice nomor  00979,00991  dan  9923/CR/GBR/08/2018;  Eksepsi  Gugatan  Penggugat  Kabur ( Exceptie Obscuur Libel ). Bahwa dalil gugatan Penguggat dengan mengeluarkan Invoice nomor 595,827,934 bulan september 2018 , Invoice nomor 896,2209 bulan oktober dan 1758,3176 bulan november 2018 dengan total Rp 354.200.000 mengadung kekaburan atau ketidakjelasan karena invoice diatas tidak dilengkapi dengan surat pemesanan ( purchase order ) dan delivery order dan material apa saja yang telah diterima oleh pihak Tergugat I. Menurut Tergugat I bahwa pasal yang seharusnya di gugagat dalam gugatan ini berupa 1365 KUH Perdata sehingga kerugian itu harus ditanggung pihak tertentu karena pada pasal 1367 KUH Perdata membahas mengenai kerugian. Hal ini menjadikan gugatan perkara a quo menjadi tidak sempurna tidak jelas dan yang terakhir yaitu gugatan Penggugat tidak memenuhi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya yang ringan. Disamping gugatan a quo yang terdaftar dalam register perkara Nomor. 111/PDT.G/2019/PN.BTM,  juga  telah  terdapat  gugatan  lainnya  yang  terdaftar  dalam  Register Perkara Nomor. 110/PDT.G/2019/PN.BTM, mencermati kedua gugatan yang terdaftar semestinya berlandaskan asas peradilan dengan Penggugat melakukan penggabungan gugatan dalam bentuk penggabungan/kumulasi subyektif dengan tujuan penggabungan ini adalah bersifat prosesulil yaitu untuk kepentingan acara yang bersifat sederhana,cepat dan menghemat biaya dna menghindarkan putusan yang saling bertentangan nantinya. Pihak Tergugat juga mengajukan alat bukti surat  dan menghadirkan 2 orang sakti yaitu Hariantono dan Elison Linaldi di persidangan. Kedua orang saksi dari pihak Tergugat I ini memberikan keterangan dibawah sumpah.
Jawaban  yang  diajukan  oleh  Tergugat  memuat  adanya  eksepsi  yang  menurut  Tergugat bahwa Penggugat tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan karena dari pihak Penggugat juga memasukkan perkara dengan subjek hukum yang sama ke pengadilan niaga.  Berdasarkan  penelitian  ini  maka  dapat  dibuat  pendapat  atas  jawaban  tersebut  maka penelitian  ini  sependapat  karena  pada  dasarnya  subjek  yang  akan  digugat  adalah  sama  dan seharusnya bisa dilakukan dengan penggabungan. Dan jika memang dari Penggugat tidak mau melakukan penggabungan maka seharusnya dari pihak Penggugat melakukan gugatan hanya di pengadilan negeri dan menunggu keputusan dari hakim pengadilan negeri batam sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.
Tahap selanjutnya Setelah mendengarkan gugatan dari Penggugat, jawaban dari Tergugat, replik  dan  duplik  yang  diutarakan  secara  lisan  oleh  masing  masing  pihak.  Pada  Tanggal  6 November 2019 dari kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan. Selanjutnya adalah putusan dari  Majelis  hakim  yang  menyatakan  bahwa:  Dalam  Eksepsi:  Menolak  eksepsi  Tergugat  I seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; menyatakan Penggugat  adalah  penjual  yang  beritikad  baik;  menyatakan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  telah wanprestasi; menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar Ganti Kerugian  sebesar  Rp  354.200.000  serta  denda  sebesar  1%  setiap  bulan  dihitung  sejak  gugatan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Batam Hingga para Tergugat melaksanakan Putusan tersebut; menghukum  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  secara  tanggung  renteng  membayar    biaya  perkara sejumlah Rp 986.000; menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim menurut penelitian ini sudah adil bagi kedua belah  pihak  karena  dari  bukti  yang  di  perlihatkan  dipersidangan  dapat  diketahui  bahwa  dari Tergugat  I  melakukan  pemesanan  barang  yang  diwakili  oleh  Tergugat  II.  Mengenai  hal  ini seharusnya  dari  pihak  Tergugat  I  mengetahui  akan  hal  ini  karena  pada  dasarnya  Tergugat  II merupakan  orang  yang  dipercayakan  untuk  melakukan  pemesanan  barang  kepada  pihak penggugat. Dan akan hal adanya terjadi transaksi jual-beli Sudah seharusnya dilakukan dengan melakukan  pembayaran  kepada  pihak  penggugat  atas  piutang  yang  timbul  bersumber  dari Purchase Order yang diterbitkan pihak Tergugat II.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Perlindungan hukum merupakan suatu cara (perbuatan) yang dilakukan untuk melindungi yang  seharusnya  dilindungi.  Sehingga  perlindungan  hukum  merupakan  upaya  yang  dilakukan untuk melindungi pihak yang membutuh sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan hukum diindonesia. Dalam hal ini sudah sepatutnya peseroan terbatas mendapatkan perlindungan hukum. Seperti  yang  diketahui  bahwasan  perseroan  terbatas  merupakan  salah  satu  tempat  yang  dapat memajukan perekonomian negara dan bukan hanya itu juga perseroan sendiri dapat mengurangi pengangguran  yang  ada  sehingga  dengan  adanya  perseroan  terbatas  ini  dapat  setidaknya mengurangi beban dari negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pekerja pemula. Sehingga perlu untuk melindungi perseroan karena selain untuk mengurangi pengangguran yang ada juga dengan keberadaan perseroan terbatas ini pendapatan negara juga akan bertambah karena pada  dasarnya  perseroan  terbatas  merupakan  badan  hukum  yang  diwajibkan  untuk  membayar pajak  kepada  negara,  jadi  selain  dengan  mengurangi  jumlah  pengguran  juga  dengan  adanya perseroan ini negara mendapatkan tambahan pendapatan untuk anggaran negara.
Penyelesaian sengketa pada dasarnya setiap manusia pasti akan memilih jalur yang lebih mudah dan menguntungkan bagi kedua belah pihak dalan dapat dikatakan dengan menggunakan istilah simbosis mutualisme dalam hal saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tapi hal ini tidaklah mudah untuk dijalankan karena setiap manusia juga memiliki sikap yang tidak mudah mengalah, dalam hal ini tidak semua manusia ingin mengakiu kesalahannya yang mengakibatkan dia  untuk  menanggung  kesalahannya.  Akibat  dari  hal  ini  sehingga  banyak  permasalahan  ini penyelesaiannya melalui jalur litigasi atau dalam kata lain jalur pengadilan, padahal kenyataannya penyelesaian sengketa terutama sengketa piutang dapat diselesaikan tanpa melalui jalur pengadilan seperti mediasi. Mediasi sendiri merupakan salah satu cara yang dilakukan dengan mengumpulkan kedua belah pihak dan dihadirkan pula mediator yang tidak memihak kepada kedua belah pihak dalam  artian  berada  di  tengah  tengah  para  pihak.  Dalam  penyelesaian  sengketa  berdasarkan penelitian ini sebaiknya dilakukan dengan menggunakan jalur non litigasi karena juga dengan non litigasi permasalahan akan cepat menemui titik terang dan para pihak dapat cepat menyelesaikan sengketa tersebut dan jika menggunakan jalur litigasi maka kedua belah pihak harus mengikuti prosedur dari pihak pengadilan dan ini terkadang memakan waktu yang relatif panjang dan kedua belah pihak diharapkan untuk hadir di pengadilan.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Soedjono Dirdjosisworo. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Torman  Sony  Tambunan  &  Wilson  R.G  Tambunan.  (2019).  Hukum  Bisnis.  Jakarta  : Prenadamedia   Group.

## JURNAL ILMIAH
Putri Anggun Puspasari & Desak Gde Dwi Arini. (2021). Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wansprestasi. Jurnal Preferensi Hukum 2, 182-187.
Indra  Tri  Wibowo.  (2017).  Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Utang  Piutang  Antara  Debitur Dengan Koperasi Serba Usaha Sari Jaya. 2-15.
Tajuddin  Noor  &  Monique  Imaniar  Putri.  Analisis  Hukum  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa Hutang-Piutang  Melalui  Akta  Perdamaian  (Studi  Putusan  Nomor  :  1/Pdt.G.S/2017/PN). Jurnal Hukum Kaidah 18.3, 101-113.
Komang  Gede  Trisnowinoto  &  RA  Retno  Murni.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7.5, 1-15.
Rafiqa Sari & Winanda Kusuma. (2019). Ultra Vires : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas. Progresif : Jurnal Hukum XIII.2, 145-166.
Lia Alfina Dewi & Nophela Setyoningrum. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wansprestasi Debitur Dalam Transaksi E-Commerce . Privat Law 06, 41-46.
Rahman Frija & Etty Susilowati. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Pelaksanaan  Hak  Eksekutorial  Dalam  Kepailitan  Perseroan  Terbatas. Diponegoro  Law Journal 5.3, 1-18.
Dyah Permata Budi Asri. (2018). Perlindungan Hukum Preventif   terhadap  ekspresi  budaya tradisional di daerah Yogyakarta berdasarkan Undang- Undang  Nomor  28  Tahun
2018 tentang Hak Cipta. Journal of Intellectual Property 1,   13-23.
Supriyatin & Nina Herlina. (2020). Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 8, 127-144.
Muhammad  Syahri  Ramadhan  &  Yunial  Laily.  (2018).  Analisis  Perjanjian  Kerjasama Investasi Antara Persekutuan Komanditer dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi Di Indonesia. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 5.1, 771-779.
Dewi  Tuti  Muryati  &  Rini  Heryanti.  Pengaturan  dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. 49-65.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Rahmi  Yuniarti.  (2016).  Efisiensi  Pemilihan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dalam Penyelesaian Sengeketa Waralaba. 10, 551-568.

## INTERNET
Glosarium. (2014). Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/,diakses  tanggal 25    Mei 2021.
Berdesa. (2017). Inilah Perbedaan Distributor, Suplier hingga Reseller. https://www.berdesa.com/inilah-perbedaan-distributor-suplier-hingga-reseller/ ,  diakses  17 Mei 2021
Farid Nur Iman. (2019). Apa itu Distributor: Fungsi, Tugas, Jenis, & Strategis Pemasarannya?. https://bixbux.com/distributor/ , diakses 17 Mei 2021
Saniaaidafi.  Hak  dan  Kewajiban  Distributor.  trihttps://brainly.co.id/tugas/20988733,diakses  17 Mei 2021
Kl Banten. (2016). Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi.
https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan- Non-Litigasi.html#.YKkWOagzaUk diakses 17 Mei 2021.