## KEBIJAKAN OPTIMALISASI PAJAK PENGHASILAN DALAM KEGIATAN E-COMMERCE
Amelia Cahyadini Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung email: amelia.cahyadini@unpad.ac.id
Indra Oka Margana
Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia email: indraoka.law@gmail.com
disampaikan 28/11/18 – di -review 3/12/18 – diterima 22/12/18 DOI: 10.25123/vej.3071

## Abstract
E-commerce  poses  a  challenge  to  establishing  a  viable  tax  system.    The  Indonesian  Directorate General  of  Taxes  have  yet  to  establish  a  viable  data  collection  system  on  the  number  of  active  e- commerce  business  persons  and  how  much  they  earn  annually.    The  main  question  to  be  discussed here  is  how  tax  income  regulation  in  Indonesia  responds  to  e-commerce  activities,  taking  into consideration the existing self-assessment system? The author shall attempt to answer this question by using a juridical normative approach. This research leads to one recommendation, i.e. to improve government  revenue  from  e-commerce  tax  in  Indonesia  a  rule  should  be  established  obligating  e- commerce actors to obtain certificate of reliability (trust mark). This will improve government and public monitoring capability.
Keywords:
Income Tax, E-Commerce, Supervision, Certificates of Reliability (Trust Mark)
Abstrak Kegiatan e-commerce memiliki  implikasi  perpajakan  yang  rumit.  Khususnya  bagi  Direktorat Jenderal  Pajak  persoalan  yang  muncul  adalah  dalam  hal  mendata  dan  memantau  jumlah  pelaku dan  total  nilai  transaksi e-commerce .    Pertanyaan  yang  menjadi  focus  penelitian  ini  adalah bagaimana  pengaturan  pajak  penghasilan  di  Indonesia  menghadapi  transaksi e-commerce , terutama  dalam  kaitan  dengan  sistem self-assessment sebagai  sistem  pemungutan  pajak  di Indonesia? Jawaban atas pertanyaan ini akan dicari dengan metoda yuridis normatiF.  Satu usulan penting  yang  dapat  diajukan  dalam  rangka  mengoptimalkan  pendapatan  negara  dari  pajak penghasilan  dalam  transaksi e-commerce di  Indonesia  adalah  menetapkan  kewajiban  pelaku e- commerce untuk menggunakan sertifikat keandalan bagi penyelenggara transaksi elektronik dalam lingkup  privat.    Dengan  cara  ini  pengawasan  pemerintah  dan  masyarakat  umum  dapat ditingkatkan.
Kata kunci:
Pajak Penghasilan, E-Commerce , Pengawasan, Serifikat Keandalan.

## Pendahuluan
Pemanfaatan  teknologi  informasi,  media,  dan  komunikasi,  sebagai  salah satu  dampak  globalisasi, 1 telah  mengubah  baik  perilaku  masyarakat  maupun peradaban  manusia  dalam  berbagai  aspek,  salah  satunya  adalah  penggunaan media elektronik atau internet. Semakin hari pengguna internet terus bertambah dan  semakin  banyak  kegiatan  yang  dilakukan  melalui  media  internet  karena internet  mudah  diakses  dan  digunakan. 2 Salah  satu  kegiatan  yang  dimaksud adalah yang berkaitan dengan keberadaan jual beli barang dan/atau jasa. Secara konvensional (sebelum adanya internet), jual beli barang dan/atau jasa hanya bisa dilakukan  apabila  konsumen  mendatangi  langsung  tempat  yang  menyediakan barang  dan  jasa  tersebut.  Sedangkan  pada  era  internet  saat  ini,  akses  menjadi lebih  mudah  dan  lebih  cepat  karena  transaksi  hanya  dilakukan  pada  perangkat yang dapat tersambung ke internet tersebut.
Kemajuan  teknologi  yang  konvergen  memberikan  perubahan-perubahan terhadap  cara  masyarakat  mengonsumsi  dan  menggunakan  perangkat  teknologi multimedia yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi teknologi media saat ini. Semua perkembangan itu membawa kita ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia, atau dikenal dengan revolusi industri 4.0, bila ditinjau dari  konstruksi  pengetahuan  umat  manusia  yang  menurut  Stevan  Harnad  dalam Post-Guttenberg  Galaxy:  The  Fourth  Revolution  in  the  Means  of  Production  of Knowledge dicirikan  dengan  cara  berfikir  yang  tanpa  batas  ( borderless  way  of thinking ). 3
Salah satu ciri utama dari revolusi industri 4.0 adalah perkembangan dan pertumbahan yang sangat cepat di bidang teknologi, khususnya dalam perangkat elektronik  dan  komputerisasi,  termasuk  untuk  digunakan  sebagai  alat  transaksi elektronik.  Internet,  saat  ini,  telah  menjadi  kebutuhan  primer  bagi  masyarakat,
1 Niniek  Suparni,  2009, Cyberspace Problematika  dan  Antisipasi  Pengaturannya,  Sinar  Grafika, Jakarta, hlm. 28.
2 Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia,  “Indonesia  Internet Users ”,  www.apjii.or.id, diunduh pada 20-07-2017, 12:07.
3 Steven  Harnad,  “ Post-Gutenberg  Galaxy:  The  Fourth  Revolution  in  the  Means  of  Production  of Knowledge , Public-Access Computer System Review 2 (1): 39-53”, versi elektronik dapat dibaca pada http://cogprints.org/1580/00/harnad91.postgutenberg.html, diakses pada 04-04-18.
artinya penggunaan internet merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jumlah pengguna internet di Indonesia berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah  mencapai  143,26  juta  jiwa,  yaitu  mencakup  54,68%  dari  total  populasi Indonesia  yang  sebanyak  262  juta  orang.    Jumlah  tersebut  meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2016 sebesar 132,7 juta jiwa. 4
Bisnis  melalui  media  internet  telah  menjadi  bisnis  yang  paling  diminati saat ini, dapat dilihat dari terus meningkatnya e-commerce di era digital saat ini. Pada tahun 2016, e-commerce menyumbang 8,7% terhadap penjualan ritel global dan meningkat pada tahun 2017 yaitu menjadi 10,1%, lalu pada tahun 2020 total penjualan  retail  dari e-commerce diprediksi  akan  mencapai  $  4,4  triliun. 5 E- commerce menjadi  semakin  popular  karena  selain  mudah  diakses,  tidak  hanya melalui laptop atau  komputer,  tapi  juga  dapat  dilakukan  melalui gadget ,  juga dapat  dilakukan  tanpa  waktu-waktu  tertentu,  dapat  dilakukan  kapanpun,  tidak terbatas  pada  waktu  kerja,  juga  dapat  dilakukan  oleh  siapapun,  baik  sebagai pekerjaan utama atau pekerjaan tambahan.
Kegiatan  jual  beli  barang  dan/atau  jasa  melalui  media  internet  dikenal dengan electronic  commerce (selanjutnya  disebut e-commerce )  yang  merupakan bagian dari electronic business , yaitu bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic  transmission . 6 E-commerce digunakan  sebagai  transaksi  bisnis  antara perusahaan  yang  satu  dengan  perusahaan  yang  lain,  antara  perusahaan  dengan pelanggan,  dan/atau  antara  perusahaan  dengan  institusi  yang  bergerak  dalam pelayanan publik. 7
4 Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Tahun 2017, Pengguna Internet di Indonesia Mencapai 143,26 Juta Orang”, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017- pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang, diakses pada 16-05-2018, 15:36.
5 Administrator,  “ E-commerce  Share  of  Total  Global  Retail  Sales  From  2015  to  2021 ”, https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/, diakses pada 12-10-2017, 11:52.
6 IBM E-Business , “ What Is E-Commerce ?”, Asia Weekly, Jakarta, 1999, hlm. 1.
7 Vladimir  Swass,  “ Structure  and  Macro  Level  Impacts  of  Electronic  Commerce:  From Technological  Infrastructure  to  Electronic  Marketplace ”,  UNSW  Journal,  www.unsw.aus.com, diunduh pada 12-12-2017, 19:50.
Kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi pada era globalisasi ini  bukan  tanpa  risiko,  kekurangan,  dan  kendala.  Selain  menghadapi permasalahan  kejahatan  dalam cyber  space ,  juga  memiliki  permasalahan  dalam bidang  pajak.  Pemerintah  menghadapi  tantangan  tersendiri  dalam  menangani permasalahan  pajak,  khususnya  pajak  penghasilan  dari e-commerce ,  karena kemajuan  yang  pesat  di  dunia  usaha  tidak  selalu  diikuti  dengan  kemajuan  yang sama  dalam  bidang  hukum.  Hal  ini  karena electronic  business mengembangkan proses  bisnis  yang  baru,  terlalu  banyak  informasi,  tidak  menggunakan  kertas, bergerak  dengan  sangat  cepat,  dan  harus  ada  pergeseran  paradigma  yang membutuhkan  penerimaan,  cara  atau  prosedur  baru,  pola  pikir  yang  baru,  dan ikuti  juga  dengan  perkembangan  ketentuan  hukum  atau  regulasi. 8 Begitu  pula dengan kondisi Indonesia, salah satunya hingga saat ini pemerintah masih belum memiliki data pasti mengenai total transaksi secara keseluruhan mengenai belanja melalui  internet,  sehingga  masih  ada  kesulitan  untuk  melakukan  penghitungan jumlah pajak dan pengawasan dalam kegiatan e-commerce. 9
Suatu  kegiatan  bisnis  yang  mendatangkan  keuntungan,  seperti  transaksi jual  beli  melalui  internet  tidak akan  terlepas  dari  pengenaan  pajak, 10 khususnya pajak  penghasilan  pihak  penjual.  Berbeda  dengan  transaksi  perdagangan konvensional, transaksi e-commerce memiliki beberapa karakteristik yang khusus, sehingga mengakibatkan implikasi pajak yang agak rumit dari kegiatan tersebut, misalnya  dalam  hal  pengawasan.  Jumlah  pelaku e-commerce dan  berapa  jumlah nominal  transaksi e-commerce tidak  mudah  untuk  diketahui  dan  dipantau, sehingga  berdampak  juga  dalam  hal  pajak.  Kendala  tersebut  disebabkan  karena
8 Agung  Budilaksono,  “Bagaimana  Perlakuan  Pajak  dari  Transaksi E-Commerce di  Indonesia?”, http://www.bppk.depkeu.go.id, diunduh pada 30-09-2017, 12:39.
9 Amir  Karimuddin  dan  Aulia  Masna,  “Kesiapan  Indonesia  Menghadapi  Rencana  Pajak E- Commerce ”, dailysocial.net, diunduh pada 04-02-2018, 12:23.
10 Wahyu  Karya  Tumakaka,  Direktur  Transformasi  Proses  Bisnis,  “Direktorat  Jenderal  Pajak Sikapi Perkembangan E-Commerce dengan Bijak”, www.pajak.go.id, diunduh pada 27-01-2017,
21:00.
kemampuan  teknologi  informasi  dalam  bidang  pengawasan  masih  minim  dan kendala dalam kemampuan sumber daya manusia. 11
Direktorat  Jenderal  Pajak  memiliki  sekitar  6.690  orang account representative yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan  wajib  pajak. 12 Wajib  pajak  yang  dapat  diawasi  oleh account representative hanya yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut  NPWP)  saja.  Hingga  saat  ini,  dimungkinkan  masih  banyak  wajib  pajak yang  melakukan  transaksi e-commerce tapi  tidak  terdaftar  sebagai  wajib  pajak karena tidak membuat dan tidak memiliki NPWP. 13
Sebagaimana  diketahui,  pajak  merupakan  komponen  penting  dalam penerimaan  negara.  Pajak  menyumbang  sekitar  75%  dari  seluruh  penerimaan negara. 14 Persentase  tersebut  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Meskipun demikian, rasio pajak Indonesia masih rendah, yaitu 11% yang merupakan rasio terrendah  di  dunia. 15 Sebagaimana  diketahui,  rasio  pajak  dipengaruhi  beberapa faktor,  diantaranya  tarif  pajak,  tingkat  pendapatan  per  kapita  dan  tingkat optimalisasi  tata  laksana  pemerintahan  yang  baik,  sebagai  faktor  makro,  dan tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak,  komitmen  dan  koordinasi  antar-lembaga  negara serta  kesamaan  persepsi  antara  Wajib  Pajak  dan  petugas  pajak,  sebagai  faktor mikro. 16
Mengenai pajak penghasilan dari e-commerce , Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan beberapa surat edaran untuk menegaskan kewajiban pembayaran pajak  tersebut,  diantaranya  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  S-
11 Dasto Ledyanto, Kasubdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi Ditjen Pajak dalam Administrator, “Penjual Barang Online Bayar PPh”. www.hukumonline.com, diunduh pada 27-01-2018, 16:09.
12 Ringkang  Gumiwang,  “Wajib  Pajak  Besar  Bakal  Direlokasikan  ke  KPP  Madya  Agar  Mudah Diawasi”, www.financial.bisnis.com, diunduh pada 10-06-17, 11:54.
13 Wahyu  Karya  Tumakaka,  Direktur  Transportasi  Proses  Bisnis  Direktorat  Jenderal  Pajak, “Seminar Pajak Mengenai Transaksi E-Commerce ”, Seminar, Jakarta, Rabu, 11-09-2013, 12:13.
14 Direktorat  Penyusunan  APBN,  Direktorat  Jenderal  Anggaran,  Informasi  APBN  2016, https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf,  terakhir  diakses  01-09-2017, 15:45.
15 Gito Adiputo Wiratno, Sri Mulyani: Tax Ratio Indonesia Terendah, https://www.wartaekonomi.co.id/read126937/sri-mulyani-tax-ratio-indonesia- terendah.html, diakses pada 03-11-2017, 17:15.
16 Admistrator, “Apa Itu Tax Ratio?”, https://solusibisnis.co.id/apa-itu-tax-ratio-rasio-pajak.html , terakhir diakses 10-10-2017, 14:35.
429/PJ.22/1998 tanggal 24 Desember 1998 Tentang Imbauan Kepada Wajib Pajak yang  Melakukan  Transaksi  Melalui Electronic  Commerce ,  Surat  Edaran  Direktur Jenderal  Pajak Nomor  SE-62/PJ/2013  Tentang Penegasan  Ketentuan  Perpajakan atas  Transaksi E-Commerce, dan Surat  Edaran  Nomor  SE-06/PJ/2015  tentang Pemotongan  dan/atau  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Atas  Transaksi E- Commerce. Namun sepertinya keberadaan dari surat edaran yang dimaksud tidak dapat memberikan implikasi hukum yang lebih kuat mengatur terhadap pelaku e- commerce. Pada  kenyataannya,  penerapan  dari  surat  edaran  yang  menegaskan kewajiban  pembayaran  pajak  tersebut  masih  belum  dapat  dinilai  apakah  telah dapat  diberlakukan  dengan  maksimal  mengingat  sistem  pemungutan  pajak penghasilan adalah sistem self assessment dimana memberikan wewenang kepada wajib  pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang. 17 Sehingga,  apabila  Direktorat  Jenderal Pajak  tidak  memiliki  data  lain  selain  yang  dilaporkan  oleh  wajib  pajak,  maka laporan wajib pajak dianggap benar.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan pajak penghasilan di Indonesia dalam  era  revolusi  industri  4.0?  selain  itu  juga  akan  dibahas  bagaimana  upaya yang  dapat  dilakukan  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  mengoptimalkan pendapatan negara dari pajak penghasilan atas transaksi e-commerce di Indonesia terkait dengan sistem self assessment ?

## Pembahasan
Pengaturan Pajak Penghasilan di Indonesia dalam Era Revolusi Industri 4.0
Indonesia hingga saat ini belum memiliki perundang-undangan yang secara khusus  mengatur  mengenai  pajak  penghasilan  dari  kegiatan e-commerce. Pada prinsipnya,  transaksi  perdagangan  barang dan/atau  jasa  melalui e-commerce sama dengan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan
17 Syofrin  Syofyan  dan  Asyhar  Hidayat,  2004,  Hukum  Pajak  dan  Permasalahannya,  Refika Aditama, Bandung, hlm. 16.
perpajakan  antara  transaksi e-commerce dan  transaksi perdagangan  barang dan/atau jasa lainnya.
Penerapan  pajak  penghasilan  dalam  transaksi  elektronik  secara  normatif sama  dengan  penerapan  perpajakan  dalam  transaksi  secara  langsung  atau transaksi offline .  Hal  tersebut  karena  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Keempat  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan) tidak membedakan  sumber  tambahan  kemampuan  ekonomi  wajib  pajak,  yang merupakan  objek  dari  pajak  penghasilan.  Objek  pajak  penghasilan  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  adalah penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau diperoleh  wajib  pajak  baik  yang  berasal  baik  dari  Indonesia  maupun  dari  luar Indonesia  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan wajib  pajak  yang  bersangkutan  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun, menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  menganut  prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas.
Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  dari  manapun  asalnya  yang dapat  dipergunakan  untuk  konsumsi  atau  menambah  kekayaan  wajib  pajak tersebut termasuk kategori. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan  tidak  memperhatikan  adanya  penghasilan  dari  sumber  tertentu, tetapi  pada  adanya  tambahan  kemampuan  ekonomis.  Tambahan  kemampuan ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  merupakan  ukuran  terbaik mengenai  kemampuan  wajib  pajak  tersebut  untuk  ikut  bersama-sama  memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. 18
Dilihat dari sumber tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: 19
18 Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
19 Id .
1. Penghasilan  dari  pekerjaan  dalam  hubungan  kerja  dan  pekerjaan  bebas seperti  gaji,  honorarium,  penghasilan  dari  praktik  dokter,  notaris,  aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan  dari  modal,  yang  berupa  harta  gerak  ataupun  harta  tak  gerak, seperti  bunga,  dividen,  royalti,  sewa,  dan  keuntungan  penjualan  harta  atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.
Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat  pula  ditabung  untuk  menambah  kekayaan  wajib  pajak.  Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. 20
Sebagai  upaya  mengakomodir  perkembangan  kegiatan  usaha  dan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan beberapa surat edaran yang berkaitan dengan pajak dari transaksi e-commerce , diantaranya adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-429/PJ.22/1998 tanggal 24 Desember 1998 Tentang Imbauan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Melalui Electronic  Commerce. Surat  edaran  tersebut  pada  intinya  mengenai petunjuk untuk menggali potensi pajak dari transaksi perdagangan elektronik dan juga menunjukkan bahwa transaksi e-commerce sesungguhnya tidak terlepas dari pengenaan pajak.
Selanjutnya  pada  tahun  2013,  Direktorat  Jenderal  Pajak  mengeluarkan Surat Edaran Direktur  Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan  Perpajakan  atas  Transaksi E-Commerce ,  yang  di  dalamnya  terdapat ketentuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Transaksi E-Commerce yang berlaku bagi wajib pajak yang melakukan transaksi e- commerce .  Sehubungan  dengan  semakin  berkembangnya  transaksi  perdagangan barang  dan/atau  jasa  melalui  sistem  elektronik  atau e-commerce ,  pemerintah,
khususnya  Direktorat  Jenderal  Pajak  menilai  perlu  memberikan  penegasan khusus  terkait  kewajiban  pemotongan  dan/atau  pemungutan  Pajak  Penghasilan atas  transaksi e-commerce sebagaimana  telah  ditegaskan  dalam  Surat  Edaran Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-62/PJ/2013  tentang  Penegasan  Ketentuan Perpajakan  atas  Transaksi  E-Commerce  sehingga  pada  tahun  2015  Direktorat Jenderal  Pajak  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  SE-06/PJ/2015  tentang Pemotongan  dan/atau  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Atas  Transaksi E- Commerce .  Tujuan  surat  edaran  tersebut  adalah  agar  pelaksanaan  pemotongan dan/atau  pemungutan  Pajak  Penghasilan  atas  transaksi e-commerce dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Nomor  SE-06/PJ/2015  tentang  Pemotongan dan/atau  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Atas  Transaksi E-Commerce ,  dapat diketahui  mengenai  model  transaksi e-commerce yang  dapat  menimbulkan kewajiban Pajak Penghasilan, terdiri dari:
1. Online marketplace
Online marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa  toko internet di  mal internet sebagai  tempat online  marketplace merchant menjual barang dan/atau jasa. Para pihak yang terkait dalam model online  marketplace terdiri  dari  adalah  mal internet ,  toko internet , penyelenggara online marketplace , online marketplace merchant , dan pembeli.
Jenis transaksi yang menimbulkan kewajiban pajak penghasilan dan jenis pajak penghasilan yang dipotong dalam model online marketplace terdiri dari (a)  jasa  penyediaan  tempat  dan/atau  waktu  dalam  media  masa,  media  luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi (PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26); (b) jasa perantara (PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26); (c) jasa lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26); dan (d) pembelian barang oleh pembeli (PPh Pasal 22).
2. Classified ads
Classified ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks,  grafik,  video  penjelasan,  informasi,  dan  lain-lain) barang  dan/atau  jasa  bagi  pengiklan  untuk  memasang  iklan  yang  ditujukan
kepada  pengguna  iklan  melalui  situs  yang  disediakan  oleh  penyelenggara classified ads . Para pihak dalam model classified ads terdiri dari penyelenggara classifieds ads , pengiklan, dan pengguna iklan.
Jenis transaksi yang menimbulkan kewajiban pajak penghasilan dan jenis pajak  penghasilan  yang  dipotong  dalam  model classified  ads terdiri  dari  (a) jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang, atau  media  lain  untuk  penyampaian  informasi  (PPh  Pasal  21,  PPh  Pasal  23, dan  PPh Pasal  26);  (b)  jasa  lain  (PPh  Pasal  21,  PPh Pasal  23,  dan  PPh  Pasal 26); dan (c) transaksi akibat penggunaan iklan oleh pengguna iklan (PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26).
3. Daily deals
Daily  deals adalah  kegiatan  penyediaan  tempat  kegiatan  usaha  berupa situs daily deals sebagai tempat daily deals merchant menjual barang dan/atau jasa  kepada  pembeli  dengan  menggunakan voucher sebagai  sarana pembayaran.  Para  pihak  dalam  model daily  deals diantaranya  adalah  situs daily  deals ,  penyelenggara daily  deals , daily  deals  merchant , voucher, dan pembeli.
Jenis transaksi yang menimbulkan kewajiban pajak penghasilan dan jenis pajak penghasilan yang dipotong dalam model daily deals terdiri dari (a) jasa penyediaan  tempat  dan/atau  waktu  dalam  media  masa,  media  luar  ruang, atau  media  lain  untuk  penyampaian  informasi  (PPh  Pasal  21,  PPh  Pasal  23, dan  PPh Pasal  26);  (b)  jasa  perantara  (PPh  Pasal  21,  PPh Pasal  23,  dan  PPh Pasal 26); dan (c) jasa lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26).
4. Online retail
Online  retail adalah  kegiatan  menjual  barang  dan/atau  jasa  yang dilakukan  oleh  penyelenggara online  retail kepada  pembeli  di  situs online retail .  Para  pihak  dalam  model online  retail diantaranya  adalah  situs online retail , penyelenggara online retail , dan pembeli.
Jenis transaksi yang menimbulkan kewajiban pajak penghasilan dan jenis pajak  penghasilan  yang  dipotong  dalam  model online  retail terdiri  dari  (a) pembeli barang oleh pembeli (PPh Pasal 22); (b) pembelian atau penggunaan
jasa  oleh  pembeli  atas  pembayaran  imbalan  jasa  dari  pembeli  kepada penyelenggara online  retail (PPh  Pasal  21,  PPh  Pasal  23,  dan  PPh  Pasal  26); dan (c) jasa lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26).
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  kewajiban  pemotongan  dan pemungutan  pajak  penghasilan  atas  transaksi e-commerce telah  semakin ditegaskan  dalam  Surat  Edaran  Nomor  SE-06/PJ/2015  tentang  Pemotongan dan/atau  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Atas  Transaksi E-Commerce dan diketahui bahwa prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas menunjukan  bahwa  keberadaan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  diupayakan dapat  mengakomodir  perkembangan-perkembangan  yang  terjadi  dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk perkembangan dunia bisnis. Sehingga tidak  ada  perbedaan  dalam  penerapan  peraturan  perundang-undangan perpajakan antara transaksi e-commerce ataupun konvensional. 21
Pada  dasarnya  prinsip  perpajakan  yang  menjadi  penilaian  untuk  regulasi transaksi e-commerce telah dikemukakan OECD sejak tahun 2000 dalam laporan yang  dibuat  oleh Committee  of  Fiscal  Affairs sebagaimana  dikutip  Nufransa  Wira Sakti dalam E-commerce as the Tax Potential Revenue in Indonesia , meliputi prinsip 1)  kenetralan,  yaitu  ketentuan  perpajakan  harus  bersifat  netral  untuk  seluruh bentuk  perdagangan,  baik  elektronik  maupun  tradisional;  2)  efisiensi,  adanya biaya  seperti  biaya  kepatuhan  untuk  wajib  pajak  dan  biaya  administrasi  untuk Direktorat  Jenderal  Pajak  harus  benar-benar  diminimalkan;  3)    kepastian  dan kesederhanaan, peraturan perpajakan harus jelas dan mudah dimengerti sehingga wajib pajak mengetahui pengenaan pajak ketika transaksi dilakukan; 4) efektivitas dan  keadilan,  perhitungan  pajak  harus  benar-benar  tepat  pada  saat  yang  tepat; dan 5) fleksibel; sistem perpajakan harus fleksibel dan dinamis untuk memastikan bahwa sistem dapat mengikuti perkembangan teknologi dan perdagangan. 22
21 Resha  Dwiayu  Pangesti,  “Menguak  Permasalahan  Perpajakan E-Commerce di  Indonesia  dan Solusi  Pemecahannya”,  Vol.  2  No.  1,  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Bisnis  Airlangga,  181-201, 2017.
22 Nufransa  Wira  Sakti,  “E-commerce  as  the  Tax  Potential  Revenue  in  Indonesia”,  Niigata University  Graduate  School  of  Modern  Society  Arts  and  Sciences:  Contemporary  Social  and Cultural  Studies,  240,  2007,  http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/6412/ 1/01_0066.pdf , diakses pada 07-12-2018.
Prinsip-prinsip  tersebut  sejalan  dengan  asas  pemungutan  pajak  yang dikemukan  oleh  Adam  Smith  dalam  bukunya  “ an  Inquiry  Into  the  Nature  and Causes  of  the  Wealth  of  Nation ”  yang  dikenal  dengan  “ the  Four  Maxims ”  atau “Adam  Smith  Canon”,  yang  menyatakan  bahwa  pemungutan  pajak  hendaknya didasarkan  pada,  pertama,  asas  keadilan,  sedapat  mungkin  warga  dari  setiap negara  harus  menyumbang  untuk  menyokong  pemerintah  sebanding  dengan kemampunan masing-masing, yakni sebanding antara pendapatan mereka dengan perlindungan  yang  mereka  peroleh  dari  negara. 23 Kedua,  asas  kepastian,  yaitu pajak yang harus dibayar individu hendaknya pasti dan tidak sewenang-wenang. Waktu pembayaran, cara pembayaran, jumlah yang harus dibayar, sebaiknya jelas dan tegas bagi pembayar dan semua orang yang lain. 24 Ketiga, asas convenience of payment (ketepatan pembayaran), tiap-tiap pajak hendaknya diadakan pada saat atau  dalam  keadaan  yang  paling  memungkinkan  bagi  para  pembayar  pajak. 25 Keempat, economies of collections (ekonomis dalam pengumpulan), yaitu tiap-tiap pajak seharusnya biaya pemungutan atau pengambilannya sekecil mungkin, tidak melebihi daripada yang dimasukkan ke negara. 26
Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Surat Edaran Direktur Jenderal  Pajak  sudah  cukup  sebagai  dasar  hukum  bagi  pemotongan  dan/atau pemungutan  pajak  penghasilan  atas  transaksi e-commerce dikaitkan  dengan ketentuan  Pasal  23A  Undang-Undang  Dasar  1945?  Dan  bagaimana  kekuatan mengikat dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dalam upaya mengoptimalkan pemungutan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce ? Mengenai pertanyaan tersebut akan menjadi suatu kajian tersendiri.
Upaya  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  Mengoptimalkan  Pendapatan Negara  dari  Pajak  Penghasilan  atas  Transaksi E-Commerce di  Indonesia Terkait dengan Sistem Self Assessment
23 Adam Smith, 1937, An Inquiry  Into the Nature and Causes of the  Wealth  of Nation, Random House Inc, New York, hlm. 777.
24 Id .
25 Id . 26 Id .
Hukum  dalam  masyarakat  yang  sedang  membangun  tidak  hanya merupakan  perangkat  kaidah  dan  asas-asas  yang  mengatur  hubungan  manusia dalam  masyarakat  tetapi  harus  juga  mencakup  lembaga  dan  proses  yang diperlukan  untuk  mewujudkan  hukum  dalam  kenyataan. 27 Sesuai  dengan pendapat  Mochtar  Kusumaadtmadja,  hukum  dapat  digunakan  sebagai agent  of change ,  yang  berfungsi  sebagai  pelopor  perubahan  dalam  organisasi  atau masyarakat,  serta  mengawasi  dan  mengendalikan  perubahan  tersebut  ke  arah yang  dikehendaki  atau  direncanakan  dengan  sistem  yang  teratur  dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan social engineering . 28
Pembangunan  dilakukan  untuk  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang adil  dan  makmur,  yang  merata  spiritual  dan  material,  berdasarkan  Pancasila dalam  wadah  Negara  Republik  Indonesia  yang  merdeka  dan  berdaulat. 29 Pajak pada  hakikatnya  mengenai  hidup  negara  secara  ekonomis,  demikian  pula  pajak merupakan  sumber pendapatan  utama  negara  di  samping sumber alam  ( natural resources ). 30
Jacobsen dan Lipman mengemukakan mengenai tujuan dan fungsi negara, bahwa  suatu  sistem  pemungutan  pajak  merupakan  fungsi  esensil  dari  negara, yaitu fungsi yang diperlukan demi kelanjutan atau kelangsungan hidup  negara. 31 Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 32
Pada  prinsipnya,  transaksi  perdagangan  barang dan/atau  jasa  melalui e- commerce sama  dengan  transaksi perdagangan  barang  dan/atau  jasa  lainnya, tetapi  berbeda  dalam  hal  cara  atau  alat  yang  digunakan,  sehingga  tidak  ada
27 Mochtar  Kusumaatmadja,  1986,  Hukum,  Masyarakat,  dan  Pembinaan  Hukum,  Penerbit  Bina Cipta, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm. 15.
28 Achmad  Ali,  2002, Menguak  Tabir  Hukum ,  PT.  Toko  Gunung  Agung  Jakarta,  Cetakan  Kedua, hlm. 90.
29 Rochmat Soemitro, 1988, Pajak dan Pembangunan , Eresco, Bandung, hlm. 100.
30 Dadang  Yusuf  Juhaeni,  “Pengaturan  Pemungutan  dan  Pengawasan  Pajak  Pada  Transaksi Melalui Elektronic  Commerce ( E-Commerce )  Guna  Meningkatkan  Penerimaan  Negara”,  Tesis Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 13.
31 G.A. Jacobsen dan M.H. Lipman, 1960, Political Science, College Outline Series , Barnes & Noble Inc, New York, hlm. 17.
32 Administrator, “Belajar Pajak”, www.pajak.go.id, diunduh pada 29-10-2017, 19:17.
perbedaan  perlakuan  perpajakan  antara  transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan  barang  dan/atau  jasa  lainnya.  Penerapan  pajak penghasilan dalam transaksi elektronik pada praktiknya sama dengan penerapan perpajakan  dalam  transaksi  secara  langsung  atau  transaksi offline .  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Penghasilan  (selanjutnya  disebut  Undang- Undang Pajak Penghasilan) tidak membedakan asal atau sumber penghasilan atau dalam  definisi  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  disebut sebagai  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  wajib  pajak.  Dengan  demikian maka  ketentuan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  juga  berlaku  bagi  pelaku usaha e-commerce .
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  Direktorat  Jenderal  Pajak telah mengeluarkan beberapa surat edaran yang berkaitan dengan pajak dari transkasi e-commerce ,  diantaranya  adalah  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  S- 429/PJ.22/1998 tanggal 24 Desember 1998 Tentang Imbauan Kepada Wajib Pajak yang  Melakukan  Transaksi  Melalui Electronic  Commerce dan  Surat  Edaran Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-62/PJ/2013  Tentang  Penegasan  Ketentuan Perpajakan  atas  Transaksi E-Commerce. Pada  tahun  2015,  Direktorat  Jenderal Pajak  juga  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  SE-06/PJ/2015  tentang Pemotongan  dan/atau  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Atas  Transaksi E- Commerce .  Berdasarkan  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  tersebut,  secara umum  terdapat  beberapa  objek  pajak  penghasilan  dalam  lingkup internet yang sepatutnya dicermati, yaitu pertama , penghasilan yang diperoleh oleh para pihak dari  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  pengusaha  ( end  user )  atau  penyelenggara sistem  ( operator )  selama  proses  pembuatan  atau  pengembangan  sistem elektronik  tersebut.  Biaya  tersebut  umumnya  selain  untuk  pembelian  perangkat keras,  juga  akan  mencakup  biaya  konsultasi  (penghasilan  konsultan),  biaya pembangunan  suatu  desain  atau  pembuatan  konstruksi  sistem  (penghasilan designer atau developer ),  dan  biaya  lisensi  program  komputer  yang  digunakan sebagai tools dalam pembuatan sistem tersebut (penghasilan vendor atas software
license ). 33 Kedua , penghasilan atas penyelenggaraan suatu sistem elektronik oleh operator sistem tersebut kepada masyarakat sebagai pengguna akhirnya ( system provider ). 34
Pada  tahun  2016,  Ketua Indonesia  E-Commerce  Association (idEA),  Daniel Tumiwa  menjelaskan  perkembangan  industri  digital  Indonesia  sangat  cepat. 35 Ditandai dengan kemunculan penyedia akses internet atau dikenal dengan internet service  provider (ISP)  pertama  di  Indonesia,  yaitu  Indosat  pada  tahun  1994, dilanjutkan  dengan  pendirian  portal  Kaskus  oleh  Andrew  Darwis  pada  tahun 1999,  yang  kemudian  disusul  oleh  munculnya  Bhinneka.com. 36 Kemudian  pada tahun 2006 mulai masuk jaringan 3G, lalu layanan pembayaran Doku pada tahun berikutnya. 37
Pada  tahun  2008  pemerintah  membentuk  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut Undang-Undang ITE)  sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum  terhadap  pemanfaatan  teknologi  Informasi,  media,  dan  komunikasi  yang telah  mengubah  baik  perilaku  masyarakat  maupun  peradaban  manusia  secara global,  menyebabkan  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  yang  secara signifikan  berlangsung  demikian  cepat,  serta  menyebabkan  hubungan  dunia menjadi  tanpa  batas  ( borderless ) 38 Pemerintah  menyadari  bahwa  teknologi informasi  saat  ini  menjadi  pedang  bermata  dua  karena  selain  memberikan kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan,  dan  peradaban  manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang ITE diuraikan salah satu permasalahan yang menjadi pembahasan inti dari undang-undang ini adalah pada  bidang  keperdataan  yaitu  mengenai  transaksi  elektronik  untuk  kegiatan
33 Edmon  Makarim,  2005,  Pengantar  Hukum  Telematika  (Suatu  Kompilasi  Kajian),  PT.  Raja Gravindo Persada, Jakarta, hlm. 468.
34 Id.
35 Adhi, “Sejarah Bisnis E-Commerce di Indonesia dari Masa ke Masa”, https://www.money.id/digital/sejarah-bisnis-e-commerce-di-indonesia-dari-masa-ke-masa- 160427f.html, diakses pada 13-03-18, 10:18.
36 Id .
37 Id .
38 Penjelasan Umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
perdagangan  melalui  sistem  elektronik  ( electronic  commerce) telah  menjadi bagian  dari  perniagaan  nasional  dan  internasional.  Kenyataan  ini  menunjukkan bahwa  konvergensi  di  bidang  teknologi  informasi,  media,  dan  informatika (telematika)  berkembang  terus  tanpa  dapat  dibendung,  seiring  dengan ditemukannya  perkembangan  baru  di  bidang  teknologi  informasi,  media,  dan komunikasi.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  kemudian  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik.
Pada  tahun-tahun  setelah  dikeluarkannya  Undang-Undang  ITE, perkembangan e-commerce semakin  pesat.  Tahun  2010  Nadiem  Makariem mendirikan  layanan  transportasi  ojek online Go-Jek,  lalu  situs  pesan  tiket online Tiket.com diluncurkan pada tahun 2011, Traveloka dan idEA didirikan pada tahun 2012  dan  pada  tahun  yang  sama  Harbolnas  pertama  kali  diadakan  yang  hingga tahun  2017  telah  diikuti  lebih  dari  200 e-commerce .  Harbolnas  adalah  kegiatan tahunan  yang  diselenggarakan  oleh  berbagai e-commerce di  Indonesia  dengan dukungan dari berbagai mitra kerja sama, seperti pelaku industri telekomunikasi, perbankan, logisitik hingga media.
Indonesia  dinilai  menjadi  salah  satu  negara  dengan  pertumbuhan e- commerce tertinggi  di  dunia  karena  makin  banyaknya  pelaku  usaha  yang mengembangkan  usahanya  ke  arah  digital  dalam  beberapa  tahun  belakangan. 39 Laporan Unlocking  Indonesia’s  Digital  Opportunity yang  diusung  oleh  McKinsey menyatakan  peralihan  usaha  ke  ranah  digital  akan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  hingga  US$  150  miliar  dolar  pada  2025. 40 Data  Sensus  Ekonomi  2016 juga  menyatakan  bahwa e-commerce Indonesia  akan  terus  tumbuh  sekitar  17% dalam  10  tahun  terakhir  dengan  total  sekitar  26,2  juta  usaha. 41 Berbagai keuntungan dan kemudahan yang diberikan dengan transaksi e-commerce seperti menghemat  waktu,  biaya  perjalanan,  dan  tenaga,  kemudahan  dan  cepat  mencari
39 Administrator,
“Perkembangan E-Commerce di Indonesia”,
http://berinovasi.com/2017/12/11/ perkembangan-e-commerce-di-indonesia/, diakses pada 13-05-18, 11:26.
40 Id .
produk bahkan produk impor, buka sepanjang waktu, perbandingan belanja lebih mudah  dilakukan,  serta  biaya  lebih  rendah  membuat e-commerce menjadi semakin populer.
Pada cyberspace , terdapat pemahaman yang berbeda mengenai bagaimana aturan atau ketentuan bekerja berbeda dengan aturan dan ketentuan dalam dunia nyata. Mengenai cyberspace , Lawrence Lessig menyatakan bahwa: 42
“ As we slowly come to see how different structures within cyberspace affect us – how its architecture, in a sense I will define below, “regulates” us  – we slowly  come  to  ask  how  these  structures  should  be  defined.  The  first generation  of  these  architectures  was  built  by  a  noncommercial  sector  – researchers  and  hackers,  focused  upon  building  a  network.  The  second generation has been built by commerce. And the third, not yet off the drawing board, could well be the product of government .” Pada cyberspace , kegiatan checks and balance , ketentuan pengaturan yang mampu mencakup seluruh kegiatan dalam cyberspace , dan siapa yang berwenang menentukan  peraturan  tersebut  hingga  saat  merupakan  hal  yang  selalu  menjadi perhatian  bagi  teori  dalam cyberspace .  Ketentuan  yang  mengatur  dalam cyberspace tidak  hanya  hukum,  tapi  juga  mengacu  pada  norma,  arsitektur,  dan kebiasaan pasar  di cyberspace .  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Lawrence  Lessig yang menyatakan bahwa: 43
“ A complete view to describe the regulation of behavior in cyberspace must consider four modalities together; law, norms, architecture, and market. Law regulates  behavior  in  cyberspace.  Copyright  law,  defamation  law,  and obscenity  laws all  continue  to  threaten  ex  post  sanction  for  the  violation  of legal  rights.  Norms  also  regulate  behavior  in  cyberspace.  Markets  regulate behavior  in  cyberspace.  Pricing  structures  constrain  access,  and  if  they  do not,  busy  signals  do.  Architecture  regulates  behavior  in  cyberspace  –  code. The software and hardware thatmake cyberspace what it is constitute a set of constraints on how you can behave .”
Untuk mewujudkan pengaturan hukum yang terkait dengan teknologi, juga dibutuhkan  pendekatan  teknologi,  termasuk  dalam  hal  pengenaan  pajak penghasilan  dalam  kegiatan e-commerce .  Berdasarkan  hal  tersebut,  kerjasama dengan  pihak-pihak  lain  yang  memiliki  akses  dengan  kegiatan  dalam cyberspace
42 Lawrence Lessig , Code (Version 2.0) , Basic Books, New York, 2006 , hlm. 7.
43 Id ., hlm. 123-124.
dapat membantu, mendukung, dan mempermudah kerja Direktorat Jenderal Pajak dalam  mengoptimalkan  fungsi  pengawasan  untuk  memaksimalkan  pendapatan negara dari pajak.
Meskipun  demikian,  hingga  saat  ini  masih  banyak  pelaku  usaha e- commerce yang belum melakukan pembayaran pajak penghasilan atas transaksi e- commerce . Permasalahan pada implementasi peraturan pajak penghasilan dalam Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  diantaranya  adalah  belum  terdatanya  pelaku usaha  online,  rendahnya  kesadaran  pelaku  usaha  online  selaku  wajib  pajak, pelaku  usaha  online  selaku  wajib  pajak  belum  memiliki  NPWP, 44 dan  kesulitan Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  mengawasi  pembayaran  pajak  penghasilan tersebut. Tempat kedudukan dan transaksi perdagangan online yang tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia saja, namun terkadang menembus batas geografis 45 , serta jumlah pelaku e-commerce dan jumlah nominal transaksi e-commerce tidak mudah untuk diketahui dan dipantau, sehingga berdampak juga dalam hal pajak. Survei  oleh  berbagai  asosiasi  terkait  dengan  penyelenggara  dan  kegiatan e- commerce dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi kegiatan e-commerce secara umum, bukan untuk secara terperinci mengawasi kewajiban pelaku usaha di  bidang  pajak  dari  kegiatan  tersebut.  Selain  itu,  tidak  hanya  bentuk  transaksi online yang abstrak dan lintas batas negara namun juga kebebasan yang diberikan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan self assessement system juga menjadi tantang tersendiri bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan. 46
Melihat perkembangan e-commerce ,  merupakan  hal  yang  wajar apabila e- commerce dinilai sebagai sumber pajak bagi negara. Hal yang sama dilakukan oleh Amerika  Serikat  dan  Jepang  dalam  menanggapi  perkembangan e-commerce . Amerika  Serikat  dan  Jepang  merupakan  negara  yang  telah  lama  memperhatikan perkembangan e-commerce karena  perkembangan e-commerce di  kedua  negara
44 Melisa Rahmaini Lubis, Nurmayani, Marlia Eka Putri, “Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Terhadap  Transaksi E-commerce ”,  Vol.  4  No.  1,  Jurnal  Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung,
2017, http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/view/721/606 , diakses pada 07-12-2018.
45 Leonard  Makalalag,  “Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Pengusaha  dalam  Transaksi Perdagangan  Online  (E-commerce)”,  Edisi  1  Volume  4,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal  Opinion,  6, 2016.
46 Id .
tersebut  sangat  pesat.  Amerika  Serikat  memberlakukan  kebijakan Internet  Tax Freedom  Act yang  melarang  pengenaan  pajak  pada  akses  internet,  penggunaan bandwith internet, dan penggunaan e-mail yang berlaku bagi semua negara bagian dan  lokal  di  Amerika. 47 Namun  demikian,  semua  ketentuan  perpajakan  bagi perdagangan konvensional berlaku sama untuk perdagangan melalui e-commerce . Pemerintah  Amerika  Serikat  menentukan  dengan  tegas  bahwa  Amerika  Serikat mengambil  sikap no  discriminatory  taxation  against  internet  commerce , maksudnya  bahwa  tidak  ada  diskriminasi  perlakuan  pajak  baik  terhadap penghasilan  yang  diperoleh  melalui e-commerce maupun  dengan  penghasilan yang  diperoleh  tanpa  melalui e-commerce ,  sehingga  penghasilan  yang  diperoleh melalui e-commerce pun  tetap  dikenakan  pajak  layaknya  penghasilan  yang diperoleh melalui perdagangan biasa. 48 Hal ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan e-commerce yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Jepang  juga  tidak  membebaskan  pengenaan  pajak  terhadap  penghasilan yang  diperoleh  melalui e-commerce dengan  dibentuknya Cyber  Tax  Office dan Profesional  Team  For  E-Commerce  Taxation (PROTECT) oleh  otoritas  perpajakan Jepang, National  Tax  Administration (NTA). 49 Cyber  Tax  Office merupakan  badan yang bertugas memeriksa seluruh transaksi perdagangan yang dilakukan melalui internet  oleh perusahaan-perusahaan  besar.  Pemeriksaan  pajak ini  bukan  hanya untuk  barang-barang  berwujud  melainkan  juga  barang-barang  lainnya  seperti software , musik, gambar, dan hak milik kekayaan intelektual lainnya.
Pemerintah  memiliki  peran  yang  penting  dalam  upaya  mengoptimalkan pembayaran  pajak  penghasilan  atas  transaksi e-commerce ,  khususnya  dalam  hal pengawasan.  Pengawasan  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  upaya mengoptimalisasi  pemasukan  dana  ke  kas  negara  melalui  pemungutan  pajak. 50 Pengawasan  adalah  suatu  upaya  agar  apa  yang  telah  direncanakan  sebelumnya
47 Agung  Budilaksono,  “Bagaimana  Perlakuan  Pajak  dari  Transaksi E-Commerce di  Indonesia?”, http://www.bppk.depkeu.go.id, diunduh pada 30-09-2017, 16:28.
48 Id .
49 Asril  Sitompul,  Hukum  Internet,  Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum  di  Cyberspace,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 61.
50 Sony  Devano  dan  Siti  Kurnia  Rahayu,  Perpajakan:  Konsep,  Teori  dan  Isu , Kencana, Jakarta,
2006, hlm. 26.
diwujudkan  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan  serta  untuk  mengetahui kelemahan-kelemahan  dan  kesulitan-kesulitan  dalam  pelaksanaan  tersebut, sehingga dapat melakukan tindakan untuk memperbaiki demi tercapainya tujuan semula. 51 Tantangan  terbesar  dari  pengawasan  yang  perlu  dilakukan  Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem pemungutan pajak itu sendiri.
Sistem  pemungutan  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  untuk  pajak penghasilan  adalah  sistem self  assessment .  Sistem self  assessment memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang. 52 Sistem self  assessment tercermin  dalam  ketentuan  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007 Tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP),  yang  menyatakan  bahwa  setiap  wajib  pajak  wajib  membayar  pajak  yang terutang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Konsekuensi dijalankannya sistem self assessment adalah bahwa masyarakat harus benar-benar memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan mengetahui tata cara menghitung pajak  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  pelunasan  pajaknya.  Selain itu, berdasarkan sistem self assessment , sepanjang Direktorat Jenderal Pajak  tidak memiliki  data  dan  informasi  yang  bertentangan  atau  tidak  sesuai  dengan  data yang diberikan wajib pajak, maka data yang diberikan wajib pajak dianggap benar. Meski  demikian,  sistem  pemungutan  pajak self  assessment yang  memberikan kepercayaan  terhadap  wajib  pajak  tidak  berarti  menghilangkan  kewajiban Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat  mengawasi  wajib  pajak  yang  telah  memiliki  NPWP.  Populasi  penduduk Indonesia di tahun 2012 berjumlah 246 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, minimal 25% dari total penduduk Indonesia tersebut atau sekitar 61,5 juta jiwa dikatakan
51 Bohari, Pengawasan Keuangan Negara, CV Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 4.
52 Syofrin  Syofyan  dan  Asyhar  Hidayat,  Hukum  Pajak  dan  Permasalahannya,  Refika  Aditama, Bandung, 2004, hlm. 16.
telah  memenuhi  syarat  sebagai  wajib  pajak.  Pada  kenyataannya,  jumlah  wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan mempunyai NPWP berjumlah 23,22 juta. 53
Hingga  tahun  2017,  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  memiliki  NPWP  hanya berjumlah 32 juta orang. 54
Transaksi e-commerce memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan transaksi  perdagangan  konvensional,  sehingga  mengakibatkan  implikasi  pajak yang  agak  rumit  dari  kegiatan  tersebut  meskipun  Undang-Undang  Pajak Penghasilan  dapat  diberlakukan  terhadap  pengahasilan  yang  didapat  dari transaksi e-commerce . Oleh sebab itu, salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh Direktorat Jenderal pajak dalam upaya melakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi bisnis melalui media internet adalah dengan mewajibkan pelaku usaha e-commerce menggunakan  sertifikat  keandalan.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka 25 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  Peraturan  Pemerintah Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik),  sertifikat  keandalan  adalah dokumen  yang  menyatakan  pelaku  usaha  yang  menyelenggarakan  transaksi elektronik  telah  lulus  audit  atau  uji  kesesuaian  dari  Lembaga  Sertifikasi Keandalan. Lembaga Sertifikasi Keandalan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang- Undang  ITE  jo.  Pasal  1  angka  24  Peraturan  Pemerintah  Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi  Elektronik  adalah  lembaga  independen  yang  dibentuk  oleh profesional  yang  diakui,  disahkan,  dan  diawasi  oleh  Pemerintah  dengan kewenangan  mengaudit  dan  mengeluarkan  sertifikat  keandalan  dalam  transaksi elektronik.
Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  ITE bahwa  setiap  pelaku  usaha  yang  menyelenggarakan  transaksi  elektronik  dapat disertifikasi  oleh  Lembaga  Sertifikasi  Keandalan.  Pada  dasarnya,  tujuan  adanya sertifikat keandalan bertujuan melindungi konsumen dalam transaksi elektronik.
53 Administrator,  “Kepedulian  Kita  Untuk  Kemakmuran  Bersama”,  www.pajak.go.id,  diunduh pada 23-02-2014, 14:40.
54 Sonia Mercylia, “Baru 32 Juta WNI Punya NPWP”, http://www.beritasatu.com/makro/419440-baru-32-juta-wni-punya-npwp.html, diakses pada 12-10-2017, 14:17.
Sertifikasi  keandalan  dimaksudkan  sebagai  bukti  bahwa  pelaku  usaha  yang melakukan  perdagangan  secara  elektronik  layak  berusaha  setelah  melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan sertifikasi keandalan  ditunjukkan  dengan  adanya  logo  sertifikasi  berupa trust  mark pada laman  ( home  page )  pelaku  usaha  tersebut.  Penyelenggara  transaksi  elektronik sendiri dapat dilakukan dalam lingkup publik dan privat. Berdasarkan ketentuan Pasal  40  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik,  penyelenggaraan  transaksi  elektronik  yang  termasuk  dalam  lingkup publik  meliputi  penyelenggaraan  transaksi  elektronik  oleh  instansi  atau  oleh pihak  lain  yang  menyelenggarakan  layanan  publik  sepanjang  tidak  dikecualikan oleh Undang-Undang ITE dan penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik  lainnya.  Sementara  itu,  penyelenggaraan  transaksi  elektronik  dalam lingkup  privat  meliputi  transaksi  elektronik  antar  pelaku  usaha;  antara  pelaku usaha dengan konsumen; antar pribadi; antar instansi; dan antara instansi dengan pelaku  usaha,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  40  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Penyelenggaraan  transaksi  elektronik  dalam  lingkup  publik  atau  privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan  sertifikat  keandalan  dan/atau  sertifikat  elektronik.  Sementara  itu, penyelenggaraan  transaksi  elektronik  dalam  lingkup  privat  dapat  menggunakan sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal  43  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik.  Pelaku  usaha  yang  menyelenggarakan  transaksi  elektronik  dapat disertifikasi  oleh  Lembaga  Sertifikasi  Keandalan.  Lembaga  Sertifikasi  Keandalan dapat menerbitkan sertifikat keandalan melalui proses sertifikasi keandalan, yang mencakup  pemeriksaan  terhadap  informasi  yang  lengkap  dan  benar  dari  pelaku usaha  beserta  sistem  elektroniknya.  Informasi  yang  lengkap  dan  benar  meliputi informasi yang memuat identitas subjek hukum; memuat status dan kompetensi subjek hukum;  menjelaskan  hal  tertentu  yang  menjadi  syarat  sahnya  perjanjian; dan menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan.
Sertifikat  keandalan  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  Sertifikasi  Keandalan terdiri  dari  beberapa  kategori,  yang  salah  satunya  adalah  kategori  pengamanan terhadap identitas atau identity seal . Pengamanan terhadap identitas merupakan sertifikat  keandalan  yang  jaminan  keandalannya  sebatas  pengamanan  bahwa identitas  pelaku  usaha  adalah  benar.  Validasi  yang  dilakukan  oleh  Lembaga Sertifikasi  Keandalan  hanya  terhadap  identitas  pelaku  usaha  yang  paling  sedikit memuat  nama  subjek  hukum,  status  subjek  hukum,  alamat  atau  kedudukan, nomor telepon, alamat email, izin usaha, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Lembaga  Sertifikasi  Keandalan  yang  menerbitkan  Sertifikat  Keandalan  ini memberikan  kepastian  penelusuran  bahwa  identitas  pelaku usaha  adalah benar. Kategori ini merupakan kategori yang dapat digunakan Direktorat Jenderal Pajak sebagai suatu upaya pengawasan bagi pelaku usaha e-commerce .
Penggunaan  sertifikat  keandalan  dalam  lingkup  publik  merupakan  suatu kewajiban,  sedangkan  dalam  lingkup  privat  bukan  merupakan  suatu  kewajiban, sebagaimana telah diuraikan di atas. Melihat perkembangan kegiatan e-commerce di  Indonesia,  yang  penyelenggaraan  transaksi  elektroniknya  telah  banyak dilakukan  lingkup  privat,  maka  penggunaan  sertifikat  keandalan  dalam  lingkup privat  tersebut  menjadi  hal  yang  perlu  diperhatikan.  Penggunaan  sertifikat keandalan  dalam  lingkup  privat  diperlukan  karena  selain  untuk  melindungi  dan memastikan keamanan konsumen dalam transaksi elektronik, juga sebagai bentuk bahwa  pemerintah,  dalam  hal  Direktorat  Jenderal  Pajak  telah  melakukan  fungsi pengawasannya. Dengan tercantumnya trust mark Direktorat Jenderal Pajak pada laman  ( home  page )  pelaku  usaha  juga  memberikan  kemudahan  kepada masyarakat  sebagai  pembeli  untuk  memastikan  apakah  pelaku  usaha  tersebut terpecaya karena telah diawasi oleh pemerintah, juga membuat masyarakat lebih mudah  melakukan  kontrol  sosial  atau  pengawasan  terhadap  pemenuhan kewajiban  perpajakan  atas  transaksi e-commerce .  Hal  ini  menjadi  penting  dalam mewujudkan prinsip good governance di Indonesia. Pilar pokok good governance selain  terdiri  dari  lembaga  pemerintahan  dan  dunia  usaha  swasta,  juga masyarakat  madani  termasuk  didalamnya.  Sehingga  untuk  mewujudkan  tata pemerintahan yang baik, upaya pembaruan pada salah satu pilar mesti dibarengi
dengan  pembaharuan  pada  pilar-pilar  yang  lain,  dan  adanya  proses  kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yaitu pemerintahan ( government ), rakyat ( citizen ) atau civil  society dan  usahawan  ( business )  yang  berada  di  sektor  swasta.  Sehingga, selain  melindungi  masyarakat  dalam  bertransaksi  elektronik,  di  saat  yang  sama, selain  pemerintah,  masyarakat  juga  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap kewajiban  perpajakan  atas  transaksi e-commerce ,  dalam  hal  ini  diawali  dengan pengawasan kepemilikan NPWP.
Untuk mewujudkan pengaturan hukum yang terkait dengan teknologi, juga dibutuhkan  pendekatan  teknologi,  termasuk  dalam  hal  pengenaan  pajak penghasilan  dalam  kegiatan e-commerce .  Berdasarkan  hal  tersebut,  kerjasama dengan  pihak-pihak  lain  yang  memiliki  akses  dengan  kegiatan  dalam cyberspace dapat membantu, mendukung, dan mempermudah kerja Direktorat Jenderal Pajak dalam  mengoptimalkan  fungsi  pengawasan  untuk  memaksimalkan  pendapatan negara  dari  pajak.  Kerja  sama  dengan  pihak  lain  juga  dapat  saling  mendukung dalam  upaya  memaksimalkan  kinerja  berbagai  pihak,  misalnya  dalam  upaya penggunaan sertifikat keandalan bagi penyelenggaraan transaksi elektronik baik dalam  lingkup  publik  maupun  privat.  Diperlukan  sebuah  pendekatan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  menyatukan  upaya  kolaborasi  pemerintah dari berbagai sektor dalam ruang lingkup koordinasi atau dikenal dengan Whole of Goverment (selanjutnya disebut WoG). Pada dasarnya pendekatan WoG mencoba menjawab  pertanyaan  klasik  mengenai  koordinasi  yang  sulit  terjadi  di  antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. 55
WoG  menjelaskan  bagaimana  instansi  atau  lembaga  bekerja  lintas  batas atau  lintas  sektor  guna  mencapai  tujuan  bersama  dan  sebagai  respon  terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu, 56 dalam hal ini untuk menjawab tantangan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan di Indonesia atas transaksi e-commerce .
55 Yogi Suwarno dan Tri Atmojo Sejati, “Modul: Pelatihan Dasar Calon PNS Whole of Government ”, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 4.
Penataan  kelembagaan  menjadi  sebuah  keharusan  ketika  pendekatan  WoG diperkenalkan,  namun  penataan  ini  tidak  serta  merta  mengubah  kelembagaan, atau sebaliknya. 57 WoG dapat dilakukan dengan bentuk koordinasi, yaitu lembaga yang  terlibat  dalam  pendekatan  WoG  tidak  mengalami  perubahan  struktur organisasi.  Selain  koordinasi,  WoG  juga  dapat  dilakukan  melalui  cara  kedekatan dan pelibatan, yaitu kelembagaan menyatukan diri dalam wadah yang relatif lebih permanen. 58
Sebagai  perwujudan  dari  konsep  WoG,  Direktorat  Jenderal  Pajak  tidak dapat  bekerja  sendiri,  sehingga  dibutuhkan  kerja  sama  dengan  Lembaga Sertifikasi  Keandalan  dan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi,  juga  lembaga atau  asosiasi  terkait  lainnya  dalam  hal  penerapan  dan  penggunaan  sertifikat keandalan.  Sertifikat  keandalan  sebagai  bentuk  kerja  sama  Direktorat  Jenderal Pajak dengan Lembaga Sertifikasi Keandalan dibuat dalam rancangan tertentu dan dipasang  atau  ditampilkan  dalam  laman  penyelenggara  kegiatan  bisnis  melalui media internet, baik  dengan  model online  marketplace , classified  ads , daily  deals , maupun online retail . 59 Sertifikat Keandalan tersebut sebagai penanda bahwa para pelaku  bisnis  telah  memenuhi  kewajiban  perpajakan,  dalam  hal  ini  kepemilikan NPWP dan selanjutnya diharapkan bahwa penyelenggara kegiatan bisnis melalui media internet akan melakukan pelaporan pajak penghasilannya dan memberikan laporan yang sebenar-benarnya.
Sebagai perbandingan pelaksanaan WoG yang telah dilakukan di beberapa negara,  diantara  di  Australia,  yaitu  melalui Australian  Public  Service  Commission (APSC)  mempromosikan  WoG  dalam  mengintegrasikan  pemberian  layanan kepada  publik.  Terdapat  tiga  jenis  kegiatan  WoG  dalam  konteks  Australia,  yaitu WoG  antara  kementerian  dan  lembaga  di  tingkat  pusat;  WoG  diantara  level
57 Id ., hlm. 8.
58 Id . 59 Model  transaksi e-commerce berdasarkan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E- Commerce .
pemerintahan yang berbeda; dan WoG antar sektor publik, bisnis, non-profit dan masyarakat. 60
Peningkatan  koordinasi  dilakukan  dengan  mengurangi  jumlah kelembagaan,  membentuk centrelink sebagai  pusat  kooordinasi  dan memfungsikan  Dewan  Pemerintahan  Australian  ( Council  of  Australian Governments – COAG) sebagai sebuah forum yang memutuskan prioritas-prioritas di  tingkat  nasional  yang  harus  menjadi  capaian  dan  target  sektor-sektor. Pembentukan  gugus  tugas  juga  menandai  upaya  pemerintahan  Australia  dalam menyatukan dan mengefisiensikan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan, serta  koalisi  sosial  yang  digagas  PM  Howard  guna  menjembatani  sektor  publik dengan sektor bisnis, non-profit dan masyarakat. 61
Sementara  Amerika  Serikat  mendorong  WoG  dalam  isu-isu  keamanan nasional  dan  pembentukan  portal  terpadu  melalui  www.usa.gov.  Malaysia  juga mendorong  WoG  melalui  promosi one  day  service,  one  delivery dan jorong door . Percepatan  pemberian  layanan  menjadi  ciri  khas  kemajuan  pelayanan  publik  di Malaysia,  namun  kebijakan no-wrong  door merupakan  terobosan  yang mewajibkan  semua  dewan  kota  untuk  menerima  dan  menyelesaikan  setiap keluhan masyarakat, walaupun keluhan tersebut tidak ditujukan ke instansi atau sektor  yang  benar. 62 Pada  dasarnya,  WoG  dilakukan  untuk  mewujudkan good governance , yang mana tugas memajukan pembangunan terletak pada komponen negara, dunia usaha (swasta), dan masyarakat, sehingga dalam hal ini, hubungan yang terjalin ditandai dengan adanya kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha  (swasta),  dan  masyarakat  secara  luas,  sehingga  terjalin  manajemen pembangunan yang bertanggung jawab.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan pajak penghasilan di Indonesia dalam era revolusi industri 4.0 yang hingga saat ini
60 Supra No 55, hlm. 15.
61 Id .
62 Id .
berlaku adalah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan  pada  prinsip  pemajakan  atas  penghasilan  dalam  pengertian  yang luas.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam mengoptimalkan  pendapatan  negara  dari  pajak  penghasilan  dalam  transaksi e- commerce di  Indonesia  terkait  dengan  sistem self  assessment adalah  dengan menetapkan  kebijakan  mengenai  kewajibkan  pelaku e-commerce untuk menggunakan sertifikat keandalan bagi penyelenggara transaksi elektronik dalam lingkup  privat  sebagai  suatu  upaya  meningkatan  pengawasan  oleh  pemerintah dan juga masyarakat umum.
Saran  yang  Penulis  berikan  adalah  Direktorat  Jenderal  Pajak  diharapkan mampu  menjalin  kerja  sama  dengan  Lembaga  Sertifikasi  Keandalan  dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, juga lembaga atau asosiasi terkait lainnya dalam  hal  penerapan  dan  penggunaan  sertifikat  keandalan,  serta  mampu menggalakan penggunaan sertifikat keandalan tersebut untuk membangun sistem yang  komprehensif  dalam  pengenaan  pajak  penghasilan  bagi  pelaku  usaha e- commerce ,  serta  pemerintah  dapat  meningkatkan  sosialiasasi  keberlakuan Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap pelaku usaha dalam e-commerce .

## Daftar Pustaka
Buku: Achmad  Ali,  Menguak  Tabir  Hukum,  PT.  Toko  Gunung  Agung  (Cetakan  Kedua), 2002, Jakarta.
Asril  Sitompul,  Hukum  Internet,  Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum  di Cyberspace, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung.
Bohari, Pengawasan Keuangan Negara, CV Rajawali, 1992, Jakarta. Edmon  Makarim,    Pengantar  Hukum  Telematika  (Suatu  Kompilasi  Kajian),  PT. Raja Gravindo Persada, 2005, Jakarta.
G.A.  Jacobsen  dan  M.H.  Lipman,  Political  Science,  College  Outline  Series,  Barnes  & Noble Inc, 1960, New York.
Lessig, Lawrence, Code (Version 2.0), Basic Books, 2006, New York. Mochtar  Kusumaatmadja,  Hukum,  Masyarakat,  dan  Pembinaan  Hukum,  Penerbit Bina Cipta, (Cetakan Kedua), 1986, Jakarta.
Niniek  Suparni,  Cyberspace  Problematika  dan  Antisipasi  Pengaturannya,  Sinar Grafika, 2009, Jakarta.
Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan, Eresco, 1988, Bandung.
Smith,  Adam,  An  Inquiry  Into  the  Nature  and  Causes  of  the  Wealth  of  Nation,
Random House Inc, 1937, New York.
Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu, Kencana, 2006, Jakarta.
Syofrin Syofyan  dan Asyhar Hidayat, Hukum Pajak dan Permasalahannya, Refika Aditama, 2004, Bandung .
Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  S-429/PJ.22/1998  tanggal  24 Desember  1998  Tentang  Imbauan  Kepada  Wajib  Pajak  yang  Melakukan Transaksi Melalui Electronic Commerce . Surat Edaran Direktur  Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce.
Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce.
Internet:
Admistrator, “Apa Itu Tax Ratio?”, https://solusibisnis.co.id/apa-itu-tax-ratio- rasio-pajak.html , terakhir diakses 10-10-2017, 14:35.
Administrator, “Belajar Pajak”, www.pajak.go.id, diunduh pada 29-10-2017, 19:17. Administrator, “ E-commerce Share of Total Global Retail Sales From 2015 to 2021 ”, https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail- sales-worldwide/, diakses pada 12-10-2017, 11:52.
Administrator, “Kepedulian Kita Untuk Kemakmuran Bersama”, www.pajak.go.id, diunduh pada 23-02-2014, 14:40.
Administrator, “Perkembangan E-Commerce di Indonesia”,
http://berinovasi.com/2017/12/11/perkembangan-e-commerce-di- indonesia/ , diakses pada 13-05-18, 11:26.
Adhi, “Sejarah Bisnis E-Commerce di Indonesia dari Masa ke Masa”, https://www.money.id/digital/sejarah-bisnis-e-commerce-di-indonesia- dari-masa-ke-masa-160427f.html, diakses pada 13-03-18, 10:18.
Agung Budilaksono, “Bagaimana Perlakuan Pajak dari Transaksi E-Commerce di Indonesia?”, http://www.bppk.depkeu.go.id, diunduh pada 30-09-2017, 12:39.
Amir Karimuddin dan Aulia Masna, “Kesiapan Indonesia Menghadapi Rencana Pajak E-Commerce ”, dailysocial.net, diunduh pada 04-02-2018, 12:23.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Indonesia Internet Users ”, www.apjii.or.id, diunduh pada 20-07-2017, 12:07.
Dasto Ledyanto, Kasubdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi Ditjen Pajak dalam Administrator, “Penjual Barang Online Bayar PPh”. www.hukumonline.com, diunduh pada 27-01-2018, 16:09. Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Informasi APBN 2016, https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf , terakhir diakses 01-09-2017, 15:45.
Gito Adiputo Wiratno, Sri Mulyani: Tax Ratio Indonesia Terendah, https://www.wartaekonomi.co.id/read126937/sri-mulyani-tax-ratio- indonesia-terendah.html, diakses pada 03-11-2017, 17:15.
IBM E-Business , “ What Is E-Commerce ?”, Asia Weekly, Jakarta, 1999, hlm. 1. Ringkang Gumiwang, “Wajib Pajak Besar Bakal Direlokasikan ke KPP Madya Agar Mudah Diawasi”, www.financial.bisnis.com, diunduh pada 10-06-17, 11:54. Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Tahun 2017, Pengguna Internet di Indonesia Mencapai 143,26 Juta Orang”, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun- 2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang, diakses pada 16-05-2018, 15:36.
Sonia Mercylia, “Baru 32 Juta WNI Punya NPWP”, http://www.beritasatu.com/makro/419440-baru-32-juta-wni-punya- npwp.html, diakses pada 12-10-2017, 14:17.
Steven Harnad, “ Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge , Public-Access Computer System Review 2 (1): 39- 53”, versi elektronik dapat dibaca pada http://cogprints.org/1580/00/harnad91.postgutenberg.html. Vladimir Swass, “ Structure and Macro Level Impacts of Electronic Commerce: From Technological Infrastructure to Electronic Marketplace ”, UNSW Journal, www.unsw.aus.com, diunduh pada 12-12-2017, 19:50.
Wahyu Karya Tumakaka, Direktur Transformasi Proses Bisnis, “Direktorat Jenderal Pajak Sikapi Perkembangan E-Commerce dengan Bijak”, www.pajak.go.id, diunduh pada 27-01-2017, 21:00.
Wahyu Karya Tumakaka, Direktur Transportasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak, “Seminar Pajak Mengenai Transaksi E-Commerce ”, Seminar, Jakarta,
Rabu, 11-09-2013.
Modul: Yogi Suwarno dan Tri Atmojo Sejati, “Modul: Pelatihan Dasar Calon PNS Whole of Government ”,  Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia,  Jakarta,
2017.

## Tesis:
Dadang  Yusuf  Juhaeni,  “Pengaturan  Pemungutan  dan  Pengawasan  Pajak  Pada Transaksi Melalui Elektronic Commerce ( E-Commerce ) Guna Meningkatkan Penerimaan Negara”, Tesis Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011

## Jurnal:
Leonard  Makalalag,  “Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Pengusaha  dalam Transaksi  Perdagangan Online (E-commerce )”,  Edisi  1  Volume  4,  Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 6, 2016.
Melisa Rahmaini Lubis, Nurmayani, Marlia Eka Putri, “Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Terhadap  Transaksi  E- commerce”,  Vol.  4  No.  1,  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Administrasi  Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017,
http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/view/721/606  ,  diakses pada 07-12-2018.
Nufransa  Wira  Sakti,  “ E-commerce  as  the  Tax  Potential  Revenue  in  Indonesia ”, Niigata  University  Graduate  School  of  Modern  Society  Arts  and  Sciences:
Contemporary Social and Cultural Studies, 240, 2007, http://dspace.lib.niigata-
u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/6412/1/01_0066.pdf  ,  diakses  pada  07- 12-2018.
Resha  Dwiayu  Pangesti,  “Menguak  Permasalahan  Perpajakan E-Commerce di Indonesia  dan  Solusi  Pemecahannya”,  Vol.  2  No.  1,  Jurnal  Riset  Akuntansi dan Bisnis Airlangga, 181-201, 2017