https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## STRATEGI NON-STATE ACTOR DALAM MEMBANGUN OPINI PUBLIK NON-STATE ACTOR STRATEGIES IN BUILDING PUBLIC OPINION
Nila Wahyuni 1* , Historis Soterman Halawa 2 , Hidayatul Fajri 2 , Geovani Meiwanda 3 1 Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Limau Manis, Padang 2 Departemen Ilmu Administrasi Negara, FIS, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, Padang 3 Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru *Koresponden email: nilawahyuni@soc.unand.ac.id

## ABSTRAK
Bukit Kili - Gunung Talang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi panas bumi yang akan di- kembangkan oleh pemerintah dengan potensi lebih kurang 20 MW. Kebijakan pengembangan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat setempat dan masyarakat sipil. Gerakan penolakan yang awalnya hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar kemudian mendapatkan dukungan dari salah satu organisasi non-state yaitu LBH-YLBHI. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat strategi dari LBH YLBHI di dalam membangun opini publik untuk menolak rencana pembangunan PLTP WKP Bukit Kili - Gunung Talang serta melihat dampak dari strategi tersebut terhadap keberlanjutan rencana pembangunan. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data yang kami kumpulkan yaitu data wawancara, hasil observasi, naskah dinas atau kebijakan, dan juga artikel jurnal, website di internet, surat kabar, media sosial, dan youtube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH YLBHI Padang memiliki beberapa strategi di dalam membangun opini publik untuk menolak rencana pembangunan PLTP WKP Bukit Kili – Gunung Talang. Beberapa strategi tersebut antara lain: mengeluarkan press release sebagai strategi di dalam membangun opini publik, mengajukan sengketa informasi publik, dan membuka ruang dialog. Adapun dampak dari upaya tersebut mengakibatkan ditundanya kegiatan eksplorasi dan pembangunan PLTP WKP Bukit Kili - Gunung Talang dan belum adanya solusi dari Pemerintah dalam eksplorasi dan pembangunannya. Kata kunci : Non-State Actor ; Opini Publik; Pengembangan Energi Panas Bumi; Penolakan Masyarakat

## ABSTRACT
Bukit Kili - Gunung Talang is one of the areas with geothermal potential which will be developed by the government with a possibility of approximately 20 MW. The local community and civil society rejected the development policy. The resistance movement, which was initially carried out only by the surrounding community, then received support from a civil society organization, namely LBH-YLBHI. The purpose of this study is to see the efforts of LBH YLBHI to reject the PLTP WKP Bukit Kili - Gunung Talang development plan and to see the impact of this rejection on the development plan. This research design uses qualitative methods. The data sources that we collect are interview data, observation results, official or policy papers, as well as journal articles, websites on the internet, newspapers, social media, and YouTube. The results showed that LBH YLBHI Padang in rejecting the Bukit Kili - Gunung Talang WKP PLTP development plan had several efforts, namely: issuing a press release as a strategy in building public opinion, and opening up space for dialogue. The impact of these efforts has resulted in the postponement of the exploration and development activities of the Bukit Kili - Gunung Talang WKP PLTP and the absence of a solution from the Government in its exploration and development.
Keywords : Non-State Actor; Public Oponion; Geothermal Energy Development; Community Rejection
PENDAHULUAN
Peningkatan pemanfaatan energi baru ter- barukan menjadi suatu tren di tingkat global (Tarighaleslami et al., 2020; Huang & Zou, 2020; Gulagi et al., 2020; Kotzebue & Weissenbacher, 2020; Nochta & Skelcher, 2020). Isu tentang pembangunan yang berkelanjutan membuat tun- tutan untuk pemanfaatan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan tidak dapat dihindari (Al-Shetwi, 2022; Jaiswal et al., 2022; Østergaard et al., 2022; Sueyoshi et al., 2022; Zhang & Kong, 2022; Zhou & Li, 2022). Hal tersebut membuat banyak negara berupaya mengakselerasi pemba- ngunan sumber-sumber energi baru terbarukan
(Dong et al., 2022; Rahman & Alam, 2022; Yu et al., 2022). Indonesia menjadi salah satu negara yang mengupayakan terjadinya transisi cepat ter- sebut (Fathoni & Setyowati, 2022; Setyowati & Quist, 2022; Sarrica et al., 2018; Lee et al., 2015). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan untuk menopang pe- ngembangan energi baru terbarukan (H. Fajri, Akmal, Saputra, Wahyuni, et al., 2021). Pe- merintah pada tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 merevisi target capaian bauran energi terbarukan menjadi 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050 dari basis
bauran saat itu 6% (H. Fajri, Akmal, Saputra, Ilham, et al., 2021).
Salah satu sumber energi baru terbarukan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah energi panas bumi. Indonesia merupakan negara yang memiliki 40% dari potensi energi panas bumi dunia (Nasruddin et al., 2016) dengan potensi yang menyebar di 312 lokasi di hampir seluruh pulau besar kecuali Kalimantan dan Papua (Pambudi, 2018). Permasalahannya keterman- faatan dari potensi tersebut masih cukup rendah yaitu 8,9% dari potensi yang ada (ESDM, 2022). Hal ini membuat pemerintah kemudian menge- luarkan UU No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi yang salah satu tujuannya yaitu agar pe- ngembangan panas bumi dapat diakselerasi. Se- jalan dengan itu, salah satu titik potensi panas bumi yang diberikan izin eksplorasi dan eks- ploitasi adalah Bukit Kili – Gunung Talang. Titik ini diperkirakan memiliki potensi energi sebesar 20 MW (H. Fajri et al., 2020).
Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7257/K/30/ MEM/2016 pada tahun 2016 memberikan izin pengelolaan tersebut ke pada PT. Hitay Daya Energi dan PT. Dyfco dengan lama izin tujuh tahun untuk eksplorasi dan tiga puluh tahun untuk izin eksploitasi. Izin eksplorasi yang diberikan meliputi area seluas lebih kurang 27.000 Ha yang berada di empat kecamatan dan dua puluh dua na- gari di Kabupaten Solok. Adapun izin pengem- bangan yang diberikan berupa pembangkit listrik dengan nama pembangkit listrik energi panas bumi (PLTP) wilayah kerja panas bumi (WKP) Bukit Kili – Gunung Talang (Halawa & Khaidir, 2022). Namun begitu, rencana pembangunan PLTP WKP Bukit Kili – Gunung Talang tersebut mendapatkan perlawanan dari masyarakat lokal (Yolanda et al., 2021; Hadi & Putra, 2019). Hal itu dikarenakan sebagian besar dari masyarakat lokal maupun daerah tidak setuju dengan kebijakan pembangunan tersebut (Wahyuni et al., 2022; Saputra et al., 2021; Malau et al., 2020; Ningsih & Nurman, 2020; Dirgantara, 2018). Namun gerakan penolakan dari masyarakat tersebut mendapat yang awalnya hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar kemudian mendapatkan dukungan dari berbagai elemen Non-State Actor salah satunya yaitu Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang. LBH YLBHI merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang melakukan inisiasi gerakan membantu masyarakat lokal dalam menolak ren- cana pembangunan pembangkit litrik tenaga panas bumi (Putra et al., 2021). Sebagai lembaga
bantuan hukum yang memberikan jasa hukum secara cuma-cuma namun memiliki visi me- wujudkan sistem hukum yang adil dan demokratis bagi kaum marjinal, upaya LBH YLBHI merupa- kan suatu access to justice untuk mendapatkan keadilan yang sama di hadapan hukum. Penelitian ini merupakan bagian dari studi tentang konflik di dalam pembangunan. Beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa pem- bangunan yang di endorse oleh Pemerintah Cum Bisnis seringkali mendapat penolakan dari mas- yarakat ataupun aktor non-negara lainnya. Fajri et al., 2019 misalnya menjelaskan bahwa pembangu- nan yang tidak melibatkan konsultasi dan so- sialisasi dengan masyarakat ataupun aktor non- negara berujung ke dalam konflik dan berujung ke dalam gagalnya pembangunan yang di endorse tersebut. Prastya, 2019 juga mengemukakan hal yang sama, bahkan di dalam pembangunan yang tujuannya untuk konservasi pun jika tidak ada ke- terlibatan dari masyarakat ataupun aktor non-ne- gara di dalam perumusan kebijakan akan berujung dengan konflik.

## METODE
Penelitian ini didesain dengan mengguna- kan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kua- litatif dipilih karena dapat menangkap, meng- ungkap dan memahami sesuatu di balik fenomana (Creswell, 2009), adapun pendekatan deskriptif dapat lebih mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial. Sehingga desain penelitian kualitatif deskriptif lebih mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur- prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, serta dapat menafsirkan makna data secara lebih komprehensif (Creswell, 2009).
Penelitian ini dilakukan selama lebih ku- rang enam bulan yaitu dari bulan November 2021 sampai dengan Mei 2022. LBH YLBHI menjadi obyek primer di dalam penelitian ini, meskipun begitu untuk memperkaya data yang diperoleh kami juga menjadikan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, komunitas-komunitas sipil lainnya dan masyarakat di Sekitar Gunung Talang sebagai obyek sekunder.
Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wa- wancara, dan Telaah Dokumentasi. Adapun sum- ber data yang kami kumpulkan yaitu data wawan-
cara, hasil observasi, naskah dinas atau kebijakan, dan juga artikel jurnal, website di internet, surat kabar, media sosial, youtube , dan yang lainnya. Sedangkan informan penelitian kami terdiri dari 15 informan yang terdiri dari obyek primer dan sekunder penelitian kami.
Sedangkan teknik validasi data yang di- gunakan dalam penelitian ini adalah teknik tria- ngulasi sumber. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Model analisis interaktif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik analisis data dijelaskan sebagai seperti pada gambar 1.

## Gambar 1. Model Analisis Data
HASIL DAN PEMBAHASAN Strategi Non-State Actor dalam Membangun Opini Publik untuk Menolak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Di dalam studi gerakan sosial, membangun opini publik merupakan hal yang penting di dalam “menghadang” kebijakan publik (Burstein, 2003). Meskipun begitu, di dalam membangun opini publik diperlukan strategi yang membuat publik terpengaruh dan bersimpati terhadap gerakan (Burstein & Linton, 2002).
Penelitian yang telah kami lakukan mem- perlihatkan bahwa terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh LBH YLBHI di dalam mem- bangun opini publik untuk menolak rencana PLTP WKP Bukit Kili - Gunung Talang. Namun begitu, di dalam menjalankan strategi tersebut, LBH YLBHI Padang bekerja sama dengan Non-state actor lainnya (Fajri et al., 2018) meski mereka menjadi kelompok utama di dalam gerakan tersebut (Halawa & Khaidir, 2022). Selanjutnya pada bagian ini kami akan mendeskripsikan strategi LBH YLBHI Padang di dalam mem- bangun opini publik untuk menolak rencana pembangunan PLTP WKP Bukit Kili - Gunung Talang. Beberapa strategi LBH YLBHI tersebut antara lain; 1) Mengeluarkan press release sebagai upaya membangun opini publik, 2) Menggugat
izin lingkungan, 3) Mengajukan sengketa infor- masi publik, dan 4) Membuka ruang dialog. 1) Mengeluarkan press release dan penyebaran- nya secara berantai di media sosial Setelah menerima pengaduan dari mas- yarakat Salingka Gunung Talang, LBH YLBHI Padang menerbitkan sebuah press release pada tanggal 19 Juli 2017. Siaran Pers bernomor 17/S.Pers/LBH-PDG/VII/2017 menggugat tentang “Bahaya Laten Pengeboran Panas Bumi di Gu- nung Talang-Bukit Kili. Berdasarkan press release tersebut, LBH YLBHI Padang ber- pendapat bahwa proses izin panas bumi harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat, memperhatikan kembali Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingku- ngan Hidup, dan menghimbau pemerintah Kabu- paten Solok agar mengambil Tindakan tegas untuk mengkaji ulang proyek panas bumi di Gunung Talang dan mendengarkan aspirasi masyarakat Salingka Gunung Talang. Menurut LBH YLBHI Padang dalam siaran pers tersebut dengan dibangunnya Proyek Energi Nasional sebesar 35.000 MW akan me- nyebabkan berbagai ancaman terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup. Aktivitas seperti pembukaan lahan ( landclearing ), pem- bukaan akses jalan dan pengeboran panas bumi akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber mata air dan ekosistem hutan di Gunung Talang. Hingga pada akhirnya akan berpengaruh pada hasil pertanian masyarakat sekitar yang meng- gantungkan hidup dari lahan pertanian. Dampak dari diterbitkannya press release tersebut mem- buat kelompok-kelompok masyarakat sipil, orga- nisasi non-state dan mahasiswa mengetahui per- masalahan yang terjadi di Gunung Talang. Selain itu, press release tersebut menjadikan LBH YLBHI sebagai sumber rujukan informasi utama. Hal ini secara tidak langsung menjadikan LBH YLBHI sebagai pusat dari gerakan penolakan yang ada. LBH YLBHI di dalam menyebarkan press release tersebut tidak menggunakan media infor- masi konvensional seperti TV lokal dan Media Surat Kabar Lokal (Koran Harian cetak). Hal itu karena menurut mereka media konvensional tersebut memiliki kepentingan yang bisa jadi tidak sejalan dengan mereka sehingga informasi yang sudah di frame tidak tersampaikan secara utuh. Oleh sebab itu, LBH YLBHI lebih memilih media penyebaran press release melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan You- tube yang kemudian disebarkan secara berantai
oleh orang-orang maupun lembaga lainya yang bersimpati terhadap permasalahan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di kawasan Gunung Talang. Hal itu terkonfirmasi dengan wawancara yang kami lakukan dengan beberapa penggiat gerakan penolakan yang mengetahui adanya permasalahan di dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di kawasan Gunung Talang dari media sosial.
“Pada awalnya kami mengetahui adanya per- masalahan geothermal di Gunung Talang dari Facebook. Pada saat itu ada seorang kawan yang men-share berita dari LBH. Kemudian saya share berita tersebut di Whatsapp Group. Saya dan kawan-kawan kemudian sepakat untuk membuat petisi online sekaligus mem- bantu menyebarluaskan informasi” (Wawan- cara dengan salah seorang penggagas petisi online, 28 Juni 2022)
2) Membuka ruang dialog Salah satu strategi LBH YLBHI Padang untuk membangun opini publik adalah dengan membuka ruang dialog bagi pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap pembangunan PLTP WKP Bukit Kili - Gunung Talang. LBH YLBHI Padang juga menyelenggarakan dan membuat forum ilmiah seperti di kampus Unand dan forum formal seperti menemui DPRD dan Bupati. Pada temuan peneliti di bagian mengadakan forum ilmiah, telah dijelaskan bahwa ada beberapa diskusi akademik yang telah diadakan dan diikuti oleh LBH YLBHI Padang bersama pemerintah, masyarakat, NGO dan mahasiswa untuk membahas rencana dan dampak geothermal serta untuk membeberkan fakta dari beberapa kajian ilmiah para ahli lingkungan, biologi, sosiologi dan ekonomi untuk menekan pemerintah melakukan evaluasi atau peninjauan ulang terhadap pembangunan panas bumi di Gunung Talang tersebut.
Sedangkan dalam forum formal LBH YLBHI Padang pernah mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di Gedung DPRD Sumatera Barat yang membahas tentang panas bumi. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari masyarakat, pemerintah kabu- paten dan LBH YLBHI Padang. Meskipun hasil kajian dari forum formal tersebut masih meng- khawatirkan masyarakat Salingka Gunung Talang dan LBH YLBHI Padang atas kajian dari Dosen ITB yang mengatakan bahwa tingkat keberhasilan pengeboran panas bumi Bukit Kili-Gunung Talang hanya 40%.
Hasil penelitian ini sejalan dengan pene- litian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan
peran dari Non State Actor di dalam gerakan advokasi (Kardooni et al., 2018; Rasmussen, Mäder, et al., 2018; Rowbottom, 2017). Membangun opini publik menjadi sarana paling efektif di dalam melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah apalagi yang diboncengi kepentingan dari sektor bisnis (Flöthe & Rasmussen, 2019; Rasmussen, Romeijn, et al., 2018). Meskipun gerakan advokasi tersebut belum tentu menemukan hasil sesuai yang diinginkan oleh para aktor non-negara namun sekurangnya mereka memberikan kontrol kepada pemerintah. Namun dalam kasus pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Area Bukit Kili- Gunung Talang hasil penelitian yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa dengan gerakan advokasi yang dimotori oleh LBH membuat pembangunan sampai saat ini masih ditunda.
Dampak dari Penolakan Non-State Actor Terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Meskipun advokasi kebijakan yang dilaku- kan LBH YLBHI Padang terhadap pembangunan PLTP WKP Bukit Kili-Gunung Talang masih berjalan sampai sekarang, akan tetapi perlunya evaluasi terhadap advokasi juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Adapun dampak dari upaya kegiatan penolakan yang dilakukan oleh LBH YLBHI Padang yaitu :
1) Ditundanya kegiatan eksplorasi dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Bukit Kili - Gunung Talang Sikap penolakan yang masif dari Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang, kalangan mas- yarakat sipil dan masyarakat Salingka Gunung Talang yang mengakibatkan PT. Hitay Daya Energy tidak dapat melanjutkan proses ekplorasi “untuk sementara” mengingat gelombang penola- kan yang semakin memanas dan semakin tinggi. Penolakan tersebut didasari dengan masih ba- nyaknya pembebasan lahan yang belum diganti rugi, minimnya keterlibatan masyarakat, tidak lengkapnya izin lingkungan, adanya kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat lokal, dan masyarakat yang takut akan terjadinya kerusakan lingkungan.
Penelusuran yang peneliti lakukan men- dapatkan hasil bahwa Managing Director PT. Hitay Daya Energy mengatakan pengeboran sumur pertama yang dilakukan oleh PT. Hitay Daya Energy di WKP Bukit Kili-Gunung Talang dimulai pada kuartal 1 tahun 2018 dan rencananya akan ada empat sumur yang akan dibuat. Kontrak
perjanjian jual beli listrik ( power purchase agreement/PPA ) dengan PT. PLN (Persero) untuk PLTP Bukit Kili-Gunung Talang sudah ditetapkan harga jual listriknya sebesar 12,75 sen per kWh. Sedangkan kapasitas yang akan dikembangkan sebesar 20 megawatt (MW). Dana investasi yang dipersiapkan pun sebesar US 100 juta dolar AS. Menurut Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, mengatakan bahwa proyek tersebut ditargetkan akan beroperasi pada 2021. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa proyek panas bumi sudah akan bisa beroperasi pada 2021, sedangkan hingga sekarang (tahun 2022) tahapan eksplorasi pun belum selesai digarap oleh PT. Hitay Daya Energy. Sehingga dapat dikatakan bahwa proyek eksplorasi dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Gunung Talang ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
2) Tidak adanya solusi dari Pemerintah dalam kelanjutan eksplorasi dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Gunung Talang Tanggung jawab dari pemerintah pusat selaku pemberi izin dan pemerintah daerah yang memiliki wewenang di daerah terkait kasus PLTP Bukit Kili-Gunung Talang yang bermasalah masih belum menemui solusi yang konkrit dari peme- rintah. Berdasarkan penelusuran peneliti dari berbagai sumber, pemerintah daerah menganggap bahwa penolakan ini hanya mengenai pendekatan perusahaan kepada masyarakat dan penolakan yang terjadi didukung oleh banyaknya provokator di luar lapisan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinas ESDM Sumbar, bahwa:
“…masalahnya sebenarnya terletak pada me- tode sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan Hitay. Mungkin pendekatannya barangkali salah. Tidak bisa menjelaskan dengan membuat masyarakat itu nyaman. Akibatnya terjadilah penolakan-penolakan dari masyarakat yang menganggap geothermal itu buruk. Apalagi dengan adanya dukungan LSM seperti LBH dan WALHI ke masyarakat yang menolak, makin memperkeruh suasana disana. Mas- yarakat khawatir akan tanah ulayat mereka yang akan diambil oleh perusahaan seluas 27.000 hektar. Padahal masyarakat tidak mengetahui bahwa WKP yang dimaksud tersebut adalah luas wilayah yang memang harus dijaga kelestariannya oleh perusahaan jika mulai beroperasi.” (Wawancara, 28 April 2022)
Hal tersebut diperkuat oleh Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, yang mengatakan bahwa, “…pertemuan terakhir dimediasi oleh Komnas HAM. Namun beberapa pihak yang kami nggak tahu dimotori oleh siapa dan apa motivasinya, tak mau menerima penjelasan”. Sedangkan untuk solusi dari Dinas ESDM Sumbar untuk menyelesaikan konflik di masyarakat dan mengenai keberlanjutan proyek panas bumi di Gunung Talang juga belum ada “benang merah” yang didapat. “Kami marathon untuk koordinasi, karena Hitay (perusahaan) belum melakukan eksploitasi. Dia baru penelitian, dan itu belum apa-apa di lapangan”.
Berdasarkan hal tersebut tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat kontra pembangunan panas bumi Gunung Talang dengan pihak perusahaan menemui kebuntuan. Karena di satu sisi pihak perusahaan masih belum bisa me- lanjutkan eksplorasinya dan di satu sisi penolakan dari LBH YLBHI Padang bersama masyarakat sipil dan masyarakat Salingka Gunung Talang terlalu besar untuk dihentikan oleh pemerintah. Meskipun telah beberapa kali mengatakan akan melakukan mediasi, ternyata hasilnya masih nihil.
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan oleh LBH YLBHI di dalam menolak pembangunan PLTP Gunung Talang telah mampu menekan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Studi ini kembali mempertegas pentingnya keberadaan masyarakat sipil di dalam kebijakan publik. Masyarakat sipil dapat menjadi aktor penyeimbang ketika mas- yarakat berada pada posisi yang tidak mengun- tungkan di dalam sebuah kebijakan apalagi kebijakan tersebut, secara tendensius dikatakan, diperkuat oleh kepentingan swasta/bisnis. Se- hingga, studi ini sejalan dengan studi-studi seperti Comas et al., 2015 dan Haug, 2013 yang menyatakan bahwa masyarakat sipil, gerakan sosial dan advokasi kebijakan berada pada ruang yang sama yaitu sebagai kekuatan penekan yang dapat mengajukan tuntutan-tuntutan kepada ne- gara (Kirby, 2010).

## KESIMPULAN
Studi ini menyimpulkan LBH YLBHI Padang di dalam menolak rencana pembangunan PLTP WKP Bukit Kili – Gunung Talang memiliki beberapa upaya yaitu mengeluarkan press release sebagai strategi membangun opini publik dan membuka ruang dialog. Adapun dampak dari upaya tersebut mengakibatkan ditundanya ke- giatan eksplorasi dan pembangunan PLTP WKP
Bukit Kili - Gunung Talang dan belum adanya solusi dari Pemerintah dalam eksplorasi dan pembangunan PLTP WKP Bukit Kili – Gunung Talang. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagai sebuah upaya advokasi kebijakan, yang dilakukan oleh LBH YLBHI di dalam menolak pemba- ngunan PLTP Gunung Talang telah berhasil me- nekan pemerintah dan juga perusahaan. Meskipun jika menggunakan sudut pandang yang lebih luas hal tersebut dapat dihindari jika proses perumusan kebijakan melibatkan berbagai pihak dan dilaku- kan dengan transparan sehingga yang terjadi bukan kondisi zero-sum game seperti yang terjadi sekarang ini. Kegagalan pembangunan secara langsung maupun tidak akan berdampak kepada rencana pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Shetwi, A. Q. (2022). Sustainable development of renewable energy integrated power sector:
Trends, environmental impacts, and recent challenges. Science of The Total
Environment , 822 , 153645. https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2022. 153645 Burstein, P. (2003). The impact of public opinion on public policy: A review and an agenda. Political Research Quarterly , 56 (1), 29–40. https://doi.org/10.1177/10659129030560010 3 Burstein, P., & Linton, A. (2002). The impact of political parties interest groups and social movement organizations on public policy. Social Forces , 81 (2), 381–408.
Comas, J., Shrivastava, P., & Martin, E. C. (2015). Terrorism as Formal Organization, Network, and Social Movement. Journal of Management Inquiry , 24 (1), 47–60.
https://doi.org/10.1177/1056492614538486 Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3th ed.). Sage. Dirgantara, D. (2018). Persepsi Masyarakat Tentang Rencana Pembangunan PLTP Gunung Talang-Bukit Kili di Kabupaten Solok. Jurnal Kapita Selekta Geografi ,
1 (September), 45–55. Dong, F., Li, Y., Gao, Y., Zhu, J., Qin, C., & Zhang, X. (2022). Energy transition and carbon neutrality: Exploring the non-linear impact of renewable energy development on carbon emission efficiency in developed countries. Resources, Conservation and
Recycling ,
177 , 106002. https://doi.org/10.1016/J.RESCONREC.202 1.106002 ESDM. (2022). Laporan Kinerja DITJEN EBTKE 2021. Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral , 4 (1), 1–150. Fajri, H., Akmal, A. D., Saputra, B., Ilham, Q. P., & Wahyuni, N. (2021). Renewable energy policy and governance in West Sumatera Province: An overview. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ,
896 (1). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/896/1/012036 Fajri, H., Akmal, A. D., Saputra, B., Wahyuni, N., Ilham, Q. P., & Maani, K. D. (2021). Integration of renewable energy policies between central and regional governments. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 896 (1). https://doi.org/10.1088/1755-
1315/896/1/012037
Fajri, H., Ilham, Q. P., & Halawa, H. S. (2018). Analysis of civil society movements: The case of construction of geothermal power plant in Mount Talang Area. E3S Web of Conferences , 74 . https://doi.org/10.1051/e3sconf/2018740300
3
Fajri, H., Nurhabibi, P., Saputra, B., & Yuanjaya,
P. (2020). Community Engagement in a Social Movement: A Case of Geothermal Energy Development in Gunung Talang - Bukit Kili area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 448 (1). https://doi.org/10.1088/1755-
1315/448/1/012020
Fajri, Hidayatul, Akmal, A. D., & Nurhabibi, P.
(2019). Analisis Stakeholder Dalam Konflik Revitalisasi Emplasement Stasiun Kereta Api. Jurnal Kebijakan Publik , 10 (2), 61. https://doi.org/10.31258/jkp.10.2.p.61-66 Fathoni, H. S., & Setyowati, A. B. (2022). Energy justice for whom? Territorial (re)production and everyday state-making in electrifying rural Indonesia. Geoforum , 135 , 49–60. https://doi.org/10.1016/J.GEOFORUM.2022. 07.012
Flöthe, L., & Rasmussen, A. (2019). Public voices in the heavenly chorus? Group type bias and opinion representation. Journal of European Public Policy , 26 (6), 824–842. https://doi.org/10.1080/13501763.2018.1489 418 Gulagi, A., Ram, M., Solomon, A. A., Khan, M.,
& Breyer, C. (2020). Current energy policies and possible transition scenarios adopting
renewable energy: A case study for Bangladesh. Renewable Energy , 155 , 899– 920. https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2020.03.
119 Hadi, E., & Putra, E. (2019). Resistensi masyarakat terhadap rencana pembangunan
PLTP (pembangkit listrik tenaga panas bumi) di Gunung Talang Kabupaten Solok. Jurnal Perspektif , 2 (3), 234–242.
Halawa, H. S., & Khaidir, A. (2022). MEMBANGUN OPINI PUBLIK UNTUK ADVOKASI KEBIJAKAN Historis Soterman Halawa. Journal Of Policy, Governance, Development and
Empowerment , 2 (3), 364–375. Haug, C. (2013). Organizing Spaces: Meeting Arenas as a Social Movement Infrastructure between Organization, Network, and
Institution. Http://Dx.Doi.Org/10.1177/0170840613479
232 ,
34 (5–6), 705–732. https://doi.org/10.1177/0170840613479232 Huang, L., & Zou, Y. (2020). How to promote energy transition in China: From the perspectives of interregional relocation and environmental regulation. Energy Economics ,
92 , 104996. https://doi.org/10.1016/J.ENECO.2020.1049 96
Jaiswal, K. K., Chowdhury, C. R., Yadav, D.,
Verma, R., Dutta, S., Jaiswal, K. S., SangmeshB, & Karuppasamy, K. S. K. (2022). Renewable and sustainable clean energy development and impact on social, economic, and environmental health. Energy Nexus , 7 , 100118. https://doi.org/10.1016/J.NEXUS.2022.1001 18 Kardooni, R., Yusoff, S. B., Kari, F. B., & Moeenizadeh, L. (2018). Public opinion on renewable energy technologies and climate change in Peninsular Malaysia. Renewable Energy ,
116 , 659–668. https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.09.073
Kirby, P. (2010). Civil society, social movements and the Irish state. Irish Journal of Sociology ,
18 (2),
1–21. https://doi.org/10.7227/IJS.18.2.2 Kotzebue, J. R., & Weissenbacher, M. (2020). The EU’s Clean Energy strategy for islands: A policy perspective on Malta’s spatial governance in energy transition. Energy
Policy ,
139 , 111361. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2020.1113 61 Lee, S. M., Kim, Y. S., Jaung, W., Latifah, S.,
Afifi, M., & Fisher, L. A. (2015). Forests, fuelwood and livelihoods—energy transition patterns in eastern Indonesia. Energy Policy , 85 ,
61–70. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2015.04.03 0 Malau, H., Fajri, H., Yuanjaya, P., Saputra, B., & Maani, K. D. (2020). Knowledge of Local Communities Affected by the Development of Geothermal Energy. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 448 (1). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/448/1/012112 Nasruddin, Idrus Alhamid, M., Daud, Y., Surachman, A., Sugiyono, A., Aditya, H. B.,
& Mahlia, T. M. I. (2016). Potential of geothermal energy for electricity generation in Indonesia: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews , 53 (2016), 733– 740. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.09.032 Ningsih, N. C., & Nurman, N. (2020). Persepsi Masyarakat Nagari Batu Bajanjang Terhadap Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Gunung Talang. Journal of Civic Education , 3 (3), 320–330. https://doi.org/10.24036/jce.v3i4.376
Nochta, T., & Skelcher, C. (2020). Network governance in low-carbon energy transitions in European cities: A comparative analysis. Energy Policy , 138 , 111298. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2020.1112 98 Østergaard, P. A., Duic, N., Noorollahi, Y., & Kalogirou, S. (2022). Renewable energy for sustainable development. Renewable Energy , 199 ,
1145–1152. https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2022.09. 065 Pambudi, N. A. (2018). Geothermal power generation in Indonesia, a country within the ring of fire: Current status, future development and policy. Renewable and Sustainable Energy Reviews , 81 (June), 2893–2901. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.06.096 Prastya, I. Y. (2019). Konflik Dalam Pengelolaan Hutan Lindung. Jurnal Kebijakan Publik , 10 (2),
111. https://doi.org/10.31258/jkp.10.2.p.111-118 Putra, J. I. ., Alfiandi, B. ., & Afrizal, A. (2021). Strategi Pemanfaatan Sumber Daya dalam Gerakan Sosial Perlawanan Komunitas
Salingka Gunung Talang terhadap Penetapan Wilayah Kerja Geotermal Gunung Talang- Bukit Kili, Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(1), 2109- 2117. , 5 (1), 2109–2117.
Rahman, M. M., & Alam, K. (2022). Impact of industrialization and non-renewable energy on environmental pollution in Australia: Do renewable energy and financial development play a mitigating role? Renewable Energy , 195 , 203–213.
https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2022.06.
012
Rasmussen, A., Mäder, L. K., & Reher, S. (2018). With a Little Help From The People? The Role of Public Opinion in Advocacy Success. Comparative Political Studies , 51 (2), 139– 164.
https://doi.org/10.1177/0010414017695334 Rasmussen, A., Romeijn, J., & Toshkov, D. (2018). Dynamics of Regulatory Policymaking in Sweden: The Role of Media Advocacy and Public Opinion. Scandinavian
Political Studies ,
41 (1), 49–74. https://doi.org/10.1111/1467-9477.12108 Rowbottom, J. (2017). Government Speech and Public Opinion: Democracy by the Bootstraps. Journal of Political Philosophy ,
25 (1), 22–47.
https://doi.org/10.1111/jopp.12101
Saputra, B., Fajri, H., Akmal, A. D., Wahyuni, N.,
& Halawa, H. S. (2021). Agree or disagree: Local youth’s perception of renewable energy development. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 896 (1). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/896/1/012038
Sarrica, M., Richter, M., Thomas, S., Graham, I.,
& Mazzara, B. M. (2018). Social approaches to energy transition cases in rural Italy, Indonesia and Australia: Iterative methodologies and participatory epistemologies. Energy Research & Social
Science ,
45 , 287–296. https://doi.org/10.1016/J.ERSS.2018.07.001 Setyowati, A. B., & Quist, J. (2022). Contested transition? Exploring the politics and process of regional energy planning in Indonesia. Energy Policy , 165 , 112980. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2022.1129 80 Sueyoshi, T., Mo, F., & Wang, D. D. (2022).
Sustainable development of countries all over the world and the impact of renewable energy. Renewable Energy , 184 , 320–331.
https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2021.11. 015 Tarighaleslami, A. H., Ghannadzadeh, A., Atkins, M. J., & Walmsley, M. R. W. (2020). Environmental life cycle assessment for a cheese production plant towards sustainable energy transition: Natural gas to biomass vs. natural gas to geothermal. Journal of Cleaner Production , 275 , 122999. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2020.12 2999 Wahyuni, N., Fajri, H., Permana, I., & Yuliarti, Y. (2022). TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA TERHADAP ENERGI BARU TERBARUKAN. Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment , 2 (1–1), 23–34. https://doi.org/10.24036/PGDE.V2I1-1.169 Yolanda, S. M., Anggraini, D., & Putri, I. A. (2021). Gerakan Perempuan Salingka Gunung Talang dalam Menolak Pembangunan Geothermal di Kabupaten Solok. Tanah Pilih , 1 (1), 20. https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.674 Yu, S., Liu, J., Hu, X., & Tian, P. (2022). Does development of renewable energy reduce energy intensity? Evidence from 82 countries. Technological Forecasting and Social Change , 174 , 121254. https://doi.org/10.1016/J.TECHFORE.2021. 121254 Zhang, D., & Kong, Q. (2022). Green energy transition and sustainable development of energy firms: An assessment of renewable energy policy. Energy Economics , 111 , 106060.
https://doi.org/10.1016/J.ENECO.2022.1060 60 Zhou, M., & Li, X. (2022). Influence of green finance and renewable energy resources over the sustainable development goal of clean energy in China. Resources Policy , 78 , 102816. https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2022.
102816 Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., & Wawan, W. (2022). Sustainability of ecological dimension in peatland management in The Giam Siak Kecil Bukit Batu Landscape, Riau, Indonesia. Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 23(4).