## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## KEBIJAKAN REVITALISASI SISTEM TRANSPORTASI PUBLIK SEBAGAI LANGKAH ANTISIPATIF KEMACETAN TOTAL DI KOTA MALANG
Novy Setia Yunas

## Mi’rojul Huda
Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang
email: novysetiayunas@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan kebijakan revitalisasi sistem transportasi publik  sebagai  langkah  antisipatif  kemacetan  total  di  Kota  Malang.  Kemacetan merupakan  sebuah  permasalahan  yang  cukup  krusial dan  pelik  yang  pasti  dihadapi  oleh sebuah  kota  besar.  Salah  satunya  adalah  kota  Malang  yang  saat  ini  mulai  merasakan kemacetan di berbagai titik. Banyak yang memprediksi kemacetan di Kota Malang akan bertambah  parah seperti halnya  di  kota  besar lainnya misalnya  DKI  Jakarta. Kemacetan parah  di  masa  yang  akan  datang  tidak  akan  terjadi  jika  mulai  saat  ini  pemerintah  lebih responsive dalam mengambil sebuah kebijakan revitalisasi sistem dan sektor transportasi publik  yang  ada.  Kebijakan  revitalisasi  sektor  publik  di  kota  Malang  sudah  selayaknya menjadi sebuah kebijakan antisipatif dalam rangka mengantisipasi kemacetan yang lebih parah di masa yang akan datang.
Kata Kunci: Kebijakan, Formulasi Kebijakan, Transportasi, Kemacetan

## ABSTRACT
The study aims to formulate a policy of revitalization of public trasnportation system as the total jammed anticipative steps in Malang. Traffic congestion is a problem that is qute crucial and quaint that inevitably encountered by large city. One of these is Malang city which has been starting to feel the congestion at various points. Many are predicting the traffic  in  Malang  city  will  grow  worse  as  in  other  big  cites,  such  as  Jakarta.  Severe congestion  in  the  foreseeable  future  will  not  happen  if  government  from  now  on  more responsive  to  take  policy  about  revitalization  transportion  system  and  all  facilities.  The revitalization transportation system should have been anticipatory policy in order it can anticipate more congestion in the future.
Kata Kunci : Policy, Policy Formulation, Transportation, Traffic Jammed

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## Pendahuluan
Kota- kota besar di Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada  berbagai  macam  permasalahan yang  ternyata  tidak  hanya  menjadi perhatian dan keprihatinan pemerintah  daerah  saja  melainkan sampai  pada  tataran  pemerintah pusat.. Mulai dari masalah kependudukan,  banjir,  tata  ruang sampai  dengan  masalah  kemacetan. Kemacetan  menjadi  masalah  utama dan  pelik  dalam  bidang  transportasi di sebuah kota besar. Mulai dari DKI Jakarta,  Surabaya,  Bandung  sampai dengan Kota Malang telah mendapati problem  serupa  yakni  kemacetan. Banyak  ahli  yang  memprediksi kemacetan yang terjadi saat ini dapat menyebabkan  sebuah  bencana  yang luar  biasa  di  bidang  transportasi yakni  kemacetan  total  yang  tidak dapat terurai dan teratasi. Di sisi lain,
pengguna kendaraan pribadi terutama  roda  dua  diprediksi  telah sampai  pada  angka  5000  lebih  pada tahun  ini.  Pasalnya,  berdasar  data yang  dirilis  oleh  Satlantas  Polresta Malang  disebutkan  pada  tahun  2008 lalu  pengguna  kendaraan  bermotor naik  drastis  di  angka  3.354  unit. (Dinas Perhubungan Kota Malang)
Sedangkan  untuk  kendaraan umum  di  Kota  Malang  tercatat sebagai berikut:
Tabel 1 Data Jumlah Kendaraan Umum Kota Malang tahun 2010 Jenis Kendaraan Umum Jumlah Mobil Pengangkut Umum (MPU) 1.188 unit Angkutan Kota (Mikrolet) 2.236 unit Taksi 281 unit Sumber: Dishub Kota Malang (dikutip dari: (http://www.malangraya.info) Solusi yang seringkali ditawarkan untuk mengatasi masalah kemacetan adalah dengan digelorakannya  moda  transportasi massal  atau  publik  seperti  moda transportasi  trans  Jakarta  (busway) yang  ada  di  Jakarta  dan  lain sebagainya. Namun berdasarkan realita  yang  ada,  moda  transportasi massal  seperti  busway  tidak  mampu mengatasi  masalah  kemacetan  di DKI  Jakarta  khususnya.  Untuk  itu, para  pengambil  kebijakan  di  negara ini harus lebih kreatif untuk memutar otak sehingga tidak hanya penyediaan moda transportasi massal saja sebagai langkah untuk mengatasi kemacetan melainkan sebuah  kebijakan  antisipatif  yang mampu menggeser mindset masyarakat.  Karena  setelah  dilihat, permasalahan kemacetan tidak hanya berasal  dari  minimnya  prasarana jalan, banyaknya penggunaan kendaraan  pribadi  namun  lebih kepada mindset , life  style atau

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
budaya  masayarakat  itu  sendiri  yang mengagungkan  ekslusivisme  untuk menggunakan kendaraan pribadi tanpa  batas.  Sebagai  contoh  kasus, mayoritas pengendara kendaraan pribadi  di  DKI  Jakarta  terutama mobil  ternyata  hanya  terisi  satu orang  saja  dalam  kendaraannya.
Inilah  yang  menyebabkan  kondisi jalan semakin berjubel dengan banyaknya kendaraan pribadi terutama  mobil.  Kondisi  seperti  ini harusnya dapat diatasi dengan sebuah  kebijakan  perubahan  pola pikir  dan  gaya  hidup  yang  bersifat antisipatif,  terutama  di  kota-  kota yang mulai dilanda masalah kemacetan seperti kota Malang.
Dalam  artikel  ini,  penulis akan  lebih  berfokus  pada  masalah kemacetan  yang  saat  ini  mulai mengancam  kota  Malang.  Tak  heran jika  Kota  Malang  adalah  kota pendidikan  dan  salah  kota  besar  di Indonesia.  Namun,  hal  tersebut  jika tidak  segera  diatasi  maka  beberapa tahun ke depan permasalahan kemacetan  yang  dapat  dijumpai  di
DKI Jakarta dapat  dirasakan di  Kota Malang  (Harnen  Sulistyo,  dalam antaranews.com)
Oleh  karena  itu,  artikel jurnal  ini  ini  menawarkan  beberapa alternative- alternative kebijakan terkait  permasalahan  kemacetan  di kota Malang serta beberapa kebijakan  yang  bersifat  antisipatif terkait kemacetan yang lebih parah di Kota Malang.

## PENDEKATAN  (TEORI)  DAN ANALISA KEBIJAKAN
Dalam menganalisa kebijakan transportasi guna mengatasi kemacetan di Kota Malang, penulis menggunakan pendekatan  analisa  kebijakan  publik berdasar  teori  dari  Palumbo  (1987) dimana,  menggambarkan  analisis kebijakan dengan komponen- komponen sebagai berikut: (1)
Agenda setting adalah tahapan dalam menganalisis  dan  menetapkan  sifat dan  besaran  serta  distribusi  masalah. (2) Problem  definition ,   tahapan dalam  memperkirakan  kebutuhan dan menetapkan area serta kelompok sasaran. (3) Policy Design (rancangan kebijakan) adalah menganalisis dan mengidentifikasikan alternative kebijakan  sebagai  sarana  untuk mencapai tujuan kebijakan (memperoleh cost effective alternative ).  (4) Policy  legitimation (legitimasi kebijakan) adalah menganalisis  penerimaan  public  dan atau  policy  stke  holder  lain  terhadap suatu  kebijakan  atau  program.  (5) Policy  implementation (pelaksanaan kebijakan) merupakan penilaian formatif  yang  mengambil  tempat ketika suatu kebijakan/program sedang dilaksanakan, serta menganalisis persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk meningkatkan kesuksesan  pelaksanaan  kebijakan tersebut.  (6) Policy  impact (dampak kebijakan) menganalisis sejauh mana pelaksanaan suatu

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
kebijakan/program memperoleh dampak seperti  yang diinginkan atau ditetapkan  dalam  tujuan  kebijakan. (7) Termination (Penghentian kebijakan) penilaian terhadap kebijakan dan implementasinya, yang  bila  ternyata  jelek  maka
kebijakan  perlu  dihentikan  atau diganti  dengan  yang  lain  yang  lebih baik.
Adapun  diagram  alur  dalam proses  analisa  kebijakan  publik menurut  Palumbo  (1987)  adalah sebagai berikut:
Sumber: Palumbo, 1987 DESKRIPSI

## MASALAH

## SEBAGAI MASUKAN KEBIJAN
Upaya  untuk  menghasilkan informasi dan argumen, analis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan  Empiris,  Evaluatif,  dan Normatif  (Dunn,  1988).  Dalam menganalisa  terkait  permasalahan kebijakan transportasi di Kota
Malang  ini  penulis  menggunakan pendekatan  empriris  yang  dijelaskan oleh  William  Dunn.  Pendekatan Empiris, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu apakah sesuatu itu ada (menyangkut fakta). Pendekatan  ini  lebih  menekankan penjelasan sebab akibat dari kebijakan  publik.  Selain  itu,  sebagai
langkah  refleksi  kebijakan  di  masa yang  akan  datang  sebagai  salah  satu alternative, penulis pun menggunakan  Pendekatan    normatif, yang  memusatkan  perhatian  pada masalah  pokok,    yaitu  Tindakan  apa yang semestinya di lakukan. Pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah problem kebijakan, merupakan inti pendekatan normatif. Jenis informasi bersifat  anjuran  atau  rekomendasi. Untuk  itu,  telah  dijelaskan  di  atas bahwa permasalahan kemacetan tidak  hanya  sebatas  pada  prasarana yang kurang memadai dan penggunaan  kendaraan  pribadi  yang tidak ada batasnya, lebih dari itu ada beberapa  masalah  yang  berkaitan pada  kondisi  sosial,  ekonomi  dan terlebih  pada  pola  pikir,  gaya  hidup dan  budaya  masyarakat.  Untuk fenomena kemacetan di Kota Malang ada  beberapa  permasalahan  yang mengkonstruksi
fenomena
kemacetan tersebut, antara lain:
1. Tingginya angka penggunaan kendaraan pribadi Untuk  melihat  tingginya angka penggunaan kendaraan  pribadi  baik  di Agenda Setting (Masalah) Problem Definition Policy Design Policy Legitimations Policy Implementations
Policy Impact (Dampak)
Termination

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
roda  dua  maupun  roda empat  sebenarnya  banyak
disebabkan  oleh  beberapa hal yakni: a. Gaya hidup masyarakat yang eksklusif sehingga berdampak pada kegemaran dalam menggunakan kendaraan pribadi b. Dari  aspek  ekonomis terkadang  disebabkan oleh mudahnya pengajuan kredit kendaraan yang menyebabkan angka kepemilikan kendaraan pribadi meningkat drastis. 2. Kota  Malang  merupakan kota pendidikan dan destinasi wisata Sebagai  kota  pendidikan,
tak  heran  jika  kuantitas kendaraan  baik  roda  empat ataupun  roda  dua  banyak didominasi  oleh mahasiswa, pelajar  dan  atau  tenaga pengajar  menjadikan  salah satu permasalahan yang mengkonstruksi  kemacetan di  Kota  Malang.  Begitu pula,  kota  Malang  sebagai destinasi  wisata  dan  jalur wisata  menuju  kota  wisata Batu  mampu  menjadikan salah satu penyebab kemacetan yang terjadi.
3. Adanya  spot-  spot  pasar, parkir  liar  dan  konsentrasi
massa Ketika  melihat  titik-  titik kemacetan  di  kota  Malang seketika pandangan kita langsung terarah pada tempat- tempat seperti pasar, parkir liar yang memanfaatkan dan memakan  setengah  bahu jalan  atau  tempat  yang seringkali  menjadi  pusat massa seperti pusat perbelanjaan  dan  hiburan. Seperti halnya, pusat kemacetan  di  Kota  Malang yang  seringkali  terdapat  di sekitaran  Pasar  Dinoyo  dan jalan Veteran sekitaran
Malang  Town  Square  dan MX  Plaza  serta  Alun-  Alun Kota dan MOG.
4. Masih terbatasnya Prasarana
Jalan Jalan  yang  sempit  menjadi salah satu penyebab permasalahan  kemacetan  di Kota Malang. Kuantitas
kendaraan  yang  tinggi  dan tidak dibarengi dengan jalan yang  memadai.  Kita  lihat saja,  pada  beberapa  titik kemacetan  di  Kota  Malang yang  terletak  di  Jalan.  MT. Haryono,  Jalan  Gajayana sampai  Bendungan  Sutami, Jalan  Soekarno  Hatta  dan Jalan Veteran ternyata

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
masalah selain terletak pada yang  telah  disebutkan  di atas juga pada sarana prasarana jalan  yang kurang memadai.
5. Keterbatasan Transportasi Publik Berbicara masalah penyediaan sarana transportasi  publik  di  Kota Malang,  kita  hanya  melihat sebatas penyediaan angkutan  umum/  angkot dengan  berbagai  macam keterbatasan  dan  minimnya kenyamanan  yang dirasakan oleh penumpang. Seharusnya  jika  kita  meng- compare dengan  kota-  kota besar seperti halnya Surabaya  dimana  terdapat bus kota yang melayani rute dalam  kota  dan  mampu menampung  lebih  banyak penumpang. Sehingga masyarakat  sedikit  merubah kebiasaannya  menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal. Namun, dalam realitanya di Indonesia  tidak  ditemukan moda  transportasi  publik yang nyaman dan terjangkau. ALTERNATIVE KEBIJAKAN REVITALISASI SISTEM

## TRANSPORTASI  PUBLIK  DI KOTA MALANG
Palumbo (1987) menggambarkan  analisis  kebijakan dengan komponen-komponen sebagai  berikut:  (1) Agenda  setting adalah  tahapan  dalam  menganalisis dan  menetapkan  sifat  dan  besaran serta  distribusi  masalah.  Dalam permasalahan  kemacetan  di  Kota Malang  ini,  distribusi  permasalahan telah dijelaskan pada point sebelumnya, dimana ada lima permasalahan krusial terkait permasalahan  kemacetan  di  Kota Malang.  (2) Problem  definition , tahapan dalam memperkirakan kebutuhan dan menetapkan area serta kelompok  sasaran.  Dalam  analisa kebijakan  terkait  dengan  kemacetan di  Kota  Malang,  kelompok  sasaran dari  kebijakan  tersebut  selama  ini hanya  sebatas  masyarakat  sebagai stakeholder kebijaka  tersebut  saja, padahal  banyak  partner  pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. (3) Policy Design (rancangan kebijakan) adalah menganalisis dan mengidentifikasikan alternative kebijakan  sebagai  sarana  untuk mencapai tujuan kebijakan (memperoleh cost effective alternative). Dalam menyikapi permasalahan  kemacetan  di  Kota Malang  yang  mampu  mendatangkan

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
masalah kemacetan yang lebih krusial  seperti  ketika  kita  berkaca dengan  DKI  Jakarta.  Maka,  ada beberapa  alternative  kebijakan  yang coba  ditawarkan  sebagai  langkah antisipatif  dan  solusi  permasalahan kemacetan  yang ada di  Kota Malang untuk saat ini, antara lain:
1. Perbaikan  infrastruktur  dan prasarana jalan (misal pelebaran  jalan)  terutama  di titik-  titik  kemacetan  dan spot- spot konsentrasi massa seperti pasar, pusat pemberlanjaan dan pendidikan. Seperti, di Jalan.  MT.  Haryono  sampai dengan  Jalan.  Tlogomas, Jalan. Gajayana sampai dengan  Jalan.  Bendungan Sutami  (dengan  masalah jalan sempit, banyak dimanfaatkan  pasar,  parkir liar  dan  konsentrasi  massa). Dan  jalan  Soekarno-  Hatta serta jalan. Veteran (dengan masalah  taman  kota  yang terlalu lebar sehingga memakan  luas  jalan  dan merupakan jalan utama yang  banyak  terdapat  pusat perbelanjaan dan pusat pendidikan). 2. Salah satu penyebab kemacetan adalah penggunaan bahu jalan yang digunakan  untuk  parkir  liar. Untuk memecahkan masalah  tersebut  diperlukan sebuah kebijakan menaikkan  retribusi  parkir untuk  kendaraan  pribadi berkali-kali  lipat.  Melalui mekanisme,  parkir  per  jam. Sehingga di sisi lain, masyarakat  akan  berpikir  2 kali  untuk  lebih  memilih menggunakan kendaraan pribadi  dan  pada  akhirnya lebih memilih menggunakan transportasi publik. Kemudian, dari peningkatan retribusi tersebut yang secara  langsung  berdampak pada  Pendapatan  Daerah dapat  dimanfaatkan  untuk revitalisasi  sarana  prasarana transportasi  dan  penyediaan transportasi publik yang nyaman bagi masyarakat. 3. Penyediaan transportasi publik  mulai  saat  ini  yang nyaman dan terjangkau masyarakat  sebagai  langkah antisipatif  dan  jalan  untuk merubah gaya hidup masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi  umum.  Dengan kondisi seperti ini, diharapkan gaya hidup masyarakat  berubah  dan penggunaan kendaraan pribadi lebih minim sehingga  kemacetan  yang lebih  parah  di  masa  yang akan  datang  sedikit  teratasi mulai saat ini.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
4. Penyediaan  bus  dan  sepeda kampus  yang  digunakan untuk meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi  bagi  mahasiswa  dan tenaga  pengajar  di  setiap kampus yang menjadi menyumbang penyebab kemacetan  di  Kota  Malang. Mekanismenya,  disediakan bus  untuk  mahasiswa  dan tenaga pengajar yang melayani  rute  antar  kampus dengan  jarak  yang  cukup berdekatan,  misalnya  antara
Universitas  Islam  Malang- Universitas  Brawijaya  dan Universitas Negeri Malang.
5. Pengalihan jalur khusus
destinasi  wisata  agar  tidak melewati pusat kota. Hal ini berkaca  pada  Kota  Malang sebagai  salah  satu  jalur utama  menuju  kota  wisata Batu  dan  termasuk  juga sebagai  destinasi  wisata, sehingga  diperlukan  jalur- jalur yang tidak terakumulasi secara sama di pusat-  pusat  pendidikan  dan pusat perbelanjaan seperti di jalan  MT.  Haryono  dan jalan  di  sekitaran  Pasar
Dinoyo. Pada tahap selanjutnya, Palumbo  menekankan  pada  adanya
(4) Policy  legitimation (legitimasi
kebijakan) adalah menganalisis
penerimaan  public  dan  atau policy stakeholder lain  terhadap  suatu
kebijakan atau program. Jika alternative  kebijakan  tersebut  di implementasikan  kepada  masyarakat maka secara periodisasi perlu dilakukan  secara  berkala  agar  dapat diterima  oleh  publik,  karena  banyak alternative  kebijakan  yang  perlu mendapatkan perhatian dan sosialisasi  secara  penuh  kepada masyarakat  serta  publik  (5) Policy implementation (pelaksanaan kebijakan) merupakan penilaian formatif  yang  mengambil  tempat ketika suatu kebijakan/program sedang dilaksanakan, serta menganalisis persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk meningkatkan kesuksesan  pelaksanaan  kebijakan tersebut.  (6) Policy  impact (dampak kebijakan) menganalisis sejauh mana pelaksanaan suatu kebijakan/program memperoleh dampak seperti yang diinginkan atau ditetapkan  dalam  tujuan  kebijakan.
Dalam  pelaksanaannya,  kebijakan transportasi  umum  di  Kota  Malang saat ini belum mampu mengakomodir keinginan dan kebutuhan  masyarakat  secara  luas. Karena  komposisi  kendaraan  umum hanya sebatas angkutan umum (MPU)  yang  kurang  representative bagi  kebutuhan  dan  kenyamanan masyarakat. Di sisi lain, jika alternative  kebijakan  tersebut  di  atas dapat  direalisasikan  maka,  banyak impact atau  dampak  yang  terjadi, baik segi positif maupun negative:
1. Secara  positive,  alternative kebijakan  yang  ditawarkan

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
dirasa mampu untuk meminimalisir potensi kemacetan yang cukup parah  di  masa  yang  akan datang.  Selain  itu,  untuk alternative kebijakan menaikkan  tarif  retribusi parkir  juga  dirasa  mampu menambah pendapatan daerah yang kemudian dapat dialokasikan kepada penyediaan transportasi umum yang baik dan revitalisasi infrastruktur transportasi seperti jalan dan sebagainya. 2. Secara negative, Untuk kebijakan  memangkas  bahu jalan atau taman kota disinyalir akan meminimalisir kebutuhan ruang  hijau  di  tengah  kota. Namun  sebagai  pengganti diusulkannya desain pembenahan tata ruang hijau  di  sepanjang  jalan melalui  pemberian  pot-  pot tanaman  atau  yang  lain sebagainya.
3. Untuk  kebijakan  menaikkan tarif retribusi parkir, disinyalir akan terjadi resistensi  masyarakat  yang
cukup  kuat  karena  dinilai menambah  beban  ekonomi masyarakat.
4. Untuk  kebijakan  pengalihan jalan, disinyalir dapat menyebabkan potensi kemacetan  baru  di  daerah yang  akan  dilewati  oleh jalur destinasi wisata tersebut. Namun untuk mengatasi hal tersebut, ditawarkan  pula  kebijakan untuk mempersiapkan segala  infrastruktur  yang memadai  seperti  jalan  yang mampu menampung kendaraan  dalam  jumlah yang  cukup  banyak  dan sebagainya.
5. Untuk kebijakan penyediaan bus  dan  sepeda  kampus, dampak yang dapat ditimbulkan adalah lembaga pendidikan seperti universitas  sebagai  partner pemerintah  belum  mampu menjalankan kebijakan tersebut dan juga kurangnya dukungan  dari  pengguna untuk beralih ke sepeda atau kampus. Tahap akhir yang ditawarkan  oleh  Palumbo  adalah  (7) Termination (Penghentian kebijakan)
penilaian  terhadap  kebijakan  dan implementasinya,  yang  bila  ternyata jelek maka kebijakan perlu dihentikan  atau  diganti  dengan  yang lebih baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Transportasi  yang  mudah dan  lancar  merupakan  idaman  bagi seluruh  masyarakat,  maka  sangatlah beralasan  jika  ada  beberapa  pihak yang  memiliki  otoritas  harus  bisa merevitalisasi  sistem  ataupun  sektor

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
transportasi publik  yang ada. Selama ini  sistem  transportasi  khususnya  di kota  Malang  menjadi  permasalahan serius  yang  perlu  untuk  disikapi, terutama  dalam  hal  kemacetan  dan volume  kendaraan  yang  berlebih. Untuk  membuat  suatu  alternatif kebijakan  sebagai  solusi  mengatasi kemacetan  yang  lebih  parah  di  masa yang  akan  datang,  pemerintah  sudah selayaknya  bersikap  cepat,  tanggap dan  antisipatif  sebelum  kemacetan yang parah terjadi seperti di Ibukota. Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak  untuk  mewujudkan  gagasan ini. Mulai dari pemerintah, pengguna jalan, dan masyarakat sebagai
Stakeholder . Saran  yang  dapat  diberikan
melalui  tulisan  ini  untuk  beberapa pihak diantaranya,
1. Bagi pemerintah, sudah
sangat mendesak untuk segera memperbaiki prasarana jalan dan menyediakan sarana transportasi publik yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat. 2. Bagi mitra pemerintah seperti  lembaga  pendidikan seperti  Universitas  segera menyiapkan  langkah  taktis dan strategis untuk mendukung program pemerintah  dalam  rangka revitalisasi sistem transportasi untuk mengurangi kemacetan khususnya  yang  bersumber pada sebagian warga lembaga  pendidikan  yang bersangkutan misalnya mahasiswa, pelajar atau tenaga pendidik.
3. Bagi  masyarakat  sebagai pengguna  jalan  dan  yang merupakan  objek  kebijakan, sudah harus mempersiapkan perubahan  gaya  hidup  dan mindset dari eksklusivisme penggunaan kendaraan pribadi ke moda transportasi publik  dan  konsisten  untuk mensukseskan kebijakan yang telah dipersiapkan oleh pemerintah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Dunn, William. 1988. Analisa Kebijaksanaan Publik , Yogyakarta: Hanindita Press Palumbo,  DJ.  1987. The  Politics  of Program Evaluation. Newbury  Park,  California: Sage Suharto, Edi. 2010. Analisis Kebijakan  Publik .  Bandung: Alfabeta Data  pengguna  Kendaraan  Bermotor tahun 2008 http://malangraya.web.id,
tanggal.  akses.  01  Oktober 2016 pukul. 20.28 WIB Harnen  Sulistyo,  Dekan  FT  UB:
Malang  terancam  macet  total http://www.antaranews.com, tanggal  akses.  02  Oktober 2016 pukul. 19.15 WIB

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Transportasi  Massal  sebagai  solusi macet http://www.rakyatmerdekaonl ine..com,  tanggal  akses.  01 Oktober  2016  pukul.  20.00 WIB