## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA PENGUSAHA DI PASAR ATOM SURABAYA OLEH CHRISTIAN, SHANTI, dan IRAWAN

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA PENGUSAHA DI PASAR ATOM SURABAYA
Denny Christian Shanti *

## Ronny Irawan
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya shanti@ukwms.ac.id

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received January 12 , 2015 Revised March 25, 2015 Accepted April 28, 2015
Key words: Willingness, Awareness, Taxation

## ABSTRACT
Countries need a many of funds to maintain the country and development the country. One source of funds for the govern- ment’s is a tax revenue. A very important thing in tax revenue is a willingness to pay taxes by the tax payers. But the fact is a tax levy by the government is much less than payments made by the taxpayer, this is due to the presence of obstacles, princip les of taxation,  namely  the result of  the indirect tax  collections  are enjoyed by  taxpayer.  One  of the  city's icon of Surabaya is  Pasar Atom Surabaya where is a market many entrepreneurs open businesses and the number of visitors who flock to the entertainment venues. This is potentially a tax receipt for your country or region. The purpose of this research is to test a factor that influenced the willingness to pay taxes of entrepreneurs in Pasar Atom Surabaya. Tax paying awareness, knowledge and understanding will be taxation, the effectiveness of the tax system, and the level of confidence in the Government and legal system is the independent variable. The object of the research was a entrepreneurs in the Pasar Atom Surabaya that listed in PT. Prosam Plano. The data source is obtained by dividing the questionnaire directly to business owners, and data analysis techniques using multiple linear regression. The results of this research showed that the effectiveness of the tax system which only affect willingness to pay  taxes significantly to entrepreneurs in  the  Pasar  Atom  Surabaya.  While  the  tax paying awareness factor,  knowledge  and  an  under- standing of the rules of taxation, and the level of confidence in the system of Government and laws have no effect significan tly to willingness to pay taxes by employers in the Pasar Atom Surabaya.

## ABSTRAK
Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan negara serta pembangunan negara. Salah satu sumber dana negara adalah penerimaan pajak. Hal yang sangat penting dalam penerimaan pajak adalah kemauan membayar pajak oleh wajib  pajak.  Namun  kenyataan  yang  ada  adalah  pungutan  pajak  yang  dilakukan  oleh  negara  tidak  sebesar  pembayaran  yang dilakukan oleh wajib pajak, hal ini dikarenakan adanya kendala yaitu peraturan perpajakan, serta kontraprestasi yang diterima oleh  wajib  pajak.  Salah  satu  icon  Kota  Surabaya  adalah  Pasar  Atom  Surabaya  dimana  banyaknya  pengusaha  yang  membuka usaha dan pengunjung yang memadati tempat hiburan tersebut. Hal ini sangat berpotensi untuk penerimaan pajak negara atau daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak oleh pengu- saha di Pasar Atom Surabaya. Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan  tingkat  kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum  merupakan variabel  independen.  Objek penelitian  adalah  pengusaha  di  Pasar  Atom  Surabaya.  Sumber  data  diperoleh  dengan  pembagian  kuesioner  langsung  kepada pemilik usaha, dan teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari peneli tian ini menunjukan bahwa hanya efektivitas sistem perpajakan yang berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pengusaha di Pasar Atom Suraba- ya.  Sedangkan  faktor  kesadaran  membayar  pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan,  dan  tingkat  ke- percayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak oleh pen- gusaha di Pasar Atom Surabaya.

## PENDAHULUAN
Negara dalam menjalankan pemerintahannya membutuhkan dana yang banyak, tidak hany a untuk operasional pemerintah tetapi juga untuk pembangunan negara tersebut. Dana tersebut didapatkan dari

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 2 – JULI 2015 – Halaman 110-131
semua    sumber  daya  yang  dimiliki  negara  tersebut,  bisa  berupa  hasil  alam  ataupun  iuran  dari  warga negaranya. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara,  pajak  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dan  semakin  diandalkan  untuk  kepentingan  pem- bangunan dan pengeluaran pemerintahan (Supadmi, 2009).
Pajak  merupakan iuran  yang  dipungut  oleh  pemerintah  dari  wajib  pajak  (masyarakat). Pajak yang dipungut  berdasarkan  norma-  norma  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak  yang  berwajib (pemerintah).  Di  Indonesia,  pajak  menjadi  sumber  dana  negara  untuk  membiayai  pengeluaran pemerintahan serta  pembangunan  negara.  Terdapat beberapa jenis pajak di Indonesia,  antara lain  Pajak Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  dan  Bea  Meterai  (BM).  Terdapat  juga  beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan  Hak atas  Tanah dan/atau  Bangunan  (BPHTB),  dan lain-lain yang  dipungut  di  tingkatan pemerintah daerah.
Peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar selalu diupayakan untuk mengalami  peningkatan  agar  sumber  penerimaan  negara  semakin  stabil  dan  dinamis.  Diharapkan,  di masa  yang  akan  datang,  pajak  menjadi  pilar  utama  dalam  pembangunan,  sehingga  dibutuhkan kesadaran  dari  wajib  pajak  untuk  melaporkan  serta  membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan (Firmanzah, 2012).
Masalah yang  sejak  dulu ada  dalam  perpajakan  adalah  kemauan  membayar   pajak.  Direktorat  Jen- deral Pajak telah berupaya melakukan strategi untuk mendapat peningkatkan penerimaan pajak negara, yaitu  dengan  memperluas  subyek  dan  obyek  pajak  atau  dengan  menjaring  wajib  pajak  baru.  Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sangat tinggi perkembangannya di berbagai tempat, dan hal ini sangat berpotensi  untuk  menghindari pajak. Ditambah  dengan adanya  peraturan baru  yang  tertulis da- lam  PP  46/2013  yang  berlaku  per  1  Juli  2013,  pembayaran  pajak  penghasilan  (PPh)  untuk  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  dan  Wajib  Pajak  Badan  tidak  termasuk  bentuk  usaha  tetap  yang  menerima  penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan kegiatan usaha, deng an peredaran bruto  tidak  melebihi  Rp  4,8  miliar  dalam  1  tahun  pajak,  dikenakan  tarif  hanya  1%  dari  omsetnya. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pemberlakuan PP baru tersebut tentunya akan membuat Wajib Pajak yang berusaha mencari celah untuk menurunkan pembayaran pajaknya.
Meskipun  wajib  pajak  sudah  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  untuk  melaksanakan kewajiban  perpajakannya,  tetap  ditemukan  wajib  pajak  yang  lepas  dari  kewajiban  membayar  pajak. Sebenarnya banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Ketidaktaatan dalam membayar  pajak  tidak  hanya  terjadi  pada  lapisan  pengusaha  saja,  tetapi  telah  menjadi  rahasia  umum bahwa  para  pekerja  profesional  lainnya  juga  tidak  taat  untuk  membayar  pajak  (Widayati  dan  Nurlis, 2010). Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Di mana menurut undang - undang  perpajakan,  Indonesia  menganut  sistem  self-  assessment  yang  memberi  kepercayaan  terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pem- bayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajib an perpajakannya (Widayati dan Nurlis, 2010).
Hal penting dalam penarikan pajak adalah kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak- nya.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  tidak  adanya  timbal  balik  yang  dapat  dinikmati  secara  langsung oleh  wajib  pajak.  Masyarakat sendiri  dalam kenyataannya  tidak suka  membayar  pajak.  Hal  ini  disebab- kan karena masyarakat tidak pernah tahu wujud nyata imbalan dari uang yang dikeluarkan waktu mem- bayar  pajak.  Kemauan  membayar  pajak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  pengetahuan  tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para  petugas  pajak,  dan  persepsi  terhadap  kemudahan  dalam  pelaksanaan  sistem  pajak  (Rantung  dan Priyo,  2009),  serta  faktor-faktor  lain,  yaitu  kondisi  sistem  administrasi  perpajakan  suatu  negara,  pela- yanan  pada  wajib  pajak,  penegakan  hukum  perpajakan,  dan  tarif  pajak  (Rantung  dan  Priyo,  2009). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  faktor-faktor  tersebut  terutama  pada  kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan tentang pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem dan hukum.
Faktor pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Terdapat empat bent uk kesadaran  utama  terkait  pembayaran  pajak.  Pertama,  kesadaran  bahwa  pajak  merupakan  bentuk
partisipasi  dalam menunjang  pembangunan  negara. Dengan  menyadari  hal  ini,  wajib  pajak mau  mem- bayar  pajak  karena  merasa  tidak  dirugikan  dari  pemungutan  pajak  yang  dilakukan.  Kedua,  kesadaran bahwa  penundaan  pembayaran  pajak  dan  pengurangan  beban  pajak  sangat  merugikan  negara.  Wajib pajak mau membayar  pajak karena  memahami bahwa  penundaan  pembayaran pajak  dan pengurangan beban  pajak  berdampak  pada  kurangnya  sumber  daya  finansial  yang  dapat  mengakibatkan  terham- batnya  pembangunan  negara.  Ketiga,  kesadaran  bahwa  pajak  ditetapkan  dengan  undang -  undang  dan dapat  dipaksakan.  Wajib  pajak  akan  membayar  karena  pembayaran  pajak  disadari  memiliki  landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara (Rantung dan Priyo, 2009).
Faktor kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan. Kepemilikan NPWP salah satunya. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan di ri un- tuk  memperoleh  NPWP  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  pengadministrasian  pajak.  Kemudian,  penge- tahuan  dan pemahaman  mengenai  hak  dan kewajiban sebagai  wajib pajak.  Ketiga adalah  pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan,  maka  semakin  tahu  dan  paham  pula  wajib  pajak  terhadap  sanksi  yang  akan  diterima  bila melalaikan  kewajiban  perpajakan  mereka.  Keempat,  pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami  mengenai  tarif  pajak  yang  berlaku,  maka  akan  dapat  mendorong  wajib  pajak  untuk  dapat menghitung  kewajiban  pajak  sendiri  secara  benar.  Yang  terakhir  adalah  wajib  pajak  mengetahui  dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang keenam bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti (Widayati dan Nurlis, 2010).
Faktor  yang  ketiga  adalah  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan.  Hal-hal  yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama,  adanya  sistem  pelaporan  melalui  e-SPT  dan  e-Filling.  Wajib  pajak  dapat  melaporkan  pajak secara  lebih  mudah  dan  cepat.  Kedua,  pembayaran  melalui  e-Banking  yang  memudahkan  wajib  pajak dapat melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat ada- lah  bahwa  peraturan  perpajakan  dapat  diakses  secara  lebih  cepat  melalui  internet,  tanpa  harus menunggu  adanya  pemberitahuan  dari  KPP  tempat  wajib  pajak  terdaftar.  Kelima,  adalah  pendaftaran NPWP  yang  dapat  dilakukan  secara  online  melalui  e-register  dari  website  pajak.  Hal  ini  akan  memu- dahkan  wajib  pajak  untuk  memperoleh  NPWP  secara  lebih  cepat  (Widayati  dan  Nurlis,  2010).  Pening- katan fasilitas yang ada meningkatkan kesadaran membayar pajak, setelah kesadaran meningkat akhirn- ya akan dengan sendirinya akan mau untuk membayar pajak.
Faktor yang keempat adalah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Keun- tungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memen- uhi  kewajibannya  untuk  membayar  pajak  dengan  kesadaran  penuh  bahwa  mereka  akan  mendapatkan imbalannya  melalui  fasilitas  yang  telah  dirancang  oleh  pemerintah.  Secara  otomatis  keinginan  untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis oleh karena wajib pajak mengetahui dampak atau keuntungan apa yang akan diperolehnya (Handayani, Agus, dan Umi, 2012).
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  satu  tempat  yang  sangat  ramai  dan  dipadati  oleh  wajib  pajak yang melakukan kegiatan  usaha, yaitu  pusat  perbelanjaan  Pasar Atom Surabaya.  Pasar Atom  memiliki stand yang mencapai 2.000 stand dan terdapat banyak subyek pajak yang potensial bagi pendapatan dae- rah  maupun  negara.  Berdasarkan  data  dari  website  Pasar  Atom,    total  pengunjung  yang  datang  ber- jumlah lebih dari dua puluh ribu orang setiap harinya dan mencapai lima puluh ribu orang saat weekend mengindikasikan bahwa sangat banyaknya aktivitas transaksi yang ada setiap harinya di tempat tersebut. Dengan karakteristik sebagai salah satu icon kota Surabaya, tidak salah j ika pengunjung pasar ini begitu banyak  dan  ditambah  dengan  harga  setiap  barangnya  yang  murah  menambah  minat  pengunjung  ke pasar  Atom.  Stands  yang  mencapai  2000  dan  bermacam-macam  jenis  usahanya,  memudahkan  setiap orang yang berkunjung kesana  untuk mencari  semua kebutuhannya di dalam satu tempat  perbelanjaan tersebut.  Sehingga  hal  tersebut  membuat  roda  perekonomian  yang  ada  di  Pasar  Atom  berputar  sangat cepat, dan dapat dipastikan pasti ada pendapatan yang besar didapat oleh setiap stands/tenant yang ada di sana setiap harinya, dan penghasilan inilah yang menjadi ‘ketertarikan’ KPP. Bila dengan penghasilan yang  besar  maka  pajak  yang  ditarik  akan  besar  pula,  namun  kemungkinaan  taat  membayar  pajak  ini menjadi fenomena yang menarik diteliti untuk pengusaha di Pasar Atom Surabaya.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 2 – JULI 2015 – Halaman 110-131
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)  Apakah  kesadaran  membayar  pajak  oleh  Wajib pajak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?; (2) Apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?; (3) Apakah persepsi yang baik atas  efektifitas  sistem  perpajakan  mempengaruhi  kemauan  untuk  membayar  pajak?;  dan  (4)  Apakah tingkat  kepercayaan  terhadap  sistem  pemerintahan  dan  hukum  mempengaruhi  kemauan  untuk  mem- bayar pajak?  Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak oleh  Wajib pajak  terhadap kemauan untuk membayar  pajak;  (2)  Untuk  menguji pengaruh  pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak; (3) Untuk men- guji pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak; dan (4) Untuk menguji pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan untuk membayar pajak.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Landasan Teori Perpajakan
Definisi  pajak  adalah  sumber  pemasukan  negara  yang  bisa  untuk  membiayai  pembangunan negara adalah penerimaan yang berasal dari dalam negeri yaitu dari sektor pajak (Waluyo, 2010). Fungsi Pajak Menurut  Waluyo (2010)  ada dua, yaitu:  (1)  Fungsi budgeter Pajak  merupakan  salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sum- ber keuangan  negara, pemerintah  berupaya  memasukkan  uang sebanyak-banyaknya  untuk  kas  negara. Upaya  tersebut  ditempuh  dengan  cara  ekstensifikasi  maupun  intensifikasi  pemungutan  pajak  melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  Barang  Mewah,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  dan  lain-lain;  dan  (2)  Fungsi reguler Pajak juga berfungsi untuk mengatur. Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras.
Jenis-Jenis  Pajak  di Indonesia Menurut  Waluyo (2010) terdapat berbagai jenis pajak, yang  dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga  pemungutnya.  a.  Pajak  menurut  golongannya,  yaitu  (1)  pajak  langsung,  dan  (2)  pajak  tidak langsung.  b.  Pajak  menutur  sifatnya,  yaitu  (1)  pajak  subjektif,  dan  (2)  pajak  objektif.  c.  Pajak  menurut pemungut dan pengelolanya, yaitu (1) pajak negara (pajak pusat), dan (2) pajak daerah. adalah tarif un- tuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Menurut Waluyo (2010), terdapat 4 macam tarif, yaitu:
a. Tarif pajak proporsional/sebanding. Yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
b. Tarif pajak progresif. Yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.
c. Tarif pajak degresif. Yaitu persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
d. Tarif  pajak tetap.  Tarif berupa jumlah yang  tetap  terhadap berapa  pun jumlah yang  menjadi dasar pengenaan pajak.
Motivasi  merupakan  suatu  penggerak  bagi  seseorang  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Motivasi sendiri dapat berasal dari dalam hati (internal) orang itu sendiri maupun dari dorongan lingkungan seki- tar  (eksternal).  Didasarkan  dari  kebutuhan  manusia,  maka  timbulah  motivasi  untuk  memenuhi  kebu- tuhannya. Terdapat beberapa teori motivasi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh (Kotler dan Keller, 2008):
a. Teori Maslow. Menurut Maslow ada 5 hierarki kebutuhan dasar manusia, dimulai dari kebu- tuhan fisiologis, rasa aman, rasa cinta dan memiliki, pengharapan, dan aktualisasi diri. Hier- arki tersebut merupakan sususan dari kebutuhan yang paling mendesak hingga ke yang pal- ing tidak mendesak. Seorang manusia akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih  dahulu  hingga  kemudian  menuju  ke  pemenuhan  kebutuhan  psikologis  yang  lebih kompleks.
b. Teori  Herzberg.  Frederick  Herzberg  mengemukakan  bahwa  ada  2  jenis  faktor  yang  men- dorong  manusia  untuk  menggapai  kepuasan  dan  menjauhi  ketidak  puasan.  Faktor  tersebut

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA PENGUSAHA DI PASAR ATOM SURABAYA OLEH CHRISTIAN, SHANTI, dan IRAWAN
adalah  faktor  higiene  (ekstrinsik)  dan  faktor  motivator  (intrinsik).  Faktor  higiene  akan  men- dorong manusia untuk menjauhi atau keluar dari kondisi ketidakpuasan, dan faktor motivasi untuk mendorong manusia mencari kepuasan.

## Kemauan Untuk Membayar Pajak dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya
Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007 dalam Widayati dan Nurlis,  2010).  Berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  dikembangkan  suatu  definisi  baru  yaitu  mengenai kemauan untuk membayar pajak (willingness to pay tax). Kemauan membayar pajak (willingness to pay tax)  dapat  diartikan  sebagai  suatu  nilai  yang  rela  dikontribusikan  oleh  seseorang  (yang  ditetap kan dengan  peraturan)  yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  umum  negara  dengan  tidak mendapat jasa  timbal  (kontraprestasi)  secara  langsung (Tatiana  dan  Priyo,  2009  dalam  Handayani,  dkk, 2012) kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan tentang pajak, per- sepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petu- gas  pajak,  dan  persepsi  terhadap  kemudahan  dalam  pelaksanaan  sistem  pajak  (Sanjaya,  2008  dalam Rantung dan  Priyo,  2009).  Kemauan membayar  pajak  dipengaruhi juga  oleh  beberapa faktor  lain, yaitu kondisi  sistem  administrasi  perpajakan  suatu  negara,  pelayanan  pada  wajib  pajak,  penegakan  hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006 dalam Rantung dan Priyo, 2009).
Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertin- dak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri  sesama,  masa  silam,  dan  kemungkinan  masa  depannya  (Widayati  dan  Nurlis,  2010).    Pembayaran pajak  didasari  dari  tiga  bentuk  kesadaran  utama.  Pertama,  kesadaran  bahwa  pajak  merupakan  bentuk partisipasi  dalam  menunjang  pembangunan  negara.  Wajib  pajak  mau  membayar  pajak  karena  merasa tidak  dirugikan  dari  pemungutan  pajak  yang  dilakukan,  karena  pajak  disadari  digunakan  untuk  pem- bangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa  pajak  ditetapkan  dengan  undang-undang  dan  dapat  dipaksakan.  Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara (Irianto, 2005, dalam Vanesa dan Hari, 2009 dalam Widyawati dan Nurlis, 2010).
Pengetahuan  adalah  hasil  kerja  pikir  (  penalaran  )  yang  merubah  tidak  tahu  menjadi  tahu  dan menghilangkan  keraguan  terhadap  suatu  perkara.  Wajib  pajak  yang  mengetahui  dan  memahami  pera- turan  perpajakan  memiliki  beberapa  indikator.  Pertama,  kepemilikan  NPWP.  Setiap  wajib  pajak  yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sara- na untuk pengadministrasian pajak. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai  wajib pajak.  Apabila  wajib  pajak  telah  mengetahui  dan memahami  kewajibannya sebagai  wajib pajak,  maka  mereka  akan  melakukannya,  salah  satunya  adalah  membayar  pajak.  Ketiga,  pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap  peraturan perpajakan,  maka  semakin  tahu  dan  paham  pula  wajib  pajak  terhadap  sanksi  yang  akan  diterima  bila melalaikan  kewajiban  perpajakan  mereka.  Hal  ini  tentu  akan  mendorong  setiap  wajib  pajak  yang  taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat  mendorong  wajib  pajak  untuk  dapat  menghitung  kewajiban  pajak  sendiri  secara  benar.  Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh  KPP  dan  yang  keenam  bahwa  wajib  pajak  mengetahui  dan  memahami  peraturan  pajak  melalui training perpajakan yang mereka ikuti (Widyawati dan Nurlis 2010).

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 2 – JULI 2015 – Halaman 110-131

## Tabel 1. Perubahan PTKP 2009 dan PTKP 2013

## Sumber : Waluyo (2010; 2013)

## Pajak Penghasilan
Menurut  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008,  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dikenakan  terhadap Subjek  Pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam  tahun  pajak  atau  dapat  pula dikenai  pajak  untuk  penghasilan  dalam  bagian  tahun  pajak  apabila  kewajiban  pajak  subjektifnya dimulai  atau berakhir  dalam  tahun pajak. “tahun pajak” yang dimaksud  dalam Undang -Undang ini adalah tahun  kalender,  tetapi  wajib pajak  dapat  menggunakan  tahun buku yang tidak sama  dengan tahun  kalender,  sepanjang  tahun  buku  tersebut  meliputi  jangka  waktu  12  (dua  belas)  bulan.  Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehub- ungan  dengan  pemilikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  wajib  pajak  orang  pribadi  yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Sedangkan tarif PPh menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor :  SE  -  42/PJ/2013,  segala  jenis  usaha  yang  menerima  penghasilan  dari  wajib  pajak  yang  memiliki peredaran  bruto  tertentu  (dibawah  4.800.000.000)  akan  dikenakan  tarif  pajak  final  sebesar  1%  dari peredaran brutonya.

## Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Undang-Undang No.42, Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan  atas  :  (1)  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  di  dalam  Daerah  Pabean  yang  dilakukan  oleh pengusaha,  (2)  impor  Barang  Kena  Pajak,  (3)  penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  di  dalam  Daerah  Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (4) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Dae- rah Pabean di dalam Daerah Pabean, (5) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di da- lam Daerah  Pabean,  (6)  ekspor  Barang  Kena  Pajak  Berwujud  oleh Pengusaha Kena Pajak,  (7)  ekspor Barang Kena Pajak Tidak  Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan (8) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

## Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah  nomor  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  sebagai  sarana  administrasi  perpajakan  yang  di- pergunakan  sebagai  tanda  pengenal  diri  atau  identitas  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  hak  dan kewajiban perpajakannya. Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP, atau  KP2KP  dengan  mengisi  formulir  pendaftaran  dan  melampirkan  persyaratan  administrasi  yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui e-register.
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa- jakan  mengakomodir  mengenai hak  wajib  pajak, yaitu: (1) hak  atas kelebihan pembayaran pajak,  (2) hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, (3) hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan  kembali,  dan  (4)  hak-hak  wajib  pajak  lainnya  (hak  kerahasiaan,  pengangsuran  atau penundaan dan sebagainya); serta kewajiban wajib pajak, yaitu: (1) kewajiban mendaftarkan diri, (2) kewajiban  pembayaran,  pemotongan/pemungutan,  dan  pelaporan  pajak,  (3)  kewajiban  dalam  hal diperiksa, dan (4) kewajiban memberi data.
Status PTKP 2013 PTKP 2009 TK/0 24.300.000 15.840.000 K/0 26.325.000 17.160.000 K/1 28.350.000 18.480.000 K/2 30.375.000 19.800.000 K/3 32.400.000 21.120.000

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA PENGUSAHA DI PASAR ATOM SURABAYA OLEH CHRISTIAN, SHANTI, dan IRAWAN
Wajib  pajak  dikenai  sanksi  berkenaan  dengan  kelalaian  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajibannya  sebagai  wajib  pajak.  Terdapat  beberapa  sanksi  dalam  perpajakan,  yaitu  sanksi  bunga (akibat terlambat/tidak/kurang sektor), sanksi administratif (akibat terlambat lapor), serta sanksi ke- naikan. Contohnya adalah ketika seseorang terlambat dalam penyampaian SPT (paling lambat 20 hari setelah akhir Masa Pajak) akan dikenakan sanksi berupa bunga 2% per bulan yang dihiung dari tang- gal  jatuh  tempo  pembayaran  sampai  dengan  tanggal  pembayaran.  Bila  seorang  wajib  pajak  tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT masa PPN dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00,  untuk SPT masa PPh dikenakan denda Rp 100.000,00 dan SPT tahunan PPh  Orang  Pribadi  dikenakan  denda  Rp  100.000,00  SPT  tahunan  PPh  badan  dikenakan  denda  Rp 1.000.000,00. Jika seorang wajib pajak kurang bayar pajak, dan terlambat akan dikenakan sanksi denda 2%  per bulan  dan maksimal  24 bulan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2007 pasal  1, Surat Pemberitahuan adalah surat wajib yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghi- tungan  dan/atau  pembayaran  pajak,  objek,  dan/atau  bukan  objek  pajak,  dan/atau  harta  dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Persepsi  yang  Baik  Atas  Efektifitas  Sistem  Perpajakan  Persepsi  dapat  dinyatakan  sebagai  suatu proses pengorganisasian, pengintepretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan  suatu  yang  berarti  dan  merupakan  aktivitas  integrated  dalam  diri  individu.  Efektifitas sendiri  memiliki  pengertian  suatu  pengukuran  yang  menyatakan  seberapa  jauh  target  (kualitas, kuantitas  dan  waktu)  telah  tercapai  (Widayati  dan  Nurlis,  2010).  Sistem  perpajakan  baru  yang  ber- basis  internet,  wajib  pajak  dapat  mendaftar  dan  mengakses  data  perpajakannya  tanpa  batas  waktu dan tempat. Wajib Pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak dan mengisi kolom isian yang su- dah disediakan. e-Registration adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan/atau pengukuhan Pengu- saha  Kena  Pajak  dan  perubahan  data  wajib  pajak  dan/atau  Pengusaha  Kena  Pajak  melalui  internet yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak. Data SPT wajib pajak juga lebih  aman karena tersimpan  dalam  bentuk  elektronik  dan  terenkripsi  (memiliki kode kunci). Selain itu, terdapat sistem pelaporan e-SPT dan e-Filling yang memudahkan dan lebih cepat wajib pajak da- lam melaporkan pajak. e-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. e-Filling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem online yang real time. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, mengakses internet sudah sangat mudah. Wajib pajak sudah dapat membeli modem dan paket  internet  dari  berbagai  provider  dengan  harga  yang  terjangkau  yang  ditawarkan.  Bahkan  be- berapa  fasilitas umum  sudah  menyediakan jaringan  wi-fi  secara gratis, sehingga  mempermudah  da- lam mengakses internet. Sehingga dengan berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak akan menimbulkan persepsi yang baik dan kemauan untuk membayar pajak- nyapun akan meningkat (Handayani, Agus, dan Umi, 2012).
Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum Di negara maju yang member- lakukan  wajib  pajak,  warga  negara  mendapatkan  tunjangan  dari  negara,  misalnya  tunjangan  untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi  kewajibannya  untuk  membayar  pajak  dengan  kesadaran  penuh  bahwa  mereka  akan mendapatkan  imbalannya  melalui  fasilitas  yang  telah  dirancang  oleh  pemerintah.  Secara  otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma -norma dan nilai yang sama (Doney et.al., 1998 dalam Handayani, Agus, dan Umi, 2012). Dengan adanya ke- percayaan  dari  wajib  pajak  terhadap  sistem  pemerintahan  dan  hukum,  maka  wajib  pajak secara su- karela  membayar  pajak.  Hal  ini  didasari  keyakinan  wajib  pajak,  bahwa  pajak  yang  dibayarkan digunakan  sebagaimana mestinya sesuai  dengan peraturan yang ada serta  hukum yang berlaku, se- hingga  tidak  akan  digunakan  untuk  kepentingan  selain  kepentingan  negara.  Pengusaha  Orang pribadi  atau  badan  dalam  bentuk  apa  pun  yang  dalam  kegiatan  usaha  atau  pekerjaannya menghasilkan  barang, mengimpor barang, mengekspor barang,  melakukan  usaha  perdagangan, m e- manfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaat- kan jasa dari luar daerah pabean.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 2 – JULI 2015 – Halaman 110-131

## Pengembangan Hipotesis Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak
Indikator  pertama  adalah  adanya  kesadaran  membayar  pajak  oleh  wajib  pajak.  Irianto  (2005)  dalam Rantung dan Priyo (2009) menuliskan beberapa kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk  membayar  pajak.  Terdapat  empat  bentuk  kesadaran  utama  terkait  pembayaran  pajak.  Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan sumber  penerimaan terbesar  negara.  Dengan  mengetahui  hal terse- but,  maka  wajib pajak  menyadari  pentingnya pembayaran pajak  dalam  usaha peningkatan  penerimaan negara. Kedua, kesadaran bahwa pajak adalah bentuk keikutsertaan dalam proses pembangunan negara. Dengan  menyadari  hal  ini,  wajib  pajak  mau  membayar  pajak  karena  merasa  tidak  dirugikan  dari pemungutan pajak. Ketiga, kesadaran bahwa melakukan penundaan membayar pajak merugikan negara. Wajib  pajak membayar  pajak karena  menyadari bahwa penundaan pembayaran  pajak berdampak pada kurangnya  sumber  dana  yang  dapat  mengakibatkan  terhambatnya  pembangunan  negara.  Keempat, kesadaran  jika  membayar  pajak  tidak  sesuai  dengan  jumlah  yang  seharusnya  dibayarkan  dapat  meru- gikan  negara.  Sehingga,  jika  wajib  pajak  semakin  sadar  dan  mengetahui  pentingnya  pajak,  maka  akan meningkatkan tingkat kemauan membayar pajak dari wajib pajak. Maka hipotesis yang dapat dirumus- kan adalah :
H1:  Semakin tinggi  Kesadaran membayar  pajak  oleh  wajib  pajak, maka semakin tinggi kemauan untuk membayar pajak.
Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Akan Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Indikator kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajaka n (syarat-syarat) terkait  pembayaran  pajak.  Menurut  Widayati  dan  Nurlis  (2012),  terdapat  indikator  bahwa  wajib  pajak mengetahui  dan  memahami  peraturan  perpajakan.  Pertama,  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang sanksi  perpajakan.  Semakin  tahu  dan  paham  wajib  pajak  tentang  peraturan  perpajakan,  maka  semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap sanksi diterima bila melalaikan pembayaran pajakan. Sanksi terse- but  mendorong  wajib  pajak  akan  menjalankan  kewajibannnya  dengan  baik.  Kedua,  pengetahuan  dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami tentang tarif pa- jak  yang  berlaku,  maka  akan  mendorong  wajib  pajak  untuk  dapat  menghitung  besarnya  pajak  secara benar.  Ketiga  adalah  wajib  pajak  mengetahui  dan  memahami  peraturan  perpajakan  melalui  sosialisasi yang  dilakukan  oleh  KPP.  Sosialisasi  tersebut,  membantu  setiap  wajib  pajak  diharapkan  dapat  menge- tahui peraturan pajak yang ada. Keempat bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui  training  perpajakan  yang  mereka  ikuti.  Dengan  training  dari  pihak  luar  KPP  atau  KPP  dapat membantu  dan  memahami  peraturan  pajak  yang  ada.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  jika  semakin  tinggi pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak un- tuk membayar pajak. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :
H2: Semakin tinggi Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan,  maka akan semakin tinggi kemauan untuk membayar pajak.
Pengaruh Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemau an Untuk Membayar Pajak Indikator  ketiga  penelitian  ini  adalah  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan.  Salah  satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. Variabel ini diukur dengan instrumen pertan- yaan  yang berasal  dari penelitian  Widyawati  dan  Nurlis  (2010),  yang  terdiri  dari lima item pertanyaan. Indikator yang  digunakan  dalam  adalah  pembayaran pajak  melalui  e-Banking,  fasilitas ini  akan  sangat memudahkan dan lebih aman untuk pembayaran pajak. Kemudian Penyampaian SPT melalui  e-SPT dan e-Filling. Dengan adanya e-SPT dan e-Filling akan memudahkan pengisian SPT. Ketiga Penyampaian SPT melalui drop box, dimana drop box ini sudah banyak di tempatkan ditempat- tempat strategis dan tidak harus di tempat KPP wajib pajak medaftar. Selanjutnya update peraturan pajak terbaru secara online me- lalui  internet.  Dengan  peraturan  yang  sudah  online,  maka  informasi  yang  diberikan  akan  sangat  cepat tersebarnya  daripada  melalui  sosialisasi  KPP.  Kelima  Pendaftaran  NPWP  melalui  e-register.  Di  mana pendaftaran secara  e-register  akan lebih  memudahkan  wajib pajak  membuat  NPWP. Sehingga,  jika  sis- tem perpajakan yang ada semakin maju dan efektif, maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak wajib pajak. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :
H3: Semakin baik efektifitas sistem perpajakan,maka semakin tinggi kemauan  untuk membayar pajak.

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA PENGUSAHA DI PASAR ATOM SURABAYA OLEH CHRISTIAN, SHANTI, dan IRAWAN

## Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak
Indikator keempat adalah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi, norma-norma dan nilai yang sama (Doney dkk., 1998 dalam Handayani, dkk, 2012) Menurut James  dkk. (2005)  dalam  Handayani,  dkk  (2012),  hal-hal  yang  mengindikasikan  kepercayaan  terhadap  sistem pemerintahan dan hukum oleh wajib pajak antara lain pertama, kepercayaan terhadap sistem pemerinta- han. Kedua, kepercayaan terhadap sistem hukum. Ketiga, kepercayaan terhadap politisi dan wakil rakyat serta yang keempat, kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat. Hal ini  tidak  sejalan  dengan  kesimpulan  dari  Handayani  dkk.  (2012)  dan  Permadi  (2013),  Tingkat  ke- percayaan  terhadap sistem pemerintahan  dan  hukum tidak berpengaruh  terhadap kemauan membayar pajak  oleh  wajib  pajak.  Faktor  yang  menyebabkan  adalah  pemerintahan  yang  ada  dan  letak  strategis wilayah berpengaruh positif terhadap kemauan  membayar  pajak,  maka  hipotesis  yang  dapat  dirumus- kan adalah :
H4: Semakin tinggi kepercayaan terhadap pemerintahan dan hukum, maka semakin tinggi kemauan un- tuk membayar pajak.

## Model Penelitian
Gambar 1. Model Penelitian

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  dengan  menggunakan  hipotesis  kausal  (hubungan  sebab-akibat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Pasar Atom Surabaya. Serta untuk menunjukan faktor- faktor yang berpengaruh besar pada kemauan untuk membayar pajak pada wajib pajak yang melakukan kegiatan  usaha    di  Pasar  Atom  Surabaya.  Variabel  terikat  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah kemauan  membayar  pajak,  sedangkan  variabel  bebas  yang  dipakai  adalah  kesadaran  membayar  pajak oleh  wajib  pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan,  persepsi  yang  baik  atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 2 – JULI 2015 – Halaman 110-131

## Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Penelitian ini  mengukur  empat faktor yang  mempengaruhi kemauan untuk  membayar  pajak  pada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Pasar Atom Surabaya. Dan didasarkan pada kuesion er yang terdapat pada penelitian  Handayani, dkk (2012) serta Widayati dan Nurlis (2010). Dalam penelitian ini  responden  mengisi  jawaban  yang  dianggap  paling  tepat.  Jawaban  diukur  dengan  likert  scale  yang berdimensi 5 skala, yaitu skala (1) Sangat Tidak Setuju, skala (2) Tidak Setuju, skala (3) Netral, skala (4) Setuju, dan skala (5) Sangat Setuju. Berikut adalah definisi operasional tiap variabel:
1. Kesadaran  Membayar  Pajak  Kesadaran  membayar  pajak  adalah  keadaan  mengetahui  atau mengerti, sedangkan kesadaran  wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya merupakan  hal penting dalam penarikan pajak. Indikator kesadaran membayar pajak antara lain :
a. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
b. Penundaan  pembayaran  pajak  dan  pengurangan  beban  pajak  sangat  merugikan negara.
c. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara.
d. Membayar  pajak  tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya  dibayar  akan  merugikan negara.
2. Pengetahuan  dan  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan    Pengetahuan  dan  pemaham an peraturan perpajakan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok  wajib  pajak  dalam  usaha  mendewasakan  manusia  melalui  upaya  pengajaran  dan pelatihan. Indikator pengetahuan peraturan perpajakan, antara lain:
a. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
c. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.
d. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.
3. Efektivitas  Sistem  Perpajakan  Efektifitas  memiliki  pengertian  suatu  pengukuran  yang menyatakan  seberapa  jauh  target  (kualitas,  kuantitas,  dan  waktu)  telah  tercapai.  Indikator persepsi efektifitas sistem perpajakan antara lain:
a. Pembayaran pajak melalui e-Banking.
b. Penyampaian SPT melalui e-SPT dan e-Filling.
c. Penyampaian SPT melalui drop box.
d. Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet.
e. Pendaftaran NPWP melalui e-register.
4. Sistem  Pemerintahan  dan  Hukum  Kepercayaan  adalah  sesuatu  yang  diharapkan  dari kejujuran  dan    perilaku  kooperif  yang  berdasarkan  saling  berbagi  norma-norma  dan  nilai yang  sama (Doney  dkk.,  1998,  dalam  Handayani,  dkk.,  2012).  Indicator sistem pemerintahan dan hukum :
a. Sistem pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik.
b. Sistem hukum yang dijalankan pemerintah sudah baik.
c. Keinginan untuk membayar pajak karena politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik.
d. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.
5. Kemauan  Membayar  Pajak  Kemauan  Membayar  Pajak  Kemauan  membayar  pajak  sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi)  secara  langsung  (Vanessa  dan  Hari;  2009,  dalam  Hardiningsih,  2011). Indikator kemauan membayar pajak:
a. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak.
b. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.
c. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak.
d. Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.
e. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA PENGUSAHA DI PASAR ATOM SURABAYA OLEH CHRISTIAN, SHANTI, dan IRAWAN

## Jenis Data dan Sumber Data
Jenis  data  yang  dipakai  adalah  data  kualitatif,  yaitu  jenis  data  yang  berupa  opini,  sikap, pengalaman  dari  orang  yang  menjadi  responden.  Pada  penelitian  ini,  responden  yang  diambil  adalah pemilik usaha di Pasar Atom Surabaya. Jawaban yang diberikan merupakan tanggapan atas pertanyaan tertulis  (kuisioner)  yang  diberikan.  Sumber  data  dari  penelitian  ini  adalah  data  primer  di  mana  data diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung  dengan  mengajukan sejumlah  pertanyaan kepada responden.

## Alat dan Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengumpulkan  data  dengan  pembagian  kuesioner.  Kuesioner  yang dipakai telah  dipakai  pada penelitian  terdahulu  oleh  Handayani  Dkk., (2012) serta  Widayati  dan  Nurlis (2010)  dan  seluruh  pertanyaan  dalam  kuesioner  menunjukan  hasil  yang  valid  untuk  tujuan  penelitian. Teknik  pengumpulan  data adalah  dengan mendistribusikan  kuesioner secara langsung kepada  pemilik usaha  di  Pasar  Atom  Surabaya  sehingga  diperoleh  data  yang  relevan,  dapat  dipercaya,  obyektif  dan dapat  dijadikan  landasan  dalam  proses  analisis.  Dibantu  dengan  Pilot  test  yang  merupakan  alat  untuk menguji instrumen penelitian yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, pilot test akan dilakukan pada kuesioner yang akan dibagikan pada responden. Kuesioner akan diberikan pada beberapa orang, yakni 1 dosen,  dan  3  pengusaha.  Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan  saran  dan  kritik  dari  setiap  item pertanyaan yang ada dalam kuesioner agar terbentuk pertanyaan yang jelas dan tidak bias.

## Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi  penelitian  adalah  pengusaha  yang  melakukan  kegiatan  usaha    di  Pasar  Atom  Surabaya, dengan  jumlah  stands  kurang  lebih  2000.  Pengambilan  sampel  menggunakan  metode  convenience sampling  yaitu    sampel  diambil  dengan  didasarkan  pada  pertimbangan  kemudahan  peneliti.  Kriteria - kriteria yang ditentukan untuk pengambilan sampel adalah:
a. Pengusaha yang terdaftar di manajemen Pasar Atom dan yang memiliki NPWP.
b. Stands yang dijaga langsung oleh pemiliknya, sehingga pengisian kuesioner valid.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  merupakan  cara  untuk  mengolah  data  yang  diperolah,  dan  mengetahui bagaimana hasil dari data tersebut. Teknik analisis ini ada berbagai macam, antara lain: 1. Uji Reliabilitas Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  menguji  konsistensi  data  yang  dikumpulkan  dengan  menggunakan cronbach  alpha.  Penarikan  kesimpulan  adalah  bila  cronbach  alpha  >  0,7,  maka  variabel  independen reliabel,  sebaliknya  jika  cronbach  alpha  <  0,7,  maka  variabel  bebas  tidak  reliabel.  2.  Uji  Validitas  Uji validitas  dilakukan  untuk  menguji  keakuratan  instrumen  kuesioner.  Penarikan  kesimpulan  bila  nilai corrected item total correlation > r tabel, maka pertanyaan yang ada valid, sebaliknya jika corrected item total correlation <  r tabel, maka pertanyaan yang ada tidak valid. 3. Uji Asumsi Klasik Peramalan dapat dilakukan  dengan  menggunakan  sebuah  model  regresi.  Model  dengan  kesalahan  peramalan  yang seminimal mungkin yang merupakan model yang baik.
Sebuah  model sebelum digunakan seharusnya  memenuhi beberapa asumsi,  yang biasa  disebut  dengan asumsi  klasik.  Berdasarkan  variabel-bariabel  yang  digunakan,  maka  dapat  disusun  persamaan  regresi linear berganda dengan rumusan sebagai berikut.
dimana, KMP   =  Kemauan untuk membayar pajak α =  Konstanta β1,2,3,4  =  Koefisien Regresi KBP    =  Kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak PPP    = Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan ESP    =  Persepsi yang baik atas efektivitas sistem   perpajakan SPH   =  Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum ε
=  error
KMP =α+β 1 KBP +β 2 PPP +β 3 ESP +β 4 SPH +ε

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 2 – JULI 2015 – Halaman 110-131

## 1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  digunakan untuk  mengetahui  distribusi  normal data pada  variabel  penelitian  dengan menggunakan Kolmogrov Smirnov Test.Tingkat kesalahan (α) yang ditetapkan adalah sebesar 0, 05 (α =  5%).  Penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  ketentuan,  jika  nilai  signifikansi  >  0,05,  maka  data terdistribusi  secara  normal.  Sebaliknya,  jika  nilai  signifikansi  ≤  0,05,  maka  data  tidak  terdistribusi secara normal.
2. Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  timbul  gejala  korelasi  pada  setiap  variabel indpenden.  Multikolinearitas  dapat  dilihat  nilai  tolerance  dan  nilai  VIF.  Penarikan  kesimpulan dilakukan  dengan ketentuan apabila  VIF  <  10 atau nilai tolerance  >  0,10%,  maka tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi tidak  terjadi kesamaan varian  dari  residual  atau  pengamatan  ke  pengamata  yang  lain.  Cara  untuk  mendeteksi  ada  atau tidaknya  heteroskedastisitas  yaitu  dengan  melihat  grafik  plot  antara  nilai  prediksi  variabel  terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan  dengan  melihat  ada  tidaknya  pola  tertentu  pada  grafik  scatterplot  antara  SRESID  dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi -Y sesungguhnya) yang telah di-studentized.
4. Uji Hipotesis
a.  Uji  Koefisien  Determinasi  (R2)  Koefisien  determinasi  (R2)  digunakan  untuk  mengukur  seberapa jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Nilai  koefisien determinasi  adalah  antara  nol  dan  satu.  Nilai  R2  yang  kecil  berarti  menunjukkan  kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R2 yang mendekati  satu  berarti  variabel-variabel  independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang dibutuhkan  untuk  memprediksi  variabel  dependen.  Kelemahan  mendasar  penggunaan  koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  menggunakan  adjusted  R2  berkisar  antara  nol  dan  satu.  Jika  nilai adjusted  R2  semakin  mendekati  satu,  maka  semakin  baik  kemampuan  model  tersebut  dalam menjelaskan variabel dependen.
b. Uji kelayakan model (Uji Statistik F) Peneliti akan menguji F hitung dan membandingkan dengan F tabel  untuk  mengetahui  apakah  model  regresi  diterima  atau  tidak  diterima.  Dasar  analisis  uji  F adalah sebagai berikut :
1. Jika signifikansi < 0,05 maka model regresi layak untuk digunakan.
2. Jika signifikansi > 0,05 maka model regresi tidak layak untuk digunakan.
c. Uji t Peneliti akan menguji t hitung masing-masing variabel independen dan dibandingkan dengan t tabel untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau tidak diterima.
1. Jika  signifikansi  <  0,05  maka  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak,  artinya  ada  pengaruh  antara varibale bebas secara dengan variabel terikat.
2. Jika signifikansi > 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Objek Penelitian
Karakteristik  objek  penelitian  ini  menjelaskan  data  yang  diperoleh  dari  pembagian  kuesioner  ke pemilik tenant di Pasar Atom Surabaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi lapangan, dapat dijelaskan  tentang karakteristik responden.  Karakteristik  responden  digunakan  untuk mengetahui gam- baran umum tentang pemilik tenant di Pasar Atom Surabaya.

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA PENGUSAHA DI PASAR ATOM SURABAYA OLEH CHRISTIAN, SHANTI, dan IRAWAN
Tabel 2. Karakteristik Responden Karakteristik Jumlah Persentase Jenis Kelamin Laki-Laki 45 28% Perempuan 118 72% Total 163 100% Usia < 26 tahun 65 40% 26-35 tahun 43 26% 36-45 tahun 22 13% 46-55 tahun 19 12% > 55 tahun 14 9% Total 163 100% Sumber : Data diolah

## Deskripsi Data
Kuesioner didistribusikan dalam kurun beberapa waktu, antara lain 5 November 2013, 12 November 2013, 15 November 2013 dan 19 November 2013. Sebanyak 163 kuesioner disebarkan kepada responden, dimana semua kuesioner yang diberikan langsung ditanggapi on the spot  oleh pemilik tenant, sehingga tingkat respon dari narasumber adalah 100%.
Kuesioner  yang  didistribusikan  memiliki  22  pertanyaan  yang  terdiri  dari  empat  variabel  bebas sebanyak 17  pertanyaan  dan satu variabel  terikat sebanyak  5  pertanyaan  ,  dengan  skala  1  sampai  5  di- mana skala 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS), skala 2 untuk tidak setuju (TS), skala 3 untuk ne- tral  (N),  skala  4  untuk  setuju  (S),  dan  5  untuk  sangat  setuju  (SS).  Keempat  variabel  bebas  itu  adalah kesadaran membayar pajak (KMP) sebanyak 4 pertanyaan, pengetahuan dan pemahaman akan peratu ran perpajakan (PPP) sebanyak 4 pertanyaan, efekvifitas sistem perpajakan (ESP) terdapat 5 pertanyaan,dan tingkat kepercayaan terhadap  pemerintahan  dan  hukum  (SPH)  memiliki 4  pertanyaan.  Kemauan  mem- bayar pajak (KMP) sebagai variabel dependen sebanyak 5 pertanyaan.

## Tabel 3. Deskripsi Data Kesadaran Membayar Pajak
Varia- Jawaban bel STS   % TS  % N  % S % SS % KBP 1 0 0% 5  3,1%  15  9,2%  108  66,3%  35 21,5% 2 7 4,3%  11  6,7%  8  4,9%  102  62,6%  35 21,5% 3 3 1,8%  21  12,9%  18  11,0%  96  58,9%  25 15,3% 4 4 2,5%  27  16,6%  25  15,3%  81  49,7%  26 16,0%

## Sumber : Data diolah
Tabel 3  menjelaskan  deskripsi data variabel kesadaran  membayar  pajak. Dalam  tabel  di  atas  pern- yataan  pertama  bahwa  “pajak  merupakan  pendapatan  terbesar  negara”  sebanyak  66,3%  responden menyatakan setuju akan pernyataan tersebut, dan tidak ada satu pun responden yang menyatakan sangat tidak setuju.  Hal ini  menunjukkan bahwa lebih  dari separuh  responden setuju bahwa pajak  merupakan pendapatan terbesar negara.
Pernyataan  kedua  bahwa  ”pajak  yang  dibayarkan  oleh  wajib  pajak  dapat  digunakan  untuk  pem- bangunan negara”, 102  responden atau  62,6%  setuju  dengan pernyataan tersebut,  namun  terdapat jug a 4,3% atau 7 repsonden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukan bahwa responden setuju bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan negara.
Pernyataan ketiga bahwa “penundaan pajak yang dibayarkan merugikan negara”, 96 responden atau sekitar 58,9% setuju akan  pernyataan  tersebut,  dan  sebanyak  3 responden atau 1,8%  sangat tidak setuju akan  pernyaatan  tersebut.  Kesimpulannya  adalah  wajib  pajak  sependapat,  bahwa  penundaan  pem- bayaran pajak merugikan negara.
Pernyat aan keempat bahwa “jika  pajak yang dibayarkan oleh  wajib pajak kurang  dari jumlah yang seharusnya merugikan  negara”, 49,7%  responden setuju  akan  pernyataan  tersebut,  dan  sebanyak   4 re- sponden sangat  tidak  setuju  akan pernyataan tersebut, artinya bahwa jika  wajib  pajak  membayar  pajak kurang dari seharusnya berdampak merugikan Negara.

## Tabel 4. Deskripsi Data Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan

## Sumber : Data diolah
Tabel  4  menjelaskan  deskripsi  data  dari  variabel  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan perpajakan, secara keseluruhan dari 4 pernyataan, responden memilih setuju akan pernyataan yang ada. Pernyataan  perertama  adalah  “pajak  yang  d ihitung  berdasarkan  total  penghasilan  bruto  dikalikan  tarif 1%”, mayoritas responden atau lebih dari 50% setuju akan pernyataan yang ada. 7 responden sangat tid- ak setuju akan pernyataan tersebut.
Pernyataan kedua bahwa “wajib pajak yang tidak membayar pa jak maka akan dikenakan sanksi pa- jak”, responden yang  memilih setuju  akan  pernyataan  tersebut sebanyak 77  responden atau  47,2%,  dan sebanyak  6  responden  sangat  tidak  setuju  akan  pernyataan  tersebut.  Kesimpulannya  adalah  reposden mendukung akan sanksi bila wajib pajak tidak membayarkan pajak.
“Pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan  diperoleh  dari  sosialisasi  oleh  KPP”, sebanyak 79 responden setuju akan pernyataan tersebut, dan minoritas responden (6 responden) sangat tidak setuju akan pernyataan diatas. Kesimpulannya adalah mayoritas wajib pajak yang merupakan pen- gusaha  di  Pasar  Atom  memperoleh  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  perpajakan  dari  sosialisasi oleh KPP.
Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan diperoleh dari training, 61 responden set- uju bahwa informasi tentang perpajakan yang diterima merupakan hasil dari mengikuti training perpa- jakan. Namun, sekalipun wajib pajak mengikuti atau tidak mengikuti training tidak berdampak kepada pengetahuan dan pemahaman  akan  perpajakan,  hal  ini  diliihat  dari porsentase  netral yang merupakan tertinggi kedua sebesar 23,9% ( 39 responden).
Varia- Jawaban bel STS  % TS  % N  % S % SS  % PPP 1 7 4,3% 22  13,5%  40  24,5%  86  52,8%  8  4,9% 2 6 3,7% 18  11,0%  26  16,0%  77  47,2%  36  22,1% 3 6 3,7% 15  10,4%  27  22,7%  79  48,5%  24  14,7% 4 14 8,6% 35  21,5%  39  23,9%  61  37,4%  15  8,6%

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA PENGUSAHA DI PASAR ATOM SURABAYA OLEH CHRISTIAN, SHANTI, dan IRAWAN
Tabel 5. Deskripsi Data Efektivitas Sistem Perpajakan
Varia- Jawaban bel STS  % TS  % N  % S % SS  % ESP 1 6 3,7%  17  10,4%  35  21,5%  86  52,8%  19  11,7% 2 8 4,9%  9  5,5% 22  13,5%  97  59,5%  27  16,6% 3 1 0,6%  18  11,0%  39  23,9%  85  52,1%  20  12,3% 4 5 3,1%  0  0,0% 27  16,6%  102  62,6%  29  17,8% 5 11 6,7%  8  4,9% 22  13,5%  92  56,4%  30  18,4%

## Sumber : Data diolah
Tabel  5  menjelaskan  tentang  deskripsi  data  tentang  efektivitas  sistem  perpajakan  yang  ada,  pern- yataan  pertama bahwa  wajib pajak dapat  melaporkan SPT  melalui  e-SPT dan e-Filling dinilai  efektif.  86 responden atau 52,8% setuju akan pernyataan tersebut, dimana responden menilai bahwa dengan adanya kemajuan  teknologi yang ada, pelaporan SPT melalui  e-SPT  dan  e-Filling  memudahkan  wajib pajak  da- lam  pelaporan  ataupun  pengisian  SPT.  Angka  terbesar  kedua  adalah  netral,  sebanyak  35  responden (21,5%),  dapat  diartikan  bahwa  dengan  ada  atau  tidak  adanya  e-SPT  dan  e-  Filling  tidak  ada pengaruhnya bagi sebagian wajib pajak.
Pernyataan  kedua  adalah  “pembayaran  pajak  melalu i  e- Banking  mudah,  aman,  dan  terpercaya” sebanyak  59,5%  responden  setuju  akan  pernyataan  tersebut,  dan  hanya  4,9%  yang  sangat  tidak  setuju akan pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah mayoritas responden merasa terbantu dengan adanya fasilitas e-banking yang ada.
Pernyataan ketiga adalah “pelaporan SPT melalui dropbox dapat dilakukan dimana saja dan memu- dahkan wajib pajak”, 85 responden (52,1%) setuju akan pernyataan tersebut, namun terdapat pula 18 re- sponden yang tidak setuju akan pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah dengan adanya dropbox itu memudahkan  wajib pajak,  tetapi tempat  dropbox yang  tidak  di semua  mall  ada  membuat beberapa  re- sponden tidak mengetahui manfaat dari dropbox.
102  responden  atau  62,6% setuju  akan pernyataan bahwa  “ peraturan  pajak  terbaru dapat  diupdate melalui internet dengan  mudah  dan  cepat”,  dan sebanyak  29 responden sangat setuju akan  pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa perkembangan teknologi sangat membantu persebaran informasi peraturan  perpajakan  terbaru  dan  tidak  membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  dapat  diketahui  oleh wajib  pajak.  Pernyataan  kelima  adalah  “pedaftaran  NPWP  dapat  dilakukan  melalui  e -regristration  dan website  Dirjen  Pajak”,  sebanyak  56,4%  setuju  akan  pernyataan  tersebut,  tapi  8  respond en  (4,9%)  tidak setuju  akan  pernyataan  tersebut.  Kesimulannya  adalah  bahwa  fasilitas  yang  ada  memudahkan  calon wajib pajak untuk daftar menjadi wajib pajak.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 2 – JULI 2015 – Halaman 110-131

## Tabel 6. Deskripsi Data Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum

## Sumber : Data diolah
Tabel 6 menunjukan data deskripsi variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum  akan pemerintah,  pernyataan  pertama  adalah  “sistem  pemerintahan  yang  ada  sudah  berjalan dengan baik”, sebanyak  36,2% responden  setuju akan  pernyataan  tersebut,  dan sebanyak  41  responden memilih  untuk  netral  dan tidak setuju  akan  pernyataan tersebut.  Kesimpulannya  adalah bahwa kinerja dari sistem pemerintahan yang ada sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan karena masih banyak responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju akan pernyataan tersebut.
Pernyataan  kedua  adalah  “sistem  hukum  yang  berjalan  sudah  baik”,  sebanyak  64  responden  atau 39,3% tidak setuju akan pernyataan tersebut, dan  20,9% dari total responden (39 responden) menyatakan setuju  akan pernyataan tersebut,  dari  hasil tersebut dapat  disimpulkan  bahwa sistem  hukum yang  ber- jalan masih dinilai buruk sehingga tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada masih  rendah.
Pernyataan ketiga adalah “keinginan untuk membayar pajak karena politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan  fungsi  dan  wewenangnya  dengan  baik”,  seb anyak  54  reponden  atau  33,1%  setuju  akan pernyataan tersebut, dan 44 responden atau 27% tidak setuju akan pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa  wajib pajak membayar  pajak karena fungsi  dan  wewenang dari  politisi  dan  wakil rakyat sudah berjalan de ngan baik. Pernyataan terakhir adalah “kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat, sebanyak 61 responden atau 37,4% setuju akan pernyataan tersebut, tapi sebanyak  23,3%  memilih  netral  akan  pernyataan  tersebut.  Kesimpulannya  adalah  kepercayaan  bahwa pajak yang dibayarkan dialokasikan kepada rakyat kembali.
Tabel 7. Deskripsi Data Kemauan Membayar Pajak
Varia- Jawaban bel STS  % TS  % N  % S % SS  % SPH 1 13 8,0% 41  25,2%  41  25,2%  59  36,2%  9  5,5% 2 17 10,4%  64  39,3%  37  22,7%  34  20,9%  11  6,7% 3 17 10,4%  44  27,0%  40  24,5%  54  33,1%  8  4,9% 4 14 8,6% 28  17,2%  38  23,3%  61  37,4%  22  13,5% Variabel Jawaban STS    % TS  % N  % S % SS  % KMP 1 5 3,1%    3  1,8% 22  13,5%  100  61,3%  33  20,2% 2 2 1,2%    5  3,1% 19  11,7%  107  65,6%  30  18,4% 3 2 1,2%    8  4,9% 20  12,3%  104  63,8%  29  17,8% 4 3 1,8%    10  6,1% 26  16,0%  96  58,9%  28  17,2% 5 0 0,0%    6  3,7% 42  25,8%  94  57,5%  21  12,9%
Sumber : Lampiran 2(Diolah)

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA PENGUSAHA DI PASAR ATOM SURABAYA OLEH CHRISTIAN, SHANTI, dan IRAWAN
Tabel 7 menunjukan deskrispi data tentang variabel kemauan membayar pajak, pernyataan pertama adalah  “wajib  pajak  melakukan  konsultasi  dengan  pihak  yang  memahami  pajak,  sebelum melakukan pembayaran pajak”, sebanyak 100 responden atau 61,3% responden setuju akan pernyataan tersebut, se- dangkan  33  responden  atau  20,2%  sangat  setuju  akan  pernyataan  tersebut.  Keismpulannya  adalah  re- sponden melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang paham akan perpajakan.
Pernyataan  kedua  adalah  “wajib  pajak  menyiapkan  dokumen  yang  diperlukan  untuk  membayar pajak”  sebanyak  107  responden  setuju  akan  pernyataan  tersebut,  dan  sebanyak  19  responden  ber- pendapat  netral  akan  pernyataan tersebut.  Kesimpulannya adalah  responden menyiapkan semua  doku- men yang diperlukan untuk pembayaran pajak kepada pihak terkait.
Pernyataan ketiga “wajib pajak berusahan mencari informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak”, sebanyak 104 responden setuju akan pernyataan tersebut, tapi sebanyak 29 responden sangat set- uju akan pernyataan tersebut. Kesimpulannya adalah responden mencari tahu informasi mengenai tem- pat dan pembayaran kewajiban pajak responden.
Pernyataan keempat “wajib pajak berusaha mencari informasi tenta ng batas waktu pembayaran pa- jak”,  sebanyak  96  responden  setuju  akan  pernyataan  tersebut,  namun  10  responden  tidak  setuju  akan pernyataan  tersebut.  Kesimpulannya  adalah  responden  mencari  informasi  tentang  batas  waktu  pem- bayaran pajak yang harus dibayarkan kepada pihak terkait.
Pernyataan kelima adalah “wajib pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak”, sebanyak 94 responden  setuju  akan  pernyataan  tersebut,  dan  tidak  ada  responden  yang  sangat  tidak  setuju  akan pernyataan tersebut, artinya bahwa responden menyiapkan dana tersendiri untuk membayar kewajiban pajaknya

## Analisis Data Pilot Test
Hasil dari pilot test adalah setiap pertanyaan yang ada di dalam kuesioner dapat dimengerti oleh  setiap  pihak  (dosen,  dan  pengusaha),  sehingga  kuesioner  yang  ada  dimengerti  dan  dijawab diberikan kepada responden.

## Uji Reliabilitas
Tabel 8. Uji Reliabilitas
Sumber : Data diolah
Hasil dari pengujian atas reliabilitas dapat dilihat pada tabel  8 yang dilakukan dengan bantuan pro- gram SPSS didapatkan bahwa nilai koefisien cronbach alpha variabel- variabel penelitian lebih besar dari 0,7 yaitu sebesar 0,881, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut reliabel.

## Uji Validitas
Tabel 4 merupakan hasil dari uji validitas, dimana bagian Corrected Item Total Correlation menun- jukkan hasil angka yang lebih besar dari r tabel, dengan menggunakan df (degree of freedom) 163  - 2 = 161 dan tingkat signifikansinya adalah 5% menunjukkan angka 0,1528. Kesimpulan dari hasil uji validates ini adalah bahwa  setiap  pertanyaan yang  digunakan  dan  dipertanyakan  dalam  kuesioner adalah  valid, karena nilai dari setiap pertanyaan (corrected Item Total Correlation)  lebih besar dari r tabel.
Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized N of Alpha Items Items ,881 ,884 22

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 2 – JULI 2015 – Halaman 110-131
Tabel 9. Uji Validitas

## Sumber : Data diolah
Uji Hipotesis Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 10. Uji Model R Adjusted  Std. Error of Model R Square R Square  the Estimate 1 ,670 a ,448 ,435 ,40667
Sumber : Data diolah
Dengan menggunakan bantuan program SPSS, diperoleh hasil perhitungan regresi linear berganda, dengan hasilnya adalah nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,448. Angka ini menunjukkan bahwa  var- iabel bebas yang terdiri dari kesadaran membayar pajak;  pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan; persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan; dan tingkat kepercayaan terhadap sis- tem pemerintahan dan hukum memiliki pengaruh yang berdampak terhadap kemauan membayar pajak oleh pemilik usaha di Pasar Atom Surabaya dengan jumlah pengaruh sebesar 44,8%, sedangkan sisanya 55,2% (100% - 44,8%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.
Corrected Item-Total  Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted KBP1 ,331 ,880 KBP2 ,606 ,872 KBP3 ,543 ,874 KBP4 ,457 ,877 PPP1 ,528 ,874 PPP2 ,541 ,874 PPP3 ,511 ,875 PPP4 ,363 ,880 ESP1 ,589 ,873 ESP2 ,517 ,875 ESP3 ,324 ,880 ESP4 ,668 ,871 ESP5 ,615 ,871 SPH1 ,393 ,879 SPH2 ,360 ,880 SPH3 ,429 ,878 SPH4 ,488 ,876 KMP1 ,448 ,877 KMP2 ,284 ,881 KMP3 ,432 ,877 KMP4 ,547 ,874 KMP5 ,472 ,877

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA PENGUSAHA DI PASAR ATOM SURABAYA OLEH CHRISTIAN, SHANTI, dan IRAWAN
Tabel 11. Uji F Sum of Mean Model Squares df Square F Sig. 1   Regression  21,249 4 5,312 32,121 ,000 a Residual  26,131 158 ,165 Total 47,380 162
Sumber : Data diolah
Dari tabel 11 , dapat dilihat bahwa hasil uji F dengan tingkat signifikasi (α) = 0,05, didapat hasil bah- wa nilai F hitung adalah sebesar 32,12 > nilai F tabel sebesar 2,43 atau nilai signifikasi dari uji F ini sebesar 0,000 dan nilai ini < 0,05. Dapat ditarik kesimpulan apabila F hitung > F tabel atau Sig. ≤ α (0,05), maka variabel  independen  memiliki  dampak  yang  simultan  terhadap  variabel  dependen,  dengan  kata  lain bahwa      kesadaran  membayar  pajak  oleh  wajib  pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sis- tem  pemerintahan  dan  hukum secara  simultan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar  pajak oleh wajib pajak yang membuka usaha di Pasar Atom Surabaya.

## Uji t
Tabel 12. Uji t

## Sumber: Data diolah
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 12, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai beri- kut:
Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) α  adalah konstanta sebesar  1,737 yang  artinya jika semua  variabel independen  (kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan  perpajakan, persepsi yang baik  terhadap  sistem  perpajakan  serta  tingkat  kepercayaan  terhadap  sistem  pemerintahan dan hukum) nilainya 0, maka tingkat kemauan membayar pajak nilainya sebesar 1,737.
b) β1 adalah koefisien untuk kesadaran membayar pajak (KBP), apabila KBP meningkat sebe- sar  1  tingkatan  maka  kemauan  membayar  pajak  akan  meningkat  sebesar  0,092,  dengan asumsi  bahwa  variabel  independen  lainnya  konstan.  Nilai  signifikansi  pada  kesadaran membayar pajak sebesar 0,103 > 0,05, maka kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifkan terhadap kemauan membayar pajak.
c) β2 adalah koefisien untuk pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (PPP), apabila PPP meningkat sebesar 1 tingkatan maka tingkatan kemauan membayar pajak akan meningkat sebesar  0,029,  dengan asumsi bahwa  variabel indepenen  lainnya  konstan.  Nilai signifikansi pada pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan sebesar 0,335 >
Unstandardized  Standardized Coefficients Coefficients Std. Model B Error Beta t Sig. 1   (Constant) 1,737 ,214 8,108  ,000 KBPt ,092 ,056 ,116  1,641  ,103 PPPt ,029 ,030 ,067 ,968  ,335 ESPt ,474 ,059 ,584  8,073  ,000 SPHt -,023 ,038 -,038  -,600  ,549
KMP = 1,737  +  0,092 KBP +  0,029 PPP +  0,474 ESP – 0,023 SPH + e

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 2 – JULI 2015 – Halaman 110-131
0,05,  maka  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan  tidak  berpengaruh signifkan terhadap kemauan membayar pajak.
d) β3 adalah koefisien untuk efektivitas sistem perpajakan (ESP), apabila ESP meningkat sebe- sar  1  tingkatan  maka  kemauan  membayar  pajak  akan  meningkat  sebesar  0,474,  dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan. Nilai signifikansi pada efektivitas sis- tem  perpajakan  sebesar  0,00  <  0,05,  maka  efektivitas  sistem  perpajakan  berpengaruh  sig- nifkan terhadap kemauan membayar pajak.
e) β4 adalah koefisien untuk sistem pemerintahan dan hukum (SPH), apabila SPH meningkat sebesar  1  tingkatan  maka kemauan membayar  pajak  akan  menurun sebesar  0,023,  dengan asumsi  bahwa  variabel  independen  lainnya  konstan.  Nilai  signifikansi  pada  sistem pemerintahan dan hukum sebesar 0,549 > 0,05, maka sistem pemerintahan dan hukum tid- ak berpengaruh signifkan terhadap kemauan membayar pajak.

## Pembahasan

## Pengaruh kesadaran pajak oleh wajib pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak
Hasil  pengujian  menghasilkan  nilai  signifikansi  0,103  >  0,05  dan  koefisien  regresi  0,092,  hal  ini menunjukan  bahwa  kesadaran  pajak  oleh  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemauan membayar pajak. Hasil dari pengujian ini sesuai  dengan milik, Widyawati dan Nurlis (2010), Handayani dkk.  (2012)  dan  Permadi  (2013)  dimana  variabel  kesadaran  membayar  pajak  oleh  wajib  pajak  ber- pengaruh  tidak signifikan terhadap kemauan  membayar pajak. Tinggi atau rendahnya kesadaran  mem- bayar pajak tidaklah berdampak pada kemauan membayar, karena wajib pajak terpaksa membayar pajak berdasarkan  kewajibannya.  Jika  tidak  melakukan  kewajibannya  maka  akan  dikenakan  sanksi,  karena adanya sanksi tersebut wajib pajak mau membayar pajaknya. Banyak responden yang m enyatakan bah- wa bila tidak  ditegur atau sanksi,  responden  lalai  atau  lupa,  hal tersebut terjadi  oleh  karena  rendahnya tingkat  motivasi,  sehingga  rasa  kesadaran  sendiri  itu  rendah  (Herzberg,  1966;  dalam  Handayani  dkk., 2012). Sehingga KPP perlu memberikan sanksi agar wajib pajak dalam hal ini pengusaha dengan terpaksa membayar kewajiban pajaknya.
Pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak Hasil  pengujian  menghasilkan  nilai  signifikansi  0,335  >  0,05  dan  koefisien  regresi  0,029,  hasil  ini menunjukan bahwa  pengetahuan dan pemahaman akan perpaturan perpajakan  tidak  berpengaruh sig- nifikan  terhadap  kemauan membayar pajak.  Hasil dari penelitian  ini sama  dengan  penelitian yang  dil- akukan oleh Hardingsih (2011), dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh tidak signifikan dan pem- ahaman akan peraturan perpajakan juga berpengaruh tidak signifikan terhadap kemauan membayar pa- jak.  Wajib  pajak  hanya  mengetahui  sanksi,  karena  wajib  pajak  tidak  ingin    terkena  sanksi,  s ehingga pengetahuan yang diketahui dari pajak hanya sanksi-sanksinya. Banyaknya responden yang menyatakan bahwa responden menggunakan jasa atau hanya ingin ‘tau beres’ untuk urusan pajaknya. Sehingga ting- gi  atau  rendahnya  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  pajak  tidaklah  berdampak  terhadap  kemauan membayar pajak. Sekali lagi faktor sanksilah yang diketahui oleh wajib pajak. Adapun hal tersebut terjadi karena  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  KPP,  serta  pemahaman  yang  salah  dari  dalam  diri wajib  pajak.  Ditambah  dengan  adanya  perubahan  peraturan  perpajakan.  Adanya  perubahan  peraturan perpajakan tarif final 1% dirasa wajib pajak memberatkan kewajiban pajaknya, selain itu sosialisasi pen- erapan peraturan baru tersebut singkat.
Pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar membayar pajak Hasil  pengujian  menghasilkan  nilai  signifikansi  0,00  <  0,05  dan  koefisien  regresi  0,474,  hasil  ini menunjukan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemauan  membayar  pajak  dari  wajib  pajak.  Hasil  yang  sama dengan  penelitian  Rantung  dan  Priyo  (2009),  dimana  efektivitas  sistem  perpajakan  berpengaruh  signif- ikan terhadap kemauan membayar pajak. Ada 3 faktor yang menyebabkan efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan  adalah:  1) pembayaran  pajak yan  mudah  melalui  e-banking, 2) adanya  dropbox yang  ditempatkan  oleh  KPP  di tempat-tempat  strategis,  3) kemajuan teknologi yang  menyebabkan mu- dahnya mengakses internet. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Widyawati dan Nurlis (2010),  Hardingsih (2011),  Handayani  dkk., (2012), dimana  disimpulkan bahwa  efektivitas  sistem

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA PENGUSAHA DI PASAR ATOM SURABAYA
OLEH CHRISTIAN, SHANTI, dan IRAWAN
perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
Pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan untuk membayar pajak Hasil  pengujian  menghasilkan  nilai  signifikansi  0,549  >  0,05  dan  koefisien  regresi  -0,023,  hasil  ini menunjukan bahwa  tingkat kepercayaan terhadap sistem  pemerintahan  dan  hukum tidak berpengaruh signifikan  terhadap  kemauan membayar pajak.  Hasil penelitian  sama  dengan  hasil  dari  penelitian  oleh Handayani  dkk.  (2012),  dimana  tingkat  kepercayaan  terhadap  sistem  pemerintahan  dan  hukum  tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Sedangkan pada penelitian terdahulu lainnya tidak  terdapat variabel ini.  Semakin baik atau semakin buruk sistem  pemerintahan  dan  hukum yang ada, wajib pajak pasti akan tetap memenuhi kewajibannya  membayar pajak. Faktor-faktor eksternal seperti  korupsi  yang  berkepanjangan,  kemudian  oknum- oknum  pegawai  pajak  yang  ‘nakal’,  selalu  di- ingat oleh wajib pajak. Wajib pajak merasa tidak peduli akan sistem pemerintahan dan hukum yang ada di Indonesia ini, tapi wajib pajak tetap membayarkan kewajiban pajaknya agar tidak terkena sanksi pajak. Responden menyatakan akan  menunggu  hasil dari pajak yang  dibayarkan, berupa pembangunan  fasili- tas- fasilitas umum dan infrastruktur yang ada.

## SIMPULAN
Dari  penelitian  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  sebagai  berikut:  (1)  Kesadaran membayar  pajak  oleh  wajib  pajak  tidak  mempengaruhi  kemauan  untuk  membayar  pajak.  Penyebabnya adalah wajib pajak melakukan pembayaran pajak tidak didasari oleh kesadaran dirinya sendiri, melainkan oleh  dorongan  atau  himbauan  dari  orang  lain.  Wajib  pajak  beranggapan  bahwa  pajak  yang  dibayarkan tidak  ada  benefit-nya  bagi  wajib  pajak,  dan  wajib  pajak  akan  membayar  pajak  bila  sudah  mendapat teguran  ataupun  sanksi  dari  KPP  atau  Direktorat  Jendral  Pajak;  (2)  Pengetahuan  dan  pemahaman  akan peraturan perpajakan tidak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Hal ini diduga terjadi akibat rendahnya  sosialisasi  pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan  dari  pihak  KPP  atau DirJen Pajak, sehingga wajib pajak ataupun calon wajib pajak tidak mengetahui dan paham akan peraturan perpajakan.  Sosialisasi  penerapan  tarif  pajak  baru  yang  singkat  dan  tidak  adanya  pelatihan  juga berpengaruh terhadap rendahnya kemauan membayar pajak; (3) Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Hal ini dapat dimaklumi mengingat adanya kemudahan yang  ditawarkan  oleh  pemerintah  untuk memudahkan  pembayaran  pajak  oleh  wajib  pajak. Dengan  menggunakan  teknologi  informasi  yang  ada,  menarik  wajib  pajak  untuk  lebih  mau  membayar pajak. Kemudahannya mulai dari e-SPT dan e-Filling untuk pengisian SPT, kemudian pembayaran melalui e-banking,  dropbox,  sampai  peraturan  terbaru  yang  sangat  cepat  dapat  diakses  dan  diketahui  semua orang;  dan  (4)  Tingkat  kepercayaan  terhadap  sistem  pemerintahan  dan  hukum  tidak  berpengaruhi terhadap kemauan untuk membayar pajak. Tingginya angka korupsi yang ada di pemerintahan, kemudian ditambah  dengan  mudahnya  aparat  hukum  untuk  dibayar  membuat  masyarakat  enggan  untuk membayarkan  pajak,  karena  wajib  pajak  beranggapan  bahwa  uang  pajak  yang  dibayarkan  tidak  hanya dipakai  untuk  kegiatan  pembangunan  tetapi  juga  dipakai  oleh  anggota  pemerintah  untuk  memenuhi kebutuhan pribadinya.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan  yang  harus  diperhatikan,  pertama  adalah  jumlah sampel yang  terbatas  sehingga  untuk melakukan generalisasi  hasil  penelitian  terhadap  populasi  pemilik tenant di Pasar Atom Surabaya adalah tidak memungkinkan, kedua adalah banyaknya tenant yang tidak dijaga  langsung  oleh  pemiliknya  ataupun  pemilik  tenant  menolak  mengisi  (karena  menyangkut  pajak). Saran-  yang  dapat diberikan  di masa  mendatang  adalah  sebagai berikut:  (1) Faktor  mengenai kesadaran membayar  pajak  oleh  Wajib  Pajak  perlu  ditingkatkan  dengan  cara DirJen  Pajak melalui  KPP melakukan sosialisasi  atau  pemberitahuan  manfaat  pajak  yang  Wajib  Pajak  bayarkan;  (2)  Sosialisasi  mengenai pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan  perlu  ditumbuhkan  dan  ditingkatkan  oleh pemerintah  melalui  Kantor  Pelayanan  Pajak untuk  meningkatkan angka kemauan  membayar  pajak  oleh setiap  Wajib  Pajak  dan  (3)  Kepercayaan  terhadap  sistem  pemerintahan  dan  hukum  sangat  perlu ditingkatkan, agar tingkat kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak meningkat juga. Hal-hal yang perlu dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  dengan  cara  menunjukkan  kinerja  pemerintahan  yang  baik  serta penerapan hukum yang adil, dan tidak adanya korupsi.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 7 NO 2 – JULI 2015 – Halaman 110-131

## REFERENCES
Data  Pasar Atom Surabaya (http://pasaratom.com/ diakses 1 September 2013) Firmanzah,  2012,  Pajak  Dalam  Struktur  Pendapatan  Negara,  (http://www.setkab.go.id,  diakses  1  Sep- tember 2013).
Handayani,  S.W.,  Agus  F.,  dan  Umi  P.,  2012,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas, Simposium Nasional Akuntan- si XV, Banjarmasin.
Ghozali, H. I., 2011, Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Semarang: Badan Penerbit Uni- versitas Diponegoro.
Hardiningsih,  P.,  2011,  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Membayar  Pajak, Dinamika  Keu- angan dan Perbankan, Vol. 3, No.1, November.
Kotler, P., dan K. L. Keller., 2008, Manajemen Pemasaran, Jakarta Erlangga. Rantung,  T.V.,  dan  Priyo  H.A.,  2009,  Dampak  Program Sunset Policy Terhadap  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga), Simposium Nasional Perpajakan II , Madura. Supadmi, N.L.,  2009,  Meningkatkan  Kepatuhan  Pajak  Melalui  Kualitas  Pelayanan,  AUDI  Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 4, No. 2, Juli.
Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No. 107/PMK.011/2013
(http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id  =15330,  diakses  3  September 2013)
Permadi, T., 2013, Studi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Yang Melakukan Pekerjaan Bebas, Jurnal Ekonomi, Vol.21,No. 2, Juni.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang KUP Tahun 2007 Waluyo, 2010, Perpajakan Indonesia , Jakarta: Salemba Empat. Waluyo, 2013, Perpajakan Indonesia , Jakarta: Salemba Empat.
Widayati, dan Nurlis, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga), Simposium Nasional XIII, Purwokerto.