## PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Oleh I.G.N. Wira W.WP.M.S. 1 , Komang Edy Dharma Saputra. 2
Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Jl. Ken Arok No.10-12 Denpasar – Bali 80115
Email : wirawedawitry@gmail.com 1. Edydharma@gmai.com 2
Abstrak, Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  mengamanatkan  adanya  hak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Namun  dalam  praktiknya,  dengan  masih banyaknya kasus lingkungan yang terjadi dewasa ini, tentunya dapat menjadi kritik bagi Pemerintah  sebagai  organ  yang  bertanggung  jawab  penuh  terhadap  pemenuhan  hak tersebut. Berbagai masalah lingkungan yang terjadi, baik kerusakan maupun pencemaran tidak  berbanding  lurus  dengan  mekanisme  penegakan  hukum  yang  diterapkan  oleh Pemerintah.  Lahirnya  UU  No.  32/2009  (UU  PPLH)  rupanya  juga  belum  mampu menjawab  segala  problematika  penegakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia.  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)  telah  memasukkan  ketentuan  pidana  dalam  Bab  XV,  yang  terdiri  dari  23 pasal. Ketentuan  pemidanaan  ini jauh lebih lengkap  dan  rinci bila  dibandingkan  dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Lingkungan  Hidup  yang  lama,  namun masih  banyak  hal-hal  yang  perlu  dibenahi  dalam  UUPPLH  tersebut,  oleh  karenanya dalam  tulisan  ini  akan  diuraikan  mengenai  mekanisme  penegakan  hukum  lingkungan yang berlaku di Indonesia.
Kata Kuci: Penegakan Hukum, Hukum Lingkungan, UUPPLH
Abstract, The Constitution of the Republic of Indonesia mandates the right to a good and healthy living environment. However, in practice, with the large number of environmental cases  still  occurring  today,  this  can  of  course  be  a  criticism  of  the  Government  as  the organ  that  is  fully  responsible  for  fulfilling  these  rights.  The  various  environmental problems that occur, both damage and pollution, are not directly proportional to the law enforcement mechanisms implemented by the Government. The birth of Law no. 32/2009 (PPLH Law) apparently has not been able to answer all the problems of environmental law  enforcement  in  Indonesia.  Law  Number  32  of  2009  concerning  Environmental Protection and Management (UUPPLH) has included criminal provisions in Chapter XV, which  consists  of  23  articles.  These  criminal  provisions  are  much  more  complete  and detailed when compared to the old Law Number 23 of 1997 concerning the Environment, but there are still many things that need to be addressed in the UUPPLH, therefore in this article we will describe the existing environmental law enforcement mechanisms. applies in Indonesia.
Keywords: Law Enforcement, Environmental Law, UUPPLH
PENDAHULUAN Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks  dan  menarik  untuk  dikaji lebih mendalam karena krisis
lingkungan  yang  kian  marak.  Menurut Mattias  Finger,  krisis  lingkungan  hidup yang  mendunia  seperti  sekarang  ini setidaknya disebabkan oleh pelbagai hal,
yaitu  kebijakan  yang  salah  dan  gagal,
teknologi  yang  tidak  efisien  bahkan cenderung merusak, rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang  akhirnya  merugikan  lingkungan; tindakan  dan  tingkah  laku  menyimpang dari  aktor-aktor  negara  yang  ‘tersesat’, mulai  dari  korporasi  trans  nasional merebaknya  pola  kebudayaan  seperti konsumerisme  dan  individualisme  serta individu-individu  yang  tidak  terbimbing dengan baik. Banyaknya kasus kebakaran  hutan,  pencurian  kayu-kayu di  hutan  Indonesia  atau  yang  lebih dikenal dengan illegal longing case yang tidak tertangani dengan baik menandakan bahwa undang-undang yang  merupakan  instrument  pemerintah dalam  rangka  merawat,  menjaga,  dan dan menangkal segala mara bahaya yang telah  dan  mungkin  akan  terjadi  tidaklah efektif  bekerja.  Sehingga  UU  PPLH yang  lebih  menitikberatkan  kepada penegakan  hukum  khususnya  pidana lingkungan  diharapkan  dapat  menjawab permasalahan yang selama ini mengemuka  ke  publik  atas  carut marutnya penyelesaian sengketa lingkungan  hidup.Banyaknya  kasus  di bidang hukum lingkungan, baik kerusakan maupun pencemaran di
Indonesia  dewasa  ini  membutuhkan penegakan  hukum  lingkungan  secara serius.  Penegakan  hukum  lingkungan secara  administratif,  pidana  maupun perdata  selama  ini  belum  memberikan efek  yang  signifikan  bagi  perlindungan lingkungan.  Sebagaimana  data  yang dikeluarkan  oleh  Guinness  Book  of World  Record  merilis  bahwa  kerusakan hutan Indonesia merupakan yang tercepat  di  dunia,  dimana  Indonesia kehilangan lahan hutannya 2% pertahun atau  1,8  juta  hektar  pertahun  sejak antara tahun 2000-2005. Sungguh prestasi  yang  sangat  memalukan  bagi bangsa  Indonesia,  yang  mana  ini  juga menjadi indikasi bahwa bangsa ini tidak bisa  menjaga  kelestarian  hutan  yang merupakan  jantung  kehidupan  ummat manusia.

## RUMUSAN MASALAH
Bagaimanakah Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Dilihat  Dari  Implementasi  Hukum Administrasi?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian Normatif. Data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup  Di  Indonesia  Dilihat  Dari Implementasi Hukum Administrasi. Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan untuk menghentikan pencemaran lingkungan  langsung  pada  sumbernya sesuai  dengan  prinsip  pengawasan  dan penerapan sanksi
administrasi.
Pengawasan  secara  periodik  dilakukan terhadap  kegiatan  yang  memiliki  izin lingkungan  sebagai  upaya  pemantauan penaatan  persyaratan  perizinan  oleh instansi  yang  berwenang  memberi  izin lingkungan. Dasar hukum umum pengawasan  sebagai  sarana  penegakan hukum  lingkungan  administratif  dalam pengendalian  pencemaran  (lingkungan) di  Indonesia  adalah  Pasal  71-75  UU PPLH. Pasal 74 (1) UUPPLH menetapkan beberapa kewenangan pengawas, yaitu: melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat  catatan  yang  diperlukan, memasuki  tempat  tertentu,  memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan,  memeriksa  instalasi  dan/atau alat  transportasi,  dan  menghentikan pelanggaran tertentu.
Sarana pengawasan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan ternyata belum diatur secara komprehensif. Kenyataan ini meneguhkan pandangan bahwa penegakan hukum lingkungan administratif dalam rangka pengendalian pencemaran  lingkungan  melalui  sarana yuridis  yang  bersifat  preventif  belum berjalan  optimal.  Penguasaan  metode dan  teknik  pengendalian  pencemaran lingkungan di kalangan aparatur penegak hukum lingkungan administratif  masih  terbatas.  Terdapat perbedaan (bahkan kekeliruan) pemahaman tentang substansi dan mekanisme pengawasan penaatan persyaratan perizinan lingkungan. Penerapan sanksi administrasi  merupakan  konsekuensi lanjutan  dari  tindakan  pengawasan Sanksi  administrasi  mempunyai  "fungsi instrumental":  pengendalian  perbuatan terlarang dan terdiri atas:
a. Paksaan pemerintahan atau tindakan paksa (“bestuursdwang” atau “executive coercion ”); b. Uang paksa (“publiekrechtelijke dwangsom” atau “coercive sum”); c. Penutupan tempat usaha
(“sluiting van een inrichting”);
d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan
(“buitengebruikstelling  van  een toestel”); e. Pencabutan  izin  (“intrekking van  een  vergunning”)  melalui proses: teguran, paksaan pemerintahan,  penutupan  dan uang paksa. 1 Dasar hukum utama penerapan  sanksi  administrasi  di  bidang pengendalian  pencemaran  lingkungan
1 Siti Sundari Rangkuti, 1991, Inovasi Hukum  Lingkungan:  Dari  Ius  Constitutum Ke Ius Constituendum, Airlangga University Press, Surabaya, h. 8.
terdapat  dalam  Pasal  76-83  UU  PPLH yang  mengatur  empat  jenis  sanksi administrasi:  teguran  tertulis,  paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Terhadap  badan  usaha  yang  melanggar baku  mutu  emisi  maupun  persyaratan lingkungan lainnya. Penetapan sanksi ini tidak  boleh  kurang  dari  nilai  ekonomik yang  telah  dinikmati  pelanggar  selama tidak  mentaati  persyaratan  perizinan lingkungan. 2
Diketemukan beberapa varian sanksi administrasi yang diterapkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan  izin  lingkungan,  yaitu: teguran, peringatan, penyegelan, pemanggilan  dan  lain  sebagainya.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  instansi  yang berwenang menerbitkan “izin lingkungan” kurang menguasai peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  jenis  sanksi  administrasi. Penerapan  sanksi  administrasi  juga belum  dikaitkan  dengan  pelanggaran persyaratan  perizinan  lingkungan  dan ada pula yang lebih menekankan kepada pelaksanaan Amdal. 3
Pengkajian ini memaparkan realita  betapa  terbatasnya  penuangan sarana  penegakan  hukum  lingkungan administratif,  bahkan  ada  yang  keliru rumusannya  dan  rancu  penerapannya.
Kenyataan tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum lingkungan 2 Takdir  Rahmadi,  1998,  Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan
Berbahaya  dan  Beracun  di  Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, h. 282-283.
3 Siti  Sundari  Rangkuti,  2000, Implementasi  UUPLH  Tentang  Pengawasan dan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan di Daerah, Proyek Pendayagunaan  Sistem  dan  Pelaksanaan Pengawasan Kantor Menteri Negara Lingkungan  Hidup  dan  PPLH  Lembaga Penelitian  Universitas  Airlangga,  Jakarta-
Surabaya, h. 50-69.
administratif  belum  efektif  dan  berdaya guna sebagai instrumen hukum pengendalian  pencemaran  lingkungan. untuk  menjamin  penaatan  terhadap peraturan perundang-undangan (pengendalian  pencemaran  lingkungan). Namun,  penerapan  sanksi  paksaan pemerintahan  dikaitkan  dengan  sanksi pidana  dan  perdata  sebagaimana  halnya dengan  setiap  penyelesaian  yuridis permasalahan lingkungan pada umumnya.  Sanksi  pencabutan  izin dijadikan alternatif terakhir guna mendorong penaatan terhadap persyaratan  perizinan  ataupun  peraturan perundang-undangan  setelah  melalui tahapan  pengenaan  denda  dan  sanksi pidana. Penegakan hukum lingkungan  administratif  yang  memiliki arti penting bagi pengendalian pencemaran  lingkungan  di  Indonesia diantaranya  terlaksana  dalam  kasus kebakaran  hutan  tahun  1997.  Kasus  ini dipandang World Wide Fund for Nature (WWF) sebagai bencana nasional dengan  implikasi  internasional.  Kabut asap kebakaran hutan yang membubung tinggi  melintasi  batas-batas  wilayah Indonesia dipastikan jauh lebih berbahaya daripada pencemaran lingkungan perkotaan. Pencemaran lingkungan akibat asap kebakaran hutan (saat  itu)  telah  menjadikan  lingkungan di  kawasan  Asia  Tenggara  memburuk.
Menurut  Derek  Elson,  klimatolog  dari Oxford Brookes University:
“kabut  asap  tersebut  membawa risiko kesehatan yang lebih serius ...  Tingkat  polusi  udara  yang pernah  mencapai  indeks  781 adalah  tujuh  kali  lipat  lebih  besar dari standar kelayakan internasional. Angka 300-400 sudah  dianggap  berbahaya.  Lebih dari 500 bisa menyebabkan bahaya  yang  signifikan.  Tingkat pencemaran lingkungan di
Mexico  City,  Athena,  Kairo  dan Sao Paulo (yang dianggap sebagai
kota-kota yang paling terpolusi di dunia)  pada  hari  yang  paling buruk  sekalipun  sangat  jarang mencapai angka 500 ...”. 4
Kerugian ekologis dan ekonomis akibat kebakaran hutan ditaksir  sangat  besar.  Hasil  penelitian Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia (WALHI) menunjukkan
bahwa.
kerugian  material  akibat  kebakaran hutan  tersebut  telah  mencapai  Rp. 11.753  triliun.  Terhadap  kasus  ini Departemen Kehutanan pada tanggal 15 dan 17 September 1997 telah mengumumkan  176  perusahaan  yang diduga  melakukan  pembakaran  hutan  di Propinsi:  Sumatera  Utara,  Sumatera
Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Terhadap  176  perusahaan yang  disinyalir  terlibat  pembakaran hutan telah diadakan pengkajian mendalam sebagai tindak lanjut pengawasan yang dilakukan Departemen Kehutanan. Akhirnya berdasarkan berbagai pertimbangan faktual  dan  yuridis,  pada  tanggal  3 Oktober 1997 Menteri Kehutanan mencabut IPK (Izin Pemanfaatan
Kawasan  atau  Izin  Pemanfaatan  Kayu) bagi 29 perusahaan dari 176 perusahaan. Pelaksanaan  penegakan  hukum  ini terlaksana dalam lingkup berlakunya: (i) Undang-undang  No.  5  Tahun  1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan,  (ii)  Peraturan  Pemerintah No.  21  Tahun  1970  tentang  Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, (iii) Peraturan
Pemerintah  No.  33  Tahun  1970  tentang Perencanaan  Hutan,  dan  (iv)  Peraturan
4 Suara  Pembaruan/S.beritasatu.com, Kabut  Asap  Jauh  Lebih  Berbahaya  Dari Polusi  Udara  Perkotaan,  2  Oktober  1997. Lihat  pula:  Kompas,  Kebakaran  Hutan Meluas:  Uni  Eropa  Dukung  Kampanye Pencegahan Kebakaran, akses internet 3 Juli 2024.
Pemerintah  No.  28  Tahun  1985  tentang Perlindungan  Hutan.  Ke-29  perusahaan yang  terbukti  membakar  hutan  tersebut telah menerima penerapan sanksi administrasi  "pencabutan  IPK"  dari Menteri  Kehutanan  tanpa  "reserve". Tindakan  Menteri  Kehutanan  mencabut IPK  perusahaan  pembakar  hutan  dinilai positif  bagi  pengendalian  pencemaran lingkungan. Kabut asap akibat pembakaran hutan yang mencapai indeks  781  amat  berbahaya.  Menurut Keputusan MENLH No. Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar  Pencemar  Lingkungan  dan Keputusan  Kepala  Bapedal  No.  Kep- 107/KabapedaI/11/1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar  Pencemar  Lingkungan  indeks sebesar 300 saja sudah sangat berbahaya. Namun, tragedi asap kebakaran  hutan  tahun  1997  belum menjadi pelajaran yang berharga. Penegakan hukum lingkungan administratif  yang  dilakukan  Menteri Kehutanan  ternyata  kurang  efektif. Setiap musim  kemarau tiba pembakaran (lahan)  hutan  terus  marak  di  wilayah Sumatera  dan  Kalimantan.  Realita  ini seyogianya semakin mendorong dilakukannya penegakan hukum lingkungan  administratif  berlandaskan Undang-undang  No.  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  (UU  Kehutanan).
Pasal  80  ayat  (2)  UU  Kehutanan menyatakan:
Setiap  pemegang  izin  usaha pemanfaatan  kawasan,  izin  usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha  pemanfaatan  hasil  hutan, atau  izin  pemungutan  hasil  hutan yang diatur dalam undang- undang  ini,  apabila  melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 78 dikenakan sanksi administrasi.
Bertumpu pada
Penjelasannya:  sanksi  administrasi  yang
dapat  dijatuhkan  meliputi:  “denda, pencabutan  izin,  penghentian  kegiatan dan/atau pengurangan areal”. Penerapan sanksi  administrasi  yang  dirumuskan dalam UU Kehutanan bersifat kumulatif dan  akan  diuji  efektivitasnya  pada tataran praktis kasus pencemaran lingkungan  akibat  asap  pembakaran hutan. UU PTUN merupakan dasar hukum pengajuan gugatan administrasi atas KTUN perizinan (seperti  misalnya:  Izin  HO,  Izin  Usaha Industri,  IPLM,  Izin  Lokasi,  Izin  Usaha Angkutan,  Izin  Trayek,  Izin  Operasi Angkutan maupun Surat Izin Mengemudi) yang dianggap "onrechtmatig"  dan  dapat  menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan. Bertolak dari Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 1  angka  4  UU  PTUN:  izin  lingkungan dapat  digugat  di  lembaga  Peradilan Administrasi yang berisi tuntutan (petitum)  agar  KTUN  (izin  lingkungan) yang  disengketakan  dinyatakan  batal atau  tidak  sah  dengan  tujuan  untuk menghentikan  pencemaran  lingkungan atas  dasar  prinsip  “abatement  at  the source ”.
Keberadaan Peradilan Administrasi di Indonesia kurang didayagunakan  sebagai  jalur  hukum penyelesaian sengketa lingkungan. Sejak berlakunya  UU  PTUN  baru  ditemukan dua  sengketa lingkungan  “monumental" yang telah diselesaikan melalui mekanisme Peradilan Administrasi: Kasus  Dana  Reboisasi  (1994-2000)  dan Kasus  PT  Freeport  Indonesia  Company (PT  FIC)  (1995-2000).  Dengan  segala kekurangan  dan  kelemahannya,  proses hukum  kedua  kasus  tersebut  merupakan langkah  apresiatif  terhadap  eksistensi dan fungsi Peradilan Administrasi.

## KESIMPULAN
Dari  data  yang  didapat melalui penelitian, dapat diambil kesimpulkan sebagai berikut :
Beragam permasalahan lingkungan  baik  kerusakan  maupun pencemaran yang terjadi di satu sisi oleh sebagian  kalangan  dianggap  sebagai bencana  alam  (act  of  God/force  major). Padahal  dalam  kondisi-  kondisi  realistis hal  tersebut  sesungguhnya  merupakan bencana  lingkungan  dan  kemanusiaan yang  dalam  konteks  kebijakan  amat sangat  jelas  penyebabnya.  Berbagai permasalahan  lingkungan  yang  terjadi secara  beruntun  dalam  sisi  ekologis menjadi titik terang adanya ketidaksungguhan  pemegang  otoritas publik untuk mengarusutamakan kepentingan  lingkungan  dalam  agenda kebijakan negara.

## DAFTAR BACAAN
Buku : Schaffmeister,  M.  Keijzer  dan  E.P.H. Sutarius,  1995,  Hukum  Pidana,
Editor  J.E.  Sahetapy,  Liberty, Yogyakarta Siti  Sundari  Rangkuti,  1991,  Inovasi Hukum  Lingkungan:  Dari  Ius Constitutum Ke Ius Constituendum, Airlangga University Press, Surabaya. Siti Sundari Rangkuti, 2000, Implementasi  UUPLH  Tentang Pengawasan dan Sanksi Administrasi  Dalam  Pengelolaan Lingkungan  di  Daerah,  Proyek Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan  Pengawasan  Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan PPLH Lembaga Penelitian  Universitas  Airlangga, Jakarta-Surabaya. Takdir  Rahmadi,  1998,  Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya. Jurnal Helmi,  “Hukum  Lingkungan  dalam Negara  Hukum  Kese  jahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan  Berkelan-  jutan”, Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4. No. 5 Tahun 2011. Artikel Elektronik/Internet Suara Pembaruan/S.beritasatu.com, Kabut Asap Jauh Lebih Berbahaya  Dari  Polusi  Udara Perkotaan,  2  Oktober  1997.  Lihat pula:  Kompas,  Kebakaran  Hutan Meluas: Uni Eropa Dukung Kampanye Pencegahan Kebakaran Undang – Undang : Undang-undang  Nomor  32  tahun  2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;