keuangan syariah, yaitu diharapkan agar pemerintah menempatkan dana calon haji  yang  termasuk  daftar  tunggu  di  bank-bank  syariah,  dan  hasil  investasinya dikembalikan kepada pemiliknya sebagai shâhib al-mâl . []

## Pustaka Acuan
Amin, Ma‘ruf (Ketua Tim Penyusun), Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia dan Penerbit Erlangga, 2011. Anonimous, Ijtima’ Ulama Tahun 2012: Himpunan Keputusan Ijtima’ Ulama Ko- misi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 di Ponpes Cipasung Tasikmalaya . Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2012.
Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijârah . Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan al-Qardh . Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  29/DSN-MUI/VI/2002  tentang  Pembiayaan  Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
Fatwa Dewan Hisbah Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) tentang ‚Dana Talangan Haji‛ yang ditandatangani K.H. Usman Shalahuddin (Ketua) dan K.H.  Zae  Nandang  (Sekretaris)  pada  tanggal  11  April  2011/7  Jumadil  Ula 1432 H.
Fatwa MUI tentang Istithâ‘ah dalam Melakukan Ibadah Haji (1979). Mudzhar, M. Atho, ‚Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial dalam Hukum Islam‛, makalah  disampaikan  dalam  acara  diskusi  yang  diselenggarakan  oleh Pusat Pengkajian Islam Unisba, di Bandung,  8 Januari 1992.
Rachman, Budhy Munawar (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
Sâbiq, al-Sayyid, Fiqh al-Sunnah , Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983. Sam, H.M. Ichwan  dkk. (Tim Penyunting), Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: DSN-MUI, 2011.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Zuhaylî, al-Wahbah, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, Bayrût: Dâr al-Fikr al-Mu’ashir, 2006.

## KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

## M. Musyafa’ 
Abstract: Intellectual  Property  Rights  in  Islamic  Economics  Perspective . Intellectual  property  rights  in  Indonesia  is  regulated  comprehensively, whereas Islamic texts do not explain it in a specific way. Rights in Islam are a divine gift as guidance in determining the laws of sharia. Every person is obliged  to  respect  the  rights  of  others,  and  it  is  obviously  forbidden  to destroy  or  trample  these  rights.  Moreover,  the  owner  of  the  rights  should use it properly without causing harm to others. In economic perspective, a person is prohibited trading a thing that is not belonging to him/her, causing violation of copyright laws. Intellectual works of a person is regarded as the intellectual  property.  Islam  appreciate  these  rights  in  qualifying  the  rights attached to its owner.
Keywords : intellectual property rights, property, wealth, economy
Abstrak: Kekayaan  Intelektual  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  Indonesia  sudah  diatur  sedemikian  rupa padahal  teks-teks  Islam  tidak  mengatur  secara  spesifik.  Hak  dalam  Islam adalah  karunia  ilahi  sebagai  sandaran  dalam  menentukan  hukum-hukum syariat. Untuk itu manusia memiliki kewajiban menghormati hak orang lain, dan tidak ada wewenang untuk menghancurkan atau menginjak-injaknya. Sebaliknya,  pemilik  menggunakan  hak-hak  tersebut  dengan  baik  tanpa menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain.  Dalam  hal  ekonomi  seseorang dilarang memperdagangkan sesuatu yang bukan miliknya karena melang- gar  hukum  hak  cipta.  Karya  seseorang  yang  merupakan  karya  intelektual dianggap sebagai properti. Islam menghargai hal itu dengan membuat hak yang melekat pada pemiliknya.
Kata Kunci :  hak  kekayaan intelektual, properti, kekayaan, ekonomi
Naskah diterima: 15 Februari 2012, direvisi: 12 September 2012, disetujui: 20 September 2012.  STAIN Al-Fatah, Jayapura, Papua. Jl. Merah Putih, Buper, Distrik Heram, Jayapura. E-mail: mmusyafa@gmail.com
M. Musyafa’: Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam 40

## Pendahuluan
Islam  sebagai agama yang  mempunyai nilai universal  sangat  menghargai manusia  sebagai  individu  dan  masyarakat.  Karakteristik  universal  tersebut menunjukkan  bahwa  syariat  Islam  yang  agung  ini  mencakup  pelbagai  sistem hukum  dan  perundang-undangan  yang  mengatur  pelbagai  segi  pembentukan, pembinaan,  dan  reformasi  sekaligus  menata  seluruh  aspek  kehidupan  masya- rakat,  baik  yang  berkaitan  dengan  masalah  akidah,  ibadah  maupun  muamalah yang  termasuk  di  dalamnya  ekonomi,  hukum  perdata,  pidana,  hubungan  inter- nasional, ataupun tatanan sosial. 1
Salah  satu  perkembangan  dalam  dunia  perekonomian  Indonesia  adalah munculnya  isu  hak  atas  kekayaan  intelektual  (HAKI)  atau intellectual  property. Hal  itu bahkan sudah bukan isu lagi, karena sudah  menjadi sebuah peraturan yang baku dan ada undang-undangnya . Dalam ajaran Islam secara tekstual tidak ada yang menyebutkan atau menjelaskan tentang hal ini.
Dalam  kajian  fikih  klasik,  masalah  ini  belum  secara  tegas  disinggung. Padahal,  jika dilihat dari sisi manusia Indonesia sebagai pelaku atau pelaksana dalam  peningkatan  profesionalitas  dan  produktivitas,  maka  kajian  tentang  hak atas kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting.
Dengan demikian pembahasan terhadap hal ini menjadi sangatlah penting, karena kebutuhan akan perlindungan terhadap HAKI itu sebenarnya timbul dari kebutuhan  masyarakat  itu  sendiri.  Begitu  juga  dalam  kajian  tentang  ekonomi Islam, ini merupakan sesuatu hal yang  tidak bisa diabaikan begitu saja.   Sebab hal  ini  merupakan  sesuatu  hal  yang  sangat  berharga  dan  bisa  menjadi  suatu barang yang bisa dijadikan aset atau salah satu faktor produksi yakni modal.
Sebenarnya  fenomena intellectual  property ini  sudah  banyak  yang mengkajinya,  namun  kebanyakan  lebih  melihatnya  dari  segi  hukumnya  saja. Oleh  karena  itu,  di  sini  akan  disinggung  masalah  ekonomi  Islamnya  tanpa meninggalkan  sisi  hukum  Islamnya,  karena  ekonomi  dalam  Islam  tidak  bisa dilepaskan  begitu  saja  dari  hukum  Islam.  Hal  itu  untuk  memberikan  kejelasan dalam hal yang boleh dilakukan dan yang menjadi larangan.

## Konsepsi Hak
Kata hak berasal dari  bahasa Arab haqq yang memiliki makna ketetapan atau kewajiban atau kepastian. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah dalam su- rah Yâsîn [36] ayat 7,  al-Anfâl [8] ayat 8, serta Yûnus [10] ayat 35, dan al-Baqarah [2] ayat 241.
1 Abdullah Nasih Ulwan, Islam Syari’at Abadi , (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 23.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013

## Pendahuluan
Islam  sebagai agama yang  mempunyai nilai universal  sangat  menghargai manusia  sebagai  individu  dan  masyarakat.  Karakteristik  universal  tersebut menunjukkan  bahwa  syariat  Islam  yang  agung  ini  mencakup  pelbagai  sistem hukum  dan  perundang-undangan  yang  mengatur  pelbagai  segi  pembentukan, pembinaan,  dan  reformasi  sekaligus  menata  seluruh  aspek  kehidupan  masya- rakat,  baik  yang  berkaitan  dengan  masalah  akidah,  ibadah  maupun  muamalah yang  termasuk  di  dalamnya  ekonomi,  hukum  perdata,  pidana,  hubungan  inter- nasional, ataupun tatanan sosial. 1
Salah  satu  perkembangan  dalam  dunia  perekonomian  Indonesia  adalah munculnya  isu  hak  atas  kekayaan  intelektual  (HAKI)  atau intellectual  property. Hal  itu bahkan sudah bukan isu lagi, karena sudah  menjadi sebuah peraturan yang baku dan ada undang-undangnya . Dalam ajaran Islam secara tekstual tidak ada yang menyebutkan atau menjelaskan tentang hal ini.
Dalam  kajian  fikih  klasik,  masalah  ini  belum  secara  tegas  disinggung. Padahal,  jika dilihat dari sisi manusia Indonesia sebagai pelaku atau pelaksana dalam  peningkatan  profesionalitas  dan  produktivitas,  maka  kajian  tentang  hak atas kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting.
Dengan demikian pembahasan terhadap hal ini menjadi sangatlah penting, karena kebutuhan akan perlindungan terhadap HAKI itu sebenarnya timbul dari kebutuhan  masyarakat  itu  sendiri.  Begitu  juga  dalam  kajian  tentang  ekonomi Islam, ini merupakan sesuatu hal yang  tidak bisa diabaikan begitu saja.   Sebab hal  ini  merupakan  sesuatu  hal  yang  sangat  berharga  dan  bisa  menjadi  suatu barang yang bisa dijadikan aset atau salah satu faktor produksi yakni modal.
Sebenarnya  fenomena intellectual  property ini  sudah  banyak  yang mengkajinya,  namun  kebanyakan  lebih  melihatnya  dari  segi  hukumnya  saja.
Oleh  karena  itu,  di  sini  akan  disinggung  masalah  ekonomi  Islamnya  tanpa meninggalkan  sisi  hukum  Islamnya,  karena  ekonomi  dalam  Islam  tidak  bisa dilepaskan  begitu  saja  dari  hukum  Islam.  Hal  itu  untuk  memberikan  kejelasan dalam hal yang boleh dilakukan dan yang menjadi larangan.

## Konsepsi Hak
Kata hak berasal dari  bahasa Arab haqq yang memiliki makna ketetapan atau kewajiban atau kepastian. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah dalam su- rah Yâsîn [36] ayat 7,  al-Anfâl [8] ayat 8, serta Yûnus [10] ayat 35, dan al-Baqarah [2] ayat 241.
1 Abdullah Nasih Ulwan, Islam Syari’at Abadi , (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 23.
Sedangkan  secara  istilah,  hak  mempunyai  beberapa  arti.  ‘Alî  Khafîf mengemukakan  bahwa  hak  adalah  sebuah  kemaslahatan  yang  boleh  dimiliki secara syar‘î .  Musthafâ  Ahmad  al-Zarqâ  mengartikan  hak  sebagai  sebuah  keis- timewaan  yang  dengannya  syarak menetapkan  sebuah  kewenangan  (otoritas) atau sebuah beban (utility) . 2 Ibn Nujaym dari tokoh mazhab Hanafiyyah mende- finisikan hak sebagai suatu kekhususan yang terlindungi. 3
Dari  beberapa  pendapat  tersebut  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  hak  adalah  sebuah  kekhususan  atau  keistimewaan  yang  mengandung maslahat  dan  terlindungi  serta  dengannya  syarak  menetapkan  sebuah  kewe- nangan  atau  kekuasaan  atasnya.  Ulama  fikih  mengemukan  bahwa  sebuah  hak haruslah memenuhi rukun hak, yaitu pemilik hak dan objek hak.
Dalam  ajaran  Islam,  hak  merupakan  pemberian  ilahi  yang  disandarkan pada sumber-sumber yang dijadikan dalam menentukan hukum-hukum syarak. Maka dari itu sumber dari hak adalah  kehendak atau ketentuan hukum syarak. Kalau  dirunut  secara  hakiki  maka  sebenarnya  tiada  sumber  hak  kecuali  Allah, karena tiada hakim (pembuat keputusan) selain Dia dan  tidak ada yang berhak mensyariatkan  sesuatu  kecuali  Allah.  Untuk  itu  manusia  memiliki  kewajiban untuk menghormati hak orang lain, dan  tidak ada kewenangan untuk merusak atau  menginjak-injaknya. 4 Pemilik  hak  harus  mempergunakan  haknya  secara proporsional  dan  sesuai  dengan  porsinya  serta  pada  tempatnya.  Dengan demikian, hal itu tidak menimbulkan kemudaratan bagi yang lain, seperti halnya dalam hal ekonomi seseorang dilarang memperjualbelikan sesuatu yang bukan hak miliknya karena menyalahi hukum hak.
Ada  beberapa  akibat  hukum  yang  terkait  dengan  adanya  hak.  Pertama, menyangkut  pelaksanaan  dan  penuntutan  hak,  yakni  para  pemilik  hak  dalam menunaikan  hak-haknya  haruslah  sesuai  dengan  apa  saja  yang  telah  disya- riahkan  Allah.  Kedua,  menyangkut  pemeliharaan  hak,  yakni  setiap  orang  agar memelihara dan menjaga haknya dari segala bentuk kesewenangan orang lain, baik  yang  berkaitan  dengan  pidana  maupun  perdata.  Seperti  apabila  dicuri hartanya, dia bisa menuntut dari segi pidana agar pencuri ditahan atau dipotong tangan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Sedangkan  dari  segi  perdata,  dia dapat  meminta  supaya  hasil  curiannya  dikembalikan  jika  masih  ada  dan menggantinya bila sudah habis.
2 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3.
3 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 2.
4 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah , h. 4.
M. Musyafa’: Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam 42
Ketiga,  menyangkut  penggunaan  hak, 5 yakni  dalam  mempergunakan haknya  seseorang  haruslah  sesuai  dengan  syarak  dan  tidak  boleh  merugikan atau mengakibatkan mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, serta tidak  boleh  secara  berlebihan  atau  mubazir.  Sebab  Allah  melarang  keras  per- buatan tersebut sebagaimana firman-Nya sebagai berikut:
                                                                                              
                     
Hai  anak  Adam,  pakailah  pakaianmu  yang  indah  di  setiap  (memasuki) mes-jid,  makan  dan  minumlah,  dan  janganlah  berlebih-lebihan. Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang  berlebih-lebihan. (Q.s. al-A‘râf [7]: 31)

## Harta/Kekayaan
(Property)
Secara etimologis, harta atau kekayaan dalam bahasa Arab disebut dengan al-mâl yang  berarti  condong,  cenderung,  miring,  suka,  atau  senang. 6 Manusia cenderung ingin atau suka menguasai harta. Sedangkan secara terminologis ada beberapa  pendapat.  Menurut  ulama  Hanafiyyah,  harta  adalah  segala  sesuatu yang  dapat  diambil,  disimpan,  dan  dapat  dimanfaatkan. 7 Sedangkan  jumhur ulama  berpendapat  bahwa  harta  adalah  segala  sesuatu  yang  memiliki  nilai,  di mana  bagi  orang  yang  merusaknya  berkewajiban  untuk  menanggung  atau menggantinya. Lebih lanjut Imam Syâfi‘î mengatakan bahwa al-mâl dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. 8 Menurut Wahbah al-Zuhaylî, harta atau kekayaan (mâl) didefinisikan dengan segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya baik sesuatu itu berupa zat atau manfaat. 9
Berdasarkan definisi tersebut, segala sesuatu bisa dikatakan sebagai mâl / harta apabila memenuhi dua kriteria. Pertama, sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan  manusia, hingga pada  akhirnya  dapat  mendatangkan kepuasan dan
5 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah , h. 9.
6 A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Prograsif,
1997), Edisi II,  h. 1372.
7 Rahmat, Syafe’i, Fiqih Muamalah , (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 22.
8 Wahbah al-Zuhaiylî, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), h. 42.
9 Wahbah al-Zuhaiylî, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 41.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
Ketiga,  menyangkut  penggunaan  hak, 5 yakni  dalam  mempergunakan haknya  seseorang  haruslah  sesuai  dengan  syarak  dan  tidak  boleh  merugikan atau mengakibatkan mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, serta tidak  boleh  secara  berlebihan  atau  mubazir.  Sebab  Allah  melarang  keras  per- buatan tersebut sebagaimana firman-Nya sebagai berikut:
                                                                                                                    
Hai  anak  Adam,  pakailah  pakaianmu  yang  indah  di  setiap  (memasuki) mes-jid,  makan  dan  minumlah,  dan  janganlah  berlebih-lebihan.
Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang  berlebih-lebihan. (Q.s. al-A‘râf [7]: 31)

## Harta/Kekayaan (Property)
Secara etimologis, harta atau kekayaan dalam bahasa Arab disebut dengan al-mâl yang  berarti  condong,  cenderung,  miring,  suka,  atau  senang. 6 Manusia cenderung ingin atau suka menguasai harta. Sedangkan secara terminologis ada beberapa  pendapat.  Menurut  ulama  Hanafiyyah,  harta  adalah  segala  sesuatu yang  dapat  diambil,  disimpan,  dan  dapat  dimanfaatkan. 7 Sedangkan  jumhur ulama  berpendapat  bahwa  harta  adalah  segala  sesuatu  yang  memiliki  nilai,  di mana  bagi  orang  yang  merusaknya  berkewajiban  untuk  menanggung  atau menggantinya. Lebih lanjut Imam Syâfi‘î mengatakan bahwa al-mâl dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. 8 Menurut Wahbah al-Zuhaylî, harta atau kekayaan (mâl) didefinisikan dengan segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya baik sesuatu itu berupa zat atau manfaat. 9
Berdasarkan definisi tersebut, segala sesuatu bisa dikatakan sebagai mâl / harta apabila memenuhi dua kriteria. Pertama, sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan  manusia, hingga pada  akhirnya  dapat  mendatangkan kepuasan dan
5 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah , h. 9. 6 A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Prograsif,
1997), Edisi II,  h. 1372.
7 Rahmat, Syafe’i, Fiqih Muamalah , (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 22.
8 Wahbah al-Zuhaiylî, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), h. 42. 9 Wahbah al-Zuhaiylî, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 41.
ketenangan  dengan  terpenuhinya  kebutuhan  tersebut  baik  secara  materi maupun  imateri.  Kedua,  sesuatu  itu  harus  ada  dalam  genggaman  kepemilikan manusia, sehingga konsekuensinya jika tidak bisa/belum dimiliki maka tidak bisa dikatakan sebagai harta. 10
Dengan  demikian, intellectual  property bisa  digolongkan  sebagai  harta atau kekayaan meskipun tidak berwujud benda yang kasat mata atau bisa diin- dera.  Hal  ini  dikarenakan  terpenuhinya  kriteria  dari  definisi  harta  di  atas,  yaitu dapat  dimiliki  dan  mampu  memenuhi  kebutuhan  manusia  baik  secara  materi maupun  immateri.  Sebenarnya,  dalam  istilah  ekonomi  ada  benda  yang  wujud atau tangible dan ada yang tidak berwujud intangible.

## Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)
Hak  kekayaan  intelektual  adalah  hak  kebendaan,  yakni  hak  atas  sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio yang menalar. Otak  dalam  hal  ini  bukanlah  seperti  tumpukan  daging  yang  enak  digulai,  yang beratnya  kurang  lebih  2%  dari  total  berat  tubuh,  tetapi  lebih  sebagai  otak  yang berperan  sebagai  pusat  pengaturan  segala  kegiatan  fisik  dan  psikologis  yang terbagi menjadi dua belahan, yaitu kiri dan kanan. 11
Sedangkan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak  untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya  maupun  memberi izin  untuk  itu  dengan  tidak  mengurangi  pembatasan-pembatasan  menurut peraturan perundang-undangan. 12
Dengan  hak  khusus  dari  pencipta  dimaksudkan  bahwa  tidak  ada  orang lain yang boleh melakukan hak itu selain yang bersangkutan atau kecuali dengan izin pencipta, baik hak menjual, hak menggandakan, hak mendapatkan manfaat dari hasil karya pencipta tersebut ataupun hak-hak lainnya selama penciptanya tidak memberikan izin dan atau batasan.
Dasar hukum yang dapat dipergunakan terkait dengan HAKI  ialah sebagai berikut:
10 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah , h. 19. 11 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004),
h. 9.
12 Leden Marpaung, Tindak Pidanan Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual , (Jakarta: Sinar Grafika), 1995, h. 12.
M. Musyafa’: Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam 44
                                                                                           
                                    
Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari  hartamu  yang  Allah  telah  menjadikan  kamu  menguasainya.  Maka orang-orang  yang  beriman  di  antara  kamu  dan  menafkahkan  (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.s. al-Hadîd [57]: 7)
                                                                                            
                     
Harta  dan  anak-anak  adalah  perhiasan  kehidupan  dunia  tetapi  amalan- amalan yang kekal lagi salih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.s. al-Kahfî [18]: 46)
Berkaitan  dengan  HAKI,  iklim  budaya  Indonesia  telah  menawarkan  se- suatu yang berbeda dengan budaya hukum  Barat. Para pencipta atau penemu di Indonesia sangat berbesar hati apabila ciptaannya diperbanyak atau diumumkan oleh  orang  lain.  Para  pelukis,  pemahat,  dan  pematung  di  Bali  sangat  gembira apabila  karya  ciptanya  ditiru  orang  lain. 13 Terlepas  dari  itu  semua,  kiranya Indonesia  sudah  saatnya  mencermati  kembali  segi-segi  yang  berkaitan  dengan perlindungan HAKI ini dalam sebuah sistem.
Dalam  perkembangan  globalisasi  ekonomi  dewasa  ini,  masalah Intellec- tual  Property  Right (IPR)  telah  menjadi  problem  baru  dan  penting  yang  erat kaitannya  dengan  perdagangan  internasional.  Oleh  karena  itu,  negara-negara ASEAN  pada  dasarnya  telah  mengatur  perlindungan  IPR  yang  ruang  lingkup pengaturannya telah sejalan dengan konvensi-konvensi internasional. 14
Konvensi  World  Intellectual  Property  Organization (WIPO)  menjelaskan yang termasuk dalam ruang lingkup Intellectual property terdiri  atas dua unsur. Pertama,  hak  milik  perindustrian (Industrial  Property  Right) yang  meliputi  hak paten, merek dagang, dan desain indutri. Kedua, hak  cipta yang meliputi hasil- hasil karya kesusastraan, musik, fotografi,  dan sinematografi. 15
13 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, h. 22. 14 Tarnaya Soenandar, Perlindungan Hak Milik Intelektual, h. 25.
15 Tarnaya Soenandar, Perlindungan Hak Milik Intelektual, h. 8.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
                                                                                           
                                    
Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari  hartamu  yang  Allah  telah  menjadikan  kamu  menguasainya.  Maka orang-orang  yang  beriman  di  antara  kamu  dan  menafkahkan  (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.s. al-Hadîd [57]: 7)
                                                                                            
                    

Harta  dan  anak-anak  adalah  perhiasan  kehidupan  dunia  tetapi  amalan- amalan yang kekal lagi salih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.s. al-Kahfî [18]: 46)
Berkaitan  dengan  HAKI,  iklim  budaya  Indonesia  telah  menawarkan  se- suatu yang berbeda dengan budaya hukum  Barat. Para pencipta atau penemu di Indonesia sangat berbesar hati apabila ciptaannya diperbanyak atau diumumkan oleh  orang  lain.  Para  pelukis,  pemahat,  dan  pematung  di  Bali  sangat  gembira apabila  karya  ciptanya  ditiru  orang  lain. 13 Terlepas  dari  itu  semua,  kiranya Indonesia  sudah  saatnya  mencermati  kembali  segi-segi  yang  berkaitan  dengan perlindungan HAKI ini dalam sebuah sistem.
Dalam  perkembangan  globalisasi  ekonomi  dewasa  ini,  masalah Intellec- tual  Property  Right (IPR)  telah  menjadi  problem  baru  dan  penting  yang  erat kaitannya  dengan  perdagangan  internasional.  Oleh  karena  itu,  negara-negara ASEAN  pada  dasarnya  telah  mengatur  perlindungan  IPR  yang  ruang  lingkup pengaturannya telah sejalan dengan konvensi-konvensi internasional. 14 Konvensi  World  Intellectual  Property  Organization (WIPO)  menjelaskan yang termasuk dalam ruang lingkup Intellectual property terdiri  atas dua unsur.
Pertama,  hak  milik  perindustrian (Industrial  Property  Right) yang  meliputi  hak paten, merek dagang, dan desain indutri. Kedua, hak  cipta yang meliputi hasil- hasil karya kesusastraan, musik, fotografi,  dan sinematografi. 15
13 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, h. 22. 14 Tarnaya Soenandar, Perlindungan Hak Milik Intelektual, h. 25.
15 Tarnaya Soenandar, Perlindungan Hak Milik Intelektual, h. 8.

## Intellectual Property dalam Perspektif Ekonomi Islam
Sebelum lahirnya pengakuan dan perlindungan hak atas kekayaan intelek- tual dalam hukum nasional kita, sebenarnya Islam telah lebih dahulu mengakui adanya  kekayaan  intelektual  setiap  manusia.  Yûsuf  al-Qaradhâwî  menyatakan, tidak ada agama selain Islam dan tidak ada kitab selain Alquran yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang-orang  yang  menguasainya. 16 Suatu  petunjuk  yang  sangat  agung  dari  Al- quran dalam hal ini adalah bahwa ia memberi penghargaan pada Ulu al-Albâb, kaum cendekiawan dan kaum intelektual, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:
                                                                                                                                                                                            
                                               
Hai  orang-orang  beriman  apabila  kamu  dikatakan  kepadamu,  "Berlapang- lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan  untukmu.  dan  apabila  dikatakan,  "Berdirilah  kamu",  maka berdirilah,  niscaya  Allah  akan  meninggikan  orang-orang  yang  beriman  di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan  Allah  Maha  mengetahui  apa  yang  kamu  kerjakan.  (Q.s.  al-Mujâdalah [58]: 11)
Penghargaan  terhadap  ilmu  pengetahuan  ini  diperkuat  juga  oleh  Hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:
Apabila  anak  Adam  meninggal  dunia,  maka  terputuslah  seluruh  amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. (H.r. Abû Dâwûd)
16 Yusuf Qaradhawi, Al-Qur’an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan , diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Inssani Press, 1998), h. 90.
M. Musyafa’: Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam
Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa hasil karya itu adalah hasil usaha manusia dan merupakan sumber manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang  lain.  Dengan  memanfaatkan  hasil  kreativitas  orang  yang  berilmu  berarti melanjutkan  amal  salihnya  yang  tidak  akan  mungkin  hilang  bersama  dengan kematiannya.  Pemahaman  terhadap intellectual  property ini  pada  dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari hasil  kerja  intelektualitas  manusia.  Banyak  karya  yang  dihasilkan  dari  intelek- tualitas manusia, baik melalui daya cipta, rasa, maupun karsanya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dengan serius, sebab karya manusia ini telah  dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.
Hasil dari sesuatu yang penuh dengan pengorbanan yang demikian sudah tentu  menjadikan  sebuah  karya  yang  dihasilkannya  memiliki  nilai  yang  patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati, dan dari sudut ekonomi karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 17
Tumbuhnya  konsepsi  tentang  kekayaan  atas  karya-karya  intelektualitas manusia,  akhirnya  menimbulkan  kebutuhan  untuk  melindungi  atau  memperta- hankan  kekayaan  tersebut.  Pada  gilirannya  akan  melahirkan  konsepsi  perlin- dungan  hukum  atas  kekayaan  intelektual  (ilmu  pengetahuan),  termasuk  di  da- lamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan  hakikatnya pula, hak milik perseorangan  ini  selanjutnya  dikelompokkkan  menjadi  hak  milik  perseorangan yang sifatnya tidak wujud atau imaterial.
Sebagaimana  dijelaskan  di  awal  bahwasanya  hak  kekayaan  intelektual merupakan hak milik terhadap benda yang sifatnya immaterial, maka dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori tentang harta benda sebagai dasar diakuinya intellectual property dalam hukum Islam atau ekonomi Islam.
Lain  halnya  dengan  pendapat  jumhur  ulama,  ulama  Hanafiyyah  tidak mengakui  eksistensi intellectual  property ,  karena  pemilikan  terhadap  hal  ini sangatlah  abstrak  jika  dibandingkan  dengan  pemilikan  terhadap  benda  nyata, sehingga hak atas kekayaan intelektual tidak mungkin bisa disimpan dan apabila hak ini dimanfaatkan secara biasa maka sifatnya akan hilang sedikit demi sedikit. Sedangkan  jumhur ulama sendiri mengakui eksistensi intellectual property ka- rena  yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan orang yang merusaknya wajib menanggung beban atau akibatnya. Konsep inilah yang sering  dipakai  dalam  perundang-undangan  modern.  Sehingga  golongan  ini memandang  segala  sesuatu  bisa  diakui  sebagai  harta  benda,  tidak  hanya  dari
17 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 85.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa hasil karya itu adalah hasil usaha manusia dan merupakan sumber manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang  lain.  Dengan  memanfaatkan  hasil  kreativitas  orang  yang  berilmu  berarti melanjutkan  amal  salihnya  yang  tidak  akan  mungkin  hilang  bersama  dengan kematiannya.  Pemahaman  terhadap intellectual  property ini  pada  dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari hasil  kerja  intelektualitas  manusia.  Banyak  karya  yang  dihasilkan  dari  intelek- tualitas manusia, baik melalui daya cipta, rasa, maupun karsanya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dengan serius, sebab karya manusia ini telah  dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.
Hasil dari sesuatu yang penuh dengan pengorbanan yang demikian sudah tentu  menjadikan  sebuah  karya  yang  dihasilkannya  memiliki  nilai  yang  patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati, dan dari sudut ekonomi karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 17 Tumbuhnya  konsepsi  tentang  kekayaan  atas  karya-karya  intelektualitas manusia,  akhirnya  menimbulkan  kebutuhan  untuk  melindungi  atau  memperta- hankan  kekayaan  tersebut.  Pada  gilirannya  akan  melahirkan  konsepsi  perlin- dungan  hukum  atas  kekayaan  intelektual  (ilmu  pengetahuan),  termasuk  di  da- lamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan  hakikatnya pula, hak milik perseorangan  ini  selanjutnya  dikelompokkkan  menjadi  hak  milik  perseorangan yang sifatnya tidak wujud atau imaterial.
Sebagaimana  dijelaskan  di  awal  bahwasanya  hak  kekayaan  intelektual merupakan hak milik terhadap benda yang sifatnya immaterial, maka dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori tentang harta benda sebagai dasar diakuinya intellectual property dalam hukum Islam atau ekonomi Islam. Lain  halnya  dengan  pendapat  jumhur  ulama,  ulama  Hanafiyyah  tidak mengakui  eksistensi intellectual  property ,  karena  pemilikan  terhadap  hal  ini sangatlah  abstrak  jika  dibandingkan  dengan  pemilikan  terhadap  benda  nyata, sehingga hak atas kekayaan intelektual tidak mungkin bisa disimpan dan apabila hak ini dimanfaatkan secara biasa maka sifatnya akan hilang sedikit demi sedikit.
Sedangkan  jumhur ulama sendiri mengakui eksistensi intellectual property ka- rena  yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan orang yang merusaknya wajib menanggung beban atau akibatnya. Konsep inilah yang sering  dipakai  dalam  perundang-undangan  modern.  Sehingga  golongan  ini memandang  segala  sesuatu  bisa  diakui  sebagai  harta  benda,  tidak  hanya  dari
17 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 85.
segi  dapatnya  suatu  benda  itu  bisa  disimpan,  tapi  justru  karena  suatu  manfaat yang melekat pada benda tersebut yang yang dituju. Mereka tidak mensyaratkan apakah manfaat itu dapat disimpan atau tidak,  tetapi cukup menyimpan pokok atau sumbernya saja sudah cukup. 18
Oleh  karena  itu,  hasil  karya  seseorang  yang  merupakan  pekerjaan intelektual  manusia  dapat  disebut  harta  benda  yang  lazimnya  dikenal  dengan istilah  hak  atas  kekayaan  intelektual.  Hak  ini  hanya  dapat  diperoleh  manusia dengan  bekerja  keras  dan  dengan  pengorbanan  yang  sangat  besar,  sehingga Islam  patut  untuk  menghargainya  dengan  cara  menjadikan  hak  atas  kekayaan intelektual tersebut hanya melekat pada pemiliknya.
Untuk memperkuat eksistensi hak atas kekayaan intelektual dalam konsep ekonomi Islam penulis menggunakan dasar hukum ‘ urf atau adat sebagai suatu dalil  hukum.  Sebab  fukaha menyatakan  bahwa ‘urf merupakan  salah  satu sumber hukum atau salah satu metode untuk menetapkan suatu hukum syarak jika di dalam nas, baik Alquran maupun Hadis tidak diketemukan. Dalam hal ini ada  kaidah  fikih  yang  menyatakan, ةمكحم  ةداعلا (adat/kebiasaan  dapat  dijadikan hukum), ورشملاك  افرع  فورعملا
ط اطرش
(kebiasaan  yang  baik  sama  dengan  sesuatu yang disyaratkan), تباثلا ب لا صنلاب تباثلاك فرع 19 (sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan sama saja dengan yang ditetapkan dengan nas).
Teori ‘urf tersebut  digunakan  sebagai  langkah  alternatif  dalam  memper- sempit  ruang  perbedaan  pendapat,  karena  teori  tersebut  hanya  mengakui adanya  ketentuan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  secara  luas  dengan  catatan tidak bertentangan dengan nas-nas Alquran maupun Hadis, yakni kebiasaan yang berlaku  di masyarakat telah mengakui eksistensi  hak atas kekayaan intelektual sebagai harta.
Teori  tersebut  ada  hubungannya  dengan  konstruksi  hukum  nasional tentang  hak  atas  kekayaan  intelektual,  seperti  perlindungan  terhadap  hak  cipta yang dimiliki oleh seseorang, baik sebagai individu maupun kelompok. Di mana hak  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  harta  yang  diatur  dalam  undang-undang yang berlaku secara yuridis-formal. Hal ini tampak jelas pada salah satu adanya bentuk  perlindungan  hak  khusus  bagi  pengarang  dan  penerbit  buku  yang dilindungi  oleh  pemerintah  melalui  Undang-undang  No.19  Tahun  2002  tentang Hak Cipta. Demikian pula dengan hak penggunaan paten.
Kebiasaan atau tradisi merupakan sesuatu yang berkembang dalam suatu masyarakat  tertentu  karena  ia  bersifat  dinamis.  Suatu  hal  atau  materi  pada
18 Masduha Abdurrahman, Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah) ,
(Surabaya: Central Media, 1992), h. 60.
19 ‘Abd al-Wahhâb Khallâf, ‘ Ilm Ushûl al-Fiqh , (Kuwayt: Dâr al-Qalam, 1978), h. 90.
M. Musyafa’: Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam 48
masyarakat  tertentu  tidak  dipandang  sebagai  harta,  namun  pada  masyarakat lainnya hal sama bisa dipandang sebagai harta. Akan tetapi, dengan adanya hak ekonomi  pada  hak  atas  kekayaan  intelektual,  maka  Islam  mengakui  bahwa usaha untuk memperoleh hak tersebut merupakan salah satu usaha yang halal untuk  mendapatkan  harta  atau  rezeki  yang  merupakan  objek  pemilikan,  se- hingga usaha tersebut benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan pribadi dan masyarakat umum serta negara.
Salah  satu  hak  khusus  yang  melekat  pada  seseorang  yang  dengan  akal pikiran  dan  kreativitasnya  menghasilkan  suatu  ciptaan  atau  kreasi  adalah  hak ekonomi (economic rights) . Hak secara ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu kekayaan intelektual. Sebab HAKI adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut dapat berupa keuntungan sejumlah  uang  yang  diperoleh  karena  adanya  penggunaan  sendiri  atau  karena penggunaan  pihak  lain  berdasarkan  lisensi  atau  surat  perjanjian  yang  telah ditentukan  oleh  kedua  belah  pihak.  Hak  ekonomi  itu  harus  diperhitungkan karena  hak  kekayaan  intelektual  dapat  dipergunakan  oleh  pihak  lain  dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan yang luar biasa banyaknya jika maksimal, sehingga hak atas kekayaan intelektual adalah objek atau bisa dikatakan modal dan bahkan sumber daya yang sangat potensial untuk menarik keuntungan.
Keuntungan ekonomi tersebut merupakan kekayaan (hak milik) seseorang yang dapat mengakibatkan timbulnya kebebasan bagi pemiliknya untuk meme- tik  manfaat,  mengembangkan,  memelihara,  mengalihkan  dan  bahkan  memus- nahkannya. Pemilik tersebut dapat memanfaatkan sendiri haknya dan dapat pula mengalihkan  pemanfaatannya  pada  pihak  lain.  Apabila  pemanfaatannya  dialih- kan  kepada  pihak  lain,  maka  menurut  hukum  pengalihan  tersebut  harus  di- lakukan dengan pemberian lisensi (izin tertulis), yang harus didaftarkan terlebih dahulu.  Dalam  lisensi  tersebut  harus  ditentukan  kewajiban  pokok  para  pihak. Pemilik  mengalihkan  pemanfaatannya  kepada  penerima  lisensi  dengan  mene- rima  royalti,  sedangkan  pemegang  lisensi  membayar  royalti  dengan  menerima keuntungan  ekonomi  dari  hasil  penggunaan  hak  atas  kekayaan  intelektual tersebut.
Selain HAKI sebagai objek perdagangan yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi, hal tersebut dapat beralih ataupun dialihkan, yaitu dengan cara pewarisan, hibah,  wasiat,  atau  cara-cara  lain  yang  diakui  oleh  undang-undang.  Dengan demikian,  pengakuan  dan  penumbuhan  aturan  terhadap  HAKI  dalam  hukum Islam  sangat  diperlukan  untuk  menumbuhkan  sikap  penghargaan,  penghor- matan dan perlindungan terhadap HAKI. Karena sikap-sikap tersebut tidak hanya
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
masyarakat  tertentu  tidak  dipandang  sebagai  harta,  namun  pada  masyarakat lainnya hal sama bisa dipandang sebagai harta. Akan tetapi, dengan adanya hak ekonomi  pada  hak  atas  kekayaan  intelektual,  maka  Islam  mengakui  bahwa usaha untuk memperoleh hak tersebut merupakan salah satu usaha yang halal untuk  mendapatkan  harta  atau  rezeki  yang  merupakan  objek  pemilikan,  se- hingga usaha tersebut benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan pribadi dan masyarakat umum serta negara.
Salah  satu  hak  khusus  yang  melekat  pada  seseorang  yang  dengan  akal pikiran  dan  kreativitasnya  menghasilkan  suatu  ciptaan  atau  kreasi  adalah  hak ekonomi (economic rights) . Hak secara ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu kekayaan intelektual. Sebab HAKI adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut dapat berupa keuntungan sejumlah  uang  yang  diperoleh  karena  adanya  penggunaan  sendiri  atau  karena penggunaan  pihak  lain  berdasarkan  lisensi  atau  surat  perjanjian  yang  telah ditentukan  oleh  kedua  belah  pihak.  Hak  ekonomi  itu  harus  diperhitungkan karena  hak  kekayaan  intelektual  dapat  dipergunakan  oleh  pihak  lain  dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan yang luar biasa banyaknya jika maksimal, sehingga hak atas kekayaan intelektual adalah objek atau bisa dikatakan modal dan bahkan sumber daya yang sangat potensial untuk menarik keuntungan.
Keuntungan ekonomi tersebut merupakan kekayaan (hak milik) seseorang yang dapat mengakibatkan timbulnya kebebasan bagi pemiliknya untuk meme- tik  manfaat,  mengembangkan,  memelihara,  mengalihkan  dan  bahkan  memus- nahkannya. Pemilik tersebut dapat memanfaatkan sendiri haknya dan dapat pula mengalihkan  pemanfaatannya  pada  pihak  lain.  Apabila  pemanfaatannya  dialih- kan  kepada  pihak  lain,  maka  menurut  hukum  pengalihan  tersebut  harus  di- lakukan dengan pemberian lisensi (izin tertulis), yang harus didaftarkan terlebih dahulu.  Dalam  lisensi  tersebut  harus  ditentukan  kewajiban  pokok  para  pihak.
Pemilik  mengalihkan  pemanfaatannya  kepada  penerima  lisensi  dengan  mene- rima  royalti,  sedangkan  pemegang  lisensi  membayar  royalti  dengan  menerima keuntungan  ekonomi  dari  hasil  penggunaan  hak  atas  kekayaan  intelektual tersebut.
Selain HAKI sebagai objek perdagangan yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi, hal tersebut dapat beralih ataupun dialihkan, yaitu dengan cara pewarisan, hibah,  wasiat,  atau  cara-cara  lain  yang  diakui  oleh  undang-undang.  Dengan demikian,  pengakuan  dan  penumbuhan  aturan  terhadap  HAKI  dalam  hukum Islam  sangat  diperlukan  untuk  menumbuhkan  sikap  penghargaan,  penghor- matan dan perlindungan terhadap HAKI. Karena sikap-sikap tersebut tidak hanya
memberikan rasa aman tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan  semangat  untuk  menghasilkan  karya-karya  yang  lebih  besar,  lebih baik, dan lebih banyak. 20
Dengan merujuk pada pendapat tersebut dan diperkuat dengan pendapat bahwa kepemilikan terhadap hak kekayaan intelektual telah diakui dalam sistem hukum kebendaan secara internasional. Sehingga dapat diketahui bahwa eksis- tensi  hak  atas  kekayaan  intelektual  diakui  dalam  ekonomi  Islam  sebagai  hak mâlî ‘aynî , yakni hak istimewa/khusus terhadap harta benda imaterial yang hanya dimiliki  oleh  pemiliknya  saja  secara  sempurna,  kecuali  ada  hal-hal  yang  mem- batalkannya seperti adanya peralihan atau pemindahan.

## Penutup
Dengan  demikian  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  hak  atas  kekayaan intelektual  telah  memenuhi  persyaratan  sebagai  harta  dan  hak  milik  dalam perspektif ekonomi Islam, baik dari segi sifat-sifatnya maupun dari sisi cara per- olehan dan peralihannya. Hal ini didasarkan  pada pendapat jumhur ulama yang biasa  dipergunakan  dalam  tata  hukum  perundang-undangan  modern  di  ka- langan umat Islam, serta  sesuai dengan kebiasaan umum masyarakat. Sehing-ga orang  lain  bisa  memanfaatkannya  untuk  kepentingan  pengembangan  ilmu maupun  untuk  kepentingan  ekonomi  atau  bisnis  dengan  berpegang  pada peraturan yang ada.
Oleh  karena  itu,    hasil  karya  seseorang  yang  merupakan  pekerjaan  inte- lektual manusia dapat disebut harta benda, yang lazimnya dikenal dengan istilah hak  atas  kekayaan  intelektual.  Hak  ini  hanya  dapat  diperoleh  manusia  dengan bekerja  keras  dalam  menghasilkan  kreasi-kreasi  yang  inovatif  dan  dengan pengorbanan yang sangat besar. Islam patut untuk menghargainya dengan cara menjadikan  hak  tersebut  melekat  pada  pemiliknya.  Selanjutnya  bisa  diman- faatkan secara finansial baik oleh pemiliknya maupun oleh pihak lain yang ingin mengambil  manfaatnya  dari  karya  tersebut  dengan  seizin  penciptanya,  karena jika  dioptimalkan  pemanfaatannya  akan  mendatangkan  keuntungan  yang  tidak sedikit dan bisa dipakai menyantuni orang-orang yang ada di bawahnya secara ekonomi. Sungguh merupakan sesuatu yang patut untuk dikerjakan bersama. []

## Pustaka Acuan
Abdurrahman,  Masduha, Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum  Perdata  Islam  (Fiqh Muamalah) , Surabaya: Central Media, 1992.
20 Suyud dan Amir Angkasa Margono, Aspek Hukum dalam Bisnis , (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 5.
M. Musyafa’: Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam 50
Djuwaini,  Dimyauddin, Pengantar  Fiqh  Muamalah, Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2008. Harjowidigdo, Rooseno, Mengenal Hak Cipta Indonesia , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992. Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Khallâf, ‘Abd al-Wahhâb, ‘ Ilm Ushûl al-Fiqh, Kuwayt: Dâr al-Qalam, 1978. Margono,  Suyud  dan  Angkasa,  Amir, Aspek  Hukum  dalam  Bisnis, Jakarta: Grasindo, 2002. Marpaung,  Leden, Tindak Pidana  Terhadap  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual,
Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Muhammad, Ekonomi  Mikro  dalam  Perspektif  Islam, Yogyakarta:  BPFE-
Yogyakarta, 2004.
Munawir, A.W., Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap , Edisi II, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. Qaradhawi,  Yusuf, Al-Qur’an  Berbicara  tentang  Akal  dan  Ilmu  Pengetahuan , diterjemahkan  oleh  Abdul  Hayyi  Al-Kattani,  dkk.  Jakarta:  Gema  Insani Press, 1998.
Redaksi Sinar Grafika, Hak Milik Intelektual Undang-undang dan Peraturan Paten dan Merk . Jakarta: Sinar Grafika, 1991. Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2004.
Simatupang,  Richard  Burton, Aspek  Hukum  dalam  Bisnis, Jakarta:  PT  Rineka Cipta, 1996.
Soenandar, Tarnaya, Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean , Jakarta: Sinar Grafika, 1996. Syafe’i, Rahmat, Fiqih Muamalah , Bandung: Pustaka Setia, 2004. Ulwan, Abdullah Nasih, Islam Syari’at Abadi , Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Zuhaylî, al-, Wahbah, Al-Mu‘âmalah al-Mâliyah al-Mu‘âshirah, Damaskus: Dâr al- Fikr, 2002.