## PRESIDEN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI: PEMISAHAN KEKUASAAN TANPA CHECKS AND BALANCES
Titon Slamet Kurnia Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana email : titonslamet@gmail.com
disampaikan 19/02/2024 – di- review 04/04/2024 – diterima 17/06/2024 DOI: 10.25123/vej.v10i1.7735

## Abstract
On  September  29,  2022,  the  People’s  Representative  Council  (DPR)  controversially  removed  Justice Aswanto and proposed Guntur Hamzah as his successor. Following the DPR’s decision, the President issued Presidential Decision Number 114/P of 2022. This process aligns with Article 24C paragraph (3) of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  which  states:  “The  Constitutional  Court  is comprised  of  nine  Justices  who  are  appointed  by  the  President,  of  whom  three  are  proposed  by  the Supreme Court, three by the People’s Representative Council, and three by the President.” This provision includes  two  clauses:  the  proposal  clause  and  the  appointment  clause.  This  article  discusses  the President's role in implementing the appointment clause in the case of Justice Aswanto’s removal. Using a conceptual approach, it focuses on  interpreting Article 24C  paragraph (3)  to understand that the President's role in the appointment clause embodies the principle of checks and balances. This article argues  against  the  President’s  legalistic  position  of  implementing  the  appointment  clause  without scrutinizing the DPR’s decision. While the appointment clause does not explicitly authorize the President to  refuse  issuing  the  Presidential  Decision,  this  norm  may  be  inferred  from  our  commitment  to  the supremacy of the constitution.
Keywords: checks and balances; constitutional court; presidential decision

## Abstrak
Pada  29  September  2022,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  melakukan  penggantian  Hakim Konstitusi  Aswanto  melalui  proses  yang  sangat  kontroversial  dan  mengajukan  Guntur  Hamzah sebagai penggantinya. Menindaklanjuti keputusan DPR, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor  114/P  Tahun  2022.  Proses  tersebut  sesuai  Pasal  24C  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  yang menyatakan:  “ Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  sembilan  orang  anggota  hakim  konstitusi  yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dan  tiga  orang  oleh  Presiden ”  yang mengandung  dua  klausul: pengajuan  dan  penetapan.  Tulisan ini hendak mengkaji  peran Presiden dalam  penerapan klausul penetapan pada kasus penggantian Hakim Konstitusi Aswanto  dengan  menggunakan pendekatan konseptual  dan  fokus  interpretasi  pada  Pasal  24C  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  untuk  menghasilkan pengertian bahwa peran Presiden dalam penerapan klausul penetapan mengandung asas checks and balances .  Dalam  hasilnya,  posisi  Presiden  dinilai  legalistik  dalam  menerapkan  klausul  penetapan tanpa disertai tindakan check terhadap keputusan DPR tersebut. Meskipun klausul penetapan tidak memberikan otorisasi kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Keputusan Presiden, tetapi norma ini dapat dianggap eksis karena komitmen terhadap supremasi konstitusi.
Kata Kunci: checks and balances ; keputusan presiden; mahkamah konstitusi

## Pendahuluan
Pada  29  September  2022,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  melakukan penggantian terhadap Hakim Konstitusi Aswanto dan mengusulkan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi pengganti lewat proses yang sangat kontroversial. Artikel ini ditujukan untuk membahas isu hukum tentang peran Presiden dalam mekanisme penggantian  Hakim  Konstitusi,  dalam  hal  ini  penggantian  Hakim  Konstitusi  yang dilakukan  oleh  DPR.  Mekanisme  pengisian  jabatan  di  lingkungan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  membutuhkan  peran  Presiden  karena  pengangkatan  (dan pemberhentian)  Hakim  Konstitusi  secara  formal  harus  dituangkan  melalui Keputusan  Presiden  (Keppres)  sesuai  Pasal  24C  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Penggantian  Hakim  Konstitusi  Aswanto  oleh  DPR  telah  ditindaklanjuti Presiden  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  114/P  Tahun  2022  tentang Pemberhentian  dan  Pengangkatan  Hakim  Konstitusi  yang  diajukan  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  (Keppres  No.  114/P  Tahun  2022)  sehingga  dapat  dilakukan pengucapan sumpah Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi pada 23 November 2022. 1 Walaupun  lewat  Keppres  tersebut  terkesan  telah  ada  penyelesaian  secara yuridis-formal,  isu  ini  tetap  kontroversial  secara  substantif  karena  tindakan penggantian  yang  dilakukan  DPR  tidak  sesuai  dengan  hukum  dan  secara  khusus merupakan  tindakan  mencederai  asas  independensi  yudisial,  dalam  hal  ini  asas security of tenure . 2
Posisi tanggapan Presiden yang diwujudkan dengan penerbitan Keppres No. 114/P Tahun 2022 adalah tindakan legalistik. Sesuai Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945, kewenangan Presiden memang terbatas untuk menetapkan Hakim Konstitusi sehingga tidak memiliki alasan untuk menolak menerbitkan Keppres terkait dengan penetapan  Hakim  Konstitusi  tersebut.  Mahfud  Md,  Menteri  Koordinator  Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), sudah memberikan justifikasi bahwa tindakan
1 https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_saksikan_pengucapan_sumpah_m_guntur_hamzah_sebagai_ ha- kim_konstitusi#:~:text=Pengangkatan%20Guntur%20sebagai%20hakim%20konstitusi,Diajukan%20oleh%20Dew an%20Perwakilan%20Rakyat diakses pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 16.52 WIB.
2 Titon  Slamet  Kurnia,  Recall  Aswanto:  Tertutupnya  Ruang  Disagreement  antara  Pembentuk  Undang-Undang  dan Mahkamah Konstitusi, 7 Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 143, 145-153, 2023.
tersebut  hanya  bersifat  formalitas,  yaitu  “tindakan  meresmikan”. 3 Secara  teori, pendapat  tersebut  dapat  diberikan  rasionalisasi  bahwa  mekanisme  pengisian jabatan Hakim Konstitusi didasari oleh asas pemisahan kekuasaan – dan presiden hendaknya  mengikuti  asas  tersebut  secara  bebas  nilai.  Atas  dasar  itu,  dimaknai secara legalistik, mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi didesain dengan asas  “pemisahan  kekuasaan  tanpa checks  and  balances ”  sehingga ,  sebagai implikasinya, Keppres No. 114/P Tahun 2022 dapat dijustifikasi.
Isu  hukum  yang  hendak  dibahas  oleh  artikel  ini  adalah:  Apakah  Presiden dapat tidak menerbitkan Keppres atas penggantian Hakim Konstitusi Aswanto yang diusulkan oleh DPR – dan sekaligus pengangkatan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah sebagai  penggantinya – mengingat  mekanismenya  tidak  sesuai  dengan  hukum?
Dengan kata lain, walau Presiden tidak dapat mem- veto keputusan DPR, dapatkah Presiden  tidak  menerbitkan  Keppres  sehingga  tindakan  penggantian  Hakim Konstitusi yang dilakukan DPR tidak memiliki akibat hukum? Isu hukum tersebut sangat penting untuk didiskusikan karena dua alasan. Pertama, dalam bernegara, menggantungkan  diri  sepenuhnya  pada  itikad  baik  dari  pemegang  kekuasaan sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu, keberadaan “hukum yang baik” ( good law ) justru  sangat  diperlukan,  terutama  sebagai  pembatasan  kekuasaan  terhadap penguasan. Kondisi existing law terkait dengan isu ini, Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945, tidak dapat dikualifikasikan sebagai “hukum yang baik” karena mengandung gap sehingga  tidak  mampu  mengantisipasi  timbulnya  persoalan  pelik  seperti penggantian  Hakim  Konstitusi  Aswanto  oleh DPR.  Kedua,  tidak  adanya  pendapat hukum  otoritatif  sebagai  pegangan  terhadap  isu  hukum  tersebut.  Keberatan terhadap  Keppres  sempat  dilayangkan  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara, tetapi proses hukum terhadap kasus ini tidak berlanjut karena penggugat menarik gugatannya  kembali.  Akibatnya,  tidak  ada  pendapat  yudisial,  sebagai  pendapat hukum yang otoritatif atas isu di atas. Perbedaan pendapat antara artikel ini dengan Presiden dipicu oleh perbedaan posisi masing-masing dalam menyikapi Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945: artikel ini posisinya normatif, sedangkan Presiden posisinya
3 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221001124114-12-855021/mahfud-jokowi-tak-bisa-tolak- pencopotan-aswanto-dari-hakim-mk diakses pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 16.45 WIB.
deskriptif. Konsep normatif sebagai standpoint memiliki pengertian: “ claims about the best means to adopt, given stipulated ends, and claims about what ends it would be  good  to  adopt .” 4 Sementara  konsep  deskriptif  memiliki  pengertian: “ does  not purport to justify or legitimize any aspect of its subject matter .” 5
Dengan pengertian lain, dari perspektif Filsafat Hukum, artikel ini menganut pandangan tentang hukum yang bersifat sarat nilai atau ideal ( law as ought to be ) dalam memaknai Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Sementara pandangan Presiden yang  diwujudkan  dengan  tindakan  menerbitkan  Keppres  No.  114/P  Tahun  2022 bersifat bebas nilai, yang memandang hukum yang ada apa adanya ( law as it is ). 6
Pada  titik  paling  ekstrem,  perwakilan  pandangan  bebas  nilai  nampak  dari pernyataan Hans Kelsen bahwa isi apapun dapat menjadi hukum. 7 Pandangan sarat nilai  memiliki  sinonim  dengan  pendekatan  idealisme  di  mana  pandangan  ini diekspresikan  sangat  baik  oleh  Sean  Coyle  bahwa  tatanan  hukum  terdiri  dari prinsip-prinsip  keadilan,  yang  menentukan  sejauh  mana  hak-hak  individu  dan, secara  keseluruhan,  mewujudkan  konsepsi  bersama  suatu  masyarakat  tentang kebaikan. 8 Oleh karena itu, selain tidak setuju dengan tindakan Presiden, hal yang lebih penting lagi dari artikel ini adalah kritik terhadap Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 serta usulan ius constituendum untuk interpretasinya, yaitu asas pemisahan kekuasaan dan checks and balances sebagai asas yang seyogianya mendasari Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 karena hal demikian sifatnya ideal.
Tesis yang diajukan terhadap isu hukum artikel ini adalah “Presiden dapat tidak  menerbitkan  Keppres  atas  tindakan  DPR  mengganti  Hakim  Konstitusi Aswanto  dengan  alasan  pemisahan  kekuasaan  dan checks  and  balances karena keputusan  penggantian  tersebut  melalui  mekanisme  yang  tidak  sesuai  dengan hukum.” Meskipun Keppres tidak bersifat substantif, tetapi Keppres tersebut dapat
4 Adrian  Vermeule,  Connecting  Positive  and  Normative  Legal  Theory,  10  University  of  Pennsylvania  Journal  of Constitutional Law 387 , 390, 2008.
5 Andrei Marmor, Law in the Age of Pluralism, Oxford University Press,  Oxford, 2007, hlm. 125 .
6 Robert S. Summers, ‘Is’ and ‘Ought’ in Legal Philosophy, 13 The Philosophical Quarterly 157 , 157-161, 1963 . S. Prakash Sinha, The Fission and Fusion of Is-Ought in Legal Philosophy, 21 Villanova Law Review 839 , 840, 1976.
7 “ Any kind of content might be law .” Hans Kelsen, Pure Theory of Law, University of California Press, California, 1967, hlm. 198.
8 “ The legal order consists of principles of justice which define the extent of individual rights and which, taken together, embody  a  society’s  shared  conceptions  of  the  good . ” Sean  Coyle,  From  Positivism  to  Idealism:  A  Study  of  the  Moral Dimensions of Legality, Ashgate, Aldershot, 2007, hlm. 14.
membuat tindakan DPR (yang tidak sesuai dengan hukum) memiliki akibat hukum. Oleh karena itu, atas dasar checks and balances , Presiden seharusnya hanya akan menerbitkan  Keppres  jika  tindakan  yang  menghendaki  adanya  Keppres  tersebut adalah tindakan yang benar secara hukum. Proposisi ini merupakan implikasi asas supremasi  konstitusi,  hanya  tindakan  yang  konstitusional  (yang  sesuai  dengan hukum) yang dapat diberikan “pengesahan” oleh Presiden melalui Keppres karena Presiden terikat konstitusi dalam bertindak seperti dinyatakan dalam sumpah/janji jabatan Presiden menurut Pasal 9 ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu: “ memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus- lurusnya.” Dengan tesis tersebut maka artikel ini dapat dibedakan dengan artikel lain yang juga mendiskusikan Keppres No. 114/P Tahun 2022. 9
Untuk  menjustifikasi  tesis  tersebut  maka  rencana  penulisan  artikel  ini sebagai berikut. Pertama, dalam kaitan dengan mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi,  akan  dijelaskan “dalam  posisi  sebagai ius  constituendum ” bahwa hubungan  antara  DPR  (termasuk  MA)  dan  Presiden  seyogianya  didasari  asas pemisahan kekuasaan dan checks and balances . Asas ini, walau tidak eksplisit, dapat berlaku dalam ketentuan tentang mekanisme pengisian  jabatan Hakim Konstitusi karena  dasarnya  adalah  asas  supremasi  konstitusi  yang  memiliki  pengertian konstitusi  sebagai  hukum  lebih  tinggi  dari  pemerintah  sehingga  semua  tindakan pemerintah  dapat  dinilai  konstitusionalitasnya  (dan  sebagai  kesimpulannya dinyatakan  konstitusional  atau  inkonstitusional). 10 Asas  supremasi  konstitusi dalam  konteks  peranan  Presiden  dalam  rangka checks  and  balances dapat ditemukan  dalam  ketentuan  sumpah/janji  Presiden  sehingga  peranan  Presiden dalam mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 seyogianya dimaknai sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UUD NRI
9 Lihat misalnya: Riska Ari Amalia dan Ashari, Polemik dalam Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022, 5 Unnes Law Review 2113, 2113-2121, 2023; Ridarson Galingging, Implikasi Hukum dan Politik Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 14 Adil: Jurnal Hukum 25, 25-45, 2023; Muhammad Fawwaz Farhan Farabi dan  Tanaya,  Polemik  Legalitas  Pemecatan  Hakim  Konstitusi  oleh  Lembaga  Pengusul:  Tinjauan  Kasus  Pemecatan Hakim  Aswanto  dan  Implikasinya terhadap  Kemandirian  Kekuasaan Kehakiman,  2 Jurnal  Hukum  dan  HAM Wara Sains 294, 294- 303, 2023; Fitri Atur Arum, Andini Firohmatika Wulandari, Elia Lailatussyafa’ah dan Abdian Saifullah, Analisis Kasus Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 13 Humani 351, 351- 368, 2023.
10 Jutta Limbach, The Concept of the Supremacy of the Constitution, 64 Modern Law Review 1 , 1, 2001. Graziella Romeo, The Conceptualization of Constitutional Supremacy: Global Discourse and Legal Tradition, 21 German Law Journal 904 , 905, 2020.
1945.  Kedua,  sebagai  implikasinya,  Presiden  seyogianya  tidak  berposisi  ibarat “Tukang Pos” dalam kaitan dengan mekanisme pengisian jabatan Hak im Konstitusi. Presiden dapat tidak menerbitkan Keppres jika penggantian Hakim Konstitusi tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya menurut hukum.
Atas dasar itu, menggambarkan tindakan Presiden menerbitkan Keppres No. 114/P  Tahun  2022,  artikel  ini  mengkualifikasikan  tanggapan  Presiden  terhadap pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dengan konsep “pemisahan kekuasaan tanpa checks  and  balances ”.  Makna  dari  tanggapan  Presiden  tersebut  adalah Presiden bertindak legalistik dengan memandang Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 secara  bebas  nilai,  serta  mengabaikan  Pasal  9  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  yang menghendaki  Presiden  untuk  memegang  teguh  Undang-Undang  Dasar  sebagai komitmen  pada  asas  supremasi  konstitusi.  Inilah  poin  utama  kritik  artikel  ini terhadap tanggapan Presiden atas pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto yang ditindaklanjuti  dengan  penerbitan  Keppres  No.  114/P  Tahun  2022.  Secara metodologis,  penulisan  artikel  ini  merupakan  penelitian  hukum  ( legal  research ) yang menggunakan pendekatan konseptual.

## Pembahasan
Pemisahan  Kekuasaan  dan Checks  and  Balances dalam  Pengisian  Jabatan Hakim Konstitusi
Bagian  ini  akan  mendiskusikan  Pasal  24C  ayat  (3) UUD  NRI  1945  sebagai ketentuan  tentang  mekanisme  pengisian  jabatan  Hakim  Konstitusi.  Diskusi  yang dilakukan  berlangsung  dalam dua  tahap.  Pertama,  deskriptif,  menjelaskan  secara bebas  nilai  atau  “apa  adanya” asas  dari  Pasal  24C  ayat  (3)  UUD  NRI  1945,  yaitu pemisahan kekuasaan tanpa checks and balances , dengan mengacu pada pandangan penyusun  perubahan  UUD  NRI  1945.  Prosesnya  melalui  interpretasi  historis. Dengan  temuan  tersebut,  seperti  contoh  kasus  yang  dihadapi,  dalam  hal  ini penggantian  Hakim  Konstitusi  Aswanto  oleh  DPR,  kondisi existing  law jelas mengandung legal gap yang serius. Oleh karena itu tahap selanjutnya dari diskusi akan  bersifat  normatif,  yaitu  melakukan  kritik  terhadap  temuan  tersebut  dan sekaligus  mengusulkan  pengertian  yang  ideal  sebagai  upaya  korektifnya.  Jika
kondisi existing law -nya mengandung asas pemisahan kekuasaan tanpa checks and balances maka  koreksi  yang  diusulkan  sebagai ius  constituendum adalah  asas pemisahan  kekuasaan  dan checks  and  balances . 11 Mekanisme  pengisian  jabatan Hakim Konstitusi ditentukan oleh Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945: “ Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dan  tiga  orang  oleh  Presiden.”  Ketentuan tersebut merupakan ketentuan tentang pemberian kekuasaan kepada MA, DPR dan Presiden dalam mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi.
Secara  semantik,  ketentuan  tersebut  berisi  dua  klausul,  yaitu  kekuasaan untuk  pengajuan  (pengusulan)  dan  kekuasaan  untuk  penetapan  (pengesahan). Untuk  memperoleh  makna  atau  kaidah  dari  ketentuan  tersebut,  misal  asas  yang mendasari sebagai ratio legis , perlu dilakukan interpretasi. Teknik interpretasi yang digunakan adalah interpretasi historis. Untuk melengkapi hasil interpretasi historis terhadap ketentuan tersebut, eksplanasi teoretis berdasarkan Teori Konstitusi juga dilakukan. Hasil interpretasi serta eksplanasi teoretisnya akan menyibak asas yang mendasari ketentuan tersebut, dalam hal ini asas pemisahan kekuasaan ( separation of  powers )  dan checks  and  balances ,  khususnya  perihal  peranan  Presiden  dalam menetapkan  pengangkatan  dan  pemberhentian  Hakim  Konstitusi  melalui penerbitan Keppres. Pemisahan kekuasaan jelas merupakan asas yang eksplisit dari ketentuan  tersebut,  tetapi  tidak  demikian  halnya  dengan checks  and  balances . Pernyataan ini adalah kesimpulan dalam interpretasi terhadap Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 dengan menggunakan interpretasi historis.
Interpretasi historis memiliki fokus menjelaskan makna ketentuan hukum dengan  mengacu  pada  pandangan  dari  pembentuknya. 12 Pengertian  ini  sinonim dengan originalism – konsep yang biasa digunakan dalam literatur Teori Konstitusi Amerika  Serikat :  “ the  understanding  of  the  constitutional  provisions  which  can  be historically  attributed  to  its  framers .” 13 Lebih  lanjut  tentang  originalisme :  “ the
11 Lihat kembali penjelasan metodologis tentang “deskripti” dan “normatif” pada Bab Pendahuluan.
12 Paul Scholten, Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian Umum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 59.
13 Andrei Marmor, Interpretation and Legal Theory, Princeton University Press, New Jersey, 2005, hlm. 155.
discoverable  meaning  of  the  Constitution  at  the  time  of  its  initial  adoption  as authoritative  for  purposes  of  constitutional  interpretation  in  the  present .” 14
Interpretasi  historis,  atau  originalisme,  secara  metodologis  menekankan  pada penerapan  metode  historis  untuk  memperoleh  pengertian  tentang  makna ketentuan  konstitusi  dengan  jalan  melakukan  pengkajian  terhadap  bahan-bahan historis  dalam  pembentukan  konstitusi.  Interpretasi  historis  (dalam  hal  ini originalisme) memiliki dua varian, yaitu original meaning dan original intent . Pada original  meaning ,  makna  yang  berusaha  diperoleh  secara  historis  dari  ketentuan konstitusi adalah original public meaning ketika konstitusi (undang-undang dasar) ditetapkan. 15 Dalam original meaning , pendapat penyusun konstitusi atau penyusun perubahan  konstitusi  tidak  primer,  tetapi  hanya  sebatas  petunjuk  mengenai bagaimana mulanya ketentuan konstitusi dipahami. 16
Berbeda  dengan original  meaning ,  teknik  interpretif  dari original  intent tertuju  pada  upaya  untuk  memperoleh  makna  ketentuan  konstitusi  sesuai intent penyusunnya. 17 Karena  orientasinya  demikian  maka  interpretasi  berdasarkan original  intent cenderung  menghadapi  banyak  resistensi  secara  teoretis  karena dalam situasi tertentu mustahil dapat diterapkan. James Ryan memberikan ilustrasi kelemahan  fundamental original  intent berkenaan  dengan  konstitusionalitas tindakan Kongres membentuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Karena penyusun Konstitusi  Amerika  sama  sekali  tidak  mengantisipasi  perkembangan  teknologi sehingga  dapat  dibentuk  suatu  Angkatan  Udara  maka original  intent tidak  dapat digunakan  untuk  menjustifikasi  konstitusionalitas  Undang-Undang  Kongres. 18 Kelemahan lainnya adalah kesulitan untuk memperoleh intent ketika yang dihadapi adalah intent dari sebuah badan yang keanggotaanya banyak. 19 Selain itu, komitmen pada Rule of Law juga menjadi disinsentif untuk penerapan original intent karena
14 Keith E. Whittington, The New Originalism, 2 Georgetown Journal of Law and Public Policy 599 , 599, 2004 .
15 Lawrence B. Solum, What Is Originalism? The Evolution of Contemporary Originalist Theory, dalam Grant Huscroft and Bradley  W.  Miller  (editors),  The  Challenge  of  Originalism:  Theories  of  Constitutional  Interpretation,  Cambridge University Press, Cambridge, 2011, hlm. 23 .
16 Antonin Scalia, A Matter of Interpretation, Princeton University Press, New Jersey, 1997, hlm. 38.
17 H. Jefferson Powell, The Original Understanding of Original Intent, 98 Harvard Law Review 885 , 886, 1985 .
18 James E. Ryan, Laying Claim to the Constitution: The Promise of New Textualism, 97 Virginia Law Review 1523 , 1531, 2011.
19 Lawrence B. Solum, supra no. 15, hlm. 18.
bukan hal yang benar jika generasi sekarang harus terikat pandangan mereka yang telah mati, 20 dan hukumlah yang seharusnya berlaku, bukan maksud pembuatnya. 21
Selanjutnya adalah penerapan interpretasi historis terhadap Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Sesuai penjelasan konseptual di atas, sasaran dari interpretasi ini  adalah  memperoleh  pemahaman  terkait  dengan  makna  ketentuan  tersebut dengan mengacu pada penyusun perubahan UUD NRI 1945. Setelah pemahamannya diperoleh,  masih  akan  dilakukan  telaah  lebih  lanjut  atas  makna  yang  dihasilkan melalui  interpretasi  historis  tersebut  dengan  memberikan  eksplanasi  teoretis berdasarkan Teori Konstitusi. Untuk interpretasi historis terhadap Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945, hasil yang diperoleh adalah penyusun perubahan UUD NRI 1945 pada  hakikatnya  tidak  terpancang  pada  teori  atau  asas  hukum  tertentu  ketika merumuskan  Pasal  24C  ayat  (3)  UUD  NRI  1945.  Hal  itu  terbukti  dari  tidak ditemukannya  pandangan  yang  secara  teoretis  memadai  dalam  menjustifikasi mengapa rumusan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 demikian. 22
Isu  pengaturan  tentang  mekanisme  pengisian  jabatan  Hakim  Konstitusi disikapi  secara  pragmatis  karena  tidak  dipandang  sebagai  isu  sangat  krusial sehingga tidak terjadi perdebatan tajam. Kesimpulan ini nampak dari pandangan- pandangan berikut. Hamdan Zoelva dari Faksi Partai Bulan Bintang: “Ang gota MK diatur  secara  tegas  yang  menunjukkan  perimbangan  kekuasaan,  yaitu  eksekutif, legislatif dan yudikatif. Setiap kekuasaan terwakili dalam keanggotaan MK dengan jumlah yang sama, yaitu tiga orang. Keanggotaan MK diangkat dan diberhentikan oleh MPR ber dasarkan usulan setiap cabang kekuasaan.” 23 Zainul Arifin dari Faksi PDI- Perjuangan: “Pola rekruitmennya yang diusulkan dulu oleh pihak kami adalah bahwa  ada  tiga  yang  mewakili  lembaga-lembaga  tinggi  negara  yaitu  mewakili lembaga-lembaga kepresidenan, kemudian DPR dan MA yang kemudian disetujui
20 Randy E. Barnett, Scalia’s Infidelity: A Critique of ‘Faint - Hearted’ Originalism , 75 University of Cincinnati Law Review 7 , 8, 2006.
21 Antonin Scalia, supra no. 16, hlm. 17.
22 Tim  Penyusun,  Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945: Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 391- 401.
23 Id., hlm. 392.
oleh MPR.” 24 Pandangan paling mendekati rumusan akhir materi muatan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 adalah pendapat Soewarno dari Faksi PDI-Perjuangan:
“ Pola rekruitmennya supaya konkrit supaya nanti mewakili semua aspirasi yang memegang kekuasaan ini mewakili rakyat itu DPR mengusulkan 3 (tiga) orang, Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Negara 3 (tiga) orang, dan dari MA  sendiri  yang  pertimbangannya  mayoritas  yuridis,  pertimbangan tekanannya pada yuridis, mengusulkan 3 (tiga) orang, 3 (tiga) orang inilah plus 3, plus 3 menjadi sembilan, dia yang akan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. ” 25
Poin  pengertian  dari  interpretasi  historis  terhadap  pengaturan  mekanisme pengisian  jabatan  Hakim  Konstitusi  adalah  “keinginan  supaya tiga  cabang kekuasaan  pemerintahan  utama”  dapat  terwakili  di  MK,  setidaknya  kehadiran Hakim  Konstitusi  dapat  mencerminkan  karakter  peradilan  konstitusional  yang selain  bersifat  yuridis,  juga  politis.  Sementara  satu  poin  yang  tidak  dapat  dapat diperoleh  penjelasannya  lewat  penelusuran  sumber  historis  perubahan  UUD  NRI 1945  adalah  frasa “ditetapkan  oleh  Presiden”  di  mana  dalam  diskusi  yang berkembang  gagasannya  adalah  penetapan  tersebut  semula  oleh  MPR.  Namun demikian,  sesuai  kebiasaan,  kemungkinan  pikiran  yang  mendasari  adalah  fungsi dari penetapan yang hanya sebatas tindakan yang bersifat administratif.
Hasil atau temuan dari penerapan interpretasi historis terhadap Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 dengan demikian sangat terbatas – dan kurang informatif. Atas dasar itu selanjutnya akan dilakukan telaah teoretis terhadap Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 dan sebagian pendapat dari penyusun perubahan UUD NRI 1945. Dalam telaah teoretis yang dilakukan, artikel ini menggunakan konsep pemisahan kekuasaan  dalam  memaknai  klausul  pengajuan  atau  nominasi  Hakim  Konstitusi. Pemisahan  kekuasaan  di  sini  digunakan  dalam  pengertian  sangat  terbatas  yaitu mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi tidak didominasi oleh satu cabang kekuasaan pemerintahan saja, tetapi melibatkan pemegang tiga cabang kekuasaan pemerintahan: MA, DPR dan Presiden memiliki hak yang sama dalam mengajukan Hakim Konstitusi, yaitu masing-masing diberikan porsi tiga orang.
24 Id., hlm. 393.
25 Id., hlm. 398.
Lebih lanjut, pemisahan kekuasaan di sini bukan dalam pengertian  makro yaitu  tentang  bagaimana  keseluruhan  kekuasaan  pemerintahan  dalam  sebuah negara didistribusikan, tetapi hanya dalam konteks mekanisme pengisian jabatan Hakim  Konstitusi  saja.  Pemisahan  kekuasaan  dalam  pengertian  makro  adalah proses  distribusi  kekuasaan  legislatif,  eksekutif  dan  yudisial – atau  lebih  dikenal dengan  istilah trias  politica – seperti  ajaran  yang  dikemukakan  Montesquieu. 26 Namun  begitu,  untuk  pengertian  tentang  pemisahan  kekuasaannya  sendiri, pengertiannya tetap mengacu pada pengertian pemisahan kekuasaan secara makro.
Pemisahan  kekuasaan  sebagai  asas  konstitusional  memiliki  pengertian alokasi  fungsi-fungsi  pemerintahan  di  antara  cabang-cabang  pemerintahan berbeda. 27 Alokasi  kekuasaan  kepada  cabang-cabang  pemerintah  yang  berbeda didasari  oleh  pemahaman  tradisional  bahwa  aktivitas  pemerintahan  dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fungsi yaitu legislatif, eksekutif dan yudisial di mana tiap  fungsi  tersebut  kemudian  dikaitkan  dengan  cabang-cabang  pemerintah  yang relevan  secara  fungsional  sebagai  pihak  dalam  kapasitas  pemegang  kekuasaan. 28 Secara  purposif,  pemisahan  kekuasaan  bertujuan  untuk  pembatasan  kekuasaan dengan  jalan  memecah  pemegang  kekuasaan  menjadi  tiga  institusi  berbeda  dan menjamin  terjadinya  fragmentasi  tersebut.  Analisis  pemisahan  kekuasaan konvensional  bergantung  pada  dua  mekanisme  untuk  mencapai  dan mempertahankan  dispersi  kekuasaan  negara:  memisahkan  kekuasaan  legislatif, eksekutif,  dan  yudisial dalam tiga  cabang berbeda  dan  menjaga  keseimbangan  di antara cabang-cabang tersebut. 29
Ajaran pemisahan kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, ajaran formal.  Kedua,  ajaran  fungsional.  Ajaran  formal  memberikan  preskripsi  bahwa ketiga  cabang  tersebut  harus  sepenuhnya  bebas  dari  konrol  atau  pengaruh  yang memaksa, langsung atau tidak langsung, dari salah satu cabang lainnya. 30 Dengan
26 Brian Z. Tamanaha, On the Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hlm. 52- 54 .
27 Thomas W. Merril, The Constitutional Principle of Separation of Powers, 1991 The Supreme Court Review 225 , 231, 1991. Lihat juga Bruce G. Peabody and John D. Nugent, Toward a Unifying Theory of the Separation of Powers, 53 American University Law Review  1 , 2, 2003.
28 Bruce G. Peabody and John D. Nugent, Id.
29 M.  Elizabeth  Magill,  Beyond  Powers  and  Branches  in  Separation  Power  of  Law,  150  University  of  Pennsylvania  Law Review 603 , 603, 2001.
30 Bruce G. Peabody and John D. Nugent, supra no. 27, hlm. 13.
pengertian  lain,  menurut  ajaran  formal,  pemisahan  tersebut  bersifat  “murni”. Pengertian murni di sini diasosiasikan dengan ajaran Montesquieu yang modelnya adalah  tiga  badan  berbeda  menjalankan  kekuasaan  secara  independen. 31 Tetapi untuk  saat  ini,  secara  faktual,  pemisahan  kekuasaan  secara  murni  tersebut  tidak mungkin  sehingga  kerjasama  dan  koordinasi  antar  cabang  pada  tingkat  tertentu sangat penting agar negara dapat berfungsi secara kohesif. 32 Konsep paling presisi, dalam  pengertian  paling  mendekati  kenyataan,  sebenarnya  bukan  pemisahan kekuasaan,  tetapi  pemisahan  “personel”  seperti  digunakan  oleh  Steven  Calabresi dan Joan Larsen. 33
Sementara  ajaran  fungsional  tentang  pemisahan  kekuasaan  memiliki pengertian ‘fungsionalitas’  atau  ‘pemerintahan  yang  mampu  bekerja’  daripada kepatuhan  terhadap  pemisahan  secara  tegas  antara  lembaga-lembaga pemerintahan.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  menjaga  ‘fungsi  penting  dari masing- masing cabang’ dalam sistem checks and balances yang dapat disesuaikan.
Kaum  fungsionalis  menekankan  ‘ambiguitas  distribusi  kekuasaan’  dan  mengan ut prinsip-prinsip  fleksibel  yang  mengatur  wewenang  apa  yang  dapat  dijalankan dengan baik oleh masing-masing cabang pemerintahan. 34
Pemisahan  kekuasaan  menurut  ajaran  fungsional  memungkinkan  antar cabang kekuasaan berinteraksi saling mempengaruhi sehingga terbuka ruang untuk mekanisme checks and balances satu sama lain. Penggambaran secara komprehensif asas  pemisahan  kekuasaan  dan checks  and  balances nampak  dalam  desain arsitektural  Konstitusi  Amerika  Serikat  di  mana  sebagai  ilustrasi  dibatasi  hanya terkait dengan kekuasaan legislatif dan proses legislatif. Pasal I Konstitusi Amerika Serikat menyerahkan seluruh kekuasaan legislatif kepada Kongres. Atas dasar itu Kongres  bertanggung  jawab  menetapkan  semua  undang-undang  federal  dan menyerahkannya kepada Presiden untuk disetujui atau ditolak. Presiden, yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang tersebut, tetap
31 Eoin Carolan, The New Separation of Powers: A Theory for the Modern State, Oxford University Press, Oxford, 2009, hlm. 18 .
32 Id., hlm. 19.
33 Steven G. Calabresi and Joan L. Larsen, One Person, One Office: Separation of Powers or Separation of Personnel?, 79 Cornell Law Review  1045 , 1047-1048, 1994.
34 Bruce G. Peabody and John D. Nugent, supra no. 27, hlm. 13.
dapat  memveto  undang-undang  yang  diusulkan  Kongres,  namun  Kongres  dapat mengesampingkan veto presiden, dan Mahkamah Agung masih dapat memutuskan bahwa  undang-undang  tersebut  inkonstitusional. 35 Kata  kunci  dari  sistem konstitusional  Amerika  Serikat  yang  dikenal  dengan  pemisahan  kekuasaan  dan checks  and  balances sesuai  deskripsi  di  atas  adalah three  separate  governmental branches  sharing  power .  Walau  tidak  sama  persis  dengan  desain  sistem konstitusional Indonesia, tetapi ada beberapa poin dari pemisahan kekuasaan dan checks and balances model Amerika yang dapat ditemui dalam UUD NRI 1945.
Berdasarkan  penjelasan  tentang  pemisahan  kekuasaan  dan checks  and balances di atas maka selanjutnya akan dilakukan telaah terhadap Pasal 24C ayat (3)  UUD  NRI  1945  beserta  pemahaman  historis  yang  menyertainya.  Pengaturan mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi ke dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI  1945  kurang  didukung  dasar  teoretis  yang  memadai.  Hal  ini  dapat dibandingkan pengaturan mekanisme pengisian jabatan Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat di mana Alexander Hamilton selaku salah satu penyusun Konstitusi Amerika  Serikat  menuangkan  pendapat  teoretis  secara  sangat  meyakinkan  ke dalam The Federalist No. 76 . 36 Pemisahan kekuasaan dan checks and balances adalah fitur  utama  mekanisme  pengisian  jabatan  Hakim  (terutama)  Mahkamah  Agung Amerika Serikat. Mekanisme tersebut untuk sederhananya: “Presiden b erwenang mengusulkan,  sedangkan  Senat  memberikan  ‘ advice  and  consent ’.  Dalam  hal  ini,
Senat memiliki dua fungsi yaitu to advise (memberikan pendapat atau rekomendasi) dan to consent (menyetujui). Dalam fungsi menyetujui secara inheren termasuk pula fungsi menolak ( to reject ).” 37
Teori atau ajaran yang mendasari mekanisme tersebut diberikan Hamilton berikut ini. Tentang peran Presiden, Hamilton menyatakan: “ one man of discernment is  better  fitted  to  analise  and  estimate  the  peculiar  qualities  adapted  to  particular
35 Charles M. Lamb and Jacob R. Neiheisel, Constitutional Landmarks: Supreme Court Decisions on Separation of Powers, Federalism and Economic Rights, Palgrave-MacMillan, London, 2021, hlm. 1.
36 Terence Ball (editor), The Federalist with Letters of Brutus, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, hlm. 368-372.
37 Susi Dwi Harijanti, Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri, 21 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 531, 546, 2014.
offices,  than  a  body  of  men  of  equal,  or  perhaps  even  of  superior  discernment .” 38 Sementara tentang pelibatan peran Senat, Hamilton menyatakan:
the necessity of their concurrence would have a powerful, though in general a silent operation. It would be an excellent check upon a spirit of favoritism in the President,  and  would  tend  greatly  to  preventing  the  appointment  of  unfit characters  from  State  prejudice,  from  family  connection,  from  personal attachment, or from a view to popularity. And, in addition to this, it would be an efficacious source of stability in the administration . 39
Mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 jelas sangat berbeda dengan mekanisme pengisian jabatan Hakim Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat.  Unsur  pemisahan  kekuasaan  memang  secara sumir dapat ditemukan dalam klausul pengajuan (pengusulan). Tetapi checks and balances tidak  secara  eksplisit  tergambar.  Makna  tersirat  dari  klausul  pengajuan dengan MA, Presiden dan DPR masing-masing mengajukan Hakim Konstitusi lebih pada soal “tanggung renteng” di mana keberhasilan atau kegagalan proyek besar peradilan  konstitusional  oleh  MK  ini  dirasakan  dan  dipikul  bersama  oleh  tiga lembaga  negara  utama.  Pemisahan  kekuasaan  dalam  klausul  pengajuan  adalah pemisahan  kekuasaan  dalam  pengertian  formal  di  mana  MA,  Presiden  dan  DPR memiliki  independensi  karena  satu  sama  lain  tidak  saling  “mencampuri”.  Untuk mekanisme ini dapat “berhasil”, tentu saja sangat bergantung pada “kebijaksanaan” dari  pemegang  kekuasaan.  Tetapi  ini  mustahil  tepat  seperti  peringatan  James Madison dalam The Federalist No. 52 :
If  angels  were  to  govern  men,  neither  external  nor  internal  controls  on government  would  be  necessary.  In  framing  a  government  which  is  to  be administered by men over men, the great difficulty lies in this: You must first enable the government to control the governed; and in the next place oblige it to control itself . 40
Selanjutnya, telaah teoretis terhadap Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 ini akan diarahkan pada klausul penetapan – dalam hal ini untuk melihat apakah asas checks and balances dapat diberlakukan terhadap kekuasaan Presiden menetapkan Hakim Konstitusi. Seperti gagasan yang mendasarinya, peranan ini pada hakikatnya
38 Terence Ball (editor), supra no. 38, hlm. 369.
39 Id., hlm. 371.
40 Id., hlm. 252.
bersifat administratif belaka, dalam hal ini supaya tindakan dalam pengisian jabatan Hakim  Konstitusi  dapat  diberikan  bentuk  hukum  sehingga  tindakan  tersebut memiliki akibat hukum yaitu: duduknya seseorang di jabatan Hakim Konstitusi atau berhentinya seseorang dari jabatan Hakim Konstitusi. Jika dirunut kembali secara sekuensial  dikaitkan  dengan  klausul  pengajuan  di  bagian  hulu,  maka  klausul penetapan tersebut memang tidak dimaksudkan untuk Presiden dapat melakukan tindakan checks terhadap  tindakan  MA  dan  DPR  dalam  mengajukan  Hakim Konstitusi. Jika itu terjadi maka akan janggal dengan ketentuan pengajuan Hakim Konstitusi  oleh  Presiden  yang  jelas  akan  tanpa check karena  Presiden  sekaligus melakukan  penetapan  terhadap  Hakim  Konstitusi  yang  diajukannya  sendiri. Kalaupun check tersebut ada maka secara hakikat praktik demikian tidak sejalan dengan  asas  objektivitas  yaitu nemo  judex  in  causa  sua atau  orang  tidak  dapat bertindak  menjadi  hakim  bagi  kasusnya  sendiri.  Atas  dasar  itu,  pengertian  yang memang dominan jika dikaitkan dengan logika Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945, peranan Presiden dalam menetapkan Hakim Konstitusi seperti Tukang Pos.
Supaya asas checks and balances dapat menjadi bagian inheren dari klausul penetapan,  maka  yang  harus  dilakukan  adalah  melakukan  kritik  terhadap  kedua klausul  secara  bersama-sama.  Kelemahan  klausul  pengajuan  adalah  penyusun perubahan UUD NRI 1945 cenderung berpikir positif bahwa pemegang kekuasaan mengajukan  dengan  itikad  baik  “pasti  akan  bertindak  konstitusional”  dalam melakukan pengajuan Hakim Konstitusi. Oleh sebab itu, di bagian hilirnya, Presiden menetapkan  Hakim  Konstitusi  yang  diajukan  oleh  MA,  Presiden  dan  DPR  tanpa perlu  tindakan  untuk  menilai  lagi  apakah  pihak  yang  mengajukan  bertindak konstitusional atau tidak ketika melakukan pengajuan Hakim Konstitusi sesuai jatah masing-masing.
Dengan demikian, penyusun perubahan UUD NRI 1945 merumuskan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 tanpa mengantisipasi kasus yang sekarang terjadi, yaitu tindakan  DPR  mengganti  Hakim  Konstitusi  Aswanto  dan  mengusulkan  Guntur Hamzah  sebagai  Hakim  Konstitusi  pengganti  lewat  proses  yang  sangat kontroversial. Mengingat ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 dirumuskan dengan suasana kebatinan seperti di atas, maka klausul penetapan dalam Pasal 24C
ayat (3) UUD NRI 1945 sifatnya bersyarat: jika apa yang menjadi suasana kebatinan dari penyusun perubahan UUD NRI 1945 tersebut terjadi dalam kenyataan (dalam hal ini pihak yang mengusulkan Hakim Konstitusi bertindak konstitusional dalam proses pengusulannya).
Atas  dasar  itu, a  contrario ,  norma  atau  kaidahnya  yang  tersirat  ( implied ) adalah klausul  tersebut  akan  tidak berlaku  jika  yang  terjadi  sebaliknya.  Presiden harus  diberikan  kewenangan check dalam  melaksanakan  klausul  penetapan  jika dalam implementasi klausul pengajuan terdapat situasi pelanggaran konstitusional yang sifatnya substansial – situasi yang tidak diantisipasi oleh penyusun perubahan UUD NRI 1945 ketikamerumuskan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Norma atau kaidah  demikian  normal  adanya  walau  tidak  dienumerasikan  Pasal  24C  ayat  (3) UUD NRI 1945. Asas yang mendasarinya adalah hanya tindakan konstitusional yang layak  mendapatkan  tindakan  penetapan  oleh  Presiden  karena  segala  tindakan Presiden harus sesuai dengan sumpah/janji jabatannya berdasarkan Pasal 9  ayat (1)  UUD  NRI 1945:  “ memegang  teguh  Undang-Undang  Dasar  dan  menjalankan segala  undang-undang  dan  peraturannya  dengan  selurus- lurusnya.” Memegang teguh  Undang-Undang  Dasar  tidak  hanya  sebatas  teksnya,  tetapi  juga  asas  yang mendasarinya walau tidak dinyatakan secara eksplisit.

## Tindakan Presiden yang Seharusnya dalam Menanggapi Tindakan DPR
Pada  tanggal  29  September  2022  DPR  melakukan  penggantian  terhadap Hakim  Konstitusi  Aswanto  sebelum  masa  jabatannya  ( tenure )  berakhir  karena kecewa  kinerja  yudisialnya. 41 Tindakan  ini  kontroversial  karena  sesuai  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  (UU  No.  7  Tahun  2020), tindakan DPR tersebut tidak memiliki dasar. 42 UU No. 7 Tahun 2020 secara otomatis memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi sampai usia tujuh puluh tahun atau selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi lima belas tahun karena tidak ada
41 https://news.detik.com/berita/d-6321198/hakim-mk-aswanto-dicopot-ketua-komisi-iii-produk-dpr-dia-anulir diakses pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 16.50 WIB.
42 Undang-Undang  R.I.  No.  7  Tahun  2020,  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  R.I.  No.  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi, L.N.R.I. Tahun 2020 No. 216, T.L.N.R.I. No. 6554.
lagi periodesasi jabatan Hakim Konstitusi sehingga implikasinya Hakim Konstitusi yang telah ditetapkan akan menjabat sampai usia 70 tahun atau maksimal 15 tahun. Hakim Konstitusi Aswanto memenuhi ketentuan tersebut.
Perihal  perpanjangan masa  jabatan  Hakim Konstitusi  secara  otomatis,  MK telah  memutuskannya  konstitusional. 43 MK  juga  mengkonfirmasi  perihal  isu penggantian sebelum masa jabatan berakhir menurut UU No. 7 Tahun 2020 yang hanya dapat dilakukan sesuai Pasal 23. 44 Hal ini secara tersirat menunjukkan bahwa tindakan DPR mengganti Hakim Konstitusi Aswanto tidak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2020 karena penggantian sebelum masa jabatan berakhir harus sesuai Pasal 23, sementara tindakan DPR tersebut tidak berdasarkan Pasal 23.
Menyikapi  keputusan  DPR  mengganti  Hakim  Konstitusi  Aswanto  dan mengusulkan  penggantinya  Guntur  Hamzah,  Presiden  menerbitkan  Keppres  No. 114/P  Tahun  2022.  Dipahami  dari  posisi  Presiden,  Keppres  hanya  meneruskan keputusan  DPR  yang  memiliki  kekuasaan  mengajukan  Hakim  Konstitusi.  Dengan Keppres  tersebut  maka,  secara  formal,  keputusan  DPR  memberhentikan  Hakim Konstitusi  Aswanto  dan  mengajukan  Guntur  Hamzah  sebagai  Hakim  Konstitusi penggantinya  memiliki  akibat  hukum  sehingga  dapat  dilakukan  tahapan selanjutnya dalam mekanisme pengisian jabatan yaitu pengucapan sumpah untuk menduduki jabatan sebagai Hakim Konstitusi.
Pendekatan  yang  digunakan  Presiden  adalah  legalisme  konstitusional  di mana  terhadap  isu  penggantian  tersebut  Presiden  mengambil  sikap taken  for granted terhadap  tindakan  DPR  karena  peluang  Presiden  untuk  melakukan tindakan check terhadap keputusan DPR tidak diatur secara eksplisit oleh klausul penetapan dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Andaikata ada kesalahan dalam tindakan DPR, maka mekanisme kontrol yuridisnya adalah Keppres dapat menjadi objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan posisi demikian, Presiden memilih bersikap pasif atas tindakan DPR dan mengandalkan peran PTUN
43 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 130.
44 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 52.
untuk  melakukan  kontrol  yuridis  terhadap rechtmatigheid Keppres  sehingga Presiden tidak perlu menilai benar/tidaknya tindakan DPR.
Apakah pasivisme Presiden atas tindakan DPR tepat? Tindakan Presiden di sini tepat dalam dua perspektif. Pertama, politik. Tindakan tersebut menghindari konflik  dengan  DPR,  sehingga  keharmonisan  hubungan  dengan  DPR  tetap  aman. Kedua, yuridis. Tindakan Presiden tepat karena secara legalistik tuntutan ketentuan Pasal  24C  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  memang  demikian.  Tindakan  sebaliknya  sulit dibela  berdasarkan  ketentuan  eksplisit  Pasal  24C  ayat  (3)  UUD  NRI  1945.  Jalan mudah seperti ditempuh Presiden pada hakikatnya menciptakan preseden buruk.
Oleh karena itu artikel  ini dalam posisi bahwa Presiden seharusnya  dapat mengambil  peranan  lebih  aktif  dengan  tidak  menerbitkan  Keppres  sebagai penetapan berdasarkan asas checks and balances supaya isu ini dapat selesai tanpa perlu bermuara ke PTUN. Isu demikian dalam Teori Hukum biasa dikenal dengan konsep hard case yang oleh Ronald Dworkin diberikan pengertian: “ when no settled rule dictates a decision either way (ketika tidak ada aturan tetap yang menentukan keputusan apa pun) .” 45 Itu artinya, seperti dijelaskan sebelumnya, untuk Presiden dapat  melakukan  tindakan  tidak  menerbitkan  Keppres  terkait  dengan  klausul penetapan, hal itu tidak diatur secara eksplisit oleh UUD NRI 1945. Solusi untuk hard case menurut Dworkin adalah: “ a proper decision could be generated either by policy or  principle (keputusan  yang  tepat  dapat  dihasilkan  baik  berdasarkan  kebijakan atau  asas) .” 46 Jika  demikian  maka  pertanyaannya:  Apakah  asas  yang  mendasari untuk  Presiden  dapat  melakukan  tindakan check dengan  tidak  menerbitkan Keppres  sebagai  penetapan  tindakan  DPR  mengganti  Hakim  Konstitusi  Aswanto dengan Guntur Hamzah?
Tindakan check tersebut  dasarnya  adalah  asas  supremasi  konstitusi.  Asas supremasi  konstitusi  merupakan  dasar  dari  sumpah/janji  jabatan  Presiden  yang berbunyi:  “ memegang  teguh  Undang-Undang  Dasar  dan  menjalankan  segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus- lurusnya.” Sumpah/janji jabatan Presiden tersebut secara fungsional merupakan “hukum” sebagai dasar bertindak
45 Ronald Dworkin, Hard Cases, 88 Harvard Law Review 1057 , 1060, 1975.
bagi Presiden dengan preskripsi “Presiden h anya boleh melakukan tindakan yang konstitusional  (sesuai  dengan  konstitusi).”  Pengertian  ini  diperoleh  lewat pendekatan  perbandingan  perihal  peranan  sumpah/janji  jabatan  sebagai  dasar bertindak bagi Presiden di Amerika Serikat.
Sumpah/janji jabatan Presiden menurut UUD NRI 1945 memiliki kemiripan dengan  sumpah/janji  jabatan  Presiden  menurut  Konstitusi  Amerika  Serikat. Saikrishna  Prakash  mendiskusikan  secara  spesifik  peranan  sumpah/janji  jabatan Presiden  sebagai  sumber  hukum  bagi  kewajiban  Presiden  mengabaikan  undang- undang  yang  menurut  pendapatnya  dianggap  inkonstitusional  walau  secara konstitusional tidak ada otorisasi eksplisit untuk tindakan tersebut:
the President’s duty to disregard unconstitutional laws arises from his unique constitutionally prescribed oath:  he  must  “preserve,  protect and  defend”  the Constitution.  He  does  none  of  those  things  when  he  executes  an unconstitutional  statute.  To  the  contrary,  he  violates his  constitutional  oath when  he  enforces  a  law  he  regards  as  unconstitutional.  Because  the Constitution effectively obliges the President to do no constitutional harm, he cannot execute unconstitutional laws . 47
Oleh  karena  itu,  sesuai  pengertian  di  atas,  jika  Presiden  memiliki  peranan menerbitkan Keppres berdasarkan klausul penetapan, maka tindakan menerbitkan Keppres tersebut harus dilakukan secara konstitusional supaya tindakan Presiden mencerminkan  supremasi  konstitusi  ( to  do  no  constitutional  harm ).  Sebagai implikasinya,  Presiden  harus  memastikan  bahwa  tindakan  di  bagian  hulu  terkait dengan  klausul  pengajuan  harus  konstitusional  supaya  tindakan  di  bagian  hilir (tindakan Presiden menerbitkan Keppres penetapan) juga konstitusional. Dengan pengertian  lain,  Presiden  seharusnya  tidak  membedakan  antara  “ form ”  dengan “ substance ” terka it dengan klausul penetapan karena keduanya tidak terpisahkan.
Atas dasar itu, tindakan badan pemerintahan lain yang dilakukan dengan melanggar hukum (inkonstitusional) dan membutuhkan Keppres sebagai penetapannya tidak boleh  diberikan  Keppres  sekadar  karena  alasan  Keppres  hanya  bersifat administratif  di  mana  pada  akhirnya  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  isinya adalah pihak yang mengajukan Hakim Konstitusi (dalam hal ini DPR).
47 Saikrishna B. Prakash, The Executive Duty to Disregard Unconstitutional Laws, 96 Georgetown Law Journal  1613 , 1616- 1617, 2008.
Hubungan antara klausul pengajuan dan klausul penetapan pada hakikatnya menciptakan  tanggung  jawab  secara  tanggung  renteng  antara  pihak  yang mengajukan (MA, DPR dan Presiden) dengan pihak yang menetapkan (Presiden). Atas dasar itu, keberlakuan asas checks and balances sangat penting dalam klausul penetapan – meskipun rumusan eksplisit Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 beserta sumber  historisnya  tidak  demikian.  Jika  dalam  pelaksanaan  klausul  pengajuan terjadi  pelanggaran  hukum/konstitusi  maka  pelaksanaan  klausul  penetapan  (di mana Presiden menerbitkan Keppres sebagai penetapan terhadap Hakim Konstitusi yang  diajukan  DPR)  dapat  bermakna  Presiden  menyetujui  pelanggaran hukum/pelanggaran konstitusi yang terjadi.
Inilah alasan mengapa tindakan Presiden menerbitkan Keppres No. 114/P Tahun 2022 menciptakan preseden buruk yang tidak dapat ditutupi semata karena masih  ada  upaya  hukum  melalui  PTUN  sebagai  kontrol  yuridisnya.  Pencegahan supaya  situasi  demikian  tidak  terjadi  (dalam  hal  ini  tindakan  tidak  menerbitkan Keppres)  jauh  lebih  baik  karena  hal  itu  menunjukkan  komitmen  Presiden  pada supremasi konstitusi yang sebenarnya, di mana Presiden memiliki kewajiban to do no  constitutional  harm sesuai  sumpah/janji  jabatannya – bukan  supremasi konstitusi yang sifatnya terbatas hanya dalam kaitan dengan “bunyi” Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945.
Isu selanjutnya adalah isu teoretis sebagai bingkai untuk tindakan Presiden tersebut.  Dalam  Teori  Hukum,  bingkai  teoretis  untuk  pilihan  tindakan  Presiden adalah tindakan legalistik dan tindakan diskresioner. Tindakan legalistik tergambar dalam tindakan Presiden menerbitkan Keppres No. 114/P Tahun 2022. Tindakan diskresioner adalah tindakan yang sebaliknya seperti yang diusulkan di sini.
Penjelasan teoretis untuk konsep tindakan legalistik mengacu pada konsep legalisme yang dikemukakan Judith Skhlar. Legalisme adalah “ the ethical attitude that holds moral conduct to be a matter of rule following, and moral relationships to consist  of  duties  and  rights  determined  by  rules .”  Sebagai  implikasinya,  tindakan legalistik adalah “ a matter of following rules .” 48 Posisi legalistik ini dapat menjadi masalah  jika  didasari  sikap  bebas  nilai – dalam  hal  ini  ketika  dikaitkan  dengan
48 Seperti dikutip dalam Robin West, Reconsidering Legalism, 88 Minnesota Law Review 119 , 119, 2003.
pemikiran  Filsafat  Hukum  yang  disebut Legal  Positivism dengan  ajarannya “ separation  of  law  and  morals .” 49 Isu  demikian  menjadi  isu  moral  sangat  serius ketika dikaitkan dengan tindakan Nazi selama Perang Dunia II: tindakan legalistik yang  dasarnya  adalah  undang-undang  Nazi  yang  buruk. 50 Tindakan  diskresioner tidak hanya tindakan terkait dengan legal gap .
Tindakan  diskresioner  juga  dapat  didasari  pertimbangan good  law ketika tindakan  legalistik  berdasarkan bad  law justru  memberikan  “hasil”  yang  tidak dikehendaki. Lon Fuller memberikan penjelasan filosofis menarik atas isu tersebut:
…  how  we  can  best  define  and  serve  the  ideal  of  fidelity  to  law.  La w,  as something deserving loyalty, must represent a human achievement; it cannot be a simple fiat of power or a repetitive pattern discernible in the behavior of State officials. The respect we owe to human laws must surely be something different from the respect we accord to the law of gravitation. If laws, even bad laws,  have  a  claim  to  our  respect,  then  law  must  represent  some  general direction of human effort that we can understand and describe, and that we can approve in principle even at the moment when it seems to us miss its mark . 51
Dengan  menerbitkan  Keppres  No.  114/P  Tahun  2022  maka  nampak  Presiden memperlakukan existing law seperti hukum gravitasi. Padahal seharusnya, terhadap kondisi existing  law yang  buruk,  Presiden  dapat  bersikap  evaluatif  sebelum bertindak  sehingga  tindakannya tidak  sebatas  “tindakan  yang  normal  menurut existing law .”
Pemikiran  teoretis  tersebut  mendasari  posisi  artikel  ini  supaya  Presiden “seharusnya”  tidak  menerbitkan  Keppres  atas  tindakan  DPR  mengganti  Hakim Konstitusi Aswanto dengan alasan pemisahan kekuasaan dan checks and balances sebagai  tindakan  diskresioner  karena  keputusan  penggantian  tersebut  melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan hukum. Tindakan demikian dikualifikasikan sebagai tindakan diskresioner karena mengesampingkan existing law eksplisit yang dikonsepsikan di sini sebagai asas pemisahan kekuasaan tanpa checks and balances . Meskipun  peranan  Keppres  sangat  terbatas  dalam  kaitan  dengan  mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi, dengan melakukan tindakan yang seharusnya – yaitu tidak menerbitkan Keppres – Presiden justru membuat tindakan yang benar
49 H.L.A. Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, 71 Harvard Law Review  593 , 593-629, 1958.
50 Lon L. Fuller, Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Professor Hart, 71 Harvard Law Review 630 , 648-661, 1958.
51 Id., hlm. 632.
secara hukum, dalam hal ini “baik menurut hukum yang baik karena existing law - nya justru buruk, di mana jika diikuti secara legalistik hasil tindakannya juga buruk.”

## Penutup
Keppres  No.  114/P  Tahun  2022  mencerminkan  pendirian  Presiden  yang legalistik  dan  bebas  nilai  terhadap  Pasal  24C  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  dalam menanggapi  pemberhentian  Hakim  Konstitusi  Aswanto  oleh  DPR.  Mengacu  pada interpretasi historis terhadap Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945, asas dari ketentuan tersebut  adalah  pemisahan  kekuasaan  tanpa checks  and  balances sehingga, mengingat pertimbangan tersebut, Presiden tetap menerbitkan Keppres No. 114/P Tahun 2022 meskipun proses pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR tidak sebagaimana mestinya. Artikel ini dalam posisi sebaliknya.  Asas pemisahan kekuasaan  dan checks  and  balances ,  walau  tidak  dinyatakan  secara  eksplisit, mendasari Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945, khususnya perihal klausul penetapan di mana melalui Keppres Presiden menetapkan Hakim Konstitusi yang diajukan MA, DPR dan Presiden. Keberlakuan asas pemisahan kekuasaan dan checks and balances diderivasikan dari asas supremasi konstitusi yang tercermin dalam sumpah/janji Presiden  berdasarkan  Pasal  9  ayat  (1)  UUD  NRI  1945.  Dengan  demikian, sumpah/janji  Presiden  adalah  dasar  untuk  Presiden  dapat  melakukan  tindakan check dalam  rangka  mewujudkan  supremasi  konstitusi  atas  pelaksanaan  klausul pengajuan oleh DPR seperti kasus penggantian Hakim Konstitusi Aswanto. Tetapi sayang, Presiden justru tidak melakukan tindakan check tersebut.
Sesuai sumpah/janji jabatan Presiden, dalam rangka supremasi konstitusi, Presiden  memiliki  kewajiban to  do  no  constitutional  harm .  Penggantian  Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR adalah constitutional harm di mana dengan Presiden menerbitkan  Keppres  sebagai  tindakan  penetapan  maka  Presiden  turut  serta melakukan tindakan constitutional harm . Inilah alasan tersirat mengapa tindakan check seharusnya  dilakukan  Presiden  dengan  tidak  menerbitkan  Keppres  dalam rangka kewajiban to do no constitutional harm yang bersumber dari sumpah/janji jabatan Presiden. Tindakan demikian bukan tindakan legalistik tetapi diskresioner karena mengesampingkan dikte dari existing law .
Solusi  yuridis  seperti  ditawarkan  oleh  artikel  ini  sesungguhnya menimbulkan dilema bagi Presiden untuk mengimplementasikannya, terutama jika Presiden  lebih  mengutamakan  pertimbangan  politis,  terlebih  pertimbangan  ini secara legalistik juga sesuai dengan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu,  sebagai  preskripsi,  artikel  ini  memberikan  rekomendasi  institusional  supaya dilakukan perubahan terhadap Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Perubahan perlu dilakukan karena terbukti Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 mengandung legal gap perihal  tindakan  yang  seharusnya  diambil  oleh  Presiden  sebagai  pemegang kekuasaan  menetapkan  ketika  pemegang  kekuasaan  mengusulkan  Hakim Konstitusi  ternyata  bertindak  yang  tidak  seharusnya  seperti  pada  kasus pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR. Model Amerika Serikat perihal mekanisme pengisian jabatan Hakim (terutama) Mahkamah Agung sangat relevan untuk dijadikan sebagai rujukan dalam rangka perubahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Andrei  Marmor,  Interpretation  and  Legal  Theory,  Princeton  University  Press,  New Jersey, 2005.
Andrei Marmor, Law in the Age of Pluralism, Oxford University Press,  Oxford, 2007 . Antonin  Scalia,  A  Matter  of  Interpretation,  Princeton  University  Press,  New  Jersey,
1997.
Brian Z. Tamanaha, On the Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
Charles M.  Lamb  and  Jacob  R.  Neiheisel,  Constitutional  Landmarks:  Supreme  Court Decisions on Separation of Powers, Federalism and Economic Rights, Palgrave- MacMillan, London, 2021.
Eoin Carolan, The New Separation of Powers: A Theory for the Modern State, Oxford University Press, Oxford, 2009.
Hans Kelsen, Pure Theory of Law, University of California Press, California, 1967.
Paul  Scholten,  Penuntun  dalam  Mempelajari  Hukum  Perdata  Belanda:  Bagian Umum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
Sean Coyle, From Positivism to Idealism: A Study of the Moral Dimensions of Legality, Ashgate, Aldershot, 2007.
Terence  Ball  (editor),  The  Federalist  with  Letters  of  Brutus,  Cambridge  University Press, Cambridge, 2003.
Tim  Penyusun,  Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
Jurnal:
Adrian Vermeule, Connecting Positive and Normative Legal Theory, 10 University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law  387, 2008.
Bruce G. Peabody and John D. Nugent, Toward a Unifying Theory of the Separation of Powers, 53 American University Law Review  1, 2003.
Fitri  Atur  Arum,  Andini  Firohmatika  Wulandari,  Elia Lailatussyafa’ah  dan  Abdian Saifullah,  Analisis  Kasus  Pemberhentian  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 13 Humani 351, 2023.
Graziella  Romeo,  The  Conceptualization  of  Constitutional  Supremacy:  Global Discourse and Legal Tradition, 21 German Law Journal 904, 2020.
H.L.A. Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, 71 Harvard Law Review 593, 1958.
H. Jefferson Powell, The Original Understanding of Original Intent,  98 Harvard Law Review  885, 1985.
James E. Ryan, Laying Claim to the Constitution: The Promise of New Textualism, 97 Virginia Law Review 1523, 2011.
Jutta  Limbach,  The  Concept  of  the  Supremacy  of  the  Constitution,  64  Modern  Law Review 1, 2001.
Keith E. Whittington, The New Originalism, 2 Georgetown Journal of Law and Public Policy 599, 2004.
Lon L. Fuller, Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Professor Hart, 71 Harvard Law Review 630, 1958.
M. Elizabeth Magill, Beyond Powers and Branches in Separation of Powers Law, 150 University of Pennsylvania Law Review 603, 2001.
Muhammad  Fawwaz  Farhan  Farabi  dan  Tanaya,  Polemik  Legalitas  Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto  dan  Implikasinya  terhadap  Kemandirian  Kekuasaan  Kehakiman,  2 Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 294, 2023.
Randy  E.  Barnett,  Scalia’s  Infidelity:  A  Critique  of  ‘Faint - Hearted’  Originalism, 75 University of Cincinnati Law Review  7, 2006.
Ridarson  Galingging,  Implikasi  Hukum  dan  Politik  Pemberhentian  Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 14 Adil: Jurnal Hukum 25, 2023.
Riska  Ari  Amalia  dan  Ashari,  Polemik  dalam  Keputusan  Presiden  Nomor 114/P/2022, 5 Unnes Law Review 2113, 2023.
Robert S. Summers, ‘Is’ and ‘Ought’ in Legal Philosophy, 13 The Philosophical Quarterly 157, 1963 .
Robin West, Reconsidering Legalism, 88 Minnesota Law Review  119, 2003. Ronald Dworkin, Hard Cases, 88 Harvard Law Review  1057, 1975.
S. Prakash Sinha, The Fission and Fusion of Is-Ought in Legal Philosophy, 21 Villanova Law Review 839, 1976.
Saikrishna  B.  Prakash,  The  Executive  Duty  to  Disregard  Unconstitutional  Laws,  96 Georgetown Law Journal 1613, 2008.
Steven G. Calabresi and Joan L. Larsen, One Person, One Office: Separation of Powers or Separation of Personnel?, 79 Cornell Law Review 1045, 1994.
Susi  Dwi  Harijanti,  Pengisian  Jabatan  Hakim:  Kebutuhan  Reformasi  dan Pengekangan Diri, 21 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 531, 2014.
Thomas  W.  Merill,  The  Constitutional  Principle  of  Separation  of  Powers,  1991  The Supreme Court Review 225, 1991.
Titon  Slamet  Kurnia,  Recall  Aswanto:  Tertutupnya  Ruang  Disagreement  antara Pembentuk  Undang-Undang  dan  Mahkamah  Konstitusi,  7  Refleksi  Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 143, 2023.

## Antologi:
Lawrence B. Solum, What is Originalism? The Evolution of Contemporary Originalist Theory, dalam Grant Huscroft and Bradley W. Miller (editors), The Challenge of Originalism:  Theories  of  Constitutional  Interpretation,    Cambridge  University Press, Cambridge, 2011.

## Peraturan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  216,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

## Putusan Pengadilan:
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  96/PUU-XVIII/2020  perihal  Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  103/PUU-XX/2022  perihal  Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Situs Daring:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221001124114-12-855021/mahfud- jokowi-tak-bisa-tolak-pencopotan-aswanto-dari-hakim-mk.
https://news.detik.com/berita/d-6321198/hakim-mk-aswanto-dicopot-ketua- komisi-iii-produk-dpr-dia-anulir.
https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_saksikan_pengucapan_su mpah_m_guntur_hamzah_sebagai_hakim_konstitusi#:~:text=Pengangkatan% 20Guntur%20sebagai%20hakim%20konstitusi,Diajukan%20oleh%20Dewa n%20Perwakilan%20Rakyat.