## DINAMIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Teguh Setyabudi 1 , Sampara Lukman 2 , Aries Djaenuri 3 , Khasan Effendy 4 1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: teguh.setyabudi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  dinamika  pemilihan  kepala  daerah  langsung  di  tingkat provinsi  dengan  studi  kasus  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi  Sulawesi Tenggara  tahun  2018.  kajian  ini  tidak  serta  merta  dimaknai  sebagai  perubahan  pilkada langsung menjadi tidak langsung, melainkan sebagai jalan tengah dalam membuat kebijakan di  masa  yang  akan  datang.  Kajian  ini  diawali  dengan  melakukan  telaah  ulang  terhadap berbagai  kendala  pilkada  langsung  sebagai  bentuk  evaluasi.  Dengan  demikian,  pelaksanaan pilkada  langsung  dapat  meningkatkan  kualitas  demokrasi  di  tingkat  lokal  dan  nasional. Penelitian lanjutan sangat dianjurkan setelah penelitian ini.
Kata Kunci : Demokrasi, Pilkada, Dinamika.

## Abstract
This  study  discusses  the  dynamics  of  direct  regional  head  elections  at  the  provincial  level with a case study of the election of the Governor and Deputy Governor of Southeast Sulawesi Province  in  2018.  This  study  is  not  necessarily  interpreted  as  a  change  in  direct  local elections  to  be  indirect,  but  rather  as  a  middle  way  in  making  policies  in  the  future.  will come.  This  study  begins  with  a  review  of  various  direct  election  problems  as  a  form  of evaluation.  Thus,  the  implementation  of  direct  elections  can  improve  the  quality  of democracy  at  the  local  and  national  levels.  Further  research  is  highly  recommended  after this study.
Keywords : Democracy, Local Election, Dynamics.

## A. PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pilkada  langsung  merupakan  aktivitas  penting  bagi  bekerjanya demokrasi  di  tingkat  lokal.  Pilkada  langsung  memberikan  ruang  yang  lebih  besar  kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan di daerah sebagai bentuk pendalaman demokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Jika dilihat dari sudut  pandang  demokrasi  Schumpeterian  (1972),  pilkada  langsung  menjadi  arena  bagi terjadinya  proses  rotasi  kepemimpinan  lokal  secara  reguler  sekaligus  sebagai  tradisi  baru karena terjadi perubahan metode, dari pemilihan  melalui Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD)  menjadi  pemilihan  langsung  oleh  rakyat  Lay  (2007).  Para  ilmuwan  politik menyebutkan  bahwa  pilkada  langsung  adalah  investasi  penting  sebagai  pendalaman
demokrasi  di  tingkat  lokal  karena  menyangkut  pendidikan  politik  masyarakat  Diamond (1996).
Lebih dari itu, Lay (2007) juga mengatakan perubahan pilkada secara tidak langsung melalui DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dasar terjadinya pertukaran elit  secara  reguler  sekaligus  menjadi  pendidikan  politik  secara  lebih  luas  terutama  dalam kenormalan  kalah  dan  menang  dalam  kontestasi  yang  jujur  dan  adil.  Sementara  Diamon (1996)  mengatakan  bahwa  pilkada  langsung  adalah  instrumen  yang  tepat  untuk  proses pendalaman  demokrasi  ( deepening  democracy ) dan  upaya  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  dan  efektif  Hanafi  (2014).  Fung  dan  Olin-Wright  (2003)  juga mengatakan  pendalaman  demokrasi  diperlukan  untuk  memenuhi  gagasan  sentral  mengenai demokrasi politik. Dengan demikian, pilkada langsung memberikan ruang bagi banyak orang untuk  terlibat  dalam  proses  kebijakan  di  pemerintah  lokal  maupun  keterlibatan  aktif  warga secara lebih luas Stewart (1996).
Secara praktis, penelitian ini menarik karena hingga saat ini Indonesia masih mencari praktik berdemokrasi terutama di tingkat lokal yang sesuai dengan jatidiri bangsa. Pada masa orde  lama  (1945-1965),  Indonesia  pernah  menerapkan  mekanisme  demokrasi  secara  tidak langsung  ketika  Presiden  dan  kepala  daerah  dipilih  oleh  lembaga  legislatif.  Kondisi  yang hampir sama juga terjadi di era orde baru tahun 1966-1998. Sekalipun sistem politik kala itu bersifat  otoritarianisme,  namun  mekanisme  dalam  seleksi  kepemimpinan  politik  di  semua tingkatan tidak banyak mengalami perubahan. Eksekutif (presiden dan kepala daerah) masih dipilih  melalui  representasi  masyarakat  yang  sebelumnya  sudah  dipilih  dan  duduk  sebagai perwakilan  rakyat  di  wilayah  tertentu,  baik  di  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Perubahan  secara  signifikan  baru  terjadi  pasca  orde  baru  runtuh  tahun  1998,  saat mana  rakyat  dapat  secara  langsung  memilih  presiden  dan  kepala  daerah.  Mengacu  pada regulasi yang berlaku (UU No 32 Tahun 2014), pilkada langsung baru mulai diterapkan pada tahun 2005 karena sejumlah alasan yang berkembang pada saat itu. Dalam perjalanan waktu, salah  satu  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menyatakan  bahwa  pengaturan  pilkada adalah bagian dari rezim pemilu, bukan rezim pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pilkada didorong  seirama  dengan  pemilihan  presiden/wakil  presiden  yang  sudah  terlebih  dahulu dilakukan secara langsung oleh rakyat. Putusan tersebut secara langsung juga berimbas pada upaya revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga perubahan substansial undang-undang pilkada dan pilkades.
Penelitian  ini  hadir  untuk  melihat  secara  lebih  serius  tentang  rekonstruksi  pilkada langsung  dengan  mengambil  studi  kasus  Pilkada  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  tahun  2018. Caranya  dengan  melihat  dinamika  politik  yang  meliputi  sejumlah  aspek  penting  dan berdampak  luas  terutama  dalam  upaya  mengkonsolidasikan  demokrasi  melalui  mekanisme yang  lebih  sederhana  guna  menciptakan  kesejahteraan  sebagai  tujuan  berdemokrasi.  Hal tersebut  tidak  terlepas  dari  posisi  gubernur  yang  memiliki  fungsi  ganda:  sebagai  kepala daerah  otonom  dan  perpanjangan  tangan  pemerintah  pusat  di  daerah.  Provinsi  berdasarkan Undang-Undang  nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  kini  memiliki kewenangan sampai dengan level teknis atau bersentuhan dengan masyarakat dalam beberapa urusan.  Beberapa  kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota  bahkan  beralih  menjadi kewenangan  provinsi,  misalnya  tentang  pengelolaan  pendidikan  menengah  atas, pertambangan, kehutanan, dan juga kelautan.
Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  secara  langsung  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara  dilaksanakan  pada  tanggal  27  Juni  2018.  Seperti  halnya  pemilihan  gubernur  dan wakil  gubernur  sebelumnya,  pilkada  langsung  tahun  2018  juga  diikuti  oleh  tiga  pasangan calon.  Ketiga  pasangan  calon  tersebut  semuanya  diusung  oleh  partai  politik  dan  ketiganya juga  merupakan  pemain  lama  di  panggung  perpolitikan  di  Sulawesi  Tenggara.  Ketiga pasangan  calon  tersebut  merupakan  para  mantan  kepala  daerah  bupati/wali  kota  di  wilayah Sulawesi  Tenggara.  Oleh  karena  itu,  ketiganya  dinilai  sudah  mempunyai  pengalaman  di pemerintahan  yang  cukup  banyak  dan  elektabilitasnya  pun  semuanya  tinggi  dengan  basis massa masing-masing.
Sama  halnya  dengan  pemilihan  gubernur  sebelum-sebelumnya,  ketiga  pasang  calon tersebut masing-masing merupakan kombinasi antara wilayah daratan dan kepulauan. Di satu sisi,  poin  ini  menjelaskan  kuatnya  ikatan  primordial  masyarakat  Sulawesi  Tenggara  dalam memilih  pemimpin.  Keterwakilan  etnis  atau  kelompok  sangat  penting  untuk  memperkuat legitimasi  di  masyarakat.  Di  sisi  lain,  kuatnya  ikatan  primordial  jika  tidak  mampu  dikelola dengan baik, maka bisa memunculkan konflik baru, terutama tentang SARA.
Berikut  ketiga  pasang  calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi  Sulawesi Tenggara pada pilkada 2018 sesuai hasil pleno penetapan pasangan calon oleh KPU Nomor 14/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.
Tabel 1 Pasangan Calon Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 No Pasangan Calon Partai Pendukung Jumlah 1 H.  Ali  Mazi,  SH.  Dan  Dr.  H. Lukman Abunawas Golkar (7 kursi); NasDem (3 kursi) 10 Kursi 2 Dr.  Ir.  H.  Asrun,  M.Sc., Eng.dan Ir. Hugua PAN (9 kursi); PDIP (5 kursi); PKS (5 kursi); Gerindra (4 kursi); Hanura (3 kursi) 26 Kursi 3 Rusda  Mahmud dan  Ir. H. La Ode M. Sjafei Kahar Demokrat (6 kursi); PPP (2 kusi); & PKB (1 kursi) 9 Kursi
Sumber: KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018
Tingkat  partisipasi  memilih  masyarakat  Sulawesi  Tenggara  dalam  setiap  pemilu semakin  meningkat.  Pada  pemilihan  gubernur  tahun  2012,  tingkat  partisipasi  masyarakat hanya  mencapai  64,1%.  Sementara  pada  tahun  2018,  tingkat  partisipasinya  meningkat  4% menjadi  69,51%  atau  1.157.391  dari  1.664.957  total  pemilih  di  Sulawesi  Tenggara.  Jika dilihat  secara  lebih  rinci,  partisipasi  perempuan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  pemilih laki-laki dengan selisih  4,49%. Sedangkan tingkat partisipasi difabel mencapai 71,24% atau 2.732  dari  total  3.782  pemilih.  Dari  total  suara  di  atas,  KPU  Provinsi  Sulawesi  Tenggara sesuai keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 63/PL.03.7-Kpt/74/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, menetapkan pasangan H. Ali Mazi,  S.H  dan  Dr.  H.  Lukman  Abunawas  pasangan  yang  hanya  didukung  Golkar  dan Nasdem tersebut menang dengan perolehan suara 495.880 atau 43,68% dari total suara sah. Kemudian disusul pasangan Rusda-Syafei  yang didukung Demokrat, PPP, dan PKB dengan perolehan  358.537  suara  atau  31,58%.  Sementara  pasangan  Asrun-Hugua  yang  didukung lebih dari setengah kursi parlemen justru hanya mendapatkan 280.762 suara atau 24,73% dari total suara sah. Asrun yang sebelumnya sudah digadang-gadang menjadi calon terkuat harus mengakui  kekalahannya  atas  Ali-Lukman.  Kondisi  ini  menjadi  contoh  praktis,  bahwa dukungan partai politik di parlemen lokal tidak menjadi jaminan dalam meraih kemenangan.
Tabel 2 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 No Pasangan Calon Perolehan Suara Persentase 1 H. Ali Mazi, SH. - Dr. H. Lukman Abunawas 495.880 43,68% 2 Dr. Ir. H. Asrun, M.Sc., Eng. - Ir. Hugua 280.762 24,73% 3 Rusda    Mahmud  -  Ir.  H.  La  Ode  M.  Sjafei Kahar 358.537 31,58% Total 1.135.179 100%
Sumber: KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018
Kemenangan  Ali-Lukman  menjadi  bukti  baru  bahwa  solidaritas  primordial  masih sangat kuat. Hal tersebut bisa terlihat dari prosentase kemenangan di setiap kabupaten dengan rata-rata di atas 50% dari suara sah. Ali Mazi yang merupakan pria kelahiran Buton mampu membangun  komunikasi  bahwa  dia  adalah  representasi  yang  tepat  bagi  orang  di  wilayah kepulauan. Sementara  Lukman representasi dari masyarakat daratan. Kemenangan Ali Mazi dalam pemilu 2018 juga menambah catatan semakin banyaknya orang kepulauan yang duduk menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara.
Ali Mazi sendiri tercatat pernah menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2003- 2008.  Namun  pada  tahun  2006  sempat  diberhentikan  sementara  karena  kasus  hukum. Kemudian  pada  tahun  2007,  Ali  Mazi  kembali  menjabat  sebagai  gubernur  setelah  kasus hukumnya  selesai.  Ali  Mazi  juga  pernah  tercatat  mencalonkan  diri  untuk  periode  keduanya pada  pilkada  2008,  namun  kalah  dengan  pasangan  Nur  Alam-Saleh  Lasata.  Jiwa kepemimpinan  yang  tidak  pantang  menyerah  dia  ekspresikan  dengan  kembali  kembali mencoba  mencalonkan  diri  pada  pilkada  gubernur  tahun  2012,  namun  gagal  mendapatkan tiket  dari  partai  politik.  Akhirnya,  pada  pilkada  2018,  Ali  Mazi  kembali  maju  dengan dukungan Golkar dan Nasdem dan menjadi pemenang dengan perolehan suara sah sebanyak 43,68%.  Bersama  Lukman  Abunawas,  dia  meletakkan  dasar  pembangunan  Sulawesi Tenggara  melalui  program  Sultra  Emas  dengan  lima  program  utama:  Sultra  Cerdas,  Sultra Sehat, Sultra Beriman dan Berbudaya, Sultra Produktif, dan Sultra Peduli.

## B. METODE
Sejalan  dengan  tujuan  penelitian  yang  berusaha  untuk  menjelaskan,  mengkaji, menganalisis  dan  mengeksplorasi  proses  pemilihan  kepala  daerah  langsung  di  Provinsi Sulawesi  Tenggara  tahun  2018,  maka  desain  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif. Proses  penelitian  kualitatif  oleh  peneliti  dilakukan  dengan  cara  mengajukan  berbagai pertanyaan  yang  relevan  dengan  topik  (Data  Primer)  penelitian  sebagai  upaya  menggali pandangan,  gagasan,  ide  dan  fakta-fakta  dari  informan  tentang  topik  penelitian  untuk kemudian  data  dan  informasi  tersebut  dikelompokkan,  diberi  kode,  ditriangulasi kebenarannya  serta  dilakukan  analisis  secara  induktif  sepanjang  proses  penelitian berlangsung.  Data  Sekunder  di  perlukan  sebagai  tambahan  untuk  lebih  mempertajam penalitian melalui penelusuran literature-literatur yang terkait dengan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur  Sulawesi  Tenggara  tahun  2018 tidak  terlepas  dari  berbagai  dinamika  sosial  politik.  Pada  masa  pra-tahapan  pilkada, perbincangan  di  warung  kopi  sampai  pertemuan-pertemuan  formal  sudah  mulai  memanas. Beberapa isu  yang sering muncul misalnya tentang lobi-lobi politik, kasak-kusuk soal harga „sewa  perahu‟,  biaya  politik  untuk  merebut  kemenangan,  pembentukan  tim  sukses,  hingga survei-survei elektabilitas  yang terus dilakukan oleh tim sukses masing-masing. Masyarakat juga  sudah  mulai  disuguhkan  iklan-iklan  politik  berupa  poster,  baliho,  atau  umbul-umbul sebagai  pemantik  sebelum  pilkada  berlangsung.  Isu-isu  tersebut  semakin  memanas  ketika beberapa nama yang muncul di permukaan justru orang-orang yang pernah memiliki masalah dengan lembaga rasuah.
Sementara itu, tahapan pilkada dinamika politik lebih banyak yang berkaitan dengan urusan  administratif  dan  persiapan-persiapan  teknis.  Misalnya,  Bawaslu  Provinsi  Sulawesi Tenggara  (2018)  mencatat  ditemukannya  beberapa  data  pemilih  yang  bermasalah  seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, NIK dan nama ganda, NIK invalid, NIK indikasi invalid,  NIK  dan  tanggal,  bulan,  tahun  tidak  sesuai,  NIK  dan  jenis  kelamin  tidak  sesuai, belum berumur 17 tahun dan belum menikah, NKK dan NIK tidak ada, berumur 0 (nol) dan di beberapa wilayah juga muncul masalah hilangnya nama pemilih yang sudah pernah dicatat dalam  DPT  tanpa  alasan  yang  jelas.Catatan  KPU  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (2018),  dari total  daftar  pemilih  sementara  (DPS)  yang  mencapai  1.666.546  pemilih,  karena  berbagai permasalahan di atas berubah menjadi 1.628.320 pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang disahkan pada 21 April 2018. Rinciannya, 812.996 pemilih laki-laki dan 815.324 pemilih perempuan.
Dinamika  politik  semakin  memanas  ketika  masuk  pada  tahap  pendaftaran  pasangan calon.  Pada  tahap  ini,  masalah  muncul  dari  konflik  internal  partai  politik  pendukung,  yaitu lahirnya  kepengurusan  ganda  dan  perbedaan  persepsi  serta  kepentingan  antara  Dewan Pengurus  Pusat  (DPP)  dan  Dewan  Pengurus  Daerah  (DPD)  dalam  menentukan  siapa  yang akan  diusung.  Jika  kondisi  tersebut  tidak  dimanajemen  dengan  baik,  maka  pasangan  calon akan  sulit  mendapatkan  keabsahan  tanda  tangan  dari  pengurus  partai  politik.  Selain  itu, kondisi  tersebut  juga  berpotensi  pecahnya  dukungan  massa  yang  dikarenakan  perbedaan persepsi  antara  DPP  dengan  DPD.  Dampak  paling  parah  adalah  munculnya  konflik  antar pendukung atau kader partai.
Masuk  dalam  tahapan  teknis  pengadaan  dan  pendistribusian  perlengkapan pemungutan  dan  penghitungan  suara,  terdapat  beberapa  masalah. Pertama, jumlah  dan bentuk  logistik  tidak  sesuai  dengan  spesifikasi  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  KPU Nomor  9  Tahun  2017  tentang  norma,  standar,  prosedur,  kebutuhan  pengadaan  dan pendistribusian  perlengkapan  penyelenggaraan  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018. Selain itu, produksi  dan  pencetakan  logistik  juga  tidak  sesuai  dengan  program,  jadwal,  dan  tahapan dalam  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Tahun  2018. Hasil pencetakan bahan kampanye pun dianggap bermasalah karena perbedaan kualitas pada gambar  masing-masing  pasangan  calon.  Pasangan  calon  nomor  1  terlihat  sangat  terang  dan jelas,  sedangkan  calon  pasangan  lain  gambarnya  gelap  dan  tidak  jelas. Kedua, perusahan pengadaan  tidak  tepat  waktu  dalam  pengadaan  dan  distribusi  logistik.  Kenyataan  tersebut masih  diperparah  dengan  kondisi  geografis  yang  sulit  untuk  dijangkau  melalui  transportasi darat. Akibatnya, di beberapa wilayah distribusi mengalami keterlambatan yang cukup lama. Dan  yang  berbahaya  adalah  ditemukannya  surat  suara  yang  rusak  hampir  di  seluruh kabupaten/kota  di  Sulawesi  Tenggara.  Pada  tahapan  inti  pemungutan  suara  ditemukan beberapa kejanggalan dan permasalahan  yang cukup serius. Baik  yang bersifat administratif maupun bersifat politis.
Selain  berbagai  permasalahan  di  atas,  pelaksanaan  pesta  rakyat  pemilihan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  juga  dihadapkan  pada  dinamika  politik  praktis seperti  tingginya  biaya  politik  dan  maraknya  politik  uang,  maraknya  pemungutan  suara ulang,  serta  politisasi  birokrasi.  Secara  lebih  rinci,  berikut  beberapa  dinamika  politik  yang terjadi pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018.

## Maraknya  Pemungutan  Suara  Ulang  pada  Pilkada  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  tahun 2018
Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  tahun  2018 tidak terlepas dari berbagai pelanggaran administratif maupun hukum yang terjadi di tempat pemungutan  suara  (TPS).  Akibatnya,  beberapa  TPS  harus  melakukan  pemungutan  suara ulang (PSU) agar hasilnya bisa sah secara hukum. Mengutip data Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara  (2018),  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  harus  melaksanakan  PSU  di  41  TPS  yang tersebar di  9 kabupaten/kota. Jumlah ini membawa Sulawesi  Tenggara sebagai  daerah  yang paling banyak melaksanakan PSU. Pelaksanaan PSU sendiri tidak terlepas dari rekomendasi
panitia  pengawas  pemilu  (Panwaslu)  yang  menemukan  berbagai  pelanggaran  usai pencoblosan. Seperti  pembukaan kotak suara  yang tidak prosedural  atau pemilih  yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih.
Penyebab  berbagai  pelanggaran  cukup  banyak,  antara  lain:  rendahnya  kemampuan panitia pelaksana pemilu di tingkat bawah, tidak adanya komunikasi yang jelas antar panitia pelaksana  pemilu,  dan  yang  paling  parah  adalah  pelanggaran  yang  disengaja.  Walaupun, alasan  terakhir  tersebut  tidak  terbukti  secara  kuat  terjadi  dalam  pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018. Namun demikian, hal tersebut sering terjadi di daerah lain di Indonesia, terutama yang memiliki ikatan primordial dan komunalisme yang masih kuat.

## Tingginya Biaya Politik dan Maraknya Politik Uang
Mengacu  regulasi  dan  ketentuan  UU  No.  1/2015,  pembiayaan  pilkada  langsung dibebankan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Daerah  yang  mempunyai kemampuan  finansial  yang  kuat  mungkin  akan  dengan  mudah  menyelenggarakan  pilkada langsung.  Sedangkan  daerah  yang  memiliki  kemampuan  finansial  yang  rendah  akan kewalahan  membagikan  anggaranya  untuk  penyelenggaraan  pilkada  dan  kebutuhan pemerintahan  ke  depan.  Apalagi  jika  daerah  tersebut  harus  melaksanakan  pilkada  dua putaran.  Oleh  karena  itu,  kemampuan  keuangan  daerah  bisa  menjadi  pertimbangan  penting untuk  memutuskan  sebuah  daerah  dikatakan  siap  atau  belum  dalam  menjalankan  pilkada langsung. Pada kondisi inilah berkeadilan politik perlu dibahas secra serius.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan rencana alokasi Anggaran  untuk  pelaksanaan  pilkada  tahun  2018  sebesar  Rp.  370.767.541,-.  Anggaran tersebut  diambilkan  dari  APBD  tahun  2017  dan  tahun  2018.  Total  anggaran  tersebut  juga sudah  termasuk  dana  cadangan  untuk  pelaksanaan  pilkada  putaran  kedua,  yaitu  sekitar  10 miliar. Namun demikian, pelaksanaan pilkada di Provinsi Sulawesi Tenggara ternyata cukup berjalan satu kali putaran. Oleh karena itu, pemerintah mendapatkan pengembalian dana dari anggaran pilkada.
Tabel 3 Anggaran Pelaksanaan Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 No
Lembaga Anggaran 1 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 248 M 2 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara 76,4 M 3 Keamanan Provinsi Sulawesi Tenggara 7,4 M (tahap I) dan 25 M (tahap II) Total 356,8 M
Sumber: Laporan Pemantauan Perkembangan Politik Pilkada Langsung, 2018.
Jumlah  pengeluaran  KPU  di  atas  berbeda  jauh  dengan  pengeluaran  pilkada  tahun 2013 yang hanya menelan anggaran sekiatar Rp 70 miliar. Jumlah anggaran tersebut bahkan masih terlalu banyak jika dibandingkan dengan biaya yang dikelaurkan pada tahun 2008 yang hanya menelan Rp 35 miliar. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2008 Provinsi Sulawesi Tenggara  hanya  terdiri  atas  10  kabupaten/kota,  sementara  tahun  2013  terdiri  12 kabupaten/kota. Sementara wajib pilih pada pilkada 2008 hanya 1,3 juta dan pada tahun 2013 hanya  mencapai  1,6  juta.  Kondisi  yang  sama  juga  terjadi  dengan  usulan  anggaran  dari Bawaslu  tahun  2013  yang  hanya  disetujui  Rp.  12  miliar,  dan  keamanan  yang  hanya  Rp  7 miliar.
Pilkada  langsung  berbiaya  tinggi  juga  dirasakan  oleh  pasangan  calon  kepala  daerah. Para  calon  kepala  daerah  setidaknya  harus  menyiapkan  dana  untuk  mahar  partai  politik  di tingkat pusat, anggota dewan di tingkat daerah, biaya kampanye, dan biaya lain-lain termasuk untuk  “uang  bensin”  bagi  pemilih,  serta  para  saksi  yang  berjuang  mengawal  pada  hari pemilihan.  Untuk  mahar  politik  bagi  calon  bupati  setidaknya  harus  mengeluarkan  anggaran sebesar 5-10 miliar per partai pendukung, 1-5 miliar per partai politik untuk wakil bupati, dan lebih  dari  15  miliar  per  partai  politik  untuk  calon  gubernur  dan  wakil  gubernur.  Biaya tersebut belum termasuk untuk “administrasi” pengurus partai di tingkat lokal yang dihitung per  kursi  DPRD  maupun  untuk  biaya  “silaturahmi”  kepada  masyarakat,  biaya  menerima tamu,  kampanye  cetak,  kampanye  daring,  serta  “uang  bensin”  pada  saat  hari  pemilihan. Besaran anggaran tersebut  masih  bisa bertambah tergantung potensi keuangan dan investasi daerah.
Diskusi  tentang  maraknya  politik  uang  hampir  terjadi  disetiap  pelaksanaan  Pilkada langsung.  Politik uang bahkan menjadi  sesuatu  hal  yang ditunggu oleh masyarakat dalam setiap pesta rakyat tersebut. Tanpa “uang bensin” tersebut, masyarakat menjadi malas untuk menggunakan  hak  politiknya  di  TPS.  Adanya  politik  uang  menjadi  kesempatan  masyarakat untuk  merasakan  secara  langsung  pesta  demokrasi  dan  sekaligus  memanfaatkan  peluang kedermawanan calon pemimpin. Dalam banyak kasus, pejabat yang sudah terpilih mendadak amnesia  dengan  rakyat.  Oleh  karena  itu,  momentum  pilkada  dimanfaatkan  oleh  masyarakat untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin dari pasangan calon.

## Politisasi Birokrasi Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018
Sebuah pendapat diutarakan James Manor dan Richard Crook berdasarkan penelitian mereka  di  Amerika  Selatan  dan  Afrika  Barat,  terdapat  kaitan  antara  pemilihan  langsung
kepala daerah dengan bad governance. Lebih lanjut, Prasojo menyatakan bahwa ada dampak negatif  dari  pilkada  langsung  terhadap  pelayanan  publik  dan  penyelenggara  pemerintahan, yaitu  tingginya  kemungkinan  kepala  daerah  untuk  mengembalikan  ongkos  politik  pilkada langsung  melalui  APBD.  Upaya  untuk  menarik  simpati,  biaya  iklan,  biaya  mendaftar  pada partai politik pengusung, dan pembiayaan politik lain menyebabkan tingginya ongkos pilkada langsung bagi para kandidat.
Menganalisis  proses  pilkada  tidak  hanya  fokus  pada  tahapan-tahapan  pilkada  saja. Evaluasi format pilkada sebagaimana telah didefinisikan sejak awal merupakan proses politik yang  melibatkan  bekerjanya  institusi-institusi  politik  terutama  dalam  hubungan  segitiga antara  sistem  kepartaian,  sistem  pemilu  khususnya  pemilu  legislatif,  dan  sistem pemerintahan.  Kepala  daerah  yang  terpilih  dalam  sistem  multipartai  di  Indonesia  akan  sulit memperoleh  suara  yang  signifikan.  Kualitas  kinerja  kepala  daerah  terpilih  juga  dipengaruhi oleh interaksi timbal balik antara eksekutif dan legislatif.
Oleh  karena  itu, incumbent cenderung  menggunakan  kekuasaan  untuk  memobilisasi dukungan dari birokrasi di daerahnya. Meski secara legal mereka harus netral dalam pilkada, praktiknya  di  lapangan  yang  terjadi  tidak  demikian.  Seorang  calon  kepala  daerah  yang kebetulan  sedang  menjabat,  sangat  memperhitungkan  loyalitas  bawahan  di  dalam memenangkan  ambisi  politiknya.  Sebagai    akibatnya,    mutasi    dan    rotasi    yang    terjadi kemudian,  tidaklah  selalu didasarkan pada merit system , melainkan pada loyalitas dukungan dalam pilkada yang berlangsung sebelumnya.
Data Bawaslu Sulawesi Tenggara (2018) menemukan adanya keterlibatan ASN dalam proses  proses  pelaksanaan  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur.  Baik  di  tingkat kabupaten/kota  maupun  provinsi.  Adapun  jumlah  ASN  yang  terindikasi  berpihak  pada pasangan  calon  gubernur  dan  wakil  gubernur  Sulawesi  Tenggara  sebanyak  62  orang  dan tersebar  di  seluruh  pasangan  calon.  Tingkat  keterlibatannya  pun  berbeda-beda.  Ada  yang secara terang-terangan melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye, atau turut serta dalam berkampanye.
Fenomena  keterlibatan  ASN  dalam  pilkada  memang  bukan  menjadi  rahasia  umum. Padahal,  dampak  yang  diakibatkan  dengan  keterlibatan  ASN  dalam  pilkada  sangat  buruk. Dalam  pilkada  di  Kabupaten  Sorong  Selatan,  Papua  Barat,  keterlibatan  ASN  bahkan mengakibatkan  berhentinya  roda  pemerintahan.  ASN  yang  dianggap  tidak  mendukung pasangan calon terpilih langsung dimutasi dan bahkan dinonaktifkan tanpa melalui prosedur
yang  jelas.  Sementara  ASN  yang  menjadi  pendukungnya  diangkat  menjadi  pejabat pemerintahan walaupun tidak memenuhi syarat-syarat administratif.

## Analisis  Pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi  Sulawesi Tenggara Tahun 2018
Melihat perjalanan proses pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi  Tenggara,  terdapat  beberapa  hal  menarik  untuk  dianalisis  baik  positif  dan  negatif Jika dilihat dari sudut pandang positif, terdapat beberapa hal  yang bisa kita amati. Pertama, kualitas  demokrasi  di  tingkat  lokal  khususnya  di  Sulawesi  Tenggara  sudah  semakin meningkat. Kondisi ini setidaknya tercermin dari peningkatan partisipasi memilih masyarakat yang meningkat hingga 4% dari tahun 2012 hingga 2018.
Kedua, walaupun  Sulawesi  Tenggara  masuk  dalam  wilayah  yang  rentan konflik, namun  pelaksanaan  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  bisa  berjalan  dengan  normal. Artinya, semua elemen, khususnya aparat keamanan dan penyelenggara pemilu di Indonesia sudah mulai menutup celah munculnya konflik yang disebabkan oleh pilkada langsung.
Ketiga, semakin  masifnya  pengawasan  pilkada  langsung  yang  dilakukan oleh Bawaslu  dan  juga  berbagai  elemen  masyarakat.  Kondisi  tersebut  tidak  terlepas  dari komunikasi  antar stakeholder dan  juga  perkembangan  informasi  yangmemungkinkan pelaksanaan pilkada langsung bisa dilakukan secara transparan.
Keempat, proses pelaksanaan pilkada langsung sejak tahun 2005 sudah menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas Terbukti, semua pasangan calon Gubernur dan Wakil  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  tahun  2018  merupakan  mantan  kepala  daerah  yang sukses di tingkat kabupaten/kota dan sedang berusaha untuk naik kelas menjadi gubernur dan wakil gubernur.
Namun  demikian,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pelaksaan  pilkada  langsung  masih dihadapkan  pada  berbagai  permasalahan.  Beberapa  permasalahan  yang  muncul  dalam pelaksanaan  pilkada  Sulawesi  Tenggara  2018,  antara  lain. Pertama, masih  kuatnya  politik identitas dan isu SARA dalam pelaksanaan pilkada   langsung di Sulawesi Tenggara. Kompetisi  dalam  Pilkada  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  termasuk  kabupaten-kabupatennya, masih mewarisi tradisi perebutan kepemimpinan patrimonial.
Kedua, dukungan  partai  politik  dan  anggota  DPRD  dalam  pelaksanaan pilkada langsung tidak menjadi jaminan keterpilihan.  Dalam konteks pemilihan gubernur dan wakil gubernur  di  Sulawesi  Tenggara  faktor  lain  yang  menentukan  antara  lain  kedekatan  dengan
kelompok  tradisional,  figur  pasangan  calon  sebagai  representasi  masyarakat  daratan  dan kepulauan, serta kekuatan finansial.
Ketiga, munculnya  indikasi  keterlibatan  birokrasi  dalam  pilkada  langsung. Tidak dapat  dipungkiri,  pelaksanaan  pilkada  langsung  di  Sulawesi  Tenggara  penuh  dengan  intrik keterlibatan  ASN.  Kondisi  tersebut  tidak  terlepas  dari  pasangan  calon  yang  masing-masing merupakan mantan kepala daerah yang tentunya mempunyai „bekal‟ birokrat di wilayahnya.
Keempat, partisipasi  pemilih  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  tergolong belum maksimal.  Kondisi  tersebut  terjadi  salah  satunya  karena  adanya  rasa  jenuh  masyarakat terhadap pilkada langsung yang tidak kunjung memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Pemilih  yang rasional  dan otonom di  Indonesia dalam konteks pilkada masih  sangat sedikit.  Banyak  kasus  menunjukkan  bahwa  pemilih  masih  bisa  dimobilisasi  dengan  politik uang maupun isu SARA. Partisipasi elite yang diharapkan bisa mendorong partisipasi politik masyarakat  yang  otonom  ternyata  tidak  terjadi.  Namun  yang  terjadi  justru  sebaliknya,  elite lebih  banyak  melakukan  tindakan  yang  kontraproduktif  terhadap  peningkatan  partisipasi otonom masyarakat. Dalam kondisi ini elite politik harus mendorong terjadinya peningkatan kualitas  partisipasi  masyarakat.  Akademisi  dan  pegiat  LSM  harus  lebih  sering  melakukan diseminasi  ide-ide  dan  wacana.  Partai  politik  juga  diharapakan  semakin  giat  melakukan fungsinya dengan benar terutama dalam aspek pendidikan politik dan rekrutmen politik.
Namun  demikian,  terlepas  dari  berbagai  dampak  positif  dan  negatif,  pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  menjadi  proses  penting  dalam  perkembangan demokratisasi  di  tingkat  lokal.  Pemerintah  daerah,  dengan  adanya  pemilihan  kepala  daerah langsung  mempunyai  harapan  adanya  transparansi,  akuntabilitas,  dan  efisiensi  dalam pembuatan  kebijakan  pembangunan  ke  depan.  Selain  itu,  pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah  langsung,  khususnya  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur  Provinsi  Sulawesi Tenggara  tahun  2018  juga  memberikan  banyak  pengetahuan  bagi  perkembangan demokratisasi di tingkat lokal. Khususnya dalam menyikapi pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur ke depan berdasarkan dinamika yang terjadi saat ini.

## D. KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 tidak terlepas dari berbagai dinamika politik. Secara praktis  administratif,  pilkada  Sulawesi  Tenggara  tahun  2018  masih  banyak  ditemukan permasalahan,  diantaranya  tentang  banyaknya  daftar  pemilih  ganda,  tidak  beresnya  logistik
pilkada, serta masih rendahnya kapasitas penyelenggara Pilkada di tingkat bawah, khususnya kecamatan, desa, dan juga TPS. Sementara itu, jika dilihat dari permasalahan substantif yaitu masih kuatnya politik identitas dan permainan isu SARA, dukungan partai politik dan DPRD tidak  menjadi  jaminan  keterpilihan,  kuatnya  praktik  politik  uang,  munculnya  indikasi keterlibatan birokrasi, maraknya proses pemungutan suara ulang, serta rendahnya partisipasi memilih  masyarakat.  Dinamika  lain  yang  juga  turut  memperkeruh  suasana  yaitu tertangkapnya salah satu calon gubernur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang berakibat berubahnya peta politik menjelang hari pemilihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  I.  (2016).  Pilkada  serentak  dan  geliat  dinamika  politik  dan  pemerintahan  lokal Indonesia. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2 (1), 95-110.
Amirudin  &  Zaini,  B.  (2006). Pilkada  Langsung  Problem  dan  Prospek:  Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Badan  Pusat  Statistik  Sulawesi  Tenggara.  2018. Provinsi  Sulawesi  Tenggara Dalam  Angka 2018. Sulawesi Tenggara: BPS.
Badan  Pusat  Statistik  Sulawesi  Tenggara.  2019. Provinsi  Sulawesi  Tenggara Dalam  Angka 2019. Sulawesi Tenggara: BPS.
Bawaslu  RI.  2018. Indeks  Kerawanan  Pemilu  Pemilihan  Kepala  Daera  2018. Jakarta: Bawaslu RI.
Bisariyadi,  B.,  Triningsih,  A.,  &  Rahmawaty,  M.  (2016).  Komparasi  Mekanisme Penyelesaian  Sengketa  Pemilu  di  Beberapa  Negara  Penganut  Paham  Demokrasi Konstitusional. Jurnal Konstitusi , 9 (3), 531-562.
Chalid,  P.  (2005). Pilkada  Langsung:  Demokratisasi  Daerah  dan  Mitos  Good  Governance. Jakarta: Partnership
Creswell,  J.  W.  (2013). Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Edisi Ketiga
Dahl,  R.  A.  (1982). Dilemmas  of  Pluralist  Democracy:  Autonomy  vs  Control. Yale University Press.
Dahl, R. (1989). Democracy and Its Cristics. Yale: Yale University Press
Diamond,  L.  (1996). Developing  Democracy  toward  Consolidation. London:  The  John Hopkins University Press.
Dirdjosanjata,  P.,  &  Kana,  N.  L.  (2006). Demokrasi  dan  Potret  Lokal Pemilu  2004. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Effendy, K. (2010). Memadukan Metode Kuantitaf dan Kualitatif . Bandung: Indra Prahasta.
Gaffar,  A.  (1999). Politik  Indonesia:  Transisi  Menuju  Demokrasi. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Hanafi, R. I. (2014). Direct Eletion for Local Leaders in Indonesia: Some Critical Notes for Political Parties. Jurnal Penelitian Politik LIPI , 11(2), 1-16.
Jurdi, S. (2010). Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kristiadi. J. (2006). Darurat Partai Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Lay,  C.  (2000).  Antara  Anarki  dan  Demokrasi:  Masalah  Kekerasan  Politik  di  Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 3(3).
Lay, C. (2007). Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 11 (1).
Margono,  S.  (2005).  Reformasi  Administrasi  dan  Paradoks  Demokrasi. Jurnal  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik , 9(1).
Mariana,  D.  (2009). Dinamika  Demokrasi  dan  Perpolitikan  Lokal  di  Indonesia. Bandung: Penerbit AIPI Bandung
Marijan,  K.  (2010). Sistem  Politik  Indonesia:  Konsolidasi  Demokrasi  Pasca-Orde  Baru . Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Mas‟oed, M. (2003). Negara. Kapital. dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Nuryanti, S.  (2013).  Evaluasi  Format  Pemilukada  Menuju  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang Baik dan Efektiv di Tingkat Kabupaten/ Kota. Jurnal Ilmu Politik , 10(1).
Nuryanti, S.  (2015).  Intervensi  Penyelenggaraan  Pemilukada:  Regulasi  Sumberdaya  dan Eksekusi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 19(2).
Pahlevi,  I.  (2011).  Pemilihan  Gubernur  secara  Demokratis:  Studi  terhadap  Gagasan  Dipilih Kembali oleh DPRD di Provinsi Bengkulu. Jurnal DPD RI , 16(2).
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  Dan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota Menjadi Undang-Undang.
Usman  &  Megawati,  C.  (2017).  Dinamika  Politik:  Solusi  Akhir  Eksistensi  Konflik  dan Pengaruhnya  terhadap  Masyarakat  Pasca  Perdamaian  di  Aceh  Besar. Jurnal Humaniora , 1 (2), 79-86.