Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 228-247 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## PENYEBARAN FILM MELALUI TELEGRAM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti Universitas Dr. Soetomo Surabaya Miftachulmujadi10@gmail.com

## Abstrak
Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku tentang pelanggaran hak cipta melalui aplikasi telegram serta menjelaskan mengenai sanksi bagi pelaku penyebar film melalui telegram tersebut. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melalui peraturan perundang-undangan  dan  berbagai  macam  literatur  dan  kaidah  hukum.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukan bahwa penyebaran film melalui aplikasi telegram termasuk dalam unsur-unsur pelanggaran hak cipta sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena telah melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta sebuah karya seperti hak ekonomi dan hak moral.
Kata Kunci: Pelanggaran Hak Cipta, Film, Penyebaran, Telegram

## ABSTRACT
Writing  in  this  journal  aims  to  find  out  the  applicable  legal  regulations  regarding  copyright infringement through telegram application and to explain the sanctions for those who distribute films through these telegram. This journal uses normative legal research methods, namely through laws and regulations and various kinds of literature and legal norms. The results of this study indicate that the distribution of films through telegram application is included in the elements of copyright infringement in accordance with Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Because it has violated the exclusive rights owned by the creator of a work such as economic rights and moral rights.
Keywords: Copiright Infringement, Film, Distribution, Telegram

## A. PENDAHULUAN
Film adalah media yang bersifat visual audio dan dapat dijadikan sebagai alat untuk  komunikasi  dalam menyambaikan sebuah  pesan kepada  khalayak  ramai yang berkumpul  pada  satu  tempat.  Dikatakan  demikian  karena  film  sebagai  media komunikasi memiliki karakteristik gambar yang bergerak dan memiliki kemampuan untuk bercerita banyak dalam waktu yang terbilang cukup singkat. Ketika seseorang menonton film, seakan-akan film tersebut nyata dan pesan yang disampaikan dari film tersebut akan mempengaruhi orang yang menonton. 1
1 Rahman Asri, ‘Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti  Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)”’, 1.2 (2020), 1.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
Sebagai sebuah karya yang bercerita secara visual, film juga memiliki beberapa jenis  seperti  film  dokumenter,  film  iklan,  film  cerita  dan  juga  film  kartun.  Dalam pembuatanya pencipta sebuah karya film memiliki totalitas yang sangat tinggi, Karena seorang  produser  akan  mengorbankan  seluruh  kemampuan  yang  ia  punyai  seperti mengeluarkan  biaya  besar  dan  menelan  waktu  yang  sangat  lama  hingga  berbulan- bulan bahkan sampai bertahun-tahun hanya demi mewujudkan ide nya dalam sebuah karya. totalitas dalam pembuatan film tersebut semata-mata demi menciptakan sebuah karya  berupa  film  yang  mempunyai  kualitas  tinggi  sehingga  dapat  dinikmati  dan mendapatkan  apresiasi  positif  oleh  masyarakat.  Apabila  antusias  masyarakat  sangat tinggi  dan  merasa  puas  terhadap  film  tersebut  maka  produser  akan  mendapatkan keuntungan  dari  film  yang  diciptakan,  keuntungan  yang  didapat  oleh  produser  film juga terbilang sangat fantastis hingga mencapai angka triliyunan rupiah angka tersebut terbilang  wajar  karna  lamanya  waktu  pembuatan  dan  dana  yang  dihabiskan  juga terbilang tidak sedikit.
Film  sebagai  sebuah  karya  sinematografi  mempunyai  perlindungan  hak  cipta selama  50  tahun  sejak  pertama  kali  diumumkan  kepada  publik.  Pada  saat  ini perkembangan  perfilman  di  indonesia  terbilang  sangat  pesat.  Peningkatan perkembangan tersebut terjadi salah satunya karena banyaknya prestasi yang diperoleh anak bangsa dalam menghasilkan karya berupa film yang mendapat respon baik dan diakui oleh dunia perfilman International. Pada saat ini selain perkembangan film yang peminatnya semakin meningkat terdapat hal lain yang memiliki pengaruh dalam dunia perfilman yakni perkembangan dalam hal teknologi juga mengalami peningkatan yang sangat  pesat.  Perkembangan  teknologi  tersebut  tentunya  memudahkan  masyarakat dalam  melakukan  aktifitas  sehari-hari  untuk  mendapatkan  informasi,  berita  karna terdapat jaringan internet didalamnya. Selain kebutuhan primer, kebutuhan lain dalam hal penggunaan internet juga memiliki pengaruh lain yakni untuk sarana hiburan bagi manusia salah satunya seperti dalam hal menonton film.
Dengan  kemajuan  teknologi  yang  semakin  meningkat  tersebut  dapat memudahkan masyarakat  untuk  menonton film Secara online dengan menggunakan aplikasi  streaming  yang  tersedia  layanan  untuk  menonton  film  dan  dapat  diakses melalui sambungan internet. Hal tersebut merupakan layanan Over The Top (OTT).

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
Layanan  OTT  tersedia  dalam  bentuk  aplikasi  streaming  video  berbayar  yang memanfaatkan  koneksi  internet  dari  penyedia  (dalam  hal  ini  operator/penyedia telekomunikasi) dan berbasis mobile. Adanya kemudahan tersebut masyarakat dapat menikmati tontonan film tanpa perlu datang lngsung ke bioskop. 2
Akan  tetapi  peningkatan  yang  pesat  dalam  hal  teknologi  tersebut  memiliki pengaruh yang buruk terhadap perindustrian karya film. Pembajakan film sampai saat ini semakin marak terjadi dikarenakan mudahnya akses oleh masyarakat dan kemajuan teknologi yang mudah dijangkau sehingga mempermudah pelaku dalam menyebarkan film hasil dari pembajakan.
Problematika sosial mengenai kegiatan pembajakan sebuah karya film di tanah air merupakan permasalahan yang ada sejak lama dan hingga kini belum menemui titik temu, kian hari semakin bertambah dan mengkhawatirkan. Dalm hal ini pihak yang paling dirugikan adalah penulis cerita, penulis skenario, sutradara, produser, para aktor dan  aktris  karena  dengan  adanya  tindakan  pembajakan  film  oleh  pelaku  yang  tak bertanggung  jawab  dalam  menyebarkan  film  secara  ilegal  yang  mana  perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut jelas merugikan karena  ketika  pembajakan  terjadi  hak  royalti  atau  keuntungan  dari  hasil  penjualan, penayangan  ataupun  manfaat  dari  film  tersebut  yang  semestinya  didapatkan  secara utuh oleh pencipta film justru berkurang akibat oknum tak bertanggung jawab yang telah menyebarkan film secara ilegal sehingga masyarakat merasa tidak perlu datang ke bioskop ataupun mengakses film secara legal melalui aplikasi streaming berbayar karna  sudah  tersedia  secara  gratis  meskipun  ilegal. 3 Salah  satunya  melalui  aplikasi Telegram.
Pada  dasarnya  aplikasi  Telegram  memiliki  kemiripan  seperti  aplikasi  yang berfungsi  sebagai  media  komunikasi  pada  umunya  seperti  Watsapp  dan  Line  yakni
2 Muhammad; Helitha Megahayati, Kemala; Amirullah, ‘Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang’, Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2021), 1–16 (p. 2) <https://e- jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/3218/1700/>.
3 Ayuta Puspa Citra Zuama, ‘Menciptakan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional : Utopis Atau Logis?’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 8.2 (2021), 95 (p. 96) <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49760>.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
dapat mengirim pesan kepada orang lain tanpa biaya pulsa, karena aplikasi Telegram hanya dapat digunakan dengan data internet. Tetapi terdapat beberapa perbedaan yang dimiliki aplikasi Telegram  apabila dibandingkan dengan aplikasi  komunikasi  lainya yaitu  keleluasaan  dibagian  fitur-fiturnya.  Seperti  fitur  public  channel  yang  tidak memiliki  batas  anggota,  Serta  kemudahan  dalam  fitur  yang  dapat  mengirim  serta menerima sebuah dokumen dalam bentuk foto maupun video yang memiliki kapasitas jauh lebih besar dari aplikasi pengirim pesan pada umumnya.
Akan  tetapi  harus  disayangkan  fitur  yang  semestinya  dipergunakan  untuk memudahkan  dalam  penggunanya  justru  disalahgunakan  oleh  orang  yang  tak bertanggung  jawab.  Ketersediaan  fitur  yang  diberikan  aplikasi  Telegram  kepada penggunanya  tersebut  disalahgunakan  oleh  pelaku  yang  menyebarkan  film  secara ilegal  karena  tanpa  adanya  izin  kepada  pencipta  dengan  memanfaatkan  fitur  public channel  dalam  melakukan  tindakanya,  pelaku  pembajakan  film  kebanyakan memberikan sebuah nama kepada channel tersebut dengan mencantumkan sesuai judul film  yang  ingin  disebarkan  sehingga  mempermudah  bagi  masyarakat  untuk menemukan film yang ingin di tonton. Pada penggunaanya public channel ialah sebuah fitur  grub  pengirim  pesan  yang  dapat  diakses  secara  masal  dengan  menggunakan sistem subscribe, penyalahgunaan fitur ini terjadi karena keinginan untuk menonton film  tanpa  perlu  datang  langsung  ke  bioskop  karena  memerlukan  pengeluaran  uang yang cukup mahal. Tidak hanya itu di dalam fitur public channel sendiri penggunanya juga bisa melakukan pengunduhan film tanpa mengeluarkan biaya, kemudahan inilah yang justru dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penyabaran film secara ilegal. 4
Perbuatan  tersebut  jelas  merupakan  peerbuatan  yang  tidak  dapat  dibenarkan, pembajakan film dan menyebarkan melalui aplikasi telegram merupakan wujud dari penyalahgunaan  sistem  elektronik  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pembajakan  film  sendiri  merupaka  perbuatan  seseorang  yang  tidak  memiliki etika  dan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  tindakanya,  perbuatan  seperti  ini
4 Ibid., 98.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
sudah  tentu  bagian  dari  ciri-ciri  sebuah  pelanggaran  hak  cipta  dan  memberikan dampak  negatif  terhadap  industri  karya  seni  sinematografi.  Terutama  bagi  produser film yang mengalami kerugian besar karena dalam mewujudkan ide untuk membuat sebuah  karya  film  tersebut  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit  dan  selayaknya Pemerintah  selaku  pengayom  masyarakat  memberikan  apresiasinya  terhadap  suatu karya  ciptaan  dalam  bentuk  dukungan  pencegahan  pelanggaran  hak  cipta  berupa perlindungan  hukum. 5 Kondisi  tersebut  menunjukan  pentingnya  perlindungan  hak kekayaan intelektual terutapa hak cipta bagi seorang pencipta sebuah karya.
Ketidakmampuan  terhadap  pola  pikir,  nalar  dan  kurangnya  rasa  menghargai yang dimiliki masyarakat terhadap sebuah karya ciptaan yang dilakukan dengan jerih payah  oleh  seorang  produser  dalam  mewujudkan  karyanya.,  karena  karya  film termasuk  dalam  kategori  kekayaan  intelektual  yang  selayaknya  mendapat  apresiasi berupa perlindungan hukum oleh pemerintah. Intellectual Property Rights (IPRs) atau pada umumya di Indonesia yang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Haki  sendiri  adalah  hak  yang  bersifat  eksklusif  berupa  hak  ekonomi  yang  menjadi bentuk apresiasi oleh pemerintah terhadap pencipta ataupun penemu suatu karya yang dihasilkan dari kemampuan berfikirnya yakni kemampuan intelektual manusia. 6
Hak Kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang telah diatur oleh norma-norma hukum yang berlaku. 7 Definisi lain dari Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan intelktual yang berupa hak cipta, paten  dan  merk. 8 Hak  Kekayaan  Intelektual  didapatkan  dari  hasil  pemikiran  dan kecerdasan  otak  menusia  yang  selanjutnya  dijadikan  menjadi  sebuah  karya,  seni, design, ataupun sebuah penemuan baru yang bisa dipergunakan dan dimanfaatkan oleh manusia  sesuai  dengan  fungsinya  masing-masing.  Hasil  dari  pemikiran  manusia  itu
5 Khelvin Risandi Tantimin, ‘Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia’, Braz Dent J. , 33.1 (2022), 1–12 (p. 432)
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/45325/21299>.
6 Khouirul  Hidayah, Hukum  HKI  Hak  Kekayaan  Intelektual (malang:  Setara  Press,  2017),  1 <https://core.ac.uk/download/pdf/80817287.pdf>.
7 Adrian Sutedi, Hak Kekayaan Intelektual (jakarta: Sinar Grafika, 2009), 38.
8 Munir Faudy, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 203.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
sendiri yang nantinya disebut sebagai intelektulitas. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan  hukum  yang  bersifat  eksklusif  atau  dikhususkan  bagi  pencipta  ataupun penemu sebagai hasil dari kreatifitas yang memiliki ciri khas dan bersifat baru.
Seseorang  yang  telah  berhasil  menciptakan  sebuah  karya  cipta  di  bidang  seni dan sastra akan mendapat hak khusus yang diberikan terhadap pencipta karya seni atas hasil karya ciptaanya. Karena itulah sebuah karya cipta harus memiliki sifat yang asli dan bukan merupakan hasil dari tiruan yang didapatkan dari orang lain. Hak Kekayaan Intelektual dapat dibagi menjadi dua hak yakni hak industri dan hak cipta. Mengenai Perlindungan terhadap suatu karya cipta. Indonesia Dalam hal ini telah menerbitkan peraturan  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  40  huruf  M  pada  Undang-Undang  No  28 Tentang  Hak  Cipta  yang  selanjutnya  disebut  UUHC  2014.  Karya  sinematografi merupakan media komunikasi  massa gambar gerak yang meliputi  film  dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.
Hasil  karya  cipta  merupakan  suatu  hak  yang  eksklusif  bagi  pencipta  definisi tersebut sesuai dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta yang  selanjutnya  disebut  (UUHC).  Bahwa  Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tapa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Dimana  suatu  hasil  karya  merupkan  hak  eksklusif terhadap  pencipta  dan  berhak  mengontrol  penyebaran  atas  karya  cipatanya  sendiri melalui lembaga penyiaran. 9
Dengan  adanya  Undang-Undang  Hak  Cipta  dapat  dijadikan  sebagai  harapan bagi  pencipta  suatu  karya  seni  untuk  memberikan  jaminan  berupa  perlindungan terhadap hasil karyanya. Sehingga nantinya diharapkan keadaan dimana terwujudnya perkembangan  karya  seni  yang  lebih  baik  kedepanya  dan  membuat  pencipta  suatu karya  lebih  tenang  karena  telah  terciptanya  perlindungan  hukum.  Disisi  lain  dapat
9 Rahmi Jened, Interface Hukum Intelektual Kekayaan Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI) (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 91.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
memberikan semangat terhadap pencipta karya untuk menciptakan karya seni ataupun penemuan baru.
Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, pengetahuan masyarakat terhadap berharganya  sebuah  karya  cipta  masih  sangat  rendah.  Hal  ini  memperlihatkan bahwasanya  sampai  saat  ini  kesadaran  masyarakat  masih  kurang  untuk  menghargai terhadap  suatu  karya  orang  lain,  dimana  dalam  pembuatanya  Seorang  produser memerlukan  pengorbanan  dalam  hal  waktu  dan  biaya  yang  terbilang  tidak  sedikit. Sehingga  dapat  diharapkan  dengan  adanya  Undang-Undang  tentang  Hak  Cipta masyarakat menjadi sadar. Karena pelanggaran hak cipta tidak cukup ditangani dengan sebuah  peraturan  hukum  saja  melainkan  harus  diimbangi  dengan  kesadaran masyarakat  agar  tidak  melakukan  pelanggaran  hak  cipta  khusunya  dalam  hal  ini pembajakan film.
Rumusan  masalah  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini  yaitu  membahas tentang,  Bagaimana  pengaturan  hukum  tentang  penyebaran  film  melalui  Telegram sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dan Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penyebar film melalui Telegram.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  hukum  normatif,  menurut  Soerjono Soekanto  menjelaskan  bahwa  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. 10 Bahan hukum primer berfokus pada  Undang-Undang  No  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  serta  bahan  hukum sekunder didapat melalui Buku dan Jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan prosedur inventaris yakni menelaah peraturan Perundang- Undangan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui lndasan teori-teori hukum sehingga dapat menjawab dari permasalahan yang ada.
10 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), 13.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1. Pengaturan  Hukum  Tentang  Penyebaran  Film  Telegram  Sebagai  Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
Pengturan  artinya  tataan  atau  petunjuk,  kaidah,  ketentuan,  yang  dibuat  untuk mengatur.  pengaturan  atau  yang  biasa  disebut  dengan  peraturan  secara  umum merupakan  suatu  susunan  berupa  perintah  yang  harus  ditaati  dan  dibentuk  sebagai pedoman  yang  berfungsi  untuk  membatasi  perliaku  seseorang  agar  tidak  berbuat semaunya  sendiri  dan  tercipta  kondisi  yang  teratur,  tertib,  dan  kondusif.  Dalam peraturan  berisikan  keharusan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  seseorang  yang mengandung sanksi didalamnya apabila dilanggar.
Dalam  peraturan  dibedakan  menjadi  dua  diantaranya  peraturan  yang  sifatnya tertulis dan peraturan yang tidak tertulis yaitu :
1. Peraturan  tertulis,  peraturan  tertulis  adalah  peraturan  hukum  yang  ditetapkan secara  formal  dan  tertulis  oleh  pemerintah  atau  badan  legislatif  lainnya  dalam bentuk  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  keputusan  presiden,  keputusan menteri, dan peraturan daerah, hukum tertulis ini memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat seluruh warga negara di wilayah yang bersangkutan.
2. Peraturan  tidak  tertulis,  peraturan  hukum  tidak  tertulis  merujuk  pada  peraturan hukum yang tidak dibukukan atau diatur dalam undang-undang tertulis, biasanya berkaitan  dengan  adat  dan  tradisi  yang  dipatuhi  dan  dihormati  ole  masyarakat dalam sebuah wilayah atau kelompok sosial tertentu. Dalam hukum tidak tertulis termasuk  adat  istiadat  dalam  masyarakat  seperti  etika,  sopan  santun,  aturan perilaku yang mengatur kehidupan sehari-hari, dan norma-norma yang diakui oleh masyarakat.
Peraturan  Hukum  tertulis  dan  tidak  tertulis  memiliki  perbedaan  dalam  hal sumber,  bentuk,  dan  cara  penerapannya.  Hukum  tertulis  merupakan  hukum  yang tertuang  dalam  dokumen  resmi,  seperti  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  dan keputusan  presiden,  sementara  hukum  tidak  tertulis  merupakan  hukum  yang  tidak dituangkan dalam dokumen resmi melainkan diwariskan dari generasi ke generasi atau berupa  kebiasaan  dan  tradisi  yang  diakui  dan  ditaati  oleh  masyarakat.  baik  hukum

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
tertulis maupun tidak tertulis memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
Pengaturan  jika  dikajai  menurut  kaidah  dan  norma-norma  dalam  ilmu  hukum memiliki  pengertian  sebagai  peraturan  yang  sifatnya  tertulis,  dari  makna  tersebut peraturan tertulis  yang dimaksud yakni  peraturan perundang-undangan.  Maka dapat dikatakan  peraturan  dalam  undang-undang  adalah  kaidah  dan  norma-norma  hukum tertulis. Pemerintah atau pejabat merupakan badan yang memiliki kekuasaan maupun kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat tetapi hanya  secara  umum  atau  (aglemeen).  Dikatakan  demikian  karena  dalam  peraturan perundang-undangan mempunyai sifat secara umum, yakni fungsinha tidak ditujukan hanya untuk selalu mengikat kepada semua orang tetapi menunjukan kepada peristiwa hukum yang tidak hanya tertuju pada individu tertentu melainkan menyeluruh.
Peraturan atau aturan merupakan perumusan dari norma-norma yang memiliki fungsi  dan  tujuan  untuk  mengatur,  dimana  dasar  dari  kata  peraturan  adalah  atur. 11 Sedangkan pengertian hukum menurut Hans Kelsen yaitu suatu sistem norma-norma yang  berfungsi  untuk  mengatur  perilaku  manusia.  Penjelasan  mengenai  hukum tersebut  diartikan  sebagai  sebuah  norma-norma  yang  dibentuk  menjadi  sistem  yang mengatur pada perbuatan, perilaku dan kebiasaan manusia. Norma tersebut dimaknai dengan  perbuatan  yang  semestinya  dilakukan  seperti  perintah,  dan  perbuatan  yang semestinya tidak lakukan yakni larangan. Sistem sendiri memiliki pengertian sebagai suatu  kesatuan  dari  berbagai  macam  bagian  untuk  membentuk  sistem  itu  sendiri. Terbentuknya  peraturan-peraturan  hukum  yang  diciptakan  oleh  negara  bertujuan untuk menjadikan sistem berjalan dengan semestinya. Dengan kata lain, suatu sistem hukum terbentuk dari berbagai macam peraturan hukum dan dijalankan sesuai dengan ruang lingkupnya. 12
Dalam berkehidupan dilingkungan masyarakat sikap toleransi, menghirmati dan saling menghargai terhadap segala macam perbedaan menjadi satu hal penting yang harus  dilestarikan.  Untuk  mengatur  perbedaan  dalam  kehidupan  masyarakat diperlukan  adanya  peraturan.  Tujuan  dari  pembentukan  suatu  aturan  semata-mata
11 Donald Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum (jakarta: Rajawali Pers, 2014), 17.
12 Ibid., 12.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
untuk  menciptakan  kondisi  yang  damai  agar  tercipta  persatuan,  ketertiban,  dan keadilan.
Terbentuknya  suatu  aturan  hukum  semata-mata  untuk  menciptakan  keadilan, ketertiban dan kepastian hukum itu sendiri. Tetapi pada kenyataan yang sesungguhnya sampai saat ini masih sering terjadi peristiwa seperti melanggar aturan dan ketertiban yang  terjadi  di  masyarakat.  Namun,  yang  kerap  kali  menarik  perhatian  adalah pelanggaran  hak  cipta  yang  menjadi  permasalahan  lama  tetapi  dengan  bentuk pelanggaran  yang  menyesuaikan  dengan  kemajuan  teknologi,  yakni  penyebarluasan film  melalui  aplikasi  telegram  dimana  perbuatan  tersebut  merupakan  bentuk pelanggaran  yang  dapat  merugikan  banyak  orang  dan  bangak  pihak  yang  memiliki peran penting dalam terciptanya karya film.
Pada dasarnya terdapat dua bentuk pelanggaran atas karya ciptaan yang memiliki unsur  penting  didalamnya.  Unsur  yang  pertama  yaitu  dengan  sengaja  melakukan pelanggaran  hak  cipta  seperti  menyebarkan  dan  menggandakan  tanpa  adanya  izin tetapi tidak ada maksud untuk meraih keuntungan ekonomi. Unsur yang kedua yakni dengan  sengaja  melakukan  pendistribusian  dan  mempertunjukan  karya  cipta  tetapi tidak  ada  izin  terhadap  pemegang  hak  cipta  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk mendapatkan  keuntungan  ekonomi.  Tindakan  dengan  berbagai  macam  bentuk perbuatan  yang  melanggar  hak  cipta  seperti  mengutip,  merekam,  mengedarkan, mengumumkan  maupun  mengakui  sebagian  bahkan  seluruh  karya  cipta  tanpa melakukan  izin  terlebihdahulu  termasuk  perbuatan  yang  dapat  merugikan  pencipta karya  karena  perbuatan  tersebut  melanggar  kekayaan  intelektual  dan  bertentangan dengan kebijakan dalam Undang-Undang yang berlaku. 13
Sebuah  karya  terbentuk  apabila  dihasilkan  dari  ide,  pemikiran  dan  hasil  kerja otak manusia lalu menjadi sebuah wujud yang nyata maka karya  tersebut merupakan ciptaan  yang  dilindungi,  seperti  karya  dalam  bidang  seni,  sastra  maupun  ilmu pengetahuan. Film memiliki arti lain sebagai karya sinematografi, yakni sebuah karya dalam  bidang  seni  yang  dihasilkan  melalui  perpaduan  audio  visual  dan  seni  akting.
13 Komang Melinda Sulistyawati and Bima Kumara Dwi Atmaja, ‘Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta’, Jurnal Kertha Wicara , 11.4 (2022), 870–78 (p. 5).

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
Karya sinematografi merpakan ciptaan yang dilindungi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal  40  ayat  1  huruf  m  Undang-Undang  No  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta. Sebuah karya sinematografi mendaptkan perlindungan hak cipta secara otomatis sejak pertama  kali  karya  tersebut  labir  dan  dilakukan  pengumuman.  Perlindungan  hukum atas sebuah karya cipta tetap ada meskipun karya tersebut belum diumumkan kepada khalayak ramai tetapi sudah diwujudkan secara nyata, perlindungan hukum tersebut dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  penggandaan  karya  cipta.  Karena  pemegang suatu karya cipta berhak mendapatkan hak eksklusif atau hak ekonomi atas ciptaanya sendiri.  Pemegang  atau  pemilik  hak  cipta  mempunyai  kewenangan  dalam  hal mengumumkan ataupun memberikan izn atas film yang ia ciptakan sendiri.
Peraturan mengenai Hak Cipta bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta film di Indonesia yang berlaku  saat  ini diantaranya  Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang  Hak  Cipta,  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Adapun  (aturan)  hukum  terhadap  tindakan  penyebaran  film  melalui  Telagram berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta  perdata  sesuai  dengan  beberapa  bentuk pelanggaran dalam penggunaan Telegram yang melanggar hak ekonomis pemegang Hak Cipta yaitu :
1. Pengumuman karya cipta, sebagaimana pengumuman yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melakukan penyiaran, pameran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan cara dan alat  apapun  baik  secara  elektronik,  non  elektronik  atau  dengan  cara  apapun sehingga suatu ciptaan sampai kepada orang lain sehingga dapat dilihat, dibaca, atau didengar orang lain. Pengumuman karya cipta melalui media Telegram juga termasuk pelanggaran hak cipta sesuai dengan terpenuhinya unsur-unsur yang di maksud  yakni  dengan  melakukan  penyebaran.  Telegram  sebagai  salah  satu aplikasi  media  sosial  yang  digunakan  banyak  pengguna  untuk  memenuhi kebutuahn sehari-hari dan memiliki kemampuan untuk mengunggah file berupa vidio  dengan  ukuran  2GB.  Kemudahanya  dalam  pengaksesan  inilah  yang mengakibatkan  orang  yang  tidak  bertanggungjawab  dapat  menyebarkan  film

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
dengan durasi panjang layaknya film yang biasanya kita tonton melalui bioskop. Dengan  penyebaran  film  melalui  Telegram  tersebut  membuat  orang  dapat mengakses  dan  melaihat  film  dengan  mudah  dan  memungkinkan  film  tersebut tersebar  luas  dan  dilihat  lebih  dari  satu  orang  maka  tindakan  tersebut  sudah memenuhi  unsur  pelanggaran  hak  cipta  karena  dapat  dikategorikan  sebagai pengumuman hak cipta.
2. Penggandaan Karya cipta, Penggandaan yang dimaksud dalam Pasal  1 butir 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu secara permanen atau  sementara  melakukan  perbuatan  atau  sebuah  саra  menggandakan  sesaatu salinan ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun seperti melalui media  Telegram  juga  dapat  terjadinya  penggandaan  karya  cipta  dengan terpenuhinya  unsur-unsur  yang  dimaksud.  yakni  sebuah  proses  penggandaan terhadap sebuah film ketika seseorang mengunggah data atau file film kedalam Telegram maka akan terjadi penambahan jumlah. Film yang awalnya dimiliki oleh satu atau beberapa orang kemudian diunggah dalam fitur public channel yang ada dalam  aplikasi  Telegram  sehingga  dapat  diunduh  dan  diakses  oleh  orang  lain dengan  melalui  berbagai  macam  perangkat,  maka  hal  ini  sudah  termasuk penggandaan.
3. Pembajakan  karya  cipta,  Pembajakan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1  butir  23 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  ialah  melakukan pendistribusian yang diperoleh dari penggandaan sebuah ciptaan dan/atau produk Hak  Terkait  secara  tidak  sah  dan  bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan ekonomi.  Pembajakan  karya  cipta  dengan  terpenuhinya  unsur-unsur  yang dimaksud  yakni  menggunduh  dan  menyebarkan  yang  dapat  dikatakan  juga sebagai penggandaan karya cipta sehingga dapat diakses oleh lebih dari satu orang dan memberikan keuntungan ekonomi bari orang yang mengakses tersebut karena dapat menikmati film secara gratis melalui Telegram tanpa perlu mengeluarkan uang.  Namun  sebaliknya  bagi  pencipta  karya  perbuatan  tersebut  dapat mengakibatkan kerugian secara ekonomi.
Dengan adanya macam-macam dan bentuk pelanggaran hak cipta tersebut secara tidak langsung pencipta sebuah karya film akan mengalami kerugian yang besar secara

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
ekonomi karena keuntungan yang didapat tidak diperoleh secara penuh. Dan pemilik selaku  pemegang  hak  atas  karya  ciptaanya  dapat  mengajukan  gugatan  perdata  dan ganti rugi sesuai dengan pelanggaran hak ekonomi yang telah diatur pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi”.
Selain Undang-Undang Hak Cipta terdapat pula Undang-Undang ITE yang telah mengatur  mengenai  perlindungan  terhadap  pemilik  atau  pemegang  hak  cipta  atas ciptaannya. Seperti yang di maksud pada Pasal 1 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun isi dari pasal tersebut yaitu:
1. Pasal  1  ayat  (  1  )  yang  berbunyi  “Informasi  elektronik  adalah  satu  atau sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronicdata interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
2. Pasal  1  ayat  (  4  )  yang  berbunyi  “Dokumen  elektronik  adalah  setiap  informasi elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan  dalam bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  akses,  simbol  atau  perforasi  yang memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya”.
Penyebaran  film  yang  dilakukan  melalui  Telegram  akan  dapat  memudahkan orang  lain  untuk  melakukan  pengunduhan  secara  masal.  Pengunduhan  secara  ilegal yang  dilakukan  oleh  seseorang  walaupun  hanya  untuk  koleksi  pribadi  atau  jumlah yang  tergolong  kecil  tetap  saja  perbuatan  tersebut  dapat  merugikan  pencipta  selaku pemilik hak dan termasuk dalam perbuatan yang melanggar hak cipta. Karena pada

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
dasarnya perbuatan tersebut sama dengan mengambil atau mencuri karya orang karena dalam prosesnya tidak adanya izin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan kepada pencipta karya yang merupakan pemilik hak secara sah.
Maka dapat dikatakan penyebaran film melalui Telegram merupakan perbuatan yang dapat mengambil potensi keuntungan secara ekonomi bagi pemilik sebuah karya ciptaan.  Disamping  itu  selain  hak  ekonomi  yang  dirugikan  ada  hak  moral  yang dilanggar, hak tersebut  merupakan hak yang akan selalu melekat  pada penciptanya. Sebuah karya ciptaan berupa film menjadi faktor penting dalam mendukung ekonomi kreatif yang fungsinya tidak hanya melindungi hak secara ekonomi tetapi juga dapat mensejahterakan  pemiliknya.  Tidak  terpenuhinya  hak  ekonomi  yang  seharunya didapatkan  secara  utuh  oleh  pencipta  karya  film  tersebut  dilatarbelakangi  karena masyarakat  yang  seharusnya  dapat  mengkonsumsi  film  melalui  bioskop  atau  media platform streaming berbayar secara legal seperti Netflix, WeTv, dan Iflix yang dapat menjadikan  keuntungan  timbal  balik  bagi  pemilik  karya  dari  segi  komersial,  tetapi dengan adanya penyebaran film melalui telegram secara ilegal tanpa adanya izin, hak ekonomi  yang  semestinya  diperoleh  pencipta  tersebut  tidak  didapatkan  secara keseluruhan oleh pencipta dan orang yang terlibat dalam pembuatan film.

## 2. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyebar Film Melalui Telegram
Sanksi  secara  umum  merupakan  bentuk  dari  perbuatan  seseorang  maupun sekelompok orang yang telah melanggar aturan, baik aturan yang dibuat berdasarkan persetujuan  antar  para  pihak  ataupun  aturan  hukum  yang  berlaku  dilingkungan masyarakat. Pada umumnya sanksi hukum merupakan sekumpulan aturan-aturan yang mempunya karakteristik bersifat memaksa, makna dari memaksa sendiri merupakan bentuk dari sebuah peraturan yang wajib ditaati, tetapi masih dalam tujuan yang positif dan  untuk  menjadi  pedoman  bagi  ketertiban  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dimana peraturan  yang  telah  dibuat  tersebut  apabila  dilanggar  maka  akan  menghasilkan hukuman bagi pelakunya. Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo memberikan pendapatnya mengenai pengertian sanksi, menurutnya sanksi adlah reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggar sosial. Pendapat mengenai sanksi tersebut diartikan sebagai sebuah reaksi, akibat  atau  konsekuensi  yang  diterima  bagi  orang  yang  telah  melanggar  atau

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
melakukan  penyimpangan  terhadap  norma  hukum  maupun  sosial.  Sanksi  sendiri dibentuk  sebagai  alat  untuk  memaksa  seseorang  agar  menaati  sebuah  aturan  yang berlaku. 14
Sanksi sendiri bisa dikatakan sebgai wujud dari akibat perbuatan hukum yang dilakukan  oleh  seseorang,  sehingga  dapat  diartikan  sanksi  adalah  hukuman  yang memaksa  karena  adanya  seseorang  yang  telah  melakukan  perbuatan  melanggar terhadap  aturan  hukum  tertulis  ataupun  perintah  secara  pribadi  yang  sifatnya  tidak tertulis.  Hal  tersebut  terjadi  karena  tidak  semua  manusia  dapat  memahami  atau mengerti secara sempurna terhadap peraturan hukum. Selain itu, setiap manusia juga mempunyai  kepentingan  yang  berbeda  anatar  yang  satu  dan  yang  lainya  karena kecenderungan perbedaan tersebutlah yang memungkinkan tercipta adanya berbagai macam  pertentang  yang  bersifat  prinsipil.  Maka  dari  itulah  adanya  peraturan  yang bersifat memaksa diciptakan sebagai pedoman bagi ketertiban sosial, sehingga dapat mencegah  sesorang  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain, dalam hal ini orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman berupa sanksi.
Sanksi  dalam  ilmu  sosial  dapat  didefinisikan  sebagai  reaksi  oleh  anggota kelompok  sosial  yang  menunjukkan  persetujuan  atau  ketidaksetujuan  dari  cara perilaku  dan  berfungsi  untuk  menegakkan  standar  perilaku  kelompok.  Apabila  di dalam konteks hukum, sanksi memiliki arti hukuman yang dijatuhkan ole pengadilan. sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan atau dalam  konteks hukum  tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum, jika seseorang atau kelompok melanggar  hokum  maka dia  atau  mereka  akan  dikenakan  sanksi,  Sanksi  pidana merupakan  perwujudan  suatu  nestapa  akiat  dari  suatu  perbuatan  melanggar  hukum, hal itu merupakan tujuan pidana absolute, dimana pemidanaan merupakan balasan atas perbuatan  sipelaku  hingga  timbullah  rasa  jera  dan  juga  untuk  memenuhi  tuntutan umum.
Fungsi  dan  tujuan  sanksi  lebih  terarah  pada  upaya  memberi  pertolongan  pada pelaku  agar  ia  berubah.  Keberadaan  sanksi  tersebut  diharapkan  bisa  membuat sescorang atau kelompok menjadi jera dan tidak akan mengulangi kesalahan mereka
14 Achmad Ali, Menguak Takbir Hukum (jakarta: Kencana, 2017), 64.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
baik  kesalahan  yang  sama  ataupun  kesalahan  yang  berbeda,  sehingga  ketika  ingin berbuat  sesuatu  seseorang  akan  berfikir  dan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu apakah perbuatan tersebut salah atau benar. Semakin berat kesalahan yang dilakukan seseorang maka semakin berat juga sanksi yang akan diterimanya.
Pemberlakuan  sanksi  terhadap  orang  yang  telah  melanggar  aturan  merupakan bentuk  upaya  yang  berfungsi  untuk  menciptakan  perlindungan  hukum.  Dengan maksud  agar  seseorang  yang  ingin  melanggar  aturan  akan  berfikir  terlebih  dahulu sebelum  berbuat  pelanggaran  hukum  sehingga  dengan  adanya  aturan  tersebut  dapat memberikan sebuah perlindungan bagi masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat umum  terhadap  sebuah  aturan  hukum  yang  berlaku  masih  sangat  rendah,  terutama terhadap pepanggaran hak cipta. perbuatan mengenai  pelanggaran tentang hak cipta yang dilakukan oleh masyarakat tersebut merpakan bentuk dari pepanggaran kekayaan intelektual bagi pemilik hak secara sah atas karya ciptaanya.
Hak Kekayaan Intelektual merupkan sebuah sistem hukum yang melekat pada suatu produk digital yang dibuat oleh pencipta dan dihasilkan dari ide pemikiran dan hasil  kerja  otak.  Contoh  dari  produk  digital  yang  memiliki  perlindungan  hak  cipta didalamnya  seperti  sebuah  karya  foto  digital,  film  digital,  music  digital  dan  lain sebagainya.  Sebuah  produk  digital  yang  dihasilkan  oleh  manusia  akan  mendapat perlindungan hukum berupa hak cipta yang ditujukan untuk mengapresiasi seseorang yang telah menciptakan karya dengan mengorbankan waktu, biaya, tenaga yang cukup besar serta komponen-komponen yang dibutuhkan dalam mewujudkan sebuah karya mencakup  berbagai  macam  idealisme  yang  berkaitan  dibidangnya  sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.
Seseorang  yang  telah  melakukan  pengunduhan  film  secara  gratis  termasuk dalam kegiatan pengambilan, dimana ketika melakukan pengunduhan film maka akan terjadinya proses pengambilan dan pemindahan film yang sebelumnya ada 1 setelah dilakukan  pengunduhan  oleh  khalayak  ramai  kini  bertambah  ke  dalam smarthphonenya  masing-masing  tanpa  menghilangan  file  yang  asli.  Dari  perbuatan pengunduhan film tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah unsur penggandaan sebuah karya cipta, karena dari yang semula jumlahnya hanya sedikit kini bertambah setelah disebarkan  melalui  aplikasi  telegram  yang  merupakan  hasil  pengunduhan.  Dengan

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
adanya pelanggaran hak cipta dengan mengunduh dan menyebarkan film secara ilegal tersebut dapat merugikan bagi orang yang terlibat dalam pembuatan sebuah karya film, baik  pemeran  maupun  penciptanya  karena  tidak  hanya  dirugikan  secara  ekonomi melainkan  dirugikan  secara  moral,  karena  dalam  penyebaranya  melalui  aplikasi telegram  tidak  ada  keterangan  secara  lengkap  seperti  siapa  saja  yang  terlibat  dalam pembuatanya hanya menjelaskan judul dan tahun keluar nya saja.
Sebuah  kegiatan  mengunduh  (download)  dapat  diartikan  dan  digambarkan sebagai  istilah  dalam  berbagai  bentuk  aktivitas,  sedangkan  arti  dari  ilegal downloading merupakan kegiatan pemalsuan yang berkaitan dengan dengan internet. Internet privacy merupakan hal yang dapat digolongan dalam kategori berbahaya dan memiliki  dampak  yang  buruk,  memiliki  kecenderungan  yang  ilegal  dan  tergolong bersifat  aksi  kriminal  termasuk  dalam  penyebaran  secara  tidak  sah  salah  satunya penyebaran  film  melalui  aplikasi  telegram  secara  ilegal  dan  telah  dilindungi  oleh undang-undang.
Hal ini sejalan dan sesuai dengan definisi mengenai pelanggaran hak cipta yakni perbuatan yang melanggar hak eksklusif yang hanya dimiliki pencipta sebagai pemiliki karya seperti hak dalam memdistribusikan karya ciptaan, menampilkan, memamerkan atau  memproduksi  karya  ciptaan  tersebut  tanpa  melakukan  izin  terlebih  dahulu, dimana  pada  umumnya  penerbit  ataupun  usaha  lain  ditugaskan  oleh  pencipta  untuk mewakili  karya  ciptaan  tersebut.  Pengunduhan  karya  sinematografi  yang  dilakukan oleh  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  melalui  aplikasi  Telegram  merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak cipta dan telah di atur dalam undang-undang. Pelaku pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dan kurungan penjara.
Aturan  hukum  terhadap  tindakan  penyebaran  film  pada  aplikasi  Telegram berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dalam perspektif pidana. Di dalam konteks pidana terdapat pula sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Peraturan terhadap sanksi  tindakan  penyebaran  film  secara  ilegal  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3) dan ( 4 ). Adapun isi dari pasal tersebut yaitu :
1. Pasal 113 ayat ( 3 ) setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tapa izin pencipta atau  pemegang  hak  cipta  melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi  pencipta

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf  g  untuk  penggunaan  secara  komersial  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
2. Pasal 113 ayat (4) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  yang  dilakukan  dalam  bentuk  pembajakan,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  10  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah).
Sanksi  berupa  denda  dan  kurungan  penjara  tersebut  di  buat  semata-mata bertujuan  untuk  mencegah  ataupun  mengurangi  terjadinya  pelanggaran  hak  cipta  di bidang  perfilman.  Sehingga  dapat  diharapkan  bagi  masyarakat  untuk  tidak  lagi melakukan  penyebaran  film  secara  ilegal  melalui  Telegram  dan  beralih  ke  aplikasi penyedia  film  resmi  yang  telah  mendapat  izin  untuk  penayangan.  Sehingga  dengan berlangganan  masyarakat  dapat  mengakses  film  yang  diinginkan  secara  legal  dan secara  tidak  langsung  memberikan  bentuk  penghargaan  kepada  pencipta  karya  atas hasil karya ciptaanya.

## D. PENUTUP
Penyebaran  film  merupakan  bentuk  pelanggaran  hak  cipta  yang  sering  timbul karena adanya kemajuan teknologi didalamnya sehingga mempermudah orang yang tidak  bertanggung  jawab  menyebarkan  film  secara  ilegal  melalui  website  ilegal. Aturan  hukum  tentang  pelanggaran  hak  cipta  seperti  mengunduh  dan  menyebarkan film  tidak  dapat  dibenarkan. Diera  saat  ini  kemajuan  teknologi  semakin  meningkat selain  dampak  positif  terdapat  juga  dampak  negatif  didalamnya  seperti  penyebaran film  secara  ilegal  melalui  aplikasi  telegram.  Kemudahan  teknologi  tersebut  dapat mempermudah  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  dalam  menyebarkan  film  itu sendiri.  Perbuatan  hukum  tentang  perbuatan  yang  melanggar  hak  cipta  seperti mengunduh  dan  menyebarkan  tidak  dapat  dibenarkan.  Menyebarkan  sebuah  karya milik  orang  lain  tanpa  adanya  izin  terlebih  dahulu  dapt  merugikan  pencipta  selaku pemilik karya ciptaan. Apabila perbuatan penyebaran film seperti ini terus dibiarkan amaka  akan  merusak  industri  perfilman  dan  dapat  mempengaruhi  kualitas  film  itu

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
sendiri kedepanya. Karena pencipta sebuah karya film akan mengalami kerugian baik secara  moral  dan  juga  secara  ekonomi  sehingga  pendapatan  yang  didapat  oeleh pencipta film tidak sebanding dengan pengeluaran yang begitu besar. Hal ini terjadi dikarenakan para penikmat film yang seharusnya datang ke bioskop secara langsung atau dapat menikmati melalui layanan streaming berbayar yang legal justru kini beralih ke  aplikasi  telegram  demi  dapat  menyaksikan  film  yang  ditonton  secara  gratis meskipun hal tersebut merupakan perbuatan ilegal. Hendaknya dengan adanya aturan uuhc  masyarakat  menjadi  lebih  memahami  apabila  perbuatan  penyebaran  dan pengunduhan  film  secara  ilegal  melaui  telegram  merupakan  perbuatan  yang  dapat merugikan  bagi  banyak  orang.  Dan  hendaknya  dengan  adanya  sanksi  masyarakat untuk  tidak  lagi  melakukan  penyebaran  dan  pengunduhan  film  melalui  aplikasi telegram  dan  beralih  menonton  film  dengan  langsung  datang  ke  bioskop  ataupun mengakses film melalui media streaming berbayar yang legal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad, Menguak Takbir Hukum (jakarta: Kencana, 2017)
Asri, Rahman, ‘Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)”’, 1.2 (2020)
Faudy,  Munir, Pengantar  Hukum  Bisnis:  Menata  Bisnis  Modern  Di  Era  Global (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
Hidayah,  Khouirul, Hukum  HKI  Hak  Kekayaan  Intelektual (malang:  Setara  Press, 2017) <https://core.ac.uk/download/pdf/80817287.pdf>
Jened,  Rahmi, Interface  Hukum  Intelektual  Kekayaan  Dan  Hukum  Persaingan (Penyalahgunaan HKI) (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
Megahayati,  Kemala;  Amirullah,  Muhammad;  Helitha,  ‘Perlindungan  Hukum Sinematografi  Terhadap  Pengaksesan  Tanpa  Hak  Oleh  Pengguna  Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang’, Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2021), 1–16 <https://e-
jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/3218/1700/>
Melinda  Sulistyawati,  Komang,  and  Bima  Kumara  Dwi  Atmaja,  ‘Penyebaran

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Miftachul Mujadi, M Syahrul Borman, Subekti: Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta
Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta’, Jurnal Kertha Wicara , 11.4 (2022), 870–78
Rumokoy, Donald Albert, Pengantar Ilmu Hukum (jakarta: Rajawali Pers, 2014)
Soekanto,  Soerjono, and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu  Tinjauan Singkat (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022)
Sutedi, Adrian, Hak Kekayaan Intelektual (jakarta: Sinar Grafika, 2009)
Tantimin, Khelvin Risandi, ‘Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia’, Braz Dent J. , 33.1 (2022), 1–12
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/45325/21299>
Zuama,  Ayuta  Puspa  Citra,  ‘Menciptakan  Perlindungan  Hukum  Yang  Efektif  Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional : Utopis Atau Logis?’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 8.2 (2021), 95 <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49760>